## PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIPINANG

## Norman Syahdar Idrus, Wien Sukarmini
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ³9HWHUDQ´-DNDUWD Email : normansidrus@yahoo.com

## Abstrak
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa remisi adalah salah satu hak narapidana,yang diberikan oleh Pemerintah yang pengusulannya dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.  Remisi yang diberikan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang adalah berupa remisi umum dan remisi khusus, tidak ada remisi tambahan.Pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang tidak selamanya berjalan tepat waktu.  Faktor-faktor kendala yang ditemukan dalam pemberian remisi tersebut akibat ketidaksiapan staf pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi DKI Jakarta dalam mengolah data yang diajukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, sehingga memunculkan istilah remisi susulan yang tidak dikenal dalam perundang- undangan, seperti remisi umum susulan, remisi khusus susulan Idul Fitri, remisi khusus susulan Natal, dan remisi khusus susulan Waisak.  Faktor-faktor lainnya adalah ada pada diri narapidana sendiri yang terkena hukuman disiplin.
Kata kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Remisi

## Abstract
Based on the results of this study concluded that remission is one of the rights of prisoners, which is given by the Government that proposal conducted by the Head of Prison Class I Cipinang. Remission granted to prisoners in prison is a Class I Cipinang common form of remission and remission particular, there is no additional remission. Remission granted to prisoners at Prison Class I Cipinang not always run on time. Factors constraints found in these remissions due to the unpreparedness of the staff at the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights DKI Jakarta in processing the data submitted by the Head of the Prison Class I Cipinang, giving rise to the term remissions are not recognized in subsequent legislation, as general remission aftershocks, aftershocks Eid special remission, remission special Christmas aftershocks and subsequent remission special Vesak. Other factors are present in the affected inmates self disciplined.
Keywords: Prisons, Prisoners, Remission

## A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang
Pemasyarakatan adalah suatu proses, yaitu proses therapeutic dimana si narapidana pada waktu masuk lembaga pemasyarakatan dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan negatif dengan masyarakat.Selanjutnya narapidana menjalani pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat tersebut, sehingga pada akhirnya antara narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian
(keharmonisan) hidup dengan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif). 1
Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa karena itu mereka dididik untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri serta berguna bagi pembangunan.Sistem pemasyarakatan adalah sistem yang tidak sekedar rehabilitasi dan resosialisasi, akan tetapi diperlengkapi dengan edukatif-korelatif-definitif dan beraspek individu dan sosial secara idiil oleh dasar filsafat Pancasila.  Sistem itu sendiri di dalam pemasyarakatan harus mempunyai syarat/ukuran tertentu, elemen tertentu yang interrelasi dan berproses sesuai dengan konsepsi tertentu. 2
Sistem Peradilan Pidana ( Criminal Justice System ) secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut masih berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu ( Integrated Criminal Justice  System ). Sasaran yang ingin dicapai antara lain kelancaran dalam proses peradilan pidana sejak tahap penyidikan, penuntutan hingga vonis hakim dan terakhir eksekusi. HakikatSistem Peradilan Pidana Terpadu ini cukup baik, yaitu untuk mencegah dan atau mengurangi kepentingan- kepentingan hukum yang bersifat instannasional, sehingga diharapkan proses peradilan pidana dapat berjalan objektif, cepat dan berkeadilan. 3 Sebagai suatu sistem, Sistem Peradilan Pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang kesemuanya akan saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerjasama yang terintegrasi.
Mengukur keberhasilan sistem pemasyarakatan, bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi menentukan keseluruhan bidang yang bergerak dalam lingkungan pemasyarakatan. Keberhasilan sistem pemasyarakatan diawali tinggi/rendahnya angka remisi yang dicapai dalam pembinaan di dalam masyarakat. Setiap narapidana yang mengalami pidana lebih dari 6 bulan dapat diberikan dorongan berupa upaya remisi untuk memperpendek masa pidana, apabila telah menunjukkan prestasi dengan berbuat dan berkelakuan baik atau turut mengambil bagian berbakti kepada Negara. Hak remisi merupakan prestasi narapidana, diatur secara bersama-sama untuk dapat diterima bertepatan dengan ulang tahun Republik Indonesia pada setiap tanggal 17 Agustus.Remisi atau pengurangan hukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana juga berubah dari waktu ke waktu.
Sistem Kepenjaraan menempatkan remisi sebagai hadiah, artinya remisi adalah hadiah dari Pemerintah kepada narapidana. Sejak tahun 1950, remisi tidak lagi sebagai anugerah, tetapi menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi syarat yang ditetapkan.Dalam sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum seperti dalam Sistem Pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah dalam Sistem Kepenjaraan,
1 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan , Jakarta : Pradnya Paramita, 1982,hlm.116.
2 Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta : Liberty, 1982,hlm.190.
3 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi , Bandung: Alumni, 2006, hlm.84.
tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya, apabila narapidana benar-benar menjalankan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi. 4 Kriteria pemberian remisi perlu diperjelas, sehingga dapat menutup peluang remisi menjadi komoditas. Mesti remisi adalah hak narapidana, tetap perlu ada kondisi khusus yang ikut menentukan diberi atau tidaknya pengurangan hukuman dan lamanya pengurangan hukuman bagi narapidana.Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penangguhan kejahatan ( suppression of crime ). Keberhasilan atau kegagalan yang dilakukan oleh Lapas akan memberikan kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif. 5

