## Management Studies and Entrepreneurship Journal
Literature Study Of The Role Of Regional Owned Enterprises (BUMD) In Supporting The Economy In The Middle Of The Covid-19 Pandemic
Studi  Literatur  Peran  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  Dalam  Mengangkat Perekonomian Ditengah Pandemi Covid19
Kumba Digdowiseiso 1* , Ammylia Rengganisa 2 Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional 1,2 kumba.digdo@civitas.unas.ac.id 1

## * Corresponding Author

## ABSTRACT
Writing  this  article  aims  to  determine  the  role  of  Regional-Owned  Enterprises  (BUMD)  in  lifting  the economy amid the COVID-19 Pandemic. In essence, State-Owned Enterprises (BUMD) were formed with the aim of providing benefits for regional economic development in general and meeting community needs with the achievement of profits. financially which can increase Local Original Income. The Covid-pandemic caused economic shocks leading to a global recession. Various policies were carried out to emphasize the spread of Covi-19, such as closing schools and some business activities, large-scale social restrictions, and even lockdowns which resulted in a decrease in the level of consumption and investment. The government, through the Ministry of BUMN, took strategic steps to improve the economy in the midst of the Covid 19 pandemic,  namely  Economy  and  Social  Affairs  for  Indonesia,  Business  Model  Innovation,  technology leadership, Asset Optimization, Talent Pool.
Keywords : Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Micro small and Medium Enterprises (UMKM)

## ABSTRAK
Penulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  Badan  Usaha  milik  Daerah  (BUMD)  dalam pengangkat perekonomian ditengah Pandemi Covid 19. Yang pada hakekatnya Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dibentuk dengan tujuan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya serta pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan pencapaian keuntungan finansial yang bisa menambah Pendapatan Asli Daerah. Pandemi Covid- menimbulkan goncangan ekonomi yang mengarah pada  resesi  global.  Berbagai  kebijakan  dilakukan  untuk  menekankan  penyebaran  covi-19,  seperti penutupan sekolah dan ebebrapa kegiatan bisnis, pembatasan social berskala besar, bahkan lockdown yang mengakibatkan penurunan tingkat konsumsi dan investasi. Pemerintah melalui Kementerian BUMN mengambil  langka  strategis  untuk  meningkatkan  perekonomian  pditengah  Pandemi  Covid  19  yaitu Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, kepemimpinan teknologi, Optimalisasi Asset, Talent Pool.
Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara (BUMD), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

## 1. Pendahuluan
Dampak dari Pandemi Covid-19 ini mengakibatkan diberlakukannya beberapa kebijakan tentang pembatasan kegiatan manusia dengan tujuan untuk menghentikan dan menghambat penyebaran  virus  namun  memiliki  dampak  pada  kegiatan  ekonomi  sehingga  menyebabkan lemahnya  kinerja  ekonomi.  Salah  satunya  terhentinya  kegiatan  ekonomi  masyarakat  dan menghambat produksi dan distribusi barang.
Sesungguhnya  usaha  dan  kegiatan  ekonomi  suatu  daerah  yang  bersumber  dari  hasil Badan  Usaha  milik  Daerah  (BUMD)  sebenarya  telah  berjalan  sejak  lama.  Badan  Usaha  Milik Negara  (BUMD)  sendiri  dibentuk  berdasarkan  UU  Nomor  5  Tahun  1962  tentang  Perusahaan Daerah  yang  diperkuat  oleh  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2974  tentang  Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui
Copyright © 2023 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, http://journal.yrpipku.com/index.php/msej
pelayanan  jasa  kepada  masyarakat,  penyelenggaraan  kemanfaatan  umum  dan  peningkatan penghasilan pemerintah daerah.
Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMD)  mempunyai  peranan  penting  dalam penyelenggaraan  perekonomian  guna  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Badan  Usaha Milik Negara (BUMD) dapat meningkatkan kinerja dan layanannya dalam membangun daerah, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi. Sejalan dengan Program Presiden Joko Widodo dalam  program  perlindungan  serta  pemulihan  ekonomi,  utamanya  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah (UMKM). Kondisi tersebut sangat perlu karena membantu masyarakat menengah kebawah  dalam  hal  meningkatkan  perekonomian  yang  di  dukung  oleh  BUMD  yang  memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi.
Laporan  Perekonomian  Indonesia  2020  dari  Badan  Pusat  Statistik  pertumbuhan ekonomi  regional  tertinggi  di  tahun  2019  ada  di  Sulawesi  (6,66%).  Sedangkan  pertumbuhan ekonomi terendah di tahun 2019 ada di Maluku dan Papua (-7,40%). Pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tahun 2019 sebesar 5,02% dengan pendapatan per kapita sebesar 57,3 juta rupiah (USD 4.050). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Tahun 2019 menjadi pertumbuhan ekonomi yang  terendah  selama  empat  tahun  terakhir,  yang  tidak  terlepas  dari  kondisi  perlambatan ekonomi dunia. Jika dilihat dari sisi penggunaan, komponen yang dihitung meliputi komponen pengeluaran domestic (konsumsi rumah tangga, konsumsi Lembaga nonprofit yang melayani rumah  tangga/LNPRT  dan  konsusmsi  pemerintah),  pengeluaran  investasi  serta  komponen ekspor dan impor terjadi penurunan.
Pandemi Covid-19 telah membahwa perekonomian nasional dna global kearah resesi ekonomi, yang ditandai dengan kontraksi perumbuhan ekonomi pada triwulan II Tahun 2020 sebesar  -5,32%.  Yang  terutama  disebabkan  oleh  penurunan  konsumsi  rumah  tangga  akibat pembatasan social untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Pertumbuhan  PDB  menurut  pengeluaran  pada  triwulan  II  Tahun  2020  (Q-to-Q): mengalami kontraksi sebesar -4,19% dimana ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 5,32%  secara  keseluruhan.  Konsumsi  Rumah  Tangga  sendiri  mengalami  penurunan  06,51%. Fenomena yang terjadi adalah Penjualan eceran mengalami kontraksi pada seluruh kelompok penjualan, antara lain makanan, minuman dan tembakau; sandag; perelengkapan rumah tangga lainnya; bahan bakar kendaraan; barang budaya dan rekreasi; serta barang lainnya. Penjualan wholesale mobil penumpang dan sepeda motor terkontraksi. Jumlah penumpang angkutan rel, laut,  dan  udara  terkontraksi.  Nilai  transaksi  uang  elektorinik,  kartu  debit,  dan  kartu  kredit terkontraksi.  Volume  penjualan  listrik  PLN  ke  rumah  tangga  meningkta.  Penerimaan  negara bukan pajak (PNBP) berupa pendapatan pendidikan tumbuh melambat disbanding Triwulan II 2019.

## Gambar 1. Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2020
Pemerintah  berusaha  meningkatkan  performance  ekonomi  nasional  salah  satunya dengan  melaksanakan  Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasinal  (PEN)  yang  terdiri  dari  3  (tiga) kebijakan utama yaitu: Peningkatan Konsusmsi Dalam Negeri (Demand), Peningkatan Aktifitas
Dunasia  Usaha  (Supply),  serta  menjaga  Stabilitasi  Ekonomi  dan  Ekpanasi  Moneter.  Dimana ketiga kebijakan tersebut harus mendapat dukungan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Pemda), BUMN/BUMD, Pelaku Usaha dan Masyarakat.
UMKM menjadi salah satu sektor yang paling terpukul yang juga menggerek turunya perekonomian nasional. Bisa dphami bahwa UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam  perekonomian  nasional.  Salah  satu  dari  sasaran  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN) adalah  menggerakan  UMKM,  dengan  kebijakan  antara  lain  subsidi  bunga  pinjaman, restrukturisasi  kredit,  pemberian  jaminan  modal  kerja  dan  insentif  perpajakan,  dengan  dana yang dialokasikan sebesar 123,46 Triliun.
