E KOBIS : J URNAL E KONOMI DAN B ISNIS S YARIAH , V OLUME . 3 N O . 2, 2019 E-ISSN: 2579-7042 Prodi Ekonomi Syariah Volume 3, No. 2 Juli - Desember 2019 Halaman: 11-17

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
Journal homepage: http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis

## Analisis  Praktik  Zakat  Pertanian  Pada  Petani  Desa  Mesjid  Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie

## Nailul Muna, Zaki Fuad, Cut Dian Fitri
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Submit 4 Juli 2019 Revisi 3 September 2019 Diterima 2 November 2019
Kata Kunci:
Zakat,
Agriculture Zakat, Management of Zakat
A B S T R A C T
This study aims to determine the practice of agricultural zakat on farmers in Mesjid Village Simpang Tiga District Pidie Regency, with analysis using Islamic economic theory. This type of research is descriptive qualitative research. Data collection  methods  use  observation,  interviews  and  documentation.  Data  validity  testing  techniques  using triangulation  techniques. The  results of  this  study  indicate  that  the practice of  agricultural zakat  in  this  village has been implemented even though it has not been maximized. Farmers issue only agricultural alms in the form of rice plants once a year to the meunasah despite having harvested twice. In addition, there are differences between Nisab and  the amount used. Thus,  there should be a  firmer  policy  from  the parties  concerned so  that  in  this  village  the formation from village of Baitul Mal as stipulated in the Qanun Aceh so that the nisab and the quantities used can be uniform between one region and another. Other things will also affect the collection and distribution of agricultural zakat for the better in this village.
A B S T R A K
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik zakat pertanian pada petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, dengan analisa menggunakan teori ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian di desa ini telah terlaksana  meskipun  belum  maksimal.  Petani  mengeluarkan  zakat  pertanian  berupa  tanaman  padi  saja  dalam setahun sekali ke meunasah meskipun mengalami panen dua kali. Di samping itu juga, ada perbedaan nisab dan takaran  yang  digunakan.  Dengan demikian,  seharusnya adanya  kebijakan yang  lebih  tegas  dari  pihak-pihak yang bersangkutan sehingga di desa ini terbentuknya Baitul Mal Gampong sebagaimana yang dicantumkan dalam Qanun Aceh sehingga nisab serta takaran yang digunakan dapat seragam antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal lainnya juga akan mempengaruhi pengumpulan dan pendistribusian zakat pertanian menjadi lebih baik di desa ini.

## 1. PENDAHULUAN
Zakat  pertanian  merupakan  salah  satu  jenis  zakat  yang  sangat  potensi  di  Provinsi  Aceh.  Hal  tersebut  dikarenakan Provinsi  Aceh  terkenal  dengan  daerah  agraris  dan  masyarakat  yang  umumnya  memperoleh  pendapatan  dari  hasil  pertanian tersebut. Oleh karena itu, zakat pertanian seharusnya dapat dikelola dengan baik karena dapat membantu penyelesaian masalah salah satunya permasalahan ekonomi. Zakat pertanian dapat menjadi faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan masyarakat di mana bagi pihak yang memiliki harta benda lebih memberikan kepada pihak yang kekurangan atau tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Provinsi Aceh terkenal dengan syariat Islam yang sangat kental di mana berbagai kegiatan berdasarkan aturan dalam Al-Qur’an dan Hadis. Akan tetapi, mayoritas masyarakat masih belum memahami pelaksanaan zakat pertanian yang seharusnya secara  komprehensif.  Di  samping  itu  juga,  petani  masih  kurangnya  kesadaran  dalam  menunaikan  zakat  hasil  pertanian  yang diperolehnya.  Padahal  zakat  pertanian  di  Provinsi  Aceh  memiliki  potensi  besar  jika  pelaksanaan  dilakukan  dengan  baik dikarenakan  lahan  sawah  yang  begitu  luas  dan  juga  adanya  lembaga  khusus  yang  bertindak  dalam  pengelolaan  zakat  yaitu lembaga Baitul Mal di berbagai daerah. Namun, di Aceh masih ada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat hasil pertanian

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Vol. 3 No. 2, 2019
pada lembaga Baitul Mal yang semestinya. Akan tetapi, sebagian mereka menunaikan zakat pertanian di desa mereka masing- masing tanpa adaya lembaga yang mengelola hal itu.
Begitu halnya di Kabupaten Pidie, di mana masyarakat di kabupaten ini masih kurang dalam pelaksanaan pengeluaran zakat pertanian. Dikarenakan masyarakat tidak begitu memperhatikan hal yang dianggap sederhana seperti pengeluaran zakat pertanian  tapi  sebenarnya  wajib  untuk  dilaksanakan.  Hal  ini  seharusnya  wajib  diketahui  dan  dilaksanakan  oleh  masyarakat sebagai petani, apalagi zakat merupakan utang  yang  harus ditunaikan yang kemudian agar dapat disalurkan dengan  adil dan merata (wawancara dengan Muhammad Zein, 29 Agustus 2018).
Kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh dari lembaga Baitul Mal Pidie bahwa tidak ada tercatat satu pun data mengenai zakat pertanian yang seharusnya disalurkan oleh petani pada lembaga ini. Begitu halnya dengan daerah-daerah lain yang ada di Kabupaten  Pidie,  salah  satunya  Desa  Mesjid  Kecamatan  Simpang  Tiga  Kabupaten  Pidie.  Di  desa  ini  mayoritas  masyarakat bekerja  sebagai  petani  dan  selebihnya  bekerja  sebagai  nelayan,  buruh,  pedagang,  PNS/guru  dan  lain-lain.  Berikut  data  mata pencaharian penduduk Desa Mesjid sebagaimana di bawah ini:
Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Mesjid Jenis Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Petani 47 Orang 52 Orang Nelayan 13 Orang - Buruh 18 Orang - Pedagang 28 Orang 37 Orang Pegawai Negeri Sipil 18 Orang 22 Orang Dan lain-lain 39 Orang 73 Orang Jumlah 163 Orang 184 Orang
Sumber: Kantor Keuchik, 2019
Berdasarkan tabel di atas, menggambarkan bahwa mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Namun perlu diketahui petani di desa ini tidak hanya memiliki lahan sawah di desa mereka sendiri tetapi juga terdapat di desa-desa lain.
Pada dasarnya, petani mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan zakat pertanian. Namun hasil pertanian yang dikeluarkan oleh petani hanya hasil pertanian berupa tanaman padi saja, sedangkan tanaman lainnya tidak dikeluarkan zakatnya.  Menurut rata-rata pendapat mereka bahwa nisab zakat padi adalah 7 gunca atau sama dengan 1.050 kg padi. Sedangkan mengenai sistem pengairan, mereka mengatakan menggunakan kadar ketentuan 10% tanpa memperhatikan sistem pengairan yang semestinya, padahal mereka mengetahui ketentuan yang sebenarnya.
Hal lainnya juga diketahui bahwa petani di desa ini cukup agamais, di mana mereka mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai zakat pertanian yang ada dalam syariat Islam. Namun dalam praktiknya, masih banyak dari mereka yang melaksanakan sesuai kebiasan atau adat-istiadat yang selama ini berlaku di daerah setempat. Salah satunya, petani di desa ini mengalami panen padi dua  kali  dalam  setahun  tapi  hanya  sekali  yang  dikeluarkan  zakatnya  dan  juga  petani  memiliki  cara  masing-masing  dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

## Definisi Zakat Pertanian
Zakat  pertanian  adalah  zakat  yang  dikeluarkan  dari  hasil  pertanian  berupa  tumbuh-tumbuhan,  atau  tanaman  yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan, kriteria dari zakat pertanian yaitu menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia (El- Madani, 2013: 81).
Diwajibkan zakat pertanian karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang yaitu dengan tanaman yang tumbuh darinya ada kewajiban yang harus dikeluarkan darinya. Jika tanaman di serang hama sehingga rusak maka tidak ada kewajiban zakat karena tanah tersebut tidak berkembang dan tanamannya rusak (Zuhaily, 2000: 182).

## Syarat-syarat Zakat Pertanian
Syarat-syarat zakat pertanian sama dengan syarat zakat pada umumnya sebagaimana pada penjelasan di atas pada syarat-syarat zakat. Namun yang membedakan pada zakat pertanian tidak ada haul (jangka waktu satu tahun) dikarenakan zakat pertanian harus ditunaikan setiap kali panen dan telah mencapai nisab.
Adapun syarat-syarat zakat pertanian untuk bisa ditunaikan adalah (Muin, 2011: 40):
a. Berupa biji-bijian dan buah-buahan dalilnya adalah hadis yang artinya: “Tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah- buahan sebelum mencapai 5 wasaq”
b. Cara perhitungan atas bijian dan buahan tersebut sebagaimana yang berlaku di masyarakat dengan di timbang (di kilogramkan)
c. Bijian dan buahan tersebut bisa disimpan (bukan diawetkan)
d. Mencapai nisab, yaitu minimal 5 wasaq (653 kg) berat bersihnya, kering dan bersih.
e. Pada saat panen, barang tersebut sah menjadi pemiliknya.

## Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati
Adapun hasil pertanian yang wajib  dizakati adalah  sebagaimana  yang dijelaskan oleh para ulama di bawah ini yaitu (Qardawi, 2007: 332-338):
a. Menurut Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf berpendapat zakat wajib atas empat jenis makanan, di mana dua jenis biji-bijian yaitu gandum ( hintah ) serta sejenis gandum lain (syair) dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.
b. Malik dan Syafi’i berpendapat zakat atas seluruh makanan dan yang dapat disimpan seperti biji-bijian dan buahan kering  (gandum,  jagung,  padi dan  sejenisnya).  Adapun  yang  dimaksud  makanan  adalah  sesuatu  yang  dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa. Oleh karena itu, menurut mazhab Malik dan Syafi’i, makanan seperti pala, badam, kemiri, kenari dan sejenisnya tidaklah wajib zakat, sekalipun dapat disimpan namun tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat seperti jambu, delima, buah pir, buah kayu, prem dan sejenisnya karena tidaklah kering dan tidak dapat disimpan.
c. Ahmad berpendapat zakat wajib atas bijian dan buahan yang memiliki sifat-sifat kering, tetap dan ditimbang, yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya, hal tersebut berupa makanan pokok seperti (gandum, padi, jagung), berupa kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, biji-bijian, bijian sayur serta juga buah-buahan yang memilki sifat di atas.
d. Abu  Hanifah  berpendapat  bahwa  zakat  tentang  semua  hasil  tanaman,  yaitu  yang  dimaksudkan  untuk mengeksplotasi  dan  memperoleh  penghasilan  dari  penanamannya,  wajib  zakatnya  sebesar  10%  atau  5%.  Oleh karena itu, dikecualikannya kayu api, ganja dan bambu dikarenakan tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu. Tetapi bila seseorang sengaja menanami tanahnya dengan bambu, kayu atau ganja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.
Pendapat  yang  paling  kuat  untuk  menjadi  pegangan  adalah pendapat  Abu  Hanifah  yang  bersumber  dari  penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud dan Nakha’i, bahwa semua tanaman wajib zakat. Hal itu didukung oleh keumuman cakupan  pengertian  nash-nash  Al-Qur’an  dan  Hadis,  dan  sesuai  dengan  hikmah  satu  syariat  diturunkan.  Sedangkan  apabila zakat  hanya  diwajibkan  kepada  petani  gandum  atau  jagung  misalnya,  pemilik-pemilik  kebun  jeruk,  mangga,  dan  apel  yang lahannya luas-luas tidak diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah syariat itu diturunkan.
Macam-macam Akad yang Digunakan dalam Praktik Pertanian
a. Definisi Muzara’ah
Muzara’ah adalah  bentuk  kerjasama  pengolahan  pertanian  antara  pemilik  lahan  dan  penggarap,  di  mana
Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Vol. 3 No. 2, 2019
pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap dengan biaya dan benih yang berasal dari pemilik lahan untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen (Mardani, 2013: 240).
b. Definisi Mukhabarah
Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya  akan  dibagi  antara  pemilik  tanah  dan  penggarap  menurut  kesepakatan  bersama,  sedangkan  biaya  dan benihnya dari penggarap tanah (Ghazaly dkk, 2012: 117).
c. Definisi Musaqah Musaqah adalah kerjasama yang lebih sederhana dari muzara’ah , di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Mardani, 2013: 242).

## Zakat Al-muzara’ah dan Mukhabarah
Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan kepada orang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian  yang  wajib  dizakati  (jika  telah  sampai  batas  nisab).  Begitu  pula  dalam  bentuk  kerja  sama  seperti al-muzara’ah dan mukhabarah di mana salah satu pihak atau keduanya (pemilik sawah/ladang dan penggarap) harus membayar zakat. Jika dipandang dari siapa asal benih tanaman, maka dalam al-muzara’ah yang wajib zakat adalah pemilik tanah, karena dialah yang  menanam,  sedangkan  penggarap  hanya  mengambil  upah  kerja.  Sedangkan mukhabarah ,  yang  wajib  zakat  adalah penggarap  (petani).  Dikarenakan  dialah  hakikat  yang  menanam,  sedangkan  pemilik  tanah  seolah-olah  mengambil  sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat wajib kepada keduanya jika telah mencapai nisab, sebelum pendapatan dibagi dua (Ghazaly dkk, 2012: 118-119).

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif  dengan  metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Sehingga hasil penelitian ini memberikan gambaran pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Dalam  praktiknya  mengeluarkan  zakat,  petani  di  desa  ini  mayoritas  hanya  mengeluarkan  zakat  tanaman  padi  dan sangat jarang yang mengeluarkan zakat tanaman lainnya meskipun hanya ada beberapa orang yang melaksanakannya. Adapun zakat pertanian padi yang  dikeluarkan untuk zakat apabila petani telah memperoleh minimal 7 gunca padi atau sama dengan 1.050  kg  padi.  Di  samping  itu,  mengenai  waktu  pengeluran  zakat  mereka  sering  mengeluarkan  dalam  setahun  hanya  sekali meskipun  mengalami  panen  2  kali  dalam  setahun.  Sedangkan  mengenai  ketentuan  kadar/presentase  mereka  mengetahui ketentuan yang semestinya, namun dalam praktiknya mereka menggunakan kadar 10% tanpa memperhatikan sistem pengairan yang digunakan untuk penyiraman tanaman. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan dan telah lumrah terjadi pada petani di desa ini dalam pelaksanaan pembayaran zakat padi.
Dengan  demikian,  berdasarkan  pelaksanaan  dalam  mengeluarkan  zakat  pertanian  yang  dilakukan  oleh  petani  desa Mesjid.  Maka  dapat  diketahui  bahwa  petani  di  desa  ini  keseluruhannya  mengeluarkan  zakat  pertanian  meskipun  hanya  pada tanaman padi saja dikarenakan mereka menganggap bahwa padi harus dikeluarkan zakatnya karena merupakan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-sehari. Namun dalam teori ekonomi Islam bahwa hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat itu semua hasil  tanaman  sebagaimana  pendapat  Abu  Hanifah  bahwa  zakat  itu  semua  hasil  tanaman,  yaitu  yang  dimaksudkan  untuk mengeksplotasi  dan  memperoleh  penghasilan  dari  penanamannya,  wajib  zakatnya  sebesar  10%  atau  5%.  Oleh  karena  itu, dikecualikannya kayu api, ganja dan bambu dikarenakan tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu. Tetapi bila seseorang sengaja menanami tanahnya dengan bambu, kayu atau ganja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendapat dari Abu Hanifah yang mewajibkan zakat pertanian atas segala jenis  tanaman  yang  tumbuh  di  bumi  dan  sengaja  ditanam  oleh  manusia  dari  berbagai  macam  hasil  pertanian,  dengan memperhatikan  pengeluaraan  zakat  pada  kadar  atau  presentasenya  10%  atau  5%.    Dari  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa
pelaksanaan  terhadap  hasil  pertanian  di  desa  lain  belum  sesuai  dengan  teori  ekonomi  Islam,  di  mana  mereka  hanya mengeluarkan zakat tanaman padi saja.
Dalam Islam telah ditetapkan nisab zakat pertanian yaitu 5 wasaq atau 653 kg ataupun jika dinominalkan dengan uang yang disetarakan dengan harga makanan pokok di desa ini yaitu Rp5.000 maka hasil yang diperoleh yaitu  653 kg x Rp5.000 =Rp3.256.000. Sedangkan pada paktik di masyarakat, mereka menggunakan takaran nisab 7 gunca atau sama dengan 1.050 kg ataupun jika dinominalkan akan diperoleh hasil 1.050 kg x Rp5.000 =Rp5.250.000. Sehingga berdasarkan hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa nisab atau batas minimal harta dari zakat pertanian yang dipahami oleh petani tidak sesuai dengan nisab yang telah ditetapkan dalam ekonomi Islam.
Dalam pelakanaan zakat pertanian juga harus diperhatikan pada kadar atau presentasenya, di mana penentuan kadar ini semua  ulama selama sepakat bahwa  jumlah kadar yang wajib dikeluarkan zakat pertanian adalah 10% jika tanaman  tersebut disirami air hujan atau air dari aliran air. Sedangkan jika air yang digunakan air irigasi ataupun menggunakan tenaga orang maka cukup mengeluarkan 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa segala jenis tanaman hasil bumi itu wajib zakatnya tidak hanya tanaman padi saja. Dalam pelaksanaannya seharusnya petani lebih memperhatikan lagi nisab zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Di samping itu juga, zakat pertanian itu bukan dikeluarkan setahun sekali, akan tetapi jika telah mengalami  panen  dan  sampai  nisab  maka  wajib  dikeluarkan  zakat  sesuai  dengan  kadar  atau  presentase  10%  atau  5% tergantung pada sistem pengairan yang dilakukan oleh petani.
Dari keseluruhan praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie masih ada hal-hal yang kurang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam teori ekonomi Islam. Adapun golongan yang seharusnya menerima zakat diberikan secara merata dan adil. Hal ini perlu diperhatikan agar zakat tidak diberikan kepada yang tidak seharusnya dikarenakan bukan haknya untuk menerima

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dengan  melihat  kenyataan  pelaksanaan  zakat  pertanian  yang  dilakukan  oleh  petani  di  Desa  Mesjid  Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie jika dibandingkan dengan ketentuan dalam ekonomi Islam masih adanya ketidaksesuaian dalam praktik yang dijalankan oleh petani. Dalam ketentuan nisab zakat pertanian yang sebenarnya adalah 5 wasaq atau sama dengan 653 kg. Hal lainnya mengenai presentase zakat keseluruhannya 5% atau 10% berdasarkan sistem pengairan yang digunakan, padahal  kebanyakan  dari  mereka  memahami  hal  tersebut,  namun  tidak  mempraktikkan  sebagaimana  mestinya  dalam  teori ekonomi  Islam.  Kemudian  pendistribusian  zakat  hasil  pertanian  seharusnya  diserahkan  ke Baitul  Mal  Gampong  sebagaimana yang tercantum pada peraturan Pemerintah Aceh, namun hal ini belum terlaksana di desa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan Terjemahan. Departemen Agama RI. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. Ainiah.  (2017). Model  Perhitungan  Zakat  Pertanian  (Studi  di  Kecamatan  Kuta  Makmur  Aceh  Utara) .  Thesis.  Program  Studi Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
Ali, Nuruddin. (2006). Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Al-syaikh, Yasin Ibrahim. (2008). Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara dan Sejarah . Terj, Wawan S. Husin & Danny Syarif Hidayat. Jakarta: Marja.
Antonio, Muhamad Syafi’i. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik . Jakarta: Gema Insani Press. Arikunto, Suharsini. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta. Ary, Donald. dkk. (2007). Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. Terj, Arief Furchan. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. (2009). Pedoman Zakat . Semarang: Pustaka Rizki Putra. Azwar, Syaifuddin. (2005). Metode Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Bachri, B.S. (2010). Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada penelitian kualitatif. Teknologi Pendidikan , Vol. 10, No. 1, hal 46-62.
Badab Pusat Statistik. (2017). Kecamatan Simpang Tiga dalam Angka, diakses pada tanggal 14 Desember 2018.
Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Vol. 3 No. 2, 2019
Bariadi, Lili, Muhammad Zen dan M. Hudri. (2005). Zakat & Wirausaha . Jakarta: CV. Pustaka Amri. Basrowi dan Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif . Jakarta: Rineka Cipta. Bungin,  M.  Burhan.  (2010). Penelitian  Kualitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik,  dan  Ilmu  Sosial  Lainnya .  Jakarta: Kencana. El-Madani. (2013). Fiqih Zakat Lengkap . Jogjakarta: Diva Press. Fakhrruddin. (2008). Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia . Malang: UIN-Malang Press. Ghazaly, Abdur Rahman, Ghufron Ihsan & Saipudin Shidiq. (2012). Fiqh Muamalat . Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group. Gunawan, Imam. (2013). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara. Hafidhuddin, Didin. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern . Jakarta: Gema Insani. Haroen, Nasrul. (2007). Fiqh Muamalah . Jakarta: Gaya Media Pratama. Hasan, M. Ali. (2006). Zakat dan Infak: Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia . Jakarta: Kencana. Hasanuddin. (2019, Februari Rabu). Wawancara dengan Informan Keuchik Desa Mesjid. (Nailul Muna, Peneliti). Jumiarti,  Yeni.  (2018). Pengaruh  Dana  ZIS  Bagi  Pendidikan  Fakir  Miskin  pada  Rumah  Zakat  Cabang  Aceh .  Skripsi.  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
Kartika sari, Elsi. (2006). Pengantar hukum zakat dan waqaf . Jakarta: PT. Grasindo. Lina, Nur. (2019, Februari Selasa). Wawancara dengan Informan. (Nailul Muna, Peneliti). Lutfia, Nurul. (2015). Zakat Pertanian Tanah Perhutani dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban) . Skripsi. Fakultas Syariah.  Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Magfira & Thamrin Logawali. (2017). Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Padi di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. LAA MAISYIR , Vol. 5, No. 1, hal 38-56. Magfirah.  F.  (2017). Analisis  Kontrak  Kerja  Sama  pada  Usaha  Peternakan  Ayam  Pedagang  di  Desa  Keude  Blang  Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syariah ‘Inan. Skrispi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.
Mantra, Ida Bagoes. (2008). Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial . Yogyakarta: Pustaka Belajar. Mardani. (2013). Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah . Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group . Moleong, Lexy. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Muhammad. (2019, Februari Senin). Wawancara dengan Informan. (Nailul Muna, Peneliti). Muin, Rahmawati. (2011). Manajemen Zakat . Makassar: Alauddin Press. Musyidi. (2003). Akuntansi Zakat Kontemporer . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Nasir, Sitti Mukarramah. (2017). Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa . Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Nopiardo, Widi, Afriani & Rizal Fahlefi. (2018). Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok. Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan), Vol. 3.
No.1, hal 30-42.
Nuraini, Syarifah. (2019, Februari Senin). Wawancara dengan Informan. (Nailul Muna, Peneliti). Pertiwi,  Ayu.  (2017). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Petani  Membayar  Zakat  Pertanian  di  Kabupaten  Kebumen .  Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor.
Priadana, Sidik & Saludin Muis. (2009). Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis . Yogyakarta: Graha Ilmu. Purnawati,  Seftya.  (2015) .  Zakat  dan  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  (Pelaksanaan  Zakat  Padi  di  Desa  Sukolilan Kecamatan  Petebon  Kabupaten  Kendal) .  Skripsi.  Fakultas  Syariah  dan  Hukum.  Universitas  Islam  Negeri  Walisongo Semarang.
Puteh, Abdullah. (2019, Februari Rabu), Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Mesjid. (Nailul Muna, Peneliti). Qanun Aceh Nomor 10 Tahun (2018) Tentang Baitul Mal. Qardawi, Yusuf. (2007). Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadtis , terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Risnawati, Maya (2019, Februari Selasa). Wawancara dengan Informan. (Nailul Muna, Peneliti). Sangadji,  Etta  Mamang  &  Sopiah.  (2010). Metedologi  Penelitian:  Pendekatan  Praktis  dalam  Penelitian. Yogyakarta:  CV.  Andi
Offset. Shalehuddin, Wawan Shofwan. (2011). Rumah Zakat: Infaq & Shadaqah . Bandung: Tafakur. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, R&D . Bandung: Alfabeta. Suhendi, Hendi. (2005). Fiqh Muamalah . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Summa, Muhammad Amin. (2003). Panduan Zakat Parktis . Jakarta: Institut Manajemen Zakat. Syarifuddin, Amir. (2003). Garis-Garis Besar Fiqh . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Umar, H. (2008). Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Usman, Zainabun (2019, Februari Senin). Wawancara dengan Informan. (Nailul Muna, Peneliti). Zainira, Devi. (2018). Mekanisme Al-Ujrah pada Pekerja Home Industri Mebel Kayu/Perabot di Kabupaten Pidie dalam Perspektif Ekonomi Islam . Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Zein, Muhammad. (2018, Agustus Rabu). Wawancara dengan Ketua Bagian Bidang Pengumpulan Zakat. (Nailul Muna, Peneliti). . (2019, Februari Kamis). Wawancara dengan Ketua Bagian Bidang Pengumpulan Zakat. (Nailul Muna, Peneliti). Zuhaily,  Wahbah.  (2000). Zakat:  Kajian  Berbagai  Mazhab .  Terj,  Agus  Effendi  dan  Bahruddin  Fananny.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya .