ISSN 2798-6691, Vol 2, No 1, 2022, 1-15
Implementasi  MSP  Kerja  Sama  Akreditasi  Halal  antara ESMA dan KAN tahun 2018 (MSP Implementation of Halal

## Accreditation Cooperation between ESMA and KAN in 2018)
Suci Indah Lestari 1* ,  Agus Hadiawan 2 , Tety Rachmawati 3 Universitas Lampung, Lampung 1,2,3
suciindahl22@gmail.com 1* , agushadiawan@gmail.com 2 , tetyrachmawati@gmail.com 3

## Riwayat Artikel
Diterima pada 23 November 2022 Revisi 1 pada 2 Januari 2023
Revisi 2 pada 5 Januari 2023
Disetujui pada 6 Januari 2023

## Abstract
Purpose: To  analyze  implementation  of  a  Memorandum  of Understanding (MoU) in the field of cooperation halal accreditation between  the  National  Accreditation  Committee  (KAN)  and Emirates  Authority  for  Standardization  and  Metrology  (ESMA) 2018 in trade relations between Indonesia and the UAE.
Method: This  type  of  research  is  descriptive  qualitative  using secondary  data.  The  data  collection  technique  used  document analysis  while  the  data  analysis  technique  used  content  analysis which  refers  to  the  process  of  classifying,  summarizing  and tabulating data.
Result: The results of this study are all 6 MoU mechanisms in halal accreditation  cooperation  have  been  carried  out  according  to mutually  agreed  procedures  and  an  understanding  of  halal accreditation. It has been reached through LSH Indonesia which is recognized  by  ESMA.  However,  the  implementation  of  the  MoU has not provided a maximum contribution yet to Indonesia's trade relations with the UAE.
Keywords: Accreditation, Halal, Implementation, ESMA, KAN How to Cite: Lestari, S, I., Hadiawan, A., Rachmawati, T. (2022). Implementasi MSP Kerja Sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN tahun 2018. Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam , 2(1), 1-15.

## 1. Pendahuluan
Ekspansi  atau  perluasan  pasar  merupakan  daya  tarik  utama  dalam  liberalisasi  perdagangan  untuk mencapai  tujuan  nasional  dan  juga  meningkatkan  keuntungan  negara.  Oleh  karena  itu,  negara berkompetisi  dalam  menggali  dan  memperkuat  potensi  sumber  daya  sebagai  modal  pendukung kegiatan ekspor agar produk yang dijual bisa masuk dan diterima di pasar baru atau disebut pasar non- tardisional.  Hal  ini  penting  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ekspor-impor  dengan  negara  lain  sehingga negara saling memenuhi kebutuhan satu sama lain dan secara ekonomi lebih menguntungkan. Oleh karena  itu,  tidak  boleh  adanya  hambatan  perdagangan  yang  membatasi  pergerakan  aktivitas perdagangan internasional. Apabila terdapat hambatan perdagangan, maka negara akan mencari solusi untuk hal tersebut terutama melakukan pendekatan dan negoisasi kepada mitra dagang tertentu seperti yang  dialami  Indonesia  ketika  produk  pangan  Indonesia  terancam  diblokade  masuk  ke  pasar  UAE ( Ridwansyah dkk, 2022 ). Hal ini akibat terkendala persyaratan wajib standardisasi perdagangannya yang mana sertifikat halal harus dikeluarkan oleh badan akreditasi yang diakui Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) melalui Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi. Maka, pihak UAE  yang  diwakili  ESMA  bisa  diartikan  sebagai  delegasi  dari  ketujuh  emirates  dalam  penyatuan kesepahaman terkait penetapan standardisasi perdagangan.
Dalam kasus standardisasi perdagangan yang mengancam produk Indonesia ini, Indonesia terancam kehilangan pasarnya di kawasan Timur Tengah untuk beberapa produk ekspor yang diblokade oleh UEA terutama dalam industri halal. Hal ini karena bukan saja ekspor Indonesia yang besar ke pasar UEA tetapi juga impor UEA dari Indonesia lebih besar dibandingkan ekspornya ke Indonesia seperti figure 1 di bawah ini.
Gambar 1. Total Ekspor dan Impor Indonesia-UEA dam UEA-Indonesia Tahun 2013-2017 Sumber: Diadaptasi dari World Intergrated Trade System (WITS), World Bank (2022).
Ekspor  Indonesia  ke  UAE  memiliki  nilai  yang  fluktuatif,  padahal  peningkatan  drastis  terjadi  pada tahun  2014  dengan  meningkat  sebesar  36,  5%  atau  sebesar  914  juta  US$  namun  kemudian  diikuti dengan penurunan yang relatif optimal sebanyak 576, 7 juta US$ atau 23% pada tahun 2015, dan turun lagi sebanyak 314,2 juta US$ atau sebesar 16,3% pada tahun 2016. Pada akhir periode 2017, terjadi peningkatan kembali pada ekspor Indonesia ke UAE sebesar 17,9 juta atau 1,1%. Maka dengan kata lain,  hambatan  pada  standardisasi  perdagangan  yang  menyandung  produk  Indonesia  tidak  hanya berdampak pada penurunan ekspor ke UEA tetapi juga impor yang meningkat 39% atau sebesar 873, 1 juta US$ pada tahun 2017. Meskipun begitu, ekspor Indonesia bernilai 4 sampai hampir 10 kali lebih besar dibandingkan ekspor UEA ke tanah air yang berarti bahwa pasar produk ekspor Indonesia di UEA sangat besar daripada sebaliknya. Hal ini diperkuat dengan impor UEA yang juga lebih besar 4- 9 kali lipat lebih besar dibandingkan ekspornya. Ekspor yang lebih kecil dibandingkan impornya dan atau penurunan ekspor dari tahun sebelumnya tidak menutupi angka ekspor awal, maka berpengaruh terhadap neraca perdagangan suatu negara yang bernilai defisit seperti yang terjadi pada Indonesia ke UEA yang bernilai negatif di tahun 2013 dan tahun 2017. Neraca perdagangan yang defisit ini tidak hanya menandakan bahwa pendapatan negara juga berkurang tetapi juga terkait dengan pengeluaran negara  dalam  hal  impor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  negara  terhadap  mitra  dagangnya ( Samuelson, 1999 ).
Permasalahan  standardisasi  akreditasi  halal  dalam  perdagangan  tentu  meresahkan  Pemerintah Indonesia karena volume eskpor dan impor  Indonesia ke UAE lebih besar dibandingkan hubungan sebaliknya ( Rafki dkk, 2022 ). Komisi Akreditasi Nasional menyebutkan produk-produk halal ekspor Indonesia yang terganjal oleh akreditasi halal UEA meliputi produk olahan daging, flavour , biskuit, permen dan jelly , mi instan, dan bahan-bahan makanan. Produk tersebut termasuk ke dalam komoditas jadi berdasarkan Harmonized System (HS) code 2019, yaitu kategori consumer goods, food products , vegetables ,  dan animal .  Adapun  biskuit  dan  mi  instan  termasuk  ke  dalam  kategori  komoditas konsumsi. Produk biskuit berupa roti kering, biskuit manis, wafel dan wafer, baik yang mengandung kakao  maupun  tidak  memiliki  kode  HS  1905.  Mi  instan  dengan  kode  HS  1902  adalah  bagian  dari makanan pasta yang tidak diisi atau dapat juga diisi dengan daging atau bahan lainnya, serta dimasak atau disiapkan dengan metode lainnya. Sementara, permen dan jelly merupakan makanan kembang gula yang dapat dilapisi gula maupun tidak, serta tidak mengandung kakao, ini tergolong kelompok food    products dengan  kode  HS  1704.  Kategori animal terdiri  dari  produk-produk  olahan  daging termasuk daging unggas, kalkun, hati dan olahan homogen dengan kode HS 1601 dan 1602. Sementara flavour dan food ingredients merupakan bagian dari aneka olahan makanan berbahan dasar tanaman
sehingga  masuk  ke  dalam  kelompok vegetables dengan  kode  HS  2106.  Penurunan  ekspor,  neraca perdagangan  yang  defisit,  dan  persentase  pertumbuhan  negara  yang  minus  tentu  merupakan permasalahan  yang  mengancam  keberlangsungan  hubungan  perdagangan  Indonesia  dan  UEA khususnya produk industri halal yang terblokade sebagai berikut.
Gambar 2. Nilai Ekspor Indonesia-UEA; Consumer Goods, Food Products , Vegetables , dan Animal Tahun 2013-2019
Sumber: Diadaptasi dari World Intergrated Trade System (WITS), World Bank (2022).
Komoditas  konsumsi  Indonesia  ke  UEA  mengalami  peningkatan tertinggi  sebesar  24%  pada tahun 2014, kemudian turun pada 2 (dua) tahun berturut-turut setelahnya sebanyak 11,2% tahun 2015, dan 9,9%  tahun  2016,  serta  19,5%  tahun  2018.  Pergerakan  ekspor  produk  kategori vegetable pada puncaknya juga berada di tahun 2014 senilai 254 ribu US$ yang kemudian menurun sebanyak 15,5% pada  tahun  2016.  Lain  halnya  dengan  ekspor  kategori food  products yang  terus  menurun  secara bertahap sebanyak 3,9% tahun 2017, 0,9% tahun 2018, dan 0,7% tahun 2019. Penurunan juga terjadi pada nilai ekspor produk kategori animal dari 7 ribu US$ pada hingga senilai 3 ribu US$ pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan ekspor Indonesia yang terus melemah bahkan semakin buruk dengan adanya persoalan hambatan perdagangan berupa standardisasi halal.
Padahal  Indonesia  tengah  dalam  proyek  memajukan  industri  halal  sebagai  keunggulan  komparatif negara  dengan  mengekspansi  ke  kawasan  Timur  Tengah.  Industri  halal  Indonesia  dinilai  memiliki potensi besar untuk dikembangkan mengingat Indonesia memiliki kapabilitas, sumber daya, dan posisi strategis  dalam  sistem  internasional  sehingga  menarik  banyak  pihak  untuk  menjalin  kerja  sama. Kebutuhan  akan  produk  halal  di  dunia juga  kian  meningkat  seiring  dengan  bertambahnya  populasi muslin,  dan adanya  tren  halal  serta  hidup  sehat  menurut  survei  Global  Islamic  Economic  Gateway dalam  Global  Islamic  Economy  Report  2016/2017.  Sertifikasi  halal  pun  mutlak  menjadi  kunci keberhasilan ekspor produk halal.
Untuk  itu,  Pemerintah  Indonesia  melalui  Komite  Akreditasi  Nasional  (KAN)  melakukan  negosiasi dengan pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) yang diwakili oleh Emirates Authority for Standardization and  Metrology (ESMA)  untuk  menciptakan  suatu  kesepahaman  tentang  standar  halal  bagi  kedua negara guna mempermudah produk ekspor Indonesia masuk ke salah satu pasar di Kawasan Timur Tengah ini. Hal tersebut memperbesar peluang peningkatan penawaran oleh industri halal Indonesia guna  memenuhi  permintaan  atas  produk-produk  halal  (Anggraini  dkk,  2022).  Respon  Pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi hambatan perdagangan ini sekaligus sebagai upaya penetrasi ekspor ke Timur Tengah melalui pasar UEA (Humas Kemlu RI, 2022). Inisiasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia  kepada  UEA  ini  membuahkan  hasil  dengan  ditekennya Memorandum  of  Understanding (MoU) for Cooperation  in  Halal  Accreditation  Between Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA), and  Komite  Akreditasi  Nasional (KAN)  atau  Memorandum  Saling  Pengertian (MSP) di Bidang Kerja sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN pada tahun 2018.  Pasalnya,
perbedaan pemahaman atas standar untuk produk halal di UEA dan Indonesia yang menjadi hambatan dalam hubungan perdagangan keduanya. Setiap negara memiliki standar untuk setiap produk impor yang masuk ke dalam negerinya yang harus dipenuhi oleh setiap negara pengekspor. Oleh karena itu, Indonesia harus memenuhi standar halal UEA yang dikelola resmi oleh ESMA, meskipun Indonesia sendiri telah memiliki standar halal yang diatur dalam Standar UU Jaminan Produk Halal. UU JPH merupakan dasar pegangan untuk melindungi konsumen muslim terhadap ketersediaan produk halal yang harus ditaati oleh setiap pelaku industri halal dalam negeri dan dari uar negeri (Humas Kominfo, 2014). MSP di antara keduanya memuat pernyataan untuk mengembangkan kerja sama teknis dalam bidang  akreditasi  lembaga  sertifikasi  halal  sebagai  solusi  dalam  mengurangi  hambatan  teknis perdagangan dan memfasilitasi perdagangan bilateral Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) (BPKM, 2021). Maka selanjutnya  tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi MSP  di  bidang  kerja  sama  akreditasi  halal  antara KAN  dan  ESMA  dalam  hubungan perdagangan Indonesia dengan UEA periode waktu di atas tahun 2018.
Sebelum penelitian penulis, terdapat beberapa penelitian dengan topik penelitian yang bersinggungan dengan topik penelitian. Sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam metode riset jurnal ini (Ladista, 2023). Pertama, Rajagopal dkk., (2011), dalam penelitiannya yang  berjudul  “ Halal  Certification:  Implication  for  Markets  in  UAE ”  membahas  sertifikasi  halal sebagai  paradigma  pemasaran baru  yang  dapat digunakan  pembisnis  memperluas  tujuan jangkauan pasarnya  di  suatu  ruang  lingkup  persaingan  tingkat  global  seperti  negara-negara  yang  mewajibkan berakreditasi ‘halal’ dalam aspek standardisasi perdagangan (BSN, 2017). Perbedaan penelitian ini ada pada penekanan fokus di aspek kerja sama standardisasi akreditasi halal Indonesia dan Uni Emirat Arab.
Kedua,  penelitian  berjudul  “Sertifikasi  Halal  Sektor  Industri  Pengolahan  Hasil  Pertanian”  oleh Prabowo  dan  Rahman  (2016)  ini  menyoroti  manfaat  positif  dari  sertifikasi  halal  dalam  suatu perdagangan  yang  dapat  menjadi  keunggulan  komparatif  dan  sebagai  standar  kualitas  produk  yang harus dipenuhi eksportir untuk memasuki satu pasar internasional terutama dalam memperkuat sektor industri pengolahan hasil pertanian (Prabowo & Abd Rahman, 2016). Penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian saya dalam menganalisis kelebihan dan kekurangan dari adanya sertifikasi halal dalam hubungan perdagangan Indonesia dengan UEA khususnya karena adanya MoU di bidang kerja sama akreditasi  halal  antara  KAN  dan  ESMA.  Adapun  yang  membedakannya  adalah  jurnal  ini  memuat bahasan yang lebih luas dan umum terkait keseluruhan produk yang diperdagangkan Indonesia dengan UEA. Ketiga, Fithriana dan Kusuma (2018) dalam “Implentasi Kebijakan Pangan Halal Indonesia: Keunggulan Kompetitif Dalam Tren Pangan Halal di Asia Tenggara” berfokus pada analisis kebijakan pangan  halal  Indonesia  sebagai  bagian  dari  strategi  meningkatkan  kompetensi  ditengah  persaingan tren  halal  di  kawasan  Asia  Tenggara  (Fithriana  & Kusuma,  2018).  Penelitian ini  mendapati  bahwa Indonesia  perlu  memperbaiki  kualitas  komoditas  pangan  nasional  secara  umum  dan  tidak  hanya terpaku  pada  pangan  halal.  Adapun  instrumen  analisis  berupa  teori  implementasi  dan  konsep  halal yang digunakan Fithriana dan Kusuma  menjadi rujukan tambahan bagi penulis untuk menganalisis penelitian ini.
Keempat, Khasahab dan Wardah (2018) dengan judul “ The Implementation of Halal Food Labeling Based on The Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement by Indonesia ”, yang membahas tentang penerapan  label  standar  makanan  halal  berdasarkan  perjanjian  TBT  di  Indonesia  (Khasahab  & Wardah,  2018).  Penelitian ini  menggunakan  metodologi  penelitian hukum  normatif  dengan  konsep standardisasi, dan konsep halal sebagai instrumen analitis. Persamaan penelitian ini dengan jurnal ini terletak  pada  penggunaan  konsep  standardisasi  halal  dalam  perdagangan  internasional  serta  topik bahasan  sama-sama  tentang  implementasi  suatu  kebijakan  negara  atas  kesepakatan  dengan  negara- negara  lain.  Kelima,  penelitian  yang  berjudul  “Implementasi  Program  Kerja  sama  IMT-GT ( Indonesia-Malaysia-Thailand  Growth  Triangle )  di  Bidang  Industri  Halal  dalam  Pengembangan Industri Halal di Malaysia” oleh Bimantara Nugraha (2019).
Nugraha membahas tentang implementasi program-program kerja sama IMT-GT di bidang industri halal  di  Malaysia  dengan  tujuan  untuk  mendeskripsikan  pelaksanaan  program.  Penelitian  Nugraha dengan jurnal ini memiliki objek yang berbeda, yaitu industri halal di Malaysia sementara objek jurnal ini  adalah  hubungan  perdagangan  Indonesia-UEA  (Nugraha,  2019).  Penelitian-penelitian  ini  akan
membantu  penelitian  untuk  memperluas  sudut  pandang  penglihatan  objek  masalah  sehingga  dapat memperdalam  pengembangan  hipotesis.  Hal  tersebut  juga  akan  didukung  melalui  penggunaan instrumen  teori  dan  konsep  yang  akan  membedah  rumusan  permasalahan.  Kerangka  teori  yang merupakan  seperangkat  asumsi  dan  presepsi  baik  berupa  gagasan,  kepercayaan,  prinsip,  dan pernyataan yang mendasari suatu kerangka berpikir dalam penelitian. Hal ini dimana konsep dan atau teori  yang  digunakan  berfungsi  sebagai  instrumen  analisis  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian (Iskandar, 2008). Oleh karena itu, konsep dan teori dalam penelitian yang digunakan untuk menelaah implemetasi  MSP  dalam  bidang  kerja  sama  akreditasi  halal  di  antara  Emirates  Authority  for Standardization and Metrology (ESMA) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) tahun 2018 adalah teori  implementasi,  konsep  kerja  sama  internasional,  dan  teori  perdagangan  internasional  yang mencakup juga konsep standardisasi perdagangan.
Teori  implementasi  menurut  Maskin  dan  Sjostrom  menyebutkan  bahwa  implementasi  merupakan persoalan perancangan mekanisme atau game form sehingga hasilnya mencapai tujuan dari kegiatan atau kesepakatan dengan memenuhi kriteria optimalitas sosial dalam aturan pilihan sosial (Maskin & Sjostrom, 2002). Oleh karena itu, setiap pihak harus memiliki strategi dominan sebagai persyaratan yang  paling  menuntut  implementasi  namun  akan  cenderung  memperoleh  hasil  negatif.  Sementara solusi  yang  lebih  positif  adalah  tidak  terlalu  menekan  pihak-pihak  lainnya.  Implementasi  memiliki makna penerapan atau pelaksanaan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang erat kaitannya dengan perencanaan dan aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan atas hal-hal yang  disepakati  antara  beberapa  pihak  (McMillan  &  Schumacher,  2001).  Maka  implementasi  juga berkenaan dengan kemampuan gabungan dari beberapa pihak untuk membuat sesuatu terjadi melalui tindakan mereka dengan mengekspresikan hak pilihannya dalam bentuk interaksi di antara mereka. Setiap  aktor  berupaya  untuk  membuat  proses  implementasi  melibatkan  satu  hal  yang  mungkin mengubah banyak hal dalam mencapai tujuan bersama.
Implementasi dimaksudkan  untuk  menggambarkan  permulaaan dari  proses pencapaian tujuan  yang berkelanjutan dengan menekankan pada lebih dari satu hal untuk dilaksanakan. Proses implementasi sederhananya  melibatkan  banyak  bagian  untuk  bergerak  melalui  beberapa  cara  berpikir  yang  baru, bertindak,  atau  sebuah  kesatuan  dari  praktik  material  dan  kognitif.  Pengertian  implementasi  juga menggunakan  istilah  ‘intervensi  kompleks’  untuk  mendefinisikan  objek  dari  setiap  proses implementasi  (May,  2013).  Peneliti  menggunakan  teori  ini  untuk  menganalisis  implementasi Memorandum  of  Understanding (MoU)  dalam  kerja sama  akreditasi  halal  antara  KAN  dan  ESMA dalam  hubungan  perdagangan  Indonesia-UEA  tahun  2018.  Konsep  ini  juga  mengamati  ada  atau tidaknya perubahan hasil perdagangan Indonesia dengan UEA terhadap satu sama lain dari sebelum disepakatinya MoU hingga setelah ditekennya kesepakatan tersebut pada tahun 2018.
MoU itu sendiri adalah salah satu bentuk dari adanya kerja sama internasional. Karena sifat manusia sebagai makhluk sosial juga berlaku pada negara sebagai aktor dalam hubungan internasional  yang juga  membutuhkan  peran  dan  bantuan  dari  negara  lain  untuk  memenuhi  kebutuhan  domestik  dan internasionalnya seperti pandangan Liberalisme (Barret, 1999). Negara-negara berlomba melakukan kerja sama lintas negara untuk menyepakati suatu tujuan bersama, namun diiringi dengan kepentingan nasionalnya  terutama  menyangkut  perekonomian  negara.  Literatur  hubungan  internasional  telah mengadopsi pendekatan berbeda  tentang kerja sama antar negara yang menjadi fokus dari pelbagai studi  dengan  memperdebatkan  alasan  munculnya  kerja  sama  ditengah  sistem  internasional  yang anarkis. Maka kerja sama internasional ditunjukkan pada interaksi yang terjadi ketika preferensi aktor tidak harmoni atau tidak dapat didamaikan atau berkonflik guna mencapai tujuan bersama. Interaksi yang terjalin di antara pelbagai jenis aktor tidak hanya antarpemerintah tetapi juga transnasional dalam pelbagai skala, yaitu bilateral dan multilateral, regional, global dan lainnya.
Kebutuhan untuk melakukan kerja sama internasional selaras dengan isu-isu yang dianggap penting untuk  segera  ditanggulangi  dengan  pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan  atau  menuai  respon  untuk ditingkatkan kerja samanya sehingga mendorong adanya Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota  Kesepahaman.  MoU  menjadi  kesepakatan  antarnegara  untuk  menyukseskan  kerja  sama internasional dengan tujuan yang berbeda-beda menyesuaikan urgensi masing-masing negara terhadap satu sama lain. Maka, MoU ini merupakan hasil dari perundingan untuk pengantar dalam membuat perjanjian  di  masa  depan.  Konsep  ini  digunakan  peneliti  untuk  mendeksripsikan  kerja  sama
Pemerintah  Uni  Emirat  Arab  (UEA)  dan  Pemerintah  Indonesia  di  bidang  akreditasi  halal  dan menganalisis  penerapan  mekanisme  program  dalam  MoU for  Cooperation  in  Halal  Accreditation between  Emirates  Authority  for  Standardization  and  Metrology (ESMA) and  Komite  Akreditasi Nasional (KAN)  tahun  2018.  Kerja  sama  internasional    dalam  pelaksanaannya  perlu  adanya keterbukaan sehingga meningkatkan rasa kepercayaan terhadap pihak-pihak terlibat dalam pencapaian tujuan bersama.
Kerja sama antara Indonesia dan UEA dapat dilihat sebagai salah satu upaya negara untuk membuka peluang  ekonomi  luas  yang  dipercayai  liberalis  bahwa  interaksi  negara-negara  dalam  perdagangan internasional akan membawa keuntungan bersama dan meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga perang  atau  konflik  bisa  dihindari  (McMillan  &  Schumacher,  2001).  Roternberg  (1987)  juga mengemukakan  teori  perdagangan  internasional  sebagai  suatu  kebijakan  negara  yang  dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam jangka panjang jika ekspornya dominan dalam struktur ekonomi (BPKM, 2021). Perdagangan internasional mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara melalui penambahan cadangan devisa dan perolehan keuntungan dari  ekspor-impor.  Oleh  karena  itu,  perdagangan  internasional  merupakan  kesepakatan  ekonomi antarnegara yang mana terdiri dari ekspor dan impor sebagai aktivitas utama.
Ekspor dan impor sebagai kegiatan dalam perdagangan internasional kemudian memasuki babak baru yaitu dalam perdagangan bebas. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan lintas  negara  yang  diserahkah  kepada  pasar  dan  meminimalisir  adanya  intervensi  pemerintah  atau campur  tangan  otoritas  negara  di  dalamnya.  Liberalis  Adam  Smith,  seorang  ahli  ekonomi  politik internasional  membuat  pernyataan  tentang  perdagangan  bebas  adalah  kegiatan  jual  beli  melalui kebijakan pertukaran barang internasional yang tidak terbatas yang harus dilakukan oleh negara demi kemakmuran  (Samuelson,  1999).  Perdagangan  bebas  berfokus  pada  pembebasan  kegiatan perdagangan  dari  pembatasan atau hambatan agar setiap aktor yang terlibat akan mampu memperoleh keuntungan sesuai dengan barang dan jasa yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Perdagangan  bebas  ini  bergantung  pada  indeks  tidak  adanya  hambatan  tarif  dan  non-tarif  dengan dilandasi  etika  dan  moral  untuk  menciptakan  perdagangan  yang  adil.  Adapun  kendala  terkait standardisasi perdagangan masuk ke dalam kategori hambatan non-tarif (BPKM, 2021). Maka MoU dalam  bidang  kerja  sama  akreditasi  halal  antara  ESMA  dan  KAN  tahun  2018  merupakan  bentuk campur tangan pemerintah dalam strategi pasar yang akan meningkatkan surplus pada ekspor negara. Intervensi Pemerintah meskipun ditekankan harus seminimum mungkin dalam kegiatan perdagangan bebas, namun campur tangan tersebut mengontrol terbentuknya keadilan antara barang domestik dan barang impor terutama memperluas akses dan potensi komoditas-komoditas tertentu ke target pasar yang dituju. Maka, teori ini kemudian memunculkan paradigma baru ke suatu teori perdagangan bebas yaitu, negara bebas untuk meningkatkan keuntungannya terutama ekspansi pasar secara bebas dengan tidak boleh menemui hambatan yang diberikan negara lain atau mendapatkan perilaku diskriminasi dengan produk dalam negeri.
Kemudian  kebutuhan  dalam  penetapan  standar  internasional  ini  menjadi  meningkat  seiring  dengan globalisasi  perdagangan  sehingga  standar  perdagangan  harus  bersifat  fleksibel,  efektif  dan  efisien untuk memenuhi kebutuhan pasar. Hal tersebut dimaksudkan mencegah hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan sehingga mampu memenuhi kepentingan para pelaku usaha, kebutuhan regulasi, dan  pengembangan  iptek  serta  (Nasional,  2009).  Adanya  standar  perdagangan  jelas  bukan  untuk membatasi kegiatan jual-beli transnasional tetapi untuk  mempermudah dan memperlancar transaksi antarnegara. Oleh karena standar perdagangan harus mempertimbangkan penggunaannya oleh dunia usaha atau pihak pengguna lainnya jika diadopsi suatu negara. Sementara standardisasi perdagangan adalah ketentuan yang disusun untuk penggunaan umum dan berulang berdasarkan masalah aktualitas atau yang berpotensi menimbulkan masalah apabila tidak dipatuhi dengan tujuan mencapai keteraturan yang optimal dalam konteks tertentu. Maka, standardisasi perdagangan dapat berguna sebagai jaminan mutu  minimal  yang  diharmonisasi  dalam  persyaratan  standar  yang  sama  atau  setara  sehingga hambatan  perdagangan  non-tarif  dapat  dihindari  dan  memungkinkan  terciptanya  kompetisi  sehat dalam pasar (Nasional, 2014). Adapun konsep standardisasi perdagangan ini untuk mendeskripsikan penyeragaman kesepahaman akreditasi halal sebagai standardisasi perdagangan Indonesia dan UEA setelah MoU tahun 2018.

## 2. Metode penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penggunaan teknik deskriptif analisis. Williams (1998)  menyebutkan  bahwa  pendekatan  kualitatif  menggunakan  aspek-aspek  kecenderungan, situasional deskriptif, dan analisis isi mendalam mulai dari usulan penelitian, proses, hipotesis, analisis data,  sampai  dengan  kesimpulan  (Musianto, 2002).  Sedangkan  sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data yang sudah diolah  pihak lain sebelumnya. Sementara, teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek berupa dokumen MoU Bidang Kerja Sama Akreditasi Halal antara KAN dan ESMA tahun 2018, data angka perdagangan internasional dari WITS, World Bank, Trade Stat., serta website resmi Pemerintah Indonesia dan UEA terutama Kementerian Perdagangan, KAN, BSN (McMillan & Schumacher, 2001). Sementara penulis menggunakan teknik analisis data, yaitu mengacu pada proses mengkategorikan data verbal atau perilaku untuk mengklasifikasikan data berdasarkan pada poin-poin kerja sama MSP di Bidang Kerja sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN pada tahun 2018 yang kemudian diringkas dan tabulasi data (Dudovskiy, 2022).

## 3. Hasil dan pembahasan
3.1 Implementasi MoU dalam Bidang Kerja Sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN Indonesia dari tahun 2012 sampai Juni 2018 mengalami kendala terkait sertifikasi halal untuk ekspor produk biskuit, mi instan, produk olahan daging, permen dan jelly , dan flavour and food ingredients yang  harus  diakreditasi  dan  diakui  oleh  ESMA  selaku  pihak  berwenang  UEA  (BPKM,  2021). Hambatan  non-tarif  terkait  standardisasi  perdagangan  berpotensi  menimbulkan  kerugian  bagi Indonesia jika persoalan ini tidak menemui solusi. Pasalnya ketidaksepahaman tentang standar halal diantara  kedua  negara  ini  tentu  beresiko terhadap hilangnya pasar UEA untuk komoditas-komoditas tertentu  dari  Indonesia  hingga  menyangkut  peluang  investasi  dari  UEA  ke  tanah  air  terutama  pada industri halal Indonesia (Masitoh, 2017).
Langkah Indonesia melalui pendekatan yang dilakukan KAN ke ESMA untuk menanggulangi kendala akreditasi  halal  dikatakan  sudah  bijak  dengan  menginisiasi MoU  for  Cooperation  in  Halal Accreditation Between KAN and ESMA yang diteken pada tahun 2018. Adapun isi MoU dalam Bidang Kerja Sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN ini meliputi 12 poin yang telah dikelompokkan menjadi 6 mekanisme kesepakatan, yaitu 1) pematuhan klausul UAE.S 2055-3 oleh Indonesia melalui KAN, 2) pelaksanaan sosialiasasi pelatihan oleh ESMA mengenai UAE.S 2055-2 di Indonesia melalui KAN, 3) pelaksanaan akreditasi Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) di Indonesia sesuai prinsip UAE.S 2055-2 dan penilaian kesesuaian dari ISO 17000 yang relevan, 4) pematuhan pada seluruh persyaratan layanan  dalam  jaringan  ESMA  dan  pemberian  laporan  penuh  oleh  KAN  atas  semua  pelaksanaan akreditasi LSH di Indonesia kepada ESMA, 5) penilaian mandiri, pengawasan, dan evaluasi terkait pemenuhan persyaratan halal oleh ESMA terhadap KAN, dan 6) pengakuan ESMA terhadap sertifikat halal produk ekspor Indonesia yang tersertifikasi lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh KAN.

## 3.2 Pematuhan UAE.S 2055-3 oleh KAN
Komite Akreditasi Nasional (KAN) akan mematuhi klausul UAE.S 2055-3 tentang Persyaratan Umum Halal Badan Akreditasi Halal yang Mengakreditasi Lembaga Sertifikasi berdasarkan mekanisme MoU di Bidang Kerja Sama Akreditasi Halal dengan ESMA. Standar ini menyebutkan bahwa suatu badan akreditasi  halal  di  satu  negara  yang  dapat  mengakreditasi  harus  memiliki  pengakuan  dari  dunia internasional. KAN  merupakan  badan  akreditasi  di  Indonesia  yang  telah  mendapatkan pengakuan internasional melalui penandatanganan kerja sama dengan berbagai laboratorium internasional, seperti MRA  ( Mutual  Recognation  Arrangement )  dengan  APLAC/ILAC  ( Asia  Pasific  Laboratory Accreditation  Cooperation/International  Laboratory  Accreditation  Cooperation ),  dan  MLA ( Multilateral  Laboratory  Agreement )  dengan  IAF/PAC  ( International  Accreditation  Forum/Pacific Accreditation  Cooperation )  (Humas  KAN  2022).  Adapun  mekanisme  pertama  ini  mencakup kelembagaan  dan  proses  penilaian  untuk  menyatakan  kesesuaian  suatu  kegiatan  atau  suatu  produk berdasarkan SNI.
KAN menerapkan standar SNI ISO/IEC 17011 tentang Persyaratan Umum Badan Akreditasi dalam Mengakreditasi  LPK  untuk  KAN Management  Information  System (MIS)  yang  juga  memenuhi persyaratan  UAE.S  2055-3.  Standar  ini  digunakan  sebagai  acuan  bagi  badan  akreditasi  dalam mensyaratkan pengoperasian lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa. Penyesuaian standar baru oleh KAN ditandai dengan diterbitkannya dokumentasi mutu termutakhir meliputi KAN U (umum), KAN K (khusus), dan KAN Pd (pedoman), yang disosialisasikan pada 21 November 2019 di Jakarta. KAN U diperuntukkan untuk akreditasi laboratorium (lab. Pengujian, kalibrasi, dan medis), produsen bahan acuan, lembaga sertifikasi, dan penyelenggara uji profisiensi. Kemudian KAN K berlaku secara spesifik untuk masing-masing skema, sedangkan KAN Pd merupakan persyaratan teknis yang lebih detail  untuk  akreditasi  laboratorium  lingkungan  seperti  pedoman  untuk  kalibrasi  eksposur  (Humas BSN, 2019).
Standar-standar baru ini dipandang dari konsep standardisasi perdagangan sebagai wujud memenuhi kriteria atau menyeragamkan dengan standar yang ditetapkan ESMA-UEA melalui spesifikasi tertentu sesuai kebermanfaatan dan tujuan sehingga lebih mudah memetakan persyaratan yang sudah dipenuhi dan tersedia atau belum. Kepala Pusat Kajian Sains Halal Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor (McMillan & Schumacher, 2001), Profesor Khaswar Syamsu, menyebutkan bahwa kendala yang sering terjadi dalam sertifikasi halal adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman perusahaan baik UKM dan IKM di Indonesia tentang proses dan persyaratan halal itu sendiri (LPPM, 2021). Terlebih lagi dokumentasi KAN tersebut juga dibagi lagi ke dalam beberapa kode angka meliputi KAN U. 01–08, KAN K.01-10, KAN Pd; 01.01-01.05, 02.01-02.08, dan 03.01- 03.02  (Humas  BSN,  2019).  Hal  ini  yang  memungkinkan  informasi  yang  diserap  bisa  saja  hanya sebagian  oleh  pelaku  industri  sehingga  adanya  miskomunikasi  dan  membangun  anggapan  bahwa birokrasi  untuk  mendapatkan  sertifikasi  halal  sangat  memakan  waktu  dan  membutuhkan  banyak persyaratan yang harus dipenuhi.
Komitmen  KAN  untuk  menerapkan  UAE.S  2055-3  secara  konsisten  dan  berkesinambungan  untuk memperoleh  dan  memelihara  saling  pengakuan  dengan  ESMA  serta  badan  akreditasi  lain  juga tercerminkan melalui visi-misi KAN. Visi KAN adalah menjadi badan akreditasi LPK yang terpercaya di  tingkat  internasional,  dan  misi  KAN  terdiri  dari:  (1)  memberikan  akreditasi  untuk  menjamin kompetensi  LPK  sesuai  persyaratan  internasional;  (2)  memfasilitasi  transaksi  perdagangan  dan penerapan  regulasi  teknis  berbasis  standar,  (3)  mengembangkan  kerja  sama  bidang  akreditasi  dan penilian  kesesuaian,  dan  (4)  memberikan  nilai  tambah  kepada  LPK  dalam  peningkatan  daya  saing (Humas KAN, 2022). Maka dengan kata lain, KAN tidak hanya melaksanakan poin kerja sama terkait “Pematuhan UAE.S 2055-3 oleh KAN”, tetapi juga menyelaraskan implementasi kerja sama dengan visi dan misinya yang mana dalam teori implementasi dipandang sebagai keberhasilan menciptakan kesesuaian perencanaan dengan aksi strategis melalui MoU untuk mencapai tujuan Lembaga.

## 3.3 Pelaksanaan Sosialisasi Pelatihan tentang UAE.S 2055-2 oleh ESMA melalui KAN
ESMA melalui KAN telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pelatihan terkait UAE.S 2055-2 tentang Persyaratan  Umum  Badan  Sertifikasi  Halal  termasuk  peraturan  dan  prosedur  yang  berlaku  untuk produk ekspor halal di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini dipercayakan oleh KAN kepada LPPOM MUI selaku Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) yang telah diakui ESMA pada standar UAE 2055-2:2016 untuk disebarluaskan ke perusahaan bersertifikat halal domestik dan internasional (BPKM, 2021). Hal tersebut sesusai dengan pasal 3 UAE.S 2055-2 yang  menyebutkan bahwa suatu instansi berwenang ditugaskan untuk menerbitkan sertifikat pangan halal dan diakui oleh otoritas terkait di negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama untuk Negara Arab di Teluk atau Gulf  Cooperation  Council (GCC).  Sosialisasi    ini    dilaksanakan    dalam    “Acara  Silaturahmi  LPPOM  MUI  dan  Perusahaan Bersertifikasi Halal” (ASSALAM) pada 31 Mei 2021. Tema sosialisasi adalah “Peluncuran Program Terbaru LPPOM MUI bersama Perusahaan Bersertifikasi Halal dalam Memenuhi Regulasi Jaminan Produk  Halal”  (Nadha,  2020).  Hal  tersebut  dapat  dikatakan  kurang  sejalan  dengan  roadmap pengembangan  ekonomi  syariah  dan  industri  halal  nasional  yang  dijalankan  oleh  BPJPH  bersama stakeholder  lainnya  yaitu  bertugas  untuk  memberikan  tahapan  kewajiban  bersertifikat  halal  untuk seluruh produk barang dan jasa. Tugas tahap pertama BPJPH mewajibkan produk bersertifikat halal bagi  makanan,  minuman,  serta  jasa  terkait  olahan  makanan  dan  minuman  sejak  17  Oktober  2021.
Kemudian  dilanjutkan  tahap  kedua  mengenai  kewajiban  bersertifikat  halal  untuk  produk  kosmetik, obat,  barang  gunaan,  dan  produk  kimia,  biologi, rekayasa  genetika,  dan jasa  logistik,  pergudangan, distribusi, penjualan, dan penyajian (BPKM, 2021).

## 3.4 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga sertifikasi Halal oleh KAN
KAN akan melakukan akreditasi Lembaga Sertifikasi Halal di Indonesia merujuk pada prinsip UAE.S 2055-2 dan penilaian kesesuaian dari ISO 17000 yang relevan. Layanan akreditasi halal KAN pada skema akreditasi LSH termasuk dalam dokumentasi mutu KAN K, yaitu skema yang diperuntukkan bagi  organisasi  yang  menyelenggarakan  audit  dan  sertifikasi  halal  berdasarkan  standar  halal  di Indonesia. Skema sertifikasi halal oleh KAN ini berada dibawah pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). UU JPH merupakan dasar pegangan untuk melindungi konsumen muslim  terhadap  ketersediaan  produk  halal  (BPKM,  2021).  KAN  dalam  menjalankan  operasional kegiatan skema sertifikasi halal mengharuskan LSH untuk menerapkan sistem yang mengacu kepada persyaratan standar (Humas KAN, 2022), yaitu:
1) SNI ISO/IEC 17065: 2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; dan
2) Peraturan dari badan regulasi atau persyaratan khusus lainnya yang ditetapkan.
Ketentuan tersebut dapat menjamin lembaga sertifikasi melaksanakan sistem sertifi-kasi pihak ketiga secara konsisten, yang mana lembaga tersebut telah mempunyai hak untuk menerbitkan sertifikat halal sesuai  dengan  lingkup  akreditasinya.  KAN  juga  akan  melakukan  pengawasan  terhadap  lembaga sertifikasi tersebut dengan tujuan untuk menjamin integritas sertifikat halal yang diterbitkan. Hal ini yang mendasari proses akreditasi kan terpublikasi secara umum untuk bisa diakses oleh semua pihak sehingga menegaskan keterbukaan KAN terhadap peluang munculnya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang baru. Alur proses akreditasi KAN Management Information System (MIS) secara detail telah  dijelaskan  di  laman http://www.kan.or.id/index.php/akreditasi/proses-akreditasi .  KAN sebelumnya telah memberikan Sertifikat Akreditasi SNI ISO/IEC 17025-2008 kepada LPPOM MUI untuk Laboratorium Halal, serta Dokumen Pendukung (DPLS) No. 21 dan sertifikat akreditasi SNI ISO/IEC 17065-2012 untuk Lembaga Sertifikasi Halal pada tahun 2017 dan 2018 yang sesuai dengan standar pengakuan ESMA selaku Badan Akreditasi Uni Emirat Arab (BSN, 2017).
Sertifikat halal MUI mempunyai 15 kategori ruang lingkup akreditasi yang sekaligus menambah daya saing dan kans di pasar global, sementara sertifikat SNI ISO/IEC 17065-2012 merupakan penilaian kesesuaian  persyaratan  akreditasi  lembaga  sertifikasi  produk,  barang,  dan  jasa  untuk  menjamin lembaga  sertifikasi  melaksanakan  sistem  sertifikasi  pihak  ketiga  secara  konsisten.  Standar  tersebut digunakan sebagai acuan bagi badan akreditasi dalam mensyaratkan pengoperasian lembaga sertifikasi produk,  proses,  dan  jasa.  LPPOM  MUI  kemudian  dapat  melakukan  sertifikasi  produk  halal  sesuai standar internasional, dan dapat menggunakan simbol akreditasi KAN di ruang lingkup RPH termasuk logo Halal Indonesia berdasarkan skema sertifikasi MUI HAS (Halal Assurance System) 23000 series yang mengacu pada standar UAE.S 2055-2. Namun LPPOM MUI ini bukan aktor tunggal sertifikasi halal,  melainkan  terdapat  stakeholder  lainnya  yang  saling  terkait  yaitu  Pemerintah,  MUI,  BPOM (Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan),  BPJPH  (Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal),dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

## 3.5 Pelaksanaan Laporan Seluruh Proses, Perkembangan dan Status Pelaksanaan Akreditasi LSH oleh KAN kepada ESMA
KAN memberikan laporan penuh atas semua kegiatan, proses, perkembangan serta status pelaksanaan akreditasi Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) di Indonesia. KAN memberitahu ESMA terkait LSH yang telah  diakreditasi  dan  LSH  yang  tidak  lulus  pengakreditasian  untuk  melengkapi registrasi mereka dalam basis data ESMA. KAN juga melaporkan setiap status seluruh permohonan yang ditangani dan perubahan status akreditasi lembaga-lembaga sertifikasi halal yang diakreditasi dalam skema ini. Jika diminta,  KAN  juga  memberikan  ESMA  berupa  dokumen  laporan  dan  sertifikasi  LSH  yang terakreditasi  dalam  skema  ini  dalam  bahasa  inggris.  Keseluruhan  laporan  tersebut  adalah  bentuk pematuhan  KAN  pada  persyaratan  layanan  dalam  jaringan  ESMA  termasuk  perubahan  dalam prosedur, pemrosesan pemohonan, perubahan sistem dalam jaringan dan setiap perubahan yang tidak
terduga yang dipandang penting. Hal tesebut dimaksudkan untuk sinkronisasi data yang dimiliki antara KAN  dan  ESMA  untuk  maksimalisasi  pelaksanaan  MoU  di  Bidang  Kerja  Sama  Akreditasi  Halal (Humas BSN, 2017).
Pelaksanaan  laporan  kepada  ESMA  oleh  KAN  ini  dilakukan  melalui  BPJPH  sebagai  otoritas  yang dipercayakan  untuk  berwenang  dalam  mengatur  segala  administrasi  yang  berhubungan  dengan sertifikasi  halal  perihal  pendaftaran  permohonan  sertifikasi  sampai  dengan  mengeluarkan  dan  atau mencabut  penerbitan  sertifikat  dalam  skema  MUI  HAS  ( Halal  Assurance  System )  23000  series (BPKM, 2021). Oleh karena itu, LSH lainnya yang ingin memperoleh sertifikasi halal harus mengikuti alur pendaftaran ke BPJPH yang mana dari BPJPH akan dilaporkan terkait LSH terakreditasi ke KAN dan ESMA. BPJPH dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab juga dilakukan secara transparansi yang dipublikasi resmi pada laman http://halal.go.id/layanan/kan .

## 3.6 Penilaian Mandiri, Pengawasan, dan Evaluasi oleh ESMA kepada KAN
ESMA dapat melakukan penilaian mandiri, pengawasan, dan evaluasi terkait pemenuhan persyaratan halal  oleh  KAN  berdasarkan  kesepakatan  mutual  dari  kedua  Pihak.  Porsi  ESMA  tersebut  dapat dilakukan secara independen melalui audit dan monitoring atau surveillance and witness karena ESMA juga  merupakan  lembaga  sertifikasi  halal  pihak  ketiga  yang  memeriksa  kualitas  mutu  layanan, transparansi keuangan, dan sifat layanan yang bebas dari konflik kepentingan. Audit dilakukan secara berkala  oleh  ESMA  dengan  terjadwal  atau  tidak  terjadwal  agar  memastikan  layanan  memenuhi  tata organisasi lembaga profesional dengan standar yang diakui secara global seperti halnya dilakukan ke LPPOM MUI (Michella, 2022). Audit yang pernah dilakukan LPPOM MUI sendiri telah dilaksanakan pada 15 Juni 2020 menyangkut kriteria sistem jaminan halal sesuai MUI HAS 23000 yang berkenaan dengan keamanan pangan ( food safety ), obat, dan kosmetik sebagai pemenuhan akreditasi oleh KAN dan  ESMA.  Pelaksanaan  audit  MUI  tersebut  adalah  merujuk  SNI  ISO/IEC  17065:  2012  tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa dan UAE 2055- 2 tentang Persyaratan Umum Badan Sertifikasi Halal (Nadha, 2020).
UAE  2055-2  berkenaan  dengan  penambahan  persyaratan  keamanan  pangan  dalam  proses  sertifikasi halal  ke  dalam  industri  makanan  dan  minuman  yang  diberlakukan  oleh  KAN.  LPPOM  MUI  telah menyediakan layanan sertifikasi halal manual dan digital bagi pelaku usaha melalui aplikasi CEROL- SS23000  dengan  proses  audit  secara  online  bernama Modified  On-site  Audit (MOSAA)  untuk menindaklanjuti  kegiatan  pengawasan  ESMA  terhadap  pelaksanaan  sertifikasi  halal.  Seluruh  proses tersebut  dapat  dipantau  secara  fleksibel  oleh  ESMA  yang  dapat  diakses  melalui  website  CEROL- SS23000. Pemenuhan kriteria keamanan pangan pada proses sertifikasi halal ini juga penting dilakukan sebagai upaya pencegahan kerusakan pangan akibat kontaminasi dari biologis, kimia, dan benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Oleh karena itu, proses sertifikasi halal LPPOM MUI didasari atas tiga prinsip, yaitu autentifikasi, traceability , dan halal assurance system melalui proses autentifikasi dan tracebility dilakukan dengan audit on side .

## 3.7 Pengakuan ESMA terhadap Sertifikat Halal Indonesia Terakrediasi KAN
ESMA mengakui sertifikat halal produk ekspor Indonesia yang disertifikasi LSH dan terakreditasi oleh KAN berdasarkan pernyataan standar UAE. Sertifikat halal produk ekspor Indonesia ini dikeluarkan oleh LPPOM MUI yang terakreditasi KAN sesuai sertifikat SNI ISO/IEC 17065:2012 dan UAE.S 2055- 2  yang  sekaligus  untuk  menjalankan  fungsinya  sebagai  lembaga  sertifikasi  berstandar  dunia internasional.  Atas  dasar  itu,  LPPOM  MUI  berhak  menggunakan  simbol  akreditasi  atau  pernyataan akreditasi oleh KAN di ruang lingkup Rumah Potong Hewan (RPH) sesuai dengan skema standar UEA. Adapun  pengakuan  LPPOM  MUI  oleh  ESMA  bisa  diakses  di  situs  resmi  ESMA  pada  laman halal.ae/OpenData/HalalCertificationBodieswithESMA .      Pengakuan      ESMA     ini      memberikan kemudahan bagi produk ekspor Indonesia untuk bisa masuk ke pasar UEA dan memungkinkan untuk memperluas  ke  kawasan  Timur  Tengah  dan  OKI  (Organisasi  Kerja  sama  Islam).  Sertifikat  halal dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi KAN sesuai dengan peraturan teknis UAE.S 2055-1 tentang Persyaratan Umum Makanan Halal dengan ketentuan ESMA. Produk dan atau layanan yang
ditentukan harus telah memenuhi persyaratan halal dalam syariat islam yang bersumber pada Al-Qur'an, sunnah  dan  pandangan  ulama.  Produk-produk  halal  menurut  ESMA  adalah  makanan  dan  minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dalam aturan islam dari cara makan, minum, mengolah, sampai dengan  penyajiannya.  Standar  UEA.S  2055-1  juga  memuat  larangan  berdasarkan  syariat islam  yang tidak  boleh  ada  pada  semua  makanan  dan  produk  turunannya,  produk,  bagian  dan  ekstraknya  yang dikelompokkan sesuai spesies (GSO05/FDS/2055-1: 2014). Larangan produk non-halal dikelompokkan berdasarkan spesies yaitu: hewan; akuatik; perkebunan; minuman; makanan yang dimodifikasi secara genetik  (GMF);  darah  dan  turunannya;  adiptif  makanan;  enzim;  dan  mikroorganisme (GSO05/FDS/2055-1: 2014).

## 3.8 Hubungan Perdagangan Indonesia dan UEA Pasca MoU dalam Bidang Kerja Sama Akreditasi Halal Tahun 2018
Implementasi MoU dalam bidang kerja sama akreditasi halal yang dilakukan oleh ESMA dan KAN ini sebagian besar implementasi dan hasil kerja sama seharusnya berjalan sesuai prosedur dan berkontribusi positif bagi perdagangan keduanya karena terlaksananya semua 6 (enam) mekanisme MoU. Nyatanya, ekspor  Indonesia lebih  kecil  dibandingkan  impornya  dengan  dominasi  penurunan  sepanjang  periode 2018-2021 sehingga neraca perdagangan Indonesia-UEA juga mengalami defisit. Maka, implementasi MoU  antara  KAN  dan  ESMA  ini  dapat  dikatakan  belum  mencapai  tujuannya  secara  maksimum. Meskipun  MoU  di  bidang  kerja  sama  akreditasi  halal  ini  tetap  membawa  sejumlah  perubahan  dan peningkatan  dalam  perkembangan  perdagangan  Indonesia  dengan  UEA.  Berdasarkan  data Organization  of  Islamic  Cooperation (OIC) Economic  Outlook  2020 ,  Indonesia  menjadi  eskportir terbesar  kelima  diantara  negara-negara  anggota  OIC  dengan  presentase  9,3%,  dan  berada  diurutan empat sebagai negara impor terbesar dengan proporsi 8,4% tahun 2021 (BPKM, 2021).
MoU  atau  yang  disebut  juga  nota  kesepahaman  juga  merupakan  langkah  awal  dibentuknya  suatu perjanjian  kerja  sama  ekonomi  penuh  yang  biasanya  dalam  bentuk Comprehensive  Economic Partnership  Agreement (CEPA)  atau Free  Trade  Agreement (FTA)  (BPKP,  2022).  CEPA  dan  FTA menjadi  tujuan  besar  dari  peningkatan  kerja  sama  dagang  antara  Indonesia-UEA.  Oleh  karena  itu, Indonesia  melakukan  berbagai  upaya  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  seperti  mengikuti  pameran- pameran  internasional.  Indonesia  secara  rutin  mengikuti  acara  World  Expo,  yaitu  ajang  pameran internasional terbesar yang diikuti oleh hampir seluruh negara-negara di dunia. Expo 2020 baru saja selesai diselenggarakan oleh Dubai pada 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Maret 2022 (EXPO, 2022).
Selain IUAE-CEPA, mempromosikan produk Indonesia di UEA melalui Pusat Promosi Perdagangan Indonesia atau Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) di Dubai juga penting untuk  mendorong eskalasi ekspor Indonesia ke kawasan Asia Pasifik mengingat MoU di bidang akreditasi halal antara KAN  dan  ESMA  tahun  2018  tidak  berpengaruh  dalam  meningkatkan  ekspor  Indonesia  ke  UEA melainkan impor dari UEA yang lebih besar daripada ekspornya ke pasar tersebut. ITPC merupakan lembaga pemerintah yang bersifat nirlaba sekaligus bagian dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri  dengan  fungsi  sebagai  unit  pelaksana  teknis  dalam  rangka  meningkatkan  ekspor  komoditas barang  dan  jasa.  UEA  sendiri  sudah  memiliki  wilayah  khusus  yang  terdapat  ITPC  yakni  di  Dubai sehingga  memperjelas  pentingnya  pasar  UEA  bagi  Indonesia.  Bahkan  kantor  ITPC  Dubai  pada  2 Oktober  2021  dipindahkan  ke  lokasi  strategis  untuk  mengoptimalkan  promosi  produk  Indonesia  ke UEA  dan  wilayah  Timur  Tengah  terutama  di  masa  pandemi  COVID-19.  Kantor  ITPC  di  Dubai  ini berada  sangat  dekat  dengan  kantor  lembaga  pemerintah  yang  merupakan  mitra  kerja  ITPC,  seperti Dubai Economic Development (DED) dan ESMA. Selain itu, ITPC di Dubai juga dilengkapi dengan ruang  pameran  yang  mempertontonkan  berbagai  produk  unggulan  Indonesia  ESMA  (Biro  Humas, 2021).
Mempromosikan produk yang belum jadi unggulan dari Indonesia di UEA juga perlu dipertimbangkan sebagai  upaya   meningkatkan   ekspor  ke  pasar  UEA  melalui   penggalian  produk-produk  potensial lainnya. Pasalnya, ekspor perdagangan non-migas Indonesia ke UEA diproyeksikan cukup menjanjikan dengan  potensi  pertumbuhan  tahunan  sebesar  1,6  miliar  US$  di  beberapa  sektor,  seperti  perhiasan, minyak  sayur,  mobil  dan  suku  cadang  mobil,  tembaga,  karet,  dan  aluminium.  Berdasarkan  data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor non-migas Indonesia ke UEA periode Januari-Juli 2021 tercatat
sebesar 953,5 juta US$ atau meningkat sebesar 26,16 % dibandingkan periode yang sama tahun 2019, yaitu sebesar 755,8 juta US$ (BPKM, 2021). Maka, ITPC di Dubai dan IUAE-CEPA merupakan dua dari banyak upaya Pemerintah Indonesia untuk memperluas pasar dan meningkatkan ekspornya ke UEA dan  kawasan  Asia  Pasifik  maupun  Timur  Tengah  secara  umum.  Terlebih  lagi,  sektor  perdagangan merupakan  aspek  penting  yang  menopang  perekonomian  negara  termasuk  Indonesia.  Perdagangan sendiri menjadi prioritas kerja sama ke-3 yang dinyatakan Presiden RI, Joko Widodo dalam pertemuan intersesi dengan para stakeholder UEA pada Januari 2022 (Humas Kominfo RI, 2021).
Perdagangan  internasional  juga  mendatangkan  peluang  investasi  yang  berguna  dalam  membantu percepatan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia sehingga meluruskan ketidaksepahaman terkait akreditasi halal dengan UEA adalah gerbang dari adanya peluang-peluang ekonomi lainnya (BPKM, 2021). Terbukti dengan hadirnya komitmen investasi UEA di proyek-proyek Indonesia dalam bentuk 9 (sembilan)  perjanjian Business  to  Business (B2B)  yang  didiskusikan  pada  acara  Indonesia-UEA Investment Forum tahun 2021 di Dubai (Humas Kemlu RI, 2021, Humas Kominfo RI, 2021). Potensi masuknya  investasi  asing  dari  UEA  di  Indonesia  semakin  besar  dengan  dibentuknya Indonesia Invesment  Authority (INA)  sebagai  lembaga  pengelola  investasi  Indonesia  yang  mana  UEA  melalui Abu  Dhabi  Growth  Fund (ADG)  menjadi investor  pertama  pada  perjanjian  kerangka  kerja investasi sebesar  10  miliar  US$  pada  tahun  2021.  Merujuk  pada  data  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal (BKPM), pencapaian realisasi investasi UEA di Indonesia merosot tajam pada tiga tahun terakhir, yakni sebesar 0,3% tahun 2019; 52,6% tahun 2020; dan 46,9% tahun 2021 (BPKM, 2021).
Padahal investasi UEA naik 2 kali lipat dengan nilai 69,9 juta US$ di tahun 2018. Maka dengan kata lain, bukan hanya ekspor Indonesia ke UEA yang kontinu menurun pasca penekenan MoU tahun 2018 sampai  tahun  2021,  tetapi  juga  kemerosotan  dalam  hal  investasi  asing.  Meskipun  begitu,  kuantitas proyek investasi UEA cenderung meningkat sejumlah 59 proyek tahun 2018, 77 proyek tahun 2019, 118 proyek tahun 2020, dan sampai dengan November 2021 terdapat 89 proyek yang berjalan (BPKM, 2021). MoU di bidang akreditasi halal antara KAN dan ESMA tidak lagi hanya menjadi solusi terkait hambatan  perdagangan  tetapi  juga  memperluas  akses  pasar  dan  mendatangkan  peluang  investasi melalui upaya, respon, dan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap UEA. Namun menggali potensi produk, mempromosikan hingga memfasilitasi komoditas-komoditas tertentu asal Indonesia menemui pasar  tujuannya  di  UEA  adalah  tanggung  jawab  Pemerintah  yang  terintegrasi  terhadap  kesuksesan implementasi MoU. Hal ini karena implementasi MoU antara KAN dan ESMA tahun 2018 ini belum sesuai harapan Indonesia karena ekspor tanah air ke UEA dari tahun 2018 sampai 2021 hanya sekali mengalami peningkatan dan tahun-tahun lainnya di periode tersebut mengalami penurunan yang dengan nilai  ekspor  lebih  kecil  dibandingkan  impornya.  Namun,  MoU  ini  menjadi  gerbang  bagi  peluang ekonomi lainnya dari UEA terhadap Indonesia seperti investasi maupun kerja sama perdagangan yang lebih luas seperti IUAE-CEPA dan 9 (sembilan) perjanjian B to B antara Indonesia dengan UEA yang dibahas pada Indonesia-UEA Investment Forum tahun 2021.

## 4. Kesimpulan
Kerja sama akreditasi lembaga sertifikasi halal memuat hal-hal utama kesepakatan pada pasal 2 MoU di  bidang  kerja  sama  akreditasi  halal,  yang  diperinci  ke  dalam  6  (enam)  mekanisme  dan  telah dilaksanakan oleh ESMA dan KAN.
1) KAN  telah  melaksanakan  tugasnya  sebagai  badan  akreditasi  halal  untuk  memberikan  akreditasi berdasar  pada  SNI  kepada  Lembaga  Penilaian  Kesesuaian  (LPK)  yaitu  Laboratorium  Penguji, Laboratorium Kalibrasi, dan Lembaga Sertifikasi, merujuk pada pematuhan klausul UAE.S 2055-3;
2) ESMA  sudah  menyosialisasikan  pelatihan,  peraturan  dan  prosedur  sesuai  UAE.S  2055-2  kepada perusahaan-perusahaan  bersertifikat  halal  di  Indonesia  melalui  KAN,  seperti  dalam  acara “ASSALAM 2021”;
3) KAN telah memberikan sertifikat akreditasi kepada LPPOM MUI selaku Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) yang telah diakui ESMA merujuk pada prinsip UAE.S 2055-2 dan penilaian kesesuaian dari ISO 17000 yang relevan; dan
4) KAN  selalu  melaporkan  pelaksanaan  kegiatan,  proses  serta  status  akreditasi  LSH  utama  yakni LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Komestika-MUI), BPOM (Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan),  BPJPH  (Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal),  dan  LPH
(Lembaga Pemeriksa Halal) kepada ESMA.
5) ESMA sudah melakukan penilaian mandiri melalui audit, monitoring periodik, dan evaluasi untuk memastikan pemenuhan persyaratan Halal berdasarkan standar oleh KAN. Salah satunya melalui momentum audit yang dilakukan MUI; dan
6) ESMA  telah  menerima  sertifikat  halal  produk  ekspor  Indonesia  yang  disertifikasi  oleh  LSH terakreditasi KAN, termasuk sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI yang diakui oleh ESMA sesuai sertifikat SNI ISO/IEC 17065:2012 berdasarkan UAE.S 2055-2.
Pengakuan  ESMA  terhadap  MUI  dan  LPPOM  MUI,  BPOM,  dan  BPJPH  selaku  LSH  di  Indonesia sekaligus  menandakan  bahwa  KAN  telah  mematuhi  seluruh  ketentuan  teknis  dalam  rangka mendapatkan akreditasi halal dari ESMA. Hasil kesepakatan ini dapat dilihat pada nilai ekspor produk halal Indonesia yang mengalami peningkatan pada tahun 2019, meskipun turun pada tahun selanjutnya. Berdasarkan  teori  implementasi  yang  mengukur  keberhasilan  aplikasi  suatu  kerja  sama  dengan terlaksana  atau  tidak  terlaksananya  poin-poin  kesepakatan.  Maka,  disimpulkan  bahwa  implementasi Memorandum  of  Understanding (MoU) for  Cooperation in  Halal  Accreditation between  ESMA  and KAN tahun  2018  telah  dijalankan  sesuai  prosedur  dan  mencapai  tujuan  yang  disepakati  bersama. Adapun saran yang direkomendasikan adalah KAN sebaiknya dalam mengimplementasikan MoU di bidang kerja sama akreditasi halal dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari program pemberian status  sertifikat  akreditasi  halal  kepada  LSH  oleh  KAN,  sehingga  pengusaha-pengusaha  ekspor domestik bisa lebih mudah mendapatkan pasarnya di UEA melalui pemudahan proses administrasi dan birokrasi untuk pendaftaran LSH termasuk mendapatkan sertifikasi halal dari 4 (empat) LSH Indonesia yaitu MUI beserta LPPOM-MUI, BPOM, BPJPH, dan LPH. Salah satu upaya yang seyogyanya dapat dipertimbangkan adalah KAN mengelola, mempublikasikan, dan menyebarluaskan informasi tentang sertifikasi halal sesuai standar UEA yang tercetak dalam dokumentasi mutu termutakhir di kepada para pelaku usaha dan umum di laman resmi KAN.
Kemudian, Pemerintah Indonesia melalui KAN disamping dari fokus pemenuhan kriteria standardisasi halal UEA.S 2055-2 yang dikelola oleh ESMA sebaiknya dapat melakukan eksplorasi lebih mendalam mengenai komoditas ekspor potensial lainnya yang dibutuhkan pasar UEA selain dari produk-produk Indonesia  yang  sudah  dan  pernah  terkendala  ke  UEA.  Saran  ini  sekaligus  sebagai  tindak  lajut  dari Comprehensive  Economic  Partnership  Agreement (CEPA)  antara  Indonesia  dengan  UEA  yang  juga ditunjang dari hasil pelaksanaan MoU di bidang kerja sama akreditasi halal antara KAN dan ESMA. Di sisi lainnya, Pemerintah Indonesia seyogyanya dapat mengoptimalkan dukungan dan dorongan dalam mempromosikan produk-produk ekspor Indonesia ke kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah terutama UEA  melalui  pemanfaatan Indonesian  Trade  Promotion  Center (ITPC)  yang  berlokasi  di  Dubai. Sebagaimana halnya fungsi ITPC untuk meningkatkan promosi keberagaman produk hasil dalam negeri dan ekspor Indonesia ke pasar UEA dan Timur Tengah.

## Limitasi dan studi lanjutan
Penelitian ini berfokus pada isu kerja sama perdagangan Indonesia-UEA berdasarkan implementasi Memorandum  Saling  Pengertian  (MSP)  antara  Komite  Akreditasi  Nasional  (KAN)  dan Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA). Kemudian pembahasan tulisan akan dibatasi pada ruang lingkup aspek kerja sama ekonomi bilateral. Periode waktu penelitian juga akan mengikuti masa berlakunya MSP yaitu selama 5 tahun sejak terbentuknya di tahun 2018. Oleh karena tulisan ini dibuat  hanya  sampai  tahun  2021,  maka  perlu  dilakukannya  studi  lanjutan  tentang  topik  yang  sama serta proses perkembangan dan hasil dari kerja sama. Hal ini diharapkan akan bisa penulis lakukan pada tulisan-tulisan berikutnya.

## Ucapan terima kasih
Penulisan  karya  ilmiah  ini  dapat  diselesaikan  dengan  adanya  banyak  dukungan  dari  pelbagai  pihak dalam  proses  pembuatannya.  Pertama-tama  penulis  ucapkan  rasa  syukur  sebesar-besarnya  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa  atas  rahmat,  kemudahan  dan  kelancaran yang diberikan sehingga tulisan ini  dapat  dibuat.  Selanjutnya,  rasa  hormat  dan  terima  kasih  juga  ditujukkan  kepada  Ibu  Dr.  Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional, Bapak Dr.  Suripto, S.Sos., M.A.B. selaku  Dosen  Jurusan  Ilmu  Admnistrasi  Bisnis,  beserta  jajaran  staff  dan  pengajar  terkhusus  di Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Lampung.

## Referensi
Anggraini,  L.,  Nurhalim,  A.,  &  Irfany,  M.  I.  (2022).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi Frekuensi  Permintaan  Konsumen  terhadap  Muslim  Friendly  Hotel  di  Kabupaten Belitung. Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam, 1 (2), 79–93.
https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i2.1362
BPKM. (2021). Nilai Invetasi Uni Emirat Arab di RI Menurun dalam Tiga Tahun Terakhir: Databooks. BSN, H. (2017). Penilaian Kesesuaian.
Barrett,  Scott.  (1999). A  Theory  of  Full  International  Cooperation .  SAGE  Publications. https://doi.org/10.1177%2F0951692899011004004
Biro  Humas,  Kemendag  RI.  (2021).  “Menteri  Perdagangan  RI  Resmikan  Kantor  Baru  ITPC  Dubai, Optimalkan  Promosi  Produk  Indonesia”. Kementerian  Luar  Negeri  RI. Retrieved  from https://kemlu.go.id/abudhabi/id/news/16459/menteri-perdagangan-ri-resmikan-kantor-baru- itpc-dubai-optimalkan-promosi-produk-indonesia.
Dudovksiy, John. (2022). The Ultimate Guide to Writing a Dissertation in Business Studies: A Step-by- Step Assistance.
EXPO. (2022). Expo 2020 Dubai.
Fithriana, A., & Kusuma, R. P. (2018). Implementasi kebijakan pangan halal Indonesia: Keunggulan kompetitif dalam tren pangan halal di Asia Tenggara. Global Insight Journal, 3(2).
Humas  BSN.  (2017).  “KAN  Siap  Akreditasi  LPH  di  Indonesia”. Badan  Standardisasi  Nasional . Retrieved from https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/8109.
Humas  BSN.  (2019).  “Dokumentasi  MutuKAN  Terbaru  Sesuai  SNI  ISO/IEC  17011:2017”. Badan Standardisasi Nasional . Retrieved from https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/10726
Humas  KAN.  (2022).  “Lembaga  Sertifikasi  Halal”. Komite  Akreditasi  Nasional .  Retrieved  from http://kan.or.id/index.php/programs/sni-iso-iec-17065/lembaga-sertifikasi-halal.
Humas  KAN.  (2022).  “Proses  Akreditasi.  Komite  Akreditasi  Nasional  (KAN)”. Komite  Akreditasi Nasional . Retrieved from http://kan.or.id/index.php/akreditasi/proses-akreditasi. Humas Kemlu RI. (2022). “Sekilas Hubungan Ekonomi dari Indonesia ke Dubai”. Kementerian Luar Negeri  RI .  Retrieved  from  https://kemlu.go.id/dubai/id/read/sekilas-hubungan-ekonomi-dari- indonesia-ke-dubai/1508/etc-menu.
Humas  Kominfo  RI.  (2021).  “Pembangunan  IKN,  Transisi  Energi,  dan  Perdagangan,  Tiga  Sektor Prioritas Kerja Sama Indonesia-PEA”. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI . Retrieved from https://www.kominfo.go.id/content/detail/37934/pembangunan-ikn-transisi-energi-dan- perdagangan-tiga-sektor-prioritas-kerja-sama-indonesiapea/0/berita.
Iskandar, M. (2008). Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (kualitatif dan kuantitatif). Jakarta: Gang persada Pres.
Khasahab, Z. J., & Wardah, W. (2018). The Implementation Of Halal Food Labeling Based On The Technical Barriers To Trade (TBT) Agreement By Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, 2(3), 650-662.
Ladista,  R.  D.  (2023).  Economic  Recovery:  A  Bibliometric  Study. Studi  Ekonomi  Dan  Kebijakan Publik, 1 (2), 97–108. https://doi.org/10.35912/sekp.v1i2.1491
LPPM. (2021). “Prof Khaswar Syamsu: Sertifikasi Halal Dapat Dilakukan Melalui Digital”. LPPM IPB University .  Retrieved  form https://lppm.ipb.ac.id/prof-khaswar-syamsu-sertifikasi-halal-dapat- dilakukan-melalui-digital/
McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2001). Research in education : a conceptual introduction, 5th ed: New York : Longman.
Michella, Widya. (2022). “Kemenag Sebut MUI Bukan Lagi Satu-Satunya Lembaga Sertifikasi Hadal di RI”. IDX Channel . Retrieved from https://www.idxchannel.com/syariah/kemenag-sebut-mui- bukan-lagi-satu-satunya-lembaga-sertifikasi-halal-di-ri
Musianto, Lukas S. (2002). “Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam
Metode Penelitian”. Jurnal
Manajemen & Kewirausahaan 4 (2): 123-136. https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.%20123-136.
Nadha, Chairunnisa. (2020). “Pemenuhan Kriteria Keamanan Pangan pada Proses Sertifikasi Halal”.
LPPOM MUI . Retrieved from https://halalmui.org/pemenuhan-kriteria-keamanan-pangan-pada- proses-sertifikasi-halal/.
Nasional, B. S. (2009). Pengantar standardisasi. Jakarta: BSN, 198.
Nasional, B. S. (2014). Pengantar Standardisasi Edisi Kedua. BSN Jakarta.
Nugraha,  B.  (2019).  IMPLEMENTASI  PROGRAM  KERJASAMA  IMT-GT  (INDONESIA- MALAYSIA-THAILAND  GROWTH  TRIANGLE)  DI  BIDANG  INDUSTRI  HALAL DALAM  PENGEMBANGAN  INDUSTRI  HALAL  DI  MALAYSIA.  University  of Muhammadiyah Malang,
Prabowo, S., & Abd Rahman, A. (2016). Sertifikasi halal sektor industri pengolahan hasil pertanian. Paper presented at the Forum Penelitian Agro Ekonomi.
Samuelson,  Paul  A.,  dkk.  (1999).  Samuelson's  "Economics"  at  Fifty:  Remarks  on  the  Occasion  of  the Anniversary of Publication. The Journal of Economic Education, 30 (4), 352-363. Taylor & Francis, Ltd.
Rafki,  M.,  Wiliasih,  R.  .,  &  Irfany,  M.  I.  (2022).  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Volume Perdagangan  Sukuk  Ritel  SR-008  di  Indonesia. Bukhori:  Kajian  Ekonomi  Dan  Keuangan Islam, 1 (2), 95–117. https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i2.1363
Rajagopal,  S.,  dkk.  (2011).  Halal  Certification:  Implication  for  Markets in  UEA. Journal  of Islamic Marketing 2 (2): 138-153. https://doi.org/10.1108/17590831111139857.
Ridwansyah,  E.  .,  Pentiana,  D.  .,  &  Irawan,  I.  .  (2022).  Analisis  Faktor  Faktor  yang  mempengaruhi Tingkat Keberterimaan Masyarakat terhadap Penerapan Cukai pada Minuman
Berpemanis. Reviu
Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis, 2 (2), 151–167. https://doi.org/10.35912/rambis.v2i2.1597