IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGANAN KEMISKINAN; STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI KELURAHAN KUTO BATU KECAMATAN ILIR TIMUR II

## Choiriyah
Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang
Email : choi@stebisigm.ac.id

## ABSTRAK
Masalah  kemiskinan  baik  di  Indonesia  Khususnya  Kota  Palembang  masih  terus  menuntut pemerintah  untuk  menemukan  program  yang  benar  dan  tepat  dalam  menangani  masalah kemiskinan  tersebut,  hal  ini  di  tandai  dengan  masih  meningkatnya  jumlah  masyarakat  miskin akibat  dampak  kenaikan  bahan  bakar  (BBM)  di  seluruh  penjuru  Indonesia.  Tanpa  disadari, dampak  dari  permasalahan  ini  akan  sangat  berpengaruh  dalam  berbagai  bidang  kehidupan. Berdasarkan  Instruksi  Presiden  R.I  Nomor  3  tahun  2008  tanggal  14  Mei  2008  tentang pelaksanaan  program  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  untuk  Rumah  Tangga  Sasaran  (RTS) dalam rangka kompensasi perngurangan subsidi BBM, membuktikan bahwa pemerintah Susilo Bambang  Yudhoyono  saat  itu  masih  memberikan  perhatian  pada  permasalahan  kemiskinan. Kemiskinan  merupakan  masalah  klasik  di  berbagai  negara,  khususnya  negara-negara berkembang. Kata kemiskinan diartikan sebagai kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan manusia secara material seolah-olah kemiskinan ini sendiri hanya memiliki arti yang terbatas. Persoalan kemiskinan  merupakan  masalah  yang  sangat  kompleks.  Hak-hak  dasar  masyarakat  antara  lain, terpenuhinya  kebutuhan  pangan,  kesehatan,  pendidikan,  pekerjaan,  perumahan,  air  bersih, pertanahan,  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup,  rasa  aman  dari  perlakuan  atau  ancaman tindakan kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Penanganan Kemiskinan

## DASAR PEMIKIRAN
Krisis ekonomi tahun 1997/1998, telah memberikan pelajaran yang sangat mahal dan  berharga  bagi  bangsa  Indonesia.  Situasi  ini  telah  memaksa  Indonesia  melakukan perubahan  yang  perlu  dilakukan  dalam  rangka  koreksi  kelemahan  dan  kesalahan masa lalu. Pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan pada masa silam ternyata  hanya  mengutamakan  pertumbuhan  ekonomi  serta  tidak  diimbangi  kehidupan sosial,  politik,  ekonomi  yang  demokratis  dan  berkeadilan.  Fundamental  pembangunan ekonomi  yang  rapuh,  penyelenggaraan  negara  yang  sangat  birokratis  dan  adanya penyalahgunaan  wewenang  kekuasaan  telah  menjadi  salah  satu  penyebab  timbulnya krisis nasional yang berkepanjangan.

## 18│ Choiriyah Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Kemiskinan
Salah satu isu yang hingga saat ini menjadi masalah bagi pemerintah yang belum terselesaikan  adalah  kemiskinan.  Dalam  Rancangan  Undang-Undang  tentang Kemiskinan  mendefenisikan  bahwa  kemiskinan  merupakan  kondisi  sosial  ekonomi seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  tidak  terpenuhi  hak-hak  dasarnya  untuk mempertahankan  dan  mengembangkan  kehidupan  yang  bermartabat  (Rancangan Undang-Undang RI).
Kemiskinan  merupakan  masalah  multidimensi  karena  berkaitan  dengan ketidakmampuan  akses  secara  ekonomi,  sosial,  budaya,  politik  dan  partisipasi  dalam masyarakat. Kemiskinan juga memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat  pendapatan  atau  konsumsi  seseorang  dari  standar  kesejahteraan  terukur  seperti kebutuhan  kalori  minimum  atau  garis  kemiskinan.  (Rancangan  Undang-Undang  RI tentang Kemiskinan, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1).
Akan  tetapi  kemiskinan  memiliki  arti  yang  lebih  dalam  karena  berkaitan  juga dengan  ketidakmampuan  untuk  mencapai  aspek  di  luar  pendapatan (non-income factors) seperti akses kebutuhan minimum seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.  Lebih  lanjut  kompleksitas  kemiskinan  bukan  saja  berhubungan  dengan pengertian  dan  dimensinya  saja  tetapi  juga  berkaitan  dengan  metode  pengukuran  dan intervensi kebijakan yang diperlukan dalam mengentaskan kemiskinan ini.
Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk  minimnya  kemudahan  atau  materi.  Dari  ukuran  kehidupan  modern  pada masakini  mereka  tidak  menikmati  fasilitas  pendidikan,  pelayanan  kesehatan,  dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.
Indonesia  sebagai  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  alamnya  mempunyai 49,5  juta  jiwa  penduduk  yang  tergolong  miskin  (Survai  Sosial  Ekonomi Nasional/Susenas 1998). Jumlah penduduk miskin tersebut terdiri dari  17,6 juta jiwa di perkotaan  dan  31,9  juta  jiwa  di  perdesaan.  Angka  tersebut  lebih  dari  dua  kali  lipat banyaknya dibanding angka tahun 1996 (sebelum krisis ekonomi) yang hanya mencatat jumlah  penduduk  miskin  sebanyak  7,2  juta  jiwa  di  Perkotaan  dan  15,3  juta  jiwa perdesaan. Akibat krisis jumlah penduduk miskin diperkirakan makin bertambah. Pada perkembangannya, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2008 diperkirakan akan  turun  sebanyak  4,6  juta  orang.  Laporan  bank  dunia  mencatat  bahwa  jumlah
penduduk  miskin  pada  tahun  2007  mencapai  105,3  juta  atau  45,2  persen  dari  jumlah penduduk dan diproyeksikan (Nazara, 2007 : 34).
Jumlah penduduk miskin menjadi 100,7 juta orang atau 42,6 persen pada tahun 2008  (Koran  Republika  16  November  2007).  Namun  keadaan  ini  belum mempertimbangkan  pertumbuhan,  inflasi,  serta  dampak  kenaikan  harga  bahan  bakar minyak (BBM) pada tahun 2008, asumsi yang dipakai Bank Dunia adalah pertumbuhan ekonomi 6,4%, inflasi 5%, defisit anggaran 1,8% dan harga rata-rata minyak dunia 72,4 dolar  AS  per  barel.  Sehingga  jumlah  angka  kemiskinan  yang  dilaporkan  oleh  bank dunia mungkin sudah jauh dari kondisi jumlah keluarga miskin yang sebenarnya.
Media Indonesia dalam tulisan tentang kemiskinan (22 Oktober 2007) mengutip laporan  Bank  Dunia  yang  berjudul “The  New  Indonesia  Work  for  the  poor” yang menyatakan  meski  telah  mengalami  peningkatan  yang  pesat  dalam  pertumbuhan ekonomi, hampir separuh penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini  terus  terjadi  saat  krisis  ekonomi  menghantam  Indonesia.  Banyak  penduduk terperangkap  kemiskinan  secara  turun  temurun.  Hal  ini  ditunjukan  dengan ketidakmampuan  keluarga  memberikan  pendidikan  dengan  baik  untuk  anak-anaknya sehingga generasi berikutnya tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.
Pada perkembangannya, di satu sisi pemerintahann Indonesia terus berkomitmen untuk  menempatkan  pembangunan  manusia  dalam  mengentaskan  kemiskinan  sebagai fokus  utama  dari  strategi  membangun  kesejahteraan  rakyat.  Komitmen  ini  telah dituangkan  dalam  agenda  konstitusional  sebagai  wujud  kepedulian  pemerintah  dalam proses  pembangunan  diantaranya  dalam  tingkat  nasional  seperti  yang  tertuang  dalam Pancasila  dan  UUD  45/amandemen  sebagai  landasan  idiil  dan  konstitusional  untuk penanggulangan  kemiskinan,  selain  itu  upaya  pengarusutamaan  penanggulan kemiskinan  Indonesia  telah  dilakukan  dan  menempatkan  penanggulangan  kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional.
Kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM)  2004-2009  dan  dijabarkan  lebih  rinci  dalam Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  setiap  tahun  serta  digunakan  sebagai  acuan  bagi kementerian/lembaga  dan  pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan  pembangunan  tahunan. Sehingga  kebijakan  RPJM  2004-2009  diharapkan  dapat  menurunkan  persentase penduduk  miskin  menjadi  8,2  persen  pada  tahun  2009  3.    Dalam  program  pengentasan
kemiskinan ini juga dituangkan dalam sebuah komitmen dari setiap negara anggota PBB termasuk Indonesia yang dijabarkan dalam deklarasi milenium yang lebih dikenal dengan Millennium  Development  Goals (MDG’s),  komitmen  internasional  untuk  menurunkan jumlah  penduduk  miskin  menjadi  setengahnya  pada  tahun  2015  (29  –  14,5%  atau  1,2 triliun  menjadi  890  milliar).  Selain  itu  program World  Summit  on  Sustainable Development 2002  juga  merupakan  sebagai  agenda  prioritas  internasional  dalam pembangunan  termasuk  di  Indonesia  4  Pada  Konferensi  Tingkat  Tingkat  Tinggi  (KTT) Milenium  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  tersebut,  pada  tanggal  8  September  2000, sebanyak  189  negara  anggota  PBB  yang  sebagian  besar  diwakili  oleh  Kepala Pemerintahan sepakat untuk mengadopsi dan sebagai penjabaran resolusi Majelis Umum nomor 55/2 “Millenium Declaration” Deklarasi Milenium yang menghimpun komitmen para  pemimpin  dunia  yang  tidak  pernah  ada  sebelumnya  untuk  menangani  isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak azasi dan kebebasan fundamental dalam satu paket. Dari tujuan dan target pembangunan MDGs tersebut, memiliki satu atau beberapa target  beserta  indikatornya. MDGs dalam  pembangunan  juga  harus  memiliki  tenggat waktu  dan  kemajuan  yang  terukur.  Selain  itu, MDGs didasarkan  pada  konsensus  dan kemitraan  global,  sambil  menekankan  tanggung  jawab  negara  berkembang  untuk melaksanakan  pekerjaan  rumah  mereka,  sedangkan  negara  maju  berkewajiban mendukung  upaya  tersebut.  Implikasinya,  setiap  kelalaian  yang  dilakukan  negara merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia.  Implikasi  lain,  jika  tidak  menjalankan kesepakatan  itu,  maka Negara (www.kompas.com ,diakses tanggal 15 Desember 2016).

## PEMAHAMAN

## 1. Teori Kebijakan Publik
Dalam  tahun-tahun  belakangan  ini,  dimana  persoalan-persoalan  yang  dihadapi pemerintah  sedemikian  kompleks  akibat  krisis  multidimensional,  maka  bagaimanapun keadaan  ini  membutuhkan  penanganan  yang  cepat,  tepat  dan  akurat  agar  krisis  yang dihadapi oleh pemerintah segera dapat diatasi. Kondisi ini pada akhirnya menempatkan pemerintah  dan  lembaga  tinggi  negara  lainya  berada  pada  pilihan-pilihan  kebijakan yang sulit. Kebijakan yang diambil tersebut terkadang membantu pemerintah dan rakyat Indonesia keluar dari krisis, tetapi dapat juga terjadi sebaliknya, yakni membuat rakyat semakin sengsara dan beban negara semakin menumpuk.
Maka  dalam  kaitannya,  istilah  kebijakan  atau policy (Budi  Winarno  dalam James  Anderson,  1979  :  4),  dipergunakan  untuk  menunjuk  perilaku  seorang  aktor (misalnya  seorang  pejabat,  suatu  kelompok,  maupun  suatu  lembaga  pemerintah)  atau sejumlah  aktor  dalam  suatu  bidang  kegiatan  tertentu,  keterlibatan  aktor-aktor  dalam perumusan kebijakan kemudian inilah menjadi ciri khusus dari kebijakan publik dalam suatu  sistem  politik.  Namun  demikian,  satu  hal  yang  harus  diingat  dalam mendefenisikan  kebijakan  adalah  bahwa  pendefenisian  kebijakan  tetap  harus mempunyai  pengertian  mengenai  apa  yang  sebenarnya  dilakukan  daripada  apa  yang diusulkan  dalam  tindakan  mengenai  suatu  persoalan  tertentu,  dan  mencakup  pula arah atau  apa  yang  dilakukan  dan  tidak  semata-mata  menyangkut  usulan  tindakan,  hal  ini dilakukan  karena  kebijakan  merupakan  suatu  proses  yang  mencakup  pula  tahap implementasi dan evaluasi ( Budi Winarno, 2002 : 16).
Sifat  kebijakan  publik  sebagai  arah  tindakan  dapat  dipahami  secara  lebih  baik bila  konsep  ini  di  rinci  menjadi  beberapa  kategori,  seperti  tuntutan-tuntutan  kebijakan (policy  demands ),  keputusan-keputusan  kebijakan  ( policy  decisions ),  pernyataan- pernyataan  kebijakan (policy  statements) ,  hasil-hasil  kebijakan (policy  outputs) dan dampak-dampak  kebijakan (outcomes) .  Sehingga  kebijakan  yang  diambil  sangat menentukan  permasalahan  keberhasilan  dari  program  yang  akan  dilakukan  untuk pengentasan  kemiskinan  bagi  masyarakat  apakah  program  tersebut  sesuai  atau  tidak bagi publik.

## 2. Implementasi Kebijakan Publik
Sebelum  menguraikan  tentang  implementasi  kebijakan  publik,  terlebih  dahulu akan  diuraikan  secara  singkat  apa  yang  dimaksud  dengan  kebijakan  publik  ( public policy ). Day (1992 : 2) mengartikan “public policy is whatever govermenst choose to do or not to do“ (Kebijakan publik adalah apapun  yang pemerintah pilih untuk melakukan atau  tidak  melakukan).  Carl  Fredirch  dalam  Budi  Winarno  (  1991:  13)  mengartikan kebijakan  adalah  suatu  arah  tindakan  yang  diusulkan  oleh  seorang,  kelompok  atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan- hambatan dan kesempatan-kesempatan  terhadap  kebijakan  yang  diusulkan  untuk  menggunakan  dan mengatasi  dalam  rangka  mencapai  suatu tujuan atau  merealisasikan  suatu  sasaran atau
suatu  maksud  tertentu.  Menurut  Anderson  dalam  Budi  Winarno  (2002  :  18)  kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi, yakni :
1. Kebijakan  publik  senantiasa  berorientasi  pada  maksud  atau  tujuan  tertentu  dan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam  system politik.
2. Kebijakan  merupakan  arah  atau  pola  tindakan  yang  yang  dilakukan  oleh  pejabat- pejabat pemerintah.
3. Kebijakan  adalah  apa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  bukan  yang  diinginkan pemerintah
4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif
Dari  pengertian  dan  implikasi  kebijakan  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa kebijakan  publik  adalah  kebijakan  yang  mengatur  kehidupan  bersama  atau  kehidupan publik,  bukan  kehidupan  privat  yang  dibuat  oleh administrator  negara  dalam  kerangka memecahkan  masalah  publik  dan  untuk mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  diinginkan. Kebijakan  publik  selalu  berkaitan  dengan  apa  yang  senyatanya  dilakukan  oleh pemerintah  dan  bukan  sekedar  apa  yang  diinginkan  (Wahab,  1991  :  13).  Dari  semua uraian  di  atas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kebijakan  publik  pada  dasarnya merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah baik yang bersifat aktif maupun pasif, untuk mengatasi masalah publik.
Suatu  kebijakan  publik  dibuat  untuk  dilaksanakan.  Untuk  itu  jika  sebuah kebijakan  telah  disyahkan,  tidak  ada  manfaatnya  apabila  kebijakan  itu  tidak diimplementasikan.  Apa  artinya  implementasi  kebijakan?  Dalam  Kamus  Wester, dirumuskan  secara  pendek  bahwa to  implement berarti to  provide  the  means  for carrying  out;  effect  to;  to  give  practical. (Wahab,  2002  :  64).  Sedang  menurut  Parson implementasi  kebijakan  adalah  proses  interaksi  antara  penentuan  tujuan  dan  tindakan untuk mencapai tujuan tersebut ( Wayne Parson:2005 : 466).
Sementara Charles Jones (1984:13) merumuskan  batasan implementasi sebagai “ a  process  of  getting  additional  resources  so  as  to  figure  out  what  is  tobe  done  “ Dalam perumusan ini implementasi merupakan proses untuk mendapatkan sumberdaya tambahan,  sehingga  dapat  memperkirakan  apa  yang  harus  dikerjakan.  Dari  rumusan tersebut    maka  dalam  implementasi  memerlukan  dua  macam  tindakan  yang  berurutan yaitu  pertama,  merumuskan  tindakan  yang  akan  dilakukan;  kedua  melaksanakan
tindakan apa yang telah dirumuskan. Maszmanian dan Sabatier (1983:20) memberikan rumusan tentang  proses implementasi sebagai beikut :
“ Implementation  is  the  carrying  out  of  basic  policy  decision  usually incorporated  in  a  statute  but  wich  can  also  take  the  form  of  important executives  orders  or  court  decision.  Ideally,  that  decision  identifies  the problem(s) to be addressed stipulates the obyective(s) to be pusrsued, and in a vaiety of ways “ structure” the implementation process”.
Berdasarkan  pengertian  tersebut,  selanjutnya  Mazmanian  dan  Sabatier memberikan gambaran langkah-langkah dalam melakukan intervensi kebijakan. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi.
2. Menegaskan tujuan yang hendak dicapai , dan
3. Merancang struktur proses implementasi.
Dengan demikian untuk diimplementasikan maka program harus disusun dengan jelas.  Sedangkan  van  hoten  mendefinisikan  implementasi  kebijakan  sebagai  : “Tindakan-tindakan yang dilkakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau suasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (dalam Wahab, 2002, 66).
Dari  beberapa  pengertian  implementasi  tersebut  di  atas  dapat  diketahui  bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu :
1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan,
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan
3. Adanya hasil kegiatan (out come)
Dengan  demikian  secara  umum  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi merupakan  suatu  proses  yang  dinamis  dimana  pelaksana  kebijakan  melakukan  suatu aktivitas  atau  kegiatan,  sehingga  pada  akhirnya  akan  mendapatkan  hasil  yang  sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
Dalam  proses  kebijakan  publik, implementasi  kebijakan  merupakan    salah  satu tahapan  yang  amat  penting  dari  keseluruhan  proses  kebijakan    publik.  Bahakn  lebih penting dari proses perumusan kebijakan (Udoji dalam Wahab 2002 : 66). Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak  variable atau faktor, dan masing- masing  variable  atau  faktor  tersebut  saling  berhubungan  satu  sama  lain.  Beberapa ahli mengemukakan  beberapa  model  implementasi  yang  mempunyai  sudut  pandang  yang
berbeda-beda  dalam  menentukan  variable-variabel  yang  mempengaruhi  keberhasilan implementasi  kebijakan.  Untuk  itu  maka  dalam  bagian  berikut  ini  akan  dikemukakan berbagai model dalam implementasi kebijakan.
Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi  hukum  dimana  berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur,  dan  teknik  yang bekerja  bersama-sama  untuk  menjalankan  kebijakan  guna  meraih  dampak  atau  tujuan yang  diinginkan.  Sementara  itu,  Van  Meter  dan  Van  Horn  membatasi  implementasi kebijakan  sebagai  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu-individu  (atau kelompok  kelompok)  pemerintah  maupun  swasta  yang  diarahkan  untuk  mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan  ini  mencakup  usaha-usaha  untuk  mengubah  keputusankeputusan menjadi  tindakan-tindakan  operasional  dalam  kurun  waktu  tertentu  maupun  dalam rangka  melanjutkan  usaha-usaha  untuk  mencapai  perubahanperubahan  besar  dan  kecil yang  ditetapkan  oleh  keputusan  keputusan  kebijakan.  Dengan  demikian,  tahap implementasi terjadi hanya setelah aturan hukum ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. (Budi Winarno dari James P. Lester, 2000 : 104).
Jika  suatu  kebijakan  tidak  tepat  atau  tidak  dapat  mengurangi  masalah  yang merupakan  sasaran  dari  kebijakan,  maka  kebijakan  itu  mungkin  akan  mengalami kegagalan  sekalipun  kebijakan  itu  diimplementasikan  dengan  sangat  baik.  Sementara itu, suatu kebijakan yang baik mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut  kurang  diimplementasikan  dengan  baik  oleh  para  pelaksana  kebijakan.  Hood dalam buku Limits to Administration (1976) menerangkan dalam tataran hasil, kondisi dan  syarat  yang  harus  dijalankan  untuk  mendapatkan  implementasi  kebijakan  yang sempurna, harus memiliki lima karakteristik kondisi dan syarat seperti; pertama, bahwa implementasi ideal itu adalah produk dari organisasi  yang padu seperti militer, dengan garis  otoritas  yang  tegas;  kedua,  bahwa  norma-norma  akan  ditegakkan  dan  tujuan ditentukan;  ketiga,  bahwa  orang  akan  melaksanakan  apa  yang  diminta  dan diperintahkan;  keempat,  bahwa  harus  ada  komunikasi  yang  sempurna  di  dalam  dan  di antara organisasi; kelima, bahwa tidak ada tekanan waktu (Wayne Parsons, 2005 : 467).
Implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks. Namun, di balik  kerumitan  dan  kompleksitasnya  tersebut,  implementasi  kebijakan  memegang
peran  yang  cukup  vital  dalam  proses  sebuah  kebijakan.  Tanpa  adanya  tahap implementasi  kebijakan,  program-program  kebijakan  yang  telah  disusun  hanya  akan menjadi  catatan-catatan  resmi  di  meja  para  pembuat  kebijakan.  Dari  jabaran  di  atas, dapat  kita  lihat  tabel  proses  implementasi  yang  dikembangkan  oleh  Cheema  dan Rondineli (Terlampir).
Maka sebuah keputusan kebijakan yang disusun haruslah merupakan pernyataan ringkas  dan  jelas  tentang  suatu  keputusan  kebijakan  tersebut.  Yang  dimaksud  dengan implementasi  kebijakan  disini  merupakan  membuat  ketentuanketentuan  untuk menampung  apa  yang  diatur  di  dalam  deklarasi  yang  telah  diterima.  Tanpa  adanya undang-undang atau aturan hukum yang menampung ketentuan-ketentuan yang terdapat pada  kebijakan  dimana  Indonesia  telah  memihak  dan  menandatangani  keputusan deklarasi,  maka  deklarasi  tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan  dan  tidak  ada  gunanya. Untuk  itu,  dalam  mengimplementasikan  komitmen  deklarasi  milenium/ millenium development  goals Indonesia  membuat  Program  Strategi  Nasional  salah  satunya program  pembangunan  pengentasan  kemiskinan  (program  bantuan  langsung  tunai  / BLT)  dalam  kerangka  Tujuan  Pembangunan  Milenium  ( Millennium  Development Goals/ MDGs).
Dalam  kaitannya  dengan  perpsektif  politik  bahwa  kekuasaan  Negara  memiliki kewenangan  yang sah untuk membuat putusan  yang final dan mengikat seluruh warga negaranya,  selanjutnya  hal  ini  dapat  melihat  siapa  yang  ikut  dalam  proses  pembuatan keputusan  dan  pengimplementasiannya  dalam  beberapa  kasus  pengambilan  keputusan yang  dianggap  representatif.  Apabila  elit  politik  diartikan  sebagai  orang  yang mempunyai  pengaruh  besar,  baik  formal  maupun  informal  dalam  proses  pengambilan keputusan  dan  pengimplementasiannya  maka  analisis  keputusan  ini  sangat  tepat  untuk memperoleh gambaran mengenai siapa sesungguhnya yang menjadi pembuat keputusan tersebut.

## 3. Pembangunan dan kemiskinan
Pembangunan  merupakan  pergeseran  dan  suatu  kondisi  nasional  yang  satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga (Katz, dalam Tjokrowinoto, 1995). Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional  yang  menyangkut  perubahan-perubahan  penting  dalam  suatu  struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi
pertumbuhan  ekonomi,  pengangguran  kesenjangan  ( inequality) dan  pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, P Michael, 1977).
Dengan  kata  lain,  pengertian  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  pembangunan berarti  proses  menuju  perubahan-perubahan  yang  dimaksudkan  untuk  memperbaiki kualitas  kehidupan  masyarakat  yang  mencakup  kualitas  kehidupan  masyarakat  itu sendiri. Pembangunan tidak hanya membutuhkan kemampuan pemerintah pusat, namun juga  kemauan  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  bersama-sama  melaksanakan pembangunan  daerahnya  masing-masing  dengan  masyarakat.  Sesuai  dengan  prinsip desentralisasi, UU No.22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 tahun 2004  tentang  Pemerintah  daerah,  memberikan  kewenangan  bagi  daerah  untuk  mampu tumbuh  secara  mandiri,  kreatif  sesuai  dengan  kondisi  sosial  budayanya.  Dengan kewenangan  ini,  daerah  Kabupaten  dan Kota  sebagai  titik  berat  otonomi  daerah diberi keleluasaan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya atas dasar prakarsa dan aspirasi masyarakatnya agar tercipta pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan daerahnya.
Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan, Strategi Nasional Penanggulangan  Kemiskinan  (SNPK)/ National  Strategy  for  Poverty  Reduction juga telah  disusun  melalui  proses  partisipatif  dengan  melibatkan  seluruh  stakeholders pembangunan  di  Indonesia,  dokumen  SNPK  juga  dilengkapi  dengan  pembagian  peran yang  jelas  antarpelaku  baik  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  pemerintah kabupaten/kota,  pelaku  usaha,  lembaga  swadaya  masyarakat,  organisasi  politik, organisasi  masyarakat,  perguruan  tinggi,  lembaga  keuangan,  organisasi  profesi, organisasi masyarakat, dan lembaga internasional; serta dilengkapi tatacara pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan (http://tkpkri.org. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan/SNPK .
SNPK  menggunakan  pendekatan  berbasis  hak  ( right-based  approach )  sebagai pendekatan utama dengan menegaskan adanya pencapaian secara bertahap dan progresif ( progressive  realization )  dalam  penghormatan (respect ),  perlindungan  ( protect) dan pemenuhan (fulfill )  hak  dasar  rakyat,  memberikan  perhatian  terhadap  perwujudan kesetaraan  dan  keadilan  gender,  serta  percepatan  pengembangan  wilayah.  Selain  itu, sekitar 60 persen pemerintah kabupaten/kota telah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan  Daerah  (KPKD)  dan  menyusun  Strategi  Penanggulangan  Kemiskinan
Daerah (SPKD) sebagai dasar pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong  gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.
Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh sebuah lembaga yang didasarkan  atas  informasi  yang  diperoleh  dari  berbagai  fakta  dan  data  yang  diperoleh, yang  nantinya  digunakan  untuk  pemecahan  atas  masalah-masalah  atau  fenomena yang ditemukan di lapangan. Namun Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami  sebagai  serangkaian  kegiatan  yang  sedikit  banyak  berhubungan  beserta konsekuensi-konsekuensinya  bagi  mereka  yang  bersangkutan  daripada  sebagai  suatu keputusan  tersendiri,  dimana  kebijakan  dipahami  sebagai  arah  atau  pola  kegiatan,  dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu ( Budi Winarno, 2000).
Kemiskinan  merupakan  masalah  multidimensi  karena  berkaitan  dengan ketidakmampuan  akses  secara  ekonomi,  sosial,  budaya,  politik  dan  partisipasi  dalam masyarakat. Kemiskinan juga memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat  pendapatan  atau  konsumsi  seseorang  dari  standar  kesejahteraan  terukur  seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan. Akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan juga dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di  luar  pendapatan (non-income  factors) seperti  akses  kebutuhan  minimum  seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.
Kebijakan pemerintah dalam  program pengentasan kemiskinan seperti Program Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  termasuk  dalam  klaster-1  bersama  program  bantuan beras untuk orang miskin (Raskin), program keluarga harapan (PKH), program jaminan kesehatan  masyarakat  (Jamkesmas)  atau  yang  sebelumnya  dikenal  dengan  Askeskin untuk perawatan kesehatan gratis, program beasiswa untuk siswa miskin, serta program bantuan untuk kelompok  rentan  sosial lainnya. Dan Program bantuan dan perlindungan sosial dengan sasaran rumah tangga miskin (program nasional pemberdyaan masyarakat PNPM)  dengan  sasaran  pemberdayaan  kelompok  masyarakat  dan  program pemberdayaan  usaha  mikro  dan  kecil  berupa  bantuan  permodalan  dan  bentuk    kredit usaha rakyat.

## Bantuan Langsung Tunai
Bantuan langsung tunai (BLT) merupakan bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu  untuk  rumah tangga  sasaran  (RTS)  yakni  rumah  tangga  yang  masuk
dalam  kategori  sangat  miskin,  miskin  dan  hampir  miskin.  Program  ini  dikucurkan pemerintah  sebagai  perlindungan  sosial  ( social  protection )  bagi  masyarakat  miskin untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan penyesuaian kompensasi pengurangan subsidi  bahan  bakar  minyak.  Tujuan  dari  program  BLT  bagi  RTS  dalam  rangka kompensasi  pengurangan  subsidi  BBM  adalah:  1)  Membantu  masyarakat  miskin  agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya; 2) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat  miskin  akibat  kesulitan  ekonomi;  3)  Meningkatkan  tanggung  jawab  sosial bersama.
Dana tunai atau bantuan langsung tunai tak bersyarat yang dilakukan pemerintah pada  tahun  2008  diperuntukkan  bagi  masyarakat  miskin  agar  tidak  terlalu  merasakan dampak  dari  kenaikkan  harga  BBM.  Dasar  pemerintah  dalam  membuat  kebijakan program  BLT  ini  adalah  untuk  membantu  masyarakat    miskin  atau  masyarakat  yang berada  pada  kelompok  kedua  (menurut  Bambang  Heru)  yang  dengan  pasti  akan merasakan  dampak  dari  kenaikkan  harga  BBM.  Selain  itu  BLT  diberlakukan  sebagai kompensasi  dari  pemotongan  subsidi  bahan  bakar  minyak  kepada  penduduk  miskin. Tidak  adanya  lagi  subsidi  untuk  BBM  pada  tahun  2008  dinilai  pemerintah  akan menambah  jumlah  APBN  dan  akan  terjadi  defisit  kas  negara.  Maka  dari  itu  BLT  ini dicanangkan  sebagai  kompensasi  bagi  penduduk  miskin.  Ukuran  keberhasilan  yang dipakai  oleh  pemerintah  sebagai  pertimbangan  harus  mampu  merubah  standar kehidupan masyarakat itu sendiri.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,  maka  perlu  kita  ketahui bersama  pelaksanaan  program  pengentasan  kemiskinan  yang  salah  satunya  yaitu program  BLT  tersebut  di  Indonesia  khususnya  di  Kota  Palembang  Kecamatan  Ilir Timur  II  Kelurahan  Kuto  Batu,  dimana  program  penanganan  kemiskinan  tersebut apakah  sudah  atau  belum  efektif  secara  global  dan  lokal  sebagai  komitmen  negara dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana Program BLT  ini  sudah  berjalan  di  Indonesia  khususnya  di  kota  Palembang  Kecamatan  Ilir Timur  II  Kelurahan  Kuto  Batu  dengan  menyoroti  proses  mekanisme  dalam mengimplementasikan tujuan dan target dari program penanganan kemiskinan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mencapai kerangka tujuan masyarakat yang sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA
Budi  Winarno  dari  James  P.Lester  dan  Joseph  Stewart.,  2000. Public  Policy:an Evolutionary Approach , (second edition, Australia : Wadsworth)
Budi  Winarno  dalam  James  Anderson,  1979 Public  Policy  Making, (Second  ed,  New York : Holt, Renehart and Winston)
Budi, Winarno, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta : Medpress Draf  Ringkasan-  Laporan  Perkembangan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan  Milenium Indonesia)  per  25  Agustus  2005  oleh  Sri  Mulyani  Indrawati/Menteri  Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Dapat diakses di internet http://kfm.depsos.go.id.  Program  Penanggulangan  Kemiskinan:  Pusat  Data  dan Informasi Kemiskinan Departemen Sosial RI.
http://tkpkri.org. Strategi  Nasional  Penanggulangan  Kemiskinan/SNPK .  Diakses tanggal 15 Desember 2016.
Koran Republika 16 November 2007
Media Indonesia dalam tulisan tentang kemiskinan 22 Oktober 2007
Nazara,  Suahasil,  Warta  Demografi: Pengentasan  Kemiskinan:  Pilihan  Kebijakan  dan Program yang Realistis , Depok: Gemilang Grafika, 2007, hal. 34
Todaro,  P  Michael,  dalam  terjemahan, Economics  Development  In  The  Third  World, Longman Limited, New York, 1977
Wahab, Abdul, 2002. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Malang UMM Press Wayne Parsons, Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan , Jakarta: Kencana, 2005, hal. 467. 16