## KEBIJAKAN FORMULASI ASAS PERMAAFAN HAKIM DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
Khilmatin Maulidah 1* , Nyoman Serikat Putra Jaya 2 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro khilmatinmaulidah766@gmail.com

## ABSTRACT
The Criminal Code (KUHP) follows to the principle of formal legality so that it seems rigid and the law that lives in Indonesian society is as if it is not recognized as a source of law. This study aims to determine the policy formulation of the principle of forgiveness of judges in criminal law that is in force today, and analyze the policy of the principle of the forgiveness of judges in criminal law in the future. The research method used in this article is a normative juridical approach to the law and conceptual approach. The results of the research show that the Criminal Code does not currently regulate the problem of the judge's forgiveness, so that the criminal case that was tried must be given a criminal verdict even though the defendant's actions were very mild and not against the law materially. This requires an effort to reform the criminal law, which is to revive the law that lives in a society that seems to have been killed by colonial law by formulating the principle of apology for judges such as in the Netherlands which has regulated Article 9a of the Indonesian Penal Code.
Keywords: Formulation Policy; Judicial Pardon; Penal Reform.

## ABSTRAK
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menganut asas legalitas formil sehingga terkesan kaku dan hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia seolah-olah tidak diakui sebagai sumber hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam hukum pidana yang berlaku saat ini, dan menganalisis kebijakan asas permaafan hakim dalam hukum pidana di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undang  dan  konseptual. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  KUHP  saat  ini  tidak  mengatur  masalah permaafan  hakim  sehingga    perkara  pidana  yang  disidangkan  harus  dijatuhi  putusan  pidana  meskipun perbuatan terdakwa sangat ringan dan tidak bersifat melawan hukum secara materiil. Hal ini yang memerlukan usaha  pembaharuan  hukum  pidana  yaitu  menghidupkan  kembali  hukum  yang  hidup  di  masyarakat  yang seolah-seolah dimatikan oleh hukum kolonial dengan merumuskan asas permaafan hakim seperti di negara Belanda yang sudah mengatur dalam Pasal 9a KUHP Belanda.
Kata Kunci : Kebijakan Formulasi; Permaafan Hakim; Pembaharuan Hukum Pidana.
* Corresponding Author

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kesatuan  yang berlandaskan Pancasila juga sebagai negara hukum sebagaimana  tertuang  dalam  penjelasan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechsstaat)”. Kemudian dijelaskan lebih lanjut  bahwa  “Negara  Indonesia  berdasar  atas hukum  (Rechsstaat),  tidak  berdasar  kekuasaan belaka  (Machtstaat).”  Konsep  negara  hukum  di  sini haruslah  diartikan  dan  diimplementasikan  selaras dengan  nilai-nilai  Pancasila  sebab  Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yaitu hukum yang berketuhanan, berkemanusiaan, hukum yang  beradab,  berkeadilan,  dan  sebagainya (Rahardjo,2009).
Hukum  positif  di  Indonesia  sejak  merdeka sampai  saat ini  masih  berpedoman  pada  hukum warisan  kolonial  Belanda  yang  dikodifikasikan  ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), padahal dalam  perkembangannya nilai-nilai  dalam hukum Belanda sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat  Indonesia.  Inilah yang  menjadi  faktor bekerjanya  hukum  pidana  di  Indonesia  terkesan sangat kaku, karena KUHP menganut asas legalitas formil  yang  hanya  mengakui  hukum  tertulis  saja, hukum  yang  hidup  di  dalam  masyarakat  Indonesia seolah-olah  diabaikan  dan  tidak  diakui  sebagai sumber  hukum.  Hal  inilah  yang  memerlukan usaha pembaharuan  hukum  pidana  yaitu  menghidupkan kembali  hukum  yang  hidup  di  masyarakat  yang seolah-seolah dimatikan oleh hukum kolonial.
Barda  Nawawi  Arief  menyatakan,  bahwa usaha  pembaharuan  hukum  di  Indonesia sudah dimulai  sejak  lahirnya  UUD  1945  dan  tidak  dapat dilepaskan  pula  dari  landasan  dan  sekaligus  tujuan yang  ingin  dicapai  seperti  telah  dirumuskan  juga dalam  Pembukaan  UUD  1945.  Tujuan  yang dimaksud  adalah  “melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum  berdasarkan  Pancasila”.  Garis  kebijakan umum  inilah  sebagai  landasan  dan  tujuan  politik hukum di Indonesia sekaligus menjadi landasan serta tujuan  dari  setiap  usaha  pembaharuan  hukum, termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana dan kebijakan  penanggulangan  kejahatan  di  Indonesia (Maerani,2015).
Hukum  pidana  yang  terkesan  bersifat  kaku dan  lebih  mengedepankan  segi  formalitas menimbulkan  pandangan  bahwa  hukum  pidana diformulasikan  dan  ditegakkan  dengan  tujuan  untuk memberikan  pembalasan.  Sebagaimana  pidana penjara yang terkesan sebagai alat pembalasan yang tercantum  dalam  Pasal  10  KUHP.  Bertolak  dari pandangan  demikian  maka  aparat  penegak  hukum cenderung  selalu  mengkualifikasikan  suatu perbuatan  sebagai  tindak  pidana  apabila  telah memenuhi  rumusan  pasal  dalam  KUHP  saja  dan harus diselesaikan melalui jalur hukum pidana yang kemudian berujung pada putusan pidana penjara.
Diakui  atau  tidak  diakui,  di  kalangan  praktisi hukum masih ada persepsi bahwa pidana merupakan satu-satunya  reaksi paling  tepat  atas  perilaku  yang dianggap  anti  sosial.  Kepada  mereka  yang
perbuatannya  memenuhi  rumusan  delik  harus dikenai dengan pidana (Gunarto, 2009).
Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada  perbuatan  manusia  saja  (daad  strafrecht) sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi  dan  mengutamakan  pembalasan. Sebaliknya  hukum  pidana  juga  tidak  benar  apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (daderstrafrecht), sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan  kurang  memperhatikan  kepentingan  yang  luas, yaitu  kepentingan  masyarakat,  kepentingan  negara, dan kepentingan korban tindak pidana (Soponyono,2012).
Sebagai contoh yaitu kasus Nenek Minah yang dituduh mencuri 3 biji kakao yang kemudian dihukum pidana percobaan 1 bulan 15 hari, kasus pencurian kapuk randu oleh Manisih dan anggota keluarganya dipidana  penjara  selama  24  hari,  kasus  Basar  dan Cholil yang dituduh mencuri buah semangka. Semua perbuatan  dalam  kasus  tersebut  dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian semata-mata hanya dilihat bahwa perbuatan tersebut memenuhi rumusan pasal 362 KUHP. Fenomena ini membuktikan bahwa hukum pidana di Indonesia sangatlah kaku sehingga mengenyampingkan  kebenaran  materiil  atau  fakta yang  sesungguhnya  dibalik  perbuatan  yang didakwakan.
Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Hakim  yang memutus  perkara  Mbah  Minah,  yaitu  Hakim Bambang.  Beliau  menyatakan  bahwa  kasus  seperti yang  melibatkan  Mbah  Minah  tidak  semestinya
sampai  disidangkan  di  pengadilan.  Karena  kasus tersebut merupakan  kasus  sederhana  atau  kasus ringan (Wibawa, 2017).
KUHP  tidak  secara  eksplisit  mengatur mengenai  pengertian  tindak  pidana  ringan,  oleh karena  itu  dapat  ditemukan  di  dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (PERMA) No.2  Tahun  2012  Tentang Penyesuaian  Batasan Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam KUHP  diatur  bahwa  perbuatan  pencurian  yang merugikan  seseorang  di  bawah  Rp.  2.500.000,00 dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  ringan.  Di dalam  peraturan  tersebut  pidana  yang  dapat dikenakan adalah  pidana  denda,  pembayaran  ganti kerja  di pelayanan  umum,  dan  sebagainya.  Namun demikian, PERMA No.2 Tahun 2012 tersebut hanya mengatur  mengenai  penyesuaian  batasan  nilai kerugian  dan  ganti  rugi  tindak  pidana  ringan,  salah satu contohnya adalah pencurian ringan. Tidak serta merta  dapat  menghapuskan  sanksi  pidana  atau mengubah jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan atasnya,  karena  mengenai  sanksi  pidana  itu  sendiri sudah  ditentukan  dalam  Pasal  10  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pratiwi, 2015).
Bertolak dari PERMA No. 2 Tahun 2012 maka kasus-kasus seperti Nenek Minah, Kasus Basar dan Cholil,  tidak  seharusnya  sampai  ke  “meja  hijau” karena nilai kerugiannya sangat kecil/ringan, bahkan menurut pengakuan “pelaku” bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang diperbolehkan  oleh  penduduk  setempat,  dapat dikatakan  sebagai  hukum  kebiasaan  masyarakat
setempat.  Jika  masyarakat  setempat  mengatakan demikian maka seharusnya kasus tersebut bukanlah delik  atau  tindak  pidana  dan  tidak  sepatutnya dipidana.
Hal ini menjadi ironi karena dalam beberapa kasus-kasus mereka  tetap dinyatakan  bersalah  dan dijatuhi pidana oleh hakim. Indonesia sebagai negara yang  mempunyai  Pancasila  justru  pada  praktiknya tidak  secara  penuh mengamalkan sila-sila  yang tercantum  dalam  Pancasila,  seolah-olah  seseorang yang  terbukti  memenuhi  rumusan  undang-undang secara  langsung  dapat  dinyatakan  bersalah  dan harus dipidana,  terkesan  tidak  adanya  aturan yang menegasikan  sifat  melawan  hukumnya  perbuatan (secara formal), dan seolah-olah tidak mencerminkan asas  demokrasi,  asas  kemasyarakatan,  asas kemanusiaan,  asas  keadilan  sosial  juga  asas ketuhanan.
Lebih ironi  lagi  ketika  melihat  KUHP  WvS Belanda  yang  merupakan  KUHP  yang  berlaku  di Indonesia  saat  ini,  justru  mencantumkan  pasal sisipan  yaitu Pasal  9a  yang  mencerminkan  asas kemanusiaan  dengan  mengatur  tentang  asas permaafan hakim (Rechterlijk Pardon). Asas tersebut memungkinkan  hakim  untuk  memaafkan  perbuatan terdakwa  dan  tidak  menjatuhi  pidana  kepadanya. Asas  ini  menunjukkan  sifat  fleksibel  yang  terdapat dalam  KUHP  Belanda. Sebagai  sebuah  sistem,  hal ini  menjadi  salah  satu  faktor  yang  menimbulkan lembaga  pemasyarakatan  menjadi over  capacity. Sebab  aturan  yang  menjadi  pedoman  bagi  hakim
terkesan mengahraruskan seorang terdakwa diajtuhi pidana.
Bertolak  dari  uraian  latar  belakang dalam penulisan ini terkait dengan kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional menjadi masalah pada pembahasan ini dikarenakan belum adanya pasal yang mengatur secara eksplisit mengenai kewenangan hakim untuk memaafkan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh terdakwa.  Sehingga  KUHP  yang  berlaku  saat  ini terkesan ‘kaku’ dan pada akhirnya mencederai rasa keadilan masyarakat. Hal ini merupakan masalah mendasar dari  KUHP yang berlaku saat ini.
Kerangka teori yang digunakan yaitu mengacu pada  teori  yang  dikemukakan  oleh  Prof.Barda Nawawi bahwa pidana dapat dijatuhkan jika memuat syarat  adanya  tindak  pidana  dan  kesalahan / PJP (Pertanggungjawaban  Pidana).  Dalam  formula / model / pola / konvensional  tersebut,  tidak  terlihat variable  “tujuan”,  karena  tidak  dirumuskan  secara eksplisit  dalam  KUHP,  sehingga  terkesan  “tujuan” berada  di  luar  sistem.  Dengan  model  demikian, seolah-olah  dasar  pembenaran  atau  justifikasi adanya  pidana  hanya terletak  pada  TP  (syarat objektif)  dan  Kesalahan  (syarat  subjektif).  Jadi seolah-olah  pidana  dipandang  sebagai  konsekuensi absolut  yang  harus  ada,  apabila  kedua  syarat  itu terbukti.  Jelas  terkesan  sebagai  “model  kepastian” yang  kaku.  Dirasakan  janggal  (menurut  model  ini), apabila  kedua  syarat  itu  terbukti  tetapi  si  pelaku “dimaafkan” dan tidak dipidana. Dengan demikian ide “permaafan/pengampunan hakim” (Rechterlijk
pardon/judicial  pardon/dispensa  de  pena)  seolah- olah  tidak  mempunyai  tempat  atau  setidak-tidaknya sulit diterima (Arief, 2017).
Prof.Moeljatno  mengungkapan  dalam  pidato dies  natalis,  beliau  memberi  arti  kepada  “perbuatan pidana”  sebagai  “perbuatan  yang  diancam  dengan pidana,  barangsiapa  melanggar  larangan  tersebut”. Untuk  adanya  perbuatan  pidana harus  ada  unsur- unsur: 1). Perbuatan (manusia); 2). Yang memenuhi rumusan  dalam  undang-undang (ini  merupakan syarat  formil); dan 3). Bersifat  melawan  hukum  (ini merupakan  syarat  materiil). Syarat  formil  itu  harus ada,  karena  adanya  azas  legalitas  yang  terimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil itu harus pula ada,  karena  perbuatan  itu  harus  pula  betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan (Sudarto, 2009)
Berdasarkan penjelasan teori dari pakar diatas yang  kemudian  dijadikan  sebagai  landasan  teori pada  pembahasan,  penulis  akan  menguraikan mengenai  Kebijakan  Formulasi  Asas  Permaafan Hakim  Dalam  Upaya  Pembaharuan  Hukum  Pidana Nasional.
Gap  Analysis  dan  Permasalahan  dalam penulisan  ini  yaitu  KUHP  tidak  mengatur  secara eksplisit dan jelas mengenai asas permaafan hakim sehingga  kasus-kasus  yang  kerugiannya  sangat kecil/ringan dan tidak signifikan tetap dijatuhi putusan pidana oleh hakim. Meskipun pidana yang dijatuhkan ringan,  tetapi  hal  itu  tetap  menjadi  ironi  karena seseorang  tetap  dinyatakan  bersalah  di  depan persidangan  sehingga  tetap  melukai  nurani
seseorang  yang  bersangkutan  maupun  masyarakat secara  umum.  Seyogyanya  Indonesia  sebagai negara yang berlandaskan Pancasila mengimplementasikan  asas  kemanusiaan  yang diwujudkan dalam asas permaafan hakim. Hal ini lah yang  memerlukan  upaya  pembaharuan  hukum pidana  dalam  hal  kebijakan  formulasi  asas permaafan hakim.
Bertolak  dari  Gap  Analysis  tersebut  di  atas maka  rumusan  masalah  dalam  peneltian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kebijakan  formulasi  asas permaafan  hakim  dalam  kebijakan  hukum  pidana yang berlaku saat ini?
2. Bagaimana  kebijakan  formulasi  asas permaafan hakim dalam kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang?
Permasalahan  akan diuraikan  dalam  bagian pembahasan  selanjutnya. Terkait  dengan  penelitian ini, sebelumnya telah ada yang melakukan penelitian yang  pada  pokoknya  berfokus  pada  kebijakan formulasi  dan  aplikasi  nilai  permaafan  hakim  dalam peradilan pidana di Indonesia (Barlian, & Arief, 2019). Penelitian  yang  kedua  berfokus  pada rechterlijk pardon atau  permaafan  hakim  dilihat secara konseptual,  filosofis,  dan  historis  kaitannya  dengan rancangan  KUHP    (Saputro,  2016).  Penelitian  yang ketiga berfokus  pada  konsep Judicial  Pardon (Permaafan  Hakim)  dalam  masyarakat  adat  di Indonesia (Farikhah, 2016).
Penelitian  selanjutnya  yang  dibuat  dalam bentuk jurnal internasional yaitu (Sudira, 2014). “The
Construction  of  Penal  Mediation  Model  in  Handling Family  Negclect  Cases  in  the  Future”, didalamnya membahas  tentang  konsep  permaafan  hakim  tetapi lebih fokus kepada konsep mediasi penal. Penelitian berikutnya  berfokus  pada  nilai  permaafan  hakim dikaitkan  dengan  hukum  islam  (Wahyuningsih, & Hafidz, 2017).
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  terdapat perbedaan  yang  menunjukan  kebaruan  dalam penelitian  ini  yaitu  penulis  tidak  hanya  membahas dalam konteks kebijakan hukum pidana yang berlaku saat  ini  tetapi  juga  dengan  menggunakan  kajian perbandingan  dengan  negara  lain  yaitu membandingkan  kebijakan hukum  pidana  di Indonesia dengan Belanda. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi  asas  permaafan  hakim  dalam  hukum pidana yang berlaku saat ini, dan untuk mengetahui serta  menganalisis  kebijakan  formulasi  asas perrmaafan  hakim  yang  sebaiknya  dirumuskan  di masa  yang  akan  datang  dengan  membandingkan aturan pidana di Indonesia dengan Belanda.
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan  di  atas  maka  judul  yang  diangkat adalah  sebagai  berikut:  KEBIJAKAN  FORMULASI

## ASAS  PERMAAFAN  HAKIM  DALAM  UPAYA
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  tentang  kebijakan  formulasi  asas permaafan hakim dalam upaya pembaharuan hukum pidana  nasional  ini  menggunakan  metode
pendekatan  yang  bersifat  yuridis  normatif,  yaitu dengan  mengkaji/menganalisis  data  sekunder  yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Adanya pendekatan  perbandingan  hukum diperlukan    untuk memberikan gambaran dan masukan bagi kebijakan hukum  pidana  yang  sebaiknya  dirumuskan di  masa yang akan datang.
Spesifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  deskriptif  analitis.  Jenis  dan  teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kebijakan  Formulasi  Asas  Permaafan  Hakim Dalam Hukum Pidana yang Berlaku saat ini
Pembaharuan  hukum  pidana  pada  tataran regulasi  telah  diupayakan  oleh  lembaga  pembentuk undang-undang  sejak  tahun  1963,  dengan disusunnya  Rancangan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (selanjutnya  disebut  RUU  KUHP). Namun  sampai  saat  ini,  pemerintah  belum  juga berhasil  membuat  kodifikasi  peraturan induk  hukum pidana yang didasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila serta Pembukaan UUD 1945. Konsekuensi dari belum disahkannya RUU KUHP adalah Negara Indonesia tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  peninggalan  pemerintah Hindia-Belanda  yang  tentunya  telah  tertinggal  oleh
kemajuan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. (Yosuki, & Tawang, 2018).
Penyusunan  konsep  KUHP  baru  bertujuan menggantikan  KUHP/WvS  karena  ide/konsep  dasar permikiran, nilai filosofi dalam penyusunannya sudah tidak sesuai lagi dengan ide/konsep dasar pemikiran dan  nilai  filosofi  disusunnya  konsep.  Ide/konsep dasar pemikiran dan nilai filosofi disusunnya konsep adalah  Pancasila  yang  jalinan  nilai  dalam  setiap sialnya mencerminkan “ide keseimbangan” (Maerani, 2015). Ide  dasar  keseimbangan  ini  merupakan pilihan  hukum  yang  bisa  disebut memiliki  konsep prismatik (nilai keseimbangan yang baik). Mengingat ide  dasar keseimbangan  mengidentifikasi  pilihan kombinatif  atas nilai-nilai  yang  ada  di  tengah masyarakat Indonesia (Faisal, 2014).
KUHP  yang  berlaku  saat  ini  pada  dasarnya tidak  mengatur  mengenai  asas  permaafan  hakim atau rechterlijk  pardon karena  KUHP  yang merupakan  produk  dari  Belanda  memiliki  latar belakang nilai individualism dan liberalism sehingga kebutuhan  dan  kepentingan  masing-masing  individu bukan  menjadi  prioritas  melainkan  mengutamakan kepentingan  bersama. Seseorang  mendapatkan keadilan  atau  tidak  bukanlah  menjadi  persoalan, yang  dilihat  hanyalah  seseorang telah  melakukan suatu  perbuatan  yang  memenuhi  rumusan  delik dalam  undang-undang  maka  seseorang  tersbebut dinyatakan bersalah dan harus dipidana.
Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Barda Nawawi  Arief  bahwa  kebijakan  formulasi  dalam perumusan sistem pemidanaan materiil di Indonesia
pada  saat  ini  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)/Wetboek  van  Strafrecht (WvS) berasal  dari  warisan  jajahan  Belanda  yang penyusunannya  lebih  berorientasi  kepada  pelaku tindak  pidana.  Nilai  filosofis  yang  menjadi  latar belakang disusunnya KUHP/WvS adalah individualism dan liberalism yang dilandasi oleh aliran klasik/neo  klasik  yang  lebih  berorientasi  pada perbuatan dan pelaku tindak pidana, padahal dalam tujuan  nasional (national  goals) yang  merupakan garis  kebijakan  umum  yang menjadi  landasan  dan sekaligus  tujuan  pencapaian  politik  hukum  di Indonesia,  ada  dua  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh hukum  pidana  yaitu “perlindungan  masyarakat”  dan “kesejahteraan  masyarakat”.  Kedua  tujuan  tersebut sebagai  batu  landasan (acornerstone)  dari hukum pidana dan pembaruan hukum pidana (Arief, 2009).
Kekakuan  dari  KUHP  dengan  tidak  mengatur asas  permaafan  hakim  menimbulkan  kesan  bahwa hukum  pidana  bertujuan  untuk  memberikan pembalasan,  seolah-olah  seseorang  yang  bersalah menurut  undang-undang  tidak  bisa  dimaafkan.  Jika dikaitkan  dengan  nilai-nilai  dalam  Pancasila  sesuai dengan sila ke-1, sebagai contoh dalam kasus-kasus yang nilai kerugiannya kecil untuk tidak melanjutkan perkaranya  melalui  proses  hukum  atau  memberi maaf  terhadap  sesama  adalah  sesuai  tuntunan agama  islam  dan  sebuah  keutamaan,  dengan berpedoman pada surat At-Taghabun ayat 14 : “dan jika  kalian  memaafkan  dan  tidak  memarahi  serta mengampuni  (mereka)  maka  sesungguhnya  Allah
Maha  Pengampun  lagi  Maha  Penyayang” (Fatoni,2015).
Mengenai tujuan pemidanaan pun sebetulnya belum  diatur  secara  tegas  di  dalam  KUHP  yang berlaku  saat  ini.  Apabila  ingin  mengetahui  tujuan pemidanaan  dalam  KUHP,  salah  satunya  dengan mempelajari historitas dari KUHP tersebut, terutama di negeri Belanda (Anugrah, 2019).
Mengingat  tujuan  pemidanaan  maka  dalam kondisi tertentu hakim tetap diberi kewenangan untuk memberi  maaf  dan  tidak  menjatuhkan  pidana  atau tindakan  apapun,  walaupun  “tindak  pidana”  dan “kesalahan”  telah  terbukti.  Dengan  demikian,  dapat dikatakan  bahwa secara  konseptual  telah  ada pergeseran  yang  sebelumnya  bersifat  kaku/absolut berubah menjadi model keseimbangan yang fleksibel (Gunarto,2012).
Tujuan  pemidanaan tidak  dirumuskan  secara eksplisit  dalam  KUHP,  sehingga  terkesan  tujuan berada  diluar  sistem.  Dengan  model  demikian, seolah-olah dasar pembenaran adanya pidana hanya terletak  pada  tindak  pidana  dan  kesalahan,  oleh karena  itu  seolah-olah  pemidanaan  dianggap sebagai  konsekuensi  absolut  yang  harus  ada, apabila  kedua  syarat  ini  terbukti. Kerangka berpikir seperti ini memberikan suatu legitimasi bahwa KUHP saat ini bersifat kaku ( Yosuki, & Tawang, 2018).
2. Kebijakan  Formulasi  Asas  Permaafan  Hakim Dalam  Hukum  Pidana  yang  Sebaiknya Dirumuskan di Masa yang Akan Datang
Penelitian  ini  akan  memfokuskan  pada substansi  hukum  di  mana  pembaharuan  hukum pidana  yang  dilakukan  adalah  memunculkan  asas permaafan hakim (Rechterlijk Pardon) ke dalam RUU KUHP. Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  dalam  tataran sistem kebijakan hukum pidana, tahap merumuskan atau  memformulasikan suatu  perundang-undangan hukum  pidana  adalah  tahap  yang  paling  strategis karena  tahap  formulasi  adalah  penegakan  hukum secara  abstrak  .  kesalahan  pada  tahap  formulasi akan  berakibat  fatal  pada  tahap  penegakan  hukum selanjutnya yaitu penegakan hukum secara nyata (in concreto) (Tapiansari, & Susanto, 2017).
Dalam  kebijakan  formulasi/kebijakan  legislatif inilah  diharapkan  nilai-nilai  sentral  masyarakat  yang hidup  dan  tumbuh  di  dalam  masyarakat  dapat terakomodasi  sehingga  hukum  yang  akan datang atau  hukum  yang  dicita-citakan  itu  dapat  berlaku efektif di masyarakat (Kusuma, 2016).
Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi  dan  reformasi  hukum  pidana  yang melandasi  kebijakan sosial,  kebijakan  kriminal  dan kebijakan  penegakan  hukum  di  Indonesia  (Arief, 2014).
KUHP  yang  berlaku  saat  ini  memang  tidak mengatur masalah asas permaafan hakim, sehingga perlu dirumuskan dalam KUHP di masa yang akan datang.  Sebab  asas  permaafan  hakim akan mencerminkan  asas  kemanusiaan  pada  falsafah bangsa  yaitu  Pancasila,  dan  akan  mengubah paradigma KUHP yang kaku menjadi fleksibel serta
sebagai  suatu  sistem  yang  integral,  maka pembaharuan  hukum  pidana  materiil  ini  akan bermuara  pada hukum  pelaksanaan pidana  yaitu dengan  adanya  asas  permaafan  hakim  akan menjadi  solusi  untuk mengatasi  persoalan over capacity pada lembaga  pemasyarakatan  yang selama ini menjadi masalah di Indonesia.
Asas  permaafan  hakim  atau Rechterlijk Pardon saat ini berada pada tahapan formulasi RUU KUHP,  yaitu  diatur  dalam  Pasal  55  dan  Pasal  56 RUU KUHP .  K onsep permaafan hakim sebetulnya telah  lama  dilakukan  dan  tersebar  di  berbagai wilayah  Indonesia.  Konsep  ini  muncul  dalam berbagai bentuk pelaksanaan di dalam masyarakat Indonesia,  dimana  dapat  disimpulkan  bahwa permaafan  yang  ada  dalam  masyarakat  adat  tidak serta  merta  menghapus  pidana,  tetap  ada  sanski yang  diberikan  namun  sanksi  tersebut  tidak  hanya untuk  kepentingan  korban  dan  pelaku  namun  juga untuk  mengembalikan  keseimbangan  yang  telah rusak akibat adanya tindak pidana (Farikhah, 2016).
Perkembangan RKUHP sampai saat ini yaitu RKUHP  Juni  2019  belum  kunjung  disahkan. Padahal  di  dalamnya  dirumuskan  konsep  tentang permaafan  yang  tercantum  dalam  Pasal  55  dan Pasal 56. Dalam  Pasal  56  Ayat  (2)  RUU  KUHP dikatakan  bahwa  ringannya perbuatan,  keadaan pribadi,  keadaan  saat  terjadi  tindak  pidana  atau yang  terjadi  kemudian,  dapat  dijadikan pertimbangan hakim untuk tidak  menjatuhkan pidana  atau  mengenakan  tindakan  dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Hal ini  berkaitan  erat  dengan
sistem  pemidanaan,  di  mana  dengan  adanya konsepsi Rechterlijk  Pardon (Permaafan  Hakim), maka  hakim  dalam  menjustifikasi  pemidanaan terhadap seseorang, hakim harus mempertimbangkan tindak pidana, kesalahan serta tujuan  dan  pedoman  pemidanaan.  Apabila  hakim memandang  bahwa  orang  tersebut  tidak harus dijatuhkan  pidana,  maka  hakim memberi  maaf kepada  pelaku  tindak  pidana (Yosuki, & Tawang, 2018).
Sebagai bentuk pengampunan, maka dengan adanya  permaafan  seseorang  yang  bersalah  tidak perlu  dijatuhi  hukuman  atau  meraskaan  hukuman. Ketentuan  seperti  ini  pada  dasarnya  hampir  mirip dalam  ketentuan  pidana  bersyarat  (voorwaardelijke veroordeling) yang diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP (Mukhtarzain, 2015).
Dalam melakukan usaha pembaharuan hukum pidana diperlukan kajian perbandingan hukum pidana dengan  negara  lain.  Dalam  penelitian  ini  akan membandingkan  dengan  KUHP  Belanda.  Rumusan yang  tercantum  dalam  Pasal  9a  KUHP  Belanda mengatur  tentang  asas  permaafan  hakim  atau Rechterlijk Pardon, berikut ini bunyi Pasal 9a KUHP Belanda :
“the  judge  may  determine  in  the judgement  that  no  punishment  or  measure  shall  be imposed, where he deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offense, the character of the offender, or the circumtances attendant upon the commission of the offense or there after”.
Dari rumusan pasal di atas terlihat jelas bahwa hakim  dapat  tidak  menjatuhkan  putusan  pidana maupun  tindakan  dengan  memperhatikan  berat
ringannya perbuatan, karakter pelaku, keadaan yang terjadi saat perbuatan dilakukan  maupun setelahnya.
Perbuatan yang sangat ringan/tidak signifikan tidak dijatuhi pidana, sebagaimana dikemukakan oleh I  Ketut  Sudira  dalam  artikelnya “One  modern influence  in  criminal  law  is  a  principle  known  as subsosialitas (Subsocialitet) meaning if a conduct is a delict  but  socially  has a  little  significance,  it  is  not necessary  to  involve  punishment  or  further  legal action. As we can see from the Article 9 of the Dutch Criminal Code” (Sudira,2014).
Rumuan Pasal 9a tersebut di atas merupakan pedoman  pemidanaan  bagi  hakim  dalam menjatuhkan putusan  agar  supaya  putusan berorientasi  pada  nilai  kemanusiaan  dan  keadilan yaitu  denganmempertimbangkan  berat  ringannya perbuatan,  kepribadian  pelaku,  keadaan-keadaan pada saat perbuatan dilakukan maupun sesudahnya.
Di Belanda saat ini, 60% (enam puluh persen) perkara  pidana  tidak  lagi  diselesaikan  oleh Pengadilan, melainkan oleh Jaksa Penuntut Umum di luar  pengadilan,  di  Belanda  dikenal  dengan  istilah afdoening  buiten  process (penyelesaian  perkara  di luar pengadilan). Perkara yang ringan diselesaikan di luar  pengadilan,  perkara  ringan  yang  dimaksud adalah  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana penjara di bawah 6 (enam) tahun ke bawah dengan cara  ganti  kerugian  oleh  pelaku  tindak pidana kepada  korban.  Bentuk  lain,  apabila  perkara  ringan tetap diselesaikan di pengadilan, maka hakim dapat memutus  dengan Rechterlijk  pardon (permaafan hakim) dengan memperhatikan ringannya perbuatan,
keadaan pelaku tindak pidana dan keadaan sebelum atau  setelah  tindak  pidana  itu  dilakukan (Yosuki, & Tawang, 2018).
Bahkan  di Belanda  ada  kecenderungan menurunnya  penggunaan  atau  penerapan  pidana penjara, terlihat pada praktek pengadilannya terdapat suatu  ketidaksukaan  yang  semakin  besar  terhadap pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda (Kholiq, Arief, & Soponyono,2015).
Bertolak  dari  penjelasan  di  atas  tentang aturan Rechterlijk  Pardon pada  KUHP  Belanda terlihat  hampir  sama  dengan  rumusan  Pasal  56 RKUHP,  perbedaannya  terletak  pada  adanya pertimbangan  dari  segi  keadilan  dan  kemanusiaan dalam RKUHP.
Menjadi  suatu  ironi  karena KUHP  yang berlaku  di  Indonesia saat ini  justru  tidak  mengatur asas  permaafan  hakim,  baru  diformulasikan  dalam konsep  KUHP  yang  sampai  saat  ini  juga  belum disahkan.  Sehingga  pada  kasus-kasus  yang  tidak signifikan  atau  terlalu  sepele  seperti  kasus  Nenek Minah  tetap  dijatuhi  putusan  pidana  oleh  hakim. Apabila  RKUHP  segera  disahkan  dan  tetap mencantumkan  asas  permaafan  hakim,  maka kasus-kasus  seperti  kasus  nenek  Minah  dapat diberikan  permaafan  oleh  hakim  dan  tidak  hanya menegakkan  asas  kepastian,  tetapi  juga kemanusiaan dan keadilan.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah diuraikan  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
KUHP  yang  berlaku  saat  ini  pada  dasarnya tidak  mengatur  mengenai  asas  permaafan  hakim atau rechterlijk  pardon sehingga  apabila  terjadi kasus-kasus  sepele  yang  perbuatannya  sangat ringan/sangat kecil/tidak signifikan maka hakim selalu menjatuhkan putusan pidana. Seolah-olah tidak ada pilihan  lain    yang  dapat  memberikan  ruang  bagi hakim  untuk  memaafkan  terdakwa.  Sebab  hakim hanya  berpedoman  pada  KUHP  yang  sangat  kaku yang merumuskan suatu tindak pidana semata-mata hanya  jika  telah  memenuhi  rumusan  pasal  dalam undang-undang.
Ironinya, ketika KUHP  yang  berlaku  saat  ini merupakan  warisan  kolonial  Belanda yang tidak mengatur tentang asas permaafan hakim, di Belanda telah memasukkan Pasal 9a yang mengatur masalah permaafan  hakim  sehingga  pembaharuan  kebijakan formulasi dalam hal ini perlu diupayakan. Dalam hal ini  aturan Rechterlijk  Pardon pada  KUHP  Belanda terlihat  hampir sama  dengan  rumusan  Pasal  56 RKUHP,  perbedaannya  terletak  pada  adanya pertimbangan  dari  segi  keadilan  dan  kemanusiaan dalam RKUHP. Perumusan konsep rechterlijk pardon merupakan  konsep  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan selaras dengan tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam RKUHP.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Arief, Barda N.  (2009). Tujuan  dan  Pedoman Pemidanaan. Semarang: Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Arief, Barda  N.  (2014). Bunga    Rampai Kebijakan
Hukum  Pidana:  Perkembangan  Penyusunan Konsep  KUHP  baru. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
Arief,  Barda  N.  (2017). RUU  KUHP  Baru  (Sebuah
Restrukturisasi/Rekonstruksi  Sistem  Hukum Pidana Indonesia). Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.
Rahardjo, S. (2009). Negara  Hukum  Yang Membahagiakan  Rakyatnya. Yogyakarta: Genta Publishing.
Sudarto.  (2009). Hukum  Pidana  I  Edisi  Revisi. Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto.

## TESIS
Pratiwi  Nur,  M.  (2015). Putusan  Pemberian  Maaf Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Hakim Di Persidangan Negeri Solok). Universitas Islam Indonesia.

## JURNAL
Anugrah, R.  (2019). Permaafan  korban  ditinjau  dari tujuan  pemidanaan  dalam  pembaharuan hukum pidana di indoensia, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas  Hukum  Universitas  Riau, Vol.  8,
(No.1), pp. 20-35.
Barlian, Aristo  Evandy A., & Arief, Barda  Nawawi. (2017). Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon)
Dalam Pembaharuan  Sistem  Pemidanaan  Di Indonesia. Jurnal Law Reform, Vol.13, (No.1), pp. 28-44.
Tapiansari, Gialdah.,  &  Susanto,  Anthon  F.  (2017).
Pola  Penegakan  Hukum  Pidana  Berdasarkan Nilai-Nilai  Kemanusiaan  Dalam  Perspektif Asas  Manfaat. Jurnal  Litigasi,  Vol.1,  (No.18), pp. 41-86.
Faisal.  (2014).  Membangun  Politik  Hukum  Asas
Legalitas  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana Indonesia. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum,
Vol.21, (No.1), pp. 81- 95.
Fatoni,  S.  (2015).  Pembaharuan  Hukum  Pidana Melalui  Aktualisasi  Nilai-Nilai  Pancasila Berorientasikan  Pendekatan  Religius. Jurnal Hukum Islam IAIN Tulungagung, Vol.3, (No.1),
pp.43-66.
Farikhah, M.  (2016).  Konsep  Judicial  Pardon (Permaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia. Jurnal  Media  Hukum,  Vol.25,
(No.1), pp.81-92.
Gunarto,  Marcus  P.  (2009). Sikap  Memidana  yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, Jurnal
Mimbar Hukum, Vol.21, (No.1), pp.93-108.
Gunarto,  Marcus  P.  (2012).  Asas  Keseimbangan dalam  Konsep  Rancangan  Undang-Undang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.24, (No.1), pp.1-186.
Kholiq, Abdul,. Arief, Barda Nawawi,. & Soponyono,
Eko. (2015). Pidana Penjara Terbatas:Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi  Jenis  Sanksi  Hukum  Pidana  Di Indonesia. Jurnal Law Reform, Vol.11, (No.1), pp. 100-112.
Kusuma,  Jauhari  D.  (2016).  Tujuan  Dan  Pedoman Pemidanaan  Dalam  Pembaharuan  Sistem Pemidanaan di Indonesia. Jurnal Muhakkamah, Vol.1, (No.2), pp. 94-109.
Maerani,  Ira  A.  (2015).  Implementasi  Ide Keseimbangan  Dalam  Pembangunan  Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keadilan. Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.2, (No.2), pp. 329-338.
Mukhtarzain,  Abdullah A.  (2018).  Permaafan  Dalam Pemidanaan  Menurut  Hukum  Islam  Dan Hukum  Nasional. Jurnal  Idea  Hukum, Vol.4,
(No.1), pp. 936-959.
Saputro,  Adery  A.  (2016). Konsepsi  Rechterlijk Pardon  Atau  Permaafan  Hakim  dalam Rancangan  KUHP. Jurnal  Mimbar  Hukum, Vol.28, (No.1), pp. 61-76.
Sudira, I  Ketut.  (2014). The  Construction  of  Penal Mediation  Model  in  Handling  Family  Negclect Cases  in  the  Future. International  Journal of Education  and  Research,  Vol.2,  (No.8), pp.429-438.
Soponyono, E. (2012). Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan  yang  Berorientasi  Pada  Korban.
Jurnal  Masalah-Masalah  Hukum,  Jilid  41, (No.1), pp. 29-41.
Wahyuningsih, Sri Endah., & Hafidz, Jawade. (2017).
The  Development  of  the  Indonesian  Criminal Code Derived From The Yudicial Pardon Value in  Islamic  Law. Jurnal  Addin,  Vol.11,  (No.2), pp.295-320.
Wibawa,  I.  (2017).  Implementasi  Asas  Kepastian Hukum  Yang  Berkeadilan  Berdasar  Cita Hukum  Bangsa  Indonesia  (Kajian  Putusan Pengadilan  Negeri  Banyumas  tentang  Kasus Mbah Minah). Jurnal Yudisia. Vol.8, (No.1), pp.
18-44.
Yosuki,  Aska.,  & Tawang,  Dian  Adriawan Daeng.
(2018). Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi rechterlijk  pardon  (permaafan  hakim)  dalam pembaharuan hukum  pidana  di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Adigama, Vol.1,  (No.1),  pp.  1-
25.