Volume 24 No 1, Januari 2022
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas
Analisis Sistem Penatausahaan Belanja Operasi Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Dewi Sartika 1 , Fitrah Mulyani 2 , Andre Ilyas 3
Fakultas Ekonomi Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas Padang 1.2 Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang 3 dsartika775@gmail.com 1

## ABSTRACT
This study was conducted to analyze how the operating expenditure administration system at the regional financial agency of West Sumatra province was in accordance with the regulation of the Minister of Home Affairs number 77 of 2020. The research method carried out in this study wa a qualitative  descriptive  study,  while  the  data  collection  techniques  used  library  research, documentation  and  interviews.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  was  found  that  regional financial  agency  of  the  province  of  West  Sumatera  has  carried  out  and  operating  expenditure administration  system  in  accordance  with  the  applicable  money  regulations.  As  well  as  in submitting  operating  expenses  using  documents  that  have  been  determined,  namely  a  letter  of provision of funds, a letter of request for direct payment, a letter of order to pay, and a warrant for disbursmenet of funds.
Keywords: administration, operating expenditure, system

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Sistem Administrasi Belanja Operasional pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  77  Tahun  2020.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  deskriptif  kualitatif.  Sedangkan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  studi kepustakaan, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Badan Keuangan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  telah  menerapkan  Sistem  Administrasi  Belanja Operasional  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Demikian  pula  dalam  pengajuan  Belanja Operasional menggunakan dokumen yang telah ditentukan yaitu Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat  Permintaan  Pembayaran  Langsung  (SPP-LS),  Surat  Perintah  Membayar  (SPM-LS),  dan Surat Perintah untuk Penyaluran Dana (SP2D-LS).
Kata kunci : penatausahaan, belanja operasi, sistem

## PENDAHULUAN
Pemerintah daerah saat ini dituntut untuk  lebih  mempersiapkan  diri  dan mampu  mengantisipasi  sedini  mungkin segala  kemungkinan  yang  akan  terjadi dalam persaingan yang datang dari dalam negeri  maupun  luar  negeri.  Negara dengan wilayah yang luas membutuhkan sistem  pemerintahan  yang  baik.  Sistem
ini  sangat  diperlukan  setidaknya  untuk dua hal, yaitu: pertama sebagai alat untuk melaksanakan pelayanan publik di berbagai  daerah  dan  kedua  sebagai motivasi  bagi  masyarakat  lokal  untuk berpartisipasi  aktif  dalam  menentukan arah  dan  cara  mengembangkan  standar hidup  mereka  sendiri  sejalan  dengan
peluang  dan  tantangan  yang  dihadapi dalam koridor kepentingan nasional.
Asas  desentralisasi  yang  dianut
oleh pemerintah Indonesia, yang
memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi  daerah  untuk  mengurus  daerah, diwujudkan  dengan  mengatur  distribusi dan  pemanfaatan  sumber  daya  nasional serta  perimbangan  keuangan  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah,  mengurangi  disparitas  antar daerah.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  bukan  hanya  merupakan keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah,  tetapi  yang  lebih  penting, pemerintah  daerah  dapat  mengurus rumah tangganya sendiri secara profesional,  memanfaatkan  sumber  daya yang  dimiliki  daerah  dan  mengelola keuangan  daerah  secara  efisien  dan efektif.
Penyelenggaraan  otonomi  daerah dilaksanakan
dengan memberikan
otonomi yang seluas-luasnya dan profesional kepada daerah, yang diwujudkan  dengan  mengatur,  berbagi, dan  memanfaatkan  kemajuan  teknologi dan  ilmu  pengetahuan  sehingga  tersedia data  dan  informasi  yang  dapat  dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat, tepat dan akurat.  dengan  aman.  Salah  satunya adalah pelaksanaan prosedur administrasi keuangan daerah. Penatausahaan
keuangan berkepentingan untuk mengendalikan  pelaksanaan  anggaran dan belanja daerah,
mengingat kewenangan yang telah diberikan melalui penetapan  menjadi  peraturan  daerah  dan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang. Hal ini erat kaitannya dengan tugas  pokok  Bendahara  yang  berada  di
Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) dan  Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan Daerah (SKPKD).
Penatausahaan  keuangan  daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari  Pengelolaan  Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Uraian penyelenggaraan keuangan daerah meliputi: (a) asas umum penyelenggaraan  keuangan  daerah,  (b) pelaksanaan administrasi keuangan daerah, (c) administrasi pendapatan, (d) administrasi pengeluaran.
Belanja daerah adalah semua arus kas  yang  keluar  dari  kas  daerah. Penatausahaan  pengeluaran  dilakukan oleh  bendahara  pengeluaran  SKPD  dan bendahara pengeluaran SKPKD dengan menggunakan  dokumen  berupa  Surat Permintaan  Pembayaran  (SPP),  Surat Perintah  Pembayaran  (SPM),  Surat Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D)  baik UP,  GU,  maupun  TU  dan  LS,  Nota Pencairan  Dana  (  NPD),  dan  bukti pengeluaran  lainnya  yang  sah.  Pada akhir  bulan,  bendahara  pengeluaran membuat SPJ untuk pengeluaran administrasi  dan  fungsional  paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Pemerintah  daerah  pada  setiap awal tahun anggaran menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)  yang  merupakan  gambaran penerimaan  dan  pengeluaran  daerah selama  satu  tahun  anggaran  dalam pengelolaan
keuangan daerah.
Selanjutnya pelaksanaan anggaran memerlukan  prosedur  yang  sesuai dengan  dokumen  yang  ditentukan, pertanggungjawaban  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  atas  pengelolaan keuangan  daerah  untuk  jangka  waktu satu tahun. Belanja daerah atau pengeluaran  pemerintah  daerah  dalam
anggaran belanja daerah (APBD)
merupakan  salah  satu  faktor  pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Belanja  daerah  dalam  rangka
mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri atas urusan wajib,  urusan  pilihan,  dan  urusan  yang penanganannya berada pada bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama  antara  pemerintah  daerah. pemerintah  dan  pemerintah  daerah  atau antar  pemerintah  daerah  diatur  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (Purnomo, 2009:40). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  belanja daerah terdiri dari empat jenis, yaitu: (a) Belanja Operasional, (b) Belanja Modal, (c)  Belanja  Tidak  Diharapkan,  dan  (d) Transfer pengeluaran.
