## PENGEMBANGAN MANAJEMEN KAWASAN EKOWISATA BUDAYA CANDI MUARA TAKUS KAMPAR RIAU
(Development Of Management Area Eco-Cultural Tourism Muara Takus Temple Kampar Riau)
DODI SUKMA 1) , SAMBAS BASUNI 2) DAN TUTUT SUNARMINTO 3)
1) Mahasiswa Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor
2,3) Dosen Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB Email: dodisukma71@gmail.com
Diterima 16 Desember 2016 / Disetujui 10 Februari 2017

## ABSTRACT
Muara  Takus  Temple  (MTT)  is  a  relic  of  the  kingdom  of  Sriwijaya  derived  from  Buddhism  and  it  has  the  potential  to  be  developed  as  a tourist attraction. MTT cultural development of the ecotourism area as a cultural heritage, tourist destinations and places of worship need to be done as  a  measure  to  keep  the  MTT  area  and  improve  the  local  economy.  If  cultural  tourism  will  be  managed  carefully,  it  will  be  ha d  the  economic potential as the motivation for the cultural stakeholders to provide rewards and protection of cultural heritage. In other words, cultural tourism has a double significance that is able to increase the economic value and cultural value. The research aimed to develop ecotourism management of cultural MTT. The used method was the method of survey (survey methods) with a questionnaire technique, which was a collection of data that provided a list of questions/statements to the informant/respondent hoped of providing a response to the questionnaire. The used questionnaire was elaborated from the combination question/statement patterned open, closed and scale (rating). The research showed that the parties were supported the development of management area eco-cultural tourism muara takus temple. Eliminating the gaps by establishing an agency has been to manage the MTT in order to  avoid  overlapping  policies  and  has  been  facilitated  communication,  coordination,  collaboration  parties  were  involved  to  achieve  the  desired objectives.
Keywords: eco-cultural tourism, immaterial, material, muara takus temple

## ABSTRAK
Candi  Muara  Takus  (CMT)  merupakan  peninggalan  Kerajaan  Sriwijaya  yang  berasal  dari  agama  Buddha  dan  berpotensi  untuk dikembangkan  sebagai  objek  wisata.  Pengembangan  kawasan  ekowisata  budaya  CMT  sebagai  cagar  budaya,  destinasi  wisata  serta  tempat  ibadah perlu dilakukan sebagai langkah untuk menjaga kawasan CMT dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Apabila pariwisata budaya dikelola dengan cermat,  sehingga  memiliki  potensi  ekonomi  yang  menjadi  motivasi  bagi  pemangku  kebudayaan  tersebut  untuk  memberikan  penghargaan  dan perlindungan  terhadap  warisan  budaya.  Dengan  kata  lain,  pariwisata  budaya  mempunyai  kebermaknaan  ganda  yaitu  mampu  meningkatkan  nilai ekonomi dan nilai budaya.  Penelitian bertujuan untuk pengembangan manajemen kawasan ekowisata budaya CMT.  Metode yang digunakan adalah metode  survei  ( survey  methods ) dengan  teknik  kuesioner,  yaitu  suatu  pengumpulan  data  yang  memberikan  daftar  pertanyaan/pernyataan  kepada informan/responden  dengan  harapan  memberikan  respon  atas  daftar  pertanyaan  tersebut.  Kuesioner  yang  digunakan  terelaborasi  dari  gabungan pertanyaan/pernyataan  yang  berpola  terbuka,  tertutup  dan  berskala  ( rating ).  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan bahwa  para  pihak  mendukung  pengembangan  manajemen  kawasan  ekowisata  CMT.  Menghilangkan gap/ kesenjangan  dengan  cara  membentuk sebuah lembaga untuk mengelola CMT agar tidak terjadi tumpah tindih kebijakan serta memudahkan komunikasi, koordinasi, kolaborasi pihak terkait untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Kata kunci: candi muara takus, ekowisata budaya, imaterial, material

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak peninggalan  budaya,  mulai  dari  bahasa,  kesenian tradisional,  tempat  tinggal  sampai  sistem  kehidupan  di setiap  suku  berbeda  dari  Sabang  sampai  Merauke. Menurut (BPS 2010) ada 1.128 suku yang tersebar dalam 33  provinsi  dan  keragaman  bahasa  terbesar  di  dunia. Sekitar  7.000  bahasa  di  dunia,  742  bahasa  di  Indonesia. Jadi dari semua bahasa yang ada di dunia, lebih dari 10% ada  di  Indonesia.  Banyaknya  budaya  yang  ada  di Indonesia  hanya  17  budaya  Indonesia  yang  telah  diakui secara  resmi  oleh  UNESCO.  Warisan  budaya  Indonesia yang  diakui  dunia  adalah:  Taman  Nasional  Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Lorentz, hutan  hujan  tropis,  Situs  Sangiran,  Candi  Borobudur, Candi  Prambanan,  wayang  kulit,  keris,  angklung,
gamelan,  batik,  noken,  subak,  sekaten,  tari  saman  serta lumpia (UNESCO 2015).
