## Perjanjian Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di Bandung dan Sumedang (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2014)

## Yolanda Resti Paulina
yolandaresti139@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
LPG Agents who are members of Hiswana Migas DPC Bandung and Sumedang have held a meeting and the finding of Price Agreement between  21  June  2011  and  15  December  2013  is  effective,  the Establishment Agreement Letter contains the LPG Price Determination and the Prohibition provides discounts / discounts for LPG consumers. In this case KPPU issued Decision Number 14 / KPPU-I / 2014, this was considered to violate the provisions in Article 5 paragraph (1) of  Law  Number  5  of  1999  concerning  Monopolistic  Practices  and Unfair Business Competition. Pricing Agreement is categorized as per se illegal, where the activity or agreement is illegal without further proof of the impact, so that the proof of this case only needs to be seen from the fulfillment of the elements in Article 5 paragraph (1).
But the Bandung District Court Decision Number 01 / Pdt.Sus / 2015
/ PN.Bdg. the objection raised by the respondent, namely the Agents, stated and further proved that what had been done by the LPG Agents did not fulfill the competency element in Article 1320 BW regarding the legal conditions of the agreement and the Panel of Judges stated that  the  rest  of  us  did  not  need  further  proof.  The  elements  of  the agreement based on Article 5 paragraph (1) cannot be fulfilled, so the Panel of Judges stated that what the Agents did did not violate Article 5 paragraph (1) of Law number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Keywords: Price  Fixing  Agreement;  KPPU  Decision  Number  14/ KPPU-I/2014.

## Abstrak
Para Agen LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas DPC Bandung dan Sumedang telah melakukan pertemuan dan ditemukannya Surat Kesepakatan Harga dengan kurun waktu 21 Juni 2011 sampai dengan 15 Desember 2013 berlaku efektifnya, Surat Kesepakatan Penetapan tersebut berisi mengenai Penetapan Harga LPG dan Larangan memberikan discount/potongan harga terhadap konsumen. Dalam perkara ini KPPU mengeluarkan Putusan Nomor 14/KPPU-I/2014, hal tersebut dianggap melanggar ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian Penetapan Harga dikategorikan dalam per se illegal, dimana kegiatan atau perjanjian tersebut sebagai illegal tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan, sehingga pembuktian perkara ini hanya perlu dilihat atas terpenuhinya unsur-

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 1, Januari 2021
How to cite: Yolanda Resti Paulina, ‘Perjanjian Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di Bandung dan Sumedang (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 14/ KPPU-I/2014)’ (2021) Vol. 4 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 1 Oktober 2020; Diterima 12 November 2020; Diterbitkan 5 Januari 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i1.24309
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 392 Yolanda Resti: Perjanjian Penetapan Harga...

## Pendahuluan
Pembangunan dibidang ekonomi diorientasikan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat dan dapat memberikan manfaat bagi publik, isi dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 itulah yang membedakan dengan UU Persaingan di Negara lain, tidak hanya sekedar menjamin adanya kesejahteraan bagi konsumen saja namun juga menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. 1 Agar tercapai tujuan tersebut, kemudian untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ekonomi pasar yang wajar, maka demokrasi di bidang ekonomi akan memberikan setiap pelaku usaha kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha seperti proses produksi dan pemasaran barang dan/jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien.
Dunia usaha adalah dunia persaingan, dengan demikian KPPU melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pengawas agar tidak terjadi praktik yang tidak sehat dalam pelaksanaan dunia usaha tersebut. Untuk membantu meningkatkan perekonomian, salah satu caranya adalah dengan adanya persaingan sehat. Adanya persaingan sehat (fair competition) berarti ada juga persaingan tidak sehat (unfair competition) , persaingan tidak sehat ini sering terjadi dan menjadi suatu senjata bagi para pelaku usaha untuk membuat produk barang/jasa nya laku di pasaran.
1 L. Budi Kagramanto,dkk., Hukum Persaingan Usaha : Antara Teks & Konteks (Deutsche Gesellschaft furTechnische Zusammenarbeit 2009).[19].
unsur pada Pasal 5 ayat (1). Namun pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 01/Pdt.Sus/2015/PN.Bdg. atas keberatan yang diajukan oleh termohon yakni Para Agen, menyatakan dan dibuktikan lebih lanjut bahwa apa yang telah dilakukan oleh Para Agen LPG tidak memenuhi unsur kecakapan dalam Pasal 1320 BW mengenai syarat sah perjanjian dan Majelis Hakim Menyatakan untuk usur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi lebih lanjut. Otomatis unsur perjanjian berdasarkan Pasal 5 ayat (1) tidak dapat terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa yang dilakukan Para Agen tersebut tidak melanggar Pasal 5 ayat (1) UU nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kata  Kunci : Perjanjian Penetapan Harga; Putusan KPPU No.14/
KPPU-I/2014.
Copyright © 2021 Universitas Airlangga
UU Nomor 5 tahun 1999 mengatur mengenai kegiatan dan perjanjian yang dilarang dalam melakukan suatu persaingan usaha, perjanjian penetapan harga (Price Fixing Agreement) merupakan salah satu perjanjian yang dilarang . Larangan mengenai perjanjian penetapan harga tersebut diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1999 yang berbunyi:
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”.
Penetapan harga termasuk dalam pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha dikarenakan tindakan para pelaku usaha yang melakukan kesepakatan harga secara langsung dapat menghilangkan persaingan yang seharusnya terjadi diantara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Ketika perusahaan-perusahaan melakukan kesepakatan penetapan harga, maka harga akan naik jauh diatas biaya produksi. Kemudian sebaliknya, apabila suatu harga turun dan mendekati biaya produksi  maka  pasar  akan  menjadi  lebih  efisien  sehingga  dapat  meningkatkan kesejahteraan (welfare improvement). Ditemukan fakta bahwa telah dilakukan suatu kesepakatan bersama yang melibatkan beberapa anggota Hiswana Migas mengenai harga jual LPG pada tanggal 21 Juni 2011 di wilayah Bandung dan Sumedang, Jawa Barat. 2 Hiswana Migas adalah suatu wadah bagi para pengusaha yang bergerak dalam bidang penyaluran, pengangkutan dan niaga hasil olahan minyak dan gas bumi serta produk lainnya yang memiliki hubungan kerja atau kemitraan denga PT Pertamina (Persero). Kemudian dengan kurun waktu tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan 15 Desember 2013 dimana berlaku efektifnya Surat Kesepakatan Bersama Harga Jual LPG Anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang. 3 Selain menetapkan harga, isi dari kesepakatan tersebut juga disetujui mengenai larangan memberikan discount/ potongan harga kepada konsumen . 4 Bagi pembangunan nasional Indonesia hal tersebut termasuk sektor penting, seiring dengan permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan energi, minyak dan gas
2 Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2014.[4]
3 Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2014.[7]
4 Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2014.[41]

## 394 Yolanda Resti: Perjanjian Penetapan Harga...
bumi karena untuk hajat hidup orang banyak hal tersebut memiliki prespektif yang sangat penting.
Tentang penguasaan Negara dalam pasal 33 UUD Tahun 1945 tertuang suatu konsep gagasan yang dikeluarkan oleh Bung Hatta mengenai suatu prinsip demokrasi ekonomi, berbunyi:
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjadikan kekayaan negara lebih besar, maka penggunaan suatu sumber daya harus bisa lebih produktif.
Dengan memberikan masyarakat/konsumen harga rendah, sehingga pendapatan mereka akan menjadi lebih tinggi dan dapat dibelanjakan pada pembelian lain, bisa juga untuk investasi atau ditabungkan. Mengurangnya suatu hambatan pada persaingan disebabkan karena bertambah besarnya total surplus atau kekayaan dari konsumen, hal tersebut memiliki efek yang sangat baik yakni, dapat membantu suatu usaha dapat mencapai tujuannya. 5
Di Indonesia LPG (Liquid Petroleum Gas) digunakan sebagai bahan bakar terutamanya untuk memasak, selain itu dapat juga digunakan sebagai bahan baku pada industria aerosol serta refrigerant ramah lingkungan. Keberadaan LPG sangat membantu kehidupan masyarakat, maka permintaan akan LPG akan terus meningkat. Hal ini diketahui melalui kasus yang diputus KPPU dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 tentang dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. Pendistribusian tersebut disalah gunakan oleh sebagian korporasi dengan melakukan praktik-praktik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia agar para agen dapat meraup keuntungan. Majelis Komisi berpendapat perjanjian yang dilakukan tersebut
5 L. Budi Kagramanto,dkk., Hukum Persaingan Usaha : Antara Teks & Konteks ,  (Deutsche Gesellschaft furTechnische Zusammenarbeit 2009).[18].
mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual.

## Metode Penelitian
Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, serta menggunakan tiga konsep pendekatan yakni; pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa peraturan perundang-undangan serta publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, buku- buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, putusan pengadilan yang berkaitan dengan perjanjian penetapan harga. Dalam melakukan analisis tersebut diawali dengan penguraian, peyusunan, penafsiran dan pengkajian permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori-teori hukum dan teori-teori para ahli. Setelah pengkajian berdasarkan tiga hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan dan dipaparkan sehingga rumusan masalah dapat terselsaikan.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pemenuhan unsur perjanjian penetapan harga berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1999 dalam Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2014 ?
2. Apa pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam memutus perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 menurut UU No.5 tahun 1999 ?
Pemenuhan  Unsur  Perjanjian  Penetapan  Harga  berdasarkan  UU  Nomor  5 Tahun 1999 Terhadap Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2014
Perjanjian penetapan harga atau price fixing agreement merupakan strategi penjualan yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya, perjanjian penetapan harga sudah jelas dilarang dalam UU No.5 Tahun 1999. Larangan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat di antara para pelaku usaha, perjanjian penetapan harga tersebut merupakan perjanjian yang negatif karena dapat menyebabkan;

## Yolanda Resti: Perjanjian Penetapan Harga...
1.  Hilangnya persaingan antar pelaku usaha;
2.  Membatasi produksi;
3.  Meningkatkan harga.
Berdasarkan hal tersebut dikatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat berdasarkan objek perjanjian berupa hal-hal dilarang oleh Undang-Undang adalah batal demi hukum, dan tidak dapat dilaksanakan oleh para pelaku usaha yang menjadi subjek dalam perjanjian. 6
Pada Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014, dapat diketahui bahwa Pelaku Usaha yang merupakan anggota Hiswana Migas DPC Bandung dan Sumedang telah melakukan perjanjian penetapan harga (price fixing agreement). Perjanjian tersebut diketahui dalam bentuk Surat Kesepakatan Harga pada tanggal 21 Juni 2011. Dapat dikatakan hal tersebut dianggap suatu bukti bentuk pelanggaran atas ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yang menentukan bahwa:
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”.
Maka dari itu perlu dilakukan pembuktian melalui pemenuhan unsur-unsur pernjanjian penetapan harga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, yakni:

## 1. Unsur  Pelaku Usaha
Yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, didirikan dan berkedudukan atau berada dalam satu wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui suatu perjanjian dalam menyelenggarakan segala kegiatan usaha dalam bidang ekonomi (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999). Dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:
a. Orang perseorangan (person/natuurliijk person)
Orang perseorangan yang merupakan bagian dari subjek hukum, dalam
6 Nanin Koeswidi Astuti, ‘ Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hu- kum’ (1 April 2016) 2 Jurnal Hukum tô-râ.[281].
hal ini konsep tentang orang dalam hukum memiliki kedudukan sangat sentral dibanding dengan konsep lain seperti hak, kewajiban, penguasaan pemilikan, dan lain-lain. 7
b. Badan Usaha Bukan Badan Hukum atau Persekutuan
Badan usaha yang tidak berbadan hukum merupakan badan usaha yang didalamnya tidak ada pemisahan mengenai harta kekayaan pribadi (pemiliknya) dengan harta kekayaan milik badan usaha tersebut.
c. Badan Usaha Badan Hukum
1) Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 tahun 2007 Tentag Perseroan terbatas Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya.Organ Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS), Direksi, dan Dewan Komisaris.
Berkaitan dengan putusan yang di keluarkan oleh KPPU Nomor 14/ KPPU-I/2014 diketahui bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah 17 agen LPG yang keseluruhannya merupakan anggota Hiswana Migas DPC Bandung- Sumedang. Para pelaku usaha tersebut melakukan kegiatan penyaluran LPG baik kepada pengguna besar maupun kepada pengguna kecil.

## 2. Unsur Perjanjian
Perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan dirinya dengan satu atau lebih pelaku usaha lainnya dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999). Pada pasal 1313 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam Pasal 1320 BW terdapat 4 syarat sah perjanjian yakni:
7 Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006).[66].
398

## Yolanda Resti: Perjanjian Penetapan Harga...

## a. Kesepakatan
Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Persesuain kehendak saja tidak akan menciptakan atau melahirkan perjanjian. Kehendak itu harus dinyatakan atau dengan kata lain, harus ada pernyataan kehendak. Kehendak itu harus nyata bagi orang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain.
Apabila pernyataan kehendak yang disampaikan kepada pihak lain diterima atau disetujui, maka baru terjadi kata sepakat.
b. Kecakapan
Pada Pasal 1330 BW tidak menentukan siapa saja yang tidak cakap melakukan perbuatan untuk mengadakan suatu perjanjian, tetapi menentukan siapa saja yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian, yakni:

## 1) Orang yang belum dewasa
Hukum perikatan di Indonesia tidak menentukan tolak ukur atau batasan umur agar seseorang dinyatakan dewasa. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menentukan tolak ukur kedewasaan tersebut. Ketentuan tentang batasan umur ditemukan dalam Buku I Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tentang Orang. Berdasarkan atas Pasal 330 ayat (1) BW batas usia cakap adalah 21 tahun. Ketentuan ini adalah jelas, usia didasarkan pada segala dokumen data diri yang secara sah dimiliki oleh pihak yang bersangkutan. Bagi pihak yang belum 21 tahun dapat dimintakan pendewasaan, batas usia cakap melakukan perbuatan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat UUJN No.2 Tahun 2014) dapat dilihat pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) (UUJN) 2014 yang menyatakan bahwa penghadap harus memenuhi syarat paling rendah berusia 18 (delapan belas) tahun. Batas usia cakap melakukan perbuatan hukum menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UU Ketenagakerjaan) batasan usia juga diatur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan yaitu anak adalah setiap orang
yang berumur 18 tahun. Berdasarkan undang-undang yang dipaparkan diatas terdapat batasan umur yang berbeda yang mengatur tentang usia kecakapan. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan KUH Perdata (BW) adalah 21 tahun sedangkan kecakapan berdasarkan UUJN dan UU Ketenagakerjaan adalah 18 tahun.
2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
Seseorang dapat diletakan dibawah pengampuan apabila yang bersangkutan memiliki ketidak sempurnaan seperti gila, dungu, mata gelap, lemah akal yang mana tidak dapat menggunakan akal sehatnya yang oleh karena itu dapat merugikan dirinya sendiri.
3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang- undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.
Mahkamah Agung melalui Surat Edaran (SEMA) No. 3 Tahun 1963 menetapkan bahwa perempuan demikian itu tetap cakap melakukan perjanjian. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Tahun 1974 menentukan bahwa baik suami maupun istri berhak melakukan perbuatan hukum. Dalam kecakapan ini menunjuk kepada subjek hukum, yang mana subjek hukum haruslah cakap yakni, dewasa bukan anak-anak dan bukan orang yang dibawah pengampuan, serta subjek atau orang yang berhak dan berwenang. Bila dikaitkan dalam hal pihak yang mangadakan kesepakatan adalah subjek hukum badan hukum, maka mengikuti kententuan Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 98 Undang Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa yang mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi. Serta dalam Pasal 103 Undang Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:
“Direksi  dapat memberikan kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”.

## 4) Kausa Yang Diperbolehkan
Pasal 1335 Jo 1337 BW menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan

## 400 Yolanda Resti: Perjanjian Penetapan Harga...
terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Konsekuensi hukum apabila syarat ini tidak dipenuhi adalah bahwa kontrak yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 1335 BW) dengan perkataan lain, suatu kontrak tanpa suatu kausa yang legal akan merupakan kontrak batal demi hukum.
Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, telah ditenemukan adanya Surat Kesepakatan Bersama Harga Jual LPG Anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang tanggal 21 Juni 2011 yang mengatur kesepakatan harga jual LPG tabung isi 12 Kg, tabung isi 50 Kg dan penjualan menggunakan bulk LPG kepada pelanggan LPG di wilayah Bandung dan Sumedang, Jawa Barat yang sudah berjalan secara efektif dalam kurun waktu mulai 21 Juni 2011 sampai dengan 15 Desember 2013.

## 3. Unsur  Pelaku Usaha Pesaing
Pelaku Usaha Pesaing adalah pelaku usaha lain yang ada dalam pasar bersangkutan yang sama. Bahwa yang dimaksud sebagai pelaku usaha pesaing yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama yakni, 17 Agen LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas DPC Bandung-Sumedang. 17  Agen tersebut merupakan pelaku usaha yang berada dalam satu pasar bersangkutan yang sama, yang seharusnya melakukan persaingan sehat antar kompetitor demi menciptakan harga pasar yang wajar yang terbentuk dari adanya permintaan dan penawaran.
4. Unsur Harga Pasar
Harga merupakan sejumlah uang yang harus dibayar dalam suatu transaksi barang dan jasa sesuai dengan kesepakatan antara para pihak di dalam pasar bersangkutan. Harga pasar yang seharusnya tercipta dari adanya permintaan dan penawaran, namun pada hal ini harga pasar tercipta karena adanya
kesepakatan yang dilakukan para agen dalam pasar bersangkutan yang sama untuk menentukan harga tabung LPG ukuran 12 Kg, 50 Kg dan bulk di wilayah Bandung dan Sumedang dalam kurun waktu 2011 sampai 2013.
5. Unsur Barang
Barang merupakan benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat diperjual-belikan, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha (Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 5 Tahun 1999). Dalam putusan tersebut yang dimaksud dengan unsur barang yakni Liquefied Petroleum Gas (LPG), LPG merupakan benda berwujud yang tidak bergerak dan memiliki nilai ekonomis yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.
6. Unsur Jasa
Jasa merupakan suatu layanan yang berbentuk pekerjaan ataupun prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat dan memiliki manfaat bagi konsumen atau pelaku usaha (Pasal 1 Angka 17 UU Nomor 5 Tahun1999). Menurut Djaslim Saladin, jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Proses produksinya mungkin dan mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. 8

## 7. Unsur Konsumen
Sesuai dengan pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain. Umumnya sebuah produk sebelum sampai ke tangan konsumen terlebih dahulu melalui suatu proses distribusi yang cukup panjang, mulai dari produsen, distributor, agen, pengecer, hingga akhirnya sampai di tangan konsumen, sehingga di bidang ekonomi dikenal dua jenis konsumen, yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu
8 Djaslim  Saladin, Manajemen  Pemasaran  Analisis,  Perencanaan,  Pelaksanaa,  dan Pengendaliannya (Linda Karya 2004).[134].

## 402 Yolanda Resti: Perjanjian Penetapan Harga...
produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Dalam kasus yang diteliti oleh peneliti, konsumen yang dimaksud adalah masyarakat pengguna gas LPG kemasan tabung isi 12 Kg, tabung isi 50 Kg, dan penjualan menggunakan bulk LPG di wilayah Bandung Sumedang.
8. Unsur Pasar Bersangkutan
Pasar Bersangkutan merupakan pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu yang pelaku usaha atas barang atau jasa yang sama/ sejenis atau substansi dari barang atau jasa tersebut (Pasal 1 Angka 10 UU No. 5 Tahun 1999). Pasar bersangkutan menunjuk kepada sektor perdagangan yang mengalami hambatan persaingan usaha dan menunjuk kepada daerah geografis pasar bersangkutan. Pasar bersangkutan didefinisikan agar meliputi semua barang dan jasa yang dapat mensubstistusi, serta semua pesaing di daerah berdekatan yang dapat dihubungi pembeli apabila hambatan atau penyalahgunaan tersebut mengakibatkan kenaikan harga, yang berarti bahwa pasar bersangkutan dapat dikategorikan dalam dua perspektif, yaitu pasar berdasarkan produk dan pasar berdasarkan geografis. Pasar berdasarkan produk terkait dengan kesamaan, atau kesejenisan dan/atau tingkat substitusinya. Pasar berdasarkan cakupan geografis terkait dengan jangkauan daerah pemasaran. 9
Dalam pertimbangan hukumnya, Komisioner KPPU membuktikan adanya Perjanjian Penetapan Harga dengan menggunakan unsur-unsur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, tanpa melihat ke dalam Pasal 1320 BW tentang syarat sah perjanjian secara rinci. Sedangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Negeri Bandung Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/PN.Bdg. atas Keberatan yang diajukan oleh para Termohon menyimpulkan bahwa perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidaklah terbukti, karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 BW yaitu unsur kecakapan dalam pembuatan perjanjian  tersebut  serta  disebutkan  bahwa  Perjanjian  Penetapan  Harga  Liquefied
9 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 14/KPPU-I/2014.[4].
Petroleum Gas tidak melanggar UU No. 5 Tahun 1999 karena belum berlaku secara efektif. Dalam keberatan yang pertama, dikatakan bahwa yang mengadakan kesepakatan tersebut adalah semuanya bukan Direktur atau orang yang mendapatkan kuasa dari badan hukum itu sendiri, maka subjek hukum tersebut dapat dikatakan tidak berwenang sehingga perbuatan yang dimaksud tidak sah. Dalam kasus ini, terkait dengan kehadiran seseorang terkait dengan kewenangan direksi, dengan menggunakan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan selanjutnya menggunakan BW. Penggunaan kedua undang-undang tersebut dikarenakan hal ini terkait dengan perjanjian yang dilarang, dimana untuk syarat sahnya perjanjian dan asas-asas dalam perjanjian tidak diatur secara khusus dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Merujuk pada subjek hukum, dalam pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa yang mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi. Sebab kedudukan direksi bersifat fiduciary , yang oleh UUPT sampai batas-batas tertentu diakui yang membuat tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi. Dari fakta yang terungkap bahwa para pelaku usaha yakni agen LPG tersebut bukanlah Direktur atau yang mendapat kuasa dari direksi atau pengurus yang memiliki kewenangan dimana dalam Pasal 103 UUPT menyatakan direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada karyawan atau kepada orang lain atas nama perseroan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang di uraikan dalam kuasa. Berarti subjek hukum yang menandatangani kesepakatan tersebut cakap hukum tetapi tidak berwenang dalam bertindak. Tetapi dilihat dari kasus per kasus dalam persaingan usaha, banyak penandatangan perjanjian dilakukan oleh orang yang tidak berwenang atau orang yang tidak diberi mandat atau kuasa khusus oleh direktur, maka dalam hal ini, dapat dilihat dari sisi itikad baiknya. Diatur pada Pasal 1338 ayat (3) BW dinyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dan didasari dengan itikad baik, itikad baik diperlukan dalam proses negoisasi dan penyusunan kontrak hingga pelaksanaan kontrak.
Melaksanakan sebuah perjanjian dengan itikad baik maka perjanjian harus dilaksanakan sesuai kepatutan dan keadilan. Dengan demikian, judex facti harus

## 404 Yolanda Resti: Perjanjian Penetapan Harga...
mempertimbangkan apakah dalam persoalan yang dikemukakan kepadanya apakah ada kepatutan dan keadilan atau tidak. Perjanjian tidak hanya ditentukan oleh rangkaian kata-kata yang disusun para pihak, tetapi juga ditentukan kepatutan dan keadilan. 10 Oleh karena perkara persaingan usaha ini berkaitan dengan proses terbentuknya kontrak, maka sesungguhnya hal tersebut dapat menjadi bagian dari itikad baik dalam proses negoisasi penyusunan kontrak.
Dilihat lagi dari subjek hukum dalam perjanjian ini, subjek hukum yang berwenang dalam hal ini yaitu direktur dengan sengaja telah melakukan tindakan tersebut untuk menghindari tanggung jawab hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil suatu logika yaitu apakah mungkin seorang staf perusahaan datang dipertemuan para direktur tanpa ada yang mengutus. Pada kasus-kasus lain juga ditemukan hal serupa, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai modus operandi perilaku perusahaan yang dalam hal ini seharusnya dilakukan oleh direksi, tetapi direksi tidak mendelegasikan kewenangannya sebagai mandatory sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tetapi diwakili oleh orang yang sesungguhnya tidak mempunyai kecakapan untuk bertindak.
Selanjutnya untuk keberatan yang dikatakan bahwa perjanjian penetapan harga tersebut belum berlaku efektif, yang maka dari itu tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999. Dalam hal ini, berhubungan dengan kapan mengikatnya suatu perjanjian. Pada pasal 1338 BW menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasa-alasan yang dinyatakan oleh undang-undang cukup untuk itu, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Konsekuensi yang diterima perusahaan karena telah melanggar ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 yakni berupa sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 47. Selain sanksi administratif, konsekuensi yang timbul akibat melanggar peruahaan akan memiliki catatan buruk terkait dengan kepatuhan terhadap
10 Ridwan  Khairandy, Itikad  Baik  Dalam  Kebebasan  Berkontrak, (Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana 2003).[13].
UU Nomor 5 Tahun 1999, sehingga nama perusahaan akan hilang dan secara otomatis akan menurunkan reputasi perusahaan. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Dalam sistem hukum perjanjian dianut sistem terbuka (konsensualitas), artinya bahwa para pihak mempunyai kebebasan yang sebesar- besarnya untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan berbentuk apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan keususilaan.
Mengenai asas konsensualisme, asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian padaumumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 BW mengenai syarat sah perjanjian adalah dengan adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Kemudian dapat dilihat untuk Pasal 1338 BW yang intinya menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya yang artinya, perikatan lahir/timbul sejak terjadi kesepakatan antara para pihak. Asas konsensualisme ini menentukan bahwa private individuals memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan akibat hukum suatu kontrak tanpa adanya campur tangan dan pembatasan oleh hukum. 11
Berdasarkan pemaparan diatas, penulis berpendapat bahwa Surat Perjanjian Penetapan Harga LPG merupakan perjanjian yang sah, sehingga dapat dikatakan perjanjian tersebut mengikat (Pacta Sunt Servanda) para pihak yang membuatnya. Jadi subjek hukum dalam perjanjian tersebut terikat dengan perjanjian penetapan harga untuk melaksanakan atau menjalankan kewajiban dan hak yang telah mereka sepakati bersama, sebab mengikatnya suatu perjanjian atau kontrak yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah sejak ada kata sepakat dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian tersebut. Yang artinya, para pihak dengan sadar dan
11 Ridwan Khairandy, Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik : Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan ( FH UII PRES 2015).[32].

## 406 Yolanda Resti: Perjanjian Penetapan Harga...
tanpa paksaan telah menerima segala konsekuensi dari segala bentuk akibat yang dihasilkan dari perjanjian tersebut. Sehingga menurut peneliti, keberatan para pemohon mengenai keefektifan Perjanjian Penetapan Harga Distribusi Liquefied Petroleum Gas yang dianggap belum berjalan dapat dipatahkan, karena dengan adanya asas konsensualitas, yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian mengikat sejak ada kata sepakat.

## Analisis  Pendekatan  yang  digunakan  KPPU  Terhadap  Kasus  Penetapan Harga Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014
Struktur pasar yang ada dalam kasus Penetapan Harga di wilayah Bandung dan Sumedang ini adalah Oligopoli. Karena dilihat dari beberapa produsen yang ada pada pasar yang sama dengan menjual produk/barang yang cenderung homogen yakni LPG yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Pada harga barang yang dijual hampir memiliki kesamaan dengan produsen lainnya, sehingga tidak ada persaingan harga secara kompetitif. Dalam perjanjian tersebut terdapat isi perjanjian yang melarang pengambilan konsumen yang sudah dibina oleh agen lain yang bertujuan menjauhkan konsumen dari pesaingnya. Dalam mencapai kondisi optimal para produsen tersebut memberikan pelayan kepada konsumen dalam pendistribusian LPG yakni menyediakan jasa pengiriman langsung kerumah konsumen, sehingga konsumen tidak perlu mengeluarkan tambahan biaya operasional untuk menuju ke tempat produsen. Dalam hal ini cukup berpengaruh terhadap kondisi pasar, pelaku usaha lain akan sulit untuk masuk kedalam pasar yang sama, dapat mendorong timbulnya inflansi.
Kemudian dari pemaparan diatas mengenai pendekatan rule of reason dan per  se  illegal, mengenai perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 sudah jelas bahwa Majelis Komisi menggunakan pendekatan per se illegal. Hal tersebut dapat dilihat dari perjanjian yang dilakukan oleh 17 agen LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas Wilayah Bandung dan Sumedang, dimana telah melanggar ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal tersebut termuat istilah “dilarang”
tanpa mencantumkankalimat“…yang dapat mengakibatkan…”. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, untuk pembenaran subtantif dalam pendekatan perse illegal perlu didasarkan pada fakta atau asumsi yang menyatakan perilaku tersebut dilarang  karena akibat yang ditimbulkan menyebabkan kerugian pada pelaku usaha pesaingnya maupun konsumen. Maka dari itu, perjanjian yang dilakukan oleh para agen LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas di Wilayah Bandung dan Sumedang telah merugikan pelaku usaha pesaingnya yang tidak tergabung di Hiswana Migas di Wilayah Bandung dan Sumedang dan pihak konsumen. Pihak konsumen tentu akan membayar berapapun biaya untuk mendapatkan tabung LPG tersebut, karena tabung LPG tersebut merupakan kebutuhan pokok mereka.
Terhadap penyelsaian perkara persaingan usaha yang terjadi di Wilayah Bandung dan Sumedang ini, penggunaan pendekatan per se illegal ini tidak memerlukan pembuktian dampak dari adanya perjanjian penetapan harga yang dilakukan para Distributor LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas  Wilayah Bandung dan Sumedang. Hanya perlu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat di Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. Mengenai penjabaran unsur dapat dilihat pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek  Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat seperti yang sudah dijelaskan penulis pada bab sebelumnya. Namun apabila ketika para pihak termohon dari Putusan KPPU mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri atas putusan yang dijatuhkan kepada mereka ada baiknya Komisi persaingan usaha tersebut juga melakukan pembuktian melalui pendekatan rule  of  reason, karena menurut penulis tindakan tersebut dapat lebih menguatkan putusan yang dikeluarkan KPPU agar dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Sering sekali Putusan Komisi Persaingan Usaha di patahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas keberatan yang di ajukan oleh para pelanggar karena perbedaan sudut pandang dalam menganalisis sebuah perkara persaingan usaha. Pada sisi lain penggunaan pendekatan rule of reason juga memungkinkan pihak pengadilan melakukan interprestasi terhadap UU No. 5 Tahun 1999.

## 408 Yolanda Resti: Perjanjian Penetapan Harga...
Namun pada akhirnya Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 01/Pdt.Sus/ KPPU/2015/PN.Bdg. dari pertimbangan Majelis Hakim tidak terpenuhinya salah satu unsur artinya perbuatan tersebut tidak sah dan perbuatan tersebut tidak dapat dinilai baik secara per se illegal maupun rule of reason , karena dasar untuk menilai harus ada perbuatan yang benar dan sah keberadaannya bukan sekedar adanya perbuatan tersebut. 12

## Kesimpulan
Dalam pertimbangan hukumnya, Komisioner KPPU membuktikan adanya Perjanjian Penetapan Harga dengan menggunakan unsur-unsur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 5 Tahun 1999. Sedangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Negeri Bandung Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/PN.Bdg. atas Keberatan yang diajukan oleh Para Termohon menyimpulkan bahwa perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidaklah terbukti, karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 BW yaitu unsur kecakapan. Sebab pihak yang melakukan kesepakatan bukanlah Direktur atau orang yang mendapatkan Kuasa dari Badan Hukum itu sendiri, maka subjek hukum tersebut dapat dikatakan tidak berwenang sehingga perjanjian tersebut tidak sah dan tidak bisa berjalan efektif yang mana juga tidak dapat mengikat para pihak. Namun menurut peneliti, mengenai keefektifan  Perjanjian  Penetapan  Harga  Distribusi  Liquefied  Petroleum  Gas  yang dianggap belum berjalan dapat dipatahkan, karena dengan adanya asas konsensualitas, yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian mengikat sejak ada kata sepakat.
Struktur pasar dari Penetapan Harga LPG wilayah Bandung-Sumedang tersebut adalah oligopoli yang mana suatu kelomopok yakni para produsen/agen LPG melakukan kesepakatan harga dengan pelaku usaha pesaingnya yang tergabung dalam Hiswana Migas DPC Bandung-Sumedang, dalam pangsa pasar mereka memiliki posisi dominan dengan menguasai lebih dari 50% atau lebih pangsa pasar tersebut, sehingga menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk kedalamnya. Kemudian mengenai
12 Putusan Pengadilan Negri Bandung Nomor: 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/PN.Bdg.[292-293].
pendekatan yang digunakan untuk menganalisis perkara adalah per se illegal, namun pada tingkat keberatan yang diajukan para termohon ke Pengadilan Negeri Bandung putusan Komisi Persaingan Usaha di patahkan, sebab adanya perbedaan sudut pandang dalam pembuktian adanya perjanjian penetapan harga tersebut.

## Daftar Bacaan

## Buku
Budi, L. Kagramanto,dkk., Hukum Persaingan Usaha : Antara Teks & Konteks , (Deutsche Gesellschaft furTechnische Zusammenarbeit 2009).
Khairandy, Ridwan, Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik :Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan, (UII PRES 2015).
Khairandy, Ridwan, Itikad  Baik  Dalam  Kebebasan  Berkontrak, (Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana 2003).
Raharjo, Sajipto, Ilmu Hukum (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006).
Saladin, Djaslim, Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Pelaksanaa, dan Pengendaliannya (Linda Karya 2004).

## Jurn al
Astuti, Nanin Koeswidi, ‘ Analisis  Yuridis  Tentang  Perjanjian  Dinyatakan  Batal Demi Hukum’(1 April 2016) 2 Jurnal Hukum tô-râ.

## Perundang-unda ngan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang Nomr 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 14/KPPU-I/2014.
Putusan Pengadilan Negri Bandung Nomor: 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/PN.Bdg

## Yolanda Resti: Perjanjian Penetapan Harga...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--