## Pemahaman Anak Terhadap Kenakalan Remaja Dari Sudut Pandang Sistem Peradilan Pidana Anak Di SMPN 4 Martapura
Muhammad Hendri Yanova 1* , Rahmatul Huda 2 , Parman Komarudin 3,
Akhmad Hulaify 4, Siti Nazula Elfa 5 , Evaliany Mustika 6
1,2,3,4,5,6 Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Email: mhendriyanova@uniska-bjm.ac.id 1* , hoeda.errahmah@gmail.com 2 , parmankomarudinfsi79@gmail.com 3 , hulaify@gmail.com 4 , sitinazuraelfa@gmail.com 5 , evaliany.mustika16@gmail.com 6

## Abstract
Community  service  activities  aim  to  increase  children's  understanding  of  juvenile delinquency and the juvenile criminal justice system that makes juvenile delinquency out of  bounds  to  fall  into  criminal  acts.  The  problem  of  the  partners  is  the  lack  of understanding of the students of SMPN 4 Martapura towards juvenile delinquency from the point of view of the juvenile criminal justice system. The activity was carried out at SMPN  4  Martapura  by  involving 8th grade students as the main respondents. The methods used in this activity included counselling, discussions, and question and answer sessions. The counselling material included an understanding of juvenile delinquency, its negative impact on individuals and society, and the juvenile criminal justice process. Discussions were held to facilitate students in sharing opinions and experiences related to the topics discussed. It was found that most students had a limited understanding of the concept of juvenile delinquency and the associated legal processes. Many of them had difficulty in understanding the implications of juvenile delinquent acts as well as the rights and obligations in the juvenile criminal justice system. As a result of this legal counselling activity, the students of SMPN 4 Martapura gained a better understanding of the dangers of juvenile delinquency and the importance of compliance with the rules, especially in the juvenile criminal justice system. It is hoped that this activity can make a positive contribution in shaping the character of SMPN 4 Martapura students who are aware of the law and are responsible.
Keywords: Juvenile justice, juvenile delinquency, justice system, punishment, child.

## Abstrak
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anak mengenai  kenakalan  remaja  serta  sistem  peradilan  pidana  anak  yang  melakukan kenalakan remaja diluar batas hingga terjerumus keperbuatan tindak pidana. Adapun yang menjadi permasalahan mitra adalah kurangnya pemahaman para siswa dan siswi SMPN 4 Martapura Terhadap Kenakalan Remaja Dari Sudut Pandang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kegiatan dilaksanakan di SMPN 4 Martapura dengan melibatkan siswa-siswi kelas 8  sebagai  responden  utama.  Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  ini  meliputi penyuluhan, diskusi, dan sesi tanya jawab. Materi penyuluhan mencakup pemahaman tentang kenakalan remaja, dampak negatifnya bagi individu dan masyarakat, serta proses peradilan  pidana  anak.  Diskusi  dilakukan untuk memfasilitasi siswa dalam berbagi
pendapat  dan  pengalaman  terkait  topik  yang  dibahas.  Bahwa sebagian besar siswa memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep kenakalan remaja dan proses hukum yang terkait. Banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam memahami implikasi dari tindakan kenakalan remaja serta hak dan kewajiban dalam sistem peradilan pidana anak . Hasil pengabdian kepada Masyarakat dalam Kegiatan penyuluhan hukum ini para siswa dan siswi SMPN 4 Martapura memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bahaya kenakalan remaja dan pentingnya kepatuhan terhadap aturan khususnya dalam  sistem peradilan pidana anak. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam  membentuk  karakter  siswa-siswi  SMPN 4 Martapura yang sadar hukum dan bertanggung jawab.
Kata Kunci: Pidana Anak, Kenakalan Remaja, Sistem Peradilan, sanksi, Anak.

## Pendahuluan
Remaja  adalah periode transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. (Ilham,  2022).  Remaja  telah  melampaui  fase  anak-anak  tetapi  belum sepenuhnya mencapai kedewasaan dalam pola pikirnya. (Ratnaning, 2020). Saat ini, kenakalan remaja  merupakan  salah  satu  masalah  yang  serius  dalam  masyarakat  dan  perlu penanganan  atau  perhatian  khusus.  Saat  ini,  kenakalan  remaja  menjadi permasalahan  serius  dalam  masyarakat  yang  memerlukan  perhatian  dan penanganan  khusus.  Hal  ini  disebabkan  oleh  meningkatnya  jumlah  dan  variasi kasus kenakalan remaja dari waktu ke waktu, serta dampaknya yang mengganggu ketertiban  dan  keamanan  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat,  menimbulkan kekhawatiran  yang  luas.  Ragam jenis kenakalan remaja terus berkembang, seperti penyalahgunaan narkotika, tawuran antar pelajar, kejahatan jalanan, dan fenomena gangsterisme,  di  antara  lain.  Selain  itu,  terdapat  berbagai  bentuk  kekerasan, termasuk  fisik,  psikis,  seksual,  dan sosial, yang semakin menjadi perhatian dalam dinamika kenakalan remaja.  (Dimas et al., 2019).
Pada  umumnya,  banyak  remaja  yang  tidak  menyadari  bahwa  perilaku kenakalan  yang  mereka  lakukan  dianggap  menyimpang  atau  bahkan  melanggar hukum. Seringkali, mereka terlibat dalam kenakalan semata karena rasa ingin tahu atau  keinginan  untuk  diakui  oleh  teman  sebaya,  tanpa  mempertimbangkan konsekuensi  atau  risiko  yang  timbul  baik  bagi  diri  sendiri  maupun  orang  lain. Kenakalan  remaja  merujuk  pada  perilaku  yang  dianggap  tidak  dapat  diterima dalam  lingkungan  sosial masyarakat, bahkan dapat melibatkan pelanggaran status sosial yang berujung pada tindakan kriminal. (Ilham, 2022).
Anak-anak  saat  ini  sering  menghadapi  berbagai  masalah  yang  mengancam perkembangan  mereka,  baik  dalam  lingkungan  keluarga  maupun  masyarakat, yang  kemudian  menyebabkan  meningkatnya  jumlah  anak  yang  terlibat  dalam kasus  hukum  dengan  berbagai  jenis  tindak  pidana.  Ketika  anak-anak  terlibat dalam  konflik  dengan  hukum,  di  mana  pelaku  dan  korban  keduanya  berusia  di bawah  18  tahun,  dampaknya  bisa  sangat  merugikan. Korban anak yang masih di bawah  usia  18  tahun  dapat  mengalami  trauma  psikologis  sebagai  akibat  dari kejadian  tersebut. Selain itu, ada kemungkinan kerugian ekonomi yang juga perlu dipertimbangkan.  (Kartika,  2023).  Sistem peradilan yang berlaku pada anak-anak yang  berurusan  dengan  hukum  akhirnya  tidak  dapat  menjamin  keadilan  dan keuntungan bagi mereka. Proses formal peradilan sering kali memberikan dampak negatif  terhadap  kesejahteraan  mental  dan  fisik  anak,  sehingga sulit bagi mereka untuk  berintegrasi  kembali  ke  dalam  masyarakat  atau  bahkan  ke  dalam lingkungan keluarganya.
Dalam  menangani  dan  mengatasi  berbagai  perilaku  dan  tindakan  yang diduga  dilakukan  oleh  anak,  penting  untuk  mempertimbangkan  posisi  anak dengan  semua  karakteristik  uniknya.  Meskipun  anak  memiliki kemampuan untuk membuat  keputusan  berdasarkan  pikiran,  perasaan,  dan  keinginannya  sendiri, lingkungannya juga dapat mempengaruhi perilakunya. Maka, keberadaan undang- undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dimaksudkan  sebagai  solusi  untuk mengatasi  kenakalan  remaja  yang  mungkin  terlibat  dalam  tindak  pidana. Pandangan  visioner  menyatakan  bahwa  anak  adalah investasi yang menunjukkan keberhasilan  suatu  bangsa  dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan  memengaruhi  kualitas  sumber  daya  manusia  di  masa  depan.  (Gita  et  al., 2023).
Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, langkah preventif perlu diambil  untuk  mengatasi  masalah  kenakalan  anak.  Salah  satu  upaya  preventif adalah  menyelenggarakan  program  penyuluhan  secara  dini  di  sekolah-sekolah, dengan  tujuan  memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  kepada  anak-anak tentang  kenakalan  remaja  dari perspektif sistem peradilan pidana anak. Misalnya, program  penyuluhan  dapat  dilakukan  di  SMPN  4  Martapura  sebagai  salah  satu upaya  untuk  membangun  kesadaran  dan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang implikasi  dari tindakan kenakalan remaja.
SMPN  4  Martapura  adalah  sekolah  yang  beralamat  di  Cindai  Alus,  Kec. Martapura,  Kabupaten  Banjar,  Kalimantan  Selatan  dengan  kode  pos  70612. Merupakan sekolah dengan status penegerian berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor:  420/1798-DS/Disdik Bjr tertanggal 2002-07-31.  Pendidikan  yang bermutu sebenarnya hanya akan muncul di sekolah yang  bermutu  pula  (data  sekolah  kita,  2024).    Karena  itu,  usaha  untuk meningkatkan  mutu  sekolah  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dalam  mencapai keberhasilan pembangunan. SMPN 4 Martapura diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia,  sehingga  dapat  berperan  strategis dalam  manajemen  sumber  daya  alam  dan  manusia  serta  pembangunan  yang berkelanjutan.  Lokasi  sekolah  yang  strategis  ini  menyebabkan  kerentanan terhadap kenakalan remaja  karena lingkungan sosial  yang cenderung bebas. Adapun  pelaksanaan  penyuluhan  hukum  ini  adalah memberikan pemahaman  yang  mendalam  kepada  siswa  siswi  SMPN  4  Martapura  tentang hukum  dan  peraturan  yang  berkaitan  dengan  kenakalan  remaja.  Melalui penyuluhan  hukum,  siswa  diharapkan  dapat  memahami  dampak  negatif  dari kenakalan  remaja,  sehingga  dapat  mencegah  mereka  terlibat dalam perilaku yang melanggar  hukum. Dengan  demikian,  penyuluhan  hukum  ini  bertujuan  untuk menciptakan  generasi  muda  yang  sadar  hukum, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu  menghindari  perilaku  yang  dapat  merugikan  diri  sendiri  maupun  orang lain.
Adapun  manfaat  dari  penyuluhan  hukum  bagi  mitra  atau  SMPN  4 Martapura  adalah  membantu  siswa-siswi  memahami  aturan  hukum  dan konsekuensi  dari  pelanggarannya,  sehingga  mereka  lebih  berhati-hati  dalam bertindak  dan  membuat  keputusan.  Pencegahan  tindakan  kenakalan  remaja, pembentukan  karakter  dan  disiplin,  pemahaman dan penerapan nilai-nilai hukum, lingkungan  sekolah  menjadi  lebih  aman  dan  kondusif  untuk  proses  belajar mengajar,  serta Pembentukan Budaya Sekolah yang Positif.

## Metode Pengabdian
Untuk  menangani  masalah  yang  muncul,  diperlukan  kegiatan  seperti penyuluhan  hukum  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  untuk  memberikan pemahaman  dan  pendidikan.  (Junaidi  et  al.,  2023).  Penyuluhan  hukum  adalah kegiatan  yang  bertujuan  untuk  memberikan  informasi,  pemahaman,  dan pengetahuan  kepada  masyarakat  mengenai berbagai aspek hukum, peraturan, dan sistem peradilan yang berlaku. Penyuluhan hukum biasanya dilakukan oleh pihak- pihak  yang  memiliki  kompetensi  di  bidang  hukum,  seperti pengacara, akademisi, atau  petugas  hukum,  dengan  tujuan  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat dan  membantu  mereka  memahami  hak  dan  kewajiban  mereka  serta  konsekuensi dari  tindakan  mereka  menurut  hukum  (Muzayanah  et  al.,  2021).  Adapun Pelaksanaan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  dilakukan  di  SMPN  4  Martapura yang  melibatkan  siswa-siswi  kelas  8  berjumlah  41  orang,  Duta  Genre  Provinsi Kalimantan  Selatan  2022,  Perwakilan  Polsek  Martapura,  dan  mahasiswa.  Waktu pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  dilaksanakan  pada  tanggal  07  Mei 2024.    Dalam  pelaksanaannya,  prinsipnya  adalah  bahwa  setiap  inovasi  yang diterima  oleh  mitra  sebaiknya  melalui  tahap-tahap:  Mendengar,  Mengetahui, Mencoba,  Mengevaluasi,  Menerima,  Menyakini,  dan Melaksanakan. Harapannya, inovasi  ini dapat diadopsi secara berkelanjutan, sementara target sasaran memiliki kemampuan  untuk  menganalisis  perkembangannya  dan  mengembangkan  inovasi yang  sudah  dikuasainya.  Berikut  adalah  uraian  metode  pelaksanaan  yang digunakan:
a. Penyuluhan :  Mengadakan  sesi  penyuluhan  hukum  dengan  mengundang Duta  Genre  Provinsi  Kalimantan Selatan 2022 di  SMPN 4 Martapura yang melibatkan  siswa-siswi  kelas  8  SMPN  4  Martapura.  Dan  didalam penyuluhan ini juga terdapat sesi diskusi dan tanya jawab.
b. Materi  Penyuluhan :  Adapun  materi  yang disampaikan terkait  pemahaman tentang kenakalan remaja, dampak negatifnya bagi individu dan masyarakat, serta proses peradilan pidana anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
c. Kolaborasi  dengan  Guru :  Melibatkan  guru  dalam  program  penyuluhan hukum tentang kenakalan remaja.
d. Kolaborasi  dengan  Institusi :  Bekerja  sama  dengan  institusi  hukum  yakni Polsek Martapura Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

## Hasil  dan Pembahasan
1. Sistem Peradilan Pidana Anak
Para  siswa  perlu  dilindungi  dari  dampak  negatif  perkembangan  pesat pembangunan,  globalisasi  di  bidang  komunikasi  dan  informasi,  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  serta perubahan gaya hidup beberapa orang tua yang telah  mengakibatkan  perubahan  sosial  mendasar  dalam  masyarakat,  yang  secara signifikan  mempengaruhi  nilai  dan  perilaku  anak-anak.  Perilaku  menyimpang atau  tindakan  yang  melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  seringkali disebabkan  oleh  faktor-faktor  di  luar  kendali  mereka.  Data  tentang  anak-anak yang  terlibat  dalam  sistem  hukum  menunjukkan  peningkatan  kriminalitas  dan pengaruh  negatif  penyalahgunaan  narkotika,  psikotropika,  dan  bentuk-bentuk tindakan  kriminal  lainnya  yang  dilakukan  oleh  anak-anak.  Undang-undang mengatur anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum, termasuk anak-anak yang melakukan  tindak  pidana.  (Sonjaya,  2024).  Dengan  meningkatnya  jumlah  kasus anak  yang  terlibat dalam urusan hukum, pemerintah dan berbagai pihak berupaya
untuk  mengembangkan  regulasi  khusus  yang  mengatur  penanganan  anak-anak yang berkonflik dengan hukum. (Lewoleba et al., 2023).
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  mencakup  semua  aspek  dari  sistem peradilan  pidana  yang  terkait  dengan  penanganan  kasus  yang  melibatkan  anak- anak  yang  berurusan  dengan  hukum.  (Muliani,  2023).  Dalam  pelaksanaan penegakan hukum di dalam sistem Peradilan Pidana yang berkaitan dengan kasus anak,  sebelumnya  telah  terjadi  pelanggaran  hukum  atau  perbuatan  pidana  yang dilakukan  oleh  seorang  anak.  Hal  ini mengharuskan penegakan hukum dilakukan untuk memastikan tujuan hukum terpenuhi. (Putu, 2022).
Kehadiran  undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dianggap  lebih holistik  karena  berusaha  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  yang  melibatkan  anak di  luar  proses  pengadilan.  Ini  memungkinkan  penyelesaian  masalah  dengan mengembalikan  hubungan  antara  anak  dan  pelaku  atau  korban  anak  ke  kondisi sebelum  terjadinya  pelanggaran  hukum.  Melibatkan  peran  orang  tua  dan masyarakat dalam proses tersebut.
Penerapan hukuman terhadap anak yang terlibat dalam urusan hukum sesuai dengan  Undang-undang No. 11 tahun 2012 diatur dalam Bab V yang membahas pidana  dan  tindakan,  serta Bab XI yang menangani sanksi administratif. Dengan demikian,  dapat  dipahami  bahwa  sanksi  dalam  Undang-undang  tersebut  terbagi menjadi pidana, tindakan, dan sanksi administratif. (Risky et al., 2021):
a. Sanksi Pidana
Berikut  adalah  jenis-jenis  hukuman  menurut  Undang-undang No. 11 tahun
2012. Pidana pokok bagi anak mencakup::
1) Pidana Peringatan : Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012, jenis pidana Peringatan  sesuai  dengan  Pasal  71  dapat  dianggap  sebagai  hukuman  yang ringan  yang  tidak  melibatkan  penahanan  anak.  Menurut  penjelasan  dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  "pidana  ringan"  merujuk  pada  hukuman  penjara atau kurungan dengan durasi maksimal  3 (tiga) bulan.
2) Pidana  dengan  Syarat  :  Menurut  Pasal  73  ayat  (1)  sampai  ayat  (4)  dari Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012,  dapat  dipahami  bahwa  pidana dengan  syarat  merujuk  pada  hukuman  yang  diberikan  oleh  hakim  kepada seorang  anak  yang tidak harus dijalani asalkan selama masa hukuman, anak tersebut  memenuhi  dua  syarat.  Syarat  pertama  adalah bahwa anak tersebut tidak  akan  melakukan  tindak  pidana  lagi,  dan  syarat  kedua  adalah  anak tersebut  harus  mematuhi  atau  tidak  mematuhi  suatu  hak  yang  telah ditetapkan dalam keputusan hakim.
a) Pembinaan di luar lembaga
b) Pelayanan masyarakat
c) Pengawasan
3) Pelatihan  kerja  :  Penjelasan  Pasal  78  ayat  (1) dari Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  menyatakan  bahwa  "lembaga  yang  melaksanakan pelatihan kerja"  mencakup  berbagai  entitas  seperti  balai  latihan  kerja,  institusi pendidikan vokasional yang dijalankan oleh Kementerian yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.
4) Pembinaan  dalam  lembaga  :  Pidana  pembinaan  di  institusi  dilakukan  di tempat-tempat pelatihan kerja atau institusi rehabilitasi yang dijalankan baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di institusi diberlakukan ketika perilaku  dan situasi anak tidak membahayakan masyarakat.
5) Penjara : Pidana Penjara pada Pasal 79 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 mengacu pada hukuman pidana pembatasan kebebasan yang diterapkan  ketika  seorang  anak melakukan tindak pidana serius atau tindak pidana yang melibatkan kekerasan. Hukuman pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak tidak boleh melebihi setengah dari hukuman penjara  maksimum  yang  dapat  diterima  oleh  orang  dewasa  untuk  tindak pidana  yang  sama.  Dalam  konteks  ini,  "maksimum  ancaman  pidana  bagi orang  dewasa"  dalam  penjelasan  pada  ayat  (2)  mengacu  pada  hukuman penjara maksimum yang dapat dijatuhkan menurut Ketentuan dalam KUHP atau  perundang-undangan  lainnya.  Namun,  tidak  ada  ketentuan  khusus mengenai hukuman penjara minimum  yang berlaku bagi anak.
6) Pidana  Tambahan  mencakup  pengambilan  keuntungan  yang  diperoleh  dari tindak pidana atau memenuhi kewajiban adat. Penjelasan pada Pasal 71 ayat (1)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  menjelaskan  bahwa "kewajiban  adat"  merujuk  pada  pembayaran  denda  atau  pelaksanaan tindakan  sesuai  dengan  norma  adat  lokal,  dengan  tetap  memperhatikan integritas dan kesejahteraan fisik serta mental anak.

