## EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN MENGENAI PENGUASAAN TANAH PERTANIAN BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH  PERTANIAN YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR WILAYAH
Oleh Hendricus Andrianto
Advokat di Semarang

## ABSTRAK
Tanah merupakan kebutuhan pokok untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Tanah pertanian merupakan sumber utama bagi para petani untuk memenuhi kebutuhan hidup.  Aturan  mengenai  pembatasan  penguasaan  tanah  pertanian  menjadi  masalah utama karena petani tidak bisa menjual tanahnya secara bebas, banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Sehingga timbul banyak permasalahan dari hal ini. Peraturan mengenai penguasan  tanah  pertanian  sudah  tidak  efektiv  lagi  untuk  diterapkan  dan  sudah  tidak relevan  lagi  dengan  perkembangan  permasalahan  saat  ini,  pada  dasarnya  peraturan dibuat  dengan  fungsi  untuk  mensejahterakan  warga  masyarakat  bukan  malah menghambat  kesejahteraan  masyarakat.  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  melakukan upaya  peralihan  hak  atas  tanah  pertanian  dengan  mengeluarkan  kebijakan  guna mengatasi  permasalahan  yang  ada  sehingga  para  petani  dapat  mengatasi  permasalahan dan memperoleh nilai keadilan.
Kata  Kunci: penguasaan  tanah  pertanian,  pemegang  hak  tanah  pertanian, efektivitas.

## ABSTRACT
Land is a basic need for fulfilling the needs of human life. Agricultural land is the main source  for  farmers  to  fulfill  their  living  needs.  The  rules  regarding  restrictions  on agricultural  land  control  are  a  major  problem  because  farmers  cannot  sell  their  land freely,  many  requirements  must  be  met.  So  that  many  problems  arise  from  this. Regulations  concerning  the  control  of  agricultural  land  are  no  longer  effective  to implement and are no longer relevant to the development of current problems, basically the regulations are made with the function to prosper the people rather than hampering the  welfare  of  the  community.  The  Semarang  City  Land  Office  is  making  efforts  to transfer rights to agricultural land by issuing policies to overcome the existing problems so that farmers can overcome problems and obtain the value of justice.
Keywords:  control  of  agricultural  land,  holder  of  agricultural  land  rights, effectiveness.

## A. Pendahuluan
Keadaan petani pada saat ini yang
terus terhimpit oleh pesatnya pembangunan serta kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada kaum tani berimplikasi terhadap kehidupan  para  petani  yang  tidak menentu,  diantaranya  masih  hidup dalam  keadaan  yang  belum  bisa dikatakan  layak.  Keadaan  tersebut membuat  sebagian  para  petani  yang hidup  dalam  kemiskinan,  terpaksa menjual  tanahnya  untuk  mencukupi kebutuhan  hidup  sehari-  hari,  serta terpaksa  memilih  menjadi  petani  yang tidak  memiliki  sawah,  atau  memilih meninggalkan    pekerjaannya  sebagai seorang petani.
Penguasaan  tanah  pertanian  oleh orang diluar wilayah menjadikan kehidupan para petani menjadi permasalahan.  Banyak  tanah  pertanian yang  dijadikan  sebagai  objek  investasi oleh  para  tuan  tanah  yang  berakibat tanah  pertanian  menjadi absentee.
Tanah  absentee  atau  dalam  bahasa sunda  disebut  dengan  “guntai”  yaitu kepemilikan  tanah  yang  letaknya  diluar
daerah  tempat  tinggal  yang  empunya 1 . Pengelolaan tanah pertanian yang diharapkan  dapat  memberikan  manfaat bagi masyarakat  khususnya petani yang tinggal  di  sekitar  tanah  pertanian tersebut, tidak dapat diambil manfaatnya  secara  maksimal  oleh  para petani.
Untuk  menjadikan  masyarakat tani  yang  adil  dan  makmur  maka pemerintah melalui program landreform yang  meliputi  perombakan  mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Pelaksanaan konsep
Landreform
merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh setiap negara untuk melakukan perubahan  dalam  proses  kepemilikan tanah 2 .  Di  Indonesia  sendiri  telah membuat  regulasi tentang landreform yang  memiliki  tujuan  salah  satunya adalah  untuk  mempertinggi  produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara  gotong  royong  dalam  bentuk
1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya , Jakarta:
Jambatan, 2003, hlm 388
2 Supriadi, Hukum Agraria , Jakarta:Sinar Grafika, 2010. hlm 202.
koperasi dan bentuk gotong royong lain untuk  mencapai  kesejahteraan  yang merata  dan  adil,  dibarengi  dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan tani 3 .
