## Geomedia

## Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian
Geomedia Vol. 19 No. 2 Tahun 2021 | 104 – 112 https://journal.uny.ac.id/index.php/geomedia/index
Analisis pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Timur di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah
Mitha Asyita Rahmawaty a, 1* , Syachril Warasambi Mispaki a, 2 , Eva Nur Alfiah b, 3
a Program Studi Sarjana Terapan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia b Program Studi Diploma Pertanahan, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
1 mithaasyitara@lecturer.undip.ac.id*; 2 syachrilwarasambim@lecturer.undip.ac.id; 3 alfieva25@gmail.com *korespondensi penulis
Informasi artikel A B S T R A K Sejarah artikel Diterima Revisi Dipublikasikan : 9 Mei 2021 : 15 November 2021 : 30 November 2021
Kabupaten  Sukoharjo  yang  menghubungkan  pusat  industri  dan perdagangan  menghadapi  kondisi  kemacetan  yang  memerlukan penanganan serius melalui peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan jalan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  mekanisme  dan penyelesaian ganti kerugian atas hak atas tanah serta hambatan yang timbul dalam pembangunan Jalur Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui studi literatur dipadukan dengan teori hukum. Analisis dilakukan secara sistematis dan konseptual. Pelaksanaan  pengadaan  tanah  Pembangunan  Jalan  Lingkar  sudah dilaksanakan  sejak  tahun  2015  hingga  selesai  tahap  penyerahan  hasil pada tahun 2020. Tahap akhir dari pelaksanaan pengadaan tanah, yang berupa  penyerahan  hasil,  dilaksanakan  pada  bulan  Desember  2020, dilanjutkan agenda kedua pada bulan Maret-April 2021. Kendala yang terjadi  dapat  terselesaikan  dengan  cukup  baik  dengan  upaya pemerintah,  walaupun  terkendala  kondisi  pandemi  COVID-19  dan beberapa  kendala  yang  biasa  muncul  selama  tahap  penyelesaian  dari kegiatan pembangunan. Secara umum, studi ini memberikan wawasan mengenai upaya mengatasi kendala keterbatasan tanah negara dalam pembangunan.
Kata kunci:
Pengadaan tanah Pembangunan jalan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo

## A B S T R A C T
Keywords:
Land Acquisition Road development East Ring Road Sukoharjo Regency Sukoharjo  Regency,  which  connects  the  industrial  and  trade  centers, faces  congestion  conditions  that  require  serious  handling  through improving the quality and capacity of the road network. This study aims to  analyze  the  mechanism  and  settlement  of  compensation  for  land rights and the obstacles that arise in the construction of the East Ring Road,  Sukoharjo  Regency.  In  this  study,  data  were  collected  through literature studies combined with legal theory. The analysis was carried out  systematically  and  conceptually.  The  implementation  of  land acquisition for the Ring Road Development has been carried out since 2015 until the completion of the result submission stage in 2020. The final stage of land acquisition, in the form of submission of results, will be held in December 2020, followed by the second agenda in March- April 2021. The obstacles that occur can be resolved quite well with the government's efforts, although they are constrained by the COVID-19 pandemic and several obstacles that usually arise during the completion stage of development activities. In general, this study provides insight
into  efforts  to  overcome  the  constraints  of  limited  state  land  in development.

## Pendahuluan
Dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi  masyarakat,  pemerintah  terus  melakukan pembangunan. Namun  demikian, pelaksanaan pembangunan  ini  tidak  terlepas  dari  berbagai kendala  di  lapangan.  Permasalahan  yang dihadapi  oleh  pemerintah  dalam  pelaksanaan pembangunan disebabkan oleh berbagai faktor antara lain tanah (lahan / land) negara yang saat ini jumlahnya sangat terbatas, harga tanah yang melonjak tidak terkendali, dan kecenderungan perkembangan  penggunaan  tanah  yang menjadi  tidak  teratur  dan  tidak  sesuai zonasinya,  terutama  pada  daerah  yang strategis. salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk  mengatasi  kondisi  tersebut  adalah dengan membebaskan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai oleh hukum adat, maupun hak- hak yang melekat di atasnya untuk penyediaan prasarana dan kepentingan umum.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 tentang Pengadaan  Tanah untuk Kepentingan Umum telah mengamanatkan bahwa pengadaan tanah adalah
kegiatan menyediakan  tanah  dengan  cara  memberikan ganti  kerugian  yang    layak  dan  adil  kepada pihak  yang  berhak.  Hukum  tanah  yang dilandaskan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat  dan  pencabutan  hak  atas  tanah oleh  negara  untuk  pembangunan  untuk kepentingan  umum  harus  dilakukan  dengan pemberian ganti rugi yang layak dan diperoleh dari hasil musyawarah. Pengambil-alihan tanah untuk  memfasilitasi  pembangunan  proyek- proyek  infrastruktur  yang  baru  diperbolehkan pada  undang-undang  ini  guna  menghapus hambatan dalam pembangunan infrastruktur.
Kabupaten  Sukoharjo  di  Jawa  Tengah merupakan  kabupaten  yang  menghubungkan antar pusat industri dan perdagangan. Sebagai penghubung  kawasan  strategis,  wilayah  ini menghadapi permasalahan kemacetan. Kondisi ini  membutuhkan  penanganan  serius  baik melalui  peningkatan  kualitas  jalan  maupun
kapasitas  jaringan  jalan.  Dengan  demikian diharapkan dapat memberikan kelancaran arus lalu  lintas  dan  meningkatkan  animo  investor untuk  masuk  ke  kawasan  industri  dimana biasanya  banyak  kendaraan  berat  dan  besar yang sering menjadi penyebab kemacetan lalu lintas  di  tengah  kota.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut,  di  Kabupaten  Sukoharjo  terdapat proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur (JLT) segmen Plesan-Bendosari. Tujuan pembangunan  ini  adalah  untuk  peningkatan perkembangan dan pemerataan pembangunan terutama  infrastruktur  di  semua  daerah terutama di tingkat kabupaten.
Pemerintah  Kabupaten  Sukoharjo  telah mulai  merintis  pembangunan  jalan  lingkar timur  ini  sejak  tahun  2018,  dimulai  dengan penyusunan  DED (Detail  Engineering  Design) yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  sosialisasi kepada warga masyarakat. Namun pada tahun 2020 terdapat kendala pengerjaan dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, termasuk pengalihan  anggaran  untuk  penanganan COVID-19  ( Wardani,  2020 ) . Selain  pandemi COVID-19  terdapat  pula  permasalahan  lain yang  biasa  muncul  dalam  penyelesaian  dari kegiatan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, studi mengenai pelaksanaan pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Jalan Lingkar  Timur  di  Kabupaten  Sukoharo  perlu dilakukan.  Studi  ini  memberikan  wawasan mengenai  upaya  yang  dilakukan  pemerintah dalam  mengatasi  kendala  keterbatasan  tanah negara untuk pembangunan.
Studi  ini  dilakukan  untuk  mengetahui mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan  Jalan  Lingkar  Timur  di Kabupaten  Sukoharo,  Jawa  Tengah.  Studi  ini diharapkan  dapat  menyediakan  informasi alternatif
sebagai referensi dalam
pembangunan  di  wilayah  lainnya  pada  masa mendatang.

## Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan  mengeksplorasi  obyek  penelitian dengan  studi  literatur  didukung  implementasi pendekatan  spasial  dalam  menganalisis permasalahan. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengumpulkan sumber data dipadukan  dengan  teori  hukum  yang  ada didukung  studi  kepustakaan.  Data  yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer didapatkan dari ground check dan wawancara dengan narasumber dengan metode purposive sampling.  Data  sekunder  diperoleh  dari dokumen  instansi  pemerintah  serta  studi literatur  dari  berbagai  penelitian  terdahulu. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan  sistematis  dan  konseptual  terkait dengan
proses pengadaan
untuk pembangunan  Jalan  Lingkar  Timur  di
Kabupaten Sukoharjo .

## Hasil dan pembahasan
Landasan  Hukum  dan  Prosedur  Pengadaan Tanah
Pembangunan  wilayah  sangat  penting untuk  dilakukan  dalam  upaya  mengurangi ketimpangan  antar  wilayah,  pemerataan pembangunan,  serta  optimalisasi  fungsi  suatu wilayah dalam pembangunan. Mengacu kepada berbagai  metode  pewilayahan  ( Rustiadi  dkk, 2009 ; Tarigan,  2015 ; Mahi,  2016 ),  Kabupaten Sukoharjo merupakan wilayah fungsional yang berperan  sebagai  penghubung  antara  pusat industri  dengan  perdagangan.  Dengan  peran yang  strategis  ini,  optimalisasi  fungsi Kabupaten  Sukoharjo  dalam  pembangunan wilayah perlu ditingkatkan. Pembangunan Jalan Lingkar  Timur  merupakan  salah  satu  bentuk upaya  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan fungsi  tersebut  dimana  penyediaan  tanah merupakan  langkah  awal  dari  pembangunan jalan yang akan dilakukan.
Pengadaan  Tanah  untuk  pembangunan Jalan  Lingkar  Timur  di  Kabupaten  Sukoharjo, sebagaimana  pembangunan  secara  umum  di
Indonesia,  dilakukan  dengan  berlandasakan pada beberapa peraturan perundang- undangan. Berbagai peraturan yang dimaksud antara  lain  (1) Pemendagri  Nomor  15  Tahun 1975 tentang  Ketentuan-Ketentuan  Mengenai Tata  Cara  Pembebasan  Tanah,  (2) Keputusan
Presiden  Nomor  55  Tahun  1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,  (3) Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2005 tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum, yang  selanjutnya  diubah  dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 , (4) Peraturan Presiden  Nomor  71  Tahun  2012 tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum, sebagai  peraturan  pelaksanaan  dari  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
Perubahahan  peraturan  tersebut  timbul karena untuk memperbaiki maupun
meningkatkan  pengaturan  hukum  pengadaan tanah yang ada. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun  2005 selanjutnya  diubah  dengan Peraturan  Presiden  Nomor  65  Tahun  2006 karena dianggap sudah tidak relevan dan tidak menciptakan  keadilan  bagi  masyarakat.  Pada tahun 2012 pemerintah mengeluarkan Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2012 Tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum  yang  akan  mejamin  hak masing-masing pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang baru ini membolehkan  pemerintah  untuk  mengambil alih  tanah  untuk  memfasilitasi  pembangunan proyek-proyek  infrastruktur  yang baru.
Undang-undang ini bertujuan untuk menghapus hambatan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Mengacu kepada Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012 ,
terdapat  prosedur  pengaadaan  tanah  bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu diawali dengan tahapan Perencanaan,
Penetapan  lokasi,  Identifikasi  dan  Invetarisasi, Penilaian,  Musyawarah,  Keputusan  panitia pengadaan tanah, Pembayaran ganti rugi , dan terakhir Pelepasan hak.
Kegiatan  pembangunan  ini  bertujuan untuk  mewujudkan  pembangunan  yang berkesinambungan  dan  menyeluruh.  Oleh karena  itu  dalam  pembangunan  Jalan  Lingkar turut  melibatkan  berbagai  pihak  ( stakeholder) diantaranya  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Sukoharjo,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang  Kabupaten  Sukoharjo,  Dinas Pertanian  Kabupaten  Sukoharjo,  Tim  Penilai (Appraisal) dan Masyarakat setempat.

## Letak  Jalan  dan  Rencana  Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo
Pembangunan  Jalan  Lingkar  Timur  ini telah  direncanakan  sejak  tahun  2018,  diawali dengan melakukan studi kelayakan pembangunan jalan lingkar
dengan kepentingan trase jalan untuk kawasan industri besar  di  Kabupaten  Sukoharjo.  Pembangunan Jalan Lingkar Timur melintasi wilayah lima desa dalam dua kecamatan di Kabupaten Sukoharjo yaitu  Kecamatan  Nguter  dan  Kecamatan Bendosari.  Kecamatan  Nguter  meliputi  dua desa  yaitu  Plesan  dan  Celep,  sedangkan Kecamatan  Bendosari  meliputi  tiga  desa  yaitu Manisharjo,  Mojorejo,  dan  Bendosari.  Panjang trase  keseluruhan  yaitu  ±5,9  Kilometer  ( Tabel 1 ).
Tabel  1.    Panjang  Trase  Jalan  Lingkar  Timur Kabupaten Sukoharjo.
Menurut  rencana,  Jalan  Lingkar  Timur  ini akan dibangun dengan lebar sekitar 20  meter. Lebar jalannya sendiri adalah sekitar 14  meter yang  terbagi  dalam  2  jalur.  Median  jalan sebesar 1 meter dengan kemiringan  aspal 2% seperti  ( Gambar  1 ).  Sesuai  dengan  surat keputusan  pemerintah  daerah  Kabupaten Sukoharjo,  luas  lahan  yang  akan  dibebaskan mencapai  21,6  Ha,  yang  dimiliki  oleh masyarakat  di  Desa  Plesan  dan  Desa  Celep, Kecamatan Nguter serta Desa Manisharjo, Desa Mojorejo  dan  Desa  Bendosari  Kecamatan Bendosari.  Masterplan  rencana  pembangunan Jalan  Lingkar  berdasarkan  fragmentasi  trase jalan  desa  ditunjukkan  oleh Gambar  2 .
Stasioning  (STA)  atau    penomoran    panjang jalan dimulai  dari  Jalan Songgorunggi-Jatipuro yang terletak di Desa Plesan Kecamatan Nguter, sampai STA akhir berada di persimpangan Jalan Sugihan-Karanganyar,  Kenteng,  Paluhombo Kecamatan Bendosari  ( Gambar 3 ).
Gambar 1. Penampang Jalan Lingkar Timur
No Desa Kecamatan Panjang Trase (Km) 1 Plesan Nguter 0,58 2 Celep Nguter 0,26 3 Manisharjo  Bendosari 2,90 4 Mojorejo Bendosari 1,12 5 Bendosari Bendosari 2,78 Panjang Trase 5.90
Pembangunan Jalan Lingkar
Timur Sukoharjo  telah  sesuai  dengan  Rencana  Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo dan prioritas  pembangunan,  yang  sudah  dilegalkan dalam  peraturan  daerah  (Perda)  nomor  1  Tahun 2018  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sukoharjo  Nomor  14  Tahun  2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo  Tahun  2011-2031,  khususnya  dalam pasal 13 ayat 10 yang berbunyi :
“Jalan  strategis  kabupaten  sebagaimana  yang dimaksud pada ayat (6) meliputi:
a. Pembangunan  Jalan  Lingkar  Barat  Kabupaten Sukoharjo; dan
b. Pembangunan  Jalan Lingkar Timur Sukoharjo.”
Beberapa  hal  tambahan  yang  menjadi catatan dalam pembangunan Jalan Lingkar Timur Sukoharjo ini terkait Rencana Tata Ruang Wilayah, seperti:
a.  Lahan  yang  dilalui  dalam  trase  jalan  lingkar dikecualikan  peruntukannya  dengan  tetap memperhatikan azas keberlanjutan peruntukan lahan;
b. Lahan untuk pembangunan jalan lingkar dapat menggunakan  semua  peruntukan  pola  ruang dengan  tetap  memperhatikan  keberlanjutan peruntukan lahan yang direncanakan disekitar lahan yang akan dilalui jalan lingkar.

## Tanah  yang  terdampak  pembangunan  Jalan Lingkar Timur
Sesuai  dengan  Surat  keputusan  Bupati Nomor  590/16Tahun  2020  tentang  Penetapan Lokasi  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan untuk Kepentingan Umum - Pembangunan Jalan Lingkar  Timur  Kabupaten  Sukoharjo  (Segmen Plesan-  Bendosari)  luas  lahan  yang  akan dibebaskan  adalah  21,633  Hektar  dengan  total 481 bidang tanah. Desa Manisharjo di Kecamatan Bendosari merupakan wilayah yang paling banyak terdampak,  baik  dari  aspek  bidang  tanah, bangunan,  tanah  kas  desa,  maupun  jalan. Sementara itu Desa Plesan di Kecamatan Nguter merupakan  yang  paling  sedikit  terdampak  pada aspek bidang tanah dan bangunan. Desa Celep di
Kecamatan Nguter paling sedikit terdampak  dari aspek  jalan  dan  bersama  dengan  Desa  Plesan tidak  memiliki  tanah  kas  desa  yang  terdampak ( Tabel 2 ). Data ini menunjukkan bahwa Kecamatan
Bendosari khhususnya Desa
Manisharjo merupakan  wilayah  yang  paling  terdampak pembangunan  jalan  sedangkan  Desa  Plesan Kecamatan  Nguter  merupakan  wilayah  yang paling  sedikit  terdampak.  Dampak  yang  luas  di Desa  Manisharjo  memang  tidak  terlepas  dari panjang trase yang juga paling banyak di desa ini yaitu  49%  dari  keseluruhan  panjang  trase. Menariknya,  Desa  Plesan  memiliki  panjang  trase yang  lebih  panjang  dari  Desa  Celep  tetapi terdampak paling kecil.
Berdasarkan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten    Sukoharjo  dan  Peraturan  Daerah Nomor  1    Tahun  2018  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Daerah    Kabupaten  Sukoharjo  Nomor 14  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Sukoharjo  Tahun  2011-2031 khususnya dalam pasal 13 ayat 10 yang berbunyi: “Jalan  strategis  kabupaten  sebagaimana  yang dimaksud  pada  ayat  (6)  meliputi  Pembangunan Jalan  Lingkar  Barat  Kabupaten  Sukoharjo;  dan Pembangunan    Jalan  Lingkar  Timur  Sukoharjo”, dapat  diketahui  bahwa  rencana  pembangunan Jalan  Lingkar  Timur  Sukoharjo  ini  sudah direncanakan bersamaan dengan penyusunan dari Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten Sukoharjo.
Pada tahap selanjutnya dilakukan inventarisasi  dan  identifikasi  objek  yang terdampak  pembangunan  Jalan  Lingkar  Timur. Diantara  berbagai  objek  tersebut,  terdapat  391 objek  hak  milik  yang  paling  banyak  terdapat  di Kecamatan Bendosari yaitu berturut-turut adalah Desa Manisharjo (39%), Desa Bendosari (25%), dan Desa  Mojorejo  (21%).  Kecamatan  Nguter  relatif sedikit yaitu di Desa Celep (11%) dan Desa Plesan (4%). Terdapat 11 objek hak pakai, 10 diantaranya terdapat di Desa Manisharjo dan hanya satu objek di Desa Bendosari ( Tabel 3 ).
Pemerintah  Kabupaten  Sukoharjo  memiliki program  Jangka  Panjang  untuk  mengatasi
kemacetan,  memperlancar  arus  lalu  lintas,  dan sebagai  percepatan  pertumbuhan  ekonomi terutama  saat  pandemi  COVID-19  yang  ada  di Kabupaten  Sukoharjo  dengan  pembangunan
jalan. Diantaranya adalah Jalan Lingkar Timur (JLT), Jalan  Lingkar  Surakarta  (JLS),  Jalan  Lingkar  Barat (JLB), dan Flyover Kartasura Sudjatmiko (2021) .
Gambar 2. Rencana Trase Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo
Gambar 3. Peta Rencana Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo
Tabel 2.  Bidang Tanah yang terdampak Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo.

## Tabel 3. Hasil inventarisasi dan identifikasi obyek terdampak pembangunan
Proses  pengadaan  tanah,  kendala,  dan  upaya penyelesaian  dalam  proses  pembangunan Jalan Lingkar Timur
Proses  pengadaan  tanah  sampai  dengan penyerahan  hasil  sempat  mengalami  kendala karena  terjadi  perubahan  metode  dan  waktu pengerjaan  akibat  pandemi  COVID-19.  Pandemi ini  berdampak  terhadap  pengalihan  anggaran  di awal  pengerjaan  untuk  bidang  kesehatan sehingga  menghambat  proses  pembangunan infrastruktur.  Pandemi  COVID-19  memang berdampak  massif  terhadap  pembangunan infrastruktur, tidak hanya di Kabupaten Sukoharjo namun juga di wilayah lain bahkan pembangunan nasional. Muhyiddin  (2020) menjelaskan  bahwa semua program pada tahun 2020 dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19.
Kegiatan  pelepasan  hak  atas  tanah  sendiri yang berupa penyerahan hasil terjadi di dua hari yaitu tanggal 29 dan 30 Desember 2020, kemudian agenda kedua pada bulan Maret-April 2021. Masih
terdapat  9  pihak  yang  berkasnya  belum  masuk data berikut, 8 diantaranya dikarenakan keberatan dan  sisanya  yang  tidak  diketahui  keberadaannya ( Tabel 4 ).
Berbagai  kendala  yang  dijumpai  selama proses  Pembangunan  Jalan  Lingkar  Timur Kabupaten Sukorharjo, adalah sebagai berikut:
a. Dikarenakan  Pandemi  Covid-19,  terjadi pengalihan  anggaran,  sehingga  proses pembangunan tidak berjalan lancar.
b. Proses  pembebasan  tanah  yang  sempat terkendala  akibat  pemilik  tanah  yang  bukan merupakan  penduduk  yang  berdomisili  di Kabupaten  Sukoharjo,  sehingga  proses pembebasan menjadi relatif lebih lama.
c. Sampai  tanggal  04  Februari  2021  masih terdapat  warga  yang  masih  belum  sepakat dengan nominal ganti rugi yang diberikan.
d. Masih terdapat pengajuan yang tidak lengkap berkasnya akibat pemilik masih mengagunkan sertipikat tanahnya.
Desa Jumlah Keterangan Lainnya Bidang Tanah Bangunan Tanah Kas Desa Jalan Lainnya Total Plesan 13 4 0 4 0 21 Saluran Celep 28 10 0 3 0 41 Tanggul Sungai Manisharjo 96 53 9 29 17 204 Sungai Mojorejo 35 40 1 14 7 97 Embung Bendosari 65 25 1 18 9 118 PDAM/Jasa Tirta Jumlah 237 132 11 68 33 481 Desa Kecamatan Jumlah Hak Milik Hak Pakai Wakaf Sungai/S aluran Hak Guna Bangunan Jalan Plesan Nguter 16 - - - 1 4 Celep Nguter 44 - - 2 - 4 Manisharjo Bendosari 153 10 - 8 - 21 Mojorejo Bendosari 81 - - 3 1 10 Bendosari Bendosari 97 1 1 4 3 17 Jumlah 391 11 1 17 5 56
Selanjutnya  untuk  mengatasi  kendala tersebut maka ditempuh langkah sebagai berikut: a. Pengerjaan  ditetapkan  agar  tidak  terlalu  jauh dari  timeframe.  Pemetaan  konsentrasi  masa pekerja  konstruksi  tetap  bekerja  dengan standar protokol konstruksi dan apabila tidak tercapai  target  fisik  sesuai  dengan  yang direncanakan  di  tahun  berjalan  maka  akan diprogramkan kembali di tahun berikutnya.
b. Inisiasi  kepada  pemilik  tanah  untuk  tidak menguasakan tanah ke orang lain, dan mencari pemilik  asli  tanah  yang  dibebaskan  serta mengirimkan beberapa kali surat pemberitahuan  ke  alamat  surat  terakhir  yang terdeteksi.
c. Terkait pihak yang tidak setuju dengan nominal ganti rugi dan tidak diketahui keberadaannya, maka  dikonsinyasi  di  Pengadilan  Negeri Kabupaten Sukoharjo.
d. Panitia pengadaan tanah menginisiasi dengan mengirimkan surat peminjaman sertipikat yang diagunkan tersebut untuk dilakukan pengecekan  sebagai  bukti  otentik  adanya pengurangan luas tanah dan untuk kelengkapan berkas.
Berdasarkan  studi  di  atas  kendala  yang dialami  selama  pendemi  COVID-19  awalnya sangat  menghambat  dalam  pembangunan  jalan lingkar  dimana  paling  lama  adalah  pada  tahap pembebasan lahan pada kegiatan ganti kerugian lahan  yang  semula  anggaran  digunakan  untuk penanganan  COVID-19,  namun  dapat  diatasi dengan  segera  dengan  pemetaan  konsentrasi pengerjaan  konstruksi.  Inisiasi  oleh  pihak  Badan Pertanahan untuk menghubungi pemilik tanah asli baik  secara  tatap  muka  langsung  maupun digunakannya  jasa  pos  serta  elektronik  juga dilakukan  untuk  mempercepat  jalannya  proses pembebasan tanah. Kedepan diharapkan sosialisasi  dapat  dilakukan  lebih  masif  dan menggunakan  metode hybrid    dan  aktif  pada sosial  media  memberikan  infografis  supaya masyarakat  secara  umum  dengan  aman  dan sesuai  protokol  kesehatan  dapat  memahami betapa  pentingnya  kegiatan  Pengadaan  Tanah khususnya  Pembangunan  Jalan  Lingkar  terkait dampak  positif  dan  negatif  yang  mungkin  akan diterima  masyarakat  selama  Pembangunan  Jalan Lingkar.
Tabel 4. Hasil inventarisasi dan identifikasi obyek terdampak pembangunan No Desa Berkas Masuk di BPN Berkas Setuju Berkas Berkas Belum Masuk Setuju Tidak Validasi Belum Validasi Cair Belum Cair 1 Plesan 88 6 82 6 32 50 1 2 Celep 79 2 79 0 46 33 1 3 Manisharjo 153 0 153 0 98 55 0 4 Mojorejo 43 1 43 0 27 16 0 5 Bendosari 15 0 15 0 2 13 2 Jumlah 378 9 372 6 205 167 4 Simpulan Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum maka kegiatan Pembangunan Jalan  Lingkar  Timur  Kabupaten  Sukoharjo  telah melewati  4  tahapan  utama  yaitu  Tahap Perencanaan, Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Penyerahan Hasil. Sampai tanggal 29-30 Desember 2020 Telah membebaskan  tanah  sebesar  205  Bidang  yang sisanya  akan  direalisasikan  pada  tahun  2021 secara bertahap.
Adanya Jalan Lingkar Timur diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas antar kota terutama  yang  melalui  kawasan  Perkotaan Kartasura  dan  Solo  Baru.  Deangan  adanya  JLT
diharapkan pula dapat meningkatkan aksesbilitas pada  wilayah  dengan  aktivitas  perekonomian tinggi  seperti  wilayah  yang  dilewati  yaitu  pada Kawasan Industri Nguter dan Bendosari khusunya dapat  membuka  akses  bagi  insvestor  bidang manufaktur  untuk  ikut  serta  mengembangkan Kawasan Industri Kabupaten Sukoharjo.
Kedepan  akan  ada  proyek  pembangunan Jalan Lingkar di Kabupaten Sukoharjo selain Jalan Lingkar Timur (JLT), Jalan Lingkar Surakarta (JLS), Jalan  Lingkar  Barat  (JLB)  ,  dan Flyover  Kartasura yang diharapkan dapat memecah arus lalu lintas dan meningkatkan animo investor untuk masuk ke kawasan  industri  dimana  biasanya  banyak kendaraan  berat  dan  besar  yang  sering  menjadi penyebab kemacetan lalu lintas di tengah kota.

## Ucapan terima kasih
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada Bapak  Aris Sujarwadi, A Ptnh, MH, selaku Kepala Subbagian  Pengadaan  Tanah  beserta  jajaran pegawai  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten  Sukoharjo  yang  telah  membantu dalam  penelitian  ini.  Penulis  juga  mengucapkan terima  kasih  kepada  reviewer  yang  telah memberikan saran perbaikan sehingga artikel ini dapat memenuhi standar untuk dipublikasikan.

## Referensi
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
Kepentingan Umum.
Mahi,  A.K.  (2016).  Pengembangan  Wilayah:  Teori dan Aplikasi. Jakarta: Kencana.
Muhyiddin, M. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan  Pembangunan  di  Indonesia. Jurnal  Perencanaan  Pembangunan:  The
Indonesian  Journal  of  Development Planning, 4 (2), 240-252. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Presiden Nomor 36  Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan untuk  Kepentingan  Umum.  LNRI  Tahun 2012 Nomor 156.
Rustiadi,  E.,  Saefulhakim,  S.,  dan  Panuju,  D.R.
(2009). Perencanaan  dan  Pengembangan Wilayah.  Jakarta:  Crestpent  Press  dan Yayasan Obor Indonesia.
Sudjatmiko,  T.  (2015).  Pacu  Ekonomi,  Pemkab Sukoharjo  Siapkan  Program  Empat  Jalur Lingkar.  dalam https://www.krjogja.com diakses pada tanggal 28 Januari 2021.
Tarigan,  R.  (2015). Perencanaan  Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum. LNRI Tahun 2012 Nomor 22. TLNRI Nomor 5280
Wardani, I. S. (2020). Siap-Siap, Ganti Rugi Lahan
Jalur  Lingkar  Timur  Sukoharjo  dimulai November. Dalam www.solopos.com diakses pada tanggal 28 Januari 2021.