## b. Tindakan
Jenis-jenis  dari  tindakan menurut UU No. 11 tahun 2012. Pasal 82 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menentukan; Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
a) Pengembalian  kepada orang tua atau wali;
b) Penyerahan  kepada  seseorang;  Di  dalam  penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b  UU  No.  11  tahun  2012  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan “penyerahan  kepada  seseorang”  adalah  penyerahan  kepada  orang  dewasa yang  dinilai  cakap,  berkelakuan  baik,  dan  bertanggung  jawab  oleh  hakim serta dipercaya oleh anak;
c) Perawatan di rumah sakit jiwa ; Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa tindakan ini diberikan kepada anak  yang  pada  waktu  melakukan  tindak  pidana  menderita  gangguan jiwa taua sakit jiwa;
d) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ;
e) Kewajiban  mengikuti  pendidikan  formal  dan/atau  pelatihan  yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta ;
f) Pencabutan surat izin mengemudi ; dan/atau
g) Perbaikan akibat tindak pidana ; Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf g  UU  No.  11  tahun  2012  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan “perbaikan  akibat  tindak  pidana”,  misalnya  memperbaiki  kerusakan  yang disebabkan  oleh  tindak  pidananya  dan  memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.
Pasal  71  ayat  (5)  dari  Undang-Undang  Nomor  11 tahun 2012 menetapkan bahwa  detail  lebih  lanjut  tentang  bentuk  dan  prosedur  pelaksanaan  pidana sebagaimana  disebutkan  dalam  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  diatur  oleh Peraturan Pemerintah. Begitu juga, ketentuan yang ditemukan dalam Pasal 82 ayat (4)  dari  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  menyatakan  bahwa  detail  lebih lanjut  tentang  tindakan  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  ayat  (1) diatur oleh Peraturan Pemerintah.
Pasal  71  ayat  (5)  dan  Pasal  82  ayat  (4)  dari  Undang-Undang  Nomor  11 tahun  2012  menunjukkan  bahwa  peraturan  pemerintah  masih  diperlukan  untuk mengatur hal-hal  terkait :
1) Bentuk dan tata cara pelaksanaan:
a) Pidana pokok;
b) Pidana tambahan.
2) Penggantian pidana denda dengan pidana pelatihan kerja jika dalam materiil diancam berupa pidana penjara dan pidana denda.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan. Di  luar  ranah  sistem  peradilan  pidana  anak,  peraturan  dari  Kementerian
Pendidikan  juga  mengambil  langkah  preventif,  seperti  yang  dijelaskan  dalam Permendikbudristek  Nomor  46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan  di  Lingkungan  Satuan  Pendidikan.  Peraturan  ini  menegaskan  bahwa peserta  didik,  pendidik,  tenaga  kependidikan,  dan  warga  lainnya  di  lingkungan pendidikan memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan dilakukan dengan memperhatikan  hak  peserta  didik  untuk  memiliki  lingkungan  pendidikan  yang menyenangkan.
Dalam  peraturan  ini  dijelaskan  mengenai  target  untuk  mencegah  dan mengatasi  tindak  kekerasan  yang  mencakup  berbagai  pihak seperti peserta didik, pendidik,  tenaga  kependidikan,  orang  tua/wali,  komite  sekolah,  dan  masyarakat. Satuan  pendidikan  yang  dimaksud  mencakup  beragam  tingkatan  dan  jenis pendidikan,  baik  formal  maupun  nonformal,  seperti  satuan  pendidikan  anak usia dini,  pendidikan  dasar,  dan  pendidikan  menengah.  Kekerasan  yang  dimaksud dalam  lingkungan  pendidikan  termasuk  kekerasan  yang  terjadi  di  dalam  gedung sekolah,  kekerasan  yang  terjadi  dalam  kegiatan  di  luar  gedung  sekolah,  dan kekerasan yang melibatkan lebih dari satu sekolah.Bentuk kekerasan terdiri atas:
a. kekerasan fisik,
b. kekerasan psikis,
c. perundungan,
d. kekerasan seksual,
e. diskriminasi  dan intoleransi,
f. kebijakan yang mengandung kekerasan, dan
g. bentuk  kekerasan  lainnya,  secara  fisik,  verbal,  non-verbal,  dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi;
Satuan  pendidikan  akan  membentuk  Tim  Penanganan  dan  Pencegahan Kekerasan (TPPK), sedangkan Pemerintah Daerah akan membentuk Satuan Tugas yang  serupa.  Penanganan  kekerasan  oleh  satuan  pendidikan  akan  melibatkan beberapa  langkah,  termasuk  penerimaan  laporan,  pemeriksaan,  penyusunan kesimpulan  dan  rekomendasi,  tindak  lanjut  terhadap  laporan  hasil  pemeriksaan, dan  proses  pemulihan.  Selain  itu,  akan  diberlakukan  sanksi  administratif  untuk pelanggaran yang terjadi.

## 2. Pelaksanaan Kegiatan
Pada  hari  Selasa,  tanggal  7  Mei  2024,  telah  dilaksanakan  kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum di SMPN 4 Martapura. Kegiatan  ini  dihadiri  oleh  41  siswa  kelas  8,  Duta  Genre  Provinsi  Kalimantan Selatan,  dan  perwakilan  dari  Polsek  Martapura,  serta  melibatkan  mahasiswa. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan
siswa-siswi  serta  memberikan  pemahaman  tentang  bahaya  kenakalan  remaja dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kegiatan  ini  diawali  dengan  Dosen  Universitas  Islam  Kalimantan Muhammad  Arsyad  Al  Banjari  Banjarmasin  sebagaimana  gambar  1  dengan menyampaikan pentingnya kegiatan penyuluhan hukum sebagai langkah  preventif (pencegahan)  agar  siswa/siswi  memahami  akan  dampak  dari  kenakalan  remaja dan hukuman yang dihadapi apabila melanggarnya.
Gambar 1. Penyampaian Pentingnya Kegiatan Penyuluhan Hukum
Kegiatan  selanjutnya  adalah  penyuluhan  hukum  tentang  bahaya  kenakalan remaja dengan narasumber Duta Genre Provinsi Kalimantan Selatan 2022 dengan memberikan  pemahaman  bahwa  Perilaku  menyimpang  yang  sering  terjadi  di kalangan  anak remaja  seperti  bullying, bentrok,  tawuran, pencurian, pornografi, pergaulan  bebas  dan  yang  paling  sering  kita  jumpai  atau  kita  dengar  adalah narkotika.
Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Duta Genre Provinsi Kalimantan Selatan 2022 Selanjutnya  penyampaian  dari  perwakilan  polsek  martapura  mengenai pentingnya mematuhi suatu aturan dan menjaga ketertiban bersama di lingkungan sekolah khususnya di SMPN 4 Martapura.
Gambar 3. Penyampaian Materi oleh Perwakilan Polsek Martapura
Setelah  penyampaian  materi,  dilakukan  sesi  tanya  jawab  dengan  jumlah penanya  ada  5  orang.  Kegiatan  penyuluhan  hukum  ini  berjalan  dengan  sukses karena  antusias  peserta  siswa-siswa  yang  sangat  bersemangat  yang  diikuti sebanyak  41  orang  siswa-siswi  kelas  8  SMPN  4  Martapura  dari  awal  kegiatan sampai akhir kegiatan.
Gambar 4. Foto Bersama Peserta, Narasumber, Guru-Guru, dan Undangan
Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan hukum mengenai pemahaman anak terhadap  kenakalan  remaja  dari  sistem  peradilan  pidana  anak  di  SMPN  4 Martapura  telah  berjalan dengan lancar dan mendapatkan respon positif dari para siswa.  Partisipasi  aktif  siswa-siswi  selama  penyuluhan  sangat  baik,  ditandai dengan  banyaknya  pertanyaan  dan  diskusi  yang  terjadi.  Hal  ini  mencerminkan minat  dan  keterlibatan  mereka  dalam memahami materi yang disampaikan dinilai relevan dan bermanfaat.
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  berupa  penyuluhan  hukum  di SMPN  4  Martapura    diharapkan  melalui  kegiatan  ini,  siswa  memperoleh pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  bahaya  kenakalan  remaja  dan  pentingnya kepatuhan  terhadap aturan. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif  dalam  membentuk  karakter  siswa-siswi  SMPN  4  Martapura  yang  sadar hukum dan bertanggung jawab.

## Simpulan
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  berupa  penyuluhan  hukum  di SMPN  4  Martapura  ini  berjalan  dengan  lancar  dan  mendapat  respon  positif dari para  siswa-siswi.  Kegiatan  ini  diharapkan  Siswa-siswi  memperoleh  pemahaman yang  lebih  baik  tentang  bahaya  kenakalan  remaja  dan  pentingnya  kepatuhan terhadap  hukum  sejak  dini. Pelaksanaan Pengabdian ini menunjukkan kolaboratif yang  efektif  yakni  Kerjasama  antara  pihak  sekolah,  Narasumber,  Polsek Martapura,  dan  para  siswa-siswi  berjalan dengan baik, yang menunjukkan bahwa sinergi antar lembaga dan partisipasi aktif dari berbagai pihak dapat meningkatkan efektivitas kegiatan penyuluhan.

## Daftar Pustaka
Dimas, A., Kahfi, A., & Hl, R. (2019). Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. In Alauddin Law Develompent (ALDEV). Vol. 1 No.
1 https://doi.org/10.24252/aldev.v1i1.10168
Doni  Sonjaya,  Chepi  Ali  Firman  Zakaria.  (2024).  Pertanggung  Jawaban  Pidana Pelaku  Penganiayaan  Oleh  Anak  Dibawah  Umur  di  Kabupaten  Cilacap Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9782
Gita  Damaiyanti,  Ramon  Nofrial,  Erniyanti  Erniyanti.  (2023).  Analisis  Yuridis Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak  pada  Tingkat  Penyidikan  Demi  Mewujudkan  Perlindungan  Anak. Jurnal  Ilmiah  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (JIHHAM)  Vol  2,  No  2. https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1674
Junaidi, J., Surahmi, M., Romli, D., Aritama, R., Saputra, C., Merta, M., Nurlani, M.,  &  Husin,  Z.  (2023).  Penyuluhan  Hukum  Pancasila  Sebagai Grundnorm  Hukum  Pada  Masa  Penerimaan  Anggota  Baru  (Mapaba) Pergerakan  Mahasiswa  Islam  Indonesia  Tahun  2022. AKM:  Aksi  Kepada Masyarakat , 4 (1), 41-48. https://doi.org/10.36908/akm.v4i1.782
K K Lewoleba, M Mulyadi, and ..., “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif,” Jurnal Ilmiah … , 2023, 143–62, https://doi.org/10.30868/am.v11i02.5070.
M.  S,  A.  Kasim,  J.  Ahmad,  and  N.  Nonci,  "Reformulasi  Syarat  Pelaksanaan Diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia," Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia ,  vol.  5,  no.  2,  pp.  358-373,  Jul. 2023. https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373
Mochamad  Ilham  Maulana,  “Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Kenakala Remaja  Dalam  Rangka  Mengurangi Angka Kejahatan Di Indonesia” Vol. 10 No. 1 (2022): 28–41. https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62836
Muzayanah,  M.,  Rochmani,  R.,  Faozi,  S.,  &  Sukarman,  S.  (2021).  Penyuluhan Hukum  Tentang  Sosialisasi  Kesadaran Masyarakat Dalam Negara Hukum Berdasarkan  UUD  Tahun  1945. Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat Media Ganesha FHIS , 2 (2), 53-67
Putu  Eka  Trisna  Dewi.  (2022).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Residivis  Tindak Pidana  Pencurian  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Jurnal  Hukum Saraswati (JHS) , 3 (2). https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2945
Rahmadani,  Kartika  Dita  Ayu,  dkk.  (2023)  Kebijakan  Diversi  dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Sebagai  Upaya  Pengalihan  Peradilan  Formal. Jurnal Analogi Hukum. 5(1). 106-113. https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.106-113
Ratnaning  Tyasasih,  “Penanggulangan  Kenakalan  Anak  Dan  Remaja,  Dampak Dan  Penanganannya,” INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian 4, no. 1 (2020): 70, https://doi.org/10.36841/integritas.v4i1.565.
Safsafubun,  R.T.,  Wadjo,  H.Z.,  &  SOPACUA,  M.G.  (2022).  Penerapan  Sanksi Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Yang  Dilakukan Oleh Anak. SANISA: Jurnal Kreativitas  Mahasiswa Hukum, 1 (2), 89 – 99
https://data.sekolahkita.net/sekolah/SMP%20NEGERI%204%20MARTAPURA_ 269797