Kebijakan landreform yang bertujuan  untuk  mensejahterakan  para petani  dan  buruh  tani  tersebut,  maka pada  saat  itu  Pemerintah  Indonesia memiliki  program landreform yang salah satunya adalah Larangan
pemilikan  tanah  dengan  apa  yang disebut  absentee  atau  guntai  serta melakukan Redistribusi tanah-tanah yang  selebihnya  dari  batas  maksimum, tanah-tanah  yang  terkena  larangan absentee  tanah-tanah  bekas  swapraja dan tanah-tanah Negara. 4
Untuk menjalankan peraturan
dalam UUPA dan Kebijakan Landreform tersebut maka pada tanggal 19 September 1961
Pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  224  Tahun
1961  Tentang  Pelaksanaan  Pembagian
Tanah  Dan  Pemberian  Ganti  Kerugian yang telah ditambah dan disempurnakan melalui Peraturan
Pemerintah  Nomor  41  Tahun  1964.
3 Boedi Harsono, Op,Cit. hlm 368.
4 Ibid , hlm 370.
Peraturan
tersebut
merupakan pelaksanaan dari ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA dan Undang-Undang Nomor  56  Prp  Tahun  1960  Tentang Pembatasan Penguasaan Tanah Pertanian. Peraturan yang mengatur
mengenai  penguasaan  tanah  pertanian ini sudah tidak relevan dengan perkembangan  zaman  saat  ini.  Oleh karena  itu  sudah  saatnya  peraturan mengenai  tanah  absentee  ini  di  revisi sehingga  tidak  menjadi  hambatan  bagi petani  untuk  melakukan  jual  beli  demi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan keluarganya.
Pada
dasarnya  hal  pertama  yang  harus dipikirkan  oleh  pemerintah  adalah bagaimana  mewujudkan  kesejahteraan petani,  Penulis  yakin  bahwa  peraturan mengenai  penguasaan  tanah  pertanian ini sudah menimbulkan banyak masalah,  menjadi  ganjalan  bagi  para petani  untuk  mencapai  kesejahteraan, serta  dirasa  menimbulkan  rasa  tidak adil,  sehingga  mengakibatkan  Kantor Pertanahan  harus  menerbitkan  surat guna  mendukung  proses  jual  beli  yang akan dilakukan.
Sudah saatnya pemerintah bersinergi bersama untuk lebih
memberikan perhatian
kepada masyarakat  petani  ,  membuat  aturan- aturan  baru  yang  lebih    memihak kepada  kesejahteraan  petani,  karena bagaimanapun  peran  petani  sangat penting  untuk  negara  indonesia  karena penopang  utama  disektor  kebutuhan pangan.  Apabila  permasalahan  petani dapat dientaskan maka negara kita akan dengan  mudah  mencapai  swasembada pangan.  Misalnya  saja  permasalahan mengenai  pemerataan  irigasi  yang belum  terselesaikan,  karena  tanpa  air sawah-sawah  tidak  akan  berproduksi dengan baik.

## B.    Permasalahan
Berdasarkan  pada  uraian latar belakang sebagaimana terurai  di  atas,  maka  dapat diidentifikasikan
beberapa masalah yang akan dibahas.
Permasalahan  tersebut  antara  lain
: 1. Bagaimana efektifitas penerapan peraturan mengenai  penguasaan  tanah pertanian  bagi  pemegang hak yang berkedudukan
diluar wilayah tanah tersebut?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan kantor pertanahan kota semarang dalam menyikapi peraturan mengenai  penguasaan  tanah pertanian yang berkedudukan diluar wilayah?

## C. Pembahasan
1. Efektifitas Penerapan Peraturan Mengenai Penguasaan Tanah
Pertanian  Bagi  Pemegang Hak  Yang  Berkedudukan Diluar Wilayah.
Kepemilikan dan penguasan tanah  pertanian  yang  dilakukan oleh  pihak  yang  berada  di  luar wilayah  kerap  kali  dipandang dapat  menimbulkan  permasalahan bagi tatanan kehidupan
masyarakat  petani.  Kesenjangan sosial  akibat  dari  kepemilikan tanah tersebut menjadikan masyarakat  pedesaan  khususnya adalah  kaum  tani  masih  hidup dalam keadaan yang jauh dari kata layak. Kejadian ini bukan menjadi
hal  yang  baru  dalam  perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Semangat untuk menjadikan bangsa  Indonesia  sebagai  bangsa agraris  dan  mampu  melakukan suasembada  pangan  telah  di kumandangkan sejak era pemerintahan  presiden  pertama Indonesia Ir Soekarno. Adanya kesenjangan ekonomi  antara  masyarakat  desa dengan masyarakat kota menambah problem kongkrit yang harus  dihadapi  masyarakat  desa khususnya yang berprofesi sebagai petani. Masyarakat
perkotaan yang menganggap
bahwa  invertasi  teraman  adalah investasi  dalam  bidang  tanah,
kebanyakan tertarik
untuk menanamkan  investasinya    di pedesaan  karena  harga  tanahnya yang  sangat  murah  dibandingkan dengan  tanah  yang  berada  di perkotaan. Masyarakat yang
tinggal di pedesesaan yang bermata  pencarian  sebagai  petani yang  masih  hidup  jauh  dari  kata layak    mau  tidak  mau  harus
menghadapi kenyataan
kesenjangan sosial tersebut.
Disisi lain patani memerlukan uang untuk melangsungkan kehidupan mereka, terkadang untuk mencukupi  kebutuhan  tersebut para petani harus menjual tanahnya kepada orang-orang yang    kota  yang  bukan  berprofesi sebagai  petani  tetapi  selain  itu petani  juga  takut  kehilangan  mata pencaharian  mereka  yang  telah ditekuni  selama  ini.  Sehinga dengan  adanya  keadaan  tersebut banyak bermunculan petani-petani tanpa tanah. Mereka hanya melakukan  penggarapan  tanah pertanian  milik  orang  lain  atau biasa disebut petani Gurem .
Undang-Undang
Pokok
Agraria sebagai ruh dari peraturan pertanahan  di  Indonesia    telah mengamanahkan peraturan larangan kepemilikan tanah secara absentee, sebagai salah satu program Landreform
Negara Republik  Indonesia      melalui Pasal    10  UUPA  menyebutkan bahwa:
Setiap  orang  dan  badan hukum  yang  mempunyai  sesuatu
hak  atas  tanah  pertanian  pada azasnya  diwajibkan  mengerjakan atau  mengusahakannya  sendiri secara  aktif,  dengan  mencegah cara-cara pemerasan. 5 Dalam pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  224 Tahun 1961 telah dianggap kurang sempurna, maka
pemerintah  melakukan  Perubahan dan penambahan terhadap PP 224 Tahun 1961  Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemeberian Ganti  Kerugian    yang  tertuang
dalam Peraturan Pemerintah Nomor  41  Tahun  1964  Tentang Perubahan Dan Tambahan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  224
Tahun  1961  Tentang  Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti  Kerugian.  Dalam    Pasal  3
PP  41  Tahun  1964  ditambahkan sebagai berikut:
Pasal 3a.Ayat (1) Pemilik tanah pertanian
yang berpindah tempat atau meninggalkan
tempat kediamannya  keluar  Kecamatan tempat  letak  tanah  itu  selama  2
5 Pasal 10. Undang-Undang Pokok Agraria No.
5 Tahun 1960.
(dua)  tahun  berturut-turut,  sedang ia  melaporkan  kepada  pejabat setempat  yang  berwenang,  maka dalam  waktu  1  (satu)  tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu  2  (dua)  tahun  tersebut  di atas ia diwajibkan untuk memindahkan  hak  milik  atas tanahnya  kepada  orang  lain  yang bertempat  tinggal  di  Kecamatan letak tanah itu
Pasal 3a Ayat (2)
Jika  pemilik  tanah  yang dimaksudkan  pada  ayat  (1)  pasal ini berpindah tempat atau meninggalkan
tempat
kediamannya  keluar  Kecamatan tempat  letak  tanah  itu,  sedang  ia tidak  melaporkan  kepada  pejabat setempat  yang  berwenang,  maka dalam  waktu  2  (dua)  tahun terhitung  sejak  ia  meninggalkan tempat kediamannya itu diwajibkan  untuk  memindahkan hak  milik  atas  tanahnya  kepada orang  lain  yang  bertempat  tinggal di Kecamatan letak tanah itu.
Pasal 3b. Ayat (1)
Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Bersenjata
serta orang lain yang dipersamakan  dengan  mereka,
yang telah berhenti dalam menjalankan  tugas  Negara  dan yang  mempunyai  hak  atas  tanah pertanian  di  luar  Kecamatan tempat  tinggalnya  dalam  waktu  1 (satu)  tahun  terhitung  sejak  ia mengakhiri tugasnya tersebut diwajibkan  pindah  ke  Kecamatan letak  tanah  itu  atau  memindahkan hak  milik  atas  tanahnya  kepada orang  lain  yang  bertempat  tinggal di  Kecamatan  di  mana  tanah  itu terletak.
Pasal 3c. ayat(1) Jika seseorang memiliki hak atas  tanah  pertanian  di  luar Kecamatan  di  mana  ia  bertempat tinggal,  yang  diperolehnya  dari warisan,  maka  dalam  waktu  1 (satu)  tahun  terhitung  sejak  si pewaris  meninggal  diwajibkan untuk  memindahkannya  kepada orang  lain  yang  bertempat  tinggal di  Kecamatan  di  mana  tanah  itu terletak atau pindah ke Kecamatan letak tanah itu.
Pasal 3d.
Dilarang  untuk  melakukan semua  bentuk  pemindahan  hak baru  atas  tanah  pertanian  yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar Kecamatan di mana ia bertempat tinggal.
Pasal 3e. Tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut
dalam  pasal-  pasal  3a,  3b,  3c  dan 3d  mengakibatkan  baik  tanah maupun pemilik tanah yang bersangkutan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut
dalam  pasal  3  ayat  (5)  dan  (6) Peraturan  Pemerintah  No.  224 tahun  1961  (Lembaran-Negara tahun  1961  No.  280).    Ketentuan dalam ayat 1 dan 3 pasal ini tidak berlaku bagi mereka, yang mempunyai  tanah  dikecamatan tempat tinggalnya atau
dikecamatan sebagai yang
dimaksudkan  dalam  ayat  2  pasal ini,  yang  sedang  menjalankan tugas Negara, menunaikan kewajiban agama, atau mempunyai alasan khusus lainnya yang  dapat  diterima  oleh  Menteri Agraria.  Bagi  pegawai-pegawai
negeri  dan  pejabat-pejabat  militer serta  yang  dipersamakan  dengan mereka, yang sedang menjalankan tugas
Negara, perkecualian tersebut  pada  ayat  ini  terbatas pada  pemilikan  tanah  pertanian sampai  seluas  2/5  dari  luas maksimum  yang ditentukan untuk
daerah yang bersangkutan menurut  Undang-undang  Nomor 56 Prp Tahun 1960. 6
Namun yang menjadi pokok permasalahan  saat  ini  apakah peraturan-peraturan tersebut masih relevan dengan
perkembangan  jaman  saat  ini?
Penulis  menilai  bahwa  peraturan ini  sudah  tidak  relevan  bahkan sudah  menjadi  ganjalan  atau hambatan bagi kesejahteraan masyarakat,  sebagai  ilustrasi  sya memberikan contoh misalnya saja seorang  janda  tua  yang  tidak memiliki  apa-apa  dan  hanya memiliki  sepetak  sawah  dan  dia butuh  uang  untuk  melanjutkan hidupnya,  lalu  bagaimana  cara janda  ini  mendapatkan  uang, ketika keadaan sudah tidak
6 Pasal 3, PP 224 Tahun 1961  Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemeberian Ganti Kerugian  yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan
memungkin, misalnya cari pinjaman ke warga sekitar sebagai janda  yang  sudah  berumur  tidak dipercayai lagi mampu mengembalikan hutangnya,
apalagi  lembaga  pembiayaan  lain spereti  perbankan  sudah  tidak mungkin lagi.
Jalan keluar yang ada adalah menjual  tanah  tersebut  kepada orang  yang  mau,  namun  untuk saat ini jelas tidak memungkinkan apabila pembeli adalah orang jauh yang  bukan  warga  setempat  dan bukan  berprofesi  sebagai  petani. Ini  menjadi  masalah  yang  sangat penting  untuk  diperhatikan  oleh masyarakat bahwa peraturan mengenai  tanah  absentee  ini sudah tidak relevan lagi untuk saat ini.
Jika dilihat dari sudut panfang  teori  tradisi  hukum  oleh gustaf  rebruch  yang  Gagasan hukum  didefinisikan  melalui  tiga nilai  dasar  hukum  yaitu  nilai keadilan ( filosofis ), nilai kemanfaatan ( sosiologis ) dan nilai kepastian  ( docmatic ).  Jika  dalam ketentuan  peraturan  perundang- undangan  tidak  sesuai  dengan persyaratan  nilai  keadilan,  maka
peraturan perundang-undangan tersebut  harus  dikesampingkan oleh hakim, artinya untuk mendukung suatu prinsip keadilan hakim dalam memutuskan perkara tidak  boleh  sekedar  mendasarkan nilai kepastian/ state/normative/tekstual perundang-undangan,  atau  hanya mendasarkan nilai
kemanfaatan/ society/socio legal approach , akan tetapi hakim harus berani  melakukan the  enforcment of  law guna  mencapai  prinsip keadilan  (filosofis  hukum  adalah pencapaian keadilan).
Diantara  ketiga  nilai  dasar (keadilan, kepastian, dan
kemanfaatan) terdapat suatu
Spannungsverhaltnis
(ketegangan), karena diantara ketiga  nilai  dasar  hukum  tersebut masing-masing mempunyai tuntutan  yang  berbeda  satu  sama
lainnya, sehingga ketiganya mempunyai  potensi  untuk  saling bertentangan.  Apabila  diambil sebagai  contoh  kepastian  hukum maka  sebagai  nilai  ia  segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan ke samping.
Menurut Radbruch, jika terjadi  ketegangan  antara  nilai- nilai  dasar  tersebut,  kita  harus menggunakan  dasar  atau  asas prioritas  dimana  prioritas  pertama selalu  jatuh  pada  nilai  keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Ini
menunjukkan  bahwa  Radbruch menempatkan  nilai  keadilan  lebih utama  daripada  nilai  kemanfaatan dan  nilai  kepastian  hukum  dan menempatkan nilai kepastian hukum dibawah nilai kemanfaatan hukum. 7
1. Nilai Dasar Keadilan
Di  dalam  keadilan  terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral, dan etika.  Hukum  sebagai  pengemban nilai  keadilan,  nilai  keadilan  juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum.  Keadilan  memiliki  sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan,
7 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2012, hlm 172
sebuah aturan tidak pantas
menjadi hukum. Menurut John Rawls, keadilan  adalah  sebagai fairness menuntut  keseimbangan  antara kepentingan pribadi dan kepentingan  bersama.  Keadilan merupakan ukuran dari keseimbangan  antara  kepentian pribadi  dan  kepentingan  bersama yang  harus  diwujudkan  dalam hukum. Keadilan merupakan nilai-nilai yang tidak dapat ditawar  karena  hanya  dengan keadilanlah  ada  jaminan  stabilitas
hidup manusia. Pembenturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama memerlukan aturan-aturan  sehingga  hukum
sebagai wasiatnya. 8
Unsur Keadilan ini juga diharapkan  dapat  terwujud  dalam implementasi pelaksanaan peraturan  mengenai  penguasaan tanah pertanian di Kantor
Pertanahan Kota Semarang. Apabila  dikaji  dengan  melihat
teori  tradisi  hukum  atau triadism law yang  dikemukakan  oleh
8 Darji  Darmodiharjo  dan  Shidarta, Pokok- Pokok  Filsafat  Hukum,  Apa  dan  Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm 161-162
Gustav  Radbruch,  pada  dasarnya suatu ketentuan peraturan dibentuk  harus  terdapat  3  (tiga) unsur  yang  harus  wajib  terpenuhi secara  berurutan  dan  bersifat kumulatif.  Peraturan  terbentuk karena  adanya  masyarakat  atau manusia,  karena  sesungguhnya tanpa  ada  masyarakat  siapa  yang akan  diatur  dan  dilindungi  dan juga  tanpa  adanya  masyarakat tidak  ada  nilai-nilai,  kaidah- kaidah, dan perilaku yang dijadikan  dasar  dan  pedoman dalam  pembentukannya.  Untuk itu, saling keterkaitan tersebut jika terjalin  dengan  baik,  maka  akan tercapai  suatu  keadilan  karena pada  awalnya  peraturan  berbasis kepada masyarakat.
Setelah itu, barulah diraih  nilai kepastian hukum dengan terbentuknya  suatu  norma  yang teradaptasi  di  masyarakat  dan memberikan  suatu  aturan  beserta sanksi demi tercapainya perlindungan,  dan  dengan  adanya perlindungan  tersebut  tentunya akan  memberikan  kemanfaatan yang  berkesinambungan  dengan keadaan  dan  fakta  di  masyarakat. Karena  pada  dasarnya  suatu
aturan  memberikan  suatu  bentuk sanksi  bukanlah  suatu  bentuk balas dendam, namun guna memberikan koreksi dan
memperbaiki kesalahan.
Dari  penjelasan  teori  tradisi hukum  diatas  yang  saya  gunakan sebagai  dasar  pisau  anasisi  dapat ditarik  benang  merahnya  bahwa nilai  keadilan  lah  yang  harus menjadi  keutamaan  diatas  nilai- nilai  lainnya  yakni  kepastian  dan kemanfaatan,  jadi  ketika  katiga nilai  itu  saling  bersitegang  berati undang-undang  tersebut  sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan,  sebagai  gambarannya adalah  dalam  hal  peralihan  tanah pertanian.
Melihat  peraturan  ini  jelas dikatakan  bahwa  peralihan  hak  di atas  tanah  pertanian  hanya  boleh dilakukan  kepada  seseorang  yang bertempat tinggal didaerah tersebut,  supaya  tanah  tersebut dapat diupayakan dengan
semaksimal mungkin, namun
disisi lain apabila petani
mengalami  himpitan  kebutuhan ekonomi dan tidak mampu melakukan hal lain kecuali menjual  kepada  orang  diluar
wilayah  dan  terhambat  karena peraturan ini apakah nilai keadilan dalam  hal  ini  terpenuhi  bagi petani  tersebut?  Tentu  saja  tidak, karena ini menjadi hambatan bagi petani tersebut.
Kantor Pertanahan Kota Semarang menjadi lembaga utama yang  menegakkan  peraturan  ini, namun  apakah  kondisi  seperti  ini kantor  pertanahan  tidak  mampu mengeluarkan kebijakan- kebijakan  lain  yang  bertentangan dengan peraturan ini atau kata lain mengeluarkan  diskresi,  saya  rasa ini perlu untuk menyikapi polemik  yang  ditimbulkan  oleh undang-undang  ini.  Pemerintah pusat  dan  legislatif  menurut  saya sudah  saatnya  untuk  mengakaji ulang undang-undang agraria yang  terutama  adalah  peraturan mengenai  penguasaaan  hak  atas tanah  pertanian,  karena  alih-alih hendak  menjaga  lahan  pertanian agar  terwujudnya  swasembada pangan  diindonesia,  namun  ada permasalahan  lain  yang  timbul dari  diterapkanya  peraturan  ini, yakni mengenai kesejahteraan masyarakat  kecil  seperti  petani, yang  seharusnya  menjadi  tujuan
utama  negara  indonesia  yakni pemeratan ekonomi diseluruh
penjuru negara indonesia.
2. Upaya  Yang  Dilakukan  Kantor
Pertanahan Kota Semarang Dalam  Menyikapi  Peraturan Mengenai  Penguasaan  Tanah Pertanian  Yang  Berkedudukan Diluar Wilayah. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa keberadaan peraturan mengenai pembatasan penguasaan  atas  tanah  pertanian malah menjadi kendala dan hambatan  bagi  masyarakat  kecil terutama  petani.  Oleh  karena  itu dalam  pembahasan  kedua  ini
penulis hendak membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  Kantor
Pertanahan  Kota  Semarang  dalam menjalankan  kewajiban  sebagai instansi pemerintah yang
berwenang  dibidang  pertanahan negara indonesia.
Jual  beli  tanah  pertanian memiliki  perlakuan  yang  sangat berbeda dibandingkan dengan jual beli tanah lainya, banyak persyaratan  yang  harus  dipenuhi dan  banyak  hal  yang  harus
menjadi  pertimbangan,  apabila kita  berbicara  mengenai  jual  beli tanah  pertanian  hal  pertama  yang harus  kita  tahu  adalah  bahwa  jual beli  dapat  dilakukan  apabila pembeli adalah warga yang bertempat  tinggal  yang  sama dengan  objek  tanah  pertanian tersebut,  setidaknya  harus  satu kecatamatan  atau  calon  pembeli bertempat  tinggal  di  kecamatan yang berdampingan dengan kecamatan  letak  objek  tanah tersebut  dijual,  itulah  syarat  yang diatur oleh undang-undang.
Untuk  proses  awal  dalam rangka permohonan peralihan hak atas  tanah  pertanian  ini  juga lumayan  rumit,  awalnya  apabila telah  terjadi  kesepakatan  jual  beli tanah  pertanian,  maka  para  pihak wajib  datang  ke  kantor  Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membuat  Akta  Jual  beli  sebagai dasar  jual  beli  tanah  tersebut. Dalam  hal  hal  ini  pada  umumnya setiap  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah akan mengawali proses cek sertipikat  terlebih  dahulu.  Proses ini  penting  untuk  dilakukan  baik itu  proses  cek  secara  pribadi ataupun  nantinya  juga  harus  tetap
didaftarkan  di  kantor  pertanahan
untuk mengetahui
apakah sertipikat  ini  bisa  diproses  atau tidak.  Proses  cek  yang  dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang  dilakukan  secara  langsung bertujuan untuk mengetahui
stastus  tanah,  misalnya  apabila tanah  berstatus  tanah  pertanian maka  para  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah sudah tahu langkah- langkah apa yang harus dilakukan.
Pejabat Pembuat Akta Tanah  juga  akan  memeriksa  data penjual  dan  pembeli,  apabila pembeli tanah
pertanian berkedudukan diluar wilayah jelas akan  ada  proses  yang  mengikuti dibelakang,  pembeli  yang  berada diluar  wilayah  memang  memiliki konsekuensi  khusus  yang  harus dilalui  dalam  proses  jual  beli  ini, karena  sesuai  dengan  ketentuan yang  ada  bahwa  jual  beli  tanah pertanian memiliki beberapa persyaratan  yang  harus  dipenuhi seperti  misalnya  harus  memenuhi surat Ijin Peralihan Hak (IPH) dan IPPT.
Untuk  menyikapi  peraturan yang  memberikan  pembatasan mengenai  penguasaan  atas  tanah
pertanian,  kantor  pertanahan  kota semarang mengeluarkan kebijakan  guna  membantu  kaum petani untuk dapat melakukan jual beli  hak  milik  tanah  pertanianya secara sah dan tidak menimbulkan akibat  hukum  lain  dibelakang. Kebijakan yang di ambil ini kerap kali  disebut  dengan  diskresi. Peraturan  mengenai  diskresi  ini tertuang dalam UU No.  30 Tahun 2004.
Diskresi  yang  diambil  oleh
Kantor Pertanahan Kota
Semarang  terkait  peralihan  hak atas  tanah  pertanian  contohnya adalah dalam kasus jual beli yang dilakukan masyaarakat petani yang  tinggal  didaerah  pertanian dengan masyarakat Kota Semarang    yang  bekerja  dibidang non pertanian. Untuk mengakomodasi  permasalahan  ini Kantor Pertanahan Kota Semarang mengeluarkan
kebijakan  bahwa  jual  beli  tanah pertanian  dapat  dilakukan  apabila dalam  hal  ini  pembeli  tanah tersebuat  membuat  pernyataan secara  tertulis  yang  diketahui kelurahan setempat yang
menyatakan  bahwa  pembeli  tidak
akan menelantarkan tanah tersebut serta  tidak  akan  merubah  fungsi tanah  tersebut,  dalam  hal  ini misalnya dikemudian hari pembeli dilarang merubah tata ruang tanah tersebut  menjadi  tanah  dengan fungsi pemukiman misalnya, surat pernyataan  ini  seringkali  disebut sebagai surat penyataan absentee.
Dengan  adanya  surat  ini maka  proses  jual  beli  tanah pertanian  dapat  dilaksanakan  dan tidak ada
pelanggaran didalamnya, karena semua syarat- syarat  menegenai  jual  beli  tanah juga  harus  dipenuhi.  Penulis meyakini  bahwa  kebijakan  yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan dalam menyikapi perasalahan  ini  merupakan  salah satu bentuk upaya kantor pertanahan  kota  semarang  dalam mewujudkan keadilan
bagi
seluruh warga masyarakat, terutama  masyarakat  petani  yang memiliki  kebutuhan  dan  sudah tidak  memiliki  jalan  keluar  lain, meskipun  pada  dasarnya  hal  ini tidak  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku.
Kesejahteraan masyarakat pada  umumnya  memang  menjadi
tujuan  utama  dan  kewajiban utama  bagi  pemerintah,  agar kesejahteraan  itu  dapat  merata. Oleh  karena  itu  pemerintah  harus benar-benar tahu kebijakan- kebijakan  apa  saja  yang  sudah tidak relevan lagi dan sudah tidak efektiv  lagi  untuk  dilaksanakan. Seiring perkembangan jaman yang  semakin  komplek,  pasti banyak  hal-hal  baru,  kejadian- kejadian baru yang belum tertampung  dalam  peraturan  yang ada.  Hal  seperti  inilah  yang akhirnya
menyebabkan
kekosongan  hukum  karena  belum diatur dalam peraturan, yang pada akhirnya menjadikan permasalahan  baru.  Yang  perlu menjadi  perhatian  adalah  ketika permasalahan  ini  timbul  dan menjadi hambatan bagi masyarakat kecil.
Kekosongan hukum ini harus  menjadi  perhatian  utama, agar  masyarakat  terutama  dalam pembahasan kali ini adalah massyarakat  petani  memperoleh kepastian hukum, tidak tergantung seperti  saat  ini.  Pada  dasarnya tujuan  dari  peraturan  mengenai penguasaan  tanah  pertanian  ini
adalah  baik,  agar  tanah  pertanian tidak  menjadi  terlantar  dan  tidak memperoleh  hasil  dari  tanah tersebut,  sehingga  kesejahteraan masyarakat  menjadi  terhambat.
Kenyataan yang terjadi dilapangan  selama  ini,  jual  beli tanah  pertanian  yang  terjadi  tidak pernah mengakibatkan tanah pertanian menjadi terlantar, karena  dari  beberapa  kejadian yang  ada  tanah  pertanian  masih tetap  digarap  dan  dikerjakan sehingga masih tetap produktif.
Perjanjian  mengenai  garap menggarap  tanah  pertanian  antara penjual  dan  pembeli  yang  tidak
mampu menggarap tanah pertanian secara langsung janganlah dipandang sebagai salah
satu  perbuatan  pemerasan  seperti apa  yang  dikatan  dalam  pasal  10 UUPA no. 5 tahun 1960. Menurut penulis  ini  bukan  merupakan bentuk  pemerasan,  karena  dalam hal  ini  telah  terjadi  kesepakatan antara penjual dan pembeli.
Posisi pembeli dalam hal ini harus  sangat  dimaklumi  apabila setelah membeli tanah yang berupa  sawah  misalnya,  itu  jelas merupakan tanah pertanian
produktif  dan  harus  digarap, namun dia telah melakukan perjanjian dengan dengan penjual. Dalam  hal  ini  pembeli  secara langsung  membantu  penjual  yang yang merupakan masyarakat petani  dalam  upaya  memenuhi kebutuhannya.  Perjanjian  bagi hasil  merupakan  jalan  terbaik, karena  mampu  menjadi  solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak.  Pembeli  sebagai  pemilik tanah memperoleh hasil dari tanah tersebut,  penjual  sebagai  pemilik lama  juga  tetap  memperoleh  hasil dari  sawah  yang  dia  garap  dan permasalahan  yang  dia  miliki dapat teratasi.
Petani  sebagai  masyarakat penopang utama dalam mewujudkan  tujuan  pemerintah yakni  terciptanya  swasembada pangan  di  negara  Indonesia, janganlah  dibebani  oleh  hal-hal yang tak seharusnya terjadi. Pemerintah  harus  fokus  terhadap kesejahteraan masyarakat,  ada hal lain  yang  lebih  penting  untuk dilaksanakan seperti misalnya pembangunan irigasi untuk
daerah-daerah yang tidak
memiliki  sumber  pengairan  untuk
sawah,  sehingga  ketika  musim kemarau banyak sawah yang tidak digarap dan menjadi tidak produktif.

## D.     Penutup

## 1. Kesimpulan
Larangan kepemilikan tanah absentee  (Penguasaan  tanah  oleh orang yang berada diluar wilayah) secara  spesifik  telah  diatur  dalam Pasal  3  PP  No  224  Tahun  1961 dan  PP  No  41  Tahun  1964 (tambahan Pasal 3a s/d 3e). Kedua
Peraturan Pemerintah ini merupakan  aturan  pelaksanaan dari  ketentuan  yang  tertuang
dalam  Pasal  10  UUPA,  yang bertujuan untuk mencegah terjadinya  sistem  pemerasan  yang dilakukan terhadap golongan
ekonomi lemah, mewujudkan
program landreform, serta
mensejahterakan  petani.  Penulis
menilai bahwa peraturan ini sudah tidak relevan bahkan sudah menjadi  ganjalan  atau  hambatan bagi  kesejahteraan  masyarakat. Masyarakat  petani  yang  hanya memiliki  tanah  berupa  tanah pertanian menjadi terkendala
karena  aturan  ini,  sehingga  sudah saatnya  bahwa  aturan  mengenai penguasaan  tanah  pertanian  ini diamandemen  agar  tidak  menjadi hambatan  bagi  masyarakat  petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kantor  pertanahan  selaku aparat  yang  menjalankan  isi  dari peraturan  ini  juga  melihat  bahwa peraturan  ini  sudah  tidak  sesuai dengan perkembangan zaman saat ini,  dimana  tuntutan  ekonomi semakin  tinggi,  sehingga  kantor pertanahan kota semarang mengeluarkan  kebijakan  sebagai upaya  dalam  membantu  petani agar dapat menjual tanah pertanian nya secara bebas, dengan  harapan  dapat  memenuhi kebutuhan hidupnya dan terpenuhinya nilai keadilan.
Revisi  terhadap  undang-undang tentu  tidak  boleh  bertentangan dengan kepentingan nasional yakni  tercapainya  kesejahteraan rakyat  serta  melindungi  tanah- tanah  pertanian  untuk  mencapai swasemabada pangan yang menjadi tujuan nasional.

## 2. Saran
PP No 224 Tahun 1961 dan
PP  No  41  Tahun  1964  Tentang Pelaksanaan  Pembagian  Tanah dan  Pemeberian  Ganti  Kerugian. Kedua  Peraturan  Pemerintah  ini merupakan  aturan  pelaksanaan dari  ketentuan  yang  tertuang dalam  Undang-Undang  Pokok Agraria  No.  5  tahun  1960,  Pasal 10.  Tampaknya    masih  belum cukup  untuk  memadahi  kondisi saat ini dengan semakin maraknya
permasalahan tentang tanah. Seharusnya Pemerintah memperbaharui dan menyempurnakan peraturan
tersebut  yang  disesuaikan  dengan situasi dan kondisi saat ini dimana kasus  penguasaan  tanah  pertanian sangat  beragam  dan  bervariasi pada prakteknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bernat limbong, Hukum Agraria
Nasional ,  Pustaka  Margareta,  Jakarta,
2012.
Boedi Harsono, Hukum Agraria
Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria,
Isi dan Pelaksanaannya , Jakarta:
Jambatan, 2003.
Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum, Apa  dan  Bagaimana  Filsafat Hukum  di  Indonesia ,  Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2006.
Iman Sudiyat, Beberapa Masalah
Penguasaan  Tanah  di  berbagai Masyarakat  Sedang  Berkembang ,
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1982 Lawrence M. Friedman, dalam Ediwarman, Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-kasus Pertanahan, Pustaka Bangsa Press,  Medan,2003.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012. Sudikno  Merto  Kusumo, hukum  dan Politik Agraria, Karunia
Universitas  Terbuka  ,  Jakarta,
1988.
Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta:Sinar Grafika, 2010.
Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak- Hak  Atas  Tanah, Predana  Media,
Jakarta,  2005
Urip  Santoso,, Hukum  Agraria  Kajian Komprehensif ,  Kencana  Predana
Media Group, Jakarta,2013.

## B. Peraturan Per Undang –

## Undangan
1. Undang-Undang  Nomor  5  tahun
1960  Tentang  Peraturan  Dasar
Pokok-Pokok Agraria.
2. Undang-Undang  nomor  56  Prp
Tahun  1961  Tentang  Penetapan
luas tanah pertanian
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor
224 Tahun 1961 Tentang
pelaksanaan  pembagian  tanah pertanian  dan  pembagian  ganti kerugian.
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  41
Tahun  1964  Tentang  Perubahan dan  tambahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  224  Tahun 1961 Tentang pelaksanaan pembagian  tanah  pertanian  dan pembagian ganti kerugian.