## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.433

## Harmonisasi Regulasi Hak Lingkungan Masyarakat Adat Suku Laut Pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan
Davilla Prawidya Azaria 1* , Ali Imran Nasution 2 , Taupiqqurrahman 3 , Tajna Putri Jasmine 4 , Muhammad Rafi Raditya 5
1 ,2,3,4,5 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia
* Corresponding Author: dp.azaria@upnvj.ac.id
Info Artikel Abstrak Direvisi, 17/11/2023 Masyarakat  adat  merupakan  kelompok  masyarakat  yang  rentan  terpinggirkan dalam  agenda  pembangunan  manusia.  Suku  Laut  sebagai  salah  satu  kelompok masyarakat  adat  yang  bergantung  pada  laut  dalam  kesehariannya  akan  sangat terancam  hak  atas  lingkungannya  di  masa  krisis  iklim.  Tulisan  ini  bertujuan untuk  menganalisis  keselarasan  peraturan  perundang-undangan  mengenai lingkungan  di  tingkat  nasional  dan  daerah  dengan  Agenda  2030 Sustainable Development  Goals dan  konvensi-konvensi  internasional  terkait.  Penelitian dilakukan  secara  normatif  dengan  studi  kepustakaan  melalui  pendekatan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  pendekatan  konseptual  atau gagasan,  yang  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Konsep perlindungan  masyarakat  adat  dengan  hak-hak  tradisional  termasuk  hak lingkungan  telah  dirumuskan  dalam  Konstitusi  yang  diturunkan  pada  peraturan perundang-undangan di bawahnya sampai ke peraturan daerah tingkat kabupaten. Rancangan  Undang-Undang  Masyarakat  Hukum  Adat  yang  menjadi  payung hukum utama tingkat nasional penting untuk memuat ketentuan tentang jaminan hak-hak  atas  lingkungan  sebagai  hak  tradisional  bagi  masyarakat  yang  dapat memberikan  perlindungan  komprehensif  bagi  masyarakat  adat  di  tengah  krisis iklim.
Diterima, 19/12/2023
Dipublikasi, 03/01/2024 Kata Kunci:
Hak Lingkungan; Harmonisasi; Masyarakat Adat;
Pembangunan Berkelanjutan

## Abstract

## Keywords:
Environmental rights; harmonization; indigenous people; sustainable development Indigenous  peoples  are  vulnerable  groups  to  being  marginalized  in  the  human development agenda. Suku Laut Tribe, as an indigenous community who depend on the sea to fulfilling their needs for daily lives will be seriously threatened by their  right  to  the environment  during the climate crisis. This paper  purposes  to analyze the alignment of laws and regulations regarding the environment at the national  and  regional  levels  with  the  2030  Sustainable  Development  Goals Agenda  and  related  international  conventions.  The  research  was  carried  out normatively  using  a  literature  study  through  statutory  and  conceptual approaches,  then  analyzed  through  descriptive  qualitative.  The  concept  of protecting  indigenous  peoples  with  traditional  rights  including  environmental rights,  has  been  formulated  in  the  Constitution,  which  was  passed  down  in  the laws  and  regulations  below  it  down  to  district-level  regional  regulations.  The Draft  Law  on  Indigenous  Peoples,  which  is  the  primary  regulation  at  the national level, is essential to contain provisions ensuring environmental rights as traditional rights for communities that can provide comprehensive protection for indigenous peoples amid the climate crisis.

## PENDAHULUAN
Pengakuan dan penghormatan hak tradisional masyarakat adat telah disebutkan dengan jelas  dan  tegas  dalam  Konstitusi  Indonesia.  Pengakuan  terhadap  eksistensi  dan  hak masyarakat  adat  dalam  Konstitusi  negara  merupakan  cerminan  dari  negara  modern  yang mana  hak-hak  tradisional  tersebut  telah  melekat  secara  alamiah  dari  proses  interaksi  sosial
yang  kemudian  berkembang  turun  temurun  menjadi  warisan  generasi  masyarakat  adat. 1 Keberadaan masyarakat adat di Indonesia telah menjadi bagian peradaban Indonesia sejak era pra-modern yang memiliki sistem hukumnya sendiri, yakni hukum adat. Meskipun pada saat itu  masyarakat  adat  belum  menjadi  perhatian  dunia  internasional  khususnya  terkait  isu  hak asasi  manusia,  tetapi  hak-hak  masyarakat  adat  telah  dirumuskan  dalam  penyusunan  naskah UUD  1945  oleh  BPUPKI  karena  keberadaannya  telah  menajdi  bagian  integral  bangsa Indonesia  bahkan  jauh  sebelum  merdeka.  Hal  ini  tentu  merupakan  langkah  progresif  oleh para  pendiri  bangsa  yang  tidak  hanya  dimaknai  sebagai  penghormatan  hak  fundamental semata,  namun  juga  sebagai  penegasan  identitas  jati  diri  bangsa  yang  kaya  akan  suku  dan etnis.
Disepakatinya United  Nations  on  the  Rights  of  Indigenous  People (UNDRIP)  atau Deklarasi  Hak  Asasi  Masyarakat  Adat  menjadi  tonggak  komitmen  kemanusiaan  terhadap penghormatan  dan  perlindungan  hak  masyarakat  adat  secara  global.  Meskipun  Deklarasi tersbeut  hanya  berupa  pernyataan  yang  tidak  memiliki  kekuatan  mengikat  secara  hukum ( non-legally  binding ),  namun  dapat  menjadi  instrumen  hukum  internasional  yang memberikan  jaminan  penghormatan  bagi  masyarakat  adat  yang  tersebar  di  seluruh  dunia untuk  melestarikan  tradisinya  tanpa  diskriminasi.  Deklarasi  tersebut  juga  turut  mengakui praktik kearifan, pengetahuan, dan budaya masyarakat yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan  dan  pelestarian  lingkungan  yang  berkesinambungan.  Deklarasi  tersebut  juga mengakomodasi  karakteristik  masyarakat  adat  yang  cenderung  memiliki  hubungan  intrinsik dengan ekosistem, sumber daya alam, dan makhluk hidup lain sebagai bentuk penghormatan terhadap  alam  dan  bagian  budaya  serta  penghidupan  yang  saling  bergantung  satu  dengan lainnya. 2
Menurut  data  yang  dihimpun  oleh  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN), detidaknya  Indonesia  memiliki  2.449  komunitas  masyarakat  adat  yang  tersebar  di  seluruh wilayah  Nusantara  dari  hutan hingga pesisir  laut. 3 Di  wilayah  pesisir dan pulau-pulau kecil, setidaknya teridentifikasi 559 komunitas, sebanyak 377 komunitas mendiami wilayah pesisir dan  192  komunitas  berada  di  pulau-pulau  kecil.  Hingga  Oktober  2022,  jumlah  komunitas masyarakat  adat  ditetapkan  oleh  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  sebanyak  22 komunitas  dari  total  32  komunitas  yang  berhasil  diidentifikasi  oleh  KKP.  Salah  satunya adalah  Suku  Laut  yang  memiliki  peran  khusus  dalam  sejarah  Nusantara  karena  berada  di daerah  yang  meliputi  ratusan  pulau  dengan  perairan  yang  rumit  tepat  di  bibir  Selat  Malaka dan  menguasai  arus  perdagangan  di  selat  yang  strategis  ini.  Secara  historis,  Orang  Laut memiliki  hubungan  simbiotik  ekonomi  dan  budaya  dengan  Orang  Melayu  yang  merupakan etnis yang hidup di daratan dengan kesamaan nenek moyang, yakni suku bangsa Melayu Tua (proto Melayu). 4
Tepi  laut  dan  pesisir  telah  menjadi  ruang  kehidupan  Suku  Laut  selama  berabad-abad. Sejak  lahir  mereka  telah  menyatu  dengan  kehidupan  laut,  sehingga  memiliki  pengetahuan yang luar biasa tentang angin, arus laut, dan pasang surut yang mengatur laut, tentang lokasi di lautan yang kaya akan ikan, di rawa-rawa bakau, posisi matahari, bulan, dan bintang untuk navigasi.  Laut  merupakan  sumber  utama  kehidupan  Suku  Laut  yang  sangat  tradisional. Namun,  di  masa  kolonial,  kehidupan  Orang  Laut  meredup  dalam  peran  politik  dan  status sosial  yang  menyebabkan  ruang  gerak  wilayah  kultural  Suku  Laut  menjadi  terbatas  hingga era  pasca  kemerdekaan.  Akses  menuju  sumber  daya  laut  pada  musim  tertentu  menjadi
1 Yando  Zakaria, Makna  Amandemen  Pasal  18  UUD  1945  Bagi  Pengakuan  Dan  Perlindungan  Masyarakat Adat Di Indonesia (Jakarta: Yayasan Pustaka, 2010).
2 IUCN, “IUCN Director General’s Statement on International Day of the World’s Indigenous Peoples 2019,” 2019.
3 Aliansi Masyarakat Hukum Adat, “Catatan Tahun 2022 AMAN: Melawan Pendudukan,” 2022.
4 Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Suku Laut: Mengarungi Kehidupan Selingkar Sampan,” 2019.
tertutup  yang  otomatis  akan  lebih  sulit  lagi  bagi  Suku  Laut  untuk  mencari  penghidupan  di laut.  Pada  masa  Orde  Baru,  komunitas  ini  digolongkan  sebagai  masyarakat  terasing  yang terpinggirkan  keberadaaannya  karena  kehidupannya  yang  tertinggal  dari  segi  kualitas kesehatan,  tingkat  pendidikan,  pekerjaan  dan  kondisi  pemukiman  dibandingkan  dengan kelompok masyarakat Indonesia pada umumnya di wilayah lain. 5 Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan krisis iklim yang kini dihadapi oleh masyarakat global, tidak terlepas Suku Laut yang sumber penghidupannya di laut semakin mengalami krisis lingkungan.
Perubahan  iklim  dunia  sudah  bukan  lagi  sekedar  prediksi  ancaman  di  masa  depan, melainkan  krisis  lingkungan  yang  sedang  dirasakan  saat  ini  bahkan  berpotensi  dirasakan hingga  ratusan  tahun  mendatang  jika  tidak  ada  tindakan  nyata  yang  terukur  untuk mengatasinya. Krisis iklim yang berdampak pada lingkungan secara luas tentu dirasakan bagi seluruh  bidang  kehidupan  manusia  yang  menjadi  bagian  dari  ekosistem  bumi.  Masyarakat adat  disebut  sebagai  kelompok  yang  merasakan  dampaknya  paling  berat  pada  krisis  iklim karena keterikatan alamiah yang dimilikinya dengan lingkungan. 6 Peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem seperi banjir, kekeringan, badai, dan gelombang panas akan sangat dirasakan  bagi  masyarakat  adat  seperti  Suku  Laut  yang  hidupnya  di  laut  dan  pesisir. Kerusakan  lingkungan  laut,  kelangkaan  sumber  daya  alam,  dan  kenaikan  suhu  laut  juga menjadi  fenomena  nyata  yang  harus  dihadapi  oleh  masyarakat  adat.  Ironisnya,  krisis perubahan  besar  dari  aktivitas  industri  tinggi  karbon  negara-negara  maju  yang  dampak negatifnya dirasakan oleh negara-negara berkembang termasuk masyarakat  adat yang dalam kehidupannya hanya memproduksi karbon rendah. 7
Kearifan  lokal  yang  dimiliki  masyarakat  adat  tentu  menjadi  hal  yang  sangat  berharga untuk dilestarikan, terlebih pada peranannya untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Tradisi panjang turun temurun dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tanpa mengorbankan  fungsi  ekologis  sangat  bertolak  belakang  dengan  metode  konservasi  modern yang konvensional. 8 Melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  memaparkan  tujuannya  untuk  menjaga kualitas hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya termuat dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini  tidak  terlepas  secara  inklusi  bagi  pemenuhan  hak  dan  pembangunan  kesejahteraan masyarakat adat Suku Laut sebagai bagian integral bangsa Indonesia. wilayah pesisir pantai yang menjadi tempat tinggal Suku Laut memiliki potensi yang tak ternilai bagi masyarakat. 9 besarnya  sumber  daya  lain  dapat  menjadi  tumpuan  memenuhi  kebutuhan  pangan  dan  dasar ketahanan penghidupan di masa mendatang.
Agenda  2030  SDGs  berkaitan  erat  dengan  program  pemerintah  pusat  hingga pemerintah  daerah, 10 maka  sudah  sepatutnya  harmonisasi  peraturan  pusat  dan  daerah  dapat terwujud demi kepastian hukum. Konstitusi Indonesia telah mengamanatkan pemenuhan dan
5 Aliansi Masyarakat Hukum Adat, “Catatan Tahun 2022 AMAN: Melawan Pendudukan.”
6 United Nations Human Rights, “Climate Change and Indigenous Peoples,” 2018.
7 Walter Leal Filho et al., “Impacts of Climate Change to African  Indigenous Communities and Examples of Adaptation Responses,” Nature Communications , 2021, https://doi.org/10.1038/s41467-021-26540-0.
8 Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, “Peranan Masyarakat Adat Dalam Konservasi Lingkungan,” 2022.
9 Muharuddin Muharuddin, “Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan,” JUSTISI , 2019, https://doi.org/10.33506/js.v5i2.544.
10 Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  “Agenda  SDGs  Berkaitan  Erat  Dengan  Program  Pusat- Daerah,”
2021, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34761/t/Agenda+SDGs+Berkaitan+Erat+dengan+Program+Pusat- Daerah.
penghormatan  hak  masyarakat  adat  atas  kearifan  lokal  yang  dimilikinya,  bahkan  lebih  dari itu. Jaminan hak atas lingkungan hidup yang sehat mewajibkan negara untuk mewujudkannya melalui  penyelenggaraan  negara  yang  berdaulat  penuh.  Maka  dari  itu,  permasalahan bagaimana kesesuaian peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah sebagai bentuk  komitmen  Pemerintah  Indonesia  terhadap  Agenda  2030  SDGs  sekaligus  amanat Konstitusi terhadap  jaminan hak atas  lingkungan masyarakat  adat  Suku  Laut  menjadi  fokus penulisan  ini.  Selain  itu,  bentuk  upaya  konkret  pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk mendukung  Agenda  2030  SDGs  juga  penting  untuk  menjadi  perhatian  demi  mendorong kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  normatif,  yakni  penelitian  hukum kepustakaan  yang  meneliti  bahan-bahan  pustaka  atau  data  sekunder. 11 Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konsep.  Pendekatan  perundang-undangan  yang  dimaksud  adalah  menelaah  peraturan  yang bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  ditangani. 12 Sedangkan  pendekatan  konseptual dilakukan dengan menguraikan konsep hak atas lingkungan yang terkadung dalam Konstitusi dan  Agenda  2030  SDGs  pada  hak-hak  lingkungan  tradisional  masyarakat  adat  khususnya masyarakat Suku Laut yang berada di Perairan Melaka Indonesia.
Data utama yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder 13 yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Kelautan dan yang terkait,  instrumen- instrumen  hukum  internasional  dan  peraturan  daerah  setempat.  Bahan-bahan  hukum  yang ditelusuri  tersebut  akan  dianalisis  secara  deskriptif  untuk  mengungkap  permasalahan, keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan keselarasan peraturan perundang-undangan antara Konstitusi, instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, peraturan pemerintah pusat,  dengan  pemerintah  daerah.  Analisis  tersebut  juga  digunakan  untuk  mendeskripsikan secara  mendalam  terkait  permasalahan  yang  dikaji.  Data-data  yang  didapat  kemudian dianalisis  secara  kualitatif  melalui  pengelompokkan  dan  memilah  bahan  kepustakaan menurut  kualitas  dan  kebenarannya  yang  dirumuskan  secara  sistematis.  Selanjutnya  diolah dan  dikaji  secara  deduktif  dihubungkan  dengan  teori-teori  yang  terkait  kemudian  lalu disimpulkan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian. 14

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hak Lingkungan sebagai Bagian dari Hak Tradisional Masyarakat Adat oleh Negara
Serangkaian  hak  penggunaan  wilayah  beserta  sumber  daya  masyarakat  adat  yang memiliki  daya  guna  di  wilayah  laut  dan  pesisir  telah  ditetapkan  pada United  Nations Declaration  on  the  Rights  of  Indigenous  People (UNDRIP). 15 Pada  bagian  Pembukaan,
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986).
12 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
13 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
14 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra Adityabakti, 2004).
15 Aldo Chircop, Timo Koivurova, and Krittika Singh, “Is There a Relationship between Undrip and Unclos?,” Ocean Yearbook , 2019, https://doi.org/10.1163/9789004395633_005.
Deklarasi ini menyadari adanya kepentingan krusial untuk mengormati dan mendukung hak- hak  yang  melekat  pada  masyarakat  adat  yang  berasal  dari  struktur  politik,  ekonomi,  dan sosial  hingga  wilayah  dan  sumber  daya. 16 Termasuk  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  ekonomi tradisional dan sebagainya secara bebas, serta mempertahankan hubungan spiritual yang khas dengan wilayah darat dan pesisir laut bersamaan sumber daya lainnya yang berada di wilayah tersebut  dan  dimanfaatkan  secara  tradisional.  Dengan  demikian,  Deklarasi  ini  menghormati hak  untuk  memiliki,  menggunakan,  mengembangkan,  dan  menguasai  tanah,  wilayah,  dan sumber  daya  yang  mereka  miliki  karena  kepemilikan  tradisional  atau  yang  telah  mereka peroleh    sebagai  hak  yang  melekat  sekaligus  disertai  dengan  hak-hak  tradisional  lainnya. Akibatnya,  negara-negara  asing  yang  berencana  untuk  membangun  proyek-proyek  yang berdampak  pada  hak-hak  tradisional  masyarakat  adat  yang  bersangkutan  untuk  mendapat persetujuan  terutama  hal  yang  berkaitan  dengan  pemanfaatan,  pengembangan,  eksploitasi mineral, air, atau sumber daya lainnya yang berada di tempat hidup masyarakat adat.
Berbeda  dengan  UNDRIP, United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea (UNCLOS)  atau  Konvensi  Hukum  Laut  1982  tidak  mengatur  secara  rinci  mengenai  hak tradisional  masyarakat  adat.  Namun  demikian,  konvensi  ini  mengakui  hak  penangkapan kekayaan  alam  laut  secara  tradisional,  tanpa  mengurangi  kedaulatannya.    Pasal  62  ayat  (3) menyebutkan  bahwa,  “ inter  alia… persyaratan  negara-negara  berkembang  di  kawasan regional  dalam  memanen  surplus  hasil  bumi  dan  kebutuhan  untuk  meminimalkan kesenjangan  ekonomi  di  negara-negara  yang  warga  negaranya  secara  turun  temurun menangkap  ikan  di  wilayah  tersebut.”  Sementara  tidak  terdapat  referensi  untuk  hak penangkapan  ikan  secara  tradisional  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE), inter  alia dalam pasal  ini  dapat  bermakna  termasuk  di  dalamnya  penangkapan  ikan  secara  tradisional  dan kebiasaan  memancing  serta  penangkapan  ikan  asli  yang  telah  berlangsung  lama  di  daerah tersebut.
Pada  perkembangannya,  ikatan  khusus  yang  dimiliki  masyarakat  adat  dengan lingkungan  yang  ditetapkan  pada  UNDRIP,  “ indigenous  people  have  the  right  to  the conservation and protection of the environment and the productive capacity of their lands or territories and resources. ”  Pasal ini telah mempertegas bahwa masyarakat adat memiliki hak atas  pelestarian  dan  perlindungan  lingkungan  serta  pemanfaatan  atas  lahan  atau  wilayah perairan yang produktif dan sumber daya mereka. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 (3)  di  mana  sebuah  negara  diwajibkan  untuk  menyediakan  suatu  mekanisme  praktis  untuk penggantian  kerugian  yang  adil  untuk  setiap  kegiatan  yang  berdampak,  serta  langkah tindakan  tepat  diambil  oleh  stakeholder  untuk  mengurangi  dampak  kerugian  lingkungan, ekonomi, sosial, budaya atau spiritual. Selanjutnya ditegaskan dalam UNCLOS, “ States have the obligation to protect and preserve the marine environment .”  Oleh sebab itu, kewajiban untuk  melindungi  dan  melestarikan  lingkungan  laut  yang  menjadi  tempat  yang  dapat dinikmati  oleh  masyarakat  adat  dalam  hukum  internasional  secara  bersamaan  dan berkesinambungan sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) UNDRIP dan Pasal 192 UNCLOS.
UNDRIP  menekankan  perlunya  antisipasi  masyarakat  adat  untuk  pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan, serta pengelolaan lingkungan yang melestarikan.  Salah satu
16 United  Nations,  “United  Nations  Declaration  on  the  Rights  of  Indigenous  Peoples.  Resolution  61/295,” United Nations General Assembly , 2007.
cara  UNDRIP  dapat  mendukung  pengelolaan  laut  adalah  dengan  memberikan  beberapa kekuatan  mengikat  hak-hak masyarakat  adat. 17 Sementara  UNDRIP  hanya  bersifat  deklarasi dari  Resolusi  Umum  PBB,  ketentuan  mengenai  hak-hak  lingkungan  masyarakat  adat  yang dicirikan  sebagai  hukum  kebiasaan  internasional  ( international  customary  law )  dapat diterapkan  pada  hak-hak  masyarakat  adat  selama  Konvensi  Hukum  Laut  1982  tidak mencakup  semua  hal  yang  mempengaruhi  masyarakat  adat  dengan  kelestarian lingkungannya. 18 Namun  demikian,  terdapat  ketentuan  dalam  Konvensi  yang  dapat ditafsirkan sebagai pendukung instrumen perubahan iklim. Pertama, pada Pasal 145 dan 192 Konvensi  memuat  ketentuan  perlindungan  lingkungan  laut  dari  pencemaran  yang  mana termasuk  juga  pengurangan  emisi  gas  rumah  kaca  (GRK)  serta  langkah-langkah  lain  untuk mencegah  dampak  perubahan  iklim  terhadap  laut. 19 Selanjutnya,  terdapat  serangkaian ketentuan  lain  dalam  Konvensi  yang  mendukung  hukum  iklim  adalah  ketika  kewajiban negara  dan  organisasi  internasional  untuk  mengakomodasi  partisipasi  negara  pantai  dalam penelitian  ilmiah  dan  pertukaran  pengetahuan  tentang  konservasi  kehidupan  dan perlindungan  lingkungan  laut.  Meskipun  Konvensi  tidak  dapat  memberikan  hak-hak  dasar untuk  partisipasi  masyarakat  adat  dalam  mengambil  keputusan,  bukan  berarti  bahwa masyarakat  adat  ini  terpinggirkan  dalam  hukum  laut  secara  keseluruhan.  Dengan  demikian, suara masyarakat adat sebagai kelompok rentan dan berisiko harus didengar guna mencegah kerusakan-kerusakan fatal yang timbul akibat perubahan iklim di laut.
Masyarakat adat, khususnya yang bermukim di perairan menjadi kelompok masyarakat pertama  yang  akan  menghadapi  dampak  langsung  dari  perubahan  iklim  yang  kini berkembang  menjadi  krisis  iklim  karena  karakteristik  simbiosis  alami  yang  bergantung dengan alam dan sumber dayanya. Perubahan iklim semakin memperburuk tingkat kesulitan yang  sudah  dihadapi  oleh  masyarakat  adat  sebelumnya  termasuk  menjadi  kelompok  yang terpinggirkan secara politik dan ekonomi, terampasnya tanah dan sumber daya, pelanggaran hak  asasi  manusia,  diskriminasi  dan  kemiskinan. 20 Misalnya,  apabila  hal  ini  terjadi  pada wilayah  adat  masyarakat  Suku  Laut  di  Kabupaten  Lingga,  Provinsi  Kepulauan  Riau,  maka mereka  tidak  hanya  kehilangan  laut  sebagai  tempat  mata  pencaharian,  tetapi  juga  akan kehilangan  tempat  tinggal  yang  sudah  menjadi  budaya  yang  sudah  berlangsung  selama bertahun-tahun. 21 Kondisi  ini  akan  semakin  buruk  apabila  masyarakat  adat  di  perairan terpaksa  berpindah  jauh  dari  wilayah  adat  turun-temurunnya  yang  dalam  hal  ini  adalah wilayah  daratan.  Mereka  akan  rentan  terhadap  diskriminasi  baik  sebagai  imigran  dan/atau sebagai masyarakat adat serta akan berpotensi untuk tinggal di daerah-daerah kumuh sebagai akibat dari terbatasnya rumah atau tempat tinggal yang layak dengan harga yang menjangkau semua kalangan.
17 Unwana Udo, Tahnee Prior, and Sara L. Seck, “Human Rights at the Ocean-Climate Nexus: Opening Doors for  the  Participation  of  Indigenous  Peoples,  Children  and  Youth,  and  Gender  Diversity,” Ocean  Yearbook 36, no. 1 (2022): 93–138, https://doi.org/10.1163/22116001-03601005.
18 Dorothée  Cambou,  “The  UNDRIP  and  the  Legal  Significance  of  the  Right  of  Indigenous  Peoples  to  Self- Determination: A Human Rights Approach with a Multidimensional Perspective,” International Journal of Human Rights 23, no. 1 (2019), https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1585345.
19 Nilufer  Oral,  “Ocean  Acidification:  Falling  between  the  Legal  Cracks  of  UNCLOS  and  the  UNFCCC?,” Ecology Law Quarterly 45, no. 1 (2018), https://doi.org/10.15779/Z38SB3WZ68.
20 United Nations, “Climate Change,” Department of Economic and Social Affairs for Indigenous People, 2007.
21 Marisa  Elsera,  “Suku  Laut  Di  Dusun  Linau  Batu  Desa  Tanjungkelit,  Kabupaten  Lingga  Provinsi  Kepri,” Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi , 2019, https://doi.org/10.24198/jsg.v3i2.21054.
Kelangsungan  hidup  budaya,  identitas  dan  keberadaan  masyarakat  adat  Suku  Laut sangat  bergantung  pada  pemeliharaan  kualitas  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  degradasi lingkungan tidak dapat dipisahkan dari hilangnya budaya dan identitas. Dalam pengertian ini, ancaman terhadap lingkungan juga mengancam identitas masyarakat adat itu sendiri sehingga masyarakat adat selayaknya memposisikan kedudukannya yang sangat penting namun sering kali dianggap sebagai suatu halangan dalam proses pembuatan keputusan secara politik oleh stakeholder khususnya pada forum perubahan iklim global. 22 Ironisnya, kerusakan ekosistem yang  berkontribusi  pada  perubahan  iklim  dapat  dilakukan  dengan  menjaga  ekologi  dan keragaman  budaya  yang  tercermin  dalam  menjamin  perlindungan  hak  atas  tanah  adat  bagi masyarakat  adat. 23 Perubahan  iklim  yang  berdampak  pada  lingkungan  akibat  aktivitas manusia menggambarkan minimnya peran masyarakat hukum adat baik dalam bentuk materi maupun  non  materi,  namun  di  lain  sisi  menimbulkan  ancaman  besar  terhadap keberlangsungan  hidup  masyarakat  adat.  Sementara  itu,  berbagai  macam  kebijakan  yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat  adat  tetap  menimbulkan  berbagai  problematika  seperti  pelibatan  sektor  swasta yang berpeluang terjadinya perampasan hak-hak masyarakat adat. 24 Hal ini menunjukkan titik kritis  kepercayaan  masyarakat  adat  terhadap  pemerintah  bagi  kelangsungan  hidup  dan kepastian hak-hak tradisional yang melekat pada jati diri mereka.
Di  Indonesia,  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 atau UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi negara pada Pasal 28 H telah menjamin kondisi lingkungan yang baik dan sehat bagi setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Hal  ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau UU No.  39/1999  yang  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang  hidup  di  Indonesia  berhak  atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Berdasarkan  kedua  ketentuan  ini,  masyarakat  adat diberikan  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  serta  untuk  mengembangkan  lingkungan sosialnya,  masyarakat  adat  diberikan  hak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi demi  kelangsungan  hidup  dan  perkembangan  lingkungan  sosialnya.  Oleh  karena  itu,  hak tradisional  pengelolaan  lingkungan  yang  secara  nyata  dan  turun  temurun  dimiliki  oleh masyarakat adat harus dihormati dan dijamin dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.
Ketentuan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  lebih  lanjut  dan komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  atau  UU  No.  32/2009.  Pasal  65  mempertegas bahwa  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  menjadi  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang melekat  bagi  setiap  orang.  Selain  itu,  setiap  orang  juga  berhak  untuk  mendapatkan pendidikan  lingkungan  hidup,  akses  informasi,  ruang  partisipasi,  dan  keadilan  dalam memenuhi  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Sebagai  masyarakat  adat  yang kesehariannya berada di perairan dan menjadi kelompok masyarakat pertama yang merasakan
22 Wilfrid Greaves, “Damaging Environments: Land, Settler Colonialism, and Security for Indigenous Peoples,” Environment and Society: Advances in Research 9 (2018), https://doi.org/10.3167/ares.2018.090108.
23 Jessica  Hernandez  et  al.,  “Prevent  Pandemics  and  Halt  Climate  Change?  Strengthen  Land  Rights  for Indigenous Peoples,” The Lancet Planetary Health , 2022, https://doi.org/10.1016/S2542-5196(22)00069-9.
24 Kyle  Whyte,  “Too  Late  for  Indigenous  Climate  Justice:  Ecological  and  Relational  Tipping  Points,” Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change 11, no. 1 (2019), https://doi.org/10.1002/wcc.603.
langsung dampak perubahan iklim di laut, masayarakat hukum adat Suku Laut berhak untuk menyampaikan  gagasan,  keberatan,  atau  aduan  terhadap  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan yang  diperkirakan  akan  berdampak  terhadap  lingkungan  hidup,  serta  berperan  aktif  dalam perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sesuai.    Dengan  demikian,  sudah  menjadi kewajiban negara untuk melindungi hak-hak tradisional atas lingkungan yang sudah menjadi hak  fundamental  masyarakat  adat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Pada UU PPLH juga mengatur mengenai setiap usaha dan/atau kegiatan memiliki studi dampak  lingkungan  atau  UKL-UPL  wajib  memiliki  Izin  Lingkungan.  Analisis  Mengenai Dampak  Lingkungan  merupakan  pisau  utama  dalam  menjaga  kestabilan  lingkungan  serta telaah  mengenai  dampak  dari  kegiatan  yang  akan  berlangsung  di  kawasan  tersebut. Masyarakat  berhak  mengajukan  saran,  pendapat,  dan  tanggapan  terhadap  rencana  usaha dan/atau kegiatan yang disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan menteri, gubernur, atau  bupati/walikota  dalam  jangka  waktu  10  (sepuluh)  hari  kerja. 25 Namun  sayangnya, dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2022 lalu kemudian  disahkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023,  ketentuan  mengenai partisipasi  masyarakat  sangat  dibatasi.  Tidak  hanya  partisipasi  masyarakat  dalam  proses pembuatan  kebijakan  pemanfaatan  pesisir  yang  dibatasi,  tetapi  juga  terdapat  penghapusan Komisi  Penilai  dampak  lingkungan  yang  memegang  peran  sangat  krusial  dalam  menilai dokumen  dampak  lingkungan. 26 Dengan  demikian,  masyarakat  akan  mengalami  kesulitan untuk  sekadar  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dan  bahkan  akan  dirugikan  dengan pencemaran  yang  ditimbulkan  akibat  perubahan  regulasi  yang  kurang  berpihak  dengan kelestarian lingkungan.
Kekayaan  alam  Indonesia  yang  melimpah  di  daratan  dan  laut  seharusnya  dapat dimanfaatkan  untuk  menghadapi  dan  mengatasi  pemanasan  global  yang  berdampak  pada lingkungan  hidup.  Namun,  dengan  perubahan  regulasi  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja dianggap mengkerdilkan upaya konservasi lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan dengan menghapus penilaian dan pengawasan stakeholder melalui prosedur Analisis Dampak Lingkungan.  Oleh  sebab  itu,  adanya  regulasi  khusus  yang  dirancang  untuk  mengatur perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  khususnya wilayah  masyarakat  adat  sangat diperlukan sebagai suatu gerakan dalam melindungi dan menjamin keberlangsungan hak atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  sesuai  amanat  Konstitusi.  Selaras  dengan  itu, pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  Masyarakat  Hukum  Adat  perlu  untuk  terus didorong agar semakin menjamin adanya hak atas lingkungan bagi masyarakat adat memiliki dasar payung hukum yang kuat dan komprehensif.
25 Muhammad  Ilham  Nur  et  al.,  “Persetujuan  Lingkungan  Dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Dan  Dampak Dari  UU  Ciptaker  Bagi  Lingkungan,” Jurnal Syntax Admiration 2, no. 12 (2021), https://doi.org/10.46799/jsa.v2i12.362.
26 Mohammad Zamroni and Rachman Maulana Kafrawi, “Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir  Pasca  Berlakunya  UU  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja,” Perspektif  Hukum 21,  no.  2 (2021), https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.99.

## Penyelarasan  Hak-hak  Tradisional  Masyarakat  Adat  Suku  Laut  pada  Peraturan Perundang-undangan Terkait
Pancasila sila Kelima mengamanahkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia  sekaligus  menjadi  prinsip  fundamental  penghormatan  dan  pemenuhan  hak  dan kewajiban  bagi  seluruh  masyarakat  tanpa  memandang  status,  suku,  ras,  agama,  serta golongan.  Namun  demikian,  implementasi  sila  ini  belum  dirasakan  optimal  oleh  sebagian golongan  masyarakat,  khususnya  kelompok  masyarakat  marjinal,  rentan,  dan  terpinggirkan seperti  masyarakat  adat  Suku  Laut  yang  tinggal  sederhana  di  perairan  Kabupaten  Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Masyarakat Suku Laut bermukim di perahu-perahu kayu sederhana yang berada di perairan sekitar daratan yang sangat rentan dengan perubahan lingkungan laut yang diakibatkan perubahan iklim. Kenaikan suhu laut, badai laut yang frekuensinya semakin sering, kekayaan sumber daya alam yang semakin berkurang adalah dampak krisis iklim yang langsung  dirasakan  oleh  masyarakat  Suku  Laut.  Dalam  hal  ini,  menuntut  peran  dari pemerintah  daerah  untuk  memberikan  jaminan  perlindungan  sosial  dan  lingkungan  bagi masyarakat adat melalui langkah-langkah yang konkret.
Pengakuan eksistensi terhadap masyarakat adat jelas termaktub dalam Konstitusi Pasal 18  B  ayat  (2)  yang  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  Negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan  masyarakat  adat  bersamaan  dengan  hak-hak  tradisionalnya  selama  masih dilestarikan  oleh  komunitasnya  dan  masih  sesuai  dengan  perkembangan  nilai-nilai masyarakat  dan  prinsip  negara  Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Dari  pasal tersebut  dapat  dipahami  bahwa  negara  wajib  untuk  tidak  hanya  mengakui  keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum, tetapi juga memberikan jaminan hak-hak tradisional yang  menjadi  kewajiban  negara  untuk  melindungi.  Namun  demikian,  payung  hukum  dalam Konstitusi  saja  tidak  cukup  untuk  memberikan  perlindungan  secara  utuh  dan  komprehensif bagi  masyarakat  adat,  khususnya  yang  bermukim  di  wilayah  pesisir.  Menurut  Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang  kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  masyarakat  adat  adalah sekelompok  yang  secara  turun-temurun  bermukim  di  wilayah  geografis  tertentu  di  Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang  kuat  dengan  tanah,  wilayah,  sumber  daya  alam,  memiliki  pranata  pemerintahan  adat, dan  tatanan  hukum  adat  di  wilayah  adatnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Ketentuan perundang-undangan yang dimaksud adalah payung hukum Rancangan Undang-Undang  Masyarakat  Hukum  Adat  (RUU  MHA)  yang  tidak  kunjung  dibahas  dan disahkan  menjadi  Undang-Undang  sebagai  bentuk  kepastian  dan  perlindungan  hukum. Padahal,  perlindungan  hukum  tidak  hanya  demi  kepentingan  mewujudkan  kesejahteraan rakyat semata, tetapi juga mewujudkan hubungan harmonis antara rakyat dan pemerintah. 27 Penyusunan  Rancangan  Undang-Undang  Masyarakat  Hukum  Adat  akan  dianggap sebagai  hukum  progresif  jika  menempatkan  hukum  untuk  manusia  dan  bukan  sebaliknya, karena  hukum  progresif  mengutamakan  peran  masyarakat  dalam  hukum  seperti  partisipasi publik  pada  sisi  formilnya.  Selain  itu,  pada  segi  materiilnya,  proses  perumusan  substansi Rancangan  Undang-Undang  Masyarakat  Hukum  Adat  setidaknya  memuat  ketentuan  hak dasar seperti hak kesehatan, hak lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas pendidikan
27 Dolfries J Neununy, “Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Pesisir,” Balobe Law Journal 1, no. 2 (2021), https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653.
yang  layak,  hak  spiritualitas  dan  budaya,  hak  untuk  menjalankan  hukum  adat,  hak  untuk menentukan  hal  terbaik  bagi  kelompok  adat,  dan  lain  sebagainya.  Dari  hak-hak  tersebut, sebenarnya  tidak  hanya  cukup  disebutkan  dalam  undang-undang  saja,  tetapi  juga  harus dimandatkan  melalui  peraturan  di  bawahnya  yang  sifatnya  lebih  konkret  dan  penerapannya harus  dilakukan  melalui  lembaga  khusus  pada  tingkat  nasional  serta  sifatnya  permanen. 28 Belum  disahkannya  Rancangan  Undang-Undang  sebagai  payung  hukum  secara  umum  yang mengatur  mengenai  masyarakat  adat,  tentu  pemenuhan  hak  tradisional  belum  optimal diberikan kepada Suku Laut di Kabupaten Lingga. Namun demikian, bukan berarti tidak ada regulasi sebagai kepastian hukum bagi perlindungan hak-hak tradisional yang dapat diberikan kepada Suku Laut.
Pada  tahun  2022  diberlakukan  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kabupaten  Lingga  Nomor  4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Suku Laut menjadi pengisi kekosongan regulasi tentang masyarakat  adat  di  tingkat  nasional.  Pembentukan  Perda  ini  berpedoman  pada  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat  Hukum  Adat  atau  Permendagri  No.  52/2014.  Dalam  konsiderannya,  Perda  ini menghormati  kesatuan  masyarakat  adat  beserta  hak-hak  tradisional  yang  dimilikinya, sekaligus  mengakui  hak  masyarakat  adat  tradisional  hingga  kini  belum  terlindungi sepenuhnya  sehingga  mengakibatkan  keberadaanya  terpinggirkan  yang  dapat  memicu munculnya  konflik  sosial  dan  konflik  agraria  di  wilayah  adat  maka  perlu  dilakukan  upaya pengakuan,  perlindungan  dan  pemberdayaan  oleh  Pemerintah  dalam  bentuk  aturan  hukum. Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Bupati berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan masyarakat Suku Laut dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang lingkungan hidup. Bentuk  pemberdayaan  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup  yang  dilakukan  Pemerintah Daerah adalah pendampingan, penyediaan fasilitas, penyuluhan, pelatihan untuk memberikan pengetahuan  dan  pemahaman  dalam  melestarikan  lingkungan  hidup  oleh  perangkat  daerah yang membidanginya.
Peraturan  perundang-undangan  mengenai  tata  ruang  wilayah  sangat  penting  untuk menjamin kepastian hak atas teritorial masyarakat Suku Laut yang melakukan kesehariannya di  pesisir  dan  laut.  Hal  ini  sebagai  bentuk  perwujudan  perlindungan  hak  atas  lingkungan sebagai  hak  tradisonal  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  adat.  Peraturan  Daerah  Kabupaten Lingga  Nomor  6  Tahun  2021  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah Tahun 2021-2026 atau Perda Kabupaten Lingga No. 6/2021 yang berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau menjadi  dasar perlindungan hak kewilayahan lingkungan bagi Suku Laut. Pada Perda Provinsi disebutkan salah satu hak masyarakat adat adalah dapat menikmati  dan  memanfaatkan  ruang  beserta  sumber  daya  alam  yang  di  terkandung  di dalamnya, menikmati manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan berdasarkan hukum dan adat kebiasaan  yang  berlaku  pada  masyarakat  setempat.    Perda  tersebut  menjamin  adanya penggantian  atas  kerugian  yang  layak  terhadap  perubahan  status  semula  yang  dimiliki masyarakat  sebagai  akibat  pelaksanaan  rencana  tata  ruang  wilayah  melalui  musyawarah
28 Rizky  Julranda,  Sultan  Fadillah  Effendi,  and  Michael  Ariel  Perdana  Zalukhu,  “PENERAPAN  HUKUM PROGRESIF SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM RANCANGAN  UNDANG-UNDANG  MASYARAKAT  HUKUM  ADAT,” CREPIDO 4,  no.  2  (2022), https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.171-183.
antara  pihak  yang  berkepentingan.    Meskipun  demikian,  kepentingan  ekonomi  yang  sering kali melibatkan sektor swasta dengan kepentingan perlindungan hak atas wilayah masyarakat adat  sebaiknya  mengedepankan  kesejahteraan  masyarakat  adat  sebagai  kelompok  yang rentan.
Berdasarkan  Perda  Pemberdayaan  Suku  Laut,  masyarakat  memiliki  seperangkat  hak yang  disebutkan  secara  eksplisit  dalam  Perda.  Hak  utama  yang  dimiliki  di  sini  adalah  hak partisipasi  dan  informasi  terhadap  rencana  pembangunan  Pemerintah  Daerah  sejak  tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Pembentukan Komunitas Masyarakat Suku Laut  diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adat Suku  Laut sekaligus untuk  berkesinambungan  memperkuat  regulasi  Peraturan  Bupati  Lingga  Nomor  14  Tahun 2021  tentang  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  dan  Lembaga  Adat  Desa  menjadi  dasar pengakuan  hak  komunal  bagi  Suku  Laut  sebagai  satu  kesatuan  masyarakat  adat  yang berdampak  pada  tingkat  partisipasi  khususnya  terkait  lingkungan.  Materi  muatan  dalam peraturan  daerah  ini  berisi  lebih  spesifik  mengatur  mengenai  kelembagaan  masyarakat  adat yang diakui menjadi bagian dari masyarakat adat dan Pemerintah Desa. Lembaga Adat Desa bertugas  membantu  Pemerintah  Desa  dalam  memberdayakan,  melestarikan,  serta mengembangkan adat istiadat dengan tujuan untuk mengembangkan masyarakat desa.  Selain itu,  Lembaga  tersebut  juga  bertugas  untuk  melindungi  identitas  budaya  dan  hak  tradisional masyarakat  adat,  melestarikan  wilayah  seperti  tanah  ulayat  atau  desa  adat  serta  kekayaan lainnya  sebagai  sumber  kehidupan  mereka.  Pengembangan  nilai  adat  istiadat  ini  juga  dapat dimaksudkan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  sengketa  di  bidang  waris,  tanah,  serta konflik  dalam  interaksi  manusia.  Kepengurusan  Lembaga  Adat  Desa  harus  melaksanakan fungsi yang termuat dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) dengan ditetapkannya suatu peraturan desa yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Daerah  tempat  tinggal  masyarakat  Suku  Laut  di  kepulauan  Kabupaten  Lingga merupakan kawasan adat yang keaslian tradisinya tidak boleh dirusak oleh pihak mana  pun, maka dari itu diperlukan prinsip-prinsip sebagai indikator perlindungan dan pemenuhan hak atas  lingkungan  tempat  tinggal  dalam  membentuk  peraturan  yang  komprehensif,  salah satunya adalah prinsip yang terdapat dalam SDGs. Dari 17 tujuan yang terdapat dalam SDGs, Tujuan 14 menjadi prinsip yang linear dengan pembahasan hak lingkungan masyarakat adat khususnya  bagi  Suku  Laut  di  Kabupaten  Lingga.  Lingkup  Tujuan  14  adalah  menyediakan akses untuk nelayan kecil ( small-scale artisanal fishers ) terhadap sumber daya laut dan pasar. Masyarakat  Suku  Laut  yang  kesehariannya  bermukim  di  sampan  dan  mata  pencahariannya adalah  nelayan kecil  yang  termasuk  dalam  kesatuan geografis,  ekonomi,  serta rentan secara ekonomi  dan  sosial.  Menurut  data  yang  dirilis  oleh  Kementerian  Sosial,  terdapat  beberapa kriteria  Komunitas  Adat  Terpencil  yakni: 29 (1)  terbatasnya  akses  pelayanan  dasar;  (2) tertutup,  serupa  (homogen),  dan  penghidupan  kesehariannya  bergantung  pada  alam;  (3) terpinggirkan di pedesaan dan perkotaan; dan (4) bertempat tinggal di daerah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terdepan, terluar, dan terpencil.
Terkait upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga dalam memenuhi hak tradisional masyarakat adat Suku Laut, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah telah menjadi
29 Marisa Elsera, “Identifikasi Permasalahan Dan Upaya Pemberdayaan Suku Laut Di Dusun Linau Batu, Desa Tanjungkelit, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri,” Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi , 2019.
fasilitator  untuk  memberdayakan  komunitas  seperti  memberikan  bimbingan  teknis  kepada masyarakat  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  sumber  daya  manusia  serta  membuka kesempatan  bagi  setiap  masyarakat  untuk  mendapatkan  informasi  dan  pelajaran  terkait penggunaan  peralatan  yang  tersedia  demi  menunjang  kebutuhan  hidup  mereka.  Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Sosial yang kemudian dilanjutkan oleh aparatur desa untuk melakukan  sosialisasi  dalam  pengentasan  kemiskinan.  Salah  satu  program  yang  dijalankan adalah  melalui  Pelayanan  Pemeriksaan  Anak  Terintegrasi  (PKAT)  yang  bertujuan  untuk memetakan jumlah anak-anak Suku Laut yang tidak mengenyam pendidikan sekolah formal yang kemudian akan menentukan kebijakan yang harus diambil untuk mencegah anak putus sekolah  melalui  pemberian  beasiswa  serta  perbaikan  beberapa  fasilitas  penting  seperti sekolah,  puskesmas,  posyandu,  dan  sistem  sanitasi. 30 Upaya  Pemerintah  Kabupaten  Lingga dengan  membentuk  kebijakan  inklusi  bagi  komunitas  Suku  Laut  yang  tertinggal  dalam mendapatkan akses pendidikan, informasi, kesehatan, dan lain sebagainya berkorelasi dengan indikator  14.7  dan  14.a  pada  Tujuan  14  SDGs.  Selain  itu,  upaya  tersebut  juga  memenuhi indikator  Tujuan  16  SDGs  yang  menekankan  upaya  Pemerintah  dalam  hal  ini  Pemerintah Kabupaten Lingga untuk membentuk suatu kebijakan demi menciptakan keadilan bagi semua masyarakat.
Sebagai contoh, akses pendidikan bagi masyarakat Suku Laut yang telah dilakukan oleh Pemerintah  Kabupaten  Lingga,  salah  satunya  adalah  memberikan  edukasi  penanaman  nilai kebangsaan.  Hal  ini  dianggap  Pemerintah  sangat  penting  dilakukan,  mengingat  lokasi pemukiman masyarakat Suku Laut berada di daerah terpencil dan lebih dekat dengan perairan internasional,  bahkan  wilayah  teritorial  negara  lain  yang  rentan  terjadi  pelanggaran  hukum serta  ancaman  terhadap  kedaulatan  negara. 31 Edukasi  ini  diharapkan  membangun  rasa  cinta tanah  air  dan  meningkatkan  rasa  kebersamaan  sebagai  masyarakat  adat  yang  merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Pada sektor administratif, Pemerintah Kabupaten Lingga memberikan akses luas bagi masyarakat Suku Laut untuk kepengurusan dokumen pencatatan sipil.  Tidak  jarang  dinas-dinas  terkait  untuk  menjemput  bola  sebagai  solusi  atas  kendala administrasi  masyarakat  Suku  Laut  bersama  dengan  bantuan  perangkat  desa  setempat. 32 Pemenuhan  hak  sosial  masyarakat  Suku  Laut  menjadi  bukti  kehadiran  Pemerintah  untuk melindungi  hak  fundamental  warga  negara  Indonesia  yang  tentu  berkorelasi  dengan pelestarian hak tradisional masyarakat adat demi kesejahteraan bersama tanpa meninggalkan identitas adat yang istimewa tersebut.

## KESIMPULAN
Hak pengelolaan lingkungan secara tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat telah diakui  dalam  instrumen  hukum  internasional  seperti  Deklarasi  Hak  Asasi  Masyarakat  Adat dan  Konvensi  Hukum  Laut  1982  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia.  Pengakuan  ini
30 Riau  Sujarwani  et  al.,  “PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  KOMUNITAS  ADAT  TERPENCIL  (KAT) OLEH  PEMERINTAH  KABUPATEN  LINGGA,” Jurnal  Antropologi:  Isu-Isu  Sosial  Budaya 20,  no.  1 (2018), https://doi.org/10.25077/jantro.v20.n1.p17-31.2018.
31 Supriyono,  Lukman  Yudho,  and  Dohar  Sianturi,  “Pentingnya  Penanaman  Nilai-Nilai  Kebangsaan  Bagi Masyarakat  Pesisir  Pulau  Terdepan  Sebagai  Upaya  Keikutsertaan  Warga  Negara  Dalam  Bela  Negara,” Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut 6, no. 3 (2020).
32 Marisa  Elsera  et  al.,  “Sosialisasi  Administrasi  Kependudukan  Bagi  Suku  Laut  Di  Kabupaten  Lingga,” Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no. 1 (2021), https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v1i1.3842.
termaktub  dalam  Konstitusi  Indonesia  bahwa  setiap  orang  berhak  mendapatkan  lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak terkecuali bagi masyarakat adat. Hak atas wilayah adat, hak spiritual dan kebudayaan dijamin secara tegas dalam peraturan perundang-undangan nasional dan  daerah  Kabupaten  Lingga  di  mana  Suku  Laut  bertempat  tinggal.  Indikator  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  sebagai  pengukuran  pencapaian  program-program  Pemerintah di tingkat nasional dan daerah sekaligus sebagai perwujudan upaya harmonisasi regulasi yang cukup  baik.  Hak  atas  lingkungan  masyarakat  Suku  Laut  diakui  sebagai  bagian  dari  hak tradisional  mengingat  keterkaitan  erat  Suku  Laut  dengan  wilayah  laut  dan  pesisirnya  yang harus  termuat  dalam  rumusan  Rancangan  Undang-Undang  Masyarakat  Hukum  Adat. Regulasi nasional masyarakat adat sebagai tonggak utama perlindungan hak-hak masyarakat adat  sangat  didorong  untuk  disahkan  sebagai  Undang-Undang  agar  dapat  mewujudkan kepastian,  keadilan  dan  kebermanfaatan  hukum  bagi  masyarakat  adat  yang  rentan terpinggirkan dalam peradaban masyarakat modern saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliansi  Masyarakat  Hukum  Adat.  “Catatan  Tahun  2022  AMAN:  Melawan  Pendudukan,”
2022.
Cambou,  Dorothée.  “The  UNDRIP  and  the  Legal  Significance  of  the  Right  of  Indigenous Peoples  to  Self-Determination:  A  Human  Rights  Approach  with  a  Multidimensional Perspective.” International  Journal  of  Human  Rights 23,  no.  1  (2019). https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1585345.
Chircop,  Aldo,  Timo  Koivurova,  and  Krittika  Singh.  “Is  There  a  Relationship  between
Undrip and Unclos?” Ocean Yearbook , 2019. https://doi.org/10.1163/9789004395633_005. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia.  “Agenda  SDGs  Berkaitan  Erat  Dengan Program Pusat-Daerah,” 2021.
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34761/t/Agenda+SDGs+Berkaitan+Erat+dengan+ Program+Pusat-Daerah.
Elsera,  Marisa.  “Identifikasi  Permasalahan  Dan  Upaya  Pemberdayaan  Suku  Laut  Di  Dusun Linau  Batu,  Desa  Tanjungkelit,  Kabupaten  Lingga,  Provinsi  Kepri.” Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi , 2019.
———.  “Suku  Laut  Di  Dusun  Linau  Batu  Desa  Tanjungkelit,  Kabupaten  Lingga  Provinsi Kepri.” Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi , 2019. https://doi.org/10.24198/jsg.v3i2.21054.
Elsera,  Marisa,  Heni  Widiyani,  Lia  Nuraini,  Ayu  Efrita  Dewi,  Taufiqqurrachman Taufiqqurrachman,  Susilawati  Susilawati,  Yuliana  Yuliana,  Patmawati  Patmawati, Iswahyudi  Iswahyudi,  and  Firdaus  Firdaus.  “Sosialisasi  Administrasi  Kependudukan Bagi Suku Laut Di Kabupaten Lingga.” Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no. 1 (2021). https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v1i1.3842.
Greaves,  Wilfrid.  “Damaging  Environments:  Land,  Settler  Colonialism,  and  Security  for Indigenous  Peoples.” Environment  and  Society:  Advances  in  Research 9  (2018). https://doi.org/10.3167/ares.2018.090108.
Hernandez,  Jessica,  Julianne  Meisner,  Kevin  Bardosh,  and  Peter  Rabinowitz.  “Prevent Pandemics and Halt Climate Change? Strengthen Land Rights for Indigenous Peoples.” The Lancet Planetary Health , 2022. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(22)00069-9. IUCN. “IUCN Director General’s Statement on International Day of the World’s Indigenous Peoples 2019,” 2019.
Julranda,  Rizky,  Sultan  Fadillah  Effendi,  and  Michael  Ariel  Perdana  Zalukhu.

## “PENERAPAN  HUKUM  PROGRESIF  SEBAGAI  PARADIGMA  PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM RANCANGAN
UNDANG-UNDANG MASYARAKAT HUKUM ADAT.” CREPIDO 4, no. 2 (2022). https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.171-183.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  “Suku  Laut:  Mengarungi  Kehidupan  Selingkar Sampan,” 2019.
Leal  Filho,  Walter,  Newton  R.  Matandirotya,  Johannes  M.  Lütz,  Esubalew  Abate  Alemu, Francis  Q.  Brearley,  Anastasia  Ago  Baidoo,  Adolphine  Kateka,  et  al.  “Impacts  of Climate  Change  to  African  Indigenous  Communities  and  Examples  of  Adaptation Responses.” Nature Communications , 2021. https://doi.org/10.1038/s41467-021-26540- 0.
Mohammad  Zamroni,  and  Rachman  Maulana  Kafrawi.  “Perlindungan  Masyarakat  Hukum Adat  Di  Wilayah  Pesisir  Pasca  Berlakunya  UU  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja.” Perspektif Hukum 21, no. 2 (2021). https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.99. Muhammad,  Abdulkadir. Hukum  Dan  Penelitian  Hukum .  Bandung:  PT  Citra  Adityabakti, 2004.
Muharuddin, Muharuddin. “Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan.” JUSTISI , 2019. https://doi.org/10.33506/js.v5i2.544. Neununy,  Dolfries  J.  “Urgensi  Omnibus  Law  (Undang-Undang  Cipta  Kerja)  Terhadap  Hak Masyarakat  Adat  Di  Wilayah  Pesisir.” Balobe  Law  Journal 1,  no.  2  (2021). https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653.
Nur,  Muhammad  Ilham,  Natasha  Fraiskam,  Renti  Friska  Pangaribuan,  and  Edo  Clarita Samad.  “Persetujuan  Lingkungan  Dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Dan  Dampak Dari  UU  Ciptaker  Bagi  Lingkungan.” Jurnal  Syntax  Admiration 2,  no.  12  (2021). https://doi.org/10.46799/jsa.v2i12.362.
Oral, Nilufer. “Ocean Acidification: Falling between the Legal Cracks of UNCLOS and the UNFCCC?”
Ecology Law Quarterly 45, no. 1 (2018). https://doi.org/10.15779/Z38SB3WZ68.
Pusat  Studi  Lingkungan  Hidup  UGM.  “Peranan  Masyarakat  Adat  Dalam  Konservasi Lingkungan,” 2022.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 1986. Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2006.
Sujarwani,  Riau,  Fitri  Dewi  Wulandari,  Alfi  Husni,  Faizal  Rianto,  and  .  Sarinah. “PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  KOMUNITAS  ADAT  TERPENCIL  (KAT) OLEH  PEMERINTAH  KABUPATEN  LINGGA.” Jurnal  Antropologi:  Isu-Isu  Sosial Budaya 20, no. 1 (2018). https://doi.org/10.25077/jantro.v20.n1.p17-31.2018. Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Supriyono,  Lukman  Yudho,  and  Dohar  Sianturi.  “Pentingnya  Penanaman  Nilai-Nilai Kebangsaan  Bagi  Masyarakat  Pesisir  Pulau  Terdepan  Sebagai  Upaya  Keikutsertaan Warga  Negara  Dalam  Bela  Negara.” Jurnal  Prodi  Strategi  Pertahanan  Laut 6,  no.  3 (2020).
Udo, Unwana, Tahnee Prior, and Sara L. Seck. “Human Rights at the Ocean-Climate Nexus: Opening  Doors  for  the  Participation  of  Indigenous  Peoples,  Children  and  Youth,  and Gender Diversity.” Ocean Yearbook 36, no. 1 (2022): 93–138. https://doi.org/10.1163/22116001-03601005.
United  Nations.  “Climate  Change.”  Department  of  Economic  and  Social  Affairs  for Indigenous People, 2007.
———.  “United  Nations  Declaration  on  the  Rights  of  Indigenous  Peoples.  Resolution 61/295.” United Nations General Assembly , 2007.
United Nations Human Rights. “Climate Change and Indigenous Peoples,” 2018. Whyte,  Kyle.  “Too  Late  for  Indigenous  Climate  Justice:  Ecological  and  Relational  Tipping
Points.” Wiley  Interdisciplinary  Reviews:  Climate  Change 11,  no.  1  (2019). https://doi.org/10.1002/wcc.603.
Zakaria,  Yando. Makna  Amandemen  Pasal  18  UUD  1945  Bagi  Pengakuan  Dan Perlindungan Masyarakat Adat Di Indonesia . Jakarta: Yayasan Pustaka, 2010.