## TINJAUAN TENTANG PENDIDIKAN BERBASIS KOSMOPOLITAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL

## DI INDONESIA
Oleh: Endang Yulianti
Dosen Prodi Ilmu Hukum UNSIQ, Mahasiswi Program Doktoral Ilmu Hukum Pascasarjana UNS Surakarta.
Email: ending_adv@ymail.com

## Abstrak
Seringkali  dalam  kehidupan  sehari-hari  ketika  seseorang  bertemu  dengan  orang lain,  apalagi  jika  sudah  lama  tidak  bertemu,  selain  menanyakan  kabar  atau menanyakan  keluarga,  juga  akan  menceritakan  aktivitas  sehari-hari,  pekerjaan atau studi. Dalam pembicaraan, ketika tersebutkan kata “luar negeri” – dengan semua  turunannya  (sinonim,  atau  apa  saja  yang  berbau  luar  negeri)  –  atau “internasional”,  akan  memberi  kesan  bahwa  si  pencerita  berada  di  satu  level lebih  tinggi  dari  orang  yang  biasa  saja.  Misalnya  :  jalan-jalan  ke  luar  negeri, memiliki  barang-barang  produk  luar  negeri,  bahkan  sekolah  di  sekolah  luar negeri.  Minimal  sekolah  internasional  atau  sekolah  bertaraf  internasional.  Di sekolah  ini  semua  serba  internasional,  serba  canggih .  Paper  less,  e-learning, teleconference, sehingga  ketika  hal-hal  yang  berbau  luar  negeri  ini  ternyata  tak se-ideal yang diharapkan, situasi sosial mulai dari percakapan yang menyanjung hegemoni  luar  negeri,  hingga    suatu  system  bisa  dan  struktur  masyarakat  bisa saja  berubah.  Hukum  Pendidikan  Nasional  yang  idealnya  dapat  menjadi instrument  yang  menciptakan  keseimbangan  sosial,  khususnya  di  dunia pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia begitu penting   untuk menjadi perhatian masyarakat  karena  dunia  opendidikan  memberi  kontribusi  bagi  perkembangan sebuah  peradaban.  Pendidikan  penting  bagi  pengembangan  sumber  daya manusia serta perubahan sosial di suatu negara.
Kata kunci : Pendidikan, cosmopolitan, perubahan sosial.

## A. Pendahuluan
Karya ini mencoba mengkaji fenomena  ini  dalam  bingkai  Politik Hukum  Pendidikan  Nasional  :  Tinjauan tentang Pendidikan berbasis
Kosmopolitan  dalam  perspektif  Hukum dan  Perubahan  sosial.    Karya  ini dibangun diatas kredo tujuan didirikannya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  ( het  doel van  de  staat )  yaitu  : “mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia…”,
yang  dalam  Undang-Undang  Nomor  20 tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  pada  bagian  konsiderans, disebutkan  bahwa  “  sistem  pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,
peningkatan  mutu  serta  relevansi  dan efisiensi manajemen pendidikan, peningkatan mutu serta efisiensi manajemen
pendidikan untuk
menghadapi  tantangan  sesuai  dengan tuntutan  perubahan  kehidupan  lokal,
nasional  dan  global  sehingga  perlu dilakukan pembaharuan pendidikan
secara terencana, terarah dan berkesinambungan” . Cosmopolitan Education (Pendidikan berbasis kosmopolitan)
sebagai suatu model yang mulai menggurita  di  masyarakat  –  suatu  sisi dalam  globalisasi  di  bidang  pendidikan yang  juga  berdampak International minded –  di  satu  sisi  dapat  menjawab tantangan  untuk  menjadi  bagian  dari masyarakat  luas  lintas  batas  geografis dengan  segala  konsekuensi  berdifusinya berbagai  berbagai    budaya,  tetapi  jika tidak  disikapi  dengan  bijak,    akan berakibat  pada  kekaburan  nilai  dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia.
Proyeksi  ini  akan  tampak  pada sumber  daya  manusia.  Ketika  orang berteriak  mengkritisi  para  koruptor, pernahkah juga berpikir di mana mereka menggali  pengalaman,  membekali  diri sebagai  kaum  terdidik.  Ketika  orang berteriak tentang kebutuhan akan pimpinan  negara  yang  berkarakter,  di mana sesungguhnya karakter ini dibentuk dan dididik. Hukum, semestinya  dapat  menjadi  panglima, menjadi  instrument  perubahan,  untuk menyikapi  perubahan  sosial,  bukan semata-mata meligitimasi perubahan sosial.
B. Hasil Temuan dan Analisis 1. Pendidikan

## Berbasis Kosmopolitan
Dunia  dewasa  ini  diwarnai  dengan kehidupan  masyarakat  yang  senantiasa cepat  berubah,  terutama  dikalangan generasi muda. Paloma Picasso menyebutkan  bahwa  “dunia  menjadi semakin  kosmpolitan  dan  kita  semua mempengaruhi  satu  sama  lain”  (Swara Ditpertais, 8 Mei 2014). Kata kosmopolitan , berasal dari bahasa
Yunani, kosmopolites (warga dunia). Inti dari  pandangan  ini  adalah    gagasan bahwa  manusia  terlepas  dari  afiliasi sebuah komunitas tunggal.
Doshi menggambarkan bahwa masyarakat  yang  ada  saat  ini  adalah masyarakat  global  dengan  avatar  yang tidak  tunggal.  Dalam  segala  aspek, manusia  saat  ini  dihadapkan  dengan aneka tata nilai dan sebagai konsekuensinya sekat batas lintas geografis,  geopolitik  dan  sosial  lenyap. Industri dan pengetahuan telah membentuk  jalinan  antara  orang-orang di dunia (Wedner Menski, 2011: 3-11) .
Marx dan Engels memandang kosmopolitanisme sebagai refleksi ideologi
kapitalisme.
