PENGEMBANGAN MODEL JURISPRUDENSIAL INKUIRI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGRAAN DI SMA NEGERI  10 MANADO

## Julien Biringan

## Dosen Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS UNIMA

## Abstrak
Penelitian  ini  memfokus  pada  pengembangan  model  jurisprudensial  inkuiri  dalam  rangka memperkuat  ketercapaian  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan  dalam  pengajaran  PKn  di  SMA Negeri  10  Manado.  Model  ini  ini  sangat  penting  karena: pertama model  ini  memperkuat  dan meningkatkan  mutu  proses  pembelajaran  karena  model  ini  berpusat  pada  siswa  (student  active learning), Kedua perkembangan  dan  eksplosi  ilmu  pengetahuan  tidak  lagi  memungkinkan pendekatan  pembelajaran  konvensional  yang  banyak  dilakukan  guru-guru selama  ini  di  mana  guru menyediakan  “bahan  jadi”  dan  siswa  siap  disuapi. Ketiga katrakteristik  mata  pelajaran  PKn berdasarkan  KTSP,  memiliki  ciri  kontekstual. Keempat ,  perkembangan  dan  kemajuan  teknologi komunikasi dan informasi menghasilkan sangat banyak informasi, masalah ataupun kasus yang dapat diakses  oleh  siswa,  dan  model  ini  memberikan  peluang  yang  sangat  luas  kepada  siswa  untuk mengeksplorasi  sumber-sumber  informasi  untuk  kepentingan  pembelajarannya.  Tujuan  umum penelitian  ini  adalah  (1)  untuk  memperoleh  gambaran  mengenai  karakteristik  model  pembelajaran jurisprudensial  inkuiri  dalam  pengajaran  PKn  di  SMA,  (2)  langkah-langkah  pengembangan  model jurisprudensial  inkuiri, (3)  kekuatan dan  kelemahan  serta  kendala-kendala  dalam  implementasinya, dan  (4)  prakondisi  yang  diperlukan  untuk  implementasi  model  ini,  dan  (5)  sejauhmana  model  ini dapat  meningkatkan  hasil  belajar  siswa.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pengembangan  dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). penelitian dan  hasil analisis menyimpulkan beberapa hal penting  sebagai  berikut:  (1).  Penerapan  model  Jurisprudensial  Inkuiri  yang  dikembangkan  melalui tiga  aspek  yakni  cakupan  masalah,  sikap  siswa dan aspek  pelaksanaan  penilaian, secara  signifikan efektif  dan  dapat  meningkatkan  evaluasi  proses  pada  pengajaran  PKn.  (2).  Penerapan  model pembelajaran  Jurisprudensial  Inkuiri  dalam  kegiatan  belajar  mengajar  di  kelas  dipengaruhi  oleh sejumlah  faktor  yang  determinan.  (3).  Pengembangan  validasi  penilaian  berbasis  portofolio  secara signifikan dapat memperkuat ketercapaian evaluasi komprehensif berbasis kompetensi. (4). Melalui penerapan  model  pembelajaran  Jurisprudencial  Inkuiri,  maka  dapat  engukur  pencapaian  tujuan pembelajaran  yang    cukup  baik,  dimana  terdapat  konsistensi  sikap  dan  perilaku  dengan pertimbangan-pertimbangan untuk pengetesan asumsi dan penyimpulannya. (5). Implikasi penerapan model  pembelajaran  Jurisprudensial  Inkuiri  dapat merangkum  strategi  pengembangan  kurikulum tingkat satuan pendidikan yaitu menyangku guru, lingkungan sosial dan sistem pendukung lainnya.
Kata Kunci: Model Jurisprudensial, Inkuiri, Pembelajaran PKn

## PENDAHULUAN
Pendidikan  Kewarganegaraan  mempunyai karaktersitik  tersendiri  yang  berbeda  dengan mata pelajaran lainnya. Perbedaan itu disebabkan  olehnya  karakteristik  matapelajaran PKn  merupakan  Pendidikan  Nilai  atau  pun Pendidikan  Moral  (Moral  education).  Sebagai suatu  bentuk  pendidikan  nilai,  konteks  dan perubahan  yang  terjadi  di  lingkungan  strategis sekolah, membawa perubahan dalam paradigma PKn. Ke depan paradigma baru PKn di arahkan pada  pembentukan  warganegara  yang  cerdas (civic intelligence), warganegara yang bertanggungjawab  (civic  responsibility),  dan warganegara yang partisipatif (civic participation)  dalam  memecahkan  masalah bersama,  dan  dalam  upaya  membangun kehidupan  bersama.    Paradigma  baru  ini  akan menjadi  tantangan  yang  sangat  serius  bagi sekolah  terutama  guru-guru,  karena  dari kenyataan-kenyataan
empirik
teramati kelemahan-kelemahan baik dalam hal pengembangan tujuan pembelajaran, bahan ajar, strategi  pembelajaran,  maupun  dalam  sistem evaluasinya. Kelemahan-kelemahan pada unsur- unsur  strategis  tersebut  ternyata  sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa itu sendiri.
Masalah rendahnya  mutu  pendidikan  atau mutu  hasil  belajar  siswa,  telah  menjadi  salah satu  masalah  nasional  di  samping  masalah efisiensi  pendidikan,  masalah  pemerataan pendidikan,  dan  masalah  relevansi  pendidikan. Terhadap  masalah-masalah  tersebut  telah banyak  dilakukan  upaya-upaya  pembenahan baik yang bersifat sistemik maupun instrumental.  Pembenahan  instrumental  yang banyak  kali  dilakukan  adalah  pembenahan  dan peningkatan  mutu  proses  pembelajaran.  Dalam hubungan  ini  telah  dilakukan  usaha-usaha untuk mengadopsi inovasi-inovasi pembelajaran seperti  student  active  learning,  process  skill, inquiry  method,  problem  solving  method  dan inovasi-inovasi  lainnya.    Pengembangan  dan implementasi  berbagai  inovasi  dalam  proses pembelajaran memerlukan upaya yang komprehensif  dalam  arti  didasarkan  pada  hasil kajian  baik  kajian  teoretik  maupun  kajian empirik.  Dalam arti bahwa proses pembentukan kompetensi  itu  memerlukan  suatu  prakondisi yang  harus  kondusif  bagi  terselenggaranya
pembelajaran  yang  bermutu,  sehingga  melalui proses  yang  bermutu  kompetensi  yang diharapkan  dapat  dibentuk.  Prakondisi  tersebut terutama  terkait  dengan  kemampuan  guru-guru dalam mengidentifikasi karakteristik kompetensi  setiap  mata  pelajaran  termasuk  di dalamnya  karakteristik  PKn,  untuk  kemudian mengembangkannya  melalui  suatu  proses pembelajaran  sehingga  kompetensi  itu  dapat dibentuk.  Kesulitan  yang  dihadapi  ialah  ketika tuntutan  kontekstualitas  kurikulum  berbasis kompetensi  mensyaratkan  bahwa  kompetensi- kompetensi  itu  harus  diidentifikasi,  disusun, dirumuskan,  dan  dikembangkan  oleh  masing- masing guru sesuai dengan kondisi setiap daerah dan  setiap  sekolah.  Demikian  juga  dengan faktor-faktor  instrumental  seperti  fasilitas pembelajaran bagi kebutuhan media pembelajaran  yang  belum  tersedia  secara memadai  akan  menjadi  kendala-kendala  bagi proses  pembentukan  kompetensi.  Keseluruhan faktor-faktor tersebut bermuara pada kebutuhan akan  kemampuan  guru  dalam  mengembangkan model  pembelajaran  yang  inovatif,  sehingga proses  pembentukan  kompetensi  menjadi  lebih efektif.
Sebagai suatu inovasi, model pembelajaran  jurisprudensial  inkuiri  belum banyak  dikembangkan  sebagai  suatu  kegiatan sistemik  dan  sistematis.  Di  sekolah-sekolah belum  cukup banyak berkembang model-model pembelajaran sekalipun kurikulum yang dikembangkan  (KBK)  mensyaratkan  adanya inovasi pembelajaran oleh guru-guru.  Masalah- masalah  yang  masih  menjadi  kesulitan  dalam mengembangkan  model  pembelajaran  inovatif seperti  model  jurisprudensial  inkuiri    ialah  (1) pemahaman tentang asumsi dan landasan model, (2)  pengembangan  proses  pembelajaran  atau langkah-langkah  yang  merupakan  sintaks pembelajaran,  (3)  pengembangan  bahan  ajar, dan (4) pengukuran ketercapaian tujuan.
Dengan latar pemikiran yang dikemukakan  di  atas,  maka  diperlukan  uapaya- upaya  sistematik  dalam  mengembangkan inovasi  pembelajaran.  Hal  ini  sangat  penting karena dari pengamalan empirik teramati bahwa model-model  pembelajaran  dalam  pengajaran PKn  oleh  guru-guru  masih  menunjukkan kelemahan-kelemahan yang mendasar. Pertama,
model pembelajaran yang dikembangkan belum dibangun  dan  dirumuskan  secara  konsepsional dalam  arti  dilandasi  oleh  landasan-landasan teoretik yang kuat. Kedua , belum menunjukkan komprehensitas kompetensi dalam arti pembentukan  kemampuan  kognitif,  nilai  dan sikap,  serta  keterampilan. Ketiga, model-model pembelajaran  yang  dikembangkan  belum memiliki  atau  tidak  melalui  suatu  proses validasi  empirik  dalam  arti  bahwa  model tersebut  belum  teruji  secara  empirik  mengenai efektivitasnya dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

