## IMPLEMENTASI PROGRAM SEMBAKO
IMPLEMENTATION OF “SEMBAKO” PROGRAM
Agnes Cellyana Nainggolan 1 * , Titi Stiawati 2 , Juliannes Cadith 3
1,2,3 Magister  Administrasi  Publik,  Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa,  Jl. Raya  Jakarta  Km 4 Pakupatan Kota Serang  Provinsi Banten
*Korespondensi:  Agnes  Cellyana Nainggolan.  Email: agnescellyana@gmail.com
(Diterima:  19-06-2021; Ditelaah:  24-06-2021;  Disetujui:  28-06-2021)

## ABSTRACT
Poor people in Indonesia finds difficulties in fulfilling their nutritional food needs. The Ministry of Social Affairs has implemented “sembako” program aimed at reducing the burden of the poor and vulnerable people in fulfilling some main food items. This research aims to describe the implementation of “sembako” program in Lebak Regency, Banten Province. This research regarding  the  implementation of “sembako” program is based on theory of policy implementation that emphasizes six dimensions, namely standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, disposition of implementors, interorganizational commu- nication, and  economic, social and political conditions. This research uses descriptive-qualitative method. Samples of this research are drawn on purposive and snowball sampling. The collection of data uses interview, observation, literature study, and documentation. The collected data are qualitatively described. Results of this research indicate that the implementation of “sembako” program in Lebak Regency, Banten Province, is not optimally conducted on dimensions of standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, disposition of implementors, interorganizational communication, and economic, social and political conditions. Some causes are related to the lack of discipline of the local government apparatus, the  lack of people’s awareness in completing assistance administration, the lack of inter-implementor coordination and communication, the occurrence of social jealousy because of poor people that do not obtain assistance yet, and the presence of political motives in selecting e-Warong and poor people that obtain assistance.
Keywords : Policy Implementation, Public Policy, “Sembako” Program.

## ABSTRAK
Masyarakat miskin di Indonesia menemui kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi. Kementerian  Sosial  mengimplementasikan program  sembako  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  beban masyarakat miskin dan rentan dalam pemenuhan sebagian bahan pangan pokok. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi program sembako di Kabupaten  Lebak Provinsi Banten. Penelitian  tentang implementasi program sembako ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan yang menekankan enam dimensi, yaitu sasaran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sikap agen pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, serta lingkungan ekonomi sosial dan politik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Sampel diambil secara purposive dan snowball . Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dideskripsikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program sembako di Kabupaten Lebak Provinsi Banten belum berjalan dengan optimal berdasarkan dimensi sasaran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sikap agen pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, serta lingkungan ekonomi sosial dan politik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya disiplin aparatur  pemerintah daerah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi administrasi pemberian bantuan, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pelaksana, timbulnya kecemburuan sosial karena masih adanya  sasaran masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan,  serta  adanya unsur  politik dalam pemilihan e-Warong dan sasaran masyarakat miskin penerima bantuan.
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Program Sembako, Kebijakan Publik.
Nainggolan, Agnes Cellyana; Stiawati, Titi & Cadith, Juliannes. (2022). Implementasi Program Sembako. Jurnal GOVERNANSI , 8(1): 39-48.

## PENDAHULUAN
Indonesia  masih  dilingkupi  oleh bayang-bayang  kemiskinan.  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  merilis  data  kemiskinan pada  tahun  2020  berdasarkan  Survei Ekonomi  Nasional  pada  September  2020, bahwa  persentase  penduduk  miskin  di Indonesia  meningkat  menjadi  10,9  persen. Kemiskinan  di  Indonesia  semakin  menjadi di  masa  pandemi  Covid-19.  Pada  Agustus 2020,  tingkat  pengangguran  terbuka  (TPT) sebesar  7,07  persen,  naik  1,84  persen dibandingkan  Agustus  2019  sebesar  5,23 persen.  Lebih  lanjut,  sebanyak  29,12  juta penduduk  usia  kerja  atau  14,28  persen terdampak  Covid-19  pada  Agustus  2020, dengan  rincian 2,56 juta penduduk  menjadi pengangguran,  0,76 juta penduduk  menjadi bukan  angkatan  kerja,  1,77  juta  penduduk sementara  tidak  bekerja,  dan  24,03  juta penduduk bekerja dengan  pengurangan  jam kerja ( shorter hours ).
Melihat  dari  tingginya  angka  kemis- kinan  di  Indonesia,  program  maupun kebijakan  pun  dihasilkan  oleh  pemerintah demi mengentaskan  kemiskinan.  Salah satu di antaranya adalah program  sembako yang merupakan  program  lanjutan  dari  Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT).  Pada  tahun 2020,  program  BPNT dikembangkan  men- jadi program  sembako.  Transformasi  men- jadi  program  sembako  dilakukan  dalam rangka  mewujudkan  penguatan  perlindu- ngan  sosial  dan  meningkatkan  efektivitas program  bantuan  sosial  pangan  kepada Keluarga  Penerima  Manfaat (KPM). Dengan transformasi  tersebut  diharapkan  prinsip 6T dapat lebih tercapai, yaitu tepat sasaran, tepat  jumlah,  tepat  waktu,  tepat  harga, tepat kualitas,  dan tepat administrasi.
Program  sembako  adalah  program dimana  warga  yang  terdaftar  sebagai  KPM dapat  menerima  bantuan  berupa  bahan pokok atau  uang  tunai. Bantuan  disalurkan oleh  e-Warong  desa  dan  kelurahan  setem- pat.  Pada  program  sembako,  indeks bantuan  ditingkatkan  dan  jenis  komoditas yang dapat dibeli  oleh KPM diperluas  tidak hanya  berupa  beras  dan  telur  seperti
program  BPNT.  Adanya  peningkatan indeks  BPNT  dari  Rp  110.000  menjadi  Rp 150.000  per  KPM  per  bulan,  dimana tambahan  Rp 40.000 per bulan direkomen- dasikan  untuk membeli  daging,  ikan, ayam, dan  kacang-kacangan.  Kemudian,  karena kondisi  pandemi  Covid-19,  Presiden  Joko Widodo  menyampaikan  arahan  bahwa pada  bulan  Maret  2020  sampai  bulan Agustus  2020  besaran  jumlah  bantuan sembako  naik  menjadi  Rp  200.000  atau bertambah  sebesar  Rp  50.000.  Terhitung hingga  bulan  Juni  2021,  bantuan  sembako masih  berjumlah  Rp  200.000.
Pada implementasi  program  sembako di  Kabupaten  Lebak  Provinsi  Banten, terjadi  beberapa  polemik  yang  kemudian mengindikasikan  tidak  tercapainya  tujuan dari  program sembako  itu  sendiri. Terdapat  lima  permasalahan  yang  timbul, yaitu:  (1)  tidak  tersalurkannya  bantuan dengan  tepat  sasaran,  (2)  ketidaksesuaian data  KPM,  (3)  adanya  oknum  e-Warong dalam  pelaksanaan  program  sembako,  (4) keterlambatan  turunnya  bantuan  program sembako,  dan  (5)  jumlah  bantuan  yang diterima  KPM  tidak  sesuai  dengan  yang seharusnya.
Berdasarkan  gambaran  latar belakang tersebut,  maka  penelitian  ini  bertujuan untuk menggambarkan implementasi program  sembako  di  Kabupaten  Lebak Provinsi Banten.

## MATERI DAN METODE Implementasi Kebijakan
Van Meter  dan Van Horn  (1975: 447) mendefinisikan  implementasi  kebijakan sebagai tindakan  yang  dilakukan  baik oleh individu atau  pejabat atau  kelompok peme- rintah  yang  diarahkan  pada  tercapainya tujuan  yang  telah  digariskan  dalam  kepu- tusan  kebijakan.  Van  Meter  dan  Van  Horn (1975:  463),  dalam  Winarno  (2007:  157), Nugroho (2011),  Tachjan  (2008:  39-40), Agustino  (2016),  mengemukakan  enam dimensi untuk  menilai  implementasi kebijakan, yaitu:
1)   Sasaran  dan  tujuan  kebijakan.  Sasaran dan  tujuan  kebijakan  mengarah  pada penilaian  terhadap  realisasi  pencapai- annya.  Sasaran  dan  tujuan  imple- mentasi  kebijakan  dilihat  berdasarkan siapa  yang  menjadi  sasaran  kebijakan dan standar  dalam  mengimplementasi- kan kebijakan.
2)  Sumber  daya  kebijakan.  Pelaksanaan kebijakan  ditentukan  oleh  kemampuan untuk  memanfaatkan  sumber  daya yang  tersedia.  Sumber  daya  kebijakan dilihat berdasarkan  SDM yang mengim- plementasikan  kebijakan  dan  fasilitas yang  dibutuhkan  untuk  mengimple- mentasikan  kebijakan.
3)  Karakteristik  agen  pelaksana.  Karak- teristik  agen  pelaksana  terdiri  dari organisasi,  norma,  dan  pola  hubungan, baik  ciri  struktur  formal  dan  informal organisasi,  maupun  atribut  personal. Karakteristik  ini  menyangkut  prosedur kerja  standar  (mekanisme  kerja  antar unit-unit  organisasi)  dan  fragmentasi (penyebaran tanggung jawab pada unit- unit organisasi).
4)  Sikap  pelaksana.  Sikap  pelaksana, dalam  arti  disposisi,  berhubungan dengan kecenderungan pelaksana.
Sikap  pelaksana  mencakup  pengeta- huan,  arah  kecenderungan  pelaksana terhadap  sasaran  kebijakan,  dan inten- sitas tanggapan  terhadap  kebijakan.
5)  Komunikasi  antar organisasi  pelaksana. Pelaksanaan  kebijakan  yang  efektif ditentukan  oleh komunikasi  yang diba- ngun  secara  tepat  dan  konsisten  di antara  pelaksana  kebijakan.  Komuni- kasi  antar  organisasi  dilihat  berdasar- kan  pemahaman  terhadap  sasaran/ tujuan  kebijakan  dan  sosialisasi  kebi- jakan.
6)  Lingkungan  ekonomi sosial dan  politik. Lingkungan  dimaksud  menyangkut lingkungan  eksternal  organisasi  yang ikut mendorong  pelaksanaan  kebijakan. Lingkungan  meliputi  dukungan sumber daya, dukungan  kelompok kepentingan,
karakteristik  partisipan,  sifat  opini publik, dan dukungan elite politik.

## Metode Penelitian
Fokus  penelitian  mengacu  pada implementasi  program  sembako  di  Kabu- paten  Lebak  Provinsi  Banten.  Informan penelitian  berasal  dari  Dinas  Sosial,  Desa, Inspektorat,  e-Warong,  Kecamatan  (TKSK) dan  Bank  Penyalur.  Kemudian  peneliti mengambil  sampel  KPM  di  beberapa  desa dengan  teknik  insidental.  Pengambilan sampel  sumber  data  dilakukan  secara purposive dan snowball (Hadi,  1989). Pendekatan  penelitian  yang  digunakan adalah  pendekatan  kualitatif  (Bogdan  & Taylor,  1992;  Moleong,  2012), yang  dituju- kan  untuk  menjelaskan  dan  menganalisis fenomena,  peristiwa, dinamika  sosial,  sikap kepercayaan,  dan  persepsi  seseorang tentang  kelompok  atau  sesuatu  (Arikunto, 2006;  Bahri,  2008;  Nawawi  &  Martini, 1996).  Pengumpulan data  penelitian menggunakan  wawancara,  observasi,  studi literatur  dan  dokumentasi  (Silalahi,  2009). Analisis  data  penelitian  menggunakan teknik  analisis  data  secara  deskriptif (Sugiyono,  2009;  Singarimbun  &  Effendi, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian  tentang  implementasi program  sembako  di  Kabupaten  Lebak Provinsi  Banten  dibahas  berdasarkan implementasi  kebijakan dari Van Meter dan Van  Horn  (1975),  yang  menekankan  enam dimensi, yaitu sasaran dan tujuan kebijakan, sumber  daya  kebijakan,  karakteristik  agen pelaksana,  sikap  pelaksana,  komunikasi antar organisasi  pelaksana,  dan lingkungan ekonomi sosial  dan  politik. Hasil  penelitian dan  pembahasan  didasarkan  pada  enam dimensi  tersebut sebagai berikut.

## Dimensi Sasaran dan Tujuan Kebijakan
Sasaran  dan  tujuan  kebijakan  meng- arah  pada  penilaian  terhadap  realisasi
pencapaiannya. Sasaran dan tujuan implementasi  kebijakan dilihat berdasarkan siapa  yang  menjadi  sasaran  kebijakan  dan standar dalam mengimplementasik an kebijakan.
Kabupaten  Lebak  dalam  mengimple- mentasikan  program  sembako  mengacu kepada Pedoman  Umum Program Sembako 2020.  Dalam  pelaksanaannya,  sasaran  dan tujuan program  sembako  belum tercapai di Kabupaten  Lebak.  Penelitian  ini  menemu- kan fakta bahwa ada keluarga ASN, perang- kat  desa  dan  lain-lain  yang  seharusnya menurut Pedoman Umum Program Sembako  tidak  boleh  menjadi  KPM. Hal ini dibenarkan  oleh  pihak  Dinas  Sosial,  Bank Penyalur  dan  TKSK,  karena  seringkali  ada data  KPM  yang  luput  dari  pengawasan karena  KPM  yang  didaftarkan  ke  DTKS sangatlah  banyak  mencapai  ratusan  ribu di seluruh  Kabupaten  Lebak. Selain  itu, sistem SIKS-NG  tidak  dapat  memilah  mana keluarga ASN,  kepala desa  dan lain-lain  dan mana  yang bukan.  Hal  ini menjadi  sorotan oleh Dinas  Sosial, Bank Penyalur dan  TKSK agar  pihak  desa  lebih  bijaksana  dalam memverifikasi  dan  memvalidasi  data  KPM di  lapangan.  Kemudian,  ada  masyarakat yang  seharusnya  mendapatkan  bantuan program  sembako,  namun  malah  tidak mendapatkan  bantuan, pada hal ia masuk ke dalam  kriteria  kemiskinan  yang  diungkap- kan  oleh  pihak  Dinas  Sosial,  dan  juga  ada yang  tidak mendapatkan  bantuan  program sembako  karena  tidak  memiliki  keleng- kapan  administrasi  berupa  e-KTP,  KK  dan lainnya. Ada  pula yang tidak terdata  secara online atau NIK-nya tidak valid.
Kemudian,  untuk  ketepatan  waktu, ada  keluhan  dari  KPM  atas  keterlambatan turunnya  dana  bantuan  program  sembako. Masyarakat  harus  mengecek  terlebih dahulu  apakah  dana  sudah  turun  ke rekening  masing-masing atau  belum. Namun  terkadang  bantuan  yang  diterima terlambat  selama   sebulan.  Menurut  bebe- rapa  KPM,  hal  ini  masih  dapat  dimaklumi karena  belum  ada  keterlambatan  yang berarti, meskipun  hal ini berarti tujuan dari tepat waktu yang dimaksud dalam Pedoman
Umum  Program  Sembako  tetap  belum tercapai.
Selain  itu,  penelitian  ini  juga  mene- mukan  adanya  ketidaksinkronan  antara aturan  dan  kenyataan  di  lapangan.  Pada Pedoman  Umum  Program  Sembako,  dalam Prinsip Pelaksanaan  Program poin 3, tertu- ang  bahwa  pelaksanaan  program  sembako harus  memenuhi  prinsip  bahwa  e-Warong tidak  akan  memaketkan  bahan  pangan, yaitu  menjual  bahan  pangan  dengan  jenis dan dalam  jumlah  yang ditentukan  sepihak oleh  e-Warong  atau  pihak  lain  sehingga KPM  tidak  mempunyai  pilihan.  Faktanya, melalui wawancara dengan  salah satu KPM, penelitian  ini  menemukan  adanya  pema- ketan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  e- Warong.
Kemudian  untuk  aspek  tepat  jumlah, penelitian  ini  menemukan  laporan  berupa bukti  gesek  sebanyak  Rp  200.000  di  salah satu  agen  e-Warong  di  Desa  RBT  yang diserahkan  kepada  Kantor  Desa  RBT, namun adanya pengakuan  dari narasumber KPM yang  mengatakan  bahwa  tidak mene- rima  bukti  pembelian  membuat  dua  fakta ini menjadi  kontradiktif. Dalam aspek tepat harga,  pemaketan  yang  dilakukan  oleh  e- Warong  tidak  dapat  dipastikan  apakah harga  komoditas  yang  diterima  oleh  KPM sejumlah  Rp  200.000  atau  kurang  dari  Rp 200.000.

