## PENEGAKAN HUKUM NOTARIS YANG MENGGUNAKAN DATA PRIBADI ORANG LAIN DALAM AKTA: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN DATA
Katarina Arinda Sisca a a Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Email: katarinaarindasisca@gmail.com
Naskah diterima:01 Februari 2024; revisi:01 April 2024; disetujui: 31 Mei 2024
DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3764

## Abstrak:
Perkembangan teknologi  pada  saat ini  berdampak  pada  perkembangan  profesi  hukum.  Dampak  dari profesi hukum tersebut dirasakan oleh profesi notaris. Notaris yang dalam kewenangannya membuat akta otentik berisikan data pribadi seseorang, tentunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  maka  secara  langsung  notaris  juga  harus  tunduk atas  ketentuan  aturan  tersebut.  Masalah  terjadi  di  wilayah  hukum  Sumatera  Utara,  terdapat  Notaris F.C.M.  S.H.,  M.Kn  yang  dilaporkan  karena  permasalahan  pemakaian  data  pribadi  orang  lain  dalam pembuatan  akta  otentik.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  penegakan  hukum  dalam penanganan  kebocoran  data  pribadi  oleh  notaris  di  Sumatera  Utara.  Metode  riset  yang  digunakan dalam  Penelitian  ini  adalah  Penelitian  normatif.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Analisis yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari  penelitian  ini  adalah  Notaris  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang Perlindungan  Data  Pribadi  masuk  kedalam  kategori  subjek  hukum  perorangan.  Notaris  dalam menjalankan  tugasnya  memiliki  kewajiban-kewajiban  untuk  menjaga  keamanan  data  pribadi  yang ditentukan  oleh  undang-undang,  bilamana  terjadi  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  notaris maka  penegakan  hukum  yang  bisa  dilakukan  ada  pada  ranah  administrasi  dan  pidana.  Sanksi  yang bisa dijatuhkan kepada notaris ini bisa berupa sanksi administrasi yang ditentukan pada Pasal 57 ayat (2) dan sanksi pidana pada Pasal 67 ayat (1) sampai (3) UU PDP.
Kata Kunci: Data Pribadi;, Notaris; Penegakan Hukum

## Abstract:
Current technological developments have an impact on the development of the legal profession. The impact  of  the  legal  profession  is  felt  by  the  notary  profession.  Notaries  who,  within  their  authority, make  authentic  deeds  containing  a  person's  personal  data,  of  course  with  the  issuance  of  Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, the notary must also directly comply with the  provisions  of  this  rule.  The  problem  occurred  in the  jurisdiction  of  North  Sumatra,  there  was  a Notary F.C.M. S.H., M.Kn who was reported because of the problem of using other people's personal data in making authentic deeds. The aim of this research is to analyze law enforcement in handling personal  data  leaks  by  notaries  in  North  Sumatra.  The  research  method  used  in  this  research  is normative  research.  The  approaches  used  in  this  research  are  the  statutory  approach  (Statute Approach) and the conceptual approach (Conceptual Approach). The analysis used in this research is descriptive qualitative research. The results of this research are that notaries based on Law Number
27  of  2022  concerning  Personal  Data  Protection  are  included  in  the  category  of  individual  legal subjects.  Notaries  in  carrying  out  their  duties  have  obligations  to  maintain  the  security  of  personal data  as  determined  by  law.  If  there  is  a  violation  of  the  law  committed  by  a  notary  then  law enforcement that can be carried out is in the administrative and criminal realm. Sanctions that can be imposed on a notary can be in the form of administrative sanctions specified in Article 57 paragraph (2) and criminal sanctions in Article 67 paragraphs (1) to (3) of the PDP Law.