Mereka
menganggap  kapitalisme  pasar  sebagai inheren  meluas  ,  melanggar  system negara  bangsa  sebagaimana  dibuktikan oleh  bahwa  produksi  dan  konsumsi  telah
selaras,  sebagaimana  efek  globalisasi kapitalis  termasuk ideology  borjuis yang melegitimasi  kebebasan  dalam  segala  hal dimana  individu  saling  diuntungkan. Kosmopolitan  muncul  ke  permukaan sebagai  ide  yang  berjalan  searah  dengan globalisasi.  Erasmus  Rotterdam,  menarik kosmopolitan  sebagai  suatu  paham  yang mendukung  cita-cita  perdamaian  dunia, menekankan  kesatuan  umat  manusia  atas pembagian ke dalam negara yang berbeda dengan  menyatakan  bahwa  manusia ditakdirkan oleh alam untuk bersosialisasi dan hidup harmoni . Ia memohon toleransi nasional  dan  agama  (Desiderius  Erasmus, 1986  :  289-322).    Konteks  historis  dari kebangkitan  filosofis  kosmopolitanisme selama  abad  Pencerahan  terdiri  dari banyak  faktor,  yaitu  :  (1)  Meningkatnya kapitalisme  dan  perdagangan  di  seluruh dunia  dan  refleksi  teoritis;  (2)    Realitas ekspansi  negara  dan  kerajaan,  pelayaran dunia  dan  antropologi;  (3)    Minat  baru dalam  filsafat  helenistik  dan  munculnya gagasan  tentang  Hak  Asasi  Manusia;  (4) Focus  filosofis  pada  akal  manusia;  (5) Keanggotaan  kaum  intelektual  pada transnasional.
Ideologi  globalisasi  yang  semakin berkembang ini mereduksi habis-habisan batas  negara  hingga  batas  kebijakan. Migrasi trans-nasional semakin mempermudah
masuknya
bercampurbaurnya  ide  ini.    Istilah  yang
biasa muncul di dunia pendidikan adalah Sistem  Pendidikan  Multikulturalisme . Multikulturalisme mengacu pada kelompok-kelompok budaya besar mencari  kesetaraan  dengan  dominan dalam  kerangka  politik  yang  harus diterima. Pengaruh pandangan kosmopolitan  yang  mereduksi  batas-batas dunia,  mendorong  munculnya  Pendidikan berbasis  Multikulturalisme  Kosmopolitan (Novi  Citra  Oktaviana,  2013  :  3),  yang mengacu  pada  visi  masyarakat  yang menerobos  ikatan-ikatan  kultural  yang tidak terikat dengan budaya khusus, secara bebas  bergiat  dalam  eksperimen  antar kultur dan mengembangkan suatu budaya tertentu milik mereka sendiri.
Dalam area kosmopolitan,
multikulturalisme memang masih menimbulkan  masalah  dan  perdebatan. Asimilasi dianggap ancaman bagi negara yang wilayahnya menjadi tempat mobile bagi imigran dengan bebasnya. Asismilasi ini  diartikan  berbeda-beda  bagi  setiap masyarkat negara. Contoh : Di Indonesia, asimilasi  dikaitkan  dengan  abad  ke  13 perkembangan Islam. Di Amerika serikat diskriminasi Indian oleh imigran meksiko melalu  kebijakan  pelarangan  native language  atau  praktek  ibadah  dan Kristenisasi  (Walker  dan  Serano,  2006  : 60-68). Pada akhirnya pemerintah
Amerika berusaha mengentaskan
kegiatan  Rasis  yang  cukup  lama  dengan
memajukan  aspek  pendidikan  untuk semua  kelompok  dan  tenaga  pengajar sehingga mewujudkan siswa yang bijaksana  dalam  menghadapi  tantangan global.
2. Perspektif  Hukum  Pendidikan Nasional (Undang-Undang

## Nomor 20 tahun 2003)
Dengan  sekian  banyaknya  nilai-nilai yang  bertebaran  di  kalangan  msyarakat, termasuk  ide  pendidikan  yang  berbasis kosmopolitan ini,  hukum  menjadi  alat untuk  menata  masyarakat  agar  nilai-nilai sosial dapat terakomodasikan dengan baik. Sebagaimana  dalam  teori  hukum  Van Jehring  bahwa  Hukum  adalah  Fusi kepentingan (Bernath L Tanya, 2013 : 97- 98),  hukum  di  masa  kini  juga  banyak dipengaruhi  unsur  luar  ,  baik  karena pergaulan  bangsa  ataupun  bangsa  ini punya  kepentingan  dengan  unsur  luar. Undang-undang Sisdiknas dianggap banyak  memiliki  kelemahan  (dalam banyak  artikel  maupun  jurnal  pasal-pasal yang  dianggap  kontroversial  asalah  pasal 6,  pasal  12,  pasal  24,  pasal  47,  pasal  53) dan dianggap memberi akses pada agenda besar  kapitalisme  di  bidang  pendidikan. Hal  ini  berkaitan  erat  dengan  komitmen Indonesia  dalam  General  Agreement  on Trade in service (GATs), dimana perjanjian tersebut menetapkan pendidikan sebagai salah satu bentuk pelayanan sektor publik yang harus diprivatisasi.
Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang,  ada  beberapa  hal  yang perlu  diperhatikan  yaitu  pada  bagian menimbang  butir  C  :    bahwa  sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,  peningkatan  mutu  serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan  untuk  menghadapi  tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kebutuhan  lokal,  nasional  dan  global sehingga  perlu  dilakukan  pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.
Dari  kalimat  diatas  ada  beberapa  hal yang  menjadi  target  Sisdiknas  menurut UU a quo , yakni : pemerataan kesempatan;  peningkatan  mutu  yang relevan;  efisiensi  manajemen  pendidikan untuk  menghadapi  tantangan  perubahan kebutuhan lokal, nasional, global; dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.  Sedangkan  jabaran target  Sisdiknas  tersebut  berdasarkan UU a  quo dapat  diuraikan  sebagai berikut : pertama , Pemerataan kesempatan  (pasal  5-  12); kedua , Peningkatan  mutu  yang  relevan,  diatur dalam  pasal  bab  IX,  Standar  Nasional Pendidikan (pasal 35-38); ketiga , efisiensi  manajemen  pendidikan  untuk menghadapi tantangan perubahan kebutuhan lokal, nasional, global  (pasal
33),  berkaitan  dengan  sarana  dan prasarana  pendidikan  (pasal  45-76); keempat , dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan  (pasal  13-32,  34,  35- 44).
