## REVITALISASI PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH DALAM PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA DI MASA DEPAN
Marzuki FIS Universitas Negeri Yogyakarta email: marzukiwafi@yahoo.co.id
Abstrak: Fungsi  pendidikan  nasional  seperti  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003  Pasal  3  adalah  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  serta  bertujuan  untuk  ber- kembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab.  Fungsi  dan  tujuan  pendidikan  ini  terkait  dengan  pem- bangunan moral dan karakter bangsa. Karena ini adalah misi besar, maka perlu dukungan dari semua kalangan  mulai  dari  pemerintah  pusat  hingga  rakyat  (masyarakat).  Salah  satu  upaya  yang  bisa  di- lakukan  untuk  pembinaan  karakter  peserta  didik  di  sekolah  adalah  dengan  memaksimalkan  fungsi mata  pelajaran,  khususnya  pendidikan  agama. Karena  itulah,  pendidikan  agama  juga memiliki  misi utama dan mulia dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia. Revitalisasi pendidikan agama di sekolah menjadi sangat penting demi terwujudnya karakter bangsa di masa depan.
Kata Kunci: revitalisasi, pendidikan agama, karakter bangsa

## REVITALIZATION OF RELIGIOUS EDUCATION IN SCHOOLS IN CHARACTER BUILDING OF NATION IN THE FUTURE
Abstract: Functions of national education as defined in Law No. 20 of 2003, Article 3 is to develop the ability and to form the character and civilization of a dignified nation in the context of the intellectual life of the nation, and aims for developing students' potentials to become a faithful and pious man to Almighty  Allah,  noble,  healthy,  knowledgeable,  skilled,  creative,  independent,  and  become  the responsible  and  democratic  citizens.  The  function  and  purpose  of  education  is  linked  to  moral  and character building of the nation. Because of this is a great mission, it needs the support of all circles from the central government to the people (society). One effort that can be done for character building of students in schools is to maximize the function of the subjects, especially religious education. For this  reason,  religious  education  has  the  noble  and  primary  mission  in  character  building  of  the Indonesian nation. Revitalization of religious education in schools is very important for the realization of the character of the nation in the future.
Keywords: revitalization, pendidikan agama, karakter bangsa

## PENDAHULUAN
Hubungan  antaragama  dan  juga  hu- bungan antarpemeluk agama memberi war- na tersendiri seiring dengan perkembangan sejarah  dan  peradaban  manusia.  Hubung- an  agama-agama  samawi  (wahyu), yakni Islam, Yahudi, dan Nasrani (Kristen/ Kato- lik), yang seharusnya harmonis pada akhir- akhir  ini  justeru  sebaliknya.  Konflik  antar- umat beragama di berbagai negara menjadi bukti  bahwa  hubungan  antaragama  sama-
wi tersebut memang tidak harmonis. Fakta yang  bisa  dilihat  misalnya  setelah  terjadi- nya  pemboman  terhadap  gedung  WTC  di Amerika  Serikat  tanggal  9  November  2001 oleh sekelompok orang yang diidentifikasi sebagai penganut Islam radikal (baca: fun- damentalis), hubungan pemeluk Islam dan pemeluk  Kristen  berubah  menjadi  kete- gangan  yang  berkepanjangan.  Bahkan  ba- nyak  tulisan    dari  para  analis  dan  peneliti yang  kemudian  semakin  menyudutkan
“Islam”  sebagai  agama  yang  kurang,  bah- kan tidak toleran.
Para  pemikir  dan  penulis  Islam  ber- usaha  menjelaskan  bahwa  Islam  tidak  se- lalu  identik  dengan  apa  yang  dilakukan oleh  para  penganutnya.  Apa  yang  dilaku- kan  oleh  umat  Islam  sering  kali  berten- tangan  dengan  ajaran  Islam  yang  esensial yang  bersumber  pada  Alquran  dan  Sun- nah.  Faktanya  hingga  sekarang  masih  ba- nyak  penganut  Islam  (juga  penganut  aga- ma selain Islam) yang melakukan berbagai aktivitas dan gerakan yang mengatasnama- kan agama, tetapi bertentangan dengan ajar- an  agama  mereka.  Kasus  yang  masih  ha- ngat  adalah  penodaan  agama  (Islam)  oleh sekelompok orang yang anti-Islam dengan membuat film Innocence of Muslim. Sebelum- nya  juga  pernah  terjadi  kasus  yang  sama dengan beredarnya film pendek tentang po- tret Islam yang dibuat oleh seorang Yahudi Belanda  (Geertz  Wilder)  yang  berjudul Fitna.
Di Indonesia sendiri hubungan antar- penganut  agama  baik  intern  umat  beraga- ma  maupun  antarumat  beragama  masih menyisakan  masalah  yang  tidak  sedikit. Kasus  Sampang  Madura  yang  baru  lalu (Agustus  2012),  yakni  clash  antara  kelom- pok Islam Sunni dan Islam Syiah, juga me- rupakan  contoh  konkrit  bagaimama  umat beragama belum bisa mengamalkan ajaran agama seperti yang diinginkan. Begitu juga, tertangkapnya  beberapa  orang  (Muslim) yang  dicurigai  sebagai  teroris  merupakan bukti nyata bahwa penganut agama masih belum  memberikan  ketenangan  dan  keda- maian  kepada  negara  dan  orang  banyak. Karena itu, tuduhan bahwa agama ikut an- dil dalam memicu konflik dan sebagai sum- ber konflik yang terjadi antarumat beraga- ma memang sulit dibantah.
Secara historis, mulai dari adanya Pe- rang  Salib  sampai  insiden-insiden  seperti
di  atas  serta  beberapa  kejadian  semisal  di tempat lain di negeri ini merupakan bagian kecil  dari  banyaknya  contoh  yang  mene- gaskan betapa agama masih tampil sebagai pemicu  konflik  antarorang  di  tengah  ma- syarakat. Ironis memang, karena agama di satu  sisi  mengajarkan  dan  mendambakan masyarakat yang religius, penuh kedamai- an,  saling  mencintai,  saling  mengasihani, dan saling tolong menolong, namun di sisi yang lain kondisi objektif masyarakat jauh dari tatanan ideal agama.