Belanja operasional adalah belanja anggaran  untuk  kegiatan  sehari-hari pemerintah  daerah  yang  memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasional terdiri dari belanja pegawai, belanja  barang  dan  jasa,  belanja  bunga, belanja  subsidi,  belanja  hibah,  dan belanja bantuan sosial. Dalam akuntansi pemerintah  Indonesia,  beban  usaha dapat diartikan sebagai pengeluaran kas, yang  mengurangi  ekuitas  pada  tahun anggaran dan tidak akan dapat diperoleh kembali oleh pemerintah. Di Pemerintah,  Badan  Keuangan  Daerah, biaya operasional telah ditetapkan dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  untuk  membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu tahun anggaran. Mencermati berjalannya sistem akuntansi pengeluaran operasional di suatu pemerintah daerah sangat penting untuk melihat  transparansi  atau  dengan  kata lain  informasi  keuangan  yang  terbuka dan  jujur  kepada  publik.  Masyarakat
berhak  mengetahui  secara  terbuka  dan menyeluruh tanggung jawab pemerintah dalam  mengelola  sumber  daya  yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan  serta  mengetahui peruntukan uang yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian Wonggo,  dkk  (2017)  dengan  judul penelitian tentang analisis sistem administrasi  belanja  langsung  pada Pemerintah Kabupaten Minahasa
Selatan (Studi  Kasus pada Dinas Sosial Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi)  dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Minahasa  Selatan  selaku  SKPD  telah melaksanakan  tata  cara  administrasi belanja langsung, dokumen yang digunakan  untuk  menyusun  laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan penyampaiannya sudah sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku, hal  ini  berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011 dan  sistem  administrasi  belanja  LS sudah memadai. Meskipun masih terdapat  kendala  yang  dihadapi  oleh Dinas  Sosial,  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan dalam melaksanakan Permendagri  Nomor  21  Tahun  2011, seperti  kesalahan  pencatatan,  prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan.
Badan Keuangan  Daerah Provinsi Sumatera  Barat  merupakan  lembaga yang  berkedudukan  sebagai  Satuan Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah (SKPKD)  dan  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD).  Badan  Keuangan
Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki  peran  yang  sangat  penting dalam mengelola pendapatan dan belanja  daerah  di  Provinsi  Sumatera
Barat. Peran tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam pencapaian  pendapatan  daerah  yang tinggi,  terutama  untuk  mengoptimalkan
pendapatan  daerah  dan  pengelolaan keuangan  yang  efektif  dan  efisien sehingga  dapat  dipertanggungjawabkan secara profesional.
Untuk meningkatkan akuntabilitas
dan menghindari segala bentuk penyelewengan, penggelapan,
penggelapan  dan  pemborosan  aset negara terhadap uang tunai, maka sistem dan  prosedur  yang  telah  ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah dan tertuang  dalam  undang-undang  dan peraturan  terkait  seperti  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  2020 menjelaskan  tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan sebagai pedoman dasar dalam
pengelolaan  keuangan  baik  penerimaan maupun pengeluaran kas.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ini menggantikan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang sebelumnya  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2011 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Perbaikan  ini  dilakukan  untuk  menjaga tiga  pilar  pengelolaan  keuangan  daerah yang baik, yaitu
transparansi,
akuntabilitas, dan partisipatif.
Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera  Barat  telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan  Keuangan  Daerah  sejak tahun  2020  hingga  sekarang.  Dari  hasil wawancara  dengan  Kepala  Bagian
Perbendaharaan Pengeluaran
pada Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi Sumatera  Barat  mengatakan  bahwa dalam melaksanakan sistem administrasi belanja operasional harus mengacu pada peraturan  yang  telah  diatur  dalam Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020.
Namun  sejauh  mana  penatausahaan belanja operasional pada Badan Keuangan  Daerah  Provinsi  Sumatera Barat dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, mengingat peraturan perundang-
undangan tersebut baru digunakan pada tahun 2020.

## METODE PENELITIAN
Jenis dan Sumber Data Jenis  data  yang  digunakan  adalah data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur  dalam  skala  numerik,  metode penyajian  datanya  adalah  deskriptif (Kuncoro,  2014:  145).  Sumber  data penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dan data  primer.  Data  sekunder  berupa gambaran  umum,  visi,  misi,  struktur organisasi,  uraian  tugas  pokok,  dan fungsi  serta  dokumen,  prosedur,  dan informasi  tentang  Sistem  Administrasi
Belanja Operasional pada Badan Keuangan  Daerah  Provinsi  Sumatera Barat. Data primer diperoleh dengan cara mewawancarai narasumber yang dianggap  mampu  memberikan  informasi yang akurat tentang topik yang diteliti. Metode Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  beberapa  metode  yang digunakan sebagai  sarana untuk mencari informasi  yang  berkaitan  dengan  materi pelajaran
Metode  pertama  adalah  studi literatur,  metode  ini  dapat  diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan melakukan studi tinjauan terhadap buku, literatur,  catatan,  dan  laporan  yang  ada hubungannya  dengan  masalah  yang sedang dipecahkan (M. Nazir, 1998:111). Dalam  metode  ini,  penulis  melakukan studi  kepustakaan  dengan  mempelajari dan  memahami  buku-buku dari berbagai sumber  perpustakaan  beserta  jurnal- jurnal  terkait  yang  terkait  dengan permasalahan  dalam  pembahasan  ini. Dan membandingkan temuan di lapangan
dengan  Permendagri  Nomor  77  Tahun 2020.
Metode kedua adalah dokumentasi,  metode  ini  merupakan suatu  cara  untuk  memperoleh  informasi dan  data  berupa  buku,  arsip,  dokumen, angka tertulis dan gambar berupa laporan dan  informasi  yang  dapat  menunjang penelitian  (Sugiyono,  2015:329).  Dalam metode ini, penulis melakukan dokumentasi melalui
pengambilan gambar dan dokumen terkait seperti Surat Penyediaan Dana (SPD), SPP-LS, SPM- LS, dan SP2D.
Metode ketiga adalah wawancara, merupakan  suatu  metode  pengumpulan data dengan menanyakan sesuatu kepada seseorang  yang  menjadi  informan  atau responden (Afifuddin, 2009:131). Dalam metode wawancara ini penulis mendapatkan  informasi  secara  langsung dengan  mewawancarai  Bapak  Andri Yovianda,  SE,  MM  selaku  Kepala Bendahara  Pengeluaran  pada  Badan Keuangan  Daerah  Provinsi  Sumatera Barat.
Metode Analisis Data Metode deskriptif yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode pembahasan masalah yang bersifat deskriptif, mendeskripsikan membandingkan  suatu  data  atau  situasi dan  menggambarkan  serta  menjelaskan suatu  situasi  sedemikian  rupa  sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penulis mengidentifikasi  prosedur  administrasi yang  berlangsung  di  SKPD,  serta dokumen  yang  digunakan  sehubungan dengan komponen belanja operasional di
Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera  Barat  mulai  dari  penerbitan SPD-LS, Pengajuan SPP- LS, Penerbitan SPM-LS,  hingga  penerbitan  SP2D-LS.
