Revised: 21-7-2023 Accepted: 8-9-2023

## Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian
Meivanza Dwi Aurellia¹, Abdul Halim²
¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia ²Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, Indonesia meivanzadwi.1696@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini bertujuan  membahas tentang  urgensi dari pembentukan  lembaga eksekutor putusan perdata  perkara  keluarga  di  luar  pengadilan  agama  agar  pemenuhan  hak  mantan  istri  dan  anak pasca  perceraian  dapat  terjamin.  Dengan  adanya  beberapa  kendala  eksekusi  dalam  perkara keluarga  yang  banyak  berkaitan  dengan  kepentingan  hak  perempuan  dan  anak  pasca  perceraian maka penelitian ini dirasa perlu untuk dikaji. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif.  Hasil  penelitian  ini  memperoleh  kesimpulan  bahwa  dengan  adanya  berbagai kendala  dalam    pelaksanaan  eksekusi  terkait  pembayaran  nafkah  anak  dan/atau  nafkah  istri  oleh mantan suami, maka terdapat urgensi terhadap pembentukan lembaga eksekutor di luar pengadilan yang  independen  sehingga  terhindar  dari  intervensi  kekuasaan  lainnya.  Berdasarkan  penelitian terdahulu yang telah dilakukan terdapat berbagai persamaan sudut pandang yang diteliti. Namun, penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis keurgensian pembentukan lembaga eksekutor yang independen sebagai solusi dari kendala-kendala yang dihadapi pasca perceraian.
Kata kunci: Lembaga Eksekutor; Nafkah; Perceraian

## Abstract
This study aims to discuss the urgency of establishing an executor institution for civil decisions in family  cases  outside  the  Religious  Court  so  that  the  fulfillment  of  the  rights  of  ex-wives  and children after divorce can be guaranteed. With several execution obstacles in family cases that are mostly  related  to  the  interests  of  women's  and  children's  rights  after  divorce,  this  research  is considered  necessary  to  be  studied.  This  research  method  uses  a  type  of  normative  research  by taking library research-based sources. By taking primary sources from laws and regulations and various literature such as books, journal articles, theses, and articles as secondary sources with a qualitative approach method. The results of this study concluded that with various obstacles in the implementation of executions related to the payment of child support and / or wife support by the ex-husband,  there  is  an  urgency  for  the  establishment  of  an  executor  institution  outside  the independent court so as to avoid interference from other powers.
Keywords : Divorce; Executor Institution; Livelihood
Revised: 21-7-2023 Accepted: 8-9-2023

## 1. PENDAHULUAN
Suatu  peristiwa  perjanjian  suci  yang  dapat  menyatukan  ikatan  lahir  dan batin  dengan  dasar  keimanan  dikenal  dengan  istilah  perkawinan. 1 Setiap hubungan  perkawinan  mengharapkan  dapat  menemukan  pasangan  yang  bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan waramah. 2 Istilah " muamalat duniawiyat " dalam agama Islam merujuk pada berbagai permasalahan yang terkait dengan  hubungan  antar  manusia  dalam  kehidupan  dunia.  Salah  satu  aspek  yang menarik  perhatian  istimewa  adalah  masalah  perkawinan  ( munakahat )  beserta segala  persoalannya  yang  menyertainya. 3 Mengingat  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya pada Pasal 38 telah menegaskan bahwa perkawinan  dapat  berakhir  apabila  adanya  kematian,  perceraian,  dan  adanya putusan pengadilan. Telah ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal  144  bahwa  perceraian  tersebut  terjadi  sebab  suami  menjatuhkan  talak  atau istri menggugat cerai ke pengadilan. Kemudian pada Pasal 115 KHI menegaskan bahwa perceraian dapat dilakukan hanya melalui sidang di pengadilan agama serta dikeluarkannya putusan hakim.
Pengadilan  agama  merupakan  lembaga  yang  mengeluarkan  produk  hukum berupa putusan, penetapan, maupun akta perdamaian. Ketentuan Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  telah  menjelaskan  seluruh  tugas dan  kewenangan  terkait  peradilan  agama  itu  sendiri.  Putusan  pengadilan  atau putusan  hakim  merupakan  hasil  akhir  ( output )  dari  serangkaian  proses pemeriksaan  perkara  di  pengadilan  yang  kehadirannya  sangat  diharapkan  bagi pihak  berperkara,  sebab  adanya  putusan  tersebut  menciptakan  keadilan  dan kepastian  hukum. 4 Dapat  disimpulkan  putusan  pengadilan  atau  putusan  hakim sebagaimana  disampaikan  oleh  Rubini  dan  Chaidir  Ali  ialah  menyebut  sebuah putusan sebagai suatu akta penutup yang mengakhiri proses perkara di pengadilan. Setelah  putusan  pengadilan  telah  dijatuhkan  maka  tahap  selanjutnya  merupakan proses  eksekusi  dari  isi  putusan  tersebut.  Menjalankan  substansi  putusan pengadilan  perlu  dilaksanakan  “secara  paksa”  dengan  dorongan  kekuatan  umum jika  pihak  yang  tergugat  atau  tereksekusi  tidak  menjalankan  putusan  secara sukarela ( vrijwilling, voluntary ). 5
Pada umumnya proses eksekusi dilaksanakan satu kali terhadap satu putusan seperti proses eksekusi penyitaan terhadap sengketa hak milik, pembayaran utang
1 Muhammad Ridwan, “Eksekusi Putusan Pengadilan agama Terkait Nafkah Iddah, Mut’ah,” Jurnal USM Law Review Vol. 1, no. 2 (2018): 224–47, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255.
2 Erwin  Prahara,  “Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Tanggungjawab  Tergugat  Dalam  Pemberian Nafkah  Pasca  Putusan  Cerai,” Jurnal  USM  Law  Review Vol.  1,  no.  No.  1  (2018):  1–11, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2225.
3 Musthafa Kamal Pasha; M.S. Chalil; Drs. Wahardjani, Fikih Islam : Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003).
4 M.  Syamsudin  dan  Salman  Luthan, Mahir  Menulis  Studi  Kasus  Hukum ,  Cetakan  I  (Jakarta: Pranadamedia Group, 2018).
5 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata: Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
Revised: 21-7-2023 Accepted: 8-9-2023
piutang,  dan  sebagainya.  Terdapat  putusan  yang  isinya  bersifat  memerintahkan untuk  melakukan  sesuatu  secara  berulang-ulang  seperti  pada  putusan  pengadilan agama  mengenai  pemenuhan  biaya  nafkah  bagi  mantan  istri  dan  anak  pasca perceraian.
