PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) https://journal.yp3a.org/index.php/PaKMas ISSN Media Elektronik 2808-0920 Vol. 1 No. 2 (November 2021) 43-48 DOI: 10.54259/pakmas.v1i2.39

## Pelatihan Penerapan  PP No 23 Tahun 2018 dan Aspek Perpajakannya di Lingkungan
SMKN 44 Jakarta Pusat
Agustina Indriani 1 , Ahmad Basid Hasibuan 2 , Jombrik TPR 3 , Sri Ari Wahyuningsih 4
Akuntansi, Ekonomi, Universitas Darma Persada, Jakarta, Indonesia Email: 1 agustinareni81@gmail.com, 2 basid_unsada@yahoo.co.id, 3 brikradha@yahoo.co.id,
4 ari_unsada@yahoo.com

## Abstrak
The purpose of implementing the service is to provide a broader understanding to the community, especially to students in the SMKN 44 Central Jakarta environment. With this activity, students/trainees have skills that can be used if they want to work after graduating from SMKN. This training on taxation is indeed very important and needed at this time by teachers and students at SMKN 44 Central Jakarta where the material provided is up to date taxation in accordance with current government regulations including incentives provided by the government in conditions the Covid-19 pandemic. The results of this training also obtained an illustration that socialization of taxation for MSMEs must continue to be carried out by related parties so that all levels of society can understand and understand their tax obligations. The implementation of this learning shows that the enthusiasm of students and teachers for the material presented is quite high and it is very much needed for students and teachers, it is proven that many participants ask questions about the material  presented  and  taxation  in  general,  but  due  to  time  constraints  so  not  all  of  the  participants' questions can be answered one by one. This can be interpreted that the participants listened carefully to all the material presented.
Keyword : Training, Application of PP No. 23 of 2018, Taxation Aspects

## Abstrak
Tujuan pelaksanaan pengabdian adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat khusunya  kepada  para  pelajar  dilingkungan  SMKN  44  Jakarta  pusat.    Dengan  kegiatan  ini  juga  para pelajar/peserta pelatihan memiliki bekal ketrampilan yang dapat menjadi bekal apabila berkeinginan untuk bekerja  setelah  lulus  dari  SMKN.  Pelatihan  mengenai  perpajakan  ini  memang  sangat  penting  dan dibutuhkan  saat  ini  oleh  guru  dan  siswa  di  SMKN  44  Jakarta  Pusat  di  mana  materi  yang  di  berikan merupakan  perpajakan  yang  sudah up  to  date  sesuai  dengan  peraturan pemerintah  yang berlaku  saat  ini termasuk insentif yang di berikan oleh pemerintah dalam kondisi pandemic Covid -19. Hasil pelatihan ini juga  diperoleh  gambaran  bahwa  sosialisasi  perpajakan  bagi  UMKM  harus    terus    dilakukan  oleh  pihak pihak terkait agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengerti dan memahami kewajiban perpajakannya.
Kata Kunci: Pelatihan, Penerapan PP No 23 Tahun 2018, Aspek Perpajakan
A . PENDAHULUAN
Dalam  beberapa  tahun  terakhir  sektor Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  telah berhasil  menjelma  menjadi  sumber  penggerak ekonomi  baru  di  Indonesia.  Kontribusi  UMKM terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  tercatat mencapai 61,41 persen. Dengan dominasi tersebut, UMKM  setidaknya  menyerap  hampir  97  persen total tenaga kerja nasional dan memiliki proporsi 99 persen dari total pelaku usaha di Indonesia. UMKM saat  ini  merupakan  bidang  usaha  yang  menjadi perhatian  khusus  dari  pemerintah,  hal  ini  bukan
tanpa  alasan  tapi  fakta  dalam  beberapa  dekade terakhir membuktikan bahwa bidang usaha UMKM mampu  bertahan  dalam  berbagai  situasi  ekonomi yang  tidak  baik  atau  dalam  situasi  krisis.  Dalam situasi krisis ekonomi yang melanda dunia termasuk Indonesia  industri  berskala  besar  banyak  yang kalaps  namun  tidak  dialami  oleh  sebagian  besar UMKM  yang  tetap  mampu  bertahan.  Eksistensi UMKM  mampu mendorong percepatan  pemulihan ekonomi secara nasional.
Tidak berlebihan apabila kita menyebut bahwa ekonomi  di  Indonesia  tumbuh  pesat  lewat  sektor
UMKM. Peran UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan  tenaga  kerja  memang  tidak  lagi diragukan.  Namun,  dalam  sektor  perpajakan, UMKM  belum  mencerminkan  kontribusi  yang dominan  sebagaimana  pengaruhnya  terhadap perekonomian  dan  penyerapan  tenaga  kerja.  Pada tahun 2014, sumbangsih penerimaan pajak dari PPh Final  UMKM  hanya  sekitar  Rp  2  triliun.  Dengan asumsi  UMKM  berkontribusi  Rp.3.000  trilliun terhadap PDB, nilai itu masih relatif jauh dibawah potensi  perpajakan  sebesar  Rp  30  triliun  (1 persen dari kontrobusi terhadap PDB). Dalam pembagunan ekonomi Nasional, UMKM memiliki peran penting dan strategis. UMKM secara nyata dapat menyerap tenaga kerja selama kurun waktu 1 dekade terakhir. Namun  hal  ini  tidak  terefleksi  pada  aspek perpajakannya.  Menurut  data  yang  dirilis  Ditjen Pajak, di tahun 2017 penerimaan PPH final UMKM hanya berkisar 2,2% dari total penerimaan PPh yang dibayarkan oleh wajib pajak.
Untuk  itu,  menggali  potensi  penerimaan  pajak UMKM  merupakan  salah  satu  fokus  kerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Guna mencapai  tujuan  itu,  Kemenkeu  terus  berupaya meningkatkan  tingkat  partisipasi  pajak  UMKM dengan  menciptakan  ekosistem  perpajakan  yang ramah.  Pemetaan  perpajakan  yang  mudah  bagi UMKM pun terus disusun. Lalu langkah nyata apa saja  yang  telah  pemerintah  lakukan  guna mendorong  tingkat  kontribusi  UMKM  terhadap pajak ?(Keuangan), 2018)

## B. PELAKSAAAN DAN METODE
Metode  yang  akan  dilakukan  dalam  kegiatan pengabdian  pada  masyarakat  ini  berdasarkan  pada target  luaran  dan  solusi  yang  ditawarkan.  Metode yang  digunakan  adalah  berupa  pelatihan  yaitu pelatihan  menghitung  pajak  UMKM.  Adapun tahapan yang dilakukan adalah (1)  dilakukan  pre  test  terhadap  seluruh  peserta untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan mereka tentang pajak UMKM (2)  Memberikan  gambaran  tentang  perpajakan secara umum dan PP N0 23 tahun 2018 yang terkait dengan pajak UMKM melalui penjelasan dan tanya jawab (3) Pelatihan perhitungan Pajak UMKM (4)  Melakukan  post  test  kepada  seluruh  peserta guna  mengetahui  pemahaman  hasil  pelatihan  yang diberikan.
Oleh karena pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dimasa  pandemic  covid  19  maka  seluruh  kegiatan dilaksanakan melalui platform Zoom Meeting.
Pelaksanaan  kegiatan  dilakukan  melalui  beberapa tahap
- Diawali dengan melakukan komunikasi dengan pihak sekolah untuk menyampaikan maksud dan
tujuan kegiatan
- Melakukan  koordinasi  dengan  pihak  sekolah untuk  menghimpun  peserta  yaitu  para  pelajar SMKN 44 Jakarta Pusat.
- Penyebaran  flyer    untuk  pendaftaran  melalui link ://bit.ly/PelatihanPajakdiSMK44.
- Pelaksanaan  pelatihan  dengan    melakukan presentasi  memberikan  teori  dan  penjelasan, kemudian dilanjutkan untuk diskusi dengan para peserta, selanjutnya melakukan praktek penghitungan pajak UMKM sesuai PP 23 tahun 2021 Adapun pelaksanaan kegiatan ini adalah: Hari/Tanggal : Rabu 28 Juli 2021 Pukul : 09 WIB s/d 15.30 Peserta : Para guru dan siswa kelas XI dan XII  Jurusan  Akuntansi  di  SMKN 44 Jakarta Pusat. (9 Guru dan 232 murid)
Tempat kegiatan: Link Zoom
Agustina  Indriani  is  inviting  you  to  a  scheduled Zoom meeting.
Topic:  PELATIHAN  PP  No  23  TAHUN  2018
DAN ASPEK PERPAJAKANNYA DI LINGKUNGAN SMKN 44 JAKARTA PUSAT Time: Jul 28, 2021 07:30 AM Bangkok
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/94473135750?pwd=MktzRHRq d2dPZXA1T2NFNEQ5UmxyQT09 Meeting ID: 944 7313 5750 Passcode: 595933

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai  dengan  rancangan  kegiatan  yang  disiapkan yaitu  diawali pre  test yang  dilakukan  sebelum pelatihan memperlihatkan bahwa pendaftar tertarik untuk untuk mengikuti pelatihan, dari hasil pre test ini juga diketahui bahwa para peserta sebagian besar belum mengetahui tentang peraturan pemerintah no 23  tahun  2018  termasuk  pelaksanaannya  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  pelatihan  ini  memang penting bagi mereka.
Dengan  adanya  hasil  pre  test  tersebut  maka pelaksanaan  pelatihan  pengabdian  ini  akhirnya hanya  difokuskan  pada  pajak  UMKM  dengan harapan  peserta  betul-betul  memahaminya.  Materi perpajakan  yang  disampaikan  adalah  berupa peraturan  perpajakan  yang  berhubungan  dengan wajib pajak UMKM. Dalam pelatihan ini dijelaskan mengenai  kewajiban  perpajakan  UMKM  yang dikaitkan  dengan  besarnya  omzet  dari  UMKM tersebut.
Materi yang disampaikan meliputi
a. Pengenaan  pajak bagi UMKM dengan omzet < 4,8 milyar yaitu  UMKM yang memiliki omzet di  bawah  4,8  M  hanya  memiliki  kewajiban
membayar pajak penghasilan dengan tarif sesuai dengan  ketentuan  PP  No  23  Tahun  2018  yaitu pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet.(Indonesia, 2018)
b. Pengenaan pajak bagi UMKM dengan omzet 4,8 sampai  dengan  50  milyar.  yaitu    UMKM  yang memiliki omzet 4,8 milyar – 50 milyar memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan dengan tarif  sesuai  dengna  ketentuan  UU  Pajak penghasilan  pasal  34  (untuk  WP  Badan)  dan pasal  17  (untuk  WP  OP)  dan  segala  ketentuan peraturan  perundangan  yang  berhubungan dengan pajak penghsailan termasuk pemungutan PPN.
c. Pengenaan  pajak  bagi  UMKM  dengan  omzet diatas  50  milyar  yaitu  UMKM  yang  memiliki memiliki kewajiban membayar
pajak penghasilan dengan tarif sesuai dengna ketentuan  UU  Pajak  penghasilan  pasal  17  dan segala  ketentuan  peraturan  perundangan  yang berhubungan dengan pajak penghsailan termasuk pemungutan PPN. (Syaputra, 2019)
Setelah  pemberian  materi  tersebut  diatas dilanjutkan dengan tanya jawab dengan peserta dilanjutkan  dengan  mempraktekkan  tentang perhitungan  pajak  penghasilan  bagi  UMKM dengan focus utama pada PP No 23 Tahun 2018 yaitu  pajak  final  dengan  tarif  0,5%  dari  omzet. baik  secara  manual  maupun  dengan  system online mulai dari pembuatan surat setoran pajak sampai dengan pelaksanaan pembayarannya.
Tahap  selanjutnya  dilakukan post  test dengan tujuan  untuk  mengetahui  sejauhmana  peserta mengerti  dan  mampu  menerapkan  hasil  pelatihan tersebut. Dari jumlah peserta sebanyak 241 (9 guru dan 232 Siswa)  dari hasil Post test diketahui bahwa sebagian  besar  menyatakan  sangat  tertarik  dengan materi pelatihan yang disampaikan, juga diketahui bahwa  setelah  pelatihan  mereka  akhirnya  dapat mengerti tentang pajak UMKM.
Pelaksanaan  pembelajaran  ini  menunjukkan bahwa antusias dari siswa dan guru terhadap materi yang    disajikan  cukup  tinggi  dan  ternyata  sangat dibutuhkan  bagi  para  siswa  dan  guru,  terbukti peserta  banyak  yang  mengajukan  pertanyaan seputar  materi  yang  disampaikan  dan  perpajakan secara  umum,    namun  karena  keterbatasan  waktu sehingga  tidak  semua  pertanyaan  peserta  dapat dijawab satu persatu.   Hal ini dapat diartikan bahwa peserta menyimak dengan baik seluruh materi yang disampikan. Materi yang diampaikanpun merupakan bagian dari materi pembelajaran dalam kurikulum SMK Negeri 44 Jakarta Pusat, hanya saja perlu  pendalaman  materi    kepada  siswa  baik  itu perhitungan,  peraturan  dan jenis usahanya. Termasuk  juga  pelaporan  dan  pembayaran  kepada kas negara.
Pemerintah disarankan mengintensifkan sosialisasi  pengenaan  pajak  usaha  kecil  dan menengah (UKM) yang berlaku mulai 1 Juli 2013. Pasalnya,  sebagian  besar  pelaku  UKM  belum paham  dengan  pajak  yang  bernaung  di  Peraturan Presiden (Perpres) No 46/2013 itu. Selain itu, masih terdapat  banyak hambatan dalam penerapan perpres tersebut.  Wakil  Ketua  Umum  Kamar  Dagang  dan Industri (Kadin) Bidang UKM dan Koperasi, Erwin Aksa,  mengatakan  sekitar  60-70  persen  pelaku UKM belum tahu pengenaan pajak sebesar 1 persen dari  omzet  per  bulan  tersebut.  Demikian  pula dengan peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 (PP 23/2018)  yang  merupakan  revisi  dari  Peraturan Pemerintah  No.46  Tahun  2013  yang  mengatur tentang  pajak  penghasilan  atas  penghasilan  dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki  peredaran  bruto  tertentu,  juga  belum tersosialisasi  dengan  baik terhadap  pelaku  wajib pajak. (Indonesia, 2018)
Banyak  pelaku  usaha  UMKM  yang  mungkin menganggap  kewajiban  pajak  sebagai  beban sehingga  berusaha  uuntuk  menghindarinya  namun tidak  sedikit  pula  yang  bersedia  membayar  pajak namun  mereka  tidak  mengerti  tatacara  dan mekanisme perhitungannya. Pelaksaanaan  kegiatan pengabdian  masyarakat  ini  merupakan  salah  satu upaya  membantu  pemerintah    dalam  rangka sosialisasi perpajakan bagi masyarakat yang dalam kesempatan ini dilakukan terhadap pelajar dan guru guru  di  SMKN  44  Jakarta  Pusat,  dengan  harapan bahwa  lulusan  SMKN  yang  lulus  dan  terjun kedalam dunia  kerja  dilingkungan UMKM memiliki  kemampuan  menghitung  pajak  khusunya pajak yang diatur dalam PP 23 tahun 2018 tersebut.
Pajak  menurut  Soemitro  dalam  (Mardiasmo, 2019,  p.  3)  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas negara  berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan dan  yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran umum. Adapun Fungsi Pajak menurut (Mardiasmo, 2019,  p.  4)  ada  dua  fungsi  pajak.  Pertama,  fungsi anggaran (budgetair) yaitu pajak berfungsi sebagai salah  satu  sumber  dana  bagi  pemerintah  untuk membiayai  pengeluaran-pengeluarannya.  Kedua, fungsi mengatur (regulerend) yaitu pajak berfungsi sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Jenis Pajak dalam (Siti Resmi, 2019, p. 7) terdapat tiga  jenis  pajak  yaitu,  pajak  menurut  golongan terdiri atas pajak langsung dan pajak tidak langsung, pajak menurut sifat terdiri atas pajak subjektif dan pajak  objektif,  dan  pajak  menurut  lembaga pemungut terdiri atas pajak negara dan pajak daerah.
