http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

## FATWA DSN MUI KLAUSAL DENDA DAN GANTI RUGI  PADA SKIM KPR SYARIAH
Hasanuddin 1 , Fakhruddin Mansyur 2 , dan Mega Mustika 3 Universitas Muhammadiyah Makassar Jln. Sultan Alauddin No. 259. Makassar hasanuddin@unismuh.ac.id 1 , fakhruddinmansyur@unismuh.ac.id 2 , megamustika@unismuh.ac.id 3
Received: 20 November 2020; Revised: 5 Desember 2020; Published: 31 Desember 2020

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fatwa DSN MUI 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dan DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi ( Ta’widh) . Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan, sumber data, buku, artikel, dokumen, dan  laporan  kegiatan  bank.  Hasil  analisis  penelitian  bahwa  penerapan  sanksi denda  dan  ganti  rugi  nasabah  oleh  perbankan  berdasarkan  fatwa  DSN  MUI, beberapa  ulama  yang  tidak  sepakat  hal  itu  dikarenakan  fatwa  tersebut  tidak dicamtumkan  kriteria  secara  spesifik,  bahwa  dalam  perjalanan  ada  yang terkendala  pembayaran  seperti  pedagang  yang  penghasilanya  tidak  menentu. Kajian ini ditemukan juga bahwa hal ini di berlakukan oleh perbankan syariah dikarenakan untuk mendisiplinkan nasabah dan adanya kerugian perusahaan. Kata Kunci: Klausal Denda; Ganti Rugi; KPR Syariah.

## ABSTRACT
This research was conducted to examine the DSN MUI fatwa related to sanctions on fines and compensation for customers due to delaying payments, the sanctions given to capable customers who delay payments and to find out the application of the DSN-MUI Fatwa. This research was a qualitative research with primary data sources from interviews with the marketing coordinator and the service coordinator and documentation. The analysis in  this  discussion  was  descriptive  qualitative  data  analysis.  The  results  of  this  study indicate that the application of sanctions for fines and compensation for customers by banks based on the MUI DSN fatwa there were still some scholars who do not agree with this because the fatwa does not include specific criteria, thus the analysis of all Islamic banks taking mortgages in Islamic banking are capable people, but on the way there are those who are constrained by payment, such as traders whose income is uncertain. In this study it was also found that this was enforced by Islamic banking due to disciplining customers and company losses.
Key Words : Fine clause; compensation; sharia KPR.

## PENDAHULUAN
Aktivitas  keuangan  dan  perbankan  dipandang  sebagi  wahana  bagi masyarakat  untuk  membawa  mereka  kepada  kebaikan,  paling  tidak, pelaksanaan dua ajaran al-Qur’an yaitu prinsip saling ta’awun (membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip menghindari iktinaz yaitu menahan dan membiarkan dana menganggur dan tidak  diputar  untuk  transaksi  yang  bermanfaat,  sedangkan  dalam  Islam dilarang  untuk  menahan  barang  yang  dapat  menghambat  perekonomian sesuai dengan aturan dalam hukum islam.
Fatwa  dan  lembaga  fatwa  merupakan suatu  institusi  yang  dibutuhkan masyarakat (Maimun, 2013) . Klasifikasi hukum amaliyah atau fiqih mencakup dua wilayah utama dalam kehidupan mukallaf, yakni ibadah dan muamalah. Bidang ibadah erat kaitannya dengan aturan dalam rangka pemenuhan  hak Allah  swt,  seperti  ibadah mahdzah , nadzar ,  sumpah  dan  lain  sebagainya. Sedangkan bidang mu’a ̂ malah erat kaitannya dengan perilaku mukallaf dalam hubungan dengan sesamanya (Wahbah, 2008)
Lahirnya  Undang-undang  No.  10  Tahun  1998  sebagai  amandemen terhadap Undang undang No. 7 Tahun 1992 tentang dunia perbankan telah membuka  jalan  bagi  pengembangan  bank  syariah  di  Indonesia.  Sebagai dampaknya  lahir  sejumlah  bank  berlabel  syariah,  baik  dalam  bentuk  bank umum  syariah  ataupun  unit  usaha  syariah  dari  bank  konvensional.  Hingga kini, ada 12 bank berlabel syariah, 8 unit usaha syariah dari bank konvensional, dan 83 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), dibandingkan tahun 1992 yang hanya berjumlah satu bank syariah dan 79 bank pembiayaan rakyat syariah.
Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS),  baik  perbankan  ataupun  non  bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus sejalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan  perbankan  berdasarkan  fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa  di  bidang  syariah.  Penerapan  prinsip-prinsip  syariah  juga  harus mengacu  pada  etika  bisnis  secara  islami  yaitu  berlandaskan  pada  al-Qur’an dan As-sunnah. Tidak hanya itu, etika bisnis dalam Islam juga mengacu pada tauhid,  keseimbangan,  kehendak  bebas,  pertanggungjawaban  dan  ikhsan. Masalah lain yang dihadapi oleh lembaga pemegang otoritas fatwa semacam DSN-MUI  adalah  masalah  standarisasi  dan  regulasi  yang  ada  (Aidil  Novia, 2016).
Lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan syariah bank dan non-bank. Lembaga keuangan bank syari’ah adalah lembaga bank yang merupakan  sebuah  lembaga  intermediasi  keuangan  umumnya  didirikan dengan  kewenangan  untuk  menerima  simpananuang,  meminjamkan  uang, dan  menerbitkan  promes  atau  yang  dikenal  sebagai banknote .  Sedangkan menurut  undang-undang  perbankan,  bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Fatwa MUI menjadi sangat penting dalam Lembaga keuangan Syariah, hal  ini  sebagai  pedoman  disebabkan  akad  atau  perjanjian  yang  digunakan harus  berdasar  dari  fatwa  itu  sendiri,  Pada  fatwa  MUI  ini  tentang  klausal denda  bagi  nasabah  perbankan  Syariah  dibutuhkan  kajian  mendalam  bagi kalangan yang memiliki penghasilan tidak tetap seperti pengusaha/pedagang yang pendapatanya menyesuaikan konsumen yang tertarik pada barangnya.
Penerapan denda murabahah pada perbankan syariah menjelaskan sanksi didasarkan  pada prinsip ta’zir yaitu  bertujuan  agar  nasabah  lebih  disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sebab dengan menerapkan sejumlah uang lebih  dalam  pembayaran angsuran  akan  membuat  nasabah  lebih disiplin dalam melakukan pembayaran angsuran Artinya, seorang nasabah dikatakan terkena  denda  apabila  nasabah  tersebut melewati  tanggal  jatuh  tempo  yang telah ditetapkan oleh pihak bank dalam pembayaran angsuran. Sanksi denda murabahah pada salah satu perbankan syariah tidak berdasarkan pada lama nya waktu keterlambatan  seorang  nasabah  dalam pembayaran  angsuran.
Melainkan menggunakan sistem proses tiring atau range . Tiring. (Fadli, 2017) Penelitian  ini  menganalisis  dari  sisi  kebijakan  dari  perbankan  terkait denda bagi nasabah pedagang yang menunda-nunda angsuran KPR nya. Hal ini yang menjadi dasar utama dalam penelitian ini, bahwa apa bedanya KPR Bank Konvensional menerapkan denda keterlambatan terhadap keterlambatan tempo  pembayaran  angsuran,  sedangkan  dalam  KPR  Bank  Syaraih  Denda keterlambatan  (seharusnya)  tidak  boleh  ada,  namun  realitasnya  masih  ada denda. Namun peneliti lebih fokus pada KPR bank syariah bagi pedangang, hal  ini  dikarenakan  pedagang  tidak  memiliki  penghasilan  tetap  jika  di bandingkan karyawan pada perusahaan. Jika pedagang mengalami kesulitan dalam daganganya maka tetap di kenai denda atas keterlambatan pembayaran, inilah yang menjadi menarik untuk diteliti.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  dengan memusatkan  satu  objek  yang  diangkat  sebagai  sebuah kasus  dengan mengamati  informan  secara  langsung  yang  berkaitan  dengan  sistem  sanksi dangan ganti rugi bagi nasabag KPR Bank Syariah. Jenis data yang digunakan adalah sekunder diperoleh dari hasil penulusaran buku, artikel, dokumen dan laporan  bank  data  terkait  fatwa  MUI  Nomor.  17  tahun  2000  dan  Nomor  43 Tahun  2004.  Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian dari  buku,  literatur, catatan,  serta  berbagai  laporan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  ingin dipecahkan .  Hasil  analisis  data  berupa  pemaparan  mengenai  situasi  yang diteliti yang disajiakan dalam bentuk uraian naratif, tahap analisis data, tahap pertama reduksi  data  dengan  merangkum  data  dari  kajian.  Tahap  kedua penyajian data diperoleh dari kumpulan seluruh informasi dari buku, artikel, internet, dan laporan yang sudah tersusun. Tahap ketiga penarikan kesimpulan digunakan untuk jawaban setiap masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan Klausal Denda dan Ganti Rugi pada skim KPR
Secara  umum,  dalam  hukum  muamalah  Syari’ah  terdapat  asas-asas umum yang melandasi penegakan dan pelaksanaan akad, diantaranya adalah asas kebebasan berakad ( mabda hurriyyah al-ta’aqud ). Suatu prinsip hukum yang menyatakan  bahwa  setiap  orang  dapat  membuat  akad  jenis  apapun  tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam teks Syari’ah (nash al- Qur’an  dan  Hadis),  begitu  juga  kebebasan  memasukan  klausul  apa  saja  ke dalam  akad  yang  dibuatnya  sesuai  dengan  kepentingannya  sejauh  tidak berakibat pada terjadinya kontradiksi dengan ketentuan al-Qur’an dan Hadis. Asas  kebebasan  berakad  ini  diformulasikan  dalam  sebuah  kaidah  fiqh  yang berbunyi (Zity, 2008).
