Jurnal Komunikasi Islam (J-KIs) I Vol.5, No.1, Juni 2024

## Komunikasi Publik Pemerintah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dalam Penyaluran Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai untuk Warga
1 Aini Salsabila, 2 Ellyda Retpitasari, 3 Muhammad Faqih,
4 Hascaria Budi Prasetyo
12 Institut Agama Islam Negeri Kediri, 34 Universitas Mayjend Sungkono Mojokerto
1 salsabilaaini593@gmail.com , 2 ellyda@iainkediri.ac.id ,
3 faqih2896@gmail.com , 4 hascariabudiprasetyo89@gmail.com

## Abstract
Public communication that is carried out optimally can be used to realize the  goals  of  an  organization  such  as  being  used  for  the  duties  of government  employees  as  public  servants  and  for  social  assistance activities  to  the  community.  This  is  necessary  because  public communication  affects the relationship  between  organizations related  to social  assistance  services  to  people  who  need  social  assistance.  The purpose  of  this  study  is  to  look  at  the  communication  strategy,  target accuracy,  amount  accuracy,  supporting  and  inhibiting  factors  for  the government  and  related  parties.  A  qualitative  approach  is  the  research method  used in this study. This  method  produces  descriptive  data  in  the form of spoken or written words from the behavior or people who observe it.  The  observation  technique  or  observations  made  in  this  study  were interviews. Researchers use a theory of persuasion. Governments can use the theory of persuasion to implement their non-cash food social assistance programs  in  an  effective  way.  The  results  of  the  study  stated  that  the government’s communication strategy was not appropriate in providing non-cash social assistance, causing various problems such as not being on target and also data that was not updated.
Keywords: Strategy; Non-cash Food Assistance; Impact

## Abstrak
Komunikasi  publik  yang  dilaksanakan  secara  optimal  bisa  dipakai  guna mewujudkan  tujuan  sebuah  organisasi  seperti  digunakan  untuk  tugas pegawai  pemerintah  sebagai  pelayan  publik  dan  untuk  kegiatan  bantuan sosial  kepada  masyarakat.  Hal  tersebut  dibutuhkan  karena  komunikasi publik  berpengaruh  terhadap  hubungan  diantara  organisasi  terkait pelayanan  bantuan  sosial  kepada  masyarakat  yang  memerlukan  bantuan
p-ISSN 2723-4703  I   e-ISSN 2797-1619 www.ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/j-kis/ Submission: 02/03/2024, Review: 14/06/2024 Accepted: 14/06/2024, Publish: 22/12/2024
Komunikasi Publik Pemerintah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dalam Penyaluran Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai untuk Warga
sosial.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yakni  melihat  strategi  komunikasi, ketepatan  sasaran,  ketepatan  jumlah,  faktor  pendukung  dan  penghambat pemerintah  serta  pihak-pihak  terkait.  Pendekatan  kualitatif  ialah  metode penelitian  yang  dipakai  di  dalam  penelitian  ini.  Metode  tersebut menghasilkan  data  deskriptif  berbentuk  kata-kata  lisan  atau  tertulis  dari perilaku  maupun  orang  yang  amati.  Teknik  observasi  atau  pengamatan yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  yakni  wawancara.  Peneliti  memakai sebuah teori persuasi. Pemerintah dapat menggunakan teori persuasi untuk melaksanakan  program  bantuan  sosial  pangan  non  tunai  mereka  dengan cara yang efektif.  Hasil penelitian menyatakan bahwa belum  sesuai nya strategi komunikasi pemerintah di dalam memberikan Bansos Non Tunai, sehingga menyebabkan  berbagai masalah  seperti tidak  tepat  sasaran  dan juga data yang tidak diperbarui.
Kata Kunci : Strategi; Bantuan Pangan Non Tunai; Dampak

