## ORIGINAL ARTICLE

## Penerapan Layanan Telefarmasi oleh Apoteker di Apotek Wilayah Surabaya pada Masa Pandemi COVID-19
Frenido Aryanto, Alda Khairunnisa, Bulan Rhea, Martha Ilmi, Nur Milenia, Riska Salfa, Rossa Auli, Sheila Shavira, Sheirly Afrilians, Sholihatul Ayatulloh, Shinnin Hayfa, Siti Nasikatus, Sopta Putri, dan Mareta Rindang*
Departemen Farmasi Praktis, Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C, Jl. Ir. Soekarno, Surabaya 60115, Indonesia
*E-mail : mareta.ra@ff.unair.ac.id

## ABSTRAK
Pandemi  COVID-19  yang  terjadi  di  Indonesia  menyebabkan  berbagai  perubahan,  salah  satunya  yaitu  segi  pelayanan kefarmasian  di  apotek.  Pada  kondisi  pandemi  COVID-19,  apoteker  dituntut  tetap  melakukan  pelayanan  kefarmasian secara  profesional,  yaitu  melalui  pelayanan  telefarmasi.  Namun,  tidak  semua  apotek,  khususnya  di  Kota  Surabaya, melakukan  pelayanan  telefarmasi  dalam  melaksanakan  pelayanan  kefarmasian.  Dengan  banyaknya  faktor  yang kemungkinan mempengaruhi pelaksanaan telefarmasi, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan layanan telefarmasi di apotek kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional dengan metode pengambilan sampel accidental  sampling dengan  kriteria  inklusi  yaitu  apoteker  yang  berpraktek  kerja  di  apotek  di  wilayah  Kota Surabaya.  Terdapat  58  responden  yang  berpartisipasi  dalam  penelitian  ini.  Sebagian  besar  responden  memiliki pengetahuan  yang  baik  terhadap  telefarmasi  yang  ditunjukkan  oleh  97,9%  pertanyaan  telah  terjawab  dengan  benar. Sebanyak 45 responden (77,6%) telah menerapkan pelayanan telefarmasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan telefarmasi lebih dipengaruhi oleh berbagai hambatan dalam melakukan layanan telefarmasi daripada tingkat pengetahuan telefarmasi  yang  dimiliki  oleh  responden.  Hambatan  terbanyak  yang  dimiliki  oleh  responden  yang  telah  menerapkan layanan telefarmasi  yaitu kesulitan dalam  mengidentifikasi  atau menilai kondisi pasien (73,3%). Sedangkan  hambatan terbanyak  yang  menyebabkan responden  belum  menerapkan  layanan telefarmasi  yaitu kekhawatiran responden terkait informasi  obat  yang  tidak  tersampaikan  dengan  baik  dan  benar  (53,8%).  Apoteker  di  wilayah  Kota  Surabaya  telah memiliki  pengetahuan  yang  baik  terhadap  telefarmasi.  Sehingga,  banyak  dari  apoteker  tersebut  telah  menerapkan telefarmasi. Hambatan dalam penerapan telefarmasi dialami oleh apoteker yang menerapkan telefarmasi dan yang belum menerapkannya.
Kata Kunci: Apotek, Apoteker, COVID-19, Telefarmasi

## ABSTRACT
The COVID-19 pandemic that occurred in Indonesia caused various changes, one of them was in terms of pharmaceutical services  at  pharmacies.  During  the  COVID-19  pandemic,  pharmacists  were  still  required  to  provide  pharmaceutical services  through  telepharmacy  services.  However,  not  all  pharmacies,  especially  in  Surabaya,  provided  telepharmacy services  when  providing  pharmaceutical  services.  There  are  many  factors  that  may  affect  the  implementation  of telepharmacy, so this study aims to determine the application of telepharmacy services in pharmacies in Surabaya. This study  was  a cross-sectional study  with accidental sampling method  with  the  inclusion  criteria  was  community pharmacists who worked in Surabaya. There were 58 respondents who participated in the study. Most of the respondents had good knowledge of telepharmacy as indicated by 97.9% of the questions answered correctly. Forty-five respondents had implemented telepharmacy services. This study showed that the application of telepharmacy was more influenced by various  obstacles  in  conducting  telepharmacy  services  than  respondents’    knowledge  level.  The  most  obstacle  of respondents  who  had  implemented  telepharmacy  services  was  the  difficulty  in  identifying  or  assessing  the  patients’ conditions (73.3%). While the  most obstacle of respondents who have not implemented telepharmacy services  was the respondent's concern regarding drug information that would not be conveyed properly and correctly (53.8%). Pharmacists in Surabaya have good knowledge of telepharmacy. Thus, many of these pharmacists have implemented telepharmacy. Barriers to implementing telepharmacy were experienced by pharmacists who had used telepharmacy and those who had not implemented it.
Keywords: COVID-19, Pharmacist, Pharmacy, Telepharmacy

## PENDAHULUAN
COVID-19  adalah  sebuah  virus  baru  yang diidentifikasi sebagai SARS-CoV-2. Virus ini pertama kali  teridentifikasi  di  Wuhan,  China,  pada  Desember 2019.  Diketahui  bahwa  virus  COVID-19  memiliki masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang  14  hari.  Penularan  terjadi  melalui  droplet saluran  nafas  dan  kontak  erat  dengan  penderita (Kemenkes  RI,  2020).  COVID-19  pertama  kali teridentifikasi  di  Indonesia  pada  bulan  Maret  2020. Saat  ini, berdasarkan  data  dari  situs  resmi covid19.go.id,  dilaporkan  bahwa  jumlah  pasien COVID-19  per  17  September  2021  mencapai 4.185.144 pasien dengan jumlah pasien sembuh, yaitu 3.976.064 dan 140.138 jumlah pasien meninggal dunia.
