JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 15 NO 2 – MEI 2023 – Halaman 113-120

## SISTEM PENGGAJIAN PROFIT SHARING BERASASKAN PANCASILA DAN KEBERLANGSUNGAN USAHA
Yuni Rimawati * Habi Bullah

## Nurul Kompyurini
Universitas Trunojoyo Madura, Jl Raya Telang, Bangkalan, Indonesia * yuni.rimawati@trunojoyo.ac.id

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received March 7, 2023 Revised April 5, 2023 Accepted May 8, 2023
Key words: Going Concern; Human Relations; Pancasila Philosophy; Payroll System; Profit Sharing
DOI: https://doi.org/ 10.33508/jako.v15i2.4564

## A B S T R A C T
Research Purposes . This article aims to provide ideas on how to implement a profit- sharing payroll system based on Pancasila philosophy.
Research Methods. Based on the assumptions we built, the profit-sharing payroll system based on Pancasila, not only increases productivity and profitability, but also employee loyalty.
Research Results and Findings. With a profit-sharing payroll system based on the Pancasila  philosophy,  the  relationship  between  workers  and  employers  is  based  on good values, such as being honest, fair, helping each other. These values of kindness make working relationships not solely for personal gain but also considering the in- terests of others as a form of carrying out the commands of God Almighty.

## A B S T R A K
Tujuan Penelitian. Artikel ini bertujuan memberikan pemikiran sistem penggajian bagi hasil berasaskan Pancasila dan implementasinya..
Metode Penelitian. Berdasarkan asumsi yang kami bangun, sistem penggajian bagi hasil  berasaskan  Pancasila,  tidak  hanya  meningkatkan  produktivitas  dan profitabilitas, tetapi juga loyalitas tenaga kerja.
Hasil Penelitian dan Temuan Penelitian. Dengan sistem penggajian bagi hasil yang  berlandaskan  falsafah  Pancasila  hubungan  antara  pekerja  dan  pemberi  kerja didasari  oleh  nilai-nilai  kebaikan,  seperti  jujur,  adil,  tolong  menolong.  Nilai-nilai kebaikan  ini  menjadikan  hubungan  kerja  tidak  semata-mata  mencari  keuntungan pribadi  tetapi  juga  mempertimbangkan  kepentingan  orang  lain  sebagai  bentuk menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa.

## PENDAHULUAN
Pekerja  dan  pemberi  kerja  sebenarnya  adalah pihak  yang  saling  membutuhkan,  sehingga hubungan  yang  paling  ideal  adalah  sismbiosis mutualisme (saling menguntungkan). Tetapi sering kali terjadi konflik antara pekerja dan pemberi kerja. Penggambaran  paling  nyata  adalah  seringnya buruh  menggelar  penyampaian  aspirasi  dengan demontrasi  setiap  saat  penetapan  UMR  (Upah Minimum  Regional)  atau  peringatan  hari  buruh. Konflik antara pekerja dan pemberi kerja umumnya karena  pekerja  merasa  upah  yang  diterima  tidak seimbangnya  dengan  beban  kerja  dan  atau pengeluaran  kebutuhan  dasar  hidup.  Sehingga perlu  adanya  kajian  atau  pemikiran  terkait  sistem penggajian  atau  upah  yang  lebih  adil  baik  dari kepentingan pekerja maupun pemberi kerja.
Fibirova  &  Petera  (2013)  telah  melakukan literatur  reviu  tentang  sistem  penggajian  profit sharing  (bagi  hasil).  Sistem  penggajian  bagi  hasil
dalam  kajian  Fibirova  &  Petera  (2013)  adalah rencana  bagi  hasil  yang  dirancang  dengan  baik berdasarkan  konsep  kemanusiaan  universal.  Jika hubungan  antara  pekerja  dan  pemberi  kerja berdasarkan  kontrak  atau  perjanjian  kerja  yang tidak  melenceng  dari  prinsip  kemanusiaan universal, maka tidak akan memicu konflik. Konsep kemanusiaan  universal  sangat  sesuai  dengan  sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradap,  tetapi  belum  mendiskusikan  terkait konsep Ketuhanan yang Maha Esa.
Profit sharing yang jika dikembalikan pada arti bahasanya adalah bagi hasil. Seharusnya pemodelan ekonomi dengan pemberian bonus yang diasumsikan sebagai “ profit sharing ” dapat menjadi cara  dalam  distribusi  pendapatan  yang  lebih  baik pada  industri  padat  karya  di  Indonesia  (Kuncoro, 2002).  Tetapi  perkembangan  kajian  sistem penggajian  di  Indonesia  tetap  pada  seputar pemberian  bonus  sebagai  “imbalan”  kinerja  yang

## SISTEM PENGGAJIAN PROFIT SHARING BERASASKAN PANCASILA DAN KEBERLANGSUNGAN USAHA Oleh: RIMAWATI, BULLAH, dan KOMPYURINI
melebihi target, yang identik dengan terfokus pada relasi  kepemilikan  modal  (Maharani  et  al.,  2021; Sudarsono & Saputri, 2018). Hal ini karena adanya dampak  meniru  atau  jika  diperhalus  mengadopsi sistem  penggajian  bagi  hasil  dilakukan  diluar Indonesia  (Fibirova  &  Petera,  2013;  Long  &  Fang, 2012;  Mukhopadhyay,  1986;  Strifler,  2018). Sebenarnya  masyarakat  Indonesia  telah  lama mengenal  sistem  penggajian  bagi  hasil  khususnya pada  sistem  pengelolaan  lahan.  Makna  bagi  hasil dalam  konteks  pengeloaan  lahan  di  Indonesia adalah membagi dengan persentase atau pembagian secara  adil  baik  keuntungan  maupun  kerugian sesuai  dengan  kesepakatan  sebelumnya  (Gani  & Gitayuda, 2020; Hidayati & Oktafia, 2020; Malik et al., 2018; Wahyuningrum & Darwanto, 2020). Tetapi implementasi  bagi  hasil  (profit  sharing)  seperti pengolahan lahan ini tidak lazim diimplementasikan pada sektor bisnis di Indonesia.
Bangsa  Indonesia  memiliki  Pancasila  sebagai falsafah hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan  bangsa  Indonesia  sehari-hari  harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila dan harusnya juga tercermin dalam hubungan pemberi kerja dan pekerja.  Dengan  latar  belakang  akuntansi, Mulawarman  (2012)  telah  melakukan  konstruksi pemikiran akuntansi berfalsafah pancasila. Penelitian  bertujuan  membangun  pemikiran tentang  penerapan  sistem  penggajian  bagi  hasil sebagai  sistem  penggajian  yang  sesuai  dengan Pancasila.  Kontribusi  penelitian  ini  adalah memberikan kontruksi pemikiran sistem penggajian yang  menghadirkan  risalah  berketuhanan  dan symbiosis  mutualisme  yang  mengacu  Pancasila. Nilai-nilai  Pancasila  merupakan  nilai-nilai  yang berasal  dari  intuisi  dan  logika  bangsa  Indonesia. Penelitian  ini  juga  memberikan  praktik  sebagai gambaran  implementasi  sistem  penggajian profit sharing pada keberlangsungan usaha dengan library research .
Artikel ini diawali dengan apa yang mendasari pemikiran  peneliti  dan  tujuan  rekonstrusi  sistem penggajian  bagi  hasil  berasaskan  Pancasila  dan kontribusi yang diharapkan. Kemudian dilanjutkan dengan  kerangka  teori  yang  mengulas  penelitian terdahulu  yang  menjadi  landasan  peneliti  dalam membangun pemikiran sistem penggajian bagi hasil berasaskan Pancasila. Bagian metodologi penelitian mengulas  cara  peneliti  mengumpulkan  data  dan mengkontruksikannya  pada  pembahasan.  Bagian pembahasan mengulas pemikiran peneliti berdasarkan  kajian  literatur  yang  mendasari.
Kesimpulan  merupakan  intisari  pembahasan pemikiran sistem penggajian bagi hasil.