Perpaduan  antara  sumberdaya  alam  dan  budaya tersebut,  membuat  Indonesia  berpotensi  besar  dalam pengembangan eco-cultural  tourism .  Kedua  produk ekowisata  tersebut  saat  ini  semakin  prospektif  untuk dikembangkan  karena  sesuai  dengan trend pasar pariwisata  global  yang  bergerak  ke  arah back  to  nature dan back  to  local  culture .  Pemahaman  bahwa eco- cultural  tourism sebagai  alat  yang  tepat  untuk  menjaga kelestarian  dan  keberlanjutan  lingkungan  ekologis  dan kebudayaan,  serta  ekonomi  masyarakat  perlu  terus disosialisasikan  kepada  publik  agar  menjadi  kesadaran bersama  dalam  menjaga  keseimbangan  hidup  (Avenzora 2008).
Riau  memiliki  keragaman  kebudayaan  yang menjadi  daya  tarik  wisata  budaya.  Contoh  daya  tarik
wisata  budaya  yang  terdapat  di  Riau  adalah  Istana  Siak dan  Candi  Muara  Takus.  Istana  Siak  merupakan peninggalan  kerajaan  Siak  Sri  Indrapura.  Candi  Muara Takus  merupakan  peninggalan  budaya  yang  memuat nilai  sejarah  dan  Purbakala  serta  keberadaannya  tidak terlepas kaitannya dengan Kedatuan Sriwijaya (Depdikbud 1993).
Candi Muara Takus (CMT) merupakan benda cagar budaya yang harus dijaga. Cagar Budaya adalah warisan budaya  bersifat  kebendaan  berupa  benda  cagar  budaya, bangunan  cagar  budaya,  struktur  cagar  budaya,  Situs cagar  budaya,  dan  kawasan  cagar  budaya  di  darat dan/atau  di  air  yang  perlu  dilestarikan  keberadaannya karena  memiliki  nilai  penting  bagi  sejarah,  ilmu pengetahuan,  pendidikan,  agama,  dan  kebudayaan melalui  proses  penetapan  (UU  No.  11  Tahun  2010 Tentang Cagar Budaya).
Kawasan  CMT  berpotensi  untuk  dikembangkan sebagai  destinasi  wisata  nasional  yang  memberi pengetahuan, pengalaman sejarah serta budaya. Manajemen  kawasan  CMT  saat  ini  masih  mendekati agak baik karena masih terjadi tumpang tindih kebijakan. Implementasi  manajemen  CMT  saat  ini  dimanfaatkan sebagai  cagar  budaya,  destinasi  wisata  serta  tempat ibadah.
Pengembangan  kawasan  ekowisata  budaya  CMT sebagai  cagar  budaya,  destinasi  wisata  serta  tempat ibadah  perlu  dilakukan  sebagai  langkah  untuk  menjaga kawasan  CMT  dan  meningkatkan  ekonomi  masyarakat, sejalan  dengan  (Damanik  2013)  mengatakan  bahwa  jika parwisata  budaya  dikelola  dengan  cermat,  sehingga memiliki  potensi  ekonomi  yang  menjadi  motivasi  bagi pemangku  kebudayaan  tersebut  untuk  memberikan penghargaan dan perlindungan terhadap warisan budaya. Dengan  kata  lain,  pariwisata  budaya  mempunyai kebermaknaan  ganda  apabila  ia  mampu  meningkatkan nilai ekonomi sekaligus dengan nilai budaya (Nurrochsyam 2010).
