Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis
Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i12
Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Bengkulu
Evin Febrida 1) ; Retno Agustina Ekaputri 2) ; Yefriza 3)
1) Study Program of economic development Faculty of Economic, Universitas Bengkulu 2,3) Department of economic development, Faculty of Economic, Universitas Bengkulu Email: 1) retnoa@unib.ac.id
How to Cite :
Febrida,  E.,  Ekaputri,  R.A.,  Yefriza,  Y.  (2023).  Strategi  Pengembangan  Badan Usaha Milik  Daerah di  Provinsi Bengkulu. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 11 (2). doi: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2

## ARTICLE HISTORY
Received [12 Maret 2023] Revised [28 Juni 2023] Accepted [29 Juli 2023]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  strategi  pengembangan Badan  Usaha  Milik  Daerah  di  Provinsi  Bengkulu.  Penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  menggunakan  data  primer  dan  data sekunder.  Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  cara  Purposive Sampling.  Analisis  data  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif  dan analisis  SWOT.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  upaya  pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Bengkulu berada pada Kuadran III  mendukung  strategi  turned  around.  Strategi  posisi  ini  menandakan upaya pengembangan Badam Usaha Milik Daerah di Provinsi Bengkulu yang lemah namun masih memiliki peluang. Rekomendasi strategi yang diberikan  adalah  mengubah  strategi  yaitu  memanfaatkan  sistem informasi  yang  semakin  baik,  dengan  melakukan  promosi-promosi terhadap  usaha-usaha  yang  dikelola  oleh  BUMD  melalui  media  sosial atau  pameran-pameran  sehingga  BUMD  dan  usaha-usahanya  di Provinsi Bengkulu menjadi lebih dikenal di masyarakat.

## ABSTRACT
This study aims to analyze development strategy for Regional Owned Enterprises in Bengkulu Province. This research uses a descriptive method using primary data and  secondary  data.  Sampling  was  carried  out  by  purposive  sampling.  Data analysis  using  descriptive  analysis  and  SWOT  analysis.  Based  on  the  research results,  the  strategy  for  developing  Regional  Owned  Enterprises  in  Bengkulu Province  is  in  Quadrant  III  supporting  the  turn  around  strategy,  this  position strategy  indicates  that  efforts  to  develop  Regionally  Owned  Enterprises  in Bengkulu  Province  are  weak  but  still  have  opportunities.  The  recommended strategy  given  is  to  change  the  strategy,  namely  to  make  use  of  information systems  that  are  getting  better,  by  carrying  out  promotions  for  businesses managed by BUMDs through social media or exhibitions so that BUMDs and their businesses in Bengkulu Province become better known in the community.

## KEYWORDS
Local Government Expenditure, Demographic Economics, Enterprise Policy, Regional Development.
This is an open access article under the CC – BY-SA license

