ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

## Fathul Mu’in
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung fathulmuin@radenintan.ac.id

## Abstract
Marriage of different religions is marriage between people of different religions, such as the marriage of Muslims (male / female) to non-Muslims (male / female), both polytheists and scribes. As a universal religion, Islam views that one another is a "ummatan wahidah" unity between individuals and individuals, as well as between one ethnic group and another, there is no difference in humanity, the difference is the level of devotion to Allah SWT. On that basis,  then  in  terms  of  marriage,  Islam  does  not  question  the  differences  in  descent, nationality or nationality, but the difference in religion is the focus of the problem, resulting in  interfaith  marriages.  Interfaith  marriages  are  a  serious  problem  in  the  struggle  of  the Indonesian  nation's  thinking  between  the  pros  and  cons,  considering  that  these  cases  also occur in this country.
Key Words: FatwaMUI, Law, Marriage

## Abstrak
Perkawinan berbeda agama adalah perkawinan antara orang yang berlainan agama, seperti perkawinan  orang  Islam  (pria/wanita)  dengan  orang  bukan  Islam  (pria/wanita),  baik  kafir musyrik  maupun  ahli  kitab.  Sebagai  agama  yang  universal,  Islam  memandang  bahwa manusia  satu  sama  lain  merupakan  satu  kesatuan  umat  “ummatan  wahidah”  baik  antara individu dengan individu, maupun antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain,  tidak  ada  perbedaan  derajat  kemanusiaan,  yang  membedakan  adalah  tingkat ketakwaannya  kepada  Allah  SWT.  Atas  dasar  itulah,  maka  dalam  hal  perkawinan,  Islam tidak  mempersoalkan  perbedaan  keturunan,  kebangsaan  dan  atau  kewarganegaraan, melainkan  perbedaan  agamalah  yang  menjadi  fokus  masalah,  sehingga  muncul  kasus perkawinan  beda  agama.    Pernikahan  beda  agama  merupakan  masalah  yang  serius  dalam pergulatan  pemikiran  bangsa  Indonesia  antara  yang  pro  dan  kontra,  mengingat  kasus tersebut juga banyak terjadi di negara ini.
Kata Kunci: FatwaMUI, Undang-undang, Perkawinan

## Pendahuluan
Manusia  cenderung  tertarik  kepada  lawan  jenisnya,  untuk  itu  Islam memberikan  alternatif  bagi  bertemunya  dua  manusia  yang  sebelumnya  bukan muhrim  menjadi  halal  baginya  yakni  dengan  cara  perkawinan  yang  telah disyariatkan. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang kuat sebagai  penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah  tangga. Seperti  dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk untuk mendapatkan mawaddah dan rahmah serta ketenangan lahir dan bathin dalam keluarga.
Di era modern seperti ini, pergaulan antara pria dan wanita telah malampaui batas  suku,  etnis,  negara,  bahasa,  bahkan  lintas  agama.  Itu  berarti  perbedaan- perbedaan tersebut bukan menjadi halangan dalam perkenalan dan pada akhirnya tidak  jarang  yang  sampai  pada  jenjang  pernikahan,  sehingga  muncullah  kasus pernikahan  beda  agama.  Kasus  perkawinan  beda  agama  ini  menjadi  suatu  topik yang sudah lama namun hingga kini masih diperselisihkan dan diperdebatkan.
Meski dalam Islam perkawinan beda agama itu dilarang, namun pernikahan bernuansa  keberagaman  ini  banyak  terjadi  dan  dijumpai  didalam  kehidupan masyarakat.  Contoh  yang  banyak  terjadi  dan  ter-ekspose  ke  masyarakat  luas  oleh media  massa  adalah  perkawinan  beda  agama  yang  dilakukan  oleh  kalangan selebritas di Indonesia terjadi dalam tiap masa. Seperti contoh pasangan suami istri Ira Wibowo-Katon Bagaskara, Nurul Arifin-Mayong, Dewi Yull-Rae Sahetapy, dan Nia Zulkarnain-Ari Siasaleh. 1
Pada tahun 1986 dikeraton Solo, menikah Gusti Raden Ayu Kus Ondowiyah, putri Paku Buwono XII, beragama Islam dengan Bandoro Raden Mas Susatya yang beragama  Kristen.  Keduanya  memutuskan  untuk  tetap  pada  agamanya  masing- masing sehingga jalan tengah yang ditempuh dengan cara menikah di catatan sipil. 2
Pada  tahun  1975,  Ir.  Silvanus,  Gubernur  Kalimantan  Tengah,  seorang  yang beragama  Kristen  kawin  dengan  G.R.A.Y.  Kus  Supiah,  beragama  Islam  dikeraton Solo.  Pada  tahun  itu  juga  di  Kudus  Jawa  Tengah  seorang  hakim  yang  taat menjalankan syariat Islam telah kawin dicatatan sipil dengan seorang wanita yang beragama Katolik. 3
Pernikahan  beda  agama  ternyata  tidak  hanya  terjadi  pada  artis-artis  dan masyarakat kelas elite yang tinggal di kota-kota besar saja, akan tetapi juga terjadi pada masyarakat perkampungan. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tersebut tidak lagi didasarkan pada satu akidah agama, melainkan hanya dengan dasar cinta. Seolah-olah cinta semata yang menjadi dasar dalam suatu pernikahan. 4
Kenyataan  tersebut  adalah  permasalahan  yang  muncul  ditengah-tengah masyarakat Indonesia, bahkan mungkin dinegara-negara lain juga terjadi  hal  yang sama,  yang  kultur  masyarakatnya  heterogen,  beragam  suku,  ras,  adat-istiadat  dan agamanya.
1 Abdul Majid, Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam , http.www.pikiran-rakyat.com , 21 Juni 2010.
2 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 55-56. 3 Ibid.
4 Nuryamin Aini, Fakta Empiris Pernikahan Beda Agama dalam Abd. Moqsith Ghazali (ed) Ijtihad Islam Liberal , (Jakarta : Jaringan Islam Liberal, 2005), h. 219.