Keywords: Personal Data; Notary; Law Enforcement

## LATAR BELAKANG
Sejak zaman pemerintahan kolonial  Belanda, Profesi  Notaris telah dikenal  di  Indonesia dan menjadi kebutuhan penting dalam menciptakan akta otentik. Keberadaan Notaris pada masa itu  bertujuan  untuk  menyediakan  dokumen  resmi  yang  sah  sebagai  bukti  hukum  dalam perbuatan hukum  yang dilakukan oleh masyarakat.  Dalam beberapa peraturan perundangan, penggunaan akta otentik menjadi wajib untuk beberapa jenis perbuatan hukum tertentu. 1
Seiring  berjalannya  waktu,  peran  Notaris  dan  produk  akta  Notaris  menjadi  semakin penting  sebagai  upaya  negara  dalam  menciptakan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  bagi masyarakat.  Sistem  hukum  di  Indonesia  telah  mengatur  posisi  Notaris  melalui  undang- undang  yang  khusus.  Pemerintah  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  telah  menetapkan UndangUndang  Nomor  2  Tahun  2014  yang  merupakan  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 1 dari Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki  kewenangan  untuk  membuat  akta  otentik  dan  melakukan  tugas  dan  kewenangan lainnya.  Dalam  konteks  ini,  Notaris  dianggap  sebagai  pejabat  umum  yang  menjalankan fungsi publik yang berhubungan dengan hukum perdata. 2
Pejabat  umum,  yang  mencakup  Notaris,  adalah  individu  yang  ditunjuk  dan diberhentikan  oleh  pemerintah.  Mereka  memiliki  tanggung  jawab  dan  wewenang  untuk melayani masyarakat dalam hal-hal tertentu, karena mereka berpartisipasi dalam pelaksanaan kekuasaan yang berasal  dari otoritas  pemerintah. Notaris merupakan seorang pejabat  publik yang  memiliki  kewenangan  dalam  pembuatan  akta  otentik.  Penyimpanan  akta  otentik  pada masa ke masa mengalami perubahan signifikan. Proses adanya perpindahan data dan konversi data  dibidang  teknologi  informasi  begitu  cepat,  kecepatan  atas  perubahan  kondisi  tersebut disebabkan oleh adanya arus globalisasi dan modernisasi dibidang teknologi. Industri hukum merupakan salah satu industry yang tedampak pada perkembangan zaman tersebut. Rupanya terdapat keilmuan hukum yang mempelajari antara hubungan hukum dan teknologi tersebut, ranah  kelimuan  tersebut  adalah  hukum  telematika.  Secara  khusus  kelimuan  ini  merupakan kelimuan  yang  mengkaji  atas  konvergensi  dibidang  teknologi  dan  informasi  serta  hukum- hukum  yang  bersentuhan  dan  memiliki  substansi  soal  teknologi.  Tentu  ranah  keilmuan  ini merupakan  ranah  keilmuan  yang  selalu  bergerak  dan  dinamis  mengikuti  perkembangan zaman. 3
Modernisasi  setidaknya  membawa  beberapa  aspek  hukum  yang  berubah,  terdapat beberapa  hal  yang  bisa  disorot  atas  adanya  pergeseran  budaya  dan  kebiasaan.  Pertama, mengenai  penyimpanan  suatu  dokumen  atau  data.  Teknologi  komputasi  awan  atau  sering
1 Libryawati  Eka  Putri,  “PERAN  MAJELIS  KEHORMATAN  NOTARIS  TERKAIT  PEMANGGILAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA,” Notarius 12, no. 2 (December 30, 2019): 1004– 14, https://doi.org/10.14710/NTS.V12I2.29144.
2 Regina  Natalie  Theixar  and  Ni  Ketut  Supasti  Dharmawan,  “Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta,” Acta Comitas 6, no. 01 (2021): 1, https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p01.
3 Cashtry  Meher,  Redyanto  Sidi,  and  Irsyam  Risdawati,  “Penggunaan  Data  Kesehatan  Pribadi  Dalam  Era  Big Data:  Tantangan  Hukum  Dan  Kebijakan  Di  Indonesia,” Jurnal  Ners 7,  no.  2  (July  5,  2023):  864–70, https://doi.org/10.31004/JN.V7I2.16088.
dikenal  sebagai cloud ini  sangat  sering  dan  massif  digunakan  oleh  para  pelaku  penegak hukum  baik  polisi,  jaksa,  advokat  dan  para  hakim  dilembaga  peradilan.  Tentu  adanya teknologi  penyimpanan  ini  mendorong  adanya  digitaliasi  dalam  sistem  kerja  dan penyimpanan  data.  Polisi  yang  biasanya  menyimpan  data  secara  fisik  sudah  digantikan dengan  penyimpanan  secara  digital  dalam  penyimpanan  digital,  begitupun  jaksa  dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  yang  memanfaatkan  teknologi  yang  sama,  selain  itu hakim  setelah  memutus  perkara  penyimpan  salinan  putusan  tidak  hanya  secara  fisik melainkan disimpan secara digital.
Kedua, adalah digitalisasi dalam hal kegiatan hukum. Saat ini banyak sekali teknologi dan  mesin  pencari  yang  bisa  memudahkan  para  pelaku  dibidang  hukum.  Salah  satu  contoh ketika  seseorang  advokat  yang  ingin  mencari  suatu  aturan  hukum  dan  putusan  pengadilan, saat  ini  sudah  sangat  dimudahkan  dengan  adanya  mesin  pencari  serta  advokat  tersebut  bisa dengan  mudah  mencari  dokumen  yang  diperlukan  untuk  melakukan  kegiatan  dibidang hukum. Berbeda dengan pada masa lalu, untuk mencari dokumen hukum baik berupa aturan hukum, putusan pengadilan dan berbagai yurisprudensi sangat sulit dan hanya tersedia secara fisik.  Ketiga,  adalah  berpengaruh  pada  kegiatan  dalam  memproduksi  dokumen  hukum, Segala  profesi  dibidang  hukum  baik  dari  notaris,  advokat,  hakim,  polisi,  jaksa,  melakukan kegiatan    sehari-hari  dibantu  dengan  teknologi  informasi  yang  mana  mereka  berkordinasi dengan rekan-rekan kerja melalui media elektronik dengan mengirimkan file dokumen secara digital dan tidak lagi memerlukan adanya pengiriman dan pencetakan bila ingin bekerjasama dalam  membuat  dokumen  hukum.  Keempat,  efek  dari  teknologi  sangat  terasa  ketika  para pelaku dibidang hukum ini melakukan riset dan penelitian hukum. Dokumen hukum berupa jurnal-jurnal, buku sudah tersedia secara digital dan tidak hanya bisa diakses secara fisik dan memerlukan  biaya.  Tentu  hal  ini  akan  memudahkan  dalam  menjangkau  dan  mendapatkan informasi  hukum  yang  bertujuan  untuk  menunjang  adanya  kegiatan  profesi  masing-masing pihak.
Notaris  di  era  digital  menjalankan  tugas  akan  berhubungan  dengan  konsepsi cyber notary ,  tentunya  konsep  ini  belum  secara  penuh  diadopsi  dalam  perundang-undangan  di Indonesia.  Secara  sederhana  konsepsi cyber  notary didefinisikan  sebagai  notaris  yang melaksanakan tugas dan fungsi serta kewajibannya dengan menggunakan teknologi informasi terutama  saat  notaris  membuat  suatu  akta  otentik.  Era  modern  ini  sebagian  besar  notaris dalam  membuat  draft  akta  menggunakan  teknologi  komputer  dan  gadget  untuk  melakukan kegiatannya.  Tentunya  segala  draft  akta  serta  file  akta  yg  sudah  selesai  dibuat  disimpan secara fisik dan secara digital. 4
Isi  muatan  akta  otentik  tentunya  memuat  adanya  identitas  dari  klien-klien  notaris. Selain data pribadi berupa nama, tanggal tempat lahir, alamat, status pekerjaan, Nomor Induk Kependudukan,  dan  beserta  data  pribadi  lainnya.  Terlebih  lagi  bila  kita  berbicara  mengenai akta pendirian suatu perusahaan akan terdapat data yang memuat komposisi nilai saham dari para pemegang saham dalam hal ini data tersebut masuk keadalam data keuangan seseorang. Semua data-data tersebut termasuk kedalam data pribadi seseorang.
Isu  keamanan  dan  perlindungan  data  pribadi  sudah  ada  sejak  tahun  2016.  Tindakan perlindungan data pribadi dari 2016 hingga tahun 2022 masih belum memiliki payung hukum yang jelas terkhusus kepada orang dan/atau subjek hukum yang mengelola data pribadi pada kegiatan dan profesinya.
Pengaturan  mengenai  perlindungan  data  pribadi  pada  tahun  2022  mengalami  titik pembaruan,  pemerintah  dan  legistatif  melakukan  pengesahan  terhadap  draft  RUU Perlindungan  Data  Pribadi  menjadi  Undang-Undang.  Tepatnya  pada  tahun  2022,  Indonesia
4 Ikhsan  Lubis  et  al.,  “Cyber  Notary  as  A  Mean  of  Indonesian  Economic  Law  Development,” Sriwijaya  Law Review 7, no. 1 (January 26, 2023): 62–72, https://doi.org/10.28946/SLREV.VOL7.ISS1.1972.PP62-72.
memiliki pengaturan secara khusus mengenai data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. 5 Implikasi hukum yang terjadi pasca lahirnya undang-undang  ini  adalah  seluruh  subjek  hukum  yang  melakukan  pengelolaan  data  pribadi dan/atau  menggunakan  data  pribadi  untuk  tujuan  tertentu  akan  tunduk  dan  patuh  terhadap undang-undnag  ini  tanpa  terkecuali.  Tentu  keberlakuan  ini  didasarkan  atas  suatu  asas Lex Specialis Derogat Legi Generlai . Penulis memandang bila dalam konteks profesi notaris, UU Jabatan  Notaris  mengatur  ketentuan  umum  mengenai  pengelolaan  data  pribadi  dan  UU Perlindungan  Data  Pribadi  menjadi  ketentuan  khusus  dalam  pengelolaan  data  pribadi terhadap subjek data pribadi.
Kasus-kasus  tersebut  menunjukan  bahwa  aspek  keamanan  data  yang  dimilik  oleh berbagai  pihak  di  Indonesia  masih  sangatlah  lemah.  Tentunya  saat  ini  terdapat  sanksi terhadap  pihak  yang  melakukan  serangan  data  pribadi,  dan  juga  pihak  yg  memiliki  sistem pengelolaan  data  pribadi.  Pihak  yang  mengelola  data  pribadi  telah  dinyatakan  lalai  ketika sistemnya  bisa  mengalami  gangguan  dan  kebocoran  data.  Berhubungan  dengan  konteks penelitian terhadap notaris, ketika data pribadi dalam sistem notaris ini disalahgunakan oleh pihak lain karena mendapatkan data pribadi dari sistem notaris yg bersangkutan maka notaris tersebut  telah  dianggap  lalai.  Bentuk-bentuk  kelalaian  tentu  akan  berhubungan  dengan kewajiban-kewajiban  berdasarkan  UU  PDP  pengelola  data  pribadi  yang  lalai  akan mendapatkan sanksi-sanksi yg ditentukan oleh undang-undang. Selain itu bila terdapat unsur pidana maka sanksi yang akan diberikan adalah pemberian sanksi pidana.
Adanya  pelanggaran  notaris  dalam  pelanggaran  data  pribadi  terdapat  Kasus  yang melibatkan  Notaris  F.  C.  M.  G.  S.H.,  M.Kn  yang  dilaporkan  karena  permasalahan  hukum dengan  pihak  lain.  Notaris  tersebut  membuat  suatu  akta  otentik  yang  berisikan  data  pribadi orang  lain  yang  didapatkannya  dari  pihak  yang  tidak  berhak  dan  tanpa  persetujuan  pemilik data.  Data  pribadi  yang  digunakan  adalah  data  pribadi  milik  Saudara  Lihando  yang merupakan pemilik dari Sertifikat Tanah Nomor.02.07.13.18.1.00166. Akta yang dibuat oleh Notaris  tersebut  adalah  akta  hibah.  Kejadian  ini  terjadi  di  wilayah  hukum  Sumatera  Utara. Notaris  tersebut  telah  diberikan  somasi  atas  perbuatan  melawan  hukum  dan  tindak  pidana oleh  kuasa  hukum  dari  Sdr.  Lihando  yaitu  Ade  Chandra  S.H.,  M.M,  dkk.  Selain  itu  proses juga dilakukan terkait masalah etika profesi yang dilakukan oleh notaris tersebut dan mereka juga telah dilaporkan ke Majelis Pengawasan Notaris Wilayah Sumatera Utara. 6
Mengacu  kepada  perkembangan  pengelolaan  data  pribadi  oleh  notaris  dinegara  lain. Penulis  melihat  salah  satu  perkembangan  yang  signifikan  yg  dilakukan  oleh  Notaris  di Prancis.  Notaris  di  prancis  melalui  web  www.notaries.fr  yang  merupakan  laman  resmi  dari Notaires de France . Melalui artikel yg dirilis dengan judul Personal Data Protection Policy pada  15  April  2022,  Majelis  Tertinggi  Notaris  (The  Supreme  Council  of  Notaries) berkomitmen  akan  menerapkan  langkah-langkah  strategis  untuk  melindungi  data  pribadi berdasarkan Peraturan (EU) 2016/679. 7 Negara lain yang ditemukan oleh penulis sudah mulai memberikan  perhatian  terhadap  pengelolaan  data  pribadi  kepada  para  notaris  yang  ada dinegaranya untuk mengikuti aturan hukum dalam perlindungan data pribadi.
5 Cindy Vania et al., “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dari Aspek Pengamanan Data Dan Keamanan  Siber,” Jurnal Multidisiplin Indonesia 2, no. 3 (March 18, 2023): 654–66, https://doi.org/10.58344/JMI.V2I3.157.
6 Ferdian  Sembiring,  “Notaris  Frans  Cory  M.  Gintting  Dilaporkan  Ke  Majelis,”  waspada.id,  2023, https://www.waspada.id/sumut/notaris-frans-cory-m-ginting-sh-mkn-dilapor-ke-majelis/#:~:text=Notaris  Frans Cory M. Ginting%2C SH.Mkn Dilapor ke Majelis&text=LUBUKPAKAM (Waspada): Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Frans Cory M Ginting%2C.
7 “Personal  Data  Protection  Policy  |  Notaires  de  France,”  accessed  March  25,  2024, https://www.notaires.fr/en/personal-data-protection-policy.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  adalah  Penelitian  normatif. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan (Statute  Approach) dan  Pendekatan  konseptual (Conceptual  Approach). 8 Analisis  yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif deskriptif.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Penegakan Hukum Dalam Penanganan Kebocoran Data Pribadi Dari Pengendali Data Pribadi yang Berprofesi Sebagai Notaris
Penyelenggaraan Data Pribadi tentu akan memiliki subjek-subjek hukum yang ada di dalam kegiatannya.  Subjek-subjek  hukum  tersebut  diatur  secara  khusus  didalam  Undang-Undang PDP.  Kekhususan  dari  subjek  hukum  tersebut  akan  mengacu  kepada  beberapa  terminologi subjek  hukum.  Terdapat  terminologi  yang  diatur  dalam  UU  PDP.  Pertama,  Pengendali  data pribadi,  Kedua  Prosesor  Data  Pribadi.  Kedua  subjek  hukum  ini  akan  memiliki  hak  dan kewajiban  masing-masing  yang  berguna  dalam  kegiatan  pemrosesan  data.  Penelitian  ini sebelum berlanjut amatlah sangat  penting untuk  mengetahui klasifikasi  subjek hukum  mana yang cocok untuk dihubungan dengan profesi seorang notaris. Secara definitif subjek hukum ini  memiliki  berbagai  definisi  dari  para  ahli  hukum.  Bila  merujuk  kepada  pendapat  dari Soerjono  Soekanto  dalam  Dyah  Hapsari  mendefinisikan  subjek  hukum  adalah  merupakan pribadi  hukum,  sedikit  berbeda  mengenai  yang  diungkapkan  oleh  Malikul  Adil  yang menggunakan terminologi awak hukum untuk menyebutkan subjek hukum. 9
Klasifikasi  dari  subjek  hukum  didalam  UU  PDP  terdapat  tiga  subjek  hukum  besar didalamnya.  Ketentuan  Pasal  yang  mengatur  atas  subjek  hukum  tersebut  ada  pada  Pasal  1 angka  7  hingga  10  UU  PDP  tersebut.  Jenis-jenis  terminologi  dalam  UU  PDP  ini diklasifikasikan  dari  bentuknya  yaitu  pertama,  adalah  setiap  orang;  kedua,  terdapat  Badan Publik; Ketiga, adanya Organisasi Intenasional.
UU  PDP  mendefinisikan  istilah-istilah  berikut  untuk  setiap  individu:  orang perseorangan atau perusahaan Kumpulan orang dan/atau aset yang terorganisir dengan baik, baik  yang  berbadan  hukum  maupun  tidak,  disebut  sebagai  korporasi  menurut  UU  PDP. Definisi  korporasi  dalam  UU  PDP  mencakup  berbagai  pihak.  UU  PDP  mengakui  korporasi sebagai  badan  hukum  selain  organisasi  bisnis  yang  tidak  diakui  secara  hukum.  Selain  itu, terdapat  beberapa  isu  hukum  yang  berkaitan  dengan  Badan  Publik  yang  memerlukan penjelasan  lebih  lanjut.  Dalam  UU  PDP,  istilah  hukum  "badan  publik"  memiliki  definisi: organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dan/atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, serta lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang  fungsi  dan  tugas  pokoknya  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  negara.  Lembaga swadaya  masyarakat  sepanjang  sebagian  atau  seluruh  dananya  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dan/atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Setiap organisasi  nonpemerintah  yang  dananya  bersumber  dari  APBN  dan  APBD  termasuk  dalam subjek hukum badan publik yang tunduk pada UU PDP, sebagaimana yang ditunjukkan oleh subjek  hukum  badan  publik  tersebut.  UU  PDP  juga  memasukkan  organisasi  internasional sebagai subjek hukum selain badan publik.
8 Abraham  Ethan  Martupa  Sahat,  “METAMORFOSIS  METODE  PENELITIAN  HUKUM,” Civilia:  Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan 2, no. 4 (August 15, 2023): 73–81, https://doi.org/10.572349/CIVILIA.V2I4.896.
9 Dyah  Hapsari  Prananingrum,  “TELAAH  TERHADAP  ESENSI  SUBJEK  HUKUM:  MANUSIA  DAN BADAN  HUKUM,” Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum 8,  no.  1  (April  8,  2014):  73–92, https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92.
Perlu  diuraikan  dasar  hukum  notaris  berdasarkan  undang-undang  untuk  mengetahui kedudukan  notaris  sebagai  subjek  hukum.  Menurut  UUJN,  "Notaris  adalah  pejabat  umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, oleh karena itu perlu  mendapatkan  perlindungan  dan  jaminan  demi  terwujudnya  kepastian  hukum." 10 Pernyataan ini didasarkan pada UUJN. Secara filosofis, untuk mewujudkan kepastian hukum itu sendiri, notaris yang diposisikan sebagai pejabat umum harus mendapatkan perlindungan dan  jaminan.  Perlindungan  hukum  merupakan  upaya  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada notaris  agar  dapat  menjalankan  kewenangannya  dengan  sebaik-baiknya  dan  menggunakan akta  yang  ditandatanganinya.  Dalam  rangka  menjaga  ketertiban  dalam  masyarakat, khususnya  di  bidang  hukum,  penggunaan  jasa  notaris  oleh  masyarakat  tentunya  harus berimbas  pada  pemberian  kepastian  dan  perlindungan  hukum.  Jika  Anda  berbicara  tentang setiap  aspek  hukum,  seperti  orang,  satu  per  satu.  Jelas,  seseorang  memiliki  semua  haknya sebagai manusia. Manusia adalah pendukung hak dan tanggung jawab.
Sebagai pejabat umum, notaris memiliki hak dan tanggung jawab sesuai  dengan UU Jabatan  Notaris,  yang  terkait  dengan  penelitian  ini.  Oleh  karena  itu,  definisi  notaris  dalam UUJN  termasuk  dalam  kategori  orang,  bukan  korporasi  atau  badan  usaha.  Oleh  karena  itu, notaris termasuk dalam kategori orang perseorangan secara umum jika dilihat sebagai subjek hukum.  Tentu  saja, notaris sekarang harus beradaptasi dengan peraturan  yang lebih spesifik mengenai  pengolahan  dan  penyimpanan  data  pribadi,  yaitu  UU  Perlindungan  Data  Pribadi yang baru disahkan pada tepatnya bulan September dan tahun 2022.
Tanggung jawab notaris atas keamanan akta digital tidak diragukan lagi akan muncul sebagai  akibat  dari  kewajiban  ini.  Hal  ini  dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap  tugas notaris  ketika  minuta  akta  hilang  atau  rusak  karena  kesengajaan  notaris.  Menurut  Pasal  16 huruf  f  UUJN,  notaris  wajib,  sesuai  dengan  sumpahnya,  merahasiakan  segala  sesuatu  yang berkenaan  dengan  akta  yang  dibuatnya  dan  segala  keterangan  yang  diperolehnya  untuk membuat akta tersebut. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Notaris yang melanggar hukum  dengan  tidak  melaksanakan  tugasnya  juga  akan  dikenakan  sanksi.  Pasal  75  UUJN secara  khusus  mengatur  sanksi  tersebut.  Teguran  lisan,  teguran  tertulis,  pemberhentian sementara,  dan  kemudian  pemberhentian  dengan  hormat  atau  pemberhentian  dengan  tidak hormat adalah sanksi yang lebih berat. 11
Notaris  tidak  hanya  berwenang  untuk  membuat  akta  lainnya  sebagaimana  diatur dalam  UUJN  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya,  namun  telah  dijelaskan  bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Akta notaris hadir untuk  mempermudah  pembuatan  akta  otentik  dan  menjamin  hak  dan  kewajiban  para  pihak. Tentu  saja,  hal  ini  akan  dapat  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  para pihak.  Dalam  bidang  hukum  perdata,  notaris  pertama  kali  harus  memberikan  jasa  yang mengesahkan  dokumen.  Notaris  adalah  pejabat  umum  sekaligus  profesi.  Negara  akan mengakui  protokol  yang  harus  disimpan  oleh  notaris  dalam  bentuk  minuta  akta,  yang memberikan kewenangan pembuktian yang lengkap. Menurut Pasal 16 huruf b UUJN, notaris wajib menjaga kerahasiaan akta. 12
10 Claudia Manibuy, “Analisa Hukum Klausul Eksonerasi (Pembebasan Tanggung Jawab) Dalam Akta Notaris,” Al  Qodiri :  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  Dan  Keagamaan 21,  no.  1  (April  20,  2023):  249–59, https://doi.org/10.53515/QODIRI.2023.21.1.249-259.
11 Kartini Siahaan, “Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti  Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan  Pidana,” Recital Review 1, no. 2 (2019): 72–88, https://online- journal.unja.ac.id/RR/article/view/7455.
12 Desy  Bungdiana  and  Arsin  Lukman,  “Efektivitas  Penerapan  Cyber  Notary  Dengan  Meningkatkan  Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital,” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) 7, no. 1 (January 14, 2023): 309–18, https://doi.org/10.58258/JISIP.V7I1.4216.
UU PDP memberikan kewajiban bagi pengendali data pribadi, yang menurut peneliti berimplikasi  kepada  lahirnya  tanggung  jawab  hukum  yang  mengiringinya.  Kewajiban  tentu sangat bertalian erat dengan adanya suatu tanggung jawab. Terlihat begitu banyak kewajiban yang harus penuhi  oleh notaris  selaku pengendali  data pribadi  karena lahirnya UU PDP  ini. Ketidak  patuhan  dari  kewajiban  atas  undang-undang  ini  akan  berimplikasi  pada  terbitnya sanksi administratif. Peneliti juga menemukan bahwa bentuk-bentuk sanksi administrasi yang akan dijatuhkan dan diberikan kepada pengendali atau prosesor data pribadi sangat beragam. Tercantum  secara  jelas  dalam  Pasal  57  ayat  (2)  UU  PDP  yang  membagi  adanya  sanksi administrasi sebagai berikut: 13
1) Peringatan tertulis; 2) Penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi; 3) Penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi;
4) Denda Administratif.
Bentuk-bentuk  sanksi dan pertanggung jawaban  secara administrasi  terbatas pada ke empat variable ini. Terkhusus untuk Denda Administratif ditentukan secara khusus mengenai nominal dari denda tersebut. Jumlah denda yang akan diberikan kepada pelanggar kebocoran data  pribadi  akan  diberikan  paling  tinggi  2%  (Dua  Persen)  dari  pendapatan  tahunan  atau penerimaan  tahunan  terhadap  variabel  pelanggaran.  Pemberian  dari  sanksi  tersebut  akan diberikan oleh lembaga.
Adanya  pelanggaran  notaris  dalam  pelanggaran  data  pribadi  terdapat  Kasus  yang melibatkan Notaris Frans Cory M Ginting S.H., M.Kn yang dilaporkan karena permasalahan hukum  dengan  pihak  lain.  Notaris  tersebut  membuat  suatu  akta  otentik  yang  berisikan  data pribadi  orang  lain  yang  didapatkannya  dari  pihak  yang  tidak  berhak  dan  tanpa  persetujuan pemilik data. Data pribadi  yang digunakan  adalah data pribadi  milik Saudara Lihando yang merupakan pemilik dari Sertifikat Tanah Nomor.02.07.13.18.1.00166. Akta yang dibuat oleh Notaris  tersebut  adalah  akta  hibah.  Kejadian  ini  terjadi  di  wilayah  hukum  Sumatera  Utara. Notaris  tersebut  telah  diberikan  somasi  atas  perbuatan  melawan  hukum  dan  tindak  pidana oleh  kuasa  hukum  dari  Sdr.  Lihando  yaitu  Ade  Chandra  S.H.,  M.M,  dkk.  Selain  itu  proses juga dilakukan terkait masalah etika profesi yang dilakukan oleh notaris tersebut dan mereka juga telah dilaporkan ke Majelis Pengawasan Notaris Wilayah Sumatera Utara.
Berdasarkan  kasus  ini  setidaknya  hal  ini  memenuhi  unsur  yang  tercantum  dalam  UU  PDP yaitu pada pasal 67 UU PDP yang berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 67
(1)  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  memperoleh  atau mengumpulkan  Data  Pribadi  yang  bukan  miliknya  dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian Subjek  Data  Pribadi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  65  ayat  (1)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  mengunglapkan  Data Pribadi  yang  bukan  miliknya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  65  ayat  (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(3)  Setiap  Orang  yang  dengan  senqaja  dan  melawan  hukum  menggunakan  Data Pribadi  yang  bukan  miliknya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  65  ayat  (3)
13 Muhammad  Yudistira  and  Ramadani  Ramadani,  “TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP  EFEKTIVITAS PENANGANAN  KEJAHATAN  SIBER  TERKAIT  PENCURIAN  DATA  PRIBADI  MENURUT  UNDANG- UNDANG NO. 27 TAHUN 2022 OLEH KOMINFO,” UNES Law Review 5, no. 4 (July 13, 2023): 3917–29, https://doi.org/10.31933/UNESREV.V5I4.698.
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Permasalahan ini Setidaknya notaris tersebut bisa dikenakan Pasal 67 ayat (1) karena memperoleh  dan  mengumpulkan  data  pribadi  yang  bukan  miliknya  untuk  kepentiingan pembuatan akta otentik. Selain itu dia juga menguntungkan orang lain atas tindakan tersebut. Tentu tindakan tersebut bertentangan dengan teori perlindungan hukum. Argumentasi penulis dikuatkan  oleh  padangan  dari  Fitzgerald  dalam  Satjipto  Raharjo  menjelaskan  teori perlindungan hukum, yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan  mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan  dalam  masyarakat  karena,  dalam  lalu  lintas kepentingan,  satu-satunya  cara  untuk  melindungi  kepentingan  tertentu  adalah  dengan membatasi  kepentingan  lainnya.  Hukum  memiliki  otoritas  tertinggi  untuk  menentukan kepentingan  manusia  yang  mana  yang  perlu  diatur  dan  dilindungi  karena  kepentingannya adalah  untuk  melindungi  hak-hak  dan  kepentingan  manusia.  Tahapan  perlindungan  hukum meliputi  perlindungan  hukum  yang  ditetapkan  oleh  suatu  ketentuan  hukum  dan  semua peraturan hukum yang disediakan masyarakat, yang pada hakikatnya merupakan kesepakatan masyarakat  untuk  mengatur  hubungan  tingkah  laku  antara  individu  dan  anggota masyarakat. 14

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  pada  pembahasan  tersebut  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut: Notaris  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data Pribadi  masuk  kedalam  kategori  subjek  hukum  perorangan.  Notaris  dalam  menjalankan tugasnya  memiliki  kewajiban-kewajiban  untuk  menjaga  keamanan  data  pribadi  yang ditentukan  oleh  undang-undang,  bilamana  terjadi  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh notaris maka penegakan hukum yang bisa dilakukan ada pada ranah administrasi dan pidana. Kasus  yang  ada  dalam  penelitian  ini  bisa  diberikan  sanksi  berupa  sanksi  administrasi  yang ditentukan  pada  Pasal  57  ayat  (2)  dan  sanksi  pidana  pada  Pasal  67  ayat  (1)  sampai  (3)  UU PDP.

## DAFTAR PUSTAKA
Abraham  Ethan  Martupa  Sahat.  “METAMORFOSIS  METODE  PENELITIAN  HUKUM.”
Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan 2, no. 4 (August 15, 2023): 73–81. https://doi.org/10.572349/CIVILIA.V2I4.896.
Bungdiana,  Desy,  and  Arsin  Lukman.  “Efektivitas  Penerapan  Cyber  Notary  Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital.” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)
7,
no. 1 (January 14, 2023): 309–18.
https://doi.org/10.58258/JISIP.V7I1.4216.
Eka  Putri,  Libryawati.  “PERAN  MAJELIS  KEHORMATAN  NOTARIS  TERKAIT PEMANGGILAN  NOTARIS  DALAM  PEMERIKSAAN  PERKARA  PIDANA.”
Notarius 12, no.
2 (December 30, 2019): 1004–14.
https://doi.org/10.14710/NTS.V12I2.29144.
Ferdian  Sembiring.  “Notaris  Frans  Cory  M.  Gintting  Dilaporkan  Ke  Majelis.”  waspada.id,
2023.  https://www.waspada.id/sumut/notaris-frans-cory-m-ginting-sh-mkn-dilapor-ke- majelis/#:~:text=Notaris  Frans  Cory  M.  Ginting%2C  SH.Mkn  Dilapor  ke Majelis&text=LUBUKPAKAM  (Waspada):  Notaris/Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT) Frans Cory M Ginting%2C.
Lubis, Ikhsan, Tarsisius Murwadji, Sunarmi, and Detania Sukarja. “Cyber Notary as A Mean of  Indonesian  Economic  Law  Development.” Sriwijaya  Law  Review 7,  no.  1  (January
14 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Aditya Bakti, 2000).
26, 2023): 62–72. https://doi.org/10.28946/SLREV.VOL7.ISS1.1972.PP62-72. Manibuy,  Claudia.  “Analisa  Hukum  Klausul  Eksonerasi  (Pembebasan  Tanggung  Jawab) Dalam Akta Notaris.” Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan 21, no. 1 (April 20, 2023): 249–59. https://doi.org/10.53515/QODIRI.2023.21.1.249-259.
Meher, Cashtry, Redyanto Sidi, and Irsyam Risdawati. “Penggunaan Data Kesehatan Pribadi Dalam Era Big Data: Tantangan Hukum Dan Kebijakan Di Indonesia.” Jurnal Ners 7, no. 2 (July 5, 2023): 864–70. https://doi.org/10.31004/JN.V7I2.16088.
“Personal  Data  Protection  Policy  |  Notaires  de  France.”  Accessed  March  25,  2024. https://www.notaires.fr/en/personal-data-protection-policy.
Prananingrum,  Dyah  Hapsari.  “TELAAH  TERHADAP  ESENSI  SUBJEK  HUKUM: MANUSIA  DAN  BADAN  HUKUM.” Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum 8,  no.  1 (April 8, 2014): 73–92. https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: Aditya Bakti, 2000.
Siahaan, Kartini. “Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti  Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses  Peradilan Pidana.” Recital Review 1, no. 2 (2019): 72– 88. https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/7455.
Theixar, Regina Natalie, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. “Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga  Keamanan  Digitalisasi  Akta.” Acta  Comitas 6,  no.  01  (2021):  1. https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p01.
Vania,  Cindy,  Markoni  Markoni,  Horadin  Saragih,  and  Joko  Widarto.  “Tinjauan  Yuridis Terhadap  Perlindungan  Data  Pribadi  Dari  Aspek  Pengamanan  Data  Dan  Keamanan Siber.” Jurnal  Multidisiplin  Indonesia 2,  no.  3  (March  18,  2023):  654–66. https://doi.org/10.58344/JMI.V2I3.157.
Yudistira,  Muhammad,  and  Ramadani  Ramadani.  “TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP EFEKTIVITAS  PENANGANAN  KEJAHATAN  SIBER  TERKAIT  PENCURIAN DATA  PRIBADI  MENURUT  UNDANG-UNDANG  NO.  27  TAHUN  2022  OLEH KOMINFO.” UNES  Law  Review 5,  no.  4  (July  13,  2023):  3917–29. https://doi.org/10.31933/UNESREV.V5I4.698.