## PERKEMBANGAN ASET KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA
Isa Fairuzzatul Mufarikhah Universitas Singaperbangsa Karawang isa.fairuzzaul@gmail.com
Abstract:  Background :  Development  of  Islamic  finance.  This  study  aims  to  provide  references  to literature  related  to  the  development  of  Islamic  finance  in  Indonesia  in  terms  of  assets  from  Islamic banking,  Islamic  IKNB  and  Islamic  capital  markets. Method: The  method  used  in  this  research  is descriptive quantitative. This study uses secondary data with quantitative data from the results of reports on the development of Islamic finance in Indonesia in the 2015-2019 period. Conclusion: The results of this  study  show  that  from  2015-2019  or  the  last  5  years,  Islamic  finance  in  Indonesia  has  continued  to develop  with  an increase in  Islamic financial assets consisting of  Islamic banking  assets,  Islamic  IKNB assets and Islamic capital market assets.
Keywords: Asset; Syariah banking; Sharia IKNB; Sharia Capital Market
Abstrak: Background: Perkembangan keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan menyediakan rujukan kepustakaan  berkaitan  tentang  perkembangan  keuangan  syariah  di  Indonesia  dilihat  dari  segi  aset  dari perbankan  syariah,  IKNB  syariah  dan  pasar  modal  syariah. Metode: Adapun  metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  deskriptif  kuantitatif.  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  dengan  jenis data kuantitatif dari hasil laporan perkembangan keuangan syariah di Indonesia tahun periode 2015-2019. Kesimpulan: Hasil penelitian ini bahwa dari tahun 2015-2019 atau 5 tahun  terakhir Keuangan Syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan dengan adanya peningkatan aset keuangan syariah yang terdiri dari aset perbankan syariah, aset IKNB syariah dan aset pasar modal syariah. Kata Kunci: Aset; Perbankan Syariah; IKNB Syariah; Pasar Modal Syariah

## PENDAHULUAN
Kegiatan  ekonomi  telah  ada  sejak  zaman  Rasulullah  SAW  dimana  ajaran  Islam sudah  memberikan  prinsip-prinsip  dan  filosofi  dasar  yang  harus  dijadikan  pedoman dalam  aktivitas  perdagangan  dan  perekonomian.  Sistem  keuangan  syariah  didasarkan kepada  ajaran  Islam  seperti  Al-Quran  dan  Sunnah.  Perkembangan  sistem  keuangan syariah  ditandai  dengan  didirikannya  berbagai  lembaga  keuangan  syariah  dan diterbitkannya  berbagai  instrumen  keuangan  berbasis  syariah  sekitar  tahun  1960-an. Tahun 1963 perbankan syariah modern pertama kali muncul di Mit Ghamr Mesir dalam bentuk tabungan pedesaan. Ia mulai menunjukkan perkembangannya pada era 1970-an hal  ini  diperkuat  oleh  pernyataan  Salleh  (2003)  bahwa  secara  umumnya,  kemunculan semua  pembangunan  berdasarkan  Islam  ini  terlihat  sekitar  tahun  1970-an.  Pada  awal 1980-an,  bank  syariah  juga  muncul  di  negara-negara  non-Islam,  dan  bahkan  semakin diterima  di  negara-negara  non-Islam  (Ebrahim  dan  Tan  Kai  Joo,  2001;  Alam  dan Shanmugam,  2007).  Pada  era  1990-an  jumlah  bank  bank  Islam  di  seluruh  dunia  telah mencapai 50 buah termasuk di negara negara bukan Islam (Hussein, 1991).
Di  Indonesia  sendiri  sistem  keuangan  syariah  bermula  pada  tahun  1980-an  yaitu berdirinya Lembaga Keuangan Syariah yaitu Koperasi Ridha Gusti di Jakarta dan Baitut Tamwil-Salman di  Bandung. Kemudian  Perbankan  Syariah  di  Indonesia  bermula pada tahun 1983, terdapat peristiwa besar dalam dunia perbankan Indonesia. Bank Indonesia (BI)  memberikan  keleluasaan  bagi  bank  untuk  menetapkan  suku  bunga.  Pemerintah melalui  kebijakan  deregulasi  perbankan  memiliki  tujuan  menciptakan  kondisi perbankan lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Selain itu, pemerintah Indonesia  berencana  menerapkan sistem  bagi  hasil  dalam  perkreditan  yang  merupakan konsep dari perbankan syariah. Kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk
kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia pada tahun 1990. Pada tahun 1991 Tim Perbankan MUI berhasil mendirikan bank syariah pertama di Indonesia Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang resmi beroperasi pada tahun 1992.
Berdasarkan  undang-undang  No.23  tahun  1999  dan  kemudiannya  telah diamandemen  kepada  undang-undang  No.3  tahun  2004  tentang  Bank  Indonesia  (BI), menyatakan  Indonesia  mengaplikasikan  sistem  keuangan  dan  perbankan  ganda,  yaitu sistem  syariah  dan  sistem  konvensional.  Dengan  adanya  undang-undang  tersebut pemerintah  Indonesia  telah  mengakui  dan  menerima  sistem  keuangan  dan  perbankan syariah  sebagai  salah  satu  sistem  keuangan  dan  perbankan  di  Indonesia.  Hal  ini dinyatakan  dalam  undang-undang  No  10  tahun  1998  dinyatakan  bahwa  bank-bank mendapatkan  kesempatan  yang  lebih  luas  untuk  menjalankan  aktivitas  dual  banking system.  Dalam  dual  banking  system  ini  bank  konvensional  dibolehkan  membuka  unit usaha syariah atau Islamic window. Pada tahun 2008 pemerintah kembali mengeluarkan undang-undang tentang perbankan syariah yaitu undang-undang No 21 Tahun 2008 dan diikuti  dengan  undang-undang  Sukuk  Negara  No  19  tahun  2008.  Dengan diberlakukannya  undang-undang  ini,  maka  landasan  hukum  sistem  keuangan  dan perbankan syariah semakin kuat. Tujuan daripada karya ilmiah ini untuk  menyediakan rujukan  kepustakaan  berkaitan  tentang  perkembangan  keuangan  syariah  di  Indonesia. Perkembangan ini dilihat dari segi aset dari perbankan syariah, IKNB syariah dan pasar modal syariah.

## KAJIAN PUSTAKA
Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang  membutuhkan  dana  dengan  pihak  yang  memiliki  kelebihan  dana  melalui  produk dan  jasa  keuangan  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah  Islam.  (Andri  Soemitra  2009). Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Prinsip Syariah adalah aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam  antara  bank  dengan  pihak  lain  untuk menyimpan  dana  dan  atau  pembiayaan  kegiatan  usaha,  atau  kegiatan  lainnya  yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah),  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  penyertaan  modal  (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang  modal  berdasarkan  prinsip  sewa  murni  tanpa  pilihan  (ijarah),  atau  dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang  yang disewa dari pihak bank oleh pihak  lain  (ijarah  wa  iqtina).  Sedangkan  Pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak yang  dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil
Aset  keuangan syariah berasal dari  aset  perbankan  syariah,  aset industri keuangan non  bank  (IKNB)  syariah  dan  pasar  modal  syariah.  Aset  perbankan  syariah.  Menurut (Putra, 2017) Aset perbankan syariah terdiri dari uang kas dan dana pada bank syariah Indonesia  terdiri  dari jumlah pembiayaan  yang diberikan, penempatan  dana  pada  bank lainnya, serta aktiva pada bank syariah Indonesia. Menurut OJK, IKNB Syariah adalah bidang  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  aktivitas  di  industri  asuransi,  dana  pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip syariah.  Menurut  Direktorat  Jendral
Kekayaan  Negara,  Pasar  Modal  Syariah  adalah seluruh  kegiatan  di  pasar  modal  yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Penelitian ini  menggunakan  data  sekunder  dengan  jenis  data  kuantitatif  dari  hasil  laporan perkembangan  keuangan  syariah  di  Indonesia  tahun  periode  2015-2019.  Tujuan  dari penelitian ini adalah menyajikan data dan memberikan penjelasan  mengenai fenomena yang  terjadi  di  masa  sekarang.  Di  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  disini  menggunakan kajian  studi  pustaka  mencari  informasi  lewat  buku  dan  literatur  lainnya  untuk membentuk  sebuah  landasan  teori.  Penelitian  ini  juga  untuk  menelaah  sumber-sumber tertulis  seperti  jurnal  ilmiah,  buku  referensi,  literature,  ensiklopedia,  karangan  ilmiah, karya ilmiah serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Objek kajian  penelitian  ini  berupa  tulisan,  tabel  dan  grafik  yang  menggambarkan  dan memaparkan tentang sejarah dan perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Perkembangan Perbankan Syariah
Pada  tahun  1983,  peristiwa  besar  terjadi  di  industri  perbankan  Indonesia.  Bank Indonesia  (BI)  memberikan  keleluasaan  bagi  bank  untuk  menetapkan  suku  bunga. Melalui  kebijakan  deregulasi  industri  perbankan,  pemerintah  bertujuan  untuk menciptakan  kondisi  perbankan  yang  lebih  efektif  dan  kuat  guna  menjaga perekonomian.  Pemerintah  Indonesia  juga  berencana  menerapkan  sistem  bagi  hasil yang  merupakan  konsep  perbankan  syariah.  Pada  tahun  1990,  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  membentuk  kelompok  kerja  untuk  mendirikan  Bank  Syariah  di Indonesia  Pada  Agustus  1990,  MUI  mengadakan  seminar  tentang  bank  dan  bunga bank  di  Jawa  Barat.  Kemudian  hasil  seminar  dibahas  lebih  dalam  pada  Musyawarah Nasional  (MUNAS)  ke-IV  MUI  di  Jakarta  tahun  1990.  MUNAS  mengarah  pada pembentukan  kelompok  kerja  untuk  mendirikan  bank  syariah  di  Indonesia  yang disebut Tim Perbankan MUI, yang tugasnya melakukan metode dan konsultasi dengan semua  pihak  yang  terkait.  Berkat  kerja  Tim  Perbankan  MUI  berdirilah  bank  syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI).-an.
Menurut  Rae  (2008),  setelah  tahun  1998  perkembangan  perbankan  syariah  yang pesat  baru  terjadi,  yaitu  setelah  serangkaian  krisis  ekonomi,  perbankan  syariah mendapat  perhatian  lebih.  Krisis  yang  dimaksud  adalah  krisis  ekonomi  dunia  pada tahun  1998  terjadi  krisis  ekonomi  yang  pengaruhnya  sangat  dirasakan  oleh  negara- negara  di  rantau  Asia  termasuk  Indonesia.  Kemudian  krisis  ekonomi  global  tahun 2009  yang  pengaruhnya  hampir  merata  dirasakan  oleh  negara-negara  dunia  terutama Amerika  Serikat.  Menurut  studi  lapangan  selama  dua  tahun  (2007-2009)  di  Amman, Yordania,  bank  konvensional  lebih  banyak  mengalami  efek  negatif  dibandingkan perbankan  syariah  akibat  krisis  ekonomi  global.  Hal  ini  dikarenakan  pedoman  Islam membuat  metode  investasi  lebih  etis  dan  kurang  berisiko  dibandingkan  bank tradisional  (Tobin,  2009).  Situasi  ini  membuka  ruang  untuk  penerimaan  keuangan Islam  yang  lebih  baik,  terutama  perbankan  Islam,  dan  memberikan  alternatif  dari sistem konvensional (Smolo, 2009; Iyer, 2009).
