## TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA / ALAT UNTUK MEMPERBAHARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT

## Nazaruddin Lathif
Fakultas Hukum Universitas Pakuan e-mail : nay.nazar@yahoo.co.id Naskah diterima : 20/03/2017, revisi : 10/04/2017, disetujui 20/5/2017

## Abstrak
Menurut teori hukum, bahwasanya hukum memainkan peranan yang  penting  dalam  suatu  masyarakat,  dan  bahkan  mempunyai multifungsi  untuk  kebaikan  masyarakat,  demi  mencapai  keadilan, kepastian  hukum,  ketertiban,  kemanfaatan,  dan  lain-lain  tujuan hukum.  Akan  tetapi, keadaaan  sebaliknya dapat terjadi  bahkan sering terjadi,  dimana  penguasa  negara  menggunakan  hukum  sebagai  alat untuk menekan  masyarakat, agar  masyarakat  dapat  dihalau  ketempat yang  diinginkan  oleh  penguasa  negara.  Law  as  a  tool  of  sosial engineering  merupakan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Roscoe  Pound, yang  berarti  hukum  sebagai  alat  pembaharuan  dalam  masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial  dalam  masyarakat.  Adapun  yang  menjadi  pununjang  atau pendukung atas teori hukum yang dapat merekayasa masyarakat (law as  a  tool  social  engineering)  yang  dikemukakan  oleh  Rouscou  Pound adalah teori tentang efektivitas dan validitas hukum.
Kata  Kunci:  Teori  Hukum,  Kontrol  Sosial,  Sarana  Perubahan,
Efektivitas,
Validitas.

## I. Latar Belakang
Banyak  teori  hukum  yang  mengajarkan  bahwa  hukum  harus  stabil,  tetapi tidak  boleh  diam  atau  kaku.  Sepintas  kelihatannya  pernyataan  tersebut  saling bertentangan  sata  sama  yang  lain,  tetapi  sebenarnya  tidak  saling  bertentangan. Karena,  demiakianlah  salah  satu  fase  hakiki  dari  hukum  di  mana  disatu  pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil.  Tetapi  di  lain  pihak  hukum  haruslah  dinamis,  sehingga  selalu  dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.
Di samping itu, sering pula dikatakan bahwa seorang ahli hukum (dogmatis) mulai masuk ke dalam dunia teori hukum manakala dia telah mulai meninggalkan pertanyaan-pertanyaan  yang  bersifat  dogmatis  hukum,  yakni  pertanyaan- pertanyaan  tentang  “darimana”,  “mengapa”,  “bagaimana”,  dan  “untuk  apa”.  Atau dengan  perkataan  lain,  pemikiran  teoretisi  hukum  memang  agakmenerawang, karena memang dia diharuskan untuk banyak merenung. 1
Teori  tentang  fungsi  hukum  dalam  masyarakat  yang  sudah  maju  dapat dilihat  dari  dua  sisi,  yaitu  sisi  pertama  dimana  kemajuan  masyarakat  dalam berbagai bidang membutuhkan aturan hukum untuk mengaturnya. Sehingga sektor hukum ikut ditarik oleh perkembangan masyarakat tersebut. Dari sisi kedua adalah dimana  hukum  yang  baik  dapat  mengembangkan  masyarakat  atau  mengarahkan perkembangan masyarakat.
Bagaimanapun  juga,  fungsi  hukum  dalam  masyarakat  sangat  beraneka ragam, tergantung kepada berbagai faktor dalam masyarakat. Di samping itu, fungsi hukum  dalam  masyarakat  yang  belum  maju  juga  akan  berbeda  dengan  yang terdapat dalam masyarakat maju. Dalam setiap masyarakat, hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan penjaminan struktur sosial yang diharapkan  oleh  masyarakat.  Namun  demikian,  dalam  masyarakat  yang  sudah maju, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih berjarak dengan konteksnya.
Menurut  teori  hukum,  bahwasanya  hukum  memainkan  peranan  yang penting  dalam  suatu  masyarakat,  dan  bahkan  mempunyai  multifungsi  untuk kebaikan  masyarakat,  demi  mencapai  keadilan,  kepastian  hukum,  ketertiban, kemanfaatan, dan lain-lain tujuan hukum. Akan tetapi, keadaaan sebaliknya dapat terjadi  bahkan  sering  terjadi,  dimana  penguasa  negara  menggunakan  hukum sebagai alat untuk menekan masyarakat, agar masyarakat dapat dihalau ketempat yang diinginkan oleh penguasa negara.
Perubahan  sosial  dalam  hubungannya  dengan  sektor  hukum  merupakan salah  satu  kajian  penting  dari  disiplin  Sosiologi  Hukum.  Hubungan  antara perubahan sosial dan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti  terdapat  pengaruh  perubahan  sosial  terhadap  perubahan  sektor  hukum sementara  di  lain  pihak  perubahan  hukum  juga  berpengaruh  terhadap  suatu perubahan  sosial.  Perubahan  hukum  yang  dapat  memengaruhi  perubahan  sosial
1 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya), 2011, hal. 11.