Pandemi  COVID-19  ini  banyak  memberi dampak  bagi  apoteker  yang  ada  di  Indonesia,  salah satunya  dalam  pelayanan  kefarmasian  di  apotek. Pelayanan  kefarmasian  merupakan  suatu  bentuk pelayanan  yang  bertanggung  jawab  dalam  melakukan pelayanan  secara  langsung  terkait  pemberian  terapi obat yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien (Kemenkes RI, 2016). Dengan adanya COVID- 19,  apoteker  dituntut  untuk  tetap  profesional  dalam menjalankan  praktik  kefarmasian  khususnya  dalam penyediaan  obat  dan  layanan  konseling.  Kondisi COVID-19 yang menjadi pandemi dunia menyebabkan banyak  negara  secara  legal  telah  memperluas  peran apoteker  komunitas  untuk  melibatkan  komunikasi dengan  pasien  dan  pelanggan  dari  jarak  jauh menggunakan  alat  telefarmasi  termasuk  konsultasi virtual,  media  sosial,  dan  pengiriman  obat  ke  rumah (Mohamed,  2021). National  Association  of  Boards  of Pharmacy mendefinisikan telefarmasi sebagai penyediaan perawatan kefarmasian melalui penggunaan  teknologi  telekomunikasi  dan  informasi kepada  pasien  dari  jarak  jauh  (Iftinan,  Wathoni  and Lestari,  2021).  Telefarmasi  memungkinkan  layanan kesehatan seperti tinjauan obat, konseling pasien, dan verifikasi  resep  oleh  apoteker  yang  memenuhi  syarat untuk  pasien  yang  berlokasi  jauh  dari  rumah  sakit, apotek,  atau  pusat  kesehatan  (Poudel  and  Nissen, 2016).  Implementasi  telefarmasi  yaitu  membantu memperluas  peran  apoteker  dalam  tanggap  darurat termasuk  dalam  meningkatkan  kesadaran  masyarakat terhadap gejala COVID-19 (Mohamed, 2021).
Penggunaan  telefarmasi  juga  selaras  dengan himbauan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui website resminya pada tanggal 20 Maret 2020. Namun  seperti  yang  diketahui  bahwa  tidak  semua apotek dapat melakukan pelayanan telefarmasi. Setiap apotek  memiliki  hambatan  dan  tantangan  tersendiri dalam  melakukan  pelayanan  kefarmasian,  baik  dalam melakukan  telefarmasi  maupun  yang  belum  dan  atau tidak. Beberapa hambatan dan tantangan yang mungkin terjadi adalah kurangnya remunerasi dan  biaya tinggi, kurangnya studi tentang efektivitas dan implikasi sosial dari telefarmasi, memakan banyak waktu, serta tempat kerja yang belum dilengkapi dengan fasilitas yang baik
dan belum siap untuk pelaksanaan telefarmasi (Muflih et al ., 2021).
Dari penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan apoteker terkait telefarmasi,  penerapan  layanan  telefarmasi  serta kemungkinan  hambatan  yang  terjadi,  baik  hambatan dalam  pelayanan  telefarmasi  ataupun  hambatan  yang menyebabkan belum terlaksananya layanan telefarmasi.  Dari  data  tersebut,  dapat  dijadikan gambaran  penerapan  layanan  telefarmasi  yang  telah dilakukan di apotek wilayah Surabaya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif dengan  menggunakan  metode  survei  dan  desain  studi cross  sectional .  Pada  penelitian  ini  populasi  yang digunakan adalah apoteker di wilayah Surabaya dengan sampel  yang  diteliti  yaitu  apoteker  yang  bekerja  di apotek. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode accidental  sampling dengan  jumlah  responden sebanyak  58  apoteker.  Variabel  dalam  penelitian  ini adalah  jenis  kelamin,  status/jabatan  di  apotek,  lama pengalaman  bekerja,  umur,  pengetahuan  apoteker mengenai  telefarmasi,  role  atau  model  layanan  dalam penerapan  layanan  telefarmasi,  dan  hambatan  yang terjadi  dalam  penerapan  telefarmasi  maupun  yang belum menerapkan. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kemudian, data kuesioner  diolah  menggunakan  aplikasi Microsoft Excel untuk mengetahui jumlah dan persentasenya. Item-item pertanyaan dibuat berdasarkan variabel  penelitian  dan  dilakukan  validasi  isi  dengan merujuk  pada  jurnal-jurnal  yang  berkaitan  dengan telefarmasi  dan  berkonsultasi  pada  ahli.  Terdapat  5 pertanyaan  di  dalam  kuesioner  terkait  pengetahuan. Pertanyaan  pertama  menunjukkan  indikator  mengenai pengertian telefarmasi secara umum. Pertanyaan kedua menunjukkan indikator mengenai pelayanan telefarmasi. Pertanyaan ketiga  menunjukkan  indikator mengenai  penerapan  layanan  telefarmasi.  Pertanyaan keempat  menunjukkan  indikator  mengenai  media telefarmasi  yang  digunakan  dan  pada  pertanyaan kelima  menunjukkan  indikator  mengenai  persepsi penerapan telefarmasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Terdapat 58 responden apoteker yang melakukan  praktik  kefarmasian  di  apotek  wilayah Surabaya.  Sebagian  besar  responden  berjenis  kelamin wanita  dengan  jumlah  53  responden  (91,7%)  dan rentang usia terbanyak  yaitu 25-29 tahun sejumlah 30 responden  (51,7%).  Mayoritas  responden  merupakan lulusan  strata-1  (S1)  dan  apoteker  (95%)  dengan pengalaman  kerja  selama  0-4  tahun  di  apotek  kota Surabaya.  Sebanyak  45  responden  (77,6%)  telah melakukan pelayanan telefarmasi di apotek.
Data kuesioner terbagi menjadi 4 bagian, yaitu: (1)  Pengetahuan,  (2)  Model  layanan  telefarmasi,  (3)
Faktor  pendukung  dan  hambatan  pada  apotek  yang telah melakukan  telefarmasi,  dan  (4)  Hambatan  pada apotek yang tidak melakukan telefarmasi.

## Pengetahuan
Apoteker  merupakan  ahli  dalam  bidang  obat. Untuk  memberikan  layanan  terbaik  kepada  pasien, perlu adanya pemahaman terkait kebutuhan saat ini di bidang farmasi terutama pada masa pandemi COVID- 19.  Salah  satu  kebutuhan  tersebut  adalah  teknologi yang disebut sebagai telefarmasi yang digunakan untuk pelayanan farmasi klinis. Maka dari itu,  perlu  adanya pengetahuan  apoteker terkait telefarmasi (Patel, 2021). Berdasarkan  hasil  penelitian,  mayoritas  responden telah  memiliki  pengetahuan  yang  baik  terhadap telefarmasi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  jumlah  total jawaban  benar  (97,9%)  yang  diberikan  oleh  seluruh responden.

