## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 207-221 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## ANALISIS PASAL 32, 33 DAN 34  KUH PERDATA DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

## ANALYSIS OF CHAPTERS 32, 33, AND 34 OF THE CIVIL CODE IN THE FIQH PERSPECTIVE AND COMPILATION OF ISLAMIC LAW

## Yusefri
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bengkulu, Indonesia Email: yusefriys@gmail.com
Keywords : ABSTRACT Civil Law Book, Fiqh, Compilation of Islamic Law This  study  aims  to  find  the  perspective  of  Islamic  law  (fiqh)  and  the Compilation  of  Islamic  Law  in  Chapter  32  of  the  Civil  Code  (KUH), which contains a prohibition against adultery and its partner; Chapter 33, which includes a ban on remarriage or a  second time  for couples whose marriage has been declared dissolved by the court, and Chapter 34  which  prohibits  carrying  out  new  marriages  for  women  who  have been  divorced  except  after  three  hundred  days  have  passed.  This research includes the type of jurisprudential normative legal research.
Meanwhile, data analysis used descriptive qualitative, comparative, and content  analysis  methods  through  Islamic  law  approaches  (fiqh  and KHI). This study concludes that the legal provisions of Chapter 32 are very different or contradictory to fiqh and KHI. As for the requirements of chapters 33 and 34 of the Civil Code (KUH), some have differences, and others, in principle, have similarities with fiqh and KHI. Kata kunci : ABSTRAK KUH Perdata, Fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  perspektif  hukum  Islam (fikih) dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Pasal 32 Kitab Undang- Undang  (KUH)  perdata  yang  berisikan  larangan  pezina  dengan pasangannya,  pasal  33  yang  berisikan  larangan  menikah  ulang  atau kedua  kalinya  terhadap  pasangan  yang  pernikahanya  telah  dinyatakan bubar  oleh  pengadilan,  dan  pasal  34  yang  berisikan  larangan melaksanakan  pernikahan  baru  bagi  perempuan  yang  telah  bercerai kecuali  setelah  melewati  tiga  ratus  hari.  Penelitian  ini  termasuk  jenis penelitian hukum normatif yurisprudensi.  Data diperoleh melalui studi kepustakaan  ( library  research). Adapun  analisis  data  menggunakan metode analisis deskriptif  kualitatif,  komperatif, dan content analysis melalui  pendekatan    hukum  Islam  (fikih  dan  KHI).  Penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  ketentuan  hukum  pasal  32  sangat  berbeda  atau berseberangan  dengan fikih dan KHI. Adapun terhadap ketentuan pasal 33 dan 34 KUH Pardata, sebagiannya terdapat perbedaan, dan sebagian lainnya secara prinsip ada kesamaan dengan fikih dan KHI.
Diterima : 2 Maret 2023; Direvisi : 23 Juli 2023; Disetujui : 26 Juli 2023; Tersedia online : 25 Agustus 2023
How to cite: Yusefri, “Analisis Pasal 32, 33 dan 34 KUH Perdata dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4 , No. 2 (2023): 207-221. doi: 10.36701/bustanul.v4i2.902.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 207-221 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PENDAHULUAN
Manusia  diciptakan  terdiri  dari  jenis  laki-laki  dan  perempuan,  serta  dibekali banyak potensi alamiah (fitrah)  yang dibawanya sejak lahir. Di antara potensi  fitrah itu adalah nafsu syahwat ( sex ) yang dengannya manusia menyukai lawan jenisnya. Adanya potensi fitrah seksual ini pada prinsipnya bertujuan untuk kelangsungan generasi penerus kehidupan  manusia  itu  sendiri.  Untuk  terealisasi  dan  terpeliharanya  tujuan  tersebut dengan baik, maka dalam konteks ini perlu adanya ketentuan yang mengatur hubungan antara lawan jenis, antara lain misalnya harus diikat dalam suatu perkawinan dan larangan terjadinya pezinahan.
Melalui ikatan perkawinan, hubungan lahir batin antara dua orang yang berlainan jenis  (laki-laki  dan  perempuan)  terjalin  kuat  untuk  hidup  bersama  dalam  satu  rumah tangga, dan secara formal  diakui sah oleh undang-undang. 1 Dengan kata lain, perkawinan tidak hanya sekedar ikatan penghalalan untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi perkawinan  juga  bertujuan  untuk  menjaga  kehormatan.  Kalau  hanya  untuk  memenuhi kebutuhan  biologis  seseorang;  laki-laki  atau  perempuan  dapat  saja  mencari  pasangan/ lawan  jenisnya,  lalu  melakukan  hubungan  badan  untuk  memenuhi  kebutuhan  biologis, tetapi dengan melakukan itu dia akan kehilangan kehormatan.
Adapun zina merupakan bentuk perbuatan hubungan seksual (persetubuhan atau senggama) antara seorang laki-laki dan perempuan yang terjadi diluar ikatan perkawinan yang  sah. 2 Zina  tergolong  perbuatan  asusila,  sangat  keji  dan  semua  agama  tidak memperbolehkannya. 3
Dalam negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berbagai ketentuan berkaitan dengan persoalan perkawinan dan zina dapat ditemukan pada beberapa sumber hukum, Di  antaranya  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Per)  atau    dikenal dengan  istilah  Bugerlijk  Wetboek  (BW).  Beberapa  pasal  dalam  kaitanya  tentang perkawinan dan zina, Di antaranya adalah pasal 32 KUH Perdata  berbunyi “Seseorang yang  dengan  keputusan  pengadilan  telah  dinyatakan  melakukan  zina,  sekali-kali  tidak diperkenankan  kawin  dengan  pasangan  zinanya  itu.”  Berikutnya  pasal    33  berbunyi: “Antara  orang-orang  yang  perkawinannya  telah  dibubarkan  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  199  nomor  3  atau  4,  tidak  diperbolehkan  untuk  kedua  kalinya  dilaksanakan perkawinan  kecuali  setelah  lampau  satu  tahun  sejak  pembubaran  perkawinan  mereka yang didaftarkan dalam daftar Catatan Sipil. Perkawinan lebih lanjut antara orang-orang yang  sama  dilarang.    Sedangkan  pasal  34  berbunyi:  “  Seorang  perempuan  tidak diperbolehkan  melakukan  perkawinan  baru,  kecuali  setelah  lampau  jangka  waktu  tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir.”  Ketentuan hukum yang terdapat pada  tiga  pasal  ini    yaitu;  pasal  33  mengandung  ketentuan  tentang  larangan  pezina
1 I  Gusti  Ayu  Pradnyahari  Oka  Sunu.  Pande  Yogantara  S, Perkawinan  Beda  Agama  Menurut Undangundang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang Perkawinan .  Jurnal  Kertha  Wicara  Vol.  10  No.  6  Tahun 2021, h. 387-396.
2 Ishak, Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana . Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 56, Th. XIV (April, 2012), h. 165-178.
3 Ishak. Kontribusi Konsep Jarimah Zina dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 14, No. 1, Juni 2014, h. 81-100.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 207-221 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
menikah dengan pasangannya. Pasal 34 mengandung ketentuan hukum tentang larangan menikah kedua kalinya bagi pasangan yang telah dinyatakan sah bercerai sebelum waktu satu  tahun.  Sedangkan  pasal  35  mengandung  larangan  bagi  perempuan  melaksanakan perkawinan baru pasca bercerai, kecuali setelah satu tahun.
Dalam konteks beragama dan  bernegara di Indonesia khususnya bagi umat Islam, berbagai  permasalahan  terkait  tentang  perkawinan  dan  zina,    secara  prinsip  merujuk kepada fikih dan Kompliasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan hal ini, maka pertanyaan yang dirumuskan dalam kajian ini adalah, bagaimanakah ketentuan hukum pasal  33, 34 dan 35  KUH Perdata dalam perspektif  kajian hukum Islam (fikih dan KHI)? Pertanyaan ini menarik dikaji karena bagaimanapun keberadaan hukum Islam termasuk bagian sistem hukum yang diakui di Indonesia,  dan secara historis telah hidup, tumbuh dan berkembang sejak  pra  penjajahan.  Adapun  tujuan  dilakukannya  kajian  ini  adalah  untuk mendeskripsikan  secara  kritis  titik  temu  kesesuaian  atau  kesamaan  dan  atau ketidaksesuaian    (berbedaan),  antara  kententuan  hukum  pasal    33,  34  dan  35    KUH Perdata dengan yang ada dalam fikih dan KHI.
Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan sudah ada kajian-kajian yang objeknya berkenaan tentang KUH Perdata yang dikaji (teliti) dari perspektif hukum Islam. Beberapa Di antaranya sebagai berikut:
1. Syamsul   Munir  dan  Soesilo,  melakukan  studi komperatif   KUH  Perdata dengan hukum  Islam  dan  hukum  adat  tentang  keabsahan  Perjanjian.  Kajian  ini berkesimpulan,  bahwa  ketentuan  hukum  dalam  hal  keabsahan  perjanjian menurut KUH Perdata, hukum Islam dan hukum adat terdapat beberapa perbedaan yang sangat prinsip. 4
2. Sanafiah   juga  melakukan  kajian  analisis  komperartif  KUH  Perdata  dan  hukum Islam  tentang Warisan  Ahli Waris Dalam Kandungan.  Kesimpulan penelitian  ini menunjukkan    bahwa    menurut  KUH  Perdata  dan  hukum  Islam,  ahli  waris  yang dilahirkan  dalam  keadaan  hidup  berhak  mendapat  warisan,  dan  jika  dilahirkan dalam keadaan mati tidak berhak mendapat warisan. 5
3. Kajian  komperatif antara  KUH Perdata  dan Hukum Islam dilakukan Khairuddin tentang persoalan penarikan tanah hibah. Kesimpulanya menunjukkan bahwa masih terdapat suatu hibah yang ditarik kembali dengan berbagai alasan, padahal sesuai dengan ketentuan yang ada suatu hibah tidak bisa ditarik atau diambil lagi. 6
4. R Bawono, mengkaji persoalan tentang hukum isbat nikah, analisis KUH Perdata dan  KHI.    Kajian  ini  berkesimpulan  bahwa  ketentuan  isbat  nikah  dalam  KHI bersifat rigit, sedangkan dalam KUH Perdata tidak bersifat rigit. 7
4 Syamsul Munir dan Soesilo, Studi Perbandingan Keabsahan Perjanjian Prespektif Kuh Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat . Jurnal IUS Vol.X No.02 September 2022, h. 158-169.
5 Fadri Sanafiah , Studi Komparatif tentang Warisan Ahli Waris dalam Kandungan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), Volume 5, Nomor 9, September 2022, h. 3863-3869.
6 Khairuddin, Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH-Perdata Terhadap Penarikan Tanah Hibah . JJR : Journal Of Judicial Review, Vol 24 No 1, June 2022, h. 91-104.
7 Royan Bawono. Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut Kuh Perdata Dan Khi Indonesia . LENTERA: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamīc Studies, Volume 4, Nomor 2, Juli – Desember 2022, h. 67 – 82.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 207-221 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
5. A.  Latif    mengkaji  persoalan  tentang  kedudukan  anak  angkat  dalam  perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam.  Hasil kajian ini menunjukkan bahwa anak angkat versi  hukum  Islam  tidak  menimbulkan  akibat  hukum  dalam  hal  nasab,perwalian dan waris. Sedangkan munurut versi KUH Perdata bahwa anak angkat disamakan dengan anak sah. 8
6. Mohamad  Kharis  Umar  Dani,  meneliti  persolan  tentang  Jual  Beli  Berdasarakan KUH Perdata dan Hukum Islam Secara Tidak Tunai.  Penelitian ini menyimpulkan bahwa  jual beli secara tidak tunai tidak sesuai menurut KUH Perdata dan Hukum Islam.  secara tidak tunai. 9
Dari  paparan  di  atas,  terlihat  objek  kajian  artikel  ini  berbeda  dengan  kajian sebelumnya.  Fokus  penelitian  artikel  ini  adalah  mengkaji  pasal    33,  34  dan  35    KUH Perdata dari sudut perspektif  fikih dan KHI. Kajian  ini termasuk jenis penelitian hukum normatif Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau literature. Bahan primer  data  adalah  KUH  Perdata,  kitab-kitab  fikih  dari  berbagai  mazhab  dan  KHI. Analisis  data  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  analisis  konten  (isi  ( content analysis )), dan dengan pendekatan fikih dan KHI.

## PEMBAHASAN
A. KUH Perdata, Fikih dan Kompilasi Hukum Islam

## 1. KUH Perdata
Setiap  negara  pasti  membutuhkan  dan  memiliki  hukum  yang  mengatur  tatanan kenegaraan  maupun  kemasyarakatan.  Dalam  hal  ini  di  Indonesia,  ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perbuatan setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga, Di antaranya terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang dikenal  dengan  istilah Bugerlijk  Wetboek (BW).    Kitab  ini,    sesungguhnya  merupakan warisan  kodifikasi  hukum  perdata  yang  disusun  di  negeri  Belanda  yang  diberlakukan selama  penjajahanya  atas  Indonesia.  Penyusunan  KUH  Perdata  tersebut,  sangat dipengaruhi oleh Hukum Perdata Francis ( Code Napoleon ).  Jika demikian halnya, maka dari sisi asal asul dan perkembangan hukum perdata di Indonesia, tidak lepas dari sejarah hukum perdata di Eropa dan  masa kolonialisme penjajahan Belanda atas Indonesia.
Berdasarkan data dan fakta sejarah, pengkodifikasian hukum perdata  mula terjadi di negara Francis pada masa tahun  1804, dengan sebutan Code Civil de Francis , atau masyarakat Eropa menyebutnya dengan istilah Code Napoleon . Penyusunan Code Civil de Francis itu sendiri berdasarkan hukum Romawi, karena  sebagai hukum yang paling sempurna, yang diberlakukan di Francis selama dalam penaklukan bangsa Romawi. 10
8 Abdul  Latif.  Jumailah.  Luqman  Haqiqi  Amirullah, Kedudukan  Anak  Angkat  dalam  Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata . Al-Hukkam : Journal of Islamīc Family Law, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2021, h. 155-172.
9 Mohamad Kharis Umardani, Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur’an-Hadist) Secara Tidak Tunai . Journal of Islamīc Law Studies (JILS). Centre of Islam  and  Islamīc  Law  Studies  Lembaga  Kajian  Islam  dan  Hukum  Islam  Faculty  of  Law,  Universitas Indonesia, Volume 4 No. 1 (2020), h. 16-35.
10 Erie  Hariyanto, BURGELIJK  WETBOEK  (Menelusuri  Sejarah  Hukum  Pemberlakuannya  di Indonesia) . Jurnal Ahkam, Vol IV. No 1, h. 141-152.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 207-221 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Pada tahun 1806, Francis berhasil menguasai dan menjajah Belanda  sampai tahun 1811.  Selama  masa  kolonlisme,  Raja  Perancis  Lodewijk  Napoleon  memberlakukan hukum Wetboek  Napoleon  Ingeriht  Voor  het  Koninkrijk  Hollad , yang  kontennya menyerupai  dengan Code  Civil  de  Francis .  Setelah  berakhirnya  kekuasaan  Francis, Belanda menetapkan secara resmi Code Napoleon dan Code Civil de Francais sebagai aturan  hukum  mereka.    Pada  1814,  Belanda  kemudian  melakukan  usaha  klasifikasi aturan-aturan tersebut menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Usaha ini  dilakukan oleh Mr. J. M. Kemper. Namun sebelum menyelesaikannya, ia  wafat  tahun  1824.    Pekerjaan  pengklasifiksian  tersebut  kemudian  diteruskan  oleh Ketua Pengadilan Tinggi di Belanda, Nicolai dan selesai pada 6 Juli 1830, yang kemudian diberi  nama  BW  atau Burgerlijik  Wetboek (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata Belanda). Ketika aturan hukum perdata tersebut selesai disusun, Belanda masih menjajah di Indonesia. Belanda pun secara terang-terangan menerapkan dua kitab tersebut secara resmi  di  Indonesia  dengan  Staatsblad    No.23  Tahun  1848.  Pasca  Indonesia  meredaka, KUH  Perdata  warisan  kolonial  Belanda  ini  masih  terus  berlaku  berdasarkan  pasal  I Aturan Peralihan UUD NRI 1945 sampai sekarang. 11

## 2. Fikih  dan Kompilasi Hukum Islam
Sebagai sebuah istilah, fikih (bahasa Arab: al-fikih / َ اَ لَ ف َ قَ ه ), secara  etimologi artinya mengetahui  sesuatu  dan  mamahaminya  ( َ هَ لَََ مَ هَ فلَ اَ وَََ ءَ يَ شلَ بَََ مَ لَ عَ لَ ا ). 12 Sedangkan  secara terminologi kajian hukum Islam, fikih adalah
َ مَ عَ رَ ف َ َةَ اَ ل َ ح َ كَ ا َ شلاَم َ رَ عَ ي َ ةَََ اَ عل َ مَ لَ ي َ ةََ َ  ب َ دَ لَ ت َ ه َ اَا َ  تلَ ف َ ص َ يَ لَ ي ة 13
Maksudnya:
Pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat praktis yang diambil dari dalil- dalil yang terperinci Pada definisi ini terlihat bahwa fikih sangat berkaitan erat dengan syariat, yakni ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber dari Allah swt. sebagaimana tertuang  dalam al-Qur'an  dan  hadis  Nabi  saw.  Namun  jika  dikaitkan  dengan  pengertian  etimologinya, fikih merupakan rumusan (formulasi) ketentuan hukum syarak yang dihasilkan melalui proses  pemahaman    yang  mendalam  seorang  ahli  hukum  (ulama/fukaha).  Karena  itu dalam  kajian  hukum  Islam,  ada  dikenal  fikih  Hanafi,  fikih  Maliki,  fikih  Syafii,  fikih Hambali dan lain sebagainya.
Pada  masa  awal  perkembangan  Islam  (masa  Nabi  dan  Sahabat),    fikih  belum menjadi sebuah disiplin ilmu. Ia kemudian lahir dan berkembang menjadi suatu disiplin ilmu seiring dengan  perkembangan pemikiran hukum Islam yang menjadi tuntutan dan kebutuhan  masyarakat  dari  waktu  ke  waktu  di  setiap  zaman.  Sampai  saat  ini,  fikih memiliki  kedudukan  dan  fungsi  sangat  penting  dalam  kehidupan  masyarakat  (umat)
11 Gerhad Mengara. Talqia Aulia Al-Djufri, Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Indonesia . Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol 3, No 4.  April 2022, h. 269- 290.
12 Ibn Manzhur, Abû al-Fadhl Muḥammad bin Makram bin ‘Ali Jamāl al-Dīn, Lisān al-‘Arab, Juz XIII,  (Bairūt: Dār al-Ṣadr, 1414 H), h. 522.
13 ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, Ilm Uṣūl al-Fiqh , (t.t.: Al-Harāmainī, 1994), h. 11.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 207-221 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Islam.  Itu  karena  fikih,  di  satu  sisi  merupakan  kumpulan  hukum  Islam  yang  bersifat praktis,  sedangkan  di  sisi  lain  umat  Islam  ditutut  agamanya  untuk  mamatuhi, malaksanakan dan menerapkan hukum-hukum syariat di tengah kehidupannya, kapanpun dan dimanapun mereka berada tak terkecuali umat Islam Indonesia.
Eksistensi  hukum  Islam  di  Indonesia,  tumbuh  dan  berkembang  secara  dinamis seiring  sejalan  dengan  sejarah  masuk  dan  berkembangnya  Islam  di  Indonesia.  Banyak ahli  sejarah,  di  antaranya  Buya  Hamka,  mengakui  bahwa  agama  Islam  mulai  ada  dan berkembang di Indonesia sejak abad ke 7 M. Masuk dan berkembangnya  Islam ini, tentu mulai berimplikasi terhadap perkembangan kehidupan sosial masyarakat Indonesia saat itu. Berbagai ketentuan ajaran Islam, menjadi bagian melekat diterapkan di segala aspek kehidupan, tidak hanya pada aspek keimanan dan ritual ibadah, tetapi juga pada aspek hukum yang mengatur berabagai segi kehidupan sosial. Aspek penerapan hukum Islam tersebut umumnya mengacu pada fikih yang tercantum dalam berbagai karya ulama ahli fikih asal Timur Tengah (Arab). 14
Penerapan  hukum  Islam  ini  semakin  menguat  pada  saat  berdirinya  kerajaan- kerajaan Islam di Indonesia abad 13 M sampai masa puncaknya abad 18 M.  Kemudian ketika    berada  pada  masa  penjajahan  Belanda,  hukum  Islam  masih  diakui  dan  tetap diberlakukan  bagi  umat  Islam.  Setidaknya  hal  ini  terlihat  dari  keberadaan  lembaga- lembaga  peradilan  agama  Islam  yang  masih  diakui  oleh  kolonial    Belanda  dan  diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara umat Islam berdasarkan atau menurut hukum  Islam. 15 Para hakim Agama saat itu menyelesaikan perkara-perkara umat Islam berpatokan pada fikih. Keadaan ini terus berlanjut pada masa pasca kemerdekaan sampai terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991.
Secara umum, KHI merupakan kumpulan hukum keperdataan  yang berlaku bagi umat  Islam  yang  meliputi  tentang  ketentuan  perkawinan,  kewarisan  dan  perwakafan. Lahirnya KHI ini  tentunya melalui proses dialektika yang panjang dan respon terhadap berbagai  persoalan  dalam  kaitannnya  dengan  penerapan  atau    pemberlakuan  hukum Islam, khususnya pada Pengadilan Agama yang  menjalankan tugas dan fungsi sebagai institusi  negara  di  bidang  peradilan  hukum.  Di  antara  faktor  lahirnya  KHI  ini  adalah seringnya  terjadi  putusan  yang  berbeda  dalam  menangani  pekara  yang  sama  ditangani oleh hakim yang berbeda dan   berbeda pula dalam  menggunakan pendapat ulama dan kitab  fikih. 16 Atas  dasar  permasalahan  ini,  muncul  ide  dan  usaha  menyusun  satu  kitab hukum resmi yang menjadi standar rujukan bagi hakim agama dalam menyelesaikan dan memberi putusan perkara-perkara di pengadilan agama. Usaha  ini kemudian melahirkan Hukum Kompilasi Islam (KHI) yang legitimasinya berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan berlaku sampai sekarang.
14 Ernawati , Dinamika Dan Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia .  Lex Jurnalica Volume 14 Nomor 2, Agustus 2017, h. 80-92.
15 Ernawati , Dinamika Dan Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia , h. 80-92.
16 Andi Herawati, Kompilasi Hukum Islam (Khi) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia. Hunafa : Jurnal Studia Islamīka, Vol. 8, No.2, Desember 2011, h.  321-340

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 207-221 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## B. Analisis Terhadap Pasal 32, 33 dan 34 KUH Perdata
1. Analisis Terhadap Pasal 32 KUH Perdata
Kitab  Undang-Undang  Hukum  (KUH)  Perdata  terdiri  dari  4  buku;  yakni  Buku  I tentang Orang, Buku II tentang Benda, Buku III tentang Perikatan, dan Buku IV tentang Pembuktian dan Daluarsa. Dalam buku I,  pasal 32 berbunyi: “Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan kawin  dengan  pasangan  zinanya  itu”.    Inti  pasal  ini  terlihat  ada  larangan  pelaku  zina menikah dengan pasangan zinanya.
Dalam kajian hukum Islam, larangan melakukan zina antara lain ditegaskan dalam QS. al-Isrā/17: 32 17
َ ل و ََ او ب ر ق  ت ََ َٰن  زلا ََ ه ن ا ََ َ نا ك ََ َ ة ش حا ف ََ َ ء ۤا س و ََ َ ل ي ب س
Terjemahnya:
“Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina;  sesungguhnya  zina  itu  adalah  suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” 18
Akan tetapi  kemudian apakah seorang pezina boleh atau tidak menikah dengan pasangan zinanya, para fukaha  (ulama ahli fikih) berbeda pendapat. Menurut Imam al- Syāfi’ī,  seseorang  yang  telah  berbuat  zina  boleh  menikah  dengan  pasangan  zinanya. Dalam kitabnya al-Umm nya, beliau berkata:
َ ل ذَ س ي ل  فَ  ل ع  فَ ن إ فَا ي نا زَ ح ك ن  تَ  لَ ن أَ ة أ ر م ل ل وَ ة ي نا زَ ح ك ن  يَ  لَ ن أَ ل ج رل لَ را ي ت خ  لا ف
َا م ه  ن مٍَد حا وَى ل عٍَما ر  بَِ ك
ٍََد حا وَ ة ي ص ع مَ ت س ي ل
َ  نّ أَ م ل ع  يَ  لََ ة أ ر ماَ ح ك نَ و لَ ك ل ذ ك وَ لا قَ ه تَ أَا ذإَ ل  ل  لْاَ ه ي ل عَ م  ر  تَُ ه س ف  نَ  فَِا م ه  ن م
َ  ت ن زَا َ ه ي ل عَ م ر  تَُ  لََ ه د ع  بَ و أَ ه حا ك نَ ل ب  قَ ت ن زَا  نّ أَ ه ي ل عَا  لِو خ دَ ل ب  قَ م ل ع  ف ََ 19
Maksudnya:
“Laki-laki  hendaknya  tidak  menikahi  perempuan  pezina  dan  perempuan sebaiknya tidak menikahi lelaki pezina tapi tidak haram apabila hal itu dilakukan. Begitu  juga  apabila  seorang  pria  menikahi  wanita  yang  tidak  diketahui  pernah berzina,  kemudian  diketahui  setelah  terjadi  hubungan  intim  bahwa  wanita  itu pernah  berzina  sebelum  menikah  atau  setelahnya  maka  wanita  itu  tidak  haram baginya.”
Begitu juga menurut al-Nawawī, ulama pengikut Imam al-Syāfi’ī, berkata:
َ فَ ل ََ َ يَ ر َ مََ َ ع َ ىلَ َ َ زلا َ نا َ نَ َ ك َ حا َََ لا َ مَ رَ أ َ ةََ َ لا َ ت َ زَ َ نََ َ بَ ا 20 Maksudnya:
“Tidaklah haram atas pezina menikahi perempuan yang dizinahinya”.
17 Muhammad  Wiranto,  Nasri  Akib, Larangan  Mendekati  Zina  Dalam  Q.S.  Al-Isra‘  /  17:32 (Analisis Kajian Tahlili) , El-Maqra’: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Hadis dan Teologi, Vol. 2, No. 1, Mei 2022, h. 33-51.
18 Kementerian  Agama  RI,  Al-Qur’an  dan  Terjemahnya,  Lajnah  Pentashih  Mushaf  Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, (Edisi penyempurnaan, 2019),  h. 285.
19 Muhammad bin Idrīs Al-Syāfi’ī, ` Al-Umm ,  Juz V, (Bairūt: Dār al-Ma’rifah, 1410 M/1990 M), h. 13.
20 Al-Nawawī, Al-Majmu’ Syarḥ  al-Muhażżab , Juz XIX,( t.tp: Dār al-Fikr, t.th), h. 221.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 207-221 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, sebagaimana dikemukakan ulama Hanafi, al-Margīnānī, bahwa seorang pezina boleh menikahi wanita pezina dengan catatan jika wanita pezina dalam keadaan hamil tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan.
21 ( َ ة ف ين حَ  بَأَ د ن عَا ذ ه وَ"َا ه ل  حََ ع ض تَ  ت حَاه ؤ ط ي  َل وَحا ك  نلاَ زا جَنا زَ ن مَ ىل ب حَ ج و ز  تَ ن إ و )
Maksudnya:
“Jika  seorang  wanita  hamil  menikahi  seorang  pezina,  diperbolehkan  untuk menikah,  saja  jika  dalam  keadaan  hamil,  ia  tidak  boleh  disetubuhi  sampai  ia melahirkan. Inilah pendapat Abu Hanifah”.
Berikutnya  menurut  mazhab  Maliki,  sebagaimana  tertera  dalam  kitab al- Mudawwanah:
؟ا ه ج و ز  ت  يَ ن أَ ه لَ ح ل ص ي أَ، ة أ ر م ل بَ ن زَا ذإَ ل ج رلاَ ت ي أ ر أ َ  ت حَا ه ج و ز  ت  يَ  ل وَا ه ج و ز  ت  يَ م ع  نَ:ٌك لا مَ لا قَ: لا ق
َ ئ  بْ ت س ي
22
Maksudnya:
“Apakah  engkau  berpendapat  bahwa  jika  seorang  pria  melakukan  perzinahan dengan seorang wanita, apakah pantas baginya untuk menikahinya? Dia berkata: Malik  berkata:  ya,  dia  harus  menikahinya  dan  tidak  menikahinya  sampai  dia melewati masa ‘idah (istbra’)
Adapun menurut mazhab Hambali, sebagaimana dikemukakan ulama terkemuka Hambali,  Ibn  Qudāmah,  bahwa  pada  prinsipnya  seorang  pezina  laki-laki  tidak  boleh menikahi wanita pasangan pezina. Namun jika telah melewati masa idah dan melakukan pertaubatan, dibolehkan menikah.
َ  ت د عَ ءا ض ق ناَ،ا  هُ د ح أ،  يْ ط ر ش بَ  لإَا ه حا ك نَ ك ل ذَ م ل ع  يَ ن م لَ ل  يَ  لََ، ة أ ر م لاَ ت ن زَا ذ إ و َ ن أَ،  نِا ثلاَ ط ر شلا وَ...،ا
َ نا  زلاَ ن مَ بو ت  ت 23
Maksudnya:
“Jika  berzina  seorang  perempuan,  tidak  halal  bagi  orang  (laki-laki)  yang mengetahui seorang wanita telah berzina menikahinya kecuali dengan dua syarat. Salah satunya menunggu sampai habis masa ‘idahnya.., syarat kedua, wanita itu harus bertaubat dari perbuatan zina yang dilakukannya.”
Perbedaan  pendapat  yang  terjadi  di  kalangan  ulama  fikih  di  atas,  menurut  Ibn Rusyd, dilatari oleh perbedaan dalam memahami QS. al-Nur/24:  3
َ نِا زلا ََ َ لََ َ ح ك ن  ي ََ َ ل إ ََ َ ة ي نا ز ََ َ و أَ َ ة ك ر ش م ََ َ ة ي نا زلا و ََ َ لََ ا ه ح ك ن  ي َ َ ل إ ََ ٍَنا ز َ َ و أََ ٌَك ر ش م ََ َ م  ر ح و ََ َ ك لٰ ذ ََ َى ل ع ََ َ يْ ن م ؤ م لا Terjemanya:
21 Ali bin Abī Bakr bin `Abd Allah al-Jalil al-Fargānī al-Margīnānī, Al-Hidayah fi Syarh Bidayah al- Mubtadi , Juz I, (Bairūt-Lebanon: Dār al-Ihya’ al-Turats al-‘Arabiy, t.th), h.190.
22 Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Madanī, Al-Mudawwanah , Juz II,  (Bairūt: Dār al-Kutub al- ’Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h.173.
23 Ibn Qudāmah, al Muqhnī, Juz  VII, (Kairo: Makatabah al-Qāhira, 1388 H/ 1968M), h. 140.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 207-221 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
“Lelaki pezina tidak menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik dan wanita pezina tidak nikah kecuali dengan lelaki pezina atau lelaki musyrik hal itu diharamkan bagi orang-orang beriman.” 24
Terhadap ayat tersebut,  para ulama fikih berbeda pendapat, apakah di dalam ayat itu terkandung larangan (haram) atau tidak, terutama ketika mereka memahami lafal ayat “ َ لَ  ي َ نَ ك َ ح ” dan “ َ وَ ح َ  رَ مََ َ ذَ ل َ ك َََ ع َ ىل ََ َ يْ ن م ؤ م لا ”. Juga mereka berbeda pendapat dalam memahami makna dari kata nikah “ َ  يَ ن َ ك َ ح ” pada ayat itu;  apakah kandungan QS. al-Nur/24:  3 tersebut menunjukkan  celaan  keras  terhadap  perbuatan  zina,  ataukah  menunjukkan  larangan (haram) menikah. 25 Empat mazhab kalangan Sunni (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali) terlihat  bahwa  secara  prinsip  membolehkan  pezina  laki-laki  menikah  dengan  wanita pasangannya.  Hanya  saja  dari  empat  pendapat  tersebut,  mazhab  syafii  membolehkan secara mutlak. Sedangkan tiga mazhab lainnya, (mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali), membolehkan dengan syarat tertentu.
Adapun  jika  dilihat  pada  KHI,  tidak  terdapat  pasal  yang  secara  eksplisit membolehkan atau melarang perkawinan antara pezina laki-laki dengan pasangan wanita pezinanya. Hanya saja ada pasal 53 yang berbunyi: “ Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.” Jika dipahami, pasal ini cenderung membolehkan  pezina  laki-laki  dengan  pasangan  wanita  pezinanya,  tanpa  ada  syarat- syarat terntu. Ini bererati tentang persoalan ini KHI lebih dekat kepada pendapat mazhab Syafii.
Berdasarkan  paparan  analisis  di  atas,  maka  jika  dibandigkan  antara  ketentuan hukum yang terdapat pasal hukum pasal 32 KUH Perdata dengan fikih dan KHI terdapat perbedaan  yang  jelas.  Ketentuan  hukum  pasal  32  KUH  Perdata  tidak  membolehkan pezina  laki-laki  kawin  dengan  wanita  pasangan  pezinanya  secara  mutlak,  sedangkan menurut fikih dan KHI secara prinsip membolehkan pezina laki-laki kawin dengan wanita pasangan  pezinanya.  Hanya  saja  sebagian,  ada  yang  membolehkan  secara  mutlak, mazhab  fikih  Syafii  dan  KHI.  Adapun  mazhab  fikih  Hanafi.  Maliki,    dan  Hambali membolehkan dengan syarat-syarat tertentu.

## 2. Analisis Terhadap Pasal 33 KUH Perdata
Selanjutnya  pasal  33  KUH  Perdata  berbunyi:  Antara  orang-orang  yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 199 nomor 3 atau 4, tidak diperbolehkan untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar Catatan Sipil. Perkawinan lebih lanjut antara orang-orang yang sama dilarang . Ketentuan hukum yang terkandung  pada  pasal  33  KUH  Perdata  ini,  pada  intinya    adalah  tidak  membolehkan penikahan kedua kalinya bagi pasangan suami istri yang telah secara resmi dinyatakan berpisah oleh pengadilan. Namun demikian larangan ini tidak mutlak, masih ada peluang untuk  menikah  bagi  pasangan  suami  istri  yang  telah  berpisah  tersebut  dapat  kembali dilakukan setelah melewati waktu satu tahun.
24 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 350.
25 Ibn Rusyd, Al-Bidāyah fi Nihāyat al-Muqtashid , Juz III, (Kairo: Dār al-Hadīs, 1425 H/ 2004), h.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 207-221 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Makna dari kalimat “pembubaran perkawinan” yang terdapat pada pasal pasal 33 KUH  Perdata,  sesungguhnya  identik  dengan  makna  “melepaskan/  memutuskan  ikatan perkawinan”  yang  dalam  kajian  hukum  Islam  (fikih)    diistilahkan  dengan  “talak  atau perceraian”. Dalam hal ini ada banyak dalil berupa ayat al-Qur’an, hadis yang mengatur pentang persoalan talak atau perceraian. Berdasarkan dalil-dalil nas al-Qur’an dan hadis- hadis Nabi  saw., para ulama fikih memformulasi beberapa jenis dan ketentuan tentang talak.
Di  antaranya  ada  yang  disebut  dengan  talak raj’ī ,  yaitu  talak  yang  masih memungkinkan  suami  kembali  (rujuk)  kepada  istrinya  kapan  saja  selama  masa  idah istrinya  belum  habis. Ada  juga  yang  disebut  dengan  talak bā’in ,  yaitu  talak  atau perceraian yang tidak memungkinkan lagi bagi mantan suami melakukan rujuk kepada mantan istrinya. 26 Di antara dasar hukum talak jenis pertama  adalah  al-Qur’an surah al- Baqarah/2: 229
َ نٰت ر مَ ق  ل طل ا ََ َ م ا ف ٌَح ي ر س تَ و اَ ٍف و ر ع  بٌَِكا س م ََ ٍَنا س ح  ب Terjemahnya:
“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” 27
Sedangkan  Di antara dasar hukum talak bā’in adalah QS.  al-Baqarah/2: 230 ََ ه  يْ غَا ج و زَ ح ك ن  تَٰ ت حَ د ع  بَ ن مَ ه لَُّل  تَُ  ل فَا ه ق ل طَ ن إ ف
ۗ ََ
َ ن أَا ن ظَ ن إَا ع جا  تَ يَ ن أَا م ه ي ل عَ حا ن جَ  ل فَا ه ق ل طَ ن إ ف
ََ  للَّاَ دو د حَا مي ق ي ۗ َ َ نو م ل ع  يٍَم و ق لَا ه  ن  ي  ب  يَ  للَّاَ دو د حَ ك ل ت و Terjemahnya:
Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika  suami  yang  lain  itu  menceraikannya,  maka  tidak  ada  dosa  bagi  keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan  dapat  menjalankan  hukum-hukum  Allah.  Itulah  hukum-hukum  Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. 28
Lebih lanjut dalam kajian fikih, talak bā’in terbagi dua jenis. Pertama , talak bā’in sugrā ,  yaitu talak  yang  tidak  boleh  lagi  rujuk,  akan  tetapi  masih  dapat  menikah  ulang kembali. 29 Perceraian  atau  talak  pertama  dan  kedua  yang  telah  habis  masa  idahnya, termasuk  kategori  talak ba’in .  Meski  demikian,  tidak  ada  larangan  atau  bukan  berarti tidak ada  peluang keduanya ingin kembali  menyatu  membangun rumah tangga. Untuk menyatukan  kembali  membangun  rumah  tangga  dalam  ikatan  perkawinan  harus melakukan  akad  nikah  baru  dengan  melengkapi  syarat  dan  rukun  nikah. Kedua, talak ba’in kubra , yaitu perceraiaan atau talak tiga yang mengakibatkan tidak bisa  rujuk dan
26 Ibnu  Ruysd, Bidayatul  Mujtahid ,  Juz  II,  h.  62.    Juga  Imamul  Muttaqin, Jumlah  Talak  Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam . El Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume : I No 1 Juni 2020, h. 1-20.
27 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 36.
28 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 36.
29 Wahbah  al-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islamī  wa  Adillatuhu ,  (Damaskus:  Dārul-Fikr,  Juz  IX,  t.th.),  h. 6955 .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 207-221 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
tidak dapat dinikahkan kembali. Kecuali apabila mantan istri telah menikah dengan orang lain dan telah melakukan persetubuhan kemudian bercerai  atau wafat  serta habis  masa idahnya  dapat  kembali  menikah  dengan  mantan  suami  atau  mantan  istri  pertamanya terdahulu. 30
Berbagai  jenis  dan ketentuan tentang talak (cerai) sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab fikih, terakomodir seutuhnya di dalam KHI pada pasal 118, 119 dan 120. Jika demikian halnya, maka jika dibandingkan dengan pasal 33 KUH Perdata terlihat beberapa hal. Pertama ,  ketika  membicarakan  tentang  pasangan  yang  telah  ditetapkan perceraiannya di pengadilan, tidak mengenal adanya tahapan jenis. Sementara di dalam KHI  mengenal  adanya  tiga  jenis  perceraian  (talak)  yang  masing-masing  memiliki ketentuan  yang  berbeda. Kedua ,  pasal  33  KUH  perdata    yang  melarang  (tidak membolehkan)  melaksanakan  kawin  (nikah)  ulang  dengan  pasangan  telah  dibubar perkawinannya,  tidak  bersifat  mutlak.  Masih  memungkinkan  kawin  kedua  kali  dengan pasangannya  yang  telah  cerai  dengan  syarat  telah  melewati  masa  tunggu  satu  tahun. Ketentuan perceraian dan kebolehan menikah kedua kalinya sebagaimana disebut pasal 33 KUH Perdata  tersebut, memiliki kemiripan dengan yang ada dalam kajian fikih ( talak ba’in  shughra dan kubra )  serta  pasal  119  dan  120  KHI.  Meski  demikian  terlihat  ada ketentuan pengecualian sebagai yang dapat disebut sebagai syarat. Pengeculian sebagai syarat pada pasa 33 KUH Perdata, yakni sudah melewati waktu satu tahun. Sedangkan pengaculian  fikih  dan  KHI  pada  kasus talak  kubra ,  adalah  bahwa  mantan  istri  kelah menikah  dengan  laki-laki  lain  kemudian  bercerai  dan  telah  pernah  melakukan  dukhul (persetubuhan).
Adapun  kemudian  Pasal  34  KUH  Perdata  berbunyi:  “seorang  perempuan  tidak diperbolehkan  melakukan  perkawinan  baru,  kecuali  setelah  lampau  jangka  waktu  tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir.”. Intinya pasal adalah bahwa bagi perempuan  yang  bercerai  dari  suaminya,  tidak  boleh  langsung  melakukan  perkawinan baru  dengan  laki-laki  lain.  Ia  baru  boleh  melakukan  pernikahan  baru  setelah  melewati masa tiga ratus hari. Ini artinya ada masa tunggu yang harus ia lewati.
Masa  tunggu  bagi  perempuan  yang  bercerai  dari  suaminya,  untuk  kemudian  ia dapat melaksanakan perkawinan baru, dalam kajian fikih dan KHI disebut ‘idah (masa idah).  Dalam  kaitan  ini,  al-Qur’an  sebagai  sumber  hukum  primer  hukum  Islam,  telah memberikan beberapa macam ketentuan idah bagi perempuan (istri) yang bercerai dari suaminya,  tergantung keadaan  sang istri. Pertama , perempuan yang bercerai (hidup atau kematian)  dari  suaminya  dalam  keadaan  hamil,  maka  masa  idahnya  adalah  sampai melahirkan. Ketentuan ini berdasarkan surat QS al-Ṭalāq/65: 4
َ ن ه ل  حََ ن ع ض يَ ن اَ ن ه ل ج اَ  لا  حَ  لاَ ت  لو ا و
Terjemahnya:
“Adapun  perempuan  yang  hamil,  waktu  idah  mereka itu ialah  sampai  mereka melahirkan kandungannya.” 31
Kedua ,    jika  perempuan  yang  bercerai  dalam  keadaan  tidak  hamil  karena  faktor kematian  suaminya,  maka  masa  idahnya  adalah  adalah  empat  bulan  sepuluh  hari.  Ini berdasarkan QS al-Baqarah/2: 234
30 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu , h.  6955 .
31 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 207-221 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
ا ر ش ع وٍَر ه ش اَ ة ع  ب ر اَ ن ه س ف  ن  بَ ن ص ب  تَ يَا جا و ز اَ ن و ر ذ ي وَ م ك ن مَ ن و  ف و  ت  يَ ن ي ذ لا و ٌ
Terjemahnya:
“Dan  orang-orang  yang  mati  di  antara  kamu  serta  meninggalkan  istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari.” 32
Ketiga , jika kondisi perempuan yang bercerai dari suaminya dalam keadaan tidak haid lagi (manofos), masa idahnya 3 bulan. Ini berdasarkan QS al-Ṭalāq/65: 4 َ  لََ ي ۤ ٰ لا وٍَر ه ش اَ ة ثٰل  ثَ ن  ت د ع فَ م ت  ب  ت راَ ن اَ م كِٕىۤا س  نَ ن مَ ض ي ح م لاَ ن مَ ن سِٕى يَ ي ۤ ٰ لا و
َ ن ض  يَ Terjemahnya:
“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid” 33
Keempat , jika perceraian terjadi,  kondisi perempuan tidak dalam keadaan hamil namun  telah  terjadi  persetubuhan,  masa  idahnya  adalah  tiga  kali  masa  suci.  Ini berdasarkan QS al-Baqarah/2: 228
ٍَءۤ و ر  قَ ة ثٰل  ثَ ن ه س ف  ن  بَ ن ص ب  تَ يَ تٰق ل ط م لا و
Terjemahnya:
“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'.” 34
Kelima ,  namun  jika  perceraian  terjadi  sedangkan  belum  terjadi  persetubuhan, maka tidak idah bagi perempuan tersebut.   Ini berdasarkan QS al-Aḥzāb/33: 49
َ ٰي ا هُّ ي ََ َ و  ن مٰاَ ن ي ذ لا اََ ٍَة د عَ ن مَ ن ه ي ل عَ م ك لَا م فَ ن ه وُّس  تََ ن اَ ل ب  قَ ن مَ ن ه و م ت ق ل طَ  ثَُ  تٰن م ؤ م لاَ م ت ح ك نَا ذ ا ََ َا  نّ وُّد ت ع  ت ۗ َ َ ل ي  جََا حا ر سَ ن ه و ح  ر س وَ ن ه و ع  ت م ف
Terjemahnya:
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya . 35 Adapun  di  dalam  KHI  pasal  153  ayat  2  point  c  dan  d,  disebut  bahwa  jika perempuan  janda  karena  kematian  suami  atau  perceraian,  dalam  keadaan  hamil  maka idahnya sampai ia melahirkan. Akan tetapi jika dalam keadaan tidak hamil, maka idahnya 4 bulan 10 hari. Idah bagi perempuan cerai kematian disebut dalam pasal 153 ayat 2 poin a, yaitu 130 hari. Selanjutnya  jika terjadi cerai hidup, maka dalam hal ini terdapat tiga keadaan. Pertama , jika terjadi cerai hidup dan  istri dalam keadaan hamil, maka idahnya adalah sampai ia melahirkan. Dasar dalilnya adalah QS al-Ṭalāq/65: 4. Kedua , jika terjadi cerai hidup sedangkan istri masih masa menstruasi, maka idahnya adalah tiga kali suci atau haid ( qurū ’). Ketentuan idah ini, dalam KHI tercantum dalam pasal 153 ayat 2 point b yaitu tiga kali suci dengan sekuang kurang 90 hari.   Dalil hukum ketentuan  idah ini
32 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 38.
33 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558.
34 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 36.
35 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 424.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 207-221 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
adalah QS al-Baqarah/2: 228. Ketiga , jika terjadi cerai hidup sedangkan istri sudah putus menstruasi  (menopos)    maka  idahnya  adalah  tiga  bulan.  dalam  KHI  tercantum  dalam pasal 153 ayat 2 point b yaitu tiga kali suci dengan sekuang kurang 90 hari. Ketentuan idah ini merujuk kepada QS al-Ṭalāq/65: 4.
Berdasarkan paparan analisis di atas, dapat dikatakan bahwa kajian hukum tentang masalah  masa  tunggu  (idah)  yang  dalam    hukum  Islam  (fikih  dan  KHI)    terlihat  lebih rinci.  Dalam  kaitan  ini,  jika  dibandingkan  dengan  pasal  34  KUH  Perdata  terlihat  ada kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya  yakni dalam hal adanya ketentuan masa tunggu bagi  perempuan  yang  perkawinannya  dinyatakan  putus  atau  bubar.  Sedangkan perbedaannya  adalah  bahwa  masa  tunggu  dalam  KUH  Perdata  selama  tiga  ratus  (300) hari,  mengeneralisasi  keadaan  perempuan.  Sedangkan  dalam  fikih  dan  KHI  tidak mengeneralisasi.  Kententuan  masa  tunggu  (idah)  bersifat  kondisional  pada  keadaan perempuan  saat terjadinya cerai akibat kematian atau cerai hidup.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  paparan  analisis  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut. Pertama , ketentuan hukum  pasal  hukum  pasal  32 KUH Perdata dengan  fikih  dan KHI terdapat  perbedaan  atau  ketidak  sesuaian  yang  jelas.  Ketentuan  hukum  pasal  32  KUH Perdata tidak membolehkan pezina laki-laki kawin  dengan wanita pasangan pezinanya secara  mutlak,  sedangkan  menurut  fikih  dan  KHI  secara  prinsip  membolehkan  pezina laki-laki  kawin  dengan  wanita  pasangan  pezinanya.  Hanya  saja  sebagian,  ada  yang membolehkan secara mutlak, mazhab fikih Syafii dan KHI. Adapun mazhab fikih Hanafi. Maliki,  dan Hambali membolehkan dengan syarat-syarat tertentu.
Kedua , di samping terdapat perbedaan juga terdapat sedikit keseusian (kesamaan) dan  ketentuan hukum pasal 33 KUH Perdata dengan fikih dan KHI. Sedikit persamaan tersebut    adalah  tentang  larangan  melaksanakan  kawin  (nikah)  ulang  dengan  mantan pasangannya,  namun  tidak  bersifat  mutlak  Perbedaannya,  pasal  33  KUH  Perdata menjeneralisasi  semua  larangan  untuk  semua  perceraian  dan  syarat    waktu  yang  harus dilewati.  Sedangkan  dalam  fikih  dan  KHI,  terdapat  beberapa  jenis    kasus  perceraian. Ketentuan  larangan  larangan  melaksanakan  kawin  (nikah)  ulang  dengan  mantan pasangannya hanya pada kasus cerai (talak) bā’in kubrā . Ketiga ,  di  samping  terdapat  perbedaan  juga  terdapat  sedikit  keseuaian  atau kesamaan  dan    ketentuan  hukum  pasal  34  KUH  Perdata  dengan  fikih  dan  KHI. Kesamaanya adalah dalam hal adanya ketentuan masa tunggu, bagi perempuan yang akan melaksnakan pernikahan baru.  Perbedaannya, masa tunggu tersebut dalam KUH Perdata selama tiga ratus (300) hari, mengeneralisasi keadaan perempuan. Sedangkan dalam fikih dan KHI tidak mengeneralisasi. Kententuan masa tunggu (idah) bersifat kondisional pada keadaan perempuan  saat terjadinya cerai akibat kematian atau cerai hidup.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Abd al-Wahhāb Khallāf, Ilmu Ushûl Fikih, t.tp: Al-Harāmainî li al-Nasyr wa al-Tawzî’, 1994.
Al-Margīnānī, Ali bin Abī Bakr bin `Abd Allah al-Jalil al-Fargānī A l-Hidayah fi Syarh Bidayat al-Mubtadi ,  Beirūt-Lebanon: Dār al-Ihya’ al-Turats al-‘Arabiy, t.th
Al-Nawawī, Al-Majmu’ Syarh  al-Muhadzdzab , t.tp: Dār al-Fikr, t.th.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 207-221 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Al-Syāfi’ī, ` Al-Umm ,   Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 1410 M/1990 M. Bawono. Royan, Analisis  Hukum Tentang  Isbat Nikah Menurut Kuh Perdata Dan Khi Indonesia . LENTERA: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies, Volume 4, Nomor 2, Juli – Desember 2022.
Budianto.  Kun, Kedudukan  Hak  Wanita  Menurut  Hukum  Islam  dan  Hukum  Perdata (KUH Perdata ).  Jurnal Studi Sosial dan Politik, Vol. 3, No. 1, Juni 2019. Ernawati , Dinamika Dan Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia .  Lex Jurnalica Volume 14 Nomor 2, Agustus 2017.
Harahap. Risalan Basri, Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES . Jurnal Al-Maqasid  :  Jurnal  Kesyariahan  dan  Keperdataan,  Fakultas  Syariah  dan  Ilmu Hukum  IAIN Padangsidimpuan, Vol. 5 No. 2 Edisi Juli-Desember 2019.
Hariyanto.  Budi, Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pembagian  Harta  Waris  Beda  Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) . Jurnal IUS Vol.VIII No.02 September 2020. Hariyanto.  Erie, BURGELIJK  WETBOEK,  Menelusuri  Sejarah  Hukum  Pemberla- kuannya di Indonesia) . Jurnal Ahkam, Vol IV. No 1. Herawati. Andi, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia.
Hunafa : Jurnal Studia Islamika, Vol. 8, No.2, Desember 2011.
Ibn Qudāmah, al Muqhnî, Juz  VII, Kairo: Makatabah al-Qahira, 1388 H/ 1968 hlm. 140 Ibn Rusyd, Al-Bidāyah fi Nihāyat al-Muqtashid ,  Kairo: Dār al-Hadîs, 1425 H/ 2004. Ipandang, Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah Dalam Kuh Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam . Falasifa : Jurnal Studi Keislaman, Vol. 11 Nomor 1 Maret 2020.
Ishak, Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana . Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 56, Th. XIV (April, 2012).
Ishak, Kontribusi Konsep Jarimah Zina dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 14, No. 1, Juni 2014.
Istiqamah, Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan  Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama    (Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Kuh  Perdata). Jurnal Jurisprudentie, Volume 4 Nomor 1 Juni 2017.
Kementerian  Agama  RI,  Al-Qur’an  dan  Terjemahnya,  Lajnah  Pentashih  Mushaf  Al- Qur’an,  Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama  RI,  (Edisi penyempurnaan, 2019),  H. 397.
Khairuddin, Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH-Perdata Terhadap Penarikan Tanah Hibah . JJR : Journal Of Judicial Review, Vol 24 No 1, Juni 2022. Latif.  Abdul,  Jumailah.  Luqman  Haqiqi  Amirullah, Kedudukan  Anak  Angkat  dalam Pembagian  Warisan  Perspektif  Hukum  Islam  dan  KUH  Perdata .  Al-Hukkam  : Journal of Islamic Family Law, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2021. Lukmanto. Adam, Munsharif Abdul Chalim, Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat  Tanpa  Akta  Notaris  Ditinjau  Dari  Kompilasi  Hukum  Islam    Dan  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Akta Vol. 4. No. 1, Maret 2017.
Malik  bin  Anas  bin  Malik  bin  Amir  al-Ashbahi  al-Madaniy, Al-Mudawwanah ,  Beirut: Dar al-Kutub al’Ilmiyyah, 1415 H/1994 M

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 207-221 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Manzhûr. Ibn, Abû al-Fadhl Muhammad bin Makram bin ‘Ali Jamāl al-Dîn, Lisān al- ‘Arab, Juz XIII, Beirut: Dār al-Shadr, 1414 H.
Mengara. Gerhad, Tazqia Aulia Al-Djufri, Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Indonesia . Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol 3, No 4.  April 2022.
Munir.  Syamsul.  Soesilo, Studi  Perbandingan  Keabsahan  Perjanjian  Prespektif  Kuh Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat . Jurnal IUS Vol.X No.02 September 2022. Muttaqin.  Imamul, Jumlah  Talak  Akibat  Jatuhnya  Bain  Sughra  Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam . El Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. I No 1 Juni 2020.
Pradnyahari  Oka  Sunu.  I  Gusti  Ayu,  Pande  Yogantara  S, Perkawinan  Beda  Agama Menurut  Undangundang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan .  Jurnal Kertha Wicara Vol. 10 No. 6 Tahun 2021.
Saliro. Sri Sudono, Risky Kasmaja, Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Islam .  Jurnal  Mahkamah, Vol. 4, No.1, Juni 2019.
Sanafiah . Fadri, Studi  Komparatif  tentang  Warisan  Ahli  Waris  dalam  Kandungan Menurut  Hukum  Islam  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUH Perdata). JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), Vol. 5, No. 9, September 2022.
Sari. Novi Ratna, Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam . Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017.
Umardani.  Mohamad  Kharis, Jual  Beli  Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur’an-Hadist) Secara Tidak Tunai . Journal of Islamic Law Studies (JILS). Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Faculty of Law, Universitas Indonesia, Volume 4 No. 1 (2020).
Wiranto, Muhammad Nasri Akib, Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S. Al-Isra‘ / 17:32 (Analisis Kajian Tahlili) , El-Maqra’: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Hadis dan Teologi, Vol. 2, No. 1, Mei 2022, h. 33-51.
Zuhailiy, Wahbah, al- Fikih al-Islami wa Adillatuhu , Damaskus: Darul-Fikr, tth.