Pintu masuk bagi Pendidikan berbasis  kosmopolitan  ada  pasal  33, bahwa  :    (1)  Bahasa  Indonesia  adalah Bahasa  Negara menjadi bahasa pengantar dalam  pendidikan  Nasional;  (2)  Bahasa daerah  dapat  digunakan  sebagai  bahasa pengantar  dalam  tahap  awal  pendidikan apabila  diperlukan  dalam  penyampaian pengetahuan dan/atau ketrampilan tertentu; (3) Bahasa asing dapat digunakan  sebagai  bahasa  pengantar pada  satuan  pendidikan  tertentu  untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Keseluruhan ayat ini tanpa penjelasan. Ayat 3 menjadi alasan ketika di sekolah-sekolah bertaraf internasional, dan atau sekolah internasional menggunakan  bahasa  pengantar  dan menghadirkan native  speaker asing sebagai tenaga pengajar.
Pada Bab XVII tentang penyelenggaraan Pendidikan
oleh lembaga  negara  lain,  pasal  64,  bahwa Satuan  pendidikan  yang  diselenggarakan oleh  perwakilan  negara  asing  di  wilyah NKRI  ,  bagi  peserta  didik  warga  negara asing,  dapat  menggunakan  ketentuan yang berlaku di negara yang
bersangkutan atas persetujuan Pemerintah  RI.  Pasal  65  memuat ketentuan  :  (1)  Lembaga  pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di  negaranya  dapat  menyelenggarakan pendidikan  di  wilayah  NKRI  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku;  (2)  Lembaga  pendidikan asing  pada  tingkat  pendidikan  dasar  dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta  didik  warga  negara  Indonesia; (3)  Penyelenggara  pendidikan  asing wajib  bekerjasama  dengan  lembaga pendidikan  di  wilayah  NKRI  dengan mengikutsertakan  tenaga  pendidik  dan pengelola  warga  negara  Indonesia.;  (4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem  pendidikan  negara  lain  yang diselenggarakan di wilayah NKRI dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku;  (5) Ketentuan  mengenai  penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut  dalam  peraturan  pemerintah. Kedua pasal tersebut tanpa penjelasan.
Jika  dicermati,  pasal  ini  membuka ketentuan  secara  bebas  untuk  masuknya lembaga  penyelenggaraan  milik  asing ataupun  lisensi  asing.  Tidak  bisa  tidak budaya  atau  spirit  yang  dibawa  tentu memiliki  warna  /  corak  yang  tak  sama dengan budaya Indonesia.
Menurut  hemat  penulis,  atas  pasal- pasal  tersebut,  muncul  interpretasi  dan implikasi.  Percepatan  laju  globalisasi dibidang pendidikan yang dipacu dengan motif  ekonomi,  politik  dan  kultural tidak  dapat  dihindari.  Secara  positif dapat  dimaknai  sebagai  akses  untuk membuat  kehidupan  masyarakat  lebih maju. Namun di sisi yang lain, kemajuan dapan  mengakibatkan  misunderstanding penyalahgunaan ilmu. Maka perlu diatur standar kurikulum yang tetap mengutamakan nilai-nilai kebangsaan.
3. Perspektif    Filsafat  Pendidikan Indonesia
Secara historis
kita dapat mencermati  adanya  pemetaan  budaya dimana  hegemonisasi  dan  polarisasi budaya  terjadi.  Hibridisasi  bukanlah fenomena  baru,  hanya  saja  karena mudahnya  akses  informasi  maka  media masa,  wisata,  makanan,  kegemaran termasuk  gaya  hidup  kosmopolitan  dan memilih  pendidikan  yang  kosmopolit pun  ,  menjadi  sesuatu  yang  biasa-biasa saja.  Pendidikan  berbasis  kosmopolitan tampak pada system pengajaran di mana pemikiran  bahwa;  semua  yang  ada adalah  sama,  hampir    tidak  ada perbedaan. Jadi positifnya adalah, kelompok  minoritas  punya  hak  yang sama.
Ki  Hajar  Dewantara  (selanjutnya KHD),  pendiri  Taman  Siswa  ,  sebagai
bapak pendidikan nasional, mengembangkan konsep pendidikan yang up  to  date hingga  kini.  Konsep pendidikan  KHD  dapat  dimasukkan  ke dalam  filsafat  Aliran  Idealisme.  Aliran ini  menyatakan  nilai  itu  bersifat  mutlak; benar  salah  dan  baik  buruk  secara fundamental  tidak  berubah  dari  generasi ke  generasi.  Manusia  mestinya  berlaku jujur,  adil,  ikhlas,  pemaaf,  kasih  sayang pada  sesama  karena  itu  merupakan kebaikan yang universal.
Konsep  pendidikan  budi  pekerti yang  dikembangkan  oleh  KHD  pada dasarnya  mengacu  kepada  nilai  benar dan  salah  serta  baik  dan  buruk  yang bersifat  mutlak  dan  universal.  Konsep pendidikan  KHD  juga  bisa  dimasukkan dalam filsafat Aliran Rekonstruksionisme. Aliran ini
menyatakan  tujuan  pendidikan  adalah membuat  aturan  sosial  yang  ideal  dan merekonstruksi  budaya  pada  masyarakat majemuk. Konsep Trikon yang dikembangkan KHD, ter-diri dari kontinuitas, konvergensitas dan konsentrisitas,  pada  dasar-nya  memberi tempat  budaya  masyarakat  lain  yang majemuk  ke  dalam  budaya  masyarakat setempat  sepanjang  perpaduan  antar- budaya  tersebut  bersifat  akulturatif  dan saling mengisi.
Konsep-konsep  pendidikan  KHD lainnya  kiranya  pantas  didalami  dan
diimplementasi; antara lain adalah Konsep Trihayu, Konsep Ke- seimbangan,  Konsep  Dasar  dan  Ajar,
Konsep  Trisentra  Pendidikan,  Konsep
Kebangsaan, Konsep Kekeluargaan,
Konsep Among, Konsep Tutwuri
Handayani,  Konsep  Tringa,  Konsep Trirasa,  Konsep  Trina,  dan  Konsep  Tri Pantangan.
Konsep KHD ini merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila. Maka Sistem  Pendidikan  Nasional    sebagai usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik,  secara aktif  mengembangkan  potensi  dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia, serta  keterampilan  yang  diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, dengan dasar Filsafat Pancasila.
