Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Publik, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di DKI Jakarta (Studi Kasus Pengendara Ojek Online)
Cindy Apriani Chandra 1
Rizka Indri Arfianti 2
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jalan Yos Sudarso Kav 87, Sunter, Jakarta, Indonesia

## Abstrak
Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap kepemilikan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pajak dan Retribusi  Daerah  DKI  Jakarta  bahwa  rencana  penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor diharapkan  selalu  lebih  tinggi  pada  setiap  tahunnya,  namun  pada  saat  realisasi  penerimaan Pajak  Kendaraan  Bermotor  Pemprov  DKI  Jakarta  mendapati  bahwa  ketidaksesuaian  antara rencana  dengan  realisasi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah pemahaman  pajak,  kualitas  pelayanan  publik  dan  sanksi  perpajakan  memengaruhi  tingkat kepatuhan  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  roda  dua,  Penelitian  ini  menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil juesioner yang diisi oleh para responden yaitu 100 orang pengendara ojek online di wilayah DKI Jakarta. Metode  pengujian  menggunakan  Skala Likert;  Software SPSS  20;  Uji  Validitas  dan Reliabilitas;  Uji  F;  Uji  t;  Uji  R 2 ,  dan  Uji  Asumsi  Klasik.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa (1) Tidak cukup bukti bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak  pemilik  kendaraan  bermotor  roda  dua.  (2)  Terdapat  bukti  bahwa  kualitas  pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor roda dua.  (3)  Tidak  terdapat  bukti  bahwa  sanksi  keterlambatan  pembayaran  pajak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor roda dua.
Kata  kunci  :  Pemahaman  Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Publik,  Sanksi  Perpajakan,  Kepatuhan Wajib Pajak

## Abstract
Motor Vehicle Tax is a motor vehicle that can be used for two-wheeled motor vehicles or more. Based on data obtained from the DKI Jakarta Regional Tax and Retribution Agency, the plan for the acceptance of Vehicle Tax is expected to be higher every year, but at the time of the realization of the DKI Jakarta Provincial Motor Vehicle Tax receipts the discrepancy between the plan and the realization. The purpose of this research are To know if understanding of taxation, the quality of public tax, and tax penalties effects tax compliance of two-wheeled motor vehicle taxpayers. This research uses multiple regression analysis method. Data and information obtained from the questionnaires filled out by 100 respondents who works as ojek online driver in DKI Jakarta.  The test method is performed using  Likert  Scale;  Software  SPSS  20;  Validity  and Reliability  Test;  F  Test; t Test;  R 2 Test  and the classical Assumption Test. The results of this study indicate that (1) There is no enough evidence that the understanding of taxation effects tax compliance of two-wheeled motor vehicle taxpayers. (2) There is evidence that the quality of public tax services affects tax compliance of two-wheeled motor vehicle
Tujuan Korespondensi:
1 cindyaprianii@yahoo.com
2 rizka .indri@kwikkiangie.ac.id
taxpayers. (3) There is no evidence tax penalties effects tax compliance of two-wheeled motor vehicle taxpayers.
Keywords:  Understanding  of  Taxation,  The  Quality  of  Public  Tax  Services,  Tax  Penalties,  Tax Compliance

## Pendahuluan
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan  yang  memiliki  kontribusi  sangat besar  dalam  perkembangan  suatu  negara  dan merupakan  iuran  wajib  dan  juga  berfungsi menjadi  sumber  dana  yang  penting  bagi pembiayaan  infrastruktur  nasional.  Menurut Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan pemungutannya, pajak di Indonesia dikelompokkan  menjadi dua  yaitu  pajak  pusat dan  pajak  daerah.  Salah  satu  andalan  sumber penerimaan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  DKI Jakarta  (Pemprov  DKI  Jakarta)  adalah  dari Pajak  Daerah.  Pajak  yang  dipungut  oleh Pemerintah  Daerah  Provinsi  terdiri  dari:  (1) Pajak  Kendaraan  Bermotor,  (2)  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor,  dan  (3)  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah  satu  penyumbang  terbesar  dalam penerimaan  Pajak  Daerah.  Meningkatnya penerimaan  daerah  ini  dari  sektor  pajak kendaraan  bermotor  dikarenakan  semakin meningkatnya  jumlah  kendaraan  bermotor  di DKI  Jakarta.Hal  ini  salah  satunya  disebabkan oleh  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia yang  terus  meningkat  sehingga  memengaruhi kebutuhan  hidup  masyarakat  ibukota.  Di samping  kebutuhan  primer  dan  sekunder, kebutuhan  tersier  sekarang  dianggap  penting apabila melihat sistem transportasi massal yang beroperasi  di  kota  Jakarta  yang  dinilai  belum cukup  memberikan  rasa  nyaman  dan.justru cenderung  membuang  waktu  di jalanan akibat kemacetan.  Hal  ini  memicu  sebagian  besar masyarakat  untuk  memiliki  maupun  memilih alternatif untuk beraktivitas dengan kendaraan roda dua yang dinilai lebih cepat dan efisien di jalanan.
Sebagai  gambaran,  setiap  harinya hampir  di  seluruh  wilayah  DKI  Jakarta,  kita dapat  melihat  pengendara  ojek online yang semakin  bertambah  banyak  berlalu-lalang dengan  kendaraan  roda  dua  yang  dimilikinya.
Sebagian  besar  pengendara  ojek online merupakan  pemilik  kendaraan  bermotor  roda dua yang dipakainya untuk mencari penghasilan  dan  sudah  seharusnya  membayar pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  pengaruh  tingkat  pajak,  kualitas pelayanan  public  dan  sanksi  perpajakan terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor  roda  dua  di  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah patuh berarti tunduk atau  patuh  pada  ajaran  atau  aturan.  Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012, Wajib Pajak dapat ditetapkan  sebagai  wajib  pajak  patuh  yang dapat  diberikan  pengembalian  pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi syarat berikut:
a. Tepat  waktu  dalam  menyampaikan  SPT meliputi:
(1) Menyampaikan  SPT  dalam  3  (tiga) tahun terakhir
(2) Dalam  tahun  terakhir  penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan berturut-turut
(3) Seluruh  SPT  Masa  dalam  tahun terakhir  sebelum  tahun  penetapan Wajib  Pajak  dengan  kriteria  tertentu untuk  masa  pajak  Januari  sampai November telah disampaikan
(4) SPT  Masa  yang  terlambat  itu disampaikan  tidak  lewat  dari  batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua  jenis  pajak  pada  tanggal  31 Desember  tahun  sebelum  penetapan sebagai  Wajib  Pajak  dengan  kriteria tertentu
c. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan  pemerintah  dengan  pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dimana:
(1) Laporan  keuangan  dilampirkan  dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan
(2) Disampaikan  selama  3  (tiga)  tahun berturut-turut  sampai  dengan  akhir tahun  sebelum  tahun  penetapan Wajib
Pajak dengan kriteria tertentu.
d.  Tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dalam jangka  waktu  5  (lima)  tahun  terakhir.  Maka atas  beberapa  pengertian  diatas,  disimpulkan bahwa  kepatuhan  perpajakan  Wajib  Pajak adalah ketaatan atas pemenuhan serta melaksanakan  atau  menjalankan  kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Kendaraan Bermotor Roda Dua
Pemahaman diartikan sebagai proses dari berjalannya pengetahuan seseorang, perbuatan atau  cara  memahami.  Dari  pengertian  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  pemahaman merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan  hasil  dari  proses  usaha  manusia untuk  tahu. Scholes  dan  Wolfson  (dikutip dalam  Sri  Puti,  2009)  mengemukakan  bahwa tingkat  pemahaman  dari  WP  dan  fiskus mengenai undang-undang perpajakan memiliki pengaruh  terhadap kepatuhan  WP  dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai  peraturan  perpajakan  menjadi  hal penting  dalam  menentukan  sikap  dan  prilaku wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban dalam  membayar  pajak.  Menurut  Ilhamsyah, Randi (2016:4) pemahaman pajak Wajib Pajak tentang  peraturan  perpajakan  berpengaruh positif  secara  bersama-sama  (simultan)  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor roda dua. Semakin tinggi tingkat  pemahaman  wajib  pajak  terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan  Wajib  Pajak  tersebut  untuk melanggar  peraturan  tersebut,  karena  jika pengetahuan  mengenai  perpajakan  rendah, maka  kepatuhan  wajib  pajak  mengenai peraturan yang berlaku juga rendah.
H1:  Pemahaman  Pajak  berpengaruh  positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Kendaraan Bermotor Roda Dua
Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra  dalam  Khairil  Aswan  (2013), Pengertian  kualitas  pelayanan  adalah  ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu  sesuai  dengan  ekspektasi  pelanggan . Berdasarkan  definisi  kualitas  pelayanan  dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan  dapat  dikatakan  sebagai  suatu standar  jasa  yang  diberikan  entitas  kepada pelangan dapat bernilai baik maupun buruk.
Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran,  dan  kepastian  hukum.  Kualitas pelayanan  dapat  diukur  dengan  kemampuan memberikan  pelayanan  yang  memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Disamping  itu,  juga  memudahkan  dalam melakukan  hubungan  komunikasi  yang  baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai,  dan  pegawai  yang  cakap  dalam tugasnya (Irianingsih, 2015).
Atas aspek pelayanan publik, penelitian  Ilhamsyah  (2016)  menunjukkan adanya  pengaruh  dari  kualitas  pelayanan publik terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan  Bermotor.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  kualitas  pelayanan  publik  yang  baik menjadi  penarik  bagi  wajib  pajak  yang  mau melaksanakan kewajiban perpajakannya H2:  Kualitas  pelayanan  publik  berpengaruh positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua
Pengaruh  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Menurut Mardiasmo (2016:62)
menyatakan bahwa  “Sanksi  perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dituruti atau dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar  norma  perpajakan.”  Pemberian sanksi  bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera
agar  tidak  mengulangi  kegiatan  atau  aktivitas yang melanggar dengan aturan yang berlaku.Dalam pelaksanaan sanksi perpajakan, fiskus  harus  aktif  dan  dituntut  untuk  disiplin dalam  memberikan  sanksi kepada  wajib  pajak yang melanggar
Penegakan  hukum  ( law  enforcement merupakan  bagian  dari  proses  administrasi yang dilakukan sebagai salah satu dari upaya   untuk  mengoptimalkan  penerimaan Pajak Kendaraan  Bermotor. Terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor,  Wajib  Pajak  akan  dikenakan sanksi terhadap kelalaiannya.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan  Ni  Ketut  Muliari  (2011)  sanksi perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian  yang  dilakukan  Ilhamsyah  (2016) menyimpulkan  bahwa  sanksi  perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.  Hal  tersebut  dikarenakan  Wajib  pajak akan  merasa  takut  dan  terbebani  oleh  sanksi yang  akan  dikenakan  kepadanya  karena melalaikan kewajiban perpajakannya. H3:  Sanksi  Perpajakan  berpengaruh  positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

## Metode Penelitian
Obyek dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak pemilik kendaraan roda dua yang bekerja  sebagai  pengendara  ojek online yang tersebar  di  lima  wilayah  di  DKI  Jakarta  yaitu Jakarta  Utara,  Jakarta  Barat,  Jakarta  Pusat, Jakarta Timur,  dan Jakarta  Selatan  dan  sudah pernah menggunakan jasa pelayanan publik. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan  skripsi  ini,  penulis  menggunakan teknik  pengumpulan  data  yaitu  dengan  teknik komunikasi. Sedangkan instrumen yang digunakan adalah kuesioner, merupakan instrumen  teknik  pengumpulan  data  dengan cara  memberikan  sejumlah  pertanyaan  tertulis yang  disusun  secara  terstruktur  kepada responden  untuk  dijawab.  Kuesioner  yang dibagikan penulis berkaitan dengan pemahaman  pajak,  kepuasan  atas  kualitas pelayanan  fasilitas  publik,  pengenaan  sanksi PKB  serta  kepatuhan  Wajib  Pajak  pemilik
kendaraan bermotor roda dua yang melibatkan 100 responden di daerah DKI Jakarta.
Teknik  pengambilan  sampel  yang digunakan penulis adalah teknik non- probability  sample ,  dimana  teknik  ini  tidak memberikan  peluang  yang  sama  bagi  setiap anggota  populasi  untuk  terpilih.  Jenis non- probability sample yang dipilih penulis adalah Purposive  Sampling, dimana  pengambilan sample secara  sengaja  yaitu sample yang diambil  telah  ditentukan  dan  tidak  secara acak.  Kriteria  dari  sampel  ialah  individu (orang  pribadi)  yang  memiliki  kendaraan bermotor  roda  dua,  berprofesi  sebagai pengendara ojek online, dan  sedikitnya pernah  satu kali menggukan fasilitas pelayanan  publik  seperti  samsat corner, samsat keliling, dsb.
Software  komputer  yang  digunakan oleh  penulis  dalam  mengelolah  data  yang diperoleh  adalah  software  IBM Statistical Product and Service Solutions (SPSS) Statistic Version 20.0.0.  Teknik  analisis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Uji Skala Likert Menurut  Sugiyono  (2012:132),  skala
likert  digunakan  untuk  mengukur  sikap, pendapat,  dan  persepsi  seseorang  atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.
Dengan  skala  Likert,  maka  variabel  yang akan  diukur  dijabarkan  menjadi  indikator variabel.  Kemudian  indikator  tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun  item-item  instrumen  yang  dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.
2. Uji Pra-Kuesioner Terdiri  dari  Uji  Validitas  dan  Uji
Reliabilitas.  Uji  validitas  dilakukan  untuk memastikan bahwa masing-masing pertanyaan  dalam  instrumen  penelitian mampu mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini sehingga tidak ada satu pun pertanyaan atau pernyataan yang keluar dari  topik.  Sedangkan  iji  reliabilitas digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana hasil  pengukuran  tetap  konsisten  apabila dilakukan  pengukuran  dua  kali  atau  lebih
terhadap  pertanyaan  yang  sama  dengan menggunakan alat ukur yang sama pula.
a. Uji Asumsi Klasik
Penelitian  ini  menggunakan  analisis regresi linier berganda sehingga sebelum  analisis  ini  dilakukan  maka harus  dilakukan  uji  asumsi  klasik terlebih  dahulu.  Uji  asumsi  klasik  ini dilakukan untuk menguji kualitas data yang  akan  diregresikan.  Uji  asumsi klasik  yang  akan  diuji  adalah  uji normalitas,  uji  multikolinearitas,  uji heteroskedastisitas
dan uji autokorelasi.
b. Analisis Regresi Linier Berganda Menurut  Sugiyono  (2009),  regresi linier  berganda  merupakan  sebuah analisis yang penelitian
independennya  terdiri  dari  2  (dua) variabel  atau  lebih,  maka  model persamaan  yang  digunakan  dalam analisis  regresi  berganda  adalah sebagai berikut:
Dimana:
Y  =  Kepatuhan  Pemenuhan  Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor
X 1 = Tingkat Pemahaman Pajak
X 2 = Kualitas Pelayanan Publik
X 3 = Sanksi Perpajakan
a   = konstanta
b   = koefisien regresi variable
e   = koefisien error
c. Uji Hipotesis Uji  hipotesis  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah uji statistik F, uji statistik t, dan uji koefisien determinasi.

## Hasil Penelitian

## Uji Pra-Kuesioner
Uji Validitas
Uji validitas dilihat dengan membandingkan  antara  r  hitung  dan  r  tabel. Jika  r hitung >  r tabel, Maka  dapat  dikatakan  valid, dimana  r tabel untuk  N=  100,  adalah  0,361. Berdasarkan hasil pengolahan data yang terlihat pada  tabel  1  didapatkan  nilai  untuk  instrumen pemahaman  pajak  nilai  terkecilnya  0,799, instrumen  kualitas  pelayanan  publik  nilai terkecil  0,723,  instrumen  sanksi  perpajakan nilai terkecil 0,702 dan kepatuhan wajib pajak dengan  nilai  terkecil  sebesar  0,864.  Hasil  ini membuktikan bahwa setiap butir dari pertanyaan di kuesioner adalah valid.

## Uji Reliabilitas
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Cronbach Alpha untuk melakukan uji
reliabilitas.
Setelah
mendapatkan Cronbach  Alpha ,  maka  penulis akan  membandingkan  dengan  nilai  standar output  alpha  yaitu  sebesar  0,700.  Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan Cronbach’s  Alpha dapat  dilihat  pada  tabel  2 dimana  untuk  instrumen  variabel  Kepatuhan wajib pajak 0,931, untuk instrumen pemahaman  pajak  0,847,  untuk  instrumen kualitas  pelayanan  publik  0,955,  dan  untuk instrumen  sanksi  perpajakan  0,758.  Data  ini menunjukkan bahawa setiap variabel memiliki indeks  reliabilitas  yang  lebih  tinggi  daripada 0,700  yang  berarti  semua  variabel  adalah reliabel.

## Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dari model regresi berdistribusi  normal  atau  tidak.  Uji normalitas  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  uji Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 5%, maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut berdistribusi normal. Dari hasil uji normalitas  pada  tabel  3  dengan  uji
Kolmogorov-Smirnov menunjukkan
bahwa  nilai  signifikansi  0,951.  Nilai
Y= a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + ..+  b k X k + e
signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga  menunjukkan  bahwa  data  pada model tersebut berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel bebas (variabel independen).
Multikolinieritas  dapat  dilakukan  dengan melihat  nilai  TOL  ( Tolerance) dan  VIF ( Varian  Inflation  Factor) dari  masing- masing  variabel  bebas  terhadap  variabel terikatnya.
Hasil nilai VIF yang diperoleh dan terlihat pada tabel 4 menunjukkan variabel bebas  dalam  model  regresi  tidak  saling berkorelasi.  Diperoleh  nilai  VIF  untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan tolerance value berada diatas 0,10.
Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi  dan  disimpulkan  tidak  terdapat masalah  multikolinieritas  diantara  sesame variabel  bebas  dalam  model  regresi  yang dibentuk.

## 3. Uji Heterokedastisitas
Uji  heterokedastisitas  bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi  ketidaksamaan  varian  dari  residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.  Cara  yang  digunakan untuk mendeteksi heterokedastisitas adalah dengan menggunakan uji Glejser.
Berdasarkan hasil uji Glejser pada tabel 5 dapat ditemukan bahwa dalam hasil penelitian  ini  untuk  variabel  independen pemahaman  pajak  lebih  besar  dari  0,05 dimana  tidak  terjadi  heteroskedastisitas. Begitu pula dengan dua variabel independen lainnya yaitu kualitas
pelayanan  publik  dan  sanksi  perpajakan juga  lebih  besar  dari  0,05  dimana  artinya tidak terjadi heterokedastisitas.

## 4. Uji Autokorelasi
Uji  untuk  mendeteksi  ada  tidaknya autokorelasi  dengan  menggunakan  uji Run Test. Pada tabel 6 didapatkan hasil uji Run  Test menunjukkan  angka  0,546. Dengan  demikian,  kesimpulan  yang didapatkan adalah tidak terjadi autokorelasi.

## Hasil Uji Hipotesis
1. Uji F
Nilai signifikansi pada tabel 7 menunjukkan adanya nilai yang signifikan sebesar 0,000. Oleh karena itu, menunjukkan  adanya  hubungan  antara variabel  independen  dengan  variabel dependen yang signifikan. Sehingga dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  terdapat  cukup bukti  bahwa  variabel  independen  yaitu pemahaman  pajak,  kualitas  pelayanan publik,  dan  sanksi  perpajakan  secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan  terhadap  variabel  dependen yaitu  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor roda dua.

## 2. Uji t
Persamaan  regresi  linier  berganda dalam penelitian ini didapatkan sebagai berikut:
Y = 2,780 – 0,186 X 1 + 0,242 X 2 + 0,131 X 3
Berdasarkan hasil uji diatas menunjukkan  bahwa  variabel  pemahaman tentang  peraturan  perpajakan  dan  sanksi pajak  tidak  memberikan  pengaruh  yang signifikan  terhadap  variabel  kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor  roda  dua karena  nilai  signifikan  bagi  dua  tiap-tiap variabel  >0,05  yaitu  untuk  pemahaman tentang peraturan perpajakan sebesar 0,059 dan  untuk  sanksi  perpajakan  sebesar 0,1585.  Hasil  uji  pada  variabel  kualitas pelayanan  publik  memberikan  pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua dengan nilai signifikan variabelnya  >0,05  yaitu  sebesar  0,000. Sehingga  dapat  disimpulkan,  pemahaman
tentang  peraturan  perpajakan  dan  sanksi perpajakan  tidak  memberikan  pengaruh terhadap  variabel  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor  roda  dua,  sedangkan variabel kualitas pelayanan publik memberikan  pengaruh  terhadap  variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.
3. Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Koefisien determinasi (R 2 ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan  model  dalam  menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi  adalah  antara  nol  dan  satu. Apabila nilai R 2 mendekati nilai 1 berarti kemampuan  variabel  independen  dapat menjelaskan  variabel  dependen  semakin kuat,  dan  sebaliknya.  Dari  hasil  uji koefisien  determinasi  pada  tabel  9, menunjukkan bahwa besarnya Adjusted R Square pada model summary adalah 0,443 yang  berarti  44,3%,  variasi  kepatuhan wajib  pajak  dijelaskan  oleh  variabel independen  yaitu  pemahaman  pajak, kualitas  pelayanan  publik,  dan  sanksi perpajakan,  sedangkan  sisanya  yaitu sebesar  57,6%  dijelaskan  oleh  faktor- faktor lain diluar model penelitian ini.

## Pembahasan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan, maka  diperoleh  hasil  yang  difokuskan  untuk menjawab  ketiga  batasan  masalah  yang  ada sebagai berikut:
1. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan

## Bermotor Roda Dua
Pengaruh  variabel  pemahaman  pajak dapat  dilihat  dari  uji  t  dengan  nilai signifikansi sebesar 0,059 yang menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi tersebut  >0,05.  Hal  ini  menyatakan, pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor  roda  dua.  Hal  ini  tidak  sesuai dengan  hipotesis  dan  juga  tidak  sejalan
dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh lhamsyah,
Randi (2016:4) yang menunjukkan bahwa pemahaman berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan  wajib  pajak.  Dalam  hal  ini dikarenakan  tingkat  pendidikan  yang kurang  menjadi  salah  satu  faktor  yang menjadi tidak adanya pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor  roda  dua.  Hal  ini  terlihat  dari sampel  wajib  pajak  yang  peneliti  temui dimana  sebanyak  31%  orang  adalah lulusan  SMP  dan  42%  adalah  lulusan SMA.  Bagi  para  wajib  pajak,  persepsi pemahaman  atas  pajak  hanyalah  sebatas mereka  harus  membayarkan  pajak  atas kendaraan  yang  mereka  miliki  tanpa paham  dengan  benar  cara  perhitungan pajaknya maupun manfaat dari pembayaran  pajak  dengan  tepat  waktu. Selain itu, dikarenakan banyak wajib pajak yang paham dan tahu mengenai pajak yang harus  dibayarkan  tetapi  tergolong  tidak peduli  bahkan  cenderung  menghindari pajak dengan tidak menyempatkan waktu untuk  membayar  pajak  sehingga  lebih memilih membayar pajak beserta dendanya  bersamaan  dengan  kewajiban ganti plat yang dilakukan 5 tahun sekali.
2. Kualitas  Pelayanan  Publik  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan

## Bermotor Roda Dua
Pengaruh  kualitas  pelayanan  publik dapat  dilihat  dari  hasil  uji  t  dengan  nilai signifikasi
sebesar 0,000 yang menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi tersebut <0,05. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan  kualitas  pelayanan  publik berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Yang artinya, semakin tinggi peningkatan pelayanan  fasilitas  publik  yang  diberikan semakin  tinggi  kepatuhan  pembayaran pajak  kendaraan  bermotor  roda  dua.  Hal ini  sejalan  pula  dengan  penelitian Irianingsih  (2015)  yang  menyatakan kualitas  pelayanan  publik  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Digambarkan  sebagai  berikut,  ketika pelayanan  publik  yang  diselenggarakan
berjalan  dengan  baik  dan  semakin dikembangkan  sesuai  ekspektasi  dari Wajib Pajak, maka akan mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya. 3. Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor Roda Dua Pengaruh  variabel  sanksi  perpajakan dapat  dilihat  dari  uji  t  dengan  nilai signifikansi sebesar 0,1585 yang menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi tersebut >0,05. Hal ini menyatakan, sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor  roda  dua.  Hal  ini  tidak  sesuai dengan  hipotesis  dan  juga  tidak  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh lhamsyah,  Randi  (2016:4)  dan  Ni  Ketut Muliari (2011) yang menunjukkan bahwa sanksi  pajak  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut peneliti  hal  ini  dikarenakan  wajib  pajak masih merasa bahwa sanksi yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) roda dua masih  kecil  nominalnya  dan  tergolong murah.  Sehingga,  alih-alih  menyisihkan waktu  untuk  membayar,  sebagian  besar sampel  penelitian  yang  terdiri  dari  para pengendara  ojek online memilih  untuk menunda  pembayaran.  Hal  lain  yang penulis  temukan,  beberapa  narasumber masih  mengharapkan  adanya  pemutihan pajak  atas  tunggakan  pajak  kendaraan bermotor  roda  dua  yang  mereka  miliki seperti yang terjadi pada akhir tahun 2017 yang lalu.
Selain  hasil  penelitian  yang  bersifat kuantitatif, peneliti juga melaporkan hasil penelitian  yang  bersifat  kualitatif  dalam proses pengumpulan data penelitian. Pada saat  penulis  mengumpulkan  data,  terlihat dari respon para responden yang beranggapan negatif tentang pajak, misalnya jawaban responden yang merasa bahwa pajak kendaraan bermotor roda dua yang dikenakan hanyalah beban dan pajak tersebut  mengurangi  pendapatan  mereka.
Apalagi  beberapa  responden  mengaku
motor  yang  dimiliki  banyak  yang  masih menyicil.  Bagi  para  responden  yang paham  akan  fungsi  pajak  mengaku  tidak sepenuhnya  patuh  dalam  hal  pembayaran pajak dikarenakan mereka tidak merasakan adanya manfaat dari pajak yang telah dibayarkan karena infrastruktur yang belum  tertata  dengan  baik  seperti  jalanan yang masih banyak rusak.

## Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh  tingkat  pajak,  kualitas  pelayanan publik  dan  sanksi  perpajakan  terhadap  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor roda  dua  dengan  sampel  berupa  para pengendara ojek online tahun 2017 di wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan  bahwa  tidak  cukup  bukti  bahwa pemahaman  pajak  dan  sanksi  perpajakan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor  roda  dua  di  DKI  Jakarta sedangkan Kualitas Pelayanan Publik memiliki pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  kendaraan  bermotor  roda  dua  di  DKI Jakarta.

## Saran
Beberapa  saran  yang  dapat  diberikan  untuk penelitian berikutnya adalah :
1. Pelayanan Fasilitas Publik seperti SAMSAT semakin meningkatkan pelayanan  dan  fasilitas  yang  diberikan kepada  wajib  pajak  sehingga  wajib  pajak merasa nyaman dan mau membayar pajak. Selain  itu,  hendaknya  dilakukan  upaya- upaya dan sosialisasi mengenai pentingnya  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor  secara  tepat  waktu  demi meingkatkan pemahaman wajib pajak.
2. Untuk  lebih  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  terhadap  instansi  perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan lebih menanamkan  nilai-nilai  kejujuran  dan lebih menerapkan kode etik pegawai pajak melalui pengawasan intern yang telah ada di  dalam  setiap  Kantor  Pelayanan  Pajak serta  pemberian  sanksi  yang  tegas terhadap  petugas  pajak  yang  diketahui
melanggar  kode  etik  pegawai  pajak sehingga dapat memberikan efek jera.
3. Pemerintah  DKI  Jakarta  juga  diharapkan semakin  baik  dalam  memanfaatkan  pajak yang sudah dihimpun dari para wajib pajak dengan cara meningkatkan fasilitas umum sehingga  manfaat  dari  pemungutan  pajak semakin dapat dirasakan.

## Daftar Pustaka

## Aswan,  Khairil  2013,‘Pengaruh  Kepuasan
Nasabah  Atas  Dimensi  Kualitas
Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Sikoci Pada Bank
Nagari  Cabang  Lubuk  Sikaping’,
Jurnal Elektronik Universitas Negeri Padang, Vol.  2  No.1  diakses  2 November 2017,http://ejournal.unp.ac.id/studen ts/index.php/mnj/article/view/300/14
Ilhamsyah,  R.,  Endang,  M.G.,  dan
Dewantara, R.Y. (2016), ‘Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib  Pajak  tentang  Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak,  Kualitas  Pelayanan  dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  (Studi Samsat  Kota
Malang)’, Jurnal Perpajakan
(JEJAK) ,  vol.8,  no.1,  diakses  2
November
2017, http://perpajakan.studentjour nal.
ub.ac.id/index.php/perpajakan/artic le/view/219
Irianingsih, Eka (2015), ‘Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan
Fiskus  Dan  Sanksi  Administrasi
Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi di Kantor  Pelayanan  Pajak  Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman)’, Repository Universitas PGRI Yogyakarta, Vol.3  No.1 diakses  1 Desember 2017, http://repository.upy.ac.id/113/
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)
(2017), Diambil  dari  Kamus  Besar Bahasa Indonesia (KBBI): https://kbbi.web.id/patuh
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)
(2017), Diambil  dari  Kamus  Besar Bahasa Indonesia (KBBI): https://kbbi.web.id/paham Mardiasmo  (2016), Perpajakan, Edisi Revisi  Tahun  2013,  Yogyakarta: Andi
Muliari,  Ni  Ketut  dan  Putu  Ery  Setiawan 2011,  ‘Pengaruh  Persepsi  Tentang Sanksi  Perpajakan  Dan  Kesadaran Wajib  Pajak  Pada  Kepatuhan Pelaporan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Denpasar  Timur’  , Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis (JIAB), vol.6  No.1,  diakses  3  November 2017, https://ojs.unud.ac.id/index.php/jia b/article/view/2641
Sugiyono (2012), Metode Penelitian Bisnis , Edisi 16, Bandung: Penerbit Alfabeta.

## Lampiran

## Tabel 1

## Uji Validitas Untuk Pra Kuesioner
No. Variabel Pertanyaan r hitung r tabel (5%, 30) Ketera- ngan 1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua 1 2 3 4 0,936 0,917 0,864 0,927 0,361 0,361 0,361 0,361 Valid Valid Valid Valid 2. Pemahaman Pajak 5 6 7 0,936 0,890 0,799 0,361 0,361 0,361 Valid Valid Valid 3. Kualitas Pelayanan Publik 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0,785 0,807 0,723 0,816 0,871 0,827 0,922 0,834 0,802 0,739 0,802 0,872 0,858 0,438 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 4. Sanksi Pajak 22 23 24 0.702 0.752 0.870 0,361 0,361 0,361 Valid Valid Valid Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian (Lampiran Output SPSS) Tabel 2 Uji Reliabilitas untuk Pra Kuesioner No. Variabel Cronbach Alpha Standar Output Alpha Keterangan 1. Pemahaman Pajak 0,847 0,700 Reliabel 2. Kualitas Pelayanan Publik 0,955 0,700 Reliabel 3. Sanksi Perpajakan 0,758 0,700 Reliabel 4. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua 0,931 0,700 Reliabel
Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian (Lampiran Output SPSS)
Output Hasil Uji Normalitas

## Tabel 3 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean 0E-7 Std. Deviation 2.19143024 Most Extreme Differences Absolute .052 Positive .042 Negative -.052 Kolmogorov-Smirnov Z .519 Asymp. Sig. (2-tailed) .951
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

## Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients a Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF 1
(Constant)
X1 .996 1.004 X2 .993 1.007 X3 .995 1.005 a. Dependent Variable: Y

## Tabel 5 Hasil Uji Heterokedastisitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -.440 1.508 -.292 .771 X1 .103 .071 .146 1.448 .151 X2 .015 .016 .090 .893 .374 X3 .004 .078 .005 .050 .960
a. Dependent Variable: absres
Tabel 6

## Hasil Uji Autokorelasi

## Runs Test
Unstandardized Residual Test Value a .18776 Cases < Test Value 50 Cases >= Test Value 50 Total Cases 100 Number of Runs 48 Z -.603 Asymp. Sig. (2-tailed) .546
a.  Median
Hasil Output Uji Hipotesis Tabel 7 Hasil Uji F Tabel 8 Hasil Uji t
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2.780 2.508 1.108 .270 X1 -.186 .118 -.118 -1.576 .118 X2 .242 .027 .666 8.858 .000 X3 .131 .130 .076 1.006 .317 a. Dependent Variable: Y ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 405.556 3 135.185 27.297 .000 b Residual 475.434 96 4.952 Total 880.990 99 a. Dependent Variable: Y
b.  Predictors: (Constant), X3, X1, X2

## Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .678 a .460 .443 2.225
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
b. Dependent Variable: Y