## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## TNI Angkatan Udara dan Keamanan Wilayah Udara Indonesia
Rohannisa Naja Rachma Savitri * , Adya Paramita Prabandari Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* annisa.savitri@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesia  is  a  vast  country  and  therefore  has  a  great  vulnerability  in  relation  to  its  territory,  especially  in maintaining the security of the Indonesian airspace.There are several problems that often occur and become a nuisance  in  efforts  to  maintain  the  security  of  the Indonesian airspace,  including  violations  of  airspace including violations of airspace which requires the Indonesian Air Force to conduct identification process to destruction. Therefore,  it  is  very  interesting  to  analyze  the  role  of  the  Indonesian  Air  Force  in  securing Indonesian  airspace.The  method  used  is  normative  juridical  which  is  done  by  examining  secondary  data obtained  from  library  studies.  The  data  is  then  analyzed  by  qualitative  methods  then  arranged systematically.There are still many cases of violations of national airspace that make the Air Force, especially Kohanudnas have a hard job in order to play a very vital role as a means of national defense to uphold the law and  maintain  national  airspace  security. Obstacles  related  to  defense  equipments  and  the  authority  of investigators also become a benchmark whether Indonesian airspace has been secured to the maximum or not.
Keywords: Indonesian Air Force, Security, Indonesian Airspace.

## ABSTRAK
Indonesia adalah negara yang sangat luas dan oleh karenanya memiliki kerentanan kerentanan yang besar dalam  hubungannya  dengan  teritori  khususnya  dalam  menjaga  keamanan  wilayah  udara  Indonesia.  Ada beberapa permasalahan yang kerap terjadi dan menjadi gangguan dalam upaya menjaga keamanan wilayah udara Indonesia, antara lain adanya pelanggaran wilayah udara yang mewajibkan TNI AU untuk melakukan tindakan identifikasi hingga penghancuran. Oleh karena itu, sangat menarik untuk dianalisis mengenai peran TNI Angkatan Udara dalam mengamankan wilayah udara Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif  yang yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan. Data tersebut lalu dianalisis dengan metode kualitatif kemudian disusun secara sistematis. Masih banyaknya kasus  pelanggaran  wilayah  udara  nasional  membuat  TNI  AU,  khususnya  Kohanudnas  memiliki  pekerjaan yang  berat  dalam  rangka  menjalankan  peran  yang  sangat  vital  sebagai alat  pertahanan  negara  untuk menegakkan  hukum  dan  menjaga  keamanan  wilayah  udara  nasional. Hambatan  terkait  alutsista  dan kewenangan penyidik juga menjadi tolak ukur apakah pengamanan wilayah udara sudah dilaksanakan secara maksimal atau tidak.
Kata kunci: TNI AU, Pengamanan, Wilayah Udara Indonesia.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Negara adalah “suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya” (Budiardjo, 2008). Unsur pertama  dari  suatu  negara  adalah  wilayah  negara (yang merupakan suatu ruang yang meliputi wilayah darat, wilayah laut dan wilayah udara) dengan batas- batas  tertentu  yang  diakui  secara  internasional merupakan esensi utama suatu negara (Hadiwijoyo, 2012). Dalam  Konvensi  Montevideo  1933  terdapat lima unsur – unsur berdirinya suatu negara yakni: 1. A permanent population (penduduk)
2. A defined territory (wilayah)
3. Government (pemerintah);
4. Capacity  to  enter  into  relations  with  the  other
states (kemampuan  untuk  berhubungan  dengan negara lain).
Keempat unsur ini merupakan unsur konstitutif di mana  unsur  tersebut  harus  terpenuhi  agar terbentuk  suatu  negara.  Ditambah  dengan unsur yang  kelima  merupakan  unsur  deklaratif  di  mana sifatnya  adalah  menyatakan,  bukan  unsur  mutlak (jika  sudah  terpenuhi  unsur  konstitutif  maka  bisa tidak memerlukan unsur deklaratif).
Wilayah  negara  dalam  konsepsi  hukum internasional  merupakan  sentral (Arifin, 2014) bagi peneguhan  eksistensi  dari  sebuah  negara  dalam menjalankan kedaulatannya. Negara Indonesia yang berdaulat  mengembangkan  konsep  Wawasan Nusantara  dengan  melihat  ke  dalam  politik kewilayahannya (Buntoro, 2014).  Sebagaimana dinyatakan  dalam  bagian  konsiderans  dalam
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  43  Tahun 2008  tentang  Wilayah  Negara  yaitu  “bahwa  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai  negara kepulauan  yang  berciri  nusantara  mempunyai kedaulatan  atas  wilayahnya  serta memiliki  hak-hak berdaulat  di  luar  wilayah  kedaulatannya  dan kewenangan  tertentu  lainnya  untuk  dikelola  dan dimanfaatkan  sebesar-besarnya  bagi  kesejahteraan dan  kemakmuran  rakyat  Indonesia  sebagaimana diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945”,  maka  NKRI memiliki kedaulatan atas wilayahnya yang terdiri atas tiga  dimensi,  yakni  dimensi  wilayah  darat,  wilayah laut,  dan  wilayah  udara  yang  merupakan  satu kesatuan politis (one political unit) yang tidak dapat dipisah-pisahkan (Wiradipradja, 2009).
Wilayah  NKRI  terdiri  dari  17.508  buah  pulau yang  membentang  dari  Sabang  sampai  Merauke sehingga  NKRI  dikenal  sebagai  Negara  Kepulauan (yang  telah  mendapatkan  pengakuan  dengan lahirnya United Nations Convention on the Law of the Sea  of  1982/UNCLOS  1982,  dan  telah  diratifikasi dengan  UU  No.  17  Tahun  1985  tentang  Ratifikasi United Nations Conventions on the Law of the Sea of 1982 atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982). Ribuan  pulau  tersebut  terhubungkan  oleh  laut-laut dan selat-selat sehingga membentuk sebuah negara kepulauan  dengan  panjang  5.110  Km  dan  lebar 1.888  Km,  serta  memiliki  luas  perairan  5.877.879 Km 2 , luas laut teritorial sekitar 297.570 Km 2 , perairan Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  695.422  Km 2 ,  dan panjang pantai 79.610 Km. Dua pertiga wilayah NKRI

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020
adalah  laut,  dan  luas  daratannya  2.001.044  Km 2 .
Wilayah darat NKRI berbatasan dengan tiga negara tetangga  (yaitu  Malaysia,  Papua  New  Guinea/PNG, dan Republik Demokratik Timor Leste/RDTL), dan di laut  berbatasan  dengan  sepuluh  negara  tetangga (yaitu India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Republik Palau, PNG, Australia, dan RDTL) (Hadiwijoyo, 2012). Selain wilayah darat dan wilayah laut, wilayah NKRI juga meliputi wilayah udara yang terletak  di  atas  wilayah  darat  dan  wilayah  laut. Adapun  mengenai  batas  ketinggian  kedaulatan masing-masing  negara  di  wilayah  udara  belum  ada perjanjian  internasional  yang  mengaturnya.  Pada umumnya  hanya  disebut  bahwa  “berdaulat  penuh atas  ruang  udara  dan  angkasa  di  atas  wilayah teritorialnya”. Apabila  dilihat  dari  klaim-klaim  dan protes  yang  pernah  diajukan  sehubungan  dengan peggunaan  ruang  udara  di  atas  swilayah  suatu negara, maka batas paling tinggi adalah sampai garis edar Orbit Geostasioner (Geostationery Orbit), yakni kurang  lebih  35.870  km di  atas  permukaan  laut (Rudy, 2002).
Dengan  melihat  uraian  fakta  di  atas, nampak jelas bahwa dengan wilayahnya yang sangat luas ini, Indonesia  memiliki  kerentanan  yang  besar  dalam hubungannya  dengan  teritori (Madu dkk,  2010), khususnya dalam menjaga keamanan wilayah udara NKRI.
Ada  beberapa  permasalahan  yang  kerap terjadi dan menjadi gangguan dalam upaya menjaga keamanan  wilayah  udara  NKRI,  antara  lain  adanya aerial  intrusion.  Aerial  intrusion atau  pelanggaran
wilayah  udara  adalah  suatu  keadaan  di  mana  ada pesawat  terbang  asing  yang  memasuki  wilayah udara  suatu  negara  tanpa  izin. Oleh  karena  itu, sangat menarik untuk dianalisis mengenai peran TNI Angkatan Udara dalam mengamankan wilayah udara Indonesia.
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  Teori  Kedaulatan  Negara  dan  Teori Air Sovereignty. Teori Kedaulatan Negara (staatssouvereiniteit)  menganggap  negara  sebagai “satu  kesatuan  idea  yang  paling  sempurna”,  oleh karena  itu  kedaulatan  berasal  dari  negara.  Menurut George  Jellineck  negara  adalah  “die mit urspunglicher  Herrscher  macht  ausgerüstete Verbandseinheit  sesshafter  Menschen”  (gabungan manusia  yang  terorganisir  di  suatu  daerah  tertentu yang  dilengkapi  dengan  suatu  kekuasaan  asli  akan pemerintah) (Samidjo, 1986). Adapun menurut jenis dan  sifatnya,  kedaulatan  dibagi  menjadi  kedaulatan ke  dalam  (interne  souvereinteit)  dan  kedaulatan  ke luar  (externe  souvereinteit).  Kedaulatan  ke  dalam adalah  bahwa  “kekuasaan  negara  itu  ditaati  dan dapat  memaksakan  untuk  ditaati  oleh  rakyatnya”. Sedangkan  kedaulatan ke  luar  adalah  bahwa “kekuasaan negara itu mampu mempertahankan diri terhadap  serangan  yang  datang  dari  luar  dan sanggup mengadakan hubungan dengan luar negeri” (Samidjo,  1986). Berkaitan  dengan  kedaulatan negara di ruang negara, ada sebuah doktrin Romawi kuno yang berbunyi “cujus est solum ejus est usque ad coelum”  yang  berarti  “barang  siapa  memiliki sebidang tanah maka ia memiliki segala yang berada

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
di atasnya sampai ke langit dan segala yang berada di  dalam  tanah”  (Wiradipradja,  2009).  Doktrin tersebut kemudian melahirkan teori yang digunakan sebagai  dasar  adalah the  Air  Sovereignty  Theory, yang  menyatakan  bahwa  udara  itu  tidak  bebas, sehingga negara berdaulat terhadap ruang udara di atas wilayah negaranya. Dalam konteks negara dan wilayahnya,  maka negara  tersebut  berdaulat  penuh atas ruang udara yang ada di atas wilayah darat dan laut negaranya. Hal ini telah pula diatur dalam Pasal 1 Convention  on  International  Civil  Aviation (Konvensi  Chicago  1944)  yakni  bahwa  negara memiliki  kedaulatan  yang complete dan exclusive atas  ruang  udara  di  atas  wilayah  negara  tersebut. Demikian  pula  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun 2009 tentang Penerbangan, khususnya dalam Pasal 5  yang  menyatakan  bahwa  “Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  berdaulat  penuh  dan  eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia”.
Dengan  demikian,  karena  sifat  kedaulatan negara  yang complete dan exclusive maka  ruang udaranya  tertutup  bagi  pesawat  udara  asing,  dan tidak  ada  yang  dikenal  dengan  sebutan  hak  lintas damai  (rights  of  innocent  passage)  seperti  di  laut teritorial. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa negara  sama  sekali  menutup  ruang  udaranya  dari penerbangan atau pesawat udara asing (Prabandari, 2019). Pesawat  udara  asing  dapat  melintas  hanya dengan  izin  dari  negara  kolong.  Negara  kolong memiliki hak sepenuhnya untuk mengatur mengenai kedaulatan  atas  ruang  udaranya  untuk  dapat dimanfaatkan bagi pertahanan negara dan sebesar-
besar  kemakmuran  rakyat  (Hughes,  1980; Wiradipradja, 2014).
Sebelum  ini,  telah  ada  beberapa  penelitian yang  mengangkat  tema  mengenai pengamanan wilayah  udara  terkait  adanya  pelanggaran  wilayah udara. Ada yang membahas mengenai pelanggaran ruang  udara  oleh  pesawat  asing  menurut  hukum internasional  dan  hukum  nasional  Indonesia (Sefriani,  2015). Ada  pula  penelitian  mengenai kendala hukum penindakan terhadap pesawat udara sipil asing tidak berizin yang memasuki wilayah udara Indonesia  (Risdiarto,  2019). Lebih  lanjut  sebuah penelitian  yang  dilakukan  oleh  Vera  Soemarwi membahas  mengenai  kedaulatan  udara Indonesia dan  upaya-upaya  perlindungannya  (Soemarwi, 2016). Lalu ada  pula jurnal  internasional yang membahas mengenai pelanggaran kedaulatan ruang udara  Indonesia  oleh  pesawat  asing dan  sebagai negara  yang  berdaulat,  Indonesia  dapat  melakukan berbagai tindakan untuk menjaga kedaulatan wilayah udara  Indonesia  berdasarkan  hukum  nasional Indonesia dan hukum internasional (Bakhtiar, Noor, & Magassing, 2017). Selanjutnya ada pula artikel jurnal internasional  yang  membahas  mengenai  keamanan di ruang udara berdasarkan Air Defence Identification Zone (ADIZ)  dalam  perspektif  hukum  internasional (Bakhtiar dkk, 2016).
Pada  penelitian  ini  menekankan  pada  peran Tentara  Nasional  Indonesia  Angkatan  Udara  dalam melaksanakan pengamanan wilayah udara Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan dari luar. Titik fokus inilah yang membedakan penelitian ini dengan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
penelitian  yang  telah  ada  sebelumnya.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  dapat  mengetahui  dan menganalisis  peran  TNI  AU  dalam  melaksanakan pengamanan wilayah udara Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif  yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data tersebut lalu dianalisis dengan metode kualitatif kemudian disusun secara sistematis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelanggaran  wilayah  udara  (aerial  intrusion) adalah suatu keadaan di mana ada pesawat terbang asing (baik  sipil  maupun  militer) yang  memasuki wilayah  udara  suatu  negara  tanpa  izin (Hambali, 1994).  Insiden  tersebut  bisa  merupakan  suatu kesengajaan  (misalnya  penerbangan  gelap/black flight dengan  tujuan-tujuan  tertentu),  maupun  tanpa disengaja  (misalnya  pesawat  tersesat/aircraft  in distress).
Sepanjang tahun 2017 - 2019 masih terdapat banyak  kasus  pelanggaran  wilayah  udara  nasional yang  berpotensi  mengancam  kedaulatan  NKRI. Terekam  sebanyak  19  kasus  pelanggaran  wilayah udara  yang  terjadi  pada  tahun  2017  berupa penerbangan  tanpa  izin  antara  lain  16  kasus penerbangan  yang  melibatkan  pesawat  negara,  2 kasus yang melibatkan pesawat sipil, dan satu kasus yang tidak teridentifikasi (Fadillah, 2019). Sementara
itu, selama tahun 2018, tercatat sebanyak 65 kasus melibatkan  pesawat  sipil,  48  kasus  melibatkan pesawat  negara,  dan  14  kasus  tidak  teridentifikasi sehingga  dapat  dijumlahkan  sebanyak  127  kasus pelanggaran yang terjadi di wilayah udara Indonesia (Halim, 2018). Lalu, sepanjang bulan Januari hingga Juni  tahun  2019,  sebanyak  165  kasus  pelanggaran wilayah  udara  yang  terjadi  di  daerah  perbatasan NKRI  seperti  Kepulauan  Riau  dan wilayah perbatasan  lainnya  karena  adanya  permasalahan terkait dengan FIR Singapura (Umam, 2019).
TNI  AU  mempunyai  peran  penting  dalam menyelenggarakan  pertahanan  kedaulatan  wilayah udara NKRI dalam menghadapi ancaman keamanan di udara. Pasal 10 Undang - Undang No. 34 Tahun 2004  tentang  Tentara  Nasional  Indonesia menegaskan  bahwa  tugas  dari  TNI  AU  antara  lain adalah  melaksanakan  tugas  TNI  matra  udara  di bidang  pertahanan,  menegakkan  hukum  dan menjaga  keamanan  wilayah  yurisdiksi  nasional, melaksanakan  tugas TNI  dalam  pengembangan matra  udara,  serta  melakukan  pemberdayaan wilayah  pertahanan  udara.  Segala  usaha  untuk menciptakan  kondisi  wilayah  udara  yang  aman merupakan kewajiban bagi TNI AU. Sebagai bentuk pelaksanaan  tugas  di atas  dapat  diwujudkan  dalam kegiatan  Operasi  Militer  Untuk  Perang  (OMP)  dan Operasi  Militer  Selain  Perang (OMSP).  TNI  AU merupakan kekuatan yang nyata untuk menegakkan hukum  terhadap  kasus  pelanggaran  wilayah  udara sebagaimana  tercantum  dalam  penjelasan  Pasal  8 Ayat 1 Undang – Undang No.1 Tahun 2009 bahwa

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
yang  dimaksud  dengan  “melanggar  wilayah kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia” adalah memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin dan tidak tertuju pada siapa yang dapat melakukan pelanggaran  tersebut.  Tidak  hanya  itu,  pesawat udara yang memasuki Kawasan Udara Terlarang dan Terbatas,  serta  ADIZ  (Air  Defence  Identification Zone)  juga  dinyatakan  telah  melanggar  yurisdiksi negara.
Pasal 9 Undang – Undang No. 34 Tahun 2004 tentang  TNI  mencantumkan  bahwa  pihak  yang berwenang  untuk  menindak  pelanggaran  wilayah yurisdiksi  nasional  adalah  TNI  AU.  Bentuk  upaya yang  dilakukan  oleh  TNI  AU  untuk  menegakkan hukum  dan  mempertahankan  keamanan  wilayah udara  Indonesia  yaitu  dengan  cara  melaksanakan Operasi Pertahanan Udara dalam tahap mendeteksi, mengidentifikasi,  menindak,  dan  menetralisir atau mengurangi  dampak  dari  ancaman  udara.  Proses penindakan yang dilakukan oleh pesawat tempur TNI AU antara lain (Hakim & Abu, 2019):
1. Shadowing (Membayang – bayangi)
Dilakukan  terhadap  pesawat  udara  yang diperkirakan  akan  melanggar  kedaulatan  wilayah udara nasional.
2. Intervention (Penghalauan)
Dilakukan  terhadap  pesawat  udara  yang melanggar  wilayah  udara  nasional  atau  jalur penerbangan  yang  telah  ditentukan/ketentuan  ADIZ yang berlaku.
3. Interception (Intersepsi)
Peringatan  yang  dilakukan  oleh  pesawat militer  TNI  AU  yang  memasuki  wilayah  udara nasional  tanpa  memiliki  izin.  Intersepsi  dilakukan ketika  terdapat  penerbangan  yang  tidak  memenuhi persyaratan  yang  sudah  ditetapkan  dan  kegiatan tersebut  menggunakan  pesawat  udara interceptor milik TNI AU. Pelaksanaan tindakan intersepsi telah diatur dalam Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2018 yang melibatkan koordinasi antara personel  pemandu  lalu  lintas  penerbangan  dengan TNI  untuk  pemberian  informasi  kepada  pesawat udara  TNI  terkait  dengan  pesawat  udara  yang melanggar.  Pelaksanaan  tindakan  intersepsi  juga harus  memperhatikan  keselamatan  penumpang  jika pesawat  yang  diintersepsi  adalah  pesawat  udara sipil.  Pesawat  udara  yang  diintersepsi  juga  wajib mengikuti semua  perintah  yang  diberikan  pesawat interceptor.
4. Force Down (Pemaksaan Mendarat)
Dilakukan terhadap setiap pesawat udara yang melanggar  wilayah  udara  nasional  dan  dapat diperkirakan bermaksud untuk melakukan kegiatan – kegiatan yang tidak bersahabat. Tindakan force down merupakan pemaksaan mendarat terhadap pesawat udara  di  Landasan  Udara  terdekat  apabila  perintah yang diberikan sebelumnya dihiraukan.
5. Destruction (Penghancuran)
Dilakukan  oleh  pesawat  tempur  sergap terhadap  setiap  pesawat  udara  yang  melanggar wilayah  kedaulatan  dan  tidak  mengindahkan peringatan yang diberikan, mengancam keselamatan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020
obyek  vital,  dan  melakukan manuver yang membahayakan selama pesawat tempur melaksanakan penyergapan yang telah diatur dalam ROE (Rule of Engagement).
Peran  TNI AU  sangat  penting  dan  krusial sebagai  penjaga  wilayah  udara  nasional  agar terbebas  dari  ancaman  keamanan  kedaulatan nasional.  Untuk  mewujudkan  peran  tersebut  tentu saja membutuhkan infrastruktur yang memadai. TNI AU  saat  ini  didukung  oleh  24  rada  militer  yang mencakup  sebagian  besar  wilayah  udara  Indonesia serta memiliki delapan skadron tempur yang tersebut di berbagai kawasan di Indonesia (Roza, 2014). Akan tetapi  alat  utama  sistem  persenjataan  TNI  AU terdapat  beberapa  keterbatasan  kesiapan.  Hal tersebut  bisa  dilihat  dari  masih  banyakanya  kasus pelanggaran  wilayah  udara  nasional  yang  terjadi karena  kekuatan  alutsista  yang  sudah  ada  tidak sebanding  dengan  luas  wilayah  yang  harus  dijaga sehingga  faktor  tersebut  menjadi  penghambat pengawasan  wilayah  udara  Indonesia  yang  tidak dapat dilakukan secara maksimal.
Masih  banyak  pelanggaran  wilayah  udara yang terjadi dan banyak juga kasus yang tidak dapat ditangani merupakan akibat dari Alat Utama Sistem Pertahanan  (Alutsista) yang  terbatas  dan  tidak memadai di  mana  alutsista  merupakan  semua  hal yang  berhubungan  dengan  sistem  senjata, kendaraan,  dan  perlengkapan  militer  lainnya  yang menjadi  faktor  pendukung  untuk  pengamanan wilayah  yurisdiksi  nasional. Adanya  penerbangan gelap  yang  tak  mampu  terdeteksi  oleh  radar
Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) dan pelanggaran udara yang tidak mampu diintersep oleh  pesawat  TNI  AU  dapat  menjadi  tolak  ukur kelemahanan  pengamanan  wilayah  udara  nasional (Dispenau,  2019).  Hal  tersebut  dapat  menimbulkan dampak    pada  kedaulatan  nasional  dalam  hal pecegahan  ancaman  dan  gangguan  dari  luar. Perhatian  yang  lebih  serius  akan  hal  ini  sangat diperlukan  karena  menyangkut  dengan  keamanan suatu negara terkhususnya pada bidang udara yang di  mana  untuk  menjaga  keamanan  wilayah  udara merupakan kewajiban  TNI  AU,  namun  apabila kebutuhan Alutsista (Alat  Utama  Sistem Persenjataan) tidak  terpenuhi,  patut  dipertanyakan kemampuan  kesiapan  TNI  AU  dalam  hal  menjaga seluruh komponen bangsa Indonesia.
Melihat  pentingnya  tugas  dari  TNI  AU  dalam menegakkan hukum  dan  mengamankan  wilayah udara  nasional  tentu  saja  pihak  TNI  AU  ikut  serta dalam  penanganan  kasus  pelanggaran  wilayah udara,  namun  keterlibatan  TNI  AU  sampai  pada proses  penyelidikan  kasus  saja.  Kewenangan penyidikan  diberikan  kepada  PPNS  (Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil)  Penerbangan  yang berada di bawah  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara, Kementerian  Perhubungan (Risdiarto,  2019).  Pasal 399  Undang – Undang  No.  1  Tahun  2009 tentang Penerbangan menyatakan  bahwa  PPNS  tertentu yang  lingkup  tugasnya  pada bidang  penerbangan diberikan  wewenang  khusus  sebagai  penyidik. Penyidikan  dilakukan  di  bawah  koordinasi  dan pengawasan  penyidik  POLRI.  Hal  tersebut  juga

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
menjadi salah satu faktor penghambat karena pada dasarnya, secara prosedural TNI AU yang selama ini aktif dalam penanganan kasus pelanggaran wilayah udara nasional dan sebagai pihak yang mengetahui terlebih  dahulu  secara  rinci  mengenai  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  pesawat  udara  asing  saat melanggar dari awal pesawat tersebut terdeteksi oleh radar  sampai pada  pemaksaan  mendarat.  Dengan itu,  keterlibatan  TNI  AU  (sebagai  pihak  yang berwenang untuk menegakkan hukum terkait dengan pertahanan  udara)  dalam  proses  penyidikan  dinilai sangat penting agar proses penegakan hukum tidak terhambat.
Pengamanan  wilayah  udara  secara  maksimal merupakan  hal  yang  mutlak  untuk  menegakkan kedaulatan  di  wilayah  udara  karena  tanpa  adanya pengamanan  maka  kedaulatan  tersebut  akan terancam  terhadap  serangan  udara  dari  pihak  luar. Oleh  karena  itu,  TNI  AU,  sebagai  pelaksana  tugas untuk  menegakkan  kedaulatan  wilayah  udara nasional  dan  penegakan  hukum,  harus  dapat terakomodir  dalam  segala  kepentingannya  agar tercapainya  pengamanan  wilayah  udara  nasional secara maksimal.

## D. SIMPULAN
Penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran wilayah  udara  merupakan  wujud  dari  pengamanan wilayah udara nasional yang dilakukan oleh TNI AU dengan  berbagai  cara  yang  meliputi  proses identifikasi,  pencegatan,  pengusiran,  pemaksaan mendarat, sampai pada tahap penghancuran. Tugas
untuk  menjaga  keamanan  wilayah  udara  nasional diamanahkan kepada TNI AU seperti yang tercantum dalam Undang – Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.  Masih  banyaknya  kasus  pelanggaran  wilayah udara nasional membuat TNI AU memiliki peran yang sangat  vital  sebagai alat  pertahanan  negara  untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara nasional. Di lain hal, masih terdapat juga faktor – faktor  penghambat  pelaksanaan  pengamanan wilayah  udara  di  antaranya  terdapat  pada keterbatasan  alutsista  sehingga  pengamanan wilayah  udara  nasional  tidak  bisa  terlaksanakan secara  maksimal,  serta  perihal  keterlibatan  TNI  AU dalam  proses  penyidikan  pada  kasus  pelanggaran wilayah  udara  nasional  yang di  mana  TNI AU  tidak terlibat  dalam  proses  penyidikan  melainkan kewenangan tersebut hanya diberikan kepada PPNS Penerbangan  sehingga  proses  penegakan  hukum terhambat. Untuk  itu,  demi  mengatasi  hambatan  di atas  maka,  sebaiknya  TNI  AU  dilibatkan  dalam semua proses penegakkan hukum termasuk proses penyidikan  agar  tercapainya  kelancaran  dalam penindak lanjutan terhadap pelanggar wilayah udara nasional.  Pengembangan  alutsista  yang  memadai juga diperlukan agar seluruh wilayah udara nasional dapat  dijangkau  oleh  TNI  AU  sehingga  dapat menjalankan  tugas  pengamanan  wilayah  udara nasional tanpa hambatan.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Arifin, S.  (2014). Hukum  Perbatasan  Darat
Antarnegara. Jakarta: Sinar Grafika.
Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi  Cetakan  Pertama. Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama.
Buntoro, K.  (2014). Lintas  Navigasi  di  Nusantara Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Hadiwijoyo, Suryo S. (2012). Aspek Hukum Wilayah
Negara  Indonesia. Cetakan  Pertama  Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
Hakim,  Chappy.,  &  Abu,  Supri.  (2019). Penegakan
Kedaulatan  Negara  di  Udara. Jakarta:  PT
Kompas Media Nusantara.
Hambali,  Y.  (1994). Hukum  dan  Politik
Kedirgantaraan. Jakarta: Pradnya Paramita.
Madu, L.,  Nugraha,  Aryanta.,  Loy,  Nikolaus.,  &
Fauzan. (Editor). (2010). Mengelola
Perbatasan  Indonesia  di  Dunia  Tanpa  Batas.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rudy, T.  M.  (2002). Hukum  Internasional  II,.
Bandung: PT Refika Aditama.
Samidjo. (1986). Ilmu Negara. Bandung: CV. Armico.

## ARTIKEL JURNAL
Bakhtiar, Handar  Subhandi.,  Noor, Syamsuddin Muhammad.,  & Magassing, Abdul  Maasba. (2017). Violation  of  the  Sovereignty  of Indonesia  Airspace  by  Foreign  Aircraft. International Journal of Advanced Research 5, (No. 2), p. 7.
Bakhtiar,  Handar  Subhandi.,  Djanur,  Nur  Akifah.,
Ashri,  Muhammad.,  &  Hendrapati,  Marcel. (2016). Air Defense Identification Zone (ADIZ) in  International  Law  Perspective. Journal  of Law, Policy and Globalization, Vol. 56, p. 9.
Sefriani. (2015). Pelanggaran  Ruang Udara  oleh Pesawat  Asing  menurut  Hukum  Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.22, (No. 4), p. 28.
Dispenau. (2019). Angkasa  Cendekia  Edisi  2019.
Jakarta: Dinas Penerangan Angkatan Udara. Hughes, William J. (1980). Aerial Intrusions by Civil
Airliners and the Use of Force. Journal of Air Law and Commerce, Vol. 45, Issue 3, pp. 595 – 596.
Prabandari,  Adya P.  (2019).  Indonesia’s  Air
Sovereignty  Issues  in  the  Global  Era.
Diponegoro Law Review, Vol.4, (No. 2), p. 13.
Risdiarto,  D. (2019). Kendala  Hukum  Penindakan terhadap  Pesawat  Udara  Sipil  yang  Tidak Berizin  yang  Memasuki  Wilayah  Udara Indonesia. Jurnal  Legislasi  Indonesia,  Vol.16, (No.3), p. 16.
Roza, R.  (2014). Pengawasan  Wilayah  Udara Indonesia. Jurnal  Info  Singkat  Hubungan
Internasional, Vol. VI, (No.22), p. 6.
Soemarwi,  Vera Wenny .S.  (2016).  Kedaluatan Udara Indonesia dan Upaya-Upaya
Perlindungannya. Era Hukum, No.
1/TH.16/Juni 2016, p. 31.
Wiradipradja, Endang  S.  (2009). Wilayah  Udara Negara (State Air Territory) Ditinjau dari Segi

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Hukum  Internasional  dan Nasional  Indonesia.
Indonesia Journal of International Law, Vol. 6,
(No.4), p. 396.
Wiradipradja,  Endang S.  (2014). The  Indonesian Sovereignty over Airspace and Its Urgency for National  Economic  Development. Makalah dalam  50  Years  Air  and  Space  Law  Studies, Universitas  Padjajaran,  Bandung,  5-6 November 2014.

## SUMBER ONLINE
Fadillah, R.  (2020). Jejak  emas  TNI  AU  Pengawal Kedaulatan  Udara  Indonesia. Retrieved  from https://www.merdeka.com/peristiwa/jejak- emas-tni-au-pengawal-kedaulatan-udara- indonesia.html#.
Halim, D. (2018). Sepanjang 2018 TNI AU Catat Ada
127  Kasus  Pelanggaran  Wilayah  Udara Nasional.
Retrieved from
https://nasional.kompas.com/read/2018/12/17/ 14574831/sepanjang-2018-tni-au-catat-ada- 127-kasus-pelanggaran-wilayah-udara- nasional.
Umam, C. (2019). KSAU Sebut Banyak Pelanggaran
Terjadi  terhadap  Wilayah  Udara  Indonesia.
Retrieved
from
https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/ 02/ksau-sebut-banyak-pelanggaran-terjadi- terhadap-wilayah-udara-indonesia.

## PERATURAN  PERUNDANGAN DAN  KONVENSI INTERNASIONAL
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No.  17  Tahun  1985  tentang Ratifikasi United  Nations  Conventions  on  the Law  of  the  Sea  of  1982 atau  Konvensi  PBB tentang Hukum Laut 1982.
Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  43  Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Undang-Undang  No.  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan.
United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982/UNCLOS 1982.
Convention on International Civil Aviation 1944.