## Perkawinan Beda Agama Dalam Islam
Perkawinan  beda  agama  atau  perkawinan  atau  perkawinan  antar  agama, dapat  diartikan  sebagai  perkawinan  dua  insan  yang  berbeda  agama,  kepercayaan atau  faham.  Yang  dimaksud  dengan  pernikahan  beda  agama  adalah  pernikahan orang Islam (pria/wanita) dengan orang yang bukan Islam (pria/wanita).
Mengenai masalah ini, Islam membedakan hukumnya sebagai berikut:
1. Pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik,
2. Pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, dan
3. Pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim. Sedangkan penjelasan dari ketiga masalah tersebut adalah sebagai berikut:

## Pernikahan Antara Seorang Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Musyrik
Menurut Nahdlatul Ulama haram hukumnya sebuah pernikahan antara laki- laki  muslim  dengan  wanita  kafir  yang  bukan  murni  ahli  kitab,  seperti  wanita penyembah berhala, Majusyi, atau salah satu dari kedua orang tuanya adalah orang kafir.  Yusuf  Qardlawi  dalam  hal  ini  juga  mengharamkan  perkawinan  antara  laki- laki  muslim  dengan  wanita  musyrik.  Baik  NU  maupun  Yusuf  Qardlawi mendasarkan pada firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:
                                                                                                                               
                                                                                                                                      
                                                                            
Artinya:
"Dan  janganlah  kamu  menikahi  wanita-wanita  musyrik,  sebelum  mereka  beriman. Sesungguhnya  wanita  budak  yang  mu'min  lebih  baik  dari  wanita  musyrik,  walaupun  dia menarik  hatimu.  Dan  janganlah  kamu  menikahkan  orang-orang  musyrik  sebelum  mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan  izin-Nya.  Dan  Allah  menerangkan  ayatayat-Nya  kepada  manusia  supaya  mereka mengambil pelajaran". (QS. Al-Baqarah : 221)
Namun  terdapat  perberdaan  pendapat  di  antara  para  ulama  yakni  tentang siapa musyrikah yang haram dinikahi sebagaimana maksud ayat di atas? Menurut Ibnu  Jarir  at-Thabari,  bahwa  musyrikah  yang  dilarang  dinikahi  adalah  musyrikah dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya Alqur'an memang tidak  mengenal  kitab  suci  dan  mereka  menyembah  berhala.  Maka  menurut pendapat  ini,  seorang  laki-laki  muslim  boleh  menikah  dengan  wanita  musyrikah
dari  non  Arab,  seperti  wanita  Cina,  India,  dan  Jepang  yang  diduga  mempunyai kitab suci atau serupa kitab suci. Muhammad Abduh juga sependapat dengan ini. 5
Tetapi  mayoritas  ulama  berpendapat  bahwa  semua  musyrikah  baik  dari bangsa  Arab  maupun  non  Arab  selain  Ahlu  Kitab  tidak  boleh  dinikahi.  Menurut pendapat  ini,  siapapun  yang  bukan  muslim  atau  ahlu  kitab  (beragama Kristen/Yahudi) haram dinikahi. 6

## Perkawinan Beda Agama Menurut MUI
Dalam MUNAS Majelis Ulama Indonesia (MUI)  yang ke VII pada Tahun 2005 di  Jakarta,  MUI  mengeluarkan  11  fatwa  MUI  yang  salah  satunya  adalah  fatwa tentang  pernikahan  beda  agama.  Untuk  lebih  jelasnya,  berikut  ini  akan  dikutip seutuhnya  keputusan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Pernikahan Beda Agama.
Majelis  ulama  Indonesia  (MUI),  dalam  Musyarah  Nasional  MUI  VII  pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005M., setelah: Menimbang:
a. Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi pernikahan beda agama.
b. Bahwa pernikahan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di  antara  sesama  umat  Islam,  akan  tetapi  juga  sering  mengudang keresahan di tengah-tengah masyarakat.
c. Bahwa  di  tengah-tengah  masyarakat  telah  muncul  pemikiran  yang membenarkan pernikahan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan.
d. Bahwa  untuk  mewujudkan  dan  memelihara  ketentaraman  kehidupan berumah  tangga,  MUI  memandang  perlu  menetapkan  fatwa  tentang pernikahan beda agama untuk dijadikan pedoman.
Mengingat :
1. Firman Allah dalam QS. Al-Nisa’ (4): 4
                                                                                                         
Artinya:
"Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan . Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan  senang  hati,  maka  makanlah  pemberian  itu  yang  sedap  lagi  baik akibatnya". (QS. An-Nisa’ : 4)
2. Firman Allah dalam QS. Ar-Rum (21):
5 Rasyid Ridla, Tafsir Al-Manar, Vol. VI, (Cairo : Dar al-manar, 1367 H), h. 187-190.
6 Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah , (Jakarta: Haji Mas Agung, 1991), h. 5.
                                                                                                                    
                                        Artinya:
"Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan  untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar  terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ". (QS. Al-Rum : 21)
3. Firman Allah dalam QS. Al-Tahrim (6):
                                                                                                                       
                                                           Artinya:
"Hai  orang-orang  yang  beriman,  peliharalah  dirimu  dan  keluargamu  dari  api neraka  yang  bahan  bakarnya  adalah  manusia  dan  batu;  penjaganya  malaikat- malaikat  yang  kasar,  keras,  dan  tidak  mendurhakai  Allah  terhadap  apa  yang diperintahkan-Nya  kepada  mereka  dan  selalu  mengerjakan  apa  yang diperintahkan". (QS. Al-Tahrim : 6)
4. Firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5):
                                                                                                        
                                                                                                                    
                                                                                                
                                             Artinya:
"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. wanita yang  menjaga  kehormatan  diantara  wanita-wanita  yang  beriman  dan  wanita- wanita  yang  menjaga  kehormatan  di  antara  orangorang  yang  diberi  Al  Kitab sebelum  kamu,  bila  kamu  telah  membayar  mas  kawin  mereka  dengan  maksud menikahinya,  tidak  dengan  maksud  berzina  dan  tidak  menjadikannya  gundik-
gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orangorang merugi". (QS. Al-Maidah : 5) 5. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 221
                                                                                                        
                                                                                                                  
                                                                                                                       
Artinya:
"Dan  janganlah  kamu  menikahi  wanita-wanita  musyrik,  sebelum  mereka beriman.  Sesungguhnya  wanita  budak  yang  mu'min  lebih  baik  dari  wanita musyrik,  walaupun  dia  menarik  hatimu.  Dan  janganlah  kamu  menikahkan orang-orang  musyrik  sebelum  mereka  beriman.  Sesungguhnya  budak  yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak  ke  neraka,  sedang  Allah  mengajak  ke  surga  dan  ampunan  dengan izin-Nya.  Dan  Allah  menerangkan  ayat-ayat-Nya  kepada  manusia  supaya mereka mengambil pelajaran". (QS. Al-Baqarah : 221)
6. Firman Allah dalam QS. Al-Mumtahanah : 10
                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                            
                                                                                                                 
