## ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) DAN REALITAS KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA

## Nawawi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

## ABSTRACT
This  paper  discusses  the  challanges  of  ACFTA,  and  the  rise  of  China’s economy which relies heavily on its human resource development threatening the  position  of  Indonesia  in  the  global  economy. An  important  question  is whether ACFTA can become a profitble momentum for Indonesia to enhance its national welfare, or whether it could weaken national economic sovereignity? It is largely believed that one of the most important aspects to gain optimum benefit  from  global competition  is  the  readiness  and  the  competitivenes of human resources, particularly through the development of technologies and sciences. In this context investment in human capital will lead every country to benefit from globalization. Therefore, of all the challanges faced in ACFTA, problems occured to Indonesia’s human resource development should be put as national priority.

## PENGANTAR
Sejak 1 Januari 2010, perekonomian Indonesia menapaki babak baru dengan  diberlakukannya  perjanjian  kerjasama  perdagangan  bebas ASEAN-China atau ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Meskipun menuai pro dan kontra di dalam negeri, pemerintah Indonesia optimis  bahwa  Indonesia  akan  mampu  bersaing  dan  memperoleh keuntungan dalam skema kerjasama tersebut. Optimisme ini didukung dengan kenyataan bahwa China merupakan salah satu pasar terbesar di kawasan Asia dan ekspor Indonesia ke China setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Selain itu, pangsa pasar ACFTA merupakan area  perdagangan  bebas  yang  sangat  besar  karena  mencakup  lebih dari 1,9 miliar penduduk dan memberikan tingkat pendapatan kedua terbesar setelah kerja sama sejenis di Uni Eropa.
Namun,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  masih  banyak  pihak  yang kontra terhadap ACFTA dan meragukan kemampuan Indonesia untuk dapat  bersaing  dalam  skema  perjanjian  perdagangan  bebas  tersebut. Di  antara  berbagai  argumen  yang  ada,  Indonesia  masih  dihadapkan pada kenyataan bahwa tingkat daya saing ekonominya masih rendah dibanding negara lain terutama dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan Brunai Darusasalam yang tergabung dalam ASEAN-6 di ACFTA. Walaupun Indonesia dinilai berhasil menjadi salah satu dari sedikit negara yang sukses menangkal dampak krisis keuangan global 2008, perekonomian Indonesia tergolong rentan terhadap setiap gejolak sosial  ekonomi  dan  politik  yang  mungkin  terjadi  di  dalam  negeri. Sementara  itu  dalam  konteks  kapasitas  ekonomi,  Indonesia  masih dihadapkan  pada  permasalahan  struktur  ekspor  yang  masih  berbasis produk  primer,  sektor  industri  yang  lemah  daya  saingnya  di  pasar global  dan  kemampuannya  dalam  memenuhi  kebutuhan  domestik, hingga rendahnya kelengkapan infrastruktur ekonomi (Bank Indonesia 2009:2).
Terlepas  dari  pro  dan  kontra  tersebut,  bagaimana  pun  kerjasama ACFTA  sudah  bergulir  dan  menimbulkan  berbagai  konsekuensi. Pilihan  kebijakan  strategis  dengan  mengedepankan  kehati-hatian dan  bersifat  taktis  sangat  diperlukan  agar  Indonesia  mampu  meraih keuntungan maksimal dari skema kerjasama ACFTA. Selain itu, dalam memahami peluang maupun ancaman ACFTA, tidak hanya dilihat dari sudut pandang hubungan Indonesia dan China, tetapi juga posisi negara anggota ASEAN yang menjadi kompetitor bagi Indonesia. Pergerakan kekuatan ekonomi baru di Kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam di sisi lain perlu diwaspadai agar peran Indonesia tidak hanya sebagai “pelengkap” dalam kerjasama ACFTA.
Selama ini dalam berbagai diskusi atau pembahasan tentang ACFTA, isu yang sering muncul selalu terkait dengan peluang sekaligus ancaman terhadap  sektor-sektor  ekonomi  (usaha)  Indonesia,  termasuk  ulasan tentang untung dan rugi bagi perkembangan ekonomi Indonesia terkait dengan implementasi kesepakatan ACFTA. Masih sedikit ulasan tentang realitas kesiapan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama jika dibanding  negara  pesaing  yang  memiliki  kesempatan  dan  perlakuan sama dalam skema ACFTA. Mengapa ulasan tersebut menjadi penting? Kerjasama  ACFTA  tidak  hanya  mancakup  kesepakatan  peraturan perdagangan barang dan modal (investasi), tetapi juga meliputi bidang jasa yang di dalamnya termasuk liberalisasi sektor tenaga kerja.
Ketika ACFTA telah menjadi kenyataan, ini berarti bahwa batas-batas antarnegara  akan  semakin  kabur  dan  sistem  ekonomi  akan  semakin terintegrasi  dan  kompetitif.  Hal  ini  menjadikan  kegiatan  ekonomi  di berbagai  negara  menjadi  semakin  mudah  serta  efisien  dan  semakin tergantung satu dengan lainnya. Pada sisi lain, arus masuk keluar tenaga kerja  akan  semakin  terbuka,  bahkan  mungkin  akan  semakin  agresif, sehingga  langsung  atau  tidak  langsung  gejala  ini  akan  berdampak terhadap  intensitas  persaingan  pasar  kerja  antarnegara.  Konsekuensi logisnya,  negara  dengan  SDM  yang  tidak  siap  akan  tersisihkan  dan hanya menerima berbagai konsekuensi yang tidak menguntungkan.
Daya  saing  SDM,  baik  itu  individu  maupun  kelompok  (masyarakat, pemerintah  dan  dunia  usaha),  merupakan  titik  sentral  dalam  setiap proses  pembangunan,  termasuk  dalam  persaingan  global.  Banyak hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  selain  pembangunan  ekonomi, kualitas SDM menjadi kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. Sejarah  telah  membuktikan  bahwa  hanya  negara  dengan  daya  saing SDM-nya yang tinggi yang mampu menuai manfaat dari keuntungan globalisasi  (Nagib  2007:1).  Dalam  hal  ini,    pertanyaan  yang  perlu dijawab: bagaimanakah realitas kualitas SDM Indonesia dalam konteks kesiapannya berkompetisi dalam ACFTA? Apakah dengan modal SDM yang ada pada saat ini Indonesia bisa dikatakan siap berkompetisi dan akan memperoleh keuntungan optimal dalam kerjasama ACFTA?
Tulisan ini bertujuan memberikan jawaban terhadap pertanyaan di atas serta  menyampaikan  pemikiran  dan  gagasan  penulis  terkait  dengan peluang  dan  tantangan  masyarakat  Indonesia  dalam  menghadapi ACFTA,  khususnya  dengan  melihat  kesiapan  SDM  di  negara-negara yang tergabung dalam ACFTA. Tulisan ini dibagi menjadi lima bagian. Pertama membahas kebangkitan ekonomi China yang dapat menjadi pelajaran  berharga  bagi  masyarakat  Indonesia  dalam  menghadapi persaingan ACFTA. Bagian kedua berisi ulasan tentang realitas kualitas SDM Indonesia terutama dilihat dari capaian indikator kesehatan dan pendidikan. Bagian keempat menyoroti ancaman serbuan tenaga kerja asing  yang  merupakan  konsekuensi  logis  dari  kesapakatan  ACFTA yang harus dihadapi masyarakat Indonesia. Bagian kelima berisi uraian tentang pentingnya Indonesia meningkatkan keunggulan kompetitifnya dalam menghadapi persaingan ACFTA.

## KEBANGKITAN EKONOMI CHINA DAN PEMBELAJARAN BAGI INDONESIA
“Uthlubul  Ilmi  Walau  Bishshiin” atau  artinya  tuntutlah  ilmu  sampai ke  negeri  China.  Begitulah  pepatah  yang  sering  disampaikan  ketika memaknai  sebuah  keharusan  untuk  mencari  ilmu  dan  terus  belajar hingga akhir hayat seseorang. Tetapi, mengapa harus ke China? Apa istimewanya  negeri  tirai  bambu  ini  sehingga  pepatah  yang  awalnya diestafetkan  oleh  bangsa  Arab  berabad-abad  lalu  itu  kini  telah dikenal seluruh bangsa di dunia? Tentunya banyak pepatah lahir dari suatu  kenyatan  yang  kemudian  dijadikan  pelajaran  berharga  untuk disampaikan kepada setiap orang agar dapat mengambil hikmahnya.
Terlepas  dari  esensi  pepatah  di  atas,  seluruh  dunia  saat  ini  tentunya mengakui  kekuatan  kebangkitan  ekonomi  China.  Negeri  dengan jumlah penduduk terbesar di dunia ini (sekitar 1,3 miliar jiwa) telah berubah menjadi kekuatan baru ekonomi dunia. Belakangan ini sebutan China  sebagai  raksasa  ekonomi  dunia  semakin  diperkuat  dengan keberhasilannya sebagai negara pengekspor terbesar dan berdaya saing tinggi. Bahkan, Amerika Serikat (AS) yang selama ini diakui sebagai poros  kekuatan  ekonomi  dunia  kini  justru  semakin  bergantung  pada ekonomi  China.  Kebangkitan  ekonomi  China  telah  menempatkan negara  ini  sebagai  pusat  industri  manufaktur  dunia,  kekuatan  militer yang  disegani,  pengendali  perdagangan  internasional,  dan  sekaligus penanam modal (investor) bagi sebagian besar negara-negara di dunia (terutama di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin).
Kebangkitan  ekonomi  China  merupakan  cermin  dari  keberhasilan negeri tirai bambu ini memanfaatkan globalisasi untuk meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  rakyatnya,  sekaligus memperluas pengaruh ekonomi dan politik di berbagai kawasan. Padahal sejak berakhirnya era perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet, tidak ada satu pun skenario yang memunculkan kebangkitan China  sebagai  penyeimbang  kekuatan  kapitalisme  Amerika  Serikat (Hadar 2010: 48). Integrasi China dalam ACFTA semakin memantapkan negeri ini sebagai penguasa ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Menurut Huntington (1997:87), kecenderungan regionalisasi kekuatan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan wilayah perdagangan bebas tertentu menyebabkan hampir semua negara di dunia terseret arus persaingan yang tidak sehat.
Globalisasi telah membentuk pola kerjasama negara kawasan menjadi dua pola, yaitu kelompok negara yang dibentuk atas dasar kedekatan wilayah (seperti halnya ACFTA) dan kelompok negara yang dibentuk atas  dasar  skala  ekonomi  tertentu  (Adrianto  2009:77).    Pada  kasus ACFTA,  banyak  pengamat  yang  melihat  ACFTA  sebagai  langkah strategis China dalam merespon tantangan yang timbul dari kompetisi ekonomi  regional  khususnya  untuk  mengimbangi  kekuatan  blok ekonomi Amerika Serikat dan Jepang.
John Naisbitt telah memprediksi bahwa pada akhir abad ke-21 China akan  berhasil  menggeser  kekuatan  ekonomi  Jepang  di  kawasan Asia Pasifik dan sekaligus menjadi pemain utama kekuatan ekonomi dunia. Prediksi  Naisbitt  dapat  dilihat  pada Gross  Domestic  Product (GDP) China  tahun  2008  yang  telah  mencapai  4,42  triliun  dollar  Amerika Serikat,  mendekati  nilai  GDP  Jepang  pada  tahun  yang  sama  yang mencapai  4,68  dollar  AS  sekaligus  menggeser  dominasi  ekonomi Jerman sebagai kekuatan ekonomi nomor tiga dunia. Dengan capaian pertumbuhan ekonomi China antara 7-9 persen dalam beberapa tahun terakhir,  China  dipastikan  akan  menggeser  Jepang  sebagai  negara dengan total GDP terbesar nomor dua di dunia (Naisbitt 2010:178).
Kebangkitan  kekuatan  ekonomi  China  semakin  teruji  dengan  daya tahan  ekonominya  yang  sangat  kuat  ketika  hampir  sebagian  besar negara adidaya ekonomi mengalami krisis keuangan global sejak tahun 2008. Selama kuartal ketiga tahun 2009, perekonomian China mampu tumbuh mencapai 7,7 persen. Sementara itu, AS dan Jepang pada tahun yang sama mengalami pertumbuhan minus, masing-masing -2,6 persen dan -6,0 persen. Melalui kebijakan stimulus ekonominya yang sangat terarah, China berhasil mempertahankan stabilitas ekspornya di tengah lesunya  pasar  global  saat  itu.  Maka,  sangat  masuk  akal  jika  banyak pengamat yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah krisis ekonomi global saat ini, kuncinya ada pada kekuatan ekonomi China dan Amerika Serikat.
Faktor apakah yang membuat ekonomi China saat ini begitu disegani bangsa-bangsa lain di dunia? Dalam bukunya China’s Megatrends, John dan  Doris  Naisbitt  (2010:1-246)  mengemukakan  delapan  pilar  yang menjadi fondasi masyarakat baru China bisa menjadi kekuatan ekonomi yang mengguncang dunia. Pertama , emansipasi pikiran. Pilar pertama ini merupakan penguatan ajaran seorang Deng Xioping (dikenal sebagai
“Bapak  China  Modern”)  yang  menyerukan  pembebasan  pikiran  dari indoktrinasi ke emansipasi yang membebaskan rakyat memiliki pikiran sendiri . Kedua, penyeimbangan top-down (kebijakan pemerintah) dan bottom  up (inisiatif  rakyat)  yang  kemudian  membentuk  model  baru “demokrasi  vertikal”  China. Ketiga, membingkai  hutan  (pemerintah mengelola  kerangka  kebijakan  dan  prioritas)  dan  membiarkan pepohonan tumbuh (rakyat berkontribusi secara menyeluruh). Keempat, menyeberangi sungai dengan merasakan bebatuan, yang mencerminkan perilaku pimpinan China pada awal perjalanan menuju China baru yang berani  melakukan trial  and  eror ,  eksperimen,  tidak  takut  risiko  dan berusaha menemukan cara terbaik dengan mencari kebenaran berdasarkan fakta. Kelima, persemaian  artistik  dan  intelektual,  yaitu  mendukung dan mendorong sepenuhnya kemajuan ilmu dan pengetahuan sebagai motor penggerak kemajuan masyarakatnya. Keenam, begabung dengan dunia, sebagai penegasan keterliban ekonomi, politik dan budaya China sebagai anggota masyarakat global yang maju atas kekuatannya sendiri. Ketujuh, kebebasan dan keadilan yang merefleksikan perjuangan untuk menyeimbangkan apa yang mungkin diraih secara ekonomi (kemajuan China) dan apa yang harus dipenuhi secara sosial (kesejahteraan rakyat China). Kedelapan, dari medali emas olimpiade menuju hadiah nobel, yang artinya sebuah strategi utama China menduplikasikan kesuksesan olimpiade  ke  dalam  kinerja  ekonomi  dan  daya  saing  untuk  menjadi negara “inovasi dunia”.
I. Wibowo seorang ahli studi China, dalam bukunya Belajar dari China (2004),  memaparkan  salah  satu  kunci  sukses  kebangkitan  ekonomi China, yaitu pilihan negara ini untuk mengadopsi kapitalisme secara hati-hati  dan  gradual.  Dalam  hal  ini  pemerintah  China  berperan sebagai pemegang kendali ekonomi untuk menjamin bahwa liberalisasi ekonomi  dan  peran  swasta  domestik  ataupun  global  tidak  membawa dampak negatif terhadap perkembangan industri dalam negeri China, terutama  pada  basis  perekonomian  rakyatnya.  Di  Indonesia  disebut Usaha  Menengah,  Kecil,  dan  Mikro  (UMKM).  Peran  swasta  dalam mendorong pertumbuhan ekonomi didukung untuk terus maju, tetapi perusahaan  milik  negara  masih  tetap  mendominasi  dan  menentukan arah  perekonomian.  Bahkan,  pemerintah  China  cenderung  protektif terhadap  kepentingan  industrinya  dan  baru  mengizinkan  perusahaan asing  setelah  perusahaan-perusahaan  dalam  negerinya  dipastikan mampu  bersaing.  Misalnya,  ketika  perusahaan  negara  dalam  sektor
migas seperti CNOOC, Sinopec, dan PetroChina telah benar-benar besar dan mendominasi sektor energi di China, barulah perusahaan asing di bidang energi diizinkan menanamkan modalnya di China (Launa 2010: 54).
Kebangkitan ekonomi China tidak terlepas dari keseriusan negeri ini dalam  membangun  daya  saing  kekuatan  SDM-nya.  Dengan  jumlah penduduk terbesar di dunia dan dukungan jaringan China perantauan ( hoakiau ) yang tersebar hampir di seluruh negara, pemerintah China sadar bahwa hal tersebut merupakan peluang yang harus dimanfaatkan. Berbagai  kebijakan  dikeluarkan  untuk  mendukung  kebangkitan ekonomi China secara serius dan konsisten, seperti penguatan jaringan China perantauan, pemberian insentif pajak dan hak keistimewa kepada warga negaranya yang berhasil menciptakan maupun membawa masuk kerjasama bidang-bidang strategis ke dalam negeri China.
Kebangkitan ekonomi China juga diakui sebagai hasil dari keberhasilan pemerintahnya memberikan perhatian yang besar dan serius terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pusat-pusat penelitian maupun  pengembangan  rekayasa  teknologi  yang    terus  berkembang pesat  di  China  telah  berhasil  dan  menarik  masuk  ribuan  kerjasama penelitian hingga tingkat internasional. Melalui dukungan pendanaan yang  sangat  besar  dari  pemerintahnya  ditambah  jumlah  SDM  yang melimpah dan berkualitas, para insyinyur China mampu merekayasa berbagai produk dengan cost production yang lebih rendah sehingga mampu berkompetisi dengan produk sejenis dari negara lain.
Bahkan, pemerintah AS dibuat gusar dengan semakin membanjirnya produk  China  di  pasaran  dunia  dengan  harga  yang  relatif  lebih murah.  Pada  pertemuan  tingkat  tinggi  Amerika  Serikat  dan  China pada pertengahan tahun 2009, pemerintah Amerika Serikat berupaya menekan  China  untuk  menurunkan  nilai  mata  uangnya  terhadap dollar Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menuding bahwa rendahnya nilai tukar mata uang China merupakan penyebab produk- produk  Amerika  Serikat  di  pasaran  dunia  menjadi  mahal,  sehingga konsumen lebih memilih produk made in China yang lebih murah dan bervariasi.  Namun,  dengan  kepercayaan  dirinya  yang  tinggi,  China bahkan berani menyerang balik Amerika Serikat dengan mengusulkan alternatif  penggunaan  mata  uang  internasional  selain  dollar Amerika Serikat.

## Mengutip data dari Science and Enginering Indicator 2006 dalam LIPI
(2006:136-137),  jumlah  penduduk  China  yang  berpendidikan  S1  ke atas telah mencapai 20,4 juta orang, berada nomor dua setelah Amerika Serikat (52,7 juta orang). Pada tahun 2004 China telah berhasil mencetak 127.331 orang sarjana-magister dan 23.4446 orang doktor. Bandingkan dengan Indonesia dengan jumlah sarjana ke atas sekitar 2,8 juta jiwa (2004)  dan  jumlah  lulusan  S3  pada  tahun  2003  hanya  sebesar  644 orang (BPS 2005). Dalam rentang waktu empat tahun sejak 2001-2004 tercatat sebanyak 410.518 orang mahasiswa China di luar negeri telah menyelesaikan S2 dan S3. Dari jumlah tersebut yang telah kembali dan membangun China mencapai 24.729 orang (Launa 2010:54).
Bagi Indonsia, apa yang perlu dipelajari dari kebangkitan China saat ini?  Dengan  kekayaan  sumber  daya  alam  (SDA)  yang  melimpah, jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia, dan posisi strategis Indonesia,  semestinya  tidak  ada  kata  tidak  mungkin  bagi  Indonesia untuk  bangkit  memperbaiki  kinerja  perekonomian  nasional.  Pada dasawarsa  tahun  1990-an,  ketika  itu  dengan  tingkat  pertumbuhan ekonomi rata-rata 7-8 persen, Indonesia pernah diprediksi akan menjadi salah satu “ macan ” ekonomi Asia. Namun, karena “kesalahan urus” dan akibat sentralisme kekuasaan politik dan ekonomi yang berlebihan, perekonomian Indonesia malah terpuruk ketika diterpa krisis ekonomi tahun 1997. Menurut Faisal Basri dan Munandar (2009:11), kebobrokan kumulatif yang terjadi semasa Orde Baru sedemikian sangat parahnya membuat sendi-sendi perekonomian Indonesia menjadi sangat rapuh. Keberhasilan  capaian  pertumbuhan  ekonomi  yang  kerap  dibangga- banggakan ternyata juga berisi “benalu” dan “virus” yang setiap saat menggerogoti perekonomian nasional. Pada akhirnya krisis tahun 1997 telah menguak “borok” dan “isi perut” perekonomian nasional saat itu.
Belajar  dari  pengalaman  kebangkitan  ekonomi  China  dan  krisis ekonomi tahun 1997, masyarakat Indonesia harus mampu menjadikan kedua peristiwa tersebut sebagai momentum memperbaiki diri secara menyeluruh.  Salah  satu  langkah  cerdas  yang  dapat  dilakukan  adalah merevitalisasi  pembangunan  SDM  Indonesia.  Perjalanan  sejarah negara-negara  di  dunia  telah  membuktikan  bahwa  kesuksesan  suatu negara dalam menata pembangunan ekonominya dimulai dan dibarengi dengan  peningkatan  kualitas  SDM.  Sebaliknya  banyak  negara  yang memiliki aset SDA yang melimpah, tetapi kualitas SDM-nya rendah,
akhirnya  keberlimpahan  tersebut  tidak  menjadi  berkah,  tetapi  malah menjadi musibah.
Michael J.Bonnel dalam website nya menulis bahwa kesejahteraan suatu negara ternyata tidak pula ditentukan oleh kekayaan alamnya. Jepang yang  80  persen  tanahnya  tidak  bisa  dibudidayakan  adalah  negara terkaya nomor dua di dunia. Negara ini bagaikan gugusan kepulauan pabrik  dan  laboratorium  yang  mendatangkan  aneka  bahan  baku  dari seluruh dunia, lalu menjual produknya dengan harga sekian kali lipat ke seluruh dunia. Demikian pula dengan Swiss, yang sama sekali tidak punya  perkebunan  cokelat,  tetapi  menjadi  penghasil  aneka  produk makanan  awetan  dari  cokelat  nomor  satu  di  dunia.  Meskipun  indah, alam dan iklimnya cukup keras dan penduduknya hanya bisa bercocok tanam selama empat bulan setahun. Keterbatasan ini justru mendorong penduduknya untuk membuat produk awetan (cokelat, keju, yoghurt, susu kemasan, daging olahan) yang kini tergolong terbaik dan disukai di dunia. Tambang emas Swiss tidak ada apa-apanya dengan tambang emas Peru, dan Swiss bahkan tidak punya sama sekali tambang berlian seperti Afrika Selatan. Namun, Swiss-lah yang dikenal sebagai negara paling terpercaya di dunia untuk menyimpan uang, emas, berlian, dan berbagai kekayaan lain (dikutip dari Basri dan Munandar 2009:102).

## REALITAS KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA
Menurut teori ekonomi pembangunan konvensional, kegiatan produksi dalam  unit  ekonomi  suatu  negara  untuk  menghasilkan  barang  dan jasa  ditentukan  oleh  kualitas  dan  kuantitas  empat  faktor.  Keempat faktor tersebut adalah sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM),  aset  ( capital )  dan  keterampilan  memanfaatkan  teknologi. Semakin tepat komposisi gabungan dari pemanfaatan keempat faktor produksi  tersebut,  semakin  efisien  dan  bernilai  tinggi  suatu  produk yang dihasilkan. Namun demikian, sungguh pun kombinasi kualitas dan kuantitas  keempat  komponen  tersebut  mampu  menghasilkan  produk yang  bernilai  tambah  ( value  added ),  untuk  menghadapi  persaingan global  hal  tersebut  masih  dikatakan  belum  cukup.  Pemanfaatan keempat faktor tersebut perlu dilengkapi dengan prasyarat kapabilitas pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha yang dapat menjangkau aksesibilitas  masuk  pasar  global  dan  memenuhi  permintaan  sesuai tuntutan globalisasi. Dalam konteks ini, sangatlah penting membangun
kualitas SDM Indonesia yang memiliki kemampuan daya saing tinggi dan  berwawasan global.
Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas SDM di suatu negara adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang dipublikasikan sejak tahun 1990 oleh United Nation Development Progra m (UNDP). Secara konseptual IPM adalah perhitungan dengan formula tertentu yang menggabungkan tiga komponen utama, yakni (1) kualitas hidup materil yang diwakili oleh indikator tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP) per kapita per tahun; (2) kualitas kesehatan penduduk yang diwakili oleh indikator usia harapan hidup ( life expectancy ); dan (3) kualitas pendidikan yang diwakili oleh indikator indeks pendidikan yang merupakan gabungan antara indeks melek huruf dewasa (yakni rasio penduduk dewasa yang melek huruf dan memiliki pengetahuan selayaknya) dan indeks penduduk dewasa yang mengikuti pendidikan formal pada berbagai tingkatan.
Dalam  perkembangannya  IPM  juga  digunakan  untuk  berbagai penilaian,  seperti  mengklasifikasi  apakah  sebuah  negara  termasuk negara  maju,  berkembang  atau  terbelakang  dan  sebagai  pengukur efektivitas program dan kebijakan pemerintah sebuah negara terhadap kualitas  hidup  penduduknya.  Dalam  setiap  analisis  umum Human Development Repot oleh UNDP, dinyatakan bahwa kenaikan 1 persen skor IPM akan mendorong kenaikan produktivitas tenaga kerja hingga 2,5 persen dan kenaikan tambahan pertumbuhan pendapatan per kapita sebesar  1,5  persen  suatu  negara.    Meskipun  IPM  yang  menekankan pada indeks komposit mempunyai berbagai keterbatasan (seperti diakui oleh  perintisnya,  yaitu  ekonom  peraih  nobel Amartya  San),  formula tersebut telah diakui lebih baik dan komprehensif dibanding indikator GDP dan pertumbuhan ekonomi yang semula dipakai sebagai patokan utama dalam menaksir tingkat kesejahteraan suatu negara (Nagib 2007: 2; Basri 2009; 88).
Berdasarkan data Human Development Report , UNDP 2010 (Tabel 1) dapat diketahui bahwa kualitas SDM Indonesia terbilang masih rendah, terutama  jika  dibanding  negara  anggota  ASEAN-6  yang  tergabung dalam ACFTA. Realitas ini sangat memprihatinkan karena pada  satu sisi  Indonesia  telah  masuk  dalam  persaingan ACFTA,  pada  sisi  lain Indonesia masih dihadapkan pada rendahnya daya dukung SDM-nya. Indonesia  hanya  mampu  mengungguli  negara  anggota ASEAN  yang
1 Pada tahun 2015 kesepakatan ACFTA akan menyusul diberlakukan pada negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar. 2 Berdasarkan Human Development Report , UNDP 2010, tingkat capaian pendidikan Indonesia adalah
5,7, berada di bawah Kamboja yang mencapai nilai 5,8. Di kawasan Asia Tenggara Malaysia berada di urutan paling tinggi dengan nilai 9,5 disusul oleh Singapura 8,8, Filipina 8,7, Brunai Darussalam 7,5 dan Thailand 6,6. Tingkat capaian pendidikan diturunkan dari rata-rata capaian pendidikan formal orang dewasa.

## Tabel 3
Posisi IPM Indonesia dan Sejumlah Negara Anggota ASEAN, 2010
Sumber: Human Development Report, UNDP, 2010.
Negara Ranking Skor IPM Singapura 27 0,846 Brunai Darussalam 37 0,805 Malaysia 57 0,744 Thailand 92 0,658 Filipina 97 0,630 Indonesia 108 0,600 Vietnam 113 0,572 Laos 122 0,497 Kamboja 124 0,494 Myanmar 132 0,451

## akan bergabung pada ACFTA pada tahun 2015
1 . Namun, perlu menjadi catatan penting bahwa Vietnam yang nilai IPM-nya selalu berada sepuluh tingkat di bawah Indonesia, secara perlahan tetapi pasti terus bergerak lebih  maju.  Bahkan,  Kamboja  dilaporkan  memiliki  tingkat  capaian pendidikan lebih tinggi dari Indonesia dan terpilih sebagai salah satu negara terbaik di Asia dalam kecepatan capaian pembangunan SDM- nya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir 2 . Dalam laporannya, UNDP mengkategorikan  Indonesia  bersama  Thailand,  Filipina,  Vietnam, Laos, dan Kamboja sebagai negara dengan predikat Medium Human Development , sementara Singapura dan Brunai Darussalam termasuk dalam  negara Very High  Human  Development ,  sedangkan  Malaysia masuk pada kategori High Human Development .
Rendahnya IPM Indonesia tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terdapat dalam pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan di  Indonesia.  Walaupun  secara  nasional  Indonesia  sudah  mengalami banyak kemajuan di bidang pembangunan kesehatan dan pendidikan, secara  internasional  pencapaian  Indonesia  di  kedua  bidang  tersebut
3 Skor penguasaan siswa Indonesia untuk Kalimat dan Bahasa:  382, Matematika: 360, dan Pemecahan Masalah: 361. Sementara siswa Thailand dengan kriteria yang sama memperoleh skor masing-masing 418, 417 dan 361.
masih tertinggal jauh. Sebagai contoh, di bidang kesehatan ketersediaan tenaga  medis  (dokter  dan  perawat)  untuk  memberikan  pelayanan kesehatan  kepada  penduduk,  jumlahnya  masih  sangat  terbatas,  yaitu hanya 13 orang dokter dan 62 orang perawat per 100.000 penduduk (UNDP  2006).  Bandingkan  dengan  negara-negara  lain  (khususnya anggota ACFTA), yang memiliki jumlah dokter dan perawatnya lebih besar  berpuluh  kali  lipat  dari  Indonesia,  seperti  China  (106/334), Malaysia (70/135) , Thailand (37/282), Filipina (58/169)  dan Vietnam (53/56).
Pada  bidang  pendidikan,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Basri  dan Munandar (2009:107) berdasarkan hasil Penelitian Bank Dunia (2007), kinerja pendidikan rata-rata siswa berusia 15 tahun di Indonesia masih rendah dibanding negara-negara tetangga (ASEAN-6) 3 . Simpulan yang sama juga ditunjukkan dari hasil survei tiga tahunan yang dilakukan PISA ( Programme for International Student Assesment ). Posisi kemampuan pelajar  Indonesia  untuk  penguasaan  membaca  dan  IPA  berada  pada peringkat 52 dari 57 negara yang disurvei pada tahun 2006 (Handayani, 2008:135).  Indikator  aspek  pendidikan  lain  yaitu  pengunaan  akses informasi  internet  oleh  masyarakat  Indonesia  juga  masih  tertinggal dibanding beberapa negara di kawasan ASEAN. Laporan UNDP 2010 menunjukkan  bahwa  tingkat  penggunaan  internet  per  100  orang  di Indonesia sebesar 7,9 jauh tertinggal dengan Singapura (69,6), Brunai Darussalam (55,3), Malaysia (55,8), Thailand (23,9), Vietnam (24,2), bahkan dengan Laos (8,5).
Realitas  rendahnya  kualitas  SDM  Indonesia  bukan  berarti  Indonesia tidak    mempunyai  peluang  memperoleh  keuntungan  dari  kerjasama ACFTA. Dalam konteks rentang waktu, ACFTA bukan hanya berlaku satu atau dua tahun, tetapi jangka menengah (10 tahun) dan panjang (lebih  dari  25  tahun).  Bahkan,  ke  depan  perjanjian  kesepakatan  lain akan segera diberlakukan seperti Asean Economic Community (AEC) pada  tahun  2015.  Hal  terpenting  adalah  upaya  pemerintah  yang berkuasa saat ini dalam memanfaatkan ekspansi ekonomi yang telah dicapai diimbangi dengan perbaikan pembangunan sosial, terutama di
4 Pada  penutup  akhir  tahun  2010,  pemerintah  Indonesia  melalui  Menteri  Perekonomian  Hatta  Rajasa mengungkapkan  bahwa  ekspansi  Indonesia  yang  telah  dimulai  sejak  Maret  2009  berpeluang  untuk membawa Indonesia masuk dalam kelompok 10 besar perekonomian dunia pada tahun 2025. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2011 dapat mencapai angka lebih tinggi yakni 6,5 persen.
Menurut Komite Ekonomi Nasional, data historis menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi Indonesia dapat mencapai rata-rata tujuh tahun. Itu berarti perekonomian Indonesia masih akan berada dalam tahapan eskpansi hingga tahun 2016.

