-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## AKIBAT HUKUM DAN PENYELESAIAN ATAS OBJEK FIDUSIA YANG DI FIDUSIA ULANG APABILA DEBITUR WANPRESTASI

## Reodha Noer Ishak Tuanaya, Bambang Eko Turisno, Novira Maharani Sukma
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : Reodha92@gmail.com

## Abstract
Based on the clause 17 of Law Number 42 on 1999 about Fiduciary  Collateral, the fiduciary givers are  not  allowed  to  re-fiduciary  the  object  that  had  been  registered  as  Fiduciary    Collateral.  But practically  at  Regional  Company  Bank  Perkreditan  Rakyat  Credit  Agency  of  Demakre-fiduciary still happen. The purpose of this research to determine the factors that caused  re-fiduciary and the law consequences to solve the problem if the debtor defaults. The method that used in this research is  juridical  empirical  approaching  method,  juridical  empirical  method  is  approaching  with  seeing the reality of law in  citizen.Based on the  results of research that  can be  known re-fiduciary  occur because there is no checking of the guaranteed fiduciary place by the fiduciary recipient (creditor), no  deletion  of  fiduciary  collateral  object  has  been  settled  by  fiduciary  receiver  (creditor)  and  the system on electronic fiduciary registration  (ahu online ) is not automatically reject the registration of fiduciary objects that are already registered. The law consequences if the debtor defaults, that is, the  debtor  can  ask  for  approval  according  to  the  loan  agreement,  ask  for  compensation,  and  the creditor can lose his preferential rights (precedence) into a kungkuren right.Settlement of problems was  carried  out  at  the Regional  Company  Bank  Perkreditan  Rakyat  Credit  Agency  of  Demak, conducted with non-litigation negotiating with the debtor and resolved by litigation that is submit a request to the Judiciary of Demak.

## Keywords : re-fiduciary; problems; fiduciary guarantee

## Abstrak
Berdasarkan  Pasal  17  Undang-Undang  Nomor  42  tahun  1999  tentang  jaminan  fidusia,  dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang terdaftar. Namun dalam  praktek  yang  terjadi  dilapangan  pada  Perusahaan  Daerah  Bank  Perkreditan  Rakyat  Badan Kredit  Kecamatan  Demak  masih  terjadi  fidusia  ulang.  Tujuan  dilakukan  penelitian  ini  untuk mengetahui  apa  saja  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  fidusia  ulang  dan  akibat  hukum serta  penyelesaian  masalah  apabila  debitur  wanprestasi. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat suatu  kenyataan  hukum  di  dalam masyarakat. Dari hasil penelitian dapat  diketahui  bahwa fidusia  ulang  terjadi  karena  tidak  dilakukannya  pengecekan  terhadap  objek  jaminan  fidusia,  tidak dilakukan  penghapusan  terhadap  objek  jaminan  fidusia  yang  sudah  lunas    dan  sistem  pada pendaftaran fidusia elektronik (ahu online) tidak secara otomatis menolak pendaftaran objek fidusia yang  sudah  terdaftar.Akibat  hukumnya  apabila  debitur  wanprestasi  yaitu  debitur  dapat  menuntut pelaksanaan  prestasi  sesuai  perjanjian  kredit,  menuntut  ganti  rugi,  dan  kreditur  dapat  kehilangan hak  preferennya  (didahulukan)  menjadi  hak  kungkuren.  Penyelesaian  masalah  dilakukan  pada Perusahaan  Daerah  Bank  Perkreditan  Rakyat  Badan  Kredit  Kecamatan  Demak  dilakukan  dengan non  litigasi  yaitu  melakukan  negosiasi  dengan  debitur  dan  penyelesaian  secara  litigasi  yaitu mengajukan permohonan ke pengadilan Demak.

## Kata kunci : fidusia ulang; permasalahan; jaminan fidusia
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Dalam  kehidupan  sehari-hari  keperluan  akan  dana  guna  menggerakan  roda perekonomian  semakin  meningkat.  Di  satu  sisi  ada  masyarakat  yang  kelebihan  dana,  tetapi tidak  memiliki  kemampuan  untuk  mengusahakannya,  dan  disisi  lain  ada  kelompok masyarakat  lain  yang  memiliki  kemampuan  lain  untuk  berusaha  namun  terhambat  pada kendala oleh karena itu hanya memiliki sedikit, atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk  mempertemukan  keduanya  diperlukan intermediary yang  akan  bertindak  selaku kreditor  yang  akan  menyediakan  dana  bagi  debitor.  Dari  sinilah  timbul  perjanjian  utang- piutang atau pemberian kredit  (Widjaja, Gunawan dan Yani, 2000).
Untuk  mendapat  pinjaman  kredit  tentunya  penjamin  (debitur)  harus  memenuhi  syarat kredit yaitu salah satunya memberi jaminan.Jaminan adalah segala sesuatu yang diterima oleh kreditur  dari  debitur  berkenaan  dengan  utang  piutangnya,  diberikan  kepada  kreditur  untuk menimbulkan  keyakinan  bahwa  debitur  akan  memenuhi  kewajibannya  yang  timbul  dari perikatan  (Untung,  2005).  Jaminan  dapat  berupa  kebendaan  dan  perorangaan.  khusus  bank menggunakan  jaminan  kebendaan  diantaranya  berupa  benda  bergerak  atau  hak  atas tanah.Jaminan  yang  bersifat  kebendaan  adalah  jaminan  yang  obyeknya  berupa  barang bergerak  maupun  tidak  bergerak  yang  khusus  diperuntukkan  untuk  menjamin  utang  debitur kepada  kreditur  apabila  di  kemudian  hari  utang  tersebut  tidak  dapat  dibayar  oleh  debitur (Supramono,  2013).Berdasarkan  sifatnya  jaminan  kebendaan  dapat  berupa,  jaminan  dalam bentuk benda bergerak dan jaminan dalam bentuk tidak bergerak.
Jaminan  dalam  bentuk  benda  bergerak  dibedakan  atas  benda  bergerek  yang  berwujud, pengikatan dengan gadai ( pand ), dan fidusia, dan benda bergerak yang tidak berwujud, yang pengikatannya dengan gadai ( pand ), cessie dan account receivable .
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia:
“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”
Dalam  pemberian  fasilitas  kredit  debitur  harus  menyerahkan  sebuah  jaminan  (benda bergerak) sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang berikan oleh bank (kreditur). Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan  usaha  milik  negara,  bahkan  lembaga-lembaga  pemerintahan  menyimpan  dana- dana yang dimilikinya (Hermansyah, 2013).Untuk memastikan hak-hak Debitur dan Kreditur
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
terlindungi, maka dibuatlah suatu akta autentik untuk mengikat kedua belah pihak yaitu Akta Jaminan  Fidusia.Untuk  memperoleh  kepastian  hukum  suatu  suratperjanjian,  harus  dilakukan menurut  ketentuan  atau  norma-norma  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Sehingga akibat hukum dari surat perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing- masing  pihak  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  padasurat  perjanjian tersebut.(Tumilaar, 2015).
Perjanjian  jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian  yang  bersifat accessoir maksudnya yaitu  perjanjian  yang  dikaitkandengan  pernjanjian  pokok,  mengabdi  pada  perjanjian  pokok (Sofwan, 2007).Dalam praktek perbankan, perjanjian pokok itu berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh bank, dengan kesanggupan memberikan jaminan berupa  beberapa  kemungkinan,  gadai,  fidusia,  dan  lain-lain.Kemudian  diikuti  perjanjian penjaminan  secara  tersendiri  yang  merupakan  tambahan  ( accessoir )  yang  dikaitkan  dengan perjanjian  pokok  tersebut.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  apabila perjanjian  pokok  batal  atau  berkahir  maka  dengan  sendirinya  perjanjian accessoir pun  ikut batal atau berkahir.
Setelah dibuat Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  “P ermohonan  pendaftaran  Jaminan  Fidusia,  permohonan perbaikan  sertifikat  Jaminan  Fidusia,  permohonan  perubahan  sertifikat  Jaminan  Fidusia, dan  pemberitahuan  penghapusan  sertifikat  Jaminan  Fidusia    diajukan  oleh  Penerima Fidusia,  kuasa  atau  wakilnya  kepada  Menteri”. Dalam  hal  ini  Yang  menjadi  wakil  dari penerima fidusia adalah Notaris kemudian Permohonan Pendafataran sebagaimana dimnaksud dalam  pasal  2  Ayat  (1)  diatas  diajukan  melalui  sistem  pendaftaran  Jaminan  Fidusia  secara elektronik.
