COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## KEPASTIAN HUKUM ATAS PEMINJAMAN PERUSAHAAN OLEH PIHAK KETIGA YANG DIBUAT DENGAN AKTA NOTARIS TERKAIT DENGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

## Jesslyn Kisea Tinambunan
Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia jessicapsuri@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: November 20, 2023 Accepted: December 28, 2023 In the implementation of procurement of goods/services, sometimes there is abuse  by  contractors  in  gaining  profits  without  fulfilling  their  obligations  by lending their company name to work on the project to a third party in exchange for  a  project  fee.  The  winning  bidder  and  the  third  party  make  a  new agreement  regarding  the  project  to  be  carried  out.  In  this  research,  the formulation of the problem is how is legal certainty regarding company loans by third parties made by notarial deed related to the procurement of goods and  services?  This  research  method  is  included  in  the  form  of  normative juridical research. The data used is secondary data consisting of primary legal materials,  secondary  legal  materials  and  tertiary  legal  materials.  Data analysis was carried out using qualitative juridical data analysis methods. The research results show that legal certainty regarding company loans by third parties  made  by  notarial  deeds  related  to  the  procurement  of  goods  and services  is  not  fulfilled.  This  is  because  it  does  not  fulfill  the  provisions  in Article 1320 of the Civil Code, especially the objective requirements which consist of certain things that are agreed upon and lawful causes. Therefore, this has implications for the cancellation of Deed Number 61 dated 27 July 2011  made  by  Notary  Fitri Yuliana,  SH,  regarding  company  loans  by  third parties for the procurement of goods and services. Apart from that, there are other legal implications for the parties, namely for parties who default, they will be subject to administrative sanctions, be sued for compensation and/or be  criminally  reported.  The  party  who  suffers  losses  due  to  default  can terminate  the  contract  and  the  party  who  defaults  is  obliged  to  return  the benefits and achievements. If this is not fulfilled by the party in default, then the aggrieved party can take legal action through a civil lawsuit to the district court.
Keywords:
Legal Certainty, Third Parties, Goods and
Services

## Abstrak
Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  terkadang  terjadi  penyalahgunaan  oleh  pihak kontraktor  dalam  memperoleh  keuntungan  tanpa  memenuhi  kewajibannya  dengan  cara meminjamkan nama perusahaannya untuk mengerjakan proyek tersebut pada pihak ketiga dengan  imbalan fee proyek.  Pihak  pemenang  tender  dengan  pihak  ketiga  membuat kesepakatan  baru  tentang  proyek  yang  akan  dikerjakan.  Dalam  penelitian  ini,  rumusan masalahnya adalah bagaimana kepastian hukum atas peminjaman perusahaan oleh pihak ketiga yang dibuat dengan akta notaris dihubungkan dengan pengadaan barang dan jasa? Metode Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian dapat diperoleh bahwa kepastian hukum atas peminjaman perusahaan oleh pihak ketiga yang dibuat dengan akta notaris terkait dengan pengadaan barang dan jasa tidak terpenuhi.  Hal  tersebut  dikarenakan  tidak  memenuhi  ketentuan  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata,  khususnya  dalam  syarat  objektif  yang  terdiri  dari  hal  yang  tertentu  yang
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
diperjanjikan  dan  sebab  yang  halal.  Oleh  karena  itu,  berimplikasi  terhadap  batalnya  Akta Nomor 61 tertanggal 27 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Fitri Yuliana, SH, atas peminjaman perusahaan oleh pihak ketiga pada pengadaan barang dan jasa. Selain itu, implikasi hukum lain adalah terhadap para pihak, yaitu bagi pihak yang wanprestasi, maka akan dikenakan sanksi  administrasi,  dituntut  ganti  rugi  dan/atau  dilaporkan  secara  pidana.  Pihak  yang dirugikan karena wanprestasi dapat memutuskan kontrak dan dan pihak yang wanprestasi berkewajiban untuk mengembalikan manfaat dan prestasi. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh  pihak  yang  wanprestasi,  maka  pihak  yang  dirugikan  dapat  menempuh  jalur  hukum melalui gugatan pedata ke pengadilan negeri.
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pihak Ketiga, Barang dan Jasa

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum  menekankan  adanya  kegiatan  pemerintah  yang dijalankan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (sebagaimana  telah  diamandemen),  kedaulatan  berada  di  tangan rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar.  Hal  ini  berarti  bahwa  sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum.
Berdasarkan  prinsip-prinsip  tersebut,  maka  segala  bentuk  keputusan  dan  tindakan aparatur penyelenggara pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum, dan  tidak  berdasarkan  kekuasaan  yang  melekat  pada  kedudukan  aparatur  penyelenggara pemerintahan  itu  sendiri.  Bukti  dari  prinsip  negara  hukum  bertanggungjawab  adalah ditegakkannya  hukum  dalam  suatu  kepastian  hukum  yang  berkeadilan  sosial.  Salah  satu pelaksanaan  negara  hukum  bertanggungjawab  adalah  adanya  pengaturan  hukum  tentang pengadaan barang dan jasa.
Pengadaan  barang  dan  jasa  dimulai  dari  adanya  transaksi  pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan  pada  akhirnya  melalui  pengadaan  melalui  proses  pelelangan.  Dalam  prosesnya, pengadaan  barang  dan  jasa  melibatkan  beberapa  pihak  terkait,  sehingga  perlu  ada  etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa.
Pengadaan barang dimulai sejak adanya pasar tempat orang dapat membeli dan/atau menjual barang. Cara atau metode yang digunakan dalam jual beli barang di pasar adalah dengan cara tawar-menawar secara langsung antara pihak pembeli (pengguna) dengan pihak penjual (penyedia barang). Apabila dalam proses tawar-menawar telah tercapai kesepakatan harga, maka dilanjutkan dengan transaksi jual beli, yaitu pihak penyedia barang menyerahkan barang  kepada  pihak  pengguna  dan  pihak  pengguna  membayar  berdasarkan  harga  yang disepakati kepada pihak penyedia barang.
Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  harus dilakukan  untuk  mempersiapkan  pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  yang  akan dilaksanakan.  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  yang  dipersiapkan  dengan  baik diharapkan menghasilkan mutu dan kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Mutu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa akan dicapai apabila para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan memahami seluk beluk pengadaan, sedangkan kelancaran proses Pengadaan Barang/Jasa akan dicapai apabila bertindak disiplin terhadap semua pelaksanaan pengadaan yang telah ditetapkan.
Dalam  prakteknya  banyak  sekali  pengusaha  penyedia  jasa  yang  sudah memenangkan tender untuk suatu proyek tertentu justru tidak mengerjakan proyeknya secara utuh yang segala sesuatu tentang proyek tersebut telah disepakati dalam dokumen kontrak. Padahal  yang  diperbolehkan  dalam  Peraturan  Presiden  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagian kerja saja yang boleh disubkontrakkan.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Hal ini dilakukan agar pihak tersebut dapat memperoleh keuntungan tanpa memenuhi kewajibannya dengan cara meminjamkan nama perusahaannya untuk mengerjakan proyek tersebut pada pihak ketiga dengan imbalan fee proyek. Pihak pemenang tender dengan pihak ketiga  membuat  kesepakatan  baru  tentang  proyek  yang  akan  dikerjakan.  Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah mengalami  perubahan  hingga  yang  terakhir  pada  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hal ini dilarang untuk dilakukan karena dapat menimbulkan hasil kerja yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam dokumen kontrak.
Kesepakatan  pihak  pemenang  tender  dengan  pihak  ketiga  dilakukan  dihadapan Notaris  yang  seharusnya  pihak  Notaris  mengetahui  bahwa  syarat  sahnya  suatu  perjanjian adalah sebab yang halal, yaitu perjanjian yang tidak melanggar norma dan undang-undang. Hal tersebut terjadi dalam kasus Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Pengerasan Jalan dari SP Jalan Tanjung Api-Api ke Sungsang Kecamatan Banyuasin II.
CV. Delima Indah telah menandatangani kontrak kerja dengan Ir. H. Syahrizal selaku PPK  untuk  mengerjakan  kegiatan  pengerasan  jalan  dari  Simpang  Tanjung  Api  Api  ke Sungsang  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  kontrak  Nomor  05/PU-18/PPK- Kontrak/PUBM/2011.  Penandatanganan  kontrak  kerja  tersebut  diperoleh  setelah  Ayub Firdaus memenangkan pelelangan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2011.
Setelah memenangkan pelelangan, kemudian Ayub Firdaus dan Budiyanto menuju ke Notaris Fitri Yuliana, SH, untuk membuat surat kuasa/akta kuasa direktur CV. Delima Indah dan  mengalihkan  seluruh  pekerjaan  kepada  Budiyanto  untuk  mengerjakan  pekerjaan pengerasan jalan dari Simpang Jalan Tanjung Api-Api ke Sungsang. Surat perjanjian tersebut dibuat  dengan  Akta  Nomor  61  tertanggal  27  Juli  2011,  kemudian  Budiyanto  menyerahkan uang sejumlah Rp.35.000.000,- sebagai imbalan dari peminjaman perusahaan kepada Ayub Firdaus.
Akibat  perbuatan  CV.  Delima  Indah  yang  meminjamkan  dan  mengalihkan  seluruh pekerjaan  pengerasan  jalan  dari  Simpang  Jalan  Tanjung  Api-api  ke  Sungsang  kepada Budiyanto,  menyebabkan  kerugian  bagi  Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  Kabupaten Banyuasin, berupa terdapatnya selisih volume fisik terpasang menurut kontrak Amandemen 1  dan  kerugian  keuangan  Negara  berdasarkan  dari  hasil  laporan  penghitungan  Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Selatan  Nomor SR-4313/PW07/5/2013  tanggal  23  Desember  2013  sebesar  Rp.918.856.629,58  (sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh delapan).

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  pada  dasarnya  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  oleh  karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah normatif yang berupa asas-asas hukum dan sistem  hukum.  Penelitian  normatif  dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang menguraikan  atau  menggambarkan  secara  rinci,  sistematis,  menyeluruh  dan  mendalam tentang kepastian hukum atas peminjaman perusahaan oleh pihak ketiga yang dibuat dengan akta  notaris  terkait  dengan  pengadaan  barang  dan  jasa.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif karena menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan akan diteliti. Data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan pengertian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagai perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola. Dalam
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Pasal 1313 KUHPerdata ( Burgerhjk Wetboek ) perjanjian atau overencoomst diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.
Berdasarkan pengertian tersebut, setidaknya ada dua hal yang terkandung dalam suatu perjanjian, yaitu adanya perbuatan dan adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yaitu perbuatan yang mempunyai akibat hukum.  Perbuatan  hukum  dalam  perjanjian  merupakan  perbuatan-perbuatan  untuk melaksanakan  sesuatu,  yaitu  memperoleh  seperangkat  hak  dan  kewajiban  yang  disebut prestasi.  Prestasi  tersebut  meliputi  perbuatan  memberikan  sesuatu,  berbuat  sesuatu,  atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata). Kelalaian dalam pelaksanaan prestasi tersebut dinamakan wanprestasi atau cidera janji.
Dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perjanjian pengadaan barang dan jasa  adalah  merupakan  perjanjian  pemborongan,  yaitu  hubungan  yang  terjadi  antara pengguna  jasa  pemborongan  dan  penyedia  jasa  pemborongan  adalah  hubungan  hukum untuk  melakukan  suatu  pekerjaan  tertentu  bagi  pengguna  jasa  pemborongan  dan  sebagai kompensasinya penyedia jasa pemborongan mendapatkan sejumlah pembayaran yang telah ditetapkan (Pasal 1601 KUHPerdata).
Seperti  perjanjian  pada  umumnya  maka  perjanjian  pemborongan  juga  mengandung prinsip-prinsip Hukum Perikatan yang tercantum dalam KUHPerdata, yaitu:
1. Memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata);
2. Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdata);
3. Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUHPerdata); Menurut  Penulis,  dasar  dari  pelaksanaan  kerja  dapat  diketahui  bahwa  perjanjian pengadaan barang dan jasa harus dibuat dalam bentuk tertulis dan perjanjian tersebut dapat dibuat  dalam  bentuk  otentik  atau  perjanjian  di  bawah  tangan.  Dalam  praktik  perjanjian pengadaan barang dan jasa dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan bukan dalam bentuk otentik (akta notaris). Dimana draft perjanjian telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak pengguna jasa dalam hal ini oleh Pemerintah. Dibuatnya perjanjian pengadaan barang dan jasa tersebut dalam bentuk akta di bawah tangan didasarkan oleh efesiensi waktu dan biaya.
Hal-hal  yang  menyangkut  pelaksanaan  perjanjian  pengadaan  barang  dan  jasa merupakan ketentuan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pengguna jasa. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan syarat dan kondisi yang sama dalam setiap perjanjian pengadaan barang dan jasa kepada setiap penyedia jasa, sehingga tidak terdapat diskriminasi perlakuan syarat dan kondisi dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa yang harus dipatuhi oleh pihak rekanan.
Setiap kontrak pengadaan barang dan jasa dibuat terdiri dari 2 (dua) rangkap yang sama isi dan kekuatan hukumnya, masing-masing bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh para pihak terkait. Dari perjanjian pengadaan barang dan jasa tersebut di atas dapat disimpulkan pihak  kontraktor  tinggal  menandatangani  perjanjian  tersebut  tanpa  negosiasi  yang  berarti, sehingga prinsip “ take it or leave it ” yang biasa terjadi dalam suatu perjanjian standar berlaku juga  terhadap  perjanjian  pengadaan  barang  dan  jasa,  walaupun  sebenarnya  perjanjian pengadaan barang dan jasa bukanlah perjanjian baku atau standar karena pihak kontraktor mempunyai hak untuk ikut serta dalam merumuskan perjanjian.
Pihak  kontraktor  atau  pemborong  cenderung  mengabaikan  mekanisme  perancangan kontrak, isi kontrak dan akibat-akibat hukumnya. Pihak kontraktor hanya berorientasi kepada proyek dalam arti kontraktor hanya mempunyai target menjadi pemenang tender, sedangkan permasalahan kontrak pengadaan barang dan jasa yang akan ditandatangani dalam setiap proyek  yang  diperolehnya  dilakukan  tanpa  negosiasi  lebih  lanjut.  Menurut  Penulis,  hal  ini merupakan  indikator  lemahnya  posisi  tawar  pihak  kontraktor  dalam  pembuatan  perjanjian pengadaan barang dan jasa.
Salah  satu  bagian  yang  terpenting  dalam  suatu  perjanjian  adalah  isi  perjanjian  itu sendiri.  Dari  pasal-pasal  yang  termuat  dalam  suatu  isi  perjanjian  dapat  menggambarkan kondisi dan informasi tentang apa yang disepakati oleh para pihak yang membuatnya baik
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
secara  tersurat  maupun  tersirat.  Kewajiban  bagi  para  pihak  untuk  membuat  perjanjian pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi para pihak, dalam  perjanjian  pemborongan.  Dengan  adanya  kewajiban  ini  sesungguhnya  telah  ada pembatasan-pembatasan  dalam  asas  kebebasan  berkontrak,  yang  diinginkan  oleh pembentuk undang-undang.
Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pengadaan barang dan  jasa  harus  dapat  dimaknai  dalam  arti  positif  karena  setidaknya  dengan  pembatasan tersebut pemerintah telah berupaya untuk memberikan guideline bagi penyusunan perjanjian pengadaan barang dan jasa. Dalam pembuatan perjanjian pengadaan barang dan jasa ada beberapa aspek menurut Penulis yang harus diperhatikan oleh para pihak, yaitu:
1.  Penguasaan materi perjanjian meliputi objek dan syarat-syarat atau ketentuan yang akan disepakati;
2.  Penafsiran-penafsiran klausula perjanjian;
3.  Bahasa dalam perjanjian;
4.  Peraturan perundang-undangan yang terkait;
5.  Penyelesaian sengketa.
Menurut  Penulis,  untuk  menghindari  kesalahan  dalam  perumusan  dan  pembuatan perjanjian  dan  mengantisipasi  munculnya  konflik,  sebaiknya  dipergunakan  jasa  konsultan hukum  dan  notaris,  agar  kerja  sama  dapat  berjalan  dengan  baik.  Permasalahan  yang umumnya  terjadi  terkait  perjanjian  kerja  pengadaan  barang/jasa,  antara  lain  peminjaman perusahaan  oleh  pihak  ketiga  untuk  sebagai  pihak  yang  mengerjakan  proyek  pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah  atau  dalam  istilahnya  adalah  mensubkontrakkan  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  kepada  pihak  lain.  Hal  tersebut  terjadi  dalam  kasus  Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Pengerasan Jalan dari SP Jalan Tanjung Api-Api ke Sungsang Kecamatan Banyuasin II.
CV. Delima Indah telah menandatangani kontrak kerja dengan Ir. H. Syahrizal selaku PPK  untuk  mengerjakan  kegiatan  pengerasan  jalan  dari  Simpang  Tanjung  Api  Api  ke Sungsang  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  kontrak  Nomor  05/PU-18/PPK- Kontrak/PUBM/2011.  Penandatanganan  kontrak  kerja  tersebut  diperoleh  setelah  Ayub Firdaus memenangkan pelelangan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2011.
Setelah memenangkan pelelangan, kemudian Ayub Firdaus dan Budiyanto menuju ke Notaris Fitri Yuliana, SH, untuk membuat surat kuasa/akta kuasa direktur CV. Delima Indah dan  mengalihkan  seluruh  pekerjaan  kepada  Budiyanto  untuk  mengerjakan  pekerjaan pengerasan jalan dari Simpang Jalan Tanjung Api-Api ke Sungsang. Surat perjanjian tersebut dibuat  dengan  Akta  Nomor  61  tertanggal  27  Juli  2011,  kemudian  Budiyanto  menyerahkan uang sejumlah Rp.35.000.000,- sebagai imbalan dari peminjaman perusahaan kepada Ayub Firdaus.
Akibat  perbuatan  CV.  Delima  Indah  yang  meminjamkan  dan  mengalihkan  seluruh pekerjaan  pengerasan  jalan  dari  Simpang  Jalan  Tanjung  Api-api  ke  Sungsang  kepada Budiyanto,  menyebabkan  kerugian  bagi  Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  Kabupaten Banyuasin, berupa terdapatnya selisih volume fisik terpasang menurut kontrak Amandemen 1  dan  kerugian  keuangan  Negara  berdasarkan  dari  hasil  laporan  penghitungan  Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Selatan  Nomor SR-4313/PW07/5/2013  tanggal  23  Desember  2013  sebesar  Rp.918.856.629,58  (sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh delapan).
Berdasarkan  kasus  tersebut,  akta  notaris  yang  dibuat  oleh  Notaris  Fitri  Yuliana,  SH, untuk mengerjakan seluruh pekerjaan kegiatan pengerasan jalan dari Simpang Tanjung Api Api  ke  Sungsang  kepada  Budiyanto  tidak  memiliki  kepastian  hukum,  dikarenakan  tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya .dalam syarat objektif yang terdiri dari hal yang tertentu yang diperjanjikan dan sebab yang halal.
Hal tersebut dikarenakan peminjaman nama perusahaan kepada Budiyanto melalui akta notaris  yang  dibuat  oleh  Notaris  Fitri  Yuliana,  SH,  untuk  mengerjakan  seluruh  pekerjaan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
kegiatan pengerasan jalan dari Simpang Tanjung Api Api ke Sungsang tanpa persetujuan dari Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  Kabupaten  Banyuasin  selaku  pemberi  pekerjaan. Dengan tidak terpenuhinya syarat objektif tersebut, maka Akta Nomor 61 tertanggal 27 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Fitri Yuliana, SH dapat batal demi hukum.
Perbuatan  CV.  Delima  Indah  yang  nama  perusahaan  kepada  Budiyanto  untuk mengerjakan seluruh pekerjaan kegiatan pengerasan jalan dari Simpang Tanjung Api Api ke Sungsang tanpa persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin selaku pemberi pekerjaan, termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
Berdasarkan  Pasal  1365  KUHPerdata  tersebut,  kaitan  dengan  kasus  pekerjaan pengerasan jalan dari Simpang Jalan Tanjung Api-api ke Sungsang, maka unsur-unsur dari perbuatan CV. Delima Indah yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah: 1.  Adanya perbuatan tersebut melawan hukum;
Perbuatan  CV.  Delima  Indah  yang  menyatakan  kesanggupan  dalam    pengerjaan pekerjaan  pengerasan  jalan  dari  Simpang  Jalan  Tanjung  Api-api  ke  Sungsang,  namun pada pelaksanaannya ternyata seluruh pekerjaan tersebut diserahkan kepada Budiyanto yang dibuktikan dengan adanya Akta Nomor 61 tertanggal 27 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris  Fitri  Yuliana,  SH.  Hal  tersebut  merupakan  suatu  perbuatan  melawan  hukum karena apa yang diperjanjikan tidak sesuai dengan pelaksanaan.
2.  Adanya kerugian yang ditimbulkan; Perbuatan  CV.  Delima  Indah  yang  meminjamkan  nama  perusahaan  kepada Budiyanto  melalui  akta  notaris  yang  dibuat  oleh  Notaris  Fitri  Yuliana,  SH,  untuk mengerjakan seluruh pekerjaan kegiatan pengerasan jalan dari Simpang Tanjung Api Api ke Sungsang menyebabkan kerugian bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin  yang  berupa  terdapatnya  selisih  volume  fisik  terpasang  menurut  kontrak Amandemen 1.
3.  Adanya kesalahan;
Perbuatan  CV.  Delima  Indah  yang  tidak  memiliki  itikad  baik  meminjamkan  nama perusahaan kepada Budiyanto melalui akta notaris yang dibuat oleh Notaris Fitri Yuliana, SH,  untuk  mengerjakan  seluruh  pekerjaan  kegiatan  pengerasan  jalan  dari  Simpang Tanjung Api Api ke Sungsang tanpa persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin merupakan kesalahan yang bertentangan dengan hukum.
4.  Adanya hubungan antara kerugian dengan kesalahan. Adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh CV. Delima Indah merupakan suatu perbuatan yang membawa kerugian bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin sebagai pihak yang dengan itikad baik ingin adanya pengerasan  jalan  dari  Simpang  Jalan  Tanjung  Api-api  ke  Sungsang  tersebut  melalui perjanjian sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
Dalam Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan:
“Si  berutang  adalah  lalai,  apabila  ia  dengan  surat  perintah  atau  dengan  sebuah  akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Berdasarkan  Pasal  1238  KUHPerdata  tersebut,  menurut  Penulis,  Dinas  Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin selaku pemberi pekerjaan mempunyai hak untuk memberikan  teguran,  peringatan,  atau  somasi  kepada  CV.  Delima  Indah  selaku  penerima pekerjaan yang telah mempunyai itikad tidak baik agar memberikan ganti rugi kepada Dinas Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  Kabupaten  Banyuasin.  Upaya  hukum  yang  memberikan teguran,  peringatan  atau  somasi  merupakan  suatu  bentuk  perlindungan  hukum  preventif. Oleh karena perbuatan CV. Delima Indah selaku penerima pekerjaan yang tidak memenuhi kewajibannya,  menurut  Penulis,  berdasarkan  Pasal  1365  KUHPerdata,  Dinas  Pekerjaan Umum  Bina  Marga  Kabupaten  Banyuasin  mempunyai  hak  untuk  menggugat  ganti  rugi terhadap CV. Delima Indah.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Menurut Penulis, hak untuk menuntut ganti rugi dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut merupakan  bentuk  perlindungan  hukum  represif,  karena  gugatan  ganti  rugi  tersebut  akan diselesaikan pada pengadilan. Hak semacam ini pada dasarnya serupa dengan hak untuk mengajukan  sengketa  di  pengadilan.  Munir  Fuady  berpendapat  sebagai  suatu  gugatan perdata, maka tentu saja pihak yang mengajukan gugatan perdata, dalam hal ini pihak korban dari  perbuatan  melawan  hukum,  harus  membuktikan  banyak  hal,  termasuk  membuktikan adanya kesalahan dari pelaku jika perbuatan melawan hukum tersebut merupakan kelalaian atau kesengajaan.
Pembuktian  ini  seringkali  tidak  mudah  untuk  dilakukan.  Tidak  selalu  mudah  untuk mendatangkan saksi-saksi atau alat bukti lain untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Wirjono Prodjodikoro menyebut istilah perbuatan melawan hukum dengan istilah melanggar hukum. Istilah pebuatan melanggar hukum pada umumnya adalah sangat luas artinya yaitu kalau perkataan ”hukum” dipakai dalam arti yang seluas-luasnya dan hal perbuatan hukum dipandang dari segala sudut.
Adapun konsekwensi hukum terhadap akta notaris yang dibuat oleh Notaris Fitri Yuliana, SH atas peminjaman perusahaan oleh pihak ketiga pada pengadaan barang dan jasa adalah: 1.  Terhadap Akta Nomor 61 tertanggal 27 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Fitri Yuliana,
SH.
Akta Nomor 61 tertanggal 27 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Fitri Yuliana, SH, tidak  memenuhi  ketentuan  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  khususnya  dalam  syarat objektif yang terdiri dari hal yang tertentu yang diperjanjikan dan sebab yang halal. Hal tersebut  dikarenakan  peminjaman  nama  perusahaan  kepada  Budiyanto  melalui  akta notaris yang dibuat oleh Notaris Fitri Yuliana, SH, untuk mengerjakan seluruh pekerjaan kegiatan pengerasan jalan dari Simpang Tanjung Api Api ke Sungsang tanpa persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin selaku pemberi pekerjaan. Dengan tidak terpenuhinya syarat objektif tersebut, maka Akta Nomor 61 tertanggal 27 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Fitri Yuliana, SH dapat batal demi hukum.
2.  Terhadap Para Pihak
Dalam perjanjian induk antara pengguna jasa dan kontraktor, di samping perjanjian antara kontraktor dan sub-kontraktor dapat disimpulkan hak dan kewajiban serta syarat- syarat yang berlaku bagi para pihak tersebut sebagai berikut:
a.  Pengguna  Jasa  berhak  untuk  memperlakukan  sub-kontraktor  dalam  pemenuhan kewajiban dan konsep yang sama seperti kontraktor utama, yaitu dalam hal pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh kontraktor utama, sub-kontraktor juga dianggap tidak dapat  melakukannya.  Jika  kontraktor  mengenai  sesuatu  hal  dianggap  tidak berkepentingan  untuk  melakukannya  maka  sub-kontraktor  juga  dianggap  tidak berkepentingan untuk melakukan pekerjaan tersebut.
b.  Adanya  keinginan  dari  kontraktor  utama  untuk  memberlakukan  syarat-syarat  dari perjanjian  induk  kepada  sub-kontraktor  yang  berarti  mengalihkan  beban  yang diwajibkan oleh pemberi tugas yang semula berlaku bagi kontraktor utama menjadi berlaku bagi sub-kontraktor.
c.  Sub-kontraktor berhak untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya  dengan  kontraktor  utama  menurut  syarat-syarat  yang  berlaku  bagi perusahaan.
d.  Dalam hal pembayaran yang tertuju pada sub-kontraktor, pembayaran tersebut tidak tergantung  pada  adanya  pembayaran  pada  kontraktor  utama.  Sub-kontraktor menerima  pembayaran  dari  kontraktor  dan  tidak  mengharapkan  pembayaran  dari pengguna  jasa.  Pengguna  Jasa  akan  membayarkan  langsung  kepada  kontraktor utama kecuali ditentukan sebaliknya dalam perjanjian.
Dalam  praktik  jika  pengguna  jasa  tidak  menghendaki  bahwa  pekerjaan  tersebut dilakukan  oleh  sub-kontraktor,  maka  dalam  perjanjian  harus  dicantumkan  dengan  tegas adanya klausula bahwa pekerjaan tersebut dilarang untuk diborongkan lebih lanjut kepada sub-kontraktor.  Dalam  praktik  banyak  sekali  terjadi  adanya  sub-kontraktor  yang  memang dibutuhkan oleh kontraktor besar untuk dapat membantu menyelesaikan pekerjaan tersebut
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
menurut  bagian-bagian  yang  telah  dibagi-bagi  untuk  dikerjakan.  Apabila  terbukti  pihak kontraktor  telah  melakukan  wanprestasi,  maka  pengguna  jasa  dapat  memutuskan  kontrak tersebut.
Menurut hukum Indonesia, tiap pihak yang akan mengakhiri perjanjian secara sepihak sebelum  jangka  waktunya  berakhir  harus  mendapat  izin  dari  pengadilan  yang  mempunyai jurisdiksi atas pelaksanaan perjanjian tersebut. Pasal 1266 KUHPerdata menetapkan bahwa pengakhiran  atas  dasar  tidak  dipenuhinya  kewajiban  memerlukan  izin  dari  pengadilan. Maksud ketentuan ini adalah untuk melindungi pihak yang lemah. Akan tetapi, Pasal ini dapat dikesampingkan oleh para pihak dalam perjanjian.
Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata adalah ketentuan yang berlaku dalam hal para pihak tidak menentukan sebaliknya. Dengan kata lain para pihak dapat mengabaikan Pasal 1266 dan  1267  KUHPerdata  sehingga  pengakhiran  perjanjian  dapat  dilaksanakan  tanpa  izin pengadilan  negeri  setempat.  Hampir  tidak  dapat  diperdebatkan  lagi  bahwa  menjadi  suatu kebiasaan  bahwa  kedua  Pasal  tersebut  yang  seringkali  dikesampingkan  oleh  pihak-pihak dalam  perjanjian.  Akan  tetapi  Pasal  1266  dan  1267KUHPerdata  tidak  berlaku  dalam perjanjian yang menggunakan hukum asing sebagai pilihan hukumnya.
Hukum  kontrak  dikenal  dengan  prinsip  keseimbangan,  yakni  keseimbangan  antara kepentingan  pihak  yang  dirugikan  dengan  kepentingan  dari  pihak  yang  melakukan wanprestasi.  Kepada  pihak  yang  telah  melakukan  wanprestasi  diberikan  hak-hak  atau perlindungan tertentu. Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut harus ada mekanisme tertentu untuk memutuskan kontrak, yaitu kewajiban memutus kontrak timbal balik melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdata) dan kewajiban melakukan somasi  terlebih  dahulu  (Pasal  1238  KUHPerdata).  Kemudian  ada  pembatasan  terhadap pemutusan kontrak, yaitu wanprestasi harus serius, tidak semua wanprestasi menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk memutus kontrak.
Pihak  yang  dirugikan  harus  dapat  membuktikan  bahwa  wanprestasi  yang  terjadi merupakan wanprestasi yang serius. Wanprestasi ini harus disertai dengan unsur kesalahan yang pada prinsipnya KUHPerdata tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan agar suatu kontrak  dapat  diputuskan  oleh  pihak  yang  dirugikan  atau  agar  dapat  dituntutnya  suatu pembayaran ganti rugi. Akan tetapi berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata yang melibatkan pengadilan  untuk  memutuskan  kontrak  timbal  balik,  maka  pengadilan  akan mempertimbangkan  faktor  kesalahan  pihak  pelaku  wanprestasi  untuk  dapat  menentukan apakah kontrak tersebut dapat diputus atau tidak.
Menurut KUHPerdata pada prinsipnya asal ada kewajiban yang tidak dilaksanakan dan kewajiban  yang  tidak  dilaksanakan  tersebut  cukup  material  ( material  breach ),  maka  suatu kontrak  sudah  dapat  diputuskan  dan  ganti  rugi  sudah  dapat  dimintakan  asal  saja ketidakterlaksanaan kewajiban tersebut bukan karena hal-hal yang bersifat force majeure . Berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata, dalam pemutusan perjanjian pemborongan yang di  antaranya  menyebutkan  alasan  pemutusan  kontrak,  maka  pengakhiran  perjanjian pemborongan  secara  sepihak  oleh  pemerintah  atas  dasar  wanprestasi  dinilai  mempunyai keabsahan  hukum  karena  dalam  hukum  Indonesia  mengakhiri  perjanjian  secara  sepihak sebelum  jangka  waktunya  berakhir  harus  mendapat  izin  dari  pengadilan  yang  mempunyai jurisdiksi atas pelaksanaan perjanjian tersebut agar untuk melindungi pihak yang lemah. Akan tetapi, Pasal ini dapat dikesampingkan oleh para pihak dalam perjanjian.
Pihak yang dirugikan karena wanprestasi pada prinsipnya dapat memutuskan kontrak. Tetapi  jika  pemutusan  kontrak  dilakukan  dengan  maksud  agar  pihak  yang  dirugikan mendapatkan kembali prestasinya yang telah diberikan kepada pihak yang wanprestasi, maka pihak  yang  dirugikan  oleh  wanprestasi  tersebut  mempunyai  kewajiban  untuk  melakukan restorasi, yakni kewajiban untuk mengembalikan manfaat dan prestasi yang sekiranya telah dilakukan  oleh  pihak  yang  melakukan  wanprestasi  tersebut.  Apabila  kewajiban  untuk mengembalikan  manfaat  dan  prestasi  tidak  dilakukan  oleh  pihak  yang  melakukan wanprestasi,  maka  pihak  yang  dirugikan  dapat  menempuh  jalur  hukum  melalui  gugatan pedata ke pengadilan negeri.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Adapun  tindakan  berupa  layanan  penyelesaian  sengketa  Kontrak;  arbitrase;  Dewan Sengketa Konstruksi; atau penyelesaian melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Perpres No. 12 Tahun 2021. Terhadap perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 81  Perpres  No.  12  Tahun  2021,  jika  dilaporkan  secara  pidana  kepada  yang  berwajib  dan apabila kemudian direspon oleh instansi penegak hukum maka selanjutnya dapat diproses melalui  sistem  peradilan  pidana.  Terkait  dengan  PA/KPA/PPK/Pejabat  Pengadaan/Pokja Pemilihan,  sesuai  Pasal  82  Perpres  No.  12  Tahun  2021  mengatur  dalam  hal  terjadi kecurangan  dalam  pengumuman  Pengadaan,  sanksi  diberikan  kepada  anggota PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurut  rumusan  Pasal  78  ayat  (6)  Perpres  No.  12  Tahun  2021,  apabila  ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, maka pelaku dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  sebagai  upaya  mewujudkan  kepastian  hukum  dalam peminjaman  perusahaan  oleh  pihak  ketiga  pada  pengadaan  barang  dan  jasa  melalui  akta notaris, diperlukan adanya itikad baik atau good faith dari para pihak yang berniat peminjaman perusahaan oleh pihak ketiga pada pengadaan barang dan jasa melalui akta notaris. Itikad baik ini diperlukan sebagai upaya untuk tidak mencari keuntungan yang tidak wajar atau tidak menipu  pihak  lain,  bermaksud  jujur  untuk  memenuhi  kewajiban  atau  mentaati  semua peraturan  yang  telah  dibuat  termasuk  ketentuan  tentang  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah.

## KESIMPULAN
Kepastian hukum atas peminjaman perusahaan oleh pihak ketiga yang dibuat dengan akta  notaris  terkait  dengan  pengadaan  barang  dan  jasa  tidak  terpenuhi.  Hal  tersebut dikarenakan  tidak  memenuhi  ketentuan  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  khususnya  dalam syarat objektif yang terdiri dari hal yang tertentu yang diperjanjikan dan sebab yang halal. Hal tersebut dikarenakan peminjaman nama perusahaan kepada Budiyanto melalui akta notaris yang  dibuat  oleh  Notaris  Fitri  Yuliana,  SH,  untuk  mengerjakan  seluruh  pekerjaan  kegiatan pengerasan jalan dari Simpang Tanjung Api Api ke Sungsang tanpa persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin selaku pemberi pekerjaan. Dengan tidak terpenuhinya syarat objektif tersebut, maka Akta Nomor 61 tertanggal 27 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Fitri Yuliana, SH dapat batal demi hukum. Hal tersebut berimplikasi terhadap akta notaris  atas  peminjaman  perusahaan  oleh  pihak  ketiga  pada  pengadaan  barang  dan  jasa sebagai upaya mewujudkan asas kepastian hukum adalah Akta Nomor 61 tertanggal 27 Juli 2011  yang  dibuat  oleh  Notaris  Fitri  Yuliana,  SH,  batal  demi  hukum  dikarenakan  tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya dalam syarat objektif yang terdiri  dari  hal  yang  tertentu  yang  diperjanjikan  dan  sebab  yang  halal.  Selain  itu,  implikasi hukum  lain  adalah  terhadap  para  pihak,  yaitu  bagi  pihak  yang  wanprestasi,  maka  akan dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi dan/atau dilaporkan secara pidana. Pihak yang  dirugikan  karena  wanprestasi  dapat  memutuskan  kontrak  dan  dan  pihak  yang wanprestasi berkewajiban untuk mengembalikan manfaat dan prestasi. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan pedata ke pengadilan negeri.

## REFERENSI
__________ , Hukum Perjanjian dan Perikatan , Jakarta: Pradnya Paramita, 1987. __________, Teori Negara Hukum Modern , Bandung: Refika Aditama, 2009.
Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Amiruddin, Korupsi  Dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa ,  Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2012.
Indonesian  Procurement  Watch ,  Prinsip  Dasar  Kebijakan  &  Kerangka  Hukum  Pengadaan Barang & Jasa, Jakarta: Indonesian Procurement Watch, 2005 .
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian , Bandung: Alumni, 2006. Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan , Bandung: Bina Cipta, 2007. Rai Wijaya, Merancang Suatu Kontrak , Jakarta: Kanisius, 2003. Salim  HS, Hukum  Kontrak, Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2003.
Satrio, Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I , Bandung: Citra Aditya, 2001. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif-Suatu  Tinjauan  Singkat , Jakarta: Rajawali Press, 2007.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata , Bandung: Mandar Madju, 2000.