## PELAKSANAAN PENGAWASAN ASURANSI JIWASRAYA OLEH OJK PROVINSI SUMATERA BARAT DI KOTA PADANG

## Muhammad Thariq, Sukirno, Paramita Prananingtyas
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro E-mail : mhdthoriq5@gmail.com

## Abstract
OJK  is a state institution established under Law  Number 21 of 2011 that functions to organize an integrated regulatory and supervision system for an integrated regulation and supervision system for all  activities  in  the  financial  services  sector  in  the  banking  sector,  capital  market,  the  non-bank financial  services  sector  such  as  Insurance,  Pension  Funds,  Financing  Institutions,  and  other Financial Services Institutions. The aim is to know how jiwasraya insurance supervision by OJK the province  of  west  sumatra  in  padang.  Research  methodology  used  namely  juridical  empirical.  But the  area  for  surveillance  such  as  the  branch  of  the  jiwasraya  insurance  at  padang,  OJK  was  not carried  out  surveillance  directly,  financial  services  authority  carried  out  surveillance  indirectly through,  duty  the  arrangement,  where  financial  services  authority  gave  the  regulation  on  certain things  through  the  OJK  and  do  the  implementation  of  POJK  number  1  /  POJK.07  /  2013  about consumer protection in sector. financial services. In the case of Settlement of Consumer complaints, OJK  cannot  act  directly  before  consumers  are  required,  in  this  case  policy  holders  to  be  able  to settle  in  advance  with  financial  service  business  actors,  if  no  agreement  is  reached  with  new consumer complaint businesses This can be followed up by the OJK.
Keywords: role, independent, settlement

## Abstrak
OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang  berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap sistem pengaturan dan  pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap  keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan baik  di  sektor  perbankan,  pasar  modal,  sektor  jasa  keuangan  non-bank  seperti  Asuransi,  Dana Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan,  dan  Lembaga  Jasa  Keuangan  lainnya.  Penulisan  bertujuan  untuk dapat mengetahui bagaimana pengawasan asuransi Jiwasraya oleh OJK Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang. Metode  penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Untuk pengawasan didaerah seperti  kantor  cabang  Asuransi  Jiwasraya  Padang,  Otoritas  Jasa  Keuangan  tidak  dilakukan pengawasan  secara  langsung,  OJK  dilakukan  pengawasan  secara  tidak  langsung  melalui  tugas, pengaturan,  dimana  OJK  memberikan  pengaturan  terhadap  hal  tertentu  melalui  peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  dan  melakukan  pengimplementasian  terhadap  POJK  Nomor  1/POJK.07/2013 Tentang  perlindungan  Konsumen  disektor  Jasa  Keuangan.  Dalam  hal  Penyelesaian  pengaduan Konsumen, OJK tidak dapat bertindak langsung diwajibkan terlebih dahulu konsumen dalam hal ini pemegang  polis  untuk  dapat  menyelesaikan  terlebih  dahulu  dengan  pelaku  usaha  jasa  keuangan, apabila  tidak  tercapai  kesepakatan  dengan  pelaku  usaha  baru  pengaduan  konsumen  tersebut  dapat ditindak lanjuti oleh OJK.

## Kata kunci: peran, independen , penyelesaian

## A. Pendahuluan
Globalisasi  dalam  sistem  keuangan  dan  pesatnya  kemajuan  dibidang  teknologi informasi  serta  inovasi  finasial  telah  meciptakan  sistem  keuangan  yang  sangat  kompleks, dinamis  dan  saling  berkaitan  dengan  antar  subsektor  keuangan  baik  dalam  hal  produk maupun kelembagaan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral disektor jasa keuangan, yang meliputu tindakan  moral  hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen  jasa keuangan, dan  terganggunya  stabilitas  sistem  kekuangan  semakin  mendorong  diperlukanya pembentukan lembaga pengawasan disektor jasa keuangan yang terintegrasi.
Pertimbangan  dalam  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2011  tentang Otoritas Jasa keuangan dinyatakan  bahwa untuk mewujudkan perekonomian  nasional  yang mampu  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil,  diperlukan  kegiatan  didalam  sektor  jasa keuangan  yang  terselenggara  secara  teratur,  adil  transparant  dan  akuntabel,  serta  mampu mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil,  dan  juga mampu untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu Otoritas Jasa  Keuangan  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan didalam  sektor  jasa  keuangan  agar  mewujudkan  perekonomian  nasional  yang baik.(Sastrawidjaja, 2003) Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan secara terpadu, independen,dan akuntabel. Undang-undang Nomor  8  tahun  1999  tentang  perlindungan  kosnumen  dalam  pasal  30  disebutkan  bahwa pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  serta  penerapan  ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah,  masyarakat,  dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
Pada  tanggal  31  Desember  2012  pemerintah  Indonesia  membentuk  suatu  lembaga yang melakukan pengawasan dalam lembaga keuangan   yaitu Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga  negara  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  yang berfungsi  menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan  yang terintegrasi terhadap keseluruhan  kegiatan  didalam  sektor  jasa  keuangan.(Keuangan,  2015)  baik  di  sektor perbankan,  pasar  modal,  dan  sektor  keuangan  non-bank  seperti  asuransi,  dana  pensiun, lembaga  pembiayaan,  dan  lembaga  jasa  keuangan  lainya.  Otoritas  Jasa  Keuangan  adalah lembaga  independen  dan  bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain  yang  mempunyai  fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.(“http://www.ojk.go.id,” n.d.)
Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan menyatakan  bahwa  Otoritas  Jasa  Keuangan  melaksanakan  tugas  pengaturan  dan pengawasan terhadap :
a. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan
b. Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal
c. Kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  perasuransian,  dana  pensiun,  lembaga pembiayaan, dan lemabaga jasa keuangan lainya.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  pengawasan  berasal  dari  kata  awas  yang  artinya memperhatikan baik- baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi  kegiatan  kecuali  memberi  laporan  berdasarkan  kenyataan  yang  sebenarnya  dari  apa yang  diawasi.  Sedangkan  menurut  yang  dikemukakan  oleh  George  R  Terry,  pengawasan adalah proses penentuan apa yang  harus dicapai yaitu standart, apa yang sedang dilakukan, yaitu  menilai  pelaksanaan  dan  bila  perlu  melakukan  perbaikan  perbaikan  sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standart.
Otoritas  Jasa  Keuangan  juga  diamanahkan  untuk  memberikan  perlindungan konsumen.  Aturan  tentang  perlindungan  konsumen  tersebut  diatur  Peraturan  Otoritas  Jasa KeuanganNomor  1/POJK.07/2013  tentang  perlindungan  konsumen  disektor  jasa  keuangan. Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan konsumen adalah pihak yang menempatkan  dananya  dan  memanfaatkan  pelayanan  yang  tersedia  di  lembaga  jasa keuangan,  antara  lain  nasabah  pada  perbankan,  pemodal  di  pasar  modal,  pemegang  polis perasuransian  dan  peserta  pada  dana  pensiun.  Pasal  1  angka  3  Peraturan  Jasa  keuangan Nomor 1/POJK.07/2013  menyebutkan  bahwa perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap  konsumen  dengan  cakupan  perilaku  pelaku  usaha  jasa  keuangan.  salah  satu pelayanan yang diberikan dalam rangka memberikan perlindungan konsumen tersebut yaitu menerima pengaduan dari tertanggung asuransi. Fungsi pengawasan yaitu :
1. Untuk  mendapatkan  keberhasilan  dan  pencapaian  tujuan  serta  target  sesuai  dengan indikator yang ditetapkan.
2. Mengambil  langkah  klarifikasi  dan  koreksi  atas  penyimpangan  yang  mungkin ditemukan.
3. Melakukan  berbagai  alternatif  solusi  atas  berbagai  masalah  yang  terkait  dengan pencapaian tujuan perusahaan.(Handoko, 2011)
Asuransi  menurut  Undang-Undang    Nomor  40  tahun  2014  BAB  I  Pasal  1  (ayat  1) Asuransi adalah perjanjian  antara dua pihak  yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis,
yang  menjadi  dasar  bagi  penerimaan  premi  oleh  perusahaan    asuransi  sebagai  imbalan untuk:
a. Memberikan  pergantian  pada  tertanggung  atau  pemegang  polis  karena  kerugian, kerusakan,  biaya  yang  timbul,  kehilangan  keuntungan,  atau tanggung  jawab  hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
b. Memberikan  pembayaran  yang  didasarkan  pada  meninggalnya  tertanggung  atau pembayaran  yang  didasarkan  pada  hidupnya  tertanggung  dengan  manfaat  yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Pihak  tertanggung  berkewajiban  membayarkan  sejumlah  premi  kepada  penanggung sesuai dengan perjanjian polis yang telah di setujui  kedua belah pihak, sedangkan hak yang didapat  oleh  tertanggung  adalah  mendapatkan  klaim  dari  pihak  tertanggung  apabila  terjadi risiko  yang  telah  diperjanjikan  didalam  polis  asuransi  tersebut.  Selain  itu  hak  penanggung adalah  menghimpun    premi  yang  telah  dibayarkan  oleh  tertanggung,  dan  kewajiban  dari penanggung adalah memberikan penggantian terhadap apa yang telah diperjanjikan didalam polis  asuransi.  Oleh  sebab  itu  adanya    hak  dan  kewajiban  masing  masing  pihak  baik penanggung  maupun  tertanggung  menyebabkan  asuransi  perlu  untuk  dapat  diawasi  agar terciptanya keadilan dan keseimbangan antara tertanggung dan penanggung tersebut.
Asuransi  Jiwasraya  yang  tengah  menghadapi  masalah  yaitu  gagal  bayar  dalam pembayaran  polis  yang  telah  jatuh  tempo  pada  bulan  Oktober  2018.  Perusahaan  asuransi jiwa tertua di Indonesia ini terpaksa menunda kewajiban pembayaran polis yang telah jatuh tempo  sebesar  802  Milyar  dan  perusahaan  memilih  untuk  menyicil  pembayaran  polis tersebut kepada 1.286 Polis yang sudah jatuh tempo. Gagal bayar terhadap pemegang polis asuransi  yang  telah  jatuh  tempo  disebabkan  oleh  kesalahaan  investasi  pada  periode  2007- 2012,  Jiwasraya  menempatkan  dananya  pada  repo  saham.  Tranksaksi  repo  (Repurchase Agreemen) adalah pinjaman yang diberikan berupa agunan berupa saham. Pinjaman tersebut menawarkan  bunga  yang  tinggi,  mengingat  pada  bulan  Oktober  2018.  Akibat  tekanan likuiditas  menyebabkan  jiwasraya  sepakat  untuk  menunda  pembayaran  polis  polis  yang telah jatuh tempo.
Berdasarkan  permasalahan  gagal  bayar  polis  asuransi  oleh  jiwasraya  serta  fungsi pengawasan  yang  sangat  penting    yang  telah  dijabarkan  tersebut,  penulis  tertarik  untuk melakukan  penulisan  dan  penelitian  yang  berjudul  Pelaksanaan  Pengawasan  Asuransi Jiwasraya  oleh  Otorita  Jasa  Keuangan  Provinsi  Sumatera  Barat  di  Kota  Padang.  Penulisan bertujuan untuk dapat  mengetahui  bagaimana  pengawasan  asuransi Jiwasraya oleh Otoritas
Jasa  Keuangan  Provinsi Sumatera Barat  di  Kota Padang.  Karena dapat disimpulkan bahwa pengawasan  sangat  penting  dilakukan  agar  terciptanya  industri  keuangan  yang  sehat  dan terlindungi, agar masyarakat dapat memberikan kepercayaan terhadap dana atau premi yang diberikan  kepada  pihak  asuransi.  Serta  kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan pengawasan asuransi Jiwasraya Oleh Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat dalam rangka memberikan perlindungan bagi pemegang polis di Kota Padang.
- Kerangka Teori
Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistemasikan masalah  yang  dibicarakan  dan  teori  juga  bisa  mengandung  subjektivitas  apabila berhadapan  dengan  suatu  fenomena  yang  cukup  kompleks  seperti  hukum  ini  (Rahardjo, 2005) . Adapun teori yang digunakan dalam jurnal ini yaitu Teori keadilan menurut John Rawls.
Gagasan utama teori keadilan John Rawls adalah menyajikan konsep keadilan  yang menggenarlisasikan  dan  mengangkat  teori  kontrak  social  ke  tingkat  abstraksi  yang  lebih tinggi. Untuk melakukan hal ini gagasan yang menandainya adalah bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan.
Situasi  sosial  kita  adalah  adil  jika  melalui  rangkaian  kesepakatan  hipotesis  ini  kita bisa  dimasukkan  kedalam  sistem  aturan  umum  yang  mendefinisikannya.  Setiap  orang mendapati  dirinya  terlahir  dalam  posisi  tertentu  di  masyarakat  tertentu,dan  sifat  posisi tersebut secara material  mempengaruhi proses kehidupannya. Namun sebuah  masyarakat yang  memenuhi  prinsip-prinsip  keadilan  sebagai  fairness  menjadi  dekat  dengan  sebuah masyarakat skema sukarela. Sebab ia memenuhi prinsip-prinsip dimana orang-orang yang bebas  dan  setara  bisa  setuju  di  dalam  situasi  yang  fair.  Dalam  pengertian  ini,  para anggotanya adalah otonom dan kewajibannya mereka anggap sukarela (Rawls, 2011)
- Permasalahan
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimana  pelaksanaan  pengawasan  Asuransi  Jiwasraya  yang  dilakukan  oleh  Otoritas Jasa  Keuangan  Provinsi  Sumatera  Barat    di  Kota  Padang  dalam  rangka  memberikan perlindungan bagi pemegang polis dikota padang.
2. Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera barat dalam penyelesaian pengaduan  konsumen  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  bagi  konsumen  di  Kota Padang.
- Kebaruan/orisinalitas
Untuk  memperkuat  hasil  penelitian,  maka  di  perlukan  kajian  terhadap  penelitian terdahulu yang di harapkan akan memaksimalkan penelitian yang penulis buat, kemudian di  ikuti  dengan  penjabaran  faktor  pembeda  antara  fokus  penelitian  penulis  dan  fokus penelitian  terdahulu  yang  menjadi  rujukan  penelitian  ini.  Berikut  merupakan  penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan oleh penulis:
1. “Otoritas Jasa  Keuangan dalam  mengajukan permohonan pailit perusahaan asuransi” yang  ditulis  oleh  Eri  Lukmanul  Hakim  Pulungan  (2018).  Jurnal  ini  membahas mengenai penerapan OJK dalam menyelesaikan klaim asuransi pada perkara PT. Bumi Asih Jaya dan Analisis hukum terhadap pertimbangan majelis hakim (ratio decidendi) yang menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT. Bumi Asih Jaya asuransi pada perkara PT. Bumi Asih Jaya.(Pulungan, 2018)
2. “Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  perkara  kepailitan  perusahaan  asuransi”  yang  ditulis oleh  Muhammad  alfi,  Etty  Susilowati,  dan  Siti  Mahmudah  (2017).  Jurnal  ini membahas  mengenai  Kewenangan  OJK  dalam  kepailitan  perusahaan  asuransi  dan akibat hukum putusan pailit terhadap perusahaan asuransi.(Alfi, 2017)
3. “Analisis  penyelesaian  kontrak  asuransi  melalui  lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan” yang  ditulis  oleh  B.  Rini  Heryanti,  Dewi  Tuti  Muryati,  dan  Efi  Yulistyowati  (2017). Jurnal ini membahas mengenai kewenangan OJK dalam penyelesaian sengketa hukum kontrak  asuransi  dan  kedudukan  BMAI  kedepannya  setelah  didirikannya OJK.(Heryanti, Muryati, & Yulistyowati, 2017)
Jadi perbedaan pembahasan dari artikel lainnya adalah penulis membahas mengenai pelaksanaan  pengawasan  Asuransi  Jiwasraya  yang  dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  Provinsi  Sumatera  Barat    di  Kota  Padang  dalam  rangka  memberikan perlindungan  bagi  pemegang  polis  dikota  padang  dan  peranan  Otoritas  Jasa  Keuangan Provinsi  Sumatera  barat  dalam  penyelesaian  pengaduan  konsumen  dalam  rangka memberikan perlindungan bagi konsumen di Kota Padang.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari susuatu atau beberapa gejala  hukum  tertentu,  dengan  cara  menganalisis,  melakukan  pemeriksaan  mendalam terhadap  faktor  hukum  tersebut,  kemudian  mengusahakan  pemecahan  atas  permasalahan yang  timbul  didalam  gejala  gejala  yang  bersangkutan.(Soekanto,  1986)  Metode   penelitian yang digunakan  yaitu  yuridis empiris,  maksudnya  adalah  penelitian hukum dengan  melihat
norma  hukum  yang  berlaku  dan  menghubungkannya  dengan  fakta  yang  ada  dilapangan sehubungan  dengan  permasalahan  yang  ditemui  dalam  penelitian.(Asikin,  2004).  Sumber dan  jenis  data  dalam  penelitian  ini  diperlukan  data  yang  bersumber  dari  Penelitian kepustakaan  ( library  research )  dan  penelitian  lapangan  ( field  research ),  merupakan penelitian  yang dilakukan terhadap buku-buku, karya  ilmiah undang-undang,  literatur yang berkaitan dengan penelitian dan melalakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang di Otoritas jasa keuangan Kota Padang bagian yaitu Staf edukasi dan perlindungan Konsumen.
C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Pelaksanaan  Pengawasan  Asuransi  Jiwasraya  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan Provinsi  Sumatera  Barat  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  Hukum  Bagi pemegang Polis di Kota Padang
Asuransi  Jiwasraya  merupakan  sebuah  perusahan  yang  bergerak  dibidang perasuransian.  PT  Asuransi  Jiwasraya  adalah  badan  usaha  milik  negara  Indonesia  yang berkantor  pusat  di  Jakarta.  Asuransi  Jiwasraya  dibangun  pada  tahun  1859.  Asuransi Jiwasraya merupakan Perusahan asuransi jiwa yang pertama kali ada di indonesia.(“Asuransi  Jiwasraya,”  n.d.)  Dikota  Padang  Kantor  Cabang  Asuransi  Jiwasraya berada di Jalan pemuda Nomor 8B, Olo Padang, Kota Padang Sumatera Barat.
Untuk  dapat  tercapainya  tujuan  fungsi  dan  tugas  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam pengawasan  lembaga  jasa  keuangan  diseluruh  wilayah  indonesia,  maka  diperlukan  kantor regional  yang  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  dari  otoritas  jasa  keuangan  tersebut. Pembentukan  Kantor  wilayah  Otoritas  Jasa  Keuangan  dapat  didirikan  didalam  dan  diluar wilayah Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. “Otoritas jasa keuangan dapat mempunyai kantor  didalam  dan  diluar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  dibentuk dengan sesuai dengan kebutuhan” Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat merupakan  kantor  wilayah  yang  didirikan  untuk  mendukung  dalam  melaksanakan  tugas terhadap lembaga jasa keuangan pada seluruh wilayah Sumatera Barat. Kantor Otoritas Jasa Keuangan  Sumatera  Barat  beralamat  di  Jalan  Khatib  Sulaiman  Nomor  68,  Lolong  Belanti, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, 25137.
Otoritas  Jasa  Keuangan  adalah  lembaga  negara  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  yang  berfungsi  menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, dana  pensiun,  lembaga  pembiayaan,  dan  lembaga  jasa  keuangan  lainnya.  Otoritas  Jasa
Keuangan  dibentuk  dengan  tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  jasa  keuangan  terselenggara secara  teratur,  adil,  transparan,  dan  akuntabel,  serta  mampu  mewujudkan  sistem  keuangan yang  timbul  secara  berkelanjutan  dan  stabil,  serta  mampu  melindungi  kepentingan konsumen dan masyarakat.
Dengan  tujuan  dibentuknya  Otoritas  Jasa  keuangan  diharapkan  dapat  mendukung kepentingan  sektor  jasa  keuangan  nasional  sehingga  mampu  meningkatkan  daya  saing nasional.  Selain  itu,  Otoritas  Jasa  Keuangan  harus  mampu  menjaga  kepentingan  nasional antara  lain,  meliputi  sumber  daya  manusia,  pengelolaan,  pengendalian,  disektor  jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.(Sutedi, 2014)
Otoritas  Jasa  Keuangan  dibentuk  dan  dilandasi  dengan  prinsip-prrinsip  tata  kelola yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban transparasi, dan kewajaran ( Fairness) .  Sejalan  dengan  prinsip  tata  kelola  dan  asas-asas  ini  Otoritas  Jasa  keuangan mempunyai  stuktur  dengan  prinsip  “ cheks  and  balance ”.  Hal  ini  diwujudkan  dengan melakukan  pemisahan  yang  jelas  antara  Fungsi,  tugas  dan  wewenang  peraturan  serta pengawasan.