Fenomena  saat  ini  menyatakan  masih  banyak  pihak  mantan  suami  yang tidak  sukarela  untuk  menjalankan  putusan  tersebut.  Padahal  amar  dari  putusan pemenuhan  biaya  nafkah  yang  dikeluarkan  oleh  pengadilan  agama  berbentuk perintah/menghukum tergugat (dalam hal ini mantan suami/ayah) untuk memberi sejumlah  uang  setiap  bulannya  sebagai  bentuk  nafkah  untuk  anak  dan  mantan istrinya. Seringkali putusan-putusan tersebut hanyalah kemenangan di atas kertas saja karena faktanya putusan-putusan tersebut hanya diabaikan oleh pihak mantan suami.  Hal  tersebut  menjadi  pertanyaan  mengenai  kepastian  hukum  dari putusan Pengadilan agama tersebut dan bagaimana konsekuensi hukum yang didapat oleh pihak mantan suami apabila melanggar isi dari putusan tersebut.
Terdapat  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  serupa  yang  masih bersangkutan  dengan  penelitian  yang  dilakukan.  Pertama,  penelitian  terdahulu yang  mana  telah  dilakukan  oleh  Ridwan 6 (2018).  Pokok  permasalahan  yang dibahas  dalam  penelitian  tersebut  mengenai  pelaksanaan  tahap  eksekutorial terhadap  putusan  pengadilan  terkait  nafkah iddah,  mut’ah dengan  meneliti putusan  nomor  perkara  1778/Pdt.G/2016/PA.Smg  di  Pengadilan  Agama Semarang. Pada perkara ini suami lalai dan merasa tidak mampu untuk memenuhi tuntutan  nafkah Iddah dan Mut’ah terhadap  istrinya  sesuai  dengan  isi  putusan hakim  tersebut.  Persamaan  dari  kedua  penelitian  ini  adalah  membahas  tentang pemenuhan  hak  yang  dilakukan  oleh  mantan  suami  terhadap  mantan  istrinya pasca  perceraian.  Sedangkan  perbedaan  dalam  penelitian  ini  adalah  solusi  yang disampaikan oleh penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terkait kendala dari  pelaksanaan  eksekusi  pembayaran  sejumlah  nafkah  kepada  mantan  istri  dan anak.
Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arbani 7 (2020). Pokok permasalahan  yang dibahas  dalam penelitian tersebut  adalah menganalisis secara yuridis  mengenai  kewajiban memberikan penghidupan  yang layak terhadap anak pasca  perceraian  serta  membahas  kekuatan  pelaksanaan  dari  putusan  pengadilan agama itu sendiri. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah membahas tentang kewajiban menjalankan putusan pengadilan terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.  Sedangkan  perbedaan  dalam  penelitian  ini  adalah  bukan  hanya membahas  mengenai  pemenuhan  hak  anak  saja  tetapi  juga  terhadap  mantan istrinya  pasca  perceraian  dan  lebih  menitikberatkan  pada  sistem  eksekusi
6 Ridwan, “Eksekusi Putusan Pengadilan agama Terkait Nafkah Iddah, Mut’ah.”
7 Tri  Suhendra  Arbani,  “Kekuatan  Eksekusi  Putusan  Peradilan  Agama  Terhadap  Kewajiban  Ayah Menafkahi  Anak  Pasca  Perceraian,” Jurnal Al-Qadau Vol. 7, no. 2 (2020): 30–38, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.16515.
Revised: 21-7-2023 Accepted: 8-9-2023
pelaksanaan putusan untuk  membayar biaya nafkah  yang diterapkan di  peradilan agama.
Penelitian  terdahulu  yang  terakhir  dipilih  ialah  penelitian  yang  dilakukan oleh  Setiawan 8 (2020).  Pokok  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian tersebut  mengenai  ketentuan  kewajiban  memberi  nafkah  anak  pasca  perceraian serta  kepastian  hukum  terkait  pengeksekusian  putusan  dalam  pemenuhan  nafkah anak  setelah  putusnya  perkawinan.  Persamaan  dari  kedua  penelitian  ini  adalah membahas  tentang  kendala  dalam  pemenuhan  hak  anak  berupa  nafkah  pasca putusan  perceraian.  Sedangkan  perbedaan  dalam  penelitian  ini  adalah  bukan hanya membahas mengenai pemenuhan hak anak saja tetapi juga terhadap mantan istri pasca putusan perceraian.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  yang  telah  dilakukan  terdapat  berbagai persamaan sudut pandang yang diteliti. Namun, penelitian ini lebih memfokuskan pada  analisis  keurgensian  pembentukan  lembaga  eksekutor  yang  independen sebagai  solusi  dari  kendala-kendala  yang  dihadapi  pasca  perceraian.  Maka penelitian  ini  memiliki  beberapa  tujuan  yang  ingin  disampaikan  yaitu  untuk menganalisis kendala yang dialami oleh pengadilan agama terkait proses eksekusi pemenuhan  hak  mantan  istri  &  anak  pasca  perceraian  oleh  mantan  suami  serta untuk  mengkaji  terkait  urgensi  dari  pembentukan  lembaga  eksekutor  putusan pengadilan  agama  dalam  upaya  pemenuhan  hak  mantan  istri  dan  anak  pasca perceraian oleh mantan suami.

## 2. METODE
Adapun  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis-normatif (hukum normatif) dengan mengambil sumber berbasis penelitian pustaka ( library research ).  Penelitian  hukum  ini  disebut  penelitian  yuridis-normatif  karena penelitian ini hanya mengambil sumber dari hasil meneliti bahan pustaka atau data sekunder  saja.  Dengan  menerapkan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ),  penelitian  ini  akan  menelaah  konsep-konsep  hukum  seperti  fungsi hukum,  lembaga  hukum,  sumber  hukum,  dan  lain  sebagainya.  Pendekatan  ini digunakan  sebab  belum  adanya  aturan  hukum  yang  dapat  menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, sehingga berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang  dalam  ilmu  hukum. 9 Penelitian  ini  difokuskan  pada  urgensi  dari pembentukan lembaga eksekutor pada putusan perdata khususnya pemenuhan hak mantan  istri  &  anak  pasca  perceraian  oleh  mantan  suami.  Pendekatan  masalah yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  yang  menciptakan  suatu data  deskriptif  berbentuk  pernyataan  tertulis  atau  lisan  dari  informan  yang
8 Pery  Rehendra  Sucipta  Dheni  Setiawan,  Marnia  Rani,  “Kepastian  Hukum  Terhadap  Eksekusi Putusan Pengadilan Tentang Hak Nafkah Anak (Studi Di Pengadilan agama Tanjungpinang),” Student Online Journal (SOJ) Vol. 1, no. 2 (2020): 659–71, http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/1638.
9 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Cetakan 3 (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
Revised: 21-7-2023 Accepted: 8-9-2023
perbuatannya  dapat  diamati  merupakan  sebuah  prosedur  metodelogi  kualitatif. 10
Suharsimi  Arikunto  berpendapat  bahwa  subjek  dari  mana  data  diperoleh  disebut sebagai sumber data penelitian. 11
Penelitian ini mengambil sumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan  seperti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama, Kompilasi  Hukum  Islam.  Selain  itu,  bahan  hukum  sekunder  dibutuhkan  sebagai data  tambahan  berupa  data  yang  sudah  jadi  dalam  bentuk  seperti  literatur  yang sudah  dipublikasi,  buku-buku  perpustakaan,  maupun  data-data  yang  mana  masih bersangkutan  dengan  isu  masalah  yang  diteliti.  Penelitian  ini  memiliki  sifat normatif yang menghasilkan sebuah preskripsi, sehingga kualitatif menjadi teknik analisis  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini.  Pada  teknik  ini,  penganalisisan mengenai pandangan hukum yang ditemukan dalam sumber-sumber hukum serta non-hukum yang bersangkutan dengan penelitian dilakukan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Kendala Pada Eksekusi Putusan Pengadilan agama Terkait Pemenuhan Hak Mantan Istri & Anak Pasca Perceraian Oleh Mantan Suami
Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 38  telah  menegaskan  bahwa  perkawinan  dapat  berakhir  sebab  3  (tiga)  alasan, yakni  kematian,  perceraian,  dan  atas  keputusan  pengadilan.  Masyarakat  sering menggunakan  istilah  “cerai  mati”  untuk  merujuk  pada  putusnya  perkawinan akibat  kematian.  Sementara  itu,  berakhirnya  perkawinan  karena  perceraian dibedakan  menjadi  2  (dua)  istilah  yaitu  “cerai  gugat”  dan  “cerai  talak”. Sedangkan,  berakhirnya  perkawinan  berdasarkan  putusan  pengadilan  disebut sebagai “cerai batal”. 12
Segala jenis dan bentuk perceraian memiliki implikasi hukum yang berbeda- beda terkait dengan hak dan kewajiban mantan suami dan mantan istri. Hal yang perlu  diteliti  di  sini  ialah  perceraian  yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban nafkah, mut‘ah,  maskan,  kiswah,  hadhanah ,  dan  sebagainya.  Pada  dasarnya perkara  perceraian  perlu  diajukan  ke  Pengadilan  agama  setempat  agar  diperoleh izin dari Ketua Pengadilan Agama agar Hakim setempat dapat segera memproses putusan  perceraian.  Sebelum  memberikan  izin  putus,  Hakim  diwajibkan melakukan  upaya  maksimal  untuk  mendamaikan  antara  kedua  belah  pihak. 13
Apabila  sebuah  putusan  telah  dijatuhkan  oleh  Hakim  maka  perceraian  telah  sah dan isi putusan harus dipenuhi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Lembaga  Kajian  &  Advokasi  Independensi Peradilan  dalam  publikasi  yang  berjudul  ‘ Initial  Assessment  Problems  of  Court
10 Lexy J,Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.3. 11 Suharsimi  Arikunto,  Prosedur  Penelitian:  Suatu Pendekatan Praktek  (Jakarta:  Aksara,  1998),  hlm 129
12 Abdulkadir  Muhammad,  2017, Hukum  Perdata  Indonesia, PT  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  hlm 117 13 Zainudin Ali, 2006, Hukum Perdata Islam di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, hlm 65
Revised: 21-7-2023 Accepted: 8-9-2023
Decision  Enforcement  System  in  Indonesia (Asesmen  Awal  Permasalahan Eksekusi  Putusan  Perkara  Perdata  di  Indonesia) 14 yang  dirilis  pada  4  Oktober 2018,  disimpulkan  terdapat  beberapa  kendala  eksekusi  dalam  perkara  keluarga yang  banyak  berkaitan  dengan  kepentingan  dan  hak  perempuan  dan  anak. Kendala-kendala  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  hal  namun  masalah  utama berada  pada  mantan  suami  yang  tidak  memiliki  sifat  tanggung  jawab  sehingga tega mengesampingkan kewajibannya terhadap mantan istri dan anaknya tersebut. Biasanya  hal  ini  disebabkan  mantan  suami  tidak  memiliki  pekerjaan  tetap sehingga penghasilannya tidak menentu. 15
Kendala  pertama  ialah  tidak  ada  sistematika  yang  mampu  menjamin pemenuhan kewajiban memberi nafkah anak dan/atau nafkah istri oleh tergugat. 16 Secara  praktis,  tak  sedikit  suami  yang  dihukum  untuk  membayar  nafkah  istri dan/atau  anak  perbulan  berdasarkan  putusan  pengadilan  enggan  memenuhi kewajibannya  secara  sukarela.  Kemudian  pihak  istri  perlu  mengajukan permohonan  eksekusi  yang  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit,  bahkan mungkin jauh melebihi jumlah nafkah yang diminta.
Walaupun  permohonan  eksekusi  sudah  diajukan,  pada  implementasinya, mantan suami (termohon eksekusi) masih bisa mencari alasan untuk menghindari pembayaran  dengan  mengklaim  kehilangan  pekerjaan  atau  tidak  memiliki kemampuan untuk  membayar nafkah. Hingga saat  ini, belum adanya mekanisme yang dapat menjamin bahwa termohon eksekusi tidak mengabaikan kewajibannya untuk  mematuhi  isi  putusan  terkait  pembayaran  nafkah  kepada  istri, iddah , mut'ah ,  dan  nafkah  anak  secara  teratur,  demi  mempertahankan  hak-hak perempuan dan anak.
Kendala  kedua  yaitu  pihak  ketiga  (lembaga  tempat  termohon  eksekusi bekerja)  tidak  mau  ikut  campur  terhadap  pelaksanaan  eksekusi  pembayaran nafkah  yang  mangkir  tersebut  sebab  belum  adanya  mekanisme  yang  mengikat. 17
Seperti  yang  dipaparkan  dalam  hasil  penelitian  LeIP,  dalam  beberapa  kasus perceraian,  Pengadilan  agama  telah  berusaha  untuk  memberikan  salinan  putusan kepada  pimpinan  lembaga  tempat  mantan  suami  bekerja  sebagai  bentuk  usaha untuk  memastikan  pembayaran  nafkah  anak  telah  dijalani,  sehingga  gajinya dipotong secara otomatis setiap bulan untuk keperluan nafkah anak. Terlebih lagi, beberapa  pengadilan  agama  juga  menganjurkan  kepada  mantan  istri  untuk mengajukan  permohonan  pemotongan  gaji  mantan  suami  dengan  memberikan lampiran salinan putusan kepada lembaga tempat mantan suami bekerja.
14 Lembaga  Kajian  &  Advokasi  Independensi  Peradilan,  “Laporan  Asesmen  Awal  Permasalahan Eksekusi  Putusan  Perdata  Di  Indonesia,”  2018,  https://leip.or.id/laporan-asesmen-awal-permasalahan- eksekusi-putusan-perdata-di-indonesia/.
15 Aziz  Sholeh,  Dian  Rachmat  Gumelar,  and  Aah  Tsamrotul  Fuadah,  “Pendampingan  Hak-Hak Perempuan  Dan  Anak  Pasca  Perceraian,” Jurnal  CIC  Lembaga  Riset  Dan  Konsultan  Sosial Vol.  1,  no.  2 (2019): 86.
16 Aco Nur, Inovasi & Akselerasi Perubahan Di Peradilan Agama (Surabaya: Pustaka Saga, 2020).
17 Aco Nur, Inovasi & Akselerasi Perubahan Di Peradilan Agama (Surabaya: Pustaka Saga, 2020).
Revised: 21-7-2023 Accepted: 8-9-2023
Selain itu, kerja sama antar instansi juga diperlukan untuk terlaksananya isi putusan  tersebut.  Melihat  fenomena  seperti  ini,  solusi  agar  putusan  nafkah  anak berjalan  dengan  efektif  dan  efisien  adalah  dengan  membuat  regulasi  agar  baik yang  berbentuk  hukum  acara  maupun  kebijakan  yang  di  dalamnya  mengatur tentang pencantuman amar putusan yang menghukum kantor/lembaga/perusahaan tempat mantan suami bekerja, sehingga kantor mantan suami tidak dapat berkilah untuk tidak mematuhi isi putusan tersebut.
Kendala  ketiga  adalah  terkait  dengan  amar  putusan  pengadilan.  Dalam perkara  perceraian  khususnya  cerai  gugat  seringkali  hakim  tidak  mencantumkan amar  kondemnatoir  dalam  putusannya  sehingga  putusan  tersebut  menjadi non- executable. Sebagaimana  diketahui,  terdapat  3  (tiga)  jenis  sifat  putusan  perdata; putusan deklaratoir ;  putusan  konstitutif;  serta  putusan kondemnatoir .  Putusan deklaratoir merupakan putusan yang amar atau diktumnya menegaskan suatu hak atau  status  hukum  suatu  pihak  atau  permasalahan  tertentu.  Putusan  konstitutif merupakan  putusan  yang  amar  atau  diktumnya  menghasilkan  suatu  keadaan baru. 18 Sedangkan  putusan kondemnatoir merupakan  putusan  yang  amar diktumnya mencakup unsur ‘penghukuman’. 19
Hendaknya  hakim  tidak  memaknai  hukum  sebagai  corong  undang-undang sebab  aturan  perundang-undangan  bukanlah  sekumpulan  pasal  mati  yang diimplementasikan  begitu  saja  terhadap  suatu  kasus.  Apabila  aturan  perundang- undangan  secara  jelas  menghalangi  pemenuhan  hak-hak  perempuan  dan  anak, maka sudah seharusnya  aturan tersebut  dikesampingkan karena tujuan (keadilan) lebih diutamakan daripada sarana (undang-undang). 20
Pencantuman kewajiban pembayaran nafkah dalam akta cerai sebagai solusi yang  dapat  dilakukan,  lebih  urgent  lagi  dalam  perkara  cerai  yang  diajukan  oleh istri (cerai gugat). Sedangkan untuk perkara cerai yang diajukan oleh suami (cerai talak), Mahkamah Agung sudah mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang di  dalamnya  disebutkan  bahwa  hak-hak  perempuan  pasca  perceraian  terlebih khusus  nafkah iddah , mut’ah ,  dan  nafkah madliyah dapat  dicantumkan  dalam amar  putusan  agar  kewajiban  tersebut  dapat  dipenuhi  sebelum  ikrar  talak dibacakan.
Kendala  keempat  adalah  terkait  dengan  sisi  regulasi.  Di  Indonesia khususnya  dalam  peradilan  agama  masih  belum  adanya  regulasi  khusus  yang mengatur  terkait  eksekusi  putusan  perdata.  Seperti  dalam  perkara  yang  sedang dibahas  dalam  tulisan  ini  yaitu  mengenai  eksekusi  nafkah  istri,  nafkah  anak, nafkah iddah ,  nafkah  lampau  dan mut’ah .  Sehingga  dibutuhkan  peraturan  yang spesifik  agar  pelaksanaan  eksekusi  terhadap  putusan  dalam  perkara-perkara
18 Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oeripkartawinata, Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori  Dan Praktek (Bandung: Mandar Maju, 2005).
19 M.  Yahya  Harahap, Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata :  Edisi  Kedua , Cetakan 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
20 Aco Nur, Inovasi & Akselerasi  Perubahan Di Peradilan Agama (Surabaya: Pustaka Saga, 2020) , hlm 96
Revised: 21-7-2023 Accepted: 8-9-2023
tersebut dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, tanpa harus melalui prosedur yang rumit dan memerlukan biaya yang jauh lebih tinggi daripada jumlah tuntutan nafkah yang dimohonkan eksekusi.
Kendala kelima adalah tidak tersedianya lembaga khusus di luar pengadilan yang  berfungsi  untuk  menjalankan  putusan  perdata,  seperti  yang  sudah  ada  di negara-negara  maju  di  dunia.  Indonesia  perlu  segera  mengambil  langkah  untuk mempertimbangkan  pendirian  lembaga  serupa  guna  melindungi  hak-hak warganya  yang  cenderung  rentan  menjadi  korban  ketidakadilan  dalam  masalah perdata, seperti kaum perempuan dan anak.
Banyaknya  kendala  yang  menghadang  terlaksananya  eksekusi  putusan peradilan  agama  yang  terkait  dengan  pemenuhan  dan  penegakan  hak-hak perempuan dan anak tentu harus dicarikan jalan keluarnya. Kaum perempuan dan anak  disebut  sebagai  kelompok  masyarakat  yang  rentan  dan  cenderung  menjadi korban  dalam  upaya  penegakan  keadilan  dalam  kultur  masyarakat  yang  masih patriarkal. Sehingga negara perlu secara sungguh-sungguh hadir membela hak-hak perempuan dan anak karena mereka adalah bagian inti dari sebuah keluarga yang akan  membentuk  masyarakat  dan  menentukan  baik  buruknya  sebuah  bangsa  ke depan. 21
Terkait  banyaknya  putusan  perdata  terkait  hak  perempuan  dan  anak  yang tidak  dapat  dilaksanakan  perlu  mendapatkan  perhatian  yang  lebih  serius.  Solusi yang dapat dilakukan oleh peradilan agama untuk menjamin agar putusan tersebut dapat  terpenuhi  adalah  sebagai  berikut:  a.  Pencantuman  nafkah iddah,  mut’ah , nafkah lampau dan nafkah anak dalam akta cerai; b. Regulasi dan kerja sama antar instansi  untuk  pemenuhan  nafkah  anak;  c.  Pembentukan  lembaga  pelaksana (eksekutor) putusan perdata.
3.2  Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Putusan Pengadilan Agama Dalam Upaya Pemenuhan Hak Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian Oleh Mantan Suami
Eksekusi  dapat  diartikan  sebagai  proses  pelaksanaan  putusan  pengadilan yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  pemenuhan  hak-hak  yang  diakui  dalam putusan tersebut. Istilah ini telah disepakati oleh para pakar hukum acara perdata seperti R.Subekti, Retno Wulan Sutantio, dan M. Yahya Harahap. Tidak berbeda dengan  pengertian  di  atas,  pakar  hukum  yang  lain  yakni  Sudikno  Mertokusumo memandang pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi pada dasarnya adalah tindakan untuk  mewujudkan kewajiban pihak terkait dalam menjalankan prestasi yang  tertera  pada  putusannya. 22 Dapat  disimpulkan,  eksekusi  putusan  perdata merujuk  pada  pelaksanaan  paksa  putusan  dalam  perkara  perdata  yang  sudah berkekuatan  hukum  tetap  berdasarkan  dengan  ketentuan  perundang-undangan
21 Aco Nur, Inovasi & Akselerasi  Perubahan Di Peradilan Agama (Surabaya: Pustaka Saga, 2020), hlm 101 22 Sudikno Mertokusomo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1993).
Revised: 21-7-2023 Accepted: 8-9-2023
yang  berlaku.  Hal  ini  terjadi  ketika  pihak  yang  terkena  eksekusi  tidak  berkenan menjalankan putusan tersebut secara sukarela. 23
Adapun jenis  eksekusi sendiri dapat  dikelompokkan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:  a.  Pelaksanaan  putusan  yang  memerintahkan  pihak  yang  kalah  untuk melakukan pembayaran sejumlah uang; b. Pelaksanaan putusan dimana seseorang dihukum untuk melakukan perbuatan tertentu; dan c. Eksekusi riil  yaitu tindakan untuk  menjalankan  perintah  pengosongan  benda  tetap  terhadap  pihak  yang digugat  sesuai  dengan  putusan  hakim,  namun  perintah  tersebut  tidak  dilakukan secara sukarela. 24
Perhatian  masyarakat  banyak  tertuju  pada  pelaksanaan  putusan  dalam perkara  hukum  keluarga  di  peradilan  agama  yang  sering  kali  menjadi  sumber keluhan  bagi  mereka  yang  mencari  keadilan.  Biasanya  putusan  perdata  seperti putusan  nafkah iddah,  mut’ah ,  nafkah  lampau,  dan  nafkah  anak  yang ‘memenangkan’  pihak  perempuan  dan  anak  sering  kali  hanya  menjadi kemenangan di atas kertas karena faktanya di lapangan, putusan-putusan tersebut sulit  dilakukan.  Hingga  berakhir  mantan  istri  perlu  mengajukan  permohonan eksekusi terhadap Pengadilan agama seperti pada perkara nomor 4800/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.
Pada  perkara  nomor  4800/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg,  pihak  penggugat  telah melakukan  perceraian  dengan  mantan  suaminya  pada  7  November  2018 menyatakan  bahwa  tergugat  yang  dalam  hal  ini  ayah  dari  anaknya  tidak memberikan  nafkah  secara  materi  sejak  februari  2018  sehingga  penggugat  harus berusaha sendiri untuk memenuhi nafkah dari anak tersebut. Namun, berdasarkan jawaban,  replik,  duplik  serta  pembuktian  telah  ditemukan  fakta  hukum  bahwa mantan suaminya tersebut  tidak memberikan nafkah sejak juli  2019 sebab sudah tidak  memiliki  pekerjaan  tetap  sehingga  penghasilan  yang  didapatkan  pun  tidak menentu.  Mengingat  bahwa  hukum  menetapkan  ayah  adalah  pihak  yang  harus bertanggung  jawab  atas  pemenuhan  nafkah  anak,  yang  tetap  berlaku  meskipun terjadi  perceraian.  Hal  tersebut  telah  tertuang  dalam  ketentuan-ketentuan  seperti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  45  Ayat  (1)  dan  (2)  bahwa kewajiban merawat dan membina anak terus berlaku hingga anak tersebut mampu memenuhi  kebutuhannya  sendiri  atau  sudah  kawin.  Menurut  Kompilasi  Hukum Islam  Pasal  156  huruf  d  dan  f  telah  ditegaskan  bahwa  ayah  harus  menanggung kewajiban  pemenuhan hadhanah dan  nafkah  anak  hingga  anak  tersebut  dewasa dan  pengadilan  memiliki  hak  untuk  menentukan  beban  pendidikan  dan pemeliharaan  yang  tidak  turut  padanya.  Pada  akhirnya  hakim  mengabulkan gugatan  penggugat  untuk  sebagian  sebab  terdapat  beberapa  gugatan  penggugat yang bersifat abstrak dan prematur. Dalam perkara cerai talak, pemberian mut’ah
23 Wildan  Suyuthi, Sita  Dan  Eksekusi:  Praktek  Kejurusitaan  Pengadilan  (Edisi  Baru) (Jakarta: Tatanusa, 2014).
24 Sudikno  Mertokusomo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia (Yogyakarta:  Liberty,  1993), hlm  209- 210
Revised: 21-7-2023 Accepted: 8-9-2023
dan  nafkah iddah diputus  oleh  hakim  secara ex  officio dengan  analisis  secara kasuistis dan berfokus pada kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. 25
Putusan  perkara  ini  menjadi  contoh  praktis  bahwa  masih  adanya  kelalaian dalam pemenuhan hak-hak mantan istri dan anak yang menjadi kewajiban mantan suami  sehingga  menimbulkan  pembebanan  terhadap  mantan  istrinya  tersebut. Padahal  ketentuan  eksekusi  atau  pelaksanaan  putusan  telah  diperjelas  dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 55  Ayat  (1)  bahwa  putusan  pengadilan  wajib  ditunaikan  setelah  memiliki kekuatan  hukum  tetap.  Kompilasi  Hukum  Islam  Bab  XVII  Pasal  149  telah menegaskan  bahwa  akibat  dari  perceraian  menimbulkan  kewajiban-kewajiban mantan  suami  yang  harus  dipenuhi  terutama  dalam  perkara  cerai  talak  yakni memberikan mut’ah serta  memberi  nafkah, maskan ,  dan kiswah kepada  mantan istrinya selama masa iddah .
Dengan  memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  tersebut.  Apabila hukum sudah tidak pernah dilaksanakan maka hukum tak lagi bisa disebut sebagai hukum. 26 Dengan mengubah konsep hukum sebagai sebuah kewajiban yang patut dilaksanakan  maka  hukum  bisa  disebut  konsisten. 27 Lantas  demi  mewujudkan norma-norma  hukum  yang  ada  secara  nyata  diperlukannya  penegak  hukum. Mengingat  perannya  yang  begitu  penting,  tidak  heran  jika  banyak  pihak  yang meletakan  harapan  besarnya  kepada  lembaga  penegak  hukum  untuk  dapat menjamin pemenuhan dan penegakan keadilan di Indonesia.
Kekosongan  lembaga  eksekutorial  khusus  atau  lembaga  sanksi  yang memiliki  fungsi  sebagai  pelaksana  putusan  perdata  menimbulkan  berbagai hambatan  bagi  pemenuhan  hak  perempuan  dan  anak-anak  tersebut.  Kegiatan eksekusi  ini  dilaksanakan  apabila  terdapat  permohonan  eksekusi  oleh  penggugat dalam hal ini ialah mantan istri. Sistem eksekusi yang berlaku saat ini menjadikan penggugat  sebagai  subjek  pertama  dan  utama  yang  terlibat  langsung  dalam pelaksanaan  eksekusi  tersebut.  Bahkan  ketua  pengadilan,  panitera,  dan  jurusita selaku pelaksana menduduki urutan kedua sebagai pihak yang terlibat langsung.
Eksekusi sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk memaksa tergugat agar melaksanakan putusan pembayaran biaya pemeliharaan/nafkah anak, namun tidak memiliki kekuatan untuk memaksa tergugat. Saat ini tidak adanya pengaturan dari Pengadilan agama maupun unsur pidana bagi suami yang lalai memenuhi Putusan Pengadilan terkait pembayaran nafkah. 28 Dalam hal ini penggugat harus memiliki
25 Agus Sarono Nurin Hidayah, Yunanto, “Implementasi Putusan Pengadilan agama Atas Mut’ah Dan Nafkah Iddah (Studi Di Pengadilan agama Purwodadi),” Diponegoro Law Journal Vol. 11, no. 2 (2022).
26 Nurfajrin  Ramadhan  dan  Nila  Sastrawati,  “Urgensi  Pembentukan  Lembaga  Eksekutor  Dalam Eksekusi  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,” Alauddin  Law  Development  Journal  (ALDEV) 4,  no.  1 (2022): 249–61, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.17147.
27 Satjipto  Rahardjo, Penegakan  Hukum, Suatu  Tinjauan Sosiologis (Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2009).
28 Fatimah  Khairun  Inauah  Aliah,  Lomba  Sultan,  “Implikasi  Dalam  Pemberian  Nafkah  Iddah  Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan agama Makassar Kelas IA,” Jurnal Al-Qadau Vol 8, no. 2 (2021): 99–116.
Revised: 21-7-2023 Accepted: 8-9-2023
inisiatif  karena  tergugat  berada  di  pihak  pasif  yang  hanya  menunggu  adanya permohonan  eksekusi  sehingga  permohonan  tersebut  dapat  diproses  lebih  lanjut oleh  pihak  pengadilan.  Sedangkan  penggugat  harus  melewati  prosedur  yang kompleks untuk dapat memenuhi haknya tersebut.
Sistem  yang  berlaku  saat  ini  sangatlah  merugikan  pihak  penggugat  dalam hal  ini  mantan  istrinya.  Keadaan  ini  dapat  menjadi  ironi  karena  kemungkinan proses  tersebut  dapat  terulang  kembali  sebab  putusan  permohonan  eksekusi tersebut  bersifat  penghukuman  pembayaran  sejumlah  uang  dengan  perintah pembayaran  secara  berkala,  yaitu  setiap  bulan.  Pasca  eksekusi  tersebut  tergugat berpotensi  untuk  melalaikan  kewajibannya  kembali  sehingga  perlu  mengajukan kembali permohonan eksekusi.
Pembentukan  lembaga  eksekutor  putusan  perdata  di  luar  pengadilan  ini penting  diwujudkan  dengan  tujuan  agar  hak-hak  pihak  yang  ‘menang’  terutama kaum  perempuan  dan  anak  dapat  dilindungi  secara  efektif  dan  efisien.  Dengan adanya  lembaga  eksekutor  ini,  diharapkan  hak-hak  mantan  istri  dan  anak  dapat dilindungi dan dipenuhi dengan baik, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan setelah  perceraian  dengan  keamanan  finansial  yang  memadai.  Oleh  karena  itu, mengisi  kekosongan  hukum  menjadi  tujuan  pokok  pembentukan  lembaga eksekutor  ini  agar  proses  peradilan  di  pengadilan  agama  terutama  pada  tahap eksekutorial dari putusan pengadilan dapat berjalan secara efektif.
Lembaga  eksekutor  yang  menjadi  gagasan  dalam  tulisan  ini  ialah  lembaga di luar pengadilan yang memiliki fungsi dan kewajiban utama untuk mendampingi serta  melaksanakan  eksekusi  secara  paksa  pasca  putusan  perceraian  dijatuhkan, supaya prinsip kepastian hukum ini tercipta kembali pada sistem peradilan agama di  Indonesia.  Lembaga  eksekutor  sepatutnya  memiliki  kewenangan  yang  bukan sekedar hak, namun juga sebagai kewajiban untuk melaksanakan putusan perdata berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  menjadi  dasar  pembentukan  lembaga eksekutor  ini.  Kewenangan  ini  meliputi  tugas  pelaksanaan  putusan  serta pengawasan terhadap pelaksanaan putusan tersebut.
Pada  tahap  eksekutorial  putusan  pengadilan,  lembaga  eksekutor  memiliki kewajiban  untuk  menjalankan  setiap  putusan  dari  pengadilan  agama  yang berkekuatan  hukum  tetap.  Serta  mengontrol  setiap  pelaksanaan  putusan  dari pengadilan agama secara rutin. Lembaga eksekutor yang ditawarkan ini memiliki kewenangan  atribusi.  Artinya  badan  dan/atau  pejabat  pemerintah  yang bersangkutan  memiliki  tanggung  jawab  kewenangan  tersebut. 29 Lembaga eksekutor  harus  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  lembaga  yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan setiap putusan dari pengadilan agama, dan  juga  mengawasi  proses  pelaksanaan  putusan  tersebut  secara  independen, tanpa campur tangan dari kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lainnya.
29 Rifai  Hadi,  “3  Sumber  Kewenangan  Pemerintah  Dan  Contoh  Atribusi,  Delegasi,  Serta  Mandat,” Rifaihadi.com, 2021, https://www.rifaihadi.com/3-sumber-kewenangan-pemerintah/#Apa_itu_Artibusi.
Revised: 21-7-2023 Accepted: 8-9-2023
Pengawasan  yang  dilakukan  lembaga  eksekutor  ini  dapat  dimulai  sejak putusan  perceraian  dikeluarkan  oleh  pengadilan  agama.  Kemudian,  salinan putusan tersebut dapat diserahkan kepada lembaga eksekutor dan lembaga/Perusahaan  tempat  mantan  suami  bekerja.  Pemotongan  gaji  yang bersangkutan dilakukan tiap bulan dan dapat langsung diberikan kepada anak dan mantan  istrinya  serta  dilaporkan  kepada  lembaga  eksekutor  tersebut.  Apabila kenyataannya  mantan  suami  tidak  memiliki  pekerjaan  tetap  (kerja  serabutan) lembaga  eksekutor  dapat  melakukan  pengawasan  dan  peringatan  langsung terhadap  pihak  yang  bersangkutan.  Bila  perlu  pelaksanaan  proses  sita  eksekusi ( executorial  beslag )  dilakukan  seperti  halnya  proses  pelaksanaan  sita  jaminan. 30 Kerja  sama  antara  pengadilan  agama,  lembaga/perusahaan  tempat  bekerja  pihak yang  bersangkutan,  dan  lembaga  eksekutor  diperlukan  agar  terlaksananya  isi putusan.
Kedudukan dari lembaga eksekutor ini sepatutnya berada di bawah kendali lembaga  eksekutif  supaya  prinsip checks  and  balances dapat  dijalankan  serta mencegah  terjadinya  pemusatan  kekuasaan  yang  berpotensi  menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, serta bersifat independen selayaknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga kejaksaan. 31 Berdasarkan pandangan Artidjo  Alkostar  Independen  mempunyai  2  (dua)  makna  yaitu  independensi fungsional  dan  independensi  institusional  (kelembagaan).  Independensi fungsional adalah sifat kemandirian suatu lembaga dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Sedangkan independensi institusional adalah sifat kemandirian yang ada pada  suatu  lembaga,  maka  lembaga  tersebut  perlu  memiliki  kebebasan  dan otonomi dari campur tangan pihak manapun. 32
Mengingat  lembaga  yang diusulkan ini mempunyai  tugas dan  fungsi  untuk melaksanakan  dan  mengawasi  pelaksanaan  putusan  dari  pengadilan  agama, selayaknya lembaga KPK dan lembaga kejaksaan yang memiliki sifat independen fungsional 33 , lembaga eksekutor ini pun harus bersifat independen fungsional. Hal ini  bertujuan  untuk  memastikan  penerapan  hukum  yang  sesuai  di  Indonesia dengan  berdasar  pada  ketentuan  undang-undang  yang  mengawasi  pembentukan lembaga eksekutor dalam pelaksanaan putusan perdata di Pengadilan agama.

## 4. PENUTUP
Terdapat  beberapa  kendala  eksekusi  dalam  perkara  keluarga  yang  banyak berkaitan  dengan  kepentingan  dan  hak  perempuan  dan  anak  pasca  perceraian,
30 Mei  Wulandari,  “Eksekusi  Putusan  No.  875/PDT.G/2020/PA.SMN  Tentang  Pelaksanaan Pemberian Nafkah Pasca Perceraian” (Universitas Islam Indonesia, 2022).
31 Nurfajrin  Ramadhan,  “Urgensi  Pembentukan  Lembaga  Eksekutor  Dalam  Eksekusi  Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara,” UIN Alauddin Makassar (2020).
32 Ari  Wibowo,  “Independensi  Kejaksaan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia”  (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, n.d.).
33 Happy  Trizna  Wijaya,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Kedudukan  KPK  DAN  Kejaksaan  Sebagai Lembaga Independen Dalam Perspektif Hukum Tata Negara,” Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol. 10, no. Nomor 1 (2021): 25–30.
Revised: 21-7-2023 Accepted: 8-9-2023
yakni  tidak  ada  sistematika  yang  mampu  menjamin  pemenuhan  kewajiban memberikan  nafkah  anak  dan/atau  nafkah  istri  oleh  tergugat,  pihak  ketiga (lembaga  tempat  termohon  eksekusi  bekerja)  tidak  mau  ikut  campur  terhadap pelaksanaan  eksekusi  pembayaran  nafkah  yang  mangkir  tersebut  sebab  belum adanya  mekanisme  yang  mengikat,  tidak  adanya  amar  kondemnatoir  dalam putusan,  masih  belum  adanya  regulasi  khusus  yang  mengatur  terkait  eksekusi putusan  perdata,  dan  tidak  adanya  lembaga  khusus  di  luar  pengadilan  yang berfungsi  untuk  menjalankan  putusan  perdata.  Kekosongan  hukum  tersebut menjadi tujuan pokok pembentukan lembaga eksekutor di luar pengadilan ini agar proses  peradilan  di  pengadilan  agama  terutama  pada  tahap  eksekutorial  dari putusan  pengadilan  dapat  berjalan  secara  efektif.  Tugas  dan  fungsi  lembaga eksekutor  perlu  dilakukan  secara  maksimal  selaku  lembaga  yang  memiliki kewenangan  sebagai  pelaksana  setiap  putusan  dari  pengadilan  agama,  dan  juga mengawasi  tahapan  pelaksanaan  putusan  tersebut  secara  independen,  tanpa campur  tangan  dari  kekuasaan  pemerintah  atau  kekuasaan  lainnya.  Lembaga eksekutor  ini  berada  dibawah  naungan  lembaga  eskekutif  dengan  menerapkan prinsip checks  and  balances agar  tidak  adanya  pemusatan  kekuasaan  yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arbani,  Tri  Suhendra.  “Kekuatan  Eksekusi  Putusan  Peradilan  Agama  Terhadap Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Pasca Perceraian.” Jurnal Al-Qadau Vol. 7,  no.  2  (2020):  30–38.  https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al- qadau.v7i2.16515.
Dheni  Setiawan,  Marnia  Rani,  Pery  Rehendra  Sucipta.  “Kepastian  Hukum Terhadap  Eksekusi  Putusan  Pengadilan  Tentang  Hak  Nafkah  Anak  (Studi Di Pengadilan agama Tanjungpinang).” Student Online Journal (SOJ) Vol. 1, no. 2 (2020): 659–71. http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/1638.
Dian  Andriasari.  “Perempuan,  Hukum,  Dan  HAM.” Republika ,  2018. https://news.republika.co.id/berita/pjit7i282/perempuan-hukum-dan-ham. Hadi, Rifai. “3 Sumber Kewenangan Pemerintah Dan Contoh Atribusi, Delegasi, Serta  Mandat.”  Rifaihadi.com,  2021.  https://www.rifaihadi.com/3-sumber- kewenangan-pemerintah/#Apa_itu_Artibusi.
Ibrahim,  Johnny. Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Cetakan  3. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
Khairun  Inauah  Aliah,  Lomba  Sultan,  Fatimah.  “Implikasi  Dalam  Pemberian Nafkah  Iddah Dan  Mut’ah Pada Perkara Cerai  Talak Di Pengadilan agama Makassar Kelas IA.” Jurnal Al-Qadau Vol 8, no. 2 (2021): 99–116.
Lembaga  Kajian  &  Advokasi  Independensi  Peradilan.  “Laporan  Asesmen  Awal Permasalahan  Eksekusi  Putusan  Perdata  Di  Indonesia,”  2018. https://leip.or.id/laporan-asesmen-awal-permasalahan-eksekusi-putusan- perdata-di-indonesia/.
Luhut  M.P.Pangaribuan. Catatan  Hukum  Luhut  M.P.Pangaribuan,  Pengadilan, Hakim, Dan Advokat . Depok: Pustaka Kemang, 2016.
M. Syamsudin dan Salman Luthan. Mahir Menulis Studi Kasus Hukum . Cetakan
Revised: 21-7-2023 Accepted: 8-9-2023
I. Jakarta: Pranadamedia Group, 2018.
M.  Yahya  Harahap. Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata : Edisi Kedua . Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
———. Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata:  Edisi  Kedua . Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Mertokusomo,  Sudikno. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia .  Yogyakarta:  Liberty, 1993.
Musthafa  Kamal  Pasha;  M.S.  Chalil;  Drs.  Wahardjani. Fikih  Islam :  Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih . Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003. Nur,  Aco. Inovasi  &  Akselerasi  Perubahan  Di  Peradilan  Agama .  Surabaya: Pustaka Saga, 2020.
Nurfajrin  Ramadhan  dan  Nila  Sastrawati.  “Urgensi  Pembentukan  Lembaga Eksekutor  Dalam  Eksekusi  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.” Alauddin  Law  Development  Journal  (ALDEV) 4,  no.  1  (2022):  249–61. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.17147.
Nurin Hidayah, Yunanto, Agus Sarono. “Implementasi Putusan Pengadilan agama Atas Mut’ah Dan Nafkah Iddah (Studi Di Pengadilan agama Purwodadi).” Diponegoro Law Journal Vol. 11, no. 2 (2022). Prahara, Erwin. “Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggungjawab Tergugat Dalam
Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai.” Jurnal  USM Law Review Vol.  1, no. No. 1 (2018): 1–11.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2225.
Rahardjo,  Satjipto. Penegakan  Hukum,  Suatu  Tinjauan  Sosiologis .  Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Ramadhan,  Nurfajrin.  “Urgensi  Pembentukan  Lembaga  Eksekutor  Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.” UIN Alauddin Makassar , 2020.
Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oeripkartawinata. Hukum  Acara  Perdata Dalam Teori Dan Praktek . Bandung: Mandar Maju, 2005. Ridwan, Muhammad. “Eksekusi Putusan Pengadilan agama Terkait Nafkah Iddah, Mut’ah.” Jurnal  USM  Law  Review Vol.  1,  no.  2  (2018):  224–47. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255.
Sholeh,  Aziz,  Dian  Rachmat  Gumelar,  and  Aah  Tsamrotul  Fuadah. “Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian.” Jurnal
CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial Vol. 1, no. 2 (2019): 86. Suyuthi,  Wildan. Sita  Dan  Eksekusi:  Praktek  Kejurusitaan  Pengadilan  (Edisi Baru) . Jakarta: Tatanusa, 2014.
Wibowo,  Ari.  “Independensi  Kejaksaan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia.” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, n.d.
Wijaya,  Happy  Trizna.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Kedudukan  KPK  DAN Kejaksaan  Sebagai  Lembaga  Independen  Dalam  Perspektif  Hukum  Tata Negara.” Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol. 10, no. Nomor 1 (2021): 25–30.
Wulandari,  Mei.  “Eksekusi  Putusan  No.  875/PDT.G/2020/PA.SMN  Tentang Pelaksanaan  Pemberian  Nafkah  Pasca  Perceraian.”  Universitas  Islam Indonesia, 2022.