Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam

## INFO PENULIS
Sri Khayati
Universitas Sulawesi Tenggara srikhayati65@gmail.com
+6281341506718

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 3, No. 1, April 2023 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Khayati,  S.  (2023).  Pembagian  Harta  Warisan  berdasarkan  Metode  Hukum  Waris  Islam  dan  Kompilasi Hukum Islam. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 3 (1), 15-24.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mempelajari  bagaimana  metode  pembagian  harta warisan  yang  berdasarkan  Hukum  Waris  Islam  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  mampu menyelesaikan  permohonan  atau  sengketa  pembagian  harta  warisan  di  antara  orang- orang  beragama  Islam  melalui  lembaga  Peradilan  Agama  Kendari.  Penelitian  ini dilaksanakan  pada  Kantor  Pengadilan  Agama  Kendari.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif,  dimana  data  dikumpulkan  melalui  studi  bahan-bahan kepustakaan  serta  wawancara  lalu  kemudian  dianalisa  dengan  metode  deskriptif kualitatif  merupakan  argumetasi  hukum  yang  logis  dan  sistematis  sesuai  dengan rumusan  masalah  yang  telah  dirumuskan.  Hasil  Penelitian  menunjukan  bahwa  :  1. Dalam  pembagian  harta  warisan,  orang-orang  yang  beragama  islam  diberi  kebebasan untuk memilih hukum mana yang digunakan apakah menggunakan hukum waris islam (fiqh/faraidh), menggunakan hukum waris perdata barat (BW)  atau menundukan diri pada Kompilasi Hukum Islam. 2. Dalam pembagian harta warisan, mengikuti langkah- langkah  sebagai  berikut  :  a.  Penentuan  Ahli  Waris  berdasarkan  Golongan  atau kelompok. b. Menentukan bagian masing-masing Ahli Waris. c. Menghitung kadar atau takaran perolehan harta warisan dari ahli waris. d. Pelaksanaan
pembagian/penyerahan  Harta  Warisan  kepad  Ahli  Waris.  3.  Dalam  pembagian  harta warisan  berdasarkan  metode  Hukum  Waris  Islam  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  di Pengadilan  Agama  Kendari  diperoleh  fakta-fakta  bahwa  penyelesaian  sengketa Pembagian  Harta  Warisan  ada  yang  menempuh  jalan  damai,  dan  ada  yang  tidak dikabulkan disebabkan oleh karena gugatan/permohonan cacat formil.
Kata Kunci : Harta Warisan, Hukum Waris Islam, Kompilasi hukum.

## A. Pendahuluan
Hukum,  dalam  hal  ini  Hukum  Waris  Islam,  berperan  sebagai  alat  untuk  mengatur hubungan-hubungan dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pemanfaatan warisan oleh  ahli  waris.  Karena  tujuan  hukum  pada  umumnya  termasuk  Hukum  Waris  Islam  adalah untuk  menciptakan dan  memelihara  ketertiban  yang  adil  dalam pergaulan  masyarakat,  dalam hal  ini  masyarakat  beragama  Islam,  maka  Hukum  Waris  Islam  berfungsi  untuk  memelihara ketertiban dan keadilan dalam pemanfaatan warisan oleh orang-orang beragama Islam.
Orang-orang  beragama  Islam  boleh  melakukan  pilihan  hukum  (rechtskeuze)  yang  akan dipergunakan dalam pembagian warisan. Pilihan hukum (rechtskeuze) itu memberi kebebasan kepada  orang-  orang  beragama  Islam  untuk  menentukan  pilihan  dalam  pembagian  warisan, apakah akan memberlakukan hukum kewarisan adat, memberlakukan ketentuan kaidah hukum kewarisan barat menurut BW ataukah memberlakukan ketentuan kaidah hukum faraidh.
Bagi orang-orang Islam yang menundukkan diri pada ketentuan kaidah hukum faraidh yang berarti  “suatu  bagian  tertentu”,  baginya  berlaku  ketentuan  kaidah-kaidah  Hukum  Islam,  yang pelaksanaannya  tentu  tidak  dapat  dipisahkan  dari  aqidah  (keimanan).  Pembagian  warisan dengan berdasarkan ilmu faraidh lebih tepat, jelas dan lengkap.
serta  lebih  mencerminkan  rasa  keadilan.  Oleh  karena  itu,  orang-orang  beragama  Islam yang  tunduk  pada  ketentuan  hukum faraidh tidak  dibenarkan  melaksanakan  pembagian warisan menyimpang dari ketentuan-ketentuan ilmu faraidh . Ketentuan  kaidah  hukum faraidh tentang  pembagian  warisan  diatur  dalam Alquran di dalam surat An-Nisaa’ ayat 11 yang berbunyi:
Artinya :
“Allah  mensyari’atkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak-anakmu,  yaitu: bagian seseorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu  semuanya perempuan lebih dari dua orang maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu hanya seorang saja maka ia memperoleh separuh harta”.
Selanjutnya, sabda Rasulullah S.A.W berbunyi:
Artinya:
“Dari  Ibnu  Abbas  r.a.  Ia  berkata:  Rasulullah  bersabda:  Berikanlah  bagian  yang  telah ditentukan dalam Al-quran kepada yang berhak untuk menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”.

## Abstract
This  study  aims  to  study  how  the  method  of  dividing  inheritance  based  on  Islamic Inheritance Law and Compilation of Islamic Law is able to resolve requests or disputes over the distribution of inheritance among people who are Muslim through the Kendari Religious  Court.  This  research  was  conducted  at  the  Office  of  the  Kendari  Religious Court. This study uses a normative juridical approach, where data is collected through a study  of  literature  and  interviews  and  then  analyzed  using  a  qualitative  descriptive method,  which  is  a  logical  and  systematic  legal  argument  in  accordance  with  the formulation of the problem that has been formulated. The research results show that: 1. In  the  distribution  of  inheritance,  people  who  are  Muslim  are  given  the  freedom  to choose  which  law  to  use,  whether  to  use  Islamic  inheritance  law  (fiqh/faraidh),  use western  civil  inheritance  law  (BW)  or  submit  to  the  Compilation  Islamic  law.  2.  In dividing the inheritance, follow the steps below: a. Determination of heirs based on class or groups. b. Determine the share of each heir. c. Calculating the level or measure of the acquisition  of  inherited  assets  from  the  heirs.  d.  Implementation  of distribution/delivery of Inheritance to Heirs. 3. In the distribution of inheritance based on  the  method  of  Islamic  Inheritance  Law  and  the  Compilation  of  Islamic  Law  at  the Kendari  Religious  Court,  it  was  found  that  the  settlement  of  disputes  over  the distribution  of  inheritance  took  a  peaceful  path,  and  some  were  not  granted  due  to  a formal flaw in the claim/application.
Keywords : Inheritance, Islamic Inheritance Law, Compilation of laws.
Kompilasi Hukum Islam pun mengatur hal-hal di atas sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf (a) yang bunyinya:
“Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak  kepemilikan  harta  peninggalan  (tirkah) pewaris,  menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  beberapa  bagiannya masing-masing.”
Pilihan  hukum  ( rechtskeuze )  pembagian  warisan  dengan  metode Kompilasi  Hukum  Islam berhubungan dengan ketentuan kaidah hukum faraidh , yang mana keduanya mengatur tentang harta  peninggalan orang yang telah meninggal dunia,  dengan tahapan-tahapan penentuan ahli waris,  penentuan  harta  warisan,  penentuan  bagian  perolehan  masing-masing  ahli  waris  dan pelaksanaan pembagian perolehan harta waris kepada ahli waris.
Tidak  jarang  pilihan  hukum  ( rechtskeuze )  pembagian  warisan  di  antara  ahli  waris menimbulkan  sengketa  rasa  ketidakpuasan  atas  perolehan  masing-masing  ahli  waris.  Hal  ini disebabkan  ada  ahli  waris  yang  merasa  dibeda-bedakan  karena  perbedaan  gender  sekalipun ahli  waris  itu  adalah  anak  kandung  pewaris.  Minimnya  pengetahuan  mengenai  hukum kewarisan Islam mengakibatkan hukum kewarisan Islam  tidak  dilaksanakan  sesuai  ketentuan yang seharusnya, sehingga
terkadang keadilan dalam pembagian warisan diperoleh setelah menempuh jalur hukum di Pengadilan Agama Kendari.
Oleh  karena  itu,  dalam  pembagian  warisan,  penting  untuk setiap orang Islam  mengetahui dan mengamalkan Firman Allah SWT dengan menggunakan metode ketentuan hukum faraidh. Namun  sangat  disayangkan,  umumnya  orang  Islam  enggan  untuk  mempelajari  lalu menundukkan diri pada pembagian warisan menurut hukum faraidh yang telah disarikan dalam Kompilasi Hukum Islam dikarenakan alasan- alasan kesulitan merumuskan siapa saja ahli waris yang  berhak  menerima  warisan,  kesulitan  menghitung  bagian  perolehan  masing-  masing  ahli waris, sehingga dalam pelaksanaan pembagian warisan di antara ahli waris, ilmu Hukum Waris Islam cenderung terabaikan.
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mempelajari bagaimana  metode  pembagian  harta  warisan  yang  berdasarkan  Hukum  Waris  Islam  dan Kompilasi  Hukum  Islam  mampu  menyelesaikan  permohonan  atau  sengketa  pembagian  harta warisan di antara orang-orang beragama Islam melalui lembaga Peradilan Agama Kendari

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari yang bertempat pada Pengadilan Agama Kendari. Dasar  pertimbangan  utama  sehingga  Pengadilan  Agama  Kendari  dijadikan  sebagai  tempat penelitian  karena  dalam  kenyatannya  untuk  melakukan  pembagian  harta  warisan  terlebih dahulu  harus  mengajukan  permohonan  penetapan  ahli  waris  yang  hanya  dapat  dilakukan  di Pengadilan Agama setempat, agar pembagian harta warisan dapat dibagi sesuai kepada semua ahli  waris  untuk  menghindari  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  pembagian  yang  dilakukan berdasarkan ketentuan yang seharusnya telah ditetapkan dalam hukum waris.

## 1. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang dengan  kata  lain  adalah  jenis  penelitian  hukum  sosiologis  dan  dapat  pula  dengan  penelitian lapangan,  yaitu  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam kenyataanya  di  masyarakat.  Atau  dengan  kata  lain  yaitu  suatu  penelitian  yang  diberlakukan terhadap  keadaan sebenarnya  atau  keadaan  nyata yang terjadi di  masyarakat dengan  maksud untuk  mengetahui  dan  menemukan  fakta-fakta  dan  data  yang  dibutuhkan,  setelah  data  yang dibutuhkan  terkumpul  kemudian  menuju  kepada  identifikasi  masalah  yang  pada  akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.
Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari data hukum primer dan data hukum sekunder, yamg antara lain :
1) Data hukum primer, yaitu data hukum yang mengikat dan terdiri dari, antara lain :
a. Alquran dan hadits.
b. Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan Agama Kendari.
c. Yurisprudensi.
2) Data  hukum  sekunder  yaitu  mencakup  dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil penelitian berwujud laporan yang dihimpun dari hasil studi pustaka dan sumber-sumber lainnya  seperti,  hasil  penelitian  yang  mempunyai  relevansi  dengan  hal  yang  akan  diteliti
yang  berkaitan  dengan  Perbandingan  Pembagian  Harta  Warisan  Berdasarkan  Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam. Serta pendapat ahli faraidh

## 2. Teknik Pengumpulan Data
Dalam upaya mengumpulkan data penulis menggunakan dua cara (metode) yaitu :
1) Penelitian kepustakaan (Library Research) Penelitian  Kepustakaan  merupakan  suatu  proses  yang  ditempuh  untuk menemukan  data  yang  sifatnya  normative.  Untuk  menemukan  data  tersebut,  maka penulis mengkaji beberapa literatur yang relevan dengan topik pembahasan.
2.  Penelitian Lapangan (Filled Research) Penelitian  lapangan  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  untuk  memperoleh  data yang  dibutuhkan  namun  obyeknya  bukan  pada  literature,  melainkan  data  digunakan adalah perkara yang masuk atau terdaftar di Pengadilan Agama kendari, disamping itu juga dilakukan dengan tehnik wawancara terhadap hakim yang menangani perkara di Pengadilan Agama Kendari
3. Analisis Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif yaitu penelitian yang  menggambarkan  secara  jelas,  rinci,  dan  sistematis  tentang  obyek  yang  akan  diteliti mengenai  tata  cara  pembagian  harta  warisan  menurut  syariat  islam  berdasarkan  metode hukum waris islam dan kompilasi hukum islam.

## C. Pembahasan

## 1. Pembagian Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam
Sebelum menguraikan lebih lanjut apa yang menjadi pokok bahasan dalam sub judul ini kiranya perlu ada pembatasan-pembatasan sebagai berikut :
Pertama,  mengetahui  istilah  yang  digunakan  dalam  pembagian  waris,  yang  mana  dalam perhitungan waris dikenal beberapa istilah, sebagai berikut :
1) Asal  Masalah  ,  adalah  bilangan  terkecil  yang  darinya  bisa  didapatkan  bagian  secara benar.
2) Adadur Ru’u s  adalah bilangan kepala.
3) Siham adalah nilai yang dihasilkan dari perkalian antara Asal Masalah dan bagian pasti seorang ahli waris dzawil furu dl.
4) Majmu’   Siham  adalah   jumlah   keseluruhan siham. Kedua, mengetahui golongan / kelompok Ahli Waris sebagai berikut :
1) Ashabul furudh, terdiri dari :
a. 4 laki-laki, meliputi Bapak, Kakek ke atas, Suami dan Saudara laki-laki seibu.
b. 8  perempuan,  meliputi  isteri,  anak  perempuan,  saudara  perempuan  kandung,  saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu dan nenek ke atas.
Ashabul furudh ada 2 (dua) macam, yaitu:
1. Ashabul  furudh  sababiyyah,  adalah  ahli  waris  yang  disebabkan  oleh  ikatan perkawinan, yakni suami, isteri.
2. Ashabul  furudh  nasabiyyah,  adalah  ahli  waris  yang  telah  ditetapkan  atas  dasar nasab,  yakni  ayah,  ibu,  cucu  perempuan  dari  anak  laki-laki,  saudara  perempuan sekandung,  saudara  perempuan  seayah,  saudara  laki-laki  seibu,  saudara perempuan seibu, kakek, nenek.
Takaran harta waris ahli waris Ashabul furudh, sebagai berikut:
1. Ahli waris Yang mendapat bagian 2/3, adalah :
a. Dua orang anak perempuan atau lebih, bila tidak ada anak laki-laki (An-Nisa [11]);
b. Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, bila anak perempuan tidak ada (An-Nisa [176]);
c. Saudara perempuan seayah, dua orang atau lebih (An- Nisa [176];
2. Ahli waris yang mendapat bagian ½, adalah ;
a. Anak perempuan kalau dia tunggal;
b. Anak perempuan dari anak laki-laki atau tidak ada anak perempuan;
c. Saudara perempuan sekandung atau seayah, kalau kalau saudara perempuan sekandung tidak ada, dan dia seorang saja (An-Nis [176]);
d. Suami bila isteri tidak punya anak (An-Nis [12]);
3. Ahli waris yang mendapat 1/3, adalah :
a. Ibu, bila tidak ada anak atau cucu (anak dari anak laki- laki), dan tidak ada pula dua orang saudara (An-Nisa [11]);
b. Dua orang saudara atau ebih dari saudara seibu (An-Nisa [12]);
4. Ahli waris yang mendapat ¼, adalah : a. Suami, bila isteri ada anak atau cucu (An-Nisa [12]);
b. Isteri, bila suami tidak ada anak dan tidak ada cucu. Kalau isteri lebih dari satu, makadibagi rata (An-Nisa [12]);
5. Ahli waris yang mendapat 1/6, adalah :
a. Ibu, bila beserta anak dari anak laki-laki atau dua orang saudara atau lebih (An- Nisa [11]);
b. Bapak,  bila  pewaris  mempunyai  anak  atau  anak  dari  anak  laki-laki  (An-Nisa [11];
c. Nenek atau ibunya ibu/ibunya ayah;
d. Cucu perempuan dari anak laki-laki (seorang atau lebih) bila bersama seorang anak perempuan. Bila anak perempuan lebih dari satu,maka cucu perempuan tidak mendapat harta warisan;
e. Kakek, bila bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, dan bapak tidak ada;
f. Saudara  perempuan  sebapak  (seorang  atau  lebih),  bila  beserta  saudara perempuan  seibu  sebapak.  Bila  saudara  seibu  sebapak  lebih  dari  satu,  maka saudara perempuan sebapak tidak mendapat warisan;
6. Ahli waris yang mendapat 1/8, adalah :
a. Istri (satu atau lebih), bila ada anak atau lebih.
2. Dzul  qarabah ,  meliputi  anak  laki-laki,  anak  perempuan  dengan  saudara  laki-laki,  bapak, saudara laki-laki dalam hal kalalah, saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah.
3. Dzul Arfaam , ahli waris yang mendapat warisan jika Dzul Faraa’idh dan Dzul Qarabah tidak ada.
Ketiga, untuk dapat memahami pembagian warisan berdasarkan golongan/kelompok dan takaran warisan, dapat kita aplikasikan melalui contoh-contoh kasus.

## Kasus 1
Isteri  meninggal  dunia  dengan  meninggalkan  suami,  1  orang  anak  laki-  laki,  2  orang  anak perempuan,  mama  dan  papa  serta  harta peninggalan  berupa  uang  sebesar  Rp  48.000.000,00- Maka, pengaturan warisannya adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Pengaturan Warisan Warist Bagian @ orang 1 suami (1/4) 3/12 Rp 12.000.000 1 Mama (1/6) 2/12 Rp. 8.000.000 2 anak perempuan (1:1A) 5/24 Rp. 5.000.000 1 anak laki-laki (2:1A) 5/24 Rp. 10.000.000 1 Papa (1/6) 2/12 Rp. 8.000.000 Penjelasan :
Cucu laki-laki dan cucu perempuan dilewati karena sudah terhalang oleh anak laki-laki. Cucu perempuan dilewati karena sudah terhalang oleh 2 anak perempuan atau lebih Kakek dan nenek dilewati karena sudah terhalang oleh papa dan mama
Kasus 2 Seorang  laki-laki  meninggal  dunia  dengan  ahli  waris  seorang  istri,  seorang  anak  perempuan, seorang  ibu,  dan  seorang  paman.  Harta  yang  ditingalkan  sejumlah  Rp.  48.000.000.  Maka pembagiannya sebagai berikut:
Tabel 2. Pembagian Warisan
Warist Bagian @ orang 1 Isteri(1/8) 3/24 Rp 6.000.000 1 Ibu (1/6) 4/24 Rp. 8.000.000 1 anak perempuan (1/2) 12/24 Rp. 24.000.000 1 Paman (1:1A) 5/24 Rp. 10.000.000
Penjelasan:
Saudara laki-laki dan perempuan seayah dilewati karena sudah terhalang oleh saudara laki-laki kandung.
Saudara laki-laki dan perempuan seibu dilewati karena sudah terhalang oleh anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki)

## 2. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi  Hukum  Islam  mengelompokkan  ahli  waris  dari  segi  cara  pembagiannya  dalam tiga kelompok, sebagai berikut (Pasal 176 – 182 KHI):
a) Kelompok ahli waris dzawil furud (yang ditentukan bagiannya), terdiri dari :
(1) Ayah  mendapat  1/6  bagian  bila  pewaris  meninggalkan  anak/keturunan,  mendapat ashabah  bila  pewaris  tidak  meninggalkan  anak  /  keturunan  (Pasal  177  KHI  jo  SEMA Nomor 2 Tahun 1994).
(2) Ibu  mendapat  1/6  bagian  bila  pewaris  mempunyai  anak/keturunan,  atau  pewaris mempunyai  dua  orang  saudara  atau  lebih  (sekandung,  seayah,  seibu),  mendapat  1/3 bagian  jika  pewaris  tidak meninggalkan  anak  /  keturunan  atau pewaris  meninggalkan satu orang saudara (sekandung, seayah, seibu).
(3) Duda  mendapat  1/2  bagian  bila  pewaris  tidak  meninggalkan  anak  /  keturunan  dan mendapat 1/4 bagianbila pewaris meninggalkan anak/keturunan.
(4) Janda  mendapat  1/4  bagian  bila  pewaris  tidak  meninggalkan  anak/keturunan  dan mendapat 1/8 bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan.
(5) Anak  perempuan  mendapat  1/2  bagian  apabila  sendirian,  dua  orang  anak perempuan atau lebih mendapat 2/3 bagian bila tidak ada anak laki-laki atau keturunan dari anak laki-laki.
(6) Seorang  saudara  laki-laki  atau  perempuan  (baik  sekandung,  seayah  atau  seibu) mendapat 1/6 bagian, apabila terdapat dua orang saudara atau lebih (sekandung, seayah atau seibu) mendapat 1/3 bagian jika saudara (sekandung, seayah atau seibu) mewarisi bersama ibu pewaris (yurisprudensi)
(7) Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah atau seibu) mendapat 1/2 bagian, dua orang saudara perempuan sekandung atau seayah atau lebih mendapat 2/3 bagian, jika saudara perempuan tersebut mewaris tidak bersama ayah dan tidak ada saudara laki- laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki.
b) Kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya.
(1) Anak laki-laki dan keturunannya.
(2) Anak perempuan dan keturunannya bila mewarisi bersama anak laki-laki.
(3) Saudara  laki-laki  bersama  saudara  perempuan  bila  pewaris  tidak  meninggalkan keturunan dan ayah.
(4) Kakek dan nenek.
(5) Paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan keturunannya.
c) Kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti.
(1) Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikan.
(2) Keturunan dari saudara laki-laki / perempuan (sekandung, seayah atau seibu) mewarisi bagian yang digantikannya.
(3) Kakek  dan  nenek  dari  pihak  ayah  mewarisi  bagian  dari  ayah,  masing-masing  berbagi sama.
(4) Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama.
(5) Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah.
(6) Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu.
Selain yang disebut di atas tidak termasuk ahli waris pengganti.

## 3. Penerapan  Metode  Hukum  Waris  Islam  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam  Pada Peristiwa Kongkrit  Pembagian  Warisan  Dalam  Perkara  Yang  Diadili  Di  Pengadilan  Agama Kendari
Undang-undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  membuka  kemungkinan bagi  mereka  yang  beragama  Islam  untuk memilih  hukum  apa  yang  akan  dipergunakan  dalam pembagian warisan. Pada Penjelasan Umum butir 2 dari Undang-undang nomor 7 tahun 1989, dikemukakan  bidang  kewarisan  adalah  penentuan  siapa-siapa  yang  menjadi  ahli  waris, penentuan  harta  peninggalan,  penentuan  bagian  masing-masing  ahli  waris,  dan  pelaksanaan pembagian  harta  peninggalan  tersebut,  bilamana  pewarisan  dilakukan  berdasarkan  hukum Islam.
Pengadilan agama merupakan lembaga sosial yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasa dirugikan haknya oleh orang lain (Pasal  49  Undang-  undang  nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama).  Dalam menyelesaikan  perkara-perkara  kewarisan  di  pengadilan  agama,  hakim  pengadilan  agama berpedoman kepada kitab fikih yang berasal dari madzhab Syafi'i, yang penggunaannya dapat dipastikan  tergantung  pada  kemampuan  hakim-hakim  dalam  memahami  secara  utuh  dan menyeluruh kitab fikih tersebut. Dampaknya tidak menutup kemungkinan timbul suatu putusan yang berbeda-beda, walaupun perkara yang diajukan kepadanya sama.
Kompilasi Hukum Islam adalah hukum Islam yang berbentuk kodifikasi yang menjadi dasar pertimbangan  hukum  dalam  mengadili,  sehingga  tidak  akan  menimbulkan  disparitas (perbedaan)  putusan,  dapat  menjamin  kepastian  dan  kesatuan  penerapan  hukum  Islam  di Indonesia.

## a. Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kendari
Dalam hal ini dapat dilihat dari kenyataan yang merupakan perkara mengenai pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan hasil penelitian diperoleh data untuk diteliti putusannya yaitu:
Tabel 3. Data Hasil Penelitian No. Nomor Perkara Hasil Putusan 1. 0156/Pdt.G/2016/PA.Kdi NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) 2. 0475/Pdt.G/2016/PA.Kdi Putusan Damai
Adapun putusan Pengadilan Agama Kendari yang dimaksud tersebut di atas adalah sebagai berikut :
1) Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.Kdi.
Perkara Gugatan Warisan diajukan oleh Penggugat Friderika binti Arwan melawan Tergugat Syamsiati binti Dg. Sangkala, Dkk
Dalam dalil-dalil gugatan dijelaskan almarhum Suwardi alias Suwardin meninggalkan Para Ahli Waris dan telah menikah 3 (tiga) kali secara islam. Bahwa Penggugat Friderika binti Arwan sebagai  istri  pertama  memiliki  5  (lima)  orang  anak,  Tergugat  I  Syamsiati  binti  Dg.  Sangkala sebagai  istri  ke  2  (dua)  memiliki  3  (tiga)  orang  anak,  dan  Tergugat  V  Ani  Nurhayani  binti Suwardi sebagai Istri Ke 3 (tiga) memiliki 2 orang anak.
Adapun almarhum Suwardi atau Suwardin telah meninggalkan warisan berupa : sebidang tanah dan 2 (dua) unit ruko seluas 108 M2, sebidang tanah seluas 4800 M2, 1 Unit Mobil Avansa G  warna  Hitam  DT  1754  IE,  sebidang  tanah  dan  rumah  di  atasnya  yang  terletak  di  Sambuli seluas 20 M x 25 M.
Dimana  dalam  gugatannya  Penggugat  sebagai  Ahli  Waris  meminta  agar  Harta  Warisan dalam  perkara  yang  diajukannya  dapat  dibagi  secara  merata  kepada  semua  Ahli  Waris. Penggugat  menguraikan  agar  membagi  Harta  Warisan  menjadi  1/13  kepada  13  orang  Ahli Waris.
Berdasarkan  uraian  dalil  Penggugat,  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  dan memberikan  pertimbangan  hukum  yang  mana  dalam  dalil  gugatan  Penggugat  terdapat kerancuan sebagai berikut :
a) Bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  tidak  mencantumkan  agama  yang  dianut almarhum  Suwardi  alias  Suwardin  pada  saat  meninggal  dunia,  hal  tersebut  merupakan syarat mutlak penentuan dapat diajukannya suatu gugatan Harta Waris dalam lingkungan Pengadilan Agama ataupun Peradilan Umum yang di dasarkan pada agama yang dianut oleh
Pewaris pada saat meninggal dunia (Vide Pasal 1 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 Jo.Pasal 171 huruf B Kompilasi Hukum Islam).
b) Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan supaya sengketa pembagian kewarisan  ini  diselesaikan  menurut  Hukum  Kewarisan  Islam,  hal  tersebut  merupakan syarat  multak  untuk  dapat  diselesaikannya  suatu  gugatan  Harta  Waris  oleh  lingkungan Peradilan Agama ataupun Peradilan Umum yang di dasarkan pada agama yang dianut oleh Pewaris pada saat meninggal dunia (Vide Pasal 1 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 Jo.Pasal 171 huruf B Kompilasi Hukum Islam).
c) Bahwa  Pengguat  dalam  surat  gugatannya  tidak  pula  menjelaskan  secara  rinci  Ahli  Waris lainnya  dari  Almarhum  Suwardi  alias  Suwardin  selain  dari  pada  istri-istri  dan  anak- anaknya, terutama Ahli Waris dalam garis vertikal meliputi orang tua dalam garis lurus ke atas,  padahal  pada  poin  10  gugatan  Penggugat  disebutkan  sumber  Harta  Warisan almarhum  Suwardi  alias  Suwardin  dari  almarhum  Haji  Kemme  yang  telah  dibagi  kepada Suwardi dan saudara-saudaranya.
d) Dalam  gugatan  Penggugat  pada  posita  poin  2  gugatan  Penggugat  disebutkan  almarhum Suwardi telah menikah 3 (tiga) kali dengan cara pernikahan islam, namun tidak dijelaskan secara  rinci tentang  apakah  ada  harta yang  diperoleh  selama  perkawinan  oleh almarhum Suwardin  dengan  istri-istrinya  tersebut  disamping  adanya  harta  bawahan.  Ini  sangat penting  dalam  gugatan  Harta  Warisan,  karena  asal-usul  keberadaan  semua  harta  yang menjadi obyek sengketa sangat menentuan porsi pembagian Harta Warisan bagi para Ahli Waris karena dalam hukum materiil jelas dibedakan antara harta bawaan baik yang berasal dari  warisan,  hiba,  wasiat,  dan  lain-lain  dengan  harta-harta  yang  diperoleh  selama perkawinan atau harta bersama. (Vide Pasal 35,  36 dan 37 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 85, 86, dan 97 Kompilasi Hukum Islam). Sehingga kalau saja diantara harta-harta  a’quo  ada  harta  bersama,  maka  itu  harus  dipisahkan  terlebih  dahulu  karena pembagian  terhadap  harta  tersebut  mempunyai  teknis  dan  kadar  yang  berbeda  dengan harta yang lainnya.
e) Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan Tergugat VII (umur 13) masih berada dibawah umur, namun tidak ditunjuk wali pengampuannya padahal menurut hukum harus diwakili oleh ibu kandungnnya bernama Ani Nurhayani (Tergugat V) untuk mewakilinya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga dengan demikian maka status  Tergugat  VII  tanpa  dibarengi  wali  Pengampu  dari  ibu  kandungnnya  sendiri  adalah tidak sesuai hukum, karena tidak memenuhi Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) dan Pasal 184 Kompilasi  Hukum  Islam  oleh  karenaya  Majelis  Hakim  berpendapat  gugatan  Penggugat mengalami cacat formal (Error In Persona).
f) Bahwa  dalam  gugatan  Penggugat  disebutkan  pada  poin  8  harta  peninggalan  warisan almarhum Suwardi alias Suwardin berupa sebidang tanah dan 2 (dua) unit ruko seluas 108 M2, sebidang tanah seluas 4800 M2, 1 Unit Mobil Avansa G warna Hitam DT 1754 IE. Saat ini dikuasai oleh istri ke 2 (dua) beserta 3 (tiga) orang anaknya, akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana  cara  dikuasainya,  kapan  dikuasainya  dan  dari  siapa  dikuasainya,  ini  sangat penting  dalam  gugatan  waris  karena  asal-usul  keberadaan  harta  yang  menjadi  obyek sengketa  sangat  prinsip  dalam  menentukan  pembagian  Harta  Waris,  sehingga  mengenai status  asal-usul  kepemilikan  hak  atas  obyek  Harta Waris  tersebut  adalah  kabur  (Obscuur libel).
g) Bahwa  dalam  gugatan  Penggugat  disebutkan  pada  Poin  8  harta  peninggalan  warisan almarhum  Suwardi  alias  Suwardin  berupa  sebidang  tanah  dan  rumah  di  atasnya  yang terletak  di  Sambuli  seluas  20  M  x  25  M.  Saat  ini  dikuasai  oleh  istri  ke  3  (tiga)  beserta  2 (dua)  orang  anaknya,  akan  tetapi  tidak  dijelaskan  bagaimana  cara  dikuasainya,  kapan dikuasainya  dan  dari  siapa  dikuasainya,  ini  sangat  penting  dalam  gugatan  waris  karena asal-usul keberadaan harta yang menjadi obyek sengketa sangat prinsip dalam menentukan pembagian  Harta  Waris,  sehingga  mengenai  status  asal-usul  kepemilikan  hak  atas  obyek Harta Waris tersebut adalah kabur (Obscuur libel).
h) Bahwa  dalam  gugatan  Penggugat  pada  posita  poin  10  disebutkan  sumber  harta  warisan almarhum  Suwardi  alias  Suwardin  dari  almarhum  Haji  Kemme,  namun  tidak  disebutkan hubungan hukum antara almarhum Suwardi alias Suwardi dan Haji Kemme.
i) Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita poin 10 juga disebutkan, ternyata almarhum Suwardi  alias  Suwardi  selain  mendapat  pembagian  pembelian  tanah  sebesar Rp.250.000.000,-  juga  mendapat  lagi  hasil  penjualan  tanah  sebesar  Rp.  660.000.000,- namun  tidak  dijelaskan  mengenai  tanah  tersebut,  tanah  yang  mana  atau  sumbernya  dari mana dan kapan diserahkan uang tersebut kepada almarhum Suwardi alias Suwardi.
j) Dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan adanya permintaan supaya harta peninggalan almarhum  Suwardi  alias  Suwardi  dibagi  secara  hukum  faraidh  sesuai  ketentuan  hukum kewarisan  Islam,  hanya  disebutkan  dalam  posita  poin  12  mengemukakan,  supaya  harta peninggalan almarhum Suwardi alias Suwardi dibagi sama rata antara semua ahli warisnya yang  berjumlah  13  orang  yaitu  masing-masing  dapat  1/13  bagian,  sehingga  tidak  jelas perkara  ini,  apakah  sengketa  pembagian  harta  peninggalan  almarhum  Suwardi  alias Suwardi  minta  diselesaikan  menurut  hukum  faraidh  sebagaimana  yang  diatur  dalam Hukum  Kewarisan  Islam  ataukah  minta  diseleasaikan  menurut  Hukum  perdata sebagaimana diatur dalam Burgelyk wet book (BW).
k) Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita poin 14 disebutkan para Penggugat menuntut supaya  harta  warisan  dibagi  secara  adil  yaitu  1/13  bagian,  karena  selama  24  tahun  itri pertama  beserta  anak-anaknya  sampai  saat  ini,  tidak  dibiayai  dan  tidak  diberi  nafkah, alasan ini tidak relevan dengan permintaan 1/13 bagian, karena sekalipun Ahli Waris tidak diberikan  nafkah  selama  24  tahun  namun  Ahli  Waris  tetap  berhak  mendapatkan  Harta Waris karena adanya hubungan perkawinan, atau pertalian nasab dengan si pewaris sesuai kadar pembagian dalam ketentuan Hukum Kewarisan Islam.
l) Dalam  petitum  gugatan  Penggugat  tidak  dijelaskan  ”menghukum  siapa  yang  menguasai obyek sengketa untuk membagi harta peninggalan almarhum Suwardi alias Suwardi sesuai bunyi diktum putusan ini dan apabila tidak dapt dibagi secara natura akan dijual lelang dan hasilnya  akan  dibagi  sesuai  bunyi  diktum  putusan  ini”,  hal  ini  penting  dikemukakan berhubung  karena  sebagian  harta  obyek  sengketa  dikuasai  oleh  ahli  waris  tertentu  yaitu sebagian  dikuasai  oleh  istri  ke  2  (dua)  beserta  anak-  anaknya  dan  sebagian  lagi  dikuasai oleh istri ke 3 (tiga) beserta anak-anaknya sementara Ahli Waris lainnya yaitu istri pertama beserta anak-anaknya belum mendaptkan pembagian.
Berdasarkan  pertimbangan  hukum  di  atas  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  gugatan Penggugat telah Error In Persona dan tidak jelas alias kabur atau Obscuur libel sehingga gugatan Penggugat  mengalami  cacat  formil  oleh  karenya  harus  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## 2) Putusan Nomor 0475/Pdt.G/2016/PA.Kdi.
Perkara Gugatan Warisan diajukan oleh Penggugat Hj. St. Syamsiah binti Raming melawan Tergugat Nadya Pratiwi Darwis binti Darwis Dahlan
Bahwa kedua belah pihak dimuka mediator telah bersepakat untuk mengakhiri dan tidak akan  mempersengketakan  lagi  terhadap  obyek  sengketa  sebagaimana  termuat  dalam  surat gugatan Nomor 0475/Pdt.G/2016/PA.Kdi. tanggal 22 Agustus 2016 bahwa harta waris adalah harta bersama yang diperoleh dari perkawinan antara Pewaris dengan Elly Yuniarsih, S.E. binti Tjasgani,  sehingga  harta  waris  dibagi  2  (dua),  yaitu  setengah  untuk  harta  bersama  istri,  dan setengah harta warisan Pewaris yang dibagikan kepada Istri dan anak-anak Pewaris.

## C. Kesimpulan
1) Dalam pembagian harta warisan, orang-orang yang beragama islam diberi kebebasan untuk memilih  hukum  mana  yang  digunakan  apakah  menggunakan  hukum  waris  islam (fiqh/faraidh), menggunakan hukum waris perdata barat (BW) atau menundukan diri pada Kompilasi Hukum Islam.
2) Dalam pembagian harta warisan, mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :
a. Penentuan Ahli Waris berdasarkan Golongan atau kelompok.
b. Menentukan bagian masing-masing Ahli Waris.
c. Menghitung kadar atau takaran perolehan harta warisan dari ahli waris
d. Pelaksanaan pembagian/penyerahan Harta Warisan kepad Ahli Waris
3) Dalam  pembagian  harta  warisan  berdasarkan  metode  Hukum  Waris  Islam  dan  Kompilasi Hukum  Islam  di  Pengadilan  Agama  Kendari  diperoleh  fakta-fakta  bahwa  penyelesaian sengketa  Pembagian  Harta  Warisan  ada  yang  menempuh  jalan  damai,  dan  ada  yang  tidak dikabulkan disebabkan oleh karena gugatan/permohonan cacat formil.

## Saran
Melalui skripsi ini Peneliti menyarankan agar setiap orang Islam dapat mempelajari serta menundukkan diri pada pembagian warisan menurut hukum faraidh yang telah disarikan dalam Kompilasi Hukum Islam dikarenakan segala kesulitan dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus  siapa  saja  ahli  waris  yang  berhak  menerima  warisan,  rumus  menghitung  bagian perolehan masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian warisan di antara ahli waris dengan  benar  mengikuti  Hukum  Waris  Islam  yang  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  semua  Ahli Waris.

## E. Referensi
Abdurrahman. (1991). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Akademika Pressindo, Jakarta Abdurrahman.  ( 2010).  Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia,  Akademika Pressindo, Jakarta As Shan’ani, S. S. (1995). Ahli Bahasa Abu Bakar Muhammad,  AlIkhlas, Surabaya. Athoilah.  ( 2013). Fiqh  Waris  (Metode  Pembagian  Waris  Praktis), Yrama Widya, Bandung al-Mubarakfury,  S.  (2012).  Syariah Bulugul  Maram, Terjemah Ahmad  Syekhu,  Raja  Publishing,
Banten
Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2013). Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam , PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang
Depag RI. Al-Quran dan Terjemahnya. (1989). CV. Toha Putra, Semarang Depag  RI.  Kompilasi Hukum  Islam,  1998/1999,  Dirjen  Pembinaan
Habiburrahman. (2011). Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta https://islamwiki.blogspot.com/2010/05/kompilasi-hukum-islam-buku-ii- hukum.html http://precilnadlirin29.blogspot.com/2015/05/pengelolaan-ahli-waris-dan- bagiannya.html https://www.pa-maninjau.go.id/berita/berita-terkini/193-buku-ii-edisi-revisi- 2013 Kelembagaan  Agama  Islam  https://hariswandi.wordpress.com/2011/10/31/penggolongan- ahli-waris/
Lubis, S. K., & simanjuntak, K. (2008). Hukum Waris Islam, Sinar Grafika, Jakarta Prodjodikoro, W. (2006). Hukum Warisan di Indonesia , Sumur Bandung, Bandung Rofiq, A. (1995). Fiqh Mawaris, Raja Grafindo Persada, Jakarta Amir Shabuni, M. A. A.  ( 2001).  Pembagian  Harta  Waris  Menurut Islam, Gema Insani, Jakarta Syarifudin. (2008). Hukum Kewarisan Islam, Kencana, Jakarta Umam, D. K. (2006). Fiqh Mawaris , Pustaka Setia, Bandung Wicaksono,  F.  S.  (2011). Hukum  Waris  Cara  Mudah  dan  Tepat Membagi  Harta  Warisan, Visimedia, hlm 156-157, Jakarta Zainuddin. (2012). Hukum Perdata Islam, Sinar Grafika, Jakarta.