## PENDAHULUAN
Berkaitan  dengan  pengelolaan  pemerintahan  dan  pelayanan  publik,  pemerintah  harus ikut serta dalam pengelolaan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada untuk menghasilkan kesempatan  kerja  baru  dan  mendorong  perluasan  kegiatan  ekonomi.  Dijelaskan  bahwa pemerintah  daerah  khusus  mempunyai  kekuasaan  guna  menata  serta  memelihara  kegiatan pemerintahan  sesuai  dengan  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  serta  mempunyai  otonomi yang sebesar-besarnya menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Otonomi  daerah  diharapkan  untuk  tumbuh  dan  memperkuat  sumber  daya  manusia, kelembagaan, tata kelola, kualitas aparatur (birokrasi), kelangsungan organisasi, dan kompleksitas administrasi, otonomi daerah ini dianggap sebagai tugas dan tanggung jawab. Kewenangan yang kuat,  substansial,  dan  umumnya  dapat  dipertanggungjawabkan  diperlukan  di  daerah  untuk memfasilitasi  pemenuhan  otonomi  daerah,  yang  tercermin  dalam  pengaturan,  alokasi,  dan penggunaan  sumber  daya  nasional  secara  rasional  serta  keseimbangan  ekonomi.  baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota (Brata Kusumah dalam Ayudina, 2014).
Karena  daerah  diharapkan  untuk  tumbuh  dan  memperkuat  sumber  daya  manusia, kelembagaan, tata kelola, kualitas aparatur (birokrasi), kelangsungan organisasi, dan kompleksitas administrasi, otonomi daerah ini dianggap sebagai tugas dan tanggung jawab. Kewenangan yang kuat,  substansial,  dan  umumnya  dapat  dipertanggungjawabkan  diperlukan  di  daerah  untuk memfasilitasi  pemenuhan  otonomi  daerah,  yang  tercermin  dalam  pengaturan,  alokasi,  dan penggunaan  sumber  daya  nasional  secara  rasional  serta  keseimbangan  ekonomi.  baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota (Antika, 2017). Salah satu sumber pembiayaan utama penyelenggaraan  otonomi  daerah  haruslah  PAD.  Dengan  demikian,  PAD  menjadi  indikator kemampuan  daerah  yang  paling  signifikan  dalam  melaksanakan  dan  menegakkan  otonomi daerah  yang  mencerminkan  kemandirian  daerah  (Tulisan  Hukum  BPK  Perwakilan  Provinsi Banten, 2013:1).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 huruf a yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah merupakan sumber PAD. PAD adalah penerimaan dari usaha daerah atau badan  usaha  milik  daerah  yang  berasal  dari  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD).  Penguatan struktur  PAD  dalam  rangka  membiayai  pembangunan  daerah  diharapkan  tidak  berasal  dari sumber  dana  yang  memberatkan  rakyat,  seperti  penarikan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah. Untuk  itu  optimalisasi  penggarapan  BUMD  melalui  pengelolaan  manajemen  yang  professional merupakan pilihan yang tepat (Pribadi, 2009).
Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  adalah  badan  usaha  milik  daerah  yang  tujuannya menjadi  sumber  pendapatan  daerah  (PAD)  (Agustina  &  Hidayat,  2014).  Namun  faktanya  BUMD yang  berdiri  saat  ini  belum  bisa  memajukan  PAD  secara  signifikan , bahkan    pendanaan mendominasi  dari  pada  keuntungan  yang  berasal  dari  pemerintah  daerah.  Kondisi  ini membebani  anggaran  daerah.  Artinya,  tujuan  pendirian  BUMD  sebagai  sumber  pendapatan pemerintah  daerah  tidak  akan  tercapai (Muryanto  &  Djuwityastuti,  2014).  Dalam  penelitian Budhisulistyawati  and  Sri,  (2015) dijelaskan  bahwa  tujuan  pendirian  BUMD  pada  hakekatnya adalah  untuk  menghasilkan  kegunaan  atau  keuntungan  bagi  daerah  yang  bersangkutan  dan manfaat yang utama ialah keuntungan finansial.  Menurut garis besar manfaat ekonomi daerah dapat  diartikan  sebagai  manfaat  ekonomi  guna  menaikkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan menaikkan perekonomian daerah tempat BUMD berada.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun  2017  tentang Pasal 7 BUMD menegaskan bahwa maksud didirikannya BUMD ialah untuk memberikan manfaat kepada pembangunan ekonomi daerah dan menyediakan produk dan jasa yang berbobot untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sejalan pada kondisi, karakteristik, dan potensi daerah. atau memberikan kemanfaatan umum berupa pemberian jasa daerah terkait berlandaskan tata kelola perusahaan  yang  baik  dan  memperoleh  laba  dan/atau  keuntungan.Namun,  hingga  3  saat  ini
maksud tersebut belum secara jelas diaktualkan oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.  Kontribusi  BUMD  guna  menghasilkan  PAD  masih  sangat  minimseperti  tertulis  pada Tulisan  Hukum  BPK  Perwakilan  Provinsi  Banten,  yang  juga  menyebutkan  bahwa  rata-rata sumbangan BUMD di Indonesia terhadap PAD kurang dari 1%.
BUMD  dapat  memberikan  hasil  yang  optimal  bagi  daerah  apabila  dikelola  dengan professional, efesien dan dikelola dengan individu-individu yang mempunyai kemampuan spesifik dan  integritas  usaha  yang  besar.  Maka  di  masa  depan  dapat  dihapuskan  image  bahwa  BUMD sebagai kegiatan usaha yang selalu merugi dan menjadi beban bagi APBD (Pribadi, 2009). Banyak cara yang di pilih “dimuat” dan dijalankan oleh BUMD (BPS dalam Kamaluddin, (2001), esensialnya ialah:  a)  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  di  bidang  ekonomi  serta  pembangunan  daerah;  b) menghimpun dana untuk membiayai pembangunan daerah; c) mendorong partisipasi penduduk di  dunia  usaha;  d)  memenuhi  kebutuhan  barang  dan  jasa  publik;  dan  e)  kegiatan  dan  usaha inovatif tanpa kepentingan bagi sektor swasta.
Di Provinsi Bengkulu terdapat 2 (dua) BUMD yaitu PT. Bengkulu Mandiri dan PD.  Bimex Bengkulu  dan  3  (tiga)  perusahaan  dimana  pemerintah  daerah  memiliki  saham  atau  turut menyertakan  modalnya  pada  perusahaan  tersebut  yaitu  PT.  Askrida,  PT.  Sarana  Mandiri  Mukti dan  PT.  Bank  Bengkulu  (Laporan  BUMD  dan  Penyertaan  Modal  Tahun  2015,  Biro  Administrasi Perekonomian  Setda  Provinsi  Bengkulu).  Dari  BUMD  dan  perusahaan  penyertaan  modal  inilah yang  turut  berperan  memberikan  kontribusi  dalam  menghasilkan  PAD  di  Provinsi  Bengkulu. Dalam  hal  ini  Pemerintah  Provinsi  Bengkulu  melalui  Biro  Administrasi  Perekonomian  dan  SDA Setda  Provinsi  Bengkulu  memiliki peran  dalam  pembinaan  dan  pengawasan  BUMD/Penyertaan Modal Daerah (Alwi, 2002).
Kontribusi  BUMD  di  Provinsi  Bengkulu  dalam  sumbangsihnya  menghasilkan  PAD  masih sangat  minim,  dengan  jumlah  yang  tidak  cukup  besar  dibandingkan  pada  sumber-sumber  dari penerimaan  PAD  lainnya.  Namun  untuk  penerimaaan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  tersebut  selalu  menghadapi  kenaikan  pada  pertahun,  hal  ini  menunjukan  suatu potensi  yang  sebenarnya  dapat  terus  ditingkatkan.  Berdasarkan  riset,  kinerja  keuangan  di Provinsi  Bengkulu  masih  lemah  dan  bergantung  kepada  bantuan  dari  pemerintah  pusat (Pasaribu,  2021).  Hal  ini  tentu  menjadi  sebuah  kondisi  yang  perlu  diatasi,  khususnya  terkait dengan kondisi regional yang masih belum memiliki sector unggulan untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah (Pasaribu et al., 2020).
Dalam  perkembangannya,  BUMD  tidak  selalu  bergerak  lancar,  akan  ada  kendala  atau permasalahan  yang  dihadapi  terlebih  lagi  permasalahan  BUMD  dalam  mencapai  tujuan  salah satunya yaitu untuk meningkatkan PAD. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penelitian yang lebih mendalam, termasuk upaya merumuskan strategi yang tepat. Penelitian ini memiliki tujuan  sebagai  beriku;  (1)  menganalisisa  faktor  internal  serta  eksternal  dalam  upaya pengembangan  BUMD  di  Bengkulu,  dan  (2)  menganalisis  strategi  pengembangan  BUMD  di Bengkulu.
Penelitian  ini  dibatasi  untuk  meneliti  strategi  pengembangan  perusahaan  daerah berdasarkan SWOT yang terdiri dari peluang dan ancaman eksternal dan elemen internal berupa peluang  dan  kelemahan.  Perusahaan  daerah  yang  dituju  dalam  penelitian  ini  ialah  Daerah Bengkulu (BUMD murni), yaitu perusahaan daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh PD. Bimex Bengkulu dan PT Bengkulu Mandiri (BUMD Nonbank).

