Received: 3-5-2023 Revised: 4-5-2023 Accepted: 30-8-2023
Amalia Alia, Aisyah Ayu Musyafah

## Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Jual Beli Yang Tidak Dibacakan oleh Notaris/PPAT Dihadapan Para Pihak

## Amalia Alia, Aisyah Ayu Musyafah
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum,Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia amaliaalia.official@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  melakukan  pengkajian  serta  analisa  akibat  hukum  dari  akta  jual beli  yang  telah  disusun  oleh  Notaris/PPAT  akan  tetapi  tidak  dibacakan  didepan  para  pihak  yang bersangkutan. Riset yang eipakai oleh penulisan ini ialah riset yang memiliki karakter deskripftif yang  berlandaskan  atas  sejumlah  sumber  literatur  semacam  buku,  hasil  riset,  jurnal  dan  artikel riset.  Dalam  riset  ini  diberi  penjelasan  bahwa  Notaris/PPAT  mempunyai  tanggung  jawab  untuk membacakan hasil dari akta yang telah dibuatnya dihadapan pada pihak. Akibat yang ditimbulkan adalah  terdegradasinya  nilai  dari  keontetikan  dari  akta  jual  beli  yang  telah  disusun  oleh Notaris/PPAT. Melalui cara formal, sebuah akta yang tidak dibacakan isisnya kepada pihak terkait, akta  ini  akan  disamakan  dengan  akta  dibawah  tangan.  Meskipun  akta  yang  dibuat  ini  tetap  sah secara  isi  jual  beli  namun  jika  dilihat  dari  nilai  keontentikannya  akta  ini  sudah  cacat  dan terdegradasi. Oleh karena itu  Notaris/PPAT yang  melakukan  kesalahan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan kode etik yang berlaku atas pelanggaran dan kelalaian yang dilakukannya.
Kata Kunci: Akta Jual Beli; Notaris; PPAT; Tidak Dibaca

## Abstract
This study aims to explore and assess the legal effects resulting from the execution of the sale and purchase  deed  that  has  been  made  by  a  Notary/PPAT  but  is  not  read  out  in  front  of  the  parties concerned. The research used by the researcher is a research that has a descriptive nature based on  several  literature  sources  such  as  books,  research  results,  journals  and  research  articles.  In this study, it is explained that the Notary/PPAT has the responsibility to read out the results of the deed  that  he  has  made  before  the  parties.  The  result  is  the  degradation  of  the  value  ofThe Notary/PPAT  plays  a  vital  role  in  confirming  the  authenticity  of  the  deed  of  sale  and  purchase. Formally, a deed whose contents are not read out to related parties, this deed will be equated with an underhand deed. The deed's validity in relation to the sale and purchase content is intact, but it is important to consider other relevant factors, if it is seen from the authenticity value, this deed is flawed  and  degraded.  Therefore,  the  Notary/PPAT  who  commits  this  mistake  will  be  given  a sanction in accordance with the applicable code of ethics for the violations and omissions he has committed.
Keywords: Sale and Purchase Deed; Notary; PPAT; Unread
Received: 3-5-2023 Revised: 4-5-2023 Accepted: 30-8-2023
Amalia Alia, Aisyah Ayu Musyafah

## 1. PENDAHULUAN
Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang kewenangan  dalam  menyusun akta autentik  dan memiliki  beberapa wewenang lain  yang  diatur dalam  UUJN. Setiap pejabat  publik  memiliki  persyaratan  kualifikasi  yang  dimana  tidak  terbatas  pada Notaris, tetapi  juga  mencakup Pejabat  Pembuat  Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang  dengan  kualifikasi  berbeda.  Notaris  termasuk  kategori  pejabat  umum, tetapi  tidak  semua  pejabat  umum  dapat  menjadi  seorang  pejabat  lelang  atau PPAT. 1 Dalam  proses  penyusunan  akta  autentik,  seorang  Notaris  tidak  dapat mengandalkan  pada  contoh  akta  yang  dimilikinya  tanpa  memahami  landasan hukum  serta  alasan  penggunaan  frasa,  dan  tatanan  kalimat  dalam  pembuatan akta. 2
Sebagai  pejabat  menjalankan  tugas  bidang  hukum  perdata,  Notaris bertanggung  jawab  memberi  pelayanan  optimal  kepada  masyarakat  bertindak secara responsif. Seorang Notaris harus menghormati peraturan Notaris, peraturan perundang-undangan  lain,  serta  dalam  etika  yang  berlaku  menjalankan jabatannya. 3 Selain  itu,  dalam  menjalankan  profesi  mereka,  Notaris  diharapkan untuk memiliki kecermatan, integritas, dan keadilan,  yang berarti tidak memihak serta  berwewenang  atas  akta  yang  disusun,  tidak  melakukan  tindakan  yang merugikan pihak lain. 4
Etika memainkan peran yang sangat penting pada bidang hukum bagi setiap individu. Terlepas dari profesinya, harus memiliki aturan yang mengatur perilaku manusia,  baik  dan  buruk.  Dalam  setiap  tahapannya,  profesi  hukum  dihadapkan pada  tuntutan  untuk  menjunjung  tinggi  etika  dan  moral  yang  rentan  terhadap berbagai  permasalahan  yang  kompleks. 5 Notaris  terbukti  melanggar  kode  etik, maka dapat  dikenakan sanksi sesuai  ketentuan  yang diatur  pada Pasal  16 dan 17 Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN).  Sanksi  yang  diberlakukan  bersifat perdata  administratif,  meliputi  bentuk  tindakan  seperti  teguran,  peringatan, pencabutan izin, atau pembekuan sementara izin Notaris. Namun demikian, tidak menutup  kemungkinan  bahwa  seorang  Notaris  dapat  dikenakan  sanksi  pidana, tergantung pada keberatan pelanggaran yang dilakukan. 6
1 Irfan Iryadi et al., “The Role Of Jurisprudence As Form Of  Legal Prescriptions: A Case Study Of Notaries  In  Indonesia,” WSEAS  Transactions  on  Environment  and  Development 17  (2021):  75–80, https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.8.
2 Ardhiya Ega Pramono et al., “Responsibility of Notary for Unlawful Action in Annulment of Selling Authority,”
International Journal of Business, Economics and Law 24 (n.d.), https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p05.
3 Ade Saptomo and SihombingB. F., “Certificate of Land Rights in the Legal Philosophy of Notary,” International  Journal  of  Scientific  Research  and  Management 8,  no.  12  (December  2020):  297–309, https://doi.org/10.18535/ijsrm/v8i12.lla02.
4 Sri Haryati, Sukarno Sukarno, and Sugeng Purwanto, “Implementation of Online Education during the Global Covid-19 Pandemic: Prospects and Challenges,” Cakrawala Pendidikan 40, no. 3 (October 2021): 604–12, https://doi.org/10.21831/cp.v40i3.42646.
5 Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change  (IPCC),  “Summary  for  Policymakers,”  in Climate Change  2013  –  The  Physical  Science  Basis (Cambridge  University  Press,  2014),  1–30, https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
6 Pratiwi  Ayuningtyas,  “Sanksi  Terhadap  Notaris  Dalam  Melanggar  Kode  Etik,” Jurnal  Ilmiah 9, no. 2 (2020), https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637.
Received: 3-5-2023 Revised: 4-5-2023 Accepted: 30-8-2023
Amalia Alia, Aisyah Ayu Musyafah
Meskipun  Kode  Etik  Notaris  bukan  satu-satunya  acuan  yang  mengatur wewenang  dan  kewajiban  Notaris,  namun  di  Indonesia  terdapat  kesulitan  dalam mencapai etika pribadi terkait dengan kode etik tersebut. 7
Kebebasan  dalam  menentukan  honorarium,  namun  undang-undang  dan Kode  Etik  Notaris  mengatur  besaran  honorarium  sebagai  langkah  untuk melindungi  pengguna  jasa  dan  mencegah  terjadinya  keadaan  yang  tidak  sehat. Persoalan  honorarium  menjadi  isu  yang  sangat  penting  oleh  Notaris,  karena banyak  Notaris  yang  menerima  honorarium  secara  tidak  wajar,  yang  dapat menjadi celah terjadinya kondisi yang tidak sehat antara Notaris. 8
Notaris  juga  semestinya  berwenang  dalam  menyusun  akta  autentik,  pada saat melakuksanakan jabatan itu wajib menaati kewajiban yang dimuat pada Pasal 16 UUJN. Selanjutnya dipaparkan bahwa bagian dari kewajiban Notaris pada saat melaksanakan  jabatan  dalam  menyusun  akta  yakni  melakukan  pembacaan  akta dihadapan  penghadap  dengan  dihadirkan  oleh  sekurangnya  dua  individu  selaku saksi dilakukan penandatanganan disaat tersebut pun dari penghadap, saksi, serta Notaris.  Kewajiban  pembacaan  akta  yang  disusun  dilakukan  pengecualian  pada penghadap yang menghendaki supaya akta tak dilakukan pembacaan dikarenakan penghadap  sudah  melakukan  pembacaannya  sendiri,  mengerti,  serta  paham  akan isinya,  melalui  ketetapan  jika  perihal  itu  diberi  pernyataan  dalam  penutup  akta serta dalam tiap-tiap halaman minuta akta diparaf penghadap, saksi, serta Notaris. 9
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Puspa  (2021)  juga  memaparkan mengenai  akibat  dari  pemalsuan  identitas  yang  dilakukan  penghadap  maka terdegradasinya  suatu  akta  tersebut,  akan  tetapi  tidak  menjelaskan  secara  detail sanksi  yang  diterima  oleh  Notaris  akibat  tidak  ketelitiannya. 10 Selanjutnya penelitian  oleh  Dimas  (2022)  mengkaji  mengenai  peran  serta  tanggung  jawab seorang  Notaris  dalam  pembuatan  akta  dibawah  tekanan,  kesimpulan  pada penelitian  ini  bahwa  Notaris  tetap  harus  bertanggung  atas  perbuatan  yang dilakukannya apabila terbukti memihak salah satu penghadap terhadap akta yang dibuatnya,  namun  pada  penelitian  ini  tidak  menjelaskan  secara  jelas  jenis  sanksi yng dapat diterima oleh Notaris tersebut. 11
Berdasar  penelitian  selanjutnya  oleh  Eriyanti    (2022),  bahwa  dari  hasil penelitian  tersebut  menjelaskan  peran  Notaris  berakibat  pada  akta  yang  dibuat
7 Fenty  Fauziah,  “Organum:  Jurnal  Saintifik  Manajemen  Dan  Akuntansi,”  2021, https://doi.org/10.35138/organu.
8 Melissa  Liguna,  Budi  Santoso,  and  FX  Joko  Priyono,  “Notaries  Ethics  in  Stipulating  Honorarium Minimum  in  Indonesia,” International  Journal  of  Recent  Technology  and  Engineering  (IJRTE) 8,  no.  4 (November 2019): 5381–85, https://doi.org/10.35940/ijrte.D7596.118419.
9 Sonya  Praminda  Yona  Mandela,  Ismansyah  Ismansyah,  and  Azmi  Fendri,  “Legal  Protection  of Notaries  Related  to  Living  Certificate  of  Binding  Agreement,” International  Journal  of  Multicultural  and Multireligious Understanding 6, no. 3 (July 2019): 597, https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.880.
10 Puspa  Pasaribu  and  Eva  Achjani  Zulfa,  “Akibat  Hukum  Identitas  Palsu  Dalam  Akta PerjanjianKredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan,” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 535–46, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050.
11 Dimas  Almansyah and Mohamad Fajri Mekka Putra, “Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta  Para  Pihak  Di  Bawah  Tekanan  Dan  Paksaan,” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2  (2022):  754–66, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5728.
Received: 3-5-2023 Revised: 4-5-2023 Accepted: 30-8-2023
Amalia Alia, Aisyah Ayu Musyafah
khususnya dalam hal pengikatan jual beli agar tidak terjadi sengketa, akan tetapi pada  penelitian  ini  tidak  menjelaskan  secara  detail  sanksi  khusus  yang  diterima Notaris  akibat  dari  kurang  telitinya  dalam  membuat  akta. 12 Selanjutnya, berdasarkan  Dalam  hal  ini,  perbedaan  antara  penelitian  sebelumnya  yakni  pada penelitian  ini  memaparkan  secara  jelas  nilai  yang  terjadi  pada  akta  yang  tidak dibacakan  dihadapan  para  pihak  akan  terdegradasi  nilai  akta  menjadi  dibawah tangan  karena  Notaris  tidak  melakukan  kewajibannya  yang  tercantum  didalam kode  etik,  serta  menguraikan  mengenai  pentingnya  menaati  kode  etik  dalam membacakan akta dihadapan para pihak beserta sanksi yang diterima oleh Notaris akibat dari melanggar kode etik.
Realitanya pada praktik tak jarang akta yang diciptakan oleh Notaris itu tak dilakukan pembacaan ataupun dilakukan pembacaan dari karyawan notaris bukan oleh Notaris yang menciptakan akta itu. 13 T ujuan penelitian untuk  mengkaji dan memberikan  wawasan  akibat  hukum  dari  akta  jual  beli  yang  telah  disusun Notari/PPAT namun tidak dibacakan didepan para pihak bersangkutan.

## 2. METODE
Jenis penelitian ini adalah yuridid normatif, sementara desain riset ini ialah deskriptif yang memiliki sumber atas bermacam-macam bahan literatur semacam artikel, buku, jurnal sampai riset yang sudah dilaksanakan. 14 Tak sekedar itu, riset ini  pun  hendak  melakukan  kajian  serta  mengkritisi  ide,  wawasan  dan  penemuan ilmiah yang berkontribusi baik pada orientasi akademik. Berikutnya, melalui riset yang dilaksanakan ini memiliki  harapan mampu  mengkontribusikan baik  dengan cara  teori  ataupun  metodologi  dalam  tema  yang  dipilah  penulisan  ini  pada  riset ini,  analisis  yang  memiliki  sifat  deskriptif  ini  dipakai  guna  memberi  deskripsi fenomena, isu, data serta fakta yang mengalami perkembangan dalam khalayak. 15 Data  tersebut  yang  hendak  dilakukan  pengolahan  serta  pengembangan  melalui penulisan  ini  guna  memperoleh  informasi  yang  memiliki  keterkaitan  topik penelitina yang dipilih dari penulisan ini.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Jual Beli
Wewenang merupakan tindakan yang  tertuang dan didasarkan hukum yang telah berlaku. Oleh karena itu, adapun setiap wewenang memiliki batas yang telah ditentukan sebelumnya yang mana yang ada pada peraturan perundang-undangan
12 Fani  Martiawan  Kumara  Putra,  “Characteristics  of  Notary  Deeds  for  Transactions  Through Electronic Media,” Norma 17, no. 3 (January 2021): 1, https://doi.org/10.30742/nlj.v17i3.1091.
13 Puspita Putri  Ramadhani,  Hasbir Paserangi,  and  Wiwie  Heryani,  “Legal  Certainty  of  the  Deed  of Agreement  Made  by  a  Notary  Based  on  the  Power  to  Sell  (Case  Study  Case  Number: 41/PDT.G/2016/PN.PA),” Indonesia  Private  Law  Review 2,  no.  2  (December  2021):  95–108, https://doi.org/10.25041/iplr.v2i2.2319.
14 Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif” 21, no. 1 (2021): 33–54, https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.
15 Citra Eka Putri and Radja Erland Hamzah, “Analisis Fenomena Penipuan Identitas Diri (Catfishing)
Pada Literasi Digital Pengguna Media Sosial” 3, no. 2 (2022): 67–78,
https://doi.org/10.55122/kom57.v3i2.520.
Received: 3-5-2023 Revised: 4-5-2023 Accepted: 30-8-2023
Amalia Alia, Aisyah Ayu Musyafah
e-ISSN : 2621-4105
yang  mengelolanya. 16 Terdapat batasan  yang  berlaku  bagi  kewenangan  Notaris, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan tersebut, yakni  dengan  UU  No.  2  Tahun  2014  terkait  Perubahan  atas  UU  No.  30  Tahun 2004  perihal  Jabatan  Notaris.  Notaris  selaku  jabatan  (bukan  posisi  profesional ataupun  profesional)  serta  setiap  jabatan  di  negeri  ini  memiliki  kewenangannya masing-masing.  Setiap  wewenang  harus  mempunyai  dasar  hukum,  sehingga kekuasaan setiap Notaris harus dibatasi secara tegas dan jelas, serta diatur dengan undang-undang. 17
Secara  lebih  lengkap  kewenangan-kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Notaris ini  dimuat  pada  UU  No.  30  Tahun  2004  Pasal  15  yang  dilakukan  pengubahan menjadi  UU  No.  2  Tahun  2014  Pasal  15,  yang  menyebutkan  mengenai kewenangan Notaris didalam proses pembuatan akta autentik, terdapat keterkaitan antara  tindakan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang  didasarkan  pada  peraturan perundang-undangan  dan  kehendak  bersama  dari  pihak-pihak  yang  memiliki kepentingan  yang  saling  terhubung,  yang  kemudian  dituangkan  dalam  akta autentik. Di samping itu, Notaris juga ikut berwenang dalam hal pengarsipan akta dilakukan  untuk  memberikan  kepastian  mengenai  tanggal  pembuatan  akta  serta menyediakan  dokumen-dokumen  seperti grosse, salinan,  dan  kutipan  akta tersebut.
Wewenang  Notaris  lainnya  lain daripada  yang tertera dalam  ayat  1  adalah mengesahkan  kemudian  menentukan  tanggal  surat  di  bawah  tanda  tangan  yang pasti lewat daftar pada buku khusus, melaksanakan registrasi dalam buku khusus yakni  dengan  menjalankan  aktivitas  pembukuan  atas  surat  tersebut,  memvalidasi kesesuaian antara salinan surat dengan surat aslinya, melakukan pembuatan Akta yang berkaitan terhadap pertanahan serta pembuatan akta risalah lelang. 18
Tugas seorang Notaris membawa tingkat tanggung jawab yang sangat besar terkait  dengan  kewenangannya  dalam  menyusun  akta  jual  beli. Tanggung  jawab ini didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, yang menegaskan bahwa Notaris memikul  tanggung  jawab  terhadap  bagian  awal  dan  akhir  akta.  Dalam  kedua bagian ini, Notaris bertanggung jawab sepenuhnya terhadap konten akta sempurna dari segi materiil maupun formal. Peran Notaris hanya sebatas menjadi perantara untuk  terciptanya  akta  autentik.  Notaris  tidak  diharuskan  untuk  melakukan penyelidikan terkait kebenaran identitas atau isi materiil akta, karena penggunaan akta  autentik  ini  akan  menghasilkan  bukti  yang  konklusif  bahwa  suatu  peristiwa atau hubungan telah terjadi antara para pihak. Namun, jika terdapat perselisihan di luar  wewenang  Notaris  terkait  pihak-pihak  yang  berjanji  dalam  perjanjian  jual
16 Kumara Putra, “Characteristics of Notary Deeds for Transactions Through Electronic Media.”
17 Kholida  Nabila,  Muhammad  Sofyan  Pulungan,  and  Isyana  Wisnuwardhani  Sadjarwo,  “Court Decision to Replace the Deed of Sale and Purchase of Land in the Agreement and Switch of Cessie Rights,” Substantive Justice International Journal of Law 4, no. 2 (December 2021): 134, https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v4i2.156.
18 Anita  Afriana,  “Kedudukan  Dan  Tanggung  Jawab  Notaris  Sebagai  Pihak  Dalam  Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya,” n.d., https://doi.org/10.23920/jphp.
Received: 3-5-2023 Revised: 4-5-2023 Accepted: 30-8-2023
Amalia Alia, Aisyah Ayu Musyafah
beli,  hal  tersebut  tergantung  pada  kekuatan  isi  perjanjian  dan  akan  menjadi masalah di luar tanggung jawab Notaris. 19
Dalam  upaya  melindungi  profesi  dan  mencegah  kerugian  akibat  akta  yang merendahkan martabat atau adanya perselisihan di masa mendatang, Notaris harus mengikuti  prinsip  kehati-hatian  serta  ketelitian.  Prinsip  ini  mencerminkan perlunya  seorang  Notaris  untuk  berhati-hati  dalam  menjalankan  tugas profesionalnya,  dan  untuk  melindungi  pekerjaannya, Dalam  praktiknya,  Notaris wajib menyimpan dokumen terpisah untuk pemohon yang mengajukan perjanjian lain  atau  pengakuan  dari  para  pihak.  Dokumen  ini  bertujuan  untuk  memastikan bahwa  jika  terjadi  perselisihan  di  kemudian  hari,  tanggung  jawab  penuh  akan ditanggung oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian pemohon. 20
3.2 Analisa Pelanggaran Kode Etik Notaris terkait Akta Jual Beli yang tidak Dibacakan oleh Notaris di Hadapan para Pihak
Etika  profesi  Notaris  merupakan  suatu  kode  etik  Notaris  didalam menjalankan tugas dan profesinya. Dalam UU No. 2 Tahun 2014 perubahan atas UU  No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  terdapat  pemberian  kebebasan kewenangan,  serta  penegasan  terhadap  peran  dan  fungsi  Notaris  sebagai penyelenggara  negara,  dengan  penekanan  pentingnya  etika  dalam  menjalankan tanggung  jawab. Hampir  semua  organisasi  profesi  yang  penulis  temui  memiliki suatu  kode  etik. Fungsi  utama  dari  kode  etik  ini  amemiliki  peran  yang  sangat penting dalam mengatur perilaku dan tindakan para anggota profesi. Kode etik ini bertujuan  untuk  menjaga  integritas,  moralitas,  dan  standar  profesional  dalam praktik  mereka.  Melalui  penerapan  kode  etik,  profesi  berusaha  untuk  menjamin kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang mereka berikan. 21
Konsekuensi  yang  dihadapi  oleh  seorang  Notaris  sejalan  dengan  tanggung jawab  yang  ia  emban  terhadap  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk mengawasi dan membina proses kerja Notaris guna mencegah pelanggaran aturan dan  penyalahgunaan  kepercayaan  serta  wewenang  yang  dimiliki.  Tujuan  dari pengawasan  ini  adalah  untuk  menjaga  integritas  etika  profesi  dan  mematuhi hukum  yang  berlaku,  sehingga  Notaris  dapat  bekerja  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang ada. Pengawasan ini dapat dilakukan dalam dua aspek, yaitu pengawasan terhadap jabatan dan perilaku Notaris. 22
Dalam  hal  ini  tidak  hanya  dalam  lingkup  masyarakat,  walaupun  demikian, peran  Dewan Pengawas  Daerah adalah sebagai  pihak  yang ditetapkan dan diberi mandat  oleh  Menteri  untuk  melaksanakan  tugas  pengawasan.  Hal  ini  juga  diatur dalam  UUJN  yakni  UU  No.  2  Tahun  2014  terkait  Perubahan  Atas  UU  No.  30
19 Irfan Iskhak, Hengki Irawan, and Aryani Witasari, “Roles and Responsibilities of Notary in Deed Making Agreement on Sale and Purchase Agreement When the Parties Dispute,” n.d.
20 N  Dewi  Ratnasari,  Akhmad  Khsni,  and  Amin  Purnawan,  “Legal  Analysis  of  Notary,” Akhmad Khsni & Amin Purnawan.) Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR) 3, no. 4 (2021): 1481–90.
21 Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik,” Ilmiah Hukum Dirgantara 10, no. 2 (2020): 1–34.
22 Iryadi  et  al.,  “The  Role  Of  Jurisprudence  As  Form  Of  Legal  Prescriptions:  A  Case  Study  Of Notaries In Indonesia.”
Received: 3-5-2023 Revised: 4-5-2023 Accepted: 30-8-2023
Amalia Alia, Aisyah Ayu Musyafah
Tahun  2014  perihal  Jabatan  Notaris,  yang proses  perubahan  ini  mencakup berbagai  perubahan,  termasuk  aturan  pembinaan  yang  dulunya  dilakukan  oleh Dewan Pengawas Daerah, namun sekarang telah mengalami perubahan dan akan menjadi tanggung jawab Dewan Kehormatan Notaris. 23 Pada saat membuat sebuah akta Notaris/PPAT  adanya  saksi-saksi  ialah  mutlak.  Apabila  sebuah  akta Notaris/PPAT  tak  mengikutsertakan  saksi-saksi  alhasil  akta  itu  yakni  bukanlah akta  autentik,  namun  sebuah  akta  yang  berkekuatan  selaku  akta  yang  diciptakan dibawah  tangan  serta  maka  dari  itu  akta  Notaris  itu  tak  sah  dengan  cara  hukum pada perihal peralihan hak atas tanah  yang telah didaftarkan ataupun  yang sudah bersertifikat.  Notaris/PPAT  pada  saat  meresmikan  akta  dalam  aspek  pertanahan, wajib  melakukan  pembacaan  akta  itu  didepan  para  penghadap  serta  para  saksi, guna setelah itu diparaf oleh para pihak serta para saksi itu.
Persyaratan formal akta Notaris yang memiliki sifat autentik,  Notaris wajib memberikan  jaminan  bahwa  suatu  peristiwa  atau  fakta  yang  tertera  dalam  akta Notaris  telah  benar-benar  dilakukan  oleh  Notaris  dengan  akurat  ataupun  diberi penjelasan oleh pihak-pihak yang menghadap disaat yang dicantumkan dalam akta selaras  terhadap tata cara  yang sudah ditentukan pada penciptaan akta. 24 Dengan cara  umum,  pembuktian  dari  benar  tidaknya  terkait  kepastian  hari  serta  waktu baik  tanggal,  bulan,  tahun  serta  pukul  para  saksi  dan  Notaris  menghadap  guna melakukan  pembuktian  apa  yang  diamati,  didengar  serta  disaksikan  oleh  Notaris maupun  PPAT  untuk  melakukan  pencatatan  pernyataan  dan  keterangan  pada pihak yang bersangkutan.
Apabila  akta  jual  beli  yang  telah  diciptakan  oleh  Notaris/PPAT  ini  tak dibacakan  maka  selaras  dengan  Pasal  16  huruf  a  dan  m  yang  termasuk  kedalam cacat  bentuk  akta  Notaris.  Hal  ini  dikarenakan  akta  jual  beli  yang  dibacakan langsung  oleh  Notaris  didepan  pihak  yan  bersangkutan  ialah  bagian  dari persyaratan  yang  wajib  dilaksanakan  guna  memberikan  penjelasan  bahwa  akta yang telah dibuat sesuai dengan kehendak pihak yang terkait. Selanjutnya setelah dibacakannya  akta  jual  beli  tersebut,  Notaris  perlu  mencantumkan  hasil pembacaan akta di bagian akhir dari akta yang dibuat.
Hal  ini  juga  berlaku  apabila  akta  ini  tidak  dibacakan,  dikarenakan merupakan  keinginan  dari  pihak  yang  bersangkutan  Notaris  juga  perlu mencantumkannya di bagian akhir akta. Jika terjadi kondisi yang demikian maka peraturan  Pasal  52  ayat  2  UUJN  menjadi  tidak  berlaku,  jika  Notaris  berperan sebagai penghadap dalam penjualan, sewa maupun pemborongn di publik karena Notaris berperan sebagai pihak dalam Tindakan hukum yang bersangkutan.
23 Aris  Yulia,  R.  Benny  Riyanto,  and  F.  X.  Joko  Priyono,  “The  Role  of  Notary  Public  Honorary Council in the Enforcement of the Notary Code of Ethics in Indonesia,” in IOP Conference Series: Earth and Environmental  Science ,  vol.  175  (Institute  of  Physics  Publishing,  2018),  https://doi.org/10.1088/1755- 1315/175/1/012172.
24 Lisa Ayu Ningsih and Elviana Sagala, “Responsibilities of Land Deed Officers (PPAT) For Selling Buying Deed,” n.d., https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.5995.
Received: 3-5-2023 Revised: 4-5-2023 Accepted: 30-8-2023
Amalia Alia, Aisyah Ayu Musyafah
Hal  ini  juga  sesuai  dengan  konsekuensi  yang  merupakan  dampak  hukum dari sebuah akta yang tidak dibacakan di hadapan semua pihak yang hadir adalah merusak  integritas  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  sehingga  dapat  menjadi  cacat secara  hukum  selain  itu  terjadinya  degradasi  dalam  akta  yang  dibuat.  Apabila seorang  notaris  secara  sadar  dengan  ini  tidak  membacakan  suatu  akta  yang dibuatnya  maka  pihak  yang  dirugikan  dapat  menggugat  secara  perdata  maupun pidana karena pelanggaran yang dilakukan oleh notaris serta dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 6 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yakni berupa: teguran, peringatan, pemecatan semetara, pemecatan keanggotaan dan pemberhentian tidak hormat.
Sehingga,  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Notaris  tersebut  juga  dianggap melanggar  ketentuan  Pasal  22  Kode  Etik  Undang-Undang  PPAT.  Dilanjutkan walaupaun  nilai  hukum  dari  akta  tersebut  telah  terdegradasi  tapi  tidak  bisa meniadakan isi dari perjanjian jual beli yang telah dilakukan oleh para pihak. Akta yang  telah  dibuat  ini  tetap  menjadi  bukti  akta  jual  beli  yang  sah.  Dengnan  kata lain selain melihat pada autentik tidaknya sebuah akta perlu dilihat juga syarat sah jual  beli  yang  dilakukan  para  pihak  didepan  Notaris/PPAT  tersebut.  Hal  ini dikarenakan Notaris/PPAT tidak bisa membuat akta apabila tidak ada kesepakatan jual beli dari kedua belah pihak yang meminta untuk dibuatkan akta.

## 4. PENUTUP
Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang menjadi masalah dari pentingnya membacakan akta jual beli oleh Notaris/PPAT di hadapan para pihak yang terlibat terkait  dengan  implikasi  hukum  yang  dapat  muncul  jika  hal  tersebut  diabaikan. Akibat hukum dari tindakan ini adalah terjadinya degradasi nilai dari akta jual beli yang  dibuat  menjadi  dibawah  tangan  sehingga  ditinjau  secara  yuridis  menjadi cacat.  Hal  ini  dikarenakan  tindakan  dari  Notaris/PPAT  yang  tidak  melakukan kewajiban yang dimilikinya sehingga berakibat pada nilai autentik tidaknya suatu akta.  Tidak  hanya  itu,  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku,  Notaris/PPAT  harus melaksanakan apa saja  yang ada pada kode etik Notaris/PPAT yang dimilikinya. Karena  pada  Undang-Undang  Jabatan  baik  Notaris  maupun  PPAT  apabila melakukan  pelanggaran  seperti  yang  tertuang  dalam  kode  etik  maka  akan diberikan  sanksi  atas  pelanggaran  serta  kelalaian  yang  telah  dilakukan  oleh Notaris ataupun PPAT baik berupa sanksi perdata maupun pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
(IPCC),  Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change.  “Summary  for Policymakers.”  In Climate  Change  2013  –  The  Physical  Science  Basis ,  1– 30. Cambridge University Press, 2014. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
Afriana, Anita. “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam
Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya,”
n.d. https://doi.org/10.23920/jphp.
Almansyah,  Dimas,  and  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra.  “Tanggungjawab  Notaris
Received: 3-5-2023 Revised: 4-5-2023 Accepted: 30-8-2023
Amalia Alia, Aisyah Ayu Musyafah
Dalam  Pembuatan  Akta  Para  Pihak  Di  Bawah  Tekanan  Dan  Paksaan.” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 754–66. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5728. Ayu Ningsih, Lisa, and Elviana Sagala. “Responsibilities of Land Deed Officers (PPAT) For Selling Buying Deed,” n.d. https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.5995. Ayuningtyas,  Pratiwi.  “Sanksi  Terhadap  Notaris  Dalam  Melanggar  Kode  Etik.” 9, no. 2 (2020). https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637.
Eka  Putri,  Citra,  and  Radja  Erland  Hamzah.  “Analisis  Fenomena  Penipuan Identitas Diri (Catfishing) Pada Literasi Digital Pengguna Media Sosial” 3, no. 2 (2022): 67–78. https://doi.org/10.55122/kom57.v3i2.520.
Fauziah,  Fenty.  “Organum:  Jurnal  Saintifik  Manajemen  Dan  Akuntansi,”  2021. https://doi.org/10.35138/organu.
Haryati, Sri, Sukarno Sukarno, and Sugeng Purwanto. “Implementation of Online Education  during  the  Global  Covid-19  Pandemic:  Prospects  and Challenges.” Cakrawala  Pendidikan 40,  no.  3  (October  2021):  604–12. https://doi.org/10.21831/cp.v40i3.42646.
Iryadi, Irfan, Teuku Syahrul Ansari, Jumadil Saputra, Teuku Afrizal, and Ahmad Syauqi  Thirafi.  “The  Role  Of  Jurisprudence  As  Form  Of  Legal Prescriptions:  A  Case  Study  Of  Notaries  In  Indonesia.” WSEAS Transactions  on  Environment  and  Development 17  (2021):  75–80. https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.8.
Iskhak, Irfan, Hengki Irawan, and Aryani Witasari. “Roles and Responsibilities of Notary in Deed Making Agreement on Sale and Purchase Agreement When the Parties Dispute,” n.d.
Kumara Putra, Fani Martiawan. “Characteristics of Notary Deeds for Transactions Through  Electronic  Media.” Norma 17,  no.  3  (January  2021):  1. https://doi.org/10.30742/nlj.v17i3.1091.
Liguna,  Melissa,  Budi  Santoso,  and  FX  Joko  Priyono.  “Notaries  Ethics  in Stipulating  Honorarium  Minimum  in  Indonesia.” International  Journal  of Recent  Technology  and  Engineering  (IJRTE) 8,  no.  4  (November  2019): 5381–85. https://doi.org/10.35940/ijrte.D7596.118419.
Mandela, Sonya Praminda Yona, Ismansyah Ismansyah, and Azmi Fendri. “Legal Protection of Notaries Related to Living Certificate of Binding Agreement.” International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 6, no. 3 (July 2019): 597. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.880.
Nabila,  Kholida,  Muhammad  Sofyan  Pulungan,  and  Isyana  Wisnuwardhani Sadjarwo.  “Court  Decision  to  Replace  the  Deed  of  Sale  and  Purchase  of Land  in  the  Agreement  and  Switch  of  Cessie  Rights.” Substantive  Justice International  Journal  of  Law 4,  no.  2  (December  2021):  134. https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v4i2.156.
Pasaribu,  Puspa,  and  Eva  Achjani  Zulfa.  “Akibat  Hukum  Identitas  Palsu  Dalam
Akta  PerjanjianKredit  Yang  Melibatkan  Pihak  Ketiga  Pemberi  Jaminan.” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 535–46. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050.
Pramono, Ardhiya Ega, Azharuddin Heriyanti, Willy Tanjaya, and Elvira Fitriyani Pakpahan. “Responsibility of Notary for Unlawful Action in Annulment of
Received: 3-5-2023 Revised: 4-5-2023 Accepted: 30-8-2023
Amalia Alia, Aisyah Ayu Musyafah
e-ISSN : 2621-4105
Selling Authority.” International  Journal  of  Business,  Economics  and  Law 24 (n.d.). https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p05.
Ramadhani, Puspita Putri, Hasbir Paserangi, and Wiwie Heryani. “Legal Certainty of  the  Deed  of  Agreement  Made  by  a  Notary  Based  on  the  Power  to  Sell (Case  Study  Case  Number:  41/PDT.G/2016/PN.PA).” Indonesia  Private Law Review 2, no. 2 (December 2021): 95–108. https://doi.org/10.25041/iplr.v2i2.2319. Ratnasari,  N  Dewi,  Akhmad  Khsni,  and  Amin  Purnawan.  “Legal  Analysis  of Notary.” Akhmad  Khsni  &  Amin  Purnawan.)  Sultan  Agung  Notary  Law Review (SANLaR) 3, no. 4 (2021): 1481–90. Rijal  Fadli,  Muhammad.  “Memahami  Desain  Metode  Penelitian  Kualitatif”  21, no. 1 (2021): 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.
Saptomo,  Ade,  and  SihombingB.  F.  “Certificate  of  Land  Rights  in  the  Legal Philosophy  of  Notary.” International  Journal  of  Scientific  Research  and Management 8, no. 12 (December 2020): 297–309. https://doi.org/10.18535/ijsrm/v8i12.lla02.
Sinaga,  Niru  Anita.  “Kode  Etik  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Profesi  Hukum Yang Baik.” Ilmiah Hukum Dirgantara 10, no. 2 (2020): 1–34. Yulia,  Aris,  R.  Benny  Riyanto,  and  F.  X.  Joko  Priyono.  “The  Role  of  Notary Public Honorary Council in  the Enforcement of the Notary Code of Ethics in Indonesia.” In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ,
Vol. 175. Institute of Physics Publishing, 2018. https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012172.