## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## SISTEM  PENDAFTARAN  TANAH  YANG  MEMBERIKAN  KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH

## Rahayu Subekti, Purwono Sungkowo Raharjo, Hadhika Afghani Imansyah
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret E-mail : rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022
Keywords: Registration System, Legal Certainty, Land Rights The  purpose  of  writing  this  journal  is  to  provide analysis and research on a land registration system that provides legal certainty of land rights for owners of land rights. Whereas for legal certainty which is a manifestation  of  the  Safe  Principle,  a  positive publication system is needed that is supported by the role  of  village  officials.  This  Positive  Publication System will later protect legal subjects written in the land book complete with floor plans in order to avoid land  dispute  conflicts.  However,  in  the  event  of  a dispute, in this positive publication system, the legal subject  whose  name  is  listed  in  the  land  book  even though they are not entitled to the land will still be protected  while  the  injured  party  will  be  given compensation  in  other  forms.  Here  the  role  of Pamong Desa is needed, in addition to assisting the community, but based on PP no. 24 of 1997, it has a task, one of which is to provide legal protection and certainty to land rights holders as well as to collect data on ownership of rights in the apartment system. This  is  certainly  related  to  the  Obligation  of  Land Owners to Report their Land Ownership to the Village so that it is properly inventoried as an asset used, not as an absentee item. Abstrak Kata kunci: Sistem Pendaftaran, Kepastian Hukum, Hak Atas Tanah Penulisan  jurnal  ini  memiliki  tujuan  untuk memberikan  analisis  dan  meneliti  sistem pendaftaran  tanah  yang  memberikan  kepastian hukum hak atas tanah bagi pemilik hak atas tanah.
Corresponding Author: Rahayu Subekti, e-mail : rahayusubekti0211@staff.uns. ac.id Bahwa terhadap kepastian hukum yang merupakan manifestasi dari Asas Aman diperlukan suatu sistem publikasi positif yang didukung oleh peran pamong desa.  Sistem  Publikasi  Positif  ini  nantinya  akan melindungi subjek hukum yang tertulis pada buku tanah  lengkap  dengan  Gambar  Denah  guna menghindari  konflik  sengketa  tanah.  Namun  jika terjadi sengketa, dalam sistem publikasi positif ini, maka  subjek  hukum  yang  namanya  tercantum dalam  buku  tanah  walaupun  tidak  berhak  atas tanah  tersebut  akan  tetap  terlindungi  sedangkan pihak  yang  dirugikan  akan  diberikan  kompensasi dalam  bentuk  lain.  Di  sini  peran  Pamong  Desa dibutuhkan, selain untuk mendampingi masyarakat melainkan  apabila  dilihat  berdasarkan  PP  No.  24 Tahun  1997  maka  memiliki  tugas  yang  salah satunya  ialah  memberikan  perlindungan  dan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah maupun  pendataan  kepemilikan  hak  pada  sistem rumah  susun.  Hal  ini  tentu  berkaitan  dengan Kewajiban Pemilik Tanah untuk Melaporkan Tanah Kepemilikannya kepada Desa agar terinventarisasi dengan  baik  sebagai  aset  yang  digunakan,  bukan sebagai barang absentee .
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  sumber  daya  yang  memegang  peranan  penting  dalam kehidupan manusia. Manusia menggunakan tanah sebagai tempat pemukiman serta sebagai penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanahan dan  perkebunan.  Selain  itu,  tanah  pula  yang  dijadikan  tempat  persemayaman terakhir bagi seseorang yang telah meninggal dunia. 1 Oleh sebab itu, manusia tidak dapat dilepaskan dari tanah. Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka  dapat  memicu  meningkatnya  konflik pertanahan  seperti  penguasaan  tanah tanpa hak, penggarapan tanah liar, dan tumpang tindihnya penggunaan lahan. 2 Oleh karena  itu,  untuk  adanya  kepastian  hukum,  perlu  diadakan  pendaftaran  tanah sebagai landasan hukum dalam pendaftaran tanah, maka dikeluarkanlah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan tepatnya pada Pasal 19 ayat 1 dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang
1 Amoury Adi Sudiro dan Ananda Prawira Putra. “Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan”. Jurnal Magister Ilmu Hukum . Vol. V No. 1 (Januari, 2020). Hlm 22
2 Muhammad  Yamin  dan  Zaidar.  “Pendaftaran  Tanah  Dalam  Mewujudkan  Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan .
Vol. 13 No. 2 (Juli-Desember, 2018). Hlm 201-202
diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Adapun Peraturan Pemerintah tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang kini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Dalam PP tersebut, salah satu asas yang termuat yakni Asas Aman. Asas Aman adalah pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya  dapat  memberikan  jaminan  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  ini meliputi kepastian hukum status tanah yang didaftarkan, kepastian subjek hak, dan kepastian  objek hak. 3 Bagi  pemilik  dan  penerima  hak  atas  tanah,  sertifikat  tanah merupakan suatu hal yang paling vital untuk dimiliki dan menjadikannya suatu nilai lebih terhadap penguasaan suatu bidang tanah. Hal ini disebabkan sertifikat tanah merupakan  bukti  otentik  yang  kuat  dalam  mengakuisisi  bidang  tanah  terdaftar hingga  dibuktikan  sebaliknya  melalui  proses  pengadilan  dengan  alat  bukti  yang lain. 4
Di  sisi  lain,  fakta  di  lapangan  menyatakan  sengketa  pertanahan  masih  kerap dijumpai  dan  disebabkan  oleh  adanya  sertifikat  ganda  pada  satu  bidang  tanah. Terjadinya tanah sengketa ini merupakan muara dari beberapa penyebab baik dari pihak masyarakat berupa kesengajaan pemilik tanah dalam mendaftarkan kembali sertifikat tanah maupun validitas data yang tidak terdokumentasi dengan valid di Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  serta  kelalaian  BPN  dalam  pelaksanaan pengelolaan  dokumen  Buku  Tanah. 5 Hal  ini  disebabkan  oleh  keterlibatan  oknum tertentu dalam mencari keuntungan pribadi. Selain itu, peta base map yang terdapat pada  aplikasi Land  Office  Computerism (LOC)  dan  fasilitas Autocad  Map yang digunakan untuk Bywerken Peta di Kantor BPN belum cukup dalam menyajikan peta pendaftaran tanah seluruh wilayah kabupaten karena banyak gambar bidang tanah yang tidak dipetakan serta informasi yang disajikan masih kurang mendukung. 6 Hal ini diperparah dengan adanya ketidaksesuaian luas tanah dalam sertifikat dengan kondisi riil di lapangan.
Permasalahan-permasalahan di atas menjadi salah satu gambaran pentingnya sistem  pendaftaran  tanah  yang  menjamin  kepastian  hukum.  Pendaftaran  tanah dilakukan  dengan  meliputi  kegiatan  pendaftaran  pertama  kali  serta  kegiatan pemeliharaan data yang tersedia. Pendaftaran tanah pertama kali dilakukan dengan melakukan tiga bidang kegiatan yakni bidang yuridis, fisik dan penerbitan dokumen tanda  bukti  hak  atas  tanah.  Hal  ini  dapat  dilakukan  secara  sistematis  maupun sporadik. 7
Pendaftaran  tanah  secara  sistematis  dilakukan  secara  serentak  dengan melingkupi seluruh objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam wilayah atau  bagian  wilayah  suatu  kelurahan/desa.  Hal  ini  biasanya  diprakarsai  oleh
3 Rahmat  Ramadhani.  “Jaminan  Kepastian  Hukum  yang  Terkandung  dalam  Sertipikat  Hak  Atas Tanah”. De Lega Lata . Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni, 2017). Hlm. 147
4 Maria Sri Wulan Sumardjono. “Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi”. (Jakarta: Kompas), 2001. Hlm. 182
5 Mudakir Iskandar Syah. “Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan”. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara . Vol. 4 No. 2 (Maret, 2014). Hlm. 46
6 Ibid
7 Muhamad Iqbal, Herman Bastiaji Prayitno dan Iin Indriani. “Urgensi Pendaftaran Tanah sebagai Hak Milik untuk Pertama Kali”. Pro Bono: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat . Vol. 2 No. 2 (Agustus, 2022). Hlm. 148
Pemerintah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  BPN  No.  3 Tahun  1995  tentang  penyelenggaraan  Pendaftaran  Tanah  Secara  Sistematik. Pendaftaran secara sistematik memiliki keuntungan dalam mempercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang didaftarkan, tetapi membutuhkan waktu yang  lebih  lama  dalam  mencukupi  pendanaan,  tenaga  dan  peralatan  karena berdasarkan  rencana  pelaksanaan  tahunan  yang  berkelanjutan  dengan  melalui serangkaian uji kelayakan. Adapun pendaftaran tanah secara sporadik nerupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dengan satu atau beberapa objek pendaftaran tanah yang berada dalam wilayah satu kelurahan/desa yang dilakukan secara massal maupun individual atas dasar permintaan pemilik atau penerima hak atas tanah yang bersangkutan. 8 Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan guna memperlancar proses  pembangunan, terlebih di lapangan masyarakat cenderung melakukan  permintaan  untuk  mendaftar  secara  sporadik  baik  massal  maupun individual.
Berkaca  pada  kenyataan  tersebut  di  atas,  terhadap  sistem  pendaftaran  tanah sebagai jaminan atas kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik dan penerima hak atas  tanah  melalui  pelaksanaan  Asas  Aman  dalam  Pendaftaran  Tanah  serta mengetahui  dan  mendapatkan  jawaban  yang  komprehensif  dan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan, maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk jurnal hukum dengan judul: Sistem Pendaftaran Tanah yang Memberikan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang bersumber pada studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder  serta  didukung  dengan  data-data  empiris.  Sehubungan  dengan  jenis penelitian  normatif,  maka  pendekatan  yang  digunakan  yaitu  pendekatan perundang-undangan ( statue approach ) dan pendekatan konseptual. 9 Pendekatan yang digunakan berarti dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang  bersangkutan  dengan  isu  hukum  yang  dibahas.  Pendekatan  konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu  hukum  dan  juga  melalui  literatur  dan  bahan  bacaan  lainya  sebagai  teori pendukung dari pembahasan tersebut untuk memperlancar penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sistem  Publikasi  Positif  dan  Pelibatan  Pamong  Desa  dalam  Proses Pendaftaran Tanah
Pendaftaran  tanah  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  secara berkelanjutan melalui rangkaian yang teratur. Kegiatan ini berupa mengumpulkan keterangan dan data-data tertentu mengenai bidang-bidang tanah tertentu di suatu wilayah,  pengelolaan,  penyimpanan  dan  penyajian  data  bagi  kepentingan  rakyat dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah termasuk di
8 Badan Pertanahan Nasional, 1997. “Hasil Rapat Kerja Kantor Menteri Negara Agraria dan Badan Pertanahan Nasional”. Jakarta 2 -5 Maret 1997. Hlm 46.
9 Irwansyah,  2020,  Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel,  Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm 106
dalamnya berupa penerbitan tanda bukti kepemilikan. Adapun tujuan pendaftaran tanah telah tercantum di dalam PP No. 24 Tahun 1997, yaitu: 10
a. Untuk memberikan perlindungan dan  kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah terhadap suatu bidang tanah maupun pendataan kepemilikan hak pada sistem rumah susun.
b. Untuk  menyinkronisasi  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  memiliki kepentingan termasuk Pemerintah guna memperoleh data yang diperlukan dalam  melakukan  perbuatan  hukum  terhadap  bidang-bidang  tanah  dan satuan-satuan rumah susun yang terdaftar.
c. Untuk  memastikan  tertib  admistrasi  pendaftaran  terselenggara  secara maksimal.
Secara umum, dikenal 2 (dua) sistem publikasi dalam pendaftaran tanah, yaitu sistem publikasi positif dan sistem publikasi negarif. Dalam sistem publikasi positif pencatatan  nama  seseorang  dalam  buku  tanah  menjadikan  seseorang  sebagai pemegang hak atas tanah tersebut serta selalu menggunakan sistem pendaftaran hak  sehingga  kebenaran  data  dalam  register  tersebut  bersifat  mutlak.  Hal  ini membuat  orang  yang  namanya  terdaftar  dalam  buku  tanah  memiliki  Hak  Tidak Dapat Diganggu Gugat ( indefeasible title ) meskipun di kemudian hari surat tanda bukti atau keterangan yang terdapat di dalamnya tersebut dinyatakan tidak benar, maka  para  pihak  yang  dirugikan  akan  diberikan  kompensasi  dalam  bentuk lainnya. 11
Dalam sistem pendaftaran tanah dengan publikasi positif, yang digunakan yakni sistem  pendaftaran  hak  sehingga  yang  didaftarkan  adalah  hak-haknya,  bukan perbuatan  hukumnya.  Hal  ini  berimplikasi  pada  pemegang  hak  yang  menjadi pemilik hak atas tanah yang bersangkutan. 12 Adapun peran negara menjadi sangat vital  pada  sistem  publikasi  positif,  selain  sebagai  penjamin  pendaftaran  tanah dilakukan  sudah  benar,  melainkan  juga  kebenaran  data  yang  disajikan  pada khalayak  umum.  Sistem  publikasi  positif  ini  menjamin  dengan  sempurna  kepada nama yang terdaftar dalam buku tanah tidak dapat dibantah, kendati bukan pemilik yang berhak. Hal ini tentu menuntut pejabat-pejabat pendaftaran tanah memiliki peranan aktif. 13
Asas yang digunakan daam sistem publikasi positif ini yaitu asas itikad baik. Hal ini memiliki arti bahwa orang yang memperoleh sesuatu dengan itikad baik tetap menjadi pemegang hak yang sah dari hak itu, walaupun orang yang mengalihkan hak  nya  tersebut  bukan  orang  yang  berhak  atas  hak  tersebut. 14 Tentu  sistem publikasi  positif  ini  apabila  diuji  berdasarkan  teori  perlindungan  hukum, pendaftaran  hak  melingkupi  perlindungan  kepentingan  seseorang  dengan  cara mendaftarkan  nama  orang  (pendaftar)  guna  mengalokasikan  suatu  kekuasaan kepadanya untuk bertindak demi kepentingan orang tersebut. Sedangkan apabila diuji dengan teori kepastian hukum, maka sistem publikasi positif ini memunculkan
10 Rahmat Ramadhani. “Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah”. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi . Vol. 2 Issue 1 (2021). Hlm.35
11 Erna Sri Wibawanti dan R. Mujiyanto. Hak Atas Tanah Dan Peralihannya . Yogyakarta: Liberty, 2013.
12 Harsono  Budi.  “Hukum  Agraria  Indonesia  (Sejarah  Pembentukan  Undang -Undang  Pokok Agraria,Isi Dan Pelaksanaannya).” Universitas Trisakti Jakarta, 2018
13 Patittingi, Farida. "New Paradigm in Natural Resources Management: Securing Indigenous Peoples Rights." Hasanuddin Law Review 6, no. 1 (2020): 56-65.
14 Adrian Sutedi, Tinjauan Hukum Pertanahan (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009).
kepastian  hukum  yang  jelas  bagi  pemegang  hak  atas  tanah  yang  beritikad  baik, pemilik atau penerima peralihan hak dengan syarat membuktikan penguasaan atas tanah tersebut. 15
Sistem pendaftaran tanah dengan menerapkan sistem publikasi positif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 16 a. Sistem  pendaftaran  menggunakan  sistem  pendaftaran  hak  ( registration  of titles )
b. Sertifikat yang diterbitkan sebagai tanda bukti hak bersifat mutlak, yaitu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat tidak dapat diganggu gugat dan memberikan kepercayaan yang mutlak pada buku tanah.
c. Negara sebagai pendaftar menjamin bahwa data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah adalah benar.
d. Pihak  ketiga  yang  memperoleh  tanah  dengan  itikad  baik  mendapatkan perlindungan hukum yang mutlak.
e. Pihak lain yang dirugikan atas diterbitkannya sertifikat tanah mendapatkan kompensasi dalam bentuk lain.
f. Dalam  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  membutuhkan  waktu  yang  lama, petugas pendaftaran tanah melaksanakan tugasnya dengan sangat teliti, dan biaya yang relatif tinggi.
Dalam  penerapan  sistem  publikasi  positif  ini  tentu  pelibatan  Pamong (Perangkat)  Desa  menjadi  penting  dalam  proses  pendaftaran  tanah.  Hal  ini dikarenakan  Desa  merupakan  lembaga  pemerintahan  terendah  yang  diberikan otonomi dalam mengurus daerahnya sendiri. Sesuai dengan Program Pemerintah yakni  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  yang  diserahkan kewenangannya kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  (ATR/BPN).  PTSL  ini  memiliki  dasar  hukum  Peraturan  Menteri ATR/Kepala  BPN  Nomor  35  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  PTSL yang  diperbaharui  dengan  Permen  ATR/Kepala  BPN  Nomor  1  Tahun  2017, kemudian  disahkan  kembali  Permen  ATR/Kepala  BPN  No.  12  Tahun  2017  yang mencabut  kedua  Permen  sebelumnya  yang  mengatur  tentang  PTSL  dan  saat  ini disahkan  Permen  ATR/Kepala  BPN  No.  6  Tahun  2018  yang  mencabut  peraturan sebelumnya dan berlaku hingga saat ini. Melalui program PTSL diharapkan dapat bermanfaat  bagi  masyarakat  seperti  menghindari  konflik/sengketa  tanah  dan menjadi aset masyarakat yang bisa dijadikan jaminan bank untuk modal usaha.
Peran  Pamong  Desa  dalam  hal  ini  yakni  sebagai  fasilitator  bagi  masyarakat ketika mengalami keragu-raguan, takut dan tidak mengetahui cara menyampaikan permohonan kepada pihak yang membuat dan mengeluarkan sertifikat tanah yang dalam hal  ini  ialah  PPAT dan  BPN.  Pamong  Desa  akan  mendampingi  masyarakat guna  pembuatan  sertifikat  tanah  serta  menyosialisasikan  program-program Pemerintah  Pusat  seperti  Percepatan  Program  Nasional  Agraria  (PRONA)  dan program  Pemerintah  Daerah  tentang  pendaftaran  hingga  pembuatan  akta  tanah
15 Arie Lestario dan Erlina. “Sistem Pendaftaran Tanah yang memberikan Perlin dungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak atas Tanah di Indonesia”. Notary Law Journal . Vol 1 Issue 1 (January 2022). Hlm. 9
16 Andi Batari Anindhita, Farida Patittingi dan Chalis Al Rossi. “Perbandingan Sistem Publikasi Positif dan Negatif Pendaftaran Tana h: Perspektif Kepastian Hukum”. Amanna Gappa . Vol. 29 No. 2 (2021). Hlm. 109
hingga  program-program  Pemerintah  Desa  sendiri.  Pemerintah  Desa  pun  dapat mengeluarkan  Surat  Keterangan  guna  membenarkan  bahwa  suatu  tanah merupakan  hak  milik  dari  individu  dari  masyarakat  yang  bersangkutan  dan terdaftar di Kantor Desa sebagaimana Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 17 Pemerintah Desa pun juga memiliki wewenang untuk mendatangi dan memasang patok batas bidang tanah yang terdaftar. 18
Peran Pamong Desa khususnya Kepala Desa dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yakni aspek yuridis dan aspek sosial. Bila ditinjau dari aspek yuridis, dalam Pasal 8 PP No. 24  Tahun  1997  telah  menjelaskan  peran  Kepala  Desa  dalam  pendaftaran  tanah yakni  sebagai  Anggota  Panitia  Ajudikasi.  Tugas  dari  Panitia  Adjudikasi  tersebut yaitu  suatu  kepanitiaan  yang  melakukan  pendaftaran  tanah  dari  desa  ke  desa. Sedangkan  menurut  Pasal  24  PP  No.  24  Tahun  1997  Kepala  Desa  mempunyai peranan  dalam  pemberian  surat  tanda  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  apabila tidak terdapat bukti tertulis yang menegaskan tentang kepemilikan tanah. Adapun dari aspek sosial, Kepala Desa dalam pendaftaran tanah, yaitu:
a. Membantu masyarakat agar tanahnya mempunyai kepastian hukum dengan memiliki  sertifikat.  Kepala  desa  bekerjasama  dengan  Badan  Swadaya Masyarakat  (BSM)  dalam  pendaftaran  Tanah  dengan  memberikan keringanan  biaya  dalam  pendaftaran  tanah.  Keringanan  biaya  yang dimaksud adalah biaya pendaftaran sementara ditanggung oleh kepala desa dengan meminjam kredit di bank.
b. Bekerjasama dengan BPN melalui program PRONA dan penyuluhan ke desa- desa.
c. Pemberian  SKT  (Surat  Keterangan  Tanah)  untuk  tanah  yang  belum bersertifikat dengan jangka waktu 3 tahun dan diperpanjang lagi setelah 3 tahun.
2. Kewajiban  Pemilik  Tanah  dalam  Melaporkan  Tanah  Kepemilikannya kepada Desa Tempat Letak Tanah
Dalam konsep hak menguasai negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 ayat  (3)  UUD  1945,  maka  negara  berwenang  sebagai  organisasi  kekuasaan  pada tingkatan tertinggi antara lain: 19
a. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan, peruntukan, persediaan serta pemeliharaan.
b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dimiliki dari bumi, air dan ruang angkasa.
c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara individu-individu dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
17 Novita  Anggriyani.  “Peranan  Pemerintah  Desa  Dalam  Pelaksanaan  Program  Nasional  Agraria (Prona) Tentang Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah”. Skripsi. Universitas Jember: Fakultas H ukum (2018)
18 Adam Ilham Ahmadi, Diyan Isnaeni dan Ahmad Bastomi. “Implementasi Asas Sederhana Dan Asas Keterbukaan  Dalam  Proses  Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah  Melalui  Program  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto). DINAMIKA . Vol. 28 (Januari, 2022). Hlm. 4582
19 Elfrina  Permatasari,  Habib  Adjie,  dan  Hardianto  Djanggih.  “Perlindungan  Hukum  Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan”. Varia Justicia . Vol. 14 No 1 (2018). Hlm. 5
Berkaitan dengan hak menguasai negara tersebut, maka setiap tanah yang terlantar karena  maka  berpotensi  untuk  diakuisisi  oleh  negara  untuk  kemudian didistribusikan kembali demi kepentingan umum.
Dalam  hal  pemilik  tanah  yang  berpindah  wilayah  atau  pergi  meninggalkan domisilinya di luar kecamatan tempat posisi tanah tersebut berada selama jangka waktu  2  (dua)  tahun  berturut-turut  serta  terdapat  pihak  yang  melapor  kepada perangkat  desa  setempat  yang  berwenang,  maka  dalam  jangka  waktu  setahun terhitung mulai habisnya jangka waktu 2 (dua) tahun diwajibkan guna pengalihan hak  milik  atas  tanahnya  kepada  orang  lain  yang  berdomisili  di  kecamatan  letak tanah tersebut. 20 Hal ini diatur sebagaimana dalam PP No. 224 Tahun 1961 yang dijelaskan secara lebih rigit pada Pasal 3A sampai dengan Pasal 3E PP No.41 Tahun 1964. Apabila pemilik tanah tidak melapor kepada Perangkat Desa setempat maka dalam  kurun  waktu  2  (dua)  tahun  diwajibkan  guna  pengalihan  hak  milik  atas lahannya kepada pihak lain yang berada dan berdomisili di kecamatan letak tanah tersebut.
Di  sisi  lain,  hampir  seluruh  masyarakat  tidak  melaporkan  tanah  yang dimilikinya  melebihi  batas  maksimum  atau  dikuasai  ternyata  secara absentee . Terlebih masyarakat cenderung menunggu panggilan dari pemerintah dalam hal ini Kantor  Pertanahan  Pertanian. 21 Hal  ini  lah  yang  mempersulit  pemerataan kepemilikan  dan  penguasaan  hak  atas  tanah.  Pada  Pasal  10  UUPA,  bidang  tanah yang dimiliki harus diusahakan atau dikerjakan sendiri oleh sesepuhnya.
3. Urgensi Gambar Denah dalam Rekonstruksi Bidang Tanah yang Terdaftar dalam Menghilangkan Masalah Sertifikat Ganda
Gambar  Denah  atau  biasa  dikenal  dengan  Gambar  Ukur  dalam  pendaftaran tanah digunakan sebagai batas fisik visual pada peta dengan jenis peta citra satelit yang selanjutnya didigitalisasi. Penggunaan Peta Dasar dalam Pendaftaran Tanah sejatinya  dibuat  untuk  keperluan  ploting  bidang  tanah  yang  merupakan  hasil pengukuran. Data citra satelit dan foto tersebut nantinya digunakan sebagai bahan dasar  dalam  mempermudah  ploting  bidang  tanah  hasil  pengukuran  guna pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Tanah. 22 Terlebih saat ini terdapat Kebijakan Satu Peta (KSP).
KSP adalah strategi guna menyatukan refrensi geospasial, standar, basis data dan  geoportal.  KSP  sendiri  diatur  dalam  Perpres  No.  9  Tahun  2016  tentang Percepatan  Pelaksanaan  Kebajikan  Satu  Peta  Pada  Tingkat  Ketelitian  Peta  Skala 1:50.000.  Kebijakan  ini  merupakan  langkah  progresif  apabila  dikaitkan  dengan masalah pertanahan yakni data. Dengan data yang berasal dari refrensi yang sama, maka kontrol status kawasan hutan akan lebih mudah sehingga masalah di lapangan dapat diminimalisir. 23 Pada saat pra-pengukuran suatu bidang tanah, maka terlebih
20 Metrika Prawita,  Istislam,  dan  Fathul  Laila.  “Urgensi  Keberadaan  Pengaturan  Larangan Kepemilikan Tanah Secara Absentee dalam Reforma Agraria”. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan . Vol. 6 No. 2 (2021). Hlm. 548
21 I  Gede  Surata.  “Pelaksanaan  Penguasaan  dan  Pemilikan  Tanah  Absentee”. Kertha  Widya  Jurnal Hukum . Vol. 6 No. 1 (Agustus, 2018). Hlm. 4-5
22 Sulis Setyowati, Eliana, Reni Suryani, Dian Ekawati, Naib. “Pengukuran Awal Kepastian Hukum Atas Tanah”. BHAKTI HUKUM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat . Vol. 1 No. 1 (Januari, 2022). Hlm. 30
23 Waskito  dan  Hadi  Arnawo,  Pertanahan,  Agraria  dan  Tata  Ruang,  Jakarta,  Prenadamedia  Group (2017). Hlm.65
dahulu pemilik hak atas tanah memasang batas-batas pada titik sudut tanah yang dimilikinya. Pemasangan tanda batas tersebut juga harus disaksikan oleh tetangga yang  lokasinya  bersebelahan.  Prinsip  inilah  yang  kemudian  dikenal  dengan  asas contradictoire  delimitatie .  Batas  tanah  ini  kemudian  dibedakan  menjadi  2  (dua) yakni tanah hak dan tanah negara. Adapun penetapan batas atas tanah hak antara lain: 24
a. Penunjukan batas-batas tanah dan pemasangan batas-batas yang dilakukan oleh  pemilik  hak  atas  tanah  atau  kuasanya  dan  berdasarkan  kesepakatan dengan  pemilik  hak  atas  tanah  atau  kuasanya  dari  bidang  tanah  yang berbatasan.
b. Berdasarkan  penunjukan  batas  tersebut,  data  fisik  yang  ditetapkan dituangkan ke dalam Daftar Isian (DI) 201
c. Apabila pemilik hak atas tanah atau kuasanya yang berbatasan tidak dapat hadir pada waktu yang telah ditentukan, maka pengumpul data fisik dapat menetapkan  batas  sementara  dan  dicata  dalam  DI.201  ruang  1.3  (ruang sketsa bidang tanag) dan pada Gambar Ukurnya
Gambar Denah yang dihasilkan dari pengukuran tanah yang telah dilaksanakan ini  digunakan  sebagai  salah  satu  langkah  rekonstruksi  bidang  tanah  yang  telah terdaftar guna menghindari sengketa tanah di kemudian hari. Hal ini disebabkan oleh penetuan letak geografis, bentuk geometris, luas, situasi bidang tanah untuk lempiran  pada  Sertifikat,  pembuatan  peta  pendaftaran  dan  data  ukuran  bidang tanah sebagai unsur rekonstruksi batas telah ditentukan. Apabila terjadi sesuatu hal terhadap batas-batas bidang tanah tersebut semisal hilang, maka dapat dilakukan rekonstruksi  kembali  pada  posisi  semula  sesuai  dengan  batas-batas  yang  telah ditetapkan. 25
Pada tahap selanjutnya, Gambar Ukur yang didapat dari hasil pengukuran tanah di lapangan digunakan dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah berupa dokumen tempat data tercantum dengan rincian bidang-bdang tanah dan situasi di sekitarnya  serta  pengikatan  terhadap  objek-objek  tetap.  Adapun  fungsi  Gambar Ukur, yaitu: 26
a. Untuk menggambarkan bidang tanah yang tercantum di dalamnya.
b. Untuk mengetahui luas bidang tanah.
c. Untuk  digunakan  sebagai  data  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah yang apabila di kemudian hari terjadi pemecahan dan pemisahan bidang tanah.
d. Untuk  sarana  pengembalian  batas  bidang  tanah  jika  sewajtu-waktu diperlukan.
Hal inilah yang menjadikan Gambar Denah penting untuk merekonstruksi bidang tanah yang terdaftar dalam menghilangkan sertifikat ganda. Kondisi ini didukung dengan  program  pemerintah  yang  lebih  berfokus  pada  bidang  manajemen,
24 Badan  Pertanahan  Nasional,  Petunjuk  Teknis  PMNA/KBPN  Nomor  3  Tahun  1997  Materi Pengekuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah. Hlm. 5-1 dikutip dalam Waskito dan Hadi Arnawo, Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang, Jakarta, Prenadamedia Group, 2017. Hlm. 67
25 Waskito dan Hadi Arnawo, Op.Cit , hlm.65
26 26 Sulis Setyowati, Eliana, Reni Suryani, Dian Ekawati, Naib. Op.Cit . Hlm. 36-37
penguasaan,  kepemilikan,  penggunaan  lahan  dalam  tegakan  kehutanan,  serta dikarenakan kepemilikan dalam tegakan kehutanan sudah lumrah.. 27
KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  Penelitian  dan  Pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Dalam  sistem  publikasi  positif,  maka  pencatatan  nama  seseorang  dalam buku  tanah  menjadikan  seseorang  sebagai  hak  atas  tanah  tersebut  guna pendaftaran hak sehingga kebenaran pada data yang berada bersifat mutlak. Dalam hal ini peran Pamong Desa dalam hal ini yakni sebagai fasilitator bagi masyarakat  ketika  mengalami  keragu-raguan,  takut  dan  tidak  mengetahui cara  menyampaikan  permohonan  kepada  pihak  yang  membuat  dan mengeluarkan sertifikat tanah yang dalam hal ini ialah PPAT dan BPN.
b. Kewajiban  pemilik  tanah  untuk  melaporkan  pendaftaran  tanah  hingga apabila pemilik tanah tidak melapor kepada Perangkat Desa setempat maka dalam kurun waktu 2 (dua) tahun diwajibkan guna pengalihan hak milik atas lahannya kepada pihak lain yang berada dan berdomisili di kecamatan letak tanah tersebut.
c. Gambar Denah atau biasa dikenal dengan Gambar Ukur dalam pendaftaran tanah digunakan sebagai batas fisik visual pada peta dengan jenis peta citra satelit  yang  selanjutnya  didigitalisasi.  Bidang  manajemen,  penguasaan, kepemilikan, penggunaan lahan dalam tegakan kehutanan.

## SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah ditelaah, saran yang dapat diberikan, yaitu:
a. Sistem  pendaftaran  tanah  yang  harus  dijalankan  lebih  baik  mulai  dari inventarisasi,  hingga  didistribusikan  serta  BPN  harus  lebih  berhati-hati dalam menerbitkan Sertifikat tanah dan memberantas oknum-oknum yang mempermainkan  atau  menggandakan  sertifikat  tanah  mengingat  marak terjadinya Sertifikat Ganda.
b. Perlu  lebih  gencarnya  masyarakat  diberikan  edukasi  mengenai  pelaporan tanah agar tanahnya tidak kemudian menjadi tanah absentee .

## DAFTAR REFERENSI Buku
Budi,  Harsono.  (2018). Hukum  Agraria  Indonesia  (Sejarah  Pembentukan  Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya). Jakarta: Universitas Trisakti Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel , Yogyakarta: Mirra Buana Media Sumardjono,  Maria  Sri  Wulan.  (2001). Kebijakan  Pertanahan  antara  Regulasi  & Implementasi . Jakarta: Kompas Sutedi, Adrian. (2009). Tinjauan Hukum Pertanahan . Jakarta: Pradnya Paramita.
27 Agusti Prayoga dan Moh. Indra Bangsawan. Pengaturan Kepemilikan Tanah Sebagai Rangka Objek Penetapan  Reforma  Agraria. Prosiding  Seminar  Nasional  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  UMS  2022: Penegakan Hukum Berbasis Transendental . 2022. Hlm.  17
Waskito  dan  Hadi  Arnawo.  (2017). Pertanahan,  Agraria  dan  Tata  Ruang . Jakarta: Prenadamedia Group
Wibawanti, Erna Sri dan R. Mujiyanto. (2013). Hak Atas Tanah Dan Peralihannya . Yogyakarta: Liberty.
Jurnal Ahmadi, Adam Ilham, Diyan Isnaeni dan Ahmad Bastomi. (2022). Implementasi Asas Sederhana  dan  Asas  Keterbukaan  Dalam  Proses  Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus di Badan Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Mojokerto). DINAMIKA:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Hukum. Vol. 28 No. (10): 4567-4588
Anindhita, Andi Batari, Farida Patittingi dan Chalis Al Rossi. (2021) . Perbandingan Sistem  Publikasi  Positif  dan  Negatif  Pendaftaran  Tanah:  Perspektif  Kepastian Hukum . Amanna Gappa. Vol. 29 No. (2): 106-113
Iqbal,  Muhamad,  Herman  Bastiaji  Prayitno  dan  Iin  Indriani.  (2022). Urgensi Pendaftaran  Tanah  sebagai  Hak  Milik  untuk  Pertama  Kali .  Pro  Bono:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 2 No. (2): 146-154
Lestario,  Arie  dan  Erlina.  (2022). Sistem  Pendaftaran  Tanah  yang  memberikan Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Sertifikat  Hak  atas  Tanah  di  Indonesia . Notary Law Journal. Vol 1 Issue 1: 1-30
Patittingi,  Farida. New  Paradigm  in  Natural  Resources  Management:  Securing Indigenous Peoples Rights . Hasanuddin Law Review. Vol. 6, No. (1) (2020): 56- 65.
Permatasari,  Elfrina,  Habib  Adjie,  dan  Hardianto  Djanggih.  (2018). Perlindungan Hukum  Kepemilikan  Tanah  Absentee  yang  Diperoleh  Akibat  Pewarisan .  Varia Justicia. Vol. 14 No (1): 1-9
Prawita, Metrika, Istislam, dan Fathul Laila. (2021). Urgensi Keberadaan Pengaturan Larangan  Kepemilikan  Tanah  Secara  Absentee  dalam  Reforma  Agraria .  Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 6 No. (2): 545-553
Prayoga, Agusti dan Moh. Indra Bangsawan. (2022). Pengaturan Kepemilikan Tanah Sebagai Rangka Objek Penetapan Reforma Agraria . Prosiding Seminar Nasional Program  Doktor  Ilmu  Hukum  UMS  2022:  Penegakan  Hukum  Berbasis Transendental: 14-25
Ramadhani,  Rahmat.  (2017). Jaminan  Kepastian  Hukum  yang  Terkandung  dalam Sertipikat Hak Atas Tanah . De Lega Lata. Vol. 2, No. (1): 139-157 Ramadhani,  Rahmat.  (2021). Pendaftaran  Tanah  Sebagai  Langkah  Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah . SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi. Vol. 2 Issue 1: 31-40
Setyowati, Sulis, Eliana, Reni Suryani, Dian Ekawati, Naib. (2022). Pengukuran Awal Kepastian  Hukum  Atas  Tanah .  BHAKTI  HUKUM  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat. Vol. 1 No. (1): 23-37
Sudiro, Amoury Adi dan Ananda Prawira Putra. (2020). Kepastian Hukum Terhadap Hak  Atas  Pendaftaran  Tanah  dan  Hak  Kepemilikan  Atas  Tanah  Yang  Telah Didaftarkan . Jurnal Magister Ilmu Hukum. Vol. V No. (1): 22-28
Surata,  I  Gede.  (2018). Pelaksanaan  Penguasaan  dan  Pemilikan  Tanah  Absentee . Kertha Widya Jurnal Hukum. Vol. 6 No. (1): 1-7
Syah, Mudakir Iskandar. (2014). Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan . Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol. 4 No. (2): 44-56 Yamin,  Muhammad  dan  Zaidar.  (2018). Pendaftaran  Tanah  Dalam  Mewujudkan Kepastian  Hukum  Atas  Kepemilikan  Tanah  dan  Upaya  Meminimalisir  Konflik Pertanahan. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 13 No. (2): 201-210
Artikel dan Rapat Kerja Badan  Pertanahan  Nasional.  (1997). Hasil  Rapat  Kerja  Kantor  Menteri  Negara Agraria dan Badan Pertanahan Nasional . Jakarta 2-5 Maret 1997.
Skripsi Anggriyani, Novita. (2018). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Nasional  Agraria  (Prona) Tentang  Pendaftaran  Hak  Milik  Atas  Tanah .  Skripsi. Universitas Jember: Fakultas Hukum