Setelah mengidentifikasi prosedur administrasi yang berlangsung di SKPD, penulis  akan  menganalisis  kesesuaian Sistem Administrasi Belanja Operasional pada  Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi
Sumatera  Barat  yang  telah  dilaksanakan oleh  Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi Sumatera  Barat  dengan  Menteri  Dalam Negeri.  Peraturan  Menteri  Nomor  77 Tahun  2020  tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Penatausahaan Belanja Operasi  berdasarkan  Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
Sistem  penyelenggaraan  SKPD merupakan  rangkaian  komponen  dalam pencatatan  pendapatan  dan  belanja daerah  secara  tertib,  sistematis  dan kronologis  selama  satu  tahun  anggaran. Penatausahaan  pada  tingkat  satuan  kerja perangkat  daerah  (SKPD)  dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan  Keuangan  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (PPK-SKPD),  Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran  serta  pembantu  bendahara pengeluaran apabila diperlukan.
Dalam sistem administrasi belanja operasional pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan  sesuai  dengan  mekanisme Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020 dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya masing-masing. Sistem administrasi belanja  operasional  yang  telah  diatur dalam  Permendagri  Nomor  77  Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) SPD  adalah  surat  kuasa  yang diterbitkan oleh BUD/BUD yang menyatakan  tersedianya  dana  di  Kas Umum  Daerah  untuk  melaksanakan kegiatan  sebagai  dasar  penerbitan  SPP. SPD  disusun  oleh  Kuasa  BUD  dan disampaikan kepada PPKD untuk ditandatangani.  Berdasarkan  Pasal  135
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun 2019  menegaskan  bahwa  dalam  rangka
kepengurusan,  PPKD  menerbitkan  SPD dengan memperhatikan:
a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah
b. Ketersediaan  dana  di  Kas  Umum Daerah
c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran  yang tercantum dalam DPA SKPD.
Terkait  hal  tersebut  di  atas,
Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut :
a. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran  sesuai  kebutuhan  SKPD atau unit SKPD setiap periodik.
b. Untuk pembayaran pengeluaran
kebutuhan  tanggap  darurat  bencana, konflik  sosial,  dan  atau/  kejadian  luar biasa,  PPKD  selaku  BUD  dapat melakukan perubahan SPD atau dokumen  yang  dipersamakan  yang bersumber dari anggaran yang ditetapkan  pada  DPA-SKPD  yang menyelenggarakan fungsi SKPKD.
c. PPKD  selaku  BUD  dapat  melakukan perubahan SPD apabila terdapat
kondisi sebagai berikut :
1) Ketersediaan  dana  pada  RKUD yang  tidak  sesuai  perkiraan penerimaan dalam anggaran kas.
2) Perubahan  jadwal  pelaksanaan sub  kegiatan  akibat  keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
3) Perubahan  SPD  menjadi  dasar permintaan pembayaran berikutnya.
d. Penyusunan  dan  penerbitan  SPD memuat  informasi,  aliran  data,  serta penggunaan  dan  penyajian  dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Langkah-langkah dalam Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
Bendahara  pengeluaran  terlibat dalam pembuatan dan penerbitan permohonan penerbitan SPD yang dilampiri  dengan  bukti  dan  jumlah permintaan anggaran belanja yang
diperiksa  oleh  Pejabat  Pelaksana  Teknis (PPTK) untuk menyiapkan bukti pendukung berupa surat pernyataan. nota pengeluaran  anggaran  belanja  untuk pelaksanaan kegiatan dan penandatanganan surat permohonan beserta lampirannya. Setelah ditandatangani  oleh  PPTK  kemudian dokumen  diserahkan  kepada  Pengguna Anggaran  untuk  diperiksa  kembali  dan ditandatangani surat permohonan penerbitan  SPD  beserta  lampirannya, bendahara pengeluaran mengajukan permohonan penerbitan SPD yang ditunjukkan  kepada  Bendahara  Umum Daerah (BUD) sebagai syarat diterbitkannya  SPD.  Surat  permohonan disampaikan dengan melampirkan lampiran  DPA-SKPD  yang  memuat rekening  anggaran  operasional.  Setelah itu  surat  permohonan  penerbitan  SPD ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Ketua Pelaksana selaku pengguna  anggaran  yang  selanjutnya akan  menerbitkan  SPD  adalah  PPKD. Kebijakan Penerbitan SPD adalah:
a. SPD  disesuaikan  dengan  kebutuhan SKPD periode tertentu yang ditetapkan dalam  Anggaran  Kas  Pemerintah daerah.
b. BUD  dapat  menerbitkan  SPD  untuk pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial bersumber  dari  DPA-SKPD  dari perubahan SPD periode berjalan.
c. SPD  dapat  diubah  jika  ketersediaan dana  tidak  sesuai  dengan  perkiraan penerimaan  kas  perubahan  karena adanya pengeluaran kebutuhan darurat, dan  perubahan  atas  dasar  permintaan pembayaran berikutnya.
2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Berdasarkan SPD atau dokumen
lain  yang  dipersamakan  dengan  SPD, maka  langkah  selanjutnya  bendahara pengeluaran adalah menyampaikan Surat Permintaan  Pembayaran  (SPP)  kepada
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui Unit PPK-SKPD/PPK- SKPD. Permintaan pembayaran
dilakukan  oleh  Bendahara  Pengeluaran atau  Pembantu  Bendahara  Pengeluaran yang merupakan proses awal pembayaran oleh  Pemerintah  Daerah  kepada  Pihak Terkait  serta  proses  penetapan  rekening pengeluaran. Proses
permintaan pembayaran berisi informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen secara  elektronik.  SPP  yang  dapat diajukan  oleh  Bendahara  Pengeluaran terdiri dari:
a.SPP Uang Persedian (SPP-UP) b. SPP Ganti Uang (SPP-GU)
c.SPP Tambah Uang (SPP-TU)
d. SPP Langsung (SPP-LS) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran : a. Gaji dan tunjangan
b. Kepada  pihak  ketiga  atas  pengadaan barang dan jasa
c. Kepada  pihak  ketiga  lainnya  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengajuan SPP-LS disertai dengan  berbagai  kelengkapan  sesuai dengan  jenis  pengajuannya  berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengajuan Permintaan Pembayaran  LS  ini  didokumentasikan dalam SPP-LS yang terdiri atas : a. Ringkasan SPP-LS
b. Rincian belanja yang diajukan pembayarannya  sampai  dengan  sub rincian objek
c. Pihak  ketiga  berkewajiban  untuk menyampaikan  kode e-billing untuk pembayaran  atau  penyetoran  pajak secara eloktronik kepada PPTK.
Langkah-langkah dalam Pengajuan Surat Permintaan  Pembayaran  LS  Gaji  dan Tunjangan
Adapun  langkah-langkah  dalam pengajuan  permintaan  pembayaran  LS Gaji  dan  Tunjangan  adalah  sebagai berikut :
a. PPTK  menyiapkan  rekapitulasi  daftar gaji  dan  tunjangan  sebagai  dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan Tunjangan.
b. Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan harus dilengkapi dengan :
1) Daftar  perubahan  data  pegawai  yang ditandatangani  oleh  pejabat  sesuai kewenangan.