## bidang kesehatan dan pendidikan
4 . Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil  beberapa  tahun  terakhir  harus  dimanfaatkan  untuk  memacu perekonomian  nasional  demi  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat. Apalagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJM) 2009-2014, pemerintah Indonesia telah menetapkan tiga sasaran yang menjadi tujuan pembangunan nasional, yakni pro pertumbuhan ( pro-growth ), pro penciptaan kesempatan kerja ( pro-job ) dan pro pada pengurangan kemiskinan ( pro-poor).
Salah  satu  peluang  yang  harus  dimanfaatkan  untuk  peningkatan pembangunan  SDM  Indonesia  adalah  adanya  perubahan  struktur penduduk  Indonesia  yang  mengarah  kepada  meningkatnya  jumlah penduduk usia produktif. Hal ini terjadi karena antara tahun 1960 dan 2007, tingkat kematian bayi dan kelahiran menurun tajam di Indonesia. Berdasarkan data BPS 2010, tingkat kematian bayi turun dari sekitar 216  menjadi  36  dan  tingkat  kelahiran  turun  dari  5.6  menjadi  2.2. Sementara tingkat pertumbuhan penduduk tumbuh konstan sekitar 1.9 persen per tahun sehingga terjadi perubahan distribusi umur penduduk di Indonesia ( demographic transition ).
Secara  makro,  meningkatnya  jumlah  penduduk  usia  produktif  yang dibarengi dengan menurunnya jumlah penduduk usia tidak produktif akan  memberikan  peluang  ekonomi  berupa  menurunnya  rasio ketergantungan  penduduk  ( dependency  ratio). Selanjutnya,  tingkat output  ekonomi  akan  meningkat  sebagai  dampak  dari  meningkatnya jumlah penduduk (usia produktif) yang masuk ke pasar kerja. Di tingkat rumah  tangga,  akibat  dari  menurunnya  jumlah  tanggungan  (anak), akan memungkinkan meningkatkan jumlah tabungan ( saving ), tingkat pendapatan  dan  konsumsi  yang  pada  akhirnya  berpengaruh  terhadap meningkatnya output ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi dalam tahapan  ini  disebut  sebagai  “ demographic  devident ”.    (Lewis  2008; Mason 2001; Adioetomo 2005).
Menurut United Nations Population Division (2003) periode 2020-2030 diperkirakan merupakan “ golden period ” bagi Indonesia karena pada periode tersebut dependency ratio Indonesia akan mencapai titik paling rendah  yaitu  sekitar  44  per  100.  Para demografer sering  menyebut peluang  tersebut  sebagai  “ window  of  opportunity ”  yang  hanya  akan terjadi satu kali bagi penduduk di semua negara. Pada saat ini selain Indonesia, di kawasan ASEAN negara seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand  juga  sedang  berada  pada  fase  awal  dan  pertengahan  dari transisi demografi.
Namun  demikian,  untuk  memanfaatkan  peluang  tersebut  pemerintah Indonesia harus mempunyai komitmen yang serius untuk mengusahakan beberapa  prasyarat,  yaitu  (i)  penduduk  usia  kerja  mendapatkan pekerjaan layak; (ii) meningkatnya tabungan rumah tangga yang dapat diinvestasikan  untuk  perluasan  kesempatan  kerja;  (iii)  meningkatnya perempuan  di  pasar  kerja  karena  jumlah  anak  menurun;  (iv) meningkatnya  kualitas  SDM  Indonesia  (Adioetomo  2005).   Apabila prasyarat tersebut tidak terpenuhi maka peluang yang ada justru berubah menjadi ancaman atau “ the window of opportunity turns to the door to disaster ” (Handayani 2006:137-136; Nagib 2010:10).

## TANTANGAN KEHADIRAN TENAGA KERJA ASING
Salah satu kekhawatiran dari pemberlakuan ACFTA sejak awal tahun 2010 lalu adalah permasalahan tenaga kerja Indonesia yang diperkirakan akan  semakin  kalah  bersaing  dengan  kehadiran  tenaga  kerja  asing (selanjutnya disingkat TKA). Bahkan, sebelum diberlakukan ACFTA sekalipun,  pasar  kerja  Indonesia  telah  dibanjiri  kehadiran TKA  yang mayoritas berasal dari China dan negara-negara anggota ASEAN.
Seperti telah disinggung sebelumnya, kesepakatan kerjasama ACFTA yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia tidak hanya menyepakati arus bebas perdagangan dan investasi barang atau modal, tetapi juga bidang jasa, termasuk penggunaan TKA. Apalagi sebelumnya Indonesia bersama  dengan  negara-negara  anggota  ASEAN  telah  menyepakati kesepakatan perdagangan jasa di tingkat ASEAN yang tertuang dalam Bangkok Summit Declaration dan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)  dalam ASEAN  Summit ke-5  di  Bangkok,  Thailand pada tanggal 15 Desember 1995.
Kehadiran  TKA  merupakan  fenomena  yang  biasa  terjadi  di  era globalisasi  sebagai  konsekuensi  terbukanya  pasar  kerja  antarnegara. Apalagi,  hal  ini  didukung  dengan  semakin  pesatnya  perkembangan inovasi teknologi informasi dan transportasi sehingga informasi tentang negara lain, terutama kebutuhan lapangan pekerjaan, menjadi mudah diakses.  Penggunaan  TKA  biasanya  bersamaan  dengan  masuknya investasi  asing  (penanaman  modal)  ke  suatu  negara. Artinya,  selain menciptakan kesempatan kerja, kegiatan investasi asing di suatu negara juga membuka peluang flight to quality yaitu memberikan kemajuan bagi pengembangan kualitas SDM lokal melalui mekanisme transfer of knowledge dari kehadiran TKA.
Berdasarkan data Kemenakertrans RI, tercatat pada akhir tahun 2009 jumlah TKA di Indonesia sebesar 59.500 orang lebih, atau turun drastis dari  tahun  2008  yang  mencapai  83.453  orang.  Kondisi  ini  terjadi sebagai  dampak  dari  krisis  keuangan  global  sejak  tahun  2008  yang menimpa  sebagian  besar  negara  maju,  seperti  Amerika  Serika  dan Jepang. Sebagian besar pekerja asing di Indonesia berasal dari China (11.458  orang),  Jepang  (7.135  orang),  Korea  Selatan  (4.437  orang), Malaysia  (3.688  orang),  Thailand  (3.606  orang),  Australia  (3.491 orang), Amerika Serikat (3.307), Inggris (2.851 orang),  Filipina (2.675) dan lainnya (12.520 orang).  Sebagian besar TKA di Indonesia bekerja di  sektor  perdagangan  (11.918  orang)  dan  industri  (15.366  orang). Sementara  itu,  berdasarkan  kriteria  keahlian  atau  jabatan,  sebagian besar  TKA  di  Indonesia  adalah  tenaga  professional  (21.251  orang), teknisi dan operator (17.294 orang), level manajer (9.234 orang), dan pemilik perusahaan (4.639 orang).
Meskipun dilihat secara demografis kuantitas jumlah TKA di Indonesia tidak  besar  dibanding  jumlah  angkatan  kerja  Indonesia  (116  juta orang pada tahun 2010), tetapi dampaknya akan cukup berpengaruh. Alasannya,  Indonesia  masih  dihadapkan  pada  permasalahan  jumlah penganggur terbuka yang mencapai 8,59 juta orang ditambah dengan setengah penganggur yang mencapai 32,8 juta orang (Data BPS 2010). Sekitar 5 juta orang yang tergolong menganggur adalah tenaga kerja lulusan  SMA,  SMK,  Diploma  dan  Universitas.  Dengan  kondisi  ini, maka  masuknya  TKA  akan  semakin  memperketat  persaingan  pasar kerja di Indonesia.
Menurut Ananta  (1996)  dalam  Beni  (1996:7-8)  tantangan  kehadiran TKA di Indonesia dapat dibedakan dengan melihat kondisi pasar kerja Indonesia  yang  mempunyai  dua  segmen  berbeda. Pertam a,  segmen pasar kerja terampil yang membutuhkan keahlian atau pendidikan tinggi. Segmen pasar ini ditandai dengan adanya kekurangan permintaan ( labor shortage), tingkat  upah  yang  relatif  tinggi  dan  prasyarat  penguasaan skill tertentu. Kedua , segmen pasar kerja tidak terampil yang ditandai dengan kelebihan penawaran kerja ( labor surplus ), tingkat upah dan syarat pendidikan yang rendah.
Tantangan  kehadiran  TKA  pada  segmen  pasar  kerja  pertama  terjadi karena  adanya  kekhawatiran  bahwa  segmen  ini  akan  kalah  bersaing dengan TKA mengingat pengalaman dan wawasan kerja mereka yang umumnya  masih  bersifat  lokal  atau  regional.  Sementara TKA  dalam segmen  pasar  ini  biasanya  memiliki  pengalaman  dan  wawasan  kerja yang  bersifat  internasional.  Tantangan  kehadiran  TKA  bagi  segmen pasar  kedua  sebenarnya  tidak  perlu  dikhawatirkan  sejauh TKA  yang bekerja di Indonesia tidak melakukan bidang pekerjaan yang mampu dilakukan oleh tenaga kerja di segmen ini. Akan tetapi, kecenderungan yang  terjadi  akhir-akhir  ini  menunjukkan  bahwa  banyak TKA    yang bekerja  pada  segmen  pasar  kerja  ini.  Ulasan  data  sebelumnya menunjukkan bahwa sekitar 35 persen TKA yang bekerja di Indonesia hingga akhir tahun 2009 adalah tenaga teknisi dan operator. Padahal, bidang  pekerjaan  teknisi  dan  operator  pasti  mampu  dikerjakan  oleh tenaga  kerja  Indonesia.  Jumlah  tersebut  belum  termasuk  TKA  yang masuk  ke  Indonesia  bermodalkan Visa  on  Arrival (VoA),  tetapi kemudian bekerja secara ilegal di sejumlah perusahaan (rekanan) asing yang banyak tersebar di seluruh Indonesia.
Mengantisipasi  lonjakan  kehadiran  TKA  di  Indonesia,  sejak pertengahan  tahun  2010  pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  mulai  melakukan    pengawasan  yang ketat terhadap pemakaian TKA di dalam negeri. Hal ini salah satunya untuk  mengantisipasi  agar  peristiwa  kerusuhan  sosial  sepertu  yang terjadi  di  PT  Drydock World  Graha  di  Batam  Kepulauan  Riau  tidak terulang kembali ( Kompas 28/4/2010).
Penggunaan TKA dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  diatur  dalam  Bab  VII  mulai  pasal  42  sampai  49.
Dalam  undang-undang  tersebut  di  antaranya  diatur  bahwa  setiap perusahaan  pengguna  TKA  wajib  melaporkan  rencana  penggunaan TKA  dan  menunjuk  tenaga  kerja  lokal  sebagai  pendamping  tenaga kerja  asing  untuk  alih  teknologi  dan  keahlian.  Namun,  dari  hasil penelitian LIPI (2010), ditemukan bahwa dalam realitasnya berbagai aturan terkait penggunaan TKA sering dilanggar, bahkan aturan yang ada masih menimbulkan permasalahan karena lemah dalam substansi, pengawasan dan penindakan hukum (Nagib dkk. 2010).

## DARI KEUNGGULAN KOMPARATIF MENUJU KEUNGGULAN KOMPETITIF
Kesepakatan  untuk  menerapkan  ACFTA  per  1  Januari  2010  telah dirancang sejak lama dengan ditandatanganinya Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeaast  Asian  Nations  and  The  People’s  Republic  of  China oleh kepala negara ASEAN dan RRC pada pada tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja. Artinya, ada rentang waktu sekitar delapan tahun  bagi  negara-negara  ASEAN  untuk  mempersiapkan  masing- masing daya saing yang dimilikinya sebelum pelaksanaan ACFTA.
Singapura,  Thailand,  dan  Malaysia  dinilai  banyak  pengamat  sebagai negara-negara    anggota  ASEAN-6  yang  lebih  siap  dalam  skema ACFTA  melalui  pengembangan    keunggulan  kompetitifnya.  Ketiga negara ini menyadari bahwa tanpa persiapan matang, mustahil mampu bersaing dengan China yang secara ekonomi mempunyai kemampuan memproduksi barang murah dan didukung SDM yang berkualitas dan melimpah ( Kompas 4/02/2010).
Thailand,  misalnya  sejak  tahun  2005  telah  menjalankan dual  track economy  policy ,  yaitu  pemberian  insentif  pengurangan  pajak  untuk mendorong  investasi  dan  industrialisasi,  terutama  pada  perusahaan multinasional.  Secara  simultan  insentif  juga  diberikan  pada  kegiatan usaha domestik yang mengembangkan produk lokal unggulan dalam rangka menggenjot daya saing produk domestik Thailand. Di bidang pembangunan  SDM-nya,  Thailand  telah  menyiapkan  kebijakan pengembangan  teknologi  informasi  melalui  cetak  biru  berjudul “ Towards Social Equity and Prosperity: Thailand IT Policy into the 21st Century ”. Rencana tersebut mencakup penyeimbangan perkembangan sosial  dan  ekonomi  masyarakat  Thailand  dengan  meningkatkan
pembangunan  infrastruktur  informasi  teknologi,  termasuk  di  daerah pedesaan  Thailand.  Tujuan  kebijakan  tersebut  salah  satunya  untuk meningkatkan kualitas daya saing masyarakat Thailand, terutama para petani agar mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk akses perkembangan informasi pasar nasional dan global. Untuk  menindaklanjuti  rencana  tersebut,  pemerintah  Thailand  telah membentuk The  National  Information  Technology  Committe (NITC) yang bertugas menerapkan rencana nasional dalam pengembangan TIK dan  mempromosikan  penggunaan  TIK  di  seluruh  Thailand.  Melalui kebijakan  tersebut,  pemerintah  Thailand  berusaha  meningkatkan kualitas di bidang pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang  berstandar  internasional  sekaligus  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat, khususnya di daerah pedesaan.
Pemerintah Singapura dalam menghadapi ACFTA mengambil langkah kebijakan  pengembangan  teknologi  inovatif,  yakni  memperkuat keunggulan  kompetitifnya  agar  tidak  disaingi  oleh  produk  China. Menghadapi  persaingan  ACFTA,  Singapura  telah  siap  dengan penekanan pada dua komponen industri kompetitifnya, yaitu industri manufaktur dan jasa ( services ). Fokus industri teknologi inovatif yang dikembangkan  Singapura  adalah  industri  elektronik,  kimia,  teknik, komunikasi, life sciences dan media. Singapura juga tidak mau kalah dengan China dan Malaysia melalui promosi nilai tambah yang tinggi pada kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan (rumah sakit), logistik, dan pusat kegiatan bisnis multinasional.  Dalam cetak biru ( blue print ) industri  abad  21,  Singapura  menetapkan  beberapa  program  yang berfokus  pada  memperkuat  ekspor,  membangun  perusahaan  bertaraf internasional,  memperkuat  usaha  kecil  dan  menengah,  membangun sumber  daya  manusia  dan  modal  intelektual,  standardisasi  iptek  dan inovasi, mengoptimalkan sumber manajemen, dan memperkuat posisi pemerintah (negara) sebagai fasilitator dalam kegiatan ekonomi.
Sementara  itu,  pemerintah  Malaysia,  telah  menyiapkan  kebijakan percepatan pengembangan industri manufaktur teknologi tinggi dalam rangka menyiapkan daya saing produk domestik sekaligus menggenjot industri  jasa,  khususnya  pariwisata.  Percepatan  pengembangan industri  manufaktur  Malaysia  ditujukan  untuk  meningkatkan  status dari industri berbasis perakitan ( assembling ) menjadi industri dengan value added lebih tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah
Malaysia  telah  menyusun blue  print dua  strategi, Pertama ,  strategi pengembangan industri berdasarkan konsep klaster yang menekankan pada pengembangan sektor-sektor potensial untuk memperkuat jaringan industri  dalam  negeri  Malaysia. Kedua ,  meningkatkan  kemampuan SDM,  riset  dan  pembangunan,  penguasaan  iptek,  infrastruktur  fisik, dan jasa untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional Malaysia.
Kemudian,  bagaimana  dengan  pemerintah  Indonesia? Apakah  ketika menandatangani  kesepakatan  ACFTA  tahun  2002  para  pemimpin Indonesia telah merancang strategi khusus ( blue print ) dan menyiapkan prasyarat-prasyarat penting lainya seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah Singapura, Malaysia, dan Thailand? Atau apakah pemerintah masih  tetap  berharap  memperoleh  keuntungan  ACFTA  melalui keunggulan komparatif, seperti upah buruh murah dan melimpahnya sumber daya alam? Sejauh ini, belum ada blue print yang jelas tentang strategi  pemerintah  Indonesia  menghadapi  ACFTA.  Namun,  yang ada adalah justru usulan upaya peninjauan kembali aturan yang telah disepakati dalam ACFTA yang sekaligus menunjukkan ketidaksiapan pemerintah Indonesia.
Diakui memang selama ini pemerintah telah berupaya meningkatkan daya  saing  perekonomian  nasional  melalui  peningkatan  peran UMKM  lewat  kebijakan  pelaksanaan  UU  No.20  tahun  2008,  yaitu peningkatan  akses  pembiayaan  dan  pembinaan  manajemen  UMKM. Sejak pelaksanaan ACFTA, pemerintah Indonesia terus menggalakkan kampanye “Aku Cinta Produk Indonesia” agar daya saing pelaku usaha Indonesia  terangkat  naik.  Namun,  realitas  di  lapangan,  misalnya  di Pasar Tanah Abang, sudah dibanjiri produk tekstil asal China bahkan jauh sebelum penerapan ACFTA (Abeng 2010).
Dalam  konteks  persaingan  ACFTA,  hanya  negara  yang  memiliki keunggulan  kompetitif  yang  akan  memperoleh  keuntungan  optimal, sementara sumber-sumber keunggulan komparatif tidak lagi memainkan peranan yang menentukan. Dengan perkembangan teknologi transportasi dan informasi yang semakin cepat, setiap negara dapat dengan mudah dan efisien  mengakses kebutuhan sumber daya yang tidak dimilikinya. Pada  uraian  sebelumnya  telah  disinggung  bagaimana  negara  Swiss yang tidak memiliki perkebunan cokelat, tetapi mampu menjadi negara penghasil  produk  olahan  coklat  terkenal  di  dunia.  Indonesia  adalah
negara produsen kelapa sawit ( oil palm ) terbesar di dunia, tetapi apakah Indonesia dikenal dari produk turunan yang bisa dihasilkan dari kelapa sawit?
Untuk  mendukung  pengembangan  keunggulan  kompetitif  Indonesia, salah satu kuncinya adalah pembangunan masyarakat Indonesia (rakyat, pemerintah,  dan  dunia  usaha)  yang  berbasis  pada  penguasaan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  (Iptek).  Masyarakat  yang  berbasis  Iptek akan membawa dampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas nasional  dan  pada  gilirannya  akan  mampu  meningkatkan  daya  saing bangsa di persaingan global.
Untuk  menuju  pada  kondisi  tersebut,  Thurow  (1999)  dalam  Zuhal (2008:17-23),  menyampaikan  lima  elemen  dasar  sebagai  prasyarat suatu masyarakat agar dapat bersaing di era global melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama , penataan masyarakat melalui penyiapan kondisi masyarakat yang tertata secara sosial dan ekonomi. Dalam hal ini masyarakat harus dijamin akses terhadap kegiatan ekonomi dan mengakomodir seluruh kemampuannya untuk peningkatan kualitas sumber  daya  yang  dimiliknya. Kedua ,  kewirausahaan  yang  akan menciptakan kondisi masyarakat yang selalu mencari peluang, kreatif, inovatif  dan  menyukai  tantangan. Ketiga ,  pembentukan  pengetahuan yang akan menciptakan masyarakat yang selalu bertindak berdasarkan perencanaan sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Keempat , keterampilan sebagai tool masyarakat untuk menemukan pengetahuan baru, produk dan proses mutakhir, sehingga mampu bersaing dengan masyarakat  lainnya  dalam  persaingan  global. Kelima ,  sumber  daya alam  dan  lingkungan  hidup  yang  dapat  bermanfaat  bagi  kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

## PENUTUP
Persaingan antarnegara yang semakin kompetitif dalam era globalisasi telah  mendorong  negara-negara  di  berbagai  kawasan  membentuk berbagai  kesepakatan  dalam  berbagai  kelompok  kerjasama  ekonomi, sosial,  dan  politik.  ACFTA  adalah  salah  satu  contoh  dari  hasil bentuk  kecenderungan  tersebut.  Negara-negara  anggota ASEAN  dan China  berusaha  menyatukan  berbagai  tujuan  secara  bersama  untuk memperoleh  keuntungan  optimal  dalam  kesepakatan  liberalisasi
perdagangan barang, jasa, dan modal. Di antara anggota ACFTA, China merupakan  negara  yang  memiliki  posisi  dominan  dari  segala  aspek. Kemajuan  ekonomi  yang  sedang  dialami  China  diharapkan  dapat menjadi  “pelatuk”  kemajuan  ekonomi  ASEAN.  Sebaliknya,  China juga  memiliki  agenda  tersendiri  dalam ACFTA  sebagai transmission menguasai ekonomi dunia.
Dalam  menghadapai  ACFTA,  kemampuan  SDM  Indonesia  telah dan akan terus diuji secara terbuka dan menyeluruh, baik dari dalam maupun  dari  luar.  Negara-negara  maju,  yang  telah  menyiapkan  diri jauh  sebelumnya,  akan  menjadi  pemain  aktif  dan  agresif  dalam  era kesejagatan  pada  saat  ini.  Sedangkan  negara-negara  berkembang (seperti  halnya  Indonesia)  mungkin  terpaksa  memainkan  peran  pasif dan  defensif,  terutama  agar  tidak  kalah  bersaing.  Dalam  realitasnya persaingan  global  cenderung  ditentukan  oleh  negara-negara  yang kuat  (secara  ekonomi  dan  politik),  sehingga  negara-negara  yang lemah  cenderung  hanya  menerima  berbagai  konsekuensi  yang  tidak menguntungkan. Kondisi ini merupakan konsekuensi logis akibat dari ketidaksiapan SDM suatu negara  untuk berkompetisi secara obyektif dan terbuka di arena internasional .
Berkaca  pada  realitas  kurang  siapnya  SDM  Indonesia  dibanding negara pesaing dalam ACFTA, kiranya dibutuhkan kerja sangat keras dan  cerdas  agar  Indonesia  bisa  bangkit  dan  mengejar  kemajuannya. Optimisme tersebut masih terbuka lebar, mengingat Indonesia masih memiliki berbagai peluang untuk memperbaiki diri secara menyeluruh. Prasyarat utama adalah perhatian yang besar dari pemerintah, termasuk masyarakat dan dunia usaha, terhadap pengembangan SDM Indonesia yang menguasai Iptek.
Pengalaman beberapa negara yang semula memiliki SDA terbatas dan kemudian berkembang sebagai negara yang semakin maju, menunjukkan dengan jelas bahwa kemajuan tersebut diraih dari dukungan SDM yang kapabel  dan  menguasai  Iptek.  Dengan  SDM  yang  menguasai  Iptek, memungkinkan munculnya mata rantai yang menghasilkan kemajuan, produktivitas    dan  keuntungan  ekonomi  yang  lebih  tinggi.  Kondisi tersebut  tidak  mungkin  terjadi  di  negara-negara  yang  tidak  memiliki SDM berkualitas (terdidik).  SDM yang terdidik adalah potensi dasar pembangunan,  dan  sebaliknya,  SDM  yang  tidak  terdidik  adalah
beban  pembangunan.  Sebagai  penutup,  penulis  mengutif  pernyataan Robert  B  Reich,  sekretaris  mantan  Presiden  Amerika  Serikat  Bill Clinton,  yang  mengatakan  bahwa  aset  terpenting  dari  sebuah  negara di era keterbukaan informasi dan persaingan global adalah SDM yang berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai modal untuk mampu mendefinisikan masalah, menciptakan solusi, dan meningkatkan nilai tambah.

## PUSTAKA ACUAN

## Buku
Adioetomo,  Sri  Moertiningsih.  2005. Bonus  Demograafi:  Menjelaskan  Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi . Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Amjad, Rashid. 2007. Human Resource Planning: the Asian Experience . New Delhi: ILO-ARTEP
Adrianto,  Jati.  2009.  “Ekonomi  Politik  Globalisasi”,  dalam Ahmad  Erani Yustika, Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Badan Pusat Statistik. 2010. Data Strategis BPS . Jakarta: Katalog BPS
Bank Indonesia. 2009. “Tantangan dan Peluang Penerapan ACFTA”, dalam Kajian Ekonomi  Regional  Provinsi  Jawa  Tengah  Triwulan  IV-2009. Jakarta:  Bank Indonesia
Basri,  Faisal  dan  Munadar,  Haris.  2009. Lanskap  Ekonomi  Indonesia:  Kajian Renungan  terhadap  Masalah-masalah  Struktural,  Transformasi  Baru,  dan Prospek Perekonomian Indonesia . Jakarta: Penerbit Kencana.
Huntington, Samuel P. 1997. The Clash of Civilization and Remaking of World Order . New York: Touchtone Books
John dan Doris Naisbitt. 2010. China’s Megatrends . Jakarta: Penerbit Buku Kompas Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI).  2006. Indikator  Iptek  Indonesia . Jakarta: LIPI Press
Lewis, D.Blane.2008. Demographic Transition and Ekonomic Growth in Indonesia . Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.
Mason,  A.  2001. Population  Change  and  Economic  Development  in  East  Asia: Challanges Met, Opportunitis Sized . Stanford, Stanford University Press Nagib,  Laila.  2007.  “Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia:  Sebuah  Pengantar”, dalam Prijono Tjiptoherijanto dan Laila Nagib (ed), Pengembangan Sumber Daya Manusia: diantara Peluang dan Tantangan . Jakarta: LIPI Press.
Nagib, Laila. dkk. 2010. Hasil Kajian LIPI terhadap UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan . LIPI: Laporan penelitian (tidak diterbitkan).
Pusat  Data  dan  Informasi  Ketenagakerjaan  Badan  Penelitian,  Pengembangan  dan Informasi  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  2010. Statistik Tenaga  Kerja  Asing  Menurut  Provinsi  dan  Kewarganegaraan .  Jakarta: Kemenakertrans RI
Sungkar, Yasmin. 2005. Strategi ASEAN dalam Perluasan ASEAN +3 . Jakarta: LIPI Press.
Suparno,  Erman.  2009. National  Manpower  Strategy  (Strategi  Ketenagakerjaan Nasional):  Sebuah  Upaya  Meraih  Keunggulan  Kompetitif  Global. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Surakhmad,  Winarno.  2009. Pendidikan  Nasional:  Strategi  dan  Tragedi .  Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Wibowo, I. 2004. Belajar dari China . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Zuhal. 2008. Kekuatan Daya Saing Indonesia: Mempersiapkan Masyarakat Berbasis Pengetahuan . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

## Jurnal
Beni, Romanus. 1996. “Peluang dan Tatangan Kehadiran Tenaga Kerja Asing”. Warta Demografi , tahun ke -26, No.1/1996. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Hadar Ivan A. 2010. “China, ACFTA dan Kita”. Jurnal Sosial Demokrasi , Vol.8/3/ Februari-Juni, 2010.
Hamdi,  Alhilal.2000.  “Isu-isu  Strategis  Pembangunan  Kependudukan  di  Masa Depan. Warta Demografi , tahun ke-30. No.1/2000. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Handayani, Titik. 2008. “Kebangkitan Nasional dan Pembangunan Manusia: Sebuah Catatan  Kritis”. Masyarakat  Indonesia .  Jilid  XXXIV,  No.2,  2008.  Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Launa. 2010. “ACFTA: Menengok Jalan China”. Jurnal Sosial Demokrasi , Vol.8/3/ Februari-Juni, 2010.

## Surat Kabar dan Website
Abeng, Emil. 2010. “ACFTA, Antara Harapan dan Realitas” dalam Kompas 4/2/ 2010
“Pekerja Asing untuk Pekerjaan Khusus di Indonesia” dalam Kompas 28 April, 2010 http://www.undp.org/human development reports http://www.aseansec.org/68.htm.economic integration