Progress in Social Development
Volume 5 No 1 January 2024 EISSN 2722-2861
THE ROLE OF SOCIAL SERVICES AND COMMUNITY EMPOWERMENT IN HANDLING CHILDREN OF STREET VENDORS ON M. YAMIN STREET AND JUANDA STREET, SAMARINDA CITY
PERAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN ANAK-ANAK PEDAGANG ASONGAN DI JALAN M. YAMIN DAN JALAN JUANDA KOTA SAMARINDA
Narita Gayatri 1 , A. Ismail Lukman 2
1,2 Universitas Mulawarman
Email Correspondence: ismaillukman@fisip.unmul.ac.id
ABSTRACT :
This research aims to identify and describe the role of the Social and Community Empowerment Service in dealing with child hawkers on Jalan M. Yamin and Jalan Juanda, Samarinda City. This research uses Jim Ife's role theory, which includes facilitation, education, representation and technical roles. The research uses qualitative descriptive. To identify research informants using purposive and accidental sampling methods. Primary and secondary data are part of data sources. Data collection was carried out through observation, interviews, documentation and literature study. Then, the data is evaluated through  reduction,  presentation  and  conclusion  drawing  techniques.  The  research  results  show  that  the  Social  Service functions as a facilitator and collaborates with orphanages to provide facilities every year. Their education offers formal and non-formal education. Representatives of the Social Service work together with community institutions such as Satpol PP, police and the community. In addition, technical data collection is carried out in accordance with standard operating procedures (SOP).

## Keywords: Role, Social Services, Children of Street Vendors

## ABSTRAK :
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan peran Dinas Sosial dan  Pemberdayaan Masyarakat  dalam  menangani  anak-anak  pedagang  asongan  di  Jalan  M.  Yamin  dan  Jalan  Juanda  Kota Samarinda.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  peran  Jim  Ife,  yang  mencakup  peran  fasilitasi,  edukasi, representasi,  dan  teknis.  Penelitian  menggunakan  deskriptif  kualitatif.  Untuk  mengidentifikasi  informan penelitian menggunakan metode purposive dan accidental sampling. Data primer dan sekunder adalah bagian dari  sumber  data.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara,  dokumentasi,  dan  studi kepustakaan. Kemudian, data dievaluasi melalui teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial berfungsi sebagai fasilitator dan bekerja sama dengan panti asuhan untuk  menyediakan  fasilitas  setiap  tahun.  Edukasi  mereka  menawarkan  pendidikan  formal  dan  nonformal. Perwakilan  Dinas  Sosial  bekerja  sama  dengan  lembaga  masyarakat  seperti  satpol  PP,  kepolisian,  dan masyarakat. Selain itu, pendataan teknis dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
Kata Kunci : Peran, Dinas Sosial, Anak-anak Pedagang Asongan
1 Mahasiswa Program Studi S1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
2 Dosen Pembimbing 1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

## Article Info
Received : 18 Mei 2023 Accepted : January 2024 Published : January 2024 DOI :

## Copyright and License
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

## Progress in Social Development

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan yang tercantum di dalam Hak Asasi Manusia, setiap anak memiliki hak untuk dilindungi oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  dan  negara  mereka.  Keputusan  Presiden  No.  36  Tahun  1990  juga mengakui hak ini sebagai hukum nasional. Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial,  negara  bertanggung  jawab  melalui  pemerintahan  daerahnya  untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Samarinda memiliki 812.597 jiwa dan terus berkembang setiap tahun. Hal ini pasti berdampak pada ekonomi karena ada persaingan antara jumlah tenaga kerja yang dihasilkan dan lapangan kerja yang ada, yang menghasilkan anak-anak yang bekerja di jalan. Anak jalanan merupakan anak yang  menghabiskan banyak waktunya di  jalanan untuk  mendapatkan  uang, baik  di  jalan  maupun di  tempat umum lainnya. Mereka berusia enam hingga delapan belas tahun. Mereka menghabiskan lebih dari empat jam di jalan setiap hari. Seperti pedagang asongan, penjual koran, pengamen, pengelap mobil, dan lainnya, mereka mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga (Departemen Sosial, 2001: 30). Pada 2019, ada 35 anak jalanan di Samarinda; pada 2020, menjadi 33, pada 2021 mereka turun menjadi 28, dan pada 2022 mereka turun menjadi 20.
Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, pemerintah, melalui Dinas Sosial  Daerah  Provinsi  dan  Dinas  Sosial  Daerah  Kabupaten/Kota,  diminta  untuk  meningkatkan  pelayanan, perlindungan,  dan  jaminan  sosial  bagi  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS),  termasuk  anak, serta meningkatkan peran tenaga kesejahteraan sosial dalam memerangi kemiskinan. Karena itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda ditugaskan untuk menangani tugas tersebut oleh Pemerintah Kota Samarinda, yang memiliki Bidang Rehabilitasi Sosial. Menurut observasi awal peneliti di sekitar Jl. M. Yamin dan Jl. Juanda, masih banyak anak-anak pedagang asongan yang menjajakan jualannya di pinggir jalan dan tempat umum lainnya. Mereka menjual keripik singkong, pulpen, dan tisu.
Berdasarkan uraian di atas, masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan anak-anak pedagang asongan di Kota Samarinda. Penelitian ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  peran  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  penanganan anak-anak pedagang asongan di Kota Samarinda.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian sebagai berikut:
1. Peran Fasilitatif
Peran Dinas Sosial membantu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan aktivitas dan meningkatkan produktivitas anak-anak pedagang asongan.
2. Peran Edukasi
Peran  Dinas  Sosial  memberikan  informasi,  pengetahuan,  keterampilan,  dan  pengalaman  yang diperlukan untuk mengedukasi anak-anak pedagang asongan.
3. Peran Representatif
Dalam peran ini, Dinas Sosial berinteraksi dengan organisasi lain yang melayani kepentingan anak- anak pedagang asongan dan berinteraksi dengan mereka.
4. Peran Teknis
Kemampuan  karyawan  dinas  sosial  untuk  mengumpulkan  dan  memeriksa  data  tentang  kegiatan, program,  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  penanganan  anak-anak  pedagang asongan.
Peneliti  mengidentifikasi  narasumber  untuk  penelitian  dengan  menggunakan  teknik  purposive sampling dan accidental sampling. Teknik purposive sampling memilih narasumber yang dianggap paling memahami  masalah  penelitian  dan  dapat  memberikan  informasi  yang  dibutuhkan  peneliti.  Sedangkan accidental  sampling  narasumber  dipilih  berdasarkan  sampel  yang  bertemu  dengan  peneliti  dan  dirasa cocok  menjadi  narasumber.  Penelitian  ini  mengumpulkan  data  dari  kepala  dan  staf  Dinas  Sosial  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Bidang  Rehabilitasi  Sosial  Kota  Samarinda,  anak-anak  pedagang  asongan, serta masyarakat sekitar wilayah penelitian.
Data primer didapatkan dari hasil observasi di ruko dan perempatan lampu merah di sekitar Jalan M. Yamin dan Jalan Juanda, di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, serta wawancara dengan tiga staf Bidang Rehabilitasi Sosial yang menangani anak-anak pedagang asongan: Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia, Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang, tiga anak-anak pedagang asongan, serta tujuh masyarakat sekitar Jalan M. Yamin dan Jalan Juanda. Data sekunder berasal dari dokumentasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta penelitian kepustakaan melalui buku dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Peneliti menggunakan empat acuan dari sub bab fokus penelitian untuk membaca dan menganalisis data yang muncul tentang peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani anak-anak pedagang asongan di Kota Samarinda. Acuannya adalah peran fasilitator, pendidikan, representasi, dan teknis. 1. Peran Fasilitatif
Jim  Ife  mengatakan  bahwa  peran  fasilitatif  adalah  ketika  seseorang  atau  kelompok  membantu  dan memperkuat  suatu  kelompok  untuk  meningkatkan  produktivitas  sehingga  mereka  dapat  mencapai  tujuan tertentu dengan lebih cepat. Salah satu contoh peran fasilitatif adalah ketika Dinas Sosial menyediakan sarana dan  fasilitas  untuk  menangani  anak-anak  pedagang  asongan.  Dalam  hal  ini,  anak-anak  pedagang  asongan diberikan  sarana  dan  prasarana  yang  diperlukan  oleh  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota Samarinda, termasuk akses ke pendidikan formal dan non-formal, serta tempat tinggal yang disediakan dengan bekerja sama dengan panti yang berada di bawah naungan Dinas Sosial. Anak-anak pedagang asongan yang merupakan warga Kota Samarinda akan menerima tempat tinggal di panti. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan  akan  dipenuhi.  Pendidikan  formal  anak-anak  disekolahkan  kembali  di  sekolah  umum  oleh  panti. Pendidikan  non-formal  membutuhkan  anak-anak  untuk  tinggal  di  panti  hingga  mereka  selesai.  Terdapat berbagai  macam  pelatihan,  termasuk  elektronik,  menjahit,  tata  rias/salon,  dan  otomotif  dan  perbengkelan. Mereka akan mengikuti pelatihan selama dua setengah bulan jika orang tua mereka memberikan izin. Selain itu,  kepada  anak-anak  yang  mengikuti  pelatihan  di  panti,  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat memberikan  modal  usaha  berupa  peralatan  yang  disesuaikan  dengan  usaha  yang  ditekuni.  Setelah menyelesaikan pelatihan, mereka akan dimagangkan di tempat usaha yang membutuhkan jasa mereka.
Peran yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, tetapi Anak-anak pedagang asongan seringkali tidak tertarik untuk mengikuti pelatihan yang ditawarkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jika mereka ingin mengikuti  pelatihan,  mereka  harus  tinggal  di  panti  hingga  pelatihan  selesai,  seperti  halnya  anak-anak  yang disekolahkan kembali harus tinggal di panti hingga pendidikannya selesai. Karena mereka telah terbiasa dengan jadwal  kerja  milik  mereka  sendiri  dan  mendapatkan  penghasilan  yang  dapat  membantu  orang  tua  mereka, mereka lebih suka berjualan di jalan.
2. Peran Edukasi
Dalam peran ini Dinas Sosial mendidik anak-anak pedagang asongan untuk mencegah mereka kembali berjualan  di  jalanan.  Dalam  kasus  ini,  Dinas  Sosial  memberikan  beberapa  pembinaan  melalui  pendidikan formal dan nonformal (pelayanan dalam panti) serta bimbingan mental sosial, yang dilakukan dalam kolaborasi dengan panti.
a. Pembinaan melalui pendidikan formal dan non formal
Anak-anak  jalanan,  termasuk anak-anak pedagang  asongan,  disarankan untuk  masuk ke panti yang  dikelola  oleh  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Samarinda  melalui  pendidikan formal dan nonformal. Ada dua jenis pendidikan: formal dan non-formal. Anak-anak pedagang asongan yang putus sekolah dan diizinkan oleh orang tua mereka diserahkan oleh Dinas Sosial ke panti-panti yang ada di Samarinda untuk diberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Anak-anak berusia antara 5 dan 14 tahun diberikan pendidikan formal, dan mereka akan disekolahkan kembali di sekolah umum, dengan syarat mereka tetap tinggal di panti hingga mereka menyelesaikan pendidikan mereka. Di panti sendiri, anak-anak mengikuti jadwal yang telah disusun. Setiap kegiatan memiliki waktu tertentu untuk diatur, yang membantu mengatur kehidupan mereka. Misalnya, ada waktu untuk makan, beribadah, kerja bakti, bermain, dan sebagainya.
Pendidikan non-formal ditujukan pada anak-anak pedagang asongan yang berusia antara 16 dan 22 tahun. Anak-anak akan dilatih dalam keterampilan. Terdapat pelatihan elektronik, menjahit, tata rias, dan otomotif/perbengkelan yang disesuaikan dengan minat masing-masing anak. Pelatihan diberikan di Panti Sehati dan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) setiap tahun dengan izin orangtua. Setelah pelatihan dua setengah bulan, mereka akan ditempatkan di tempat kerja yang sesuai dengan spesialisasi mereka.
b. Bimbingan Mental Sosial
Selain itu, keluarga anak-anak pedagang asongan mendapat bimbingan dan pelatihan sosial melalui Bimbingan  Mental  Sosial  dari  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Samarinda  untuk mencegah orang tua mereka mengizinkan atau melarang mereka berjualan di jalan. Pak Agus Winaryo selaku  Kepala  Seksi  Rehabilitasi  Sosial  Anak  dan  Lanjut  Usia  menyatakan  bahwa  pihak  Dinas  Sosial mendidik  anak-anak  pedagang  asongan  tentang  pentingnya  pendidikan  untuk  masa  depan  mereka, memastikan mereka memahami bahaya di jalan rawan kecelakaan yang dapat menggangu pengguna jalan lainnya, dan memahami tanggung jawab mereka sebagai anak. Selain itu, mereka disarankan oleh Dinas Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  untuk  mengikuti  pelatihan  yang  diadakan  oleh  panti  daripada berjualan di pinggir jalan yang dapat membahayakan keselamatan mereka.
Anak-anak pedagang asongan yang tidak ingin mengikuti pelatihan dan berasal dari Kota Samarinda tidak akan dilepas begitu saja; Dinas Sosial akan memantau mereka selama 1 (satu) bulan untuk melihat perkembangan  mereka.  Anak  dan  orangtuanya  akan  diminta  untuk  pergi  ke  Dinas  Sosial  dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda untuk mendapatkan bimbingan sosial dan pembinaan.
Selain  itu,  Dinas  Sosial  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat.  Salah  satu  contohnya  adalah pemasangan plang dan sosialisasi tentang Perda Nomor 7 Tahun 2017 Kota Samarinda yang bertujuan untuk mencegah pembayaran uang kepada anak-anak yang berjualan di lampu merah. Sosialisasi dialogis ini ditujukan secara langsung kepada masyarakat pengguna jalan yang ada di wilayah Kota Samarinda tentang masalah tersebut. Kegiatan ini dilakukan tiga kali seminggu selama satu bulan untuk mencapai dan memelihara kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah Gepeng, Anak Jalanan, dan Penjual Jasa Lainnya, seperti pengamen, tukang lap kaca mobil, badut, anak funk, dan manusia perak. Kegiatan tersebut dilakukan di hampir semua lampu merah di kota Samarinda dari tanggal 15 Juli hingga 14 Agustus 2023.
Meskipun tidak memberikan kontribusi langsung, dinas sosial telah berusaha membantu anak-anak pedagang asongan dan orang tua mereka. Namun, beberapa anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan  di  Samarinda  belum  menerima  kedua  jenis  pendidikan  formal  dan  non-formal  ini.  Hanya segelintir  anak  yang  telah  mengikuti  pembinaan  anak-anak  pedagang  asongan  yang  merasakan manfaatnya.  Selain  itu,  orang  tua  masih  kurang  menyadari  hak  anak  atas  kebutuhan  dasar  mereka, kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, dan kurangnya minat  orang  tua  untuk  mendukung  anak-anak  yang bekerja  sebagai  pedagang  asongan dalam  program pelatihan karena mereka lebih suka mencari uang.

## 3. Peran Representasional
Pekerja  sosial  bertindak  sebagai  agen  perubahan  dan  bekerja  sama  dengan  orang  lain  untuk membantu masyarakat memecahkan masalahnya, menurut Jim Ife. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),  polisi,  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP2PA),  panti,  masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bekerja sama dengan  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  tugas  ini  untuk  menangani  anak-anak pedagang asongan. a. Satpol PP
Satpol  PP  akan  menertibkan  anak-anak  yang  berjualan  di  lampu  merah  karena  melanggar  Perda. Setelah itu, mereka akan dibawa ke Dinas Sosial untuk diidentifikasi. b. Kepolisian
Anak-anak pedagang asongan yang terlibat dalam masalah kriminal akan ditangani oleh kepolisian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bersama dengan kepolisian lainnya.
c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA). Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa anak tersebut mengalami masalah seperti mengalami kekerasan di rumah, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat akan merekomendasikan anak tersebut kepada DP2PA.
d. Panti
Pihak Dinas Sosial juga menyatakan bahwa, bekerja sama dengan panti milik Dinas Sosial Provinsi, panti swasta, dan rumah singgah dalam, pemerintah bekerja sama dengan anak-anak pedagang asongan untuk  menyediakan  fasilitas  seperti  tempat  tinggal,  makanan,  dan  pendidikan.  Selain  itu,  pemerintah memberikan pelatihan di panti sesuai dengan program yang mereka minati, seperti salon, menjahit, dan tata rias.
e. Masyarakat
Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  menyelenggarakan  Sosialisasi  Dialogis  dengan membentuk tim yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Tim ini mengadakan sosialisasi tentang  Perda  No  17  Tahun  2007.  Dengan  sosialisasi  ini,  masyarakat  diharapkan  dapat  bekerja  sama dengan  Dinas  Sosial  untuk  menghindari  pemberian  uang  kepada  anak-anak  yang  berjualan  di  lampu merah.
f. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Mengadakan  Sosialisasi  Dialogis  dengan  menurunkan  tim  untuk  bersosialisasi  langsung  ke masyarakat. Petugas dari Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos), dibantu oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), membentangkan spanduk untuk sosialisasi.
Peran teknis sudah baik dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, namun orang tua yang terus menyuruh anaknya berjualan dan masyarakat yang masih membeli dagangannya karena merasa iba masih kurang kesadaran. Selama masih ada orang yang membeli dagangannya, anak-anak pedagang asongan akan terus berjualan di jalanan.
4. Peran Teknis
Ife mengatakan bahwa peran teknis bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu dengan mengatur proses dari penilaian kebutuhan hingga pengawasan dan evaluasi. Kemampuan karyawan Dinas Sosial untuk mengumpulkan dan  menganalisis  data  tentang kegiatan  dan  program  pemberdayaan  masyarakat yang berkaitan dengan penanganan anak-anak pedagang asongan merupakan peran teknis. Dinas Sosial telah  melakukan  tugas  teknisnya,  yaitu  mengidentifikasi  dan  mendata  masalah,  melakukan  analisis masalah,  menentukan  masalah,  mengambil  tindakan,  dan  menilai  program  atau  kegiatan.  Ada  standar operasional  prosedur  (SOP)  yang  ada  untuk  menangani  anak  jalanan  dan  anak  terlantar.  Beberapa Undang-Undang mengatur SOP ini yaitu UUD 1945 Pasal 34 Tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan  Sosial,  dan  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Tata  Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda.
Pada awalnya, Satpol PP akan melakukan penertiban. Anak-anak pedagang asongan yang melanggar peraturan  akan  dibawa  ke  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  untuk  diidentifikasi  untuk memastikan bahwa masing-masing anak menerima pelayanan yang tepat. Anak-anak yang berasal dari Kota  Samarinda  dapat  menerima  pendidikan,  pelatihan  keterampilan,  dan  bimbingan  sosial  untuk mencegah  orang  tua  membiarkan  anak  turun  ke  jalan.  Anak-anak  dari  luar  Kota  Samarinda  akan dipulangkan ke rumah atau tempat asalnya dan ditemani oleh pihak Dinas Sosial sampai mereka tiba di rumah.  Setelah  itu,  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  akan  melaksanakan  monitoring  dan evaluasi program yang telah dilaksanakan untuk memastikan bahwa mereka berhasil.
Pendataan  yang  diberikan  oleh  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  masih  kurang  karena hanya bergantung pada data yang diberikan oleh Satpol PP. Selain itu, pendataan yang diberikan tidak jelas tentang kategori anak jalanan dan tidak dituliskan lokasi penertiban anak-anak tersebut dilakukan. Selain itu, anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan tidak hanya berada di satu lokasi, tetapi terus berpindah- pindah dengan jadwal yang berbeda. Kurangnya minat dan keinginan anak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan,  serta  kurangnya  kesadaran  orang  tua  yang  masih  membiarkan  anak-anak  berjualan.  Faktor  lain adalah  masyarakat  sekitar  yang  masih  membeli  barang  atau  memberikan  uang  kepada  anak-anak  pedagang asongan.

## 4. KESIMPULAN
Didasarkan  pada  penyajian  data  dan  analisis  data  yang  telah  dilakukan  oleh  penulis,  dapat  dibuat kesimpulan  berikut  tentang  penelitan  mengenai  Peran  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam Penanganan Anak-anak Pedagang Asongan di Jalan M. Yamin dan Jalan Juanda Kota Samarinda:
1. Peran Fasilitatif
Dinas  Sosial  Kota  Samarinda  bekerja  sama dengan  panti  yang berada  di bawah  naungan  Dinas  Sosial Samarinda untuk melaksanakan peran fasilitatif. Dinas sosial telah bekerja sama dengan baik dengan 2. Peran Pendidikan
Dinas Sosial bekerja sama dengan panti swasta dan pemerintah untuk memberikan pendidikan formal dan nonformal.  Anak-anak  jalanan  yang  mendapat  izin  oleh  orang  tua  diserahkan  ke  panti-panti  yang  ada  di Samarinda dalam pendidikan formal. Mereka juga akan dididik di panti tersebut. Di sisi lain, dalam pendidikan non formal, ada panti pemerintah yang menawarkan program keterampilan seperti menjahit, rias, mobil, dan elektronik, sehingga anak-anak dapat memilih program keterampilan apa pun yang mereka inginkan. Selain memberikan  pendidikan  kepada  anak-anak,  Dinas  Sosial  juga  mengajarkan  orangtua  tentang  pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka dan mengajarkan mereka untuk tidak menyuruh dan membiarkan anak turun  ke  jalan.  Selama  satu  bulan,  Dinas  Sosial  juga  melakukan  sosialisasi  dialogis  di  hampir  semua persimpangan  di  kota  Samarinda  untuk  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  tentang  Perda  No  7 Tahun  2017  Kota  Samarinda  yang  melarang  memberikan  uang  atau  membeli  barang  dagangan  anak-anak pedagang asongan untuk mengurangi penyebarannya.
3. Peran Representasional
Dinas Sosial bekerja sama dengan polisi, Satpol PP, panti, dan masyarakat untuk menangani dan mendidik anak-anak pedagang asongan.
4. Peran Teknis
Penanganan  anak-anak  pedagang  asongan  oleh  Dinas  Sosial  melibatkan  beberapa  langkah,  seperti identifikasi  dan  pendataan,  analisis  masalah,  diagnosis  masalah,  penentuan  tindakan,  dan  evaluasi  program atau kegiatan. Anak-anak diantar oleh Satpol PP ke Dinas Sosial untuk dievaluasi tentang daerah asal mereka. Setelah itu, anak-anak diberikan pendidikan, pembinaan, dan pelatihan di panti. Anak-anak yang tinggal di luar kota akan dipulangkan ke rumah masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Yanuar  Ahmad.  2021.  “Peran  Bidang  Pelayanan  Rehabilitasi  Sosial  (Dinas  Sosial)  dalam Penanganan  Anak  Jalanan  di  Kota  Samarinda”.  eJournal  Sosiatri-Sosiologi  2021,  9  (1):  78-91. file:///E:/skripsiiiiii/Jurnal%20Yanuar%20(02-14-21-10-34-11).pdf
Anandar,  Rivanlee  dan  Hery  Wibowo.  2015.  “Model  Pendekatan  Centre  Based  dalam  Menangani  Anak
Jalanan Perempuan”. Social Work Jurnal, Vol 5 (2) Hlm 106-208.
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/181573-ID-model-pendekatan-centre-based-dalam-mena.pdf Anggraini,  Minawati,  Siti  Nurjannah,  dan  Oryza  Pneumatica  Inderasari.  2020.  “Fenomena  Pekerja  Anak (Kasus  Pedagang  Asongan  Anak  di  Kawasan  Ekonomi  Khusus  Mandalika,  Lombok  Tengah)”. RESIPROKAL,  Vol.  2  (1).  Hlm  123-132. file:///E:/skripsiiiiii/penelitian%20terdahulu/22 Article%20Text-109-1-10-20200914.pdf
Badan Pusat Statistik. “Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut  provinsi (Persen), 2020-2022”.
https://www.bps.go.id/indicator/6/2008/1/persentase-dan-jumlah-anak-usia-10-17-tahun-yang bekerja-menurut-provinsi.html Bappeda Kota Samarinda. “Profil Daerah Kota Samaarinda”. https://localisesdgs-indonesia.org/profil tpb/profil-daerah/36
Creswell,  John.  W.  2015.  Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan    Mixed  Edisi  Ketiga.
Yogyakarta  :  Pustaka  Pelajar. file:///E:/skripsiiiiii/FIX%20DIPAKE/idoc.pub_design-research kuantitatif-kualitatif-dan-mixed-creswell.pdf
Dewi,  Lianti.  2016.  “Studi  tentang  Pembinaan  Anak  Jalanan  oleh  Dinas  Kesejahteraan  Sosial  di  Kota
Samarinda.” eJournal Administrasi Negara, Volume 4 (3).
file:///E:/skripsiiiiii/ISI%20JOURNAL%20(08-03-16-03-04-13pdf
Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah. “Perlindungan Hak-hak Anak dalam Upaya  Peningkatan  Kesejahteraan  Anak”.  Prosiding  KS:  Riset  &  PKM,  Vol  2  (1).  Hlm  1  –  146. file:///E:/skripsiiiiii/FIX%20DIPAKE/13235-28706-1-SM.pdf Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. file:///E:/skripsiiiiii/FIX%20DIPAKE/BukuMetodePenelitianKualitatifKuantitatif.pdf Hidayah,  Fira,  Anwar  Alaydrus  ,  dan  Rosa  Anggraeiny.  2020.  “Implementasi    Peraturan  Daerah  Nomor  7 Tahun  2017  terkait  Larangan  Pemberian  Uang  kepada  Anak  Jalanan  dan  Gelandangan  di  Kota Samarinda (Studi Kasus di Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda)”. eJournal Pemerintahan Integratif, Vol 8 (2). Hlm 842-852. file:///E:/skripsiiiiii/FIX%20DIPAKE/pin_fira_implementasi%20(01-27-21 10-46-00).pdf
J,  Rachbini  D.  1994.  Pendidikan  dan  Penerangan  Ekonomi  Sosial.  Ekonomi    informal  Perkotaan.  Jakarta: Lembaga Penelitian, hlm. 87.
Keputusan Menteri Sosial No. 4 Tahun 1988 Pasal 1 Marzatillah. 2021. “Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Eksploitasi  Anak  di    Kota  Banda  Aceh”. Skripsi Tidak Diterbitkan. Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Pemerintahan  Universitas Negeri Ar-Raniry.
file:///E:/skripsiiiiii/Marzatillah,%20160802041,%20FISIP,%20IAN,%20082245030986.pdf Novalina,  Dedek.  2018.  “Peranan  Dinas  Sosial  Dalam  Pembinaan  Anak  Jalanan  Di  Kabupaten  Langkat”.
Skripsi Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.  Medan: Universitas Medan Area. Nurmayanti.  Saprina.  Pujiastuti.  Nanik.,  Ghufron.  (2021).  Peranan  Dinas  Sosial  Kota  Samarinda  Dalam
Pembinaan Anak Jalanan. Vol. 2(3). 253-270.
file:///E:/skripsiiiiii/peran%20dinsos%20dlm%20pembinaan%20anjal%20kota%20smd.pdf Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16  Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis,
Anak Jalanan dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  08  Tahun  2012  tentang    Pedoman  Pendataan  Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Pelimpahan  Kewenangan Dekonsentrasi Dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Jakarta:Alpabeta, hal.16 Suwendra, Wayan. 2018, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Nilacakra, hlm: 65. Suyanto, Bagong. 2016. Masalah Sosial Anak Edisi Revisi. Jakarta: Prenada  Media Group. Hlm 114-115. Swamsurya.  2022.  “Peran  Dinas  Sosial  Kota  Samarinda  dalam  Pembinaan  Anak    Jalanan,  Gelandangan,
dan Pengemis di Kota Samarinda”.
file:///E:/skripsiiiiii/penelitian%20terdahulu/REPOSITORY%20SEM.pdf Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Pasal 57 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial