## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## PENERAPAN  ASAS CONTRA  LEGEM OLEH  HAKIM  DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Rian Van Erits Kapitan, a , Tontji Cristian Rafael b , a Fakultas Hukum  Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Indonesia b Fakultas Hukum  Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Indonesia

## Abstrak
Penerapan  asas contra  legem oleh  hakim  dalam  perkara  pidana  memang  menimbulkan perdebatan  yang  panjang,  apa  lagi  jika  hal  itu  dilakukan  terhadap  perkara-perkara  korupsi. Permasalahan  dalam  penelitian  ini:  mengapa  hakim  menerapkan  asas contra  legem dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg  ?,  motode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  pendekatan  perudandang-undangan  ( statute  aprroach ),  metode  pendekatan konseptual ( conseptual  aprroach ), dan metode pendekatan kasus ( caseaprroach) . Kesimpulan yang  diperoleh  terhadap  permasalahan  penelitian  adalah  karena  hakim  berpendapat  bahwa perkara  nomor  :  72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg    merupakan  perkara  yang ne  bis  in  idem padahal asas ne bis in idem menurut penulis tidak dapat diterapkan dalam putusan nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg  sebab  putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Kupang nomor.  71/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg  belum  berkekuatan  hukum  tetap.  Selain  itu    menurut penulis,  hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  tersebut  juga    menganut  aliran penemuan hukum Interessenjurisprudenz ( Freirechtsschule ). Saran dalam penelitian ini adalah Penuntut  Umum  harus  lebih  teliti  dalam  melakukan  penuntutan,  sebab  terdapat  perkara- perkara yang sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan yang meskipun belum berkekuatan hukum  tetap  namun  akan  menciderai  rasa  keadilan  dan  kepastian  hukum  dan  hakim  harus secara  bijak  memahami  asas-asas  hukum  agar  tidak  keliru  dalam  memutus  suatu  perkara yang diajukan kepadanya .
Kata Kunci : Penerapan Asas Contra Legem; Tindak Pidana Korupsi

## Abstract
The  application  of  the  contra  legem  principle  by  judges  in  criminal  cases  does  lead  to  lengthy debates, what more if it is done on corruption cases. Problems in this study: why did the judge apply the contra legem principle in the Corruption Court's decision in the Kupang District Class IA District Court:  72  /  PID.  SUS-TPK /  2016  /  PN.Kpg  ?, The  method  of  approach  used  in  this  study  is  the method statutory aprroach, the conceptual approach (conceptual aprroach), and the case approach method (caseaprroach). The conclusion obtained from the research problem is that the judge is of the  opinion  that  case  number:  72  /  PID.  SUS-TPK  /  2016  /  PN  /PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg because the Kupang Corruption Court's decision is numbered. 71 / PID.SUS-TPK / 2016 / PN.Kpg have not had permanent legal force. In addition, according to the writer, the judge who examined and  tried  the  case  also  adhered  to  the  flow  of  the  invention  of  the  law  Interessenjurisprudenz (Freirechtsschule).Suggestion in this research is that the Public Prosecutor must be more careful in conducting  prosecutions,  because  there  are  cases  that  have  been  examined  and  decided  by  the Courts, which although not yet legally binding but will harm the sense of justice and legal certainty and the judge must wisely understand the principles of law so as not to be mistaken in deciding on a case submitted to him..
Keywords : Application of the Contra Legem Principle; Corruption Penulis : a ridhokapitan@yahoo.com
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246

## LATAR BELAKANG
Asas contra  legem merupakan  asas  hukum  yang  membolehkan  hakim mengesampingkan  norma  dalam  peraturan  perundang-undangan  karena  peraturan perundang-undangan  yang  bersangkutan  tidak  sesuai  dengan  nilai  keadilan  dan  kondisi sosial  masyarakat  dengan  syarat  harus  didasarkan  dengan  argumentasi  hukum  yang rasional.  Penggunaan  asas contra  legem ini  biasanya  merupakan  kebebasan  hakim sepanjang putusan yang dihasilkan melalui contra legem tersebut dapat membawa keadilan bagi masyarakat.
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 72/Pid.SUS-TPK/2016/PN.Kpg atas nama terdakwa Ir. Lanamana Yosef Vin Mario yang  dibacakan  oleh  Majelis  Hakim  pada  tanggal  18  Januari  2017  merupakan  salah  satu putusan hakim yang telah menerapkan asas contra legem .  Dikatakan putusan tersebut telah menerapkan  asas contra  legem karena  putusan  tersebut  berisikan  amar  :  “Menyatakan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara Nomor : 72/Pid.SUS-TPK/2016/PN.Kpg tidak dapat diterima”.  Amar  putusan  tersebut  dengan  sendirinya  telah  mengesampingkan    ketentuan- ketentuan dalam KUHAP yang mengatur tentang putusan akhir dalam perkara pidana.
Putusan akhir dalam perkara pidana secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal  11 KUHAP yang menetapkan bahwa : “ Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang  diucapkan  dalam  sidang  pengadilan  terbuka  yang  dapat  berupa  pemidanaan,  atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang  ini.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  11  KUHAP  tersebut,  maka  setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis putusan akhir dalam perkara pidana, yaitu, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan.
Putusan  bebas  dijatuhkan  oleh  hakim  apabila  dari  hasil  pemeriksaan  di  sidang pengadilan,  perbuatan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan, sedangkan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum akan dijatuhkan oleh hakim jika berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana. Putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum ini secara tegas telah ditetapkan dalam Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP bahwa :
(1).  Jika  pengadilan  berpendapat  bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  di  sidang,  kesalahan terdakwa  atas  perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;
(2).    Jika  Pengadilan  berpendapat  bahwa  perbuatan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa terbukti,  tetapi  perbuatan  itu  tidak  merupakan  suatu  tindak  pidana,  maka  terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
Kemudian    putusan  pemidanaan  merupakan  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dinyatakan telah  terbukti. Hal ini secara tegas ditetapkan dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP bahwa : “ Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.
Berdasarkan  uraian-uraian  sebagaiamana  yang  telah  penulis  kemukakan    di  atas, maka  penulis  terilhami  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  :  penerapan  asas contra legem oleh hakim dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri Klas IA kupang nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka adapun permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu : mengapa hakimmenerapkan asas contra legem dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg ?.

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa metode pendekatan  yang  lazim  digunakan  dalam  penelitian-penelitian    hukum,  yaitu  metode pendekatan  perudandang-undangan  ( statute  aprroach ),  metode  pendekatan  konseptual ( conseptual approach) dan metode pendekatan kasus ( case aprroach) . .

## PEMBAHASAN
1.  Asas contra  legem dalam  putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg
Menurut  Tata  Wijayanta,  asas  adalah  sesuatu  yang  menjadi  tumpuan  berpikir  dan berpendapat.  Asas  juga  dapat  berarti  hukum  dasar.  Asas  adalah  satu  dalil  umum  yang dinyatakan  dalam  suatu  istilah  umum  tanpa  mensyaratkan  cara-cara  khusus  mengenai pelaksanaannya  yang  diterpkan  pada  serangkaian  perbuatan  yang  menjadi  petunjuk  yang tepat bagi perbuatan itu 1 .
Asas  hukum  umum  adalah  norma  dasar  yang  dijabarkan  dari  norma  hukum  positif yang  oleh  ilmu  hukum  tidak  dianggap  berasal  dari  aturan  yang  lebih  umum.  Asas  hukum merupakan  pengendapan  hukum positif  dalam  suatu  masyarakat.  Asas  hukum tidak  boleh dianggap  sebagai norma-norma  konkret,  akan tetapi perlu  dipandang  sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku 2 .
Sudikno  Mertokusumo  mengemukakan  bahwa  asas  hukum  bukanlah  merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang  terjelma  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  hakim  yang  merupakan hukum positif yang dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri umum dalam peraturan  konkret  tersebut.  Ini  berarti  menunjuk  pada  kesamaan-kesamaan  yang  konkret dengan  menjabarkan  peraturan  hukum  konkret  menjadi  peraturan-peraturan  umum  yang karena  menjadi  umum  sifatnya  tidak  dapat  diterapkan  secara  langsung  pada  peristiwa konkret 3 .
Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menambahkan bahwa asas hukum diketemukan dalam hukum positif. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum dalam hukum positif.
1 Tata  Wijayanta.  2014.  Asas  kepastian  hukum,keadilan,dan  kemanfaatan  dalam  kaitannya  dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. Jurnal Dinamika Hukum Tahun 2014. (No.2 Vol.14). hlm 219-225
2 Tata Wijayanta. loc.cit
3 Sudikkno Mertokusumo. 2009. Penemuan hukum sebuah penghantar . Yogyakarta: Liberty. hlm 5
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Jadi  asas  hukum  sebagai  pikiran  dasar  peraturan  konkret  pada  umumnya  bukan  tersurat melainkan tersirat dalam kaedah atau peraturan konkret 4 .
Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum itu  tidak boleh dianggap  sebagai norma-nrma hukum  konkret,  akan  tetapi  perlu  dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Asas hukum itu karena sifatnya yang abstrak, maka asas hukum itu pada umumnya tidak dituangkan dalam peraturan atau pasal yang konkret 5 .
Mengenai peranan dari asas hukum, maka begawan Sosiologi Hukum Indonesia yang juga  Guru  Besar  Ilmu  Hukum  Universitas  Diponegoro  Semarang,  Sajipto  Rahardjo mengemukakan  bahwa 6 :  “  sesudah  diketahui  kebutuhan  sistem  hukum  akan  nutrisi  yang berupa  pasokan  nilai-nilai,  maka  baik  kita  bicarakan  mengenai  peranan  dari  asas  hukum tersebut. Dimulai secara negatif, maka sistem hukum yang dibangun tanpa asas-asas hanya akan  berupa  tumpukan  undang-undang  yang  tanpa  arah  dan  tanpa  tujuan  yang  jelas.” Menurut K. Wantjik. Saleh 7 asas contra legem adalah asas hukum yang membolehkan hakim mengesampingkan  norma  dalam  peraturan  perundang-undangan  karena  peraturan perundang-undangan  yang  bersangkutan  tidak  sesuai  dengan  nilai  keadilan  dan  kondisi sosial  masyarakat  dengan  syarat  harus  didasarkan  dengan  argumentasi  hukum  yang rasional. Dalam praktik biasanya putusan hakim yang menerapkan  asas contra legem akan langsung  menjadi  perdebatan  di  kalangan  ahli  hukum,  karena  pola  pikir  kebanyakan  ahli hukum Indonesia yang masih menempatkan pasal Undang-undang sebagai teks hukum yang tidak dapat diganggu-gugat baik oleh hakim sekalipun.
Selanjutnya  William  Zevenberg 8 sebagaimana  disadur  oleh  K.  Wantjik. Salehmengemukakan  bahwasannya  asas contra  legem/ius  contra  legem yang  diterapkan oleh  hakim  bukan  hanya  bertentangan  dengan  hukum  yang  ada,  akan  tetapi  juga bertentangan  dengan  makna  atau  nilai  yang  terkandung  dalam  undang-undang tersebut.Bahkan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh pemimpin masyarakat. Penulis  mengambil  ilustrasi  penggunaan  asas contra  legem oleh  hakim  ialah  pada  saat sebelum berlakunya KUHAP (berlaku 31 Desember 1981) telah terwujud yurisprudensi yang bersifat konstan terhadap putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama dapat diajukan banding dan kasasi, apabila pembebasan itu sifatnya tidak murni. Hal itu antara lain dapat  dilihat  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  :  122  K/Kr/1979.  Lantas  setelah berlakunya KUHAP, maka Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP menutup pintu upaya banding dan kasasi terhadap putusan bebas oleh pengadilan tingkat pertama.
Ironisnya  setelah  berlakunya KUHAP,  timbul  gejala  yang  menjurus  ke arah negatif. Terjadi  arus  frekuensi  putusan  bebas  yang  kurang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Timbul keresahan  dalam  masyarakat  karena  pengadilan  tingkat  pertama  cenderung  menjatuhkan putusan bebas dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang menyangkut tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi.
4 Sudikkno Mertokusumo. Penemuan hukum sebuah penghantar .  ibid. hlm 6 5 Eddy O.S. Hiariej. 2009. Asas legalitas & penemuan hukum dalam hukum  pidana. Jakarta:Erlangga. hlm 19 6 Sajipto Rahardjo. 2006. Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia . Jakarta: Kompas.  hlm 140
7 K. Wantjik Saleh. 1981. Hukum acara perdata . Jakarta:Ghalia Indonesia.  hlm 77
8 K. Wantjik Saleh. Hukum acara perdata . loc.cit
Penegakan  hukum    yang  seperti  itu  sangat  menyakiti  rasa  keadilan  masyarakat. Seolah-olah putusan-putusan pengadilan tidak dapat diterapkan sebagai katup penyelamat dan  perlindungan  ketertiban  umum.  Karena  dengan  ditutupnya  upaya  banding  dan  kasasi oleh Pasal  67  dan Pasal  244  KUHAP, putusan bebas  yang  menimbulkan  keresahan  yang bagaimanapun, tidak dapat lagi dikoreksi dan diluruskan oleh pengadilan tingkat banding dan kasasi.  Sudah  semestinya  hal  itu  harus  secepat  mungkin  dihentikan  tetapi  dengan  cara bagaimana? Satu-satunya jalan yang efektif untuk memperkecil gejala negatif tersebut, tidak ada jalan lain, mesti dipertahankan yurisprudensi lama dengan jalan contra legem terhadap Pasal 244 KUHAP. Sebagai tindakan antisipasi, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember tahun 1983 melakukan contra legem terhadap Pasal 244 KUHAP. Tindakan itu didasarkan atas dasar pertimbangan ketentuan yang menutup pintu upaya  hukum  terhadap  putusan  bebas,  dianggap  bertentangan  dengan  perlindungan ketertiban umum. Kondisi mana sekarang belum waktunya untuk menegakan ketentuan Pasal 244  KUHAP.  Oleh  karena  itu,  apabila  putusan  pembebasan  bersifat  tidak  murni  dapat diajukan permohonan kasasi.

## a) Asas Ne Bis In Idem
Penggunaan  istilah ne  bis  in  idem dalam  buku-buku  hukum  pidana  oleh  para  pakar hukum pidana Indonesia pada umumnya selalu berkaitan dengan salah satu alasan hapusnya penuntutan  pidana.  Sepanjang  literatur  yang  penulis  telaah,  ternyata  Para  Pakar  Hukum Indonesia mempunyai pemahaman yang seragam bahwa Ne bis in idem diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) KUHP Indonesia, meksipun tidak dapat dipungkiri bahwa ada pakar hukum pidana indonesia yang menggunakan istilah yang berbeda di dalam mengartikan Pasal 76 Ayat (1) KUHP  Indonesia tersebut, namun  toh  pada  akhirnya diakui  pula oleh  pakar hukum  pidana indonesia  tersebut  bahwa  hal  tersebut  berarti  pula ne  bis  in  idem .  Misalkan  saja  Leden Marpaung yang mengartikan salah satu alasan hapusnya penuntutan yang terdapat dalam Pasal 76 Ayat (1) KUHP Indonesia sebagai : “Adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum  tetap” 9 .  Kemudian  dalam  penjelasan  tentang  “Adanya  suatu  putusan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap”  tersebutlah  beliau  menyatakan  bahwa  hal  tersebut  dikenal  juga dengan istilah ne bis in idem . Berbeda dengan Eddy O.S. Hiariej yang langsung mengartikan alasan hapusnya penuntutan dalam Pasal 76 Ayat (1) tersebut sebagai ne bis idem 10 .
Menurut  Alfitra 11 Ne  bis  in  idem berasal  dari  bahwa  latin  yang  artinya  “tidak”  atau “jangan dua  kali  yang  sama”. Kemudian  dalam  konteks  peradilan, ne  bis  in  idem diartikan sebagai  suatu  perkara  yang  telah  pernah  diputus  oleh  Pengadilan  dan  telah  berkekuatan hukum tetap tidak boleh diajukan untuk diputus oleh pengadilan untuk kedua kalinya. Dalam konteks hukum indonesia, maka ne bis in idem diatur dalam Pasal 76 KUHP.
Pasal  76 Ayat (1) KUHP Indonesia secara tegas menetapkan bahwa:  “ Kecuali dalam hal  putusan  hakim  masih  mungkin  diulangi,  orang  tidak  boleh  dituntut  dua  kali  karena perbuatan  yang  oleh  hakim  Indonesia  terhadap  dirinya  telah  diadili  dengan  putusan  yang
9 Leden Marpaung. 2014. Asas-teori-praktik hukum pidana . Jakarta:Sinar Grafika. hlm 100
10 Eddy O.S. Hiariej. 2016. Prinsip-prinsip hukum pidana . Jakarta:Cahaya Atma Pustaka. hlm 422
11 Alfitra. 2009 . Hapusnya penuntutan pidana.  Jurnal Yudisial Tahun 2009 (Vol.11 No.07) hlm 19-25
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
menjadi tetap”. Dalam artian hakim Indonesia termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan tersebut”.
Kemudian 76 Ayat (2) KUHP juga secara tegas menetapkan bahwa : “ jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal : 1) putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum; 2) putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya  atau  telah  diberi  ampun  atau  wewenang  untuk  menjalankannya  telah  hapus karena daluarsa”.
Menurut  Guru  Besar  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada Yogyakarta, Eddy O.S. Hiariej, berdasarkan pasal a quo ada dua adagium yang terkandung di dalamnya. Pertama, nemo debet bis vexari yang berarti tidak seorang pun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama. Pada umumnya adagium ini kemudian dikenal sebagai ne bis in idem yang kurang lebih artinya, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua  kalinya    di  depan  pengadilan  dengan  perkara  yang  sama.  Kedua nihil  in  lege intolerabilius est ( quam ) eandem rem diverso jure censeri . Artinya hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan 12 .
Leden  Marpaung  memberikan  pendapat  yang  senada  dengan  Eddy  O.S.  Hiariej bahwa prinsip yang dimuat dalam Pasal 76 Ayat (1) tersebut dikenal dengan ne bis in idem . Menurutnya  Pasal  76  Ayat  (1)  tersebut  dimaksudkan  guna  memberikan  kepastian  kepada masyarakat maupun kepada individu agar menghormati putusan hakim tersebut. Dahulu pada Reglemen  Indonesia  yang  diperbaharui  (RIB/HIR)  dipergunakan  istilah  “  adanya  suatu putusan yang tidak dapat diubah lagi. Setelah berlakunya KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), istiah tersebut menjadi “ adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap” 13
Menurut  Eddy  O.S.  Hiariej,  putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum tetap berarti telah ada pemeriksaan terhadap pokok perkara. Jika putusan berkaitan dengan kompetensi absolut  atau kompetensi relatif, demikian juga putusan yang berkaitan dengan sah-tidaknya dakwaan bukanlah putusan yang berkekuatan pasti. Konsekuensi lebih lanjut, kalau perkara  tersebut  kembali  diadili,  maka  tidak  dapat  dikatakan sebagai ne bis  in  idem . Syarat adanya ne bis  in  idem adalah res  judicata yang  berarti adanya  suatu tindak  pidana yang  telah diperiksa berkaitan dengan  pertanggungjawaban  pidana  terdakwa  telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap 14 .

## b) Aliran Penemuan Hukum Oleh Hakim
Penemuan  hukum  bermula  dari  kenyataan  bahwa  hakim  selalu  dihadapkan  pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari pemecahannya dan untuk itulah perlu dicari hukumnya. Untuk memberikan penyelesaian konflik atau perselisihan hukum yang dihadapkan kepada hakim, maka hakim harus memberikan penyelesaian konflik atau perselisihan itu yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk putusan yang disebut dengan
12 Eddy O.S. Hiariej. loc.cit
13 Leden Marpaung. loc.cit
14 Eddy O.S. Hiariej. ibid. hlm 423
putusan  hakim,  yang  merupakan  penerapan  hukum  umum  dan  abstrak  pada  peristiwa konkret.  Jadi  dalam  penemuan  hukum  yang  penting  adalah  bagaimana  mencarikan  atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret ( in-concreto ). Dewasa ini dikenal beberapa aliran penemuan hukum oleh hakim, yaitu sebagai berikut :
1)  Aliran Begriffsjurisprudenz
Menurut Achmad Ali 15 , aliran begriffsjurisprudenz mengajarkan bahwa sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang masih dapat menutupi kekurangan- kekurangannya  sendiri,  karena  undang-undang  memiliki  daya  meluas.  Cara  memperluas undang-undang ini hendaknya bersifat “ normologisch ” dan hendaknya tetap dipandang dari sudut dogmatik, sebab bagaimana pun hukum merupakan suatu “ logische Gasschlossenheit ”. Jadi aliran ini memandang hukum sebagai suatu sistem tertutup, dimana pengertian hukum bukanlah  sebagai  sarana  melainkan  sebagai  tujuan,  sehingga  teori  hukum  menjadi  teori tentang pengertian ( begriffsjurisprudenz ). Oleh aliran ini pekerjaan hakim dianggap semata- mata  pekerjaan intelek di atas hukum-hukum  rasional dan logis. Yang menjadi tujuan dari aliran begriffsjurisprudenz adalah bagaimana kepastian hukum terwujud.
Penggunaan  logika  hukum  yang  dinamakan  dengan  silogisme  menjadi  dasar  utama aliran  ini  dan  hakim  mengambil  keputusan  dari  adanya  premise  mayor,  yaitu  peraturan hukumnya dan premise minor, yaitu peristiwanya. Sebagai contoh, setiap orang yang mencuri dihukum,  A  terbukti  mencuri,  maka  A  harus  dihukum 16 .  Jadi  rasio  dan  logika  ditempatkan dalam  ranah  yang  istimewa.  Kekurangan  Undang-undang    dapat  dilengkapi  oleh  hakim dengan penggunaan logika dan memperluas pengertian undang-undang berdasarkan rasio. Menurut  Philipus  M.  Hadjon  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati  terdapat  dua  jenis  logika  yang  dapat digunakan dalam berhukum, yaitu logika deduksi dan dalam Common Law Sistem logika yang digunakan  biasanya  berdasarkan case tertentu 17 .  Bagi  penganut  aliran  ini,  keadilan  dan kemanfaatan hukum bagi warga masyarakat diabaikan.
Pendapat tentang logika oleh hakim di dalam berhukum, sejauh pengamatan penulis pernah dikemukakan juga oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang sangat tersohor. Beliau menyatakan bahwa : sekalipun dikatakan bahwa peradilan itu seni, tetapi seni tersebut harus  didasarkan  kepada  ilmu,  logika,  dan  kecerdasan  intelektual.  Dalam  memeriksa  dan memutus perkara, hakim menggunakan logika 18 .
2)  Aliran Interessenjurisprudenz ( Freirechtsschule ).
Aliran  ini  merupakan  kritik  terhadap  aliran begriffsjurisprudenz .  Menurut  aliran  ini undang-undang jelas tidak lengkap. Undang-undang bukan merupakan satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim dan pejabat lainnya memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan  penemuan  hukum,  dalam  arti  kata  bukan  sekedar  penerapan  undang-undang, tetapi juga mencakupi memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim. Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, hakim bahkan boleh menyimpang dari Undang-
15 Achmad Ali. 1996. Menguak tabir hukum . Jakarta:Chandra Pratama. hlm 147 16 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993 Bab-bab tentang penemuan hukum . Jakarta:Citra Aditya Bhakti.. hlm 6
17 Philipus  M.  Hadjon  dan Tatiek  Sri  Djatmiati. 2005. Argumentasi  hukum .  Yogyakarta:Gajah Mada University Press. hlm 22
18 Sudikno Mertokusumo. 2012. Teori hukum . Yogyakarta: Cahaya Adma Pustaka. hlm 24
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
undang,  demi  kemanfaatan  masyarakat.  Dikaitkan  dengan  teori  tujuan  hukum,  maka  jelas aliran ini penganut utilitarisme. Hakim mempunyai freies ermessen .
Darji Darmodihardjo dan Shidarta mengemukakan bahwa aliran ini disebut juga aliran hukum bebas. Mereka berdua menambahkan bahwa aliran ini berpendapat hakim mempunyai tugas  menciptakan  hukum.  Penemu  hukum  yang  bebas,  tugasnya  bukan  menerapkan undang-undang,  tetapi  menciptakan  penyelesaian  yang  tepat  untuk  peristiwa  konkret, sehingga  peristiwa-peristiwa  berikutnya  dapat  dipecahkan  menurut  norma  yang  telah diciptakan oleh hakim. Tidak mustahil penggunaan metode penemuan hukum bebas ini akan menghasilkan  pemecahan  yang  sama  seperti  metode-metode  lain. Ini adalah  masalah titik tolak  cara  pendekatan problematik.  Seorang  yang  menggunakan  penemuan hukum  bebas tidak akan berpendirian : “ Saya harus memutuskan demikian karena bunyi undang-undang adalah  demikian”.  Ia  harus  mendasarkan  pada  pelbagai  argumen,  antara  lain  undang- undang 19 .
Menurut Achmad Ali, tokoh-tokoh yang menganut aliran ini antara lain : O. Bullow, E. Stampe,  dan  E.  Fuchs.  Menurut  mereka  ukuran-ukuran  tentang  mana  ketentuan  undang- undang  yang  sesuai  dengan  kesadaran  hukum  dan  keyakinanhukum  warga  masyarakat , tergantung  ukuran  dari  keyakinan  hakim (overtuiging), di  mana  kedudukan  hakim  bebas mutlak 20 .
Bagaimanapun  aliran  ini  membuka  peluang  kesewenang-wenangan  karena  hakim adalah manusia biasa yang takkan mungkin terlepas dari berbagai kepentingan dan pengaruh sekelilingnya,  termasuk  pengaruh  kepentingan  pribadi,  keluarga  dan  sebagainya.  Faktor Subjektif yang ada pada diri hakim sebagai manusia biasa, akan sangat mudah menciptakan kesewenang-wenangan  dalam  putusan  hakim.  Sudikno  Mertokusumo  dan  A.Pitlo mengemukakan bahwa aliran ini sangat berlebih-lebihan karena berpendapat bahwa hakim tidak  hanya  boleh  mengisi  kekosongan  undang-undang  saja,  tetapi  bahkan  boleh menyimpang.  Namun  demikian  Sudikno  dan  A.Pitlo  juga  mengakui  hikmah  dari  aliran  ini dengan  mengemukakan  bahwa  walau  bagaimanapun  juga  aliran  bebas  tersebut  di  atas menanamkan  dasar  bagi  pandangan  yang  sekarang  berlaku  tentang  undang-undang  dan fungsi hakim 21 .
3)  Aliran Soziologische Rechtsschule
Reaksi  terhadap  aliran Freirechtsscule ini  memunculkan  aliran Soziologische Rechtsschule , yang pada pokoknya hendak menahan kemungkinan munculnya kesewenang- wenangan  hakim,  berkaitan  dengan  diberikannya  “ Freis  ermesen ”.  Aliran  ini  tidak  setuju hakim  diberikan  “ Freis  ermesen ”.  Namun  pun  demikian,  aliran  ini  tetap  mengakui  bahwa hakim  tidak  hanya  sekedar  terompet  undang-undang,  melainkan  di  samping  berdasarkan undang-undang,  hakim  juga  harus  memperhatikan  kenyataan-kenyataan  masyarakat, perasaan  dan  kebutuhan  hukum  warga  masyarakat  serta  kesadaran  hukum  warga
19 Darji Darmodihardjo dan Shidarta. 2006. Pokok-pokok filsafat hukum (Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia . Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm 149 20 Achmad Ali. menguak tabir hokum . op.cit. hlm 149
21 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. op.cit. hlm 45
masyarakat.  Aliran  ini  menolak  kebebasan  dari  hakim  seperti  yang  diinginkan Freirechtsscule 22 .
Aliran ini menekankan betapa perlunya para hakim mempunyai wawasan pengetahuan yang luas, bukan sekedar ilmu hukum dogmatik belaka, tetapi seyogyanya juga mendalami ilmu-ilmu sosial lain seperti sosiologi , antropologi, politik, ekonomi dan sebagainya, menurut Arthur  Henderson  sebagaimana  terpetik  dalam  Achmad  Ali 23 ,  seorang  hakim  yang  tidak belajar ilmu ekonomi dan sosiologi sangat cenderung menjadi musuh masyarakat, sedangkan Arthur L.Corbin sebagaimana terpetik dalam Achmad Ali menyatakan bahwa seorang hakim yang tidak belajar sejarah dan preseden adalah suatu kesombongan sekaligus ketololan 24 .

## c) Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana
Hakim setelah menerima dan memeriksa suatu perkara pidana biasanya akan masuk pada tahapan pembacaan putusan. Adapun Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 Ayat (11) KUHAP  adalah pernyataan hakim  yang  diucapkan  dalam  sidang  pengadilan  terbuka,  yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Menurut  Gatot  Supramono 25 putusan  yang  dijatuhkan  hakim  dimaksudkan  untuk mengakhiri  atau  menyelesaikan  perkara  yang  diajukan  kepadanya.  Dalam  Hukum  Acara Pidana terdapat dua jenis putusan Pengadilan yang dikenal, yaitu putusan sela dan putusan akhir.  Menurut  H.M.  Fauzan  yang  dimaksud  dengan  putusan  sela  adalah  putusan  yang dijatuhkan  oleh  hakim  sebelum  memutus  pokok  perkaranya.  Dimaksudkan  untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara 26 .
Putusan Sela dalam perkara pidana diatur dalam ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP. Kegunaan  dari  putusan  sela  ini  adalah  untuk  memutus  keberatan  (eksepsi)  yang  diajukan oleh  terdakwa  atau  penasihat hukumnya  terhadap  surat  dakwaan  penuntut umum.  Ahmad Rifai  mengemukakan  bahwa  masalah  terpenting dalam peradilan pidana  adalah  mengenai surat  dakwaan  Penuntut  Umum,  sebab  surat  dakwaan  adalah  dasar  atau  kerangka pemeriksaan  terhadap  terdakwa  di  suatu  persidangan.  Terdakwa  hanya  dapat  diperiksa, dipersalahkan  dan  dikenakan  pidana  atas  pasal  yang  didakwakan  oleh  Penuntut  Umum, dalam  arti  hakim  tidak  boleh  menjatuhkan pidana  kepada terdakwa  di  luar  dari pasal  yang didakwakan tersebut. Oleh karena itu dalam membuat surat dakwaan Penuntut Umum harus memperhatikan  syarat-syarat  limitatif,  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  oleh  Undang- Undang, yaitu Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yaitu syarat formil dan syarat materiil 27 .
22 Achmad Ali. Menguak tabir hukum. op.cit. hlm 150
23 Achmad   Ali.  2005. Keterpurukan  hukum  di  indonesia  (Penyebab  dan  solusinya). Bogor:  Ghalia Indonesia. hlm 151
24 Achmad Ali. Keterpurukan hukum di indonesia (Penyebab dan solusinya). loc.cit 25 Gatot  Supramono.  1999. Surat  dakwaan  dan  putusan  hakim  yang  batal  demi  hukum . Jakarta:Djambatan . hlm 84
26 H.M.Fauzan.  2014. Kaidah penemuan hukum oleh hakim . Jakarta:Kencana  Prenada media Group. hlm 86 27 Ahmad Rifai. 2011. Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif. Jakarta:Sinar Grafika. hlm 113
Selanjutnya terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, ada hak secara yuridis dari  terdakwa  atau  penasihat  hukumnya  untuk  mengajukan  keberatan  (eksepsi).Sejauh pengamatan  penulis  biasanya  eksepsi  yang  diajukan  oleh  terdakwa  ataupun  penasihat hukumnya  meliputi  eksepsi  tentang  pengadilan  tidak  berwenang  mengadili  ( exeptie onbevoegheid )  baik  absolut  maupun  yang  relatif,  eksepsi  dakwaan  tidak  dapat  diterima, eksepsi bahwa perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, eksepsi tentang perbuatan terdakwa sudah pernah diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap( ne  bis  in  idem ),  eksepsi  eksepsi  tentangtindak  pidana  yang  didakwakan  telah kadaluarsa, eksepsi tentang dakwaan Penuntut Umum  yang prematur, misalkan perbuatan terdakwa belum saatnya didakwa sebab perbuatan tersebut harus dinilai terlebih dahulu oleh Aparat  Pengawasan  Internal  (bersifat  administrasi),  eksepsi  tentang  apa  yang  dilakukan terdakwa  tidak  sesuai  dengan  tindak  pidana  yang  didakwakan,  eksepsi  tentang  surat dakwaan  kabur,  misalkan  karena  tidak  menyebutkan  secara  rinci tempus dan locus  delicti tindak pidana yang didakwakan , eksepsi tentang dakwaan tidak lengkap, ataupun eksepsi dakwaan error in persona .
Hakim  akan  memberikan  kesempatan  kepada  Penuntut  Umum  untuk  memberikan tanggapannya  atas  keberatan  (eksepsi)  terdakwa  atau  penasihat  hukumnya  tersebut. Kemudian  setelah  penuntut umum  memberikan tanggapannya  tersebut,  hakim  selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi dari terdakwa ataupun penasihat hukumnya dan tanggapan Penuntut  Umum,  sehingga  akhirnya  akan  diambil  suatu  putusan  oleh  hakim  menyangkut dengan keberatan (eksepsi) tersebut apakah diterima ataukah ditolak  dalam sebuah putusan yang disebut dengan istilah putusan sela.
Bahwa putusan sela tidak berkaitan dengan pokok perkara yang sementara diperiksa, yakni tidak menyangkut dengan terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Putusan yang berkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa oleh hakim lazim  disebut  sebagai  putusan  akhir.  Adapun  Putusan  akhir  dalam  perkara  pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 191 KUHAP adalah sebagai berikut :

## a) Putusan Bebas (vrijspraak)
Menurut M Yahya. Harahap 28 , putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau  dinyatakan  bebas  dari  tuntutan  hukum  ( vrij  spraak )  atau  acquittal.  Inilah  pengetian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum , dalam arti dibebaskan dari pemidanaan, tegasnya terdakwa “tidak dipidana”. Kemudian putusan bebas ( vrijspraak ) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak  pidana  yang  dituduhkan  kepadanya,  apabila  dalam  dakwaan  yang  diajukan  oleh penuntut  umum  terhadap  terdakwa  di  persidangan,  ternyata  setelah  melalui  proses pemeriksaan  dalam  persidangan  tidak  diketemukan  adanya  bukti-bukti    yang  cukup  yang menyatakan  bahwa  terdakwalah  yang  melakukan  tindak  pidana  dimaksud,  maka  kepada terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana  sebagaimana  dalam  dakwaan  penuntut  umum,  sehingga  oleh  karena  itu terhadap terdakwa akan dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum. Hal ini secara tegas dapat dilihat pada ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menetapkan
28 M Yahya. Harahap. 2008. pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap (Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali) . Jakarta:Sinar Grafika.  hlm 347
bahwa :  “Jika  pengadilan  berpendapat  bahwa dari  hasil pemeriksaan di  sidang,  kesalahan terdakwa  atas  perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas 29 .
b) Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum ( Onslaag Alle Recht Vervolging )
Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, tetapi perbuatan tersebut bukalah merupakan perbuatan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Jenis putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum ( onslaag alle recht vervolging ) ini diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang secara tegas menetapkan bahwa : “ Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
Salah satu contoh putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum ( onslaag alle recht vervolging )  ini  dapat  dilihat  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  :  654.K/Pid/1982 tertanggal  15  Agustus  1983,  di  mana  dalam  peristiwa  konkret  diketahui  bahwa  terdakwa menerima pinjaman uang untuk modal usaha dagang dari seorang temannya, tetapi dalam perkembangannya ternyata si terdakwa tidak mampu untuk melunasi pinjaman itu seluruhnya, dan  oleh  pemilik  uang,  terdakwa  ini  kemudian  dilaporkan  ke  kepolisian  dangan  tuduhan melakukan penipuan. Namun dalam persidangan, ternyata hakim menemukan fakta hukum bahwa  terdakwa  memang  terbukti  secara  sah  meyakinkan  melakukan  pinjaman  uang  dan kemudian tidak mampu melunasi pinjaman uang tersebut seluruhnya, hanya saja perbuatan terdakwa  tersebut  bukanlah  merupakan  suatu  perbuatan  pidana  karena  pinjam  meminjam yang  dilakukan  oleh  terdakwa  dan  temannya  tersebut  sudah  memasuki  ruang  lingkup perbuatan dalam hukum perdata.
Ahmad Rifai 30 mengemukakan bahwa putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum ( onslaag  alle  recht  vervolging )  dapat  terjadi  apabila  berkaitan  dengan  alasan  pemaaf  dan alasan pembenar. Alasan pemaaf, yaitu menghapuskan kesalahan si pembuat menyangkut diri  pribadi  si  pembuat,  sehingga  si  pembuat  tidak  dapat  dipidana  dan  oleh  karenanya menghapus  kesalahan  si  pembuat.  Adapun  alasan  pembenar,  yaitu  menghapuskan  sifat melawan  hukum  perbuatan,  meskipun  perbuatan  memenuhi  unsur-unsur  delik  dalam Undang-Undang, tetapi perbuatan tersebut dibenarkan.

## c) Putusan Pemidanaan
Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang  berbunyi “  Jika Pengadilan  berpendapat  bahwa  terdakwa  bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakinberdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.
29 Dedi Kusmadi. 2009. Hukum acara pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.  hlm 79
30 Ahmad Rifai. Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif .  ibid.  hlm 116
Selain itu dalam penjatuhan pidana, jikalau terdakwa tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan  oleh  hakim  supaya  terdakwa  tersebut  ditahan,  apabila  tindak  pidana  yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam  ketentuan  Pasal  21  ayat  (4) huruf  b  KUHAP  dan  terdapat  cukup alasan untuk  itu.  Dalam  hal  terdakwa  dilakukan  suatu  penahanan,  pengadilan  dapat  menetapkan terdakwa  tersebut  tetap  berada  dalam  tahanan  atau  membebaskannya,  apabila  terdapat cukup  alasan  untuk  itu.  Sedangkan  lamanya  pidana,  pembentuk  undang-undang  memberi kebebasan  kepada  hakim  untuk  menentukan  antara  pidana  minimum  sampai  maksimum terhadap  pasal  yang  terbukti  dalam  persidangan.  Kendatipun  pembentuk  undang-undang memberi  kebebasan  menentukan  batas  maksimum  dan  minimum  lama  pidana  yang harus dijalani  terdakwa,  bukan  berarti  hakim  bisa  seenaknya  menjatuhkan  pidana  tanpa  dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dalam putusan  hakim  dan  putusan  hakim  yang  kurang  pertimbangan  dapat  dibatalkan  oleh Mahkamah Agung.
d) Deskripsi Tentang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg.
Putusan  nomor  :  72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg,  merupakan  putusan  Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Klas  IA  Kupang  dengan  terdakwa IR.Lanamana Yosef Vin Mario yang didakwa oleh Kejaksaan Negeri Ende telah melakukan tindak  pidana  korupsi  pada  saat  dilakukannya  swakelola  pekerjaan  pembukaan  jalan Ngaruloga-Nila  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Ende  tahun  2013  dan  swakelola pekerjaan  peningkatan  jalan  Nangaba-Motutenda-Wologai  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten Ende Tahun 2014, yang mana pada saat itu dalam dua (2) pekerjaan swakelola di tahun yang berbeda tersebut, IR.Lanamana Yosef Vin Mario menjabat sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.  Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ende  pun  mendakwa  bahwa perbuatan   Ir.  Lanamana  Yosef Vin  Mario  sebagai  Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen  dalam pekerjaan swakelola di tahun yang berbeda tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 318. 905.459,63 (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen) 31
31 Terdapat  perbedaan  kerugian  keuangan  negara  yang  didakwa  dalam  suarat  dakwaan  dengan  yang dituntut oleh Jaksa penuntut Umum dalam surat tuntutannya. Dalam surat dakwaan, kerugian keuangan negara yang didakwakan kepada Ir. lanamana Yosef Vin Mario adalah sejumlah Rp. 318. 905.459,63 (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen), namun dalam surat  tuntutannya  ternyata  Jaksa  Penuntut  Umum  hanya  menuntut    kerugian  keuangan  negara  sebesar Rp.113.858.000  (seratus  tiga  belas  juta  delapan  ratus  lima  puluh  delapan  ribu  rupiah).  Terhadap  perbedaan tersebut  terdapat  dua  pendapat  yang  berkembang.  Pertama,  pendapat  yang  menentang  perbedaan  kerugian keuangan negara antara dakwaan dengan tuntutan, menurut pendapat ini, surat dakwaan merupakan dasar dalam suatu  perkara  pidana,  sehingga  harus  menjadi  acuan  bagi  Jaksa  di  dalam  membuat  surat  tuntutan,  termasuk didalamnya  penentuan kerugian  keuangan  negara.  Kedua,  pendapat yang  tidak  mempermasalahkan  perbedaan kerugian keuangan negara dalam surat dakwaan dengan surat  tuntutan, menurut pendapat ini jumlah kerugian keuangan  negara  dalam  surat  dakwaan  dapat  saja  berbeda  dengan    surat  tuntutan,  karena  penyusunan  surat dakwaan tidaklah didasarkan atas proses pembuktian di pengadilan, sedangkan penyusunan surat tuntutan pada prinsipnya merupakan hasil dari proses pembuktian di sidang pengadilan, sehingga dapat saja kerugian keuangan negara  yang  didakwakan  dalam  surat  dakwaan  berubah  karena  sesuai  hasil  pembuktian  terdapat  fakta  bahwa kerugian negara yang didakwakan ternyata lebih atau bahkan kurang dari kerugian keuangan negara yang didakwa
Oleh karena  perbuatan IR.Lanamana  Yosef  Vin Mario  telah  mengakibatkan  kerugian keuangan  negara,  maka  yang  bersangkutan    didakwa  dengan  surat  dakwaan  berbentuk subsideritas  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum,  yaitu  IR.Lanamana  Yosef  Vin  Mario  sebagai terdakwa telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan  Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Selanjutnya dalam Surat Tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  dibacakan  pada  tanggal  14  Desember  2016,  Jaksa Penuntut Umum menuntut agar IR.Lanamana Yosef Vin Mario dinyatakan oleh majelis hakim telah  terbukti  melanggar  dan    Pasal  3  Ayat  (1) jo Pasal  18  Undang-Undang  R.I  Nomor  31 Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
Penuntut Umum menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana bagi IR.Lanamana Yosef Vin Mario dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan enam bulan dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh IR.Lanamana Yosef Vin Mario. Terdakwa pun dibebani untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.  Terdakwa  juga  dibebani  untuk  mengganti  kerugian  keuangan  negara  sejumlah Rp.113.858.000.
Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2017 majelis hakim yang diketuai oleh Purwono Edi Santosa, S.H.,M.H yang juga merupakan Ketua Pengadilan Negeri Kupang pada saat itu menjatuhkan    putusan  terhadap  terdakwa  IR.Lanamana  Yosef  Vin  Mario  dengan  amar putusan:  “Menyatakan  tuntutan  Penuntut  Umum  dalam  perkara  Nomor  :  72/Pid.SUS- TPK/2016/PN.Kpg tidak dapat diterima”. Kemudian terhadap putusan majelis hakim tersebut terdakwa  melalui  penasihat  hukumnya  dan  juga  Jaksa  Penuntut  Umum  menyatakan  pikir- pikir.
e) Alasan  Hakim  Menerapkan  Asas Contra  Legem Dalam  Putusan  Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  Pengadilan  Negeri  Klas  IA  Kupang  Nomor  : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg
Penerapan asas oleh hakim dalam perkara konkret hemat penulis bukanlah hal yang mudah, karena secara umum  sifat asas itu sendiri yang begitu abstrak, sehingga asas yang abstrak  itu  harus  diterapkan  pada  suatu  peristiwa  konkret  yang  terjadi.  Dan  menariknya penerapan asas oleh hakim itu kadangkala harus dilakukan dengan cara mengesampingkan norma hukum positif yang berlaku. Dalam hal yang terakhir ini, maka banyak kalangan yang menolak apabila dalam penerapan asas, norma hukum positif dikesampingkan. Penolakan ini hemat  penulis  disebabkan  oleh  paham positivistik-legalistik yang  hingga  hari  ini  masih diagung-agungkan oleh banyak pakar hukum yang ada.
dalam surat dakwaan, asalkan saja perbuatan materil terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.
Penerapan asas hukum yang dilakukan dengan cara mengesampingkan hukum positif yang  berlaku  salah  satunya  dilakukan  oleh  hakim  dalam  memutus  perkara  tindak  pidana korupsi  Nomor  :  72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg,  yang  amarnya  menyatakan  bahwa  : “Tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  dapat  diterima”.  Amar  putusan  tersebut  telah mengesampingkan ketentuan Pasal 191 dan 193 KUHAP yang pokoknya menetapkan bahwa putusan akhir dalam perkara pidana hanyalah putusan bebas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.
Putusan dengan amar yang demikian merupakan putusan yang dilakukan oleh dengan cara menerapkan asas contra legem , yaitu hakim mengesampingkan norma dalam peraturan perundang-undangan yang ada karena peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak  sesuai  dengan  nilai  keadilan  dan  kondisi  sosial  masyarakat  dengan  syarat  harus didasarkan  dengan  argumentasi  hukum  yang  rasional.  Adapun  berdasarkan  telaah  yang penulis lakukan, maka esensi penerapan contra legem dalam  putusan nomor : 72/PID.SUS- TPK/2016/PN.Kp,  dapat diketahui pada bagian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, yaitu : 32
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  mengenai  surat  dakwaan  Penuntut  Umum  dalam Perkara  Nomor  72/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG,  maka  Majelis  Hakim  mempertimbangkan sebagai berikut :
1.  Bahwa  dalam  perkara  Nomor  71/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG  dan  Perkara  Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPGTerdakwa  didakwa  dengan  dakwaan  subsidairitas yaitu  Primair  sebagaimana  diatur dan diancam  dalam Pasal 2 ayat  (1)  Jo  Pasal  18 Undang-Undang  R.I  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  R.I  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke-1 Jo Pasal 65 KUHP, dan dakwaan subsidair  sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo  Pasal  55  (1)  ke-1  Jo  Pasal  65 KUHP;
2.  Bahwa  locus  delicti  (tempat  kejadian)  maupun  tempus  delicti  (waktu  kejadian)  dan tentang  bagaimana  Terdakwa  melakukan  tindak  pidana  korupsi  bersama-sama dengan  Gabriel  Marianus  Pande,  ST,  MT,  Yani  M.S.P.  Carbonilla,  Mikael  Angelus Mayor dan Gefar, ST (materi dakwaan) sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG adalah sama dengan perkara yang telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor :  71/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG;
3.  Bahwa  dalam  Perkara  Nomor  71/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG  dan  Perkara  Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPGTerdakwa  Ir.  Lanamana  Yosef  Vin  Mario  di  dakwa telah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  bersama-sama  dengan  Gabriel  Marianus Pande, ST, MT., dan Yani M.S.P. Carbonilla (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan  Jalan  Liabeke-Mudetelo  Tahun  2013),  bersama-sama  dengan  Gabriel Marianus Pande, ST., MT., dan Mikael Angelus Mayor (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola  pembukaan  Jalan  Ngaruloga-Nila  Tahun  2013)  dan  Terdakwa  bersama-
32 Lihat putusan nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG, hlm 53-55
sama dengan Gabriel Marianus Pande, ST., MT., dan  Gefar, ST, (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014)
Menimbang, bahwa mengenai bentuk surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim  berpendapat  surat  dakwaan  terhadap  Terdakwa  Ir.Lanamana  Yosef  Vin Marioseharusnya  diajukan  dalam  1  (satu)  berkas  perkara  dan  tidak  dilakukan  pemecahan berkas (splitzing) menjadi 2 (dua) berkas perkara, oleh karena baik perbuatan yang dilakukan, uraian dakwaan mengenai locus delicti, tempus delicti dan modus operandi serta pasal-pasal yang di dakwakan adalah sama dengan Perkara Nomor 71/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG yang telah di putus dan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa telah dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga apabila diputuskan dan dijatuhkan pidana lagi kepada Terdakwa akan menyebabkan pertanggung jawaban pidana yang lebih dari  sekali  terhadap  perbuatan  yang  sama,  sehingga  tuntutan  Pentuntut  Umum  terhadap Terdakwa dalam Perkara Nomor 72/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
Perbuatan  terdakwa  dalam  kasus  yang  sama  sebelumnya  telah  diputus  oleh  majelis hakim yang sama pula dalam putusan nomor 71/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG, yang amarnya berbunyi 33 :
1.  Menyatakan  TerdakwaIr.  Lanamana  Yosef  Vin  MarioAlias  Ir.  L.Y.V.  MARIOtidak terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2.  Membebaskan  TerdakwaIr.  Lanamana  Yosef  Vin  MarioAlias  Ir.  L.Y.V.  Mariodari dakwaan primair  tersebut;
3.  Menyatakan  TerdakwaIr.  Lanamana  Yosef  Vin  MarioAlias  Ir.  L.Y.V.  Marioterbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana“Korupsi  Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4.  Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Lanamana Yosef Vin MarioAlias Ir. L.Y.V. Mario dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4  (empat) bulan serta denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5.  Menjatuhkan  pidana  tambahan  berupa  pembayaran  uang  pengganti  kepada Terdakwa  sebesar    Rp113.858.000,00(seratus  tiga  belas  juta  delapan  ratus  lima puluh delapan ribu rupiah)dengan memperhitungkan uang titipan kerugian keuangan negara  sebesar  Rp70.000.000,00(tujuh  puluh  juta  rupiah)  yang  dititipkan  oleh Terdakwa  sebagai  pengganti  kerugian  keuangan  negara  yang  dirampas  untuk negara untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, dan terhadap  sisa  uang  pengganti  sebesar  Rp43.858.000,00  (empat  puluh  tiga  juta delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah)yang belum dibayarkan, jika Terdakwa tidak  membayar  sisa  uang pengganti  paling  lama 1  (satu) bulan  sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa  tidak  mempunyai  harta  yang  mencukupi  untuk  membayar  sisa  uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama (dua) bulan ;
33 Lihat amar  putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri    Kelas  IA  Kupang Nomor : 71/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG, hlm 182.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
6.  Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7.  Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Pertimbangan hukum dalam putusan Nomor. 72/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG apabila dikaitkan  dengan  putusan  Nomor.  71/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG  tersebut,  maka senyatanya hakim telah  mengesampingkan ketentuan Pasal 191 dan 193 KUHAP yang pada prinsipnya menetapkan bahwa putusan akhir dalam perkara pidana hanyalah putusan bebas, putusan  pelepasan  dari  segala  tuntutan  hokum  dan  putusan  pemidanaan  sebab  hakim melihat apabila salah satu jenis putusan dalam ketentuan Pasal 191 dan 193 KUHAP tersebut digunakan untuk memutus kesalahan terdakwa, maka  akan terjadi ketidakadilan oleh karena terdakwa  sebelumnya  telah  diadili  dan  diputus  dalam  perkara  yang  sama  yang  menurut penilaian hakim masuk dalam kategori ne bis in idem .
Putusan  Nomor 72/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG yang  mengesampingkan  ketentuan Pasal  191  dan  193  KUHAP,  menurut  penulis  sesungguhnya  pilihan  hukum  ( legal  choice ) hakim  tersebut  lebih  mengutamakan  keadilan  dari  pada  kepastian  hukum,  yaitu  ketentuan Pasal  191  dan  193  KUHAP  tadi,  yang  pada  hakikatnya  dilandasi  dari  aliran  penemuaan hukum Interessenjurisprudenz ( Freirechtsschule )  yang  dianut  oleh  hakim  atau  dengan perkataan lain  pendirian hakim yang menyatakan “Tuntutan Penuntut Umum dalam putusan Nomor  :  72/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG  tidak  dapat  diterima”,  sebenarnya  tidak  dapat dilepaskan  dari  aliran  penemuan  hukum  yang  dianut  oleh  hakim  yang  memeriksa  dan memutus perkara nomor: 72/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG itu sendiri.
Bahwa sesungguhnya penulis kurang sependapat dengan asas ne bis in idem yang dipergunakan  oleh  hakim  dalam  putusan    Nomor  :  72/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG,  sebab pengaturan mengenai asas ne bis in idem itu sendiri diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) KUHP Indonesia  secara  tegas  menetapkan  bahwa:    “kecuali  dalam  hal  putusan  hakim  masih mungkin  diulangi,  orang  tidak  boleh  dituntut  dua  kali  karena  perbuatan  yang  oleh  hakim Indonesia  terhadap  dirinya  telah  diadili  dengan  putusan  yang  menjadi  tetap.  Dalam  artian hakim Indonesia termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan tersebut”.
Rumusan  Pasal  di  tersebut  tentu  saja  berjiwakan  kepastian  bagi  terdakwa  yang menghadapi suatu proses perkara pidana yang pada akhirnya bermuara pada keadilan yang sesungguhnya  tertera  pada  setiap  irah-irah  putusan  hakim  di  Indonesia.  Sebagaimana filosofinya bahwa KUHAP merupakan karya agung, karena berisikan perlindungan hak asasi bagi  tersangka  dan  terdakwa  yang  harus  berurusan  dengan  negara  dalam  suatu  perkara pidana, maka rumusan pasal salah satunya di atas  mencerminkan filosofi KUHAP tersebut.
Secara  objektif  penulis  mesti  menyatakan  bahwa    pertimbangan  hakim  yang megemukakan bahwa perkara nomor : 72/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG merupakan perkara yang ne  bis  in  idem adalah  pertimbangan  yang  bahwasanya  tidak  tepat  oleh  karena berdasarkan rumusan Pasal 76 Ayat (1) KUHP, maka perkara yang dikatakan sebagai ne bis in  idem adalah  perkara  yang  telah  pernah  diputus  oleh  Pengadilan  dan  telah  berkekuatan hukum  tetap  tidak  boleh  dilakukan  penuntutan  untuk  yang  kedua  kalinya.  Artinya  perkara tersebut sama dari segi substansi, subyek dan telah berkekuatan hukum tetap.
Perkara      nomor  :  71/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG  yang  telah  diputus  dan  kemudian menjadi alasan bagi hakim dalam menyatakan perkara nomor: 72/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG sebagai perkara yang ne bis in idem , sejauh telaah penulis memang  sama  dengan  perkara  nomor  :  72/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG,  baik  dari  segi substansinya  maupun  dari  segi  subyek  hukumnya.  Akan  tetapi,  perkara      nomor  : 71/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG yang telah diputus tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sehingga  hakim  telah  keliru  ketika  menyatakan  bahwa  perkara  nomor  : 72/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG adalah ne bis in idem .
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas,  maka  hemat  penulis,  alasan  hakim  menerapkan asas contra  legem dalam  mengesampingkan  ketentuan Pasal 191  dan  193  KUHAP  dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang  nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg didasarkan  pada pendapat hakim bahwa perkara nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg  merupakan perkara yang ne bis in idem padahal asas ne bis in  idem menurut  penulis  tidak  dapat  diterapkan  dalam  putusan  nomor  :  72/PID.SUS- TPK/2016/PN.Kpg  sebab  putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Kupang  nomor. 71/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg belum berkekuatan hukum tetap. Selain itu  menurut penulis, hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  tersebut  juga    menganut  aliran    penemuan hukum Interessenjurisprudenz ( Freirechtsschule ).

## PENUTUP

## a.  Kesmipulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  dilakukan  oleh  penulis,  maka  adapun  kesimpulan yang  diperoleh  berkaitan  dengan  alasan  hakim  menerapkan    asas contra  legem dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg adalah karena hakim secara keliru memaknai asas ne bis in idem dan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menganut aliran  penemuan hukum Interessenjurisprudenz ( Freirechtsschule ).

## b.  Saran
Saran  yang  diberikan  oleh  Penulis  adalah  Penuntut  Umum  harus  lebih  teliti  dalam melakukan  penuntutan,  sebab  terdapat  perkara-perkara  yang  sudah  diperiksa  dan  diputus oleh  Pengadilan  yang  meskipun  belum  berkekuatan  hukum  tetap  namun  akan  menciderai rasa  keadilan  dan  kepastian  hukum  dan  hakim  harus  secara  bijak  memahami  asas-asas hukum agar tidak keliru dalam memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246

## DAFTAR PUSTAKA
Alfitra. 2009 . Hapusnya penuntutan pidana.  Jurnal Yudisial Tahun 2009 (Vol.11 No.07)
Wijayanta  Tata.  2014.  Asas  kepastian  hukum,keadilan,dan  kemanfaatan  dalam  kaitannya dengan  putusan  kepailitan  pengadilan  niaga.  Jurnal  Dinamika  Hukum  Tahun  2014. (No.2 Vol.14)
Ali Achmad . 1996. Menguak tabir hukum . Jakarta:Chandra Pratama
Ali  Achmad  .  2005. Keterpurukan  hukum  di  indonesia  (Penyebab  dan  solusinya). Bogor: Ghalia Indonesia
Darmodihardjo  Darji dan  Shidarta. 2006. Pokok-pokok  filsafat hukum  (Apa  dan  bagaimana filsafat hukum Indonesia . Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
Fauzan H.M.  2014. Kaidah penemuan hukum oleh hakim . Jakarta:Kencana  Prenada media Group
Kusmadi.Dedi 2009. Hukum acara pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika
M.  Hadjon  Philipus  dan  Sri  Djatmiati  Tatiek.  2005. Argumentasi  hukum .  Yogyakarta:Gajah Mada University Press
Marpaung Leden. 2014. Asas-teori-praktik hukum pidana . Jakarta:Sinar Grafika
Mertokusumo Sudikkno. 2009. Penemuan hukum sebuah penghantar . Yogyakarta: Liberty Mertokusumo Sudikno dan Pitlo  A. 1993 Bab-bab  tentang  penemuan hukum . Jakarta:Citra Aditya Bhakti
Mertokusumo Sudikno. 2012. Teori hukum . Yogyakarta: Cahaya Adma Pustaka
O.S.  Hiariej  Eddy.  2009. Asas  legalitas  &  penemuan  hukum  dalam  hukum    pidana. Jakarta:Erlangga
O.S. Hiariej Eddy. 2016. Prinsip-prinsip hukum pidana . Jakarta:Cahaya Atma Pustaka
Rahardjo Sajipto.  2006. Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia . Jakarta: Kompas
Rifai  Ahmad.  2011. Penemuan  hukum  oleh  hakim  dalam  perspektif  hukum  progresif. Jakarta:Sinar Grafika
Saleh K. Wantjik. 1981. Hukum acara perdata . Jakarta:Ghalia Indonesia
Supramono  Gatot.  1999. Surat  dakwaan  dan  putusan  hakim  yang  batal  demi  hukum . Jakarta:Djambatan
Yahya. Harahap M. 2008. pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap (Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali) . Jakarta:Sinar Grafika