## PENDAHULUAN
Sebuah  negara  disebut  miskin  apabila  mempunyai  ciri-ciri  seperti  berikut; memiliki  tingkat  pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi  (lebih  dari  dua  persen  setiap tahunnya) dan memiliki pendapatan per kapita yang rendah. Kemiskinan ialah satu diantara masalah yang sering kali dialami oleh negara berkembang tanpa terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia belum bisa menyelesaikan atau menghadapi masalah terkait kemiskinan tersebut. Kemiskinan di Indonesia menjadi sebuah pekerjaan dan tantangan  yang  dihadapi  oleh  setiap  pergantian  pimpinan  baik  presiden,  gubernur ataupun bupati.
Komunikasi memiliki peran penting di dalam penyaluran bantuan sosial pada masyarakat,  komunikasi  tersebut  nantinya  akan  dilakukan  lewat  berbagai  media. Pemerintah terus melaksanakan berbagai usaha guna memilih serta menyeleksi siapa yang patut menerima bantuan sosial yang diberikan langsung oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah. Melalui komunikasi, manusia bisa saling terhubung satu dengan yang lain, baik di dalam kehidupan sehari-hari, tempat kerja, pasar maupun di tengah-tengah  masyarakat.  Sehingga  tidak  mengherankan  jika  komunikasi  menjadi aspek penting untuk manusia secara kelompok, organisasi ataupun individu.
Komunikasi  publik  yang  dilaksanakan  secara  optimal  bisa  dipakai  guna mewujudkan  tujuan  sebuah  organisasi  seperti  digunakan  untuk  tugas  pegawai pemerintah  sebagai  pelayan  publik  dan  untuk  kegiatan  bantuan  sosial  kepada masyarakat. Hal tersebut dibutuhkan karena komunikasi publik berpengaruh terhadap hubungan  di  antara  organisasi  terkait  pelayanan  bantuan  sosial  kepada  masyarakat yang  memerlukan  bantuan  sosial.  Apabila  komunikasi  publik  yang  dilaksanakan berjalan dengan lancar sesuai harapan maka tidak akan ada lagi kesenjangan diantara masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan pelayanan bantuan sosial.
Jurnal Komunikasi Islam (J-KIs) I Vol.5, No.1, Juni 2024
Komunikasi Publik Pemerintah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dalam Penyaluran Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai untuk Warga
BPS  (Badan  Pusat  Statistik)  menyatakan  bahwa  pada  bulan  September persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,22%, sehingga jika dilihat dari persentase  tersebut  maka  pemerintah  perlu  mengupayakan  berbagai  cara  untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan jumlah kemiskinan. 1 Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan diharapkan bisa mengurangi kemiskinan di Indonesia. Peran dari pemerintah  diharapkan  bisa  ikut  mengurangi  masalah  terkait  sosial  seperti melepaskan segala bentuk kepentingan segelintir elit, penanggulangan kemiskinan di dalam bentuk lainnya yang progresif dan efektif maupun penerapan kebijakan yang mengarah serta menguntungkan masyarakat miskin. 2
Kebijakan  yang  diterapkan  nantinya  wajib  memperhatikan  beberapa  aspek salah  satunya  yaitu,  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  memperhatikan peraturan  perundang-undangan,  implementasi  kebijakan  yang  mengutamakan masyarakat  mampu  menciptakan  kebijakan  yang  relevan  terhadap  kebutuhan masyarakat  baik  pada  peraturan  pemerintah  daerah  maupun  peraturan  pemerintah pusat.  Berbagai  program  yang  berkaitan  dengan  penanggulangan  kemiskinan  telah dilakukan  oleh  pemerintah  dimulai  dari  menerbitkan  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia No. 15 Tahun 2016 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yakni, bahwa  “dalam  upaya  percepatan  penanggulangan  kemiskinan  perlu  dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan  penyelenggaraan  kebijakan  penanggulangan  kemiskinan  tersebut,  kemudian diciptakannya sebuah inovasi program bantuan yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)”. 3
Bantuan Pangan Non Tunai disingkat menjadi BNPT ialah sebuah bantuan sosial  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dalam  bentuk  non  tunai.  Pemerintah memberikan bantuan pada KPM lewat uang elektronik yang kemudian dipakai guna membeli bahan pangan yang sudah ditetapkan di e-Warong. E-Warong (Elektronik Warung  Gotong  Royong)  ialah  unit  usaha  yang  bergerak  di  bidang  perdagangan sembako  yang  bekerja  sama  terhadap  bank  penyalur  dan  sudah  ditentukan  oleh menteri sosial  sebagai  tempat  pembelian  serta  penarikan  bantuan  sosial.  Selain itu, menteri  sosial  juga  mengikutsertakan  berbagai  pihak  seperti  Perum  Bulog, masyarakat Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga tentunya perbankan.
1 Helvine Gultom, Paulus Kindangen, and George M V Kawung, “Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara,” 2020.
2 Engkus Engkus, “Komunikasi Kebijakan Bantuan Pangan Nontunai melalui E- Warong,” Jurnal Penelitian Komunikasi 23, no. 1 (July 17, 2020), https://doi.org/10.20422/jpk.v23i1.677.
3 Ti Aisyah, Cut Sukmawati, and Muhammad Hasyem, “The Effectiveness of the Non-Cash Food Assistance (BPNT Program in the Time Of Covid-19 In Bireuen District,” N.D.

