## Legalitas

## Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu

## (The Legal Certainty Of LMKN As One-Stop Integrated Institution To Collect And Distribute Copyright And Related Rights Royalties Music And Song)

## Asma Karim
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta Pusat Studi Konsitusi dan Hukum (Pusakum) Jl. Dalem Mangkubumen KT III/237, Kota Yogyakarta, 55132 asmak2261@gmail.com
Abstract. This paper discusses the legal certainty of LMKN As One-Stop Integrated Institution to Collect And Distribute Copyright And Related Rights Royalties Music and Song. The Research Method used is Normative Legal Research. Based on the research results it is known that the legal certainty of LMKN as a One-Stop Integrated Institution for Collecting and Distributing Royalties Copyright and Related Rights of Music and Songs was recognized after the Bali Declaration on April 26, 2019 which was agreed by  the  relevant  stakeholders,  i.e  DJHKI,  LMKN,  and  8  (eight)  registered  LMK.  Legal  basis  regarding  LMKN  as  a  One-Stop Integrated Institution explicitly regulated in Permenkumham No. 36 of 2018. Legal certainty regarding the royalty fees that users must  pay  Music  and  Songs  for  commercial  purposes  to  LMKN  refer  to  the  Minister  of  Law  and  Human  Rights  Decree  No. IPR.2.Ot.03. 01-12 of 2016 Regarding the Ratification of Royalty Rates for Users Conducting Commercial Use of a Work and / or Music  and  Song  Related  Rights  Products.  Thus  we  can  ensure  that  every  activity  and  or  business  that  uses  music  and  songs commercially required to pay royalties, and the amount of the tariff is adjusted to the user's business activity and type.

## Keywords: Legal Certainty, One-Stop Integrated Institution, LMKN, Royalty Rates
Abstrak. Tulisan  ini  membahas  tentang  kepastian  hukum  LMKN  sebagai  Lembaga  Terpadu  Satu  Pintu  Penghimpun  Dan Pendistribusi  Royalti  Hak  Cipta  dan  Hak Terkait  bidang Musik  dan  Lagu.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  Penelitian hukum normatif. Berdasarkan pada hasil penelitian diketahui bahwa kepastian hukum LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait bidang Musik dan Lagu baru diakui setelah Deklarasi Bali tanggal 26  April  2019  yang  disepakati  oleh  stakeholder  terkait  yaitu  DJHKI,  LMKN  dan  8  (delapan)  LMK  terdaftar.  Landasan  hukum tentang LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu secara eksplisit diatur dalam Permenkumham No. 36 tahun 2018. Kepastian hukum tentang besarnya tarif royalti yang harus dibayar Pengguna (user) Musik dan Lagu secara Komersial kepada LMKN merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. HKI.2.Ot.03. 01-12 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa setiap kegiatan dan atau usaha yang menggunakan musik dan lagu secara komersial wajib membayar royalti, yang besaran tarifnya disesuaikan dengan kegiatan dan jenis usaha dari pada Pengguna (user ).
Kata Kunci:  Kepastian Hukum, Lembaga Terpadu Satu Pintu, LMKN, Tarif Royalti

## PENDAHULUAN
Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 1 yang ruang lingkupnya sangat luas yaitu meliputi Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra yang dalam sistem pembangunan nasional memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh
1 Budi santoso, HKI sebagai suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi manusia. Hki memiliki 2 aspek utama, 1) yaitu proses dan produk meliputi berbagai bidang secara luas, mulai dari bidang seni dan sastra hingga invensi dan inovasi di bidang teknologi serta segala bentuk lainnya yang merupakan hasil dari proses kreativitas manusia lewat cipta, rasa, dan karsanya. 2) karya cipta atau invensi tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta dan penemunya. Sifatnya sebagai hak milik, maka karenanya hak seorang pencipta atau  penemu  atas  karya  ciptanya  haruslah  dilindungi,  Yoga  Mahardhita  And  Ahmad  Yakub  Sukro,  “Perlindungan  Hukum  Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme ‘Cross Border Measure,’” Qistie 11, No. 1 (2018): 86–106.
Asma Karim . Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu
UUD NRI Tahun 1945 khususnya di era saat ini yaitu era industri 4.0 2 yang berbasis teknologi informasi.  Industri 4.0 juga  menandakan  bahwa  ruang  lingkup  Hak  Cipta  yang  terdiri  atas  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni,  dan  sastra, mengalami perkembangan yang sedemikian pesat, tetapi seiring dengan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi tersebut semakin tinggi pula tingkat pelanggaran hukum khususnya Hak Cipta di bidang Musik dan Lagu.
Musik  dan  Lagu  sebagai  Hak  Ekslusif  bagi  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta  dan  Hak  Terkait  ketika  akan digunakan oleh pengguna (user) yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau kepentingan komersial sudah seharusnya  pihak  dimaksud  harus  memberikan  kontribusi  berupa  pembayaran  Royalti  dari  manfaat  ekonomi  yang didapatnya atas penggunaan karya Musik dan Lagu tersebut kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait.
Sebelum  adanya  UU  No.  28  tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  (  UU  Hak  Cipta)  pengaturan  hukum  tentang mekanisme  pembayaran  Royalti,  pendistribusian  Royalti,  besaran  jumlah  Royalti  yang  harus  dibayar  oleh pengguna secara  komersial,  termasuk  lembaga  khusus  yang  diberikan  kewenangan  untuk  menghimpun  dan  mendistribusikan Royalti  tidak  diatur  secara  jelas  dalam  UU  No.  19  tahun  2002  tentang  Hak  Cipta,  sehingga  dalam  pelaksanaan menimbulkan ketidakpastian hukum terutama Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait. Meskipun telah lembaga pemungut Royalti seperti Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan atau Lembaga lain  yang  serupa.  Namun  demikian  karena  tidak  ada  kepastian  hukum  tentang  penghimpunan  dan  pendistribuasian Royalti dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara jelas sehingga banyak Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik  Hak  Terkait  seringkali  dirugikan  oleh  pengguna (user )  yang  menggunakan  karyanya  untuk  kepentingan komersial tetapi tidak memberikan feedback atau timbal balik dari manfaat ekonomi tersebut dalam bentuk Royalti.
Ketidakpastian hukum tentang mekanisme penghimpunan dan pendistribusian Royalti khususnya bidang Musik dan Lagu tersebut akhirnya terjawab setelah diundangkannya UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014, di mana dalam UU tersebut  diatur  tentang  mekanisme  pendistribusian  Royalti  bidang  Musik  dan  Lagu  melalui  Lembaga  Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif nasional (LMKN). Namun demikian keberadaan LMK dan LMKN sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014 tersebut menimbulkan permasalahan hukum dalam implementasinya yaitu ketentuan Pasal 89 yang menyebutkan bahwa:
1) Untuk  pengelolaan  Royalti  Hak  Cipta  bidang  lagu  dan/atau  musik  dibentuk  2  (dua)  Lembaga  Manajemen Kolektif  nasional  yang  masing-  masing  merepresentasikan  keterwakilan  sebagai  berikut: (a) kepentingan Pencipta; dan (b) kepentingan pemilik Hak Terkait.
2) Kedua  Lembaga  Manajemen  Kolektif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memiliki  kewenangan  untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial
Problematika tentang kewenangan LMK dan LMKN dalam penghimpuan dan pendistribusian Royalti berawal ketika Menteri Hukum dan Ham mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 29 tahun 2014 tentang Tata Cara  Permohonan  dan  Penerbitan  Izin  Operasional  serta  Evaluasi  LMK.  Konflik  hukum  antara  LMKN  dan  LMK semakin  melebar  ketika  dalam  implementasinya  kemudian Yasona  Laoly ,  Menteri  Hukum  dan  HAM  memberikan pernyataan larangan bagi LMK-LMK untuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti. 3 Yasonna Laoly kemudian mempersilakan para pihak yang tidak puas untuk mengajukan uji materi UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta. 4 LMK  KCI  kemudian  melakukan  gugatan  uji  materi  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Permenkumham)  Nomor 29  Tahun  2014  ke  Mahkamah  Agung  pada  tanggal  05  Desember  2018  dan  diregistrasi pada  2  Januari  2019  dengan  Register  Nomor  7  P/HUM/2019.  Tujuan  adanya  gugatan  tersebut  adalah  untuk memberikan kepastian hukum terkait penghimpunan dan pendistribusian Royalti. 5
Namun demikian sementara gugatan LMK KCI tentang uji materi Peraturan Menteri Permenkumham No. 29 Tahun  2014  tersebut  ke  Mahkamah  Agung  dalam  proses,  Menteri  Hukum  dan  Ham  kemudian  menerbitkan Permenkumham No.  36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi
2 Indusri 4. 0 adalah dilansir dari encyclopaedia britannica (2015), revolusi industri keempat ini menandai serangkaian pergolakan sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Ini akan berlangsung selama abad ke-21, membangun pada ketersediaan luas teknologi digital yang merupakan hasil dari revolusi industri ketiga. Pada industri keempat ini sebagian besar didorong oleh konvergensi inovasi digital, biologis dan fisik. Ari welianto,  “Pengertian Industri 4.0 Dan Penerapannya Di Indonesia Halaman Al  - Kompas.Com,” accessed  May  30,  2020,  https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/16/160000169/pengertian-industri-4.0-dan-penerapannya- di-indonesia?page=al.
3 “LMK  KCI  Gugat  Aturan  Permenkumham  Yang  Dikeluarkan  Amir  Syamsuddin,”  accessed  May  30,  2020, https://www.elshinta.com/news/166764/2019/01/21/lmk-kci-gugat-aturan-permenkumham-yang-dikeluarkan-amir-syamsuddin.
4 “Soal  Hak  Cipta,  Yasonna  Persilakan  LMK  Ajukan  Uji  Materi  -  Kabar24  Bisnis.Com,”  accessed  May  30,  2020, https://kabar24.bisnis.com/read/20190129/16/883633/soal-hak-cipta-yasonna-persilakan-lmk-ajukan-uji-materi.
5 “LMK  KCI  Gugat  Permenkumham  Tentang  Hak  Cipta  -  BeritaSatu.Com,”  accessed  May  30,  2020, https://www.beritasatu.com/nasional/533811-lmk-kci-gugat-permenkumham-tentang-hak-cipta.
LMK sebagai pengganti Permenkumham No. 29 tahun 2014 tersebut. Ketentuan Permenkumham No. 36 tahun 2018 tersebut seolah menegaskan tentang status hukum LMKN sebagai lembaga Pemerintah Non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari UU Hak Cipta, berhak melakukan pengawasan terhadap LMK-LMK yang telah terdaftar, atau dengan kata lain bahwa kedudukan LMKN adalah lebih tinggi dari LMK.
Guna menghindari konflik kepentingan lebih lanjut maka Direktorat Jenderal HKI (DJHKI), beserta LMKN, dan  LMK  terdaftar  kemudian  menyepakati  LMKN  sebagai  Lembaga  Terpadu  Satu  Pintu  dalam  Penghimpunan  dan Pendistribusian  Royalti  untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta  dan  Pemilik  Hak Terkait, dan juga bagi para pengguna (user) Musik dan Lagu yang akan dikaji lebih lanjut dalam tulisan ini.  Berkaitan dengan hal tersebut akan dikaji lebih lanjut dalam tulisan ini tentang kepastian hukum LMKN sebagai lembaga terpadu satu pintu penghimpun dan pendistribusi royalti hak cipta dan hak terkait bidang musik dan lagu dengan permasalahan pokok antara lain: 1) Bagaimana kepastian hukum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait bidang Musik dan 2) Bagaimana kepastian hukum tentang  besaran tarif  royalti  yang  harus  dibayar  pengguna  pengguna (user)  musik  dan  lagu  secara  komersial kepada LMKN?

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad adalah Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta perjanjian serta perjanjian serta  doktrin  (ajaran)  doktrin. 6 Pendekatan  Penelitian  yang  digunakan  adalah  Pendekatan  undang-undang (statute approach) , dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”. 7
Teknik pengumpulan datanya adalah studi pustaka dengan berbasis pada data sekunder, yaitu terdiri atas bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik  Analisis  datanya  akan  digunakan  metode analisis  normatif,  merupakan  cara  menginterpretasikan  dan  mendiskusikan  bahan  hasil  penelitian  berdasarkan  pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan ( legal facts ) yang dipakai  sebagai  premis  minor  dan  melalui  proses  silogisme  akan  diperoleh  kesimpulan  ( conclution )  terhadap permasalahannya. 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Bidang Hak Cipta bidang Musik dan Lagu
Menurut Gustav  Radbruch terdapat  dua  macam  pengertian  kepastian  hukum  yaitu  kepastian  hukum  oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan  (undang-undang  berdasarkan  suatu  sistem  yang  logis  dan  praktis).  Undang-undang  dibuat  berdasarkan rechstwekelijkheid ( keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditfatsirkan secara berlain-lainan. 9
Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu; sedangkan menurut Maria S.W.  Sumardjono bahwa  tentang  konsep  kepastian  hukum  yaitu  bahwa  “secara  normatif,  kepastian  hukum  itu memerlukan  tersediannya  perangkat  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  operasional  maupun  mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”. 10
6 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta , Rineka Cipta , 2004.
7 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum , Kesatu. (Pamulang-Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018).
8 “Metode Penelitian Hukum,” https://idr.uin-antasari.ac.id/9623/6/BAB III.pdf.
9 Muhammad  Ridwansyah,  “Mewujudkan  Keadilan,  Kepastian  Dan  Kemanfaatan  Hukum  Dalam  Qanun  Bendera  Dan Lambang Aceh,” Jurnal Konstitusi 13, No. 2 Juni 2016 (2016): 278.
10 R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 2 (2016): 191–202.
Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara  benar-benar. 11 Kepastian hukum merujuk  pada  pelaksanaan tata  kehidupan yang  dalam  pelaksanaannya  jelas, teratur,  konsisten, dan konsekuen  serta tidak  dapat  dipengaruhi  oleh keadaan-keadaan  yang  sifatnya  subjektif  dalam kehidupan masyarakat. 12
Salah  satu  unsur  kepastian  aturan  hukum  dalam  kaitannya  dengan  Hak  Cipta  dan  Hak  Terkait  dapat  dilihat dalam penggalan penjelasan UU Hak Cipta antara lain:
“... upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting
dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik  Hak  Terkait  untuk  berkreasi.  Hilangnya  motivasi  seperti  ini  akan  berdampak  luas  pada  runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa pelindungan yang memadai  terhadap  Hak  Cipta  telah  berhasil  membawa  pertumbuhan  ekonomi  kreatif  secara  signifikan  dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat…… …… ”
“Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat). Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam  hubungan  dinas  dan  digunakan  secara  komersial.  Lembaga  Manajemen  Kolektif  yang  berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri”.
Kepastian hukum tentang Lembaga Manajemen Kolektif dalam hal ini LMK dan LMKN yang diamanatkan UU Hak  Cipta  No.  28  tahun  2014  sebagai  Lembaga  penghimpun  dan  pendistribusi  royalti  ternyata  menimbulkan permasalahan hukum dalam implementasinya yaitu ketentuan Pasal 89 yang menyebutkan bahwa:
1) Untuk  pengelolaan  Royalti  Hak  Cipta  bidang  lagu  dan/atau  musik  dibentuk  2  (dua)  Lembaga  Manajemen Kolektif  nasional  yang  masing-  masing  merepresentasikan  keterwakilan  sebagai  berikut: (a) kepentingan Pencipta; dan (b) kepentingan pemilik Hak Terkait.
2) Kedua  Lembaga  Manajemen  Kolektif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memiliki  kewenangan  untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial
Menurut Agus  Sarjono, bila  dicermati  lebih  lanjut,  ternyata  pengaturan  mengenai  LMK  dan  LMKn  masih mengandung  banyak  kelemahan, terutama  karena  mengandung potensi multitafsir  dalam pelaksanaannya. Ketentuan tentang LMK dan LMKN di dalam UUHC 2014 sangat membuka peluang untuk ditafsirkan secara berbeda-beda. Pasal 1 ayat (22) UU Hak Cipta menyebutkan Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba  yang  diberi  kuasa  dari  pencipta,  pemegang  hak  cipta,  dan/atau  pemilik  hak  terkait  guna  mengelola  hak ekonominya  dalam  bentuk  menghimpun  dan  mendistribusikan  royalti. Sedangkan  LMKN  merupakan  singkatan  dari Lembaga  Manajemen  Kolektif  nasional.  (lihat  Pasal  89  ayat  (1)  UU  Hak  Cipta.  Perlu  dicatat  bahwa  UUHC  2014 menggunakan  huruf “n”  kecil  tentu mengandung makna  tertentu  bahwa  “nasional” yang  dimaksud  merupakan  kata keterangan,  bukan  bagian  dari  nama,  ketika  ia  ditulis  dengan  huruf  “N”  kapital,  seperti  BPN  (Badan  Pertanahan Nasional). 13
Problematika tentang kewenangan LMK dan LMKN dalam penghimpuan dan pendistribusian Royalti berawal ketika Menteri Hukum dan Ham mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 29 tahun 2014 tentang Tata Cara  Permohonan  dan  Penerbitan  Izin  Operasional  serta  Evaluasi  LMK.  Permenkumham  yang  seharusnya  hanya mengatur mengenai Izin Operasional LMK disalahgunakan dengan cara memunculkan Lembaga baru yaitu LMKN yang memiliki kewenangan yang sama dengan LMK yaitu menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti, namun tanpa adanya syarat yang harus dipenuhi, tidak jelas bentuk badan hukumnya, tidak ada kuasan dari para Pencipta, Pemegang
11 “Apa Itu Kepastian Hukum? – YANCE ARIZONA,” accessed May 30, 2020, https://yancearizona.net/2008/04/13/apa- itu-kepastian-hukum/.
12 Nur  Agus  Susanto,  “Dimensi  Aksiologis  Dari  Putusan  Kasus  ‘ST’  Kajian  Putusan  Peninjauan  Kembali  Nomor  97 PK/Pid.Sus/2012,” Yudisial 7, no. 97 (2014): 213–235, http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73/57.
13 Agus Sardjono, “Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2014,” Jurnal Hukum & Pembangunan 46, no. 1 (March 31, 2016): 50, http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/64.
Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait, dan tidak ada izin operasionalnya sebagaimana diatur dalam dalam Pasal UU Hak Cipta. 14
Konflik hukum antara LMKN dan LMK semakin melebar ketika dalam implementasinya kemudian Yasona Laoly , Menteri Hukum dan HAM melantik pengurus LMKN dan memberikan pernyataan larangan bagi LMK-LMK untuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti.
“LMKN sesuai pasal 89 UU Hak Cipta adalah satu-satunya lembaga resmi pengelolaan Hak Cipta bidang lagu dan musik yang mendapat kewenangan menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait. Oleh karenanya, LMK tidak boleh lagi melakukan pengelolaan royalti pencipta dan pemilik hak terkait. Jadi sesuai UU Hak Cipta, LMK-LMK sudah tidak boleh lagi melakukan pengelolaan royalti” 15
Pernyataan Menteri Hukum dan Ham tersebut membuka pintu untuk di gugat oleh LMK-LMK terdaftar yang sebelumnya telah berperan dalam menghimpun dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait.   LMK KCI kemudian melakukan gugatan uji materi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ke Mahkamah Agung pada tanggal 05 Desember 2018 dan diregistrasi pada 2 Januari 2019 dengan Register Nomor 7 P/HUM/2019. Tujuan adanya gugatan tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait penghimpunan dan pendistribusian Royalti, sebagaimana dijelaskan Ketua Umum LMK KCI Dharma Oratmangun menjelaskan bahwa:
“Upaya hukum ini ditempuh agar kita bisa mendapatkan kepastian hukum, bukan tafsir sepihak dan akhirnya menjadi pintu masuk dari pihak-pihak yang selama ini selalu berupaya menggolkan hasrat untuk menguasai industri musik dari hulu sampai ke hilir. Sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan u ji materi tersebut bahwa pada Pasal 89 UU 28/2014 tentang Hak Cipta tertulis bahwa Lembaga Manajemen Kolektif nasional khususnya kata ‘nasional’ tertulis dengan n dalam huruf kecil, namun di dalam peraturan menteri tersebut langsung dimanipulasi dengan ‘Nasional’ (n dalam huruf besar). Padahal, yang dimaksud nasional dalam pasal tersebut adalah sebuah upaya pembentukan norma baru dan diduga kuat termohon telah melakukan tafsir yang cacat norma," 16
Lebih lanjut terkait pernyataan larangan Menteri Hukum dan Ham tersebut lebih lanjut Meitha Wila Roseyani, menyebutkan bahwa : 17
“Pernyataan  tersebut  menimbulkan  kerancuan  dan  kekacauan  bagi  para  users.  Kewenangan  LMK  untuk mengelola Royalti justru lahir dari UU Hak Cipta, yaitu Pasal 87 dan 88 yang secara jelas dan tegas mengatur mengenai  LMK dan kewenangannya  untuk  dapat  menarik  imbalan  yang  wajar  dari  pengguna  yang  telah memanfaatkan  Hak  Cipta dan  Hak  Terkait.  Dimana dalam  hal  ini  LMK  wajib memenuhi  persyaratan untuk mendapatkan  Izin  Operasional  yang  dikeluarkan  oleh  Menteri  (Menkumham),  antara  lain;  harus  berbadan hukum  nirlaba  (Yayasan),  mendapatkan  Kuasa  dari  minimal  200  (dua  ratus) pencipta, untuk  dapat  menarik, menghimpun  dan  mendistribusikan  royalti  kepada  pencipta  atau  pemegang  Hak  Cipta dan  sampai  sekarang pasal 87 dan 88 tersebut belum pernah diubah ataupun dicabut, sehingga kewenangan LMK untuk mengelola royalti tetap ada. Justru kewenangan LMKN-lah yang patut dipertanyakan karena secara nyata LMKN tidak memiliki izin operasional dan tidak pernah mendapatkan kuasa dari para pencipta. “
Namun  demikian  ketika  gugatan  LMK  KCI  tentang  uji  materi  Peraturan  Menteri  Permenkumham  No.  29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi LMK ke Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan di atas, Menteri Hukum dan Ham kemudian menerbitkan Permenkumham No.  36 Tahun 2018  tentang  Tata  Cara  Permohonan  dan  Penerbitan  Izin  Operasional  Serta  Evaluasi  Lembaga Manajemen Kolektif sebagai pengganti Permenkumham No. 29 tahun 2014. Ketentuan Permenkumham No. 36 tahun 2018 tersebut yang menegaskan  status  hukum  LMKN,  termasuk  kewenangan  LMKN  sebagai  status  hukum  LMKN  sebagai  lembaga Pemerintah Non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari UU Hak Cipta, berhak melakukan pengawasan terhadap LMK-LMK yang telah terdaftar, atau dengan kata lain bahwa kedudukan LMKN adalah lebih tinggi dari LMK. Pasal 1 ayat (7) Permenkumham No. 36 tahun 2018 menyebutkan:
“Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non  APBN  yang  mendapatkan  kewenangan  atribusi  dari  Undang-Undang  Hak  Cipta  untuk  menarik,
14 “Menkumham  Tak  Izinkan  LMK  Kelola  Royalty,  Ini  Respon  KCI  -  Tribunnews.Com,”  accessed  May  30,  2020, https://www.tribunnews.com/seleb/2019/02/08/menkumham-tak-izinkan-lembaga-manajemen-kolektif-lmk-kelola-royalti.
15 Ibid.
16 “LMK KCI Gugat Permenkumham Tentang Hak Cipta - BeritaSatu.Com.”
17 “KCI  Tanggapi  Pernyataan Menkumham  Soal  Larangan  Kelola  Royalti  -  ShowBiz  Liputan6.Com,”  accessed  May 30, 2020, https://www.liputan6.com/showbiz/read/3891214/kci-tanggapi-pernyataan-menkumham-soal-larangan-kelola-royalti.
menghimpun  dan  mendistribusikan  Royalti  serta  mengelola  kepentingan  hak  ekonomi  Pencipta  dan  pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik”.
Lebih lanjut pada Pasal 10 Permenkumham No. 36 Tahun 2018 menyebutkan:
1) Untuk  pengelolaan  hak  cipta  di  bidang  lagu  dan/atau  musik  dibentuk  LMKN  yang  merepresentasikan kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait
2) LMKNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti di bidang lagu dan/atau musik;
b. menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
c. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian Royalti oleh LMK di bidang lagu dan/atau musik;
d. memberikan  rekomendasi  kepada  Menteri  untuk  menjatuhkan  sanksi  atas  pelanggaran  kode  etik dan/atau pelanggaran ketetapan peraturan yang dilakukan oleh pengurus LMK;
e. memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
f. menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;
g. menetapkan  tata  cara  pendistribusian  Royalti  dan  besaran  Royalti  untuk  Pencipta,  Pemegang  Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
h. melakukan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK apabila terdapat keberatan dari anggota LMK; dan
i. memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada menteri.
Berdasarkan pada Permenkumham No. 36 Tahun 2018 tersebut maka LMKN dan LMK sama-sama memiliki kewenangan  menghimpun  dan  mendistribusikan  royalti  dari  para  pengguna  ( user )  Musik  dan  Lagu  yang  bersifat komersial,  tetapi  LMK  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  akan  diawasi  oleh  LMKN  dan  wajib  melakukan koordinasi dalam menetapkan besaran Royalti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Permenkumham No. 36 Tahun 2018:
1) LMKN  memiliki  kewenangan  untuk  menarik,  menghimpun  dan  mendistribusikan  Royalti  di  bidang  lagu dan/atau musik dari Pengguna yang bersifat komersial.
2) Dalam  menghimpun  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  LMKN  wajib  melakukan  koordinasi  dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan
Meskipun LMKN memiliki kewenangan melakukan penghimpunan dan pendistribusian Royalti, kewenangan LMKN tersebut dapat didelegasikan kepada LMK sejenis, dalam hal hal ini LMK Hak Cipta atau LMK Hak Terkait, sebagaimana ketentuan Pasal 17 yaitu:
1) LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait dapat mendelegasikan kewenangannya kepada LMK sejenis.
2) Pendelegasian  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  penarikan,  penghimpunan,  dan pendistribusian Royalti di bidang lagu dan/atau music dari Pengguna.
3) Mekanisme pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua komisioner LMKN
Berdasarkan  pada  ketentuan  tersebut  dan  guna  menghindari conflict  of  interest lebh  lanjut,  maka  disepakati LMKN lembaga penghimpun dan pendistribusi Royalti terpadu satu pintu. Kepastian hukum LMKN sebagai lembaga penghimpun  dan pendistribusi  Royalti terpadu  satu pintu  secara  resmi  kemudian  ditetapkan  dalam  “ Deklarasi  Bali “ pada tanggal 26 April 2019 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  (Kemenkumham)  bersama  Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional  (LMKN)  dan  delapan  Lembaga Manajemen  Kolektif  (LMK)  seperti  KCI,  WAMI,  RAI,  SELMI,  PAPPRI,  ARDI,  ARMINDO  dan  SMI.  Deklarasi tersebut  menyepakati  bahwa  LMKN  menjadi  satu  satunya  badan  yang  memiliki  kewenangan  untuk  menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Penarikan royalti sistem satu pintu ini  merupakan  langkah  awal  dalam  mewujudkan  pengelolaan  royalti  musik  yang  profesional,  transparan,  adil,  dan efisien. 18
Penghimpunan dan pendistribusian Royalti terpadu satu pintu merupakan upaya untuk menyederhanakan proses penghimpunan  dan  pendistribusian  Royalti,  sebagaimana  dikatakan  oleh Agus  Sarjono ,  “bahwa  idea  membentuk lembaga pelayanan “satu pintu” ini dimaksudkan untuk menyederhanakan proses penghimpunan dan pendistribusian royalti dari pengguna kepada para pemegang hak agar tidak terjadi pemungutan berulang-ulang oleh berbagai LMK
18 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum d& HAM R.I., “Pemungutan Royalti Musik Satu Pintu,” Media HKI II (2019): 16.
Asma Karim . Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu
yang ada.” 19 Lembaga Terpadu satu pintu juga menegaskan  bahwa dalam upaya penghimpunan dan pendistribusian Royalti dalam bidang Musik dan Lagu hanya boleh dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif ( dalam hal ini oleh LMKN  dan  LMK  terdaftar  yang  memenuhi  syarat  dan  ketentuan  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  dalam melaksanakan tugas  dan fungsinya melakukan langkah koordinasi dengan LMKN selaku Lembaga terpadu satu pintu penghimpun dan pendistribusi Royalti).
Menurut Freddy Harris , selaku Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, di masa lalu, penarikan royalti untuk satu tempat  usaha  seperti  hotel  atau  restoran  bisa  dilakukan  lebih  dari  satu  LMK  karena  belum  adanya  kesepakatan  dan peraturan mengenai hal itu. Hal ini, menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang menggunakan karya hak cipta dan hak terkait, menyebabkan stakeholders bingung. 20
Lebih  lanjut Freddy  Harris menyatakan  bahwa  Peran  LMKN  sendiri  amat  penting,  mengingat  posisinya sebagai penyeimbang kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Di masa yang akan datang sistem pemungutan royalti ‘satu pintu’ ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi para pemilik hak cipta atau hak terkait. Adapun sembari membereskan sistem pelan-pelan, saat ini DJKI dan LMKN juga tengah berupaya menarik royalti dari luar negeri.  Tidak main-main, jumlahnya bahkan diperkirakan mencapai triliunan Rupiah. 21
Adanya  kesepakatan  LMKN  sebagai  Lembaga  Terpadu  Satu  Pintu  Penghimpun  dan  Pendistribusi  Royalti kiranya  dapat  mendorong  atau  memotivasi  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  dan  Pemilik  Hak  Terkait  untuk  terus berkarya, karena adanya kepastian hukum perlindungan terhadap karya ciptanya ketika akan digunakan para pengguna (user) secara  komersial  dan  juga  adanya  kepastian  hukum  tentang  besaran  Royaltinya  ketika  karya  tersebut  akan digunakan oleh para pengguna ( user) tersebut. Eksistensi LMKN dapat dikatakan sebagai Lembaga Penegak Hukum Royalti  bidang  Musik  dan  Lagu,  mengingat  LMKN  akan  menegakkan  hak-hak  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta  dan Pemilik Hak Terkait dan menegakkan hukum terhadap para pengguna ( user ) agar lebih memiliki kesadaran hukum akan kewajibannya dalam membayar Royalti yang besaran tarifnya sesuai dengan usaha dan kegiatan yang memanfaatkan Musik dan Lagu secara komersial.
Selain hal itu, perlu diketahui bahwa peran Lembaga Manajemen Kolektif bagi kepentingan Pencipta bidang musik dan lagu adalah sebagai berikut: 22 1) Posisinya adalah mewakili para Pencipta dalam melakukan bargaining atau mengikat kerja sama dengan para pengguna karya cipta (user) 2). Membantu mengawasi pengguna karya cipta lagu atau musik yang bersifat komersial yang belum memiliki izin berupa lisensi. 3). Kontribusnya adalah membantu pencipta lagu atau musik mewujudkan perlindungan atas hak ekonomi yang dikelolanya yaitu hak mengumumkan, komunikasi dan  pertunjukan  ciptaan.  4).  Memastikan  agar  pengeksploitasian  ciptaan  lagu  atau  musik  oleh  pihak  lain  senantiasa dilandasi lisensi pemakaian lagu atau musik.
Berkaitan  dengan  Royalti  menurut ASIRI  (Asosiasi  Industri  Rekaman  Indonesia) , 23 Royalti  adalah honorarium  yang  dibayarkan  produser  kepada  artis.  Para  pemilik  hak  perbanyakan (mechanical  rights )  adalah “pencipta” orang-orang di bawah ini adalah para pemilik hak perbanyakan: 1) Penulis, misalnya, lirik pada rekaman; 2) Komposer musik; 3) Penerbit musik ( publisher ) dan sering pula juga sub-publisher. Publisher adalah penerima hak dari penulis lagu dan/atau komposer melalui kontrak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan. Sedangkan subpublisher, jika ada, adalah ditunjuk/dikuasakan oleh publisher dengan tugas mempublikasi ciptaan secara local; sedangkan Royalti dalam UU  Hak  Cipta,  Pasal  (1)  ayat  (21)  disebutkan  bahwa  Royalti  adalah  imbalan  atas  pemanfaatan  hak  ekonomi  suatu ciptaan atau poduk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait
Lebih lanjut tentang Royalti, menurut Husain Audah 24 Royalti dalam industry music terbagi atas: a) Royalti (r oyalty  payment )  yaitu  system  pembayaran  atau  kompensasi  secara  bertahap,  baik  dengan/  tanpa  uang  muka  atau advance bagi penggunaan sebuah ciptaan. Pembayaran jenis ini mengikuti omset penjualan secara terus menerus selama produknya dijual di pasaran. b) Flat ( flat payment ) adalah system pembayaran langsung atau tidak bertahap. Dengan kata lain, royalti dibayarkan secara sekaligus atas penggunaan sebuah karya cipta musik. Pembayaran jenis ini harus ditentukan jumlah dan jangka waktu perdedarannya.
19 Sardjono, “Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2014.”
20 Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum  &  HAM  R.I.  Marulam  J.  Hutauru,  “Mengupas Kompleksitas  Royalti  Musik,  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual,” Media  HKI  Vol.  IV  Tahun  2019 IV  (2019):  10, http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf.
21 Menarik Royalti Musik Indonesia Di Luar Negeri, Direktorat Jenderal Hak Kekakayaan Intelektual, Media HKI, Pemantik Inovasi & Kreasi , Ibid.
22 Adi  Juardi  &  Nurwati,  “Efektivitas  Lembaga  Manajemen  Kolektif  Dalam  Memungut Royalti  Karya  Cipta  Musik  Dan Lagu Pada Pelaku Bisnis Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” Hukum De’rechtsstaat P-ISSN : 244-5303 4, no. 2 (2018): 129–139.
23 Rezky  Lendi  Maramis,  “Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Atas  Karya  Musik  Dan  Lagu  Dalam  Hubungan  Dengan Pembayaran Royalti,” Lex Privatum II, no. 2 (2014): 116–125.
24 Tyas Ika Merdekawati, “Implementasi Pemungutan Royalti Lagu Atau Musik Untuk Kepentingan Komersial,” Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang , 2009.
Pembayaran Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait bidang musik dan lagu merupakan bagian dari prinsip-prinsip dasar perlindungan HKI sebagaimana dikemukankan oleh Muhammad Djumhana antara lain: 25
1. Prinsip Keadilan (principle of natural justice ), yaitu bahwa pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan inteletualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya.
2. Prinsip Ekonomi ( the economic argument), yaitu bahwa hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu sebagai suatu keharusan untuk menunjang kehidupan.
3. Prinsip  Kebudayaan  ( the  cultural  argument), yaitu  bahwa  karya  manusia  pada  hakekatnya  bertujuan  untuk pemenuhan  kebutuhan  kehidupan.  Pertumbuhan  dan  perkembangan  ilmu  pengetahun  seni  dan  sastra  sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
4. Prinsip  Sosial  ( the  social  argument), yaitu  bahwa  hukum  mengatur  kehidupan  manusia  sebagai  warga masyarakat, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Oleh karena itu hak apapun yang diakui oleh hukum  kepada  manusia  orang  perorangan  atau  persekutuam  maka  hak  tersebut  untuk  kepentingan  seluruh masyarakat.
Penghargaan  terhadap  prinsip  HKI  sebagaimana  disebutkan  di  atas  akan  memotivasi  kreativitas  Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait untuk terus berkarya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi negara dan  kesejahteraan masyarakat  bidang  khususnya  dalam  bidang  Musik  dan  Lagu.  Oleh karena itu  hadirnya Lembaga Manajemen Kolektif sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Bidang Hak Cipta bidang Musik dan Lagu adalah sebagai upaya untuk memotivasi kreativitas Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak  Terkait  di  Indonesia.   Secara  garis  besar alur  koordinasi  antara  LMK,  LMKN  dalam menghimpun  Royalti  dari Pengguna ( User) dan kemudian mendistribusikannya ke Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait, akan penulis gambarkan dalam bagan berikut:
Pada  bagan  tersebut  terlihat  jelas  perbedaan  bahwa  Lembaga  Manajemen  Kolektif  sebagai  Lembaga penghimpun  dan  pendistribusi  royalti  ada  dua  yaitu  LMK  dan  LMKN,  dan  berkaitan  dengan  hal  itu  akan  penulis jabarkan secara jelas pada uraian berikut:
a. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)
Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disingkat LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba  yang  diberi  kuasa  oleh  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  dan/atau  pemilik  Hak  Terkait  guna  mengelola  hak
25 Neni Sri Imaniyati, “Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya Dan Seni,” Media Hukum 17, no. 1 (2010): 162–176.
Pengguna ( User) Musik & Lagu Secara Komersial LMKN LMK LMK melakukan koordinasi dengan LMKN dalam penghimpunan & pendistribusian Royalti MEKANISME KERJA LEMBAGA TERPADU SATU PINTU PENGHIMPUNAN & PENDISTRIBUSIAN ROYALTI Beberapa  LMK  Hak Cipta  &  Hak  Terkait yang terdaftar : LMK HAK CIPTA 1. KCI  (  Karya Cipta Indonesia) 2. WAMI (Wahana Musik Indonesia) 3. RAI(Royalti Anugrah Indonesia) LMK HAK TERKAIT 1. PAPPRI ( Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu & Pemusik RI) 2. ARDI ( Anugrah Royalti Dangdut Indoensia) 3. SELMI ( Sentra Lisensi Musik Indonesia 4. ARMINDO 5. SMI LMKN Hak Cipta LMKN  Hak Terkait LMKN sebagai Lembaga Terpadu satu Pintu dapat langsung mendistribusikan Royalti yang masuk ke Rekening LMKN atau mendelegasikan kepada LMK-LMK sejenis untuk mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait PENCIPTA, PEMEGANG HAK CIPTA, & PEMILIK HAK TERKAIT Pendistribusian Royalti Menghimpun Royalti Menghimpun Royalti
ekonominya  dalam  bentuk menghimpun  dan mendistribusikan  Royalti    (  Pasal  ayat  21  UU  Hak  Cipta jo Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, selanjutnya disebut Permenkumham No, 36 Tahun 2018).
1) LMK harus berangotakan Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait
LMK  dibentuk  sebagai  wadah  pendistribusian  Royalti  beranggotakan  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  dan Pemilik Hak Terkait; dengan demikian ketika terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif maka Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak ekonomi wajib membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait tersebut dapat membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan sebagaimana ketentuan UU Hak Cipta berikut:
Pasal 87 UUHC
1. Untuk  mendapatkan  hak  ekonomi  setiap  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  pemilik  Hak  Terkait  menjadi anggota  Lembaga  Manajemen  Kolektif  agar  dapat  menarik  imbalan  yang  wajar  dari  pengguna  yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
2. Pengguna  Hak  Cipta  dan  Hak  Terkait  yang  memanfaatkan  Hak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) membayar  Royalti  kepada  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  atau  pemilik  Hak  Terkait,  melalui  Lembaga Manajemen Kolektif.
3. Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
4. Tidak  dianggap  sebagai  pelanggaran  Undang-Undang  ini,  pemanfaatan  Ciptaan  dan/atau  produk  Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif”

## 2) LMK wajib memiliki ijin operasional
Manajamen Kolektif wajib memiliki ijin operasional dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ketentuan UU Hak Cipta pada Pasal 88 antara lain:
1) Lembaga  Manajemen  Kolektif  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  87  ayat  (1)  wajib  mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.
2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
b. mendapat  kuasa  dari  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  atau  pemilik  Hak  Terkait  untuk  menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
c. memiliki  pemberi  kuasa  sebagai  anggota  paling  sedikit  200  (dua  ratus)  orang  Pencipta  untuk Lembaga Manajemen  Kolektif  bidang  lagu  dan/atau musik yang  mewakili  kepentingan  pencipta dan  paling  sedikit  50  (lima  puluh)  orang  untuk  Lembaga  Manajemen  Kolektif  yang  mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
e. mampu  menarik,  menghimpun,  dan  mendistribusikan  Royalti  kepada  Pencipta,  Pemegang  Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti

## Lebih lanjut diatur dalam Permenkumham No. 36 Tahun 2018 t disebutkan bahwa:
Pasal 2: Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, LMK wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
Pasal 3:  Untuk memperoleh izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LMK harus memenuhi syarat:
a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
b. mendapat  kuasa  dari  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  atau  pemilik  Hak  Terkait  untuk  menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk LMK di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan Pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek hak cipta lainnya;
d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

## Pasal 4
1) Untuk memperoleh izin operasional, LMK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan, paling sedikit meliputi: a. salinan akta pendirian; b. salinan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum;  c.  surat kuasa  dari  Pencipta,  Pemegang  Hak Cipta, atau  pemilik  Hak  Terkait;  a.  anggaran dasar LMK; b. fotokopi kartu tanda penduduk pengurus LMK; c. daftar nama anggota LMK; d. daftar karya Ciptaan dan/atau daftar produk Hak Terkait yang dikelola oleh LMK; dan e. surat pernyataan mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

## 3) LMK terbagi atas LMK Hak Cipta dan LMK Hak Terkait
Berkaitan dengan pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik maka harus dibentuk 2 (dua)  Lembaga  Manajemen  Kolektif  nasional  yang  masing-masing  merepresentasikan  keterwakilan kepentingan  Pencipta  dan  kepentingan  pemilik  Hak  Terkait.  Kedua  Lembaga  Manajemen  Kolektif  tersebut memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial  dan  dalam  pelaksanaannya  wajib  melakukan  koordinasi  dan  menetapkan  besaran  Royalti  yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal Pasal 89 UU Hak Cipta:
1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing- masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
a. kepentingan Pencipta; dan
b. kepentingan pemilik Hak Terkait.
2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
3) Untuk  melakukan  penghimpunan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  kedua  Lembaga  Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

## b. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik ( Pasal ayat 7,  Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

## 1) LMKN terbagi atas LMK Hak Cipta dan LMK Hak Terkait
LMKN  Pencipta  dan  LMKN  Pemilik  Hak  Terkait  masing-masing  dipimpin  oleh  komisioner  yang  bersifat independen. Keanggotaan komisioner LMKN Pencipta berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang dapat berasal dari unsur:  unsur  pemerintah  yang  melakukan  pengelolaan  dan  pengawasan  di  bidang  hak  cipta  dan  Hak  Terkait;  unsur Pencipta; unsur akademisi; dan unsur ahli/pakar hukum di bidang hak cipta. Ketentuan tersebut dapat dilihat Pasal 11 ayat (1-3) Permenkumham No. 36 Tahun 2018 menyebutkan:
a) LMKN terdiri atas LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait.
b) LMKN  Pencipta  dan  LMKN  Pemilik  Hak  Terkait  masing-masing  dipimpin  oleh  komisioner  yang  bersifat independen.
c) Keanggotaan komisioner LMKN Pencipta berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima) orang yang dapat berasal dari unsur: a. unsur pemerintah yang melakukan pengelolaan dan pengawasan di bidang hak cipta dan Hak Terkait; b. Pencipta; c. akademisi; dan/atau d. ahli/pakar hukum di bidang hak cipta.
Sedangkan  keanggotaan  komisioner  LMKN  Pemilik  Hak  Terkait  paling  banyak  5  (lima)  orang  yang  dapat berasal dari unsur: unsur pemerintah yang melakukan pengelolaan dan pengawasan di bidang hak cipta dan Hak Terkait; unsur pemilik Hak Terkait; unsure akademisi dan unsur ahli/pakar hukum di bidang hak cipta. Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 11 ayat (4) Permenkumham No. 36 Tahun 2018 menyebutkan:
Asma Karim . Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu
Ayat 4 “ Keanggotaan komisioner LMKN Pemilik Hak Terkait berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima) orang yang dapat berasal dari unsur: a. unsur pemerintah yang melakukan pengelolaan dan pengawasan di bidang hak cipta dan Hak Terkait; b. pemilik Hak Terkait; c. akademisi; dan/atau d. ahli/pakar hukum di bidang hak cipta”

## 2) LMKN Memiliki Tugas Pokok antara lain:
Sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya  Tugas  pokok  LMKN  terdapat  pada  ketentuan  Pasal  10  ayat  (2) Permnekumham No. 36 Tahun 2018 menyebutkan LMKN Hak Cipta dan Hak Terkait sebagaimana dimaksud bertugas:
a) menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti di bidang lagu dan/atau musik;
b) menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
c) melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian Royalti oleh LMK di bidang lagu dan/atau musik;
d) memberikan  rekomendasi  kepada  Menteri  untuk  menjatuhkan  sanksi  atas  pelanggaran  kode  etik  dan/atau pelanggaran ketetapan peraturan yang dilakukan oleh pengurus LMK;
e) memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
f) menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;
g) menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
h) melakukan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK apabila terdapat keberatan dari anggota LMK; dan
i) memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada menteri.
Sebelum adanya Permenkumham No. 36 Tahun 2018 tugas pokok LMKN diatur dalam Permenkumham No. 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif menyebutkan bahwa Tugas Pokok LMKN adalah:
a) Menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
b) Melakukan pengawasan terhadap LMK dibidang lagu dan/atau musik;
c) Memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan pengurus LMK;
d) Memberikan  rekomendasi  kepada  Menteri  terkait  dengan  perizinan  LMK  di  bidang  lagu  dan/atau  musik  yang berada dibawah koordinasinya;
e) Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh Pengguna kepada LMK;
f) Menetapkan  tata  cara  pendistribusian  Royalti  dan  besaran  Royalti  untuk  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta  dan Pemilik Hak Terkait;
g) Melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait;
h) Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri;
Namun sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Permenkumham No. 29 Tahun 2014 membawa problematika dalam  pelaksanaannya,  sehingga  Permenkumham  No.  29  tahun  2014  kemudian  dicabut  dan  digantikan  dengan Permenkumham No. 36 Tahun 2018. Pada penjelasan di atas telah disebutkan bahwa dalam DJHKI, LMKN dan LMK terdaftar kemudian bersepakat bahwa LMKN sebagai satu-satunya Lembaga Terpadu satu pintu dalam penghimpunan dan  pendistribusian  Royalti.  Namun  demikian  LMK-LMK  yang  telah  terdaftar  tetap  menjalankan  tugas  dan kewenangananya dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti dengan tetap melakukan Langkah koordinasi dengan LMKN.

## B. Kepastian  Hukum  Tentang  Besaran  Tarif  Royalti  Yang  Harus  Dibayar  Pengguna  (user)  Musik  dan  Lagu Secara Komersial Kepada LMKN
Sebelum lahirnya Lembaga Manajemen Kolektif sebagai amanat UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014, besaran tarif royalti yang harus dibayar oleh Pengguna ( user) Musik dan Lagu secara komersial juga tidak memiliki kepastian hukum 26 karena tidak ada aturan hukum pelaksana yang mengatur secara jelas tentang besaran tarif royalti yang harus
26 “YKCI  versus  Inul  Vizta  Di  Pengadilan  Niaga  -  Hukumonline.Com,”  accessed  May  30,  2020, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt514ffde995646/ykci-versus-inul-vizta-di-pengadilan-niaga/.
Asma Karim . Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu
dibayar oleh para Pengguna (user) . 27 Sehingga hal tersebut seringkali membawa kerugian bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak terkait bidang musik dan lagu dalam pemenuhan hak ekonominya, ketika musik dan lagu tersebut kemudian digunakan secara komersial oleh Pengguna (user ). Pengguna ( user) menurut Sulthon Miladiyanto adalah setiap orang/ badan hukum, misalnya stasiun televisi, stasiun radio, tempat karaoke, jasa perjalanan, jasa penerbangan, hotel, pusat perbelanjaan, perusahaan jasa periklanan, yang melakukan pengumuman dalam arti menyiarkan, menyuarakan/ mempertunjukkan suatu karya cipta (dalam hal ini rekaman lagu atau musik), yang ditujukan disamping sebagai tujuan utama dari usahanya itu, atau sebagai servis tambahan untuk ‘mendampingi’ usaha utamanya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 28
Pengguna (user) tersebut dapat dikategorikan menjadi: 1). featuring music , yaitu kegiatan usaha tersebut tidak akan berjalan tanpa menggunakan lagu atau musik, seperti, tempat hiburan, karaoke, pub/ night club, konser musik dan sebagainya;  2). Background  music, yaitu  suatu  tempat  usaha  dimana  musik  memberi  nilai  tambah  bagi  kegiatan usahanya tersebut, yaitu demi kenyamana pengunjung, seperti café, restorant, hotel dan sebagainya; 3). Entertainment music, yaitu  suatu  kegiatan  usaha  yang  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik  tanpa  menggunakan  musik,  seperti  stasiun televisi,  stasiun  radio,  dan  sebagainya.  Usaha-usaha  seperti  dikemukakan  diatas,  sudah  barang  tentu  baik  secara langsung maupun secara tidak langsung telah mendapatkan manfaat ekonomis dari penggunaan karya cipta musik dan lagu  tersebut  dan  karenanya  mereka  wajib  meminta  izin  terlebih  dahulu  kepada  penciptanya  serta  melakukan pembayaran royalti sebagai kewajiban hukumnya. 29 Kalau diidentifikasi kegiatan pengumuman lagu atau pemakaian lagu untuk disiarkan, dipertunjukkan atau diputar untuk S
1) Menyiarkan lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi secara langsung maupun melalui kaset, CD, atau VCD oleh lembaga penyiaran seperti radio, dan televisi, baik yang menggunakan kabel atau tanpa kabel;
2) Mempertunjukkan atau memperdengarkan lagu melalui konser-konser musik dan acara pertunjukan musik yang bukan konser, seperti pestapesta, pertunjukan di tempat- tempat hiburan malam;
3) Memperdengarkan lagu melalui pemutaran kaset atau CD lagu diberbagai tempat: diskotik, karaoke, kafe, bar, hotel,  restoran,  mall,  plaza,  supermarket,  toko-toko,  angkutan  umum,  rumah  sakit,  sekolah/universitas, perpustakaan, stasiun angkutan umum, dan sebagainya.
4) Menggunakan lagu sebagai nada dering dan nada sambung telepon seluler
Berkaitan dengan adanya penggunaan musik secara komersial tersebut agar terdapat kepastian hukum dalam pelaksanaannya,  Lembaga  Manajemen  Kolektif  kemudian mengambil  langkah  untuk menyusun  peraturan pelaksana tentang besaran tarif royalti yang harus dibayar oleh Pengguna (user). Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif tersebut kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. HKI.2.Ot.03. 01-12 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/Atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu yang secara garis besarnya akan penulis uraikan berikut:
NO. TARIF ROYALTI UNTUK PENGGUNA YANG MELAKUKAN PEMANFAATAN KOMERSIAL CIPTAAN DAN/ATAU PRODUK HAK
TERKAIT MUSIK DAN LAGU
1 Seminar dan konferensi komersial (Rp. 500.000/hari /pertahun)
2 Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klab Malam dan Diskotek
- Restoran & Kafe kafe ditentukan tiap kursi per tahun (Rp. 60.000)
- Bar, bermusik Pub, Bar dan Bistro ditentukan tiap meter pesegi (per m 2 ) per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp. 180.000 per meter persegi (per m 2 ) per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp. 180.000, per meter persegi (per m 2 ) per tahun - Diskotek dan Klab Malam ditentukan tiap meter persegi (per m 2 ) per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp. 180.000 per meter persegi (per m 2 ) per tahun dan
- Royalti Hak Terkait sebesar Rp. 180.000 per persegi (per m 2 ) per tahun;
3 Konser Musik;
- Penetapan jumlah Royalti bagi Konser Musik didasarkan kepada ada atau  tidaknya tiket, sebagai berikut: a) Konser Musik dengan penjualan tiket; dan b) Konser Musik Gratis
- Tarif Royalti bagi Konser Musik dengan penjualan tiker dihitung berdasarkan hasil kotor penjualan tiket (gross ticket box) dikali 2 % (dua persen) ditambah dengan tiket yang digratiskan (complimentary ticket) dikali 1% (satu persen);
- Tarif Royalti bagi Konser Musik gratis dihitung berdasarkan biaya produksi musik (music production cost) dikali 2 % (dua persen)
4 Pesawat Udara, Bus, Kereta Api dan Kapal Laut
27 Henry Henry Soelistyo Budi Mengatakan : Uu No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Memang Tidak  Mengatur Standar Baku Mengenai Royalti. Dalam Pasal 18 Ayat (1) Dan (2) Hanya Menuliskan Frasa "Imbalan Yang Layak". Akan Tetapi, Kategori Layak Itu Sendiri Memang Tidak Dijelaskan. Namun, Menurutnya, Besaran Tersebut Memang Harus Berdasarkan Kesepakatan Para Pihak. Para Pihak Tidak Dapat Menetapkan Besaran Royalti Secara Sepihak, Harus Negosias“Tak Ada Standar Baku Tentang Royalti  -  Hukumonline.Com,”  accessed  May  30,  2020,  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5174a974e55de/tak-ada- standar-baku-tentang-royalti/.
28 Sulthon Miladiyanto, “Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu /Musik,” Rechtldee Jurnal Hukum 10, no. 1 (2015): 10.
29 Hulman Panjaitan, “Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya,” To-Ra 1, no. 2 (2015):
111.
- Tarif Royalti Pesawat Udara ditentukan berdasarkan layanan pemakaian musik yang dibedakan menjadi pemakaian ketika pesawat sedang persiapan terbang, baru mendarat, atau bergerak di landasan (on ground) dan pemakaian musik oleh tiap-tiap penumpang ketika pesawat sedang terbang (in flight) secara akumulatif;
- Tarif Royalti bagi Bus, Kereta Api dan Kapal Laut dihitung berdasarkan jumlah penumpang dikalikan dengan tarif indeks dikalikan dengan durasi musik selama terbang (music flight hours) dikalikan dengan prosentase tingkat penggunaan musik (audiobility);
5 Pameran dan Bazaar
Tarif Royalti sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per hari.
6 Bioskop
- Tarif Royalti sebersar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah) perlayar per tahun;
7 Nada Tunggu Telepon Bank dan Kantor
- Nada Tunggu Telepon ditetapkan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per sambungan telepon setiap tahun;
- Bank dan Kantor ditetapkan sebesar Rp.6.000 (enam ribu Rupiah) per meter persegi (per m 2 ) setiap tahun;
8 Pertokoan
- Penetapan  jumlah  Royalti  didasarkan  kepada  jenis-jenis  Pertokoan  sebagai  berikut  :  a)  Supermarket;  b)  Pasar  Swalayan  (Departement  Store);c) Kompleks Pertokoan (Mall ); d)Toko; e) Distro; f) Salon Kecantikan; g) Pusat Kebugaran ( Gym, Fitness Centre, etc); h) Arena Olahraga ( termasuk untuk Bowling, Ice Skating, Billiard); i) Ruang Pamer ( Show Room).
- Tarif Royalti untuk pertokoan dihitung berdasarkan Luas Ruang Pertokoan tiap meter persegi (per m 2 ) per tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
9 Hotel dan Fasilitas Hotel
- Tarif untuk hotel dihitung berdasarkan jumlah kamar yang dikategorikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Hotel yang memiliki kamar antara 1- 50 kamar dikenakan tariff sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta Rupiah) per tahun;
b. Hotel yang memiliki kamar antara 51- 100 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 4.000.000. (empat juta Rupiah) per tahun;
c. Hotel yang memiliki kamar antara 101- 150 kamar dikenakan tariff sebesar Rp. 6.000.000. (enam juta Rupiah) per tahun;
d. Hotel yang memiliki kamar antara 151- 200 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 8.000.000. (delapan juta Rupiah) per tahun e. Hotel yang memiliki kamar di atas 201 kamar dikenakan tariff sebesar Rp. 12.000.000. (dua belas juta Rupiah) per tahun
- Tarif Royalti untuk Resor Hotel Ekslusif dan Hotel Butik ditetapkan sebagai Lumpsum sebesar Rp. 16.000.000 (enam belasa juta rupiah) per tahun
- Fasilitas Hotel adalah fasilitas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tarif Royalti hotel meliputi : ruang tunggu hotel ( lounge), ruang utama hotel ( lobby), kafe hotel, restoran hotel, spa hotel, dan ruang kebugaran hotel ( spa and fintness centre), pusat bisnis hotel ( business centre), kolam renang hotel ( swimming pool ),  ruang main anak hotel ( play ground), salon hotel, gerai dan /atau took-toko di dalam hotel dan lift hotel;
10 Pusat Rekreasi
- Pusat Rekreasi di alam terbuka yang menggunakan tiket maupun Pusat Rekreasi di dalam ruangan yang menggunakan tiket merupakan jumlah dari: 1,3 % (satu koma tiga persen) dikalikan harga tiket deikalikan jumlah pengunjung per hari dikalikan 300 hari dikalikan prosentasi penggunaan musik;
- Pusat Rekreasi di dalam ruangan yang tidak menggunakan tiket merupakan lumpsum sebesar Rp. 6.000.000.- per Pusat Rekreasi per tahun;
11 Lembaga Penyiaran Televisi
- Untuk  kepentingan  pembayaran,  Lembaga  Penyiaran  Televisi  dibedakan  menjadi  3  (tiga)  kategori  yaitu:  a)  Televisi  Musik  (music  televisions) dikenakan tarif Royalti sebesar 100 %; b) Televisi Informasi & Hiburan (information and entertainment televisions) dan Televisi Republik Indonesia dikenakan tarif Royalti 50 %; c) Televisi Berita dan atau Olahraga (news and /or sport televisions) dikenakan tarif Royalti 20 %
- Tarif yang berlaku bagi Televisi Lokal Non Komersial berlaku berdasarkan lumpsum sebagai berikut: Hak Pencipta sebesar Rp. 6.000.000.- per tahun; & Hak Terkait sebesar Rp. 4.000.000.- per tahun
12 Lembaga penyiaran Radio
- Radio Komersial, baik yang bebas mengudara/terrestrial (free to air) maupun berbasis jaringan internet (streaming) termasuk Radio Republik Indonesi (RRI)  Komersial  dihitung  berdasarkan  jumlah  pendapatan  dari  iklan  tahun  sebelumnya  yang  telah  diaudit  oleh  Akuntan  Publik  dikalikan  dengan Prosentase tarif.
- Radio Non Komersial dan Radio Republik Indonesia (RRI) Non Komersial dihitung berdasarkan lumpsum dengan ketentuan sebagai berikut: a) Hak Pencipta sebesar Rp. 1.000.000, per tahun; b) Hak Terkait sebesar Rp. 1.000.000, per tahun
Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas maka sejak diberlakuannya, setiap kegiatan dan atau tempat-tempat yang menggunakan musik dan lagu secara komersial wajib membayar royalti sesuai dengan jenis usaha, kegiatan, dan juga besaran tarif sesuai dengan ketentuan tersebut di atas. Jika dalam pelaksanaanya ada kegiatan dan atau tempat usaha yang menggunakan musik dan lagu secara komersial tetapi kemudian mengabaikan kewajibannya maka akan dilakukan penegakan hukum secara tegas.
Penegakan hukum dalam hukum HKI umumnya bersifat delik aduan, artinya bahwa penegakan hukum terkait pelanggaran HKI khususnya dalam hal ini hak cipta dan atau hak terkait bidang musik dan lagu tidak akan diproses jika Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta  dan  Pemilik  Hak  Terkait  tidak  melakukan  langkah  hukum  atas  dugaan  adanya penggunaan hak ekonomi musik dan lagu secara komersial tanpa ijin tersebut. LMKN dan LMK 30 sebagai pihak yang telah diberikan kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait dapat bertindak mewakili para pihak untuk melaporkan  dugaan  adanya  pelanggaran  hukum  tersebut.  Langkah  hukum  atas  penggunaan  hak  ekonomi  tanpa  ijin
30 Contoh Kasus Seperti Dikutip Dari Laman Detiknews.Com Pada Tanggal 03 Agustus 2018: Tiga Tempat Karaoke Yang Ada  Di  Kabupaten  Banyumas,  Dilaporkan  Ke  Polres  Banyumas  Oleh  Lembaga  Wahana  Musik  Indonesia  (Wami)  Dan  Royalti Anugrah Indonesia (Rai). Laporan Ini Atas Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lagu- Lagu Dibawah Naungan Wami Dan Rai“Dituduh Tak Bayar Royalti Lagu, 3 Karaoke Di Banyumas Dipolisikan,” accessed May 30, 2020, https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4148855/dituduh-tak-bayar-royalti-lagu-3-karaoke-di-banyumas- dipolisikan.
tersebut dapat ditempuh dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase di luar pengadilan, dan melalui gugatan secara perdata ke pengadilan niaga, 31 sebagaimana ketentuan UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014 berikut:

## Pasal 95
1. Penyelesaian  sengketa  Hak  Cipta  dapat  dilakukan  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa,  arbitrase,  atau pengadilan.
2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga. Pasal 96
1. Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
2. Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
3. Pembayaran  Ganti  Rugi  kepada  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta  dan/atau  pemilik  Hak  Terkait  dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## Pasal 99
1. Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  atau  pemilik  Hak  Terkait  berhak  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
2. Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
3. Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat  memohon  putusan  provisi  atau  putusan  sela  kepada  Pengadilan  Niaga  untuk:  a.    meminta  penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan  Ciptaan  hasil  pelanggaran  Hak  Cipta  dan  produk  Hak  Terkait;  dan/atau  b.  menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait .
Selain itu jika ternyata ada unsur pidana maka UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014 juga mengatur secara tegas, sebagaimana diatur dalam pasal 113 UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014 berikut ini:
Pasal 113 UUHC,
1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).
2. Setiap  orang  yang  dengan  tanpa  hak  dan/atau  tanpa  izin  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  me-  lakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf  h  untuk  penggunaan  sarana  komersil  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap  orang  yang  dengan  tanpa  hak  dan/atau  tanpa  izin  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  me-  lakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan sara- na komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).
4. Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  yang  dilakukan  da-  lam  bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000 (empat milyard rupiah)

## KESIMPULAN
Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut
1. Kepastian hukum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan  Pendistribusi  Royalti  Hak  Cipta  dan  Hak  Terkait  bidang  Musik  dan  Lagu  secara  de  jure  diatur  dalam Permenkumham No. 36 tahun 2018, tetapi secara defactonya pengakuan LMKN sebagai Lembaga Terpadu satu pintu baru disepakati oleh stakeholder terkait yaitu DJHKI, LMKN dan LMK-LMK terdaftar dalam Deklarasi Bali  tanggal  26  April  2019.  Tujuannya  pelayanan  satu  pintu  tersebut  dimaksudkan  untuk  menyederhanakan
31 Habi Kusno, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet,” Fiat Justisia 10, no. 3 (2017): 489–502.
proses penghimpunan dan pendistribusian royalti dari pengguna kepada para pemegang hak agar tidak terjadi pemungutan berulang-ulang oleh berbagai LMK yang ada dan diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait.
2. Kepastian  hukum  tentang besaran  tarif  Royalti  yang harus  dibayar  Pengguna (user) Musik  dan  Lagu  secara Komersial kepada LMKN secara jelas telah diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.  HKI.2.Ot.03.  01-12  Tahun  2016  Tentang  Pengesahan  Tarif  Royalti  Untuk  Pengguna  Yang  Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/Atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu; oleh karenanya setiap kegiatan dan atau usaha yang menggunakan musik dan lagu secara komersial wajib membayar royalti, jika kewajiban tersebut  tidak  dijalankan  maka  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  Pemilik  Hak  Terkait  melalui  LMKN  dapat mengambil langkah hukum baik secara alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase maupun melalui Lembaga peradilan.

## SARAN
1. Berkaitan dengan LMKN sebagai Lembaga Terpadu satu pintu sebagai Lembaga penghimpun dan pendistribusi royalti agar ke depannya dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya lebih dioptimalkan dan kepada LMK- LMK terkait agar fungsi koordinasi dengan LMKN terus dijaga agar penarikan royalti dari Pengguna ( user) Musik dan Lagu secara komersial tetap terpadu satu pintu sebagaimana yang telah disepakati, guna menghindari conflicf of interest di antara LMKN dan LMK-LMK itu sendiri seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
2. Kepastian  hukum  tentang  besaran  tarif  royalti  dalam  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia sebagaimana telah disebutkan sebelumnya kiranya perlu disosialisasikan lebih lanjut oleh LMKN dan LMK-LMK kepada  stakeholder  terkait,  terutama  para  pengguna  ( user) sebagai  upaya  membangun  kesadaran  hukum  HKI bahwa  penggunaan  Musik  dan  Lagu  untuk  kepentingan  komersial  itu  wajib  membayar  royalti  sebagai  bentuk penghargaan kepada Hak Ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Juardi & Nurwati. “Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Karya Cipta Musik Dan Lagu  Pada  Pelaku  Bisnis Karaoke  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta.” Hukum De’rechtsstaat P-ISSN : 244-5303 4, no. 2 (2018): 129–139. Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum, Jakarta . Rineka Cipta , 2004. Bachtiar. Metode Penelitian Hukum . Kesatu. Pamulang-Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum d& HAM R.I. “Pemungutan Royalti Musik Satu Pintu.”
Media HKI II (2019): 16.
Kusno, Habi. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet.” Fiat Justisia 10, no. 3 (2017): 489–502.
Mahardhita, Yoga, and Ahmad Yakub Sukro. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme ‘Cross Border Measure.’” Qistie 11, no. 1 (2018): 86–106.
Marulam  J.  Hutauru,  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum  &  HAM  R.I.  “Mengupas Kompleksitas Royalti Musik, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.” Media HKI Vol. IV Tahun 2019 IV (2019): 10. http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf.
Muhammad Ridwansyah. “Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh.” Jurnal Konstitusi 13, no. 2 Juni 2016 (2016): 278.
Neni Sri Imaniyati. “Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya Dan Seni.” Media Hukum 17, no. 1 (2010): 162–176.
Panjaitan, Hulman. “Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya.” To-Ra 1, no. 2 (2015): 111.
Prayogo,  R.  Tony.  “Penerapan  Asas  Kepastian  Hukum  Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam  Pengujian Undang-Undang.” Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 2 (2016): 191–202.
Rezky  Lendi  Maramis.  “Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Atas  Karya  Musik  Dan  Lagu  Dalam  Hubungan  Dengan Pembayaran Royalti.” Lex Privatum II, no. 2 (2014): 116–125.
Sardjono,  Agus.  “Problem Hukum  Regulasi  LMK & LMKN  Sebagai  Pelaksanaan  UU  No.  28  Tahun 2014.” Jurnal Hukum & Pembangunan 46, no. 1 (March 31, 2016): 50. http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/64. Sulthon Miladiyanto. “Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu /Musik.” Rechtldee Jurnal Hukum 10, no. 1 (2015): 10.
Susanto,  Nur  Agus.  “Dimensi  Aksiologis  Dari  Putusan  Kasus  ‘ST’  Kajian  Putusan  Peninjauan  Kembali  Nomor  97
Asma Karim . Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu
PK/Pid.Sus/2012.” Yudisial 7, no. 97 (2014): 213–235.
http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73/57.
Tyas Ika Merdekawati. “Implementasi Pemungutan Royalti Lagu Atau Musik Untuk Kepentingan Komersial.” Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang , 2009.
“Apa Itu Kepastian Hukum? – YANCE ARIZONA.” Accessed May 30, 2020. https://yancearizona.net/2008/04/13/apa- itu-kepastian-hukum/.
“Dituduh  Tak  Bayar  Royalti  Lagu,  3  Karaoke  Di  Banyumas  Dipolisikan.”  Accessed  May  30,  2020. https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4148855/dituduh-tak-bayar-royalti-lagu-3-karaoke-di-banyumas- dipolisikan.
“KCI Tanggapi Pernyataan Menkumham Soal Larangan Kelola Royalti - ShowBiz Liputan6.Com.” Accessed May 30,
2020. https://www.liputan6.com/showbiz/read/3891214/kci-tanggapi-pernyataan-menkumham-soal-larangan- kelola-royalti.
“LMK  KCI  Gugat  Aturan  Permenkumham  Yang  Dikeluarkan  Amir  Syamsuddin.”  Accessed  May  30,  2020. https://www.elshinta.com/news/166764/2019/01/21/lmk-kci-gugat-aturan-permenkumham-yang-dikeluarkan- amir-syamsuddin.
“LMK  KCI  Gugat  Permenkumham  Tentang  Hak  Cipta  -  BeritaSatu.Com.”  Accessed  May  30,  2020. https://www.beritasatu.com/nasional/533811-lmk-kci-gugat-permenkumham-tentang-hak-cipta.
“Menkumham  Tak  Izinkan  LMK  Kelola  Royalty,  Ini  Respon  KCI  -  Tribunnews.Com.”  Accessed  May  30,  2020. https://www.tribunnews.com/seleb/2019/02/08/menkumham-tak-izinkan-lembaga-manajemen-kolektif-lmk- kelola-royalti.
“Metode Penelitian Hukum.” https://idr.uin-antasari.ac.id/9623/6/BAB III.pdf.
“Pengertian  Industri  4.0  Dan  Penerapannya  Di  Indonesia  Halaman  Al  -  Kompas.Com.”  Accessed  May  30,  2020. https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/16/160000169/pengertian-industri-4.0-dan-penerapannya-di- indonesia?page=al.
“Soal  Hak  Cipta,  Yasonna  Persilakan  LMK  Ajukan  Uji  Materi  -  Kabar24  Bisnis.Com.”  Accessed  May  30,  2020. https://kabar24.bisnis.com/read/20190129/16/883633/soal-hak-cipta-yasonna-persilakan-lmk-ajukan-uji-materi. “Tak  Ada  Standar  Baku  Tentang  Royalti  -  Hukumonline.Com.”  Accessed  May  30,  2020. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5174a974e55de/tak-ada-standar-baku-tentang-royalti/.
“YKCI  versus  Inul  Vizta  Di  Pengadilan  Niaga  -  Hukumonline.Com.”  Accessed  May  30,  2020. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt514ffde995646/ykci-versus-inul-vizta-di-pengadilan-niaga/.

## Peraturan Perundang-undangan
UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Permenkumham No.  36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi LMK
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak No. HKI.2.Ot.03. 01-12 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu Permenkumham No.  36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi LMK