## Wajah Hukum

## Kajian Hukum Agraria terhadap Ketentuan Larangan Pengalian Hak Milik atas Tanah Gereja

## (Studi Kantor Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera)
Reli Jevon Laike
Fakultas Hukum Universitas Hein Namotemo Jln. Kawasan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, Villa Bak I, Desa Gamsungi Correspondence email: rely.laike@gmail.com
Abstrak. Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengkaji  ketentuan  Gereja  Masehi  Injili  di  Halmahera  tentang  larangan  pengalihan  hak milik atas tanah bagi pegaiorganik yang menyebutkan, setiap pegawai organik atau pensiunan yang mendapat penyerahan hak atas tanah yang telah berstatus status hak milik, dilarang mengalihkan, mengadaikan, atau perbuatan hukum lain. Di sisi lain ketentuan hak milik atas tanah menurut hukum agraria nasional, mempunyai wewenang yang luas artinya dapat mengalihkan, mengadaikan atau  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku.  Selain  itu  Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  konsep  pengaturan gereja tentang larangan pengalihan hak milik atas tanah dan dihubungkan dengan konsep hukum agraria nasional. Penelitian ini penelitian  hukum  normatif.  Hasil  penelitian  ditemukan  pertama,  ketentuan  hak  milik  atas  tanah  yang  diatur  dalam  ketentuan Gereja  dalam  pelaksanaannya  terdapat  pertentangan  dan  perbedaan  mendasar  dengan  konsep  yang  diatur  dalam  hukum  agraria nasional.  Kedua  pemegang  hak  atas  tanah  yang  telah  mendapat  penyerahan  hak  atas  tanah  dari  gereja  tidak  mendapat  jaminan kepastian hukum dengan adanya ketentuan gereja yang mengatur larangan pengalihan hak milik atas tanah.
Kata Kunci : Gereja; Ketentuan; Hak Atas Tanah
Abstract. The provisions of the evangelical Christian Church in Halmahera on the prohibition of transferring property rights on the land mention, any organic or retired employee who is entitled to  the submission of land rights which has status of property, shall not divert, adjudicate, or other legal action. While the provisions of the land rights under the National Agrarian Law, having broad  authority  means  that  it  can  divert,  adjuct  or  as  long  as  not  contrary  to  applicable  law.  This  study  aims  to  examine  the concept  of  church  arrangement  on  the  prohibition  of  transferring  property  rights  on  land  and  associated  with  the  concept  of national  agrarian  law. Research is normative legal  research. The results of the research  were found first, the provisions of the property of land governed by the provisions of the Church in the implementation there are conflicts and fundamental differences with the concepts governed in national agrarian law. The two rights holders of the land who have received the surrender of land from  the  church  do  not  have  a  guarantee  of  legal  certainty  with  the  provisions  of  the  Church  governing  the  prohibition  of  the transfer of property rights to the land.

## Keywords: church; conditions; land rights

## PENDAHULUAN
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya  disingkat  UUPA)  demikianlah  Indonesia  untuk  pertama  kalinya  mempunyai  dasar  perundang-undangan untuk  menyusun  lebih  lanjut  hukum  agraria  nasionalnya  sebagai  perwujudan  dari  Pancasila,  berlandaskan  Undang- Undang  Dasar  1945.  Pengundangan  UUPA  tersebut  tidak  terlepas  dari  sejarah  dan  analisis  normatif  hukum  agraria pada zaman Hindia Belanda dengan asas domein verkelaring yang menyertainya, sangat bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat 1 . UUPA merupakan salah satu sumber hukum formal dalam membahas dan memahami hak  milik  atas  tanah.  Namun  sebelum  memasuki  intik  pokok  pembahasan,  untuk  mempersandingkan  dan  mengatar pemahaman  tentang  hak  milik  atas  tanah,  perluh  kiranya  penulis  uraikan  sedikit  tentang  konsep  hak  atas  tanah menurut UUPA.
UUPA  sebagai  perwujudan  dari  Pancasila,  berlandaskan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 ( selanjutnya di singkat UUD NRI tahun 1945) 2 . UUPA berpangkal pada pendirian apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun  Negara  bertindak  sebagai  pemilik  tanah.  Norma  tersebut  untuk  menegaskan  pada  mencabut  dan menghilangkan  sifat-sifat  hukum  peninggalan  Belanda  yang  dianggap  bertentangan  dengan  jiwa  bangsa  Indonesia. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UUPA yang menyatakan, bahwa “Bumi, air dan ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya,  pada  tingkatan  yang  tertinggi  dikuasai  oleh Negara”.  Sesuai  dengan  pangkal  pendirian  tersebut  di  atas  perkataan  “dikuasai”  dalam  pasal  ini  bukanlah  berarti
1 Moh. Mahfud, 2011. Politik Hukum Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta hlm 56.
2 Boedi Harsono, 2008. Hukum Agararia Indonesia (sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksana). PT Djambatan, Jakarta hlm 42.

## Reli Jevon Laike, Kajian Hukum Agraria terhadap Ketentuan Larangan Pengalian Hak Milik atas Tanah Gereja (Studi Kantor
Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera)
“dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa  Indonesia  itu,  untuk  pada  tingkatan  yang  tertinggi  dikuasai  oleh  negara.  Termasuk  dalam  ketentua  tersebut mencakup pula hak milik atas tanah yang di atur dalam UUPA tersebut
UUPA  merupakan  salah  satu  sumber  hukum  formal  dalam  membahas  dan  memahami  hak  milik  atas  tanah. UUPA telah mencantumkan dasar-dasar pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, peralihan dan pemanfaatan, dengan  tujuan  untuk  mengurangi  ketimpangan  dalam  kepemilikan  tanah 3 dan  menjamin  kepastian  dan  perlindungan hukum  hak  milik  atas  tanah.  Mengenai  hak  milik  atas  tanah  diatur  dalam  Pasal  20  hingga  Pasal  27  UUPA 4 .  Dalam ketentuan  tersebut menetapkan bahwa hak milik adalah hak yang “terkuat dan  terpenuh”  yang dapat dipunyai orang atas  tanah.  Kata-kata  “terkuat  dan  terpenuh”  bermaksud  membedahkannya  dengan  hak-hak  lainnya,  untuk menunjukkan,  bahwa  di  antara  hak-hak  atas  tanah  yang  dapat  dipunyai  orang  hak  miliklah  yang  “ter”  kuat  dan terpenuh. Terkuat dan terpenuh artinya tidak adanya batas waktu penguasaan tanah dan luas lingkup penggunaannya, yang meliputi baik untuk diusahakan ataupun digunakan sebagai tempat membangun sesuatu 5 .
Konsep  hak  milik  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  UUPA  merupakan  norma  dasar  dalam  pelaksanaan maupun pembentukan hukum yang ada di bawahnya. Hal ini sebagai wujud unifikasi hukum yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Melalikan hal tersebut akan berakibat pada ketidak pastian hukum dalam pengaturannya, dengan sendirinya menimbulkan ketidak harmonisasi hukum dan peraturan yang diberlakukan. Hal inilah yang terjadi pada badan hukum keagamaan Gereja Masehi  Injili  Di Halmahera (selanjutnya disingkat GMIH). Dimana sebuah ketentuan GMIH, yang mengatur khusus tentang pembatasan pengalihan hak milik atas tanah yang sudah dialihkan/diserahkan oleh GMIH ke pegawai organik.  Pegawai organik yang mempunyai hak milik  atas  tanah  yang  diserahkan  oleh  GMIH,  wewenangnya  hanya  terbatas  pada  menggunakan  tanahnya  untuk mendirikan  bangunan  khususnya  rumah  tempat  tinggal.  Hal  tersebut  sebagaimana  tertdapat  dalam  Peraturan  GMIH Tahun  2003  tentang  Khusus  Pembagian  Tanah  Perkebunan  GMIH  Bagi  Pegawai  Organik/Pensiunan  Untuk  Lokasi Perumhan  di  Wari  dan  Wosia.  Lebih  jelasnya  ketentuan  tersebut  menetapkan  status  hak  milik  atas  tanah  yang  telah dimiliki  pegawai  organik  melalui  penyerahan  oleh  GMIH  dibatasi  wewenangnya.  Pembatasana  wewenang  adalah tanah  hak  milik  pribadi  yang  riwayatnya  berasal  dari  GMIH  tidak  bisa  dialihkan  (jual)  ke  pihak  lain,  tidak  bisa dijadikan jaminan utang, baik di bank, maupun jasa keuangan lainnya.
Ketentuan  GMIH  tersebut  menimbulkan  ketidak  pastian  hukum  baik  dari  segi  norma  maupun  dalam pelaksanaan hukum konkret. Pengaturan tersebut haruslah mencermikan kepastian hukum yang tetap bersandar pada konsep dan asas hukum yang ada. Salah satunya adalah, untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan hukum konkret, maka asas hukum merupakan pikiran dasar  yang bersifat umum dan mendasari atau yang terdapat di dalam atau  di  belakang  peraturan  hukum  konkret 6 .  Dengan  kata  lain,  asas  hukum  yang  tersirat  di  dalam  peraturan  hukum konkret  misalnya  asas  itikat  baik,  semua  hak  atas  tanah  mempunyai  sosial  dan  lainnya,  selalu  mencerminkan  dalam penerapan peraturan. Dalam UUPA terkuat dan terpenuh merupakan asas yang terkandung dalam hak milik atas tanah. Asas  ini berkaitan langsung pada status penguasaan hak milik  atas tanah dan  hak-hak atas tanah lainnya. Penegasan hak milik menurut Pasal 20 dan Pasal 25 UUPA dapat beralih dan dialihkan, dapat dijadikan objek hak tanggungan, dan  hak  milik  itu  bisa  diikat  hak  pakai  atau  hak  guna  bangunan  di  atas  tanah  milik,  pemilik  tanah  mempergunakan atau  mengambil  manfaat  dari  tanah  yang  dihaki 7 .    Pengecualian  dari  pemberian  hak  atas  tanah  menurut  UUPA, misalnya  pemberian  hak  guna  usaha  kepada  subjek  hukum  hanya  terbatas  untuk  keperluan  pertanian  perikanan, peternakan, atau perkebunan 8 .
Berdasarkan  pada  pelaksanaannya,  pegawai  organik  yang  memperoleh  hak  milik  dari  tanah  GMIH  tidak mendapat kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan GMIH. Sehingga hal ini  menyisakan  permasalahan  implementasi  dari  penggunaan  hak  milik  atas  tanah  oleh  pegawai  organi  GMIH. Berkaitan dengan hal tersebut, sehingga menarik oleh penulis untuk mengkaji guna mendapat pemikiran yang rasional berdasarkan  asas  yang  terkadung  dalam  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dan UUPA.
Berdasarkan  fakta  dan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  tersebut  di  atas,  maka  permasalahan  yang dikaji  adalah,  pertama  bagaimanakah  konsep  ketentuan  larangan  pengalihan  hak  milik  atas  tanah  gereja  dan
3 Budi  Sastra  Panjaitan,  2020.  “Pembentukan  Pengadilan  Pertanahan  Sebagai  Solusi  Penyelesian  Sengketa  Pertanahan”, Jurnal Bina Hukum Lingkungan , 4 (1), 2020: 269.
4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, 2008, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
5 Ibid Boedi Harsono, 2008, 48.
6 Sudikmo Mertokusumo, 2012. Teori Hukum, PT Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 46.
7 Urip Santoso, 2014. Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah , PT Kencana, Jakarta, hlm 76.
8 Urip  Santoso.  2017 .  Hak  Atas  Tanah,  Hak  Pengelolaan,  &  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun, PT  Kencana, Cimanggis, 61.
Reli Jevon Laike, Kajian Hukum Agraria terhadap Ketentuan Larangan Pengalian Hak Milik atas Tanah Gereja (Studi Kantor Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera)
hubungannya  dengan  hukum  agraria  ?,  kedua  apakah  ketentuan  larangan  pengalihan  hak  milik  atas  tanah  gereja memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak ?

## METODE
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara melakukan studi pustaka yaitu dengan titik fokusnya terkait ketentuan GMIH tentang larangan pemindahan hak milik atas tanah yang  bagi  pegawai  organik.  Selanjutnya  studi  pustaka  ini  terkait  dengan  doktrin,  pendapat  para  ahli  dan  peraturan terkait  hak  milik  atas  tanah. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang-undang, dengan menitik beratkan pada UUPA.
Selanjutnya teknik pengumpulan data ialah dengan cara studi pustaka terkait langsung dengan ketentuan GMIH, wawancara dilakukan sebagai data tambahan. Untuk menganalisis  data  sebagaimana  hasil  yang diperoleh, tekniknya ialah dengan menganlisis data primer sebagai bahan utama dan data sekunder. Data primer dalam hal ini bahan hukum primer, seperti UUD NRI Tahun 1945, UUPA dan peraturan GMIH. Bahan hukum sekunder dalam hal ini buku-buku dan hasil-hasil penelitian berupa jurnal yang terkait langsung dengan penulisan ini. Bahan tersier dalam hal ini kamus hukum.  Semua  data  tersebut  dijadikan  rujukan  untuk  mendapat  suatu  kesimpulan  dengan  tujuan  untuk  bagaimana menemukan aspek hukum dalam ketentuan GMIH dan ketentuan hukum dalam UUPA.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ketentuan Larangan Pengalihan Hak Milik Atas Tanah Gereja Dan Hubungannya Dengan Hukum Agraria
Tanah  dalam  pengertian  yuridis  ialah  hak-hak  penguasaan  atas  tanah.  Penguasaan  dalam  arti  yuridis  adalah penguasaan  yang  dilandasi  hak,  yang  dilindungi  oleh  hukum  pada  umumnya  memberi  wewenang  kepada  pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain 9 . Menurut Sudikno Mertokusumo, hak adalah kepentingan yang  dilindungi  oleh  hukum  sedangkan  kepentingan  adalah  tuntutang  perorangan  atau  kelompok  yang  diharapkan dipenuhi 10 .  Isi  hak  penguasaan  ialah:  kewajiban-kewajiban,  wewenag-wewenang  tertentu,  dan  larangan-larangan tertentu.  Menurut  pendapat  Urip  Santoso  bahwa  hak  atas  tanah  adalah  hak  yang  memberi  wewenang  kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah  yang dihakinya 11 . Berbicara  hak atas tanah menurut hukum tanah nasional berdasarkan pada Pasal 5 UUPA bahwa “ hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan  atas  persatuan  bangsa,  dengan  sosialisme  Indonesia  serta  dengan  peraturan-peraturan  yang  tercantum dalam  Undang-undang  ini  dan  dengan  peraturan  perundangan  lainnya,  segala  sesuatu  dengan  mengindahkan  unsur- unsur yang bersandar pada hukum agama 12 .
Penegasan  selanjutnya  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  UUPA  menetapkan  bahwa  “Hak-hak  atas  tanah  yang  dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan  air  serta  ruang  yang  ada  di  atasnya  sekedar  diperlukan  untuk  kepentingan  yang  langsung  berhubungan  dengan penggunaan  tanah  itu  dalam  batas-batas  menurut  undang-undang  ini  dan  peraturan  hukum  lain  yang  lebih  tinggi”. Wewenang  hak  atas  tanah  yang  dipunyai  oleh  pemegang  hak  atas  tanahnya,  menurut  Soedikno  Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Urip Santoso 13 dapat dibagi menjadi dua yaitu:
1. Wewenang Umum
Wewenang  yang  bersifat  umum,  yaitu  pemegang  hak  atas  tanah  mempunyai  wewenang  untuk  menggunakan tanahnya,  termasuk  juga  tubuh  bumi,  air,  dan  ruang  yang  ada  di  atasnya  sekedar  diperlukan  untuk  kepentingan yang  langsung  berhubungan  dengan  penggunaan  tanah  itu  dalam  batas-batas  menurut  UUPA  dan  perturan  yang lebih tinggi.
