## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)
Lisensi: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Diterima: 26 Juni 2024 ,   Diperbaiki: 27 Juni 2024, Diterbitkan: 28 Juni 2024

## IMPLEMENTASI IJTIHAD YUSUF QARDHOWI TENTANG ZAKAT
Ahmad Sibawai 1 , Rus Yandi 2 , 1), Universitas Nahdlatul Ulama NTB 2), Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat Email: ahmadsiba41@gmail.com 1 , ilhamandi738@gmail.com 2 ,
Corresponding Author: ahmadsiba41@gmail.com
Abstract: Islam  is  a  teaching  that  requires  attention  to  those  who  are  in  poverty.  Islam's  desire  to help and lift them from the brink of poverty is applied by paying zakat in the Islamic religion. Zakat, which  has  been  interpreted  traditionally,  has  been  disrupted  by  Yusuf  Qardhawi  by  creating  many new categories regarding zakat. Among the new categories of the results of Yusuf Qardhawi's Ijtihad in  the  book  of  Fiqh  Zakat  are,  Zakat  on  Honey  and  Animal  Production,  zakat  on  investment  in factories,  buildings  and  others,  zakat  on  pursuits  and  professions  as  well  as  zakat  on  shares  and bonds as well as zakat on marine products which includes amber pearls and others. other. The rule used by Yusuf Qardhawi in expanding the category of obligatory zakat assets is, relying on general propositions, in addition to adhering to the requirements for obligatory zakat assets, namely growth and development. Either grow and develop through effort or based on the substance of the treasure that develops.
Keywords: Ijtiha, Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat.
Abstrak: Islam sebagi sebuah ajaran yang menghendaki adanya perhatian pada mereka-mereka yang berada  dalam  jurang  kemiskinan.  Keinginan  Islam  untuk  membantu  dan  mengangkat  mereka  dari jurang  kemiskinan  tersebut  diaplikasikan  dengan  ditunaikan  nya  zakat  dalam  Agama    Islam.  Zakat yang  selama  ini  masih  dimaknai  secara  tradisional,  telah  didobrak  oleh  Yusuf  Qardhawi  dengan banyak  membuat  kategori  baru  tentang  zakat.  Diantara  kategori  baru  dari  hasil  Ijtihad  Yusuf Qardhawi dalam kitab Fiqh Zakat adalah, Zakat Madu dan Produksi  Hewani, zakat Investasi pabrik, Gedung dan lain-lain, zakat pencarian dan profesi serta zakat saham dan obligasi juga zakat hasil laut yang  meliputi  Mutiara  ambar  dan  lain-lain.  Kaidah  yang  digunakan  Yusuf  Qardhawi  dalam memperluas  kategori  harta  wajib  zakat  adalah,    bersandar  pada  dalil-dalim  umum,  disamping berpegang  pada  syarat  harta  wajib  zakat  yaitu  tumbuh  dan  berkembang.  Baik  tumbuh  dan berkembang melalui usaha atau berdasarkan pada dzat harta tersebut yang berkembang.
Kata Kunci: Ijtiha, Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat.

## PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  baik  pada  masa  sekarang  ataupun  dimasa  lampau, sangat sering dijumpai adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hubungan miskin dan kaya ini dalam syariat  Islam di dasarkan pada firman Allah dalam  Qs al-Dzariyah ayat; 19 yang berbunyi:

## “ dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”
Orang  yang  meminta-mintah  bukanlah  orang  lemah  dan  tidak  mempunyai  daya kodrati  untuk  berusaha  ,  tetapi  kemampuan  mereka  tidak  memungkinkan  untuk  andil  besar dalam  laju  perekonomian  yang  ada.  Kenyataan  ini  juga  diperparah  dengan  adanya  sistem Ekonomi  yang tidak seimbang.
Islam sebagi sebuah ajaran yang menghendaki adanya perhatian pada mereka-mereka yang  berada  dalam  jurang  kemiskinan.  Keinginan  Islam  untuk  membantu  dan  mengangkat mereka  dari  jurang  kemiskinan  tersebut  diaplikasikan  dengan  ditunaikan  nya  zakat  dalam Agama  Islam.
Zakat  merupakan  ajaran  yang  melandasi    tumbuh  dan  kembangnya  sebuah  kekuatan social  ekonomi  umat  Islam.  Kerangka  terminology  zakat  menumbuhkan  pemahaman diantaranya:
1. Dalam betuk pemahaman tauhid, zakat dilaksanakan berdasarkan petunjuk Allah swt, sehingga tujuan pokok pelaksanaannya  adalah  untuk  mendekatkan diri kepada Allah swt , beriman dan Ikhlas beramal.
2. Dalam  depinisi  hukum,  zakat  adalah  hukum  Allah  yang  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku  pada  alam  semesta  agar  manusia  dapat  hidup  saling  mencintai  dan  tolong- menolong yang didasari rasa kasih saying sesama mahluk Tuhan.
3. Dalam  definisi  akhlak,  zakat  ialah  isi  dari  penjelmaan  budi  manusia  yang  mulia, pelaksanaan kehendak rasa antara si kaya dan si miskin dan sekaligus sumber praktik persamaaan dan persaudaraan kemanusia dalam aspek kehidupan social.
4. Dalam    definisi  social,  zakat  tumbuh  untuk  menyamakan  dan  mempersaudarakan seluruh  umat  manusia  dalam  masyarakat  kemanusia  yang  satu,  yang  berwujud pengorbanan benda dalam hidup bertolong-tolongan.
5. Dalam  definisi  ekonomi,  zakat  meninggikan  hasrat  produksi  modern  bagi  keperluan hidup,  melancarkan jalan distribusi  dan menstabilitaskan konsumsi  dalam  kehidupan masyarkat tanpa ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. 1
Pelaksanaan  zakat  telah  diwajibkan  kepada  semua  orang  muslim  karena merupakan bagian dari rukun Islam. Kewajiban tersebut berupa pengeluaran sejumlah harta tertentu yang terselip dalam kekayaan yang dimiliki oleh setiap pribadi muslim yang  diwajibkan  oleh  Allah  untuk  disedekahkan  kepada  orang-orang  yang  berhak setelah  mencapai  nishab  dan  hawl  dengan  satu  tujuan  social  sebagai  salahsatu alternative solusi pengentasan kemiskinan umat.
Sebagaimana  keempat  rukun  Islam  yang  lain,  ajaran  zakat  menyimpan beberapa dimensi  yang komplek meliputi nilai privat-publik, vetikal-horizontal, serta ukhrawi-duniawi.  Untuk  mengilustarasikan  betapa  pentingnya  kedudukan  zakat,  al qur’an  dengan  terang  menyebutkan  kata  zakat  (al-zakah)  yang  dirangkaikan  dengan kata sholat (al-Shalah) sebanyak 72 kali. Menurut hitungan Ali Yafi, hal ini dapat di interpretasikan  bahwa  penunaikan  zakat  memiliki  urgensi  yang  sebanding  dengan pendirian shalat, sebagaimana telah disebutkan didalam qs. Al- Baqarah (2) : 43
1 Amiruddin  Inoed dkk, Anatomi Fiqh zakat: P otret dan pemahaman badan Amil Zakat Sumatera Selatan Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Xiii
Artinya: Dan Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku.
Ayat  tersebut  menerangkan  bahwa  sholat  dan  zakat  merupakan  dua  pilar utama  dari  keislaman  seseorang.  Shalat  dimaksudkan  sebagai  peneguh  keislaman seseorang sebagai hamba Tuhan secara personal, sedangkan zakat di anggap sebagai cara untuk mengejewantahkan ditri pada dimensi social selaku khalifah di muka bumi. Manusia  tidak  dianggap  sempurna  jika  hanya  berkecipung  pada  salahsatu  dimensi saja.
Dalam perbincangan perspektif fiqihpun, kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan yang  diperdebatkan  dikalangan  ulama,  karena  dasar  kewajiban  dari  ibadah  ini  sangat  jelas baik berdasarkan Al-Qur’an maupun hadits nabi.
Namun  dalam  kenyataannya,  dimana-mana  konsep  zakat  ini  masih  berada  pada tataran pengandaian belaka. Lebih jauh lagi zakat masih berada pada tataran wacana, didiskusikan dan diseminarkan. Jika pun berjala masih sebatas zakat fitrah yang harus dikeluarkan pada setiap akhir bulan Ramadahan. Sedangkan zakat mal, berupa zakat hasil  perdagangan,  harta  kekayaan,  peternakan  dan  sebagainya  masih  sebatas jumlahnya. 2
Seiring perkembangan zaman, berkembang pula pemahaman para tokoh Islam dalam memahami  makna  dan  objek  zakat.    Tidak  ada  ayat  yang  menunjukkan  adanya  pembatasan sumber-sumber  zakat.  Semuanya  ditampilkan  dalam  bentuk  lafadz  ‘Am  yang  mencakup seluruh  individu.  Berdasarkan  keumuman  zakat  tersebut,  maka  semua  hasil  bumi  dan  hasil usaha  dikenakkan  kewajiban  zakat.  Dalam  ijtihad  Yusuf  Qardhawi  telah  berhasil  membuat sebuah  formulasi  baru  dalam  memperlakukan  fiqh,  terutama  ketika  berhadapan  dengan persoalan-persoalan  kontemporer.  Yusuf  Qardhawi  juga  merupakan  seorang  pemikir  yang ide-idenya dijadikan refrensi oleh aktifis.
