Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 79 TADAYUN :
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah P-ISSN: 2961-8436 | E-ISSN: 2774-4914

## PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH ATAS GEJOLAK RESESI TAHUN 2023

## Wahyuni
UIN Datokarama Palu wahyuni@uindatokarama.ac .id.

## Abstract
The  predicted  recession  in  2023  is  expected  to  be  characterized  by  a  global economic  decline  that  could  have  severe  social  and  economic  consequences, including poverty, rising prices of goods, high unemployment rates, and financial market turmoil. The uncertain economic conditions resulting from the recession require  the  government  to  exercise  greater  caution  in  implementing  domestic policies, particularly with regard to investment, which is currently a focal point for the government. The focus point of this study is how legal protection is provided by  the  government  for  recession  shocks  in  2023.  This  research  uses  a  type  of empirical  legal  research  and  analyzed  using  a  descriptive-analytic  method.  by using a related statutory approach, a case approach as well as a philosophical, sociological and juridical approach. Anticipating a recession, the government has taken legal steps in order to provide legal protection to the public. The protection provided by the government is divided into conditions before the recession occurs as an anticipatory (preventive) step and conditions facing the risk of recession, if it  occurs  as  a  solution  (repressive)  step.  Supporting  systems  that  include  the government, the community and business are the main aspects that can suppress recession fluctuations both inside and outside the country.
Keywords: Government policy; Legal protection; Recession .
Abstrak Resesi yang diprediksi pada tahun 2023 diperkirakan akan ditandai dengan penurunan ekonomi global yang dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang parah, termasuk kemiskinan, kenaikan harga barang, tingkat pengangguran yang tinggi, dan gejolak pasar keuangan. Kondisi ekonomi  yang  tidak  menentu  akibat  resesi  mengharuskan  pemerintah untuk  lebih  berhati-hati  dalam  menerapkan  kebijakan  dalam  negeri, khususnya yang berkaitan dengan investasi, yang saat ini menjadi  focal point  pemerintah.  titik  fokus  permasalahan  yang  akan  dibahas  pada penelitian  ini  yakni  tentang  bagaimana  perlindungan  hukum  yang diberikan oleh pemerintah atas gejolak resesi di tahun 2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang melihat fakta-fakta
TADAYUN
yang  terjadi  di  lapangan  dan  kemudian  dianalisis  dengan  metode deskriptif-analisis  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan  terkait,  pendekatan  kasus  maupun  pendekatan  filosofis, sosiologis dan yuridis. Mengantisipasi terjadinya resesi, pemerintah telah mengupayakan  langkah-langkah  hukum  dalam  rangka  memberikan perlindungan  hukum  kepada  masyarakat.  Perlindungan  yang  diberikan oleh  pemerintah  terbagi  kedalam  kondisi  sebelum  resesi  itu  terjadi sebagai  langkah  antisipatif  (preventif)  dan  kondisi  menghadapi  resiko resesi,  apabila  itu  terjadi  sebagai  langkah  solutif  (represif).  Supporting system yang mencakup pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha adalah aspek  utama  yang  dapat  menekan  gejolak  resesi  baik  didalam  maupun diluar negeri.
Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah; Perlindungan hukum; Resesi.

## A. PENDAHULUAN
Resesi  yang  ditandai  dengan  pertumbuhan  ekonomi  menurun secara  global  dapat  mengakibatkan  dampak  sosial  dan  ekonomi  yang genting,  diantaranya  kemiskinan,  kenaikan  harga  barang,  tingginya tingkat pengangguran, sampai pada gejolak pasar keuangan. Resesi yang akan terjadi pada tahun 2023 ini diakibatkan oleh beberapa kondisi antara lain,  perekonomian  yang  menurun  pasca  pandemi  Covid-19,  kenaikan harga minyak dunia, tekanan terhadap komoditas, dan juga akibat perang antara Rusia dan Ukraina.
Pertumbuhan  ekonomi  perlu  distimulus  untuk  membalikkan kenaikan pertumbuhan ekonomi dalam mencegah resesi tersebut. Resesi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023 dan merata hampir disemua negara,  menuntut  negara  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah  untuk melakukan  upaya-upaya  baik  upaya  preventif  maupun  upaya  represif sebagai wujud perlindungan hukum terhadap masyarakat.
Pemulihan  ekonomi  sebagai  langkah  kebijakan  pemerintah diharapkan  dapat  mencapai  target  yang  tepat  pada  sasaran.  Kebijakan merupakan  instrumen  hukum  pemerintah  yang  paling  dekat  dengan masyarakat  dan  memiliki  pengaruh  yang  besar  dalam  kehidupan  sosial sebuah negara, dengan adanya kebijakan publik, selain untuk mengatur ketertiban umum, kebijakan juga hadir sebagai solusi untuk memecahkan
Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 81 TADAYUN
masalah  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat. 1 Hampir  semua  aspek kehidupan sosial kita diatur oleh sebuah kebijakan publik, sehingga dalam menghadapi gejolak resesi 2023 ini dimungkinkan bagi pemerintah untuk mengantisipasi dengan menggunakan instrumen hukum tersebut.
Ancaman  resesi  telah  ramai  diberitakan  oleh  media,  baik  media nasional maupun media internasional. Khususnya di Indonesia, Presiden telah  mengumumkan  dalam  pidatonya  terkait  gejolak  perekonomian dunia  yang  sedang  tidak  baik-baik  saja  dan  tentu  saja  hal  ini  akan berimbas pada perekonomian dalam negeri. Himbauan presiden kepada seluruh  jajaran  pemerintahan  baik  dipusat  maupun  di  daerah  untuk bersiap-siap menghadapi ancaman resesi tahun 2023 seperti halnya dalam penanganan pandemi Covid-19.  Resesi merupakan suatu peristiwa yang genting, namun ketika hal tersebut benar terjadi, maka pemerintah tidak menutup kemungkinan akan menetapkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang)  sebagai beleid untuk  menangani  presoalan tersebut.
Resesi merupakan penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. 2
Dengan demikian bahwa ketika hal ini terus berlangsung lama, maka tidak ada  kepastian  hukum  yang  akan  diberikan  oleh  pemerintah  kepada masyarakat  nantinya,  belum  lagi  terhadap  masalah  krisis  keadilan dimana-mana  yang  membuat  kondisi  hukum  kita  semakin  tidak  jelas. Pemerintah  perlu  bercermin  pada  kasus  pandemi  Covid-19  kemarin, tuaian pro dan kontra atas kebijakan pemerintah terjadi dimana-mana, tidak  sinkronnya  antara  kebijakan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah 3 ,  sehingga  mengakibatkan  banyaknya  rentetan  permasalahan
1 Willa  Wahyuni,  “Mengenal  Lebih  Dalam  Kebijakan  Publik  Dan Implementasinya,” Hukum Online.Com, 2022.
2 Stijn  Claessens  and  M.  Ayhan  Kose,  “What  Is  a  Recession?,” Finance  and Development 46, no. 1 (2009): 52 – 53, https://doi.org/10.2307/2682096.
3 Nyimas Latifah Letty Aziz et al., “Pola Relasi Pusat Dan Daerah Era Pandemi
Covid- 19,” Jurnal Penelitian Politik 18, no. 1 (2021),
https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v18i1.967;  Putu  Ayu  Criselda  Candra Gayatri  Wibawa  and  Ni  Kadek  Cindy  Arieska  Putri,  “Kebijakan  Pemerintah  Dalam Menangani Covid- 19,” Ganesha Civic Education Journal 3, no. 1 (2021).
TADAYUN
hukum baru.
Perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  sangat urgen ketika pembahasan  terkait  dengan  kedaruratan  negara,  perlu  adanya  resolusi terhadap  antisipasi  resesi  di  tahun  2023.  Sebagaimana  dinyatakan  oleh Menteri Keuangan bahwa, tahun 2022 merupakan tahun yang “brutal”, tahun  yang  tidak  mudah  bagi  Indonesia  terutama  dalam  hal  stabilitas ekonomi yang tentu berdampak pada tahun 2023. Tantangan Indonesia dalam  menghadapi  resesi  antara  lain  karena  pada  tahun  2022, pertumbuhan  ekonomi  dunia  melemah  dan  IMF (International  Monetary Fund) memprediksi perekonomian akan lebih turun di tahun 2023.
Pemulihan  ekonomi  di  Indonesia  pada  tahun  2022  juga  dapat terbilang  cukup  baik,  karena  dukungan  aktivitas  ekonomi  masyarakat, seperti investasi, ekspor yang masih sangat kuat, konsumsi masyarakat dan mobilitas yang tinggi, hal ini tentu menjadi bekal sekaligus penguatan bagi Indonesia yang diharapkan akan terus bertahan seperti ini di tahun 2023.  Begitupun  dengan  instrumen  APBN  (Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara)  yang  diperkirakan  akan  defisit  namun  pada kenyataannya  tidak  terjadi,  karena  masih  bisa  mendukung  pemulihan ekonomi  nasional.  Namun  di  tahun  2023  keadaannya  berbeda,  masalah perang  akan  masih  terus  mendominasi  dan  itu  akan  mempengaruhi semua  aspek  termasuk  ekonomi 4 sehingga  inflasi  itu  masih  menjadi peringatan bagi semua negara termasuk Indonesia.
Kondisi  ekonomi  yang  tidak  pasti  seperti  ini  menjadikan implementasi  kebijakan  pemerintah  dalam  negeri  harus  lebih  berhati- hati  terutama  dalam  hal  investasi  yang  menjadi  fokus  pemerintah  kita saat  ini.  Dalam  hal  meningkatkan  investasi,  pemerintah  membangun infrastruktur  pendukung,  sehingga  kawasan-kawasan  industri  mulai banyak dan beroperasi dimana-mana dalam hal untuk membuka lapangan kerja  yang  seluas-luasya  dan  perlu  diatur  sedemikian  rupa  bersamaan dengan mitigasi resiko yang mungkin saja terjadi di kemudian hari.
4 International Monetary Fund, “IMF World Economic Outlook July 2022,” 2022,
1 – 19, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic- outlook-update-july-2022.
Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 83
TADAYUN
Penulis mengangkat terkait topik ini, karena kurangnya penelitian yang secara khusus membahas tentang dampak gejolak resesi tahun 2023 terhadap  perekonomian  Indonesia.  Meskipun  ada  beberapa  penelitian yang telah dilakukan tentang resesi dan dampaknya 5 , namun penelitian yang  fokus  pada  tahun  2023  masih  terbatas.  Penelitian  yang  lebih mendalam  tentang  strategi  yang  dapat  diambil  oleh  pemerintah  untuk mengatasi dampaknya, serta implikasi jangka panjang dari resesi tersebut masih perlu dilakukan.
Dengan  melakukan  penelitian  yang  lebih  mendalam  tentang gejolak  resesi  tahun  2023,  dapat  memberikan  wawasan  yang  lebih  baik tentang  tantangan  dan  peluang  yang  dihadapi  oleh  perekonomian Indonesia. Hal ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih  efektif  dalam  menghadapi  resesi  dan  memperkuat  ketahanan ekonomi negara. Dari uraian tersebut, maka titik fokus permasalahannya adalah  bagaimanakah  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh pemerintah  atas  gejolak  resesi  di  tahun  2023.  Untuk  menganalisis permasalahan  tersebut,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  hukum empiris,  yaitu  jenis  penelitian  yang  melihat  fakta-fakta  yang  terjadi  di lapangan  dan  kemudian  dianalisis  dengan  metode  deskriptif-analisis dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  terkait, pendekatan kasus maupun pendekatan filosofis, sosiologis dan yuridis.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tantangan Fundamental Perekonomian Indonesia
Gejolak  resesi  tahun  2023  membujuk  pemerintah  untuk melakukan  berbagai  hal  diantaranya  melakukan  pemulihan  pasca pandemi  Covid-19  dan  penguatan  dari  berbagai  aspek  sosial  maupun
5 Ina  Heliany,  “Peran  Kebijakan  Fiskal  D alam  Mengatasi  Resesi  Ekonomi  Di Indonesia,” Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952. 8, no. 1 (2021); Bachtiar Hassan Miraza, “Seputar Resesi Dan Depresi,” Jurnal Ekonomi KIAT 30, no. 2 (2019); Agus Subagiyo et al., “Strategi Kebijakan Fis kal Dalam Menghadapi Resesi  Ekonomi Melalui Kebijakan Pajak,” Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani 8, no. 2 (2021).
TADAYUN
ekonomi. 6 Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  penguatan  ekonomi  sangat dipengaruhi  oleh  apa  yang  telah  terjadi  pada  waktu  sebelumnya  dan dampaknya kemudian hingga pada level jangka panjang. Pandemi Covid- 19  telah  menimbulkan  dampak  fundamental  terhadap  perekonomian Indonesia  dan  juga  perang  antar  negara  yang  hingga  kini  masih berlangsung. 7 Dan oleh karena itu, hal ini bukan hanya berdampak pada Indonesia  saja  tetapi  juga  telah  berdampak  secara  sistemik  ke  berbagai negara-negara. 8
Tahun  2022,  Indonesia  telah  menjadi  tuan  rumah  dalam penyelenggaraan G20 (Group of Twenty) , pertemuan ini dilatar belakangi oleh  bagaimana  mencari  solusi  terhadap  permasalahan  perekonomian global yang sedang dihadapi termasuk dalam hal mengantisipasi ancaman resesi  secara  global  di  tahun  2023.  Pertemuan  ini  berangkat  dari  isu ekonomi lintas global, yakni: 1) Pemulihan yang tidak sinkron; 2) Scarring Effect ; 3) Arus Keluar Modal dari EM; 4) Ketatnya kondisi keuangan global; 5)  Resiko  transisi  (iklim);  6)  Peningkatan  digitalisasi;  dan  7)  Resiko Kebangkitan. 9 Isu ini merupakan tantangan bagi perekonomian Indonesia dan  negara-negara  lainnya  untuk  saling  mendukung  dalam  pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Sinkronisasi  pemulihan  ekonomi  dalam  negeri  juga  tidak  lepas dari  peran  strategis  pemerintah  daerah  untuk  mendorong  percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah daerah sebagai unsur yang memahami  betul  bagaimana  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  di daerahnya dapat mensinergikan kebijakan pemulihan ekonominya untuk mendorong  percepatan  pemulihan  ekonomi  di  daerahnya  masing- masing.  Disamping  itu,  masyarakat  dan  pelaku  usaha  termasuk  UMKM juga berperan dalam pemulihan ekonomi nasional sehingga pemerintah
6 A  Ika  Fahrika  and  Juliansyah  Roy,  “Dampak  Pandemi  Covid  19  Terhadap Perkembangan  Makro  Ekonomi  Di  Indonesia  Dan  Respon  Kebijakan  Yang  Ditempuh,” Inovasi 16, no. 2 (2020): 206 – 13.
7 T  Ade  Surya,  “Mewaspadai  Ancaman  Resesi  Ekonomi  Global,” Info  Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XIV, no. 19/I/Puslit/Oktober/2022 (2022).
8 International Monetary Fund, “IMF World Economic Outlook July 2022.”
9 Retno  Nur  Indah,  “Apa  Itu  G20  Dan  Manfaatnya  Untuk  Indonesia,” https://www.djkn.kemenkeu.go.id/, 2022.
Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 85
TADAYUN
perlu untuk memberikan kemudahan sebagai stimulus fiskal dan moneter dalam menggerakkan usahanya dengan baik. 10
Tantangan fundamental perekonomian Indonesia tidak lepas dari kondisi  yang  dihadapi  oleh  ketiga  unsur  penggerak  utama  roda perekonomian  Indonesia  yakni  sinkronisasi  kebijakan  strategis  dari pemerintah baik di pusat maupun di daerah, peningkatan daya konsumsi masyarakat  serta  kemudahan  logistik  bagi  para  pelaku  usaha. Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  pernyataan  Kepala  Badan Kebijakan  Fiskal,  Tantangan  yang  dihadapi  dalam  perekonomian Indonesia  meliputi  tingkat  produktivitas  yang  perlu  ditingkatkan, terutama  dalam  tiga  sumber  pertumbuhan  utama,  yaitu  modal,  tenaga kerja, dan produktivitas total pabrik. Kemudahan berusaha di Indonesia juga  perlu  ditingkatkan.  Selain  itu,  potensi  demografi  yang  ada  masih belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, Indonesia perlu memaksimalkan potensi angkatan kerja yang masih menganggur. Dalam hal adopsi teknologi, mayoritas produk nasional  yang  diekspor  masih  didukung  oleh  teknologi  yang  relatif rendah,  sehingga  nilai  tambah  yang  dihasilkan  dari  produk  tersebut kurang optimal. 11 Jika sinkronisasi antar kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pemulihan ekonomi dapat bersinergi dengan baik dan tepat pada  sasaran,  kemudian  daya  komsumsi  masyarakat  meningkat  dan adanya  pemberian  kemudahan  bagi  para  pelaku  usaha  maka  stabilitas ekonomi  tetap  terjaga  sehingga  dengan  demikian  dalam  konteks terjadinya resesi masih sebagai ancaman didalam negeri
2. Perlindungan Hukum Pemerintah atas Gejolak Resesi Tahun
2023
Hukum diciptakan sebagai alat atau sarana untuk mengatur hak- hak dan kewajiban subjek hukum, sehingga setiap subjek hukum dapat memenuhi  kewajibannya  dengan  baik  dan  memperoleh  hak-haknya
10 Edward  UP  Nainggolan,  “Strategi  Kebijakan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional (PEN),” https://www.djkn.kemenkeu.go.id/, 2020.
11 Febrio  Kacaribu, “Reformasi Dan Transformasi Ekonomi,” in Forum Merdeka Barat  9  Yang  Diselenggarakan  Oleh  Kementerian  Komunikasi  Dan  Informatika  Melalui  Video Conference , 2020.
TADAYUN
secara  adil.  Selain  itu,  hukum  juga  berfungsi  sebagai  instrumen  untuk melindungi  subjek  hukum. 12 Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  hukum memiliki  peran  dalam  melindungi  kepentingan  manusia,  dan  untuk menjaga  kepentingan  tersebut  tetap  terlindungi,  hukum  harus diterapkan. Penerapan hukum dapat berjalan dengan normal dan damai, tetapi  juga  dapat  terjadi  pelanggaran  hukum. 13 Pelanggaran  hukum terjadi  ketika  subjek  hukum  tertentu  tidak  memenuhi  kewajiban  yang seharusnya atau melanggar hak-hak subjek hukum lainnya. Dalam kasus pelanggaran hak-hak subjek hukum, subjek yang merasa dirugikan harus mendapatkan perlindungan hukum.
Tujuan  dari  fungsi  hukum  sebagai  alat  pengatur  dan  alat perlindungan  adalah  menciptakan  suasana  hubungan  hukum  yang harmonis, seimbang, damai, dan adil antara subjek hukum. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara dapat dibedakan  menjadi  hukum  administrasi  negara  atau  hukum  perdata, tergantung pada sifat dan posisi pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut.
Dalam hukum administrasi, pemerintah memiliki dua kedudukan hukum yaitu sebagai wakil dari badan hukum publik ( publiek rechtspersoon, public  legal  entity )  dan  sebagai  pejabat  ( ambtsdrager )  dari  jabatan pemerintahan. Ketika pemerintah menjalankan tindakan hukum sebagai perwakilan  badan  hukum,  tindakan  tersebut  diatur  dan  tunduk  pada ketentuan  hukum  perdata.  Namun,  ketika  pemerintah  bertindak  dalam kapasitasnya sebagai pejabat, tindakan tersebut diatur dan tunduk pada hukum administrasi negara. Baik tindakan hukum perdata maupun publik dari  pemerintah  dapat  memberikan  peluang  bagi  terjadinya  perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan hak-hak warga negara. Karena itu, hukum  harus  memberikan  perlindungan  hukum  yang  tepat  bagi  warga negara.
Menurut Paulus E. Lotulung, setiap negara mempunyai cara dan
12 H R Ridwan, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 265.
13 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1996), 140.
Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 87
TADAYUN
mekanismenya  sendiri  tentang  bagaimana  mewujudkan  perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. 14 Sekaitan  dengan  gejolak  resesi  tahun  2023  ini,  maka pemerintah  memerlukan  langkah  konkrit  yang  tepat  agar  tidak merugikan warganya. Resesi secara sederhana merupakan suatu kondisi dimana perekonomian suatu negara sedang memburuk yang terlihat dari Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  yang  negatif,  pengangguran  meningkat, maupun  pertumbuhan  ekonomi  riil  bernilai  negatif  selama  dua  kuartal atau lebih secara berturut-turut.
Sebagaimana  uraian  tantangan  fundamental  perekonomian Indonesia, maka dampak terjadinya resesi dapat mengakibatkan kondisi dimana:  1)  Perlambatan  ekonomi  akan  membuat  sektor  riil  menahan kapasitas produksinya sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) akan sering terjadi bahkan beberapa perusahaan mungkin akan tutup dan tidak akan  lagi  beroperasi,  2)  Kinerja  instrumen  investasi  akan  mengalami penurunan  sehingga  investor  cenderung  menempatkan  dananya  pada bentuk  investasi  yang  lebih  aman,  dan  3)  Ekonomi  yang  semakin  sulit pasti  berdampak  pada  pelemahan  daya  beli  masyarakat  karena  mereka akan  lebih  selektif  menggunakan  uangnya  dengan  fokus  pemenuhan kebutuhan terlebih dahulu.
Dengan demikian, dalam konteks memberi perlindungan kepada warganya maka pemerintah harus memberikan respon atas gejolak resesi tahun 2023 ini dengan menerapkan kombinasi atau sinergi kebijakan, baik dari  segi  fiskal  maupun  moneter,  untuk  mengurangi  dampaknya  dan keluar dari ancaman resesi. Respon pemerintah mencakup realokasi atau refokus sumber daya fiskal negara, memastikan daya beli dan melindungi masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial, serta memberikan insentif kepada sektor-sektor yang terdampak oleh resesi. Selain itu, di sisi  moneter,  pemerintah  akan  memperkuat  kebijakan  moneter  untuk menstabilkan nilai tukar, menjaga inflasi tetap pada tingkat yang dapat dikelola, dan memberikan stimulus moneter kepada sektor usaha.
Berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
14 Paulus Effendie Lotulung, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), 123.
TADAYUN
tentang  Keuangan  Negara  ditegaskan  bahwa “Keuangan  negara  dikelola secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan,  efisien,  ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Pasal ini dapat menjadi indikator hukum bagi pemerintah dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  warga  negara  dalam menghadapi  gejolak  resesi  tahun  2023.  Karakteristik  dari  bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan- keputusan pemerintah yang bersifat sepihak, dikatakan bersifat sepihak karena  dilakukan  tidaknya  suatu  tindakan  hukum  pemerintah  itu tergantung  pada  kehendak  sepihak  dari  pemerintah,  tidak  tergantung pada  pihak  lain  dan  tidak  diharuskan  ada  persesuaian  kehendak (wilsovereenstemming) dengan pihak lain. 15
Dalam  rangka  perlindungan  hukum  terhadap  warga  negara, keberadaan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  (AAUPB)  juga memiliki peranan penting sehubungan dengan gejolak resesi tahun 2023 ini,  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik  ditegaskan  bahwa  pemerintah  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat harus belandaskan pada asas-asas antara lain 1) Asas Kepentingan Umum; 2) Asas Kepastian Hukum; 3) Kesamaan Hak;  4)  Keseimbangan  Hak  dan  Kewajiban;  5)  Keprofesionalan;  6) Partisipatif; 7) Persamaan Perlakuan/tidak diskriminatif; 8) Keterbukaan; 9)  Akuntabilitas;  10)  Fasilitas  dan  Perlakuan  Khusus  bagi  Kelompok Rentan;  11)  Ketepatan  dan  12)  Kecepatan,  Kemudahan  dan Keterjangkauan.  Asas  ini  harus  ditaati  sebagai  norma  pemerintahan dalam mengantisipasi resesi di tahun 2023. Banyak yang lupa bahwa Asas- asas  umum  pemerintahan  yang  baik  inilah  yang  pada  hakekatnya merupakan perwujudan dari asas negara hukum dan asas demokrasi.
Gejolak resesi di tahun 2023 disadari penuh oleh pemerintah harus memberikan  perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  dengan mengerluarkan  peraturan-peraturan  kebijakan  ( Beleidsregel )  sebagai tuntutan dari pelayanan publik. Peraturan kebijakan ini memuat 3 (tiga)
15 F.H. van Der Burg, Rechtsbescherming Tegen de Overheid (Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1985), 6.
Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 89
TADAYUN
komponen utama yaitu: 16
a. Komponen Subjectum ,  peraturan  kebijakan (Beleidsregel) dibuat  oleh badan atau pejabat tata usaha negara sebagai perwujudan penggunaan freies  Ermessen (discretionary  power) dalam  bentuk  tertulis  yang diumumkan ke luar lalu mengikat para warga;
b. Komponen  Materi  (substantif),  muatan  (isi)  peraturan  kebijakan (beleidsregel) memuat  aturan  umum (algemene  regel) tersendiri  yang melampaui  cakupan  kaidah (materialsphere) peraturan  perundang- undangan yang dibuatkan pengaturan operasional.
c. Komponen Kewenangan ( Bevoegdheid ), badan atau pejabat tata usaha negara  yang  membuat  peraturan  kebijakan  (beleidsregel)  tidak memiliki  kewenangan  perundang-undangan  ( geen  bevoegdheid  tot wetgeving )  namun  secara  tidak  langsung  mengikat  para  warga, sebagaimana halnya dengan kaidah-kaidah juridische regels .
Di  Era  globalisasi  saat  ini,  menjadikan  pemerintah  memperluas penggunaan  kewenangan Freies  Ermessen yang  semakin  melekat  pada jabatan publiknya. Freies Ermessen merupakan kebebasan yang diberikan kepada  pemerintah  sebagai  konsekuensi  tatanan  negara  kesejahteraan modern ( modern welfare state) Oleh karena itu dengan menanggapi gejolak resesi di tahun 2023 ini, pemerintah dapat saja menggunakan peraturan kebijakan  ini  dalam  rangka  menjabarkan  bentuk-bentuk  perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah.
Sisi  lain  dari  dampak  pemberian  perlindungan  hukum  oleh pemerintah  juga  perihal Maladministrasi .  Pemerintah  perlu  diingatkan perihal  Maladministrasi  ini  agar  tidak  gegabah  dan  lemah  dalam menggunakan  instrumen  hukum  pemerintahannya  dalam  menghadapi gejolak  resesi  tahun  2023.  Maladministrasi  dewasa  ini  kian  dirasakan sangat  penting  dalam  perkembangannya.  Maladministrasi  tidak  hanya menjadi indikator keberadaan kesalahan pribadi atau kesalahan jabatan, tetapi  juga  untuk  menentukan  apakah  maladministrasi  dalam  setiap tindakan  pemerintahan  merupakan  tanggung  jawab  individu  atau
16 Laica Marzuki, “Peraturan Kebijakan (Beleidsregel ) Hakikat Serta Fungsinya Selaku  Sarana  Hukum  Pemerintahan,”  in Penataran  Nasional  Hukum  Acara  Dan  Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin (Ujung Pandang, 1996), 58.
TADAYUN
tanggung jawab jabatan. Maladministrasi merujuk pada perilaku negatif yang  melibatkan  penyimpangan  atau  tidak  mematuhi  norma-norma perilaku yang baik bagi aparat pemerintah.
Maladministrasi  menyoroti  perilaku  ( behavior )  apparat  dalam melaksanakan  tugas  pemerintahan,  maupun  dalam  kaitan  tugas pelayanan  publik,  oleh  karena  itu  ukuran  Tindakan  dikaitkan  dengan norma-norma perilaku apparat. Perlu dibedakan antara norma perilaku apparat dengan norma pemerintahan. Norma perilaku apparat ditujukan untuk  tindakan  yang  dapat  dikualifikasikan  sebagai  tindakan maladministrasi, sedangkan norma pemerintahan ditujukan untuk suatu legalitas tindakan pemerintahan.
Adapun bentuk tindakan maladministrasi  ini  sangat  beragam  dilihat  dari  aspek  teoritis  maupun aspek yuridis sesuai dengan sistem hukum di setiap negara.
Berkaitan  dengan  bentuk-bentuk  maladministrasi,  dicontohkan oleh pelaksanaan tugas dari Ombudsman Eropa menetapkan Code of Good Administrative Behaviour (Kode Etik Perilaku) antara lain berisi prinsip: 17
a. Wajib  melaksanakan  undang-undang  serta  prosedur  yang  telah ditentukan ( lawfulness principle );
b. Dalam  mengambil  keputusan  selalu  menjunjung  tinggi  persamaan serta perlakukan yang sama ( absence of discrimination );
c. Menghindarkan  diri  dari  upaya  membatasi  hak-hak  masyarakat sehingga  putusan  yang  diambil  tetap  professional  ( proportionality principle );
d. Tidak boleh menyalahgunakan jabatan ( absence of abuse of power );
e. Tidak memihak serta mandiri ( impartiality and independency );
f. Bersikap  konsisten  dan  rasional  dilandasi  oleh  aturan  hukum  atau praktek hukum yang ada ( legitimate expectations and consistency );
g. Adil dan rasional ( fairness );
h. Bersikap lembut dan menolong ( cortesy );
i. Pengambilan keputusan sesuai waktu yang sewajarnya ( reasonable time limit for taking decisions ).
17 Tatiek  Djatmiati, Faute  Personelle  Dan  Faute  De  Service  Dalam  Tanggung  Gugat Negara (Surabaya: Yuridika, 2004), 361.
Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 91
TADAYUN
Titik  berat  pada  maksud  dari  penormaan  terhadap  perilaku pemerintah  adalah  berkaitan  dengan  pengawasan  perilaku  pejabat (overheidsgedrag) yang ditujukan kepada personnya. Perilaku pemerintah dalam membijaksanai gejolak resesi di tahun 2023 ini juga tidak merunut kaku hanya kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun lebih  kepada  bagaimana  pemerintah  memberikan  pertimbangan- pertimbangan  hukumnya  dalam  langkah-langkah  menetapkan kebijakannya.
Komitmen  pemerintah  dalam  pencapaian  visi  100  tahun kemerdekaan  Indonesia  pada  tahun  2045  yaitu  menjadi  bangsa  yang berdaulat, maju, adil dan makmur membutuhkan kerjasama semua pihak, bagaimana  bangkit  pasca  pandemi  Covid-19  bersama  tantangan- tantangan  tersebut  meliputi  ketidakpastian  global,  upaya  peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  hal  kesehatan,  pendidikan,  dan kesejahteraan.  Untuk  menghadapi  masa  depan,  diperlukan  reformasi- reformasi  yang  beragam  guna  mengatur  ulang  alokasi  sumber  daya ekonomi nasional agar lebih efektif dan efisien..
Kebijakan pasca pandemi Covid-19 merupakan langkah awal untuk menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan menjadi  landasan  penting  untuk  merumuskan  kebijakan  fiskal selanjutnya,  sehingga  untuk  menjaga  keberlanjutan  pembangunan ditengah  tantangan  fundamental  yang  dinamis  dan  meredam  gejolak resesi  di  tahun  ini,  maka  APBN  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara)  sebagai  instrumen  kebijakan  fiskal  sebaiknya  dirancang  lebih produktif, efektif dan efisien agar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi  untuk  kesejahteraan  dan  perbaikan  neraca  keuangan pemerintah.  Pemerintah  perlu  mengambil  langka  lebih  cepat  dalam melakukan upaya pemulihan (recorvery ) sekaligus momentum yang tepat untuk melakukan reformasi sektoral maupun fiskal.
Kebijakan  fiskal  pemerintah  seharusnya  dirancang  untuk merangsang  pertumbuhan  ekonomi  pada  tingkat  yang  cukup  tinggi, mendorong  investasi  dan  ekspor,  menggalakkan  inovasi  dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta meningkatkan daya saing  nasional.  Selain  itu,  kebijakan  fiskal  juga  diarahkan  untuk
TADAYUN
mendorong  pengelolaan  fiskal  yang  lebih  sehat,  yang  tercermin  dalam optimalisasi pendapatan negara, pengeluaran yang lebih efektif (spending better), dan pembiayaan yang kreatif, efisien, dan berkelanjutan.
Pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk bertindak atas inisiatif sendiri itu juga lazim disebut dengan istilah freies ermessen atau discretionary power , suatu istilah yang didalamnya mengandung kewajiban dan  kekuasaan  yang  luas.  Kewajiban  bermakna  sebagai  tindakan  yang harus dilakukan, sedangkan kekuasaan yang luas itu menyiratkan adanya kebebasan  memilih;  melakukan  atau  tidak  melakukan  tindakan.  Dalam praktik  antara  kewajiban  dan  kekuasaan  itu  berkaitan  erat. 18 Namun dalam  hal  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  masyarakat, pemerintah sudah seharusnya menggunakan kekuasaan tersebut untuk mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan untuk mewujudkan kepentingan umum dan kesejahteraan sosial.

## C. KESIMPULAN
Ancaman  resesi  di  tahun  2023  mempengaruhi  berbagai  negara, termasuk  Indonesia.  Pemerintah  Indonesia  telah  mengambil  langkah- langkah  hukum  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat dalam menghadapi resesi. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terbagi  kedalam  kondisi  sebelum  resesi  itu  terjadi  sebagai  langkah antisipatif (preventif) dan kondisi menghadapi resiko resesi, apabila itu terjadi sebagai langkah solutif (represif). Langkah-langkah ini mencakup perumusan  kebijakan  ekonomi  yang  mendukung  pertumbuhan, peningkatan produktivitas, dan pengembangan sektor usaha. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi aspek utama dalam  menekan  gejolak  resesi  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri. Dengan memperkuat sistem pendukung ini, diharapkan Indonesia dapat menghadapi  tantangan  ekonomi  dengan  lebih  baik  dan  mengurangi dampak negatif dari resesi.
18 S.A. de Smith, Foundations of Law: Constitutional and Administrative Law (England: Penguin Education, 1973), 531.
Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 93
TADAYUN

## REFERENCES
Aziz, N. L. L., Zuhro, R. S., Maulana, Y., & Rahmiati, D. (2021). Pola Relasi Pusat  dan  Daerah  Era  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Penelitian  Politik ,
18 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v18i1.967
Burg, F. H. van Der. (1985). Rechtsbescherming tegen de overheid . Nijmegen:
Ars Aequi Libri.
Claessens,  S.,  &  Kose,  M.  A.  (2009).  What  is  a  recession? Finance  and Development , 46 (1), 52 – 53. https://doi.org/10.2307/2682096
Djatmiati,  T.  (2004). Faute  Personelle  dan  Faute  De  Service  Dalam  Tanggung Gugat Negara . Surabaya: Yuridika.
Fahrika,  A.  I.,  &  Roy,  J.  (2020).  Dampak  pandemi  covid  19  terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. Inovasi , 16 (2), 206 – 213.
Heliany, I. (2021). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952. ,
8 (1).
International Monetary Fund. (2022). IMF World Economic Outlook July 2022 .
1 – 19. Retrieved from
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/
world-economic-outlook-update-july-2022
Kacaribu, F. (2020). Reformasi dan Transformasi Ekonomi. Forum Merdeka Barat  9  Yang  Diselenggarakan  Oleh  Kementerian  Komunikasi  Dan Informatika Melalui Video Conference .
Lotulung, P. E. (1993). Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah . Jakarta: Citra Aditya Bakti.
Marzuki,  L.  (1996).  Peraturan  Kebijakan  (Beleidsregel)  Hakikat  Serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan. Penataran Nasional Hukum  Acara  Dan  Hukum  Administrasi  Negara,  Fakultas  Hukum Universitas Hasanudin . Ujung Pandang.
Mertokusumo,  S.  (1996). Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar .  Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
Miraza, B. H. (2019). Seputar Resesi dan Depresi. Jurnal Ekonomi KIAT , 30 (2).
Nainggolan, E. U. (2020). Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Retno Nur Indah. (2022). Apa itu G20 dan Manfaatnya untuk Indonesia.
TADAYUN
Ridwan, H. R. (2011). Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Smith, S. A. de. (1973). Foundations of Law: Constitutional and Administrative Law . England: Penguin Education.
Subagiyo, A., Islah, K., Kumala, R., & Harjo, D. (2021). Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi melalui Kebijakan Pajak. Jurnal  Reformasi  Administrasi:  Jurnal  Ilmiah  Untuk  Mewujudkan Masyarakat Madani , 8 (2).
Surya,  T.  A.  (2022).  Mewaspadai  Ancaman  Resesi  Ekonomi  Global. Info Singkat:  Kajian  Singkat  Terhadap  Isu  Aktual  Dan  Strategis , XIV (19/I/Puslit/Oktober/2022).
Wahyuni,  W.  (2022).  Mengenal  Lebih  dalam  Kebijakan  Publik  dan Implementasinya.
Wibawa, P. A. C. C. G., & Putri, N. K. C. A. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19. Ganesha Civic Education Journal , 3 (1).