Pancasila  merupakan  landasan dan  hasil  cipta  dari  kebudayaan   yang mengandung nilai-nilai filsafat dan telah lama  mengakar  pada  kehidupan  bangsa Indonesia. Identitas Pancasila mencerminkan  suatu  system  pendidikan nasional yang bertumpu dan dijiwai oleh suatu  keyakinan  dan  pandangan  hidup. filsafat  pendidikan  pancasila  merupakan system Negara pancasila yang
dilaksanakan  dalam  berbagai  subsistem kehidupan bangsa dan masyarakat.
Menurut hemat penulis, pendidikan  berbasis  kosmopolitan  yang dalam  aplikasinya  berbentuk  pendidikan multikulturalisme, pada dasarnya merupakan  upaya  yang  menyelaraskan persoalan  kebudayaan  dan  unsur-unsur yang  bertentangan  didalamnya,  dalam suatu  pemahaman  untuk  membangun harmoni dengan dasar persamaan. Undang-undang Sisdiknas yang memberi peluang  besar  bagi  pendidikan  berbasis kosmopolitan  ini  mestinya  di  bangun dengan  pilar-pilar  karakter  Indonesia. Pancasila mencakup nilai-nilai universal.
Relevansi  pendidikan  berbasis kosmopolitan  ini  dengan    falsafah pendidikan  Indonesia  akan  tampak  jika memahami  Pancasila  sebagai  basis normatif, tatanan nilai-nilai dan kutamaan-kutamaan  universal.  Salah dalam membaca dan memahami Pancasila itu sendirilah yang mengaburkan orientasi system
pendidikan nasional Indonesia.

## 4. Perspektif Perubahan Sosial
Perubahan  sosial  merupakan  suatu proses  perubahan  yang  terjadi  dalam suatu  system  sosial.  Perubahan  itu menyangkut  struktur  sosial  dan  proses sosial atau bisa jadi keduanya sekaligus. Studi  perubahan  sosial  juga  meliputi ruang  dan  waktu.  Dimensi  ruang menunjuk  kepada  wilayah  terjadinya
perubahan, serta kondisi yang melingkupinya.  Dimensi  ini  mencakup juga  konteks  historis  yang  terjadi  pada wilayah  tersebut.  Dimensi  waktu  dalam studi  perubahan  meliputi  konteks  masa lalu  ( past ) , sekarang  ( present )  dan  masa depan ( future ) (Nanang Martono, 2012 : 2-3).
Kingsley  Davis  mendefinisikan bahwa perubahan sosial sebagai
perubahan  yang    terjadi  dalam  struktur dan fungsi masyarakat. Posisi pendidikan berbasis kosmopolitan dalam karya  ini    dikaji  melalui  pendekatan struktural dan pendekatan konflik. a. Pendekatan Struktural Beberapa  konsep  perubahan  sosial yang menggunakan pendekatan
struktural  untuk  mengkaji  fenomena pendidikan  berbasis  kosmopolitan  ini antara lain Selo Soemardjan
perubahan  sosial  meliputi  segala perubahan  pada  lembaga  masyarakat yang mempengaruhi
system sosialnya,  termasuk  di  dalamnya nilai-nilai  ,  sikap  dan  perilaku  setiap anggota masyarakat. Dari teori perubahan  sosial  ini,  pendidikan berbasis kosmopolitan ini mempengaruhi  struktur  masyarakat. Lembaga pendidikan yang kosmopolit  dianggap  mendatangkan prestise.
Keberadaan lembaga pendidikan yang menjadi pilihan bagi
masyarakat  dengan  tingkat  sosial yang tinggi mengubah  pola pikir dan tingkah  laku.  Sebagai agent  of change , pendidikan kosmopolit
mendorong masyarakat untuk
mobilitas sosial ke tingkat  yang lebih tinggi secara struktur.
Hal ini tampak pada terjadi transformasi  masyarakat.  Menurut Lauer  dan  Harper,  ada  signifikansi perubahan struktur sosial dalam kurun waktu  tertentu.  Hal  ini  dipilah menjadi :  Perubahan dalam personal, perubahan dalam cara bagian-struktur sosial berhubungan, perubahan dalam fungsi-fungsi struktur, berkaitan dengan apa yang dilakukan masyarakat, perubahan dalam struktur yang berbeda, perubahan sosial memunculkan struktur baru. Pertama , perubahan  dalam  personal,  yang berhubungan dengan perubahan peran dan  individu-individu  baru  dalam kehidupan  manusia.  Dalam  type  ini perubahan bersifat gradual (bertahap) dan  tidak  terlalu  banyak  unsur-unsur baru ataupun unsur-unsur yang hilang.  Jika  dilihat  dari  pendidikan berbasis  kosmopolitan  kita  akan menemukan  perubahan  pandangan tentang  perempuan.  Tidak  ada  lagi batasan  kelaziman  perempuan  untuk berkarya  di  bidang  pekerjaan  yang dulunya  dikhususkan  bagi  pria  saja.
Perempuan  ikut  berperang  dalam wilayah  public  yang  dulunya  digeluti laki-laki. Kedua ,  perubahan  dalam cara bagian-struktur sosial berhubungan. Perubahan tampak pada alur  kerja  lembaga  pendidikan.  Bila masa  lalu  serba manual ,  dengan perkembangan  teknologi  dan  interksi yang  lintas  geografis,  baik  dalam metode  pengajaran  maupun  kegiatan harian  dapat  dilakukan  secara  online. Distribusi,  Publikasi,  mobilisasi    pun menjadi  semakain  canggih. Ketiga, perubahan dalam fungsi-fungsi
struktur,  berkaitan  dengan  apa  yang dilakukan masyarakat. Dalam lembaga pendidikan yang kosmopolit, transfer  nilai  lebih  banyak  bernuansa global.  Maka  diperlukan  character building  yang kuat sebagai filter bagi nilai  global  yang  dibawa  melalui pendidikan. Keempat , perubahan dalam struktur yang berbeda.
Pendidikan  berbasis  kosmopolitan menyiapkan  tenaga  terdidik  untuk kepentingan  global,  sesuai  dengan tuntutan  negara  modern  ke  arah perindustrian. Nuansa ekonomi tampak  mulai  dari  penyediaan  sarana prasarana maupun
penyaluran lululusan. Kelima ,  perubahan  sosial memunculkan struktur
baru.