Yusuf  Qardhawi  memiliki  metode  fiqihnya  dengan  semangat  moderasi,  toleransi, lintas  mazhab  dan  selalu  menghindari  kemudahan  bagi  umat,  serta  mengakses  menggali hukum  secara  langsung  dari  sumbernya  asli  yaitu  Al-Qur’an  dan  Hadits.  Dalam  bukunya yang  berjudul  Hukum  Zakat  didalamnya  beliau  juga  membahas  dan  berpendapat  tentang berbaga macam zakat dalam Islam  yakni; zakat harta, zakat emas, zakat perdagangan, zakat perniagaan dan zakat pertanian. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah Implementasi Ijtihad Yusuf Qardhawi dalam bukunya  hukum zakat tersebut.

## METODE PENELITIAN
Adapun  jenis  penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  kepustakaan (Library  Research) bersifat deskriptif. Dari penelitian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa ijtihad fiqih yusuf Qardhawi mengembangkan empat kategori baru pada harta  yang wajib dizakati. Dan semua kategori  baru  yang  muncul  dapat  dilihat  relevansinya  dengan  kontek  ekonomi  modern. Dengan  kemajuan  teknologi  juga  turut  berperan  menumbuh  kembangkan  harta  kekayaan, maka barang-barang yang di produksi melalui proses teknologi tersebut juga tidak luput dari kewajiban zakat, baik  hal tersebut berupa produk  pertanian ataupun produk peternakan dan Ijtihad-ijtihad Yusuf Qardhawi mengenai zakat yang muncul sekarang ini pada dasarnya tetap berpedoman  pada  karya-karya  klasik  dan  pada  nas-nash  yang  ada  bukan  merupakan  ijtihad
2 Didin Hafidhuddin. Dkk, The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara (UIN- Malang Press,2008), 4-5.
tanpa dasar. Hal  tersebut dapat  kita lihat  pada  pembukaan buku fiqh zakat  Yusuf Qardhawi yang menjelaskan rujukan-rujukan yang digunakannya dalam ijtihad.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Merumuskan Konsepsi Fiqih Zakat Modern
Studi fiqih kini menghadapi tantangan yang besar dan kompleks. Pesatnya kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya memaksa para ilmuwan secara umum, tetapi juga para ulama peminat studi fiqih, untuk gigih menimba pengalaman, peka terhadap perkembangan serta cermat dalam melakukan studi-studi literatur.
Oleh karena itu penerjemahan ajaran Islam, terutama aspek hukumnya, dalam konteks kekinian  dan  kemodernan  dewasa  ini  merupakan  keharusan  yang  tidak  bisa  dihindarkan. Kompleksitas problematika kehidupan umat manusia yang memerlukan solusi hukum secara efektif, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dunia modern, semakin rumit. Elastisitas dan  fleksibilitas  hukum  Islam  yang  sering  dikumandangkan  oleh  para  ahli  makin  dituntut kongkresitas  pembuktiannya.  Oleh  karena  itu,  kajian  Islam  mengenai  berbagai  persoalan yang  dihadapi  oleh  masyarakat  modern  merupakan  kajian  menarik,  aktual  dan  perlu  terus dilakukan.  Demikian  halnya  dengan  persoalan  zakat  yang  memerlukan  penyesuaian  dengan kondisi modern sekarang. 3
Faktor  keterbatasan  literatur  dalam  khasanah  pemikiran  fiqih,  terutama  yang menyangkut persoalan-persoalan zakat masa kini, tidak mudah bagi para ulama serta peminat studi fiqih untuk berkipah menganalisis tantangan zaman dari sudut hukum Islam. Kitab-kitab klasik yang banyak dikarang ulama abad pertengahan hanya sedikit memaparkan soal zakat. Karena, dari kenyataan sejarah perjalanan hukum Islam (fiqih), seperti dinyatakan oleh Atho, bahwa  faktor  social  budaya  telah  mempunyai  pengaruh  penting  dalam  mewarnai  produk- produk pemikiran hukum  Islam dalam bentuk  kitab fiqih, peraturan perundang-undangan di negeri muslim, keputusan pengadilan dan fatwa-fatwa ulama. 4
Oleh  karena  itu,  apa  yang  dinamakan  dengan  fiqih  di  dalam  kenyataan  yang sebenarnya adalah produk pemikiran  yang merupakan hasil interaksi ulama sebagai pemikir dengan  lingkungan  sosialnya.  Dengan  demikian,  suatu  hal  yang  wajar  apabila  beberapa persoalan zakat yang menjadi problema dewasa ini belum sepenuhnya mendapat pembahasan yang  sesuai  dengan  perkembangan  dan  kebutuhan  atau  hajat  hidup  manusia.  Karena, meskipun  al-Qur'an  dan  Hadits  mempunyai  aturan  yang  bersifat  hukum,  tetapi  jumlahnya sedikit dibandingkan dengan jumlah persoalan hidup yang memerlukan ketentuan hukumnya, sehingga  terdapat  kekosongan  yang  membutuhkan  pengisian  ketentuan  hukum.  Maka, diperlukan  pemikiran  untuk  segera  merumuskan  fiqih  zakat  modern.  Salah  satu  di  antara pemikiran  itu  adalah  zakat  wajib  dikeluarkan  dari  harta  kekayaan  yang  tidak  dikenal  pada masa Rasulullah SAW., para Sahabat dan pada masa diletakkannya hukum (fiqih) Islam.

## 1. Konsepsi Fiqih Zakat
Konsepsi  fiqih  zakat  adalah  "konsep  pengertian  dan  pemahaman  mengenai  zakat hasil  ijtihad  manusia".  Alasan  diperlukannya  ijtihad  zakat,  karena  ada  harta-harta  yang pada masa Rasulullah SAW. dan para Khulafa Rasyidin, yang dipandang bukan harta yang berkembang,  baik  langsung  ataupun  tidak.  Akan  tetapi,  karena  keadaan  telah  berubah, maka  banyak  harta-harta  yang  dahulu  bukan  harta-  harta  yang  berkembang,  pada  waktu sekarang ini malah merupakan sumber penghasilan yang mendatangkan kekayaan.
Di  dalam  al-Qur'an  hanya  disebutkan  pokok-pokoknya  saja  yang  kemudian dijelaskan oleh Sunnah Nabi  Muhammad SAW. Penjabarannya  yang tercantum di  dalam
3 Muhammad Azhar, fikih kontemporer dalam pandangan neomodernisme Islam , tahun 1998, hal 45
4 Ibid, hal 46
kitab-kitab  fiqih  lama  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  keadaan  sekarang.  Perumusan tersebut  banyak  yang  tidak  tepat  lagi  untuk  dipergunakan  mengatur  zakat  dalam masyarakat  modern  sekarang  ini.  Pertumbuhan  ekonomi  sekarang  yang  mempunyai sektor-sektor  industri,  pelayanan  jasa,  misalnya,  tidak  tertampung  oleh  fiqih  zakat  yang telah ada itu. Dalam fiqih zakat yang tradisional, harta yang wajib dizakati hanyalah emas, perak,  barang  perdagangan,  makanan  yang  mengenyangkan,  binatang  peliharaan  seperti unta,  domba,  dan  sebagainya.  Disebutkan  juga  barang-barang  tambang  dan  penemuan, tetapi  hanya  terbatas  pada  emas  dan  perak  saja.  Selain  dari  itu  tidak  disebutkan.  Hal demikian ini, memang sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam di masa yang lalu, tetapi  tidak  cocok  lagi  dengan  keadaan  sekarang.  Apakah  warna  atau  dinamika  produk pemikiran hukum itu akan kita biarkan seperti apa adanya sekarang ini. Hal ini tergantung kepada keberanian para pemikir fiqih yang ada sekarang. 5
Pendapat kontroversial seputar ijtihad zakat karena terjadinya pemisahan pendekatan antara  ibadah  dan  keduniaan  (muamalah).  Sehingga,  urusan  ibadah,  tidak  boleh menggunakan nalar. Tidak ada ijtihad bila tidak ada dalam al-Qur'an dan al- Sunnah. Oleh karena  itu  dibuatlah  kaidah  ushul:  "Apapun  (yang  ditambah-tambah)  dalam  ibadat hukumnya  haram,  jika  tidak  ada  dalil  yang  memerintahkan  (dalam  al-  Qur'an  dan  al- Sunnah)." Lain halnya dengan muamalah, "Asal sesuatu itu boleh, kecuali yang dilarang. 6

## 2. Ijtihad sebagai Metode Pembentukan Konsepsi Fiqih Zakat Modern.
Dalam  perjalanan  sejarah  awal,  setelah  wafatnya  Rasulullah  SAW.  banyak menghadapi  berbagai  ragam  masalah  dan  kasus  baru  yang  belum  mendapat  legalitas syara'.  Satu-satunya  pilihan  bagi  para  sahabat  adalah  melakukan  ijtihad  dengan berpedoman  kepada  al-Qur'an,  hadits  dan  tindakan-tindakan  normatif  Nabi  yang  mereka saksikan.
