Dalam  lapangan  hukum  pidana,  bentuk hukum  pidana  tertulis  di  Indonesia  adalah hukum pidana  yang diatur dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  pidana yang  diatur  diluar  KUHP.  Hukum  pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP merupakan hukum pidana yang telah dikodifikasi yang sebagian terbesar dan aturan- aturannya  telah  disusun  dalam  satu  kitab Undang-Undang yang disebut sebagai Wetboek. Sedangkan  yang  dimaksud  pidana  khusus merupakan seluruh ketentuan pidana yang ada di peraturan  perundang-undangan  di  luar  KUHP yang  didalamnya  mengatur  tentang  sanksi pidana. 3 Hal  ini  sebagaimana  dimaksud  pada pasal  103  KUHP  yang  menyatakan  bahwa “ketentuan-ketentuan  dalam  Bab  I  sampai  Bab VIII  buku  ini  juga  berlaku  bagi  perbuatan- perbuatan  yang  oleh  ketentuan  perundang- undangan  lainnya  diancam  dengan  pidana, kecuali  jika  ditentukan  lain  oleh  undang- undang” 4 .
Pemidanaan terhadap seseorang merupakan konsekuensi  logis  yang  harus  diterima.  Hal  ini menjadi  dasar  untuk  menjatuhkan  pidana  yang menjadi  akibat  hukum  berupa  pidana.  Pidana yang  dijatuhkan  bagaimanapun  merupakan suatu penderitaan yang dirasakan oleh seseorang yang  dikenakan  hukuman  pidana  dan  menjadi tidak  enak  bagi  yang  bersangkutan.  Baik  pada waktu  melaksanakan  hukum  pidana  atau setelahnya  karena  akan  melekat  stigma  di masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai mantan narapidana. Menurut Pauker mengatakan  bahwa  pemidanaan  merupakan masalah  tersendiri  bagi  hukum  pidana.  Ia menyatakan bahwa hukum pidana yang rasional berdasarkan  ptiga  konsep  kejahatan,  kesalahan dan  sanksi  pidana.  Dari  ketiga  hal  tersebut merupakan  pokok  permasalahan  yang  dihadapi oleh hukum pidana secara substantif, yaitu: 5
3 Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana  :  Edisi Revisi , Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm, 17
4 Aturan  Penutup  Pasal  103  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana
5 Herbert  L.  Packer, The  Limits  of  the  Criminal Saction, (Stanford,  California:  Stanford  University  Press 1968), hal. 17
1. Perbuatan yang bagaimana yang ditentukan sebagai tindak pidana;
2. Pembatasan  atau  ukuran-ukuran  apa  yang harus dibuat sebelum seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana; dan
3. Apa yang harus dilakukan terhadap orang- orang  yang  dinyatakan  melakukan  suatu tindak pidana.
Hal  ini  juga  disampaikan  oleh  Leo  Polak sebagaimana  disebutkan  didalam  bukunya  andi hamzah,  hukum  pidana  dibagi  menjadi  3 (tiga) unsur pokok yaitu adanya perbuatan, pertanggungjawaban/kesalahan dan sanksi pidana. 6 Sehingga  dari  ketiga  diatas  dapat dirumuskan  sebagai  perbuatan  apa  saja  yang dilarang,  subyek  hukum  yang  melakukan perbuatan  yang  dilarang  dan  pidana  yang diancamkan  terhadap  subjek  hukum  yang melanggar. 7
Hukum  pidana  Indonesia  menganut  asas legalitas yang berarti segala tindakan/perbuatan pidana  diatur  dalam  undang-undang.  Asas legalitas  dalam  KUHP  Indonesia  dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap  perbuatan  yang  dilakukan  tidak  dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan  perundanng-undangan  yang  berlaku. 8 asas  legalitas  dalam  bahasa  latin  biasa  dikenal asas “ Nullum delictum nulla poena sine praevia lege ”.  Asas  ini  dikenalkan  oleh  dan  Von Feuerbach,  seorang  sarjana  hukum  pidana Jerman. 9 Sehingga  berdasarkan  asas  legalitas, bilamana  suatu  perbuatan  tersebut  dilakukan, namun  tidak  ada  dasar  untuk  menghukum perbuatan  tersebut  atau  tidak  ada  peraturan perundang-undangan  yang  melarang  suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana, tetapi terdapat hal-hal yang dikecualikan  dari  asas  legalitas  tersebut  seperti pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia
6 H.B. Vos, Leerboek van Nederlandsch Strafrecht , H.D. Tjeenk Willink, 1950, hlm 10
7 Sudarto, Hukum  Pidana  dan  Perkembangan Masyarakat , (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal 62
8 Pasal  1  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana
9 Moeljatno, Loc. Cit., hlm 25
(HAM). 10 Dengan  menganut  asas  legalitas, setiap  perbuatan  dan  sanksi  pidana  juga  wajib diatur dalam undang-undang.
Berkaitan tentang sanksi pidana sebagaimana  diatur  dalam  pasal  10  KUHP tentang macam-macam dan jenis sanksi pidana. Terdapat  2  (dua)  )  jenis  sanksi  pidana  diatur dalam    pasal  10  KUHP  yaitu  sanksi  pidana pokok  dan  sanksi  pidana  tambahan.  Adapun yang  termasuk  sanksi  pidana  pokok  meliputi pidana  mati,  pidana  penjara,  kurungan,  denda dan  tutupan. 11 Sedangkan  sanksi  pidana tambahan  antara  lain  pencabutan  hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. 12
Pidana tutupan merupakan bentuk lain dari sanksi  pidana  penjara    yang  mulanya  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1946 tentang  Hukuman  Tutupan 13 yang  kemudian ditambahkan  pada  pasal  10  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  menjadi  bagian  dari jenis  sanksi  pidana  pokok.  Pidana  tutupan merupakan penambahan terhadap pidana pokok yang  didasarkan  pada  undang-undang  tersebut. Tidak  ada  definisi  secara  khusus  yang menjelaskan  tentang  pidana  tutupan  sehingga menurut Andi Hamzah pidana tutupan diperuntukkan  bagi  politisi  yang  melakukan kejahatan  disebabkan  perbedaan  ideologi  yang dianutnya. 14 Pidana  tutupan  menggantikan hukuman  penjara.  Seseorang  yang  dipidana dengan  pidana  tutupan  yaitu  seseorang  yang melakukan  kejahatan  yang  didorong  oleh sesuatu yang patut dihormati sebagaimana yang termaktub  dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  1946  tentang  Hukuman  Tutupan  yang menyatakan bahwa:
10 Di dalam pasal penjelasan Undang-Undang Nomor 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  menyatakan bahwa  Hak  untu  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang berlaku  surut  dapat  dikecualikan  dalam  hal  pelanggaran berat  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  digolongkan  ke dalam kejahatan manusia.
11 Pasal  10  huruf  a  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana
12 Pasal  10  huruf  b  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana
13 Tercatat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 24 Tahun 1946
“ Dalam  Mengadili  orang  yang  melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara,  karena  terdorong  oleh  maksud yang  patut  dihormati,  hakim  boleh menjatuhkan hukuman tutupan ” 15 sehingga,  pelayanan  bagi  seorang  yang dihukum dengan hukuman tutupan berbeda baik segi  tempatnya  dan  caranya 16 ,  seperti  adanya rumah tutupan. Hal tersebut termaktub Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  1946  tentang Hukuman Tutupan yang  menyatakan bahwa:
“ Tempat untuk menjalani hukuman tutupan, cara melakukan hukuman itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan  undang-undang  ini  diatur dalam peraturan pemerintah ”. 17 Perkara  yang  pernah  diputus  dengan hukuman  tutupan  adalah  peristiwa  3  juli  1946 oleh  Mahkamah  Agung  di  Yogyakarta  pada tanggal 27 Mei 1948. 18 Pada peristiwa tersebut, Mr.  Iwa  Kusuma  Sumantri  dkk  dituduh  akan menggulingkan  pemerintahan  yang  sah  secara bersama-sama  dengan Tan  Malaka  dan  kawan- kawan,  sehingga  mereka  dihukum  dengan hukuman  tutupan.  Lebih  lanjut,  hukuman tutupan tidak dijelaskan secara jelas unsur-unsur perbuatan  yang  dapat  dihukum  dengan  pidana tutupan baik di dalam KUHP maupun Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  1946  tentang Hukuman Tutupan.
Sejak  diundangkannya  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  1946  tentang  Hukuman Tutupan  hingga  saat  ini  hanya  sekali  undang- undang  tersebut  diberlakukan  yaitu  pada  saat peristiwa  3  Juli  1946  seperti  dimaksud  diatas. Dengan  berlakunya  Undang-Undang  tersebut hingga saat ini, maka penjatuhan pidana tutupan menjadi  tidak  jelas  dalam  tataran  sanksi pidananya. Dengan tidak ada batasan yang jelas
14 Andi  Hamzah, Hukum  Pidana ,  Sinar  Grafika, Jakarta,  2017 hlm 199
15 pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan
16 H.M  Rasyid  Ariman,  Fahmi  Raghib, Hukum Pidana , Setara Press, Malang, 2015 hlm
17 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan
18 Klinik  Hukum, Mengenai  Hukuman  Tutupan ( Online ), http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c2ee2cbcf4 6/mengenai-hukuman-tutupan (11 juli 2018)
baik  dalam  segi  lamanya  pidana  tutupan, pelaksanaan  pidana  tutupan,  dan  penggunaan atau  penjatuhan  pidana  tutupan  memberikan kekaburan  hukum  terhadap  pembatasan  makna kejahatan  yang  didorong  oleh  maksud  yang patut  dihormati  atau  adanya  motivasi  luhur ( custodia  honesta ).  Bahkan  menurut  sudarto pidana  tutupan  belum  pernah  dijatuhkan  oleh seorang  hakim  pun. 19 sehingga  perlu  kajian terhadap  unsur  perbuatan  yang  dapat  dihukum dengan  hukuman  tutupan  yaitu  kejahatan  yang didorong    oleh  maksud  yang  patut  dihormati. Pada dasarnya, pidana tutupan belum diketahui sejak  diberlakukannya  KUHP  ( Wetboek  van Strafrecht voor Nederlandsch ) Indonesia sebagai salah satu jenis pidana pokok.
Apabila  ditelaah  secara  mendalam  dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman  Tutupan  belum  terlihat  secara gambling alasan atau latar belakang diadakannya  jenis  pidana  tutupan.  Hanya  saja terdapat  dalam  penjelasan  undang-undang tersebut disebutkan bahwa:
Peristiwa-peristiwa
jang terjadi dilapangan politik pada waktu belakangan ini memberi keinsjafan kepada pemerintah bahwa djenis hoekoeman-hoekoman pokok jang  ada  dalam  kitab-kitan  hoekoem pidana  jang  sekarang  berlakoe,  tidaklah lengkap adanja dan tidak poela mencoekoepi keboetoehan . 20 Dari  penjelasan  undang-undang  tersebut dapat dikatakan bahwa pidana tutupan berkaitan erat dengan peristiwa-peristiwa politik pada saat itu.
Dalam perjalanan waktu sejak diberlakukannyaUndang-Undang  Nomor  20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan sampai sekarang  belum  diterapkan  kembali  meskipun sudah  ditambahkan  dalam  KitaB  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Indonesia sebagai  sanksi  pidana  pokok,  sehingga  pidana pokok Tutupan kurang dikenal oleh masyarakat. Oleh  karena  itu  sampai  ada  yang  meragukan
19 Sudarto, Op. Cit ., hal 73
20 H.  Aa, Undang-Undang  Negera  Republik Indonesia.  Jilid  II (1946)  Bagian  A. (Jakarta-Bandung: Neijenhuis & Co. N.V1950), hal 129
kegunaan  dan  manfaat  adanya  pidana  tutupan tersebut. 21
Meskipun demikian adanya, dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional khususnya pembentukan  KUHP  baru  yang  akan  datang, ternyata  masih  terdapat  eksistensi  pidana tutupan  tetap  dipertahankan  sebagai  salah  satu jenis  pidana  pokok  sebagaimana  yang  terdapat dalam  Rancangan  KUHP  Baru  Buku  I  sejak tahun 1982/1983 hingga tahun 2018.
Dalam konsep Rancangan KUHP baru pada pasal  71  ditentukan  bahwa  pidana  tutupan merupakana salah satu jenis pidana pokok selain dari pidana penjara, pidana pengawasan, pidana denda,  dan  pidana  kerja  sosial.  Sedangkan perumusannya  yang  terdapat  pada  pasal  84 Rancangan  KUHP  Baru  hampir  sama  dengan rumusan  yang  terdapat  pada  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  1946  tentang  Hukuman Tutupan  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  pada rumusan  pada  Rancangan  KUHP  Baru  hanya merumuskan kembali ketentuan pidana tutupan tanpa  memberikan  penjelasan  tentang  pidana tutupan tersebut.
Meskipun  demikian,  banyak  ahli  yang mengatakan  bahwa  adanya  pidana  tutupan merupaka modifikasi dari pidana penjara dimana pidana  penjara  selama  ini  telah  mendapatkan banyak kritik-kritik terhadap efektifitas maupun dampak  negatif  yang  ditimbulkan  dari  pidana penjara. Sehingga telah mendorong usaha-usaha para  sarjana  hukum  di  bidang  hukum  pidana untuk  mencari  formulasi-formulasi  alternatif dari  pidana  penjara.  Bahkan  terdapat  gerakan internasional  yang  ingin  menghapuskan  pidana penjara sama sekali sebagaimana yang dicontohkan  oleh  Aliran  Abolisionis  yang dipelopori  oleh  Fillippo  Gramatica  yang  dalam konferensi Internasional  Conference  on  Prison Abolition (ICOPA)  ke-3  di  Montreal  Tahun 1987 telah terjadi pergeseran dari penghapusan pidana  penjara    ( prison  abolition )  menjadi “ penal  abolition ”. Salah satu tokoh dari prison abolition adalah Herman Bianchi yang
21 Han  Bin  Siong ,  Azas-Azas  Hukum  Nasional Dalam  Bidang  Hukum  Pidana (Jakarta:  Tunas  Mekar Murni, 1984) hal 64
menyatakan  bahwa  Lembaga  pidan  apenjara harus  dihapuskan  untuk  selama-lamanya  dan secara menyeluruh tidak sedikitpun bekas yang bisa diambil dari sisi yang gelap di dalam sejarah kemanusiaan. 22
Dengan perubahan paradigma internasional tersebut  diatas  tentunya  sedikit  berpengaruh terhadap  penyusunan  konsep  KUHP  baru.  Hal ini  terlihat  sekali  selektif  dan  limitatif  dalam penggunaan  pidana  penjara  yang  hanya diterapkan  untuk  perbuatan-perbuatan  tertentu yang dinilai cukup berat dan untuk orang-orang tertentu  yang  dipandang  memang  perlu  untuk mendapatkan  pidana  penjara  sebagai  wadah pembinaan dengan sistem pemasyarakatan. 23
Dengan  adanya  pembaharuan  hukum pidana  nasional,  tak  pelak  membicarakan Hukum  Islam  ditengah-tengah  pembaharuan Hukum Pidana Nasional menjadi pusat perhatian karena akan ditujukan pada kedudukan Hukum Islam  dalam  sistem  hukum  Nasional. 24 Sistem hukum  indonesia  yang  merupakan  hasil  dari perkembangan  sejarah  yang  panjang  dalam meraih kemerdekaan Indonesia sehingga menjadi  sistem  hukum  yang  majemuk  dan mempunyai corak dan susunan tersendiri, antara lain sistem hukum adat, sistem hukum islam dan sistem hukum barat.
Dalam sistem hukum islam sendiri, praktek hukum  islam  ( fiqh )  sudah  diterapkan  sejak kehadiran islam pada abad ke tujuh masehi yang dikembangkan  dalam  lingkungan  masyarakat dan  peradilan  islam.  Hamka  mencontohkan fakta berbagai karya ahli hukum islam Indonesia antara  lain Shirat  al-Thullab,  Shirat  al- Mustaqim,  Sabil  al-Muhtadin,  Kartagama, Syainat al-Hukm , dan lain-lain. 25 Akan tetapi hal tersebut  menjadi  sumber  hukum  yang  bersifat doktrin  dan  sistem  fiqh  Indonesia  yang
22 Barda  Nawawi  Arif, Kapita  Selekta  Hukum Pidana , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 33-34. 23 Barda  Nawawi  Arief,  “ Sistem  Pemidanaan Menurut  Konsep  KUHP  Baru  dan  Latar  Belakang Pemikiranny a”  (Bahan  Penataran  Hukum  Pidana Angkatan III, Kupan, 31 Juli-21 Agustus 1989), hal. 8
24 Mara  Sutan  Rambe, Proses  Akomodasi  Hukum Islam  Ke  Dalam  Hukum  Pidana  Nasional ,  (Jurnal; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2014), hlm 2.
25 Mardani: Jurnal Hukum No. 2 Vol 16 April 2009. Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum
berorientasi  pada  ajaran  madzhab.  Penerapan sistem hukum islam pernah diterapkan pada era kesultanan  dan  kerajaan-kerajaan  islam  di Indonesia  yang  sudah  diberlakukan  secara formal,  seperti  peradilan  agama  di  jawa, Mahkamah  Syar’iyah  di  kesultanan  islam sumatera,  peradilan  qadhi  di  kesultanan  banjar dan Pontianak. Kesemuanya merupakan penerapan  sistem  hukum  islam  yang  dilakukan oleh  ulama  yang  memegang  peranan  penting sebagai penasehat dan hakim, namun penerapan tersebut tidak pernah disusun dalam suatu buku hukum  positif  yang  sistematik,  dan  hanya berlaku lokalistik. Sumber hukum yang dipakai adalah  doktrin-doktrin  fiqh. 26 Perkembangan pemikiran  hukum  islam  juga  semakin  maju beriringan dengan perkembangan zaman. Tindak  pidana/kejahatan  dalam  hukum  islam disebutkan jarimah , baik yang berupa kejahatan yang sudah ditentukan dalam alqur’an maupun kejahatan politik.
Persoalan  politik  berjalan  sejajar  dengan perkembangan  sejarah  manusia.  Politik  ibarat sebuah  produk  yang  lahir  begitu  saja  seiring dengan  kompetisi  kehidupan  manusia.  Politik merupakan suatu cara yang harus hadir sebagai media  manusia  merengkuh  harapan. 27 Namun dalam  penelitian  ini  tidak  membahas  masalah pemikiran  politik,  akan  tetapi  lebih  kepada hukuman  kepada  kejahatan  yang  berlatar belakang politik dalam segi kepentingan negara ( state )  bukan  karena  perilaku  politik,  karena secara  objektif  terdapat  dua  hal  yang  menjadi pembahasan dalam studi pemikiran politik yaitu negara  ( state )  dan  perilaku  politik. 28 Dalam sejarah  kebudayaan  islam  banyak  sekali ditemukan  tindak  kekerasan  dan  pelanggaran dalam perilaku politik hal ini terjadi karena salah satu faktor perebutan kekuasaan.
Nasional . law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/2%20Mard ani.pdf  dikutip  dari  Hamka, Antara  Fakta  dan  Khayal “Tuanku Rao” , Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h. 324 26 Ibid, hlm 268
27 Khalid  Ibrahim  Jindan, Teori  Pemerintahan Islam  Menurut  Ibnu  Taimiyah ,  (Jakarta  Rineka  Cipta, 1994), hal v
28 Muhammad Azhar, Filsafat Politik : Perbandingan  Antara  Islam  dan  Barat , (Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 12-14
Pemikir-pemikir Hukum Islam
kontemporer  salah  satunya  Fazlur  Rahman banyak mengeluarkan doktrin hukum khususnya hukum islam tentang bagaimana cara menerapkan hukum yang terkandung dalam Al- qur’an kepada kehidupan sehari-hari. Pemikiran dari  Fazlur  Rahman  ini  disebut  dengan Hemeneutika Double Movement .
Kajian hermeneutika Fazlur Rahman dalam tataran  hukum  di  Indonesia  mempunyai relevansi dalam hal idea moral terhadap hukum- hukum yang terdapat di dalam al-Qur’an. Seperti penerapan  Pasal  362  KUHP  tentang  Pencurian pokok. Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa setiap  orang  yang  memenuhi  dalam  pasal tersebut dihukum dengan pidana penjara paling lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling banyak Sembilan ratus rupiah. Dilihat dari jenis hukumannya,  pidana  penjara  tidak  dikenal dalam  Hukum  Islam,  karena  dalam  Pidana Islam, pelaku pencurian akan dipotong tangannya.  Bentuk  dan  jenis  hukuman  dalam KUHP  tentang  pencurian  dan  Hukum  Islam yang  bersumber  dari  al-Qur’an  tentunya  secara harfiah akan dianggap bertentangan, namun jika dilihat  berdasarkan  teoeri  hermeneutika  Fazlur Rahman maka hukuman tersebut akan sama dan tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  Hukum Islam.
Potong  tangan  bagi  pelaku  pencurian berarti  memotong  kekuasaan  bagi  pelaku pencurian  dan  memberikan  efek  jera,  dan memenjarakan  orang  juga  dapat  diamkanai sebagai  memotong  kekuasaan  bagi  pelaku pencurian,  sehingga  kesamaan  memotong kekuasaan  inilah  dalam  teori  Fazlur  Rahman tersebut  disebut  dengan  idea  moral.  Sehingga konsep  tersebut  juga  dapat  dilakukan  terhadap jenis pidana tutupan yang masih berlaku saat ini di  Indonesia  sebagai bentuk  hukuman  terhadap kejahatan/tindak  pidana  politik  atau  yang berlatar belakang politik.
Oleh karena itu, berkenaan dengan sistem pemidanaan  di dalam KUHP Indonesia
29 A. Mangunhardjana, Isme-Isme dalam Etika: dari A sampai Z, Yogyakarta: Kanisius, 1997
30 Eva  Achjani  Zulfa, Pergeseran  Paradigma Pemidanaan, Bandung,; Lubuk Agung, 2011
menganut  tiga  falsafah  yaitu pertama, falsafah indeterminasi yang menyatakan bahwa hakikatnya  manusia  mempunyai  kehendak untuk melakukan yang salah dan benar sehingga mempunyai konsekuensi terhadap pelaku tindak pidana  adalah  pencelaan  terhadap  moral  dan pengenaan pendeteritaan bagi pelaku kejahatan. Kedua falsafah  determinasi  yaitu  faktor  yang mempengaruhi perilaku manusia untuk melakukan  tindak  pidana. 29 Ketiga, falsafah incapacitation yaitu pembatasan hak-hak untuk bergerak. 30 Ketiga  falsafah  ini  mengarahkan pemidanaan di Indonesia memberikan punishment kepada  pelaku  kejahatan  suatu tindak  pidana.  Sehingga  dalam  menentukan suatu  hukuman  pidana  seperti  Pidana  Tutupan perlu  kiranya  untuk  melihat  dalam  sisi  Hukum Islam dalam nilai-nilai pemidanaan di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan guna melihat keberlakuan  pemidanaan  di  Indonesia  tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan paling tidak mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia yang relegius – nasionalis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Ratio Legis Pengaturan Pidana Tutupan
di Indonesia Secara Filosofis, pengaturan Pidana Tutupan dapat dilihat dalam sisi keadilan hukum materiil.  Keadilan  hukum  materiil  sebenarnya merupakan  suatu  keadaan  keseimbangan  dan keselarasan  yang  membawa  ketenteraman  di dalam  hati  orang,  yang  jika  diganggu  akan mengakibatkan ketidakseimbangan (kegoncangan). 31
Hukum  yang  adil  menurut  Jhon  Rawls harus  memuat  3  (tiga)  hal  pokok  yaitu utilitarianisme klasik, Keadilan Sebagai Fairness, dan  dua  prinsip  keadilan.  Dengan memenuhi ketiga faktor tersebut, maka keadilan hukum dapatlah terpenuhi.
Latar belakang para pelaku peristiwa 3 Juli 1946  bukanlah  orang  biasa  melainkan  mereka adalah  orang  ikut  membantu  memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sehingga utilitarinisme
31 Muhammad  Erwin,  “ Filsafat  Hukum  :  Refleksi terhadap  Hukum  dan  Hukum  Indonesia  (dalam Dimesni  Ide  dan  Aplikasi),  Edisi  Revisi ”,  Depok  : Rajawali Pers, 2011, Hal, 311
yang  muncul  disini  adalah  kebebasan  memilih jalan  untuk  mempertahankan  kemerdekaan. Jalan yang mereka pilih dengan tidak melakukan jalan  perundingan  dengan  para  penjajah, melainkan tetap dengan angkat senjata. Memilih cara/metode tetap mengangkat senjata sebenarnya suatu hal yang sah-sah saja, karena tujuannya adalah memperbaiki nusa dan bangsa. Sehingga hukuman tutupan merupakan ejawantah  dari  mengakui  hak  mereka  untuk memilih  jalan  yang  sesuai  dengan  pikiran mereka  namun  memiliki  tujuan  yang  sama dengan pemerintah yang sah pada saat itu.
Selain  itu,  bentuk  keadilan  yang fairness adalah  tidak  menempatkan  mereka  sebagai terpidana  yang  sama  dengan  terpidana  pada umumnya. Perbuatan mereka terdapat hal yang khusus  yaitu  latar  belakang  mereka  memilih jalan  yang  berseberangan  dengan  pemerintah serta  ide  gagasan  mereka  sebenarnya  bukanlah perbuatan  yang  tercela  ( custodia  honesta ). Sehingga  hak-hak  mereka  yang  dapat  diakui sebagai  pahlawan  perjuangan  kemerdekaan yang melekat pada mereka tetap dihargai.
Para  terpidana  peristiwa  3  Juli  1946 tersebut  juga  mempunyai  posisi  sosial  yang dihormati  oleh  masyarakat  Indonesia,  orang- orang yang ikut memperjuangakan kemerdekaan Indonesia dari bangsa penjajah. Dengan berbeda pemikiran  dan  ide  gagasan  yang  berbeda diharapkan mampu memberikan rasa aman dan merdeka  pada  masyarakat  indonesia  serta kehormatan  masyarakat  indonesia  tetap  terjaga sebagai  masyarakat  yang  hak  asasi  manusia tetap  harus  dijaga  yaitu  sebagai  manusia  yang berkehendak  bebas tanpa ada  paksaan  (dijajah) untuk  menetukan  nasibnya  sebagai  suatu bangsa.  Melihat  keadaan  dan  peristiwa  yang terjadi  terhadap  lapangan  politik,  pantaslah, pembentuk  undang-undang  hukuman  tutupan memperhatikan  hal  tersebut,  karena  mengakui posisi dan latar belakang para terpidana tutupan sebagai  manusia  yang  patut  dihormati  dan menganggap  jenis  pidana  yang  terdapat  pada
32 Muhammad  Yamin, Sapta  Darma ,  Bukittinggi- Jakarta-Medan: NV, Nusantara : 1956, Hal 32
KUHP  tidak  adil  apabila  dikenakan  kepada mereka yang dipidana dengan pidana tutupan.
Secara  sosiologis,  Pada  saat  karir  politik Sjahrir  akan  naik,  Sjahrir  berpikiran  bahwa harus  ada  yang  perlu  diperhitungkan  seorang tokoh politik lainnya. Tokoh tersebut menurutnya  bernama  Tan  Malaka.  Tampaknya Sjahrir  tidak  mengabaikan  peran  dari  Tan Malaka, hal ini berdasarkan pidato politik Dwi- Tunggal Soekarno-Hatta pada tanggal 1 Oktober 1945 yang berjudul “Amanat Kami” dinyatakan bahwa  apabila  Dwi-Tunggal  berhalangan, makam  pimpinan  perjuangan  kemerdekaan diteruskan  oleh  Tan  Malaka,  Iwa  Kusuma Sumantri, Sjahrir, dan Wongsonegoro. 32 Meskipun  testamen  politik  tersebut  kemudian hari menjadi hangat dan akhirnya dicabut. Dari isu testamen tersebut nampaknya merugikan Tan Malaka.  Namun,  adanya  testamen  politik tersebut dapat dilihat begitu besarnya pengaruh Tan Malaka di kalangan elit politik pada saat itu.
Pada  dasarnya  pandangan  Tan  Malaka tentang  Revolusi  sangat  bertolak  belakang dengan pandangan Sjahrir. Menurut Tan Malaka perombakan masyakarat Indonesia hanya dapat dilakukan dengan cara Revolusi. Revolusi yang kehendaki  oleh  Tan  Malaka  adalah  Revolusi total.  Artinya  revolusi  tersebut  tidak  hanya mengusir  penjajah  dari  Bumi  Nusantara  akan tetapi  bangsa  harus  merdeka  100%  (seratur persen)  baik  secara  politik  ,  budaya,  ekonomi bahkan  mental.  Sehingga  sisa-sisa  kebudayaan feodalisme  harus  dihapus.  Revolusi  total  dapat terjadi  dan  berhasil  apabila  massa  dapat digerakkan,  ada  organisasi  yang  kuat  dan  ada pimpinan  revolusi.  Strategi  revolusi  Tan  Mala meliputi tiga  aspek  yaitu  politik,  ekonomi,  dan militer.  Melalui  tiga  strategi  tersebut  bangsa Indonesia  akan  mampu  mengadakan  revolusi jangka  panjang  dan  pada  akhirnya  akan  keluar sebagai  pemenang.  Ide  Tan  Mala  tentang Revolusi sangat berpengaruh terhadap kalangan pemuda  dan  masyarakat,  sehingga  Tan  Mala muncul  sebagai  alternatif  baru  dalam  revolusi
yang  sangat  jauh  berbeda  dengan  Sjahrir  yang lebih mengutamakan Diplomasi. 33
Berdasarkan hal tersebut diatas, peristiwa 3 Juli  1946  merupakan  serangkaian  peristiwa politik yang berpuncak pada tanggal 3 Juli 1946 yaitu  perbedaan  pendapat  atau  jalan  oleh pejuang  kemerdekaan  dalam  memperjuangkan dan  mempertahankan  Kemerdekaan  Indonesia. Perbedaan tersebut terjadi antara Kubu Pemerintahan yaitu Sutan Sjahrir yang didukung oleh  Presiden  Soekarno  dan  Wakil  Presiden
Mohammad Hatta yang memilih jalan Diplomasi untuk memperjuangkan dan mempertahankan  kemerdekaan  Indonesia  dan Kubu Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan  Malaka,  R.P  Soedarsono  yang  memilih langkah  Revolusi  Total  dengan  mengangkat senjata  serta  menggunakan  3  (tiga)  langkah politik  yaitu  Politik,  Ekonomi  dan  Militer. Berdasarkan  ide  atau  gagasan  tersebut.  Tan Malaka,  R.P.  Soedarsono  dkk  yang  memilihi langkah  Revolusi  Total  ditangkap  karena dianggap  akan  menggulingkan  pemerintahan yang  sah  dengan  dugaan  melanggar  ketentuan Pasal 107 KUHP.
Adapun dasar yuridis pembentukan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1946  antara lain Pasal 20 ayat (1), Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Maklumat  Wakil  Presiden Nomor  X  tertanggal 16 Oktober 1945.
2. Makna  “Perbuatan  yang  terdorong karena  maksud  yang  patut  dihormati” sebagai unsur Pidana Tutupan
Bahwa  sejak  dilakukan  penangkapan terhadap  para  tersangka  pemberontakan  Tan Malaka,  R.P.  Soedarsono  dkk  dilakukan penahanan  hingga  tahap  persidangan.  Dalam persidangan perkara 3 Juli 1946, terlihat bentuk kekuasaan  hakim  dalam  menentukan  kejahatan politik  dalam  para  terdakwa  peristiwa  3  Juli 1946. Dalam persidangan, Jaksa Agung Tentara para  terdakwa  secara  bersama-sama  didakwa telah  melakukan  makar  terhadap  pemerintahan yang  sah  dengan  cara-cara  yang  melanggar huku.  Akan  tetapi  dalam  pertimbangan  hukum
33 Alfian, op.cit ., hal 176
Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili perkara tersebut menyatakan sebagai berikut: a. Bahwa perbuatan-perbuatan yang
dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana telah  dimaksud  pada  surat  dakwaan  yaitu melanggar  ketentuan  Pasal  107  KUHP yaitu makar dengan maksud menggulingkan  Pemerintahan  yang  sah. Akan  tetapi,  karena  perbuatan  tersebut tidak  berhasil,  maka  perbuatan  tersebut hanya merupakan percobaan untuk menggulingkan pemerintah yang sah;
b. Bahwa  yang  dimaksud  dalam  Pasal  107 KUHP sangat berbahaya bagi keselamatan dan  keamanan  negara,  maka  setiap perbuatan  yang  dilakukan  dengan  niat untuk menggulingkan pemerintah yang sah, baik  kecil  atau  ringan  dampaknya,  harus tetap  dijatuhi  pidana,  bahkan  baru  dalam tahap  persiapan  untuk  menggulingkan pemerintahan  yang  sah  sudah  dapat dipidana  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 110 KUHP;
c. Dari  hasil  pemeriksaan  di  muka  sidang, tidak  cukup  bukti  untuk  mempersalahkan para  terdakwa  yaitu  Sajuti  Melik,  Pandu Kartawiguna, Surip Suprastio, R.P Supadmo  Surjodningrat,  SUmantoro,  R. Djojopranoto  dan  Marlan dalam  kejahatan tersebut,  sehingga  terhadap  mereka  harus dibebaskan;
d. Dari  hasil  pemeriksaan  di  muka  sidang, para  terdakwa  Mayor  Jenderal  R.P Soedarsono,  Muhammad  Yamin,  Ahmad Subardjo,  Iwa  Kusuma  Sumantri,  R. Buntaran Martoatmodjo, Sundoro Budhyarto Martoatmodjo, dan Muhammad Saleh  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan makar dengan maksud menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) KUHP;
e. Bahwa  terhadap  Mayor  Jenderal  R.P. Soedarsono dan Muhammad Yamin terbukti  pula  secara  sah  dan  meyakinkan sebagai pemimpin dalam kejahatan
tersebut,  sehingga  memenuhi  pula  unsur- unsur  dalam  ketentuan  Pasal  107  ayat  (2) KUHP;
f. Untuk  menetapkan  hukuman  bagi  para terdakwa  yang  terbukti  bersalah,  perlu diperhatikan hasil dan akibat dari perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan  serta maksud  atau  motif  dari  perbuatan- perbuatan  tersebut,  yaitu  bahwa  usaha untuk  menggulingkan  pemerintah  tidak tercapai, pertumpahan daerah tidak terjadi, kecuali  dua  orang  yang  meninggal  yaitu pengawal Menteri Pertahanan Amir
Sjarifuddin  gugur,  dan  maksud  para terdakwa  adalah  untuk  memperbaiki  nasib nusa  dan  bangsa.  Berdsarkan  maksud perbuatan terdakwa tersebut yang sekaligus merupakan
keadaan-keadaan yang
meringankan para terdakwa, maka Mahkamah berpendapat telah cukup alasan untuk  mempergunakan  pidana  tutupan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946  tentang  Hukuman  Tutupan  terhadap para terdakwa;
g. Terhadap  tiga  orang  terdakwa  yang  tidak dapat dihadirkan di muka sidang pengadilan  yaitu  terdakwa  Adam  Malik, Ibnu Parna dan Chaerul Saleh, Mahkamah tidak  memperoleh  cukup  bukti  untuk mempersalahkan  terdakwa  Adam  Malik dan  Ibnu  Parna,  sehingga  mereka  harus dibebaskan.  Sedangkan  bagi  terdakwa Chaerul  Saleh,  Mahkamah  tidak  dapat mengambil keterangannya di muka sidang, sehingga  untuk  perkara  terdakwa  ini ditunda sampai hari yang ditetapkan dengan perintah kepada Jaksa Tentara Agung untuk menangkap  dan  menghadapkan  terdakwa ke  sidang  Mahkamah  Tentara  Agung selekas mungkin. 34
Adapun dalam putusannya, Majelis Hakim yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  3  Juli 1946 memutuskan:
34 Chidir  Ali, Yurisprudensi  Indonesia  Tentang Hukum  Pidana  Tentara (Bandung:  Bina  Cipta,  1982) Hal. 119-153
a. Membebaskan  terdakwa-terdakwa  Sajuti
Melik, Pandu Kartawiguna, Surip
Suprastio,  Sumantoro,  R.  Djojopranoto, R.P.  Supadmo  Surjodiningrat  dan  Marlan, karena tidak terbukti kesalahannya;
b. Mempersalahkan terdakwa Mayor Jenderal R.P.  Soedarsono  dan  Muhammad  Yamin melakukan  kejatahan  berupa  memimpin percobaan untuk menggulingkan pemerintah  yang  sah  dan  menghukum mereka  dengan  pidana  tutupan,  masing- masing selama empat tahun dipotong masa tahanan;
c. Mempersalahkan terdakwa Ahmad
Subardjo,  Iwa  Kusuma  Sumantri,  R. Sundoro  Budhyarto  Martoatmodjo,  dan Muhammad  Saleh  melakukan  kejahatan percobaan untuk menggulingkan pemerintah  yang  sah  dan  menghukum mereka  dengan  pidana  tutupan  yaitu Ahmad  Subardjo  dan  Iwa  Kusuma Sumantri  selama  tiga  tahun,  R.  Sundoro Budhyarto Martoatmodjo selama tiga tahun enam  bulan,  R.  Buntaran  Martoatmodjo selama  dua  tahun  dan  Muhammad  Saleh selama dua tahun enam bulan yang masing- masing dipotong masa tahanan. 35
Dari  putusan  Mahkamah  Tentara  Agung diatas,  apabila  diperhatikan  ada  beberapa  hal yang bisa ditarik poin penting berkaitan tentang hakim  menjatuhkan  pidana  tutupan  terhadap peristiwa 3 Juli 1946, antara lain:
a. Dalam  memutus  perkara  kejahatan  politik adalah  merupakan  subjektifitas  hakim berdasarkan  keyakinan  hakim  terhadap bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang dihadirkan di muka persidangan;
b. Bahwa  di  dalam  pertimbangan  hukum, Majelis  Hakim  mengemukakan  bahwa maksud  dari  perbuatan  para  terdakwa adalah untuk “memperbaiki nasib nusa dan bangsa”,  yang  dalam  hal  ini  yaitu memperjuangkan  kemerdekaan  bangsa Indonesia sepenuhnya, sehingga perbuatan
35 Ibid, Hal 154-155
para  terdakwa  terkandung  maksud  yang mulia dan patut dihormati;
c. Bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan  dan  menilai  dampak, hasil  atau  akibat  dari  perbuatan  para terdakwa  yaitu  bahwa  usaha  untuk menggulingkan pemerintah yang sah tidak tercapai  dan  tidak  terjadi  pertumpahan darah.
d. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  hukum Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan mengadili  perkara  3  Juli  1946,  perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  1946  tentang Hukum  Tutupan  yaitu  dalam  mengadili orang  yang  melakukan  kejahatan  yang diancam  dengan  hukuman  penjara  karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati,  hakim  boleh  menjatuhkan hukuman  tutupan.  Maksudnya  adalah perbuatan  para  terdakwa  tidak  dilakukan dengan  cara-cara  keji,  sehingga  para terdakwa tidak dapat dipersamakan dengan penjahat biasa, yang berarti pula tidak tepat apabila  dijatuhi  pidana  penjara.  Sehingga pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim tersebut  cukup  beralasan  dan  sudah  sesuai dengan  ketentuan  yang  dimaksud  dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1946 tentang Hukuman Tutupan.
Selanjutnya,  pertimbangan  hukum  Majelis Hakim  tentang  perbuatan  para  terdakwa  yang menyatakan  bahwa  perbuatan  terdakwa  untuk “memperbaiki  nasib  nusa  dan  bangsa”,  yang dalam hal ini yaitu memperjuangkan kemerdekaan  bangsa  Indonesia  sepenuhnya, sehingga  perbuatan  para  terdakwa  terkandung maksud  yang  mulia  dan  patut  dihormati merupakan  penjelasan  Majelis  Hakim  terhadap motif  para  terdakwa  yang  kemudian  Majelis Hakim  penjatuhkan  Hukuman  Tutupan  kepada para terdakwa.
36 Oemar Seno Adji, Hukum Pidana Pengembangan , Erlangga: 1985, Hal 74
3. Pidana Tutupan Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur

## Rahman
Sebagaimana  yang  perlu  diketahui,  bahwa pidana  tutupan  sejak  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  1946  tentang Hukuman  Tutupan  hingga  ditambahkan  dalam jenis pidana pokok pasal 10 huruf a angka 5 oleh BPHN  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  diberlakukan  hanya  sekali  yaitu  pada peristiwa  3  Juli  1946.  Ketidak  populeran penjatuhan pidana tutupan sebagai pidana pokok ternyata  sudah  pernah  dipermasalahkan  oleh Oemar Seno Adji pada salah satu topik Seminar Hukum  Nasional  I  tahun  1963  di  Jakarta, menurut  Oemar  Seno  Adji,  yang  saat  itu  juga sebagai pemrasaran menyatakan bahwa sekalipun “ custodia honesta ”  ini  telah mendapatkan  perhatian  di  beberapa  negara, namun  selama  suatu  sistem  “ open  prison ” termasuk dalam salah satu kemungkinan, maka pelaksanaan  pidana  tutupan  itu  diragukan kemanfaatannya meskipun pada  akhirnya Oemar  Seno  Adji  pemberikan  pernyataannya yang sebaliknya yang menyatakan bahwa pidana tutupan  yang  dinamakan custodia  honesta merupakan  suatu  pidana  yang  dijatuhkan  atas pertimbangan-pertimbangan yang dapat dihormati  dan  yang  di  Indonesia  masih memerlukan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Ia merupakan jenis pidana baru yang patut mendapat tempat dalam KUHP yang terkodifisir. 36
Berdasarkan pada bagian sebelumnya telah dinyatakan,  lahirnya  Pidana  tutupan  tidak terlepas dari kondisi politik Indonesia yang tidak seperti  peristiwa    3  Juli  1946  sehingga  dapat dikatakan bahwa pidana tutupan memang untuk tindak pidana yang terjadi di lapangan politik.
Menurut Hazewinkel Suringa, suatu perbuatan  termasuk  tindak  pidana  politik ditentukan berdasarkan 4 (empat) teori, yaitu: a. Teori Objektifitas atau teori Absolut
Menurut  teori  ini,  tindak  pidana  politik ditujukan  kepada  negara  dan  berfungsinya lembaga-lembaga negara.
b. Teori Subyektif atau teori relatif Teori ini mengatakan bahwa secara umum setiap  perbuatan  pidana  umum  yang berlatar  belakang  politik  dan  mempunyai tujuan  politik  dikatakan  tindak  pidana politik.
c. Teori Predomian Teori ini membatasi teori dari subyektifitas atau  relatif.  Bahwa  suatu  perbuatan  dapat dikatakan  sebagai  tindak  pidana  politik dilihat  hal  yang  dominan  dalam  suatu perbuatan.  Apabila  yang  dominan  adalah tindak  pidana  umum,  maka  tindak  pidana tersebut  tidak  dapat  dikatakan  sebagai tindak pidana politik.
d. Teori political Incidence .
Teori mengemukakan bahwa harus melihat perbuatan  yang  dianggap  merupakan bagian  dari  kegiatan  politik,  apabila  suatu perbuatan  merupakan  bagian  dari  suatu kegiatan  politik  maka  perbuatan  tersebut dapat  dikatakan  sebagai  tindak  pidana politik.
Melihat  ketentuan  dalam  pidana  dalam KUHP dan diluar KUHP yang mengatur tentang kejahatan  politik  seperti  makar  dan  tindakan subversi, Indonesia menganut teori Objektif atau absolut sehingga pidana yang dijatuhkan adalah pidana  penjara    yang  merupakan  pidana perampasan  kemerdekaan.  Pidana  tutupan sebenarnya  juga  menerapkan  perampasan kemerdekaan, akan tetapi terhadap pelaku yang dijatuhi  pidana  tutupan  diberi  keistimewaan berupa  tidak  di  kurung  dalam  satu  ruangan seperti  penjara  namun  di  Rumah  Tutupan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan. Rumah  tutupan  berada  dibawah  pengawasan
37 Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  3  ayat  (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan yang menyatakan:
Pasal 3 ayat (1) Urusan umum dan pengawasan tertinggi atas Rumah Tutupan dipegang oleh Menteri Pertahanan, sedang urusan
menteri  pertahanan  untuk  urusan  umum  dan pengawasan tertinggi sedangakan untuk pengawasan  sehari-hari  dipegang  oleh  Kepala Bagian  Kehakiman  Tentara  dari  Menteri Pertahanan. 37 Dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  8  Tahun  1948  tentang  Rumah  Tutupan dikatakan  berbeda  dengan  penjara  pada umumnya  karena  dalam  peraturan  tersebut diatur mengenai Pekerjaan dan Hadiah Pekerjaan Orang-Orang Tutupan (Pasal 13-Pasal 18),  Pemeliharaan  kesehatan  orang-orang hukuman  tutupan  (Pasal  29-32),  Makanan, pakaian dan tempat tidur orang-orang hukuman tutupan  (Pasal  33-39)  dan  perbaikan  nasib orang-orang tutupan (Pasal 40-Pasal 43).
Pemberlakuan khusus atau istimewa terhadap terpidana tutupan menurut Maro Anoel termasuk  ke  dalam custodia  honesta atau perlakuan  tersendiri  dalam  lembaga-lembaga pemasyarakatan  yang  ditinggalkan  setelah perang  dunia  ke-2.  Menurutnya,  perundang- undangan  yang  datang  kemudian  mengenai tindak  pidana  politik  berfokus  pada  menjamin perlindungan  terhadap  kehidupan  negara,  pada umumnya  tidak  lagi  membatasi  sanksi-sanksi pidana terhadap kegiatan seseorang yang dengan kekerasan  berusaha  menggulingkan  suatu pemerintahan. 38
Pemberian  perlakuan  istimewa  terhadap terpidana  yang  dijatuhi  pidana  tutupan  karena menurut  Barda  Nawawi  memposisikan  pidana tutupan sebagai salah satu pembaharuan pidana atau  bentuk  modifikasi  terhadap  tindak  pidana politik  yang  dipidana  pidana  tutupan,  suatu perbuatan  harus  terdorong  oleh  maksud  yang patut dihormati ( custodia honesta ). Hal ini juga sejalan  dengan  Konsep  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  yang  menghindari  pidana  perampasan kemerdekaan  berupa  pidana  penjara  sehingga harus  memunculkan  alternatif  lain  untuk menjatuhkan pidana. 39
dan pengawasan sehari-hari dipegang oleh Kepala Bagian Kehakiman Tentara dari Menteri Pertahanan.
38 Oemar  Seno  Adji, Hukum-  Hakim  Pidana (Jakarta : Erlangga, 1969), Hal 136-137
39 Hasil  wawancara  pribadi  Prof.  Barda  Nawawi Arief,  Guru  Besar  Universitas  Diponegoro,  dan  Tim
Hal ini apabila dikaitkan dengan tema yang penulis lakukan penelitian yaitu tentang pidana tutupan,  pidana  tutupan  ditujukan  bagi  pelaku kejahatan  politik  yang  perbuatannya  karena terdorong  oleh  maksud  yang  patut  dihormati seperti mencakup untuk memperbaiki nusa dan bangsa.  Perbedaan  ini  tentunya  tidak  hanya dilakukan pada masa lalu akan tetapi setiap saat pasti  dan  akan  terus  ada  yang  namanya perbedaan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  pidana tutupan ini, peneliti menggunakan pendekatan/atau  analisis  teori  hermeneutika double movement Fazlur Rahman untuk melihat bagaimana  penerapan  kejahatan  politik  dimasa yang akan datang .
Dalam  teori  Fazlur  Rahman  tersebut, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menggunakan  metode  sosio-historis  (landasan sosiologis) lahirnya suatu sanksi atau hukuman. Lahirnya  pidana  tutupan  tidak  bisa  lepas  dari peristiwa 3 Juli 1946.
Latar belakang terjadinya peristiwa tersebut adalah  terdapat  ketidak  sepahaman  dengan langkah yang diambil oleh pemerintah yang sah yaitu  Presiden  Soekarno  dan  Sjahrir  sehingga Tan Malaka mengumpulkan orang-orang seperti Muhammad Yamin, Iwa Koesoemantri dkk dan membentuk wadah Persatuan Perjuangan untuk mendukung gagasan Tan Malaka yang bertujuan untuk merdeka 100% yaitu dengan mengangkat senjata  agar  penjajah  pergi  dari  nusantara, berbeda  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  yang sah  yang  dikomandoi  oleh  Sutan  Syahrir  dan didukung  penuh  Presiden  dan  Wakil  Presiden Soekarno-Hatta dengan cara perundingan.
Perbedaan pandangan inilah yang melatarbelakangi ketidaksepahaman antara kelompok  oposisi  yang  dipimpin  oleh  Tan Malaka,  R.P  Soedarsono  dkk  dan  Sjahrir  yang didukung  Soekarno  dalam  mengusir  penjajah untuk meraih kemerdekaan dan mempertahankan  kemerdekaan.  Perbuatan  Tan Malaka, R.P Soedarsono dkk sebagai ide pokok gagasan  tidaklah  dianggap  sebagai  hal  suatu yang tercela karena pemikiran Tan Malaka, R.P
Penyusun  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana
Soedarsono dkk adalah berjuang dan mempertahankan  kemerdekaan  Indonesia, akan tetapi cara yang dilakukan oleh Tan Malaka, R.P Soedarsono  dkk  dengan  menyusun  Maklumat Nomor  2, Nomor 3, Nomor 4 dan Nomor 5 yang nantinya  akan  disampaikan  kepada  Presiden Soekarno  untuk  diminta  persetujuannya  agar ditandatangani.    Kejadian  tersebut  menurut pemerintah  merupakan  suatu  hal  yang  dapat membahayakan  Indonesia  yang  baru  saja merdeka.  Sehingga  Pemerintah  memutuskan bahwa  tindakan  Tan  Malaka,  R.P  Soedarsono dkk  merupakan  pemberontakan.  Akan  tetapi melihat  latar  belakang  para  pelaku  peristiwa  3 Juli  1946  dan  jenis  pidana  yang  terdapat  di dalam KUHP tidak mencukupi untuk menghukum  orang-orang  yang  dianggap  juga berjasa  dalam  mempertahankan  kemerdekaan Indonesia  dan  sebagai  orang  yang  mempunyai tujuan  memperbaiki  nusa  dan  bangsa  sehingga dibentuklah  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.
Langkah  kedua yaitu  menangkap  Idea moral  yang  merupakan  gagasan  utama  dari pemikiran Fazlur Rahman dalam pidana tutupan adalah karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati berupa gagasan yang bersifat ide yang bukan  merupakan  perbuatan  yang  tercela  dan hina  dan  merupakan  tujuan  yang  mulia  yaitu untuk memperbaiki nusa dan bangsa. Sehingga pidana tutupan tujuannya adalah mengasingkan pemikiran  tersebut  dari  masyarakat  agar masyarakat  tidak  terpengaruh  oleh  pemikiran- pemikiran  yang  dapat  mengakibatkan  stabilitas keamanan  dan  politik  bangsa  dan  negara Indonesia terancam.
Sehingga  patutlah  pidana  tutupan  yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan tidak detail dan tidak  ada  batasan-batasan  berkaitan  dengan kriteria  suatu  perbuatan  karena  terdorong  oleh maksud  yang  patut  dihormati  ( Custodia Honesta )  seperti  karena  alasan  memperbaiki nusa  dan  bangsa,  sehingga  dapat  menjadi landasan  bagi  hakim  untuk  memutus  suatu
perkara/tindak  pidana  yang  dilandasi  oleh perbuatan yang dapat dihormati.
Tetapi  landasan-landasan  sosilogis  seperti diatas,  sangat  sulit  terjadi  pada  masa  sekarang dan  yang  akan  datang,  orang-orang  tersebut mempunyai tujuan mulia dan perilaku mulia dan tetap  berpegang  teguh  pada  Pancasila  dan Pembukaan ( preambule ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mengkhianati  dan  mencoba  merubah  dasar negara dan bangsa Indonesia. Jika diamati lebih jauh, perbuatan mereka hanya berbeda langkah politik  dalam  mempertahankan  kemerdekaan Indonesia  bukan  langkah  untuk  merubah  dasar negara.
Oleh karena itu, berdasarkan analisis diatas, pidana  tutupan  ditinjau  dari  teori  hermeneutika double movement Fazlur Rahman tidak ditemukan  kesamaan  idea  moral  dari  peristiwa terdahulu dan kedepan. Pertama , latar belakang diundangkannya  pidana  tutupan  karena  terjadi peristiwa  di  lapangan  politik  yang  dilakukan oleh  para  pejuang  kemerdekaan,  yang  saat  ini tentu  orang-orang  seperti  mereka  sudah  tidak ada  lagi. Kedua, langkah  politik  mereka  masih tetap  berpegang  teguh  pada  Pancasilan  dan Preambule  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia,  sehingga  langkah  politik mereka bukan merubah dasar negara akan tetapi bagaimana  tetap  mempertahankan  kedaulatan negara.  sehingga  menurut  penulis,  berdasarkan kedua  dasar  diatas,  mencantumkan  kembali pasal  –pasal  tentang  pidana  tutupan  di  dalam Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana tidak mempunyai landasan filosofis dan sosiologis  yang  kuat,  sehingga  bisa  dipastikan, jika pidana tutupan tetap diberlakuan akan tidak berguna  ( useless ),  oleh  sebab  itu,  sebaiknya pidana  tutupan  mencabut  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukum Tutupan dan  tidak  perlu  di  berlakukan  kembali  dalam hukum pidana Indonesia.

## KESIMPULAN
1. bahwa  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun
1946 tentang Hukuman Tutupan mengandung  landasan  filosofis  keadilan terhadap  para  terpidana  peristiwa  3  Juli
1946.  Secara  sosiologis,  diundangkannya Undang-Undang tersebut karena perbedaan ide/gagasan dari antara Sutan Syahrir yang didukung  oleh  Pemerintah  yang  saha dengan  Tan Malaka,  R.P.  Soedarsono  dkk sehingga  mereke  dianggap  melanggar ketentuan  pasal  170  KUHP  tentang menggulingkan pemerintah.
2. Bahwa  makna  perbuatan  yang  terdorong karena  maksud  yang  patut  dihormati sebagai unsur tambahan dari pidana makar
Pasal 107 KUHP adalah untuk mempertahankan nusa dan bangsa.
3. Pidana  tutupan  dalam  perspektif  teori Hermeneutika Double  Movement Fazlur Rahman  tidak  ditemukan  idea  moral  dari peristiwa  sekarang  dan  masa  yang  akan datang  sehingga  pidana  tutupan  tidak diperlukan lagi.

## REFERENSI
Buku:
Aa  H.,  1950, Undang-Undang  Negera Republik  Indonesia.  Jilid  II (1946)
Bagian A. Jakarta-Bandung: Neijenhuis &
Co. N.V
Adji  Oemar  Seno,  1985, Hukum  Pidana Pengembangan , Erlangga. 1969, Hukum- Hakim Pidana , Jakarta : Erlangga, Ali  Chidir,  1982, Yurisprudensi  Indonesia Tentang Hukum Pidana Tentara , Bandung: Bina Cipta,
Arif  Barda  Nawawi,  2003, Kapita  Selekta Hukum  Pidana ,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti 1989, Sistem Pemidanaan Menurut Konsep KUHP Baru dan Latar Belakang Pemikiranny a,  Bahan  Penataran  Hukum Pidana  Angkatan  III,  Kupan,  31  Juli-21
Agustus 1989
Ariman  H.M  Rasyid,  Fahmi  Raghib,  2015,
Hukum Pidana , Setara Press, Malang,
Asikin  H.  Zainal,  2011, Pengantar  Ilmu Hukum, Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo Persada,
Azhar  Muhammad,  1997, Filsafat  Politik  : Perbandingan  Antara  Islam  dan  Barat , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
Erwin  Muhammad,  2011, Filsafat  Hukum  : Refleksi  terhadap  Hukum  dan  Hukum Indonesia  (dalam  Dimesni  Ide  dan Aplikasi), Edisi Revisi ”, Depok : Rajawali Pers,
Hamzah  Andi,  2017, Hukum  Pidana ,  Sinar Grafika,  Jakarta,    Jindan  Khalid  Ibrahim, 1994, Teori Pemerintahan Islam Menurut  Ibnu  Taimiyah ,  Jakarta  Rineka Cipta,
Mangunhardjana  A.,  1997, Isme-Isme  dalam
Etika:  dari  A  sampai  Z, Yogyakarta: Kanisius Moeljatno,  2008, Asas-Asas Hukum Pidana : Edisi Revisi , Jakarta, Rineka Cipta, Packer,  Herbert  L.,  1968, The  Limits  of  the Criminal  Saction, Stanford,  California:
Stanford University Press Vos  H.B.,  1950, Leerboek  van  Nederlandsch Strafrecht , H.D. Tjeenk Willink Rambe  Mara  Sutan,  2014, Proses  Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana
Nasional ,  Jurnal;  Fakultas  Syariah  dan Hukum UIN Jakarta Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan  Masyarakat , Bandung:
Sinar Baru
Siong  Han  Bin , 1984, Azas-Azas  Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Pidana , Jakarta: Tunas Mekar Murni,
Yamin  Muhammad,  1956, Sapta  Darma , Bukittinggi-Jakarta-Medan: NV, Nusantara. Zulfa Eva Achjani, 2011, Pergeseran
Paradigma Pemidanaan, Bandung,; Lubuk Agung,

## Website:
Klinik Hukum, Mengenai Hukuman Tutupan ( Online ), http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50 c2ee2cbcf46/mengenai-hukuman-tutupan (11 juli 2018)

## Perturan Perundang-Undangan:

## Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia