## PENERAPAN MEDIASI PENAL DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI INDONESIA
Bayu Ardian Aminullah
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia bayuardian94@gmail.com
Barda Nawawi Arief Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.
Abstrak : Penanggulangan  kejahatan  secara  garis besar  dapat  dilakukan  melalui  2 cara  yakni  melalui  jalur  penal  (hukum  pidana)  dan  jalur  non  penal  (di  luar  hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada  sifat  represif  sesudah  kejahatan  terjadi,  sedangkan  jalur  non  penal  lebih menitikberatkan  pada  sifat  preventif.  Penyelesaian  sengketa  melalu  mediasi  penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian masalah di tengah masyarakat. Namun, penerapan mediasi penal selama ini belum memiliki landasan hukum formal, sehingga sering terjadi suatu kasus yang sudah diselesaikan dengan mediasi penal namu  tetap  diproses  di  pengadilan.  Sehingga  memunculkan  permasalahan mengenai  Apakah  mediasi  penal  dengan  pendekatan restorative  justice dapat diterapkan  dalam  upaya  penanggulangan  kejahatan  di  Indonesia.  Tujuan  penelitian ini menganalisis dan mendeksripsikan penerapan mediasi penal dengan pendekatan restorative  justice dalam  upaya  penanggulangan  kejahatan.  Metode  penelitian normatif  yang  akan  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan.  Dapat  disimpulkan mediasi  penal  dengan  pendekatan  Restorative  Justice  sudah  seharusnya  dapat diterapkan  dalam  upaya  penegakan  hukum  pidana  dan  penanggulangan  hukum pidana di Indonesia
Kata Kunci : Mediasi Penal, Restorative Justice, Kejahatan
Abstract  : Tackling  crime  in  broad  outline  can  be  done  through  2  ways  namely through  the  line  of  criminal  law  (criminal  law)  and  non-criminal  pathway  (outside  of criminal  law).  Efforts  to  tackle  crime  through  the  penalty  line  focus  more  on  the repressive  nature  after  the  crime  has  occurred,  while  the  non-penalty  line  focuses more  on  the  preventive  nature.  Dispute  resolution  through  mediation  of  penalties  is an alternative form of problem resolution in the community. However, the application of penal mediation so far does not yet have a formal legal basis, so that often a case that has been resolved by mediating criminal prosecution remains processed in court. So  that  raises  the  issue  of  whether  the  mediation  of  penalties  with  the  restorative justice approach can be applied in efforts to tackle crime in Indonesia. The purpose of  this  study  is  to  analyze  and  describe  the  application  of  penal  mediation  with  the restorative justice approach in crime prevention efforts. Normative research methods that  will  be  used  to  answer  the  problem.  It  can  be  concluded  that  mediation  of penalties with the Restorative Justice approach should be able to be applied in efforts to uphold criminal law and overcoming criminal law in Indonesia.
Keywords : Penal Mediation, Restorative Justice, Crime

## PENDAHULUAN
Kejahatan  merupakan  tindakan  yang tidak  bisa  dilepaskan  dari  kehidupan bermasyarakat.  Saat terjadi  kejahatan, hal  yang  paling  biasa  dibicarakan adalah  tentang  pelaku  kejahatan  yang sering disebut penjahat oleh masyarakat  pada  umumnya.  Setelah terjadi  sebuah  kejahatan,  tindakan selanjutnya  yang  dilakukan  adalah berfokus terhadap bagaimana penjahat mendapatkan pembalasan atas perbuatan  yang  telah  dilakukannya dengan memberikan sanksi. Di Indonesia,  pemberian  sanksi  hanya dapat  dilakukan  dengan  berdasarkan hukum.  Oleh  karenanya  hukum  dan masyarakat  tidak  dapat  dipisahkan. Salah  satu  teori  mengatakan  hal tersebut, yaitu teori yang dikemukakan oleh  Carl  von  Savigny  yakni “ das Recht  wird  nicht  gemacht,  est  ist  und wird  mit  dem  volke ”  yang  artinya bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan  tumbuh  dan  berkembang  di masyarakat  [1]  Oleh  karena  itu  hukum akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan  masyarakat,  termasuk pemberian  sanksi  pidana.  Pemberian sanksi pidana yaitu melalui pemidanaan  yang  sampai  saat  ini dilaksanakan  sebagai  bagian  dari
sistem  pemidanaan,  sebagian  besar masih bersifat represif.
Sistem  pemidanaan  terdiri  dari asas dan tujuam pemidanaan, aturan/pedoman  pemidanaan,  serta tidak  bisa  dilepaskan  dari  3  (tiga) masalah  pokok  hukum  pidana  yaitu tindak  pidana,  kesalahan,  dan  pidana. Ketiga  masalah  pokok  ini  tidak  bisa berdiri sendiri melainkan berada dalam bangunan  sistem  yang  lebih  besar yang  disebut  bagian  umum  ( general part ). Sistem pemidanaan di Indonesia tidak  dapat  dilepaskan  dari  aturan tertulis  yang  bersumber  dari  hukum pidana  peninggalan  kolonial  Belanda, yaitu Wetboek  van  Strafrecht  voor Nederlandsch  Indie  (WvS  NI) yang sampai  saat  ini  resmi  menjadi  sumber hukum  pidana  di  Indonesia  setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor  1  Tahun  1946  dan  dikenal dengan  nama  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemberlakuan KUHP  di  Indonesia  meskipun  telah beberapa kali mendapatkan perubahan,  namun  sumber  pokoknya tetap  saja  berasal  dari  KUHP  warisan Pemerintahan
Kolonial Belanda. Bahkan  teks  resmi  KUHP  yang sekarang  berlaku  di  Indonesia,  hingga saat  ini  masih dalam  bahasa  Belanda.
[2]
Dalam  KUHP  terdapat  aturan umum  (Buku  I)  yang  merupakan bagian umum ( general part ). Namun di dalam  KUHP  (hususnya  buku  I)  yang sekarang berlaku, tujuan dan pedoman pemidanaan  tidak  dirumuskan  secara inplisit maupun eksplisit. [3]
Menurut    Barda  Nawawi  Arief, apabila  aturan  perundang-undangan dibatasi  pada  hukum  substantif  yang terdapat  dalam  KUHP  baik  berupa aturan  umum  (Buku  I)  maupun  aturan khusus  mengenai  tindak  pidana  (Buku II  dan  III)  pada  hakikatnya  merupakan satu  kesatuan  sistem  pemidanaan.[4] Bahkan  keseluruhan  aturan/ketentuan dalam  KUHP  dan  UU  pidana  di  luar KUHP,  juga  merupakan  satu  kesatuan sistem  pemidanaan.  Dapat  dikatakan sistem  pemidanaan  yang  sampai  saat ini  berlaku  yaitu  berdasarkan  pada KUHP dan UU di luar KUHP.
Sistem  pemidanaan  merupakan suatu  rangkaian  proses  melalui  tahap “formulasi”  (kebijakan  legislatif),  tahap “aplikasi”  (kebijakan  judisial/judikatif), dan  tahap  “eksekusi”  (kebijakan administratif/eksekutif),  oleh  karena  itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara  ketiga  tahap  itu  sebagai  satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan  perumusan  tujuan  dan pedoman  pemidanaan.[5]  Tujuan  dan pedoman pemidanaan merupakan modal  besar  dalam  pembaharuan
sistem  pemidanaan  di  Indonesia,
khususnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Usaha nyata dalam menentukan  tujuan  dan  pedoman pemidanaan  telah  dilakukan  dengan dirumuskan  dalam  RKUHP  secara eksplisit, tujuannya agar tidak dilupakan.
Sistem pemidanaan berdasar pada  KUHP  masih  berfokus  pada penindakan/penindasan/pembalasan terhadap  pelaku  kejahatan  (bersifat represif), belum memperhatikan pemulihan  kerugian  dan  penderitaan korban akibat terjadinya kejahatan. Hal ini  secara  tegas  tergambar  dari  jenis- jenis  sanksi  pidana  yang  diatur  dalam Pasal 10 KUHP tentang stelsel pidana, yaitu:
a.  Pidana  pokok,  meliputi:  pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan,  pidana  denda,  dan pidana tutupan;
b.  Pidana Tambahan, meliputi:
pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Jenis pemidanaan yang tercantum  dalam  Pasal  10  KUHP tersebut pada hakekatnya masih menganut  paradigma retributive ,  yaitu memberikan  balasan  yang  setimpal atas  kejahatan  yang  dilakukan  oleh
pelaku. Paradigma retributive bertujuan memberikan efek jera (detterent  effect) agar  pelaku  tidak mengulangi  lagi  kejahatannya  dan mencegah  atau  menangkal (prevency effect) masyarakat melakukan kejahatan.[6]  Penggunaan  paradigma retributive ini  ternyata  belum  mampu untuk memulihkan kerugian dan penderitaan  yang  dialami  korban. Misalkan  pelaku  pidana  sudah  diputus bersalah  dan  mendapatkan  hukuman, tetapi  kondisi  korban  tidak  dapat kembali  seperti  semula,  setidaknya memperbaiki  kondisi  korban.  Seakan- akan  hukum  hanya  memperdulikan bagaimana  pelaku  itu  dihukum,  bukan bagaimana kondisi korban dapat diperbaiki atau dikembalikan.
Berbeda dengan pandangan
retributive , keadilan restoratif memandang  kejahatan  bukan  hanya sebagai  perbuatan  melanggar  hukum pidana  sebagai  hukum  negara,  tetapi juga  sebagai  suatu  perbuatan  yang menimbulkan kerugian terhadap korban  (viktimisasi).  Dengan  kata  lain, keadilan  restoratif  memandang  tindak pidana  atau  kejahatan  sebagai  konflik antara pelaku dan korbannya.[7]
Persepsi  tentang  kejahatan  menurut keadilan restoratif tersebut
mengandung konsekuensi harus dipertimbangkannya
juga aspek korban dalam penanggulangan
kejahatan,  sehingga  sanksi  pidana yang dirumuskan dan kemudian dijatuhkan  tidak  saja  berguna  bagi pelaku  dan  masyarakat  luas,  tetapi juga berguna bagi pemulihan penderitaan  atau  kerugian  korban. Keadilan  restoratif  juga  memandang penting  dilibatkannya  korban  dalam proses penyelesaian perkara.
Secara sosologis penerapan restorative justice dalam sistem pemidanaan  juda  memiliki  landasan kuat,  banyak  kasus  yang  diajukan  ke pengadilan, namun hal tersebut dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat atau tidak memenuhi asas legalitas materiil.
Hal  ini  bisa  dilihat  dalam  kasus pencurian  semangka  senilai  Rp30 ribu yang  dilakukan  oleh  Basar,  Suyanto dan  Kholil;  kasus  pencurian  tiga  biji buah kakao yang dilakukan oleh mbok Minah;  kasus  pemotongan  bambu yang  dilakukan  ole  budi  Hermawan dan  Munir;  kasus  pencurian  sepasang sandal  milik  polisi  oleh  anak  berinisial AAI;  pencurian  5Kg  buah  randu  yang dilakukan  oleh  Manisih,  Sri,  Juwono dan  Rastono  di  Batang;    Pencurian yang  dilakukan  oleh  Kakek  Klijo Sumarto dan lain sebagainya. Berbagai kasus tersebut menjadi perhatian masyarakat yang pada umumnya menganggap bahwa
penuntutan  terhadap  berbagai  kasus tersebut  ke  persidangan  kurang  tepat dan  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai keadilan  atau  hukum  yang  hidup  di masyarakat.  Menurut  keterangan  Ahli Kejaksaan  Belanda  Prof.  Mr.  Dr. Strijds,  pada  tanggal  15  Juni  2010  di kantor  Kejaksaan  Den  Hagg,  kepada delegasi  Kejaksaan  Agung  RI,  60% perkara pidana di Belanda diselesaikan  di  luar  pengadilan  oleh jaksa  ( transaction  of  judiciary ).  Di Belanda  semua  jaksa  ( officier  van justitie )  boleh  men- sponer perkara berdasarkan  Pasal  167 Strafvordering (KUHAP Belanda). Namun di
Indonesia  hal  tersebut  hanya  bisa dilakukan oleh Jaksa Agung.[8]
Sistem pemidanaan yang sampai saat  ini  diterapkan (retributive )  tidak memberikan  hasil  yang  diharapkan, bukannya  memberikan  dampak positif, pemidanaan
yang diterapkan menciptakan banyak terjadi permasalahan  lain.  Faktanya,  banyak ditemukan kekerasan dan
penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan viktimisasi terhadap para  terpidana.  Konsep  Lembaga
Pemasyarakatan pada
level empirisnya,  sesungguhnya,  tak  ada bedanya  dengan  penjara.  Bahkan  ada tudingan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah “sekolah kejahatan”. Sebab orang justru
menjadi  lebih  jahat  setelah  menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan.  Ini  menjadi  salah satu faktor dominan munculnya seorang  bekas  narapidana  melakukan kejahatan  lagi,  yang  biasa  disebut residivis.
Selain timbulnya residivis, pidana penjara juga memberikan efek/dampak lainnya. salah satunya apabila terpidana  penjara  merupakan  tulang punggung  keluarga,  maka  tidak  dapat dipungkiri  kehidupan  dari  keluarganya akan  terpengaruh.  Kebutuhan  sehari- hari  keluarga  terpidana  akan  semakin berat  dan  negara  lupa  atau  tidak bertanggungjawab  atas  nasib  atau kehidupan  keluarga  terpidana  yang tidak  lagi  bisa  menafkahi  keluarganya. Dengan fakta yang demikian,
menunjukkan bahwa sebenarnya pemidanaan melalui Lembaga Pemasyarakatan dapat dikatakan tidak efektif  dan  tidak  efisien  serta  tidak dapat  menjalankan  tujuan  sebenarnya dari  pemidanaan.  Harus  ada  upaya nyata untuk dapat memperbaiki kenyataan  yang  terjadi  saat  ini  yang lebih  memperhatikan  kondisi  korban (keluarga  korban)  dan  juga  pelaku (keluarga pelaku) serta dapat menanggulangi kejahatan (mengurangi angka residivis).
Fakta  lain  yang  dapat  kita  lihat yaitu  dengan  banyaknya  Lembaga
Pemasyarakatan yang mengalami overload/overcapacity /kelebihan kapasitas.  Dari  data  terakhir  jumlah penghuni
Lapas perkanwil menunjukkan  bahwa  dari  33  (tiga
puluh  tiga)  Kanwil,  30  (tiga  puluh) diantaranya mengalami over kapasitas. Hanya Kanwil D.I.Y, Kanwil Maluku,dan Kanwil Maluku Utara yang tidak mengalami over kapasitas.[9]
Dari data tersebut dapat dikatakan  bahwa  penghuni  Lapas semakin  lama  semakin  banyak,  itu menunjukan  bahwa  semakin  lama pelaku  kejahatan  semakin  banyak yang menandakan bahwa tujuan pemidanaan  yang  retributif  yaitu  untuk memberi efek jera dan agar
masyarakat takut melakukan kejahatan tidak terpenuhi.