Pada  dasarnya,  ijtihad  telah  tumbuh  sejak  zaman  Nabi,  dan  kemudian  berkembang pada  masa-masa  sahabat  dan  tabi'in  serta  masa-masa  generasi  selanjutnya  sehingga  kini dan mendatang dengan mengalami pasang surut dan karakteristiknya masing-masing. 7 Di dalam Hadits banyak diceritakan bahwa ijtihad itu dibolehkan dan ada sejak zaman Rasul SAW., antara lain dapat dilacak dari beberapa terjemahan riwayat berikut:
a. Dari Amr bin al-'Ash ra., ia mendengar Rasulullah SAW bersabda:
"Apabila seorang hakim hendak menetapkan suatu hukum kemudian dia berijtihad dan ternyata  benar  ijtihadnya,  maka  baginya  dua  pahala,  dan  apabila  dia  hendak menetapkan  hukum  kemudian  dia  berijtihad  dan  ternyata  salah  ijtihadnya,  maka untuknya satu pahala". 8
b. Sewaktu Rasulullah SAW hendak mengutus Muaz bin Jabal ra. Untuk menjadi qadi di daerah Yaman, beliau berdialog dengan Muaz. "Bagaimana (cara) kamu menyelesaikan perkara jika kepadamu  diajukan suatu  perkara"  Muaz menjawab,  "Akan aku putuskan menurut  ketentuan  hukum  yang  ada  dalam  al-Qur'an."  "Kalau  tidak  kamu  dapatkan dalam  Kitab  Allah?"  Tanya  Nabi  selanjutnya.  "Akan  aku  putuskan  menurut  hukum yang  ada  dalam  Sunnah  Rasul,"  jawab  Muaz  lebih  jauh.  "Kalau  tidak  (juga)  kamu jumpai  dalam  Sunnah  Rasul  dan  tidak  pula  dalam  Kitab  Allah."  Nabi  mengakhiri pertaniaannya.  Muaz  menjawab,"  Aku  akan  berijtihad  dengan  seksama",  Kemudian Rasulpun  mengakhiri  dialognya  sambil  menepuk-nepuk  dada  Muaz  seraya  beliau bersabda,  "Segala  puji  hanya  teruntuk  Allah  yang  telah  memberikan  petunjuk  kepada
5 Yusuf Qardawi,Op.Cit.Hal 132
6 Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Ilsam (Ilmu Usul Fiqih), Jakarta: Rajawali Pres, Tahun 1996, Hal 66
7 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos, Tahun 1999, Hal 25
8 Abi alhusayni bi al-Hajjaj al-Naysaburi, Op,Cit., 117.
utusan  Allah  yang  telah  memberikan  petunjuk  kepada  utusan  Rasul-Nya  jalan  yang diridhai Rasul Allah." 9
c. Ada  dua  orang  sahabat  Nabi  sedang  dalam  perjalanan,  mereka  berdua  shalat  tanpa wudhu dan hanya bertayamum karena ketiadaan air. Seusai menunaikan shalat tiba-tiba keduanya  mendapatkan  air.  Kemudian  yang  seorang  mengulang  kembali  shalatnya karena masih ada waktu shalat, sementara yang lain tidak mengulangi shalatnya karena menganggap  shalat  yang  telah  ia  lakukan  tetap  sah.  Ketika  keduanya  bertemu  dengan Rasulullah  SAW.  Dan  menceritakan  perbuatannya,  Rasul  membenarkan  kedua pendapat  mereka.  Kepada  yang  tidak  mengulangi  shalatnya  Rasul  bersabda: "Pendapatmu  sesuai  Sunnah  dan  shalatmu  tetap  sah",  dan  kepada  yang  mengulangi shalatnya Nabi bersabda, "Untukmu dua kali lipat ganjaran."
d. Sewaktu Umar bin al-Khattab dan Muaz bin Jabal sedang dalam perjalanan dan datang waktu  shalat  shubuh,  sementara  mereka  tidak  mendapatkan  air  padahal  mereka  dalam keadaan  berhadats  besar  (junub)  yang  menyebabkan  mereka  harus  mandi.  Muaz menganalogikan bersuci dengan debu sama hukumnya dengan bersuci dengan air, dan atas dasar qiyas itulah ia mengguling-gulingkan seluruh anggota tubuhnya di atas tanah (padang  pasir)  untuk  bertayamum  dan  mengerjakan  shalat  shubuh  pada  waktunya. Berbeda  dengan  ijtihad  Muar,  Umar  tetap  mencari  air  dan  untuk  itu  beliau  terpaksa mengakhirkan  (menunda)  shalat  shubuhnya.  Sepulang  dari  perjalanan,  mereka menanyakan persoalan tersebut kepada Rasul, dan ternyata keduanya tidak dibenarkan. Kemudian  Nabi  SAW  menjelaskan  bahwa  qiyas  yang  dilakukan  Muaz  itu  merupakan qiyas yang fasid karena bertentangan dengan ayat di bawah ini, yang artinya:
Dan  jika  kamu  dalam  keadaan  sakit,  di  tengah  perjalanan,  keluar  dari  tempat  buang air  atau  habis  menyentuh  wanita  (bersenggama),  kemudian  kamu  tidak  mendapatkan air,  maka  bertayamumlah  kamu  dengan  tanah  (debit)  yang  baik  (suci),  kemudian usaplah muka dan kedua tanganmu (QS. Al-Maidah/5:6)
Dari  empat  terjemahan  hadits  di  atas,  atau  hadits-hadits  lain  yang  senada dipertautkan  satu  dengan  yang  lain,  maka  teranglah  bahwa  ijtihad  pada  zaman  Nabi Muhammad  sendiri  timbul  bukan  semata-mata  atas  dorongan  dan  rangsangan  dari  Nabi sendiri,  melainkan  juga  lahir  atas  inisiatif  sebagian  sahabat.  Riwayat  tersebut  sekaligus mengisyaratkan  betapa  Nabi  melatih,  mendidik  dan  membimbing  sebagian  sahabatnya berijtihad.  Rasul  juga  mengakui  dan  membenarkan  ijtihad  sebagian  sahabatnya  yang memang dianggap tepat atau benar (riwayat ketiga) dan menolaknya apabila dinilai salah (riwayat  keempat),  baik  karena  metode  yang  dipakai  tidak  benar  maupun  disebabkan ijtihad yang dilakukan mereka tidak pada tempatnya (bukan dalam lapangan ijtihad).
Sehubungan  dengan  riwayat  di  atas,  bahwa  pelaku  ijtihad  (mujtahid)  harus  orang- orang  yang  memiliki  kecakapan  ilmiah  dan  integritas  pribadi  Muslim  yang  memadai  di samping ada malakah (bakat) seperti yang terpancar dalam diri para sahabat. Di samping itu, ijtihad hanya dapat dilakukan dalam masalah-masalah yang ketentuan hukumnya tidak secara  tegas  dan  langsung  dijumpai  dalam  al-Qur'an  dan  Sunnah.  Dialog  singkat Rasulullah  dan  Muaz  bin  Jabal  ra,  secara  tegas  menempatkan  kedudukan  ijtihad  dengan segala bentuknya di belakang al-Qur'an dan Hadits.