2) Salinan dokumen pendukung perubahan  data  pegawai  yang  telah dilegalisasi  oleh pejabat yang
berwenang meliputi :
a) Gaji induk
b) Gaji susulan
c) Kekurangan gaji
d) Gaji terusan
e) SK CPNS
f) SK PNS
g) SK kenaikan pangkat
h) SK jabatan
i) Kenaikan gaji berkala
j) Surat pernyataan pelantikan
k) Surat  pernyataan  melaksanakan tugas
l) Daftar keluarga
m) Foto kopi surat nikah
n) Foto kopi akte kelahiran
o) Surat  keterangan  pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji p) Surat keterangan masih
sekolah/kuliah
q) Surat pindah
r) Surat kematian
c. Kelengkapan dokuemen di atas disesuaikan  dengan  peruntukannya. Selanjutnya Bendahara pengeluaran  memverifikasi  rencana belanja gaji dan tunjangan berdasarkan  rekapitulasi  daftar  gaji dan tunjangan dan dokumen pendukung dengan langkah antara lain sebagai berikut :
1) Meneliti  dokumen  DPA  untuk memastikan  bahwa  belanja  gaji dan tunjangan yang akan diajukan
tidak melebihi sisa anggaran.
2) Meneliti  dokumen  SPD  terkait untuk  memastikan  dana  untuk belanja  gaji  dan  tunjangan  yang akan diajukan telah disediakan.
3) Meneliti  validitas  perhitungan dokumen daftar gaji.
4) Setelah  diverifikasi,  Bendahara Pengeluaran menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan Tunjangan yang didokumentasikan  dalam  SPP-LS Gaji  dan  Tunjangan  kepada  PA (Pengguna Anggaran) melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berdasarkan SPD. Langkah-langkah dalam Pengajuan Surat Permintaan pembayaran LS Barang dan Jasa Adapun  langkah-langkah  dalam pengajuan permintaan pembayaran  LS  Barang  dan  Jasa antara lain adalah sebagai berikut : a. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara  Pengeluaran  Pembantu menyiapkan SPP-LS Pengadaan Barang  dan  Jasa  dengan  mengacu kepada  berita  acara  dan  dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan yang dimaksud antara lain :
1) Dokumen kontrak
2) Berita acara pemeriksaan
3) Berita acara kemajuan pekerjaan
4) Berita acara penyelesaian pekerjaan 5) Berita  acara  serah  terima  barang dan jasa
6) Berita acara pembayaran
7) Surat jaminan bank
8) Surat referensi/keterangan bank
9) Jaminan  pembayaran  dari  bank yang sama dengan bank RKUD
10) Surat  pernyataan  kesanggupan dari  pihak  lain/rekanan  untuk menyelesaikan  pekerjaan  seratus persen  sampai  dengan  berakhir masa kontrak. 11) Dokumen lain yang dipersyaratkan  untuk  kontrak- kontrak  yang  dananya  sebagian atau  seluruhnya  bersumber  dari penerusan  pinjaman/hibah  luar negeri. Untuk kelengkapan dokumen  pengadaan  di  atas disesuaikan  dengan  kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan  barang  dan  jasa  yang dilakukan. b. Setelah  itu  Bendahara  Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu memverifikasi rencana belanja  pengadaan  barang  dan  jasa dengan langkah antara lain:
1) Meneliti  dokumen  SPD  terkait untuk  memastikan  dana  untuk belanja pengadaan barang dan  jasa yang akan diajukan telah disediakan. 2) Meneliti  dokumen  DPA  untuk memastikan bahwa belanja pengadaan  barang  dan  jasa  yang akan  diajukan  tidak  melebihi  sisa anggaran.
3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan  atas  tagihan  pihak ketiga,  Berita  Acara  Serah  terima (BAST),  dan  dokumen  pengadaan barang dan jasa.
c. Setelah diverifikasi, Bendahara
Pengeluaran  menyiapkan  pengajuan permintaan pembayaran LS Pengadaan  Barang  dan  Jasa  yang didokumentasikan dalam SPP-LS
Pengadaan  Barang  dan  Jasa  kepada PA/KPA  melalui  PPK-SKPD/PPK- Unit SKPD.
d. Bendahara  Pengeluaran  mengajukan pesetujuan  permintaan  pembayaran LS  Pengadaan  Barang  dan  Jasa
tersebut  kepada  PA/KPA  melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD.
Langkah-langkah dalam Pengajuan Permintaan Pembayaran LS kepada Pihak Ketiga Lainnya
Adapun  langkah-langkah  dalam pengajuan  permintaan  pembayaran  LS kepada  Pihak  Ketiga  Lainnya  adalah sebagai berikut :
a. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara  Pengeluaran  Pembantu menyiapkan  SPP-LS  kepada  pihak ketiga lainnya dan dokumen pendukung lainnya.
b. Besaran  pengajuan  SPP-LS  kepada pihak  ketiga  lainnya  sesuia  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dihitung berdasarkan keputusan kepala daerah dan atau/dokumen pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran.
c. Bendahara Pengeluaan atau Bendahara  Pengeluaran  Pembantu memverifikasi  rencana  pembayaran kepada  pihak  ketiga  lainnya  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  dengan  langkah antara lain :
1) Meneliti  dokumen  DPA  untuk memastikan  bahwa  pembayaran kepada  Pihak  Ketiga  lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  yang  akan diajukan  tidak  melebihi  sisa anggaran.
2) Meneliti  dokumen  SPD  terkait untuk  memastikan  dana  untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan
yang akan diajukan telah disediakan.
3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan berdasarkan keputusan Kepala Daerah
dan/atau  dokumen  pendukung lainnya. d. Setelah diverifikasi, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran  Pembantu  mengajukan Permintaan  LS  kepada  Pihak  Ketiga lainnya yang didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya. e. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara  Pengeluaran  Pembantu mengajukan  persetujuan  permintaan pembayran  LS  pihak  ketiga  lainnya tersebut  kepada  PA/KPA  melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD.
3. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Perintah Membayar adalah kewenangan yang dimiliki oleh Pengguna Anggaran  untuk  belanja  yang  telah dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar  didahului  dengan  proses pengungkit belanja oleh PPK SKPD yang segera setelah pengakuan belanja tersebut.  Proses  perintah  membayar seluruh  informasi,  aliran  data,  serta penggunaan  dan  penyajian  dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Perintah pembayaran yang diajukan oleh Pengguna  Anggaran  kepada  SPM  yang dibuat oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD sebelumnya setelah melakukan penyempurnaan dan keabsahan pengajuan  pembayaran.  Adapun  jenis SPM terdiri atas :
a) SPM Uang Persediaan (SPM-UP)
b) SPM Ganti Uang (SPM-GU)
c) SPM Tambah Uang (SPM-TU)
d) SPM  Langsung  Gaji  dan  Tunjangan (SPM-LS)
e) SPM  Langsung  Pengadaan  Barang dan Jasa (SPM-LS)
f) SPM  Langsung  Pihak  ketiga  lainnya (SPM-LS)
Langkah-langkah dalam Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Adapun  langkah-langkah  dalan Penerbitan  Surat  Perintah  Membayar
(SPM-LS)  antars  lain  adalah  sebagai berikut :
a. Berdasarkan  pengajuan  SPP-LS  oleh Bnedahara Pengeluaran atau Bendahara  Pengeluaran  Pembantu yang  dilengkapi  dengan  dokumen- dokumen pendukungnya, PPK- SKPD/PPK-Unit  SKPD  melakukan verifikasi dengan langkah berupa :
1) Meneliti  dokumen  DPA  untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran.
2) Meneliti  dokumen  SPD  untuk memastikan  bahwa  danan  untuk belanja terkait telah disediakan.
3) Meneliti  kelengkapan  dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem.
4) Meneliti  keabsahan  dokumen- dokumen pendukung.
5) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya.
b. Apabila  terdapat  ketidaklengkapan atau  ketidaksesuaian  maka  PPK- SKPD atau PPK-Unit SKPD meminta perbaikan atau
penyempurnaan kepada  Bendahara  Pengeluaran  atau
Bendahara  Pengeluaran  Pembantu paling  lambat  1  (satu)  hari  sejak diterimanya SPP-LS.
c. Apabila dalam verifikasi sudah
dinyatakan  lengkap  dan  sah,  PPK-
SKPD/PPK-Unit  SKPD  menyiapkan pengajuan SPM-LS yang telah didokumentasikan  dalam  draft  SPM- LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA.
d. Pengguna  Anggaran/Kuasa  Pengguna Anggaran memandatangani dan menerbitkan  SPM-LS  paling  lama  2 (dua)  hari  sejak  proses  verifikasi dinyatakan  lengkap  dan  sah  untuk
disampaikan  kepada  Kuasa  BUD, dilengkapi dengan :
1) Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA. 2) Surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
e. Penerbitan  SPM-LS  dapat  dilakukan dengan menerapkan ETP yang dicetak dan  dikirim  secara  online  dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.
4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS)
Surat  Perintah  Pencairan  Dana dibuat  oleh  BUD  untuk  mengeluarkan sejumlah  uang  dari  RKUD  berdasarkan SPM  yang  diterima  dari  PA/KPA.  Surat perintah pembayaran kepada pihak terkait ditujukan kepada bank operasional mitra kerja  untuk  mencairkan  dana  di  RKUD dengan  tujuan  pihak-pihak  terkait  sesuai dengan  jenis  SPM  dan  SPP  yang diajukan. Proses penerbitan surat perintah menerbitkan  dana  untuk  mengakses informasi,  alira  data,  serta  penggunaan dan  penyajian  dokumen  yang  dilakukan secara elektronik.
Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD dilakukan untuk membayar belanja yang menjadi beban APBD melalui mekanisme giralisasi. mekanisme giralisasi adalah mekanisme pembayaran non tunai melalui perbankan dengan cara melakukan  pembayaran  kepada  pihak yang  berhak  menerima  melalui  rekening dari  kas  daerah  kepada  rekening  yang berhak menerima.
Kuasa BUD
menerbitkan  SP2D  sesuai  dengan  SPM yang  diajukan  oleh  pengguna  anggaran yaitu  SP2D  untuk  uang  persediaan (SP2D-UP),  SP2D  untuk  mekanisme tambah  uang  (SP2D-TU),  dan  SP2D untuk  mekanisme  pembayaran  langsung (SP2D-LS), serta SP2D untuk mengganti uang  (SP2D-GU)  diterbitkan  kepada rekening bendahara pengeluaran.
Sedangkan  SP2D-LS  diterbitkan  kepada pihak ketiga.
Langkah-langkah dalam Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D-LS)
Adapun  langkah-langkah  dalam penerbitan surat perintah pencairan dana
(SP2D-LS)  antara  lain  adalah  sebagai berikut :
a. Kuasa  BUD  menerbitkan  SP2D-LS yang diterima dari Pengguna
Anggaran yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
b. Penerbitan SP2D-LS dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
c. Dalam  rangka  penerbitan  SP2D-LS, Kuasa BUD berkewajiban untuk :
1) Meneliti  kelengkapan  SPM  yang diterbitkan  oleh  PA/KPA  berupa surat  pernyataan  tanggung  jawab PA/KPA.
2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan  atas  beban  APBD  yang tercantum dalam perintah pembayaran.
3) Menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan.
4) Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.
d. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D- LS  yang  diajukan  PA/KPA apabila :
1) Tidak  dilengkapi  surat  pernyataan tanggung jawab PA/KPA.
2) Pengeluaran  tersebut  melampaui pagu.
e. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM-LS  dalam  hal  SP2D-LS  tidak diterbitkan  paling  lambat  1  hari terhitung sejak diterimanya SPM-LS.
f. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan  lengkap,  Kuasa  BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D- LS.
Pihak-pihak yang terkait dalam
Belanja Operasi Berdasarkan  Permendagri  Nomor
77 Tahun 2020 adapun pihak-pihak yang terkait  dalam  belanja  operasi  adalah sebagai berikut :
a) Kuasa  Bendahara  Umum  Daerah (BUD)
Kuasa  Bendahara  Umum  Daerah (BUD) merupakan pejabat yang diberi kuasa  untuk  melaksanakan  tugas sebagai bendahara umum daerah.
b) PPKD PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan  Daerah  adalah  Kepala Satuan  Kerja Pengelola Keuangan  Daerah  (SKPKD)  yang mempunyai tugas   melaksanakan pengelolaan  APBD  dan  bertindak sebagai bendahara umum daerah.
c) Pengguna Anggaran PA  atau  Pengguna  Anggaran  adalah pejabat pemegang  kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan  fungsi SKPD yang dipimpinnya. d) PPK-SKPD PPK-SKPD atau Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha  keuangan  pada  SKPD  sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD.
e) PPTK
PPTK  atau  Pejabat  Pelaksana  Teknis
Kegiatan adalah Pejabat   pada  unit SKPD  yang  melaksanakan  satu  atau beberapa kegiatan  dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
f) Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,  menatausahakan,  dan
mempertanggungjawabkan  uang  untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka  pelaksanaan ABPD pada SKPD. Analisis Kesesuaian Sistem Penatausahaan  Belanja  Operasi  pada Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Permendagri  Nomor  77  Tahun 2020 Berikut adalah analisis kesesuaian  antara  Sistem  Penatausahaan Belanja  Operasi  pada  Badan  Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Tabel 1 Analisis Penerapan Sistem Penatausahaan Belanja Operasi pada
Badan Keuangan Daerah Provinsi

## Sumatera Barat
Penerapan Sistem Penatausahaan Belanja Operasi oleh Bendahara Pengeluaran
Analisis kesesuaian dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Penerbitan SPD (LS) Dalam hal ini, PPKD memiliki tugas untuk  menerbitkan  SPD  dan  telah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Pengajuan SPP (LS) Penerbitan SPM (LS) SPP pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dikelompokkan menjadi SPP UP/TU/GU/LS.  Untuk  mekanisme Belanja  Operasi  pada  Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dibagi menjadi : 1) SPP-LS Gaji dan Tunjangan, 2) SPP- LS  Barang  dan  Jasa,  3)SPP-LS Belanja  bunga,  belanja  subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial  yang  mana  telah  sesuai berdasarkan  Permendagri  Nomor 77 Tahun 2020. Waktu  pelaksanaan  penerbitan SPM  yaitu  diterbitkan  paling lambat  2  hari  sejak  SPP  diterima dan  telah  sesuai  berdasarkan Permendagri  Nomor  77  Tahun 2020. Penerbitan SP2D (LS) Penerbitan  SP2D  paling  lama  2 (dua) hari sejak SPM diterima dan sesuai  berdasarkan  Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Sumber  : Hasil  wawancara  dengan  Kepala Bidang Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Berdasarkan  hasil  wawancara secara  langsung  dengan  Bapak  Andri Yovianda,  SE,  MM  selaku  Kepala  pada
bagian  bendahara  pengeluaran  Badan Keuangan  Daerah  Provinsi  Sumatera Barat.  Pertanyaan  yang  penulis  ajukan adalah  pertanyaan  berdasarkan  sistem penatausahaan  belanja  operasi  pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera  Barat  yang  telah  ditetapkan dalam  peraturan  yang  saat  ini  berlaku yaitu  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  77  Tahun  2020.  Kemudian narasumber  (bendahara  pengeluaran) menjawab  sesuai  dengan  praktik  yang sesungguhnya dilakukan, sehingga penulis  bisa  menganalisis  bagaimana sistem yang telah diterapkan pada Badan Keuangan  Daerah  Provinsi  Sumatera Barat. Setelah penulis melakukan wawancara  terhadap  subyek  penelitian, adapun hasilnya adalah sebagai berikut :
a) Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
Dari hasil penelitian yang diperoleh, sistem  penerbitan  Surat  Penyediaan
Dana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi  Sumatera  Barat  adalah sebagai berikut : 1) Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD setelah menerima DPA-SKPD  dan  anggaran  kas SKPD.  Kuasa  BUD  menyiapkan rancangan SPD berdasarkan
DPA-SKPD  dan  anggaran  kas pemerintah  daerah.  Rancangan
SPD  yang  dibuat  itu  akan  berisi jumlah  penyediaan  dana  yang dibutuhkan. Dokumen DPA- SKPD  dan  dokumen  Anggaran Kas diteliti kelengkapannya apakah sudah lengkap atau belum. Jika sudah lengkap maka diterbitkan  dokumen  Rancangan SPD  tersebut  dan  diserahkan kepada  Pejabat  Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD). 2) Dokumen rancangan SPD diperiksa  kembali  apakah  sudah sesuai,  jika  sudah  sesuai  maka
diotorisasi oleh PPKD dan menjadi dokumen SPD. 3) Setelah PPKD mengotorisasi rancangan SPD, PPKD menyerahkan SPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. 4) Pengguna  Anggaran  mengajukan dokumen  SPD  dan  diserahkan kepada  Bendahara  Pengeluaran dan PPK-SKPD. 5) Selanjtunya Bendahara Pengeluaran  menerima  SPD  dan memeriksa dokumen SPD apakah sudah  sesuai  jika  sudah  sesuai maka  diterbitkan  SPP-LS  (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) dan dokumen- dokumen lainnya kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD.
Adapun  pihak-pihak  yang  terkait dalam proses penerbitan Surat
Penyediaan Dana antara lain adalah :
1. Kuasa  BUD  atau  Kuasa  Bendahara Umum Daerah Dalam  kegiatan  ini  Kuasa  BUD mempunyai tugas sebagai berikut :
a) Menganalisa DPA SKPD yang ada di database.
b) Menganalisa anggaran kas pemerintah  khususnya  data  per SKPD.
c) Menyiapkan draft Surat Penyediaan Dana (SPD).
d) Mendistribusikan Surat Penyediaan
Dana (SPD) kepada para pengguna anggaran.
2. PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Dalam kegiatan ini PPKD mempunyai tugas sebagai berikut : a) Meneliti dokumen Surat Penyediaan  Dana  (SPD)  yang diajukan  oleh  Kuasa  Bendahara Umum Daerah (BUD). b) Melakukan otorisasi Surat Penyediaan Dana (SPD). 3. PA atau Pengguna Anggaran
Dalam kegiatan ini Pengguna Anggaran  memiliki  tugas  sebagai berikut : a) Memberikan keterangan yang
diperlukan oleh Kuasa BUD.
b) Mengarsipkan SPD yang diterima.
b) Pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran Langsung (SPP-LS) Berdasarkan  Surat  Penyediaan Dana  (SPD)  yang  diterima  Pengguna Anggaran  dari  PPKD  selaku  BUD, bendahara pengeluaran mengajukan Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran  (SPP)  kepada  Pengguna Anggaran/Kuasa  Pengguna  Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.  Bendahara  Pengeluaran  Badan Keuangan  Daerah  Provinsi  Sumatera Barat  mengajukan  Surat  Permintaan
Pembayaran (SPP) dalam rangka melaksanakan  belanja.  Adapun  Surat Permintaan  Pembayaran  (SPP)  pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera  Barat  dikelompokkan  menjadi Surat  Permintaan  Pembayaran  Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (SPP-
GU),  Tambah  Uang  (SPP-TU),  dan Langsung  (SPP-LS).  Untuk  mekanisme Belanja  Operasi  pada  Badan  Keuangan Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  dibagi menjadi :
1. SPP-LS Gaji dan Tunjangan
2. SPP-LS Barang dan Jasa
3. SPP-LS Belanja bunga, belanja subsidi,  belanja  hibah,  dan  belanja bantuan sosial
Dalam  Peraturan  Pemerintah, Surat  Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)  yang  diajukan  ini  harus diverifikasi oleh PPK-SKPD seperti yang diatur  dalam  Permendagri  Nomor  77 Tahun  2020.  Proses  pengajuan  Surat Permintaan pembayaran Langsung (SPP- LS) adalah sebagai berikut :
1) Pengguna  Anggaran  menyerahkan SPD  kepada  Bendahara  Pengeluaran dan PPK-SKPD. Sesuai dengan SPD,
maka Bendahara Pengeluaran
menyiapkan SPP-LS beserta dokumen lainnya  yang  terdiri  dari  :  (a)  Surat Pengantar  SPP-LS,  (b)  Ringkasan SPP-LS,  (c)  Rincian  SPP-LS,  (d) Salinan  SPD,  (e)  Surat  pernyataan penggunaan anggaran dan (f)
Lampiran  lain  (daftar  rincian  rencana pengguna  dana  sampai  dengan  jenis belanja). 2) Selanjutnya  Bendahara  Pengeluaran menyerahkan SPP-LS beserta dokumen lain kepada Pejabat Pengelola  Keuangan  Satuan  Kerja
Perangkat Daerah (PPK-SKPD).
3) PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS sesuai dengan SPD dan  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD).
4) SPP-LS yang dinyatakan lengkap akan dibuatkan  rancangan  Surat  Perintah Membayar  (SPM)  oleh  PPK-SKPD. Rancangan SPM ini kemudian diberikan PPK-SKPD kepada Pengguna Anggaran untuk diverifikasi. 5) Apabila  SPP-LS  tidak  lengkap,  maka PPK-SKPD  akan  menerbitkan  Surat Penolakan  SPM  paling  lambat  1  hari kerja sejak SPP-LS diterima.
6) Jika  SPP-LS  sudah  diverifikasi  oleh Pengguna  Anggaran,  maka  tahap selanjutnya  adalah  penerbitan  Surat Permintaan  Pembayaran  (SPM)  oleh Pejabat Pengguna Anggaran.
Adapun  pihak-pihak  yang  terkait dalam proses penerbitan Surat
Permintaan  Pembayaran  Langsung (SPP-LS) antara lain adalah : 1. Bendahara Pengeluaran Dalam kegiatan ini Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas antara lain : a) Mempersiapkan  dokumen  Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) beserta lampiran-lampirannya.
b) Mengajukan  Surat  Permintaan
Pembayaran Langsung (SPP-LS ) kepada PPK-SKPD. 2. PPK-SKPD atau Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam  kegiatan  ini  PPK-SKPD mempunyai tugas antara lain : a) Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran. b) Menerbitkan  surat  pernyataan verifikasi kelengkapan dan kebasahan  Surat  Permintaan Pembayaran  Langsung  (SPP- LS) beserta bukti kelengkapannya  sebagai  dasar penyiapan SPM. c) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Proses penerbitan Surat Perintah  Membayar  (SPM)  adalah tahapan penting dalam penatausahaan  pengeluaran  yang merupakan  tahapan  lanjutan  dari proses  pengajuan  SPP.  Sebagai tahapan lanjutan, SPM juga
dibedakan  menjadi  4  sesuai  dengan jenis SPM nya yaitu : (a) SPM Uang Persediaan  (SPM-UP),  (b)  Ganti Uang (SPM-GU), (c) Tambah Uang (SPM-TU), (d) Langsung (SPM-LS).
Dalam hal ini Badan Keuangan Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat menerbitkan SPM-LS sejalan dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor  77  Tahun  2020,  dimana SPM-LS  dapat  diterbitkan  jika pengeluaran  yang  diminta  tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan waktu pelaksanaan penerbitan SPM-LS diterbitkan
paling  lama  2  hari  sejak  SPP-LS diterima. Apabila ditolak, dikembalikan  paling  lambat  1  hari sejak SPP-LS diterima. Adapun proses dalam penerbitan Surat Permintaan Membayar(SPM-LS)  pada  Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut : 1. PPK-SKPD menguji Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) beserta kelengkapannya. 2. Setelah SPP-LS dinyatakan lengkap, maka PPK-SKPD membuat rancangan Surat Perintah  Membayar  (SPM-LS) dan  diserahkan  ke  Pengguna
Anggaran untuk diotorisasi.
3. Selanjutnya  Pengguna  Anggaran menandatangani  dokumen  SPM- LS yang telah diotorisasi.
4. Setelah  SPM-LS  ditandatangi oleh Pengguna Anggaran, kemudian SPM-LS diajukan kepada  Kuasa  Bendahara  Umum Daerah (BUD) yang akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS).
Adapun  pihak-pihak  yang  terkait dalam  Penerbitan  Surat  Perintah Membayar  (SPM-LS)  pada  Badan Keuangan Daerah Provinsi  Sumatera Barat adalah sebagai berikut :
1. PPK-SKPD
Dalam  kegiatan  ini  PPK-SKPD
mempunyai tugas antara lain :
a) Membuat rancangan SPM-LS atas SPP-LS yang telah diuji
kelengkapan  dan  kebenarannya dan mengajukannya ke Pengguna
Anggaran.
b) Menyiapakan Surat Perintah Membayar (SPM).
c) Menerbitkan surat penolakan
SPM-LS bila SPP-LS yang
diajukan  oleh  Bendahara  SKPD tidak lengkap.
d) Membubuhkan  paraf  pada  Surat
Perintah  Membayar  (SPM)  yang telah dibuatnya. 2. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Dalam kegiatan ini Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran    mempunyai  tugas  antara lain :
a) Mengotorisasi  dan  menerbitkan SPM-LS
b) Menandatangani SPM-LS
c) Mengotorisasi  Surat  penolakan SPM-LS  yang  diterbitkan  PPK SKPD bila SPP-LS yang diajukan bendahara SKPD tidak lengkap. d) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) Dalam proses penerbitan SP2D-LS  Kuasa  BUD  mengesahkan dokumen SP2D-LS dengan membubuhkan  tanda  tangan  pada SP2D-LS.  Dalam  hal  ini  jika  Kuasa BUD berhalangan maka yang bersangkutan dapat  menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani  SP2D-LS  tersebut. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) hanya dibuat untuk satu Surat Perintah Membayar  saja.  Penerbitan  Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dapat diajukan jika pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran dan  didukung  dengan  kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundang- undangan. Adapun proses dalam penerbitan  Surat  Perintah  Pencairan Dana (SP2D-LS) pada Badan Keuangan  Daerah  Provinsi  Sumatera
Barat adalah sebagai berikut :
1. Pengguna  Anggaran  menyerahkan SPM-LS  kepada  Kuasa  Bendahara Umum  Daerah  (BUD)  lalu  Kuasa BUD  meneliti  kelengkapan  SPM- LS  yang  diajukan.  Apabila  SPM- LS dinyatakan lengkap maka Kuasa
BUD menerbitkan SP2D-LS. Namun  apabila  dokumen  SPM-LS dinyatakan  tidak  lengkap  maka Kuasa BUD menolak untuk
menerbitkan  SP2D-LS  tersebut. SP2D-LS  diserahkan  kepada  Bank dan Pengguna Anggaran.
2. Setelah  itu  Pengguna  Anggaran menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) kepada Bendahara Pengeluaran. 3. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran  mencairkan  dana  ke bank  atas  dasar  SP2D-LS  beserta dokumen Nota Debit.
Proses  penerbitan  Surat  Perintah Pencairan  Dana  (SP2D-LS)  pada  Badan Keuangan  Daerah  Provinsi  Sumatera Barat  dilakukan paling  lama 2 hari kerja terhitung  sejak  diterimanya  pengajuan SPM-LS  oleh  Kuasa  BUD  dan  sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor  77  Tahun  2020.  Dan  jika dokumen  terkait  sudah  lengkap  maka SP2D-LS juga dapat ditebitkan pada hari yang  sama  saat  diajukan  nya  SP2D-LS tersebut. Sedangkan penolakan penerbitan  SP2D-LS  paling  lama  1  hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan  SPM-LS.  Apabila  SP2D-LS ditolak,  maka  dapat  diajukan  kembali setelah dilakukan perbaikan dan dilengkapi kekurangan dokumennya.
Adapun  pihak-pihak  yang  terkait dalam  Penerbitan  Surat  Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) antara lain :
1. Kuasa BUD
Dalam  kegiatan  ini  Kuasa  BUD mempunyai tugas antara lain :
a) Menerbitkan SP2D-LS
b) Menerbitkan surat penolakan
SP2D-LS  apabila  SPM-LS  yang diajukan oleh SKPD tidak lengkap.
2. Bendahara Pengeluaran
Dalam kegiatan ini Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas
yaitu  mencairkan  dana  ke  bank atas dasar SP2D-LS beserta dokumen nota debit.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan analisa  dari  pembahasan  di  atas,  penulis dapat menarik  kesimpulan  yang  sekiranya bermanfaat  bagi  pembaca  mengenai Analisis  Sistem  Penatausahaan  Belanja Operasi  pada  Badan  Keuangan  Daerah Provinsi  Sumatera  Barat,  yaitu  sebagai berikut :
1. Sistem  penatausahaan  belanja  operasi pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan  sesuai  dengan  pedoman yang  berlaku  yaitu  Permendagri Nomor  77  Tahun  2020  tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Dalam  sistem  penatausahaan  belanja operasi terdapat 4 jenis dokumen yang digunakan untuk belanja operasi yaitu
: (a) Surat Penyediaan Dana (SPD), (b)
Surat  Permintaan  Pembayaran  (SPP- UP/GU/TU/LS),  (c)  Surat  Perintah Membayar (SPM-UP/GU/TU/LS),
dan (d) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 3. Sistem  penatausahaan  belanja  operasi pada Badan Keuangan Daerah Provinsi  Sumatera  Barat  dapat  kita simpulkan  bahwa  belanja  operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah  yang  memberi  manfaat  lebih dari  1  (satu)  periode  akuntansi. Belanja  operasi  terbagi  atas  beberapa jenis  diantaranya  :  (a)  Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, (c) Belanja bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
4. Pada  sistem  penatausahaan  belanja operasi  di  Badan  Keuangan  Daerah Provinsi  Sumatera  Barat  dimulai  dari Penerbitan  Surat  Penyediaan  Dana
(SPD)  yang  diterbitkan  oleh  Pejabat Pengelola  Keuangan  Daerah  (PPKD) setelah  itu  Bendahara  Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) kepada Pengguna  Anggaran/Kuasa  Pengguna Anggaran  melalui  Pejabat  Pengelola
Keuangan  Satuan  Kerja  Perangkat
Daerah  (PPK-SKPD).  Apablia  SPP- LS  yang  sudah  diverifikasi  oleh Pengguna  Anggaran,  maka  tahap selanjutnya  adalah  penerbitan  Surat
Permintaan  Pembayaran  (SPM)  oleh Pejabat Pengguna Anggaran. Selanjutnya Pengguna Anggaran menandatangani  dokumen  SPM-LS yang  telah  diotorisasi.  Setelah  SPM- LS ditandatangi oleh Pengguna Anggaran, kemudian SPM-LS diajukan  kepada  Kuasa  Bendahara
Umum  Daerah  (BUD)  yang  akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS).
Berdasarkan  kesimpulan  yang telah  diuraikan  sebelumnya,  penulis mengajukan  beberapa  saran  sebagai berikut :
1. Dalam kegiatan penatausahaan belanja operasi  pada  bendahara  pengeluaran sebaiknya  tetap  dalam  tahap  taat sehingga  Badan  Keuangan  Daerah
Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi  teladan  bagi  satuan  kerja perangkat daerah lain dalam menjalankan tugasnya.
2. Tetap menjaga komunikasi  yang  baik dengan pejabat-pejabat pelaksana
penatausahaan  keuangan  daerah  di Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi Sumatera  Barat  agar  tidak  terjadi kesalahan sehingga sistem
penatausahaan  pada  instansi  atau divisi dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifuddin.  2009.  Metodologi  Penelitian Kualitatif. Bandung:  CV Pustaka Setia
Halim,  Abdul  dan  Muhammad  Syam Kusufi.2013, Akuntansi Sektor Publik,
Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat. Kuncoro, Mudrajad.2007. Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis  dan  Ekonomi.  Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mahsun,  dkk.  2016. Akuntansi  Sektor Publik. Edisi  Ketiga.Yogyakarta  : BPFE Martani,  Dwi,  dkk.  2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK.
Buku Satu. Jakarta : Salemba Empat. Muhammad, Nasir. 1999. Metode Penelitian.  Jakarta  :  PT  Ghalia Indonesia .
Nikita,  dkk.  2016. Sistem  dan  Prosedur Akuntansi  Belanja  Langsung  pada Kantor  Pelayanan  Perijinan  Terpadu Provinsi  Sulawesi  Utara. Volume  16
No.04 Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Nordiawan, Deddi, dkk. 2012. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat. Rasdianto,  Erlina.  2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Medan : Brama Ardian. Sugiyono.  2003.  “ Metode  Penelitian
Bisnis” . CV Alfabeta, Bandung. Singgima, Febrian dan Sherly Pinatik.2016. Evaluasi Prosedur Pengeluaran  Kas  Belanja  Langsung pada  Dinas  Pendidikan  Provinsi Sulawesi Utara. Vol. 4 No. 1. Pandoh, Fiolita Gabriella. 2016. Evaluasi
Sistem  Pencatatan  Belanja  Langsung Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara . Jurnal  EMBA.  Vol.  4  No.  1  Maret 2016, Hal.1097-1106.
Parayanti, Eni. 2015. Evaluasi Sistem dan prosedur  Akuntansi  Belanja  Pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sulawesi Utara. Jurnal  EMBA.  Vol.  3.No.  3 Sept. 2015, Hal.608-618. Wonggo,  Putri  Marina,  dkk.  2017.
Analisis Sistem Penatausahaan Belanja  Langsung  di  Pemerintah Kabupaten  Minahasa  Selatan  (Studi
Kasus  pada  Dinas  Sosial,  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi). Jurnal  Riset Akuntansi Going Concern 12(2). Republik  Indonesia.  2004.  Undang- Undang  No  33  Tahun  2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah
Daerah. Jakarta. Republik  Indonesia. 2019.  Peraturan Menteri  Nomor  12.  Tahun  2019. Tentang Pengelolaan
Keuangan
Daerah. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2020.  Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77.
2020.  Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2010.  Peraturan Pemerintah Nomor 71. 2010. Tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan . Jakarta.
Tanjung, A.H. 2012. Akuntansi
Pemerintah Daerah Berbasis Akrual : Pendekatan  Teknis  Sesuai  dengan  PP
No. 71/2010. Bandung Alfabeta. Weygandt,  Kimmel  &  Kieso.  2018. Pengantar  Akuntansi  Berbasis  IFRS. Edisi Dua. Jakarta : Salemba Empat.