SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 1 Nomor 2, Desember 2021, hlm. (55-68) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Problematika Final dan Mengikat Putusan Arbitrase dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999
Hizkia Raymond
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jalan Raya Palka KM. 03, Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten E-mail: hizkiaraymond09@gmail.com)
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.12672
Info Artikel |Submitted :12 Oktober 2021 |Revised : 28 November 2021 |Accepted : 22 Desember 2021
How  to  cite:  Hizkia  Raymond,  “Problematika  Final  dan  Mengikat  Putusan  Arbitrase dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999”, Sultan  Jurisprudance:  Jurnal  Riset  Ilmu Hukum , Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021), hlm. 55-68.

## ABSTRACT
In modern law the emergence of several settlements of a dispute outside the judiciary. One of them is the practice of arbitration, which is becoming known as a dispute resolution outside the Court, especially on business  issues.  The  development  of  the  form  of  business  in  Indonesia,  brings  other  consequences  for  the business itself, namely the hope to be able to resolve any disputes that may arise, quickly, cheaply and in the best  possible  way.  The  implementation  of  Law  30  of  1999  has  become  the  latest  legal  basis  for  dispute resolution  and  arbitration  in  Indonesia.  The  object  of  research  taken  in  this  study  is  only  regarding arbitration in the law. What is of concern is the low legal force of the final and binding arbitration award which is the background for holding the arbitration. An example is clearly stated in article 72, where in the explanation  expressis  verbis  explains  the  problem  of  the  arbitral  award.  In  conducting  this  research,  the author uses a normative juridical research method, using a literature study. The results of this study indicate that there are problems in the law, especially in the final and binding diction. The suggestions that can be proposed to the authorized institution are to immediately issue rules or guidelines for the solution of these problems.
Keyword : Problems, Final-Binding, Arbitration

## ABSTRAK
Dalam hukum modern munculnya beberapa penyelesaian suatu sengketa di luar lembaga peradilan.  Salah  satunya  adalah  praktik  arbitrase,  mulai dikenal  sebagai  salah  satu  penyelesaian sengketa  diluar  Pengadilan,  terutama  terhadap  permasalahan  bisnis.  Berkembangnya  bentuk bisnis di Indonesia, membawa konsekuensi lain bagi bisnis itu sendiri, yaitu harapan untuk dapat menyelesaikan setiap sengketa yang mungkin timbul, dengan cepat, murah dan sebaik-baiknya. Di terapkannya  Undang-Undang  30  Tahun  1999  menjadi  dasar  hukum  terbaru  dari  penyelesaian sengketa dan arbitrase di Indonesia. Objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini hanyalah mengenai  arbitrase  dalam  uu  tersebut.  Yang  menjadi  perhatian  adalah  rendahnya    kekuatan hukum  putusan  arbitrase  final  dan  mengikat  yang  menjadi  latar  belakangnya  diadakannya arbitrase. Contohnya tertera jelas di dalam pasal 72, dimana dalam penjelasannya expressis verbis menjelaskan  problem  putusan  arbitrase.  Dalam  melakukan  penelitian  ini,  penulis  menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat permasalahan dalam UU tersebut terlebih lagi dalam diksi final dan mengikat.    Adapun  saran  yang  dapat  diusulkan  kepada  lembaga  yang  berwenang  agar  segera mengeluarkan aturan atau pedoman terhadap solusi permasalahan tersebut.
Kata Kunci : Problematika, Final-Mengikat, Arbitrase

## Pendahuluan
Sampai  sekarang  umat  manusia masih memandang keberadaan peradilan  sebagai  pelaksana  kekuasaan kehakiman  tetap  dibutuhkan.  Namun dalam  perjalanan  nya,  kritik-kritik  pun menghampiri peradilan Indonesia. Kritik yang  muncul  terhadap  peradilan  bukan hanya gejala yang tumbuh di Indonesia, melainkan  terjadi  di  seluruh  dunia.  Di Indonesia,  mekanisme  melalui  jalur pengadilan  pada  umumnya  dianggap berlarut-larut,  sehingga  tidak  sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.  Belum  lagi  mekanisme  melalui pengadilan  tersebut  sangat  rawan adanya praktik korupsi.
1
Oleh  karena  itu  munculnya lembaga penyelesaian alternative penyelesaian  sengketa  di  luar  peradilan atau  dikenal  dalam  istilah  asing  adalah Alternative  Dispute  Resolution (ADR).
Istilah  tersebut  merupakan  label  atau merek yang diberikan untuk mengelompokan proses
negosiasi, mediasi,  konsiliasi  dan  arbitrase.    12 Agustus 1999, DPR bersama Pemerintah mengundangkan  Undang-undang  no  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  penyelesaian  sengketa.  Ruang lingkup  dalam  uu  tersebut  hanyalah sengketa  di  bidang  perdagangan  dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai  sepenuhnya  oleh  pihak  yang bersengketa. 2
Arbitrase  tercipta  dari  klausul yang mereka tuangkan di dalam kontrak yang  sudah  mereka  setujui.  Sehingga, para  pihak  yang  terlibat  dalam kontrak/perjanjian tersebut dapat menyelesaikan  sengketanya  dengan menggunakan metode tersebut.
Penyelesaian  melalui  jalur  arbitrase
1 Nopiandra,  “PERAN  LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS INTERNASIONAL: TINJAUAN  DARI  PERSPEKTIF  TEORI  SISTEM HUKUM,” 51.
dirasa  memiliki  keuntungan  yang  besar terhadap  dunia  bisnis  dikarenakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dalam dunia bisnis.
Putusan  arbitrase  bersifat  final dan  mengikat  dimana  arbiter  atau  para arbiter  akan  memberikan  putusannya secara  jujur,  adil,  dan  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  dan  para  pihak akan  menerima  putusannya  secara  final dan  mengikat  seperti  yang  telah diperjanjikan  bersama.      Putusan Arbitrase  tidak  dapat  diajukan  banding, kasasi  atau  peninjauan  kembali.      Hal tersebut  dimaksudkan  agar  putusan arbitrase  tersebut  benar-benar  mandiri, final  dan  mengikat  dan  untuk  menjaga jangan  sampai  penyelesaian  sengketa melalui  arbitrase  menjadi  berlarut-larut. Berbeda  dengan  proses  pengadilan negeri  dimana  terhadap  putusannya para  pihak  masih  dapat  mengajukan banding  dan  kasasi, maka  dalam  proses penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase tidak  terbuka  upaya  hukum  banding kasasi maupun peninjauan kembali.
Sampai  dengan  waktu  penelitian ini  ditulis,  sekurang-kurangnya  sudah ada  3  Putusan  Mahkamah  Konstitusi terhadap permohonan uji materil judicial review uu tersebut, yaitu dalam perkara No  15/PUU-XII/2014,  No  19/PUU- XIII/2015  dan  No  26/PUU-XV/2017. Permohonan-permohonan tersebut menggambarkan  bahwa  uu  terkait arbitrase  dalam  perspektif  pemohon dianggap  mengalami  cacat  yuridis.  Hak menguji materiil adalah suatu wewenang  untuk  menyelidiki  dan menilai  isi  apakah  suatu  perundang- undangan  itu  sesuai  atau  bertentangan dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. 3
3 Andryan,  “Implikasi  Putusan  Hak  Uji Materiil  di  Mahkamah  Agung  terhadap  Legalitas pimpinan  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik Indonesia,” 373.
Problematika hukum yang terjadi dalam  penyelesaian  melalui  arbitrase, menjadi  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan terhadap apa yang  telah menjadi desain awalnya, dan kekuatan putusan arbitrase yang  bersifat  final  dan  mengikat  yang dicita-cita  kan,  yang  telah  diaplikasikan dalam UU tersebut nampaknya memiliki interpretasi  yang  tidak  jelas.    Tafsir dalam  putusan  arbitrase  yang  final  dan mengikat  menjadi  lemah  oleh  karena adanya  kontradiktif  antara  satu  pasal dengan  pasal  lainnya  dalam  UU tersebut.
Problem-problem tersebut dirasa  menimbulkan  ketidakpastian hukum dalam putusan arbitrase. Berdasarkan  uraian  latar  belakang diatas,  adapun  permasalahan  dalam tulisan  ini  adalah:  Apakah  interpretasi final  dan  mengikat  dalam  putusan arbitrase?; dan Bagaimana kah problem- problem  final  dan  mengikat  dalam putusan arbitrase.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  penulisan ini  menggunakan  metode  penelitian normative,  yaitu  penulis  mengkaji ketentuan  hukum  positif  dalam  rangka menemukan  aturan  hukum,  prinsip- prinisip  hukum,  maupun  doktrin- doktrin  hukum  guna  menjawab  isu hukum yang dihadapi.
4 Untuk memecahkan  masalah  menggunakan beberapa  pendekatan  salah  satunya pendekatan  undang-undang,  dalam metode
pendekatan perundang- undangan  peneliti  perlu  memahami hirearki  dan  asas-asas  dalam  peraturan perundang-undangan. 5 Metode  yuridis normative 6 dilakukan  melalui  studi
4 Sukendar,  Raissa,  dan  Michael, “Penjualan  Rogodi  (Roti  Goreng  Mulyodadi) sebagai  usaha  bisnis  dalam  meningkatkan  usaha mikro  kecil  (UMK)  di  Desa  Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo,” 80.
5 Farahni,  “The  Brankcruptcy  Of  foregin Capital  Companies  and  Indonesian  Labour Protection,” 122.
6 Agustina, “THE CREDIT RESTRUCTURING AS A FORM OF
Pustaka  yang  menelaah  data  sekunder yang  berupa  peraturan  perundang- undangan, putusan pengadilan,
perjanjian,  kontrak  atau  dokumen hukum  lainnya,  serta  hasil  penelitian, hasil  pengkajian,  dan  referensi  lainnya. 7 Semua  bahan  hukum  tersebut  dianalisis dengan berbagai doktrin, teori, dan asas hukum secara konseptual.

## Problematika Putusan Final Arbitrase
Arbitration  dianggap  sebagai a business excecutive’s court sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dikarenakan penyelesaian sengketa bisnis  melalui  peradilan  resmi,  pada umumnya  memakan  waktu  lama disebabkan  faktor  prosedur  sistem peradilan  sangat  kompleks  dan  berbelit. Kenyataan  memperlihatkan  peradilan kita  masih  bertele-tele,  lambat,  dan memerlukan biaya besar.  Pada awalnya arbitrase  didirikan  oleh  para  pedagang sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa daripada  mereka  harus  berperkara  di pengadilan  yang  sering  kali  memakan waktu  lama  dan  keahlian  hakimnya dianggap sangat generalis. 8
Komar Kantaadmadja
berpendapat  bahwa  sistem  hukum Indonesia  belum  memungkinkan  para hakim karir memiliki kapabilitas menyelesaikan sengketa bisnis. Akibatnya  sistem  peradilan  semakin tertinggal dalam mengikuti
perkembangan  hukum  di  bidang  bisnis. Lembaga  pengadilan  dirasakan  tidak dapat  mengakomodasi  persoalan  dalam sengketa  bisnis. 9 Adanya  arus globalisasi  dan  single  economy  juga

## PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING
THE COVID-19 PANDEMIC.”
7 Riesta Dewi, “Implikasi Hukum Lokasi Pusat  Pemerintahan  Kabupaten  Serang  Yang Berada Pada Dua Kecamatan Berbeda,” 57.
8 Situmorang,  “Pelaksanaan  Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia,” 310.
9 Kurniati,  “Peluang  dan  Kendala Pengembangan  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Sengketa,” 930.
mempengaruhi  arbitrase,  Sufmi  Dasco Ahmad mengatakan:
“ everywhere,  people  say  that  we  are now living in the times with a social life that is largely determined by the global  process.  The  influence  of globalization  greatly  influences  the development of arbitration ”. 10 Hukum  Bisnis  adalah  suatu perangkat  kaidah  hukum  (termasuk enforcement nya)  yang  mengatur  tentang tata  cara  pelaksanaan  urusan  atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang  dihubungkan  dengan  produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari pada entrepreneur dalam  risiko  tertentu dengan  usaha  tertentu  dengan  motif adalah  untuk  mendapatkan  keuntungan tersebut.
Penyelesaian  sengketa  secara konvensional  dilakukan  melalui  sebuah badan  yang  disebut  dengan  pengadilan.
Semula memang
badan-badan penyelesaian  sengketa  yang  bukan pengadilan  ini  mendapat  reaksi  dari berbagai  pihak  dengan  tuduhan  sebagai peradilan  sempalan.  Namun  kemudian, sejarah  juga  yang  membuktikan  bahwa memang  ada  kebutuhan  yang  nyata terhadap alternatif penyelesaian sengketa  yang  bukan  pengadilan., sehingga  dewasa  ini  badan-badan alternatif  penyelesaian  sengketa  sudah diterima  secara  tegas  oleh  hukum  di mana  pun.  Alternatif  penyelesaian sengketa lewat lembaga arbitrase.
Penafsiran  sistematis  pasal  1 angka  1  dikaitkan  dalam  pasal  1  angka 10  UU  30  Tahun  1999  menunjukan arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian sengketa  adalah  dua  hal  yang  berbeda dengan  masing-masing  berdiri  sendiri. Pasal  1  angka  1  uu  tersebut  dinyatakan bahwa  “ arbitrase  adalah  cara  penyelesaian suatu  sengketa  perdata  di  luar  peradilan umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian
10 Dasco Ahmad, “www.ijres.org Volume 6 Issue 8 Ver. I ǁ ,” 17.
arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh para pihak yang bersengketa ”.
Adapun  dalam  pasal  1  angka  10 dinyatakan, bahwa alternatif penyelesaian  sengketa  adalah  lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian  diluar  pengadilan  dengan cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi  atau  penilaian  ahli.  Arbitrase merupakan  cara  penyelesaian  sengketa perdata  di  luar  peradilan  umum  yang didasarkan pada perjanjian tertulis yang telah  diadakan  oleh  para  pihak  yang bersengketa,  baik  sebelum  maupun sesudah terjadinya sengketa. Pihak yang menyelesaiakan sengketa disebut dengan  arbiter  yang  dipilih  oleh  para pihak yang bersengketa. 11
Sebelumnya telah dijelaskan pengertian  arbitrase  menurut  UU  30 tahun  1999,  berikut  pengertian  arbitrase menurut  para  ahli.  Istilah  arbitrase berasal dari kata arbitrare (latin), arbitrage (Belanda/Prancis), arbitration (Inggris) dan schiedspruch (Jerman),  yang  berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui arbiter atau wasit.
Arbitrase  adalah  suatu  proses yang  mudah  atau  simpel  yang  dipilih oleh  para  pihak  secara  sukarela  yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah  yang  netral  sesuai  dengan  pilihan mereka  di  mana  keputusan  mereka berdasarkan  dalil-dalil  dalam  perkara tersebut.  Sifat  pribadi  dari  arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan melebihi  adjudikasi  melalui  pengadilan negeri, arbitrase pada dasarnya menghindari  pengadilan.  Dalam  kaitan ini,  dibandingkan  dengan  adjudikasi publik,  arbitrase  lebih  memberikan kebebasasan,  pilihan,  otonomi  dan kerasahaaian  kepada  para  pihak  yang bersengketa.
Dalam bisnis diperlukan penyelesaian  sengketa  sengketa  yang cepat,  murah  biayanya,  dan  melalui prosedur  informal.  Salah  satu-nya melalui  proses  arbitrase.  Terlebih  di jaman  teknologi  informasi  komunikasi yang  semakin  berkembang  proses penyelesaian  arbitrase  pun  semakin mudah dilaksanakan dikarenakan penyelesaian  arbitrase  secara  online sudah  ada  pada  era  modern,  salah satunya  setelah  Mahkamah  Agung mengeluarkan PERMA No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Elektronik. 12
Kelebihan Arbitrase diantara lain:
a. Dapat  menjamin  kerahasiaan  dan publisitas  yang  tidak  dikehendaki, karena  sifatnya  yang  tertutup  dan tidak  konfrontatif  dan  berlangsung secara kooperatif-damai;
b. Sifatnya menjurus kepada privatisasi  penyelesaian  sengketa dan  dapat  dikatakan  ditujukan kepada  posisi  “ win-win ”  dan  bukan kepada  apa  yang  biasa  terjadi  di pengadilan  yang  mempertaruhkan “ win-lose ”  dan  banyak  terjadi  “jual beli hukum”;
c. Dapat  menentukan  hukum  acara arbitrase;
d. Dapat  memprediksi/  menentukan waktu,  tempat,  dan  biaya  perkara (tergantung  hukum  acara  yang dipakai);
e. Dapat memilih Arbiter tunggal/Arbiter dari masing-masing pihak yang dipercaya; dan
f. Putusan  Arbitrase,  sesuai  dengan kehendak  dan  niat  para  pihak merupakan  putusan  final  dan mengikat para pihak bagi sengketanya. 13 Terkait  dengan  asas  Final  dan Mengikat dalam putusan. Dalam
12 Dewi,  “Arbitrase  Online  Di  Era Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi Covid 19,” 103. 13 Sari,  “Keunggulan  Arbitrase  Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,” 70.
pembentukan  peraturan  hukum,  tidak bisa  terlepas  dari  asas  hukum,  karena asas  hukum  adalah  landasan  utama dalam  pembentukan  hukum  juga disebut  titik  tolak  dalam  pembentukan dan interprestasi undang-undang tersebut. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo,  bahwa  asas  hukum  dapat diartikan sebagai “jantungnya”
peraturan  hukum.  Sehingga  untuk memahami  suatu  peraturan  hukum diperlukan  adanya  asas  hukum,  oleh karena  itu  asas  hukum  mengandung tuntutan  etis  maka  asas  hukum  dapat dikatakan  sebagai  jembatan  antara peraturan hukum dengan cita-cita social dan  pandangan  etis  masyarakat. 14 P Belefroid  dalam  bukunya  “ Beschowingen over  Rechtsbeginselen ”,  mengemukakan asas-asas  hukum  umum  adalah  kaidah dasar  yang  dijabarkan  dari  hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak diperasalkan  dari  aturan-aturan  yang lebih  umum,  asas-asas  hukum  hukum itu  nilai-nilai  yang  mengendap  dalam hukum positif. 15
Pada  pembahasan  ini,  sebelum membahas  spesifik  mengenai  putusan arbitrase,  penulis  akan  membahas  diksi final  dan  mengikat  dalam  berbagai bidang  hukum.  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia menyebutkans secara gramatikal  frase  “final”  berarti  sebagai “terakhir  dari  rangkaian  pemeriksaan” sedangkan  frasa  “mengikat”  diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”.
Dalam  hukum  konstitusi  dikenal lembaga  Mahkamah  Konstitusi  sebagai lembaga yang menjadi penjaga konstitusi  UUD  1945.  Putusan  MK bersifat final dan mengikat. Hal itu dapat dilihat dalam UUD 1945 pasal 24C yang mengatakan  MK  berwenang  mengadili pada  tingkat  pertama  dan  terakhir yang putusannya  bersifat  final.  Hal  tersebut
14 Julyano dan Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap  Asas  kepastian  hukum  melalui konstruksi penalaran Positivisme hukum,” 13.
15 Atmadja,  “Asas-asas  hukum  dalam Sistem hukum,” 147.
juga expressis verbis terdapat dalam pasal 10 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahakamah  Konstitusi.  Konsekuensi yuridis  dari  ketentuan  sebagaimana dijelaskan  diatas,  bahwa  putusan Mahkamah  Konstitusi  telah  mempunyai akibat hukum yang jelas dan tegas, serta tidak  ada  upaya  hukum  lanjutan  sejak putusan  tersebut  selesai  diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.
Dewan Kehormatan
Penyelenggaraan  Pemilu  (DKPP)  adalah suatu  lembaga yang  dikhususkan  untuk mengimbangi  dan  mengawasi  kinerja KPU  dan  BAWASLU.  DKPP  bertugas dan  memutuskan  pengaduan  dan/atau laporan  adanya  dugaan  pelanggaran kode etik yang  dilakukan oleh penyelenggara pemilu.  UU No 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 458 angka  13  menyebutkan  bahwa  sifat putusan  DKPP  adalah  final  dan mengikat  oleh  karena  itu  tidak  ada upaya hukum lain ketika perkara sudah diputus DKPP.
Dalam UU 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan  Umum  pun  mengatur  bahwa Putusan  Badan  Pengawasan  Pemilu (BAWASLU) bersifat final dan mengikat.
Dalam uu tersebut pasal 469
mengecualikan  sifat  final  dan  mengikat itu  dalam  3  hal  yaitu  verifikasi  parati politik  peserta  pemilu,  penetapan  daftar calon  tetap  anggota  DPR,DPD,  DPRD Provinsi  dan  DPRD  Kab/Kota,  dan penetapan pasangan calon. Putusan final and binding oleh Bawaslu dimaksudkan agar  putusan  tersebut  dapat  langsung dilaksanakan ( self excecuting ).
UU  No  8  tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen yaitu UU No 8 tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen mengamanatkan adanya suatu lembaga yang mampu memberikan perlindungan hukum kepada  konsumen  atau  masyarakat  dari perilaku-perilaku  usaha  yang  kadang kala  merugikan  konsumen.  Berdirilah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK). Untuk
menangani dan menyelesaikan  sengketa  konsumen, BPSK  membentuk  majelis  dan  putusan majelis  ini  final  dan  mengikat.  Yang dimaksud  dengan  putusan  majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan BPSK  tidak  ada  upaya  banding  dan kasasi.
Putusan  arbitrase  diatur  dalam Bab  V  UU  No  30  Tahun  1999.  Proses penyelesaian  sengketa  melalui  forum arbitrase  akan  berujung  pada  suatu putusan  arbitrase.  Pasal  60  UU  tersebut menjadi  dasar  hukum  yang  terkait dengan  final  dan  mengikat  putusan arbitrase.  Sifat  final  dan  mengikat  dari putusan  arbitrase,  artinya  telah  tertutup lagi  bagi  segala  kemungkinan  untuk menempuh  upaya  hukum  setelahnya. Dalam  penjelasan  pasal  60  tersebut, putusan  arbitrase  merupakan  putusan final  dan  dengan  demikian  tidak  dapat diajukan banding, kasasi atau peninjuan kembali. Putusan Arbitrase yang bersifat final  dan  mengikat  terhadap  para  pihak yang  bersengketa,  seyogianya  pihak- pihak berperkara melaksanakan putusan arbitrase  secara  sukarela  atau  dengan itikad baik ( in good faith). 16
Dalam  pembahasan  ini,  penulis membahas  putusan  arbitrase  dari berbagai  rules,  hal  tersebut  bertujuan untuk  memperlihatkan  corak  putusan arbitrase  dalam  berbagai  versi  yaitu dalam putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), International Centre for Settlement  of Invesments Disputes (ICSID), dan The  United  Nations  Commision  on International Trade Law (UNCITRAL).
Putusan versi
pihak-pihak tersebut  bersifat  final  dan  binding artinya  putusan  tersebut  langsung menjadi  putusan  tingkat  pertama  dan terakhir. Sifat final dan binding putusan arbitrase  versi  BANI  dapat  disimpulkan dari ketentuan Pasal 17 dan 18 Peraturan BANI.  Pasal  17  menyatakan,  dalam
putusan  dapat  ditetapkan  suatu  jangka waktu  dalam  mana  putusan  harus dipenuhi. Selanjutnya pasal 18 menyatakan,  apabila  jangka  waktu tersebut  telah  lewat  tanpa  dipenuhi putusan,  ketua  BANI  menyerahkan putusan  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri yang berwenang untuk dieksekusi.  Jelas  tampak  putusan  BANI langsung final dan binding.
Hal  tersebut  merupakan  salah satu  tuntutan  pokok  putusan  arbitrase yang menghendaki proses yang
sederhana  dan  cepat.  Penyelesaiannya tidak  berbeli-belit.  Putusan  dapat langsung  dieksekusi  dengan  cara menutup upaya banding dan kasasi.
Penegasan sifat final dan
mengikat lebih tegas dirumuskan dalam pasal 53 ayat (1) ICSID yang berbunyi:
“ The  award  shall  be  binding  on  the parties  and  shall  not  be  subject  to  any appeal  or  to  any  other  remedy  except those  provided  for  in  this  Convention. Each  party  shall  abide  by  and  comply with the terms of the award except to the extent that enforcement  shall have  been stayed  pursuant  to  the  relevant provision of this Convention .” Penegasan  sifat  final  banding lebih jelas diatur dalam pasal 32 ayat (2) UNCINTRAL, yang berbunyi:
“ The  award  shall  be  made  in  writing and  shall  be  final  and  binding  on  the parties.  The  parties  under  take  to  carry out the award without delay .”
Dalam  pasal  tersebut  ditegaskan sifat final dan binding. Putusan langsung final  dan  binding  terhadap  para  pihak.
Para pihak langsung wajib
melaksanakan  putusan  tanpa  ditunda- tunda  ( undertake  to  carry  out  the  award without  delay). Tidak  ada  alasan  yang dapat  dipergunakan  untuk  menunda- menunda  penataan  dan  pemenuhan putusan.  Tidak  ada  banding.  Tidak  ada upaya kasasi maupun upaya peninjauan kembali.  Sekali  putusan  dijatuhkan, langsung final dan binding.
Problematika  Putusan  final  dan mengikat Arbitrase, Penulis nilai problematika final dan mengikat tersebut  bermuara  dari  ketentuan  pasal 70 UU No 30 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:
“ Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan  apabila  putusan  tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. Surat  atau  dokumen  yang  diajukan dalam  pemeriksaan,  setelah  putusan diajukan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
b. Setelah  putusan  diambil  ditemukan dokumen  yang  bersifat  menentukan, yang  disembunyikan  oleh  pihak lawan; atau
c. Putusan  diambil  dari  hasil  tipu muslihat  yang  dilakukan  oleh  salah satu  pihak  dalam  pemeriksaan sengketa ” Dalam penjelasan nya, dijelaskan sebagai  berikut,  “ Permohonan  pembatalan hanya  dapat  diajukan  terhadap  putusan arbitrase  yang  sudah  didaftarkan  di pengadilan.  Alasan-alasan  permohonongan pembatalan  yang  disebut  dalam  pasal  ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.  Apabila  pengadilan  menyatakan bahwa  alasan  tersebut  terbukti  atau  tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan  sebagai  dasar  pertimbangan  bagi hakim  untuk  mengabulkan  atau  menolak permohonan .”
Penulis akan menjelaskan problematika  dalam  beberapa  point, diantara lain: Pertama, Sebelumnya telah dijelaskan terkait adanya uji materill UU ini ke MK. Terhadap ketentuan pasal 70 telah  diajukan  judicial  review  dalam perkara  No  15/PUU-XII/2014.  Yang menjadi  permasalahan  adalah  bahwa redaksi  yang  dipakai  oleh  batang  tubuh pasal 70 UUAPPS adalah kata “diduga”, sedangkan
penjelasan pasalnya menggunakan kata-kata “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan”,
yang  berarti  bukan  lagi  dugaan, melainkan sudah terbukti. Tiga persyaratan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase  yang  dimuat  dalam  pasal  70
UU AAPS sebenernya berasal dari Pasal 643  reglemen  acara  perdata  (hukum acara  perdaya  yang  berlaku  bagi golongan  Eropa  dan  Timur  Asing semasa hindia belanda) yang
mencantumkan sepuluh persyaratan.
Bahwa  pelaksanaan  ketentuan pasal  70  UUAPPS  a  quo  tidak  berdiri sendiri,  melainkan  harus  dikaitkan dengan  batasan  waktu  yang  sangat sempit  dan  limitatif  yang  ditentukan  di dalam  ketentuan  pasal  71  uu  tersebut, yakni hanya dalam jangka waktu paling lambat  30  hari  terhitung  sejak  hari penyerahan  dan  pendaftaran  putusan arbitrase  kepada  pengadilan  negeri. Sehingga  hampir  bisa  dipastikan  bahwa tidak  akan  pernah  ada  perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dapat memenuhi ketentuan tersebut. Dalam putusannya, MK
menyatakan  bahwa  Penjelasan  pasal  70 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa bertentangan  dengan  UUD  1945  dan tidak  mempunyai  kekuatan  mengikat.
Putusan MK No 15/PUU-XII/2014 yang dilakukan
dalam
rapat
permusyawaratan  hakim  pada  hari kamis,  23  Oktober  2014  dan  diucapkan dalam sidang pleno MK pada hari selasa, 11  November  2014  oleh  hakim  ketua Hamdan Zoelva bersama anggota Hakim MK  lainnya  telah  mereduksi  sifat putusan final dan mengikat dari lembaga arbitrase, yang itu merupakan salah satu keistimewaannya. Jalan terjal dan berliku sebelumnya dalam melakukan pembatalan  putusan  arbitrase  dalam pasal  70  dan  penjelasannya  menjadi lapang  dan  lurus  seiring  keluar  nya putusan tersebut.
Hal tersebut mengakibatkan pihak  yang  kalah  dalam  lembaga
arbitrase  akan  mudah  melakukan pembatalan  putusan  kepada  Pengadilan Negeri,  Hal  tersebut  menurut  penulis akan  menambah  kuantitas  atau  volume perkara  di  pengadilan  yang  selanjutnya akan berimplikasi terhadap asas universal  dalam  peradilan  yaitu  asas “pengadilan  cepat,  sederhana  dan  biaya ringan.”  Putusan  MK  No.  15/PUU- XII/2014  di  atas  dengan  demikian mempermudah  dan  memperkendur ketatnya persyaratan pengajuan pembatan  putusan  lembaga  arbitrase sehingga berimplikasi pada semakin non final  dan  non  binding  dari  putusan lembaga  arbitrase  tersebut  bukan  lagi lembaga  yang  ideal  sebagai  media penyelesaian sengketa bisnis.
Kedua, Pengertian banding, kasasi  dan  peninjuan  kembali  dalam penjelasan  pasal  60  UU  No  30  Tahun 1999. Pasal 60 dijelaskan sebagai berikut : “Putusan  arbitrase  bersifat  final  dan mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan mengikat para pihak” dalam penjelasannya dinyatakan bahwa “putusan  arbitrase  merupakan  putusan final  dan  dengan  demikian  tidak  dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali”
Pengertian  lebih  lanjut  terkait banding, kasasi, dan  peninjuan  kembali, tidak  ditemukan  dalam  Bab  I  mengenai ketentuan  umum  dalam  uu  tersebut. Banding, kasasi, dan peninjuan kembali, dikenal  dalam  sistem  hukum  sebagai upaya  hukum.  Adanya  upaya  hukum untuk  melindungi  hak-hak  para  pelaku jika  dihadapkan  pada  putusan  yang keliru. 17 Adapun  maksud  daripada upaya  hukum  menurut  hemat  penulis adalah: 1) Untuk memperbaiki kesalahan yang  dilakukan  oleh  instansi  yang sebelumnya;  2)  Untuk  kesatuan  dalam peradilan.
17 Basri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” 106.
Dalam  BAB  XVII  mengatur mengenai  upaya  hukum  biasa,  yang terdiri dari upaya hukum upaya hukum banding  dan  upaya  kasasi.  Dalam  Bab XVIII  KUHAP,  yang  terdiri  dari  dua bagian, yaitu Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan
peninjauan kembali  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  Upaya  hukum  sangat  penting dalam  rangka  untuk  mendapatkan kebenaran  materiil atau kebenaran yang sesungguhnya,  baik  untuk  terdakwa maupun  jaksa  sebagai  penuntut  umum dari pengadilan yang lebih tinggi.
18 Mengenai banding, banding merupakan  salah  satu  upaya  hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap  suatu  putusan  pengadilan negeri.  Para  pihak  mengajukan  banding bila  merasa  tidak  puas  dengan  isi putusan  pengadilan  negeri.  Dalam sengketa  PTUN,  permohonan  banding diajukan  secara  tertulis  kepada  kepada Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara melalui  PTUN,  yang  berisikan  hal-hal yang
dianggapnya perlu yang menurutnya  telah  telah  dilupakan  oleh hakim  pengadilan  tata  usaha  negara, serta dapat diajukan bukti-bukti baru. 19 Kasasi  merupakan  salah  satu upaya  hukum  biasa yang dapat diminta oleh  salah  satu  atau  kedua  belah  pihak yang  beperkara  terhadap  suatu  putusan pengadilan  tinggi.  Para  pihak  dapat mengajukan  kasasi  bila  merasa  tidak puas  dengan  isi  putusan  pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung. Kasasi berasal  dari  perkataan  “ casser ”  yang berarti  memecahkan  atau  membatalkan, sehingga  bila  suatu  permohonan  kasasi terhadap putusan pengadilan
18 Mumbunan, “Upaya Hukum Biasa dan Luar  Biasa  Terhadap  putusan  Hakim  Dalam perkara Pidana,” 41–42.
19 Pattipawae, “Penetapan Waktu Pelaksanaan Banding Terhadap Putusan
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Pada  Daerah Karakteristik Wilayah Kepulauan,” 196.
dibawahnya  diterima  oleh  MA,  maka putusan  tersebut  dibatalkan    oleh  MA karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.
Upaya hukum luar biasa merupakan  upaya  yang  digunakan untuk  putusan-putusan  yang  yang sudah  berkekuatan  hukum  tetap  dan sudah  tidak  dapat  diubah  lagi.  Karena sifatnya  yang  luar  biasa  menjadikan upaya  hukum  peninjauan  Kembali memiliki regulasi yang sangat ketat. 20
Upaya Peninjauan kembali merupakan  upaya  hukum  luar  biasa yang  diberikan  kepada  seseorang  untuk dalam  suatu  hal  tertentu  melawan keputusan hakim. Menurut Abdul Kadir Muhammad,  walaupun  putusan  hakim itu telah selesai dilaksanakan, masih ada kemungkinan untuk melakukan permohonan pembatalan melalui
peninjauan  Kembali,  apabila  ternyata ada alasan untuk itu dan dirasakan tidak adil  jika  terus  berpegang  pada  putusan semacam itu. 21 Berdasarkan  pengertian  yang telah penulis jabarkan,
dapat disimpulkan  menurut  hemat  penulis bahwa  banding,  kasasi,  dan  peninjuan kembali  adalah  suatu  pembatalan terhadap  putusan  dan  pembatalan tersebut  dilakukan  oleh  tingkatan  yang lebih tinggi dari yang memutus.
Badan Arbitrase Nasional Indonesia  (BANI)  dan  Badan  Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagai dua dari beberapa lembaga penyelesaian melalui arbitrase tidak mengenal tingkatan-tingkatan  secara  kelembagaan maupun kestrukturalan seperti
pengadilan. Yang menjadi permasalahan dalam  pasal  60  dijelaskan  menutup
20 Ardiansyah, Alfitra, dan Elda, “Upaya Hukum  Peninjuan  Kembali  Dalam  Perkara Perdata  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  No 118/PK/Pdt/2018,” 293.
21 Meutia,  “Pembatasan  Peninjauan Kembali  Perkara  Perdata  Kajian  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No  108/PUU-XIV/2016,” 227.
kemungkinan  banding,  kasasi,  dan peninjauan kembali. Berdasarkan
penafsiran  sistematis,  didalam  Bab  VII diatur  pembatalan  Putusan  Arbitrase dimana  secara  makna  sama  dengan banding, kasasi, dan peninjauan kembali pada pengertian sebelumnya.
Konsep  upaya  hukum  tersebut menurut penulis tepat apabila ditujukan terhadap lembaga  yang memiliki tingkatan-tingkatan.  Apabila  upaya, banding,  dan  kasasi  yang  dimaksud dalam  uu  tersebut  tertuju  kepada lembaga  arbitrase,  menjadi  pasal  yang tidak  jelas  dikarenakan  memang  tidak ada  tingkatan-tingkatan  dalam  lembaga arbitrase yang memungkinkan terjadinya banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Oleh  karena  itu  pasal  60  menjadi  pasal yang  kedudukannya  tidak  jelas  dan multi interpretasi.
Ketiga,  asas  tertutup  yang terdapat  dalam  pasal  27  UU  30  Tahun 1999.  Dalam  pasal  tersebut  berbunyi “ Semua  pemeriksaan  sengketa  oleh  arbiter atau  majelis  arbitrase  dilakukan  secara tertutup.” Didalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan, “ketentuan bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup adalah menyimpang  dari  ketentuan  acara  perdata yang  berlaku  di  Pengadilan  Negeri  yang pada  prinsipnya  terbuka  untuk  umum.  Hal ini untuk lebih menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase .”
Arbitrase  dalam  perkara  perdata digolongkan  sebagai  perdata  khusus. Dalam pembatalan tersebut dilimpahkan ke  pengadilan  negeri  yang  menganut asas  terbuka  untuk  untuk  umum.  Pada dasarnya, keterbukaan dari suatu proses selama  peradilan  diperlukan  guna menjamin  objektivitas  dari  pemeriksaan itu sendiri.
Yang  menjadi permasalahan adalah kontradiksi antara asas
pemeriksaan  terbuka  dan  tertutup.  Di satu  sisi  pemeriksaan  yang  dilakukan dalam  arbitrase  adalah  tertutup  untuk menjamin  kerahasiaan  bagi  para  pihak, namun  dalam  pembatalannya  yang
melalui pengadilan negeri menggunakan asas  terbuka  untuk  umum.  Menurut hemat penulis dalam melakukan pemeriksaan  di  pengadilan  negeri tidaklah memeriksa hanya norma-norma saja,  namun  memeriksa  juga  substansi dari permasalahan.
Dalam pasal 70, dalam salah satu syarat,  surat  atau  dokumen  yang diajukan  dalam  pemeriksaan,  setelah putusan  dijatuhkan,  diakui  palsu  atau dinyatakan  palsu.  Menurut  hemat penulis untuk menyatakan dokumen itu palsu  atau  bukan,  haruslah  memeriksa dokumen tersebut secara rinci dan detail.
Dalam konsep hukum permbuktian,  ada  empat  hal  terkait konsep  pembuktian.  Pertama,  bukti harus  relevan  dengan  sengketa  atau perkara  yang  sedang  diproses.  Artinya bukti  tersebut  berkaitan  dengan  fakta- fakta  yang  menunjuk  pada  suatu kebenaran  suatu  peristiwa.  Kedua, diperkenankan  oleh  undang-undang sebagai alat bukti. Ketiga, reability , yakni alat bukti tersebut dipercaya keabsahannya atau yang disebut sebagai exclusionary rules , sebagai prinsip hukum yang  mensyaratkan  tidak  diakuinya bukti  yang  diperoleh  secara  melawan hukum.  Keempat, necessity ,  yakni  alat bukti  tersebut  mempunyai  relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan. 22
Terkait dengan diakui palsu atau dinyatakan  palsu  yang  bisa  diambil dengan  cara  melawan  hukum,  seperti memalsukan  dokumen.  menurut  hemat penulis  tergolong  dalam  kualifikasi excluasionary  rules atau  dalam  konsep pembuktian  terdapat  konsep unlawful legal evidence . Excluasionary rules memberikan  sebuah  manfaat  yang  baik, karena  erat  kaitannya  dengan  integritas dari  pengadilan.  Penyimpangan  dari
22 Kadir, “Relevansi Alat bukti Informasi Elektronik  Dalam  Hukum  Acara  Pidana Indonesia,” 157.
ketentuan  tersebut  sama  saja  melanggar Hak Asasi Manusia. 23
Terkait  dengan  pemeriksaan substansi  dapat  melihat  juga  ketentuan pasal  70  dalam  penjelasan  nya  sebelum dicabut  kekuatan  hukumnya  oleh putusan  MK  seperti  yang  telah dijelaskan sebelumnya. Dikatakan bahwa  haruslah  dibuktikan  dengan putusan pengadilan terlebih dahulu baru dapat  diajukan  pembatalan  putusan arbitrase.  Hal  itu  menegaskan  bahwa dalam melakukan pemeriksaan pembatalan  putusan  arbitrase  bukanlah mengenai  norma  saja  namun  sudah menyentuh  dan  memeriksa  substansi dari permasalahan tersebut.
Hal  tersebutlah  yang  menurut penulis menjadi problematika, dimana di satu  sisi  arbitrase  merupakan  lembaga penyelesaian yang tertutup demi menjaga kerahasiaan para pihak. Namun disisi lain dalam pembatalannya
diperiksa  terbuka  untuk  umum.  Hal  itu menjadikan  kerahasiaan  pihak  yang bersengketa menjadi tidak rahasia lagi.
Keempat, terkait dengan pasal 72 UU  30  Tahun  1999,  sebelumnya  telah dijelaskan  sekilas  terkait  dengan  salah satu  problematika  putusan  final  dan mengikat  putusan  arbitrase  terdapat  di dalam pasal 72. Berikut isi pasal 72:
1) Permohonan  pembatalan  putusan arbitrase  harus  diajukan  kepada ketua pengadilan negeri
2) Apabila  permohonan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, ketua pengadilan negeri menentukan  lebih  lanjut  akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase 3) Putusan atas permohonan pembatalan  ditetapkan  oleh  ketua pengadilan  Negeri  dalam  waktu paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari sejak  permohonan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima
23 Ilyas, “Praktik Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia,” 56.
4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri  dapat  diajukan  permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus  dalam  tingkat  pertama dan terakhir 5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan  permohonan  banding sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (4) dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan banding tersebut  diterima  oleh  Mahkamah Agung.
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUUIII/2005 dan
Nomor  011/PUU-III/2005,  serta  sesuai dengan ketentuan undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan,  Penjelasan  Undang-Undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dan  satu  kesatuan  dengan Undang-Undang.
Problematika  terdapat  didalam penjelasan  pasal 72  ayat  (2)  uu  tersebut, dijelaskan  sebagai  berikut,  “Ketua Pengadilan  Negeri  diberi  wewenang untuk  memeriksa  tuntutan  pembatalan jika  diminta  oleh  para  pihak,  dan mengatur  akibat  dari  pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusaun arbitrase bersangkutan. Ketua pengadilan  negeri  dapat  memutuskan bahwa  setelah  diucapkan  pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan  atau  menentukan  bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.”
Yang  menjadi permasalahan adalah  ketidakpastian  hukum  dari pembatalan  putusan  arbitrase.  Dalam penjelaskan  dijelaskan  bahwa  Ketua pengadilan  negeri  dapat  memutuskan bahwa  setelah  dibatalkan  putusan arbitrase,  terdapat  kemungkinan  untuk dapat  diperiksa  kembali  oleh  arbiter yang  sama  maupun  yang  lain.  Apabila penulis  ilustrasikan  sebagai  berikut. Apabila  PT  A  dan  PT  B  bersengketa  di
BANI. Dalam putusannya BANI mengabulkan permohonan dari PT A. PT
B  merasa  dalam  putusan  arbitrase tersebut, terdapat ketentuan yang dalam pasal  70  UU  30  Tahun  1999  untuk diajukan pembatalan. Pengadilan Negeri yang  memerika  memutuskan  dalam amar  putusannya  untuk  mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan untuk arbiter lain untuk memeriksa  kasus  tersebut.  Sebagaimana terdapat  dalam  Putusan  Pengadilan Negeri Kudus No.30/ Pdt.P/2002/PN.KDS  yang  membatalkan putusan Arbitrase BANI dan menentukan  akibat  pembatalan  dengan mengangkat arbiter baru untuk memeriksa kembali perkara.
Apabila  permasalahan  tersebut diselesaikan  oleh  arbiter  lain,  dan  tidak menutup  kemungkinan  pihak  yang kalah  untuk  mengajukan  gugatan kembali  ke  pengadilan  negeri.  Hal tersebut  tentulah  tiada  akhir  nya. Bertentangan  dengan  asas Litis  Finiri Opertet yang artinya setiap perkara harus ada  akhirnya.  Terhadap  permasalahan tersebut  belum  ada  ketentuan  hukum yang  mengatur  terkait  problematika tersebut.
Terkait  pendapat  bahwa  perkara arbitrase  berakhir  di  MA  sebagaimana terdapat  di  dalam  pasal    72  ayat  (4)  uu tersebut  dan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  No  4  Tahun  2016  tentang pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun 2016.  Yang  menjelaskan  dalam  hal putusan pengadilan negeri membatalkan putusan arbitrase, tersedia upaya hukum banding ke Mahkamah Agung, terhadap putusan  banding  tersebut  Mahkamah Agung  memutus  pertama  dan  terakhir sehingga  tidak  ada  upaya  hukum peninjauan kembali.
Terhadap  pendapat  tersebut, penulis  beranggapan  memang  benar bahwa  Mahkamah  Agung  menjadi the last  resort ,  tetapi  dalam  putusan  nya Mahkamah  Agung  hanya  membatalkan
dan  membenarkan  putusan  pengadilan negeri,  tidak  memiliki  kewenangan untuk  memberikan  akibat  hukum  dari pembatalan putusan arbitrase. Sebagaimana yang terdapat dalam salah satu  putusan  MA  mengenai  arbitrase, yaitu  putusan  No  327  B/Pdt.Sus- Arbt/2021 yang dalam amar putusannya mengadili menguatkan
Putusan
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor 699/Pdt.G/2019/PN.  Jkt.Pst,  tanggal  19 Mei  2020  yang  membatalkan  putusan Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia Nomor
41070/VII/ARB-BANI/2018,
tanggal 18 September 2019.
Dalam  penjelasan  pasal  72,  yang berhak untuk memberikan akibat hukum dari  pembatalan  putusan  arbitrase adalah  “ketua  pengadilan  negeri”. Mahkamah Agung meskipun sebagai the last  resort tapi  tidak  dapat  memberikan akibat hukum dari pembatalan arbitrase. Apabila  MA  menguatkan  putusan  PN, sudah  tentulah  akibat  hukum  yang ditentukan  oleh  Ketua  PN  harus dijalankan.
Problematika-problematika  yang telah  penulis  jabarkan  menjadikan putusan  final  yang  mengikat  menjadi tidak  jelas.  Oleh  karena  itu  tidak menutup kemungkinan para pihak tidak menyelesaikan sengketa melalui arbitrase  meskipun  para  pihak  tersebut telah  menyantumkan  dalam  klausula untuk  permasalahan  sengketa  melalui arbitrase.  Contohnya  Kasus  Perusahaan listrik  Negara  (PLN).  Permasalahannya PLN lebih memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan di Indonesia,  meskipun  telah  terdapat klausula arbitrase dalam perjanjiannya.

## Penutup
Berdasarkan  Uraian  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  semangat untuk  mendirikan  arbitrase  adalah untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa, dimana jenis sengketa tersebut berbeda  dari  sengketa  pada  umumnya. Contohnya  sengketa  bisnis.  Arbitrase
dapat  disimpulkan  sebagai  sistem fast track . Putusan arbitrase dikenal
umumnya  bersifat  final  dan  mengikat. Namun  problematika  yang  terdapat dalam  UU  No  30  Tahun  1999  dan  telah dijelaskan sebelumnya justru menciderai sifat dari putusan tersebut.  Problematika tersebut  mengakibatkan  pelanggaran terhadap  beberapa  asas  hukum  seperti legal  certainty,  speedy  administration  of jusctice ,  asas  sederhana  cepat  dan  biaya ringan. Pelanggaran tersebut justru akan menghambat  keadilan  yang  dicari, seperti  dalam  adagium  hukum  “ justice delayed is jusctice denied ”. Permasalahan tersebut
berimplikasi  terhadap  para  pihak  yang tidak  akan  menggunakan  sengketa arbitrase  untuk  menyelesaikan  kasus bisnis  nya,  dikarenakan  kesia-siaan waktu, tenaga, biaya, dan pikiran karena interpretasi  final  dan  mengikat  dari putusan  arbitrase  menjadi  tidak  jelas. Apabila  hal  tersebut  diteruskan  akan berdampak  terhadap  laju  pertumbuhan ekonomi  bangsa  Indonesia,  dimana bisnis-bisnis  yang  merupakan  pilar utama
ekonomi bangsa,
akan terbengkalai dikarenakan proses bertele- bertele  dalam  penyelesaian  sengeketa permasalahan  bisnis  mereka.  Adapun saran  yang  dapat  diusulkan  kepada lembaga  pembuat  aturan  dalam  ruang lingkup  ini,  seperti  Mahkamah  Agung dalam SEMA-nya, untuk membuat suatu aturan  hukum  agar  kekosongan  hukum dapat diatasi. Maupun Dewan
Perwakilan  Rakyat  bersama  Pemerintah untuk  merevisi  UU  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternative
Penyelesaian  Sengketa.  Revisi  tersebut diharapkan dapat mengembalikan semangat  dari  arbitrase  itu  sendiri. Contohnya  seperti  memperjelas  tafsir putusan  arbitrase  final  dan  mengikat serta mengkaji dan memberikan kekuatan  eksekutorial  bagi  lembaga arbitrase dalam
melaksanakan putusannya.

## Daftar Pustaka
Agustina,  Rani  Sri.  “THE  CREDIT RESTRUCTURING  AS  A  FORM OF  PROTECTION  AGAINST
CUSTOMERS  DURING  THE COVID-19 PANDEMIC.” International Journal of Law Reconstruction 5, no. 2 (2021): 231.
https://doi.org/http://dx.doi.or g/10.26532/ijlr.v5i2.17528.
Andryan.  “Implikasi  Putusan  Hak  Uji
Materiil  di  Mahkamah  Agung terhadap  Legalitas  pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.” Jurnal Penelitian  Hukum  De  Jure 18,  no.
03 (2018). Ardiansyah, Farangga Harki, Alfitra, dan Tresia  Elda.  “Upaya  Hukum Peninjuan Kembali Dalam Perkara  Perdata  (Studi  Putusan Mahkamah Agung No 118/PK/Pdt/2018.” Journal  of
Legal Research 02, no. 02 (2020). Atmadja, Dewa Gede. “Asas-asas hukum dalam  Sistem  hukum.” Jurnal Kertha Wicaksana 12, no. 02 (2018). https://doi.org/http://dx.doi.or g/10.22225/kw.12.2.721.145-155. Basri,  Hasan.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Berdasarkan  Sistem  Peradilan Pidana  Indonesia.” SIGn  Jurnal Hukum 02, no. 02 (2021).
Dasco  Ahmad,  Sufmi.  “www.ijres.org Volume  6  Issue  8  Ver.  I ǁ .” International  Journal  of  Research  in Engineering  and  Science  (IJRES) ISSN , 2018.
Dewi,  Arum  Afriani.  “Arbitrase  Online Di  Era  Revolusi  Industri  4.0  dan Pandemi Covid 19.” Legal Reasoning 3, no. 2 (2021). Farahni, Fadilah Nariza. “The Brankcruptcy  Of  foregin  Capital Companies and Indonesian Labour  Protection.” Jurnal  hukum
Bisnis  Bonum Commune 03,  no.  01 (2020).
https://doi.org/<https://doi.org
- /10.30996/jhbbc.v3i1.3007>. Harahap,  Panusunan.  “Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan.” Jurnal  Hukum  dan Peradilan 7, no. 1 (2018). Ilyas, Adam. “Praktik Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia.”
Masalah-Masalah Hukum 50, no. 01
(2021).
Julyano,  Mario,  dan  Aditya  Yuli
Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap  Asas  kepastian  hukum melalui  konstruksi  penalaran Positivisme hukum.” Jurnal Crepido 01, no. 01 (2019). Kadir,  Abdul.  “Relevansi  Alat  bukti Informasi Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.” Jurnal  Hukum  Replik 06,  no.  02 (2018). Kurniati. “Peluang dan Kendala Pengembangan Sebagai Alternatif Penyelesaian  Sengketa.” Journal Doctrinal 4, no. 1 (2019). Meutia, Pityani. “Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No 108/PUU-XIV/2016.” Jurnal Legislasi  Indonesia 16,  no.  02
(2019).
Mumbunan,  Rendi  Renaldi.  “Upaya Hukum  Biasa  dan  Luar  Biasa Terhadap  putusan  Hakim  Dalam perkara  Pidana.” Lex  Crimen VII, no. 10 (2018).
Muskibah.  “Arbitrase  Sebagai  alternatif Penyelesaian  Sengketa.” Jurnal Komunikasi  Hukum 04,  no.  02 (2018). Nopiandra,  Kikin.  “PERAN  LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS INTERNASIONAL: TINJAUAN  DARI  PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM.”
Journal  Legal  Reasoning 01,  no.  01 (2018).
Palmawati  Tahir.,  Muhamad  Muslih., dan  Rani  Sri  Agustina.  “MUI HALAL  CERTIFICATION  ON MILKFISH  SATAY  AS  AN EFFORT TO

## SUPPORT
NATIONAL  FOOD  SECURITY.” LEGAL  STANDING  JURNAL ILMU  HUKUM 4,  no.  1  (2020): 233–46.
https://doi.org/http://dx.doi.or g/10.24269/ls.v4i1.2670. Pattipawae, Dezonda Rosiana. “Penetapan  Waktu  Pelaksanaan Banding Terhadap Putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Pada Daerah Karakteristik Wilayah Kepulauan.” Jurnal SASI 24, no. 02 (2018). Riesta  Dewi,  Lia.  “Implikasi  Hukum Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten  Serang  Yang  Berada Pada  Dua  Kecamatan  Berbeda.”
Sultan  Jurisprudence:  Jurnal  Riset Ilmu Hukum 1, no. 1 (2021): 54–66. https://doi.org/10.51825/sjp.v1i
1.11471. Sari,  Indah.  “Keunggulan  Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa  di  Luar  Pengadilan.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 09,
no. 02 (2019).
Situmorang, Mosgan. “Pelaksanaan Putusan  Arbitrase  Nasional  Di Indonesia.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 04 (2017).
Sukendar, Astria Yuli Satyarini, Amanda Raissa,  dan  Tomy  Michael. “Penjualan  Rogodi  (Roti  Goreng Mulyodadi)  sebagai  usaha  bisnis dalam meningkatkan usaha mikro  kecil  (UMK)  di  Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo.” Jurnal  hukum  Bisnis  Bonum Commune 03, no. 01 (2020).