Slamat M & Westi U, ‘Pemetaan Potensi Lahan Pertanian Pangan ...’ 201-218 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Received: May 26, 2020; Reviewed: August 25, 2020; Accepted: October 30, 2020
To cite this article: Muryono S, Utami, W 2020, ‘Pemetaan Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Mendukung Ketahanan Pangan’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan, vol. 6 no. 2, hlm. 201-218
Copyright: © 2020 Slamet Muryono, Westi Utami
All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

## PEMETAAN POTENSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN GUNA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN

## THE POTENSIAL OF SUSTAINABLE AGRICULTURAL FOOD MAPPING TO SUPPORT FOOD SECURITY

## Slamet Muryono & Westi Utami
Sekolah Tinggi Pertanaahan Nasional Koresponden e-mail: westiutami@stpn.ac.id
Abstract : Klaten Regency is one of the potential food barns in Central Java, but its existence is increasingly threatened because the conversion of agricultural land continues to increase. This study aims to map the poten- tial of sustainable food agricultural reserves (LCP2B) to support the spatial data presentation for the determina- tion of Sustainable food agricultural land (LP2B). The research was conducted through spatial analysis by overlaying the existing land use data with Spatial Planning Map. The results of the study showed that in Klaten District there was 30,703 Ha. or 46.84% of the potential land for LP2B and the potential land for LCP2B location is 6,877 Ha or 10.49% so that the potential area of   LP2B and LCP2B is 37,580 Ha or 57.33% of the total area of Klaten Regency. Overlay results show that the LP2B Potential Location is appropriate with the RTRW which is 25,413 Ha or 38.77% and the inappropriate is 40,143 Ha or 61.23% of the total area of   Klaten Regency. The efforts to protect LP2B in Klaten Regency need to be immediately encouraged through the establishment of Regional Regulations accompanied by complete and accurate spatial data so that the sustainability of increasingly urged food agriculture lands can be realized. Determination of LP2B to prevent the conversion of agricultural land is expected to be able to realize food security and support the sustainability of the livelihoods of most people who work as farmers.
Keywords : Food Security, LP2B, LCP2B Potential Map, Land Use.
Abstrak: Kabupaten  Klaten  merupakan salah satu  lumbung  pangan  potensial di  Jawa Tengah,  namun keberadaanya  semakin  terancam  karena  konversi  lahan  pertanian  terus  meningkat.  Kajian  ini  bertujuan memetakan potensi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) guna mendukung tersajinya data spasial untuk penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Penelitian dilakukan melalui analisis spasial dengan melakukan overlay data penggunaan tanah dengan peta RTRW. Hasil kajian menunjukkan di Kabupaten Klaten terdapat 30.703. Ha atau 46,84 % potensi lahan untuk LP2B, dan potensi lahan untuk lokasi LCP2B seluas 6.877 Ha atau 10,49 %, sehingga luas Potensi LP2B dan LCP2B adalah 37.580 Ha atau 57,33 % dari total luas wilayah Kabupaten Klaten. Hasil overlay menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara Potensi Lokasi LP2B terhadap RTRW yakni seluas 25.413 Ha atau 38,77 % dan ketidaksesuaian seluas 40.143 Ha atau 61,23 % dari total luas wilayah Kabupaten Klaten. Upaya perlindungan LP2B di Kabupaten Klaten perlu segera didorong melalui penetapan Peraturan Daerah disertai dengan data spasial yang lengkap dan akurat sehingga keberlanjutan lahan pertanian pangan dapat terwujudkan. Penetapan LP2B dengan maksud mencegah terjadinya konversi lahan  pertanian  diharapkan  mampu  mewujudkan  ketahanan  pangan  serta  mendukung  keberlanjutan penghidupan sebagian besar masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor agraris.
Kata Kunci : Ketahanan Pangan, LP2B, Peta Potensi LCP2B, Penggunaan Tanah.
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020

## A. Pendahuluan
Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berke- lanjutan (LP2B)  sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 sebagai upaya pemerintah untuk melindungi lahan pertanian pangan agar konversi lahan dapat ditekan di dalam praktiknya mengalami berbagai kendala (Zulfikar, Barus & Sutandi 2013; Kaputra 2015; Wulandari & Rahman 2017;  Nugraha &  Rudiarto  2017). Transformasi struktur ekonomi sebagai perubahan dari sektor tradisional dengan produktivitas rendah menuju sektor  ekonomi  dengan  produktivitas  tinggi (Catur dkk 2010; Romli, dkk 2016; Prasada & Rosa 2018) dan pertumbuhan ekonomi melalui ekspan- si perkebunan khususnya untuk komoditas kelapa sawit serta  ekspansi pertambangan  (Zulfikar, Barus & Sutandi 2013; Daulay dkk 2016; Harahap 2017; Demmallino, Ibrahim &  Karim 2018;  KPA 2019), pengembangan kawasan industri (Istiqo- mah, Prasetyani, Dewi 2014; Utami 2019), pem- bangunan infrastruktur, pertumbuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan (Santoso dkk 2017;  Wulandari &  Rahman 2017)  berimplikasi terhadap  menurunnya  luas  lahan  pertanian (Pratama 2018).
Orientasi pembangunan dan arah kebijakan politik yang seringkali menekankan pada pertum- buhan ekonomi kapitalistik dengan mengabaikan pemerataan kesejahteraan (Handari,  Bambang, Purnaweni  2012;  Kartini  dkk  2017)  seringkali mengorbankan  ketersediaan  lahan  pertanian pangan yang semakin terbatas. Kondisi ini ten- tunya  dapat  mengancam  ketahanan  pangan (Santoso dkk 2017; Taufik, Kurniawan, Pusparini 2018) dan mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat Indonesia dengan corak agraris yang notabene  mengandalkan  tanah  untuk  peme- nuhan kebutuhan hidupnya (Rohmadiani 2012). Alih fungsi  lahan  pertanian  yang  terus  terjadi tanpa adanya pengendalian (Hatmanto & Setyono 2018)  tentunya  berimplikasi  buruk  terhadap kesejahteraan sebagian  besar masyarakat  yang mengandalkan  sektor pertanian,  mengancam ketahanan pangan nasional (Millar & Roots 2012; Mahmood et al 2015; Janti, Martono, Subejo 2016; Mulyani dkk 2016) dan mengancam  terjadinya
ketimpangan akses ekonomi (Ruswandi, Rustiadi, Mudikdjo 2007). Semakin sempitnya keberadaan lahan pertanian di pedesaan juga memicu terja- dinya  urbanisasi  secara  besar-besaran  karena sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak  menyerap  tenaga  kerja  khususnya  di pedesaan  (Muta’ali  2019).  Melemahnya angka pertumbuhan di sektor pertanian ini berimplikasi terhadap surplus tenaga kerja dan belum terse- rapnya  jumlah  pekerja  yang  berujung  pada meningkatnya  jumlah  pengangguran,  ketim- pangan dan kemiskinan (Ifa & Muttaqien 2018).
Alih  fungsi  penggunaan  tanah  dari  lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Klaten  terjadi  cukup masif,  data BPS  menun- jukkan bahwa dalam waktu 5 tahun dari tahun 2010 (33.412 Ha) dan tahun 2015 (33.220 Ha) telah terjadi  perubahan  penggunaan  lahan  sawah sebesar 192 Ha (Kabupaten Klaten dalam angka Tahun 2010 & 2015). Dan kondisi ini terus terjadi setiap  tahunnya  mengingat  pengembangan permukiman  dan  pengembangan  kawasan industri di Kabupaten ini semakin meluas. Lokasi Kabupaten Klaten yang strategis dengan kemu- dahan aksesibilitas jaringan jalan dan keberadaan sarana prasarana  pendukung (Handayani  dkk 2014), sumber daya alam yang berlimpah, mudah- nya perizinan ditandai dengan penerapan meka- nisme satu pintu yakni melalui Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP) dan iklim  investasi yang  kondusif menjadikan kawasan ini sebagai incaran investor untuk  menanamkan  modal  baik  di  sektor properti, jasa, perdagangan, pendidikan, industri, maupun sektor yang bergerak di bidang pariwi- sata. Sebagaimana kajian yang dilakukan Sulistyo- wati (2018) menunjukkan bahwa dari 35 Kabu- paten di Jawa Tengah Kabupaten Klaten mendu- duki nomor 11 dengan investasi tertinggi. Semen- tara  kondisi yang  terjadi, upaya  perlindungan lahan pertanian di Kabupaten ini masih  lemah yakni sebatas pada regulasi yang terdapat dalam RTRW Kabupaten Klaten.
Berbagai  kendala  lemahnya  perlindungan pertanian  dan  belum  terimplementasikannya perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berke-
Slamat M & Westi U, ‘Pemetaan Potensi Lahan Pertanian Pangan ...’ 201-218 lanjutan di Kabupaten Klaten ini disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya ialah: belum ditetap- kannya peraturan di  tingkat bawah (Peraturan Daerah) yang  mengatur tentang  perlindungan LP2B disertai dengan data spasial terkait letak dan luasan  lahan  sawah  yang  dilindungi  sehingga regulasi hukum terkait pengaturan LP2B masih lemah, meningkatnya harga tanah di Klaten yang mengakibatkan para  petani menjual  tanahnya, beralihnya  prilaku petani  yang  enggan  untuk menggarap sawahnya (Fahmi 2010), penegakan aparat hukum terhadap upaya perlindungan LP2B belum berjalan, masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait pengaturan tata ruang menjadi kendala terwujudnya LP2B (Saptini 2005), belum berlakunya skema insentif dan disinsentif sebagai upaya LP2B, arah orientasi pemerintah daerah yang lebih memfokuskan pembangunan pada pengu- atan ekonomi, arah kebijakan politik yang masih berorientasi pada pihak investor, keberpihakan pemerintah terhadap  kelompok menengah  ke bawah khususnya petani masih rendah.
Di Kabupaten Klaten semenjak ditetapkannya UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan LP2B yakni sudah berjalan 11 tahun, hingga saat ini belum diikuti dengan implementasi Peraturan Daerah yang mengatur terkait LP2B.  Salah satu permasalahan  belum  ditetapkannya  LP2B  di Kabupaten ini terkendala pada belum adanya kese- pakatan data spasial yang menunjukkan lokasi dan luas LP2B di level bawah. Kajian ini  bertujuan untuk menyusun data spasial terkait potensi LP2B dan LCP2B yang dapat digunakan sebagai dasar petimbangan Pemerintah Daerah untuk  mene- tapkan lokasi mana saja dan berapa luasan tanah yang dapat digunakan untuk LCP2B. Di dalam Kajian juga dilakukan analisis terhadap tingkat kesesuaian potensi LCP2B dengan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten.
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Klaten mencakup 26 Kecamatan, data dalam penelitian ini terdiri atas Citra satelit resolusi tinggi tahun 2020, peta penggunaan tanah, peta RTRW. Pene- litian  dilakukan  melalui  pendekatan  spasial dengan melakukan overlay peta untuk menetap- kan potensi LCP2B. Overlay merupakan mekanis-
me operasi spasial dengan melakukan pengga- bungan layer yang berbeda dimana di dalamnya terdapat  informasi/ database yang  spesif ik (Rachman dkk 2018). Sumber data yang diguna- kan untuk penyusunan  potensi LCP2B  melalui data penggunaan tanah eksisting mendasarkan pada Citra Satelit Resolusi Tinggi yang sebelum- nya  telah dilakukan koreksi geometeri, koreksi radiometri dan klasifikasi citra untuk interpretasi penggunaan tanah di Kabupaten Klaten. Penge- cekan lapangan ( Ground check) terhadap kondisi eksisting  pada 26 Kecamatan dilakukan untuk memperoleh data terbaru penggunaan tanah di Kabupaten  Klaten. Ground  check merupakan kegiatan pengecekan  lapang digunakan  untuk melakukan  revisi  hasil  penafsiran  awal  untuk mengetahui akurasi hasil penafsiran/interperatsi citra. Mekanismenya dilakukan melalui sampling penggunaan tanah berupa lahan pertanian yang berada di sekitar kawasan industri, kawasan per- dagangan maupun sawah yang berada di sekitar jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Pemilihan sampel ini dilakukan untuk mengetahui apakah pada lokasi yang letaknya strategis terjadi peru- bahan penggunaan tanah  ataukah masih  tetap sebagai lahan pertanian.
Dalam  kajian  ini  juga  dilakukan  diskusi dengan Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Seksi Penataan Pertanahan dan Kepala Sub Seksi Pena- tagunaan Tanah dan  Kawasan Tertentu untuk mengetahui progress penyiapan LP2B,  proble- matika  penyiapan  LP2B  serta  mendiskusikan penatagunaan tanah. Adapun diagram alir pero- lehan data dan analisis disajikan Gambar 1 berikut:

## 204
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020

## B. Konflik  Kepentingan terhadap Arahan  Penggunaan Tanah
Konflik kepentingan, okupasi serta ekspansi pemanfaatan  atas ruang  di  berbagai  wilayah masih terus terjadi khususnya terkait penguasaan tanah skala luas oleh pemodal/perusahaan ber- skala besar. Kondisi ini berimplikasi terhadap ting- ginya petani gurem dengan penguasaan tanah di bawah  0,5 Ha  masih di  angka 14.248.870  atau mencapai 55,53% dari total petani di Indonesia (BPS 2013 dalam KPA 2018). Arah orientasi politik dan orientasi pembangunan yang  menekankan pada pertumbuhan ekonomi secara makro yakni dengan  melihat produk domestik bruto  (PDB) negara, inflasi, penerimaan maupun pengeluaran negara, kurang mempertimbangkan bagaimana pertumbuhan  ekonomi  mikro  setiap  rumah tangga seringkali mengakibatkan belum terekam- nya kondisi pemerataan kesejahteraan. Pertum- buhan ekonomi makro ini dihitung secara global di mana seringkali sektor pertambangan, industri, jasa, perkebunan, perdagangan mampu mendo- rong tingginya PDB, sementara sektor pertanian yang kemungkinan pertumbuhannya  melemah tertutupi oleh sektor lainnya. Selain itu kebijakan otonomi yang diberikan kepada masing-masing daerah juga menjadi penyebab utama konflik ke- pentingan terhadap pemanfaatan ruang, sehing- ga daerah berupaya sekuat mungkin untuk men- dongkrak pemasukan daerah melalui pembukaan investasi terutama pada sektor-sektor strategis/ profit center yang dianggap lebih menguntung- kan. Keberadaan sektor pertanian yang dianggap kurang  mampu  memberikan  support  untuk pertumbuhan  ekonomi  (Rustiadi  et.  al.  2001) menjadikan  pemerintah  daerah  mengorienta- sikan arah pembangunan pada sektor industri, jasa, pariwisata, perdagangan maupun property. Bagi sebagian pemerintah daerah pembangunan sektor pertanian dianggap oleh legislator/birokrasi lokal sebagai sektor cost center yang membutuh- kan investasi/anggaran besar namun return -nya dibutuhkan waktu yang lama (Mayrowani 2012).
Pengembangan berbagai sektor prof it  center ini  tentunya  berdampak  terhadap  alih  fungsi lahan dan menggeser keberadaan lahan pertanian
yang  dianggap  kurang  mampu  memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian dan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD). Semakin terbatasnya ketersediaan  lahan non  pertanian untuk pengembangan berbagai sektor dimaksud juga  menjadikan  ancaman  keberadaan  lahan sawah  semakin  tinggi.  Dari  studi  literatur terhadap kajian sebelumnya menunjukkan bahwa alih fungsi lahan di Kabupaten Klaten khususnya pada  kawasan  sepanjang  koridor  jalur  utama Yogyakarta–Solo  mengalami  laju yang  sangat signifikan. Mendasarkan pada kajian Sukamto & Buchori  (2018)  tren  perubahan  penggunaan lahan di Kabupaten Klaten dapat dikategorikan menjadi 2 periode yakni periode 2007 hingga 2012 dan periode 2012 hingga 2017. Dari trend tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan sektor yang berpengaruh  terhadap alih  fungsi lahan  sawah terdapat 3 sektor tertinggi (perumahan,  perda- gangan dan industri) sebagai berikut:
Gambar 2. Trend Perubahan Penggunaan Tanah Kabupaten Klaten di Koridor Jalan Solo-Yogyakarta (Sumber: Sukamto & Buchori 2018, dengan analisis)
Sektor perumahan  menjadi faktor  tertinggi terjadinya konversi lahan pertanian di sepanjang koridor  utama  jalan Yogyakarta–Solo  selama periode  tahun  2007  hingga  2017,  kondisi  ini dipengaruhi oleh keberadaan Kabupaten Klaten yang  strategis dan  tentunya juga  dipengaruhi pertumbuhan penduduk  yang terus  meningkat yakni rata-rata 0, 38 % antara tahun 2007–2017 atau hampir mencapai 4,19  % (BPS 2019). Selain itu pengembangan  permukiman di  Kabupaten Klaten ini terus  mengalami peningkatan  dika- renakan banyak pihak yang melakukan investasi
Slamat M & Westi U, ‘Pemetaan Potensi Lahan Pertanian Pangan ...’ 201-218 properti  berupa  perumahan.  Sementara  pada sektor  perdagangan  dan  industri  mengalami angka yang fluktuatif. Dimana pada periode 2007 hingga 2012 orientasi konversi lahan untuk sektor perdangangan lebih tinggi dari sektor industri, namun di tahun 2012 hingga 2017 menunjukkan bahwa  sektor industri  memberikan efek  lebih tinggi terhadap konversi lahan pertanian di Kabu- paten Klaten. Kajian yang dilakukan oleh Nurela- wati (2018) juga menunjukkan bahwa tren alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Klaten saat ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan indus- tri yang mulai menjamur di berbagai wilayah.
Pengembangan sektor industri, perdagangan maupun perumahan yang cukup tinggi di Kabu- paten Klaten ini menimbulkan efek domino terha- dap konversi lahan pertanian. Sebagaimana pem- bangunan industri/jasa/perdagangan di beberapa Kecamatan di Klaten berimplikasi terhadap kon- versi lahan untuk pemenuhan kebutuhan pendu- kung seperti pertokoan, jasa, rumah makan, dsb. Hal inilah yang menjadikan semakin terdesaknya lahan pertanian  pangan yang  selama ini  telah dibudidayakan masyarakat. Pembangunan berba- gai infrastruktur melalui proses pengadaan tanah juga  banyak  dilakukan  terhadap  lahan  subur masyarakat.  Pertimbangan  pengadaan  tanah untuk tidak melaksanakan proyek pada kawasan padat penduduk sebagai upaya untuk meminima- lisir  terjadinya  relokasi  permukiman  warga menjadikan semakin terdesaknya lahan pertanian yang ada di Kabupaten Klaten.  Begitupun rencana pembangunan Jalan Tol yang  menghubungkan Solo hingga  DIY yang  sekiranya akan  dilaksa- nakan pada tahun 2021 perencanaan penggunaan tanahnya sebagian besar  melewati lahan subur masyarakat yakni direncanakan melewati Keca- matan  Prambanan,  Jogonalan,  Manisrenggo, Kebonarum,  Karangnongko, Jatinom, Ngawen, Karanganom, Tulung, Polanharjo dan Delanggu (Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2020; Tribunnews.com 2020) . Tingginya konversi lahan pertanian di Kabu- paten Klaten  ini  belum  segera  diikuti  dengan penetapan Peraturan Daerah yang mengatur ter- kait lokasi mana saja yang hendaknya ditetapkan
sebagai  LP2B  maupun  sebagai  LCP2B.  Hasil kajian  menunjukkan  bahwa  penyiapan  data terkait  penyusunan  LP2B  telah  digagas  pada tahun 2018 dan data pendukung khususnya data spasial terkait penyusunan LP2B sekiranya telah disiapkan  oleh Kantor  Pertanahan BPN  Kabu- paten  Klaten. Akan tetapi konflik  kepentingan antar sektor masih cukup tinggi di mana pihak Dinas  Pertanian  menghendaki  luasan  lahan pertanian harus sesuai dengan kondisi eksisting yang akan  membatasi kemungkinan  pengem- bangan pembangunan untuk sektor lain. Target luasan tanah untuk pertanian dengan  cakupan yang  sangat  tinggi  bagi  dinas  pertanian  ber- pengaruh  terhadap  penentuan  subsidi  pupuk yang akan diberikan kepada petani. Sementara Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang (PUPR) mengehendaki agar luasan tanah untuk alokasi pembangunan infrastruktur ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan pembangunan. Begi- tupun  bagi  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman menghendaki alokasi tanah untuk ketersediaan permukiman diperluas, Dinas Perin- dustrian dan Tenaga Kerja juga mengharap agar alokasi untuk pengembangan industri ditingkat- kan supaya investor banyak yang masuk sehingga penyerapan  tenaga kerja  pada sektor  industri dapat  ditingkatkan.  Begitu  banyaknya  kepen- tingan antar sektor terhadap  fungsi dan kebu- tuhan pemanfaatan  ruang ini  mengakibatkan belum disepakatinya luasan dan lokasi yang dapat digunakan  untuk  LP2B  di  Kabupaten  Klaten. Sekali lagi perlu adanya political will yang kuat untuk mendorong segera ditetapkannya LP2B di Kabupaten Klaten dan perlunya kebijakan bahwas meskipun sektor pertanian sebagai cost  center , namun  manfaat yang diperoleh dengan pene- tapan LP2B ini diperuntukkan bagi kepentingan sebagian besar masyarakat di Kabupaten Klaten dengan penghidupan utama sebagai petani serta pertimbangan  bahwa  sektor  pertanian  akan memberikan  manfaat  jangka  panjang  bukan keuntungan sesaat.

## 206
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020

## C. Pemetaan  Penggunaan Tanah di Kabupaten  Klaten
Peta penggunaan tanah eksisting merupakan basis data dasar dalam menyusun LP2B (Sakti dkk 2013), sehingga tingkat akurasi dan keterbaharuan data penggunaan  tanah sangat  mempengaruhi kualitas data dalam merumuskan kebijakan pene- tapan LP2B. Penggunaan tanah saat ini ( present land use ) merupakan pertanda adanya dinamika eksploitasi sekumpulan sumber daya alam oleh manusia  untuk  memenuhi  kebutuhannya (Ritohardoyo  2013).  Dalam  konteks  ini  maka penggunaan tanah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yakni penggunaan tanah pertanian dan non pertanian, penggolongan tersebut adalah sebagai berikut:
a. golongan jenis penggunaan tanah pertanian terdiri dari jenis penggunaan tanah sawah (pertanian tanah basah), tegalan (pertanian tanah kering), dan perikanan (kolam ikan); b. golongan penggunaan tanah non pertanian, terdiri atas jenis penggunaan tanah permu- kiman, pariwisata, industri, kawasan hutan, jalan, sungai,  dan yang  spesif ik di  Kabu- paten  Klaten  terdapat  jenis  penggunaan tanah  Taman  Nasional  Gunung  Merapi (TNGM)  dan  cagar  budaya.
Data awal peta penggunaan tanah ini diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sebagai hasil monitoring penggunaan tanah tahun 2019. Namun  dalam  perjalanannya  sampai  dengan tahun 2020, terdapat beberapa alih fungsi peng- gunaan tanah  berdasarkan data kegiatan pembe- rian pertimbangan teknis untuk izin perubahan penggunaan tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Atas dasar itulah untuk mendapatkan data dan peta terkini ten- tang penggunaan tanah saat ini dilakukan over- lay peta penggunaan tanah tahun 2019 dengan data  spasial/peta  izin perubahan  penggunaan tanah hingga tahun 2020. Selanjutnya terhadap peta tersebut dilakukan overlay dengan data spasial hasil ground check di beberapa tempat yang ter- jadi perubahan penggunaan tanah. Hasil ground check ini berikutnya  dituangkan dalam bentuk
peta  penggunaan  tanah  saat  ini  atau  terkini ( present land use ).
Secara geomorfologi pada sisi utara Kabupaten Klaten  yang  berbatasan  dengan  Kabupaten Sleman memiliki bentuk lahan dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik sehingga terhadap wilayah ini diberlakukan kebijakan  khusus yakni sebagian Kecamatan  Kemalang  tidak  dapat  digunakan untuk penggunaan tanah tertentu selain hanya untuk TNGM dan Cagar Budaya. Hal ini disebab- kan kondisi wilayah sangat dekat dengan Gunung Api Merapi dengan topografi berbukit dan bergu- nung sehingga riskan apabila digunakan sebagai wilayah budidaya. Berdasarkan peta kerawanan bencana menunjukkan sebagian wilayah Kema- lang ini berada pada Kawasan Rawan Bencana III (KRB III) yakni kawasan yang sering terlanda awan panas, aliran  lava, lontaran  bom vulkanik dan (KRB II) yakni kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, kemungkinan guguran puing vulkanik (‘ volcanic debris avalanches ”), gas beracun, lontaran batu pijar, hujan abu lebat dan aliran lahar. Sebagian  Kecamatan Kemalang ini pada tahun 2010 saat erupsi besar terjadi beberapa permukiman  warga  terkena  dampak  bencana sehingga pasca  bencana sebagian permukiman harus  direlokasi  (Alam  dkk  2013;  Susilo  & Rudiarto 2014). Upaya penatagunaan tanah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun  2011 ini berupa larangan  pembangunan permukiman pada wilayah sangat rawan bencana dan menjadikan wilayah tersebut sebagai TNGM. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah ini meru- pakan salah satu upaya pengurangan risiko ben- cana yang efektif dan efisien sehingga apabila terjadi bencana tingkat kerusakan, korban jiwa dan kerugiannya dapat ditekan.
Sementara terhadap wilayah Klaten yakni di Kecamatan  Prambanan (seluas  67  Ha),  Keca- matan Karangnongko (seluas 1 ha), dan di Keca- matan Bayat (seluas 9 ha) terdapat peninggalan- peninggalan kuno berupa candi, sehingga tidak dizinkan terdapat kegiatan budidaya selain untuk Cagar Budaya. Oleh karenanya terhadap kawasan tersebut dimasukkan dalam kawasan suaka alam, pelestarian  alam  dan  kawasan  cagar  budaya.
Slamat M & Westi U, ‘Pemetaan Potensi Lahan Pertanian Pangan ...’ 201-218
Upaya ini dimaksudkan untuk melestarikan kon- disi fisik/alam sehingga diharapkan  keberada- annya  tetap  dan  tidak  dapat  dialih  gunakan. Kantor  Pertanahan  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Klaten  menyatakan  bahwa  dalam rangka penertiban aspek pertanahan baik untuk penerbitan izin lokasi  maupun izin perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Klaten, sepan- jang mengenai wilayah TNGM dan wilayah Cagar Budaya maka tidak akan diterbitkan. Sementara dalam  kaitan dengan  penetapan  lokasi  untuk LP2B/LCP2B di  Kabupaten Klaten,  khususnya untuk  Kecamatan  Kemalang  hanya  terdapat sedikit di bagian selatan/sisi bawah berupa daerah datar, dan  tidak  masuk dalam wilayah TNGM maupun Cagar Budaya. Adapun distribusi  luas, jenis penggunaan tanah beserta persentasenya di Kabupaten  Klaten  dapat  dilihat  pada  Tabel  1 sebagai berikut.
Tabel 1. Luas Wilayah dan Persentase Jenis Penggunaan Tanah

## Sumber :  Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
(2019) &  Pengolahan Data (2020)
Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa total luas ber- dasarkan  jenis penggunaan tanah yang  dikate- gorikan termasuk dalam penggunaan tanah non alami  yaitu penggunaan  tanah hasil  budidaya manusia  terdiri  dari permukiman,  pariwisata, sawah, tegalan, perikanan, industri  adalah 56.559 Ha atau 86,27 % dari total luas wilayah. Sementara lainnya  adalah penggunaan  tanah  alami  yaitu penggunaan  tanah  bukan  hasil  dari  budidaya manusia terdiri dari TNGM,  cagar budaya,  ka- wasan hutan, lain-lain (Jalan, Sungai, dll) seluas 8.997 Ha  atau 17,73  % dari  total  luas  wilayah
Kabupaten Klaten.
Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan tanah hasil dari budidaya manusia yang berkaitan dengan  lokasi  LP2B  adalah  jenis  penggunaan tanah sawah (luas 30.703 Ha atau 46,83 % dari total luas wilayah Kabupaten Klaten) dan tegalan (luas 6.877 Ha atau 10,49 % dari luas wilayah). Sawah baik berupa sawah irigasi teknis, non teknis, tadah  hujan dimungkinkan  untuk lokasi LP2B sementara untuk  tegalan dialokasikan  sebagai LCP2B.  Jenis penggunaan tanah budidaya lainnya selain sawah dan tegalan serta penggunaan tanah alami tidak dimungkinkan dijadikan lokasi LP2B maupun  LCP2B.  Kalaupun  harus  dipaksakan, paling tidak harus mengorbankan penggunaan tanah  untuk  Taman  Nasional Gunung  Merapi maupun  Kawasan  Hutan,  dan  penggunaan tanahnya hanya terbatas untuk dapat dialokasikan sebagai  lokasi  LCP2B  sepanjang  dibutuhkan. Persebaran jenis penggunaan tanah di Kabupaten Klaten tersebut secara spasial dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.
Gambar 3. Peta Penggunaan Tanah Kabupaten Klaten. (Sumber : Peta Penggunaan Tanah Tahun 2019 dan Ground Check Tahun 2020)
Sebagaimana Gambar 3 dan kajian yang dila- kukan Roseana dkk (2019)  pola permukiman di Kabupaten Klaten ini  berupa concentric develop- ment atau permukiman terpusat mengelompok, pola ini terbentuk dipengaruhi oleh pusat kota, pusat  pertumbuhan  ekonomi  maupun  pusat- pusat tersedianya fasilitas sosial/umum dan dari Gambar  3 dapat dilihat bahwa pola terpusat  ini ada pada Kecamatan Klaten Tengah, Klaten Utara,
No. Jenis Penggunaan Tanah Luas (Ha)
Persentase (%) 1 Taman Nasional Gunung Merapi 732 1,12 2 Cagar Budaya 77 0,12 3 Permukiman 18.485 28,20 4 Pariwisata 40 0,06 5 Sawah 30.703 46,83 6 Tegalan 6.877 10,49 7 Perikanan 224 0,34 8 Industri 230 0,35 9 Kawasan Hutan 636 0,97 10  Lain-lain (Jalan, Sungai, dll.)           7.552 11,52 J u m l a h 65.556 100,00

## 208
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
Klaten Selatan dan Kalikotes di mana keberadaan permukiman berada pada pusat kota dan pusat pemerintahan. Pada wilayah Klaten sisi utara yakni di Kecamatan Tulung permukiman warga tampak cukup padat, hal ini dikarenakan Kecamatan ini berada pada wilayah  perbatasan dengan Keca- matan Mojosongo  Kabupaten Boyolali  dimana kawasan ini merupakan lokasi pertumbuhan in- dustri yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar.
Distribusi  spasial  pertumbuhan  industri  di kabupaten  Klaten berada di Kecamatan  Klaten Utara, Klaten Tengah, Ceper, Delanggu,  Polan- harjo dan Jogonalan. Apabila diamati dari Gambar 3 keberadaan industri ini memberikan efek cukup besar  terhadap alih  fungsi  penggunaan  tanah. Pada pusat-pusat industri tersebut apabila diamati secara spasial selalu identik diikuti dengan per- tumbuhan permukiman yang tersebar mengeli- lingi kawasan industri. Hal inilah yang dikhawa- tirkan  bahwa sumber-sumber lumbung padi di Kabupaten Klaten khususnya di Kecamatan De- langgu,  Polanharjo yang  terkenal dengan  pro- duksi  beras  mulai  terkikis  keberadaan  lahan sawahnya  dikarenakan  adanya  pusat  industri yang berimplikasi  terhadap terdesaknya  lahan sawah karena efek domino tumbuhnya permu- kiman-permukiman baru.  Pengaturan terhadap arahan penggunaan dan pemanfaatan tanah khu- susnya pada sawah subur dengan produktivitas beras sangat tinggi dan memiliki sistem irigasi yang baik tentunya harus dipertahankan kebe- radaannya. Sehingga LP2B pada wilayah ini tentu- nya perlu segera ditetapkan agar Kabupaten Kla- ten  mampu  mempertahankan  produktivitas pangan/beras sebagai produk andalan.

## D. Pemetaan Potensi LP2  B dan PCP2b  di Kabupaten  Klaten
Perlindungan  terhadap  LP2B  di  Indonesia didasarkan  pada  Undang-undang  Nomor  41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Perta- nian  Pangan  Berkelanjutan  bertujuan  untuk mengendalikan dan melindungi LP2B;  menjamin tersedianya  LP2B;  mewujudkan  kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan; melindungi
kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani  dan  masyarakat;  meningkatkan  perlin- dungan dan  pemberdayaan petani;  memperta- hankan  keseimbangan  ekologis;  mewujudkan revitalisasi pertanian; dan meningkatkan optima- lisasi pemanfaatan  investasi infrastruktur per- tanian.
Ruang lingkup dari Undang-undang ini adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berke- lanjutan (LCP2B). Namun sampai dengan tahun 2020 amanat  Undang-undang tersebut  belum ditindaklanjuti  oleh  Pemerintah  Kabupaten Klaten melalui penetapan perlindungan LP2B dan LCP2B dalam  suatu peraturan  perundang-un- dangan  berupa Peraturan  Daerah (Perda).  Hal ini disebabkan belum terpadunya para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan LP2B serta belum  tersedianya data spasial terbaru tentang LP2B dan LCP2B Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten per- nah melakukan inventarisasi tanah-tanah perta- nian yang dimungkinkan untuk dijadikan lokasi LP2B dan LCP2B dan sudah ditungkan ke dalam Peta LP2B. Namun hingga saat ini peta tersebut belum disepakati oleh para stakeholder terkait.
Dalam penelitian ini Peta LP2B yang  sudah dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten selanjutnya  dilakukan ground  check terhadap penggunaan tanah saat ini dan peruntukan tanah menurut  RTRW.  Hasil dari ground  check ini dilakukan analisis dan dituangkan dalam data spasial berupa Peta Potensi Lokasi LP2B Kabu- paten Klaten. Data Luas wilayah berdasarkan Peta LP2B tersebut diperinci menurut wilayah keca- matan tersaji dalam Tabel 2 berikut ini.
Slamat M & Westi U, ‘Pemetaan Potensi Lahan Pertanian Pangan ...’ 201-218
Tabel 2. Potensi LP2B dan LCP2B di Kabupaten

## Klaten
Sumber :  Kantor Pertanahan Kab. Klaten (2018), Pengolahan Data Lapang (2020)
Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa Potensi Lokasi LP2B terdapat 3 (tiga) Kecamatan dengan lokasi terluas yakni di Kecamatan Cawas seluas 2.146 Ha atau 3,27 %;  Kecamatan Wonosari 2.058 Ha (3,14) dan Kecamatan Karangdowo 1.970 atau 3,01 % dari total luas wilayah Kabupaten Klaten yang dapat dialokasikan sebagai Potensi Lokasi LP2B. Untuk Potensi Lokasi LCP2B terluas ada di Kecamatan Kemalang seluas 2.596 Ha atau 3,96 % dari total luas  wilayah  yang  dapat  dialokasikan  sebagai LCP2B di Kabupaten Klaten. Di Kecamatan Kema- lang ini sebagian besar penggunaan tanah saat ini berupa lahan pertanian kering yang dibudi- dayakan oleh masyarakat untuk tanaman umbi- umbian, sayur-mayur, buah-buahan yang  hasil- nya cukup  produktif.  Selain Kemalang, Keca- matan lain yang cukup potensial untuk dilakukan pengembangan  lahan  pertanian  kering  untuk LCP2B ialah Kecamatan Jatinom yang berada di sisi barat berbatasan dengan kecamatan Kema- lang. Kondisi geografis Kecamatan Jatinom me- miliki karakteristik hampir sama dengan Kema- lang  yakni  berada  pada  lereng  kaki  Gunung Merapi dengan kondisi tanah berupa campuran pasir hasil erupsi menjadikan wilayah ini sebagian
besar berupa lahan pertanian yang subur sehingga sangat potensial untuk dijadikan LCP2B.  Semen- tara di  beberapa wilayah  kecamatan lain tidak dapat dialokasikan sebagai Potensi Lokasi LCP2B karena tidak terdapat atau hanya sedikit lokasi yang  digunakan untuk  usaha pertanian  tanah kering. Kalaupun ada, lokasi tersebut lebih me- mungkinkan  untuk  dicalonkan  sebagai  lokasi potensial untuk LP2B.
Secara keseluruhan di Kabupaten Klaten, to- tal lahan yang dapat dialokasikan sebagai Potensi Lokasi LP2B adalah seluas 30.703 Ha atau 46,84 %  dari  total  luas  wilayah  Kabupaten  Klaten (65.556 Ha). Adapun Potensi untuk LCP2B seluas 6.877 Ha atau 10,49 % dari luas wilayah Kabupaten Klaten. Sehingga luas keseluruhan Potensi Lokasi LP2B dan  LCP2B di  Kabupaten Klaten  adalah 37.580 Ha atau 57,33 % dari total luas wilayah. Luas wilayah  Potensi Lokasi  LP2B dan  LCP2B masih lebih luas dari luas lokasi Non LP2B dan LCP2B yang hanya 42,67% dari wilayah Kabupaten Klaten. Kondisi Potensi Lokasi LP2B dan LCP2B ini  keberadaannya  sedapat  mungkin  diperta- hankan, agar alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian dapat dikendalikan. Keberadaan Kabupaten Klaten sebagai lumbung padi Provinsi Jawa Tengah sangat perlu diperhatikan keberlan- jutan tanah pertaniannya.  Upaya ini  dilakukan agar produksi beras sebagai andalan Kabupaten Klaten  dan  sebagai  penyokong  ketersediaan pangan dapat terus terwujud. Untuk mengetahui distribusi  Potensi  Lokasi  LP2B  dan  LCP2B  di Kabupaten Klaten secara spasial dapat dilihat pada Peta  Potensi  Lahan  Pertanian  Pangan  Berke- lanjutan sebagaimana tersaji pada Gambar 4.
No Kecamatan Luas LP2B (Ha) Persentase Kabupaten (%) Luas LCP2B (Ha) Persentase Kabupaten (%) 1 Prambanan 1.254 1,91 27 0,04 2 Gantiwarno 1.474 2,24 121 0,19 3 W e d i 1.444 2,25 51 0,08 4 B a y a t 798 1,22 313 0,48 5 C a w a s 2.146 3,27 39 0,06 6 T r u c u k 1.856 2,83 56 0,09 7 Kalikotes 702 1,07 8 0,01 8 Jogonalan 1.386 2,11 0 0,00 9 Kebonarum 626 0,95 0 0,00 10 Manisrenggo 1.374 2,10 249 0,38 11 Karangnongko 720 1,10 976 1,49 12 N g a w e n 1.006 1,54 0 0,00 13 C e p e r 1.302 1,99 3 0,01 14 P e d a n 820 1,25 289 0,44 15 Karangdowo 1.970 3,01 46 0,07 16 Juwiring 1.895 2,89 0 0,00 17 Wonosari 2.058 3,14 0 0,00 18 Delanggu 1.186 1,81 0 0,00 19 Polanharjo 1.668 2,54 0 0,00 20  Karanganom 1.538 2,35 0 0,00 21 Tulung 1.608 2,44 493 0,74 22 Jatinom 562 0,85 1.602 2,43 23 Kemalang 48 0,07 2.596 3,96 24  Klaten Selatan 698 1,06 7 0,01 25 Klaten Tengah 284 0,43 0 0,00 26  Klaten Utara 280 0,42 1 0,01 J u m l a h 30.703 46,84 6.877 10,49
Gambar 4. Potensi LP2B dan LCP2B di Kabupaten Klaten. Sumber: Analisis Peta Penggunaan Tanah Tahun 2019

## E. Analisis  Kesesuaian  Potensi Lokasi Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan Terhadap  Penggunaan Tanah Saat  Ini
Analisis  kesesuaian  potensi  lokasi  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) terhadap penggunaan  tanah saat  ini (PT)  dilaksanakan dengan melakukan tumpang susun (overlay) Peta Potensi  Lokasi LP2B  dengan Peta  Penggunaan Tanah  (PT)  menggunakan  matrik  kesesuaian sebagai acuan. Setelah matrik kesesuaian antara LP2B dan penggunaan tanah ditentukan, tahapan selanjutnya yakni melakukan overlay kedua peta tersebut. Secara Skematis ilustrasi analisis over- lay ini dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Ilustrasi Analisis Overlay antara Peta Potensi Lokasi LP2B dan Peta Penggunaan Tanah
Matrik  kesesuaian antara potensi lokasi LP2B dengan  penggunaan  ta- nah, disusun dengan kla- sifikasi sebagai berikut: a)  Sesuai (S); apabila po- tensi  lokasi    LP2B  yang direncanakan    sesuai dengan  penggunaan  ta- nah yang ada. Salah satu contohnya adalah misal- nya dalam Peta PT peng- gunaan tanahnya adalah sawah, maka dalam Peta LP2B merupakan Potensi Lokasi  untuk Lahan Per- tanian Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  atau- pun  Lahan  Cadangan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  (LCP2B).
b)    Tidak  Sesuai  (TS); apabila  penggunaan tanah  tidak  sesuai  dengan  potensi  lokasi LP2B. Contoh penggunaan tanah  merupa- kan permukiman, dalam  Peta LP2B meru- pakan  arahan  untuk  lokasi  LP2B  ataupun LCP2B.
Hasil dari  identif ikasi  kesesuaian  masing- masing jenis Penggunaan Tanah dengan Potensi Lokasi LP2B ataupun LCP2B dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Matrik Kesesuaian Potensi Lokasi LP2B

## Terhadap Penggunaan Tanah
Sumber:  Pengolahan Data (2020)
Keterangan :   S = Sesuai     TS = Tidak Sesuai
Hasil analisis overlay berdasarkan  matriks kesesuaian tersebut secara spasial dapat dilihat pada  peta  kesesuaian  potensi  LP2B  terhadap
NO. Penggunaan Tanah
Potensi Lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) 1. Taman Nasional Gunung Merapi TS TS 2. Cagar Budaya TS TS 3. Permukiman TS TS 4. Pariwisata TS TS 5. Sawah S S 6. Tegalan S S
7. Perikanan TS TS 8. Industri
TS
TS 9. Kawasan Hutan TS TS 10.  Lain-Lain TS TS
Slamat M & Westi U, ‘Pemetaan Potensi Lahan Pertanian Pangan ...’ 201-218 penggunaan tanah.  Berdasarkan peta tersebut, selanjutnya dihitung luas kesesuaian dan ketidak- sesuaian  antara Potensi LP2B dengan  penggu- naaan tanah yang datanya disajikan pada Gambar 6 berikut.
Gambar 6. Diagram Luas Kesesuaian Potensi LP2B dengan Penggunaan Tanah. Sumber: Penghitungan Luas Hasil Analisis Data Spasial (2020)
Dari gambar  6 dapat dilihat bahwa  potensi lokasi  LP2B  yang  sesuai  dengan  penggunaan tanah  saat  ini  adalah  seluas  30.569  Ha  atau sebanyak 46,63 %, dan yang tidak sesuai seluas 34.987 Ha atau sebesar 53,37 % dari jumlah total luas wilayah Kabupaten Klaten 65.556 Ha. Hal ini menunjukan bahwa prosentase potensi lokasi un- tuk LP2B dan LCP2B masih di bawah persentase lokasi  non  LCP2B  dan  LCP2B.  Hal  ini  dapat dimaklumi  karena  perkembangan  Kabupaten Klaten yang cenderung menuju ke wilayah perko- taan dan menjadikannya sebagai pusat kegiatan ekonomi  yang  sangat  strategis  karena  berada diantara tiga Kota besar yakni Kota Yogyakarta, Kota Semarang dan Kota Surakarta. Kondisi yang dikhawatirkan akibat transformasi struktur eko- nomi ini ialah alih fungsi penggunaan tanah dari pertanian menjadi non  pertanian semakin ber- tambah. Dengan adanya Potensi Lokasi LP2B dan LCP2B ini diharapkan alih fungsi tersebut dapat diminimalisir atau sedapat mungkin dikendalikan. Dan hal ini tidak akan dapat terwujud tanpa ada- nya  peraturan-perundang-undangan  yang mengikat. Oleh karena itulah penting  diperha- tikan  untuk diundangkannya LP2B dan LCP2B ini sesuai amanat dalam UU 41 Tahun 2009 yaitu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah yang dalam hal ini tentunya ditetapkan dalam Perda
Kabupaten Klaten. Peta Persebaran secara spasial lokasi kesesuaian  dan ketidaksesuaian  dengan Penggunaan Tanah ini dapat dilihat pada Gambar 7 sebagai berikut:
Gambar 7. Peta Kesesuaian Potensi LP2B terhadap Penggunaan Tanah. (Sumber: Analisis Data Tahun
2020)

## F. Analisis  Kesesuaian  Potensi Lokasi Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan Terhadap  Rencana Tata Ruang  Wilayah
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) meru- pakan rencana letak dari berbagai macam perun- tukkan tanah yang direncanakan dalam rangka memenuhi berbagai ragam keinginan dan kebu- tuhan dalam suatu wilayah. Dalam kenyataannya, untuk  memenuhi  keinginan  dan  kebutuhan masyarakat, banyak sekali peruntukan yang harus diakomodir di atas tanah. Dan tentunya tidaklah mungkin semua jenis peruntukan tanah tersebut dapat  diakomodir  dalam  rencana  tata  ruang. Oleh karena itu rencana peruntukan tanah yang diletakkan  dalam Rencana  Tata  Ruang  hanya mencerminkan rencana peruntukkan tanah yang benar-benar menjadi prioritas, sehingga dalam implementasinya konflik kepentingan inilah yang seringkali  menjadikan  munculnya  ketidakse- suaian tata ruang.
Sadyohutomo (2016) menyatakan bahwa pal- ing  tidak  terdapat  6  (enam)  sumber  penyim- pangan  terhadap  Rencana  Tata  Ruang  yaitu:

