Vol. 6 No. 1 (2024) pp. 130-144 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604
Kriminalisasi Kebebasan  Berpendapat  atas  Dasar Pencemaran Nama Baik Ditinjau Berdasarkan Pendekatan Hak Asasi Manusia

## Wibisena Caesario
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia *email: wibisena.caesario@mail.ugm.ac.id
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4025
Submitted: Desember 2023 Revision: Januari 2024 Accepted: Februari 2024

## ABSTRAK
Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Kriminalisasi, Pencemaran Nama Baik, Hak Asasi Manusia
Kebebasan  berpendapat  merupakan  salah  satu  hak  yang  juga merupakan  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Sebagai  bagian dari HAM,  tentunya  dibutuhkan  perlindungan  terhadap  hak tersebut. Disamping  itu,  untuk  melindungi  hak  orang  lain,  tentunya  hak kebebasan  berpendapat  juga  perlu  dibatasi,  salah  satunya  ketika menyangkut  pencemaran  nama  baik.  Namun,  hal  ini  menimbulkan problematika  ketika  pembatasan  tersebut  bersifat  eksesif,  hingga berujung  pada  kriminalisasi  kebebasan  berpendapat.  Tulisan  ini bertujuan  untuk  mengetahui  pada  titik  mana  problematika  itu  terjadi dan  bagaimana  kondisi  tersebut  dilihat  melalui  perpektif  teori pendekatan  HAM.  Teori  pendekatan  HAM  sendiri  umumnya digunakan  sebagai  cara  bagaimana  suatu  tindakan/kondisi  dianggap bagian  atau  justru  menjadi  sebuah  pelanggaran  terhadap  HAM. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan menggunakan metode kualitatif dan didukung dengan data sekunder. Hasilnya,  titik  terjadinya  kriminalisasi  kebebasan  berpendapat  atas dasar  pencemaran  nama  baik  adalah  ketika  pencemaran  nama  baik digunakan  secara  berlebihan  ( overcriminalization )  dan  tanpa  justifikasi yang  jelas  yang  dapat  dilihat  melalui  kasus-kasus  di  Indonesia. Sementara  itu,  kebebasan  berpendapat  haruslah  dipandang  sebagai hak,  serta  pembatasan  tersebut  juga  dapat  dilihat  melalui  teori-teori pendekatan HAM yang melahirkan batasan-batasan berbeda.
Vol. 6 No. 1 (2024)

## ABSTRACT
Keywords: Freedom of Expression, Criminalization, Defamation, Human Rights
Freedom of speech is one of the rights that is also part of Human Rights (HR). As  part  of  HR,  it  certainly  requires  protection  for  that  right.  In  addition,  to protect the rights of others, of course, the right to freedom of speech also needs to  be  restricted,  one  of  which  is  when  it  concerns  defamation.  However,  this raises  issues  when  such  restrictions  become  excessive,  leading  to  the criminalization of freedom of speech. This writing aims to identify the points at which  these  problems  occur  and  how  this  condition  is  viewed  through  the perspective of the theory of HR approach. HR approach theories are generally used as a way to determine whether an action/condition is considered part of or actually  a  violation  of  HR.  This  research  is  a  normative  legal  study  using  a qualitative method supported by secondary data. The results indicate that the point at which criminalization of freedom of speech occurs based on defamation is when defamation is used excessively (overcriminalization) and without clear justification,  as  seen  in  cases  in  Indonesia.  Meanwhile,  freedom  of  speech should be regarded as a right, and these restrictions can also be seen through HR approach theories that give rise to different limitations.

## 1. PENDAHULUAN
Kebebasan  berpendapat  merupakan  salah  satu  hak  fundamental  dalam konstruksi Hak Asasi Manusia (HAM). Jika dilihat melalui klasifikasi menurut Karel  Vasak,  hak  kebebasan  berpendapat  juga  terdapat  dalam  HAM  generasi pertama (Domaradzki et al., 2019) . Hak kebebasan berpendapat sendiri dijamin dalam tingkat internasional melalui ketetuan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi  Manusia  (DUHAM).  Bahkan,  dalam  konstruksi  yang  lebih  luas, kebebasan  berpendapat  sebagai  HAM  juga  merupakan  salah  satu  hal  yang harus terpenuhi dalam negara demokrasi (Edström et al., 2016) .
Secara  prinsip,  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  demokrasi  yang juga  mengakui  kebebasan  berpendapat  sebagai  bagian  dari  HAM,  khususnya pasca reformasi. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pasca amendemen. Konsekuensi  dari  diaturnya  kebebasan  berpendapat  dalam  UUD  1945 (konstitusionalisasi)  adalah  adanya  kewajiban  negara  untuk  melindungi kebebasan  berpendapat  sebagai  salah  satu  instrumen  HAM  di  Indonesia. Beberapa  bentuk  perlindungan  tersebut  dapat  dilihat  dari  lahirnya  beberapa peraturan  perundang-undangan  yang  berupaya  menjamin  kebebasan berpendapat,  seperti  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU 9/1998), Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU 30/1999), dan
Vol. 6 No. 1 (2024)
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers  (UU  40/1999)  yang substansinya secara jelas melindungi hak kebebasan berpendapat.
