Submitted: August 2023 , Accepted: September 2023 , Published: September 2023 ISSN: 2614-8498 (online) DOI: https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i2.3287

## Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu

## Cipto Yuono
Bengkulu Today, Bengkulu, Indonesia ciptoyuono23061981@gmail.com

## Abstract
The  implementation  of  public  information  disclosure  in  Mukomuko  Regency  through  the  Office  of Communication and Informatics has been running through the formation of PPID Mukomuko in 2014, but  the  legal  regulations  were  only  formed  after  the  Office  of  Communication  and  Informatics  was established in January 2017. The purpose of this research is to find out why the Communication and Informatics Office implements public information disclosure and to find out how the implementation process  of  public  information  disclosure  in Mukomuko  Regency  is  carried  out. This  research uses  a kaulitative  approach  and  case  study  method,  collecting  data  through  observation,  interviews  and documentation.  The  results  showed  that  the  Mukomuko  District  Government  has  implemented  the dissemination of public information transparently to the public to date, through the establishment of PPID  devices  (Information  Management  and  Documentation  Officers)  and  routinely  conducting evaluations every year.

## Keywords: public information disclosure; mukomuko regency; public services

## Abstrak
Implementasi keterbukaan informasi publik Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu melalui Dinas Komunikasi  dan  Informatika  telah  berjalan melalui  pembentukan  PPID Mukomuko  pada pada  tahun 2014, tetapi regulasi hukumnya baru dibentuk setelah Dinas Komunikasi dan Informatika berdiri pada Januari  Tahun  2017.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  mengapa  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Kabupaten Mukomuko melaksanakan keterbukaan informasi publik dan untuk mengetahui bagaimana  proses  implementasi  keterbukaan  informasi  publik  Kabupaten  Mukomuko  dijalankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kaulitatif dan metode studi kasus, pengumpulan data melalui observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Pemerintah  Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu telah melaksanakan penyebarluasan informasi publik dengan transparan terhadap  masyarakat  hingga  saat  ini,  melalui  pembentukan  perangkat  PPID  (Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan secara rutin melakukan evaluasi setiap tahun.
Kata kunci: keterbukaan informasi publik; kabupaten mukomuko; pelayanan publik

## PENDAHULUAN
Informasi  yang  jelas,  lengkap,  dan transparan  merupakan  salah  satu  bagian penting  bagi  ketahanan  nasional  dan merupakan  salah  satu sarana  dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap  penyelenggaraan  negara.  Hak untuk  memperoleh  informasi  merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri- ciri terpenting bagi sebuah negara
demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan  rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Undang-Undang  UU  No.  14  Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan  bahwa  seluruh  badan  publik diwajibkan  untuk  memberikan  informasi dengan jelas, lengkap dan transparan kepada masyarakat  umum.  Kebutuhan  mengenai informasi  yang  ada  merupakan  kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk
mengembangkan pengetahuan pribadi, lingkungan sosial, dan membantu mengembangkan  masyarakat  yang  berbasis informasi (dalam Hikmat, 2013), (Ardina & Saharuddin, 2021), (Permadi & Habibullah, 2022).
Dalam  rangka  mewujudkan  amanat undang-undang  tersebut,  maka  Kabupaten Mukomuko dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika  membangun  kerjasama  dengan media lokal dan nasional untuk mempublikasi informasi pembangunan daerah,  melahirkan  Peraturan  Bupati  yang berkaitan dengan pejabat pengelola informasi  dan  dokumentasi  serta  pengelola layanan informasi dan dokumentasi pemerintah  Kabupaten  Mukomuko  yang berisi tentang tim pembentukan PPID/PLID, standar  operasional  prosedur  permintaan informasi  publik,  tim  pejabat  pengelola informasi  dan  dokumentasi  serta  pengelola layanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten  Mukomuko, pejabat pengelola  informasi  dan  dokumentasi  serta pengelola layanan informasi dan dokumentasi tingkat kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko,  serta  membangun  domain website  sebagai  wadah  bagi  perangkat daerah  dan  masyarakat  untuk  berbagi informasi  melalui  website  desa  untuk mendukung keterbukaan informasi publik.
Pemerintah  Kabupaten  Mukomuko juga  memperoleh  penghargaan  Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI Penghargaan ini  diberikan  atas  komitmen  Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk terus meningkatkan  pelayanan  publik  dimana selama ini mendapat nilai merah, kini telah mendapatkan  nilai  hijau.  Ombudsman  RI memberikan  piagam  penghargaan  ini, setelah  Pemkab  Mukomuko  dinilai  cakap dan  mampu  memberikan  pelayanan  secara maksimal  kepada  masyarakat.  Selain  itu, Pemerintah  Kabupaten  Mukomuko  dinilai cakap  dalam  pemberian  informasi  kepada masyarakat,  pelayanan  KTP  Elektronik, pelayanan perizinan. Termasuk telah
memiliki  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  dan  lainnya.  Selain  itu pada Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Mukomuko  juga  berhasil  meraih  nilai tertinggi  Keterbukaan  Informasi  Publik (KIP)  tahun  kategori  Pemerintah  Daerah tingkat
Kabupaten/Kota se-Provinsi
Bengkulu.  Adanya  penghargaan  tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam
mengimplementasikan  UU  No.  14  Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Saat ini Pemerintah Kabupeten
Mukomuko terus berusaha untuk menerapkan amanat undang-undang keterbukaan informasi publik. Dinas Komunikasi dan Informatika yang mamiliki tugas dalam penyebarluasan informasi telah berusaha semaksimal mungkin memberikan informasi publik kepada masyarakat dengan cara:  1)  Membentuk  Pejabat  Pengelola Informasi  dan  Dokumentasi  di  Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Mukomuko  mulai dari  perangkat  daerah  hingga  ke  desa;  2) Membangun  website  kabupaten,  website perangkat  daerah,  hingga  website  desa;  3) Memiliki media center untuk memberitakan pembangunan  dan  kegiatan  pimpinan  di Kabupaten  Mukomuko;  3)  Berkerjasama dengan media lokal maupun nasional untuk mempublikasi berita daerah dan pembangunan di Kabupaten Mukomuko; 4) Memberikan  sosialisasi  mengenai  internet sehat  sehingga  masyarakat  terbebas  dari barita  hoax;  5)  Melaksanakan  kegiatan internet  desa  gratis;  6)  Hingga  memilik wadah  aspirasi  dan  pengaduan  masyarakat ang  bisa  diakses  secara  nasional  satu  pintu melalui  layanan  SP4N  LAPOR!;  6) Mempublikasi hasil statistik terhadap datadata penting di Kabupaten Mukomuko.