Indonesia  secara  tipikal  merupakan masyarakat  yang  plural.  Pluralitas  masya- rakat Indonesia tidak saja karena keaneka- ragaman suku, ras, dan bahasa, tetapi juga dalam  hal  agama.  Terkait  dengan  agama, hal  itu  memberikan  kesan  yang    kuat  dan sangat  mudah  bahwa  agama  menjadi  alat provokasi dalam menimbulkan ketegangan di  antara  umat  beragama.  Ketegangan  ini antara  lain  disebabkan  pertama,  umat  ber- agama  seringkali  bersikap  “memonopoli” kebenaran ajaran agamanya, sementara aga- ma  lain  diberi  label  tidak  benar.  Sikap  se- perti  ini,  dapat  memicu  umat  agama  lain untuk  mengadakan  “perang  suci”  dalam rangka  mempertahankan  agamanya;  dan kedua, umat  beragama  seringkali  bersikap konservatif dan merasa benar sendiri (dog- matis) sehingga  takada  ruang untuk mela- kukan  dialog  yang  kritis  dan  bersikap  to- leran  terhadap  agama  lain.  Dua  sikap  ke- agamaan  seperti  itu  membawa  implikasi adanya  keberagamaan  yang  tanpa  peduli terhadap  keberagamaan  orang  lain.  Sikap ini  juga  akan  menyebabkan  keretakan  hu- bungan antarumat beragama.
Bertitik  tolak  dari  pemikiran  seperti itu, kebutuhan mendesak yang perlu diper- hatikan  oleh  bangsa  Indonesia  adalah  me- rumuskan kembali sikap keberagamaan yang baik dan benar di tengah masyarakat yang  plural.  Ini  merupakan  agenda  yang
penting,  agar  pluralitas  umat  beragama  ti- dak menimbulkan ketegangan, konflik, dan keretakan antarumat beragama. Sebenarnya masih banyak kasus di negara ini yang me- libatkan  orang  beragama  yang  seharusnya tidak  terjadi,  karena  bertentangan  dengan ajaran  agama,  misalnya  tindak  kekerasan, menakuti  (meneror)  orang  lain,  korupsi, kolusi, pencurian, pembunuhan, perseling- kuhan, tawuran antarwarga, tawuran antar- pelajar  hingga  menimbulkan  korban  jiwa, dan  kejahatan  penyalahgunaan  narkoba. Semua kasus ini membuktikan bahwa aga- ma  belum  mampu  menjadikan  umat  ber- agamanya menghindari perbuatan-perbuat- an  terlarang.  Agama  barangkali  lebih  bisa dijadikan  sandaran  untuk  melakukan  ber- bagai  perintah  agama  saja,  namun  pelak- sanaan  perintah  ini  tidak  diikuti  oleh  pen- cegahan terhadap larangan-larangan agama, sehingga  yang  terjadi  adalah  banyak  para penganut  agama  taat melaksanakan perin- tah agama, tetapi mereka sekaligus melak- sanakan  larangan-larangan  agama.  Tentu saja, ini tidak benar. Yang seharusnya ada- lah  penganut  agama  melaksanakan  perin- tah-perintah agama dan dalam waktu yang bersamaan ia juga meninggalkan larangan- larangan  agama.  Inilah  yang  dalam  Islam disebut takwa. Jika ini bisa dipenuhi sudah pasti penganut agama akan menjadi model (teladan) dalam sikap dan perilakunya yang mulia  atau  yang  sekarang  disebut  berka- rakter.
Tulisan  ini  akan  mencoba  memberi- kan salah satu solusi jangka panjang untuk menjawab  persoalan  tersebut,  yakni  me- lalui pembelajaran atau pendidikan agama yang benar. Terjadinya kasus-kasus di atas mengindikasikan bahwa ajaran-ajaran aga- ma yang dipahami oleh sebagian penganut agama  belum  benar  atau  belum  utuh  se- hingga belum menghasilkan sikap dan pe- rilaku yang benar atau karakter mulia. Ka-
rena  itu,  pembelajaran  atau  pendidikan agama  harus  dilaksanakan  dengan  benar, baik  materinya,  metodenya,  maupun  ma- najemennya.  Di  sinilah  pentingnya  mela- kukan  revitalisasi  pendidikan  agama,  ter- utama  di  sekolah,  yang  secara  akademik memberikan  pelayanan  pendidikan  agama yang  terencana  dan  dilaksanakan  dengan berpatokan kepada kurikulum yang sudah disepakati bahkan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

## UPAYA  PEMBUDAYAAN  KARAKTER BANGSA
Sudah  dua  tahun  lebih  (sejak  tahun 2010) pemerintah Indonesia mencanangkan pembangunan budaya dan karakter bangsa yang  diawali  dengan  dideklarasikannya Pendidikan  Budaya  dan  Karakter  Bangsa” sebagai gerakan nasional awal Januari 2010. Pencanangan ini ditegaskan kembali dalam pidato presiden pada peringatan hari pen- didikan  nasional  2  Mei  2010.  Sejak  inilah pendidikan karakter menjadi perbincangan di  tingkat  nasional  hingga  saat  ini,  teruta- ma bagi yang peduli dengan masalah pen- didikan.
Deklarasi  nasional  tersebut  harus  ju- jur  diakui  oleh  sebab  kondisi  bangsa  ini yang semakin menunjukkan perilaku anti- budaya  dan  antikarakter.  Perilaku  antibu- daya  bangsa  ini  di  antaranya  ditunjukkan oleh semakin memudarnya sikap kebhine- kaan dan kegotong-royongan bangsa Indo- nesia, di samping begitu kuatnya pengaruh budaya  asing  di  tengah-tengah  masyara- kat.  Adapun  perilaku  antikarakter  bangsa ini  di  antaranya  ditunjukkan  oleh  hilang- nya  nilai-nilai  luhur  yang  melekat  pada bangsa Indonesia, seperti kejujuran, kesan- tunan,  dan  kebersamaan  serta  munculnya berbagai  kasus  kriminal  seperti  yang  di- paparkan  di  atas.  Diperlukan  usaha  dan perjuangan yang serius untuk  menjadikan
nilai-nilai  luhur  itu  kembali  menjadi  bu- daya  dan  karakter  bangsa  Indonesia  yang kita  banggakan  di  hadapan  bangsa  lain. Salah satu upaya ke arah itu adalah mem- perbaiki  sistem  pendidikan  nasional  de- ngan menitikberatkan pada pendidikan ka- rakter.
Budaya  dan  karakter  tidak  bisa  di- bentuk  dan  dibangun  dalam  waktu  yang singkat. Membangun budaya dan karakter bangsa  membutuhkan  waktu  yang  lama dan  harus  dilakukan  secara  berkesinam- bungan. Karakter yang melekat pada bang- sa  Indonesia  akhir-akhir  ini  bukan  begitu saja  terjadi  secara  tiba-tiba,  tetapi  sudah melalui proses panjang. Negara kita mem- berikan  perhatian  yang  besar  akan  pen- tingnya  pendidikan  akhlak  mulia  (pendi- dikan karakter) di sekolah dalam memban- tu  membumikan  nilai-nilai  agama  dan  ke- bangsaan  melalui  ilmu  pengetahuan,  tek- nologi,  dan  seni  (IPTEKS)  yang  diajarkan kepada seluruh peserta didik. Hal ini dite- gaskan  melalui  arah  dan  tujuan  pendidik- an nasional seperti diamanatkan oleh UUD 1945,  yakni  peningkatan  iman  dan  takwa serta pembinaan akhlak mulia para peserta didik  yang  dalam  hal  ini  adalah  seluruh warga negara yang mengikuti proses  pen- didikan di Indonesia.
Keluarnya  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menegaskan kem- bali fungsi dan tujuan pendidikan nasional. UU ini menegaskan bahwa pendidikan na- sional berfungsi mengembangkan kemam- puan dan membentuk watak serta peradab- an bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ber- tujuan  untuk  berkembangnya  potensi  pe- serta didik agar menjadi manusia yang ber- iman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab  (Pasal  3).  Jadi,  pendidikan  nasional merupakan usaha terencana untuk memba- ngun budaya dan karakter bangsa Indone- sia.
Upaya  yang  bisa  dilakukan  untuk pembinaan karakter peserta didik di  seko- lah  di  antaranya  adalah  dengan  memaksi- malkan  fungsi  mata  pelajaran  pendidikan agama di sekolah. Pendidikan agama dapat dijadikan  basis  utama  untuk  pembinaan karakter  peserta  didik  di  sekolah.  Guru pendidikan agama (guru agama) bersama- sama para guru yang lain dapat merancang berbagai  aktivitas  sehari-hari  bagi  peserta didik  di  sekolah  yang  diwarnai  nilai-nilai ajaran agamanya. Dengan cara ini, peserta didik  diharapkan  terbiasa  untuk  melaku- kan  aktivitas-aktivitas  keagamaan  yang pada akhirnya dapat membentuk karakter- nya.

## PENDIDIKAN  AGAMA  DAN  HARMO- NI ANTARMANUSIA
Dalam  salah  satu  orasinya  di  Tokyo tahun  2005,  Hans  Küng  menyatakan:  “No peace among the nations, without peace among the  religions.  No  peace  among  the  religions, without  dialogue  between  the  religions.  No dialogue  between  the  religions,  without  global ethic  standards.  No  survival  of  our  globe without  a  global  ethics,  supported  by  religious and  nonreligious  people (Küng,  Tokyo,  May 16th  2005).  Sebelumnya  Hans  Küng  juga menulis  satu  buku  yang  diberi  judul  A Global Ethic for Global Politics and Economics (1998)  yang  secara  rinci  menguraikan  be- tapa  pentingnya  harmoni  di  antara  para pemeluk agama yang berbeda-beda. Dalam buku ini Hans Küng dinyatakan:
An  ethical  consensus  -  an  agreement  on particular  values,  criteria,  attitudes  -  as  a basis for the world society that is coming into being:  is  that  not  a great,  beautiful  illusion? In  view of  the  differences  which  have always
existed  between  nations,  cultures  and  reli- gions;  in  view  of  the  current  tendencies  and trends  towards  cultural,  linguistic  and  reli- gious  self-assertion;  in  view  even  of  the widespread  cultural  nationalism,  linguistic chauvinism and religious fundamentalism, is it  possible  to  envisage  any  ethical  consensus at  all,  let  alone  in  global  dimensions?  How- ever, one can also argue in the opposite direc- tion:  precisely  in  view  of  this  oppressive situation,  a  basic  ethical  consensus  is  neces- sary (Hans Küng, 1998:91).
Ungkapan  Hans  Kung  di  atas  men- jadi  bukti  bahwa  di  era  modern  sekarang harmoni  antarpenganut  agama  sangat  di- butuhkan  untuk  menjaga  perdamaian  di muka bumi. Harmoni bisa diwujudkan de- ngan  memahami  ajaran-ajaran  moral  atau etika yang bersifat universal yang ada pada ajaran setiap agama untuk mempersatukan umat  beragama  yang  beragama  tersebut. Tanpa  etika  universal  ini,  menurut  Kung, umat  beragama  akan  selalu  membangun fanatismenya sendiri-sendiri yang dimung- kinkan  akan  mengakibatkan  terjadinya benturan-benturan dalam pengamalan ajar- an  agama.  Inilah  yang  akhirnya  bermuara pada  terjadinya  konflik  antarumat  beraga- ma.
Pada  prinsipnya  pendidikan  agama yang  dilaksanakan  di  sekolah  dan  juga  di perguruan  tinggi  merupakan  bagian  inte- gral dari pelaksanaan pendidikan nasional. Dalam  UUD  1945  dinyatakan  bahwa  pe- merintah  menyelenggarakan  satu  sistem pendidikan  nasional  yang  diatur  dengan undang-undang  (Pasal  31  ayat  2).  Hampir setengah  abad  setelah  itu  keluarlah  Un- dang-Undang  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang No. 2 Ta- hun  1989  yang  kemudian  diperbarui  de- ngan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003 tentang hal yang sama. Dalam Undang-Un- dang  No.  2  tahun  1989  ditegaskan  bahwa tujuan  pendidikan  nasional  adalah  men-
cerdaskan kehidupan bangsa dan mengem- bangkan manusia Indonesia seutuhnya, ya- itu  manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  ber- budi  pekerti  luhur,  memiliki  pengetahuan dan  keterampilan,  kesehatan  jasmani  dan rohani, kepribadian yang mantap dan man- diri,  serta  rasa  tanggung  jawab  kemasya- rakatan dan kebangsaan (Pasal 4). Undang- undang No. 20  tahun  2003  lebih  memper- tegas  lagi  bahwa  pendidikan  nasional  ber- fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdas- kan  kehidupan  bangsa  dan  bertujuan  un- tuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab (Pasal 3).
Sebagai  bagian  dari  pendidikan  na- sional,  pendidikan  agama  mempunyai  pe- ran  yang  sangat  penting  dan  strategis  da- lam rangka mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan  nasional.  Peraturan  Pemerin- tah  No.  55  tahun  2007  tentang  Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan secara tegas  menyatakan  bahwa  pendidikan  aga- ma berfungsi membentuk manusia Indone- sia yang beriman dan bertakwa kepada Tu- han  Yang  Maha  Esa serta  berakhlak mulia dan  mampu  menjaga  kedamaian  dan  ke- rukunan  hubungan  inter  dan  antarumat beragama (Pasal 2 ayat 1).
Melihat  demikian  pentingnya  pendi- dikan agama di sekolah dan juga di pergu- ruan  tinggi  sebagaimana  dirumuskan  da- lam peraturan perundang-undangan di atas, maka  pendidikan  agama  (Islam,  Kristen, Katolik,  Buddha,  Hindu,  dan  Khonghucu) memainkan  peran  dan  tanggung  jawab yang  sangat  besar  dalam  ikut  serta
mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional, terutama  untuk  mempersiapkan  peserta didik dalam  memahami  ajaran-ajaran  aga- ma dan berbagai ilmu yang dipelajari serta melaksanakannya  dalam  kehidupan  seha- ri-hari. Pendidikan agama hendaknya lebih ditekankan  untuk  mempersiapkan  peserta didik  agar  memiliki  budi  pekerti  atau  ka- rakter mulia  (al-akhlaq al-karimah),  yang  di- tunjang  dengan  penguasaan  ilmu  dengan baik  kemudian  mampu  mengamalkan  il- munya  dengan  tetap  dilandasi  oleh  iman yang benar (tauhid). Dengan kriteria seperti ini, diharapkan Pendidikan agama mampu mengangkat  derajat  para  peserta  didik  se- suai  dengan  bidang  ilmu  yang  ditekuni- nya.
Untuk mewujudkan tujuan pendidik- an  agama  di  atas,  bukanlah  hal  yang  mu- dah.  Banyak  hal  yang  harus  diperhatikan dalam  pembelajaran  pendidikan  agama  di sekolah  mulai  dari  kompetensi  dan  ma- terinya,  pengelolaan  atau  manajemennya, metodologinya,  sarana  dan  prasarananya, hingga guru, karyawan, dan peserta didik- nya.  Pendidikan  agama  sebagai  salah  satu mata  pelajaran  di  sekolah  (mata  kuliah  di PT)  harus  diupayakan  agar  dapat  meng- ikuti  perkembangan  dan  tuntutan  zaman sehingga  mampu  mengemban  fungsi  dan tujuan  pendidikan  nasional  seperti  yang ditegaskan di atas tanpa harus meninggal- kan ajaran-ajaran pokok dari setiap agama yang ada di negara kita.

## EKSISTENSI  PENDIDIKAN  AGAMA DALAM PENDIDIKAN NASIONAL
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003 menyatakan  bahwa  isi  kurikulum  semua jenjang  pendidikan  wajib  memuat  pendi- dikan agama (Pasal 37 ayat (1) a dan (2) a). Hal  ini  dipertegas  lagi  dalam  Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Stan- dar Nasional Pendidikan, terutama Pasal 6
ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2). Dalam struk- tur  mata  kuliah  di  perguruan  tinggi,  khu- susnya  perguruan  tinggi  umum  (PTU), pendidikan agama masuk dalam kelompok mata  kuliah  umum  (MKU)  yang  mulai  ta- hun 2000 hingga sekarang berkembang men- jadi  mata  kuliah  pengembangan  kepriba- dian  (MPK).  MKU  atau  MPK  merupakan mata  kuliah  pokok  atau  wajib  yang  harus diikuti  oleh  setiap  mahasiswa  dalam  me- nunjang pembentukan kepribadian dan pro- fesionalitas  lulusan  perguruan  tinggi.  Ka- rena  itulah  pendidikan  agama  diharapkan mampu mengemban tugas yang amat berat tetapi amat mulia.
Sebagai  mata  kuliah  pengembangan kepribadian  (MPK),  pendidikan  agama  di PTU memiliki posisi yang strategis, karena aktivitas  perkuliahannya  tidak  hanya  ber- orientasi pada pengembangan intelektuali- tas dan keterampilan mahasiswa, tetapi juga mengasah kalbu (hati) mahasiswa yang me- nunjang peningkatan iman, takwa, dan akh- laknya.  Atas  dasar  inilah  maka  visi  mata kuliah  pendidikan  agama  di  PTU  adalah menjadikan  ajaran  agama  sebagai  sumber nilai dan pedoman yang mengantarkan ma- hasiswa dalam mengembangkan profesi dan kepribadian religius. Sedang misi mata ku- liah  pendidikan  agama  di  PTU  adalah  ter- binanya  mahasiswa  yang  beriman,  bertak- wa, berilmu, dan berakhlak mulia, serta men- jadikan ajaran agama sebagai landasan ber- pikir  dan  berperilaku  dalam  pengembang- an  profesi  (Malik  dkk.,  2009:ix).  Berdasar- kan  visi  dan  misi  tersebut,  maka  kompe- tensi  yang  harus  dicapai  oleh  mahasiswa setelah  mengikuti  perkuliahan  pendidikan agama adalah: (1) menguasai ajaran agama- nya  dan  mampu  menjadikannya  sebagai sumber  nilai  dan  pedoman  serta  landasan berpikir  dan  berperilaku  dalam  menerap- kan  ilmu  dan  profesi  yang  dikuasainya; dan  (2)  menjadi  “intellectual  capital”  yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  dan  berkepri- badian  religius.  Di  tingkat  pendidikan  da- sar dan menengah, pendidikan agama juga merupakan  salah  satu  mata  pelajaran  po- kok yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan mata kuliah pendidikan aga- ma di pendidikan tinggi.
Beberapa  tahun  yang  lalu  (tepatnya tahun 2007) Pemerintah (Presiden) menge- luarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  55  Ta- hun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan Pendidikan  Keagamaan.  PP  ini  ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pa- sal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Ta- hun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Na- sional.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Na- sional  disebutkan  bahwa  pendidikan  aga- ma  wajib  dimuat  dalam kurikulum pendi- dikan  dasar,  menengah,  dan  tinggi  (Pasal 37  ayat  1).  Pendidikan  agama  pada  jenis pendidikan  umum,  kejuruan,  akademik, profesi,  vokasi,  dan  khusus  disebut  “Pen- didikan  Agama”.  Penyebutan  pendidikan agama ini dimaksudkan agar agama dapat dibelajarkan  secara  lebih  luas  dari  sekedar mata  pelajaran  atau  mata  kuliah  agama. Pendidikan agama dengan demikian seku- rang-kurangnya  perlu  berbentuk  mata  pe- lajaran/mata  kuliah  pendidikan  agama untuk menghindari kemungkinan peniada- an pendidikan agama di suatu satuan pen- didikan  dengan  alasan  telah  dibelajarkan secara  terintegrasi.  Ketentuan  tersebut  ter- utama  pada  penyelenggaraan  pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan.
UU  Sisdiknas  2003  juga  mengama- natkan  bahwa  setiap  peserta  didik  pada setiap  satuan  pendidikan  berhak  menda- patkan  pendidikan  agama  sesuai  agama yang  dianutnya  dan  diajar  oleh  pendidik yang  seagama  (Pasal  12  ayat  (1)  huruf  a).
Ketentuan  ini  setidaknya  mempunyai  3 (tiga) tujuan, yaitu: pertama, untuk menjaga keutuhan  dan  kemurnian  ajaran  agama; kedua ,  dengan  adanya  guru  agama  yang seagama  dan  memenuhi  syarat  kelayakan mengajar  akan  dapat  menjaga  kerukunan hidup  beragama  bagi  peserta  didik  yang berbeda  agama  tetapi  belajar  pada  satuan pendidikan  yang  sama;  dan  ketiga,  pen- didikan  agama  yang  diajarkan  oleh  pen- didik yang seagama menunjukan profesio- nalitas dalam penyelenggaraan proses pem- belajaran pendidikan agama.
Rancangan Peraturan Pemerintah ten- tang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan Keagamaan  merupakan  kesepakatan  ber- sama  pihak-pihak  yang  mewakili  umat  Is- lam,  Kristen,  Katolik,  Hindu,  Buddha,  dan Khonghucu.  Masing-masing  pihak  telah memvalidasi  rumusan  norma  hukum  se- cara  optimal  sesuai  karakteristik  agama masing-masing.  Dengan  kesepakatan  ber- sama  ini  diharapkan  dalam  implementasi- nya  tidak  terjadi  salah  paham  dan  tindak- an-tindakan  intoleransi  di  kalangan  umat beragama  di  Indonesia  terutama  dalam pembelajaran pendidikan agama di lemba- ga pendidikan formal.
Secara  Keseluruhan  PP  No.  55/2007 ini terdiri dari 6 bab dan 51 Pasal. Adapun ketentuan-ketentuan  penting  yang  perlu ditegaskan  dari  isi  PP  tersebut  adalah  se- bagai berikut.
 Yang  dimaksud  dengan  pendidikan agama  adalah  pendidikan  yang  mem- berikan  pengetahuan  dan  membentuk sikap,  kepribadian,  dan  keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajar- an  agamanya,  yang  dilaksanakan  seku- rang-kurangnya melalui mata pelajaran/ kuliah pada semua jalur, jenjang, dan je- nis  pendidikan  (Pasal  1  angka  1).  Pen- didikan  keagamaan  adalah  pendidikan yang mempersiapkan  peserta  didik  un-
tuk  dapat  menjalankan  peranan  yang menuntut penguasaan pengetahuan ten- tang  ajaran  agama  dan/atau  menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajar- an  agamanya  (Pasal  1  angka  2).  Dalam PP ini dikenal  juga istilah-istilah  pendi- dikan dan lembaganya yang secara spe- sifik  dikenal  dalam  agama-agama  ter- tentu,  seperti  pendidikan  diniyah  dan pondok pesantren (dalam agama Islam), Pasraman  dan  Pesantian  (dalam  agama Hindu), Pabbajja  Samanera (dalam  aga- ma  Buddha),  Shuyuan  (dalam  agama Khonghucu), dan yang lainnya.
 Pendidikan  agama  berfungsi  memben- tuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu men- jaga  kedamaian  dan  kerukunan  hu- bungan  inter  dan  antarumat  beragama (Pasal  2  ayat  1)  serta  bertujuan  untuk berkembangnya kemampuan peserta di- dik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang me- nyerasikan  penguasaannya  dalam  ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Pasal 2 ayat 2).
 Dalam  PP  ini  ditegaskan  bahwa  setiap satuan  pendidikan  pada  semua  jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib me- nyelenggarakan pendidikan  agama  (Pa- sal  3  ayat  1)  dalam  bentuk  mata  pela- jaran  atau  mata  kuliah  agama  (Pasal  4 ayat  1).  Selanjutnya  ditegaskan,  setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidik- an berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh  pendidik  yang  seagama  (Pasal  4 ayat  2).  Di  samping  itu,  setiap  satuan pendidikan  harus  menyediakan  tempat penyelenggaraan pendidikan agama dan tempat  untuk  melaksanakan  ibadah  se- suai  dengan  ketentuan  agama  yang  di-
anut  peserta  didik,  kecuali  bagi  satuan pendidikan yang berciri khas agama ter- tentu (Pasal 4 ayat 3-7).
 Pendidikan  agama  harus  mampu  men- dorong  peserta  didik  untuk  taat  men- jalankan  ajaran  agamanya  dalam  kehi- dupan  sehari-hari  dan  menjadikan  aga- ma  sebagai  landasan  etika  dan  moral dalam  kehidupan  pribadi,  berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernega- ra  (Pasal  5  ayat  3).  Pendidikan  agama juga  bertujuan  mewujudkan  keharmo- nisan,  kerukunan,  dan  rasa  hormat  di antara sesama pemeluk agama yang di- anut  dan  terhadap  pemeluk agama  lain (Pasal 5 ayat 4). Begitu juga  pendidikan agama  menjadi  sarana  untuk  memba- ngun  sikap  mental  peserta  didik  untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri,  kompetitif,  kooperatif,  tulus,  dan bertanggung  jawab  (Pasal  5  ayat  5).  Se- lanjutnya,  pendidikan  agama  diharap- kan  dapat  menumbuhkan  sikap  kritis, inovatif dan dinamis dalam diri peserta didik,  sehingga menjadi pendorong un- tuk  memiliki  kompetensi  dalam  bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olahraga (Pasal 5 ayat 6).
Itulah  beberapa  ketentuan  penting dalam  PP  tentang  Pendidikan  Agama  dan Pendidikan Keagamaan yang pada prinsip- nya  mengarahkan  satuan  pendidikan  (se- kolah  dan  perguruan  tinggi)  untuk  mem- berikan  pembelajaran  pendidikan  agama dan pendidikan keagamaan yang baik dan benar  sehingga  menghasilkan  penganut agama yang taat dan terhindar dari ajaran- ajaran  yang  salah  atas  nama  agama.  De- ngan  pendidikan  agama,  setiap  penganut agama  di  samping  memiliki  pengetahuan tentang ajaran agamanya yang cukup juga memiliki  kesadaran  untuk  mengamalkan seluruh ajaran agamanya sehingga ia akan
memiliki kesalihan individu dan kesalihan sosial.  Secara  individu  ia  akan  menjadi penganut  agama  yang  taat  menjalankan ajaran  agamanya  sekaligus  mampu  men- jalin harmoni dengan setiap penganut aga- ma  baik  inter  maupun  antaragama.  De- ngan  PP  ini  juga,  para  guru  agama  di- harapkan  benar-benar  melakukan  pembe- lajaran  pendidikan  agama  dengan  benar sehingga  dapat  mengantarkan  peserta  di- dik  menjadi  penganut  agama  yang  taat pada aturan agamanya dan memiliki nilai- nilai karakter mulia seperti kejujuran, kedi- siplinan,  keharmonisan,  dan  ketangguhan. Pendidikan  agama  dan  pendidikan  keaga- maan  harus  dapat  memperkuat  penganut agama (peserta didik) dalam memeluk aga- ma dan melaksanakan ajaran agamanya.

## PENDIDIKAN  AGAMA  DAN  PEMBA- NGUNAN KARAKTER BANGSA
Akhlak atau karakter mulia  merupa- kan  buah  yang  dihasilkan  dari  proses  pe- nerapan  ajaran  agama  yang  meliputi  sis- tem  keyakinan  dan  sistem  aturan  (Islam: akidah  dan  syariah).  Terwujudnya  akhlak mulia di tengah-tengah masyarakat manu- sia  merupakan  misi  utama  pembelajaran pendidikan  agama  di  sekolah.  Sejalan  de- ngan  ini  maka  semua  mata  pelajaran  atau mata kuliah yang diajarkan kepada peserta didik  haruslah  mengandung  muatan  pen- didikan  karakter  dan  setiap  guru  atau  do- sen haruslah memerhatikan sikap dan ting- kah laku peserta didiknya.
Islam,  misalnya,  memberikan  peng- hargaan  yang  tinggi  terhadap  ilmu,  akan tetapi  yang  dimaksud  adalah  ilmu  yang ‘amaliyah .  Artinya,  seorang  yang  memper- oleh suatu ilmu akan dianggap berarti apa- bila ia mau mengamalkan ilmunya. Terkait dengan hal ini, al-Ghazali (dalam Al-Abra- syi,  1987:46)  mengatakan,  “Manusia  selu- ruhnya  akan  hancur,  kecuali  orang-orang
yang  berilmu.  Semua  orang  yang  berilmu akan  hancur,  kecuali  orang-orang  yang beramal.  Semua  orang  yang  beramal  pun akan  hancur,  kecuali  orang-orang  yang ikhlas  dan  jujur”.  Al-Ghazali  memandang pendidikan  sebagai  teknik  atau  skill,  bah- kan  sebagai  sebuah  ilmu  yang  bertujuan untuk memberi manusia pengetahuan dan watak (disposition) yang dibutuhkan untuk mengikuti petunjuk Tuhan sehingga dapat beribadah kepada Tuhan dan mencapai ke- selamatan  dan  kebahagiaan  hidup  (Alavi, 2007:312).  Sementara  itu,  Al-Faruqi  (1988: 16)  menegaskan  bahwa  esensi  peradaban Islam  adalah  Islam  itu  sendiri,  dan  esensi Islam adalah tauhid atau pengesaan Tuhan, tindakan  yang  menegaskan  Allah  sebagai Yang Esa, Pencipta Yang Mutlak dan Tran- senden,  dan  Penguasa  segala  yang  ada. Bagi kaum Muslim, tidak dapat diragukan lagi, bahwa  Islam,  kebudayaan  Islam,  dan peradaban  Islam  memiliki  esensi  pengeta- huan, yaitu tauhid (Q.S. al-Dzariyat [51]: 56; Q.S.  al-Nahl  [16]:  36;  Q.S.  al-Isra’  [17]:  23; Q.S. al-Nisa’ [4]: 36; dan Q.S. al-An’am [6]: 151). Dengan demikian, ada tiga komponen penting yang harus diperhatikan di dalam pengelolaan  pendidikan,  yaitu  ilmu  itu sendiri, kemudian pengamalan ilmu  terse- but, dan tauhid yang menjadi dasar utama- nya.  Kalau  ketiga  komponen  ini  tidak  di- pahami dan tidak diberikan secara integral, maka akan sulit tercapai tujuan pendidikan sebagaimana yang disebutkan di atas, yak- ni karakter atau akhlak mulia.
Adapun  karakter  lebih  ditekankan pada  aplikasi  nilai-nilai  positif  dalam  ke- hidupan  sehari-hari.  Jadi,  karakter  lebih mengarah  kepada  sikap  dan  perilaku  ma- nusia.  Kata  karakter,  secara  harfiah,  bisa diartikan  dengan  tabiat,  sifat-sifat  kejiwa- an,  akhlak  atau  budi  pekerti  yang  mem- bedakan  seseorang  dengan  yang  lain,  dan watak  (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008:682).
Orang  berkarakter  berarti  orang  yang  me- miliki watak, kepribadian, budi pekerti, atau akhlak.  Dengan  makna  seperti  ini,  berarti karakter  identik  dengan  kepribadian  atau akhlak.  Kepribadian  merupakan  ciri  atau karakteristik  atau  sifat  khas  dari  diri  sese- orang  yang  bersumber  dari  bentukan-ben- tukan  yang  diterima  dari  lingkungan,  mi- salnya  keluarga pada masa  kecil,  dan  juga bawaan  sejak  lahir  (Koesoema,  2007:80). Secara  terminologis,  makna  karakter  dike- mukakan  oleh  Thomas  Lickona.  Menurut- nya  karakter  adalah  “A  reliable  inner  dispo- sition to respond to situations in a morally good way.” Selanjutnya  ia  menambahkan,  “Cha- racter so conceived has three interrelated parts: moral  knowing,  moral  feeling,  and  moral  be- haviour” (Lickona, 1991:51). Menurut Licko- na, karakter mulia (good character) meliputi pengetahuan  tentang  kebaikan,  lalu  me- nimbulkan  komitmen  (niat)  terhadap  ke- baikan, dan akhirnya benar-benar melaku- kan kebaikan.
Pendidikan  karakter,  menurut  Ryan dan  Bohlin  (1999:5),  mengandung  tiga  un- sur  pokok,  yaitu  mengetahui  kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan (lov- ing the good ), dan melakukan kebaikan (do- ing the good ). Pendidikan Karakter tidak se- kedar  mengajarkan  mana  yang  benar  dan mana yang salah kepada anak, tetapi lebih dari  itu  pendidikan karakter  menanamkan kebiasaan  (habituation)  tentang  yang  baik sehingga siswa paham, mampu merasakan, dan  mau  melakukan  yang  baik.  Jadi,  pen- didikan  karakter  membawa  misi  yang sama dengan Pendidikan Akhlak atau Pen- didikan Moral.
Yang  menjadi  persoalan  penting  di sini adalah bagaimana karakter atau akhlak mulia ini bisa menjadi kultur atau budaya, khususnya bagi peserta didik. Artinya, ka- jian  tentang  akhlak  mulia  ini  penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagai-
mana  nilai-nilai  akhlak  mulia  bisa  terapli- kasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi  habit  peserta  didik.  Kata  ‘kultur’ terambil  dari  kata  berbahasa  Inggris,  cul- ture, yang  berarti  kesopanan,  kebudayaan, atau  pemeliharaan  (Echols  dan  Shadily, 1995:159;  Pusat  Bahasa,  2008:835).  Kultur sekolah  bisa  dipahami  sebagai  tradisi  se- kolah  yang  tumbuh  dan  berkembang  se- suai  dengan  spirit  dan  nilai-nilai  yang  di- anut sekolah. Kultur merupakan kebiasaan atau  tradisi  yang  sarat  dengan  nilai-nilai tertentu  yang  tumbuh  dan  berkembang dalam  kehidupan  sehari-hari  dalam  ber- bagai  aspek  kehidupan.  Kultur  dapat  di- bentuk  dan  dikembangkan  oleh  siapa  pun dan  di  mana  pun.  Pembentukan  kultur akhlak mulia berarti upaya untuk menum- buhkembangkan  tradisi  atau  kebiasaan  di suatu  tempat  yang  diisi  oleh  nilai-nilai akhlak mulia.

## REVITALISASI  PENDIDIKAN  AGAMA DI SEKOLAH
Uraian  di  atas  menggambarkan  be- tapa  pentingnya  pendidikan  agama  di  se- kolah dalam membangun karakter para pe- serta  didik  yang  diharapkan  menjadi  ma- nusia-manusia  dewasa  yang  memiliki  si- kap  dan  perilaku  mulia  dan  siap  menjadi para pemimpin bangsa. Pendidikan agama sudah  menjadi  bagian  terpenting  dalam kurikulum pendidikan nasional dan sudah dilaksanakan mulai  dari  jenjang  pendidik- an  paling  rendah  (tingkat  dasar)  hingga jenjang  pendidikan  tinggi.  Hasilnya  ter- nyata belum seperti yang diinginkan. Arti- nya, belum semua lulusan dari sekolah dan perguruan  tinggi  menunjukkan  sikap  dan perilaku  mulia  secara  utuh,  meskipun  se- muanya  telah  mengikuti  pendidikan  aga- ma.  Dengan  kata  lain,  pendidikan  agama di  sekolah  belum  efektif  dalam  memba-
ngun karakter bangsa. Pertanyaannya ada- lah, “Mengapa demikian?”
Banyak hal yang dapat dianalisis ter- kait  dengan  ketidakefektifan  pendidikan agama di sekolah, untuk tidak mengatakan kegagalan  pendidikan  agama  di  sekolah. Secara umum dapat dikatakan bahwa pen- didikan agama di sekolah harus direvitali- sasi  agar  pendidikan  agama  benar-benar memiliki daya vital yang dapat menghasil- kan  lulusan  sekolah  seperti  diuraikan  di atas.  Yang  menjadi  ujung  tombak  dalam proses  revitalisasi  pendidikan  agama  di sekolah  adalah  guru.  Guru  agama.  Dalam hal  ini,  harus  memiliki  kompetensi  yang memadai  agar  dapat  melakukan  tugasnya dengan  baik  dan  berhasil  sesuai  yang  di- harapkan.  Dalam  PP  No.  19  Tahun  2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dite- gaskan  bahwa  semua  pendidik,  termasuk guru agama, harus memiliki empat kompe- tensi  pokok,  yaitu  kompetensi  pedagogik, kompetensi  kepribadian,  kompetensi  pro- fesional,  dan  kompetensi  sosial  (Pasal  28). Permendiknas  RI  No.  16  Tahun  2007  ten- tang  Standar  Kompetensi  Akademik  dan Kompetensi  Guru  kemudian  memerinci empat  kompetensi  guru  tersebut  dengan detail melalui lampirannya.
Dengan  ketentuan  yang  rinci  ini  di- harapkan guru agama tidak sekedar dapat melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  jatah waktu  yang  diberikan  dan  menghabiskan materi (kompetensi) yang ditargetkan, akan tetapi  guru  agama  harus  benar-benar  me- miliki kompetensi  akademik  dan  profesio- nal  yang  cukup  agar  dapat  melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional serta penuh tanggung jawab. Kompetensi kepri- badian  dan  kompetensi  sosial  merupakan pendukung penting agar tugas yang dilak- sanakan  berhasil  dengan  baik,  mengingat guru  harus  menjadi  teladan  bagi  para  pe- serta didiknya dalam bersikap dan berperi-
laku  baik  secara  individu  maupun  dalam aktivitas  sosial.  Di  sinilah  guru  harus  me- miliki  kepribadian  yang  luhur  dan  memi- liki kepekaan sosial yang tinggi.
Jadi, revitalisasi pendidikan agama di sekolah  harus  dimulai  dari  penyediaan guru  agama  yang  kompeten,  yaitu  yang memiliki  empat  kompetensi  pokok  seperti di  atas.  Untuk  keberhasilan  pembelajaran pendidikan agama, guru agama juga harus menguasai  metodologi  pembelajaran  yang baik  dan  komprehensif  didukung  oleh sarana  dan  prasarana  pembelajaran  yang memadai.  Guru  agama  juga  harus  dapat melakukan  penilaian  dengan  benar.  Peni- laian  merupakan  proses  yang  sangat  pen- ting  dalam  pembelajaran.  Penilaian  yang salah  dapat  mengakibatkan  kegagalan  da- lam suatu proses pembelajaran. Karena itu, guru  agama  harus  dapat  melakukan  pe- nilaian  yang  benar  dan  objektif  sehingga peserta  didik  mendapatkan  hasil  belajar yang  objektif  sesuai  dengan  kompetensi yang ditargetkan. Dengan berbagai keleng- kapan seperti itu, guru agama  diharapkan dapat  melaksanakan  tugasnya  secara  pro- fesional sehingga pendidikan agama di se- kolah  benar-benar  efektif  dan  efisien  yang pada akhirnya akan menghasilkan lulusan sekolah  yang  benar-benar  cerdas  dan  ber- karakter mulia.
Keberhasilan  proses  pembelajaran pendidikan agama di sekolah tidak semata- mata  hanya  tanggung  jawab  guru  agama. Sangatlah  berat  tugas  guru  agama,  jika keberhasilan membangun karakter peserta didik  hanya  diserahkan  kepada  guru  aga- ma,  sementara  guru-guru  yang  lain  tidak melakukan hal yang sama atau bahkan ikut menggagalkannya.  Keberhasilan  program pembelajaran  di  sekolah,  terutama  mem- bangun  karakter  peserta  didik,  harus  di- tanggung  bersama  oleh  semua  warga  se- kolah  mulai  dari  pimpinan  sekolah,  para
guru,  para  karyawan,  serta  keterlibatan peserta  didik  secara  aktif.  Di  samping  itu, sekolah  harus  juga  melibatkan  orang  tua peserta  didik  dan  seluruh  masyarakat  di sekitar sekolah agar ikut serta mendukung keberhasilan  sekolah  dalam  membangun karakter  peserta  didiknya.  Dukungan  se- mua  pihak  terkait  menjadi  sangat  penting di  sini,  karena  tanpa  dukungan  ini  akan sulit  bagi  sekolah  dalam  membangun  ka- rakter  para  peserta  didiknya.  Komite  se- kolah  dan  seluruh  stake  holder  tentu  juga harus  ikut  memberi  dukungan  demi  suk- sesnya  program  membangun  karakter  pe- serta  didik  di  sekolah,  termasuk  pemerin- tah  baik  pusat  maupun  daerah.  Para  pen- dukung yang  terakhir disebut  ini lebih  di- arahkan  kepada  dukungan  dana  demi pengadaan  fasilitas-fasilitas  yang  mendu- kung  lancarnya  semua  program  yang  di- laksanakan  sekolah,  khususnya  program pendidikan karakter.

## PENUTUP
Revitalisasi  pendidikan  agama  di  se- kolah harus diupayakan demi tujuan yang diharapkan.  Karena  itu,  di akhir artikel  ini perlu  juga  dipertimbangkan  pendapat  sa- lah  seorang  tokoh  pendidikan  nilai  dalam memprogramkan pembentukan karakter di kalangan  para  peserta  didik.  Dalam  salah satu  bukunya,  100  Ways  to  Enhance  Values and  Morality  in  Schools  and  Youth  Settings (1995),  Kirschenbaum  (1995:12)  mengurai- kan 100 cara untuk bisa meningkatkan nilai dan  moralitas  (akhlak  mulia)  di  sekolah yang  bisa  dikelompokkan  ke  dalam  lima metode,  yaitu:  1)  inculcating  values  and  mo- rality (penanaman  nilai-nilai  dan  morali- tas);  2)  modeling  values  and  morality  (pemo- delan  nilai-nilai  dan  moralitas);  3)  facilita- ting values and morality (memfasilitasi nilai- nilai  dan  moralitas);  4)  skills  for  value  deve- lopment  and  moral  literacy (ketrampilan  un-
tuk pengembangan nilai dan literasi moral; dan 5) developing a values education program (mengembangkan program  pendidikan  ni- lai).
Pendapat Kirschenbaum di atas meng- isyaratkan  bahwa  guru  agama  dan  juga guru  yang  lain  harus  berusaha secara  ber- sama-sama  untuk  meningkatkan  kualitas pembelajaran di sekolah demi terwujudnya para  peserta  didik  yang  memiliki  karakter mulia. Upaya yang dapat dilakukan misal- nya: 1) memperjelas arah penanaman nilai- nilai karakter mulia di sekolah dengan pro- gram-program nyata;  2) membangun sara- na dan prasarana yang dapat memfasilitasi para peserta didik untuk bersikap dan ber- perilaku  mulia,  misalnya  dengan  pembia- saan-pembiasaan jujur, disiplin, sopan san- tun, dan taat agama setiap hari dengan ter- tib dan terprogram; dan 3) para guru, kar- yawan, dan semua pimpinan sekolah harus menjadi  model  atau  teladan  dalam  pem- bentukan karakter peserta didik di sekolah. Jika  ini  bisa  dilakukan  upaya  penanaman nilai-nilai  karakter  mulia  di  kalangan  pe- serta  didik  di  sekolah  akan  terealisasi  de- ngan  baik,  meskipun  dibutuhkan  waktu yang  lama.  Dengan  ini  pula  para  lulusan sekolah akan menjadi aset yang tak ternilai demi  mewujudkan  generasi  bangsa  yang berkarakter  dan  siap  berkompetisi  dengan bangsa-bangsa  lain  di  masa-masa  men- datang.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Akhirnya  penulis  tidak  lupa  meng- ucapkan  terima  kasih  yang  setulus-tulus- nya  atas  bantuan  semua  pihak  demi  ter- selesaikannya  tulisan  yang  sederhana  ini, terutama  kepada  Dr.  Samsuri,  M.Ag.  (Ke- tua  Jurusan  PKn&H  FIS  UNY)  yang  men- jadi  mitra  sejati  yang  selalu  mengajak  pe- nulis  untuk  selalu  menulis  ketika  ada  ke- sempatan,  baik  untuk  dimuat  di  jurnal
maupun  untuk  diseminarkan.  Penulis  ha- nya bisa berdoa semoga atas budi baik se- mua  yang  telah  membantu  terselesaikan- nya  tulisan  ini  Allah  memberikan  balasan yang sebesar-besarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Abrasyi,  M.  Athiyah.  1987.  al-Tarbiyyah al-Islamiyyah  -  Dasar-dasar  Pokok  Pen- didikan    Islam. Terjemahan  oleh  H.
Bustami A. Ghani dan Djohar Bahry.
Jakarta: Bulan Bintang.
Alavi,  Hamed  Reza.  2007.  “Al-Ghazali  on Moral  Education”.  dalam  Jurnal  of
Moral  Education. Vol.  36,  No.  3,  Sep- tember 2007, pp. 309-319. ISSN 1465- 3877  (online)/07/030309-11.  London: Routledge Publisher.
Al-Faruqi,  Isma’il  Raji.  1988.  Tawhid:  Its
Implications for Thought and Life – Tau- hid .  Terjemah  oleh    Rahmani  Astuti. Bandung: Pustaka.
Kirschenbaum,  Howard.  1995.  100  Ways  to
Enhance Values and Morality in Schools and  Youth  Settings. Massachusetts:
Allyn & Bacon.
Koesoema, Doni A. 2007. Pendidikan Karak- ter:  Strategi  Mendidik  Anak  di  Zaman Global. Jakarta: Grasindo. Cet. I.
Kung,  Hans.  1998.  A  Global  Ethic for  Global Politics  and  Economics. New  York:
Oxford University Press.
Kung,  Hans.  2005.  Global  Ethic  and  Educa-
tion. Tokyo: Arigato Foundation.
Lickona, Thomas. 1991. Educating for Chara- cter: How Our School Can Teach Respect and  Responsibility. New  York,  Toron-
to, London, Sydney, Aucland: Bantam books.
Malik,  M  Abduh  dkk.  2009.  Materi  Pem- belajaran  Mata  Kuliah  Pengembangan Kepribadaian  Pendidikan  Agama  Islam pada Perguruan Tinggi Umum. Jakarta:
Direktorat  Pendidikan  Tinggi  Islam Ditjen Pendidikan Islam Depag.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor  16  Tahun  2007  tentang  Stan- dar Kompetensi Akademik dan Kom- petensi Guru.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Stan- dar Nasional Pendidikan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  55  Tahun  2007  tentang  Pen- didikan  Agama  dan  Pendidikan  Ke- agamaan.
Pusat  Bahasa Departemen  Pendidikan  Na- sional.  2008.  Kamus  Bahasa  Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa. Cet. I.
Ryan, Kevin & Bohlin, K. E.  1999. Building Character  in  Schools:  Practical  Ways  to Bring  Moral  Instruction  to  Life. San Francisco: Jossey Bass.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No- mor  2  Tahun  1989  tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No- mor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional.