Tantangan  Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tanah Bumbu

## Devi Amalia Ramadhan*, Muhammad Saleh
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat * Deviamalia663@gmail.com

## Abstract
This  research is entitled “The Challenges Of Collecting Non-Metal And Rock Mineral Taxes In Tanah Bumbu District”. The purpose of this study (1) To determine the effectiveness of collecting MBLB Tax as a source of PAD in Tanah Bumbu Regency, (2) To  determine the efficiency of  the  request for  MBLB  Tax  on  PAD  in  Tanah Bumbu Regency, (3) To determine the contribution of the request for MBLB tax to PAD Tanah Bumbu Regency. This study uses primary and secondary data with an annual series (time series) from 2010 to 2020. The source comes from (BPPRD) Tanah Bumbu. The analysis used quantitative descriptive analysis. The results of the research from the side of the effectiveness calculation show that an average of  86.81% is said to be quite effective, for the efficient calculation level the average reaches 9.46% with a category <20% it is said to be inefficient. Meanwhile, the contribution has reached 70.78%,  meaning that it has been able to  meaning that it has been able to make a large contribution  to PAD in Tanah Bumbu Regency .
Keywords: Mineral Tax, Local Revenue.

## Abstrak
Penelitian ini berjudul “Tantangan  Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di  Kabupaten Tanah Bumbu”. Tujuan    penelitian ini  (1)  Untuk  mengetahui efektivitas pemungutan Pajak  MBLB sebagai sumber PAD Kabupaten Tanah Bumbu, (2)  Untuk mengetahui Efisiensi  permintaan Pajak  MBLB  terhadap PAD  Kabupaten Tanah Bumbu, (3) Untuk mengetahui kontribusi permintaan Pajak MBLB terhadap PAD Kabupaten Tanah Bumbu.   Penelitian  ini  menggunakan data  primer  dan  sekunder dengan runtun tahunan (time series) dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Sumber berasal dari  (BPPRD)  Tanah  Bumbu.  Adapun  analisis  yang  digunakan  analisis  deskriptif kuantitatif.  Hasil dari penelitian dari sisi perhitungan efektivitas menunjukkan  rata-rata sebesar 86,81% dikatakan sudah cukup efektif, untuk tingkat perhitungan efisien rata -rata mencapai 9,46% dengan kategori <20% maka  dikatakan belum  efisien. Sedangkan untuk kontribusi sudah mencapai 70,78%  artinya sudah mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD di Kabupaten Tanah Bumbu.
Kata Kunci: Pajak Mineral, Pendapatan Asli Daerah.

## PENDAHULUAN
Terdapat  sebuah  tantangan  dalam  diterapkannya  otonomi  daerah  untuk mendorong peningkatan pelayanan publik di  tingkat  lokal, regional  ataupun nasional
guna mewujudkan masyarakat   yang mampu berdaya saing  dan mandiri.  Pemerintah sebagai  pelengkap dan wadah untuk memberikan semua pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, tentunya sebagai stabilisator dalam hal melakukan pungutan pajak bukan tanpa alasan, yang pasti semua itu mempunyai tujuan.Tujuan ini sebagai dasar  dalam setiap orang wajib dalam membayar pajak.
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah  tangga  daerah  Pemerintah  daerah  harus  mengetahui  kondisi  dan potensi daerahnya dalam pemenuhan pembiayaan pembangu nan di daerah (Mardiasmo, 2011),  pemerintah  daerah  diberikan  kewenangan  seluas-luasnya  untuk  mengelola daerahnya dengan memberikan asset  dalam merinci  dan memungut pendapatan bagi daerahnya sendiri. Untuk Kabupaten Tanah Bumbu sendiri sebelum dialihkannya fungsi pajak pertambangan Batubara ke Provinsi maka pendapatan asli daerah terus meningkat dan membawa dampak yang sangat besar bagi prospek pembangunan dan masyarakat sekitarnya, tetapi ketika andalan pajak di daerah Tanah Bumbu ini mulai dialihkannya ke provinsi  maka  PAD  mulai  menurun  dan  pemerintah  mulai  kebingungan  untuk mengatasinya, dan  salah  satu  dari  mereka  mencari solusi  dengan merapatkan untuk mencari alternatif baru agar PAD bisa kembali meningkat.
Mineral Bukan Logam dan Batuan akan menjadi andalan pemasukan untuk daerah Tanah  Bumbu,  selain  pajak  pertambangan  yang  bukan  milik  daerah  lagi,  maka pemerintah mengambil  alih  pajak  MBLB,  karena  hasil  penggaliannya yang  banyak membantu dalam penerimaan daerah kalau lebih dimaksimalkan dan diperhatikan oleh pemerintah. Memang sebelumnya pajak MBLB kurang menjadi sorotan bagi pemerintah, tetapi  setelah melihat  potensi yang dicapai akan lebih  besar maka pihak pemerintah sekarang lebih  menyorotkan pajak  MBLB  ini  untuk menjadi salah  satu  sumbangsih penerimaan daerah Tanah Bumbu yang terbesar.
Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Daerah dan PAD Di Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2010-2020 Tahun Pajak Daerah PAD Target Realisasi Target Realisasi 2010 5.164.250.000 4.674.700.485 52.713.300.471 18.093.581.124 2011 6.171.999.200 8.688.093.199 23.543.214.851 29.599.131.622 2012 7.135.199.200 28.680.825.357 25.058.222.088 66.535.645.235 2013 8.717.893.200 22.535.084.850 29.919.231.014 84.464.231.171 2014 23.213.116.364 25.688.238.444 73.761.571.408 118.015.674.953 2015 30.211.756.385 28.486.440.210 113.275.891.723 122.363.159.575 2016 38.295.774.821 29.243.768.435 144.735.686.857 116.154.141.489 2017 46.726.245.686 38.259.557.715 168.900.521.848 162.348.893.415 2018 63.957.711.358 70.918.272.635 190.058.674.778 185.385.567.300 2019 58.794.590.972 64.025.680.582 153.230.709.891 130.023.092.489 2020 43.645.321.878 57.630.276.010 145.745.791.574 167.362.539.694
Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Data Diolah)
Dalam hal pemungutan pajak dilihat kurang maksimal karena dalam pembayaran masih sangat kurang akan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak MBLB. Setiap tahunnya yang terealisasi sudah meningkat. Dari tahun 2011-2015 untuk pajak Daerah dan PAD terus mencapai target. Namun Pada tahun 2016-2019 untuk PAD mengalami penurunan tetapi kembali meningkat di tahun 2020. Sedangkan untuk pajak daerah dari tahun 2015-2017 mengalami penurunan, atau tidak mencapai terget, namun untuk tahun 2018-2020 kembali meningkat dengan pencapaian sudah melebihi target. Pemungutan pajak ini sangat berpengaruh signifikan terhadap sumber pendapatan daerah.
Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan (MBLB) Tanah Bumbu Tahun 2010-2020
Tahun Pajak MBLB % Target Realisasi 2010 1,000,000,000,00 530,826,938,00 53.08% 2011 879,999,200,00 641,765,516,00 72.92% 2012 879,999,200,00 687,821,076,00 78.16% 2013 879,999,20,00 950,056,305,70  107.96% 2014 879,999,000,00 539,214,920,20 61.27% 2015 879.998.000,00 1.524.016.425,00  173,18% 2016 880.000.000,00 1.076.610.963,00  122,34% 2017 6.151.000.000,00 1.169.565.721,00 19,01% 2018 1.475.350.000,00 2.696.809.998,00  182,79% 2019 2.125.200.000,00 2.260.572.713,25  106,37% 2020 1.500..000.000,00 1.329.764.906,00 88,65%
Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Data Diolah)
Bisa  dilihat  dari  tabel  2  bahwa pajak MBLB  mengalami penurunan 4  tahun terakhir diukur dari perhitungan persentase dari tahun 2010 -2014 karena jumlah realisasi pajak MBLB  yang  juga  mengalami  penurunan, kemudian di tahun 2015 -2016 pajak MBLB kembali meningkat dari tahun sebelumnya, namun di tahun 2017 pajak MBLB kembali menurun hanya mencapai angka sebesar 19,01%, namun dari tahun 2018-2019 kembali mencapai target melebihi 100%, dan setelah itu pajak MBLB kembali mengalami penurunan di tahun 2020, hal tersebut tentu saja akan berdampak pada penerimaan pajak daerah dan PAD  di  Kabupaten Tanah Bumbu. Dari  tahun ke  tahun Pajak  MBLB  di Kabupaten Tanah Bumbu  diatur  dalam  peraturan Daerah  Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2011.
Oleh karena itu  untuk menggali sumber-sumber dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah harus mendapat perhatian yang lebih, apalagi setelah diundangkannya UU No.  18 tahun 1997, tentang  Pajak  Daerah dan Restribusi Daerah,  setelah itu  diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000, yang kemudian direvisi kembali dengan UU  Nomor 28 Tahun 2009. Diperlukan dukungan beberapa pihak untuk menangani upaya dalam permasalahan terutama  bagi  Pemerintah  Daerah Kalimantan Selatan  dan Pemerintah Pusat.
Dalam  penelitian  ini  terdapat  beberapa  permasalahan  yaitu  (1)  Bagaimana efektivitas  pemungutan Pajak  Mineral  Bukan  Logam  Dan  Batuan  sebagai  sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanah Bumbu? (2) Bagaimana efisiensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanah Bumbu? (3) Bagaimana kontribusi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanah Bumbu?
Adapun tujuan yang ingin diketahui dalam pemungutan pajak MBLB Kabupaten Tanah Bumbu yaitu (1) Untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak MBLB sebagai sumber pendapatan asli  daerah di  Kabupaten Tanah Bumbu , (2)  Untuk  mengetahui efisiensi permintaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanah Bumbu, (3) Untuk mengetahui kontribusi permintaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.

## KAJIAN PUSTAKA

## Konsep Perpajakan
Menurut Waluyo (2013) mendefinisikan bahwa pajak  merupakan kontribusi seorang individu yang diberikan kepada negara atau daerah tanpa  meminta timbal balik yang ditujukan khusus pada seseorang. Pajak  merupakan pendapatan terbesar bagi  negara maupun daerah terutama  untuk Tanah  Bumbu karena hampir  semua  aktivitas  yang dilaksanakan  masyarakat  diberikan  tarif  pajak.  Namun  pemerintah  harus  berusaha menaikkan  target  penerimaan pajak  dari  tahun  ke  tahun  tanpa  harus  membebani masyarakatnya, agar program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

## Fungsi Pajak
Fungsi pajak menurut Abdul Kadir (2014) sebagai berikut:
1. Fungsi  Budgetair  yaitu  untuk membantu masyarakat yang  didapat dari  sumber pendanaan yang ditujukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah
2. Fungsi  mengatur  yaitu pajak sebagai  alat  untuk  mengeola semua kegiatan  atau Mengatur regulerend pajak  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat,  dengan  fungsi  sebagai  alat  penggerak  masyarakat  dalam  sarana perekonomian
3. Fungsi sosial yaitu dimana hak yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat, serta diakui dan dimanfaatkan hanya milik perseorangan

## Jenis-jenis Pajak Daerah
Pajak daerah dibagai menjadi 2 (dua) bagian sebagai berikut (Mardiasmo, 2011):
1. Pajak Provinsi, terdiri dari 5 (lima) pajak sebagai berikut:
a. pajak kendaraan bermotor
b. pajak bea balik nama kendaraan bermotor;
c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
d. pajak air permukaan; dan
e. pajak rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari 11 (sebelas) pajak sebagai berikut.
a. pajak hotel;
b. pajak restoran;
c. pajak hiburan;
d. pajak reklame;
e. pajak penerangan jalan;
f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
g. pajak parkir;
h. pajak air tanah;
i. pajak sarang burung walet;
j. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan
k. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

## Tata Cara Pemungutan Pajak
1. Stelsel Pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak untuk menghitung berapa besarnya pajak yang dikeluarkan
2. Stelsel  Anggapan (Fictive  stelsel) merupakan   pajak yang dikenakan pada suatu anggapan yang telah diatur dalam UU.
3. Stelsel  campuran merupakan perpaduan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Setiap awal tahun dihitung berdasarkan anggapan dan setiap akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebelumnya.

## Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan menyatakan
Menurut  UU    No  34  Tahun  2000  pasal  2  ayat  2  Pajak  Pengambilan  dan Pengolahan  Bahan  Galian  C  atau  yang  sekarang  diubah  menjadi  pajak  MBLB merupakan pajak atas adanya aktivitas pengambilan MBLB baik dari permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan masyarakat atau yang bersumber dari alam.

## Subjek dan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Biasanya tarif yang dip ungut paling banyak sebesar 25%.
Sedangkan untuk objek pajak adalah adalah kegiatan eksploitasi bahan mineral bukan logam dan batuan, dalam UU nomor 28 tahun 2009, bagian kedua belas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pasal 57 ayat (1)/ menyatakan ada 36 jenis objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, namun untuk kabupaten Tanah Bumbu  hanya ada 7 jenis objek pajak yang dipungut yaitu pasir /kerikil, batu gurung (base coure), tanah uruk, batu pondasi, split, batu kapur, pasir kwarsa.

## Perhitungan Tarif  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Dasar pengenaan tarif Pajak MBLB adalah  nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Biasanya diberikan harga terjangkau yang dibuat oleh suatu badan perusahaan yang memiliki wewenang untuk menetapkan suatu harga pasar dalam bidang pertambangan dan penggalian tersebut.
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No 8 tahun 2011 pasal 6 menyatakan bahwa tarif pajak mineral bukan logam dan batuan untuk Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

## Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Dalam tingkat efektivitas terlebih dahulu ditentukan target untuk menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan tersebut. Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Halim, 2011).
Suatu organisasi dikatakan berjalan efektif apabila organisasi tersebut berhasil dalam mencapai tujuannya dimana ada hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan sebagai ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

## Efisiensi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Efisiensi Pajak Daerah merupakan hal untuk menggapai perolehan yang optimal maka dilakukan  penggunaan sumber daya secara minimum. Agar bisa menentukan cara terbaik  dalam  menggapai sasaran  tersebut, maka  efisiensi dalam pemungutan Pajak Daerah ini  harus melihat  bahwa  tujuan yang  tepat  sudah direncanakan secara baik. Semakin  sedikit  pengeluaran  untuk  menghasilkan input  maka  tingkat  efisien  juga semakin tinggi (Ria, 2017)

## Kontribusi Pemuungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Kontribusi menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “ kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, namun tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan dan kepentingan negara.
Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan bahan galian golonagn C yang termasuk salah satu sumbangsih terhadap PAD terbesar di Tanah
Bumbu, disini  kontribusi pajak yang  diberikan kepada pemerintah digunakan untuk membantu proses pembangunan infastruktur di daerah tersebut.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli  Daerah  merupakan penambah nilai  kekayaan bersih  dalam periode anggaran tertentu yang harus diakui semua hak daerahnya (UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah). PAD ini merupakan sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan daerah, pada  dasarnya masih  banyak daerah  yang  belum  mencukupi sumber  pendanaan  yang  diberikan,  sehingga  mengharuskan  pemerintah  lebih meningkatkan pendapatan asli daerahnya
Penelitian Terdahulu
Penelitian  terdahulu  dari Purnama  Sari  Afriana  (2016)  yang  berjudul” Optimalisasi  Pemungutan Pajak  Mineral  Bukan  Logam  Dan  Batuan Dalam  Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu” menunjukkan adanya peningkatan    Dalam  Pendapatan  Asli  Daerah  analisis  ini  menggunakan  Deskripsi Kualitatif fokus dari segi Intensifikasi dan Ekstensifikasi mengatakan bahwa pengelolaan pajak di Tanah Bumbu belum optimal karena belum tercapai target  dan realisasi, serta banyaknya potensi tambang yang belum tereksploitasi.
Penelitian  dari  Andi  Tenri  Dettya  Uleng  Pangerang  (2017)  yang  berjudul” Analisis potensi dan efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Luwu Timur” menunjukkan hasil analisis dari perhitungan potensi dan efektivitas mengatakan bahwa kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD di Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan, namun tingkat efektivitas sudah sangat efektif setiap tahunnya.
Penelitian  dari Mardiyulis  (2012) yang  berjudul “Analisis  pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) di kabupaten kuantan singingi”, menunjukkan hasil  Target dan realisasi penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di kabupaten Kuantan Singingi belum terpenuhi secara baik, kemudian untuk pelaksanaan pemungutan pajak seperti Pendaftaran dan Pendataan, Pembukuan dan  Pelaporan,  dan  Pemungutan  (Penagihan)  belum  juga  baik  dari  40 responden yang ditanyakaan.dikarenakan penghasilan dari usaha yang tidak menentu. Penelitian dari Pamela Indira Lasut,  Grace B. Nangoy,  dan Rudy Pusung (2014) dengan judul “Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Mineral
Bukan  Logam  Dan  Batuan  Sebagai  Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Tomohon” menunjukkan hasil dimana tingkat  rasio efektivitas dan kontribusi., dengan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2009, 2010, 2012, dan 2013 tidak efektif, sedangkan pada tahun 2011 tingkat efektivitasnya memenuhi kriteria efektif. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber PAD selama lima tahun terakhir dinilai tidak maksimal dan masuk dalam kriteria kontribusi “Sangat kurang”.
Penelitian dari  Elfayang Rizky Ayu  Puspitasari (2014) dengan judul “Analisis Efektivitas,  Efisiensi,  Dan  Kontribusi  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pad Kabupaten Blora Tahun 2009-2013”. Menunjukkan hasil Tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2009-2013 masuk dalam kategori sangat efektif. sedangkan Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2009 sampai 2013 secara keseluruhan berada pada tingkat efisien, kemudian  Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Blora dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 kurang berkontribusi. Namun tingkat  rasio  kontribusinya cenderung naik, sedangkan Kontribusi pada retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Blora dari tahun 2009-2013 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung turun setiap tahunnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini ditulis dan diteliti untuk mengetahui kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Bumbu, serta mengetahui tingkat Efektivitas dan Efisiensi pemungutan pajak MBLB oleh Badan Pengelola pajak dan retribusi daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam periode 2010-2020 dengan studi kasus pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah  Kabupaten Tanah Bumbu.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  kuantitatif  dengan perhitungan  kontribusi, efisiensi  dan  efektivitas.  Kemudian data -data  yang  diambil memakai data primer dan sekunder yang berasal dari literatur(kepustakaan) serta data- data  resmi  yang  diteliti  langsung  dan  diambil dari  pihak  yang  mengelola, berkaitan dengan judul  penelitian ini.  Tujuan penelitian untuk mendapatkan  hasil  dari  sebuah masalah tertentu dan mendapatkan gambaran mengenai Kontribusi Pajak MBLB terhadap Pendapatan Asli Daerah di  Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk data penelitian ini yang dipakai adalah data berdasarkan runtun waktu (time series) tahunan.

## Definisi Operasional Variabel

## Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Merupakan bahan galian  pertambangan yang  digunakan sebagai  suatu  bahan dasar  dalam  Industri,  yang  mencakup pasir/kerikil, batu  gamping,  tanah  uruk,  batu pondasi, batu kapur dan pasir kwarsa yang dimiliki orang pribadi atau  perusahaan yang sebanyaknya 25 % diminta bayaran oleh pihak yang berwenang.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Merupakan seluruh pendapatan yang  berasal dari  pajak  daerah dan  retribusi daerah serta pendapatan lain yang sah menurut UU yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah seperti yang ada di Tanah Bumbu diperuntukkan untuk membayar seluruh biaya belanja di daerah tersebut serta membantu proses pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data ada dua yaiu memakai data primer dan sekunder, data primer merupakan data yang diteliti langsung oleh si penulis dengan terjun langsung ke objek penelitian dalam hal melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi  ke dinas yang bersangkutan, sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari buku-buku, catatan, dokumen, tulisan karya ilmiah dan berbagai arsip resmi yang mendukung untuk melengkapi  data  primer.  Seperti  kepustakaan dan  data  eksploitasi  MBLB  langsung bersumber dari Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah  Bumbu.

## Teknik Analisis Data
Penelitian Ini  menggunakan metode deskriptif  kuantitatif, dengan perhitungan efektivitas, efisiensi dan kontribusi, adapun langkah dalam pengolahan data :
1. Analisis  Perhitungan Kontribusi Pajak  Mineral  Bukan Logam  dan Batuan Terhadap PAD
Kontribusi  pajak  adalah  kegiatan  yang  dilaksankan  hasil  dari  besaran sumbangan yang diberikan (Handoko, 2013), maka dapat dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD menggunakan rumus:
Kontribusi :
Realisasi Pajak MBLB
X  100%
Realisasi penerimaan PAD
Dengan kriteria sebagai berikut:

## Tabel 3 Kriteria Kontribusi
Sumber :Tim Litbang Depdagri - Fisipol UGM 1991
2. Analisis  Perhitungan  Efisiensi  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan terhadap PAD.
Untuk  menghitung  nilai  persentase  dalam  Efisiensi  pajak  daerah  adalah dihitung  berdasarkan biaya pemungutan pajak dibagi  realisasi  penerimaan pajak daerah. Adapun rumus yang digunakan :
Efisiensi :
Biaya Pemungutan Pajak MBLB X100% Realisasi Penerimaan Pajak MBLB
Untuk  mengukur  tingkat  keefisienan  setiap  tahun  penelitian  ini menggunakan kriteria pengukuran efisiensi pemungutan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :
1) Biaya < 20%, berarti tidak efisien
2) 20% < Biaya < 85% berarti efisien
3) Biaya > 85%, berarti sangat efisien
3. Analisis Perhitungan Efektivitas Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis efektivitas dengan pengelolaan keuangan daerah yang dapat dirumuskan dengan menggunakan perbandingan berikut :
Efektivitas :
Realisasi Pajak MBLB X 100%
Target Pajak MBLB Persentase Kriteria 0,00% - 10% Sa nga t Kurang 10,10% - 20% Kura ng 20,10% - 30% Seda ng 30,10% - 40% Cukup Baik 40,10% - 50% Ba ik Di a tas 50 % Sa nga t Baik
Dengan kriteria sebagai berikut:
Tabel 4 Kriteria Efektivitas Persentase Kriteria > 100% Sa nga t Efektif 90 – 100% Efektif 80 – 90% Cukup Efektif 60 – 80 % Kura ng Efektif < 60 % Tida k Efektif
Sumber: Tim Litbang Depdagri - Fisipol UGM 1991

## HASIL DAN ANALISIS
Perhitungan Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
Di dalam perhitungan efektivitas pajak akan menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, seperti salah satunya pengukuran Pajak  m  diukur  dengan  menggunakan data  target  atau  hanya  mengukur  dari  segi outputnya saja, untuk Kabupaten Tanah Bumbu dihitung dari tahun 2010-2020:
-Tahun 2010 = Rp 530,826,938,00 X 100% = 53.08% Rp 1,000,000,000,00 -Tahun 2011 = Rp 641,765,516,00 X 100% = 72.92% Rp 879,999,200,00 -Tahun 2012 = Rp 687,821,076,00 X 100% =  78.16% Rp 879,999,200,00 -Tahun 2013 = Rp 950,056,305,70 X 100% = 107.96% Rp 879,999,20,00 -Tahun 2014 = Rp 539,214,920,20 X 100% = 61.27% Rp 879,999,000,00 -Tahun 2015 = Rp 1.524.016.425 X 100% = 173,18% Rp 879.998.000 -Tahun 2016 = Rp 1.076.610.963 X 100% = 122,34% Rp 880.000.000 -Tahun 2017 = Rp 1.169.565.721 X 100% = 19,01% Rp 6.151.000.000 -Tahun 2018 = Rp 2.696.809.998 X 100% = 182,79% Rp 1.475.350.000 -Tahun 2019 = Rp 2.260.572.713 X 100% = 106,37% Rp 2.125.200.000 -Tahun 2020 = Rp 1.329.764.906 X 100% = 88,65% Rp 1.500.000.000
Tabel 5
Perhitungan Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan(MBLB) di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010-2020 Tahun Realisasi (Rp) Target (Rp) Efektivitas(%) 2010 530,826,938,00 1,000,000,000,00 53.08% 2011 641,765,516,00 879,999,200,00 72.92% 2012 687,821,076,00 879,999,200,00 78.16% 2013 950,056,305,70 879,999,20,00 107.96% 2014 539,214,920,20 879,999,000,00 61.27% 2015 1.524.016.425 879.998.000 173,18% 2016 1.076.610.963 880.000.000 122,34% 2017 1.169.565.721 6.151.000.000 19,01% 2018 2.696.809.998 1.475.350.000 182,79% 2019 2.260.572.713 2.125.200.000 106,37% 2020 1.329.764.906 1.500.000.000 88,65% Rata-rata 1.676.223.454 2.168.591.333 86,81%

## Sumber : Hasil Data Diolah
Dari hasil analisis data untuk tingkat efektivitas pajak Mineral Bukan Logam Dan  Batuan  di  Kabupaten  Tanah  Bumbu  dalam  kurun  waktu  tahun  2010-2020 mengalami fluktuasi. Dimana tingkat efektivitas dari tahun 2010 sebesar 53,08% , di tahun 2011 sebesar 72,92% di tahun 2012  sebesar  78,16 % dilihat dari kriteria penilaian untuk tahun 2010-2012 masih dikatakan kurang efektif, kemudian untuk tahun 2013 efektivitas tercapai sebesar 107,96%   dikatakan   sangat efektif, selanjutnya di tahun 2014 kembali menurun sebesar 61,27% masih dikatakan kurang efektif, 2015 sebesar 173,18% kemudian untuk tahun 2016 tingkat efektivitas sebesar 122,34% di tahun 2017 tingkat efektivitas menurun dari tahun sebelumnya dengan selisih yang sangat ja uh, dimana target tercapai hanya sebesar 19,01%, untuk tahun 2018 tingkat efektivitas pajak MBLB  sebesar 182,79 %, kemudian di tahun 2019 tingkat efektivitas tetap melebihi target  >100% yaitu sebesar 106,37%, kemudian tingkat efektivitas kembali menurun sebesar 88,65%  untuk tahun 2020.
Tingkat efektivitas dalam pajak MBLB yang terjadi selama 11 tahun terakhir dari tahun 2010-2020 rata-ratanya selalu mengalami penurunan, dilihat dari kriteria penilaian efektivitas termasuk cukup efektivitas dimana tingkat rata-rata persentasenya antara 80- 90% adapun tidak mencapai target pada tahun 2010-2012 untuk target pencapaian masih sedikit sehingga dapat dikatakan tidak efektif karena < 60% serta di tahun 2014 dan 2017 juga tidak mencapai target 100% dan di tahun 2020 juga tidak mencapai target namun
masih dikatakan cukup efektif karena masuk kategori penilaian  80%-90%, ada beberapa ulasan yang mendasari target dalam pemungutan pajak tidak tercapai menurut pegawai BPPRD  Tanah Bumbu yaitu, dari  pihak eksternal yang  mengakibatkan target  belum tercapai karena pertumbuhan ekonomi sedang melemah maka akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat yang semakin merosot maka menyebabkan pemasukan pajak daerah berpengaruh, selain itu juga ada beberapa perusahaan yang berdiri namun tidak terdaftar sebagai wajib  pajak dengan alasan perusahaan hanya berdiri sementara dan sengaja untuk tidak mau membayar pajak.

## Perhitungan Efisiensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
Untuk melihat seberapa besar pencapaian efisiensi maka perlu dianalisis terlebih dahulu biaya yang dipungut atau dikeluarkan dalam memungut pajak di setiap daerah, untuk Kabupaten Tanah Bumbu terdapat biaya operasional dan biaya insentif untuk dapat menghitung tingkat efisiensi dalam pemungutan pajak. Di dalam biaya operasional untuk memungut seluruh pajak salah satunya pajak MBLB di Kabupaten Tanah Bumbu dimana hanya ada biaya perjalanan dinas atau biaya transport, terhitung melakukan setiap harinya pegawai  pemungut  pajak  bergantian  turun  kelapangan mengawasi  serta  melakukan pemeriksaan yang ada disetiap badan perusahaan, sedangkan untuk biaya insentif akan dikeluarkan ketika target dalam pemungutan pajak mencapai 100%. Biaya insenif diambil dari perhitungan dengan memungut sebesar 5% dari realisasi yang tercapai, Disini dalam perhitungan hanya menggunakan 6 tahun saja yaitu dari tahun 2015-2020, karena adanya keterbatasan terkait data biaya operasional yang diambil dari kantor BPPRD Kabupaten Tanah Bumbu, adapun perhitungannya:
Tabel 6 Biaya Insentif Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB)
di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015-2020
Sumber: Data dari BPPRD.(Data Diolah)
No Tahun Anggaran
Realisasi Pajak Upah Pungut MBLB (Rp) (5%) 1 2015 1.524.016.425 76.200.821 2 2016 1.076.610.963 53.830.548 3 2017 1.169.565.721 58.478.286 4 2018 2.696.809.998 134.840.500 5 2019 2.260.572.713 113.028.636 6 2020 1.329.764.906 66.488.245 Rata-rata 1.676.223.454 83.811.173
Rata-rata biaya pungut dari tahun 2015-2020 adalah sekitar Rp 83.811.173.Upah pungut ini akan diberikan kepada pegawai instansi pelaksana yang melaksanakan tugasnya dengan baik, diberikan agar pegawai bisa bekerja lebih maksimal
Tabel 7
Biaya Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015-2020
Sumber : Hasil Data Diolah
Dari tabel 7 diatas untuk biaya operasional setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan, karena menyesuaikan jumlah Instansi dari wajib pajak yang terdaftar dan tergantung  kondisi  setiap  harinya,  biaya  operasional terdapat  biaya  transport  yang menjadi sarana dan prasarana karyawan untuk menjalankan tugasnya dalam mengawasi serta mengelola seluruh pajak, Setiap tahunnya biaya transport yang diberikan sama dari tahun  2015-2020  yaitu  sebesar  Rp  150.000  perorang.  Untuk  mendapatkan  biaya pemungutan pajak MBLB maka biaya insentif atau upah pungut ditambahkan dengan biaya operasional sehingga mendapatkan jumlah biaya pemungutan MBLB
-Tahun 2015 = Rp 130.200.821 X 100% = 8,54% Rp 1.524.016.425 -Tahun 2016 = Rp 116.830.548 X 100% = 10,85%
Rp 1.076.610.963
-Tahun 2017 = Rp 130.478.286 X 100% = 11,16%
Rp 1.169.565.721
-Tahun 2018 = Rp 224.840.500 X 100%
= 8,34% Rp 2.696.809.998
-Tahun 2019 = Rp 189.528.636 X 100% = 8,38%
Rp 2.260.572.713
-Tahun 2020 = Rp 126.488.245 X 100% = 9,51% Rp 1.329.764.906
No Tahun Upah Pungut Biaya Operasional (Rp) Jumlah Biaya (RP) (Biaya Insenif) Biaya Transport 1 2015 76.200.821 54.000.000 130.200.821 2 2016 53.830.548 63.000.000 116.830.548 3 2017 58.478.286 72.000.000 130.478.286 4 2018 134.840.500 90.000.000 224.840.500 5 2019 113.028.636 76.500.000 189.528.636 6 2020 66.488.245 60.000.000 126.488.245 Rata-rata 83.811.173 69.250.000 153.061.173
Perhitungan Efesiensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2015-2020
Tahun Realisasi (Rp) Biaya Pemungutan (Rp) Efisiensi (%) 2015 1.524.016.425 130.200.821 8,54 2016 1.076.610.963 116.830.548 10,85 2017 1.169.565.721 130.478.286 11,16 2018 2.696.809.998 224.840.500 8,34 2019 2.260.572.713 189.528.636 8,38 2020 1.329.764.906 126.488.245 9,51 Rata-Rata 1.676.223.454 153.061.173 9,46
Sumber: Hasil Data Diolah
Dilihat dari perhitungan diatas maka tingkat efisiensi yang paling tinggi berada di tahun 2017 sebesar 11,16% dan tingkat efisiensi yang paling rendah ada pada tahun 2018 sebesar 8,34%. Maka dari kriteria penilaian efisiensi <  20% dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015-2020 terus berada pada tingkat sangat efisien rata-ratanya hanya sebesar 9,46%, karena dari rata-rata biaya pemungutan pajak MBLB sebesar Rp  153.061.173 untuk  kurun  waktu  dari  tahun  2015-2020.  Dan  rata-rata  realisasi  sebesar  Rp 1.676.223.454. maka untuk pajak MBLB  di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dikatakan sudah sangat efisiensi.

## Perhitungan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi pemungutan pajak MBLB di Kabupaten Tanah Bumbu, maka dilakukan analisis dan perhitungan dengan tujuan untuk melihat berapa besar kontribusi pajak ini terhadap PAD di Kabupaten Tanah Bumbu, yang dihitung dari tahun 2010-2020. Adapun perhitungannya sebagai berikut:
-Tahun  2010 = Rp 530.826.938.00 X 100 = 293,38% Rp 18.093.581.124 -Tahun  2011 = Rp 641.765.516.00 X 100 = 216,82% Rp 29.599.131.622 -Tahun  2012 = Rp 687.821.076.00 X 100 = 103,38% Rp66.535.645.235 -Tahun  2013 = Rp R950.056.305.70 X 100 = 112,48% Rp 84.464.231.171 -Tahun  2014 = Rp 53.921.492.020 X 100 =   45,69% Rp 118.015.674.953 -Tahun  2015 = Rp 1.524.016.425 X 100 =     1,25% Rp 122.363.159.575 -Tahun  2016 = Rp 1.076.610.963 X 100 =     0,93% Rp 116.154.141.489 -Tahun  2017 = Rp 1.169.565.721 X 100 =     0,72% Rp 162.348.893.415 -Tahun  2018 = Rp 2.696.809.998 X 100 =     1,45% Rp 185.385.567.300 -Tahun  2019 = Rp 2.260.572.713 X 100 =     1,74%
Rp 130.023.092.489 -Tahun  2020 = Rp 1.329.764.906 X 100 =     0,79% Rp 167.362.539.694 Tabel 9 Perhitungan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2010-2020
Tahun Realisasi MBLB Realisasi PAD Kontribusi(%) 2010 530,826,938,00 18.093.581.124 293,38% 2011 641,765,516,00 29.599.131.622 216,82% 2012 687,821,076,00 66.535.645.235 103,38% 2013 950,056,305,70 84.464.231.171 112,48% 2014 539,214,920,20 118.015.674.953 45,69% 2015 1.524.016.425 122.363.159.575 1,25% 2016 1.076.610.963 116.154.141.489 0,93% 2017 1.169.565.721 162.348.893.415 0,72% 2018 2.696.809.998 185.385.567.300 1,45% 2019 2.260.572.713 130.023.092.489 1,74% 2020 1.329.764.906 167.362.539.694 0,79% Rata-rata 1.676.223.454 109.122.332.552 70,78%
Sumber: Hasil Data Diolah
Dari perhitungan di atas untuk kontribusi pajak MBLB paling rendah berada pada tahun 2017 dimana sebesar 0,72%. Untuk pajak MBLB  terhadap PAD  di  Kabupaten Tanah Bumbu, dalam kurun waktu tahun 2010 - 2020. Sedangkan kontribusi pajak MBLB terhadap PAD yang paling tinggi berada pada tahun 2010 yaitu sebesar 293,38% Untuk pajak MBLB  ini  selalu mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya  sehingga rata- rata untuk tingkat kontribusi pada kurun waktu 2010- 2020 hanya sebesar 70,78%, sehingga dilihat dari indikator penilaian di atas 50 % maka dikategorikan sangat baik kontribusi pajak  MBLB  terhadap PAD  di  Kabupaten Tanah Bumbu .adapun tingkat kontribusi yang masih kurang  diakibatkan banyaknya data dari lapangan tidak akurat, seperti masih banyak perusahaan MBLB yang tidak mau  mengurus ijin usaha dan tidak lancarnya dalam pembayaran pajak sehingga penerimaan kurang optimal. Pemerintah diharapkan  mampu  mengoptimalkan  kembali  kontribusi  pajak  MBLB  terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tanah Bumbu, karena sebelumnya di tahun 2019 pihak pemerintah, para kontraktor serta instansi MBLB sudah berencana mengoptimalkan PAD dengan menaikkan tarif pajak MBLB sebesar 15% dari tarif sebelumn ya sebesar 20%, serta para kontraktor diharuskan membeli bahan MBLB ke penambang yang berijin,
lalu  Pemkab melalui  BPPRD  akan merilis  daftar penambang MBLB  yang  berijin ke seluruh  kontraktor,  dan  menerbitkan  Nota  Koorporasi  tanda  Berijin  ke  seluruh penambang MBLB.

## PENUTUP

## Impilkasi Penelitian
Implikasi dalam penelitian ini menentukan besaran tingkat efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak  MBLB  yang  dapat  dijadikan pemerintah  Kabupaten Tanah Bumbu khususnya  untuk  Badan  Pengelola  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah  (BPPRD)  dalam menentukan kebijakan dan cara yang  lebih optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak MBLB melalui beberapa cara agar bisa memberikan peningkatan dan daya tarik terhadap pembelian MBLB salah satunya dengan cara menggali dan mengolah potensi- potensi yang dimiliki, karena untuk tahun sebelumnya Pajak Mineral  Bukan Logam Dan Batuan kurang diperhatikan, kemudian pihak pemerintah dari tahun 2019 sudah mulai lebih memperhatikan pajak MBLB untuk lebih ditingkatkan dan dioptimalkan

## Keterbatasan penelitian
Keterbatasan dalam melakukan wawancara kepada pegawai di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD)  Tanah Bumbu karena keterbatasan waktu yang diberikan selama masa pandemi untuk melakukan tatap muka secara langsung, serta sulit mendapatkan data yang lebih lengkap karena ada dokumen yang bersifat tidak transparan, sehingga tingkat kejelasan dan keakuratan masih kurang lengkap.
Kesimpulan
kesimpulan dalam penelitian ini  (1)  Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pajak MBLB sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 2010-2020 setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 tingkat efektivitas hanya sebesar 19,01% untuk tahun tersebut dengan tingkat efektivitas yang paling  rendah, kemudian untuk tingkat  efektivitas yang  paling  tinggi  di  tahun 2018 mencapai 182,79%. namun untuk tingkat rata-rata efektivitas pemungutan pajak MBLB terhadap PAD di Kabupaten Tanah Bumbu sudah cukup bagus yaitu mencapai  88,65% (cukup efektif). (2) Untuk tingkat efisiensi yang diambil dari perhitungan biaya insentif dan biaya operasional di Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 2015 sampai tahun 2020 dinilai belum efisien karena rata-rata biaya pemungutan hanya mencapai 9,46% maka dilihat dari kriteria penilaian pemungutan mencapai <20% (tidak efisien). (3) Untuk
perhitungan kontribusi pajak MBLB sebagai sumber PAD di Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 2010-2020 selalu mengalami fluktuasi terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, terlihat jelas untuk kontribusi setiap tahun selalu di atas kriteria > 50% dapat dikatakan sudah  sangat  baik  kontribusi  pajak  MBLB  terhadap PAD  dengan  tingkat kontribusi rata-rata  sebesar  70,78%. (4)  Untuk  data  penyebaran dan potensi  Bahan Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang tersedia di RPJMD  Kabupaten Tanah Bumbu masih ada sebagian data yang tidak tersedia atau tidak terdata, adapun data potensinya yang tersedia hanya jenis pasir kuarsa yang memiliki jumlah potensi sebesar 112.500 ton terletak di daerah Sekapuk Kecamatan Satui.

## Saran
Saran yang dikemukakan dalam penelitian ini (1) Seharusnya pihak pemerintah daerah  Kabupaten Tanah  Bumbu  harus  lebih  meningkatkan pengoptimalan dengan mensosialisasikan akan pentingnya dalam membayar pajak. (2) Semestinya pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu  tidak memberikan target yang terlalu tinggi dalam pajak MBLB  dari  tahun sebelumnya.(3) Perlunya  untuk pegawai  fiskus sebagai  pelaksana dalam  mengawasi  dan  memungut pajak  ke  instansi  MBLB    lebih  ditingkatkan. (4) Perlunya melakukan usaha atau kegiatan yang menarik para investor atau pengusaha untuk menggunakan beberapa bahan mineral bukan logam dan batuan yang masih dapat dimanfaatkan. (5)  Sebaiknya bagi  instansi  MBLB  yang  sudah  terdaftar  atau  belum sebagai  wajib  pajak  harus menyadari agar  tepat  waktu  dalam  membayar pajak . (6) Sebaiknya untuk data potensi bahan galian MBLB yang ada di berbagai kecamatan perlu dikaji  lagi  terutama  bagi  perusahaan maupun penambang  sebagai  wajib  pajak .  (7) Semestinya kebijakan dan pembuatan aturan oleh  pemerintah daerah harus based on research. (8) Sebaiknya setiap pemerintah menetapkan potensi tambang untuk pungutan MBLB berbasis pada data.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriana, P. S. (2016). Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Merged_2016_03_10_10_28_02.pdf . Skripsi . Universitas Hasanuddin.
Makassar.
Halim, A. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Handoko. (2013). Manajemen Personalia dan  Sumber Daya  Manusia. Yogyakarta: BPFE.
Indonesia, R. (2000). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Indonesia, R.  (2004). Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah.
Indonesia, R. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan
Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kadir, A. (2014). Kapita Selekta Perpajakan Indonesia. Medan: Pustaka Bangsa Press Lasut, P. I., Nangoy, G., & Pusung, R. (2014). Efektivitas penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Efektivitas Penerimaan pajak . Jurnal Emba. Vol. 2 No. 4, Desember 2014 ISSN. 2303-1174.
Mardiasmo.  (2011).  Pemerintah  Daerah,Pajak  Daerah,  dan  Retribusi  Daerah.  In
Perpajakan. Yogyakarta: CV. Andi offset.
Mardiyulis. (2012). Analisis pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) di kabupaten kuantan singingi.
Skripsi . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau Pekanbaru. Pangerang, A. D. (2017). Analisis potensi dan efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan kabupaten Luwu Timur. 83871183 , 30,31,34. Skripsi . Universitas Hasanuddin. Makassar.
Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan logam  dan Batuan . Kabupaten Tanah Bumbu.
Puspitasari, E. R. (2014). Analisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pad kabupaten blora tahun 2009-2013 : 76920899. Skripsi . Universitas Diponegoro. Semarang. Ria, M. (2017). Pengertian dan Perbedaan Efisiensi dan Efektivitas.
Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.