Selain  perlindungan,  UUD  1945  juga  tentunya  memberikan  pembatasan terhadap  kebebasan  berpendapat.  Pembatasan  tersebut  dapat  dilihat  melalui ketentuan  Pasal  28J  Ayat  (2)  UUD  1945,  yang  menyatakan  bahwa  hak  dan kebebasan  yang  tercantum  dalam  pasal-pasal  mengenai  HAM,  termasuk kebebasan  berpendapat  wajib  tunduk  pada  pembatasan  yang  ditetapkan dengan  undang-undang.  Lebih  lanjut,  Pasal a  quo menjelaskan  bahwa pembatasan tersebut semata-mata untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain.  Beberapa  peraturan  perundang-undang  yang  memberikan  pembatasan tersebut  adalah  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Terlepas dari pengaturannya, pada faktanya masih terdapat problematika dalam  mengoptimalisasi  kebebasan  berpendapat  di  Indonesia.  Salah  satu  dari problematika yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat adalah mengenai pencemaran  nama  baik,  bahkan  sampai  pada  tahap  kriminalisasi  kebebasan berpendapat  atas  dasar  pencemaran  mana  baik (Pratama  et  al.,  2020) .  Secara umum, pencemaran nama baik ( defamation ) telah diatur dalam ketentuan Pasal 310  KUHP,  sebagaimana  menjadi  rujukan  Pasal  27  Ayat  (3)  UU  ITE,  yakni perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang di  muka umum. Sementara itu, kriminalisasi dapat diartikan sebagai penentuan suatu tindakan menjadi  sebuah  tindak  pidana (Ariyanti,  2019) .  Pada  konteks  kriminalisasi kebebasan  berpendapat,  artinya  ada  upaya  menentukan  kebebasan berpendapat sebagai salah satu bentuk tindak pidana dengan justifikasi/alasan tertentu, termasuk pencemaran nama baik.
Menurut  data  tahun  2019-2022  terdapat  setidaknya  332  korban  dari  316 kasus  kriminalisasi  kebebasan  berpendapat  di  Indonesia (International,  2022) . Salah satu pasal yang seringkali digunakan dalam proses kriminalisasi tersebut adalah Pasal 27  Ayat (3) UU ITE yang mengatur mengenai pencemaran nama baik.  Korbannya  pun  berdasarkan  dari  berbagai  kalangan  seperti  tokoh masyarakat, aktivis, sampai masyarakat umum. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa  pencemaran  nama  baik  merupakan  salah  satu  instrumen  perbuatan yang digunakan  sebagai  media untuk kriminalisasi kebebasan berpendapat di Indonesia.
Vol. 6 No. 1 (2024)
Sebagai bagian dari HAM, tentunya terdapat teori-teori pendekatan HAM dan  beberapa  prinsipnya  dapat  digunakan  dalam  melihat  kasus  kriminalisasi kebebasan  berpendapat,  khususnya  pada  kasus  pencemaran  nama  baik. Beberapa  teori  yang  dimaksud  diantaranya  adalah  kodrat,  positivisme,  anti- utilitarian,  realisme,  dan  marxisme (Arifin,  2019) ,  yang  pada  akhirnya  dapat menyimpulkan  pemikiran  yang  berbeda  dalam  konteks  kriminalisasi kebebasan  berpendapat.  Ada  pula  prinsip-prinsip  yang  merupakan  dasar pemikiran  dari  teori  tersebut  untuk  mengetahui  unsur-unsur  kebebasan berpendapat melalui perspektif HAM dan konstitusionalisme (Jatmiko, 2018) .
Melihat  fakta-fakta  di  atas,  Penulis  berupaya  menganalisis  fenomena  ini melalui dua rumusan masalah dalam tulisan ini. Pertama , bagaimana status quo kriminalisasi  kebebasan  berpendapat  atas  dasar  pencemaran  nama  baik  di Indonesia? Kedua ,  bagaimana  kriminalisasi  kebebasan  berpendapat  atas  dasar pencemaran nama baik di Indonesia ditinjau berdasarkan teori pendekatan Hak Asasi Manusia? Lebih lanjut, tulisan ini akan memberikan hasil analisis antara hukum  positif,  kasus  yang  terjadi,  dan  teori  pendekatan  HAM  untuk memberikan gambaran rekomendasi yang dapat dilakukan  pemerintah  dalam mewujudkan hak kebebasan berpendapat yang tetap bertanggungjawab.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  selain  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach ),  juga  menggunakan  pendekatan  konsep  ( conceptual  approach ). Pendekatan  konsep  digunakan  dalam  rAngka  untuk  menyamakan  persepsi atau  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  mengkaji norma,  teori,  dan  asas  hukum  melalui  pendekatan  peraturan  perundang- undangan ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ), dan pendekatan konseptual  ( conceptual  approach )  yang  berkaitan  dengan  kriminalisasi, kebebasan berpendapat, pencemaran nama baik, dan HAM (Muhaimin, 2020) . Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder dengan  prosedur  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan ( library  research ),  yang  meliputi  sumber  hukum  primer  dan  sekunder. Metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif, yakni berfokus pada analisis isu hukum yang dideskripsikan kalimat atau kata- kata.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Status Quo Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat atas Dasar Pencemaran Nama Baik di Indonesia
Pada  dasarnya,  hukum  positif  Indonesia  saat  ini  telah  memberikan konstruksi  yang  memberikan  ruang  bagi  kebebasan  berpendapat.  Pasal  1 Angka  1  UU  9/1998  menyatakan  bahwa  kemerdekaan  menyampaikan pendapat  di  muka  umum  adalah  hak  setiap  warga  negara  untuk mengemukakan  pikirannya,  baik  secara  lisan,  tulisan,  maupun  cara-cara  lain secara  bebas,  bertanggungjawab,  dan  tunduk  kepada  peraturan  perundang- undang.  Pengertian  tersebut  memberikan  makna  bahwa  kebebasan berpendapat  pada  dasarnya  merupakan  hak  yang  dapat  dibatasi  dengan peraturan  perundang-undangan.  Begitu  pula  Pasal  23  Ayat  (2)  UU  39/1999 yang  juga  menyatakan  hal  serupa  terkait  dengan  diperbolehkannya  upaya pembatasan, serta Pasal 4 Ayat (1) UU 40/1999 yang dibatasi dengan kode etik. Pengertian  kebebasan  berpendapat  sebagaimana  tercantum  dalam  substansi tiga  hukum  positif  tersebut  memberikan  pemahaman  bahwa  di  dalam kebebasan berpendapat itu sendiri sudah mengandung unsur pembatasan.
Pembatasan  yang  mengikat  bagi  masyarakat  dan  seringkali  berkaitan dengan kepentingan umum adalah yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan.  Beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan pembatasan  tersebut  adalah  UU  ITE  dan  KUHP.  Beberapa  substansi  yang diatur  dalam  keduanya  adalah  mengenai  berita  bohong,  penghinaan,  ujaran kebencian,  dan  pencemaran  nama  baik.  Kasus  yang  seringkali  terjadi  di masyarakat  berdasarkan  data  tahun  2010-2020  adalah  tindakan  pencemaran nama baik, yang lebih lanjut merujuk kepada ketentuan Pasal 27  Ayat (3) UU ITE (Pratama  et  al.,  2020) .  Artinya,  pencemaran  nama  baik  merupakan pembatasan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  seringkali digunakan terhadap hak kebebasan berpendapat di Indonesia.
Saat  ini,  tindakan  pencemaran  nama  baik  masih  mengacu  pada  definisi yang  ditetapkan  dalam  ketentuan  Pasal  310  dan  311  KUHP,  yakni  secara sengaja  menyerang  kehormatan  seseorang  dengan  cara  menuduh  atau menistakan nama baik seseorang. Begitu juga ketentuan pencemaran nama baik yang dimaksud dalam UU ITE masih merujuk pada pengertian yang dimaksud dalam KUHP sesuai dengan penjelasan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Lebih lanjut,
Vol. 6 No. 1 (2024)
kriteria  dalam  menentukan  apakah  suatu  perbuatan  merupakan  tindakan pencemaran  nama  baik  merujuk  kepada  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB) Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2021  Tentang  Pedoman  Implementasi  UU  ITE.  Walau  begitu,  terdapat pandangan  bahwa  kriteria  SKB  UU  ITE  tersebut  belum  cukup  untuk melindungi  kebebasan  berpendapat (Purnamasari,  2021) dan  kedudukannya sebagai produk hukum yang masih dipertanyakan (Rahma, 2021) . Berdasarkan definisi  dan  kriteria  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  masih  terdapat  celah multitafsir  dalam  menggunakan  pencemaran  nama  baik  dalam  membatasi kebebasan berpendapat (Pratama et al., 2020) .
Celah  multitafsir  tentang  pencemaran  nama  baik  terhadap  kebebasan berpendapat  inilah  yang  kemudian  berpotensi  menimbulkan  akibat  berupa pembatasan  eksesif  terhadap  kebebasan  berpendapat.  Bahkan,  pembatasan tersebut  dapat  sampai  pada  tahap  kriminalisasi  terhadap  hak  kebebasan berpendapat  itu  sendiri  atas  dasar  pencemaran  nama  baik.  Melihat  kondisi tersebut, tentunya perlu dipahami terlebih dahulu mengenai dasar pemahaman dari  kriminalisasi  kebebasan  berpendapat.  Selain  itu,  Penulis  juga  akan menganalisis  kasus-kasus  yang  seringkali  terjadi  di  masyarakat  untuk  lebih memahami  kondisi status  quo dari  kriminalisasi  kebebasan  berpendapat  di Indonesia.
Kriminalisasi  merupakan  upaya  mendefinisikan  perbuatan  sebagai kejahatan  untuk  tujuan  penuntutan,  persidangan  dan  eksekusi  hukuman (Tadros,  2020) .  Arti  lain  dari  kriminalisasi  adalah  proses  kualifikasi  terhadap suatu  perbuatan  menjadi  sebuah  tindak  pidana  dan  diancam  dengan  sanksi tertentu (Suarda,  2016) .  Sementara  menurut  Soerjono  Soekanto,  kriminalisasi adalah  proses  di  mana  pihak  berwenang  mengklasifikasikan  tindakan  atau perilaku  tertentu  sebagai  tindakan  ilegal  yang  dapat  dihukum  oleh  hukum, sesuai  dengan  pandangan  masyarakat  atau  kelompok-kelompok  tertentu (Efendi,  2019) .  Dengan  demikian,  secara  umum  kriminalisasi  dapat  dipahami sebagai  upaya  mendefinisikan  dan  mengklasifikasikan  suatu  perbuatan menjadi sebuah kejahatan serta masuk ke dalam kualifikasi tindak pidana yang disertai dengan sanksinya.
Diskursus  pokok  mengenai  kriminalisasi  adalah  mengenai  apa  saja kriteria  yang  menjadi  dasar  suatu  perbuatan  ditentukan  sebagai  suatu  tindak pidana. Terdapat tiga kriteria kriminalisasi terhadap suatu perbuatan menurut
Vol. 6 No. 1 (2024)
Moeljatno  yang  disebut  dengan  istilah  kriteria  efektivitas (Valerian,  2022) . Pertama , perbuatan tersebut merugikan masyarakat umum. Kedua , pertimbangan  apakah  proses  kriminalisasi  tersebut  adalah  jalan  yang  utama untuk  mencegah  perbuatan  yang  dilarang  itu. Ketiga ,  mempertimbAngkan kapabilitas alat-alat negara dapat menegakkan terhadap perbuatan tersebut.
Sementara itu, Theo de Roos merumuskan teori kriteria kriminalisasi yang terdiri  dari  enam  prinsip (Valerian,  2022) . Pertama ,  harus  adanya  pengujian terhadap  kemungkinan  terjadi  dan  motivasi  kebahayaan  dari  perbuatan tersebut  (prinsip  kebahayaan). Kedua ,  kriminalisasi  suatu  perbuatan  harus memperhatikan  hak  kebebasan  individual  warga  negara  (prinsip  toleransi). Ketiga ,  melihat  apakah  ada  mekanisme  penegakan  hukum  lain  yang  lebih ringan  dibandingkan  kriminalisasi  perbuatan  tersebut  menjadi  sebuah  tindak pidana  (prinsip  subsidiaritas). Keempat ,  kriminalisasi  terhadap  perbuatan tersebut  tidak  boleh  berlebihan  (prinsip  proporsionalitas). Kelima ,  tindak pidana  harus  dideskripsikan  sejelas  mungkin  (prinsip  legalitas). Keenam , mempertimbAngkan  aplikabilitas  dan  efektivitas  penegakan  hukum  terhadap perbuatan tersebut.
Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, setidaknya terdapat beberapa unsur yang diatur dan/atau diperhatikan dalam kriteria kriminalisasi. Pertama , unsur perbuatan  itu  sendiri  sebagai  delik  hukum  secara  substansi,  seperti proporsionalitas  kriminalisasi  perbuatan  dan  penggunaan  prinsip  legalitas dalam  menentukan  suatu  perbuatan  sebagai  tindak  pidana. Kedua ,  penegakan terhadap  perbuatan  yang  dikriminalisasi  tersebut  dengan  memperhatikan kapabilitas dan efektivitas alat-alat negara dalam menegakkan hukum terhadap perbuatan  tersebut. Ketiga ,  ada  pula  perhatian  khusus  terhadap  kondisi masyarakat  itu  sendiri,  seperti  mempertimbAngkan  tingkat kebahayaan  suatu perbuatan,  kebebasan  hak  warga  negara  secara  individu,  dan  kerugian  dari perbuatan tersebut.
Jika  dikontekstualisasikan  ke  dalam  kebebasan  berpendapat  dan pencemaran  nama  baik,  pada  dasarnya  kriteria  kriminalisasi  terpenuhi  bukan pada kebebasan berpendapat, melainkan pada pencemaran nama baik. Hal ini dikarenakan  kebebasan  berpendapat  tidak  memenuhi  satu  pun  kriteria tersebut,  bahkan  dilindungi  berdasarkan  prinsip  toleransi  sebagai  hak  warga negara.  Sementara  itu,  pencemaran  nama  baik  secara  unsur  perbuatan  yang merugikan  masyarakat  umum  telah  memenuhi  kriteria  dan  memang  secara hukum  telah  dikriminalisasi  menjadi  suatu  tindak  pidana.  Artinya,  tidak
Vol. 6 No. 1 (2024)
terdapat  justifikasi  untuk  melakukan  kriminalisasi  terhadap  kebebasan berpendapat,  kecuali  jika  perbuatan  kebebasan  berpendapat  tersebut  telah memenuhi  kriteria  menjadi  suatu  perbuatan  pencemaran  nama  baik  sehingga bukan lagi disebut sebagai bentuk kebebasan berpendapat.
Berdasarkan  kontekstualisasi  dari  kriteria  kriminalisasi  tersebut,  maka dapat  dikatakan  bahwa  pencemaran  nama  baik  pada  dasarnya  merupakan salah satu bentuk pembatasan terhadap kebebasan berpendapat melalui proses kriminalisasi.  Hal  ini  pula  yang  pada  akhirnya  melahirkan  kriminalisasi kebebasan  berpendapat  atas  dasar  pencemaran  nama  baik.  Kondisi  tersebut terjadi  ketika  tidak  terpenuhinya  prinsip  proporsionalitas  dan  adanya kriminalisasi  berlebihan  ( overcriminalization )  terhadap  pencemaran  nama  baik, hingga  berimplikasi  pada  pembatasan  eksesif  kebebasan  berpendapat.  Tahap inilah  yang  kemudian  menyebabkan  kriminalisasi  diterapkan  kepada kebebasan berpendapat, bukan sebatas pada unsur pencemaran nama baik.
Setelah memahami dinamika pemahaman antara kebebasan berpendapat dan pencemaran nama baik dalam konteks kriminalisasi,  Penulis juga  menganalisis  faktor  yang  menjadi  penyebab  kriminalisasi  kebebasan berpendapat  atas  dasar  pencemaran  nama  baik  dapat  terjadi.  Faktor  tersebut dapat  ditemukan  pada  kasus-kasus  yang  umumnya  terjadi  pada  masyarakat umum.  Terdapat  setidaknya  beberapa  kasus  yang  berkaitan  dengan kriminalisasi  kebebasan  berpendapat  atas  dasar  pencemaran  nama  baik  di Indonesia, khususnya paca disahkannya UU ITE.
Pertama ,  terdapat  kasus  yang  melibatkan  Haris  Azhar  dan  Fathia Maulidiyanti (Martiar,  2023) .  Kedua  orang  tersebut  dilaporkan  atas  dasar pencemaran nama baik, akibat konten sosial media yang berisi kritik terhadap salah satu pejabat di Indonesia. Padahal, pernyataan di dalam konten tersebut merupakan  hasil  dari  riset  kajian  yang  dilaksanakan  oleh  beberapa  Non- Government  Organization  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  di  Indonesia. Artinya,  pendapat  mereka  di  dalam  konten  sosial  media  tersebut  merupakan bentuk kebebasan berpendapat terhadap fakta yang ada serta didasarkan pada pemikiran yang objektif.
Kedua ,  kasus  pencemaran  nama  baik  yang  menimpa  Syaiful  Mahdi  pada tahun  2019  (Lihat  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1909  K/Pid.Sus/2021). Pada kasus  ini, Syaiful sebagai dosen Universitas Syiah Kuala menyampaikan kritik  terhadap  hasil  tes  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  Dosen  Fakultas Teknik  yang  tidak  memenuhi  syarat  pemberkasan,  tetapi  tetap  diloloskan.
Vol. 6 No. 1 (2024)
Syaiful kemudian didakwa atas dasar pencemaran nama baik dengan hukuman penjara selama tiga bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 dengan ketentuan apabila  denda  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  satu bulan.  Walau  begitu,  pada  akhirnya  Presiden  memberikan  amnesti  kepada Syaiful, sehingga statusnya sudah dibebaskan (Adyatama, 2021) .
Ketiga , kasus Egi Primayogha dan Miftachul Choir yang dilaporkan atas dasar  pencemaran  nama  baik  karena  publikasi  hasil  penelitian  bersama  di bawah Indonesia Corruption Watch (ICW) (International, 2022) . Pelaporan atas pencemaran nama baik tersebut berlandaskan pada hasil penelitian ICW pada Juli 2021 yang menemukan adanya dugaan pemburuan rente dalam peredaran Ivermectin  oleh  berbagai  pejabat  publik,  termasuk  Moeldoko  dan  anak perempuannya.  Padahal,  kebebasan  berpendapat  yang  utamanya  berdasarkan hasil  penelitian  tidak  dapat  menjadi  justifikasi  sebagai  tindak  pidana, khususnya mengenai pencemaran nama baik.
Keempat ,  kasus  Muhammad  Asrul  sebagai  jurnalis  yang  meliput  dan menerbutkan  informasi  tentang  dugaan  kasus  korupsi  yang  terjadi  di  Kota Palopo (International,  2022) .  Secara  hukum,  Asrul  dalam  kasus  ini  berada dalam  perlindungan  UU  40/1999  yang  melindungi  hak  jurnalis  serta  produk jurnalistiknya  sebagai  bentuk  kebebasan  berpendapat.  Namun,  akibat  dari overcriminalization terhadap  pencemaran  nama  baik,  hingga  membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan, hingga pada tahap kriminalisasi.
3.2 Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat atas Dasar Pencemaran Nama Baik di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Teori Pendekatan Hak Asasi Manusia
Kebebasan  berpendapat  sebagai  hak  tentu  tidak  dapat  lepas  dengan eksistensi  HAM  bagi  manusia.  Maka  dari  itu,  ketika  berbicara  mengenai kebebasan  berpendapat  teori  pendekatan  HAM  dapat  menjadi  salah  satu rujukan  untuk  melihat  posisi  kebebasan  berpendapat  sebagai  bagian  dari HAM.  Akan  tetapi,  sebelum  memasuki  ranah  teori,  Penulis  bermaksud memperjelas kedudukan HAM dengan terlebih dahulu menggunakan prinsip- prinsip  dasar  HAM.  Terdapat  setidaknya  delapan  prinsip  HAM  yang seluruhnya  dapat  relevan  ketika  dikaitkan  dengan  kebebasan  berpendapat (Jatmiko, 2018) .
Pertama ,  prinsip  universalitas  yang  artinya  kebebasan  berpendapat sebagai  HAM  diakui  berdasarkan  nilai  etik  dan  moral  di  seluruh  masyarakat dunia. Sekalipun cakupan kebebasan berpendapat berbeda pada setiap negara
Vol. 6 No. 1 (2024)
dalam  pengakuannya,  jelas  bahwa  dalam  kerAngka  hukum  internasional  dan nasional sudah dikenal kebebasan berpendapat sebagai salah satu bentuk dari HAM.  Artinya,  kebebasan  berpendapat  telah  memenuhi  prinsip  universalitas, sebagaimana prinsip tersebut melekat dengan eksistensi HAM.
Kedua ,  prinsip  pemartabatan  terhadap  manusia  yang  berarti  kebebasan berpendapat  sebagai  bentuk  HAM  tidak  boleh  merenggut  hak  dan  kebebasan orang lain. Kebebasan harus dilindungi sebagai upaya melindungi HAM, tetapi bukan  berarti  kebebasan  berpendapat  menjadi  justifikasi  seseorang  untuk mengambil  hak  orang  lain.  Sebagai  contoh,  kebebasan  berpendapat  yang digunakan untuk menghina atau mencemarkan nama baik orang lain tentunya tidak  diperbolehkan.  Hal  ini  dikarenakan  orang  lain  juga  memiliki  hak  untuk bebas dari hinaan dan pencemaran nama baik tersebut.
Ketiga ,  prinsip  non-diskriminasi  yang  berarti  kebebasan  berpendapat dimiliki oleh setiap orang, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan budaya.  Dengan  kata  lain,  kebebasan  berpendapat  sebagai  HAM  tidak mengenal  diskriminasi  dalam  memperoleh  hak  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan diskriminasi atas hak tersebut secara jelas dapat menimbulkan ketidakadilan di masyarakat,  khususnya  ketika  berbicara  mengenai  kebebasan  berpendapat yang sebenarnya salah satu bentuk sarana untuk menyampaikan kemerdekaan hati dan pikiran manusia.
Keempat , prinsip persamaan yang berhubungan erat dengan prinsip non- diskriminasi.  Prinsip a  quo lebih  menegaskan  kedudukan  manusia  yang  sama secara  kehormatan  dan  martabatnya.  Persamaan  tersebut  tentunya  melekat pada setiap manusia.  Artinya, kebebasan berpendapat pada dasarnya melekat dan  sama  kedudukannya  bagi  setiap  manusia,  mengingat  bahwa  setiap manusia tersebut seharusnya memiliki akses yang sama terhadap HAM.
Kelima ,  prinsip indivisibility ,  yakni  hak  kebebasan  berpendapat  tidak dapat  dipisahkan  dengan  hak  lainnya.  Melalui  perspektif  HAM  secara keseluruhan,  kebebasan  berpendapat  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  hak-hak lainnya. Prinsip ini pada dasarnya memperkuat posisi kebebasan berpendapat sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari HAM secara keseluruhan, sehingga ketika  kebebasan  berpendapat  dibatasi  maka  pembatasan  tersebut  dapat dikategorikan sebagai pembatasan HAM.
Keenam ,  prinsip inalienability ,  yakni  hak  kebebasan  berpendapat  tidak dapat  dirampas  atau  ditukarkan.  Artinya,  tidak  ada  justifikasi  untuk mengorbankan  hak  kebebasan  berpendapat  untuk  memperoleh  hak  lainnya
jika  dilihat  melalui  prinsip a  quo .  Maka  dari  itu,  hak  kebebasan  berpendapat haruslah  diperoleh  secara  penuh  bagi  setiap  orang  serta  mendapat perlindungan dari upaya perampasan hak kebebasan berpendapat tersebut.
Ketujuh , prinsip interdependency (saling ketergantungan),  yang menegaskan  kedudukan  kebebasan  berpendapat  juga  bergantung  atau digantungkan dengan hak lainnya. Sebagai contoh, kebebasan pers yang tidak dapat  berkembang  jika  tidak  ada  kebebasan  berpendapat.  Begitu  pula kebebasan  berekspresi  yang  merupakan  pengembangan  dari  kebebasan berpendapat  dengan  cara-cara  yang  lebih  beragam.  Sementara  itu,  hak kebebasan berpendapat merupakan manifestasi dari hak kemerdekaan pikiran manusia.
Kedelapan ,  prinsip  responsibilitas  atau  pertanggungjawaban,  yang menyatakan  bahwa  harus  adanya  lAngkah-lAngkah  dari  pemerintah  maupun rakyat  untuk  menghormati  dan  melindungi  HAM,  termasuk  pada  konteks kebebasan  berpendapat.  Prinsip  ini  berfokus pada kebijakan negara mengenai perlindungan  kebebasan  berpendapat  dalam  konteks  HAM.  Titik  berat  dari prinsip  pertanggungjawaban  juga  tidak  terbatas  pada  negara,  melainkan bagaimana  adanya  kesadaran  masyarakat  umum  untuk  mampu  saling melindungi kebebasan berpendapat.
Setelah  melihat  kontekstualisasi  kebebasan  berpendapat  sebagai  HAM, tentunya  hal  ini  memperkuat  argumentasi  bahwa  tidak  tepat  jika  kebebasan berpendapat secara tunggal tanpa adanya pelanggaran tertentu pada akhirnya dibatasi  sampai  pada  tahap  kriminalisasi.  Pembatasan  tersebut  hanya diperbolehkan  secara  proporsional  semata-mata  demi  melindungi  hak  orang lain. Dalam konteks ini, hak orang lain untuk tidak dicemarkan nama baiknya. Maka dari itu, selanjutnya Penulis akan melihat kondisi status quo sejauh mana teori-teori  pendekatan  HAM  menjAngkau  hak  kebebasan  berpendapat,  ketika hak  tersebut  telah  berada  pada  tahap  kriminalisasi  atas  dasar  pencemaran nama  baik.  Terdapat  setidaknya  beberapa  teori  utama  pendekatan  HAM menurut Scott Davidson (Arifin, 2019) .
Pertama ,  teori  hukum  kodrat.  Teori  ini  pertama  kali  muncul  sebagai pengembangan  dari  ide  yang  diciptakan  oleh  Grotius  mengenai  hukum  alam. Teori  hukum  kodrat  berpandangan  bahwa  HAM  adalah  hak-hak  mendasar manusia yang diperoleh langsung dari Tuhan. Namun, hak-hak tersebut tidak secara  mutlak  tanpa  batasan,  melainkan  tetap  pada  batasan  selama  tidak melanggar  hak-hak  orang  lain.  Teori  tersebut  pada  awalnya  muncul  sebagai
Vol. 6 No. 1 (2024)
sarana  bagi  rakyat  untuk  memperoleh  haknya,  ketika  adanya  konflik  dengan hukum  negara  yang  tidak  adil.  Jika  dikontekstualisasikan  pada  titik pembatasan  kebebasan  berpendapat  adalah  ketika  kebebasan  berpendapat tersebut telah terjustifikasi  melanggar hak orang lain, termasuk ketika adanya pencemaran  nama  baik  yang  merenggut  hak  orang  lain  untuk  mendapat penghormatan terhadap martabatnya.
Kedua ,  teori  positivisme,  yakni  teori  yang  sangat  mengedepankan analisis  sistem  hukum  yang  dibentuk  dan  diterapkan  oleh  negara.  Hal  ini kemudian  timbul  pemikiran  bahwa  HAM  diberikan  oleh  negara  kepada rakyatnya, sehingga negara wajib melindunginya. Pada akhirnya, batasan dari HAM  menjadi  wewenang  negara  untuk  menentukannya.  Dalam  konteks kebebasan  berpendapat,  batasan  tersebut  dititikberatkan  pada  hukum  yang berlaku.  Tentunya  hal  ini  sangat  rentan,  mengingat  adanya  potensi  kebijakan yang  justru  mengarah  kepada  kriminalisasi  kebebasan  berpendapat.  Sebagai contoh,  adanya  area  ketidakjelasan  dalam  Pasal  27  Ayat  (3)  yang  mengatur mengenai  pencemaran  nama  baik,  sehingga  sangat  mudah  digunakan  untuk membatasi kebebasan berpendapat.
Ketiga , teori utilitarianisme yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham. Teori tersebut  menyatakan  bahwa  justifikasi  untuk  menyebut  suatu  kondisi  adil didasarkan  jumlah  orang  yang  memperoleh  kebahagiaan  terbesar.  Pada konteks pembatasan HAM, justifikasinya terdapat pada jumlah individu yang memperoleh kebahagiaan dari pembatasan tersebut. Artinya, ketika kebebasan berpendapat sebagai HAM dibatasi, justifikasi dari pembatasan tersebut adalah ketika  menyangkut  kepentingan  orang  banyak.  Dalam  hal  ini,  dengan dibatasinya  hak  kebebasan  berpendapat,  maka  hak-hak  orang  lain  dapat terlindungi.  Sebagai  contoh,  ketika  kebebasan  berpendapat  dibatasi  ketika sudah  memasuki  platform  digital  dikarenakan  akses  informasi  yang  cepat, semata-mata untuk melindungi kepentingan orang banyak agar terlindung dari berita  bohong  atau  kasus-kasus  yang  mengarah  kepada  pencemaran  nama baik.
Keempat , teori anti-utilitarian yang dicetuskan oleh Dworki dan Nozick. Teori ini pada dasarnya merupakan kritik terhadap teori utilitarian yang sangat mengutamakan  kesejahteraan  mayoritas.  Pada  akhirnya,  kebebasan  tirani  dan individu  dikorbankan  untuk  memperoleh  kesejahteraan  mayoritas.  Hal  ini menimbulkan  problematika  tersendiri  ketika  diterapkan  dalam  suatu  negara yang  demokratis  dan  bersifat  pluralistik.  Jika  dikontekstualisasikan  pada
pembatasan kebebasan berpendapat sebagai salah satu HAM, maka sulit untuk menentukan  batasan  tersebut  karena  teori  ini  terbatas  pada  kritik  pemikiran Bentham mengenai utilitarianisme.
Kelima ,  teori  realisme  hukum.  Teori  ini  berpandangan  bahwa  HAM muncul  dari  masyarakat  itu  sendiri,  sehingga  muncul  tuntutan  untuk dimanifestasikan  menjadi  nilai-nilai  yang  luas.  Teori  ini  sangat  erat  kaitannya dengan  prinsip  HAM  yang  bersifat  universal,  mengingat  dikembalikannya HAM kepada realitas dalam masyarakat itu sendiri. Jika dikontekstualisasikan kepada  kebebasan  berpendapat,  maka  adanya  batasan  tersebut  haruslah muncul  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Hal  tersebut  kemudian  berlanjut  menjadi suatu  nilai  yang  lebih  luas  sehingga  adanya  justifikasi  dari  pembatasan kebebasan  berpendapat  tersebut.  Menurut  Myres  McDougal,  nilai  tersebut pada dasarnya berorientasi untuk melindungi martabat manusia.
Keenam ,  teori  marxisme  yang  dipelopori  oleh  Karl  Marx.  Pemikiran  ini memandang  HAM  sebagai  suatu  alat  untuk  mencapai  tujuan  tertentu,  maka dari  itu  selama  prosesnya  haruslah  dikritisi.  Eksistensi  HAM  sangat bergantung  pada  negara,  sehingga  hak  tersebut  tidak  bersifat  transendental atau  abadi.  Pandangan  demikian  pada  dasarnya  menempatkan  pembatasan HAM  pada  penguasa  untuk  mencapai  tujuan  negara.  Maka  dari  itu,  dalam konteks  kebebasan  berpendapat,  hak  ini  dapat  sewaktu-waktu  dibatasi  jika sudah  tidak  sesuai  dengan  tujuan  negara  menurut  penguasa.  Jika  dikaitkan dengan  kriminalisasi,  maka  kriminalisasi  kebebasan  berpendapat  dapat  saja dilegitimasi  oleh  penguasa  atas  dasar  kepentingan  negara,  termasuk  dalam tujuan yang ingin dicapai adalah tidak adanya pencemaran nama baik.
Berdasarkan analisis tersebut, teori-teori pendekatan HAM menetapkan batasan  yang  berbeda  terhadap  kebebasan  berpendapat  ketika  mengandung pencemaran  nama  baik.  Teori  positivisme  dan  marxisme  membuka  peluang untuk  melakukan  kriminalisasi  terhadap  kebebasan  berpendapat  atas  dasar pencemaran nama baik, sementara menurut teori lainnya harus ada justifikasi yang  jelas  untuk  membatasi  kebebasan  berpendapat  atas  dasar  pencemaran nama  baik.  Indonesia  sendiri  masih  mengalami  kriminalisasi  kebebasan berpendapat cenderung karena pola pikir Aparat Penegak Hukum yang masih sangat positivistik, yakni melihat pasal secara kaku dan tidak dikontekstualisasikan  ke  dalam  kasusnya.  Hal  inilah  yang  kemudian menimbulkan  tidak  sinkronnya  penggunaan  pasal  pencemaran  nama  baik
Vol. 6 No. 1 (2024)
hingga  berujung  pada overcriminalization dan  kriminalisasi  kebebasan berpendapat.

## 4. KESIMPULAN
Kriminalisasi kebebasan berpendapat atas dasar pencemaran nama baik pada  dasarnya  terjadi  ketika  pencemaran  nama  baik mengalami overcriminalization hingga  menimbulkan  pembatasan  berlebih  pada  kebebasan berpendapat,  sampai  pada  tahap  kriminalisasi  kebebasan  berpendapat.  Tidak tepat untuk menempatkan kebebasan berpendapat sebagai objek kriminalisasi, mengingat  tidak  terpenuhinya  unsur-unsur  kriminalisasi  dan  kedudukan kebebasan  berpendapat  sebagai  hak.  Walau  begitu,  pada  kenyataannya  masih terdapat kasus-kasus kriminalisasi kebebasan berpendapat di Indonesia, yakni ketika  pencemaran  nama  baik  yang  digunakan  secara  berlebihan ( overcriminalization )  untuk  membatasi  kebebasan  berpendapat.  Secara  prinsip, kebebasan  berpendapat  merupakan  bagian  dari  HAM  dan  negara  wajib melindunginya. Berdasarkan teori pendekatan HAM, terdapat batasan-batasan berbeda  untuk  membatasi  kebebasan  berpendapat  sebagai  bagian  dari  HAM. Beberapa  teori  pendekatan  HAM  tersebut  juga  memiliki  potensi  kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat atas dasar pencemaran nama baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adyatama,  E.  (2021,  Oktober).  Amnesti  Dikabulkan,  Saiful  Mahdi  Bebas  dan Dijemput di Lapas. Tempo. https://nasional.tempo.co/read/1516946/amnesti-dikabulkan-saiful- mahdi-bebas-dan-dijemput-di-lapas
Arifin, F. (2019). Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan (1st ed.). Thafa Media.
Ariyanti,  V.  (2019).  Kebijakan  Penegakan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis, 6(2), 33–54.
Domaradzki,  S.,  Khvostova,  M.,  &  Pupovac,  D.  (2019).  Karel  Vasak’s Generations  of  Rights  and  the  Contemporary  Human  Rights  Discourse. Human  Rights  Review,  20(4),  423–443.  https://doi.org/10.1007/s12142- 019-00565-x
Edström,  M.,  Kenyon,  A.  T.,  &  Svensson,  E.-M.  (2016).  Blurring  the  Lines: Market-Driven  and  Democracy-Driven  Freedom  of  Expression. Nordicom.
Vol. 6 No. 1 (2024)
Efendi,  R.  (2019).  Kriminalisasi  Nikah  Sirri  Menurut  Rancangan  Undang- Undang  Hukum  Materiil  Peradilan  Agama  Bidang  Perkawinan. Pagaruyuang Law Journal, 2(2), 221–238.
International,  A.  (2022).  Meredam  Suara,  Membungkam  Kritik:  Tergerusnya Kebebasan Sipil di Indonesia. Amnesty International.
Jatmiko,  B.  J.  (2018).  Menelisik  pengakuan  dan  perlindungan  hak-hak  asasi politik pasca perubahan UUD 1945. Jurnal Panorama Hukum, 3(2), 217– 246.
Laila,  K.  (2019).  Hukum  Progresif  Sebagai  Solusi  Kebebasan  Berpendapat dengan Asas Demokrasi Pancasila. Jurnal Cakrawala Hukum, 10(2), 177– 186.
Martiar,  N.  A.  D.  (2023,  April  3).  Haris  Azhar  dan  Fatia  Didakwa  Cemarkan Nama dan Kehormatan ”Lord Luhut”. Kompas.
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/03/haris-azhar-dan-fatia- didakwa-cemarkan-nama-dan-kehormatan-lord-luhut
Muhaimin.  (2020).  Metode  Penelitian  Hukum  (1st  ed.).  Mataram  University Press.
Pratama, B., Wahyudin, A., Ervita, M., Mustafa, & Peneliti LBH Pers, T. (2020). Terminologi dan Pola Putusan Pada Kasus Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong Periode 2010-2020 (1st ed.). Internews.
Purnamasari,  D.  D.  (2021,  Mei).  Surat  Keputusan  Bersama  Belum  Cukup,
Elsam: Rombak Total UU ITE. Kompas. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/05/23/skb-pedoman- penanganan-kasus-uu-ite-segera-disahkan
Rahma,  A.  (2021,  June  24).  Pemerintah:  SKB  UU  ITE  Bukan  Produk  Hukum. Tempo.  https://nasional.tempo.co/read/1476177/pemerintah-skb-uu-ite- bukan-produk-hukum
Suarda,  I.  G.  W.  (2016).  Kriminalisasi  dalam  UU  No.  24  Tahun  2007  tentang Penanggulangan Bencana. Jurnal Supremasi, 4–4.
Tadros, V. (2020). Criminalization: In and  Out. Criminal Law and Philosophy,
14(3), 365–380. https://doi.org/10.1007/s11572-020-09536-7
Valerian,  D.  (2022).  Kriteria  Kriminalisasi:  Analisis  Pemikiran  Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen. Veritas et Justitia, 8(2), 415–443. https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923
This  work  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License
Vol. 6 No. 1 (2024)