## DOWN PAYMENT (DP) DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH (Perspektif Fikih Mu’amalah)

## Naimah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Abstract: According to the Classical Islamic Literatures, down payment is clearly known as Urban in  Arabic,  or  in  Bahasa  accepted  by  Panjar,  which  means  an  initial  agreed  contract  into  a transaction. Islamic Scholars arguably have different opinions in implementing down payment as a method in the transaction. There are some scholars who do not agree to put down payment as a particular way in the transaction, but others do. However, by exercising the quality of specific reasoning  that  is  applied,  and  also  the  fact  of  the  acceptance  of  the  system  of  transaction, therefore this method of payment is generally accepted.
Abstrak:  Menurut  Literatur  Islam  klasik,  uang  muka  atau  down  Payment  (DP)  sebenarnya  dalam bahasa Arab dikenal dengan Urban, atau dalam bahasa diterima sebagai Panjar, yaitu kontrak yang disepakati  di  awal  transaksi.  Para  Ulama  Islam  memiliki  pendapat  yang  berbeda  dalam menerapkan uang muka sebagai metode dalam transaksi. Ada beberapa ulama yang tidak setuju untuk  menempatkan  uang  muka  sebagai  cara  tertentu  dalam  transaksi  dan  ada  juga  yang menyetujuinya.  Oleh  karena  itu,  penerapan  sistem  pembayaran  seperti  ini  akan  memudahkan segala transaksi jual beli, sehingga metode pembayaran yang berlaku secara umum dapat diterima.
Kata Kunci: Down payment, urban, fatwa of national sharia committee, murabahah
Pendahuluan
Manusia secara fitrah hidup tidak bisa lepas dari orang  lain  dalam  pemenuhan  keperluan  hidupnya. Interaksi antar individu manusia merupakan sebuah hal  yang  sangat  penting  dan  mendapatkan perhatian  besar  dalam  Islam,  khususnya  yang berkaitan  dengan  pertukaran  harta  (transaksi).  Ini sebagaimana  yang  tergambar  dalam  al-Qur’an Surah  an-Nisa  ayat  29  yang  artinya  bahwa  orang- orang  yang  beriman  jangan  memakan  harta sasamanya  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan perniagaan  yang  didasarkan  kepada  suka  sama suka. 1
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan kemajuan  peradaban  manusia,  upaya  transaksi ekonomi  juga  berjalan  dinamis  dan  berkembang sehingga  muncul  persoalan-persoalan  baru  yang menuntut  kejelasan  hukumnya.  Kejelasan  hukum ini  sangat  penting  bagi  kaum  muslimin,  karena terkait  dengan  kehalalan  dan  ketidakhalalan  ter- hadap  produk  yang  dikonsumsinya.  Persaoalan  ini juga  menjadi  sangat  penting,  karena  keyakinan kaum  muslimin  bahwa  kehidupan  mereka  tidak hanya  saat  di  dunia  namun  juga  di  akhirat  dengan mempertanggungjawabkan  apa  yang  teah  mereka lakukan dan konsumsi selama di dunia.
1 Redaksi  Ayat  tersebut  bisa  dibaca  dalam  al-Qur’an Surah an-Nisa ayat 29.
Kejelasan  hukum,  terutama  dalam  muamalah sangat  penting  disebabkan  sifat  dari  hukum muamalah yang fleksibel dan elastis. Secara umum, hukum muamalah tidak ada yang bersifat rigid dan pasti,  karena  justru  akan  menyusahkan  kehidupan manusia  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  hukum  dalam muamalah  pada  umumnya  dibentuk  dengan  asas- asas  atau  dasar  umum  yang  memudahkan  kaum muslimin  membangun  konstruk  hukumnya  sendiri sesuai  dengan  kondisi  perekonomian  di  mana mereka  hidup.  Di  antara  konsep  muamalah  yang lahir  seiring  dengan  perkembangan  zaman  adalah transaksi  murabahah  dengan  menggunakan  konsep Dawn  Payment  atau  dalam  istilah  fikih  dikenal dengan  sebutan  urban.  Konsep  ini  dalam  sebuah hadits  sudah  jelas  dilarang,  namun  sebagaimana yang  diuraikan  di  atas,  dalam  kemajuan  teknologi dan  peradaban  serta  sistem  ekonomi  saat  ini, konsep  tersebut  perlu  dilakukan  pengkajian  ulang yang  sesuai  dengan  saat  ini.  Ini  karena  dalam praktiknya,  konsep  tersebut  dapat  memberikan kemudahan  transaksi  bagi  semua  pihak  yang terlibat.  Dari  persoalan  inilah,  tulisan  ini  diangkat untuk  dapat  memberikan  sumbangsih  kejelasan hukum  tentang  konsep  Down  Payment  dalam pembiayaan murabahah.

## Down Payment Dalam Pandangan Para Ulama
Down  Payment  (DP)  merupakan  praktik  yang lazim  dilakukan  dalam  sebuah  transaksi  dan  dalam masyarakat  secara  umum  sering  disebut  dengan istilah  uang  muka.  Dalam  bahasa  Arab  kata  Down Payment  atau  uang  muka  sinonim  dengan  kata “urban” yang secara etimologi berarti sesuatu yang digunakan  sebagai  pengikat  jual  beli.  Dalam terminologinya,  jika  seseorang  membeli  barang dagangan dan membayar sebagian harganya kepada penjul,  dengan  catatan  jika  ia  mengambil  barang dagangan  maka  ia  melunasi  harga  barang,  dan  jika ia  tidak  mengambilnya,  maka  barang  itu  menjadi milik penjual. 2 Dalam  praktiknya,  apabila  sejumlah  uang  yang dibayarkan di muka oleh seseorang pembeli barang kepada  si  penjual,  bila  transaksi  tersebut  dilanjut- kan,  maka  uang  muka  tersebut  dimasukkan  ke dalam harga pembayaran. Namun apabila tidak jadi atau  batal,  maka  uang  tersebut  menjadi  milik  si penjual.  Dalam  bentuk  praktik  yang  lain,  apabila seseorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan  bahwa  apabila  saya  ambil  barang tersebut,  maka  ini  adalah  bagian  dari  nilai  harga, apabila tidak jadi maka uang DP tersebut untukmu.
Dalam  perspektif  fikih,  para  ulama  berbeda pendapat  dalam  status  hukum  praktik  urban  atau Down  Payment  (DP).  Secara  umum  para  ulama terbagi  ke  dalam  dua  pendapat  yaitu  pendapat pertama,  para  ulama  yang  tidak  membenarkan praktik  urban.  Menurut  pendapat  mayoritas  ulama yang  terdiri  dari  pandapat  Hanafiyah,  Malikiyah, dan Syafiiyyah bahwa urban tidak sah.
Ada beberapa argumen yang dikemukakan para ulama  yang  melarang  transaksi  dengan  urban  yaitu pertama,  adanya  hadits  yang  secara  jelas  redaksinya melarang praktik urban. Hadits tersebut menyebutkan  bahwa  Nabi  Saw.  melarang  jual  beli urban. 3 Walapun  para  ulama  hadits  menilai  hadits ini  dhaif  (lemah),  namun  kelemahannya  terletak pada  sanad  bukan  matannya.  Kedua,  bahwa transaksi  tersebut  termasuk  dalam  kategori memakan  harta  orang  lain  secara  batil,  karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya. Padahal memakan harta orang lain adalah  haram  dan  hal  tersebut  sudah  ditegaskan oleh  Allah  dalam  al-Qur’an  yang  artinya  bahwa orang-orang  yang  beriman  jangan  saling  memakan harta  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan
2 Abdullah  bin  Muhammad  Ath-Thayyar  dkk,
Ensiklopedi  Muamalah  dalam  Pandangan  Mazhab,  t.tp.
2004, hlm. 42.
3 Redaksi  hadits  tersebut  dapat  dlihat  dalam  kitab  al-
Buyu, bab fi al-Urban hadits Nomor 3502. Imam Malik dalam al-Muwatha’: 2/609. Ahmad dalam Musnad-nya nomor 6436, dan Ibnu Majah nomor 3192.
perniagaan  yang  berlaku  secara  suka  sama  suka. 4 Ketiga,  bahwa  dalam  transaksi  urban,  terdapat  dua syarat  yang  batil  yaitu  syarat  memberikan  uang muka atau panjar dan syarat mengembalikan barang transaski  dengan  perkiraan  salah  satu  pihak  tidak ridha.  Praktik  ini  dianggap  sama  dengan  hak  pilih terhadap hal yang tidak diketahui (khiyar al-majhul).
Pendapat kedua, adalah pendapat yang membolehkan. Menurut kalangan Hanabilah bahwa transaksi dengan urban dibenarkan dengan beberapa  alasan  pertama,  bahwa  hadits  yang dijadikan  sebagai  dasar  bagi  para  ulama  yang  tidak membolehkan  jual  beli  urban  adalah  hadits  yang lemah,  sehingga  tidak  dapat  dijadikan  sandaran dalam  melarang  bentuk  jual  beli  tersebut.  Di samping  itu  ada  sebuah  atsar  yang  menceritakan bahwa  Nafi bin Harits pernah membelikan sebuah bangunan  penjara  unutk  Umar  dari  Shafwan  bin Umayyah  (dengan  ketentuan)  apabila  Umar  suka. Apabila  tidak,  maka  Shafwan  mendapatkan  uang yang  sekian  dan  sekian.  Kedua,  bahwa  panjar  atau uang  muka  adalah  kompensasi  dari  penjual  yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa  waktu.  Tentu  saja  ia  akan  kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi  penjual  tanpa  ada  imbalannya  adalah  ucapan yang tidak sah. Ketiga, bahwa tidak sah analogi atau qiyas praktik jual beli urban dengan khiyar al-majhul, karena syarat dibolehkan adanya uang panjar adalah dibatasinya  uang  waktu  menunggu.  Dengan dibatasinya  waktu  pembayaran,  maka  analogi tersebut menjadi batal. 5
Para ulama hukum Islam kontemporer memilih pandangan  fukaha  Hanbali  dan  membenarkan praktik Urban sebagai suatu yang tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam,  dengan  alasan bahwa  hadits  Nabi  Saw.  yang  digunakan  untuk melarang  urban  tidak  sahih  sehingga  tidak  bisa dijadikan hujjah. 6
Beberapa KUH Perdata di Negara-negara Islam yang  didasarkan  kepada  hukum  Islam  juga menjadikan pendapat Hanbali ini sebagai pegangan. Misalkan,  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Muamalat  Uni  Emirat  Arab  Pasal  148  dan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Irak  pasal  92 ditegaskan  bahwa  pertama,  pembayaran  urban dianggap  sebagai  bukti  bahwa  akad  telah  final  di mana  tidak  boleh  ditarik  kembali  kecuali  apabila ditentukan  lain  dalam  persetujuan  atau  menurut
4 Redaksi  Ayat  tersebut  dapat  dibaca  dalam  al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 29).
5 Ibnu  Qudamah,  al-Mugni,  Dar  al-Ihya  al-Turast  a- Turabi, Beirut, 1405, hlm. 357-380.
6 Wahbah  al-Zuhaili,  al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuh,Jilid V, Dar al-Fikr, Damaskus,2005, hlm.  3435.
adat  kebiasaan.  Kedua,  bahwa  apabila  kedua  belah pihak  sepakat  pembayaran  urban  adalah  sebagai sanksi pemutusan akad, maka masing-masing pihak mempunyai  hak  menarik  kembali  akad.  Apabila yang  memutuskan  akad  adalah  pihak  yang membayar urban, ia kehilangan urban.  Apabila yang memutuskan  akad  adalah  pihak  yang  menerima urban,  ia  mengembalikan  urban  ditambah  sebesar jumlah yang sama. 7 Ketentuan  ini  memperlihatkan  adanya  dua tujuan  urban  yaitu  pertama,  urban  dimaksudkan sebagai  bukti  untuk  memperkuat  akad,  di  mana akad  tidak  boleh  diputuskan  sebagai  bukti  untuk memperkuat  akad  di  mana  akad  tidak  boleh diputuskan  secara  sepihak  oleh  salah  satu  pihak selama  tidak  ada  persetujuan  atau  adat  kebiasaan yang  menentukan  lain.  Kedua,  urban  dimaksudkan sebagai  pemberian  hak  kepada  masing-masing pihak  untuk  memutuskan  akad  secara  sepihak dalam  jangka  waktu  yang  ditentukan  dalam  adat kebiasaan  atau  yang  disepakati  oleh  para  pihak sendiri  dengan  imbalan  urban  yang  dibayarkan. Apabila  yang  memutuskan  akad  adalah  pihak pembayar  urban,  maka  ia  kehilangan  urban  tersebut (sebagai  kompensasi  pembatalan  akad)  yang  dalam waktu  yang  sama  menjadi  hak  penerima  urban. Sebaliknya,  apabila  pihak  yang  memutuskan  akad adalah pihak penerima urban, ia wajib mengembalikan  urban  yang  telah  dibayar  mitranya, di samping tambahan sebesar jumlah urban tersebut sebagai kompensasi kepada mitranya atas tindakannya membatalkan akad. 8 Dari  apa  yang  dikemukakan  di  atas  tampak bahwa  akad  yang  semula  mengikat  bagi  kedua belah  pihak  berubah  menjadi  akad  yang  tidak mengikat karena adanya urban yang ditujukan untuk menjadi  imbalan  atas  pemutusan  akad  secara sepihak.  Dengan  demikian  tampak  pula  bahwa urban  merupakan  sarana  melalui  pemutusan  akad dilakukan.
Dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional,  dikenal juga  istilah  urban  dengan  sebutan  uang  muka. Pembayaran  uang  muka  ini  dapat  diberlakukan dalam  akad  pembiayaan  murabahah  antara  sebuah Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  denngan nasabahnya.  Ketentuan  tersebut  dapat  dilihat  pada angka  7  dari  amar  kedua  Fatwa  DSN  yang  bunyi- nya  adalah  sebagai  berikut  bahwa  jika  uang  muka memakai  kontrak  urban  sebagai  alternatif  uang muka  maka  pertama,  jika  nasabah  memutuskan untuk  membeli  barang  tersebut,  maka  nasabah
7 Syamsul  Anwar,  Hukum  Perjanjian  Syariah,  Studi tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih  Muamalat,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 348.
8 Ibid, hlm. 348-349.
tinggal  membayar  sisa  harga.  Kedua,  jika  nasabah batal  membeli,  uang  muka  menjadi  milik  bank maksimal  sebesar  kerugian  yang  ditanggung  oleh bank  akibat  pembatalan  tersebut,  dan  jika  uang muka  tidak  mencukupi,  nasabah  wajib  melunasi kekurangannya. 9 Konsep  uang  muka  atau  urban dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, lebih cocok dikategorikan  sebagai  ganti  rugi  berdasarkan kesepakatan  dengan  pembayaran  awal  dari  pada konsep urban yang dikenal dalam literatur fikih pada umumnya  dengan  alasan  pertama,  pemotongan urban atau uang muka oleh LKS dalam hal nasabah membatalkan  akad  murabahah  didasarkan  pada besarnya  kerugian  yang  dialaminya,  sehingga apabila  urban  itu  lebih  besar  dari  pada  kerugian LKS,  sisanya  dikembalikan  kepada  nasabah  dan apabila  lebih  kecil,  LKS  dapat  meminta  tambahan kekurangannya.  Kedua,  dalam  konsiderannya, Fatwa Dewan Syariah Nasional tidak menyinggung hadits  larangan  urban.  Ketiga,  sebaliknya  fatwa tersebut mengutip hadits tentang syarat perjanjian,”kaum  muslimin  setia  kepada  syarat- syarat mereka” dan hadits tengan ganti rugi, “tidak boleh  merugikan  diri  sendiri  dan  tidak  boleh merugikan orang lain”. 10
Down Payment
dalam Pembiayaan
Murabahah
Salah  satu  skim  yang  paling  popular  digunakan oleh  perbankan  syariah  adalah  skim  jual  beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh  Rasulullah  Saw.  beserta  para  sahabatnya. Dalam  fikih  istilah  murabahah  diartikan  sebagai bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya  lain  yang  dikeluarkan  untuk  mem- peroleh  barang  tersebut,  dan  tingkat  keuntungan (margin)  yang  diinginkan.  Tingkat  keuntungan  ini bisa  dalam  bentuk  lumpsum  atau  porsentase tertentu  dari  biaya  perolehan.  Pembayaran  bisa dilakukan  secara    tunai  atau  bisa  dilakukan  di kemudian  hari  yang  disepakati  bersama.  Oleh karena  itu,  murabahah  tidak  dengan  sendirinya mengandung  konsep  pembayaran  tertunda  (deferred payment). 11
Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli  yang  sama  sekali  tidak  ada  hubungannya dengan  pembiayaan.  Namun  demikian  bentuk  jual
9 Lihat  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  No. 13/DN-MUI/2000, diktum pertama dalam Himpunan  Fatwa  Dewan  Syarian  Nasional  edisi revisi, DSN-MUI dan  Bank  Indonesia, Jakarta,  hlm. 79-82.
10 Samsul Anwar, op.cit., hlm. 350-351.
11 Ascarya,  Akad  dan  Produk  Bank  Syariah,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 81-82.
beli ini kemudian digunkan oleh perbankan syariah dengan  menambah  beberapa  konsep  lain  sehingga menjadi  bentuk  pembiayaan  dengan  syarat  yang benar-benar  harus  diperhatikan  agar  transaksi tersebut diterima secara syariah. 12 Dalam pembiaya- an ini bank sebagai pihak dana memberikan barang sesuai  dengan  spesifikasi  yang  diinginkan  oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian  menjualnya  ke  nasabah  tersebut  dengan penambahan  keuntungan  tetap.  Sementara  itu nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.
Pembiayaan apabila dilihat dari sifat penggunaanya  dibagi  menjadi  dua  yaitu  pertama pembiayaan  produktif,  yaitu  pembiayaan  yang ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  produksi dalam  arti  yang  luas,  seperti  peningkatan  usaha, baik  usaha  produksi,  perdagangan  maupun investasi.  Kedua,  pembiayaan  konsumtif  yaitu pembiayaan  yang  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan  konsumsi  yang  akan  akan  habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan  murabahah,  termasuk  ke  dalam  jenis pembiayaan konsumtif tersebut.
Adanya uang muka dalam pembiayan murabahah untuk  mengantisifasi  resiko  dalam  pembiayaan yaitu resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan pihak  lawan  dalam  memenuhi  kewajiban.  Resiko pembiayaan  dapat  bersumber  dari  berbagai aktivitas  fungsional  bank  seperti  pembiayaan (penyediaan  dana),  treasury  dan  investasi  serta pembiayaan  perdagangan  yang  tercatat  dalam banking  book  atau  trading  book.  Dalam  bank  syariah pembiayaan  mencakup  resiko  terkait  produk  dan resiko  terkait  pembiayaan  korporasi.  Dalam praktiknya,  pembiayaan  murabahah  di  bank  syariah, bank  bukankah  sebagai  pihak  penjual  barang  akan tetapi  penjual  jasa,  sehingga  produk-produk  yang diminati nasabah belum dimiliki oleh pihak bank.
Dalam  kondisi  seperti  ini  digunakan  sistem murabahah  kepada  pemesan  pembelian.  Hal  ini disebabkan  bank  semata-mata  mengadakan  barang untuk  memenuhi  kebutuhan  nasabah  yang memesannya.  Ide  tentang  jual  beli  murabahah kepada  pemesan  pembelian  berakar  pada  alasan mencari  pembiayaan.  Dalam  operasi  perbankan syariah,  motif  pemenuhan  pengadaan  asset  atau modal  kerja  merupakan  alasan  utama  yang mendorong  datang  ke  pihak  bank  yang  pada gilirannya  pembiayaan  yang  diberikan  akan membantu memperlancar arus kas yang bersangkutan. 13
12 Ibid, hlm. 82-83.
13 Muhammad  Syafi’i  Antonio,  Bank  Syariah  dari  Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 160.
Murabahah  dapat  dilakukan  untuk  pembelian secara  pemesanan  dan  biasa  disebut  sebagai murabahah  kepada  pemesan  pembelian.  (KPP). Bank  melakukan  pembelian  barang  setelah  ada pemesanan  dari  nasabah,  dan  dapat  bersifat mengikat  atau  tidak  mengikat  nasabah  untuk membeli barang yang dipesannya.
Penjual boleh meminta pembayaran uang tanda jadi atau biasa disebut uang muka ketika ijab-kabul. Hal  ini  sekedar  menunjukkan  bukti  keseriusan pembeli.  Uang  muka  inilah  yang  menjadi  jaminan ganti  rugi  bila  nasabah  membatalkan  transaksi murabahah.  Dalam  murabahah  yang  berdasarkan pesanan  yang  bersifat  mengikat,  pembeli  tidak dapat membatalkan pesanannya. 14
Harus  dicatat  bahwa  kontrak  murabahah umumnya  ditandatangani  sebelum  bank  syariah mendapatkan  barang  yang  dipesan  oleh  nasabah. Menurut  kontrak,  nasabahlah  yang  harus  berhati- hati  dan  mematuhi  hukum dan  aturan  yang  terkait dengan  pengimporan  barang,  rasio  laba  dan speseifikasi  yang  benar.  Nasabah  sendiri  lah  yang menanggung  semua  tanggung  jawab  atas  denda atau  sanksi  hukum  yang  diakibatkan  dari pelanggaran  hukum.  Bank  tidak  ingin  memikul tanggung  jawab  yang  terkait  dengan  baran.  Oleh sebab itu, segala resiko yang terkait dengan barang yang  secara  teoritis  harus  ditanggung  bank,  secara efketif dapat dihindari. 15
Janji  pemesan  untuk  membeli  barang  dalam murabahah bisa merupakan janji yang mengikat, bisa juga  tidak  mengikat.  Pemesan  tidak  boleh  diikat untuk  memenuhi  kewajiban  membeli  barang  yang telah  dipesan  itu  dengan  alasan  pembeli  barang pada  saat  awal  telah  memberikan  pilihan  kepada pemesan  untuk  tetap  membeli  barang  atau menolaknya.  Penawarannya  untuk  nantinya  tetap membeli  atau  menolak  dilakukan  karena  pada  saat transaksi awal orang tersebut tidak memiliki barang yang hendak dijualnya.
Dalam fikih, menjual barang yang tidak dimiliki hukumnya  haram  karena  termasuk  dalam  kategori bai  al-Fudhul.    Konteks  jual  beli  murabahah  jenis  ini di mana belum ada barang berbeda dengan menjual tanpa  kepemilikan  barang.  Oleh  karena  itu  janji untuk  membeli  barang  tersebut  bisa  mengikat kepada  pemesan.  Dalam  hal  ini  nasabah  terikat hukumnya  dengan  adanya  pemesanan  barang kepada bank.
Pembiayaan murabahah terjadi apabila seseorang datang kepada bank syariah untuk meminjam dana guna  membeli  produk  tertentu  seperti  mobil, rumah dan sejenisnya. Upaya memiliki benda yang
14 Ibid.
15 Ibid.
dimaksud harus dilakukan melalui transaski jual beli dengan  bank  syariah.  Dalam  konteks  ini  bank syariah  bertindak  sebagai  penjual  dan  nasabah sebagai  pembeli.  Jika  bank  memberikan  pinjaman (dalam  pengertian  konvensional)  kepada  nasabah untuk  membeli  barang-barang  yang  dimaksud, pihak bank tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman  yang  diberikan.  Namun  sebagai  lembaga komersial  yang  mengharapkan  keuntungan,  bank syariah  tidak  mungkin  untuk  melakukannya.  Oleh karena  itu,  akad  yang  dilakukan  dalam  bentuk  jual beli, sehingga pihak bank syariah dapat mengambil keuntungan  dari  harga  barang  yang  dijual  dan keuntungan  tersebut  dibolehkan  dalam  hukum Islam. 16
Karena  bank  syariah  bukan  lembaga  penjual barang,  transaksi  murabahah  ini  diawali  dengan pemesanan  barang  dari  nasabah  ke  pihak  bank syariah.  Jika  nasabah  menerima  permintaan pemesan suatu barang atau asset, ia harus membeli asset yang dipesan tersebut serta menyempurnakan kontrak  jual  beli  yang  sah  antara  dia  dengan  bank. Pembelian  ini  dianggap  pelaksanaan  janji  yang mengikat  secara  hukum  antara  pemesan  dan pembeli.  Kedua  belah  pihak  membuat  sebuah kontrak jual beli. Berangkat dari sini lah pentingnya uang  muka  atau  Down  Payment  sebagai  tanda  jadi saaat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 17 Uang muka dalam pembiayaan murabahah adalah sebagai  bentuk  kehat-hatian  perbankan  syariah untuk  meminimalkan  resiko  penyaluran  dana kepada pihak ketiga sesuai dengan arah pengembangan  konsep  pengaturan  yang  semakin komprehensif. 18 Adanya  uang  muka  dalam pembiayan  murabahah  merupakan  aplikasi  dari manajemen  resiko.  Penerapan  manajemen  resiko dapat  meningkatkan  shareholder  value,  memberikan gambaran kepada pengelola kemungkinan kerugian di  kemudian  hari,  meningkatkan  metode  dan proses  pengambilan  keputusan  yang  sistematis, yang didasarkan atas ketersediaan informasi.
Resiko  merupakan  suatu  kejadian  potensial, baik  yang  dapat  diperkirakan  maupun  yang  tidak dapat  diperkirakan  yang  berdampak  negatif terhadap  pendapatan  dan  pemodalan.  Resiko  ini ditunjukkan oleh fakta bahwa dalam suatu kontrak murabahah,  pembeli  tidak  bisa  dipaksa  untuk membeli  barang  yang  telah  dipesannya.  Pembeli bisa  saja  berubah  pikiran  ketika  tiba  saat pengambilan  barang  yang  dipesannya  meskipun
16 Ibid.
17 Ibid, hlm. 167.
18 Ibid, hlm. 166
barang  itu  telah  memenuhi  semua  syarat  dan standar yang diminta.
Menghilangkan suatu resiko atau kemudharatan adalah  suatu  keniscayaan.  Apalagi  untuk  tetap eksisnya  suatu  institusi  yang  mengakses  dan melayani  kepentingan  publik  untuk  kesejahteraan dan  kebahagiannya.  Dalam  hal  ini  perbankan syariah  dan  lembaga  keuangan  syaiah  lainnya  yang memiliki peran yang sangat urgen dan strategis bagi islamisasi  ekonomi  dan  sarana  dakwah  unutk tumbuh  kembangnya  ekonomi  Islam,  bahkan diharapkan  menguasai  pasar  gobal  dengan  telah teruji  mampu  bertahan  dari  krisis  global  bahkan sebagai  solusi  terbaik  untuk  keluar  dari  krisis. Pandangan  ini  sejalan  dengan  sebuah  kaidah  fikih yang  artinya  bahwa  bahaya  (resiko)  harus dihilangkan.
Melindungi  atau  menghindar  dari  segala kerusakan  sebagai  bentuk  maslahat  merupakan aplikasi  dari  konsep  maqashid  al-Syariah  untuk memenuhi  kepentingan  dan  kebahagian  umat manusia  serta  untuk  menjaga  dan  atau  melindungi kepentingan  semua  orang  dari  hal-hal  yang  tidak diinginkan. 19
Uang  muka  yang  diharamkan  dalam  jual  beli disebabkan  apabila  tidak  terjadi  pembelian,  uang muka  itu  hangus  dan  menjadi  milik  penjual sehingga  para  fukaha  mengaktegorikan  sebagai makan  harta  secara  batil,  gharar.  Sedangkan  uang muka  dalam  pembiayaan  murabahah  sebagaimana dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000  adalah  sebagai  upaya antisipasi  resiko/kerugian  yang  akan  ditanggung oleh lambaga keuangan syariah, artinya uang muka tersebut  tidak  serta  merta  menjadi  milik  bank syariah  ketika  nasabah  membatalkan  pembelian suatu  produk,  tetapi  tergantung  kepada  jumlah kerugian  yang  diderita  oleh  lembaga  keuangan syariah,  yaitu  apabila  kerugian  itu  lebih  kecil  dari uang  muka,  kelebihan  uang  muka  itu  kembali kepada  nasabah.  Sebaliknya  apabila  kerugian  itu lebih  besar  dari  uang  muka,  nasabah  harus menambah dari uang muka. 20
Dari  penjelasan  ini  dapat  dilihat  uang  muka tidak mengandung unsur memakan harta orang lain secara batil, gharar ataupun maisir. Yang ada adalah upaya  saling  menguntungkan  kedua  belah  pihak dan  komitmen  atau  muamalah  atau  transaski  yang dilaksanakan. Inilah salah satu prinsip hukum Islam yaitu  dalam  transaksi  muamalah  tidak  boleh mendatangkan kerugian bagi diri sendiri dan orang
19 Habib  Nazir  dan  Muh.  Hasanudin,  Ensiklopedi Ekonomi  dan  Perbankan  Syariah,  Kaki  Langit, Bandung, 2004, hlm. 20.
20 Ibid, hlm. 25.
lain.  Karena  dalam  konsep  Islam,  manusia  hidup untuk  mencapai  falah  yaitu  konsep  multidimensi yang  memiliki  implikasi  pada  aspek  perilaku individual  (mikro)  dan  perilaku  kolektif  (makro) yang  lengkap  dan  menyeluruh  (universal)  bagi kehidupan  manusia  yang  meliputi  spritualitas  dan moralitas termasuk di dalamnya bidang ekonomi.
Uang  muka  dalam  pembiayaan  murabahah sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000, merupakan instrumen  tambahan  dalam  akad  murabahah  yang dilakukan  di  lembaga  keuangan  syariah,  yaitu  uang muka dalam akad pembiayaan murabahah. Diperbolehkan  meminta  uang  muka  apabila  kedua belah  pihak  sepakat  dengan  besaran  jumlah  uang muka yang ditentukan berdasarkan kesepakatan.
Dengan  demikian,  uang  muka  bukan  sebagai satu  syarat  yang  harus  ada  ketika  berlangsungnya transaski murabahah. Tetapi sebagai syarat tambahan apabila  terjadi  kesepakatan  antara  bank  dan nasabah  yang  menginginkan  adanya  uang  muka. Syarat  tambahan  ini  tidak  bertentangan  dengan syariah  karena  syarat  adanya  uang  muka  adalah perkara  yang  mubah  dan  secara  urf  mengandung kemaslahatan  agar  masing-masing  pihak  memiliki komitmen,  serius  dan  bersungguh-sungguh  atas transaksi  yang  dilaksanakan  dan  terhindar  dari kekecewaan  serta  kerugian  yang  berakibat  pada konflik dan sengketa yang mengakibatkan pudarnya persatuan dan persaudaraan.
Adanya  perbedaan  pendapat  tentang  hukum uang  muka-sebagaimana  yang  telah  penulis sebutkan  pada  bagian  terdahulu-  termasuk  dalam pembiayaan  murabahah  adalah  persoalan  khilafiyah yang  semestinya  tidak  perlu  untuk  dibesar- besarkan.  Persoalan  kaum  muslimin  tidak  terletak pada  perbedaan  masalah-masalah  khilafiyah  yang didasarkan kepada ijtihad. Akan tetapi terletak pada tidak  dioptimalkannya  potensi  akal,  pembekuan fikiran, pembisuan kehendak, pemasungan kebebasan,  perampasan  hak  asasi,  pengabaian kewajiban, tersebarnya egoisme, pengabaian sunnah-sunnah Allah tentang alam dan masyarakat, kesewenangan atas kebenaran.
Perbedaan  pendapat  tentang  uang  muka  ini termasuk  ikhtilaf  dalam  lapangan  fikih,  karena perbedaan  dalam  mengambil  dalil  hukum  yaitu beradsarkan  kepada  hadits  Nabi  Muhammad  Saw. Padahal  apabila  dilakukan  komparasi  antara  hadits yang  melarang  uang  muka  dan  hadist  yang membolehkan  uang  muka,  maka  hadits  yang melarang praktik uang muka dinilai lemah dan para ulama  sepakat  bahwa  hadist  yang  lemah  atau  dhaif tidak  dapat  dijadikan  hujjah  untuk  menetapkan suatu  hukum.  Oleh  karena  itu,  untuk  adanya kesepakatan, mestinya dikembalikan kepada kaidah
hukum  yang  menetapkan  bahwa  semua  bentuk muamalah  boleh  dilakukan  kecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya. 21
Aspek  muamalah  merupakan  bagian  yang sangat  prinsip  dalam  Islam,  karena  dengan  cara bermuamalah,  kehiduan  manusia  ditata  agar  tidak terjadi  pengsengketaan  dalam  kontrak  sosial  atara satu pihak dengan pihak lainnya dalam masyarakat.
Pada  dasarnya  uang  muka  dalam  pembiayaan murabahah dibangun atas dasar saling percaya antara nasabah dengan lembaga keuangan. Oleh karena itu istilah  lain  bagi  pembiayaan  murabahan  adalah  bai al-Amanah.  Amanah  (kepercayaan,  kejujuran) merupakan  hal  yang  abstrak,  dan  untuk  mencapai kemaslaahtan dalam bentuk yang konkrit diwujudkan  dengan  uang  muka  sebagai  pengikat amanah antara nasabah dengnan lembaga keuangan syariah.  Ini  sejalan  dengan  firman  Allah  yang artinya  bahwa  sesungguhnya  Allah  memerintahkan kepadamu  untuk  menyampaikan  amanat  kepada yang berhak menerimanya. 22
Manusia  menurut  ajaran  Islam  adalah  khalifah di  muka  bumi  yang  bertugas  menata  kehidupan sebaik mungkin sehingga tercipta kedamaian dalam hidup  di  tengah  manusia  yang  dinamis.  Dalam konteks  perilaku  kehidupan  sehari-hari,  amanah memiliki  arti  tumbuhnya  sikap  untuk  memelihara dan  menjaga  apa  saja  yang menajdi  perjanjian  atau tanggungan manusia berupa benda nyata atau yang bersifat maknawi yang harus ditunaikan.
Amanah merupakan unsur yang sangat vital dan penting  keberadaannya  dalam  kelangsungan  roda perekonomian.  Bencana  terbesar  di  dalam  pasar dewasa  ini  adalah  meluasnya  tindakan  manipulasi, dusta,  batil,  khianat,  bahkan  menzalimi  orang dengan  perdagangan  yang  dilakukan.  Misalnya dengan  berbohong  dalam  mempromosikan  barang (taghrir), mudah bersumpah, menimbun stok barang demi  keuntungan  pribadi,  adanya  persengkokolan jahat  untuk  memperdaya  konsumen  (tamajil), menyembunyikan  kerusakan  barang  (tadlis)  dan sebagainya.  Pada  hakikatnya  perdaganagn  tersebut disibukkan  oleh  keuntungan  yang  kecil  daripada keuntungan  yang  besar  yaitu  kepada  keuntungan yang fana dari pada  keuntungan yang kekal.
Amanah bertambah penting pada saat seseorang memesan  barang  kepada  pihak  lain  yaitu  dalam bentuk murabahah kepada pemesan pembelian yang merupakan salah satu bentuk pembiayaan murabahah  di  perbankan  syariah.  Dalam  hal  ini, pihak  yang  lain  percaya  dan  memegang  janji  demi kemaslahatan  bersama,  jika  salah  satu  pihak
21 Ibid, hlm. 28.
22 Redaksi  ayat  tersebut  bisa  dibaca  dalam  al-Qur’an Surah an-Nisa ayat 58.
menjalankannya  hanya  demi  kemaslahatan  atau keuntungan pihaknya tanpa memikirkan kemaslahatan  atau  keuntungan  pihak  lain,  maka  ia teah melakukan sebuah tindakan khianat.
Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menetapkan Lembaga Keuangan Syariah dibolehkan  untuk  meminta  uang  muka  apabila kedua  belah  pihak  sepakat,  tidak  bertentangan dengan asas-asas murabahah yang ditetapkan fukaha klasik karena situasi dan kondisi antara pelaksanaan murabahah  yang  dilaksanakan  pada  zaman  dulu berbeda  dengan  pelaksanaan  murabahah  pada  masa kini  sebagai  salah  satu  portofolio  pembiayaan  di Lembaga Keuangan Syariah.
Dalam  fikih,  penetapan  hukum  tidak  terlepas dari illat, yaitu suatu yang sudah jelas dan pasti yang dapat dipergunakan dasar pembinaan dan mengikat dalam  menentukan  ada  atau  tidak  nya  suatu hukum.  Paradigma  seperti  ini  berangkat  dari  suatu keyakinan bahwa bahwa  ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia memiliki  alasan  logis  (nilai  hukum)  dan  hikmah yang  hendak  dicapainya.  Allah  tidak  menurunkan ketentuan  dan  aturan  dengan  sia-sia  tanpa  tujuan apa-apa.  Secara  umum  tujuan  tersebut  adalah pencapaian  kemaslahatan  dunia  dan  akhirat, sedangkan secara khusus bahwa setiap perintah dan larangan mempunyai alasan logis (nilai hukum) dan tujuan masing-masing.
Adapun  yang  menjadi  penyebab  (illah)  dalam menetapkan  hukum  dibolehkannya  uang  muka dalam  pembiayaan  murabahah  adalah  bermuamalah tidak  secara  tunai  dan  pembayarannya  dengan sistem taqsith (angsuran). Dalam hal ini uang muka dianalogikan pada jaminan karena sebagai pengikat dan  saling  percaya  yang  ada  pada  dua  belah  pihak yang saling bermuamalah (bertransaski).
Penutup
Dari  apa  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka dapat  diambil  kesimpuan  bahwa  melakukan transaksi  murabahah  dengan  konsep  Down  Payment atau  urban  secara  hukum  Islam  dibenarkan,  karena sifat  hukumnya  yang  khilafiyah  dan  tidak  pasti (zhanni).  Ketentuan  hukum  dalam  khazanah  fikih klasik bersifat ijtihadi, sehingga perlu konstekstualisasi  hukum  melalui  kajian  ijtihadi sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi ekonomi  saat  ini,  eksistensi  Dawn  Payment  dapat memberikan kemudahan dalam transaksi perbankan  saat  ini.  Adanya  verifikasi  terhadap hadits  yang  melarang  juga  dijadikan  dasar  tentang ketidakmutlakan  hukum  haram  terhadap  praktik urban.
Daftar Rujukan Al-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,Jiid V, Dar al-Fikr, Damaskus,2005.
Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001.
Anwar,  Syamsul,  Hukum  Perjanjian  Syariah,  Studi tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih  Muamalat,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Ascarya,  Akad  dan  Produk  Bank  Syariah,  Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
Ath-Thayyar,  Abdullah  bin  Muhammad,  dkk, Ensiklopedi  Muamalah  dalam  Pandangan  Mazhab, t.p. 2004.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  No. 13/DN-MUI/2000,  diktum  pertama  dalam Himpunan Fatwa Dewan Syarian Nasional edisi revisi, DSN-MUI dan Bank Indonesia, Jakarta.
Nazir,  Habib  dan  Muh.  Hasanudin,  Ensiklopedi Ekonomi  dan  Perbankan  Syariah,  Kaki  Langit, Bandung, 2004.
Qudamah, Ibnu,  al-Mugni, Dar al-Ihya al-Turast a-
Turabi, Beirut, 1405.