## Pembakaran Hutan Sebagai Tindak Pidana Lingkungan: Analisis Dalam Prespektif Hak asasi manusia
Surya Mukti Pratama 1 , Mega Mutiara Putri 2 , Muhammad Hafiz 3
1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, E-mail: suryamukti99@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, E-mail: mega17005@mail.unpad.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,  E-mail: karismahafiz@gmail.com
Info Artikel Abstract Masuk:  13 Sptember  2021 Diterima:  11 April 2022 Terbit:  25 April 2022 Keywords: Deforestation,  Environmental crimes,  Human  Rights. The  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia n  ma ndates  that everyone  ha s  the  right  to  a   good  a nd  hea lthy  environment  a s sta ted in Art icle  28 H pa ra gra ph 1. For this rea son, the state ha s responsibility to ensure the fulfillment of these rights. The issue ra ised in  this pa per is rela ted to forest fires wh ich ha ve an impa ct on the viola tion of the right to obta in a  gua rantee of a  good a nd hea lthy environment beca use the smoke from forest burning ha s a   bad  impa ct  on  huma ns,  especia lly  if  it  is  ca used  by  human fa ctors. For this rea son, it is necessa ry to pay attention to how the la w re gula tes a nd the sta te's responsibility  when there is a n a ct of forest burning ca used by human fa ctors is re la ted to the view of human  rights.  This  writin g  uses  a   norma tive  juridica l  method which is a  le ga l resea rch using seconda ry da ta  consisting of le ga l ma teria ls  which  include  prima ry,  seconda ry,  a nd  tertia ry  lega l ma teria ls. The a pproa ch method used in a na lyzing lega l ma teria ls is  the  sta tutory  a pproa ch  a nd  the  conceptua l  a pproa ch.  The results of the writ ing show tha t forest burning a ctivities tha t ha ve a n impa ct on forest fires a re a  vio la tion of the right to a  good a nd hea lthy  environment.  Therefore,  the  government  ha s  the responsibility to fulfill these rights by ta king firm a ction a ga inst the perpetra tors of forest fires a nd ma king recovery efforts for the people a ffected by the forest fires.
Keywords: deforesta tion, environmenta l crimes, huma n rights.

## Abstrak
Kata  kunci:
Deforestasi,  Tindak pidana lingkungan hidup, HAM
Corresponding  Author: suryamukti99@gmail.com
DOI: 10.38043/jah.v5i1.3157 Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia  tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  sebagaimana  yang tercantum dalam pasal 28H ayat 1.  Untuk itu, negara memiliki tanggungjawab dalam  menjamin terpenuhinya hak tersebut.  Isu yang diangkat dalam tulisan ini adalah terkait dengan kebakaran hutan  yang  berimbas  kepada  terlanggarnya  hak  untuk mendapatkan  jaminan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat karena  asap  dari  pembakaran  hutan  tersebut  memiliki  dampak yang buruk bagi manusia,  terlebih apabila disebabkan oleh faktor manusia.  Untuk  itu,  perlu  diperhatikan  bagaimana  hukum mengatur  dan  tanggungjawab  negara  ketika  terjadi  perbuatan
pembakaran  hutan  yang  disebabkan  faktor  manusia  dikaitkan dengan pandangan HAM. Penulisan ini menggunakan    metode yuridis      normatif  yang  merupakan  penelitian  hukum  dengan menggunakan  data  sekunder  yang  terdiri  dari    bahan-bahan hukum  yang   meliputi   bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan tersier.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  menganalis bahan-bahan  hukum  yaitu  pendekatan  perundang -undangan (statue      approach)  dan  pendekatan  konsep  (conceptual approach).  Hasil  dari  penulisan  menunjukkan  bahwa  aktivitas pembakaran hutan yang berdampak pada kebakaran hutan secara luas  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  atas  lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggungjawab  terhadap terpenuhinya hak tersebut dengan cara menindak  tegas  para  pelaku  pembakaran  hutan  dan  melakukan upaya  pemulihan  bagi  masyarakat  yang  terdampak  atas kebakaran hutan tersbut. Kata  kunci  :  Deforestasi,  tindak  pidana  lingkungan  hidup, HAM. .

## 1. Pendahuluan

## Latar Belakang
Peristiwa  kebakaran  hutan  nampakya  menjadi  masalah  yang  selalu  krusial  di Indonesia,  berdasarkan  data  dari  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB) sebanyak  750.000  hektar  hutan  di  Indonesia  mengalami  deforestasi,  jumlah  tersebut sangat tidak sebanding  dengan kemampuan  pemerintah dalam merehabilitasi hutan, yakni    hanya  sebesar  250.00  hektar. 1 Dalam  kurun  waktu  lima  tahun  terakhir, berdasarkan  data  dari  Kementerian  Lingkungan hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  dari 2016 hingga 2021  seluas 3.183.104,75  hektar hutan  terbakar. Kebakaran  terluas terjadi pada  tahun  2019  seluas  1.649.258  hektar  terbakar  sekaligus  menjadi  menjadi  tahun dengan  jumlah  kebakaran  hutan  terbesar  dalam  kurun  waktu  tiga  tahun  terakhir. 2 Data  tersebut  secara  terang-terangan  menggambarkan  semakin  kritis  dan memprihatinkannya permasalahan kebakaran hutan di Indonesia.
Peristiwa diatas perlu mendapatkan perhatian serius terutama dari negara mengingat dampak yang ditimbulkan dari adanya kebarakaran hutan sangatlah berbahaya, baik secara  langsung  dirasakan  masyarakat  terdampak  seperti,  menimbulkan  persoalan gangguan pernapasan (ISPA), terganggunya aktivitas perekonomian masyarakat, serta terganggunya  aktivitas  penerbangan.  Sampai  dampak  tidak  langsungnya  dalam jangka  panjang  berupa  hilangnya  hutan  sebagai  “paru - paru”  dunia  yang  kemudian berpengaruh  pada  ketersedian  oksigen  untuk mahkluk  hidup  terutama  manusia  dan hewan.
1 ELSAM.  (2018). Di  bawah  Bayang-Bayang  Kekerasan  Negara  dan  Perusahaan:  Laporan  Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode November 2017-2018 Juli , h.1 2
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran ,  diakses 10 September  2021
Penyebab  terjadinya  kebakaran  hutan  secara  umum  dapat  dikelompokkan  menjadi dua  faktor, pertama murni  penyebabnya  adalah  alam  itu  sendiri  yaitu  karena  cuaca atau  suhu  yang  panas  sehingga  menimbulkan  kekeringan  yang  kemudian menyebabkan  terbakarnya  hutan, kedua karena  faktor  manusia  yang  sengaja melakukan  pembakaran  hutan  untuk  pembukaan lahan  perkebunan,  seperti  halnya hutan-hutan  di  wilayah  Sumatera  dan  Kalimantan  banyak  dialihfungsikan  untuk perkebunan sawit. Pelaku pembakaran hutan tersebut umumnya tidak dilakukan oleh manusia  sebagai  individu  melainkan  oleh  kumpulan  orang  yang  terorganisir  baik merupakan  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang  dikenal  sebagi korporasi. 3 Hal  tersebut  disebabkan  bahwa  cara  yang  paling  mudah  untuk pembersihan lahan adalah pembakaran, meskipun dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut berbahaya.
Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang permanen untuk mengatasinya.  Berdasarkan Kepala Kampanya Hutan Global Greenpeace, 8 dari 10 perusahaan kelapa sawit yang area  lahan  terbakar  terbesar  dalam rentang waktu 2015-2019  belum  menerima  sanksi apapun. 4 Selain  itu,  terdapat  penurunan  angka  berdasarkan  data  dari  kementerian lingkungan hidup  dan  kehutanan  Republik  Indonesia  yang  mencatatkan  bahwa  laju deforestasi  di  Indonesia  pada  tahun  2020  mencapai  angka  115,46  ribu  hectare. 5 Meskipun demikian, angka tersebut cukup terbilang masih tinggi sehingga harus terus mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini dikarenakan selain buruknya dampak dari kebakaran hutan yang dapat mengganggu kesehatan, juga disebabkan karena hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki wilayah hutan. 6
Yang kemudian menjadi menarik untuk dikaji secara hukum adalah faktor kedua, yaitu kebakaran  hutan  yang  memang  sengaja  dilakukan  oleh  manusia  untuk    dialih fungsikan  menjadi  lahan  perkebunan  sawit.  Selain  karena  tindakan  tersebut merupakan  suatu  tindak  pidana  sebagiamana  diatur  dalam  Undang-undang (selanjutnya disebut UU) Kehutanan, kegiatan pembukaan lahan dengan pembakaran hutan  menjadi  salah  satu  perbuatan  yang  sangat  berpotensi  melanggar  hak  asasi manusia dari masyarakat yang terdampak, terlebih jika dalam hal tersebut negara lalai dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan atas masalah ini.
Oleh  sebab  itulah  penulis  akan  menguraikan  dalam  bagian  pembahasan  berkaitan dengan  dua  persoalan  besar  sebagai  berikut:  1.  Bagaimanakah  aktivitas  pembukaan lahan  melalui  pembakaran hutan  yang  disebabkan  faktor  manusia  dalam  perspektif
3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma)  No 13 tahun 2016
4 Farisa,  F.C.  (2021).  Jokowi  Sebut  Kebakaran  Hutan  Disebabkan  Masyarakat. https://nasional.kompas.com/read/2021/02/22/16222471/jokowi-sebut-kebakaran-hutan- disebabkan-ulah-korporasi-dan-masyarakat?page=all .  Diakses tanggal 10 September  2021.
5 Kementerian  Lingkungan  Hidup  &  Kehutanan  Republik  Indonesia.  (2021)  Laju  Deforestasi Indonesia  Turun  75,03%. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3645/laju-deforestasi- indonesia-turun-75-
03#:~:text=Indonesia%20berhasil%20menurunkan%20deforestasi%2075,sebesar%20462%2C46% 20ribu%20ha . Diakses tanggal 8 April 2022.
6 Muzaki  Ahmad.  (2021).  Pengendalian  Kebakaran  Hutan  melalui  Penguatan  Peran  Polisi Kehutanan  untuk  Mewujudkan  Sustainable  Development  Goals.  Litra:  Jurnal  Hukum Lingkungan,  Tata  Ruang,  dan  Agraria  Volume  1  Nomor  1,  Oktober  2021,  22-42  Doi: https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.579 h.23
hukum  dan  hak  asasi  manusia? 2.  Bagaimanakah  tanggungjawab  negara  terhadap pelanggaran  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  dari  masyarakat terdampak kebakaran hutan?

## 2. Metode Penelitian
Penelitian      ini      menggunakan      metode      yuridis      normatif.      Penelitian      yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari   bahan-bahan   hukum    yang    meliputi    bahan   hukum   primer,   sekunder,   dan tersier.  Bahan-bahan hukum  yang  diperoleh  dalam penelitian  akan       dikumpulkan, dikelompokkan  sesuai  variabel  masing-masing,  untuk  selanjutnya  dianalisis  secara yuridis kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalis bahan-bahan hukum  yaitu  pendekatan  perundang-undangan      ( statue     approach )  dan  pendekatan konsep ( conceptual approach ).

## 3. Hasil Dan Pembahasan
3.1 Kebakaran  hutan  dampak  pembukaan  Lahan sebagai  Bentuk  Pelanggaran Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.
Sebagaimana  telah  disinggung  diawal  bahwa  pembukaan  lahan  dengan  cara membakar hutan  menjadi  aktivitas  yang  sangat  banyak  dilakukan  oleh  para  oknum korporasi  di  beberapa  daerah.  Sebenarnya  kehadiran  dari  korporasi  memberikan banyak  manfaat  dan  kontribusi  bagi  perkembangan  negara,  terutama  di  bidang ekonomi seperti menjadi pemasukan bagi negara melalui pajak dan devisa. Di lain sisi, dampak negatif dari korporasi juga tidak jarang dapat kita temukan. Banyak korporasi yang menyebabkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. 7 Korporas yang memberikan  dampak  positif    disatu  sisi,  disisi  lain  dapat  juga  melakukan  tindak pidana  yang  merugikan masyarakat  sehingga  diperlukan  penyeimbang  antara  kedua hal  tersebut.  Terlebih  perkebunan  kelapa  sawit  yang  seringkali  melakukan pembebasan lahan dengan cara pembakaran hutan. 8
Banyaknya  kebakaran hutan  yang  terjadi  disebabkan  oleh  pembukaan  lahan  dengan cara  dibakar  dianggap  langkah  paling  mudah  dan  menguntungkan  karena  proses yang cepat dan biaya yang murah. Oleh karena itu, banyak korporasi melakukan hal tersebut  dengan  alasan  hemat  biaya  meskipun  dampak  yang  ditimbulkan  sangatlah serius  karena  seringkali  menjadi  sebab  timbulnya  kebakaran  hutan  yang  luas  yang kemudian terdampak pada lingkungan sekitar. Dalam konteks yang demikian, sangat dimungkinkan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  secara  pidana  dari  korporasi. Tujuannya  adalah  untuk  memberikan  dampak  penting  bagi  direktur  agar
7 Setiyono. (2004). Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum  Pidana Indonesia.  Malang: Bayumedia Publishing, h. 2004.
8 Yusyanti,  D.,  (2019). Tindak Pidana  Pembakaran  Hutan dan Lahan oleh Korporasi  untuk  Membuka Usaha Perkebunan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19 (4), 455-478, doi: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.455-478 ,  h. 457.
memperbaiki  manajemen  korporasi  seefektif  mungkin  sehingga  korporasi  berjalan sesuai dengan kewajibannya. 9
Tindak  Pidana  Lingkungan  atau  delik  Lingkungan  adalah  perintah  dan  larangan undang-undang  kepada  subjek  hukum  yang  jika  dilanggar  diancam  dengan penjatuhan  sanksi-sanksi  pidana,  antara  lain pemenjaraan  dan  denda  dengan  tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan  hidup  seperti  satwa,  lahan,  udara,  dan  air  serta  manusia.  Dahulu  kita mengenai  UU  Nomor  23  tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  akan tetapi  ketentuan  tersebut  sudah  diperbarui  oleh  UU  Nomor  32  tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  dijadikan  pedoman  agar dapat  memperkuat  aspek  penegakan  hukum  dan  lebih  memfokuskan  pada perencanaan dan penegakan hukum yang lebih serius 10 .
Ketentuan  mengenai  perbuatan  atau  aktivitas  pembakaran  lahan  termasuk  hutan untuk pembukaan lahan secara umum telah diatur secara jelas dalam UU No 32 tahun 20009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terkait dengan pencegahan kerusakan hutan. Kita memiliki UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu, KUHP juga memiliki pasal yang dapat dikaitkan dengan perbuatan ini, yakni pasal 187 KUHP. Maka, ketika terdapat lebih dari satu ketentuan yang mengatur obyek yang sama, maka diterapkanlah asas hukum tertentu agar tidak terjadi  tumpang  tindih  dalam  pelaksanaannya.  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan bahwa  KUHP  merupakan  lex  generalis  dari  UU  No.  32  tahun  2009  dan  UU  No.  18 tahun  2013  karena  mengatur  lebih  spesifik  mengenai  perusakan  hutan.  Meskipun begitu terkait dengan pembakaran hutan dapat kita temukan dalam UU No. 32 tahun 2009, sedangkan UU No. 18 tahun 2013 tidak mengatur.
Dalam  UU  No  32  tahun  20009  tentang  Pengelolaan  lingkungan  Hidup  ketentuan mengenai  tindak  pidana  pembakaran  lahan  diatur  dalam  Pasal 108  yang  menyebut, “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp3.000.000.000,00  (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). ”
Adapun  pasal  69  mengatur  mengenai  perbuatan  perbuatan  yang  dilarang  karena membahayakan lingkungan. Perbuatan tersebut meliputi,
a. melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  pencemaran  dan/atau  perusakan lingkungan hidup;
b. memasukkan  B3  yang  dilarang  menurut  peraturan  perundangundangan  ke  dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9 Butar-Butar,  R.,  (2017). Modus  Operandi  dan  Pertanggungjawaban  Pidana  Suap  Korporasi , Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 181-203, doi: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a19 ,  h. 193 10 Nisa,  A.  N.,  &  Suharno.  (2020).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Permasalahan  Lingkungan Hidup  Untuk  Mewujudkan  Pembangunan  Berkelanjutan  (Studi  Kasus  Kebakaran  Hutan  Di Indonesia). Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(2), 294-311, doi: :
http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337 , h. 301
c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. memasukkan  limbah  B3  ke  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia;
e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
g. melepaskan  produk  rekayasa  genetik  ke  media  lingkungan  hidup  yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
i. menyusun  amdal  tanpa  memiliki  sertifikat  kompetensi  penyusun  amdal; dan/atau
j. memberikan  informasi  palsu,  menyesatkan,  menghilangkan  informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
Delik pembakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UUPLH diatas termasuk dalam  delik  formil.  Dengan  kata  lain,  perbuatan  tersebut  dianggap  sempurna  atau terpenuhi  begitu  perbuatan  itu  di  lakukan  tanpa  mengharuskan  adanya  akibat  dari perbuatan. 11 Dalam  hal  ini,  Sukanda  Husain  mengartikannya  Delik  formil (specific crime) sebagai  perbuatan  yang  melanggar  hukum  terhadap  aturan-aturan  hukum administrasi,  jadi  untuk  pembuktian  terjadinya  delik  formil  tidak  diperlukan pencemaran  atau  perusakan  lingkungan  hidup  seperti  delik  materil,  tetapi  cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.
Jika ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) aktivitas pembakaran hutan untuk  pembukaan  lahan  perkebunan  sawit jelas  menurut  penulis adalah  bentuk  dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari masyarakat terutama dalam hal ini hak atas  lingkungan  hidup  masyarakat  terdampak  dari  kebakaran  hutan.  Hal  ini didasarkan pada pendapat yang dikemukakan Heinhard Steiger,  hak atas lingkungan yang  baik  dan  sehat,  sebagai  hak  subyektif,  bahwa  Hak  subyektif  ( Subjective  rights ) adalah bentuk yang paling luas dari  perlindungan seseorang. Sehingga dalam hal ini hak atas  lingkungan  hidup  yang  sehat  dan  baik  ,  sebagai  hak  dasar  seseorang  yang harus  dilindungi  untuk  mendapatkan  lingkungan  yang  dapat  mempengaruhi kelangsungan  hidup  manusia  serta  mahluk  hidup  lainnya  yang  terhindar  dari pencemaran dan perusakan lingkungan secara sehat dan baik. 12
Konsepsi tentang HAM atas lingkungan hidup secara global baru nampak jelas pada saat  diselenggarakannya  Konferensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Lingkungan dan  Manusia  di  Stockholm,  Swedia,  pada 5-6  Juni 1972,  yang  mencetuskan Deklarasi Stockholm. Dalam Prinsip 21 dan Prinsip 11 Declaration on the Human Environment dari Konferensi  Stockholm,  menyatakan  bahwa  negara  memiliki  hak  berdaulat  untuk memanfaatkan  kekayaan  alamnya  sesuai  dengan  kebijaksanaan  pengamanan  dan pemeliharaan lingkungannya. Dalam pemanfaatan tersebut negara bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang merugikan lingkungan atau wilayah negara lain yang berada di luar yurisdiksi nasionalnya. Kualitas lingkungan hidup yang baik tidak dapat dijaga tanpa  penghormatan  atas  HAM,  dan  HAM  tidak  bisa  diperoleh  tanpa  lingkungan
11 Ibid .hlm.121
12 Waas,  R.  V.  (2014).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Atas  Lingkungan  Hidup  Ditinjau Dari  Perspektif  Hukum  Internasional  Dan  Hukum  Nasional  Indonesia . Jurnal  Sasi ,  20(1),  doi: https://doi.org/10.47268/sasi.v20i1.348 , 84-93. h.87
hidup yang baik dan aman. Penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM  sangat  bergantung  pada  lingkungan hidup  yang  sehat  dan  layak huni. Dalam sebuah  ekosistem  yang  rusak, tidak  mungkin atau hampir  mustahil  menikmati  serta memperoleh  hak  untuk  hidup,  kesehatan,  keamanan,  kecukupan  pangan,  dan budaya. 13
Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) secara eksplisit, tema “lingkungan hidup” dinyatakan dalam Pasal 12 yang merupakan salah satu bagian dari “hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang paling tinggi yang dapat dicapai.” Dalam pasal ini, sejumlah upaya yang seharusnya  dilakukan  Pemerintah  untuk  memenuhi  hak atas  kesehatan,  diantaranya “peningk atan  semua aspek  kebersihan  ( hygiene )  industri  dan  lingkungan hidup”,  (1) yang  mencakup  upaya  pencegahan  wabah  dan  kecelakaan  kerja;  pencegahan  dan pengurangan  CESCR  menginterpretasikan  hak  atas  kesehatan  secara  inklusif,  tidak hanya  berkaitan  dengan  pelayanan  kesehatan,  tetapi  juga  faktor-faktor  yang menopang kesehatan manusia, termasuk konsisi lingkungan dan pekerjaan yang sehat. (2)  Selanjutnya  dalam  standar  hukum  internasional  hak  asasi  manusia,  “hak  atas lingkungan yang sehat”, dinyatakan dalam sejumla h Komentar Umum yang diadopsi Komite  yang  dibentuk  atas  dasar  perjanjian  internasional  (Kovenan  dan  Konvensi internasional hak  asasi  manusia).  Keterkaitan  kedua  hak  ini  sangat jelas:  lingkungan hidup  yang  sehat  merupakan  salah  satu  faktor  sosio-ekonomi  yang  memunculkan kondisi dimana masyarakat dapat menikmati hidup yang sehat. 14
Di  Indonesia  sendiri  Jaminan  konstitusional  berkaitan  dengan  hak  atas  lingkungan hidup yang baik dan sehat secara eksplisit disebut dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat  1, yang  menyebutk an  bahwa  “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin, bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan.” Dalam  rangka  pengejawantahan  hak tersebutlah  maka  pemerintah  Indonesia  membentuk  Undang-undang  yang  memang secara khusus bertujuan untuk menjaga lingkungan agara tetap lestari bersama dengan funsinya,  yaitu  UU  No  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  jelas  dilanggar  dengan  terjadinya kebakaran hutan, sebab masyarakat terdampak dalam hal ini dirugikan dengan tidak mendapatkan  udara  (oksigen)  yang  bersih  untuk  proses  pernapasan  sehingga  tak jarang masyarakat terutama anak-anak menderita penyakit gangguan pernapasan akut (ISPA),  asap  kebakaran  hutan  dapat  mengganggu  kesehatan  meliputi  partikel  dan komponen  gas  seperti  sulfur  dioksida  (SO2),  karbon  monoksida  (CO),  formaldehid, akrelein, benzen, nitrogen oksida (NOx) dan ozon (O3 ). Dampak buruk ini akan lebih nyata  dijumpai  pada  para  manula,  bayi,  serta  mereka  yang  memiliki  penyakit  paru sebelumnya.  Dampak  buruk  tersebut  juga  dapat  mengenai  populasi  orang  sehat. 15
13 Iskandar.  (2014). Konsepsi  Dan  Pengaturan  Hak  Atas  Lingkungan  Hidup  Yang  Baik  Dan  Sehat , Artikel  Universitas Bengkulu, h.15
14 A Patra.  (2008). Hak atas Lingkungan yang Sehat: Prinsip dan Tanggungjawab Pemerintah , Artikel, Jakarta. h.1.
15 Darmawijaya,  V. https://docplayer.info/30889312-Dampak-asap-kebakaran-hutan-pada- pernapasan.html , diakses 9 september  2021.
Belum lagi dalam jangka panjang masyarakat secara luas akan mengalami kekurangan ketersedian oksigen dengan hilangnya hutan tersebut.
Selanjutnya,  ketika  kondisi  terlanggarnya  satu  hak  asasi  manusia  dipastikan mempengaruhi  hak  asasi  manusia  lain  yang  turut  juga  dapat  terlanggar.  Itu  terjadi karena  hak asasi  manusia  itu  sendiri  yang  bersifat  interdependen  saling  bergantung dan  saling  berkaitan.  Pemenuhan  terhadap  satu  hak  sangatlah  bergantung  dengan pemenuhan hak yang lain. Jika masyarakat terganggu hak atas lingkungan hidup yang baik  dan  sehat  sehingga  menyebakan  masyarakat  tersebut  mengalami  gangguan kesehatan,  maka  ia  tidak  akan  mampu  untuk  beraktivitas  terutama  melakukan aktivitas  perekonomiannya.  Ketidakmampuan  dalam  melakukan  aktivitas  ekonomi akan  melanggar  hak  asasi  seseorang  untuk  mendapatkan  penghidupan  yang  layak dengan terpenuhinya kebutuhan primer seperti makan dan minum karena masyarakat tidak  mampu  mendapatkan  penghasilan  atau  upah.  Hal  tersebut  jelas  dapat berdampak pada ketidakmampuan dalam mempertahankan hidup.
Uraian  diatas  menurut  penulis  penting  untuk  disorot  pemerintah  selaku  pemangku tanggungjawab  atas  HAM  karena  memang  dampak  yang  timbul  dari  terganggunya atau dilanggarnya hak atas lingkungan hidup adalah masalah yang sangat serius dan tidak  boleh  untuk  diabaikan  begitu  saja  tanpa  penanggulangan  yang juga  serius  dan maksimal.
Selain berdampak pada terlanggarnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kebakaran hutan juga sangatlah merugikan bagi perekonomian Negara. Hal itu terjadi misalnya  dengan  terganggunya  lalu  lintas  perdagangan  internasional  melaui  jalur penerbangan,  selain juga  dapat  memunculkan  masalah  dengan  negara  tetangga  yang terdampak dengan asap yang timbul dari adanya kebakaran hutan tersebut.

## 3.2 Tanggungjawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Dari Masyarakat Terdampak
Dalam  konsep  hak  asasi  manusia,  negara  memiliki  kewajiban  yang  dikenal sebagai “tiga kewajiban generik” negara terhadap asasi manusia, yaitu meliputi, 16
1. Pemenuhan ( to fulfill ), kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia, yang mengharuskan negara mengambil langkah yang tepat agar setiap orang dapat menikmati hak asasi manusia. Dalam hal ini negara hadir membentuk produk  hukum,  mendirikan  institusi,  dan  menyediakan  hukum  prosedural, sebagai rangka memberikan pemenuhan terhadap hak-hak warga negara.
2. Perlindungan ( to protect ), kewajiban yang menuntut negara untuk mengambil langkah-  langkah  positif-aktif  dalam  rangka  memastikan  tidak  ada pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga.
3. Penghormatan  ( to  respect )  kewajiban  negara  untuk  menghormati  hak  asasi manusia,  dimana  negara  tidak  ikut  campur  terhadap  hak  asasi  tertentu, apabila  negara  ikut campur  tangan  terhadap  hak  asasi  tertentu  maka  dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
16 Marzuki,  S. (2008). Hukum  Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusham UII.  hlm. 69.
Dalam  UU  No  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  konsep  tanggungjwab Negara dalam hal ini pemerintah terhadap HAM ditemukan dalam ketentuan bab V Pasal 71 yang secara tegas menyebut ,
“Pemerintah wajib  dan  bertanggung  jawab  menghormati,  melindungi,  menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”
Jika  melihat  ketentuan  tersebut  maka  kewajiban Negara  cq.  pemerintah  dalam UU HAM t idak  saja  untuk  memenuhi,  melindungi  dan  menghormati  HAM,  melainkan juga menegakan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur atau dijamin dalam hukum  nasional  dan  hukum  internasional  yang  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia. Kewajiban  dan  tanggungjawab  pemerintah  tersebut  dilakukan  melalui  langkah implementasi  yang  efektif  dalam  bidang  hukum,  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya, pertahanan  keamanan  negara,  dan  bidang  lain  sesuai  dengan  amanat  pasal 72 UU HAM.  Hal  yang  perlu  ditekankan  adalah  bahwa  kekuasaan  diberi  pada pemerintah dengan maksud untuk melindungi hak-hak warga negara. 17
UUD  1945  dan  peraturan  turunannya  baik  itu  UU  HAM,  UUPLH,  Konvenan  hak ekonomi  sosial  dan  budaya  (ICESCR)  yang  memberikan  jaminan  terhadap perlindungan  hak  atas  lingkungan  hidup  mengamanahkan  sekaligus  membebakan tanggungjwab  kepada  pemerintah  dalam  rangka  memenuhi,  melindungi  serta menegakan  hak  tersebut.  Jika  dalam  hal  ini  pemerintah  abai  atau  lalai  maka  aktor pelanggar  HAM  itu  termasuk  juga  negara  sendiri.  Dalam  rangka  melakukan perlindungan  dan  penegakan  terhadap  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  dilanggar disebabkan  aktivitas  pembakaran  hutan  untuk  membuka  lahan  perkebunan,  maka pemerintah  perlu  mengambil  langkah  implementasi  yang  efektif  terutama  dalam bidang hukum sesuai dengan perintah Pasal 72 UU HAM. 18
Setidaknya  terdapat  beberapa  langkah  implementatif  yang  harus  dilakukan  dalam memenuhi  tanggungjawab  negara  atas  HAM  yang  dilanggar. Pertama, melakukan proses  hukum  secara  tegas  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan, kedua, melakukan upaya  penanggulangan  kebakaran  secara  optimal  untuk  mencegah  meluasnya wilayah  kebakaran. Ketiga ,  memberikan  pemulihan  efektif  termasuk  mengupayakan ganti kerugian terhadap masyarakat yang terdampak.
Melakukan  proses  hukum  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  yang  umumnya dilakukan  korporasi  menjadi  satu  tanggungjawab  negara  dalam  melindungi  dan menegakan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Proses hukum tersebut sangatlah mungkin untuk dilakukan mengingat perbuatan pembakaran hutan untuk membuka lahan telah diatur dalam UU sebagai suatu tindak pidana lingkungan.
17 Bilal M., Fauzi A. N., Santoso I. B.,  Analisis Dampak Perizinan Lingkungan dalam Omnibus Law  terhadap  Lingkungan  Kegiatan  Usaha.  Jurnal  Analisis  Hukum  (JAH)  Vol.  4  No.  2 September  2021. (173-186). Doi: https://doi.org/10.38043/jah.v4i2 h. 184.
18 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia Pasal 72 “Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  71,  meliputi  langkah  implem entasi  yang efektif  dalam  bidang  hukum,  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan  keamanan  negara, dan bidang lain“
Pemerintah  dapat  menggunakan  Pasal  108  UU  No  32  tahun  20009  tentang Pengelolaan lingkungan Hidup yang merumuskan,
“Setiap orang yang mel akukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak R p10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
Pasal  tersebut  dapat  digunakan  untuk  menjerat  perbuatan  para  pembakar  hutan untuk  dijatuhi  sanksi  pidana.  Penggunaan  instrumen  pidana  melalui  pemidanaan para  pelaku  kejahatan  tersebut  telah  sesuai  dengan  teori  pemidanaan  modern  yang mengehendaki  adanya  pembalasan  terhadap  pelaku  kejahatan  disatu  sisi,  serta memberikan keamanan masyarakat disisi yang lain. 19 Disamping bahwa pemidanaan dilakukan bukan semata-mata karena telah terjadinya suatu delik, tetapi lebih dari itu agar jangan diperbuat lagi delik itu. 20
Berdasarkan ketentuan Pasal 116 dan Pasal 118 UU No. 32 Tahun 2009, terdapat tiga pihak yang dapat dikenakan tuntutan dan hukuman, yaitu
a. Badan usaha/ korporasi itu sendiri.
b. Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana;
c. Pengurus atau pimpinan badan usaha.
Selain menerapkan sanksi pidana diatas, terdapat juga sanksi pidana tambahan yang dapat  dijatuhkan  terhadap  suatu  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana pembakaran hutan yaitu meliputi: 21
Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana;
1. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
2. Perbaikan akibat tindak pidana;
3. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
4. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun
Selain  itu,  pertimbangan Environmental  protection melalui  hukum  pidana  atau pemidanaan dalam konteks delik lingkungan juga telah termuat dalam resolusi “ The Eight  UN  Congress  on  the  Prevention  of  Crime  and  the  Treatment  of  Offenders ”  yang diselenggarakan di Cairo, Mesir, Program Kerja The commission on crime Prevention and Criminal Justice 1992 – 1996. 22
Langkah  kedua  adalah  berkaitan  dengan  penanggulangan  terhadap  kebaran  itu sendiri  yang  bertujuan  mencegah  meluasnya  dampak  atau  meluasnya  wilayah kebakaran  hutan.  Langkah  tersebut  dapat  dilakukan  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  melalui  berbagai  dinas  yang  terkait  seperti  dinas  pemadam
19 Utrecht.  (1982). Pengantar dalam Hukum  Indonesia ,Jakarta:PT  Ikhtiar baru. h.399
20 Hamzah,  A.,  Rahayu,  S.  (1983). Suatu  tinjuan  ringkas  system  pemidanaan  di  Indonesia ,
Jakarta:Akademia Pressindo. h.19
21 Pasal 119 UUPLH
22 Fadli, M. (2016). Hukum dan kebijkan lingkungan , Malang: UB Press. h.94
kebakaran  ataupun  badan  nasional  penanggulangan  bencana  (BNPB)  untuk melakukan  pemadaman  di  wilayah-wilayah  hutan,  atau  dengan  teknologi  tertentu menciptkan hujan buatan untuk memadamkan kebakaran hutan yang terjadi. Untuk itu,  diperlukan  upaya  kerjasama  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah agar  langkah penanggulan tersebut tercapai. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan kewenangan antara  keduanya  dimana  pemerintah  daerah  merupakan  penyelenggara  urusan pemerintahan  yang  kewenangannya  lahir  dari  penyerahan  urusan  pemerintahan melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan. 23
Terakhir  adalah  tanggungjawab  pemerintah  dalam  melakukan  pemulihan  yang efektif  termasuk  mengupayakan  ganti  kerugian  terhadap  masyarakat  yang terdampak.  Pemulihan  yang  efektif  menjadi  hal  yang  perlu  untuk  dilakukan  dalam rangka  kompensasi  oleh  negara  terhadap hak atas  lingkungan hidup  yang  baik  dan sehat masyarakat yang terlanggar. Istilah kompensasi sendiri jika merujuk pada UU No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM adalah “gant i kerugian yang diberikan oleh  negara  karena  pelaku  tidak  mampu  memberikan  ganti  kerugian  sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.”
Adapun  bentuk  pemulihan  tersebut  misalnya  adalah  pemberian  atau  penyedian layanan  kesehatan  gratis  bagi  masyarakat  yang  mengalami  gangguan  kesehatan karena dampak kebakaran hutan, pembangunan fasilitas publik yang terbakar seperti sekolah.  Selain  itu  menguapayakan  ganti  kerugian  terhadap  kerugian  yang  timbul bagi  masyarakat  terdampak  misalnya,  rumah  warga  yang  terbakar  karena meluasanya kebakaran hutan seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.
4. Kesimpulan

## PENUTUP
Pembukaan  lahan  dengan cara  pembakaran  hutan  secara  sengaja  merupakan suatu tindak pidana lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam UU Nomor 32 tahun 2009  tentang  Pengelolaan  Lingkingan  hidup.  Aktivitas  pembakaran  hutan  yang berdampak pada kebakaran hutan secara luas seperti terjadi pada Hutan di beberapa wilayah,  merupakan  suatu  pelanggaran  terhadap  hak  atas  lingkungan  hidup  yang baik  dan sehat dari warga yang terdampak, pelanggaran tersebut terjadi karena akses terhadap  oksigen  yang  tersedia  di  alam  untuk  pernapasan  menjadi  terhambat, menimbulkan  berbagai  gangguan  kesehatan  serta  mengahalangi  berbagai  kegiatan perekonomian  masyarakat.  Dalam  kondisi  tersebut,  pemerintah  selaku  aktor pemangku  tanggungjawab  terhadap  hak  asasi  manusia,  memiliki  tanggungjawab untuk  melakukan  upaya  implementasi  yang  efektif  sebagai  bentuk  tanggungjawab terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masyarakat yang terlanggar dengan  melakukan  proses  hukum  bagi  individu  atau  korporasi  pelaku  pembakaran hutan, serta melakukan upaya pemulihan bagi masyarakat korban kebakaran hutan.
23 Surya  Mukti  &  Hario  D.  P.,  (2021).  Kedudukan,  Fungsi,  dan  Pengawasan  Peraturan  Kepala Daerah  dalam  Kerangka  Sistem  Otonomi  Daerah.  Jurnal  Analisis  Hukum  (JAH)  Vol.  4  No.  1 April 2021 (120-130). Doi: https://doi.org/10.38043/jah.v4i1 h.124.

## Saran dan Rekomendasi
Kedepan  penulis  menyarankan  agar  pemerintah  terutama  dalam  hal  ini Kementerian  Lingkungan  hidup  dan  Kehutanan  agar  lebih  aktif  melakukan  berbagai langkah  pencegahan  dengan  memperketat  pemberian  izin  kepada  para  pengusaha dalam  memanfaatkan  hutan.  Selain  itu  pemerintah  juga  perlu  mengambil  sikap  yang tegas  melalui  penegakan  berbagi  instrument  hukum  yang  telah  tersedia  baik  itu melalui  lembaga  hukum administrasi,  perdata  ataupun  pidana  terhadap  para  pelaku kejahatan  pembakaran  hutan  yang  menimbulkan  dampak  yang  besar  terhadap terlanggarnya  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  bagi  masyarakat  terdampak kebakaran hutan.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi

## Buku
Fadli, M., (2016). Hukum dan kebijkan lingkungan , Malang: UB Press. Press.
Marzuki, S., (2008) Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusham UII.
Hamzah,  A.,  Rahayu,  S.  (1983). Suatu  tinjuan  ringkas  system  pemidanaan  di  Indonesia , Jakarta:Akademia Pressindo.
Utrecht. (1982). Pengantar dalam Hukum Indonesia , Jakarta:PT Ikhtiar baru.

## Artikel Jurnal
Bilal M., Fauzi A. N., Santoso I. B., Analisis Dampak Perizinan Lingkungan dalam Omnibus Law terhadap Lingkungan Kegiatan Usaha. Jurnal Analisis Hukum (JAH) Vol. 4 No. 2 September 2021. (173-186). Doi: https://doi.org/10.38043/jah.v4i2 Butar-Butar,  R.,  (2017). Modus  Operandi  dan  Pertanggungjawaban  Pidana  Suap Korporasi ,  Padjadjaran  Jurnal  Ilmu  Hukum,  4(1),  181-203,  doi: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a19
Muzaki Ahmad. (2021). Pengendalian Kebakaran Hutan melalui Penguatan Peran Polisi  Kehutanan  untuk  Mewujudkan Sustainable Development  Goals.  Litra: Jurnal  Hukum  Lingkungan,  Tata  Ruang,  dan  Agraria  Volume  1  Nomor  1, Oktober 2021, 22-42 Doi: https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.579
Nisa,  A.  N.,  &  Suharno.  (2020).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Permasalahan Lingkungan  Hidup  Untuk  Mewujudkan  Pembangunan  Berkelanjutan  (Studi Kasus  Kebakaran Hutan  Di  Indonesia).  Jurnal  Bina  Mulia Hukum, 4(2),  294-
311, doi: : http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337 Surya  M. & Haria  D.  P.,  (2021).  Kedudukan,  Fungsi,  dan  Pengawasan  Peraturan Kepala  Daerah  dalam  Kerangka  Sistem  Otonomi  Daerah.  Jurnal  Analisis Hukum (JAH) Vol. 4 No. 1 April 2021 (120-130). Doi: https://doi.org/10.38043/jah.v4i1 Waas, R. V. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Internasional  Dan  Hukum  Nasional Indonesia. Jurnal Sasi , 20(1), doi: https://doi.org/10.47268/sasi.v20i1.348
Yusyanti, D., (2019). Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Korporasi untuk Membuka Usaha Perkebunan. Jurnal  Penelitian  Hukum De  Jure, 19  (4), 455-478, doi:http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.455-478

## Internet
Darmawijaya, V.  https://docplayer.info/30889312-Dampak-asap-kebakaran- hutan-pada-pernapasan.html, diakses 9 September 2021
Farisa,  F.C.  (2021).  Jokowi  Sebut  Kebakaran  Hutan  Disebabkan  Masyarakat. https://nasional.kompas.com/read/2021/02/22/16222471/jokowi-sebut- kebakaran-hutan-disebabkan-ulah-korporasi-dan-masyarakat?page=all. Diakses 10 September 2021. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran,  diakses  10  September 2021

## Artikel
A  Patra.  (2008). Hak  atas  Lingkungan  yang  Sehat:  Prinsip  dan  Tanggungjawab Pemerintah , Artikel, Jakarta. ELSAM.  (2018). Di bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara dan Perusahaan: Laporan Situasi  Pembela  Hak  Asasi  Manusia  atas  Lingkungan  Periode November 2017-2018 Juli . Iskandar, Konsepsi Dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat , Artikel Universitas Bengkulu.