## LANDASAN TEORI

## Ekonomi Regional
Ilmu  ekonomi  regional  tidak  membahas  kegiatan  individual  melainkan  menganalisis  suatu wilayah atau bagian wilayah secara keseluruhan atau melihat berbagai wilayah dengan potensinya yang beragam dan bagaimana mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi  seluruh  wilayah  water  isard  (1956). pemerintah  dan  masyarakatnya  mengelola sumberdayasumberdaya  yang  ada  dan  membentuk  suatu  pola  kemitraan  antara  pemerintah daerah  dengan  sektor  swasta  untuk  menciptakan  suatu  lapangan  kerja  baru  dan  merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam  pembangunan  daerah  adalah  terletak  pada  penekanan  terhadap  kebijakankebijakan pembangunan  yang  didasarkan  pada  kekhasan  daerah  yang  bersangkutan  (endogenous development)  dengan  menggunakan  potensi  sumber  daya  manusia,  kelembagaan,  dan  sumber daya fisik secara local (daerah).

## BUMD
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun  2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pada Bab I Pasal 1, disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  Daerah.  Dan  pada Bab  III  Bagian  Kesatu  Pasal  4  dijelaskan  bahwa  daerah  dapat  mendirikan  BUMD  yang  ditetapkan dengan peraturan daerah. BUMD yang dimaksud yaitu terdiri dari perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.

## Strategi
Menurut  David  (2004:12),  strategi  merepresentasikan  tindakan  yang  akan  diambil  untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jangka waktu untuk tujuan dan strategi harus konsisten, biasanya antara  dua  sampai  lima  tahun.  Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  strategi  adalah  cara  untuk mencapai  suatu  tujuan  dengan  menggunakan  sumber  daya  yang  dimiliki  dalam  suatu  kondisi lingkungan tertentu.
Mintzberg  dalam  Erpina  (2017:18),  menyatakan  bahwa  strategi  adalah  pola  atau  rencana yang  mengintegrasikan  sarana  umum,  kebijakan  dan  tindakan  organisasi  disusun  menjadi  satu kesatuan  yang  terpadu.  Formulasi  strategi  yang  baik  akan  membantu  menyusun  dan mengalokasikan  sumber  daya  organisasi  ke  dalam  sikap  yang  khas  dan  aktif  berdasarkan kompetensi internal dan kelemahan yang dimiliki dalam mengantisipasi perubahan lingkungan. Dalam buku Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisinis, Rangkuti (2016:3-4) mengutip pendapat dari beberpa ahli mengenai strategi, di antaranya: Chandler (1962): Strategi adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.
Learned,  Christensen,  Andrews,  dan  Guth  (1965):  Strategi  merupakan  alat  untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu focus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak ada. Argyris (1985), Mintzberg (1979), Steiner dan Miner (1977):  Strategi merupakan  respons secara  terus-menerus  maupun  adaptif  terhadap peluang dan ancaman ekternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis

## Data
Metode yang digunakan deskriptif, ialah metode yang melukiskan serta menggambarkan kondisi yang bersangkutan dengan masalah yang ingin diteliti. Data yang dipakai merupakan data
primer  dan  sekunder.  Jenis  data;  primer,  ialah  informasi  yang  didapatkan  melalui  tanggapan responden terhadap survei yang disebarkan dalam bentuk kuesioner. Kuesioner dibagikan secara langsung  saat  berkunjung  ke  tempat  kerja  responden. Data  sekunder  diperoleh  daridata  yang sudah  dikumpulkan  oleh  pihak/instansi  terkait  dengan  masalah  pengembangan  Badan  Usaha Milik  Daerah,  yaitu  Biro  Administrasi  Perkonomian  dan  Sumber  Daya  Alam  Sekretarat  Daerah Provinsi Bengkulu dan Badan Pengelolan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data 7 yaitu,wawancara (untuk data  primer),  dilakukan  dengan  bantuan  kuesioner  dan  dokumentasi  (untuk  data  sekunder), dengan  menggunakan  literatur-literatur.  Pengambilan  sampel    menerapkan purposive  sampling, sebuah teknik penarikan sampel sumber data dalam sudut tertentu  (Sugiyono, 2006).

## Operasionalisasi Variabel
Strategi  adalah  tindakan  yang  hendak  diambil  oleh  Badan  Usaha  Milik  Daerah  untuk  mencapai tujuan jangka panjang (Djohar, 2019). Mintzberg dalam Erpina, (2017), menyatakan bahwa strategi adalah  model atau  rencana  yang  menghubungkan  ruang  publik,  kebijakan  dan  inisiatif  organisasi menjadi satu kesatuan yang koheren. Menurut  Siagian, (2005), Untuk mencapai tujuan organisasi, manajemen  senior  harus  mengambil  serangkaian  keputusan  yang  sangat  penting  dan membawanya ke semua tingkat bisnis.
BUMD  Provinsi  Bengkulu  yang  seluruh  modalnya  dimiliki  oleh  Daerah  atau  disebut  juga dengan BUMD murni, yaitu PT. Bengkulu Mandiri dan PD. Bimex Bengkulu (BUMD non perbankan). Internal  Factor bersumber  dari  lingkungan  itu  sendiri,  kekuatan  dan  kelemahannya  terlihat  pada pengembangan  usaha  lokal  di  Bengkulu.  Faktor-faktor  tersebut  adalah  administrasi,  pemasaran, keuangan,  manufaktur/operasi,  penelitian  dan  pengembangan,  dan  sistem  informasi  komputer. Eksternal Factor merupakan faktor yang bersumber di luar lingkungan itu sendiri, yaitu peluang dan ancaman  yang  berkaitan  dengan  perkembangan  usaha  lokal  di  Bengkulu.  Faktor-faktor  tersebut yaitu  :  ekonomi,  sosial  budaya,  demografi,  lingkungan,  politik,  hukum,  pemerintah,  teknologi  dan persaingan.
SWOT  merupakan  sebuah  metode  analisis  yang  bermanfaat  sebagai identification factor internal  (kekuatan  serta  kelemahan)  dan eksternal  factor (peluang  dan  ancaman)  dalam pembangunan perusahaan lokal di Bengkulu. Mengidentifikasi strategi yang mampu diaplikasikan guna  pembangunan  usaha  daerah di  Provinsi  Bengkulu  yang  terdiri  dari  Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.
a. Kekuatannya terletak dimanfaat pengembangan BUMD di Provinsi Bengkulu.
b. Kelemahan merupakan kendala yang menghambat upaya pengembangan BUMD di Provinsi Bengkulu.
c. Peluang  adalah  kesempatan  atau  peluang  yang  dapat  dicapai  sehubungan  dengan  upaya pengembangan BUMD di Provinsi Bengkulu.
d. Jajanan  merupakan  tantangan  yang  harus dihadapi dalam  upaya  pengembangan  BUMD  di Provinsi Bengkulu.

