## Status Adat yang Terbentuk dalam Masa Pandemi
Fauza Andriyadi
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Washliyah Banda Aceh, Indonesia Email Konfirmasi: fauza@scadindependent.org

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status ada yang terbentuk dalam masa  pandemic.  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan konstruktivisme, yang bertujuan untuk mengangkat realitas atau fakta tentang posisi adat  dalam  masyaraka  dan  juga  menggunakan  metode  kualitatif  Etnografi,  yaitu mendeskripsikan  dan  menginterpretasikan  budaya,  kelompok  sosial  atau  sistem. Etnografi  adalah  pendekatan  empiris  dan  teoretis  yang  bertujuan  mendapatkan deskripsi  dan  analisis  mendalam  tentang  kebudayaan  berdasarkan  penelitian lapangan  yang  intensif.  Adapun  hasil  penelitian  yang  ditemukan  adalah  adat merupakan  salah  unsur  dalam  pertimbangan  penetapan  hukum.  Di  mana,  harus mencukupi syarat dan ketentuannya di mana di antaranya adalah bersifat mayoritas dan  tidak  menentang  dengan  dalil  syara’.  Adat  dan  kebiasaan  yang  terjadi  dalam masa  pandemi  tidak  bisa  dikategorikan  adat  untuk  masa  sesudahnya,  hal  ini disebabkan pembolehan yang terjadi dalam masa pandemi seperti transaksi jual beli Online bagi ulama yang melarangnya adalah karena hajat atau dharurah, begitu juga pembolehan menjarakkan shaf shalat dan kebolehan tidak menghadiri shalat Jumat di  mesjid  juga  disebabkan  pandemi  ini  dianggap  sebagai  bentuk  uzur  yang menghilangkan  kewajiban  Jumat.  Tentunya  pembolehan  karena  uzur  sekalipun dalam  jangka  waktu  yang  lama  dan  dilakukan  oleh  mayoritas  tidak  dikategorikan sebagai adat.
Kata kunci: Status Adat, Pandemi

## Pendahuluan
Islam dibangun di atas dua landasan utama, yaitu Al-Qur`an dan hadis, keduanya membentuk sumber dasar hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Al-Qur`an dan hadis menjadi basis bagi legitimasi sumber-sumber hukum yang lain, seperti ijma dan qiyas. Kajian hukum Islam umumnya menitikberatkan kepada upaya deduksi hukum dari  sumber-sumber  dasar  tersebut.  Hukum  Islam  adalah  upaya  manusia  untuk memahami kehendak Allah untuk mengatur kehidupannya, baik yang terkait dengan urusan  ibadah  maupun  hubungan  muamalah.  Pemahaman  tekstual terhadap  sumber hukum dasar menempati posisi pertama karena merepresentasikan secara eksplisit Al- Qur`an. Kendatipun Al-Qur`an menyatakan bahwa ajaran Islam  telah sempurna, hal itu
tidak  berarti  bahwa  semua  persoalan  telah  dijawab  secara  teknis  oleh  Al-Qur`an  dan hadis. Banyak perkembangan masyarakat yang belum disentuh pemecahan praktisnya oleh Al-Qur`an. Hal itu merupakan sebuah kewajaran karena teks Al-Qur`an dan hadis terbatas  sementara  problem  manusia  tidak  terbatas  dan  berbeda-beda  sesuai  kondisi kehidupannya (Rusyd, 1989).
Kesempurnaan Islam terletak kepada nilai dasarnya yang universal dan bersifat sempurna.  Segala  persoalan  kehidupan  telah  tercakup  dalam  nilai-nilai  dasar  Islam, baik  yang  menyangkut  akidah,  ibadah,  akhlak,  maupun  muamalah.  Para  ulama menyadari bahwa penerapan ajaran Islam berdasarkan analisis Al-Qur`an  dan  hadis secara  tekstual  saja  tidak  akan  memadai  untuk  mencakup seluruh problem manusia. Karena itu, muncul berbagai kreasi ulama untuk tetap menjangkarkan  semua persoalan kepada  sumber-sumber  hukum  Islam  melalui  berbagai  metode.  Ini  juga  didasari keyakinan bahwa meskipun rumusan praktis Al-Qur`an dan hadis terbatas, tetapi nilai- nilai yang dikandungnya bersifat universal, berlaku di mana saja, dan dapat diterapkan ke dalam berbagai kasus baru. Untuk itu muncullah qiyas, dengan ini berbagai kasus baru  diberi  justifikasi  hukum  melalui  penelitian  tentang  adanya  kesamaan  alasan hukum yang melatari kasus tersebut.
Dalam  tradisi  hukum  Islam  dikenal  dua  buah  kaidah,  yaitu  kaidah  ushul  fiqh dan kaidah fikih. Kaidah ushul adalah seperangkat kaidah tentang bagaimana mencari hukum  yang  terkait  dengan  perbuatan  manusia  dari  sumber-sumber hukum tafshil Islam, yaitu dalil-dalil dari Al-Qur`an dan hadis rinci, sehingga obyeknya adalah dalil syar ’ i,  sedangkan  kaidah  ushul  obyeknya  adalah  perbuatan  mukallaf  dengan  detail persoalan-persoalan  fikih.  Kedua  kaidah  tersebut  saling  melengkapi    karena  kaidah ushul  merupakan  instrumen  untuk  memahami  dalil hukum, sedangkan kaidah fikih instrumen untuk mencari pola dan prinsip penyelesaian  hukum  praktis  dari  kasus- kasus  yang  telah  diselesaikan  dengan menggunakan kaidah ushul (Al-Nadwi, 1991).
Dalam kaidah fikih terdapat lima kaidah utama yang salah satunya adalah adat menjadi  sarana  menetapkan  hukum.  Lima  kaidah  tersebut  membentuk  prinsip  dasar kaidah fikih, yang menarik dari dua kaidah di atas, yaitu kaidah ushul dan kaidah fikih, adalah  dimasukkannya  kebiasaan  ( ‘ urf/adat)  sebagai  dalil  hukum.  Itu  berarti    dalam taraf  tertentu  hukum  Islam  mengakui  institusi “ kebiasaan ” dan tradisi sebagai salah satu institusi  yang  penting  dalam  pembuatan  keputusan  hukum.  Kenyataan  tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kebiasaan dan adat tidak bisa dipertentangkan secara diametral  dengan  syariat,  melainkan  menjadi  elemen  dalam  penjabaran  syariat  itu sendiri. Tentunya adat ini hanya akan dipahami apabila posisinya dalam hukum Islam didefinisikan  secara  jelas.  Dengan  cara  itu,  pemilahan  antara  syariat  dan  adat  secara diametral pada taraf tertentu adalah pemilahan yang ilusif karena keduanya berdampingan dan saling mengisi. Akibat dari pandemi yang berkepanjangan ini dan belum tahu kapan akan berakhir, dipastikan dalam tatanan sosial nantinya akan membentuk sebuah kebiasaan
yang kemudiannya  dikenal  dengan  adat, kondisi  ini tentunya  bermuara  kepada keputusan legalisasi atau ilegalisasi kebiasaan dalam masa pandemi sebagai adat.

## Metode Penelitian
Bagian  ini  menguraikan  mengenai  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode penelitian mencakup pola pendekatan masalah, teknik pengumpulan data, jenis data dan cara penyajian data.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konstruktivisme, yang  bertujuan  untuk  mengangkat  realitas  atau  fakta  tentang  posisi  adat  dalam masyarakat.  (Agus,  2006)  mengungkapkan  bahwa  konstruktivisme  merupakan  paham yang digunakan untuk menggambarkan realitas, karena setiap realitas adalah unik serta khas,  untuk  mendapatkan  validitasnya  lebih  banyak  tergantung  pada  kemampuan penelitian dalam mengkonstruksi realitas tersebut. Realitas yang dimaksudkan disini adalah posisi dan peran perempuan dalam rumah adat dan kondisi yang mempengaruhi posisi dan peran adat sebagai aturan dalam kehidupan bermasyarakat.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  Etnografi,  yaitu  mendeskripsikan dan  menginterpretasikan  budaya,  kelompok  sosial  atau  sistem.  Etnografi  adalah pendekatan  empiris  dan  teoretis  yang  bertujuan  mendapatkan  deskripsi  dan  analisis mendalam tentang kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan yang intensif. Menurut (Emzir, 2012) etnografi adalah ilmu penulisan tentang suku bangsa, menggunakan bahasa yang lebih kontemporer, Etnografi dapat diartikan sebagai penulisan tentang kelompok budaya. Alasan penggunaan metode Etnografi karena  metode ini cocok dengan fokus penelitian yang dilakukan yaitu kebudayaan masyarakat dalam hal ini nilai-nilai yang membedakan posisi dan peran antara kebutuhan secara umum ataupun secara khusus.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksplaratoris. Menurut  (Nazir,  1983),  metode  deskriptif  adalah  suatu  metode  dalam  meneliti  status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan eksplaratoris menurut (Umar, 1999) adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan  antara  satu  variabel  dengan  variabel  lainnya  atau  bagaimana suatu  variabel  mempengaruhi  variabel  lainnya.  Jadi,  yang  dimaksud  deskripsi  dalam penelitian ini adalah menggambarkan posisi dan peran perempuan dalam rumah adat, sedangkan eskplanoris untuk menjelaskan kondisi-kondisi yang mempengaruhi posisi dan peran adat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.
Dalam  penelitian  ini digunakan  metode  kualitatif,  sehingga  data  yang  dianalisis merupakan data kualitatif. Analisis data kualitatif (Bogdan, 1992) dalam (Maleong, 1988) adalah  upaya  yang  dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan  data,  mengorganisasikan data,  memilah-milahnya  menjadi  satuan  yang  data  dikelola,  mensintesiskannya,
mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Miles, 1992) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kulaitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara  terus  menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya  sudah  jenuh.  Aktivitas  dalam analisis  data  yaitu  data  reduction  (reduksi  data),  data  display  (penyajian  data),  dan conclusion drawing/ verification (penarikan kesimpulan),  (Sugiyono, 2010).
Data Reduction (Reduksi Data) (Miles, 1992) mengatakan bahwa mereduksi data berarti  merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data  yang  telah  direduksi  akan  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas,  dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan (Sugiyono, 2010).
Data Display (Penyajian Data) Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat,  bagan,  hubungan  antar  kategori,  flowchart  dan  sejenisnya.  Dalam  hal  ini, (Miles,  1992)menyatakan  yang  paling  sering  digunakan  untuk  penyajian  data  dalam penelitian  kualitatif  adalah  dengan  teks  yang  bersifat  naratif.  Dengan  mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2010).

## Hasil dan Pembahasan

## Epistemologi Adat Dalam Kajian Kaedah Fiqh
Suatu  pekerjaan  yang  dilakukan  secara  berulang-ulang  dan  dilakukan  oleh sekelompok  orang  tentu  menjadi  norma  dan  nilai-nilai  masyarakat,  norma  tersebut diwariskan dari generasi ke generasi sehingga tercipta yang namanya budaya. Agama Islam sangat bersikap kooperatif dalam menyikapi fenomena adat dan kebudayaan ini, adat dan budaya sebagai sebuah proses dialektik-sosial dan kreativitas alamiah manusia tidak  harus  dieliminasi  atau  musuh  yang  membahayakan  bagi  agama,  melainkan dijadikan  sebagai  unsur  penting  yang perlu diadopsi secara selektif dan proporsional. Dari itu, agama Islam memberikan peran besar bagi adat dengan adanya kaidah  bahwa adat dijadikan sebagai landasan hukum.
(al-Sayuti, 2015) حمكمة لاعادة Artinya: Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum.
Adat  merupakan  perkara  yang  berulang-ulang  yang  biasa  diterima  oleh  tabi ’ at manusia yang sehat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh imam al-Jurjani:
(al-Wahab, 2015) اخرى بعد مرة لايو وعادوا املعقول حكم على عليو لانفس استمر لاعادة Artinya: Adat adalah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya terus menerus.
Para ulama mengartikan adat dalam pengertian yang sama dengan uruf karena substansinya sama meskipun dengan ungkapan yang berbeda, misalnya uruf didefinisikan dengan:
(al-Wahab, 2015) بلاقبول لاطباع وتلقتو لاعقول، بشهادة لانفوس عليو ما استقرت : لاعرف
Artinya:  Uruf  adalah  apa  yang  tetap  dan  meresap  di  jiwa  dengan  nalar  dan kesaksian akal serta diterima oleh tabi ’ at yang sehat.
Memperhatikan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa uruf dan adat adalah  semakna  yang  merupakan  perbuatan  atau  perkataan.  Keduanya  harus  betul- betul telah berulang-ulang dikerjakan sehingga melekat pada jiwa, diterima oleh tabiat sejahtera,  dan  dibenarkan  oleh  akal.  Perbuatan  atau  perkataan  tersebut  tentu merupakan hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara ’ , dari itu hal-hal yang membawa kerusakan, kedurhakaan dan tidak ada faedahnya  sama  sekali  tidak termasuk  dalam  kategori  adat  atau  uruf  yang dimaksud dalam kaidah ini.
Obyek  kaidah  ini  adalah  suatu  keadaan  adat  yang  bisa  dijadikan  pijakan  untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syara’, namun, tidak semua adat bisa dijadikan  pijakan  hukum.  Pada  dasarnya  atau  asal  mula  kaidah ini  ada,  diambil  dari realita  sosial  kemasyarakatan  bahwa  semua  cara  hidup  dan  kehidupan  itu  dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka  memiliki  pola  hidup  dan  kehidupan  sendiri  secara  khusus  berdasarkan  nilai- nilai  yang  sudah  dihayati  bersama.  Jika  ditemukan  suatu  masyarakat  meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan ‘adah (adat atau kebiasaan), budaya, tradisi dan sebagainya. Islam dalam berbagai ajaran yang  di  dalamnya  menganggap  adat  sebagai  pendamping  dan  elemen  yang  bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum- hukum syara’ (Dahlan, 2010).
Kaidah  adat  ini  berpijak  pada  beberapa  ayat  Al-Qur`an  dan  hadis,  di  antaranya adalah:
َنيِلِهاَجْلا ِنَع  ْض ِرْعَأ َو  ِف ْرُعْلاِب  ْرُمْأ َو  َوْفَعْلا ِذُخ
Artinya:  Jadilah  Engkau  pemaaf  dan  suruhlah  orang mengerjakan  yang  ma’ruf,  serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh (RI, 2000) .
،ٌنَسَح ِالله َدْنِع  َوُهَف ؛ًانَسَح َن ْوُمِلْسُمْلا ُهآَر اَم
Artinya: Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan, maka ia disisi Allah juga merupakan kebaikan. (H.R. Ahmad) (Muhammad, 2015) .
Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa kaidah di atas dilandasi oleh ayat dan hadis yang di antaranya adalah ayat dan hadis tersebut. Menurut imam al-Suyuthi sebagaimana dikutip oleh Syaikh Yasin bin Ismail, beliau menyebutkan bahwa kata uruf pada ayat di atas bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat. Ditegaskan pula oleh Syaikh Yasin, adat
yang dimaksud di sini adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat (Haq, 2017). Aplikasi kaidah tersebut dalam hukum fiqh cukup banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari,  baik  dalam  ranah  hukum  amaliyah  maupun  dalam  transaksi-transaksi syar ’ i atau yang biasa disebut dengan muamalah, di antara contoh aplikasi kaidah adat adalah:
a. Penentuan kedewasaan seseorang menurut syaria ’ at diserahkan kepada adat kebiasaan   yang   berlaku   di suatu   negara.   Syari ’ at   hanya memberikan perkiraan saja.
b. Kadar  minimal  najis  yang  dimaafkan,  untuk  mengetahui  ukuran  sedikit  dan banyaknya najis ini semuanya dikembalikan pada penilaian adat, jika dianggap sedikit maka dimaafkan, bila dianggap banyak maka tidak dimaafkan.
c. Menurut  kebiasaan  yang  berlaku  makanan  yang  disuguhkan  kepada tamu boleh dimakan tanpa harus membayar.
Merujuk  kepada  lahirnya  kaidah  ini,  dapat  disarikan  bahwa  Islam  datang membawa  ajaran  yang  mengandung  nilai-nilai uluhiyah (ketuhanan)  dan  nilai-  nilai insaniyah (kemanusiaan)  bertemu  dengan  nilai-nilai  adat  kebiasaan  di  masyarakat,  di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofisnya berbeda dan  ada  pula  yang  berbeda  bahkan  bertentangan  dengan nilai-nilai keislaman, maka di sinilah para ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi al- ’adah al-sahihah (adat yang sahih, benar, baik) dan ‘adah al -fasidah (adat yang mafsadah, salah, rusak).  Adat,  kebiasaan  suatu  masyarakat  memberi  daya  vitalitas  dan  gerak  dinamis dari hukum Islam dengan tidak kehilangan identitasnya sebagai hukum Islam. Hukum Islam menerima adat yang baik ( al-shahihah ) selama adat tersebut membawa maslahat untuk diterapkan.
Dikalangan tertentu malah menganulir kaidah adat ini dengan makna yang terlalu sempit  sehingga  fondasinya  selalu  berkutat  pada  adat  yang  sebenarnya  disebutkan dalam  ayat  atau  hadis.  Akibatnya,  mereka  terlalu  membenci  nilai-nilai  budaya nusantara yang dituduh mengadopsi ritual hindu dan ritual animisme sebelum Islam masuk ke Indonesia. Kalangan ini sering menggunakan stempel bid’ah pada beberapa budaya  yang  mengandung  nilai-nilai  agama,  tentunya dengan dalih bahwa ritual ibadat yang terselip dalam budaya itu tidak ada dalil ayat maupun hadis.

## Adat Yang Terbentuk Dalam Masa Pandemi
Pandemi  Covid-19  di  Indonesia  merupakan  bagian  dari  pandemi  penyakit koronavirus  2019  (Covid-19)  yang  sedang  berlangsung  di  seluruh  dunia.  Penyakit  ini disebabkan  oleh  koronavirus  sindrom  pernapasan  akut  berat  2  (SARS-CoV-2).  Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua  orang  terkonfirmasi  tertular  dari  seorang  warga  negara  Jepang.  Pada  tanggal  9 April,  pandemi  sudah  menyebar  ke  34  provinsi  dengan  DKI  Jakarta,  Jawa  Barat  dan Jawa  Tengah  sebagai  provinsi  paling  terpapar  SARS-  CoV-2  di  Indonesia.  Sampai
Agustus 2021, Indonesia telah melaporkan 3.686.740 kasus positif menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 108.571 kematian. Namun, angka kematian diperkirakan  jauh  lebih  tinggi  dari    data  yang  dilaporkan  lantaran  tidak  dihitungnya kasus  kematian  dengan  gejala  Covid-19  akut  yang  belum  dikonfirmasi  atau  dites. Sementara  itu,  diumumkan  3.129.661  orang  telah  sembuh,  menyisakan  448.508  kasus yang  sedang  dirawat.  Pemerintah  Indonesia  telah  menguji  19.031.741  orang  dari total 269  juta  penduduk,  yang  berarti  hanya  sekitar  70.592  orang  per  satu  juta  penduduk (Wikipedia, Pandemi
Covid-19
di Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19_di_Indonesia.  diakses  pada  01 Agustus 2022).
Akibat dari pandemi ini, berbagai tatanan sosial kemasyarakatan berubah baik dalm posisi dharurah maupun posisi hajat, kedua kategori ini memberikan makna yang berbeda  pada  saat  penetapan  hukum  dalam  pandangan  kajian  hukum  Islam.  Salah satunya  adalah  perubahan  yang  telah  menjadi  kebiasaan  dilakukan  dalam  masa pandemi seperti transaksi jual beli Online di mana sebagai ulama mempermasalahkannya, namun  saat  pandemi  ini  kalangan  ulama  tersebut  juga  membolehkan  dengan  status hajat atau bahkan dharurah. Sekalipun transaksi jual beli Online ini telah ada semenjak munculnya e-commercel, namun pemakaian yang meningkat secara drastis terjadi saat pandemi  yang  dampaknya  adalah  pembatasan  sosial.  Kondisi  ini  tentunya  akan menjadi  aspek  yang  familier  dengan  masyarakat  sehingga  seolah-olah  pemborehan transaksi  jual  beli  Online  masih  berlanjut  sekalipun  pandemi  telah  berakhir.  Artinya kebiasaan saat pandemi dijadikan sebagai tolak ukur dalam menetapkan status hukum.
Hal  yang sama juga  terlihat  dari  tata  cara shalat  dengan  menjarakkan shafnya dan bahkan shalat Jumat dibenarkan tidak dilaksanakan di mesjid. Kondisi ini tentunya pada  posisi  sangat  mendesak  bagi  sebuah  daerah    yang  tidak  ada  pilihan  lain  untuk shalat  jama a h  kecuali  menjarakkan  shaf  sebagai  bentuk  upaya  untuk  menekan  laju wabah Covid-19. Begitu juga pembolehan tidak hadir Jumat tentunya bagi daerah yang kondisinya  dianggap  sudah  menjadi  salah  satu  ozor  syara ’ yang  dalam  konteks  ini kewajiban  akan  berubah  menjadi  mubah  atau  haram  berubah  menjadi  mubah.  Oleh sebab  pandemi  ini  telah  melanda  cukup  lama  dan  belum  tahu  kapan  akan  berakhir maka aspek pembolehan ini dianggap jadi adat adalah hal wajar dikhawatirkan.
Setiap  adat  dan  kebiasaan  yang  menjadi  norma  di  masyarakat  tidak  dapat diterima begitu saja sebagai acuan penetapan hukum, Adat dan kebiasaan bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Tidak bertentangan dengan syari ’ at
b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan
c. Telah berlaku pada menyeluruh atau mayoritas
d. Adat sudah terbentuk ketika akan ditetapkan hukumnya (Muchlis, 2002).
Ketentuan ini menjadi barometer dan tolak ukur bagi seluruh adat dan kebiasaan yang dijadikan sebagai acuan dan referensi dan menetapkan hukum. Dalam penyelesaian kasus, penentuan apakah sebuah perkara termasuk dalam adat atau tidak sering terjadi diskursus bahkan menyebabkan kajian permasalahan ditunda akibat ketidaksepakatan terhadap artikulasi ada ini. Silang pendapat muncul pada saat adat ini dimaknai dengan kacamata  masyarakat  yang  tentunya  akan  berdampak  bias  dan  multitafsir,  bukan dengan kacamata syariat. Akan lebih fatal jika ada pemaksaan mengadatkan perkara- perkara  tertentu  untuk  mendapatkan  legitimasi  hukum.  Kejadian  ini  sangat  sering terjadi dalam banyak forum ilmiah di mana sebagian kelompok menghendaki hukum dan keputusan untuk kepentingannya serta meninggalkan moral dan tidak menghormati kode etik ilmu pengetahuan (Andriyadi, 2015).
Ranah  persumtif  dalam  menyelesaikan  problematika  keagamaan  yang  terkait dengan adat sangat besar, diskursus tentang adat yang  legal dan tidak legal menurut syara ’ juga sangat serius dikalangan fuqaha baik masa dulu maupun sekarang. Inilah yang  menjadi  tugas  berat  para  fuqaha  dalam  menghilangkan  fanatisme  terhadap legitimasi budaya dan adat yang dilakukan oleh masyarakat tapi tidak sesuai dengan tatanan agama. Para ulama saat ini mencoba mengawal pemaknaan adat melalui kajian tematik dan uslub masalah, jika permasalahan yang dikaji akan berkaitan dengan adat serta tidak membiarkan adat ini di interpretasi sesuai dengan kehendak dan fanatisme buta.  Pengakuan  ini  jelas  terlihat  dari  banyak  masalah  yang  diselesaikan  di  mana penetapan hukumnya berkolaborisasi dengan kaidah adat.

## Kesimpulan
Islam  merupakan  agama  yang  sangat  menjaga  kearifan  lokal  sebuah  daerah dengan  memberikan  legitimasi  budaya  dan  adatnya  sebagai  salah  satu  unsur  dalam pertimbangan  penetapan  hukum.  Adat  tersebut  harus  mencukupi  syarat  dan ketentuannya  di  mana  di  antaranya  adalah  bersifat  mayoritas  dan  tidak  menentang dengan dalil syara ’ . Adat dan kebiasaan yang terjadi dalam masa pandemi tidak bisa dikategorikan  adat  untuk  masa  sesudahnya,  hal  ini  disebabkan  pembolehan  yang terjadi  dalam  masa  pandemi  seperti  transaksi  jual  beli  Online  bagi  ulama  yang melarangnya adalah karena hajat atau dharurah, begitu juga pembolehan menjarakkan shaf  shalat  dan  kebolehan  tidak  menghadiri  shalat  Jumat  di  mesjid  juga  disebabkan pandemi  ini  dianggap  sebagai  bentuk  ozor  yang  menghilangkan  kewajiban  Jumat. Tentunya  pembolehan  karena  ozor  sekalipun  dalam  jangka  waktu  yang  lama  dan dilakukan oleh mayoritas tidak dikategorikan sebagai adat.

## Daftar Pustaka
Agus, S. (2006). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Al-Nadwi,  A.  A.  (1991). Al-Qawa'id  al-Fiqhiyyah:  Mafhumuha,  Nasy'atuha, Tatawwuruha,  Dirasah  Muallafatiha,  Adillatuha,  Muhimmatuha,  Tatbiqatuha. Damaskus: Dar al- Qalam. al-Sayuti, A. i. (2015). Al-Asybah wa Al-Nadhair Jilid I. TT: Maktabah Syamilah Ishdar. al-Wahab,  A.  J.  (2015). Al-Madkhal  ila  Dirasah  al-Mazhahib  al-  Fiqhiyyah  Jilid  I. TT: Maktabah Syamilah Ishdar.
Andriyadi,  F.  (2015).  Reposisi  Majelis  Adat  Aceh  Dalam  Tata  Pemerintahan  Aceh Pasca Qanun No. 10 Tahun 2008. IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia , 125-152.
Bogdan, R. C. (1992). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Allyn and Bacon. Boston: Inc.: Boston London. Dahlan,  T.  (2010). Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  (Kulliyah  al-Khamsah). Malang:  UIN Maliki Press.
Emzir.  (2012). Metode  Penelitian  pendidikan  kuantitatif  dan  kualitatif. Bandung: Rajagrafindo Persada.
Haq,  A.  (2017). Formulasi  Nalar  Fiqh  (Telaah  Kaidah  Fiqh  Konseptual),  Jld.  I,  Cet.  IV. Khalista: Surabaya.
Maleong, L. J. (1988). Metodologi Penelitian Kualitatif. . Bandung: PT. Remaja. Miles,  M.  &.  (1992). Analisis  Data  Kualitatif.  Terjemahan  oleh  Tjetjep  Rohendi  Rohidi. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
Muchlis, U. (2002). Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah). Jakarta, : Raja Grafindo Persada. Muhammad,  A.  M.  (2015). ‘Umdat  al -Qari  Syarh  Sahih  al-Bukhari,  Jld.  XXIII. TT: Maktabah Syamilah Ishdar.
Nazir, M. (1983). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. RI, D. A. (2000). Al- Qur’an dan Terjemahnya. Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf.
Rusyd,  A.  W.  (1989). Bidayah  al-Mujtahid  wa  Nihayah  al-Muqtashid. Beirut:  Dar  al- Jamil.
Sugiyono.  (2010). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  kualitatif,  dan R&D. Bandung: Alfabeta. Umar,  H.  (1999). Metodologi  Penelitian  Aplikasi  Dalam  Pemasaran. Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka.
Wikipedia,  Pandemi  Covid-19  di  Indonesia,  https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid- 19_di_Indonesia. diakses pada 01 Agustus 2022 . (n.d.). Retrieved Agustus 01, 2022, from https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19_di_Indonesia