Pada zaman sekarang ini, gairah ijtihadiah untuk  menggali hukum  yang belum ada ketentuan  hukumnya  dalam  al-Qur'an  dan  Sunnah  jelas  sangat  diperlukan.  Azhar mengungkapkan  pendapat  Qardhawi,  bahwa  betapa  diperlukannya  fiqih  kontemporer dewasa  ini.  Dalam  hal  yang  berkaitan  dengan  hukum  kemasyarakatan,  kita  perlu  bebas madzhab.  Karena,  tantangan  modernitas  mendorong  lahirnya  upaya-  upaya  pemikiran
9 Ibid, hal.261
yang  rasional  dalam  Islam. 10 Salah  satu  aspek  ajaran  Islam  yang  sangat  mendesak  untuk dilakukannya  proses  rasionalisasi  adalah  dalam  bidang  hukum  Islam,  khususnya  hukum untuk zakat modern.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pembentukan  hukum  zakat  modern  mutlak  diperlukan. Karena, walaupun zakat merupakan ibadah mahdhah, yang terkandung nilai-nilai ta'abbudi dan  bersifat  irrasional  sehingga  tidak  terbuka  kemungkinan  adanya  modernisasi.  Akan tetapi,  seperti  telah  diuraikan  dalam  bab  pertama  bahwa  zakat  adalah  merupakan  ibadah mahdhah yang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan (sosial). Sehingga, secara syara', ibadah  zakat  bersifat  universal  dan  abadi,  sedangkan  secara  fiqih  bersifat  relatif  dan cenderung  mengalami  perubahan  sesuai  dengan  kondisi  sosial.  Hal  ini  ditegakkan  pula oleh  Khalaf  bahwa  zakat  adalah  "ibadah  yang  mengandung  pengertian  kesejahteraan". Oleh  karenanya,  Nabi  sendiri,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Qardhawi  di  dalam menentukan  ukuran  zakat,  nishab  dan  beberapa  harta  benda  yang  dimaafkan  yang  tidak wajib  diambil  zakatnya,  menyesuaikan  dengan  perubahan  yang  terjadi  dalam  tiga  faktor: waktu,  tempat  dan  keadaan.  Sehingga,  dalam  hal  ini  hukum  beliau  bias  berubah  sesuai dengan kemaslahatan  yang berubah mengikuti  perubahan  waktu.  Bila waktu  itu berubah, maka  hukumpun  berubah.  Contoh  kongkretnya  adalah  pengampunan  Nabi  untuk  tidak mengeluarkan  zakat  kuda,  yaitu  untuk  kemaslahatan  tertentu  pada  waktu  itu. Kemaslahatan  yang  beliau  maksud  di  sini  adalah  menggalakkan  memelihara  binatang kuda serta menggunakannya untuk jihad. 11
Dengan  demikian,  apabila  di  suatu  negara  kuda  merupakan  binatang  ternak  yang mampu  meningkatkan  ekonomi,  dan  dianggap  sebagai  kekayaan  terbesar,  maka pemerintah di negara tersebut wajib memungut zakat kuda. Sehingga dari keputusan Nabi SAW  tersebut,  kita  bisa  menyimpulkan  bahwa  tumbuh,  berkembang  dan  menjadi  bahan komersial  sehingga bisa  meningkatkan ekonomi inilah  yang menjadi  'illat diwajibkannya jenis-jenis harta kekayaan untuk dikeluarkan zakatnya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  tidak  ada  larangan  untuk  dilakukan  penyesuaian fiqih terhadap zakat modern ini. karena memodifikasi hukum lama selaras dengan situasi kekinian  bukan  berarti  mengeksploitasi  teoritisasi  dari  al-Qur'an  maupun  Sunnah  dan memodifikasi hal-hal yang ada dalam situasi dewasa ini sehingga selaras dengan teoritisasi al-Qur'an dan Sunnah.

## 3. Perluasan Jangkauan Zakat
Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa hukum zakat yang ada sekarang adalah hukum  zakat  yang  disusun  berdasarkan  sistem  dan  struktur  perekonomian  pra  industrial yang masih sangat sederhana. Namun demikian, dalam upaya realisasi fiqih kontemporer atau  modern,  tidak  berarti  selain  jenis-jenis  harta  kekayaan  yang  tidak  ada  dalam  kitab fiqih tersebut tidak dikenakan zakat. Apalagi sekarang ini, lapangan usaha, jenis tanaman dan ternak sudah begitu luas dan kompleks, sehingga dapat  menghasilkan kekayaan bagi usaha  baik  perorangan  maupun  suatu  badan  usaha.  Sehingga,  bila  dilihat  dari  'illat wajibnya  harta  kekayaan  untuk  dikeluarkan  zakatnya,  maka  harta-harta  tersebut  sudah memenuhi kriteria, yaitu tumbuh, berkembang, dan meningkatkan ekonomi.
Yusuf  Qardhawi  menyatakan  bahwa  guna  memperluas  cakupan  harta  wajib  zakat, sebagai  strategi  dalam "fundraising" (penghimpunan  dana)  yang  hal  tersebut  mencakup harta  yang  nampak "Dhohiroh" dan  yang  tidak  nampak "bathinah" maka  kita menyaksikan  perbedaan  yang  jauh  antara  pemikiran  ulama-  ulama  klasik  dengan  ulama kontenporer  mengenai  harta  yang  wajib  dizakati.  Pada  umumnya  ulama-ulama  klasik
10 Muhammad Azhar, Fiqih Kotemporer Dalam Pandangan Neomodernisasi Islam, Yogyakarta: Lesiska, Tahun 1996, Hal: 32
11 Yusuf Qardawi, Kiat Sukses Mengelola Zakat, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhayari, Hal, 267
mengkatagorikan  bahwa  harta  yang  kena  zakat  adalah  binatang  ternak,  emas  dan  perak, barang  dagangan,  harta  galian  dan  yang  terakhir  adalah  hasil  pertanian.  Tetapi  dalam ijtihad  kontenporer  yang  saat  ini  salah  satunya  diwakili  oleh  bukunya  Yusuf  Qardhawi, beliau  merinci  banyak  sekali  model-model  harta  kekayaan  yang  kena  zakat,  sebanyak model dan bentuk kekayaan yang lahir dari semakin kompleknya kegiatan perekonomian.
Yusuf Qardhawi membagi katagori zakat kedalam sembilan katagori, zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian  meliputi  tanah  pertaanian,  zakat  madu  dan  produksi  hewani,  zakat  barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi  dan zakat  saham  serta obligasi.  Dari sisi  jumlah katagori, kita akan dapatkan bahwa hasil ijtihad fiqh zakat kontemporer jumlanya hampir dua kali lipat katagori harta wajib  zakat  yang  telah  diklasifikasikan  oleh  para  ulama  klasik.  Katagori  baru  yang terdapat  pada  buku  tersebut  adalah,  zakat  madu  dan  produksi  hewani,  zakat  investasi pabrik, gedung dan lain-lain. Zakan pencarian dan profesi serta zakat saham dan obligasi. Bahkan  Yusuf  Qordhowi  juga  menambah  dengan  zakat  hasil  laut  yang  meliputi  mutiara ambar dan lain-lain. 12
Dr  Mundzir  Qohf  yang  merupakan  salah  seorang  pakar  ekonomi  Islam mengungkapkan  hal  senada  bahwa:  Ajaran  Islam  dengan  rinci  telah  menentukan,  syarat katagori  harta  yang  harus  dikeluarkan  zakatnya,  lengkap  dengan  tarifnya.  Maka  dengan ketentuan  yang  jelas  tersebut  tidak  ada  hal  bagi  pemerintah  (pengelola  zakat)  untuk merubah  tarif  yang  telah  ditentukan.  Akan  tetapi  pemerintah  (Pengelola  Zakat)  dapat mengadakan perubahan  dalam struktur harta  yang wajib dizakati dengan  berpegang pada nash-nash  umum  yang  ada  dan  pemahaman  terhadap  realita  modern.  Kaidah  yang digunakan  oleh  ulama  kontenporer  dalam  memperluas  katagori  harta  wajib  zakat  adalah, bersandar pada dalil-dalil umum, disamping berpegang pada syarat harta wajib zakat yaitu tumbuh  dan  berkembang.  Baik  tumbuh  dan  berkembang  melalui  usaha  atau  berdasarkan pada dzat harta tersebut yang berkembang.