                             Artinya:
"Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  datang  berhijrah  kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji mereka. Allah lebih  mengetahui  tentang  keimanan  mereka;maka  jika  kamu  telah  mengetahui bahwa mereka beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang- orang kafir. Mereka tiada halal bagi orangorang kafir itu dan orang-orang kafir itu  tiada  halal  pula  bagi  mereka.  Dan  berikanlah  kepada  mereka,  mahar  yang telah  mereka  bayar.  Dan  tiada  dosa  atasmu  mengawini  mereka  apabila  kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali dengan  perempuanperempuan  kafir;  dan  hendaklah  kamu  minta  mahar  yang
telah  kamu  bayar;  dan  hendaklah  mereka  meminta  mahar  yang  telah  mereka bayar.  Demikianlah  hukum  Allah  yang  ditetapkanNya  di  antara  kamu.  Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Mumtahanah : 10)
7. Firman Allah dalam QS. Al-Nisa’ : 25
                                                                                                
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                    
                                                                      
Artinya:
"Dan  barangsiapa  diantara  kamu  yang  tidak  cukup  perbelanjaannya  untuk mengawini  wanita  merdeka  lagi  beriman,  ia  boleh  mengawini  wanita  yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang  merekapun  wanita-wanita  yang  memelihara  diri,  bukan  pezina  dan bukan  wanita  yang  mengambil  laki-laki  lain  sebagai  piaraannya;  dan  apabila mereka  telah  menjaga  diri  dengan  kawin,  kemudian  mereka  melakukan perbuatan yang keji , maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita- wanita merdeka yang bersuami. itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan  menjaga  diri  di  antara  kamu,  dan  kesabaran  itu  lebih  baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. An-Nisa’ : 25)
8. Hadits Rasululllah SAW
"Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena keturunannya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu  bepegang  teguh  kepada  perempuan  yang  memeluk  agama  Islam;  (jika tidak) akan binasalah kedua tanganmu”. (HR. Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah RA)
9. Kaidah Fiqh
10. “Mencegah  kemafsadatan  lebih  didahulukan  (diutamakan)  daipada  menarik kemaslahatan”
Dan kaidah sadd al- zari’ah. Memperhatikan:
1. Keputusan  Fatwa  MUI  dalam  Munas  II  tahun  1400/1980  tentang perkawinan campuran.
2. Pendapat  sidang  komisi  C  bidang  fatwa  pada  Munas  VII  MUI  2005 Dengan tawakkal kepada Allah SWT memutuskan:
Menetapkan: Fatwa Tentang Perkawinan Beda Agama: a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
b. Perkawinan  laki-laki  muslim  degan  wanita  ahlul  kitab,  meurut qaul mu’tamad adalah haram dan tidak sah.
Dari  deskripsi  di  atas,  fatwa  MUI  tentang  pernikahan  beda  agama  ditafsil menjadi dua, yakni pernikahan beda agama haram dan tidak sah tanpa ada qayyid, sedangkan  yang  kedua  khusus  pernikahan  laki-laki  muslim  dengan  wanita  ahli kitab yang dihukumi haram dan tidak sah. Dalam hal ini fatwa item kedua ini yang sesungguhnya banyak dipersoalkan, karena dalam Alqur'an, hadis maupun literatur fiqih klasik pernikahan model ini secara mendetail telah dibahas dan jumhur ulama membolehkan.

## Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang
Dasar  hukum  perkawinan  di  Indonesia  yang  berlaku  sekarang  ada  beberapa peraturan, diantaranya adalah :
a. Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata
b. UU No. 1/1974 tentang Perkawinan
c.  UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama
d. PP No. 9/1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1/1974
e. Intruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Berdasarkan UU No. 1/1974 pasal 66, maka semua peraturan yang mengatur tentang  perkawinan  sejauh  telah  diatur  dalam  UU  No.  1/1974,  dinyatakan  tidak berlaku  lagi  yaitu  perkawinan  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata / BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran.  Secara  a  contrario,  dapat  diartikan  bahwa  beberapa  ketentuan  tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU No. 1/1974.
Mengenai perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan calon suami isteri  dapat  dilihat  dalam  UU  No.1/1974  tentang  perkawinan  pada  pasal  2  ayat  1, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila  dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya.  Pada  pasal  10  PP  No.9/1975  dinyatakan  bahwa, perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang  saksi.  Dan  tata  cara  perkawinan  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
Dalam  memahami  perkawinan  beda  agama  menurut  undang-undang Perkawinan  ada  tiga  penafsiaran  yang  berbeda.  Pertama,  penafsiran  yang
berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No.  1/1974  pasal  2  ayat  1  jo  pasal  8  f.  Pendapat  kedua,  bahwa  perkawinan  antar agama  adalah  sah  dan  dapat  dilangsungkan,  karena  telah  tercakup  dalam perkawinan  campuran,  dengan  argumentasi  pada  pasal  57  tentang  perkawinan campuran  yang  menitikberatkan  pada  dua  orang  yang  di  Indonesia  tunduk  pada hukum  yang  berlainan,  yang  berarti  pasal  ini  mengatur  perkawinan  antara  dua orang  yang  berbeda  kewarganegaraan  juga  mengatur  dua  orang  yang  berbeda agama.  Pendapat  ketiga  bahwa  perkawinan  antar  agama  sama  sekali  tidak  diatur dalam UU No. 1/1974, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 UU No. 1/1974 maka persoalan  perkawinan  beda  agama  dapat  merujuk  pada  peraturan  perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan. 7
Perkawinan beda agama, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974,  termasuk  dalam  pengertian  perkawinan  campuran,  perkawinan campuran  itu  sendiri  sebelum  Undang-Undang  Perkawinan  diberlakukan  diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158.
Pengertian  dari  perkawinan  campuran  dalam  Ordononansi  Perkawinan Campuran  S.  1989  No.  158  pada  Pasal  1  disebutkan  bahwa:  ”Yang  dinamakan perkawinan  campuran  ialah  perkawinan  antara  orang-orang  di  Indonesia  tunduk pada  hukumhukum  yang  berlainan.”  Dalam  Pasal  7  ordonansi  tersebut  juga menegaskan bahwa : ”Perbedaan agama, suku, bangsa atau keturunan, sama sekali bukanlah  menjadi  halangan  untuk  perkawinan”,  ketentuan  tersebut  membuka kemungkinan seluas-luasnya untuk mangadakan perkawinan beda agama. Berdasarkan uraian di atas, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dan disahkan, dengan dasar hukum Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158. Sejak  tahun  1974,  bangsa  Indonesia  telah  mempunyai  undang-undang  yang mengatur perkawinan dan berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Undang- undang  yang  mengatur  masalah  perkawinan  tersebut  adalah  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan menurut
7 Ahmad Sukarja, Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam ,  (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996),  h. 17-18.
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dapat dirumuskan unsur-unsur dari perkawinan sebagai berikut:
1. Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan seorang wanita.
2. Perkawinan  bertujuan  untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang kekal dan bahagia.
3. Perkawinan dilaksanakan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan, di mana pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan  keTuhanan  Yang  maha  Esa,  mempunyai  akibat  langsung  terhadap sahnya suatu perkawinan. Mengenai sahnya perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  secara  eksplisit  melalui  Pasal  2  ayat  (1) menentukan:  ”perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu”.  Ketentuan  yang  sudah  jelas  ini  lebih diperjelas lagi oleh ketentuan di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974 : ”dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kecercayaannya.
Dari  Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diketahui bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah  memenuhi  syarat  dan  rukun  nikah  atau  ijab  kabul  telah  dilaksanakan  (bagi umat  Islam)  dan  pendeta  atau  pastur  (bagi  Umat  Kristen)  telah  melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agamanya dan kepercayaannya.
Perkawinan  mutlak  harus  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya,  kalau  tidak  maka  perkawinan  tersebut  dapat dikatakan  tidak  sah.  Hukum  masing-masing  agama  menjadi  dasar  dari  sahnya perkawinan,  hal  tersebut  berarti  pelaksanaan  perkawinan  hanya  tunduk  pada  1 (satu)  hukum  agama  saja,  dengan  kata  lain  perkawinan  tidak  dapat  dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) hukum agama yang berbeda.
Perkawinan  beda  agama,  tidak  diatur  secara  tegas  dalam  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974,  dengan  tidak  diaturnya  masalah  perkawinan  beda  agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka tidak jelas pula diperbolehkan atau  tidaknya  pelaksanaan  perkawinan  beda  agama.  Seperti  pada  penjelasan sebelumnya,  sebelum  dikeluarkannya  Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran  S.  1898  No.  158  dan  setelah  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974, perkawinan campuran diatur secara tegas di dalam Pasal 57, adapun isi dari  Pasal  57 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  adalah  : ”Yang  dimaksud  dengan  perkawinan  campuran  dalam  undang-undang  ini  ialah
perkawinan  antara  dua  orang  yang  di  Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang berlainan  karena  perbedaan  kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihak berkewarganegaraan Indonesia.
Sebagai  pedoman  untuk  mengetahui  kejelasan  permasalahan  perkawinan beda  agama  seperti  tersebut  diatas,  dengan  melihat  pasal-pasal  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yaitu  Pasal  2  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya,  hal  ini  mengisyaratkan  bahwa  undang-undang menyerahkan  kepada  masing-masing  agama  untuk  menentukan  cara-cara  dan syarat-syarat  pelaksanaan  perkawinan  tersebut  (disamping  cara-cara  dan  syarat- syarat  yang  telah  ditetapkan  oleh  negara),  jadi  suatu  perkawinan  dilarang  atau tidak,  atau  apakah  calon  mempelai  telah  memenuhi  syarat-syarat  atau  belum, disamping  tergantung  kepada  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  juga  ditentukan  oleh  hukum  agamanya  masing- masing.
Dengan  demikian,  maka  perkawinan  beda  agama  menurut  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak sah, karena tidak memenuhi Pasal 2 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Hal  tersebut berakibat tidak sahnya pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil.

## Analisis Pandangan MUI dan Undang-undang Tentang Perkawinan Beda Agama
Menjaga kelestarian iman merupakan prinsip utama yang tidak boleh diutak- atik.  Semua  perangkat  syari'ah  dikerahkan  untuk  menjaga  eksistensinya.  Bahkan kalau  perlu  nyawa  harus  direlakan.  Dalam  ushul  fiqh  dijelaskan,  term  ini  disebut hifdz  al-din ,  yang  menempati  rangking  satu  dalam  urutan  hal-hal  yang  sangat dipelihara  Islam.  Barangkali,  persoalan  nikah  beda  agama  dapat  dipahami  dalam segmen  ini.  Islam  tidak  mau  menjerumuskan  umatnya  ke  lembah  neraka.  Karena itu, Islam sama sekali tidak mentolelir pernikahan dengan kaum atheis (orang yang tidak bertuhan). Larangan ini sangat tegas dan jelas karena menikah dengan orang musyrik  atau  musyrikah  akan  menuntun  pada  jalan  neraka  sebagaimana  firman Allah dalam surat Al-Baqarah 221.
Dalam  kerangka  menjaga  iman  inilah,  MUI  mengeluarkan  fatwa  tentang larangan pernikahan beda agama. Ini karena MUI sebagai lembaga keulamaan yang senantiasa  berupaya  menjaga  umatnya  agar  tidak  terjerumus  dalam  kemusyrikan sehingga fatwa ini sebagai upaya preventif. Dengan ini maka MUI menjadi lembaga keulamaan yang dapat berfungsi sebagai pengayom umat sekaligus sebagai panutan dan  tempat  rujukan.  Dengan  SDM  yang  berkualitas  dari  berbagai  disiplin  ilmu yakni  dari  para  ulama  dan  intelektual  kampus,  MUI  mempunyai  terobosan  yang
berani dengan mengharamkan pernikahan beda agama secara mutlak, baik laki-laki maupun wanita.
Namun berdasarkan dari berbagai pendapat lain di luar MUI, pendapat MUI sebenarnya  memang  bertentangan  dengan  pendapat  mayoritas  ulama  yang memberikan qayyid (catatan)  bahwa  keharaman  pernikahan  beda  agama  tidaklah mutlak akan tetapi tetap diperbolehkan bagi pria muslim dengan wanita ahlu kitab. Meskipun perkawinan beda agama telah banyak terjadi di Indonesia, namun sampai  saat  ini  masalah  tersebut  masih  menjadi  perdebatan  antara  boleh  atau tidaknya  dilaksanakan  perkawinan  beda  agama.  Undang-Undang  Perkawinan sendiri belum memberikan jawaban atas permasalahan tersebut, hal ini dikarenakan belum  diaturnya  secara  tegas  mengenai  perkawinan  beda  agama  dalam  Undang- Undang  Perkawinan,  begitu  juga  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975 sebagai peraturan pelaksananya.
Departemen  Agama,  sebagai  pusat  dalam  hal  keagamaan  belum  juga memberikan  jalan  keluar  menyangkut  permasalahan  perkawinan  beda  agama, karena belum adanya kata sepakat dari  para ahli Hukum Islam tentang halal  atau tidaknya perkawinan beda agama tersebut.
Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974,  menyerahkan  sepenuhnya kepada  hukum  agama  masing-masing  pihak  untuk  menentukan  dilarang  atau diperbolehkannya  perkawinan  beda  agama  tersebut,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan.
Sebelum  diberlakukan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  yang  mengatur tentang  perkawinan,  sudah  ada  beberapa  peraturan  yang  mengatur  masalah perkawinan yang berlaku bagi masing-masing golongan dalam masyarakat. Dengan berpedoman Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
”Untuk  perkawinan  dan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan perkawinan  berdasarkan  atas  Undang-Undang  ini,  maka  dengan  berlakunya Undang-Undang  ini  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek),  Ordonansi  Perkawinan Indonesia  Kristen  (Huwelijk  Ordonantie  Chiristen  Indonesia  S.1933  No.  74), Peraturan  Perkawinan  Campuran  (Regelling  op  de  gemengde  Huwelijke S.1898  No.  158),  dan  peraturan-peraturan  lain  yang  mengatur  tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini,  dinyatakan tidak berlaku.”
Maka peraturan-peraturan tentang perkawinan yang berlaku sebelum adanya Undang-Undang  Perkawinan  dinyatakan  tidak  berlaku.  Timbul  suatu
permasalahan,  ketika  Pasal  66  Undang-Undang  Perkawinan  dihubungkan  dengan Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, dimana Pasal 57 menegaskan:
”Yang  dimaksud  dengan  perkawinan  campuran  dalam  undang-undang  ini ialah  perkawinan  antara  dua  orang  yang  di  Indonesia  tunduk  pada  hukum yang  berlainan  karena  perbedaan  kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihak berkewarganegaraan Indonesia.”
Pemasalahan yang diatur dalam Pasal 57 adalah perkawinan yang para pihak berbeda  kewarganegaraan,  bukan  berbeda  dalam  hal  agamanya.  Sedangkan peraturan  tentang  perkawinan  campuran  sebelum  Undang-Undang  Perkawinan diberlakukan  diatur  dalam  Ordonansi  Perkawinan  Campuran  S.  1898  No.  158, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa:
”  Yang  dinamakan  perkawinan  campuran  ialah  perkawinan  antara  orang- orang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan.” Dalam Pasal 7  ordonansi  tersebut  juga  menegaskan  bahwa  :  ”Perbedaan  agama,  bangsa atau  asal  itu  sama  sekali  bukanlah  menjadi  halangan  untuk  perkawinan  itu. Jadi  ketentuan  tersebut  membuka  kemungkinan  seluas-luasnya  untuk mangadakan perkawinan beda agama.”
Melihat permasalahan tersebut diatas, Wantjik Saleh mengatakan, yang tidak berlaku itu adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam beberapa peraturan yang telah ada sejauh hal-hal itu telah diatur dalam undang-undang yang baru ini. Jadi bukanlah peraturan perundangan itu secara keseluruhan.  Hal-hal yang tidak diatur dan  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  yang  baru  ini  masih  tetap  dapat dipakai.” 8
Dengan  melihat  kenyataan  yang  ada,  bahwa  perkawinan  beda  agama  dapat dilaksanakan,  dan  Kantor  Catatan  Sipil  ternyata  memberikan  wadah  bagi pencatatan  perkawinan  beda  agama,  maka  anggapan  masyarakat  tentang perkawinan  beda  agama  sudah  sah  menurut  hukum  negara  dan  pelaksanaan perkawinan  menurut  hukum  agamanya  masing-masing  diserahkan  kepada kehendak para pihak yang bersangkutan. 9
Untuk melakukan perkawinan, diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh  para  pihak  yang  akan  melaksanakan  perkawinan,  begitu  juga  dengan perkawinan beda agama. Dalam perkawinan beda agama, syarat-syarat yang harus
8 Shaleh K. Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia ,( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 13.
9 R. Tama dan Rusli, Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya , (Bandung: Pionir Jaya, 2000), h. 16.
dipenuhi oleh para pihak tidak berbeda dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh  pihak-pihak  yang  akan  melaksanakan  perkawinan  tanpa  adanya  perbedaan agama  dari  masing-masing  pihak.  Setelah  terpenuhinya  syarat-syarat  dari perkawinan tersebut, maka Kantor Catatan Sipil akan melakukan proses pencatatan serta mengeluarkan akta perkawinannya.
Pelaksanaan  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  masih  berpedoman  pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, jo Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sedangkan peraturan yang lama yaitu Ordonansi  Perkawinan  Campuran  S.  1898  No.  158  masih  terjadi  silang  pendapat, boleh atau tidaknya dijadikan dasar untuk pelaksanaan perkawinan beda agama. Perkawinan  beda  agama  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat, seharusnya  tidak  terjadi  jika  dalam  hal  ini  negara  atau  pemerintah  secara  tegas melarangnya  dan  menghilangkan  sikap  mendua  dalam  mengatur  dan melaksanakan  suatu  perkawinan  bagi  rakyatnya.  Sikap  ambivalensi  pemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek bila tidak dapat diterima oleh  Kantor  Urusan  Agama,  dapat  dilakukan  di  Kantor  Catatan  Sipil  dan menganggap sah perkawinan berbeda agama yang dilakukan diluar negeri. Sehingga  menurut  penulis,  hal  ini  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan kerawanan  bagi  umat  Islam  Indonesia,  karena  banyak  umat  Islam  yang  kualitas keimanan  dan  keyakinannya  minim  dikhawatirkan  akan  tetap  melakukan perkawinan  beda  agama  meskipun  hanya  dengan  dasar  cinta  kasih  tanpa  melihat latar belakang perbedaan keyakinan.
Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pada pasal 40 point c dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam pasal 44 dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang  melangsungkan  perkawinan  dengan  seorang  pria  yang  tidak  beragama Islam.
Kedudukan Kompilasi Hukum Islam adalah tergantung sepenuhnya bagi para hakim  dalam  menuangkan  keputusan-keputusannya,  sehingga  kompilasi  ini  akan terwujud  sebagai  landasan  dan  pedoman  yang  kokoh  dalam  keputusan  Peradilan Agama.  Dengan  berlakunya  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  maka  semua pihak  harus  tunduk  dan  berkewajiban  untuk  sepenuhnya  melaksanakan  isinya. Dengan  demikian  maka,  dapat  dikatakan  bahwa  kompilasi  adalah  sebagia perundang-undangan,  mengingat  ia  ditegaskan  melalui  Intruksi  Presiden  RI, ditindak  lanjuti  dengan  Keputusan  Menteri  Agama,  sebagai  pemimpin pemerintahan yang sah.

## Kesimpulan
Dalam  Munas  VII  MUI  Nomor:  4/Munas  VII/MUI/8/2005  MUI mengeluarkan fatwa pengharaman perkawinan beda agama. Fatwa ini dikeluarkan dengan  mendasarkan  pada  dalil-dalil  Alqur’an,  hadis,  dan  menggunakan kaidah fiqhiyyah dan ushuliyah .    Fatwa  ini  sangat  relevan  dalam  konteks  keindonesianan, meskipun  dalam  item  b  MUI  tidak  membolehkan  pernikahan  antara  laki-laki muslim  dengan  wanita  ahli  kitab.  Dalam  konteks  ini  aspek hifdz  al-din sangat dipertimbangkan MUI. Apabila pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli  kitab  diperbolehkan  sangat  dikhawatirkan  akan  membawa madlarat berupa ketidakmampuan  suami  dalam  menjaga    agama  anak-anaknya  sehingga  tugas menjaga keluarga dari api neraka tidak dapat dipenuhi.
Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  bahwa sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Namun dalam hal ini undang-undang tidak secara tegas  melarang  perkawinan  model  ini.  Sedangkan  dalam Kompilasi  Hukum  Islam dalam Pasal 40 dan 44 secara tegas melarang perkawinan beda agama.

## Referensi:
Abdul  Majid, Perkawinan  Beda  Agama  Dalam  Perspektif  Islam , http.www.pikiran- rakyat.com . 21 Juni 2010 Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat , Jakarta : Prenada Media, 2003 Abdul Wahab Khalaf, 'Ilm Ushul Al-Fiqh; Abdul Karim Zidan.. A'-Wajiz fi Ushul al-Fi h , Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990
Ahmad  Sukarja, Perkawinan  Berbeda  Agama  Menurut  Hukum  Islam ,    (  Jakarta  :    PT Pustaka Firdaus, 1996)
Ma'ruf  Amin, Pengantar  dalam  Buku  Himpunan  Fatwa  MUI ,  Jakarta:  Departemen Agama, 2003
Moh.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004) Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah , (Jakarta: Haji Mas Agung, 1991) Nurcholish Madjid et.al . Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis, Jakarta: Paramadina, 2004 Nuryamin  Aini, Fakta  Empiris  Pernikahan  Beda  Agama dalam  Abd.  Moqsith  Ghazali
(ed) Ijtihad Islam Liberal , (Jakarta : Jaringan Islam Liberal, 2005)
Rasyid Ridla, Tafsir Al-Manar, Vol. VI, (Cairo : Dar al-manar, 1367 H) Shaleh K. Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia ,( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982) R. Tama dan Rusli, Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya , (Bandung : Pionir Jaya, 2000)