## Tabel 1. Data Demografi Responden (n=58)
Karakteristik Demografi n (%) Jenis Kelamin Laki-laki 5 (8,6) Perempuan 53 (91,4) Umur 20-24 10 (17,2) 25-29 30 (51,7) 30-34 8 (13,8) 35-39 6 (10,3) > 39 4 (6,9) Lama bekerja (dalam tahun) 0-4 40 (69) 5-8 11 (19) 9-12 4 (6,9) 13-16 2 (3,4) 17-20 1 (1,7) Pendidikan Terakhir Strata-1 (S1) + Apoteker 55 (94,8) Strata-2 (S2) + Apoteker 3 (5,2) Melakukan Layanan Telefarmasi Ya 45 (77,6) Tidak 13 (22,4) Jenis Apotek Apotek Jaringan 39 (67,2) Apotek Privat 19 (32,8)

## Model pelayanan
Data ini dianalisis berdasarkan responden yang telah menerapkan telefarmasi pada apoteknya yaitu 45 responden  dari  58  responden.  Berdasarkan  data  yang didapatkan dari hasil kuesioner, media terbanyak yang digunakan  dalam  melakukan  pelayanan  telefarmasi adalah media sosial berupa whatsapp, line, instagram, telegram , dan lain sebagainya. Sebanyak 41 responden (91,1%)  yang  menjalankan  telefarmasi  menggunakan media tersebut. Hal ini sejalan dengan data yang tertera dalam Indonesian Digital Report 2021. Dari 274,9 juta total jumlah penduduk di Indonesia media sosial yang banyak  digunakan  yaitu youtube (93,8%), whatsapp (87,7%), instagram (86,6%),  dan facebook (85,5%) (Hootsuite,  2021). Whatsapp merupakan  media komunikasi  yang  paling  banyak  digunakan  karena memiliki  beberapa kelebihan, salah satu kelebihannya yaitu  dapat  memudahkan  komunikasi  antara  apoteker dan  pasien  serta  bisa  saling  berdiskusi  terkait  terapi pengobatannya.

## Tabel 2. Profil  Pengetahuan Responden
Pertanyaan Jawaban Benar n (%) Telefarmasi  merupakan  penyediaan  layanan kefarmasian  melalui  penggunaan  teknologi telekomunikasi dan informasi kepada pasien dari jarak jauh. 58 (100)
Telefarmasi  memungkinkan  layanan  kesehatan seperti  pelayanan  informasi  obat,  pengkajian resep,  penyerahan  dan  peracikan  obat,  serta pemantauan  dan  konseling  terapi  obat  untuk pasien  yang  berlokasi  jauh  dari  rumah  sakit,
apotek, atau pusat kesehatan. 55 (94,8) Penerapan  layanan  telefarmasi  hanya  dapat dilaksanakan di masa pandemi. 57 (98,3) Tersedianya  platform  media  sosial  dapat mempermudah pelaksanaan telefarmasi. 58 (100) Dengan adanya telefarmasi apoteker tidak perlu lagi  berada  di  apotek  dalam  melaksanakan praktik kefarmasian. 56 (96,6)
Metode  pembayaran  yang  biasa  digunakan dalam e-commerce yaitu online processing credit card, money transfer, dan cash  on  delivery (Arcanggih et al .,  2014).  Pada  proses  pelaksanaan  telefarmasi, metode  pembayaran  yang  banyak  digunakan  yaitu melalui  transfer  bank  yakni  sebanyak  33  responden (73,3%).  Metode  pembayaran  transfer  bank  dapat mempermudah  pasien  untuk  melakukan  pembayaran atau transaksi secara online (Hendarsyah, 2012).
Model  pelayanan  telefarmasi  dilakukan  di  45 apotek  dan  seluruhnya  melaksanakan  pelayanan dispensing  dan  konseling  secara  telefarmasi.  Namun, pada  jenis  pelayanan  lain  tidak  semua  apotek menyediakan  pelayanan  tersebut.  Pelayanan  yang paling  sedikit  dilaksanakan  secara  telefarmasi  adalah monitoring efek samping obat (78,8%).
Berikut  merupakan  kategori  model  pelayanan telefarmasi:
1. Pengkajian dan pelayanan resep
Pengkajian  dan  pelayanan  resep  menggunakan  media elektronik  pada  sistem  pelayanan  kefarmasian  harus dilaksanakan  oleh  apoteker  yang  bertanggung  jawab dan  mengacu  pada  standar  pelayanan  kefarmasian  di apotek  (Kemenkes  RI,  2020).  Dari  45  apotek  yang menjalankan telefarmasi, tidak semuanya menyediakan pelayanan ini. Berdasarkan hasil kuesioner, pengkajian dan pelayanan resep secara telefarmasi diterapkan pada pasien  dengan  penyakit  kronis,  pasien  lansia,  pasien anak-anak,  pasien  lainnya  meliputi  pasien  ibu  hamil, pasien  dengan  resep  BPJS,  pasien  dengan  resep  yang tidak  mengandung  OOT,  psikotropika-narkotika  dan obat-obatan  lain  yang  membutuhkan  resep  asli.  Hasil kuesioner  menunjukkan  bahwa  3  apotek  dapat melakukan  pelayanan  resep  obat  golongan  narkotika, psikotropika,  dan  prekursor  jika  resep  asli  diserahkan kepada  apotek.  Hal  ini  disebabkan  karena  obat  yang termasuk dalam golongan narkotika, psikotropika, dan prekursor tidak dapat diedarkan secara daring (BPOM, 2020)
Tabel 3. Model Layanan Telefarmasi
Pernyataan n (%) Media* Media sosial (Misal: Whatsapp, line, telegram dsb) 41 (91,1) Telepon 34 (75,6) SMS 11 (24,4) E-mail 6 (13,3) Aplikasi video conference (Zoom, Skype, Google meet) 3 (6,7) Aplikasi/situs website milik apotek 16 (35,6) Aplikasi/situs  milik  pihak  yang bekerjasama dengan apotek (grab health, go-med) 19 (42,2) Metode Pemba- yaran Transfer bank 33 (73,3) E-Money (Go-pay, OVO, Shopee pay, Link aja) 12  (26,7) Cash/COD 2 (4,4) Jenis pelayan- an* Pengkajian dan Pelayanan resep 39 (86,7) Dispensing 45 (100) Konseling 45 (100) Pelayanan Informasi Obat (PIO) 44 (97,8) Pemantauan Terapi Obat (PTO) 33 (73,3) Monitoring  Efek Samping Obat (MESO) 26 (78,8)
*jawaban boleh lebih dari satu pilihan
2. Dispensing
Dispensing  terdiri  dari  penyiapan,  penyerahan  dan pemberian  informasi  obat.  Dispensing  dapat  meliputi obat  resep  maupun  obat  non-resep  atau  pelayanan swamedikasi (Kemenkes RI, 2016). Pandemi COVID- 19 membuat masyarakat takut memeriksakan kondisinya  ke  fasilitas  kesehatan  dan  memilih  untuk melakukan swamedikasi (Rustiani et al ., 2021). Hal ini menyebabkan  kebutuhan  pelayanan  swamedikasi meningkat,  dibuktikan  dengan  data  hasil  kuesioner yang  menyatakan  bahwa  100%  responden  yang melakukan telefarmasi menyediakan pelayanan dispensing berupa swamedikasi di masa pandemi. Dari hasil  kuesioner  dapat  dilihat  bahwa  beberapa  apotek juga melayani golongan obat keras (31,1%). Obat keras tidak  dapat  dilayani  kecuali  termasuk  ke  dalam  Obat Wajib  Apotek.  Telefarmasi  dikembangkan  untuk memecahkan masalah jarak antara pasien dan apoteker untuk  memfasilitasi  pemantauan  dan  penyediaan layanan  kesehatan  (Lebl et  al ,  2017).  Salah  satu penyediaan  layanan  kesehatan  yang  umumnya mengalami  kendala  jarak  adalah  penyerahan  obat. Dengan  telefarmasi,  penyerahan  obat  dapat  dilakukan menggunakan kurir maupun jasa pengantaran lainnya. Penyerahan  dilakukan  secara  gratis  oleh  beberapa apotek  dengan  syarat  tertentu  meliputi  minimal  jarak, minimal pembelian, maupun asuransi.
3. Pelayanan Konseling
Pelayanan  konseling  merupakan  aspek  penting  dari pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk mengantisipasi  adanya  penggunaan  obat  yang  tidak tepat,  meningkatkan  kepatuhan  serta  pengetahuan pasien  dan  mencapai  terapi  yang  maksimal  (Baroroh
and  Darmawan,  2016).  Berdasarkan  hasil  kuesioner, dapat  dilihat  bahwa  seluruh  responden  telah menjalankan  pelayanan  konseling  melalui  telefarmasi dengan  kriteria  pasien  atau  klien  yang  perlu mendapatkan konseling antara lain pasien/klien dengan penyakit  kronis  (88,9%)    dan  pasien  dengan  kondisi khusus  (28,8%).  Pasien  dengan noncommunicable disease (NCD)  memerlukan  perhatian  khusus  karena selain  meningkatkan  risiko  infeksi  COVID-19, pengobatan  pasien  NCD  dapat  terganggu  oleh  rumah sakit  yang  mengalihfungsikan  ketersediaan  tenaga kesehatannya  untuk  menangani  kasus  COVID-19 (WHO,  2020).  Pandemi  COVID-19  turut  berdampak pada kesehatan mental. Regulasi untuk isolasi mandiri atau  karantina  dapat  meningkatkan  rasa  kesepian  dan menurunkan  interaksi  sosial  yang  merupakan  faktor risiko  dari  berbagai  gangguan  mental  (Fiorillo  and Gorwood,  2020). Selain  itu,  juga  dapat  menyebabkan masalah  kecemasan  pada  pasien  geriatri  dan  non geriatri  (Rindayanti,  Nasir  and  Astriani,  2020).  Oleh karena  itu, pemberian konseling pada pasien penyakit kronis  dan  pasien  dengan  kondisi  khusus  penting dilaksanakan  meskipun  secara  tidak  langsung  melalui telefarmasi.
4. Pelayanan Informasi Obat (PIO)
Pelayanan  informasi  obat  merupakan  pemberian informasi  mengenai  obat  oleh  apoteker  yang  dapat ditujukan pada profesi kesehatan lainnya, pasien, atau masyarakat (Kemenkes RI, 2016). Pemberian informasi  obat  kepada  masyarakat  dapat  dilakukan secara  telefarmasi  dengan  menggunakan  beberapa media. Berdasarkan hasil kuesioner, media yang paling banyak  digunakan  merupakan  media  sosial  apotek (100%). Hal ini sejalan dengan pernyataan Indonesian Digital Report bahwa penggunaan media sosial aktif di Indonesia  pada  tahun  2021  sebanyak  170  juta  atau setara  61,8%  jumlah  penduduk  (Hootsuite,  2021), sehingga  pemberian  informasi  mudah  tersampaikan kepada masyarakat luas. Salah satu akun media sosial apotek  yang  digunakan  adalah whatsapp ,  dengan model  pelayanan  melakukan  iklan  dan  memberikan segala  informasi  seputar  kesehatan  dan  obat  melalui status whatsapp .
5. Pemantauan Terapi Obat (PTO)
Pemantauan  terapi  obat  yang  tertulis  pada  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  73 Tahun 2016 dalam pelayanan  farmasi klinik  memiliki peran  penting  guna  menjamin  mutu  pelayanan kefarmasian  di  apotek  seperti  terapi  obat  yang  efektif dalam rangka memaksimalkan efikasi dan meminimalisir efek samping obat (Mongi et al ., 2020). Monitoring  efektivitas  obat  merupakan  pelayanan pemantauan   terapi  obat  yang  terbanyak  dilakukan dengan  hasil    84,8%.  Efektivitas  obat    patut diperhatikan karena apoteker sebagai tenaga kesehatan harus  menjalankan  perannya  sesuai  dengan  standar pelayanan  kefarmasian  untuk  melindungi  pasien  dan masyarakat atas penggunaan obat yang tidak rasional.
Tabel 4. Hambatan dan Faktor Pendukung pada Apotek yang Telah Melakukan Telefarmasi
Pernyataan n (%) Apotek Jaringan* Apotek Privat** Faktor pendukung penerapan telefarmasi Kondisi lingkungan dan masyarakat yang mendukung (kondisi sinyal bagus dan masyarakat paham teknologi) 30 (90,9) 11 (91,7) Fasilitas apotek yang memadai (tersedianya handphone/komputer khusus telefarmasi) 33 (100) 10 (83,3) Jumlah SDM (apoteker maupun non apoteker) cukup 27 (81,8) 9 (75) Merasa  dapat  lebih  memudahkan  pasien  (memudahkan penyampaian obat bagi pasien yang berlokasi jauh dari apotek) 29 (87,9) 12 (100) Pengoperasian sistem yang cukup mudah 26 (78,8) 7 (53,8) Keamanan  meningkat  di  saat  pandemi  (tidak  bertemu langsung antara apoteker dan pasien) 25 (75,8) 9 (69,2) Efektivitas pelayanan meningkat 27 (81,8) 11 (91,7) Kepuasan pelayanan telefarmasi di apotek Puas 31 (93,9) 11 (91,7) Tidak puas 2 (6,1) 1 (8,3) Hambatan yang pernah/sering terjadi Kesulitan dalam melakukan konseling virtual 10 (30,3) 4 (33,3) Kesulitan dalam mengidentifikasi atau menilai kondisi pasien 22 (66,7) 11 (91,7) Kesulitan dalam melayani obat resep 7 (21,2) 7 (58,3) Seringnya terjadi miskomunikasi terkait pemakaian obat 11 (33,3) 5 (41,7) Adanya klien/pesanan obat fiktif 12 (36,4) 4 (33,3) Perangkat lunak (HP/Komputer) untuk telefarmasi yang tiba- tiba error 10 (30,3) 5 (41,7) Kondisi sinyal yang terkadang kurang stabil 11 (33,3) 5 (41,7) Terbatasnya jumlah Apoteker dalam melayani pasien offline di apotek  dan  pasien online di  telefarmasi  (satu  apoteker dihadapkan dengan 2 pasien) 13 (39,4) 2 (16,7) Terjadinya  penurunan  pendapatan  (penggunaan  telefarmasi masyarakat hanya membeli sesuai kebutuhan, tidak impulsif) 10 (30,3) 3 (25)
Keterangan: *n apotek jaringan = 33; **n apotek privat = 12
Tabel 5. Hambatan dan Faktor Pendukung pada Apotek yang Belum Melakukan Telefarmasi
Pernyataan n (%) Apotek Jaringan* Apotek Privat** Ada yang memberikan saran Ya 4 (80) 5 (62,5) Tidak 1 (20) 3 (37.5) Kondisi  lingkungan  apotek mendukung pengadaan telefarmasi Ya 3 (60) 2 (25) Tidak 2 (40) 6 (75) Kondisi  masyarakat  di sekitar apotek mendukung untuk diadakannya telefarmasi Ya 2 (40) 2 (25) Tidak 3 (60) 6 (75) Hambatan yang terjadi sehingga apotek tidak menjalankan telefarmasi Kekhawatiran  mengenai  tidak  tersampaikannya informasi obat dengan benar 1 (20) 6 (75) Kekhawatiran apabila akan melanggar etika apoteker 1 (20) 0 Keterbatasan jumlah SDM Apoteker dalam melakukan pelayanan secara langsung dan melakukan secara telefarmasi 1 (20) 5 (62,5) Kurangnya fasilitas dari Apotek (tidak ada handphone /komputer khusus untuk layanan telefarmasi) 1 (20) 5 (62,5) Kurangnya  SDM  non  apoteker  untuk  melaksanakan telefarmasi 1 (20) 1 (12,5) Keputusan  personal  pemilik  apotek/apoteker  untuk tidak  melakukan  telefarmasi  (tidak  percaya  transaksi online ) 0 2 (25) Pengoperasian sistem yang sulit 0 2 (25) Kemungkinan  terjadinya  penurunan  pendapatan (dalam  penggunaan  telefarmasi  masyarakat  hanya membeli sesuai kebutuhan, tidak impulsif) 0 1 (12,5) Ada  kemungkinan  bocornya  data/riwayat  kondisi pasien 1 (20) 2 (25)
Keterangan: *n apotek jaringan : 6; **n apotek privat = 7
Tabel 6. Jenis Pelayanan Telefarmasi
Pernyataan n (%) Pengkajian dan Pelayanan Resep* (n=39) Pengkajian dan pelayanan resep yang dilakukan Menerima resep dokter dengan media elektronik 33 (84,6) Berdiskusi dengan dokter terkait resep menggunakan media elektronik 19 (48,7) Kriteria pasien dalam pengkajian dan pelayanan resep Pasien penyakit kronis (DM, hipertensi, dll) 34 (87,2) Pasien anak-anak 29 (74,4) Pasien lansia 30 (76,9) Lain-lain 5 (13) Golongan obat yang dapat dilayani Obat bebas 39 (100) Obat bebas terbatas 38 (97,4) Obat keras 32 (82,1) Obat Wajib Apotek 36 (92,3) Narkotika 3 (7,7) Psikotropika 3 (7,7) Prekursor 13 (33,3) Dispensing* Pelayanan swamedikasi (n=45) Menerima pesanan obat melalui media sosial/internet 41 (91,1 Menerima pembelian alat kesehatan atau non obat 40 (88,9) Melakukan screening pasien swamedikasi sebelum pemberian obat 40 (88,9) Golongan obat yang dilayani pada swamedikasi (n=45) Obat bebas 45 (100) Obat bebas terbatas 43 (95,6) Obat keras 14 (31,1) Obat Wajib Apotek 37 (82,2) Pelayanan Penyerahan Obat (n=36) Melakukan pengantaran obat melalui kurir apotek 33 (91,7) Melakukan pengantaran obat dengan ojek online /jasa antar lain 32 (88,9) Penyerahan Obat Secara Gratis (n=36) Ya - Tidak 4 (11,1) Kriteria penyerahan obat secara gratis (n=32) Terbatas dalam radius jarak 29 (90,6) Dilakukan untuk seluruh wilayah tanpa ada maksimal jarak 4 (12,5) Adanya biaya minimal pembelian obat 27 (84,4) Pasien dengan asuransi yang bekerja sama dengan apotek (pertamina, pln, dll.) 1 (3,1) Konseling* (n=45) Pelayanan Konseling yang dilakukan Melakukan konferensi video dengan pasien/klien 2 (4,4) Menerima layanan pertanyaan melalui media sosial (WhatsApp, DM Instagram) 45 (100) Telepon 1 (2,2) Kriteria pasien/klien yang perlu diberikan konseling Pasien dengan penyakit kronis (DM, hipertensi) 40 (88,9) Pasien dengan kondisi khusus (gangguan kecemasan, gangguan mental, geriatri) 13 (28,8) Pasien swamedikasi 7 (15,5) Pelayanan Informasi Obat (PIO)* Pelayanan informasi obat yang dilakukan (n=43) Memberikan informasi obat dan promosi melalui media web 27 (62,8) Memberikan informasi melalui akun media sosial apotek 43 (100) Pemantauan Terapi Obat (PTO)* Pelayanan Pemantauan terapi obat yang dilakukan (n=33) Monitoring efektivitas obat 28 (84,8) Monitoring interaksi obat 19 (57,6) Monitoring Efek Samping Obat (MESO) Melakukan monitoring efek samping obat (n=33) 26 (78,8) *jawaban boleh dari satu pilihan
6. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) Dalam
pelaksanaannya, apoteker harus mengidentifikasi  obat  dan  pasien  yang  mempunyai risiko  tinggi  untuk  mengalami  efek  samping  obat. Telefarmasi berkontribusi dalam peningkatan
pelayanan  kefarmasian  pada  pasien  diabetes  melitus rawat jalan yang memerlukan pemantauan rutin untuk menghindari  masalah  terkait  obat  dan  efek  samping yang tidak diinginkan (Iftinan et al ., 2023). Pelaporan efek  samping  obat  di  Indonesia  dilaksanakan  secara
terpusat  pada  bagian  Monitoring  Efek  Samping  Obat (MESO) di bawah Badan POM RI.
Faktor pendukung bagi apotek yang telah menerapkan telefarmasi
Pada  penerapan  layanan  telefarmasi  di  apotek wilayah Surabaya terdapat faktor pendukung sehingga apotek  dapat  menerapkan  pelayanan  telefarmasi,  baik untuk  apotek  jaringan  maupun  apotek  privat. Dari beberapa  faktor  pendukung  tersebut,  terdapat  sedikit perbedaan  antara  apotek  jaringan  dan  apotek  privat. Faktor  pendukung  utama  terlaksananya  telefarmasi pada  apotek  jaringan  yaitu  kesiapan  apotek  untuk melakukan layanan telefarmasi seperti adanya fasilitas apotek  yang  memadai.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dari hasil  kuesioner  di  mana  100%    responden  apotek jaringan memilih faktor pendukung tersebut.
Pada  apotek  privat,  yang  menjadi  faktor pendukung utama yaitu kemudahan pelayanan (100%). Telefarmasi  dapat  lebih  memudahkan  pasien  untuk melakukan  pengobatan,  baik  dalam  berkonsultasi maupun  melakukan  pelayanan  konseling  dengan apoteker terutama pada pasien yang berlokasi jauh dari apotek (Poudel and Nissen, 2016). Layanan telefarmasi memungkinkan  pasien  untuk  berkonsultasi  tanpa melakukan tatap muka dan dilakukan secara fleksibel, terutama  bagi  mereka  yang  tidak  bisa  pergi  karena berada di daerah terpencil, serta seseorang yang masuk ke dalam kategori kelompok rentan seperti  lansia, ibu bersalin, serta seorang pekerja kantor. Telefarmasi juga memungkinkan  pasien  untuk  lebih  dekat  kepada apoteker tanpa ada rasa malu dan memiliki waktu yang lebih lama untuk berbicara dengan apoteker, sehingga hal  ini  juga  berpengaruh pada peningkatan efektivitas layanan  telefarmasi  karena  dapat  berkontribusi  dalam mencapai  cakupan  kesehatan  universal  dengan meningkatkan  akses  bagi  pasien  untuk  mendapatkan layanan yang berkualitas, hemat biaya, dan mudahnya akses  pelayanan  kesehatan  dimanapun  tanpa  adanya batasan jarak (Jindasook, 2020).
Adapun  faktor  lain  yang  menjadi  pendukung terlaksananya  penerapan  telefarmasi  yaitu  kondisi lingkungan  dan  masyarakat  yang  mendukung  seperti kondisi sinyal yang bagus dan masyarakat paham akan teknologi. Baik apotek jaringan maupun apotek privat yang memilih faktor pendukung ini menunjukkan hasil yang  tidak  jauh  berbeda  masing-masing  90,9%  dan 91,7%. Menurut  penelitian  ( Ameri et  al .  2020), dijelaskan  bahwa  83%  pengguna  internet  mencari perawatan  kesehatan  maupun  informasi  terkait kesehatan  melalui  media  sosial.  Faktor  yang  terakhir yaitu keamanan  meningkat  di  saat  pandemi  (tidak bertemu langsung antara apoteker dan pasien), dengan adanya  telefarmasi  ini  dapat  memastikan  keamanan pasien  dengan  memberikan  layanan  kesehatan  secara online yang  bertujuan  untuk  melindungi  pasien, apoteker  dan  masyarakat  dari  paparan  infeksi khususnya  pada  masa  pandemi  COVID-19  yang  juga dapat  mengurangi  beban  pada  penyedia  layanan
kesehatan  maupun  sistem  kesehatan.  Telefarmasi sangat  penting  untuk  memobilisasi  semua  aspek potensi  perawatan  kesehatan  untuk  mengurangi penularan penyakit dan untuk mengarahkan pasien ke tingkat perawatan kesehatan yang tepat (Monagesh and Hajizadeh, 2020).
Hambatan  bagi  apotek  yang  telah  menerapkan telefarmasi
Hambatan terbesar yang dialami apotek jaringan saat menerapkan telefarmasi adalah sulitnya identifikasi  atau  menilai  kondisi  pasien.  Salah  satu kerugian dari pelayanan telefarmasi adalah ketika tidak terjadi  interaksi  tatap  muka,  kemampuan  apoteker untuk sepenuhnya mengakses kondisi pasien mungkin terhalang  sehingga  sulit  mengidentifikasi  kondisi pasien (Poudel  and  Nissen,  2016) .  Hal  ini  juga ditunjukan  dari  hasil  kuesioner  yang  dilakukan  pada penelitian  ini  dimana  hambatan  paling  banyak  yang dirasakan baik apotek jaringan (66,7%) maupun privat (91,7%)  adalah kesulitan dalam  mengidentifikasi  atau menilai kondisi pasien.

## Hambatan  bagi  apotek  yang  belum  menerapkan telefarmasi
Khawatir akan tidak tersampaikannya informasi obat  dengan  benar  menjadi  salah  satu  alasan  terbesar belum  diterapkannya  telefarmasi.  Hambatan  ini terutama  dirasakan  oleh  apotek  privat  (75%).  Ketika berkomunikasi  melalui  telefarmasi,  apoteker  hanya dapat memberikan informasi secara verbal. Komunikasi  nonverbal  tidak  dapat  terlihat.  Sehingga, apoteker  mungkin  akan  khawatir  jika  pasien  salah menafsirkan  informasi  yang  disampaikan  (Jindasook, 2020). Dengan berkomunikasi secara langsung kepada pasien/klien,  maka  komunikasi  terkait  informasi  obat dapat  berjalan  lebih  efektif  serta  dapat  meningkatkan pemahaman  pasien/klien  dalam  mengetahui  informasi obat yang diberikan.
Keterbatasan  jumlah  SDM  apoteker  menjadi alasan  tidak  terlaksananya  telefarmasi.  Hambatan  ini utamanya  dirasakan  oleh  apotek  privat  (62,5%). Sibuknya pelayanan obat yang harus dilakukan secara langsung  di  apotek  menjadi  salah  satu  hambatan dilaksanakannya pelayanan telefarmasi, terlebih apabila  tidak  ada  pembagian  kerja  khusus  untuk apoteker  yang  melayani  secara online atau offline (Jindasook,  2020).  Selain  itu,  fasilitas  apotek  yang tidak  memadai  juga  dapat  menjadi  penghambat terlaksananya telefarmasi. Hambatan ini paling banyak dirasakan  oleh  apotek  privat  (62,5%).  Penerapan telefarmasi  membutuhkan  adanya  fasilitas  yang mendukung,  mulai  dari hardware,  software, koneksi, serta  biaya  operasional  (Poudel  and  Nissen,  2016). Maka  dari  itu,  fasilitas  yang  dimiliki  oleh  apotek merupakan  salah  satu  faktor  kunci  terselenggaranya telefarmasi.
Hubungan  antara  tingkat  pengetahuan  terhadap penerapan telefarmasi
Hasil penilaian tingkat pengetahuan menunjukkan  bahwa  lebih  dari  90%  dari  tiap pertanyaan  yang  diberikan  telah  dijawab  oleh responden  dengan  benar,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  seluruh responden  memiliki pengetahuan  yang baik  terhadap  telefarmasi.  Pengetahuan  yang  baik  ini dapat menjadi bekal bagi para apoteker di mana dalam penelitian  ini  lebih  banyak  responden  yang  telah melaksanakan  telefarmasi.  Penerapan  telefarmasi dalam penelitian ini lebih dipengaruhi oleh hambatan- hambatan  yang  dialami  oleh  responden  daripada tingkat pengetahuannya.
Hambatan  terbanyak  yang  dialami  oleh responden yang telah melaksanakan telefarmasi adalah kesulitan dalam mengidentifikasi atau menilai kondisi pasien.  Di  sisi  lain,  hambatan  terbanyak  yang mengakibatkan  tidak  dilaksanakannya  telefarmasi antara  lain  khawatir  akan  tidak  tersampaikannya informasi  obat  dengan  benar,  keterbatasan  jumlah SDM apoteker dalam melakukan pelayanan di apotek, dan kurangnya fasilitas dari apotek.
Hal tersebut sejalan dengan penelitian mengenai pandangan  apoteker  terhadap  telefarmasi  yang menyatakan bahwa terdapat berbagai macam hambatan dalam  pelaksanaan  telefarmasi,  antara  lain  kurangnya infrastruktur  teknis,  kurangnya  perangkat  lunak, kurangnya peralatan perangkat keras yang sesuai, sikap negatif  dari  penyedia  layanan  kesehatan,  kurangnya iklan,  keterbatasan  dalam  pengetahuan  teknis  para manajer  dan  pembuat  kebijakan,  serta  kekhawatiran tentang keamanan, keandalan, privasi, dan kerahasiaannya ( Ameri et al . 2020).

## KESIMPULAN
Dalam  penelitian  ini  diketahui  bahwa  dari  tiga per empat responden apoteker di apotek Surabaya telah melakukan  penerapan  layanan  telefarmasi.  Layanan telefarmasi  yang  dilakukan  mulai  dari  pelayanan pengkajian  resep,  dispensing,  konseling,  pelayanan informasi obat, pemantauan terapi obat dan monitoring efek  samping  obat.  Responden  memiliki  pengetahuan yang  baik  terhadap  telefarmasi.  Kesulitan  dalam mengidentifikasi atau menilai kondisi pasien merupakan  hambatan  terbesar  bagi  responden  yang menerapkan  telefarmasi.  Di  sisi  lain,  kekhawatiran responden terkait informasi obat yang tidak tersampaikan  dengan  baik  dan  benar  merupakan hambatan  terbesar  bagi    responden  yang  belum menerapkan telefarmasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  yang  sebesar-besarnya  peneliti ucapkan kepada seluruh responden yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membantu penelitian  ini serta  seluruh  staf  pengajar  Fakultas  Farmasi
Universitas Airlangga yang telah membimbing peneliti untuk dapat melakukan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ameri,  A.,  Salmanizadeh  F.,  Keshvardoost,  S.,  and Bahaadinbeigy,  K.  (2020)  ‘Investigating pharmacists’ views on telepharmacy:
Prioritizing  key  relationships,  barriers,  and benefits.’,  Journal  of  Pharmacy  Technology . 36(5), pp. 171-178. doi:10.1177/8755122520931442
Arcanggih,  J.  D.,  Kertahardi.,  &  Riyadi.  (2014) ‘Implementasi  E-commerce  sebagai  media promosi dan penjualan  secara elektronik (studi kasus  pada  toko  Jumbo  Cell  Bangil).’,  Jurnal Administrasi Bisnis, 14(1), pp. 1-10.
Baroroh,  F.  and  Darmawan,  E.  (2016)  ‘Evaluasi implementasi  pelayanan  konseling  obat  di apotek Kota Yogyakarta’, Farmasains, 3(1), pp. 13 - 19.
BPOM.  (2020)  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan  Nomor  8  Tahun  2020  tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring. Jakarta: BPOM RI
Fiorillo, A. and Gorwood, P. (2020) ‘The consequences of the COVID - 19 pandemic on mental health and implications for clinical practice’, European Psychiatry, 63(1), pp. 1 - 2. doi: 10.1192/j.eurpsy.2020.35
Hendarsyah,  D.  (2012).  Keamanan  layanan  internet banking dalam transaksi perbankan. IQTISHADUNA:  Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 1(1), pp. 12-33. doi: 10.46367/iqtishaduna.v1i1.2 Hootsuite.  (2021)  Indonesian  digital  report  2021.  We are  social  Ltd.  viewed  10  Oktober  2021
https://datareportal.com/reports/digital-2021- indonesia
Iftinan,  G.  N.,  Wathoni,  N.,  and  Lestari,  K.  (2021) ‘Telepharmacy: A potential alternative approach  for  diabetic  patients  during  the COVID-19 pandemic.’, Journal
of Multidisciplinary  Healthcare.  2021(14),  pp. 2261-2273. doi: 10.2147/JMDH.S325645. Iftinan G. N, Elamin K. M., Rahayu S. A., Lestari K., and  Wathoni  N.  (2023)  ‘Application,  benefits, and limitations of telepharmacy for patients with diabetes  in  the  outpatient  setting.’,  Journal  of Multidisciplinary  Healthcare,  2023(16),  pp. 451-459. doi: 10.2147/JMDH.S400734.
Jindasook,  C.  (2020).  Exploring  drivers  and  barriers towards utilizing telepharmacy among pharmacists  in  Bangkok.  Thesis.  Nakhon Pathom: Mahidol University
Kemenkes  RI.  (2016)  Peraturan  Me nteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  73  Tahun  2016 tentang  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di Apotek. Jakarta: Kemenkes RI.
Kemenkes  RI.  (2020)  Pedoman  Pencegahan  dan Pengendalian  Coronavirus  Disease  (COVID 19). Jakarta: Kemenkes RI.
Lebl, A., Mitić D., Georgiev, A. M., and Lebl-Antonić,
D.  (2017)  ‘Application  of  telepharmacy: importance  of  a  pharmacy  technicians’  Role’, Scientific  Technical  Review,  67(1),  pp.54-60. doi: 10.5937/STR1701054L
Monaghesh, E. and Hajizadeh, A. (2020) ‘The role of telehealth  during  COVID-19  outbreak:  A systematic review  based on current evidence.’,
BMC Public Health, 20(1). doi:10.1186/s12889-020-09301-4.
Mongi,  D.,  Pareta,  D.,  Maarisit,  W.,  and  kanter,  J.
(2020)  ‘Evaluasi  pelaksanaan  pelayanan kefarmasian  di  apotek  telemedika  farma  14 manado’, biofarmasetikal tropis.’, The Tropical Journal of Biopharmaceutical, 3(2), pp. 65–71. doi: 10.55724/j.biofar.trop.v3i2.286.
Muflih, S. M., Al-Azzam, S., Abuhammad, S., Jaradat, S.K.,  Karasneh,  R.,  and  Shawaqfeh,  M.  S. (2021)  ‘Pharmacists’  experience,  competence and  perception  of  telepharmacy  technology  in response  to  COVID-19.’,  International  Journal of Clinical Practice, 75(7). doi:10.1111/ijcp.14209
Patel,  K.  (2021)  ‘Assessment  of  knowledge,  attitude, perception  of  pharmacy  students  towards telepharmacy.’,  Applied  Research  Project,  75. doi: 10.21007/chp.hiim.0072
Poudel, A., & Nissen, L. M. (2016) ‘Telepharmacy: a pharmacist's perspective on the clinical benefits and challenges.’, Integrated  Pharmacy Research  &  practice,  2016(5),  pp.  75–82.  doi: 10.2147/IPRP.S101685.
Rindayati,  Nasir,  A.,  and  Astriani,  Y.  (2020)
‘Gambaran  Kejadian  dan  tingkat  kecemasan pada lanjut usia.’, Jurnal Kesehatan Vokasional, 5(2), pp. 95 - 101. doi: 10.22146/jkesvo.53948 Rustiani E., Wulandari, C., Nhestricia, N., Andini, S., Handayani  M.  T.  R.,  Rikkit,  Indriati,  D., Gunawan,  D.  O.,  Elfrida,  N.  S.  A.  L.  and Kusuma, E. N. P., (2021) ‘Swamedikasi selama pandemi  covid  -  19:  sosialisasi  dan  edukasi  di posyandu  rajawali  Kelurahan  Atang  Sendjaya, Kabupaten  Bogor.’,  Prosiding,  2(2),  pp.  276  - 282.
WHO, 2020. The Impact of The COVID - 19 pandemic on  noncommunicable  disease  resources  and services: results of a rapid assessment. Geneva: World Health Organization.
Website Resmi Informasi COVID-19 (2021) viewed 17 September 2021. https://covid19.go.id/