Di
Indonesia penggunaan
mediasi  penal  sebagai  salah  satu Alternative  Dispute  Resolution pada umumnya baru digunakan dalam perkara  perdata.  Namun,  dengan perkembangan  kehidupan  masyarakat dan  kondisi  hukum  di  Indonesia, mediasi  penal  mulai  digunakan  dalam praktik  sebagai  salah  satu  upaya menyelesaikan  perkara  pidana  melalui berbagai diskresi penegak hukum atau melalui  mekanisme  musyawarah  atau lembaga permaafan yang ada di dalam masyarakat. Namun, pelaksanaan mediasi penal selama ini tidak memiliki
landasan  hukum  formal,  sehingga sering  terjadi  suatu  kasus  yang  sudah diselesaikan  dengan  mediasi  penal namun tetap diproses di pengadilan.[10]
Itulah  mengapa  sampai  saat  ini mediasi penal belum bisa dilaksanakan dengan optimal. Mediasi penal sampai saat ini baru digunakan dalam penyelesaian  perkara  pidana  oleh anak, meskipun dalam Undang- undang  No  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  tidak menyebutkan  kata  mediasi  penal, melainkan diversi. Namun, pada dasarnya  prinsip  yang  digunakan hampir sama.

## POKOK PERMASALAHAN
Berangkat dari pemikiran di atas maka berkaitan  dengan  penulisan  dalam penulisan ini akan membahas mengenai Apakah mediasi penal dengan  pendekatan restorative  justice dapat diterapkan dalam upaya penanggulangan kejahatan di
Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan  masalah  secara  ilmiah, sistematis  dan  logis  (masuk  akal). Suatu penelitian diawali karena adanya
kesenjangan antara das sollen dan das sein yaitu  antara  teori  yang  ada dengan realita yang terjadi di lapangan maka metode pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  pendekatan  yuridis  normatif mengingat  permasalahan  yang  diteliti dan  dikaji  disamping  berpegangan pada  aspek  yuridis  yaitu  berdasarkan pada norma-norma, peraturan- peraturan,  teori-teori  hukum.  Dengan kata  lain  penelitian  ini  tidak  hanya mengacu  pada  produk  hukum  yang berlaku  namun  juga  berdasar  pada kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan. Spesifikasi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  deskritip  analitis karena  penelitian  ini  diharapkan  dapat diperoleh  gambaran  yang  jelas,  rinci dan  sistematis,  sedangkan  dikatakan analitis  karena  data  yang  diperoleh akan  dianalisis  untuk  pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan  hukum  yang  berlaku,  tujuan dari penelitian mengunakan spesifikasi deskriptif  analitis  untuk  memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang di teliti secara obyektif.[11]
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1.  Pengertian  dan  Istilah  Mediasi
Penal
Mediasi  penal  berasal  dari  kata mediasi  atau  dalam  bahasa  Inggris disebut mediation .  Menurut  M.  Echols dan  Hasan  Asandi  mediasi  memiliki arti yaitu penyelesaian sengketa dengan  menengahi  [12].  Sedangkan menurut Moore mediasi adalah intervensi  dari  pihak  ketiga  terhadap suatu  perkara  oleh  pihak  ketiga  yang dapat  diterima,  tidak  berpihak,  dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan  dalam  membantu  para pihak  yang  berselisih  dalam  upaya mencapai kesepakatan secara
sukarela. Dalam melaksanakan mediasi harus dilakukan dengan adanya pihak ketiga sebagai mediator.
Mediasi penal dalam istilah Belanda disebut strafbemiddeling , atau sering  juga  disebut  “ mediation  in criminal  cases ”  atau  “ mediation  in penal  matters ”.  Prinsip  mediasi  penal yaitu  dengan  mempertemukan  antara pelaku  dengan  korban,  mediasi  penal juga disebut “ victim-offender mediation ” (VOM) atau “ offender-victim arrangement (OVA).  Mediasi  penal
merupakan salah satu bentuk
alternative  dispute  resolution (ADR) yaitu  alternatif  penyelesaian  sengketa di luar pengadilan [13]
ADR  pada  umumnya  digunakan pada  perkara-perkara  perdata,  tidak pada perkara pidana (UU No. 30/1999
tentang Arbritase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa). Namun menurut  Barda  Nawawi  Arief,    dalam praktek  sering  juga  kasus  pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai  diskresi  aparat  penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga  permaafan  yang  ada  dalam masyarakat.  Praktek  mediasi  penal  ini tidak  memiliki  landasan  hukum  formal. Sehingga,  banyak  kasus  yang  telah diselesaikan  di  luar  pengadilan  dan mendapat  hasil    damai  (melalui mekanisme hukum adat), namun tetap di proses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. [14]
Ini yang menjadikan penyelesaian perkara
di luar pengadilan sering dianggap oleh masyarakat tidak menyelesaikan perkara  dan  dampaknya  sekarang budaya masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan dengan jalur
pengadilan.  Dampak  lain  juga  terlihat seringnya tindakan  main hakim  sendiri oleh masyarakat pada pelaku kejahatan.  Landasan  hukum  formil merupakan  hal  yang  harus  dan  pokok agar  penyelesaian  perkara  di  luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan efektif  dan  terhindar  dari  hambatan- hambatan tersebut.
Menurut Muladi model konsensus yang  dianggap  menimbulkan  konflik
baru  harus  diganti  dengan  model asensus,  karena  dialog  antara  yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya,  adalah  langkah  yang sangat  positif.  Dengan  konsep  ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu menurut Muladi lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efesien.  ADR  ini  merupakan  bagian dari  konsep restorative  justice yang menempatkan  peradilan  pada  posisi mediator [15].
Mediasi  penal  merupakan  cara baru yang digunakan untuk menyelesaikan  perkara  pidana  yang menurut  Muladi  merupakan  langkah yang  sangat  positif.  ADR,  salah satunya  yaitu  mediasi  penal  dianggap dapat memenuhi tuntutan keadilan dan efisien,  juga  mengurangi  dampak negatif  dari  penerapan  sanksi  pidana yang  sering  kali  dianggap  oleh  pihak korban tidak memberikan keadilan.

## 2. Perkembangan Mediasi Penal
Mediasi  penal  yang  dikembangkan  itu bertolak  dari  ide  dan  prinsip  kerja ( working principles ) sebagai berikut:
•  Penanganan konflik
Tugas  mediator  adalah  membuat para  pihak  melupakan  kerangka hukum  dan  mendorong  mereka terlibat dalam proses komunikasi.
•  Berorientasi pada proses
Mediasi  penal  lebih  berorientasi pada kualitas proses daripada hasil.
•  Proses informal
Mediasi  penal  merupakan  proses informal,  tidak  bersifat  birokratis, menghindari  prosedur  hukum  yang ketat.
•  Ada  partisipasi  aktif  dan  otonom para pihak
Pelaku  dan  korban  tidak  dilihat sebagai  objek  dari  prosedur  hukum pidana,  tetapi  lebih  sebagai  subjek yang  mempunyai  tanggungjawab pribadi  dan  kemampuan  untuk berbuat. Diharapkan mereka
berbuat  atas  kehendak  mereka sendiri. [16]
Dari keempat prinsip kerja tersebut  maka  mediasi  penal  harus dilakukan  dengan  adanya  mediator. Mediator  artinya  penengah,  mediator harus bersikap objektif dalam menyelesaikan  perkara.  Mediasi  penal berorientasi  pada  kualitas  proses dimana seorang pelaku akan
menyadari kesalahannya dan meminta maaf  sehingga  diharapkan  tidak  akan mengulangi perbuatan tersebut. kemudian  mediasi  penal  merupakan proses  informal,  sehingga  perkara yang  diselesaikan  melalui  mediasi penal  diaharapkan  akan  selesai  tanpa harus  sampai  pada  proses  peradilan pidana/penal. Kemudian dalam melaksanakan  mediasi  penal  harus
dengan  adanya  kehendak  dari  para pihak untuk permasalahannya diselesaikan di luar pengadilan.
Ide  atau  konsep  mediasi  penal dimasukkan  dalam  sistem  peradilan pidana dapat dilihat dari perkembangannya [17]: •  Dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-9/1995 yang mengungkapkan  perlunya  semua negara mempertimbangkan “ privatizing  some  law  enforcement and justice function ” dan “ alternative dispute resolution (ADR)”.
•  Dalam  laporan  kongres  PBB  ke- 9/1995  tentang  “ the  prevention  of crime and the treatment of
offenders ” (dokumen
A/CONF.169/16)
•  Dalam  “ International  Penal  Reform Conference ”  yang  diselenggarakan
di Royal Holloway College, University  of  London, tanggal  13-17
April 1999
•  Pada  tanggal  15  September  1999. Komisi  Para  Menteri  Dewan  Eropa ( the  Committee  of  Ministers  of  the Council  of  Europe )  telah  menerima Recommendation  No.  R  (99)  19 tentang “ Mediation in Penal Matters ”
•  Dalam  Deklarasi  Wina,  Kongres PBB ke-10/2000 (dokumen
A/CONF. 187/4/Rev.3)
•  Pada  tanggal  15  Maret  2001,  Uni Eropa  membuat the  EU  Councul
Framework Decision tentang
“kedudukan korban di dalam proses pidana”  ( the  Standing  of  victims  in Criminal Proceedings)
– EU
(2001/220/JBZ)  yang  didalamnya juga termasuk mediasi.
•  24  Juli  2002, Ecosoc (PBB)  telah menerima Resolusi
2002/12
mengenai “ Basic  Principles  on  the Use of Restorative Justice
Programmes  in  Criminal  Matters ” yang  di  dalamnya  juga  mencakup masalah mediasi
Berkaca  pada perkembangan  ide diatas,  dapat  dilihat  bahwa  ide  atau wacana ADR (mediasi penal) telah ada mulai  dari  tahun  1995.  Namun  dalam kenyataannya  di  Indonesia  sampai saat  ini  belum  terealisasi.  Padahal dunia  melalui  PBB  telah  menghimbau dan meminta negara-negara anggotanya  untuk  menerapkan  ADR dalam  menyelsaikan  perkara  pidana. Baru  dalam  UU  No.11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) konsep mediasi penal diterapkan  dengan  istilah  diversi.  ADR belum tercantum dalam KUHP Indonesia,  padahal  menurut  Tony Peters yang mengemukakan
gambaran  pengaturan  atau  “ legal Framework ” di beberapa negara Eropa bahwa  di  Finlandia,  Jerman,  dan Polandia,  ADR  sudah  ditempatkan dalam KUHP ( the Criminal Code ). [17]
Namun dalam pembaharuan hukum  pidana  (penal  reform)  yaitu pada  konsep  rancangan  KUHP  baru (RUU  KUHP)  per  9  Juli  2018  telah tercantum secara eksplisit dalam pedoman  pemidanaan  yaitu  pada pasal  60  ayat  (1)  huruf  j  dan  k  yang bunyinya  yaitu  dalam  pemidanaan wajib  dipertimbangkan  pemaafan  dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat.  ini  menunjukkan  bahwa apabila  seorang  pelaku  tindak  pidana telah  mendapatkan  maaf  dari  korban dan/atau  keluarganya,  maka  pelaku tidak  perlu  dipidana.  Dan  apabila pelaku  berdasarkan  nilai  hukum  dan keadilan  yang  hidup  dimasyarakat tidak perlu dipidana, maka pelaku tidak perlu  dipidana.  Hal  ini  sesuai  dengan tujuan  dari  adanya  ADR  (mediasi penal)  dengan  pendekatan  keadilan restoratif.  Namun  pada  kenyataannya, usaha  untuk  mengesahkan  RUU  HP masih  sangat  sulit,  terbukti  dengan penolakan  untuk  segera  disahkannya RUU  HP  menjadi  KUHP  baru  oleh DPR.
3.Landasan  Historis,  Filosofis  dan Yuridis      Penerapan  Keadilan Restoratif
Penyelesaian perkara dengan menggunakan  pendekatan  keadilan restoratif  muncul  pertama  kali  dalam
kongres  PBB  tentang  Pencegahan
Kejahatan dan
Penanggulangan Korban Kejahatan ( Congress on Crime Prevention  and  The  Treatment  of Offenders )  tahun  1990  dan  1995.
Kongres ini membicarakan dan mendiskusikan  tentang  perkembangan kejahatan, penanggulangannya, penanganan  pelaku  kejahatan  serta berbagai  topik  terkait.  Pada  tahun 1995  itu  juga  dalam  sejumlah  sesi pertemuan kongres yang dilaksanakan di Kairo, dibicarakan secara tajam dan mendalam hal-halteknis terkait penggunaan pendekatan keadilan restoratif  ( Restorative  justice ).  Pada tanggal  24  Juli  2002,  Ecosoc  (PBB) telah  menerima  Resolusi  2002/12 mengenai Basic Principles on The Use of  Restorative  Justice  Programmes  In Criminal  Matters yang  berisi  sejumlah prinsip-prinsip mendasar dari penggunaan  pendekatan Restorative Justice dan  juga  beberapa  mengenai mediasi.
Walaupun  dunia  Internasional Melalui PBB baru membicarakan pada tahun  1990  dan  1995,  namun  secara historis  paradigma  restorative  justice sudah  dipraktekkan  dalam  komunitas masyarakat  di  Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai ketentuan hukum  adat  yang  pernah  berlaku  di Indonesia, antara lain:
•  Pada zaman Majapahit dalam Kitab
Kutara  Manawa.  Dalam  Kitab  ini Bab Astacorah Pasal 55-56, disebutkan bentuk pemidanaan pelaku  pencurian  sebagai  berikut: Pertama, “Jika  pencuri  tertangkap dalam  pencurian,  dikenakan  pidana mati,  anak  instrinya  ,  miliknya,  dan tanahnya diambil alih oleh raja yang berkuasa.  Jika  memiliki  hamba  laki- laki dan perempuan, hamba tersebut  dibebaskan  dari  segala huhtangnya  pada  si  pencuri  yang bersangkutan”. Kedua, “Jika pencuri mengajukan  untuk  tetap  hidup, maka ia harus menebus pembebasannya  sebanyak  delapan tali,  membayar  denda  empat  laksa kepada raja, dan membayar kerugian kepada orang yang terkena curi dengan cara mengembalikan  segala  milik  yang diambilnya sebanyak dua kali lipat”. Kedua ketentuan
tersebut
menerapkan suatu ketetapan
dimana  kepentingan  korban  ikut diperhatikan  dalam  suatu  putusan pemidanaan,  berupa  pengembalian kerugian.
•  Dalam  Kitab  Simbur  Cahaya  dan Kuntara  Radjaniti  atau  Cephalo  12 dan  Cephalo  80,  yang  berlaku  di Lampung, disebutkan bahwa mekanisme  penyelesaian  perkara
dapat  dilakukan  melalui  mediasi, yang meliputi:
1)  Penyelesaian antar pribadi,
keluarga atau lingkungan;
2)  Penyelesaian  dengan  mediator kepala kerabat/kepala adat;
3)  Penyelesaian oleh  Kepala  Adat.
[18]
•  Dalam  kitab  lontara  “Suku”  Nak Wajo  yang  berlaku  di  Sulawesi Selatan  terdapat  ketentuan  bahwa pencuri harus mengganti curian dan meminta maaf di depan umum.
Melihat  dari  ketentuan-ketentuan adat  diatas,  bahwa  pada  umumnya hukum  adat  mendukung  penerapan keadilan  restoratif.  Hal  ini  merupakan landasan historis untuk dapat diterapkannya keadilan restoratif dalam  penegakan  hukum  pidana  di Indonesia.[19] Landasan filosofis untuk diterapkannya keadilan restoratif dapat dilihat  dalam  sila-sila  yang  ada  dalam Pancasila  sebagai core  philosophy bangsa Indonesia. Sebagai core philosophy ,  dengan  begitu  Pancasila merupakan  sumber  nilai  bagi  adanya sistem hukum di Indonesia. Dalam sila keempat  “Kerakyatan  yang  Dipimpin Oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  dalam Permusyawaratan/Perwakilan” terkandung  filsafah  permusyawaratan atau musyawarah yang memiliki makna  mengutamakan  musyawarah dalam  mengambil  keputusan  untuk
kepentingan  bersama.  Sila  ke-4  ini mengajarkan  kita  untuk  menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah.  Mengambil  keputusan untuk  kepentingan  bersama  dengan semangat kekeluargaan.
Filsafah musyawarah mengandung  lima  prinsip  sebagai berikut:  1. Conferencing (bertemu untuk saling mendengarkan dan mengungkapkan  keinginan);  2. Search solution (mencari  solusi  atau titik  temu atas  masalah  yang  sedang  dihadapi);
3. Reconciliation (berdamai  dengan bertanggungjawab  masing-masing);  4. Repair (memperbaiki  atas  semua akibat  yang  timbul);  5. Circle (saling menunjang).  Prinsip-prinsip  tersebut identik dengan prinsip yang dibutuhkan  oleh  keadilan  restoratif, sehingga  sila  ke-4  ini  dapat  dipakai sebagai landasan filsafah diterapkannya  keadilan  restoratif  di dalam sistem hukum pidana Indonesia.
Sebenarnya  beberapa  Undang- undang  dapat  digunakan  sebagai sandaran restorative  justice ,  antara lain.  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang me nyatakan “hakim dan hakim konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat”.  pasal  ini  mengatur
tentang penemuan hukum ( recht finding) oleh hakim, yang berarti dalam memberikan  keputusan,  hakim  tidak hanya berdasar pada peraturan- oerundang-undangan  tertulis,  tetapi juga  menggunakan  nilai-nilai  hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat.
Kemudian  Pasal  8  ayat  (4) Undang-Undang  No.16  tahun  2004 tentan g Kejaksaan, yang menyatakan “ dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak  berdasarkan  hukum  dengan mengindahkan
norma-norma
keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan,  serta  wajib  menggali  dan menjunjung tinggi
nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan  dan  martabat  profesinya”. Pasal  ini  menjadi  dasar  bagi  hakim untuk  dapat  melakukan  penemuan hukum. Tapi pada kenyataannya dalam  melaksanakan  tugasnya,  jaksa bertugas  untuk  menegakkan  Undang- Undang,  bukan  untuk  melanggarnya atau  menerobos  Undang-undang.  Hal ini  yang  menjadi  hambatan  untuk dapat  merealisasikan  Pasal  8  ayat  (4) tersebut.
Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang- Undang  No.2  tahun  2002  Tentang Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri) menyataka n  bahwa  “dalam  rangka
menjalankan tugasnya, kepolisian berwenang melaksanakannya kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup  tugasnya.  Kemudian  dalam Pasal  18  ayat  (1)  menyatakan  “untuk kepentingan  umum  pejabat  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut  kepentingannya  sendiri”.  Ini merupakan landasan yuridis bagi polisi untuk  melaksanakan  hak  diskresinya, salah satunya apabila ingin melakukan mediasi terhadap perkara pidana yang menurutnya  demi  kepentingan  umum harus dilaksanakan dengan pendekatan restorative justice .
Restorative  justice  dalam  ilmu hukum  pidana  harus  bertujuan  untuk memulihkan  kembali  keadaan  seperti sebelum  terjadi  kejahatan.  Ketika  ada orang  yang  melakukan  pelanggaran hukum  maka  keadaan  akan  menjadi berubah.  Maka  disitulah  peran  hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.[20]
Prinsip  restorative  justice  juga dapat  dilaksanakan  melalui  lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  yaitu  berdasar  pada  Pasal  7A Undang-Undang  No.31  Tahun  2014
Tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang Nomor 13  Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Keputusan mengenai
kompensasi  dan  restitusi  diberikan oleh pengadilan. Namun pada
kenyataan  di  lapangan.  Pelaku  yang telah diputus dipidana tidak memberikan  ganti  kerugian  karena telah mendapat sanksi pidana.
Dijelaskan sebelumnya mengenai Undang-Undang yang setidaknya mengandung  prinsip restorative  justice dan dapat digunakan sebagai landasan  yuridis.  Namun  landasan yuridis  yang  dimiliki  dianggap  belum cukup  kuat  untuk  dapat  dilaksanakan oleh  para  penegak  hukum.  Sehingga seharusnya diciptakan peraturan khusus  dalam  pelaksanaan restorative justice .

## KESIMPULAN
Mediasi  penal  merupakan  salah  satu bentuk Alternative  Dispute  Resolution (ADR) yaitu  penyelesaian  perkara pidana  di  luar  pengadilan.  ADR  salah satunya  mediasi  penal  merupakan cara  penyelesaian  perkara  pidana, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keadilan restoratif  ( restorative  justice )  yang menekankan adanya perhatian terhadap  kondisi  korban  dan  pelaku tindak  pidana  untuk  sebisa  mungkin tidak dikenakan sanksi pidana. Mediasi penal  dan  juga  restorative  justice memiliki  cukup  alasan/dasar  untuk diberlakukan  di  indonesia,  antara  lain
landasan historis dimana prinsip restorative  justice  telah  dilaksanakan oleh masyarakat indonesia jauh sebelum  dibahas  oleh  PBB,  bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu mulai pada masa pemerintahan kerajaan
Majapahit. Kemudian landasan filosofis, yaitu terdapat dalam Pancasila  sebagai  Core  Philosophy (inti  filsafat)  bangsa  Indonesia  dan digunakan sebagai sumber nilai dalam sistem  hukum  Indonesia.  Landasan filosofis  terdapat  dalam  sila  ke-4 dimana terkandung prinsip musyarawah dalam mengambil keputusan bersama untuk kepentingan umum.  Landasan  yuridis  terdapat dalam berbagai Undang-Undang, antara  lain  dalam  Undang-Undang Kepolisian  Republik  Indonesia  dalam hal  hak  diskresi  oleh  kepolisian, kemudian dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan dalam hal penemuan hukum oleh Jaksa, Undang-undang  tentang  Kekuasaan Kehakiman mengenai Penemuan hukum oleh hakim, dan dalam Undang-Undang  tentang  Perlindungan saksi  dan  korban  tentang  hak  korban untuk  meminta  hak  restitusi  melalui LPSK.  Maka  mediasi  penal  dengan pendekatan  Restorative  Justice  sudah seharusnya  dapat  diterapkan  dalam upaya  penegakan  hukum  pidana  dan penanggulangan  hukum  pidana  di
Indonesia.  Namun  sayangnya  mediasi penal  dengan  pendekatan Restorative
Justice belum memiliki peraturan perundang-undanganyang mampu
digunakan  sebagai  dasaar  kuat  yang khusus mengatur
tentang pelaksanaannya di Indonesia

## REFERENSI
[1]  Lili  Rasjidi  dan  Ira  Thania  Rasjidi.
(2007).  Pengantar  Filsafat  Hukum. Bandung:Mandar Maju, hlm. 63
[2]  Soedarto.  (1974). Suatu  Dilema dalam  Sistem  Pidana  Indonesia, Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru Besar  Hukum  Pidana  Universitas
Diponegoro , Semarang: 21
Desember 1974, hlm 3
[3]  Barda  Nawawi  Arief.  (2016). Kebijakan Formulasi Ketetntuan Pidana dalam Peraturan perundang- Undangan , Semarang:Pustaka Magister, hlm. 7
[4] Ibid, hlm. 8 [5]Barda  Nawawi  Arief.  (2017).  Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan &
Perbandingan Hukum Pidana),
Semarang:Pustaka Magister, hlm 4.
[6] Bambang Waluyo. (2017).
Penegakan  Hukum  di  Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107
[7] Kuat Puji Prayetno. (2012).
Restorative  Justice  Untuk  Peradilan di  Indonesia  (Perspektif  Yuridis
Filosofis  dalam  penegakan  Hukum
In Concreto), 12(3). hlm 404 [8]Bambang Waluyo. (2017).
Penegakan  hukum  di  Indonesia.
Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 133
[9]  Sistem  Database  Pemasyarakatan,
Data  Terakhir  Jumlah  Penghuni Perkanwil Tahun 2018 Bulan
Desember.
www.smslap.ditjenpas.go.id, diakses tanggal 10 Februari 2020.
[10]  Barda  Nawawi  Arief.  (2012). Mediasi Penal (Penyelesaian
Perkara Pidana di Luar Pengadilan). Semarang:Pustaka Magister, hlm. 3 [11] M. Zainuddin. (2019). Pemahaman  Metode  Penelitian Hukum  (Pengertian,  Paradigma, dan Susunan Pembentukan). Yogyakarta: CV.Istana Agency.
[12]  M.  Echols  &  Hasan  Asandi  dalam Joni  Emirzon.  (2001).  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan  (Negosiasi,  Mediasi, Konsiliasi,  dan  Arbritase),  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 67
[13] Op.Cit .  Barda  Nawawi  Arief. Mediasi Penal.., hlm. 1
[14] Ibid , hlm. 3
[15]Muladi.
(1997). Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,, hlm. 67 [16 ]  Op.Cit .  Stefanie  Tränkle  dalam
Barda Nawawi Arief, hlm 4
[17]  Lihat  perkembangan  ide  atau
wacana dimasukkannya ADR
dalam penyelesaian perkara
pidana dalam Ibid, hlm 10-16
[18]  Eva  Achyani  Zulva  dan  Indriyanto Seno  Adji.  (2011).  Pergeseran
Paradigma
Pemidanaan.
Bandung:Lubuk Agung, hlm 71-72
[19]  Op.Cit.  Kuat  Puji  Prayetno,  hlm
414
[20]  Sapto  Budoyo  &  Ratna  Kumala
Sari. (2019). Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan
Pelaksanaan  Diversi  Pada  Sistem Peradilan  Anak  Di  Indonesia. Jurnal  Meta-Yuridis,  2(1),  hlm.  79- 90