sejalan  dengan  salah  satu  fungsi  hukum,  yakni  fungsi  hukum  sebagai  sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat (social engineering). 2
Dalam  sistem  hukum  yang  maju  dengan  pembuatan  dan  perkembangan hukum didesain secara profesional dan logis, tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum  dapat  memengaruhi,  bahkan  mengubah  sendi-sendi  kehidupan masyarakat. 3
Hanya  saja  suatu  produk  hukum  diubah,  baik  oleh  parlemen,  pemerintah, maupun  pengadilan,  terlebih  dahulu  sudah  ada  teriakan  /  kebutuhan  dalam masyarakat  akan  perubahan  tersebut.  Semakin  cepat  hukum  merespons  suara pembaruan /perubahan hukum dalam masyarakat, semakin besar pula peran yang dimainkan oleh hukum untuk perubahan masyarakat tersebut. Sebaliknya, semakin lamban hukum merespon suara-suara pembaruan dalam masyarakat, semakin kecil fungsi dan andil hukum dalam mengubah masyarakat tersebut karena masyarakat tersebut  sudah  terlebih  dahulu  mengubah  dirinya  sendiri.  Dalam  hal  ini,  hukum hanyalah  berfungsi  sebagai  ratifikasi  dan  legitimasi  saja  sehingga  dalam  kasus seperti  ini  bukan  hukum  yang  mengubah  masyarakat,  melainkan  perkembangan yang mengubah hukum. 4
Di  dalam  suatu  negara  ditinjau  dari  segi  perubahan  hukum,  terdapat  dua macam  hukum,  yaitu  hukum  yang  cendrung  dapat  diubah-ubah  dan  hukum  yang cendrung  konservatif.  Hukum  keluarga  atau  hukum  tentang  milik  individual dimana-mana  merupakan  hukum  yang  konservatif  dan  jarang  diubah.  Sebaliknya, banyak  bidang  hukum  bisnis,  tata  negara,  dan  administrasi  negara  merupakan hukum yang memang cendrung untuk berubah-ubah sesuai dengan keinginan dan perkembangan dalam masyarakat. 5
Sebagaimana diketahui bahwa ada beberapa komponen yang dapat menjadi alat  kontrol  sosial,  yakni  merupakan  alat  untuk  mengontrol  perilaku  masyarakat. Salah  satunya  adalah  hukum.  Alat  kontrol  sosial  lainnya  selain  hukum  adalah agama,  moralitas,  adat  kebiasaan,  pendidikan,  kesenian,  pers,  keteladanan pemimpin,  dan  lain-lain.  Karena  hukum  merupakan  alat  kontrol  sosial,  maka
2 Munir  Fuady,  Sosiologi  Hukum  Kontemporer  “Interaksi  Hukum,  Kekuasaan,  dan  Masyarakat”, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 61.
3 Ibid., 4 Ibid.,
5 Ibid.,
lembaga-lembaga  hukum  dengan  sendirinya  juga  merupakan  lembaga  (agency) kontrol sosial. 6

## II. Pembahasan

## A. Teori hukum sebagai sarana perubahan
Roscoe  Pound  adalah  ahli  hukum  pertama  menganalisis  yurisprudensi serta  metodologi  ilmu-ilmu  sosial.  Hingga  saat  itu,  filsafat  yang  telah  dianut selama  berabad-abad  dituding  telah  gagal  dalam  menawarkan  teori  semacam itu,  fungsi  logika  sebagai  sarana  berpikir  semakin  terabaikan  dengan  usaha- usaha  yang  dilakukan  oleh  Langdell  serta  para  koleganya  dari  Jerman.  Pound menyatakan  bahwa  hukum  adalah  lembaga  terpenting  dalam  melaksanakan kontrol  sosial.  Hukum  secara  bertahap  telah  menggantikan  fungsi  agama  dan moralitas  sebagai  instrumen  penting  untuk  mencapai  ketertiban  sosial.
Menurutnya,  kontrol  sosial  diperlukan  untuk  melestarikan  peradaban  karena fungsi  utamanya  adalah  mengendalikan  “aspek  internal  atau  sifat  manusia”, yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisikal.
Teori  tentang  perubahan  sosial  dalam  hubungannya  dengan  sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan  sosial  dengan  sektor  hukum  tersebut  merupakan  hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor  hukum,  sementara  di  pihak  lain,  perubahan  hukum  juga  berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai  sarana  perubahan  sosial,  atau  sarana  merekayasa  masyarakat  (social engineering).  Jadi,  hukum  merupakan  sarana  rekayasa  masyarakat  (a  tool  of social  engineering),  suatu  istilah  yang  pertama  dicetuskan  oleh  ahli  hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscou Pound. 7

## Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran Sociological
Jurisprudence yang lebih mengarahkan perhatiannya pada ”Kenyataan Hukum” daripada  kedudukan  dan  fungsi  hukum  dalam  masyarakat.  Kenyataan  hukum
6 Ibid, hal 62.
7 Munir Fuadi, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), hal 248.
pada  dasarnya  adalah  kemauan  publik,  jadi  tidak  sekedar  hukum  dalam pengertian  law  in  books.  Sociological  Jurisprudence  menunjukkan  kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya  kepastian  hukum  (positivism  law)  dan  living  law  sebagai  wujud penghargaan  terhadap  pentingnya  peranan  masyarakat  dalam  pembentukan hukum dan orientasi hukum. 8
Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan  dengan  kaidah-kaidah  ketertiban  sosial.  Hukum,  sebagai mekanisme  kontrol  sosial,  merupakan  fungsi  utama  dari  negara  dan  bekerja melalui  penerapan  kekuatan  yang  dilaksanakan  secara  sistematis  dan  teratur oleh  agen  yang  ditunjuk  untuk  melakukan  fungsi  itu.  Akan  tetapi,  Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik.
Pound  pun  mengakui  bahwa  fungsi  lain  dari  hukum  adalah  sebagai sarana  untuk  melakukan  rekayasa  sosial  (social  engineering).  Keadilan bukanlah  hubungan  sosial  yang  ideal  atau  beberapa  bentuk  kebajikan.  Ia merupakan  suatu  hal  dari  “penyesuaian-penyesuaian  hubungan  tadi  dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan keinginan manusia  untuk  memiliki  dan  mengerjakan  sesuatu,  melampaui  berbagai kemungkinan  terjadinya  ketegangan,  inti  teorinya  terletak  pada  konsep “kepentingan”.  Ia  mengatakan  bahwa  sistem hukum  mencapai  tujuan ketertiban  hukum  dengan  mengakui  kepentingan-kepentingan  itu,  dengan menentukan  batasan-batasan  pengakuan  atas  kepentingan-kepentingan tersebut  dan  aturan  hukum  yang  dikembangkan  serta  diterapkan  oleh  proses peradilan  memiliki  dampak  positif  serta  dilaksanakan  melalui  prosedur  yang berwibawa,  juga  berusaha  menghormati  berbagai  kepentingan  sesuai  dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan.
Roscoe  Pound  memiliki  pendapat  mengenai  hukum  yang  menitik beratkan  hukum  pada  kedisiplinan  dengan  teorinya  yaitu:  “Law  as  a  tool  of
8 Ibid.,
social  engineering”  (Bahwa  Hukum  adalah  alat  untuk  memperbaharui  atau merekayasa  masyarakat).Untuk  dapat  memenuhi  peranannya  Roscoe  Pound lalu  membuat  penggolongan  atas  kepentingan-kepentingan  yang  harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut: 9
1. Kepentingan Umum (Public Interest)
a. Kepentingan negara sebagai Badan Hukum
b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
2. Kepentingan Masyarakat (Social Interest)
a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial
c. Pencegahan kemerosotan akhlak
d. Pencegahan pelanggaran hak
e. Kesejahteraan sosial.
3. Kepentingan Pribadi (Private Interest)
a. Kepentingan individu
b. Kepentingan keluarga
c. Kepentingan hak milik.
Peran  hukum  sebagai  alat  untuk  mengubah  masyarakat  sebenarnya sudah  dikumandangkan  oleh  banyak  sarjana,  terutama  oleh  sarjana  hukum yang  berhaluan  sosiologis.  Misalnya  Roscou  Pound  dengan  istilah  populernya “hukum sebagai alat perekayasa masyarakat”. Atau istilah-istilah lain yang kada kala  dipakai,  seperti  hukum  sebagai  agent  of  change  atau  social  planning. Bahkan dengan dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmaja, di masa pemerintahan Presiden  Soeharto,  di  Indonesia  pernah  populer  istilah  hukum  sebagai  alat pembangunan  (a  tool  of development),  karena memang kala  itu sektor  hukum yang  sangat  di  upayakan  ikut  mensukseskan  pembangunan,  yang  sayangnya karena  rendahnya  kesadaran  hukum  dari  para  pembuat  dan  penegak  hukum kala  itu,  menyebabkan  hukum  sebagai  alat  pembangunan  jadi  berubah  fungsi menjadi  hukum  sebagai  alat  untuk  mengamankan  pembangunan,  yang
9 Andro  Meda,  “Sosiologi  Hukum    (Aliran  Sociological  jurisprudence)”,  diakses  di http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological_8330.html,  Pada  tanggal  08 Mei 2017.
mempunyai  konsekuensinya  munculnya  banyak  hukum  yang  sangat  represif dan  melanggar  hak-hak  masyarakat,  yang  mengantarkan  banyak  aktivis  ke rumah penjara atau liang kubur. 10
Pendapat yang diuraikan mengenai rumusan-rumusan dan penggolongan-penggolongan  dalam  social  engineering  Roscoe  Pound  dapat diibaratkan  bahwa  hukum  dianggap  sebagai  insinyur  dalam  mengungkapkan dasar-dasar  pembaruan  dalam  masyarakat  dan  menggerakkan  kemana masyarakat  akan  diarahkan  serta  bagaimana  masyarakat  seyogianya  diatur. Jadi, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat. Mengatur  dan  mengelola  masyarakat  akan  membawa  kepada  pembaharuan- pembaharuan,  perubahan-perubahan  struktur  masyarakat  dan  penentuan- penentuan pola berpikir menurut hukum yang menuju ke arah pembangunan. Hal  ini  akan  menghasilkan  kemajuan  hukum,  sehingga  akan  tercapai  suatu suasana yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang beradab.
Walaupun  pengertian  “beradab”  mengandung  unsur  penilaian  yang sangat  subyektif  (karena  tidak  mutlak  dan  harus  dilihat  dalam  dimensi  dan konteks  kebudayaan  dari  masyarakat  dan  waktu  tertentu),  namun  sebagai suatu pedoman yang ditariknya secara statistik Roscoe Pound (ditahun 1919) menggariskan bahwa “dalam suatu masyarakat yang beradab” akan tergambar bahwa: 11
1. Tiap  orang  dapat  menguasai  tujuan-tujuan  yang  berfaedah  terhadap  apa yang mereka temukan, apa yang mereka ciptakan, apa yang mereka peroleh dalam  ketertiban  kemasyarakatan  dan  ekonomi  yang  pada  waktu  itu memegang keuasaan.
2. Tiap orang dapat mengharap bahwa orang lain tidak akan menyerang dia.
3. Tiap  orang  dapat  berharap  bahwa  orang-orang dengan  siapa  saja  mereka berurusan  tentang  hubungan-hubungan  umum  akan  bertindak  dengan iktikad baik atau memenuhi janji yang mereka sanggupi; akan menjalankan perusahaan-perusahaan  berdasarkan  kesusilaan  masyarakat;  akan mengganti  barang yang sama atas kekhilafan.
10 Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Op. Cit, hal 259.
11 Deden  Kusdinard,  “Perubahan  Hukum  Dalam  Perubahan  Masyarakat”,  diakses  di http://www.kusdinard.id/2014/03/peranan-hukum-dalam-perubahan-masyarakat.html,  pada  tanggal  8 Mei 2017.
Akhirnya  dapat  di  garis  bawahi  bahwa  ajaran  Roscoe  Pound  bergerak dalam 3 (tiga) lingkup/ dimensi utama: 12
1. Bahwa  hukum  benar-benar  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur  dan mengelola masyarakat dengan
2. Diimbangi pemenuhan terhadap kebutuhan atau kepentingan-kepentingan masyarakat, serta
3. Adanya  pengawasan  guna  memelihara  dan  melanjutkan  peradaban manusia.
Adapun contoh dari penerapan teori tersebut banyak dijumpai didalam suatu  peraturan  baik  yang  secara  tertulis  ataupun  tidak  tertulis  sekalipun. Berikut  contoh  penerapan  dari  teori  law  as  a  tool  of  social  engineering:  Salah satu  contoh  ada  di  dalam  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, di dalam  Pasal 5 mengenai  (Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga) yang menyatakan:
“Setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:
a. Kekerasan Fisik
b. Kekerasan Psikis
c. Kekerasan Seksual, atau
d. Kekerasan Penelantaran
Pasal  6:  “Kekerasan  fisik  sebagaiman  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  a adalah perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa  sakit,jatuh  sakit,  atau  luka  berat”. Pasal 7: “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk  bertindak  rasa  tidak  berdaya  dan  atau  penderitaan  Psikis  berat  pada Seseorang”
Analisis  dari  pasal-pasal  di  atas:  Dari  ketentuan-ketentuan  yang  telah termaktub dalam pasal-pasal undang-undang diatas kita dapat melihat adanya paradigma:  yaitu  hukum  sebagai  rekayasa  sosial.  Di  mana  sebelum  adanya
undang-undang  pasal  ini  banyaknya  kekerasan  yang  terjadi  dalam  rumah tangga  terutama  kekerasan  yang  dilakukan  seorang  lelaki  terhadap  istrinya maupun  antara  anggota  yang  dalam  lingkup  rumah  tangganya  tersebut,  baik kekerasan  psikis  maupun  fisik  yang  menyebabkan  terancamnya  kehidupan didalam rumah tangga tersebut, contohnya: seorang suami yang tega memukul Istrinya sendiri hingga babak belur ini merupakan kekerasan fisik yang harus dihilangkan agar hidup seorang Istri tidak terancam, Jadi dari adanya berbagai kasus ini maka hukum diadakan untuk rekayasa sosial dengan adanya undang- undang  ini  maka  tidak  ada  kekerasan  yang  terjadi  didalam  rumah  tangga membentuk  masyarakat  yang  saling  menyayangi  antara  anggota  keluarganya dan tidak melakukan tindkan yang tidak baik dan merugikan seperti memukul dan  lain-lain,  jadi  rekayasa  sosial  ini  bisa  kita  lihat  menciptakan  orang khususnya  kaum  Perempuan  agar  hidup  tentram  dan  aman  dari  ancaman kekerasan dalam rumah tangga Dan hukum bisa melindungi orang-orang dalam rumah  tangga  (suami,  istri,  pengasuh  anak,  pembantu,  dan  semua  yang  ada dalam suatu keluarga) dan merekayasa agar tidak adanya lagi kekerasan yang terlintas dalam suatu keluaraga dan juga merekayasa agar tidak ada pemaksaan seksual  contoh:  dalam  kasus  seorang  majikan  memaksa  pembantu  untuk bersetubuh, dan juga agar orang-orang tidak menelantarkan seorang yang ada didalam rumah tangga sehingga smua anggota keluarga tidk merasa takut dan sengsara akan menjaga agar antara anggota keluarga tetap aman karena dalam pernikahan dan hidupnya dirumah tangga tentunya akan ada banyak masalah dan pertengkaran jadi dengan adanya pasal-pasal ini seseorang akan jadi takut dan sadar akan hukum dan tidak akan berlaku semena-semena antara anggota keluarganya  dan  akan  merasa  taat  dan  tidak  akan  berfikir  untuk  bertindak kekerasan dengan anggota keluarganya.

## B. Konsep Hukum Roscoe Pound  tentang Law as a Tool of Social Engineering
Law as a tool of sosial engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe  Pound,  yang  berarti  hukum  sebagai  alat  pembaharuan/merekayasa  dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial  dalam  masyarakat.  Dengan  disesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi  di Indonesia,  konsepsi  “law  as  a  tool  of  social  engineering”  yang  merupakan  inti
pemikiran  dari  aliran  pragmatic  legal  realism  itu,  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja 13 ,  konsepsi  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat  kelahirannya,  alasannya  oleh  karena  lebih  menonjolnya  perundang- undangan  dalam  proses  pembaharuan  hukum  di  Indonesia  (walau  yurisprudensi memegang  peranan  pula)  dan  ditolaknya  aplikasi  mekanisme  daripada  konsepsi tersebut  yang  digambarkan  akan  mengakibatkan  hasil  yang  sama  daripada penerapan faham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu nampak  dengan  digunakannya  istilah “tool”  oleh  Roscoe  Pound. 14 Itulah  sebabnya mengapa  Mochtar  Kusumaatmadja  cenderung  menggunakan  istilah  “sarana” daripada  alat.  Disamping  disesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi  di  Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop 15 dan policy- oriented  dari  Laswell  dan  Mc  Dougal.  Hukum  yang  digunakan  sebagai  sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya,  seperti  telah  dikemukakan  dimuka,  di  Indonesia  yang  paling  menonjol
13 Mochtar Kusumaatmadja. Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan. (Bandung: Binacipta, 2006), hal 9.
14 Shidarta,  Karakteristik  Penalaran  Hukum  Dalam  Konteks  Ke-Indonesiaan,(Jakarta:  CV  Utomo, 2006),  hal.  415.  Mochtar  Kusumaatmadjasecara  cemerlang  mengubah  pengertian  hukum  sebagai  alat (tool)  menjadi  hukum  sebagai  sarana  (instrument)  untuk  membangunan  masyarakat.  Pokok-pokok pikiran  yang  melandasi  konsep  tersebut  adalah  bahwa  ketertiban  dan  keteraturan  dalam  usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma  diharapkan  dapat  mengarahkan  kegiatan  manusia  kearah  yang  dikehendaki  oleh  pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak  tertulis  itu  harus  sesuai  dengan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Lebih  jauh,  Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:
1. Di  Indonesia  peranan  perundang-undangan  dalam  proses  pembaharuan  hukum  lebih  menonjol, misalnya  jika  dibandingkan  dengan  Amerika  Serikat  yang  menempatkan  yurisprudensi  (khususnya putusan the Supreme Court) pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukkum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauhnberbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Apabila  “hukum”  di  sini  termasuk  juga  hukum  internasional,  maka  konsep  hukum  sebagai  sarana pembaharuan  masyarakat sudah  diterapkan  jauh sebelum  konsep  ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional
15 Ibid.,Mochtar  Kusumaatmadja,  hukum  diharapkan  agar  berfungsi  lebih  daripada  itu  yakni sebagai  “sarana  pembaharuan  masyarakat”/”law  as  a  tool  of  socialengeneering”  atau  “sarana pembangunan”  dengan  pokok-pokok  pikiran  sebagai  berikut  :  Mengatakan  hukum  merupakan  “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkankepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha  pembangunan  dan  pembaharuan  itu  merupakan  suatu  yang  diinginkan  atau  dipandang  (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum  dalam  arti  kaidah  atau  peraturan  hukum  memang  bisa  berfungsi  sebagai  alat  (pengatur)  atau sarana  pembangunan  dalam  arti  penyalur  arah  kegiatan  manusia  ke  arah  yang  dikehendaki  oleh pembangunan dan pembaharuan.
adalah  perundang-undangan,  yurisprudensi  juga  berperan  namun  tidak  seberapa. Agar  supaya  dalam  pelaksanaan  perundang-undangan  yang  bertujuan  untuk pembaharuan  itu  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya,  hendaknya  perundang- undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran sociological Jurisprudence yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang  hidup  didalam  masyarakat. 16 Sebab  jika  ternyata  tidak,  akibatnya  ketentuan tersebut  akan  tidak  dapat  dilaksanakan  dan  akan  mendapat  tantangan-tantangan. Beberapa  contoh  perundang-undangan  yang  berfungsi  sebagai  sarana pembaharuan  dalam  arti  merubah  sikap  mental  masyarakat  tradisional  kearah modern, misalnya larangan penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan sertifikat tanah dan sebagainya. 17
Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan  untuk  mengubah  perilaku  warga  masyarakat,  sesuai  dengan  tujuan- tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. 18 Salah  satu  masalah  yang  dihadapi  di dalam  bidang  ini  adalah  apabila  terjadi  apa  yang  dinamakan  oleh  Gunnar  Myrdal sebagai  softdevelopment  yaitu  dimana  hukum-hukum  tertentu  yang  dibentuk  dan diterapkan ternyata tidak efektif. 19 Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada  faktor-faktor  tertentu  yang  menjadi  halangan.  Faktor-faktor  tersebut  dapat berasal  dari  pembentuk  hukum,  penegak  hukum,  para  pencari  keadilan,  maupun golongan-golongan  lain  dalam  masyarakat.  Faktor-faktor  itulah  yang  harus diidentifikasikan,  karena  suatu  kelemahan  yang  terjadi  kalau  hanya  tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan- tujuan  tersebut.  kalau  hukum  merupakan  sarana  yang  dipilih  untuk  mencapai tujuan-tujuan  tersebut  maka  prosesnya  tidak  hanya  berhenti  pada  pemilihan hukum  sebagai  sarana  saja  tetapi  pengetahuan  yang  mantap  tentang  sifat-sifat hukum  juga  perlu  diketahui  untuk  agar  tahu  batas-batas  di  dalam  penggunaan hukum  sebagai  sarana  untuk  mengubah  ataupun  mengatur  perilaku  warga masyarakat.  Sebab  sarana  yang  ada,  membatasi  pencapaian  tujuan,  sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana mana yang tepat untuk dipergunakan.
16 Lili  Rasjidi,  Ira  Thania  Rasjidi,  Pengantar  Filsafat  Hukum,  Mandar  Maju,  (Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 2007), hal 74.
17 Ibid., 18 Soekanto Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 135.
19 Ibid.,
Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya  telah  dilakukan  secara  sadar  oleh  masyarakatnya.  Di  sini  hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan- tujuan  yang  dikendaki,  menghapuskan  kebiasaan  yang  dipandangnya  tidak  sesuai lagi,  menciptakan  pola-pola  kelakuan  baru  dan  sebagainya.  Inilah  yang  disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrumen yaitu law as a tool social engineering. 20
Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (Law as  a  tool  of  social  engineering  and  social  controle)  yang  bertujuan  menciptakan harmoni  dan  keserasian  agar  secara  optimal  dapat  memenuhi  kebutuhan  dan kepentingan  manusia  dalam  masyarakat.  Keadilan  adalah  lambang  usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota  masyarakat  yang  bersangkutan.  Untuk  kepentingan  yang  ideal  itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara. 21
Aliran  ini  secara  tegas  memisahkan  antara  hukum  positif  dengan  (the positive  law)  dengan  hukum  yang  hidup  (the  living  law).  Aliran  ini  timbul  dari proses dialektika antara (tesis) Positivisme Hukum (antitesis) dan Mazhab Sejarah. Sebagaimana  diketahui,  Positivisme  Hukum  memandang  tiada  hukum  kecuali perintah  yang  diberikan  penguasa  (law  is  a  command  of  law  givers),  sebaliknya Mazhab  Sejarah  menyatakan  hukum  timbul  dan  berkembang  bersama  dengan masyarakat. 22
Aliran  pertama  mementingkan  akal,  sementara  aliran  yang  kedua  lebih mementingkan pengalaman, dan  Sociological Jurisprudence menganggap keduanya sama  pentingnya.  Aliran  sociological  jurisprudence  ini  memiliki  pengaruh  yang sangat luas dalam pembangunan hukum Indonesia. Singkatnya yaitu, aliran hukum yang konsepnya bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law baik tertulis maupun tidak tertulis. 23
20 Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal 206.
21 Andro  Meda,  “Sosiologi  Hukum    (Aliran  Sociological  jurisprudence)”,  diakses  di http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological_8330.html,  Pada  tanggal  08 Mei 2017.
22 Ibid.,
Misalnya  dalam  hukum  yang  tertulis  jelas  dicontohkan  Undang-  Undang sebagai  hukum  tertulis,  sedangkan  yang  dimaksudkan  hukum  tidak  tertulis  disini adalah  hukum  adat  yang  dimana  hukum  ini  adalah  semulanya  hanya  sebagai kebiasaan  yang  lama  kelamaan  menjadi  suatu  hukum  yang  berlaku  dalam  adat tersebut  tanpa  tertulis.  Dalam  masyarakat  yang  mengenal  hukum  tidak  tertulis serta  berada  dalam  masa  pergolakan  dan  peralihan,  Hakim  merupakan  perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu Hakim harus terjun ditengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 24

## C. Teori Hukum Pendukung atau Penunjang atas Teori Hukum yang Merekayasa masyarakat ( Law as a tool of Social Engineering)
Adapun  yang  menjadi  pununjang  atau  pendukung  atas  teori  hukum  yang dapat merekayasa masyarakat (law as a tool social engineering) yang dikemukakan oleh  Rouscou  Pound  adalah  teori  tentang  efektivitas  dan  validitas  hukum  dimana menurut  Hans  Kelsen,  Jika  Berbicara  tentang  efektivitas  hukum,  dibicarakan  pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma- norma  hukum.,  bahwa  orang  harus  mematuhi  dan  menerapkan  norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.
Pernyataan bahwa suatu norma adalah valid dan pernyataan bahwa norma itu efektif merupakan dua pernyataan yang berbeda. Tetapi walaupun validitas dan efektifitas  merupakan  dua  konsep  yang  sepenuhnya  berbeda,  walau  demikian terdapat  suatu  hubungan  yang  sangat  penting  diantara  keduanya.  Suatu  norma dainggap  valid  berdasarkan  kondisi  bahwa  norma  tersebut  termasuk  kedalam suatu  sistem  norma,  ke  dalam  suatu  tatanan  yang  sepenuhnya  efektif.  Jadi, efektivitas  adalah  suatu  kondisi  dari  validitas;  suatu  kondisi,  bukan  alasan  dari validitas. Suatu norma valid bukan karena norma tersebut efektif; norma itu valid jika  tatanan  yang  melingkupi  norma  itu  sepenuhnya  efektif.  Namun  demikian, hubungan  antara  validitas  dan  efektivitas  ini  dapat  dipahami  hanya  dari  sudut
pandang  teori  hukum  yang  dinamik  yang  membahas  masalah  penalaran  tentang validitas  dan  konsep  tatanan  hukum.  Yang  dibicarakan  dari  sudut  pandang  teori yang statis adalah validitas hukum. 25
Teori validitas hukum merupakan salah satu teori yang penting dalam ilmu hukum. Teori validitas atau legitimasi dari hukum (legal validity) adalah teori yang mengajarkan  bagaimana  dan  apa  syarat-syaratnya  agar  suatu  kaidah  hukum menjadi legitimate dan sah (valid) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat,  bila  perlu  dengan  upaya  paksa,  yakni  suatu  kaidah  hukum  yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 26
1. Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal,  seperti  dalam  bentuk  pasal-pasal  dari  Undang-Undang  Dasar,  Undang- Undang,  dan  berbagai  bentuk  peraturan  yang  lainnya,  aturan-aturan internasional  seperti  dalam  bentuk  traktat,  konvensi,  atau  setidaknya  dalam bentuk adat kebiasaan;
2. Aturan  formal  tersebut  harus  dibuat  secara  sah,  misalnya  jika  dalam  bentuk undang-undang harus dibuat oleh parleman bersama dengan pemerintah;
3. Secara hukum aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan;
4. Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat-cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;
5. Kaidah  hukum  tersebut  harus  dapat  diterapkan  oleh  badan-badan  penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaaan.
6. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat;
7. Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.
Dengan  demikian,  suatu  kaidah  hukum  tidaklah  valid  jika  kaidah  hukum tersebut  misalnya  tidak  dapat  diterima  oleh  masyarakat  atau  jika  kaidah  hukum tersebut ternyata dalam praktik tidak dapat dilaksanakan, meskipun aturan-aturan hukum  tersebut  telah  dibuat  melalui  proses  yang  benar  dan  dibuat  oleh  yang berwenang secara hukum. Karena itu, dapatlah dikatakan bahwa suatu hukum yang tidak  dibuat  secara  benar,  atau  hukum  yang  tidak  dibuat  oelh  pihak  yang
25 Hans  Kelsen,  Teori  Umum  Tentang  Hukum  Dan  Negara  (Terjemahan  Dari  Buku  Hans  Kelsen, General Theory Of Law and State, (Bandung: Nusa Media, 2014), hal. 56.
26 Munir Fuadi, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Op. Cit, hal 109.
berwenang atau benar, atau hukum yang tidak diterima oleh masyarakat, ataupun hukum yang tidak adil, hakikatnya bukanlah hukum.
Sebaliknya, menurut teori validitasi hukum maka suatu kaidah hukum tidak dapat ditakar dengan kaidah moral atau kaidah politik. Dalam hal ini berarti bahwa validitas suatu aturan hukum tidak goyah hanya karena tidak bersesuaian dengan kaidah  moral,  kaidah  politik,  atau  kaidah  ekonomi.  Karena  masing-masing  bidang tersebut  mengatur  hal  yang  berbeda-beda  meskipun  dalam  hal  tertentu  saling overlapping. Suatu kaidah hukum yang dapat mengikuti kaidah moral, politik, atau ekonomi,  sepanjang  kaidah  hukum  tersebut  tidak  mengorbankan  norma  dasar dalam  hukum.  Misalnya,  suatu  kaidah  moral,  politik,  ekonomi,  atau  agama,  tidak dapat diberlakukan dalam hukum jika kaidah-kaidah tersebut bertentangan dengan asas-asas  keadilan,  kepastian  hukum,  prediktiabilitas,  ketertiban  umum, perlindungan hak dasar, asas manfaat dan lain-lain.
Pendapat  para  ahli  tentang  hal  validitas  dari  suatu  aturan  hukum  adalah bervariasi  tergantung  kepada  penekanan  dari  masing-masing  ahli  tersebut.  Ada yang berpendapat bahwa valid tidaknya suatu aturan hukum diukur dari terpenuhi tidaknya suatu eleman-elemen sebagai berikut: 27
1. Apakah  aturan  hukum  tersebut  bersesuaian  (conformity)  dengan  aturan tertentu yang tingkatnya lebih tinggi. Jadi, aturan hukum tersebut tidak dalam keadaan “diluar jalur” (ultra vires);
2. Apakah aturan hukum tersebut merupakan bagian yang konsisten (subsistem) dengan bidang pengaturan yang sudah ada saat ini;
3. Apakah  aturan  hukum  tersebut  bersesuaian  dengan  kenyataan  sosial  dalam masyarakat (aspek sosiologis), sehingga berlaku efektif dalam masyarakat;
4. Apakah  dalam  aturan  hukum  tersebut  terdapat  kecendrungan  internal  untuk dihormati (atas dasar moral dan politik);
5. Apakah  aturan  hukum  tersebut  merupakan  bagian  dari  kenyataan  normatif yang transendental (aspek ontologis).
Selanjutnya,  tentang  persyaratan  kesesuaiannya  dengan  norma  dasar  dan persyaratan diterimanya oleh masyarakat agar suatu aturan hukum menjadi aturan hukum yang valid, maka Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu aturan hukum telah
valid  sejak  diundangkannya  secara  benar,  meskipun  saat-saat  awal  dibuatnya aturan hukum, aturan hukum tersebut mungkin saja masih belum diterima dengan baik  oleh  masyarakat.  Akan  tetapi  menurut  Hans  Kelsen,  jika  aturan  hukum tersebut terus-menerus tidak diterima oleh masyarakat, maka aturan hukum yang demikian  hilang  validitasnya  sehingga  berubah menjadi  aturan  hukum yang  tidak valid.
Jadi,  agar  hukum  tersebut  dapat  menjadi  valid,  hukum  tersebut  haruslah dapat  diterima  oleh  masyarakat.  Demikian  juga  sebaliknya,  bahwa  agar  dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum  valid.  Dari  kaidah  hukum  yang  valid  tersebutlah  baru  kemudian  timbul konsep-konsep  tentang  “perintah  (command),  larangan  (forbidden),  kewenangan (authorized), paksaan (force), hak (right), dan kewajiban (obligation).
Namun  demikian,  suatu  kaidah  hukum  yang  valid  belum  tentu  merupakan suatu kaidah hukum yang “efektif”. Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam “yang seharusnya” (das sollen), sedangkan “efektivitas” suatu norma yang merupakan sesuatu dalam kenyataannya (das sein).
Hans  Kelsen  mempersyaratkan  hubungan  timbal  balik  antara  unsur “validitas”  dan  “keefektifan”  dari  suatu  kaidah  hukum.  Menurutnya,  sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu  kaidah  hukum  tidak  valid,  maka  hakim  misalnya  tidak  akan  menerapkan hukum  tersebut,  sehingga  kaidah  hukum  tersebut  tidak  pernah  efektif  berlaku. Tetapi  sebaliknya  adalah  benar  juga  bahwa  keefektifan  merupakan  syarat  mutlak bagi  sebuah  kaidah  hukum  yang  valid.  Karenanya,  jika  suatu  masa  karena perubahan  masyarakat,  suatu  kaidah  hukum  yang  semulanya  valid  dan  efektif berlaku,  kemudian  menjadi  tidak  efektif  lagi,  maka  kaidah  hukum  tersebut  juga kemudian menjadi tidak lagi valid. Adapun agar suatu kaidah hukum tersebut dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama yaitu:
1. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan
2. Kaidah hukum tersebut harus bisa diterima oleh masyarakat.
Jadi  menurut  Han  Kelsen,  suatu  aturan  hukum  harus  dalam  keadaan  valid terlebih  dahulu  baru  diketahui  apakah  aturan  hukum  tersebut  dapat  menjadi efektif.  Jika  setelah  diterapkan  ternyata  peraturan  yang  sebenarnya  sudah  valid
tersebut  ternayata  tidak  dapat  diterapkan  atau  tidak  dapat  diterima  oleh masyarakat secara meluas dan atau secara terus menerus, maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang unsur validitasnya, sehingga berubah sifat dari aturan yang valid menjadi aturan yang tidak valid.
Berikut  ini  salah  satu  contoh  dari  penerapan  teori  validitas  dan  efektivitas hukum  yang  awalnya  telah  valid  dan  efektif  namun  didalam  perkembangannya peraturan  tersebut  kemudian  menjadi  tidak  efektif  dan  akhirnya  menjadi  tidak valid  yang  kasus  ini  terjadi  di  Indonesia  tentang  adanya  pembatalan  Undang- Undang Koperasi Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dimana peraturan tersebut  yang  awalnya  valid  dan  didalam  perkembangannya  peraturan  tersebut dianggap  tidak  sesuai  atau  melanggar  peraturan  Undang-Undang  Dasar  1945  dan tidak sesuuai  atau  tidak  sejalan  dengan  prinsip  awal  koperasi  yang  berada  dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, dibatalkan dengan Keputusan Mahkamah  Konstitusi.  Putusan  Nomor  28/PUU-XI/2013  dalam  amar  putusannya antara lain memutuskan sebagai berikut :
1. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  Tentang  Perkoperasian  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
2. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  Tentang  Perkoperasian  tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.
4. Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 28 mei 2014.
Jati diri koperasi dan akan mendorong pada pengertian koperasi yang salah. Koperasi itu sebagai sekumpulan orang dan pengertian koperasi menurut UU No.17 tahun  2012  itu  diterjemahkan  dalam  basis  pengertian  sebagai  asosiasi  berbasis modal  (capital  base  association)  yang  berarti  tidak  ada  bedanya  dengan  model perusahaan  swasta  kapitalistik.Jadi  jelas,  UU  tersebut  memang melanggar jati  diri koperasi dan secara filosofis tentu menyimpang dari dasar alas an adanya koperasi dan cacat secara epistemologis bahkan secara ontologis akan berpotensi menggeser bentuk koperasi menjadi korporasi.
Dengan membatalkan UU tersebut,kita dapat mengetahui proses pembuatan UU  yang  memekan  waktu  kurang  lebih  12  tahun  dan  menghabiskan  ratusan
milyar,bahkan  triliyunan  uang  rakyat  itu  ternyata  memang  syarat  kepentingan kolutif.Pertimbangan  hakim  menyatakan  filosofi  dalam  Undang-Undang perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat  1  UUD  1945.Pada  sisi  lain,koperasi  harus  menjadi  sama  dan  tidak  berbeda dengan perseroan terbatas yang kehilangan roh konstitusionalnya sebagai identitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.
Contoh di atas adalah merupakan contoh dari teori digunakannya efektivitas dan  juga  validitas  hukum.  Tetapi  penulis  beranggapan  bahwa  sebenarnya terkadang hukum atau peraturan telah valid tetapi terkadang para pengguna atau masyarakat  atau  bahkan  oknum penegak  hukum  sering melanggar  yang  namanya peraturan  tersebut,  sehingga  bukan  berarti  karena  tidak  efektif  maka  secara otomatis  juga  tidak  valid.  Sebagai  contoh  di  dalam  Undang-Undang  Lalu  Lintas Nomor  22  Tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dimana  contohnya sudah  mengatur  mengenai  standar  helm  SNI  (Standar  Nasional  Indonesia), peraturan  menyalakan  lampu  kendaraan  bermotor,  mengenai  menerobos  lampu merah  bahkan  secara  jelas  ada  sanksinya  yaitu  pidana  kurungan  ataupun  denda, namun  terkadang  masyarakat  tidak  mengindahkan  hal  tersebut  justru  malah melanggarnya  dan  bahkan  terkadang  oknum  petugas  yang  mendapi  kejadian tersebut  dalam  hal  penindakan  penilangan  justru  dibebaskan  karena  acapkali masyrakat yang melanggar tersebut memberikan uang suap kepada oknum petugas sehingga orang yang melanggar lalu lintas tersebut tidak dikenakan penilangan.
Contoh  di  atas  jika  dilihat  dari  teori  hukum  dimana  peraturan  tersebut dibuat seyogyanya untuk merekayasa masyarakat dan sebagai kontrol sosial (Law as  a  tool  of  social  engineering  and  social  controle)  seperti  yang  diungkapkan Rouscou  Pound    dengan  tujuan  agar  tidak  melakukan  hal-hal  yang  dilarang  di peraturan tersebut dan agar tertib dalam berlalu lintas. Tetapi terkadang peraturan tersebut  banyak  yang  dilanggar  oleh  pengendara  dan  oknum  penegak  hukum sehingga  peraturan  tersebut  jika  dilihat  dari  teori  efektivitas  adalah  tidak  terlalu efektif  tetapi  peraturan  tersebut  masih  tetap  berlaku  atau  valid  dari  segi  teori validitas  hukum  karena  peraturan  tersebut  dibuat  oleh  lembaga  negara  yang berwenang  dan  disahkan  oleh  presiden  sehingga  dari  segi  teori  validitas  dan efektivitas  hukum  peraturan  tersebut  adalah  valid  dan  efektif,  namun  seiring
perjalanan  waktu banyak para  pengendara  yang mengabaikan  peraturan  tersebut sehingga  peraturan  tersebut  menjadi  kurang  efektif.  Dalam  hal  ini  kita  tinggal menunggu apakah nantinya peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan akan diperbarui  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  tekhnologi  sehingga peraturan  yang  lama  menjadi  tidak  efektif  dan  tidak  valid  ataukah  masih menggunakan  peraturan  lalu lintas  dan  angkutan  jalan  yang  ada  karena  dianggap masih sesuai dan masih efektif dalam perkembangan masyarakat saat ini.

## III.  Kesimpulan

## Law as a tool of sosial engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh
Roscoe  Pound,  yang  berarti  hukum  sebagai  alat  pembaharuan  dalam  masyarakat, dalam  istilah  ini  hukum  diharapkan  dapat  berperan  merubah  nilai-nilai  sosial dalam  masyarakat.  Teori  tentang  perubahan  sosial  dalam  hubungannya  dengan sektor  hukum  merupakan  salah  satu  teori  besar  dalam  ilmu  hukum.  Hubungan antara  perubahan  sosial  dengan  sektor  hukum  tersebut  merupakan  hubungan interaksi,  dalam  arti  terdapat  pengaruh  perubahan  sosial  terhadap  perubahan sektor  hukum,  sementara  di  pihak  lain,  perubahan  hukum  juga  berpengaruh terhadap  suatu  perubahan  sosial.  Perubahan  hukum  yang  dapat  mempengaruhi perubahan  sosial  sejalan  dengan  salah  satu  fungsi  hukum,  yakni  fungsi  hukum sebagai  sarana  perubahan  sosial,  atau  sarana  merekayasa  masyarakat  (social engineering).  Pendapat  yang  diuraikan  mengenai  rumusan-rumusan  dan penggolongan-penggolongan  dalam  social  engineering  Roscoe  Pound  dapat diibaratkan bahwa hukum dianggap sebagai insinyur dalam mengungkapkan dasar- dasar pembaruan dalam masyarakat dan menggerakkan kemana masyarakat akan diarahkan  serta  bagaimana  masyarakat  seyogianya  diatur.  Jadi,  hukum  berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat.
Adapun  yang  menjadi  pununjang  atau  pendukung  atas  teori  hukum  yang dapat merekayasa masyarakat (law as a tool social engineering) yang dikemukakan oleh  Rouscou  Pound  adalah  teori  tentang  efektivitas  dan  validitas  hukum  dimana menurut  Hans  Kelsen,  Jika  Berbicara  tentang  efektivitas  hukum,  dibicarakan  pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-
norma  hukum.,  bahwa  orang  harus  mematuhi  dan  menerapkan  norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Undang-Undang
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1992).
____________.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  95  Tahun  2004.  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
____________.    Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun  2009.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5025).

## B. Buku
Fuady,  Munir.    Sosiologi  Hukum  Kontemporer  “Interaksi  Hukum,  Kekuasaan,  dan Masyarakat”, Jakarta: Kencana, 2011.
____________. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013.
Kusumaatmadja,  Mochtar.  Hukum,  Masyarakat,  dan  Pembangunan,  Bandung: Binacipta, 2006.
Kelsen, Hans. Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (Terjemahan Dari Buku Hans Kelsen,  General  Theory  Of  Law  and  State,  Bandung:  Nusa  Media, 2014.
Mertokusumo, Sudikno. Teori Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Rasjidi, Lili  Ira Thania Rasjidi. Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
____________. Dasar-dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum,  Bandung:  PT.  Citra
AdityaBakti, 2007.
Shidarta.    Karakteristik  Penalaran  Hukum  Dalam  Konteks  Ke-Indonesiaan,  Jakarta:
CV Utomo, 2006.
Soekanto Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

## C. Internet
Meda,  Andro.  “Sosiologi  Hukum    (Aliran  Sociological  jurisprudence)”,  diakses  di http://akhyar13.blogsot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran- sociological_8330.html, Pada tanggal 08 Mei 2017.
Kusdinard,  Deden.  “Perubahan  Hukum  Dalam  Perubahan  Masyarakat”,  diakses  di http://www.kusdinard.id/2014/03/peranan-hukum-dalam-peru bahan-masyarakat. html,pada tanggal 8 Mei 2017.