Kawasan CMT dimanfaatkan sebagai cagar budaya, destinasi  wisata  dan  tempat  ibadah.  Pengelola  kawasan ini  terdiri  atas  berbagai stakeholder ,  setiap Stakeholders memiliki kepentingan dan tujuan masing-masing. Semua
Stakeholders beranggapan bahwa kepentingannya merupakan  prioritas  utama,  sehingga  menyebabkan tumpang  tindih  kebijakan.  Berdasarkan  uraian  masalah yang  telah  dipaparkan  maka  dapat  dirumuskan  bahwa  : (a) merumuskan manajemen CMT sebagai cagar budaya, destinasi  wisata  dan  tempat  ibadah  (b)  mempertemukan kepentingan-kepentingan atau tujuan dari setiap Stakeholders.  Tujuan  umum  dalam  penelitian  ini  yaitu pengembangan  manajemen  kawasan  ekowisata  budaya CMT. Adapun  tujuan khusus  dalam penelitian ini antara lain  sebagai  berikut  :  (a)  menganalisis  implementasi manajemen  CMT  selaku  cagar  budaya,  destinasi  wisata dan  tempat  ibadah  (b)  menganalisis  persepsi,  motivasi, preferensi  dan  partisipasi  yang  dimiliki  masing-masing pihak  terhadap  pengembangan  CMT  (c)  menganalisis kategori Stakeholders berdasarkan aturan dan implementasi  dilapangan.  Manfaat  penelitian  ini  yaitu  : (a) memberikan pandangan baru dalam Manajemen CMT sesuai  dengan  kapasitas,  tanpa  mengurangi  manfaat kelestarian  ekonomi,  ekologi  dan  sosial  budaya  sebagai Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Nasional, (b) sebagai landasan  bagi  pengelola  dalam  mengambil  kebijakan dalam  pengelolaan  CMT,  sehingga  pengelolaan  yang dilakukan  dapat  dilaksanakan  secara  optimal  dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Muara  Takus, Kecamatan  XIII  Koto  Kampar,  Kabupaten  Kampar, Provinsi  Riau  pada  bulan  Januari  sampai  Maret  2016 (Gambar  1).  Penelitian  ini  dimulai  dari  Observasi lapangan  pada  bulan  Februari  2015  dan  Pengambilan data dimulai dari bulan Januari sampai Maret 2016.
Penelitian  ini  dilaksanakan  melalui direct  face-to- face  survei terhadap  wisatawan,  pemerintah,  masyarakat terlibat langsung dan masyarakat tidak terlibat langsung. Besar ukuran sampel wisatawan berjumlah 30 responden. Informan  dalam  penelitian  ini  berjumlah  17  orang dengan metode purposive sampling (Tabel 1).
Tabel 1 Sampel penelitian Sampel Para pihak Jumlah sampel Deskripsi sampel Responden Wisatawan 30 Pengunjung berjumlah 30 orang wisatawan informan Pemerintah 10 Informan  terdiri  dari  BPCB  Sumbar,  Disparekraf  Riau, Disdikbud  Riau,  Bappeda  Riau,  Balitbang  Riau, Disparpora Kampar, Disdikbud  Kampar, Dishut Kampar, Kec. XIII Koto Kampar dan Kel. Batu Besurat Masyarakat terlibat langsung 3 Terdiri dari ahli waris/ Yayasan Matankari, tokoh pemuda dan pedagang souvenir. Masyarakat tidak terlibat langsung 4 Terdiri  dari  dosen  ilmu  budaya,  dosen  kehutanan,  LAM Riau dan Walubi Riau.
Sumber: BPCB Sumbar  (2015)
Gambar 1 Peta Situs Cagar Budaya Candi Muara Takus
Menganalisis  implementasi  manajemen  wisata  di CMT,  dengan  cara  menilai  perencanaan  ( planning ) , pengorganisasian  ( organizing ) , pelaksanaan ( actuating ) dan pengawasan ( controling )  manajemen  CMT  saat  ini berdasarkan  kriteria  dan  indikator  yang  telah  dibangun. Pengukuran persepsi, motivasi, preferensi dan partisipasi menggunakan analisys one  score - one indicator system , pemberian skor 1 (satu), untuk 1 (satu) indikator, dengan skala  yang  digunakan  adalah  1-7  (Avenzora  2008). Menganalisis stakeholders menggunakan analisys Stakeholders yang bertujuan  untuk  membantu  dalam upaya  mencapai  keberhasilan  dalam  pengelolaan  serta membantu  penyelesaian  masalah  yang  melibatkan banyak  pihak  (Bryson  2004).  Penilaian  kesenjangan menggunakan gap  analisys yaitu  untuk  melihat  antara keinginan  dan  kenyataan  yang  terjadi  dilapangan (Parasuraman et  al .  1985).  Maka  daripada  itu,  hasil analisys Stakeholders berdasarkan tupoksi/aturan dibandingkan dengan hasil yang terdapat di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kompleks Candi Muara Takus
Muara Takus berasal dari nama sebuah anak sungai kecil  bernama  takus,  anak  sungai  takus  bermuara  ke batang kampar kanan. Situs CMT dikelilingi oleh tembok yang  berbentuk  bujur  sangkar  berukuran  74  m  x  74  m, dengan  tinggi  tembok  lebih  kurang  80 cm  yang  terbuat dari  batu  putih  di  luar  arealnya  terdapat  pula  tembok tanah  berukuran  1,5  Km  x  1,5  Km,  mengelilingi kompleks  ini  sampai  ke  pinggir Sungai  Kampar  Kanan. Menurut  para  ahli,  jumlah  candi  keseluruhan  berjumlah tujuh  buah,  sedangkan  di  kawasan  Candi  Muara  Takus baru  terdapat  empat  gugusan  candi  yang  baru  dijumpai yaitu Candi  Tua , Candi  Bungsu , Mahligai dan Palangka (Gambar 2).

## 2. Implementasi Manajemen
Manajemen  CMT  dari  BPCB  berjumlah  empat orang  yang  terdiri  dari  juru  rawat,  tugasnya  berada  di dalam  pagar  menjaga  keamanan  dan  kebersihan, sedangkan  dari  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Kampar terdapat  lima  orang  petugas.  Tugasnya  merumput, menjaga  keamanan  dan  membantu  pemungutan  retribusi serta dua orang lagi merupakan pegawai negeri sipil yang
merupakan  Kepala  UPTD  dan  staf  yang  ditugaskan  di UPTD  CMT  sebagai  perpanjangan  tangan  dari  Dinas Pariwisata Kampar. Sumber dana CMT dikelola bersama yang  dananya  bersumber  dari  dana  APBD  Kampar, APBD  Propinsi  dan  APBN.  Hasil  penilaian  para  pihak mengenai  implementasi  manajemen  CMT  terdapat  pada (Tabel 2).
Tabel 2 Implementasi manajemen para pihak No Manajemen Skor Rata- rata A B C D 1. Mampu  menyusun  pokok-pokok  program  kegiatan  wisata  budaya ( Planning) 4,80  4,70  3,61  5,50 4,65 2. Mampu  melakukan  koordinasi  pelaksanaan  tugas  dalam  lingkup  dinas terkait ( Actuating ) 4,77  4,90  3,56  3,75 4,25 3. Mampu  melakukan  peningkatan  kapasitas  kelompok  budaya  dalam pengelolaan wisata  ( Actuating ) 4,90  4,90  2,72  4,25 4,19 4. Mampu  mendokumentasikan  budaya  dan  benda-benda  peninggalan budaya ( Actuating ) 4,87  4,90  3,39  5,00 4,54 5. Mampu  meningkatkan  kapasitas  aparatur  negara  dalam  pembinaan kelompok budaya ( Actuating ) 5,00  4,90  4,06  4,00 4,49 6. Mampu melakukan evaluasi kebijakan pariwisata ( Controlling ) 4,97  4,90  3,56  4,50 4,48 7. Mampu  melihat kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan dan  melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan program ( Controlling ) 4,90  4,90  3,06  4,25 4,28 Skor Rata-rata 4,90  4,87  3,42  4,46 4,41 Ket : A) Wisatawan B) Pemerintah C) Masyarakat terlibat langsung  D) Masyarakat tidak terlibat langsung
Penilaian planning , organizing , actuating ,  dan controlling manajemen kawasan ekowisata budaya CMT mendapatkan  skor rata-rata total  (4,41), yang terdiri dari wisatawan  (4,90)  mendekati agak  baik ,  pemerintah (4,87) mendekati agak baik , masyarakat terlibat langsung (3,42) agak  tidak  baik, dan  masyarakat  tidak  terlibat langsung (4,46) mendekati agak baik.
3. Persepsi, Motivasi, Preferensi dan Partisipasi Para Pihak
a. Persepsi  manajemen  dan  potensi  kawasan  ekowisata CMT
Skor  penilaian  persepsi  manajemen  dan  potensi kawasan  ekowisata  CMT  para  pihak  yaitu:  wisatawan
(4,71) mendekati agak baik , pemerintah (5,10) agak baik. Masyarakat  terlibat  langsung  (4,66)  mendekati agak baik, masyarakat tidak terlibat langsung (4,74) mendekati agak  baik .  Sarwono  (2003)  mengungkapkan  persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan,  dimana  kemampuan  tersebut  mencakup; kemampuan  untuk  membedakan,  kemampuan  untuk mengelompokkan  dan  kemampuan  untuk  menfokuskan. Perbedaan  dalam  penilaian  dan  kepribadian  individu yang  bersangkutan  dimungkinkan  karena  seseorang  bisa saja memiliki persepsi  yang berbeda walaupun objeknya sama (Tabel 3).
Tabel 3 Rata-rata persepsi para pihak
No. Para pihak Skor stakeholders 1. Wisatawan 4,74 2. Pemerintah 5,10 3. Masyarakat terlibat langsung 4,66 4. Masyarakat tidak terlibat langsung 4,74 Rataan 4,81
b. Motivasi pengembangan manajemen kawasan ekowisata CMT
Skor penilaian motivasi pengembangan manajemen kawasan  ekowisata  CMT  para  pihak  yaitu;  wisatawan (5,30) agak  tinggi ,  pemerintah  (6,46) tinggi ,  masyarakat terlibat  langsung  (6,38) tinggi dan  masyarakat  tidak terlibat  langsung  (5,91)  mendekati tinggi. Skor  rata-rata tertinggi  motivasi  para  pihak  yaitu  dengan  nilai  (6,01)
tinggi (Tabel  4).  Motivasi  sangat  dibutuhkan  karena motivasi  merupakan  dorongan  bagi  individu  untuk melakukan  tindakan  yang  dianggap  akan  memberikan kepuasan untuk menjaga stabilitas kejiwaannya (Torkildsen  2002).  Upaya  ini  dilakukan  untuk  mengajak seluruh  pihak  yang  terkait  dalam  melindungi  dan melestarikan  kawasan  sehingga  keutuhannya  dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Tabel 4 Rata-rata motivasi para pihak No. Para pihak Skor motivasi 1. Wisatawan 5,30 2. Pemerintah 6,46 3. Masyarakat terlibat langsung 6,38 4. Masyarakat tidak terlibat langsung 5,91 Rataan 6,01
c. Preferensi pengembangan manajemen kawasan ekowisata CMT
Skor penilaian preferensi pengembangan manajemen  kawasan  ekowisata  CMT  para  pihak  yaitu; wisatawan  (5,50)  mendekati tinggi ,  pemerintah  (6,65) mendekati tinggi ,  masyarakat  terlibat  langsung  (6,50) mendekati sangat  tinggi ,    dan  masyarakat  tidak  terlibat langsung (6,56) mendekati sangat tinggi . Preferensi para pihak mendapatkan skor rata-rata (6,30) tinggi (Tabel 5).
Preferensi merupakan sesuatu yang menjadi pilihan atau  keinginan  dari  masing-masing  individu  atau
kelompok  dalam  memandang  suatu  hal.  Menurut (Sugono  2008)  preferensi  memiliki  arti  sebagai  hak istimewa,  pengutamaan,  pilihan  yang  paling  disukai, kecenderungan atau hal yang didahulukan dan diprioritaskan,  pilihan  kecenderungan  atau  kesukaan dalam  menggunakan  atau  memanfaatkan  sesuatu.  Atas pengertian  tersebut  maka  preferensi  dalam  kaitannya dengan  keingginan  para  pihak  terhadap  pengembangan manajemen ekowisata budaya CMT kedepan.
Tabel 5 Rata-rata preferensi para pihak
No. Para pihak Skor p referensi 1. Wisatawan 5,50 2. Pemerintah 6,65 3. Masyarakat terlibat langsung 6,50 4. Masyarakat tidak terlibat langsung 6,56 Rataan 6,30
d. Partisipasi  pengembangan manajemen  kawasan ekowisata CMT
Penilaian  skor  rata-rata  partisipasi  pengembangan kawasan  ekowisata  CMT  para  pihak  yang  terdiri  dari; wisatawan  (5,20) agak  tinggi ,  pemerintah  (6,51) mendekati sangat  tinggi ,  masyarakat  terlibat  langsung
(6,50) sangat  tinggi dan  masyarakat  tidak  terlibat langsung  (5,54)  mendekati tinggi ,  seperti  yang  terdapat pada  Tabel  6.  Partisipasi  para  pihak mendapatkan  rata- rata  skor  total  penilaian  (5,93)  mendekati tinggi (Tabel 6).

## Tabel 6 Partisipasi para pihak
No. Para pihak Skor partisipasi 1. Wisatawan 5,20 2. Pemerintah 6,51 3. Masyarakat terlibat langsung 6,50 4. Masyarakat tidak terlibat langsung 5,54 Rataan 5,93
4. Analisis Stakeholders
Posisi stakeholders dalam  kuadran  menggambar- kan  posisi  dan  tanggungjawab  yang  dimiliki  oleh masing-masing stakeholders terkait  pengembangan manajemen  kawasan  ekowisata  CMT  yaitu:  (1) Subject artinya Stakeholders dengan  kepentingan  tinggi  tetapi dengan  pengaruh/  kekuatan  yang  rendah.  Adapun Stakeholders dari  kuadran  1  yaitu:  Univ.  Lancang Kuning,  Walubi  Riau,  Lembaga  Adat  Melayu  Riau, Organisasi Pemuda, masyarakat dan Yayasan Matankari. (2) Key  Player berarti Stakeholders yang  kepentingan
dan  kekuatan  sama-sama  tinggi,  adapun Stakeholders terdiri  dari  BPCB  Sumbar,  Disparekraf  Provinsi  Riau, Disdikbud Provinsi Riau, Bapeda Provinsi Riau, Dispora Kampar,  Disdikbud  Kampar,  Balitbang  Provinsi  Riau, Kecamatan.  XIII  Koto  Kampar  dan  Kelurahan  Batu Besurat.  (3) Context  setter artinya  bahwa Stakeholders memiliki  kepentingan  rendah  namun  memiliki  kekuatan besar  seperti  Dinas  Kehutanan  Kampar.  (4) Crowd artinya Stakeholders dengan  kepentingan  dan  kekuatan yang  rendah,  namun  tidak  terdapat  pada  kuadran  4 (Gambar 3).

## Keterangan :
Kuadran  1/  Subject  terdiri  dari:  (k)  Univ.  Lancang  Kuning,  (l)  Walubi  Riau,  (m)  LAM  Riau  (n)  Organisasi  Pemuda  dan  Masyarakat  (o)  Yayasan Matankari. Kuadran 2/ Key Player: (a) BPCB Sumbar (b) Disparekraf Riau (c) Disdikbud Riau (d)  Bappeda Riau (e) Balitbang Riau (f) Disparpora Kampar (g) Disdikbud Kampar (h) Kec. XIII Koto Kampar (i) Kel. Batu Besurat. Kuadran 3/ Context setter (h) Dishut Kampar.
Gambar 3 Kategori Stakeholders berdasarkan tupoksi/aturan
Posisi stakeholders berdasarkan kondisi dilapangan terkait  pengelolaan  di  Candi  Muara  Takus.  Kuadran  1 yaitu:  Univ.  Lancang  Kuning,  Walubi  Riau,  Lembaga Adat  Melayu  Riau,  Organisasi  Pemuda  dan  Masyarakat dan  Yayasan  Matankari.  Kuadran  (2)  BPCB  Sumbar, Disparekraf  Provinsi  Riau,  Disdikbud  Provinsi  Riau, Dispora  Kampar  dan  Disdikbud  Kampar.  Kuadran  (3) Bapeda  Provinsi  Riau,  Balitbang  Provinsi  Riau, Kecamatan.  XIII  Koto  Kampar,  Kelurahan  Batu  Besurat dan  Dinas  Kehutanan  Kampar.  Kuadran  (4)  tidak terdapat Stakeholders di kuadran 4 (Gambar 4).

## 5.  Gap Analisys
Hasil  analisis  kategori Stakeholders berdasarkan tupoksi Key  Player berjumlah  sembilan  lembaga  terdiri
dari  BPCB  Sumbar,  Disparekraf  Provinsi  Riau, Disdikbud Provinsi Riau, Bapeda Provinsi Riau, Dispora Kampar,  Disdikbud  Kampar,  Balitbang  Provinsi  Riau, Kecamatan.  XIII  Koto  Kampar  dan  Kelurahan  Batu Besurat.  Sedangkan  hasil  analisis  Kategori  Stakeholders berdasarkan  di  lapangan Key  Player berjumlah  Lima lembaga terdiri dari BPCB Sumbar, Disparekraf Provinsi Riau,  Disdikbud  Provinsi  Riau,  Dispora  Kampar, Disdikbud  Kampar.  Terdapat gap/ kesenjangan  terhadap manajemen  kawasan  ekowisata  CMT  sehingga  perlu dilakukan  pengembangan  manajemen  dengan  cara membentuk sebuah lembaga untuk mengelola CMT agar tidak  terjadi  tumpah  tindih  kebijakan  serta  memudahkan komunikasi,  koordinasi,  kolaborasi  pihak  terkait  untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Kuadran 2 Key Player Kuadran 3 Context Setter Kuadran 1 Subject Kuadran 4 Crowd

## Keterangan :
Kuadran  1/  Subject  terdiri  dari:  (k)  Univ.  Lancang  Kuning,  (l)  Walubi  Riau,  (m)  LAM  Riau  (n)  Organisasi  Pemuda  dan  Masyarakat  (o)  Yayasan Matankari.  Kuadran  2/  Key  Player:  (a)  BPCB  Sumbar  (b)  Disparekraf  Riau  (c)  Disdikbud  Riau  (f)  Disparpora  Kampar  (g)  Disdikbud  Kampar Kuadran 3/ Context setter(d) Bappeda Riau (e) Balitbang Riau (h) Dishut Kampar (h) Kec. XIII Koto Kampar (i) Kel. Batu Besurat.
Gambar 4 Kategori Stakeholders berdasarkan di lapangan
6. Opsi Manajemen
Kawasan  CMT  memiliki  potensi  baik  berupa material  heritage dan immaterial  heritage ,  sehingga  di perlukan  sebuah  lembaga  untuk  mengelola  dan bertanggung jawab dalam manajemen kawasan ekowisata  CMT.  Lembaga  ini  sebagai  mitra  pemerintah untuk  membantu  menjalankan  tugas-tugas  dalam program  pembangunan  dan  pengembangan  CMT. Mengacu  pada  pemaparan  Hasibuan  (2008),  lembaga tersebut sebagai suatu organisasi yang dibentuk oleh atau ada  hubungannya  dengan  pemerintah  dan  atau  terdaftar pada  Lembaran  Negara  serta  memiliki  aturan-aturan formal  seperti  Anggaran  Dasar  (AD)  dan  Anggaran Rumah Tangga (ART).
a. Organisasi lembaga
Susunan  organisasi  lembaga  dan  fungsinya  masing- masing yang terdiri dari :
1. Unsur  pimpinan  berbentuk  direksi  yang  terdiri  dari:
(1)  direktur  utama  yang  bertugas  memimpin  dan mengurus  lembaga  sesuai  dengan  misi  dan  tujuan perusahaan,  (2)  direktur  operasi  dan  pengembangan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan  kerja  dalam  bidang  perencanaan, penelitian,  pengembangan  pemasaran  dan  produksi dan  (3)  direktur  administrasi  dan  keuangan  yang bertugas  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan kerja dalam bidang administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
2. Unsur  penunjang  pimpinan  a.  kepala  satuan pengawasan  intern  bertugas  melakukan  pengawasan dalam  rangka  mengadakan  penilaian  atas  sistem pengendalian  manajemen  dan  pelaksanaannya  serta memberikan  saran  perbaikannya  dan  bertanggung jawab  kepada  direktur  utama.  Kepala  satuan
pengawasan  internal  dibantu  oleh:  (1)  kepala pengawasan  operasi,  bertugas  melakukan  penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan dan pelaksanaan  administrasi  dan  operasional  kantor pusat,  kantor  unit  dan  kantor  proyek,  (2)  kepala pengawasan keuangan, bertugas melakukan penilaian atas  sistem  pengendalian  pengelolaan  keuangan kantor  pusat,  kantor  unit  dan  kantor  proyek,  dan  (3) kepala  pengawasan  khusus,  bertugas  mengadakan pemeriksaan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran  keuangan.  b.  sekretaris  lembaga  bertugas merencanakan, menyelenggarakan dan mengkoordinir:  (1)  tugas-tugas  yang  berkaitan dengan  peraturan  sistem  dan  mekanisme  tata  kerja lembaga  dalam  arti  yang  luas,  (2)  tugas-tugas  yang ada  hubungannya  dengan  lembaga-lembaga  dan instansi-instansi demi peningkatan kualitas pelayanan,  (3)  tugas-tugas  pemberian  saran  dan pendapat  perihal  hukum  kepada  direksi  serta menyajikan informasi manajemen dalam arti luas, (4) tugas-tugas  kehumasan,  (5)  tugas-tugas  pembuatan laporan  dan  pengumpulan  data,  (6)  tugas-tugas membantu  kegiatan  promosi  dan  pemasaran,  (7) tugas-tugas kerumah tanggaan kantor, (8) tugas-tugas ketatausahaan  perkantoran,  dan  (9)  tugas-tugas persertifikatan tanah. Sekretaris lembaga dibantu oleh beberapa  bidang  yaitu  bidang  hukum,  bidang  rumah tangga,  bidang  laporan  dan  data,  bidang  humas  serta bidang  tata  usaha.  c.  Kepala  kantor  perwakilan  dan pemasaran  bertugas  memperlancar  hubungan  kerja dengan  instansi-instansi  lain,  pengelolaan  pelayanan akomodasi,  membantu  promosi  dan  pemasaran produksi.  Kepala  kantor  perwakilan  dan  pemasaran dibantu oleh beberapa bidang yaitu bidang
Kuadran 2 Key Player Kuadran 3 Context Setter Kuadran 1 Subject Kuadran 4 Crowd
administrasi  dan  keuangan,  bidang  pemasaran  yang bertugas mengkoordinir dan melaksanakan tugastugas operasional  yang  berkaitan  dengan  pemasaran,  dan bidang  hubungan  antar  lembaga  yang  bertugas mengkoordinir  dan melaksanakan  tugas yang berkaitan dengan hubungan lembaga baik pemerintah maupun swasta.
3. Unsur  pembantu  pimpinan  terdiri  dari  divisi perencanaan  penelitian  dan  pengembangan,  divisi keuangan, divisi personalia dan divisi umum.
4. Unsur  pelaksana/pengelola  unit  terdiri  dari  :  unit cagar  budaya,  unit  destinasi  wisata  dan  unit  tempat ibadah.  Masing-masing  unit  dipimpin  oleh  kepala unit  yang  bertugas  melakukan  pengelolaan  dan mengkoordinir tugas-tugas di lingkungan CMT untuk mencapai  tujuan.  Kepala  unit  dibantu  oleh:  1)  waka unit.  2)  seksi  pemasaran,  bertugas  memasarkan produk-produk dan pengelolaan aneka usaha. 3) seksi
operasional, bertugas mengoperasikan produk-produk yang  berupa  fasilitas-fasilitas  taman,  konsesi  dan museum.  4)  seksi  pemeliharaan,  bertugas  melakukan pemeliharaan  dan  fasilitas-fasilitasnya.  5)  seksi administrasi  dan  keuangan,  bertugas  melakukan pembukuan  keuangan.  6)  seksi  umum,  bertugas menunjang  kegiatan  kelancaran  pekerjaan  di  kantor yang  meliputi  kesekretariatan,  personalia  dan  rumah tangga kantor.  7)  seksi  keamanan,  bertugas mengamankan  lingkungan  dan  ikut  membantu pengamanan  8)  seksi  taman,  memiliki  tugas  pokok dalam  hal  membuat  rancangan  pengembangan pertamanan.  9)  seksi  teater  dan  pentas  bertugas mengoperasikan  gedung  teater  dan  menyelenggara- kan  pentas.  10)  seksi  aneka  jasa  yang  bertugas mengoperasikan  dan  mengkoordinasi  usaha-usaha untuk  mencapai  tujuan  dari  perusahaan  (Gambar  5).
Gambar 5  Struktur organisasi lembaga CMT

## SIMPULAN
Skor  rata-rata  penilaian  para  pihak  terhadap implementasi  manajemen  CMT  yaitu  (4,41) sedang , penilaian  terdiri  dari  wisatawan  (4,90)  mendekati agak baik , pemerintah (4,87) mendekati agak baik , masyarakat terlibat  langsung  (3,42) agak  tidak  baik dan  masyarakat tidak  terlibat  langsung  (4,46) sedang .  Skor  rata-rata penilaian  persepsi,  motivasi,  preferensi  serta  partisipasi para  pihak  terhadap  pengembangan  CMT  yaitu  persepsi (4,81)  mendekati agak  baik ,  motivasi  (6,01) tinggi, preferensi  (6,30) tinggi, partisipasi  (5,93)  mendekati tinggi . Terdapat kesenjangan antara kategori Stakeholders berdasarkan aturan dan kategogi Stakeholders berdasarkan  implementasi  di  lapangan. Sehingga  menyebabkan  terjadinya  tumpang  tindih kepentingan  dan  kewenangan  dari  masing-masing lembaga  atau  pihak  terkait.  Berdasarkan  uraian  yang dipaparkan  di  atas  maka  kesimpulan  dari  penelitian  ini adalah  perlu  dilakukannya  pengembangan  manajemen kawasan ekowisata CMT yang berkelanjutan ( sustainable ) serta
untuk mengurangi atau menghilangkan gap/ kesenjangan dengan cara membentuk sebuah lembaga untuk mengelola CMT agar tidak  terjadi  tumpah  tindih  kebijakan  serta  memudahkan komunikasi,  koordinasi,  kolaborasi  pihak  terkait  untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Avenzora  R.  2008. Ekoturisme-Teori  dan  Praktek. Nias (ID): BRR NAD-Nias.
[BPCB]  Balai  Pelestarian  Cagar  Budaya  Sumatera Barat. 2015. Peta Situs Cagar Budaya Candi Muara Takus. Tidak di Publikasikan.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2010. Suku  Bangsa  di Indonesia . Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
Bryson  MJ.  2004. Stakeholder  Identification  and Analysis  Technique .  Fourth  edition.  Francis  (FR): Routledge.
Damanik J. 2013. Pariwisata Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
[DEPDIKBUD]. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.  1993. Gugusan  Candi  Muara  Takus. Riau (ID): Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Hasibuan  M.  2008. Manajemen  Dasar,  Pengertian,  dan Masalah . Jakarta (ID): Bumi Aksara.
Nurrochsyam  MW.  2010.  Pariwisata  budaya. Jurnal Kepariwisataan Indonesia . 5(2): 201-208.
Parasuraman  A,  Zeithaml  VA,  Berry  LL.  1985.  A Conceptual  Model  of  Service  Quality  and  Its Implications  for  Future  Research. Journal  of Marketing . 49(1): 42-50.
[PRI]  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia.  2010. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun  2010  Tentang  Cagar  Budaya.  Jakarta  (ID): Sekretariat Negara.
Sarwono SW. 2003. Pengantar Umum Psikologi . Jakarta (ID): Bulan Bintang.
Sugono D. 2008. Kamus Bahasa Indonesia . Jakarta (ID): Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
Torkildsen, G. 2002. Leisure and recreation management . Fourth edition. London (GB): Rout.
[UNESCO]  The  United  Nations  Educational,  Scientifik and  Cultural  Organization. Warisan  Budaya Indonesia . Jakarta (ID). UNESCO.