## Metode Analisis
Analisis deskriptif dan SWOT digunakan dalam analisis tahun 2019. Untuk mendefinisikan atau  mengkarakterisasi  aspek  internal  dan  eksternal  dalam  prakarsa  pendirian  BUMD  di Bengkulu  digunakan  analisis  deskriptif.  Deskripsi  tersebut  didasarkan  pada  jawaban  kuesioner yang  diberikan  kepada  peserta  penelitian.  Menurut  Rangkuti  (2016),  analisis  SWOT  merupakan identifikasi sistematis dari beragam faktor guna membentuk strategi perusahaan. Nur’aini, (2016) Analisis  SWOT  digambarkan  sebagai  alat  perencanaan  maksimal  klasik  yang  menyediakan  cara mudah yang bisa mengevaluasi metode terbaik untuk membuat keputusan strategis.
Dengan menilai dan menganalisis setiap elemen strategis, analisis faktor strategis internal dan  eksternal  membahas  variabel  strategis  di  lingkungan  internal  dan  eksternal.  Kekuatan,
kelemahan,  peluang,  dan  ancaman  adalah  elemen  strategis  utama  yang  berdampak  pada lingkungan dan peristiwa saat ini dan dapat menguntungkan jika dimanfaatkan (Ristiawaty, 2017)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembahasan
Hasil identifikasi faktor internal diperoleh berdasarkan penelitian dengan melihat kondisi dan  kegiatan-kegiatan  terhadap  obyek  penelitian  serta  observasi  lapangan  juga  berdasarkan literatur-literatur  atau  penelitian-penelitian  sebelumnya.  Faktor-faktor  tersebut  dikembangkan dari  faktor  internal  yang  mempengaruhi  strategi  (David,  2004),  yaitu  :  manajemen,  pemasaran, keuangan, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi komputer yang selanjutnya penyusunan faktor-faktor tersebut disesuaikan dengan kondisi empiris yang bersifat eksploratori. Faktor internal dalam usaha pengembangan badan usaha milik daerah di Provinsi Bengkulu sebagaimana tertuang ditabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Faktor Internal Pengembangan BUMD di Provinsi Bengkulu No.   Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) A . Manajemen
1. Pembinaan yang dilakukanorganisasi tata pemerintahan terhadap BUMD.
2. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada BUMD di Provinsi Bengkulu.
3. Penyusunan rencana bisnis pada BUMD.
4. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pada BUMD
5. Penentuan jajaran dan personil yang akan menduduki jabatan/pekerjaan pada BUMD.
6. Kesejahteraan karyawan pada BUMD

## B.   Pemasaran
1. Pengenalan masyarakat atau pasar terhadap brand perusahaan dan usahanya.
2. Jaringan distribusi produk/jasa kepada konsumen
C. Keuangan
1. Penyertaan modal dari pemerintah
2. Manajemen pengelolaan keuangan
3. Struktur modal BUMD
4. Perencanaan keuangan

## D. Produksi/Operasi
1. Sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pengembangan BUMD di Provinsi Bengkulu.
2. Kinerja dan kapasitas Direksi perusahaan.
3. Jenis usaha yang dikelola BUMD di Provinsi Bengkulu saat ini.
4. Tingkat efektif dan efesien pengeluaran untuk biaya operasional BUMD.

## E. Penelitian dan Pengembangan
1. Pelatihan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja pada BUMD
2. Penelitian dan pengembangan usaha pada BUMD

## F. Sistem Informasi Komputer
1. Penerapan sistem informasi komputer pada BUMD
2. Pelatihan keterampilan komputer kepada karyawan BUMD
Kecuali faktor kekuatan dan kelemahan, dalam usaha pengembangan BUMD di Provinsi Bengkulu  juga  mempunyai  faktor-faktor  eksternal  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  upaya pengembangan  BUMD  di  Provinsi  Bengkulu.  Hasil  identifikasi  faktor  eksternal  diperoleh
berdasarkan penelitian dengan melihat kondisi dan kegiatan-kegiatan terhadap obyek penelitian serta  observasi  lapangan  juga  berdasarkan  literaturliteratur  atau  penelitian-penelitian sebelumnya.  Melalui hasil  penelitian  bisa ditemui dan dirangkum  faktor  eksternal dalam upaya pengembangan BUMD di Provinsi Bengkulu seperti yang disajikan melalui tabel 2 berikut
Tabel 2
Faktor Eksternal Pengembangan BUMD di Provinsi Bengkulu No.   Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman) A . Ekonomi
1. Posisi geografis Provinsi Bengkulu dalam menunjang terciptanya titik tumbuh ekonomi serta distribusi barang dan jasa dalam rangka pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu.
2. Kondisi dan potensi daerah Provinsi Bengkulu untuk mendukung pengembangan BUMD.
3. Kebijakan pemerintah untuk percepatan pembangunan
4. Pengaruh inflasi terhadap pengelolaan BUMD
5. Pengaruh tingkat suku bunga terhadap pengelolaan BUMD
6. Tingkat pendapatan masyarakat
B.   Sosial, Budaya, Demografi dan Lingkungan
1. Potensi tenaga kerja di pasar tenaga kerja
2. Ketersediaan tempat-tempat pelatihan ketenagakerjaan.
3. Pola pikir masyarakat di Provinsi Bengkulu terhadap BUMD di Provinsi Bengkulu
4. Permintaan/kebutuhan masyarakat yang terus meningkat
C. Politik, Pemerintahan dan Hukum
1. Keamanan dalam menjalankan usaha
2. Keadaan politik pemerintahan
3. Terbukanya pintu masuk investasi baik lokal maupun asing.
4. Adanya regulasi yang khusus mengatur BUMD yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
D. Teknologi
1. Teknologi yang semakin canggih
2. Sistem informai yang semakin baik
E. Persaingan
1. Adanya perpindahan tenaga kerja BUMD ke perusahaan lain
2. Kemajuan BUMD yang dimiliki oleh daerah-daerah lain
3. Adanya persaingan usaha sejenis yang lebih maju
Dari  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  penilaian  responden  terhadap  faktor-faktor internal  dalam  upaya  pengembangan  BUMD  di  Provinsi  Bengkulu  rata-rata  sejumlah  2,45. Peristiwa  ini  memperlihatkan  jika  penilaian  responden  pada  faktor-faktor  internal  telah  berada pada  kategori  rendah/lemah,  sehingga  untuk  pengembangan  BUMD  di  Provinsi  Bengkulu  perlu perhatian yang serius dan kerja keras.
Berdasarkan  penilaian  responden,  diketahui  bahwa  parameter  penyertaan  modal  dari pemerintah  menempati  urutan  pertama  dengan  nilai  rata-rata  senilai  2,71.  Nilai  jawaban responden  tersebut  berada  pada  kategori  sedang/cukup.  Hasil  ini  menggambarkan  bahwa  di Provinsi  Bengkulu  memiliki  potensi  untuk  pengembangan  BUMD  yang  sedang/cukup  yang didukung  dengan  adanya  penyertaan  modaldari  pemerintah.  Potensi  yang  mendukung  lainnya seperti pada pembinaan yang dilakukan organisasi tata pemerintahan terhadap BUMD, jaringan distribusi  produk/jasa  kepada  konsumen,  kinerja  dan  kapasitas  direksi  perusahaan  dan  jenis usaha yang dikelola BUMD di Provinsi Bengkulu saat ini. Agar potensi tersebut dapat tergali, perlu upaya identifikasi potensi secara berkala dan berkesinambungan.
Selanjutnya  parameter  faktor  internal  yang  memperoleh  nilai  rata-rata  terkecil  ialah “Tingkat  efektif  dan  efesien  pengeluaran  untuk  biaya  operasional  BUMD“  dengan  nilai  ratarata
sebesar  2,44.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  dalam  pengeluaran  biaya  operasional perusahaan masih rendah/lemah sehingga tingkat efektif dan efesiensi belum tercapai maksimal. Hal ini perlu adanya kontrol dalam hal pengelolaan keuangan.
Penilaian  juga  dilakukan  pada  faktor  eksternal  dengan  melihat  jawaban  responden penelitian,  menunjukkan  bahwa  penilaian  responden  terhadap  faktor-faktor  eksternal  dalam upaya  pengembangan  BUMD  di  Provinsi  Bengkulu  rata-rata  senilai  2,78.  Kejadian  ini memperlihatkan jika penilaian responden pada faktor-faktor eksternal telah berada pada kategori Sedang/Cukup, artinya dalam pengembangan BUMD di Provinsi Bengkulu memiliki peluang yang cukup baik untuk dapat dimaksimalkan pemanfaatannya. Dengan faktor yang paling mendukung yaitu adanya sistem informasi yang semakin baik melalui nilai rata-rata sejumlah 3,26.
Hasil ini memberikan gambaran bahwa secara umum pengembangan BUMD di Provinsi Bengkulu berpotensi cukup baik, sehingga memungkinkan BUMD untuk dapat mengembangkan usahanya  di  masyarakat.  Keadaan  ini  menjadi  peluang  yang  besar  bagi  Pemerintah  Provinsi Bengkulu  dan  BUMD  itu  sendiri  untuk  menentukan  strategi  paling  efektif  dalam  upaya pengembangan BUMD di masa-masa mendatang.
Selanjutnya,  parameterfaktor  eksternal  yang  mendapat  nilai  rata-rata  terkecil  ialah “Adanya  perpindahan  tenaga  kerja  BUMD  ke  perusahaan  lain  ”  dengan jumlah  rata-rata  senilai 2,24. Kejadian ini menunjukkan jika adanya perpindahan tenaga kerja BUMD ke perusahaan lain mempengaruhi  dalam  pengelolaan  BUMD  seperti  memberi  dampak  pada  kinerja  perusahaan yang  harus  merekrut  tenaga  kerja  kembali  sejalan  dengan  penelitian  Engkus,  SE,  M.  Si,  Dr  and Dkk., (2015).
Melalui  nilai  rata-rata  jawaban  responden,  mampu  dikenali  aktor  kekuatan  dan  faktor kelemahan  dalam  upaya  pengembangan  BUMD  di  Provinsi  Bengkulu.  Diketahui  bahwa  dari  20 faktor  internal,  hanya  terdapat  5  faktor  yang  merupakan  aspek  kekuatan  yang  dimiliki  dalam upaya  pengembangan  BUMD.  Faktor-faktor  tersebut  diantaranya  yaitu  pada  faktor  manajemen dimana  pembinaan  yang  dilakukan  organisasi  tata  pemerintahan  terhadap  BUMD  sangat menunjang  dalam  upaya  pengembangan  BUMD  di  Provinsi  Bengkulu.  Pada  faktor  pemasaran menunjukan  jaringan  distribusi  produk/jasa  kepada  konsumenyang  dikelola  BUMD  juga  sangat menunjang.  Dan  pada  faktor  produksi/operasi  diketahui  bahwa  jenis  usaha  yang  10  dikelola BUMD  di  Provinsi  Bengkulu  saat  inisudah  menunjukan  jenis  usaha  yang  cocok  untuk  dikelola dapat berpeluang untuk dikembangkan. Serta dukungan pemerintah berupa adanya penyertaan modal dan kapasitas direksi yang cukup memadai merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam pengembangan BUMD.
Selain  faktor  kekuatan,  pada  upaya  pengembangan  BUMD  di  Provinsi  Bengkulu  juga memiliki  faktor-faktor  kelemahan.  Faktor  kelemahan  tersebut  berjumlah  15  faktor,  ini menunjukan  jumlah  yang  lebih  banyak  dari  jumlah  pada  faktor  kekuatan.  Faktor  tersebut  di antaranya,kualitas  dan  kuantitas  Sumber  Daya  Manusia  pada  BUMD,  sarana  dan  prasarana dalam rangka menyokong pengembangan BUMD di Provinsi Bengkulu yang kurang mendukung. Penyusunan  rencana  bisnis  pada  BUMD  dan  Manajemen  pengelolaan  keuangan  juga  menjadi faktor  kelemahan  dalam  upaya  pengembangan  BUMD,  hal  ini  diketahui  dari  tinggi  biaya operasional pada BUMD di Provinsi Bengkulu, dan banyaknya bidang usaha yang tidak berjalan dan seterusnya.
Dilihat  dari rata rata nilai yang terdapat pada kuisioner, dapat diambil kesimpulan  faktor peluang dan faktor ancaman dalam upaya pengembangan BUMD di Provinsi Bengkulu, yaitu dari 19 faktor pada 5 (lima) aspek eksternal, terdapat 12 faktor yang merupakan peluang yang dimiliki dalam upaya pengembangan BUMD. Faktor-faktor tersebut yaitu terdapat pada aspek ekonomi dan  aspek  teknologi,  sedangkan  peluang  lainnya  terdapat  sebagian  juga  pada  aspek  sosial budaya,  demografi  dan  lingkungan,  politik,  pemerintah  dan  hukum.  Faktor-faktor  tersebut diantaranya  yaitu  potensi  tenaga  kerja  di  pasar  tenaga  kerja,  sistem  informasi  serta  teknologi yang  semakin  canggih,  keamanan  dalam  menjalankan  usaha,  kebijakan  pemerintah  untuk
percepatan pembangunan,dan seterusnya.

## Analisis IFAS dan EFAS Pengembangan BUMD di Provinsi Bengkulu
Teridentifikasi  faktor  internal  dan  faktor  eksternal  di  tahapan  identifikasi  faktor mempermudah  dalam  menentukan  strategi  alternatif  dalam  matriks  analisis  faktor  strategis internal (IFAS) dan analisis faktor strategis eksternal (EFAS).
Hasil  analisis  faktor  internal  menggunakan  matriks  IFAS  ditemukan  bahwa  nilai  total faktor  kekuatan  senilai  0,75  terletak  dalam  kondisi  sangat  rendah  (sangat  lemah)  dan  faktor kelemahan  sebesar  1,50berada  pada  kategori  rendah  (lemah).  Hal  ini  berarti  skor  total  faktor kekuatan  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  skor  total  faktor  kelemahan  .  Hal  ini  menunjukan bahwa perusahaan tidak mampu menutup kelemahannya dengan kekuatan yang dimiliki hal ini sejalan  dengan  penelitian  Romanda,  (2015)  kelemahan  yang  lebih  tinggi  tersebut,  diharapkan dalam upaya pelaksanaan pengembangan BUMD di Provinsi Bengkulu dapat memaksimalkan lagi kekuatan yang ada.
Kemudian  langkah  yang  sama  juga  harus  dilewati  dalam  analisis  faktor  eksternal menggunakan  EFAS  menunjukkan  total  nilai  dari  faktor  peluang  sebesar  2,07  berada  pada kategori rendah (lemah). Sementara skor total faktor ancaman sebesar 0.68 berada pada katagori yang  sangat  rendah.  Ini  menjadikan  upaya  pelaksanaan  pengembangan  BUMD  di  Provinsi Bengkulu tetap mampu berthan dalam semua peluang dan ancaman yang ada.
Selanjutnya  dapat  diketahui  kedudukan/posisi  upaya  pengembangan  BUMD  di  Provinsi Bengkulu pada diagram Cartesius sebagai berikut :
Tabel 3. Perbandingan Skor Faktor Internal dan Eksternal IFAS EFAS Total Skor Kekuatan (S) 0.75 Total Skor Peluang (O) 2.07 Total Skor Kelemahan (W) 1.50 Total Skor Ancaman (T) 0.68 S-W -0,75 O-T 1.39
Koordinat  koordinat posisi usaha pengembangan  BUMD  di  Provinsi  Bengkulu  pada titik sumbu  faktor internal diketahui  sebesar  -0,75 dan  titik sumbu  eksternal  diketahui  sebesar  1,39 berdasarkan tabel tersebut di atas. Berdasarkan olahan data, letak strategi pengembangan BUMD di Provinsi Bengkulu berada pada Kuadran III mengacu pada strategi “ turn around ” . Triwulan ini perkembangan BUMD di Provinsi Bengkulu dalam kondisi lemah namun masih memiliki potensi, meskipun potensinya cukup rendah/lemah. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah strategi reversal atau  strategi perubahan, yaitu strategi sebelumnya harus diubah dengan meminimalkan permasalahan  internal  pada  BUMD  itu  sendiri  sehingga    peluang  yang  tersedia  dapat dimanfaatkan menjadi lebih baik. Karena dikhawatirkan strategi  lama akan mempersulit merebut peluang yang ada sekaligus meningkatkan kinerja organisasi.
Grafik Cartesian di bawah ini menunjukkan informasi sebagai berikut:

## Gambar 1. Kuadran Cartesius Posisi Pengembangan BUMD di Provinsi Bengkulu

## Alternatif Strategi Pengembangan BUMD di Provinsi Bengkulu
Berdasarkan  hasil  penelitian,  banyak  opsi  strategi  yang  dapat  dijalankan  dalam  upaya pengembangan BUMD di Provinsi Bengkulu, yaitu Alternatif W-O Strategy:
1. Meningkatkan kemampuan SDM operasional yang berkualitas di lapangan. (W3)
2. Memperhatikan kompensasi karyawan terhadap kinerja BUMD. (W5)
3. Memanfaatkan peran serta kerjasama antar instansi terkait saat melakukan pengelolaan serta pengawasan BUMD. (W9)
4. Mengelola dan mengembangkan usaha-usaha pada BUMD dengan lebih terarah. (O3)
5. Meningkatkan dukungan terhadap pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang dalam pengelolaan BUMD. (O11)
6. Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pada BUMD (O12).

## Grand Strategy Pengembangan BUMD di Provinsi Bengkulu
Grand  strategy yang  digunakan  yaitu  dengan  mendukung  Strategi  Turn  around berdasarkan  hasil  perhitungan  terletak  pada  Kuadran  III  atau  Strategi  WO,  dengan mempertimbangkan internal  and  external  factors dalam  hal  ini  faktor  kelemahan  dan  faktor peluang dalam upaya pengembangan BUMD. Berikut ini merupakan strategi yang bisa diterapkan dalam usaha pengembangan BUMD di Provinsi Bengkulu, yaitu:
1. Memajukan kemampuan tenaga operasional yang berkualitas di lapangan.
a. Mengikutsertakan tenaga operasional dalam pelatihan dan pendidikan yang dapat menunjang kemampuannya dalam melaksanakan pengelolaan BUMD.
b. Menempatkan tenaga operasional sesuai dengan bidang dan kemampuannya sehingga dalam pelaksanaan di lapangan dapat sesuai dengan rencana.
c. Mempertimbangkan proporsi jumlah tenaga operasional dengan jumlah bidang usaha yang dikelola BUMD sehingga pengelolaan usaha lebih efektif.
2. Memperhatikan kompensasi karyawan terhadap kinerja BUMD.
a. Memberikan upah/gaji kepada karyawan sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku.
b. Memberikan penghargaan kepada karyawan baik selama masih bekerja maupun setelah memasuki masa purna bakti sesuai dengan prestasi, pasaran tenaga kerja dan kemampuan BUMD.
3. Menggunakan peran dan kerjasama instansi terkait saat pengelolaan dan pengawasan BUMD.
a. Bersama instansi pemerintahan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMD.
b. Melibatkan auditor independen dalam melakukan pengawasan.
4. Mengelola dan mengembangkan usaha-usaha pada BUMD dengan lebih terarah.
a. Mempertimbangkan potensi dan kondisi yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu.
b. Menentukan prioritas bidang usaha yang akan dikelola BUMD didasarkan pada skala prioritas.
c. Melakukan studi banding terhadap BUMD lain yang mengelola usaha sejenis.
d. Melakukan analisis kebutuhan daerah yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan BUMD.
5. Meningkatkan dukungan terhadap pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang dalam pengelolaan BUMD.
a. Memperbaharui peralatan operasional dalam pengelolaan BUMD.
b. Optimalisasi penggunaan teknologi dalam upaya meningkatkan output.
6. Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pada BUMD.
a. Melakukan promosi-promosi terhadap usaha-usaha yang dikelola BUMD dengan memanfaatkan sistem informasi.
b. Melakukan penguatan branding dan promosi dengan menggunakan teknologi dan e- commerce.

## Implikasi Hasil Penelitian
Strategi pengembangan BUMD di Provinsi Bengkulu diupayakan untuk memajukan BUMD di  Provinsi  Bengkulu baik dari  kualitas maupun  kuantitas  dengan  harapan  dapat meningkatkan peran  BUMD  dalam  melaksanakan  pembangunan  dan  turut  berperan  dengan  memberikan kontribusinya  terhadap  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  sehingga  tujuan  dari  didirikannya  BUMD dapat tercapai.
Untuk  itu  upaya  pengembangan  BUMD  di  Provinsi  Bengkulu  perlu  dilakukan  dengan memperhatikan faktor faktor pendukung dalam menentukan strategi alternatifnya. Strategi yang perlu di lakukan yaitu mempertimbangkan peluang dan kondisi Provinsi Bengkulu, menetapkan prioritas bidang  usaha  yang  dikelola  BUMD,  berdasarkan  prioritas  yang berkaitan  dengan  hajat hidup  orang  banyak,  skala  mendesak,  strategis  dan  memungkinkan,  serta  membuat  analisis kebutuhan daerah. Dari kotamadya provinsi Bengkulu.
Strategi  alternatif  lainnya  merupakan peningkatan  kualitas  serta  kuantitas sumber  daya manusia  dan  kesejahteraannya,  memanfaatkan  sistem  informasi  yang  semakin  baik,  dengan melakukan  promosi-promosi  terhadap  usaha-usaha  yang  dikelola  oleh  BUMD  melalui  media sosial atau pameran-pameran sehingga BUMD dan usaha-usahanya di Provinsi Bengkulu menjadi lebih  dikenal  di  masyarakat.  Melakukan  studi  kelayakan  usaha,  melakukan  studi  banding,  dan melakukan  survey  pasar  juga  perlu  dilakukan  sebagai  strategi  untuk  pengembangan  BUMD  di Provinsi  Bengkulu.  Pemerintah  Provinsi  Bengkulu  perlu  berupaya  terus  melakukan  pembinaan dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  pengelolaan  BUMD.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian (Wijoyo & Mashuri, 2021) di mana BUMD diminta untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas, efisiensi  dalam  kinerjanya  terutama  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  yang  dimiliki  daerah guna meningkatkan PAD. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki juga harus diimbangi dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap sumber daya manusia nya berkaitan dengan pengetahuan atau keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan suatu pengalaman.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berlandaskan  hasil  penelitian  serta  pembahasan  didapatkan  bahwa  Strategi Pengembangan  Usaha  Daerah  Provinsi  Bengkulu  berada  pada  bagian  keempat  bagian  III  yang mendukung strategi turn around. Skor total faktor kekuatan lebih rendah dibandingkan dengan skor  total  faktor  kelemahan.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  perusahaan  tidak  mampu  menutup kelemahannya dengan kekuatan yang dimiliki. Strategi pada posisi ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan usaha daerah di Provinsi Bengkulu masih lemah, namun masih terdapat peluang. Sementara  itu,  skor  total  faktor  peluang  lebih  besar  dibandingkan  skor  total  faktor  ancaman, membuktikan  bahwa  upaya  pelaksanaan  pengembangan  BUMD  di  Provinsi  Bengkulu  mampu bertahan dan terus  berfungsi melawan  segala  rintangan  dan  bahaya.  Umpan  balik  yang  sesuai adalah  mengubah  strategi,  yaitu  diusulkan  untuk  mengubah  strategi  sebelumnya.  Alasannya adalah  ketakutan  bahwa  menurut  strategi  lama  akan  sulit  untuk  menangkap  peluang  yang tersedia dan pada saat yang sama meningkatkan kinerja organisasi.

