## ANALISA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Kasus Putusan Negeri Medan Nomor : 2756/Pid.B/2018/PN Mdn)
Oleh Lianus Bawamenewi Universitas Darma Agung , Medan E-mail: lianusbawamenewi@gmail.com

## ABSTRACT
The  fraudulent  act  is  always  there  and  tends  to  increase  and  develop  in  society  along  with economic  progress,  even  though  the  fraudulent  act  is  viewed  from  any  angle  is  very despicable,  because  it  can  cause  mutual  distrust  and  consequently  damage  the  order  of people's lives. Fraud is a form of crime that is grouped into crimes against people's property. Provisions regarding this crime are generally regulated in Article 378 to Article 395 book II Chapter XXV of the Criminal Code. The formulation of the problem in this thesis, first how is the enforcement of criminal law against perpetrators of criminal acts of fraud?, secondly how is  the  application  of  criminal  law  in  criminal  acts  of  fraud  related  to  the  Medan  District Court  Decision  Number:  2756/Pid.B/2018/PN  Mdn?,  and  third  how  are  the  considerations the  judge's  law  in  applying  the  crime  against  the  perpetrators  of  the  crime  of  fraud  in  the Medan  District  Court  Decision  Number:  2756/Pid.B/2018/PN  Mdn?  This  type  of  research uses  normative  juridical  research,  namely  research  using  secondary  data.  Collecting  data using  the  literature  study  method.  All  research  data  that  has  been  collected  were  analyzed using descriptive analysis methods. The results of the study indicate that the enforcement of criminal law against perpetrators of fraud is regulated in Article 378 of the Criminal Code (KUHP).  The  application  of  criminal  law  to  criminal  acts  of  fraud  is  related  to  the  Medan District  Court  Decision  Number:  2756/Pid.B/2018/PN.Mdn  using  alternative  charges  of Article  378  of  the  Criminal  Code,  or  secondly  violating  Article  372  of  the  Criminal  Code. Among  the  elements  indicted  by  the  Public  Prosecutor  which  is  considered  legally  and convincingly proven is Article 378 of the Criminal Code. The judge's legal considerations in imposing  criminal  sanctions  against  perpetrators  of  fraud  in  the  Medan  District  Court Decision  Number:  2756/Pid.B/2018/PN.Mdn  are  based  on  at  least  two  valid  pieces  of evidence, where in the case studied, the evidence used The judges use are witness statements, defendants'  statements,  instructions  and  appropriate  evidence.  Then  consider  criminal liability,  in  this  case  the  Panel  of  Judges  based  on  the  facts  at  the  trial  judged  that  the defendant was aware of the consequences. From the results of the study, it is suggested that in its implementation the prosecutor must also have good legal knowledge, not only formally but also materially law so that there are no mistakes in applying criminal provisions against the  defendant.  The  application  of  criminal  law  in  the  crime  of  fraud  must  really  meet  the elements charged, so as to be able to provide protection and a sense of justice to the victim and  provide  a  deterrent  effect  on  the  defendant.  It  is  recommended  that  judges  have confidence  by  linking  that  belief  with  valid  means  and  evidence  and  create  their  own  laws based on justice which of course do not conflict with Pancasila as the source of all laws. Keywords: Law Enforcement And Fraud

## ABSTRAK
Perbuatan  penipuan  itu  selalu  ada  bahkan  cenderung  meningkat  dan  berkembang  di  dalam masyarakat  seiring kemajuan ekonomi, padahal  perbuatan penipuan tersebut  dipandang dari sudut  manapun  sangat  tercela,  karena  dapat  menimbulkan  rasa  saling  tidak  percaya  dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.  Penipuan adalah salah satu bentuk  kejahatan yang  dikelompokkan  ke  dalam  kejahatan  terhadap  harta  benda  orang.  Ketentuan  mengenai kejahatan  ini  secara  umum  diatur  dalam  Pasal  378  sampai  dengan  Pasal  395  buku  II  Bab XXV KUHP. Rumusan masalah dalam skripsi ini, pertama bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan?, kedua b agaimana penerapan hukum pidana dalam  tindak  pidana  penipuan  sekaitan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor  : 2756/Pid.B/2018/PN  Mdn?,  dan ketiga bagaimanakah  pertimbangan  hukum  hakim  dalam menerapkan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penipuan  dalam  Putusan  Pengadilan Negeri  Medan  Nomor  :  2756/Pid.B/2018/PN  Mdn?  Jenis  penelitian  ini  menggunakan penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  dengan  mempergunakan  data  sekunder. Pengumpulan  data  menggunakan  metode  sutdi  kepustakaan.    Semua  data  penelitian  yang sudah  terkimpul,  dianalisis  menggunakan  metode  analisis  deskriptif.      Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Pasal  378.  Penerapan  hukum  pidana  dalam terhadap  tindak  pidana  penipuan  sekaitan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor  : 2756/Pid.B/2018/PN.Mdn menggunaan dakwaan alternatif Pasal 378 KUHPidana, atau kedua melanggar  Pasal  372  KUHPidana.  Diantara  unsur-unsur  yang  didakwakan  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  yang  dianggap  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  adalah  Pasal  378 KUHPidana. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak  pidana  penipuan  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor  : 2756/Pid.B/2018/PN.Mdn  adalah  didasarkan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah, dimana dalam kasus  yang diteliti, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, keterangan  terdakwa,  petunjuk  dan  barang  bukti  yang  berkesesuaian.  Kemudian mempertimbangkan  tentang  pertanggungjawaban  pidana,  dalam  hal  ini  Majelis  Hakim berdasarkan  fakta-fakta  di  persidangan  menilai  bahwa  terdakwa  sadar  akan  akibat  yang ditimbulkan.  Dari  hasil  penelitian  disarankan  dalam  pelaksanaannya  jaksa  juga  harus mempunyai  pengetahuan  hukum  yang  baik,  bukan  hanya  hukum  secara  formil  melainkan juga  hukum  secara  materil  agar  tidak  ada  kesalahan  dalam  menerapkan  ketentuan  pidana terhadap  terdakwa.  Penerapan  hukum  pidana  dalam  terhadap  tindak  pidana  penipuan  harus benar-benar  memenuhi  unsur-unsur  yang  didakwakan,  sehingga  mampu  memberikan perlindungan  dan  rasa  keadilan  terhadap  korban  dan  memberikan  efek  jera  terhadap terdakwa.  Disarankan  hakim  mempunyai  keyakinan  dengan  mengaitkan  keyakinan  itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan  yang  tentunya  tidak  bertentangan  dengan  pancasila  sebagai  sumber  dari  segala hukum.