Otoritas Jasa Keuangan  termasuk  lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak  lain  yang  mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan, pemeriksaan  dan  penyidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  21 tahun  2011.  Sehingga  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2011    Tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  merupakan  upaya  antisipasi  terulangnya  krisis  yang  melanda  pada tahun 1998 yang telah memporak porandakan sistem keuangan indoneisa. Dengan demikian, diharapkan  sektor  jasa  keuangan  akan  mampu  berkontribusi  dalam  mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil melalui pengaturan dan pengawasan yang efektif dalam sektor jasa keuangan khusunya Asuransi.
Otoritas  Jasa  Keuangan  merupakan  sebuah  lembaga  negara  yang  mengemban  fungsi pengawasan terhadap  lembaga  jasa keuangan  baik  bank  maupun  bukan  bank. Kewenangan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  secara  jelas  dituangkan  dalam Undang-Undang  Nomor  21  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  pasal  5  bahwa  :  Otoritas  Jasa keuangan  berfungsi  menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan    pengawasan  yang terintegritas  terhadap  keseluruhan  kegiatan  disektor  jasa  keuangan.  Berdasarkan  Pasal  6 Undang-Undang  No  21  tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap asuransi.
Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan: untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pasal 6,
Tujuan  dari  dilakukan  pengawasan  terhadap  Asuransi  Jiwasraya  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat pertama adalah untuk melindungi konsumen, dalam hal asuransi konsumen juga disebut dengan pemegang polis.  Kedua diharapkan dengan adanya pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  diharapkan  dapat  mencegah praktik  penyelenggaraan  usaha  disektor  jasa  keuangan  yang  dapat  merugikan  konsumen. Pelaksanaan  Kewenangan  Otoritas  Jasa  keuangan  sebagai  lembaga  pengawas  dalam asuransi dapat dilakukan secara :
A. Preventif  yakni  yaitu  dalam  bentuk  aturan,  pedoman  bimbingan,  dan  pengarahan kepada pelaku usaha jasa keuangan.
B. Represif  yakni dalam  bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi. Pengawasan  represif  ini  dapat  dilakukan  apabila  adanya  penyimpangan  yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan.
Tujuan  utama  dari  pengawasan  tersebut  adalah  untuk  menjaga  kepercayaan masyarakat sebagai konsumen dibidang jasa keuangan. Berdasarkan wawancara dengan ibu Kristy  Rosyemari    Otoritas  Jasa  keuangan  Provinsi  sumatera  Barat  dalam  melakukan pengawasan  berkoordinasi  dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pusat  dalam  melakukan pengawasan terhadap asuransi  Jiwasraya dikarenakan kantor pusat  dari  Asuransi  Jiwasraya berada di Jakarta.
Jadi  dalam  pelaksanaannya,  pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap  asuransi Jiwasraya  didaerah  dilakukan  melalui  kantor  pusat  Asuransi  Jiwasraya  tersebut.    Kantor Asuransi  Jiwasraya  menyerahkan  laporan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  setiap  3  bulan sekali.  Laporan tersebut apabila telah diaudit oleh Otoritas Jasa  Keuangan, kemudian  hasil audit  tersebut  diserahkan  kembali  kepada  kantor  pusat  Asuransi  Jiwasraya  untuk  dapat ditindaklanjuti  oleh  asuransi  jiwasraya  sebelum  mengambil  tindakan,  karena  pada prinsipnya  jika  terdapat  penyimpangan  maka  penyelesaiannya  diserahkan  kepada  pelaku usaha jasa keuangan untuk dilakukan perbaikan.
Dalam  melaksanakan  tugas  pengawasan  Otoritas  Jasa  keuangan    terhadap  Asuransi Jiwasraya    dilaksanakan  dengan  berkoordinasi  dengan  Kantor  pusat  Asuransi  Jiwasraya  di Jakarta. Yang mana Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan fungsi pengawasan dalam bentuk pengawasan  dan  pemeriksaan  terhadap  Laporan  Pelaku  usaha  jasa  keuangan,  baik  itu laporan  keuangan  disertai  laporan  lain  seperti  pengaduan  konsumen  yang  direkap  oleh Asuransi Jiwasraya Kantor Pusat dari seluruh regional dan kantor cabang, jadi Otoritas Jasa keuangan  hanya  melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  terhadap  laporan  yang  telah direkap  dari  seluruh  kantor  cabang  dan  kantor  regional  pelaku  usaha  jasa  keuangan  yang
bersangkutan. Sedangkan untuk kantor cabang dan kantor regional, Otoritas Jasa Keuangan tidak  melakukan  pengawasan  secara  langsung,  itu  dilakukan  untuk  demi  keefektifan  dan keefisienan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Untuk kantor Regional Otoritas Jasa  Keuangan  Provinsi  Sumatera  Barat  Otoritas  Jasa  Keuangan  saat  ini  melakukan  tugas pengawasan  secara  langsung  hanya  terhadap  Bank  Perkreditan  Rakyat  dan  Bank Pembangunan Daerah yang mana dalam wilayah Sumatera Barat yaitu,  Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Nagari.
2. Peranan  Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap  Pengaduan  Konsumen  dalam  rangka memberikan Perlindungan Bagi pemegang polis.
Tujuan  dari  dilakukannya  pengawasan  terhadap  asuransi  yang  saat  ini  diemban  Oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat adalah  untuk melindungi Pemegang polis atau disebut juga dengan Konsumen. Pengertian Konsumen menurut Peraturan Otoritas Jasa Keungan yaitu POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen disektor jasa keuangan  yaitu Pihak-Pihak  yang  menematkan dananya dan  atau  memanfaatkan pelayanan yang  tersedia  di  Lembaga  Jasa  Keuangan  antara  lain  nasabah  pada  perbankan,  pemodal  di Pasar  Modal,  pemegang  Polis  pada  Perasuransian,  dan  peserta  pada  Dana  Pensiun, berdasarkan  peraturan  perundang-undangan    di  sektor  jasa  keuangan.  Dalam  Rangka memberikan  perlindungan  bagi  pemegang  polis  asuransi  Otoritas  Jasa  keuangan meingimplementasikan:
a) Otoritas  Jasa  Keuangan  melaksanakan  tugas  peranan  dalam  rangka  memberikan perlindungan  bagi  pemegang  polis  asuransi.  Dari  tugas  dan  pengaturan    tersebut dikeluarkan ketentuan berupa peraturan, surat edaran. Yakni :
a. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
b. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
c. Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  2  /SEOJK.07/2014  tentang  pelayanan dam penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada pelaku usaha Jasa keuanagan
b) Terhadap  peraturan  dan  surat  Edaran  tersebut  menimbulkan  kewajiban  bagi  perusahan untuk  dapat  menjalankannya.  Dalam  hal  pengimplementasian    Peraturan  tersebut asuransi  jiwasraya  dalam  menjalankan  Peraturan  Otoritas  Jasa  keuangan  No 18/POJK.07/2018  tentang  layanan  pengaduan  konsumen  disektor  jasa  keuangan. Ketentuan ini melahirkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Dalam pasal 2  POJK  Nomor  18/POJK.07/2018  tentang  layanan  pengaduan  konsumen  disebutkan
bahwa  :  tujuan  layanan  pengaduan  adalah  melakukan  penyelesaian  pengaduan  dalam meberikan perlindungan konsumen.
Dalam  rangka  melakukan  tugas  pengaturan,  Otoritas  Jasa  Keuangan  mengeluarkan ketentuan  ketentuan  baik  dalam  bentuk  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Surat  Edaran Otoritas  Jasa  keuangan.  Berikut  peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  rangka  memberikan perlindungan  bagi  pemegang  polis  di  Kota  Padang  yang  dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat  :
a. Otoritas  Jasa  Keuangan  memberikan  perlindungan  Konsumen,  yang  meliputi: Memberikan  jaminan  bagi  konsumen  untuk  mendapatkan  informasi  dan  mencegah terjadi  kesalahpahaman  yang  dapat  merugikan  konsumen.  Berdasarkan  pasal  4 peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen  disektor  jasa  keuangan  yang  mana  pelaku  usaha  jasa  keuangan  wajib memberikan  informasi  mengenai produk dan atau layanan  yang akurat, jujur,  jelas dan tidak menyesatkan terkait hak dan kewajiban konsumen.
b. Membuka    Pelayanan  Pengaduan,terlebih  dahulu  Pelaku  usaha  Jasa  keuangan,  pelaku usaha  jasa  keuangan  bahwa  untuk  menyelesaikan  mekanisme  pelayanan  pengaduan konsumen yang meliputi :
1) Menyiapkan  perangkat  yang  memadai  untuk  pelayanan  pengaduan  konsumen  yang dirugikan oleh pelaku usaha lembaga jasa keuangan.
2) Membuat  mekanisme  pengaduan  konsumen  yang  dirugikan  oleh  pelaku  usaha  jasa keuangan.
3) Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen  yang dirugikan oleh pelaku usaha lembaga  jasa  keuangan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  disektor  jasa keuangan.    Oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  Amanat  dari  pasal  tersebut  dilaksanakan melalui  surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  yaitu  SEOJK.07/2014  tentang pelayanan  penyelesaian  pengaduan  konsumen  pada  Pelaku  Usaha  Jasa  keuangan, dinyatakan bahwa :
a. Modul  disusun  sebagai  acuan  bagi  pelaku  usaha  jasa  keuanagan  dalam merencanakan  dan  melaksanakan  pelayanan  dan  penyelesaian  pengaduan konsumen  sesuai  dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan    dan  Surat  Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
b. Pelaku  usaha  jasa  keuangan  harus  menyampaikan  laporan  pengaduan  konsumen dan  tindak  lanjutnya  secara  berkala  setiap  3  bulan  sekali  yaitu  Maret,  Juni, September,  dan Desember.
c. Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  wajib  melayani  dan  menyelesaikan  pengaduan Konsumen  dan  penyelesaiannya  max  20  hari  kerja,  dapat  diperpanjang  20  hari kerja.
d. Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  wajib  mempunyai  sistem  dan  prosedur  pelayanan dan  pengaduanPengaturan  mengenai  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  bagi perusahaan perasuransian.
Tujuan  utama  dari  dilakukannya  pengawasan  terhadap  lembaga  jasa  keuangan  bukan bank  termasuk  asuransi    yang  diemban  oleh  Otoritas  jasa  Keuangan  adalah  untuk melindungi  konsumen,  mencegah  praktik  penyelenggaraan  usaha  disektor  jasa  keuangan oleh  pelaku  usaha  jasa  keuangan  yang  dapat  merugikan  kosumen.(Hartono,  2008)  Serta untuk  menjaga  kepercayaan  masyarakat  sebagai  konsumen  di  sektor  jasa  keuangan,  akan tetapi  sengketa  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha  jasa  keuangan  masih  sering  terjadi. Sebagai  lembaga  yang  melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha  jasa keuangan dalam hal ini asuransi, Otoritas Jasa Keuangan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 untuk dapat meberikan perlindungan kepada konsumen, diantaranya dalam hal terjadi sengketa  antar  konsumen  dengan  pelaku  usaha,  Otoritas  Jasa  Keuangan  Provinsi  Sumatera Barat  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  bagi  pemegang  polis  di  Kota  Padang, Layanan tersebut berupa :
1. Penerimaaan Informasi
Penerimaan  informasi  yang  dimaksud  adalah  Otoritas  Jasa  keuangan  provinsi Sumatera  Barat  menerima  penerimaan  informasi  dari  masyarakat  atau  konsumen serta pihak manapun  terkait suatu perusahan jasa keuangan.
2. Memberikan Informasi kepada konsumen
Memberikan  informasi  disini  maksudnya  dalam  rangka  memberikan  perlindungan konsumen,  Oritas  Jasa  Keuangan  Provinsi  Sumatera  Barat  meberikakan  informasi kepada konsumen terkait bagaimana posisi lembaga jasa keuangan tersebut.
3. Menerima Pengaduan Konsumen
Dalam  memberikan  perlindungan  konsumen,  Otoritas  Jasa  Keuangan  Provinsi Sumatera  Barat  menerima  pengaduan  konsumen  dengan  cara  pemberian  Fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen oleh Otoritas Jasa  Keuangan dilakukan terhadap pengaduan  yang  berindikasi  sengketa  disektor  jasa  keuangan    terhadap  suatu lembaga jasa keuangan asuransi. Dengan syarat, yaitu :
a) Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh Pelaku usaha jasa keuangam  dibidang  perbankan,  pasar  modal,  dana  pensiun,  Asuransi  Jiwa,
Pembiayaan  Perusahaan  Gadai,  atau  penjaminan,  paling  banyak  sebesar Rp.500.000.000,00(Lima ratus juta rupiah), pelaku usaha jasa keuangan di bidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp.750.000.000,00 ( Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
b) Konsumen  mengajukan  permohonan  secara  tertulis  dsertai  dengan  dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan.
Pada  paraktiknya,  terdapat  alur  atau  prosedur  dalam  penyelesaian  pengaduan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan :
1. Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu menyiapkan perangkat yang memadai berupa  blanko  pengaduan  konsumen  untuk  pelayanan  pengaduan  konsumen  yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan.
2. Otoritas  Jasa  Keuangan  mewajibkan  pelaku  usaha  jasa  keuangan  untuk  melaporkan secara  berkala  adanya  pengaduan  konsumen  dan  tindak  lanjut  pelayanan  dan peneyelesaian  pengaduan  konsumen  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  setiap  3  bulan sekali  yaitu  Pada  bulan  Maret,  Juni,  September  dan  Desember  dan  menyelesaikan pengaduan  paling  lambat  20  hari  kerja  sejak  diterimanya  pengaduan  dan  dapat diperpanjang  20  hari  kerja  untuk  kondisi  tertentu  dengan  syarat  perpanjangan  waktu tersebut  wajib  diberitahukan  secara  tertulis  kepada  konsumen  yang  mengajukan pengaduan tersebut.
3. Pelaku  usaha  jasa  keuangan  diwajibkan  untuk  memiliki  sistem  pengendalian  internal terkait dengan perlindungan konsumen.
4. Pelaku  usaha  jasa  keuangan  juga  diwajibkan  untuk  menunjuk  satu  orang  pegawai untuk  menangani  penyelesaian  pengaduan  konsumen.  Setelah  menerima  pengaduan konsumen,  pelaku  usaha  jasa  keuangan  wajib  melakukan  pemeriksaan  internal  atas pengaduan secara kompeten, benar dan objektif, melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan tersebut. Jika pengaduan tersebut benar maka diwajibkan pelaku usaha  jasa  keuangan  untuk  menyatakan  permintaan  maaf  dan  menawarkan  ganti  rugi atau perbaikan produk dan layaanan.
5. Apabila  tidak  tercapai  kesepakatan  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  maka permasalahan  dapat  diselesaikan  dipengadilan  atau  diluar  pengadilan.  Dalam  hal penyelesain  masalah  melalui  pengadilan,  Otoritas  Jasa  Keuangan  berwenang mengajukan gugatan.
6. Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  penyelesaian  masalah  ini  menunjuk  fasilitator  untuk melaksanakan  fungsi  penyelesaian  pengaduan  yang  dituangkan  dalam  perjanjian
fasilitasi.  Pelaksanaan  fasilitasi  paling  lambat  dilaksanakan  30  hari  sejak  ditanda tanganinya perjanjian.
7. Apabila  para  pihak  sepakat  maka  akan  dibuatkan  akta  kesepakatan,  apabila  tidak terjadi kesepakatan maka akan dibuat berita acara hasil fasilitasi otoritas jasa keuangan yang  juga  ditanda  tangani  konsumen  dan  pelaku  usaha  jasa  keuangan.  Hal  tersebut dilakukan Oleh Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa  Keuangan Provinsi  Sumatera  Barat.    Bidang  Edukasi  dan  perlindungan  konsumen  mempunyai fungsi  pemberian  dukungan  melalui  pengaturan  dan  perlindungan  konsumen, pelayanan konsumen, serta pembelaan hukum. Perlindungan konsumen dalam rangka mempelancar pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan industri keuangan. Bidang edukasi dan perlindungan konsumen terbagi menjadi dua departemen, pertama departemen  literasi  dan  keungan  inklusif  dan  kedua  departemen  perlindungan  konsumen. Kewenangan  dalam  bertindak  pada  departemen  perlindungan  konsumen  Otoritas  Jasa Keuangan  yang  bertujuan  untuk  terciptanya  tujuan  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  diberikan dalam  BAB  VI  (Enam  )  Pasal    28-31  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2011  tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai  landasan  hukum  utama,  serta  peraturan  perundang Undangan  lain  yang  memberikan  kewenangan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk melaksanakan pelindungan konsumen dan Masyarakat dalam sektor keuangan.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  tentang  pelaksanaan  pengawasan asuransi  Jiwasraya  oleh  Otoritas  Jasa  keuangan  Provinsi  Sumatera  Barat  dalam  rangka memberikan  perlindungan  bagi  pemegang  polis  di  Kota  Padang,  maka  penulis menyimpulkan sebagai berikut :
1. Dalam hal  pengawasan asuransi Jiwasraya oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera  Barat  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  bagi  pemegang  polis  di  Kota padang,  Otoritas  Jasa  Keuangan  melaksanakan  fungsi  pengawasan  secara  langsung melalui  tugas  dan  pemeriksaan  berkoordinasi  dengan  Kantor  Pusat  Pelaku  Usaha  Jasa Keuangan dalam hal ini kantor pusat Asuransi Jiwasraya di Jakarta,  Dalam hal menjalan pengawasan  asuransi  Jiwasraya  padang,  Otoritas  Jasa  Keuangan  melaksanakan  fungsi pengawasan  secara  langsung  melalui  tugas  pengawasan  dan  pemeriksaan  berkoordinasi dengan  kantor  pusat  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  dalam  hal  ini  kantor  pusat  Asuransi Jiwasraya.  Jadi  pengawasan  secara  langsung  dilakukan  oleh  kantor  otoritas  Jasa Keuangan  Pusat  di  Jakarta,  sedangkan  pengawasan  untuk  pengawasan  didaerah  seperti kantor  cabang  Asuransi  Jiwasraya  Padang,  Otoritas  Jasa  Keuangan  tidak  dilakukan
pengawasan secara langsung, Otoritas Jasa Keuangan dilakukan pengawasan secara tidak langsung  melalui  tugas,  pengaturan,  dimana  Otoritas  Jasa  Keuangan  memberikan pengaturan  terhadap  hal  tertentu  melalui  peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan melakukan  pengimplementasian  terhadap  POJK  Nomor  1/POJK.07/2013  Tentang perlindungan Konsumen disektor Jasa Keuangan.
2. Dalam  hal  Penyelesaian  pengaduan  Konsumen,  Otoritas  Jasa  Keuangan  tidak  dapat bertindak  langsung  diwajibkan  terlebih  dahulu  konsumen  dalam  hal  ini  pemegang  polis untuk  dapat  menyelesaikan  terlebih  dahulu  dengan  pelaku  usaha  jasa  keuangan,  apabila tidak tercapai kesepakatan dengan pelaku usaha baru pengaduan konsumen tersebut dapat ditindak lanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Asikin,  Z.  and  ammiruddin.  (2004). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT.  Raja GrafindoPersada.
Handoko,  T.  H.  (2011).  Manajemen  Personalia  dan  Sumber  Daya  Manusia.  In Pengantar Manajemen .
Hartono, S. R. (2008). Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi . Jakarta: Sinar Grafika.
Keuangan, O. J. (2015). Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan .
Rahardjo, S. (2005). Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Rawls, J. (2011). Teori Keadilan ; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sastrawidjaja, M. S. (2003). Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga . Bandung: Alumni. Soekanto,  S.  (1986).  Pengantar  Penelitian  Hukum  (Introduction  of  Legal  Research). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta.
Sutedi,  A.  (2014).  Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dan  Berbagai  Permasalahannya.  In Jakarta: Sinar Grafika .

## JURNAL
Alfi, S. and M. (2017). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi. Penyelesaian  Sengketa  Gugatan  Filipina  Terhadap  China  Mengenai  Laut  China Selatan Melalui Permanent Court of Arbitration , 6 (1), 1–9. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/54185-ID-kewenangan-otoritas-jasa-keuangan- dalam.pdf
Heryanti, B. R., Muryati, D. T., & Yulistyowati, E. (2017). Analisis Penyelesaian Kontrak Asuransi
Melalui  Lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan. Jurnal  Dinamika  Sosial  Budaya , 17 (2),  210. https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i2.474
Pulungan,  E.  (2018).  PERANAN  OTORITAS  JASA  KEUANGAN  DALAM  MENGAJUKAN PERMOHONAN  PAILIT  PERUSAHAAN  ASURANSI  (Studi  Kasus  Perusahaan  Asuransi PT.Bumi Asih Jaya). Usu Law Journal , 6 (4), 77–93.

## SUMBER ONLINE
http://www.ojk.go.id. (n.d.). diakses tanggal 18 November 2018 https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/19/103923926/ketika -nasabah-menanti-kepastian- jiwasraya-bayar-polis. (2018). diakses tanggal 2 Desember 2018

## UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
Penjelasan  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan. (n.d.).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999).