## Peningkatan Kemampuan Perpajakan dalam Pelaporan SPT Masa
PPh 21 pada Siswa SMK Negeri Kota Tegal Berdasarkan

## Undang-Undang HPP
Improving  Tax Capability  In  Reporting SPT  Periode PPh 21  at Tegal City State Vocational High School  Students Based on  The  HPP  Law
Ririh Sri Harjanti* 1 , Anita Karunia 2 , Yeni Priatna Sari 3 , Oryza Khilmah Yunika 4 , Dwi Alfiani 5 1,2,3,4 Politeknik Harapan Bersama, Kota Tegal, Indonesia *Penulis Korespondensi
1 ririh.sriharjanti77@gmail.com
Riwayat Artikel: Dikirim 6 Agustus 2022; Diterima 22 Februari 2023; Diterbitkan 31 Mei 2023

## Abstrak
Peraturan  perpajakan  di  Indonesia  senantiasa  mengalami  perubahan,  menyesuaikan  dengan perubahan  atau dinamika yang terjadi di masyarakat. Pada tanggal 29 Oktober 2021 telah disyahkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  yang  mulai  diberlakukan  sejak  1  Januari  2022.  Oleh  karena  itu beberapa  peraturan  perpajakan  harus  disesuaikan  dengan  undang-undang  HPP  tersebut.  Ada  berbagai perubahan yang tercantum dalam undang-undang tersebut , salah satunya adalah adanya pembaharuan terkait tarif  PPh  21.  Edukasi,  sosialisasi,  pemahaman  dan  peningkatan  kemampuan  di  bidang  perpajakan  perlu dilakukan  sejak  dini.  Generasi  muda  perlu  memahami  pentingnya  pajak  bagi  negara  sehingga  nantinya diharapkan mampu menjaga negaranya sendiri melalui kesadaran pajak dan kemampuan perpajakan.   Tujuan dilakukannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi, sosialisasi dan peningkatan kemampuan perpajakan terkait pelaporan SPT Masa PPh 21 yang disesuaikan dengan peraturan terbaru yaitu UU No 7 Tahun 2021 pada siswa jurusan Akuntansi di SMK Negeri 2 Kota Tegal. Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah metode ceramah dan tutorial atau praktik perhitungan dan pengisian SPT  Masa  PPh  21  dengan menggunakan  aplikasi  Microsoft  Excel.  Kegiatan  ini  dilakukan  di  Laboratorium Akuntansi pada SMK Negeri 2 Kota Tegal. Hasil PKM menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan PKM ini mampu memberikan dampak peningkatan kemampuan pada siswa dalam menghitung dan mengisi SPT Masa PPh 21 yang sudah disesuaikan dengan UU yang berlaku.
Kata kunci : Perpajakan, SPT PPh 21, UU HPP

## Abstract
Tax regulations in Indonesia are constantly changing, adapting to changes or dynamics that occur in society. On October 29, 2021, The Act no. 7 /2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. which came into effect on January 1, 2022. Therefore, some tax regulations must be adjusted to the HPP law. There are various changes contained in the law, one of which is the renewal of the PPh 21 rate.  Education, socialization, understanding and capacity building in the field of taxation need to be carried out from an early age. The younger generation needs to understand the importance of taxes for the state so that later they are expected to be able to protect their own country through tax awareness and taxation capabilities. The purpose of this Community Service activity is to provide education, socialization and increase taxation capabilities related to reporting of SPT Period PPh 21 which is adjusted to the latest regulations, namely  The Act No. 7 /2021 for students majoring in Accounting at SMK Negeri 2 Tegal City. The method used in this PKM activity is the lecture method and tutorial or practice of calculating and filling out the SPT Period PPh 21 using the Microsoft Excel application. This activity was carried out at the Accounting Laboratory at SMK Negeri 2 Tegal City. The results of the PKM show that the existence of this PKM activity is able to have an impact on increasing the ability of students to calculate and fill out the SPT Period PPh 21 which has been adjusted to the applicable law.
Keywords : Taxation, SPT PPh 21, HPP Law

## PENDAHULUAN
Untuk penyelenggaran pemerintahan dan melaksanakan pembangunan,  sebuah  negara  memerlukan sumber  dana.  Sampai  saat  ini  sumber pendapatan yang terbesar negara Indonesia berasal dari pajak. Berdasarkan APBN 2021 jumlah  penerimaan  perpajakan  sebesar  Rp 1.444,54 Trilliun dari seluruh total rencana pendapatan  negara  sebesar  Rp  1.743,65 Trilliun.  Dengan  kata  lain  penerimaan  dari perpajakan  sebesar  82,84%  dari  seluruh total  pendapatan  negara.  Dijelaskan  lebih lanjut bahwa Realisasi APBN 2021 tersebut melebihi  target.  Menurut  data  dari https://www.kemenkeu.go.id/informasi- publik/keuangan-negara/apbn-kita diketahui dari Laporan Realisasi Sementara APBN  2021  per  Januari  2022,  Realisasi penerimaan  pajak  sebesar  Rp  1.546,51 Trilliun  atau  sebesar  107,06%  dari  APBN yang ditetapkan. (Januari, 2022)
Pada  tanggal  29  Oktober  2021 Pemerintah  RI  secara  resmi  telah mengesahkan    Undang-Undang  Terbaru yaitu  UU  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU HPP).  Oleh  karena  itu  sejak  disyahkannya Undang-Undang HPP tersebut maka mulai Tahun  2022  semua  wajib  pajak  yang berkaitan dengan perubahan pada Undang- undang tersebut perlu melakukan pembaharuan  dalam  beberapa  ketentuan. Adapun beberapa perubahan yang dimaksud  adalah  terkait  dengan  Undang- Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  (UU  KUP),  Undang-undang Pajak  Penghasilan  (UU  PPh),  Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan  Atas  barang  Mewah  (UU  PPN dan  PPnBM),  Undang-Undang  Cukai  (UU Cukai),  Pajak  Karbon,  dan  Program
Pengungkapan  Sukarela. (Direktur Jenderal
Pajak, 2022)
Dengan adanya pengesahan Undang-Undang  HPP  terkait  Pajak Penghasilan  (PPh),  Lapisan  Penghasilan Kena  Pajak  untuk  Wajib  Pajak  Orang
Pribadi (bracket) yang dikenai tarif terendah 5%,  mengalami  kenaikan  dari  Rp 50.000.000,- menjadi Rp 60.000.000,- . (U.- U. N. 7 T. 2021 T. H. P. Perpajakan, 2021). Untuk  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak bersifat  tetap.  Hal  ini  memberikan kemudahan  dan  keringanan  untuk  wajib pajak membayar pajak lebih rendah. Di sisi lain  UU  HPP  ini  juga  menjelaskan  adanya tariff  baru  yaitu  tariff  35%  untuk  Lapisan Penghasilan  Kena  Pajak  di  atas  Rp 5.000.000.000,-  (  5  Milyar).  Diharapkan dengan  tariff  baru  ini  terjadi  peningkatan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat  berpenghasilan  lebih  rendah, dimana  masyarakat  yang  berpenghasilan lebih  tinggi  mampu  membayar  pajak  yang lebih besar.
Efek  dari  perubahan  Tarif  dan Lapisan  Penghasilan  Kena  Pajak  untuk Wajib  Pajak  orang  Pribadi  tersebut  adalah akan terjadi perubahan dalam penghitungan maupun pengisian  SPT Masa PPh 21. SPT Masa
PPh 21 merupakan Surat Pemberitahun  dalam  rangka  pelaporan pajak  terkait  dengan  PPh  21.  PPH  21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dalam tahun berjalan yang diterima  oleh  WP  OP  DN.  (UU  No.  36 Tahun 2008, 2008) ; (Kurniyawati, 2019) Dengan  diterapkannya  Undang- Undang  HPP  ini  diharapkan  dapat meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi, mendorong percepatan pemulihan ekonomi,  sehingga  negara  lebih  mampu meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan menjamin kepastian hukum. Untuk  mendukung  hal  tersebut  maka kesadaran  dan  kepatuhan  dan  wajib  pajak terhadap  peraturan  perpajakan  perlu ditingkatkan.
Ada beberapa factor yang mempengaruhi  tingkat  kesadaran  dan kepatuhan  wajib  pajak  antara  lain  yaitu edukasi  dan  sosialisasi.  Berdasarkan  hasil penelitian  Adiatma  (2015) dengan  judul  “ Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan
Himbauan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Dalam  Melaporkan  SPT  Tahunan Pajak Penghasilan (Studi pada Wajib Pajak Orang  Pribadi  Yang  Terdaftar  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Malang  Utara)  “ menjelaskan  bahwa  edukasi,  sosialisasi  dan himbauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak.  (Adiatma,  n.d.).    Hasil penelitian  Vionita  dan  Kristanto  juga menjelaskan  bahwa  sosialisasi  perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.  (Vionita  &  Kristanto,  2018). Demikian  pula  hasil  penelitian  Sari  dan Saryadi menerangkan bahwa sosialisasi dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh  positif  terhadap  kesadaran perpajakan.(Sari  &  Saryadi,  2019).  Hasil survey  pengukuran  efektivitas  kegiatan penyuluhan  perpajakan  pada  tahun  2017 menunjukkan  bahwa  DJP  mendapatkan nilai indeks 3,28 dalam rentang 0-4. Edukasi perpajakan  secara  tatap  muka  langsung sebanyak  35.749.  Selain  itu  juga  diadakan kelas  pajak  sebanyak  14.790  kali.  Edukasi perpajakan juga dilakukan dalam Tax Center yang bekerja sama dengan perguruan tinggi. (Suharsono  &  Galvani,  2020)  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pemerintah  bekerja sama  dengan  berbagai  pihak  untuk melakukan  kegiatan  penyuluhan,  sosialisasi maupun edukasi ke berbagai kalangan, salah satunya  adalah  dengan  perguruan  tinggi dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan sejak dini.
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa generasi  muda  merupakan  penerus  bangsa sudah selayaknya memahami dan menyadari pentingnya pajak  bagi  negara.  Oleh  karena itu generasi muda adalah pihak yang cukup penting untuk
meningkatkan kompetensinya  dalam  bidang  perpajakan terutama untuk melakukan perhitungan dan pengisian  SPT  masa  PPh  21  yang merupakan  materi  perubahan  dalam undang-undang  terbaru  tahun  2022  yaitu UU HPP.
SMK  Negeri  2  Kota  merupakan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal
yang  memiliki  misi  mencetak  lulusan  yang berwawasan  global  sehingga  mampu mengikuti  perkembangan  zaman  dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana  kita  ketahui  generasi  muda khususnya  siswa  siswi  jurusan  atau kompetensi Akuntansi pada SMK Negeri 2 Kota  Tegal  perlu  dibekali  dengan peningkatan kemampuan perpajakan terkait dengan  perhitungan  dan  pengisian  SPT Masa  PPh  21  yang  disesuaikan  dengan peraturan terbaru.
Berdasarkan uraian di atas maka tim mengadakan  kegiatan  Pengabdian  Kepada Masyarakat  dalam  rangka  melakukan edukasi  dan  sosialisasi  dengan  tema peningkatan kemampuan perpajakan dalam perhitungan  dan  pengisian  SPT  Masa  PPh 21  Pada  Siswa  SMK  Negeri  2  Kota  Tegal yang  disesuaikan  dengan  undang-undang terbaru yang berlaku.

## METODE
Klalayak sasaran pada kegiatan Pengabdian Kepada  Masyarakat  ini  adalah  siswa  SMK Negeri  2  Kota  Tegal  jurusan  atau Kompetensi  Keahlian  Akuntansi  kelas  XI. Dimana perserta merupakan perwakilan dari 3 kelas yang ada dengan peserta berjumlah 26  siswa.  Kegiatan  Pengabdian  Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu – Kamis tanggal 15 – 16 Juni 2022.
Metode  yang  dilakukan  dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah  berupa  pendekatan  edukatif  dan community  development meliputi:  pemberian motivasi  kesadaran  perpajakan,  sosialisasi peraturan  perpajakan  terbaru  UU  HPP, pelatihan  peningkatan  kemampuan  dalam Pelaporan  SPT  Masa  PPh  21  (menghitung PPh  21  dan    mengisi  formulir  SPT  Masa PPh 21.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
1. Pemberian Motivasi Perpajakan
Pada  tahap  ini,  tim  pengabdian
memberikan  pengenalan  dan  motivasi tentang pentingnya pajak bagi negara di kalangan generasi muda terutama untuk siswa SMK Negeri 2 Kota Tegal Jurusan atau kompetensi keahlian akuntansi.
Gambar 2. Motivasi Perpajakan
Sumber: Dokumentasi Pribadi
Pada awalnya siswa hanya memahami bahwa pajak hanya bekaitan dengan orang yang sudah tua dan orang yang  wajib  bayar  pajak.  Setelah diberikan  motivasi  siswa  menyadari bahwa kesadaran pajak juga diperlukan untuk  generasi  muda  sebagai  penerus dan pembangun bangsa.

## 2. Sosialisasi  Peraturan  Perpajakan Terbaru UU HPP
Pada  tahap  ini  siswa  diberikan peningkatan dan penambahan wawasan pengetahuan melalui sosialisasi undang- undang  perpajakan  terbaru  yaitu  UU HPP  terkait  dengan  perubahan- perubahan  dalam  menghitung  dan mengisi SPT Masa PPh 21.
Gambar 3. Sosialisasi UU HPP
Sumber: Dokumentasi Pribadi
3. Pelatihan Praktik mengitung PPh 21 yang  disesuaikan  dengan  peraturan perpajakan terbaru UU HPP
Setelah  siswa  mengetahui  tentang peraturan perpajakan terbaru UU HPP, selanjutnya  siswa  diberikan  pelatihan praktik  menghitung  PPh  21  dengan menggunakan  program  MS.  Excel beserta  cara  mengoperasikan  rumus- rumus  yang  diperlukan  sesuai  dengan UU HPP. Gambar 4. Pelatihan Praktik Menghitung PPh 21
Sumber: Dokumentasi Pribadi
4. Pelatihan  Praktik  mengisi  formulir SPT Masa PPh 21 yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan terbaru UU HPP Pada tahap keempat tim melanjutkan dengan memberikan pelatihan praktik mengisi Formulir SPT Masa  PPh  21  dengan  menggunakan program MS. Excel.
5. Diskusi, Tanya Jawab dan pemberian Apresiasi Pada  tahap  ini  tim  Pengabdian Kepada Masyarakat memberikan pertanyaan  secara  langsung  kepada siswa-siswa SMK Negeri 2 Kota Tegal. Pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan kepada  peserta  antara  lain:  (1)  Apakah yang dimaksud dengan PPh Pasal 21; (2) Bagaimanakah  langkah-langkah  dalam menghitung  PPh  21berdasarkan  UU HPP;  (3)  Bagaimanakah  tarif  PPh  21 berdasarkan  UU  HPP;  (4)  Hitunglah besarnya  masing-masing  PPh  21  untuk tiga kasus pegawai yang berbeda dalam suatu perusahaan “X”. (5) Berdasarkan perhitungan  PPh  21  masing-masing pegawai,  bantulah  perusahaan  “X’ tersebut untuk mengisi SPT Masa PPh 21  sebagai  pelaporan  pajak  ke  KPP
setempat.
Pada  tahap  ini  tim  pengabdian melakukan  diskusi  dan  tanya  jawab  untuk mengukur sejauh mana tingkat pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam  menghitung  dan  mengisi  SPT  Masa PPh  21.  Siswa  diberikan  pertanyaan  bagi yang mampu menjawab diberikan motivasi berupa  hadiah  apresiasi.  Dari  beberapa pertanyaan  yang  diajukan  oleh  tim pengabdian,  siswa  mampu  menjawab dengan jelas dan benar.
Gambar 5. Diskusi, Tanya Jawab dan Pemberian Apresiasi
Sumber: Dokumentasi Pribadi

## Pembahasan
Pajak merupakan kontribusi wajib dari rakyat  kepada  negara,  bersifat  memaksa karena berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, ditujukan  untuk  membiayai  kepentingan umum  dan  kemakmuran  rakyat.(Undang- Undang  No  28  Tahun  2007,  2007)  Salah satu system pemungutan pajak yang berlaku di  Indonesia  adalah Self  Assesment  System dimana  wajib  pajak  diberikan  kewenangan oleh negara untuk menghitung, melaporkan dan  membayarkan  sendiri  atas  pajak  yang terutang.  (Camelia,  2019).  Oleh  karena  itu sebagai  wajib  pajak  sudah  selayaknya memiliki  kemampuan  dalam  perpajakan khususnya  dalam  hal  penghitungan, pelaporan SPT dan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dari  dokumen  CNBC  Indonesia dijelaskan  tingkat  kepatuhan  pajak  pada tahun  2015  rasio  kepatuhan  pajak  60%. Tahun  2016  hanya  naik  1%,  tahun  2017
sebesar  73%  karena  ada  tax  amnesty  atau pengampunan  pajak.  Tahun  2018  kembali turun  menjadi  71%.  2019  menjadi  78% namun tidak tidak sepadan dengan kenaikan jumlah  wajib  pajak.(CNBC  INDONESIA, 2021).  Data  tersebut  menunjukkan  bahwa tingkat  kepatuhan  masih  sangat  diperlukan untuk mendukung penerimaan pajak negara.
Menurut  (Jaya,  2019)  menjelaskan bahwa ada beberapa alasan rendahnya ratio kepatuhan perpajakan, salah satunya adalah masih sulitnya dalam pelaporan perpajakan. Dalam  hal  ini  adalah  menghitung  dan menyampaikan SPT. Lebih lanjut dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kesadaran akan pentingnya pajak di kalangan generasi muda masih rendah.   Oleh  sebab  itu kesadaran pajak sejak dini atau di kalangan generasi  muda  sangat  penting  untuk ditanamkan.  Hal  ini bisa  dilakukan  dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi.
Penelitian  tersebut  sejalan  dengan Materi  Terbuka  Kesadaran  Pajak  oleh Kementerian  Keuangan  RI  DJP  yang menjelaskan  bahwa  kesadaran  pajak  harus ditanamkan  di  kalangan  generasi  muda melalui  pendidikan.  (T.  E.  dan  D.  J.  pajak Perpajakan, 2016).
Pajak  Penghasilan  Pasal  21  atau sering  dikenal  dengan  PPh  21  merupakan salah  satu  jenis  pajak  penghasilan  dalam tahun  berjalan  yang  terutang  oleh  orang pribadi dalam negeri.(Camelia, 2019). Tarif dan  Lapisan  Penghasilan  Kena  Pajak  pada PPh  21  ini  merupakan  salah  satu  bagian yang  menjadi  point  perubahan  pada Undang-undang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan UU No 7 Tahun 2021. Berikut tabel  Tarif  dan  Lapisan  Penghasilan  Pajak yang  berlaku  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan (UU HPP):
Tabel 1.

## Tarif dan Lapisan PKP
Tarif Lapisan Penghasilan Kena Pajak 5% Rp 0 –  Rp 60.000.000,-
15% > Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000
25% > Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 30% > Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000 35% > Rp 5.000.000.000

## Sumber: UU HPP
Dengan adanya perubahan tarif dan Lapisan  Penghasilan  Kena  Pajak  PPh  21 menurut  UU  HPP  tersebut  di  atas  maka untuk  Penghitungan  dan  Pelaporan  SPT Masa PPh 21 juga mengalami perubahan. Surat  Pemberitahun  atau  sering disebut  dengan  SPT  adalah  Surat  yang digunakan  untuk menyampaikan pelaporan perpajakan  bagi  wajib  pajak  dalam  masa  , bagian ataupun bagian tahun pajak. Menurut Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007 Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  (KUP)  dijelaskan  bahwa  Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak  digunakan  untuk  melaporkan perhitungan  dan/atau  pembayaran  pajak, objek  pajak  dan/atau  bukan  objek  pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan.(UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2007, 2007).
Dengan adanya pembaharuan peraturan perpajakan UU HPP yang mulai berlaku  tahun  2022  ini  maka  menjadi moment penting untuk melakukan pengabdian  masyarakat  berupa  edukasi melalui peningkatan kemampuan penghitungan dan pengisian atau pelaporan
SPT  Masa  PPh  21  di  kalangan  generasi muda khususnya untuk siswa SMK Negeri 2
Kota Tegal pada Jurusan atau Kompetensi Keahlian  Akuntansi  sekaligus  memupuk dan  meningkatkan  kesadaran  pajak  di kalangan generasi muda.

## KESIMPULAN
Dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat meningkatkan
pengetahuan, pemahaman serta kemampuan  dalam  menghitung  dan melaporkan  SPT  Masa  PPh  21  yang disesuaikan  dengan  peraturan  perpajakan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 7  Tahun  2021  Tentang  Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Kegiatan  pengabdian  di  bidang perpajakan pada  siswa  SMK  Negeri  2  Kota  Tegal  ini juga  mampu  memberikan  motivasi  dan meningkatkan kesadaran perpajakan terutama untuk generasi muda yang menjadi tumpuan  dan  harapan  pembangun  bangsa. Hal  ini  dapat  dibuktikan  bahwa  beberapa siswa  yang  sebelumnya  kurang  memahami pentingnya  pajak  untuk  negara  dan perubahan  dalam  UU  HPP.  Setelah diberikan  beberapa  pertanyaan  terbukti mampu menjawab dengan jelas dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiatma,    dkk  (2015).  (n.d.).  Pengaruh Edukasi,  Sosialisasi,  Dan  Himbauan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dalam  Melaporkan  Spt  Tahunan Pajak  Penghasilan  (Studi  pada  Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Malang  Utara).  Artikel  Jurnal. https://core.ac.uk/download/pdf/2 96878519.pdf
Camelia,  R.  R.  (2019).  Penyetoran  Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Medan  Skripsi  Oleh :  Program  Studi Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Dan Bisnis  Universitas  Medan  Area Medan  Pelaporan  Dan  Penyetoran Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Pada  Pt Bank.
CNBC  INDONESIA.  (2021).  Ternyata Cuma  Segini  Orang  Patuh  Pajak. https://www.cnbcindonesia.com/ne ws/20211105080424-4- 289174/ternyata-cuma-segini-orang- ri-patuhi-pajak-kamu-termasuk Direktur  Jenderal  Pajak.  (2022).  UU Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan
Pajak Penghasilan. 1 – 32.
Januari,  E.  (2022).  Laporan  ABPN  KiTa. Kementerian Keuangan Republik Indonesia , 1 – 132.
https://www.kemenkeu.go.id/apbnk ita Jaya, I. M. L. M. (2019). Realita Kesadaran Pajak  Di  Kalangan  Generasi  Muda (Mahasiswa) Yogyakarta Dan Surabaya. JIA (Jurnal Ilmiah
Akuntansi) , 4 (2), 166.
Kurniyawati,  I.  (2019).  Analisis  Penerapan Perhitungan  Dan  Pelaporan  Pajak Penghasilan  (  Pph  )  Pasal  21  Atas Karyawan  Tetap  Pada  Pt  .  X  Di Surabaya. Jurnal  Penelitian  Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI) , 4 (2), 1057 – 1068. Perpajakan,  T.  E.  dan  D.  J.  pajak.  (2016). Kesadaran Pajak. In Direktorat Jenderal Pajak . Perpajakan,  U.-U.  N.  7  T.  2021  T.  H.  P. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021  Tentang  Harmonisasi  Peraturan
Perpajakan . 1 – 6. Sari,  I.  K.,  &  Saryadi.  (2019).  Pengaruh
Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Melalui Kesadaran  Wajib  Pajak  Sebagai
Variabel  Intervening. Jurnal  Ilmu Administrasi  Bisnis , 8 (3),  126 – 135. https://ejournal3.undip.ac.id/index. php/jiab/article/view/24043 Suharsono,  A.,  &  Galvani,  S.  (2020). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Bagi Generasi  Milenial  Melalui  Video.
Scientax ,
2 (1),
123 – 139. https://doi.org/10.52869/st.v2i1.63 UNDANG-UNDANG  NO  28  TAHUN 2007,  (2007).  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan UU  No.  36  Tahun  2008.  (2008). Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan . Vionita, & Kristanto, S. B. (2018). Pengaruh
Sosialisasi  Perpajakan,  Kesadaran Wajib  Pajak,  Dan  Adanya  Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer. Jurnal Akuntansi Kontemporer
(JAKO) , 10 (2), 81 – 91.