## 2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut di atas, beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lapas Kelas I Cipinang ?  2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lapas Kelas I Cipinang?

## 3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lapas Kelas I Cipinang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lapas Kelas I Cipinang.

## 4. Metode Penelitian
Penelitian ini dirancang atau didesain sebagai suatu penelitian non-eksperimental yang berisi penjelasan tentang jenis penelitian yang dilakukan ditinjau dari tujuan dan sifatnya, yaitu bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif- empiris dan didukung dengan data kuantitatif. Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan analisis kualitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan (statute approach) , yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Analisa hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, akan menghasilkan suatu penelitian yang akurat. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem pemasyarakatan, khususnya pemberian remisi terhadapnarapidana. Sumber data penelitian berupa penelitian kepustakaan, yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta penelitian lapangan di Kanwil Kemenkumham Provinsi DKI Jakarta, dan Lapas Kelas I Cipinang.
4 C.I. Harsono Hs, Sistem Baru Pemidanaan Narapidana, Jakarta : Djambatan, 1995: hlm.26.
5 Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Sinar Harapan, 1995,hlm.65.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan ( Library Research ) dan penelitian lapangan ( Field Research ) melalui wawancara dengan tanya jawab secara langsung kepada nara sumber. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui pemeriksaan terhadap data yang terkumpul dari hasil wawancara, peraturan, karya ilmiah, pendapat ahli (doktrin) yang berkaitan dengan judul penelitian dan laporan hasil penelitian lainnya untuk mendukung data sekunder. Baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis secara deskriptif, sehingga dapat menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang ada.Penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif yang diperlukan untuk mendukung penelitian yuridis normatif. Penggunaan  data kuantitatif dilakukan dengan cara menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk tabel.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Sejarah Pendirian Lapas Kelas I Cipinang
Lapas Kelas I Cipinang terletak di Jl.Bekasi Timur No.170, Jakarta Timur.Lapas tersebut didirikan pada tahun 1912 oleh pemerintah Hindia Belanda, yang pada awalnya merupakan penjara bagi kaum pribumiyang menjadi terpidana kelas I sesuai VLVWHP³ Gewestelijke centralen ´
Dengan berlakunya Reglemen Penjara Baru ( Gestichtenreglement ) Stb.1917 No.708 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918, 6 maka berlakulah sistem ³ Strafgevangenissen ´ SHQMDUD VHEDJDL sarana pelaksanaan pidana.Sebutan penjara kemudian diubah menjadi Lapas berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.J.H.G.8/506 tertanggal 17 Juni 1964 dalam rangka melaksanakan amanat tertulis Presiden Soekarno dalam Konperensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan di Lembang, Bandung pada 27 April 1964. Istilah Lapas tersebut dicetuskan pertama kali oleh Dr.Sahardjo, SH. 7
Lapas Kelas I Cipinang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No.M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dan kedudukannya adalah sebagai unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil Kemenkumham Propinsi DKI Jakarta.Bangunan Lapas Kelas I Cipinang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dilakukan renovasi total pada tahun 2006, sehingga saat ini bangunan Lapas tersebut memiliki kapasitas 920 orang, yang terdiri dari 3 blok hunian yang mencakup 208 kamar.Berdasarkan registrasi tanggal 28 Nopember 2012, penghuni Lapas Kelas I Cipinang berjumlah 2.569 orang, yang terdiri dari tahanan berjumlah 407 orang dan narapidana berjumlah 2.162 orang sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.
6 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia , Bandung: Refika Aditama,2006,hlm.95.
7 Ibid ., hlm.97. Lihat juga Yuyun Nurulaen, Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi Perspektif Sosiologi Islam , Bandung : Penerbit Marja, 2012, hlm.77

## Tabel 1
Klasifikasi Data Penghuni Berdasarkan status Penahanan : Jenis Penghuni Jumlah Tahanan 407  orang Narapidana 2.162  orang Total 2.569  orang
Sumber Data Seksi Registrasi Tgl 28-11-2012
Berdasarkan data penghuni Lapas Kelas I Cipinang sampai pada tanggal 28 Nopember 2012, jenis tindak pidana terdiri atas tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika dan psikotropika, serta tindak pidana umum lainnya, yang diperinci dalam Tabel 2 di bawah ini, yaitu sebagai berikut :
Tabel 2 Berdasarkan Tindak Pidana No Jenis Pidana Jumlah 1. Terorisme 52 orang 2. Korupsi 71 orang 3. Narkotika & Psikotropika 1.944 orang 4. Pidana Umum lainnya 502 orang Total 2.569 orang
Sumber Data Seksi Registrasi Tgl 28-11-2012
Berdasarkan Tabel 2 di atas, ternyata jenis tindak pidana yang paling banyak adalah tindak pidana narkotika dan psikotropika berjumlah 1.944 orang, diikuti oleh tindak pidana umum lainnya berjumlah 502 orang, tindak pidana korupsi berjumlah 71 orang, dan tindak pidana terorisme berjumlah 52 orang.

## a) Visi dan Misi Lapas Kelas I Cipinang
Visi Lapas Klas I Cipinang adalah menjadi unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang akuntabel, transparan dan professional di lingkungan Kanwil Kemenkumham Propinsi DKI Jakarta.  Misi Lapas Klas I Cipinang adalah berupa pemenuhan hak-hak narapidana berlandaskan nilai-nilai hak asasi manusia, melaksanakan registrasi dan pembinaan narapidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meningkatkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan, mengembangkan kerjasama dengan stakeholder, melaksanakan tata kehidupan yang aman dan tertib, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan melaksanakan dan mengelola administrasi secara transparan dan akuntabel.
b) Tugas Pokok dan Fungsi Lapas Kelas I Cipinang
Dasar pelaksanan tugas pokok dan fungsi Lapas Kelas I Cipinang adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. tersebut, maka tugas pokok Lapas tersebut adalah melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan anak didik.Sedangkan fungsi  Lapas tersebut adalah melakukan pembinaan narapidana dan anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana dan anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas, dan melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## c) Struktur Organisasi Lapas Kelas I Cipinang
Susunan organisasi Lapas Kelas I Cipinang adalah sebagaimana tampak pada Tabel 3.1.di bawah ini.
Tabel 3.1

## Struktur Organisasi
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang
Dari Tabel 3.1. tersebut di atas, secara hirarkis susunan, tugas dan fungsi organisasi Lapas Kelas I Cipinang diperinci sebagai berikut :

## 1) Kepala Lapas.
Tugas dan fungsi Kepala/pimpinan Lapas adalah menyelenggarakan tugas pokok pemasyarakatan antara lain melakukan pembinaan terhadap narapidana, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan pengolahan hasil kerja, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lapas dan melaksanakan urusan tata usaha serta rumah tangga, melakukan bimbingan sosial atau rohani terhadap narapidana serta bertanggung jawab penuh pada keseluruhan aktivitas sehari-hari di Lapas tersebut, baik yang meliputi kegiatan narapidana maupun kegiatan kepegawaian.
Kepala Lapas Klas I Cipinang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Propinsi DKI Jakarta. Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut Kepala Lapas Kelas I Cipinang dibantu oleh :
- Kepala Bagian Tata Usaha;
- Kepala Bidang Pembinaan Narapidana;
- Kepala Bidang Kegiatan Kerja;
- Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas;

## 2) Kepala Bagian Tata Usaha
Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Lapas dan mempunyai fungsi :
a. melakukan urusan kepegawaian; b. melakukan urusan keuangan; serta
c. melakukan urusan surat menyurat, dan perlengkapan rumah tangga. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi :
- Kepala Sub Kepegawaian yang bertugas melakukan urusan kepegawaian;
- Kepala Sub Bagian Keuangan yang bertugas melakukan segala urusan keuangan;
- Kepala Sub Bagian Umum yang bertugas melakukan arsiptaris surat menyurat, perlengkapan, pemeliharaan gedung dan urusan rumah tangga.

## 3) Kepala Bidang Pembinaan Narapidana
Kepala Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemasyarakatan narapidana dan mempunyai fungsi :
a. Memberikan bimbingan pemasyarakatan;
b. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.
c. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.
Kepala Bidang Pembinaan Narapidana membawahi :
- Kepala Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.
- Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilas, cuti dan pelepasan narapidana.
- Kepala Seksi Perawatan Narapidana mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

## 4) Kepala Bidang Kegiatan Kerja
Kepala Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja, serta mempunyai fungsi : a. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana.
b. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;
c. Mengelola hasil kerja. Kepala Bidang Kegiatan Kerja membawahi :
- Kepala Seksi Bimbingan Kerja yang mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana.
- Kepala Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.
- Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas mengelola hasil kerja.

## 5) Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.  Sedangkan fungsi dari Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib adalah :
a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.
Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib membawahi Kepala Seksi Keamanan yang bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan dan Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib yang
bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

## 6) Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas
Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas untuk menyelenggarakan tugas tersebut.  Fungsi dari Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas adalah : a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana. b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban. c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana
d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.
Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas membawahi petugas pengamanan Lapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas.

## 7) Personalia Lapas Kelas I Cipinang
Data personalia pada Lapas Kelas I Cipinang berdasarkan status kepegawaian, pendidikan formal dan agama yang dianut oleh pegawai tersebut adalah sebagaimana tampak pada Tabel 3.2.di bawah ini.
Tabel 3.2.

## Data Rekapitulasi Data Pegawai
Bulan Januari 2013
PNS CPNS MPP S3 S2 S1 SM SLTA SLTP SD Islam Katolik Protestan Hindu Buddha Lain-Lain 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 L 253 1 - - 13 72 3 161 2 3 254 14 231 5 14 4 - - 254 P 59 - - - 2 20 6 30 1 - 59 5 52 1 6 0 - - 59 L
P
312 1 0 0 15 92 9 191 3 3 313 19 283 6 20 4 0 0 313 Jumlah
AKIP
Agama Kepercayaan Jumlah
2 1 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang No Nama Unit Keterangan Pendidikan Formal
Jumlah
Sumber Data Sub Bag Kepegawaian Tgl 27-02-2013
Berdasarkan data pada Tabel 3.2. di atas, bahwa pada bulan Januari 2013 jumlah pegawai Lapas Kelas I Cipinang adalah 313 orang, terdiri dari 312 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 (satu) orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dari jumlah tersebut, yang berpendidikan S2 sebanyak 15 orang atau sebanyak 4,79%, S1 berjumlah 92 orang atau sebanyak 29,4%, Sarjana Muda berjumlah 9 orang atau sebanyak 2.9%, SLTA berjumlah 191 orang atau sebanyak 61%, SLTP berjumlah 3 orang atau sebanyak 0.95% dan SD berjumlah 3 orang atau sebanyak 0.95%.

## d) Kegiatan Pembinaan
Ada 2 (dua) kegiatan pembinaan yang diberikan oleh Lapas Kelas I Cipinang kepada narapidana, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
1) Pembinaan Kepribadian.
Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, yang terdiri atas :
- Pembinaan Berbangsa dan Bernegara berupa latiha pramuka pada gugus depan No.02-263 dan 02-264 di Lapas Kelas I Cipinang.
- Pembinaan Beragama berupa (i) pengajian rutin di Masjid Baitul R ahman Lapas Kelas I Cipinang bekerja sama dengan Koordinator Dakwah Islam, Al -Ahzar, Al-Mutaqqin, Kementerian Agama bagi narapidana yang beragama Islam; (ii) kebaktian rutin di Gereja Batu Penjuru Lapas Kelas I Cipinang bekerja sama dengan YATA, GBI Ciputat, dan Yayasan Dian Abadi bagi narapidana yang beragama Kristen; dan (iii)  sembahyang rutin di Wihara Aria Satyani Lapas Kelas I Cipinang bekerja sama dengan Yayasan Tri Dharma Jatinegara bagi narapidana yang beragama Hindu/Budha.
- Pembinaan Jasmani dan Seni berupa tennis meja, futsal, bola voli, catur, basket, senam, badminton, group musik.

## 2) Pembinaan Kemandirian.
Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab berupa (i) pelatihan laundry dengan instruktur dari luar dan bekerja sama dengan PT.Kreatif Jaya Makmur; (ii) pelatihan seni kerajinan batik dengan instruktur dari luar  dan berupaya mencari hubungan kerja dengan pihak ketiga; (iii) pelatihan budidaya perikanan (ternak lele sangkuriang) berbasis open camp dengan dibuatkan kolam yang lebih besar di branggang luar tembok Lapas Kelas I Cipinang; (iv) pelatihan jahit celana pendek, dalam hal ini Warga Binaan Pemasyarakatan telah mampu memproduksi celana pendek yang diekspor ke Nigeria; (v) pelatihan jahit sulam perca, dalam hal ini Warga Binaan Pemasyarakatan memanfaatkan kain-kain sisa menjadi barang seperti tas, taplak, sprei, bantal dan lain-lain; (vi) pelatihan elektronika; (vii) pelatihan jahit masker; (viii) pelatihan pembuatan roti; (ix) pelatihan penggilingan karet; (x) pelatihan perbengkelan dan las; (xi) pelatihan kerajinan dan sablon; (xii) pelatihan pertamanan; dan (xiii) pelatihan perkayuan.

## 3) Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lapas Kelas I Cipinang
Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu ( Integrated Criminal Justice System ) dikenal 5 (lima) sub sistem, yaitu : a. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik;
b. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum;
c. Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan
d. Kekuasaan melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi. e. Kekuasaan oleh advokat berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2003.
Bagi masyarakat, fungsi Lapas sebagai salah satu sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah sebagai tempat membatasi  ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara. 8 Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) disebutkan, bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah ³ suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab ´ . Ketentuan Pasal 1 angka 2 tersebut di atas diulangi kembali dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan tersebut.  Berdasarkan definisi Sistem Pemasyarakatan tersebut, maka fungsi Sistem Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 UU Pemasyarakatan).   Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 jo angka 7 UU Pemasyarakatan ditegaskan, bahwa salah satu Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Untuk menjalani pidana, maka terpidana tersebut harus terdaftar di Lapas, karena pendaftaran tersebut mengubah status terpidana menjadi narapidana (Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemasyarakatan), sedangkan yang dimaksud dengan terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pendaftaran terpidana untuk menjadi narapidana adalah meliputi pencatatan putusan pengadilan,  jati diri; dan barang atau uang yang dibawa; pemeriksaan kesehatan; pembuatan pas foto; pengambilan sidik jari; dan pembuatan berita acara serah terima terpidana.
Terpidana yang menjadi narapidana tersebut selanjutnya mendapatkan pembinaan dari Lapas berupa kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan jo Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan).  Sistem pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; danasas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
8 Muhammad Mustafa, Memikirkan Sistem Pemasyarakatan Yang Pas , Jakarta : Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM R.I., 2005, hlm.115.
Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan, maka narapidana mempunyai hak-hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU Pemasyarakatan.Adapun hak-hak narapidana adalah sebagai berikut : a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di antara hak-hak narapidana tersebut di atasyang menjadi obyek penelitian oleh peneliti adalah pengurangan masa pidana atau remisi (Pasal 14 huruf i UU Pemasyarakatan).  Masalah remisi diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah R.I. No.32 Tahun 1999 jis Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden R.I. No.174 Tahun 1999 tentang Remisi.Remisi diberikan kepada setiap narapidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan apabila mereka berkelakuan baik selama menjalani pidana.Menurut Keputusan Presiden R.I. No.174 Tahun 1999, bahwa jenis remisi ada 3 (tiga), yaitu remisi umum, remisi khusus dan remisi tambahan.Remisi Umum adalah remisi yang diberikan kepada setiap narapidana pada setiap peringatan kemerdekaan R.I. pada tanggal 17 Agustus.Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan kepada setiap narapidana pada setiap hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianut oleh narapidana yang bersangkutan.Remisi Tambahan adalah remisi yang diberikan kepada setiap narapidana apabila narapidana tersebut selama menjalani pidana berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; ataumelakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas.
Untuk memperoleh remisi, maka narapidana harus memenuhi syarat administratif dan syarat substantif.  Syarat administratif adalahadanya vonnis yang telah berkekuatan hukum tetap; adanya P-48 berupa Surat Perintah Eksekusi dengan Berita Acaranya; berkelakuan baik; dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.
Sedangkan syarat substantif adalah sudah menjalani pidana 6 bulan; tidak dikenakan hukuman disiplin dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi; tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau tidak dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.Khusus pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta
kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, disertai persyaratan : a) bersedia bekerjasama dengan penegak hukum yang dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; b) telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan c) telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar : 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
Besarnya Remisi Umum yang diberikan kepada narapidana ditentukan pada tahun pertama, diberikan remisi 1 bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 6 sampai 12 bulan; dan 2 bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih; pada tahun kedua, diberikan remisi 3 bulan; pada tahun ketiga, diberikan remisi 4 bulan; pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 bulan; pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 bulan.
Besarnya Remisi Khusus yang diberikan kepada narapidana ditentukan pada tahun pertamaremisi 15 hari bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 6 sampai 12 bulan; dan1 bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih; pada tahun kedua dan ketiga diberikan remisi masing-masing 1 bulan;   pada tahun keempat dan kelima diberikan remisi masing-masing 1 bulan 15 hari; dan pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 bulan setiap tahun.
Besarnya Remisi Tambahan Khusus yang diberikan kepada narapidana adalah ½ dari remisi umum bagi narapidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan1/3 dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas sebagai pemuka.
Prosedur pengajuan remisi tersebut dilakukan oleh Kepala Lapas kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Kepala Kanwil Kemenkumham Propinsi DKI Jakarta dan keputusan Menteri tentang remisi tersebut diberitahukan kepada narapidana pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan R.I. tanggal 17 Agustus atau pada hari raya keagamaan.
Tabel 4.1. Rekapitulasi Pengusulan Remisi Tahun 2011
1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 3 24
1 Remisi Khusus Nyepi - - 1 - - - - - - - - - 2 2 Remisi Khusus Susulan Nyepi - - - - - - - - - - - - 0 3 Remisi Khusus Waisak - - - - 20 - - - - - - - 20 4 Remisi Khusus Susulan Waisak 1 - 1 - - - 1 - - - - - 3 5 Remisi Khusus Idul Fitri - - - - - - - 716 - - - - 716 6 Remisi Khusus Susulan Idul Fitri 40 7 13 - 19 - 37 - -
77 - 6 199 7 Remisi Khusus Natal - - - - - - - - - 1 - 80 81
8 Remisi Khusus Susulan Natal 12 2 3 - 2 - 3 -
2 - - - 24
9 Remisi Umum - - - - - - - 922 - - - - 922 10 Remisi Umum Susulan 33 8 12 - 16 - 35 - 2 84 - 6 196
Jumlah
No Jenis Remisi Januari 2011 Februari 2011 Maret 2011 April 2011 Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Agustus 2011 September 2011 Oktober 2011 Nopember 2011 Desember 2011
Dari data pada Tabel 4.1. di atas, bahwa pada tahun 2011, narapidana yang mendapat remisi umum berjumlah 1.118 orang, terdiri atas narapidana yang memperoleh remisi umum berjumlah922 orang dan narapidana yang memperoleh remisi umum susulan berjumlah 196 orang.  Narapidana yang mendapat remisi khusus berjumlah 1.045 orang,terdiri atas narapidana yang mendapat remisi khusus idul fitri berjumlah 915 orang, narapidana yang mendapat remisi khusus natal berjumlah 105 orang, narapidana yang mendapat remisi khusus nyepi berjumlah 2 orang dan narapidana yang mendapat remisi khusus waisak berjumlah 23 orang. Dari Tabel 4.1. di atas, jelas terlihat bahwa pada tahun 2011 tidak terdapat narapidana di Lapas Kelas I Cipinang yang mendapat remisi tambahan dan tidak ada narapidana yang beragama Hindu yang mendapat remisi khusus susulan nyepi.
Tabel 4.2. Rekapitulasi Pengusulan Remisi Tahun 2012
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 1 Remisi Khusus Nyepi - - 1 - - - - - - - - - 1 2 Remisi Khusus Susulan Nyepi - - - - - - - - - - - - 0
3 Remisi Khusus Waisak - - - 29 - - - - - - - - 29 4 Remisi Khusus Susulan Waisak - - 1 1 - - - - - 1 - 1 4 5 Remisi Khusus Idul Fitri - - - - - - - 1019 - - - - 1019 6 Remisi Khusus Susulan Idul Fitri - - 21 - 12 - 2 - 3 128 - 54 220 7 Remisi Khusus Natal - - - - - - - - - - - 33 33 8 Remisi Khusus Susulan Natal - - 17 3 15 - - - - 5 - 2 42 9 Remisi Umum - - - - - - - 1256 - - - - 1256 10 Remisi Umum Susulan - - 28 2 19 - 2 - - 152 - 63 266
Jumlah
No Jenis Remisi Januari 2012 Februari 2012 Maret 2012 April 2012 Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Agustus 2012 September 2012 Oktober 2012 Nopember 2012 Desember 2012
Sumber Data Seksi Registrasi Tgl 27-02-2013
Berdasarkan data pada Tabel 4.2. di atas, terlihat bahwa pada tahun 2012, narapidana yang mendapat remisi umum berjumlah 1.522 orang, yang terdiri atas narapidana yang mendapat remisi umum berjumlah 1.256 orang dan narapidana yang mendapat remisi umum susulan berjumlah 266 orang. Dari Tabel 4.2. di atas juga terlihat, bahwa narapidana yang mendapat remisi khusus berjumlah 1.348 orang, yang terdiri atas narapidana yang mendapat remisi khusus berjumlah 1.082 orang dan remisi khusus susulan berjumlah 266 orang.
Narapidana yang mendapat remisi khusus dapat diperinci lagi ke dalam narapidana yang mendapat remisi khusus Idul Fitri berjumlah 1.239 orang, narapidana yang mendapat remisi khusus natal berjumlah 75 orang, narapidana yang mendapat remisi khusus nyepi berjumlah 1 orang dan narapidana yang mendapat remisi khusus waisak berjumlah 33 orang.
Dari Tabel 4.2. di atas, jelas terlihat bahwa pemberian remisi pada tahun 2012 tidak terdapat narapidana di Lapas Kelas I Cipinang yang mendapat remisi tambahan dan tidak ada narapidana yang beragama Hindu yang mendapat remisi khusus susulan nyepi.

## 4) Faktor-faktor yang Menghambat dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lapas Kelas I Cipinang
Berdasarkan hasil penelitian di Lapas Kelas I Cipinang diperoleh fakta, bahwa selama periode tahun 2011 dan tahun 2012, remisi yang diberikan kepada narapidana adalah remisi umum dan remisi khusus, sedangkan remisi tambahan tidak ada.Berdasarkan data yang sama dapat diketahui pula, bahwa pemberian remisi kepada narapidana, baik remisi umum maupun remisi khusus dilakukan tidak tepat waktu. Pada periode tahun 2011 dan tahun 2012, pemberian remisi yang diusulkan oleh Kepala Lapas Kelas I Cipinang kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Kepala Kanwil Kemenkumham Propinsi DKI Jakarta berlangsung mundur. Dari data tahun 2011, baik pemberian remisi umum, remisi khusus Idul Fitri, remisi khusus Natal, maupun remisi khusus Waisak harus dilakukan 2 kali pengajuan ke Menteri Hukum dan HAM, sehingga menciptakan istilah remisi susulan, baik untuk remisi umum maupun remisi khusus seperti remisi umum susulan, remisi khusus susulan Idul Fitri, remisi khusus susulan Natal, dan remisi khusus susulan Waisak.  Dari data tahun 2012, ditemukan pula adanya keterlambatan dalam pemberian remisi, sehingga mengakibatkan adanya remisi susulan.
Keterlambatan dalam pemberian remisi tersebut, akibat ketidak siapan staf pada Kanwil Kemenkumham Propinsi DKI Jakarta dalam mengolah usulan yang diajukan oleh Kepala Lapas Kelas I Cipinang.Hal ini berarti, bahwa faktor penghambat dalam pemberian remisi tersebut adalah terletak pada sumber daya manusia.Faktor penghambat lainnya dalam pemberian remisi di Lapas Kelas I Cipinang adalah narapidana mendapat hukuman disiplin, sehingga hak atas remisi pada tahun yang bersangkutan menjadi hilang.

## C. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
a. Remisi adalah salah satu hak narapidana, yang diberikan oleh Pemerintah yang pengusulannya dilakukan oleh Kepala Lapas Kelas I Cipinang.  Pemberian remisi terhadap narapidana di Lapas Kelas I Cipinang adalah berupa remisi umum dan remisi khusus, tidak ada remisi tambahan.  Dalam pelaksanaannya, lahir istilah remisi susulan yang tidak dikenal dalam perundang-undangan, seperti remisi umum susulan, remisi khusus susulan Idul Fitri, remisi khusus susulan Natal, remisi khusus susulan Waisak, dan remisi khusus susulan Nyepi.
b. Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lapas Kelas I Cipinang tidak selamanya berjalan tepat waktu.  Faktor-faktor kendala yang ditemukan dalam pemberian remisi tersebut akibat ketidaksiapan staf pada Kanwil Kemenkumham Propinsi DKI Jakarta dalam mengolah data yang diajukan oleh Kepala Lapas Kelas I Cipinang, sehingga harus mengusulkan remisi susulan, baik remisi umum susulan, remisi khusus susulan Idul Fitri, remisi khusus susulan Natal, remisi khusus susulan Waisak, dan remisi khusus susulan Nyepi.  Faktor-faktor lainnya adalah ada pada diri narapidana sendiri yang terkena hukuman disiplin.

## 2. Saran
a. Remisi sebagai suatu hak narapidana diakui dan diatur dalam perundang- perundangan, dan jenis-jenisnya juga sudah diatur, namun pelaksanaannya hanya
remisi umum dan remisi khusus saja yang diberikan kepada narapidana.  Agar remisi tambahan juga dapat diberikan kepada narapidana, maka petugas Lapas Kelas I Cipinang hendaknya lebih mendorong narapidana untuk mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian, sehingga diharapkan narapidana tergerak hatinya bersedia ikut menyumbangkan darahnya kepada Palang Merah Indonesia.  Dari kesediaan menyumbangkan darahnya tersebut, narapidana dapat diberikan remisi tambahan.
b. Sebagai pengurangan masa pidana, pemberian remisi dapat menyebabkan masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana menjadi habis, sehingga mengakibatkan pembebasan seketika terhadap narapidana, agar hak-hak asasi narapidana tidak terlanggar akibat pemberian remisi yang mundur, maka sudah seharusnyalah data- data narapidana yang ada di Lapas Kelas I Cipinang terhubung secara online dengan Kanwil Kemenkumham Propinsi DKI Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku
Kepres Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
Hamzah, Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan , Jakarta : Pradnya Paramita, 1982;
Hs, C.I. Harsono, Sistem Baru Pemidanaan Narapidana, Jakarta : Djambatan, 1995;
Mustafa, Muhammad, Memikirkan Sistem Pemasyarakatan Yang Pas , Jakarta, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM R.I. : 2005;
Nurulaen, Yuyun, Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi Perspektif Sosiologi Islam , Bandung : Penerbit Marja, 2012;
Panjaitan, Irwan Petrus dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Sinar Harapan, 1995;
Priyatno, Dwidja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia , Bandung: Refika Aditama, 2006;
Poernomo, Bambang, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta : Liberty, 1986;
Rukmini, Mien, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi , Bandung: Alumni, 2006;

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
------------, Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ;
------------, Undang-Undang No.18 Tahun 2003tentang Advokat ;
------------, Peraturan Pemerintah R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan ;
------------, Peraturan Pemerintah R.I. No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan ;
------------, Peraturan Pemerintah R.I. No.28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan ;
------------, Peraturan Pemerintah R.I. No.99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan ;
------------, Keputusan Presiden R.I. No.174 Tahun 1999 tentang Remisi;