## Wajah Hukum

## Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal Asing Terhadap Pelanggaran Hukum di Wilayah Teritorial Indonesia
Eko Budi S 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Jl. Slamet Riyadi Broni, Kota Jambi Telp (0741) 65351 Correspondence email: ekobudi1999@yahoo.co.id
Abstrak. Sebagai  negara  kepulauan  yang  sangat  luas  Indonesia  sangat  strategis  letaknya  dalam  rute  perdagangan  dunia, menjadikan  perairan  Indonesia  memiliki  beberapa  permasalahan-permasalahan  diantaranya  masalah  pencemaran  lingkungan maritim dan keselamatan pelayaran. Permasalahan  tersebut  karena  adanya  minyak dari kapal,  baik dari  bahan  bakar, dari dalam kamar mesin atau minyak sebagai kargo (muatan) yang mencemarkan lingkungan laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana Nakhoda kapal asing yang telah melanggar aturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan maritim serta pelayaran di Indonesia sedangkan manfaat penelitian ini adalah agar bertambahnya pemahaman bagi pengguna alur laut  kepulauan  Indonesia  sehingga  dapat  berlayar  dengan  aman  dan  selamat.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif sedangkan pemecahan masalahnya dengan concept approach dan case approach untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri  Batam  Nomor  234/Pid.Sus/2021/PN.  Btm  terkait  dengan  penerapan  pertanggungjawaban  pidana  Nakhoda  kapal  asing yang melanggar hukum di wilayah teritorial Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah dapat dipertanggungjawabkannya Nakhoda kapal  asing  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  berdasarkan  asas-asas  hukum  pidana  yang  diterapkan  di  Indonesia.  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  seorang  Nakhoda  kapal  asing  yang  telah  berbuat  kesalahan  dapat  dipidana  dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdapat unsur-unsur pidana yang terpenuhi dan terbukti telah melanggar hukum di wilayah teritorial Indonesia.
Kata kunci: pertanggungjawaban, pidana, nakhoda, kapal.
Abstract. As a very large archipelagic country, Indonesia is very strategically located on world trade routes, making Indonesian waters have several problems including problems of maritime environmental pollution and shipping safety. This problem is due to the presence of oil from ships, either from fuel, from the engine room or oil as cargo that pollutes the marine environment.  This study aims to determine the criminal responsibility of foreign ship captains who have violated the rules regarding the protection and  management  of  the  maritime  environment  and  shipping  in  Indonesia,  while  the  benefit  of  this  research  is  to  increase understanding for users of Indonesian archipelagic sea lanes so that they can sail safely and safely. The research method used is normative juridical while solving the problem with a concept approach and case approach to analyze the Batam District Court Decision  Number 234/Pid.Sus/2021/PN. Btm is related to  the implementation  of  criminal liability for foreign  ship  captains who violate the law in  the Indonesian  territory. The result of this research is that foreign  ship  captains can be held  accountable for violating the law based on the principles of criminal law applied in Indonesia. So it can be concluded that a foreign ship captain who has made a mistake can be punished and accounted for his actions because there are criminal elements that are fulfilled and proven to have violated the law in the Indonesian territory.
Keywords: responsibility, criminal, captain, ship.

## PENDAHULUAN
Sebagai negara maritim yang berbentuk kepulauan (archipelago state), keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia di sepanjang garis  khatulistiwa  yang membentang sepanjang 5 ribu  kilometer. Berada pada  alur pelayaran internasional yang sangat ramai dengan situasi geostrategi dunia yang strategis, Indonesia berada pada posisi strategis antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. 2
Konsep  perairan  kepulauan  merupakan  konsepsi  yang  telah  termuat  dalam  Hukum  Laut  Internasional  yang disebut dengan UNCLOS 1982. Konvensi tersebut menyatakan bahwa di perairan kepulauan seluruh kapal asing dapat menggunakan  hak  lintas  alur  laut  kepulauan (sea  lane  passage) yang  alurnya  sudah  ditentukan  oleh  negara kepulauan/pantai tersebut. Hak lintas tersebut dimaksudkan agar kapal-kapal asing dapat menempuh perjalanan yang lebih efektif dan efisien jika hendak berlayar dari laut lepas yang satu ke laut lepas lainnya melalui perairan kepulauan negara pantai.
Indonesia  sebagai  negara  maritime  telah  mendapatkan  pengakuan  dunia  Internasional,  menjadikan  perairan yang  dulunya  sebagai  bagian  dari  laut  bebas  sekarang  menjadi  “perairan  kepulauan”.  Sesuai  konvensi  Hukum  Laut Internasional di perairan kepulauan, hak lintas damai (right of innocent passage) berlaku  untuk seluruh kapal negara
1 Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2 Eka  M.  W, “Penegakan  Hukum  Di  Laut  Dengan  Sistem  Single  Agency  Multy  Tasks”, Rechtsvinding, Vol  3,  No.  2, (Agustus 2014): 5.
Eko Budi S, Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal Asing Terhadap Pelanggaran Hukum di Wilayah Teritorial Indonesia
asing. 3 Berdasarkan penjelasan UU RI Nomor 17 tahun 1985 tentang  Ratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional, jika  dianggap  perlu  untuk  melindungi  kepentingannya,  negara  kepulauan  dapat  menangguhkan  sementara  hak  lintas damai  di  perairan  kepulauan  pada  bagian-bagian  tertentu.  Pada  negara  pantai  status  perairan  kepulauan  termasuk ruang angkasa di atasnya dan dasar laut serta landan kontinennya memiliki kedaulatan penuh (sovereignity) . Sehingga aturan  negara  pantai  dapat  diterapkan  sepenuhnya  di  perairan  kepulauan,  kecuali  terhadap  kapal  berbendera  asing yang sedang berlayar di alur laut kepulauan.
Posisi Indonesia yang strategis letaknya dalam rute perdagangan dunia menjadikan perairan indonesia termasuk salah  satu  perairan  yang  tersibuk  di  dunia,  sekitar  40%  lebih  perdagangan  internasional  melewati  wilayah  perairan Indonesia  dari  keseluruhan  yaitu  90%  perdagangan  dunia.  Sehingga  memberikan  dampak  yang  signifikan  bagi kehidupan bangsa Indonesia. Adapun dampak positif positifnya adalah terdapatnya peluang ekonomi yang meningkat melalui  lalu  lintas  perdagangan  antar  negara  yang  melalui  laut  kepulauan  Indonesia.  Selain  dampak  positif  juga terdapat  dampak  negatif  yaitu  kurangnya  kepatuhan  dalam  keselamatan  pelayaran  dan  sumber  daya  kelautan berkurang  akibat  terbatasnya  kemampuan  aparat  pemerintah  dalam  meindungi  dan  menjaga  para  pengguna  alur  laut yang menimbulkan pencemaran dilaut akibat dari lalu lintas pelayaran kapal-kapal tersebut.
Sebagai  sarana  dalam  kegiatan  angkutan  di  laut,  kapal  merupakan  moda  transportasi  yang  sangat  potensial dimanfaatkan  untuk  transportasi  dalam  membangun  dan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  dan  pembangunan nasional, disamping itu sebagai sarana pemersatu Negara. Undang-Undang Pelayaran mengamanatkan bahwa negara menjadi  pengawaas  dan  pembina  penyelenggaraan  transportasi  laut,  karena  peranannya  yang  sangat  penting  dan strategis serta transportasi laut keberadaannya telah menopang hajat hidup orang banyak, mulai dari buruh, karyawan kantor,  operator  alat  transportasi,  perusahaan  sampai  dengan  pegawai  negari.  Namun  karena  luasnya  lautan  dan terbatasnya  petugas  keamanan  laut,  maka  pengawasan  dan  perlindungan  lingkungan  laut/maritim  masih  kurang  saat ini.  Situasi  tersebut  ditambah  lagi  pengguna  alat  transportasi  yang  melintas  di  perairan  Indonesia  belum  mengikuti aturan-aturan di laut, baik dalam perlindungan lingkungan maritim maupun keselamatan pelayaran.
Pencemaran  di  laut  yang  disebabkan  karena  minyak,  dapat  bersumber  dari  dari  tangki  bahan  bakar  kapal  itu sendiri  atau  sisa  penggunaan  minyak  yang  berada  di  dalam  ruang  mesin  maupun  muatannya  yang  berupa  minyak. Dampak  dari  pencemaran  laut  mempengaruhi  terhadap  segala  kehidupan  baik  di  laut  maupun  daratan  yang  terkena pencemaran. Saat ini, perairan yang kerap menjadi lokasi pembuangan tumpahan minyak ilegal atau sisa penggunaan bahan bakar kapal adalah perairan Kepulauan Riau dan sekitar Laut Natuna. Karena kapal yang masuk ke Singapura harus  sudah  bersih  dari  limbah  maka  banyak  kapal-kapal  asing  membuang  limbahnya  di  sekita  perairan  tersebut sebelum masuk.
Pelanggaran  hukum  baik  pembuangan  limbah  dan  pelanggaran  pelayaran  yang  terjadi  di  perairan  teritorial Indonesia, masih terus terjadi. Peran stakeholder yang menemukan langsung untuk melaporkan kepada petugas yang berwenang  dan  keaktifan  para  petugas  penjaga  keamanan  laut  di  Indonesia.  Salah  satu  pelanggaran  hukum  adalah pelangaran yang dilakukan oleh kapal MT. Freya GT. 160.216 berbendera Panama yang di Nakhodai oleh Chen Yiqun (CY) warga negara China. Hakim telah menyatakan bahwa Nakhoda kapal (CY) terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan  Penuntut  Umum,  telah  melakukan  tindak  pidana  pembuangan  limbah  ke  laut  dan  pelanggaran  pelayaran berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 17 Mei 2021.
Kemudian pelaku diancam dengan dua dakwaan, yang pertama dakwaan Primair Psl 104 UUPPLH jo Psl 55: (1) ke-2 KUHP. Keterangan ahli dari KLHK menyatakan bahwa limbah B3 yang telah dibuang oleh MT. Freya adalah minyak bumi (crude oil) dari kegiatan kilang Minyak Bumi yang termasuk limbah B3 dan memiliki kategori bahaya 1, yaitu  limbah  B3  tersebut  dapat  berdampak  langsung  terhadap  manusia  serta  memiliki  dampak  negatif  terhadap lingkungan  hidup,  keterangan  ahli  tersebut  berdasarkan  PP  RI  Nomor  101  Tahun  2014  tentang  Limbah  B3.  Kapal tersebut  tidak  hanya  membuang  limbah  B3,  ternyata  kapal  tersebut  juga  telah  melakukan  pelanggaran  pelayaran, sebagaimana dalam tuntutan Kedua Psl 317 Jo Psl 193: 1 (b) UU Pelayaran. Sehingga hakim memutuskan hukuman terhadap Terdakwa Chen Yiqun (CY) dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun serta terdakwa harus membayar  denda sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima  ratus juta rupiah). Perkara Nakhoda  MT.  Freya  tersebut  sempat  mengundang  perhatian  nasional  dan  internasional  sehingga  Hakim  sempat mengundur  pembacaan  Putusan  PN  Batam,  karena  harus  hati-hati  dan  tepat  dalam  memutus  perkara  tersebut.  Pada perkara  tersebut  Nakhoda  kapal  MT.  Freya  (CY)  terbukti  telah  melanggar  aturan  perundang-undangan  di  wilayah teritorial  Republik  Indonesia  dan  Konvensi  Hukum  Laut  Internasional  tentang  lintas  alur  laut  kepulauan  oleh  kapal asing.
3 M.  Simanjuntak, Konvensi  PBB 1982 Tentang  Hukum Laut: Makna Dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hlm. 21.
Eko Budi S, Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal Asing Terhadap Pelanggaran Hukum di Wilayah Teritorial Indonesia
Dari  kejadian  tersebut,  beberapa  pengamat  telah  salah  menilai  peraturan  internasional  dan  nasional  karena menganalisanya sepenggal-pengal dan tidak komprehensif. 4 Hal tersebut karena logika mereka dalam membaca aturan hukumnya  yang  tidak  menyeluruh,  ditambah  lagi  ada  kepentingan-kepentingan  tertentu.  Jika  hal  ini  masih  terjadi maka  akan  menimbulkan  dampak  negative  terhadap  apparat  penegak  hukum  di  Indonesia  dan  menurunkan  reputasi penegakan hukum dimata dunia Internasional. Maka dari itu sangat penting sekali adanya sebuah analisa hukum yang komprehensif dan tepat dalam penanganan sebuah kasus yang menyangkut orang asing sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Maka dari itu inilah yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini.
Dari  uraian  tersebut  diatas,  maka penulis melakukan analisis dengan  fokus penelitian tentang tanggung jawab hukum  oleh  Nakhoda  kapal  asing  MT.  Freya  (CY)  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  berupa  membuang limbah/pencemaran  di  laut  serta  kesalahan  yang  tidak  mematuhi  alur  pelayaran  Indonesia  sesuai  dengan  undang- undang pelayaran.  Selain  itu penelitian terhadap analisis pertanggungjawaban pidana oleh  Nakhoda kapal asing MT. Freya (CY) belum pernah dilakukan sebelumnya. Sedangkan pembahasan penelitian ini akan membahas yang menjadi rumusan  masalah  tentang:  1)  pertanggung  jawaban  pidana  bagi  Nakhoda  MT.  Freya  yang  merupakan  kapal  asing yang  telah  melakukan  kesalahan  melanggar  hukum  di  wilayah  teritorial  Indonesia,  2)  apasaja  unsur-unsur pertanggungjawaban  pidananya  dan  3)  pertimbangan  hakim  dalam  memberikan  pemidanaan  terhadap  perkara tersebut.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan  adalah metode  yuridis  normatif sedangkan untuk analisisnya menggunakan concept  approach dan case  approach .  Metode  ini  akan  memberikan  uraian  analisis  terhadap  pertimbangan  hukum oleh  majelis  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Batam  berdasarkan  Putusan  No.  234/Pid.Sus/2021/PN.  Btm  yaitu  tentang penerapan  pertanggungjawaban  pidana  Nakhoda  kapal  asing  yang  melanggar  hukum  di  wilayah  teritorial  Indonesia berdasarkan UU tentang PPLH dan UU Pelayaran serta aturan yang terkait lainnya. Adapun sifat penelitiannya adalah diskriptif  analitis  yang  memberikan  penjelasan  semua  objek  yang  diteliti  dengan  cara  menganalisis  semua  data-data yang telah didapat.
Yang digunakan untuk bahan pustaka adalah berupa data sekunder sebagai sumber utamanya, antara lain: 1. Undang-Undang  tentang  PPLH  dan  UU  tentang  Pelayaran  serta  peraturan  yang  terkait  lainnya  sebagai  bahan hukum primer.
2. Buku,  jurnal  dan  lain-lainnya  yang  menjelaskan  mengenai  bahan  hukum  primer  sebagai  bahan  hukum  sekunder, dan
3. Kamus, data internet dan lain sebagainya yang memberikan petunjuk bahan  hukum primer dan sekunder, sebagai bahan hukum tertier.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan,  menurut  Ronny  teknik  tersebut  dapat diperoleh  secara  manual  atau  elektronik  berupa  putusan  pengadilan,  peraturan  UU,  buku-buku,  jurnal  serta  data internet, 5 Bahan  analisis  berupa  putusan  PN  Batam  Nomor  234/Pid.Sus/2021/PN.  Btm  yang  didapat  dari  portal Putusan  Mahkamah  Agung  RI  melalui  penelusuran  data  internet. 6 Setelah  bahan  hukum  dianalisis  dengan menggunakan metode penafsiran hukum kemudian selanjutnya diambil kesimpulannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal
Dalam teori pertanggungjawaban pidana yang disampaikan oleh Simons, bahwa suatu upaya pemidanaan, yang telah  dilihat  secara  umum  atau  dari  segi  pelakunya  dapat  diperbolehkan  sehingga  yang  demikian  kemampuan mempertanggungjawabkan  dapat  berarti  sebagai  suatu  keadaan  yang  sedemikian  rupa  terhadap  psikis  seseorang. 7 Sedangkan  syarat,  seseorang  pelaku  dapat  dikatakan  mampu  bertanggungjawab  jika  seseorang  tersebut  diketahui bahwa kehendaknya sesuai dengan kesadarannya dan tahu/sadar bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum.
Untuk dapat dipidananya seseorang dalam hal ini Nakhoda kapal, harus sudah  ada perbuatan melawan  hukum yang  telah  dilakukannya  dan  juga  harus  terbukti  melakukan  kesalahan  terhadap  perbuatan  yang  dilarang  dalam undang-undang tersebut, pada perkara ini Nakhoda kapal MT.  Freya (CY)  telah melanggar Undang-Undang tentang
4 Ari Afriansyah, Penegakan Kedaulatan di Laut dan Navigasi Kapal Asin g, sumber Portal UI, https://law.ui.ac.id/v3/penegakan-kedaulatan-di-laut-dan-navigasi-kapal-asing-oleh-arie-afriansyah-s-h-m-i-l-ph-d/ diakses tanggal 17 September 2021, pukul 21.00 Wib.
5 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 45.
6 Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Pidana Khusus, Sumber: https://Putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebbf8d756b7d62b729313531393434.html, diunduh tanggal 23
Agustus 2021, pukul 21.00 Wib.
7 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 85.
Eko Budi S, Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal Asing Terhadap Pelanggaran Hukum di Wilayah Teritorial Indonesia
PPLH  serta  melanggar  UU  Pelayaran.  Adapun  unsur  penting  dalam  hukum  pidana  adalah  kesalahan  yang  telah dilakukan oleh Nakhoda tersebut.
Pertanggungjawaban  pidana  sering  dinamakan toeken-baardheid yaitu  menuju  kepada  pemberian  hukuman pelaku  untuk  menentukan  seorang  pelaku  (Nakhoda)  dapat  dipertangungjawabkan  atas  suatu  tindak  pidana  yang terjadi  atau  tidak. 8 Pelaku  tersebut  akan  mempertanggungjawabkan  atas  perbuatannya  apabila  melawan  hukum  dan tidak  ada alasan pembenar  atau peniadaan  sifat melawan hukum dari perbuatannya,  jika dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang. Sedangkan jika dari segi kemampuan bertanggungjawab adalah hanya seseorang yang mampu bertangungjawablah yang bisa dipertangungjawabkan atas perbuatannya. 9 Seorang  Nakhoda  dapat  dipertanggungjawabkan  pidana (verwijbaarheid) karena  perbuatannya  telah  melawan hukum/ wederrechtelijk. 10 Tetapi bila perbuatan yang dilakukan Nakhoda tidak melawan hukum maka perbuatan yang melawan  hukum  tersebut  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  Nakhoda.  Maka  untuk  jaksa  dapat  melakukan penuntutan dengan memperhatikan  unsur-unsur tindak pidana yang dimasukkan dalam  surat tuntutan, dan  kemudian dibuktikannya. Jika tidak dapat membuktikannya, maka hakim harus melepaskan terdakwa. Namun terkadang semua unsur  pidana  tersebut  sudah  terbukti,  tetapi  terhadap  pelaku  dilepaskan  dari  segala  hukuman.  Ini  terjadi  karena  sifat perbuatan melawan hukumnya yang bersifat materiil tidak terbukti. 11 .
Menurut  Satochid  perbuatan  yang  telah  melawan  hukum  belum  tentu  si  pelaku  tersebut  dapat  dipidana. 12 Karena harus ada penyesalan dari pelaku terhadap kesalahannya dan pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab . Jadi terjadi pergeseran penafsiran hukum pidana, dimana  pergeseran tersebut menekankan pada perbuatan seseorang beserta  akibatnya  bergeser  kearah  kesalahan  orangnya  dengan  tanpa  mengabaikan  keberadaan  perbuatannya  itu sendiri . 13
Dari  analisis  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  seseorang  Nakhoda  kapal  asing  dapat  dipidana  harus memiliki kesalahan yang ada pada orang tersebut ketika seorang tersebut melakukan perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materiil. Jadi harus dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, tersebut. Sehingga jika seseorang  (Nakhoda  kapal)  tidak  memiliki  kesalahan  maka  tidak  dapat  dia  dipidana,  tetapi  karena  Nakhoda  tersebut memiliki kesalahan maka dapat dipidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

## Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana oleh Nakhoda Kapal
Untuk  menyatakan  bahwa  seorang  Nakhoda  memiliki  kewajiban  bertanggungjawab  terhadap  perbuatannya maka  harus  ada  beberapa  syarat  yang  harus  terpenuhi  untuk  menyatakan  bahwa  Nakhoda  dapat  bertanggungjawab karena  suatu  pertanggungjawaban  pidana  adalah  sebagai  bentuk  untuk  menentukan  apakah  seorang  Nakhoda  akan dibebaskan  atau  dipidana  atas  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan.  Moeljatno  berpendapat,  bahwa  selain  harus  ada kesalahan  atau  kesengajaan,  pertanggungjawaban  pidana  tidak  cukup  dengan  hanya  dilakukannya  perbuatan  pidana saja.  Selanjutnya  sesuai  dalam  asas  hukum  oleh  Moeljatno  mengatakan  bahwa  suatu  perbuatan  yang  tidak  tertulis dalam undang-undang tidak dapat dihukum jika tidak ada kesalahan . 14
Berdasarkan  teori  tersebut  diatas,  terhadap  pasal  104  UUPPLH  jo  Psl  55:  (1)  ke-2  KUHP  yang  telah disangkakan  kepada  Nakhoda  kapal  MT.  Freya.  Setelah  penulis  analisis  maka  terdapat  unsur-unsur  yang  memenuhi syarat sebagai kualifikasi delik pidana, yaitu sebagai berikut:
1. Unsur persoonlijk/setiap orang
Setiap orang dalam hal ini adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni seorang (Nakhoda kapal asing) yang telah  melakukan  tindak  pidana, 15 dan  Nakhoda  tersebut  dapat  mempertanggung  jawabkan  perbuatan  yang  telah dilakukannya  yang  dalam  hal  ini  adalah  CY  berdasarkan  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum,  dengan  didampingi penterjemah bahasa Nakhoda tersebut mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan hakim kepadanya pada saat persidangan secara jelas dan rinci  dan tanpa ragu tentang kemampuan bertanggung jawab pada diri  Nakhoda tersebut  serta  tidak  adanya  alasan  pemaaf  dan  alasan  pembenar  yang  dapat  menghapus  kesalahannya  maka terhadap  Nakhoda  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatan  yang  dilakukannya. 16 Maka  dapat dinyatakan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.
8 Eko Budi S, Pokok-Pokok Hukum Pidana: Dalam Teori dan Praktek, (Jambi: Salim Media, 2019), hlm.70.
9 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 165.
10 Eko Budi S, Loc. Cit.
11 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), hlm. 73
12 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana , (Bandung: Balai Lektur Mahasiswa, 2002), hlm. 67.
13 Bemmelen, Hukum Pidana, Jilid 1, (Jakarta: Binacipta, 1979), hal. 100.
14 Moeljatno, Loc cit.
15 Wirdjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 89.
16 Amir & Haeranah, Hukum Pidana Materil  & Formil (Kesalahan dan Pertanggung jawaban Pidana), (Jakarta: USAID- The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015), hlm. 8.
Eko Budi S, Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal Asing Terhadap Pelanggaran Hukum di Wilayah Teritorial Indonesia

