How to cite: Nur  Layli  Fitria,  Umaimah  (2022)  Pengaruh  Ukuran  Perusahaan  dan  Koneksi  Politik  Terhadap Penghindaran Pajak, (7) 10. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i10.13198 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
Nur Layli Fitria, Umaimah Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia Email: nurlaylifitriy@gmail.com, umaimah@umg.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  secara  empiris  mengenai  pengaruh  ukuran perusahaan dan koneksi  politik terhadap penghindaran pajak. Proksi Penghindaran Pajak  menggunakan  Effective  Tax  Rate  (ETR).  Sampel  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 71 perusahaan. Penentuan sampel diperoleh dengan menggunakan purposive sampling. Uji hipotesis dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  ukuran  perusahaan  yang  diproksikan  dengan  size  tidak berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak  dan  koneksi  politik  yang  diproksikan dengan skala dummy berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Kata kunci : Ukuran Perusahaan, Koneksi Politik, Penghindaran Pajak.

## Abstract
This  study  aims  to  empirically  examine  the  effect  of  firm  size  and  political connections  on  tax  avoidance.  Tax  Avoidance  Proxies  use  the  Effective  Tax  Rate (ETR). The samples used in this research are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2019 to 2021. The number of samples in this study are  71  companies.  Determination  of  the  sample  obtained  by  using  purposive sampling.  Hypothesis  testing  was  carried  out  using  multiple  linear  regression analysis. The results showed that company size proxied by size had no effect on tax avoidance  and political  connections proxied by  dummy scale had an effect  on tax avoidance.
Keywords: Company Size, Political Connection, Tax Avoidance.

## Pendahuluan
Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun bangsa. Penerimaan negara dari penerimaan pajak dapat  digunakan  untuk  mendanai  kebutuhan  belanja  negara,  seperti  pembangunan
infrastruktur atau dialokasikan ke daerah-daerah yang membutuhkan perbaikan (Setianti, 2019).  Hal  ini  membuat  pemerintah  terus  berupaya  mengoptimalkan  pendapatan  dari pajak agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Namun, untuk mengoptimalkan pendapatan dari pajak diperlukan kerjasama yang baik dari wajib pajak untuk patuh pada aturan perpajakan.
Pemerintah berhak untuk mengenakan pajak karena berbagai  alasan politik dan ekonomi, sebagian besar negara mengenakan pajak pada perusahaan serta tenaga kerja (Dowling,  2014).  Selama  ini  Indonesia  menganut self  assesment  system dalam  sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melapor,  dan  membayarkan  sendiri  pajak  mereka  yang  nantinya  diharapkan  dapat meningkatkan kontribusi masyarakat yang lebih tinggi terhadap penerimaan pajak negara (Masrullah  et  al.,  2018).  Kesempatan  ini  akan  dimanfaatkan  oleh  wajib  pajak  sebagai celah  untuk  melaporkan  pajak  lebih  rendah  dari  yang  seharusnya.  Dalam  hal  ini, perusahaan  akan  mengurangi  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  dengan  cara  menekan biaya perusahaan, termasuk beban pajak didalamnya (Astuti & Aryani, 2016).
Respon  yang  diberikan  oleh  perusahaan  tidak  selalu  positif  terhadap  kegiatan pemungutan  pajak  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah.  Pada  kenyataannya perusahaan berusaha untuk menghindari pajak semaksimal mungkin dengan membayar pajak  sesedikit  mungkin  karena  pajak  menambah  biaya  operasional  yang  dapat mengurangi  laba  bersih  perusahaan,  perusahaan  cenderung  berusaha  untuk meminimalkan semua biaya termasuk beban pajak, tidak seperti pemerintah. yang terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Disini dapat terlihat dengan jelas terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan maka dengan itu muncul tax avoidance. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  namun  bagi  perusahaan  pajak  merupakan  beban  yang dapat mengurangi laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Ngadiman & Puspitasari, 2014).
Perusahaan dapat melakukan perlawanan dengan cara penghindaharan pajak (tax avoidance) dengan tujuan mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, dimana metode  dan  teknik  yang  digunakan  cenderung  memanfaatkan  kelemahan-kelemahan (grey  area)  yang  terdapat  dalam  undang-undang  dan  peraturan  perpajakan  untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Rejeki et al., 2019). Selain itu penghindaran pajak  dimotivasi  oleh  usaha  perusahaan  dalam  menghindari  pajak  dan  menghemat pengeluaran  dari  sektor  perpajakan  supaya  mengurangi  biaya  yang  dikeluarkan  dan menaikkan  laba  perusahaan.  Hal  ini  tentu  sejalan  dengan  prinsip  semua  pelaku  bisnis yaitu  mencari  keuntungan  sebesar–besarnya  dengan  melakukan  penghindaran  pajak melalui  relasi  dengan  politisi  untuk  dapat  mengakomodasi  kepentingan  perusahaan termasuk dalam hal perpajakan (Hidayati & Diyanty, 2018).
Penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti-peneliti  sebelumnya  untuk membuktikan  faktor  yang  memiliki  pengaruh  terhadap  penghindaran  pajak.  Salah  satu faktor  yang  mungkin  dapat  berpengaruh  pada  penghindaran  pajak  yakni  ukuran
perusahaan. Secara umum ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Ukuran sebuah perusahaan dapat ditunjukkan atau dinilai oleh harta yang dimiliki badan usaha, total penjualan badan usaha, besarnya laba bersih, beban  pajak,  dan  lain-lain.  Penelitian  mengenai  pengaruh  ukuran  perusahaan  terhadap penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  (Fitria,  2018;  Honggo  &  Marlinah,  2019) menyatakan  bahwa  ukuran  perusahaan  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak. Sedangkan  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Merslythalia  &  Lasmana,  2017; Primasari,  2019)  menyatakan  sebaliknya  bahwa  ukuran  perusahaan  tidak  berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Selain  faktor  ukuran  perusahaan,  faktor  koneksi  politik  kemungkinan  dapat memiliki  pengaruh  terhadap  penghindaran  pajak.  Koneksi  politik  sering  dilakukan  di negara–negara  berkembang  yang  dimana  koneksi  politik  tersebut  dilakukan  dengan menggunakan  pihak  yang  berhubungan  dekat  dengan  pemerintah  sehingga  pihak pemerintah  memiliki  koneksi  terhadap  struktur  organisasi  perusahaan  baik  komisaris maupun direksi (Fisman, 2001). Perusahaan yang memiliki kedekatan dengan pemerintah memiliki  resiko  deteksi  lebih  rendah  karena  mendapatkan  perlindungan  agar  resiko penghindaran pajaknya bisa lebih rendah (Wicaksono, 2017). Penelitian yang dilakukan (Utari  & Supadmi, 2017) menunjukkan bahwa  koneksi  politik berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  penghindaran  pajak.  Sebaliknya,  hasil  penelitian  yang  dilakukan (Widarjo  et  al.,  2021)  menunjukkan  bahwa  koneksi  politik  tidak  berpengaruh  secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
Dari penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil, maka dari itu peneliti hendak melakukan pengujian kembali pengaruh ukuran perusahaan dan koneksi  politik  terhadap  penghindaran  pajak.  Selain  itu,  dari  penelitian  sebelumnya mayoritas  menggunakan  dasar  teori  keagenan  sehingga  peneliti  bermaksud  menguji kembali  dengan  menggunakan  dasar  teori  yang  berbeda  yakni  teori  kekuatan  politik. Berkaitan dengan sampel penelitian, perusahaan yang dipilih sebagai sampel penelitian adalah  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  untuk  periode 2019-2021.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif.  Metode  penelitian  kuantitatif merupakan  seperangkat  variabel  yang  saling  terkait  yang  terbentuk  menjadi  proposisi, atau hipotesis, yang menentukan hubungan antar variabel (Creswell, 2018:95). Populasi merupakan  keseluruhan  dari  responden  dimana  populasi  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 3 tahun yaitu tahun 2019–2021.
Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti, sampel penelitian ini ditentukan dengan  menggunakan  metode  purposive  sampling  yaitu  sampel  dipilih  dengan  kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kriteria yang dipilih sebagai berikut:
1. Perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  pada  periode tahun 2019–2021.
2. Perusahaan yang menerbitkan annual report selama 3 tahun berturut-turut (tahun 2019- 2021).
3. Perusahaan yang melaporkan laba selama periode 2019-2021.
4. Perusahaan  yang  menggunakan  laporan  keuangan  dalam  satuan  mata  uang  rupiah (Rp).

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  menggunakan dokumen sebagai sumber data. Dokumen yang digunakan berupa laporan keungan yang telah dipilih oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian.

## Definisi Operasional Variabel
1. Ukuran perusahaan Ukuran perusahaan adalah skala yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan dan diklasifikasikan menjadi perusahaan kecil, perusahaan menegah dan perusahaan besar.Ukuran sebuah perusahaan diukur dari total aset perusahaan (Allen et al., 2016).
2. Koneksi politik
Koneksi politik adalah salah satu bentuk relasi antara perusahaan dengan pemerintah. Variabel koneksi politik diukur dengan skala dummy, yakni apabila ada manajemen perusahaan yang merupakan atau mantan dalam birokrasi pemerintahan diberi nilai 1 dan  diberi  nilai  0  apabila  tidak  ada  manajemen  perusahaan  yang  merupakan  atau mantan dalam birokrasi pemerintahan (Habib et al., 2017).
3. Penghindaran pajak
Penghindaran  pajak  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  untuk mengurangi  jumlah  beban  pajaknya.  Seperti  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan oleh (Asadanie & Venusita, 2020; Handayani, 2018; Priccila & Sinabutar, 2021) variabel ini akan diukur dengan menggunakan proksi ETR.
ETR =       Beban Pajak

## Laba Sebelum Pajak

## Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini, proses analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda (multiple regression) untuk mengetahui adanya pengaruh ukuran perusahaan  dan  koneksi  politik  terhadap  penghindaran  pajak  dengan  menggunakan program komputer Statistical Product Service Solutions (SPSS). Setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis data yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis.

## Hasil dan Pembahasan
1. Uji Statistik Deskriptif
Uji  statistik  deskriptif  mencakup  nilai  rata-rata mean , median ,  standar  deviasi penyebaran variasi data, dan distribusi nilai tertinggi dan terendah dari setiap variabel
yang digunakan dalam model penelitian (Sekaran & Bougie, 2016 : 293). Hasil dari uji statistik deskriptif pada penelitian ini terdapat pada tabel berikut:
Tabel 1 Statistik Deskriptif N Minimum  Maximum Mean Std. Statistic  Statistic Statistic  Statistic  Std. Error  Statistic Ukuran Perusahaan 166 25,97 33,49 287,95 8 ,11829  152,400 Koneksi Politik 166 ,00 1,00 ,1386 ,02690 ,34653 Penghindaran Pajak 166 ,15 ,35 ,2445 ,00294 ,03788

## Sumber : Olah Data SPSS

## 2. Uji Normalitas
Uji  normalitas  data  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel dependen dan variabel independen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak.

## Tabel 2
Uji Normalitas Unstandardized Residual N 166 Normal Parameters Mean ,0000000 Std. Deviation ,03717257 Most Extreme Absolute ,089 Differences Positive ,089 Negative -,065 Kolomogorov-Smirnov Z 1,149 Asymp. Sig. (2-tailed) ,142 Sumber : Olah Data SPSS
Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa  data  yang  digunakan  dalam  model  regresi  pada  penelitian  ini  sudah berdistribusi normal. Distribusi normalitas data dapat dilihat dari nilai Asymp. Sig (2- tailed ) yang lebih besar daripada 0,05. Nilai Asymp. Sig (2- tailed ) dari hasil pengujian menunjukkan angka 0,142 yang berarti lebih besar daripada 0,05.
3. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar  variabel independen dalam model regresi linier berganda.
Tabel 3 Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF Ukuran Perusahaan 0,934 1,071 Koneksi Politik 0,934 1,071 Sumber: Olah Data SPSS
Pada  tabel  di  atas  diketahui  besaran  nilai tolerance dan  VIF  dari  masing  – masing variabel independen. Nilai tolerance kedua variabel independen sebesar 0,934 kurang  dari  0,10  dan  nilai  VIF  kedua  variabel  sebesar  1,071  kurang  dari  10  yang berarti tidak terdapat masalah multikolinearitas.
4. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat perbedaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji Heteroskedasitas pada penelitian ini menggunakan grafik scatter plot.

## Gambar 1 Uji Heteroskedasitas

## Sumber: Olah Data SPSS
Berdasarkan gambar grafik scatter plot di atas , dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini tidak terindikasi gejala Heteroskedastisitas. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil uji melalui analisis grafik scatter plot yang menunjukkan titik - titik ( plot ) data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0, titik- titik ( plot ) data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, dan titik- titik ( plot ) data menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu.
5. Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  bertujuan untuk  mengetahui apakah terdapat  korelasi  antara kesalahan perubahan waktu pada periode t dengan periode t-1 (sebelumnya).
Tabel 4 Uji Autokorelasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 0,192 0,037 0,025 0,03740 1,967 Sumber : Olah Data SPSS
Berdasarkan tabel diatas hasil uji autokorelasi menghasilkan nilai DW sebesar 1,967, selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai table signifikansi 0,05, dengan  jumlah  sample  N=166  dan  jumlah  variabel  independen  2(K=2)  maka diperoleh nilai DU 1,7706. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa nilai DW 1,967 lebih  besar  dari  nilai  dU  yakni  1,7706  dan  kurang  dari  nilai  (4-dU)  =  4-1,7706  = 2,2294 sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi.
6. Uji Simultan (F)
Uji  kelayakan  model  atau  uji  F  digunakan  untuk  menentukan  apakah  model regresi dapat atau layak digunakan dalam penelitian ini atau tidak.
Tabel 5 Uji Simultan (F) Model F Sig Regression 3,115 0,047 Sumber : Olah Data SPSS
Berdasarkan tabel di atas hasil uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 3,115 dengan nilai signifikansi 0,047. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi pada penelitian ini layak digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis.
7. Uji Parsial (T)
Uji  t  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen  yaitu  ukuran perusahaan  dan  koneksi  politik  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen  yaitu penghindaran pajak.
Tabel 6 Uji Parsial (T) Model Unstandardized Coefficient Standardized Coefficient t Sig. B Std. Error Beta (Constatnt) ,301 ,057 5,313 ,000 Ukuran Perusahaan -,002 ,002 -,076 -,955 ,341 Koneksi Politik -,017 ,009 -,158 -1,983 ,049 Sumber: Olah Data SPSS
H asil  uji  t  di  atas  menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi  ukuran  perusahaan sebesar 0,341 lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dengan demikian dapat  diartikan bahwa H1 ditolak. Variabel koneksi politik memiliki nilai signifikansi sebesar  0,049 lebih kecil  dari  0,05  dapat  disimpulkan  bahwa  koneksi  politik  berpengaruh  terhadap penghindaran pajak, dengan demikian dapat diartikan bahwa H2 diterima.

## Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis H1  ditolak yang artinya ukuran perusahaan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  besar  atau  kecilnya  ukuran  sebuah  perusahaan  tidak  berpengaruh terhadap  praktik  penghindaran  pajak.  Praktik  penghindaran  pajak  tidak  hanya  dapat dilakukan oleh perusahaan berskala besar, namun perusahaan berskala kecil juga dapat melakukannya.  Perusahaan  berukuran  besar  tentu  menarik  perhatian  lebih  besar  dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga dapat menarik perhatian fiskus untuk  memeriksa  atau  dikenakan  pajak  yang  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku (Merslythalia & Lasmana, 2017). Maka dari itu, perusahaan tidak mau mengambil resiko dengan  adanya  proses  pemeriksaan  ataupun  dikenakan  sanksi  jika  terbukti  melakukan penghindaran pajak  yang bisa memberikan dampak buruk bagi citra perusahaan dalam jangka panjang.
Hasil  dari  hipotesis  H1  tidak  sejalan  dengan  teori  kekuatan  politik  yang menyatakan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk  melakukan  penghindaran  pajak  (Belz  et  al.,  2019).  Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Merslythalia & Lasmana, 2017; Primasari, 2019; Ulfa et  al.,  2021)  yang  menyatakan  tidak  ada  pengaruh  ukuran  perusahaan  terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Pujilestari & Winedar, 2018)  yang  mengatakan  bahwa  ukuran  perusahaan  dengan  jumlah  asset  yang  semakin besar  maka  akan  semakin  besar  pula  modal  yang  ditanamkan  dan  semakin  besar  pula perputaran  kas  pada  perusahaan  yang  dikelola,  sehingga  dapat  meningkatkan  kinerja perusahaan,  namun  belum  tentu  meningkatkan  penghindaran  pajak  pada  perusahaan tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis H2 diterima yang artinya terdapat pengaruh  yang signifikan antara koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik  yang  dimiliki  perusahaan  akan  membantu  perusahaan  untuk  mendapatkan keuntungan, sehingga laporan tahunan akan tercerminkan baik. Dengan adanya koneksi politik  yang  dimiliki  perusahaan  dengan  pemerintah  maka  akan  menyebabkan menurunnya  kemungkinan  terdeteksi  kecurangan  pada  saat  pemeriksaan  perpajakan sehingga akan terjadi praktik-praktik penghindaran pajak (Asadanie & Venusita, 2020).
Hasil  dari  hipotesis  H2  sejalan  dengan  teori  kekuatan  politik  yang  menyatakan bahwa  kedekatan  politik  perusahaan  dan  pemerintahan  dapat  dimanfaatkan  untuk memperoleh  keuntungan  (Belz  et  al.,  2019).  Koneksi  politik  yang  dimiliki  perusahaan juga dapat dimanfaatkan dengan adanya lobi-lobi untuk memperkecil punishment apabila
metode  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  terungkap  karena  melanggar  aturan perpajakan (Ferdiawan, 2017 dalam Asadanie & Venusita, 2020).
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  (Asadanie  & Venusita, 2020; Utari & Supadmi, 2017) yang menyatakan koneksi politik berpengaruh terhadap  penghindaran  pajak.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  (Wicaksono, 2017) yang mengatakan bahwa koneksi politik yang dilakukan oleh perusahaan baik itu BUMN maupun BUMS adalah melobi pemerintah untuk menghindari pemeriksaan pajak, mendapat potongan denda pajak maupun tindakan lain.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  meneliti  apakah  ada  pengaruh  antara  ukuran perusahaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Analisis dilakukan dengan menggunakan  regresi  linear  berganda  program  SPSS.  Data  sampel  pada  penelitian  ini dilakukan  pada  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI) selama periode 2019-2021. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan size tidak  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak.  (2)  Variabel  koneksi  politik  yang diproksikan  dengan  skala  dummy  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak.  (3) Tindakan  penghindaran  pajak  akan  tetap  dilakukan  jika  perusahaan  terkoneksi  secara politik tanpa memandang besar atau kecilnya ukuran sebuah perusahaan tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Allen, A., Francis, B. B., Wu, Q., & Zhao, Y. (2016). Analyst Coverage And Corporate Tax Aggressiveness. Journal of Banking & Finance , 73 , 84–98. https://doi.org/10.1016/J.JBANKFIN.2016.09.004
Asadanie, N. K., & Venusita, L. (2020). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. INVENTORY : Jurnal Akuntansi, 4 (1) 14-21. http://e-
journal.unipma.ac.id/index.php/inventory/article/view/6296/2635
Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Tren Pengindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di  Indonesia  Yang  Terdaftar  Di  BEI  Tahun  2001-2004. 20 (03),  375–388. https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4
Belz,  T.,  von  Hagen,  D.,  &  Steffens,  C.  (2019).  Taxes  and  firm  size:  Political  cost  or political power? Journal of Accounting Literature , 42 , 1–28. https://doi.org/10.1016/j.acclit.2018.12.001
Creswell,  J.  W.  J.  D.  C.  (2018).  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches Fifth Edition. In by SAGE Publications, Inc.
Dowling,  G.  R.  (2014).  The  Curious  Case  of  Corporate  Tax  Avoidance:  Is  it  Socially Irresponsible? Journal of Business Ethics , 124 (1), 173–184. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1862-4
Fisman,  R.  (2001).  Estimating  the  Value  of  Political  Connections.  In Source:  The American Economic Review, 91 (4), 1095-1102.
Fitria, G. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Karakter Eksekutif  Dan  Size  Terhadap  Tax  Avoidance  (Studi  Empiris  Pada  Emiten  Sektor Perdagangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2017). Jurnal Profita , 11 (3), 438– 451. https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.03.006
Habib,  A., Muhammadi,  A. H.,  &  Jiang, H.  (2017). Political  Connections and Related Party  Transactions:  Evidence  from  Indonesia. The  International  Journal  of Accounting , 52 (1), 45–63. https://doi.org/10.1016/J.INTACC.2017.01.004
Handayani,  R.  (2018).  Pengaruh  Return  on  Assets  (ROA),  Leverage  dan  Ukuran Perusahaan  Terhadap  Tax  Avoidance  Pada  Perusahaan  Perbankan  yang  Listing  di BEI Periode Tahun 2012-2015. Jurnal Akuntansi Maranatha , 10 (1), 72–84.
Hidayati,  W.,  &  Diyanty,  V.  (2018).  Pengaruh  moderasi  koneksi  politik  terhadap kepemilikan  keluarga  dan  agresivitas  pajak. Jurnal  Akuntansi  Dan  Auditing Indonesia , 22 (1), 46-60. https://doi.org/10.20885/jaai.vol2
Honggo,  K.,  &  Marlinah,  A.  (2019).  Pengaruh  Ukuran  Perusahaan,  Umur  Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, Dan Leverage Terhadap
Penghindaran Pajak. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi , 21 (1a–1), 9–26. https://doi.org/10.34208/jba.v21i1a-1.705
Masrullah,  Mursalim,  &  Su’un,  M.  (2018).  Pengaruh  Kepemilikan  Institusional, Komisaris Independen, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidanc Pada Perusahaan  Manufaktur  Di  Bursa  Efek  Indonesia . Jurnal  Sistem  Informasi Manajemen Dan Akuntansi, 16 (2) 142-165. https://doi.org/10.35129/simak.v16i02.40
Merslythalia,  R.,  &  Lasmana,  M.  S.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Eksekutif,  Ukuran Perusahaan,  Komisaris  Independen,  Dan  Kepemilikan  Institusional  Terhadap  Tax Avoidance. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 11 (2), 117–124. https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i02.p07
Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor  Manufaktur  Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia  2010-2012. Jurnal Akuntansi , 18 (3), 408–421. https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273
Priccila,  J.,  &  Sinabutar,  R.  (2021).  Pengaruh  Ukuran  Perusahaan,  Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur
Pada Tahun 2018-2019. Jurnal Ekonomis, 14 (1c), 52–67.
https://doi.org/10.58303/jeko.v14i1c.2514
Primasari,  N.  H.  (2019).  Leverage,  Ukuran  Perusahaan,  Profitabilitas,  Pertumbuhan Penjualan,  Proporsi  Komisaris  Independen  Dan  Kualitas  Audit  Terhadap  Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 8 (1), 21–40.
https://doi.org/10.36080/jak.v8i1.838
Pujilestari, R., & Winedar, M. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. In Jurnal Akuntansi dan Auditing, 15 (2), 204-220.
Rejeki,  S.,  Wijaya,  A.  L.,  &  Amah,  N.  (2019).  Pengaruh  Kepemilikan  Institusional Kepemilikan  Manajeial  dan  Proporsi  Dewan  Komisaris  Terhadap  Penghindaran Pajak  dan  Transfer  Princing  Sebagai  Variabel  Moderasi  (Studi  Pada  Perusahaan Manufaktur  Yang  Terdafar  Di  BEI  Tahun  2014-2017. SIMBA  :  Seminar  Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi , 175-193.
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIMBA/article/view/1142
Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods For Business : A Skill - Building Approach (Seventh).
Setianti,  P.  (2019).  Pengaruh  Profitabilitas,  Leverage,  Umur  Perusahaan,  Intensitas Modal Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. 1-19.
Ulfa, E. K., Suprapti, E., & Latifah, S. W. (2021). The Effect of CEO Tenure, Capital Intensity, and Firm Size On Tax Avoidance. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan , 11 (1), 77–86. https://doi.org/10.22219/jrak.v11i1.16140
Utari, N. K. Y., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Koneksi Politik Pada Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ,
18 (3), 2202–2230. https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/26206
Wicaksono,  A.  P.  N.  (2017).  Koneksi  Politik  dan  Aggresivitas  Pajak:  Fenomena  di Indonesia. Akuntabilitas , 10 (1), 167–180. https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.5833
Widarjo, W., Sudaryono, E. A., Sutopo, B., Syafiqurrahman, M., & Juliati, J. (2021). The Moderating Role Of Corporate Governance On The Relationship Between Political Connections  And  Tax  Avoidance. JDA  Jurnal  Dinamika  Akuntansi , 2 (1),  62–71. https://doi.org/10.15294/jda.v13i1.26359
Copyright holder: Nur Layli Fitria, Umaimah (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: