Tata Kelola Kolaboratif Dalam Kelembagaan Penanganan Konflik Sosial antar Organisasi Kemasyarakatan
The Collaborative Governance in the Institutional Handling of Social Conflict between Community Organizations
Mochammad Rozikin 1*
*1 Fakultas Administrasi Negara,
Malang, Jawa Timur, Indonesia
*email:

## mochrozikin@ub.ac.id

## Abstrak
Kapasitas  kelembagaan  saat  ini  mengalami  perkembangan.  Secara  struktural kapasitas ini terbagi atas potensi, daya dukung dan daya tampung, sedangkan secara fungsional sumber daya yang dimiliki dapat dikonversikan menjadi kapasitas yang mampu  mengatasi  suatu  permasalahan.  Maraknya  fenomena  konflik  antar Organisasi  Kemasyarakatan  (Ormas)  menuntut  institusi  penegakan  hukum mempunyai kapasitas yang mampu mengatasi persoalan tersebut serta pentingnya pelaksanaan  diselenggarakan  secara  kolaboratif  guna  terwujudnya  ketahanan nasional.  Penulis  melakukan  literatur  review  kepada  penelitian  dengan  bahasan terkait Ormas, penegakan hukum, dan peran institusi penegak hukum secara meta- analisis. Hasil akhir menunjukkan bahwa keseluruhan kajian tidak mengkaji tentang kemampuan kapasitas secara detail, terutama pada potensi, daya dukung dan daya tampung institusional. Temuan lain menunjukkan bahwa penelitian ini masih jarang dilakukan  mengingat  keterbatasan  dan  fokus  permasalahan,  pendekatan  teoritis yang digunakan, serta urgensi terhadap pentingnya tata kelola kolaboratif di dalam kelembagaan. Hal ini menjadi celah dilakukannya penelitian lanjutan yang berbeda, di mana penelitian terdahulu yang ada belum secara spesifik membahas tema ini.
Kata Kunci: Kapasitas kelembagaan,
Tata kelola kolaboratif
Konflik sosial
Organisasi Kemasyarakatan
Keywords : Institutional capacity, Collaborative governance, Social conflict CSOs

## Abstract
Institutional  capacity  is  currently  experiencing  development.  Structurally,  this capacity is divided into potential, carrying capacity and capacity, while functionally the  resources  owned  can  be  converted  into  capacity  that  is  able  to  overcome  a problem. The increasing phenomenon of conflict between Community Organizations (Ormas) demands that law enforcement institutions have the capacity to overcome these  problems  and  it  is  important  that  implementation  be  carried  out collaboratively  in  order  to  realize  national  resilience.  The  author  conducted  a literature review of research discussing mass organizations, law enforcement, and the role of law enforcement institutions in a meta-analysis. The final results show that the overall study did not examine capacity in detail, especially potential, carrying capacity  and  institutional  capacity.  Other  findings  show  that  this  research  is  still rarely  carried  out  considering  the  limitations  and  focus  of  the  problem,  the theoretical  approach  used,  and  the  urgency  of  the  importance  of  collaborative governance in institutions. This creates a gap for different follow-up research, where existing previous research has not specifically discussed this theme.

## PENDAHULUAN
Kurang  lebih  selama  rentan  tahun  2020  hingga tahun  2022  telah  banyak  penelitian  yang mengangkat permasalahan konflik antar Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Tidak lebih dari 49 jurnal dari  330  jurnal  dalam  penelusuran  yang  telah dilakukan  memuat  tema  yang  sama.  Beberapa menelaah  permasalahan  tersebut  berdasarkan peraturan perundang-undangan,
implementasi/strategi  kebijakan  pemerintah  di daerah dan pembinaan masyarakat, dan beberapa yang  lain  mendasarkan  telaahnya  pada  peran institusi  kepolisian.  Namun  dari  hasil  penelitian yang ada tidak ada yang memfokuskan pembahasannya kepada penanganan konflik Ormas dan  kapasitas  kelembagaan,  terutama  dalam mewujudkan  ketahanan  nasional.  Hanya 10  jurnal pada  rentan  waktu  tersebut  yang  hampir mendekati  tema  tentang  penanganan  konflik Ormas  dan  kapasitas  kelembagaan  kepolisian.  Hal ini  diperkuat  dengan  kecenderungan  konflik  antar Ormas  yang  masih  sering  terjadi  baik  secara nasional maupun di daerah.
Fenomena  ini  termasuk  dalam  ATGH  (Ancaman,
Tantangan,  Gangguan,  dan  Hambatan)  dalam konteks  ketahanan  nasional.  Tidak  jarang  konflik sosial  antar  Ormas  ini  menimbulkan  kerugian hingga hilangnya nyawa, sehingga dianggap sebagai ancaman  yang  mengancam  ketertiban  dan keamanan  nasional.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh statistik jumlah korban jiwa akibat konflik sosial dari tahun 2015 – 2020 (Pahlevi, 2021), di bawah ini:
Gambar 1. Jumlah Kematian Akibat Konflik di Indonesia Tahun 2015-2020
Merujuk pada masih maraknya konflik sosial antar Ormas, Baintelkam Polri mencatat secara nasional pada tahun 2020 telah terjadi ± 11 bentrokan antar Ormas  yang  dipicu  oleh  berbagai  faktor, diantaranya  kepentingan  ekonomis,  pembagian penguasaan  lahan,  dan  kesalahpahaman  atau miskomunikasi  (Data  Baintelkam  Polri,  2020). Fenomena konflik ini kemudian dikerucutkan pada lingkup wilayah yang lebih kecil, yakni pada tingkat daerah.  Sepanjang  awal  tahun  2021  hingga  akhir bulan Mei telah banyak terjadi konflik antar Ormas di wilayah DKI Jakarta.
Gambar 2. Konflik Ormas di DKI Jakarta Hingga Mei 2021
Grafik di atas menunjukkan jika pada wilayah Polda Metro  Jaya  (DKI  Jakarta)  telah  terjadi  ±  11  konflik antar  Ormas  yang  dipicu  oleh  kesalahpahaman, penyerangan,  tindakan  perusakan,  dan  perebutan
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 B A N Y A K K E A JD IA N BULAN
lahan  (Data  Subditbinpolmas  Polda  Metro  Jaya,
2021). Konflik antar Ormas di atas disebabkan oleh politisasi  identitas  budaya,  sentimen  keagamaan, sumber  daya  dan  kepentingan  yang  menjadikan agama  dan  budaya  sebagai  legitimasi  untuk merebut  pengaruh,  kekuasaan,  serta  penguasaan sumber perekonomian.
Pertama, penelitian mengenai kewenangan pemerintah dalam pembubaran
Ormas
menggunakan  pendekatan  perundang-undangan, bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangan  atribusi  (Krisnadan,  Suryawan,  &
Widiati,  2022).  Penelitian  lain  berdasarkan  sudut pandang politik hukum menunjukkan jika Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2017  sebagai  dasar pembubaran  Ormas  merupakan  produk  hukum konservatif,  yang  dapat  menimbulkan  gejolak  dari berbagai elemen masyarakat (Ertanti, 2021).
Penelitian  tekstual  dan  kritis  menunjukkan  bahwa secara institusional kekuatan (kemampuan)
pemerintah  dan  aparat  pelaksana  menjadi  kunci yang  dapat  mempengaruhi  pelaksanaan  dan keberhasilan  penanganan  radikalisme,  anarkisme dan  intoleransi  oleh  Ormas  (Ma’shumah,  2021).
Sintaresmi,  Muchsin,  &  Ahmad  (2022)  tentang penanganan  konflik  di  daerah  menggambarkan stakeholders pencegahan konflik oleh Tim Terpadu dan  partisipasi  masyarakat;  faktor  pendukung  di antaranya  sinergi  antar  pelaksana,  kondisi geografis,  dan  penggunaan  media  sosial;  serta faktor  penghambat  di  antaranya  minimnya keterlibatan  LSM,  perguruan  tinggi,  minimnya inovasi,  dukungan  pendanaan,  dan  minimnya dukungan regulasi.
Sedangkan penelitian
Tanpubolon (2020) menghasilkan saran penyelesaian konflik melalui musyawarah
(prosedur  perundingan)  dan  mengkritisi  mediasi pengadilan yang cenderung bersifat imperative dari
pada  fakultatif  (voluntary).  Penelitian  Afsaloon  &
Rasji  (2021)  yang  dilakukan  dengan  pendekatan normatif  menggambarkan  sanksi  dan  putusan hukum  terhadap  Ormas  yang  melanggar  yakni dengan pelarangan dan penghentian kegiatan.
Penelitian  Zulianto,  dkk  (2021)  menyebutkan  jika kewenangan lembaga kepolisian dalam pembubaran Ormas terkendala oleh faktor hukum dan  penegakan  hukum,  sarana  dan  fasilitas pendukung, dukungan masyarakat dan kebudayaan.    Penelitian  lain  menggambarkan perlunya peningkatan kemampuan personil kepolisian  (Pramono  &  Runturambi,  2020). Penelitian Asriyani, dkk, (2021) dengan menggunakan  metode  kepustakaan  menghasilkan solusi  bahwa  lembaga  kepolisian  membutuhkan dukungan dan keterlibatan stakeholders lain dalam membangun  kesadaran  bersama.  Hasil  penelitian Tengah, dkk (2021) yang menggunakan pendekatan yuridis  empiris  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan pembinaan  masyarakat  yang  masih  belum maksimal,  sebab  keterbatasan  sarana  dan prasarana,  jumlah  personil,  kurangnya  partisipasi masyarakat.
Kajian  yang  telah  dilakukan  di  atas  menunjukkan beberapa  pendekatan,  kendati  tidak  ada  yang benar-benar menggunakan kapasitas kelembagaan dan  tata  kelola  kolaboratif  sebagai  pisau  analisis.
Salah  satu  kerangka  konsep  yang  fenomenal berasal  dari  M.S.  Grindle  dan  M.E.  Hilderbrand
(1995)  tentang  5  dimensi  kapasitas  kelembagaan yang  mendiskusikan  tentang  aturan  atau  pranata dan  kemampuan  sumber  daya  institusi  dalam menangani  suatu  permasalahan.  Sedangkan  pada konteks  tata  kelola,  Emerson  &  Nabachi  (2015) dapat menjadi rujukan.
Konsep kapasitas dan kelembagaan ini juga pernah diteliti  Dessing  (1960)  yang  memberi  pemahaman
bahwa  kapasitas  kelembagaan  sebagai  perantara atau sumber daya, serta dikotomi Douglass C. North (1991)  yang  membedakan  antara  institusi  dan organisasi  menjadi  pintu  pembuka  perkembangan kajian  tentang  kapasitas  kelembagaan  ini.
Perkembangan  kajian  tersebut  juga  dibahas  oleh Fukuyama (2004) yang menyatakan tentang negara dan penegakan hukum sebagai kapasitas kelembagaan,  serta  korelasinya  pada  teori  hukum sebagai  panglima  sebagaimana  dipaparkan  oleh Jimly (2010).
Perkembangan  tersebut  juga  tidak  terlepas  dari pandangan  M.S.  Grindle  dan  Hilberbrand  (1995) yang  menyatakan,  “Capacity  building  to  improve public  sector  performance  is  thus  an  important focus  of  development  initiatives”.  Di  samping fondasi  solusi  tata  kelola  kolaboratif  yang disampaikan dapat menjadi solusi dari pencegahan kegagalan  sistem,  meminimalisir  risiko  pengaruh ketidakpastian lingkungan secara kontekstual, serta dimungkinkannya  hubungan  dan  kerangka  kerja lintas  batas  yurisdiksi  (croos  boundary)  dan pembagian  kapasitas  bersama  (joint  capacity) (Emerson  &  Nabachi,  2015).  Di  dalam  kedua konseptual  tersebut,  penting  juga  memandang kapasitas sebagai kemampuannya sebagai potensi, daya  dukung  serta  kemungkinan  masing-masing sumber  daya  dikonversi  menjadi  kapasitas  yang mampu  menjadi  solusi  suatu  permasalahan (Purwaka, 2010).
Pemilahan dan model analisis tersebut membuahkan  ketertarikan  pada  dilakukannya penelitian  lebih  lanjut  pada  penanganan  konflik Ormas yang berimplikasi pada kapasitas kelembagaan dan tata kelola kolaboratif penanganan  konflik  Ormas  sebagai  salah  satu komponen pendukung dalam mewujudkan
ketahanan nasional. Implikasi tersebut
berhubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 serta kapasitas Polri dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002,  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2002,  Ketetapan  MPR-RI Nomor: VII/MPR/2000, dan Undang-Undang No. 23 Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
Di dalam pandangan kelembagaan, aturan tersebut merupakan  salah  satu  bagian  dari  kerangka kapasitas  kelembagaan  yang  bertujuan  untuk memberdayakan dan membina organisasi kemasyarakatan  sehingga  dapat  berkontribusi positif  bagi  pembangunan  nasional,  dan  dapat terhindar  dari  timbulnya  atau  potensi  konflik horizontal.  Namun,  ketika  aturan  tersebut dilanggar  oleh  Ormas  tertentu,  maka  dapat mengakibatkan tindakan  hukum  yang berimplikasi kepada  tugas  dan  fungsi  pertahanan,  menjaga keamanan dan ketertiban aktif sebagai pelaksanaan peran mewujudkan ketahanan nasional.
Konflik antar Ormas yang masih kerap terjadi secara nasional  maupun  pada  tingkat  daerah  menjadi dasar  ilmiah  untuk  mempertanyakan  jangkauan kapasitas kelembagaan serta tata kelola kolaboratif dalam menjaga ketahanan nasional.
.  Sedikitnya  penelitian  terkait  dengan  tema,  serta
potensi pengembangan kajian kapasitas kelembagaan  dan  tata  kelola  kolaboratif  secara konseptual yang terbuka lebar membuka kemungkinan dilakukannya penelitian lebih lanjut.
Kami  meninjau  beberapa  hasil  penelitian  nasional terkait  dengan  tema  permasalahan  selama  kurun waktu 2020 - 2022 terakhir untuk mengidentifikasi peluang penelitian, serta memperlihatkan implikasi kebaharuannya

## METODOLOGI
Potensi  dilakukannya  penelitian  terkait  tema penanganan  konflik  antar  Ormas  dan  Kapasitas Kelembagaan,  serta  implikasinya  terhadap  Polri sebagai  institusi  pendukung  ketahanan  nasional dikaji  berbasis  bukti  (evidence  based)  penelitian sebelumnya.  Kami  menggunakan  pendekatan review  sistematik  (Kitchenham,  et.al.,  2009)  dari data  yang  dikumpulkan  menggunakan  diagram Prisma  pada  jurnal  ilmiah  nasional  yang  terbit dalam  rentang  waktu  2020  hingga  2022.  Populasi dari  data  berjumlah  950  jurnal  ilmiah  nasional dalam  rentan  tahun  2020-2022  menggunakan mesin pencari (Google Scholar).
Screening = 330 1. Jurnal ilmiah nasional dengan hak paten 2. Jurnal dalam kurun waktu 2020-2022 Jurnal dengan tema serupa = 49 Jurnal dengan tema serupa = 10 1. Pembahasan penanganan Ormas. 2. Tugas, fungsi, dan peran Polri. 3. Muatan Kapasitas kelembagaan. 4. Dapat diakses. Pencarian di Google Scholar = 950 Pencarian di mesin perambah lain = 0
Gambar 3. Diagram Prisma: Tahap Review Sistematik
Penelitian  ini  menyusun  latar  belakang dan  tujuan  kajian  ilmiah  terhadap  kapasitas kelembagaan  penanganan  konflik  Ormas  dari perspektif  tata  kelola  kolaboratif  dari  konsep yang  digagas  oleh  M.S.  Grindle  (1980), Purwaka  (2010),  dan  Emerson  &  Nabachi (2015).  Masalah  diidentifikasi  dari  jumlah penelitian dan potensi pengembangan konseptual terkait tema, sebab-sebab tingginya konflik  Ormas  di  daerah,  serta  solusi  yang dapat ditawarkan.
Kami  memilah  populasi  pada  rentan waktu  2  tahun  terakhir  dengan  hak  paten, kriteria  kesesuaian  topik  terhadap  tema,  dan kemudahan  akses  untuk  melihat  keseluruhan isi  artikel.  Ekstraksi  data  menghasilkan  10 jurnal  untuk  kemudian  dapat  dianalisis  dan disintesiskan.  Kami  membandingkan  hasil kajian  dan  mencari  keterkaitannya  dengan kerangka  konsep  dari  kriteria  kapasitas kelembagaan  dan  tata  kelola  kolaboratif  dari Purwaka (2010), Grindle & Hilderbrand (1995) dan Emerson & Nabachi (2015).

## Hasil
Data  yang  telah  dilakukan  dari  jumlah populasi sebanyak 950 karya ilmiah menghasilkan 10 jurnal ilmiah. Evidence Based berupa tujuan, metode analisis, teori dan hasil kami rangkum dan susun dalam sebuah tabel, untuk  selanjutnya  dapat  disintesiskan  dan disimpulkan.
Hasil  sintesis  kesepuluh  jurnal  tersebut tersaji seperti berikut ini:
Tabel 1. Penelitian terdahulu tentang Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan
No. Penulis dan Tahun Overview 1 Pramono  &  Runturambi (2020) Penelitian  ini  membahas  tentang  optimalisasi  peran  lembaga  kepolisian dalam penanganan konflik antar Ormas menggunakan pendekatan kualitatif.
Kerangka  teori  yang  digunakan  adalah  teori Circle  Of  Conflict .  Secara keseluruhan  penelitian  ini  membahas  tentang  penyebab  konflik  yang  tidak terlepas dari sejarah perkembangan dan dinamika sosial di negara Indonesia. Optimalisasi  peran  lembaga  kepolisian  sendiri  dikaitkan  dengan  kapasitas atau  kemampuan  sumber  daya  personil  meliputi  kemampuan  penyelidikan, penggalangan dan pengamanan yang mampu menjadi deteksi dan antisipasi dini  adanya  konflik  antar  Ormas.  Penelitian  ini  juga  membahas  tentang keterbatasan  kapasitas  personil  dan  urgensi  pentingnya  peningkatan kapasitas personil sebagai upaya optimalisasi peran. 2 Tengah, dkk (2021) Penelitian  ini  membahas  tentang  pelaksanaan  program  Bhabinkamtibmas secara  kemitraan  yang  dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  menggunakan pendekatan  yuridis  empiris.  Penelitian  ini  menghubungkan  tata  kelola pelayanan dan kemitraan dalam konteks hukum dan penegakan hukum; serta konsep Bhabinkamtibmas untuk menganalisis hubungan kerja sama antara Polisi dan Masyarakat melalui wadah kemitraan.
No. Penulis dan Tahun Overview 3 Asriyanti, dkk (2021) Penelitian ini membahas tentang quo vadis fungsi lembaga kepolisian dalam penanganan  penyebab  paham  radikalisme  dan  intoleransi.  Pendekatan teoritis yang digunakan di antaranya statute approach , conceptual approach , serta analytical  approach untuk  menelaah  fungsi  lembaga  kepolisian  dan keterkaitan antar lembaga lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam  upaya  pencegahan  dan  penindakan  penyebaran  paham  radikalisme dan intoleransi.
4 Tampubolon (2020)
Penelitian ini membahas tentang peran Bhabinkamtibmas serta masyarakat pada upaya pencegahan gangguan keamanan dan penyelesaian sengketa di daerah. 5 Sintaresmi, dkk (2021) Penelitian  ini  membahas  tentang  implementasi  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik yang menelaah kasus pencegahan konflik  sosial  di  daerah.  Teori  yang  digunakan  di  antaranya  adalah  teori kebijakan  publik,  implementasi  kebijakan,  dan  konflik  sosial.  Penelitian  ini lebih cenderung melihat penanganan dan pencegahan konflik sosial sebagai suatu  implementasi  peraturan  perundang-undangan  yang  dipengaruhi  oleh faktor  komunikasi,  kemampuan  sumber  daya,  disposisi  (kemauan  pelaku), dan serta pengaruh fragmentasi dalam struktur birokrasi. 6 Zulianto, dkk (2020)
Penelitian  membahas  tentang  kewenangan  lembaga  kepolisian  dalam pembubaran Ormas yang telah dibatalkan status hukumnya. Permasalahan ini  dikaji  menggunakan  telaah  peraturan  perundangan-undangan  dengan pendekatan  teori  penegakan  hukum  dan  teori  bekerjanya  hukum  di  dalam masyarakat.  Telaah  kewenangan  lembaga  dalam  teori  penegakan  hukum dilakukan  dengan  melihat  aparat  penegakan  hukum  dalam  struktur hukumnya, substansi dalam perangkat hukum yang digunakan dan living law yang  ada  di  masyarakat.  di  samping  itu,  kewenangan  ini  juga  dilihat  dari efektivitas  (keberhasilan)  atas  upaya  dalam  mencapai  tujuan  di  dalam peraturan perundang-undangan oleh lembaga kepolisian.
7 Afsaloon & Rasji (2021) Penelitian  ini  membahas  tentang  penerapan  status  larangan  kegiatan  dan penggunaan atribut Ormas yang telah diputuskan melanggar konstitusi dan pengganggu keamanan serta ketertiban nasional. Pendekatan penelitian ini menggunakan  pendekatan  teoritis  tentang  penegakan  hukum  dan  konsep organisasi  kemasyarakatan  sebagai  wadah  swadaya  masyarakat  yang mampu menciptakan kesatuan dan persatuan.
8 Krisnadana, dkk (2022) Penelitian  ini  membahas  tentang  kewenangan  pemerintah  dalam pembubaran Ormas menggunakan pendekatan interpretasi hukum normatif. Interpretasi  ini  dihubungkan  dengan  konteks  negara  demokratis  yang mengagas  kebebasan  berserikat  dan  berpendapat,  serta  semakin menguatnya  tuntutan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  jalannya pemerintahan.  Hal  ini  diperbandingkan  dengan  pelaksanaan  kewenangan pemerintah  yang  memiliki  kewenangan  mengelola  dan  mengamankan jalannya  pemerintahan  dari  segala  gangguan  maupun  ancaman.  Secara teoritis  disebut  sebagai  kewenangan  atribusi  yang  diwenangkan  kepada pejabat negara yang dimandatkan undang-undang. 9 Ma’shumah (2021)
Penelitian ini membahas tentang konstruksi ideologi pemerintah atas praktik radikalisme,  anarkisme,  dan  intoleransi  oleh  Ormas  yang  ditelaah menggunakan  pendekatan  tekstual  dan  kritis.  Kajian  ini  mendasarkan bahasannya  pada  proses  rekonstruksi  pembahasaan  menggunakan  teori linguistik  sistemik  fungsional  yang  menelaah  tekstual  larangan  pemerintah terhadap Ormas tertentu. 10 Ertanti (2021) Penelitian  ini  membahas  tentang  konfigurasi  politik  pada  Undang-Undang Ormas sebagai produk hukum di Indonesia, di mana pada praktiknya aturan tersebut  digunakan  sebagai  landasan  hukum  pembubaran  Ormas  yang dianggap mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Telaah analisis penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif  dan  pendekatan  dari perspektif  politik  hukum  yang  ditujukan  untuk  menelaah  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sintesis  Kapasitas  Kelembagaan,  Penanganan Konflik Organisasi Kemasyarakatan, dan Institusi Kepolisian Republik Indonesia
Teori dan Konsep Kapasitas Kelembagaan Konsep kapasitas kelembagaan secara luas tidak hanya  dipahami  sebagai  suatu  tempat  atau  wadah, namun  lebih  kepada  suatu  ekosistem  yang  berjalan beriringan  dengan  perubahan.  Pemahaman  tersebut disampaikan secara tersirat oleh Grindle & Hilderbrand (1995) dalam konsep 5 dimensi kapasitas kelembagaan yang disusunnya. Sebelumnya, Dessing (1960) memberi pemahaman  tentang  kapasitas  kelembagaan  sebagai perantara  atau  sumber  daya,  dan  North  (1991)  yang menegaskan  bahwa  institusi  merupakan  entitas  yang lebih luas dari hanya sekedar organisasi. Perkembangan pemahaman tersebut disadari sebagai suatu keniscayaan. Dimana  dalam  pemahamannya  mengarah  pada  makna “…institutional  balances  of  power  in  favor of  change ” (Grindle,  2002).  Kapasitas  kelembagaan  merupakan suatu aset yang terukur dan tangguh atau warisan yang dapat digunakan sebagai kemampuan pertahanan dimana yang  dimiliki  sebuah  negara      (Fukuyama,  2004); (Atkinson & Willis, 2006); dan (Andersson & Ledogar, 2008). Secara  teoritis,  kapasitas  kelembagaan  terbagi atas 5 dimensi, yaitu 1) lingkungan tindakan, 2) konteks kelembagaan  sektor  publik,  3)  jaringan  tugas,  4) kapasitas  organisasi,  dan  5)  sumber  daya  manusia (Grindle  &  Hilderbrand,  1995).  Kelima  dimensi  ini menjadi  dasar  teori  dari  kapasitas  kelembagaan  yang banyak  digunakan  dalam  berbagai  penelitian  ilmiah hingga  kini.  Perkembangan  konsep  teoritis  ini  kini mengarah  pada  potensi  masing-masing  kapasitas  serta pemanfaatannya,  seperti  hasil  temuan  dari  Hervie (2004).  Perkembangan  selanjutnya  menghasilkan  cara suatu  institusi  dapat  beradaptasi  terhadap  perubahan (Smit & Wandel, 2006). Perkembangan konsep ini juga menghasilkan  pemahaman  terhadap  kemampuan  yang dapat saling mempengaruhi, cara organisasi menetapkan tujuan,  struktur  kerja  hingga  mendefinisikan  hubungan dan  mempengaruhi  hasil  capaian  pada  suatu  lembaga (Milen,  2007).  Termasuk  kemampuan  mengenali  nilai informasi  baru  dan  mengasimilasikannya,  dimana substansi  kemampuannya  ada  pada  kapasitas  potensial yang dimiliki, daya dukung, dan daya tampung institusi dalam memenuhi tujuan yang dingin dicapai (Purwaka, 2010).
Perkembangan  kerangka  konseptual  dari  teori kapasitas kelembagaan mempunyai beberapa item atau komponen  yang  saling  berhubungan.  Hubungan  antar komponen ini terjalin baik secara statis maupun dinamis. Di antara komponen kapasitas tersebut adalah 1. Kapasitas  potensial/ potential  capacity ,  yaitu kemampuan    potensial  dari  tata  kelembagaan yang  harus  diadakan  atau  dipenuhi  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku untuk  dapat  mewujudkan  tujuan  yang  telah ditetapkan.
2. Daya dukung/ carrying capacity , yaitu kemampuan tata  kelembagaan  untuk  mendukung  suatu aktivitas  tertentu  dalam  rangka  mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Daya tampung/ absorptive capacity , yaitu kemampuan  tata  kelembagaan  untuk  menyerap dan/atau  mengantisipasi  setiap  perubahan lingkungan  yang  terjadi  tanpa  harus  mengubah jatidiri  kelembagaan  yang  sudah  ada,  atau dianggap  sebagai  daya  lentur  kelembagaan (Purwaka, 2010).
Kapasitas kelembagaan ini dapat secara dinamis bergerak  pada  proses  tertentu,  seperti  dalam  proses pengembangan,  optimalisasi,  atau  pada  saat  kapasitas dikonversikan  dalam  kinerja  lembaga  yang  saling terhubung, baik secara internal maupun eksternal.

## Teori dan Konsep Tata Kelola Kolaboratif
Pada  konteks  ini,  tata  kelola  kolaboratif dipandang dalam istilah yang menggabungkan makna tata kelola  ( governability/  governableness )  yaitu  yang  mampu dikendalikan/dikelola,  atau  kualitas  yang  dapat  diatur (Janin, 2007).
Pemahaman makna tersebut menempatkan  tata  kelola  di  dalam  kolaborasi  sebagai mekanisme  pengaturan  secara  terstruktur  dari  suatu kelembagaan  secara  sadar  untuk  meningkatkan legitimasi ranah publik (urusan dan kepentingan publik) di  atas  kepentingan  dan  urusan  lain  (Hyden,  1992). Kebutuhan tersebut muncul dari dari berbagai praktik pengelolaan jaringan, mekanisme pengambilan keputusan bersama (kolektif), bentuk jaringan hubungan kelembagaan  antar stakeholders ,  penyebaran  dan pembagian  kapasitas  secara  kolektif,  dan  dinamika hubungan sosial (Emerson & Nabachi, 2015; & Ansell & Gash, 2008).
Secara konseptual, tata kelola kolaboratif terdiri dari  beberapa  dimensi,  yaitu  :  sistem  umum,  poros penggerak,  dinamika,  tindakan,  hasil/dampak,  serta adaptasi  (Emerson  &  Nabatchi,  2015).  Hal  ini sebelumnya  dikonstruksikan  dari  hasil  penelitian Emerson  &  Gerlak  (2014),  dimana  tata  kelola kolaboratif  mempunyai  keterkaitan  dengan  kapasitas kelembagaan yang memuat 2 (dua) unsur utama, yaitu kapasitas kolaboratif dan kapasitas adaptif yang tersusun atas  komponen  pengaturan  struktural,  kepemimpinan, pengetahuan dan pembelajaran, dan sumber daya yang saling  berkesinambungan.  Diyakini,  bahwasanya  tata kelola  kolaboratif  di  dalam  kelembagaan  tidak  dapat berjalan  tanpa  dukungan  dari  komponen  tersebut. Demikian  pula  sebaliknya,  kapasitas  kelembagaan  dan upaya pencapaian tujuan publik tidak akan berfungsi jika tidak dikelola secara kolaboratif (Emerson & Nabachi, 2015).

## Kapasitas Kelembagaan Penanganan Konflik Sosial Antar Organisasi Kemasyarakatan
Kapasitas  kelembagaan  yang  dimiliki  lembaga kepolisian  dalam  menyelenggarakan  mempertahankan ketahanan  nasional  tidak  hanya  sekedar  dimengerti sebagai  kemampuan resistance ataupun endurance ,
namun  lebih  dipahami  sebagai resilience yang  lebih dinamis  dalam  menghadapi  dan  mengatasi  segala ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan  (ATGH) baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga lembaga kepolisian sebagai salah satu institusi negara  merupakan  bagian  dari  sumber  daya kelembagaan negara dalam penyelenggaraan mempertahankan  ketahanan  nasional,  dan  diupayakan dapat  berpartisipasi  dalam  usaha  menciptakan  kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kondusif dan dapat  bersama-sama  mewujudkan  keamanan  dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat yang bebas dari ATGH.
Pada  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 menyatakan,  bahwa  dalam  proses  mewujudkan ketahanan nasional, lembaga kepolisian menjadi institusi penegak  hukum  untuk  menjaga  keamanan  dan ketertiban masyarakat yang melindungi, mengayomi, dan melayani  masyarakat.  Substansi  kapasitas  kelembagaan tersebut  tersebut  juga  termaktub  dalam  Undang- Undang  Dasar  RI  Pasal  30  Ayat  (2)  dan  (4).  Pada Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2002  tentang Ketahanan Nasional juga menjelaskan tentang konteks kelembagaan  kepolisian  sebagai  alat  negara  di  bawah pemerintah  yang  terhubung  dengan  pembagian  peran institusi tersebut dalam sistem pertahanan nasional pada Ketetapan  MPR-RI  Nomor:  VII/MPR/2000  tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sebagai suatu sumber daya pertahanan nasional, lembaga  kepolisian  merupakan  komponen  pendukung, hal  ini  termaktub  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk  Pertahanan  Negara.  Sudut  pandang  ketahanan nasional,  kelembagaan  ini  diberi  kewenangan berdasarkan  aturan  hukum  yang  berlaku  untuk melakukan seluruh rangkaian proses terhadap siapa saja yang  terlibat  dalam  kejahatan.  Kendati  demikian, wewenang  kepolisian  bukanlah  untuk  mempengaruhi jalannya proses pemidanaan, namun untuk memperkuat proses  penegakan  hukum.  Di  Indonesia  sendiri wewenang kepolisian secara umum telah diatur di dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian.  Terkait  dengan  proses  mempertahankan ketahanan  nasional  dan  penanganan  konflik,    Pasal  15 ayat  1  huruf  (b)  UU  No.2/2002  yang  menyebutkan bahwa  dalam  menyelenggarakan  tugasnya  kepolisian Negara  Republik  Indonesia  berwenang  untuk membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat  yang  dapat mengganggu  ketertiban umum. Sedangkan, upaya penyelesaian perselisihan atau konflik sendiri  telah  sedemikian  rupa  diatur  di  dalam  UU Penanganan Konflik Sosial yang meliputi : 1) penghentian kekerasan fisik; 2) penetapan Status Keadaan Konflik; 3) tindakan  darurat  penyelamatan  dan  perlindungan korban;  dan/atau  4)  bantuan  penggunaan  dan pengerahan kekuatan TNI.

## Penanganan  Konflik  Sosial  Antar  Organisasi Kemasyarakatan
Persoalan  tentang  penanganan  konflik  antar organisasi  kemasyarakatan  (Ormas)  banyak  menjadi pembahasan  para  cendekiawan  di  Indonesia.  Analisis atau  pengkajian  dilakukan  dengan  pendekatan  teori maupun  metode  yang  berbeda  tergantung  dari  sudut pandang  mana  persoalan  penanganan  konflik  antar Ormas ini dipandang.
Pada  masing-masing  penelitian  umumnya membahas  tentang  tema  yang  sama,  yakni  perihal eksistensi  Ormas  dan  lembaga  penegakan  hukum. Hampir  semua  pembahasan  menyebutkan  jika  fungsi Ormas  adalah  sebagai  wadah  partisipasi  masyarakat dalam proses jalannya pemerintahan yang baik. Namun para praktiknya ditemukan jika ada sebagian Ormas yang tidak  mengindahkan  tujuan  tersebut,  sehingga pemerintah  bertindak  represif  dari  pada  preventif (Tengah, dkk, 2021). Kecenderungan penelitian ini pula terlihat dalam penggunaan teori dan perspektif hukum dan  mengesampingkan  kapasitas  dan  keterkaitan kelembagaan  dalam  penanganan  Ormas,  seperti  yang ditulis  oleh  Pramono  & Runturambi  (2020);  Asriyanti, dkk (2021); dan Afsaloon & Rasji (2021).
Sedangkan  cendekiawan  lain  menggunakan perspektif  beragam,  seperti Ma’shumah  (2021) lebih mendasarkan pandangannya pada rekonstruksi linguistik pada  setiap  kalimat  yang  pelarangan  Ormas  tertentu oleh  pemerintah.  Meski  Krisnadana,  Suryawan,  & Widiati  (2022)  menggunakan  pendekatan  Hukum normatif,  namun  analisisnya  lebih  cenderung  memuat konsepsi  tentang  negara  demokratis  di  mana kewenangan  pemerintah  dalam  penanganan  Ormas dipandang sebagai fungsi atribusi. Hal ini berbeda dengan Ertanti  (2021)  yang  lebih  memandang  kewenangan pemerintah  dan  aturan  perundang-undangan  sebagai salah  satu  bagian  dari  proses  politik.  Sedangkan Sintaresmi,  dkk  (2021)  lebih  cenderung  memandang penanganan  konflik  sebagai  suatu  kebijakan  publik  di mana dalam proses implementasinya dapat dipengaruhi oleh faktor tertentu.
Kendati demikian, secara tersirat masing-masing penelitian  tersebut  memuat  unsur-unsur  kapasitas kelembagaan. Di antaranya dari Krisnadana, dkk (2022) dan penelitian Tengah, dkk (2021) yang memuat tentang kewenangan  pemerintah,  partisipasi  masyarakat, keterkaitan stakeholders pelaksana.  Pramono  & Runturambi  (2020)  yang  memuat  simpulan  pentingnya peningkatan  kemampuan  personil  sebagai  upaya optimalisasi  peran  institusi  Polri.  Tampubolon  (2020) yang  pula  mengindikasikan  adanya  peran  penting institusi  dan  satuan  unit  pelaksana  dalam  mencegah konflik  Ormas.  Demikian  halnya    Tengah,  dkk  (2021) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  diperlukan dukungan sarana dan prasarana, keandalan kemampuan sumber  daya  manusia  serta  kejelasan  regulasi  (aturan hukum).
Pada konsep dimensi kapasitas kelembagaan hal tersebut  disebut  sebagai  kapasitas  organisasi  dan sumber daya manusia yang terpilah dalam satu dimensi terpisah.  Kedua  dimensi  kapasitas  tersebut  berkaitan
dengan dan dapat dipilah berdasarkan potensi maupun daya dukung, serta kemampuan tampungnya (Purwaka, 2010). Demikian pula dalam tata kelola kolaboratifnya, komponen tersebut perlu diatur secara dinamis, dengan mempertimbangkan pengaruh sistem konteks lingkungan,  kapasitas  kolaboratif,  dan  kapasitas  adaptif antar stakeholders penanganan  konflik  yang  terlibat (Emerson & Gerlak, 2014; & Emerson & Nabachi, 2015). Pembahasan  dari  para  cendekiawan  di  atas sebenarnya  juga  jumbuh  dengan  konteks  kapasitas kelembagaan  yang  disampaikan  oleh  Grindle  & Hilberbrand (1995) tentang kapasitas kelembagaan yang di  dalamnya  terdapat  dimensi  lingkungan  tindakan,  di mana  peraturan  hukum  dan  kondisi  sosial  menjadi bagian  di  dalamnya,  yang  berpotensi  menjadi  daya dukung  (Purwaka,  2010).  Lebih  lanjut,  terkait  dengan kemampuan  sumber  daya  baik  materiil  maupun imaterial serta kemampuan sumber daya manusia baik jumlah  maupun  kemampuannya.  Terlebih  dalam penanganan konflik Ormas dibutuhkan tidak hanya satu institusi, namun lebih kepada menghubungkan berbagai institusi dan partisipasi berbagai stakeholders termasuk masyarakat,  seperti  yang  tersirat  dalam  pembahasan yang  disampaikan  oleh    Sintaresmi,  dkk  (2021)  dan Tengah,  dkk  (2021).  Sedangkan  dalam  bahasan keterkaitan dan hubungan partisipatif antar stakeholders (baik  lembaga  maupun  individu)  secara  detail  dan mendalam dibahas dalam konteks kapasitas kelembagaan,  yakni  dalam  dimensi  jaringan  tugas  dan konteks kelembagaan yang dikonsepsikan oleh Grindle &  Hilberbrand  (1995)  yang  jumbuh  dengan  kolaborasi yang dinamis dari Emerson & Gerlak (2014).
Keseluruhan penelitian yang ada tidak ada yang secara spesifik membahas tentang kapasitas kelembagaan dan tata kelola kolaboratif, serta keandalan dari  kemampuan  kapasitas  institusi  dalam  penanganan konflik  sosial  antar  Ormas  sebagai  pisau  analisis. Demikian  pula  pada  keterkaitannya  dalam  lingkup ketahanan nasional. Kajian ataupun pembahasan analitis di atas memperlihatkan kelebihan dan  keterbatasannya masing-masing. Di mana hal tersebut merupakan celah bagi para cendekiawan lain dapat melakukan penelitian lanjutan  dengan  mengangkat  tema  yang  sama  namun menggunakan pendekatan metodologis dan teoritis yang berbeda  secara  akademis.  Penelitian  lanjutan  dengan tema  dan  permasalahan  yang  sama  dapat  dilakukan dengan  merujuk  pendekatan  kapasitas  kelembagaan yang  masih  jarang  digunakan  sebagai  pisau  analisis. Sehingga  memungkinkan  bagi  para  cendekiawan  lain untuk  melakukan  penelitian  ini.  Keberlanjutan  ini merupakan  keniscayaan  positif  yang  bermanfaat  tidak hanya secara akademis namun pula praktis.
Kajian  literatur  ini  menginisiasi  tata  kelola kolaboratif  dalam  penyelenggaraan  penanganan  konflik sosial  antar  Ormas  serta  pengelolaan  kapasitas kelembagaan  untuk  dikolaborasikan.  Kajian  ini mengusulkan  sebuah  konseptual  yang  digambarkan dalam sebuah pola dinamis dari kapasitas kelembagaan dalam penanganan konflik sosial antar Ormas dan tata
kelola  kolaboratif  antar stakeholders yang  terlibat berikut :
Gambar  4. Tata  Kelola  Kapasitas  Kelembagaan  dan  Kolaborasi Stakeholders Dalam Penanganan Konflik Sosial
.
.

## KESIMPULAN
Keseluruhan pembahasan analitis kapasitas kelembagaan  dan  tata  kelola  kolaboratif  dalam menangani persoalan konflik sosial antar Ormas di atas lebih  cenderung  mendasarkan  konteks  analisisnya pada  lingkup  hukum  dan  penegakan  hukum.  Meski pada beberapa pembahasan menyinggung pentingnya kapasitas kelembagaan, perlunya peningkatan/pengembangan  kapasitas  yang  memuat potensi, daya dukung dan daya tampung yang dimiliki masing-masing.  Hal  ini  juga  termasuk  urgensi pentingnya kapasitas kelembagaan dan upaya tindakan penanganan konflik sosial antar Ormas dikelola secara kolaboratif. Namun, hasil sintesis dari evidence based penelitian yang telah dilakukan memperlihatkan hal ini tidak secara spesifik menjadi fokus analisis.
Penelitian  terdahulu  pun  tidak  secara  spesifik menyebutkan  konteks  tujuan  dan  manfaat  praktis, terutama  pada  praktik  pemenuhan  terwujudnya ketahanan nasional. Hasil analisis di atas menunjukkan
adanya  potensi  dimungkinkannya  penelitian  lebih lanjut terkait  dengan  konteks tema  yang diangkat.  Ini termasuk potensi pengembangan kerangka konseptual dari  teori  kapasitas  kelembagaan  dan  tata  kelola kolaboratif, manfaat praktis yang dapat dihasilkan dan diterima oleh institusi penegakan hukum, serta  proses penanganan  konflik  sosial  antar  Ormas  dalam mewujudkan ketahanan nasional.

## REFERENSI
Afsaloon,  F.,  &  Rasji,  R.  (2022).  An  Analysis  of  the Determination  of  Illicit  Status  in  the Organization  of  Society  Islamic  Defenders Front (FPI) in Accordance with the Assurance Independence  Partners  in  Indonesia.  In  3rd Tarumanagara  International  Conference  on the  Applications  of  Social  Sciences  and Humanities  (TICASH  2021)  (pp.  1091-1097). Atlantis Press.
Andersson,  N.,  &  Ledogar,  R.  J.  (2008).  The  CIET
Aboriginal Youth Resilience Studies: 14 Years of Capacity Building and Methods Development in Canada. CIHR IRSC Pimatisiwin; 6 (2), 65-88.
Ashidiqie,  Jimly.  (2010).  Konsep  Negara  Hukum Indonesia. Jimly Sch.
Asriyani,  A.,  Ambarwati,  A.,  Nurdin,  M.  N.  I.,  & Darmawansya,  A.  (2021).  Quo  Vadis  Fungsi Kepolisian  dalam  Penanganan  Penyebaran Paham  Radikalisme  dan  Intoleransi.  JUSTISI, 7(2), 137-154.
Atkinson,  R.,  &  Willis,  P.  (2006).  Community  Capacity Building  -  A  Practical  Guide.  Tasmania  - Australia: Housing and Community Research Unit - School of Sociology and Social Work - University of Tasmania.
Emerson,  K.,  &  Gerlak,  A.  K.  (2014).  Adaptation  In Collaborative Governance Regimes.
Environment Management, 768-781.
Emerson,  K.,  &  Nabatchi,  T.  (2015).  Collaborative Governance  Regimes.  Washington,  Dc: Georgetown University Press.
Ertanti,  I.  (2021).  Konfigurasi  Politik  pada  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2017  tentang
Organisasi  Kemasyarakatan  Sebagai  Produk Hukum di Indonesia. DIVERSI: Jurnal Hukum, 7(2), 281-300.
Fukuyama,  F.  (2004).  The  Imperative  State  -  Building. Journal of Democracy, 17-31.
Grindle,  M.  S.  (2007).  Good  Enough  Governance (Revisited).  Development  Policy  Review, 2007, 25 (5), 553-574.
Grindle,  M.  S.,  &  Hilberbrand,  M.  E.  (1995).  Building Sustainable  Capacity  In  The  Public  Sector: What  Can  Be  Done?.  Public  Administration and Development, Vol,. 15, 441-643.
Harvie,  C.  (2004).  East  Asian  SME  Capacity  Building, Competitiveness  and  Market  Opportunities, Global  Economy.  Faculty  of  Business  - Economics  Working  Papers,  August,  WP  04- 16.  Centre  for  SME  Research  and Development  University  of  Wollongong,  1- 25.
Krisnadana, I. G. P. A., Suryawan, I. G. B., & Widiati, I. A. P.  (2022).  Kewenangan  Pemerintah  dalam Pembubaran  Organisasi  Kemasyarakatan. Jurnal Konstruksi Hukum, 3(1), 98-103.
Kusrahmadi, S. D. (2006). Ketahanan Nasional. Materi MKU UPT.
Ma'shumah,  N.  K.  (2021).  Konstruksi  Ideologi
Pemerintah Atas Praktik Radikalisme,
Anarkisme  Dan  Intoleran  Oleh  Ormas: Sebuah  Pendekatan  Tekstual  Dan  Kritis.
Mimesis, 2(1), 1-16.
Milen,  A.  (2001).  What  Do  We  Know  About  Capacity Building? An Overview Of Existing Knowledge
And  Good  Practice.  Geneva:  Department  of Health  Service  Provision-World  Health Organization.
North,  D.  C.  (1991).  Institutions.  Journal  of  Economic Perspectiv, 97-112.
Pahlevi,  R.  (2021).  Jumlah  Kematian  Akibat  Konflik  di Indonesia  Terendah  pada  2020.  Jakarta: https://databoks.katadata.co.id.
Pramono,  W.  I.,  &  Runturambi,  A.  J.  S.  (2020). Optimalisasi  Peran  Polri  Dalam  Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan.
Purwaka,  T.  Hendra.  (2010).  Model  Analisis Pengembangan Kapasitas.
Universitas Atmajaya: Jakarta.
Sintaresmi,  P.,  Muchsin,  S.,  &  Ahmadi,  R.  (2022). Implementasi  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2012  Tentang  Penanganan  Konflik Sosial. Jurnal Academia Praja, 5(1), 43-55.
Tampubolon,  W.  S.  (2020).  Peran  Bhabinkamtibmas Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Gangguan  Keamanan  Dan  Penyelesaian Sengketa Di Kabupaten Labuhanbatu. Jurnal Ilmiah Advokasi, 8(2), 82-89.
Tengah,  S.,  Rahman,  A.,  &  Gadjong,  A.  A.  (2021).
Pembina Keamanan Dan Ketertiban
Masyarakat  Di  Sektor  Persiapan  Matangnga Kabupaten  Polewali  Mandar.  Journal  of  Lex Generalis (JLG), 2(8), 1942-1954.
Zulianto,  Z.,  Junaidi,  M.,  Soegianto,  S.,  &  Sadono,  B.
(2020). Kewenangan Polri Dalam
Pembubaran  Ormas  Yang  Telah  Dibatalkan
Status  Hukumnya.  Jurnal  Usm  Law  Review,
3(2), 419-434..