Pemerintah  membahas  5  (lima)  Skema  besar  dalam  program  perlindungan  serta pemulihan ekonomi, utamanya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dimana pada program kelimanya menjadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMD) sebagai buffer dalam ekosistem usaha UMKM terutama pada tahap awal recovery konsolidasi usaha.
Sehubungan dengan latar belakang yang dikemukakan diatas, berikut ini dalam artikel yang akan dibahas lebih lanjut secara ringkas tentang: Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dalam mengangkat Perekonomian di Tengah Pandemi Covid-19.

## 2. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  Literature  review  dengan oendekatan  kualitatif.  Analisis  data  bersifat  kualitatif  deskriptif  adalah  analisis  data  yang menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014;14). Alasan dari penulis menggunakan  model  tersebut  adalah  karena  analesisi  model  interaktif  ini  tepat  diterappkan sesuai judul artikel tersebut. Menurut Miles, Hubernman dan Saldana (2014;14), analisis terdiri dari  empat  alur  yaitu  pengumpulan  data,  kondensasi  data,  penyajian  data,  serta  penarikan kesimpulan, dengan tujuan untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengangkat Perekonomian di tengah pandemic Covd-19 yang dibahas secara general.
Locus  dari  artikel  ini  adalah  gambaran  perekonomian  secara  nasional  dengan membahasa data dari Badan Pusat Statistik terkait Produk Domestik Bruto pada Triwulan ke II Tahun 2020. Dimana perekonomian pada saat tersebut mengalami gonjangan yang cukup kuat akibat pandemic covid-19 yang melanda hamper diseluruh negara di dunia termasuk Indonesia yang  terpukul  oleh  pandemic  tersebut.  Objek  ini  berfokus  pada  peran  BUMD  sendiri  yang menjadi  lokomotif  perekonomian  di  Indonesia  pada  saat  menghadapi  Pandemi  covid-19  ini. Pandemi ini berdampak besar pada segala sektor ekonomi, termasuk UMKM. Peran BUMD ini sangat penting karena diharapkan dapat mengajak dengan membangun sinergitas antara BUMD dengan UMKM untuk peningkatan Ekonomi di masa pandemic covid 19 ini.
Gambar 2. Kerangka Pemikiran
Penulisan artikel ini menggunakan pencarian literatur baik internasional maupun nasinal dengan  menggunakan  database  googleschoolar.  Pada  tahap  awal  pencarian  artikel  jurnal diperoleh sekitar 6540 artikel dengan rentang waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan menggunakan kata kunci “Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan UMKM”. Dari sejumlah  tersebut  hanya  ada  sekitar  3  Artikel  yang  dianggap  relevan.  Sehingga  penulis mengambil  tema  dalam  artikel  ini  yaitu  “Peran  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  Dalam Mengangkat Perekonomian ditengah Pandemi Covid-19”.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Bedasarkan  Pertumbuhan  Ekonomi  berdasarkan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  2018- 2020 Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2020 mencapai Rp3.687,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai  Rp2.589,6  triliun.  Ekonomi  Indonesia  triwulan  II-2020  terhadap  triwulan  II-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 30,84 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 11,66 persen dan 16,96 persen.

## Gambar 3.  Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)
Sumber: Badan Pusat Statistik 2020
Struktur  ekonomi  Indonesia  secara  spasial  pada  triwulan  II-2020  didominasi  oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,55 persen, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,69 persen. Sementara itu kelompok Pulau Maluku dan Papua
mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 2,36 persen, walaupun kontribusinya terkecil (kurang dari tiga persen) dibanding kelompok pulau lainnya.

## Gambar 4. Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha
Sumber: Badan Pusat Statistik 2020
Ekonomi Indonesia triwulan II-2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 29,22 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang  dan  Jasa  mengalami kontraksi  pertumbuhan  masing-masing  sebesar  12,81  persen  dan  14,16  persen.  Ekonomi Indonesia semester I-2020 terhadap semester I-2019 mengalami kontraksi sebesar 1,26 persen (c-to-c).  Dari  sisi  produksi,  kontraksi  pertumbuhan  terbesar  terjadi  pada  Lapangan  Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,07 persen. Sementara dari sisi pengeluaran semua komponen  terkontraksi,  dengan  kontraksi  tertinggi  terjadi  pada  Komponen  Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,44%

## Gambar 5. Pertumbuhan PDRB menurut Wilayah
Sumber: Badan Pusat Statistik 2020
Dari data-data tersebut diatas menggambarkan penurunan yang cukup signikan pada tahun 2020 dimana menurun sebesar -5,32 persen dari triwulan I Tahun 2020. Pertumbuhan PDB  menurut  lapangan  usaha  rata-rata  -4  persen  sedangkan  pertumbuhan  PDB  menurut Pengeluaran -8 persen.
Secara spasial dapat digambarkan struktur perekonomian pada Triwulan II 2020 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar  58,55  persen,  meskipun  sudah  mengalami  penurunan  sebesara  -6,69  persen  dari triwulan sebelumnya, dapat dilihat pada gambar berikut.
Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

## Gambar 6. Struktur Perekonomian Indonesia
Transformasi bidang perekonomian menjadikan BUMN menjadi lokomotif baru perekononiman nasional. Dengan mengawal penerapan teknologi dan informasi komunikasi di tengah beraktifitas, menjaga pertumbujan bisnis logistic dan transportasi sebagai dampak dari terbatasnya pertemuan fisik dan menerapkan otomatisasi/robotisasi di tempat kerja.
Kementerian BUMN mengariskan lima Langkah Prioritas yang tertuang dalam roadmap BUMN 2020-2024 yaitu yang pertama adalah nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia yang merupakan komitmen  untuk  berkontribusi  dalam  meningkatkan  nilai  ekonomi  dan  dampak  social masyarakat Indonesia yang terutama dituju di bidang ketahanan pangan, energi dan Kesehatan. Yang kedua adalah Inovasi Model Bisnis yaitu adanya restrukturisasi model bisni yang dikembangkan melalui pembangunan ekosistem, Kerjasama, perkembangan kebutuhan stakeholders dan focus core business. Yang Ketiga adalah kepemimpinan teknologi. Yang mana diharapkan pelaku bisnis membuat lebih banyak terobosan di era teknologi dengan memanfaatkan data management, advanced management, big data, artificial intelegence dll. Keempat adalah mendorong BUMN untuk mengoptimalkan nilai asset dan menciptakan ekosistem  investasi  yang  sesehat-sehatnya.  Dimana  dengan  mengoptimalkan  produkstivitas asset-aset fisik, misalnya lahan, Gedung, barang, serta asset-aset non fisik seperti data konsumen  pada  BUMN.  Yang  terakhir  adalah  Pengembangan  talenta  (Talent  Pool)  dengan tujuan  untuk  memperkaya  pengalaman  bekerja  dalam  lingkungan  bisnis,  sehingga  pegawai memiliki pengalaman dan pengetahuan baru akan menambah keahlian dan kompetensi.