Pajak  Penghasilan Menurut  (Mardiasmo, 2019, p. 153) mengatakan bahwa UU PPh mengatur
tentang  pengenaan  pajak  penghasilan  terhadap subjek  pajak  berkenaan  dengan  penghasilan  yang diterima  atau  diperoleh  dalam  tahun  pajak. sedangkan dalan pasal 4 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 mendefinisikan bahwa objek pajak penghasilan,  yaitu  setiap  tambahan  kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang berasal dari Indonesia ataupun luar Indonesia, yang  dapat  digunakan  untuk  konsumsi  atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam  bentuk  apapun,  sedangkan  akuntansi  pajak menurut  (waluyo,  2020,  p.  153)  yaitu  dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan  laporan  keuangan  yang  disusun  oleh perusahaan, mengingat tentang perundang- undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang  berkaitan  dengan  akuntansi,  yaitu  masalah konsep  transaksi  dan  peristiwa  keuangan,  metode pengukurannya,  serta  pelaporan  yang  ditetapkan dengan undang-undang

## Sosialisasi Pajak UMKM
Menurut Erwin, pemerintah sebaiknya mengintensifkan  sosialisasi  pajak  UKM,  terutama terkait  administrasi  pencatatannya.  "Seperti  apa pembukuan  dan  pencatatan  macam  apa  yang dibutuhkan. Saya khawatir pelaku UKM-nya kaget- kaget dikenakan pajak," kata dia. Erwin  memperkirakan  aturan  ini  akan  terkendala beberapa  hal  utamanya  penjaringan  dan  pendataan nasabah pajak UKM yang saat ini datanya tersebar di  beberapa  instansi.  " Collection dan  pendataan wajib pajak UKM ini tidak gampang, apalagi untuk usaha yang omzet usaha rendah masih berada jauh di  level  4,8  M  pertahun  atau  di  bawah  4  miliar rupiah per tahun. Sebagian besar pelaku UKM, kata dia,  belum  memiliki  pem-bukuan  dan  pencatatan transaksi yang rapi karena biasanya hanya mencatat jumlah barang yang masuk dan keluar. Sebelumnya, sejumlah  kalangan,  seperti  Himpunan  Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Kadin Jawa Barat, dan pengamat menolak pengenaan pajak bagi UKM tersebut. Mereka menilai bahwa kebijakan itu tidal adil dan akan semakin menurunkan daya saing UKM.
Menanggapi  penolakan  tersebut  Direktur  Jenderal Pajak  Fuad  Rahmany,  justru  meng-ancam  akan menaikkan  pajak  kepada  para  UKM.  Apabila  para pelaku  usaha  menolak  pemberlakuan  pajak  UKM sebesar 1 persen dari omzet bulanan tersebut justru para pelaku usaha akan dikenakan tarif pajak umum yang nilainya lebih mahal dan memberatkan," tegas dia.
Fuad menilai saat ini banyak pelaku usaha beromzet di bawah 4,8 miliar rupiah, yang sebenarnya sangat mampu  bahkan  kaya,  namun  bersembunyi  dibalik logo
UKM.
Dia menegaskan bahwa pemberlakuan pajak UKM dilakukan untuk mengedepankan masalah  keadilan
Buruh pabrik yang jauh lebih rendah'- pendapatannya  saja  sudah  membayar  pajak  Lalu apakah  adil  bila  buruh  sudah  bayar  pajak  tetapi mereka tidak mau bayar pajak padahal omzet para pengusaha UMKM jauh lebih tinggi daripada buruh dimana UMKM  ada penghasilannya bisa beromzet yang  miliaran  dalam  setahun.  Maka  ini  perlu  ada keadilan  dalam  hal  pembayaran  pajak.    Fuad kembali  menegaskan  bahwa  UKM  yang  terkena PPh adalah para pelaku UKM yang memiliki tempat usaha  yang  kini  jumlahnya  jutaan.  "PPh  ini  tidak dikenakan  terhadap  pedagang  keliling  yang melakukan  kegiatan  usaha  perdagangan  dengan tidak  menetap,  pedagang  asongan,  dan  warung tenda  di  trotoar,  industri  rumahan, start-up yang melakukan  bisnis online jelas  dia.  ((kementerian perindustrian), 2013)
Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, Euis Saedah, meyakini bahwa  UMKM  akan  mampu  bangkit  meskipun pemerintah  telah  memutuskan  untuk  memungut pajak bagi usaha yang memiliki omzet kurang dari 4,8  miliar  rupiah  per  tahun. Dalam  hal  pajak penghasilan  atas  UMKM  yang  tertuang  dalam Peraturan  Pemerintah (PP)  No:  23  Tahun 2018  ini menurunkan  tarif  pajak  yang  semula  sebesar  1  % menjadi  0,5  %.  Adapun  tarif  pajak  ini  dikenakan atas peredaran bruto sesuai prinsip presumptive tax , yakni perhitungan nilai pajak terutang berdasarkan indikator  selain  penghasilan  neto.  Penerapan presumptive  tax ini  bertujuan  untuk  menjamin kemudahan administrasi pajak oleh pelaku UMKM dengan penyederhanaan perhitungan pajak.
Selain itu, menciptakan perpajakan yang ramah bagi  UMKM  bukan  hanya  dilakukan  dengan memberikan  tarif pajak yang rendah.  Inovasi  yang dikembangkan oleh Pemerintah adalah menciptakan aplikasi  perpajakan  bagi  UMKM  yang  memiliki fungsi  untuk  merekapitulasi  pendapatan  UMKM sekaligus  sebagai  kasir online .  Aplikasi  pintar tersebut  juga  diciptakan  agar  mampu  terintegrasi dengan  perhitungan  dan  pembayaran  PPH  Final bagi UMKM.
Tujuan  dari  aplikasi  perpajakan  bagi  UMKM tersebut  adalah  untuk  memudahkan  pengusaha UMKM  dalam  mengenali  omzet  usahanya, memberikan kepraktisan  pembukuan,  hingga kemudahan  perhitungan  perpajakan  bagi  usaha mereka.  Saat  ini,  Kemenkeu  melalui  Direktorat Jenderal Pajak telah menggandeng empat perusahaan sebagai penyedia jasa aplikasi perpajakan  atau Application  Service  Provider (ASP) .  Diharapkan  aplikasi  digital  ini  dapat memangkas  beragam  kesulitan  mitra  UMKM selama  ini  dalam  perhitungan  dan  pembayaran pajak.
Dalam menjalin suatu tujuan bersama dibutuhkan  sinergitas  dan  komunikasi  yang  baik untuk  menjalin  hubungan  timbal  baik  yang  apik secara langsung bersama UMKM. Langkah tersebut dilakukan  Kemenkeu  dengan  cara  memberikan asistensi perpajakan, menciptakan layanan komunikasi  yang  responsif,  serta  inovasi  dengan menggandeng  UMKM.  Upaya-upaya  tersebut dibangun baik secara masif maupun secara inisiatif melalui  kantor-kantor  pelayanan  pajak.  Misalnya Kantor Pelayanan Pajak Palmerah yang mengadakan seminar pelatihan usaha bagi UMKM. Kemudian  KPP  Madiun  dengan  menyediakan “Pojok  UMKM”,  yaitu  sebuah  etalase  yang memamerkan  produk  UMKM  yang  ada  di  Kota Madiun  dan  sekitarnya.  Masyarakat  yang  tertarik dengan produk yang ditampilkan dapat menghubungi contact center produk yang ada dalam “Pojok UMKM” tersebut.
Langkah  dalam  menciptakan  perpajakan  yang ramah juga disambut baik oleh Direktorat Jenderal Bea  dan  Cukai  dengan  memberikan  fasilitas Kemudahan  Impor  Tujuan  Ekspor  untuk  Industri Kecil  Menengah  (KITE  IKM)  guna  mendorong UMKM  menembus  pasar  global.  Melalui  fasitias ini, saat mengimpor barang modal dan bahan baku guna membuat produk untuk diekspor, industri kecil menengah diberikan pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Bawang Mewah (PPnBM). Hal ini bertujuan untuk menciptakan  iklim  produksi  impor-ekspor  yang ringan bagi UMKM.
