## TINJAUAN PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP GUGATAN SEDERHANA PADA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA

## Yoghi Arief Susanto
Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung yoghiariefsusanto@gmail.com

## Abstract
Sharia economy develops so significantly that it inevitably raises internal disputes between its parties because of a right or interest of other parties that is not fulfilled. The judiciary itself is notoriously long and protracted in resolving disputes, so this leads to a buildup, a fairly high cost and a longer time, so it is very unfair for litigants with small material value, but must spend a greater cost than the value demanded. In this case the Supreme Court issued Perma 4 Year 2019  which  regulates  simple  lawsuits,  in  the  settlement  of  sharia  economic  disputes  must certainly look at the principles of Islam in it, so the question arises whether the simple lawsuit is in accordance with islamic economic principles. This paper uses a normative juridical approach with descriptive research methods. The results of this study explain that simple lawsuits are in accordance with economic principles in Islam including tawhid, justice and caliphate.
Keyword : simple lawsuit, islamic economy, dispute

## Abstrak
Ekonomi  syariah  berkembang  begitu  signifikan  sehingga  pasti  memunculkan sengketa dalam antara para pihaknya karena suatu hak atau kepentingan pihak lain yang tidak terpenuhi. Peradilan sendiri terkenal lama dan berlarut-larut dalam menyelesaikan sengketa, sehingga hal ini menyebabkan penumpukan, biaya yang cukup  tinggi  dan  waktu  yang  lebih  lama,  sehingga  sangat  tidak  adil  bagi  yang berperkara dengan nilai material kecil, namun harus mengeluarkan cost yang lebih besar dari nilai yang dituntut. Dalam hal ini Mahkamah Agung  mengerluarkan Perma  4  Tahun  2019  yang  mengatur  mengenai  gugatan  sederhana  pada penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  tentunya  harus  melihat  prinsip-prinsip keislaman di dalamnya, sehingga muncul pertanyaan apakah gugatan sederhana sesuai  dengan  prinsip  ekonomi  islam.  Tulisan  ini  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif  dengan  metode  penelitian  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini menjelaskan  bahwa  gugatan  sederhana  sudah  sesuai  dengan  prinsip  ekonomi dalam islam diantaranya tauhid, keadilan dan kekhilafahan. Keyword : gugatan sederhana, ekonomi islam, sengketa

## Pendahuluan
Sengketa  bisa  terjadi  dimana  saja  dan  kapan  saja.  Beberapa  penyebab timbulnya  sengketa  jika  ditinjau  oleh  salah  satu  teori  yaitu  teori  kepentingan manusia pada dasarnya teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan dan kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau merasa dihalangi oleh pihak lain. 1
Pada prinsipnya dalam penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara yaitu dengan cara litigasi maupun non-litigasi. Hal tersebut diserahkan kepada para pihak untuk memilih cara mana yang maslahat dan manfaat sebagai solusi atas sengketa mereka. Namun yang harus dicermati sesuai dengan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan  adanya  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dalam menyelesaikan  sengketa  di  badan  peradilan,  dan  berusaha  semaksimal  agar sengketa tersebut selesai melalui jalan perdamaian. 2
Penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  banyak  pihak  yang  mengeluh dikarenakan peradilan yang lambat, memakan waktu, biaya yang mahal, peradilan yang tidak responsive, putusan pengadilan yang tidak menyelesaikan masalah. 3
Hal  ini  disampikan  juga  oleh  Bank  Dunia 4 dalam  sebuah  penelitiannya mengungkapkan  bahwa  salah  satu  faktor  penghambat  dalam  penyelesaian sengketa  bisnis  di  Indonesia  adalah  “penyelesaian  sengketa  pada  pengadilan tingkat pertama yang tidak efisien, jangka waktu penyelesaian yang lama, biaya perkara yang tinggi, dan serta biaya pengacara yang tinggi’ .
Penyelesaian melalui non-litigasi bukan tanpa masalah karena non litigasi merupakan suatu peradilan swasta sehingga ketika putusan sudah berkektuatan hukum  tetap,  tidak  bisa  melakukan  proses  eksekusi  karena  tidak  memiliki perangkat  dan  kewenangan  untuk  itu,  yang  ahirnya  putusan  tersebut  harus di
1 Takdir  Rahmadi.  2011.  Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan Mufakat. Jakarta : Rajawali Press. Hlm 8
2 Sarwono.  2011.  Hukum  Acara  Perdata  Teori  dan  praktik.  Jakarta  :  Sinar Grafika, hlm 23
3 Yahya Harahap, 2009, Hukum Acara Perdata , Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 233- 235
4 The  Internasional  Finance  Corporate  Indonesia,  2012. Doing  Business  in Indonesia 2012 A Copublication of The World Bank and The International Finance Corporation , Washington : IFC-World.
daftarkan  melalui  pengadilan,  yang  pada  ahirnya  para  pihak  harus  tetap berurusan dengan pengadilan. 5
Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam menjadi salah satu faktor  yang  cukup  penting  dalam  perkembangan  hukum  islam  di  Indonesia, terutama kaitannya dengan ekonomi syariah. Banyak lembaga ekonomi syariah tumbuh  dan  berkembang  di  Indonesia,  sehingga  hal  ini  berdampak  pada perkembangan penyelesaian sengketa dalam pelaksanannya. 6
Perkembangan tersebut perlu sebuah aturan perundang-undangan yang mengatur  penyelesaian  sengketa  dalam  akad-akad  ekonomi  syariah,  karena sebelumnya belum ada lembaga yang secara khusus ditunjuk untuk menangani perkara-perkara tersebut, maka dari itu muncul Undang-Undang No. 3 Tahun 2006  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  7  tahun  1989  tentang Peradilan Agama, yang dalam perubahannya memberikan kewenangan kepada Pengadilan  Agama  untuk  menyelesaikan  sengketa  Ekonomi  Syariah. Kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam  menangani  sengketa  ekonomi  syariah dipertegas dalam putusan mahkamah konstiusi nomor 93/PUU-X/2012.
Akibatnya  para  penegak  hukum  di  lingkungan  peradilan  agama  perlu meningkatkan  wawasan  dan  kompetensinya  karena  maslaah  dalam  ekonomi syariah  terus  berkembang. 7 Menurut  Amran  Suadi 8 sengketa  ekonomi  syariah muncul  karena  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan  apa  yang  sudah diperjanjikan, dapat dimungkinkan salah satu pihak melaksanakan janji tersebut tapi tidak sesuai yang sepakati, terlmabat dalam menunaikannya, atau membuat suatu  aktivitas  yang  menurut  perjanjian  tidak  boleh  sehingga  menimbulkan kerugian.
Gugatan sederhana berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum common  law. Gugatan  sederhana  ini  diperlukan  dalam  penyelesaian sengketa  bisnis  terutama  yang  nilainya  kecil  agar  terciptak  efektif,  efisien  dan murah.  Dengan  adanya  gugatan  sederhana  bagi  negara  berkembang  seperti Indonesia sebetulnya bisa menguntungkan karena bisa menarik investor.
5 Efa  Laila  Fakhriah.  2013. Mekanisme  Small  Claim  Court  Dalam  Mewujudkan Tercapainya  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan ,  Bandung  :  Fakultas  Hukum Universitas Padjadjaran. Hlm. 259
6 Muhammad  Muslih.  2008. Hukum  Acara  Peradilan  Agama .  Makalah. Disampaikan pada 7 Agustus 2008 pada PKPA PBHI-PERDADI, hlm 4.
7 Yahya Harahap. 2007. Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan . Jakarta : Sinar Grafika, hlm 29 8 Amran  Suadi.  2017. Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Praktik . Depok : Kencana, hlm 7
Gugatan  sederhana  di  Indonesia  di  kenal  setelah  Mahkamah  Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2  Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disingkat Perma  2  Tahun  2015),  dengan  jumlah  materi  perdata  paling  banyak  Rp. 200.000.000  (dua  ratus  juta  rupiah),  namun  setelah  Mahkamah  Agung mengeluarkan Perma 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma 2 Tahu 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana nilai materi dirubah menjadi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Selain itu pada tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi  Syariah,  sehingga  gugatan  sederhana  ini  bisa  digunakan  untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, adanya gugatan sederhana bagi para pelaku bisnis memiliki alternatif penyelesaian yang paling mudah dan memenuhi asas kepastian hukum. 9
Karena  selama  ini  stigma  para  investor  atau  para  pelaku  bisnis, menganggap penyelesaian sengketa di Indonesia lama, dan bertele-tele, terlebih jika dihubungkan dengan ekonomi syariah yang relatif masih baru masih timbul keraguan dari para pelaku akan kompetensi aparat penegak hukum. Seperti yang dikatakan  J.  David  Reitzel  “ there  is a  long  wait  for  litigants  to  get  trial” jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada suatu instansi peradilan saja harus antri menunggu. 10
Ekonomi merupakan hal yang mendasar yang dibutuhkan manusia untuk bisa  hidup  dan  berkembang  dimuka  bumi.  Tanpa  terpenuhinya  kebutuhan ekonomi tentu saja aktivitas dan proses hidup manusia akan terganggu. Ekonomi islam bertujuan bukan hanya memenuhi kebutuhan hidup saja namun agar dapat melaksanakan ibadah dengan baik.
Sengketa bisnis merupakan perselisihan dalam aktivitas perniagaan yang unsurnya terdiri dari penghasilan, profesi, keuntungan serta pekerjaan.. 11 Maka sengketa ekonomi syariah merupakan atau salah satu termasuk dalam sengketa bisnis  karena  di  dalamnya  berbicara  mengenai  keuntungan,  penghasilan, tentunya dalam penyelesain sengketanya ekonomi syariah bukan hanya berbicara keadilan, hak dan kewajiban tapi harus harus diperhatikan pula aspek ibadahnya,
9 Efa Laila Fakhriah. Op. Cit , hlm 3 10 Yahya Harahap. 2009. Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan . Jakarta : Sinar Grafika, hlm 236 11 Herniati  dan  Sri  Iin  Hartini.  2019. Sengketa  Bisnis  dan  Proses  Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi . Surabaya : Media Sahabat Cendekia, hlm 45
karena  bisa  jadi  jika  ada  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan  aktivitas  sesuai dengan  apa  yang  diperjanjikan  aktivitas  ekonominya  akan  terganggu  dan  hal tersebut merupakan prbuatan dzalim yang tidak boleh menurut agama.
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  sendiri  bertujuan  agar  setiap permasalaha dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat, jangan sampai pihak- pihak  sudah  dirugikan  oleh  pihak  lain,  dirugikan  pola  oleh  sistem  peradilan sehingga  adagium  mencari  keadilan  di  pengadilan  ibarat  menuntut  kambing mengorbankan sapi. Dalam islam sendiri tidak boleh perselisihan yang berlarut- larut dan berkepanjangan, karena dapat menimbulkan permusuhan dan dendam dalam diri manusia yang mana hal tersebut akan menimbulkan perselisihan baru kedepan.
Dengan  adanya  gugatan  sederhana  melalui  Perma  4  tahun  2019  dan Perma 4 Tahun 2016 merupakan bentuk ihtiar dalam mempercepat penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah,  namun  pertanyannya  adalah  apakah  gugatan sederhana sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif,  yang dimaksudkan  untuk  memberikan  sebuah  gambaran  mengenai  penyelesaian perkara  ekonomi  syariah  dengan  gugatan  sederhana  di  Pengadilan  Agama kaitannya  dengan  prinsip  ekonomi  islam.  Penelitian  deskriptif  mengungkap bahwa  gugatan  sederhana  bisa  menjadi  sebuah  solusi  dan  alternatif  dalam penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  yang  murah  dan  cepat  sesuai  dengan prinsip  ekonomi  islam,  karena  berbicara  masalah  ekonomi  syariah  tentunya merupakan  aktivitas  muamalah  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dari  aspek  ibadah. Karena  ekonomi  islam  tidak  semata  berbicara  sebuah  keuntungan  tapi pemenuhan  kebutuhan,  meraih  keuntungan  agar  bisa  beribadah  dengan  baik. Sehingga  adanya  penyelesaian  sengketa  dengan  gugatan  sederhana,  agar  tidak menimbulkan  perselisihan  yang  berlalrut  dan  tetap  bisa  melaksanakan  ibadah dan muamalah dengan baik.
Berdasarkan  topik  masalah  tersebut,  jenis  data  yang  diperoleh  berupa kualitatif yang didapat dari teknik pengumpulan data studi literatur. Data yang diperoleh  yaitu  primer  dan  sekunder  dianalisis  menggunakan  pendekatan deskriptif  analitis  dengan  mendeskripsikan  mengenai  gugatan  sederhana kaitannya dengan prinsip ekonomi islam.

## Pembahasan

## Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana ( Small Claim Court)
Berdasarkan Black’s Law Dictionary small claim court diartikan sebagai suatu pengadilan  yang  bersifat  informal  dengan  pemeriksaan  yang  cepat  untuk mengambil  keputusan  atas  tuntutan  ganti  rugi  atau  utang  piutang  yang nilainya  kecil. 12 Small  Claim  Court  dalam  beberapa  negara  di  sebut  juga dengan  small  claim  tribual  atau  small  claim  procedur  yang  lebih  banyak berkembang di negara-negara yang sistem hukumnya Civil Law, seperti di negara-negara  Amerika,  Singapura,  New  Zealand,  Hongkong,  Australia, Finlandia dan Swedia. 13
Konsep small  claim  court adalah  badan  hukum  (lembaga  penyelesaian sengketa)  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  solusi  yang  cepat  dan ekonomis  untuk  menyelesaikan  sengketa  serta  tidak  membutuhkan  biaya yang  tidak  mahal,  yang  penyelesaiannya  bersifat  informal  dengan  nilai perkara yang kecil. 14
Pada umumnya, Small Claims Court juga diartikan sebagai “pengadilan rakyat” 15 yang  nyata.  Hal  ini  sejalan  dengan  maksud  dibentuknya  Small Claims  Court,  yakni  untuk  menyediakan  formalitas  penyelesaian  sengketa dengan nilai gugatan yang kecil pemeriksaan perkara yang tidak rumit untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat sederhana yang tidak membutuhkan uang  yang  banyak  untuk  menjamin  biaya  litigasi  formal.  Selain  itu,  kedua belah  pihak  akan  mengajukan  gugatan  masing-masing  kepada  hakim  dan biasanya hakim tidak perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai hukum itu sendiri untuk diterapkan dalam sebuah sengketa yang bersifat sederhana.
Pada  awal  pembentukannya small  claim  court ada  5  (lima)  poin  utama yaitu 16 : a. Biaya yang terjangkau.
12 Bryan A. Gardner. 2004. Black’s Law Dictionary. West Publishing, 8 th edition. Dalam  jurnal    Efa  Laila  Fakhriah.  Eksistensi Small  Claim  Court  Dalam  Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
13 Kurniawan. 2014. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System . Jurnal Hukum dan Pembangunan, 44 (2), April-Juni 2014, hlm 283
14 Francis Ward Stephanie. 2011. Small Claims Court the “Fast Food” of the Legal System . American Bar Assiciation Journal, 9(2), hlm. 93 15 Texas Young Lawyers Association and State Bar of Texas. 2009. How to Sue in Small Claims Court , Edisi Kelima, Texas: Texas Young Lawyers Association, hlm. 1
16 Steven Weller, Jhon. C. Ruhnka, John. A. Martin. 1990. American Small Claim Court in Small Claim Court. Oxford : Ckndom Press, hlm. 5
b. Proses yang sederhana.
c. Pemeriksaan  perkara  diserahkan  kepada  hakim  dengan  alat  bukti yang telah diseleksi.
d. Kehadiran  advokat  tidak  diperlukan  sehingga  hakim  dan  panitera bisa  membantu  memberikan  penjelasan  kepada  pihak  dalam berperkara .
e. Hakim  diberikan  kewenangan  dalam  putusannya  untuk memerintahkan pembayaran angsuran secara langsung.
Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dengan pemberlakuan gugatan sederhana seperti 17 :
a. Masyarakat  dalam  mencari  keadilan  terutama  yang  tidak  mampu mendapatkan aksesibiltas yang tinggi.
b. Menciptakan asas peradilan yang sederhana.
c. Menciptakan asas peradilan yang cepat.
d. Memberikan pilihan bagi para pihak dalam menentukan sistematika dan yurisdiksi yang akurat.
e. Meminimalisir penumpukan perkara di Pengadilan.
f. Menciptakan keadilan yang restrorative, serta mempertimbangkan ius constituendum.
Salah  satu  contoh  penggunaan Small  Claim  Court yaitu  di  Negara Singapura  yang  didirikan  pada  tanggal  1  Februari  1985  dengan  undang- undang  ( The  Small  Claims  Tribunals  Act ) 18 ,  yang  dibuat  dengan  tujuan menyediakan  layanan  yang  cepat,  efisien,  murah  untuk  menyelesaikan sengketa yang timbul dari gugatan kecil. 19
Pada  penerapannya  di  negara  singapuran Smaall  Claim  Court dikenal dengan Small  Claim  Tribunal (SCT)  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan nilai kerugian tidak lebih dari $2000 dan tidak perlu diwakilkan oleh kuasa hukum karena pihak mewakili dirinya sendiri termasuk saat berargumen di depan wasit. Metode yang digunakan dalam SCT ada 2 yaitu mediasi dan adjudikasi dengan bantuan hakim sitpihak yang bersengketa untuk setuju dan sepakat  dalam  waktu  yang  sudah  tepat/sudah  ditentukan,  tribunal  akan
17 Wayan Jendra. 2019. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B . Singaraja : Universitas Pendidikan Ganesha, hlm 20 18 Statutes  of  The  Republic  of  Singapore  (the  Act),  1998  Revised  Edition, Chapter 308
19 https://www.statecourts.gov.sg/Smallclaims/Pages/GeneralInformation.asp x., accessed 2 Juni 2016.
menentukan  penyelesaian  dengan  mempertimbangkan  kebaikan  dan keadilan bagi kedua belah pihak, baik dicapainya kesepakatan oleh para pihak atau ditetapkan oleh SCT, tribunal akan membuat putusan yang mengikat dan  dapat  dipaksakan  pada  pihak  yang  bersengketa.  Gugatan  dapat diselesaikan  melalui  tribunal  dibatasi  waktunya  maksimal  1  tahun. Penyelesaian melalui tribunal dilakukan dengan cara informal.
Di  Indonesia  gugatan  sederhana  tergolong  baru.  Pada  awalnya keberadaan  gugatan  sederhana  ditandai  dengan  dikeluarkannya  Peraturan Mahkmah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan  Sederhana.  Perma  ini  tercatat  dalam  Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172 pada tanggal 7 Agustus 2015. Dalam perma ini kriteria yang bisa diajukan dalam gugatan sederhana yaitu 20 :
a. Nominal Gugatan tidak lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
b. Waktu penyelesaian maksimal 25 hari sejak sidang pertama.
c. Harus dalam satu domisili yang sama.
d. Bukan perkara sengketa tanah.
e. Penggugat  dan  Tergugat  terdiri  dari  satu  orang  dan  memiliki kepentingan hukum yang sama.
f. Penggugat  dan  Tergugat  di  haruskan  datang  langsung  tanpa  di dampingi oleh kuasa hukum.
Pada  tahun  2019  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma 5 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Dalam perma terbaru yang dikeluarkan oleh Mahkmah Agung ada  beberapa hal yang  diperbaiki yaitu nominal materil menjadi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), juga dalam perma ini dikenal dengan putusan verstek, perlawanan verzet dan adanya sita jaminan serta eksekusi.
Tujuan dari gugatan sederhana yaitu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah  dengan  cepat  dan  tepat  pada  akad-akad  yang  nilai  materilnya sederhana agar terciptanya rasa keadilan. 21
Sistem gugatan sederhana memperkenalkan asas yang sederhana cepat dan  biaya  ringan.  Berawal  dari  sistem  peradilan  yang  terlalu  panjang
20 Eddy  Marek  Leks,  Erinda  Goesyen.  2017. Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 . Jakarta : Leks&Co Lawyers E-Book, hlm. 1 21 Amran Suadi. Op. Cit. hlm 10
prosesnya dibentuklah sistem gugatan sederhana ini. Hal ini selaras dengan tugas dari pengadilan yaitu memberikan penyelesaian sengketa secara efektif, efisien,  tuntas  dan  final  sehingga  memuaskan  para  pihak  dan  masyarakat seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara cepat tidak sesuai dengan ajaran islam. Jika sengketa terjadi terus menerus maka suatu kehancuran yang timbul  dapat  membinasakan  manusia.  Dalam  islam  tidak  dibolehkan perselisihan  yang  berlarut-larut  karena  dapat  menimbulkan  sengketa  yang semakin tajam dan rumit. Sehingga dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu :
a. Adil  dalam  memutuskan  sengketa,  dan  tidak  ada  pihak  yang dirugikan dalam pengambilan keputusan.
b. Kekeluargaan.
c. Menjamin kerahasiaan sengketa.
d. Menyelesaikan masalah secara komprehensif.
Secara garis besar sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) yaitu 22 :
a. Sengketa antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
b. Lembaga keuangan dengan lembaga pembiayaan.
c. Orang  yang  beragama  islam,  yang  dalam  perjanjiannya  disebutkan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
Penyederhanaan  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  berdasarkan jenis dan tingkat kesulitan akan mampu mengurangi penumpukan perkara dan menciptakan peradilan yang lebih efektif. Memangkas acara yang rumit dapat  membuat  akses  untuk  mencapai  keadilan  ( acces  to  justice) dengan mengedepankan pemulihan kepada keadaan semula (restoratif justice). 23

## Prinsip Ekonomi Islam
22 Ahmad  mujahidin.  2010. Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di Indonesia . Bogor :ghalia indonesia, hlm. 43 23 Yance Arizona. 2010. Smal Claim Court : Apa Gunanya Bagi Masyarakat Adat dan  Lingkungan  Hidup .  Seminar  Hasil  Penelitian  SCC  oleh  LeIP  dan  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia. Depok, 19 Agutus 2010, hlm 2
Konsep  ekonomi  Islam  didasarkan  pada  ajaran  yang  bersumber  dari Alquran  dan  Hadis  Nabi 24 .  Berbagai  aspek  yang  terkait  dengan  ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan dalam dua sumber itu. Terdapat  beberapa  nilai  universal  dalam  ekonomi  Islam  yang  menjadi pondasi  bagi  pengembangan  ekonomi  dan  sebagai  titik  tolak  bagi kebijakankebijakan ekonomi di kalangan umat muslirn yang disarikan dari dan berdasar pada keduanya. Nilai-nilai universal dalam ekonomi Islam itu adalah  : al-tauhid (keimanan), al-'adl (keadilan), al-nubuwah (kenabian), Al khilafah (pemerintahan), dan alma'ad (kembali/hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam 25 . Prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam pelaksanaan ekonomi islam,  khususny  dalam  aktivitas  akad-akad  ekonomi  syariah,  sehingga  hal tersebut  perlu  di  pegang  teguh  oleh  setiap  insan  dalam  aktivitas perekonomian,  karena  dalam  perekonomian  islam  tidak  hanya membicarakan pemenuhan kebutuhan namun termasuk di dalamnya adalah ibadah.
a. Prinsip Tauhid
Dalam lslam prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah SWT,  sebagai  Zat  Yang  Maha  Esa  Sementara  itu,  manusia  merupakan makhluk  Allah  yang  diciptakan  dalam  bentuk  yang  paling  baik.  Sesuai dengan  hakikat  wujud  manusia  sebagai  khuff"n  dalam  kehidupan  dunia, yakni melaksanakan tugas kekhalifahan dalam kerangka pengabdian kepada Sang  Pencipta.  Manusia  juga  mempunyai  kewajiban  untuk  menciptakan suatu  masyarakat  yang  berhubungan  baik  dengan  Allah  dan  membina kehidupan masyarakat yang harmonis serta memelihara agama, akal , dan budaya 26 . b. Prinsip Keadilan
Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika  terdapat  kesamaan  perilaku  di  mata  hukum,  kesamaan  hak kornpensasi, hak hidup secara layak hak menikmati pembangunan' dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam
24 Idri, & Titik Triwulan Tutik. 2008. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam . Jakarta: Lintas Pustaka, hlm 9. 25 Adiwarman  Karim.  2003. Ekonomi  Islam  :  Suatu  Kajian  Kontemporer ,  Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm17
26 M.Quraisy Shihab. 2000. Membumikan Alquran : Fungsi dan Peran wahyu daIam Kehidupan Masyarakat , Bandung. Mizan, hlm. 166
perekonomian  dengan  meniadakan  kesenjangan  antara  pemilik  modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan Walaupun tentu Islam tidak menganjurkan  kesamaan  ekonomi  dan  mengakui  adanya  ketidaksamaan ekonomi antar orang per orang 27 . Wujud keadilan dalam ekonomi terkait dengan  empat  hal,  yaitu  keadilan  tukar-menukar,  keadilan  distributif, keadilan sosial, dan keadilan hukum 28 . Untuk itu perlu ditegakkan prinsip keadilan dalam setiap sendi kehidupan, khususnya bidang perekonomian.
c. Pemerintah (Khilafah)
Dalam Islam pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi, yaitu memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara benar tanpa  kezaliman.  Pemerintah  Memiliki  hak  ikut  campur  dalam  kegiatan ekonomi yang dilakukan individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini  maupun  mengatur  atau  melaksanakan  beberapa  macam  kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu 29 .
d. Nubuwah (Kenabian)
Prinsip ini memberikan arti bawa dalam menjalankan aktivitas ekonomi kita harus menjadikan sifat nabi (sidiq, tablik, amanah dan fathonah) sebagai teladan.
e. Ma’ad (Hasil)
Dalam prinsip ini memberikan gambaran bahwa hasil usaha yang kita peroleh harus berkah dan halal baik di dunia ataupun diahirat.

## Penyelesaian  Sengketa  Ekonomis  Syariah  Melalui  Gugatan Sederhana Kaitannya Dengan Prinsip Ekonomi Islam.
Penyelesaian sengketa merupakan suatu hal yang sangat penting dalam aktivitas kehidupan manusia karena, interkasi manusia dalam segala hal dan segala  bidang  pasti  akan  memicu  konflik  dengan  antar  manusia  lainnya, sehingga perlu sebuah mekanisme untuk penyelesaian sengketa agar manusia hidup  rukun  dan  harmonis  serta  suatu  masalah  bisa  diselesaikan  dengan sebuah solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia khususnya akad-akad yang berlandaskan prinsip syariah dan ekonomi islam tumbuh begitu signifikan,
27 Heri  Sudarsono,  2003. Konsep  Ekonomi  Islam:  Suatu  Pengantar ,  Yogyakarta: Ekonisia, hlm 107
28 Idri, & Titik Triwulan Tutik. Op.cit, hm 39 29 , Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul karim. 1999. Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam , Bandung : Pustaka Setia, hlm. 1010
hal  ini  sesuai  dengan  perkembangan  kebutuhan  manusia.  Maka perkembangan  hukum  di  masyarakat  begitu  dinamis  yang  tidak  jarang memunculkan  sengketa  dalam  akad  ekonomi  syariah.  Setelah  diberi kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi syariah melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, masih perlu mekanisme yang lebih cepat dan sederhana dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah terutama yang nilai materialnya kecil.
Jangan sampai suatu proses peradilan menimbulkan ketidak adilan bagi para  pihak  karena  pihak  kehilangan  seekor  domba  namun  dalam  proses peradilannya  biaya  yang  dikeluarkan  seperti  membeli  seekor  sapi.  Maka Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, lalu Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang di dalamnya dapat di  lakukan  secara  sederhana.  Pada  tahun  2019  Mahkamah  Agung Mengelurakan  Peraturan  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas Perma 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.
Perubahan  tersebut  secara  materi  menyempurnakan  dari  aturan sebelumnya. Gugatan sederhana atau yang dikenal dengan small claim court merupakan  penyederhanaan  dalam  penyelesaian  sebuah  sengketa  demi terciptanya peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan. Sehingga bagi perkara  ekonomi  syariah  yang  nilainya  tidak  terlalu  besar  dibawah  Rp. 500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  dapat  menggunakan  gugatan sederhana dalam penyelesaiannya.
Gugatan  sederhana  akan  berdampak  pada  pemangkasan  waktu  yang pemeriksaannya  relatif  singkat  sekitar  25  (dua)  puluh  lima  hari  dari  sejak sidang pertama. Serta biaya yang dikeluarkan tidak akan besar dan banyak dengan proses yang sederhana. Dalam black law dictionary small claim court diartikan 30 “a  court  that  informally  and  expeditiously  adjudicates  claims  that  seek damages below a specified monetary amount, us claims to collect small accounts or debts also termed small debts court; conciliation court.” Dari definisi yang demikian itu kita  dapat  memahami  bahwa Small  Claims  Court memiliki  beberapa  sifat diantaranya: (a) Informal yang dapat berarti merupakan mekanisme di luar
30 Bryan A. Gardner, Black’s Law Dictionary , eigth edition, West Publishing, St. Paul. 2004
mekanisme peradilan pada umumnya; (b) dilakukan dengan cepat dan efisien ( expeditiously );  dan  (c)  tuntutan  ganti  rugi  dengan  hitungan  yang  spesifik ( specific monetary amount ).
Penting sebetulnya mekanisme penyelesaian sengketa yang murah dan cepat bagi dunia ekonomi hal tersebut merupakan sebuah jaminan kepastian hukum akan hak-haknya agar bisa terpenuhi dan juga sebagai perlindungan atas hak-hal mereka dari aktivitas yang merugikan. Maka dari itu pemenuhan kebutuhan  akan  sebuah  lembaga  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah begitu fundamental, dalam membangun perekonomian di Indonesia.
Tentunya  dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  islam  harus  sesuai dengan semangat prinsip-prinsip keislaman yaitu, tauhid, keadilan, kenabian, campur  tangan  pemerintah,  dan  hasil.  Karena  pemenuhan  kebutuhan ekonomi dalam islam bertujuan bukan hanya untuk melanjutkan kehidupan manusia akan tetapi agar manusia bisa beribadah dengan baik. Dalam ajaran islam sangat dilarang sesuatu kedzaliman seperti memakan atau menahan hak orang lain. Maka dari itu dalam islam dijelaskan jika ada suatu sengketa segera diselesaikan  agar  tidak  memperuncing  dan  memperkeruh  keadaan  yang akibatnya bisa menimbulkan dendam antar sesama umat manusia.
Proses  peradilan  yang  bertele-tele  bisa  memicu  hal  tersebut,  manusia perlu  sebuah  kepastian  akan  hak-haknya  untuk  terus  bisa  melanjutkan kehidupannya.  Maka  dengan  adanya  gugatan  sederhana  seharusnya  bisa menjadi keuntungan tersendiri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonensia.
Ekonomi islam sebetulnya sedang menjadi sebuah perbincangan karena dianggap mampu menjadi sebuah solusi akan keterpurukan ekonomi pada saat  ini,  terlebih  ekonomi  islam  bersumber  dari  al-quran  dan  hadis  yang menjadi pedoman kaum muslim. Indonesia sebagai negara mayoritas muslim seharusnya  tidak  sulit  dalam  mengembangkan  ekonomi  islam,  dan penyelesaian  sengketa  dengan  berdasarkan  pada  prinsip  ekonomi  islam. Pendapat penulis bahwa Perma 14 Tahun 2016 dan Perma 4 tahun 2019, membawa semangat prinsip ekonomi islam.
Tabel 1. Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Gugatan Sederhana
Prinsip Ekonomi Islam Pasal Dalam Perma Keterangan Prinsip Ketuhanan Pasal  5,  6  dan  12 Perma 14/2016 Dalam hal ini menjelaskan bahwa setiap putusan ekonomi
syariah  harus  memuat prinsip-prinsip
ekonomi  islam  dalam mengadili suatu sengketa.  Maka  dalam prinsip  ini  selain  kita harus menjaga hubungan  dengan  allah swt  sebagai  manusia harus menjaga harmonis  antara  umat manusia, terutama, ekonomi,  sosial  dan budaya. Prinsip Keadilan Pasal  13,  17A,  18 Perma 4/2019 dan 9, 10 Perma 14/2016 Dalam  prinsip  ini  pada pemeriksaan gugatan sederhana  para  pihak diberikan  hak  yang sama di hadapan hukum, sehingga menyuarakan  hak  dan keberatannya. Prinsip Khilafah Perma  4/2019  dan Perma 14/2016 Merupakan ikut campur tangan pemerintah dalam membangun ekonomi  islam,  dengan dua  peratura  tersebut pemerintah menyediakan mekanisma untuk penyelesaian  sengketa berdasarkan prinsip ekonomi islam.
Selain pasal yang tertuang dalam Perma 4 Tahun 2019 dan Perma 16 Tahun 2016 ada beberapa hal yang memang mekanisme dan prosedurnya sesuai dengan prinsip ekonomi islam, yaitu :
a. Waktu
Penyelesaian  sengketa  dengan  gugatan  sederhana  maksimal pemeriksaannya adalah 25 (dua puluh lima hari) sejak dari sidang pertama, hal  ini  sesuai  dengan  semangat  islam  jika  ada  sebuah  perselisihan  tidak diselesaikan secara berlarut-larut, guna menghindari konflik berikutnya.
b. Proses
Pemeriksaan  melalui  gugatan  sederhana,  terbilang  cepat  karena prosesnya  yang  sederhana  dan  singkat  sehingga  tidak  berlarut-larut, sehingga para pihak cepat dalam mendapatkan kepastian karena jika proses peradilan  yang  lama  bisa  menjadi  bentuk  ketidak  adilan,  seperti  adagium justice  delay  is  justice  denied yaitu  keadilan  yang  tertunda  merupakan  bentuk ketidak adilan. Dengan proses yang cepat para pelaku ekonomi pun dapat terlindungi hak dan kewajibannya, dan usaha para pihak bisa berjalan, serta keuntungan bisa di dapatkan. Terlebih dalam prosesnya tentu upaya damai di dahulukan hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara kekeluargaan.
Salah satu upaya untuk melaksanakan prinsip tersebut adalah upaya atau kerja pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Tanpa keterlibatan  pemerintah  sulit  terlaksana.  Pemerintah  memiliki  kedudukan dan  peranan  penting  dalam  ekonomi  Islam.  Eksistensi  peran  pemerintah dalam sistem ekonomi Islam bukan semata karena adanya kegagalan pasar dan  ketidaksempurnaan  pasar.  Pada  dasarnya,  peranan  pemerintah merupakan  derivasi  dari  konsep  kekhalifahan  sehingga  dengan  adanya aturan-aturan  tersebut  merupakan  kepedulian  pemerintah  dalam penyelesian sengketa ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam.
Dalam  Islam  pemerintah  memainkan  peranan  yang  kecil  tetapi  sangat penting  dalam  perekonomian.  Peran  utamanya  adalah  untuk  menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari’ah, dan untuk memastikan tidak  terjadi  pelanggaran  terhadap  hak-hak  manusia.  Semua  ini  dalam kerangka mencapai tujuan- tujuan syari’ah untuk memajukan kesejahteraan manusia.  Hal  ini  dicapai  dengan  melindungi  keimanan,  jiwa,  akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.
Islam  tidak  membatasasi  seseorang  untuk  memiliki  sejumlah  harta kekayaan,  dan  mengakui  adanya  ketidak  samaan,  namun  keadilan  dalam perekonomian  harus  ditegakan  karena  untuk  mengurangi  kesenjangan antara pemilik modal dengan yang membutuhkan. Wujud keadilan ekonomi
diantaranya  tukar  menukar,  kaeadilan  distributif,  keadilan  sosial  dan keadilan  hukum.  Maka  gugatan  sederhana  dalam  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah merupakan sebuah bentuk keadilan hukum, karena sebagai wadah  dalam  penyelesaian  sengketa,  agar  terciptanya  keadilan  yang distributif,  sehingga  aktivitas  ekonomi  yang  salah  satu  satunya  tukar menukar  bisa  tetap  dijalankan  dan  keuntungan  bisa  di  dapatkan  untuk menunjang  ibadah  kepada  Allah  SWT  sehingga  keadilan  sosial  bisa dilaksanakan dengan bentuk zakat, infaq dan shodaqoh.

## Simpulan
Penyelesaian  sengketa  secara  dengan  gugatan  sederhana  merupakan sebuah terobosan dan pembaharuan yang tujuannya menciptakan peradilan yang efektif dan efisien, tanpa memerlukan proses yang panjang dan berbelit, selain itu  biaya  yang  murah  dan  terpenuhinya  keadilan  yang  distributif.  Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa diselesaikan dengan cara biasa atau gugatan  sederhana  sesuai  amanat  perma  14  tahun  2016,  dalam  penyelesaian melalui gugatan sederhana nilai materil tidak lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ekonomi syariah tentunya mengalami perkembangan sesuai dengan  kebutuhan  manusia,  tentunya  hal  ini  tidak  akan  lepas  dari  sebuah sengketa, perlu mekanisme yang efektif untuk penyelesaian dengan nilai materil yang  kecil,  agar  para  pelaku  usaha  dan  bisnis  memiliki  kepastian  dan terpenuhinya keadilan, maka dari itu gugatan sederhana bisa menjadi alternatif untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
Ekonomi  dalam  islam  selain  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  manusia, juga sebagai sarana untuk beribadah dengan baik kepada allah swt, maka dalam islam  ekonomi  ada  lima  prinsip  yiatu tauhid (keimanan),  keadilan, khilafah (pemerintahan), nubuwah (kenabian), dan maad (hasil). Maka dari itu penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana harus memenuhi prinsip tersebut,  dan  dari  hasil  kajian  penulis  bahwa  gugatan  sederhana  yang  diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Gugatan Sederhana, serta yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  sudah memenuhi prinsip ketuhanan, keadilan dan kekhilafahan. Sehingga hal ini sangat bermanfaat  bagi  para  pelaku  usaha  dan  bisnis  dalam  melaksanakan  aktivitas akadnya  jika  ada  sebuah  sengketa  kedepan,  selain  itu  adanya  penyelesaian sengketa  dengan  gugatan  sederhana  mrupakan  bentuk  keadilan  hukum,  demi
terlaksananya  aktivitas  ekonomi  yang  seimbang  sehingga  keadilan  sosial  bisa terlaksanakan.

## Daftar Pustaka
Adiwarman Karim. 2003. Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer , Jakarta: Gema
Insani Press, 2003.
Ahmad  Muhammad  Al-Assal  dan  Fathi  Ahmad  Abdul  karim.  1999. Sistem,
Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam , Bandung : Pustaka Setia.
Ahmad Mujahidin. 2010. Prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di indonesia .
Bogor :ghalia indonesia.
Amran  Suadi.  2017. Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Praktik . Depok : Kencana.
Bryan  A.  Gardner, Black’s  Law Dictionary ,  eigth  edition,  West  Publishing,  St. Paul. 2004
Eddy  Marek  Leks,  Erinda  Goesyen.  2017. Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana  (Small  Claim  Court)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2
Tahun 2015 . Jakarta : Leks&Co Lawyers E-Book.
Efa  Laila  Fakhriah.  2013. Mekanisme  Small  Claim  Court  Dalam  Mewujudkan Tercapainya  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan ,  Bandung  : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
Francis  Ward  Stephanie.  2011. Small  Claims  Court  the  “Fast  Food”  of  the  Legal
System . American Bar Assiciation Journal, 9(2).
Heri  Sudarsono,  2003. Konsep  Ekonomi  Islam :  Suatu  Pengantar,  Yogyakarta: Ekonisia.
Herniati dan Sri Iin Hartini. 2019. Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi . Surabaya : Media Sahabat Cendekia.
Idri, & Titik Triwulan Tutik. 2008. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam . Jakarta: Lintas Pustaka.
Kurniawan. 2014. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System . Jurnal Hukum dan Pembangunan,
44 (2), April-Juni 2014.
M.Quraisy  Shihab.  2000. Membumikan  Alquran  :  Fungsi  dan  Peran  wahyu  daIam Kehidupan Masyarakat , Bandung. Mizan. Muhammad  Muslih.  2008. Hukum  Acara  Peradilan  Agama .  Makalah. Disampaikan pada 7 Agustus 2008 pada PKPA PBHI-PERDADI.
Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Teori dan praktik . Jakarta : Sinar Grafika.
Steven Weller, Jhon. C. Ruhnka, John. A. Martin. 1990. American Small Claim Court in Small Claim Court . Oxford : CkndomPress. Takdir Rahmadi. 2011. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat . Jakarta : Rajawali Press.
Texas Young Lawyers Association and State Bar of Texas. 2009. How to Sue in Small  Claims  Court ,  Edisi  Kelima,  Texas:  Texas  Young  Lawyers
Association.
The Internasional Finance Corporate Indonesia, 2012. Doing Business in Indonesia 2012 A Copublication of The World Bank and The International Finance
Corporation , Washington : IFC-World. Wayan Jendra. 2019. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Perkara  Perdata  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  1B .  Singaraja  :
Universitas Pendidikan Ganesha. Yahya Harahap, 2009, Hukum Acara Perdata , Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 233- 235
____________.  2007. Hukum  Acara  Perdata  :  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan . Jakarta : Sinar Grafika.
___________.  2009. Hukum  Acara  Perdata  :  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan . Jakarta : Sinar Grafika. Yance Arizona. 2010. Smal Claim Court : Apa Gunanya Bagi Masyarakat Adat dan Lingkungan Hidup. Seminar Hasil Penelitian SCC oleh LeIP dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 19 Agutus 2010.