## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1329-1342
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.81

## IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DI DESA PINANG JATUS KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER
Herida Erhan 1 , Syahrumsyah Asri 2 , Agus Santosa 3
Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Correspondence Author: Heridaerhan28@gmail.com Indonesia

## Abstract
The purpose of this study was to analyze the implementation of the remote indigenous community empowerment program (KAT) in the Liombe location, Pinang Jatus Village, Long Kali District, Paser Regency. The research was conducted in remote indigenous communities at the Liombe location, Pinang Jatus Village, Long Kali District, Paser Regency using a qualitative descriptive method and data collection procedures were carried out using in- depth interviews, observation and documentation techniques which were then analyzed using an interactive analysis model through the stages of data collection, data reduction, presentation of data and conclusions (Miles Huberman and Saldana 2014). The results showed that the implementation of the remote indigenous community policy at the Liombe Location, Pinang Jatus Village, Long Kali District, Paser Regency, initially in 2018 and 2019 went well because there were many programs and empowerment carried out by the government for the community and they really felt the impact given such as cultivating peanuts, corn and chilies as well as processing forest products, namely rattan. The impact on welfare, economic empowerment and social activity including in this case their political role is very much considered. As well as the inhibiting factors are the lack of and limited facilities for health, education, lack of lighting facilities, limited access to dirt roads and clean water.

## Keywords: Empowerment; Implementation; Program; Remote Indigenous Community Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program pemberdayaan komunitas adat terpencil di Desa Pinang Jatus, Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. Penelitian ini menggunakan metodelogi deskriptif kualitatif serta prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan model analisa interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan (milles huberman dan Saldana 2014). Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi kebijakan komunitas adat terpencil (KAT) di Lokasi Liombe Desa Pinang Jatus, Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser pada awalnya di tahun 2018 dan 2019 berjalan dengan baik karena banyak program dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dan mereka sangat merasakan dampak yang diberikan seperti bercocok tanam kacang tanah, jagung dan cabai serta dalam hal pengolahan hasil hutan yaitu rotan. Dampak kesejahteraan, keberdayaan ekonomi dan kegaitan sosial termasuk dalam hal ini peran politik mereka sangat diperhatikan. Serta faktor yang menghambat adalah kurang dan terbatasnya sarana fasilitas kesehatan, pendidikan, tidak adanya sarana penerangan, keterbatasan akses jalan tanah dan air bersih.
Keywords: Implementasi; Komunitas Adat Terpencil; Pemberdayaan; Program
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DI DESA PINANG JATUS KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1329-1342 Herida Erhan. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.81 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Tantangan terbesar dalam pembangunan Indonesia saat ini adalah peningkatan kesejahteraan, pemberantasan kemiskinan, dan penciptaan lebih banyak lagi kesempatan kerja. Terkait dengan kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial sebagai warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang pelaksanaan programnya diatur dalam Permensos Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil , dimana KAT adalah “kelompok sosial (budaya) yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik”. Permasalahan tersebut harusnya tidak lagi terjadi pada era otonomi daerah, diera keterbukaan informasi dan kemajuan tekhnologi sekarang ini, dimana daerah bersangkutan diberikan kewenangan penuh dalam mengambil kebijakan serta melakukan pembangunan daerahnya, termasuk pemberdayaan KAT. Kebijakan pembangunan Komunitas Adat Terpencil (KAT) pada masa dulu lebih bersifat Topdown, namun pada saat ini justru harus lebih bernuansa pada pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung , maupun kalangan dunia usaha dan pemerintah daerah.
Implikasi dari keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pembangunan adalah bahwa kebijakan, strategi dan program serta sumber daya daerah akan menjadi fokus dan terarah pada saat melaksanakan pemberdayaan komunitas adat terpencil untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat terpencil, di lokasi Liombe Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser.
Pada posisi ini, menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020) Lebih lanjut, Grindle (1980) yang dilkutip dari (Elwan, L.O.M, 2011:15) dijelaskan bahwa mendekati implementasi kebijakan sebagai suatu proses tindakan-tindakan administratif umum yang perlu diperiksa sampai level program yang spesifik. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari kapasitasnya untuk menjalankan program sesuai dengan desain semula. Karena itu, implementasi kebijakan secara keseluruhan perlu dilihat dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan. Pengukuran kesesuaian ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu: a) Dilihat dari prosesnya, yakni yang dapat diperiksa pada tingkat program yang spesifik dan dana yang dialokasikan, serta b) Dilihat dari hasil yang dicapai oleh implementasinya kebijakan tersebut.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1329-1342
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.81
Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu: a) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok; dan b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran terhadap perubahan yang terjadi. (Muhammad Elwan, La Ode; Agus Pramusinto, 2011)
Demikian halnya dengan Implementasi dari Kebijkan Program Pemberdayaan KAT tersebut mendapat apresiasi masyarakat khususnya pada masyarakat terpencil, lokasi Liombe Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser yang letaknya jauh dari pemukiman penduduk sehingga kehidupannya kurang memenuhi standar hidup yang layak dan agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat maka perlu diberdayakan, sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan yang terus berkembang. Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Paser dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Paser Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kabupaten Paser.
Untuk mendapatkan program pemberdayaan komunitas adat terpencil, terlebih dahulu wilayah harus sudah terdaftar dalam kawasan komunitas adat terpencil, kemudian ketersediaan masyarakat untuk diberdayakan dengan mencantumkan beberapa persyaratan antara lain: kepala desa mengajukan permohonan pemukiman sosial komunitas adat terpencil kepada Dinas Sosial, yang bersangkutan melampirkan surat penyerahan tanah, daftar nama kepala keluarga yang akan dibina/dimukimkan dan peta/sketsa lokasi.
Adapun data jumlah warga komunitas adat terpencil (KAT) yang telah dibina/dimukimkan di lokasi Liombe Desa Pinang Jatus adalah sebanyak 56 KK, pendanaannya berasal dari APBN yang dilaksanakan melalu Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggarn 2018. Walaupun sudah dilakukan pemberdayaan kepada warga KAT di desa Pinang Jatus, namun belum semua warganya mengalami perubahan tingkat kesejahteraannya sesuai dengan tujuan dari program pemberdayaan tersebut.

## METODOLOGI
Penelitian ini dilakukan di Lokasi Liombe Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dan berlangsung mulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2022. Dalam Penelitian ini desain penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena data yang dikumpulkan bersifat pertanyaan dan pernyataan yang dilakukan kepada sumber yaitu masyarakat Liombe Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali, pendamping KAT Liombe dan yang melaksanakan pemberdayaan yaitu Dinas Sosial Kabupaten Paser, penelitian deskriptif merupakan pengumpulan data untuk diuji atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Tipe yang paling umum dari penelitian

## IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DI DESA PINANG JATUS KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1329-1342 Herida Erhan. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.81 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
deskriptif ini meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.
Menurut Sugiyono (2016:15) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data ersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode pengolahan dan analisis data mengikuti model analisis interaktif dari Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam jurnal (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022) yang mencakup penyajian data dan pengembangan pemahaman yang baik yang keduanya dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Hal ini berarti bahwa proses analisis data berjalan secara terintegrasi dengan proses pengumpulan data, penyajian data, dan pengembangan pemahaman terhadap data hingga penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis data ini digunakan untuk menjawab permasalahan tentang Implementasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Desa Pinang Jatus, Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lokasi KAT di Lokasi Liombe Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, dengan jarak tempuh lokasi KAT ke pusat Desa adalah berkisar + 5 Km. Jarak lokasi KAT ke pusat Kecamatan adalah + 65 Km. Jarak dari Lokasi KAT ke pusat Kabupaten adalah + 95 Km. Batas-batas Lokasi Permukiman dan Desa Sekitarnya yaitu sebelah utara hutan Desa Lambakan dan Desa Perkuwin, sebelah selatan Desa Tiwei, sebelah barat Desa Rantau Layung dan sebelah timur Desa Belimbing.
Akses terhadap mobilitas ekonomi mereka masih sangat terbatas, dimana akses jalan yang harus ditempuh dari Desa Pinang Jatus ke Kecamatan Long Kali kurang lebih selama 3 jam dengan jarak 65 km, sedangkan untuk ke Lokasi KAT Liombe dari Desa Pinang Jatus ke lokasi tersebut ditempuh sekitar 30 menit dengan menggunakan kendaraan sepeda motor maupun mobil.
Dukungan dari pihak lain yang memperlancar proses pemberdayaan adalah dukungan dari Pemerintah Desa Pinang Jatus, Pemerintah Kecamatan Long Kali, Dinas Sosial Kabupaten Paser, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Paser, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur serta Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
Aktifitas utama penduduknya adalah bercocok tanam secara tradisional yang dilakukan secara bergotong royong dan belum menggunakan teknologi modern. Dalam

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1329-1342
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.81
rangka meningkatkan keberdayaan mereka di lokasi Liombe sebagai komunitas adat, oleh pendamping dan dinas sosial dilakukan beberapa kegiatan, seperti penyuluhan kesehatan, penyuluhan pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal dan memberikan keterampilan khusus kepada mereka, seperti mengolah hasil alam, membuat anyaman rotan dan sebagainya.
Sejak dua tahun terakhir ini pemberdayaan tidak lagi berjalan dengan maksimal, dikarenakan kondisi covid 19 yang mengakibatkan penyerapan dana/ angaran yang cukup besar untuk penangan kasus covid ini dan mengakibatkan beberapa program kegiatan dimasyarakat Liombe tidak berjalan dengan baik sehingga beberapa masyarakat ada yang meninggalkan lokasi kemudian mereka kembali kepada kehidupan dan pola hidup sebelumnya.
Karalteristik komunitas adat terpencil lokasi Liombe Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali berdasarkan jenis kelamin:
Tabel. 1 . Jenis Kelamin Masyarakat Desa Pinang Jatus No. Jenis Kelamin Jumlah 1. Laki-laki 111 2. Perempuan 76 Jumlah 187 Sumber: pengolahan data, 2022
Berdasarkan tabel diatas jumlah laki-laki sebanyak 111 orang dan perempuan 76 orang jadi jumlah penduduk Liombe Desa Pinang Jatus sebanyak 187 orang.
Tabel 2. Kondisi Masyarakat Berdasarkan Pendidikan No. Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin Jumlah Laki-Laki Perempuan 1. Belum sekolah 13 9 22 2. Tidak tamat SD 11 10 21 3. Belum tamat SD 11 8 19 4. SD 63 31 94 5. SLTP 11 7 18 6. SLTA 2 8 10 7. DIPLOMA 0 3 3 Jumlah 111 76 187

## Sumber: pengolahan data, 2022
Berdasarkan tabel diatas yang belum sekolah ada 22 orang, tidak tamat SD 21 orang, belum tamat SD 19 orang, lulus SD 94 orang, lulus SLTP 18 orang, lulus SLTA 10 orang dan pendidikan tertinggi diploma sebanyak 3 orang.
Realisasi program dari Kementerian Sosial, berupa Bantuan Bibit, dan Alat Tani. Sedangkan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Paser, mendapat bantuan dalam bentuk sarana mandi, cuci, kakus (MCK) komunal pada tahun 2018.

## IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DI DESA PINANG JATUS KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1329-1342 Herida Erhan. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.81 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Jenis potensi, sumber alam dan lingkungan yaitu Padi, langsat, ulin, bangris, tengkawang, meranti, taraf, sango, pekalung, papuan, emputu, rambutan hutan (semayap), keramu, paken/lay, lahung, kerantungan, dungket, sungkai, sambu, bentalen, mampet, balongkoing, nyarau, darak, kumpot, berangin, mensipang baui, enep, nyayas, kaoss, salokako, lendamun, petanak, potai, torong, kupang, melipes, jering, aren, ikis, pinang kera, jungan, soko, sikan, peles, dalun, weyawang, wesolo, tu, tenduan, dendek, sit, sikan.
Fauna (binatang/hewan) Burung enggang (tukuk, nongang, totoh, kangkai, kuek, lempu, teraku), juwey, sakan, juwey rondeng, bambutsur, lesiyo (ayam), regam, bumbut, teruwei, sengsek, empulu blaen, koniw, paok, terantang, pune, nape, briyek, sembuti, terantang lang, lembu, payau, kijang (telanus), pelanuk, babi hutan, buis butung, buis, kelawet, boruk, ode/ monyet, bengkara/ bekantan, bunang, uker, bekiki, tetung (landak), bengkurui, bekisak (tupai), bekisak layun, marau, dorok, munin, penganen (ular piton), layun (ular kobra), layun ramr, beriro, sengkolok, nipo uwe, layon sempiring, tambolikit diri.
Budidaya (pengembangan UEP) Cabai, Kacang Tanah dan Kacang Hijau dan potensi alam emas. Pada Masyarakat di Lokasi KAT Liombe memliki kelembagaan adat yaitu dewan adat dengan kesenian lokal berupa seni tari ronggeng. Kriteria masyarakat KAT di lokasi Liombe Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser sehingga menyebabkan dilakukannya Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) pada masyarakat tersebut antara lain karena terletak didaerah terisolir atau terpencil, kondisi tempat tinggal dalam satu rumah terdapat 2-3 KK, berbentuk komunitas kecil tertutup dan homogen (umumnya hidup dalam komunitas kecil dengan tingkat komunikasi yang terbatas dengan pihak luar) dan pada umumnya hidup dalam suatu kesatuan suku yang sama atau homogen dan relatif tertutup, secara geografis, (umumnya masih tinggal di kawasan pedalaman hutan yang sulit dijangkau).
Masyarakat KAT di lokasi Liombe Desa Pinang Jatus merupakan komunitas adat terpencil yang tergolong dalam katagori II yaitu hidup dengan cara berpidah-pindah, bertempat tinggal dikawasan hutan dan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berburu dan bercocok tanam yang berpindah-pindah, mereka berinteraksi dengan masyarakat lainnya sangat terbatas dan interaksi dengan masyarakat luar disaat mereka menjual hasil buruan dan hasil bercocok tanam maupun saat membeli kebutuan seperti persediaan makanan pokok, pakaiaan dan kebutuhan lainnya.
Dalam Implementasi pelaksanaan progaram PKAT di Lokasi Liombe Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dilakukan dengan Pembentukan dan Penunjukan Kelompok Kerja Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kabupaten Paser berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser sedangkan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) berdasarkan atas keputusan Menteri Sosial dan dalam pelaksanaan program melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Sosial

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1329-1342
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.81
Kabupaten Paser. Sumber dana kegiatan program PKAT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lain yang sah.
Program Pemberdayaan KAT diarahkan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengakomodasi proses integrasi sosial mereka kedalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih luas. Mengamati situasi kemiskinan yang dialami masyarakat KAT Liombe Desa Pinang Jatus sekarang telah diberdayakan melalui pemberian bantuan sosial paket rumah layak huni pada tahun 2018 sebanyak 56 unit rumah dengan ukuran rumah 36 meter persegi, dengan demikian maka sudah selayaknya bahwa untuk mengatasi kemiskinan pemerintah memberikan perhatian kepada masyarakat untuk memperbaiki keadaannya melalui program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
Berdasarkan keterangan keadaan masyarakat komunitas adat terpencil Liombe Desa Pinang Jatus di atas maka sudah sepatutnya dilakukan suatu pemberdayaan untuk dapat mensejahterakan masyarakat setempat, adapun tujuan pelaksanaan program Pemberdayaan KAT ini antara lain untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar warga KAT meliputi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur sederhana, pendidikan, seni dan budaya dan/ atau mewujdkan kesejahteraan sosial bagi warga KAT melalui proses pembelajaran sosial dengan menghormati inisiatif dan kreativitas warga dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasarnya sehingga warga KAT dapat mengaktualisasikan diri dalam lingkungannya secara wajar, baik jasmani, rohani, dan sosial untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan.
Untuk kelancaran program tersebut dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat setempat, para pemangku adat/tokoh masyarakat, perangkat desa dan tentunya pemerintah daerah setempat untuk memberikan informasi dan segala hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program tersebut. Sejauhmana implementasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Paser yang didapat dari hasil penelitian dan hasil wawancara dari beberapa informan/ narasumber serta dari reduksi dan penyajian data sehingga dapat disampaikan pembahasan sebagai berikut:
Karena pemberdayaan masyarakat KAT Liombe Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser tergolong pada KAT kategori II dimana waktu pemberdayaan KAT kategori II ini adalah selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2018 (Tahun I), 2019 (Tahun II) dan 2020 (Tahun III) namun pada kenyataannya dari hasil penelitian di lapangan bahwa implementasi program pemberdayaan KAT di Lokasi Liombe Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali tersebut hanya dapat dilakukan pada tahun I dan II yaitu tahun 2018 dan 2019 saja

## IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DI DESA PINANG JATUS KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1329-1342 Herida Erhan. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.81 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
sedangkan tahun 2020 yang merupakan pemberdayaan tahun III tidak dapat dilaksanakan karena adanya wabah covid-19 yang melanda Indonesia.
Oleh karena itu maka kegiatan program pemberdayaan KAT di Lokasi Liombe Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser yang sumber pendanaannya dari APBN (Kementerian Sosial RI) maupun APBD Provinsi (Dinas Sosial Provinsi Kaltim) dan APBD Kabupaten Paser (Dinas Sosial Kabupaten Paser) Tahun Anggran 2020 tidak dapat dilaksanakan karena program / kegiatan maupun anggaranya dialihkan dan difokuskan pada p enanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga Implementasi Pemberdayaan KAT masyarakat Liombe sebagai strategi unggulan tujuan akhir pemberdayaan saling berhubungan dan saling mendukung untuk tercapainya bangunan konstruksi kemandirian atau program yang berkelanjutan belum dapat tercapai secara maksimal.
Dampak yang berkaitan dengan adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan usaha dengan pemberian modal kepada masyarakat KAT Liombe Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dapat dijelaskan sebagai berikut:
Menurut Friedman, langkah keberhasilan pemberdayaan dapat dilakukan dengan menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.
Dengan pendapat tersebut potensi membuat motivasi upaya membangkitkan kesadaran masyarakat komunitas adat terpencil Liombe Desa Pinang Jatus untuk berkembang dan berdaya secara ekonomi sebagaimana informasi yang didapatkan di lapangan bahwa ada kebijakan yang dijalankan dari pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial Republik Indonesia berupa program bantuan Usaha Ekonomi Produktif atau yang dikenal denga UEP dengan memberikan modal usaha kepada warga Komunitas Adat Terpencil Liombe Desa Pinag Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser pada Tahun 2019 berupa pengembangan usaha dengan modal usaha yang diberikan untuk Usaha Ekonomi Produktif tersebut kepada Kelompok Tani KAT Liombe Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang digunakan untuk kegiatan usaha berupa pengembangan tanaman kacang tanah, cabai dan jagung.
Adapun cara mengajukan atau mendapatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif tersebut adalah dengan membentuk kelompok tani yang beranggotakan warga Komunitas Adat Terpencil Liombe Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, kemudian membuat proposal permohonan bantuan UEP kepada Kementrian Sosial Republik Indonesia

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1329-1342
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.81
yang difasilitasi oleh pendamping Komunitas Adat Terpencil Liombe dari Dinas Sosial Kabupaten Paser.
Adapun informasi tentang usaha ekonomi produktif diperoleh langsung dari Kementrian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosisal Provinsi Kalimantan Timur maupun Dinas Sosial Kabupaten Paser yang menangani Pemberdayaan komunitas adat terpencil. Pengembangan usaha yang telah difasilitasi oleh pemerintah untuk Komunitas Adat Terpencil Liombe Desa Pinang Jatus diantaranya adalah dalam bentuk:
1. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang bergerak dibidang pertanian dengan pengembangan usaha komoditi Kacang Tanah, Cabai dan Jagung.
2. Pengembangan Usaha Kerajinan Anyaman Rotan melalui kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian Pedagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser.
Setelah adanya pemberdayaan dalam hal pengembangan usaha ekonomi yang dilakukan atau difasilitasi oleh pemerintah tersebut menyebabkan dampak usaha ekonomi yang ada di masyarakat komunitas adat terpencil (KAT) Liombe dapat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat terutama pada saat adanya pemberdayaan tersebut yaitu pada tahun pertama dan kedua atau tahun 2018 s/d 2019 akan tetapi sejak adanya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 sampai sekarang sudah tidak ada lagi kegiatan pemberdayaan pengembangan usaha ekonomi yang di fasilitasi oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten di komunitas adat terpencil Liombe sehingga usaha ekonomi tersebut tidak lagi peroduktif dan tidak terlalu berdampak terhadap perekonomian masyarakat KAT sekarang ini.
Ditinjau dari solidaritas sosial maka keberadaan masyarakat komunitas adat terpencil Liombe ini sangat dipengaruhi oleh tingkat sosial mereka karena masyarakat ini sangat patuh dan taat kepada tetua atau yang dituakan dan mereka sangat menghormatinya dimana mereka selalu meminta pandangan dan pendapat dari yang dituakan baik dalam kehidupan sehari-hari dan budaya atau pun adanya acara apa yang akan dilakukan seperti pernikahan, kelahiran, kesehatan maupun kematian. Sehingga hal ini membentuk solidaritas yang sangat kuat bagi masyarakat komunitas adat terpencil Liombe Desa Pinang Jatus dan ditambah lagi dengan program pemberdayaan komunitas adat terpencil dalam bentuk saling mengunjungi apabila ada warga yang sakit, melahirkan anak, acara pernikahan dan selalu saling tolong menolong, gotongroyong membersihkan rumah ibadah (Musholla) dan sekitarnya, pembuatan jalan setapak di depan rumah seta pembersihan lingkungan rumah tempat tinggal warga KAT Liombe.
Dengan demikian dampak solidaritas sosial yang terjadi dimasyarakat komunitas adat terpencil (KAT) Liombe Desa Pinang Jatus, Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser

## IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DI DESA PINANG JATUS KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1329-1342 Herida Erhan. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.81 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
dengan adanya pemberdayaan yang telah dilakukan membuat masyarakat semakin erat dan kuat karena selalu melibatkan mereka secara keseluruhan dalam semua kegiatan pemberdayaan. Setelah program pemberdayaan tidak dilakukan lagi secara berkelanjutan, maka rasa kebersamaan mereka mulai berkurang karena tidak adanya kegiatan yang dilakukan atau difasilitasi oleh pemerintah untuk menyatukan mereka.
Dampak peran pemerintah dalam melakukan pembedayaan melalui program pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) di lokasi Liombe Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dimana pemerintah sangat menjaga serta menciptakan suasana yang aman, tertib dan nyaman sebagaimana peran pemerintah sebagai fasilitator dan pembina keamanan dan ketertiban namun demikian pemerintah belum memfasilitasi pembangunan sarana air bersih, sarana kesehatan, sekolah, akses jalan dan listrik di lokasi Liombe sehingga menyebabkan implementasi program pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) Liombe tersebut menjadi terhambat dan kurang maksimal.
Serta karena begitu pentingnya peran politik pemerintah dan pihak ketiga dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat terpencil di Liombe Desa Pinang Jatus maka dampak yang diberikan dalam peran politik pemerintah dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil berupa edukasi keterlibatan politik sebagai kepanjangan demokrasi dari masyarakat maka sebagai komunitas dalam lingkup kecil dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, legeslatif maupun kepala daerah, gubernur dan presiden, atau keterlibatan dalam pembuatan peraturan daerah atau undang-undang tentang program atau kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil.
Friedman, (1994) mengatakan bahwa untuk memperkuat Empowering yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.
Upaya yang paling pokok dalam empowerment ini adalah meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi (modal, teknologi, informasi, lapangan keja, pasar) termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti: irigasi, jalan, listrik, sekolah, layanan kesehatan, yang dapat dijangkau lapisan masyarakat paling bawah yang keberdayannya sangat kurang. Oleh karena itu diperlukan program khusus, karena program- program umum yang berlaku untuk semua tidak selalu menyentuh kepentingan lapisan masyarakat seperti ini.
Dengan pendapat Friedman tersebut bahwa pembangunan sarana dan prasara dasar yang dapat dijangkau lapisan masyarakat paling bawah sebagai faktor penguat potensi masyarakat akan tetapi pada kenyataannya justru yang terjadi adalah menjadi faktor penghambat potensi peluang masyarakat untuk berkembang karena berdasarkan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1329-1342
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.81
informasi narasumber / informan yang diterima peneliti bahwa fasilitas sarana dan prasarana justru kurang memadai bahkan cenderung tidak ada.
Fasilitas pembangunan yang ada di komunitas adat terpencil Liombe Desa Pinang Jatus diberikan fasilitas rumah dengan ukuran 36 meter persegi tanpa dapur, adanya akses jalan walaupun masih jalan tanah, tempat ibadah, mandi cuci kakus bukan di setiap rumah tapi hanya komunal dan pemerintah belum memfasilitasi pembangunan sarana air bersih yang memadai. Sedangkan pembangunan sumur bor yang sudah ada di lokasi ini merupakan fasilitas yang dibangun oleh pihak ketiga yaitu pemenang tender / pelaksana proyek pembangunan rumah dan kondisinya sangat jauh dari harapan, karena apabila musim kering maka air pun akan susah didapat atau sumur bornya akan kering, sehingga tidak bermanfaat dan ini sangat menyulitkan bagi warga KAT Liombe.
Demikian juga sarana kesehatan dan sekolah masih belum tersedia sehingga untuk memperoleh kesehatan dan pendidikan mereka harus turun ke Desa Piangang Jatus yang berjarak 4 kilometer yang ditempuh kurang lebih selama 30 menit, untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih baik. Sedangkan bagi masyarakat yang ingin menempuh pendidikan yang lebih tinggi, mereka harus keluar dari komunitas Liombe Desa Pinang Jatus dengan menempuh jarak yang cukup jauh dan keadaan jalan yang rusak apalagi pada saat musim hujan.
Akses jalan secara khusus ke Lokasi komunitas adat terpencil Liombe yang kurang memadai karena masih menggunakan jalan perkebunan sawit dan jalan setapak yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan (saat musim hujan), dan juga melewati kebun sawit maupun ladang/kebun milik warga sehingga menjadi salah satu dampak dari keterbatasan sumber keuangan masyarakat di dalam lokasi komunitas adat terpencil termasuk hal ini pemerintah juga belum bisa membangun sarana pasilitas Listrik di Liombe ini.
Dengan kondisi keterbatasan sarana, prsarana dan keterbatasan anggaran dari merintah, dampak yang terjadi adalah mereka kadang meninggalkan lokasi dan kemabli ke desa, sehingga peran pemerintah disini sangat diperlukan dalam melakukan pembinaan dan bimbingan bagi masyarakat komunitas adat terpencil Liombe secara keberlanjutan dan kontinyu.
Friedman, (1994) juga mengatakan bahwa untuk perlunya protecting yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting, dalam pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pementapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi.

## IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DI DESA PINANG JATUS KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1329-1342 Herida Erhan. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.81 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Dengan demikian maka peran pemerintah untuk masyarakat Liombe di Desa Pinang Jatus sangat penting untuk proses pemberdayaan yaitu pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Sosial Republik Indonesia memberikan bantuan stimulan berupa pemukiman sosial untuk warga komunitas adat terpencil Liombe, pemberian bantuan jaminan hidup, bantuan bibit, bantuan peralatan kerja, bantuan peralatan rumah tangga serta melakukan pembinaan dan edukasi bagi warga komunitas adat terpencil Liombe baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Paser.
Adapun peran politik pemerintah dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil melalui edukasi keterlibatan politik sebagai kepanjangan demokrasi dari masyarakat sebagai komunitas dalam lingkup kecil seperti dalam hal melaksanakan pemilihan kepala desa, legeslatif maupun kepala daerah, gubernur dan presiden atau keterlibatan dalam pembuatan peraturan daerah atau undang-undang tentang komunitas adat terpencil atau dalam hal pemberdayaan masyarakat.
Tokoh Masyarakat serta Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Liombe Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali sangat mengharapkan agar Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Lokasi Liombe Desa Pinang Jatus Kecamatan Long kali Kabupaten Paser ini dapat dilakukan secara keberkanjutan dan terprogram dengan baik supaya keberdayaan secara ekonomi, politik dan pembangunan dapat berjalan dengan sendirinya di masyarakat komunitas adat terpencil KAT Liombe Desa Pinang Jatus oleh karena itu kendala yang ada berupa kondisi keterbatasan sarana, prsarana dan keterbatasan anggaran dari pemerintah agar segera dapat diatasi serta keberlanjutan program ini juga harus dilakukan terutama untuk program pemberdayaan tahap ketiga yang sempat tertunda pelaksanaannya karena adanya pendemi covid-19 yang melanda Indonesia dan dapat dilanjutkan lagi pada tahun 2023 setelah pendemi berlalu sehingga implementasi program pemberdayaan KAT di Lokasi Liombe Desa Pinang Jatus Kecamatan long Kali Kabupaten Paser ini bisa berlangsung secara maksimal dan dapat menciptakan masyarakat komunitas adat terpencil (KAT) Liombe yang berdaya secara ekonomi, sosial maupun politik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi program pemberdayaan komunitas adat terpencil Liombe Desa Pinang Jatus. Kecamatan Loang kali Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:
1. Bahwa implementasi kebijakan komunitas adat terpencil (KAT) di Lokasi Liombe, Desa Pinang Jatus, Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser berlangsung pada tahun 2018 dan 2019 untuk pemberdayaan tahun pertama dan kedua dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1329-1342
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.81
2. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) di Lokasi Liombe, Desa Pinang Jatus, Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser sangat dirasakan utamanya pada tahun 2018 dan 2019 baik dari tingkat kesejahteraan, keberdayaan ekonomi dan kegaitan sosial termasuk dalam hal ini peran politik mereka sangat diperhatikan.
3. Faktor yang menghambat implementasi program pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) di Lokasi Liombe, Desa Pinang Jatus, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser adalah kurangnya sarana fasilitas kesehtan, pendidikan dan mereka harus ke Desa Pinang Jatus untuk memperolehnya kemudian faktor penghambat selanjutnya adalah terbatasnya sarana penerangan dan belum tersedianya sarana air bersih yang memadai walaupun ada sumur bor tapi hanya bisa termanfaatkan dengan baik apabila musim hujan serta faktor yang sangat menghambat lainnya adalah keterbatasan akses jalan yang hanya jalan tanah sehingga apabila musim hujan akan sulit untuk dilalui.

## REFERENSI
Anderson, James E. (1975). Public Policy Making. New York: Holt, Renehart and Wins. Arikunto, Suharsimi (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta. Rineka Cipta.
Ariningrum, Ratih. Edi, Noor. Sukoco, Widya. Studi Kualitatif Pelayanan Kesehatan Untuk Kelompok Adat Terpencil (Kat) Di Kabupaten Kepulauan Mentawai(A Qualitative Study on Health Services for Remote Etnics in Mentawai Islands District) Link :https://media.neliti.com/media/publications/21349 ID-studi-kualitatif- pelayanan-kesehatan-untuk-kelompok-adat-terpencil-kat-di-kabupa.pdf
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 2008. Laporan Akhir, Kajian Pengembangan Kelembagaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kalimantan Timur. Samarinda.
Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.. 2015. Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Sosial Bagi Peserta Program Keluarga Harapan Melalui Kelompok Usaha Bersama. Jakarta : P3KS Press.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 2006. Manajemen Kelembagaan Pusat Pembelajaran Masyarakat Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Unggulan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat.
Bambang Rudito dan Melia Famiola. (2005). CSR ; Corporate Social Responsibility, Bandung penerbit Rekayasa Sains
Depdiknas. 2009. Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu. Jakarta : Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas.
Dunn N., William, (1981). Public Policy Analysis: An Introduction, Englewood, N.J., Prentice Hall,
Inc.
Dye, Thomas R. (1995). Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall. Edward III, 1980. Implementation Public Policy. Washington DC : Congresional Quarter Press. Dye, Thomas R. (1975). Understanding Public Policy, Englewood, N.J., Prentice Hall. Inc.

## IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DI DESA PINANG JATUS KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1329-1342 Herida Erhan. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.81 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Easton, David. (1953). The Political System, New York, Knopf. Eyestone, Robert. (1971). Threads of Public Policy Leadership, Indianapolis, Bobs-Merril.
Fattah, Nanang. (2004). Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan, Bandung : PT Remaja Rosdkarya. Ferika. Akhyar (2015). Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Oleh
Dinas Sosial Di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2014 Link : https://media.neliti.com/media/publications/32464-ID- pelaksanaan program-pemberdayaan-komunitas-adat-terpencil-oleh-dinas-sosial- di-d.pdf.
Grindle Merilee S. Despite the Odds: The Contentious Politics of Education Reform . Princeton University Press.
Hehahia L Pieter, Farlin Sujanto. (2008). Kamus Praktis Bahasa Indonesia. Tangerang: Scientific Press.
Jalal, F. dan Supriadi, D.(Eds). (2001). Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa.
Jayaputra, Achmadi. (2012). Arah Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pulau Morotai. Jakarta: UMJ Press.
Keputusan presiden RI No. 111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial KAT. Keputusan Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI Nomor.020/A/KPTS/VI/2002 Tentang Penunjukan Pemberdayaan KAT. Keputusan Menteri Sosial RI No. 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Keputusan Bupati Paser No. 411.2/KEP-723/2019 Tahun 2019
Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Kabupaten Paser.
Kurniawan, Edwin. Kusuma, Aji Ratna. Idris, Adam.Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Lokasi Sekulit Desa Munggu Kecamatan Longkali Kabupaten Paser Link http://e- journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/577/527
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626–642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Muhammad Elwan, La Ode; Agus Pramusinto, A. H. H. (2011). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2010 (Studi Analisis Perda Kota Kendari No.
15 Tahun 2003). Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/ . http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/53234
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020. Siagian sondang P. (2005) Administrasi Pembangunan. Jakarta: PT Bumi Aksara Soegito.
(1999). Pembinaan Masyarakat Terasing. Jakarta: Departemen sosial RI. Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta; Pustaka Pelajar. Sugiono. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung, Alfabeta. Sujianto. (2008). Iplementasi Kebijakan Publik Konsep dan Praktik. Pekanbaru; Alaf Riau. Sujarwani, Wulandari. Fitri Dewi, Husni. Alfi, Rianto. Faizal, Sarinah (2018). Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau Lnk: http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantr.
Sunggono, Bambang. (2003). Kebijakan Hukum. Jakarta; Raja Grafindo Persada. Thoha Miftha (2003). Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta PT Grafindo Persada.
Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506