Kata Kunci :  Penegakan Hukum Dan Penipuan

## 1. PENDAHULUAN
Hukum  pidana  sebagai  alat  atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi  yang tepat. Karena itu, pembangunan  hukum  dan  hukum  pidana pada  khususnya,  perlu  lebih  ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu,
antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang- bidang  hukum  tertentu  serta  penyusunan perundang-undangan  baru  yang  sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan  dari  semakin  meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.
Berbagai  macam  tindak  pidana yang  terjadi  dalam  masyarakat  salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa  ini  banyak  sekali  terjadi  tindak pidana  penipuan  dengan  berbagai  macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin Negerinya tingkat intelektualitas  dari  kejahatan  penipuan yang semakin kompleks.
Perbuatan  penipuan  itu  selalu  ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang  di  dalam  masyarakat  seiring kemajuan  ekonomi,  padahal  perbuatan penipuan  tersebut  dipandang  dari  sudut manapun  sangat  tercela,  karena  dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.
Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana sendiri pada pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana.  Walaupun  demikian  masih  dirasa kurang efektif dalam penegakkan terhadap pelanggarnya,  karena  dalam  penegakan hukum  pidana  tidak  hanya  cukup  dengan diaturnya  suatu  perbuatan  di  dalam  suatu undang-undang,  namun  dibutuhkan  juga aparat  hukum  sebagai  pelaksana  atas ketentuan  undang-undang  serta  lembaga yang  berwenang  untuk  menangani  suatu kejahatan  seperti  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan.  Kasus-kasus  penipuan  akhir- akhir  ini  semakin  berkembang  dan  sering terjadi  meskipun  tindak  pidana  ini  telah diatur di dalam KUHP.
Penipuan  adalah  salah  satu  bentuk kejahatan  yang  dikelompokkan  ke  dalam kejahatan  terhadap  harta  benda  orang. Ketentuan  mengenai  kejahatan  ini  secara umum  diatur  dalam  Pasal  378  sampai dengan  Pasal  395  buku  II  Bab  XXV KUHP.  Pasal  378  mengatur  tindak  pidana penipuan  dalam  arti  sempit  ( oplicthting ) dan  pasal-pasal  lainnya  mengatur  tindak pidana  penipuan  dalam  arti  luas  ( bedrog ) yang  mempunyai  nama-nama  sendiri secara  khusus.  Dalam  hal  ini  penipuan dengan  modus  usaha  pengadaan  gula termasuk  tindak  pidana  penipuan  biasa
atau  penipuan  dalam  bentuk  pokok, sehingga  dapat  dituntut  berdasarkan  Pasal 378 KUHP.
Di  dalam  ketentuan  perundang- undangan  hukum  pidana  dipergunakan kata  penipuan  atau  bedrog,  ”karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan  terhadap  harta  benda,  dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan  yang  bersifat  menipu atau digunakan tipu muslihat”.
Tindak pidana penipuan merupakan  salah  satu  kejahatan  yang mempunyai  obyek  harta  benda.  Di  dalam Pasal 378 s/d 395 KUHP. Dalam Pasal 378 yang  berbunyi:  “barangsiapa  dengan maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri atau  orang  lain  secara  melawan  hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,  dengan  tipu  muslihat,  ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang  lain  untuk  menyerahkan  barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan  hutang  maupun  menghapus piutang,  diancam  karena  penipuan  dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Adanya  unsur-unsur  tindak  pidana yang  terdapat  dalam  rumusan  Pasal  378 KUHP  di  atas,  mengharuskan  pihak penegak  hukum  untuk  memperhatikan secara baik-baik dalam menangani perkara-perkara  penipuan  termasuk  dalam hal  ini  penipuan  dengan  dalih  usaha pengadaan  gula, sehingga dapat  menjamin kepastian  hukum.  Hal  ini  dikarenakan tidak  semua  orang  yang  menjadi  korban penipuan  secara  mudah  dapat  meminta perlindungan berdasarkan Pasal 378 KUHP.
Dewasa  ini,  Indonesia  dihadapkan oleh  permasalahan  yang  tergolong  baru. Seiring  dengan  perkembangan  yang  ada tindak  pidana  penipuan  juga  mengalami perkembangan  yang  cukup  menguras pikiran.  Tindak  pidana  penipuan  yang telah  diatur  dalam  Kitab  Udang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  dengan  berbagai modus  yang  bermacam-macam  telah membuat  para  penegak  hukum  semakin
harus memutar otak untuk dapat membuktikannya.
Untuk
menanggulangi permasalahan  yang  semakin  kompleks terhadap  kejahatan  penipuan  tersebut diperlukan  pengetahuan  dan  pemahaman yang  sejalan  dengan  ketentuan  yang tertuang dalam KUHP. Hal ini dikarenakan masalah  tindak  pidana  penipuan  yang beragam  tersebut  dipahami  melalui  sudut pandang  yang  tertentu,  yang  meliputi pengertian,  ruang  lingkup,  unsur-unsur serta  sanksi  yang  perlu  diketahui  dalam kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).
Salah  satu  perkara  tindak  pidana penipuan  adalah  seperti  dalam  Putusan Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor  : 2756/Pid.B/2018/PN Mdn. Kasus penipuan  ini  dilakukan  oleh  terdakwa  Rio Indra  Abdi  Panjaitan.    Berdasarkan tuntutan  pidana  Penuntut  Umum  bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana “Penipuan”, sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  378  KUHPidana,  dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
Menjatuhkan  Pidana  terhadap  terdakwa Rio  Indra  Abdi  Panjaitan  dengan  pidana penjara  selama  :  3  (tiga)  Tahun  dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah tetap ditahan;
Berdasarkan keputusan hakim tersebut  penulis  ingin  mengetahui  dasar pertimbangan  hukum  dalam  mengambil keputusan  tersebut,  sehingga  penulis tertarik mengambil judul penelitian: “Analisis  Penegakan  Hukum  Pidana Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penipuan (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri Medan  Nomor  :  2756/Pid.B/2018/PN Mdn”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Negara  Indonesia  adalah  Negara hukum  ( recht  staats ),  maka  setiap  tindak pidana  yang  terjadi  selayaknya  diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang  sebagai  satu-satunya  sarana bagi  penyelesaian  terhadap  suatu  tindak
pidana.  Menurut  Moeljatno,  “perbuatan pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang oleh  suatu  atura  hukum,  yang  mana disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa pidana  tertentu,  bagi  barang  siapa  yang melanggar larangan tersebut.”
Dalam hal ada hubungannya dengan  asas  legalitas,  yang  mana  tiada suatu  perbuatan  dapat  dipidana  melainkan telah  diatur  dalam  undang-undang,  maka bagi barang siapa yang melanggar larangan  tersebut  dan  larangan  tersebut sudah  diatur  dalam  undang-undang,  maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman,  sedangkan  ancaman  pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
1. Kejahatan Penipuan
Kejahatan  penipuan  adalah  salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke  dalam  kejahatan  terhadap  harta  benda, yang mana oleh pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan  yang  bersifat  menipu atau  digunakan  tipu  muslihat.  Kejahatan penipuan  dalam  bentuknya  yang  pokok diatur  dalam  Pasal  378  KUHP  yang berbunyi sebagai berikut:
Barang  siapa  dengan  maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara  melawan  hak,  mempergunakan nama  palsu  atau  sifat  palsu  ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan  kata-kata  bohong,  menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau  mengadakan  suatu  perjanjian  hutang atau meniadakan piutang, karena salah satu telah melakukan penipuan, dihukum dengan  hukuman  penjaga  selama-lamanya empat tahun.
Dari  rumusan  Pasal  378  KUHP tersebut  diperoleh  sejumlah  unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi :
1)  Unsur-unsur  Subjektif  pada  Pasal  378 KUHP tersebut, yaitu :
a.  Dengan  maksud  atau met  het oogmerk ;
b.  Untuk  menguntungkan  diri  sendiri atau  orang  lain  atau om  zich  of  een ander wederrechtelijk te
beroordelen ;
c.  Secara melawan hukum atau wederechtelijk ;
2)  Unsur-unsur  Objektif  pada  Pasal  378 KUHP tersebut, yaitu;
a.  Menggerakkan atau bewegen ;
b.  Orang lain atau iemand ;
c.  Untuk  menyerahkan  suatu  benda atau tot de afgifte van eenig goed ;
d.  Untuk mengadakan perjanjian hutang atau tot het aangaan von eene schuld ;
e.  Untuk  meniadakan  suatu  piutang atau het tenietdoen van eene inschuld .
Realita sosial yang terjadi di dalam masyarakat  menunjukkan  bahwa  semakin meningkatnya  tindak  pidana  penipuan, berbagai  macam  cara  digunakan  oleh pelaku  agar  dapat  melancarkan  aksi penipuannya,  salah  satunya  adalah  tindak pidana  dengan  modus  operandi  usaha pengadaan  gula.  Untuk  menanggulangi masalah tersebut penegakan hukum pidana sangat dibutuhkan,  oleh  karena  itu fungsionalisasi  dan  aktualisasi  penegakan hukum  harus  mempunyai  rasa  keadilan guna  mengatasi  tindak  pidana  penipuan ini.  Pokok  dibentuknya  kejahatan  ini adalah  perlindungan  hukum  atau  jaminan kepercayaan  atas  kebenaran  sesuatu  yang ditujukan bagi masyarakat dan Negara.
2. Penegakan Hukum
Hukum pada dasarnya dibuat untuk mengatur  tingkah  laku  manusia  sehingga dalam  bekerjanya  perlu  adanya  upaya penegakan  hukum  ( law  enfercement ).
Upaya penegakan hukum memberikan arti adanya  upaya  untuk    menjaga  agar keberadaan  hukum  diakui  di  dalam  suatu masyarakat  dan  dapat  tetap  ditegakkan. Upaya  tersebut  pada  dasarnya  harus menjamin  agar  setiap  warga  Negara mematuhi  hukum  yang  berlaku  dalam masyarakat yang bersangkutan.
Secara  konsepsional,  inti  dari penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang terjabarkan  dalam  kaidah-kaidah  yang mantap  dan  mengejawantah  sikap  sebagai rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir,
untuk  menciptakan,  memelihara,  dan mempertahankan kedamaian hidup. Menurut wayne la favn, penegakan hukum sebagai  suatu  proses,  pada  hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut  membuat  keputusan  yang tidak  secara  ketat  diatur  oleh  kaidah hukum,  akan  tetapi  mempunyai  unsur penilaian pembeda. Menurut Satjipto Rahardjo, “penegakan  hukum  pada  hakikatnya merupakan perwujudan ide-ide (ide keadilan,  ide  kepastian  hukum,  dan  ide kemapanan  sosial)  yang  bersifat  abstrak menjadi kenyataan”.
Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:
1.  Kepastian hukum Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti  bahwa  seseorang  akan  dapat memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan dalam  keadaan  tertentu.  Masyarakat mengharap  adanya  kepastian  hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
2.  Kemanfaatan Hukum  adalah  untuk  manusia,  makia pelaksanaan  hukum  atau  penegakan hukum  harus  memberi  manfaat  atau kegunaan  bagi  masyarakat,  jangan sampai timbul kesehatan dalam masyarakat  karena  pelaksanaan  atau penegakan hukum.
3.  Keadilan Hukum  itu  tidak  identik  dengan keadilan,  hukum  itu  bersifat  umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratkan.  Sebaliknya  keadilan bersifat  subyektif,  individualistis,  dan tidak menyamaratakan.
Upaya  penegakan  hhukum  harus ada  kompromi  secara  proporsional  dan seimbang  dari  ketiga  unsur  di  atas, meskipun  dalam  praktek  tidak  mudah untuk mengusahakannya.
Menurut Satjipto Rahardjo bahwa : Usaha  untuk  mewujudkan  hukum sebagai  ide-ide  ternyata  membutuhkan
organisasi  yang  cukup  kompleks,  meliputi pengadilan, kebijakan, kepolisian, pemasyarakatan dan juga badan perundang-undangan. Organisasi menjamin  proses-proses  yang  berlangsung sebagai  upaya  penegakan  hukum  di dalamnya, dan masyarakat akan menerima perwujudan dan tujuan-tujuan hukum.
Organisasi tersebut perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu untuk  mengelola  sumber-sumber  daya yang  tersedia  dalam  rangka  mencapai tujuan organisasi. Sumber daya ini berupa:
”1. Sumber Daya Manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, panitera.
2.  Sumber Daya Fisik, seperti gedung, perlengkapan kendaraan.
3.  Sumber Daya Keuangan, seperti belanja Negara dan sumber lain.
4.  Sumber Daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi  dalam  usaha  mencapai tujuannya”.
Masalah  pokok  dari  penegakan hukum  sebenarnya  terletak  pada  faktor- faktor  yang  mempengaruhinya,  faktor- faktor tersebut adalah sebagai berikut:
a)  Faktor hukumnya sendiri Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang, kemungkinan disebabkan karena:
-   Tidak diikutkannya asas-asas
berlakunya undang-undagn yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum;
-   Belum adnaya peraturan pelaksanaan yang  dibutuhkan  untuk  menerapkan undang-undang;
-   Ketidakjelasan  arti  kata-kata  di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran maupun
penerapannya.
b)  Faktor penegak hukum Secara  psikologis  maka  setiap  penegak hukum  mempunyai  kedudukan  (status) dan  peranan  ( row ).  Permasalahan  yang timbul dari faktor penegak hukum yaitu penerapan  peranan  penegak  hukum.
Halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut antara lain:
-   Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan  diri  dalam  peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
-   Tingkat  aspirasi  yang  relatif  belum Negeri.
-   Kegairahan  yang  sangat  terbatas untuk  memikirkan  masa  depan, sehingga  sulit  untuk  membuat  suatu proyeksi.
-   Belum  adanya  kemampuan  untuk menunda  pemuasan  suatu  kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.
-   Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan
konservatisme.
c)  Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung penegakan hukum Sarana atau fasilitas mempunyai peranan  yang  sangat  penting  dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin  penegakan  akan  berlangsung dengan  lancar  dan  mencapai  tujuan. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan  dan  terampil,  organisasi yang  baik,  peralatan  yang  memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.
d) Faktor masyarakat Pendapat-pendapat
masyarakat mengenai  hukum  ikut  mempengaruhi penegakan hukum dan kepastian hukum. Salah satu pendapat masyarakat yaitu  mengenai  arti  hukum  yang dianggap identik dengan petugas (penegak  hukum  sebagai  pribadi).
Pendapat tersebut menyebabkan masyarakat  akan  menaati  hukum  jika ada petugas.
e) Faktor kebudayaan Hukum  harus  dibuat  sesuai  dengan kondisi  masyarakat  dan  tidak  boleh bertentangan  dengan  kebudayaan  yang hidup  dalam  masyarakat.  Kebudayaan yang  berkembang  di  Indonesia  sangat beragam, setiap daerah terdiri dari suku bangsa  dengan  bahasa  dan  adat  istiadat
yang  berbeda  dengan  suku  bangsa
daerah lain. Kemajemukan ini berpengaruh  terhadap  usaha  penegakan hukum  di  Indonesia.  Ketentuan  yang diatur dalam suatu perundang-undangan dapat  berlaku  bagi  suatu  daerah,  tetapi belum tentu bisa berlaku di daerah lain.

## 3. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian Penelitian  ini  berdasarkan  pada penelitian  yang  bersifat  deskriptif,  yaitu suatu  penelitian  yang  bertujuan  untuk menggambarkan  keadaan  atau  fenomena yang  terjadi  dengan  sejelas-jelasnya. Dalam  hal  ini  yang  akan  dideskripsikan adalah  aturan  hukum,  tindak  pidana penipuan  pada  putusan  Pengadilan  Negeri Medan  Nomor  :  2756/Pid.B/2018/PN Mdn. 2. Sifat Penelitian
Sifat  penelitian  ini  adalah  bersifat deskriptif  sesuai  dengan  masalah  dan tujuan  dalam  penelitian.    Jenis  penelitian hukum  yang  akan  dipergunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif yaitu penelitian dengan mempergunakan  data  sekunder  berupa bahan-bahan  pustaka,  dilengkapi  dengan menganalisa implementasinya di lapangan. Masalah  yang  diteliti  dikaitkan  dengan pemahaman  tentang  peraturan-peraturan perundang-undangan  atau  kaidah  hukum yang berlaku. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah “memahami dan membahas  serta  menggambarkan  tentang sistem  hukum,  sinkronisasi  hukum  secara horizontal dan vertikal.
3. Sumber Data
Data  yang  dipergunakan  dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder. Adapun  data  sekunder  yang  dimaksudkan penulis adalah sebagai berikut : a.  Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan hukum  yang  mempunyai  kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari:
1)  Undang-Undang Dasar 1945;
2)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 3)  Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri Medan Nomor : 2756/Pid.B/2018/PN Mdn. b.  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan- bahan hukum yang memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer,  seperti  kamus  hukum,  buku- buku  yang  relevan  dengan  penelitian ini.
c.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan-
bahan hukum yang memberikan petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer  dan  sekunder, seperti  kamus  hukum,  kamus  bahasa Inggris  dan  bahan  lain  yang  relevan dengan penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data Metode  pengumpulan  data  yang dipergunakan  dalam  penelitian  skripsi  ini adalah  penelitian  kepustakaan  ( Library Research ) yakni penelitian terhadap literatur-literatur untuk  memperoleh bahan teoritis  ilmiah  yang  dapat  digunakan sebagai  dasar  analisis  terhadap  substansi pembahasan  dalam  penulisan  skripsi. Tujuan  penelitian  kepustakaan  ( Library Research )  ini  adalah  untuk  memperoleh data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangn,  buku,  majalah,  surat kabar,  situs  internet,  maupun  bacaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
5. Analisa Data Data  yang  telah  dikumpulkan, dikelompokkan,  diseleksi  dan  selanjutnya dianalisis  dengan  menggunakan  metode deskriptif kualitatif dengan cara menginterpretasikan data berdasarkan teori-teori  hukum,  peraturan  perundang- undangan dan pengertian hukum.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam Menerapkan  Hukum  Pidana  Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana Penipuan Dalam Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan Nomor : 2756/Pid.B/2018/PN Mdn A. Pertimbangan Hukum oleh Hakim
Mengenai  pertimbangan  Hakim  di Pengadilan, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perbuatan  yang  di  dakwakan  kepada Terdakwa  tersebut  telah  memenuhi  unsur- unsur Pasal 378 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 1.  Setiap orang.
2.  Dengan  maksud  menguntungkan  diri sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan hukum,  dengan  memakai  nama  palsu atau  martabat  palsu,  dengan  tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,  menggerakkan  orang  lain untuk  menyerahkan  barang  sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang.
Ad.1. Setiap orang
Unsur  setiap  orang  adalah  setiap subyek  hukum  yang  mampu  bertanggung jawab  atas  perbuatannya  dan  pada  dirinya tidak  ditemukan  adanya  unsur  pembenar maupun  alasan  pemaaf yang  dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana  terhadap  dirinya.  Terdakwa  adalah Rio  Indra  Abdi  Panjaitan  adalah  orang yang  diajukkan  oleh  Penuntut  Umum  ke muka  persidangan  dan  terdakwa  telah mengakui  identitas  yang  ada  pada  Surat Dakwaan  Penuntut  Umum  dan  pada  diri terdakwa  tidak  ditemukan  adanya  alasan Pembenar  dan  alasan  Pemaaf  sehingga terdakwa  dapat  dipertanggung  jawabkan atas segala perbuatannya, dari pertimbangan  tersebut  di  atas  maka  unsur ini telah terpenuhi.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan fakta  yang  terungkap  di  persidangan bahwa  terdakwa  bertemu  dengan  saksi korban  Wulandari  Oktavia  di  Four  Points Medan,  saksi  korban  sebagai  SPG,  dan terdakwa  ke  acara  tersebut  bersama dengan  anak  dan  istrinya,  kemudian terdakwa meminta nomor hand phone dan pin BB korban, setelah itu terdakwa sering berkomunikasi  dengan  korban  dan  sering jalan, saksi korban juga mengetahui bahwa terdakwa  masih  memiliki  istri  namun
terdakwa mengatakan bahwasanya terdakwa sudah mau cerai dengan istrinya, lalu  pada  tahun  2014  terdakwa  dengan saksi  korban  sudah  tidak  sering  lagi berkomunikasi  karena  hubungan  tersebut sudah  diketahui  oleh  istri  terdakwa  dan terdakwa  juga  ada  tugas  keluar  kota. Kemudian pada awal tahun 2016 terdakwa mulai  komunikasi  lagi  dengan  korban  dan mengatakan  bahwasanya  terdakwa  sudah bercerai  dengan  istrinya,  lalu  terdakwa datang  ke  Medan  menemui  korban,  dan sejak  saat  itu  hubungan  terdakwa  dan korban  kembali  membaik,  dan  terdakwa juga meyakinkan korban untuk secepatnya menikahi korban, sampai bulan November 2017 dan tinggal bersama selama 1,5 tahun di  Perumahan  Asam  Kumbang,  kemudian pada  tanggal  12  Desember  2016  terdakwa menghubungi  saksi  korban  melalui  hand phone  mengatakan  bahwa  terdakwa  tidak mempunyai  uang,  lalu  saksi  korban mengirimkan uang sejumlah Rp.5.000.000,-  (lima  juta  rupiah)  kepada terdakwa  melalui  transfer  kerekening  BRI milik terdakwa dengan No.
5301088491503.  Kemudian  pada  tanggal 13 Desember 2016 terdakwa menghubungi korban  memintau  uang  untuk  ongkos transport  barang  kulit  manis  sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa  melalui  transfer  kerekening  BRI milik terdakwa dengan No.
5301088491503. Selanjutnya pada tanggal 29  Desember  2016  terdakwa  kembali menghubungi  korban  melalui  telpon, meminta  uang  untuk  keperluan  sehari-hari sebesar  Rp  1.500.000,-  (satu  juta  lima ratus ribu rupiah), lalu korban mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BRI milik terdakwa  dengan  No.  5301088491503, kemudian pada tanggal 30 Desember 2016 saat terdakwa berkomunikasi dengan saksi korban  melalui  telpon  dan  meminta  uang untuk  keperluan  pribadi,  lalu  korban mentransfer  uang  ke  rekening  Bank  BRI milik terdakwa dengan No.
5301088491503  sebesar  Rp  2.150.000,- (dua  juta  seratus  lima  puluh  ribu  rupiah) dan pada tanggal 01 Januari 2017 terdakwa
berkomunikasi dengan saksi korban melalui  telpon  dan  meminta  uang  kepada saksi  korban,  dan  korbanpun  mentransfer kerekening  BRI  milik  terdakwa  dengan No.  5301088491503  uang  sebesar  Rp 1.000.000,-  (satu  juta  rupiah),  kemudian pada  tanggal  02  Januari  2017,  korban mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar  Rp  10.000.000,-  (sepuluh  juta rupiah),  uang  tersebut  dikirimkan  saksi korban  kepada  terdakwa,  karena  terdakwa menghubungi  saksi  korban  dengan  alasan untuk  pembayaran  uang  muka  /  DP pembayaran  kulit  kayu  manis,  lalu  saksi korban  mentransfer  uang  tersebut  ke rekening  Bank  BRI  milik  terdakwa,  lalu pada  tanggal  25  Januari  2017,  pada  saat terdakwa  berkomunikasi  dengan  korban melalui telpon, terdakwa kembali meminta uang dengan alasan untuk membayar uang muka/DP  pembayaran  barang  perabotan rumah yang dikontrak oleh saksi korban di Jl.  Flamboyan  Raya  Perumahan  Asam Kumbang No. E/54 Kel. Tanjung Sari Kec. Medan  Selayang  Kota  Medan  sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
Pada  tanggal  03  Februari  2017, pada  saat  terdakwa  berkomunikasi  dengan saksi  korban  melalui  telpon  dan  terdakwa mengatakan  kepada  saksi  korban  bahwa teman  terdakwa  ada  meminjam  uang kepada  terdakwa  dengan  jaminan  mobil escudo,  lalu  saksi  korban  mengirimkan uang  sebesar  Rp  7.000.000,-  (tujuh  juta rupiah)  dengan  cara  mentransfer  uang tersebut  melalui  rekening  Bank  BRI  milik terdakwa  dengan  No.  5301088491503, pada  tanggal  20  April  2017,  saksi  korban ada  mengirimkan  uang  kepada  terdakwa sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu  rupiah)  ke  rekening  Bank  BNI  milik terdakwa  dengan  No.  5301088491503, pada  tanggal  23  Mei  2017,  saksi  korban kembali  mentransfer  uang  ke  rekening Bank BNI a.n. Era Plaza untuk membayarkan biaya kulit kayu manis yang terdakwa  pesan  melalui  Era  Plaza  sebesar Rp  77.580.000,-  (tujuh  puluh  tujuh  juta lima  ratus  delapan  puluh  ribu  rupiah)  dan terdakwa berjanji akan membayarnya, lalu
terdakwa  menjual  perabot  rumah  tangga milik korban berupa : kulkas, Mesin Cuci, Tv  Samsung  TV  samsung  ukuran  32  ichi dan  TV  changhong  ukuran  40  inchi,  2 buah spring bed, sofa 1 set, lemari pakaian 3  pintu,  i  buah  lemari  kaca  untuk  tas, kompor gas + tabung gas, rak piring kaca, meja  santai  beserta  kursinya,  1  buah  AC samsung,  Water  Heater,  meja  kerja, peralatan dapur, 2 buah rak sepatu, sepatu, tas, meja untuk setrika, 1 buah lemari box, Dispenser,  1  buah  ambal,  i  buah  tikar,  2 buah  bed  cover,  1  buah  aquarium,  1  buah ember, 2 buah gayung, 1 set home teater, 1 buah timbangan digital, 1 buah biola milik Pelapor  dan  10  ton  ampas  kerikan  kulit kayu  manis  dengan  jumlah  seluruhnya sebesar  Rp.100.000.000,-  (seratus  juta rupiah).  Atas  perbuatan  terdakwa  Rio Indra Abdi Panjaitan tersebut, saksi korban WULANDARI  OKTAVIA  mengalami kerugian  sebesar  sekitar  Rp.232.330.000,- (dua  ratus  tiga  puluh  dua  juta  tiga  ratus tiga puluh ribu rupiah), dan kerugian tanpa ada bukti transfer sebesar Rp.194.000.000,-  (seratus  sembilan  puluh empat  juta  rupiah)  dimana  uang  tersebut diberikan secara langsung kepada terdakwa  dan  terdakwa  berjanji  akan mengembalikan uang tersebut;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;
B.  Hal-Hal  yang  Harus  Diperhatikan
Dalam  Pertimbangan  Hakim  dalam Putusan Nomor : 2756/Pid.B/2018/PN Mdn Pertimbangan  hukum  oleh  hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan  rasa  keadilan  masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan  yuridisnya  tetapi  terdapat juga pertimbangan psikologis dan sosisologisnya,  yang  mengarah  pada  latar belakang  terjadinya  kejahatan,  hakim dituntut  untuk  mempunyai  keyakinan dengan  mengaitkan  keyakinan  itu  dengan cara  dan  alat-alat  bukti  yang  sah  serta, menciptakan hukum sendiri yang bersendikan  keadilan  yang  tentunya  tidak
bertentangan  dengan  pancasila  sebagai sumber dari segala hukum.
Hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi pidana  telah  bersikap  arif  dan  bijaksana yang  juga  melihat  pada  keadaan-keadaan yang  meringankan  terdakwa,  merasa menyesal  dan  mengakui  perbuatannya. Keadaan-keadan yang memberatkan terdakwa  yaitu    perbuatan  terdakwa merugikan saksi korban, dimana selanjutnya  dalam  menjatuhkan  sanksi pidana,  hakim  mengacu  pada  teori pencegahan  khusus yang  merupakan bagian  dari  pemidanaan  relatif  bahwa pemidanaan  bukanlah  untuk  memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif.
Hakim  sebelum  memutus  perkara suatu  tindak  pidana  harus  memperhatikan setiap  hal-hal  penting  dalam  persidangan. Hakim  memeriksa  tindak  pidana  yang dilakukan seseorang dengan memperhatikan  syarat  subjektifnya,  yaitu dengan  adanya  kesalahan,  kemampuan bertanggung  jawab  seseorang  dan  tidak ada  alasan  pemaaf  baginya.  Selain  itu, hakim  juga  harus  memperlihatkan  syarat objektifnya,  yaitu  perbuatan  pidana  yang dilakukan  telah  sesuai  dengan  rumusan delik,  bersifat  melawan  hukum,  dan  tidak ada alasan pembenar. Apabila hal  tersebut terpenuhi, selanjutkan hakim mempertimbangkan  hal-hal  yang  dapat merigankan dan memberatkan terdakwa.
Dampak pertimbangan hakim dalam  penjatuhan  pidana  terkait  hal-hal yang  memberatkan  dan  meringankan pidana terhadap pelaku adalah pertimbangan hakim ini terdiri atas dua hal yaitu  hal-hal  yang  memberatkan  dan  hal- hal  yang  meringankan.  Hal-hal  yang memberatkan adalah sesuatu yang menjadi alasan  sehingga  sanksi  yang  dijatuhkan harus  menimbulkan  efekjera  ataupun menambahkan  pidana  yang  dituntut  oleh jaksa  penuntut  umum  kepada  terdakwa dikarenakan  terdakwa  tidak  adanya  alasan yang meringankan. Sedangkan hal meringankan  adalah  setiap  hal  yang
menjadi  alasan  hakim  agar  sanksi  yang didakwakan  dikurangi  oleh  majelis  hakim dikarenakan  terdakwa  terdapat  banyak  hal yang meringankan baginya.
Dampak pertimbangan hakim dalam  penjatuhan  pidana  tekait  hal-hal yang  memberatkan  dan  meringankan pidana  terhadap  pelaku  adalah  hukum  itu bertujuan  kesejahteraan  dan  juga  untuk menyembuhkan kembali, keadaan kejiwaan yang terguncang akibat perbuatan  yang  telah  ia  lakukan,  jadi tujuan  untuk  dijatuhkan  pidana  tidak semata-mata untuk menghukum si terdakwa  yang  bersalah.  Akan  tetapi membina dan menyadarkan kembali terdakwa yang telah melakukan kekeliruan atau  telah  melakukan  penyimpangan.  Dan kalau tujuan dari pidana tujuansosial, maka walaupun  itu  hal-hal  yang  meringankan hakim harus memperhatikan, karena pidana  itu  tidak  bisa  disamaratakan. Artinya  tidak  ada  suatu  peristiwa  hukum yang terjadi itu sama (kasuistik) dan dalam hal terdakwa adanya hal yang meringankan  baginya  maka  pidananya boleh  dikurangi  dan  dalam  hal  terdakwa seorang  residivis  maka  pidanya  bisa ditambah  sepetiga.  Dan  hakim  dalam menjatuhkan  putusannya  hakim  harus bertanggung  jawab  atas  isi  putusan  yang telah  dibuat  karena  hakim  telah  diletakan kewajiban  dan  tanggung  jawab  agar hukum  dan  keadilan  ditegakkan,  putusan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada  hukum,  masyarakat  dan  kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dampak pertimbangan hakim dalam  penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku adalah pada amar putusan, karena sebenarnaya  penjatuhan  pidana  itu  untuk mendidik  dan  dibina  sehingga  apabila terpidana  telah  selesai  menjalani  pidana dapat  diterima  kembali  oleh  masyarakat. Dan sebelum hakim menjatuhkan putusannya  perlu  mempertimbangakan adanya  pedoman  pemidanaan  yaitu  usia seseorang  harus  dipertimbangkan  dalam suatu  putusan  dan  juga  jasa-jasanya
terdakwa.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  54 dan 55 ayat (1) Rancangan KUHP.
Pasal  54  ayat  (1)  Rancangan KUHP  :
Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan,  peranan  hakim  penting sekali.  Ia  mengkonkritkan  sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap  tertuduh  dalam  kasus tertentu. Ketentuan dalam  pasal  ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan,  yaitu  sebagai  sarana pelindungan masyarakat,
rehabilitasi, dan resosialisasi,
pemenuhan pandangan hukum adat,  serta  aspek  psikologis  untuk menghilangkan  rasa  bersalah  bagi yang bersangkutan.
Pasal 54 Ayat (2)
Meskipun  pidana  pada  dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk menderitakan  dan  tidak  merendahkan martabat manusia.
Pasal 55 Ayat (1) Rancangan KUHP Ketentuan  ini  memuat  pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim  dalam  mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang  akan  dijatuhkan.  Dengan mempertimbangkan  hal-hal  yang dirinci  dalam  pedoman  tersebut diharapkan  pidana  yang  dijatuhkan bersifat  proporsional  dan  dapat dipahami  baik  oleh  masyarakat maupun  terpidana.  Rincian  dalam ketentuan  ini  bersifat  limitatif, artinya  hakim  dapat  menambahkan pertimbangan  lain  selain  yang tercantum  pada  ayat(1)  ini.  Unsur “berencana” sebagaimana ditemukan  dalam  kitab  undang- undang  pidana  yang  lama,  tidak dimasukan  dalam  rumusan  tindak pidana  yang  dimuat  dalam  pasal- pasal buku kedua. Tidak dimuatnya unsur  ini  berarti  bahwa  unsur
berencana tersebut ditiadakan, tetapi lebih bijaksana jika dijelaskan  dalam  penjelasan  ayat
(1) ini. Berdasarkan  hal  ini,  maka  dalam menjatuhkan  pidana  hakim  harus  selalu memperhatikan unsur berencana, kesalahan  pembuat  tindak  pidana,  motif, dan  tujuan  dilakukannya  tindak  pidana, cara  melakukan  tindak  pidana,  dan  sikap batin pembuat tindak pidana.

## 5. SIMPULAN

## A. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,  maka  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.  Penegakan  hukum  pidana  terhadap pelaku  penipuan  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378. 2.  Penerapan hukum pidana dalam terhadap tindak pidana penipuan sekaitan  Putusan  Pengadilan  Negeri Medan Nomor : 2756/Pid.B/2018/PN.Mdn  menggunaan dakwaan alternatif Pasal 378
KUHPidana,  atau  kedua  melanggar Pasal  372  KUHPidana.  Diantara  unsur- unsur  yang  didakwakan  oleh  Jaksa Penuntut Umum yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 378 KUHPidana.
3.  Pertimbangan  hukum  hakim  dalam menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap pelaku  tindak  pidana  penipuan  dalam Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan Nomor : 2756/Pid.B/2018/PN.Mdn adalah  didasarkan  sekurang-kurangnya dua  alat  bukti  yang  sah,  dimana  dalam kasus  yang  diteliti,  alat  bukti  yang digunakan  hakim  adalah  keterangan saksi,  keterangan  terdakwa,  petunjuk dan  barang  bukti  yang  berkesesuaian. Kemudian  mempertimbangkan  tentang pertanggungjawaban  pidana,  dalam  hal ini  Majelis  Hakim  berdasarkan  fakta- fakta  di  persidangan  menilai  bahwa
terdakwa  sadar  akan  akibat  yang ditimbulkan.

## B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,
adapun  saran  penulis  adalah  sebagai berikut :
1.   Penegakan  hukum  pidana  terhadap pelaku  penipuan  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana
(KUHP)  Pasal  378.  Disarankan  dalam pelaksanaannya  jaksa  juga  harus mempunyai  pengetahuan  hukum  yang baik,  bukan  hanya  hukum  secara formil  melainkan  juga  hukum  secara materil agar tidak ada kesalahan dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap terdakwa.
2.  Penerapan hukum pidana dalam terhadap tindak pidana penipuan harus benar-benar  memenuhi  unsur-unsur yang  didakwakan,  sehingga  mampu memberikan  perlindungan  dan  rasa keadilan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap terdakwa.
3.  Pertimbangan  hukum  oleh  hakim dalam  menjatuhkan  putusan  harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya
berdasarkan  pertimbangan  yuridisnya tetapi  terdapat  juga  pertimbangan psikologis  dan  sosisologisnya,  yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Maka disarankan hakim  mempunyai  keyakinan  dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan  alat-alat  bukti  yang  sah  serta, menciptakan  hukum  sendiri  yang bersendikan  keadilan  yang  tentunya tidak  bertentangan  dengan  pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian  1 .  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta : 2001.
Adami Chazawi., Pelajaran Hukum Pidana  Bagian  2  “Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringanan  Pidana, Kejahatan Aduan,  perbarengan  dan  Ajaran Kualitas . PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta : 2002.
Andrisman Tri. Hukum  Pidana, Asas-Asas dan  Dasar  Aturan  Hukum  Pidana Indonesia. Uviversitas  Lampung, Lampung : 2009.
Bastari Bastian. Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan . Makassar : 2011. Effendi Erdianto. Hukum Pidana
Indonesia Suatu Pengantar . Refika Aditama, Bandung : 2011.
Gosita  Arif., Masalah  Korban  Kejahatan . Akademika  Pressindo,  Jakarta  :
1983. Hamzah Andi. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam
KUHP .    Sinar  Grafika.  Jakarta  :
2010. Kusumo Sudikno Noto., Mengenal
Hukum-Suatu  Pengantar .  Liberty, Yogyakarta: 2003..
Ilyas  Amir. Asas-Asas  Hukum  Pidana . Rangkang  Education,  Makasar  :
2012.
Lamintang  PAF  dan    Djisman  Samosir.
Delik-Delik Khusus . Tarsito, Bandung : 1981.
Lamintang,  P.A.F. Dasar-Dasar  Hukum Pidana  Indonesia .  Citra  Aditya Bakri, Bandung : 1997.
Makarao M. Taufik. Pembaharuan Hukum Pidana  Indonesia .  Kreasi  Wacana, Yogyakarta : 2005.
Marpaung Leden. Asas-Teori-Praktik
Hukum  Pidana .  Sinar  Grafika, Jakarta : 2005.
Moeljatno., Asas-Asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakata :1993. Mulyadi  Lilik. Hukum  Acara  Pidana Normatif,  Teoretis,  Praktik,  dan
Permasalahannya. PT. Alumni,
Bandung : 2007.
Prasetyo Teguh. Hukum Pidana Edisi
Revisi . PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2011.

## Projodikoro  Wirjono. Asas-Asas  Hukum
Pidana di Indonesia . Refika
Aditama, Bandung : 2003. Rahardjo  Satjipto., Masalah  Penegakan Hukum  Suatu  Tinjauan  Filosofis. Sinar Baru, Bandung : 1983.
Sanggono Bambang., Metodologi Penelitian  Hukum .  PT  Rajawali,
Jakarta : 2013. Sianturi  S.R., Tindak  Pidana  di  KUHP Berikut Uraiannya . Gunung Mulia,
Jakarta: 1983. Soekanto  Soerjono., Faktor-faktor  Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2000. Soesilo R. Kriminologi (Pengetahuan
Tentang  Sebab-Sebab  Kejahatan) : Politeia, Bogor : 1985. Suparni  Niniek. Eksistensi  Pidana  Denda
Dalam  Sistem  Pidana  Dalam
Sistem Pemidanaan.
Sinar Grafika, Jakarta : 2007.
Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP)