KEJAHATAN ANAK MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Nety Hermawati
STAIN Jurai Siwo Metro Email : hermawatinety@yahoo.com
Abstrak
Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Dalam hukum Islam anak tidak dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas anak pada usia berapapun  sampai  dia  mencapai  usia  puber,  qadhi  hanya  akan  berhak  untuk  menegur kesalahannya  atau  menetapkan  beberapa  pembatasan  baginya  yang  akan  membantu memperbaikinya  dan  menghendakinya  dari  membuat  kes alahan  di masa  yang  akan datang.  Kajian  tentang  batas  usia  anak  dan  pertanggungjawaban  pidananya  menurut hukum  pidana  positif  dan  hukum  pidana  Islam  merupakan  fenomena  yang  sangat menarik untuk dikaji, apalagi selama ini banyak fenomena seorang anak di bawah umur tertuduh  dan  ditahan  seperti  layaknya orang  yang  berperkara . B atas  usia  anak  dan pertanggungjawaban  pidananya  dalam  hukum  Islam adalah adalah  di  bawah  usia  15 atau  18  tahun  dan  perbuatan  anak  dapat  dianggap  melawan  hukum,  hanya  keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban. P elanggar hukum yang dilakukan anak dapat  d imaafkan  atau dapat dikenakan  hukuman,  tetapi  bukan  hukuman  pokok melainkan hukuman ta‟zir. Sedangkan dalam hukum positif batas usia anak adalah usia 8 tahun tetapi  belum  mencapai  usia  18  tahun  dan  belum  pernah menikah dan  semua perbuatan  anak  yang  melanggar  hukum  dapat  dikenakan  hukuman  akan  tetapi hukumannya  maksimal  setengah  dari  hukuman  orang  dewasa,  untuk  penjara  atau kurungan maksimal 10 tahun, hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak berlaku bagi anak-anak.
Kata kunci : Pidana anak, Hukum pidana postif, Pidana Islam

## Abstract
The  Position  of  a  child  is  as  a  subject  of  law  which  is  determined  from  the  form  and system toward  the  child as  a group of  community and they  are  classified  that they  are incapable or underage. In Islamic law, the children are not as subject of punishment for the  crime done by them, because there is no burden of law responsibility for children at any  age  until  they  reach  the  age  of  puberty,  “qadhi”    will  only  have  the  right  to reprimand their guilt or set some restrictions, help them fix it,  and require them not to do more mistakes in the future.  The study about the age limit of children and its criminal liability  according  to  positive  and  islamic  criminal  law  become  very  interesting phenomenon to be  discussed.   Moreover, there are  many phenomena that  an underage child  was  accused  and  detained  like  the  litigants.  The  Limit  of  the  child's  age  and  its criminal responsibility in Islamic law is that a child under the age of 15 or 18 years old and his acts can be considered that it against the law only if the condition itself can affect the accountability. The offenders of law  done by children can be excused or punished, but
it is not on the principal punishment, but ta‟zir punishment. While in positive law, limits of the children‟s age is 8 years old but they haven‟t not reached the age of 18 years old and they  have  never  been  married  and  all  deeds  of    children  that  violate  the  law  can  be punished but their maximum imprisonment is a half of adult‟s punihsment for prison or jail up to 10 years. The penalty life imprisonment and the death penalty are not prevailed to children.
Keywords : Criminal children, positive criminal law, Islamic Criminal

## Pendahuluan
Dalam  masalah  hukuman,  hukum  pidana  positif  menawarkan pembedaan  antara  tujuan  hukum  pidana  ( strafrechtscholen )  di  satu  sisi  dengan tujuan hukuman ( strafrechstheorieen ) di sisi  lain, hal ini  dikarenakan tujuan dari susunan  hukum  pidana  adalah  merupakan  tujuan  ditetapkannya  suatu  aturan hukum  yakni  untuk  melindungi  masyarakat  dari  kejahatan, 1 sedangkan  tujuan hukuman  adalah  pembinaan  dan  bimbingan  tentang  tujuan  ini  masih  banyak diperdebatkan  dan  banyak  pendapat  yang  mendasarkan  pada  beberapa  teori yang ada.
Anak sebagai  generasi  muda  merupakan  potensi  dan  penerus  cita-cita perjuangan  bangsa.  Anak  merupakan  modal  pembangunan  yang  akan memelihara,  mempertahankan,  dan  mengembangkan  hasil  pembangunan  yang ada.  Oleh  karena  itu  anak  memerlukan  perlindungan  dalam  rangka  menjamin pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,  mental,  dan  sosial  secara  utuh,  serasi, dan seimbang. 2
Dalam  Islam  pemeliharaan  anak  adalah  tanggung  jawab  bagi  kedua orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut:
ؤي ام نولعفي و مه رما ام للها نوصعي لا دادش ظلاغ ةكئلم اهيلع ةراجحلاو سانلا اهدوقو اران مكيلهاو مكسفنااوق اونمأ نيذلااهيااي نورم 3 .
Ayat  tersebut  menegaskan  akan  fungsi  dan  tanggung  jawab  orang  tua terhadap anaknya yang pada hakikatnya ada dua macam, yaitu fungsi orang tua sebagai pengayom dan fungsi orang tua sebagai pendidik. 4
Kedudukan  anak  dalam  hukum  adalah  sebagai  subyek  hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan  tergolong  tidak  mampu  atau  di  bawah  umur.  Menurut  Undang-undang dianggap  tidak  mampu  karena  kedudukan  akal  dan  pertumbuhan  fisik  yang mengalami pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan hadis:
.لقعي ىتح نونجملا نعو ملتحي ىتح يبصلا نعو ظقيتسي ىتح مئانلا نع ثلاث نع ملقلا عفر 5
1 Bambang  Purnomo, Asas-asas  Hukum  Pidana, cet.  ke-5,  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1985), h. 31.
2 Darwan  Prinst, Hukum  Anak  di  Indonesia, (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 1997), h. 2.
3 At-Tahrim (66) : 6.
4 H.Mustafa  Kamal  Pasha, Fiqh  Islam, disusun  berdasarkan  keputusan  Majlis Tarjih,  (Yogyakarta  :  Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah  Majelis  Pendidikan  Dasar, Menengah dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2000), h. 287.
5 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud , (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III: 289.
Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk  menegur  kesalahannya  atau  menetapkan  beberapa  pembatasan  baginya yang  akan  membantu  memperbaikinya  dan  menghentikannya  dari  membuat kesalahan di masa yang akan datang. 6
Namun  bila  kita  mengacu  pada  Pasal  45  KUHP  mengenai  anak-anak yang  dapat  diajukan ke  sidang  pengadilan  adalah  bila  anak  tersebut  telah mencapai usia 16 tahun. Sedangkan bila kita melihat pada Undang-undang No. 3 Tahun  1997  tentang Peradilan Anak,  Pasal  4  yang  menetapkan  batas  usia anak yang dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana sangatlah berbeda. Batas umur anak  nakal  yang  dapat  diajukan  ke  sidang  anak  adalah  sekurang-kurangnya  8 (delapan)  tahun  tetapi  belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  dan belum pernah kawin. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang anak.
Memang  dalam  pergaulan  sehari-hari,  masalah  batas  umur  antara  kata dewasa  dan  kata  anak  cukup  menjadi  problema  yang  rumit.  Klasifikasi  umur akan  menentukan  dapat  tidaknya  seseorang  dijatuhi  hukuman  serta  dapat tidaknya  suatu  tindak  pidana  dipertanggungjawabkan  kepadanya  dalam lapangan  kepidanaan.  Secara  umum  klasifikasi  yang  ingin  ditonjolkan  sebagai inti  dalam  persoalan  ini  adalah  kedewasaan,  walaupun  kedewasaan  seseorang dengan orang lain tidak disamakan, namun dalam peristiwa  hukum klasifikasi ini  akan  selalu  sama  untuk  suatu  lapangan  tertentu, 7 karena  menyangkut  titik akhir  yang  ingin  dicapai  oleh  para  hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya. Sebagai motto para ahli kriminologi yang berbunyi: “ Fight crime, help delinquent, love humanity ”.
Telah  membawa  perubahan  sosial  yang  mendasar  dalam  kehidupan masyarakat  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  nilai  dan  perilaku  anak. 8 Mengingat  ciri  dan  sifat  yang    khas,  maka  dalam  menjatuhkan  pidana  atau tindakan  terhadap  anak  nakal  diupayakan  agar  anak  dimaksud  jangan  sampai dipisahkan dari orang tuanya. Hubungan orang tua dengan anaknya merupakan hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologi maupun mental spiritual.
Bilamana  hubungan  orang  tua  dan  anak  kurang  harmonis  atau  karena sifat  perbuatannya  sangat  merugikan  masyarakat  sehingga  perlu  memisahkan anak  dari  orang  tuanya,  hendaklah  tetap  dipertimbangkan  bahwa  pemisahan semata-mata  demi  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  secara  sehat  dan wajar.
Pembahasan
6 Abdurrahman  I  Doi, Tindak  Pidana  dalam  Syari‟at  Islam ,  alih  bahasa  Sulaiman Rasjid, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 16.
7 E.  Sumaryono, Kejahatan  Anak:  Suatu  Tinjauan  dari  Psikologi  dan  Hukum , (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 19.
8 Sholeh  Soeaidy,  dan  Zulkhair, Dasar  Hukum  Perlindungan  Anak ,  cet.  ke-1,
(Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001) h. 23.

## A. Konsep Kerangka Berfikir
Hukum Islam mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari aturan yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya maupun aturan main sesama manusia itu sendiri. Salah satu ruang lingkup itu adalah hukum pidana Islam  yang  dalam  tradisi  fiqh  disebut  dengan  istilah jarimah atau jinayah ,  yang secara  terminologis  bermakna  tindak  pidana  atau  delik  yang  dilarang  oleh syari’at dan diancam dengan hukuman bagi pelanggarnya. 9
Salah  satu  prinsip  dalam  syari’at  Islam  adalah  seseorang  tidak bertanggung  jawab  kecuali  terhadap  jarimah  yang  telah  diperbuatnya  sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan jarimah orang lain.  Prinsip  tersebut  dapat  berkali-kali  ditandaskan  dalam  al-Qur’an  dalam beberapa ayatnya yaitu sebagai berikut :
رزو ةرزاورزت لاو .اهيلع لاا سفن لك بسكت لاو.ءيش لك بروىوابرىغبا للها نًغا لق مكبر ليا ثم .ىرخا ويف متنك ابم مكئبنيف مكعجرم
.نوفلتتخ 10 ةرزاورزتلاو رزو ا ةلقثم عدت ناو.ىرخا
رذنت انما.بى رقاذ ناكولو يش ونم لميح لا اهلمحىل .نًصلدا للهاىلاو.وسفنلىكزتي انمافىكزت نمو .ةولصلااوماق او بيغلاب مبهر نوشيخ ني ذلا 11
.ىعس ام لاا ناسنلال سيل ناو
12
.ديبعلل م لاظب كبرامو .اهيلعف ءاسا نمو .وسفنلف الحاص لمع نم
13
باتكلا لىا نىامأ لاو مكين امأب سيل انًصن لاو ايلو للها نود نم ولديج لاو.وبزيجءوس لمعي نم. . 14
Dengan  demikian  seseorang  harus  bertanggung  jawab  atas  perbuatan yang  telah  dilakukannya.  Arti  pertanggungjawaban  pidana  ( al-Mas‟uliyyah  al- Jināiyyah ) sendiri dalam syari’at Islam ialah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat)  perbuatan  yang  dikerjakannya  dengan  kemauan  sendiri,  di  mana  ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.
Pertanggungjawaban itu harus ditegakkan atas tiga hal, yaitu :
1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut Ketiga hal tersebut di atas harus terpenuhi, sehingga bila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.
Dari  ketiga  syarat  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang selain anak-anak 15 sampai ia mencapai usia puber, orang yang sakit syaraf (gila), dalam keadaan tidur atau dipaksa. 16
9 Muhammad  Nur, “Tindak”Balas  Dendam”  dalam Islam,  (Perspektif  Dokriner  Cum Filosofis)  “ dalam al-Hudud Jurnal  Jinayah  HMJ  JS  Fak.  Syari’ah  IAIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta, 1999, h. 32.
10) Al-An’am (6) : 164.
11 Al-Fathir (35) : 18.
12 An-Najm (53) : 39.
13 Al-Fussilat (41) : 46.
14 An-Nisa’ (4) : 123.
15 Anak–anak  tidak  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  karena  mereka belum mempunyai kedewasaan sehingga tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah sempurna.
Faktor yang mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah maksiat,  yaitu  mengerjakan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  syari’at  atau  sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh syari’at. 17
Mengenai hukuman bagi anak-anak, perundang-undangan dalam bidang hukum perdata untuk anak jauh lebih memadai dari pada bidang hukum pidana untuk anak. 18
Anak  yang  belum  mencapai  umur  18  tahun  atau  belum  pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak  dicabut  dari  kekuasaannya.  Orang  tua  mewakili  anak  tersebut  mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar gedung pengadilan.
Dalam sistem hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana terkait erat  dengan  kesalahan  dan  perbuatan  melawan  hukum.sehingga  seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: 19
a. Unsur obyektif, yaitu harus ada unsur melawan hukum.
b. Unsur  subyektif,  yaitu  terhadap  pelakunya  harus  ada  unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan. Menurut  Pompe,  sebagaimana  dikutip  oleh  Martiman  Projohamidjojo,
unsur-unsur toerekenbaarheid (pertanggungjawaban), adalah : a. Kemampuan berfikir ( psychis ) pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya. b. Dan  oleh  sebab  itu,  dapat  mengerti  makna  dan  akibat perbuatannya. c. Dan  oleh  sebab  itu  pula,  pembuat  menentukan  kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat)
Satochid  Kartanegara  menyatakan  bahwa toerekeningsvatbaarheid atau dapat  dipertanggungjawabkan  adalah  mengenai  keadaan  jiwa  seseorang, sedangkan toerekenbaarheid (pertanggungjawaban)  adalah  mengenai  perbuatan yang dihubungkan dengan sipelaku atau pembuat. 20
Dalam  hal  hukuman  pidana  pada  hukuman  pidana  positif,  ancaman pidana  bagi  anak  ditentukan  oleh    Undang-undang  No.  3  Tahun  1997  tentang Peradilan Anak yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak diperlakukan terhadap anak.
Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana tersebut dimaksudkan untuk lebih  melindungi  dan  mengayomi  agar  anak  dapat  menyongsong  masa  depan yang  masih  panjang.  Perbedaan  ini  dimaksudkan  pula  untuk  memberi kesempatan  kepada  anak  agar  melalui  pembinaan  akan  diperoleh  jati  dirinya
16 Abdurrahman  I  Doi, Tindak  Pidana  dalam  Syari‟ah  Islam, (Jakarta  :  PT.  Rineka Cipta, 1992), h. 16-17.
17 Ahmad  Hanafi, Asas-asas  Hukum  Pidana ,  (Jakarta:  PT.  Rineka  Cipta,  1994), h.
177.
18 Sholeh Soeaidy ddan Zulkhair, Dasar Hukum ., h. 17.
19 Martiman Projohamidjojo, Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia
2 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), h. 31.
20 Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Dasar Hukum., h. 24
guna  menjadi  manusia  yang  mandiri,  bertanggung  jawab  dan  berguna  bagi keluarga dan masyarakat.
Mengenai  sanksi  terhadap  anak  ditentukan  berdasarkan  perbedaan umur, yakni bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan tindakan  belaka,  misal  dikembalikan  kepada  orang  tuanya,  ditempatkan  pada organisasi  sosial,  atau  diserahkan  pada  negara.  Adapun  terhadap  anak  yang telah berumur di atas 12 hingga 18 tahun dijatuhi pidana.
Demi perlindungan terhadap anak, perkara anak nakal wajib disidangkan pada  Pengadilan  Anak  yang  bernaung  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum. Dengan  demikian  proses  peradilan  perkara  anak  nakal  dari  sejak  ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya wajib ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.
Hukum  Islam  mempunyai  aturan  yang  jelas  terhadap  kedudukan  anak dalam  Islam  yakni  merupakan  “amanah”  yang  harus  dijaga  oleh  kedua  orang tuanya.  Kewajiban  mereka  pula  untuk  mendidiknya  hingga  berperilaku sebagaimana  yang  dituntun  agama.  Jika  terjadi  penyimpangan  dalam  tingkah laku  anak,  Islam  dalam  keadaan  tertentu  masih  memberi  kelonggaran.  Seperti diisyaratkan  sebuah  hadis  yang  menyatakan  “ketidakberdosaan”  ( raf  ul  qalam ) seorang anak hingga mencapai akil baligh , ditandai dengan timbulnya “mimpi” ( ihtilam ) pada laki-laki dan haid bagi perempuan. 21
Bila  seorang  anak  mencuri,  atau  membunuh  sekalipun,  ia  tidak  bisa dikenai  hukuman  apapun.  Bahkan,  Wahbah  Zuhaili,  dalam bukunya al-Fiqh  al- Islamiy, mencatat,  status  perbuatan  anak  tersebut,  dalam  kategori  fiqh,  belum termasuk tindakan kriminal ( jinayah ).
Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena  adanya  sebab-sebab  tertentu  baik  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  si pelaku  tindak  pidana  maupun  sebab-sebab  yang  berkaitan  dengan  keadaan pembuat delik. 22 Seperti kejahatan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa, tidak akan ada tuntutan hukum atas hal tersebut asalkan terbukti benarnya, kemudian kejahatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dalam  keadaan  tidak  sadar  seperti mengigau,  meskipun  dia  tampak  awas,  namun  dia  tetap  tertidur.  Maka  secara hukum  dia  tidak  bertanggungjawab,  begitu  juga  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  seseorang  yang  masih  anak-anak  dan  seseorang  yang  dalam keadaan gila atau sakit saraf.
Sedangkan  dalam  sistem  hukum  pidana  positif  (KUHP),  pelaku  tindak pidana  tidak  dapat  dikenakan  pidana  apabila  tidak  dapat  dasar  peniadaan pidana sebagai berikut: 23
1. Pasal  44:  Tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  pidana  karena  kurang sempurna akalnya.
2. Pasal 48 : daya paksa
3. Pasal 49 : ayat (1) pembelaan terpaksa.
21 Lutfi Assyaukani, Politik, Ham., h. 164.
22 Rahmat  Hakim, Hukum  Pidana  Islam  (Fiqh  Jinayah), (Bandung  :  Pustaka  Setia, 2000), h. 177.
23 Andi  Hamzah, Asas-asas  Hukum  Pidana, (Jakarta  :  PT.  Rineka  Cipta,  1994),  h. 143.
4. Pasal 49 : ayat (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
5. Pasal 50 : menjalankan peraturan yang sah.
6. Pasal 51 : ayat (1) menjalankan perintah jabatan yang berwenang.
7. Pasal 51 : ayat (2) menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang. Jika bawahan itu dengan etiket baik memandang atasan yang bersangkutan sebagai yang berwenang.
Oleh  karena  itu  dalam  Islam  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak- anak merupakan tindak pidana yang tidak memiliki sanksi bagi pelakunya.
B. Konsep Anak dan Hukuman
1. Pengertian Anak
Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang  belum  dewasa. 24 Pengertian  tersebut  juga terdapat  dalam Pasal  45 KUHP disebutkan  bahwa  ”Dalam  menuntut  orang  yang  belum  cukup  umur ( minderjarig ) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim boleh: memerintahkan,  supaya  si  tersalah  itu  dikembalikan  kepada  orang  tuanya; walinya  atau  pemeliharanya,  dengan  tidak  dikenakan  sesuatu  hukuman;  atau memerintahkan,  supaya  si  tersalah  supaya  diserahkan  kepada  pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan  atau  salah  satu  pelanggaran  yang  diterangkan  dalam  Pasal  489,  490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya  sebelum  lalu  dua  tahun  sesudah  keputusan  dahulu  yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu.” Dari pasal  tersebut dapat diketahui bahwa  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dapat  dikenai  pidana  adalah seseorang  sebelum  umur  enam  belas  tahun.  Namun  dalam  Undang-undang nomor  3  tahun  1997  tentang  Peradilan  Anak  disebutkan  bahwa”  Anak  adalah orang  yang  dalam  perkara  anak  nakal  telah  mencapai  umur  8  (delapan)  tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dan  dikenal  dengan  sebutan  anak  nakal.  Sebagaimana  kutipan  dalam  Pasal  1 ayat (1) dan (2) berbunyi: 25
1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah:
a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
b. Anak  yang  melakukan  perbuatan  yang  dinyatakan  terlarang  bagi anak,  baik  menurut  peraturan  perundang-undangan  maupun menurut  peraturan  hukum  lain  yang  hidup  dan  berlaku  dalam masyarakat yang bersangkutan.
Dengan  diundangkannya  Undang-undang  ini,  maka  Pasal  45  KUHP tidak  berlaku  lagi.  Hal  ini  dijelaskan  dalam  Pasal  67  Undang-undang  nomor  3
24 W.  J.  S.  Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia ,  (Balai  Pustaka:
Armico, 1984), h. 25.
25 Redaksi  Sinar  Grafika, Undang-undang  Peradilan  Anak ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2000), h. 3.
tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang berbunyi ”pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.”
Batasan  umur  untuk  anak  sebagai  korban  pidana  diatur  dalam  Pasal  1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak dirumuskan  sebagai  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Dari  rumusan  tersebut  dapat diketahui  bahwa  anak  yang  berhak  mendapat  perlindungan  hukum  tidak memiliki batasan minimal umur. 26 Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan.
Dalam  Pasal  1  butir  2  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut Anak adalah:”seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”
Sedangkan dalam hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 370 Bab Kelima Belas  Bagian  kesatu  tentang  Kebelumdewasaan  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata yang berbunyi lengkap pasalnya adalah sebagai berikut: ”Belum dewasa adalah  mereka  yang  belum  mencapai  umur  genap  21  tahun  dan  tidak  lebih dahulu kawin”. 27 Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum  menikah.  Seandainya  seorang  anak  telah  menikah  sebelum  21  tahun kemudian  ia  bercerai  atau  ditinggal  mati  oleh  suaminya  sebelum  ia  genap  21 tahun,  maka  ia  tetap  dianggap  sebagai  orang  yang  telah  dewasa  bukan  anak- anak . pengertian  anak  menurut  ketentuan  Pasal  45  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata mempunyai dua syarat, yaitu :
a. Orang  atau  anak  itu  ketika  dituntut  haruslah  belum  dewasa,  yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan  belum  pernah  kawin.  Jika  seorang  kawin  dan  bercerai  sebelum berumur 21 tahun, maka ia dianggap sudah dewasa .
b. Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana pada waktu ia belum berumur 16 tahun.
Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena  dipergunakan  untuk  mengetahui  seseorang  yang  diduga  melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak- anak, terjadi keberagaman diberbagai negara yang mengatur tentang usia  anak yang dapat dihukum. Di negara Swiss batas usia anak yang dapat dihukum bila telah mencapai usia 6 tahun, di Jerman 14 tahun sehingga dikenal dengan istilah ist muchtstraf bar atau can be guilty of any affence yang berarti di atas umur tersebut relatif  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya  seperti  orang  dewasa yang mendapat putusan berupa tindakan maupun pidana yang bersifat khusus. 28
26 Redaksi  Citra  Umbara, Undang-undang  RI  No.23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak , (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 4.
27 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek : Dengan  Tambahan  UU  Pokok  Agraria  dan  UU  Perkawinan ,  (Jakarta:  Pradnya Paramita, 1994), h. 76.
28 Bambang  Purnomo, Asas-asas  Hukum  Pidana ,  (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, Indonesia, 1982), h. 147.
Bismar  Siregar,  dalam  bukunya  menyatakan  bahwa  dalam  masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa. 29 Membicarakan  sampai  batas  usia  berapa  seseorang  dapat  dikatakan tergolong  anak,  ternyata  banyak  Undang-undang  yang  tidak  seragam batasannya,  karena  dilatarbelakangi  dari  maksud  dan  tujuan  masing-masing Undang-undang  itu  sendiri.  Dalam  Undang-undang  No.  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan  Anak,  yang  disebut  anak  sampai  batas  usia  sebelum  mencapai umur  21  tahun  dan  belum  pernah  kawin  (Pasal  1  butir  2). 30 Kemudian  dalam Undang-undang  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan,  bahwa  membatasi  usia anak di bawah kekuasaan orang tua dan di bawah perwalian sebelum mencapai umur 18 tahun (Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1)). 31 Dalam Undang-undang Pemilihan Umum yang dikatakan anak adalah belum mencapai umur 17 tahun (Pasal  9  ayat  (1)). 32 Sedangkan  dalam  Undang-undang  Peradilan  Anak ditentukan  batas  minimal  dan  maksimal  usia  anak  nakal  yaitu  sekurang- kurangnya  8  tahun  dan  maksimal  umur  21  tahun  serta  belum  pernah  kawin (Pasal 1 ayat (1) dan (2)). 33
Tentang  pengertian  anak,  selain  menurut  batasan  umur,  anak digolongkan berdasarkan hubungan dengan orang tua yaitu: 34
1. Anak  kandung  adalah  anak  yang  lahir  dalam  atau  sebagai  akibat  ikatan perkawinan yang sah.
2. Anak  tiri  adalah  anak  yang  bukan  terlahir  dari  kedua  orang  tua  yang  sama misalnya  si  istri  tergolong  janda  dan  ia  membawa  anak  dari  suami  pertama, atau  sebaliknya  si  pria  adalah  duda  yang  membawa  anak  dari  istri  pertama. Kedudukan anak seperti demikian pada umumnya tidak sama di mata kedua orang  tua,  baik  dalam  curahan  kasih  sayang  maupun  dalam  berbagi  harta warisan dikemudian hari.
3. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkanadari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga  orang  tua  angkatnya  berdasarkan  putusan  atau  penetapan pengadilan.  Hal  ini  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  1  butir  9  UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
29 Bismar Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional , (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 105.
30 Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak , (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 52.
31 Redaksi  Bumi  Aksara, Undang-undang  Pokok  Perkawinan ,  cet.  ke-3,  (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 39.
32 S.  Sapto  Aji, UU  RI.  No.  1  Tahun  1995  tentang  Pemilihan  Umum ,  cet.  ke-3, (Semarang: Aneka Ilmu, 1986), h. 4.
33 Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak , h. 52.
34 Bismar  Siregar, Telaah  tentang  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dan  Wanita , (Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986),  h. 3 lihat juga Pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 tentang  Perkawinan .
4. Anak  asuh  adalah  anak  yang  diasuh  oleh  seseorang  atau  lembaga,  untuk diberikan  bimbingan,  pemeliharaan,  perawatan,  pendidikan,  dan  kesehatan, karena  orang  tuanya  atau  salah  satu  orang  tuanya  tidak  mampu  menjamin tumbuh kembang secara wajar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 10 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Pengertian Hukuman
Hukum  terbagi  menjadi  yaitu  hukum  privat  dan  hukum  publik  yang mana hukum pidana termasuk di dalam hukum publik. Hal ini berlaku dewasa ini.  Dahulu  di  Eropa  yang  juga  di  Indonesia,  tidaklah  dipisah-pisahkan  antara kedua hukum itu, sehingga gugatan baik yang termasuk di dalam hukum publik sekarang ini maupun yang termasuk hukum privat dijatuhkan oleh pihak-pihak yang dirugikan.
Istilah hukuman ini  berasal  dari  kata straf yang merupakan istilah yang sering  digunakan  sebagai  sinonim  dari  istilah  pidana.  Istilah  hukuman  yang merupakan  umum  dan  konvensional,  dapat  mempunyai  arti  yang  luas  dan berubah-ubah  karena  istilah  tersebut  dapat  berkonotasi  dengan  bidang  yang cukup  luas. 35 Yang  dimaksud  dengan  pidana  (hukuman)  ialah,  perasaan  tidak enak  (penderitaan  sengsara)  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  dengan  fonis  pada orang  yang  melanggar  undang-undang  hukum  pidana. 36 Dalam  hal  yang demikian  digunakan  istilah hukuman  dalam arti  sempit  yaitu  hukuman dalam perkara  pidana  dan  bukan  dalam  perkara-perkara  lain  seperti  hukuman  yang dijatuhkan  oleh  hakim  dalam  perkara  perdata  dan  juga  bukan  hukuman terhadap pelanggar di luar Undang-undang.
Sebagai  gambaran  pengertian  hukuman,  perlulah  kiranya  diperhatikan definisi-definisi yang dipaparkan oleh para ahli maupun sarjana hukum, yang di antaranya selain menjelaskan tentang hukuman juga menjelaskan perbedaannya dengan pengertian pidana dan yang berhubungan dengannya.
Penghukuman sering kali sinonim dengan pemidanaan yang mana hal ini sesuai dengan yang dipaparkan Sudarto, yaitu : penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang  hukumnya  ( berechten ).  Menetapkan  hukum  untuk  suatu  peristiwa  itu tidak hanya  menyangkut  hukum  pidana  saja,  akan  tetapi  juga  hukum  perdata. Oleh  karena  itu  tulisan  ini  berkisar  pada  hukum  pidana,  maka  istilah  tersebut harus  disempitkan  artinya,  yakni  penghukuman  dalam  perkara  pidana,  yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman di sini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeling . 37
Dari  pandangan  Sudarto  tersebut  bahwa  penghukuman  merupakan sinonim  dari  pemidanaan  maka,  juga  berdasarkan  atas  uraian  dalam  kamus bahasa  Indonesia,  disini  digunakan  istilah  hukuman  dalam  arti  yang  khusus
35 Niniek Suparni, Existensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan , cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 11.
36 R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya , (Surabaya: Usaha Nasional, t. t.), h. 12.
37 Sudarto, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana ,  cet.  ke-2,  (Bandung:  Penerbit  Alumni, 1986), h. 71-72.
yaitu  penderitaan  yang  diberikan  kepada  seseorang  yang  melanggar  undang- undang,  yang  dijatuhkan  oleh  hakim.  Hal  ini  disebabkan  tidak  adanya  atau belum  ada  kesepakatan  terhadap  masalah  hukuman  ini,  yang  mana  sering ditemukan kata-kata hukuman 10 tahun penjara dan kadang didapati kata-kata dipidana  10  tahun  penjara,  juga  tidak  bisa  dikatakan  bahwa    tidak  ada sarjana yang tidak membedakan arti dari hukuman dengan pidana.
Sedangkan  menurut  Andi  Hamzah,  bahwa  hukuman  adalah  suatu pengertian  umum,  sebagai  suatu  sanksi  atau  penderitaan  atau  suatu  nestapa yang  sengaja  ditimpakan  kepada  seseorang. 38 Lebih  jauh  lagi  penuturan Tirtaamidjaja, bahwa hukuman adalah suatu penderitaan, yang dikenakan oleh hakim kepada si terhukum karena melanggar suatu norma hukum. 39 Dan bahwa hukuman  sebagai  sanksi  dari  suatu  norma  hukum  tertentu  adalah  tanda  dari hukum pidana itu, yang membedakannya dari bagian-bagian hukum yang lain. Hukuman  adalah  siksa  dan  sebagainya  yang  diletakkan  pada  orang  yang melanggar undang-undang dan sebagainya; keputusan yang dijatuhkan hakim. Adapun  yang  dimaksud  dengan  hukum  anak  adalah  sekumpulan peraturan  hukum,  yang  mengatur  tentang  anak.  Adapun  hal-hal  yang  diatur dalam hukum anak itu, meliputi: sidang pengadilan anak, Anak sebagai pelaku tindak  pidana,  Anak  sebagai  korban  tindak  pidana,  Kesejahteraan  Anak,  Hak- hak  Anak,  Pengangkatan  Anak,  Anak  Terlantar,  Kedudukan  Anak,  Perwalian, Anak Nakal, dan lain sebagainya. 40

## C. Perbuatan Anak yang Dianggap sebagai Suatu Pelanggaran
Perbuatan-perbuatan  anak  yang  secara  yuridis  dikategorikan  melawan hukum  dapat  diidentifikasi  dari  rumusan  pengertian  tentang  kenakalan  anak. Beberapa  pasal  yang  menggariskan  tentang  kenakalan  anak  ahli  hukum  dan mantan  Hakim  Agung  Republik  Indonesia  1968,  Sri  Widoyati  Lokito, memberikan  definisi  kenakalan  remaja  dengan  semua  perbuatan  yang dirumuskan  dalam  perundang-undangan  dan  perbuatan  lainnya  yang  pada hakekatnya  merugikan  masyarakat  yang  harus  dirumuskan  secara  terperinci dalam undang-undang Peradilan Anak.
Undang-undang  Peradilan  Anak  Pasal  1  ayat  (2)  menggunakan  istilah anak nakal, sedang pengertian anak adalah anak yang melakukan tindak pidana atas anak yang  menurut peraturan baik perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain menyimpang dari aturan yang ditetapkan dan peraturan tersebut  hidup  dan  berlaku  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan.  Pemaparan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah:
a. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak
b. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma
38 Sedangkan  pidana,  yang  mana  Andi  Hamzah  berusaha  membedakan  kedua istilah  tersebut,  adalah  merupakan  suatu  pengertian  khusus  yang  berkaitan  dengan hukum pidana.
39 Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana , (Jakarta: Fusco, 1955), h. 122.
40 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003),
h. 1.
c. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.
Ketiga unsur di atas harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.
Bentuk-bentuk  kenakalan  anak  yang  didasarkan  pada  berbagai pengertian  tentang  kenakalan  anak  yang  dikemukakan  oleh  para  pakar, misalnya  oleh  Moedikdo,  setidaknya  terdapat  tiga  kategori  perbuatan  yang masuk  dalam  klasifikasi  kenakalan  anak  atau Juvenile  Delinquency ,  yaitu sebagaimana dikutip B. Simanjuntak: 41
1. Semua  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  sementara perbuatan  itu  menurut  ketentuan  hukum  normatif  adalah  perbuatan pidana, seperti mencuri, menganiaya dan lain sebagainya.
2. Semua  perbuatan  atau  perilaku  yang  menyimpang  dari  norma  tertentu atau  kelompok  tertentu  yang  dapat  menimbulkan  kemarahan  dalam masyarakat.
3. Semua aktifitas yang pada dasarnya membutuhkan perlindungan sosial, semisal gelandangan, mengemis dan lain sebagainya. Lebih jelas lagi, bentuk-bentuk kenakalan anak dapat disebutkan sebagai berikut: 42
1. Kebut-kebutan  di  jalan  yang  mengganggu  keamanan  lalu  lintas  dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.
2. Perilaku  ugal-ugalan  yang  mengacaukan  ketenteraman  masyarakat sekitar.
3. Perkelahian  antar  gang,  antar  kelompok,  antar sekolah,  antar  suku,  dan kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandang di sepanjang jalan.
5. Kriminalitas  seperti;  mengancam,  memeras,  mencuri,  mencopet, membunuh dan lain sebagainya.
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan.
7. Pemerkosaan, agresifitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual.
8. kecanduan bahan-bahan narkotika.
9. Tindakan-tindakan imoral, seksual secara terang-terangan dan kasar
10. Homo seksualitas, erotisme, anal dan oral.
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin dan pembunuhan bayi
13. Tindakan radikal dan ekstrim.
14. Perbuatan asosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan
15. Tindakan  kejahatan  disebabkan  karena  penyakit  tidur  atau  karena  luka pada otak.
16. Penyimpangan  tingkah  laku  yang  disebabkan  karena  organ-organ  yang inferior.
41 B.  Simanjuntak, Latar  Belakang  Kenakalan  Remaja ,  (Bandung:  Alumni,  1973),  h. 76.
42 Kartini Kartono, Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja , (Jakarta: Rajawali, 1992), h. 21-23.
Sementara bila ditinjau dari sudut pandang normatif, yaitu berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pidana positif, maka bentuk-bentuk kenakalan anak dapat disebutkan sebagai berikut:
1. Kejahatan-kejahatan kekerasan berupa pembunuhan dan penganiayaan.
2. Pencurian, berupa pencurian biasa dan pencurian penggelapan.
3. Penggelapan.
4. Penipuan.
5. Perampasan.
6. Gelandangan.
7. Anak sipil.
8. Penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) Keseluruhan  bentuk  kenakalan  anak  baik  yang  diklasifikasikan berdasarkan  definisi  maupun  berdasarkan  rujukan  normatif  (ketentuan hukum pidana) tersebut selanjutnya dapat dibagi dalam 4 jenis, yaitu:
1. kenakalan  yang  menimbulkan  korban  fisik  pada  orang  lain  seperti perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan sebagainya.
2. kenakalan  yang  menimbulkan  korban  materi,  seperti  perusakan, pencurian, pencopetan dan sebagainya.
3. kenkalan sosial yang tidak menimbulkan korban pihak orang lain, seperti pelacuran dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba)
4. kenakalan yang melawan status, seperti mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat  dari  rumah  atau  tidak  taat  atau  membantah  perintah  dan sebagainya.

## D. Ketentuan Pemidanaan
Menurut Sri Widoyati Lokito, banyak yang mempengaruhi pemidanaan yang terdapat dalam Undang-undang, yaitu :
a. Hal-hal yang memberatkan pemidanaan
Hal-hal yang memberatkan pemidanaan dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu:
1) kedudukan sebagai pejabat Menurut  Pasal  52  KUHP,  apabila  seorang  pejabat  karena melakukan tindak pidana dari jabatannya, maka kesempatan atau sarana  yang  diberikan  padanya  karena  jabatannya,  pidananya ditambah sepertiganya . misalnya seorang agen polisi diperintah untuk  menjaga  uang  Bank  Negara  Indonesia,  jangan  sampai dicuri orang tetapi ia sendiri yang melakukan pencurian atas uang itu,  di  sini  dia  melanggar  kewajiban  yang  istimewa  dalam jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiganya. 2) Pengulangan tindak pidana ( Recidive ) Barangsiapa  yang  melakukan  tindak  pidana  dan  dikenakan pidana,  kemudian  dalam  waktu  tertentu  diketahui  melakukan tindak pidana lagi, dapat dikatakan pelakunya mempunyai watak yang  buruk.  Oleh  karena  itu,  undang-undang  memberikan kelonggaran kepada hakim untuk mengenakan pidana yang lebih berat.  Menurut  hukum  pidana  modern, recidive itu  dibedakan
menjadi dua, yaitu : recidive kebetulan atau pelaku kejahatan yang mengulangi kejahatannya karena terpaksa seperti karena tuntutan ekonomi dan ada istilah recidive biasa yaitu pelaku kejahatan yang melakukan  kejahatannya  karena  merupakan  suatu  kebiasaan recidive biasa inilah yang harus diperberat pemidanaannya. b. Hal-hal yang meringankan pemidanaan
1) Percobaan ( poging ) Dalam  Pasal  53  KUHP  terdapat  unsur-unsur  dari  delik  percobaan, yaitu: a. Harus ada niat
b. Harus ada permulaan pelaksanaan
c.  Pelaksanaan itu tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak sendiri
Ancaman  pidana  itu  hanya  ditujukan  terhadap  percobaan  kejahatan,
sedangkan untuk percobaan pelanggaran tidak bisa dikenakan pidana.
1) Pembantuan ( medepllichtige ) Menurut  Pasal  56  KUHP,  barangsiapa  yang  sengaja  membantu melakukan  kejahatan  dan  memberi  kesempatan  dengan  upaya  atau keterangan  untuk  melakukan  kejahatan  dalam  hal  pembantuan  maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Dan bila diancam dengan penjara seumur hidup, maka maksimum hukumannya 15 tahun.
2) Belum cukup umur ( Minderjarig ) Belum  cukup  umur  ( minderjarig )  merupakan  hal  yang  meringankan pemidanaan  karena  usia  yang  masih  muda  belia  itu  kemungkinan  sangat besar  dapat  memperbaiki  kelakuannya  dan  diharapkan  kelak  bisa  menjadi warga yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa.
Dalam  hubungannya  dengan  pertanggungjawaban  pidana  timbul pertanyaan,  apakah  setiap  anak  yang  bersalah  melakukan  suatu  tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan? pada mulanya, sistem pertanggungjawaban  bagi  anak-anak  didasarkan  kepada  kemampuan bertanggung  jawab,  sistem  yang  mendasarkan  kepada  kemampuan bertanggung jawab dan batas usia tertentu bagi seseorang anak, tidak dianut lagi  dalam  hukum  pidana  di  Indonesia  dewasa  ini.  Namun  yang  dianut sekarang  adalah  sistem  pertanggungjawaban  yang  menyatakan  bahwa semua  anak  asal  jiwanya  sehat  dianggap  mampu  bertanggung  jawab  dan dapat dituntut.
Bagi  anak  yang  mampu  bertanggung  jawab  masih  tetap dimungkinkan untuk tidak dipidana, terutama bagi anak yang masih sangat muda.  Namun  tidak  harus  diartikan  bahwa  Undang-undang  masih membedakan  antara  yang  mampu  dan  tidak  mampu  bertanggung  jawab. Menurut  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Anak terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan  atau  tindakan.  Dengan  menyimak  Pasal  23  ayat  (1)  dan  ayat  (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.
1. Pidana Pokok Ada  beberapa  pidana  pokok  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  anak nakal, yaitu:
a. pidana penjara
b. pidana kurungan
c. pidana denda, atau
d. pidana pengawasan.
2. Pidana Tambahan Pidana tambahan terdiri dari:
a. perampasan barang-barang tertentu
b. pembayaran ganti rugi.
3. Tindakan
Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal
24 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah: 43
a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh,
b. menyerahkan  kepada  negara  untuk  mengikuti  pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja,
c. menyerahkan  kepada  Departemen  Sosial,  atau  organisasi  sosial kemasyarakatan  yang  bergerak  di  bidang  pendidikan,  pembinaan, dan latihan kerja.
Selain  tindakan  tersebut,  hakim  dapat  memberi  teguran  dan  menetapkan syarat tambahan.
Penjatuhan  tindakan  oleh  hakim  dilakukan  kepada  anak  yang  melakukan perbuatan  yang  dinyatakan  terlarang  bagi  anak,  baik  menurut  peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain.
Dalam  segi  usia,  pengenaan  tindakan  terutama  bagi  anak  yang  masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui  umur  di atas 12 (dua belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal itu  mengingat  pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,  mental,  dan  sosial anak.
Sedang  rumusan  pengenaan  tindakan  terhadap  anak  menurut  Pasal  132 rancangan KUHP adalah:
1. pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya,
2. penyerahan kepada pemerintah atau seseorang,
3. keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau suatu badan swasta,
4. pencabutan surat izin mengemudi,
5. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,
6. perbaikan akibat tindak pidana,
7. rehabilitasi dan atau
8. perawatan di dalam suatu lembaga.
4. Pidana Penjara Berbeda  dengan  orang  dewasa,  pidana  penjara  bagi  anak  nakal  lamanya  ½ (satu  perdua)  dari  ancaman  pidana  orang  dewasa  atau  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun.  Terhadap  anak  nakal  tidak  dapat  dijatuhkan  pidana  mati maupun  pidana  seumur  hidup.  Dan  sebagai  gantinya  adalah  dijatuhkan salah satu tindakan.
5. Pidana Kurungan
43 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 27.
Pidana  kurungan  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  anak  nakal  maksimal setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi dewasa. Mengenai apakah  yang  dimaksud  maksimum  ancaman  pidana  kurungan  bagi  orang dewasa,  adalah  maksimum  ancaman  pidana  kurungan  terhadap  tindak pidana  yang  dilakukan  sesuai  dengan  yang  ditentukan  dalam  KUHP  atau Undang-undang lainnya (penjelasan Pasal 27).
6. Pidana Denda
Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda juga dijatuhkan setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.  Bila  denda  itu  tidak  dapat  dibayar,  maka  wajib  diganti  dengan latihan kerja selama 90 hari dengan jam kerja tidak lebih dari 4 jam sehari dan tidak  boleh  dilakukan  di  malam  hari.  Tentunya  hal  demikian  mengingat pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,  mental,  dan  sosial  anak  serta perlindungan anak.
7. Pidana Bersyarat Garis  besar  ketentuan  pidana  bersyarat  bagi  anak  nakal  sesuai  dengan rumusan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah:
1. Pidana  bersyarat  dapat  dijatuhkan,  apabila  pidana  penjara  yang dijatuhkan  paling  lama  2  (dua)  tahun,  sedangkan  jangka  waktu  masa pidana bersyarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Dalam putusan pidana bersyarat diberlakukan ketentuan berikut.
a. Syarat  umum,  yaitu  anak  nakal  tersebut  tidak  akan  melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
b. Syarat  khusus,  yaitu  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  hal tertentu  yang  ditetapkan  dalam  putusan  hakim  dengan  tetap memperhatikan kebebasan anak.
3. Pengawasan dan bimbingan
a. Selama  menjalani  masa  pidana  bersyarat,  jaksa  melakukan pengawasan  dan  bimbingan  kemasyarakatan  melakukan  bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
b. Anak  nakal  yang  menjalani  pidana  bersyarat  dibimbing  oleh  balai pemasyarakatan berstatus sebagai klien pemasyarakatan.
c. Selama  anak  nakal  berstaus  sebagai  klien  pemasyarakatan  dapat mengikuti pendidikan sekolah.

## 8. Pidana Pengawasan
Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak yakni pengawasan  yang  dilakukan  oleh  jaksa  penuntut  umum  terhadap  perilaku anak  dalam  kehidupan  sehari-hari  di  rumah  anak  tersebut  dan  pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.
Anak  nakal  yang  diputus  oleh  hakim  untuk  diserahkan  kepada  negara  di tempatkan  di  lembaga  pemasyarakatan  anak  sebagai  anak  negara,  dengan maksud  untuk  menyelamatkan  masa  depan  anak  atau  bila  anak menghendaki anak dapat diserahkan kepada orang tua asuh yang memenuhi syarat.
E. Kriteria Anak dan Hukuman
Pengertian  anak  dari  segi  bahasa  adalah  keturunan  kedua  sebagai  hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Di dalam bahasa Arab terdapat berbagai macam  kata  yang  digunakan  untuk  arti  anak,  sekalipun  terdapat  perbedaan yang  positif    di  dalam  pemakaiannya.  Kata-kata  sinonim  ini  tidak  sepenuhnya sama  artinya.  Umpamanya  “walad”  artinya  secara  umum  anak,  tetapi  dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia dan binatang yang bersangkutan. 44 Idealnya dunia anak adalah dunia istimewa tidak ada kekhawatiran dan tidak ada beban yang harus dipikul pada masa itu. Namun terkadang anak harus menanggung beban seperti orang dewasa karena dianggapnya sebagai miniatur orang  dewasa  terlebih  lagi  tidak  diperlukan  karakteristik  dan  ciri  khasnya mereka yang juga punya keinginan, harapan dan dunia mereka sendiri.
Pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda dan penulis hanya  memaparkan  pengertian  anak  dari  segi  hukum  Islam  maupun  hukum positif.  Hukum  Islam  telah  menetapkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  anak adalah  seorang  manusia  yang  telah  mencapai  umur  tujuh  tahun  dan  belum balligh,  sedang  menurut  kesepakatan  para  ulama,  manusia  dianggap  balligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun. 45 Kata balligh berasal dari fiil madi balagha,  yablughu,  bulughan yang  berarti  sampai,  menyampaikan,  mendapat, balligh, masak. 46
Pendapat  para  ahli  fiqh  mengenai  kedudukan  anak  berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu:
1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai  usia  7  tahun,  perbuatan  pidana  yang  dilakukannya  tidak dikenai hukuman.
2. Masa  kemampuan  berpikir  lemah.  Masa  ini  dimulai  sejak  anak berusia  7  tahun  sampai  usia  15  tahun.  Pada  masa  tersebut  mereka dijatuhi  pengajaran.  Pengajaran  ini  meskipun  sebenarnya  hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.
3. Masa  kemampuan  berpikir  penuh.  Masa  ini  dimulai  sejak  anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15  tahun  atau  18  tahun.  Pada  masa  ini  telah  dikenakan pertanggungjawaban  pidana  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan. 47
Adapun  menurut  Sayyid  Sabiq,  yang  dimaksud  dengan  batas  anak adalah  apabila  ia  telah  bermimpi  dengan  kata  lain  sudah  balligh. Salah  satu  tanda  balligh  itu  adalah  telah  sampai  umur  15  tahun seperti riwayat dari Ibnu Umar.
نزاجاف ةنس ةرشع سخم نبااناو ق دنلخا موي ويلع تضرعو نىزيج ملف ةنس ةرشع عبرا نبااناو دحا موي .م.ص بىنلا ىلع تض رع . 48
44 Fuad M. Fachruddin, Masalah Anak dalam Hukum Islam , (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), h. 24.
45 A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana , (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 369.
46 Mahmaud  Yunus, Kamus  Bahasa  Arab-Indonesia (Jakarta  :  Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur’an, 1973), h. 71.
47 Sudarsono, Kenakalan Remaja, cet. ke-2 (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), h. 10.
48 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Semarang : Toha Putra, t.t.), III: 410.
Menurut  Abdul  Qadir  Audah  anak  di  bawah  umur  dapat  ditentukan bahwa  laki-laki  itu  belum  keluar  sperma  dan  bagi  perempuan  belum  haid, ikhtilam dan belum pernah hamil. Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  sama  yakni  tentang kedewasaannya  yaitu  keluarnya  sperma  dan  telah  haid  serta  terlihatnya kecerdasan. 49 Dari dasar ayat al-Qur’an dan Hadiş serta dari berbagai pendapat tersebut  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  kedewasaan  menurut  islam  adalah dengan  ikhtilam  namun  terjadi  perselisihan  mengenai  batas  umurnya.  Hal  ini disebabkan  karena  adanya  perbedaan  iklim,  suhu,  temperamen,  dan  tabiat seseorang serta lingkungan sekitarnya.
Adapun  yang  menjadi  dasar  tidak  cakapnya  seorang  anak  adalah disandarkan pula pada ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur’an.
ملذاوما مهيلااوعفداف ادشر مهنم متسنا ناف.حاكنلااوغلباذا بٌح ىماتيلااولتباو . 50
Tersebut sebagai berikut حاكنلا اوغلب اذا بٌح Para ahli tafsir menafsirkan lafaz
ام ومانم فى ىري ناوىو مولحلب نوكي ةرات ملاغلاىف غولبلا ءاملعلا نمروهجم لاق :مللحا نىعي دىالر لاق دلولا ونم نوكي ىذلا قفادلا الدا وب لزني 51 .
Sedangkan dalam tafsir Ruh al-Bayan , lafaz حاكنلا اوغلب اذا بٌح hanya ditafsirkan apabila mereka telah sampai umur balligh atau dewasa ditandai dengan mimpi basah yang menyiapkan mereka untuk kawin dan selanjutnya disebut baligh. 52 Kemudian kapan seorang anak dapat dikatakan telah mencapai dewasa? Untuk menjawab hal ini dapat dilihat dari pendapat Imam Syafi’i, sebagaimana yang  telah  dikutip  oleh  Chairuman  dan  Suhrawardi  dalam  bukunya  hukum perjanjian  dan  hukun  Islam.  Imam  Syafi’i  mengungkapkan  apabila  telah sempurna  umur  15  tahun  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  kecuali  bagi  laki- laki  yang  sudah  ikhtilam  atau  perempuan  yang  sudah  haid  sebelum  mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa. 53
Seorang  anak  laki-laki  yang  mimpi  bersetubuh  sehingga  mengeluarkan air  mani  walaupun  belum  berumur  15  tahun  sudah  dianggap  dewasa  adalah disebabkan ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur’an:
مهلبقنم نيذلا نذأتساامكاونذأتسيلف مللحا مكنم لافطلاا غلباذاو 54 .
Seperti  halnya  dalam  hukum  jual  beli  oleh  anak  yang  belum  dewasa menurut ulama-ulama Islam adalah berbeda-beda. Tetapi sebagian besar ulama berpendapat  bahwa  jual  beli  yang  dilakukan  oleh  anak  yang  belum  dewasa boleh,  asalkan  ada  izin  dari  wali  dan  anak  tersebut  sudah  mumayiz  (bisa membedakan antara  baik dan  buruknya sesuatu).
49 Ibnu Rusyd, Bidayah al- Mujtahid, (tn.p: Wahriyai al-Kitab al-Arabiyah, t.t.), II :
211.
50 An-Nisa’ (4) : 6.
51 Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Jarir  at-Tabari, Tafsir  Jami‟  al-Bayan  „an  Ta‟wil  al- Qur‟an, (Beirut : Libanon, 1995), III : 335.
52 Ismail Haqqi, TafsirRūh al-Bayan, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), II : 126.
53 Chairumandan  Suhrawardi  K.  Lubis, Hukum  Perjanjian  dan  Hukum  Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h. 10.
54 An-Nur (24) : 59.
Pada  tingkatan  pertama,  kesepakatan    ulama  menyatakan  bahwa  tidak adanya  kemampuan  menggunakan  alam  pikirannya,  bermula  dari  anak  itu dilahirkan sampai ia berumur 7 tahun.
Dalam  tingkatan  kedua,  kemampuan  untuk  menggunakan  pikirannya akan  tetapi  masih  lemah  karena  kondisis  jiwa  yang  masih  labil.  Tingkatan  ini bermula dari umur 7 tahun sampai anak tersebut baligh.
Sedangkan untuk tingkatan ketiga, kemampuan dalam mempergunakan alam  pikiranya  secara  sempurna  dimulai  dari  balighnya  seorang  anak  yaitu setelah  berumur  15  tahun  (  pendapat  keumuman  ulama  fiqih)  atau  setelah berumur 18 tahun (pendapat Abu Hanifah dan Mashur Malik)
Al-Qur’an memandang tentang anak secara global dapat diformulasikan dengan prinsip: “anak tidak menjadi sebab kesulitan dan kesengsaraan orang tua dan  orang  tua  tidak  menjadi  penyebab  kesulitan  dan  kesengsaraan  anak- anaknya. Sebagaimana firman Allah swt:
... .هدلوب ولدلوم لاو اىدلوب ةدلاوراضت لا
55
Ayat  di  atas  dapat  dimengerti  bahwa  antara  anak  dan  orang  tua mempunyai hubungan timbal balik saling menguntungkan. Mafhumnya adalah orang  tua  harus  memelihara  anak-  anaknya  dengan  baik  agar  anak  dapat tumbuh dan hidup serta tumbuh dengan wajar. Jika anak dapat tumbuh secara wajar baik fisik,jasmani   maupun rohaninya niscaya akan menjadi anak baik dan tidak  akan  menyengsarakan  malahan  dapat  mendo’akan  kedua  orang  tuanya agar selamat dan bahagia  di dunia maupun akhirat.
Al-Qur’an  secara  jelas  memberikan  gambaran-gambaran  tentang keberadaan anak dalam kehidupan, diantaranya:
1. Anak sebagai penyejuk hati, firman Allah SWT:
اماما نٌقتملل انلعجاو نٌعاةرقانتايرذو انجوزا نم انلبىانبر نولوقي نيذلاو 56
2. Anak sebagai perhiasan hidup di dunia,firman Allah SWT:
....ايندلا ةويلحا ةنيز نونبلاو لالدا 57
Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Ţalib:
ماوق لا للهااهعجم دقو ةرخلاا ثرح لحاصلا لمعلاو .ايندلا ثرح نونبلاو لالدا 58

## 3. Anak sebagai kabar gembira
.ايسم لبق نم ول لعنج لم ىيح وسما ملاغب كرشبناناايركزاي
59

## 4. Anak sebagai cobaan
مكدلاواو مكلاوماانما
.ميظعرجا هدنع للهاو ةنتف
60
.ميظعرجا هدنع للها ناو ةنتف مكد لاواو مكلاوماانمااوملعاو 61
Al-Fitnah  yaitu  cobaan  dan  ujian,  yakni  sesuatu  yang  berat  hati  untuk melakukan, meninggalkan, menerima, atau menolaknya. Fitnah bisa terjadi pada
55 Al-Baqarah (2) : 233.
56 Al-Furqan (25) : 74.
57 Al-Kahfi (18) : 46.
58 Musthafa  al-Maraghi, Tafsir  al-Maraghi, alih  bahasa  oleh  Anwar  Rasyidi, (Semarang : Toha Putra, 1988), h. 29.
59 Maryam (19) : 7.
60 At-Taghabun (64) : 15.
61 Al-Anfal (8) : 28.
keyakinan,  perkataan,  perbuatan  dan  apa  saja. Akan  halnya  dengan  anak-anak memang cinta kita terhadap mereka adalah termasuk hal yang telah Allah SWT titipkan  dalam  fitrah  kita.  Oleh  karena  itu,  cinta  terhadap  anak-anak  dapat membawa  orang  tuanya  bersedia  untuk  mengeluarkan  segala  yang  ada  demi anak.
Menurut  suatu  riwayat  dari  Abu  Said  al-Khudri  yang  diriwayatkan secara marfu’ dari Nabi saw:
.ةنزلز ةلخبم ةنبلر وناو بلقلا ةرثم دلولدا 62
Anak  itu  buah  hati,  dan  sesungguhnya  dia  adalah  penyebab  kekecutan hati,  kekikiran,  dan  kesedihan.  Jadi,  fitnah  yang  ditimbulkan  oleh  anak  adalah lebih  besar  dari  pada  yang  ditimbulkan  oleh  harta,  sehingga  orang  mau  saja mencari harta haram dan mengambil harta orang lain secara batil demi anak.
Maka  wajib  bagi  setiap  mukmin  untuk  memelihara  diri  dari  kedua macam  fitnah  tersebut.  Dari  keterulangan  dua  ayat  di  atas,  menggambarkan betapa pentingnya anak sebagai cobaan dan memerlukan perhatian yang cukup. Sehinga  tidak  menutup  kemungkinan  jiwa  anak  dapat  menjadi  musuh  bagi orang tuanya karena kurangnya pendidikan dari orang tua terutama pendidikan dalam lingkungan keluarga. Firman Allah SWT:
.ميحرروفغ للها ناف اورفغتو اوحفصتو اوفعت ناو مىورذحاف مكلاودع مكدلاواو مكجاوزا نم نااونما نيذلا اهيااي 63
Karena kerap kali terjadi bahwa seseorang berbuat salah terhadap orang lain demi kepentingan isteri atau anak-anaknya, jadi dalam suatu hal, isteri atau anak  dapat  menjadi  musuh.  Hendaklah  diingat  bahwa  disini  digunakan  kata Mim yang artinya hanya kadang-kadang saja  seseorang terjerumus dalam jalan kejahatan. 64
Dari  ayat  ini  dapat  ditafsirkan  bahwa  gara-gara  istri  dan  anaknya, seorang  suami  akan  menjadi  binasa,  karena  keduanya  selalu  mencela  dan mengejeknya, karena kemiskinannya, sehingga ia melaksanakan perbuatan yang jahat (untuk menghilangkannya), hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw:
.كلهيفؤسلا بكارم بكنًفرقفلاب ونانًعي هدلوو وتجوزدي ىلع لجرلا كلاى ويف نوكي بٍما ىلع نامز تيأي 65
Al-Qur’an  menempatkan  anak  pada  posisi  yang  sangat  penting  ini terbukti  bahwa  ada  sebuah  ayat  yang  mengetengahkan  anak  dengan  statemen sumpah, yaitu :
دلاوو .دلوامو
66
Allah  swt.  tidak  menggunakan  statemen  sumpah  kecuali  untuk  hal-hal yang  penting  dan  harus  mendapat  perhatian.  Secara  konseptual  al-Qur’an menyikapi anak sebagai sosok yang penting dan harus mendapat perhatian yang serius.
62 Mustafa al-Maraghi, Tafsir., h. 374.
63 At-Taghabun (64) : 14.
64 Maulana  Muhammad  Ali, The  Holy  Qur‟an, alih  bahasa  H.  M.  Bachrum, (Jakarta : Dar al-Kutubiyah al-Islamiyah, 1979), h. 1429.
65 Mustafa al-Maraghiy, Tafsir ., XXVIII: 129.
66 Al-Balad (90) : 3.
Dalam  suatu  peraturan  hukum  pidana  baik  yang  memuat  larangan melakukan  maupun  perintah  untuk  melakukan  sudah  semestinya  disertai dengan adanya sanksi atau hukuman supaya bentuk larangan maupun perintah itu  diakui  oleh  segenap  anggota  masyarakat  yang  bersangkutan.  Kemudian bagaimana cara menghukum pelanggar aturan itu tentunya memerlukan aturan lebih lanjut yang merupakan bagian dari suatu sistem hukuman.
Sanksi  atau  hukuman  dalam  hukum  pidana  Islam  disebut „īqāb (bentuk singularnya  sedangkan  bentuk  pluralnya  adalah „uqūbah )  yang  memiliki  arti siksaan  atau  balasan  terhadap  kejahatan.  Abd.  al-Qadir  Audah  memberikan definisi  hukuman  sebagai  pembalasan  atas  pelanggaran  perintah syara‟ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.
Sedangkan menurut Abu Zahrah, hukuman  merupakan siksaan bagi si pelaku  kejahatan  sebagai  balasan  baginya  dan  hukuman  itu  merupakan  suatu ketetapan syara‟ di  dalam  menghilangkan mafsadah ,  dan  menghilangkan mafsadah itu sendiri merupakan kemaslahatan.
Senada  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Abd.  al-Qadir  Audah  tersebut,
Ahmad  Fathi  Bahansi  mengemukakan  tentang  hukuman  adalah  bahwa hukuman  juga  merupakan  bagian  ketetapan  dari  syar’i  sebagai  upaya pencegahan terhadap dilakukannya pelanggaran-pelanggaran baik yang berupa melakukan  perbuatan  yang  dilarang  maupun  melakukan  suatu  perintah  dari syar‟i itu, yang dengan upaya pencegahan itu seorang pelaku jarimah tidak lagi melakukan  pelanggaran  itu  atau  perbuatan-perbuatan  yang  pada  intinya melanggar  aturan.  Dalam  hal  ini  hukuman  itu  lebih  bersifat prevensi (pencegahan)  khusus  yaitu  bagi  pelaku  jarĩmah.  Berbeda  dengan  pemaparan Abd.  al-Qadir  Audah  yang  lebih  bersifat prevensi umum  atau  dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
Dari  beberapa  pengertian  di  atas  dapat  dikemukakan  bahwa  hukuman merupakan balasan atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban dari perbuatannya, dan ditetapkannya hukuman bertujuan untuk kemaslahatan bersama.
Esensi  dari  hukuman  bagi  pelaku  suatu jarimah menurut  Islam  adalah pertama,  pencegahan  serta  balasan  ( ar-rad  „u  wa  al-zajru ),  dan  kedua  adalah perbaikan dan pengajaran ( al-islah wa at-tahzib ). Dengan tujuan tersebut, pelaku jarimah diharapkan  tidak  mengulangi  perbuatan  jeleknya.  Di  samping  itu  juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.
1. Perbuatan Anak-anak yang Dianggap Sebagai suatu Pelanggaran Jarimah (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu hudud, qisas diyat dan ta‟zir . 67
i. Jarimah Hudud
Yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis ancaman dan hukumannya ditentukan  oleh  nas,  yaitu  hukuman had (hak  Allah).  Hukuman  had  yang dimaksud  tidak  mempunyai  batas  terendah  dan  tertinggi  dan  tidak  bisa
67 Makhrus  Munajat, Dekonstruksi  Hukum  Pidana  Islam ,  cet.  ke-1  (Yogyakarta: Logung, 2004), h. 44.
dihapuskan  oleh  perorangan  (si  korban  atau  walinya)  atau  masyarakat  yang mewakili (ulil amri).
Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah hudud ada  tujuh,  yaitu:  zina, qazf (menuduh  zina),  pencurian,  perampokan  atau penyamunan  ( hirabah ),  pemberontakan( al-baghy ),  minum-minuman  keras,  dan riddah (murtad).
ii. Jarimah Qisas Diyat
Yaitu  perbuatan  yang  diancam  dengan  hukuman qisas dan diyat. Yang termasuk dalam kategori jarimah qisas diyat :
1. pembunuhan sengaja ( al-qatl al-amd )
2. pembunuhan semi sengaja ( al-qatl sibh al-amd )
3. pembunuhan keliru ( al-qatl khata‟ )
4. penganiayaan sengaja ( al-jarh al-amd )
5. penganiayaan salah ( al-jarh khata‟ )
iii. Jarimah Ta’zir
Yaitu  memberi  pelajaran,  artinya  suatu jarimah yang  diancam  dengan hukuman ta‟zir yaitu  hukuman  yang  selain had dan qisas  diyat .  Yang  termasuk dalam  kategori jarimah  ta‟zir seperti  sumpah  palsu,  saksi  palsu,  mengicu timbangan, mengingkari janji, menghianati amanat, dan menghina agama.
2. Ketentuan Pemidanaan Hukuman atas tindakan pidana dibagi dalam empat kelompok yaitu: 68
1. Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan, cambuk, rajam sampai mati,
2. Membatasi  kebebasan  yang  meliputi  hukuman  penjara  atau  mengirim  si terhukum ke pengasingan.
3. Membayar denda.
4. Peringatan yang diberikan hakim Adapun  secara  rinci  suatu  hukuman  yang  diterapkan  terhadap  pelaku jarimah dapat dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu:
1. Berdasarkan  pertalian  satu  hukuman  dengan  hukuman  lainnya.  Poin  ada empat tipologi, yaitu:
a. Hukuman  Pokok  ( al-„uqũbah  al-asliyah ),  yaitu  hukuman  yang  telah ditetapkan  dan  merupakan  hokum  asal  daari  suatu  jarimah  seperti hukuman qişaş dalam pembunuhan, rajam, perzinahan dan potong tangan dalam pencurian.
b. Hukuman  Pengganti  ( al-„uqũbah  al-badaliyah ),  yaitu  hukuman  yang mengganti  hukuman  pokok  apabila  hukuman  pokok  tidak  dapat dilaksanakan karena alasan syar’i seperti denda dalam hukuman qişaş dan ta’zir sebagai pengganti hukuman had dan qişaş.
c. Hukuman  Tambahan  ( al-„uqũbah  al-taba‟iyah ),  yaitu  yang  mengikuti hukuman  pokok  tanpa  mengikuti  keputusan  secara  tersendiri.  Seperti
68 Abdurrahman I. Doi, Tindak Pidana dalam Syari‟at Islam , alih bahasa Sulaiman Rasjid, cet. ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 11.
larangan  menerima  warisan  bagi  orang  yang  melakukan  pembunuhan terhadap keluarga dan itu merupakan tambahan dari hukuman qişaş.
d. Hukuman  Pelengkap  ( al-„uqũbat  al-takmiliyah ),  yaitu  hukuman  yang mengikuti  hukuman  pokok  dengan  syarat  ada  keputusan  tersendiri  dari hakim.
2. Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman
a. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas. Artinya hukuman itu tidak ada batas tertinggi dan terendahnya. Seperti hukuman had dengan 80 kali cambukan
b. Hukuman  yang mempunyai batas tertinggi  dan terendah di mana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai di antara dua batas tersebut. Seperti penjara atau jilid dalam jarimah ta’zir.
3. Berdasarkan besarnya hukuman yang telah ditentukan
a. Hukuman  yang  telah  ditentukan  macam  dan  besarnya,  di  mana  seorang hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah atau diganti dengan hukuman lain.
b. Hukuman  yang  diserahkan  kepada  hakim  untuk  dipilihnya  dari sekumpulan  hukuman-hukuman  yang  telah  ditetapkan  oleh  syara’  agar bisa disesuikan dengan keadaan perbuatan dan perbuatannya.
4. Berdasarkan tempat dilakukannya hukuman
a. Hukuman  badan,  yaitu  hukuman  yang  dikenakan  pada  anggota  badan manusia. Seperti jilid.
b. Hukuman yang dikenakan pada jiwa, seperti hukuman mati.
c. Hukuman  yang  dikenakan  kepada  kemerdekaan  manusia  seperti hukuman penjara atau pengasingan.
d. Hukuman harta, seperti hukuman diyat dan perampasan.
5. Berdasarkan macamnya jarimah serta hukumannya
a. Hukuman  had,  yaitu  hukuman  yang  ditetapkan  atas  jarimah-jarimah hudud.  Antara  lain:  jilid  100  kali,  pengasingan,  rajam.  Tiga  macam hukuman tersebut ditetapkan bagi jarimah perzinahan. Jilid 80 kali bagi jarimah  Qadaf  dan  peminum  khamr,  potong  tangan  bagi  jarimah pencurian  dan  hukuman  mati  bagi  pembunuhan.  Hukuman  mati  dan salib,  pemotongan  anggota  badan,  dan  pengasingan.  Ketiga  hukuman tersebut  ditetapkan  dalam  jarimah  hirabah.  Hukuman  mati  dan perampasan harta bagi jarimah murtad dan pemberontakan.
b. Hukuman  Qişaş-Diyat,  yaitu  hukuman  yang  ditetapkan  atas  jarimah:  1) Qisas,  yaitu  pelaku  jarimah  dijatuhi  hukuman  setimpal  bagi perbuatannya. 2) Diyat, yaitu hukuman pokok bagi jarimah pembunuhan dan  penganiayaan  semi  sengaja  dan  tidak  sengaja.  3)  Pencabutan  hak waris  dan  menerima  wasiat  merupakan  hukuman  tambahan  dalam jarimah pembunuhan tidak sengaja.
c. Hukuman  Ta’zir,  yaitu hukuman  yang  ditetapkan  untuk jarimah-jarimah ta’zir seperti penjara kurungan, pengasingan, ancaman, dan denda. Maksud  pokok  hukuman  dalam  Islam  adalah  memelihara  dan menciptakan  kemaslahatan  manusia  dan  menjaga  mereka  dari  hal-hal  yang mafsadah. Dengan demikian hukuman yang baik adalah hukuman yang mampu memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Mampu  mencegah  seseorang  dari  perbuatan  maksiat  ( preventif )  dan mampu menjerakan setelah terjadinya perbuatan ( preventif ).
b. Batas  tertinggi  dan  terendah  suatu  hukuman  disesuaikan  dengan kebutuhan kemaslahatan masyarakat.
c. Memberikan hukuman bukanlah untuk membalas dendam namun untuk kemaslahatan.
d. Hukuman  merupakan  upaya  terakhir  dalam  menjaga  seseorang  supaya tidak  jatuh  dalam  suatu  maksiat.  Karena  seseorang  akan  terjaga  dari perbuatan  maksiat  apabila  memiliki  iman  yang  kokoh,  berakhlak  mulia dan  dengan  adanya  sanksi  duniawi  yang  diharapkan  mencegah seseorang kedalam tindak pidana.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ra, disebutkan:
اورم لاق.م.ص للها لوسر نا هدج نع بيعش نب رمع نع ةلاصلاب مكدلاوا اهيلع مىوبرضاو نٌنس عبس ءانبا مىو اوقرفورشع ءانبا مىو .عجاضلدا فى مهنيب 69
Menurut  seruan  di  atas  sanksi  pukulan  diakui  juga  oleh  Islam,  setelah melakukan upaya seperti nasehat atau cara lain sampai pada sanksi yang berat, namun bersifat mendidik.
Macam-macam bentuk atau cara yang dapat dipergunakan dalam rangka mendidik  anak  dalam  situasi  kondisi  dan  obyek  didik  dapat  kita  gali  dari  al- Qur’an. Mengingat obyek didik yang bermacam-macam serta situasi dan kondisi yang berbeda-beda maka tidaklah bijaksana apabila dalam mendidik anak hanya mengandalkan satu metode saja.
Di antara metode-metode dalam rangka memberikan sanksi kepada anak yang nakal antara lain:
1. Metode Ta’lim
نا ءلاؤى ءاسم اب نىؤبنا لاقف ةكئللدا ىلع مهضرع ثم اهلك ءاسم لاا مدا ملعو
.نٌقداص متنك 70
Metode  ta’lim  secara  harfiah  artinya  memberikan  sesuatu  kepada seseorang yang belum tahu. Metode ta’lim ini diterapkan terhadap obyek yang sama  sekali  belum  punya  gambaran  atau  pengetahuan  tentang  apa  yang dihadapinya.  Oleh  karena  itu,  orang  tua  bertanggung  jawab  untuk  memenuhi tuntutan  anak  terutama  kebutuhan  rohaninya,  baik  dalam  perintah  maupun larangan yang telah ditetapkan dalam agama.
2. Metode Tarhīb
عطتساام ملذاودعاو
و مكودعو للهاودع وب نوبىرت ليلخا طابر نمو ةوق نم مت
فوي للها ليبس فى ئش نم اوقفنت امو .مهملعي للها منهوملعت لا .منهود نم نيرخا
.نوملظت لا متناو مكيلا
71
Metode  ini  artinya  menimbulkan  perasaan  takut  yang  hebat  kepada lawan. Metode tarhib berarti suatu cara yang digunakan dalam mendidik anak
69 Ustadz Bey Arifin, dkk, Seruan Abu Dawud , (Semarang: Al-Syifa’, 1992), I: 326.
70 Al-Baqarah (2): 31.
71 Al-Anfal (8): 60.
dengan cara penyampaian ancaman kekerasan terhadap anak. Anak-anak yang nakal agar tidak meneruskan kebiasaan buruknya.
Metode tarhīb berarti  tidak  membenarkan  secara  semena-mena  kepada orang  tua  untuk  melakukan  kekerasan  pada  anak-anaknya  tanpa  pengetahuan yang benar mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh anak.
Metode  tarhib  digunakan  bilamana  anak  yang  melakukan  kesalahan sudah  diperingatkan  dengan  cara  memberitahu  dan  ternyata  anak  tidak  mau menghentikan  perbuatan  buruknya  bahkan  menimbulkan  kecemasan  kepada orang lain.
3. Metode Tagrīb
لعجدقف نيعاوذخ نيعاوذخ.م.ص للها لوسر لاق:لاق تماصلا نب ةدابع نع .مجرلاو ةئامدلج بيثل اب بيثلاو ةنس يفنو ةئامدلجركبلابركبلا,لايبس نلذ للها
72
Hadis ini dapat dijadikan dasar bagi kita dalam memilih berbagai metode pendidikan dan pangajaran anak yang sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan hadis.
Pendidikan  dan  pengajaran  tidak  hanya  ditujukan  untuk  memberikan hal-hal  yang  menyenangkan  kepada  anak,  tetapi  juga  menjatuhkan  hukuman kepada anak bila  bersalah.
Anak  nakal  dalam  pengertian  yang  umum  adalah  mereka  yang melakukan hal-hal negatif sebagai anak yang tidak melanggar ketentuan hukum negara ataupun agama. Misalnya anak suka membuat kotor di rumah.
Adapun  pengertian  nakal  dalam  hukum  adalah  anak-anak  yang  sudah berani  melakukan  tindak  pidana,  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  orang dewasa.  Misalnya  berani  mencuri  uang  baik  milik  saaudaranya  maupun  milik orang lain.
Dengan  memperhatikan  al-Qur’an  dan  sunnah  Nabi  saw,  kita menemukan  banyak  metode  yang  dapat  digunakan  dalam  upaya  mendidik anak. Di antara metode tersebut adalah metode tagrīb , dalam metode tagrīb orang tua diperbolehkan memberikan hukuman kepada anaknya dan
mengasingkannya untuk sementara waktu barangkali menitipkannya di rumah penampungan anak-anak nakal.
Penerapan  metode tagrīb ini  memang  dilakukan  untuk  menghukum anak-anak  yang  tidak  dapat  diatasi  dengan  cara  yang  halus  seperti  nasehat, teguran,  dan  ancaman.  Oleh  karena  itu,  orang  tua  dituntut  untuk  memberi pertimbangan  yang  matang  dari  keluarga  dekat  lainnya  sebelum  menerapkan metode tagrīb demi kebaikan anak pada masa datang.

## F. Kriteria Tindak Pidana bagi Anak-anak
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, terdapat pasal 4 yang mengatur tentang pemidanaan terhadap batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997  tentang  Peradilan  Anak  Bab  I  Pasal  4  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud
72 M.  Thalib, Pendidikan  Islami:  Metode  30  T ,  cet.  ke-1,  (Bandung:  Irsyad  Baitus Salam, 1996), h. 214.
dengan  anak  adalah  orang  dalam  perkara  anak  telah  mencapai  usia  8  tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. 73
Berdasarkan  ketentuan  undang-undang  tersebut,  apabila  seorang  anak telah melebihi batas usia anak yang telah ditentukan maka pelaku tersebut tidak dikatakan  anak-anak  lagi  menurut  hukum  positif.  Pernyataan  tersebut  juga didukung oleh kalangan ahli psikologi yang mengungkapkan bahwa masa anak- anak merupakan masa progresif yang biasanya dimulai dari masa usia sekolah atau  usia  7  tahun  sampai  usia  20  tahun.  Namun  terkadang  batasan  dari  sifat anak-anak tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti karena hal ini berkaitan erat  dengan  sifat  pertanggungjawaban  atas  segala  perbuatan  yang  dikerjakan sehingga istilah anak-anak akan terlepas dengan perkembangan dan kematangan jiwa  seseorang.  Hal  ini  dapat  dimungkinkan  sifat  kedewasaan  terjadi  lebih lambat dari yang biasanya terjadi. 74
Para  sosiolog  juga  tidak  menyangkal  batasan  umur  anak  seperti  yang disebutkan dalam Undang-undang Peradilan Anak. Akan tetapi usia anak-anak tersebut  akan  dipengaruhi  oleh  keadaan-keadaan  yang  terdapat  di  sekitar lingkungannya  dan  faktor  lingkungan  itulah  yang  sangat  mempengaruhi terhadap  pembentukan  kepribadian  seseorang.  Sehingga  kasusnya  akan  sama seperti yang telah diungkapkan oleh para ahli sosiologi.
Sedangkan dalam fiqh Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan  usia  anak-anak  di  samping  banyaknya  perbedaan  pendapat  di  antara para  ulama.  Para  ulama  fiqh  berijma  bahwa  seorang  anak  bila  telah berihtilam maka dipandang balig . Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan haid atau kuat untuk hamil. Sesuai dengan ayat al-Qur’an:
مللحا مكنم لافط لاا غلب اذاو . 75
Namun terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam penentuan umur. Ada tiga pendapat tentang hal tersebut, yaitu:
1. Mazhab Hanafi Mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang balligh sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Adapun hujjahnya ialah:
هدشا غلبي بٍح نسحا يى بٍل لب لاا ميتيلا لام اوبرقتلاو . 76
Kedewasaan  anak  laki-laki  sebagaimana  yang  diriwayatkan  dari  Ibnu Abbas  adalah  dari  usia  18  tahun.  Adapun  anak  perempuan perkembangan  dan  kesadarannya  adalah  lebih  cepat,  oleh  sebab  itu usia  awal  kedewasaannya  dikurangi  satu  tahun  sehingga  anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.
2. Mazhab Syafi’i dan Hambali
Mereka  berpendapat  bahwa  bila  seorang  anak  laki-laki  dan  perempuan apabila  telah  sempurna  berusia  15  tahun,  kecuali  bagi  laki-laki  yang sudah  ihtilam  dan  perempuan  yang  sudah  haid  sebelum  usia  15  tahun maka keduanya dinyatakan telah balligh. Mereka juga berhujjah dengan
73 Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Peradilan Anak , cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), h. 2.
74 Samoel Soeitoe, Psikologi Perkembanagan , (Jakarta: Cahaya Tunggal, 1973), h. 51.
75 An-Nur (24): 59.
apa yang diriwayatkan dari  Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian  Nabi  tidak  memperkenankannya  ikut  dalam  peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandak yang  ketika  itu  ia  telah  berumur  15  tahun  dan  ia  diperkenankan  oleh Nabi untuk perang Khandak. 77

## 3. Jumhur Ulama Fiqh
Bahwasanya usia balligh bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman.
Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan  usia  balligh  yang  dipandang  usia taklif (usia  pembebanan hukum).
Sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah mumayyiz yaitu  anak  yang  mengerti  maksud  dari  kata-kata  yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 tahun maka belum dikatakan mumayyiz . Hukum anak mumayyiz itu tetap berlaku sampai  anak  itu  dewasa.  Dewasa  ini  maksudnya  cukup  umur  untuk berketurunan  dan muncul  tanda-tanda laki-laki dan  perempuan  yang  biasanya pencapaian umur bagi laki-laki berusia 12 tahun sedang perempuan 9 tahun.
Kemudian  kalau  anak  sudah  melewati  usia  tersebut  bagi  laki-laki  12 tahun dan 9 tahun bagi perempuan namun belum tampak gejala-gejala bahwa ia sudah  dewasa  dari  segi  lahiriah  maka  keduanya  ditunggu  sampai  berusia  15 tahun.
Menurut  pendapat  Abu  Yusuf  dan  Muhammad  L.  Hasan  menentukan usia  dewasa  bagi  laki-laki  18  tahun  dan  bagi  perempuan  17  tahun.  Mereka berdua juga berhujjah dengan firman Allah SWT di atas. Menurut mereka lafaz دشا yang  diterjemahkan  dengan  dewasa  dimaksudkan  dengan  umur  18  tahun karena  usia  tersebut  dianggap  telah  matang  dari  segi  kematangan  fisik  dan psikis.
Sedangkan  istilah  dewasa  dengan  kalimat دشا maksudnya  adalah sanggup bertindak dengan baik dalam mengurus harta dan menampakkan harta itu  dengan  pikiran  yang  sehat,    tindakan  yang  bijaksana,  dan  sesuai  dengan peraturan agama. Dalam hal penetapan kata dewasa terdapat perbedaan, hal itu berdasarkan  atas  keadaan  anak  dan  perkembangan  masa  yang  dilaluinya.  Apa yang  telah  ditetapkan  oleh  para  ulama  fiqh  itu  hanyalah  standar  yang  relatif, dalam hal ini Fathy Zaghlul memberi penjelasan bahwa seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki kemampuan sehingga ia mencapai usia mumayyiz hanya  saja  akal  dan  bakatnya  masih  tetap  muda,  belum  kuat  untuk  menilai perbuatan-perbuatan  yang  dilakukannya  walaupun  melakukannya  dengan sengaja.  Namun  kemampuan  menilai  itu  baru  diperolehnya  setelah  ia  dewasa, yaitu setelah akalnya cukup memiliki kebijaksanaan dan  pandangan yang  jauh ke depan.
77 Muhammad  Ali  al-Sabuni, Rawai‟ul  Bayan  Tafsir  fi  al-Ayat  al-Ahkam  min  al- Qur‟an ,  diterjemahkan  oleh  Saleh  Mahfud, Tafsir  Ayat-ayat  Hukum  dalam  Al-Qur‟an , (Bandung: Al-Ma’arif, 1994), II: 369.
Dalam menetapkan batas usia dewasa, perundang-undangan dewasa ini berbeda-beda, ada yang menetapkan usia 12 tahun bagi perempuan dan 14 tahun bagi laki-laki dan ini sudah berlaku sejak zaman Romawi dahulu di saat orang- orang  hidup  dewasa  dan  bahaya  belum  begitu  dikhawatirkan  terjadi.  Karena anak-anak  selalu  dikelilingi  oleh  kerabatnya  sehingga  tidak  ada  motif  untuk memperlambat  batas  kedewasaan  anak-anak.  Namun  setelah  masyarakat berkembang  pesat  dengan  kemajuan  diberbagai  bidang  kehidupan  yang  dapat memicu seorang anak bisa lebih cepat menjadi dewasa, maka batas usia dewasa dapat ditentukan lebih awal.
Sehingga  dalam  hukum  Islam  yang  lebih  luas,  hal  tersebut  tidak disebutkan secara terperinci dengan tidak adanya nas al-Qur’an yang membatasi batasan umur bagi anak-anak. Dalil yang secara umum hanyalah mengatur agar anak dijaga, dirawat, dan dididik sampai anak itu menikah. Seperti dalam hadiş Nabi Saw:
رانلاانماباجح ولاتك بًيد وا نمقي نٌب بٍح نهيلع قفني تانب ثلاث ول ناك نم . 78 Pengertian  kata تح نمقي  نيب  ي dalam hadiş  itu berarti  hingga  berpisah  atau menikah. Dalam Kompilasi  Hukum Islam di Indonesia, pengertian anak dalam kaitannya dengan Pemeliharaan Anak (Bab XIV Pasal 98) adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, adapun bunyi lengkapnya sebagai berikut:
Batas  usia  anak  yang  mampu  berdiri  sendiri  atau  dewasa  adalah  21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan. 79
Jika  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut  dianggap  sebagai  salah  satu penafsiran  yang  sah  atas  hukum  Islam,  maka  batasan  yang  diberikannya  itu dapat disebut sebagai aturan Islam yang patut dipegang.
Menurut  Abdul  Wahab  Khalaf,  manusia  dalam  kaitannya  dengan keahlian melaksanakan suatu tugas terbagi dalam tiga keadaan yaitu:
a. Manusia  terkadang  tidak  mempunyai  keahlian  melaksanakan  atau kehilangan  keahlian.  Dalam  hal  ini  berlaku  pada  anak-anak  yang masih kanak-kanak dan pada orang gila pada usia berapa pun.
b. Manusia  terkadang  tidak  sempurna  dalam  keahlian  melaksanakan tugas,  hal  itu  terjadi  pada  anak-anak  yang  baru  mencapai  usia mumayyiz atau masa sebelum menginjak usia balligh.
c. Manusia  terkadang  sempurna  dalam  keahlian  melaksanakan  tugas, hal  itu  terjadi  pada  orang  yang  telah  mencapai  usia  dewasa  dan berakal.  Jadi  usia  itu  disebut  dengan ahliyat  al-  „ada yang  sempurna yang  juga  dapat  dinyatakan  dengan  kedewasaan  manusia  atau akalnya. 80
Tingkatan pertama kesepakatan ulama mengatakan bahwa tidak adanya kemampuan menggunakan akal pikirannya bermula dari anak itu dilahirkan dan berakhir  sampai  berusia  tujuh  tahun.  Tingkatan  kedua  menunjukkan  adanya
78 Imam  Baihaqi, Al-Sunnah  Al-Kubra ,  (Beirut:  Muhammad  Amin  BMJ,  1352),  I: 271.
79 Departemen  Agama, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonsia ,  (Jakarta:  Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001), h. 50.
80 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Usul Fiqh , (Beirut: Dar al-Kuwaitiyah, 1998), h. 137.
kemampuan untuk mempergunakan akal pikirannya, akan tetapi  masih lemah. Tingkatan  ini  bermula  dari  anak  berumur  tujuh  tahun  dan  berakhir  sampai balligh.  Adapun  tingkatan  ketiga  menunjukkan  bahwa  kemampuan  untuk mempergunakan  akal  pikirannya  secara  sempurna  itu  dimulai  dari  ballighnya seorang  anak  yang  berumur  15  tahun  (pendapat  keumuman  ulama  fiqh)  atau setelah  berumur  18  tahun  (pendapat  Abu  Hanifah  dan  Masyhur  Malikiyah). Menurut  Imam  Malik  dan  Abu  Hanifah  bahwa  orang  yang  tidak  pernah bermimpi  (mengeluarkan  mani)  itu  tidak  dinyatakan  dewasa  kecuali  bila  telah sampai  pada  usia  17  tahun.  Sedang  dalam  riwayat  lain  yang  termasyhur  dari Abu Hanifah adalah 19 tahun. Sehingga dari pernyataan di atas terlihat bahwa keduanya lebih cenderung memilih usia anak dari pada ikhtilam itu sendiri. 81 Suatu  perbuatan  dinamakan jarimah (tindak  pidana,  peristiwa  pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata  aturan  masyarakat,  nama  baik,  perasaan  ataupun  hal-hal  ini  yang  harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya.
Selain  perbuatan  tersebut  mengakibatkan  kerugian  kepada  pihak  lain, perbuatan tersebut telah ditetapkan oleh negara dalam bentuk undang-undang, demikian pula dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jarimah) apabila perbuatan tersebut telah diatur oleh nas . Undang-undang  maupun nas tersebut  tidak  mempunyai  arti  tanpa adanya  dukungan  yang  dapat  memaksa  seseorang  untuk  mematuhi  peraturan tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman atau sanksi.
Hukum  pidana  positif  memandang  bahwa  seorang  anak  ketika melakukan  perbuatan  yang  melanggar  hukum  itu  dapat  dipidanakan  jika perbuatan tersebut mengandung beberapa unsur yakni:
a. perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak
b. perbuatan itu melanggar aturan atau norma
c. perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut. Ketiga unsur itu harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.
Adapun  ketentuan  sanksinya  menurut  hukum  pidana  positif  terutama yang terdapat pada ketentuan Undang-undang Peradilan Anak No.3 Tahun 1997 terdiri dari:
a. Pidana penjara (maksimal 10 tahun)
b. Pidana kurungan
c. Pidana denda
d. Pidana pengawasan.
Terhadap  anak  nakal  tidak  dapat  dijatuhkan  pidana  mati  maupun  pidana seumur  hidup.  Adapun  pidana  tambahan  bagi  anak  nakal  dapat  berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti kerugian.
Pidana  kurungan  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  anak  nakal  maksimal setengah  dari  maksimum  ancaman  pidana  kurungan  bagi  dewasa.  Demikian
81 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , alih bahasa H. A. Ali,  (Semarang: Toha Putra t. t.), III: 410.
juga pidana denda dapat dijatuhkan setengah dari maksimum ancaman pidana denda  bagi  dewasa.  Bila  denda  itu  tidak  dapat  dibayar,  maka  wajib  diganti dengan latihankerja selama 90 hari dengan jam kerja tidak lebih dari 4 jam sehari dan tidak boleh dilakukan di malam hari.
Pidana  pengawasan  adalah  pidana  khusus  yang  dikenakan  untuk  anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap perilaku anak  dalam  kehidupan  sehari-hari  di  rumah  anak  tersebut  dan  pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.
Mengenai  hukuman  bagi  anak  yang  melakukan  tindak  pidana,  hukum pidana  Islam  tidak  memberikan  ketentuan  yang  jelas  karena  menurut  hukum Islam  anak  itu  merupakan  amanat  yang  diberikan  oleh  Allah  SWT  yang  harus dijaga,  dirawat  sebaik  mungkin.  Sehingga  ketika  seorang  anak  melakukan perbuatan  melanggar  hukum  maka    anak  tersebut  tidak  dikenakan  hukuman dan sebagai gantinya, yang menjalankan hukuman adalah orang tuanya.

## G. Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  syari’at  Islam  adalah  pembebanan terhadap  seseorang  atas  suatu  perbuatan  yang  telah  dilarang  yang  ia  kerjakan dengan  kemauan  sendiri  dan  ia  sadar  akibat  dari  perbuatannya  itu. 82 Pelaku tindak  pidana  dapat  dibebani  pertanggungjawaban  pidana  apabila  memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. 83
Pelanggaran  atau  kejahatan  terhadap  ketentuan  hukum  dapat  berupa berbuat atau tidak berbuat. Pelaku jarimah dapat dihukum apabila perbuatannya dapat  dipersalahkan.  Setiap  perbuatan  pidana  atau  peristiwa  pidana  itu  harus mengandung  unsur-unsur  sifat  melawan  hukum,  perbuatan  tersebut  dapat dipersalahkan dan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dalam hukum  dinyatakan  perbuatan  yang  dapat  dihukum. 84 Lebih  lanjut  dikatakan bahwa jarimah dapat dipersalahkan terhadap pelakunya apabila pelaku tersebut sudah berakal, cukup umur, dan bebas berkehendak. Dalam arti pelaku tersebut terlepas dari unsur paksaan dan dalam keadaan keasadaran yang penuh.
Syarat berakal tersebut berdasarkan :
نولوقتام اوملعت بٌحىراكس متناو ةلاصلا اوبرقتلا اونما نيذلااهيااي . 85
Adapun  syarat  cukup  umur  atau  dewasa  berdasarkan  hadis  Nabi  yang diriwayatkan oleh Ali dan Umar ra:
لقعيىتح نونلمجا نعو ملتيح بٌح بيصلا نعو ظقيتسيىتح مئانلا نع :ثلاث نع ملقلا عفر . 86
Sedangkan syarat bebas berkehendak atau kemauan bebas yaitu: ويلع اوىركتساامو نايسنلا وأطلخاىتما نع عفر .
87
82 Abd. Salam Arief, Fiqh Jinayah , (Yogyakarta: Ideal, 1987), h. 45.
83 A.  Hanafi, Asas-asas  Hukum  Islam ,  cet.  ke-3,  (Jakarta:  Bulan  Bintang,  1986), h.154.
84 Haliman, Hukum  Pidana  Syari‟at  Islam  menurut  Ajaran Ahl  al-Sunnah ,  (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 66.
85 An-Nisa (4): 43
86 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud , (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III: 289.
Ketentuan di atas adalah ketentuan terhadap keadaan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan  sekaligus  apabila  ia  berbuat  jarimah  maka  ia dikenakan sanksi pidana.
Konsep  yang  dikenakan  oleh  syari’at    Islam  tentang pertanggungjawaban anak yang belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali meskipun telah lama namun tetap menyamai teori terbaru di kalangan hukum  positif.  Menurut  hukum  Romawi  yang  mendasari  hukum  bangsa Eropa  sebagai  bentuk  hukum  positif  menyatakan  bahwa  apabila  anak-anak sudah berusia 7 tahun maka ia dikenai pertanggungjawaban pidana.
Sedangkan  menurut  syari’at  Islam  pertanggungjawaban  pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan ( iradah dan ikhtiar ).  Oleh  karena  itu  kedudukan  anak  kecil  berbeda-beda  menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya.
Unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam, yaitu: 88
a. Adanya nas yang melarang dan mengancam perbuatan itu
b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah
c. Si perbuat adalah mukallaf Pada  dasarnya  orang  yang  melakukan  jarimah  itu  dihukum,  tetapi ada yang di antaranya tidak dihukum karena mabuk, gila dan belum dewasa. Dalam  syarat  sahnya  memberi  hukuman  kepada  mukallaf  ada  dua  syarat yang harus  dipenuhi,  yaitu: pertama , mukallaf harus  dapat  memahami  dalil taklif yakni ia harus mampu memahami nas-nas hukum yang dibebankan al- Qur’an dan sunnah baik langsung maupun yang melalui  perantara. Kedua, mukallaf harus orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya, pengertian ahli secara etimologis adalah kelayakan atau layak.
Oleh  karena  itu  kedua  syarat  tersebut  apabila  telah  terdapat  pada seseorang  maka  ia  dapat  dikenai  pertanggungjawaban.  Jadi  prinsip  dasar dari kedua prinsip syarat tersebut adalah kemampuan membedakan dengan menggunakan  akalnya.  Tanggung  jawab  dapat  diartikan  bertindak  tepat tanpa  perlu  diperingatkan.  Sedang  bertanggung  jawab  merupakan  sikap tidak  tergantung  dan  kepekaan  terhadap  perasaan  orang  lain.  Jelasnya pengertian  tanggung  jawab  di  sini  adalah  kesadaran  yang  ada  dalam  diri seseorang bahwa setiap tindakan akan mempunyai pengaruh bagi orang lain maupun  bagi  dirinya  sendiri.  Salah  satu  ciri  dari  perkembangan  emosi  dan sosial pada anak adalah adanya perasaan tanggung jawab yang tidak besar. 89 Tetapi  batasan  menurut  ilmu  pendidikan,  lain  lagi  yaitu  seseorang bila  telah  benar-benar  dewasa  jasmaniah  dan  rohaniyahnya.  Untuk  lebih jelasnya  ada  beberapa  aspek  penting  yang  merupakan  faktor-faktor kedewasaan,  yaitu: 90 aspek  kejasmanian  yang  meliputi  tingkah  laku  luar
87 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid , (Beirut: Warihyai al-Kitab al-Arabiyah t. t.), I: 304.
88 Marsum, Jinayat ( HPI ), cet. ke-2, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1989), h. 6.
89 Alex Sobur, Komunikasi Orang Tua dan Anak , (Bandung: Angkasa, 1991), h. 63.
90 Umar  Hasyim, Cara  Mendidik  Anak  dalam  Islam ,  cet.  ke-2,  (Bandung:  Pelita, 1969), h. 128.
yang  tampak  seperti  cara  berbuat,  berbicara,  aspek  kejiwaan  seperti  cara berpikir  dan  merasa,  sikap,  minat  dan    lain  sebagainya  yang  merupakan aspek-aspek  yang  tidak  mudah  nampak,  aspek  kerohanian  yang  meliputi aspek  kejiwaan  dan  lebih  abstrak  lagi  seperti  filsafat,  pandangan  hidup, kepercayaan dan sistem nilai-nilai.

## Simpulan
Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sanksi hukuman pidana bagi anak dibedakan menjadi tiga, pertama; anak dibawah usia 8 tahun, tidak diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana hanya  dikenakan  pengawasan,  kedua;  anak  yang  berusia  8  hingga  12  tahun, diajukan  ke  sidang  pengadilan  dan  tidak  dikenai  hukuman  pidana  namun dikenakan tindakan, ketiga; anak yang berusia 12 hingga 18 tahun, diajukan ke sidang  pengadilan  dan  dikenai  hukuman  pidana.  Hukuman  pidana  maksimal setengah dari hukuman orang dewasa baik pidana kurungan maupun hukuman penjara.
Menurut  hukum  pidana  Islam,  perbuatan  anak dapat  dianggap  melawan hukum,  hanya  keadaan  tersebut  dapat  mempengaruhi  pertanggungjawaban. Sehingga  perbuatan  melanggar  hukum  oleh  anak  bisa  dimaafkan  atau  bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman ta’zir. Persamaan  pertanggungjawaban  pidana  menurut  hukum  pidana  positif  dan hukum  pidana  Islam  adalah;  menetapkan  perbuatan  pidana  yang  dilakukan anak-anak menurut asas  legalitas, menetapkan faktor akal dan faktor kehendak sebagai  syarat  mampu  bertanggungjawab,  memberikan  pengajaran  dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana.
Berdasarkan hukum positif berdasarkan pada KUHP Pasal 44, 45, 46, dan 47 serta Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sedangkan hukum Islam berdasarkan pada al-Qur’an, Hadis Rasul, Ijmā’ dan Ijtihad hakim. Batasan  usia  dan  alternatif  hukuman  dalam  hukum  positif  batasan  usia  anak adalah  di  bawah  18  tahun  dengan    alternatif,  di  bawah  8  tahun,  dilakukan penyidikan kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada Departemen  Sosial.  Usia  8  hingga  12  tahun,  diajukan  ke  sidang  pengadilan, kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada negara atau diserahkan  kepada  Departemen  Sosial  atau  organisasi  sosial  kemasyarakatan dengan  dapat  disertai  teguran  dan  syarat  tambahan.  Usia  12  hingga  18  tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana dengan ketentuan maksimum  pidana  pokok  dikurangi  setengah  atau  sepertiga  menurut  Pasal  47 KUHP  atau  tindakan  sebagaimana  yang  diperlakukan  bagi  anak  usia  8  tahun hingga  12  tahun.  Sedangkan  dalam  hukum  Islam,  batas  usia  anak  adalah  di bawah 15 tahun atau 18 tahun dengan alternatif; di  bawah 7 tahun, bebas dari hukuman pidana dan hukuman pengajaran tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata, usia 7 hingga 15 tahun atau 18 tahun, bebas dari hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban perdata.

## Daftar Pustaka
A. Hanafi, Asas-asas Hukum Islam , cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1986 A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana , Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994 Abd. Salam Arief, Fiqh Jinayah , Yogyakarta: Ideal, 1987 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Usul Fiqh , Beirut: Dar al-Kuwaitiyah, 1998 Abdurrahman  I  Doi, Tindak  Pidana  dalam  Syari‟ah  Islam, Jakarta  :  PT.  Rineka Cipta, 1992
Abdurrahman I Doi, Tindak Pidana dalam Syari‟at Islam, alih bahasa Sulaiman Rasjid , Jakarta: Rineka Cipta, 1992 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud , (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) Abu Dawud, Sunan Abi Dawud , (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Jarir  at-Tabari, Tafsir  Jami‟  al-Bayan  „an  Ta‟wil  al- Qur‟an , (Beirut : Libanon, 1995)
Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana , (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994) Alex Sobur, Komunikasi Orang Tua dan Anak , Bandung: Angkasa, 1991 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana , Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994 B. Simanjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja , Bandung: Alumni, 1973 Bambang  Purnomo, Asas-asas  Hukum  Pidana ,  Jakarta:  Ghalia  Indonesia, Indonesia, 1982
Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana , cet. ke-5, Jakarta: Ghalia Indonesia,
1985
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , Jakarta: Sinar Grafika, 2004 Bismar  Siregar, Keadilan  Hukum  dalam  Berbagai  Aspek  Hukum  Nasional ,  Jakarta: Rajawali, 1986
Bismar  Siregar, Telaah  tentang  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dan  Wanita , Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986
Chairumandan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dan Hukum Islam , Jakarta : Sinar Grafika, 1996 Darwan Prinst, Hukum Anak di Indonesia , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003 Departemen  Agama, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonsia ,  Jakarta:  Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001
E.  Sumaryono, Kejahatan  Anak:  Suatu  Tinjauan  dari  Psikologi  dan  Hukum , Yogyakarta: Liberty, 1985
Fuad  M.  Fachruddin, Masalah  Anak  dalam  Hukum  Islam ,  Jakarta:  Pedoman  Ilmu Jaya, 1991
H.Mustafa  Kamal  Pasha, Fiqh  Islam;  disusun  berdasarkan  keputusan  Majlis  Tarjih , Yogyakarta  :  Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah  Majelis  Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2000
Haliman, Hukum  Pidana  Syari‟at  Islam  menurut  Ajaran  Ahl  al-Sunnah ,  Jakarta: Bulan Bintang, 1991
Ibnu Rusyd, Bidayah al- Mujtahid , tn.p: Wahriyai al-Kitab al-Arabiyah, t.t. Imam Baihaqi, al-Sunnah Al-Kubra , Beirut: Muhammad Amin BMJ, 1352 Ismail Haqqi, TafsirRūh al-Bayan , Beirut : Dar al-Fikr, t.t. Kartini Kartono, Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja , Jakarta: Rajawali, 1992 Makhrus  Munajat, Dekonstruksi  Hukum  Pidana  Islam ,  cet.  ke-1,  Yogyakarta: Logung, 2004
Martiman Projohamidjojo, Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia 2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997 Maulana Muhammad Ali, The Holy Qur‟an , alih bahasa H. M. Bachrum, Jakarta : Dar al-Kutubiyah al-Islamiyah, 1979 Muhammad Ali al-Sabuni, Rawai‟ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min al-Qur‟an , diterjemahkan  oleh  Saleh  Mahfud,  Tafsir  Ayat-ayat  Hukum  dalam  Al- Qur’an, Bandung: Al-Ma’arif, 1994
Muhammad  Nur, “Tindak”Balas  Dendam”  dalam  Islam,  (Perspektif  Dokriner  Cum Filosofis) “dalam  al-Hudud  Jurnal  Jinayah  HMJ  JS  Fak.  Syari’ah  IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999
Musthafa  al-Maraghi, Tafsir  al-Maraghi ,  alih  bahasa  oleh  Anwar  Rasyidi, Semarang : Toha Putra, 1988
Niniek  Suparni, Existensi  Pidana  Denda  dalam  Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan ,  cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  Burgelijk Wetboek: Dengan Tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994
R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya , Surabaya: Usaha Nasional, t.t.
Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) , Bandung : Pustaka Setia, 2000 S.  Sapto  Aji, UU  RI.  No.  1  Tahun  1995  tentang  Pemilihan  Umum ,  cet.  ke-3, Semarang: Aneka Ilmu, 1986
Samoel Soeitoe, Psikologi Perkembanagan , Jakarta: Cahaya Tunggal, 1973 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , Semarang : Toha Putra, t.t. Sholeh Soeaidy, dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak , cet. ke-1, Jakarta:
CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001 Sudarsono, Kenakalan Remaja, cet. ke-2 , Jakarta : Rineka Cipta, 1991 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , cet. ke-2, Bandung: Penerbit Alumni, 1986 Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana , Jakarta: Fusco, 1955 Umar Hasyim, Cara Mendidik Anak dalam Islam, cet. ke-2 , Bandung: Pelita, 1969 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Balai Pustaka: Armico, 1984