## Saran
Agar implementasi BUMD di Provinsi Bengkulu efektif, perlu adanya keseimbangan antara faktor  internal  (kekuatan  dan  kelemahan)  dan  faktor  eksternal  (peluang  dan  ancaman).  Hal  ini diperlukan  guna  menentukan  prioritas  bidang  usaha  yang  hendak  dialokasikan  kepada  BUMD berdasarkan  skala  prioritas,  urgensi,  strategi  dan  potensi  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat dari semua ras.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  T.,  &  Hidayat,  P.  (2014).  Analisis  Efesiensi  Bank  BUMD  Regional  Sumatera  Berdasarkan Data Envelopmen Analysis (DEA) Studi Kasus: Bank Aceh, Bank Nagari dan Bank Sumu. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan , 3 (4), 335 – 348.
Alwi, S. (2002). Paradigma Baru Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jurnal Siasat Bisnis , 1 (7), 81 – 91.
Antika, I. J. (2017). Analisis Kontribusi BUMD Terhadap Peningkatan PAD di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Tahun 2006-2015 . UIN Raden Intan Lampung.
Ayudina,  R.  (2014). Efektvfitas  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bengkulu . Universitas Bengkulu.
Biro  Administrasi  Perekonomian  Setda  Provimsi  Bengkulu.  (2015). Laporan  BUMD  dan  Penyertaan Modal Tahun 2015 .
Budhisulistyawati,  T.  M.,  &  Sri.  (2015).  Strategi  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD) Persero untuk Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Privat Law , III (2), 56 – 66. David, F. R. (2004). Manajemen Strategis: Konsep (Versi Bahasa Indonesia) . PT. Intan Sejati.
Djohar, S. H. F. (n.d.). Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah . Retrieved January 30, 2019, from Media.neliti.com/media/publications /116498-ID
Engkus, SE, M. Si, Dr,  D., & Dkk. (2015). Kajian Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Bandung .
Erpina.  (2017). Strategi  Optimalisasi  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Bengkulu . Universitas Bengkulu.
Kamaluddin, R. (2001). Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian
Daerah. Majalah Perencanaan Pembangunan , 1 – 16.
Muryanto,  Y.  T.,  &  Djuwityastuti.  (2014).  Model  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD) dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance. Yustisia , 3 (1), 125 – 134.
Nur ’ aini DF., F. (2016). Teknik Analisis SWOT : Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif dan Efesien serta Cara Mengelola Kekuatan dan Ancaman . Quadrant.
Pasaribu,  E.  (2021).  ANALISIS  KINERJA  KEUANGAN  PEMERINTAH  KOTA  BENGKULU:  PENDEKATAN DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL. AKUNTABILITAS . https://doi.org/10.29259/ja.v15i1.12054
Pasaribu, E., Anitasari, M., Gunawan, R., Ekaputri, R. A., & Putri, N. T. (2020). ANALISIS SHIFT SHARE PADA  TRANSFORMASI  SEKTOR  PERTANIAN  WILAYAH  DI  BENGKULU. Jurnal  Ekonomi  Qu , 10 (2),
129 – 144. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jequ.v10i2.9557
Peranan BUMD Sebagai Salah Satu Sumber Pendaptan Daerah . (2013). banten.bpk.go.id
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun  2017  Tentang  Badan  Usaha  Milik  Daerah . (n.d.). Kementerian Sekretariat Negara RI, Jakarta.
Pribadi, K. S. (2009). Kinerja dan Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan (JIEP) , 9 (1), 92 – 104. Rangkuti, F. (2016). Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis . PT. Gramedia Pustaka Utama.
Ristiawaty.  (2017). Strategi  Optimalisasi  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Provinsi  Bengkulu . Universitas Bengkulu.
Romanda, C. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusahaan Daerah (PD) yang Merugi Tetap Dipertahankan Beroperasi (Studi Kasus di Kabupaten Musi Banyuasin). Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen , 4 (2), 49 – 58.
Siagian, S. P. (2005). Manajemen Stratejik . Bumi Aksara.
Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Administrasi . Alfabeta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah .  (n.d.). Kementerian Sekretariat Negara RI, Jakarta.
Wijoyo, S., & Mashuri, M. A. (2021). Peningkatan Kinerja BUMD Provinsi Jawa Timur dalam Perspektif Ability, Motivation, Oportunity. Jurnal Inovasi , 17 (1), 10 – 18.