Pendidikan  berbasis  kosmopolitan mencetak lulusan yang berorientasi ke
arah go-public atau go-internasional . Ini artinya, bukan lagi berada di strata sosial  tradisional  tetapi  di  tingkat yang  lebih  tinggi.  Hal  ini  tentu berdampak pada gaya hidup yang extra ordinary ,  penghayatan  norma-norma yang  tentunya  berbeda  dengan  yang konvensional.
b. Pendekatan fungsionalis
Fungsi  lembaga  pendidikan  dalam memelihara  atau  mempertahankan suatu  system  sosial      dilihat  dalam beberapa  pandangan  antara  lain: Emile  Durkheim  :  Fungsi  utama pendidikan  adalah  mentransmisikan nilai  dan  norma  dalam  masyarakat (Emile  Durkheim,  2004:128).  Posisi pendidikan dalam pandangan Durkheim adalah : Pertama , Pendidikan  sebagai  alat  solideritas sosial,  prinsipnya  adalah  tanpa  ada unsur kesamaan, kerjasama, solideritas sosial dan kehidupan sosial tidaklah  mungkin  ada.  Pendidikan berbasis kosmopolitan yang berprinsip kesamaan, diharapkan mampu memberi akses untuk berkiprah  di  dunia  global. Kedua, pendidikan  sebagai  instrument  dalam pembagian  kerja.  Perubahan  menurut Durkheim dilihat terjadi karena faktor demografi.  (kependudukan).  Faktor demografi yang secara sempit dimaknai  dengan  lajut  pertumpuhan
penduduk ini
mengakibatkan meningkatnya  jumlah  tenaga  kerja, sehingga  terjadi  population  dencity, yaitu  ukuran  statistic  terhadap  tinggi rendahnya  frekuensi  interaksi  dalam masyarakat. Maka dibutuhkan pembagian  kerja  ( division  of labou r) berdasarkan keahlian. Pendidikan
berfungsi untuk memberi kesempatan bagi  masyarakat  untuk  ambil  bagian dalam pembangunan. Basis
Kosmopolitan yang dewasa ini menjadi  trend  sosial,  memungkinkan individu  bahkan  suatu  bangsa  untuk bereksistensi di masyarakat global.
Selain Emile, Talcott Parsons memiliki pemikiran yang sama dengan Durkheim tentang pendidikan. Baginya  sekolah  adalah  miniature masyarakat  (Nanang  Martono,  2012  : 199-202).  Menurutnya,  masyarakat menyandang  dua  status  , ascribed status dan achived  status .  Achieved hanya  diperoleh  melalui  lembaga pendidikan.  Pendidikan  merupakan media  transfer  nilai-nilai.  Baik  itu nilai particular maupun nilai
universal. Sebagai cermin dari sebuah masyarakat, maka pendidikan berbasis  kosmopolit  mencerminkan masyarakat Indonesia yang
kosmopolit pula. Yang perlu diperhatikan adalah penghayatan nilai-nilai  universal  dalam  konteks
Indonesia.  Disatu  pihak  menjadi globalize localism tetapi juga localized  globalism .  Jadi  ada  timbal balik secara universal pula.
5. Model  Hukum  yang  ideal  untuk mewujudkan  pendidikan  yang searah dengan kebutuhan Indonesia
Analisis  Emile  Durkheim  tentang perkembangan manusia dari tahap solideritas  mekanik  hingga  solidaritas organic dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana Hukum pendidikan nasional, (yang dalam
produk  legislasi  berupa  Undang-undang Sisdiknas) dapat mengubah tipe kehidupan  manusia  terutama  dalam masalah pembagian kerja. Akal manusia yang  selalu    berkembang  dibarengi dengan  perkembangan  jumlah  penduduk membuat  semakin  banyak  terobosan baru  di  banyak  sektor  kehidupan, termasuk  istem  pendidikan.  Pendidikan berbasis  kosmopolit  adalah  sebentuk model  yang  disatu  sisi  merupakan  hasil kemajuan  teknologi  tetapi  di  sisi  lain adalah  dampak  sistem  yang  melingkupi dunia dan menjadi gejala yang global.
Sebagaimana  dikemukan  oleh  Anita Lie,  Perkembangan  globalisasi  memiliki empat  wacana  besar,  yaitu  delokalisasi dan  lokalisasi,  perkembangan  teknologi dan  informasi,  kebangkitan  korporasi multinasional,privatisasi dan
pembentukan  pasar  bebas  (Anita  Lie, 2004  :  67).  Undang-undang  Sisdiknas hendaknya menyesuaikan dengan hal-hal beriku  ini  : Pertama ,  delokalisasi  dan lokalisasi  :  dalam  praktek  pendidikan  , penggunaan  bahasa  nasional  seharusnya lebih  banyak  porsinya  dibandingkan bahasa  asing  lainnya.  Penggunaan  buku asing  dan  system  pendidikan  asing diadopsi    dalam  kerangka  nasionalisme Indonesia. Kedua , Perkembangan inovasi  dan  teknologi    -versi  Anita  Lie- dirasakan  di  seluruh  dunia  dengan adanya e-learning dan media teleconference .  Terhadap  hal  ini,  maka Undang-undang masih perlu menerapkan metode  tutorial,  sehingga  masih  ada waktu  untuk  berada  dalam  kebersamaan dan  melestarikan  nilai  gotong  royong dan  kerjasama. Ketiga ,  Kebangkitan korporasi  multinasional,  hal  ini  bukan hanya  dibidang  industry  saja.  Tetapi merambah  ke  industry  pendidikan. Idealnya hukum harus mampu mengatur agar  sekolah  tetap  sebagai  lembaga  jasa yang  memiliki  fungsi  sosial,  bukan  nir laba. Keempat , Privatisasi dan pembentukan  pasar  bebas.  Memang dalam  hal  ini  pemerinta  hanya  berperan pada tingkat regulasi. Tetapi bukan tidak mungkin,  dengan  penghayatan  falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara,
mekanisme controlling dibuat
sedemikian  rupa  sehingga  kebijakan
menjadi  satu  visi  kembali  kepada kepentingan nasional yang sama.
Struktur  masyarakat  yang  heterogen diwarnai dengan banyaknya ruang-ruang hukum.
Komposisi masyarakat
Indonesia  pun  adalah  masyarakat  yang plural. Sulis berpendapat bahwa (Sulistyowaty Irianto, 2012:167):
Pertama ,  hukum  dipandang  sangat memainkan  peranan  penting,  karena hukum  bersentuhan  dengan  domain sosial,  politik  dan  ekonomi.  Hukum mendefinisikan  kekuatan  ekonomi  dan politik.  Hukum  mengkonstruksi  segala sesuatu  dan  mengkatagorikan  perbuatan kita  dalam  kategori  benar  atau  salah. Kedua ,  ada  aktor  yang  menybabkan hukum  bergerak.  Mereka  adalah  para individu  yang  mobile,.  Para  aktor  ini menjadi  agen  perubahan  hukum. Ketiga , pemahaman  globalisasi  dalam  konteks sejarah  sangatlah  penting.  Sepanjang sejarah  dapat  dilihat  bagaimana  traktat juga  menyebabkan  hukum  bergerak. Namun pada saat ini globalisasi
memiliki karakter yang berbeda Merujuk pada pendapat pragmatisme  Amerika,  Roscoe  pound dengan basis teorinya tentang keseimbangan  kepentingan(  Bernath  L Tanya,  2012  :  139),  hukum  tidak  boleh dibiarkan  mengawang-awang.  Hukum mesti  didaratkan  di  dunia  nyata,  yaitu dunia yang penuh sesak dengan
kebutuhan  –kebutuhan  dan  kepentingan yang saling bersaingan.
Satjipto Rahardjo, menegaskan bahwa : Hukum sebagai sarana perubahan sosial, memiliki  makna  sosiologis  dilihat  dari sifatnya  yaitu  lebih  diarahkan  bagi bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat, bukan  semata-mata  pada  isinya  yang abstrak;  memandang  hukum  sebagai lembaga  sosial  yang  dikembangkan melalui usaha manusia  dan menganggap sebagai  kewajiban  untuk  menemukan cara-cara  yang  baik  dalam  memajukan dan  mengarahkan  usaha  demikian  itu; lebih  menekankan  pada  tujuan-tujuan sosial  yang  dilayani  oleh  hukum  dan sanksinya;  menekankan  bahwa  aturan hukum itu haruslebih dipandang sebagai pedoman  untuk  mencapai  hasil  yang dianggap  adil  oleh  masyarakat  daripada sebagai  kerangka  yang  kaku  (Satjipto Raharjo, 2010 : 93).
Dalam  refleksi  penulis,  produk undang-undang  Sisdiknas  yang  lahir sebagai  produk  legislator  ini  tentunya juga  dilator  belakangi  berbagai  faktor dan  kepentingan.  Hukum  pun  tidak otonom dari ekonomi, sosial dan politik. Baik  untuk  dipahami  bahwa  pada dasarnya kehidupan dimulai dari keadaan yang tidak seimbang.
Keterbukaan  diri  terhadap  nilai-nilai universal bukanlah suatu hal yang salah. Bahwa kemudian ada kepentingan
kapitalisme  yang seolah   tersembunyi di balik rumusan pasal-pasal dalam undang-undang sisdiknas, bukan sesuatu yang  absolut  karena  kehidupan  selalu berjalan dinamis.
Sebagai  instrument  perubahan sosial,  Steven  Vago  mengatakan  ; hukum memerlukan 2 (dua) proses  yang saling  berkaitan.  Yaitu  Institusionalisasi pola  perilaku  ( institutionalization  of pattern  of  behavior )  dan  Internalisasi pola  perilaku  ( internalization  of  pattern behavior ).    Institusionalisasi  pola-pola perilaku  menunjuk  pada  pembentukan norma dan ketentuan untuk menegakkannya. Dalam  Undang-undang Sisdiknas,  perlu  adanya  norma  yang jelas,  karakter  yang  jelas  berorientasi pada kemanusiaan, integrasi dan keadilan  sosial.  Dibukanya  peluang untuk  masuknya  system  pendidikan asing, tetapi tetap memasukkan pengembangan  budaya  Indonesia  dalam kurikulum,  dengan  standar  pendidikan yang  Internaslisasi  pola  perilaku  berarti inkorporasi  nilai  yang  implicit  dalam suatu instrument hukum. Ini diwujudkan melalui  sanksi  yang  tegas  kepada lembaga  pendidikan  yang  tidak  sesuai atau  melanggar  standar  aturan  yang  ada (Steven Vago,1997 : 285-288).
Merujuk  pada  teori  Steven  Vago yang  mengatakan  bahwa  Keberhasilan hukum  sebagai  mekanisme  perubahan
sosial  dikondisikan  oleh  faktor  legislasi dan putusan, maka keberhasilan undang- undang  Sisdiknas  sebagai  instrument perubahan  ditentukan oleh beberapa hal berikut ini :
1. Hukum  tersebut  dapat  sampai  ke tengah masyarakat. Transmisi
informasi tentang hukum itu
hendaknya  bisa  sampai  sehingga masyarakat dapat menjalankan fungsinya  selain  sebagai  customer tetapi  control  pelaksanaan  suatu sistem.
2. Aturan  yang  samar  seperti  dalam pasal  tentang  basis  nilai  dan  budaya derah, perlu diperjelas. Anti diskriminasi  RAS,  bukan  berarti memperlakukan yang tak sama menjadi  sama  ,  khususnya  memaksa peerta  didik  mengikuti  ajaran  agama tertentu.
3. Responsi  terhadap  UU  dipantau secara  berkala  oleh  Kemendinas sebagai perpanjangan tangan
pemerintah, beserta masyarakat.
