Volume 6 Nomor 2 (2024)   2165 - 2179  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6986

## Application of the Precautionary Principle of Notary in Making Authentic Deed Against the Use of False Identity

## Nandila Puspavidya Safitri
Fakultas Hukum Universitas Jenderal SoedirmanPurwokerto, Indonesia nandilaps@gmail.com

## ABSTRACT
The increase in cases of identity forgery in notarial deeds is due to the lack of caution and thoroughness on the part of the notary regarding the identity submitted by the confrontants, thus  providing  opportunities  for  other  parties  who  have  bad  intentions  to  manipulate information. The occurrence of identity forgery cases shows that the notary lacks careful and thorough  examination  of  the  information  provided  by  the  notary.  Weaknesses  in  the  identity verification process can result in the cancellation of the deed and harm the parties involved in the  agreement,  including  the  notary  as  the  deed  maker.  Based  on  Decision  Number 140/PDT/2020/PT.DKI  dated  20  April  2020  jo.  Decision  of  the  North  Jakarta  District  Court Number  101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr  explained  that  there  was  a  case  of  identity  forgery committed by the confronter in making an authentic deed. Based on this background, the main problems to be discussed can be formulated, namely: How is the application of the precautionary principle in carrying out the office of Notary against the confronter who uses a fake identity? Can the notary be held accountable for this? The research method used is normative juridical, the approaches used in this writing are: Statute Approach and Conceptual Approach. The application of the precautionary principle in recognising the confronters, namely the Notary conducts an introduction  to  the  identity  of  the  confronters,  verifies  carefully  the  subject  and  object  data, checks the documents directly or online to the relevant government agency system. The legal consequences of Notaries who are proven not to apply the precautionary principle in recognising the faces can be subject to administrative sanctions in accordance with the Notary Position Law. Keywords: Prudence; False Identity; Authentic Deed

## ABSTRAK
Meningkatnya kasus mengenai pemalsuan identitas dalam pembuatan akta notaris disebabkan kurangnya kehati-hatian dan ketelitian dari pihak notaris terkait identitas yang diajukan oleh para penghadap, sehingga memberikan peluang bagi pihak lain yang memiliki itikad  buruk  untuk  memanipulasi  informasi.  Terjadinya  kasus  pemalsuan  identitas menunjukkan  bahwa  notaris  kurang  memeriksa  secara  cermat  dan  teliti  informasi  yang diberikan  oleh  penghadap.  Kelemahan  dalam  proses  verifikasi  identitas  dapat  berdampak pada  batalnya  akta  dan  merugikan  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian,  termasuk  notaris sebagai  pembuat  akta.  Berdasarkan  Putusan  Nomor  140/PDT/2020/PT.DKI  tertanggal  20 April 2020 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr dijelaskan bahwa adanya kasus pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penghadap dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan pokok masalah  yang  akan  dibahas  yaitu:  Bagaimana  penerapan  prinsip  kehati-hatian  dalam menjalankan  jabatan  Notaris  terhadap  penghadap  yang  menggunakan  identitas  palsu? Apakah notaris dapat dimintai pertanggung jawaban terkait hal tersebut?. Metode penelitian
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2165 - 2179  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6986
yang dipergunakan adalah yuridis normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu :  Statute  Approach dan Conseptual  Approach .  Penerapan  prinsip  kehati-hatian  dalam mengenal  para  penghadap  yaitu  Notaris  melakukan  pengenalan  terhadap  identitas penghadap,  memverifikasi  secara  cermat  data  subyek  dan  obyek,  melakukan  pengecekan dokumen secara langsung atau online ke sistem instansi pemerintahan terkait. Akibat hukum Notaris  yang  terbukti  tidak  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  mengenal  para penghadap dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Kata Kunci: Kehati-hatian; Identitas Palsu; Akta Otentik

## PENDAHULUAN
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan  memiliki  kewenangan  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, notaris  adalah  pejabat  umum,  karena  erat  hubungannya  dengan  wewenang  atau tugas dan kewajiban utama membuat akta-akta otentik (Soegondo, 1993).
Dalam  melakukan  tugasnya,  notaris  dilandasi  oleh  peraturan  perundang- undangan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dikenal sebagai Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  UUJN  diharapkan  dapat  memberi  perlindungan hukum baik terhadap masyarakat maupun Notaris sebagai pejabat umum, menjaga dan  mengatur  keseimbangan  antar  kepentingan  agar  tidak  terjadi  konflik  dalam masyarakat.
Kedudukan  seorang  Notaris  dalam  masyarakat  hingga  saat  ini  dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang  dapat  memperoleh  nasehat  yang  dapat  diandalkan,  segala  sesuatu  yang ditulis dan ditetapkannya adalah benar, Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum (Than Thong Kie, 2007).
Pasal 1 angka  7 Undang-Undang Jabatan  Notaris menyebutkan bahwa akta Notaris yang  selanjutnya  disebut akta adalah  akta otentik yang dibuat oleh  dan di hadapan  Notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang  ditetapkan  dalam  Undang- Undang  Jabatan  Notaris.  Dalam  Pasal  1870  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata disebutkan  bahwa  suatu  akta  otentik  merupakan  suatu  alat  bukti  yang  sempurna yang  diberikan  kepada  para  pihak  beserta  ahli  waris  tentang  apa  yang  termuat  di dalamnya. Dengan demikian, kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan yang memegang kewibawaan dari Negara untuk membuat suatu akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna.
Ada banyak permasalahan yang timbul pada pembuatan akta Notaris, salah satunya  adalah  terdapat  suatu  pemalsuan  identitas,  dokumen  palsu  ataupun keterangan  palsu  yang  dilakukan  oleh  pihak  penghadap  dalam  pembuatan  akta otentik.  Namun  menurut  Pasal  15  ayat  1  Undang-Undang  nomor  2  tahun  2014 tentang  Jabatan  Notaris,  Notaris  hanya  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik berdasarkan hal-hal yang dikehendaki oleh penghadap untuk dituangkan dalam akta otentik. Menurut pasal tersebut, Notaris terlepas dari tanggung jawab pembuktian
materiil dari apa yang diberikan oleh penghadap dan hanya bertanggungjawab secara penuh atas akta yang dibuat oleh Notaris.
Kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik kemudian disalahgunakan oleh masyarakat yang mempunyai itikad buruk dalam pembuatan akta. Hal tersebut yang  membuat  profesi  Notaris  menjadi  profesi  yang  rentan  terjerat  permasalahan hukum.  Notaris  sering  dilibatkan  dan  dijadikan  pihak  dalam  persidangan  karena Notaris terlibat dalam pembuatan akta yang memuat identitas palsu. Pada praktiknya ada  Notaris  yang  memang  terbukti  melakukan  hal  tersebut,  namun  tidak  sedikit Notaris  yang  tidak  ikut  bertanggungjawab  atas  terjadinya  identitas  palsu  karena Notaris  hanya  membuat  dan  bertanggungjawab  atas  akta  yang  dikehendaki  oleh Penghadap.
Apabila ada peyangkalan atau pengingkaran terkait akta yang dibuat Notaris dalam  hal  dokumen-dokumen  dan/atau  keterangan-keterangan  yang  didapatkan terkait pembuatan akta ternyata palsu, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang menyerahkan dokumen-dokumen atau  identitas palsu tersebut. Hal ini karena akta tersebut berisikan keterangan tertulis dari para penghadap (Adrian Pitlo, 1978). Pada akta yang berisikan keterangan para pihak, Notaris tidak berkewajiban untuk  menyelidiki  apakah  keterangan  dan  dokumen  yang  dikemukakan  atau dituliskan oleh penghadap dalam akta sudah sesuai dengan kebenaran atau tidak. Dalam  melaksanakan  jabatannya,  seorang  Notaris  harus  tunduk  dan mematuhi aturan-aturan dan norma-norma, di antaranya:
1. Undang  Undang  Nomor  2  tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004  tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN).
2. Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.
Sebelum  melaksanakan  jabatannya,  seorang  Notaris  wajib  mengucap sumpah/janji sesuai dengan agamanya  di hadapan Menteri/Pejabat yang ditunjuk. Dalam melaksanakan sumpah jabatan, seorang Notaris sebagai pejabat umum yang telah disumpah untuk mengabdi dan taat pada hukum diwujudkan melalui kepatuhan pada  segala  norma  dan  etika  yang  mengatur  mengenai  jabatan  Notaris.  Dalam pelaksanaan jabatan Notaris juga diperlukan pengawasan agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasarinya agar terhindar dari penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan.
Notaris dalam melaksanakan jabatan membentuk organisasi profesi jabatan yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum, yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia (Kode Etik  Notaris).  Organisasi  ini  berperan  penting  dalam  menegakkan  etika  dari  para anggotanya yakni ketika ada anggota yang melanggar ketentuan yang ada dalam Kode Etik Notaris, maupun anggota yang melanggar nilai-nilai etika yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa
Notaris  sebagai  pengemban  profesi  adalah  orang  yang  memiliki  keahlian  dan keilmuan  dalam  bidang  kenotariatan,  sehingga  mampu  memenuhi  kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikan (Abdul Ghofur Anshori, 2009).
Dalam penulisan ini, Penulis membahas mengenai adanya kasus pemalsuan identitas dalam Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DKI tertanggal 20 April 2020 jo. Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  Nomor  101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr  yang dilakukan  oleh  penghadap  dalam  pembuatan  akta  otentik.  Dalam  kasus  tersebut, penghadap  selaku  debitur  dalam  pembuatan  perjanjian  kredit  diduga  melakukan pemalsuan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk dengan mencantumkan alamat fiktif. Debitur tersebut diketahui tidak membayar kewajiban cicilannya kepada Bank dan keberadaan Debitur saat didatangi ke alamat rumah yang tercantum dalam KTP, diketahui alamat tersebut fiktif dan keberadaan debitur tidak diketahui. Hal demikian membuat  Notaris  dalam  menjalankan  profesinya  menjadi  kurang  memperhatikan serta menganalisis atau terkandung cenderung memudahkan para penghadap dalam menunjukkan  identitas  dalam  hal  ini  KTP.  Hal  tersebut  jelas  mempunyai  akibat hukum yang serius dan berdampak pada batalnya akta dan merugikan pihak-pihak dalam perjanjian, bahkan Notaris sebagai pihak yang membuat akta tersebut.
Peningkatan  kasus  mengenai  pemalsuan  identitas  dalam  pembuatan  akta notaris dapat disebabkan oleh kurangnya ketelitian dan analisis dari pihak notaris terkait dengan identitas yang diajukan oleh para penghadap, sehingga memberikan peluang bagi pihak lain yang memiliki itikad buruk untuk memanipulasi informasi. Pemalsuan  identitas  debitur  dalam  perjanjian  kredit  menunjukkan  bahwa  notaris kurang  memeriksa  secara  teliti  informasi  yang  diberikan  oleh  pihak  penghadap. Kelemahan  dalam  proses  verifikasi  identitas  oleh  notaris  dapat  berdampak  serius pada  batalnya  akta  dan  merugikan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian, termasuk notaris sebagai pembuat akta.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penulis  ingin  meneliti  mengenai penerapan  prinsip  kehati-hatian  serta  tanggung  jawab  seorang  Notaris  dalam  hal terjadinya  pemalsuan  identitas  yang  dilakukan  oleh  penghadap.  Indonesia  belum mengatur  secara  jelas  mengenai  kebenaran  adanya  identitas  palsu  karena  dalam Undang-Undang  Jabatan  Notaris  diatur  bahwa  Notaris  hanya  berwenang  untuk membuat akta berdasarkan apa yang dikehendaki dan disampaikan oleh penghadap dan tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki apakah hal-hal yang disampaikan oleh penghadap tersebut merupakan suatu kebenaran atau pemalsuan. Masyarakat masih  memiliki  itikad  buruk  dalam  membuat  akta  dan  tidak  jelasnya  aturan mengenai perlindungan Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan identitas tersebut. Maka  dari  itu  penulis  tertarik  untuk  melakukan  analisis  secara  mendalam,  yang hasilnya  dibuat  dalam  bentuk  penelitian  dengan  judul  Penerapan  Prinsip  Kehati- hatian Notaris dalam pembuatan akta otentik di mana penghadapnya menggunakan identitas palsu .

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yuridis  normatif, pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  menggunakan  2  (dua)  metode pendekatan masalah yaitu: statute  approach adalah   pendekatan dengan   menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, dan conseptual approach adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan   dan   doktrin-doktrin  yang  berkembang di dalam ilmu hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk membentuk suatu data deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara  sistematis, faktual serta akurat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016). Bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.
Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan mengikat. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  dan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  serta  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  702 K/Sip/1973,  5  September  1973.  Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer.  Pada  penelitian  ini  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  yaitu  berupa buku dan jurnal penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. (Soekanto, 1986)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prinsip  Kehati-hatian  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Otentik  Dimana Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu
Salah satu tugas jabatan Notaris yaitu memformulasikan keinginan/tindakan para  penghadap  ke  dalam  bentuk  akta  otentik,  dengan  memperhatikan  ketentuan hukum yang berlaku. Notaris belakangan ini sering dihadapi dengan berbagai kasus yang  berkaitan  dengan  akta  otentik  yang  dibuatnya,  yang  mengharuskan  Notaris menjadi pihak yang dipanggil ke pengadilan apabila terjadi sengketa mengenai akta yang  dibuat  oleh  Notaris.  Untuk  menghindari  hal  tersebut,  prinsip  kehati-hatian adalah  salah  satu  asas  terpenting  yang  wajib  diterapkan  atau  dilaksanakan  oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Prinsip kehati- hatian tersebut mengharuskan Notaris untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan yang berlaku.
Selama  seorang  notaris  menjalankan  ketentuan-ketentuan  yang dipersyaratkan kepada mereka secara konsisten maka notaris akan dapat menjamin terlaksananya tindakan-tindakan kehati-hatian bagi dirinya sendiri sebagai seorang pejabat  umum.  Demi  kepentingan  dan  perlindungan  hukum  dari  Notaris  di  dalam menjalankan tugasnya, maka seorang Notaris harus menguasai segala peraturan yang berkaitan dengan tugas jabatannya. Hal tersebut dimaksudkan agar akta yang dibuat Notaris tidak memiliki cacat hukum, yang dapat mengakibatkan akta tersebut batal
demi  hukum  atau  dapat  dibatalkan.  Begitu  juga  terhadap  pihak-pihak  yang membutuhkan jasanya atau yang meminta untuk dibuatkan akta, maka mereka juga harus beraku jujur dan tidak mengada-ngada dalam pembuatan akta yang diinginkan ( Raden Soesanto, 1982).
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  (Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 702K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973 menyatakan : “Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang  menghadap  notaris  tersebut.  Tidak  ada  kewajiban  bagi  notaris  untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan  notaris  tersebut”. Demi  tercapainya  prinsip  kehati-hatian  Notaris  dalam mengenal  para  penghadap,  jika  terdapat  keraguan  dan  kesalahan  atas  dokumen- dokumen para penghadap Notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta otentik, untuk tercapainya prinsip kehati-hatian mengenal para penghadap dan tidak menjadi sengketa dikemudian hari.
Notaris  dalam  melakukan  prinsip  kehati-hatian  mengenai  pemeriksaan identitas  penghadap  bertujuan  untuk  mengetahui  bahwa  penghadap  adalah  pihak yang cakap dan berwenang berdasarkan aturan hukum pembuatan akta, memastikan kebenaran  identitas  penghadap  berdasarkan  aturan  hukum  pembuatan  akta, memastikan  kebenaran  identitas  penghadap  sesuai  yang  diperlihatkan  notaris, memastikan surat/dokumen yang dilampirkan terkait objek perjanjian adalah benar keaslian  dan  keabsahan,  dan  membuat  akta  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan tanpa adanya unsur memalsukan keterangan yang dimuat dalam akta guna menjamin kebenaran formil akta yang dibuatnya.
Dalam  UUJN  tidak  disebutkan  secara  jelas  mengenai  prinsip  kehati-hatian.
Namun  peneliti  berpendapat  bahwa  asas  kehati-hatian  dalam  Undang-Undang Jabatan Notaris dapat diartikan dalam ketentuan Pasal 15 UUJN, sebagai berikut:
1. Notaris  berwenang  membuat  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian,  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris  berwenang  pula  mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan kepastian  tanggal  surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat Salinan dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan  yang  memuat  uraian  sebagaimana  ditulis  dan  digambarkan  dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan Salinan dengan surat  aslinya,  serta  memberikan  penyuluhan  hukum  sehubungan  dengan pembuatan akta.
Berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  bahwa  Notaris  wajib mengetahui  identitas  para  penghadap  serta  meminta  data  pendukung  yang
berhubungan dengan akta yang akan dibuatnya seperti identitas para penghadap dan dokumen  lain  sebagaimana  dipersyaratkan  dalam  pembuatan  akta  otentik.  Hal  ini sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal  39  ayat  (2) “Penghadap  harus  dikenal  oleh  Notaris  atau  diperkenalkan kepadanya  oleh  2  (dua)  orang  saksi  pengenal  yang  berumur  paling  rendah  18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainny a.” Pasal  39  ayat  (3) “Pengenalan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dinyatakan secara tegas dalam Akta.”
Notaris  dalam  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  mengenai  pemeriksaan identitas  penghadap  dengan  cara  melakukan  pengenalan  kepada  para  penghadap untuk  mengetahui  bahwa  penghadap  adalah  pihak  yang  cakap  dan  berwenang berdasarkan  aturan  hukum  pembuatan  akta,  memastikan  kebenaran  identitas penghadap  berdasarkan  aturan  hukum  pembuatan  akta,  memastikan  kebenaran identitas penghadap sesuai yang diperlihatkan notaris, memastikan surat/dokumen yang dilampirkan terkait objek perjanjian adalah benar keaslian dan keabsahan, dan membuat  akta  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  tanpa  adanya  unsur memalsukan keterangan yang dimuat dalam akta guna menjamin kebenaran formil akta yang dibuatnya (Fikri Ariesta Rahman, 2018).
Prinsip  kehati-hatian  harus  dijadikan  prinsip  yang  utama  dalam  membuat Akta  oleh  Notaris.  Hal  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  adanya  permasalahan- permasalahan hukum yang berkaitan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris dikarenakan  adanya  pihak-pihak  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum. Dalam hal ini memberikan surat palsu, keterangan palsu, dan identitas palsu, untuk dinyatakan dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris.
Notaris dan para pihak agar terhindar dari segala risiko baik berupa sanksi maupun pembatalan akta autentik maka dalam proses pembuatan akta autentik di hadapan Notaris maka Notaris dan para pihak harus melaksanakan prinsip kehati- hatian  dengan  cara  lebih  teliti  dan  memiliki  itikad  baik  dalam  pembuatan  akta autentik  serta  mematuhi  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  berlandaskan  pada moral dan etika.
Prinsip kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap dimulai dari memberikan  penyuluhan  hukum  dan  edukasi  hukum  kepada  para  penghadap  dan menuangkan  keinginan  para  penghadap  dalam  akta  otentik,  di  mana  dalam pembuatan  akta  tidak  boleh  bertentangan  dengan  aturan  yang  berlaku,  semua persyaratan harus dipenuhi oleh para penghadap, kemudian harus diteliti, diperiksa, dan melakukan pengecekan dokumen dengan instansi terkait. Seperti halnya dalam pengecekan  identitas  para  penghadap  berupa  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP). Pengecekan  KPT  dapat  dilakukan  melalui  sistem online Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil.
Menanyakan dan mencocokkan langsung kebenaran biodata, seperti tanggal dan alamat di dalam Kartu Tanda Penduduk kepada para penghadap. Cara tersebut merupakan salah satu cara untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal
para penghadap. Jika yang menghadap bukan merupakan penghadap yang sesuai di dalam Kartu Tanda Penduduk, maka akan terlihat secara fisik dan perilaku yang dapat dilihat langsung ada kejanggalan dan perbedaan. Selain itu Notaris perlu teliti dan mengetahui  soal  nomor  penanda  wilayah  dalam  standar  Nomor  Induk Kependudukan.
Selain  itu  terdapat  beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan  oleh  Notaris  guna menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya, antara lain:
1) Berupaya  mencari  tahu  guna  memperoleh  pengenalan  identitas  dari penghadap,  hal  tersebut  dimaksudkan  untuk  memperoleh  kejelasan  serta kepastian tentang pihak yang menghadap atau yang nantinya menjadi subjek perjanjian yang nantinya dibuat oleh atau di hadapan Notaris.
2) Melakukan tindakan verifikasi yang cermat terhadap data subjek dan objek dari  identitas  penghadap,  hal  tersebut  dimaksudkan  untuk  memperoleh kepastian tentang kebenaran pada dokumen yang menjadi dasar bagi Notaris untuk  menentukan  subjek  dalam  perjanjian  tersebut  atau  pihak  yang menghadap tersebut.
3) Memberikan jangka waktu yang wajar guna pelaksanaan proses pembuatan akta, hal tersebut dimaksudkan agar dengan adanya jangka waktu tersebut membuat  Notaris  bisa  lebih  berhati-hati  serta  cermat  dan  teliti  dalam pelaksanaan pembuatan akta bagi para pihak yang datang menghadap kepada Notaris tersebut.
4) Selalu bertindak dengan hati-hati, cermat, dan teliti selama proses pembuatan akta, hal tersebut dimaksudkan agar akta yang dibuat oleh  atau dihadapan Notaris  tersebut  benar  apa  adanya  dan  juga  dapat  memberikan  kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut.
5) Semaksimal mungkin berusaha untuk mengutamakan teknik-teknik dan juga syarat-syarat yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta. Hal tersebut dimaksudkan  agar  dalam  proses  pembuatan  akta  oleh  atau  di  hadapan Notaris tersebut terhindar dari cacat formil, yang nantinya dapat berakibat pada  batalnya  perjanjian  tersebut  serta  menjadikan  akta  tersebut  tidak bersifat otentik yang dapat merugikan para pihak dalam perjanjian tersebut.
Bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian tersebut merupakan standar yang harus dipenuhi  oleh  Notaris  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya,  sehingga dengan harapan dalam pembuatan akta oleh Notaris tidak mengakibatkan timbulnya permasalahan  hukum  dikemudian  hari.  Oleh  karena  itu  setiap  Notaris  dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya wajib untuk menaati prinsip tersebut untuk menghindari  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  hukum  dan  juga  merugikan  para pihak yang menghadap maupun Notaris itu sendiri (Manuaba dkk, 2018).
Dalam  permasalahan  yang  diangkat  oleh  penulis  mengenai  pemalsuan identitas  yang  dilakukan  oleh  penghadap  dalam  pembuatan  akta  otentik  dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 140/PDT/2020/PT.DKI tertanggal 20
April 2020 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tertanggal 16 Maret 2016, ammar putusan majelis hakim
menyebutkan bahwa dalil berupa dokumen rekayasa, data-data dan identitas tidak benar  atau  fiktif  merupakan  hasil  dari  suatu  perbuatan  ketidakhati-hatian  Notaris dalam  menjalankan  profesinya,  maka  dalam  hal  ini  prinsip  kehati-hatian  menjadi kunci utama untuk melindungi Notaris dari risiko hukum.
Dalam kasus seperti ini Notaris harus dapat lebih teliti kembali serta cermat mengenai  pemeriksaan  identitas  yang  dibawa  oleh  para  pihak,  meskipun  yang membawa  para  pihak  merupakan client yang  sebelumnya  sudah  kita  kenal.  Ada sejumlah  langkah  yang  dapat  dilakukan  oleh  seorang  Notaris  ketika  hendak melakukan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemeriksaan identitas penghadap seperti,  memastikan  kecakapan  dan  kewenangan  penghadap,  memverifikasi kebenaran identitas, serta keaslian dan keabsahan dokumen terkait objek perjanjian.
Semua  langkah  tersebut  diarahkan  untuk  menghindari  cacat  formil  yang  dapat membahayakan keberlakuan akta. Selain melindungi diri Notaris dari segala risiko hukum, prinsip kehati-hatian juga diarahkan untuk melindungi akta yang dibuatnya, baik berupa sanksi maupun pembatalan terhadap akta otentik.

## Pertanggungjawaban  Notaris  Terhadap  Penggunaan  Identitas  Palsu  Dalam pembuatan Akta Otentik
Tanggung  Jawab  Notaris  secara  eksplisit  disebutkan  dalam  Pasal  65  UUJN yang menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti Khusus dan pejabat sementara Notaris  bertanggung  jawab  atas  setiap  akta  yang  dibuatnya,  meskipun  protokol Notaris  telah  diserahkan  atau  dipindahkan  kepada  pihak  penyimpan  Protokol Notaris.  Notaris  dalam  mengemban  tugasnya  baik  dari  segi  kewenangan  maupun kewajiban,  Notaris  harus  bertanggungjawab  (  Abdul  Kadir  Muhammad,  2001  ), artinya:
a) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
b) Notaris  dituntut  menghasilkan  akta  yang  bermutu,  artinya  akta  yang dibuatnya  sesuai  dengan  aturan  hukum  dan  kehendak  pihak  yang berkepentingan  dalam  arti  sebenarnya,  bukan  mengada-ada.  Notaris  harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
c) Berdampak  positif,  artinya  siapa  pun  akan  mengakui  akta  Notaris  itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.
Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitas nya serta  merugikan  pihak  yang  berkepentingan  maka  Notaris  dapat  dituntut  untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Sedangkan mengenai tanggung jawab materiil terhadap  akta  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris  perlu  ditegaskan  bahwa  dengan kewenangan  Notaris  dalam  pembuatan  akta  otentik  bukan  berarti  Notaris  dapat secara  bebas  sesuai  kehendaknya  membuat  akta  otentik  tanpa  adanya  para  pihak yang meminta dibuatkan akta.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2165 - 2179  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6986
Tanggung  jawab  ( responsibility )  merupakan  suatu  refleksi  tingkah  laku manusia.  Penampilan  tingkah  laku  manusia  terkait  dengan  kontrol  jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan.  Keputusan  tersebut  dianggap  telah  dipimpin  oleh  kesadaran intelektualnya (Masyur Efendi, 1994).
Apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  secara profesional  notaris  yang  bersangkutan  harus  bertanggung  jawab  atas  tidak sempurnanya  akta  yang  dibuat.  Bermacam-macam  bentuk  tanggung  jawab  dari seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya termasuk tanggung jawab secara moral. Permasalahan berpotensi pemidanaan yang sering terjadi dalam tugas Notaris di antaranya:
1. Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan;
2. Data  identitas  dari  salah  satu  pihak  dalam  akta  dianggap  tidak  benar  atau dianggap memberikan keterangan palsu;
3. Data  mengenai  obyek  yang  dijanjikan  tidak  sesuai  dengan  fakta  yang sebenarnya;
4. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga akta notaris yang diterbitkan dianggap akta palsu;
5. Ada dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama tetapi isinya berbeda;
6. Tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan; atau
7. Penghadap menggunakan identitas orang lain.
Notaris yang melakukan kesalahan di dalam menjalankan tugas jabatannya tidak  dapat  lepas  dari  sanksi-sanksi  yang  ada.  Sanksi  dapat  berupa  sanksi  pidana maupun  sanksi  perdata.  Perdata  berlaku  atas  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris kehilangan sifatnya sebagai akta Notaris, akta kehilangan keautentikannya.
Dalam  permasalahan  yang  diangkat  oleh  penulis  kali  ini  ialah  mengenai pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penghadap dalam pembuatan akta otentik. Kasus  yang  penulis  angkat  dalam  Putusan  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  Nomor 140/PDT/2020/PT.DKI  tertanggal  20  April  2020  jo.  Putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta  Utara  Nomor  101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr  tertanggal  16  Maret  2016, merupakan gugatan yang diajukan secara perdata. Namun, ammar putusan majelis hakim menyebutkan bahwa dalil berupa dokumen rekayasa, data-data dan identitas tidak  benar  atau  fiktif  adalah  merupakan  hasil  dari  suatu  perbuatan  ketidakhati- hatian  Notaris  dalam  menjalankan  profesinya.  Dalam  putusan  tersebut  kesalahan datang  dari  para  penghadap,  maka  notaris  tidak  bertanggung  jawab  terhadap dokumen  palsu  dan  kekeliruan  yang  diperlihatkan  oleh  penghadap.  Hal  tersebut merupakan  tanggung  jawab  dari  pihak  penghadap  sendiri  sehingga  notaris  tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana maupun perdata.
Akta  Notaris  Batal  Demi  Hukum  yaitu  akibatnya  perbuatan  hukum  yang dilakukan tidak mempunyai akibat sejak terjadinya hukum tersebut atau surut, batal demi hukum didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum  tetap.  Sedangkan  dapat  dibatalkan  akibatnya  perbuatan  hukum  yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan di mana pembatalan  atau  perbuatan  hukum  tersebut  tergantung  pada  pihak  tertentu,  yang menyebabkan  perbuatan  hukum  tersebut  dapat  dibatalkan.  Akta  yang  sanksinya dapat dibatalkan, tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  yang  membatalkan  akta  tersebut. (Mulyoto, 2012)
Notaris yang melakukan kesalah dalam mengenal identitas para penghadap yaitu  kepatutan,  ketelitian  dan  sikap  hati-hati  mewajibkan  setiap  orang  dalam memenuhi  kepentingannya  memperhatikan  kepentingan  orang  lain.  Pemenuhan kepentingan  seseorang  haruslah  dilaksanakan  sedemikian  rupa,  sehingga  tidak berbahaya  bagi  kepentingan  para  penghadap.  Notaris  yang  merugikan,  misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak para penghadap sebagaimana yang ada dalam  akta  notaris.  Sanksinya  yaitu  hilangnya  kepercayaan  terhadap  Notaris tersebut, sedangkan sanksi pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris jika ada para penghadap yang melakukan gugatan maka tergantung dengan putusan hakim. Jika ada  salah  satu  para  penghadap  dirugikan  karena  kesalahan  dan  kelalaian  Notaris, maka penghadap dapat meminta ganti rugi.
Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  Pihak  yang  dirugikan  akibat ketidakcermatan  Notaris  Apabila  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan  akibat ketidakcermatan notaris dalam menjalankan jabatannya maka pihak tersebut dapat menuntut  ganti  rugi,  biaya-biaya,  dan  bunga  dengan  mengajukan  gugatan  ke pengadilan negeri.
Upaya  hukum  lainnya  yaitu  melaporkan  ke  Majelis  Pengawas  Daerah  agar Notaris  yang  bersangkutan  dikenakan  sanksi.  Proses  penjatuhan  sanksi  terhadap Notaris  yang  terkena  sanksi  hukum  adalah  dengan  mengajukan  gugatan  kepada pengadilan negeri. Proses penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang terkena sanksi etika dalam Pasal 9 Kode Etik adalah sebagai berikut:
1. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri  maupun  karena  laporan  dari  pengurus  daerah  ataupun  pihak  lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu tujuh  (7)  hari  kerja  Dewan  Kehormatan  Daerah  wajib  segera  mengambil tindakan  dengan  mengadakan  sidang  dewan  kehormatan  daerah  untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.
2. Apabila  menurut  hasil  sidang  Dewan  Kehormatan  Daerah  sebagaimana tercantum  dalam  ayat  (1)  ternyata  ada  dugaan  kuat  terhadap  pelanggaran kode  etik,  maka  dalam  waktu  tujuh  (7)  hari  kerja  setelah  tanggal  siding tersebut Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang
diduga  melanggar  tersebut  dengan  surat  tercatat  atau  dengan  ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
3. Dewan  kehormatan  daerah  baru  akan  menentukan  putusannya  mengenai terbukti  atau  tidaknya  pelanggaran  kode  etik  serta  penjatuhan  sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangan dan pembelaan  diri  dari  anggota  yang  bersangkutan  dalam  sidang  Dewan Kehormatan Daerah.
4. Penentuan  putusan  tersebut  dalam  ayat  3  dapat  dilakukan  oleh  Dewan Kehormatan  Daerah  baik  dalam  sidang  itu  maupun  dalam  sidang  lainnya, sepanjang  penentuan  keputusan  melanggar  atau  tidak  melanggar  tersebut, dilakukan  selambat-lambatnya  dalam  waktu  15  hari  kerja,  setelah  tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah di mana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya.
5. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada  pelanggaran  kode  etik,  maka  sidang  sekaligus  menentukan  sanksi terhadap pelanggarnya.
6. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apa pun dalam waktu (7) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulang panggilannya sebanyak 2 kali dengan jarak waktu (7) hari kerja, untuk setiap panggilannya.
7. Dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah panggilan ke tiga (3) ternyata masih juga  tidak  datang  atau  tidak  memberi  kabar  dengan  alasan  apa  pun,  maka Dewan  Kehormatan  Daerah  akan  tetap  bersidang  untuk  membicarakan pelanggaran  yang  diduga  dilakukan  oleh  anggota  yang  dipanggil  itu  dan menentukan  putusannya,  selanjutnya  secara  mutatis  mutandis  berlaku ketentuan  dalam  ayat  (5)  dan  ayat  (6)  di  atas  serta  ayat  Terhadap  sanksi pemberhentian  sementara  ( schorsing )  atau  pemecatan    ( onzetting )  dari keanggotaan  perkumpulan  diputuskan,  Dewan  Kehormatan  Daerah  wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan pengurus daerahnya.
8. Putusan  sidang  Dewan  Kehormatan  Daerah  wajib  dikirim  oleh  Dewan Kehormatan Daerah kepada  anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat, dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu  tujuh  (7)  hari  kerja,  setelah  dijatuhkan  putusan  oleh  sidang  Dewan Kehormatan Daerah.
Apabila  pada  tingkat  kepengurusan  daerah  belum  dibentuk  Dewan Kehormatan  Daerah,  maka  Dewan  Kehormatan  Wilayah  berkewajiban  dan mempunyai  wewenang  untuk  menjalankan  kewajiban  serta  kewenangan  Dewan Kehormatan  Daerah  dalam  rangka  penegakan  kode  etik  atau  melimpahkan  tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan  Daerah  terdekat  dari  tempat  kedudukan  atau  tempat  tinggal  anggota yang  melanggar  kode  etik  tersebut.  Hal  tersebut  berlaku  pula  apabila  Dewan
Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

## KESIMPULAN
Dalam Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DKI tertanggal 20 April 2020 jo. Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  Nomor  101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr diketahui bahwa Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja adalah sah dan mengikat, karena telah sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338  KUHPerdata. Dalam hal terjadinya pemalsuan  identitas,  Notaris  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  menguji  secara materiil  terhadap  dokumen  identitas  dimaksud.  Penerapan  prinsip  kehati-hatian notaris  dalam  mengenal  para  penghadap  yaitu  Notaris  melakukan  pengenalan identitas  penghadap,  memverifikasi  secara  cermat  data  subyek  dan  obyek penghadap, melakukan pengecekan dokumen dengan instansi yang terkait, mengecek langsung  secara online dokumen ke  sistem instansi pemerintahan.  Apabila  Notaris menemukan keraguan dan pada para penghadap sudah seharusnya Notaris mencari kebenaran materiil untuk mencegah permasalahan dikemudian hari. Prinsip kehati- hatian  menjadi  kunci  utama  untuk  melindungi  Notaris  dari  risiko  hukum.  Akibat hukum  terhadap  akta  Notaris  yang  tidak  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam mengenal para penghadap, apabila kesalahan datang dari para penghadap maka akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Akta otentik tersebut dapat batal demi hukum dan  dapat  dibatalkan  melalui  putusan  hakim.  Sedangkan  apabila  Notaris  yang terbukti  tidak menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  mengenal  para  penghadap dapat  dikenakan  sanksi  administratif,  perdata  maupun  pidana.  Dengan  demikian, prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Notaris tidak hanya melibatkan langkah- langkah pemeriksaan identitas, tetapi juga bertujuan untuk melindungi keberlakuan akta dan menghindari risiko hukum yang timbul dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Aina, Nurul. “Pertanggung Jawaban Notaris Akibat Adanya Pemalsuan Identitas Diri Debitor  Dalam  Akta  Perjanjian  Kredit  Pada  Bank.”  Premise  Law  Jurnal  11 (2016): 1 – 4.
Anshori, Abdul Ghofur. Lembaga Kenotariatan Indonesia . Yogyakarta: UII Press, 2009.
Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012.
Efendi,  Masyur. Dimensi/Dinamika  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Hukum  Nasional  Dan Internasional , Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
Hadi, Mudofir. “Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim.” Varia Peradilan Tahun VI No. 72 (September 1991): 140-146.
Isnandya,  Eva  Riska,  Rosa  Agustina,  dan  Arsin  Lukman.  “Pembatalan  Oleh  Hakim Terhadap  Akta  Jual  Beli  Yang  Dibuat  Berdasarkan  Penipuan  (Bedrog).” Indonesian Notary 2, no. 3 (2020): 209 – 31.
Jonaedi Efendi, & Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (1 ed.) . Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kode Etik Notaris INI Manuaba, P., Bagus, I., Parsa, I. W., Ariawan, K., & Gusti, I. Prinsip kehati-hatian Notaris dalam membuat akta autentik. Acta Comitas, 3, (2018), 59-74.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Muhammad, Abdul Kadir. Etika Profesi Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001. Mulyoto, Perjanjian  (Tehnik,  cara  membuat,  dan  hukum  perjanjian  yang  harus dikuasai) ,
Ngutra, Theresia. “Hukum Dan Sumber - Sumber Hukum.” Jurnal Supremasi 11, no. 2 (2016): 193 – 211. Notodisoerjono, R. Soegondo. Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
Pitlo, A. Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda . Jakarta: Intermassa, 1978.
Pramono, Dedy. “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”. Lex Jurnalica Vol.12, No.
3 (2015): 257.
Rahman,  Fikri  Ariesta.  “Penerapan  Prinsip  Kehati -Hatian  Notaris  dalam  Mengenal Para Penghadap.” Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia,
2018.
SoerJono, Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 1986. Soesanto,  R. Tugas,  Kewajiban,  dan  Hak-Hak  Notaris,  Wakil  Notaris  (sementara) . Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1991.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2165 - 2179  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6986
Tan Thong Kie. Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
Undang-Undang  No  2  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  No  30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  (Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 702K/Sip/1973)