## TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN GADAI SAWAH DENGAN ADANYA DUA PIHAK PEMEGANG GADAI DI KABUPATEN BANTAENG

## Lilis Suriyani, Erlina, Rahma Amir
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: lilissuriyani@gmail.com

## Abstrak
Penelitian bertujuan untuk mendekripsikan secara jelas terkait masalah Perjanjian Gadai Sawah  Dengan  Adanya  Dua  Pihak  Pemegang  Gadai  (di  Kabupaten  Bantaeng).  Dikaji berdasarkan  tinjauan  hukum  dengan  tujuan  untuk  mengatahui  bagaimana  pelaksanaan perjanjian  gadai  sawah  dengan  adanya  dua  pihak  pemegang  gadai,  serta  bagaimana penyelesaian  sengketa  akibat  adanya  dua  pihak  pemegang  gadai.  Jenis  penelitian  ini merupakan  penelitian  deskriptif-  kualitatif  yaitu  analisis  yang  menggambarkan  suatu keadaan  atau  fenomena  dengan  kata-kata  atau  kalimat  kemudian  dipisahkan  menurut kategori  untuk  memperoleh  kesimpulan.  Dengan  menggunakan  metode  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang menjadi populasi adalah penggadai, penerima gadai, dan  masyarakat  setempat.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  kesimpulan  bahwa Pelaksanaan  gadai  sawah  yang  ada  di  Kelurahan  Karatuang,  Kecamatan  Bantaeng, Kabupaten  Bantaeng  pada  umumnya  dalam  praktik  yakni  dengan  cara  pihak  debitur (pemberi gadai) mendatangi pihak kreditor (penerima gadai) untuk menggadaikan tanah pertaniannya (sawah) sebagai jaminan, dimana hak pemanfaatan atau penguasaan objek gadai  tersebut  berada  ditangan  kreditor  (penerima  gadai)  sampai  masa  perjanjian  yang telah ditentukan tiba masanya dan pihak debitor mengembalikan sejumlah uang yang di ambil  sebelumnya.  Dalam  penyelesaian  kasus  yang  ada  di  Kelurahan  Karatuang Kecamatan  Bantaeng  seperti  kasus  yang  dialami  oleh  Bapak  Kamaruddin  dapat diselesaikan  dengan  mengajukan  gugatan,  baik  gugatan  perbuatan  melawan  hukum maupun  wanprestasi.  Atau  bisa  saja  dalam  permasalahaan  tersebut  diajukan  gugatan perbuatan melawan hukum setelah itu digugat perdata.
Kata Kunci: Gadai, Perjanjian, Sengketa.

## Abstract
This Researchs aim to clearly describe the issue of paddy mortgage holders (in Bantaeng Regenci).  Reviewed  by  legal  review  with  the  purpose  of  finding  out  how  the  two-party mortgage  agreement  was  executed,  as  well  as  how the  dispute  between the two  parties was  resolved.  This  type  of  research  is  descriptive-qualitative  research,  which  is  an analysis  that  describes  a  situation  or  ponemenon  with  words  or  sentences  and  then separated  by  category  to  draw  conclusios.  By  using  observation,  interview  and documentation methods. The populations is the pawnbroker, the mortgagee and the local community.  Based  on  the  research  results  it  is  conclude  thet  implementation  of  the existing  pawnshop  in  karatuang  District,  Bantaeng  District,  Bantaeng  District  is generally  in  practice  by  means    of  the  debtor  (pensioner)  approach  the  creditor (pawnshop) to vacate his farm (field) as collateral, where the right to use or control of the  mortgage  object  is  and  the  hands  of  the  creditor  (mortgagee)  until  the  time  of  the agreement  that as been determined when the time comes and the debtor returns a sum of money  previously  taken.  In  the  settlement  of  cases  in  the  Village  Karatuang  Bantaeng
District  such  as  the  case experienced  by Mr.  Kamaruddin  can  be  Resolved  by  filling  a lawsuit, both lawsuits is filed against the law after being sued civilly.
Keywords: Agreement, Dispute, Mortgage.

## A. PENDAHULUAN
Menurut Gustav Radbruch hukum adalah aturan-aturan umum yang kompleks untuk hidup  bersama  manusia  yang  gagasan  akhirnya  berorientasi  kepada  keadilan  daan kemanfaatan. 1 Dalam  kehidupan  bersama  ( living  together )  manusia  terikat  dengan hukum  yang  dijadikan  sebagai  acuan  ataupun  dasar  nilai  dalam  rangka  menciptakan kehidupan  yang  baik  ( good  live ).  Setiap  individu  mempunyai  hak  dan  kewajiban terhadap individu lain yang harus dijunjung tinggi dan dihormati. Disinalah hukum hadir sebagai  instrumen  guna  menjamin  keberlangsungan  hak  dan  kewajiban  individu  dalam rangka  membentuk  masyarakat  kolektif  yang  berorientasi  pada  kehidupan  yang berkeadilan dan penuh dengan manfaat.
Adanya  hak  dan  kewajiban  yang  keberlangsungannya  dijamin  oleh  hukum  tidak terlahir  begitu  saja.  Namun  karena  adanya  perikatan  yang  melahirkan  suatu  perjanjian sehingga muncul hubungan hukum yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak yang terikat  dengan  perjanjian  itu. 2 Perjanjian  secara  teoretik  dikaji  dalam  hukum  perdata ( Privat  Law). Adapun  menurut  pasal  1313  KUH  per,  perjanjian adalah  suatu  perbuatan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau lebih. 3
Perjanjian bisa terjadi antara dua pihak atau tiga pihak bahkan beberapa pihak sesuai dengan  kontrak  perjanjiannya.  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ada beberapa jenis perjanjian yang diatur di dalamnya seperti perjanjian Jual-beli (1457 KUH Per), pinjam-meminjam (1754 KUH Per), sewa-sewa-menyewa (1548 KUH Per), tukar- menukar  (1451  KUH  Per),  Perjanjian  Gadai  (1150  KUH  Per),  dan  sebagainya.  Melalui karya  tulis  ini,  perjanjian  gadai  akan  menjadi  fokus  penelitian  yang  akan  dikaji  lebih mendalam.
Gadai  dalam  pasal  1150  KUH  Per  adalah  suatu  hak  yang  diperoleh  kreditor  atas suatu  barang  bergerak  yang  diserahkan  kepadanya  oleh  debitor  atau  oleh  kuasanya sebagai  jaminan  atas  utangnya  dan  yang  memberi  wewenang  kepada  kreditor  untuk mengambil  pelunasan  piutangnya  dan  barang  itu  dengan  mendahului  kreditor-kreditor lain  dengan  pengecualian  biaya  penjualan  sebagai  pelaksanaan  putusan  atas  tuntutan mengenai  pemilikan  atau  penguasaan,  dan  biaya  penyelamatan  barang  itu,  yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan. 4
Dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  gadai  adalah  penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjam sebagai jaminan. Adapun menuirut syara’ gadai diartikan sebagai jaminan utang hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang  atau  ia  bisa  mengambil  sebagian  manfaat  barangnya  itu.  Apabila  seorang  ingin berutang,  kepada  orang  lain  maka  ia  menjadikan  barang  miliknya  baik  barang  tidak bergerak ataupun berupa ternak berada di bawah kekuasaan pemberi pinjaman sampai ia
1 Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum Cet. III; (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 33.
2 Untuk  lebih  jelasnya  silahkan  baca  Buku ”  hukum  perikatan  (perikatan  yang  lahir  dari perjanjian)”, Penulis Marilang, (Makassar: Alauddin University Press), h. 59-63.
3 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (cetakan ke-3), (Jakarta: Rawamangun, 2017), h. 286.
4 Baca  lebih  lanjut 3  Kitab  undang-undang  Hukum  (KUH  Per , KUHP,  KUHAP), Cet.  V.  BAB XX, tentang Gadai pasal 1150, (Jakarta: Graha Media Pres), h. 249.
melunasi  utangnya. 5 Gadai  juga  dapat  diartikan  sebagai  suatu  hak  kebendaan  yang bersifat  assesoir , yang  diberikan  oleh  pihak  pemberi  gadai  (debitor)  kepada  pemegang gadai (kreditor) sebagai jaminan atas pembayaran utang-utangnya, dengan menyerahlan benda objek gadai tersebut kedalam kekuasaan pemegang gadai (kreditor) atau kedalam kekuasaan  seseorang  pihak  ketiga  yang  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak,  yang berobjekkan benda bergerak, bertubuh maupun tidak bertubuh, dengan memberikan hak kepada  pemegang  gadai  (kreditor)  atau  kepada  pihak  ketiga  yang  disetujui  oleh  kedua belah  pihak,  untuk  memakai  dan  menikmati  hasil  atas  benda  objek  gadai  tersebut  dan memberikan  hak  prioritas  bagi  pemegang  gadai  (kreditor)  untuk mendapat  pembayaran terlebih  dahulu  daripada  kreditor  lainnya,  atas  tagihan-tagihan  dari  kreditor  pemegang gadai khususnya yang bersangkutan dengan hasil eksekusi objek gadai tersebut, dengan kekecualian biaya  untuk  melelang  barang  rersebut  dan  biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk menyelamatkannya  setelah  barang  itu  digadaikan,  biaya-biaya  mana  yang  harus didahulukan. 6 Dalam Al-Qur’an, juga telah dijelaskan mengenai kewajiban debitor untuk membayar utangnya sebagaimana disebutkan:
ِ َّ لَّٱ ِ دَؤُيۡلَف ا ٗضۡعَب مُك ُضۡعَب  َنِم َ أ  ۡنِإَف ٞۖٞة َضوُبۡقَّم  ٞنٰ َهِر َف اٗبِتَكَ ْاوُدِ َتَ ۡمَلَو ٖرَفَس َٰ َعَل ۡمُتنُك نوَإِ۞
َنِمُتۡؤٱ ي
َّبَر َ َّللَّٱ ِقَّتَ ۡ لَۡو ۥُهَتَنٰ َم َ أ َ لَو  ۗۥُه ٞميِلَع َنوُلَمۡعَت اَمِب ُ َّللَّٱَو  ۗۥُهُب ۡلَق ٞمِثاَء ٓۥُهَّنِإَف اَهۡمُتۡكَي نَمَو ََۚةَدَٰهَّشلٱ ْاوُمُتۡكَت 
Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan,(dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan yang  dipegang  oleh  yang  berpiutang, akan  tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai sebagian  yang  lain,  maka  hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanahnya (hutangnya)  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya;  dan  janganlah kamu  (para  saksi)  menyembunyikan  persaksian  dan  barangsiapa  yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah 2: 283) Dalam  praktinya,  objek  yang  dapat  dijadikan  jaminan  barang  gadai  bukan  hanya benda  bergerak,  melainkan  juga  benda  tidak  bergerak,  karena  menurut  hukum  adat Indonesia  yang  dalam  hal  ini  masih  saja  berlaku  sebagai  hukum  positif,  bahwa  objek gadai  disamping  barang-barang  bergerak,  dapat  juga  gadai  diberikan  atas  tanah  tanpa atau  dan  segala  sesuatu  yang  ada  diatas  tanah  tersebut. 7 Tanpa  terkecuali  adalah perjanjian  gadai  sawah  yang  sering  dipraktekkan  dalam  masyarakat  Indonesia. Perjanjian  gadai  sawah  tidak  dilaksanakan  begitu  saja,  tentunya  sebagai  negara  hukum ( rechstaat ),  dalam  pelaksanaannya,  hendaknya  masyarakat  berpegang  pada  koridor hukum yang ada.
Perjanjian  gadai  dapat  dibatalkan  yakni,  ketika  terjadi  wanprestasi.  Wansprestasi adalah  suatu  keadaan  dimana  seorang  debitor  tidak  memenuhi  atau  melaksanakan prestasi  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dalam  suatu  perjanjian. 8 wanprestasi  dapat
5 Sayyid Sabiq , Fiqih Sunnah , 1998, terj. Ach. Marzuki, Jil. XII, (Bandumg, Al-ma’ruf), h. 139.
6 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h. 128.
7 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, h. 128.
8 P.N.H Simanjuntak Hukum perdata Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017) h. 292.
timbul  karena,  kesengajaan  atau  kelalaian  debitor  dan  adanya  keadaan  memaksa (overmacht) . 9
Tidak  bisa  dipungkiri  masih  terdapat  masalah-masalah  yang  menjadi  peristiwa hukum  dalam  perjanjian  gadai  sawah  di  masyarakat,  meskipun  sudah  diatur  dalam KUHPer maupun hukum adat masyarakat setempat. Sistem perjanjian gadai sawah yang dilaksanakan, realitanya tidak semua berpedoman pada aturan hukum positif berdasarkan KUHPer,  melainkan  ada  juga  berdasarkan  asas  kesepakatan  bersama  (konsensuil),  asas kepercayaan  dan  kekeluargaan  yang  termuat  dalam  kebiasaan-kebiasaan  yang  sudah menjadi  hukum  adat  dan  isi  perjanjiannya  sesuai  dengan  keinginan  masing-masing debitor maupun kreditor.
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  perjanjian  gadai  sudah  menjadi  alternatif  yang ditempuh  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  terlebih  khusus  lagi  adalah  perjanjian gadai  sawah.  Karena  masyarakat  Indonesia  menjadikan  beras  sebagai  makanan  pokok, maka  masyarakat  membutuhkan  beras  yang  cukup  untuk  bertahan  hidup.  Apalagi masyarakat yang tidak memiliki ladang sawah namun punya dana lebih maka salah satu cara  untuk  mendapatkan  suplai  kebutuhan  beras  adalah  mengadakan  perjanjian  gadai sawah.
Di  kabupaten  Bantaeng  sendiri  yang  sebagian  besar  penduduknya  adalah  petani, sangat memungkinkan terjadinya praktik perjanjian gadai sawah. Praktik gadai sawah ini bukan  lagi  hal  yang  baru  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  di  Bantaeng.  Melainkan sudah  menjadi  pilihan  dikala  butuh  akomodasi  makanan  pokok  berupa  beras.  Sama halnya  dengan  metode  praktik  perjanjian  gadai  pada  umumnya,  di  Bantaeng  seorang yang  menggadaikan  ladang  sawah  (kreditor)  mempunyai  hak  atas  sejumlah  uang  yang disepakati  dari  penerima  gadai  (debitor),  mengikut  jangka  waktu  berlakunya  hak  gadai yang  telah  disepakati.  Namun,  karena  praktiknya  yang  masih  konvensional, menyebabkan aspek-aspek hukum yang menjadi persyaratan formil terkadang diabaikan. masyarakat  sendiri  lebih  terbiasa  menggunakan  sistem  perjanjian  biasa,  tanpa merumuskan  isi  perjanjian  secara  tertulis.  Akibatnya,  sifat  perjanjian  gadai  sawah tersebut  tidak  memenuhi  kriteria  kepastian  hukum  sehingga  memungkinkan  isi perjanjiannya  mudah  dirubah,  direkayasa,  atau  bahkan  dirubahnya  maksud  dan  tujuan perjanjian  setelah  adanya  kata  sepakat  secara  sepihak.  Inilah  yang  melandasi  sehingga penulis  sangat  tertarik  untuk  mengkaji  “Tinjauan  Hukum  Perjanjian  Gadai  Sawah Dengan Adanya Dua Pihak Pemegang Gadai (Di Kabupaten bantaeng)”

## B. METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  penelitian  lapangan  ( field  research )  dengan  teknik analisis  data  secara  kualitatif. 10 Penelitian  ini  adalah  hasil  telah  mengenai  pasal-pasal yang  berkaitan  dengan  gadai  dalam  perundang-undangan,  beserta  teori-teori  tentang gadai kemudian dikaitkan dengan kasus yang disajikan dalam rangka menjawab rumusan masalah dalam sebuah kesimpulan.
Sumber  permasalahan  yang  akan  diteliti  dari  karya  ini  mengenai  tinjauan  hukum terhadap  perjanjian  gadai  sawah  dengan  Adanya  Dua  Pihak  Pemegang  Gadai  yang dialami  langsung  oleh  Bapak  Kamaruddin  selaku  penerima  gadai  pertama  (selanjutnya disebut  kreditor  pertama),  bapak  Sumali  selaku  pemberi  gadai  (selanjutnya  disebut
9 P.N.H Simanjuntak Hukum perdata Indonesia, h. 292.
10 Muljono Damopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah , 2013, (Makassar: Alauddin Pres), h. 17.
debitor),  dan  Bapak  Jamal  sebagai  penerima  gadai  kedua  (selanjutnya  disebut  kreditor kedua)  yang  secara  kebetulan  subjek  dan  objek  gadai  sawah  berlokasi  di  kelurahan Karatuang kabupaaten Bantaeng.
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ). 11 Statute approach merupakan pendekatan yang tidak bisa dilepaskan dalam penelitian  hukum  dalam  level  dogmatik  hukum  maupun  penelitian  untuk  keperluan praktek hukum, kecuali dalam penelitian ruang lingkup hukum adat. 12
Melalui  pendekatan statute  approach, penulis  dituntut  untuk  menelaah  Pasal-pasal dalam  KUH  Per  dan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  (KHES)  yang  berkaitan dengan  perjanjian  gadai  sawah  dengan  adanya  dua  pihak  pemegang  gadai.  dengan analisis  secara  normatif,  akan  didapatkan  kesimpulan  yang  akan  menjawab  tinjauan hukum,  beserta  mekanisme  penyelesaian  dan  implikasinya  terhadap  kasus  yang disajikan.
Untuk  mendapatkan  data  yang  relevan  dengan  topik  penelitian,  maka  dilakukan penelitian berbasis lapangan ( Field research ). Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data berbasis interview dari warga yang mengalami kasus dan observasi terhadap  objek  perjanjian  gadai  sawah  di  Kelurahan  Karatuang,  Kabupaten  Bantaeng. kemudian  diolah  dan  dianalisis  secara  kualitatif  melalui  pendekatan  hukum  atau perundang-undangan,  didukung  oleh  sumber  data  sekunder  yang  berasal  dari  buku, jurnal,  artikel,  dan  sumber  literatur  lainnya.  instrumen  yang  digunakan  dalam mempermudah  dilaksanakannya  penelitian  ini  yakni;  pedoman  wawancara,  perundang- undangan (KUH Per dan KHES), literatur, buku catatan, maupun peneliti sendiri. Metode penelitian berbasis field research yang berasal dari interview , maka analisis data dilakukan secara kualitatif dalam mencari akibat-akibat hukum ataupun mekanisme penyelesaian kasus yang diperoleh melalui interview dan observasi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Perjanjian  Gadai  Sawah  Dengan  Adanya  Dua  Pihak  Pemegang Gadai
Gadai adalah kegiatan menjaminkan suatu barang yang memiliki nilai atas pinjaman yang  hak  penguasaannya  berpindah  ketangan  kreditor  yaitu  pihak  yang  memberikan pinjaman,  adapun  gadai  yang  dimaksudkan  oleh  penulis  disini  adalah  sawah  sebegai objek gadai.
Seperti halnya gadai dalam pandangan masyarakat Kabupaten Bantaeng khususnya masyarakat Kelurahan Karatuang yang menggambarkan gadai sebagai jaminan pinjaman pihak debitor kepada pihak kreditor, dalam masyarakat Kelurahan Karatuang sebagaian penduduknya  menjadikan  sawah  sebagai  jaminan  barang  gadai,  sampai  pinjaman  yang diambil  tersebut  dikembalikan  sesuai  dengan  masa  waktu  yang  telah  disepakati.  Jika pada  saat  waktu  yang  telah  disepakati  pihak  debitor  belum  mengembalikan  uangnya maka  barang  tersebut  bisa  dilelang  dan  dijual.  Apabila  terdapat  kelebihaan  dalam penjualaan maka kelebihan tersebut dikembalikan kepihak debitor (pemberi gadai).
Perjanjian  gadai  sawah  dengan  adanya  dua  pihak  pemegang  gadai  terjadi  di Kelurahan  Karatuang,  Kecamatan  Bantaeng,  Kabupaten  Bantaeng  hal  ini  terjadi  pada Bapak Sumail (Debitor), Bapak Kamaruddin (Kreditor pertama), Bapak Jamal (Kreditor Kedua).
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2017, (Jakarta: Kencana), h. 136.
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 136.
Kronologis  terjadinya  perjanjian  gadai  sebagaimana  tersebut  diatas,  Sumail  dan Sodding  (saksi)  pada  tahun  2013  mendatangi  Kamaruddin  untuk  menggadaikan  lahan sawahannya  dengan  perjanjian  sawah  tersebut  akan  digadaikan  dengan  harga  Rp 50.000.000.00,- dengan luas + 4.692 m 2 (Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua meter  persegi)  dalam  jangka  waktu  3  tahun. Sebagaimana  hasil  wawancara  dengan Kamaruddin yang mengatakan bahwa:
“Dulu  pada  tahun  2013  sumail  (debitor) dan  sodding  (saksi)  datang  kerumah  saya untuk  menggadaikan  lahan  sawahnya  sebesar  Rp  50.000.000.00,-  dengan  luas +4.692 m 2 yang terletak di Lingkungan Allu Kelurahan Karatuang dengan ketentuan saya  dapat  menggarap  lahan  sawah  tersebut  setelah  satu  bulan  saya  berikan  uang gadainya”. 13
Dari wawancara di atas, maka penulis berpendapat bahwa perjanjian gadai tersebut sebenarnya  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat  gadai  yakni; shigat,  rahin,  marhun, marhun  bih. Mengenai  jangka  waktu  penggarapan  lahan  sawah  yang  digarap  setalah masa  satu  bulan  diterimanya  uang  gadai  dilatar  belakangi  karena  sawah  milik  Sumail sebelumnya  masih  dalam  jaminan  perjanjian  gadai.    Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh Hamid (saksi): 14
“sawah  milik  sumail  sebenarnya  masih  dalam  jaminan  perjanjian  gadai  dengan Sodding pada saat itu, sebelum digadaikan kepada Kamaruddin. Sumail bermaksud menggadaikan  lahan  sawahnya  dikarenakan  untuk  melunasi  uang  perjanjian  gadai sebelumnya dengan Sodding senilai Rp 30.000.000.00,- ’’.
Dari  penjelasan  Bapak  Hamid,  penulis  berpandangan  bahwa  seharusnya  sebelum Sumail  melakukan  perjanjian  gadai  dengan  Kamaruddin,  lahan  sawah  yang  menjadi objek gadai statusnya harus bebas atau tidak dalam jaminan transaksi lain.  Karena lahan sawah tersebut belum pada waktunya diadakan perjanjian gadai selanjutnya karena status kebendaan  masih  dalam  jaminan  gadai  sebelumnya.  Diberikannya  jangka  waktu  satu bulan untuk awal menggarap lahan sawah yang digadaikan dilatarbelakangi oleh belum selesainya  perjanjian  gadai  dengan  Sodding  sehingga  membuat  Sumail  melakukan perjanjian gadai sawah dengan melibatkan pihak kedua pemegang gadai untuk melunasi uang  gadai  pada  Sodding,  Pihak  kedua  yang  dimaksud  adalah  Kamaruddin.  Dengan mengadakan  perjanjian  gadai  dengan  Kamaruddin,  Sumail  berhasil  melunasi  uang perjanjian  gadai  sebelumnya.  Tetapi  Sumail  tidak  menjalankan  prestasinya  (sawah tersebut  dapat  digarap  sebulan  setelah  masa  perjanjian).  Sebagaimana  pernyataan  dari kamaruddin: 15
“satu bulan setelah sumail mengambil uang gadai, saya dan isteri mendatangi beliau di rumahnya untuk mengingatkan bahwasanya ini sudah satu bulan masa perjanjian gadai  dan  kapan  saya  bisa  menggarap  ladang  sawah  yang  telah  dijanjikan.  Namun dengan  terkejutnya  saya  mendengar  kata  beliau  yang  mengatakan  bahwa  ladang sawah  tersebut  telah  digadaikan  kembali  dengan  Jamal  (sebagai  kreditor  kedua). Kemudian  sumail  mengatakan  tidak  jadi  masalah  Bapak  tidak  menggarap  lahan sawah tapi saya akan memberikan penghasilan tiap panennya sebesar Rp 9.500.000,- sebagai pengganti dari Bapak tidak menggarap ladang sawah tersebut”.
13 Kamaruddin, Umur 46 Tahun, Warga Kelurahan Karatuang, Wawancara , 20 november 2019.
14 Hamid, Umur 45 Tahun, Warga Kelurahan Karatuang, Wawancara , 20 November 2019.
15 Kamaruddin, Wawancara , 20 november 2019.
Menurut  penulis  berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  perjanjian  gadai  yang dilaksanakan  oleh  Sumail  dan  Kamaruddin  dapat  dikatakan  hak  gadainya  hapus sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1152 ayat (2) KUHPer yang menyatakan: 16 “hak gadai itu hapus bila barang gadai terlepas dari kekuasaan pemegang gadai.” Inilah pada dasarnya yang memunculkan permasalah baru karena jumlah uang gadai pada  transaksi  yang  dilakukan  dengan  Jamal  lebih  banyak  daripada  uang  gadai  dari kamaruddin  sehingga  Sumail  tidak  mampu  melunasi  utang  jaminan  gadai,  yang mengakibatkan Sumail tidak melaksanakan prestasinya.
Realitanya Perjanjian gadai yang yang disepakati antara Sumail dengan Kamaruddin yang  dimulai  sejak  tahun  2013  hingga  pada  saat  ini  tahun  2019  (kurang  dari  7  tahun), tidak membuahkan hasil bagi Kamaruddin (kreditor) bahkan bisa dibilang dalam hal ini Sumail  telah  melakukan  hal  yang  sangat  merugikan  bagi  Kamaruddin,  karena  Sumail yang  bertindak  sebagai  kreditor  telah  menggambil  sejumlah  uang  tanpa  memberikan objek gadai maupun penghasilan yang telah dijanjikan sebelumnya.

## 2. Penyelesaian  Sengketa  Akibat  Adanya  Dua  Pihak  Pemegang  Gadai  Dalam Perjanjian Gadai Sawah
Dari  beberapa  referensi  yang  telah  penulis  telusuri,  bahwa  Penyelesaian  sengketa akibat  adanya  dua  pihak  pemegang  gadai  dalam  perjanjian  gadai  sawah  dapat diselesaikan  melalui  dua  cara  yakni,  melakukan  laporan  terkait  delik  aduan  sebagai perbuatan  melawan  hukum  ( onrechmatigh  deadh ).  Selanjutnya  boleh  juga  melalui gugatan  ke  pengadilan  perdata  dengan  gugatan  wanprestasi.  Kedua  inilah  yang  akan penulis rumuskan dalam pembahasan berikut ini:
a. Delik Penipuan
Penipuan  dalam  KUHP  merupakan  suatu  terminilogi  dalam  hukum  pidana  itu sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Buku ke II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV Pasal 378 KUHP, dinyatakan: 17
“Barang  siapa  dengan  maksud  hendak  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat,  maupun  dengan  karangan  perkataan  bohong,  membuat  utang  atau menghapuskan piutang, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.” Berbicara  mengenai  penipuan,  disini  juga  dikenal  dengan  penipuan  dalam  hukum perdata  atau bedrog sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  1328  BW,  menyatakan bahwa: 18
“penipuan  merupakan  suatu  alasan  untuk  pembatalan  persetujuan  apabila  tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan  nyata  bahwa  yang  lain  tidak  telah  membuat  perikatan  itu  jika  tidak  dilakukan tipu muslihat.”
Penipuan  dalam  hukum  perdata  terjadi  akibat  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan kewajiban  yang  telah  disepakati  dengan  itikad  tidak  baik,  penipuan  ini  selalu  diawali atau  didahului  dengan  hubungan  hukum  kontrak.  Hubungan  hukum  ini  merupakan
16 3 Kitab undang-undang Hukum (KUH Per , KUHP, KUHAP), h. 249.
17 Yahman, Karakteristik  Wanprestasi  &  Tindak  Pidana  Penipuan ,  2014,  (Cet.  I;  Jakarta: Kencana Prenamedia Group), h. 112-113.
18 Yahman, Cara  Mudah  Memahami  Wanprestasi  &  Penipuan ,  2016,  (Cet.  2;  Jakarta:  Kencana Prenada Media group), h. 45.
konsep  penipuan  dalam  hukum  perdata atau  dengan  kata  lain  merupakan  karaakteridtik penipuan dalam hukum perdata itu sendiri. 19
Tipu  muslihat  dengan  rangkaian  kata  bohong  yang  telah  dilakukan  oleh  Bapak Sumail  (debitor)  kepada  Bapak  Kamaruddin  (kreditor)  dimana  dalam  perjanjian  gadai sawah yang telah disepakati sebelumnya adalah:
a. Sumail  (debitor)  telah  meyakinkan  Kamaruddin  (kreditor  pertama)  untuk menggarap  ladang  sawah  tersebut  setelah  masa  waktu  satu  bulan  namun  setelah sampai waktu yang telah ditentukan pihak kreditor ternyata telah menggadaikan ladang sawahnya kepadaa pihak kreditor kedua.
b. Adanya  kebohongan  mengenai  pemberian  penghasilan  setiap  panen  sebesar  Rp 9.500.000,- namun realitanya tidak terpenuhi
c. Lamanya perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak selama 3 tahun masa perjanjian,  namun  realintanya  sekarang  sudah  memasuki  tahun  ketuju  masa perjanjian  akan  tetapi  uang  gadai  dari  pihak  kreditur  pertama  belum  juga dikembalikan.
d. Sulitnya  untuk  menemumi  debitor  diakibatkan  apabila  didatangi  untuk membicarakan mengenai perjanjian tersebut dia tidak berada dirumahnya, bahkan sekarang Bapak Sumail (debitor) dikabarkan sedang berada di Kendari Sulawesi Tenggara. 20
Penipuan  dalam  hukum  pidana  sebagaimana  yuang  telah  diataur  dalam  pasal  378 KUHP  mapun  penipuan  yang  diatur  dalam  hukum  perdata  sebagaimana  dalam  pasal 1328  BW,  merupakan  dua  koridor  hukum  ini  dapat  ditempuh  oleh  seseorang  yang mengalami kerugian akibat timbulnya hubungan kontrak atau perjanjian, yang diketahui ketika  dalam  menutup  kontrak  sebelumnya  dilakukan  dengan  tipu  muslihat  dan rangkaian  kata  bohong,  dan  keadaan  palsu.  Dalam  keadaan  seperti  ini  seseorang  dapat menuntut  secara  pidana  dengan  melaporkan  pelaku  kepada  pejabat  yang  berwenang (polri)  terkait  dengan  efek  jerah  berkenaan  dengan  sanksi  pidana  dan  dapat  pula mengajukan gugatan perdata terkait dengan ganti kerugian yang ditimbulkan oleh salah satu pihak dalam menutup kontrak atau perjanjian. 21

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Pelaksanaan  gadai  sawah  yang  ada  di  Kelurahan  Karatuang,  Kecamatan  Bantaeng, Kabupaten  Bantaeng  pada  pada  umumnya  dalam  praktik  yakni  dengan  cara  pihak debitur  (pemberi  gadai)  mendatangi  pihak  kreditor  (penerima  gadai)  untuk menggadaikan  tanah  pertaniannya  (sawah)  sebagai  jaminan,  dimana  hak pemanfaatan  atau  penguasaan  objek  gadai  tersebut  berada  ditangan  kreditor (penerima  gadai)  sampai  masa  perjanjian  yang  telah  ditentukan  tiba  masanya  dan pihak debitor mengembalikan sejumlah uang yang di ambil sebelumnya.
2. Dalam  penyelesaian  kasus  yang  ada  di  Kelurahan  Karatuang  Kecamatan  Bantaeng seperti  kasus  yang  dialami  oleh  Bapak  Kamaruddin  dapat  diselesaikan  dengan mengajukan gugatan, baik gugatan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Atau  bisa  saja  dalam  permasalahaan  tersebut  diajukan  gugatan  perbuatan  melawan hukum setelah itu digugat perdata.
19 Yahman, Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan , h. 45.
20 Wawancara dengan Bapak Kamaruddin pada tanggal 21 November 2019.
21 Yahman, Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan , h. 45.

## DAFTAR PUSTAKA
Damopoli, Muljono. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah . Makassar: Alauddin Press. 2013.
Kitab undang-undang Hukum (KUHPer, KUHP, KUHAP) Cet. V. Jakarta: Graha Media Pres. 2016.
Marilang. Hukum  Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian. Makassar:  Alauddin  Press. 2013.
Mahmud, Marzuki Pater. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana. 2017. Rumokoy  Donald  Albert  dan  Maramis  Frans. Pengantar  Ilmu  Hukum.  Cet.  III ;  Jakarta Rajawali Pers. 2016.
Sabiq, Sayyid . Fiqih Sunnah . Terj. Ach Marzuki, Jil. XII; Bandung: Al-ma’ruf. 1998. Simanjuntak, P.N.H. Hukum perdata Indonesia. Jakarta: Kencana. 2017.
Yahman. Karakteristik  Wanprestasi  &  Tindak  Pidana  penipuan . Cet.  1; Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2014.
Yahman. Cara  mudah  Memahami  Wanprestasi  &  Penipuan . Cet.  2; Jakarta:  Kencana Pranada Media Group. 2016.
Wawancara dengan ibu Hasni, Warga Kelurahan Karatuang pada tanggal 19 November 2019
Wawancara  dengan  ibu  Nurliah, Warga  Kelurahan  Karatuang ,  pada  tanggal  19 November 2019.
Wawancara  dengan  bapak  Rasyid  dan  bapak  Hamsa warga  kelurahan  karatuang ,  pada tanggal 20 November 2019.
Wawancara  dengan  bapak  Hamid  warga  kelurahan  karatuang,  pada  tanggal  20 November 2019.
Wawancara  dengan  bapak  kamaruddin  warga  kelurahan  karatuang  pada  tanggal  20 November 2019.
Wawancara dengan bapak Hisbullah Dosen Fakiltas Syariah dan Hukum pada tanggal 11 Desember 2019.
Wawancara  Dengan  bapak  Muhammad  Irwan  Hakim  PN  Bantaeng  pada  tanggal  12 Desember 2019.