“ KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT HGB YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN DENGAN NOMOR.6729/KEL.SEPINGGANG TAHUN 2006 DAN NOMOR.6730/KEL.SEPINGGAN TAHUN 2006 YANG TERLETAK DI KOTA BALIKPAPAN SESUAI PUTUSAN NOMOR.05/G/2014/PTUN-SMD ”
Linda Setia Ningsih dan Parlindungan Pasaribu Lindasetia14@gmail.com, parlindunganpasaribu@uwgm.ac.id Anggota LKBH dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Tanah memiliki arti yang  paling  dalam, bagi kehidupan bangsa Indonesia  mengingat sebagian besar rakyat termasuk perekonomian masih bercorak agraris. Kebutuhan tanah yang semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang  berkaitan dengan tanah, dari hal tersebut  tentunya mendorong  keinginan untuk mendapatkan jamnan kepastian hukum atau bukti tertulis terkait hak dan kewajiban terhadap suatu kepemilikan. Dalam hal penjaminan atau kepastian hukum untuk suatu kepemilikan yang dimaksud adalah sertifikat ternyata masih bisa di gugurkan dalam bentuk pembatalan sertifikat dengan masalah cacat administrasi ataupun cacat procedural  dan melaksanakan Putusan Pengadilan yang disertai dengan dasar hukum, Oleh sebab itu sertifikat tanah berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas pemegangan sebidang tanah. Kuat disini mengandung arti bahwa sertifikat tanah  itu  tidaklah  merupakan alat bukti satu-satunya, jadi sertifikat tanah menurut sistem  pendaftaran tanah yang dianut UUPA masih bisa  digugurkan/dibatalkan sepanjang dapat membuktikan dimuka pengadilan.
Kata Kunci : Prosedural, Kepastian Hukum, Putusan, Pembatalan Sertifikat.

## ABSTRACK
Land has the deepest meaning, for the life of the  nation Indonesia considering most people including patterned economy   is still agriculture. Increasing land needs of the growing population and increasing other needs related to the land, of it certainly stimulated a desire to obtain legal certainty jamnan or written evidence regarding the rights and obligations of an ownership. In terms of the guarantee or the rule of law to an ownership question is the certificate appeared to still be  in aborted in the form of cancellation of  the certificate with the problem of defective administration or flawed procedural and implement the Court's Decision is accompanied by  a legal basis, therefore the land certificate serves as a tool evidentiary  on holding a piece of land. Strong sense  means that the land certificate is evidence that  it is not the only one,  so the certificate of land according to land registration system adopted BAL can still be aborted / canceled along can prove upfront court.
Keywords: Procedural, Rule of Law, Verdict, Certificate Revocation.

## PENDAHULUAN

## A. Alasan Pemilihan Judul
Tanah  memiliki  arti  yang  paling dalam,  bagi  kehidupan bangsa  Indonesia.
Mengingat bahwa Negara Republik
Indonesia masih merupakan Negara agraris, dimana di susunan kehidupan sebagian besar rakyat  termasuk  perekonomiannya  masih bercorak  agraris. Kebutuhan  akan  tanah dewasa  ini  semakin  meningkat  sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan  dengan  tanah.  Tanah  tidak  saja sebagai  tempat  bermukim,  tempat  untuk bertani,  tetapi  dapat  juga  dipakai  sebagai jaminan  dalam  hal  pemninjaman,  hingga sewa-menyewa. Begitu pentingnya kegunaan  tanah  bagi  orang  atau  badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut. Keinginan untuk mendapatkan  jaminan  kepastian  hukum, diperlukan adanya suatu bukti tertulis yang menerangkan  suatu  kepemilikan  atau  hak milik yang dipunyai oleh seseorang tersebut. Bukti  tertulis  itu  disebut  sertifikat  hak  atas tanah.  Sertifikat.  Sertifikat  hak  atas  tanah adalah  tanda  bukti  atau  alat  pembuktian mengenai pemilikan tanah sehingga merupakan surat/barang yang bernilai.
Menurut  Bachtiar Effendi  di  dalam buku yang berjudul Pendaftaran Tanah dan
Peraturan-peraturan
Pelaksanaannya
“Sertifikat  tanah  adalah  salinan  dari  buku tanah  dan  salinan  dari  surat  ukur  yang keduanya  kemudian  dijilid  menjadi  satu serta  diberi  sampul  yang  bentuknya ditetap kan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri.” 1 Oleh  sebab  itu  sertifikat  tanah  berlaku sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  atas pemegangan  sebidang  tanah.  Kuat  disini mengandung  arti  bahwa  sertifikat  tanah  itu tidaklah merupakan alat bukti satu-satunya, jadi  sertifikat  tanah  menurut  sistem pendaftaran tanah yang dianut UUPA masih bisa digugurkan/dibatalkan sepanjang dapat membuktikan  dimuka  pengadilan  bahwa sertifikat  tanah  yang  dipersengketakan  itu
1 Bachtiar  Effendie,  1993, Pendaftaran  Tanah  Di Indonesia  dan  Peraturan-Peraturan  Pelaksanaanya, Alumni, Bandung. Hlm 25
tidak  benar. Berdasarkan  jalan  pikiran tersebut  dan  agar  tanah  itu  digunakan sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  dan kesejahteraan  masyarakat,  maka  tanah  itu pada  tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (pasal 33 (3) UUD 1945, juga pasal  2  (1)  UUPA  No.  5/1960).  Istilah “dikuasai” pada p asal 33 (3) UUD 1945 dan pasal  2  (1)  UUPA  itu  bukanlah  berarti “dimiliki”  tetapi  bahwa  Negara  sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia di  beri  wewenang  untuk  mengatur  segala sesuatu  yang  berkenaan  dengan  tanah. UUPA melalui berbagai kebijakan yang ada, telah  semakin  kurang  mampu  mengayomi hak-hak masyarakat, disisi lain UUPA juga memberikan peluang atau kemudahan pada pihak  yang  mempunyai  akses  terhadap modal  dan  akses  politik  dengan  segala dampaknya.  Dalam  UUPA  ditegaskan bahwa  hak  menguasai  dari Negara  ini mempunyai  wewenang  dari  Negara  kepada pemerintah  sebagai  wakil  untuk  mengatur penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung  di  dalamnya.  Dalam  pasal  4 UUPA  ditentukan  hak  menguasai  dari Negara,  yaitu  untuk  menentukan  adanya macam-macam  hak  atas  permukaan  bumi yang  disebut  tanah,    dan  hak  ini  dapat diberikan kepada dan di punyai oleh orang- orang,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama dengan  orang  lain  dan  Badan  Hukum.  Jika hak ini dipunyai oleh orang lain atau Badan Hukum  maka  hak  atas  tanah  ini  harus  di daftarkan dikantor Badan Pertanahan setempat. Pendaftaran yang dimaksudkan itu akan  bersifat Rechts  Kodaster,  yaitu  suatu pendaftaran yang bertujuan untuk menjamin “Kepastian  Hukum”  juga  merupakan  “alat pembuktian yang kuat”.
Pendaftaran  tanah  adalah  rangkaian kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis, dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai
bidang-bidang  tanah  dan  satuan  rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya  bagi  bidang-bidang  tanah  yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah  susun  serta  hak-hak  tertentu  yang membebaninya (Pasal 1 angka (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
Pertumbuhan penduduk
dan kebutuhannya yang terus meningkat, ternyata tidak mampu diimbangi oleh suplai tanah,  sehingga  membawa  konsekuensi yang  sangat  serius terhadap  pola  hubungan antara tanah dengan manusia, dan hubungan anatar  manusia  dengan  manusia  yang berobyek  tanah.  Ketidakseimbangan  itu akan semakin timpang atau bahkan didaerah tertentu  terjadi  polarisasi  penguasaan tanah apabila  mekanisme  penguasaan  tanah tidak segera mendapatkan regulasi untuk mencegahnya. Kebutuhan  manusia  yang harus dipenuhi oleh tanah, baik sebagai basis dari  terciptanya  kebutuhan  itu  ataupun sebagai factor produksi akan terus meningkat, meskipun seandainya
pertumbuhan  penduduk  Indonesia  akan berhenti  pada  titik  nol.  Maka  muncul beragam  individu  atau  lembaga  berbadan hukum yang sangat rakus tanah yang selalu berupaya  dengan  segala  kemampuannya untuk  menguasai,  mengumpulkan  tanah orang-orang  lemah  yang  dihimpit  oleh jeratan kemajuan ekonomi. 2 Seiring  dengan  bertambahnya  laju pertumbuhan  penduduk  yang  cukup  pesat, kebutuhan  akan  tempat  tinggal  khususnya tanah  semakin  meningkat.  Terbatasnya jumlah lahan untuk dijadikan tempat tinggal, tempat  usaha  maupun  untuk  pengelolaan diatasnya, maka orang perlu untuk mendapatkan suatu jaminan akan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan atas tanah yang mereka miliki ataupun kegunaan diatas tanah tersebut.
Persepsi  dan  konsepsi  pembuat kebijakan terhadap tanah akan berpengaruh terhadap  pilihan  kebijakan  yang  ditempuh; apakah  berorientasi  pada  penghargaan  hak seseorang terhadap perolehan dan
2 Ali  Sofwan  Husein,  1997, Konflik  Pertanahan,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hlm 41
3 Maria.S.W.Sumardjono, 2005,
Kebijakan Pertanahan  Antara  Regulasi  dan  Implementasi, Cetakan III (Edisi Revisi) Kompas, Hlm.42
pemanfaatan  tanah sebagai  hak  asasi  orang yang  dijamin  dapat  diperoleh  secara  adil, atau cenderung menyerahkan perolehan dan pemanfaatan tanah kepada mekanisme pasar dengan segala dampaknya. Menurut Sumardjono dalam “Rorientasi kebijakan pertanahan,
“Perwujudan  keadilan  social  di  bidang pertanahan dapat dilihat pada prinsip-prinsip dasar  dari  UUPA,  yakni:  prinsip  Negara menguasai,  prinsip  penghormatan  terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat, asas fungsi  social  semua  hak  atas  tanah,  prinsip Land  reform, prinsip  perencanaan  dalam penggunaan tanah dan upaya pelestariannya, dan  prinsip  nasionalitas.  Prinsip  dasar tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai produk berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya.
Di  dalam  praktek  dapat  dijumpai  berbagai peraturan  yang  biasa  terhadap  kepentingan kelompok  kecil  masyarakat  dan  belum memberikan perhatian serupa kepada kelompok  masyarakat  yang  lebih  besar”. 3 Lebih-lebih  dalam  rangka  pembangunan daerah masih sangat dibutuhkan masyarakat. Oleh sebab itu  menurut  Sarjita  ada  3  (tiga) hal dalam pembangunan daerah yang harus diperhatikan : 4
1. Sustainabilitas ekonomi
2. Sustainabilitas social
3. Sustainabilitas ekologi
Arti  tanah  bagi  kehidupan  manusia sangatlah  penting  karena  manusia  hidup berpijak  pada  tanah,  sehingga  dapat dikatakan bahwa tanah tempat berpijak dan tanahlah jati diri setiap manusia. Meskipun begitu  tidak  mudah  mendapatkan  tanah begitu saja, karena segala sesuatunya diatur dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku. Tujuannya  adalah  mewujudkan  apa  yang digariskan  dalam  Pasdal  33  UUD  1945, yang  berbunyi  :  ”Bahwa  bumi,  air  dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan sebesar-besarnnya untuk kepentingan
4 Sarjita, 2005, Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No.34 Tahun 2003), Tugu Jogja, Yogyakarta, Hlm.62
rakyat ” Tata cara untuk mendapatkan tanah bermacam-macam, seperti mengajukan permohonan  kepada  Negara,  jual  beli, hibah, tukar menukar, ataupun berdasarkan konversi,  jenis-jenis  hak  atas  tanahpun bermacam-macam  seperti  diatur  dalam pasal  16  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  terdiri  dari  Hak  Milik,  Hak  Guna Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Pakai, Hak  Sewa,  Hak  Membuka  Tanah,  Hak Memungut  Hasil  Hutan  dan  Hak  lain  yang akan ditetapkan oleh Undang-Undang serta hak-hak yang bersifat sementara. 5 Dalam  praktik  di  lapangan,  hak-hak yang  banyak  dipergunakan  dan  kenal masyarakat  adalah  Hak  Milik,  Hak  Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, yang  mempunyai  ciri  dan  kegunaan  dan jangka  waktu. Salah satu  Hak  Atas  Tanah yang sering dijumpai dalam praktek adalah ketika  sertifikat  bisa  saja  menimbulkan akibat  hukum  karena  di  awal  mekanisme pendaftaran  tidak  procedural  namun  tetap dikeluarkannya sertifikat tersebut dan fakta membuktikan  bahwa  sertifikat  Hak  Guna
Bangunan yang dikeluarkan dapat dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan. Pengajuan  gugatan  sengketa  Tata Usaha  Negara  ini  masih  dalam  tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari
sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  jo.  Bagian  V  Pasal  3  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  RI  No.  2  Tahun  1991 (“SEMA No. 2/1991”), yang masing -masing menyatakan sebagai berikut :
a. Pasal  55  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
“Gugatan  dapat  diajukan  hanya  dalam tengga  waktu  Sembilan  puluh  hari terhitung  sejak  saat  diterimanya  atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; b. Bagian V, Pasal 3 SEMA No. 2/1991 :
5 Boedi  Harsono,  2003, Hukum  Agraria  Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria,isi  dan  Pelaksanaannya,  Djambatan  Jakarta, Hlm. 557
“Bagi  mereka  yang tidak  dituju  oleh Keputusan  Tata  Usaha  Negara  tetapi  yang merasa kepentingan dirugikan, maka tenggang  waktu  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  55  dihitung  secara  kasuistis sejak  saat  ia  merasa  kepentingannya dirugikan  oleh  Keputusan  Tata  Usaha Negara  dan  mengetahui  adanya  keputusan tersebut”; 6 Persoalan  tanah  dalam  era pembangunan  dan  industrialisasi  memang semakin  rumit  dan  potensial  menimbulkan gejolak,  Pendekatan  pemecahannya  tidak semata  bersifat  aspek  yuridis,  tetapi  juga menyangkut pertimbangan psikologis, karena  status  hak  merupakan  jalan  untuk pembangunan yang dilakukan sebagai upaya penjaminan  dan  ketaatan  hukum  dalam suatu hak khususnya dalam hal pertanahan. Kantor Pertanahan yang mempunyai kewenangan dalam hal penerbitan sertifikat ternyata tidak cukup efektif sehingga ketika sertifikat  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor Pertanahan  dapat  disengketakan  hingga diberikan Putusan untuk pembatalan terhadap  sertifikat  yang  dikeluarkan  oleh Badan  Pertanahan  yang  sudah  pasti  dalam proses penerbitan ada materi yang dikeluarkan  oleh  seseorang  atau  Badan Hukum  yang  mendaftarkan  tanah  atau objeknya.
Tentunya dalam hal ini menunjukkan bahwa  penerbitan  objek  sengketa  telah bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan/atau  asas-asas umum  pemerintahan yang  baik,  sihingga ditinjau  dari  aspek  kewenangan,  prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa yang  mana dalam hal ini berpedoman pada ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 1 angka  23  Peraturan  Pemetintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah, yang  mengatur  “Kantor  Pertanahan  adalah unit  kerja  Badan  Pertanahan  Nasional  di wilayah  Kabupaten  atau  kota  madya,  yang melakukan  pendaftaran  hak  atas  tanah  dan pemeliharaan  daftar  umum  pendaftaran tanah  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan”;  y ang  selanjutnya  dalam  pasal
6 Andrian  Sutedi,  2007, Peralihan  Hak  Atas  Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.25
12  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  tersebut, mengatur  “Kegiatan  pendaftaran  tanah untuk  pertama  kali  meliputi  tentang

## Penerbitan Sertifikat”;
Dalam  penelitian  ini  penulis  memilih daerah penelitian di Kota Balikpapan, sebab objek  sengketa  yang  menimbulkan  putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Nomor 05/G/2014/PTUN-SMD mengenai pembatalan  Hak  Guna  Bangunan  berada  di
Kelurahan  Sepinggan  kota  Balikpapan. Adapun Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional kota  Balikpapan  yang  dibatalkan oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara sebagaimana  terdapat  pada  Putusan  Nomor 05/G/2014/PTUN-SMD  tersebut  adalah sertifikat Hak Guna Bangunan No.6729/Kel.Sepinggan  tahun  2006  dan No.6730/Kel.Sepinggan tahun 2006 di Kota
Balikpapan.  Selanjutnya dari penelitian ini diharapkan  akan  diketahui  prosedur  yang harus  ditempuh  oleh  seseorang  yang  ingin mendaftarkan Hak Guna Bangunan terhadap tanahnya  serta  hambatan-hambatan  yang dihadapi  dan  Tanggung  Jawab  BPN terhadap Pembatalan tersebut.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  uraian  latar  belakang
sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka  permasalahan dalam  penelitian  ini adalah: 1. Bagaimana mekanisme Penerbitan Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  (HGB) No.  6729/Kel.Sepingan  tahun  2006  dan
No. 6730/Kel.Sepinggan  tahun  2006 yang  terletak  di  Kelurahan  Sepinggan Kota Balikpapan oleh Badan Pertanahan Kota Balikpapan ?
2. Bagaimana  Tanggung  Jawab  Badan Pertanahan  Nasional  Kota  Balikpapan terhadap  Pembatalan  Sertifikat  Hak Guna Bangunan (HGB) No.6729/Kel.Sepinggan  tahun  2006  dan No.  6730/Kel.Sepinggan  tahun  2006 yang  terletak  di  Kota  Balikpapan, berdasarkan Putusan No.05/G/2014/PTUN-SMD ? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui mekanisme Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 6729/Kel.Sepinggan tahun 2006 dan No. 6730/Kel.Sepinggan  tahun  2006  yang terletak  di  Kota  Balikpapan  oleh  Badan Pertanahan Kota Balikpapan. b. Untuk  mengetahui  Tanggung  Jawab Badan Pertanahan Nasional kota Balikpapan terhadap pembatalan Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  (HGB) No.6729/Kel.Sepinggan  tahun  2006  dan No.6730/Kel.Sepinggan tahun 2006 yang  terletak  di  Kota  Balikpapan, berdasarkan Putusan No.05/G/2014/PTUN-SMD. Adapun Penelitian ini diharapkan berguna Secara  praktisi,  diharapkan  dapat menjadi masukan kepada Badan Pertanahan Nasional  Kota  Balikpapan  serta  pihak lainnya  terhadap  mekanisme  penerbitan sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  (HGB), Secara teoritis, diharapkan dapat menambah ilmu  pengetahuan  bagi  peneliti  maupun pihak lainnya,  serta  dapat  menjadi  acuan bagi  peneliti  selanjutnya  yang  judulnya relatif sama khususnya berhubungan dengan pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan.

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian yuridis  normatif,  yaitu penelitian  yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk  memperoleh  data  sekunder.  Untuk menunjang  dan  melengkapi  data,  maka dilakukan penelitian lapangan, yaitu penelitian  yang  dilaksanakan  dengan  cara terjun langsung kemasyarakat untuk memperoleh  data  primer,  sehingga  dalam penelitian ini dibutuhkan
Data  utama  atau  primer,  adalah  data utama  dalam  penelitian  ini  yang  diperoleh dari penelitian kepustakaan yang merupakan bahan-bahan  hukum  seperti  bahan  hukum Prier yaitu  bahan  hukum  yang  bersifat mengikat.  Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yang  terdiri  dari  buku-buku  literature, makalah,  artikel,  hasil  penelitian  dan  karya
ilmiah  lainnya  yang  berhubungan  dengan peneliti  ini. 7 Bahan  Hukum  Tertier,  yaitu bahan  hukum  yang  memberi  petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  skunder yang terdiri  dari  Kamus  Kamus  Umum  Bahasa Indonesia,  kamus  hukum,  kamus  Inggris- Indonesia, dan Ensiklopedia.
Selanjutnya  Data  Sekunder  adalah data  pendukung  yang  diperoleh  dari penelitian lapangan dengan cara wawancara dan  mengajukan  daftar  pertanyaan  kepada narasumber penelitian.

## B. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Kepustakaan Sumber  data  ini  diperoleh  dengan membaca mengumpulkan dan
menginventarisasi  data-data  primeir,  yaitu mempelajari  ke  enam  bahan  hukum  di  atas yang  menyangkut  tentang  pembatalan sertifikat  HGB  berdasarkan  Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
b. Studi Lapangan Merupakan teknik pencarian data yang dilakukan di lapangan secara langsung akan mendapatkan  informasi  mengenai  masalah yang akan diteliti.

## C. Analisis Data
Data  yang  telah  dikumpulkan  dari penelitian kepustakaan maupun dari
penelitian  lapangan  selanjutnya  dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi  data  yang  di  peroleh  dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan  teori-teori  dari  studi  kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Dalam analisis  data  ini  digunakan  cara  berpikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian  dari  hal  yang  bersifat  khusus untuk  kemudian  diambil  kesimpulan  yang bersifat umum.
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003,
Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan

## PEMBAHASAN
A. Mekanisme  Penerbitan  Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor.6729/Kel.Sepinggan  tahun 2006 dan Nomor.6730/Kel.Sepinggan  tahun
2006  yang  terletak  di  Kelurahan Sepinggan Kota Balikpapan.
Tata  cara  Pemberian  Hak  Guna Bangunan,  dapat  dikatakan  cukup  panjang dan  memakan  waktu  namun  bukan  berarti hal  itu  tidak  mungkin  dilakukan.  Bahkan dengan  system  BPN  yang  terpadu  seperti saat  ini  yang  secara  langsung  diamati  oleh penulis  dalam penelitiannya,  permohonan akan cepat membuahkan hasil dan memakan biaya sangat kecil, yang harus diperhatikan dalam proses pemberian Hak Guna
Bangunan  adalah  pemenuhan  kewajiban yang  dikenakan  kepada  pemohon  setelah diberitahukan  oleh  Kantor  Pertanahan. Tetaplah  focus  dalam  mengikuti  setiap proses  tahapan  untuk  menghindari  adanya keterlambatan  dalam  proses  penerbitan Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan.  Dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6729/Kelurahan Sepinggan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6730/Kelurahan  Sepinggan  telah  sesuai prosedur  dan  ketentuan  yang  berlaku  yaitu berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang No.5 Tahun 1960, PP No.40 Tahun 1996, PP No.24 Tahun 1997 jo PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1997, PMNA/Ka. BPN No.3 Tahun 1999  dan  PMNA/Ka.BPN  No.9  Tahun 1999.
1. Berikut tahapan demi tahapan pemberian Hak Guna Bangunan :
a. Pemohon  mengajukan  permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada masing-masing Pejabat sesuai dengan kewenangannya, dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan yang ditentukan; b. Setelah  berkas  pemohon  diterima, Kepala  Kantor  Pertanahan/Kepala Kanwil  BPN/Kepala  BPN  sesuai dengan  kewenangannya  memeriksa
Singkat, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.13
dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik;
c. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan/Kepala Kanwil BPN/KEPALA  bpn  sesuai  dengan kewenangannya mencatat pada formulir isian atas permohonan;
d. Kepala  Kantor  Pertanahan/Kepala
Kanwil  BPN/Kepala  BPN  sesuai dengan kewenangannya memberitahukan  tanda terima  berkas permohonan  sesuai  formulir  isisan serta memberitahukan kepada pemohon  untuk membayar  biaya untuk  menyelesaikan  permohonan tersebut  dengan  rinciannya  sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
e. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan/Kepala Kanwil BPN/Kepala BPN meneliti kelengkapan  dan  kebenaran  data yuridis  dan  data fisik  permohonan Hak  Guna  Bangunan  dan memeriksa kelayakan  permohonanan  tersebut dapat atau tidaknya dikabulakan atau diproses  lebih  lanjut  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
f. Dalam hal tanah yang dimohon belum ada  surat ukurnya,  Kepala  Kantor Pertanahan/Kepala Kanwil BPN/Kepala  BPN  memerintahkan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk mempersiapakan  surat  ukur  atau melakukan pengukuran; g. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan/Kepala Kanwil BPN/Kepala  BPN  memerintahkan kepada  :  1)Kepala  Seksi  Hak  Atas Tanah  atau  petugas  yang  ditunjuk untuk  memeriksa  permohonan  hak terhadap  tanah  yang  sudah  terdaftar, peningkatan, perpanjangan atau pembaharuan  hak  atas  tanah  dan terhadap tanah yang data yuridis atau data  fisiknya  telah  cukup  untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan  Tanah (kojnstatering rapport); 2)  Tim  Penelitian  Tanah untuk  memeriksa  permohonan  hak
terhadap  tanah  yang  belum  terdaftar yang dituangkan dalam Berita Acara; 3) Panitia Pemeriksa Tanah Ajudikasi untuk  memeriksa  permohonan  hak terhadap  tanah  selain  yang  diperiksa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah; h. Dalam hal data yuridis dan data fisik
belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan/Kepala Kanwil BPN/Kepala  BPN  memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya; i. Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna  Bangunan  telah  dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan/Kepala Kanwil BPN/Kepala BPN, setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak  Atas  Tanah  atau  Pejabat yang  ditunjuk  atau  Tim  Penelitian Tanah  atau  Panitia  Pemeriksa  Tanah Ajudikasi, Kepala Kantor Pertanahan/Kepala Kanwil BPN/Kepala BPN menerbitkan keputusan  pemberian  Hak  Guna Bangunan  atas  tanah  yang  dimohon atau  keputusan  penolakan  yang disertai dengan alasan penolakannya;
j. Penetapan pemberian hak dikeluarkan secara  kolektif  dalam  waktu  paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya  ususl  pemberian  hak tersebut dari Ketua Panitia Ajudikasi.
2. Proses  Pembukuan  /  Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Setelah si Pemohon menerima Kutipan  Surat  Keputusan  Pemberian  Hak Guna  Bangunan  tersebut,  maka  Pemohon diwajibkan untuk segera memenuhi kewajiban, berupa antara lain :
a. Uang pemasukan kepada Negara.
b. Selanjutnya berdasarkan alat bukti hak yang  ada  (girik,  surat  kapling,  surat- surat bukti pelepasan hak dan pelunasan  tanah  dan  rumah  dan  atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT,  akta  pelepasan  hak,  putusan pengadilan,  dan  surat-surat  bukti perolehan  tanah  lainnya)  Hak  Guna
Bangunan yang bersangkutan dibukukan dalam buku tanah. c. Penandatanganan buku tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan  bahwa  dalam  hal  rangka
melayani permohonan pendaftaran tanah  yang  bersifat  massal  Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan  menandatangani  buku tanah  tersebut  kepada  Kepala  Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. d. Untuk Hak Guna Bangunan yang sudah didaftar  dalam  buku  tanah  dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan dalam pasal  31  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 diterbitkan sertipikat;
e. Penandatangan  sertifikat  dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan  bahwa  dalam  hal  Kepala
Kantor  Pertanahan  berhalangan  atau dalam  rangka  melayani  permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada  Kepala  Seksi  Pengukuran  dan
Pendaftaran Tanah.
f. Selanjutnya Sertifikat diserahkan kepada  pemegang  hak  atau  kuasanya, atau,  dalam  hal tanah  wakaf,  kepada nadzirnya.
3. Kendala  dalam  Penerbitan  Sertifikat HGB
Kendala yang dihadapi dalam penerbitan  sertifikat  justru  ada  pada sipemohon  terkait  dengan  kelengkapan administrasi  dan  pembuktiannya  itu  sendiri karena  dalam  hal  menerbitkan sertifikat BPN  hanya  menerima  berkas,  melakukan pemeriksaan  kemudian  bila  telah  dipenuhi berkas persyaratannya maka BPN melakukan  penerbitan  sesuai  prosedural yang diatur dalam Undang-undang.
B. Tanggung Jawab Badan Pertanahan Kota Balikpapan Terhadap  Pembatalan  Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor (HGB)  Nomor.6729/Kel.Sepinggan tahun 2006 dan Nomor.6730/Kel.Sepinggan  tahun 2006 yang terletak di Kota Balikpapan,  berdasarkan  Putusan No.05/G/2014/PTUN-SMD Hak merupakan kekuasaan, kewenangan,  kepentingan  yang  dilindungi hukum. Didalam hukum Indonesia, mengatur mengenai hak atas kebendaan baik benda  bergerak,  maupun  tidak  bergerak. Kepemilikan  benda  khususnya  benda  tidak bergerak harus dibuktikan keabsahan kepemilikan atas benda tersebut. Kepemilikan hak atas tanah dapat dibuktikan  dengan  sertifikat  hak  milik  atas tanah,  dimana  sertifikat  sebagai  dokumen penting  dan  sah  sebagai  bukti  dan  dasar kepastian  hukum  kepemilikan  atas  tanah. Sertifikat merupakan produk hukum Pejabat Tata  Usaha  Negara  dalam  hal  ini  Badan Pertanahan  Nasional,  oleh  karenanya  BPN bertanggung jawab atas segala permasalahan yang terjadi berkaitan dengan sertifikat  atas  tanah.  Sertifikta  merupakan tanda bukti hak kepemilikan atas tanah. Pembatalan hak atas tanah berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka 12 PMNA/KBPN No.3 Tahun 1999, yaitu: “Pembatalan keputusan mengenai pemberian  suatu  hak  atas  tanah  karena keputusan  tersebut  mengandung  cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan  putusan  pengadilan  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap.” Jadi pembatalan sertifikat atas dasar cacat hukum administratif  dan Melaksanakan  putusan Pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap.  Sesuai  dengan  ketentuan  pasal  105 PMNA/  Kepala  BPN  Nomor  9  tahun  1999 pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  atau  pejabat  yang  ditunjuk.  Jadi pada prinsipnya hak atas tanah hanya dapat dibatalkan dengan surat keputusan pembatalan yang kewenangan penerbitannya  sesuai  dengan  pelimpahan wewenang yang diatur dalam
PMNA/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999.
Pasal  1  ayat  (1)  PMNA/KBPN  No.9 Tahun  1999  mendefinisikan:  “Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian  suatu  hak  atas  tanah  atau sertifikat  hak  atas  tanah  karena  keputusan tersebut mengandung cacat hukum
administratif  dalam  penerbitannya  atau untuk  melaksanakan  putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap” Sementara  pasal-pasal  lainnya  dari regulasi diatas mengatur bahwa:
Pasal 13 (1) Pemberian dan pembatalan Hak Milik,
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,
Hak  Pakai  dan Hak  Pengelolaan dilakukan oleh Menteri.
(2) Pemberian dan pembatalan hak sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah,  Kepala  Kantor  Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk. Pasal 104 (1) Pembatalan  hak  atas tanah  meliputi pembatalan  keputusan  pemberian  hak, sertifikat  hak  atas  tanah  keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah. (2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diterbitkan karena terdapat  cacat hukum  administratif  dalam  penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat  hak  atas  tanahnya  atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap.
Pasal 106 (1) Keputusan  pembatalan  hak  atas  tanah karena  cacat  hukum  administratif dalam  penerbitannya  dapat  dilakukan karena Permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan. (2) Permohonan  pembatalan  hak  dapat diajukan atau langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan (Kabupaten/Kota) Pasal 107 Cacat hukum admistratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah: a. Kesalahan Prosedur; b. Kesalahan Penerapan Peraturan Perundang-undangan;
c. Kesalahan Subyek hak;
d. Kesalahan Obyek hak;
e. Kesalahan Jenis hak;
f. Kesalahan Perhitungan luas;
g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
h. Terdapat  ketidakbenaran pada  data fisik dan/atau data yurudis; atau
i. Kesalahan  lainnya  yang  bersifat  hukum adminitratif.
Pasal 116
(1) Dalam hal permohonan pembatalan hak atas  tanah  diajukan  langsung  kepada
Menteri,  setelah  menerima  berkas permohonan  Menteri  memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk: 1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan  data  yuridis  dan  data fisik,  dan  apabila  belum  lengkap segera  meminta  kepada  pemohon untuk melengkapinya;
2. Mencatat  dalam  formulir isian sesuai contoh lampiran.
(2) Menteri  meneliti  kelengkapan  dan kebenaran  data  yuridis  dan  data  fisik serta  kelayakan  permohonan  tersebut dapat  atau tidaknya dikabulkan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(3) Apabila  data  yuridis dan  data  fisik permohonan pembatalan dianggap kurang memenuhi syarat, Menteri dapat memerintahkan  kepada  pejabat  yang ditunjuk  untuk  mengadakan  penelitian atau  memerintahkan  kepada  Kepala Kantor  Wilayah  atau  Kepala  Kantor Pertanahan untuk meneliti kembali data yuridis  dan  data  fisik  dan  melaporkan hasilnya kepada Menteri.
(4) Hasil  penelitian  sebagimana  dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan untuk memutuskan dapat atau  tidaknya  dikabulkan  permohonan pembatalan  tersebut  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (5) Selanjutnya Menteri memutuskan permohonan tersebut dengan menerbitkan keputusan pembatalan hak atau  keputusan  penolakan  disertai dengan alasan penolakannya. Pasal 117
Terhadap  permohonan  pembatalan hak  atas  tanah  karena  cacat  hukum administratif yang diajukan langsung kepada Kepala Kantor Wilayah
diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116. Pasal 118 Keputusan  pembatalan  hak  atau keputusan penolakan pembatalan
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  113 ayat  (3),  Pasal  117  disampaikan  kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara  lain  yang  menjamin  sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak.
Sementara  itu,  bila  pembatalan  hak Atas  Tanah  diajukan  guna  menindaklanjuti
Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Berlakulah ketentuan Pasal 124 PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara  Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yakni: (1) Keputusan  pembatalan hak  atas  tanah karena melaksanakan putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  diterbitkan  atas permohonan yang berkepentingan.
(2) Amar  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap meliputi  dinyatakan  batal  atau  tidak mempunyai kekuatan hukum atau yang pada intinya sama dengan itu.

## Pasal 125
(1) Permohonan  pembatalan  hak  karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap  dapat  diajukan  langsung  kepada menteri  atau  Kepala  Kantor  Wilayah atau memlaui Kepala Kantor Pertanahan, (2) Satu permohonan pembatalan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), hanya untuk satu atau beberapa hak atas tanah tertentu yang letaknya dalam satu Kabupaten/Kota
Bila  permohonan  demikian  tidak mendapat  tanggapan  dari  instansi  terkait, maka berlakulah ketentuan Pasal 3 Undang- undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha; (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara  tida  Mengeluarkan  Keputusan,
sedangkan hal itu menjadi kewajibannya,  maka  hal  tersebut disamakan  dengan  Keputusan  Tata Usaha Negara.
(2) Jika  suatu  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha  Negara  tidak  mengeluarkan keputusan  yang  dimohon,  sedangkan jangka  waktu  sebagaimana  ditentukan data  peraturan  perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara  tersebut dianggap telah menolak  mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
(3) Dalam hal peraturan perundang- undangan  yang  bersangkutan  tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka  waktu  empat  bulan sejak di  terimanya  permohonan,  Badan  atau Pejabat Tata Usaha telah mengeluarkan keputusan penolakannya.
Untuk  permasalahan  tersebut  di  atas hanyalah sebatas kesalahan hukum administrasi yang diperoleh BPN, untuk itu penyelesaianya  dapat  dilakukan melalui upaya  administratif, juga ada  kemungkinan melalui  upaya  hukum  pengadilan. BPN bertanggung  jawab  atas  sertifikat  yang dikeluarkannya.  Pasal  54  ayat  (1)  dan  (2)
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan menerangkan bahwa : (3) BPN  RI  wajib  melaksanakan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya.
(4) Alasan yang sah sebagimana dimaksud pada ayat (1) anatar lain :
a. Terhadap  obyek  putusan  terdapat putusan lain yang bertentangan;
b. Terhadap  obyek  putusan  sedang diletakkan sita jaminan;
c. Terhadap  obyek  putusan  sedang menjadi  obyek  gugatan  dalam perkara lain;
d. Alasan  lain  yang  diatur  dalam peraturab perundang-undangan.
Atas  dasar  hukum  diatas  dapat dipahami  bahwa  pelaksanaan  putusan pengadilan  oleh  BPN  hanyalah  sebatas Putusan Pengadilan TUN yang berkekuatan hukum  tetap.  Tetapi  pengecualiannya.
Adalah pada ayat (2) dengan alasan tersebut diatas. Pembatalan hak atas tanah melaksanakan  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap  hanya  dapat diterbitkan berdasarkan permohonan
pemohon,  hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal 124  ayat  (1)  PMNA/Kepala  BPN  Nomor  9 tahun  1999,  selanjutnya  dalam  ayat  (2),
Putusan Pengadilan dimaksud bunyi amarnya,  meliputi  dinyatakan  batal  atau tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  atau intinya sama dengan itu.
Pasal 55
(1) tindakan  untuk  melaksanakan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  dapat  berupa: pelaksananaan  dari  seluruh  amar putusan;  pelaksanaan  sebagian  amar putusan; dan/atau hanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis pada amar putusan.
(2) Amar  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, yang  berkaitan  dengan  penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, antara lain :
a. Perintah  untuk  membatalkan  hak atas tanah;
b. Menyatakan  batal/tidak  sah/tidak mempunyai  kekuatan  hukum  hak atas tanah;
c. Menyatakan  tanda  bukti  hak  tidak sah/tidak berkekuatan hukum;
d. Perintah  dilakukannya  pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah;
e. Perintah  penerbitan  hak  atas  tanah; dan
f. Amar yang bermakna menimbulkan akibat  hukum  terbitnya,  beralihnya atau batalnya.
Pada  dasarnya  bagi  yang  merasa memiliki  sengketa  hak  atas  tanah,  dimana ada pihak yang merasa sebagai pemilik yang sah  atas  suatu  hak  atas  tanah,  secara kasuistik  harus  dilihat  dari  karakteristik perkaranya  terlebih  dahulu.  Untuk  cacat formil/procedural  yang  dilakukan  pihak penerbit  sertifikat  hak  atas  tanah,  maka dapat  langsung  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas produk  pejabat  Tata  Usaha  Negara  (TUN,
salah satunya pejabat BPN/Kantor Pertanahan) selama tidak terbit lebih dari 90 hari  sejak  terbitnya  produk  pejabat  TUN demikian;  atau  menggunakan  mekanisme permohonan sebagimana diuraikan diatas.
Adapun Kendala yang dihadapi dalam Pembatalan Sertifikat HGB antara lain. 1.  Jika pihak yang mengajukan adalah pihak lain yang merasa dirugikan maka dalam masalah  ini  terdapat  sengketa  antara pemegang  hak  dengan  pihak  yang mengajukan.
2.  Jika  dasar  yang  digunakan  untuk mengajukan  hak  adalah  tanda  bukti kepemilikan tanah dengan status tanah bekas  milik  adat  berarti  diperlukan adanya  pembuktian  kebenaran  tanda bukti  kepemilikan  tersebut  misalnya kebenaran  letak  tanah  yang  dimaksud dalam tanda bukti yang diajukan.
3. Pembuktian  kebenaran  dasar  dan  dalil yang diajukan oleh pemohon pembatalan  tentu  saja  berhadapan dengan  pembuktian  kebenaran  dasar dan dalil yang diajukan oleh pemegang hak dalam pendaftaran haknya.
Mengacu  pada  ketiga  poin  diatas maka penulis berpendapat bahwa kesalahan prosedur  dalam  proses  penetapan  dan/atau pendaftaran  hak  tanah  sebagai  dasar  untuk membatalkan sertifikat hak atas tanah tanpa putusan  pengadilan  sulit  dilaksanakan  jika mengandung sengketa dan masih membutuhkan  pembuktian  lebih  lanjut mengenai kebenaran  dasar pengajuan
permohonan pembatalan tersebut dan
langkah  yang  ditempuh  BPN  dalam  hal  ini adalah  menyarankan  ke  pengadilan.Jikalau pengadilan  mengeluarkan  Putusan  untuk pembatalan sertifikat tersebut  maka  Kantor Pertanahan Nasional Kota Balikpapan tidak mengalami  kendala  dalam  melaksanakan eksekusi untuk pembatalan, karena walaupun  terdapat  kesalahan  procedural dalam penerbitan bukan lah tanggung jawab atau dinyatakan kesalahan BPN karena yang menyatakan  berkas  administrasi  asli  atau palsu  adalah  tim  penyidik  dalam  proses pemeriksaan untuk pembuktian.
PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan  maupun  penelitian  lapanagan, serta analisis  dan  pembahasan  yang  telah penulis  lakukan  pada  bab-bab  terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan  jawaban  terhadap  permasalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Untuk Mekanisme Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor.6729/Kel.Sepinggam tahun 2006  dan  Nomor.6730/Kel.Sepinggan tahun 2006 yang terletak di Kelurahan
Sepinggan  Kota  Balikpapan.  Dapat dikatakan cukup panjang dan memakan waktu namun bukan berarti hal itu tidak mungkin  dilakukan,  karena  dengan sistem  BPN  terpadu saat  ini  akan mempercepat hasil dan memakan biaya terjangkau, dan yang harus diperhatikan adalah pemenuhan kewajiban  dalam  proses  pendaftaran sampai  diterbitkannya  sertifikat  Hak Guna Bangunan.
2. Tanggung jawab BPN terhadap pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan  (HGB)  atas  dasar  cacat hukum administratif dan Melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan  hukum  tetap.  Sesuai dengan  ketentuan  pasal  105  PMNA/
Kepala  BPN  Nomor  9  tahun  1999 pembatalan  hak  atas  tanah  dilakukan dengan  keputusan  Kepala  Badan Pertanahan Nasional atau pejabat yang ditunjuk. Jadi pada prinsipnya hak atas tanah  hanya  dapat  dibatalkan  dengan surat  keputusan  pembatalan  yang kewenangan penerbitannya sesuai dengan  pelimpahan  wewenang  yang diatur  dalam  PMNA/Kepala  BPN Nomor  9  tahun 1999.  Sehingga  dalam hal  pembatalan  Sertifikat  pun  pejabat Kantor  Pertanahan  diberi  kewenangan menjalankan  tugasnya  sebagai  pejabat yang  menerbitkan  dan  membatalkan. Maka sudah jelas tidak ada sanksi bagi pejabat yang menerbitkan dan membatalkan sertifikat tersebut.
B. Saran - saran
1. Untuk berkas dalam hal persyaratan penerbitan  sertifikat  seharusnya juga  dibuktikan  pada  tahap  awal melakukan  penerbitan  sehingga pejabat  yang  berwenang  tidak  lagi memberikan alasan “yang menyatakan  asli  atau  palsunya berkas adalah urusan tim penyidik”
yang mana hal itu dilakukan setelah munculnya sengketa, artinya dibuktikan  ketika  sertifikat  sudah diterbitkan  dan  ada  yang  dirugikan dalam penerbitan tersebut. 2. untuk pembatalan sertifikat berdasarkan  putusan  pengadilan maupun  Pengadilan  Tata  Usaha harusnya  juga  menjadi  tolak  ukur bagi  Kantor  Pertanahan  Nasional dalam hal Penerbitan Sertifikat agar tidak berdampak sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur/Buku
Ali Sofwan Husein, 1997, Konflik Pertanahan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Andrian  Sutedi,  2007, Peralihan  Hak  Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta A.Siti  Soetomo, 1993, Hukum  Acara Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Eresco, Bandung Bachtiar  Efendi,  1993, Pendaftaran  Tanah di Indonesia, Peraturan- peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1993
Boedi  Harsono,  2003, Hukum  Agraria Indonesia:  Sejarah  Pembentukan Undang-undang  Pokok  Agraria dan Pelaksanaannya. Djambatan Herman  Hermit,  2004, Caramemperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda, Mandar Maju, Bandung. Kartini  Mulyadi  dan  Gunawan  Widjaja, 2005, Hak-hak  Atas  Tanah, Prenada Media, Jakarta. Moh  Taufik  Makaro,  2009, Pokok-pokok Hukum  Acara  Perdata,  Rhinera Cipta, Jakarta
Maria.S.W.  Sumardjono,  2005, Kebijakan Pertanahan  Antara  Regulasi  dan Implementasi  Cetakan  III  (Edisi Revisi), Kompas, Jakarta
H. Rochmat Soemitro, 2005, Peradilan Tata
Usaha Negara, Eresco Bandung Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, Tata Usaha Negara Indonesia, Kencana Prenada Media Group. Jakarta Urip  Santoso,  2010, Pendaftaran  dan Peralihan Hak Atas Tanah, Cet 2, Kencana, Jakarta Sarjita, 2005, Pelaksanaan Urusan Pertanahan  Dalam  Era  Otonomi Daerah (Keppres  No.34  Tahun 2003), Tugu Jogja, Yogyakarta
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003,
Penelitian Hukum Normatif, Suatu  Tinjauan  Singkatan,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Siti Zumrokhatum & Darda Syahrizal, 2014, Undang-Undang Agraria & Aplikasinya, Dunia Cerdas

## Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  1945 Amandemen ke IV Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria (UUPA) Undang-Undang  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun  1997  tentang  Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

## Sumber Lain
http://books.google.co.id.book http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/indexhp
http://alyaza26.blogspot.co.id/2011/08/tinja uan-umum-mengenai-badan- pertanahan.html?m=1