## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MAHASISWA KEBIDANAN DALAM PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN DI RUMAH SAKIT BATARA GURU BELOPA
Elmiati Nurdin 1 , Abd. Rais Asmar 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar elmiatinurdin99@gmail.com

## Abstrak
Dalam  proses  pembelajaran  Praktik  klinik,  mahasiswa  kebidanan  tidak  terlepas  dari  konsekuensi hukum  sebab  selama  pelaksanaan  praktik  klinik  (PKK)  terjadi  interaksi  antara  mahasiswa  dengan  pasien sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya  risiko  kebidanan  yang  dapat  merugikan  pasien.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui batas kewenangan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada mahasiswa PKK  pada  saat  terjadi  risiko  tindakan  kebidanan  yang  di  lakukan  di  rumah  sakit  Batara  Guru  Belopa.  Jenis penelitian  yaitu  penelitian  hukum  empiris  dengan  menggunakan  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi Pustaka, analisis  data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan mahasiswa PKK pada saat memberikan tindakan askeb diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Kesehatan  No.  1069  tentang  Pedoman  Klasifikasi  dan  Standar  Rumah  Sakit Pendidikan yang menjelaskan bahwa “Terdapat batas kewenangan penanganan kasus dan prosedur mahasiswa yang  tercantum  dalam  buku  panduan  peserta  didik  yang  disusun  oleh  bagian  akademik  atau  ketua  program studi”.  Namun  batas  kewenangan  tersebut  masih  tidak  jelas  sehingga  pemberian  tindakan  askeb  tanpa bimbingan  dan  pengawasan  sepenuhnya  dari  bidan  dapat  menimbulkan  risiko  medis.  Selanjutnya  Mahasiswa PKK  mempunyai  perlindungan  hukum  jika  melakukan  tindakan  askeb  sesuai  dengan  Standar  Operasional prosedur (SOP), dan teori yang telah diterima di institusi pendidikan kebidanan.

## Kata kunci : perlindungan hukum, kebidanan, praktik klinik

## Abstract
In  the  process  of  learning  clinical  practice,  midwifery  students  are  inseparable  from  the  legal consequences  because  during  the  implementation  of  clinical  practice  (PKK)  there  is  interaction  between students  and  patients  so  as  not  to  close  the  possibility  of  the  risk  of  midwifery  that  can  harm  patients.  The purpose of this study is to find out the limits of authority and legal protection given to PKK students at the time of  the risk of  midwifery actions committed at  Batara Guru Belopa  hospital. This type of research is empirical legal research using primary, secondary and tertiary legal materials, data collection is conducted by interview techniques  and  Literature  studies,  qualitative  data  analysis.  The  results  showed  that  the  limitation  of  the authority  of  PKK  students  at  the  time  of  giving  the  askeb  action  is  stipulated  in the  Decree  of  the  Minister  of Health  No.  1069  on  Classification  Guidelines  and  Standards  of  The  Education  Hospital  which  explains  that "There  are  limits  to  the  authority  to  handle  cases  and  procedures  of  students  listed  in  the  student  handbook compiled by the academic section or the head of the study program". However, the limits of  the authority are still unclear so that the provision  of such measures without  the full guidance and supervision  of midwives can pose  a  medical  risk.  Furthermore,  PKK  students  have  legal  protection  if  they  perform  askeb  actions  in accordance  with  operational  standards  procedures  (SOP),  and  theories  that  have  been  accepted  in  midwifery education institutions.
Keywords: legal protection, midwifery, clinical practice

## PENDAHULUAN
Pembelajaran  praktik  klinik  bagi  mahasiswa  DIII  kebidanana  bertujuan  untuk mengintegrasikan,  melengkapi,  dan  memantapkan  penguasaan  seluruh  kompetensi  yang harus  diperoleh  mahasiswa  selama  pendidikan  serta  untuk  memberikan  pengalaman profesional  sebagai  bidan.  Untuk  mencapai  hal  tersebut  ditempuh  beberapa  strategi diantaranya adalah setelah mendapatkan pembelajaran di kelas dan laboratorium, mahasiswa dituntut  agar  dapat  mengaplikasikan  pengetahuan  yang  telah  dimilikinya  terhadap  kasus
nyata di lahan praktik. 1
Melalui  pembelajaran  praktik  klinik  kebidanan  peserta  didik  dapat  menerapkan  ilmu asuhan  kebidanan  pada  kasus-kasus  yang  ditangani  serta  mendapatkan  kesempatan  untuk mempraktekkan  teori-teori  keterampilan  yang  telah  dipelajari.  Semakin  banyak  jenis  kasus yang  ditemui  di  klinik,  peserta  didik akan  semakin  banyak mendapatkan  pengalaman  untuk menerapkan  ilmu  serta  melatih  keterampilan  yang  mendasari  peningkatan  kemampuan profesionalnya. 2
Tempat/lahan  praktik  klinik  mahasiswa  kebidanan    diatur  dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan  No.1192  Tahun  2004  tentang  Pendirian  Pendidikan  Diploma  Bidang  Kesehatan, yang  menyebutkan  bahwa  “Lahan  praktik  kebidanan  adalah  Rumah  Sakit,  Puskesmas, Rumah  Bersalin  dan  Unit  Pelayanan  Kesehatan  Masyarakat.”  Rumah  sakit  sebagai  lahan praktik bagi mahasiswa Kebidanan juga diatur dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit  yang  menyebutkan  bahwa  fungsi  rumah  sakit  salah satunya  adalah  sebagai  “Penyelenggara  pendidikan  dan  pelatihan  sumber  daya  manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian layanan kesehatan.”
Rumah  sakit  yang  digunakan  sebagai  tempat  praktik  klinik  disebut  rumah  sakit pendidikan,  dimana  Rumah  Sakit  Pendidikan  menjamin  terselenggaranya  pelayanan kesehatan  yang  dapat  digunakan  untuk  pendidikan  dan  penelitian  bidang  kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. 3 Pembelajaran di lahan praktik atau lapangan disebut dengan praktik klinik kebidanan yang selanjutnya disebut PKK.
Pada  saat  melaksanakan  PKK  di  rumah  sakit  mahasiswa  harus  selalu  didampingi  dan diawasi  oleh  bidan  pembimbing  klinik  rumah  sakit.  Bidan  pembimbing  klinik  rumah  sakit adalah  tenaga  kesehatan  dengan  latar  belakang  pendidikan  bidan  yang  bekerja  sebagai pegawai  rumah  sakit.  Mengenai  bidan  pembimbing  klinik  rumah  sakit  telah  diatur  dalam Pasal  5  huruf  a  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  93  Tahun  2015  tentang Rumah  Sakit  Pendidikan  yang  menyebutkan  bahwa  rumah  sakit  pendidikan  bertugas “Menyediakan  dosen  yang  melakukan  bimbingan  dan  pengawasan  terhadap  Mahasiswa dalam  memberikan  pelayanan  klinis  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.”
1 Harwin Holilah Desyanti, Buku Panduan Praktik Klinik Kebidanan II , h. 3.
2 Yanti, dkk., Persepsi Mahasiswa, Dosen dan Bidan Pembimbing Tentang Model Pembelajaran Klinik kebidanan yang Ideal . Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia. 3.1, 2014, h. 63.