“Hukum asal atas segala bentuk akad dan syarat/klausul yang menyertai akad adalah halal dan mubah kecuali ada dalil yang melarangnya”
Kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk akad dan syarat itu sah dan boleh selama tidak ada dalil al-Qur’an, Hadis, Ijma’ atau Qiyas yang melarang akad atau syarat tersebut. Beberapa ulama berbeda pendapat dalam masalah dalil yang dapat membatalkan atau mengharamkan suatu akad atau transaksi.  Imam  Ahmad  membenarkan  bahwa  Ijma’  dan  Qiyas  bisa  menjadi
dasar penetapan syarat dan akad tetapi keduanya tidak bisa dijadikan dasar pembatalan  akad  tersebut.  Hanya  nash  al-Qur’an  dan  Hadis  yang  menjadi dasar  penetapan  pembatalan  suatu  akad,  namun  mayoritas  ulama  pendapat bahwa Qiyas dan Ijma’ dapat dijadikan hujah dalam membatalkan akad dan syarat, (Wahbah Al-Zuhaili, 2008)
Penundaan pembayaran hutang oleh debitur telah menjadi pembicaraan para ulama dalam khazanah fiqh Islam. Masalah ini telah muncul sejak dari zaman  Nabi  saw  sendiri.  Hal  ini  dibuktikan  dari  Hadis  yang  menegaskan bahwa “Penunda-nundaan  pembayaran  hutang  oleh  orang  mampu  adalah  suatu kezaliman”. Begitu juga Hadis yang menyatakan “Penunda-nundaan pembayaran hutang dari orang yang mampu merupakan kezaliman yang menghalalkan pencercaan nama baiknya dan pengenaan hukuman” (Wahbah Al-Zuhaili, 2008).
Tanggungjawab ganti rugi dalam hukum perdata terbagi menjadi dua, yakni tanggungjawab ganti rugi karena akad ( al-mas’u ̂ liyah al-ta’aqudiyah ) dan tanggungjawab  ganti  rugi  karena  keteledoran  ( almas’u ̂ liyah  al-taqshi ̂ riyah ). Tanggungjawab  ganti  rugi  karena  akad  ( al-mas’u ̂ liyah  al-ta’aqudiyah )  terkait dengan  menyalahi  keharusan  akad  seperti  penjual  tidak  mau  menyerahkan barang  dagangannya  atau  penyewa  tidak  mau  menyerahkan  barang sewaannya.  Sedangkan  tanggungjawab  ganti  rugi  karena  keteledoran  atau kecerobohan  ( al-mas’u ̂ liyah  al-taqshi ̂ riyah )  terjadi  karena  salah  satu  pihak menyalahi  aturan  sehingga  terjadi  pengghashaban  atau  kerusakan  benda karena kelalaian.
Sanksi  yang dikenakan atas penundaan pembayaran didasarkan  pada prinsip ta’zir, agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demkian, nasabah yang tidak atau belum mampu membayar karena kondisi force  majeur tidak  boleh dikenakan  sanksi.  Bagi  bank  syariah, dana denda yang diterima harus diperuntukkan sebagai dana social, (Fadli, 2017).
Merujuk  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Nomor  43  tahun  2004 tentang  Ganti  Rugi  ( dhama ̂ n/ta’wi ̂ dh )  pembahasannya  dibatasi,  dimana  ganti rugi hanya dapat diterapkan pada transaksi (akad) yang menimbulkan hutang piutang ( dain ), seperti Salam, Istishna ̂ ’, Mura ̂ bahah dan Ija ̂ rah . Sedangkan dalam akad Mudha ̂ rabah dan  Musya ̂ rakah,  ganti  rugi  hanya  boleh  dikenakan  oleh Sha ̂ hibul  Ma ̂ l atau  salah  satu  pihak  dalam  musyarakah  apabila  bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menurut hemat penulis perlu menjelaskan bahwa implementasi ganti  rugi  dalam  akad  muamalah  bukan  hanya  pada  akad Salam,  Istishna ̂ ’,
Mura ̂ bahah dan Ija ̂ rah . Tetapi lebih luas implementasinya dalam berbagai akad muamalah (perdata) bahkan jinayah (pidana).
Produk  pembiayaan  KPR  yang  digunakan  dalam  perbankan  syariah memiliki  berbagai  macam  perbedaan  dengan  KPR  (Kredit  Kepemilikan Rumah)  di  perbankan  konvensional.  Hal  ini  merupakan  implikasi  dari perbedaan  prinsipal  yang  diterapkan  perbankan  syariah  dan  perbankan konvensional,  yaitu  konsep  bagi  hasil  dan  kerugian  ( profit  and  loss  sharing ) sebagai pengganti sistem bunga perbankan konvensional. Produk pembiayaan kepemilikan rumah ini, terdapat beberapa perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, di antaranya adalah; pemberlakuan sistem kredit dan sistem mark up , kebolehan dan ketidakbolehan tawar menawar ( bergaining position ) antara nasabah dengan bank,
Kewajiban ta’widh dapat berbeda baik pada karakter maupun tujuannya. Ta’wid dapat  ditetapkan  untuk  melindungi  hak-hak  individu.  Karena kewajiban  pada ta’wid bertujuan  untuk  mengganti  atau  menutupi  kerugian. Menurut ketentuan pasal 36 dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan sanksi dapat dilakukan terhadap nasabah yang melakukan ingkar janji apabila melakukan kesalahannya sebagai berikut: a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, (Mahkamah Agung RI, 2013)
Sedangkan  menurut  ketentuan  pasal  39  kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah,  pembayaran  ganti  rugi  dapat  dijatuhkan  apabila:  a)  Pihak  yang melakukan  ingkar  janji  setelah  ingkar  janji,  tetap  melakukan  ingkar  janji,  b) Sesuatu yang harus diberikan atau dibutuhkannya, hanya dapat diberikan atau dibuat  dalam  tenggang  waktu  yang  telah  ditentukannya,  c)  Pihak  yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.
Sebagaimana telah dijelaskan tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Hal ini dilakukan analisis oleh peneliti bahwa Yang  menjadi  pedoman  dalam  mengenakan  denda  kepada  nasabah  harus memenuhi kriteria yaitu sebagi berikut: a) harta yang dimiliki nasabah: harta benda yang dimiliki oleh nasabah ketika diadakan penagihan bias dikatakan dalam barang-barang tersier dan kepemilikannya memang milik nasabah itu sendiri bukan dari pemberian orang lain. Maka harta ini memang benar miliki nasabah,  maka  nasabah  dapat  dikategorikan  dalam  nasabah  mampu,  b) penghasilan  nasabah:  pekerjaan  yang  dimiliki  nasabah  saat  mengajukan
pembiayan  dapat  dijadikan  tolok  ukur  berapa  jumlah  penghasilan  nasabah tersebut.  Sehingga  dapat  dikatakan  nasabah  itu  bisa  dikenakan  denda  atau tidak,  c)  usaha  nasabah:  keadaan  usaha  yang  digeluti  oleh  nasabah  tersebut dapat dijadikan tolok ukur bahwa nasabah itu mampu atau tidak. Sebab apabila usaha  yang  digeluti  nasabah  tersebut  berjalan  lancar  dan  berkembang  pesat maka nasabah tersebut bisa dikatakan nasabah mampu dan dikenakan denda, d) keterangan tetangga sekitar rumah nasabah: informasi dari tetangga sekitar rumah nasabah dapat dijadikan untuk menanyakan kebenaran dari keterangan nasabah  tentang  keadaan  ekonomi  yang  dialami  sampai  permasalahan  yang sedang dihadapi nasabah. Sebab tetangga sekiatar rumah nasabah merupakan orang  yang  paham  betul  keadaan  keseharian  nasabah  dan  bisa  memantau secara kasap mata tentang keadaan yang sebenarnya dari nasabah.
MUI  menetapkan  bahwa  nasabah  yang  memiliki  kemampuan  untuk membayar namun dengan sengaja menunda pembayaran serta tidak memiliki keinginan  dan  niat  baik  untuk  membayar  kewajiban  atau  hutangnya,  maka boleh  dikenai  sanksi.  Sanksi  dapat  berbentuk  denda  berupa  sejumlah  uang yang  nominalnya  ditetapkan  atas  dasar  kesepakatan  dan  dibuat  saat  akad ditandatangani.  Kompensasi  yang  demikian  ini  diperbolehkan  jika keterlambatannya  tidak  dikarenakan  peristiwa  tertentu  yang  tidak  dapat dielakkan force majeure (zawawi, 2016) , tidak boleh dikenakan sanksi. Dasar atas sanksi ini yaitu prinsip ta’zir yaitu prinsip bahwa tujuan dari denda tersebut adalah agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dana yang  berasal  dari  denda  tersebut  selanjutnya  diperuntukkan  sebagai  dana sosial bank syariah.

## Ketentuan Denda dan Ganti Rugi Pada Akad
Pada awal tahun 1999, Dewan Syariah Nasional secara resmi didirikan sebagai  lembaga  syariah  yang  bertugas  mengayomi  dan  mengawasi operasional aktifitas perekonomian Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Selain itu juga untuk menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing dewan pengawas syariah (DPS) yang ada di masing-masing LKS.
Dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur, jika nasabah dalam hal ini tidak dapat  mengembalikan  atau  terjadinya  wanprestasi.  LKS  dapat memberikan sanksi kepada nasabah jika: 1) Ketika nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh
Beberapa  fatwa  telah  dikeluarkan  oleh  lembaga  tersebut  guna mendukung  kinerja  lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia  salah  satunya perbankan syariah. Ketentuan terhadap akad kewajibannya dan bukan karena ketidak  mampuannya,  LKS  dapat  menjatuhkan  sanksi kepada  nasabah;  2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh,
(Farid,  2013). murabahah  secara  umum  diatur  dalam  fatwa  No:04/DSN- MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Ketentuan denda ta’zir diatur dalam fatwa no.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda- nunda  pembayaran.  Beberapa  ketentuan  umum  yang  disebutkan  mengenai denda ta’zir yakni : 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan  LKS  kepada  nasabah  yang  mampu  membayar,  tetapi  menunda- nunda pembayaran dengan disengaja, 2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi, 3) Nasabah mampu  yang  menunda-nunda  pembayaran  dan/atau  tidak  mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi, 4)  Sanksi  didasarkan  pada  prinsip ta'zir ,  yaitu  bertujuan  agar  nasabah  lebih disiplin  dalam  melaksanakan  kewajibannya,  5)  Sanksi  dapat  berupa  denda sejumlah uang  yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat  akad  ditandatangani,  6)  Dana  yang  berasal  dari  denda  diperuntukkan sebagai dana sosial.
Hal ini mengigat bahwa secara tradisional, setiap bentuk penambahan apa  pun  terhadap  pembiayaan  merupakan  bentuk-bentyk  riba.  Namun,  PBI No.  7/46/PBI/2005  tentang  akad  perhimpunan  dana  bagi  bank  yang melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah,  yaitu  berkenaan dengan  pengaturan  ganti  kerugian  ( ta’widh )  dalam  pembiayaan  dimaksud memberi  kemungkinan  pengenaan  ganti  kerugian  dalam  hal  dan  dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur. Adrian sutendi(Sutedi, 2009)
Sedangkan ta ‟ widh diatur  pada  fatwa  no.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi ( Ta ‟ widh ) yang berbunyi (Fauzan, 2007): Ketentuan Umum ,
1) Ganti rugi ( ta`widh ) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau  karena  kelalaian  melakukan  sesuatu  yang  menyimpang  dari  ketentuan akad  dan  menimbulkan  kerugian  pada  pihak  lain,  2)  Kerugian  yang  dapat dikenakan ta ‟ widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang  dapat  diperhitungkan  dengan  jelas,  3)  Kerugian  riil  sebagaimana dimaksud  ayat  2  adalah  biaya-biaya  riil  yg  dikeluarkan  dalam  rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan, 4) Besar ganti rugi ( ta`widh ) adalah
sesuai dengan nilai kerugian riil ( real loss ) yang pasti dialami ( fixed cost ) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi ( potential loss ) karena adanya peluang yang hilang ( opportunity loss atau al-furshah al-dha- i ‟ ah ), 5) Ganti rugi ( ta`widh ) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan  utang  piutang  ( dain ),  seperti  salam,  istishna ‟ serta murabahah dan ijarah, 6) Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya  boleh  dikenakan  oleh shahibul  mal atau  salah  satu  pihak  dalam musyarakah  apabila  bagian  keuntungannya  sudah  jelas  tetapi  tidak dibayarkan, (Dewan Syariah Nasional MUI, 2014) .
Ketentuan Khusus : 1) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat  diakui  sebagai  hak  (pendapatan)  bagi  pihak  yang  menerimanya,  2) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak, 3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad, 4) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab  atas  biaya  perkara  dan  biaya  lainnya  yang  timbul  akibat  proses penyelesaian perkara.
Ketentuan  terkait  sanksi  denda  pada  murabahah  juga  dapat  kita temukan di Buku Standar Produk Murabahah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut beberapa ketentuan yang termaktub dalam poin 3.19 tentang Standar Wanprestasi dan 3.20 tentang Standar Denda ( Ta’zir ) dan Ganti Rugi ( Ta’widh ).
Standar Wanprestasi dalam Buku Standar Produk Murabahah oleh OJK: 1)  Wanprestasi  adalah  kegagalan  Nasabah  dalam  memenuhi  kewajiban atau  segala  hal  yang  ditentukan  dan  bersama  dalam  kontrak  sehingga menimbulkan kerugian bagi Bank baik dalam berupa penyusutan nilai modal maupun pengurang dan nilai bagi hasil untuk Bank, 2) Jika wanprestasi terjadi akibat kelalaian nasabah yang mengakibatkan kerugian pihak Bank, maka Bank berhak mendapatkan ganti rugi (ta’widh)
Standar  Denda (Ta’zir) dan  Ganti  Rugi (Ta’widh) :  1)  Bank  dapat memberikan  sanksi  kepada  Nasabah  yang  terbukti  mampu  bayar  namun melakukan tunggakan atas pembayaran angsuran dan/atau wanprestasi atas setiap  ketentuan  yang  telah  disepakati  dalam  kontrak,  2)  Sanksi  yang  dapat diterapkan  adalah  berupa  denda (ta’zir) dan/atau  ganti  rugi (ta’widh) .  Bank dapat menerapkan salah satu atau keduanya sesuai dengan syarat dan kondisi yang  dijelaskan  dalam  standar  ini,  3)  Denda  atas  tunggakan (ta’zir) harus diperuntukkan sebagai dana social atau dana kebajikan sementara ganti rugi
(ta’widh) dapat diakui sebagai pendapatan dalam pembukuan Bank, 4) Denda atas  tunggakan  (ta ‟ zir)  hanya  dikenakan  kepada  Nasabah  jika Nasabah terbukti lalai atas kewajiban pembayaran angsurannya, 5) Kelalaian Nasabah didefinisikan sebagai kesalahan yang dilakukan oleh Nasabah dalam hal keterlambatan pembayaran atas pembiayaan yang diberikan dalam kontrak ini.
Ketentuan mengenai pembebanan ganti rugi (ta ‟ widh) kepada Nasabah dibatasi  oleh  beberapa  standar  berikut  ini:  a)  Ganti  rugi  dikenakan  kepada nasabah  yang  memang  sengaja  atau  karena  lalai  melakukan  sesuatu  yang menyimpang dari akad dan mengakibatkan kerugian pada Bank, b) Besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai dengan kerugian  riil (real  loss) dan  bukan  kerugian  yang  diperkirakan  akan  terjadi (potential loss), c) Bank hanya dapat mengenakan ganti rugi pada keuntungan Bank  yang  sudah  jelas  tidak  dibayarkan  oleh  nasabah,  d) Klausul  ganti  rugi harus  ditetapkan  secara  jelas  dalam  akad  dan  dipahami  oleh  nasabah,  d) Penetapan  ganti  rugi  atas  kerugian  riil  ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan antara Bank dan Nasabah.
Ketentuan-ketentuan  mengenai  sanksi  yang  dapat  diberikan  pada nasabah wanprestasi yang tersebut dalam Buku Standar Produk Murabahah yang dikeluarkan OJK bersesuain dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI. “Buku Standar Produk Murabahah ini sebagai salah satu upaya standarisasi  produk  perbankan  syariah  secara  serial  yang  dilakukan  oleh  OJK bekerjasama dengan pelaku industri dan Dewan Syariah Nasional serta nara sumber lainnya.” sebut  Pak  Mulya  E.  Siregar  sebagai  sambutan  dalam  buku  standar tersebut.
Sebagaimana  yang  telah  ditetapkan, ta ‟ zir dan ta ‟ widh memiliki perbedaan masing-masing diantaranya mencakup kondisinya,
perhitungannya,  dan  pengakuannya  dalam  laporan  keuangan.  Beberapa perbedaan yang dapat dirangkum antara lain :
Tabel 1. Perbedaan Ta’zir dan Ta’widh Aspek perbedaan Ta’zir Ta’widh Kondisi Tidak mensyaratkan adanya kerugian yang dialami bank Mensyaratkan adanya kerugian riil yang diakibatkan oleh biaya penagihan yang keluar Perhitungan Dapat berupa uang yang nilainya berdasarkan kesepakatan kontrak di awal Kerugian riil yang memang benar dialami bank, bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi Pengakuan Sebagai dana sosial atau dana kebajikan Sebagai pendapatan dalam pembukuan bank

## Kritikan atas Pemberlakuan Denda pada nasabah KPR bagi pedagang
Penelitian ini dikaji secara teori dan dilaksanakan secara praktek, hal ini dirasakan oleh nasabah bahwa penetapan nasabah yang berhak mendapatkan denda masih secara umum dalam artian semua nasabah menandatangi kontrak di awal kesepakan itu artinya sudah di peringatkan bahwa ada denda, namun bagi  pedagang  pendapatanya  tidak  menentu,  sehingga  ini  di  mungkinkan untuk  merugikan  nasabah  dikarenakan  nasabah  tidak  semua  dari  karyawan ataupun  pengusaha,  ada  dari  pedagang  dan  lain-lain  yang  penghasilanya ditentukan oleh pelanggan.
Tabel 2. Perbedaan Pendapat Mengenai Denda Ta ‟ zir Boleh Tidak Boleh Ulama yang berpenda pat 1. Prof. Dr. Wahbah Zuhayli, 2. Dr. Muhammad Syubair, AAOIFI,
3. DSN MUI
1. Syaikh Abdullah bin Mani ‟ ,
2. Prof.Dr. Al Qarh Daghi,
3. Dr. Fahmi Abu Sunnah,
4. Dr. Iyadh al Anzi,
5. Dewan Fikih Islam Liga Muslim Dunia Argumen 1. Bolehnya  menerapkan sanksi dengan mengambil harta 2. Bolehnya  mengenakan hukuman  bagi  orang yang menunda  pembayaran utang 3. Denda  yang  dibayar bukanlah  riba  karena diperuntukkan  untuk kebutuhan social 4. Perjanjian  dibuat  agar debitur memenuhi kewajibannya, dan perjanjian haruslah dipenuhi 1. Tidak  boleh  menerapkan  sanksi dengan mengambil harta 2. Hukuman  yang  dibolehkan dikenakan  kepada  orang  yang menunda  pembayaran  denda adalah  dengan  pencemaran nama baik atau penjara.
3. Kreditur  (bank)  yang  menerima dana denda, mendapatkan keuntungan berupa promosi dan ini termasuk riba 4. Perjanjian  yang  dibuat  untuk menghalalkan suatu yang haram tidak boleh dipenuhi Pendapat Penulis 1. jika di bolehkan bukanlah kerugian perusahaan  tapi  untuk mendisiplingkan karyawan 2. perlu ada pengklasifikasian untuk menetapkan ganti rugi 1. tidak boleh dikarenakan merugikan  perusahaan  padahal dana  ganti  kerugian  tersebut digunakan untuk social 2. masih  mencari  payung  hukum untuk  tetap  memungut  hal haram untuk keuntungan sepihak
Beberapa  lembaga  fatwa  yang  mengharamkan ta’widh ,  seperti  yang disampaikan Dewan Fikih Islam Liga Muslim Dunia (Muslim World League) (AAOIFI, 2010):
“Apabila Kreditur memberikan suatu kondisi bagi debitur, dimana debitur akan membayar  kepada  kreditur  sejumlah  uang  baik  sebagai  hukuman  denda  yang tetap  atau  dengan  sebuah  rasio,  pada  saat  debitur  menunda  pembayaran angsuran yang telah disepakati pada periode tertentu, maka kondisi tersebut tidak sah atau ketentuan tersebut tidak boleh dipenuhi, baik ketentuan tersebut berasal dari  bank  ataupun  orang  lain,  karena  hal  tersebut  merupakan  riba  Jahiliyyah (Periode ketidaktahuan sebelum Islam) yang telah Alquran larang.”
AOIFI  juga  menyatakan  dalam  Standar  Syariah  Nomor  3  Penundaan Pembayaran oleh Debitur pada pasal 2/1(b) dan 2/1(c) :
“2/1(b) It is not permitted to stipulate any financial compensation, either in cash or in other consideration, as a penalty clause in respect of a delay by a debtor in settling  his  debt,  whether  or  not  the  amount  of  such  compensation  is  pre- determined;  this  applies  both  to  compensation  in  respect  of  loss  of  income (opportunity  loss)  and in  respect  of  a  loss  due  to  a  change  in  the  value  of  the currency of the debt.
2/1(c) It is not permitted to make a judicial demand on a debtor in default to pay financial  compensation,  in  the  form  either  of  cash  or  of  other consideration, for delay in settling his debt.”
Keputusan Majma ‟ Al Fiqh Al Islami (divisi Fikih OKI) No.51 (2/6) 1990 yang  berbunyi,  “Bagi  nasabah  yang  mampu  haram  hukumnya  menunda- nunda
kewajiban  pembayaran  yang  telah  jatuh  tempo.  Meskipun  demikian,  Syariat tidak  membolehkan  penjual  membuat  persyaratan ta ‟ widh (ganti  rugi)  pada saat nasabah terlambat melunasi kewajiban pembayaran. (Tarmizi, 2019).
Pada prinsipnya, produk syariah didukung dengan lahirnya UU No 21 tahun 2008, sehingga telah jelas adanya pengakuan dari hukum positif bahwa prinsip syariah dapat diterapkan secara menyeluruh, (Baidhowi, 2017)
Ibnu Abdil Barr berkata, “Ulama Salaf dan Khalaf sepakat bahwa riba yang  diharamkan  Alquran  adalah  menarik  uang  ganti  rugi  ( ta ‟ widh )  dari debitur yang terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo.
Tabel 3. Perbedaan Pendapat Mengenai Denda Ta ‟ widh
Boleh Tidak Boleh Ulama yang berpendapat 1. Syekh Mustafa Zarqa, 2. Syaikh abdullah bin Mani
3. Abd al-hamid Mahmud al-Ba li,
4. Isham Anas al Zaftawi,
5. DSN-MUI.
1. Dr. Iyadh al Anzi,
2. Dewan Fikih Islam Liga Muslim Dunia,
3. AAOIFI,
4. Divisi Fikih OKI. Argumen 1. Bolehnya menerapkan sanksi dengan mengambil harta. 2. Bolehnya mengenakan hukuman bagi orang yang menunda pembayaran utang 3. Menghilangkan mudarat berupa kerugian yang dialami kreditur akibat penundaan pembayaran oleh debitur dengan pembayaran ganti rugi 4. Bukan termasuk riba, karena kreditur tidak mendapatkan manfaat. 1. Tidak boleh menerapkan sanksi dengan mengambil harta.
2. Hukuman yang dibolehkan dikenakan kepada orang yang menunda pembayaran denda adalah dengan pencemaran nama baik atau penjara.
3. Menghilangkan kerugian bias dengan cara lain, sseperti eksekusi jaminan atau seluruh angsuran menjadi tunai. 4. Termasuk riba yang diharamkan dalam al- Qur’an. Pendapat Penulis 1. Jika  denda  diterapkan  bagi yang sengaja menunda pembayaran maka di perlukan kriterian yang menunda karena dalam berjalanya  usaha  kadang mengalami kerugian 1. Denda  bagi  siapa  saja itu  tidak  boleh  karena bagi  orang  yang  tidak bertanggung jawab dapat  mempergunakan yang tidak sesuai dengan syariah
2. Dana hasil denda di perjelas jika alas an dikenakan denda karena merugikan perusahaan lalu mengapa di jadikan sebagai dana sosial 2. Kesepakatan diawal untuk  semua  nasabah telah memandatangi kontrak bahwa keterlambatan pembayaran akan dikenakan sanksi tanpa ada kriteria lain sehingga ini merugikan bagi nasabah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti terkait Kajian Fatwa DSN MUI Klausal Denda dan Ganti Rugi Pada Skim KPR Syariah, dapat  disimpulkan bahwa  penerapan  Klausal  Sanksi  dan  Ganti  Rugi  masih terjadi dua pendapat ada yang megatakan bahwa sudah sesuai dengan syariat Islam dan ada yang mengatakan tidak sesuai dengan syariat Islam, pendapat pertama  mengatakan,  jika  tidak  diterapkan  maka  perusahaan  rugi  dan memberi jera pada nasabah yang mampu namun tidak membayar kewajiban yang pada waktu akad telah disepakati di awal untuk membayar kewajibab. Serta  dana  ini  nantinya  akan  diperuntukkan  sebagai  dana  sosial.  Pendapat kedua,  tidak  boleh  menerapkan  sanksi  dengan  mengambil  harta,  Kreditur (bank)  yang  menerima  dana  denda,  mendapatkan  keuntungan  dan  ini termasuk riba.

## DAFTAR PUSTAKA
AAOIFI.  (2010).  Accounting,  Auditing,  and  Governance  Standard  for International Financial Institution. Buku .
Aidil Novia. (2016). kontribusi fiqih legal maxim dalam fatwa-fatwa ekonomo syariah  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSNMUI).
Jurnal , 12 (1), 79–104.
Baidhowi. (2017). Rekonstruksi Akad Murabahah. Jurnal , 8 (2), 221–239.
Dewan  Syariah  Nasional  MUI.  (2014).  Himpunan  Fatwa  Keuangan  Syariah.
Buku , jakarta (erlangga).
Erwandi Tarmizi. (2019). Harta Haram Muamalah Kontenporer. Buku , 17 .
Fadli.  (2017).  Penerapan  denda  murabahah  menurut  fatwa  dewan  syariah nasional  dsn/mui  (studi  di  pt.  Bank  muamalat  indonesia  cabang padangsidimpuan). Jurnal , 12 (2), 199–231.
Farid Budiman. (2013). Karakteristik Akad fPembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru. Jurnal , 28 (3), 406–408.
Fauzan,  ahmad kamil dan M. (2007). kitab undang-undang hukum perbankan dan ekonomi syariah. Buku , cet 1 .
Mahkamah Agung RI. (2013). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .
Maimun. (2013). Reorientasi Ijtihad Kontemporer : analisis Hukum Islam. Jurnal , 11 (2), 155–163.
Sutedi, A. (2009). perbankan syariah tinjauan dan beberapa segi hukum. Buku , bogor (ghalia indonesia).
Wahbah Al-Zuhaili. (2008). al-muamalat al-malyat al-Mu’ashira. Buku .
zawawi. (2016). Fatwa klausul sanksi dalam akad: studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma’ Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI). Jurnal , 16 (2), 237–255.
Zity,  A.  A.  A.  (2008).  Noal-Mu’amalat  al-Maliyyat  al-Mu’asirat  wa  Atharu Nazariyatu al-dharai’ fi Tatbiqatuha. Buku .