Penjelasan tersebut menunjukan keseriusan  Kabupaten  Mukomuko  dalam keterbukaan informasi publik. Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Mukomuko  memahami  perubahan  dengan keterbukaan informasi publik dan pelibatan partisipasi publik dalam hal ini bekerjasama
dengan  media  lokal  dan  media  nasional. Maka  peneliti  memberi  penekanan  pada konsep  keterbukaan  informasi  publik  dan konsep  media  relations  sebagai  pijakan dalam penelitian ini.
Pengertian  keterbukaan  informasi publik  adalah  suatu  kewajiban  pemerintah untuk  memberikan  akses  yang  cukup  dan mudah  bagi  masyarakat  untuk  memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar  masyarakat  dapat  ikut  serta  dalam pengambilan  kebijakan  dan  mengambil keputusan yang tepat. Keterbukaan informasi  publik  juga  dapat  meningkatkan transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya.(Mahkamah Agung RI, 2020).
Manfaat keterbukaan informasi publik antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat  dalam  pengambilan  kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mengurangi praktik korupsi. Implementasi keterbukaan informasi  publik  di  Indonesia  dilakukan melalui  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan
pengawasan
publik terhadap penyelenggaraan  negara  dan  Badan  Publik lainnya  sebagaimana  diamanatkan  dalam UndangUndang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik. Keputusan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika  mengatur  bahwa  salah  satu tugas  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi  (PPID)  adalah  menyediakan akses  informasi  publik  bagi  pemohon informasi.(Sukardin & Gani, 2018), (Ardina & Saharuddin, 2021).
Salah  satu  tugas  pokok  terpenting pemerintah  adalah  memberikan  pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik
merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak  swasta  kepada  masyarakat,  dengan atau  tanpa  pembayaran  guna  memenuhi kebutuhan  atau  kepentingan  masyarakat. Ada  tiga  alasan  mengapa  pelayanan  publik menjadi  titik  strategis  untuk  memulai mengembangkan  dan  menerapkan  good governance di Indonesia, yaitu: a) Pelayanan publik  selama  ini  menjadi  ranah  dimana negara  diwakili  pemerintah  berinteraksi dengan lembaga non pemerintah. Keberhasilan  dalam  pelayanan  publik  akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi; b) Pelayanan publik adalah  ranah  di  mana  berbagai  aspek  clean dan  good  governance  dapat  diartikulasikan secara mudah; c) Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance,  yaitu  pemerintah,  masyarakat, dan mekanisme pasar (Mariyam, 2022) dan (Dewi & Suparno, 2020).
Menurut  Robert  (1996)  dalam  (Dewi &  Suparno,  2020)  yang  dimaksud  dengan pelayanan  publik  adalah:  “Segala  bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara  atau  daerah  dalam  barang  atau  jasa baik  dalam  rangka  upaya  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban”.
Selanjutnya  dalam  Undang-Undang No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik  mendefenisikan  pelayanan  publik sebagai  berikut:  “Pelayanan  publik  adalah kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau pelayanan  administratif  yang  disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.
Dari  beberapa  defenisi  yang  telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan  bahwa  yang  dimaksud  dengan pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat  pada
penyelenggaraan  negara.  Negara  didirikan oleh  publik  atau  masyarakat  dengan  tujuan aar  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal  ini  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten  Mukomuko  haruslah  dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan  secara  individual  akan  tetapi berbagai  kebutuhan  yang  sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.
Untuk  memperkuat  penelitian  ini, maka  peneliti  melakukan  kajian  literatur melalui  penelitian  terdahulu.  Hal  ini  untuk menunjukkan  persamaan  dan  perbedaan dengan penelitian yang dilakukakan saat ini.
Penelitian  pertama  yang  dilakukan oleh (Indah & Hariyanti, 2018) dengan judul “Implementasi  Kebijakan  Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya”.  Penelitian  ini  mengkaji bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dijalankan  oleh  Dinas  Komunikasi  dan Informatika
Pemerintahan
Kota Tasikmalaya.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data melalui wawancara  dan  observasi  langsung  baik  di kantor  Dinas  Kominfo  Kota  Tasikmalaya maupun  pada  media  sosial  yang  digunakan oleh petugas dalam menyebarluaskan informasi  publik.  Hasil  yang  diperoleh adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi  keberhasilan  implementasi kebijakan yaitu Faktor Komunikasi, Sumber Daya,  Disposisi  dan  Struktur  Birokrasi sudah  cukup  terpenuhi  dengan  baik,  hanya saja  terdapat  kendala  pada  faktor  sumber daya  yaitu  kurangnya  jumlah  staf  seksi pelayanan informasi publik yang merupakan implementor  dalam  kebijakan  tersebut, selain  itu  belum  terpenuhinya  fasilitas penunjang  seperti  kamera  profesional. Meskipun jumlah staf yang kurang memadai,  implementor  memiliki  keahlian dalam menjalankan kebijakan tersebut yaitu mampu  mengoperasikan  website  dan  juga
media sosial sebagai sarana menyebarluaskan  informasi  publik.  Hal tersebut  menjadi  salah  satu  penunjang keberhasilan  implementasi  kebijakan  yang dijalankan  sehingga  pada  November  2017 Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya mendapatkan penghargaan ke-3 pada Anugerah  Media  Humas  2017  kategori media sosial.
Berdasarkan  hasil  dari  pembahasan terhadap  penelitian  terdahulu  ditemukan kesamaan  dan  juga  perbedaan  dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaannya yaitu membahas implementasi  keterbukaan  informasi  publik suatu  daerah.  Perbedaan  penelitian  ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian  ini  tidak  hanya  melakukan penilaian dari website, tetapi juga melakukan observasi dan wawancara untuk konfirmasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui Implementasi Keterbukaan Informasi  Publik  dari  Badan  Publik  di lingkungan Kabupaten Bantul.
Penyebarluasan  informasi  publik  dengan memanfaatkan  website  resmi  yang  dimiliki oleh badan publik menjadi fokus penelitian ini,  karena  membangun  website  yang menyediakan  informasi  yang  benarbenar dibutuhkan oleh masyarakat.
Penelitian  kedua  dilakukan  oleh (Zulaikha,  Z.,  &  Paribrata,  2017)  yang berjudul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan  Informasi  Publik  di  Jawa Timur Tahun 2016” memotret implementasi kebijakan  keterbukaan  informasi  publik  di Jawa Timur, yang terdiri atas 38 kabupaten/kota  dan  56  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  untuk  pemerintah kabupaten atau kota, implementasi kebijakan keterbukaan informasi ini mengalami perkembangan yang menggembirakan,  tetapi  tidak  demikian dengan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah. Demikian  juga  dengan  Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi juga mengalami perkembangan meski masih ada kekurangan
dalam pelaksanaan tugasnya.
Penelitian  ketiga  dilakukan  (Aulia Rahmi  et  al.,  2020)  dengan  judul  “Studi Komunikasi  Pelayanan  Publik  Pemerintah Kota Mataram Melalui Implementasi Aplikasi LAPOR!”, menyorot  terkait Layanan  Aspirasi  dan  Pengaduan  Online Rakyat  (LAPOR)  merupakan  layanan pengaduan berbasis teknologi informasi dan komunikasi  yang  diberikan  pemerintah. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui implementasi  komunikasi  pelayanan  publik Pemerintah Kota Mataram melalui penggunaan  aplikasi  LAPOR!.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode kualitatif  dengan  teknik  analisis  data deskriptif.  Data  diperoleh  dari  hasil  studi dokumentasi  dan  wawancara  mendalam pada pejabat pemerintah kota Mataram yang berwenang.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa implementasi  aplikasi  LAPOR!  di  Kota Mataram  telah  sejalan  dengan  prinsip  E- Government,  yakni  meningkatkan  kualitas pelayanan publik dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi yang diberikan oleh pemerintah  kepada  masyarakat.  Pelayanan publik  Pemerintah  Kota  Mataram  melalui penggunaan aplikasi LAPOR! dapat mempermudah masyarakat dalam memberikan aspirasi dan pengaduan kepada pemerintah.  Pemerintah  dan  masyarakat dapat  bertukar  posisi  menjadi  komunikator dan komunikan selama masih ada feedback dan  dapat  mencapai  kesepakatan  bersama seperti  kepuasan  masyarakat  terhadap tindaklanjut dari pemerintah.
Dari  latarbelakang  penelitian,  maka tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui mengapa Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko mengimplementasikan keterbukaan
informasi  publik  dan  untuk  mengetahui bagaimana
proses implementasi keterbukaan  informasi  publik  dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  Mukomuko  sebagai  layanan publik.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode studi  kasus.  Menurut  Bogdan  dan  Bikien (1982)  dalam  (Moleong,  2016),  (Creswell, 2018),  studi  kasus  merupakan  pengujian secara  rinci  terhadap  satu  latar  atau  satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen  atau  satu  peristiwa  tertentu. Sementara (Yin, 2019) memberikan batasan yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada  ciri-cirinya  yaitu how and why (bagaimana  dan  mengapa).  Dalam  studi kasus  peneliti  berusaha  menguji  unit  atau individu  secara  mendalam.  Studi  kasus digunakan  sebagai  strategi  penelitian  untuk menyelediki  fenomena  dalam  konteks kehidupan nyata. Peneliti pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.  Penentuan  informan  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara purposive sampling, yaitu pemilihan sample (informan) berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan penelitian ini.
Dalam  penelitian  ini,  tipe  dari purposive  sampling yang  digunakan  untuk menentukan  informan  adalah snowball sampling .  (Moleong,  2017)  mengatakan bahwa snow ball sampling adalah menemukan  seseorang  yang  dianggap potensial  dan  memiliki  kompetensi  sebagai informan ,  yang  selanjutnya  dari  orang tersebut  muncul  sejumlah  nama  yang kiranya relevan untuk diwawancarai. Pemilihan  ini  berhenti  ketika  data  telah menjadi  jenuh,  yang  berarti  tidak  lagi menemukan aspek baru dari fenomena yang diteliti.  Informan  awal  dari  penelitian  ini adalah  Kepala  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Kabupaten Mukomuko, Novria Eka Putra dan Sekretaris Dinas Komunikasi dan  Informatika  Kabupaten  Mukomuko, Heri Junaidi. Serta Kepala Bidang Informasi dan  Komunikasi  Publik,  Priyurni  dan Pranata Ahli Humas, Dian Novita. Analisis data  digunakan  sebagai  Upaya  untuk menjawab  dan  menjelaskan  fenomena  atau permasalahan  yang  sedang  diteliti  Temuan
dalam  penelitian  ini  dianalisis  dengan komponen analisis data yang dikembangkan oleh  Miles  dan  Huberman  (1992)  dalam (Sugiyono,  2016)  analisis  terdiri  dari  tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  penelitian,  menguatkan bahwa  Kabupaten  Mukomuko  merupakan salah  satu  Kabupaten  yang  menerapkan implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pemerintah  Kabupaten  Mukomuko  telah membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi  dan  Dokumentasi)  Kabupaten
Mukomuko.
Pembentukan
PPID Mukomuko  pada  dasarnya  telah  mulai dilaksanakan  pada  tahun  2014,  tetapi regulasi  hukumnya  baru  dibentuk  setelah Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  berdiri pada Januari Tahun 2017.
Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten  Mukomuko  mempunyai  tugas pokok  dan  fungsi  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2016 tentang    Pedoman  Nomenklatur  Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika sebagai organisasi yang mempunyai kewenangan melaksanakan urusan pengelolaan  Informasi  dan  Komunikasi Publik  di  Kabupaten  Mukomuko  dan melaksanakan  urusan  pengelolaan  Nama Domain yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat di lingkungan Pemerintah
Kabupaten  Mukomuko  serta  melaksanakan urusan pengelolaan E-Goverment di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Mukomuko. Pemanfaatan teknologi informasi pada masyarakat menjadi pemicu bagi  pemerintah  daerah  untuk  memberikan pelayanan  berbasis  teknologi  informasi. Kabupaten  Mukomuko  dengan  wilayah cakupan geografis yang luas dan memanjang di wilayah barat Pulau Sumatera, memberikan  kesempatan  bagi  pemerintah
daerah untuk mengembangkan potensi alam dan sumberdaya yang lain dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Dengan  berdirinya  Dinas  Komunikasi dan  Informatika  Kabupaten  Mukomuko pada tahun 2017 serta penambahan sumber daya  manusia  dan  mutasi  ASN  baru  yang berlatar  belakang  IT  dan  Ilmu  Komuikasi, maka  fokus  utama  mengenai  Keterbukaan Informasi  Publik  melalui  PPID  bisa dilaksanakan dengan maksimal. Hal tersebut terlihat dengan terbentuknya website Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, website  Organisasi  Perangkat  Daerah  dari level kabupaten hingga desa, website JDIH, website  PPID,  website  SiRUP,  Website Simopedda, Webside LPSE, Website Perizinan, Website Kependudukan, Website Perpustakaan  Daerah,  serta  terintegrasi dengan  Aplikasi  LAPOR,  SimPelPBJ  dan SiHARGA,  Sicantik,  dan  aplikasi  serta wensite lainnya.
Sasaran-sasaran  yang  ingin  dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko adalah untuk meningkatkan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik, serta meningkatkan layanan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat. Bagi  sebuah  daerah  untuk  mendukung keterbukaan informasi publik adalah transparansi  dari  pengelola  pemerintahan kepada  masyarakat  melalui  media  ataupun menjawab  pertanyaan  dan  permintaan  data langsung dari masyarakat kepada pemerintah.
Struktur kepengurusan PPID/PLID Kecamatan  di  Lingkungan  Pemerintah Kabupaten Mukomuko melibatkan langsung Kepala  Desa  sebagai  PPID  pembantu  yang bertugas sebagai penanggungjawab informasi  publik  pada  desanya  masing- masing. Kepala desa terikat dalam Peraturan Bupati Mukomuko agar dapat berkomitmen langsung terhadap terlaksananya keterbukaan informasi.
Implementasi  keterbukaan  informasi publik, juga dipahami
sebagai perkembangan Teknologi Informasi
Komunikasi  (TIK)  sudah  dimanfaatkan membuat  sistem  pelayanan  pemerintahpun seyogyanya mengikuti kebutuhan masyarakat  yang  lebih  smart,  efisien  dan efektif.  Peran  TIK  di  dalam  sistem pemerintahan  sangat  penting  sehingga pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah berlomba  lomba  memberikan  pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sifat masyrakat  yang  mulai  terbuka  memaksa pemerintah  untuk  menjalankan  sistem pemerintahan  secara  transparan  melalui program  e-Government.  Hal  ini  sejalan dengan  temuan  dari  (Pera  Irawan,  2017), (Shabana  &  Patrianti,  2018),  (Sani  et  al., 2020).
Inisiatif program e-Goverment bukanlah  hal  yang  mudah  dan  segera  bisa dilaksanakan,  program  ini  membutuhkan biaya  yang  tidak  sedikit  dan  waktu  yang tidak  sebentar.  Butuh  komitmen  dan  kerja keras untuk dapat mewujudkan program E- Goverment  karena  pembenahanan  di  setiap indikator penerapan e-Government, terutama  di  sektor  pembiayaan  yang  harus diamankan ( secured ) baik ketersediaan awal program maupun secara berkelanjutan.
Pada  dasarnya  program  e-Goverment tidak  hanya  tertuju  pada  pemerintahan  saja akan  tetapi  ke  depan  program  ini  bisa dimanfaatkan  oleh  pihak  pihak  swasta, sehingga program kemitraan untuk implementasi E-Goverment ini dimungkinkan  bisa  bekerjasama  secara operasional  dengan  pihak-pihak  lain.  Kerja sama  bisa  dilakukan  untuk  mendukung implementasi  e-Goverment  baik  dengan lembaga pendidikan, swasta maupun investor.
Dari penjelasan narasumber dan temuan penelitian,  Kabupaten  Mukomuko  juga secara  berkala  menerbitkan  data  statistik sektoral perangkat daerah Kabupaten Mukomuko.  Data  statistik  Sektoral  adalah statistik  yang  pemanfaatannya  ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam  rangka  penyelenggaraan  tugas-tugas pemerintahan  dan  pembangunan  yang merupakan  tugas  pokok  instansi  yang bersangkutan. Tidak hanya perangkat daerah, masyarakatpun bisa juga mengakses data statistik sektoral tersebut secara terbuka di website
www.statistik.mukomukokab.go.id.
Hal
tersebut dilakukan agar masyarakat memiliki  informasi  statistik  yang  akurat mengenai Kabupaten Mukomuko.
Temuan penelitian menunjukkan, Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Mukomuko melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko secara teratur setiap tahunnya  menggelar  Sosialisasi  Internet Sehat  untuk  pelajar  di  beberapa  SMA Kabupaten  Mukomuko  bertujuan  untuk mengajak  pelajar  untuk  menggunakan internet  dengan  positif  agar  menjadikan pribadi remaja menjadi lebih baik. Kegiatan tersebut mengarahkan pelajar menggunakan internet  secara  positif  untuk  meningkatkan kualitas diri mereka di media sosial maupun pada search engine. Konsumsi media sosial belakangan  ini  menjadi  konsumsi  publik, baik  yang  sifatnya  positif  maupun  negatif. Namun  informasi  di  medsos  kerap  tak berdasarkan  bukti  akurat,  sehingga  harus menjadi  pertimbangan  semua  pihak.  Dari apa  yang  sudah  disosialisasikan  kepada pelajar di SMA ini sesungguhnya bertujuan untuk  menjauhkan  mereka,  dari  apa  yang sedang  berkembang  melalui  internet  yang disebut berita dan informasi yang tidak jelas sifatnya  atau  hoax,  konten  dan  situs  yang berbau  pornografi,  serta  hal-hal  yang sifatnya menjerat cara berpikir mereka untuk berbuat hal bersifat negatif. Dalam sosialisasi  diberikan  arahan  dan  imbauan kepada  pelajar  untuk  memposting  konten- konten positif melalui media sosial semacam facebook, instagram, laman pribadi, website maupun blog.
Sosialisasi  yang  diberikan  tidak  hanya mengenai pemerintah, tetapi pelajar diberikan  edukasi  untuk  menggunakan
media  secara  benar.  Remaja  lebih  banyak mengakses  media  sosial  daripada  berita, untuk  itu  diberikan  arahan  agar  kegiatan mereka berselancar dimedia sosail berdampak positif bagi mereka. Media sosial seperti  facebook,  twitter  dan  instragram sangat  berpengaruh  di  kalangan  pelajar. Media  sosial  ini  dijadikan  media  untuk mengakses dan meneruskan informasi, baik informasi bersifat umum, hiburan, pemerintahan,  maupun  pendidikan.  Meski penggunaan medsos tergantung penggunanya, sebaiknya media ini dijadikan sarana pengembangan diri yang bermanfaat bagi  masyarakat  terutama  pelajar  yang masih  belum  bisa  memilih  informasi  hoax dan informasi yang benar. Setelah mengikuti sosialisasi pelajar dapat menerapkan hal-hal yang  telah  diberikan  pada  pribadi  masing- masing, sehingga anak-anak tidak ada yang tersangkut  pada  Undang-undang  Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pengetahuan  mereka  mengenai  internet sehat  pada  akhirnya  akan  berdampak  pada pembangunan didaerah
Kabupaten
Mukomuko,  terutama  sektor  informasi  dan pendidikan.
Bila mengacu pada pengertian keterbukaan informasi publik, dasar hukum Kabupaten  Mukomuko  yang  sesuai  dengan implementasi  UU  No.14  Tahun  2008 tentang  keterbukaan  informasi  publik  pada Kabupaten Mukomuko adalah: a) Keputusan Bupati  Mukomuko  Nomor  100-86  Tahun 2017  Tentang  Tim  Pembentukan  Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta
Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten
Mukomuko  Tahun  2017,  b)  Keputusan Bupati  Mukomuko  Nomor  100-467  Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola  Informasi  Dan  Dokumentasi  Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko,
c) Keputusan Bupati
Mukomuko  Nomor  100-219  Tahun  2017 Tentang Tim Pengelola Website Pemerintah Kabupaten  Mukomuko  Tahun  2017,  d)
Keputusan  Bupati  Mukomuko  Nomor  100- 85  Tahun  2017  Tentang  Penerbitan  Berita Melalui  Medcen  Kabupaten  Mukomuko Tahun 2017, d) Keputusan Bupati Mukomuko  Nomor  100-778  Tahun  2017 Tentang  Standar  Operasional  Prosedur Layanan  Aspirasi  dan  Pengaduan  Online Rakyat  Sistem  Pengelolaan  Pengaduan Pelayanan  Publik  Nasional  Di  Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Mukomuko,  e) Keputusan  Bupati  Mukomuko  Nomor  100- 94  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Keputusan  Bupati  Mukomuko  Nomor  100- 466 Tahun 2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pengelola Layanan  Informasi  Dan  Dokumentasi Pemerintah  Kabupaten  Mukomuko,  f) Keputusan  Bupati  Mukomuko  Nomor  100- 162  Tahun  2018  Tentang  Admin  Sub Domain  Perangkat  Daerah  Kabupaten Mukomuko, g)
Keputusan Bupati Mukomuko  Nomor  100-298  Tahun  2019 Tentang  Pejabat  Pengelola  Informasi  Dan Dokumentasi  Serta  Pengelola  Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Mukomuko, h) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko  Tahun  2019  Tentang  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, i)
Keputusan  Bupati  Mukomuko  Nomor  100- 564  Tahun  2019  Tentang    Tim  Racangan Pemerintah Daerah Tentang Penyelanggaraan Smart City. Perkembangan implementasi keterbukaan  informasi  publik  di  masing- masing daerah, termasuk Kabupaten Mukomuko  memerlukan  hubungan  yang baik terhadap lembaga-lembaga unit pelaksana keterbukaan informasi di  daerah, misal  dengan  Komisi  Informasi  Publik Daerah (KPID), Pejabat Pengelola Informasi Dan  Dokumentasi  (PPID)  dan  berbagai Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) serta  dengan  pejabat  diatasnya  (Gubernur, Walikota / Bupati). Dengan adanya interaksi internal  yang  teratur  maka  pengguna informasi atau publik mendapatkan informasi  yang  diinginkan  sehingga  PPID
dan unit-unit SKPD memberikan pelayanan yang  diharapkan  dan  mampu  membuat keputusan dalam rilis Informasi Publik.
Teknologi  Informasi  Komunikasi (TIK) juga dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha di sektor menengah, bentuk pemanfaatan teknologi informasi ini bisa  dengan  cara  promosi  menggunakan jejaring  sosial  atau  website,  penjualan  dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi (TIK) di kalangan masyarakat, akan  bisa  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat  dan  sangat  mungkin  akan meningktakan Pendapatan asli daerah.
Kabupaten  Mukomuko  memiliki PPID  (Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi) dari tingkat perangkat daerah hingga  ke  desa  yang  bisa  langsung menyentuh masyarakat. Artinya masyarakat bisa  langsung  datang  ke  sekretariat  PPID Kabupaten Mukomuko yaitu Dinas Komunikasi  dan  Informatika.  Masyarakat akan  diberikan  formulir  permintaan  data yang  harus  diisi.  Terdiri  dari  data  pribadi pemohon,  tujuan  permohonan  informasi, daftar  permintaan  informasi,  permintaan identitas pemohon, dan syarat-syarat lainnya sesuai dengan standard operasional prosedur yang  sudah  ditetapkan  dalam  Keputusan Bupati  Mukomuko  Nomor  100-467  Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola  Informasi  Dan  Dokumentasi  Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Untuk  mengakses  informasi  publik,
masyarakat  tidak  harus  datang  langsung  ke Dinas komunikasi dan Informatika. Formulir  untuk  permintaan  data  telah disebarkan  ke  desa-desa  melalui  PPID Pembantu  di  Kecamatan.  Masyarakat  bisa memberikan  data  dan  permintaannya  ke pemerintah desa, lalu pemerintah desa akan meneruskan  ke  kecamatan,  dan  kecamatan melaporkan  data  yang  masuk  kepada sekretariat PPID.
Masyarakat  yang  mengerti  terhadap teknologi bisa memanfaatkan website PPID Kabupaten untuk meminta informasi kepada pemerintah.  Pada  website  ada  fitur  untuk memberikan  masukan  maupun  meminta informasi kepada pemerintah. Diera perkembangan  tehnologi,  masyarakat  tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan biaya transportasi untuk mendapatkan hak informasi.  Dari  rumah  dan  menggunakan handphone  maupun  laptop  masyarakat  bisa mendapatkan informasi yang diinginkan.
Dalam  UU  Nomor  14  Tahun  2008 Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik, terdapat 4 (empat) jenis informasi. Kewajiban  Badan  Publik  yang  berkaitan dengan  kearsipan  dan  pendokumentasian Informasi  Publik  dilaksanakan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan    diatur dalam BAB IV UU Nomor 14 Tahun 2008. 4  (empat)  informasi  tersebut  adalah Informasi  Yang  Wajib  disediakan  dan diumumkan Secara Berkala, Informasi yang wajib  diumumkan  secara  serta  merta, Informasi  yang  wajib  tersedia  setiap  saat, infromasi yang dikecualikan.

## Gambar 1. Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Mukomuko Sumber: Analisis Peneliti, 2023
Dari  Gambar  1.  dapat  dijelaskan bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Mukomuko memiliki format tersendiri dalam menetapkan  ketentuan  ketersediaan  data Informasi Publik yang harus dilengkapi oleh
Organisasi  Perangkat  Daerahnya.  Karena itu,  semua  website  yang  berada  dibawah Pemerintah Kabupaten
Mukomuko diwajibkan untuk mengupload data informasi publik sesuai format  DIP  (Daftar Informasi  Publik)  yang  tertera  dalam Keputusan  Bupati  Mukomuko  Nomor  100- 467 Tahun 2017 Tentang Standar
Operasional  Prosedur  Pelayanan  Informasi Publik  Pejabat  Pengelola  Informasi  Dan Dokumentasi  Di  Lingkungan  Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Pemerintah  Kabupaten  Mukomuko telah memiliki website yang menginformasikan pembangunan di perangkat daerahnya masing-masing. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika juga berkerjasama  dengan  media  masa,  baik cetak,  online,  audio,  hingga  audio  visual untuk  dapat  diakses  oleh  masyarakat. Masyarakat  bisa  mengetahui  informasi  dari membaca  koran,  melihat  berita  dari  media online yang berkerjasama, mendengar radio, hingga  menonton  televisi  yang  menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah.
Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten  Mukomuko  melakukan  upaya agar informasi publik tersebar secara merata, salah  satunya  fokus  saat  ini  adalah  website domain desa. Domain  desa.id  dikelola oleh Kominfo,  yang  diatur  oleh  Peraturan Menteri  Komunikasi  Dan  Informatika Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2015. Saat  ini  dihimbau  kepada  pemerintah  desa untuk  membuat  dan  mengelola  website desanya masing-masing. Pendaftaran pembuatan domain dilakukan
di
https://layanan.kominfo.go.id/.  Pemerintah desa  diharapkan  untuk  melengkapi  syarat- syarat  telebih  dulu  sebelum  mendaftar. Pemakaian  domain  .desa.id  pada  tahun pertama gratis, Tahun kedua dan berikutnya dikenai biaya sebesar Rp 55.000. Pendaftaran domain www.desa.id harus dari kalangan  perangkat  desa,  pihak  layanan hosting  tidak  boleh  mendaftarkan  domain .desa.id.  Perangkat  Desa  yang  dimaksud yaitu  Sekdes,  Kasi  serta  Kaur.  Staff  desa
tidak diperkenankan. Langkah-langkah pendafataran  domain  desa.id  terdapat  di website diskominfo.mukomukokab.go.id
Saat ini tidak semua masyarakat bisa menggunakan  akses  internet  dengan  bebas. Ada beberapa daerah blind spot yang saat ini belum tersentuh internet. Dinas Komunikasi dan  Informatika  Kabupaten  Mukomuko berusaha untuk mengatasi hal tersebut. Pada tahun  2022  lalu,  Dinas  Komunikasi  dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mukomuko telah mengusulkan sebanyak 40 desa untuk mendapatkan internet gratis dan telah  terealisasi.  Pada  tahun  2023  ini Diskominfo
Mukomuko kembali mengusulkan 25 desa yang ada di daerah ini untuk  kembali  mendapatkan internet  gratis. Anggaran  nya  dari  APBD    tahun  2023  ini sebesar Rp 434.600.000.
Saat  ini  desa  dituntut  untuk  paham dalam menggunakan internet. Apalagi pada tahun  ini  semua  desa  harus  menggunakan atau menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa  (Sikeudes)  online  dalam  pelaporan keuangan  dan  pelaksanaan  kegiatan  Dana Desa.  Mulai  tahun  ini  semua  desa  harus menerapkan  aplikasi  Sikeudes  Online.  Jadi adanya program dari Diskominfo Mukomuko  internet  gratis  ini  akan  sangat membantu  pemerintah desa. Selain itu juga program internet gratis atau desa digital ini akan  memudahkan  pemerintah  desa  dalam memberikan pelayanan  kepada masyarakat, demikian  juga  sebaliknya  masyarakat  akan mudah mendapatkan pelayanan dan informasi  pembangunan  dari  pemerintah desa.
Pemasangan  layanan  internet  gratis di  desa  ini  merupakan  program  prioritas Pemerintah  Kabupaten  Mukomuko  dalam menunjang visi dan misi Bupati Mumomuko,  H.  Sapuan  dan  Wakil  Bupati Mukomuko, Wasri. Agar masyarakat mengetahui  dan  memanfaatkan  layanan internet gratis yang telah di pasang di desa, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  Mukomuko  yang  diwakili  oleh bidang  aplikasi  dan  informatika  memasang
spanduk atau barner di desa-desa yang sudah terpasang  internet  gratis.  Semua  desa  yang telah  di  pasang  layanan  internet  gratis  ini dipasang  spanduk,  sekalian  monitoring kegiatan  pemasangan  internet  di  desa.  Dan program  layanan  internet  gratis  di  desa  ini akan tetap dilanjutkan.
Kebenaran mengenai informasi publik adalah hal yang sangat mutlak untuk diketahui,  oleh  karena  itu,  pada  website diskominfo.mukomukokab.go.id terdapat tools content informasi hoax. Selain itu pada bidang  Informasi  dan  Komunikasi  Publik secara  teratur  memberikan  edukasi  kepada masyarakat umum ataupun pelajar mengenai internet sehat.
Keterbukaan  informasi  publik  tidak hanya  berpusat  terhadap  penyebarluasan informasi  terhadap  masyarakat.  Pemerintah juga  harus  merespon  aspirasi,  masukan, maupun pengaduan masyarakat. Pemerintah Kabupaten  Mukomuko  telah  menerapkan layanan SP4N LAPOR! (Sistem Pengelolaan  Pengaduan  Pelayanan  Publik
Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online  Rakyat)  sejak  tahun  2017  yang berkerjasama dengan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kementerian PANRB),  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  (Kemkominfo),  Kementerian Kementerian  dalam  Negeri  (Kemendagri) sebagai  Pembina  Pelayanan  Publik,  Kantor Staf  Presiden  (KSP)  sebagai  Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik  Indonesia  sebagai  Pengawas Pelayanan Publik. LAPOR! telah ditetapkan sebagai  Sistem  Pengelolaan  Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan  Publik  dan  Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  3  Tahun  2015 tentang  Road  Map  Pengembangan  Sistem Pengelolaan  Pengaduan  Pelayanan  Publik Nasional.
Dinas  Komunikasi  dan  Informatika
merupakan Public Relations (Humas) dalam pelaksanaan SP4N LAPOR! Untuk membina  hubungan  yang  baik  dengan organisasi perangkat daerah dan masyarakat masyarakat,  maka  Dinas  Komunikasi  dan Informatika melaksanakan beberapa kegiatan.  Jadi  pada  dasarnya  kesuksesan pelaksanaan SP4N LAPOR! bisa didapatkan jika  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika, Perangkat  Daerah,  dan  masyarakat  saling terhubung antara satu sama lainnya.
Untuk  membentuk  relasi  kepada perangkat  daerah,  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  mengadakan  rapat  kerja.  Pada rapat  tersebut  diundang  admin  perangkat daerah  dan  pejabat  penghubung.  Yang dibahas  mengenai  teknis  SP4N  LAPOR!. Hal  yang  menjadi  urgensi  dibicarakan, misalnya  perangkat  daerah  mana  saja  yang tidak  aktif  dalam  menjawab  pengaduan masyarakat.  Setelah  rapat  selesai  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  memfasilitasi perangkat  daerah  yang  ingin  berkonsultasi menyelesaikan permasalahannya.
Dinas  Komunikasi  dan  Informatika juga  memberikan  pelatihan  kepada  OPD kecamatan  dan  kepada  masyarakat.  OPD kecamatan diberikan pelatihan dimaksudkan untuk  membantu  menyampaikan  kepada masyarakat,  hal  ini  dikarenakan  kecamatan dapat  berhubungan  secara  langsung  kepada masyarakat terhadap laporan yang diberikan ataupun  sosialisasi  kepada  masyarakat bagaimana  tata  cara  cara  untuk  melapor yang baik dan benar.
Dalam  membina  hubungan  kepada masyarakat dilakukan dengan cara mempublikasi  mengenai  SP4N  LAPOR!  di media  online  seperti  website,  facebook, youtube  dan  instagram  pemerintah  daerah. Selain  itu  dimedia-media  cetak  yang berkerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika  juga  disampaikan  tatacara penggunaan layanan SP4N LAPOR!.
Ada dua jenis respon yang ditunjukan perangkat daerah dalam pelaksanaan  SP4N  LAPOR!  ini,  yang pertama  perangkat  daerah  yang  tanggap
dalam menyelesikan laporan maupun aspirasi masyarakat, dan yang kedua adalah perangkat  daerah  yang  cenderung  enggan dalam  menanggapinya.    Kepada  perangkat daerah  yang  tanggap  kami  memberikan apresiasiasi.  Perangkat  daerah  yang  tidak menjawab  aspirasi  dan  laporan  masyarakat yang masuk memunculkan catatan merah.
Pada  rapat  evaluasi  telah  diberikan pengarahan,  tetapi  masih  tetap  saja  ada perangkat  daerah  yang  bandel  dan  tidak menyelesaikan  laporan  tersebut.  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  melakukan pemantauan di lapangan terhadap pelaksanaan SP4N LAPOR! dan melaksanakan  sosialisasi  tetapi  masih  saja ada  titik  kelemahan  bahwa  respon  OPD dalam  menjawab  laporan  masih  terasa sangat  kurang.  Pimpinan  perangkat  daerah yang  lain  harus  mendukung  secara  penuh pelaksanaan  SP4N  LAPOR!  jika  tidak ditanggapi  dengan  baik  maka  masyarakat akan mencari media lain untuk menyampaikan  laporannya  seperti  melalui Facebook, Twitter, Instagram ataupun media media  lain  sehingga  bisa  saja  hal  ini membuat  laporan  dari  masyarakat  keluar jalur  dari  media  yang  ditentukan  oleh pemerintah  yaitu  SP4N  LAPOR!.  Presiden melalui Kantor Staf Kepresidenan menginginkan hanya ada layanan satu pintu terhadap  aspirasi  dan  laporan  masyarakat yaitu SP4N LAPOR!.
Terkait  implemnetasi  keterbukaan informasi publik, Bupati Kabupaten Mukomuko sesuai visi dan misi menekankan bahwa  tidak  ada  pejabat  maupun  aparatur yang tidak tahu ataupun tidak peduli tentang globalisasi  digitalisasi.  Jika  aparatur  sipil negara dan pejabat-pejabat nya tidak paham dengan  sistem  pemerintah  yang  berbasis elektronik,  maka  Kabupaten  Mukomuko akan  tertinggal  karena  semua  referensi  saat ini berdasarkan elektronik.  Oleh karena itu seluruh pejabat harus paham benar ataupun mulai dengan digitalisasi. Pejabat penghubung terkait dengan jabatan sekretaris dinas. Sekretaris dinas
mempunyai  fungsi  pokok,  yang  pertama sebagai Humas OPD dan sebagai koordinator  semua  layanan  yang  bersifat elektronik maupun nondigital. Karena mulai dari surat-menyurat secara elektronik laporan  elektronik  maupun  hal-hal  lainnya akunnya terhubung kepada sekretaris dinas. Karena di sekretaris dinas tersebut memangku  sebagai  pejabat  pengelolaan informasi dan dokumentasi. Kedua Sebagai pejabat  penghubung  di  layanan  SP4N LAPOR!.  Fungsi  Sentral  yang  berada  di pejabat penghubung dalam OPD pembantu, mau  tidak  mau    sekretaris  dinas  mengajak dan  mengkoordinir  hal-hal  yang  bersifat dokumentasi.
Ada  beberapa  titik  kelemahan  dari dinas  yang  belum  memahami  tugas  dan fungsinya  sebagai  humas  OPD.  Dengan adanya  sosialisasi  dari  Dinas  Komunikasi dan  Informatika  yang  mempunyai  akun utama di Kabupaten Mukomuko,  tentu pada setiap  akhir  tahun  atau  akhir  kegiatan  ada dilakukan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan lapor    untuk  menyatukan  satu  visi  yaitu untuk  menggunakan  layanan  pengaduan online.  Pembinaan  dan  evaluasi  dilakukan setiap tahun dengan memberikan materi dan arahan  yang  nantinya  akan  membuka pemikiran  ataupun  brainstorming      pejabat penghubung  agar  mensosialisasikan  dan mengikuti  event-event  masyarakat  dalam rangka  menyampaikan  SP4N  LAPOR! kepada masyarakat.
SP4N  LAPOR!  agar  dapat  menjadi wadah  satu-satunya  bagi  masyarakat  untuk menyampaikan  aspirasi  dan  laporannya kepada  pemerintah.  Implementasi  dan feedback dari SP4N LAPOR! dapat berjalan dengan  lancar  sehingga  terjadi  perbaikan terhadap  pelayanan  publik.  Jika  SP4N LAPOR!    ini  didukung  penuh  oleh  unsur pimpinan  baik  legislatif  maupun  eksekutif tentu  ini  akan  tercapai  secara  maksimal. Kita  di  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika ini  bukannya tidak merasa puas terhadap hal yang  terjadi  sekarang,  tetapi  adanya  suatu keinginan  bahwa  SP4N  LAPOR!  ini  lebih
diekspos dan di kedepankan.  Karena kalau aspirasi  dan  pengaduan  masyarakat  bisa bisa  masuk  satu  pintu  di  SP4N  LAPOR! maka permasalahan-permasalahan pemerintah baik secara pusat maupun daerah akan  tercover  dan  terlindungi.  Artinya masyarakat bisa ikut dalam pengawasan dan kontrol sosialnya untuk pemerintah.
Sehingga  pemerintah  juga  bisa  mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan informasi publik di Kabupaten Mukomuko.

## SIMPULAN
Dari hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu telah
melaksanakan penyebarluasan  informasi  publik  dengan transparan terhadap masyarakat. Hingga saat ini Pemerintah Kabupeten Mukomuko terus berusaha untuk menerapkan amanat undang- undang keterbukaan informasi publik. Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dalam penyebarluasan informasi telah berusaha semaksimal mungkin memberikan informasi publik kepada masyarakat dengan cara:  1)  Membentuk  Pejabat  Pengelola Informasi  dan  Dokumentasi  di  Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Mukomuko  mulai dari  perangkat  daerah  hingga  ke  desa,  2) Membangun  website  kabupaten,  website perangkat  daerah,  hingga  website  desa,  3) Memiliki media center untuk memberitakan pembangunan  dan  kegiatan  pimpinan  di Kabupaten  Mukomuko,  4)  Berkerjasama dengan media lokal maupun nasional untuk mempublikasi berita daerah dan pembangunan di Kabupaten Mukomuko, 5) Memberikan  sosialisasi  mengenai  internet sehat  sehingga  masyarakat  terbebas  dari barita  hoax,  6)  Melaksanakan  kegiatan internet  desa  gratis,  7)  Hingga  memiliki wadah  aspirasi  dan  pengaduan  masyarakat yang bisa diakses secara nasional satu pintu melalui  layanan  SP4N  LAPOR!,  8) Mempublikasikan  hasil  statistik  terhadap data-data penting di Kabupaten Mukomuko.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardina,  M.,  &  Saharuddin,  E.  (2021).
Implementasi
Keterbukaan
Informasi  Publik  di  Kabupaten Bantul. Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi , 5 (1), 49–61.
Aulia  Rahmi,  H.,  RL  Teluma,  A.,  & Purbathin  Hadi,  A.  (2020).  Studi Komunikasi Pelayanan Publik Pemerintah  Kota  Mataram  Melalui Implementasi  Aplikasi  LAPOR! Tuturlogi , 1 (2). https://doi.org/10.21776/ub.tuturlogi
.2020.001.02.4 Creswell,  J.  W.  (2018). Research  Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches . SAGE Publications Inc. Dewi, R. C., & Suparno. (2020). Mewujudkan Good Governance
Melalui  Pelayanan  Publik. Jurnal Media  Administrasi , 7 (1),  78–90. https://doi.org/10.54783/dialektika.v 19i1.62
Hikmat, M. M. (2013). Kajian Implementasi Keterbukaan  Informasi  Publik  pada Badan  Publik  Kabupaten/Kota  di Jawa Barat Tahun 2013 . UIN Sunan
Gunung Djati.
Indah,  T.,  &  Hariyanti,  P.  (2018).
Implementasi Kebijakan
Keterbukaan  Informasi  Publik  pada Dinas  Kominfo  Kota  Tasikmalaya. Jurnal  Komunikasi , 12 (April),  127– 140.
Mariyam, N. S. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan
Publik. Jurnal  Media  Administrasi ,
7 (1),
78–90. https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67
Moleong,  L.  .  (2017). Metode  Penelitian Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Pera  Irawan,  E.  (2017).  Pemanfaatan Website  Pada  Aktivitas  Cyber  PR

## dalam Mendukung e-Government di
Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Jurnal  IPTEK-KOM  (Jurnal  Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi) , 19 (2), 163–177.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3 3164/iptekkom.19.2.2017.163-177
Permadi,  D.,  &  Habibullah,  A.  (2022).
Strategi  Komunikasi  Humas  BNN Dalam Memberikan Informasi
Kepada  Publik. Jurnal  Pustaka Komunikasi , 5 (1), 150–162. https://doi.org/10.32509/pustakom.v 5i1.1901 RI,  M.  A.  (2020). Keterbukaan  Informasi Publik Kunci Sukses Penyelenggaraan Diklat Yang Efektif dan Transparan . Bldk.Mahkamahagung.Go.Id/.
https://bldk.mahkamahagung.go.id/i d/sekretariat-id/dok-keg-sekretariat- id/2574- Sani,  A.,  Hidayat,  M.,  &  Sjafirah,  N.  A. (2020). Pemahaman Petugas Kehumasan  Kementerian  Dalam Negeri Tentang Peran Humas
Pemerintah. PRofesi  Humas  Jurnal
Ilmiah  Ilmu Hubungan  Masyarakat , 4 (2), 215.
https://doi.org/10.24198/prh.v4i2.23
528
Shabana, A., & Patrianti, T. (2018). Cyber-
PR Dalam E-Musrenbang Di
Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Communication , 9 (2), 105. https://doi.org/10.36080/comm.v9i2. 734
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Ke
24). Alfabeta.
Sukardin,  &  Gani,  A.  A.  (2018).  Peran
Pemerintah Kabupaten Dompu Dalam Mengimplementasikan Undang -Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik. CIVICUS  |  Pendidikan Pancasila  Dan  Kewarganegaraan ,
6 (1), 70–78.
Yin,  R.  K.  (2019). Studi  Kasus  Desain  & Metode (Ke-16). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Zulaikha,  Z.,  &  Paribrata,  A.  I.  (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan  Informasi  Publik  di Jawa  Timur  Tahun  2016. Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies), 1 (2), 131–162.
https://doi.org/https://doi.org/10.251
39/jsk.v1i2.168