Setalah  semua  tahapan  dilaksanakan  maka  Pemohon  akan  memperoleh  Sertipikat Jaminan Fidusia yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia.Sebagai  alat  bukti  yang  merupakan  akta  otentik,  maka  sertifikat  jaminan  fidusia, dipersamakan  informasinya  dengan  keputusan  pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan hukum  yang  tetap,  sehingga  tidak  dapat  disangkal  kebenarannya  kecuali  pihak  yang menyangkal  dapat  membuktikan  sebaliknya  dari  apa  yang  dimuat  dalam  sertifikat  jaminan fidusia tersebut. Unsur penguat dalam sertifikat jaminan fidusia yang selalu melekat juga pada akta  otentik  lainnya  adalah,  adanya  unsur  kekuatan  pembuktian  sempurna  atau  volledig  dan mengikat atau bindende.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Kekuatan  pembuktian  sempurna  tersebut  merupakan  suatu  unsur  yang  lengkap  yang harus  ada  dalam  suatu  akta  otentik,  dimana  suatu  akta  tersebut  harus  dapat  mengalahkan informasi bukti-bukti lainnya, dan mengenai isi dan informasi dalam akta akan tetap dianggap benar karena merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, hal ini dapat berubah sampai  ada  bukti  lain  yang  membuktikan  sebaliknya.  Sebuah  akta  otentik  yang  sempurna menurut  pendapat  Irawan  Soerodjo  dilihat  dari  bentuk  luarnya  sebagai  suatu  akta  yang memenuhi syarat formal, maka ada 3 (tiga) unsur esensial yang membangun suatu akta, yaitu akta  tersebut  dibuat  dengan  adanya  arahan  dari  undang-undang,dibuat  oleh  atau  dihadapan Pejabat  Umum  yang  berwenang  dalam  pembuatan  serta  pengeluaran  akta  tersebut.  Selain unsur  esensial  sebagai  unsur  pembangun  akta  otentik,  diketahui  juga  ciri  khas  sebuah  akta otentik  yaitu  informasi  dalam  akta  adalah  untuk  pembuktian  yang  benar,  nyata,  sesuai perundang  undangan,  dibuat  oleh  pejabat  umum  atau  pejabat  yang  berwenang  serta  berada dalam bidang hukum privat (Bahsan, 2002).
Dalam  artikel  ini  penulis  mengunakan  beberapa  teori,  Gustav  Radbruch  dengan Triadisim  Law  Theory mengajarkan  bahwa  hukum  harus  memenuhi  ajaran  tiga  nilai  dasar yang  harus  terintegrasi  dalam  hukum.Tiga  nilai  dasar  tersebut  yaitu  nilai  keadilan  (aspek filosofis),  nilai  kepastian  (aspek  yuridis),  dan  nilai  kemanfaatan  (aspek  sosiologis).Setiap peraturan  hukum  harus  dapat  dikembalikan  keabsahannya  pada  tiga  nilai  dasar  tersebut (Samekto, 2015).
Berdasarkan  Pasal  17  Undang-Undang  Nomor  42  tahun  1999  tentang  jaminan  fidusia pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang terdaftar. Maksudnya yaitu jika objek jaminan fidusia tersebut sudah didaftarkan, maka  tidak  bisa  lagi  objek  tersebut  di  bebani  dengan  hak  fidusia  yang  baru  karena  objek tersebut telah di alihkan kepada kreditur, Namun dalam praktek yang terjadi dilapangan pada Bank di Kabupaten Demak yaitu Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat  Badan Kredit Kecamatan Demak, masih terjadi fidusia ulang yang mana objek yang sudah didaftarkan pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daftarakan kembali.
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  diatas,  penulis  tertarik  untuk  lebih  mengetahui  dan memahami tentang akibat  hukum  serta Penyelesaian terhadap objek jaminan fidusia  yang di fidusia  ulang  apabila  debitur  wanprestasi.  Oleh  karena  itu,  Penulis  mengambil  judul  artikel “ Akibat Hukum Dan Penyelesaian Atas Objek Fidusia Yang Di Fidusia Ulang Apabila Debitur Wanprestasi ” .
Dari  latar  belakang  diatas  yang  menjadi  permasalah-permasalah  yang  dibahas  dalam penulisan  artikel  ini  yaitu  mengapa  fidusia  ulang  bisa  terjadi?  dan  apa  akibat  hukumnya
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
apabila debitur wanprestasi? serta bagaimana penyelesaian masalah atas objek fidusia yang di fidusia ulang apabila debitur wanprestasi?.
Tujuan  penulisan  artikel  ini  yaitu  untuk  mengetahui  dan  memahami  faktor-faktor terjadinya fidusia ulang dan akibat hukumnya atas objek fidusia yang di fidusia ulang apabila debitur wanprestasi serta untuk mengetahui dan memahami penyelesaian masalah atas objek jamina fidusiayang di fidusia ulang apabila debitur wanprestasi.
Penulisan  terkait  masalah  fidusia  ulang  sudah  pernah  dilakukan  sebelumnya  oleh  opia Renda  pada  tahun    2015  dengan  judul  “ Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Fidusia  Ulang  Objek Tanpa  Roya  Fidusia  Berdasarkan  Undang  –  Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan  Fidusia ”  dalam  jurnalnya  tersebut  membahas  tentang  bagaimana  kepastian  hukum Roya fidusia dan akibat hukum fidusia ulang objek tanpa roya fidusia. Ada juga yang menulis tentang fidusia ulang yaitu Nurlia Latakua pada tahun yang sama dengan judul “ Perlindungan Hukum  Bagi  Kreditor  Atas  Objek  Jaminan  Fidusia  Yang  Dibebani  Fidusia  Ulang  Oleh Debitor  Yang  Sama ”  dalam  jurnalnya  Nurlia  Latukau  membahas  tentang  bagaimana kedudukan kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitor  yang sama dan Upaya perlindungan hukum bagi kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitor yang sama (Latukau, 2015). Selain Opia Rendra dan Nurlia Latukau pada  tahun  2019  Tajuddin  Noor  juga  menulis  tentang  fidusia  ulang  dengan  judul “ Pembebanan  Fidusia  Secara  Fidusia  Ulang  Atas  Suatu  Benda  Yang  Sama  Setelah Berlakunya  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia ” dalam  jurnalnya  Tajuddin  Noor  membahas tentang  bagaimana  ketentuan  pengaturan  pembebanan  jaminan  fidusia  dalam  undang  – undang  nomor  42  tahun  1999  tentang  jaminan  fidusia  dan  apakah  fidusia  dapat  diberikan sebagai  jaminan  kepada  lebih  dari  satu  kreditur  atas  suatu  benda  yang  sama  (fidusia  ulang). (Noor, 2019)
Dalam penulisan jurnal ini yang membedakan Penulisan jurnal ini dengan jurnal-jurnal sebelumnya  selain  membahas  tentang  akibat  hukum    yang  telah  dibahas  sebelumnya sebagaimana  disebutkan  diatas,  dalam  penulisan  artikel  ini  juga  membahas  tentang  faktor- faktor  yang menyebabkan terjadinya  fidusia ulang dan penyelesaian masalah apabila debitur melakukan  wanprestasi  yang  belum  pernah  ditulisan  sebelumnya  dalam  beberapa  jurnal diatas.  Selain  itu  dalam  penulisan  jurnal  ini  juga  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis empiris. pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.

## B. Pembahasan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## 1. Terjadinya Fidusia Ulang
Berdasarkan  Pasal  17  Undang-Undang  Nomor  42  tahun  1999  tentang  jaminan  fidusia melarang untuk melakukan fidusia ulang, namun dalam praktek ada bank yang melakukan hal tersebut. Pemberi fidusia baru bisa mengfidusiakan kembali bendanya setelah benda tersebut dilakukan  penghapusan  fidusia.  Dilakukannya  penghapusan  fidusia  menandakan  objek tersebut  sudah  terbebas  dari  jaminan  fidusia  dan  dapat  dijaminkan  kembali  sebagai  objek jaminan  fidusia.  Jika  objek  jaminan  tersebut  tetap  didaftarkan  padahal  belum  dilakukan royamaka  dalam  hal  ini  pemberi  fidusia  telah  melakukan  fidusia  ulang.  (Rendra,  2015)  Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fidusia ulang:

## a. Tidak  dilakukannya  Pengecekan  terhadap  objek  jaminan  Fidusia  oleh  Penerima Fidusia (Kreditur).
Pengecekan  terhadap  objek  jaminan  yang  akan  difidusiakan  dapat  dilakukan  oleh kreditur  atau  wakilnya  melalui  website  AHU  Online.  Namun  kerena  tidak  adanya peraturan  yang  mewajibkan  kreditur  untuk  melakukan  pengecekan,  maka  jarang  sekali kreditur  melakukan  pengecekan  terhadap  objek  jaminan  fidusia  yang  akan  di  jaminkan, dengan  alasan  efisiensi  waktu.  Pengecekan  juga  tidak  dilakukan  oleh  kreditur  selaku penerima fidusiaasalkan BPKB sudah berada di tangan kreditur  makakreditur menganggap bahwa objek tersebut tidak sedang dibebani jaminan dan tidak perlu melakukan perbuatan hukum apapun.
b. Tidak dilakukan penghapusan terhadap objek jaminan fidusia yang sudah lunas oleh Penerima Fidusia (Kreditur)
Penghapusan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Dan  Biaya  Pembuatan  Akta Jaminan  Fidusia.  Berdasarkan  pasal  diatas kewajiban untuk  melakukan  penghapusan Jaminan  Fidusia  dilakukan  oleh  penerima  fidusia  dalam  hal  ini  adalah  kreditur.Tujuan dilakukannya  penghapusan  jaminan  fidusia  adalah  demi  tercapainya  tertib  administrasi terkait  status  dari  benda  objek  jaminan  fidusia  yang  sebelumnya  dilakukan  pendaftaran. Dengan  dilaksanakannya  penghapusan  jaminan  fidusia  maka  akan  dinyatakan  bahwa benda tersebut sudah bukan sebagai objek jaminan dari suatu utang dan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi.
Dalam  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia tidak mengatur sanksi  secara  tegas  bagi  penerima  fidusia,  kuasa  atau  wakilnya  apabila  tidak  melakukan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
kewajiban  tersebut  (Wijaya,  2016).  Peristiwa  yang  banyak  terjadi  adalah  ketika  pemberi fidusia  sudah  melunasi  utangnya  kepada  penerima  fidusia  maka  seharusnya  penerima fidusia  berkewajiban  untuk  memberitahukan  kepada  Menteri  di  bidang  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  (yang  dilakukan  secara  elektronik)  agar  jaminan  fidusia  tersebut  dihapus dari  daftar  jaminan  fidusia  dan  diterbitkan  keterangan  berupa  surat  keterangan penghapusan  jaminan  fidusia  yang  menyatakan  bahwa  jaminan  yang  bersangkutan  sudah tidak  berlaku  lagi.  Kenyataannya  kreditur  sebagai  pihak  yang  dibebani  kewajiban seringkali tidak melakukan kewajibannya tersebut.Seringkali kreditur hanya mengembalikan  bukti  kepemilikan  objek  jaminan  yang  disertai  dengan  surat  keterangan lunas  sebagai  bukti  bahwa  utang  debitur  telah  lunas  dibayar,  tetapi  tidak  diberikan  surat keterangan penghapusan jaminan fidusia.
Menurut  D.Y.  Witanto  bahwa  surat  keterangan  penghapusan  dapat  dipergunakan oleh  pemberi  fidusia  sebagai  dasar  menolak  permohonan  eksekusi  yang  diajukan  oleh penerima fidusia pada saat utang yang dijamin dengan jaminan fidusia tersebut telah lunas atau  setidaknya  sebagai  bukti  yang  akan  menggugurkan  kekuatan  eksekutorial  yang terdapat pada sertifikat jaminan fidusia (Witanto, 2015).
Ada  2  faktor  yang  menyebabkan  kreditur  tidak  melakukan  penghapusan  fidusia, Pertama  ketidaktahuan  kreditur  tentang  penghapusan  dan  Kedua  menghidari  biaya penghapusan fidusia. Dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  tidak  mencantumkan  biaya  penghapusan  fidusia  hanya mencantumkan  biaya  pendaftaran  fidusia  saja,  namun  sebagai  jasa  melakukan penghapusan fidusia Notaris menarik biaya sebesar Rp. 150.000,00.
c. Sistem  pada  Pendaftaran  fidusia  elektronik  (AHU  Online)  tidak  secara  otomatis menolak pendaftaran objek fidusia yang sudah terdaftar.
Berdasarkan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia “ Jika Penerima  Fidusia,  kuasa  atau  wakilnya  tidak  memberitahukan  penghapusan  Jaminan Fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16,  Jaminan  Fidusia  yang  bersangkutan tidak  dapat  didaftarkan  kembali ”.  Namun  dalam  praktek  di  lapangan  jarang  terjadi penolakan terhadap pendaftaran objek Jaminan fidusia yang tidak dilakukan penghapusan sebelumnya atau objek jaminan fidusia yang masih terdaftar.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Dari  apa  yang  dijelaskan  diatas  fidusia  ulang  terjadi  karena  objek  yang  masih terdaftar  dan  tidak  dilakukan  penghapusan  di  daftarkan  kembali  dan  tidak  adanya penolakan pada sistem AHU online, menyebabkan terjadinya fidusia ulang. Selain itu tidak adanya kepastian hukum terkait sanksi tegas bagi kreditur yang melakukan fidusia ulang.
Produk hukum berupa aturan-aturan harus mempunyai ketegasan sehingga menjamin kepastian dalam pelaksanaannya.untuk itu perlu dikaji seberapa tegas pengaturan mengenai fidusia ulang dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Berikut ini akan dibahas peraturan terkait jaminan fidusia ditinjau dari kepastian hukumnya.
1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia
Dalam undang-undang ini pada Pasal 17 hanya memuat larangan, Namun belum tegas karena tidak adanya sanksi  bagi penerima fidusia yang  melakukan fidusia ulang dan  melihat  ketentuan  pasal  25  ayat  (3)  ini,  belum  memberikan  ketegasan  dalam pelaksanaannya.  Pasal  ini  hanya  bersifat  anjuran  dan  bukan  suatu  kewajiban  bagi penerima  fidusia  untuk  melakukan  penghapusan  fidusia.  Penerima  fidusia  hanya dianjurkan  untuk  memberitahukan  kepada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  mengenai hapusnya  Jaminan  Fidusia  Tentunya  pasal  ini  masih  jauh  dari  kata  tegas  dan  pada akhirnya akan diragukan dalam kepastian pelaksanaanya.
2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
Sama halnya dengan Undang-Undang diatas dalam Peraturan Pemerintah ini juga tidak mengatur secara tegas tentang fidusia ulang serta sanksinya.Peraturan pemerintah ini  hanya  mengatur  secara  tegas  mengenai  penhapusan  fidusia.Terlihat  dari  adanya kewajiban  bagi  Penerima  Fidusia,  kuasa,  atau  wakilnya  untuk  memberitahukan  secara tertulis  mengenai  hapusnya  Jaminan  Fidusia.  Ditambah  lagi  dengan  adanya  masa tenggang  yang  yang  sudah  ditentukan  yaitu  paling  lambat  14  hari  setelah  hapusnya Jaminan  Fidusia  yang  bersangkutan,  yang  mana  ini  merupakan  salah  satu  cara  untuk mencegah  terjadinya  fidusia  ulang,  Namun  karena  sanksi  yang  kurang  tegas  terkait fidusia ulang sehingga sering terjadi fidusia ulang.
2. Akibat  Hukum  Dan  Penyelesaian  Atas  Objek  Fidusia  Yang  Di  Fidusia  Ulang  Apabila Debitur Wanprestasi
a. Akibat  Hukumatas  Objek  Fidusia  Yang  Di  Fidusia  Ulang  Apabila  Debitur Wanprestasi
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan  bahwa:  “penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga  karena  tidak  dipenuhinya  suatu perikatan,  barulah  mulai  diwajibkan,  apabila  si  berutang,  setelah  dinyatakan  lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu  yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.
Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :
1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan
Pada dasarnya akibat hukum atas objek jaminan fidusia yang dilakukan fidusia ulang apabila  debitur  wanprestasi  sama  dengan  akibat  hukum  bila  debitur  wanprestasi  pada umumnya.  Jika  salah  satu  pihak  lalai  memenuhi  suatu  prestasi  maka  akan  timbul  suatu akibat, Adapun akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :
a. Penuntutan pelaksanaan prestasi oleh Debitur.
Jika  debitur  melakukan  wanprestasi  maka  kreditur  dapat  menuntut  debitur  untuk melakukan prestasinya sesuai  dengan  yang telah  diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Dalam  perjanjian  kredit  yang  dibuat  antara    Perusahaan  Daerah  Bank  Perkreditan Rakyat  Badan  Kredit  Kecamatan  Demak  dengan  debitur  prestasinya  yang  harus dilakukan yaitu membayar hutang pokok, bunga, dan lain-lain.
b. Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur.
Akibat  kelalaian  debitur  dengan  melakukan  wanprestasi  membuat  kreditur menerima kerugian untuk itu kreditur dapat menuntut ganti rugi terhadap debitur. Pada Perusahaan  Daerah  Bank Perkreditan Rakyat  Badan Kredit Kecamatan Demak apabila debitur  terlambat  membayar  angsuran  maka  akan  dikenakan  denda  sebesar  0.2%  dari jumlah  angsuran  yamg  harus  dibayar.  Contoh  angsuran  bulanan  sebesar  Rp. 1.000.000,00 maka denda yang harus dibayar debitur Sebesar Rp. 1.000.000,00 x 0.2% = Rp. 2000,00 jadi yang harus dibayar debitur kepada kreditur sebesar 1.000.200,00.
c. Kreditor dapat Kehilangan Hak Preferentnya
Apabila terjadi suatu benda yang sama dibebani lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia maka hak yang didahulukan (hak preferent) diberikan kepada kreditor yang lebih dahulu  mendaftarkannya  pada  kantor  pendaftaran  fidusia  sebagaimana  diatur  dalam
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Pasal  28  Undang-Undang  Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Artinya jika kreditor  pertama  sudah  mendaftarkan  objek  jaminan  fidusia,  maka  meskipun  kreditor kedua juga mendaftarkan, ia akan tetap kehilangan hak preferentnya. Persoalannya akan berbeda  jika  Fidusia  ulang  tersebut  dilakukan  pada  objek  yang  belum  diroya  fidusia. Fidusia  ulang  yang  dilakukan  pemberi  fidusia  atas  objek  yang  belum  diroya  akan berakibat  debitur  kehilangan  hak  preferennya  apabila  debitur  nakal  dengan  cara mempermasalahkan keabsahan akta fidusia dengan alasan pembuatan akta fidusia tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang jaminan fidusia bahwa sebelum pembebanan objek jaminan harus dilakukan penghapusan, sehingga penerima fidusia bisa kehilangan hak preferannya menjadi hak kongkoren.
b. Penyelesaianatas Objek Fidusia Yang Di Fidusia Ulang Apabila Debitur Wanprestasi
Penyelesaian masalah  terhadap objek  yang difudia ulang ini dilakukan dengan dua cara yaitu:
1. Penyelesaian secara Non Litigasi
Dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  non-litigasi,  kita  telah  mengenal  adanya penyelesaian  sengketa  alternatif  atau AlternativeDispute  Resolutin (ADR),  yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR yang berbunyi sebagai berikut:
“Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  adalah  lembaga  penyelesaian  sengketa  atau beda  pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni  penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau  penilaian ahli.”
Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada  masa  belakangan  ini,  berkembangnya  berbagai  cara  penyelesaian  sengketa (settlement  method) di  luar  pengadilan,  yang  dikenal  dengan  ADR  dalam  berbagai bentuk, seperti (Harahap, 2009):
a) Arbitrase
b) Negosiasi
c) Mediasi
d) Konsiliasi
e) Konsultasi
Dari beberapa cara penyelesaian diatas pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat  Badan  kredit  Kecamatan  Demak  yang  dipergunakan  adalah  negosiasi  dengan debitur  yang  melakukan  wanprestasi  untuk  dicari  solusi  untuk  penyelesaian  masalah
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
yang lebih efektif dan saling menuntungkan satu sama lain. Dari hasil negosisasi  yang dilakukan  menghasilkan  beberap  solusi  yaitu  dilakukan  perpanjangan  jangka  waktu terhadap kredit, rekstrukturisasi kredit, dan penjulan objek secara dibawah tangan.
2. Penyelesaian Secara Litigasi
Litigasi  merupakan  proses  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan,  di  mana  semua pihak  yang bersengketa  saling berhadapan satu  sama lain untuk  mempertahankan hak- haknya  di  muka  pengadilan.  Hasil  akhir  dari  suatu  penyelesaian  sengketa  melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-losesolution (Amriani, 2012) .
Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (very formalistic) dan sangat teknis (very technical) . Seperti yang dikatakanJ. David Reitzel “ there is a long wait for litigants  to  get  trial”, jangankan  untuk  mendapat  putusan  yang  berkekuatan  hukum tetap,untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antrimenunggu.
Penyelesaian  dengan  cara  ini  dilakukan  oleh  pihak  kreditur  apabila  tidak  ada iktikad  baik  dari  debitur  yang  melakukan  wanprestasi.  Sebelum  melangkah  ke  tahap penyelesaian  secara  litigasi  pihak  kreditur  akan  mengirim  suarat  somoasi  kepada debitur, somasi ini dikirim kepada debitur sebanyak 3 kali. Apabila dalam 3 kali somasi tidak  ada  iktikad  baik  dari  debitur  maka  pihak  kreditur  akan  mengajukan  eksekusi terhadap objek jamina fidusia
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  29  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  42 tahun 199 tentang Jaminan Fidusia, dapat diketahui bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a) Eksekusi berdasarkan grosse sertifikat jaminan fidusia atau titel eksekutorial (secara fiat  eksekusi )  yang  terdapat  dalam  sertifikat  jaminan  fidusia,  yang  dilakukan  oleh penerima fidusia.
b) Eksekusi  berdasarkan  pelaksanaan parate  eksekusi melalui  pelelangan  umum  oleh penerima fidusia.
c) Eksekusi secara penjualan dibawah tangan oleh kreditor pemberi fidusiasendiri.

## C. Simpulan
Fidusia  ulang  terjadi  karena  beberapa  faktor, Pertama, tidak  dilakukannya  pengecekan terhadap objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia (kreditur). Kedua , karena tidak dilakukan penghapusan  terhadap  objek  jaminan  fidusia  yang  sudah  lunas  oleh  penerima  fidusia (kreditur). Ketiga ,  sistem  pada  pendaftaran  fidusia  elektronik  (ahu  online)  tidak  secara  otomatis
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
menolak pendaftaran objek fidusia yang sudah terdaftar.Ketiga faktor diatas terjadi karena tidak adanya sanksi tegas terhadap debitur dan kreditur yang melakukan fidusia ulang.
Akibat  hukum  dari  objek  jaminan  fidusia  ulang  ini  apabila  debitur  wanprestasi  yaitu, Debitur harus melakukan prestasi sesuai pernjanjian kredit, Debitur harus membayar ganti rugi, penerima  fidusia  (kreditur)  dapat  kehilangan  hak  preferennya.  Penyelesaian  masalah  yang digunakan  untuk  menyelesaikan  masalah  yaitu  dengan  cara  penyelesaian  secara  litigasi  dan penyelesaian secara non litigasi.
Dengan  tidak  adanya  kepastian  hukum  terhadap  pihak  yang  melakukan  fidusia  ulang diharapkan  harus  segara  di  buata  suatu  aturan  abaru  berupa  undang-undang  maupu  peraturan pemerintangan yang mengatur tentang saksi tegas bagi pihak yang melakukan fidusia ulang.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Amriani, N. (2012). Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan . PT Raja Grafindo Persada.
Bahsan, M. (2002). Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia . Rejeki Agung. Harahap, Y. (2009). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan . Pt Sinar Grafika. Hermansyah. (2013). Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Kencana Prenadamedia. Samekto, A. (2015). Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme (I). Konstitusi Press.
Sofwan, S. S. M. (2007). Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan . Liberty Offset Yogyakarta. Supramono, G. (2013). Perjanjian Utang Piutang . Kencana Prenadamedia. Untung, H. B. (2005). Kredit Perbankan di Indonesia . Andi. Widjaja, Gunawan dan Yani, A. (2000). Jaminan Fidusia . PT Raja Grafindo Persada. Witanto, D. Y. (2015). Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi) . PT Mandar Maju.
Latukau, N. (2015). Perlindungan HukumBagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitor Yang Sama. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya .
Noor, T. (2019). Pembebanan Fidusia Secara Fidusia Ulang atas Suatu Benda Yang Sama Setalah Berlakuknya Undang-Undang Jaminan Fidusia. Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara .
Rendra, O. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Fidusia ulang Tanpa Roya Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. JOM Fakultas Hukum , II , 8.
Tumilaar, M. (2015). Fungsi Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian. Lex Privatum , III (1), 59.
Wijaya, Y. T. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Debitur jika Penghapusan Jaminan Fidusia tidak dilaksanakan Oleh Kreditur. Mahsiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya , 6.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR.
Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.