Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 72-78 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2097

## Revitalisasi Pengelolaan Bumdes Dalam Rangka Mendukung Desa Mandiri Dan Berkelanjutan
1) Nurlita Novianti*, 2) Yuki Firmanto, 3) Anita Wijayanti, 4) Putu Prima Wulandari
1) Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya, Indonesia Email Corresponding: nurlita@ub.ac.id

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
BUMDes Dana desa Digitalisasi Manajemen keuangan Pengabdian masyarakat Menurut  APBN  2022,  Pemerintah  mengalokasikan  anggaran  dana  desa  mencapai  Rp  68 Triliun. Porsi penggunaan dana desa meliputi 30 persen untuk operasional pelayanan desa dan 70 persen untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan potensi usaha desa. Alokasi dana desa  harus  digunakan  untuk  mengoptimalkan  potensi  desa  sehingga  dapat  meningkatkan penerimaan  asli  desa  (PADes).  Salah  satu  caranya  adalah  dengan  mengembangkan  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui sinergi bersama antara pemerintah desa dan akademisi, manajemen dan pelaporan keuangan desa maupun BUMDes diharapkan dapat menjadi lebih teratur,  transparan  dan  efisien.  Metode  pengabdian  masyarakat  yang  dipilih  adalah  metode Community  Development  dengan  lima  tahapan  kegiatan  yaitu  engagement,  assessment, planning,  implementasi,  dan  evaluasi.  Pelaksanaan  pengabdian  diikuti  oleh  dosen  dan mahasiswa  selama  dua  bulan  di  masing-masing  desa  mitra  yang  telah  ditetapkan.  Program pendampingan  dan  pelatihan  yang  diberikan  kepada  mitra  antara  lain  penyusunan  AD/ART BUMDes, pembuatan roadmap bisnis BMC (Bussiness Model Canva) dan manajemen proyek berbasis feasibility study. Adapun indikator keberhasilan pengabdian masyarakat ini ditandai dengan adanya output, outcome, keterlibatan mahasiswa, presentasi pada seminar nasional dan internasional serta adanya kontrol rutin berkelanjutan pasca pengabdian.

## ABSTRACT
Keywords: BUMDes Village funds Digitalization Financial management Community servicedigitalization According to the 2022 APBN, the Government has allocated a village fund budget of IDR 68 trillion. The portion of the use of village funds includes 30 percent for village service operations and 70 percent for community empowerment and development of village business potential. Village  fund  allocations  must  be  used  to  optimize  village  potential  so  as  to  increase  village original  revenues  (PADes).  One  way  is  to  develop  Village-Owned  Enterprises  (BUMDes). Through joint synergy between the village government and academics, village and BUMDes financial management and reporting are expected to become more organized, transparent and efficient. The community service method chosen is the Community Development method with five  stages  of  activity  namely  engagement,  assessment,  planning,  implementation,  and evaluation. The service was carried out by lecturers and students for two months in each of the designated partner villages. The mentoring and training programs provided to partners include drafting  BUMDes  AD/ART,  making  BMC  (Business  Model  Canva)  business  roadmaps  and project management based on feasibility studies. The indicators of the success of community service  are  marked  by  output,  outcome,  student  involvement,  presentations  at  national  and international seminars as well as continuous post-service control.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Pada kondisi perekonomian sekarang ini desa mendapatkan anggaran dana desa yang relatif besar dari pemerintah. Dengan adanya peningkatan anggaran dana desa turut menjadikan sumber pemasukan desa juga ikut meningkat. Anggaran dana desa yang diberikan harus digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.  Namun  disisi  lain  besarnya  dana  desa  juga  menyebabkan  permasalahan  baru  mengenai pengelolaan dana desa. Hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia perangkat desa yang cenderung minim
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 72-78 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2097
pengetahuan manajemen keuangan  dan masyarakat  desa  yang  kurang kritis terhadap  pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, sehingga pengendalian dan pengawasan dana desa belum sepenuhnya maksimal. Oleh karena itu dikeluarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 terkait pengelolaan keuangan desa.
Menurut  data  Kementerian  Keuangan  RI  (2022),    bahwa  APBN  2022  pagu  dana  desa  sebesar  Rp  68 Triliun yang dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten / kota diseluruh Indonesia. Dana sebesar itu diharapkan  dapat  mengatasi  ketimpangan  di  daerah  baik  dari  sisi  layanan  kesehatan,  pendidikan,  sosial maupun infrastruktur . Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa, 30% dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa seperti pembiayaan operasional desa, biaya BPD dan biaya operasional tim penyelenggara  alokasi  dana  desa.  Sedangkan  70%  dana  desa  digunakan  untuk  pemberdayaan  masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa, pemberdayaan di bidang kesehatan. pendidikan dan ekonomi masyarakat serta bantuan keuangan kepada BUMDes (KPPN Bukittinggi, 2021).
Adanya  BUMDes  dapat  mendorong  perkembangan  unit  bisnis  yang  sebelumnya  sudah  ada  di  desa. BUMDes  memiliki  tiga  peran  utama.  Pertama,  BUMDes  sebagai  lembaga  yang  menyediakan  dan mempersiapkan  layanan  umum  bagi  masyarakat  desa.  Kedua,  BUMDes  sebagai  lembaga  yang  dapat meningkatkan pemanfaatan aset desa dan yang terakhir BUMDes bisa menjadi pendukung bagi usaha yang dimiliki masyarakat desa.
Bantuan keuangan kepada BUMDes ditujukan untuk menggali potensi ekonomi desa. Salah satu potensi desa yang saat ini sedang gencar dibangun oleh BUMDes adalah sektor wisata. Hal tersebut dapat membuat pendapatan asli desa (PADes) meningkat sehingga perekonomian desa itu sendiri juga bisa berkembang. Sebab itu,  perlu  adanya  pengelolaan  dana  yang  tepat  agar  tidak  terjadi  fraud  dan  penggunaan  dana  desa  maupun PADes  dapat  dipertanggungjawabkan.  Program  dana  desa  dan  peningkatan  potensi  ekonomi  desa  yang tergolong  baru,  membuat  pengguna  dana  kesulitan  untuk  mempertanggungjawabkan  penggunaan  dana. Sehingga perlu adanya insight lebih dalam terkait pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Permasalahan ini sejalan  dengan  Rencana  Strategis  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Universitas  Brawijaya  2021-2025  yakni meningkatkan  kemanfaatan  IPTEK  perguruan  tinggi  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Pada akhirnya diharapkan adanya sinergi bersama antara akademisi dari Universitas Brawijaya dan Masyarakat desa untuk mewujudkan desa wisata yang unggul dan mandiri.
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  akan  dilakukan  di  desa  wilayah  Kecamatan  Ngoro  dan  Kutorejo Kabupaten  Mojokerto.  Besaran  alokasi  anggaran  dana  desa  tahun  2022  Kecamatan  Ngoro  sebesar  Rp 9.157.919.000  (Mujib,  2021).  Sedangkan  Kecamatan  Kutorejo  sebesar  Rp  8.078.244.000  (Nuryadi,  2022). Besaran  alokasi  dana  tersebut  seharusnya  dapat  digunakan  untuk  mengembangkan  potensi  masing-masing kecamatan. Pasca pandemi covid-19, sektor wisata di desa memerlukan adanya inovasi karena banyak tempat wisata yang sedang berlomba-lomba memperbaiki sarana dan prasarana guna menarik wisatawan. Wisatawan saat ini lebih menyukai suasana yang asri, Kecamatan Ngoro memiliki beberapa potensi wisata alam antara lain  Ranu  Menduro,  Sumber  Wuluh,  Sumber  Gadung,  Candi  Bangkal,  Candi  Jedong  dan  Candi  Genting. Sedangkan Kecamatan Kutorejo memiliki beberapa potensi wisata alam seperti Grojokan Jowinong, Prosotan Tengah Sawah, dan Taman Kehati di  TPA Karangdiyeng.
Kombinasi  alokasi  dana  desa  yang  besar  dan  potensi  wisata  yang  menjanjikan  seharusnya  dapat membuahkan hasil yang optimal bagi desa melalui peran BUMDes. Namun hasil analisis awal menunjukkan bahwa ada beberapa permasalahan di dalam manajemen keuangan dan bisnis BUMDes di kedua kecamatan tersebut.  Masalah  yang  pertama  yaitu  belum  adanya  aturan  yang  jelas  dan  resmi  terkait  pola  pelaksanaan BUMDes. Belum adanya dasar dan ketentuan ini membuat BUMDes tidak dapat beroperasi secara terarah. Kemudian  yang  kedua  adalah  BUMDes  belum  memiliki  roadmap  bisnis  jangka  panjang  sebagai  panduan dalam pengembangan usaha. Akibatnya, BUMDes cenderung berjalan tanpa target yang jelas. Hal itu membuat kinerja BUMDes sulit untuk dievaluasi.
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  solusi  yang  dapat  diberikan  adalah  program  pendampingan  dan pengelolaan  manajemen  keuangan  dan  bisnis  kepada  SDM  pengelola  dana  desa  supaya  dana  desa  dapat dikelola dengan baik dan benar. Adapun materi yang akan diberikan selama pendampingan antara lain cara penyusunan  AD/ART  BUMDes,  roadmap  bisnis  berbasis  BMC  (Bussiness  Model  Canva)  dan  manajemen proyek menggunakan teori feasibility study.
Tujuan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  untuk  menciptakan  sumber  daya  manusia  desa  yang  paham manajemen  keuangan  dan  bisnis.  Sehingga  dana  desa  dapat  dimanfaatkan  desa  secara  optimal  dan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 72-78 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2097
berkelanjutan. Serta dapat menambah pendapatan desa, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## II. MASALAH
a. BUMDes
Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021. BUMDes adalah  badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola  usaha,  mengembangkan  asset,  mengembangkan  investasi  dan  produktivitas,  menyediakan  jasa pelayanan untuk kesejahteraan desa. Adapun tujuan BUMDes pada pasal 3 PP  Nomor 11 Tahun 2021 yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, melakukan kegiatan pelayanan umum, pemanfaatan asset desa guna mencipatakan nilai tambah, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi digital desa.
Persyaratan pembentukan BUMDes pada suatu wilayah desa tertera pada pasal 7 PP Nomor 11 Tahun 2021 dimana BUMDes dapat didirikan oleh 1 desa atau 2 desa lebih berdasarkan musyarawah mufakat dan telah ditetapakan oleh peraturan bersama kepala desa (bila dibuat lebih dari 1 desa). Namun BUMDes yang didirikan harus berdasarkan kesamaan potensi wilayah, kegiatan usaha, dan kedekatan wilayah.
b. Dana Desa
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  APBD  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Tujuan  adanya  dana  desa  adalah  meningkatkan  pelayanan  publik  di  desa,  mengentaskan  kemiskinan, memajukan  perekonomian  desa,  mengatasi  kesenjangan  pembangunan  antardesa,  serta  memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.
c. Digitslisasi
Digitalisasi merupakan proses konversi dari analog ke digital dengan menggunakan teknologi dan data digital  dengan  sistem  pengoperasian  otomatis  dan  sistem  terkomputerisasi.  Adapun  makna  lain  dari  proses konversi dari analog ke digital adalah proses berubahnya metode  konvensional menjadi metode yang lebih modern. Hal ini juga berkaitan dengan metode pencatatan keuangan yang ada pada BUMDes.
Pada  khalayak  umum,  ada  beberapa  BUMDes  yang  masih  mencatat  dalam  pencatatan  keuangannya menggunakan buku sehingga tidak memungkinkan adanya integrasi dan keefektifitas dalam pencatatan serta penyajian laporan keuangan sehingga diperlukan digitalisasi. Digitalisasi pencatatan dan penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyajian informasi keuangan (Binti, 2021).
d. Manajemen keuangan
Manajemen keuangan adalah pengelolaan fungsi keuangan. Fungsi keuangan ini mencakup bagaimana dana dikumpulkan (fundraising) dan bagaimana uang tersebut digunakan (funding). Manajer keuangan (CFO) bertugas menentukan jumlah aset yang tepat dengan berinvestasi pada berbagai aset dan memilih sumber dana untuk membiayai aset tersebut.
Perencanaan  keuangan  yaitu  perencanaan  pemasukan,  pengeluaran  dan  kegiatan  lainnya  untuk  jangka waktu tertentu. Penganggaran keuangan mengikuti perencanaan keuangan dengan merinci pengeluaran dan pendapatan. Pengelolaan keuangan yaitu menggunakan modal perusahaan untuk memaksimalkan modal yang tersedia dengan berbagai cara. Riset keuangan, khususnya mencari dan memanfaatkan sumber modal yang ada untuk  kegiatan produksi dan usaha perusahaan. Penyimpanan keuangan yaitu mengumpulkan dana perusahaan dan menyimpan dana tersebut dengan aman. Pengendalian keuangan, khususnya menilai dan meningkatkan keuangan perusahaan dan sistem keuangan. Audit keuangan, yaitu melakukan audit internal terhadap keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi kesalahan.
Tahap  tahap  manajemen  berhubungan  dengan  tiga  aktivitas  manajemen  keuangan  yakni  Allocation  of funds (aktivitas penggunaan dana) yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Alokasi dana berbentuk: Financial assets (aktiva finansial) yaitu selembar kertas berharga yang mempunyai nilai pasar karena  mempunyai  hak  memperoleh  penghasilan,  misalnya:  saham,  sertifikat  deposito,  atau  obligasi,  real assets (aktiva riil) yaitu aktiva nyata: tanah, bangunan, peralatan. Raising of funds (aktivitas perolehan dana) yaitu  aktivitas  untuk  mendapatkan  sumber  dana  baik  dari  sumber  internal  perusahaan  maupun  sumber eksternal  perusahaan, termasuk juga politik  dividen. Manajemen assets  (aktivitas  pengelolaan  aktiva) yaitu setelah  dana  diperoleh  dan  dialokasikan  dalam  bentuk  aktiva-aktiva  harus  dikelola  se-efisien  mungkin (Mulyanti, 2017).
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 72-78 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2097

## III. METODE
Metode  pelaksanaan  pada  pengabdian  kepada  masyarakat  menggunakan  metode  pengembangan masyarakat (Community Development). Metode pengembangan masyarakat adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah untuk meningkatkan akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas hidup yang lebih baik [5]. Terdapat lima tahap dalam metode ini yaitu engagement, assessment, planning, implementasi, dan evaluasi [5].
Tahapan dalam metode pengembangan masyarakat antara lain tahap engagement, assessment, planning, implementasi,  dan  evaluasi.  Pada  tahap  engangement,  dosen  pengusul  melakukan  pencarian  desa  yang membutuhkan  pendampingan  keuangan  dan  bisnis.  Setelah  menemukan  objek  pengabdian,  dosen  beserta perwakilan mahasiswa pengabdian survei langsung ke lokasi. Dosen dan perwakilan mahasiswa berinteraksi dengan  kepala  desa  beserta  perwakilan  BUMDes  memastikan  kebutuhan  terkait  pengetahuan  dan implementasi  pengelolaan  keuangan  dan  bisnis.  Kegiatan  akhir  pada  tahap  ini  yaitu  mengidentifikasi  lebih dalam  permasalahan  keuangan  serta  potensi  bisnis  dan  solusi  yang  diharapkan  mitra  atas  pelaksanaan pengabdian masyarakat.
Selanjutnya adalah tahap assessment. setelah memahami permasalahan dan solusi yang diharapkan mitra, dosen  dan mahasiswa  pengabdian  melakukan  penilaian  untuk  menentukan  beberapa  target prioritas  selama pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan di semua desa di wilayah Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Kutorejo.  Prioritas  pertama  adalah  menjelaskan  dan  mengimplementasikan  pembuatan  AD/ART  BUMDes sebab  BUMDes  sebagai  tombak  bisnis  desa  memerlukan  aturan  jelas  mengenai  prosedur  pelaksanaannya. Prioritas kedua yakni membina mitra untuk membuat BMC (Business Canva Model). Pembuatan BMC sangat diperlukan mengingat adanya potensi wisata yang dapat menjadi sumber pendapatan desa. BMC akan menjadi dasar  pondasi  dalam  membuat  dan  melaksanakan  bisnis  baru.  Prioritas  ketiga  yakni  pendampingan  dan pengajaran  metode  feasibility  study  untuk  menilai  prospek  dari  setiap  proyek  baru.  Kombinasi  BMC  dan feasibility study akan menghasilkan perencanaan yang lebih matang dalam membangun suatu usaha.
Pada tahap planning, Dosen dan perwakilan mahasiswa membuat jadwal dan biaya kegiatan. Pada hari berikutnya  dosen  bersama  seluruh  mahasiswa  pengabdian  memaparkan  jadwal,  biaya  kegiatan  dan mendiskusikan peralatan serta bahan yang diperlukan untuk melakukan pengabdian masyarakat. Mahasiswa pengabdian dibagi menjadi dua kelompok besar dan selama satu minggu akan diawasi dosen dalam pembuatan materi yang berkaitan dengan regulasi pembuatan AD ART dan BMC. Selain itu mahasiswa dan dosen juga membuat materi terkait feasibility study yang sudah disesuaikan dengan salah satu usaha yang akan dibangun di suatu desa.
Setelah persiapan matang, dosen dan mahasiswa beralih ke tahap implementasi. Tahapan ini dilaksanakan langsung  ke  lokasi  mitra  dan  dilakukan  selama  dua  bulan.  Selama  berada  disana  mahasiswa  melakukan pembinaan pada hari kerja yaitu hari senin sampai jumat. Pada sela-sela pendampingan para dosen juga akan memberikan penguatan materi yang harus dilakukan oleh mitra. Selama proses pendampingan dan pelatihan, setiap  minggunya  akan  dilakukan  evaluasi  rutin  kepada  mitra.  Hal  ini  perlu  dilakukan  agar  pelaksanaan pengabdian Masyarakat dapat berjalan dan hasil yang diberikan juga dapat maksimal.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksaaan pengabdian masyarakat ini menggunakan ilmu dan pengetahuan akuntansi, khususnya yakni akuntansi biaya dan kewirausahaan. Akuntansi biaya menjadi ilmu dasar dalam penerapan efisiensi biaya dana desa  dalam  pembangunan  maupun  implementasi  desa  wisata.  kewirausahaan  menjadi  ilmu  dasar  dalam penyusunan  BMC  dan  feasibility  study.  Untuk  tahap  implementasi  di  awali  dengan  penjelasan  materi penyusunan  AD/ART  BUMDes  oleh  dosen  pengabdian  kepada  mitra.  Pada  hari  selanjutnya  selama  dua minggu mahassiwa pengabdian mendampingi BUMDes di setiap desa untuk Menyusun AD/ART BUMDes. Pada minggu ketiga, mitra bersama dosen pengabdian melakukan evaluasi bersama mengenai isi dari AD/ART BUMDes.  Pada  minggu  tersebut  mahasiswa  pengabdian  mendampingi  mitra  untuk  memperbaiki  AD/ART BUMDes berdasarkan hasil evaluasi bersama dosen pengabdian.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 72-78 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2097

## Gambar 1. Pemaparan materi AD/ART BUMDes
Pada  minggu  keempat,  dosen  pengabdian  menjelaskan  pentingnya  BMC  bagi  pelaku  usaha  dan menjelaskan Langkah-langkah penyusunan BMC. Pada minggu tersebut mitra dibantu mahasiswa pengabdian mengumpulkan  data  yang dibutuhkan  dalam  penyusunan  BMC  yang  akan  dilaksanakan  di  minggu  kelima. Pada  minggu  keenam,  mitra  bersama  dosen  pengabdian  melakukan  evaluasi  bersama  mengenai  hasil penyusunan  BMC  di  setiap  BUMDes.  Pada  hari  berikutnya  setelah  evaluasi,  mitra  bersama  mahasiswa pengabdian memperbaiki BMC sesuai dengan hasil evaluasi BMC.

## Gambar 2. Pemaparan materi BMC
Pada  minggu  ketujuh,  dosen  memberikan  materi  terkait  feasibility  study.    Pada  hari  berikutnya,  mitra bersama  mahasiswa  pengbdian  Menyusun  feasibility  study.  Pada  minggu  selanjutnya  dosen  melakukan evaluasi dari hasil penyusunan feasibility study setiap BUMDes. Pada minggu ini juga mahasiswa pengabdian mendampingi  mitra  untuk  menyempurnakan  feasibility  study  berdasarkan  masukan  yang  didapat  pada  sesi evaluasi.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 72-78 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2097
Gambar 3. Evaluasi Feasibility Study
Target  luaran  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  yaitu  penerbitan  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual (HAKI), berikut adalah indikator keberhasilan yang disusun selama pengabdian masyarakat dijalankan:
Table 1. Indikator Keberhasilan Pengabdian No.  Indikator Keberhasilan Deskripsi 1. Keluaran  (o utput )  Hasil Pengabdian • Sudah  tersusun  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran Rumah Tangga (AD ART) BUMdes • Sudah tersusun BMC (Business Model Canva) untuk usaha yang akan dijalankan oleh desa serta bagi usaha yang sudah berjalan namun masih belum ada BMC • Sudah  tersusun feasibility study untuk  setiap  usaha desa sebagai salah satu acuan pelaksanaan bisnis desa.
2. Dampak (o utcome ) Hasil Pengabdian • Pelaksanaan  BUMDes  selaku  tombak  bisnis  desa berjalan  sesuai  aturan  yang  berlaku  dan  berjalan  secara sistematis • Usaha  yang  berada  di  bawah  naungan  desa  sudah memiliki  arah  tujuan  bisnis  serta  sudah  mengetahui  urutan Langkah-langkah  dalam  membangun  maupun  menjalankan bisnis. 3. Keterlibatan Mahasiswa • Mahasiswa  membina  mitra  dalam  penyusunan  AD ART BUMDes • Mahasiswa melakukan pendampingan dan pelatihan secara  intensif  mengenai  ilmu  akuntansi  yang  menjadi bagian dari pembentukan BMC (Business Model Canva) • Mahasiswa  mendampingi  unit  bisnis  desa  dalam Menyusun feasilibity study 4. Presentasi  pada  seminar nasional dan Internasional Rencana penerbitan artikel jurnal 5. Kontrol penerapan pengabdian  masyarakat yang dilakukan Mahasiswa kepada mitra
Adanya kontrol dosen kepada mitra di semester kedua pada tahun  2023  terkait  pelaksanaan  penyusunan  AD  ART BUMDes, BMC, dan feasibility study .
Jika  mitra  mengalami  kesulitan  maka  dosen  memberikan solusi  dan  penjelasan  secara  daring  kepada  BUMDes
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 72-78 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2097
maupun  unit  bisnis.  Hal  ini  dilakukan  agar  hasil  dari pengabdian masyarakat berkelanjutan bagi desa.

## V. KESIMPULAN
Pengabdian  masyarakat  yang  dilakukan  di  Kecamatan  Ngoro  dan  Kutorejo  menggunakan  metode pengembangan  masyarakat  (Community  Development)  dan  melalui  lima  tahapan  yaitu  engagement, assessment, planning, implementasi, dan evaluasi. Pelaksanaan pengabdian diikuti oleh dosen dan mahasiswa yang berlangsung selama dua bulan di masing-masing desa mitra. Beberapa solusi yang diberikan oleh tim pengabdian antara lain:
a. Pendampingan dan pelatihan pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis teknologi.
b. Pendampingan dan pelatihan dalam penyusunan AD/ART BUMDes, BMC (Bussiness Model Canva) dan manajemen proyek berbasis feasibility study.
c. Pendampingan dan pelatihan manajemen keuangan kepada BUMDes, karena BUMDes merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset desa wisata.
Melalui program pengabdian ini pemerintah desa maupun pengelola BUMDes diharapkan untuk bersama- sama  mengelola  usaha  desa  secara  mandiri  mulai  dari  pengembangan  investasi,  produktivitas  kerja  hingga inovasi produk desa. Selain itu, materi BMC, metode feasibility study dan laporan keuangan yang sudah dibuat dan diajarkan dapat terus digunakan oleh mitra lebih-lebih lagi dapat ditularkan ke desa lainnya yang memiliki permasalahan serupa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mewakili  tim  pengabdian  masyarakat  mengucapkan  terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  telah membantu  pelaksanaan  program  pengabdian  masyarakat  ini  terutama  kepada  mitra  desa,  BUMDes  dan pemberi dana bantuan hibah yang turut menyokong dan ikut menyukseskan program ini hingga selesai.

## DAFTAR PUSTAKA
Binti, Rawintan Endas, dkk. 2021. Digitalisasi Laporan Keuangan BUMDES Kayu Bawang. Jurnal Pengabdian Inovasi Lahan Basah Unggul . Vol 1, 47-58
Kementeriaan  Keuangan  RI.  2022.  Membedah  Potensi  dan  Tantangan  Dana  Desa  Tahun  2022  [online].  Available: https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa- tahun-2022.html . Diakses pada 10 Februari 2023
KPPN Bukittinggi. 2021. Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya [online]. Available: https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber- dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html . Diakses pada 11 Februari 2023 Mujib.  2021.  Rencana  Strategis  Kecamatan  Ngoro  Kabupaten  Mojokerto  Tahun  2023  –  2026  [online].  Available: https://ngoro.mojokertokab.go.id/files/downloads/1663744745-8821.pdf . Diakses pada 11 Februari 2023 Mulyanti, Dety. 2017. Manajemen Keuangan Perusahaan. Jurnal Ilmiah Akutansi . Vol 8, 62-71
Nuryadi.  2022.  Laporan  Konerja  Instansi  Pemerintah  (LKjIP)  2021  Kecamatan  Kutorejo  [online].  Available: https://kutorejo.mojokertokab.go.id/files/downloads/1658816309-1851.pdf . Diakses pada 11 Februari 2023
Badan  Pemeriksa  Keuangan  RI.  2021.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  BUMDes  [online].  Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021 . Diakses pada 11 Februari 2023 Triyono,  Agus.  2014.    “Pemberdayaan  Masyarakat  Community  Development  Program  Posdaya  (Pos  Pemberdayaan Keluarga) PT. Holcim Indonesia Tbk. Pabrik Cilacap”,.J.Komuniti, vol. VI, no. 2