## 2. Unsur perbuatan
Yaitu perbuatan dengan melakukan pencemaran dan pembuangan limbah ke laut tanpa izin. Unsur tersebut adalah  salah  satu  unsur  pokok  dalam  pertanggungjawaban  pidana,  yaitu  perbuatan  yang  dilakukan  pelaku merupakan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  undang-undang  hal  tersebut  sesuai  dengan  asas  legalitas  yang  dianut Indonesia  karena  seseorang  tidak  dapat  dipidana  apabila  tidak  melakukan  suatu  perbuatan.  Sesuai  pendapat Moeljatno  asas  legalitas  artinya  adalah  perbuatan  seseorang  tidak  dapat  dipidana  jika  perbuatan  itu  tidak  diatur dalam undang-undang. 17
Unsur  perbuatan  yang  dimaksud  dalam  perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh  pelaku  adalah  melakukan pencemaran/dumping limbah yang dinyatakan dalam Psl 1 butir 24 UUPPLH adalah berupa kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan  persyaratan  tertentu  ke  media  lingkungan  hidup  tertentu.  Dalam  pembuktiannya  sudah  dilakukan pemeriksaan kepada para ahli dan berita acara pemeriksaan menjadi dasar dilakukannya penyidikan. Oleh majelis hakim  perbuatan  CY  dinyatakan  terbukti  secara  sah,  yaitu  pelaku  telah  melakukan  perbuatan  seperti  yang dinyatakan oleh undang-undang tersebut.

## 3. Unsur dengan sengaja
Unsur  tersebut  maksudnya  adalah  pelaku  dengan  sengaja  memberi  sesuatu  alasan,  yaitu  dengan menyalahgunakan  kekuasaannya  sebagai  Nakhoda  kapal  dan  sengaja  menganjurkan  kepada  orang  lain  untuk membuang limbah tersebut. Yang dimaksud dengan menganjurkan adalah orang tersebut telah menyebabkan orang lain  untuk  berbuat  tindak  pidana. 18 Adapun  syarat  penganjuran  adalah  ada  penganjuran  ketika  pembuat  materiil sudah  melakukan  kesalahan  yang  dianjurkan  atau  sudah  ada  percobaan  untuk  melakukan  tindak  pidana  dan pembuat  materiil  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan,  ada  kesengajaan  untuk  menggerakkan  orang  lain  untuk melakukan  tindak  pidana  dan  menggerakkannya  dengan  menggunakan  sarana,  putusan  kehendak  dari  pembuat materiil sudah melakukan tindak pidana yang dianjurkan atau sudah ada percobaan melakukan tindak pidana.
Berdasarkan pengakuan Nakhoda CY (sebagai Terdakwa) telah memerintahkan Wang Wie Jie/WWJ (Saksi) selaku  penanggung jawab pembuangan water ballast untuk membuang limbah ke laut tanpa menghidupkan mesin Oil Water  Separator (OWS) sebagai penyaring minyak dan membuang atau  dumping  air  limbah ke laut melalui buritan kanan kapal MT. Freya yang mengeluarkan cairan berwarna coklat/gelap yang seperti menyerupai minyak dan  berbuih  atau  berbusa  serta  berbau  menyengat  seperti  bau  minyak  yang  tumpah  ke  laut,  tindakan  tersebut akhirnya diketahui oleh Kapal Patroli TNI AL pada tanggal 24 Januari 2021 dan telah dilakukan pemeriksaan awal, selanjutnya kapal diarahkan untuk sandar di pelabuhan terdekat untuk pemeriksaan lanjutan. Dalam pemeriksaan di persidangan  Nakhoda  mengatakan  sengaja  melakukan  perintah  tersebut  kepada  saksi  WWJ  dan  saksi  telah mengakuinya, maka unsur sengaja dalam hal ini terbukti secara syah.
Nakhoda  Kapal  MT.  Freya  selain  didakwa  melanggar  UUPPLH  juga  didakwa  secara  subsider  melanggar Pasal  317  Jo  Pasal  193:  (1)  UU  Pelayaran.  Dari  Putusan  PN  Batam  tersebut  kemudian  dianalisis  dengan  teori pertanggungjawaaban pidana, maka didapatkan unsur-unsurnya antara lain:

## 1. Unsur persoonlijk/setiap orang
Setiap orang disini adalah pelaku sebagai Nakhoda MT. Freya (CY). “Nakhoda” berdasarkan Pasal 1 Angka 41  dalam  UUP  adalah  salah  satu  dari  awak  kapal  yang  mempunyai  wewenang  dan  tanggung  jawab  tertentu  dan menjadi pemimpin tertinggi di kapal  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa Terdakwa  CY adalah Nahkoda Kapal MT. Freya, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

## 2. Unsur kesalahan yang tidak mematuhi alur pelayaran
Yang dimaksud dengan kesalahan adalah keadaan psikologis seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan  yang sedemikian  rupa  sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan  pelaku dapat dicela atas perbuatannya  yang  melakukan  pelanggaran  alur  pelayaran  laut  Indonesia. 19 Sebelum  menganalisis  tentang kesalahan  yang  telah  dilakukan  oleh  terdakwa  CY  (Nakhoda  kapal  MT.  Freya),  terlebih  dahulu  akan  dibahas tentang alur pelayaran dan pengaturannya.
Alur  Pelayaran  dalam  hal  ini  adalah  perairan  yang  memiliki  kedalaman,  lebar  dan  merupakan  bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh Kapal di laut, sungai atau danau. Pada Pasal  188  ayat  (1)  UUP  menyebutkan  “Penyelenggaran  alur  pelayaran  diselenggarakan  oleh  Pemerintah”, sedangkan  dalam  Pasal  188  ayat  (3)  UUP  menyebutkan,  untuk  penyelenggaraannya  Pemerintah  wajib  membuat alur  pelayaran,  sistim  rute,  mengatur  tata  cara  berlalu  lintas  dan  menetapkan  daerah  labuh  kapal  sesuai  dengan kepentingannya. Selanjutnya Pasal 194 ayat (1) UUP menyebutkan “Pemerintah menetapkan Alur Laut Kepulauan
17 Moeljatno, Op. Cit, hal. 74.
18 Eko Budi S, Op. Cit., hlm. 103.
19 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 78.
Eko Budi S, Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal Asing Terhadap Pelanggaran Hukum di Wilayah Teritorial Indonesia
Indonesia  dan  tata  cara  penggunaannya  untuk  perlintasan  yang  sifatnya  terus  menerus,  langsung  dan  secepatnya bagi kapal asing yang melalui perairan Indonesia”.
Yang  menjadi  pertimbangan  bahwa  kapal  MT.  Freya  tidak  dapat  berlabuh  atau  berhenti  diperairan  sekitar Natuna dan Kepri adalah UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Covention On The Law Of The Sea 1982 (Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional). Yang dimaksud dengan terus menerus, langsung dan secepatnya adalah kapal yang berlayar dari laut bebas melintas perairan Indonesia dan langsung menuju ke laut bebas  lainnya.  Sedang  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  1  ayat    (8)  UU  Nomor  6  Tahun  1996  tentang  Perairan Indonesia (UUPI) dinyatakan bahwa, alur  laut kepulauan merupakan alur  laut  yang diatasnya dilintasi oleh  kapal atau  pesawat  udara  asing,  untuk  melaksanakan  aktifitas  berupa  pelayaran  dan  penerbangan  secara  normal  hanya untuk singgah serta tidak langsung dan dengan cepat serta tidak diatas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berada  antara  satu  bagian  laut  lepas  atau  Zona  Ekonomi  Eklusif  Indonesia  dan  bagian  laut  bebas  atau  Zona Ekonomi Eklusif Indonesia lainnya.
Dari berbagai aturan dan ketentuan diatas, maka mode transportasi yang melewati perairan Indonesia hanya boleh  melintas  di  Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia  (ALKI).  Berdasarkan  pemeriksaan  dan  pembuktian  di persidangan,  bahwa  MT.  Freya  telah  terbukti  melakukan  lego  jangkar  sehingga  posisi  kapal  dalam  keadaan berhenti di titik kordinat yang masih termasuk wilayah teritorial Indonesia tanpa izin dari otoritas yang berwenang. MT.  Freya  tersebut  dengan  sengaja  telah  mematikan  AIS (Automatic  Identification  System). Kemudian  pada deteksi secara visual posisinya berada diluar ALKI I (satu) dengan indikasi menutup semua nama, identitas kapal tidak  menyala  dengan  posisi  di  titik  koordinat  00°00’48”  S  -  107°19’36”  E  berada  diperairan  Indonesia berdasarkan peta yang dikeluarkan oleh TNI Angkatan Laut. Di peta tercantum sebagai laut Natuna Selatan, berada di  perairan  pedalaman  (bukan  berada  di  pulau  terluar),  di  sebelah  barat  Pontianak  dengan  jarak  7  mil  dari  pulau Pejantan. Bahwa identitas kapal yang ditutup adalah seluruh papan nama (nama kapal, lambung, buritan dan atas) nomor  IMO  ditutup,  AIS (Automatic  Identificaton  Sytem) untuk  pemantauan  otomatis  diatas  kapal  dimatikan, kemudian  kapal  MT.  Freya  melaksanakan  lego  jangkar  diperairan  tersebut  dan  kapal  lainnya  (MT.  Horse) melaksanakan  transfer crude  oil (minyak  mentah)  ke  kapal  MT.  Freya  dengan  tidak  mengibarkan  bendera kebangsaan.
Kemudian  petugas  pemeriksa  dari  Kapal  TNI  AL  melakukan  pemeriksaan  pendahuluan  dan  ditemukan bahwa  kapal  MT.  Freya  telah  membawa  muatan  antara  lain  muatan  minyak  mentah (Crude  Oil) 166.129  MT dengan dilengkapi dokumen manifest (tanpa tempat tujuan)  dan untuk ABK di daftar crew  list terdapat 53 orang. Dari  uraian  dan  pertimbangan  diatas  keberadaan  Kapal  MT.  Freya  yang  berada  diluar  Alur  Laut  Kepulauan Indonesia dan berhenti melakukan Ship To Ship dengan kapal lainnya tidak sesuai dengan Alur Pelayaran dan telah melanggar aturan bagi kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia.
Aturan di laut Indonesia, sebagian besar mengikuti aturan internasional. Dalam Pasal 18 (2) UNCLOS 1982, dikatakan  bahwa “Passage  shall  be  continuous  and  expeditious.  However,  passage  includes  stopping  and anchoring, but only in so far as the same are incidental to ordinary navigation or are rendered necessary by force majeure or distress or for the purpose of rendering assistance to persons, ships or aircraft in danger or distress.” Dari ketentuan ini jelas bahwa kalaupun kapal asing yang sedang berlayar melewati untuk hak lintas damai, hanya boleh  melakukan  pemberhentian  atau  lego  jangkar  jika  kegiatan  tersebut  merupakan “incidental  to  ordinary navigation” .  Jadi  hanya  dalam  keadaan incidental atau  sesekali  atau  diperlukan  dalam  berlayar.  Dalam  hukum nasional,  sudah  jelas  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  tahun  2002  tentang  hak  dan  kewajiban  kapal  asing dalam  melaksanakan  lintas  damai  melalui  perairan  Indonesia,  Pasal  3  Ayat  4  dikatakan  bahwa  “Dalam melaksanakan   Lintas Damai, kapal asing tidak boleh menurunkan sauh, berhenti, mondar-mandir, kecuali hal itu perlu dilakukan karena keadaan yang memaksa atau marabahaya atau karena menolong orang, kapal atau pesawat yang dalam keadaan berbahaya, sedangkan bagi kapal asing yang memang berniat untuk melakukan pemberhentian dan  lego  jangkar,  maka  sudah  seharusnya  mendapatkan  izin  dari  otoritas  negara  pantai  demi  alasan  keamanan pelayaran.
Dari  pembahasan  diatas  maka  unsur-unsur  pertanggungjawaban  pidana  berupa  kesalahan  dari  Nakhoda kapal  MT.  Freya  (CY)  tersebut  adalah  tidak  melaksanakan  aturan  perundang-undangan  tentang  perlindungan maritim  dan  tata  cara  berlalu  lintas  di  alur  pelayaran,  sistem  rute,  daerah  pelayaran  lalu  lintas  kapal,  dan  sarana bantu  navigasi pelayaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga  apabila salah satu telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi.

## Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara
Seorang  Hakim  harus  mengambil  keputusan  yang  tepat  untuk  menjatuhkan  sanksi  kepada  terdakwa  setelah proses  di  persidangan  selesai.  Hakim  harus  menelaah  terlebih  dahulu  tentang  kebenaran  peristiwa  yang  diajukan kepadanya  dengan  melihat  berbagai  macam  bukti  yang  ada  dan  disertai  keyakinan  dengan  mengunakan  metode penafsiran,  kontruksi,  dan  mempertimbangan  keadaan  sosio-koltural  untuk  memenuhi  kebutuhan  seseorang.  Atas
Eko Budi S, Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal Asing Terhadap Pelanggaran Hukum di Wilayah Teritorial Indonesia
peristiwa  yang  terjadi  serta  memghubungkan  dengan  hukum  yang  berlaku  dan  selanjutnya  memberikan  suatu kesimpulan  dengan  menetapkan  suatu  sanksi  terhadap  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  setelah  itu mempertimbangkan  dan  memberikan  penilaian.  Setelah  dilakukan  analisis  terhadap  Putusan  PN  Batam  Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN. Btm, maka dapat dijelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Nakhoda kapal MT. Freya, adalah sebagai berikut:

## Pertimbangan Yuridis
Dalam  pertimbangan  yuridis,  JPU  dapat  menuntut  terdakwa  dengan  tuntutan  yang  diatur  dan  diancam  pidana sesuai Pasal 104 UUPPLH jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP serta Pasal 317 Jo Pasal 193 Ayat 1 Huruf b UU tentang Pelayaran dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nakhoda kapal MT. Freya (CY) dengan pidana penjara selama 1  (satu)  tahun  dengan  masa  percobaan  selama  2  (dua)  tahun  dan  menjatuhkan  pidana  denda  terhadap  Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Hakim kemudian mempertimbangkan tuntutan JPU, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta hukum bahwa  perbuatan  terdakwa  adalah  salah  dan  terjadi  kesengajaan  berdasarkan  unsur  pasal  undang-undang  tersebut diatas  sesuai  persangkaan  JPU  dan  memutuskan  perbuatan  terdakwa  yang  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  pasal tersebut dengan pidana yang sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus  juta  rupiah).  Dalam  amar  putusannya  juga  Hakim  memerintahkan  untuk  mengembalikan  barang  bukti  berupa Kapal  MT.  Freya  beserta  seluruh  dokumen  kapal  dan  muatan  dikembalikan  kepada  terdakwa  serta  membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

## Pertimbangan Non Yuridis
Pertimbangan  yuridis  saja  tidaklah  cukup  untuk  menentukan  nilai  keadilan  dalam  menjatuhkan  putusan  pada pelaku  tindak  pidana  lingkungan  hidup  dan  pelayaran  yang  dapat  membahayakan  kehidupan  manusia  dan membahayakan kapal-kapal yang melintas. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif dan masalah  kerugiannya  saja,  tetapi  faktor  intern  dan  ekstern  terdakwa  yang  melatar  belakangi  dalam  melakukan kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.
Aspek  sosiologis  berguna  untuk  mengkaji  latar  belakang  mengapa  Nakhoda  membuang  limbah,  aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani  pidana  sedangkan  aspek  kriminologi  diperlukan  untuk  mengkaji  sebab-sebab  seorang  melakukan  tindak pidana  dan  bagaimana  sikap  serta  prilaku  terdakwa  yang  melakukan  tindak  pidana,  dengan  demikian  hakim  dapat memberikan  putusan  yang  adil.  Selanjutnya  setelah  dianalisis,  bahwa  putusan  Hakim  tersebut  menggunakan pertimbangan  non  yuridis  yaitu  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  terdakwa.  Hal-hal  yang  memberatkan terdakwa  tercantum  didalam  putusan  adalah  bahwa  perbuatan  terdakwa  dapat  mengganggu  keamanan  dan keselamatan pelayaran. Sedangkan  hal-hal  yang meringankan terdakwa  tercantum didalam putusan, bahwa terdakwa mengakui  dan  menyesali  perbuatannnya,  terdakwa  tidak  menyadari  berada  di  perairan  Indonesia  dan  terdakwa  tidak ada niat melakukan kejahatan di wilayah perairan Indonesia.
Dari  pembahasan  tersebut,  maka  ketika  akan  menjatuhkan  putusannya  maka  hakim  harus  mempertimbangkan landasan hukumnya, dalam teori ratio decidendi dijelaskan bahwa hakim dalam putusannya harus mempertimbangkan dasar  hukum  yang  relevan  dengan  pokok  perkara,  dan  motivasi  hakim  harus  memiliki  motivasi  yang  jelas  untuk menegakkan  hukum  serta  memberikan  keadilan  bagi  para  pihak  yang  terkait  dengan  pokok  perkara. 20 Maka  dari  itu hakim harus memperhatikan faktor-faktor kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum dalam setiap penjatuhan putusan. Maka menurut penulis, pertimbangan yang digunakan Hakim dalam memutus perkara yang dilakukan oleh Nakhoda MT. Freya (CY) sudah benar adanya berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta persidangan.

## SIMPULAN
Setelah  dilakukan  pembahasan  penelitian  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  1)  Nakhoda  kapal  asing yang  berlayar  di  wilayah  teritorial  Indonesia  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidananya  ketika  seorang Nakhoda  tersebut  terbukti  melakukan  pelanggaran  hukum  nasional,  karena  perbuatannya  telah  terbukti  baik  secara formil maupun materil bersifat melawan hukum dan perbuatan yang telah dilakukan harus ada kesalahan yang melekat pada  diri  pelaku.  Sehingga  Nakhoda  MT.  Freya  (CY)  tersebut  dapat  dipidana  dan  harus  mempertanggungjawabkan kesalahannya;  2)  Unsur-unsur  pertanggungjawaban  pidana  yang  dilakukan  oleh  Nakhoda  MT.  Freya  (CY)  telah memenuhi unsur-unsur dalam  undang-undang yang dikenakannya sehingga Nakhoda dapat dihukum. Unsur tersebut
20 Ahmad  Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2010), hlm. 110.
Eko Budi S, Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal Asing Terhadap Pelanggaran Hukum di Wilayah Teritorial Indonesia
antara lain bahwa “setiap orang” yaitu Nakhoda MT. Freya (CY) merupakan subyek hukum dalam hukum pidana di Indonesia, Nakhoda tersebut melakukan perbuatan yang salah sesuai aturan hukum di wilayah territorial Indonesia dan Nakhoda tersebut terbukti mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; 3) Hakim dalam memberi putusan telah sesuai  dengan  hal-hal  yang  meringankan  dan  memberatkan  Nakhoda  MT.  Freya  (CY)  dengan  berdasarkan  aspek yuridis dan sosiologis.

## DAFATAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika, 2010. Amir  Ilyas  &  Haeranah, Hukum  Pidana  Materil  &  Formil:  Kesalahan  dan  Pertanggung  jawaban  Pidana, USAID- The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015. Bemmelen, Hukum Pidana, Jilid 1 , Jakarta, Binacipta, 1979 Eko Budi Sariyono, Pokok-Pokok Hukum Pidana (Dalam Teori dan Praktek), Jambi, Salim Media, 2019. E.Y.  Kanter  dan  S.R.  Sianturi, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya, Jakarta, Storia  Grafika, 2002.
Frans Maramis, Hukum PIdana Umum dan Tertulis di Indonesia , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi , Jakarta, Renika Cipta, 2008. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta, Ghalia  Indonesia, 1990. Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Bandung, Balai Lektur Mahasiswa, 2002. Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Depok, Raja Grafindo Persada, 2010. Wirdjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2003.

## Peraturan Perundang-undangan
Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982) Undang-Undang RI No. 1 tahun 1946 tentang KUHP Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Undang-Undang RI No. 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982 Undang-Undang RI No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Undang-Undang RI No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang RI No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum
Peraturan  Pemerintah  RI  No.  36  tahun  2002 tentang  Hak  Dan  Kewajiban  Kapal  Asing  Dalam  Melaksanakan  Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia
Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 tentang Limbah Barang Berbahaya dan Beracun

## Jurnal/Makalah
Eka M. W, “Penegakan Hukum Di Laut Dengan  Sistem  Single  Agency Multy  Tasks”, Jurnal Online, Rechtsvinding BPHN, Vol 3, No. 2, (Agustus, 2014): 5.

## Internet
Ari  Afriansyah, Penegakan  Kedaulatan  di  Laut  dan  Navigasi  Kapal  Asing ,  sumber  Portal  UI, https://law.ui.ac.id/v3/penegakan-kedaulatan-di-laut-dan-navigasi-kapal-asing-oleh-arie-afriansyah-s-h-m-i-l- ph-d/ diakses pada tanggal 17 Sebtember 2021, pukul 21.00 Wib.
Portal, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Pidana Khusus, Sumber:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebbf8d756b7d62b729313531393434.html  diunduh tanggal 23 Agustus 2021, pukul 21.00 Wib.