## Dimensi Sumber Daya Kebijakan
Pelaksanaan  kebijakan  ditentukan oleh  kemampuan  untuk  memanfaatkan sumber  daya  yang  tersedia.  Sumber  daya kebijakan  dilihat  berdasarkan  SDM  yang mengimplementasikan kebijakan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengimple- mentasikan  kebijakan.  Dalam implementasi program  sembako,  terdapat  tiga  sumber daya yang mendukung  keberhasilan  imple- mentasi  program  sembako,  yaitu  sumber daya manusia,  waktu dan finansial.
Sumber  daya  manusia  yang  diteliti dalam  implementasi  program  sembako  di Kabupaten  Lebak  terdapat  Dinas  Sosial, Bank Penyalur,  TKSK,  desa  atau  kelurahan,
e-Warong  atau  agen,  penyedia  dan  KPM sebagai  pelaksana  program  sembako. Sumber  daya  yang  ada  di  dalam  imple- mentasi  program  sembako  di  Kabupaten Lebak  memiliki  tugas  dan  fungsi  yang beragam.  Seperti  sosialisasi  dan  edukasi, pengumpulan  data  KPM,  verifikasi  dan validasi  data  KPM,  pembukaan  rekening, pencairan  dana  dan  pemanfaatan  dana. Setiap  sumber  daya  sudah  mengusahakan tugasnya dengan sebaik mungkin, meskipun pada  kenyataannya  masih  ada  hal-hal yang kurang  maksimal  dalam  pelaksanaannya disebabkan  oleh satu dan lain hal. Misalnya, untuk  Dinas  Sosial  yang  memiliki  tugas sosialisasi  dan  edukasi,  di  masa  pandemi seperti  ini  Dinas  Sosial  mengubah  metode sosialisasi  dan edukasi melalui media sosial, yaitu Instagram.  Namun  masih  ada  masya- rakat  yang  mengeluh  karena  penerima sembako  adalah  masyarakat  miskin  yang tidak memiliki  akses ke Instagram  sehingga mereka  tidak  mendapatkan  informasi. Masyarakat  berharap  Dinas  Sosial  mau terjun  langsung  dan  menjelaskan  terkait program sembako.
Di sisi  lain ada  sumber  daya finansial dan  waktu,  dimana  untuk  waktu  Peme- rintah  Pusat  belum  memberikan  batasan waktu  untuk  implementasi program sembako, baik di Kabupaten  Lebak maupun di  daerah  lain.  Untuk  pemanfaatan  dana sembako  bagi setiap  KPM, diberikan  waktu setiap  bulan  sampai  akhir  bulan,  jika  lebih dari  itu  KPM  tidak  bisa  mencairkannya. Pada  tahun  2020,  rekapitulasi  penyebaran sembako adalah sebesar  Rp 21.596.800.000 (dua puluh satu milyar lima ratus  sembilan puluh enam juta delapan  ratus ribu rupiah), dimana 107.984 KPM menerima Rp 200.000 per bulannya.

## Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana
Karakteristik  agen  pelaksana  terdiri dari organisasi,  norma, dan  pola hubungan, baik  ciri  struktur  formal  dan  informal organisasi,  maupun atribut personal. Karak- teristik  ini  menyangkut  prosedur  kerja standar  (mekanisme  kerja  antar  unit-unit
organisasi)  dan  fragmentasi  (penyebaran tanggung  jawab  pada  unit-unit  organisasi). Dalam pelaksanaannya,  keberhasilan  imple- mentasi  program  sembako  di  Kabupaten Lebak sangat dipengaruhi  oleh karakteristik agen  pelaksana.  Ada  usaha-usaha  yang dilakukan  oleh  agen  pelaksana,  seperti Dinas  Sosial  yang  bekerja  sama  dengan Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil untuk  mengusahakan  pendataan  NIK  dan pembuatan  e-KTP  di  Baduy  luar,  karena masyarakat Baduy  tidak memahami pembuatan  e-KTP, cenderung  tidak  peduli, sibuk  dengan  aktivitas  masing-masing  dan menganggap  e-KTP tidak penting,  sehingga menghambat  pembuatan  e-KTP  di  masya- rakat Baduy.
Kemudian  usaha  lainnya  dilakukan oleh  mitra  atau  Bank  Penyalur,  yaitu  BRI. Dalam  pelaksanaannya,  dana  program sembako  untuk seratus  ribu lebih KPM per bulannya  dicairkan  oleh  BRI  berupa  saldo sebesar Rp 200.000 ke dalam KKS, sehingga KPM  bisa  memanfaatkannya  di  e-Warong terdekat.  Kepala  Cabang  AMPM BRI Lebak, ED  mengatakan  bahwa  BRI  Lebak  sudah berusaha  semaksimal  mungkin  dalam menyalurkan  dana  bantuan  program sembako kepada masyarakat. Selain itu, BRI Lebak  juga  berkomitmen  untuk  mengopti- malkan  penunjukan  e-Warong,  dimana  hal ini terkadang  menuai  polemik  di lapangan. Namun,  pihak  BRI  Lebak  berusaha  untuk mencari  solusi  agar  dapat  meminimalisir konflik di lapangan.
Pihak  pemerintah  daerah  berharap masyarakat  juga  ikut  berpartisipasi  demi kelancaran implementasi program sembako,  karena  program  sembako  tidak bisa  berjalan  dengan  baik  apabila  masya- rakat tidak memiliki karakteristik yang baik untuk  menjalankan  program  sembako. Peran  e-Warong  juga  sangatlah  penting karena e-Warong adalah penyalur langsung kepada  KPM. Penelitian  ini  menemukan  e- Warong  di  Kabupaten  Lebak  yang  masih menyalahi  aturan,  seperti  adanya  pema- ketan  komoditas,  dimana  seharusnya  KPM bisa  memilih  sendiri  komoditas  apa  yang
diperlukan.  Kecuali,  terkadang  ada  KPM yang  meminta  komoditas  tertentu  dan  hal itu  dituangkan  dalam  berita  acara  yang dilaporkan ke pihak desa.

## Dimensi Sikap Pelaksana
Sikap  pelaksana,  dalam  arti  disposisi, berhubungan  dengan kecenderungan  pelak- sana.  Sikap  pelaksana  mencakup  penge- tahuan,  arah  kecenderungan  pelaksana terhadap  sasaran  kebijakan,  dan  intensitas tanggapan  terhadap  kebijakan.  Keberha- silan  implementasi  program  sembako  di Kabupaten  Lebak juga didukung  oleh sikap atau  kecenderungan  para  agen  pelaksana. Dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung jawabnya,  agen  pelaksana  memiliki  sikap disiplin,  karena  setiap  agen  pelaksana memiliki tugas masing-masing yang beragam.  Respons  implementor  terhadap kebijakan pun mempengaruhi  keberhasilan implementasi  kebijakan. Respons  yang baik tentunya  berangkat  menjadi  kemauan  bagi para  implementor  untuk  melaksanakan kebijakan publik.
Sikap atau kecenderungan  para pelak- sana program sembako dalam penelitian  ini dilihat dari segi pelaksana,  bagaimana  sikap pelaksana  dalam  melaksanakan  program sembako.  Penelitian  ini  melihat  adanya antusiasme  dalam  pelaksana  program sembako,  nampak  dari  kemauan  para pelaksana  untuk  mengimplementasik an program sembako. Namun ada sisi-sisi yang belum maksimal dalam pelaksanaan program  sembako  yang  disebabkan  oleh sikap  pelaksana  program  sembako.  Misal- nya,  sosialisasi  yang  diberikan  oleh  Peme- rintah  Kabupaten  Lebak  melalui  Dinas Sosial  dirasa  kurang  oleh  masyarakat. Kemudian  kurangnya  kesigapan  masya- rakat  dalam  memenuhi  persyaratan  yang dibutuhkan  untuk  menjadi  KPM,  dan kurangnya  kesigapan  Pemerintah  Daerah dalam membantu masyarakat untuk menjadi  KPM.  Perbaikan  data  yang  dilaku- kan secara berkelanjutan,  terutama  dengan adanya peralihan  Menteri membuat  masya- rakat  dan  juga  pihak  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Lebak harus  bekerja lebih keras
untuk  memperbaiki  data  yang ada.  Namun hal ini belum didukung oleh sikap pelaksana yang  sigap  dan  disiplin.  Contohnya,  hingga saat ini terdapat  sekitar 2.000 orang Baduy yang  belum  menerima  bantuan  karena adanya  perubahan  sistem  pendataan  dari offline menjadi online .
Dinas  Sosial  menyatakan  bahwa masyarakat Baduy luar pernah dibantu oleh Pemerintah Daerah untuk pendataan  secara online dengan  cara turun langsung  ke lapa- ngan,  namun  belum  dilanjutkan  kembali. Kedisiplinan  ini yang  masih  harus  digalak- kan pada agen pelaksana  program sembako di Kabupaten Lebak. Di sisi lain, pemerintah juga  cukup  tanggap  dalam  memangkas  e- Warong fiktif, dimana Dinas Sosial dan Bank Penyalur menutup 276 e-Warong yang tidak memiliki  kios  fisik  dan  juga  merupakan anggota  keluarga dari ASN,  perangkat  desa, TKSK,  dan  lain-lain.  Kemudian,  untuk  agen pelaksana  yang  lain,  yaitu  e-Warong, berdasarkan  pengakuan  Dinas  Sosial  dan juga  Bank  Penyalur,  masih  ada  e-Warong yang  tidak  disiplin  dalam  menjalankan tugasnya  dan  juga  penunjukan  e-Warong oleh  kepala  desa  dinilai  tidak  transparan karena  seringkali  kepala  desa  mengajukan e-Warong  atas  dasar  politik,  entah  itu pendukungnya  ataupun keluarganya.

## Dimensi  Komunikasi  Antar-Organisasi Pelaksana
Pelaksanaan  kebijakan  yang  efektif ditentukan  oleh komunikasi  yang dibangun secara  tepat  dan  konsisten  di  antara pelaksana  kebijakan.  Komunikasi  antar organisasi  dilihat  berdasarkan  pemahaman terhadap  sasaran/tujuan  kebijakan  dan sosialisasi  kebijakan.  Komunikasi  antar- organisasi  di  dalam  implementasi  kebija- kan/program  dimaksud  terutama  berhubu- ngan  dengan  koordinasi  dan  komunikasi yang  terjalin  di  antara  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  proses  implementasi  dan menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program.
Berhubungan  dengan  bagaimana  cara mendata  KPM,  informan  dari  Dinas  Sosial
Kabupaten  Lebak mengatakan  bahwa dinas menerima  data  dari  desa/kelurahan,  dan pihak desa/kelurahan  memiliki tugas untuk melakukan  verifikasi  dan  validasi  data penerima  bantuan  sembako.  Akan  tetapi ketika  dikonfirmasi  perihal  tugas  verifikasi dan  validasi  data  kepada  Kepala  Desa  RBT dikatakan  bahwa  desa/kelurahan  tidak melakukan  verifikasi  dan  validasi  data tersebut.  Selain  itu,  terungkap  bahwa  di Desa  RBT,  data  KPM  langsung  diberikan kepada agen atau e-Warong, baru kemudian pelaporan  setiap  bulan  diserahkan  kepada desa/kelurahan.  Hal  ini tentunya  membuat informasi  pelaksanaan  bantuan  sembako menjadi kurang jelas dan koordinasi  terkait implementasi  program  sembako  tersebut menjadi tidak sesuai  dengan aturan.

## Dimensi  Lingkungan  Ekonomi,  Sosial dan Politik
Lingkungan  ekonomi,  sosial  dan politik  yang  tidak  kondusif  dapat  menjadi biang  keladi  dari  kegagalan  implementasi kebijakan/program.  Lingkungan  dimaksud menyangkut  lingkungan  eksternal  organi- sasi  yang  ikut  mendorong  pelaksanaan kebijakan.  Lingkungan  meliputi  dukungan sumber  daya, dukungan  kelompok kepenti- ngan,  karakteristik  partisipan,  sifat  opini publik, dan dukungan elite politik.
Dari  aspek  ekonomi,  masyarakat menerima  dengan  baik  implementasi program  sembako  dikarenakan  kondisi ekonomi  masyarakat  Kabupaten  Lebak masih  banyak  yang  berada  di  bawah  rata- rata,  maka  kondisi  ekonomi  membantu realisasi  dari  program  sembako  tersebut. Antusiasme  masyarakat  dalam  menerima bantuan  sembako  membuat  Pemerintah Kabupaten  Lebak  cukup  terbantu  dalam menyalurkan  bantuan  sembako,  karena masyarakat  tentu  tidak  akan  menolak bantuan dikarenakan  kondisi ekonomi yang rendah.
Kemudian  dari  aspek  sosial,  masya- rakat  seringkali  mengalami  kecemburuan sosial  dikarenakan  ada  masyarakat  miskin yang tidak mendapatkan  bantuan sembako,
sedangkan  masyarakat  lainnya  mendapat bantuan sembako. Seperti yang dialami oleh masyarakat Kampung DKH, dimana pengajuan  untuk  mendapatkan  bantuan program  sembako  sebanyak  20  KK  tetapi yang  diterima  hanya  9  KK,  dan  tahun berikutnya  bertambah  menjadi  10  KK.  Hal ini seringkali  berbuah  keluhan  dan kecem- buruan sosial di lingkup masyarakat.
Dari segi politik, terdapat  masyarakat yang tidak mendapatkan  bantuan  sembako dikarenakan  tidak mendukung  kepala  desa pada saat pemilihan  kepala desa, pada hal ia layak mendapatkan  bantuan.  Di samping itu terdapat masyarakat yang terdaftar menjadi KPM  akan  tetapi  mereka  merupakan keluarga  dari  kepala  desa,  perangkat  desa, ASN  dan  lainnya  yang  diatur  di  dalam Pedoman  Umum  Program  Sembako  bahwa mereka tidak boleh menerima  bantuan,  dan mereka  ada  dalam  kondisi  ekonomi  yang baik atau tidak layak menerima  bantuan.
Penunjukan  e-Warong  yang  menya- lurkan bantuan sembako masih diliputi oleh faktor  politik.  Informan  penelitian  DD mengatakan adanya e-Warong yang dikelola  oleh  ASN  dan  perangkat  desa  di Desa  RBT. Hal senada  terkait penentuan  e- Warong  diungkapkan oleh  informan penelitian  ED, bahwa  seringkali  e-Warong yang  ditunjuk  oleh  desa  berasal  dari keluarga  sendiri.  Untuk  mengantisipasi masalah  yang  terjadi  ke  depan,  Bank Penyalur memilih  untuk mendirikan  dua e- Warong  dimana  salah  satunya  tidak berkaitan dengan kepala desa, ASN dan lain- lain, atau mengganti  e-Warong yang terkait dengan  ASN,  perangkat  desa  dan  lain-lain tersebut  menjadi  agen BRI Link.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa implementasi  program  sembako  di  Kabu- paten  Lebak  Provinsi  Banten  secara umum belum  berjalan  optimal.  Hal  ini  dapat ditunjukkan  berdasarkan  enam  dimensi implementasi  kebijakan sebagai berikut:
1)   Dalam  dimensi  sasaran  dan  tujuan kebijakan,  keberhasilan  implementasi kebijakan  dapat dilihat  dari bagaimana standar,  sasaran,  ukuran  hingga  tujuan mengapa  kebijakan  dibuat.  Semakin tinggi  target tersebut  dari kondisi ideal cenderung  lebih  sulit  diimplemen- tasikan, begitu juga sebaliknya. Sasaran program  sembako  adalah  masyarakat miskin,  dimana  masyarakat  miskin masih  ada  yang  belum  mendapatkan bantuan.  Hal  ini  menunjukkan  masih adanya  sasaran  yang  belum  tercapai dari implementasi  program sembako.
2)  Dalam dimensi  sumber  daya  kebijakan, sumber  daya  implementasi  program sembako  masih  memiliki  kekurangan, dimana  kedisiplinan  SDM belum terlalu digalakkan meskipun kemauannya sudah nampak.
3)  Dalam  dimensi  karakteristik  agen pelaksana,  agen  pelaksana  dari  peme- rintah  daerah  sudah  berupaya  semak- simal  mungkin,  tetapi  belum  ditunjang oleh  kesadaran  masyarakat  dari  segi administratif.  Bank  Penyalur  ikut serta menyelesaikan  masalah  di  lapangan terkait penunjukan  e-Warong.
4)  Dalam  dimensi  sikap  pelaksana,  peme- rintah  daerah  sudah  bersikap  cukup baik dalam memangkas  e-Warong fiktif. Akan  tetapi  di  sisi  lain,  kekurang- sigapan  juga  nampak  dari  adanya masyarakat  yang  belum  mendapatkan bantuan  dengan  tepat  sasaran  karena syarat administratif  belum lengkap.
5)  Dalam  dimensi  komunikasi  antar organisasi  pelaksana,  masih  ditemukan adanya  kekeliruan  dalam  komunikasi dan koordinasi.  Hal ini disebabkan  oleh masih  terjadinya  saling  lempar  tugas dan  fungsi  organisasi  pelaksana  peme- rintah daerah di lapangan.
6)  Dalam  dimensi  lingkungan  ekonomi sosial  dan  politik, lingkungan  ekonomi mendukung  implementasi  program sembako  di  lapangan  karena  banyak masyarakat  miskin  yang  menerima bantuan  sembako.  Kemudian,  dari
aspek  sosial,  terdapat  kecemburuan sosial  yang  nampak  di  tengah  masya- rakat  karena  masih  terdapat  sasaran kebijakan  yang  belum  mendapatkan bantuan  sembako.  Terakhir,  berkaitan dengan  aspek  politik,  dimana  dalam penunjukan  e-Warong  dan  penentuan KPM masih terjadi diskriminasi.

## Rekomendasi
Penelitian  ini  merekomendasikan beberapa  hal terkait implementasi  program sembako  di  Kabupaten  Lebak  Provinsi Banten, yaitu:
1)  Pemerintah perlu menggalakkan pengawasan  atas  segala  aspek  dalam implementasi  program sembako baik di ranah  pemerintah  daerah  maupun  di tengah  masyarakat  sehingga  apa  yang menjadi  potensi  permasalahan  dapat diantisipasi  dengan baik.
2)  Pemerintah  perlu  memberi  sosialisasi dan  edukasi  yang  baik  dan  maksimal agar  di  tengah  implementasi  tidak  ada kesalahan  komunikasi antar pihak yang menjalankan  program  sembako  dan juga  menghindari  kesalahpahaman  di sisi masyarakat.
3)  Pelaksanaan  program  sembako  perlu dievaluasi  secara  berkelanjutan  untuk melihat apakah program  sembako  ideal untuk  dilanjutkan  ataukah  terlalu muluk  dan  rumit,  karena  situasi eksternal  dan  internal  perlu  dipertim- bangkan.
4)  Jika  dirasakan  perlu  adanya  tindak lanjut  terkait  penyesuaian  implemen- tasi  program  sembako  dengan  mem- pertimbangkan  situasi  internal  dan eksternal,  maka  pemerintah  dapat membuat  peraturan  turunan  untuk implementasi  yang lebih ideal.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Agustino,  Leo.  (2016). Dasar-dasar  Kebi- jakan Publik .  (Edisi  Revisi). Bandung:
Alfabeta.
Arikunto,  Suharsimi.  (2006). Prosedur
Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta.
Bahri. (2008). Konsep  dan  Definisi Konseptual . Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada.
Bogdan , Robert  & Taylor, Steven  J . (1992). Pengantar  Metode  Penelitian  Kuali- tatif .  Terjemahan  oleh  Arief  Rurchan. Surabaya: Usaha Nasional.
Dunn, William N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Dye,  Thomas  R.  (2011). Understanding Public  Policy .  New  Jersey:  Prentice Hall.
Hadi, Sutrisno.  (1989). Metodologi Research Jilid I dan II . Yogyakarta: Andi Offset. Moleong,  Lexy J.  (2012). Metode Penelitian Kualitatif .  Edisi  Revisi.  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Chaizi, Nasucha . (2004) . Reformasi  Admi- nistrasi  Publik:  Teori  dan  Praktik . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Nawawi,  Hadari  &  Martini,  Murni.  (1996). Penelitian Terapan . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Nugroho , Riant. (2011) . Public Policy: Dina- mika  Kebijakan,  Analisis  Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Silalahi,  Ulber.  (2009). Metode  Penelitian Sosial . Bandung: Refika Aditama.
Singarimbun,  Masri  &  Effendi,  Sofian. (2011). Metode  Penelitian  Survai . Jakarta: LP3ES
Sugiyono.  (2009). Metode Penelitian Kuanti- tatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Tachjan.  (2008). Implementasi  Kebijakan Publik .  Bandung: Penerbit AIPI Bandung-Puslit
KP2W Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran. Winarno,  Budi.  (2007). Teori  dan  Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.

## Jurnal
Van  Meter,  Donald  S.  &  Van  Horn,  Carl  E. (1975).  The  Policy  Implementation Process,  A  Conceptual  Framework. Administration & Society , 6(4): 447.

## Dokumen
Pedoman  Umum  Sembako  Tahun  2020.
Kementerian  Sosial  Republik  Indo- nesia.
Rekapitulasi  Data  Sembako  Tahun  2019- 2020. Dinas Sosial.
Rekapitulasi  DTKS  SK  Oktober  2020 Kabupaten  Lebak. Dinas Sosial.
Strategi  Nasional  Penanggulangan  Kemis- kinan  2004.  Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

## Laman
Antaranews.com  (2020,  25  Februari). Peneliti: Optimalkan Penerapan
Program  Bantuan  Pangan  Non-tunai. Diakses  pada  5  Januari  2021  dari https://www.antaranews.com/berita /1318106/peneliti-optimalkan- penerapan-program-bantuan- pangan-non-tunai.
Banten.idntimes.com  (2021,  15  Februari).
Jumlah  Penduduk  Miskin  di  Banten Bertambah  81  Ribu  Orang.  Diakses pada 25 Februari 2021 dari https://banten.idntimes.com/news/b anten/khaerul-anwar-2/jumlah- penduduk-miskin-di-banten- bertambah-81-ribu-orang/1. cips-indonesia.org  (2020,  25  Februari).
Implementasi  Program  BPNT  Masih Perlu  Dioptimalkan.  Diakses  pada  5 Januari  2021  dari  https://www.cips- indonesia.org/post/implementasi- program-bpnt-masih-perlu- dioptimalkan.
Nasional.kompas.com  (2020,  22  Oktober). Pemerintah  Percepat  Optimalisasi Penyaluran  Bansos  di  Papua  dan Papua Barat. Diakses pada 14 Februari 2021  dari  https://nasional.kompas. com/read/2020/10/22/10380611/p
emerintah-percepat-optimalisasi- penyaluran-bansos-di-papua-dan- papua-barat?page=all.
Rakyatmerdekanews.com  (2020, 20 Maret). Program  Bantuan  Sembako  di  Lebak Dapat Sorotan Tajam. Diakses pada 12 Desember  2020  dari  https://rakyat merdekanews.com/2020/03/20/pro gram-bantuan-sembako-di-lebak- dapat-sorotan-tajam/.
Redaksi24.com  (2019,  7 November).  Gara- gara  Tidak  Punya  E-KTP,  warga miskindi  Lebak  Tidak  Dapat  BPNT. Diakses  pada  11  Februari  2021  dari https://www.redaksi24.com/gara- gara-tidak-punya-e-ktp-warga- miskin-di-lebak-tidak-dapat-bpnt/.
Republika.co.id  (2019,  23  September). BPNT  Banyak  Masalah,  Bulog  Minta Jadi  Penyalur  Tunggal.  Diakses  pada
12 Desember 2020 dari https://republika.co.id/berita/py9zr h370/bpnt-banyak-masalah-bulog-
minta-jadi-penyalur-tunggal.