## IMPLIKASI PENGADAAN LAHAN RELOKASI TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA PASAR SURYOKUSUMO TLOGOSARI DI SEMARANG

## Ramzy Syarif Prakoso, Aminah
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

## Abstract
The  relocation  of  Tlogosari  street  vendors  to  the  street  park  Suryokusumo  road  shelter  is  still reaping  polemics  among  traders.  Process  of  land  acquisition  for  market  street  vendor Suryokusumo  Tlogosari  relocation  is  carried  out  by  the  Semarag  City  government  because the distance is  not  so  far from  the  initial  location.  Granting  of  HPL    on  HGB  must  be  based  on  a written  agreement.  Granting  of  HGB  is  used  by  street  vendors  for  only  3  years  and  can  be guaranteed only 2 years for which 1 year is used for an extension application. The implication of relocation is that the location where the relocation to the Suyokusumo shelter is not strategic has resulted  in  many  people  not  knowing the  whereabouts  of  the  relocation,  having  the  status  of  a trading  place  and  business  certainty,  a  quiet  relocation  environment  far  from  the  reach  of buyers.
Keywords : Relocation, The land acquisition, Street Vendors

## Abstrak
Relokasi  pedagang  kaki  lima  Tlogosari  ke  shelter  jalan  Taman  Suryokusumo  masih  menuai polemik  diantara  para  pedagang.  Proses  pengadan  lahan  untuk  relokasi  pedagang  kaki  lima pasar Suryokusumo Tlogosari dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang karena jaraknya tidak begitu  jauh  dari  lokasi  awal.  Pemberian  Hak  Guna  Bangunan  diatas  tanah  Hak  Pengelolan harus  dilakukan  berdasarkan  perjanjian  tertulis.  Pemberian  Hak  Guna  Bangunan  digunakan oleh  pedagang  kaki  lima  hanya  3  tahun  dan  bisa  di  jaminkan  hanya  2  tahun  yang  1  tahun digunakan  permohonan  perpanjangan.  Adapun  implikasinya  terhadap  relokasi  adalah  Lokasi tempat relokasi ke shelter Suyokusumo yang tidak strategis mengakibatkan banyak masyarakat tidak  mengetahui  keberadaan  relokasi  tersebut,  lingkungan  relokasi  yang  sepi  jauh  dari jangkauan pembeli.
Kata Kunci : Relokasi, Pengadaan Lahan, Pedagang Kaki Lima

## A. Pendahuluan
Keberadaan  pedagang  kaki  lima  (PKL)  merupakan  hal  yang  penting  karena  memainkan peran  yang  vital  dalam  dunia  usaha  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  seseorang terutama  bagi  golongan  menengah  ke  bawah.  Hal  ini  juga  disebabkan  oleh  beberapa  faktor antara lain (Permadi, 2007) :
1) Kesulitan ekonomi
2) Sempitnya lapangan pekerjaan
3) Urbanisasi
Salah satu pedagang kaki lima yang di maksud dalam hal ini adalah pedagang kaki lima di kawasan Tlogosari Kota Semarang yang sering menjadi perbincangan karena keberadaanya sangat merugikan para pedagang yang akhirnya di relokasi ke tempat taman Suryokusumo.
Pada bulan Maret 2016 sebanyak 240 pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Tlogosari Raya boyongan  menuju  shelter  Pedagang  Kreatif  Lapangan  di  taman  Suryokusumo.  Shelter Suryokusumo  sendiri  letaknya  di  belakang  Pasar  Suryo  Kusumo  yang  telah  di  renovasi. Pedagang  yang  menempati  bangunan  di  Suryokusumo  telah  kembali  ke  pasar  dan  PKL  nya untuk  berjualan  di  pinggir  Jalan  Tlogosari  Raya,  para  pedagang  sudah  lama  meninggalkan shelter Suryokusumo karena merasa keuntungan yang didapat turun drastis dibanding dengan saat berjualan di sepanjang Jalan Tlogosari Raya.
Proses  relokasi  pedagang  kaki  lima  Tlogosari  ke  dalam  shelter  Suryokusumo dilaksanakan dengan tahap sosialisasi terlebih dahulu. Pemerintah Kota Semarang, dalam hal ini  Dinas  Pasar  Kota  Semarang  melaksanakan  koordinasi  dengan  SKPD    terkait  rencana pemindahan  tersebut.  Adapun  pemangku  wilayah  yaitu  kecamatan  Pedurungan,  serta kelurahan  Tlogosari  Raya,  turut  serta  pula  di  dalam  rapat  sosialisasi  serta  koordinasi  untuk kepentingan  relokasi  ke  dalam  shelter  Suryokusumo.  Sedangkan  kegiatan  pendataan  para pedagang  kaki  lima  yang  akan  direlokasi,  dilaksanakan  bersama  antara  Dinas  Pasar  Kota Semarang,  wilayah  yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  kelurahan  Tlogosari  Kulon,  serta  PPJ Unit Tlogosari. Cross check  data di lapangan serta pendataan ulang bersama, ditempuh agar para  pedagang  kaki  lima  yang  akan  menempati  shelter  Suryokusumo  nantinya  tepat  sasaran untuk  menghindari  adanya  penyelewengan.  Lahan  relokasi  pendirian  shelter  Suryokusumo adalah  aset  milik  Pemerintah  Kota  Semarang.  Lahan  tersebut  dipilih  karena  jaraknya  tidak begitu  jauh  dari  lokasi  awal  para  pedagang  kaki  lima  Tlogosari  yang  menempati  jalan  raya Tlogosari.  Hal  ini  dengan  pertimbangan,  lokasi    Suryokusumo  yang  representatif  serta terjangkau oleh konsumen pedagang kaki lima Tlogosari sehingga membantu pedagang kaki lima dalam hal pendapatan.
Pengadaan  lahan  di  Indonesia  untuk  pemenuhan  kebutuhan  pembangunan  semakin meningkat,  sebagai  tempat  untuk  kegiatan  usaha.  Dengan  hal  itu  meningkat  pula  kebutuhan akan dukungan berupa kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian jaminan hukum di bidang  pertanahan  memerlukan  perangkat  hukum  yang  tertulis  lengkap  dan  jelas,  yang dilaksanakan  secara  konsisten  dengan  jiwa  dan  isi  ketentuan  perundang-undangan  yang
berlaku.  Dalam  rangka  mewujudkan  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  bagi  rakyat  Indonesia, pemerintah  telah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Undang- Undang Pokok Agraria yang kita kenal dengan UUPA.
Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  diberlakukan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  atau  yang  sering  disebut  dengan singkatan UUPA. Salah satu tujuan pokok dibentuknya UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk  memberikan  kepastian  hukum  mengenai  hak  atas  tanah.  Kepastian  hukum  yang dimaksudkan meliputi :
a.  Kepastian mengenai subyek hukum atas tanah (orang atau badan hukum);
b. Kepastian mengenai letak, batas, ukuran/luas tanah atau kepastian mengenai obyek hak;
c. Kepastian mengenai status hak atas tanah yang menjadi landasan hubungan-hubungan antar tanah dengan orang atau badan hukum.
Kepastian  hukum  sebagai  salah  satu  tujuan  pokok  UUPA  tersebut  diatur  lebih  lanjut dalam  Pasal  19 ayat  (1)  UUPA  juncto  Pasal  3  PP  Nomor  24  Tahun  1997.  Pasal  19  ayat  (1) UUPA  menentukan  bahwa  :  Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diadakan pendaftaran di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut ditujukan kepada pemerintah  untuk  melaksanakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia dengan  tujuan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah  menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Kegiatan  pendaftaran  tanah  diatur  dalam  Pasal  19  ayat  (2)  UUPA  juncto  Pasal  11  PP Nomor 24 Tahun 1997. Pasal 19 ayat (2) UUPA kegiatan pendaftaran tanah meliputi:
1) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Hak  atas  tanah  ialah  hak  yang  memberi  wewenang  kepada  pemiliknya  untuk mempergunakan  atau  mengambil  manfaat  dari  tanah  yang  dihakinya.  Ciri  khasnya  ialah pemilik hak berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah (Perangin, 1991), antara lain : Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai,  Hak Sewa. Dalam hal ini adalah pedagang kaki lima di kawasan Tlogosari Kota Semarang  yang  sering  menjadi  perbincangan  karena  keberadaanya  sangat  merugikan  para pedagang  yang  akhirnya  di  relokasi  ke  tempat  taman  Suryokusumo.  Pedagang  kaki  lima tersebut menerima sertifikat hak guna bangunan (HGB) diatas hak pengelolaan lahan (HPL)
milik  pemerintah  Kota  Semarang.  Pemberian  Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  di  atas  Hak Pengelolaan  Lahan  (HPL)  milik  Pemerintah  Kota  Semarang  dimaksudkan  untuk  membantu roda  perekenomian  berbasis  kerakyatan  khususnya  para  pedagang  kaki  lima.  Adapun  Haka Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Lahan, harus memenuhi syarat.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  sosiologis,  dengan  spesifikasi penelitiannya secara deskriptif analitis. Sumber dan jenis datanya berupa data primer dan data sekunder,  lalu  teknik  pengumpulan  data  diperoleh  melalui  studi  lapangan  dan  studi kepustakaan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Proses  Pengadaan  Lahan  Relokasi  Terhadap  Pedagang  Kaki  Lima  Suryokusumo Tlogosari Di Semarang
Lahan  relokasi  pendirian  shelter  Suryokusumo  adalah  aset  milik  Pemerintah  Kota Semarang,  lahan  tersebut  dipilih  karena  jaraknya  tidak  begitu  jauh  dari  lokasi  awal  para pedagang  kaki  lima  Tlogosari  yang  menempati  jalan  raya  Tlogosari.  Hal  ini  dengan pertimbangan,  lokasi  Suryokusumo  yang  representatif  serta  terjangkau  oleh  konsumen pedagang  kaki  lima  pindahan  Tlogosari,  sehingga  membantu  pedagang  dalam  hal pendapatan.
Pemberian Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Lahan milik Kota Semarang, dimaksudkan  untuk  membantu  perekomian  rakyat  dengan  memberikan  fasilitas  pinjaman modal  dengan  jaminan  Hak  Guna  Bangunan  diatas  Hak  Pengelolaan  Lahan  kepada  para pedagang kaki lima, yang pendistribusiannya melalui lembaga keuangan yang ditunjuk.
Sesuai  dengan  wewenang  dan  hak  sebagai  suatu  bentuk    otonomi,  pemerintah membentuk suatu Peraturan yang  nantinya  akan  mengatur  dan mengelola   keberadaan PKL.  Peraturan  tersebut  dibentuk  dalam wujud  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor 11  Tahun  2000  Tentang  Pengaturan  dan  Pembinaan  Pedagang  Kaki  Lima  di  Kota Semarang. Penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk menata dan mengatur keberadaan pedagang kaki lima.
Pada  proses  pelaksanaannya,  program  penataan  pedagang  kaki  lima  menghasilkan dampak  positif yang lebih dirasakan oleh pihak pemerintah daerah setempat dan dampak negatif  yang  dirasakan  oleh  pedagang  kaki  lima.  Muncul  berbagai  hambatan  dalam pelaksanaan  program  penataan,  seperti  penolakan  dari  kelompok  sasaran  yaitu  pedagang
kaki lima sampai belum adanya tempat relokasi yang memenuhi keinginan dari pedagang kaki lima yaitu tempat yang strategis dan banyak  pembeli.
Kemunculan pedagang kaki lima area-area tertentu tidak dapat dipisahkan dari sejarah sektor  informal.  Sektor  informal  sebagai  suatu  solusi  mandiri  yang  dilakukan  oleh masyarakat  dalam  mengatasi  kurangnya  lapangan  pekerjaan.  Setelah  relokasi  PKL  Pasar Suryokusumo  Tlogosari  dilaksanakan,  PKL  tersebut  ditata  sedemikian  rupa  sehingga mampu membuat keadaan lingkungan menjadi rapi.
Keberadaan  sektor  informal  dapat  membawa  dampak  positif  dan  negatif  tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Dari sudut pandang Pemerintah Kota, sektor informal dipandang  sebagai  sesuatu  yang  ilegal  dan  sebagai  kelompok-kelompok  marginal perkotaan  yang  sering  menimbulkan  berbagai  persoalan,  seperti  kemacetan,  dan  merusak keindahan  tata  kota.  Sedangkan  dari  sudut  pandang  dan  pihak  yang  mendukungnya, mereka adalah penyelamat bagi kehidupan ekonomi masyarakat.
Dalam  hukum  responsif  adalah  hukum  yang  dapat  merespon  kebutuhan  suatu masyarakat,  untuk  terpenuhinya  kebutuhan  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat,  maka nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  harus  dinormakan  dalam  bentuk  hukum.  Salah satu  nilai  yang  hidup  dalam masyarakat adalah  kearifan  lokal  .  Dalam  hal  ini  pemerintah Kota  Semarang  dmelakukan  relokasi  pedagang  kaki  lima  yang  berkaitan  dengan  kearifan pemerintah dalam ekonomi mikro.
Hak atas tanah diatas Hak Pengelolaan Pemkot Semarang ini seperti yang disebutkan sebelumnya jika sudah terdaftar hak atas tanah diatas hak pengelolaan yang sudah terdaftar di  kantor  pertanahan  maka  hak  atas  tanah  ini  sama  seperti  hak  atas  tanah  bersifat  primer artinya hak atas tanah yang berasal dari tanah negara secara langsung. Jika hak atas tanah ini bersifat primer maka dalam jangka waktu penggunaannya pun seseuai dengan UUPA.
Pemberian  Hak  Guna  Bangunan  yang  digunakan  oleh  pedagang  kaki  lima  hanya  3 tahun  dan  bisa  di  jaminkan  hanya  2  tahun  yang  1  tahun  digunakan  untuk  dilakukam permohonan  perpanjangan.  Dalam  Hak  Guna  Bangunan  tersebut  pedagang  kaki  lima diberikan  3  tahun  diluar  dari  PP  No  24  tahun  1997  dikarenakan  Wali  Kota  Semarang menganggap  pemberian  Hak  Guna  Bangunan  diatas  Hak  Pengelolaan  Lahan  tersebut merupakan percobaan dalam pemberian Hak Guna Bangunan ini bermanfaat apabila tidak, pemberian tersebut belum bisa dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima secara maksimal dan tidak dapat bekembang oleh karena itu pemberian Hak Guna Bangunan tersebut jika sudah melewati jangka waktu maka tidak bisa di perpanjang.
2. Implikasi  Pengadaan  Lahan    Terhadap  Hukum,  Sosial,  dan  Ekonomi,Lingkungan Relokasi Pedagang Kaki Lima Suryokusumo Tlogosari Di Semarang.
Implikasi adalah keterlibatan atau kedaan terlihat. Dengan kata lain, implikasi berarti mempunyai  hubungan  keterlibatan  atau  melibatkan  dengan  suatu  hal.  Penulisan  ini  akan melihat  keterlibatan  relokasi  pedagang  kaki  lima  pasar  Suryokusumo  Tlogosari  di Semarang.  Relokasi  pedagang  kaki  lima  dilakukan  apabila  tidak  ada  ketersediaan  lahan relokasi  dan  jumlah  pedagang  kaki  lima  telalu  banyak.  Keputusan  Pemerintah  untuk merelokasi  pedagang  kaki  lima  disini  bukan  hanya  didasari  kepentingan  sepihak  saja, tetapi juga dikarenakan keluhan dari masyarakat.
a. Implikasi Sosial Ekonomi
Implikasi  sosial  ekonomi  dapat  dlihat  dari  kacamata  positif  dan  negatif  sehingga dapat  lebih  berimbang  dalam  memberikan  penilaian.  Implikasi  yang  bersifat  positif yaitu kelayakan dan kenyamanan usaha, terbukanya kesempatan kerja, perubahan status Pedagang  Kaki  Lima  menjadi  pedagang  legal,  selain  itu  dalam  pengelolaan  yang  baik serta  penempatan  yang  tepat  menjadikan keuntungan  segi  finansial  terutama  bagi  para pedagang  kaki  lima  sendiri.  Pengaruh  implikasi  secara  negatif  yaitu  menurunnya pendapatan,  meningkatnya  biaya  operasional,  melemahnya  jaringan  sosial,  dan menurunnya  kesempatan  pedagang  untuk  ikut  dalam  kelompok-kelompok  sosial  non formal.
b. Implikasi Lingkungan
Implikasi  lingkungan  secara  positif  semakin  indah  dan  rapi  maka  akan  membuat nyaman  masyarakat  khususnya  masyarakat  kota  Semarang.  Relokasi  yang  awalnya terletak  di  tepi  jalan  dan  tepi  sungai  daerah  Tlogosari  ke  dalam  shelter  Suryokusumo menjadikan  pemilihan  tempat  yang  tepat  dikarenakan  sebagai  tempat  pusat  kebutuhan masyarakat. Selain itu jika lingkungan bersih maka akan membuat citra yang baik bagi masyarakat kota Semarang .
Sedangkan  dalam  kacamata  negatif  bahwa  relokasi  pedagang  kaki  lima  pasar Suryokusumo  Tlogosari  ke  shelter  Suyokusumo    letaknya  jauh  dari  jangkauan  orang untuk ke lokasi tersebut selain itu kehidupan pedagang kaki lima berbeda dengan pasar. Kalau pasar di tempatkan dimanapun pasti banyak orang yang mencari sedangkan untuk pedagang kaki lima dimana ada keramaian disitu mereka berjualan.
c. Implikasi Hukum
Dalam relokasi tersebut Pemerintah Kota Semarang memberikan jaminan berupa Hak  Guna  Bangunan  kepada  pedagang  kaki  lima  supaya  pedagang  kaki  lima  tersebut mendapatkan kepastian hukum. Status pedagang yang dulunya illegal menjadi legal.
Pemberian Hak Guna Bangunan dimaksudkan untuk membantu roda perekonomian berbasis kerakyatan khususnya para pedagang kaki lima. Hal ini sesuai dengan amanat Menteri  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional untuk membantu perekonomian rakyat. Hak Guna Bangunan tersebut bisa juga di jadikan fasilitas pinjaman modal melalui lembaga keuangan.

## D. Simpulan
Proses  pengadan  lahan  untuk  relokasi  pedagang  kaki  lima    dilakukaan  oleh  pemerintah Kota Semarag. Lahan tersebut dipilih karena jaraknya tidak begitu jauh dari lokasi awal para pedagang  kaki  lima  Tlogosari  yang  menempati  jalan  raya  Tlogosari.  Pemberian  Hak  Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolan harus dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis, dalam hal  ini  untuk  menggunakan  hak  atas  tanah  bagian  tanah  pengelolaan  dengan  menyerahkan Hak  Guna Bangunan kepada pemegang Hak  Guna Bangunan melalui perjanjian penggunaan tanah. Pemberian Hak Guna Bangunan digunakan oleh pedagang kaki lima hanya 3 tahun dan bisa  di  jaminkan  hanya  2  tahun  yang  1  tahun  digunakan  permohonan  perpanjangan.  Dalam Hak  Guna  Bangunan  tersebut  pedagang  kaki  lima  diberikan  3  tahun  diluar  dari  PP  No  24 Tahun 1997 dikarenakan Wali Kota Semarang menganggap pemberian Hak Guna Bangunan diatas  Hak  Pengelolaan  Lahan  tersebut  merupakan  percobaan  dalam  pemberian  Hak  Guna Bangunan  ini  bermanfaat  apabila  tidak,  pemberian  tersebut  belum  bisa  dimanfaatkan  oleh pedagang kaki lima secara maksimal dan tidak dapat berkembang oleh karena itu pemberian Hak  Guna  Bangunan  tersebut  jika  sudah  melewati  jangka  waktu  maka  tidak  bisa  di perpanjang.  Adanya  relokasi  Pedagang  Kaki  Lima  pasar  Suryokusumo  Tlogosari  Semarang membawa  implikasi   ekonomi,  sosial,  hukum  dan  lingkungan    bagi    pedagang  kaki  lima  itu sendiri maupun pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Perangin,  Effendi.  1991.  Hukum  Agraria  di  Indonesia  (Suatu  Telaah  dari  Sudut  Pandang Praktisi Hukum). Jakarta: Rajawali.
Permadi,  Gilang.  2007.  Pedagang  Kaki  Lima,  Riwayatmu  Dulu,  Nasibmu  Kini.  Jakarta:
Yudistira.