Dalam zaman modern ini yang ditumbuhkan dan dikembangkan untuk memperoleh hasil yang memiliki nilai ekonomis yang luar biasa memang banyak sekali, manusia bukan hanya  mampu  mengekploitasi  potensi  eksternal  dirinya  tapi  manusia  modern  dapat  juga mengekploitasi potensi yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan dan diambil hasilnya dan kemudian mengambil untung dari keahliannya tersebut seperti para dokter, pengacara, dosen  dst.  Nampaknya  berdasarkan  definisi  inilah  maka  ijtihad  kontemporer  khususnya Yusuf  Qordhowi  mengembangkan  empat  katagori  baru  pada  katagori  harta  yang  wajib dizakati. Dan semua katagori baru yang muncul dapat dilihat relevansinya dengan kontek ekonomi  modern.  Peran  kemajuan  teknologi  juga  turut  berperan  dalam  mengembang tumbuhkan harta kekayaan, maka barang-barang yang diproduksi melalui proses teknologi tersebut  juga  tidak  dapat  luput  dari  kewajiban  zakat,  baik  hal  tersebut  berupa  produk pertanian ataupun produk peternakan. Yang perlu dicatat bahwa ijtihad-ijtihad kotemporer mengenai  zakat  yang  muncul  sekarang  ini  pada  dasarnya  tetap  berpedoman  pada  karya- karya klasik dan pada nash-nash yang ada bukan merupakan ijtihad yang tanpa dasar. Hal tersebut  dapat  kita  lihat  pada  pembukaan  buku  fiqh  zakat  Yusuf  Qardhawi  yang menjelaskan rujukan-rujukan yang digunakannya dalam ijtihadnya. 13
Dinyatakan oleh Hasbi,  bahwa harta-harta  yang  merupakan kekayaan  yang tumbuh pada  masa  sekarang  ini  yang  belum  dikenal  pada  masa  Rasulullah  SAW.  dapatlah  kita melakukan  qiyas  kepada  harta-harta  yang  telah  dikenakan  zakat  oleh  Rasulullah  SAW., atau  kita  keluarkan  hukumnya  dengan  melihat  yurisprudensi  penetapan  para  sahabat
12 Yusuf Qadrawi, Hukum Zakat, Op, Cit, hal 374
13 https://guestjs1019.blogspot.com/2012/03/zakat-dalam-pandangan-hukum-islam.html
sesudah  Rasul  SAW  wafat  (1976:  49).  Dengan  demikian,  segala  sumber  kekayaan  yang lahir dari zaman modern ini tidak ada yang terlepas dari kewajiban membayar zakat.
Untuk  inilah  disajikan  uraian  berikut,  yang  bisa  memberikan  keyakinan  kepada kaum  muslimin,  bahwa  Islam  adalah  agama  rahmatan  lil  'alamin  yang  ajarannya  bersifat dinamis  dan  selalu  tanggap  terhadap  berbagai  tuntutan  perkembangan  zaman.  Jika  Islam terlihat  mandek,  maka  sesungguhnya  yang  statis  dan  beku  adalah  pemikiran-pemikiran umat  Islam.  Dengan  demikian,  Islam  dengan  potensinya  yang  selalu  dinamis,  responsif dan mampu memecahkan segala masalah manusia, menuntut adanya perluasan jangkauan zakat.
Yusuf  Qardhawi  menyatakan  bahwa  beberapa  jenis  harta  kekayaan  yang  wajib dikeluarkan  zakatnya  sebagian  telah  ditegaskan  oleh  nash  al-Qur'an  dan  al-  Hadits. Sedangkan  terhadap  jenis  harta  kekayaan  lain  yang  belum  ditegaskan  oleh  nash,  para fuqaha'  melakukan  ijtihad  untuk  menentukan  statusnya  dengan  menghasilkan  bermacam- macam  pendapat,  sempit,  sedang  dan  luas.  Di  samping  itu,  masih  ada  beberapa  hal  lain yang belum disinggung oleh pembahasan atau ijtihad para fuqaha' terdahulu.
Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  memperluas  jangkauan  zakat  ini  yang  dijadikan pedoman  adalah  pendapat-pendapat  fuqaha,  yang  mempunyai  wawasan  yang  luas  dan dalam,  masalah-masalah  yang  belum  pernah  disinggung  perlu  diupayakan  jalan pemecahannya melalui ijtihad. Atas dasar ini mengelompokkan jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya menjadi empat jenis kelompok, yaitu sebagai berikut:
a. Semua jenis logam, permata dan barang-barang berharga lainnya yang dasar hukumnya bersumber pada nash mengenai emas dan perak. Atas dasar ini, yang dikenakan wajib zakat dari jenis logam bukan hanya emas dan perak saja, seperti yang dipahami selama ini,  tetapi  semua  hasil  tambang  seperti  tembaga,  timah,  batu  bara,  minyak  dan  gas bumi,  aspal  dan  berbagai  macam  permata  seperti  zamrud,  akik,  yakut  dan  lain-lain. Selain  ini  ditentukan  berdasarkan  qiyas  (diqiyaskan  kepada  emas  dan  perak)  juga sejalan  dengan  dalil  umum  surat  al-Baqarah  ayat  267,  yaitu:  "Dan  dari  apa-apa  yang Kami keluarkan untukmu dari perut bumi". 14
b. Semua  jenis  tanaman  dan  tumbuh-tumbuhan  yang  bermanfaat,  yang  hukumnya bersumber  pada  nash  tentang  gandum,  jelai,  kurma  dan  anggur.  Dengan  landasan  ini, semua jenis  tanaman  atau tumbuh-tumbuhan seperti kopi,  cengkeh, lada,  pala, kelapa, panili, ketumbar, cabai, ubi-ubian, sayur mayur, buah durian, rambutan dan sebagainya, semuanya dikenakan zakat.  Selain berlandaskan  qiyas (diqiyaskan kepada empat jenis tanaman  yang  telah  ditentukan  oleh  nash),  dengan  memperluas  juga  berdasarkan umumnya ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267 tersebut di atas. 15
c. Segala  binatang  yang  halal,  baik  di  darat  maupun  di  laut  yang  hukumnya  bersumber pada nash mengenai unta, sapi dan kambing. Atas dasar ini, peternakan ayam, burung puyuh,  unggas,  kelinci,  merpati,  belut  tambak  udang,  ikan  emas  dan  lain  sebagainya, semuanya  dapat  dikenakan  zakat  berdasarkan  qiyas  atau  takhrij.  Sebab  'illat  pokok wajibnya  zakat  pada  sesuatu  adalah  karena  berkembang  atau  dapat  dikembangkan. Dengan  demikian,  setiap  yang  berkembang  atau  dapat  dikembangkan  dan  membawa manfaat, dapat dikenakan kewajiban zakat.
d. Segala  bentuk  usaha  yang  membawa  keuntungan  yang  dasar  hukumnya  bersumber pada  nash  mengenai  harta  perniagaan  atau  barang  dagangan  adalah  wajib  berzakat. Atas dasar ini, seorang advokat, dokter, konsultan, insinyur, pegawai negeri atau swasta dan  pekerja  profesi  lainnya,  orang  yang  menyewakan  alat-alat  rumah  tangga,  sebuah rumah dan semua jenis usaha lainnya, semuanya dapat dikenakan kewajiban zakat. Ini
14 Yusuf Qadrawi ,hukum zakat , Op, Oit, hal 414
15 Sejchoul Hadi, Sumber-Sumber Penggalian Zakat , hal 67
sejalan  dengan  dhahir  surat  al-Baqarah  di  atas:  "Zakatkanlah  sebagian  dari  hasil usahamu yang baikbaik. 16
Dari  perluasan  jangkauan  zakat  tersebut,  terlihat  bahwa  hukum  Islam  tidaklah sempit.  Begitu juga dengan zakat,  dengan metode  analogi  yang disandarkan kepada  'illat yang  sudah  ada  dasar  hukumnya,  zakat  bisa  dikembangkan  kepada  bentuk-bentuk  usaha yang ada di zaman modern ini. 17

## Analisis Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam kitab fikih zakat
Dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  untuk  menggali  hukum  Islam,  para  ulama terdahulu  telah  berhasil  merumuskan  metodologi  ijtihad  yang  sangat  canggih. 18 Metodologi ijtihad  itu  dapat  kita  temui  dalam  kitab-kitab ushul  al-figh .  Misalnya ijma',  qiyas,  istihhab, istihsan,  sadd  al-zari'ah,  dan  'uruf . 19 Maraknya  persoalan  di  era  modern  ini,  tentunya membutuhkan  suatu  metodologi  ijtihad  yang  sesuai  dan  mampu  memecahkan  persoalan- persoalan  tersebut,  karena  ijtihad  pada  zaman  modern  ini  merupakan  suatu  kebutuhan, bahkan suatu keharusan bagi masyarakat Islam yang ingin hidup bersama Islam. 20
Apabila  kita  telah  memahami  bersama,  bahwa  ijtihad  merupakan  keharusan  Islam pada zaman modern, di samping merupakan sebuah kewajiban agama secara kolektif ( fardlu kifayah ),  artinya  pada  setiap  zaman  harus  ada  seseorang  yang  mampu  dan  mau melakukannya, bahkan bagi mereka yang sudah mencapai kemampuan untuk melakukannya, ijtihad  adalah  merupakan  sebuah  kewajiban  individual  ( fardhu'ain ). 21 Dalam  hal  ini  al- Qardhawi, memberikan alternatif ijtihad, yakni Ijtihad Intiqa i, Ijtihad Insya'i.
a. Ijtihad Intiqa'i Ijtihad  intiqa'i atau  tarjih,  yaitu  memilih  satu  pendapat  dari  beberapa  pendapat terkuat  di  kalangan  madzhab.  Ijtihad  yang  dimaksud  di  sini  meliputi  pengadaan  studi komparatif  terhadap  pendapat-pendapat  para  ulama,  meneliti  kembali  dalil-dalil  yang dijadikan pedoman, yang paling sesuai dengan kemaslahatan, dan sesuai dengan tuntunan zaman.  Pada  akhirnya  dapat  dipilih  pendapat  yang  terkuat  sesuai  dengan  "kaidah  tarjih". Dalam hal ini ada banyak kaidah tarjih, di antaranya:
1) Hendaknya  pendapat  itu  mempunyai  relevansi  dengan  kehidupan  pada  zaman sekarang.
2) Hendaknya  pendapat  itu  mencerminkan  kelemah-lembutan  dan  kasih  sayang  kepada manusia.
3) Hendaknya  pendapat  itu  lebih  mendekati  kemudahan  yang  ditetapkan  oleh  hukum Islam.
4) Hendaknya  pendapat  itu  lebih  memprioritaskan  untuk  merealisasikan  maksud- maksud syara', kemaslahatan manusia, dan menolak marabahaya dari mereka. 22
Dalam  ruang  lingkup  di  mana  kita  memilih  pendapat-pendapat  ini,  kita  boleh mencari  pendapat  yang  kuat  dari  empat  madzhab,  baik  pendapat  itu  dijadikan  fatwa komunitas,  belum  tentu  cocok  untuk  dijadikan  pedoman  pada  komunitas  yang  lain.  Hal ini, terkait dengan perubahan zaman dan kondisi setempat.
Berkaitan dengan itu, maka kegiatan mengadakan perbaikan pendapat ( tashhih) dan kegiatan  mencari  pendapat  terkuat  ( tarjih )  dalam  satu  madzhab  berbeda-beda  dan
16 Yusuf Qadrawi, Hukum Zakat , Op, Cit, hal 458
17 Yusuf Qadrawi, Hukum Zakat , Op, Cit, hal 123
18 Imam Syaukani, Konstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia , (Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada, 2006)
42
19 Ibid., 53 20 Yusuf Qadhrawi, Ijthad Kontemporer, Op. Cit., 23
21 Ibid., 15
bervariasi dari masa ke masa. Misalnya, banyak pula pendapat dalam suatu madzhab yang sebelumnya  ditinggalkan,  tetapi  generasi  berikutnya  berusaha  menampilkan  dan dipopulerkan kembali. 23 Dalam hal ini, jumhur mengkhususkan tarjih pada persoalan yang zanni , bukan pada persoalan yang qat'i Juga tidak termasuk antara yang qat'i dengan yang zanni. 24
Ijtihad tarjih yang dilakukan oleh ahli tarjih pada masa kebangkitan kembali hukum Islam berbeda dengan ijtihad tarjih pada masa kemunduran hukum Islam. Pada masa yang disebut  terakhir  ini,  tarjih  diartikan  sebagai  kegiatan  yang  tugas  pokoknya  adalah menyeleksi  pendapat  para  ulama  fiqih  di  lingkungan  intern  mazhab  tertentu,  seperti Malikiyah,  dan  Syafi'iyah.  Sedangkan  kegiatan  tarjih  pada  periode  kebangkitan  Islam, berarti  menyeleksi  berbagai  pendapat  dari  beragam  madzhab,  baik  beraliran  Sunni  atau tidak,  dengan  kata  lain  lintas  madzhab. 25 Selain  itu,  dalam  ijtihad  tarjih  diperkenankan untuk  memilih  atau  mengikuti  pendapat  selain  madzhab  yang  empat,  seperti  memilih pendapat dari salah satu ahli fiqh sahabat, tabi'in atau imam-imam salaf setelah mereka. 26 Contoh  dari  ijtihad intiqa'i adalah  tentang  kekayaan  yang  dalam  bahasa  al-  Qur'an disebut dengan al-amwal, yakni segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk memilikinya.
Menurut  Ibnu  Asyir,  kekayaan  pada  mulanya  adalah  emas  dan  perak  tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi sesuatu yang disimpan dan dimiliki.
Menurut  madzhab  Hanafi,  kekayaan  adalah  segala  yang  dapat  dimiliki  dan digunakan  menurut  kebiasan.  Kekayaan  dapat  disebut  kekayaan  apabila  memenuhi  dua syarat  tersebut,  seperti  tanah,  binatang,  barang-barang,  perlengkapan  dan  uang.  Sesuatu yang  tidak  dapat  dimanfaatkan  tetapi  mungkin  dimiliki  seperti  ikan  di  laut,  binatang  di hutan  dan  burung  di  udara  adalah  termasuk  kekayaan.  Sebaliknya  sesuatu  yang  dapat dimanfaatkan  tetapi  tidak  mungkin  dimiliki  seperti  cahaya  dan  panas  matahari,  tidak termasuk  kekayaan.,  begitu  juga  sesuatu  yang  secara  nyata  dapat  dimiliki  tetapi  tidak dapat dimanfaatkan seperti sebutir beras, segenggam tanah, setetes air dan sebagainya.
Menurut  madzhab  Maliki,  Syafii  dan  Hanbali,  yang  dimaksud  dengan  kekayaan adalah  termasuk  segala  manfaat  yang  dapat  dikuasai  dengan  cara  menguasai  tempat  dan sumbernya.
Ibnu  Najim  berpendapat  bahwa  kekayaan,  sesuai  dengan  yang  ditegaskan  oleh ulama-ulama  ushul  fikih  adalah  sesuatu  yang  dapat  dimiliki  dan  disimpan  untuk keperluan.
Setelah  memperhatikan  dan  mempelajari  berbagai  pendapat  tadi,  makaYusuf Qardhawi  menyimpulkan  bahwa  yang  paling  tepat  adalah  pendapat  madzhab  Hanafi. Alasannya adalah pengertian tersebut lebih dekat pengertiannya dalam kamus-kamus Arab dan  dapat  diterapkan  pengertiannya  melalui  nash-nash  tentang  zakat. 27 Dengan  demikian maka yang dimaksud dengan kekayaan adalah sesuatu yang berwujud dan dapat dimiliki, itulah yang dapat dibebani kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

## b.
Ijtihad Insya'i Ijtihad  insya'i, yaitu  pengembalian  konklusif  hukum  baru  dari  satu  persoalan  yang belum  pernah  dikemukakan  oleh  ulama  terdahulu.  Atau  cara  seorang  mujtahid
23 Ibid., 27
24 Rachmat Syafi’i, Op. Cit., 243
25 Sudirman, op, cit., 46
26 Yusuf Qadrawi, ijtihad dalam syari’at islam , op, cit., 234
27 Yusuf Qadrawi, Hukum Zakat, Alih Bhasa Oleh Salman Harun Dkk (Jakarta: Litera Antar Nusa 2006) Cet Ke 9 h. 123-124
kontemporer  untuk  memiliki  pendapat  baru  dalam  masalah  itu  yang  belum  diperoleh dalam pendapat ulama-ulama salaf, baik itu persoalan lama atau persoalan baru.
Adanya permasalahan ijtihad yang menyebabkan perselisihan di kalangan para pakar fiqih  terdahulu  atas  dua  pendapat,  maka  boleh  seorang  mujtahid  kontemporer memunculkan  pendapat  ketiga.  Apabila  mereka  berselisih  pendapat  atas  tiga  pendapat, maka  ia  boleh  menampilkan  pendapat  keempat,  dan  seterusnya.  Permasalahan  tentang perselisihan  ini  menunjukkan  bahwa  masalah  tersebut  menerima  berbagai  macam interpretasi  dan  pandangan  serta  perbedaan  pendapat. 28 Sebagian  besar  ijtihad  insya'i  ini terjadi  pada  masalah-masalah  baru  yang  belum  dikenal  dan  diketahui  oleh  ulama-ulama terdahulu  dan  belum  pernah  terjadi  pada  masa  mereka.  Andaikata  mereka  sampai mengetahuinya,  mungkin  hanya  dalam  skala  terkecil  yang  menurut  mereka  belum waktunya untuk melakukan penelitian agar memperoleh penyelesaian. 29
Sebagai  contoh  ijtihad insya'i adalah  para  pakar  fikih  pada  zaman  moderen  ini berpendapat  bahwa  rumah,  pabrik,  tanah,  dan  sebagainya  yang  disewakan  wajib dikeluarkan  zakatnya.  Pendapat  ini  dikemukakan  oleh  Muhammad  Abu  Zahrah,  Abdul Wahhab Khalaf dan Abdurrahman Hasan, Qardhawi sangat mendukung pendapat tersebut dengan pembahasan yang lengkap dengan dalil-dalil yang dipegangi.
Apabila  pemilik  tanah  menyewakan  tanahnya  dengan  sewa  berupa  uang  atau  lain- lain yang menurut jumhur hukumnya boleh, maka siapakah yang berkewajiban membayar zakatnya, apakah pemilik tanah atau penyewa tanah?
Menurut Abu Hanifah, zakat wajib atas pemilik tanah. Berdasarkan ketentuan bahwa zakat adalah kewajiban tanah  yang memproduksi, bukan kewajiban tanaman. Dan bahwa zakat adalah beban tanah yang sama kedudukannya dengan kharaj. Maka dalam hal sewa, tanah  yang  seharusnya  diinvestasi  dalam  bentuk  pertanian  lalu.  diinvestasi  dalam  bentuk sewa,  berarti  sewa  tersebut  sama  kedudukannya  dengan  hasil  tanaman.  Demikian  juga pendapat Ibrahim al-Nakha'i.
Malik,  Syafii,  al-Tsauri,  Ibn  al-Mubarak  dan  Jumhur  ulama  Fikih  berpendapat bahwa zakat  wajib atas orang  yang menyewa, karena zakat  adalah beban tanaman bukan beban tanah. Pemilik tanah bukanlah penghasil biji-bijian dan buahbuahan yang karenanya tidak  mungkin  mengeluarkan  zakat  hasil  tanaman  yang  bukan  miliknya.  Menurut  Ibnu Rusyd  perbedaan  pendapat  disebabkan  tidak  ada  kepastian  apakah  zakat  tersebut merupakan beban tanah, beban tanaman atau beban keduanya.
Al-Mughni  menilai bahwa pendapat  Jumhur lebih  kuat,  zakat  diwajibkan atas hasil tanaman.  Sedangkan  Al-Rafii  berpendapat  bahwa  penyewa  tanah  mempunyai  dua kewajiban yakni membayar sewa dan membayar zakat. Setelah mempelajari pendapat para ulama  tersebut  maka  Qardhawi  mengemukakan  pendapat  bahwa  yang  adil  adalah  baik penyewa  maupun  pemilik  harus  secara  bersama-sama  menanggung  zakat  itu  masing- masing sesuai dengan perolehannya.
Jadi  pemilik  tanah juga  diwajibkan mengeluarkan zakat  dari hasil sewa, sedangkan pendapat  tersebut  belum  pernah  dikemukakan  oleh  ulama-ulama  terdahulu.  Ijtihad  yang demikian  disebut  ijtihan  insya'i.  Pendapat  tersebut  sangat  adil  dan  sangat  realistis diterapkan dizaman sekarang.

## Penerapan Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam kitab fikih zakat
Sebagian  ulama  fikih  membatasi  jenis-jenis  barang  yang  harus  dizakati,  namun sebagian  ulama  lainnya  meluaskan  jenis-jenis  harta  yang  wajib  dizakati  tersebut  hingga mencakup  seluruh  harta  yang  dianggap  berkembang  pada  zamannya.  Abu  Hanifah  adalah
29 Ibid, 45.
salah seorang Imam Madhab yang sangat luas dalam hal barang- barang yang wajib dizakati. Ia mewajibkan zakat atas semua hasil tumbuhan yang dikeluarkan dari bumi yang bertujuan bisnis dalam penanamannya.
Berbeda  dengan  Abu  Hanifah,  ulama  lain  seperti  Ibnu  Hazm,  Syaukani,  dan  Shadiq Hasan  Khan,  memandang  bahwa  tidak  boleh  menggunakan  qiyas  dalam  permasalan  yang menyangkut zakat. Pendapat ini didasarkan pada dua alasan yaitu:
1. Keharaman  harta  seorang  muslim  yang  telah  ditetapkan  oleh  nash,  yakni  tidak diperbolehkan  mengambil  sebagian  dari  harta  yang  dimiliki  seseorang  kecuali  ada  nash yang dengan jelas mengaturnya.
2. Sesungguhnya zakat adalah kewajiban yang telah ditetapkan secara syar'i. Sehingga qiyas dianggap tidak diperlukan dalam permasalan zakat.
Dari sini Yusuf Qardhawi tidak sependapat dengan kedua ushil yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm tersebut, beliau memiliki ushul lain yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Sesungguhnya al-Qur'an dan Hadis secara umum telah menetapkan bahwa di setiap harta terdapat  hak  bagi  orang  lain  yang  berupa  zakat,  infaq  dan  sedekah.  Sebagaimana  yang tercantum dalam firman Allah sebagai berikut:
"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu".
ِنا َْٕيَأ  ٍِْي ْزُخ
ْىُْ ٌٍَكَس  َكَت ََٕهَص ٌَِّإ ْىِْٓيَهَع ِّمَص َٔ آَِب ىيّك َزُت َٔ ْىُْ ُشََٓطُت ٌةَقَذَص ْىِٓ

## ٌىيِهَع ٌعيًَِس ُ َّاللَّ َٔ
Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu  membersihkan  dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
ىٓتاشقف يف دساف ىٓتايُغأ ٍي زخؤت ةقذص ىٓيهع ضشتفا الله ٌأ صلى الله عليه وسلم الله لٕسس يُثعب لاق اراعي ٌأ
"Sesungguhnya  Muad:  berkata:  Rasul  SAW  bersabda:  Beritakan  kepada  mereka, sesungguhnya  Allah  mewajibkan  sadaqah  (zakat)  atas  harta  yang  mereka  miliki,  yang diambil dari orang yang kaya dan mampu di antaramereka dan diserahkan kepada orang yang fakir di antara mereka".
Nash  di  atas  mencakup  seluruh  jenis  harta  karena  menggunakan  lafadz  umum  dan  tidak memberikan batasan dan cakupan tertentu. Di dalam nash tersebut tidak dibedakan antara satu  harta  dengan  harta  lainnya.  Sedangkan  dari  hadits  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  harta  yang  dimaksud  adalah  harta  yang  berkembang.  bukan  harta  yang didayagunakan  untuk  kepentingan  pribadi.  Oleh  karena  itu,  semua  harta  masuk  dalam kategori wajib zakat kecuali ada dalil yang mengecualikannya.
2. Setiap  orang  yang  memiliki  kelebihan  harta  (orang  kaya)  membutuhkan  penyucian  atas harta yang mereka miliki. Penyucian ini dilakukan dengan memberikan infaq dan sadaqah sehingga mampu menjernihkan hati pemiliknya dari sifat kikir dan egois.
Kurang  logis  rasanya  jika  kewajiban  mengeluarkan  zakat  hanya  diperuntukkan  bagi pemilik  dan  petani  gandum  saja  dan  tidak  diwajibkan  atas  petani  apel,  mangga  atau  teh yang  memiliki  tanah  luas.  Begitu  pula  pemilik  pabrik,  apartemen,  dan  bangunan  megah ataupun  saham  dan  obligasi  yang  menghasilkan  keuntungan  berlipat  ganda  atau  lebih
besar  dibandingkan  dengan  apa  yang  dihasilkan  oleh  petani  yang  terkadang  garapannya adalah tanah sewaan.
3. Sesungguhnya  setiap  harta  membutuhkan  penyucian  dari  hal-hal  syubhati  (meragukan) baik ketika memperolehnya maupun ketika menginvestasikannya. Penyucian di sini tidak hanya terbatas pada jenis harta yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm tanpa melibatkan jenis harta  lain  yang  bahkan  saat  ini  menjadi  sumber  pemasukan  dan  penghasilan  yang  lebih menjanjikan.
4. Sesungguhnya  zakat  disyari'atkan  untuk  menutupi  kebutuhan  para  fakirmiskin  untuk menegakkan kepentingan umum kaum muslimin.
5. Menurut jumhur ulama, qiyas merupakan salah satu landasan dasar akan hukum syari'ah, sedangkan Ibnu Hazm dan ulama yang sepakat dengannya berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut  Yusuf  Qardhawi  menggunakan  qiyas  dalam  masalah  zakat  bukanlah merupakan  sesuatu  yang  baru  dan  bukanlah  pula  sesuatu  yang  diingkari  keberadaannya karena hal ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW sebagaimana yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab kepada masyarakatnya untuk mengambil zakat atas kuda ketika diketahui penghasilan yang didapatkan dari pengembangbiakan kuda sangatlah besar.
Yusuf  Qardhawi  mewajibkan  zakat  atas  semua  jenis  harta  yang  berkembang  baik dengan  sendirinya  maupun  dengan  pengelolaan  dan  menghasilkan  pemasukan  yang  besar. Selain itu di dalam nash sendiri tidak dijelaskan secara rinci mengenai barang apa saja yang wajib  dikeluarkan  zakatnya.  al-Qur'an  menyerukan  kewajiban  zakat  dengan  lafadz  umum sehingga  terjadi  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama  mengenai  jenis  barang  yang  wajib dizakati. Seperti misalnya di dalam surat al-An'am (6) ayat 141 yang berbunyi:
ْي َّزنا َٔ ُّٗهُكُا اًفِهَتْخُي َع ْس َّزنا َٔ َمْخَُّنا َّٔ ٍت ٰش ْٔ ُشْعَي  َشْيَغ َّٔ ٍت ٰش ْٔ ُشْعَّي ٍتَُّٰج َاَشََْا ْْٓيِزَّنا  َُْٕ َٔ شنا َٔ ٌَ ُْٕت ٌَاَّي
ٍِّباَشَتُي  َشْيَغ َّٔ آًِباَشَتُي . ِِداَصَح َو َْٕي َّّٗقَح ا ُْٕتٰا َٔ  َشًَْثَا ْٓاَرِا ْٓ ِ ِشًََث  ٍِْي ا ُْٕهُك َل َٔ ا ُْٕف ِشْسُت ۗ ََِّّٗا َل ب ِحُي

## ٍَْيِف ِشْسًُْنا
"Dan  dialah  yang  menjadikan  kebun-kebun  yang  berjunjung  dan  yang  tidak  berjunjung, pohon  korma,  tanam-tanaman  yang  bermacam-macam  buahnya,  zaitun  dan  delima  yang serupa  (bentuk  dan  warnanya)  dan  tidak  sama  (rasanya),  makanlah  dari  buahnya  (yang bermacam-macam  itu)  bila  dia  berbuah,  dan  tunaikanlah  haknya  di  hari  memetik  hasilnya (dengan  disedekahkan  kepada  fakir  miskin);  dan  janganlah  kamu  berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih- lebihan".
Jika dilihat dari segi dzahirnya, lafadz tersebut hanya mewajibkan zakat atas kurma dan tanaman-tanaman  perkebunan  sejenis  buah-buahan.  Sedangkan  waktu  pengeluaran  zakatnya adalah  setelah  panen.  Pada  ayat  tersebut  tidak  dijelaskan  apakah  buah-buahan  tersebut mencakup segala jenis buah seperti; buah semangka, durian, dan lain sebagainya dan apakah tumbuh-tumbuhan  yang  dimaksud  oleh  ayat  tersebut  termasuk  di  dalamnya  hasil  pertanian seperti padi, gandum, atau sejenisnya yang bukan merupakan buah-buahan.
Selain  ayat  di  atas,  di  dalam  surat  al-Taubah  (9)  ayat  34-35  juga  hanya  menyebutkan kewajiban zakat atas para pemilik emas dan perak. Dari kedua nash tersebut hanya diketahui bahwasanya  zakat  diwajibkan  atas  buah-buahan  atau  tumbuh-tumbuhan  yang  dikeluarkan setelah  panen  dan  kewajiban  zakat  atas  para  pemilik  emas  dan  perak,  namun  dari  ayat-ayat yang  tercantum  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  267,  surat  al-An'am  dan  surat  al-Taubah  para ulama menyimpulkan beberapa barang yang wajib dizakati.
Para ulama telah sepakat mengenai wajibnya zakat atas lima kelompok barang yaitu:
a. Dari hasil pertanian baik berupa tanam-tanaman maupun buah-buahan.
b. Dari hewan ternak ada tiga yaitu: unta, sapi, dan domba.
c. Dari barang dagangan,
d. Dari barang temuan dan hasil tambang.
e. Dari emas dan perak
Harta benda yang selain disebutkan di atas, masih diperselisihkan oleh kalangan ulama apakah wajib dizakati atau tidak. Jenis harta yang diperselisihkan untuk dikeluarkan zakatnya antara  lain:  madu,  perusahaan  dan  pendapatan,  uang  kertas  dan  surat-surat  berharga, pertambangan kekayaan laut, peternakan ikan dan harta karun, perhiasan dan barang-barang antik.  Menurut  Mali,  Laits,  dan  Syafi'l  barang  tersebut  tidak  dizakati,  sedangkan  menurut Abu Hanifah wajib dikeluarkan zakatnya.
Al-Qardhawi  terkenal  sebagai  salah  seorang  yang  sangat  berpegang  teguh  pada  sikap moderasi,  baik  dalam  bidang  pemikiran,  fikih,  ataupun  dakwah.  Pengakuan  ini  bukan  saja datang  dari  kalangan  Islamis,  namun  juga  dari  orang-orang  non-muslim.  Diantaranya  yaitu Syeikh Muhammad al-Ghazali, Dr. Muhammad Imarah dan lain-lain.
Sikap  moderat  yang  diambil  Yusuf  Qardhawi  bersumber  dari  al-Qur'an  dan  Sunnah. Karena Islam sendiri  adalah agama moderat, dan karakter umat Islam adalah umat moderat. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam beberapa ayat diantaranya surat al-Baqarah: 143,  ar-Rahman:  7-9,  dan  al-A'raaf:  31  dimana  ayat-ayat  tersebut  memerintahkan  kita  agar bersikap moderat. Selain dari beberapa ayat di atas pada kehidupan Rasulullah juga dipenuhi dengan sikap dan seruan kepada sikap moderat.
Selain sikap moderasi yang dimiliki, Yusuf Qardhawi juga sangat menekankan tentang peran  penting  ijtihad  pada  masa  sekarang.  Sehingga  beliau  sering  menyerukan  untuk melakukan  ijtihad  terhadap  masalah-masalah  yang  dianggap  perlu  dilakukan  ijtihad.  Di antara  masalah-masalah  yang  dianggap  perlu  dilakukan  ijtihad  adalah  mengenai  masalah zakat saham dan obligasi zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung. zakat pencarian dan profesi.

## KESIMPULAN
Dari  beberapa  bahasan  mengenai  penerapan  Ijtihad  Yusuf  al  Qardhawi  dalam  kitab Fiqh Zakat, kiranya ada beberap hal yg bisa ditarik sebagai kesimpulan diantaranya:
1. Ijtihad  yang  dihasilkan  oleh  Yusuf  Qardhawi  dalam  kitab  Fiqih  Zakat  ada  dua metode ijtihad yakni, Ijtihad Intiqa’I dan Ijtihad Insya’i
2. Penerapan  Ijtihad  Yusuf  Qardhawi  dalam  kitab  Fiqh  Zakat  terletak  pada  perluasan kategori  harta  yang  wajib  dizakati,  harta  yang  tergolong  baru  yang  dizakati  dalam kitab  Fiqh  Zakat  diantaranya  zakat  madu  dan  produksi  hewani,  zakat  investasi pabrik,  Gedung,  zakat  profesi,  zakat  saham  dan  obligasi,  Yusuf  Qardhawi  juga menambahkan dengan zakat hasil laut yang meliputi Mutiara dan yang lainnyn dan semua  kategori  yang  muncul  dapat  dilihat  relevansinya  dengan  konteks  ekonomi modern.

## REFERENSI
Al-Qurasyi,  Sulaiman  bin  Shalih.,  2003, Al-Qaradhawiy  Fiil  Miizan, diterjemah  M.  Abdul Ghoffar,  Pemikiran  Yusuf  Qardhawiy  dalam  Timbangan,  Bogor  :  Pustaka  Imam Syafi’i.
Al-Zuhayly,Wahbah., 2006, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh , Damaskus : Darul Fikr.
Amiruddin  Inoed dkk, 2005, Anatimi Fiqh zakat: Potret dan pemahaman badan Amil Zakat Sumatera Selatan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
Ash-Shiddieqy, Hasbi., 2006, Pedoman Zakat, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
Azhar,  Muhammad.,  1998,  fikih  kontemporer  dalam  pandangan neomodernisme  Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
Djamil, Fathurrahman., 1999, Filsafat Hukum Islam , Jakarta: Logos.
Hafidhuddin,  Didin.,  Dkk,  2008, The  Power  Of  Zakat:  Studi  Perbandingan  Pengelolaan Zakat Asia Tenggara (UIN-Malang Press).
Kementrian Agama RI, 2014,. Al-Qur’an, Tajwid dan Terjemah , Banjarsari Solo : Abyan.
Permono, Saekhul Hadi., 1992, Sumber-Sumber Penggalian Zakat, Jakarta : Pustaka Firdaus
Qardawi,  Yusuf.  2006, Hukum  Zakat,  Alih  Bhasa  Oleh  Salman  Harun  Dkk (Jakarta:  Litera Antar Nusa).
Qardawi, Yusuf. Kiat Sukses Mengelola Zakat, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhayari
Sudirman, 2007, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas , Malang : UIN Malang Press.
Syaukani,  Imam.,  2006, Konstruksi  Epistemologi  Hukum  Islam  Indonesia ,  (Jakarta:Pt.  Raja Grafindo Persada.
Wahab  Khalaf,  Abdul.,    1996, Kaidah-Kaidah  Hukum  Ilsam  (Ilmu  Usul  Fiqih ),  Jakarta: Rajawali Pres,