## Komunikasi Publik Pemerintah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dalam Penyaluran
Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai untuk Warga
Program  dari  e-Warong  ini  diterbitkan  supaya  penyaluran  bantuan  dari pemerintah  bisa  tepat  sasaran,  kualitas  dan  juga  tepat  kuantitas.  Pada  e-Warong terdapat  teknologi  komunikasi  yang  seringkali  dipakai  yakni,  EDC  atau  mesin Electronic  Data  Capture.  EDC  ialah  suatu  mesin  yang  digunakan  untuk  membantu nasabah di dalam melaksanakan transaksi pembayaran. Mesin EDC biasanya terdapat di  supermarket,  SPBU,  ATM,  minimarket  dan  lainnya.  Program  sembako  ialah sebuah program bantuan sosial terkait pangan yang bekerja sama terhadap program BPNT. KPM atau keluarga penerima manfaat ialah keluarga yang sudah ditentukan sebagai penerima bantuan dari program sembako. 4
Berikut ini merupakan manfaat yang didapatkan melalui BPNT yakni seperti: mempercepat dan mempermudah distribusi bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan,  mengurangi potensi penyelewengan bantuan sosial yang sering terjadi pada  distribusi  fisik  uang  tunai,  memberikan  kemudahan  dan  aksesibilitas  bagi masyarakat  untuk  memperoleh  bantuan  sosial  melalui  platform  digital,  mendorong penggunaan  teknologi  digital  dan  meningkatkan  literasi  digital  masyarakat, memberikan  efisiensi  waktu  dan  biaya  administrasi  dalam  pengelolaan  program bantuan sosial. 5
Program  BPNT  memiliki  prinsip  utama  yakni,  memberikan  kendali  serta pilihan pada KPM mengenai berapa, jenis, kapan, kualitas, dan harga bahan pangan (telur  atau  beras)  tempat  pembelian  bahan  pangan  tersebut  yang  relevan  dengan preferensi,  membantu  usaha  warga  untuk  mendapatkan  pelanggan  serta pengoptimalan penghasilan dengan melayani KPM, memberikan akses jasa keuangan pada usaha eceran masyarakat, karena e-Warong bisa mencari berbagai bahan pangan dari berbagai sumber dan mudah digunakan atau dijangkau oleh KPM.
Penyaluran  bantuan  pangan  non  tunai  dilaksanakan  di  Kantor  Desa Watudandang pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 di dalam bentuk tunai lewat PT. POS  INDONESIA  untuk  periode  bulan  April,  Mei,  dan  Juni  Tahun  2023  dengan nominal  sejumlah  Rp.  200.000/KPM/bulan.  Serta  bantuan  subsidi  minyak  dengan nominal sejumlah Rp. 100.000/KPM/bulan. Data penerima bantuan sudah ditentukan oleh kementerian sosial pusat sehingga pemerintah desa tinggal menyiapkan tempat. Dengan  adanya  pembagian  bantuan  tersebut  diharapkan  bisa  membantu  sedikit perekonomian  masyarakat  penerima  bantuan.  Kemudian  selanjutnya  untuk
4 Diah Mukminatul Hasimi, “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam,” Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam 1, No. 01 (January 21, 2020): 61–72, Https://Doi.Org/10.24042/Revenue.V1i01.5762.
5 Assallamu’alaikum Wr Wb, “Bupati Madiun Kata Pengantar,” N.D.
Jurnal Komunikasi Islam (J-KIs) I Vol.5, No.1, Juni 2024
pembagian bantuan pangan non tunai tahap empat sampai enam akan dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023. 6
Berdasarkan  penelitian  yang  sudah  dilaksanakan,  penulis  melaksanakan penelusuran kepada berbagai penelitian yang berhubungan terhadap penelitian yang akan  dikaji  yakni,  Pertama,  Mufida  (2020)  yang  berjudul  “Polemik  Pemberian Bantuan  Sosial  di  Tengah  Pandemi  Covid-19”.  Hasil  penelitian  menjelaskan kebijakan  yang  dikeluarkan  berkaitan  dengan  jenis  bantuan  menyebabkan  adanya kekisruhan serta kebingungan. Kedua, Hirawan (2020) dengan judul “Optimizing the Distribution Of The Social Assistance Program During The Covid-19 Pandemi”. Hasil penelitian  menyatakan  bahwa  distribusi  bantuan  sosial  masih  belum  maksimal dikarenakan kurangnya persiapan pemerintah didalam menyalurkan bantuan.
Ketiga,  Ana  Rosaliana,  Susi  Hardjati  dengan  judul  “Bantuan  Pangan  Non Tunai  (BPNT)  berdasarkan  ketepatan  tujuan,  pelaksanaan  program  BPNT  (X1)  di Kecamatan  Wonocolo”.  Hasil  penelitian  dianggap  masih  belum  maksimal, komunikasi  publik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  setempat  kurang  terkoordinir, negatif  tidak  signifikan.  Keempat,  Putra  Joharudin,  Septiadi,  Maharani,  Aisi,  & Nurwahyu  Ningsih  (2020)  dengan  judul  “Panic  Syndrom  Covid-19:  Penekanan terhadap kebijakan yang diberikan pemerintah”. Hasilnya upaya pemerintah didalam penyaluran bantuan sosial berbentuk BLT (Bantuan Langsung Sosial) kurang diterima di kalangan masyarakat. 7
Dikutip  melalui  website  resmi  Kemenko  PMK,  pemerintah  terus mencanangkan  dan  memberikan  bantuan  sosial  berupa  non  tunai  pada  masyarakat. Mekanisme  pemberian  bantuan  tersebut  sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  No.  63 Tahun  2017.  Pemberian  atau  penyaluran  dilaksanakan  agar  terap  akuntabel, transparan  dan  memenuhi  prinsip  6T  yakni  (Tepat  Waktu,  Tepat  Jumlah,  Tepat Kualitas, Tepat Harga, Tepat administrasi dan Tepat Sasaran). Akan tetapi di dalam pelaksanaannya di lapangan, masih banyak sekali masalah yang butuh untuk sesegera mungkin ditangani oleh pemerintah terkait bantuan sosial.
Andie  Megantara  selaku  Deputi  Bidang  Koordinasi  Peningkatan Kesejahteraan  Sosial  Kementerian  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia dan Kebudayaan  (Kemenko  PMK)  mengemukakan  bahwa  terdapat  berbagai permasalahan terkait pemberian bantuan sosial pada masyarakat yang membutuhkan.
6 Lilik  Rodhiatun  Nadhifah  and  Nur  Huri  Mustofa,  “Pengaruh  PKH  dan  BPNT terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi,” Al Maal: Journal  of  Islamic  Economics  and  Banking 3,  no.  1  (July  31,  2021):  12, https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4510.
7 Anggita Nurafia, Rina Yulianti, And Arenawati Arenawati, “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT ) di Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya,” Jipags (Journal Of Indonesian Public Administration And Governance Studies) 4, No. 2 (July 31, 2020), Https://Doi.Org/10.31506/Jipags.V4i2.8709.

## Komunikasi Publik Pemerintah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dalam Penyaluran
Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai untuk Warga
Andi  Megantara  mengemukakan  bahwasanya,  terdapat  beberapa  cara  yang  bisa dilaksanakan  untuk  menangani  permasalahan  terkait  bansos  diantaranya  yaitu, melaksanakan revisi serta ruang lingkup pemakaian Perpres No.63 Tahun 2017 agar mengoptimalkan jangkauan pemanfaatan serta pemberian bantuan sosial. Selain itu, andi juga mengatakan tujuan lain seperti mengoptimalkan peran serta pengendali dari pemerintah daerah di dalam pengendalian dan koordinasi penyaluran bantuan sosial non tunai.
Perbaikan  infrastruktur  serta  digitalisasi  bansos  ialah  sebuah  usaha transparansi  dan  akuntabilitas  pemberian  bantuan  yang  relevan  terhadap  RPJMN 2020-2024.  Pada  rapat  yang  dilaksanakan  tersebut,  dibuat  sebuah  tim  kecil  yang memegang  tugas  masing-masing  yakni,  central  mapper  dipegang  oleh  Bappenas, biaya penyaluran dipegang oleh Kemenko, lampiran Perpres dipegang oleh TNP2K, dan  mekanisme  penyaluran  dan  tim  pengendali  dipegang  oleh  Kemenko  PMK.  Ia berharap supaya nanti seluruh elemen lembaga maupun menteri bisa saling membantu dan bekerja sama untuk menangani berbagai masalah terkait bantuan sosial non tunai. 8
Berdasarkan  penelitian  terdahulu,  bisa  diambil  kesimpulan  jika  beberapa penelitian  sebelumnya  hanya  menguraikan  atau  memaparkan  mengenai  banyaknya kebijakan  yang  telah  pemerintah  lakukan  berkaitan  dengan  bansos  Covid-19  yang mengakibatkan  kekisruhan  dan  kebingungan  masyarakat. 9 Penelitian  ini  lebih menitikberatkan  pada  strategi  komunikasi  pemerintah  dalam  Program  Bansos  Non Tunai dan dampak dari Program Bansos Pangan Non Tunai.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  kualitatif  ialah  metode  penelitian  yang  dipakai  di  dalam penelitian ini. Metode tersebut menghasilkan data deskriptif berbentuk kata-kata lisan atau  tertulis  dari  perilaku  maupun  orang  yang  amati.  Peneliti  mengakumulasikan seluruh  informasi  yang  diperoleh  menjadi  satu.  Informasi  yang  didapatkan  yakni berbentuk  teks,  selanjutnya  peneliti  melakukan  analisis  data  dari  teks  tersebut  dan diperoleh analisis deskripsi atau gambaran. Setelah mendapatkan gambaran penelitian kemudian menguraikannya menjadi laporan tertulis. Oleh karena hal tersebut, peneliti beranggapan  bahwa  penelitian  kualitatif  ialah  jenis  penelitian  yang  tepat  untuk
8 Memperoleh  Gelar  Sarjana,  “Implementasi  Program  Bantua  Sosial Tunai  (BST) dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mataram Tahun 2020,” N.D.
9 Ilham  Gemiharto  and  Elfira  Rosa  Juningsih,  “Komunikasi  pemerintahan  dalam implementasi  kebijakan  Bantuan  Sosial Tunai  di  kabupaten  Bandung,” Jurnal  Manajemen Komunikasi 6, no. 1 (October 31, 2021): 1, https://doi.org/10.24198/jmk.v6i1.35510.
Jurnal Komunikasi Islam (J-KIs) I Vol.5, No.1, Juni 2024

## Komunikasi Publik Pemerintah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dalam Penyaluran
Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai untuk Warga
digunakan di dalam penelitian ini dengan fokus penelitian pada strategi komunikasi pemerintah dalam Program Bansos Non Tunai. 10
Penelitian kualitatif sendiri memiliki beragam manfaat, salah satunya yakni memberi  saran  atau  rekomendasi  mengenai  penyelenggaraan  metode  atau  program yang  akan  dilakukan  selanjutnya  yang  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui permasalahan,  pemecahan  permasalahan  dan  manfaat  sebuah  program.  Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan supaya nantinya didapatkan data yang lebuh komprehensif, jelas dan juga efektif. Kemudian peneliti menggunakan metode deskriptif  supaya  permasalahan  maupun  fenomena  bisa  digambarkan  dengan  jelas, akurat, faktual, hubungan, sifat dan fakta yang diselidiki dapat dideskripsikan secara runtut  atau  sistematis. 11 Teknik  observasi  atau  pengamatan  yang  dilakukan  pada penelitian ini yakni wawancara. Teknik wawancara dipakai karena untuk memastikan kejadian  yang  sebenarnya  di  lapangan,  Selain  itu  juga  untuk  mendapatkan  data maupun informasi yang lebih spesifik. Pihak yang terlibat dalam wawancara tersebut diantaranya yakni satu orang dari Kantor Kecamatan Prambon Tahun 2023 dan dua orang  dari  masyarakat  penerima  bantuan.  Penelitian  ini  bertujuan  guna  melihat strategi  komunikasi  pihak  terkait,  ketepatan  sasaran,  ketepatan  jumlah,  dan  faktor pendukung serta penghambat pemerintah.
Data  primer  dan  juga  data  sekunder  ialah  sumber  data  pada  penelitian  ini. Data  primer  ialah  tindakan  maupun  kata-kata  dari  orang  yang  sedang  di observasi/diamati.  Data  primer  yang  diperoleh  yakni  lewat  wawancara  maupun pengamatan antara pihak penerima dan pelaksana bansos non tunai. Selain dua pihak tersebut pemilik e-Warong dan pendukung lainnya juga diamati atau diwawancarai pada  penelitian  ini.  Wawancara  dilakukan  melalui  proses  tanya  jawab  secara  lisan yang mana dua orang atau bahkan lebih saling berhadapan dan peneliti mendengarkan secara seksama apa saja informasi yang disampaikan oleh narasumber. 12
Data  sekunder  dapat  berupa  sumber  tertulis  yang  dijadikan  sebagai  bahan tambahan yang terdiri dari karya tulis ilmiah, buku, dokumen pribadi, dokumen resmi, serta arsip yang berkaitan terhadap penelitian. Data sekunder yang didapatkan peneliti melalui  sumber  langsung  dan  tidak  langsung,  sumber  itu  berupa  file  yang  berisi
10 Noerkaisar,  Noni.  “Efektivitas  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Pemerintah  untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia.” Jurnal Manajemen Perbendaharaan 2, No. 1 (June 30, 2021): 83–104.
11 Roy  Morado,  “Implementasi  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Covid-19  Di  DKI  Jakarta,” Dialogue :  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik 3,  no.  2  (December  29,  2021):  122–37, https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i2.11879.
12 Noni  Noerkaisar,  “Efektivitas  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Pemerintah  untuk  Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia,” Jurnal Manajemen Perbendaharaan 2, no. 1 (June 30, 2021):
83–104, https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363.
jumlah penerima manfaat, file pribadi pendamping BPNT, artikel, skripsi, buku, dan jurnal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi komunikasi ialah sebuah cara yang dipakai oleh perusahaan didalam mewujudkan tujuannya. Oleh sebab itu, Pemerintah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk  memerlukan  adanya  startegi  komunikasi  yang  baik  supaya  program  yang sudah  dicanangkan  mampu  berjalan  dengan  semestinya  yang  dalam  hal  ini  ialah program bansos pangan non tunai. Beberapa strategi komunikasi publik pemerintah yang  dapat  digunakan  untuk  melaksanakan  program  bansos  mereka  kepada masyarakat  yaitu, pertama ,  menjelaskan  tujuan  program:  Menjelaskan  tujuan program  bansos  dengan  jelas  dan  sederhana  sehingga  masyarakat  dapat  mengerti manfaat dan tujuannya. 13 Kedua , melibatkan stakeholder: memperketat keterlibatan stakeholder, seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang bergerak di bidang sosial,  sebagai  mitra  untuk  program  bansos,  sehingga  dapat  mengoptimalkan program. Ketiga ,  menggunakan  bahasa  dan  tata  cara  yang  mudah  dipahami:  Pesan harus  disampaikan  dengan  bahasa  yang  mudah  dipahami  oleh  target  audient. Pemerintah  sebaiknya  menghindari  penggunaan  istilah  adan  macam-macam  teknis yang  mungkin  sulit  dipahami  oleh  masyarakat  umum. Keempat ,  mendengarkan umpan  balik  masyarakat:  Masyarakat  harus  diaktifkan  untuk  memberikan  umpan balik  terhadap  program  bansos.  Umpan  balik  dapat  membantu  pemerintah memperbaiki program dan menyesuaikan pesan atau taktik komunikasi publik mereka untuk lebih efektif.
Dalam  rangka  mengkomunikasikan  program  bansos  kepada  masyarakat, pemerintah dapat menggunakan berbagai teknik dan strategi untuk memastikan pesan disampaikan  dengan  baik dan tujuan  program  tercapai.  Peneliti  menggunakan  teori persuasi  untuk  strategi  komunikasi  publik  pemerintah.  Teori  persuasi  adalah  studi tentang  bagaimana  manusia  mempengaruhi  dan  mempengaruhi  orang  lain  dalam situasi  komunikasi.  Ini  melibatkan  pemahaman  tentang  faktor-faktor  psikologis, sosial, dan budaya yang memainkan peran dalam persepsi, persepsi, dan penerimaan pesan. Dalam teori persuasi, penyampai pesan berusaha meyakinkan penerima pesan dengan maksud untuk mengubah pandangan atau tindakan mereka. Beberapa konsep utama  dalam  teori  persuasi  termasuk  bujukan,  otoritas,  kepercayaan,  emosi,  dan perilaku  massa.  Teknik-teknik  seperti  persuasi  retorika  dan  pesan  subliminal  juga berperan  dalam  studi  ini.  Sebagai  aplikasi  praktis,  teori  persuasi  digunakan  oleh banyak cabang ilmu sosial dan bisnis untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan
13 Cristian I R Rengkung, Gustaaf B Tampi, And Very Y Londa, “Komunikasi Publik Pemerintah Kota Manado dalam Penanganan Covid-19,” No. 102 (N.D.).
Jurnal Komunikasi Islam (J-KIs) I Vol.5, No.1, Juni 2024
pemasaran.  Pemerintah  dapat  menggunakan  teori  persuasi  untuk  mempromosikan program bantuan sosial (bansos) mereka dengan cara yang efektif.

## A. Penjelasan Tujuan Program Bansos
Pemerintah menjelaskan tujuan program bantuan sosial non tunai yaitu untuk  mempercepat  distribusi  bantuan  sosial  kepada  masyarakat  yang membutuhkan secara tepat, efektif, dan efisien. Selain itu, tujuan program ini juga untuk  mengurangi  biaya  administrasi  dan  risiko  kecurangan  dalam  distribusi bantuan  sosial.  Dengan  menggunakan  mekanisme  non  tunai,  pemerintah  dapat menghindari  terjadinya  penyelewengan  dan  pendistribusian  yang  tidak  tepat sasaran. Namun, di kecamatan Prambon sendiri ketepatan sasaran BPNT belum relevan terhadap kriteria penerima bantuan, karena pihak kecamatan maupun desa tidak  memperbarui  data  dari  masyarakat  sementara  bansos  harus  segera  untuk disalurkan pada masyarakat. 14
Terdapat juga masalah lain seperti kurangnya wawasan atau pemahaman dari masyarakat mengenai kriteria atau ketentuan penerima bantuan dan juga jenis dari  bantuan  sosial.  Sehingga  tidak  sedikit  terdengar  jika  antar  tetangga  saling mengeluh  dikarenakan  memperoleh  bentuk  maupun  nilai  bantuan  yang  tidak sama padahal mereka merasakan kesulitan yang sama. Untuk mengatasi masalah tersebut,  maka  petugas  wajib  memiliki  wawasan  terkait  pendataan  disetiap daerah,  wawasan  tersebut  berupa  pemahaman  tentang  ketentuan  serta  syarat penerima bansos. 15

## B. Penggunaan Bahasa dan Tata Cara yang Mudah Dipahami
Menggunakan  bahasa  yang  mudah  dipahami  oleh  masyarakat  sangat penting dilakukan untuk menjelaskan program bansos agar pesan tersebut dapat dipahami  secara  lebih  efektif.  Dalam  program  ini,  pemerintah  kecamatan Prambon  memberikan  bantuan  sosial  diberikan  melalui  transfer  elektronik menggunakan  kartu  prabayar.  Sistem  ini  memungkinkan  pemerintah  untuk melakukan  transfer  bantuan  sosial  ke  rekening  penerima  langsung  tanpa menggunakan media fisik seperti uang tunai.    Akan tetapi, pemerintah juga harus memastikan  bahwa  jumlah  bansos  yang  diberikan  sesuai  dengan  jumlah  bahan pangan di lapangan, sehingga nantinya kebutuhan dari masyarakat bisa dipenuhi.
Menurut wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Kuadi sebagai pendamping  BPNT  kecamatan  Prambon  kabupaten  Nganjuk  seperti  berikut
14 Sri  Handayani  Suprapto,  “Peran  Komunikasi  Publik  dalam  Pelayanan  Bantuan Sosial  Pada  Bagian  Kesejahteraan  Rakyat  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango”  4 (2015).
15 Rengkung,  Tampi, And  Londa,  “Komunikasi  Publik  Pemerintah  Kota  Manado dalam Penanganan Covid-19.”
Komunikasi Publik Pemerintah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dalam Penyaluran Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai untuk Warga
“bantuan  yang  diberikan  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  dan  juga  sudah  tepat jumlah,  masyarakat  penerima  bantuan  diberikan  bantuan  menggunakan  cara yaitu,  mentransfer  sejumlah  Rp.  200.000  ke masing-masing rekening  penerima bantuan,  dari  uang  tersebut  masyarakat  tentu  bisa  membelanjakan  berbagai kebutuhan seperti 10kg beras, 6 butir telur, daging ayam per ekor, 120gram ikan abon, dan juga sayur-sayuran”.
Terdapat  juga  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan bapak Duriyat tentang banyaknya uang yang masuk ke rekening KPM. “saya tidak tahu  mengenai  jumlah  uang  yang  diberikan  nak,  karena  setelah  di  transfer  ke rekening langsung dibelikan telur, daging ayam, minyak dan beras” tuturnya. Hal serupa juga dikemukakan oleh ibu Sumarsih sebagai KPM, beliau berkata “saya tidak mengerti berapa banyak uang yang masuk ke rekening nak, dikarenakan saat Penyaluran saya langsung memperoleh telur, daging ayam, minyak dan sayur”.

## C. Melibatkan Stakeholder
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, pihak perbankan, pendamping bantuan serta koordinasi teknik ialah mitra untuk Program Bansos Non Tunai di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Beberapa pihak yang sudah disebutkan telah berkoordinasi  secara maksimal terhadap  pemberian informasi  pada  KPM, sehingga  KPM  menjadi  lebih  paham  dan  mengerti  alur  dari  bantuan  yang disalurkan.
Pada  program  bansos  tersebut,  pemerintah  menyalurkan  bantuannya dalam  bentuk  sembako  yang  kemudian  ditransfer  pada  KPM  atau  keluarga penerima  manfaat.  Dengan  indeks  bantuan  sejumlah  Rp.200.000  per  KPM  di setiap bulannya.  Setiap KPM akan menerima bantuan bansos sembako berbentuk non tunai yang kemudian bisa dibelikan berbagai kebutuhan di warung maupun toko yang sudah bekerja sama terhadap pihak perbankan.
Dengan  program  bantuan  sosial  non  tunai,  pemerintah  berharap  dapat memenuhi hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas kesejahteraan sosial. Program  tersebut  juga  diharapkan  menjadi  langkah  awal  dalam  mempercepat transformasi digital Indonesia.

## D. Mendengar Umpan Balik dari Masyarakat
Peemerintah  harus  mendengarkan  umpan  balik  dari  masyarakat  terkait dengan  program  bantuan  sosial  non  tunai  yang  diberikan.  Dalam  hal  ini pemerintah  kecamatan  Prambon  banyak  mendapat  menerima  masukan,  kritik, serta  saran  dari  masyarakat  terkait  dengan  pelaksanaan  program.  Hal  ini  dapat membantu  pemerintah  untuk  mengevaluasi  dan  memperbaiki  program  bantuan sosial non tunai agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Jurnal Komunikasi Islam (J-KIs) I Vol.5, No.1, Juni 2024
Komunikasi Publik Pemerintah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dalam Penyaluran Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai untuk Warga
Selain  itu,  dengan  mendengarkan  umpan  balik  dari  masyarakat, pemerintah  juga  dapat  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pengelolaan program bantuan sosial yang dilakukan. Sehingga, program ini dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien serta dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

## E. Faktor pendukung dalam Pelaksanaan Program Bansos
1) Panitia pelaksana
Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan,  pendamping  bantuan  serta koordinasi  teknik  ialah  faktor  pendukung  Program  Bansos  Non  Tunai  di kecamatan Prambon kabupaten Nganjuk. Beberapa pihak yang sudah disebutkan telah berkoordinasi  secara maksimal terhadap  pemberian informasi  pada  KPM, sehingga  KPM  menjadi  lebih  paham  dan  mengerti  alur  dari  bantuan  yang disalurkan.
2) Tempat dan lokasi
e-Warong  memiliki  peran  aktif  di  dalam  menyediakan  berbagai kebutuhan  yang  bermutu  untuk  KPM,  sehingga  KPM  bisa  merasakan  bantuan yang  semestinya.  Selain itu,  e-Warong juga memiliki  peran  untuk  memberikan edukasi pada KPM saat bantuan sedang berlangsung. e-Warong yang memiliki lokasi strategis menjadi faktor penting pendukung kedua, hal tersebut dikarenakan apabila e-Warong memiliki jarak yang mudah dijangkau oleh KPM, maka KMP tidak akan kesulitan dalam mengambil bantuan yang disalurkan. 16

## F. Faktor penghambat Pelaksanaan Program Bansos
Setiap  program  atau  acara  yang  dilaksanakan  pasti  terdapat  hambatan atau  masalah,  sehingga  penyelesaian  masalah  yang  dihadapi  pun  tergantung dengan  penyelenggara  program  atau  kegiatan.  Pada  BPNT  sendiri,  untuk mencegah ata mengatasi adanya permasalahan maka dibentuk lah tim koordinasi program  yang  memiliki  tugas  dalam  menyelesaikan  adanya  masalah  terkait bansos.  Di  bawah  ini  ialah  beberapa  faktor  yang  menjadi  hambatan  di  dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di kecamatan Prambon.
1) Kurangnya pengawasan
Sumber  Daya  Pemantauan  ialah  faktor  pertama  yakni,  minimnya pengawasan, evaluasi dan pemantauan dari pemerintah setempat. Sumber Daya Pengawasan  dari  daerah  atau  pusat  ialah  faktor  kedua  yakni  minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah guna mengelola data warga kurang
16 Nurafia, Yulianti, And Arenawati, “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT ) di Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya.”
Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai untuk Warga
mampu,  sehingga  banyak  sekali  warga  yang  kurang  mampu  namun  tidak mendapatkan bantuan.
2) Kurangnya pengetahuan
Sumbe  Daya  Pengetahuan  ialah  faktor  kedua,  yakni  kurangnya pengetahuan KPM mengenai bansos yang disalurkan, serta minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. 17
Setelah mengetahui berbagai masalah terkait bantuan sosial non tunai di kecamatan  Prambon,  bisa  diambil  kesimpulan  bahwasanya  pemerintah sebenarnya  sudah  berusaha  melaksanakan  tugasnya.  Namun  demikian, pengawasan  yang  dilaksanakan masih belum maksimal  sehingga masalah  yang lebih besar dapat terjadi akibat ketidakmaksimalan tersebut.

## SIMPULAN
Dalam  menjalankan  strategi  komunikasi  publik,  Pemerintah  Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk kurang memperhatikan aspek kesesuaian serta kurang memberikan  penjelasan  yang  akurat  mengenai  program  bantuan  sosial  non  tunai. Selain  itu,  pemerintah  kecamatan  Prambon  mendapatkan  umpan  balik  dari masyarakat  tentang  program  bansos  untuk  memperbaiki  dan  mengoptimalkan  nya. Upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sesuai  dengan  peraturan  konstitusi  terkait bantuan  sosial.  Namun,  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kurang maksimal sehingga menyebabkan masalah baru. Hasil penelitian strategi komunikasi pemerintah dalam penyaluran program bantuan sosial pangan non tunai belum sesuai serta  dampak  dari  program  tersebut  menimbulkan  ketidaktepatan  sasaran  penerima karena kurangnya pengawasan dan masalah data yang tidak update. Program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dinilai tidak tepat  sasaran,  hal  tersebut  dikarenakan  masih  banyak  sekali  masyarakat  kurang mampu  yang  tidak  mendapatkan  bantuan  non  tunai  tersebut.  Oleh  karena  itu, dibutuhkan adanya wawasan bagi para petugas di tiap daerah supaya nantinya bisa mengerti ketentuan dan syarat penerima bantuan sosial .

## SARAN
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan preferensi untuk pengelola Bansos, tidak hanya di wilayah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, tetapi  juga  untuk  wilayah  lainnya  di  Indonesia.  Bagi  peneliti  selanjutnya  peneliti
17 Wiwit  Wiwit,  Muhammad  Kamil,  and  Tri  Sulistyaningsih,  “Monitoring  dan Evaluasi  Kebijakan  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  Dalam  Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu,” GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan , March 20, 2020, 1– 12, https://doi.org/10.31947/jgov.v13i1.9379.
Jurnal Komunikasi Islam (J-KIs) I Vol.5, No.1, Juni 2024
dalam  melakukan  lebih  pendalaman  berkaitan  dengan  Bansos  dari  permasalahan Komunikasi Interpersonal, Komunikasi Organisasi dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyah, Ti, Cut Sukmawati, and Muhammad Hasyem. “THE EFFECTIVENESS OF THE  NON-CASH  FOOD  ASSISTANCE  (BPNT)  PROGRAM  IN  THE TIME OF COVID-19 IN BIREUEN DISTRICT,” n.d.
Engkus,  Engkus.  “Komunikasi  Kebijakan  Bantuan  Pangan  Nontunai  melalui  E- Warong.” Jurnal  Penelitian  Komunikasi 23,  no.  1  (July  17,  2020). https://doi.org/10.20422/jpk.v23i1.677.
Gemiharto,  Ilham,  and  Elfira  Rosa  Juningsih.  “Komunikasi  pemerintahan  dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai di kabupaten Bandung.” Jurnal Manajemen Komunikasi 6, no. 1 (October 31, 2021): 1.
https://doi.org/10.24198/jmk.v6i1.35510.
Gultom,  Helvine,  Paulus  Kindangen,  and  George  M  V  Kawung.  “ANALISIS PENGARUH  PROGRAM  BANTUAN  PANGAN  NON  TUNAI  (BPNT) DAN  PROGRAM  KELUARGA  HARAPAN  (PKH)  TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,” 2020. Hasimi,  Diah  Mukminatul.  “ANALISIS  PROGRAM  BANTUAN  PANGAN  NON
TUNAI (BPNT) GUNA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM

## PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM.”
REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam 1, no. 01 (January 21, 2020): 61–
72. https://doi.org/10.24042/revenue.v1i01.5762.
Morado, Roy. “IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL COVID- 19 DI DKI JAKARTA.” Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik 3, no. 2
(December 29, 2021): 122–37. https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i2.11879. Nadhifah,  Lilik  Rodhiatun,  and  Nur  Huri  Mustofa.  “Pengaruh  PKH  dan  BPNT terhadap  Kemiskinan  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai  Variabel Moderasi.” Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking 3, no. 1 (July
31, 2021): 12. https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4510.
Noerkaisar,  Noni.  “Efektivitas  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Pemerintah  untuk Mengatasi  Dampak  Covid-19  di  Indonesia.” Jurnal  Manajemen Perbendaharaan 2, no. 1 (June 30, 2021): 83–104.
https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363.
Nurafia,  Anggita,  Rina  Yulianti,  and  Arenawati  Arenawati.  “IMPLEMENTASI PROGRAM  BANTUAN  PANGAN  NON  TUNAI  (BPNT  )  DI KELURAHAN  TEMBONG  KECAMATAN  CIPOCOK  JAYA.” JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) 4, no.
2 (July 31, 2020). https://doi.org/10.31506/jipags.v4i2.8709.
Rengkung,  Cristian  I  R,  Gustaaf  B  Tampi,  and  Very  Y  Londa.  “KOMUNIKASI
PUBLIK  PEMERINTAH  KOTA  MANADO  DALAM  PENANGANAN COVID-19,” no. 102 (n.d.).
Sarjana, Memperoleh Gelar. “IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI  (BST)  DALAM  UPAYA  PENANGGULANGAN  MASALAH
Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai untuk Warga
EKONOMI  AKIBAT  PANDEMI  COVID-19  DI  KOTA  MATARAM TAHUN 2020,” n.d.
Suprapto,  Sri  Handayani.  “PERAN  KOMUNIKASI  PUBLIK  DALAM PELAYANAN BANTUAN SOSIAL PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO”
4 (2015).
Wb, Assallamu’alaikum Wr. “BUPATI MADIUN KATA PENGANTAR,” n.d. Wiwit, Wiwit, Muhammad Kamil, and Tri Sulistyaningsih. “Monitoring dan Evaluasi Kebijakan  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu.” GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan , March 20, 2020, 1–12. https://doi.org/10.31947/jgov.v13i1.9379.