## KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM  PENGELOLAAN TEMPAT PEMEROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL DI KAWASAN BANJAR BAKULA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Irawanto STIA Bina Banua Banjarmasin irawanto67@gmail.com

## Abstract
Cooperation  between  regions  be  crucial  at  the  moment,  having  no  the  isolated  and  needs independently.  The  relationship  between  the  government  especially  in  the  metropolitan  have specific  characteristics  dynamic  and  develop  to  governance  in  its  own,  especially  in  the management of the regional pemerosesan garbage (tpa regional) in urban areas banjar bakula, south kalimantan. A policy of development program or project that involves many regions need to the arrangement institutional of government good involved so the program the cooperation it is  efficiently  and  effectively,  but  in  their  implementation  many  obstacles  related  to  the relationship between the government will be reference in have a partnership between regions
Keywords: Metropolitan  Area,  Cooperation  Between  The  Regions.  Banjar  Bakula,  South Kalimantan.

## 1. PENDAHULUAN
Di era Desentralisasi dan otonomi daerah saat ini kerjasama antar daerah merupakan kunci keberhasilan pembangunan, karena  kerjasama menjadi jembatan yang dapat mengubah potensi konflik  kepentingan  antar  daerah  menjadi  sebuah  potensi  pembangunan  yang  sangat menguntungkan  (Tarigan,  2009:1).  Kerjasama  antar  daerah  merupakan  langkah  sinergi  di lingkungan  pemerintahan  dalam  peningkatan  pembangunan  dan  model  ini  menjadi  suatu terobosan  di  berbagai  belahan  dunia,  sebagaimana  diungkap  oleh  Hulst  et  al.,  (2009),  ia mengatakan  kerjasama  antar-kota  adalah  fenomena  yang  terjadi  di  negara-negara  Eropa  Barat saat  ini.  Hal  ini  juga  dikatakan  oleh  Muttalib  (1982),    sebagai  bagian  dari  suatu  negara, pemerintah lokal menjadi patner pemerintah dalam pembangunan nasional.
Kota  Banjarmasin  dengan  empat  kabupaten/kota  lainnya  (Kota  Banjarbaru,  Kabupaten Banjar,  Kabupaten  Barito  Kuala  dan  Kabupaten Tanah  laut) termasuk  kawasan  Perkotaan  dan daerah  ini  dinamakan    kawasan  metropolitan  Banjar  Bakula.  Kawasan  metropolitan  Banjar Bakula  ini  memiliki  jumlah  penduduk  sejumlah  1.980.206  jiwa  atau  52,25%  dari  jumlah penduduk  di  13  kabupaten/kota  di  Kalsel  (BPS  Kalsel  2012),  dan  wilayah  ini  lebih  maju dibanding dengan daerah-daerah lainnya di Kalimantan Selatan.
Masalah  sampah  menjadi  issu  yang  semakin  mendesak  untuk  ditangani  di  kawasan  ini. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi di kawasan ini mempunyai korelasi positif terhadap  peningkatan  jumlah  dan  jenis  sampah.  Kondisi  ini  tentu  akan  mengancam  ekosistem wilayah. Dalam Statistik Persampahan 2008 yang di laporkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup  menunjukkan  bahwa  total  timbunan  sampah  di  Indonesia  sebesar  38,5  juta  ton/tahun dengan komposisi 58 % sampah dapur, 14 % plastik, 9 % kertas dan 19 % sampah lainnya. Dari total  sampah  tersebut,  sekitar  14,1  juta  ton  atau  36  %  merupakan  sampah  di  kota  besar  dan metropolitan. (London, 2013:4)
Untuk mengatasi masalah sampah di kawasan Banjar Bakula dibutuhkan bentuk manajemen dengan  pendekatan  pemerintahan.  Salah  satu  pendekatan  pemerintahan  untuk  wilayah metropolitan  adalah  kerjasama  intermunicipal  (IMC).  "IMC  telah  dibahas  untuk  waktu  yang lama sebagai salah satu solusi untuk perbaikan tata kelola metropolitan" Ostrom 1991; Barlow 1991; Norris, Phares, dan Zimmerman 2007 Swianiewicz. (2011).
Pemerintah  juga  telah  mengeluarkan  Undang  Undang  RI  No.  18/2008  tentang  Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan adanya kerjasama dan kemitraan antar pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kurtz (2006)."kerjasama antar pemerintah  adalah masa depan untuk sukses di pemerintah daerahsecara keseluruhan yang terkait dengan faktor ekonomi dan efektivitas  .
Langkah  penyelesaian  masalah  sampah  dikawasan  ini  telah  diupayakan  oleh  Pemerintah terlihat  dari    hasil  penilaian  yang  dilakukan  oleh  Kementrian  Pekerjaan  Umum,  Direktorat Jenderal  Cipta  Karya,  dan PT  Arkonin  Engineering  Manggala  Pratama,  Tahun  2010,  terhadap tiga TPA yang ada di Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru dan Banjarmasin,   maka  TPA Hutan Panjang  yang  ada di  Kota Banjarbaru,  mendapat  nilai  tertinggi  untuk  dijadikan TPA  Regional namun  dengan  syarat  TPA  Hutan  Panjang  harus  menambah  luas  lahan.  Tabel  berikut  ini menggambarkan kemampuan penanganan sampah di tiga TPA
Tabel  : Kemampuan Penanganan Sampah di Tiga daerah di kawasan Banjar Bakula
No Indikator Banjarmasin Banjarbaru Banjar 1 Jumlah penduduk (Jiwa) 705.575 184.487 222.694 2 Jumlah Penduduk terlayani (Jiwa) 317.509 110.692 122.481 3 Jml Penduduk terlayani dalam % 45 % 60 % 55 % 4 Jlh timbulan Sampah (M 3 /hari) 1.940 461 557 5 Jlh Sampah terlayani (M 3 /hari) 837 277 306 6 Luas Wilayah (Km 2 ) 72,67 328,83 4710,97
Sumber : Master Plan TPA Regional Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar 2010
Kerjasama  antar  daerah  dalam    penanganan  dan  pengelolaan  sampah  di  kawasan  Banjar Bakula menjadi persoalan yang mendesak. Dalam Penyelesaian masalah bersama tersebut sudah barang  tentu  harus  dilakukan  dengan  prinsip  saling  menguntungkan.Atas  dasar  uraian permasalahan  yang  dipaparkan  maka  problem  statement  penelitian  ini  adalah  Bagaimana kerjasama  antar  daerah  dalam  pengelolaan  sampah    di  Kawasan Metropolitan   Banjar  Bakula. Adapun  yang  menjadi  research  questions  sebagai  berikut  :  1)    Bagaimana  hubungan  antar susunan    pemerintah  dalam  pengelolaan  Tempat  Pemerosesan  Akhir  Sampah  Regional.  2) Bagaimana model hubungan  antar daerah dalam melakukan kerjasama dalam pengelolaan  TPA Regional

## Konsep Hubungan antar Susunan Pemerintahan
Dalam kerjasama antar daerah tidak terlepas sebenarnya bagaimana hubungan antar susunan pemerintahan. Wright (1982) membagi membagi model hubungan pemerintahan dalam  3 (tiga) model,  yaitu  :1)  Coordinate  Authority  Model.Model  ini  dicirikan  dengan  hubungan  antar pemerintah,  dengan  batas-batas    yang  tegas  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota sangat tergantung pada pemerintah provinsi yang otonom. 2)  Inclusive  Authority  Model,  Model  ini  dicirikan  dengan  kekuatan  yang  proporsional  antara tingkat  pemerintahan  dan  diantara  tingkat  pemerintahan  tersebut  terjadi  saling  menghormati. Hubungan yang terjadi dimana pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, menjadi "pelayan"  pemerintah  pusat.  3)  Overlapping  Authority  Model.Pada  model  ini,  terdapat  proses "tawar  menawar"  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat menawarkan suatu program kepada pemerintah provinsi dan pemerintah  kabupaten/kota,  dan  pemerintah  provinsi  atau  pemerintah  kabupaten/kota  dapat menerimanya  dengan  memenuhi  persyaratan  yang  diterapkan  pemerintah  pusat.  Dalam melaksanakan  pembangunan,  suatu  wilayah  pemerintah  daerah  akan  berpengaruh  terhadap pemerintah daerah lainnya.
Dalam  melaksanakan  pembangunan,  suatu  wilayah  pemerintah  daerah  akan  berpengaruh terhadap  pemerintah  daerah  lainnya.  Oleh  karena  itu,  hubungan  antar  pemerintah  akan  terjadi dalam  proses  pembangunan  tesebut.  Deil  Wright  (1978)  mengungkapkan  bahwa  untuk mencapai hubungan antar pemerintah perlu diperhatikan lima unsur khusus. Secara lebih rinci, dalam  jurnal  lainnya  Deil  S.  Wright  (1974)  juga  menjelaskan  sub  unsur  yang  membangun kelima unsur khusus yang mempengaruhi hubungan antar daerah tersebut. Secara ringkas antara lain:  multiple  entities,  interaction  of  officials,  communiation,  all  Public  official  dan  policy emphasis

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  berlangsung  selama  6  bulan  di  kawasan  metropolitan    Banjar  Bakula. Penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif.  Untuk  mendapatkan  data  primer  dilakukan  dengan wawancara  mendalam,  diskusi  kelompok  terfokus.  Sumber  datanya  adalah  pejabat  pemerintah yang  terkait  dengan  kerja sama  pengelolaan TPA  Regional:  Dinas  kebersihan  dan  pertamanan kabupaten/kota,  Bappeda  kabupaten/kota,  Direktorat  Pengembangan  Penyehatan  Lingkungan Pemukiman, dan Badan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjar  Bakula.  Selanjutnya  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  lokus  kawasan  Banjar  Bakula digunakan untuk mendukung temuan.

## 3. PEMBAHASAN
Hubungan  antar  susunan    pemerintah  dalam  pengelolaan  Tempat  Pemerosesan  Akhir Sampah Regional.
Pertama, Multiple Entities (National, Provincial and Municipalities).
Peran pemerintah pusat dalam kebijakan pembangunan terlihat dari adanya Undang-undang (UU)  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional    (RPJMN)  tahun  2015-2019,    dan  juga  program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) khususnya di Kalimantan Selatan.
Terkait  kerja  sama  pembangunan  TPA  Regional  di  kawasan  Metropolitan  Banjar  Bakula pemerintah pusat tidak terjun pada tataran operasional baik dalam penyusunan regulasi maupun memfasilitasi kerjasama pembangunan dan pengelolaan TPA Regional. Sedangkan pada tingkat provinsi,  peran   pemerintahan  sangat  signifikan  karena  telahmelakukan  studi  kelayakan  dalam penentuan    tempat  yang  strategis  bagi  penyediaan  TPA  Regional  dikawasan  ini.Hasil  studi kelayakan  menetapkan  Kota  Banjarbaru  menjadi  pilihan  yang  ideal  karena  telah    memenuhi persyaratan bagi TPA regional. Sedangkan peran pemerintah kabupaten/kota sebatas menyetujui dan memfasilitasi perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintah provinsi.

## Kedua, Interaction of Officials
Interaksi  aparat  publik  dalam  hubungan  kerjasama  antar  daerah  menjadi  penting,  karena akan menentukan keberlangsungan dari suatu kerjasama tersebut. Interaksi tersebut dilihat  dari empat sub unsur yaitu, perilaku, kepercayaan, persepsi dan preferensi dari aparatur yang terlibat. Adapun gambaran keempat sub unsur  tersebut sebagai berikut:
a.  Asfek perilaku, ruang lingkup pekerjaan pemerintah pusat sangat luas, sehingga pemerintah pusat  melihat  permasalah  daerah  secara  umum  dan  kecendrungan    perilakunyakurang responsif.  Prilaku    aparatur  pemerintah    provinsi  cenderung  lebih  responsif  karena permasalah  pembangunan  yang  yang  terjadi  bersifat  lintas  yurisdiksi  kabupaten/kota  dan menjadi  kewenangannya.  Sementara  perilaku  pemerintah  kabupaten/kota  cenderung  kurang responsif  dan  pasif,    hal  ini  disebabkan    adanya  perbedaan  tingkat  kepentingan  diantara pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan TPA Regional   dan perbedaan pemahaman tentang arti pentingya keberadaan TPA Regional tersebut.
b.  Asfek kepercayaan, Kepercayaan yang rendah ditunjukkan pemerintah pusat kepada daerah karena pemerintah pusat melihat sikap daerah cenderung pasif dan kurang memiliki inisiatif. Sedangkan  kepercayaan  Pemerintah  Provinsi cenderung  kurang  terhadap   pemerintah  pusat karena  kehadiran  intervensi  pemerintah  pusat  akan  dirasakan  menggangu  kewenangan provinsi.  Intervensi  pusat  lebih  kepada  sisi  pembiayaan  maupun  pembinaan  teknis  bukan pada  kewenangan  kebijakan.  Kepercayaan  Provinsi  terhadap  Pemerintah  Kabupaten/kota sangat  rendah,  dikarenakan    pemerintah  kabupaten/kota  dalam  menghadapi  berbagai permasalah  sering secara langsung berhubungan dengan pemerintah pusat yang seharusnya dapat  melakukan  koordinasi  melalui  pemerintah  Provinsi.  Disisi  yang  lain  kepercayaan kabupaten/kota  terhadap  pemerintah  provinsi  kurang  baik  terlihat  dari  anggapan  mereka yang menganggap bahwa provinsi belum mampu mewakili kepentingan mereka.
c.  Asfek  persepsi,  Pemerintah  pusat  dan  Pemerintah  Provinsi  melihat  kerjasama  antar  daerah sebagai solusi untuk mengurangi beban daerah dan menjadi solusi atas permasalahan sampah di  kawasan  ini. Kota  Banjarmasin  melihat  kerjasama  pengelolaan TPA  Regional  ini  sangat membantu, karena kondisi tanahnya yang berawa yang tidak ideal bagi pengelolaan sampah dengan  baik.  Bagi  Pemerintah  kabupaten  Banjar  keberadaan  TPA  Regional  tidak mempengaruhi  mereka,  karena  mereka  telah  memilik  tempat  pemerosesan  akhir  sampah yang  baik.  Sedangkan  Pemerintah  Kota  Banjarbaru  menganggap  kerjasama  ini  akan menambah beban mereka terkait dengan dampak “bau” dan kerusakan jalan bagi kota ini.
d.  Asfek  preferensi  kebijakan.  Pemerintah  pusat  melihat  isu  pembangunan  TPA  Regional  di kawasan Metropolitan Banjar Bakula secara umum yang terlihat dari dikeluarkannya UU RI No:  18  tahun  2008  Tentang  Pengelolaan  Sampah.  Dalam  prakteknya  implementasi  UU  ini
belum  berjalan  dengan  baik.    Pada  level    provinsi,  kerjasama  dalam  pembangunan  dan pengelolaan TPA Regional belum menjadi prioritas, karena terjadinya penolakan oleh Kota Banjarbaru  setelah  disepakati  terkait  TPA  Regional.  Dan  selama  ini  Pemerintah  Kota Banjarbaru  tidak  memperoleh  bantuan  alokasi  dana  terkait  pengelolaan  sampah  baik  dari Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Provinsi.Di level Kota Banjarbaru preferensi kebijakan terhadap  kerjasama  antar  daerah  dalam  pembangunan  TPA  Regional  masih  lemah,  hal  ini terlihat  dari  sikap  pemerintah  daerah  cenderung  inferior  dan  tidak  responsif  menyikapi  hal tersebut dan bahkan  menolak TPA Regional di kota ini.

## Ketiga, Communication (Continous and Cumulative)
Komunikasi  antar  pejabat  daerah  dalam  kerjasama  adalah  sangat  penting.  Interaksi  yang dilakukan  antar  para  pejabat    daerah  secara  teratur  menunjukkan  terjadinya  komunikasi  yang berlanjut. Hal ini dapat dilihat dari:  kontak dari hari ke hari, hubungan kerja yang berjalan dan pola kumulatif yang terbangun.
Komunikasi  rutin  antar  susunan  tingkat  pemerintah  dalam  mewujudkan  TPA  Regional  di Kawasan Metropolitan Banjar Bakula relatif jarang dilakukan, selain  tidak adanya jadwal yang dibuat  juga  keterbatasan  dana  operasional  sehingga  pembahasan  terhadap  pembuatan  dan pengelolaan  TPA  Regional  menjadi  terhambat.  Tidak  fokusnya  pembahasan  yang  dilakukan serta bedanya peserta forum komunikasi juga menghambat pembangunan TPA Regional.
Hubungan  kerja  antar  pemerintah  belum  ada  hanya    sebataspada  Memorandum  of Understanding  (MoU)  yang  menetapkan  Kota  Banjarbaru  menjadi  tempat  TPA  Regional  di Kawasan  Metropolitan  Banjarbakula.  Pola  kumulatif  yang  dilakukan  pemerintah  provinsi Kalimantan Selatan dengan pemerintah kabupaten/kota di kawasan metropolitan Banjar Bakula belum mendapatkan hasil yang baik.

## Keempat, All Public Officials (Administrators)
Pengaruh parlemen/legislative baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dalam proses  kerja  sama  antar  daerah  memiliki  peran  yang  strategis.  Hal  ini  terjadi  karena  dalam sistem pemerintahan di Indonesia fungsi anggaran dan regulasi menjadi kewenangan dari pihak legislatif.    Di  tingkat  pusat,  keaktifan  anggota  legislatif  pada  dasarnya  terkait  dengan  aspirasi yang  mereka  wakili  dan  kebutuhan  untuk  peningkatan  elektabilitas.  Anggota  legeslatif  terkait dengan tugas dan fungsinya seringkali membawa isu ke tingkat pusat dan memperjuangkannya pada  proses  penganggaran,  isu  tersebut  ditangani  pemerintah    dengan  sumber  dana  dari Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN).    Perjuangan  dari  anggota  legislatif  ini  dapat merubah perencanaan anggaran yang telah dilakukan oleh pihak eksekutif.
Sedangkan peran eksekutif dalam kerjasama antar daerah juga memiliki kendala yang sama. Peran  eksekutif  di  tingkat  pusat  jelas  sangat  penting  namun  selama  ini  justru  belum  ada kejelasan  siapa  melakukan  apa  dan  siapa  yang  mengendalikan  pelaksanaan  kerjasama  di kawasan  Metropolitan  Banjar  Bakula  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan,  khususnya  pelaksanaan TPA  Regional.  Pemahanan  Kerjasama  antar  daerah  dan  implementasinya  di  tingkat  pusat  dan provinsi  mempunyai  perbedaan  sudut  pandang  terkait  siapa  yang  bertanggung  jawab  penuh terhadap  kerjasama  tersebut.  Di  Kawasan  Metropolitan  Banjar  Bakula  pelaksanaan pembangunan  TPA  Regional  di  tangani  oleh  2  (dua)  kementrian  yaitu  Kementrian  Pekerjaan Umum  dan  Kementrian  dalam  negeri.  Di  tingkat  Provinsi  pihak  eksekutif  belum  mampu menggerakkan pemerintah kabupaten/kota untuk fokus dalam kerjasama antar daerah yang lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan TPA Regional. Sementara di tingkat kabupaten/kota, kesulitan eksekutif yang terjadi selama ini adalah perbedaan kepentingan antar kabupaten/kota. Perbedaan  pemahaman  dan  sikap  ego  pemerintah  dapat  membawa  kendala  dalam  proses kerjasam antar daerah.
Kelima, Policy Emphasis
Pada poin ini dilihat bagaimana perhatian pemerintah terhadap kebijakan khususnya dari sisi fiskal. Dalam hal ini perlu dilihat dampaknya terhadapanggaran  khususnya dari: isu keuangan (kemampuan anggaran), dukungan politis, dan dampak pada ruang lingkup kebijakan lainnya.
Pada  tingkat    kebijakan  pemerintah  pusat  terkait  kawasan  Metropolitan  Banjar  Bakula belum  ditindaklanjuti  dalam    kebijakan  teknis/operasional  termasuk  anggaran  sebagai konsekuensi kebijakan tersebut. Hal ini menyebabkan kerjasama pembangunan dan pengelolaan TPA Regional belum berjalan secara optimal karena minimnya dukungan teknis dan dana.
Pada  level  Pemerintah  Provinsi  alokasi  danadalam  menyelenggarakan  urusannya  sudah seharusnya  dianggarkan  dalam  APBN.  Namun  pada  kenyataannya  pengalokasian  dana  untuk kerjasama  tersebut  belum  berjalan  secara  lancar.  Aturan  main  secara  teknis  lapangan  yang seharusnya mengikuti suatu kebijakan yang lebih operasional memang menjadi sorotan daerah. Seharusnya  kebijakan  teknis  yang  bersinggungan  dengan  kepentingan  fiskal  apalagi  sifatnya antar daerah harus diikuti  oleh kebijakan operasional lainnya yang merupakan penjabaran dari kebijakan makro.

## Model hubungan  antar daerah dalam melakukan kerjasama
Pembangunan  TPA  Regional    di  kawasan  Metropolitan  Banjar  Bakula  termasuk  urusan konkuren  yang  melibatkan  pemerintah  pusat,  provinsi  dan  kabupaten/kota  mulai  dari perencanaan,  pembiayaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  sinergi dalam  manajemen  antar  pemerintah  sehingga  pelaksanaan  pembangunan  dapat  terlaksana dengan baik.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terlihat  bahwa  dalam  pembangunan  TPA  Regional  ini  peran Provinsi  sangat  sentral,  namun  belum  diimbangi  dengan  kemampuan  pendanaan,  serta pelaksanaan  koordinasi  yang  baik,  sementara  pemerintah  kota  lebih  bersifat  menunggu  dan tidak  resfonsif.  Kondisi  ini  berdampak  kepada  realisasi  pembangunan  TPA  Regional  menjadi terkendala  dan  lambat.  Berikut  ini  gambar  model  hubungan  yang  terjadi  dalam  pembangunan TPA Regional di kawasan ini

## Gambar :1  Model Hubungan Antar Pemerintah Saat Ini
Gambar  (+)  menunjukkan  bahwa  pemerintah  pusat  dalam  hubungan  antar  susunan pemerintah dinilai masih kurang kuat, padahal masalah TPA Regional,merupakan isu strategis daerah ini yang harus dicari solusinya. Sedangkan gambar (+++)  menunjukkan peran aktif dari pihak pemerintah Provinsi dalam hubungan antar susunan pemerintah,  sedangkan gambar (++) menunjukkan peran Kabupaten/Kota yang sangat terbatas/belum optimal.
Provinsi Kalsel (+++) Pemerintah Pusat(+) Kabupaten /Kota (++) ISU
Strategi s a.peran pemerintah b.interaksi aparat publik c.keberlanjutan komunikasi d.peran administrator
e.dampak kebijakan
Ketidak  seimbangan  peran  antar  pemerintahan  dapat  dikurangi  dengan  kesetaraan kewenangan  diantara  susunan  pemerintahan  tersebut  sehingga  beban  dari  pemerintah  provinsi dapat  dikurangi  sehingga  keterlambatan  dalam  implementasi  program  pembangunan  TPA Regional tersebut dapat dikurangi.
Salah satu dari beberapa misi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah pembangunan prasarana dan sarana publik, misi pemerintah tersebut tentu tidak terlepas dari isu-isu strategis yang  dihadapi  daerah  ini.  Isu    strategis  tersebut  terkait  dengan  hubungan  kerja  sama  antar pemerintah  daerah    di  kawasan  Banjar  Bakula.  Kawasan  Banjar  Bakula  adalah  kawasan strategis  provinsi  dan  berpotensi  menjadi  kawasan  strategis  nasional.  Kawasan  Banjar  Bakula ini  juga  sudah  menjadi  kawasan  metropolitan,  sehingga  penataan  kawasan  ini  menjadi  begitu penting.  Didalam  penanganan  pembangunan  antar  daerah  kabupaten/kota  dalam    provinsi dilakukan  oleh  pemerintah  Provinsi  sebagai  mana  diatur  di  dalam  UU  RI  No  23  Tahun  2014 pasal 364 ayat 4 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa apabila ada kerja  sama  wajib  antar  daerah  dalam  satu  provinsi  yang  tidak  dilaksanakan  oleh  daerah kabupaten/kota,  gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  pusat  dapat  mengambil  alih pelaksanaannya.
Salah satu isu strategik yang terjadi dikawasan ini adalah tempat pemerosesan akhir sampah regional.  Kondisi  ini  terjadi  karena  kabupaten  Barito  Kuala  dan  Kota  Banjarmasin  yang merupakan  dua    dari  lima  daerah  di  kawasan  Banjar  Bakula  yang  menghadapi  kendala  dalam pemerosesan  akhir  sampahnya,  Karena  isu  ini  memiliki  dampak  eksternalitas  sehingga  harus melibatkan  kabupaten/kota  yang  ada  di  kawasan  ini.  Kerja  sama  antar  pemerintah  daerah dikawasan ini menjadi kunci bagi penyelesaian masalah yang dihadapi di kawasan Metropolitan Banjar  Bakula.  Hubungan  didalam  pelaksanaan  pembangunan  yang  melibatkan  beberapa pemerintahan  diatur  didalam  perundang-undangan  yang  berlaku.    Sejalan  dengan  itu  Wright (1982) mengatakan  untuk mencapai hubungan antar pemerintah perlu diperhatikan lima unsur khusus,  unsur-unsur  tersebut  yaitu  peran  pemerintah,  interaksi  aparat  publik,  keberlanjutan komunikasi, peran administrator dan fokus perhatian pada kebijakan.
Gambaran berikut menyimpulkan bahwa suatu kerjasama yang terjalin dalam suatu wilayah akan  berinteraksi  menuju  tujuan  bersama  walaupun,  berada  didalam  yuridiksi  yang  berbeda. Terpenuhinya  unsur  unsur  yang  diungkapkan  oleh  Wright  merupakan  “Kunci”  bagi keberhasilan  hubungan  antara  pemerintah  dalam  melakukan  kerja  sama.  Unit  pemerintah  apa saja  yang  terlibat  didalam  kerja  sama  tersebut,  bagaimana  interaksi  antar  pejabat  yang  terjadi, sampai  sejauh  mana  keteraturan  dan  keberlanjutan  interaksi  yang  terjadi,  dukungan  apa  yang telah diberikan oleh administrator dan bagaimana fokus perhatian yang diberikan dari sisi fiskal dalam hubungan tersebut.
Peran  pemerintah  pusat  sangat  diperlukan  didalam    pembangunan  infrastruktur  perkotaan terutama  terkait  pembangunan  TPA  Regional  di  kawasan  Banjar  Bakula.  Pemerintah  Pusat sebagai Pembina yang dapat menerbitkan berbagai regulasi berupa penetapan Kawasan Banjar Bakula  sebagai  Kawasan  Strategis  Nasional,  maupun  sebagai  fasilitator  dan  koordinator pembangunan.  Keterlibatan  ini  dapat  secara  intensif  dalam  membantu  menyelesaikan permasalahan  secara  operasional,  selain  itu  juga  pemerintah  pusat  dapat  memberikan  insentif terhadap  kerjasama  yang  dilakukan  antar  daerah  dan    yang  memiliki  dampak  eksternal  bagi suatu kawasan.Keaktifan peran pemerintah juga telah disebutkan oleh Dwiyanto (2005:8) yang menekankan tentang redefinisi peran pemerintah dengan adanya demokratisasi, deregulasi dan privatiasi saat ini. Selain itu juga Osborne dan Gaebler (1992) yang menekankan peran negara lebih sebagai fasilitator atau supervisor dalam penyelenggaraan urusan publik. Kerja sama antar daerah dalam pembangunan TPA Regional merupakan  proses hubungan yang saling  menguntungkan  dan  adanya  kesamaan  tujuan  dari  daerah-daerah  yang  melakukan kerjasama tersebut, mereka saling berinteraksi melalui suatu negosiasi dan tentu semua aktivitas tersebut didasari oleh adanya rasa saling percaya (Thomson .2007).
Komunikasi  juga  menjadi  faktor  penting  dalam  melakukan  kerjasama  seperti  yang  di sebutkan  oleh    Ansell  dan  Gash,  (2007)  Komunikasi  tatap  muka  dalam  menghadapi  strerotif masalah adalah cara yang  selalu dianjurkan didalam literatur-literatur tentang kerjasama, dialog tatap  muka  merupakan    kondisi  yang  diperlukan  dalam  kolaborasi.  Oleh  karena  itu  dialog langsung  diperlukan  bagi  para  pemangku  kepentingan  untuk  mengidentifikasi  peluang  yang saling menguntungkan. Dialog ini merupakan inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati,  menciptakan  pemahaman  bersama  dan  membangun  proses  komitmen. Komunikasi  yang  tidak  lancar    menjadi  penghambat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  TPA Regional ini.
Berdasarkan  UU  no  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  ada  dua  sub  unsur  yang terkait  dalam  kerja  sama  dan  merupakan  administrator,  yaitu  pejabat  publik  yang  dipilih (elected officials) baik legislatif maupun eksekutif serta pejabat publik yang ditunjuk (appointed administrator)  baik  dari  sisi  aparat  umum  maupun  aparat  dengan  fungsi  khusus/profesional. Pada  dasarnya  pejabat  publik  yang  dipilih  oleh  masyarakat  baik  di  tingkat  pusat,  provinsi maupun di kabupaten/kota dalam proses kerja sama antar daerah mempunyai peran yang sangat penting  karena  pejabat  publik  tersebut  tidak  terlepas  dari  nuansa  politik  yang  berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil .
Dalam  model  teori  Wright  pola  hubungan  antar  pemerintahan  ada  tiga  model  yaitu coordinate authority model, inclusive authority model dan overlapping authority model, dalam konteks kerja sama antar daerah di Kawasan Banjar Bakula model terdekat adalah overlapping authority  model.  Dalam  model  ini  menunjukkan  masing  masing  pemerintahan  mempunyai bidang/urusan  yang  menjadi  kewenangannya.  Kedua  masing-masing  Pemerintahan  memiliki wilayah otonomi atau wilayah yurisdiksi tunggal/independen dan yang ketiga terdapat wilayah tumpang tindih kewenangan yang berkaitan  dengan urusan pemerintahan tertentu. Pada wilayah tumpang  tindih  inilah  terjadi  tawar-menawar  (lobi/negosiasi)  kewenangan    dalam program/proyek).
Untuk  memperoleh  hasil  yang  lebih  baik  dalam  hubungan  antar  pemerintah  dalam pengelolaan  Tempat  Pemerosesan  Akhir  sampah  (TPA)  regional  di  kawasan  ini    peran pemerintah  yang  tidak  seimbang  perlu  dilakuan  proses  negosiasi  diantara  pihak-pihak  yang terlibat dalam pembangunan TPA Regional ini dapat di lakukan sehingga masalah sampah yang dihadapi  oleh  kabupaten  Barito  Kuala  dan  Kota  Banjarmasin    khususnya  dan  kawasan  Banjar Bakula  umumnya  dapat  terpecahkan.  Oleh  karena  itu  negosiasi  terkait  peran  pemerintah, interaksi  aparat  publik,  keberlanjutan  komunikasi,  peran  administrator  dan  dampak  kebijakan yang diperlukan dapat menemukan keseimbangan  yang baru dan pembangunan TPA Regional dapat terwujud.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan:
1. Pemerintah provinsi  yang mempunyai kewenangan besar adalah aktor yang diharapkan dapat  berperan  lebih  dalam  mengatasi  permasalan  pembangunan  TPA  Regional dikawasan  Banjar  Bakula,  sehingga  hambatan  ego  kedaerahan  yang  dihadapi  dapat teratasi
2. Kerja  sama  antar  daerah  menekankan  tentang  pentingnya  interaksi  antar  aparatur pemerintah,  interaksi  tersebut  dapat    membangun  kepercayaan  dalam  memenuhi kepentingan  daerah.  Dengan  rasa  saling  percaya  akan  muncul  kesamaan  persepsi. Kesamaan  persepsi  tersebut    dapat  meningkatkan  preferensi  terhadap  kebijakan  yang diambil dalam pembangunan dan pengelolaan TPA Regional.
3. Penelitian  ini  merekomendasi  dalam  membangun  model  kerjasama  antar  daerah    di kawasan  Banjar  Bakula  diperlukan  renegosiasi    kewenangan  antar  daerah  didalam
melakukan  pembangunan  TPA  Regional  sehingga  issu  strategis  dalam  pembangunan dan pengeloaan sampah dapat direalisasikan.

## 5. REFERENSI
Ansell, Chris    dan  Gash,  Alison.  2007.  Collaborative  Governance  in  Theory  and  Practice, Journal    of  Public  Administration  Research  and    Theory,  JPART  18:543–571,  Oxford University Press.
Dwiyanto,  Agus,  2005, Mewujudkan  good  governance  melalui  pelayanan  publik ,  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hulst  R.,  A.  van  Montfort,  A.  Haveri,  J.  Airaksinen,  J.  Kelly.  2009. Institutional  shifts  in intermunicipal service delivery, Public Organization Review 9, 263-285.
Kurtz,  Thomas  S.  2006 .  Intergovernmental  Cooperation  Handbook,  Governor‟s  Center  for Local Governments Services, Dep. Of Community and Eco. Development Commonwealth Keystone Building 400 North Street, 4Th, Floor Harrisburg, Pennsylvania, sixth Edition.
London,  Nigel,  2013,  Sebuah  Tinjauan  Tentang  Sektor  Manajemen  Persampahan  Indonesia, Jurnal Prakarsa Infrastruktur Indonesia Edisi 15 Oktober 2013.
Muthalib,  MA.,    Mohd.      Akbar      Ali    Khan.    1982,  Theory    of    Local  Government,      New Delhi:    Starling    publisher   Private Limited
Osborne,  David  &  Gaebler  Ted.    1992. Reinventing  Government  Addison-Wesley  Publ.  Co., 427 pages
Swianiewics,  Pawel.  2011. Working  Together:  Intermunicipal  Cooperation  in  Five  Central Eropean Countries. Open Society Fondation. Budapest.
Tarigan, Antonius. 2009. Kerjasama Antar Daerah (KAD) Untuk Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan  Publik  Dan  Daya  Saing  Wilayah  Bulletin  Tata  Ruang,  Maret  –  April  (Edisi Meningkatkan Daya Saing Wilayah).
Thomson,  Ann  Marie  and  James  L.  Perry.  2006. Collaboration  Processes  :  Inside  the  Black Box,  paper  presented  on  Public  Administration  Review;  Dec  2006;  66,  Academic Research Library pg.20
Wright, Deil S. 1982. Understanding Intergovernmental Relations Second Edition. Brooks/Cole Publishing Company. California, pp: 29-40