Perkembangan  perbankan  syariah  terus  terjadi  hingga  saat  ini  dengan meningkatnya jumlah kantor perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 2.300  kantor  yang  terdiri  dari  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah.  Jumlah ini  meningkat  dari  tahun  sebelumnya  yang  hanya    2.229.  Sementara  itu,  jumlah  aset perbankan  syariah  telah  tumbuh  dari  Rp  489,69  triliun  pada  tahun  2018  menjadi  Rp 538,32  triliun  pada  tahun  2019.  Perkembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia berdasarkan  Aset  Perbankan  Syariah  dari  tahun  2015-2019  dapat  dilihat  dari  tabel berikut:
Tabel 1. Aset Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019
KETERANGAN TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 Bank Umum Syariah 213,42  254,18  288,03  316,69  350,36 Unit Usaha Syariah 82,84 102,32  136,15  160,64  174,2 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  7,74 9,16 10,84 12,36 13,76 Total Aset Perbankan Syariah 304 365,66  435,02  489,69  538,32
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Laporan Perkembangan Keungan Syariah tahun 2018-
2019
304 365,66 435,02 489,69 538,32 0 100 200 300 400 500 600 2015 2016 2017 2018 2019 TAHUN

## Aset Perbankan  Syariah
Grafik 1. Aset Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Laporan Perkembangan Keungan Syariah tahun 2018- 2019
Berdasarkan  grafik  1  bisa  kita  lihat  bahwa  aset  dari  perbankan  syariah  di Indonesia  terus  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya  yaitu  dari  tahun  2015-2019. Hal  ini  didukung  dengan  adanya  peningkatan  aset  yang  terjadi  di  semua  subsektor
dalam  perbankan  syariah  yaitu  BUS,  UUS,  dan  BPRS  pada  tahun  2015-2019  yang dapat dilihat pada tabel 1.

## 4.2 Perkembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah
Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus berkembang dan  bermanfaat  begitu  besar  bagi  perekonomian.  Salah  satunya  ialah  Industri keuangan  non  bank  (IKNB)  Syariah  yang  merupakan  andalan  industri  keuangan syariah  untuk  mengembangkan  perekonomian  syariah  di  Indonesia.  IKNB  Syariah berkaitan dengan aktivitas asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, dimana pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Kegiatannya  tidak  jauh  berbeda  dengan  IKNB  konvensional,  yang  membedakan ialah  produk  dan  mekanisme  transaksi  yang  berdasarkan  prinsip  syariah.Kegiatan tersebut  diantaranya  adalah  Pembiayaan  Mudharabah  (Qiradh),  Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah, Wakalah, Akad Mudharabah Musyarakah, dan Akad Kafalah.  Perkembangan  IKNB  syariah  tidak  luput  dari  upaya  yang  dilakukan  oleh OJK  sebagai  lembaga  pengatur  dan  pengawas  di  keuangan  syariah,  yang  berwenang untuk  mengintegrasikan  kebijakan,  strategi,  dan  tahapan  pengembangan  di  industri keuangan  syariah.  Tentunya  melibatkan  DSN  MUI,  dalam  mengeluarkan  perangkat regulasi sesuai dengan prinsip syariah.
Perkembangan  keuangan  syariah  di  Indonesia  juga  dipengaruhi  dari perkembangan  Industri  Keuangan  Non  Bank  Syariah.  Perkembang  ini  dapat  dilihat dari  total  aset  IKNB  syariah  yang  terus  meningkat  setiap  tahunnya  terdiri  dari perkembangan  aset  asuransi  syariah,  perusahaan  pembiayaan  syariah  dan  IKNB syariah  lainnya.  Perkembangan  IKNB  syariah  di  Indonesia  berdasarkan  Aset  IKNB Syariah dari tahun 2015-2019 dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 2. Aset IKNB Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019
KETERANGAN TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 Asuransi Syariah 26,52  33,24  40,52  41,96 45,45 Perusahaan Pembiayaan Syariah  22,83  36,94  34,48  29,45 32,91 IKNB Syariah Lainnya 15,54  18,51  24,14  29,35 27,2 Total Aset IKNB Syariah 64,89  88,69  99,14  100,76  105,56
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Laporan Perkembangan Keungan Syariah tahun 2018-
64,89 88,69 99,14 100,76 105,56 0 20 40 60 80 100 120 2015 2016 2017 2018 2019 TAHUN Aset IKNB Syariah
Grafik 2. Aset IKNB Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Laporan Perkembangan Keungan Syariah tahun 2018- 2019
Dari grafik  2  bisa  kita  lihat  bahwa IKNB  syariah  di  Indonesia pada  tahun  2015- 2019  terus  mengalami  peningkatan.  Namun  pada  tahun  2018  subsektor  pada  IKNB Syariah  yaitu  Perusahaan  pembiayaan  syariah  mengalami  penurunan  aset  dari  tahun sebelumnya  sebesar  5,03  triliun  rupiah  (Tabel  2)..  Walaupun  hal  ini  tidak menimbulkan penurunan terhadap aset IKNB syariah tetapi kita perlu mewaspadainya agar perkembangan IKNB syariah tidak melambat

## 4.3 Perkembangan Pasar Modal Syariah
Selain  perbankan  syariah  dan  IKNB  syariah,  pasar  modal  syariah  juga mempengaruhi  adanya  perkembangan  keuangan  syariah  di  Indonesia.  Pasar  modal syariah  merupakan  kegiatan  dalam  pasar  modal  yang  diatur  dalam  UUPM  dengan tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah.  Kegiatan  Pasar  Modal  Syariah  tidak berbeda  dengan  pasar  modal  konvensional,  yang  membedakannya    yaitu  produk  dan mekanisme  transaksi  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Kegiatan  pasar  modal syariah  dikembangkan  atas  dasar  fiqih  muamalah,  yang    menyatakan  bahwa  semua bentuk  muamalah  boleh  dilakukan  kecuali  jika  ada  dalil  yang  melarangnya  (haram). Hal inilah yang menjadi prinsip syariah pada pasar modal syariah di Indonesia.
Pasar  modal  syariah  di  Indonesia  pertama  kali  dimulai  dengan  reksa  dana syariah yang diterbitkan oleh PT. Danareksa Investment Management Company pada tanggal  3  Juli  1997.    Pada  tanggal  3  Juli  2000  Bursa  Efek  Indonesia  berkerjasama dengan  PT  Danareksa  Investment  Management  meluncurkan  Jakarta  Islamic  Index untuk  memandu  investor  yang  ingin  menginvestasikan  dananya  secara  syariah. Dengan  adanya  hal  ini    para  investor  telah  disediakan  saham-saham  yang  dapat digunakan sebagai alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah
Pada tanggal 18 April 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)  mengeluarkan  fatwa  tentang  pasar  modal,  yaitu  Fatwa  Nomor  20/DSN- MUI/IV/2001  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Investasi  Untuk  Reksa  Dana  Syariah.
Selain  itu,  dengan  munculnya  Obligasi  Syariah  PT  Indosat  Tbk,  instrumen  investasi syariah di pasar modal terus berkembang.
Pada  tanggal  14  Maret  2003  terjadi  perkembangan  kelembagaan  yaitu  MoU antara  Bapepam  dan  DSN-MUI,  dimana  mereka  sepaham  untuk  mengembangkan pasar  modal  berbasis  syariah  di  Indonesia.  Pada  tahun  2003  perkembangan  Pasar Modal  Syariah  ditandai  dengan  pembentukan  Tim  Pengembangan  Pasar  Modal Syariah  oleh  Bapepam-LK.  Selanjutnya  Bapepam-LK  terus  mengembangkan  pasar modal  syariah  dengan  menerbitkan  Peraturan  Bapepam  dan  LK  terkait  Pasar  Modal Syariah.  Pada  tanggal  7  Mei  2008  disahkannya  UU  Nomor  19  tahun  2008  tentang Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN),  yang  menjadi  tonggak  baru  dalam Perkembangan Pasar Modal Syariah. Undang-undang ini menjadi dasar hukum  untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara.
Perkembangan  pasar  modal  syariah  terus  terjadi  hingga  saat  ini.  Dapat  dilihat dari produk yang dihasilkan pasar modal syariah yaitu sukuk negara, sukuk korporasi dan  reksa  dana  syariah  yang  terus  mengalami  peningkatan  aset.  Hal  ini  tentunya memicu  peningkatan  aset  pada  pasar  modal  syariah.  Perkembangan  Pasar  Modal Syariah  di  Indonesia  berdasarkan  Aset  Pasar  Modal  Syariah  dari  tahun  2015-2019 dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 3. Aset Pasar Modal Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019
KETERANGAN TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 Sukuk Negara 297,58  412,63  551,56  645,05  740,62 Sukuk Korporasi 9,9 11,88 15,74 21,3 29,83 Reksa Dana Syariah 11,02 14,91 28,31 34,49 53,74 Total Aset Pasar Modal Syariah  318,5 439,42  595,61  700,84  824,19
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Laporan Perkembangan Keungan Syariah tahun 2018-
318,5 439,42 595,61 700,84 824,19 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2015 2016 2017 2018 2019 TAHUN

## Aset Pasar Modal Syariah
Grafik 3: Aset Pasar Modal Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Laporan Perkembangan Keungan Syariah tahun 2018- 2019
Berdasarkan  grafik  3  Aset  Pasar  Modal  syariah  terus  mengalami  peningkatan setiap  tahunnya  yaitu  dari  tahun  2015-2019.  Hal  ini  juga  didukung  dengan peningkatan  aset  setiap  produk  pasar  modal  syariah  yaitu  sukuk  negara,  sukuk korporasi dan reksa dana syariah di setiap tahunnya yaitu tahun 2015-2019 (Tabel 3).

## KESIMPULAN
Keuangan  berbasis  syariah  di  Indonesia  telah  ada  sejak  1980-an  hingga  sekarang. Keuangan  syariah  terus  menerus  berkembang di  Indonesia  bahkan  telah  menjadi  salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Hal ini tentu saja memicu banyak nya lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang berbasis konvensional dan  berbasis  syariah  terus  meningkatkan  produk  berbasis  syariah  sebagai  pendanaan nya.  Perkembangan  terjadi  juga  dikarenakan  penduduk  Indonesia  yang  mayoritas beragama  Islam  banyak  beralih  dari  penggunaan  bank  berbasis  konvensional  menjadi syariah. Perkembangan keuangan syariah Indonesia dalam karya ilmiah ini mengambil dari perkembangan aset dari perbankan syariah, IKNB syariah dan pasar modal syariah dari tahun 2015-2019. Dari hasil  yang saya dapat Aset Keuangan Syariah di Indonesia dari  tahun  2015-2019  terus  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Hal  ini membuktikan eksistensi keuangan syariah saat ini masih terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahari,  Z,  Hamat,  Z.,  dan  Sari,  M,D.  (2013). Perkembangan  Perbankan  Syariah  di Indonesia:  Suatu  Tinjauan. Jurnal  Aplikasi  Bisnis,  3(2),  120-138.  Dapat diakses
https://www.researchgate.net/publication/304777260_PERKEMBANGAN_PE RBANKAN_SYARIAH_DI_INDONESIA_SUATU_TINJAUAN
Direktorat  Jendral  Kekayaan  Negara  (2023). Pasar  Modal  Syariah  Indonesia. Diakses di https://www.djkn.kemenkeu.go.id/
Fitria,  T,N.,  Marimin,  A.,  Romadhoni,  A,H.(2015). Perkembangan  Bank  Syariah  di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 1(2), 75-87. Otoritas  Jasa  Keuangan  (2018). Laporan  Perkembangan  Keuangan  Syariah  Indonesia 2018. Diakses dari www.ojk.go.id . Otoritas  Jasa  Keuangan  (2019). Laporan  Perkembangan  Keuangan  Syariah  Indonesia 2019. Diakses dari www.ojk.go.id . Otoritas  Jasa  Keuangan  (2019). Statistik  Perbankan  Syariah  Desember  2019. Diakses dari www.ojk.go.id .
Otoritas Jasa Keuangan (2019). IKNB Syariah. Diakses dari www.ojk.go.id . Otoritas Jasa Keuangan (2019). Pasar Modal Syariah. Diakses dari www.ojk.go.id .
Soemitra,  A.  2009. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah. Jakarta:  Prenadamedia Group. Diakses dari https://books.google.co.id