Strategi Ombudsman RI dalam Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Studi Pada Kantor Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tenggara
Milda Ariyanti 1 , Muh. Amir 2 , Wa Ode Srijuna Ramayana 3
1,2,3 Universitas Halu Oleo Kendari E-mail: mildahariant@gmail.com
Article History:
Received: 20 Februari 2024 Revised: 29 Februari 2024
Accepted: 02 Maret 2024
Abstract: This study aims to determine how the ombudsman RI strategy in preventing maladministration of public service delivery and how to prevent maladministration of public service delivery. The method used in this research is descriptive qualitative research with data collection through observation, interviews, and documentation. The strategy of the ombudsman of Southeast Sulawesi representatives in preventing maladministration of public service delivery in general is still not good so that it has not been successful, especially in the goal indicator due to the lack of socialisation to the public about the ombudsman and the coverage of the ombudsman's working area which is far from the community environment in Southeast Sulawesi, then the environment because in environmental indicators both internal and external factors have not succeeded in carrying out the strategy of preventing maladministration in public service delivery in Southeast Sulawesi and in the learning indicator, the ombudsman of Southeast Sulawesi stopped cooperation between ombudsman friends so that this became inefficient due to the lack of quantity of human resources in the Southeast Sulawesi ombudsman office. The Ombudsman of Southeast Sulawesi representatives in preventing maladministration in accordance with the ombudsman regulation of the Republic of Indonesia number 41 of 2019 is still not good and not optimal, especially at the detection stage because it indirectly explains that the initiative to detect and track potential maladministration has not been carried out by the ombudsman of Southeast Sulawesi. Ombudsman sultra has carried out the entire series of prevention stages properly in accordance with applicable ombudsman regulations on procedures for preventing maladministration.
Keywords: Strategy,
Prevention Of Maladministration, Public Services
PENDAHULUAN Pelayanan publik adalah bagian dari manifestasi fungsi pegawai negara sebagai pelayan masyarakat. Pelayanan umum oleh lembaga administrasi negara di yakini sebagai bentuk dari

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
segala aktivitas pelayanan umum yang dijalankan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan di kawasan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat maupun untuk melaksanakan ketentuan perundang undangan. Pelayanan dalam ensiklopedia administrasi (westra,1981: 81) di artikan sebagai suatu kegiatan yang di lakukan oleh suatu organisasi atau perseorangan untuk mengamalkan atau mengabdikan diri kepada masyarakat. Sedangkan menurut Kamus besar bahasa Indonesia (kbbi) pengertian pelayanan adalah usaha melayani, sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan apa yang di perlukan seseorang.
Dari penjelasan tentang pelayanan di atas dapat di simpulkan bahwa pelayanan adalah rangkaian kegiatan yang berjalan secara berurutan, yang dilaksanakan oleh sekelompok orang,organisasi atau seseorang melalui prosedur tertentu dalam rangka membantu menyiapkan dan juga memenuhi kepentingan masyarakat luas. Dengan begitu pelayanan publik diartikan sebagai penyedia layanan dan juga membantu melayani kebutuhan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sejalan dengan aturan pokok dan tata cara yang telah berlaku.
Berbicara tentang pelayanan umum atau yang biasa di sebut pelayanan publik berarti berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan orang banyak, dengan begitu negara wajib untuk memenuhi hak kebutuhan masyarakat yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Pemerintah melalui kementerian pendayagunaan aparatur negara telah mengeluarkan suatu kebijakan nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik yang perlu di taati oleh setiap penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang di antaranya mencakup kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu , akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Adanya peraturan-peraturan tersebut, memerlukan adanya pengawasan secara eksternal untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dalam memberikan pelayanan secara efektif.
Menurut ombudsman RI dengan alasan inilah ombdusman muncul sebagai lembaga yang bertugas dalam memantau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik yang di lakukan oleh organisasi/instansi yang di beri hak untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Lembaga pengawas Ombudsman RI memiliki kewenangan untuk memantau, mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan usaha milik Negara (BUMN), badan usaha milik desa (BUMDES) dan badan hukum milik negara (BHMN) serta badan swasta atau perseorangan yang memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD.
Pembentukan ombudsman RI berdasar pada undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang sebelumnya diberi nama komisi ombudsman nasional lalu di sahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 9 september 2008. Setelah berlakunya undang-undang ombudsman RI, maka komisi ombudsman nasional berubah nama menjadi ombudsman republik indonesia.
Perubahan nama tersebut sebagai tanda bahwa ombudsman bukan lagi berbentuk komisi negara yang bersifat sementara, tetapi menjadi lembaga negara yang bersifat konstan atau permanen seperti lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ombudsman bebas dari campur tangan kekuasaan yang lain. Latar belakang di bentuknya ombudsman di indonesia yaitu agar bisa lebih meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dari oknum penyelenggara pelayanan publik yang tidak sesuai dengan kewajibanya menjalankan tugas, dengan memberikan peluang pada masyarakat yang merasa
dirugikan untuk melapor pada suatu lembaga independen yang di kenal dengan ombudsman RI. Tugas pokok dari ombudsman RI adalah melakukan pengawasan terhadap proses pelayanan publik oleh penyelanggara negara dan pemerintahan yang efektif, efisien terbuka, jujur dan bersih serta bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme. Selain itu ombudsman RI juga bertugas memproses laporan-laporan yang masuk dalam lingkup kewenangan ombudsman, Membangun jaringan kerja, Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang Secara umum ombudsman RI bertugas memeriksa dan juga menindak lanjuti laporan terhadap dugaan malaadministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kemudian ombudsman berhak meminta keterangan dan melakukan pemanggilan, dan juga membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan termasuk memberi rekomendasi untuk ganti-rugi atau rehabilitasi kepada pihak-pihak yang dirugikan. Ombudsman juga berhak melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, kemudian menindak lanjuti laporan yang ada pada lingkup ombudsman. dan jika di perlukan ombudsman akan menginvestigasi laporan atas prakkarsa sendiri terhadap dugaan maaladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut.
Demi memberikan keringanan untuk masyarakat mengakses pelayanan dari ombudsman dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap mutu pelayanan publik di daerah, maka ombudsman RI membentuk kantor ombudsman perwakilan provinsi dan daerah salah satunya kantor ombudsman RI perwakilan Sulawesi tenggara. selain itu pembentukan perwakilan ombudsman dilakukan berdasarkan studi kelayakan yang dinilai oleh ombudsman RI dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya, efektivitas efisiensi dan masa kerja. Ombudsman memberikan kewenangan pada ombudsman perwakilan, untuk membuat usul rekomendasi kepada ombudsman RI mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan , kemudian mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan hasil rekomendasi demi kepentingan public Sulawesi tenggara yang merupakan sebuah provinsi yang ada di Indonesia terletak di bagian tenggara pulau Sulawesi dengan ibukota Kendari, tidak luput dari banyaknya kasus malaadministrasi di dalam aktivitas pelayanan publik. Hal ini terbukti pada tahun 2017 Kota Kendari disebut sebagai salah satu daerah dengan pelapor terbanyak kasus maladministrasi pada pelayanan publik. Beberapa kabupaten dan kota yang melapor pada ombudsman hanya kota kendari
yang menjadi laporan terbanyak terkait maaladministrasi (https://kolakaposnews.fajar.co.id/)
Maladministrasi banyak terjadi di berbagai instansi pemerintah di Indonesia termasuk di Sulawesi tenggara. Hal ini membuat masyarakat sebagai pengakses maupun pengguna layanan publik semakin tidak nyaman dengan pelayanan yang diselenggarakan pemerintah, sehingga hal tersebut memunculkan kepedulian masyarakat terhadap ketidakmaksimalan penyelenggaraan pelayanan publik, namun tingginya laporan malaadministrasi di Sulawesi tenggara sendiri di anggap bukan sesuatu yang buruk melainkan karena partisipasi masyarakat yang mulai meningkat, salah satu yang dilakukan ombudsman RI perwakilan Sulawesi tenggara yaitu terus mengedukasi masyarakat agar bisa melihat praktik-praktik penyelewengan yang terjadi agar masyarakat paham mengenai tindakan yang sah dan tindakan maladministrasi, Dengan hal ini banyaknya aktivitas di dalam pelaksanaan pelayanan publik yang buruk dan kaku mengakibatkan banyak terjadinya malaadministrasi dalam penyediaan pelayanan publik di Sulawesi tenggara, berikut data laporan dugaan maladministrasi yang masuk dan tercatat di perwakilan ombudsman RI Sulawesi tenggara dari tahun 2019-2022 pada tabel berikut.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Tabel 1. Laporan dugaan maladministrasi tahun 2019-2022 No Tahun Laporan Masuk Laporan Selesai Presentase perbandingan laporan masuk dan laporan selesai 1. 2019 97 Laporan 64 Laporan 65,97 % 2. 2020 86 Laporan 84 Laporan 97,67 % 3. 2021 73 Laporan 67 Laporan 91,78 % 4. 2022 90 Laporan 54 Laporan 60,00 % Jumlah 346 269 Rata rata : 73,98 % (Sumber: Kantor ombudsman RI pewakilan Sulawesi tenggara 2023)
Dalam pelaksanaan kewenangannya Ombudsman Perwakilan sultra telah menangani berbagai macam kasus laporan maladministrasi. data di atas menampilkan laporan-laporan dugaan maladministrasi yang masuk dari tahun 2019 sampai 2022 sebanyak 346 laporan dan mengalami fluktuaktif yaitu adanya kenaikan dan penurunan angka laporan yang masuk dan selesai, Secara keseluruhan jumlah laporan dugaan maladministrasi yang di terima ombudsman sultra pada tahun 2019 cukup tinggi yaitu 97 laporan dengan 64 kasus laporan yang selesai, artinya ombudsman Perwakilan sultra masih menyisahkan 33 laporan yang belum di tangani. Kemudian jumlah laporan yang masuk tahun 2020 mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 86 laporan dan berhasil terselesaikan sebanyak 84 laporan. dan pada tahun 2021 laporan dugaan kasus maladministrasi yang masuk kembali lagi mengalami penurunan, ada 73 laporan kasus yang masuk dan 67 laporan yang selesai, pada tahun ini menjadi jumlah laporan masuk paling rendah sepanjang tahun 2019-2022.
Tahun 2022 jumlah laporan yang masuk mengalami kenaikan cukup jauh daripada tahun 2021, laporan yang masuk tahun 2022 mencapai 90 laporan dan hanya 54 laporan saja yang terselesaikan. dari tahun 2019 hingga 2022 ombudsman sultra menyelesaikan sebanyak 269 kasus dari total laporan yang masuk, Sebelum di nyatakan selesai ombudsman sultra sudah melakukan pemeriksaan serta menindak lanjuti laporan laporan yang masuk. Menurut ombudsman sultra alasan laporan di anggap selesai atau di tutup apabila laporan yang masuk tersebut tidak di temukan malaadministrasi di dalamnya, tidak melengkapi data, laporan bukan wewenang ombudsman sultra, laporan di cabut, dan laporan masih di tindak lanjuti.
Berdasarkan tabel di atas, rata-rata penyelesaian kasus sejak 2019 sampai 2022 kurang lebih 70%. Artinya masih ada sekitar 20% laporan yang belum diselesaikan oleh Ombudsman dalam kurun waktu tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa Ombudsman belum optimal dalam menyelesaikan berbagai laporan dugaan maladministrasi yang disampaikan oleh masyarakat. Hal ini diperparah dengan masih banyaknya dugaan praktik maladministrasi yang tidak atau belum dilaporkan oleh masyarakat terutama masyarakat yang berdomisili di wilayah terpencil yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi sebagai lokasi kantor Ombudsman itu sendiri.
Di atas telah dijelaskan bahwa bentuk penyelesaian dari berbagai laporan masuk berbeda- beda tergantung dari hasil Analisa masalah yang dilakukan oleh pihak Ombudsman. Berikut Rincian jenis penyelesaian laporan kasus maladministrasi secara lebih mendetail dari tahun 2020- 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

## Tabel 2. Data penyelesaian laporan dugaan maladministrasi tahun 2020-2022
No Tahun Tidak di temukan malaadministras i Sudah di tindaklanjuti selama pemeriksaan Tindakan korektif telah dilaksanakan Telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan mediasi 1. 2020 43 14 12 2 1 2. 2021 35 11 8 3 2 3. 2022 15 18 2 12 3 jumlah 93 43 22 17 6
(sumber:kantor ombudsman RI perwakilan Sulawesi tenggara, 2023) Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2020 sebanyak 43 laporan yang masuk di Ombudsman RI Sulawesi tenggara tidak ditemukan malaadministrasi di dalamnya. Kemudian tahun 2021 ada 35 laporan dan 2022 ada 15 laporan yang tidak ditemukan malaadministrasi, Laporan yang sudah di tindak lanjuti selama pemeriksaan pada tahun 2020 ada 14 laporan, 11 laporan pada tahun 2021 dan 18 laporan pada tahun 2022, kemudian ada laporan laporan yang telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan yaitu 2 laporan pada tahun 2020, 3 laporan pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 sebanyak 12 laporan Kemudian dari data di atas Terdapat sangat sedikit laporan dalam kategori mediasi sebagai penyelesaian kasus, di tahun 2020 dari laporan yang masuk hanya 1 laporan yang berhasil di mediasikan, pada tahun 2021 ada sebanyak 2 laporan dan 3 laporan pada tahun 2022.
Ombudsman RI perwakilan Sulawesi tenggara dari tahun ke tahun terus mengingatkan masyarakat supaya berperan aktif dalam mengawasi prosedur yang ada pada penyelenggara pelayanan publik. Sebab tanpa adanya masyarakat yang kritis, para penyedia layanan publik merasa semua prosedur yang di lakukan sudah benar, padahal bisa saja hal itu justru memberatkan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. (ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia-2022 )
Kondisi saat ini benar- benar menunjukan bahwa pelayanan umum masih sering dipermasalahkan dalam sistem pemerintahan yang kurang efektif dan efisien serta sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai. Selain itu juga banyak keluhan yang sering kali disampaikan masyarakat seperti prosedur yang berbeli-belit, penundaan yang berlarut-larut, penyalahgunaan kekuasaan , diskriminasi, sikap petugas yang kurang ramah , pungutan liar (pungli) dan lain sebagainya. maka strategi ombudsman RI dalam pencegahan maladministrasi harus lebih ekstra dilakukan pada aktifitas-aktifitas pelayanan publik di sulawesi tenggara hal ini di perlukan untuk mengatasi kualitas pelayanan yang masih kurang agar semakin baik lagi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menurut bogdan dan taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati (lexy j moleong, 2013:4), data yang di gunakan dalam penelitian ini ada dua yakni data premier, dan data sekunder sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian yang akan di lakukan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah wawancara,observasi dan dokumentasi.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 252

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara Dalam Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sulawesi tenggara merupakan salah satu provinsi yang membentuk ombudsman perwakilan sulawesi tenggara pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 022/ori-sk/i/2012 tentang pembentukan kantor perwakilan ombudsman republik indonesia di 10 (sepuluh) provinsi salah satunya sulawesi tenggara sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi dan mencegah maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Strategi dalam Pelaksanaan tugas Pencegahan merupakan salah satu tindakan yang harus di lakukan oleh ombudsman sebelum maladministrasi itu terjadi pada penyelenggara pelayanan publik yang ada di Sulawesi tenggara baik pada instansi pemerintahan maupun swasta hal ini dilakukan agar meminimalisir kecurangan yang ada sehingga dapat merusak dan menimbulkan kerugian bagi pengguna pelayanan publik yaitu masyarakat karena Pembentukan lembaga Ombudsman dilatarbelakangi dengan alasan bahwa fungsi dan tugas penyelenggara negara pada hakikatnya adalah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil oleh penyelenggara Negara.
Berikut data kasus bentuk maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan laporan masuk dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.
Tabel 3. Data kasus bentuk maladministrasi yang masuk dari tahun 2020 s/d 2023
TAHUN 2020 No. Bentuk maladministrasi Jumlah 1. Penyimpangan prosedur 47 2. Penundaan berlarut 22 3. Penyalahgunaan wewenang 7 4. Pengabaian kewajiban hukum 3 5. Pengabaian kewajiban hukum dan penundaan berlarut 1 Total: 80 TAHUN 2021 No. Bentuk maladmninistrasi Jumlah 1. Penyimpangan prosedur 24 2. Pengabaian kewajiban hukum 16 3. Penundaan berlarut 15 4. Tidak memberikan layanan 4 5. Kelalaian,dan penyimpangan prosedur 3 6. Penyalahgunaan wewenang,dan penyimpangan prosedur 2 7. Tindakan tidak patut 2 8. Penundaan berlarut dan Penyalahgunaan wewenang 1 Total: 67 TAHUN 2022 No. Bentuk maladministrasi Jumlah 1. Penyimpangan prosedur 45 2. Penundaan berlarut 19 3. Penyalahgunaan wewenang 7 4. Penyimpangan prosedur dan penyelahgunaan wewenang 5
5. Pengabaian kewajiban hukum 4 6. Tidak memberikan layanan 2 7. Kelalaian 1 Total: 83 TAHUN 2023 No. Bentuk maladministrasi jumlah 1. Tidak memberikan layanan 64 2. Penundaan berlarut 20 3. Penyimpangan prosedur 19 4. Penyalahgunaan wewenang 16 5. Penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur 16 6. Permintaan sejumlah uang 4 7. Penyalahgunaan wewenang dan tidak kompeten 2 8. Perbuatan melawan hukum 1 Total: 142 (sumber: ombudsman perwakilan sultra 2023 )
Dari hasil penelitian yang yang telah di lakukan penulis dapat di ketahui bahwa selama 4 tahun terakhir bentuk laporan maladministrasi yang masuk di kantor ombudsman perwakilan Sulawesi tenggara cenderung mengalami kenaikan walaupun ada penurunan pada tahun 2021 dengan total 63 bentuk maladministrasi dan sisanya terus mengalami kenaikan pada tahun 2020 berjumlah 80 , 2022 berjumlah 83 dan bentuk maladministrasi yang tercatat di kantor ombudsman perwakilan Sulawesi tenggara tertinggi ada di tahun 2023 dengan jumlah 142 bentuk maladministrasi. Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dideskripsikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang disesuaikan dengan konsep strategi menurut Geoff mulgan kemudian konsep pencegahan maladministrasi berdasarkan dengan peraturan ombudsman RI nomor 41 tahun 2019.
A. Tujuan ( purposes ) Hasil penelitian yang di lakukan pada indikator tujuan (purposes) dapat dijelaskan bahwa strategi ombudsman dalam berupaya mendukung pemerintah untuk mengurangi dan mencegah praktek maladiminstrasi di Sulawesi Tenggara belum berhasil meskipun tujuan didirikannya ombudsman yaitu agar masyakat dapat memporoleh haknya sebagai warga Negara dalam urusan penyelenggaraan pelayanan publik.
Namun pada kenyataannya fakta yang penulis temukan di lapangan tidak sejalan dengan tujuan tersebut karena sebagian besar masyarakat masih mengalami pelayanan yang kurang maksimal dari pemerintah daerah setempat. Berdasarkan temuan penelitian, khusus wilayah administrasi Kota Kendari secara umum pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat hampir tidak ditemukan adanya praktik maladministrasi. Secara umum masyarakat sudah memperoleh pelayanan seperti yang diinginkan. Namun kenyataan yang berbeda diperoleh pada wilayah administrasi di luar ibukota propinsi terutama pada wilayah yang cukup jauh dari ibukota proponsi. Berdasarkan fakta yang ditemukan, hal ini karena kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang keberadaan ombudsman serta tugas dan fungsi ombudsman. Selain itu, cakupan wilayah kerja ombudsman yang jauh , yaitu berada di ibukota propinsi, menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan akses terhadap lembaga ombudsman khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah desa dan wilayah kepulauan mengingat Propinsi Sulawesi Tenggara merupakan sebuah wilayah administrasi pemerintahan yang dikelilingi oleh pulau-pulau. Kenyataan ini memberi gambaran bahwa kehadiran ombudsman hanya memberikan efek positif

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 254
terhadap perilaku pelayanan di wilayah yang dekat dengan ibukota propinsi akan tetapi masyarakat yang jauh dari pusat kekuasaan justru tidak merasakan perubahan yang signifikan dalam peningkatan pelayanan.
B. Lingkungan (Environtment) Dari hasil penelitian yang di lakukan pada indikator lingkungan (environment) dapat dijelaskan bahwa lingkungan kerja yang kondusif mendukung adanya keberhasilan dari sebuah strategi. Terdapat 2 faktor lingkungan yang teridentifikasi yaitu dari faktor internal ombudsman maupun dari faktor eksternal ombudsman. Dari faktor internalnya sendiri dapat dijelaskan bahwa rendahnya sumber daya manusia dari segi kuantitas yang ada di kantor ombudsman sultra sangat mempengaruhi lembaga ombudsman itu sendiri dalam menjalankan “ misinya ” . Terlebih mengingat cakupan wilayah kerja ombudsman sultra yang sangat luas dalam mengidentifikasi dan mengatasi berbagai dugaan tindak maladministrasi. Kenyataan ini diperparah dengan belum adanya solusi dari permasalahan ini menjadi salah satu kendala yang ada yang di hadapi ombudsman sultra sehingga strategi ombudsman dalam berupaya mencegah maladiministrasi tergolong belum efektif karena tidak proposionalnya jumlah anggota yang mengawasi dengan jumlah instansi atau lembaga yang di awasi. Selain itu, minimnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak ombudsman juga turut mempengaruhi upaya pencegahan maladministrasi. Minimnya sosialisasi ini juga diakibatkan oleh terbatasnya anggaran yang ada di lingkup ombudsman perwakilan Sulawesi Tenggara.
Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang memberikan sumbangsih terhadap lemahnya strategi ombudsman dalam mencegah tindakan maladministrasi. Adapun faktor eksternal yang dapat teridentifikasi adalah letak geografis Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari beberapa pulau dan didukung oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pencegahan maladministrasi dengan cara melaporkan atau mengadukan tindakan maladministrasi turut mempengaruhi strategi pencegahan tindakan maladministrasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aspek lingkungan belum mampu mendukung strategi ombudsman dalam mencegah terjadinya tindakan maladministrasi.
C . Pengarahan (Direction) Dari hasil penelitian yang di lakukan pada indikator pengarahan (direction) dapat disimpulkan bahwa kepala perwakilan ombudsman sultra turut andil dan bertanggung jawab dalam memberikan pengarahan agar tujuan ombudsman sultra dapat di capai dengan baik selain itu setiap tahun ombudsman sultra selalu melakukan evaluasi dan rapat kerja yang di pimpin langsung oleh kepala perwakilan,dalam kegiatan ini setiap bidang menyampaikan gagasan baru yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Tidak hanya pada saat rapat kerja tetapi pengarahan juga sering di lakukan pada setiap agenda kerja yang akan dilakukan hanya saja tidak ada jadwal yang pasti di luar kegiatan evaluasi dan rapat kerja. Pengarahan di luar jadwal evaluasi dan rapat kerja tahunan sifatnya incidental dan tidak kontinyu.
Pada indikator ini ombudsman sultra bisa dinilai berhasil dalam menjalankan strateginya karena kepala perwakilan bertanggung jawab dalam mengawal aktivitas kerja masing masing keasistenan dengan selalu memberikan arahan agar selanjutnya ombudsman sultra dapat lebih baik dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. pada agenda kerja keasistenan pencegahan juga pada indikator ini dapat di katakan berhasil karena telah memberikan arahan dan tindakan korektif sesuai prosedur pelaksanaan pencegahan maladministrasi ombudsman perwakilan sulawsi tenggara.
D. Tindakan (Action) Dari hasil penelitian yang di lakukan pada indikator tindakan (action) dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program-program dalam upaya mencegah maladministrasi di Sulawesi Tenggara yang telah direncanakan sebelumnya, semua telah di laksanakan. Ombudsman sultra telah memberikan sanksi tegas bagi pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, dengan tidak memberikan sertifikat penghargaan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada pemprov yang tidak menindak lanjuti hasil analisis dari ombudsman sultra meskipun berada pada nilai hijau (baik).
Ombudsman sultra juga telah menjalankan seluruh rangkaian kegiatan seperti penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, sidak dan sosialisasi sesuai target yang telah di tentukan sehingga pada indikator ini ombudsman sultra telah berhasil dalam menyelesaikan program pencegahan maladministrasi dengan baik.
E. Pembelajaran (Learning) Dari hasil penelitian berdasarkan indikator pembelajaran (learning) dapat di simpulkan bahwa strategi ombudsman pada indikator ini belum maksimal, karena kerja sama antara ombudsman sultra dan “ parmas sahabat ombudsman ” telah di non aktfikan akibat kurangnya ketersediaan anggaran. Kenyataan ini tentu cukup mempengaruhi strategi ombudsman dalam mencegah maladministrasi dari aspek atau indikator pembelajaran (learning) khususnya di Sulawesi Tenggara mengingat kehadiran “ parmas sahabat ombudsman ” tersebut sangat membantu ombudsman mengidentifikasi praktik maladministrasi yang terjadi khususnya di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Kehadiran “ parmas sahabat ombudsman ” juga ini turut memberi “ jawaban ” atau solusi atas permasalahan internal ombudsman yaitu kuantitas SDM ombudsman sultra yang rendah. Selain itu, kehadiran “ parmas sahabat ombudsman ” ini juga sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran dari strategi yang telah di terapkan ombudsman sultra selain melaksanakan evaluasi internal dari kinerja yang telah dilaksanakan untuk mengawal penyalahgunaan praktik pelayanan publik di masyarakat demi terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.
Akan tetapi keberadaan “ parmas sahabat ombudsman ” pada akhirnya harus vakum sejak pandemi karena keterbatasan anggaran. Seperti diketahui bahwa pada saat pandemi terjadi refocusing anggaran untuk mengatasi dampak akibat pandemi. Refocusing ini tentu sangat berpengaruh terhadap ketersediaan anggaran yang ada sehingga mau tidak mau memaksa pihak ombudsman untuk menghentikan sementara program “ parmas sahabat ombudsman ” . Kenyataan ini tentu akan sangat mempengaruhi strategi ombudsman dalam pencegahan tindakan maladministrasi terutama dari indikator pembelajaran.

## Pencegahan Maladministrasi
A. Tahap Deteksi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendeteksi adalah menemukan atau menentukan keberadaan atau kenyataan sesuatu, melacak, tahap deteksi ombudsman bertujuan untuk mengetahui potensi maladministrasi yang di lakukan pihak terkait dan mengidentifikasi isu permasalahan untuk perbaikan. Hasil penelitian berdasarkan indikator tahap deteksi sesuai peraturan ombudsman RI nomor 41 tahun 2019 tentang tata cara pencegahan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik dapat disimpulkan bahwa pada tahap ini ombudsman sultra telah melakukan tahap pendeteksian terhadap potensi maladministrasi yang ada di Sulawesi tenggara belum maksimal.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 256
Pada tahun 2021, 2022 dan pada tahun 2023 tahap pendeteksian ini di lakukan berdasarkan presentasi laporan dan pengaduan masyarakat yang terbanyak, dengan mencoba melihat inti dari laporan yang terus berulang. Secara tidak langsung menjelaskan bahwa Inisiatif untuk mendeteksi dan melacak potensi maladministrasi belum di lakukan oleh ombudsman sultra. sehingga pada tahap ini ombudsman sultra belum berhasil dalam mendeteksi adanya tindakan maladministrasi untuk pencegahan maladministrasi di Sulawesi tenggara. Pendeteksian yang dilakukan oleh pihak ombudsman diawali dengan adanya laporan dari masyarakat. Pendeteksian yang merupakan inisiatif dari pihak ombudsman untuk mencari tau atau melacak tindakan maladministrasi belum dilaksanakan oleh pihak ombudsman sultra.
B. Tahap Analisis Analisis sangat dibutuhkan untuk mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan. Tahap analisis yang di lakukan ombudsman bertujuan untuk memastikan telah terjadi maladministrasi, mengidentifikasi penyebab maladministrasi dan memperbaiki pelaksanaan dengan memberikan saran. Hasil penelitian berdasarkan indikator tahap analisis sesuai peraturan ombudsman RI nomor 41 tahun 2019 tentang tata cara pencegahan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik dapat disimpulkan bahwa tahapan analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi adanya penyebab maladministrasi berdasarkan pada laporan hasil deteksi yang telah di lakukan sebelumnya kemudian di adakan Rapat perwakilan untuk memutuskan bentuk tindak lanjut pada tahapan analisis, yaitu penetuan kegiatan kajian. Tinjauan cepat (rapid assesment) atau kajian sistemik (systemic review). Dalam proses pelaksanaan tahap analisis yang dilakukan ombudsman perwakilan Sulawesi tenggara tidak ada kendala yang di temui sehingga dapat di simpulkan bahwa tahapan analisis oleh ombudsman sultra telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan tahapan analisis yang berlaku sebagai bentuk pencegahan maladministrasi pelayanan publik pada peraturan ombudsman RI nomor 41 tahun 2019
C. Tahap Perlakuan Pelaksanaan Saran Tahapan kegiatan perlakuan pelaksanaan saran (PPS) merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyampaikan dan upaya memastikan saran ombudsman sultra dilaksanakan oleh pemangku kepentingan atau instansi penerima saran. Hasil penelitian berdasarkan indikator tahap perlakuan pelaksanaan saran sesuai peraturan ombudsman RI nomor 41 tahun 2019 tentang tata cara pencegahan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik dapat disimpulkan bahwa ombudsman perwakilan sulawesi tenggara ombudsman RI perwakilan sultra melakukan kegiatan monitoring dan pendampingan dan proaktif berkoordinasi dengan pihak ekstenal atau instansi penerima saran untuk senantiasa memantau atau memonitori perkembangan saran yang di berikan kemudian menyerahkan sanksi bagi penyelenggara pelayanan yang terbukti melakukan maladministrasi dan tidak melaksanakan saran dari ombudsman kepada pimpinan daerah dan dewan perwakilan rakyat untuk di tindak lanjuti.
Ombudsman perwakilan Sulawesi tenggara telah berhasil melakukan pencegahan maladministrasi di Sulawesi tenggara sesuai prosedur, namun pada tahap ini di belum sempurna sebab tak sedikit masyarakat yang memilih melapor pada instansi lain seperti kepolisian sehingga tugas dan fungsi ombudsman kerap sekali di pertanyakan, di harapkan ombudsman sultra dapat meningkatkan eksitensinya sebagai lembaga pengawas dan pencegahan maladministrasi pelayanan publik sehingga seluruh tahapan pencegahan bisa di sempurnakan.
Untuk dapat mencegah dan mengurangi tindakan maladministrasi sesuai dengan prosedur
kegiatan tahap deteksi, tahap analisis dan tahap perlakuan saran sesuai dengan peraturan ombudsman republik Indonesia nomor 41 tahun 2019 tentang tata cara pencegahan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Tindakan maladministrasi bukan sesuatu yang bisa di anggap remeh oleh semua orang dikarenakan ketika masyarakat mengalami tindakan maladministrasi seperti permintaan imbalann, penundaan berlarut larut, diskriminasi, penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi dan sebagainya maka yang rugi bukan hanya masyarakat melainkan penyelenggara pelayanan publik juga karena telah mencederai nama baik instansi/lembaga penyelenggara pelanan publik di Sulawesi tenggara.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi ombudsman dalam mencegah maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik (studi pada kantor ombudsman perwakilan sulawesi tenggara) maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Strategi, strategi ombudsman perwakilan Sulawesi tenggara dalam mencegah maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik secara umum masih kurang baik sehingga belum berhasil terutama pada indikator tujuan karena kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang ombudsman dan cakupan wilayah kerja ombudsman yang jauh dari lingkungan masyarakat se- sulawesi tenggara, kemudian lingkungan karena pada indikator lingkungan baik faktor internal maupun eksternal masih belum berhasil menjalankan strategi pencegahan maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan publik di Sulawesi tenggara dan pada indikator pembelajaran (Learning), ombudsman sultra menghentikan kerja sama antara sahabat ombudsman sehingga hal ini menjadi tidak efektif karena kurangnya kuantitas SDM di kantor ombudsman sultra.
Pencegahan Maladministrasi, Ombudsman perwakilan Sulawesi tenggara dalam mencegah maladministrasi sesuai dengan peraturan ombudsman republik Indonesia nomor 41 tahun 2019 masih kurang baik dan belum maksimal terutama pada tahap deteksi karena Secara tidak langsung menjelaskan bahwa Inisiatif untuk mendeteksi dan melacak potensi maladministrasi belum di lakukan oleh ombudsman sultra. Ombudsman sultra telah menjalankan seluruh rangkaian tahapan pencegahan dengan baik sesuai dengan peraturan ombudsman yang berlaku tentang tata cara pencegahan maladministrasi.

## DAFTAR REFERENSI
Abdul Majid. (2013). Strategi Pembelajaran . Bandung : PT Remaja Rosdakarya. AS, Moenir. (2001). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia . Jakarta: BumiAksara. Budhi Masthuri. (2005) Mengenal Ombudsman Indonesia , penerbit Pradnya paramitha. Effendy. (2007). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung : PT RemajaRosdakarya Haryatmoko (2011). Pelayanan Publik , Jakarta: PT. Gramedia Pusat Jakarta. Hasibuan, Malayu, S.P. (2009). Manajemen Dasar, PengertiandanMasalah .Jakarta PT TokoGunung Agung KBBI, (2018) Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Lagasse, Paul., The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition , Columbia University Press, (2000) Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Moleong, Lexy J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi . Bandung : PT. RemajaRosdakarya. Mulgan, Geoff. (2009). The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Common Good . New York: OUP Oxford. Robbins, Stephen P. and Mary Coulter. (2012). Management, Eleventh Edition , (United States of America: Pearson Education Limited). Sawir, m. (2020). Birokrasi pelayanan publik konsep, teori, dan aplikasi . Yogyakarta: Deepublishpublisher Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV Westra, Pariata., dkk. (1981). EnsiklopediAdministrasi . Jakarta: Gunung Agung Widodo, Joko, (2001), Good Governance , Surabaya: Insan Cendekia. Sumber Jurnal Abbas, A., & Lodan, K. T. (2020). Peran Pengawasan Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dialektika Publik , 5 (1), 17-23.
Anas, A. S. W. A. R. (2020). Analisis pengawasan ombudsman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kalimantan timur. Ejournal Ilmu Pemerintahan , 8 (3), 847-860. Desiana, A. (2013). Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum , 6 (2).
Eklund, N., & Wimelius, M. E. (2008). Globalization, Europeanization and Administrative Reform.Dalam J. Killian,& N. Eklund. (Eds), Handbook of Administrative Reform. Boca Raton: Auerbach Publication.
El Anshori, Y. T. (2018). Peran Ombudsman Dalam Penyelesaian Kasus Pengaduan Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Pembangunan , 4 (2), 115-124. Fadhil, A. (2020). Efektivitas Penanganan Maladministrasi Oleh Ombudsman Ri Perwakilan Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh). Hariani, D. (2005). Analisa kebijakan pelayanan publik di kabupaten gianyar. Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik , 3 (1), 1-18.
Kusuma, D. A., & Andikia, F. (2021). Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Dalam Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Di Kota Padang . Journal of Social and Economics Research , 3 (1), 021-029. Kusuma, J. W. (2022). Peran Ombudsman dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waqaf Ditinjau Dari Undang-UndangNomor 37 Tahun 2008 (Studi Kasus Yayasan Pendidikan Islam Bireun) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry). Purnama, N., Miskiyah, A., & Anwar, M. K. (2023). Upaya Pencegahan Maladministrasi Oleh OMBUDSMAN Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia . Jurnal Relasi Publik , 1 (1), 17-29.
Pambudi, A. S., & Hidayat, R. (2022). Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam Prioritas Nasional. Bappenas Working Papers , 5 (2), 270-289.
Putri, R. A. C., & Rahmawati, M. S. (2019). Strategi Komunikasi Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam Mensosialisasikan Peran Ombudsman kepada Masyarakat Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik , 4 (3).
Setiawan, A. (2023). Implementasi Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat , 2 (10), 2153-2163. Sari, R. M., & Rosdiana, R. (2021). Analisa Peran Pencegahan Maladministrasi Dalam Positioning Ombudsman Jangka Panjang. Jurnal de jure , 13 (2) . Wahyudi, R., Malek, J. A., & Aziz, A. (2014). Faktor Penyebab Perilaku Maladministrasi Birokrasi Di Institusi Pemerintah Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Jurnal El-
Riyasah , 5 (2), 1-10.
Wibawa, H. (2010). Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara Dan Pemerintahan (Studi Perbandingan Dengan Pengawasan Peratun) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberentasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,