## Delimitasi Batas Pengelolaan Laut menurut Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 (Studi Kasus: Provinsi Maluku Utara)
Delimitation of Marine Management based on Permendagri 141 Year 2017 (Case Study: North Maluku Province)
Haris Hakim Prasetyo 1 , Khomsin* 2 , Danar Guruh Pratomo 3 1,2,3 Departemen Teknik Geomatika, FTSLK-ITS, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, 60111, Indonesia *Korespondensi penulis: khomsin@geodesy.its.ac.id
Diterima : 14082020; Diperbaiki : 04092020; Disetujui : 09092020; Dipublikasi : 13112020
Abstrak: Terbentuknya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  141  Tahun  2017  tentang Penegasan Batas Daerah yang mengacu kepada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sehinga ketentuan tersebut merupakan  pedoman  dalam  penentuan  delimitasi  batas.  Secara  geografis  Provinsi  Maluku  Utara  memiliki  pulau  – pulau yang saling berdekatan dengan berbagai ukuran tipe, dengan mengesampingkan faktor sosial budaya Provinsi Maluku Utara dapat dikatakan sebagai provinsi yang berciri kepulauan. Provinsi Maluku Utara berbatasan langsung dengan Provinsi Papua Barat jarak antara kedua Provinsi tersebut kurang dari 24 mil maka dari itu perlu diadakan delimitasi batas wilayah pengelolaan laut. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan luas wilayah pengelolaan laut dan batas wilayah pengelolaan laut Provinsi Maluku Utara. Dalam penelitian ada dua baseline yang digunakan, yaitu Normal Baseline menurut Permendagri No.141/2017 dan Archipelagic Baseline berdasarkan Rancangan Undang – Undang (RUU) tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan. Hal ini yang menyebabkan perbedaan penarikan batas  pengelolaan  laut  pada  kedua  Provinsi  yang  mengakibatkan  perubahan  pada  luas  wilayah  pengelolaan  laut. Perubahan  pada baseline mengakibatkan  perubahan point – point yang  digunakan  dalam  pembentukan thieseen polygon .  Hal  ini  yang  menyebabkan  perbedaan  penarikan  batas  pengelolaan  laut  pada  kedua  Provinsi.  Perbedaan kedua baseline ini akan menentukan wilayah pengelolaan laut. Luas wilayah pengelolaan laut Provinsi Maluku Utara dengan menggunakan normal baseline sebesar 88.743,06 km 2 , sedangkan dengan menggunakan archipelagic baseline berdasarkan RUU sebesar 152.958,92 km 2 . Penelitian ini diharapkan menjadi referensi terkait penegasan kewenangan pengelolaan  laut  daerah  bagi  pemerintah  daerah  maupun  instansi  yang  berwenang  dan  memberikan  alternatif penegasan batas daerah di Provinsi Maluku Utara.
Copyright © 2020 Geoid. All rights reserved.
Abstract:  Establishment  Permendagri  No.  141  year  2017  on  the  affirmation  of  regional  boundaries  referring  to Undang  –  Undang  No.  23  year  2014.  These  provisions  are  guidelines  in  determining  boundary  delimitation. Geographically, the province of North Maluku has islands that are adjacent to various types of type, by putting aside the socio-cultural factors of North Maluku Province can be said to be an archipelago-characterized province. North Maluku Province is directly adjacent to West Papua province the distance between the two provinces is less than 24 miles hence it is necessary to place the delimitation of the boundary of the Sea management area. This research aims to determine the area of marine management and boundaries of the Sea management region of North Maluku province. In this study, there are two baselines used, namely normal baseline according to Permendagri No.141 / 2017 and archipelagic baseline according to  Rancangan Undang – Undang (RUU). Changes to the baseline result in point- point changes used in the Thieseen polygon formation. This led to the difference in the withdrawal of sea management boundaries  in  both  provinces  which  resulted  in  a  change  in  the  area  of  marine  management.  These  two  baseline differences will determine the area of marine management. The area of marine management in North Maluku Province using the normal baseline is 88,743.06 km 2 while using the archipelagic baseline based on RUU is 152,958.92 km 2 . This  research  is  expected  to be  a  reference  to  the affirmation  of  regional  marine  Management  Authority  for  local government and authorized agencies and provide an alternative to an affirmation of regional boundaries in North Maluku province.
Kata kunci: Delimitasi Batas; Maluku Utara; Wilayah Pengelolaan Laut; Normal Baseline ; Archipelagic Baseline

## Pendahuluan
Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah dilatar belakangi karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012  Tentang  Pedoman  Penegasan  Batas  Daerah  dianggap  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  keadaan, ketatanegaraan,  dan  tuntutan  penyelenggaraan  otonomi  daerah  sehingga  perlu  diganti  dengan  peraturan menteri yang baru (Permendagri No. 141 2017).
Pada Permendagri kurang efektif dalam hal pengawasan dan pembangunan pada daerah kepulauan, sehingga munculah Rancangan Undang – Undang (RUU) Republik Indonesia tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan. Rancangan tersebut dibuat mengacu sebagian kepada Hukum Laut Internasional United Nations Convention on The Law of The Sea ( UNCLOS ) Bab IV tentang Negara Kepulauan. Salah satu peraturannya yaitu dapat menarik garis pangkal dengan jarak maksimum tidak melebihi 100 mil laut, kecuali hingga 3 (tiga) persen dari jumlah garis itu dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga pada suatu kepanjangan maksimum 125 (seratus dua puluh lima) mil laut ( UNCLOS , 1982).
Provinsi Maluku Utara memiliki pulau – pulau yang saling berdekatan dengan berbagai ukuran tipe, dengan mengesampingkan faktor sosial budaya Provinsi Maluku Utara dapat dikatakan sebagai provinsi yang berciri kepulauan.  Provinsi  Maluku  Utara  berbatasan  langsung  dengan  Provinsi  Papua  Barat  jarak  antara  kedua Provinsi tersebut kurang dari 24 mil maka dari itu perlu diadakan delimitasi batas wilayah pengelolaan laut. Ini berarti bahwa masing-masing Provinsi tidak dapat mengklaim 12 mil laut tanpa menggangu klaim Provinsi lainnya,    sehingga  perlu  dilakukan  delimitasi  batas  wilayah  maritim  antara  Provinsi  yang  berdampingan maupun bersebrangan (Adnyana dkk, 2006).
Berdasarkan pada kondisi tersebut, pada penelitian ini dilakukan dua macam penentuan penarikan garis pangkal ( baseline ), penentuan garis pangkal tersebut diatur dalam Rancangan Undang  – Undang tentang Percepatan Pembangunan  Daerah  Kepulauan  yaitu  garis  pangkal  kepulauan (archipelagic  baseline) dan  diatur  dalam Permendagri No. 141 Tahun 2017 yaitu garis pangkal normal (normal baseline) . Garis pangkal tersebut yang akan  dijadikan  acuan  untuk  menarik  wilayah  pengelolaan  sejauh  12  mil  laut.  Hasil  dari  delimitasi  batas wilayah, akan menghasilkan luasan lautan dan batas maritim antara Provinsi Maluku Utara dan sekitarnya.

## Metode
Penelitian ini terletak di Provinsi Maluku Utara yang secara geografis terletak pada koordinat 3º 40’ LS-3º 0’ LU dan 123º 50’-129º 50’ BT. Lokasi penelitian ditampilkan pada Gambar 1, dengan polygon merah adalah Batas Administrasi Provinsi Maluku Utara.
Gambar 1. Lokasi Penelitian (Pengarang, 2020)
Peralatan  yang  digunakan  untuk  mendukung  penelitian  ini  meliputi  perangkat  lunak  ( software ).  Perangkat lunak ( software ) yang digunakan yaitu perangkat lunak pengolahan data spasial dan perangkat lunak pengolah kata.
Adapun data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini meliputi Batas Administrasi Provinsi Maluku Utara ( polygon ) dan Garis Pantai Kebijakan Satu Peta ( polyline ), kedua data tersebut didapatkan dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Batas Administrasi digunakan untuk mengetahui wilayah yang bersengketa pada Provinsi Maluku Utara. Sengketa yang disebabkan adanya salin klaim terhadap alokasi pulau maka garis pantai tidak digunakan dalam kontruksi penarikan garis wilayah pengelolaan laut. Garis Pantai Kebijakan Satu Peta (Garpan KSP) garis pantai yang dibuat sesuai dengan acuan terbaru pada UU. No. 23 Tahun 2014, Garpan KSP digunakan untuk penarikan garis wilayah pengelolaan laut.
Tahap awal dalam penelitian ini adalah pemilihan dari daerah yang bersengketa, daerah yang disengketakan diabaikan dan tidak diproses. Setelah itu pemilihan data yang akan diekspor di garis pantai, data yang akan diekspor  adalah  data  garis  pantai  provinsi  Maluku  Utara,  dan  garis  pantai  yang  digunakan  mengacu  pada pasang tertinggi, disajikan pada Gambar 2.

## Gambar 2. Titik Dasar dan Garis Pantai (Permendagri No.141 2017)
Tahap kedua penyamaan datum dan sitem proyeksi, pada penelitian ini datum horisontal yang digunakan yaitu WGS-84  dengan  sistem  proyeksi Lambert  Cylindrical  Equal  Area yang  merupakan  proyeksi  yang mempertahankan luasan wilayah dengan benar dan teliti (Amrillah dkk 2017). Proyeksi ini menghasilkan garis lintang dan bujur yang lurus dengan spasi antar garis lintang yang seragam namum spasi antar garis bujur tidak sama.  Dapat  dikelompokkkan  menjadi  Normal, Transversal ,  serta Oblique ,  sesuai  dengan  posisi  sumbu proyeksinya  (Tjahyadi,  2010).  Dapat  dilihat  dari  Gambar  3,  dimana  lingkaran  sempurna  yang  ditampilkan ketika  proyeksi  ini  digunakan  pada  ekuator  yang  artinya  daerah  equator  tidak  ada  distorsi  dalam  pengaruh luasan, tetapi semakin menjauhi ekuator lingkaran semakin melonjong yang artinya terjadi distorsi.
Gambar 3. Proyeksi Lambert Clindrical Equal Area (Grafarend dan Krumm, 2006)
Selanjutnya  yaitu  pembuatan  garis  pangkal,  pembuatan  garis  pangkal  mengacu  pada  Permendagri  No.  141 Tahun 2017 ( normal baseline ) dan pembuatan garis pangkal mengacu pada RUU ( archipelagic baseline) . Pada Archipelagic Baseline menggunakan Aggregate Polygons, digambarkan pada Gambar 4, yaitu untuk membuat boundary  dengan  batas  maksimal  segmen  100 nautical  mil .  Selanjutnya  dilakukan  pengecekan Aggregate Polygons berdasarkan pulau terluar.
Gambar 4. Hasil Pengolahan Menggunakan Agregate Polygon (Esri 2016)
Setelah didapatkan hasil Agregate Polygons , selanjutnya mengonversikan garis pantai menggunakan normal baseline dan archipelagic  baseline kedalam  bentuk point dan polygon .  Bentuk point digunakan  untuk pembuatan Thieseen  Polygon ,  dapat  dilihat  pada  Gambar  5.  Sedangakan  hasil  konversi  yang  berbentuk polygon untuk  pembuatan buffer sejauh  12 nautical  mil .  Penggambaran  garis  sama  jarak  dan  garis  tengah ( median line ) menggunakan pendekatan Thiessen Polygon .
Gambar 5. Metode Thiessen Polygon (Esri, 2016)
Selanjutnya  menentukan  batas  wilayah  yang  saling  berpotongan  dengan  prinsip median  line menggunakan pendekatan Thiessen Polygon. Dalam hal ini penentuan batas antara Provinsi Maluku Utara dengan Provinsi Papua Barat.

## Hasil dan Pembahasan
Wilayah  Pengelolaan  Laut  Provinsi  Maluku  Utara  dengan  Provinsi  Provinsi  Papua  Barat.  Penarikan  garis untuk menentukan batas wilayah sejauh 12 mil laut berdasarkan Permendagri No.141 tahun (normal baseline) dan aturan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (achipelagic baseline) .
Luas  wilayah  pengelolaan  laut  berdasarkan  Permendagri  No.141  tahun (normal  baseline) Provinsi  Maluku Utara  sebesar  88.743,06 km 2 . Gambar  6  merupakan  luas  wilayah  pengelolaan  laut  Provinsi  Maluku  Utara menggunakan normal  baseline . Polyline merah  menunjukkan  penarikan baseline menggunakan normal baseline ,  penarikan  garis  untuk  menentukan  batas  wilayah  sejauh  12  mil  yang  ditampilkan  pada polygon berwarna ungu menunjukkan batas pengelolaan wilayah laut Provinsi Maluku Utara.
Gambar 6. Wilayah Pengelolaan Laut Menggunakan Normal Baseline (Pengarang, 2020)
Luas  Wilayah  Pengelolaan  Laut  berdasarkan  RUU  tentang  Percepatan  Pembangunan  Daerah  Kepulauan (archipelagic baseline) Provinsi Maluku Utara sebesar 152.958,92 km 2 . Gambar 7 merupakan luas wilayah pengelolaan laut Provinsi Maluku Utara menggunakan archipelagic baseline . Polyline merah menunjukkan penarikan baseline menggunakan archipelagic  baseline ,  penarikan  garis  untuk  menentukan  batas  wilayah sejauh 12 mil yang ditampilkan pada polygon berwarna ungu menunjukkan batas pengelolaan wilayah laut Provinsi Maluku Utara.
Gambar 7. Wilayah Pengelolaan Laut Menggunakan Archipelagic Baseline (Pengarang, 2020)
Luasan  yang  dihasilkan  dari  kedua  metode normal  baseline dan archipelagic  baseline ditunjukkan  pada Tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1. Luas Wilayah Pengelolaan Laut Provinsi Maluku Utara (Pengarang, 2020)
No. Provinsi Luasan Laut (Km 2 ) Normal baseline Archipelagic baseline 1 Maluku Utara 88.743,06 152.958,92
Dari Gambar 6 dan Gambar 7 dapat dilihat perbedaan pada batas wilayah pengelolaan laut pada bagian barat dan bagian timur Provinsi Maluku Utara. Perbedaan batas antara Provinsi Maluku Utara menggunakan normal baseline dan archipelagic  baseline dipengaruhi  oleh baseline yang  digunakan  berbeda.  Perbedaan  tersebut dapat dilihat pada Gambar 8 dengan normal baseline dan Gambar 9 dengan archipelagic baseline untuk batas antara Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat.
Gambar 8. Batas Wilayah Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat dengan Normal Baseline (Pengarang, 2020)
Berikut Koordinat Gambar 8 Batas Wilayah Provinsi Maluku Utara ( normal baseline ) dengan Provinsi Papua Barat ( normal baseline ), dapat dilihat pada Tabel 2
Tabel 2. Koordinat Batas Wilayah Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat dengan Normal Baseline (Pengarang, 2020) Nama Lintang Bujur Nama Lintang Bujur TA.1 0,377305 130,103202 TA.8 -0,052475 129,835565 TA.2 0,295877 130,030795 TA.9 -0,161652 129,835613 TA.3 0,211744 129,932837 TA.10 -0,226744 129,777873 TA.4 0,160474 129,883353 TA.11 -0,290087 129,728506 TA.5 0,088939 129,819516 TA.12 -0,337177 129,692243 TA.6 0,060069 129,833569 TA.13 -0,392912 129,650176 TA.7 0,028085 129,839229
Dari Tabel 2 dapat dilihat batas wilayah Provinsi Maluku Utara dengan Provinsi Papua Barat terdapat 13 Titik Acuan dengan koordinat menggunakan Datum WGS–84.
Gambar 9. Batas Wilayah Provinsi Maluku Utara dengan Archipelagic Baseline dan Provinsi Papua Barat dengan Normal Baseline (Pengarang, 2020)
Berikut Koordinat Gambar 9 Batas Wilayah Provinsi Maluku Utara ( normal baseline ) dengan Provinsi Papua Barat ( normal baseline ), dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Koordinat Batas Wilayah Provinsi Maluku Utara dengan Archipelagic Baseline dan Provinsi Papua Barat dengan Normal Baseline (Pengarang, 2020) Nama Lintang Bujur Nama Lintang Bujur TA.1 0,37771 130,101955 TA.10 -0,060214 129,862456 TA.2 0,282724 130,019636 TA.11 -0,107416 129,849112 TA.3 0,240896 129,970279 TA.12 -0,170867 129,841299 TA.4 0,21284 129,945952 TA.13 -0,211347 129,813159 TA.5 0,174127 129,92796 TA.14 -0,25298 129,763898 TA.6 0,116457 129,921646 TA.15 -0,296399 129,7239 TA.7 0,045719 129,929094 TA.16 -0,347857 129,684241 TA.8 0,010617 129,899401 TA.17 -0,403539 129,649017 TA.9 -0,016242 129,88224
Dari Tabel 3 dapat dilihat batas wilayah Provinsi Maluku Utara dengan Provinsi Papua Barat terdapat 17 Titik Acuan dengan koordinat menggunakan Datum WGS–84. Dengan koordinat dan titik yang berbeda.
Perubahan pada baseline mengakibatkan perubahan point – point yang digunakan dalam pembentukan thieseen polygon . Hal ini yang menyebabkan perbedaan penarikan batas  pengelolaan laut pada kedua Provinsi yang mengakibatkan  perubahan  pada  luas  wilayah  pengelolaan  laut.  Perbedaan  penarikan median  line antara Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat digambarkan pada Gambar 10.
Gambar 10. Metode Thiessen Polygon untuk Pendekatan Median Line
Pada  Gambar  10  menggambarkan  perubahan  pada baseline yang  digunakan  dalam  penarikan  garis  tengah ( median line ) antara normal baseline dan archipelagic baseline . Dalam menentukan median line pada area yang  jaraknya  kurang  dari  24  mil  laut,  dilakukan export dari  bentuk polygon pada baseline menjadi point , kerapatan point mempengaruhi bentuk dari thiessen polygon . Point tersebut akan digunakan untuk pembuatan t hiessen polygon (kerangka polygon hitam). Median line ( polyline merah) adalah penegasan dari hasil thiessen polygon yang terbentuk.

## Kesimpulan
Pada penelitian ini, didapatkan luas wilayah pengelolaan laut Provinsi Maluku Utara dengan menggunakan normal baseline berdasarkan  Permendagri  no.  141  tahun  2017  sebesar  88.743,06 km 2 ,  sedangkan  dengan menggunakan archipelagic baseline berdasarkan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan sebesar 152.958,92 km 2 .
Batas wilayah antara Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat dengan menggunakan normal baseline memiliki rentang  dari  0,392912  LS  -  0,377305  LU  dan  129,650176  BT  -  130,103202  BT.  Sedangkan  dengan menggunakan Archipelagic Baseline memiliki rentang dari 0,403539 LS - 0,37771 LU dan 129,649017 BT - 130,101955 BT.
Dari  hasil  perbedaan baseline untuk  delimitasi  perbedaan  batas  wilayah  antara  Provinsi  Maluku  Utara  dan Provinsi  Papua  Barat  di  dapatkan  perubahan  bentuk  yang  disebabkan  oleh perubahan point – point yang digunakan  dalam  pembentukan thieseen  polygon .  Hal  ini  yang  menyebabkan  perbedaan  penarikan  batas pengelolaan laut pada kedua Provinsi .

## Ucapan Terimakasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Badan  Informasi  Geospasial  yang  telah  menyediakan  data  dan menyediakan tempat untuk pemrosesan data.

## Daftar Pustaka
Kementerian Dalam Negeri. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah . Jakarta. Secretary General of The United Nations . 1994. United Nations Convention on The Law of The Sea 1982. Montego Bay, Jamaika.
Adnyana,  I  Gede  Pasek  Sutrana  dkk. 2006.  Jurnal  :  Delimitasi  Batas  Maritim  antara  Provinsi  Bali  dan  Provinsi  Nusa Tenggara Barat:Sebuah Kajian Teknis, Yogyakarta :  Jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika Universitas Gajah Mada.
Amrillah, Dede dkk. 2017. Analisis Spasial Dalam Penentuan Daerah Provinsi Berciri Kepulauan. Bogor. Tjahyadi, Arief. 2010. Sistem Proyeksi Peta. Bandung . Diakses pada tanggal 13 Maret 2020. https://www.slideshare.net/ lailiaidi/sistem-proyeksi-peta-3144291.
Grafarend, E. dan Krumm, F. 2006. Map Projections . Heidelberg: Springer. Esri. 2016. AggregatePolygons. Diakses pada taggal 12 Maret 2020. https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/ tools /car tography- tool box/aggregate- polygon s.htm. Banata. 2010. Poligon Thiessen . Diakses pada 20 Maret 2020.https://www.geo.web.id/2010/11/29/poligon-thiessen.
This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License