Langkah-langkah tesebut merupakan wujud nyata untuk menciptakan pajak yang ramah bagi  mitra  UMKM.  Dengan  berbasis  rasa  saling percaya  dan  semangat  kontribusi  itulah,  pajak menjadi instrumen dalam mendorong perekonomian nasional. Dan dalam sektor UMKM, pajak mencoba hadir  secara  membumi  bagi  UMKM.  Sehingga diharapkan  mampu  meningkatkan  UMKM  untuk tidak  hanya  ada  dominan  dalam  mengembangkan perekonomian bangsa namun juga bisa memberikan sumbangsihnya  untuk  turut  bergotong-royong membangun  negara  yang  adil,  makmur,  dan berdaulat, melalui pajak.(Keuangan), 2018)
Peraturan  Pemerintah  No.23  Tahun  2018  (PP 23/2018) merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah  No.46  Tahun  2013  yang  mengatur tentang  pajak  penghasilan  atas  penghasilan  dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 M dalam  satu  tahun  pajak,  dan  mulai  diberlakukan secara  efektif  pada  tanggal  1  Juli  2018.  Dalam Christian  (2019)  terdapat  pokok-pokok  penting yang  diatur  dalam  PP  23/2018,  yaitu  (1)  tarif  PPh Final  0,5%  bersifat  opsional;    (2)  tarif  PPh  Final sesuai ketentuan PP 23/2018 memiliki batas waktu; (3) omset/ peredaran bruto yang dikenakan kepada
wajib  pajak  UMKM  yaitu  di  bawah  Rp  4,8  Miliar dalam  satu  tahun;  (4)  wajib  pajak  yang  tidak  bisa mengenakan PPh final sesuai ketentuan PP 23/2018 adalah wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan  dari  usaha  jasa  sehubungan  dengan pekerjaan  bebas,  wajib  pajak  dengan  penghasilan yang  berasal  dari  luar  negeri  yang  memiliki  pajak terutang atau yang telah dibayar di luar negeri, wajib pajak yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat  final  lainnya,  dan  wajib  pajak  yang memperoleh  penghasilan  yang  tidak  termasuk sebagai objek pajak
Penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun  2018  (Indonesia,  2018)  dilaksanakan  mulai dari  pertengahan  tahun  2018  yaitu  pada  bulan  Juli 2018.  PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah peraturan mengenai  penghasilan  atau  pendapatan  dari  usaha yang diperoleh wajib pajak yang memilik  peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. PP ini berlakum  mulai  1  Juli  2018.  Adapun  tarif  pajak penghasilan  yang  baru  bagi  UMKM  sebesar  0,5 persen dari omset. Peraturan tersebut menggantikan peraturan  sebelumnya, yaitu PP  No.46  tahun  2013 dengan  tarif  PPh  final  UMKM  sebesar  1  persen yang  dihitung  berdasarkan  pendapatan  bruto (omzet)-nya  diperuntukkan  bagi  UMKM  yang beromzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun (Keuangan), 2013)

## D. PENUTUP

## Simpulan
Setelah  pelaksanan  pelatihan  dalam  rangka pengabdian masyarakat dapat diambil kesimpulan:
1. Pelatihan  mengenai  perpajakan  ini  memang sangat  penting  dan  dibutuhkan  oleh  guru  dan siswa  di  SMKN  44  Jakarta  Pusat  sebagai pengetahuan dan bekal bila mereka bekerja atau membuka  usaha  karena  materi  yang  di  berikan merupakan  perpajakan  yang  sudah up  to  date sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  yang berlaku saat ini termasuk insentif yang di berikan oleh pemerintah dalam kondisi pandemic Covid -19
2. Setelah  pelatihan  para  peserta  Sebagian  besar akhirnya mengerti  dan  dapat  menghitung  pajak UMKM khususnya yang terkait dengan PP no 23 tahun 2018

## Saran
Pelatihan  semacam  ini    perlu  dilakukan  sebagai sarana  pengabdian  masyarakat  untuk  memberikan pembelajaran  kepada  masyarakat/siswa  sebagai bekal  bila  mana  mereka  bekerja  pada  bidang perpajakan atau membuka usaha.

## E. DAFTAR PUSTAKA
(kementerian  perindustrian).  (2013). Pajak  UKM
Minim Sosialisasi . https://kemenperin.go.id/artikel/6687/-Pajak- UKM-Minim-Sosialisasi
Indonesia,  P.  R.  (2018).  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau
Diperoleh  Wajib  Pajak  Yang  Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 , 1–9. Keuangan), (Kementerian. (2013). Pengenaan PPh atas  Usaha  dengan  Omzet  Tertentu  pada  1 Juli 2013 . https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita /pengenaan-pph-atas-usaha-dengan-omzet- tertentu-pada-1-juli-2013/ Keuangan),  (Kementerian.  (2018). Menciptakan Pajak yang Ramah
untuk UMKM . https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artike
l-dan-opini/menciptakan-pajak-yang-ramah- untuk-umkm/ Mardiasmo. (2019). Perpajakan . Andi Offset. Siti  Resmi.  (2019). Perpajakan  Teori  dan  Kasus . Salemba Empat.
Syaputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23  Tahun  2018  dan  Pemahaman  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Sosialisasi  Perpajakan  Sebagai  Variabel Moderasi. Jurnal Magister Akuntansi Trisakti.  Https://Doi.  Org/10.25105/Jmat. V6i2 , 5560 . waluyo.  (2020). Perpajakan  Indonesia .  Salemba Empat.