EFEKTIVITAS PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS MENGENAI KEWAJIBAN PELEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA

## Guritno Tri Kuncoro
Gurit.gurita22@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Diana TantriCahyaningsih, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni dianatantri@yahoo.com , anjarsri@staff.uns.ac.id Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Abstract
This  Article examines  the  effectiveness  in  the  implementation  of  Article  16 paragraph (1) letter c of Law Number 2 Year 2014 on Amendment to Law Number 30  Year  2004  regarding  Notary  Position  on  Fingerprint  Adjustment  to  Minuta Deed.  The  problems  that  occur  in  connection  with  the  implementation  of  such articles in the practice of notarial and legal consequences if the Agent does not put fingerprints on the Minuta Deed. This research is a descriptive sociological or empirical legal research using qualitative approach. Primary data sources in this study were Notary and his staff at the Office of Notary Surakarta Soenarto, S.H. and in the Office of Notary Boyolali Diyah Setiyowati Secondary data obtained by researchers  through  literature  study  and  document  studies.  Data  collection techniques are documentation, observation, and interview. The method of analysis of  legal  materials  used  is  descriptive  qualitative.Based  on  the  result  of  the research and discussion, the conclusion about the fingerprint attachment to the Minuta Deed is explained by Article 4 paragraph (1) letter c of Law Number 2 Year  2014  regarding  the  Amendment  of  Law  Number  30  Year  2004  regarding Notary Position held As the basis of the rules to be adhered to in the fingerprint adherence Against the Minuta Deed which serves to prove that the Attendance is actually facing the Notary. If the Attachment fingerprint Against not executed by a Notary will have legal effect, is sanction for the Notary concerned. Based on the results  of  research  from  resource-informant  researcher  explained  that  in  the areas  of  the  speakers  concerned  have  not  encountered  irregularities  against fingerprint sticking obligations Against the Minuta Deed.

## Keywords: Fingerprint, Minuta Deed, Position Notary

## Abstrak
Artikel ini  mengkaji  mengenai  efektivitas  dalam  pelaksanaan  Pasal  16  ayat  (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta. Adapun permasalahan yang terjadi kaitannya dengan  implementasi  pasal  tersebut  di  praktek  kenotariatan  dan  akibat  hukum apabila Penghadap tidak membubuhkan sidik jari pada Minuta Akta.Penelitian ini merupakan  penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris  yang  bersifat  deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini  adalah  Notaris  dan  stafnya  di  Kantor  Notaris  Kota  Surakarta  Soenarto,  S.H. dan  di  Kantor  Notaris  Kabupaten  Boyolali Diyah  Setiyowati.  data  sekunder diperoleh peneliti melalui studi pustaka dan studi dokumen. Teknik pengumpulan data  yaitu  dokumentasi,  pengamatan,  dan  wawancara.  Metode  analisis  bahan hukum yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan  pembahasan  dihasilkan  simpulan  mengenai  pelekatan  sidik  jari  Penghadap pada Minuta Akta yang oleh narasumber peneliti dijelaskan bahwa Pasal 16 ayat (1)  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  dilaksanakan sebagai dasar peraturan yang harus ditaati dalam pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta yang berfungsi untuk membuktikan bahwa Penghadap benar- benar secara nyata menghadap ke Notaris. Apabila pelekatan sidik jari Penghadap tidak  dilaksanakan  oleh  Notaris  akan  menimbulkan  akibat  hukum,  yakni  sanksi bagi  Notaris  yang  bersangkutan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  narasumber- narasumber  peneliti  dijelaskan  bahwa  di daerah  narasumber-narasumber  yang berangkutan  belum  ditemui  penyimpangan  terhadap  kewajiban    pelekatan  sidik jari Penghadap pada Minuta Akta.
Kata kunci: Sidik Jari, Minuta Akta, Jabatan Notaris

## A. Pendahuluan
Seorang  notaris  berwenang  membuat  akta-akta  yang  mengandung berbagai  macam  rahasia,  baik  rahasia  bagi  para  pihak  dalam  akta  tersebut, maupun rahasia bagi pihak lain yang tidak disebut dalam akta. Tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis danautentik hubungan-hubungan hukum antara para  pihak  yang  secara  mufakat  meminta  jasa  Notaris  (Supriadi,  2008:  50). Dalam menjalannya profesinya seorang notaris wajib mengacu pada Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  yang  selanjutnya  disingkat UUJN-P  terbaru  yang  telah  diatur  secara  ketat,  agar  setiap  tindakan  yang dilakukan seorang notaris dalam menjalankan profesinya selalu berlandaskan atas  hukum  yang  berlaku  (Rengganis  Dita  Ragiliana  I  Made  Budi  Arsika, 2014: 2).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  disebutkan  bahwa beberapa  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan  Notaris    sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  hukum  dan kebutuhan masyarakat,  sehingga  perlu  dilakukan  perubahan.  Salah  satu ketentuan  yang  banyak  mendapat  perhatian  di  kalangan  notaris  berkaitan dengan ketentuan UUJN-P adalah ketentuan mengenai sidik jari yang diatur di dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  c  yang  menentukan  “Dalam  menjalankan jabatannya, Notaris wajib: ...c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari Penghadap  pada  Minuta  Akta”.  Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  tersebut bahwa undang-undang memberikan kewajiban tambahan kepada para notaris untuk melekatkan sidik jari Penghadap pada setiap Minuta Akta notaris yang dibuat olehnya.
Terkait bukti kehadiran Penghadap di hadapan Notaris,  sidik jari  juga dipandang perlu, apalagi Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengaturnya,
terutama  apabila  satu-satunya Penghadap atau  seluruh Penghadap tidak  bisa membubuhkan  tanda  tangannya.  Alat  bukti  tersebut  adalah  sidik jariPenghadap,  sekalipun  akta  autentik  yang  bersangkutan  sudah  merupakan alat bukti autentik (Arief Rahman Mahmoud, 2014: 7).
Praktek yang terjadi di dalam masyarakat sebelum berlakunya UUJN-P bahwa sidik jari dilekatkan pada Minuta Akta hanya apabila Penghadap buta huruf atau cacat sehingga tidak dapat menandatangani Minuta Akta. Sidik jari yang  digunakan  Penghadap  yang  tidak  dapat  menandatangani  Minuta  Akta sebagai pengganti tanda tangan ( surrogaat ) Penghadap adalah jempol/ibu jari kiri Penghadap.Terkait perkembangan terbaru tersebut, pada fakta di lapangan, banyak pihak yang justru mempertanyakan keberadaan dan penggunaan sidik jari sebagai salah ketentuan formil sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas.  Banyak  pihak  yang  menganggap  ketentuan  tersebut  bersifat  multitafsir terkait  beberapa  hal,  diantaranyasidik  jari  yang  digunakan,  tata  cara melekatkan  sidik  jari,  lalu  terkait  Penghadap  yang  tidak  dapat  memberikan sidik  jarinya  (misalnya  penyandang  cacat  atau diffable ). Hal  ini  kemudian menimbulkan banyak permasalahan dan penafsiran bagi para Notaris.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  hendak  dikaji  lebih lanjut mengenai ketentuan pelekatan sidik jari pada Minuta Akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Sumber
data bersumber pada data primer, yakni data diperoleh melalui penelitian di lapangan  dan  data  sekunder, yakni data  yang  diperoleh  melalui  penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Metode analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. PelakasanaanPenggunaan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta AktaPasal 16 ayat  (1)  huruf  c Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Pelaksanaan  Pasal  16  Ayat  (1)  huruf  c UUJN-P hanya  berlaku  untuk
Notaris  bukan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  karena  PPAT  tunduk pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Pejabat  Pembuat Akta Tanah sedangkan Notaris tunduk pada UUJN-P, jadi aturan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P ini hanya berlaku bagi Notaris. Untuk pengambilan sidik jari dilakukan ketika hadir ( present ) khususnya untuk Penghadap dengan Akta
Relaas sedangkan untuk akta partij begitu selesai dibacakan isi akta langsung diambil sidik jarinya. Menurut kedua narasumber sidik  jari  yang  dimaksud  dalam  Pasal  16
Ayat (1) huruf c UUJN-P secara harfiah kata sidik jari bisa diartikan semua sidik jari yang ada pada jari tangan kanan dan kiri maupun jari kaki kanan dan kiri dari Penghadap, namun dalam prakteknya pengambilan sidik jari tersebut hanya  diambil  sidik  jari  jempol  kanan  dan  sidik  jari  jempol  kiri. Kemudian sidik  jari  tersebut  dilekatkan  pada  lembaran  “SPESIFIKASI  JEMPOL  KIRI DAN  KANAN”Lembaran  tersebut dibuat  berdasarkan  kepakatan  dari  Ikatan Notaris  Indonesia  (INI), terdiri  dari Identitas  Penghadap, Keterangan Penghadap  dalam  melakukan  proses  perjanjian,  tabel  yang  berisikan  nama Penghadap  serta  kolom  jempol  kanan  dan  kolom  jempol  kiri.  Pada  bagian akhir  dituliskan  “demikianlah  akta  ini  telah  dibacakan  dan  dijelaskan kemudian  ditanda  tangani  pada  minuta  akta  serta  dibubuhi  cap  jari  jempol tangan kanan dan jempol tangan kiri oleh para Penghadap”. Lembar tersebut kemudian dilekatkan pada Minuta Akta.
Untuk penghadap difable (penyandang cacat) pertama dijelaskan dalam akhir  akta  mengenai  kondisi  dari  Penghadap  tersebut. Dalam  hal  ini  harus dijelaskan  secara  jelas  dan  tegas  pada  akhir  akta.  Terlebih  dalam  Pasal  16
Ayat (1) huruf c UUJN-P tidak memiliki alternatif untuk pengganti sidik jari ketika Penghadap adalah seorang difable . Oleh karena itu Notaris diwajibkan untuk mengkonstatir keadaan.
Untuk  kasus  anak  dibawah  umur  dalam  menghadap  Notaris  harus diwakili  oleh  orang  tua  atau  wali  sesuai  dengan  Pasal  299,  300,  345  KUH
Perdata dan  Pasal  47 dan  Pasal 48  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinanbahwa  anak  dibawah  umur  belum  mampu  atau  belum cakap, maka untuk segala urusan dia diwakili oleh orang tuanya atau walinya. Kemudian  ada  penjelasan  dikomparasinya  dan  diakhir  akta  dijelaskan  si Penghadap membubuhkan tanda tangan dan sidik jari dalam kapasitas sebagai kuasa dari si anak tersebut.
Perihal seperti surrogaat atau pengganti tanda tangan, penghadap tetap diminta membubuhkan sidik jarinya pada lembar tersendiri karena surrogaat atau pengganti tanda tangan pada Pasal 1874 KUH Perdata sebagai pengganti tanda  tangan  pada  minuta  akta.  Sedangkan  untuk  pemberian  sidik  jari  pada lembar  tersendiri  sebagai  wujud dari  pelaksanaan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  c UUJN-P. Implikasi atau kendala apabila Penghadap tidak membubuhkan sidik jari  pada  Minuta  Akta  maka  akan  disebutkan  dalam  akhir  akta  mengapa Penghadap tidak mau membubuhkan sidik jarinya.Kendala yang lebih kentara terdapat  pada  pengertian  sidik  jari  yang  ada  pada  Pasal  16  ayat  (1)  huruf cUUJN-P. Artinya para Notaris harus menafsirkan sampai duapuluh  jari atau diambil  sebagian  saja,  meskipun  pada pelaksanaanya  hanya  diambil  cap jempol kanan dan cap jempol kiri saja atau dua sidik jari.
Penulis berpendapat, sidik jari dipandang perlu sebagai bukti kehadiran Penghadap dihadapan Notaris.Terutama apabila satu-satunya penghadap atau seluruh penghadap tidak bisa membubuhkan  tanda  tangannya.  Alat  bukti tersebut adalah sidik jari Penghadap, sekalipun akta otentik yang bersangkutan sudah merupakan alat bukti otentik. Kewajiban membubuhkan sidik jari pada Minuta Akta sebagaimana telah dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P.
Ketentuan Pasal 16  ayat  (1)  huruf  c UUJN-P tersebut dinilai tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 UUJN-P yang menyatakan tentang apa saja  yang  harus  dicantumkan  dalam Minuta  Akta. Ketitidaksinkronan tersebut terlihat  jelas  karena tidak  menyebut  sidik jari mana  yang  harus dicantumkan, hal ini menjadi isu hukum di kalangan Notaris. Sebagian Notaris mengatakan, pencantuman  sidik  jari  pada  Minuta  Akta  adalah  wajib. berdasarkan  ketentuan Pasal 16  ayat  (1)  huruf  c UUJN-P tanpa harusmengaitkannya  dengan  ketentuan Pasal 1  angka  8 UUJN-P.  Sebagian lagi  berpendapat  pencantuman  sidik  jari  karena  para  pihak tidak  dapat bertandatangan  atau  bisa  juga  karena  buta  huruf.  Disamping pendapat  yang mengatakan  boleh  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan sidik  jari  pada minuta,  pembuatan  akta  oleh  para  Notaris  terus  berjalan  tanpa  menunggu adanya keseragaman  atau  kesamaan  pendapat  terhadap  ketidaksinkronan kedua pasaltersebut.
Penulis merujuk  pendapat  dari  narasumber  pertama  yaitu  Notaris Soenarto, bahwa setiap Notaris harus menjadi decision maker atau pengambil keputusan dan dapat menkonstatir keadaan dalam menentukan sikap terhadap segala  hal  yang  berkaitan  dengan  tugasjabatannya  sebagai  Notaris.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan narasumber  kedua  yaitu  Notaris Diyah  Setiyowati menyatakan  bahwa semua Penghadap itudiambil  sidik jarinya dan ada dokumentasi, sehingga Notaris yakin bahwadialah Penghadap itu (benar-benar  penghadap  yang  seharusnya  mengahadap  kepada Notaris)datang menghadap notaris. Akta  Notaris  digunakan untuk membuktikan  bahwa  pihak-pihak (penghadap) bersangkutan datang  kepada Notaris  atas  kemauannya  sendiri.  Bahwa dimaksud  sebenarnya  (Penghadap) yang bersangkutan adalah kehadiran yang nyata ( verschijnen ) secara fisik atau digunakan  kata Menghadap terjemahan  dari verschijnen ,  berarti  datang menghadap yang dimaksudkan dalam arti yuridisnya adalah kehadiran nyata. (Herlien Budiono dan Albertus Sutjipto, 2005:13)
Penulis  berpendapat,  diwajibkannya  melekatkan  sidik  jari Penghadap pada  Minuta  Akta  Notaris  bertujuan  untuk memberikan  jaminan  kepastian hukum mengenai kebenaran identitas penghadap, karena sidik jari tidak dapat dipalsukan,  maka  sebagai  bukti  tambahan  digunakan  sidik  jari Penghadap tersebut.Namun  apabila  kewajiban  untuk  melekatkan  dokumen  sidik  jari tersebut  diwajibkan  kepada Penghadap yang  bisa  membubuhkan  tanda tangannya,  hendaknya  kewajiban  tersebut  diberlakukan  juga  terhadap  para saksi, sebab keberadaan para saksi merupakan salah satu di antara persyaratan otensitas suatu Akta Notaris.

## 2. Akibat  HukumHukum Bila Penghadap Tidak  Membubuhkan  Sidik Jarinya Pada Minuta Akta
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kedua Narasumber mengenai sanksi pada Pasal 16 ayat (11) UUJN-P terkait apabila tidak dilaksanakannya ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  c UUJN-P.  “Pasal  tersebut  sedikit memberatkan  bagi  para  Notaris,  namun  bagaimanapun  juga  Notaris  harus melaksanakan  kewajiban  tersebut  karena  merupakan  bagian  dari UUJN-P, selain itu pula apabila tidak dilaksanakan juga melanggar Kode Etik Notaris”. Meskipun begitu Pasal 16 ayat (11) bisa dijadikan sebagai acuan agar Notaris tidak teledor atau berhati-hati dalam membuat Akta.
Penulis  merujuk  pendapat  dari  kedua  narasumber, akibat  hukumbila Penghadap tidak  membubuhkan  sidik  jari  pada  lembar  tersendiri  yang dilekatkan pada Minuta Akta,maka dalam penutup atau akhir akta dijelaskan mengapa Penghadap tidak mau membubuhkan sidik jarinya.
Pasal  16  ayat  (11) UUJN-P  menyatakan  bahwa, “Notaris  yang melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
1. peringatan tertulis;
2. pemberhentian sementara;
3. pemberhentian dengan hormat; atau
4. pemberhentian dengan tidak hormat”.
Sanksi  tersebut  tidak memberatkan  bagi  para  Notaris namun  bukan berati  tidak  ditaati  oleh  Notarismeskipun dalam  Pasal  16  ayat  (11)  tersebut memiliki urutan mengenai pengenaan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Pasal 16 Ayat (1) huruf a-l khususnya Pasal 16 Ayat (1) huruf c UUJN-P. Jadi apabila Notaris terbukti melanggar Pasal 16 Ayat (1) huruf a-l maka Majelis Pengawas Daerah akan menyurvei terlebih dahulu kemudian dikenakan sanksi sesuai hirarki yang ditentukan.
Penulis  berpendapat  ada  2  (dua)  hal  mengenai  akibat  hukum  bila penghadap tidak membubuhkan sidik jarinya pada minuta akta. Pertama akibat hukum  pada  minuta  Akta  bila  tidak  dilekatkan  lembaran  spesifikasi  jempol kiri  dan  kanan  tersebut.  Akta  yang  tidak  dilekatkan  lembaran  tersebut  tetap menjadi Akta Otentik karena sesuai pada Pasal 1867 KUH Perdata. Sedangkan untuk hal yang kedua apabila Notaris tidak melekatkan sidik jari pada lembar spesifikasi jempol kiri dan kanan serta tidak melekatkannya pada minuta akta maka  Notaris  dikenai  sanksi  sesuai  dengan  Pasal  16  ayat  (11)  UUJN-P.
Notaris diwajibkan untuk tidak teledor ataupun menganggap sepele mengenai hal tersebut.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Notaris Soenarto dan  Notaris  Diyah
Setiyowati untuk  wilayah  Kota  Surakarta  dan  Kabupaten  Boyolali  masih belum ada yang terkena kasus mengenai penegakan ketentuan Pasal 16 Ayat (11) UUJN-P tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya mengenai Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN- P.

## D. Simpulan
1. Pelaksanaan penggunaan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta Pasal 16 ayat  (1)  huruf  c UUJN-P dinilai  efektif  karena  tidak  hanya  melindungi kepentingan penghadap tapi juga sebagai bentuk dari prinsip kehati-hatian Notaris. Sesuai dengan hasil wawancara dari kedua narasumber sidik jari tersebut  telah  disepakati  bila  dibubuhkan  atau  dilekatkan  pada  lembar tersendiri  yang  disebut  “LEMBAR  SPESIFIKASI  JEMPOL  KIRI  DAN KANAN”.  Kemudian  untuk  penghadap difable pada  akhir  Akta  ditulis sebab-sebab  mengapa  penghadap  tersebut  tidak  mampu  membubuhkan
sidik jarinya. Kemudian pada lembar tersendiri tersebut dibubuhkan salah satu apabila memiliki cacat fisik salah satu bagian saja (tangan kanan atau tangan  kiri),  namun  apabila  memiliki  cacat  fisik  pada  kedua  tangannya maka penulis  berpendapat  dapat  digantikan  dengan  sidik  jari  kakinya karena pada Pasal 16 Ayat (1) huruf c UUJN-P tidak menyebutkan sidik jari  mana  yang  wajib  dibubuhkan  namun  hanya  disebutkan “…dilekatkannya sidik jari”. Kemudian apabila penghadap seorang anak dibawah  umur  maka  semua  perbuatan  hukum  yang  akan  dilakukan  di Kantor Notaris tersebut wajib diwakilkan oleh orang tua atau wali sesuai Pasal  47  dan  48  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan. Terkait bukti kehadiran Penghadap di hadapan Notaris, sidik jari juga dipandang perlu, dengan adanya lembar Spesifikasi Jempol Kiri dan  Kanan  penghadap  yang  dilekatkan  di  Minuta  Akta,  apabila  terjadi pengingkaran  salah  satu  pihak, maka  bisa  dijadikan alat  bukti  tambahan sekalipun  akta  otentik  yang  bersangkutan  sudah  merupakan  alat  bukti otentik. 2. Akibat  hukum bila  Penghadap  tidak  membubuhkan  sidik jarinya  pada Minuta Akta, pertama tidak membuat Akta tersebut terdegradasi menjadi Akta bawah tangan dikarenakan Akta memililiki syarat seperti pada Pasal 1867  KUH Perdata. Kedua Notaris tersebut dapat dikenai sanksi apabila terbukti tidak melaksanakan maupun peraturan pada UUJN-P sesuai Pasal 16 ayat (11) UUJN-P atas pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf c apabila Notaris tidak melekatkan sidik jari penghadap tanpa alasan yang jelas dan tidak  dijelaskan  pada akhir  Akta dan tidak  melekatkan  atau  menjahitkan dokumen  atau  lembaran  spesifikasi  jempol  kiri  dan  kanan yang dikategorikan  sebagai  sanksi  administratif.  Sanksi  ini  dijatuhkan  kepada Notaris  secara  bertahap  mulai dari  sanksi  paling  ringan  yaitu  teguran tertulis hingga pemberhentian tidak hormat sebagai sanksi terberat. Sanksi ini  dijatuhkan  kepada  Notaris  dengan  langkah  preventif  melalui  Majelis Pengawas.

## E. Saran
1. Hendaknya Pemerintah  segera  membuat  peraturan  pelaksana  atau peraturan  tambahan  dari UUJN-P,  khususnya  perturan  pelaksana  untuk Pasal 16 Ayat (1) huruf c UUJN-P yang berkaitan dengan pelekatan sidik jari  pada Minuta  Akta,  sehingga  ada  aturan  yang  baku  mengenai  hal tersebut mulai dari jari mana saja yang digunakan, tinta yang digunakan, hingga  penanganan  ketika  seseorang  yang difable ingin  melakukan perbuatan hukum di kantor Notaris. Selain itu hendaknya saksi juga ikut
diambil  sidik  jarinya  karena  tidak  dipungkiri  juga  apabila  saksi mengingkari adanya perjanjian tersebut.
2. Hendaknya  Notaris  juga  lebih  cermat dan  selalu  menerapkan  prinsip kehati-hatian dalam  membuat  Akta,  karena  aturan  sanksi  yang  ada  pada UUJN-P, khususnya Pasal 16 Ayat (11) UUJN-P tidak bisa dinggap remeh meskipun sanksi yang dijatuhkan secara bertahap atau berjenjang.

## F. Persantunan
Terima  kasih  penulis persembahkan  kepada  Bapak Soenarto dan  Ibu Diyah Setiyowati sebagai Notaris yang telah bersedia memberikan waktu dan tempatnya yang  sangat  membantu  penulis  dalam  menyelesaikan  penulisan hukum serta artikel.

## Daftar Pustaka

## Buku
Supriadi. 2008. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika

## Makalah dan Artikel Ilmiah
Arief  Rahman  Mahmoud.  2014. “Implikasi  Hukum  Bagi  Notaris  Yang  Tidak Melekatkan  Sidik  Jari  Penghadap  Pada  Minuta  Akta”. Jurnal
Ilmiahstudentsjournal.ub .  Malang: Program  Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Herlien Budiono, dan Albertus Sutjipto Budiharjo Putra. 2005. ”Beberapa Catatan Mengenai  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris”. Makalah Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia hal 13 . Bandung 27-28  januari 2005 Rengganis Dita Ragiliana dan I Made Budi Arsika. 2014. ”Pengaturan Mengenai Kewajiban Notaris Dalam Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Terkait Dengan Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris” Bali: Artikel  OJS  Unud . Bagian  Hukum  Bisnis  Fakultas  Hukum Universitas Udayana

## PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta tanah
(PPAT)