## TINJAUAN PUSTAKA Konsep  dan  Pendekatan  Inkuiri  dalam Pembelajaran
Barry  K  Beyer   dalam  bukunya  Teaching Thinking  in  Social  Studies  (1979)  secara spesifik  mengembangkan    model  pembelajaran inkuiri dalam PKN dan Pendidikan Kewarganegaraan . Konsep  PKN  atau  civic education  dilihat  sebagai  bagian  dari  social studies ) Pendekatan  pembelajaran  inkuiri  oleh Barry  Beyer  didasarkan  pada  pengembangan unsur-unsur  utama  pembelajaran    dalam  arti optimalisasi  unsur-unsur  belajar  yaitu    (1) pengetahuan  yang  menjadi  muatan  isyu, problem,  informasi,  konsep,  ataupun  asumsi- asumsi  ,  (2)  afeksi  dan  nilai  yaitu  keterlibatan emosional  perasaan, semangat, sikap, dan nilai- nilai,  dan  (3)  proses  yang  mencakup  strategi dalam  suatu  proses  ilmiah  seperti  merumuskan masalah,  mengidentifikasi  data,  menguji, menganalisis,  membuat  kesimpulan  bahkan pengujian  kesimpulan  pada  data  baru  yang dinilai  bertentangan  dengan  data  sebelumnya. Secara  umum  model  inkuiri  Barry  Beyer bertolak dari pengembangan unsur-unsur belajar yang digambarkan sebagai berikut:
Gambar Unsur-Unsur Inkuiri
Mencermati  unsur-unsur  tersebut  tampak bahwa melalui proses inkuiri dapat ditumbuhkan secara utuh aspek kognitif, afektif, dan ketrampilan. Secara kognitif melalui proses inkuiri siswa diajar untuk mengetahui apa yang menjadi  substansi  pengetahuan  atau  materi pelajaran,  pengetahuan  itu  alat  bagi  kegiatan inkuiri,  dan  latar  belakang  pengetahuan  yang dimiliki  akan  mempunyai  peranan  penting dalam  proses  inkuiri.  Di  segi  afeksi  pada  diri siswa  akan  dapat  ditumbuhkan  sikap  skeptis, ingin  tahu,  respek  pada  penalaran,  respek  pada pembuktian,  toleran  terhadap  ambiguitas,  dan obyektif. Di segi proses, siswa di-arahkan untuk mampu mengoperasikan langkah-langkah berpikir  ilmiah  seperti  merumuskan  masalah, merumuskan  hipotesis,  menguji  hipotesis, merumuskan kesimpulan, dan membuat generalisasi. Kemampuan mengoperasikan langkah-langkah  berpikir  ilmiah  penting  karena model  dasar  mengajar  inkuiri  adalah  problem oriented. Siswa diajar untuk secara ilmiah dapat memecahkan  masalah  dengan  mengikuti langkah-langkah ilmiah. Bersamaan dengan itu, pada  diri  siswa  dapat  ditumbuhkan  sikap  ingin tahu,  skeptis,  obyektif,  dan  respek  pada penalaran.
Dalam  pengembangan  model  inkuiri tersebut, Barry  K.  Beyer  (1979)  melihat  bahwa ada hubungan antara inquiry dan belajar berpikir dalam  arti  mempelajari  teknik  berpikir.  Beyer menjelaskan  hubungan  tersebut  berdasarkan suatu  asumsi  bahwa  berpikir  pada  dasarnya terdiri  atas  dua  level  operasi  kognitif  yaitu berpikir  makro  (proses  maupun  prosedur),  dan ketrampilan  mikro  yang  sangat  spesifik  yang sangat menunjang proses berpikir makro. Dalam hubungan  ini,  maka  bagi  Beyer  mengajar inquiry  akan  memudahkan  belajar  untuk terampil berpikir. Ketrampilan itu dapat dicapai karena  pertama  inquiry  itu  sendiri  memberikan kerangka  di  mana  didalamnya  dapat  dilakukan berbagai  aktivitas  ketrampilan  berpikir  baik dalam melakukan interpretasi, analisis, ekstrapolasi,  maupun  sintesis.  Kedua, mengajar inquiry menempatkan siswa dalam suatu situasi di  mana  mereka  harus  terlibat  di  dalam  proses inquiry  itu  sendiri.  Ketiga,  proses  inquiry memberikan  kesempatan  kepada  guru  secara sekaligus  belajar  dan  mengajar  ketrampilan
INQUIRY
KNOWLEDGE
Feelings, attitudes, values
PROCESS
berpikir.  Artinya  guru  tidak  hanya  mengajar tetapi  juga  sekaligus  terlibat  di  dalam  proses belajar  di  dalam  di  dalamnya  guru  dapat semakin
memperoleh pengalaman meningkatkan  ketrampilan  berpikir  baik  siswa maupun  guru  itu  senditi.  Terakhir,  proses inquiry  memberi  motivasi  bagi  siswa  untuk melatih  diri  trampil  dalam  belajar  dan  untuk trampil  berpikir.  Melalui  proses  inquiry  siswa akan  merasa  ditantang  dan  dimotivasi  untuk belajar trampil belajar, dan belajar untuk trampil berpikir.
Pengembangan Model
Jurisprudensial Inkuiri Berbasis Isu Publik.
1. Tujuan dan Asumsi
Model  ini  didasarkan  pada  konsepsi mengenai  masyarakat  di  mana  sekolah merupakan suatu komunitas masyarakat terbatas,  dimana  setiap  individu  (guru,  siswa, dan  juga  pihak-pihak  terkait)  memiliki perbedaan-perbedaan  dalam  pandangan,  dan oirenstasi  nilai  yang  dapat  memungkinkan terjadinya  konflik.  Pemecahan  masalah  yang kompleks dan isyu-isyu kontroversial memerlukan  warganegara  yang  mampu  secara baik  menjembatani  berbagai  perbedaan  nilai sehinggga  tidak  menimbulkan  konflik  yang dapat  merugikan  kepentingan  bersama.  Setiap warganegara  (baca  siswa)  diharapkan  dapat menganalisis  secara  intelektual  dan  ilmiah  dan memiliki pendirian ataupun pandangan terhadap suatu  isyu  atau  masalah  publik.  Pendirian ataupun  pandangan  itu  mencerminkan  konsep dan orientasi nilai yang dimiliki, konsep tentang keadilan, hak asasi manusia, dan nilai-nilai yang fundamental  dalam  masyarakat.  Olvier  Dan Shaver  (Bruce  Joyce,  1985:262)  menjelaskan bahwa  melalui  model  ini  dapat  dibentuk  tiga kompetensi yaitu pertama kompetensi familiartitas  atas nilai-nilai  dasar  dan  konstitusi negara, kedua kompetensi berupa keterampilan- keterampilan dalam mengklarifikasi dan memecahkan  masalah-masalah  yang  menjadi isyu  pbulik,  dan  ketiga  kompetensi    dalam bentuk pengetahuan dan wawasan terhadapmasalah-masalah  komtemporer  baik dalam    bidang  politik,  pemerintahan  maupun isyu-isyu publik.

## 2. Strategi mengajar
Strategi  mengajar  model  ini  oleh  Oliver dan Shaver (Bruce Joyce, 1985:262) didasarkan pada  pemikiran  mengenai  (1)  kelas  sebagai model masyarakat, (2) konsepsi mengenai nilai, dan  (3)  konsepsi  mengenai  dialog  yang produktif.  Dalam  hubungan  dengan  pemikiran- pemikiran  tersebut,  maka  kegiatan  proses pembelajaran  terfokus  pada  (1)  menemukan, mengidentifikasi, dan mengkaji serta menganalisis  kasus-kasus  yang  menjadi  public isyu baik masalah hukum, politik, pemerintahan, sosial,  ekonomi,  budaya,  dan  lain  sebagainya, (2)  Menemukan  dan  mengkalrifikasi  konsep- konsep  nilai  yang  berkembang  atau  yang menjadi  orientasi  perilaku  setiap  individu, kelompok,  ataupun  masyarakat,  dan  (3)  proses pembelajaran itu harus berlangsung dalam suatu dialog  yang  produktif.  Pertanyaan-pertanyaan guru  didesain  untuk  mendorong  siswa mengemukakan  pemikirannya  dan  membantu mereka belajar. Jadi strategi mengajar model ini lebih  ditekankan  pada  mendorong  siswa  untuk aktif, menemukan, mengidentifikasi, mengklarifikasi,  mengemukakan  pemikirannya mengenai  kasus-kasus  yang  menjadi  isyu publik.

## 3. Konsep Utama Model
Berdasarkan  pemikiran-pemikiran  yang menlandasi  strategi  mengajar,  maka  konsep utama  yang  hendak  dikembangkan  melalui model  ini  ialah  (1)  dialog  atau  model  tanya jawab.  Dalam  dialog  ini  guru  mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk dapat menempatkan  posisi,  posisi,  dan  pemikirannya terhadap  suatu  suatu  isyu  publik,  dan mendorong siswa untuk mengemukakan pertimbangan  nilai  terhadap  setiap  isyu  publik yang diajukannya. (2) Isyu publik yang terfokus pada isyu kebijakan publik. Dalam hubungan ini terhadap  setiap  isyu  publik  dapat  dikaji  siapa yang  bertanggungjawab  terhadap  masalah  itu, apakah  sudah  ada  kebijakan  publik  untuk  itu, sejauh mana kebijakan publik itu masih relevan untuk  dipertahankan,  direvisi,  ataupun  diganti sama  sekali,  dan  (3)  kerangka  nilai-nilai  dasar seperti keadilan, kebenaran, kejujuran, kesetiaan sebab  nilai-nilai  dasar  ini  akan  menjadi  bagian penting  dari  upaya  guru  untuk  melihat
pandangan  siswa  dan  preferensi  nilai  yang dimiliki  oleh  siswa,  (4)  identifkasi  problem- problem  faktual,  dengan  melihat  apa  yang menjadi  problem  area,  menentukan  topik-topik yang  menjadi  fokus  masalah,  dan  melihat konflik-konflik nilai yang terjadi.

## Pembelajaran  PKn  Sebagai  Pengajaran Afektif.
Idealnya  setiap  guru  harus  memiliki wawasan  yang  baik  tentag  nilai,  norma  dan moral, sebagai sesuatu yang sangat fundamental dalam pendidikan. Lebih-lebih bagi guru PPKn, guru  mata  pelajaran  yang  oleh  beberapa  pihak dipandang  sebagai  representative  pendidikan moral.  Memang  dalam  rampu-rambu  GBPP- PPKn  kurikulum  1994 dinyatakan bahwa ruang lingkup  PPKn    meliputi  (1)  nilai,  moral  dan norma,  (2)  kehidupan  idiologi,  plitik,  ekonomi social  budaya,  pertahanan  keamanan,  dan perkembanagan iptek. Namun demikian ternyata apa  yang  tercantum  dalam  rambu-rambu  ruang lingkup  tersebut  tidak  disertai  penjelasan apapun  serta  tidak  pernah  jelas  dalam implementasi pembelajarannya.
Kurikulum  1994  mata  pelajaran  PPKn dimaksudkan  untuk  menjawab  kritik  yang berkembang dimasyarakat bahwa hasil pembelajaran  mata  pelajaran  PPKn  selama  ini masih  bersifat  kognitif  bahkan  verbalistik. Untuk  merespon  kritik  tersebut,  pokok-poko bahasan dalam mata pelajaran PPKn  kurikulum 1994  kemudian  dirumuskan  dalam  topic-topik nilai  (value),  bukan  topic-topik  keilmuan, khususnya  ilmu  politik  dan  ilmu  hukum. Sebagai  contoh  adalah  topic  nilai  kepatuhan, bukan  norma-norma  dalam  masyarakat  atau lebih  khusus  norma  hukum.  Contih  lainnya adalah  topic  nilai  musyawarah,  bukan  sistim demokrasi.
Keluhan  umum  dari  para  guru  dalam menghadapi pokok bahasan/topic nilai dicontohkan  tersebut  merupakan  konsep  yang abstrak,  tidak  jelas  body  of  knowledge-nya, serta  sangat  terbatasnya  sumber  bahan pembelajaran. Keluhan tersebut dapat dipahami, sebab  topic-topik  nilai  tersebut  sesungguhnya termasuk  dalam  kajian  filsafat,  khususnya filsafat  nilai  (aksiologi).  Sedangkan  dalam kajian  tradisi  persekolahan  atau  pendidikan
formal  kita,  hingga  tingkat  perguruan  tinggi sekalipun,  kajian  filsafat  kurang  memperoleh perhatian  yang  layak.  Berbeda  dengan  sumber bahan untuk pengembangan topic-topik keilmuan,  termasuk  ilmu  politik  dan  ilmu hukum,  referensinya  sangat  banyak.  Sehingga akibat dari permasalahan yang dikemukakan itu muncullah  kondisi  yang  sangat  ironis,  yakni ketidak  siapan  guru  dalam  pembelajaran  dan tidak  mustahil  terjadi  kasus  guru  “klehabisan” bahan.
Salah  satu  komponen  penting  dalam pendidikan  adalahb  guru  yang  memiliki kompetensi  sesuai  dengan  standar.  Tanpa dimilikinya kompetensi itu, mustahil guru dapat melaksanakan perannya dengan baik  yang pada giliran selanjutnya akan mengakibatkan rendahnya  kualitas  hasil  pendidikan.  Standar kompetensi  guru  adalah  criteria  untuk menentukan kemampuan guru dalam membantu siswa dalam mencapai standar materi dan untuk kerja  yang  tinggi.    Kriteria  ini  meliputi kemampuannya  dalam  menyiapkan  program pembelajaran, mengkomunikasikan pengetahuannya, ketrampilan-ketrampilan peeagogiknya, dan kemampuan dalam mengikuti perkembangan disiplin akademik dan professional.  Secara  ringkas  kompetensi  guru menyangkut  dua  aspek  yakni  kompetensi penguasaan  bahan  ajar  dan  kompetensi penguasaan pembelajaran.
Kompetensi  penguasan  bahan  ajar  dalam PPKn  mencakup  tiga  aspek,  yaitu:  (1) memahami pengetahuan kewarganegaraan (Civic  Knowledge),  (2) memahami  ketrampilan kewarganegaraan  (civic  skills),  dan  (3) memahami  etika  kewarganegaraan  (civic ethics).  Aspek  pengetahuan  kewarganegaraan dan  etika  kewarganegaraan  mencakup  bahan ajar tentang nilai, moral dan norma. Disamping mengauasai bahan ajar tersebut, guru hendaknya mampu mengimplementasikannya dalam program pembelajaran.

## Materi Pelajaran
Materi atau bahan pelajaran adalah sarana yang  digunakan  untuk  belajar  dalam  rangka mencapai  tujuan  pembelajaran,  yang  secara eksplisit  biasa  dirumuskan  dalam  Tujuan Pembelajaran  Khusus  (TPK).  Materi  pelajaran
tentang  nilai  dapat  dikembangkan  dari  pokok bahasan dan tujuan pembelajaran yang eksklusif dan  spesifik  membahas  tentang  nilai.  Di samping  itu  dapat  pula  secara  inklusif dimasukkan ke dalam pokok bahasan dan tujuan pembelajaran  lainnya.  Artinya  dalam  pokok bahasan atau tujuan pembelajaran itu dimunculkan  dimensi  nilai.  Sebagai  contoh, pokok  bahasan  Sistem  Politik  Demokrasi  dapat dikembangkan  materi  penghargaan  terhadap prinsip-prinsip  demokrasi  (domensi  nilai). Sumber  bahan  dapat  berasal  dari  buku  teks, naskah,  dokumen,  artikel  isi  pemberitaan  surat kabar/radio/televisi, isi video cassete, peristiwa- peristiwa  aktual  yang  terjadi  dalam  masyarakat dan  lain-lain.  Bahkan  pertanyaan  atau  respon dari  para  siswa  dapat  menjadi  sumber  bahan atau materi pembelajaran.
Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan berkaitan  dengan  materi  pembelajaran  adalah: (1) materi pelajaran harus relevan dengan tujuan pembelajaran dilihat dari aspek isi ( content ) dan cakupannya  harus  lebih  luas,  (2)  materi pelajaran  yang  sama  dapat  digunakan  untuk mencapai  tujuan  pembelajaran  yang  berbeda, bahkan juga  pada  pokok  bahasan  yang  berbeda (3)  materi  pelajaran  yang  berbeda  dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang  sama,  (4)  materi  pelajaran  harus  relevan dengan  tujuan  pembelajaran  dilihat  dari  aspek perilaku  ( behavior ),  (5)  materi  pelajaran  dalam hal taraf kesulitannya harus disesuaikan dengan kemampuan  siswa,  sehingga  mereka  mampu menerima  dan  mengolahnya,  dan  (6)  materi pelajaran hemdaknya dapat merangsang motivasi  dan  partisipasi  aktif  siswa,  antara  lain karena  relevan  dengan  pengalaman  yang  telah mereka  miliki,  baik  dari  pengalaman  hidup sehari-hari maupun pengalaman belajar.

## PEMBAHASAN
1. Karakteristik    Kompetensi  Pembelajaran Jurisprudensi Inkuiri
Karakteristik pembelajaran
Jurisprudensial  Inkuiri  sebagai  kompetensi  dan kapasitas yang hendak dibentuk melalui  ketiga aspek    yakni  kemampuan  mencakup  masalah, kemampuan  mengambil  sikap,    kemampuan melaksanakan  dan  memberi  penilaian.  Temuan penelitian  menunjukkan  bahwa  kompetensi
pembelajaran  jurisprudensial  inkuiri  dapat dibentuk  melalui  berbagai  pendekatan  atau model pembelajaran. Tingkat capaian kompetensi  yang  diharapkan  dapat  dibentuk melalui  pembelajaran  ketiga  aspek  ternyata sangat baik dengan tingkat capaian di atas 85 %. Capaian  ini  mengindikasikan  beberapa  hal penting, yaitu:
a. Bahwa  model  pembelajaran  jurisprudensial inkuiri  melalui  pengkajian  aspek  cakupan masalah,  sikap  siswa  dan  aspek  pelaksanaan penilaian, dapat dikembangkan dan diimplementasikan di sekolah-sekolah. b. Model-model pembelajaran seperti jurisprudensial  inkuiri  tersebut  mempunyai dampak yang sangat baik terhadap pembentukan kompetensi secara
komprehensif.  Secara  teoritik  hal  ini dimungkinkan karena orientasi dan penekanan dari masing-masing aspek tersebut  adalah  siswa  belajar  aktif.  Siswa diberi  pengalaman  belajar  untuk  dapat mengidentifikasi  sumber-sumber  kasus  yang memberi  implikasi  terhadap  pengajaran moral  dan  norma.  Kemudian  siswa  dapat menemukan pilihan nilai yang sesuai dengan problem  araes,  memiliki  kepercayaan  diri dalam  mengklasifikasi  dan  mengklarifikasi suatu kasus yang mengandung sejumlah nilai, memiliki  komitmen  dalam  menentukan sikap,  memiliki  kesadaran  diri  yang  tinggi dalam  menerima  nilai,  siswa  lebih  bersikap kristis  dalam  menerima  dan  menganalisis suatu  kasus,  siswa  memiliki  wawasan  luas dalam memecahkan berbagai  persoalan yang mengajak  untuk  berada  pada  alternative pemecahannya,  siswa  memiliki  kemampuan dalam memberi argumentasi dalam menentukan suatu kasus yang dibahas, siswa dapat  menunjukkan  kemampuan  untuk konsekuensi menentukan penilaian.
c. Kompetensi  dalam  pembelajaran  nilai  yang terbentuk, memberi peluang bagi pencapaian tujuan  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan yang  pada  intinya  memberi  peluang ketercapaian  kompetensi  siswa.  Maksudnya bahwa    apa  yang  terkandung  dalam kompetensi  pembelajaran  nilai  memberi peluang  kepada  siswa    dalam  berbagai matapelajaran  untuk  dapat  bersikap  eksis
dalam  mengkaji  dan  menganalisan  serta mengklarifikasi berbagai problem da orientasi serta konsekuensi penilaiannya.
d. Pembelajaran  jurisprudensial  inkuiri  melalui pengkajian  aspek  cakupan  masalah,  sikap siswa  dan  pelaksanaan  penilaian  memiliki kompetensi  yang  tidak  hanya  mempunyai dampak  terhadap  pembelajaran  PKN,  tetapi juga  dalam  proses  pembelajaran  pada  mata pelajaran yang lainnya.

## 2. Dampak instruksional
Model pembelajaran jurisprudensial
inkuiri melalui pengkajian tiga aspek dikembangkan  memberikan  efek  instruksional dan dampak pengiring yang cukup baik terhadap sebagaian besar siswa yakni > 85 % siswa. Hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa dampak instruksional maupun dampak
pengiring dari masing-masing aspek yang dikaji tersebut  sangat  signifikan.  Maksudnya  masing- masing aspek dalam pembelajaran jurisprudensial inkuiri melalui pengkajian aspek cakupan masalah, sikap siswa, dan peklaksanaan  penilaian  tersebut  secara  efektif dapat  memberi  dampak  yang  signifikan terhadap  pembentukan  kompetensi  implisit didalamnya  dapat  menciptakan  kondisi  belajar mengajar  yang  diharapkan  dalam  pembelajaran PKN.
3. Analisis  keteracapaian  kompetensi  melaui model  jurisprudensial  inkuiri  dalam pembelajaran PPKn
Pembentukan kompetensi
melalui penerapan  model  pembelajaran  jurisprudensial inkuiri menunjukkan bahwa ketercapaian secara komprehensif  Kompetensi  yang  dimaksudkan adalah  domain  kognitif,  domain  afektif,  dan psikomotor  sebagai  suatu  implementasi  dari keterampilan  proses.  Aspek-aspek  tersebut tampak  melalui  ketercapaian  konpetensi  yang ada  dalam  pembelajaran  nilai.  Analisis  model jurisprudensial  inkuiri  mencakup  kemampuan- kemampuan  seperti:  1)  kemampuan  melakukan orienasi  terhadap  suatu  kasus;  2)  kemampuan kemampuan  mengidentifikasi  masalah;  3) kemampuan dalam penetapan posisi suatu kasus yang  merupakan  issue  publik;  3)  kemampuan memberi contod dan argumentasi; 5)
kemampuan  melakukan  pengujian  posisi  kasus dan 6) kemampuan melakukan pengetesan suatu asumsi. Kemampuan-kemampuan tersebut terealisasi  dalam  proses  pembelajaran  PKN  di SMA  Negeri  10  Manado,  dengan  indicator- indikatornya  yakni  siswa  menyadari  bahwa belajar  merupakan  suatu  kebutuhan,  siswa seefisien  dan  seefektif  mungkin  menggunakan waktu  belajar  tanpa  harus  ada  paksaan,  selalu memanfaatkan  perpustakaan  sebagai  sarana penunjang  pembelajaran.  Pada  tatanan  yang lebih  tinggi  dapat  dicapai  kemampuan  untuk secara  kritis  melakukan  evaluasi  terhadap indicator  ketercapaian  kompetensi  secara komprehensif,  menyeleksinya  sesuai  dengan kebutuhan berdsasarkan penilaian kritis mengenai  manfaat  serta  kegunaan  nilai  yang diperoleh.
Temuan-temuan penelitian tersebut, menjelaskan  beberapa  masalah  penting  untuk dibahas, yaitu pertama, masalah komprehensitas capaian  kompetensi  dalam  pembelajaran. Manfaat  penting  dari  hasil  penelitian  ini  ialah ditemukannya  model-model  pembelajaran  yang secara  komprehensif  memperkuat  pencapaian tujuan  pembelajaran.  Melalui  pengkajian  aspek cakupan  masalah  dapat  diperkuat  kemampuan siswa  dalam  menemukan  dan  memilih  suatu kasus  sebagai  bahan  analisis  dan  stimulus  aktif dalam  suatu  interaksi  baik  akademik,  sosial, maupun  emosional.  Secara  akademik  dapat dikembangkan kemampuan penalaran, argumentasi,  dan  berpikir  kritis  terhadap berbagai masalah. Secara sosial dapat dibangun dan dikembangkan sikap sosial dan relasi sosial yang  kuat  melalui  kelompok  kerja,  dan  secara emosional  dapat  dilatih  kemampuan  untuk saling menghargai, saling memahami, menghormati,  dan  rasa  kebersamaan  tim  kerja. Demikian juga melalui metode permaian , suatu proses  pembentukan  kepribadian  siswa  dengan memungkinkan siswa dapat menangkap, menggali,  menginternalisasikan  yang  pada dasarnya  dapat  memperkuat   pencapaian  tujuan pembelajaran.  Kemudian  pengkajian  aspek sikap  siswa,  dimana    yang  melibatkan keseluruhan unsur-unsur belajar yang menekankan  pada  domain  afektif  yang  dapat dikembangkan  sebagai    aspek  nilai,  moral  dan norma. Kedua, melalui temuan tersebut ditemui
pula  permasalahan  mendasar  terutama  terkait dengan  strategi  implementasi  kurikulum  tngkat satuan  pendidika.  Artinya  penerapan  model- model  pembelajaran  dalam  upaya  pencapaian kompetensi  dalam  pengajaran  jurisprudensial inkuiri  akan  sangat  ditentukan  oleh  kesiapan baik  guru  maupun  siswa  serta  kondisi lingkungan  sekolah,  kepemimpinan  kepala sekolah  serta  dukungan  guru-guru.  Dari  faktor kurikulum,  penerapan  model  jurisprudensial inkuiri  tersebut  membutuhkan  waktu,  sehingga sangat  memerlukan  kemampuan  guru  untuk merancang  kegiatan-kegiatan  terstruktur  di  luar jam  tatap  muka.  Di  samping  itu,  ketercapaian materi  kurikulum  dapat  diatasi  dengan mengembangkan masalah-masalah secara terintegrated  atau  terpadu  dari  beberapa  pokok bahasan.  Dengan  strategi  tersebut,  dari  hasil analisis ketercapaian kompetensi siswa terhadap materi  kurikulum  berdasarkan  ketiga  aspek dalam  pembelajaran  jurisprudensial  inkuiri menunjukkan  bahwa  target  kurikulum  dapat dicapai,  karena  melalui  proses  pembelajaran yang  dikembangkan  siswa  belajar  secara komprehensif  dan  terintegrasi  melalui  masalah- masalah ataupun tema-tema yang menjadi topik dari  suatu  pokok  bahasan  ataupun  sub  pokok bahasan  yang  termuat  dalam  garis-garis  besar program  pengajaran  pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan (PKn).

## KESIMPULAN
Berdasarkan data hasil penelitian dan hasil analisis,  maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal penting sebagai berikut:
1. Penerapan  model  Jurisprudensial  Inkuiri yang dikembangkan melalui tiga aspek yakni cakupan  masalah,  sikap  siswa  dan  aspek pelaksanaan  penilaian, secara  signifikan efektif  dan  dapat  meningkatkan  evaluasi proses  pada  pengajaran  PKN,  sehingga secara  rasional  siswa  merasa  ada  kepuasan terhadap asumsi-asumsi yang diajukan.
2. Penerapan model
pembelajaran Jurisprudensial Inkuiri dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dipengaruhi oleh sejumlah faktor  yang  determinan.  Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari faktor guru, faktor sistem pembelajaran terutama model pembelajaran  yang  yang  direktif,  faktor
kurikulum,  sistem  sosial,  dan  sistem pendukung  terutama  terkait  dengan  masalah ketersediaan  fasilitas  pelaksanaan  evaluasi proses.
3. Pengembangan  validasi  penilaian  berbasis portofolio secara signifikan dapat memperkuat ketercapaian evaluasi
komprehensif berbasis kompetensi 4. Melalui  penerapan  model  pembelajaran Jurisprudencial  Inkuiri,  maka  dapat  engukur pencapaian tujuan pembelajaran yang  cukup baik,  dimana  terdapat  konsistensi  sikap  dan perilaku  dengan  pertimbangan-pertimbangan untuk pengetesan asumsi
dan penyimpulannya.
5. Implikasi  penerapan  model  pembelajaran Jurisprudensial  Inkuiri  dapat merangkum strategi  pengembangan  kurikulum  tingkat satuan  pendidikan  yaitu  menyangku  guru, lingkungan  sosial  dan  sistem  pendukung lainnya.  Sehingga  secara  teoretik  model pembelajaran jurisprudensial inkuiri ini dapat memperkuat  pencapaian  kompetensi  siswa secara  komprehensif,  sehingga  berpengaruh terhadap evaluasi yang diharapkan.

## SARAN
Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas,  maka  ada  beberapa  saran  yang  dapat dirumuskan  sehubungan dengan pengembangan model  pembelajaran  Jurisprudensial  Inkuiri. Adapun saran-saran sebagai berikut:
1. Pengembangan dan penerapan model pembelajaran  yang  inovatif,  mengisyaratkan perlunya persiapan dan kesiapan guru-guru di sekolah.  Beberapa  aspek  yang  perlu diperkuat  adalah  perlunya  pendidikan  dan latihan bagi guru-guru menyangkut penguasaan  landasan-landasan  dan  asumsi- asumsi teoretik mengenai model pembelajaran Jurisprudensial Inkuiri. 2. Penerapan model pembelajaran jurisprudensial  inkuiri  dapat  membentuk suatu  kemampuan  teknis  dalam  menyusun dan  merencanakan  serta  mengimplementasi model pembelajaran tersebut, dan kemampuan  melakukan  evaluasi  serta mengembangkan langkah-langkah inovatif.
3. Untuk  meningkatkan  kualitas  guru  dapat dilakukan  melalui  kerjasama  kelembagaan
antara  sekolah  dengan  lembaga  pendidikan tenaga  kependidikan  ataupun  melalui  dinas pendidikan nasional di setiap daerah. Wadah Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran  (MGMP) sekaligus  dalam  rangka  diseminasi  model- model penilaian yang inovatif.
4. Untuk lembaga pendidikan tenaga kependidikan  diperlukan  upaya  untuk mengkaji  kembali  kurikulum  sehingga  ada relevansinya  bagi  ketercapaian  kompetensi mengajar sekaligus ketercapaian pelaksanaan evaluasi yang komprehensif

## DAFTAR   KEPUSTAKAAN
Barry  K.  Beyer,  1979,  Teaching  Thinking  in Social Studies, Mcmillan Publishing, New York Benny Yiu Ting, 2002, Teaching Portfolio, Bruce  Joyce,  1995,  Models  of  Teaching, Science Resarch Association, Chihago Charles  Quegley,  2000, Global  Trend  in  Civic Education ,  makalah  pada  Conference  on
Civic  Educatiuon  for  Civil  Society, CICED  and  USIS  Jakarta,  Bandung  16  – 17 Maret 1999. Charlotte Trinquet, 2002, Teaching Portfolio, Cogan  John,  1999,  Developing  the  Civil Society:  The  Role  of  Civic  education, University of Minessota, USA
Donald Ary, Lucy Cheser, 1979, Introduction to
Research in Education, Holt Rinehart and Winston, New York Helen  Barrett,  The  Electronic  Portfolio Development Process, Margareth  Stimmann  Branson,  1998,  The  Role of  Civic  education,  Center  for  Civic
Education, USA
Michael,  2002,  Dasar-dasar  Utama  Praktek
Belajar  Kewarganegaraan,  materi  pada Pelatihan Pelatih Praktek Belajar Kewarganegaraan,  Center  for  Civic Education  Indonesia  Project  bekerjasama dengan  Departemen  pendidikan  nasional, RI, 5-9 Agustus 2002. , Richard  H.  Hersh,  John  Miller,  Glen  Fielding, 1980,  Models  of  Moral  Education, Longman Inc, New York.