2. Wewenang Khusus
Wewenang  yang  bersifat  khusus,  yaitu  pemegang  hak  atas  tanah  mempunyai  wewenang  untuk  menggunakan tanahnya  sesuai  dengan  macam  hak  atas  tanahnya,  misalnya  wewenang  pada  tanah  hak  milik  adalah  dapat  untuk kepentingan  pertanian  dan/untuk  mendirikan  bangunan,  wewenang  pada  tanah  hak  guna  bangunan  adalah menggunakan  tanah  hanya  untuk  mendirikan  dan  mempunyai  bangunan  atas  tanah  yang  bukan  miliknya,
9 Ibid Urip Santoso, 2014, hlm 23.
10 Sudikno Mertokusumo, 2012. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, PT Liberty, Yogyakarta, hlm 18.
11 Urip Santoso, 2012. Hukum Agraria Kajian Komprehensif, PT Kencana, Jakarta hlm 24.
12 Muhammad  Jefrry  Maulidi, Analisis  Hukum  Tentang  Peralihan  Hak  Milik  Atas  Tanah  Dengan  Bukti  Akta  Di  Bawah Tangan  Sebagai  Dasar  Pendaftaran  Tanah  Untuk  Pertama  Kali (Studi  Di  Kabupaten  Lombok  Tengah),  Jurnal  Kajian  Hukum Dan Keadilan, Vol V, No. 3, hlm  419.
13 Ibid Urip Santoso, 2014. Hlm 43.

## Reli Jevon Laike, Kajian Hukum Agraria terhadap Ketentuan Larangan Pengalian Hak Milik atas Tanah Gereja (Studi Kantor
Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera)
wewenang  pada  hak  guna  usaha  adalah  menggunakan  hanya  untuk  kepentingan  usaha  di  bidang  pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.
Dalam hukum tanah, tanah diartikan dalam  arti  yuridis, sebagai suatu pengertian  yang  telah diberikan batasan resmi  oleh  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA) 14 .  Hal  tersebut  ditegaskan dalam  Pasal  4  UUPA,  yang  pada  intinya  bahwa,  atas  dasar  hak  menguasai  dari  negara,  ditentukan  adanya  macam- macam hak atas permukaan bumi, yang sibebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai orang-orang. Dengan demikian  jelaslah  bahwa  tanah  dalam  pengertian  yuridis  adalah  permukaan  bumi.  Tanah  diberikan  kepada  dan dipunyai  oleh  orang  dengan  hak-hak  yang  disediakan  oleh  UUPA,  adalah  untuk  digunakan  atau  dimanfaatkan. Pemberian tanah dengan hak-hak tertentu tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan  bumi  saja.  Untuk  keperluan  apapun  tidak  bisa  tidak,  pasti  diperlukan  juga  penggunaan  sebagian  tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya. Hal tersebut telah ditegaskan dalam pada Pasal 4 ayat  (2)  yang  menyatakan,  hak-hak  atas  tanah  bukan  hanya  memberi  wewenang  untuk  mempergunakan  sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut tanah, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya. Dengan demikian maka yang dipunyai dengan hak atas tanah itu adalah tanh, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi.
Boedi Harsono menyatakan bahwa dalam tiap hukum tanah terdapat pengaturan mengenai hak penguasaan atas tanah. Semua hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang  merupakan  isi  hak  penguasaan  itulah  yang  menjadi  kriteria  atau  tolak  pembeda  di  antara  hak-hak  penguasaan atas  tanah  dalam  hukum  tanah 15 .  Secara  yuridis  berbuat  sesuatu  yang  dimaksud  tersebut  dapat  berisi  kewenangan privat,  publik  atau  bahkan  dapat  sekaligus  kewenangan  publik  dan  privat.  Tegasnya,  pengertian  penguasaan  yang dimaksudkan  dalam  hak  penguasaan  atas  tanah  berisi  kewenangan  yang  luas,  tidak  sekedar  berisi  kewenangan  hak untuk  menggunakan  dan  atau  menjadikan  tanah  sebagai  jaminan  yang  merupakan  kewenangan  perdata.  Dalam  pada itu,  hak  penguasaan  atas  tanah  lebih  luas  daripada  hak  atas  tanah.  Untuk  lebih  mengefektifkan  studi  hukum agraria/tanah,  Boedi  Harsono  yang  pertama  kali  menyatakan  bahwa  ketika  mempelajari  hukum  agraria/tanah  perluh dilakukan  dengan  pendekatan  pengertian  hak  penguasaan  atas  tanah  sebagai  lembaga  hukum  dan  sebagai  hubungan hukum  konkrit.  Dengan  pendekatan  pengertian  hak  penguasaan  atas  tanah  sebagai  lembaga  hukum  dan  hubungan hukum  konkrit,  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  mengaturnya  dapat  disusun  dan  dipelajari  dalam  suatu  sistematika yang  khas  dan  masuk  akal.  Selain  itu,  dengan  sistematika  sebagai  lembaga  hukum  dan  hubungan  hukum  konkrit tersebut ketentuan-ketentuan hukum tanah bukan saja dapat diadakan, disusun, dan dipelajari secara teratur, tetapi juga akan dengan mudah diketahui ketentuan-ketentua apa yang termasuk hukum tanah dan apa yang bukan 16 .
Memperhatikan  secara  mendalam,  UUPA  menganut  hak  atas  tanah  yang  bersifat  terbuka.  Artinya  masih dimungkinkan  terbentuknya  bentuk-bentuk  hak  atas  tanah  kemudian  selain  yang  telah  diatur  dalam  UUPA,  dengan mengingat perkembangan kehidupan bernegara. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA, yang menyatakan  bahwa  hak-hak  lain  yang  akan  ditetapkan  dengan  undang-undang.  Hal  ini  bisa  dianalisis  bahwa pembentuk UUPA pada waktu itu telah berfikir bahwa dikemudian hari atau pada suatu waktu yang akan datang akan lahir  hak  atas  tanah  yang  baru  seiring  dengan  perkembangan  bernegara.  Selanjutnya  dalam  hukum  tanah  terdapat pengaturan mengenai berbagai hak penguasaan atas tanah. Hal ini di dalam UUPA telah  ditetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah, yaitu (Boedi Harsono, 2003:25-26):
1. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1 UUPA sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi yang beraspek perdata dan publik;
2. Hak  Menguasai  Negara  yang  disebut  dalam  Pasal  2  UUPA  sebagai  hak  penguasaan  yang  semata-mata mengandung aspek publik;
3. Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  yang  disebut  dalam  Pasal  3  UUPA,  yang  beraspek  perdata  dan  beraspek publik;
4. Hak-hak perseorangan/individu, yang semuannya berunsur perdata, terdiri atas: 1) hak-hak atas tanah sebagai hak individual  yang  semuannya  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  bersumber  pada  Hak  Bangsa,  yang  disebut dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA;
5. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam Pasal 3 UUPA, yang beraspek perdata dan publik;
14 Boedia  Harsono,  2008.  Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan Pelaksanaannya, PT Djambatan, Jakarta, hlm 18.
15 Boedi  Harsosno,  2003.  Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  (isi  dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasonal, PT Djambatan, Jakarta, hal 23.
16 Ibid. Boedi Harsono, 2003, hlm. 26-27.
Reli Jevon Laike, Kajian Hukum Agraria terhadap Ketentuan Larangan Pengalian Hak Milik atas Tanah Gereja (Studi Kantor Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera)
6. Hak-hak  perorangan/individu,  yang  semuannya  berunsur  perdata,  terdiri  atas:  1)  Hak-hak  atas  tanah  sebagai  hak individual  yang  semuannya  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  bersumber  pada  Hak  Bangsa,  yang  disebut dalam Pasal  16 dan Pasal 53 UUPA; 2) Wakaf, yaitu Hak Milik yang sudah diwakafkan, Pasal 49 UUPA; 3) Hak jaminan  atas  tanah  yang  disebut  hak  tanggungan  dalam  Pasal  25,  33,  39,  dan  51  UUPA  serta  UU  No.  4  Tahun 1996. Oleh karena, Hak Bangsa merupakan Hak Penguasaan Atas tanah yang tertinggi di Indonesia, maka semua hak penguasaan atas tanah lainnya bersumberkan dari Hak Bangsa sebagai kekayaan bersama dari seluruh Bangsa Indonesia. Yang tunduk pada asas semua hak atas tanah berfungsi sosial.
Biarpun  bermacam-macam  hak  penguasaan  atas  tanah,  tetapi  semua  penguasaan  hak  atas  tanah  berisikan serangkaian  wewenang,  kewajiban  dan/atau  larangan  bagi  pemegang  haknya  untuk  berbuat  sesuatu  mengenai  tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah 17 . Pasal 16 ayat (1) UUPA secara jelas menetapkan bentuk-bentuk hak atas yaitu:
1. Hak Milik;
2. Hak Guna Usaha;
3. Hak Guna Bangunan;
4. Hak Pakai;
5. Hak Sewa untuk Bangunan;
6. Hak Membuka Tanah;
7. Hak Memungut Hasil Hutan;
8. hak-hak lain yang akan ditentukan.
Berdasarkan bentuk-bentuk hak atas tanah, maka hak atas tanah dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 18 :
1. Hak atas tanah yang bersifat primer.
Yaitu hak atas tanah yang berasal dari negara. Macam hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas tanah negara, dan Hak pakai atas tanah negara.
2. Hak atas tanah yang bersifat sekunder.
Yaitu hak  atas tanah  yang berasal dari pihak  lain. Macam-macam hak atas  tanah ini  adalah Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan  Atas  tanah Hak Milik, Hak Pakai  atas tanah Hak Pengelolaan, Hak  Pakai  atas  Tanah  Milik,  Hak  Sewa  Bangunan,  Hak  Gadai,  Hak  Usaha  Bagi  Hasil,  Hak  Numpang,  dan  Hak Sewa Tanah Pertanian.
Bentuk-bentuk hak atas tanah yang telah diuraikan tersebut di atas salah satunya adalah hak milik. Jika ditelaah secara  normatif  hak  milik  atas  tanah  diposisikan  sebagai  hak  atas  tanah  yang  bersifat  primer  yang  menurut  Urip Santoso hak tersebut dimasukkan juga dalam hak atas tanah yang bersifat tetap 19 . Hak milik atas tanah merupakan hak primer yang paling utama, terkuat dan terpenuh, dibandingkan dengan hak-hak primer lainnya, seperti hak guna usaha, hak  guna  bangunan,  hak  pakai  atau  hak-hak  lainnya 20 .  Pengertian  hak  milik  dalam  Pasal  20  ayat  (1)  UUPA  yakni, “hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6”.
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan sifat dari hak milik 21 yaitu:
1. Turun  temurun  adalah  hak  milik  atas  tanah  dapat  berlangsung  terus  selama  pemiliknya  masih  hidup  dan  dapat dilanjutkan oleh ahli waris.
2. Terkuat  adalah  hak  milik  atas  tanah  lebih  kuat  dibandingkan  dengan  hak  atas  tanah  lain,  tidak  mempunyai  batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus 22 . 3. Terpenuh  adalah  hak  milik  atas  tanah  memberi  wewenang  kepada  pemiliknya  paling  luas  bilah  dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah  yang  lain.  Penjelasan  senjutnya  bahwa  sifat    terpenuh,  artinya  hak  milik  memberi  wewenang  kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapa menjadi induk bagi hak atas tanah
17 Boedi Harsono, 2008, hlm 24.
18 Ibid Urip Santoso, 2014, hlm 34.
19 Ibid Urip Santoso, 2017, hal 10.
20 Supriadi, 2010. Hukum Agraria , PT Sinar Grafika, Jakarta hlm 54.
21 Urip  Santoso.  2017 .  Hak  Atas  Tanah,  Hak  Pengelolaan,  &  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun, PT  Kencana, Cimanggis hlm 67.
22 I Gusti Nyoman Yonatan  Wiradi, dkk. Peran PPATK Dalam Mencegah Pemilikan Secara Absentee Melalui  Jual-Beli Hak Milik Tanah Pertanian , Jurnal Hukum Justitia Et Pax, Vol. 34, No. 1, 2018, hlm 122.

## Reli Jevon Laike, Kajian Hukum Agraria terhadap Ketentuan Larangan Pengalian Hak Milik atas Tanah Gereja (Studi Kantor
Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera)
yang  lain,  tidak  tunduk  pada  hak  atas  tanah  yang  lain,  dan  penggunaan  tanahnya  lebih  luas  bila  dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Hak milik dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain yaitu di atas tanah hak milik dapat lahir hak atas tanah berupa hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan 23 .
Mengenai subjek hak milik disebutkan dalam Pasal 21 UUPA, yakni:
1. Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik;
2. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dengan syarat-syaratnya;
3. Orang  asing  sesudah  berlakunya  undang-undang  ini  memperoleh  hak  milik  wajib  melepaskan  hak  itu  di  dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak itu hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung;
4. Selama  seseorang  disamping  kewarganegaraan  Indonesianya  mempunyai  kewarganegaraan  asing,  maka  ia  tidak mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.
Menurut  Urip  Santoso 24 subjek  hukum  yang  dapat  mempunyai  hak  milik  atas  tanah,  adalah:  a)  Perseorangan: hanya  warga  negara  Indonesia  yang  dapat  mempunyai  hak  milik  atas  tanah.  b)  Badan  Hukum:  badan-badan  hukum yang  dapat  mempunyai  hak  milik  atas  tanah,  yaitu  bank-bank  yang  didirikan  oleh  negara,  koperasi  pertanian,  badan keagamaan, dan badan sosial.
Selanjutnya terjadinya hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 22 UUPA. Ada tiga cara terjadinya hak milik 25 , yaitu:
1. Hak milik atas tanah terjadi menurut hukum adat. Ada dua cara terjadinya hak milik menurut hukum adat, yaitu: a) Pembukaan tanah (pembukaan hutan); b) Timbulnya lida tanah. Hak milik dalam hukum adat yaitu hak  komunal yang merupakan hak milik bersama masyarak hukum adat 26 .
2. Hak  milik  atas  tanah  terjadi  karena  penetapan  pemerintah.  Hak  milik  atas  tanah  ini  terjadi  melalui  permohonan pemberian hak atas tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
3. Hak  milik  atas  tanah  terjadi  karena  ketentuan  undang-undang.  Hak  milik  atas  tanah  ini  terjadi  sejak  sebelum diundangkannya  UUPA,  hak-hak  tersebut  dapat  dikonversi  menjadi  hak  milik  dengan  memenuhi  syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peralihan  hak  milik  atas  tanah  diatur  dalam  Pasal  20  ayat  (2)  UUPA,  yakni  “hak  milik  dapat  beralih  dan dialihkan  kepada  pihak  lain.  Kemudian  hak  milik  ini  sesuai  dengan  Pasal  25  UUPA  dapat  dijadikan  objek  hak tanggungan,  dan  dari  hak  milik  ini  dimungkinkan  diikat  suatu  perjanjian  hak  pakai/hak  guna  bangunan  atasnya 27 . Peralihan  hak  milik  atas  tanah  dalam  UUPA  terdapat  dua  (2)  bentuk  peralihan 28 ,  yakni  beralih  dan dialihkan/pemindahan hak. Beralih dan dialihkan hak milik atas tanah diuraikan berikut:
1. Beralih  yang  dimaksudkan,  berpindahnya  hak  atas  tanah  dari  pemegang  haknya  kepada  pihak  lain  karena pemegang haknya meninggal dunia atau melalui pewarisan. Peralihan hak atas tanah ini terjadi karena hukum.