## 212 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
Pertama,  Rencana  Tata  Ruang  yang  tidak akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini.  Hal  ini  akibat  kelemahan  dalam  proses penyusunan rencana yang  kurang  melibatkan peran  serta  masyarakat,  atau perencana  tidak mampu  menangkap  aspirasi  masyarakat,  atau perencana tidak mampu melihat kecenderungan perkembangan kebutuhan tanah; Kedua, Perun- tukan Ruang tidak didukung tersedianya prasa- rana yang memadai, terutama jalan, listrik dan air bersih; Ketiga, Kurangnya sosialisasi Rencana Tata Ruang sehingga masyarakat kurang menge- tahui keberadaan dan pentingnya Rencana Tata Ruang;  Keempat, Kesadaran hukum masyarakat yang kurang terhadap hak dan kewajiban dalam memanfaatkan ruang; Kelima, Kesulitan pembe- basan tanah pada lokasi yang sesuai;  Keenam, Rencana Tata Ruang belum tersedia lengkap, sara- na yang berfungsi sebagai alat pengendalian pe- runtukan  tanah belum  tersedia. Pada  perkem- bangannya  saat  ini  baru  sedikit  yang  sudah tersedia rencana rinci, khusunya untuk kawasan strategis dan bagian wilayah perkotaan. Hal ini dikarenakan masalah waktu dan kebutuhan biaya yang besar  untuk menyusun rencana rinci ter- sebut.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabu- paten Klaten telah ditetapkan sejak tahun 2011. RTRW tersebut didasarkan pada  Perda  No.  11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa RTRW dapat ditinjau kembali minimal 5 (lima) tahun sekali. Hal ini bertujuan untuk mengako- modir  kemungkinan  adanya  pengembangan wilayah untuk peruntukan tertentu di kemudian hari. RTRW Kabupaten Klaten sejak diberlakukan pada  Tahun  2011  dengan  masa berlaku  tahun 2011-2031 baru dilakukan revisi pada tahun 2019. Adanya peruntukan tertentu seperti tanah perta- nian produktif  sebagai lumbung beras Provinsi Jawa Tengah serta diperuntukannya Taman Na- sional Gunung Merapi, Kawasan Rawan Bencana Alam  Geologi dan  adanya  peruntukan  Cagar Budaya yang tidak boleh dialih gunakan menye-
babkan RTRW baru dilakukan revisi satu kali. Pada pembahasan revisi  RTRW tahun  2019  ini  juga mengakomodir  rencana wilayah yang akan dilalui pembangunan jalan tol Jogja-Solo. Namun demi- kian sampai saat ini belum ada kepastian terhadap lokasi jalan tol yang akan dibangun. Hingga kajian ini dilakukan hasil revisi RTRW tersebut belum ditetapkan, sehingga belum dapat dieksekusi un- tuk perencanaan kegiatan di Kabupaten Klaten. Dalam konteks ini maka RTRW yang digunakan masih mengacu pada RTRW sebelumnya, begi- tupun dengan penelitian ini sepanjang menyang- kut  RTRW  masih  menggunakan  RTRW yang masih berlaku. Harapannya setelah Revisi RTRW sudah disahkan, maka hasil analisis potensi lokasi LP2B ini dapat ditinjau kembali, khususnya terha- dap beberapa kecamatan yang akan dilewati jalan tol.  Dalam  peraturan  perundang-undangan menyebutkan bahwasanya apabila pembangunan infrastruktur  mengenai  kawasan  LP2B  maka mekanisme yang perlu dilakukan yakni melalui penyediaan lokasi pengganti LP2B dimana tanah pengganti ini  dapat  berasal  dari lokasi  LCP2B maupun lokasi lain yang memungkinkan untuk dijadikan lokasi LP2B.
Berdasarkan RTRW yang masih berlaku, secara garis besar Kabupaten Klaten terbagi menjadi dua kawasan  yaitu Kawasan  Lindung dan  Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung terdiri dari: Kawasan Taman Nasional Gunung  Merapi, Kawasan Ra- wan Bencana Alam Geologi, Cagar Budaya, Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Lin- dung,  Jalan,  Sungai,  Sempadan,  dengan  luas keseluruhan adalah 1.735 Ha atau 2,65 % dari luas total wilayah Kabupaten Klaten. Adapun Kawasan Budidaya terdiri dari: kawasan permukiman, pa- riwisata, hortikultura, pertanian tanaman pangan, peternakan,  perikanan,  perkebunan,  industri, pertambangan,  pertahanan  keamanan,  hutan rakyat, dengan total luasnya mencapai 63.821 Ha atau 97,35 % dari luas wilayah Kabupaten Klaten. Persebaran secara spasial peruntukan tanah me- nurut RTRW ini dapat dilihat pada Peta Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Klaten,  dan rincian serta luasan masing-masing peruntukan tanahnya dapat dilihat pada Tabel 4.
Slamat M & Westi U, ‘Pemetaan Potensi Lahan Pertanian Pangan ...’ 201-218
Tabel 4. Luas Peruntukan Tanah Berdasarkan

## RTRW
Sumber:  Peta RTRW Kabupaten Klaten (2011-2031) dan Analisis Data (2020)
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi acuan  dalam  merumuskan,  menentukan, mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan ruang. Analisis kesesuaian antara potensi LP2B terhadap RTRW ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesesuaian antara potensi LP2B dengan RTRW yang ditetapkan. Analisis kesesu- aian potensi lokasi Lahan Pertanian Pangan Ber- kelanjutan (LP2B) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dilaksanakan dengan melaku- kan tumpang susun (overlay) Peta Potensi Lokasi LP2B dengan Peta RTRW menggunakan matrik kesesuaian sebagai acuan. Setelah Matrik Kese- suaian antara LP2B dan RTRW ditentukan, selan- jutnya melakukan overlay terhadap dua peta terse- but. Secara skematis ilustrasi analisis overlay ini dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Ilustrasi Analisis overlay antara Peta Potensi Lokasi LP2B dengan Peta RTRW
Langkah pertama  adalah menyusun  Matrik Kesesuaian antara Potensi Lokasi LP2B dengan RTRW dengan klasifikasi sebagai berikut:
a)   Sesuai  (S);  apabila  arahan kawasan  dalam Potensi  Lokasi  LP2B  telah  sesuai  dengan arahan RTRW. Salah satu contohnya adalah misalnya dalam  Peta  RTRW  peruntukkan tanahnya  merupakan  Pertanian  Lahan Basah  maka  dalam  Peta  LP2B  merupakan arahan  untuk  LP2B,  atau  misalnya  dalam Peta  RTRW  peruntukan  tanahnya  adalah Pertanian Lahan Kering, maka dalam LP2B merupakan  arahan untuk  LCP2B.
b) Tidak Sesuai  (TS); apabila arahan  kawasan dalam  RTRW tidak sesuai dengan  Potensi Lokasi  LP2B.  Contoh  dalam  Peta  RTRW merupakan  Kawasan  Permukiman,  dalam Peta LP2B merupakan arahan untuk lokasi LP2B ataupun LCP2B.
Hasil dari  identif ikasi  kesesuaian  masing- masing arahan kawasan dalam RTRW terhadap arahan  untuk  Potensi  Lokasi  LP2B  ataupun LCP2B dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Matrik Kesesuaian Potensi Lokasi LP2B dengan RTRW
Sumber:  Pengolahan Data (2020) Keterangan: S = Sesuai   TS = Tidak Sesuai
Hasil analisis overlay berdasarkan matriks ke- sesuaian, persebaran kesesuaiannya secara spasial dapat dilihat pada Peta Kesesuaian Potensi LP2B terhadap RTRW. Berdasarkan peta tersebut selan- jutnya dihitung  luas  kesesuaian dan  ketidak- sesuaian antara  Potensi  LP2B terhadap  RTRW yang hasilnya dapat dilihat pada Gambar 9.
No. Jenis Peruntukan Tanah Luas (Ha) Persentase (%) 1 Taman Nasional Gunung Berapi 732 1,12 2 Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi 154 0,23 3 Cagar Budaya 77 0,12 4 Permukiman 30.412 4,39 5 Pariwisata 34 0,05 6 Hortikultura 2.422 3,69 7 Pertanian Tanaman Pangan 26.380           40,24 8 Peternakan 434 0,66 9 Perikanan 283 0,43 10  Perkebunan 1.080 1,64 11  Industri 1.151 1,76 12  Pertambangan 69 0,11 13  Pertahanan dan Keamanan 45 0,07 14  Hutan Rakyat 1.511 2,31 15  Hutan Produksi 417 0,63 16  Hutan Produksi Terbatas 181 0,28 17  Hutan Lindung 38 0,06 18  Lainnya (Sungai, Jalan, Sempadan) 136 0,21 J u m l a h 65.556 100,00
NO. Peruntukan Tanah Menurut RTRW
Potensi Lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) 1 Taman Nasional Gunung Berapi TS TS 2 Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi TS
TS 3 Cagar Budaya TS TS
4 Permukiman
TS
TS 5 Pariwisata TS TS
6 Hortikultura
TS
S
7 Pertanian Tanaman Pangan S TS
8 Peternakan
TS TS 9 Perikanan
TS TS
10 Perkebunan TS TS
11 Industri
TS
TS 12 Pertambangan TS TS
13 Pertahanan dan Keamanan
TS TS 14
Hutan Rakyat
TS
TS
15 Hutan Produksi TS
TS 16 Hutan Produksi Terbatas
TS
TS
17 Hutan Lindung TS
TS 18 lainnya (sungai, jalan, sempadan) TS TS
Gambar 9. Diagram Tingkat Kesesuaian Potensi LP2B terhadap RTRW. Sumber: Penghitungan Luas Hasil Analisis Data Spasial (2020)
Sementara untuk Persebaran Lokasi Kesesu- aian  dan Ketidaksesuaian  Potensi Lokasi LP2B terhadap  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  dapat dilihat pada Peta Kesesuaian Potensi Lokasi LP2B terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah.

## Gambar 10. Peta Kesesuaian Potensi LP2B Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah. (Sumber: Analisis Data Tahun 2020)
Dari Tabel 9 dapat dilihat bahwa Potensi Lokasi LP2B yang sesuai dengan RTRW seluas 25.413 Ha atau sebanyak 38,77  %, dan yang Tidak Sesuai seluas  40.143  Ha  atau 61,23  % dari   total  luas wilayah Kabupaten Klaten 65.556 Ha.  Dari data pada Gambar 9 tersebut terlihat bahwa prosentase lokasi yang  tidak sesuai  antara Potensi  Lokasi
LP2B terhadap RTRW hampir dua kali prosentase lokasi yang sesuai. Hal  ini menunjukan  bahwa masih perlu adanya revisi RTRW agar prosentase lokasi untuk LP2B dapat bertambah. Dari hasil analisis ini setidaknya alokasi untuk LP2B dapat disesuaikan dengan penggunaan tanah saat ini yang persentasenya lebih berimbang. RTRW yang ditetapkan  Kabupaten  Klaten  dimana  alokasi lahan untuk pertanian masih sangat terbatas ini dapat dimaklumi mengingat Kabupaten ini terus mengalami pembangunan infrastruktur sehingga masih  membutuhkan  tanah  untuk  berbagai kepentingan.
Berdasarkan perhitungan  dan analisis  yang diperoleh dari  RTRW   maka prosentase  lahan pertanian  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan Daerah ini masih sangat terbatas. Dalam hal ini maka  Potensi  Lokasi  LP2B  yang  disusun  ini harapannya dapat diguna- kan untuk menambahkan proporsi arahan penggu- naan tanah untuk perta- nian. Upaya ini perlu dila- kukan  mengingat  seba- gian besar Kecamatan di Kabupaten Klaten memi- liki  kondisi  tanah  yang subur,  memiliki  sistem irigasi  teknis  yang  baik serta produktivitas  padi yang dihasilkan sangatlah tinggi.  Hasil analisis data potensi LP2B ini setidak- nya dapat dijadikan dasar bagi  Pemerintah  Kabu- paten  Klaten  untuk  merumuskan  luasan  dan lokasi  LP2B  yang  proporsional sehingga  pem- bangunan  yang  dilaksanakan  tidak  bersing- gungan dengan perlindungan LP2B. Kondisi ini tentunya  mampu  menekan  konversi  lahan pertanian di kabupaten Klaten, mampu mening- katkan produktivitas pertanian sehingga mampu memberikan  kontribusi terhadap  terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan yang semakin terancam.
Slamat M & Westi U, ‘Pemetaan Potensi Lahan Pertanian Pangan ...’ 201-218

## G. Kesimpulan
Transformasi struktur ekonomi yang terjadi di Kabupaten Klaten khususnya pada sektor industri, sektor perdagangan dan  properti/permukiman berpengaruh  terhadap  meluasnya  alih  fungsi lahan,  hal ini tentunya membawa dampak buruk terhadap semakin menyempitnya lahan pertanian. Sementara kondisi ini belum diimbangi dengan regulasi pada level tapak yakni Peraturan Daerah yang mengatur tentang LP2B, hingga saat ini be- lum ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kla- ten.  Data spasial LP2B berupa peta yang secara definitif disepakati oleh dinas/instansi terkait yang berwenang  merumuskan LP2B  sampai saat  ini belum ada, oleh karena itu kajian terhadap  data spasial berupa peta potensi lokasi LP2B diharap- kan  mampu  mendukung  terwujudnya  penyu- sunan  Perda  LP2B.  Wilayah  yang  berpotensi dijadikan lokasi LP2B di Kabupaten Klaten adalah seluas 30.703. Ha atau 46,84 %, dan untuk lokasi LCP2B seluas 6.877 Ha atau 10,49 %, sehingga luas Potensi LP2B dan LCP2B adalah 37.580 Ha atau 57,33 % dari total luas wilayah Kabupaten Klaten. Terdapat kesesuaian antara potensi lokasi  LP2B terhadap penggunaan tanah saat ini yaitu seluas 30.569 Ha  atau 46,63  % dari  luas wilayah, dan Ketidaksesuaian seluas 34.987 Ha atau 53,37 % dari total luas wilayah Kabupaten Klaten. Semen- tara apabila disandingkan dengan RTRW maka terdapat kesesuaian antara Potensi Lokasi LP2B terhadap  RTRW yaitu seluas 25.413 Ha atau 38,77 % dari luas wilayah, dan Ketidaksesuaian seluas 40.143 Ha atau 61,23 % dari total luas wilayah Ka- bupaten Klaten. Upaya Penetapan perlindungan LP2B melalui Perda ini diharapkan mampu mene- kan laju konversi lahan pertanian sehingga mam- pu mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang semakin terancam.

## Acknowledgment
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) yang telah memfasilitasi kegiatan penelitian. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Kepala Kan- tor Pertanahan Kabupaten Klaten, Kepala Seksi Penataan Pertanahan dan Kepala Sub Seksi Pena-
tagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu atas ban- tuan penyediaan data data dan kesediaanya untuk dilakukan  wawancara  &  diskusi.  Penulis  juga mengucapkan terimakasih kepada asisten peneliti yakni Ahmad Haris Hadi dan Sugiharto.

## Daftar  Pustaka
Alam, PC,  Nurcahyanto,  H,  Sulandari,  S  2013, ‘Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca  bencana  erupsi  Gunung  Merapi  di Kecamatan  Kemalang  Kabupaten  Klaten Provinsi  Jawa  Tengah’, Journal  of  Public Policy and Management Review , vol. 2, no. 3, doi: 10.14710/jppmr.v2i3.3043
Catur, TB, Purwanto, J, Uchyani, R, Ani, SW 2010, ‘Dampak  alih  fungsi  lahan  pertanian  ke sektor non pertanian terhadap ketersediaan beras  di Kabupaten  Klaten  Provinsi  Jawa Tengah’, Caraka Tani , XXV, no. 1.
Daulay, AR, Intan,  KPE, Barus,  B, & Pramudya, NB 2016, ‘Rice land coversion into plantation crop and challenger on sustainable land use system in the East Tanjung Jabung regency’, Procedia-Social and Behavioral Sciences , vol 227,  174-180,  https://doi.org/10.1016/
j.sbspro.2016.06.059.
Demmallino, E.B, Ibrahim, T, & Karim, A 2018,
‘Petani  di tengah tambang: studi  fenome- nologi efek implementasi kebijakan terhadap kehidupan petani di Morowali (Studi kasus pada Kawasan Lingkar Tambang, Kecamatan Bahodopi,  Kabupaten  Morowali,  Provinsi Sulawesi Tengah)’, Jurnal  Sosial  Ekonomi Pertanian , 14(2), 161–170.
Fahmi, M, Anjoul  2010, ‘Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Pro- gram  Perlindungan Pangan  Berkelanjutan Pada  Kawasan  Pangan’,  Fakultas  Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Handari, AW, Bambang, AN, Purnaweni, H 2012, ’Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Ber- kelanjutan di  Kabupaten Magelang’, Prosi- ding Seminar  Nasional  Pengelolaan Sum- berdaya Alam dan Lingkungan.
Handayani,  W,  Rudiarto,  I,  Yesiana,  R  2014, ’Karakteristik  dan  faktor-faktor    yang mempengaruhi pengembangan potensi lokal pada wilayah peri urban  (WPU) Klaten-Jawa Tengah’, Jurnal  Geograf i  Media  Informasi Pengembangan Ilmu  dan Profesi Kegeogra- fian , vol. 11 no. 2, 165-184.
Harahap, F, Silveira, S, & Khatiwada, D 2017, ’Land allocation to meet sectoral goals in Indone- sia - An analysis of policy coherence’, Land Use  Policy, 61,  451–465,  https://doi.org/ 10.1016/j.landusepol.2016.11.033
Hatmanto, T & Setyono, JS 2018, ‘Implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelan- jutan (LP2B) melalui penggunaan peta spa- sial (Studi kasus di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah), Prosiding Seminar Nasional  Geomatika ,  Badan  Informasi Geospasial dan  Masyarakat  Penginderaan Jauh Indonesia.
Ifa, K, Muttaqien, F 2018, Pengaruh transformasi struktural  pertanian terhadap  kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia Tahun 1980-2014, Seminar Nasional Mana- jemen dan Bisnis ke-3.
Istiqomah, N, Prasetyani, D, Dewi, AS 2014, ‘Dam- pak kawasan industri di Desa Butuh terhadap perekonomian dan keinginan berwirausaha di Kecamatan Mojosongo, Boyolali’, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan , vol. 14, no.
1.
Janti, GI, Martono, E, Subejo 2016, ‘Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan guna memperkokoh  ketahanan pangan  wilayah (studi di  Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)’, Jurnal Ketahanan Nasional, vol.
22, no  1.
Kaputra, I 2015, ‘Alih fungsi lahan, pembangunan pertanian dan  kedaulatan pangan’, Jurnal Strukturisasi , vol. 1, no. 1, hlm. 25 -39.
Kartini, DS,  Mulyawan, R, Yuningsih, NY  2017, ‘Kapitalisme pedesaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang  Provinsi  Banten’, Jurnal  Ilmu Pemerintahan , vol. 3 no. 1, hlm. 55-64. Konsorsium Pembaruan  Agraria 2019,  ‘Catatan
akhir tahun  2018 Konsorsium  Pembaruan Agraria’, Kpa.or.id, diakses pada 16 Mei 2020. Mahmood, Z., Iftikhar, S., Saboor, A., Khan, A. U.,  & Khan,  M 2016,  ‘Agriculture land  re- sources and food security nexus in Punjab, Pakistan: an empirical ascertainment’, Food and Agricultural Immunology , 27(1), 52–71,
Taylor  &  Francis  Online,  https://doi.org/ 10.1080/ 09540105. 2015. 1079593.
Mayrowani,  H  2012, ‘Pembangunan  pertanian pada  era otonomi  daerah:  Kebijakan  dan implementasi’, Forum Penelitian  Agro Eko- nomi , vol. 30, no. 1, hlm. 31-47.
Millar, J., & Roots, J 2012, ‘Changes in Australian agriculture  and land  use: Implications for future food security’, International  Journal of Agricultural Sustainability, 10(1),  25–39. https://doi.org/
10.1080/
14735903.2012.646731.
Nugraha, Rudiarto, I 2017, ‘Kajian identifikasi dan implementasi kebijakan perlindungan LP2B di  Kabupaten  Pekalongan’, Jurnal  Pem- bangunan Wilayah dan Kota , Biro Penerbitan Planologi Undip, vol. 13 (2).
Mulyani, A, Kuntjoro, D, Nursyamsi, D, Agus, F 2016, ‘Konversi lahan sawah Indonesia seba- gai ancaman terhadap ketahanan pangan’,
Jurnal Tanah dan Iklim, vol. 40, no. 2, http:/ /dx.doi.org/10.2017/jti.v40n2.2016.121-133 Muta’ali, L 2019, ‘Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup  berbasis jasa  ekosistem untuk perencanaan lingkungan hidup’, Ba- dan Penerbit Fakultas Geografi UGM, Yog- yakarta.
Nurelawati, A, Sutrisno, J, Fajarningsih, RU 2018, ‘Tren alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Klaten’, Prosiding Seminar  Nasional Dalam Rangka Dies Natalis UNS ke 42.
Prasada, IMY, Rosa, TA 2018, ‘Dampak alih fungsi lahan sawah terhadap ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta’, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian , vol. 14, no. 3.
Pratama, A, Amin, M, Asmara, S, Rosadi, B 2018,
‘Analisis spasial  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan (LP2B)  di Kabupaten  Pesa- waran’, Jurnal Teknik  Pertanian  Lampung ,
Slamat M & Westi U, ‘Pemetaan Potensi Lahan Pertanian Pangan ...’ 201-218 vol. 7, , no. 1, 41-50, DOI: http://dx.doi.org/ 10.23960/jtep-l.v7i1.41-50.
Rachman, Z, Rengkung, MM, Lahamendu, V 2018, ‘Kesesuaian lahan permukiman di kawasan kaki Gunung Dua Sudara’, Jurnal Spasial , vol. 5 no. 1.
Ritohardoyo, S 2013, Penggunaan dan Tata Guna Lahan , Ombak. Yogyakarta.
Rohmadiani,  Ld 2011,  ‘Dampak konversi lahan pertanian terhadap kondisi sosial ekonomi petani (Studi kasus: jalur Pantura Kecamatan Pamanukan  Kabupaten  Subang)’ , Jurnal Wahana Aktivitas &  Kreativitas Teknologi UNIPA , vol. 9, no. 2.
Romli, MS, Hutagaol, MP, Savio, D 2016, ‘Tran- sformasi  struktural:  Faktor-faktor  dan pengaruhnya terhadap disparitas pendapa- tan di  Madura’, Jurnal  Ekonomi  dan  Kebi- jakan Pembangunan , vol. 5 no.1, 25-44. Roseana,  B,  Subiyanto,  S,  Sudarsono,  B  2019, ‘Analisis spasial perkembangan fisik wilayah Kabupaten  Klaten  menggunakan  Sistem Informasi Geografis dan prediksinya Tahun 2025 dengan camarkov model’, Jurnal Geodesi Undip , vol. 8, no. 4, pp. 59-68. Rustiadi, E, Saefulhakim, DR, Panuju 2001, ‘Peren- canaan dan pengembangan wilayah’, Jakarta, Crestpent Press dan Yayasan Obor Indone- sia.
Ruswandi,  A,  Rustiadi,  E,  Mudikdjo  2007,
‘Dampak konversi lahan pertanian terhadap kesejahteraan  petani  dan  perkembangan wilayah:  Studi  kasus  di  Daerah  Bandung Utara’, Jurnal Agro Ekonomi , vol. 5, no. 2. Taufik, M,  Kurniawan, A,  Pusparini, FM  2018,
‘Penentuan Lahan Pertanian Pangan Berke- lanjutan (LP2B) menggunakan metode multi data spasial di Kecamatan Ngadirojo, Kabu- paten Pacitan’, GEOID Journal of Geodesy and Geomatics , vol 13, no.1, 63-68.
Sadyohutono, Mulyono, 2016, Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata Ruang, Penerbit Pus- taka Pelajar, Yogyakarta.
Sakti, MA, Sunarminto, BH, Maas, A Indradewa,
D dan Kertonegoro, BD 2013, ‘Kajian peme- taan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B)  di  Kabupaten  Purworejo’, Sains Tanah: Journal of Soil and Agroclimatology,
10 (1).
Santoso, PBK, Widiatmaka, Sabiham, Machfud,
Rusastra, IW  2017, ‘Analisis  pola  konversi lahan  sawah  dan  struktur  hubungan penyebab dan pencegahannya (Studi kasus Kabupaten Subang,  Provinsi Jawa  Barat)’, Jurnal  Pengelolaan Sumberdaya  Alam  dan Lingkungan , vol. 7, no.2, 184-194.
Sukamto,  Buchori,  I  2018,  ‘Model  proyeksi perubahan penggunaan lahan koridor jalan utama  berbasis cellular automata dan SIG’, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota , vol. 14, no. 4, 307-322.
Sulistyowati, D 2018, Analisis konsentrasi wilayah tujuan  investasi  Jawa Tengah dan  faktor- faktor yang mempengaruhinya tahun 2013- 2016,  Skripsi  Universitas  Muhamadiyah Surakarta.
Susilo, AN, Rudiarto, I 2014, ‘Analisis tingkat risiko erupsi  Gunung  Merapi  terhadap  permu- kiman di Kecamatan kemalang’, Kabupaten Klaten, Jurnal Teknik PWK, vol. 3, no. 1. Tribun.news.com 2020, Daftar lengkap 50 Desa dan 11 Kecamatan di Klaten yang terdampak Tol  Solo-Jogja,  terbanyak  di  Ngawen, www.tribunnews.com.
Utami, W 2019, ‘Framework optimalisasi neraca penatagunaan tanah dan data pertanahan dalam  penentuan  lokasi  lahan  pertanian pangan  berkelanjutan’, Prosiding  Forum Ilmiah: Administrasi  Pertanahan  dan Tata Ruang di Indonesia Menuju Modern, Digital, dan Terpercaya”, Pusat Penelitian dan pengem- bangan Kementerian ATR/BPN, 136-145.
Wulandari, DA, Rahman, AZ 2017, ‘ Implementasi kebijakan  perlindungan Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Tegal (Studi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 ten- tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupa- ten Tegal Tahun 2012-2032)’, Journal of Pub- lic Policy and Management Review , vol. 6, No. 2, Doi: 10.14710/jppmr.v6i2.16179.
Yunus,  HS  2005,  Manajemen  kota:  Perspektif
218 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
spasial, Pustaka Pelajar.
Zulfikar, M, Barus, B, Sutandi, A 2013, ‘Pemetaan lahan sawah dan potensinya untuk perlin- dungan lahan pertanian pangan  berkelan- jutan di Kabupaten Pasaman Barat, Suma- tera Barat’, Jurnal Tanah dan Lingkungan
Peraturan  Perundang-undangan Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1960  tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan Peraturan  Pemerintah  Nomor  16 Tahun  2004
tentang Penatagunaan Tanah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun    2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang  Pedoman  Teknis  Kriteria  dan Persyaratan  Kawasan  Lahan  dan  Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan  Substansi  Dalam  Rangka Penetapan  Peraturan  Daerah  tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten Klaten Tahun 2011 -2031.