## KAJIAN LITERATUR
Sistem Penggajian Berdasarkan Perspektif Kelangsungan Bisnis
Akuntansi  biaya  mengistilahkan  pekerja dengan  tenaga  kerja  (labour).  Tenaga  kerja  dalam pandangan  akuntansi  biaya  merupakan  unsur perubah  dari  bahan  baku  menjadi  barang  siap dijual.  Sedangkan  pada  perusahaan  jasa  dan dagang,  tenaga  kerja  adalah  modal  kerja  utama dalam  operasional  perusahaan.  Praktik  penggajian umumnya  bersifat fix  cost (biaya  tetap)  dimana perusahaan membayarkan gaji pada pegawai dalam jumlah  yang  tetap  per  periode.  Jumlah  gaji  yang diterima sesuai dengan kontrak kerja per periode ini diistilahkan dengan gaji pokok. Terkadang pekerja juga  menerima  tambahan  penghasilan  terkait kinerjanya dalam bentuk bonus dan tunjangan yang kadang  besaran  dan  sistem  juga  diatur  dalam kontrak  kerja,  identic  dengan variable  cost . Variable cost dalam  sistem  penggajian  biasanya  terkait dengan  terlampauinya  target  kerja  dan  tunjangan terkait  dengan  jabatan  dan  tanggung  jawab.  Oleh beberapa  kajian  sistem  penggajian,  bonus  atau variable  cost diasumkan  sebagai profit  sharing (bagi hasil).
Mukhopadhyay  (1986)  telah  melakukan  kajian tentang sistem penggajian yang mengkombinasikan fix  cost dan variabel  cost dengan  berdasarkan  pada undang-undang  ketenagakerjaan  di  Inggris, Amerika Serikat dan Canada. Pemikiran Mukhopadhyay  (1986)  memasukkan  unsur  bagi hasil  dalam  total  biaya  gaji  bertujuan  untuk membagi resiko produksi dan ketidakpastian pasar dengan  pekerja,  yang  mulanya  sepenuhnya ditanggung  oleh  pemberi  kerja.  Sehingga  dengan memasukkan unsur bagi hasil, pendapatan pekerja dibuat bergantung pada produktivitas mereka, atau keuntungan  perusahaan  (Mukhopadhyay,  1986). Bagi peneliti,
Mukhopadhyay
(1986) menggambarkan  bagaimana  tujuan  pemikiran implementasi  bagi  hasil  pada  sistem  penggajian pada masyarakat Barat.
Long & Fang (2012) membuktikan dalam jangka 5  tahun  penggajian  dengan  sistem  bagi  hasil  lebih menguntungkan  pekerja  dengan  menggunakan data  panel  pekerja  di  Canada.  Fibirova  &  Petera (2013) melakukan studi literatur sistem penggajian bagi  hasil  dan  menemukan  sebagian  besar  studi melaporkan  dampak  netral  atau  positif  dari  bagi hasil  pada  produktivitas  dan  profitabilitas.  Lebih
jauh  Fibirova  &  Petera,  (2013)  berpendapat  bahwa rencana  bagi  hasil  yang  dirancang  dengan  baik sangat  penting  untuk  keberhasilannya,  tetapi  ini adalah masalah yang relatif kurang diteliti.
Peneliti  sependapat  dengan  apa  yang dikemukan oleh Fibirova & Petera (2013), bahwa hal penting dalam penerapan sistem penggajian adalah pada bagian hulu, yaitu perencanaan. Perencanaan salah  satu  kunci  penting  untuk  mencapai  hasil optimal.  Perencanaan  ini  akan  diturunkan  pada kontrak kerja berupa perjanjian yang mengikat hak dan  kewajiban  pemberi  kerja  dan  pekerja. Pengintegrasian  ini  menjadi  penting  karena  jika sistem  bagi  hasil  hanya  bertujuan  memaksimalkan produktivitas  dan  profitabilitas  maka  pada  akan sampai  pada  batas  maksimal  dan  yang  akhirnya menyebabkan  stagnansi  atau  penurunan  seperti gambaran persamaan kuadrat dalam matematika.
Cerita  berbeda  dengan  sistem  penggajian  bagi hasil  di  Bangladesh,  awalnya  diberlakukan/ diperkenalkan  sebagai  persyaratan  hukum  dari peraturan pemerintah (Chowdhury & Hoque, 1998). Pemerintah Bangladesh mengatur
sistem penggajian bagi hasil dengan hukum formal untuk lebih mendorong masyarakat mengimplementasikannya.  Bagi  peneliti,  yang terjadi  di  Bangladesh  ini  menggambarkan masyarakat  timur  yang  pemikirannya  lebih  dekat dengan  bangsa  Indonesia.  Pemikiran  masyarakat timur  lebih  pada  penggunaan  intuisi,  sedangkan masyarakat Barat dikenal dengan masyarakat yang mendahulukan logika (Faiz, 2018). Intuisi dan logika adalah  dua  hal  yang  saling  melengkapi. Mengembangkan sebuah sistem dengan intuisi dan logika akan lebih ‘fair’ bagi pihak -fihak terkait. Sebenarnya keberadaan pekerja bagi perusahaan dapat sebagai “sumber daya unik” guna mendukung  keberlangsungan  usaha,  bahkan keunggulan bersaing. Hal  ini karena pekerja, yang identik dengan sumber daya manusia dapat sebagai sumber  keuntungan  perusahaan  jika  memiliki kecakapan,  bakat,  dan  pengetahuan  yang  sesuai dengan  kebutuhan  perusahaan.  Sumber  daya manusia  menjadi  unsur  penting  bagi  manajemen stratejik yang efektif, sehingga para manajer harus lebih  proaktif  dalam  memanfaatkan  sumber  daya manusia  secara  secara  optimal.  Saat  perusahaan memiliki  sumber  daya  manusia  yang  memiliki keahlian dan kemampuan yang unik dibandingkan dengan  kemampuan  SDM  perusahaan  pesaing, maka akan mampu memaksimumkan profitabilitas, sehingga  perusahaan  juga  harus  menjaga  kualitas kehidupan pekerja.
Kontruksi Sistem Penggajian Profit Sharing Berasaskan Pancasila
Biaya
tenaga kerja menggambarkan
“keikutsertaan manusia” dalam proses menghasilkan  barang  atau  jasa,  selain  bahan  baku dan  overhead.  Yang  menjadi  penekanan  disini adalah,  tenaga  kerja  adalah  input  berupa  “sumber daya manusia” yang digunakan oleh “manusia yang lain” (pemberi kerja) untuk menghasilkan sesuatu. Sehingga  pemikiran  peneliti  adalah  sangat  tidak “manusiawi” jika input berupa tenaga kerja ini tidak diperlakukan  seperti  manusia.  Hal  paling manusiawi  memperlakukan  manusia  adalah memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh manusia lainnya.
Pekerja  dan  pemberi  kerja  tentunya  punya “nafsu”  untuk  memaksimalkan  nilai  pribadi.  Jika yang diutamakan adalah kepentingan pemberi kerja maka  kita  akan  terjebak  pada  kapitalisme. Sebaliknya  jika  pekerja  mendapatkan  kesetaraan yang diatur oleh negara seperti yang tercermin pada sosialisme juga tidak dapat memberikan “kesejahteraan”  sesungguhnya  terbukti  dengan mulai  ditinggalkannya  faham  ini  oleh  negara- negara yang menerapkannya.
Implementasi  saat  ini,  sistem  penggajian  ber- dasarkan pada faktor-faktor eksternal entitas pem- beri kerja. Faktor-faktor tersebut adalah: 1) Tingkat gaji yang lazim; 2) Serikat buruh; 3) Pemerintah me- lalui  undang-undang;  4)  Faktor  internasional,  ka- rena dengan globalisasi apa yang terjadi dibelahan dunia  yang  lain  akan  langsung  diketahui.  Se- dangkan faktor internal entitas pemberi kerja yang mempengaruhi  sistem  penggajian  adalah:  1)  Dam- pak  produktivitas  pekerja  pada  output  kerja  atau harga pokok barang/jasa; 2) Kebijakan dan strategi penggajian.
Jika pemberi kerja hanya memberikan gaji atau upah  hanya  berdasarkan  faktor  eksternal  saat  ini, maka sering kali dianggap merugikan baik dari sisi pekerja maupun pemberi kerja. Dari sisi pekerja con- toh  paling  nyata  adalah  peraturan  terkait  pekerja outsourcing.  Peraturan  ini  dianggap  buruk  karena perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing masih  sangat  tidak  memadai.  Sedangkan  dari  sisi pemberi  kerja,  peraturan  tentang  pemberian pesangon  pada  pekerja  yang  akhirnya  di  PHK karena  beberapa  kali  melakukan  pelanggaran terhadap peraturan perusahaan juga dianggap oleh pengusaha sebagai peraturan yang tidak menguntungkan.
Penelitian  ini  fokus  pada  sistem  penggajian dengan  faktor-faktor  internal  perusahaan  sebagai strategi  keberlangsungan  usaha.  Hal  ini  mengacu

## SISTEM PENGGAJIAN PROFIT SHARING BERASASKAN PANCASILA DAN KEBERLANGSUNGAN USAHA Oleh: RIMAWATI, BULLAH, dan KOMPYURINI
pada  pengelolaan  sumber  daya  strategis  sebagai kekuatan untuk merancang posisi bersaing. Keber- langsungan  usaha  dan  keunggulan  bersaing  ber- sumber  pada  penelitian  manajemen  strategik  yang memfokuskan  pada  penciptaan  keunggulan bersaing  dan  kinerja  perusahaan  dari  sekelompok sumber  daya  yang  merupakan  kompetensi  inti perusahaan  seperti  yang  telah  diungkapkan  sebe- lumnya.
Bangsa Indonesia sudah sejak lama mempraktekkan sistem bagi hasil terkait kepemilikan dan pengolahan lahan. Sehingga tidak salah jika sampai dengan saat ini di Indonesia kajian ilmiah  terkait  sistem  bagi  hasil  berfokus  pada pemahaman “share” (istilah saham dalam keuangan selain  stock)  kepemilikan  modal.  Hal  tersebut menjadi  semakin  masif  dengan  berkembangnya lembaga  keuangan  syariah.  Pemikiran  sistem  bagi hasil  di  Indonesia  telah  dilakukan  oleh  Kuncoro (2002), dan dalam kajiannya Kuncoro  (2002) masih menganalogikan  bagi  hasil  dengan  pembagian bonus. Pembuktian empiris sistem penggajian bagi hasil  dan  pengaruhnya  terhadap  produktifitas karyawan  terbatas  pada  entitas  sederhana  seperti restoran Padang yang telah dilakukan oleh Yulisara (2019).  Berdasarkan  penelusuran  kami,  belum  ada kajian  yang  berfokus  pada  praktek  sistem penggajian  bagi  hasil  yang  berlandaskan  pada filsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.
Bangsa  Indonesia  yang  berfalsafah  Pancasila dengan sila pertama “Ketunanan Yang Maha Esa”, maka  seharusnya  sila  pertama  ini  terefleksi  dalam tindakan-tindakan  manusia  Indonesia,  termasuk dalam  merancang  kontrak  kerja.  Menurut  peneliti, falsafah Pancasila berisi tentang nilai-nilai universal yang sesuai dengan etika bahkan ajaran agama yang diakui di Indonesia, termasuk Islam sebagai agama mayoritas.  Pandangan  hidup  yang  didasari “Ketu h anan Yang Maha Esa” adalah mengejewantahan  hidup  umat  beragama,  bahwa semua  yang  dilakukan  manusia  diketahui  Yang Maha Esa dan akan mendapat balasan. Balasan yang maksudnya penelitian ini adalah dalam merancang kontrak  kerja  harus  berdasarkan  pada  pandangan “ hubungan manusia ”. Sehingga kontrak kerja terse- but diupayakan disusun secara kemanusiaan  yang adil  dan  beradab  dengan  berfondasikan  mencapai ridho Tuhan Yang Maha Esa.
Berdasarkan  pemikiran  peneliti,  merancang kontrak  kerja  secara  adil  dan  beradab  harus  ber- dasarkan  pada  prinsip  keadilan  dan  kewajaran. Prinsip  keadilan  dalam  sistem  penggajian  adalah besarnya upah dan gaji yang dibayar kepada setiap
karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja, enis  pekerjaan,  risiko  pekerjaan,  tanggung  jawab, jabatan pekerja, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. Jadi adil bukan berarti setiap karyawan menerima  upah  dan  gaji  yang  sama  besarnya. Dengan asas adil itulah akan tercipta suasana kerja sama yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilisasi karyawan akan lebih baik. Sedangkan prinsip  wajar  adalah  upah  atau  gaji  yang  diterima karyawan  dapat  memenuhi  kebutuhannya  pada tingkat  normatif  yang  ideal.  Tolok  ukur  layak adalah  relatif,  penetapan  besarnya  upah  dan  gaji didasarkan  atas  batas  upah  minimal  pemerintah dan  eksternal  konsistensi  yang  berlaku.  Manajer personalia  diharuskan  selalu  memantau  dan menyesuaikan  upah  dan  gaji  dengan  eksternal konsistensi  yang  berlaku.  Hal  ini  penting  supaya semangat kerja dari karyawan yang qualified tidak berhenti, tuntutan serikat buruh dikurangi, dan lain- lain.
Selain itu, merancang kontrak kerja secara adil dan  beradab  pada  akhirnya  sebagai  sarana mencapai  ridho  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dapat melefleksikan  apa  yang  ada  dalam  QS  An-Nahl Ayat 90 berdasarkan tafsir Quraish Shihab berikut:
“Allah memerintahkan para hamba -Nya untuk berlaku adil dalam setiap perkataan dan perbuatan. Allah  menyuruh  mereka  untuk  selalu  berusaha menuju  yang  lebih  baik  dalam  setiap  usaha  dan mengutamakan  yang  terbaik  dari  lainnya.  Allah memerintahkan  mereka  untuk  memberikan  apa yang  dibutuhkan  oleh  para  kerabat  sebagai  cara untuk  memperkokoh  ikatan  kasih  sayang  antar keluarga.  Allah  melarang  mereka  berbuat  dosa, lebih-lebih  dosa  yang  amat  buruk  dan  segala perbuatan  yang  tidak  dibenarkan  oleh  syariat  dan akal sehat. Allah melarang mereka menyakiti orang lain.  Dengan  perintah  dan  larangan  itu,  Allah bermaksud membimbing kalian menuju kemaslahatan  dalam  setiap  aspek  kehidupan,  agar kalian selalu ingat karunia-Nya dan menaati firman- firman- Nya.”
Hafidhuddin  dan  Tanjung  (2008)  mengutip Hadist  Rasulullah  SAW  tentang  upah  yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dalam Kitab al-Aiman bab 10, yang artinya:
“Mereka (para buda k dan pelayananmu) adalah saudaramu,  Allah  menempatkan  mereka  dibawah asuhanmu;  sehingga  barang  siapa  mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi  pakaian  seperti  apa  yang  dipakainya (sendiri);  dan  tidak  membebankan  pada  mereka
dengan  tugas  yang  sangat  berat,  dan  jika  kamu membebankannya  dengan  tugas  seperti  itu,  maka hendaklah  membantu  mereka  (mengerjakannya)”. (HR. Muslim).
Atas  dasar  hadist  tersebut  Rasulullah memberikan  petunjuk bahwa  dengan  memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai  pekerjaan,  dan  memberikan  rasa ketenangan.  Pekerja  akan  menjalankan  tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja. Selain itu gaji atau upah dibayarkan kepada masing- masing  pekerja  bisa  berbeda  berdasarkan  jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.

## METODE PENELITIAN
Metode library  research dapat  digunakan  pada penelitian  dengan  tujuan  filosofis,  teoretis  dan aplikatif (Hamzah, 2019). Penelitian ini menggunakan library  research sebagai  metodologi karena  menekankan  pada  data  kepustakaan  yang representative dan relevan terkait sistem penggajian bagi hasil dengan tujuan penelitian diinterpretasikannya  pada  pemikiran  peneliti bahwa  sistem  penggajian  bagi  hasil  berlandaskan Pancasila dapat menghadirkan risalah berketuhanan dan simbiosis mutualisme (kemanusiaan yang adil dan beradap).
Pengumpulan data penelitian ini mengacu pada Creswell (2009). Pembahasan dengan mengkaji hasil penelitian  lain  dan  menghubungkannya  dengan dialog  yang  lebih  besar  terkait  pemikiran  sistem penggajian bagi hasil berlandaskan Pancasila. Selain itu,  sebelum  melakukan  penelitian  ini,  peneliti memiliki pengalaman berinteraksi dengan beberapa UMKM sebagai informan penelitian terkait strategi UMKM.  Saat  melakukan  penggalian  informasi penelitian sebelumnya, peneliti mengetahui bahwa beberapa  informan  menerapkan  sistem  penggajian bagi hasil. Pengalaman tersebut digunakan peneliti untuk mengkontruksikan pemikiran peneliti terkait sistem  bagi  hasil  berlandaskan  Pancasila  pada tataran implementasi.
Interpretasi  data  pustaka  terkait  sistem penggajian  bagi  hasil  dan  Pancasila  menggunakan konstruksi  pemikiran  Mulawarman  (2012)  bahwa dalam  Pancasila  terdapat  penyatuan  antara  sains dan  agama  serta  kesatuan  yang  nyata  antara kepentingan obyektifitas dan subyektivitas, materialitas  diri,  sosial  dan  masyarakat  sekaligus batiniah  spiritualitas  diri  sosial  dan  masyarakat yang  memiliki  nilai  Ketuhanan.  Sehingga diharapkan  esensi  falsafah  Pancasila  melalui penelitian  ini  dapat  mengangkat  nilai  kepribadian
bangsa  Indonesia  dalam  sistem  penggajian  bagi hasil  yang  berdasarkan  kearifan  dan  kepribadian masyarakat Indonesia yang berketuhanan. Penelitian  yang  mengkaji  filofosi  Pancasila  dan akuntansi  yang  menjadi  rujukan  peneliti  adalah Firdaus  et  al.  (2016),  Mulawarnan  (2012),  dan Ludigdo & Kamayanti (2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Sistem  penggajian  yang  mainstream  terjadi adalah bersifat fix cost , yaitu tetap per periode yang besarannya  mengacu  pada  kontrak  kerja.  Dalam kontrak kerja, terdapat pula bagian penggajian yang bersifat variabel cost.  Variabel cost adalah biaya yang berubah seiring kinerja pegawai seperti bonus yang banyak  diterapkan  pada  tenaga  penjualan (marketing).    Bonus  ini  oleh  beberapa  penelitian terdahulu  dianggap  sebagai  bagi  hasil  (profit sharing) sistem penggajian yang tujuan mentransfer sebagian  resiko  ekonomi  (Mukhopadhyay,  1986) pada  memaksimalkan  produktifitas  pekerja  yang pada  akhirnya  meningkatkan  kinerja  perusahaan (Fibirova & Petera, 2013; Long & Fang, 2012; Strifler, 2018).  Berbeda  dengan  yang  dilakukan  di Bangladesh, sistem penggajian bagi hasil diwajibkan  oleh  pemerintah  untuk  mengurangi kesenjangan ekomoni (Chowdhury & Hoque, 1998). Pada  bagian  selanjutnya,  penelitian  ini  akan memberikan  gambaran  berdasarkan  penelitian sebelumnya terkait implementasi sistem penggajian profit  sharing  yang  sesuai  dengan  Pancasila  dan dampaknya bagi keberlangsungan usaha.

## Pembahasan
Sistem  Penggajian  Bagi  Hasil  Berlandaskan  Pancasila Sebagai Strategi Mempertahankan Kualitas Produk
Fibirova & Petera (2013) menyimpulkan sistem penggajian  bagi  hasil  umumnya  tidak  mempunyai dampak negatif pada produktivitas dan profitabilitas.  Sedangkan  masyarakat  Indonesia telah  mengenal  sistem  bagi  hasil  terutama  dalam pengelolaan  lahan.Tetapi  tidak  banyak  pemberi kerja  yang  menerapkan  sistem  penggajian  bagi hasil.  Peneliti  telah  meneliti  tentang  strategi bertahan ( going concern ) usaha celurit bermotif yang telah  dijalankan  oleh  tiga  generasi.  Menurut Rimawati  &  Ervanto  (2021)  dengan  sistem penggajian bagi hasil  Haji Masduri dapat menjaga kualitas celurit bermotif dengan menerapkan sistem bagi hasil (istilah Haji Masduri persenan) dari harga jual. Haji Masduri dapat melakukan hal ini karena sistem  penjualan  celurit  bermotif  dilakukan  secara pesanan ( job order costing ) sehingga harga jual sudah

## SISTEM PENGGAJIAN PROFIT SHARING BERASASKAN PANCASILA DAN KEBERLANGSUNGAN USAHA Oleh: RIMAWATI, BULLAH, dan KOMPYURINI
“pasti”. Luar biasanya karena kualitas produk ya ng sudah  dikenal  luas,  penentuan  harga  sepenuhnya dari  Haji  Masduri  karena  pembeli  selalu  setuju dengan harga yang diberikan Haji Masduri. Dalam menentukan  harga  Haji  Masduri  menyesuaikan dengan  detail  motif  dan  bahan  yang  diinginkan pembeli ( fair price ).
Haji  Masduri  selalu  menginformasikan  pada tenaga  kerja  yang  membantu  membuat  celurit bermotif  dan  keuntungan  yang  didapatkan  juga pembagian keuntungan tersebut dengan pekerjanya. Menurut Haji Masduri hal ini membuat pekerjanya  mengerjakan  pesanan  ini  dengan  giat dan  hati-hati untuk memenuhi  keinginan  pembeli. Saat  pembeli  mendapatkan  pesanannya  beberapa pembeli  memberikan  pembayaran  lebih  karena puas  dengan  kualitas  celurit  bermotif  karya  Haji Masduri.  Haji  Masduri  juga  selalu  membagi kelebihan  pembayaran  yang  diberikan  pembeli kepada pekerjanya.
Sistem  penggajian  bagi  hasil  yang  dilakukan Haji  Masduri  adalah  memperlakukan  pekerjanya sebagai  “rekan  kerja”  dengan  selalu  terbuka  dan berdiskusi  terkait  “hasil”  atau  pendapatan  yang akan  diperoleh.  Hal  ini  memberikan  melengkapi menggambarkan  perencanaan  yang  baik  dalam sistem penggajian bagi hasil Fibirova & Petera (2013) dengan  kejujuran  dan  keadilan  yang  menurut peneliti sesuai dengan falsafah Pancasila Mulawarman (2012).
Sistem  Penggajian  Bagi  Hasil  Berlandaskan  Pancasila Sebagai Value Creation
Sistem penggajian bagi hasil berhasil diterapkan oleh  JC  Collection,  UMKM  Batik  Genthongan sebagai  innovasi  dan  value  creation  (Rimawati  & Auliyah, 2019). Berbeda dengan Haji Masduri yang menggunakan  sistem  produksi  pesanan,  JC Collection  berproduksi  sebagai  persediaan  produk jadi.  Menariknya  pemilik  JC  Collection  mengawali bisnisnya dengan hanya memasarkan produk Batik Genthongan  pengrajin  dengan  akad  bagi  hasil dengan  pengrajin  (pemilik  kain  batik).  Pemilik  JC Collection juga seorang dosen manajemen strategik, sehingga Pemilik JC Collection memiliki pemahaman terkait penciptaan nilai produk untuk keunggulan  bersaing.  Kemudian  pemilik  JC Collection  juga  belajar  tentang  motif  batik  dan filosofinya.
Pemilik JC Collection mengembangkan usahanya dengan ilmu yang dimikili tentang motif batik  kepada  para  pengrajin  dengan  terus menggunakan  sistem  penggajian  bagi  hasil.  JC
Collection  secara  regular  mengikuti  pameran- pameran bahkan sampai ke luar negeri. Ilmu terkait motif batik genthongan dan sistem penggajian bagi hasil  dengan  pengrajin  merupakan  nilai  kearifan lokal yang digunakan pemilik JC Collection dalam memasarkan  batiknya  terutama  saat  mengikuti pameran.
Pemilik JC Collection mengungkapkan penggunaan sistem penggajian bagi hasil ini adalah sistem yang adil dan didasarkan untuk membantu para  pengrajin  batik.  Bagi  pemilik  JC  Collection yang  juga  sebagai  “ibu”  anak  yatim  (suami  beliau meninggal  sebelum  memulai  usaha)  telah merasakan pertolongan orang-orang sekitarnya,terutama  saat  mengalami  kesulitan keuangan  setelah  suami  beliau  meninggal.  Sistem penggajian  bagi  hasil  yang  dilakukan  pemilik  JC Collection sebagai bentuk tolong menolong sesama manusia  juga  dapat  dipertanggungjawabkan (accountability)  .  Akuntabilitas  sistem  penggajian bagi  hasil  dilakukan  pemilik  JC  Collection  dengan memberikan  “kode”  pengrajin  pada  setiap  kain batik.  Dengan  kode  pengrajin  ini,  JC  Collection mengetahui berapa bagi hasil yang harus diberikan pada setiap pengrajin dari hasil penjualan.
Nilai tolong menolong yang dilandasi keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia  sebagai  perwujutan  rasa syukur pertolongan  Allah  yang  dilakukan  pemilik  JC Collection  sangat  sesuai  dengan  falsafah  Pancasila dalam pemahaman Mulawarman (2012). Lebih jauh lagi  nilai-nilai  yang  diimplementasikan  JC Collection  ini  juga  dapat  menjadi  keunggulan bersaing bisnis yang dijalani (Rimawati & Auliyah, 2019).
Sistem  Penggajian  Bagi  Hasil  Berlandaskan  Pancasila dan Ekonomi Berbagi
Sistem  ekonomi  berbagi  ( sharing  economy ) merupakan salah satu implementasi bagi hasil pada sistem  penggajian  atau  pendapatan  pegawai  yang saat  ini  menjadi trend .  Gojek  dan  grab memperkenalkan  sistem  ekonomi  berbagi  secara massif di Indonesia. Diawal kemunculannya sistem ekonomi  berbagi  versi  Gojek  dan  Grab  seperti bintang kejora karena memberikan bagi hasil (baca pendapatan) yang diatas rata-rata pada pengemudi dan  harga  yang  murah  pada  konsumen.  Seiring dengan  perkembangan  waktu  kita  menyaksikan bagaimana  demonstrasi-demontrasi  yang  digelar oleh para pengemudi ojek online terkait pendapatan mereka yang merasa “dirugikan” akibat berubahnya sistem bagi hasil (Purba, 2018).
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 15 NO 2 – MEI 2023 – Halaman 113-120
Perkembangan sistem ekonomi berbagi dengan driver  yang  dilakukan  Gojek  dan  Grab menggambarkan  sistem  bagi  hasil  yang  dirancang dengan  baikpun  pada  perkembangannya  tidak mampu  membuat  hubungan  pemberi  kerja  dan pekerja  sebagai  hubungan  simbiosis  mutualisme. Pesan  Antar  adalah  bisnis  pengantaran  dan pembelian  barang  di  Bangkalan,  salah  satu kabupaten  di  Pulau  Madura,  Jawa  Timur  yang terinspirasi dari layanan Gojak dan Grab (Rimawati & Sula, 2020).
Berbeda  denga  Gojek  dan  Grab,  Pesan  Antar hanya pelayani bisnis pengantaran barang termasuk membelikan  barang  tersebut  dan  tidak  melayani mobilitas orang. Founder Pesan Antar menjelaskan tidak akan melebarkan lini usaha ke mobilitas orang agar  tidak  mengganggu  rejeki  tukang  becak  dan mobil  penumpang  umum  (MPU).  Jika  dua  kasus sebelumnya  menerapkan  sistem  penggajian  bagi hasil  sejak  awal  memulai  usaha,  Pesan  Antar menggunakan sistem penggajian bagi hasil setelah enam bulan usahanya berjalan.
Sistem  penggajian  bagi  hasil  berjalan  setelah Pesan  Antar  memiliki  sistem  pesanan  yang terdokumentasi dengan baik dan adanya persaingan  dengan  munculnya  usaha  serupa termasuk  Grab  di  Bangkalan.  Sistem  bagi  hasil Pesan Antar pun mengalami perubahan persentasi yang awalnya 70% kurir dan 30% founder menjadi 85% kurir dan 15% founder (Rimawati & Sula, 2020). Perubahan  ini  adalah  akomodasi  “curhatan”  kurir pada founder tentang pendapatan yang terus turun karena  persaingan.  Founder  menjelaskan  bahwa bagi  hasil  yang  diterima  founder  sebetulnya  lebih bersifat dana untuk support operasional, seperti gaji operator  dan  biaya  operasional  lainnya.  Founder Pesan Antar juga berprofesi sebagai wartawan dan memiliki  usaha  kedai  kopi.  Sehingga  menjalankan bisnis  Pesan  Antar  memang  diniatkan  untuk perekonomian  para  kurir  yang  sudah  dianggap keluarga  dan  UMKM  yang  menjadi  mitra,  karena Pesan Antar juga mempromosikan produk-produk UMKM  pada  sosial  medianya  (Rimawati  &  Sula, 2020).
Pesan Antar memulai usahanya sejak Agustus 2016  dan  tetap  eksis  sampai  sekarang  dengan menjamurnya  bisnis  serupa  dengan  menjaga hubungan  dengan  kurir  dan  merubah  sistem penggajian fix cost dengan bagi hasil (variabel cost). Sistem  penggajian  bagi  hasil  Pesan  Antar  adalah bentuk penyesuaian karena komunikasi dan diskusi antara  pemberi  kerja  dan  pekerja  sangat mencerminkan  filosofi  Pancasila  keadilan  sosial dengan dilandasi dengan musyawarah
kekeluargaan.

## SIMPULAN
Pancasila adalah filosofi bangsa Indonesia yang tidak  bertentangan  dengan  ajaran  agama  apapun yang diakui di Indonesia. Sistem penggajian dengan sistem bagi hasil berasaskan Pancasila tidak hanya meningkatkan  produktivitas  dan  profitabilitas, tetapi juga loyalitas. Dengan sistem penggajian bagi hasil  berasaskan  Pancasila  hubungan  baik  antara pekerja  dan  pemberi  kerja  didasari  oleh  nilai-nilai kebaikan  yang  sesuai  dengan  ajaran  agama,  yaitu, jujur (akuntabilitas berapa rupiah yang harus dibagi seperti  yang  dilakukan  pemilik  JC  Collection dengan  sistem  coding  pada  batik),  adil  (merubah sistem penggajian fix cost ke sistem bagi hasil seperti yang dilakukan Founder Pesan Antar dan membagi jika  ada  pelanggan  yang  memberi  kelebihan pembayaran  seperti  Haji  Masduri),  tolong menolong (memberikan bagian keuntungan kepada pekerja seperti pemilik JC Collection), dan tenggang rasa  (bemusyawarah  dalam  memutuskan  besaran bagi  hasil  seperti  founder  Pesan  Antar).  Nilai-nilai kebaikan  ini  menjadikan  hubungan  kerja  tidak semata-mata  mencari  keuntungan  pribadi  tetapi juga  mempertimbangkan  kepentingan  orang  lain sebagai  bentuk  menjalankan  perintah  Tuhan  Yang Maha Esa.
Penelitian  ini  telah  melakukan  telaah  literatur sistem  penggajian profit  sharing pada  semua  jenis entitas,  yaitu  jasa,  dagang  dan  produksi.  Tetapi walau demikian entitas yang dikaji pada penelitian ini masih pada skala usaha kecil dan menengah. Hal ini berdampak pada kompleksitas sistem penggajian  yang  dapat  direkontruksikan  sehingga menjadi  keterbatasan  penelitian  ini.  Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan eksplorasi pada entitas dengan jumlah tenaga kerja yang lebih besar dan terfrakmentasi sehingga tidak hanya bergambarkan sistem penggajian berdasarkan  fungsi  tenaga  kerja  tetapi  juga tingkatan manajerial.

## REFERENCES
Chowdhury, D., & Hoque, Z. (1998). Profit sharing and  corporate  performance:  Some  evidence from Bangladesh. The International Journal of Ac- counting , 33 (4),  469 – 481.  https://doi.org/10.
1016/S0020-7063(98)80005-8.
Creswell,  J.  W.  (2009). Research  Design:  Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches . Los Angeles: Sage Publications.
Faiz,  F.  (2018). Sebelum  Filsafat .  Yogyakarta:  MJS Press.

## SISTEM PENGGAJIAN PROFIT SHARING BERASASKAN PANCASILA DAN KEBERLANGSUNGAN USAHA Oleh: RIMAWATI, BULLAH, dan KOMPYURINI
Fibirova,  J.,  &  Petera,  P.  (2013).  Profit-Sharing – A Tool  for  Improving  Productivity,  Profitability and Competitiveness of Firms? Journal of Com- petitiveness , 5 (4),  3 – 25.  https://doi.org/
10.7441/joc.2013.04.01.
Firdaus,  A.,  Sari,  M.  K.,  &  Kamayanti,  A.  (2016).
Mengaksikan Wacana Akuntansi Berbasis Pan- casila Melalui Dekonstruksi Makna Stakehold- ers:  Kritik  atas  Kapitalisme. Jurnal  Riset Akuntansi  &  Perpajakan  (JRAP) , 3 (01),  23 – 51. https://doi.org/10.35838/jrap.2016.003.01.3.
Gani, E., & Gitayuda, M. B. S. (2020). The Income of Salt  Farmers  in  Madura:  An  Explanation  of Profit-Sharing System. Media Trend , 15 (2), 263 –
274. https://doi.org/10.21107/medi- atrend.v15i2.6177.
Hafidhuddin, D. & Tanjung, H. (2008). Sistem Peng- gajian Islami. Depok: Raih Asa Sukses.
Hamzah, A. (2019). Metode Penelitian Kepustakaan (Li- brary Research): Kajian Filosofis, Teoretis dan Ap- likatif . Malang: Literasi Nusantara.
Hidayati,  N.,  &  Oktafia,  R.  (2020).  Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Ma- duran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Te- rapan , 7 (12), 2399-2418. https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp239
9-2418.
Purba, D. O. (2018, Maret 27). Demo Ojek "Online": Tarif  Sekarang  Sudah  Enggak  Manusiawi,
Bang!. Kompas.com .
Didapatkan dari: https://megapoli- tan.kompas.com/read/2018/03/27/11371181/ demo-ojek-online-tarifsekarang-sudah-enggak- manusiawi-bang.
Kuncoro,  H.  (2002).  Upah  Sistem  Bagi  Hasil  dan Penyerapan  Tenaga  Kerja. Economic  Journal  of Emerging Markets, 7 (1), 45-56.
https://doi.org/10.20885/%ejem.v7i1.658rt.
Long, R. J., & Fang, T. (2012). Do Employees Profit from  Profit  Sharing?  Evidence  from  Canadian Panel  Data. ILR  Review , 65 (4),  899 – 927. https://doi.org/10.1177/001979391206500406.
Ludigdo,  U.,  &  Kamayanti,  A.  (2012).  Pancasila  as Accountant Ethics Imperialism Liberator. World Journal of Social Science, 2 (6), 159 – 168.
Maharani, Daud, R., Niswatin, & Rasuli, L. O. (2021). Revenue  Sharing  Or  Profit  Sharing?  Akuntan Alasannya. Jurnal  Tabarru’:  Islamic  Banking  and Finance , 4 (2), 345 – 355. https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7521
Malik,  M.  K.,  Wahyuni,  S.,  &  Widodo,  J.  (2018).
Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan  Yosowilangun  Kabupaten  Luma- jang. Jurnal  Pendidikan  Ekonomi:  Jurnal  Ilmiah Ilmu  Pendidikan,  Ilmu  Ekonomi  Dan  Ilmu  Sosial , 12 (1),
26-32.
https://doi.org/10.19184/jpe.v12i1.6466.
Mukhopadhyay, A. K. (1986). Profit Sharing and In- come Risk: A Survey. Managerial Finance , 12 (3), 19 – 24. https://doi.org/10.1108/eb013569.
Mulawarman,  A.  D.  (2012).  Pendidikan  Akuntansi Indonesia: Pro Neoliberal atau Pancasila?. Pro- siding. Konferensi Nasional Pendidikan Akuntansi Indonesia (KNPAI): Malang.
Rimawati, Y., & Auliyah, R. (2019). Strategy of Sell- ing Price, Innovation, and Values Contained in Business  of  Batik  Genthongan. Prosiding. The 2018  International  Conference  on  Islamic  Eco- nomics and Business (ICONIES 2018): Malang. Rimawati, Y., & Ervanto, A. D. (2021). Potret Strategi Going Concern UMKM Pandai Besi Celurit Ber- motif Madura. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan In- donesia , 4 (2), 117 – 126. https://doi.org/10.18196/jati.v4i2.10602.
Rimawati,  Y.,  &  Sula,  A.  E.  (2020).  Strategies  and Business Models of Sharing Economy: MSMEs Digital  Creativity. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan
Bisnis , 15 (2), 187-201.
https://doi.org/10.24843/JIAB.2020.v15.i02.p0 4.
Strifler, M. (2018). Profit Sharing and Firm Profita- bility:  The  Differential  Impact  of  Underlying Firm Profitability on the Wage-Profit Elasticity. Journal  of  Participation  and Employee  Ownership ,
1 (2/3), 191 – 220. https://doi.org/10.1108/JPEO-02-2018-0007. Sudarsono, H., & Saputri, M. A. (2018). The Effect of Financial  Performance  toward  Profit-Sharing Rate on Mudharabah Deposit of Sharia Banking in Indonesia. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Per-
bankan Syariah , 9 (1), 82-92. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1.82-92
Yulisara  (2019).  Pengaruh  Sistem  Bagi  Hasil  Gaji Terhadap  Produktivitas  Karyawan  Rumah Makan  Pagi  Sore  Sudirman  Palembang Menurut  Pandangan  Islam. Ekonomica  Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Sya- riah,
4 (2), 35-42.
https://doi.org/10.36908/esha.v4i2.156.
Wahyuningrum, A. L., & Darwanto. (2020). Penera- pan Bagi Hasil Maro  Perspektif Akad Mukha- barah. Tawazun : Journal of Sharia Economic Law , 3 (1), 45-62. https://doi.org/10.21043/ta- wazun.v3i1.7544.