William Evan mensyaratkan terpenuhinya  7  kondisi  agar  hukum dapat  berfungsi  sebagai  instrument perubahan  sosial,  yaitu  : pertama ,
Hukum  harus  keluar  dari  sumber  yang prestis dan otoritatif. Dalam hal Undang- undang Sisdiknas, disinyalir ini hanyalah produk politik yang melegalkan kapitalisme di bidang industri
pendidikan. Sementara faktanya, lembaga  pendidikan  ini  baik  di  tingkat dasar  sampai  perguruan  tinggi  semakin menciptakan gap pada strata sosial  yang ada  di  Indonesia.  Maka  idealnya,  dalam Undang-undang, harus dicantumkan secara tegas peruntukkan lembaga pendidikan  yang  merakyat. Kedua ,
Hukum harus menunjukkan rasionalitasnya,  dalam  arti  dimengerti sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada. Menurut  hemat  penulis,  bahwa  Undang- undang  Sisdiknas  ini  harusnya  lebih rasional dalam melihat kebutuhan masyarakat. Pengelolaan pendidikan umum dikelola oleh kementrian Pendidikan, sementara
Lembaga pendidikan seperti Madrasah dan STAIN
dikelola oleh kementrian Agama.
Ketiga , Dukungan
perubahan membutuhkan  referensi  negara  atau masyarakat  lain  yang  dikenal  berhasil. Ada  baiknya  bahwa  pemerintah  tidak hanya  berkiblat  pada  system  pendidikan kapitalis saja tetapi juga bercermin pada negara-negara  Asia,  misalnya  Jepang dan  Cina. Keempat ,  Penegakan  hukum harus  ditujukan  untuk  merubah  dalam waktu  yang  relatif  pendek.  Undang- undang  bersifat  normatif  dan  umum, maka  perlu  adanya  aturan  organik sebagai  jabaran  undang-undang  yang sifatnya  aplikatif.  Peraturan  pemerinta, Standar  Pendidikan  nasional,  Reinstra
(rencana  strategis),  dan  keseluruhan disertai target pencapaian tertentu dalam waktu tertentu akan mempercepat perubahan. Kelima ,  Penegakan  hukum meniscayakan komitmen perubahan sebagaimana  dimaksudkan  hukum.  Ciri khas dari hukum adalah adanya perintah dan  larangan  disertai  sanksi  bagi  yang melanggarnya. Undang-undang Sisdiknans yang sekarang berlaku masih multi-interpretasi dan belum jelas sanksinya.  Perlu  reformasi  di  berbagai badan pelaksana. Keenam , Implementasi hukum mengandung sanksi positif maupun negatif. Sanksi negatif diberikan kepada anggota masyarkat yang melanggar  norma.  Dapat  berupa  sanksi pidana.  Contohnya  bagi  pelaku  tindak pidana kekerasan baik di seklah Nasional dan Internasional. Sanksi positif diberikan  bagi  yang  mematuhi  kaidah, berupa  pemberian  penghargaan reward bagi  orang-orang  yang  berjasa  dalam dunia  pendidikan. Ketujuh ,  Penegakan hukum masuk akal, tidak hanya terhadap sanksi  yang  dipergunakan  tetapi  juga perlindungan hak-hak yang hilang karena terjadinya pelanggaran hukum.
Fenomena  yang  ada  di  balik undang-undang Sisdiknas, adalah bahwa dari  pembuatannya  sudah  mengabaikan hak  bicara.  Undang-undang  tidak  boleh hanya  sekedar  produk  politik,  sehingga kehilangan  substansinya,  karena  tidak
didiskusikan  terlebih  dahulu  dan  bukan disusun  oleh  para  pakar  di  bidang pendidikan.
Jika  ingin  memfungsikan  hukum sebagai  instrumen  perubahan,  maka perundangan harus dikomunikasikan, disosialisasikan.  Kesalahan  interpretasi dalam undang - undang seringkali mengakibatkan  kesenjangan  pemahaman. Maka  undang-undang  tidak  dapat  berlaku efektif.
Ketika  mencanangkan  pendidikan berbasis  kosmopolit  atau  biasa  dikenal dengan  multikultarisme,  spiritnya  adalah toleransi, membuka diri terhadap percaturan di dunia luar atau globalisasi. Tetapi  pertanyaannya  adalah,  apakah dengan  demikian  akan  timbul  suatu kebangggaan  terhadap  ideologi  sendiri, terhadap budaya  asli yang dimiliki.
Konsep    “ The  Law  of  the  non transferability  of  law ”  dari  Seidmann (Robeth Seidman,2012:227) pada intinya memandang hukum tidak dapat ditransfer begitu saja dari masyarakat ke masyarakat lain yang berbeda kultur. Hal ini diperkuat dengan Peter L Berger dan Thomas  Luckman  yang  mengatakan bahwa  berkenaan  dengan  penegtahuan kita  akan  dunia,  kita  dimungkinkan untuk  menentukan  hal-hal  yang  sifatnya individual,  sehingga  nantinya  akan membenarkan  kita  saat  berada  dlam pranata-pranata sosial. Dalam hal
pendidkan  berbasis  kosmopolitan  ini, betapa  kompleksnya  peta  hukum  yang mengatur  masalah  pendidikan  Rentang keluasan    permasalahan  meliputi  bidang politik, birokarasi, pola perilaku menjadi medan  kekuatan  sosial  yang  dapat mengubah  hukum  setiap  saat.  Pranata sosial  yang  ada  dimasyarakat,  dibantuk untuk  mengatur  berbagai  kepentingan termasuk dunia pendidikan. Menemukan hukum  yang  ideal  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  bukan  suatu  hal yang gampang. Kepentingan- kepentingan yang ada di selurah segmen massyarakat  dibungkus  dalam  konsep hak  dan  kewajiban.Selalu  ada  benturan antara hak dan kewajiban.
Menggunakan hukum sebagai instrument  perubahan  tidak  dapat  lepas dari  anggapan  bahwa  hukum  harus mengetahui  tujuan-tujuan  yang  jelas. Paradigm  nilai  akan  menjadi  tolak  ukur. Maka  perlu  evaluasi  terus  menerus hingga  hukujm  tetap  progresif  sebagai patokan norma di masyarakat, yaitu : 1. Pendidikan  berbasis  Kosmopolitan dalam perspektif Hukum dan
Perubahan Sosial.
Hal  ini  dipahami  dari  dasar perubahan  sosial  yang  meliputi  : struktur  social  dan  proses  sosial. Struktur  sosial  menyangkut  system nilai  dan  bangunan  sosial  di  masrakat. Sedangkan  proses  sosial  mencakup
interaksi  dan  interelasi  yang  timbul  di masyarakat. Pendidikan berbasis kosmopolitan  merupakan  konsekuensi dari globalisasi. Pintu masuk pendidikan berbasis kosmopolitan dipicu  dengan  komitmen  Indonesia dalam  GATs  yang  ternyata  di  masa sekarang  membawa  pendidikan  ke ranah bidang jasa yang memiliki nilai komoditi.  Jika  dilihat  dari  sejarahnya sendiri,  kosmopolitan  yang  berkiblat Amerika itu ditujukan untuk  mengatasi permasalahan  pendidikan  dan  rasisme, sehingga  muncul  hubungan  timbal balik  yang  sinergis  untuk  bisa move beyond dari  tuntutan-tuntutan  keluar nation-state dan  mempertimbangkan sistem  pendidikan  berbasis  sosial kosmopolite.
Dari  perspektif  perubahan  sosial, pendidikan  berbasis  kosmopolitan dapat  menjadi agent  of  change ,  dan berjalan
seiring dengan
perkembangan glocalism dan
globalisasi. Karena selalu ada hubungan  timbal  balik  antara  hukum dan  gejala  sosial.  Metode  yang dipakai  dalam  pendidikan  berbasis kosmopolitan  adalah learning  by doing atau Student Centered
Learning ,  yang  dibangun  atas  dasar nilai bahwa pendidikan adalah perwujudan  hak  asasi  manusia.  Suatu sistem  baru  termasuk  hukum,  akan
menjadi  alat  perubahan  sosial  yang terus mobile dalam tipe struktur sosial Gesselschaft Tetapi dalam tipe Gemeinshacft ,  keberlakukannya  lebih lama dan sulit untuk berubah.
2. Model  Hukum  ideal  yang  searah dengan kebutuhan Indonesia.
Model  hukum  yang  mampu menjawab kebutuhan Indonesia adalah  dengan  mengembalikan  arah system  pendidikan  nasional  pada tujuan  negara  yaitu  ;  mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian dunia. Mencerdaskan bangsa  menjadi  landasan  utamanya. Bangsa  yang  cerdas  tentu  akan senantiasa
survive,
dengan kecerdasannya mampu berinovasi dan mengubah dunia. Bangsa yang cerdas dan berwawasan nasional, akan mengutamakan  perdamaian  dunia.
Hukum  yang  dijadikan  alat perubahan sosial diimplementasi
melalui  perundang-undangan.  Dapat menjadi alat perubahan, jika dikomunikasikan  dan  disosialisasikan sehingga tidak terjadi lagi multiinterpretasi.  Dengan  sosialisasi perundang-undangan itu maka adatasi sosial  hukum  pun  akan  berlangsung baik  secara  institusionlisasi  maupun internalisasi.
Pada intinya, secara teoritis maupun fenomonologis,  hukum  tidak  dapat
ditransfer begitu saja dari masyarakat ke masyarakat  lain  yang  berbeda  kultur. Falsafah  bangsa  menjadi  filter  bagi berdifusinya  macam-macam  nilai  dalam globlisasi.

## C. Simpulan
Kata kunci dari semua uraian diatas adalah  bagaimana  hak  dan  kewajiban dapat  dikelola  secara  optimal  sesuai dengan tujuan mulia yaitu
“mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  perdamaian  abadi  dan keadilan sosial”, yang diimplementasikan  sistem  pendidkan nasional. Apakah system  itu muatannya kapitalis  atau  sosialis,  tetapi  jika dilaksanakan secara tepat dan proporsional  atas  dasar  falsafah  bangsa yaitu  Pancasila,  maka  hukum  akan berfungsi  sebagai  alat  perubahan  sosial yang  membawa  keadilan,  kepastian  dan kemanfaatan bagi semua orang.
Untuk  mengakomodasikan  berbagai kepentingan masyarakat, hukum berfungsi  sebagai  alat  perubahan  sosial. Bertitik  tolak  dari  perspektif  Undang- undang  Sisdiknas,  perspektif  perubahan sosial,  perspektif  filsafat  pendidikan Indonesia,  perspektif  perubahan  sosial, dalam  konteks  Pendidikan  berbasis kosmopolitan dapat menjadi model yang dipilih  dalam  mencerdaskan  kehidupan
bangsa tetapi dengan catatan disesuaikan dengan basis normatif hukum Indonesia, yaitu Pancasila.
Progresivitas
Hukum sebagai instrumen  perubahan  sosial  hendaknya dapat  dilakukan  melalui  :    Hukum  yang
berwawasan  kebangsaan,  Revitalisasi
Program  Wajib  belajar,  Standarisasi Pendidikan  dan  kecakapan,  Pengelolaan sarana  prasarana  seperti  education  net berbasis  kearifan  lokal,  Sanksi  yang progresif,  baik  dalam  bentuk  sanksi positif maupun sanksi negatif. [ ]

## DAFTAR PUSTAKA
Erasmus, Desiderius A. 1986.
Complaint  Damai  menolak  dan Ditolak  oleh  seluruh  dunia. B.
Radice: Toronto of University Press
Irianto,  Sulistyowati.  2012. Kajian Sosio-legal, Bali : Pustaka Larasan
Kok-Chor,  Tan.  2004. Justice  Without Borders : Kosmopolitansisme, Nasionalisme, Patriotisme, Cambridge  :  Cambridge  University
Press.
Lie, Anita. 2004. Pendidikan dalam dinamika Globalisasi, dalam
Pendidikan dalam Manusia
Indonesia . Jakarta: Penerbit buku
Kompas
Martono,  Nanang.  2012. Sosiologi Perubahan  Sosial  Perpektif  Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial .  Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada Oktaviana, Citra Novi. 2013. Implementasi Pembelajaran Berbasis Multikultural untuk Mengembangkan  Toleransi .  Jakarta: Universitas Indonesi. Resiprository.up.edu Rahardjo,  Satjipto.  2010. Sosiologi
Hukum,  Perkembangan  Metode  dan Pilihan  Masalah . Yogyakarta: Genta Publishing
Tanya,  Bernard  L.  et.al.  2013. Teori
Hukum,  Strategi  Tertib  Manusia
Lintas Ruang dan Generasi . Yogyakarta : Genta Publishing
_______________. 2011. Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama . Yogyakarta: Genta
Publishing
Vago,  Steven.  1997. Law  And  Society . New  Jersey:  Simon  &  Schuster  /  A Viacom Company.