## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 6(2), September 2022, 722-727
Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v6i2.678

## Analisis Pengaruh Belanja Daerah, DBH dan DAU terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah

## Helda Rafsanjani, Suharno*
Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah, Indonesia *Correspondence email: suharno@unsoed.ac.id
Abstrak. Otonomi  daerah  merupakan  kebijakan  dimana  sistem  pemerintahan  beralih  dari  sistem  sentralisasi  menjadi desentralisasi.  Peningkatan  Dana  Perimbangan  diharapkan  diikuti  dengan  peningkatan  kemandirian  fiskal  daerah  dalam  bentuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan sebagai cerminan dari kemandirian daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  Belanja  Daerah,  DBH,  DAU  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  uji  regresi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  alokasi  Belanja Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Kata kunci : belanja daerah; dana alokasi umum; dana bagi hasil; pendapatan asli daerah
Abstract. Regional autonomy is a policy in which the government system shifts from a centralized system to a decentralized one. The  increase  in  the  Balancing  Fund  is  expected  to  be followed  by  an increase  in  regional fiscal  independence  in  the  form  of  a significant increase in Local Revenue (PAD) as a reflection of regional independence. The purpose of this study was to determine the  effect  of  Regional  Expenditure,  Revenue  Sharing  Funds  (DBH),  General  Allocation  Funds  (DAU)  on  Regional  Original Revenues in Central Java Province. This research uses a quantitative approach with a regression test. The results showed that the allocation of Regional Expenditures and Revenue Sharing Funds have a positive effect on Regional Original Revenues, while the General Allocation Funds have a negative effect on Regional Original Revenues.

## Keywords: DAU; DBH; PAD; Regional Expenditures

## PENDAHULUAN
Otonomi  Daerah  merupakan  kebijakan  yang  diambil  oleh  Pemerintah  Pusat  agar  Pemerintah  Daerah  dapat mengelola  pemerintahannya  sendiri  tanpa  campur  tangan  dari  pemerintah  pusat  berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi daerah  masing-masing.  Otonomi  daerah  diberlakukan  sejak  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 sebagaimana  telah  diperbarui  dengan    Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014    tentang  Pemerintah  Daerah,  dimana sistem  pemerintahan  beralih  dari  sistem  sentralisasi  menjadi  desentralisasi.  Hubungan  keuangan  antar  pemerintah merujuk  pada  hubungan  keuangan  berbagai  tingkatan  pemerintah  dalam  suatu  negara  dalam  kaitannya  dengan distribusi  pendapatan  negara  dan  pola  pengeluarannya    Handayani  (2019).  Tujuan  penyerahan  wewenang  oleh pemerintah  pusat  itu  adalah  agar  daerah-daerah  dapat  berpartisipasi  dalam  mengatur  daerahnya  sendiri  secara bertanggung  jawab  dan  diharapkan  semakin  mandiri,  mengurangi  ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat,  baik dalam  hal  pembiayaan  pembangunan  maupun  dalam  hal  pengelolaan  keuangan  daerah.  Ciri  dari  dilaksanakannya sistem desentralisasi adalah diimplementasikannya desentralisasi fiskal dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.
Desentralisasi  fiskal  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2004    tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  ditandai  dengan  proses  pengalihan  sumber  keuangan bagi  daerah  dalam  jumlah  yang  sangat  signifikan.  Sesuai  dengan  tujuan  Dana  Perimbangan  menurut  UU  Nomor  33 tahun  200pe4,  diharapkan  peningkatan  Dana  Perimbangan  diikuti  dengan  peningkatan  kemandirian  fiskal  daerah dalam bentuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan sebagai cerminan dari kemandirian daerah. Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  pasal  5  ayat  2  menjelaskan  bahwa  Pendapatan  Daerah  bersumber  dari Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan,  dan  Lain-lain  Pendapatan.  Selain  itu  dalam  pasal  10  ayat  1 disebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai sumber dana bagi Pemerintah daerah dala membangun infrastruktur dan kemakmuran masyarakat daerah. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Wandira (2013) dalam  Iqbal, et al (2020),  pada  masa  desentralisasi  seperti  ini,  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  bisa  mengembangkan  dan meningkatkan PAD masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan  penciptaan  infrastruktur  atau  sarana  prasarana  daerah  melalui  alokasi  belanja  daerah  pada  APBD. Pengelolaan  dan  pengalokasian  anggaran  publik  menempati  posisi  strategis  dalam  pembangunan  suatu  negara,
Helda  Rafsanjani  dan  Suharno,  Analisis  Pengaruh  Belanja  Daerah,  DBH  dan  DAU  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di Provinsi Jawa Tengah
termasuk anggaran daerah. Dalam fungsi alokasi, anggaran publik memainkan peranan dalam pengalokasian anggaran untuk  kepentingan  publik  atau  penyelanggaraan  pemerintahan  yang  pada  gilirannya  dapat  meningkatkan  pelayanan publik  (Tuasikal,  2008).  Besar  kecilnya  pendapatan  menentukan  kualitas  pelaksanaan  pemerintahan,  tingkat kemampuan  pemerintah  dalam  penyediaan  pelayanan  publik,  serta  keberhasilan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan pembangunan  (Mahmudi,  M  dan  Sallama,  2010).  Optimalisasi  PAD  akan  mampu  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran dan belanja daerah, sehingga daerah lebih mandiri dan tidak tergantung dengan dana transfer pusat.
Menurut    Permendagri  No.13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pasal  23 menyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan menjalankan program-program pembangunan. Berkenaan dengan otonomi daerah, PAD juga adalah salah satu sumber pembiayaan daerah untuk membiayai kegiatan dan program daerah tersebut sesuai dengan visi misi daerah  tersebut.  PAD  juga  merupakan  sumber  pembiayaan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  menciptakan  infrastruktur daerah (Amelia, Arfan and Abdullah, 2019). Untuk itu pemerintah daerah harus dapat menggali potensi daerah guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) agar pembangunan daerah tetap berjalan, akan tetapi bukan berarti bahwa setiap  pemerintahan  daerah  otonom  harus  membiayai  keseluruhan  keperluan  dari  PAD,  melainkan  juga  harus didukung  oleh  transfer  dari  pemerintah  pusat  sebagai  dana  perimbangan.  Namun  prakteknya,  keberadaan  transfer pemerintah pusat pada APBD daerah menjadi fenomena tidak optimalnya daerah didalam menggali potensi PAD yang ada di daerah.
Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada  daerah  dengan  memperhatikan  potensi  daerah  penghasil  untuk  melihat  angka  persentase  tertentu  untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan penyerahan desentralisasi dari pusat kepada daerah (Listiorini, 2012). Besaran penerimaan DBH suatu daerah tentunya akan meningkatkan besaran  APBD. Besarnya realisasi DBH yang  terdiri  dari  DBH  pajak  dan  DBH  sumber  daya  alam,  selain  dipengaruhi  kinerja  penerimaan  dalam  negeri  yang dibagi hasilkan, juga tergantung kepada peraturan perundang  undangan mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil  (Susanti  and  Fahlevi,  2016).  Menurut    Halim  and  Mujib  (2009),  untuk  mengurangi  ketimpangan  vertikal (vertical  imbalance) antara pemerintah dengan pemerintah daerah dilakukan  sistem bagi  hasil penerimaan pajak dan bukan  pajak  antara  pusat  dan  daerah.  Pendistribusian  dana  bagi  hasil  dari  pemerintah  kepada  pemerintah  daerah provinsi dan kabupaten/kota diatur berdasarkan Permedagri.
Studi  literatur  dari  beberapa  ahli  juga  telah  berpendapat  mengenai  pengaruh  Belanja  Daerah,  DBH,  DAU terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Julitawati,  Darwanis,  and  Jalaluddin  (2012)  dalam  penelitiannya  menegaskan bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Perimbangan  (DAU,  DAK,  DBH)  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah.  Maimunah and Akbar (2008) mengaskan DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah.  Menurut  penelitian    Amelia et  al (2019)  menunjukkan  bahwa  PAD  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap belanja daerah sektor pendidikan. Penelitian  Syamni and Ichsan (2018);  Elisabeth (2018); menemukan bahwa PAD mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinisi  Aceh;  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi  Jawa  Barat  tahun  2015  –  2016.  Sedangkan    Amalia, et  al (2015)  menerangkan  bahwa  DAU  dan  DAK berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2009-2013.
Penelitian    Tuasikal  (2008)  menunjukkan  bahwa  DAU,  DAK, dan  PAD  berpengaruh  postif  terhadap  alokasi belanja  modal  daerah  kabupaten/kota  di  Indonesia.    Harianto  and  Adi  (2007)  juga  menegaskan  DAU  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  perubahan  Belanja  Modal.  Demikian  pula  Belanja  Modal  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  perubahan  PAD.  Pada  Kabupaten/Kota  di  Wilayah  Aceh  periode  2011-2014,  PDA,  DAU,  dan DBH  secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal  (Susanti  and  Fahlevi,  2016).  Sejalan  dengan penelitian    Masdjojo  and  Sukartono  (2009),  Sasana  (2010)  dan    Nurdini, et  al (2015)  yang  mengemukakan  bahwa DAU,  DBH,  dan  PAD  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah.    Nirmala  and  Putra  (2021) menemukan  bahwa  DAU,  DBH,  dan  PAD  berpengaruh  positif  dan  signifikan  pada  Belanja  Daerah  Pemerintah Kabupaten  Gianyar,  sedangkan  DAK  berpengaruh  positif  tidak  signifikan.  Penelitian  terdahulu,  Wulandari  (2014) mengemukakan  bahwa  DBH  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah  (BD)  pada  Kabupaten  dan Kota  di  Indonesia.  Dijelaskan  dalam  penelitian  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Bali  oleh    Putra  and  Dwirandara (2015)  dipaparkan  bahwa profit  sharing  funds  (DBH)  and  original  local  revenue  (PAD)  have  positive  and significantly effect on Local Expenditure (BD) . Fenomena berupa tidak optimalnya daerah didalam menggali potensi PAD  dikarenakan  keberadaan  transfer  pemerintah  pusat  pada  APBD,  hampir  terjadi  diseluruh  Kabupaten/Kota  yang ada  di  Indonesia,  termasuk  diantaranya  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui pengaruh Belanja Daerah, DBH, DAU terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
Helda  Rafsanjani  dan  Suharno,  Analisis  Pengaruh  Belanja  Daerah,  DBH  dan  DAU  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di Provinsi Jawa Tengah

## METODE
Penelitian ini melibatkan 4 variabel, yaitu 1 variabel dependen dan 3 variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana  Alokasi  Umum. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sensus sampling (sampel jenuh) yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Menurut  Sugiyono (2011), Sampel adalah bagian dari sejumlah perusahaan yang diperkirakan dapat mewakili karakteristik populasi. Sedangkan populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas  obyek/subyek  yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya.  Adapun  sampel  dari penelitian  ini  adalah  Laporan  Realisasi  APBD  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  untuk  periode  2005- 2019. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sedangkan sumber data yang dianalisis dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  bersumber  dari  dokumen,  informasi,  data-data  mengenai  pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time  series  (runtut  waktu)  selama  tahun  2005  sampai  dengan  tahun  2019  meliputi  data:  Belanja  Daerah,  Dana  Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode pengambilan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian.
Metode analisis data pada penelitian ini adalah regresi linier berganda, yakni metode analisis yang tepat ketika penelitian  melibatkan  satu  variabel  terikat  yang  diperkirakan  berhubungan  dengan  satu  atau  lebih  variabel  bebas. Model analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut: Y = α + βX1 + βX2 + βX3 + e
Keterangan: Y = Pendapatan  Asli Daerah; α = Konstanta; X1 = Belanja Daerah; X2 = Dana Bagi Hasil; X3 = Dana Alokasi Khusus; β1 = Koefisien Regresi; e = Error term

## HASIL
Tabel 1 Hasil Regresi Linier Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 1579776.799 537144.900 2.941 .013 BLJ .525 .049 1.070 10.632 .000 DBH 1.072 1.183 .052 .907 .384 DAU -.523 .354 -.131 -1.478 .167
Sumber: data olahan
Tabel 1 persamaan regresi Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah: Ln (PAD) = 1579776.799 + 0.525 (BLJ) + 1.072 (BHL) – 0.523 (DAU) + e Konstanta  1,579,776.799  berarti  apabila  variable  independen  bernilai  0,  maka  Pendapatan  Asli  Daerah  bernilai 1,579,776.799.  Persamaan  regresi  diatas  artinya  pada  saat  terjadi  kenaikan  angka  Belanja  Daerah  sebesar  1  persen, maka akan menaikkan PAD sebesar 0.525 persen dan sebaliknya. Selanjutnya saat terjadi kenaikan Dana Bagi Hasil sebesar  1  persen,  maka  PAD  akan  naik  sebesar  1.183  persen.  Untuk  setiap  kenaikan  DAU  sebesar  1  persen,  maka PAD akan turun sebesar 0,523 persen.
Tabel 2.

## Hasil Uji Multikolinieritas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant) BLJ .116 8.632 DBH .356 2.810 DAU .150 6.657
Sumber: data olahan
Tabel 2 hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat pada tabel kolom VIF, yakni untuk variabel BLJ (8.632), DBH (2.810),  dan  DAU  (6.657).  Karena  nilai  VIF  dari  kedua  variabel  tidak  ada  yang  lebih  besar  dari  10  maka  dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada variabel bebas tersebut. Tabel 3 output data ini terlihat nilai D-W yaitu

## Helda  Rafsanjani  dan  Suharno,  Analisis  Pengaruh  Belanja  Daerah,  DBH  dan  DAU  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di
Provinsi Jawa Tengah
sebesar  2,331  dan  berada  di  luar  daerah  penerimaan  dengan  nilai  antara  -2  dan  2.  Maka  dapat  disimpulkan  model regresi yang digunakan terdapat gangguan autokorelasi, tetapi masih dapat ditoleransi dalam statistik. Tabel 4 Output data ini terlihat bahwa hasil uji normalitas menunjukkan level signifikan lebih besar dari α (0,05) yakni 0,200 > 0,05 yang berarti bahwa data terdistribusi dengan normal.
Tabel 3 Hasil Uji Auto Korelasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .000 a .000 -.273 540955.45150000 2.331 Sumber: data olahan Tabel 4 Hasil Uji Normalitas N 15 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 479505.75790000 Most Extreme Differences Absolute .104 Positive .089 Negative -.104 Test Statistic .104 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d Sumber: data olahan Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 532668.953 310559.298 1.715 .114 BLJ .001 .029 .019 .023 .982 DBH -.113 .684 -.081 -.165 .872 DAU -.056 .205 -.207 -.276 .788
Sumber: data olahan
Tabel  5  Signifikansi  dari  masing-masing  variabel  bebas  menunjukkan  level  sig.  >  α,  yaitu  0,982  untuk  BLJ, sebesar  0,872  untuk  DBH,  dan  sebesar  0,788  untuk  DAU.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penelitian  ini  bebas  dari heterokedastisitas dan layak untuk diteliti. Tabel 6 Hasil uji F dapat dilihat pada tabel di atas. Nilai prob. F ( stastistic ) sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  yang  layak digunakan  untuk  menjelaskan  pengaruh  realisasi  Belanja  Daerah  (BLJ),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  dan  Dana  Alokasi Umum (DAU) terhadap variabel terikat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tabel 6 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 245993521000000.000 3 81997840350000.000 280.207  .000 b Residual 3218960806000.000 11 292632800600.000 Total 249212481900000.000 14 Sumber: data olahan
Hasil  uji  t  dapat  dilihat  pada  Tabel  1.  Nilai prob. t  hitung  variabel  bebas  BLJ  sebesar  0,000  angka  ini  lebih kecil  dari  0,05  sehingga  variabel  ini  dapat  dikatakan  berpengaruh  signifikan  terhadap  PAD.  Sedangkan  pengaruh variabel  bebas  DBH  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  PAD,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai prob.  t hitung  DBH (0,384)  yang  lebih  besar  dari  0,05.  Begitu  juga  dengan  nilai  prob.  t  hitung  pada  variabel  bebas  DAU  sebesar  0,167 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa DAU juga tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.
Helda  Rafsanjani  dan  Suharno,  Analisis  Pengaruh  Belanja  Daerah,  DBH  dan  DAU  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di Provinsi Jawa Tengah
Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (𝑅 2 ) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .994 a .987 .984 540955.45150
Sumber: data olahan
Nilai  R-Square pada  tabel  di  atas  besarnya  0,994  menunjukkan  bahwa  proporsi  pengaruh  variabel  Belanja Daerah  (BLJ),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) sebesar 99.4 %. Sedangkan sisanya sebesar 0.6% dipengaruhi variabel lain. Hasil pengujian secara statistik yang telah dilakukan  antara  variabel  Belanja  Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  menghasilkan  persamaan  regresi  yang menghasilkan  nilai  koefisien  sebesar  0.525.  Hal  ini  berarti  bahwa  belanja  daerah  mempunyai  nilai  positif  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah.  Hal  ini  berarti  jika  Belanja  Daerah  meningkat,  maka  Pendapatan  Asli  Daerah  akan meningkat. Hasil uji t menyatakan bahwa Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Alokasi  belanja  signifikan  mempengaruhi  Pendapatan  Asli  Daerah.  Kebijakan  pemerintah  dalam mengalokasikan  Belanja  Daerah  sangat  berpengaruh  terhafap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Beberapa  prioritaas pembangunan  dalam  alokasi  Belanja  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  antara  lain  penanggulangan  kemiskinan, penguatan daya saing ekonomi daerah, pengurangan kesenjangan wilayah, perwujudan ketahanan pangan dan energi, peningkatan  kualitas  hidup  dan  daya  saing  sumber  daya  manusia,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan hidup  serta  penanggulangan  bencana,  dan  pariwisata.  Jelas  terlihat  dalam  pengalokasian  belanja  daerah  dalam membangun  perekonomian  daerah,  pembangunan  manusia,  dan  pariwisata  dapat  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah.  Hasil  pengujian  secara  statistik  yang  telah  dilakukan  antara  variabel  Dana  Bagi  Hasil  terhadap  Pendapatan Asli Daerah menghasilkan persamaan regresi yang menghasilkan nilai koefisien sebesar 1.072. Hal ini berarti bahwa Dana  Bagi  Hasil  mempunyai  nilai  positif  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Hal  ini  berarti  jika  Dana  Bagi  Hasil meningkat,  maka  Pendapatan  Asli  Daerah  akan  meningkat.  Hasil  uji  t  menyatakan  bahwa  Dana  Bagi  Hasil berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Pengalokasian  Dana  Bagi  Hasil  walaupun  tidak signifikan  berpengaruh  pada  Pendapatan  Asli  Daerah,  tetapi  pada  kenyataanya  memiliki  pengaruh  positif  terhadapa Pendapatan  Asli  Daerah.  Dalam  pelaksanaan  pengalokasian  Dana  Bagi  Hasil  terdapat  petunjuk  teknis  yang  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan.  Penyaluran  Dana  Bagi  Hasil  yang  dialokasikan  dalam  lima  kegiatan  yaitu peningkatan  kualitas  bahan  baku,  pembinaan  industri,  lingkungan  sosial,  sosialisasi  kebutuhan  di  bidang  cukai  dan pemberantasan  barnag  cukai  illegal.  Pengalokasian  Dana  Bagi  Hasil  melalui  lima  kegiatan  tersebut  juga  berdampak positif dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Hasil  pengujian  secara  statistik  yang  telah  dilakukan  antara  variabel  Dana  Alokasi  Umum  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  menghasilkan  persamaan  regresi  yang  menghasilkan  nilai  koefisien  sebesar  -0.523.  Hal  ini berarti  bahwa  Dana  Alokasi  Umum  mempunyai  nilai  negatif  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Hal  ini  berarti  jika Dana  Alokasi  Umum  meningkat,  maka  Pendapatan  Asli  Daerah  akan  mengalami  penurunan.  Hasil  uji  t  menyatakan bahwa  Dana  Alokasi  Umum  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Dana  Alokasi  Umum berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah, ini dikarenakan Dana Alokasi Umum lebih diperuntukan untuk belanja pegawai.

## SIMPULAN
Penelitian ini mengungkapkan bahwa alokasi belanja daerah dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pendapatan  asli  daerah.  Hal  ini  menandakan  Kebijakan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  mengalokasikan Belanja Daerah dan Belanja Daerah telah membantu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh  negatif  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Hal  ini  dikarenakan  di  Provinsi  Jawa  Tengah  alokasi  Dana Alokasi Umum lebih besar untuk belanja.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  W.  R.,  Nor,  W.  and  Nordiansyah,  M.  2015,  Flypaper  Effect  pada  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (K) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (2009-2013), Jurnal Akuntansi dan Bisnis , 15(1), 1–12.
Amelia,  D.,  Arfan,  M.  and  Abdullah,  S.  2019,  Analisis  Belanja  Daerah  Sektor  Pendidikan  Sebagai  Pemediasi Pengaruh  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah Terhadap  Outcomes  Bidang  Pendidikan  Pada  Pemerintah  Provinsi  Di  Indonesia, Jurnal  Perspektif  Ekonomi Darussalam , 5(1), 48–69. doi: 10.24815/jped.v5i1.13822.
Elisabeth,  2018,  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  Dan  Dana  Bagi Hasil Terhadap Velanja Daerah Serta Analisis Flypaper Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat.
Helda  Rafsanjani  dan  Suharno,  Analisis  Pengaruh  Belanja  Daerah,  DBH  dan  DAU  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di Provinsi Jawa Tengah
Halim, A. and Mujib, I. 2009, Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah . Edisi Pert. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM. Handayani, A. 2019, Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (Tax Effort) Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah) . Universitas Diponegoro Semarang. Harianto,  D.  and  Adi,  P. H. 2007,  Hubungan  antara  dana  alokasi  umum,  belanja  modal,  pendapatan  asli  daerah  dan pendapatan per kapita, Simposium Nasional Akuntansi X . Makassar, 1–26.
Iqbal, M., Abbas, T. and Ratna, 2020, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan  Dana  Otonomi  Khusus  Terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Aceh, Jurnal  Ekonomi Regional Unimal , 3(3), doi: 10.29103/jeru.v3i3.3583.
Julitawati, Darwanis and Jalaluddin, 2012, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provindi Aceh, Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala , 1(1), 15–29.
Listiorini,  2012,  Fenomena  Flypaper  Effect  pada  Dana  Perimbangan  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Sumatera Utara, Jurnal Keuangan dan Bisnis , 4(2), 111–126. Mahmudi, M dan Sallama, N. 2010, Manajemen Keuangan Daerah . Jakarta: Erlangga.
Maimunah, M. and Akbar, R. 2008, Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau  Sumatera, Jurnal  Riset  Akuntansi  Indonesia , 11(1). doi: http://doi.org/10.33312/ijar.184.
Masdjojo,  G.  N.  and  Sukartono,  2009,  Pengaruh  pendapatan  asli  daerah  dan  dana  perimbangan  terhadap  belanja daerah serta analisis, TEMA Telaah Manajemen , 6(1), 32–50.
Nirmala, P. C. and Putra, C. G. B. 2021, Pengaruh Pendapatan  Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil  Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar, Hita Akuntansi Dan Keuangan , 2(4), 401–417.
Nurdini,  R.,  Wiratno,  A.  and  Farida,  Y. N.  2015,  Analisis  Flypaper  Effect  Pada  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap  Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2(1), 80–94.
Permendagri  No.13  Tahun  2006,  Permendagri  No.13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah pasal 23.
Putra,  D.  and  Dwirandara,  A.  A.  N.  B.  2015,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Khusus  Dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali, E-Jurnal Akuntansi , 13(3), 811–827.
Sasana,  H.  2010,  ‘Flypaper  effect  pada  dana  alokasi  umum,  dana  bagi  hasil,  dan  pendapatan  asli  daerah  terhadap belanja daerah pada provinsi di indonesia, 5(2).
Sugiyono 2011, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d . 1st edn. Bandung: Alfabeta.
Susanti,  S.  and  Fahlevi,  H.  2016,  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Bagi  Hasil Terhadap  Belanja  Modal  (Studi  Padakabupaten/Kota  di  Wilayah  Aceh, Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) , 1(1), 183–191.
Syamni,  G.  and  Ichsan,  2018,  The  Determinants  of  Districts/Cities  Spending  in  Aceh  Province:  An  Analysis  of Electoral Districts, The Journal of Social Sciences Research , 295–298.
Tuasikal, 2008, Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia, Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi , 1(2), 124–142.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Wulandari,  Y.  2014,  Pengaruh  dana  bagi  hasil  terhadap  belanja  daerah  pada  kabupaten  dan  kota  di  indonesia. Universitas Negeri Padang.