VOL .07 NO .01, PP . 31-35 P -ISSN : 2548-9534 | E -ISSN : 2548-9550

## Perancangan Website Monitoring Pengaduan Masyarakat pada Sistem Pengaduan KemenKopUKM
Freddy Yakob a , Sanjaya Pinem b a,b Politeknik Negeri Media Kreatif

## I NFORMASI A RTIKEL

## ABSTRACT
Sejarah Artikel: Diterima Redaksi: 22 Mei 2023 Revisi Akhir: 24 Juni 2023
Diterbitkan Online : 30 Juni 2023 [Diisi oleh penerbit]
Informasi  telah  menjadi  komoditas  yang  termasuk  dalam  kebutuhan manusia.  Apalagi  untuk  instansi  pemerintah  yang  wajib  menjalankan amanat  undang-undang  melakukan  keterbukaan  informasi  publik.  Hal  ini didorong untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi.  Termasuk  ada  pengaduan  masyarakat,  diperlukannya  sistem monitoring yang dapat dilihat secara online dan realtime. KemenKopUKM melalui  website  monitoring  pengaduan  masyarakat  mewujudkan keterbukaan  informasi  publik  dengan  tepat.  Data  yang  ditampilkan  juga dibuat  dengan  sistematis  yang  mudah  dibaca  dan  dianalisis.  Selain  itu kemudahan  akses  kepada  publik  juga  menjadi  bagian  untuk  melakukan transparansi data. Untuk itu website monitoring pengaduan masyarakat ini dibuat  menggunakan  metode  SDLC  ( Software  Development  Life  Cycle ) yang  terdiri  dari  1).Perancangan/planning,  2).  Analisis  Sistem/Kebutuhan Sistem 3). Desain, dan 4). Implementasi. Hasilnya tampilan yang sederhana dengan  memperhatikan  sequence  dapat  dikonstruksikan  dengan  baik. Tampilan menggunakan grafis yang interaktif juga memudahkan pengguna baik  oleh  masyarakat  maupun  pemangku  kepentingan  tidak  lagi  kesulitan jika ingin mendapatkan data terkini.
DOI: https://doi.org/10.46961/jommit.v7i1