2. Dialihkan/pemindahan  hak.  Yang  dimaksud  misalnya  berpindanya  hak  atas  tanah  dari  pemegang  haknya  kepada pidak  lain  karena  suatu  perbuatan  hukum  yang  sengaja  dilakukan  dengan  tujuan  agar  pihak  lain  tersebut memperoleh hak tersebut, berupa jual-beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan dalam modal perusahaan.
Hapusnya hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 27 UUPA, yang menyatakan bahwa hak milik hapus bila:
1. Tanahnya jatuh kepada negara:
a. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA. Pasal 18 UUPA menyatakan: Untuk kepentingan umum, termasuk  kepentingan  bangsa  dan  negara  serta  kepentingan  bersama  dari  rakyat,  hak-hak  atas  tanah  dapat dicabut,  dengan  memberi  ganti  kerugian  yang  layak  dan  menurt  cara  yang  diatur  dengan  undang-undang. Pencabutan hak atas tanah yang dimaksudkan termasuk juga hak milik atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana cara memperoleh, dan pemberian ganti rugi yang layak dan adil.
23 Urip Santoso, Pembebanan Hak Sewa Untuk Bangunan Atas Tanah Hak Milik: Perspektif Asas Dan Pembuktian , Jurnal Yuridika, Volume 33, Nomor 2, 2018 hlm 333
24 Ibid Urip Santoso, 2012, hlm 51.
25 Bambang  Eko  Supriyadi,  2014. Hukum  Agraria  Kehutanan  (Aspek  Hukum  Pertanahan  dalam  Pengelolaan  Hutan Negara), PT Radjagrafindo Persada, Jakarta hlm 18.
26 Sahrina Safiuddin, 2018. Hak Ulayat  Masyarakat  Hukum Adat  dan Hak Menguasai  Negara di  Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai , Jurnal Mimbar Hukum Volume 30, Nomor 1, Februari 2018.
27 A.P. Parlindungan, 2008. Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria , PT Mandar Maju, Bandung hlm 68.
28 Boedi Harsono, 2008, hlm 80.
Reli Jevon Laike, Kajian Hukum Agraria terhadap Ketentuan Larangan Pengalian Hak Milik atas Tanah Gereja (Studi Kantor Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera)
b. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pihak pemiliknya. Cara ini berarti hak milik jatu kepada negara karena yang  berhak  secara  sukarela  menyerahkan  tanahnya  yang  berstatus  hak  milik  itu  kepada  negara.  Dengan demikian, jatuhnya tanah hak milik menajdi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
c. Karena ditelantarkan. Ketentuan Pasal 27 UUPA menyatakan, “tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.
d. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Pasal 21 ayat (3) UUPA menyatakan “orang asing  sesudah  berlakunya  undang-undang  ini  mempunyai  hak  milik  karena  pewarisan-tanpa  wasiat  atau  yang mempunyai  hak  milik  dan  setelah  berlakunya  undang-undang  ini  kehilangan  kewarganegaraannya  wajib melepaskan  hak  itu  dalam  jangka  waktu  satu  tahun  sejak  diperolehnya  hak  tersebut  atau  hilangnya kewarganegaraan  itu.  Jika  sesudah  jangka  waktu  tersebut  lampau  hak  milik  itu  tidak  dilepaskan,  maka  hak tersebut hapus karena hukum dan tanah jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Ketentuan ini merupakan pelaksanaan dari asas nasionalitas yang dianut oleh UUPA.
2. Tanahnya Musnah
Secara konseptual, sesuatu hak atas tanah harus dipenuhi secara komulatif yaitu adanya subjek hak yang memenuhi syarat,  dan  objek  hak  yang  sah  dalam  hubungan  hukum.  Sehingga  jika  tanahnya  musnah  berarti  salah  satu  dari unsur  hak  itu  yaitu  objek  haknya  sudah  tidak  ada  lagi.  Konsekwensinya,  hak  itu  hilang  dengan  sendirinya. Tanahnya musnah dikategorigakn karena diluar kemampuan manusia misalnya bencana alam.
3. Pembuktian
Mengenai pembuktian hak milik atas tanah sering terjadi perdebatan dalam praktek sehari-hari. Pemerintah selalu berpedoman pada pembuktian melalui sertifikat hak atas tanah atau telah mendapat pengakuan secara tertulis dari instandi/lembaga  ata  badan  pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  Badan  Pertanahan  Nasional,  berbeda  dengan pembuktian menurut masyarakat pedesaan yaitu dengan adanya keputusan dari aparat pemerintah desa atau lurah. Mengenai  tata  cara  perolehan  hak  atas  tanah  yang  diakui  oleh  negara  berpedoman  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak atas Tanah. Kalaupun ditelah secara seksama menegenai tata cara perolehan  dan  pendaftaran  tanah  hak  milik  disebutkan  secara  lengkap.  Untuk  memperoleh  sertifikat  hak kepemilikan  atas  tanah,  terlebih  dahulu  harus  dipenuhi  beberapa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemohon. Akan  tetapi  sebagaimana  penjelasan  Pasal  32  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  menegaskan bahwa  sertifikat  merupakan  tanda  bukti  yang  kuat  selama  tidak  dapat  dibuktikan  sebaliknya  data  fisik  dan  data yuridis  yang  tercantum  di  dalamnya  diterima  sebagai  data  yang  benar.  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  sertifikat sebagai  produk  lembaga  pemerintah  ada  kemungkinan  tidak  benar  (terlepas  dari  sebab-sebabnya),  dengan demikian dapat mengurangi arti kepastian hukum sertifikat itu sendiri 29 .
Berikutnya dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa sertifikat merupakan alat bukti hak yang kuat. Dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  menganut  stelsel  negatif  yang  mengandung  unsur  positif  karena  akan melahirkan  surat-surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  sebagaimana  dinyatakan dalam  UUPA 30 .  Yang  dimaksud  dengan  alat  bukti  hak  yang  kuat  dalam  hal  ini  adalah  bahwa  selama  tidak  dapat dibuktikan  sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam alat bukti itu  harus diterima  sebagai data yang benar. Agar sertifikat hak milik atas tanah dapat dijadikan sebagai alat bukti hak yang kuat maka, dalam proses penerbitan  sertifikat  tersebut  harus  melalui  prosedur  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku 31 . Namun demikian, kebenaran sertifikat masih tetap terbuka untuk dibantah mengingat stelsel publikasi dari pendaftaran tanah  yang  dianut  Indonesia  adalah  stelsel  negatif,  yang  kebenaran  data  yang  disajikan  tidak  dijamin  oleh  negara. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa  pihak  yang  namanya  tercantum  sebagai  pemegang  hak  dalam  buku  tanah  dan  sertifikat  selalu  menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut.
Berdasarkan konsep tersebut di atas kiranya memperjelas hak milik atas tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam  UUPA,  baik  dari  aspek  filosofi  dan  konsep  yang  tertuang  di  dalamnya  sehingga  sangatlah  penting  dan  wajib dalam  pembentukan  setiap  regulasi  yang  berkaitan  dengan  hak  milik  atas  tanah,  untuk  tidak  keluar  dari  apa  yang terkandung di dalamnya.
29 Indri Hadisiswati, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah , Jurnal AHKAM, Volume 2, Nomor 1, Juli 2014, hlm 211.
30 Lisa  Mayanti  Famaldina, Implikasi  Hukum  Keterlambatan  Pendaftaran  Akta  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  (  Studi  di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima), Jurnal IUS Hukum Dan Keadilan, Volume, 4, Noomor 3, 2016, hlm 31 Dadi  Arja  Kusuma,  dkk, Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Sebagai  Alat  Bukti  Yang  Kuat, Jurnal  IUS,  Volume  V,  nomor  2, 2017, Hlm 312.

## Reli Jevon Laike, Kajian Hukum Agraria terhadap Ketentuan Larangan Pengalian Hak Milik atas Tanah Gereja (Studi Kantor
Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera)
GMIH merupakan badan hukum yang bergerak dalam bidang keagamaan pada umumnya yang didirikan dengan akta Nomor: 10 tertanggal 31 Agustus 1998. Berdasarkan pendirian badan hukum GMIH, Badan Pertanahan Nasional telah  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Nomor  5-VIII-1998  Tentang  Penunjukan  GMIH  Sebagai  Badan  Hukum  Yang Dapat  Mempunyai  Tanah  Dengan  Hak  Milik.  Penunjukan  badan  hukum  dapat  mempunyai  hak  milik  atas  tanah, berdasarkan  ketentuan  Pasal  21  ayat  (2)  UUPA  sebagaimana  di  atur  pulah  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomo  38 Tahun  1963  Tentang  Penunjukan  Badan-Badan  Hukum  Yang  Dapat  Mempunyai  Hak  Milik  Atas  Tanah,  intinya menetapkan  bahwa  badan-badan  hukum  dapat  mempunyai  hak  atas  tanah.  Yang  selanjutnya  ditegaskan  pula  dalam Pasal  49  UUPA  bahwa  sepanjang  dipergunakan  untuk  usaha  dalam  bidang  sosial  dan  keagamaan  diakui  dan dilindungi.
Penetapan  GMIH  sebagai  badan  hukum  yang  mempunyai  hak  milik  atas  tanah  memberikan  wewenang  untuk menguasasi,  mengelola  dan  mengatur  peruntukannya.  Dalam  pelaksanaannya  Peraturan  GMIH  Tahun  2003  Khusus Pembagian Tanah Perkebunan GMIH Bagi Pegawai Organik/Pensiunan Untuk Lokasi Perumahan Di Wari Dan Wosia (selanjutnya disingkat Peraturan GMIH Tahun 2003), secara lengkap menyebutkan ketentuan-ketentuan mengenai hak milik atas tanah khususnya yang telah diserahkan ke pegawai organik/pensiuna. Sebelumnya yang dimaksud pegawai organik dalam Peraturan GMIH tahun 2003 adalah orang-orang yang bekerja pada GMIH yang diangkat berdasarkan Peraturan Gereja. Kalaupun ditelaah secara seksama bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan GMIH tahun 2003 tersebut merupakan peraturan khusus (lexs specialis) yang mengatur khususnya tentang tanah-tanah GMIH yang akan diserahkan kepada pegawai organik. Pemberian tanah GMIH kepada pegawai organik adalah merupakan pelaksanaan dari ketentuan mengani hak dan kewajiban pegawai. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan GMIH tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap peserta (pegawai organik/pensiunan) berhak mendapat  satu bagian tanah kapling  dengan  ukuran  15  x  30  m2.  Dalam  peraturan  tersebut  ditetapkan  syarat-syarat  yang  dapat  menerima penyerahan hak atas tanah. Syarat-syarat yang dimaksudkan adalah:
1. Yang  dapat  menerima  atau  penyerahan  hak  atas  tanah  dari  GMIH  adalah  mereka  yang  berstatus  pegawai organik/pensiunan.
2. Membayar  uang  Rp  10.000.000  (sepuluh  juta  rupiah)  sebagai  bentuk  ganti  rugi  kepada  GMIH  dengan  ukuran 25x30 meter, hal tersebut ditegaskan sebagaimana pada Pasal 8 ayat (1) hurut a Peraturan GMIH Tahun 2003.
3. Menyerahan  tanah  tersebut  kemudian  tidak  bisa  dialihkan  (jual-beli,  tukar-menukar,  hibah  dan  mengadaikan) kepada pihak lain, berlaih bisa terjadi karena hanya pewarisan.
Bahwa  kalaupun  ditelah  dari  aspek  hukum  jual-beli,  maka  penyerahan  hak  atas  tanah  GMIH  kepada  pegawai organik  yang  dimaksudkan  adalah  melalui  jual-beli  dengan  persayaratan  khusus  bagi  pegawai  organik.  Hal  ini ditegsakan dalam Pasal 5 ayat (3) yakni mekanisme dan proses kepemilikan diatur sebagai berikut:
1. Membuat  surat  permohonan  kepada  GMIH,  membuat  surat  perjanjian  (tidak  mengalihkan  ke  pihak  lain),  bukti sebagai pegawai organik;
2. Membayar biaya pendaftaran;
3. Membayar biaya ganti rugi yang telah ditetapkan (10.000.000);
4. Penyerahan  SK  Penyerahan  Hak  Kepemilikan  Dari  GMIH  ke  pegawai  organik.  Dengan  demikian  status  hak  atas tanah  yang  telah  diserahkan  adalah  jual-beli  yang  dikususkan  bagi  pegawai  organik,  sehingga  satus  penguasaan hak pegawai organik adalah hak milik atas tanah.
Sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  Pegawai  Badan  Usaha  Milik  Gereja  (BUMG)  Pendeta  Tot  Duan, menjelaskan  bahwa  mengenai  ketentuan  mengalihkan  atau  beralih  yaitu  tanah-tanah  yang  telah  diserahkan  kepada pegawai  organik  atau  pensiunan  memang  demikian  tidak  bisa  kemudian  dijual,  atau  ditukar,  dijaminkan.  Untuk pewarisan  dapat  dibenarkan  dalam  garis  keturunan  menyamping  dan  garis  keturunan  ke  bawah.  Dan  itu  telah dilakukan  selama  ini 32 .  Mengenai larangan mengalihkan hak milik atas tanah  yang berasal dari tanah GMIH, untuk lebih jelasnya dibahas pada sub bab selanjutnya.
Ketentuan Larangan Pengalihan Hak Milik Atas Tanah Gereja Dan Kepastian Hukum Pemegang Hak GMIH merupakan badan hukum yang bergerak dalam bidang keagamaan pada umumnya yang didirikan dengan akta  Nomor:  10  tertanggal  31  Agustus  1998,  yang  tunduk  di  bawah  Yayasan  GMIH.  Singkatnya  aset  GMIH khususnya  tanah  adalah  bekas  perusahan  perkebunan  peninggal  Belanda,yang  kini  telah  menjadi  milik  Yayasan GMIH.  Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasonal  Nomor  5-VIII-1998 Tentang Penunjukan GMIH Sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik 33 .
32 Wawancara dengan Pendeta Tot Duan salah satu pegawai BUMG-GMIH.
33 Hasil Wawancara dengan Biro Hukum GMIH , tanggal 3/06/2020.

## Reli Jevon Laike, Kajian Hukum Agraria terhadap Ketentuan Larangan Pengalian Hak Milik atas Tanah Gereja (Studi Kantor Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera)
Dalam  GMIH  ditentukan  khusus  biro  yang  membidangi  aset-aset  termasuk  tanah,  yaitu  Badan  Usaha  Milik GMIH (BUMG). Saat ini Pdt Rudi Tindage ditetapkan sebagai direktur BUMG-GMIH. Berdasarkan hasil wawancara dengan  Direktur  BUMG-GMIH  Pdt  Rudi  Tindage,  M.Teol  menjelaskan  bahwa  penyerahan  hak  atas  tanah  terhadap pegawai organik telah diatur dalam peraturan khusus,  yaitu Peraturan GMIH Tahun 2003 Khusus Pembagian  Tanah Perkebunan  GMIH  Bagi  Pegawai  Organik/Pensiunan  Untuk  Lokasi  Perumahan  Di  Wari  Dan  Wosia.  Mengenai penyerahan  hak  atas  tanah  kepada  pegawai  organik/pensiunan  adalah  merupakan    sebagai  bentuk  penghargaan terhadap jasanya dalam tugas dan pelayanannya dibidang keagamaan GMIH, sehingga jasa yang diberikan tidak bisa dialikan  maupun  perbuatan  lain  karena  itu  sudah  menjadi  aturan  GMIH  yang  diberlakukan,    tidak  bisa  dijadikan dengan  tujuan  komersial.  Karena  itu  bertentangan  sifat  dan  tujuan  pemberian  hak  yang  sesungguhnya 34 .  Kalaupun kedapatan ada perbuatan mengalihakan tanah yang berasalah dari tanah GMIH, maka konsekwensinya adalah GMIH sebagai  pemilik  awal  akan  menarik  kembali  dengan  segala  akibat  yang  tidak  ditanggung  oleh  GMIH.  Larangan pemindahan  hak  milik  atas  tanah  dalam  Peraturan  GMIH  Tahun  2003  tersebut,  bertolak  dari  konsep  teologi  yang dianut oleh GMIH adalah Tanah GMIH merupakan milik Tuhan Yesus sebagai Sang Kepala Gereja jadi harus diatur dan diolah sendiri. Hal ini yang mendasari larangan pengalihan tanah GMIH yang telah diserahkan ke pegaia organik.
Penyerahan hak atas tanah GMIH ke pegawai organik adalah penyerahan hak melalui jual beli. Hal ini terdapat pada  Pasal  8  Peraturan  GMIH  tahun  2003,  yakni  penetapan  harga  tanah  kaplingan  Rp  10.000.000  dengan  metode pembayaran dua (2) kali angsuran sebesar Rp 5.000.000. Mekanismenya dan proses kepemilikan diatur dalam Pasal 5 ayat (3), sebagai berikut:
1. Membuat  surat  permohonan  kepada  GMIH,  membuat  surat  perjanjian  (tidak  mengalihkan  ke  pihak  lain),  bukti sebagai pegawai organik;
2. Membayar biaya pendaftaran;
3. Membayar biaya ganti rugi yang telah ditetapkan (10.000.000);
4. Penyerahan SK Penyerahan Hak Kepemilikan Dari GMIH ke pegawai organik.
Penyerahan hak tersebut merupakan perbuatan hukum jual-beli yang dimaksudkan sebagaimana dalam praktek yang  ditegaskan  misalnya  Putusan  Mahkamah  Agung  No.123/K/Sip/Pdt/1970  menyebutkan  bahwa  syarat  material sahnya penyerahan hak atas tanah: pertama, penjual berhak memindahkan hak milik; kedua, pembeli berhak menerima hak; ketiga, tanah dapat diperjualbelikan dan keempat, tanah tidak dalam sengketa.
Berbeda dalam pelaksanaan peraturan GMIH tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana hak  milik  yang  dimaksudkan  UUPA.  Ketentuan  larangan  yang  dimaksudkan  ialah  mengandung  konsep  teologi (agama)  yang  berbeda  dengan  konsep  religius  yang  dimaksudkan  UUPA.  Unsur-unsur  agama  dalam  UUPA  Pasal  1 ayat  (2)  intinya  menegaskan  bahwa  seluruh  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Mahas  Esa.  Sehingga  konsep  teologi  yang  mendasarkan  adanya  ketentuan larangan pengalihan hak milik atas tanah GMIH mengabaikan unsur kepastian dan perlindungan sebagaimana tujuan UUPA.
Pembahasan  sebelumnya  adalah  bagian  yang  saling  berkaitan  dengan  sub  pembahasan  ini,  jika  dikolerasikan dengan ketentuan larangan pemindahan hak milik yang diatur oleh UUPA terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Hal mana bahwa menurut ketentuan UUPA peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA, yakni “hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Kemudian hak milik ini sesuai dengan Pasal 25 UUPA dapat dijadikan  objek  hak  tanggungan,  dan  dari  hak  milik  ini  dimungkinkan  diikat  suatu  perjanjian  hak  pakai/hak  guna bangunan atasnya. Peralihan  hak milik atas tanah dalam UUPA terdapat dua (2) bentuk peralihan, yakni beralih dan dialihkan/pemindahan hak. Beralih dan dialihkan hak milik atas tanah diuraikan berikut 35 :
1. Beralih  yang  dimaksudkan,  berpindahnya  hak  atas  tanah  dari  pemegang  haknya  kepada  pihak  lain  karena pemegang haknya meninggal dunia atau melalui pewarisan. Peralihan hak atas tanah ini terjadi karena hukum.
2. Dialihkan/pemindahan  hak.  Yang  dimaksud  misalnya  berpindanya  hak  atas  tanah  dari  pemegang  haknya  kepada pidak  lain  karena  suatu  perbuatan  hukum  yang  sengaja  dilakukan  dengan  tujuan  agar  pihak  lain  tersebut memperoleh hak tersebut, berupa jual-beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan dalam modal perusahaan.
Perbuatan-perbuatan  tersebut  dimungkinkan  dilakukan  oleh  pemilik  tanah  sepanjang  tidak  dilarang  atau bertentangan  dengan  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  UUPA.  Bersamaan  di  dalamnya  untuk  memberikan  jaminan kepastian  hukum  bagi  pemegang  hak  milik  atas  tanah.  Ketentuan  perbuatan  pemindahan  hak  milik  atas  tanah  yang dilarang  diatur  dalam  Pasal  26  UUPA  ayat  (2),  yang  menyatakan  bahwa  “setiap  jual-beli,  penukaran,  penghibahan, pemberian  dengan  wasiat  dan  perbuatan-perbuatan  lain  yang  dimaksudkan  untuk  langsung  atau  tidak  langsung
34 Hasil Wawancara tanggal 7/06/2020.
35 I Gusti Nyoman Yonatan  Wiradi, dkk. Peran  PPATK Dalam Mencegah Pemilikan Secara Absentee Melalui  Jual-Beli Hak Milik Tanah Pertanian, Jurnal Hukum Justitia Et Pax, Vol. 34, No. 1, 2018, hlm 123.
Reli Jevon Laike, Kajian Hukum Agraria terhadap Ketentuan Larangan Pengalian Hak Milik atas Tanah Gereja (Studi Kantor Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera)
mindahkan  hak  milik  kepada  orang  asing,  kepada  seorang  warga  negara  yang  disamping  kewarganegaraan Indonesiannya  mempunyai  kewarganegaraan  asing  atau  kepada  suatu  badan  hukum,  kecuali  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah termasuk dalam Pasal 21 ayat  (2) adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh  kepada  negara, dengan ketentuan,  bahwa  hak-hak  pihak  lain  yang  membebaninya  tetap  berlangsung  serta  semua  pembayaran  yang  telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntu kembali”.
Kalaupun dicermati secara saksama ketentuan Pasa 26 ayat (2) UUPA tersebut, pemindahahan hak milik yang bertentangan dengan ketentuan tersebut akan berakibat hukum, yakni:
1. Perbuatan pemindahan hak itu batal karena hukum, sehingga tidak diperlukan pernyataan hakim;
2. Tanahnya  jatuh  pada  negara,  yang  berarti  hak  miliknya  menjadi  hapus  dan  hapusnya  hak  milik  itu  tidak memerlukan keputusan hakim;
3. Semua pembayaran yang telah diterima pemilik tidak dapat dituntut kembali.
Hal  ini  dapat  dikatakan  sebagai  ketentuan  khusus  dari  UUPA.  Suatu  perbuatan  sebagai  perbuatan  yang  batal karena  hukum,  artinya  dengan  sendirinya  batal  tanpa  harus  mengajukan  permohonan  pembatalan  ke  lembaga  yang berwenang untuk itu, maka konsekwensinya segala sesuatu kembali pada keadaan atau kedudukan yang semula.
Ditegaskan  Urip  Santoso,  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  peralihan  hak  atas  tanah  (termasuk  hak milik atas tanah) setiap subjek hukum harus memenuhi syarat materi dan syarat formil sebagai subjek. Syarat materil dimaksudkan  bahwa  pihak  yang  mengalihkan  hak  atas  tanah  berhak  dan  berwenang,  sedang  untuk  pemenerima  hak atas tanah  harus memenuhi  sayart sebagai  subjek  hak. Mengenai syarat formal setiap peralihan  hak  atas tanah  harus dibuktikan  dengan  akta-akta  (akta  di  bawah  tangan  dan  akta  autentik)  yang  ditentukan  peraturan  perundang undangan 36 .
Bahwa  penentuan  syarat-syarat  yang  dimaksudkan  tersebut  di  atas  adalah  menghindari  setiap  perbuatan pengalihan  hak  milik  atas  tanah  tidak  bertentangan  dengan  asas  yang  dianut  UUPA,  yakni  asas  nasionalitas menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah 37 atau yang boleh mempunyai  hubungan  hukum  dengan  bumi  dan  ruang  angkasa  dengan  tidak  membedakan  antara  laki-laki  dan perempuan serta sesama warga negara baik asli maupun keturunan. Asas nasionalitas dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (1)  adalah  hanya  warga  negara  Indonesia  yang  dapat  mempunyai  hak  milik.  maka  sepanjang  perbuatan-perbuatan hukum  atau  peralihan  hak  milik  atas  tanah  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  UUPA  maka  perbuatan  hukum peralihan hak milik atas tanah tersebut adalah sah dan mengikat.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  sebelumnya,  maka  dapat  diambil  sebuah  kesimpulan,  sebagai  berikut:  pertama peraturan  GMIH  tentang  hak  milik  dan  hubungannya  dengan  konsep  hak  milik  dalam  UUPA  berbeda.  Dimana ketentuan  GMIH  yang  mengatur  tentang  pembagian  atau  penyerahan  tanah  yang  kemudian  berstatus  hak  milik terhadap pegawai organik atau pensiunan, mengandung konsep teologi yang berakibat pada batasan penggunaan tanah hak  milik  GMIH.  Bahwa  hal  tersebut  secara  jelas  bertolak  belakang  dengan  konsep  hak  milik  yang  dimaksudkan UUPA. Kedua, dalam pelaksanaannya subjek hak milik atas tanah yang tanah hak miliknya berasal dari GMIH, tidak ada jaminan perlindungan dan  kepastian hukum, dan  secara tidak langsung  ketentuan GMIH  telah merampas subjek pemegang hak milik atas tanah. Dimana tanah dengan status hak milik menurut UUPA wewenangnya sangat luas dan penuh  terlebih  khusus  dalam  perbuatan  mengalihkan  atau  melakukan  perbuatan  hukum  Berikutnya  untuk  badan hukum GMIH sendiri ketika berperkara ke pengadilan akan terjadi peluang besar dikesampingkannya ketentuan tanah GMIH  unsur  khusus  dalam  mengatur  tanah  gereja.  Hal  tersebut  sesungguhnya  sangat  dalam  pelaksanaannya bertentangan dengan jiwa UUPA.
Mengacu  pada  kesimpulan  tersebut  di  atas  maka  dapat  di  berikan  saran  pertama,  untuk  keharmonisan  norma antara peraturan GMIH tentang tanah, maka perluh penyesuaian dengan mengacu pada konsep hak milik sebagaimana telah  ada  dalam  UUPA,  dan  itu  dirumuskan  pada  peraturan  konkret.  Kedua,  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  baik  bagi  GMIH  sebagai  badan  hukum  dan  pegawai  organik/pensiunan  sebagai  subjek  orang perorangan, maka peraturan GMIH tersebut harus sesuai dengan amanat UUPA sebagai induk dari hukum pertanahan Indonesia yang kemudian menjadi dasar pembetukan hukum yang ada di bawahnya.
36 Ibid Urip Santoso, 2014, hlm 368-369.
37 Jum Anggriani, Penerapan Asas Nasionalitas Dalam Peraturan Perundang-Undangan Agraria Indonesia (Studi Kasus PP No. 40 Tahun 1996), Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12, No. 1, 2012 hlm 176.
Reli Jevon Laike, Kajian Hukum Agraria terhadap Ketentuan Larangan Pengalian Hak Milik atas Tanah Gereja (Studi Kantor Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera)

## DAFTAR PUSTAKA Buku
A.P. Parlindungan. Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria . Bandung: PT Mandar Maju, 2008. Bambang Eko Supriyadi. Hukum Agraria Kehutanan (Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara), Jakarta: PT Radjagrafindo Persada, 2014.
Boedi  Harsono. Hukum  Agararia  Indonesia  (sejarah  pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dan  Peraturan Pelaksana). Jakarta: PT Djambatan, 2008. Moh. Mahfud. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011. Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: PT Liberty, 2012. Supriadi. Hukum Agraria , Jakarta:PT Sinar Grafika, 2010. Urip Santoso. Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah , Jakarta: PT Kencana, 2014. ..................... . Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, & Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Cimanggis: PT Kencana, 2017.
...................., 2012. Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Jakarta: PT Kencana, 2012.

## Jurnal
Budi  Sastra  Panjaitan. “Pembentukan  Pengadilan  Pertanahan  Sebagai  Solusi  Penyelesian  Sengketa  Pertanahan”, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol 4 No. 1, 2020 : 269.
Dadi Arja Kusuma., “Sertifikat Hak  Atas  Tanah  Sebagai Alat Bukti Yang Kuat”, Jurnal IUS Hukum Dan Keadilan, Vol. 5, No 2, 2017: 312.
Indri  Hadisiswati.,  “Kepastian  Hukum  Dan  Perlindungan  Hukum  Hak  Atas  Tanah”, Jurnal  AHKAM:  Ilmu  Syariah, Vol. 2, No 1, (Juli, 2014): 211
Igusti Nyoman Yonatan Wiradi, dkk., “Peran PPATK Dalam Mencegah Pemilikan Secara Absentee Melalui Jual-Beli Hak Milik Tanah Pertanian”, Jurnal Hukum Justitia Et Pax, Vol. 34, No. 1 , 2018: 122 Jum Anggriani., “Penerapan Asas Nasionalitas Dalam Peraturan Perundang-Undangan Agraria Indonesia (Studi Kasus PP No. 40 Tahun 1996)”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12, No. 1 , 2012: 176. Lisa  Mayanti  Famaldina., Implikasi  Hukum  Keterlambatan  Pendaftaran  Akta  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  (  Studi  di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima), Jurnal IUS Hukum Dan Keadilan, Vol. 4, No. 3, 2016. Muhammad  Jefrry  Maulidi.,    “Analisis  Hukum  Tentang  Peralihan  Hak  Milik  Atas  Tanah  Dengan  Bukti  Akta  Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah)”, Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol. 5, No. 3 , 2017:419. Sahrina Safiuddin., Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai , Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 30, No. 1, 2018. Urip  Santoso., Pembebanan  Hak  Sewa  Untuk  Bangunan  Atas  Tanah  Hak  Milik:  Perspektif  Asas  Dan  Pembuktian , Jurna Yuridika, Vol. 33, No. 2, 2018: 51.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, 2008, PT Pradnya Paramita, Jakarta. Peraturan Pemerinta Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Khusus  Pembagian  Tanah  Perkebunan  GMIH  Bagi  Pegawai  Organik/Pensiunan  Untuk  Lokasi  Perumahan Di Wari Dan Wosia Tahun 2003

## Dokumen Lain
Hasil Wawancara Dengan Pdt Rudi Tindage selaku Direktur BUMG-GMIH tanggal 28/02/2020. Hasil Wawancara Dengan Pdt Tot Duan selaku Pegawai BUMG-GMIH tanggal 14/03/2020. Hasil Wawancara Dengan Gilbert,S.H selaku Biro Hukum GMIH , tanggal 3/06/2020.