Roadmap  BUMN  tersebut  merupakan  rencana  Kerjasama  bisnis  antara  perusahaan BUMN, BUMD dan BUMDes yang diintroduksi dingah lingkungan bisnis yang sehat dan terus berkembang,  meljulah  sebuah  rangkaian  kereta  bernama  Indonesian  Incoporation  yang bermesin utama Lokomotif BUMN dan menarik sejumlah gerbong eksekutif milik swasta, BUMD serta BUMDes.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah sebagaimana telah dicabut dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004.) yang menyebutkan bahwa daerah dapat memiliki BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukannya  diatur  dengan  Peraturan  Daerah.  Ketentuan  tersebut  belum  memberikan definisi yang jelas tentang BUMD. Selanjutnya, dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan juga bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang- undangan. Kedua pengaturan di atas tidak memberikan definisi maupun batasan yang jelas tentang BUMD. Fungsi BUMD sendiri adalah sebagai fasilitator  dalam  kaitannya  menjalankan  otonomi daerah,  yang  memiliki  fungsi  membantu  pemerintah  daerah  menjalankan  pemerintahannya
yang berlandaskan otonomi daerah. Sebagai suatu daerah yang otonom, pemerintah daerah diharuskan  untuk  mampu  membiayayi  anggaran  rumah  tangganya  sendiri  dengan mengandalkan pendapatan asli daerah, salah satu bentuknya asset daerah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMD) yang memiliki tujuan dalam memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, yang pada akhirnya akan diberikan Sebagian kepada pemerintah daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah.
Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi harapan pemerintah daerah (Pemda)  dalam  menunjang  perekonomian  daerah.  Laba  BUMD  sendiri  dapat  menambah Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing di BUMD tersebut. Tedapat sejumlah 795 Perusahaan milik Pemerintah Provinsi dan Perusahan milik pemerintah Kabupaten/kota sebanyak 691 perusahaan.
Menuut  Data  Statistik  BUMD  Tahun  2019,  keberadaan  BUMD  menjadi  harapan pemerintah  daerah  (Pemda)  dalam  menunjang  perekonomian  daerah.  Pada  tahun  2019 perusahaan  BUMD  berjumlah  818  perusahaan.  Perkembangan  BUMD  menurut  Kepemilikan Saham  terbesar  pada  tahun  2016-2019  digambarkan  bahwa  Pada  tahun  2016  sejumlah  782 Persahaan dan naik menjadi 818 perusahaan pada tahun 2017, serta bertambah lagi pata tahun 2018 sejumlah 825 dan pada tahun 2019 berkurang menjadi 818 perusahaan.
Gerakan dukungan UMKM di Indonesia direspon baik oleh pelaku bisnis khususnya bagi wirausaha muda atau home industry. UU Nomor 20 Tahun 2008 menjadi payung hukum UMKM sehingga  memiliki  landasan  yang  kuat  dan  menjadi  salah  satu  sektor  ekonomi  nasional  yang harus diberdayakan dan dikembangkan untuk bisa memberikan konstribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Tantangan saat yang dihadapi UMKM saat ini adalah dengan menghasilkan inovasi dan layanan untuk dapat terus bertahan di pasar local dan bisa juga bersaing di pasar internasional.
Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Indonesua meliputi: Sarana memeratakan tingkat  perekonomian  rakyat  kecil;  sarana  mengentaskan  kemiskinan;  saranakan  pemasukan devisa  bagi  negara.  Dimana  sarana-sarana  tersebut  mampu  menjangkau  seluruh  pelosok, bahkan menjadikan banyak penyerapan tenaga kerja serta bisa menjangkai pasar internainal sebagai bentuk pemasukan bagi negara. Pada tahun 2016 sendiri UKM Indonesia berdasarkan Sensus Ekonomi dari Badan Pusat Statistik tercatat bahwa UMKM menyerap hingga 89,2% dari total tenaga kerja; menyediakan hingga 99% dari total lapangan kerja; menyumbang 60,34% dari total PDB Nasional dan menyumbang 14,17% dari total ekspor; dan menyumbang 58,18% dari total  investasi.  Dimana  terdapat  3  Bidang  Usaha  yang  menempati  urutan  teratas  yaitu: Perdagangan besar dan eceran; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; industry pengolahan.
Pada Tahun 2018 sejumlah 64.17 Juta Usaha dengan tenaga kerja UMKM sebesar 117 juta pekerja, dimana sumbangan UMKM terhadap PDB tahun 2018 sebesar 8.573 Triliun. Jelas Sektor UMKM memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, Pemebentuk Produk Domestik Bruto (PDB) serta sumber ekspor nonmigas.  Kekuatan  UMKM  sentiri  tidak  terlepas  dari  perputaran  transaksi  yang  cepat, menggunakan  produksi  domestic  dan  bersentuhan  langsung  dengan  kebutuhan  primet masyarakat.
Pandemi  covid  yang  memicu  sentiment  negative  bagi  bisnis  UMKM menghambatpertumbuhan  bisnis  UMKM.  Para  pelaku  UMKM  dihadapkan  dengan  kondisi demana  harus  berfikir  untuk  menghasilkan  berbagai  ide  kreatif,  meningkatkan  keahlian  dan keterampilan serta kemampuan untuk bisa masuk dalam pasar online maupun offline. Kondisi tersebut menuntut adanya perubahan dari cara pelaku UMKM memasarkan produknya agar bisa bersaing dipasaran. Dengan pengembangan bisnis UMKM berbasil digital memudahkan untuk bisa diakses oleh siapapun bahkan sampai pelosok daerah manapun. Serta menjangkau pasar dalam dan luar negeri.
Asian Development bank (ADB) merilis hasil survei dengan judul “ Impact oc COVID-19 on Micro, Small, and Medium-Sized Enterproses in Developing ASIA: Evidence FORM THE Rapid Survei” yang  bertujuan  unutk  mengetahui  kondisi  UMKM,  Lapangan  kerja,  Upah,  Fiskal  dan pembiayaa, berdasarkan sektor dan wilayah, selama dua bulan pertama terjadi pandemic Covid- 19 yang terjadi dibeberapa negara Asia Tenggara. Dari sisi operasional usaha menujukan hasil sebesar  20,5%  UMKM  di  Indonesia  menhadi  responden  mengalami  penurunan  permintaan domestik. Dengan yang menjadi perhatian serius adal terhadap 48.6% UMKM yang harus tutup sementara  akibat  pandemic.  Dalam  hal  pendapatan,  terdapat  38,8%  responden  mengatakan kehilangan  pendapatannya  (akbita  tutup  sementara),  sementara  37%  responden  mengalami penurunan  pendapat  diatas  30%.  Dari  sisi  tenaga  kerja  sekitar  60%  melakukan  pengurangan karyawan.
Bebagai upaya pemerintah untuk mendorong dan memotivasi berbagai pelaku usaha dalam hal ini UMKM melalui beberapa jenis pelatihan, platform kreatsi, fasilitasi dan kolaborai pengembangan UMKM, yang tergambar pada gambar diatas bahwa UMKM sangat membantu dalam menopang perekonomian nasional.

## 4. Penutup
Kesimpulan
Dengan pengelolaan secara professional sesuai dengan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik, BUMD yang adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai  salah  satu  penghasil  PAD  akan  menghasilkan  secara  maksimal.  Pada  Tahun  2019 terdapat 1097 BUMD, dimana hanya 892 BUMD.
BUMD dapat diandalkan sebagai penggerak ekonomi rakyat di tengah pandemic covid 19.  Dimana  bisa  menciptakan  iklim  kerja  baru  yang  berbasis  teknologi  untuk  menghadirkan layanan yang lebih cepat dan efisien. UMKM berkontribusi terhadap PDB Indonesia yang terus meningkat sekitar 60% di masa pra pandemic, dengan penyerapan tenaga kerja sangat tinggi dan terus bertumbuh mencapai 96,99%-97.22% dengan jumlah pelaku UMKM mencapai 62juta atau  sekitar  98%  dari  pelaku  usaha  nasinal.  UMKM  dapat  menjadi  garda  terdepan  dalam pencapaian  pilar  ekonomi  SDGs  dengan  penciptaan  lapangan  kerja,  penciptaan  kondisi  kerja yang layak, inovasi bisnis, adaptasi dan mitigasi dampak negatif ekonomi, sosial dan lingkungan paa  operasi  bisnis  untuk  pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif  dan  berkelanjutan.  UMKM Indonesia  menyumbangkan  hingga  Rp  8.573,9  triliun  ke  PDB  Indonesia  (atas  dasar  harga berlaku)  pada  2018.  PDB  Indonesia  pada  2018  sebesar  Rp  14.838,3  triliun,  maka  kontribusi UMKM mencapai 57,8% terhadap PDB.
Momentum  yang  baik  dilakukan  oleh  Perusahaan  Negara  berplat  merah  mengajak berbagai  sektor  UMKM  untuk  mengangkatat  potensinya.  Salahsatunya  melalui  program- program  yang  dilaksanakan  BUMN  serta  BUMD  yaitu  mengajak  masyarakat  sebagai wirausahawan  kecil  dan  mikro  agar  mendapatkan  kesempatan  mengembangkan  bisnis terutama untuk menembus pasar yang lebih luas.
Terbukti  bahwa  sinergita  antara  BUMD  dengan  UMKM  yang  sama-sama  memiliki hubungan serta peran yang strategis untuk menopang kebangkitan ekonomi ditengah pandemic covid-19.  BUMD  pun  sadar  bahwah  pemilihan  dan  mengangkat  ekonomi  dari  tingkat  paling bawah berhak mendapat perhatian dimana keluarga merupakan garda terdepan perekonomian dan UMKM merupakan tiang dalam menahan tekanan dampak Covid-19.
BUMD  sangat  besar  peranya  terhadap  perekonomian  daerah  masing-masing.  Yang bis.dibagi  dalam  2  (dua)  peran  yaitu  penugasan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat sesuai sektor sekaligus memnuhi ekonomi dan bisnis dari kegiatan yang dilakukan. BUMD sendiri menjadi economic driver untuk menciptakan lapangan kerja menyediakan transoportasi murah dengan  teknologi  terkini,  menyediakan  bahan  pangan  untuk  memenuho  kebutuhan  dasar masyarakat.
Pemerintah  telah  memberikan  berbagai  peluang  melalui  BMUD  dalam  menjalankan usahannya seperti yang telah tertera dalam Program Pemulihan Ekonomi Naislnal (PEN). Karena salah  satu  tujuan  dari  Program  PEN  dalah  untuk  melindungi,  mempertahankan  dan meningkatkan  kemampuan  ekonomi  para  pelaku  usaha,  termasuk  kelompok  UMKM  dalam menjalankan  usahanya.  Sebanyak  83%  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) merasa  terbantu  atas  berbagai  program  dari  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN)  ini. Kementerian Keuangan pun memberikan subsidi bunga, insentif pajak penundaan pembayaran pokok, dan pemberian tambahan kredit modal kerja.

## Daftar Pustaka
Data UMKM. Diakese melalui http://www.depkop.go.ig Ekonomi  Indonesia  Triwulan  II  2020  Turun  5,32  Persen.  Diakses  melalui https://www.bps.go.id/pressrelease/2020 Potret  dan  Tantangan  UMKM  di  Indonesia.
Diakses melalui https://kompaspedia.kompas.id/ Survei Asian Development Bank (ADB). Impact of COVID-19 on Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises in Developing Asia: Evidence From the Rapid Surveis. https://aceh.tribunnews.com/2020/ UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit. https://www.djkn.kemenkeu.go.id
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  Laporan  Perekonomian  Indonesia  Tahun  2020.  Diakses  mellaui https://www.bps.go.id/pressrelease/2020 Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2016-2020. Diakses melalui https://www.bps.go.id