## INTEGRASI SISTEM POLITIK ISLAM DALAM KANCAH PERPOLITIKAN NASIONAL INDONESIA
Oleh Mugiyono 1

## ABSTRACT
The Majority of Muslims  in Indonesia are  very  influential in politics and state government activities.  From  the  beginnings  of  Islam  in  Indonesia,  Muslims  play  an  important  role  in political  life and state. It  is characterized by the  many  Islamic  kingdoms that once lived in this  country.  Many  Muslim  fighters  which  are  known or unknown  in  the  public  have  been fighting for independence and  defending it from the invaders. Many of muslims  politicians participate  in  the  implementation  of  important  political  policies.  Thus  this  state  lasts  from the  beginning  of  Islam  to  Indonesia's  independence  until  now. The  perpetrators pioneering history  of  independence  and  the  founder  of  the  state  of  Indonesia  are  predominantly Muslim. They incorporate the essence of Islam into the foundations of the state. Vertices of Islam among the Muqadimah or the Preamble of the Constitution of 1945, which consisted of  four paragraphs,  the  formulation  of  Pancasila  is  the  basis  of  the  Republic  of  Indonesia, terms  and  forms  of  government  agencies,  such  as  the  DPR  (House  of  Representatives), MPR (Consultative Assembly People), MA (Supreme Court) and others. That is, the Islamic political  system  born  of Muslim  thinkers  and based  al-Qur'an  and  Sunnah  has  given  many colors and patterns for the form and system of Indonesian politics. This needs to be proven scientifically through research.
Keywords: integration, Islamic political system, Indonesia, states
Pendahuluan
Berdirinya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  telah  melalui  perjalanan  politik yang  sangat  panjang.  Dari  data  historis  dapat  diketahui,  bahwa  laju  perpolitikan  (baca:  politik kekuasaan)  Indonesia  sudah  mengalami  berbagai  macam  bentuk  negara/pemerintahan  yang  tidak dapat  dipisahkan  dari  keyakinan/agama  masyarakatnya.  Berawal  dari  zaman  kekuasaan  kerajaan- kerajaan  Hindu dan  Buddha,  lalu  zaman  kekuasaan  kesultanan  Islam,  kemudian  zaman  kekuasaan kolonialisme  Eropa  yang  diwakili  oleh  Belanda  dan  Inggris,  terus  zaman  hegemoni  penjajahan Jepang, sampai kepada zaman kemerdekaan. Berdirinya kerajaan Hindu (terbesar adalah Majapahit di  Jawa)  dan  kerajaan  Buddha  (terbesar  adalah  Sriwijaya  di  Sumatera),  karena  masyarakat Indonesia  (Nusantara)  saat  itu  mayoritasnya  penganut  agama  Hindu  dan  Buddha.  Setelah  Islam masuk  ke  Indonesia  dan  mengembangkan  sayap  kekuasaannya,  maka  masyarakat  Indonesia  yang sudah  muslim  berusaha  mendirikan  suatu  kedaulatan  yang  berdasarkan  ajaran  Islam  sehingga lahirlah  di  seluruh  penjuru  Indonesia  kerajaan-kerajaan  Islam  yang  lebih  dikenal  dengan kesultanan,  sampai  datangnya  kolonial  Eropa  yang  mencengkeramkan  kekuasaannya  sambil menyebarkan  keyakinan  kristiani  mereka.  Akhirnya  berkat  perlawanan  penduduk  pribumi  yang
1 Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang
mayoritasnya  muslim  maka  lahirlah  NKRI  setelah  melalui  masa  sulit  menuju  proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Pasca  perkembangan  pesat  Islam  di  Indonesia,  dengan  penyebaran  peradaban,  ilmu pengetahuan, politik dan sosial budaya yang berkarakteristik Islami, seiring juga dengan munculnya para pakar politik muslim, NKRI dengan sendirinya tercelup dengan warna Islam, dari segala aspek kehidupan, termasuk dalam dunia politik kekuasaan. Telah banyak sumbangan umat Islam melalui para  ulama,  juru  dakwah  dan  politikus  muslim  terhadap  kancah  perpolitikan  Indonesia,  melalui sumbangan  waktu,  pemikiran,  harta  dan  tenaga  mereka.  Bahkan  tidak  sedikit  di  antara  para pahlawan  muslim  yang  rela  mengorbankan  jiwa  dan  raganya  demi  kedaulatan  politik  Indonesia dalam “percaturan” perpolitikan dunia. Deretan panjang nama-nama para tokoh muslim  yang telah banyak  mengharumkan  nama  tanah  air  ini,  sejak  zaman  kesultanan  hingga  zaman  kontemporer sekarang.  Para  pakar  politik  muslim  telah  membawa  pemikiran-pemikiran  dan  konsep-konsep politik Islam dari landasan dasarnya al-Qur`an dan as-Sunnah lalu diintegrasikan ke dalam  kancah perpolitikan nasional Indonesia.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  di  Indonesia,  yang  mayoritas  penduduknya beragama  Islam,  keberadaan  umat  Islam  sangat  berpengaruh  dalam  aktifitas  politik  dan pemerintahan.  Jika  merujuk  kepada  sejarah  Nusantara,  keberadaan  umat  Islam  dari  awal kedatangannya  di  Indonesia  sangat  memegang  peranan  penting  dalam  kehidupan  politik  dan bernegara  (Lihat  Azyumardi  Azra,  1994:  24-36).  Hal  ini  ditandai  dengan  banyaknya  kerajaan- kerajaan  Islam  yang  pernah  hidup  di  Nusantara  ini  (Badri  Yatim,  1997:  205-230).  Keadaan demikian ini berlanjut hingga Indonesia merdeka sampai sekarang. Walaupun dalam perjalanannya sering  terjadi  persinggungan  yang  tidak  sehat  antara  sistem  politik  Islam  dan  pelaksana  negara (pemerintah).  Karena  sebenarnya  di  internal  umat  Islam  sendiri  masih  ada  perbedaan  pendapat terhadap  masalah  sistem  politik  Islam  tersebut.  Sebagian  mereka  berpendapat  bahwa  Islam hanyalah  agama  yang  mengajarkan  ritual  ibadah  dan  pembersihan  diri  dari  noda  dosa  demi menggapai  kebahagiaan  rohani.  Sebagian  lain  berpemahaman  sebaliknya,  bahwa  Islam  adalah agama  yang  mengajarkan  kepada umatnya  tentang  apa  saja  yang  dibutuhkan  dalam  kehidupannya untuk  menggapai  kebahagiaan  jasmani  dan  rohani  (dunia  dan  akhirat),  termasuk  di  antaranya adalah masalah politik. Pendapat terakhir tersebut kelihatannya lebih realistis, sesuai dengan prinsip ajaran  Islam  dan  banyak  pendukungnya.  Kalangan  orientalis  pun  banyak  yang  mengakui,  bahwa Islam  selain  agama  juga  sistem  politik.  Sebagaimana  yang  diungkapkan  Dr.V.Fitzgerald  dalam Muhammedan Law sebagai berikut:
Islam  bukanlah  semata  agama  ( a  religion ),  namun  juga  sebuah  sistem  politik  ( a  political system ).  Meskipun  pada  dekade-dekade  terakhir  ada  beberapa  kalangan  dari  umat  Islam yang  mengklaim  sebagai  kalangan  modernis,  yang  berusaha  memisahkan  kedua  sisi  itu,
namun  seluruh  gugusan  pemikiran  Islam  dibangun  di  atas  fundamen  bahwa  kedua  sisi  itu saling  bergandengan  dengan  selaras  dan  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain”. (M.Dhiauddin Rais, 2001: 5).
Dualisme  pemahaman  tentang  sistem  politik  Islam  oleh  para  negarawan  muslim  Indonesia sering  menuai  masalah.  Pasca  kemerdekaan  Indonesia,  tahun  1945,  hubungan  politik  umat  Islam dan  negara  sering  mengalami  jalan  buntu, baik  pada dekade pemerintahan  Soekarno  (Orde  Lama) maupun  Soeharto (Orde  Baru).  Mereka  menganggap  partai-partai politik  yang  berlandaskan  Islam sebagai  pesaing  kekuasaan  yang  potensial  (Bahtiar  Effendy:  hlm.  2),  sehingga  keberadaannya ditekan  dan  dipersempit  gerakannya,  yang  akhirnya  partai-partai  Islam  dipaksa  untuk  melebur menjadi  satu  partai,  dan  akibatnya  sangat  tidak  efektif.  Lain  halnya  pada  orde  reformasi  (Habibi, Gusdur,  Megawati,  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan  Joko  Widodo),  yang  ditandai  dengan kebebasan  berkreasi,  maka  pemikiran  dan  pergerakan  politik  Islam  mendapatkan  angin  segar, sehingga  muncul  kembali  partai-partai  politik  yang  berasaskan  Islam.    Pada  orde  revormasi  ini, umat  Islam  Indonesia  yang  tadinya  termarjinalkan  pada  orde  sebelumnya,  bangkit  kembali menyusun  kekuatan  untuk  berkiprah  di  panggung  politik  praktis.  Banyak  di  antara  mereka  yang sudah berkesempatan menduduki kursi legislatif bahkan eksekutif. Mereka menumbuhkan kembali semangat  politik  Islam  yang  tadinya  terpasung  untuk  ikut  serta  berkiprah  menentukan  arah kebijakan  negeri  Indonesia  ini  ke  depan.  Walaupun  banyak  kalangan,  baik  ekstern  maupun  intern umat Islam itu sendiri, yang tidak sejalan dengan kebijakan tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  seperti  ini  dan  dari  fakta  sejarah  yang  ada,  penulis tertarik untuk membahas tentang integrasi sistem politik Islam dalam kancah perpolitikan nasional Indonesia, terutama tentang apa saja sumbangan ajaran agama Islam dan pemikiran kaum muslimin terhadap politik kenegaraan Indonesia.

## Kontribusi Islam dalam Politik Kepemimpinan
Sebuah  negara  secara  politis  menghendaki  adanya  seorang  pemimpin  ideal  yang  dapat mengendalikan  negaranya  dan  memimpin  rakyatnya  dengan  baik,  sehingga  tercipta  kehidupan aman,  damai  dan  sejahtera  bagi  masyarakat  warga  bangsanya.  Karena  itu  Islam  sebagai  agama universal, yang tidak hanya mengatur masalah ubudiyah hamba kepada Tuhannya saja namun juga mengatur  persoalan-persoalan  yang  berkaitan  dengan  humaniora  khususnya  sosial  politik,  maka Islam  sangat  perhatian  terhadap  persoalan  kepemimpinan  ini,  umpamanya  Islam  mengatur kewajiban dan hak antara pemimpin dan rakyatnya.

## 1. Syarat Pemimpin dalam Islam
Seorang pemimpin, terutama top leader seperti raja, perdana mentri, presiden, sultan, malik dalam suatu negara ( al-madinah al’uzma) , gubernur untuk tingkat di bawahnya  yaitu propinsi (al- madinah  al-wustha) ,  walikota  atau  bupati  untuk  tingkat  di  bawah  gubernur  ( al-madinah  ash- sughra) ,  camat  untuk  wilayah  yang  lebih  rendah  lagi  di  bawah  walikota  atau  bupati,  seterusnya lurah atau kepala desa, kemudian ketua RW lalu ketua RT, idealnya adalah orang  yang paling luas ilmunya dan sempurna secara fisik. Allah berfirman:
                                                                                                                  
                                                                                                             
                                                                            .
Artinya: “Nabi mereka mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi  rajamu".  Mereka  menjawab,  "Bagaimana  Thalut  memerintah  kami,  Padahal  kami  lebih berhak  mengendalikan  pemerintahan  dari  padanya,  sedang  dia  pun  tidak  diberi  kekayaan  yang cukup  banyak?"  Nabi  (mereka)  berkata,  "Sesungguhnya  Allah  telah  memilih  rajamu  dan menganugerahinya  ilmu  yang  luas  dan  tubuh  yang  perkasa".  Allah  memberikan  pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui“ (QS. Al-Baqarah: 247).
Ayat  ini  menerangkan  bahwa  kekayaan  seorang  calon  pemimpin  tidak  menjadi  syarat, melainkan  ilmunya,  yakni  ilmu pemerintahan atau ketatanegaraan. Syarat  ini tentu sangat penting. Jika pemimpin suatu negara tidak memiliki  konsep  yang matang, tepat dan benar untuk membawa negara  ke arah keadilan, ketenteraman dan kemakmuran bersama,  yang berlatar belakang berbagai kepentingan  dari  berbagai  kelompok  dan  golongan,  maka  cepat  atau  lambat  negara  itu  pasti  akan tertimpa  huru-hara,  kacau  dan  akhirnya  hancur.  Kemudian  kandungan  pokok  kedua  dari  ayat tersebut  adalah  seorang  pemimpin  harus  kuat  dan  sehat  jasmani  secara  sempurna.  Ayat  ini  seolah menolak seorang pemimpin, presiden, perdana mentri, raja atau yang lainnya yang sejenis memiliki cacat,  umpamanya  buta,  tuli,  pincang,  gagap  bicara  dan  lainnya  yang  akan  menimbulkan ketidaksimpatian  masyarakat  luas.  Orang  seperti  itu, mengurus dirinya  sendiri  saja butuh bantuan, bagaimana  mungkin  ia  akan  mengurus  negara.  Kebijakan-kebijakan  dalam  kenegaraan  dari
pemimpin  yang  cacat  tubuh  dikhawatirkan  terjadi  secara  emosional,  apalagi  kalau  penyakitnya sedang kronis.
Mungkin  saja  suatu  saat  akan  terjadi  di  suatu  negara,  mereka  mencari  putra  bangsa  yang memiliki  prestasi basthatan  fi  al-ilm  wa  al-jism sulit.  Maka  secara  fisik  cacat  pun  boleh  jika memang tidak ada yang lain, tentu dengan syarat ilmu sebagai perangkat mutlak tetap ada pada diri sang  pemimpin.  Dalam  ayat  di  atas  ada  alternatif  untuk  itu,  yaitu  kandungan  pokok  yang  ketiga: “Allah memberikan pemerintahan  kepada siapa saja  yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”. Untuk ini Nabi Saw bersabda:
َو َﻟ ْﻮ ِا ْﺳ َـﺘ ْﻌ َﻤ َﻞ َﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َﻋ ْﺒ ٌﺪ ُـﻳ َﻘ ﱢﻮ ُد ُﻛ ْﻢ ِﺑ ِﻜ َﺘﺎ ِب ِﷲا َﻓﺎ َْﲰ ُﻌ ْﻮ َﻟ ُﻪ َو َا ِﻃ ْـﻴ ُﻌ ْﻮ ا ) ّﺪﺟ ﻦﻋ ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور ﺣ ﲔﺴ ( ِ◌ Artinya: “Seandainya ada yang memerintah atas kamu seorang budak yang kuat/menguasai Kitab Allah di antara kamu, maka hendaklah kamu dengar dan kamu taati perintahnya” (HR. Muslim dari kakek Husain) (Muslim, II: l30). Dalam Hadits lain Abu Zar mengatakan:
ِإ ﱠن َﺧ ِﻠ ْﻴ ِﻠ ْﻰ َأ ْو َﺻ ﺎ ْ ِﱏ َا ْن َا َْﲰ َﻊ َو ُا ِﻃ ْﻴ َﻊ َو ِإ ْن َﻛﺎ َن ُْﳎ ِ ﺪ ٌع ) ﻦﻋ ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور ّرذ ﰉأ (
Artinya: “Sesungguhnya kekasihku (Nabi Saw) berwasiat kepadaku supaya aku mendengar dan taat terhadap pemimpin, meskipun ia buntung tangan atau kaki” ( HR. Muslim dari Abu Zar) (Muslim, II: 130).
Selanjutnya,  syarat  seorang  pemimpin  harus  adil  dalam  semua  hal  yang  berkaitan  dengan pemerintahan. Al-Qur`an menyatakan:
                                                                         .
Artinya:  “Dan  jika  kamu  memutuskan  perkara  mereka,  maka  putuskanlah  (perkara  itu)  di  antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil“ (QS. Al-Maidah: 42 ).
Masih  banyak  lagi  ayat-ayat  al-Qur`an  yang  memerintahkan  agar  pemimpin  memutuskan suatu  perkara  dengan  adil  dan  benar  menurut  hukum-hukum  yang  telah  diterangkan  Allah  dalam kitab suci-Nya, di antaranya: QS. Al-Ma`idah: 48, QS. Shad: 22 dan 26,
Pengertian  adil  secara  umum  adalah wad’u  syaiin  fi  mahallihi (menempatkan  sesuatu pada tempatnya). Penerapan adil umpama menghukum yang salah dan membela yang benar dalam suatu perkara  delik  aduan  di  pengadilan.  Atas  dasar  syarat-syarat  seorang  pemimpin  sebagai  mana dijelaskan  dalam  al-Qur`an  maupun  as-Sunnah  di  atas  harus  menjadi  dasar  pemerintahan  negara. Baik  uji  teoritis  maupun  praktis,  tentu  konsep  ini  merupakan  cara  terbaik  dibanding  dengan  teori manapun. Syarat keadilan  yang dikehendaki Islam mencakup lintas ras, sosial, budaya, dan agama sekaligus tidak menghendaki praktik apartheit, rasialis, dan diskrimanasi.

## 2. Kewajiban dan Hak Pemimpin dalam Islam
Bagi  seorang  pemimpin,  misal  presiden,  negara  dan  pemerintahannya  adalah  amanah  yang dipertanggungjawabkan di  hari  kiyamat (HR. Muslim, II: 124). Maka kewajiban pemimpin adalah mempertanggungjawabkan kepemimpinannya tersebut. Nabi Saw bersabda:
… َﻓ َﻷﺎ ِﻣ ْـﻴ ُﺮ ا ﱠﻟ ِﺬ َﻋ ى َﻠ ﱠﻨﻟا ﻰ ﺎ ِس َ ر ِعا َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ َو ُﻫ َﻮ َﻣ ْﺴ ُﺆ ٌل َﻋ ْـﻨ ُﻬ ْﻢ …
Artinya:  “…Seorang  amir  bagi  orang  banyak  adalah  pemimpin  dan  dia  dimintai pertanggungjawaban  tentang  kepemimpinannya  itu”  (HR.  Abu  Dawud,  III:  342  dan  Muslim,  II: 125).
Lafal  ‘ anhum’ dalam  riwayat  Muslim  adalah ra’iyyatih .  Kata ra’in yang  berarti pengembala,  maksudnya  adalah  pemimpin  umat.  Kata ra’in berasal  dari  kata  kerja  lampau  ( fi’il madi) ra’a yang berarti mengembala dan arti paraktisnya adalah pemimpin/pengelola negara. Dari kata itu juga dapat dibentuk kata ra’iyyah yang berarti gembalaan. Secara praktis gembalaan dalam suatu  negara  adalah  umat  atau orang  banyak,  dan  kata ra’iyyah itu  lalu diadopsi  ke  dalam  bahasa Indonesia  menjadi  rakyat.  Jadi ra’in berarti  pemimpin,  dan ra’iyyah berati  rakyat . Kewajiban pokok  bagi  seorang  pemimpin  adalah  mengusahakan  agar  negara  dalam  keadaan  aman,  tenteram dan makmur, sebagaimana Firman Allah:
                                                 .
Artinya:  “…Dia  (Allah)  yang  telah  menciptakan  kamu  dari  bumi  (tanah)  dan  menjadikan  kamu pemakmurnya...“. (QS. Hud: 61 ).
Negara  yang  makmur  adalah  negara  yang  secara  umum  kondusif  dan  baik.  Sebagaimana kemakmuran negeri Saba` yang digambarkan Allah dalam Firman-Nya:
                                                                                                                        
                     .
Artinya: “Sungguh bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka yaitu dua  buah  kebun  di  sebelah  kanan  dan  di  sebelah  kiri.  (Kepada  mereka  dikatakan):  "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun" (QS. Saba’: 15).
Jika  seorang  pemimpin  tidak  menjalankan  amanah  dengan  baik  secara  sengaja,  ia dikategorikan  sebagai  pengkhianat.  Salah  satu  bentuk  pengkhianatan  dalam  pemerintahan  adalah tindakan  korupsi.  Koruptor  akan  mendapat  siksaan  di  akhirat.  Sesuatu  yang  dikorupsikan  akan melilit pada lehernya. Ketika itu ia meminta syafaat kepada Nabi, lalu Nabi menjawab “Aku tidak bisa  menolong  (mengasihani  kamu).  Aku  dulu  pernah  menyampaikan (al-haq) kepadamu  (HR. Muslim, II: 126-127). Maksudnya, di dunia Nabi Saw telah memberikan penerangan supaya setiap pemimpin  memerintah  dengan  baik,  jujur,  dan  adil,  tetapi  mereka  tidak  mengindahkannya,  justru malah mengkhianatinya, maka Nabi Saw saat itu tidak dapat memberikan syafaat kepada mereka.
Kewjiban  lain  seorang  pemimpin  adalah  menjadi  benteng  terakhir  dalam  suatu  negara. Dalam  kekuasaannya  rakyat  diajak  mempertahankan  negara  dari  ancaman  musuh  dan  mengajak semua rakyat untuk bertakwa kepada Allah SWT. Nabi Saw bersabda:
ِإ َﱠﳕﺎ ْا ِﻹ َﻣ ﺎ ُم ُﺟ ﱠﻨ ٌﺔ ُ ـﻳ َﻘﺎ ِﺗ ُﻞ َﻣ ْﻦ َو َ ر ا ِﺋ ِﻪ َو َـﻳ ْـﺘ َﻘ ﻰ ِﺑ ِﻪ َﻓ ِﺈ ْن َا َﻣ َ ﺮ  ِﺑ َـﺘ ْﻘ َﻮ ى ِﷲا َﻋ ﱠ ﺰ َو َﺟ ﱠﻞ َﻛﺎ َن َﻟ ُﻪ ِﺑ َﺬ ا ِﻟ َﻚ َا ْﺟ ٌﺮ َو َا ْن َﻳ ْﺄ ُﻣ َﺮ ِﺑ َﻐ ِ ْﲑ ِﻩ َﻛﺎ َن َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻨ ُﻪ ) ا ﻦﻋ ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور ةﺮﻳﺮﻫ ﰉ (
Artinya:  “Sesungguhnya  seorang  pemimpin  adalah  perisai  orang-orang  di  belakangnya  (rakyat), mereka  berperang  atau  bertakwa  karena  perintahnya.  Jika  ia  memerintahkan  takwa  kepada  Allah yang  Maha  Tinggi  dan  Maha  Agung,  maka  ia  memperoleh  pahala  karenanya.  Jika  ia memerintahkan  yang  selainnya,  ia  akan  memeperoleh  akibatnya”(HR.  Muslim  dari  Abi  Hurairah, Muslim, II: 132).
Syarat pemimpin  yang demikian itu harus memiliki keberanian memutuskan sesuatu secara cepat dan tepat dalam semua keadaan. Pemimpin tidak bisa bersembunyi di balik layar kenegaraan atau  hanya  bersenang-senang  saja,  kemudian  urusan  negara  diserahkan  kepada  para  pembantu- pembantunya.
Sementara  itu,  terkait  dengan  hak  pemimpin,  Islam  pun  mempunyai  konsep  yang  jelas. Selagi  pemimpin  menjalankan  kewajibannya  secara  baik  dan  benar,  tidak  mengajak  ke  arah kemungkaran, maka pemimpin berhak untuk ditaati, baik dalam keadaan lapang atau sempit, dalam keadaan  normal  atau darurat.  Nabi  Saw  meminta  janji  setia  ( baiat )  yang  digambarkan  oleh  kakek Ubadah demikian:
... َﺎﺑ َـﻳ ْﻌ َﻨﺎ َر ُﺳ ْﻮ ُل ِﷲا َﺻ ﱠﻠ ُﷲا ﻰ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻋ َﻠ ﱠﺴﻟا ﻰ ْﻤ ِﻊ َو ا ﱠﻄﻟ ﺎ َﻋ ِﺔ ِﰱ ا ْﻟ ُﻌ ْﺴ ِﺮ َو ا ْﻟ ُﻴ ْﺴ ِﺮ َوا ْﻟ ُﻤ ْﻨ ِﺸ ِﻂ َو ا ْﻟ ُﻤ ْﻜ ِﺮ ِﻩ َو َﻋ َﻠ َ◌َا ﻰ َﺛ ِﺮ ِﻩ َﻋ َﻠ ْـﻴ َﻨ َو ﺎ َﻋ َﻠ َا ﻰ ْن ﱠﻻ َـﻧ َﻨﺎ ِر َع ْا َﻷ ْﻣ َﺮ َا ْﻫ ِﻠ ِﻪ َو َﻋ َﻠ َا ﻰ ْن َـﻧ ُﻘ ْﻮ َل ِﺎﺑ َْﳊ ﱢﻖ ِا ِ ْﳝ ًﻤ ﱠﻟ ﺎ َﻨ َﻻ ﺎ ََﳔﺎ ُف َﻟ ْﻮ َﻣ َﺔ َﻻ ِﺋ ٍﻢ ) ﺎﺒﻋ ﺪﺟ ﻦﻋ ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور ﻩد (
ِ◌ Artinya: “Kami berbaiat kepada Rasulullah Saw untuk mendengar dan taat kepadanya baik dalam keadaan lapang atau sempit, dalam keadaan yang menyenangkan atau menjengkelkan, supaya kami mengikuti jejaknya, supaya kami tidak saling menentang suatu urusan kepada ahlinya, supaya kami senantiasa berkata secara benar di manapun kami berada, dan supaya kami senantiasa takut kepada Allah selamanya” (HR. Muslim dari kakek Ubadah, Muslim, II: l3l-l32).
3. Kewajiban dan Hak Rakyat dalam Islam
Kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin (pemerintah). Hadits tentang hak pemimpin di  atas  sekaligus  menjadi  dalil  tentang  kewajiban  rakyat.  Tetapi  ketaatan  rakyat  kepada pemimpin hanya terbatas kepada hal-hal yang baik saja. Nabi Saw bersabda:
… َا ِﻟ َﻤ ا ﺎ ﱠﻄﻟ ﺎ َﻋ ُﺔ ِﰱ ا  ْﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف ) ﻰﻠﻋ ﻦﻋ ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور (
Artinya: “Bahwa taat (kepada pemimpin) hanya dalam kebaikan” (HR. Muslim dari Ali, II: l31).
َﻋ َﻠ ا ﻰ ْﻟ َﻤ ْﺮ ِء ا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻢ ﱠﺴﻟا ْﻤ ُﻊ َو ﱠﻄﻟا ﺎ َﻋ ُﺔ َﻓ َﻤ َا ﺎ َﺣ ﱠﺐ َ و َﻛ َﺮ َﻩ ِا ﱠﻻ َا ْن ُـﻳ ْﺆ َﻣ َﺮ َِﲟ ْﻌ ِﺼ ﱠﻴ ٍﺔ َﻓ ِﺎ ْن َا َﻣ َﺮ َِﲟ ْﻌ ِﺼ ﱠﻴ ٍﺔ َﻓ َﻼ َْﲰ ٌﻊ َو َﻻ َﻃﺎ َﻋ ٌﺔ ) ﺮﻤﻋ ﻦﺑا ﻦﻋ ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور (
Artinya: “Bagi seorang muslim wajib mendengar dan taat (kepada pemimpin) baik terhadap sesuatu yang  menyenangkan  atau  yang  menjengkelkan,  kecuali  jika  diperintah  untuk  bermaksiat.  Jika diperintah untuk bermaksiat maka tidak perlu mendengarkan dan tidak perlu taat (kepada pemimpin tersebut)” (HR. Muslim dari Ibnu Umar, Muslim, II: l3l).
Jika  pemimpin  memiliki  kebijakan  yang  kurang  menyenangkan  hendaklah  bersabar,  tidak boleh bughat (menentang) apalagi berdemonstrasi secara anarkhis. Nabi Saw bersabda:
َﻣ ْﻦ َ ر َءا ِﻣ ْﻦ َا ِﻣ ِْﲑ ِﻩ َﺷ ْﻴ ًﺌ ُﻳ ﺎ ْﻜ َﺮ ُﻫ ُﻪ َـﻓ ْﻠ َﻴ ْﺼ ْ ِﱪ َﻓ ِﺈ ﱠﻧ ُﻪ َﻣ ْﻦ َﻓ َرﺎ َق َْﳉا َﻤ َﻋﺎ َﺔ ِﺷ ْـﺒ ًﺮ َﻓ ا َﻤ َتﺎ َﻓ َﻤ ْﻴ ُﺘ ُﻪ َﺟ ِﻫﺎ ِﻠ ﱠﻴ ٌﺔ . ) ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور ﺎﺒﻋ ﻦﺑا ﻦﻋ س (
ِ◌ Artinya:  “Barang  siapa  melihat  sesuatu  dari  amir  (pemimpin)  yang  tidak  menyenangkan hendaklah  ia  bersabar.  Karena  sesungguhnya  barang  siapa  keluar  dari  jamaahnya  (menentang kebijakan negara) sejengkal saja kemudian ia mati, maka matinya terhitung jahiliah” (HR. Muslim dari Ibnu Abbas, Muslim, II: 131).
Sesuatu yang tidak menyenangkan belum tentu melanggar syariat. Rakyat suatu negeri pasti terdiri  atas  banyak  kelompok  dan  kepentingan,  satu  dengan  lain  sangat  mungkin  bertentangan. Pemerintah sering dihadapkan  kepada persoalan-persoalan  yang bersifat delimatis.  Misalnya, PKL (pedagang  kaki  lima  )  yang  mengakibatkan  kemacetan  jalan  dan  kumuh,  dan  demi  kepentingan
yang  lebih  luas,  arus  lalu  lintas  harus  lancar  dan  bebas  hambatan  dalam  berlalu  lintas  dan bermobilisasi dan area tersebut harus asri dan bersih, maka pemerintah menata ulang  yaitu dengan mengalihkan PKL ke lokasi lain. Dalam masalah ini PKL seperti ‘dikorbankan’, padahal kebijakan tersebut  untuk  kebaikan  bersama.  Karena  itu  rakyat,  LSM,  atau  komponen  lainnya  harus  tetap bersabar. Siapa pun tidak boleh “sok menjadi pahlawan rakyat tertindas” dengan cara meprofokasi rakyat  untuk  menentang  pemerintah.  Ancaman  Nabi  Saw  dalam  hadits  itu,  jika  para  penentang kebijakan delimatis itu mati, maka matinya terhitung jahiliah, alias non muslim.
Seandainya  pemimpin  berperilaku  munafik,  umpama  ia  menggunakan  idiom-idiom,  ikon- ikon, atau simbol-simbol agama, sementara rakyat tidak lagi mempunyai wakil untuk memperbaiki keadaan, maka rakyat harus tetap konsisten dalam kesabarannya. Nabi Saw bersabda:
… َﻓ ْﻋﺎ َﺘ ِﺰ ْل ِﺗ ْﻠ َﻚ ْﻟا ِﻔ َ ﺮ َق ُﻛ ﱠﻠ َﻬ َو ﺎ َﻟ ْﻮ َا ْن َـﺗ ْﻌ َﺾ َﻋ َﻠ َا ﻰ َﺻ ِﻞ َﺷ َﺠ َﺮ ٍة َﺣ ﱠﱴ ُﻳ ْﺪ ِر ُﻛ َﻚ ْﻟا َﻤ ْﻮ ُت َو َا ْﻧ َﺖ َﻋ َﻠ َذ ﻰ ِﻟ َﻚ ) ﺎﻤﻴﻟا ﻦﺑ ﺔﻔﻳﺬﺣ ﻦﻋ ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور ن (
ِ◌ Artinya:  “Hendaklah  engkau  ingkari  semua  golongan  itu,  meskipun  engkau  memakan dangkel pohon  dan  engkau  menemui  ajal  dalam  keadaan  demikian”  (HR.  Muslim  dari  Huzaifah  bin  al- Yaman, Muslim, II: 135).
Hadits  itu  menggambarkan  para  pemimpin  di  suatu  negeri  yang  dalam  keadaan  tidak menentu,  penuh  huru-hara,  suasana  tidak  terkendali,  dan  mereka  tidak  lagi  memiliki  kawan  atau pemimpin  seperjuangan  untuk  mengembalikan  keadaan  negara  menjadi  baik  dan  stabil.  Dalam keadaan  seperti  ini  mereka  harus  tetap  beriman,  tidak  boleh  menyeberang  agama,  meskipun  tidak lagi  memiliki  makanan  hingga  memakan dangkel pohon,  bahkan  mati  karenanya.  Berdemonstrasi atau  bahkan  memerangi  pemimpin  mungkin  suatu  saat  justru  dibenarkan  dan  wajib.  Misal,  ketika satu negeri ada dua pemimpin, satu di antaranya harus diperangi, yaitu pemimpin  yang sebenarnya tidak  berhak  memimpin,  karena  tidak  mungkin  dua-duanya  benar.  Salah  satu  dari  keduanya  pasti salah.  Yang  salah  itulah  yang  wajib  diperangi  dan  yang  satunya  lagi  tidak  diperangi  karena memang berhak untuk memerintah, ia wajib ditegakkan dan wajib didukung.  Nabi Saw bersabda:
ِإ َذ ا ُـﺑ ْﻮ ِﻳ َﻊ َِﳋ ِﻠ ْـﻴ َﻔ َـﺘ ِ ْﲔ َﻓ ْـﻗﺎ ُـﺘ ُﻠ ْﻮ ِا ا ﱠﻻ َﺧ ﱠﺮ ِﻣ ْـﻨ ُﻬ َﻤ ﺎ ) ﰉا ﻦﻋ ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور ﺬﳋا ﺪﻴﺳ ىر (
ِ◌ Artinya: “Jika (kamu) dibaiat untuk dua khalifah maka perangilah salah satu dari keduanya” (HR. Muslim dari Abi Sayid al-Khudri).
Jika pemimpin itu pada akhirnya tidak bermoral, mengacu kepada hadits-hadits shahih tidak ada  yang  membenarkan  untuk  menggulingkan  pemimpin.  Hadits-hadits  tentang  kewajiban  rakyat yang  telah  diuraikan  itu dapat dijadikan  acuan bagi  kesimpulan  ini.  Umumnya  kaum  sunni  seperti Asy’ari,  al-Baqillani,  al-Mawardi,  an-Nasafi,  at-Taftazani,  dan  an-Nawawi  juga  berpendapat
demikian.  Namun  sebagian  Syafi’iyyah,  kaum  teolog  seperti  al-Baghdadi,  al-Ijji,  al-Jurjani,  Ibnu Hazm,  dan  kaum  Mu’tazilah  membenarkan  pemberhentian  pemimpin  yang  tidak  bermoral, khiyanat,  dan  tidak  melaksanakan  amanahnya  (Mumtaz  Ahmad,  l994:  l03-l04).  Kalau  dimikian, dapat diketahui bahwa dasar pembolehan kudeta hanyalah ijtihadiyah dari ulama saja.
Sedangkan  berkenaan  dengan  hak  rakyat,  sebagaimana  layaknya  pemimpin  yang  memiliki kewajiban dan hak, maka rakyat pun juga memiliki kewajiban dan hak. Apa saja yang menjadi hak rakyat  adalah  menjadi  kewajiban  pemerintah.  Dengan  demikian  hak  rakyat  adalah  memperoleh keadilan,  hak  hidup  secara aman,  tenteram,  damai dan  sejahtera  serta  mendapat perlindungan  dari pemerintah selagi mereka tidak mengganggu stabilitas negara dan ketertiban umum.
4. Kewajiban dan Hak Berimbang antara Pemerintah dan Rakyat
Secara  prinsip  kewajiban  dan  hak  antara  pemerintah  dan  rakyat  itu  berimbang.  Selagi pemerintah melaksanakan amanahnya,  yaitu mewujudkan pemerintahan  yang bersih (tidak korup), adil  dan  berwibawa,  memperhatikan  dan  mengusahakan  keamanan  dan  kemakmuran  umum, melindungi hak-hak rakyatnya, maka rakyat harus patuh terhadap pemerintah. Nabi bersabda:
… ِا َْﲰ ُﻌ ْﻮ َو ا َا ِﻃ ْـﻴ ُﻌ ْﻮ َﻓ ا ِﺈ َﱠﳕ َﻋ ﺎ َﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ َﻣ ِ َﲪﺎ ُﻠ ْﻮ َو ا َﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َﻣ ِ َﲪﺎ ْﻠ ُﺘ ْﻢ ) ﺎﲰ ﻦﻋ ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور ك (
Artinya:  “…Dengarkanlah  dan  taatilah  (olehmu  rakyat)  apa  yang  menjadi  (hak  dan  kewajiban) mereka  (pemerintah)  adalah  memang  hak  dan  kewajiban  mereka,  dan  apa  yang  menjadi  hak  dan kewajiban mu memang ada padamu” (HR. Muslim, II: l34).

## 5. Prinsip Demokratis dalam Islam
Yang  dimaksud  demokratis  adalah  hak  kebebasan  bagi  rakyat  untuk  memilih  siapa pemimpin  yang  dikehendaki  atau  yang  disenangi  dan  tidak  memilih  calon  pemimpin  yang  tidak disenangi. Nabi ٍ◌ Saw bersabda:
ِﺧ َﻴ ُرﺎ َا ِﺋ ﱠﻤ ِﺘ ُﻜ ُﻢ ا ﱠﻟ ِﺬ ْى ُِﲢ ﱡـﺒ ْﻮ َـﻧ ُﻬ ْﻢ َو ُﻳ َﺼ ﱢﻮ ُﻟ ْﻮ َن َﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َو َﺗ ِﺼ ُﻠ ْﻮ َن َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ َو َﺷ َﺮا ُر َا ِﺋ ﱠﻤ ِﺘ ُﻜ ُﻢ ﱠﻟا ِﺬ َـﺗ  ى ْـﺒ َﻐ ُﻀ ْﻮ َـﻧ ُﻬ ْﻢ َو َـﻳ ْـﺒ َﻐ ُﻀ ْﻮ َﻧ ُﻜ ْﻢ َو َـﺗ ْﻠ َﻌ ُـﻨ ُﻬ ْﻢ َو َـﻳ ْﻠ َﻌ ُﻨ ُﻜ ْﻢ ِﻗ ْﻴ َﻞ َﻳ َرﺎ ُﺳ ْﻮ َل ِﷲا َا َﻓ َﻼ َـﺗ َﻨ َ ﺑﺎ ُﺬ ُﻫ ْﻢ ِﺑ ﱠﺴﻟﺎ ْﻴ ِﻒ َـﻓ  ؟ َﻘ َلﺎ َﻻ َﻣ ﺎ َا َﻗ ُﻣﺎ ْﻮ ِﻓ  ا ْﻴ ُﻜ ُﻢ ﱠﺼﻟا َﻼ َة َﻓ ِﺈ َذ َ ر ا َا ْـﺑ ُﻨ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َ و َﻻ ِﺗ ُﻜ ْﻢ َﺷ ْﻴ ًﺌ ُﻧ ﺎ ْﻜ ِﺮ ُﻫ ْﻮ َﻧ ُﻪ َﻓ ْﻛﺎ َ ﺮ ُﻫ ْﻮ َﻋ ا َﻤ َﻠ ُﻪ َ و َﻻ َـﺗ ْـﻨ َﺰ ُﻋ ْﻮ َﻳ ا ًﺪ ِﻣ ا ْﻦ َﻃ َﻋﺎ ِﺘ ِﻪ ) ﻦﻋ ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور ﺎﻣ ﻦﺑ فﻮﻋ ﻚﻟ
(
Artinya:  “Pilihanmu  terhadap  pemimpinmu  adalah  orang  yang  kamu  senangi  dan  menjalin persaudaraan  denganmu  dan  kamu  juga  menjalin  persaudaraan  dengan  mereka.  Jeleknya
pemimpinmu  adalah  orang  yang  kamu  memarahi  mereka  dan  mereka  memarahi  kamu,  kamu melaknat  mereka  dan  mereka  melaknat  kamu.  Dikatakan,  ‘Wahai  Rasulullah!  apakah  kami  tidak boleh  meluruskan  mereka  dengan  pedang?  Jawab  beliau,  ‘Jangan!  selagi  di  antara  kamu  (bebas) mendirikan  shalat.  Jika  kamu  melihat  orang  yang  memimpin  kamu  berbuat  hal  yang  tidak menyenangkan,  maka  membencilah  kamu  terhadap  perbuatan  mereka  dan  janganlah  kamu menentangnya” (HR. Muslim dari ‘Auf bin Malik, Muslim, II: l38).
Hadits  di  atas  secara  implisit  membolehkan  adanya  kelompok  partai.  Dari  kelompok partainyalah  seseorang  mengajukan  calon  pemimpin.  Kelompok  lain  juga  berbuat  yang  sama. Calon  pemimpin  yang  akhirnya  menjadi  pemimpin,  kelompok  partai  manapun  harus  menaatinya. Ketaatan yang dimaksud hadits itu begitu ditekankan sehingga kalau rakyat melihat oknum pejabat berbuat  yang  tidak  menyenangkan  (ditinjau  dari  syari’at),  rakyat  tidak  boleh  memberontak, melainkan  cukup  tidak  menyenanginya  atau  bersabar  selagi  kebebasan  beribadah  masih  tetap berlaku di negara itu.
6. Prinsip Bermusyawarah ( syura )
Syura (musyawarah) berbeda dengan  demokrasi,  khususnya  dari  aspek  generikanya. Syura memiliki  dimensi  teologis  karena  bersumber  dari  wahyu  Ilahi  dan  suci  ( sacral ).  Sedangkan demokrasi  tidak  memiliki  dimensi  teologis  karena  bersumber dari pemikiran  manusia  dan  bersifat provan.  Dalam  demokrasi  secara  konseptual  memberikan  hak  kepemimpinan  bagi  yang memperoleh  suara  terbanyak  dan  yang  selainnya  supaya  tetap  menghormati,  dan  masih  memberi hak  oposisi  untuk  melakukan  kontrol  terhadap  pemerintah.  Sedangkan  dalam syura memberikan hak  kepemimpinan kepada yang paling sanggup memikul amanah Allah dalam bermasyarakat dan bernegara  meskipun  tidak  didukung  ( baiat ) oleh  mayoritas,  tidak  memberi  hak  oposisi,  semuanya harus taat kepada pemimpin yang sah.
Meskipun  demikian  secara  praktis  antara  demokrasi  dan syura dapat  seiring  dan  sejalan. Dalam  memilih  seorang  pemimpin,  wujud syura adalah  baiat  dan  baiat  secara  praktis  diwujudkan dengan  pemungutan  suara  (Mumtaz,  l994:  l04).  Pemungutan  suara  adalah  essensi  demokrasi  itu sendiri.  Selanjutnya  baik syura maupun  demokrasi  dimaksudkan  untuk  memecahkan  semua persoalan  yang  menyangkut  kepentingan  bersama,  termasuk  di  dalamnya  mengenai  kehidupan politik. Allah berfirman:
                                                                                                          
                                                                                                               .
Artinya:  “Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah  kamu  berlaku  lemah-lembut  terhadap  mereka. Sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar,  tentulah  mereka  menjauhkan  diri  dari sekelilingmu.  Karena  itu  maafkanlah  mereka,  mohonkanlah  ampun  bagi  mereka,  dan bermusyawarahlah  dengan  mereka  dalam  urusan  itu.  Kemudian  apabila  kamu  telah  membulatkan tekad,  maka  bertawakkallah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang-orang  yang bertawakkal kepada-Nya “. (QS. Ali Imran: l59).
Di  samping  mengadung  prinsip syura dalam  praktik  berpolitik,  ayat  tersebut  memberikan prinsip santun dan lemah lembut, sehingga tidak memberikan peluang praktik-praktik yang bersifat kasar,  mengumpat,  menghujat,  memfitnah,  anarkhis  dan  destruktif.  Jika  ada  perbedaan  antara kebijakan  pemerintah  dan  rakyat,  Allah  menganjurkan  selain  bermusyawarah  menuju  mufakat, supaya kembali kepada petunjuk al-Qur`an maupun as-Sunnah. Firman Allah:
                                                      
Artinya: “Jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah  ia kepada Allah (al- Qur’an) dan Rasul (as-Sunnah) “ (QS. An-Nisa: 59).
Kalau  al-Qur`an  telah  menjadi  hakim  terakhir,  maka  apapun  keputusan  al-Qur`an  dan  as- Sunnah  harus  dijujung  tinggi,  dilaksanakan,  dan diamalkan  oleh  semua pihak  yang  bertikai.  Siapa yang mengkhianati putusan atas dasar petunjuk al-Qur`an dan as-Sunnah, wajib diluruskan.

## Sumbangan Islam dalam Perpolitikan Indonesia
Para pelaku sejarah perintis kemerdekaan dan pendiri negara Indonesia mayoritasnya adalah umat Islam. Mereka memasukkan essensi atau simpul Islam  ke dalam dasar-dasar negara. Simpul- simpul Islam itu di antaranya adalah sebagai berikut.

## 1. Muqadimah UUD ‘45
Muqadimah atau Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas empat alinea. Ajaran Islam  yang  terserap  dalam  alinea  ini  adalah  rumusan  konsep  peri  keadilan.  Adil  adalah menempatkan  sesuatu pada  tempatnya  ( wad’u  syaiin  fi  mahallih). Dengan  demikian  peri  keadilan baik menurut sumber (Islam) maupun konsep berbangsa dan bernegara melandasi semua kebijakan yang menyangkut seluruh rakyat Indonesia.
Dalam  alinea  kedua  terdapat  kata daulat  adil dan makmur .  Kesemuanya  berasal  dari  kata bahasa  Arab  dan  simpul-simpul  dalam  Islam.  “ Daulat ”  berarti  kekuasaan  atau  perputaran.  Kata daulat  termuat  dalam  al-Qur’an  satu  kali  (QS.  al-Hasyr:  7).  Kata  tersebut  terserap  dalam pembukaan  UUD  ’45  dalam  konteks  negara  yang  merdeka  dan  memiliki  pemerintahan  sendiri,
tidak terjajah oleh bangsa asing. Sementara itu kata makmur berasal dari kata bahasa Arab ma’mur . Kata  ini  terdapat  dalam  Al-Quran  satu  kali: “ Baitul  Ma'  mur “  (QS.  Ath-Thur:  4).  Maksud Baitul Ma’mur adalah  Kakbah.  Kakbah  menjadi  makmur  karena  dikunjungi  berjuta-juta  manusia  setiap tahunnya, sejak Islam generasi pertama hingga (insya Allah) hari akhir kelak. Dalam QS. Hud: 61, manusia  diperintahkan  supaya  bumi  ini  dibuat  menjadi  makmur.  Secara  etimologi,  kata ma’mur berasal  dari  kata ‘amara yang  berarti  umur  panjang.  Kata  itu  juga  berarti  harta  kekayaan  yang banyak. Maksud negara makmur berarti negara yang rakyatnya berkecukupan (Anis, II :626).
Dalam alenia ketiga terdapat kata rahmat , Allah , luhur , dan rakyat . Keempat kata ini berasal dari  bahasa  Arab  dan  bersumber  dari  ajaran  Islam.  Kata rahmat di  dalam  pembukaan  UUD  ’45 dirangkai  dengan  Allah  menjadi rahmat  Allah .  Dalam  Islam rahmat  Allah merupakan  salah  satu aqidah pokok. Allah berfirman:
                                           
Artinya:  “Dan  tiadalah  Kami  mengutus  kamu  (wahai  Muhammad),  melainkan  untuk  (menjadi) rahmat bagi semesta alam“ (QS. Al-Anbiya’: 107).
Kemerdekaan  Indonesia,  di  samping  hasil  usaha  para  pejuang  dengan  penuh  nilai-nilai kepahlawanan juga mereka mengakui sebagai rahmat Allah, kata itu tidak dapat ditafsirkan kecuali secara Islam. Sementara itu kata luhur berasal dari bahasa Arab zuhur yang berarti puncak gunung (Al-Munawwir:889). Pemakaian kata luhur dalam pembukaan dirangkai dalam ungkapan keinginan luhur yang  berarti  keinginan  sangat  tinggi.  Dan  kata rakyat berasal  dari  kata  dalam  bahasa  Arab ra’iyyah yang  arti  asalnya  gembalaan, dan  gembalaan  dalam  suatu  negara  adalah  umat  atau orang banyak.
Sementara itu pada alinea  keempat  juga banyak unsur serapan dari Islam. Karena di dalam alinea  ini  terdapat  rumusan  Pancasila,  penjelasannya  dituangkan  dalam  ruang  sendiri  yaitu Pancasila.

## 2. Pancasila
Rumusan  Pancasila  (lima  dasar)  yang  sah  sebagai  dasar  negara  Republik  Indonesia, semuanya  sesuai  dengan  prinsip-prinsip ajaran  Islam,  karena  memang  sumbangan  kaum  muslimin untuk  negara  ini.  Sila  pertama  sesuai  dengan  prinsip  tauhid  Islam,  baik  dalam  level  teks  suci maupun  pemahaman  atas  teks.  Tidak  ada  antagonisme  sejak  bunyi  wahyu  hingga  konsep teologisnya. Allah berfirman:
                  
Artinya: “Katakanlah, ‘Dia-lah Allah, Yang Maha Esa “ (QS. Al-Ikhlas : 1).
Secara teologis ayat ini menegaskan bahwa Allah itu Esa semurni-murninya, dan tidak ada rumusan lain  yang bersifat dualitas, trinitas, atau kompleksitas. Rumusan murni itu kemudian masuk dalam rumusan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah sumbangan Islam  yang justru merupakan inti ajarannya ke dalam dasar negara Republik Indonesia.
Rumusan  sila  kedua  “Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab”,  yang  merupakan  sumbangan Islam  terdapat  pada  konsep adil dan beradab . Adil adalah  ajaran  pokok  dalam  Islam,  khususnya dalam  kehidupan  bersama.  Kata  adil  atau  kata  yang  seakar  dengannya  disebut  dalam  al-Qur’an sebanyak  28  kali  yang  jika  diringkas  hendaklah  manusia  itu  berbuat  adil  terhadap  Allah,  dirinya sendiri,  sesama  manusia,  terhadap  tetumbuhan,  binatang,  maupun  secara  umum  kapada  alam semesta.  Istilah  “beradab”  berasal  dari  kata adab .  Kata  ini  berasal  dari  bahasa  Arab  dan  juga merupakan ajaran  Islam. Adab secara leksikal berarti sopan. Ini berarti hubungan antara  yang  satu dengan  yang  lain,  termasuk  dalam  kehidupan  berpolitik  dan  bernegara  haruslah  mengemban  sifat sopan dan santun. Pemerintah  yang bersifat diktator atau rakyat bersifat anarkhis tidak mempunyai tempat baik dalam Islam maupun praktik kenegaraan di negara Indonesia.
Rumusan sila ketiga “Persatuan Indonesia”, sesuai dengan ajaran Islam dalam al-Qur’an:
                         
Artinya: “Manusia itu adalah umat yang satu...“ (QS. Al-Baqarah: 213 ).
Hakikat  manusia  yang  sebenarnya  satu  itu  masih  diperintahkan  supaya  bersatu  dan  tidak  saling bercerai berai, sebagaimana perintah Allah SWT:
                                                  
Artinya:  “Dan  berpeganglah  kamu  semuanya  kepada  tali  (agama)  Allah,  dan  janganlah  kamu bercerai berai ....“ (QS. Ali-Imran: 103).
Sementara  sila  keempat  “Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan”,  merupakan  perasan  dari  sejumlah  ajaran  Islam.  Kata  kerakyatan, hikmat,  permusyawaratan,  dan  perwakilan  berasal  dari  bahasa  Arab  dan  bersumber  dari  ajaran Islam.  Kata  rakyat  terambil  dari  kata ra’iyyyah (lihat  HR.  Muslim  dari  Ibnu  Umar,  Muslim,  II: 125). Kata permusyawaratan terambil dari kata bahasa Arab musyawarah ( syura ), kata ini terdapat dalam  al-Qur’an  surat  Ali  Imran:  159  dan  asy-Syura:  38.  Kata perwakilan terambil  dari  bahasa Arab wakil . Al-Qur’an menyebut kata wakila sebanyak 13 kali, artinya suatu urusan itu diserahkan kepada  yang  lain  untuk  mengurusnya, al-mutawakilun (orang  yang  menyerahkan  urusannya)  tiga kali, dan al-mutawakkilin (orang yang menyerahkan sesuatu urusan) satu kali.
Sedangkan  sila  kelima  “Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”  juga  sama  dengan prinsip dasar ajaran Islam adalah adil, sebagaimana sudah diterangkan di atas dalam sila kedua.
3. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
Lembaga  tinggi  negara  DPR  yang  merupakan  singkatan  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat, ketiga  kata  tersebut  berasal  dari  bahasa  Arab.  Kata dewan berarti  mahkamah  atau  pengadilan. Untuk  kata  perwakilan  dan  rakyat  telah  dijelaskan  dalam  sub  bab  sebelum  ini.  DPR  sebagai lembaga  dengan  demikian  bersumber  sepenuhnya  dari  Islam.  Karena  itu  siapa  pun  yang  menjadi anggota DPR, baik berupa personal maupun kelembagaan haruslah bekerja dalam rangka memikul amanah  dari  Allah  SWT.  Tidak  boleh  ada  oknum  DPR  apalagi  secara  kelembagaan memperlihatkan praktik-praktik yang tidak terpuji dan membebani rakyat.

## 4. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
Kata  majelis  berasal  dari  bahasa  Arab majlis dan  berarti  persidangan.  Untuk  kata permusyawaratan  dan  rakyat  telah  dijelaskan  di  atas.  MPR  sebagai  suatu  lembaga  dalam  Islam disebut ahlul  hall  wal  ‘aqd ,  yaitu  kumpulan  tokoh  dan  pemimpin  masyarakat,  dan  secara  generik semuanya  terambil  dari  Islam  yang  kemudian  di  ketatanegaraan  Indonesia  menjadi  lembaga tertinggi negara.
5. MA (Mahkamah Agung)
Mahkamah Agung juga merupakan lembaga tinggi negara. Kata “Mahkamah” juga terambil dari  bahasa  Arab mahkamah .  Kata  ini  berasal  dari  kata hakama yang  merujuk  kepada  hukum. Berbagai  kata  turunan  dari hakama seperti hakim , mahkamah , hukmun , hukman , yatahakamu dan masih banyak lagi tercatat 192 kali dalam al-Qur`an yang semuanya berhubungan dengan hukum.
Mahkamah  Agung  sebagai  suatu  lembaga  tertinggi  di  bidang  hukum  ini  dengan  demikian dimaksudkan  supaya  hukum  Allah  SWT  menurut  Islam  dapat  berjalan  dengan  baik  dalam  gelar ketatanegaraan. Mahkamah Agung merupakan benteng terdepan sekaligus terakhir  bagi tegak atau tidaknya  hukum  di  negeri  ini.  Jika  lembaga  ini  benar-benar  mengedepankan  supremasi  hukum, tentu  tidak  banyak  penyelewengan  dalam  negara.  Sebaliknya  jika  Mahkamah  Agung  tidak menjadikan dirinya sebagai good govern dan clean govern tentu negara dalam waktu singkat akan ambruk,  karena  huru-hara  dan  aneka  penyimpangan  terjadi  di  mana-mana,  justru  pemicunya lembaga  tinggi  negara  dalam  bidang  hukum.  Karena  itu  sesuai  dengan  tujuan  dibentuk  lembaga tinggi dan terhormat dalam bidang hukum ini hendaklah mengemban amanat Allah, amanat negara, amanat rakyat dengan sebaik-baiknya.
Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang  secara  formal  disebut  negara  Pancasila,  essensinya  adalah  negara  yang  dibangun  atas  dasar fondasi Islam.
Peranan Sistem Politik Islam dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Indonesia
Sistem  politik  Islam  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  ajaran  Islam  itu  sendiri.  Karena keduanya  memiliki  dasar  pijakan  yang  sama  yaitu  al-Qur`an  dan  as-Sunnah.  Perjuangan  panjang bangsa  Indonesia  untuk  menegakkan  persatuan  dan  kesatuan  serta  menghindari  segala  macam bentuk  perpecahan  sangat  erat  kaitannya  dengan  sistem  politik  Islam  yang  berlandaskan  ajaran Islam yang dijadikan sebagai pedoman konsep bagi para pejuang bangsa yang notabene adalah para memuka  agama  Islam.  Agama  Islam  telah  memberikan  penerangan  kepada  manusia  dalam  hidup bersama termasuk dalam berpolitik atau bernegara, antara lain sebagai berikut.
1. Perintah untuk bersatu
Islam  melalui  al-Qur’an  menganjurkan  agar  antar kelompok,  antar  golongan  maupun  antar partai saling melakukan ta’aruf (perkenalan). Allah berfirman:
                                                                                                                            
                                 .
Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan  kamu dari seorang  laki-laki dan seorang perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal- mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia  di  antara  kamu  di  sisi  Allah  ialah  orang  yang paling  taqwa  di  antara  kamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  lagi  Maha  Mengenal“  (QS. Al-Hujarat: 13).
Ayat  ini  sekaligus  menjelaskan  paham  persamaan  (egalitarianisme)  untuk  semua  manusia atau  lintas  batas:  ras,  agama,  bahasa,  maupun  adat  istiadat.  Allah  menegaskan  tinggi  rendah martabat  seseorang  hanya  ditentukan  oleh  takwa.  Allah  juga  tidak  menentukan  di  mana  batas tertinggi maupun terendah takwa. Hanya Allah saja yang mengetahui, karena Dia yang menentukan batas-batas  itu.  Allah  justru  menjelaskan  bahwa  manusia  adalah  suatu organis  (umat)  tunggal  dan Allah satu-satunya yang disembah. Allah berfirman:
                                                                  .
Artinya:  “Sesungguhnya  (agama  tauhid)  ini  adalah  agama  kamu  semua,  agama  yang  satu dan  aku adalah Tuhanmu, Maka sembahlah aku“ (QS. Al-Anbiya: 92). Lihat juga QS. Al-Mukminun: 52.
2. Larangan saling curiga
Islam  melarang  kepada  semua  orang  baik  dalam  kapasitasnya  sebagai  individu,  sebagai kelompok  sosial,  maupun  kelompok-kelompok  yang  lain  termasuk  kelompok  politik  untuk  saling curiga, saling melecehkan atau yang semakna dengannya. Allah berfirman:
                                                                                                                       
                                                                                                           .
Artinya: “ Hai orang-orang  yang beriman, jauhilah  kebanyakan sakwa sangka (kecurigaan), karena sebagian  dari  sakwa  sangka  itu  dosa.  Dan  janganlah  mencari-cari  keburukan  orang  dan  janganlah menggunjingkan  satu  sama  lain.  Adakah  seorang  di  antara  kamu  yang  suka  memakan  daging saudaranya  yang  sudah  mati?  Maka  tentulah  kamu  merasa  jijik  kepadanya.  Dan  bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang“ (QS. Al-Hujurat: 12).
Islam  mengajarkan  sikap  terhadap  orang  lain  atau  kelompok  lain  haruslah  saling mengembangkan husnuzhan (prasangka  baik).  Kalau  masing-masing  kelompok  saling  menaruh husnuzhan tentu  akan  mempererat  hubungan  mereka  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat tersebut.  Kecurigaan  dan  pelecehan  terhadap  kelompok lain  hanya  akan  menghasilkan  ketegangan antar  individu  maupun  antar  kelompok,  karena  kelompok  yang  dicurigai  jika  mengetahuinya  pasti tersinggung  baik  dirinya  sebagai  individu  maupun  atas  nama  kelompok.  Kelompok  ini  tentu membalas mencurigai kepada kelompok pencuriga tersebut. Akibatnya terjadi saling mencurigai di antara mereka. Saling curiga mudah mengarah kepada disintegrasi bahkan konflik di antara mereka. Sebagai  bangsa  akan  menjadi  lemah  jika  elemen-elemen  di  dalamnya  saling  mencurigai  dan bertikai (lihat:(QS. Ali Imran: 103).
Perintah  untuk  bersatu  dan  larangan  bercerai-berai  disertai  juga  dengan al-wa’du  wa  al- wa’id (janji  dan  ancaman).  Sudah  barang  tentu  janji  dan  ancaman  Allah  pasti  terjadi.  Rasulullah Saw  dibebaskan  dari  tanggung  jawab  terhadap  umatnya  yang  bercerai  berai.  Firman  Allah  yang artinya:  “Sesungguhnya  orang-orang  yang  memecah  belah  agama-Nya  dan  mereka  menjadi bergolongan,  tidak  ada  sedikitpun  tanggung  jawabmu  kepada  mereka.  Sesungguhnya  urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang  telah  mereka  perbuat“  (QS.Al-An’am:  159).  Ayat  ini  juga  menjelaskan  bahwa  Allah  yang mengurus orang-orang yang memecah-belah dari keutuhan sebagai suatu umat, dan Allah pula yang
akan  membalas  kelakuan  mereka  itu,  yaitu  siksaan  yang  amat  pedih  (lihat:  QS.  Ali  Imran:  105). Sebaliknya  orang  yang  tetap  istiqamah  dalam  kesatuan  umat,  mereka  itulah  sebagai  orang  yang mempererat  petunjuk  Ilahi  dan  dapat  merasakan  kenikmatan  bersaudara  (bersatu)  (lihat:  QS.  Ali Imran: 103).

## Simpulan
Berdasarkan  uraian  dalam  pembahasan  di  atas  tentang  integrasi  sistem  politik  Islam  dalam kancah perpolitikan nasional Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pertama, sejak  agama  Islam  masuk  Indonesia,  mayoritas  penduduk  Indonesia  memeluk agama  Islam.  Mereka  telah  banyak  memegang  peranan  penting  dalam  kehidupan  berpolitik  dan bernegara.  Banyak  lahir  kerajaan-kerajaan  Islam  yang  tersebar  dari  Indonesia  bagian  barat  hingga bagian  timur.  Banyak  juga  para  pejuang  muslim  yang  memperjuaangkan  kemerdekaan  Indonesia dan  mempertahankannya  dari  para  penjajahan  asing  yang  notabene  non  Islam.  Juga  banyak  para pemikir  politik  muslim  ikut  serta  mempengaruhi  kebijakan-kebijakan  politik  penting.  Keadaan seperti ini terjadi dari awal masuknya Islam hingga Indonesia merdeka sampai sekarang.
Kedua, para  pelaku  sejarah  perintis  kemerdekaan  dan  pendiri  negara  Indonesia mayoritasnya  adalah  umat  Islam.  Mereka  memasukkan  prinsip-prinsip dan  simbol  ajaran Islam  ke dalam dasar-dasar negara, umpamanya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas  empat  alinea,  rumusan  Pancasila  yang  menjadi  dasar  negara  Republik  Indonesia,  istilah  dan bentuk  lembaga  tinggi  negara,  seperti  DPR  (Dewan  Perwakilan  Rakyat),  MPR  (Majelis Permusyawaratan Rakyat), MA (Mahkamah Agung) dan lainnya.
Ketiga, tidak  ada  pembakuan  sistem  politik  dalam  Islam,  sehingga  umat  Islam  bebas memilih  bentuk  negara  mereka  sesuai  dengan  keinginan  dan  kebutuhan    masing-masing.  Mereka boleh mengambil bentuk negara kerajaan, republik, negara serikat, atau yang lainnya selagi prinsip- prinsip  Islam  tentang  kehidupan  bersama  ditegakkan  untuk  kemaslahatan  dan  kemakmuran bersama baik pemerintah maupun rakyat
Keempat, integrasi  sistem  politik  Islam  dan  politik  nasional  Indonesia  melahirkan  corak politik nasional Indonesia  yang memiliki ciri-ciri dan karakteristik  khusus dan berbeda dari sistem politik  negara-negara  lainnya  di  dunia.  Sistem  politik  Islam  yang  lahir  dari  para  pemikir  muslim dan berlandaskan al-Qur`an dan as-Sunnah telah banyak memberikan warna dan corak bagi bentuk dan sistem perpolitikan Indonesia.
Daftar Pustaka
Abdullah,  Taufik,  “Ke  Arah  Perencanaan  Strategi  Kulturan  Pembinaan  Umat”,  dalam Pak  Natsir 80 Tahun. H.  Endang  Saifuddin  Anshari  dan  M.Amin  Rais  (ed),  Jakarta:  Media  Dakwah, 1988.
Abdullah,  Yusril  Abdul  Ghani, Historiografi  Islam  dari  Klasik  hingga  Modern, Jakarta:  PT.Raja Grafindo Persada, Cet.I, 2004.
Al-Azdi,  Abu  Dawud  Sulaiman  bin  al-Asy’as  as-Sijistani, Sunan  Abu  Dawud  III, [t.tp]: Mahmud’Ali as-Sair,[t.th].
Almunawwir,  Ahmad  Warson, Kamus  Al-Munawwir  Arab-Indonesia .  Yogyakarta:  Pondok Pesantren Krapyak. [t.th.].
Amin, Samsul Munir, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta; Amzah, cet II, 2010. Anis,  Ibrahim  (et  all.), Al-Mu’jam  al-Wasith  II ,  Saudi  Arabia:  Hasan  ‘Ali  ‘Aliyyah.  Muhammad Syarqi Amim, [t.th.].
An-Naisaburi,  Abi  Husain  bin  Hajjaj  bin  Muslim  al-Qusyairi. Sahih  Muslim,  II .  Makkah:  Dar Yahya’ al-Kutub al- Arabiyyah-Indonesia,[t.th].
Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Historis Pemikiran Islam di Indonesia, Bandung: Mizan, 1994. Budiharjo ,  Miriam, Dasar-dasar  Ilmu  Politik, Jakarta:  Gramedia,  1982.Bukhori,  Ibrahim  S., Sejarah Masuknya Islam dan proses Islamisasi di Indonesia, Jakarta: Publisita, 1971. Darta , A.A. Gde, A.A. Gde Geriya, A.A. Gde Alit Geria, Babad Arya Tabanan dan Ratu Tabanan , Denpasar: Upada Sastra, 1996.
Daud Ali, Mohamad, Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Delian Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik. Jakarta Rajawali 1983. Esposito, John, Ensiklopedi Oxford:Dunia Islam Moderen IV , Bandung: Mizan, 2001. Hadi ,  Abdul, Islam  di  Nusantara  dan  Transformasi  Kebudayaan  Melayu, http://ahmadsamantho. wordpress.com. Diakses oleh Mahyudin pada 23 April 2008.
Harjono,  Anwar, Indonesia  Kita  Pemikiran  Berwawasan Iman  Islam, Jakarta:  Gema  Insani  Press, cet.I, 1995.
Hasjimy,  A., Sejarah  Masuk  dan  Berkembangnya  Islam  di  Indonsia, Jakarta:  PT.Alma'arif,  Cet.I, 1981.
Karim, M.Abdul, 2009, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, cet.II, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
L.W.C.  van  den  Berg, Hadramaut  dan  Koloni  Arab  di  Nusantara ,  diterjemahkan  oleh  Rahayu Hidayat, Jakarta: INIS, 1989.
Maududi,  Abul  A’la. Human  Right  in  Islam, (terj.),  Ahmad  Nashir  Budiman: Hak  Asasi  Dalam Islam , Bandung: Pustaka, l985. Na`im,  Abdullah  Ahmed, Islam  dan  negara  Sekuler,  Menegosiasikan  Islam  Syari`ah, Bandung: MUU, 2017
Nasution, Harun, Falsafah dan Mistisisme Dalam Islam , Jakarta: UI Press, l981.
Poesponegoro,  M.D., Sejarah  Nasional  Indonesia:  Jaman  pertumbuhan  dan  perkembangan kerajaan -kerajaan  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  PT  Balai  Pustaka  (ISBN  979-407-409-8), 1992.
Razak, Nasruddin, Dienul Islam , Maarif Bandung, 1989.
Salim, H.Agus,. Riwayat Kedatangan Islam di Indonesia, Jakarta: Tinta Mas, 1962. Sayid,  Alwi,  Sejarah  Perkembangan  Islam  di  Timur  Jauh,  Jakarta:  Dzija  Shahab  al-Maktab Addami, 1957.
Thomas, Arnold, Sejarah Dakwah Islam, Jakarta: Rambe, 1979.
Websters, Noah, Webster Twentieth Century Dictionary, USA: William Collins Publishers, l980. Yatim,  Badri, Sejarah  Peradaban  Islam  Dirasah Islamiyah  II, Jakarta:  PT.Raja  Grafindo  Persada, cet XVI, 2004.