## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## Research Article

## Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital
Yustina Dhian Novita 1 *, Budi Santoso 2 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* yustinadhiann@gmail.com

## ABSTRACT
Technological developments change the value of life, mainly in business development. The need for laws that can guarantee the rights of parties in digital business era especially the consumer protection, increase rapidly a long with the more complicated problem but UUPK were born long before digitization. This article aims to understand how UUPK accommodate problems that occur in the digital business era and how the effectiveness of existing dispute  resolution  resolves  these  problems.  The  research  method  used is  normative  juridical  with  descriptive research specifications, data collection is carried out through documentary studies and literature studies, data analysis is carried out qualitatively through deductive thinking logic analysis. UUPK was issued since 1999 prior to digitalization so that it does not regulate consumer problems in digital transactions, although consumers can use the ITE Law as a legal basis, the ITE Law has not technically regulated consumer protection, so it needs renewal against the UUPK. Even with regulatory limitations, there are new innovations related to the dispute resolution model, namely ODR, which is a synergy between ADR and ICT and able to simplify the dispute resolution process to become unobstructed space at low cost and fast.
Keywords : Consumer Law; Consumer Protection; Digital Business Era.

## ABSTRAK
Perkembangan teknologi mengubah tatanan nilai dan kehidupan manusia, salah satunya yaitu perkembangan bisnis. Kebutuhan terhadap hukum yang dapat menjamin hak para pihak dalam bisnis di era digital khususnya perlindungan  terhadap  konsumen  meningkat  pesat  seiring  permasalahan  yang  semakin  kompleks.  Namun, regulasi  yang  yang  mengatur  terkait  perlindungan  konsumen  merupakan  regulasi  yang  lahir  jauh  sebelum digitalisasi.  Penulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk  memahami  bagaimana  regulasi  perlindungan  konsumen mengakomodir permasalahan yang terjadi di era bisnis digital serta bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa yang  sudah  ada  menyelesaikan  permasalahan  tersebut. Metode  penelitian  yang  digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter maupun studi kepustakaan, analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif. UUPK sebagai regulasi yang khusus mengatur terkait Perlindungan Konsumen terbit sejak tahun 1999 sebelum adanya digitalisasi sehingga tidak mengatur terkait permasalahan konsumen dalam transaksi digital, meskipun konsumen  dapat  menggunakan  UU  ITE  sebagai  dasar  hukum,  UU  ITE  belum  mengatur  secara  teknis  terkait perlindungan konsumen, sehingga perlu adanya pembaharuan terhadap UUPK. Meskipun dengan keterbatasan regulasi, terdapat inovasi baru terkait model penyelesaian sengketa yaitu ODR yang merupakan sinergitas antara ADR dengan ICT yang mampu menyederhanakan proses penyelesaian sengketa menjadi tak terhalang ruang dengan biaya murah dan cepat.
Kata Kunci : Hukum Perlindungan Konsumen; Perlindungan Konsumen; Era Bisnis Digital.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi  membawa  dampak yang begitu  besar  bagi  tatanan  kehidupan.  Dampak positif  yang  dihasilkan  oleh  perkembangan  teknologi yang  begitu  pesat  adalah  kemudahan  dalam memperoleh  informasi secara  daring. Teknologi  telah mengubah  cara  manusia  berkomunikasi  dan berinteraksi. Bahkan  memberi  warna  baru  bagi perkembangan  bisnis  di  indonesia  bahkan  di  dunia. Perkembangan  teknologi  menjadi  faktor  utama globalisasi. Perkembangan  teknologi  mengubah analog  menjadi  digital.  Beberapa  aspek  yang  dulu bersifat  lokal  dan  sempit  jangkauannya,  kini  telah beralih  ke  jangkauan yang  lebih  luas  bahkan  global.
Ditinjau  dari  aspek  sosial,  Era  digital  memungkinkan manusia  berinteraksi bahkan  berbisnis dengan manusia di belahan negara lain dengan sangat mudah. Era digital memungkinkan masyarakat melakukan jual beli  tanpa  adanya  tatap  muka.  Jual  beli  dapat dilakukan bahkan ketika Pelaku Usaha dan Konsumen berada dalam jarak yang cukup jauh secara geografis.
Setelah  beralihnya  pasar  ritel  ke  media  digital atau  biasa  disebut market  place,  selanjutnya  era startup tumbuh  dengan  pesat,  diantaranya menawarkan jasa transportasi dan pesan antar hingga pemesanan tiket dan hotel.
Selain  memberikan  dampak  positif,  perubahan membawa pula dampak negatif seiring dengan adanya perubahan  nilai  dan  tatanan  kehidupan. Seiring dengan  mudahnya  akses  informasi,  kemungkinan penyalahgunaan  informasi  tersebut juga  menjadi mudah.  Bisnis  digital  memungkinkan konsumen
membeli barang dari luar daerahnya atau bahkan dari luar  wilayah  indonesia  tanpa  terlebih  dahulu  melihat atau  memeriksa kondisi  barang.  Hal  tersebut meningkatkan  risiko  kecurangan  pelaku  usaha  yang akan  merugikan  konsumen. Regulasi  terkait Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  maupun pelaku  usaha  dapat  ditemukan  dalam  UUPK.  UUPK menetapkan  bahwa yang  dimaksud Pelaku  Usaha adalah pelaku usaha yang berkedudukan di Indonesia. Sehingga terkait  sengketa  yang  terjadi  antara konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  berkedudukan  di luar wilayah indonesia, undang – undang perlindungan konsumen  tidak  dapat  mengakomodir  permasalahan tersebut.
Selain  banyaknya  masalah  yang  terjadi  di kalangan  pasar  ritel,  bisnis  startup  juga  memiliki masalahnya  tersendiri. Maraknya order  fiktif oleh oknum konsumen tidak bertanggung jawab di kalangan penyedia  jasa  pesan  antar tentu  saja  sangat merugikan  penyedia jasa. Undang – undang perlindungan  konsumen  mengatur  hal – hal  yang dilarang bagi pelaku usaha namun belum mengatur hal hal  yang  dilarang  bagi  konsumen.  Padahal  seiring berkembangnya  zaman,  kerugian  dapat  dialami konsumen  maupun  pelaku  usaha,  sehingga  perlu adanya suatu regulasi khusus yang dapat melindungi hak – hak dari konsumen maupun Pelaku Usaha baik dalam bisnis konvensional maupun bisnis digital.
Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan adalah pencantuman  klausula  baku. Kesetaraan  kedudukan antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  memang  sudah diakui  secara  yuridis,  namun  praktiknya,  konsumen
48
tidak memiliki pilihan lain selain mematuhi aturan yang diberikan  oleh  Pelaku  Usaha (Syamsudin,  2018). Salah satu contoh nyata dapat ditemukan pada praktik jual  beli  online,  pencantuman  klausula  baku  oleh penjual  merupakan  hal  yang  biasa  dilakukan,  hal tersebut  menimbulkan  adanya  daya  tawar  yang  tidak seimbang  antara  penjual  dan  pembeli (Nugraha, Mukhtar,  &  Ardianto, 2015).  Beberapa  aplikasi mengharuskan konsumen mengijinkan akses terhadap data  yang  terdapat  pada  ponsel  konsumen  sebelum menggunakan  beberapa  aplikasi Data  apa  saja  yang akan  diakses  pelaku  usaha  cenderung  tidak  jelas. Pada  beberapa  aplikasi  pinjaman online  misalnya, kreditur dapat  mengakses daftar  kontak  milik  debitur. Data  tersebut  kemudian  digunakan  sebagai  sarana penagihan  hutang  ketika  debitur yang  bersangkutan tidak  mampu  melunasi  hutangnya. Penagihan hutang dilakukan bukan kepada yang bersangkutan langsung namun  kepada  pihak  lain  yang  tertera  pada  daftar kontak debitur.
Sebagaimana  diatur  dalam  undang – undang perlindungan konsumen bahwa pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha merupakan hal yang dilarang dan memungkinkan untuk batal demi hukum.
Beberapa  permasalahan  tersebut  diatas merupakan  sebagian  kecil  dari  banyaknya permasalahan  yang  terjadi  dalam  penyelenggaraan bisnis di  era  digital  dan  akan  terus  berkembang menjadi lebih kompleks seiring dengan perkembangan teknologi.  Demi  menjamin hak  tiap  individu  yang terlibat  dalam  Bisnis  Digital  khususnya  konsumen, regulasi  yang  sudah  ada  perlu  diuji  efektivitasnya
dalam  mengakomodir  setiap  permasalahan  yang timbul, dan apabila dirasa tidak lagi efektif, maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap regulasi tersebut.
Sebagai suatu  negara  hukum,  segala  bentuk tindakan apapun itu termasuk perilaku dalam bisnis di era  digital  haruslah  sesuai  dengan  peraturan perundangan.  Indonesia  telah  memiliki  regulasi yang dapat  digunakan  untuk  melindungi  hak – hak konsumen dan pelaku usaha, namun regulasi tersebut lahir  jauh  sebelum  digitalisasi  itu  ada  sehingga tidak lagi  dapat  mengimbangi  kehidupan  manusia  yang sangat  dinamis  mengikuti  perkembangan  zaman. Belum  adanya  pembaharuan  terhadap  undang – undang  perlindungan  konsumen menimbulkan kerumitan  dalam  penegakan  hukumnya bagi konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  mengalami kerugian.
Bekerjanya hukum secara  efektif  dalam masyarakat dapat  tercermin  ketika,  hukum dilaksanakan dan ditaati dengan baik oleh masyarakat. Hukum harus dapat mengarahkan perilaku masyarakat sehingga  tujuan  pembentukan  hukum  dapat terwujud (Nugrahaningsih, 2017).
Hukum  dianggap  memiliki  peran  besar dalam perubahan masyarakat yaitu ketika  hukum  dapat merespons dengan  cepat perubahan  hukum  yang terjadi,  mengingat permasalahan  dalam  masyarakat cenderung berubah secara cepat mengikuti perubahan pola  hidup  masyarakatnya. Namun  ketika  hukum cenderung lambat dalam merespon perubahan, hukum memperkecil  fungsinya  dalam masyarakat,  sehingga
49
masyarakat berubah dengan sendirinya bukan karena adanya hukum yang bekerja (Rahardjo, 2010).
Sebagai sebuah sistem, hukum terbagi dalam 3 (tiga)  komponen  yaitu  :  struktur  hukum,  substansi hukum  dan  kultur hukum (Friedman,  2009). Struktur hukum/penegak  hukum  merupakan  alat  yang menjalankan  hukum  berupa  suatu  lembaga  yang diciptakan  oleh  hukum,  diantaranya  kepolisian, kejaksaan  dan  pengadilan  yang  memiliki  fungsi sebagai law enforcement (Arif,  2013) . Substansi hukum  merupakan  norma  hukum  yang  digunakan sebagai  pedoman  bagi  struktur  hukum  untuk menjalankan  fungsinya  sebagai  penegak  hukum, diantaranya  berupa  UU  maupun  peraturan  tertulis lainnya (Arif,  2013).  Kultur  hukum/budaya hukum merupakan  suatu  hal  yang  tercipta,  yang  merupakan cerminan ide, sikap, harapan maupun sudut pandang lawyer  dan  judges  sebagai  internal  legal  culture  dan masyarakat  sebagai  external  legal  culture  dalam menghadapi hukum (Arif, 2013). Sebagai suatu sistem, struktur  hukum,  substansi  hukum  dan  kultur  hukum saling  berinteraksi  pada  realitas  hukum  dan  sosial (Arif, 2013).
Salah  satu  ciri  dari  sistem  hukum  adalah sifatnya  yang  terbuka. Salah  satu  penganut  teori sistem  hukum terbuka  adalah  Paul  Scholten yang berpendapat  bahwa ”Hukum  itu merupakan  suatu sistem;  bah-wa  semua  peraturan-peraturan  itu  saling berhubungan yang satu  ditetapkan  oleh  yang  lain; bahwa  peraturan-peraturan  tersebut  dapat  disusun secara  mantik  dan  untuk  yang  bersifat  khusus  dapat dicari  aturan-aturan  umumnya,  sehingga  sampailah
pada  asas-asas.  Tapi  ini  tidak-lah berarti  bahwa dengan  bekerja  secara  mantik  semata-mata  untuk tiap-tiap  hal  dapat  dicarikan  keputusan  hukumnya. Sebab disamping pekerjaan intelek, putusan itu selalu didasarkan pada penilaian yang menciptakan sesuatu yang baru” (Arif, 2013)
Berdasarkan  teori  hukum  tersebut,  dalam menjalankan  fungsinya,  3  komponen  sistem  hukum tersebut saling terkait satu sama lain, substansi hukum yang  selalu  dapat  mengimbangi permasalahan  masa kini  sangat  dibutuhkan  agar dapat  menjadi  pedoman bekerjanya  struktur  hukum  dan  terciptanya  budaya hukum yang baik.
UUPK  dapat  berlaku  secara  efektif  bergantung pada  sistem hukum  yang  saling  berhubungan  yaitu penegak  hukum  dalam  menyikapi  regulasi Perlindungan  Konsumen,  UUPK  sebagai  substansi hukum  serta  kultur  hukum  yang  tidak  hanya  meliputi hukum  negara  dan  hukum  adat  namun  juga meliputi kebiasaan  pelaku  usaha  dan  konsumen  dalam menjalankan fungsinya masing - masing (Nugrahaningsih, 2017).
Tulisan  ini  membahas  :  1) bagaimana  regulasi perlindungan konsumen mengakomodir permasalahan hukum yang terjadi di era bisnis digital dan 2)  bagaimana efektivitas  model  penyelesaian sengketa  konsumen  yang  sudah  ada  menyelesaikan sengketa hukum di era bisnis digital
Tujuan dari artikel ini yaitu 1) untuk memahami dan  mengeksplorasi efektivitas regulasi  perlindungan konsumen mengakomodir permasalahan hukum di era bisnis  digital serta 2)  untuk  mengetahui  dan
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 46-58
50
mengeksplorasi efektivitas  model  penyelesaian sengketa  konsumen  yang  sudah  ada  menyelesaikan sengketa hukum di era bisnis digital
Artikel terkait sengketa konsumen telah disusun sebelumnya  oleh Ashinta Sekar  Bidari yang  berfokus pada “Penyuluhan  Hukum  Tentang  Peluang  Dan Ancaman Bagi Konsumen Dalam Transaksi Online Di Indonesia” (Bidari,  2020), Trivena  Gabriela  Miracle Tumbel yang berfokus pada “Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Dalam Era Digital 4.0” (Tumbel, 2020), Arfian  setiantoro  dkk  yang  berfokus pada “Urgensi Perlindungan  Hukum  Konsumen  Dan  Penyelesaian Sengketa  E-Commerce  Di  Era  Masyarakat  Ekonomi Asean” (Setiantoro dkk, 2018).
Topik  perlindungan  terhadap  Konsumen  dan Pelaku  Usaha  juga  merupakan  hal  yang penting  dan terus  diupayakan  pembaharuannya  oleh  Negara – Negara Asing. Banyak artikel ditulis guna mendukung perwujudan hukum  perlindungan  konsumen  yang efektif  dan  dapat  mengimbangi  permasalahan  masa kini. Contohnya adalah artikel yang ditulis oleh Luke R. Nottage yang berfokus pada Meningkatkan Efektivitas Sistem  Keamanan  Produk  Konsumen:  Reformasi Hukum Australia dalam Konteks Asia-Pasifik (Nottage, 2020) dan Daniel Chow yang berfokus pada Alibaba, amazon, dan pemalsuan di era internet (Chow, 2020)
Artikel ini memiliki fokus yang berbeda dengan artikel – artikel  sebelumnya  meskipun  masih  berada dalam  topik  yang  sama  yaitu  terkait  perlindungan konsumen di era  digital. Artikel ini  lebih  menekankan pada bagaimana efektivitas  regulasi perlindungan konsumen  yang  sudah  ada  dalam  mengakomodir
permasalahan yang  semakin  kompleks  yang  terjadi pada ranah bisnis digital, serta bagaimana efektivitas model  penyelesaian  sengketa  konsumen  yang  sudah ada  dapat  menyelesaikan  permasalahan  tersebut. Melalui artikel ini diharap dapat menjelaskan efektivitas regulasi  hukum  perlindungan  konsumen  yang  sudah ada  dan  model  penyelesaian  sengketa  yang  diatur berdasarkan  regulasi  tersebut  sehingga  dapat mendorong  adanya  pembaharuan  regulasi  apabila dibutuhkan. Pembaharuan regulasi tersebut bertujuan menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri.

## B. METODE PENELITIAN
Untuk  menjawab  isu  hukum  tersebut,  metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  artikel ini  adalah Konsep  Normatif/Dogmatik. Suteki dalam  bukunya menjelaskan  bahwa “metode  ini  lebih  menekankan pada konsepsi bahwa hukum dapat dipandang sebagai seperangkat  peraturan  perundang – undangan  yang tersusun  secara  sistematis  berdasarkan  pada  tata urutan  yang  tersusun  secara  piramidal – hierarkial, dengan  sumber  utama  yang  disebut  dengan  istilah grundnorm  sebagai  payung  dari  seluruh  peraturan perundang – undangan. Tata  urutan  tersebut  harus memiliki  ciri  khas,  yaitu  adanya  harmonisasi  atau sinkronisasi,  baik  sinkronisasi  vertikal  maupun sinkronisasi horizontal, yang mana sinkronisasi vertikal menghendaki  agar  peraturan  perundang - undangan yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan  yang  lebih  tinggi  sedangkan  sinkronisasi horizontal  menghendaki  adanya  kesesuaian  antara
51
peraturan perundang – undangan yang setingkat tanpa ada pertentangan” (Suteki, 2018). Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yang akan menggambarkan fakta selengkap – lengkapnya terkait isu hukum  pada  permasalahan  tulisan  ini. Pengumpulan  data/bahan  hukum  dilakukan  melalui studi  dokumenter  dengan  pencarian  ke  lokasi  terkait seperti Pengadilan Negeri maupun studi kepustakaan dengan  pencarian  bahan  hukum  ke  perpustakaan. Data/bahan yang dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan  menjadi  bagian – bagian  kemudian dianalisis  secara  mendalam  yaitu  dengan  menggali asas,  nilai,  serta  norma  pokok  yang  ada  pada  data tersebut,  kemudian  dibandingkan  dengan  regulasi yang  ada  sehingga  dapat  ditemukan  sejauh  mana sinkronisasi  maupun  inkonsistensi  diantara  regulasi terkait rumusan masalah dalam artikel ini. Analisis data dilakukan  secara  kualitatif  melalui  penelaahan  logika berpikir secara deduktif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Regulasi  terkait  Perlindungan  Hukum  terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Era Bisnis Digital di Indonesia
Beberapa peraturan terkait Perlindungan Hukum terhadap  Konsumen  dan  Pelaku  Usaha  antara  lain sebagai  berikut : “a) Kitab Undang  Undang  Hukum Perdata; b) Kitab  Undang Undang  Hukum  Pidana; c) Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen d) Undang Undang Nomor 19 Tahun  2016  Perubahan  UU  Nomor  11  Tahun  2008 Informasi dan Transaksi Elektronik e) Undang Undang
Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan  Sistem dan  Transaksi  Elektronik g) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui  sistem  elektronik h) Peraturan Otoritas   Jasa   Keuangan   Nomor   77/POJK.01/2016 tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi”
UUPK  dan  KUHPerdata merupakan  regulasi yang sudah ada jauh sebelum teknologi dan digitalisasi berkembang  dengan  begitu  cepatnya. Sehingga  saat ini, ketika bisnis digital menjadi suatu hal yang nyata dalam kehidupan masyarakat, UUPK dan KUHPerdata memiliki  banyak  kekurangan  dalam  mengimbangi permasalahan baru yang belum diatur sebelumnya.
Transaksi  virtual  yang  terjadi  dalam  jual  beli online  menggunakan  bank  sebagai  perantara pembayaran,  mengingat  antara  penjual  dan  pembeli bisa berasal dari lokasi yang berbeda sehingga penjual dan  pembeli  tidak  perlu  saling  berhadapan  secara langsung (Susanti, 2017). Meskipun demikian, terdapat hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  penjual  dan pembeli sebagai akibat dari proses jual beli, sehingga terhadapnya  dapat  diberlakukan regulasi  terkait  jual beli  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1474 sampai dengan 1540 KUHPerdata.
Pasal  1457 KUHPerdata  memberi  definisi terhadap jual beli yaitu
“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk menyerahkan  suatu  kebendaan  dengan  pihak  lain untuk  membayar  harga  yang  telah  dijanjikan”. Selanjutnya Pasal  1458 KUHPerdata menyatakan bahwa “Jual  beli  itu  dianggap  terjadi  antara  ke  dua
52
belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat  tentang  kebendaan  tersebut  dan  harganya, meskipun  kebendaan  itu  belum  diserahkan  dan harganya belum dibayar” (Tumbel, 2020).
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  diketahui bahwa  terhadap  proses  jual  beli  berlaku  pula ketentuan perikatan dalam buku III KUHPerdata.
“Jual beli merupakan perjanjian konsensuil yaitu sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan  harganya,  hak-hak  dan  kewajiban  para  pihak sudah  terjadi  sejak  adanya  kata  sepakat  meskipun harga  belum  dibayar  dan  barang  belum  diserahkan” (Tumbel, 2020).
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1319 KUHPerdata,  kesepakatan  antara  para  pihak  dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli merupakan ciri dari sebuah perjanjian.
Regulasi  terkait  perlindungan  terhadap konsumen  diatur  secara  khusus dengan “Undang – undang  nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen”. UUPK terdiri dari 15 (lima belas) bab yang secara  berurutan  menerangkan  tentang : “ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban konsumen serta  pelaku  usaha,  perbuatan  yang  dilarang  bagi pelaku usaha, pencantuman klausula baku, tanggung jawab  pelaku  usaha, pembinaan  dan  pengawasan, badan  perlindungan  konsumen  nasional,  lembaga perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat, penyelesaian sengketa, badan penyelesaian sengketa konsumen,  penyidikan,  sanksi,  ketentuan  peralihan dan ketentuan penutup”.
UUPK  lahir  jauh  sebelum  digitalisasi,  sehingga belum  sepenuhnya  mampu  menjamin  hak  hak konsumen dalam bisnis digital.
Menurut Helldya dalam artikelnya (Simanullang, 2017) salah  satu  hak  yang sangat penting  namun belum  dapat  terlindungi  dengan  baik dalam  transaksi digital adalah hak akan jaminan terhadap kerahasiaan data  pribadi  para  pihak  meliputi  data pribadi  penjual maupun  pembeli,  UUPK  belum  mengatur  terkait perlindungan  hak  tersebut,  perlindungan kerahasiaan data  tersebut  sangat  penting  demi  keamanan  dan kenyamanan para pihak, untuk menghindari perbuatan curang  berupa  penyalahgunaan  data  pribadi  maupun jual  beli  data  pribadi  untuk  kepentingan  salah  satu pihak (Simanullang, 2017).
Namun regulasi terkait perlindungan konsumen di  era  bisnis  digital secara  khusus  diatur dengan  UU ITE  yang  telah  mengalami beberapa  kali  perubahan demi  mengimbangi  perubahan  hukum  dalam masyarakat. Perlindungan  yang  diberikan  UU ITE bersifat represif, dalam arti isi ketentuan dalam UU ITE mendasarkan pada perbuatan yang tergolong sebagai Tindak  Pidana  dengan  sanksi  berupa  penjara  dan denda (Tumbel, 2020).
Pasal  yang  dapat  diterapkan  terkait perlindungan  terhadap  para  pihak  dalam  transaksi digital  dapat  dilihat  pada  Pasal  9  UU  ITE  yang menyatakan bahwa :
“Pelaku  usaha  yang  menawarkan  produk  melalui Sistem  Elektronik  harus  menyediakan  informasi  yang lengkap  dan  benar  berkaitan  dengan  syarat  kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.
Informasi  terkait  syarat  kontrak  berhubungan  dengan hak maupun kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam  perjanjian  jual  beli, serta informasi  atas identitas,  kompetensi  dan  status  subjek  hukum
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 46-58
53
sebagaimana diatur sebagai syarat sahnya perjanjian. Produk yang ditawarkan juga harus memiliki informasi yang memadai seperti deskripsi barang, kualitas, dan sebagainya (Tumbel, 2020).
Selanjutnya  adalah  Pasal  28  UU  ITE  yang mengatur terkait perbuatan yang dilarang dalam suatu perjanjian  jual  beli  online  yaitu  penjual  dilarang menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  pembeli. Bagi penjual  yang  melanggar  ketentuan  tersebut  dapat dipidana  dengan  pidana  penjara  maksimal  6  tahun atau  denda  sebesar  1  milyar  rupiah  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  45A  ayat  (1)  UU  ITE (Tumbel, 2020).
Ketentuan terkait transaksi jual beli online yang diatur dalam  UU  ITE  terbagi  menjadi  imbauan  yang diatur dengan Pasal 9, penindakan yang diatur dengan Pasal  28  ayat  (1)  dan  sanksi  pidana  yang  diatur dengan Pasal 45A ayat (1) (Tumbel, 2020).
Informasi  Elektronik  maupun  dokumen  serta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah karena merupakan  perluasan  Alat  Bukti  yang  telah  diatur dengan Hukum Acara Perdata, dengan syarat bahwa informasi  maupun  dokumen  tersebut    menggunakan sistem elektronik yang telah ditentukan dalan UU ITE dan PP No 28 tahun 2012 (Akhmaddhian, 2016).
Selain UU ITE, regulasi terkait transaksi jual beli secara  digital dapat  ditemukan  dalam  UU Perdagangan dan aturan pelaksanannya. Pasal 65 dan 66 UU  Perdagangan  dan  aturan  pelaksanannya berlaku serta wajib dipatuhi oleh pihak – pihak dalam setiap transaksi jual beli secara digital yang dilakukan
oleh  pelaku  usaha  dalam  negeri  maupun  luar  negeri dengan  target  pasar  masyarakat  Indonesia (Pariadi, 2018).
Pasal    65    UU    Perdagangan mewajibkan pelaku    usaha  dalam  jual  beli secara  digital untuk menyediakan    data    dan informasi    secara    lengkap dan benar guna mempermudah penelusuran legalitas transaksi (Pariadi, 2018).
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  jasa keuangan  elektronik  atau  biasa  disebut financial technology  (fintech) juga  perlu  mendapat  perhatian lebih. OJK  merupakan  lembaga  yang  memiliki kewenangan  dalam  pengawasan  perusahan fintech. Pengawasan  berpedoman  pada  Peraturan  OJK  No 77/POJK01?2016  tentang  layanan  Pinjam  Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun peraturan tersebut  dirasa  masih  memiliki  banyak  kekurangan untuk  dapat  mengakomodir  segala  bentuk permasalahan  terkait  aktivitas  perusahaan fintech tersebut sehingga  perlu  adanya  regulasi  yang  lebih lengkap yang  dapat  dijadikan  pedoman  bagi  OJK dalam  rangka  mengawasi  perusahaan fintech serta dapat  mengimbangi  permasalahan yang  cukup kompleks dalam penyelenggaraan financial technology (Rahmayani, 2018).
Beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi efektivitas berlakunya peraturan terkait  perlindungan konsumen di  era  bisnis  digital adalah  : pertama, struktur hukum. Pemerintah merupakan struktur hukum yang  mempengaruhi  efektivitas  bekerjanya  suatu peraturan  dalam  fungsinya  sebagai  pembentuk kebijakan. Pemerintah  telah  memberikan  kepastian
hukum  demi  menjamin  hak  konsumen dalam  bisnis digital  melalui  UUPK,  UUITE, UU  Perdagangan, beberapa  PP  terkait yaitu PP  tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik serta PP terkait Perdagangan melalui sistem elektronik bahkan  peraturan  OJK tentang Layanan  Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi. Meskipun  demikian  masih  banyak  ketentuan  dalam UUPK yang  dilanggar  oleh  pelaku  usaha,  contohnya adalah  Pasal  8  dan  Pasal  9  (Nugrahaningsih,  2017). Pasal  8 dan  9 tersebut mengatur  terkait  perbuatan yang  dilarang  bagi  penjual  dalam  memproduksi maupun  memasarkan  barangnya, seperti  adanya ketidaksesuaian ukuran maupun  kondisi  barang  yang diterima pembeli dengan apa yang dijelaskan penjual dalam  keterangan  barang. Kenyataannya,  banyak pembeli mengalami kerugian diakibatkan oleh penjual yang  curang  dalam  menjelaskan kondisi  barang, keterangan  terkait  kondisi  barang  ditulis  sangat  baik, namun  setelah  diterima  oleh  pembeli,  barang  dalam kondisi  maupun  ukuran  yang  tidak  sesuai  dengan keterangan.
Khusus terkait bisnis digital, pemerintah kurang responsif  dalam  mengikuti  perubahan  dan perkembangan  teknologi,  hal  tersebut  dapat  dilihat dengan  belum  adanya  perubahan terhadap  UUPK yang  telah  ada  sejak  tahun  1999,  jauh  sebelum munculnya  digitalisasi sehingga  UUPK  belum  secara teknis  mengatur  ketentuan  terkait  perlindungan konsumen  dalam  melakukan jual  beli  secara  digital, begitu  pula  UU  ITE  dan  peraturan  lainnya  belum secara teknis mengatur terkait perlindungan konsumen
ketika  melakukan  transaksi  menggunakan  media digital (Nugrahaningsih, 2017).
Kedua, substansi  hukum. Regulasi  yang  dapat menjadi dasar  hukum  perlindungan  konsumen  dalam transaksi  digital  belum mengatur  hal – hal teknis. Contoh,  dalam  kasus  jual  beli  secara  digital,  dimana pembeli  menerima  barang  yang  tidak  sesuai  dengan apa  yang  dijanjikan  penjual,  sehingga  menimbulkan kerugian  pada pihak  pembeli. Meskipun  penjual memberi  garansi  untuk  penukaran  barang,  namun kerugian  tetap  saja  terjadi  pada  pihak  pembeli mengingat  pada  beberapa  kasus,  ongkos  kirim penukaran  barang  tetap  dibebankan  pada  pembeli (Nugrahaningsih,  2017). Regulasi  yang mengatur  hal teknis seperti  pembebanan  ongkos  kirim  akibat kelalaian  pelaku  usaha tersebut  sangat  dibutuhkan sebagai suatu standar yang mengikat guna mengatur perilaku  pelaku  usaha  sehingga dapat  menjamin  hak konsumen.
Ketiga, kultur  atau  budaya  dari  pelaku  usaha maupun  konsumen  serta  pemerintah. Dalam  jual  beli melalui  transaksi  digital,  pembeli  maupun  penjual cenderung  belum  memahami hak  dan  kewajiban masing – masing, begitu pula terkait hal yang dilarang bagi penjual sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dengan  UUPK.  Sebagai  contoh,  yaitu  pencantuman klausula  baku sebagaimana  diatur  dengan  Pasal  18 UUPK. Pasal tersebut melarang pencantuman klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat dan tidak dapat  dibaca  secara  jelas  oleh  pembeli. Praktiknya, beberapa  penjual  mencantumkan  klausula  baku dengan tulisan yang lebih kecil dan diletakkan dipojok
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 46-58
55
bawah keterangan barang sehingga penjual cenderung tidak  menyadari  adanya  klausula  tersebut. Terkait  isi dari  klausula  baku  yang  dilarang,  telah  secara jelas disebutkan  dalam Pasal  18  UUPK,  salah  satunya adalah klausula baku yang menyatakan bahwa penjual berhak menolak penyerahan kembali uang yang telah dibayarkan  pembeli atas  sebuah  barang  tertentu. Klausula  tersebut  bertentangan  dengan  tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK, yaitu penjual bertanggung jawab mengganti kerugian  yang  dialami  pembeli  akibat dari mengonsumsi  barang  yang  dijual  oleh  penjual,  yang mana ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang maupun penggantian barang.
Beberapa penjual mencantumkan klausula baku tanpa  mengetahui  adanya  larangan  pencantuman klausula  baku,  dan  pembeli  yang  tidak  memahami bahwa pencantuman klausula baku tersebut dilarang, tidak  melakukan  perlawanan  apapun  kepada  penjual ketika  mengalami  kerugian,  tidak  pula  melakukan pengaduan akibat dari kurangnya informasi terkait tata cara  pengaduan  tersebut  (Nugrahaningsih,  2017). Menanggapi  fenomena  tersebut,  pemerintah seharusnya  lebih  responsif,  namun  kenyataannya hingga  saat  ini  belum  ada pembaharuan  regulasi terkait  perlindungan  konsumen  di  era  bisnis  digital. UUPK  dan  UU  ITE  pada  praktiknya  menjadi  kurang efektif  mengingat  kurangnya  teknis  aturan  yang mengatur perlindungan konsumen di era bisnis digital (Nugrahaningsih, 2017).
2. Penyelesaian  sengketa  antara  konsumen  dan Pelaku Usaha Era Bisnis Digital di Indonesia
Ketentuan  terhadap  penyelesaian  sengketa antara konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Pasal  45  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, diantaranya  adalah pertama, penyelesaian secara litigasi  atau  melalui  pengadilan  sebagaimana  diatur dengan  Pasal  48  UUPK. Pasal  46  ayat 1  UUPK menentukan  bahwa  gugatan  dapat  diajukan  secara langsung oleh konsumen yang merasa dirugikan serta ahli warisnya maupun kelompok konsumen yang terdiri dari  para  konsumen  dengan  kepentingan  yang  sama ataupun  diajukan  oleh  Lembaga  Perlindungan Konsumen Masyarakat (LPKSM) yang telah berbadan hukum  atau  yang  berbentuk  yayasan  dengan  tujuan pendirian berupa perlindungan konsumen sebagaimana  diatur  dalam  AD/ART  organisasi tersebut. Pemerintah  juga  dapat  menjadi  pihak  yang mengajukan gugatan kepada pelaku usaha dalam hal kerugian  yang  disebabkan  merupakan  kerugian  yang besar  dengan  korban  yang tidak sedikit. Selanjutnya proses  pengajuan  gugatan  didasarkan  pada mekanisme  pengajuan  gugatan  sebagaimana  diatur dengan ketentuan terkait Peradilan Umum.
Kedua, penyelesaian melalui  mekanisme  non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan.
Adanya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat  ditempuh  dengan  beberapa  cara  yaitu  : pertama, konsumen  dapat  secara  langsung  meminta ganti kerugian yang dialaminya kepada penjual, dalam hal  ini  UUPK  menentukan  bahwa  penjual  harus memiliki  itikad  baik  dan  memberikan  tanggapan terhadap tuntutan tersebut dalam jangka waktu 7 hari
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 46-58
56
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  dan  (3) UUPK.
Kedua, berdasarkan UU Arbitrase No 30 tahun 1999, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi konsiliasi atau penilaian ahli.
Ketiga, permasalahan  tersebut  diselesaikan melalui  Badan  Penyelesaian  Konsumen. Konsumen dapat  mengajukan  permohonan  melalui  sekretariat BPSK  secara  lisan  maupun  tertulis  yang  setidaknya berisi  tentang  identitas  para  pihak,  barang  atau  jasa yang  diadukan,  bukti  terkait  perolehan  barang termasuk  waktu  dan  tempat  barang  diperoleh  serta saksi saksi yang mengetahui proses perolehan barang. Terhadap permohonan tersebut dapat ditempuh upaya penyelesaian  berupa  :  1) para  pihak  yaitu  konsumen dan pelaku  usaha  akan  membuat  sebuah perjanjian arbitrase yang mana perjanjian tersebut mengikat para pihak dan harus dipatuhi. 2) permasalahan diserahkan kepada konsiliator yang akan memberikan tanggapan terkait  permasalahan  tersebut,  namun  tanggapan konsiliator  tersebut  tidak  mengikat  sebagaimana putusan Arbitrase (Setiantoro dkk, 2018). 3) konsumen dan  pelaku  usaha  melibatkan  pihak  ketiga  yaitu mediator  untuk  menjadi  penengah  dan  memberikan masukan  bagi  para  pihak,  namun  hasil  dari  proses mediasi ini tidak mengikat para pihak, para pihak tidak memiliki kewajiban mematuhi hasil dari proses mediasi (Setiantoro  dkk,  2018). Hasil  dari  mediasi,  konsiliasi maupun arbitrase dalam BPSK akan dituangkan dalam Putusan  BPSK  yang  bersifat  final  dan  mengikat sebagaimana  diatur  dengan  Pasal  54  UUPK  dan
terhadap  putusan  tersebut  para  pihak  dapat mengajukan keberatan  terhadap putusan  BPSK melalui Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dengan Pasal  56  UUPK  dengan  jangka  waktu  maksimal  14 hari setelah menerima pemberitahuan terkait putusan tersebut (Setiantoro dkk, 2018).
Selain  metode  penyelesaian sengketa  yang sudah disebutkan sebelumnya, seiring berkembangnya teknologi yang begitu pesat, inovasi dalam mekanisme penyelesaian  sengketa  perlu  diterapkan,  salah  satu mekanisme inovatif tersebut adalah ODR atau Online Dispute  Resolution (Widaningsih, 2017). ODR adalah penyelesaian sengketa dilakukan dengan menggabungkan  informasi  pengolahan  teknologi komputer dengan fasilitas jaringan komunikasi internet (Candra,  2014). ODR  merupakan  sinergitas  antara ADR (“Alternatif  Disputes  Resolution”) dan  ICT (“Information  and  Computer  Technology”) yang menyederhanakan  proses  penyelesaian  sengketa menjadi tak terhalang ruang dengan biaya murah dan cepat dibandingkan  dengan  ADR  yang  bersifat konvensional (Setiantoro  dkk,  2018).  ODR  diawali dengan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa  melalui  mekanisme  non  litigasi,  kemudian pihak  bersengketa  akan  diberi  panduan  oleh profesional untuk  menjalankan  mekanisme  ADR secara daring dan menggunakan software yang telah disediakan sebagai alat bertukar informasi (Setiantoro dkk, 2018).
Terkait  banyaknya  model  penyelesaian sengketa tersebut diatas, para pihak dalam perjanjian jual  beli  konvensional maupun  elektronik dapat
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 46-58
menyepakati  terlebih  dahulu  terkait  model penyelesaian sengketa  seperti  apa  yang  akan ditempuh apabila terjadi perselisihan.
UU  ITE  mengatur  ketentuan  bahwa  transaksi elektronik  dapat  diwujudkan  dalam  sebuah  kontrak berbentuk elektronik yang mencantumkan mekanisme penyelesaian  sengketa  yang  akan  digunakan  apabila terjadi  perselisihan diantara  para  pihak dan  apabila mekanisme yang telah dipilih tersebut tidak dilakukan maka  berlaku  terhadapnya asas – asas  Hukum Perdata Internasional (Syafriana, 2016).

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,dapat  disimpulkan bahwa : pertama regulasi  terkait  perlindungan konsumen  merupakan  regulasi  yang  lahir  jauh sebelum  perkembangan  teknologi.  Era  bisnis  digital merupakan hal baru yang belum diatur secara khusus dan  lengkap  meskipun  terkait  beberapa  aspek  telah diakomodir oleh UU ITE, namun regulasi yang sudah ada  tersebut belum  mengatur  hal  teknis  terkait perlindungan  konsumen  sehingga  UUPK  sebagai peraturan yang secara khusus mengatur Perlindungan Konsumen  perlu dilakukan  pembaharuan  yang mengikuti  kompleksitas  masalah  yang  terus berkembang. Kedua, penyelesaian  sengketa konsumen di era bisnis digital masih didasarkan pada regulasi  terdahulu,  namun  adanya  ODR  sebagai mekanisme penyelesaian  sengketa  merupakan  suatu inovasi  yang  dapat  mempermudah  konsumen  dalam melindungi  haknya,  mengingat  ODR  memiliki  proses yang  cukup  sederhana,  murah  dan  cepat  serta  tidak
terhalang  ruang  dibandingkan  dengan  ADR  yang bersifat  konvensional karena  ODR  dilakukan  secara daring, sehingga mekanisme ODR perlu diatur secara teknis dengan UU demi terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Akhmaddhian,  S.  (2016).  Perlindungan  hukum terhadap  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli secara  elektronik. Jurnal  Unifikasi, Vol.3, (No. 2), p.47.
Arif,  Yudhi Candra  N.  (2013).  Dimensi  Perubahan Hukum  Dalam  Perspektif  Sistem  Hukum Terbuka. Jurnal  IuS; Kajian  Hukum  dan
Keadilan, Vol.1, (No.1), pp.117 - 118.
Bidari, Ashinta S. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Peluang Dan Ancaman Bagi Konsumen Dalam Transaksi Online Di Indonesia. Empowerment : Jurnal  Pengabdian  Masyarakat, Vol.3, (No.1),
p.45.
Candra, A.  (2014). Penyelesaian Sengketa  Transaksi Elektronik  Melalui  Online  Dispute  Resolution (ODR)  Kaitan  Dengan  UU  Informasi  dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008. Jurnal Ilmu Komputer, Vol.10, (No.2), p.81.
Chow, D. (2020). Alibaba, amazon, dan pemalsuan di era  internet. Northwestern  Journal  of International Law and Business, Vol.40, (No.2),
p.157.
Nottage,  L.  (2020).  Meningkatkan  Efektivitas  Sistem Keamanan  Produk  Konsumen:  Reformasi

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Hukum  Australia  dalam  Konteks  Asia-Pasifik.
Journal  of  Consumer  Policy, Vol.43, (No.4), p.829.
Nugraha, Rifan Adi., Mukhtar, Jamaluddin., & Ardianto,
Hardika  Fajar. (2015).  Perlindungan  hukum terhadap  konsumen dalam  transaksi  online. Jurnal Serambi Hukum, Vol.08, (No.02), p.93. Nugrahaningsih,  W.  (2017).  Implementasi  Undang -
Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Bisnis Online. Jurnal Serambi Hukum, Vol.11, (No.01), pp.30-32.
Pariadi,  D.  (2018).  Pengawasan  E-Commerce  dalam Undang  Undang  Perdagangan  dan  Undang - Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum dan  Pembangunan, Vol.48, (No.3), pp.655 - 656.
Rahmayani, N. (2018). Tinjauan Hukum Perlindungan
Konsumen  Terkait  Pengawasan  Perusahaan Berbasis  Financial  Technologydi  Indonesia.
Pagaruyuan Law Journal, Vol.2, (No.01), p.38.
Setiantoro,  Arfian.,  Putri,  Feyreizha Destika.,
Novitarani,  Anisah.,  &  Njatrijani,  Rinitami. (2018). Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan  Penyelesaian  Sengketa  E-Commerce  Di Era  Masyarakat  Ekonomi  Asean. Jurnal
RechtsVinding, Vol.7, (No.1), p.1.
Simanullang, Helldya N. (2017). Perlindungan Hukum terhadap  Konsumen dalam  Transaksi  E- Commerce. Melayunesia  Law, Vol.1, (No.1),
p.122.
Susanti,  I.  (2017).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap Perlindungan  Konsumen  Belanja  Online Berdasarkan  UU  No.  8  tahun  1999  tentang Perlindunhan  Konsumen  juncto  UU  No.  11 tahun  2008  tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik. Sigma-Mu, Vol.9, (No.1), p.23.
Syafriana,  R.  (2016).  Perlindungan  Konsumen  dalam transaksi Elektronik. De Lega Lata, Vol.I, (No.2),
p.438.
Syamsudin,  M.  (2018).  Perlindungan  Hukum Konsumen  atas  Penerapan  klausula  Baku. Jurnal Yudisial, Vol.11, (No.1), p.102.
Tumbel, Trivena  Gabriela  M.  (2020).  Perlindungan Konsumen  Jual  Beli  Online  Dalam  Era  Digital 4.01. Lex  Et  Societatis, Vol.VIII,(No.3), p.1, pp.93-98.
Widaningsih.  (2017).  Penyelesaian  Sengketa  E- Commerce  melalui  ODR  (Online  Dispute Resolution). Jurnal  Panorama  Hukum, Vol.2, (No.2), p.243.

## BUKU
Friedman,  Lawrence  M. (2009). Sistem  Hukum;
Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media. Rahardjo,  S.  (2010). Sosiologi  Hukum  Esai  Esai Terpilih. Yogyakarta: Genta Publishing.
Suteki. (2018). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat,
Teori  dan  Praktik). Depok:  Raja  Grafindo Persada.