## K ATA K UNCI
SCOT; Sistem Monitoring; Website Based; Pengaduan Masyarakat; Informasi Publik;

## K ORESPONDENSI
Freddy  Yakob,  Program  Studi  Penyiaran, Politeknik Negeri Media Kreatif
Jl.  Srengseng  Sawah,  Jagakarsa,  Jakarta
Selatan, DKI Jakarta 12640
Email: freddy@polimedia.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Keterbukaan  informasi  publik  merupakan  sebuah  amanat  dari Undang-undang  No.  14  tahun  2008.  Pada  undang-undang tersebut disampaikan bahwa semua kegiatan yang bersumber dari dana  masyarakat  termasuk  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara/Daerah  (APBN/D)  harus  disampaikan  kepada publik.  Informasi  menjadi  penting  dan  menjadi  hak  bagi  setiap orang  untuk  mengetahuinya.  Hal  ini  membuat  setiap  lembaga pemerintah  mengupayakan  untuk  melakukan  transparansi informasi melalui kanal yang dimilikinya.
Hal  ini  sejalan  dengan  upaya  pemerintah  melakukan  reformasi birokrasi  di  lembaga  milik  negara.  Perubahan  tersebut  salah satunya melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Setiap
lembaga  wajib  menyediakan  informasi  yang  publik  wajib mengetahuinya.
Undang-undang  tersebut  menjadi  landasan  operasional  yang memberikan  jaminan  terbukanya  akses  informasi  bagi masyarakat  secara  luas  dari  lembaga  yang  dananya  bersumber dari  masyarakat  [1].  Maka  sudah  seharusnya  masyarakat  dapat membuka informasi tersebut dengan mudah tanpa alur yang rumit dan  bertele-tele.  Hal  ini  akan  mendorong  perubahan  pada lembaga pemerintah yang lebih baik. Apalagi dengan adanya era disrupsi  saat  ini,  dimana  semua  informasi  bisa  didapatkan darimana  pun.  Jika  lembaga  pemerintah  tidak  melakukan kemudahan akses informasi, maka disinformasi seperti hoax akan menjangkiti masyarakat.
Penggunaan  website  sebagai  media  informasi  menjadi  langkah paling  mudah  untuk  menyampaikan  informasi  publiknya. Pemanfaatan  website  di  kalangan  pemerintahan  menunjukkan
peningkatan yang sangat pesat. Sampai dengan tahun 2012 indeks web menunjukkan bahwa semakin banyak negara di dunia yang memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk memberikan informasi kepada warga negaranya [2].
Berdasarkan  data  dari  DataReportal.com  mencatat  bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 212,9 juta  orang.  Angka  tersebut  sama  dengan  77%  dari  populasi penduduk  di  Indonesia.  Jika  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya  meningkat  5,2%  atau  sekitar  10  juta  pengguna. Selama satu hari, rata-rata pengguna menghabiskan waktu 7 jam 42 menit dengan mengunakan smartphone sebesar 98,3% [3].
Gambar 1 Overview of Internet User (Sumber: DataReportal.com)
Kementerian  Koperasi  dan  UKM  termasuk  lembaga  yang menyampaikan informasinya kepada publik. Terutama menyangkut  laporan  pengaduan  masyarakat  yang  prosesnya harus  bisa  dikontrol  secara  publik.  Pengaduan  masyarakat tersebut  saat  ini  diterima  tidak  hanya  melalui  portal  aduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) saja, melainkan  didapatkan  melalui  telepon  Contact  Center,  pesan email,  dan  aduan  pada  WhatsApp.  Aduan  tersebut  berasal  dari seluruh  provinsi  di  Indonesia.  Hingga  saat  ini  sudah  tercatat terdapat  15  kategori  aduan  yang  dibuat  sebagai  klasterisasi masalahnya. Pada tahun 2022 terdapat 1.262 aduan yang masuk untuk ditindaklanjuti.
Berdasarkan  hal  tersebut,  KemenKopUKM  menyajikan  data statistik  termasuk  status  tindak  lanjut  aduannya  secara  publik. Data pengaduan masyarakat tersebut disampaikan kepada publik berbasis  website.  Perancangannya  juga  dibuat  berdasarkan kebutuhan  dari  pimpinan  dan  masyarakat  agar  dapat  membaca datanya  dengan  mudah.  Rancangan  akan  dibuat  dengan  desain website  responsif  yang  dapat  dilihat  versi  desktop  ataupun mobile. Tujuannya agar pada perancangan tersebut mewujudkan nilai-nilai  keterbukaan  informasi  publik  yang  informatif  bagi publik. Hal ini dilakukan agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah dengan tampilan yang sederhana. Untuk itulah  perancangan  website  monitoring  pengaduan  masyarakat pada  sistem  pengaduan  masyarakat  Kementerian  Koperasi  dan UKM ini dibuat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Sistem Informasi
Sistem  sebagai  suatu  jaringan  kerja  prosedur  yang  saling berhubungan,  sistem  yang  lebih  menekankan  pada  elemen  atau
komponen mendefinisikan sistem sebagai kumpulan elemen yang beriteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu [4]. Maka untuk sistem  informasi  merupakan  kumpulan  sub-sub  sistem  yang saling  terintegrasi  dan  berkolaborasi  untuk  menyelesaikan masalah  tertentu  dengan  cara  mengolah  data  hingga  memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi penggunanya [5]. Maka sistem informasi ini merupakan sebuah wadah untuk mengolah data dan menampilkannya  kepada  pengguna.  Rancangan  tersebut  dibuat dengan sistem agar informasi yang ditampilkan dapat terstruktur dengan benar.

## 2.1.1. Website
Website  adalah  alamat  URL  (Uniform  Resource  Locator)  yang berfungsi sebagai tempat menyimpan data dan informasi tentang suatu topik tertentu [6]. Melalui sebuah website, maka informasi yang ditampilkan pada halaman tersebut dapat diakses oleh siapa pun,  kapan  pun,  dan  di  mana  pun,  selama  pengguna  tersebut terhubung dengan internet.

## 2.1.2. Pengaduan Masyarakat
Pengaduan Masyarakat merupakan bentuk pemantauan masyarakat  yang  disampaikan  kepada  pihak  yang  berwenang menerima dan/atau menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat [6]. Pada  dasarnya  pengaduan  masyarakat  ini  merupakan  sebuah keluhan  atau  pertanyaan  akan  sesuatu  kebijakan  atau  informasi sehingga  dapat  dikonfirmasi  dengan  valid.  Kolom  pengaduan masyarakat  memang  menjadi  wadah  bagi  publik  untuk menyampaikan  suatu  hal  kepada  lembaga  mewujudkan komunikasi yang interaktif.

## 3. KONSEP PERANCANGAN
Dalam  menyusun  perancangan  website  ini  digunakan  analisis Social Construction of Technology (SCoT). SCoT adalah sebuah pemikiran  Trevor  J.  Pinch  dan  Wiebe  E.  Bijker  pada  sebuah artikel yang secara kontekstual membahas mengenai bagaimana teknologi terbentuk oleh karena suatu fenomena sosial. [7] Maka dapat  diartikan  bahwa  proses  pembuatan  tampilan  website  ini merupakan hasil pemikiran dari kebutuhan sosial. Sederhananya konstruksi  sosial  yang  dibangun  diwujudkan  melalui  website tersebut.
Pada  proses  perancangannya  menerapkan  metode  waterfall. Metode ini memungkinkan suatu sistem dikonstruksikan  secara sistematik dan berkelanjutan.[8] Metode ini bersifat serial dengan proses  perencanaan,  analisa,  desain,  dan  implementasi  pada sistem  yang  dibangun  yang  juga  mengacu  pada  metode  SDLC ( Software  Development  Life  Cycle ).  Maka  berdasarkan  metode tersebut, dapat disusun perancangannya sebagai berikut:

## Gambar 1. Proses Perancangan Website

## 3.1. Perencanaan Kebutuhan
Pada  tahapan  ini  disusun  kebutuhan  dari  pengguna  yang  akan menggunakan  data  tersebut.  Data  yang  diinginkan  tampil  pada website  monitoring  disusun  dan  diklasterisasi  sehingga  dapat dengan mudah ditampilkan pada beragam ukuran layar.

## 3.2. Analisis Sistem
Tahapan  ini  menganalisis  kebutuhan  sistem  yang  diperlukan dalam  membuat  website  tersebut.  Melakukan  perancangan kerangka  kerja  sehingga  monitoring  dapat  ditampilkan  dengan sederhana  dan  data  yang  ditampilkan  dapat  dibaca  dengan mudah. Selain itu sistem yang dibangun harus bisa fleksibel dan memiliki kesinambungan yang lama.

## 3.3. Perancangan Desain
Tahapan  ini  membuat  rancangan  desain  yang  tepat.  Membuat dengan  menggunakan  grid  hirarkis,  dimana  unsur  yang  paling penting  disusun  terlebih  dahulu  menggunakan  sequence  yang tepat. Langkah yang dilakukan untuk mencapai rancangan desain yang tepat adalah sebagai berikut :
a. Rancangan Unsur Utama
Perancangan  ini  akan  melibatkan  unsur-unsur  tampilan website  yang  paling  mudah  dibaca  dan  elemennya diharuskan  tersedia  meskipun  tampilan  berubah-ubah  baik dari mobile website desktop ataupun mobile.
b. Rancangan Unsur Tambahan
Perancangan  ini  melibatkan  unsur-unsur  sekunder  yang dapat  berupa  icon,  ataupun  elemen  gambar  yang  dapat menambah sisi interaktif dari tampilan tanpa menghilangkan sisi profesional.
c. Penggabungan antara Unsur Utama dan Tambahan
Penggabungan  antara  kedua  unsur  dalam  perancangan desain akan menghasilkan tampilan yang bersifat responsif dan adaptif, sehingga tampilan desain yang dihasilkan dapat merespon devices yang digunakan oleh pengguna.
Tampilan responsif akan memberikan kemudahan membaca data yang  urut  dan  ringkas  namun  tetap  padat,  sehingga  pengguna nantinya mendapat informasi yang dibutuhkan secara cepat.

## 3.4. Implementasi Sistem
Setelah ketiga tahapan tersebut dilalui, maka langkah selanjutnya melakukan  implementasi  dari  kebutuhan  data,  tampilan,  dan
susunan  dari  website  tersebut.  Kebutuhan  data  tersebut  diatur pada  kerangka  kerja  sehingga  tampilan  website  tersebut  bisa dibuka pada device dan web browser apapun.
Berdasarkan  metode  tersebut,  maka  selanjutnya  disusun  terkait Use  Case  Diagram yang  memperlihatkan  interaksi  antara pengguna dengan sistem. Use Case Diagram ini dijalankan lewat cara gambaran tipe interaksi antara user program (sistem) dengan sistemnya itu sendiri. Dapat ditampilkan Use Case Diagram pada website monitoring pengaduan masyarakat sebagai berikut:
Gambar 2. Use Case Diagram

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan maka disusunlah informasi yang  akan  ditampilkan  pada  website  monitoring  pada  empat bagian,  yakni  halaman  utama,  proses  aduan,  demografi,  dan klaster/kategorisasi. Selain itu untuk data aduan dan tindak lanjut juga  ditampilkan  sebagai  bagian  dari  keterbukaan  informasi publik.
Implementasi  pada  halaman  utama  menampilkan  data  terkait proses aduan dengan jumlah aduannya. Lalu dilengkapi dengan pemetaan berdasarkan geografi sehingga pengguna dapat melihat rincian dari setiap provinsi yang ada.

## Gambar 3 Tampilan Home
Untuk bagian proses aduan tersebut terdapat empat rekapitulasi data,  yakni  rekap  data  harian,  mingguan,  bulanan  dan  tahunan. Hal  ini  untuk  menunjukkan  kinerja  dari  monitoring  pengaduan masyarakat.
Perencanaan Kebutuhan Analisis Sistem Perancangan Desain
Implementasi Sistem

## Gambar 4 Tampilan Jumlah Pengaduan Masyarakat
Berdasarkan  pemetaan  demografi,  tampilan  menunjukkan  data terkait jenis kelamin dari pelapor. Hal ini agar dapat memetakan bagaimana pendekatan untuk menangani aduan tersebut. Karena pada  prinsipnya,  berdasarkan  jenis  kelamin  proses  aduan  akan diproses dengan kebutuhan dari pelapornya itu sendiri.

## Gambar 5 Tampilan Jenis Kelamin Pelapor
Selain  demografi,  pembagian  wilayah  juga  dibagi  berdasarkan provinsi.  Dari  setiap  provinsi  tersebut  terdiri  dari  jenis kelaminnya.  Sehingga  dalam  tampilan  data  dapat  dianalisis dengan lebih rinci.

## Gambar 6 Tampilan Jenis Kelamin Pelapor dalam Provinsi
Untuk  melakukan  klasterisasi  atau  kategori  pada  monitoring pengaduan ini, dilakukan berdasarkan tiga hal, yakni terkait unit yang  menjadi  subjek  pelapor,  topik  yang  dibahas  oleh  pelapor, dan media yang digunakan pelapor untuk melakukan aduan. Unit tersebut  dibagi  berdasarkan  pembagian  satker  yang  ada  di KemenKopUKM. Pada grafik ini juga ditampilkan proses aduan yang masih dalam proses dan sudah selesai di proses.

## Gambar 7 Tampilan Aduan berdasarkan Unit Kerja
Sedangkan  untuk  topik  dibagi  berdasarkan  program  kerja KemenKopUKM  sehingga  relevan  dengan  masukan  terkait program  kerja  tersebut.  Pada  grafik  tersebut  juga  dapat  dilihat berdasarkan  media  layanan  yang  digunakan  dalam  melakukan aduan.

## Gambar 8 Tampilan Aduan berdasarkan Topik
Untuk media yang digunakan pelapor agar dapat mengoptimalkan  penggunaan  media  dalam  menjadi  aduan masyarakat.  Pada  grafik  tersebut  juga  dapat  dilihat  dari  jenis kelamin pelapor dalam penggunaan media layanan.

## Gambar 9 Tampilan Aduan berdasarkan Media Layanan
Berdasarkan implementasi dari perancangan tersebut, maka dapat dilihat  bahwa  kebutuhan  untuk  menampilkan  data  sesuai  SCoT tersebut  dapat  terpenuhi.  Penjabaran  data  yang  disajikan  juga dapat  dengan  mudah  dibaca  dan  dipahami  oleh  publik.  Angka statistik yang muncul tersebut dapat dijadikan rujukan utama jika ada yang menggunakan untuk kebutuhan tertentu. Maka tampilan pada  website  monitoring  pengaduan  masyarakat  ini  dapat menujukkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan  yang  didapat  dari  perancangan  website  monitoring pengaduan  masyarakat  ini  agar  tampilannya  memudahkan pengguna  memahami  data  dan  informasi  yang  tercantum  pada halaman tersebut. Tampilan tersebut disusun dan dikonstruksikan agar informasi yang ditampilkan dapat dibaca secara terstruktur dan memiliki sequence yang tepat. Penampilan berupa grafis juga akan memudahkan pengguna untuk mendapatkan deskripsi data yang  bisa  dimanfaatkan  langsung  sebagai  tampilan  kepada stakeholder atau kebutuhan publik lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA .
[1] N.  Febriananingsih,  “KETERBUKAAN  INFORMASI PUBLIK  DALAM  PEMERINTAHAN  TERBUKA MENUJU  TATA  PEMERINTAHAN  YANG  BAIK,”
Jurnal  Rechtsvinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional ,  vol.  1,  no.  1,  pp.  135–156,  2012,  [Online]. Available: www.article19.
[2] D.  Nupikso,  “Implementasi  Keterbukaan  Informasi Publik Dalam Website Pemerintah,” IPTEK-KOM , vol.
17, no. 2, pp. 113–128, 2015.
[3] S. Kemp, “DIGITAL 2023: INDONESIA,”
datarepotal.com , Feb. 09, 2023.
[4] Y.  Firmansyah,  R.  Maulana,  and  N.  Fatin,  “SISTEM INFORMASI  PENGADUAN  WARGA  BERBASIS WEBSITE,” Jurnal  Cendikia ,  vol.  19,  no.  1,  pp.  397– 404, 2020.
[5] Liesnaningsih,  R.  Taufik,  and  R.  Destriana,  “SISTEM
INFORMASI  MONITORING  PENGADUAN  DAN KELUHAN PELANGGAN PADA PT. EGA
TEKELINDO  PRIMA  BERBASIS  WEB,” JIKA (Jurnal Informatika) , vol. 5, no. 3, pp. 276–281, 2021.
[6] Alfiani,  D.  P.  Agustino,  and  I.  G.  A.  V.  Purnama, “Sistem  Informasi  Pengaduan  Pada  Komite  Olahraga Nasional  Indoensia  Provinsi  Bali  Berbasis  Web,” ADI
Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal , vol. 4, no. 1, pp. 107–
117, 2023.
[7] D.  Lesmana  and  G.  M.  Valentina,  “Digital  Marketing Rumah Makan Padang Melalui Instagram Berdasarkan Social Construction of Technology,” COMMENTATE: Journal of Communication Management , vol. 2, no. 1, pp. 17–32, Jul. 2021, doi: 10.37535/103002120212.
[8] I.  N.  Ghifari  and  H.  Setiaji,  “Pengembangan  Portal Manasik  Haji  Pada  Website  Islamic  Vibes,” Jommit: JURNAL MULTI MEDIA DAN IT , vol. 06, no. 01, pp. 17–22, 2022, doi: 10.46961/jommit.v6i1.