Adaara, Vol. 11, No. 2, Agustus  2021

## Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Pada Institut Agama Islam Negeri Bone

## Habibi
Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN  Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Bone email: habibi19770504@gmail.com

## ABSTRACT
Income  is  the  cash  inflow  obtained  from  services  and  asset  utilization  while  expenditure  is  the expense allocated for running the wheels of the organization which is carried out fairly and evenly so that it can be relatively enjoyed by the community, especially in providing educational services. The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  realization  of  the  State  Revenue  and  Expenditure Budget  at  the  Bone  State  Islamic  Institute.  The  data  used  is  the  report  on  the  realization  of  the State Revenue and Expenditure Budget for 2018-2020. The results of this study were to determine the development of income, effectiveness  and the level of spending efficiency at the State Islamic Institute of Bone.
Keywords : Income, Expenditure, Realization, Effectiveness, Efficiency

## PENDAHULUAN
Institut  Agama  Islam  Negeri  Bone  atau  yang  lebIh  dikenal  dengan  nama  IAIN  Bone merupakan  perguruan  tinggi  negeri  di  bawah  naungan  Kementerian  Agama  RI  yang  semula bernama  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Negeri  (STAIN)  Watampone  dan  berdasarkan  Peraturan Presiden  Nomor:  23  Tahun  2018  tanggal  5  April  2018  yang  ditandatangani  oleh  Presiden  Joko Widodo STAIN Watampone beralih bentuk menjadi Institut Agama Islam Negeri Bone. Peraturan presiden ini diundangkan tanggal 7 April 2018 dan tercatat pada lembaran negara tahun 2018 No. 46.  Tujuan  dari  perubahaan  kelembagaan  ini,  yaitu  sebagai  upaya  pemberdayaan  dan pencerahan lembaga  pendidikan  tinggi,  khususnya  Pendidikan  Tinggi  Agama  Islam sebagai  antipasi  tuntutan dan  perubahan  lingkungan  global.  Untuk  itu  lembaga  pendidikan  yang  baik  harus  mempunyai kemampuan  keuangan  dalam  penyelenggarakan  pendidikan.  Lembaga  pendidikan  yang  mandiri ditandai dengan berkurangnya ketergantungan keuangan terhadap pemerintah.
Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka  waktu  satu  tahun  dan  dinyatakan  dalam  satuan  moneter.  Penyusunan  anggaran  dalam pembiayaan  di  suatu  lembaga  pendidikan  merupakan  salah  satu  elemen  yang  penting  dalam pengelolaan  lembaga  tersebut  dalam  mencapai  hasil  yang  maksimal.  Penyusunan  anggaran  yang baik  sebagai  sistem  perencanaan  koordinasi  dan  pengendalian  dalam  lembaga  tersebut.  Oleh karena  itu  suatu  lembaga  pendidikan  dituntut  mempunyai  pimpinan  yang  dapat  bekerja  dengan efektif dan efisien, supaya mampu mengelola lembaga pendidikan  tersebut dengan baik agar dapat
Volume 11, No.2, Agustus  2021 P-ISSN: 2407-8107          E-ISSN: 2685-4538
Adaara, Vol. 11, No. 2, Agustus  2021
menjamin  tercapainya  tujuan  dan  sasaran  secara  efektif,  maka  perlu  adanya  alat  bantu  untuk melaksanakannya  salah  satu  alat  tersebut  adalah  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN).
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan,  dapat  ditarik  rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara di Institut Agama Islam Negeri Bone selama tahun anggaran 2018-2020. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganilisis perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Institut Agama Islam Negeri Bone dan sekaligus dapat memberikan gambaran tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Akuntansi Sektor Publik
Halim  menjelaskan  Akuntansi  sektor  publik  adalah  suatu  proses  pengumpulan,  pencatatan, pengklasifikasian,  penganalisaan  dan  pelaporan  transaksi  keuangan  suatu  organisasi  publik  yang menyediakan  informasi  keuangan  bagi  para  pemakai  laporan  keuangan  yang  berguna  untuk pengambilan keputusan 1 .
Meliala dkk mengemukakan akuntansi sektor publik terdiri atas :
1. Akuntansi Pemerintahan, yaitu Akuntansi Pusat dan Akuntansi Daerah;
2. Akuntansi Rumah Sakit;
3. Akuntansi Pendidikan, dan;
4. Akuntansi Lembaga Sosial Masyarakat 2 .
Akuntansi  sektor  publik  terkait  dengan  tiga  hal  pokok  yaitu  :  penyedia  informasi, pengendalian
manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah  informasi  akuntansi  digunakan  dalam  proses  pengendalian  manajemen  mulai  dari perencanaan pembuatan program, penganggaran, evaluasi kerja dan pelaporan kinerja.

## Laporan Keuangan Sektor Publik
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan laporan keuangan pemerintah terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Laporan Operasional;
4. Neraca;
1 Halim, Abdul. 2012 Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Hal. 3 2 Meliala, S.Tulis, dkk. 2011. Akuntansi Sektor Publik . Jakarta : Semesta Media. Hal. 1-2
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

## Tujuan Dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik
Soetjipto    juga  mengemukakan  secara  umum  tujuan  dan  fungsi  laporan  keuangan  sektor publik yaitu :
1. Kepatuhan dan Pengelolaan
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Restrospektif
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi
4. Kelangsungan Organisasi
5. Hubungan Masyarakat
6. Sumber fakta dan Gambaran 3

## Sistem Akuntansi Instansi
Sistem  Akuntansi  Instansi  adalah serangkaian  prosedur  manual  maupun  yang terkomputerisasi  mulai  dari  pengumpulan  data,  pencatatan,  pengikhtisaran  sampai  dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/ Lembaga.
Sistem Akuntansi Instansi ini terdiri dari 2 (dua) sub sistem yakni:
1. Sistem  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  yang  sekarang  lebih  dikenal  dengan  SAIBA (Sistem  Akuntansi  Instansi  Berbasis  Akrual  yakni  digunakan  untuk  memproses transaksi  anggaran  dan  realisasinya,  sehingga  menghasilkan  Laporan  Realisasi Anggaran.
2. Sistem  Informasi  Manajemen  dan  Akuntansi  Barang  Milik  Negara  (SIMAK-BMN) yang  digunakan  untuk  memproses  transaksi  perolehan,  perubahan  dan  penghapusan BMN  untuk  mendukung  SAK/SAIBA  dalam  rangka  menghasilkan  Laporan  Neraca. Selain itu, SIMAK-BMN menghasilkan berbagai laporan, buku-buku, serta kartu-kartu yang memberikan informasi manajerial dalam pengelolaan BMN.

## Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)
Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  yang  dimaksud  dengan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  selanjutnya disingkat  APBN  adalah  rencana  keuangan  tahunan  pemerintahan  negara  yang  disetujui  oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3 Soetjipto,  Kery.  Prawoto,  Sudi.  2011. Akuntansi  Pemerintahan  RI  Reformasi  Keuangan  Negara . Mitra Wacana Media, Jakarta. Hal. 61
Adaara, Vol. 11, No. 2, Agustus  2021

## Anggaran
Mahsun menyatakan bahwa anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada  umumnya  mencakup  jangka  waktu  satu  tahun  dan  dinyatakan  dalam  satuan  moneter. Anggaran  merupakan  perencanaan  jangka  pendek  organisasi  yang  menerjemahkan  berbagai program  ke  dalam  rencana  keuangantahunan  yang  lebih  kongkret 4 .  Halim  menjelaskan  anggaran adalah  rencana  kegiatan  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  finansial,  meliputi  usulan  pengeluaran yang  diperkirakan  untuk  suatu  periode  waktu,  serta  usulan  cara-cara  memenuhi  pengeluaran tersebut 5 .

## Pendapatan Negara
Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.

## Belanja Negara
Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  yang  dimaksud  dengan  Belanja  Negara  adalah  kewajiban  Pemerintah  Pusat  yang  diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah  dan  Dana  Desa,  dan  menurut  fungsinya  Belanja  Pemerintah  Pusat  adalah  belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi  ketertiban  dan  keamanan,  fungsi  ekonomi,  fungsi  perlindungan  lingkungan  hidup,  fungsi perumahan  dan  fasilitas  umum,  fungsi  kesehatan,  fungsi  pariwisata,  fungsi  agama,  fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  penulis  menggunakan  jenis  data  penelitian  kuantitatif  yaitu    penelitian yang  menekankan  analisisnya  pada  data  angka-angka  dalam  hal  ini  berupa  laporan  realisasi anggaran belanja pada  Institut Agama Islam Negeri Bone untuk menganalisis belanja negara pada Institut Agama Islam Negeri Bone dengan  menggunakan rasio efisiensi belanja. Lokasi penelitian dilakukan pada Institut Agama Islam Negeri Bone adapun  waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari – Februari 2020. Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Melakukan studi  kepustakaan  maupun  membaca  melalui  internet  mengenai  teori-teori  yang  berhubungan dengan  pokok  pembahasan.  2)  Mengidentifikasi,  merumuskan  masalah,  menetapkan  tujuan  dan manfaat penelitian. 3) Mengumpulkan dan mengola data yang telah terkumpul agar informasi yang
4 Mahsun, Mohamad. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta, hal. 145
5 Halim, Abdul. 2014. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik . Penerbit Salemba Empat, Jakarta, hal. 47
Adaara, Vol. 11, No. 2, Agustus  2021
tersaji  akan  lebih  mudah  untuk  dianalisis.  4)  Menganalisis  Realisasi  Anggaran  Belanja  Negara pada  Institut  Agama  Islam  Negeri  Bone.  5)  Memberikan  kesimpulan  dan  saran  berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini.

## Analisis Data
Analisis data adalah cara mengolah data yang telah terkumpul kemudian dapat memberikan interpretasi.  Analisis  terhadap  realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  pada Institut Agama  Islam Negeri Bone secara umum terlihat dari Laporan Realisasi Anggaran  (LRA). Untuk  menganalisis  efektivitas  dan  efisiensi  penyerapan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  pada Institut Agama Islam Negeri Bone dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan dan efisiensi belanja. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Rasio Efektifitas Pendapatan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Untuk mengukur tingkat efektifitas pendapatan PNBP pada Institut Agama Islam Negeri Bone dengan menggunakan rumus:
Realisasi Penerimaan PNBP
Rasio Efektivitas =
X 100 %

## Target Penerimaan PNBP
Secara  umum,  nilai  efektivitas  pendapatan  untuk  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  pada Institut Agama Islam Negeri Bone dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Sangat Efektif : >100% 2. Efektif : = 100% 3. Cukup Efektif : 90%-99%
4. Kurang Efektif   :
75%-89%
5. Tidak Efektif : <75%
2. Rasio Efisiensi Belanja
Rasio  efisiensi  belanja  merupakan  perbandingan  antara  realisasi  belanja  dengan  anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut :
Realisasi Belanja Rasio Efisiensi = X 100 %

## Anggaran Belanja
Secara  umum,  nilai  efisiensi  belanja  APBN  pada  Institut  Agama  Islam  Negeri  Bone  dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Tidak Efisien :
>100%
2. Kurang Efisien    : = 90%-100%
3. Cukup Efisien
: =80%-<90% 4. Efisien : =60%-<80% 5. Sangat Efisien : <60%
Adaara, Vol. 11, No. 2, Agustus  2021

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pendapatan
Sebagai lembaga pendidikan, Institut Agama Islam negeri Bone yang berada di bawah naungan  Kementerian  Agama  RI  menghasilkan  pendapatan  melalui  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  yang  utamanya  bersumber  dari  pembayaran  Uang  Kuliah  Tunggal (UKT)  mahasiswa.  Penerimaan  yang  dihasilkan  sebagaimana  disebutkan  dalam  waktu secepatnya  harus  disetor  ke  kas  Negara  untuk  dicatat  sebagai  penerimaan  Negara.  Adapun prosedur penerimaan dan penyetoran PNBP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Bendahara Penerima membuat dan menerima setoran tunai/bukti setoran;
2. Bendahara penerima dari bukti setor dengan  menggunakan formulir SSBP sesuai dengan mata anggaran pendapatan (MAP);
3. Bendahara Penerima menyetor ke kas Negara melalui Bank/Kantor Pos dan Giro;
4. SSBP  yang  disetor  dan  mendapat  pengesahan  cap  Bank/Kantor  Pos  dan  Giro  di input  ke  dalam  buku  transaksi  harian  penerimaan/pengeluaran  dan  dicopy  3 rangkap untuk dilegalisir oleh KPPN;
5. Bendahara  Penerima  membuat  laporan  pertangungjawaban  atas  Penerimaan  PNBP kepada atasan langsung bendahara penerimaan untuk mendapat otorisasi;
6. Mengadministrasikan  berkas  PNBP  dan  menyimpan  ke  dalam  file  berkas  dokumen PNBP.
Untuk  mengetahui  perkembangan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  pada Institut Agama Islam Negeri Bone dapat dilihat dari Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  dalam  tahun  anggaran  tiga  tahun  terakhir  yaitu  tahun  2018  sampai dengan 2020 yang telah diperoleh penulis dalam penelitian di lapangan, yang akan disajikan dalam bentuk tabel 1 dan diagram berikut ini:

## Tabel 1:

## Target dan Realisasi PNBP
Institut Agama Islam Negeri Bone Periode 2018 s/d 2020 ( dalam rupiah ) No. Tahun Anggaran Target Penerimaan Realisasi Penerimaan 1. 2018 13.048.800.000 13.890.850.000 2. 2019 16.186.250.000 18.621.375.000 3. 2020 18.722.500.000 19.999.700.000 Sumber: Pengelola PNBP IAIN Bone
Adaara, Vol. 11, No. 2, Agustus  2021
Diagram 1:

## Target dan Realisasi PNBP
Institut Agama Islam Negeri Bone Periode 2018 s/d 2020
berdasarkan  dari  tabel  1  serta  diagram  1  tersebut  di  atas  perkembangan  Penerimaan  Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Institut Agama Islam Negeri Bone dalam periode tiga tahun yakni tahun 2018 – 2020 sudah berhasil merealiasasikan target penerimaan, bahkan berdasarkan dari tabel  tersebut  nominal  target  yang  akan  dicapai  setiap  tahunnya  meningkat  dan  yang menggembirakan target penerimaan tersebut dapat direalisasikan.
Untuk  mengukur  rasio  efektifitas  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  pada Institut  Agama  Islam Negeri Bone dalam periode tiga  tahun yakni tahun 2018  – 2020, maka dengan menggunakan rumus rasio efektifitas dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 2:
Rasio Efektifis PNBP Institut Agama Islam Negeri Bone Periode 2018 s/d 2020 No. Tahun Anggaran Target Penerimaan Realisasi Penerimaan Persentase Kriteria 1. 2018 13.048.800.000 13.890.850.000 106 % Sangat Efektif 2. 2019 16.186.250.000 18.621.375.000 115 % Sangat Efektif 3. 2020 18.722.500.000 19.999.700.000 107 % Sangat Efektif
Sumber: Pengelola PNBP IAIN Bone
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dilihat  tingkat  efektivitas  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP) pada Institut Agama Islam Negeri Bone selama tiga tahun terakhir yang tahun 2018 – 2020  efektifitasnya  sangat  efektif  yakni  pada  tahun  2018  persentase  sebesar  106%  (sangat efektif),  tahun  2019  persentase  sebesar  115%  (sangat  efektif)  dan  tahun  2020  persentase sebesar  107%  (sangat  efektif).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kinerja  Institut  Agama  Islam Negeri Bone pada sektor pendapatan dalam hal ini Penerimaan Negara Bukan Pajak  (PNBP) tergolong sangat baik.
- 5,000,000,000 10,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000 25,000,000,000 2018 2019 2020

## DIAGRAM PERKEMBANGAN PNBP
TAHUN 2018 - 2020
Target PNBP Realisasi PNBP
Adaara, Vol. 11, No. 2, Agustus  2021
Dari  pembahasan  pendapatan  tersebut  di  atas  yakni  selama  kurun  waktu  3  (tiga) tahun  untuk  pendapatan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  pada  Institut  Agama  Islam  Negeri Bone secara umum dapat dikatakan sangat efektif hal ini dapat dilihat pada tingkat persentase pendapatan tergolong sangat efektif.

## 2. Realisasi Belanja
Belanja/pengeluaran  pemerintah  terdiri  dari  anggaran  belanja  pemerintah  pusat  dan transfer  ke  daerah,  untuk  belanja  pemerintah  pusat  terdiri  dari  belanja  pegawai,  belanja barang,  belanja  modal,  pembayaran  bunga  utang,  subsidi,  belanja  hibah,  bantuan  sosial,  dan belanja  lain-lain.  Terkait  Realisasi  Belanja  hal  ini  berhubungan  erat  dengan  penyerapan anggaran  yang  telah  tercantum  dalam  Rencana  Kerja  Anggaran  Kementerian  Lembaga (RKAKL)  yang  telah  disusun  sedemikian  rupa  sehingga  tugas  pokok  dan  fungsi kementerian/lembaga dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
Berdasarkan  data  perkembangan  anggaran  serta  realisasi  Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara  (APBN)  yang  penulis  peroleh  selama  kurun  waktu  tahun  anggaran  2018  – 2020 pada Institut Agama  Islam Negeri Bone baik itu jenis belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja lain-lainya yang secara total dapat dilihat dari tabel dan diagram di bawah ini:
Tabel 3 :

## Realisasi Anggaran APBN
Institut Agama Islam Negeri Bone Periode 2018 s/d 2020
( dalam rupiah ) No. Tahun Anggaran Jumlah Anggaran Realisasi Belanja 1. 2018 107.517.017.000 89.959.173.817 2. 2019 78.252.534.000 59.176.371.760 3. 2020 55.461.592.000 57.515.337.926 Sumber: Bagian Keuangan IAIN Bone (data diolah)
Adaara, Vol. 11, No. 2, Agustus  2021
Diagram 2:

## Realisasi Anggaran APBN
Institut Agama Islam Negeri Bone Periode 2018 s/d 2020
Rasio  efisiensi  belanja  merupakan  perbandingan  antara  realisasi  belanja  dengan anggaran  belanja.  Rasio  belanja  ini  digunakan  untuk  mengukur  untuk  mengukur  tingkat penghematan  anggaran  yang  dilakukan  pemerintah.  Untuk  mengetahui  tingkat  efisiensi belanja  pada  Institut  Agama  Islam  Negeri  Bone  dengan  mengacu  pada  data  Tabel  3  dengan menggunakan  rumus  sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas,  maka  efisiensi  belanja  pada Institut Agama Islam Negeri Bone dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4:
Rasio Efisiensi Realisasi Belanja APBN
Institut Agama Islam Negeri Bone Periode 2018 s/d 2020 No. Tahun Anggaran Jumlah Anggaran Realisasi Belanja Persentase Kriteria 1. 2018 107.517.017.000 89.959.173.817 84 % Cukup Efisien 2. 2019 78.252.534.000 59.176.371.760 76 % Efisien 3. 2020 55.461.592.000 57.515.337.926 104 % Tidak Efisien
Sumber: Bagian Keuangan IAIN Bone (data diolah)
Tabel  di  atas  menunjukkan  tingkat  efisiensi  anggaran  belanja  APBN  pada  Institut Agama Islam Negeri Bone selama kurun waktu 3 tahun yakni tahun 2018 – 2020. Pada tahun 2018,  tingkat  efisiensi  84%  (cukup  efisien),  tahun  2019  tingkat  efisien  76%  (efisien)  dan tahun 2020 tingkat efisien 104% (tidak efisien). Berkaitan dengan penyerapan anggaran pada Institut  Agama  Islam  Negeri  Bone  yang  pada  tahun  2020  dinilai  tidak  efisien.  Hal  ini  dapat diketahui  dari  hasil  perhitungan  tingkat  efisiensi  penyerapan  anggaran  tahun  tersebut  Jika
- 20,000,000,000 40,000,000,000 60,000,000,000 80,000,000,000 100,000,000,000 120,000,000,000 2018 2019 2020

## DIAGRAM PERKEMBANGAN REALISASI APBN
TAHUN 2018 - 2020
Jumlah Anggaran Realisasi Belanja
Adaara, Vol. 11, No. 2, Agustus  2021
dilihat  pada  standar  efisiensi  kinerja  pemerintah  masuk  pada  kategori  tidak  efisien  yakni  di atas  100%  bahkan  kalau  dilihat  dari  realisasi  anggaran  melebihi  anggaran  yang  tersedia, adanyan  penilaian  ketidak  efisienan  tersebut  mungkin  disebabkan  karena  masih  bergantung pada  basis  penyerapan  anggaran,  dimana  anggaran  harus  terserap  sebanyak-banyaknya,  jika serapan anggaran tinggi diasumsikan bahwa hal itu mengindikasikan kinerja yang tinggi pula padahal belum tentu demikian.
Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun realisasi belanja pada Institut Agama Islam Negeri Bone  dapat  dikategorikan  kurang  efisien  hal  ini  disebabkan  karena  selama  kurun  waktu tersebut  terdapat  serapan  anggaran  yang  melebihi  pagu/anggaran  yang  tersedia  sehingga terjadi pagu/anggaran minus.

## KESIMPULAN
1. Tingkat  efektifitas  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  pada  Institut  Agama  Islam Negeri  Bone,  berdasarkan  kriteria  penilaian  efektifitas  pendapatan  dari  tahun  2018  -2020 adalah  sangat  efisien,  hal  ini  dilihat  dari  perkembangan  pendapatan  selama  kurun  waktu  3 tahun perkembangan cukup signifikan.
2. Tingkat  efisiensi  realisasi  anggaran  belanja  pada  Institut  Agama  Islam  Negeri  Bone, berdasarkan  kriteria  penilaian  efisiensi  dari  tahun  2018  -2020  secara  umum  dapat dikategorikan  cukup  efisien,  namun  pada  tahun  2020  realisasi  belanja  meningkat  drastis melebihi jumlah anggaran yang tersedia.
3. Untuk  kedepannya  seyogyanya  realisasi  belanja  sebaiknya  berbanding  lurus  dengan penerimaan sehingga tidak terjadi realisasi yang sangat besar.

## SARAN
1. Kiranya  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  pada  Institut  Agama  Islam  Negeri  Bone lebih  ditingkatkan  lagi  dengan  memaksimal  pemasukan  dari  sektor  lain  utamanya  dari pemanfaatan Barang Milik Negara/Aset yang tersedia.
2. Kiranya  belanja  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  pada  Institut  Agama Islam  Negeri  Bone  agar  dapat  lebih  efisien    dengan  mekanisme  belanja  yang  disusun sedemikian  rupa  sehingga  proses  belanja  dapat  dilakukan  secara  terkendali  serta  mendorong proses  penyusunan  anggaran  yang  lebih  terukur  yang  sangat  berpengaruh  pada  kualitas belanja.
3. Kiranya  penelitian  ini  dapat  menjadi  salah  satu  acuan  bagi  peneliti/penulis  lain  dalam mengembangkan  penelitian/tulisan  tentang  Belanja  Negara  agar  dapat  dibandingkan  dengan data-data terbaru mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Adaara, Vol. 11, No. 2, Agustus  2021

## DAFTAR RUJUKAN
Halim,  Abdul.  2012 Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah. Penerbit  Salemba Empat. Jakarta
Mahsun, Mohamad. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta. Mahmudi.  2010. Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah .  Unit  Penerbit  dan  Percetakan STIM YPKN, Yogyakarta.
Meliala, S.Tulis, dkk. 2011. Akuntansi Sektor Publik . Jakarta : Semesta Media.
Soetjipto,  Kery.  Prawoto,  Sudi.  2011. Akuntansi  Pemerintahan  RI  Reformasi  Keuangan  Negara . Mitra Wacana Media, Jakarta.
Halim,  Abdul.  2014. Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi  Akuntansi  Sektor  Publik .  Penerbit  Salemba Empat, Jakarta.
Jurnal EMBA . Vol. 5 No. 2 . Hal. 1214 –1224. C.Sajouw.,J.Morasa.,H.R.N Wokas. 2017. Analisis Realisasi  Anggaran  Belanja  Daerah  Pada  Pemerintah  Kota  Tomohon  Dan  Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
Republik  Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  No.  20  Tahun  2019  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara Pendapatan Negara.