3 Setya Enti Rikomah, Farmasi Rumah Sakit (Cet. I; Sleman: CV Budi Utama, 2017), h. 67.
Dalam  pelaksanaan  pemberian  tindakan  asuhan  kebidanan  terjadi  interaksi,  antara mahasiswa  PKK  dengan  pasien,  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya  risiko kebidanan  yang  dapat  merugikan  pasien.  Kerugian  yang  dimaksud  yaitu  kerugian  materi, cacat fisik bahkan  kematian ibu dan/atau anak dan bayi. Seperti contoh kasus yang pernah terjadi di Rumah Sakit Krian Husada Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur yang diberitakan oleh detik news, dimana seorang balita  berumur 3,5 tahun mengalami perut kembung dan tidak bisa buang angin. Pembimbing klinik memerintahkan mahasiswa yang sedang praktik untuk menyuntikkan  kalium  yang  telah  diinstruksikan  oleh  dokter.  Sebelum  melakukan penyuntikan  mahasiswa  menanyakan  cara  penyuntikan  obat  tersebut  kepada  pembimbing klinik  karena  tidak  mengerti,  tetapi  pembimbing  klinik  tidak  menjelaskan  kepada mahasiswa  tersebut.  Mahasiswa  tersebut  kemudian  menyuntikkan  kalium  ke  selang  infus yang seharusnya dimasukkan ke cairan infus. Akibatnya balita tersebut tak sadarkan diri dan meninggal dunia. 4
Melihat  kasus  di  atas,  maka  mahasiswa  kebidanan  perlu  diberikan  perlindungan hukum  pada  saat  melaksanakan  PKK  di  rumah  sakit.  karena  dalam  proses  pembelajaran bagi  mahasiswa  PKK  tidak  terlepas  dari konsekuensi  hukum.  Sebab  selama  melaksanakan PKK bisa saja terjadi risiko kebidanan yang disebabkan oleh berbagai faktor, selain itu perlu diatur mengenai batas kewenangan mahasiswa pada saat melaksanakan PKK di rumah sakit untuk menghindari terjadinya risiko medis yang disebabkan oleh mahasiswa PKK.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yaitu  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris  dengan menggunakan  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier,  pengumpulan  data  dilakukan dengan teknik wawancara dan studi Pustaka, lokasi penelitian yang dipilih peneliti  yakni di RSUD  Batara  Guru  Belopa,  alasan  memilih  lokasi  ini  dikarenakan  RSUD  Batara  Guru merupakan  rumah  sakit  yang  menjadi  tempat  pelaksanaan  praktik  klinik  bagi  mahasiswa kebidanan Universitas Muhammadiyah Palopo. Metode pendekatan yang di gunakan peneliti dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  sosiologis,  dan  pendekatan  normatif. selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.
4 Ari  Saputra,  “Pasien  Meninggal  Karena  Malpraktik  Dokter  Wida  Dibui  10  Bulan”, Detik  News . https://news.detik.com/berita/d-2201025/pasien-meninggal-karena-malpraktik-dokter-wida-dibui-10-bulan (8 Desember 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Pada Saat Melaksanakan PKK Di Rumah Sakit
Setelah melaksanakan PKK di rumah sakit, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pemberian  tindakan  askeb  pada  ibu  hamil,  ibu  bersalin,  nifas,  bayi  baru  lahir,  balita, kesehatan  reproduksi,  serta  KB  dalam  keadaan  normal  dan  patologi.  Pemberian  tindakan askeb patologi pada ibu hamil antara lain preeklamsi sedang-sampai berat, dan hiperemesis. Pemberian tindakan askeb pada ibu bersalin patologi antara lain persalinan dengan ketuban pecah  dini,  partus  lama,  serta  melakukan  hecting  pada  ruptur  derajat  III.  Selanjutnya pemberian  tindakan  askeb  pada  ibu  nifas  patologi  antara  lain  pendarahan  karena  uterus (uterus tidak berkontraksi dengan baik), perawatan payudara yang bengkak karena ASI tidak lancar keluar atau bayi tidak mau menyusui. Pemberian tindakan askeb pada bayi baru lahir dalam  kondisi  patologi  antara  lain  ikterus  (bayi  kuning),  dan  asfiksia.  Pemberian  tindakan askeb  KB  yang  dilakukan  mahasiswa  yaitu  dengan  memberikan  pelayanan  antara  lain memasang dan mencabut alat AKDR dan AKBK.
Tindakan yang bersifat normal dapat dilakukan oleh mahasiswa PKK tetapi di bawah pengawasan  bidan  pembimbing  klinik.  Sementara  untuk  pemberian  tindakan  yang  bersifat patologi baru dapat dilakukan oleh mahasiswa setelah duduk di semester V, namun memang ada  beberapa  tindakan  patologi  yang  tidak  dapat  dilakukan  oleh  mahasiswa  kebidanan, seperti kuretase, hecting pada ruptur derajat III, IV dan pengguntingan jalan lahir derajat III dan VI. Tindakan-tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kandungan dan mahasiswa PKK hanya bisa mengamati.
Hasil  wawancara  dengan  mahasiswa  kebidanan  Universitas  Muhammadiyah  Palopo menyampaikan  bahwa  ia  pernah  membantu  dokter  spesialis  kandungan  melakukan persalinan prematur. Mahasiswa PKK dalam tindakan persalinan prematur hanya membantu dokter  spesialis  kandungan  antara  lain  mengukur  tekanan  darah,  mengukur  DJJ,  serta membantu  dalam  pemasangan  infus.  Hal  ini  menunjukkan,  adanya  batas  kewenangan mahasiswa  PKK,  dimana  tindakan  askeb  pada  kasus  persalinan  prematur  hanya  dapat dilakukan oleh dokter spesialis kandungan bukan mahasiswa PKK.
Pembatasan  kewenangan  mahasiswa  PKK  pada  saat  memberikan  tindakan  askeb sebenarnya  telah  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Kesehatan  No.  1069  tentang  Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan yang menjelaskan bahwa “Terdapat batas kewenangan  penanganan  kasus  dan  prosedur  mahasiswa  yang  tercantum  dalam  buku panduan  peserta  didik  yang  disusun  oleh  bagian  akademik  atau  ketua  program  studi”.
Namun batas kewenangan mahasiswa PKK dalam memberikan tindakan askeb masih tidak jelas sehingga pemberian tindakan askeb tanpa bimbingan dan pengawasan sepenuhnya dari bidan dapat menimbulkan risiko medis.
Mahasiswa  kebidanan  Muhammadiyah  juga  menyampaikan  bahwa  ia  pernah memberikan tindakan askeb patologi ruptur derajat III dan IV, kepada pasien dimana dalam teori  kebidanan  tindakan  tersebut  sebenarnya  tidak  boleh  dilakukan  oleh  seorang  bidan apalagi  mahasiswa,  tindakan  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  oleh  dokter  dan bidan/mahasiswa hanya dapat mengamati. Hal ini menunjukkan meskipun telah di tentukan di  dalam  buku  target  mengenai  tindakan  askeb  apa  saja  yang  dapat  dilakukan  mahasiswa untuk mencapai target kompetensi di tiap semester, tetapi dalam pelaksanaanya mahasiswa masih saja melakukan tindakan askeb di luar kewenangannya.
Meski telah menerima mata kuliah askeb berupa teori maupun latihan di laboratorium institusi pendidikan kebidanan, namun mahasiswa PKK pada saat melaksanakan pemberian tindakan askeb di rumah sakit harus dibimbing dan diawasi oleh bidan pembimbing klinik. Hal  ini  dijelaskan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  93 Tahun  2015 tentang  Rumah  Sakit  Pendidikan  Pasal  5  huruf  a  yang  menyebutkan  bahwa  rumah  sakit pendidikan  bertugas  “Menyediakan  dosen  yang  melakukan  bimbingan  dan  pengawasan terhadap mahasiswa dalam memberikan pelayanan klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”  Bidan  pembimbing  klinik  yang  akan  selalu  membimbing  dan mengawasi mahasiswa selama pelaksanaan PKK

## B. Kewenangan Mahasiswa Pada Saat Melaksanakan PKK Di Rumah Sakit
Dalam  melaksanakan  pemberian  tindakan  askeb  Mahasiswa  PKK  tidak  luput  dari adanya risiko tindakan kebidanan. Risiko tersebut sangat rentan, melihat dari kondisi selama melaksanakan  PKK  terkadang  mahasiswa  memberikan  tindakan  askeb  diluar  dari kewenangannya.  Hasil  wawancara  dengan  direktur  rumah  sakit  Batara  Guru,  menyatakan bahwa  mahasiswa  kebidanan  pada  saat  melaksanakan  PKK  di  rumah  sakit  akan  diberi perlindungan selama tindakan askeb yang dilakukan merupakan kewenangan dari mahasiswa dan tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan teori, dan standar operasional prosedur (SOP). Namun  jika  risiko  terjadi  karena  mahasiswa  memberikan  tindakan  askeb  yang  bukan merupakan  kewenangannya,  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  teori  dan  standar  operasional prosedur  (SOP),  maka  mahasiswa  tersebut  tidak  mendapat  perlindungan  dari  pihak  rumah sakit.
Perlindungan hukum bagi mahasiswa pada saat melaksanakan PKK di rumah sakit telah diatur  dalam  pasal  2  Peraturan  Pemerintah  No.  93  Tahun  2015  tentang  Rumah  Sakit
Pendidikan  yang  menyebutkan  bahwa  salah  satu  tujuan  rumah  sakit  Pendidikan  yakni memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan PKK di rumah sakit.
Pihak  rumah  sakit  menyediakan  bidan  pembimbing  klinik  yang  akan  selalu membimbing dan mengawasi mahasiswa selama pelaksanaan PKK, bidan pembimbing klinik inilah  yang  akan  menegur  dan  memberikan  arahan  jika  mahasiswa  tidak  berhati-hati  dalam pemberian  tindakan  askeb.  Jika  terjadi  kesalahan  pada  saat  pemberian  tindakan  askeb  yang dilakukan oleh mahasiswa maka  bidan pembimbing klinik akan memberi teguran, jika tetap terjadi maka pembimbing klinik akan memanggil pembimbing klinik institusi pendidikan dan akan  mengembalikan  mahasiswa  tersebut  ke  pihak  institusi  pendidikan  kebidanan  apabila terjadi  hal  yang  tidak  dapat  ditoleransi.  Hal  ini  tentu  saja  menjadi  tugas  dari  institusi pendidikan kebidanan agar selalu mengingatkan mahasiswanya untuk melakukan pemberian tindakan askeb dengan hati-hati dan selalu di bawah pengawasan bidan agar timbulnya risiko kebidanan dapat dihindari.

## KESIMPULAN
Mahasiswa  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  semua  tindakan  askeb  dalam kondisi normal tetapi tetap di bawah pengawasan bidan pembimbing klinik, sementara untuk pemberian  tindakan  yang  bersifat  patologi baru  dapat  dilakukan  oleh  mahasiswa  setelah duduk  di  semester  V,  namun  memang  ada  beberapa  tindakan  patologi  yang  tidak  dapat dilakukan  oleh  mahasiswa  kebidanan,  seperti  kuretase,  hecting  pada  ruptur  derajat  III,  IV serta  pengguntingan  jalan  lahir  derajat  III  dan  VI,  tindakan-tindakan  tersebut  hanya  dapat dilakukan  oleh  dokter  spesialis  kandungan  dan  mahasiswa  PKK  hanya  bisa  mengamati. Dalam  pelaksanaan  PKK  mahasiswa  PKK  memiliki  batas-batas  kewenangan  yang  telah ditentukan oleh Kurikulum Pendidikan Diploma III Kebidanan, tetapi dalam pelaksanaannya mahasiswa masih melakukan pemberian tindakan askeb di luar kewenanganya.
Mahasiswa  PKK  mempunyai  perlindungan  hukum  jika  melakukan  tindakan  askeb sesuai dengan kewenanganya, sesuai dengan  Standar Operasional prosedur (SOP), dan teori yang  telah  diterima  di  institusi  pendidikan  kebidanan.  Tetapi  jika  mahasiswa  melakukan tindakan askeb diluar kewenangannya, tidak sesuai dengan SOP dan teori yang telah diterima maka mahasiswa patut dipersalahkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Desyanti, Harwin Holilah. (2019). Buku Panduan Praktik Klinik Kebidanan II . Probolinggo: Universitas Nurul Jadid Probolinggo.
Kusumawati,  Dyah  Dwi  dan  Sujianti.  (2010). Panduan  Praktik  Klinik  Kebidanan  2 . Yogyakarta: Nuha Medika.
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South  Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin,  R.,  Fuady,  M.  I.  N.,  Prasetya,  M.,  &  Umar,  K.  (2021).  The  effect  of  the  COVID-19 pandemic  on  the  crime  of  theft. International  Journal of Criminology and Sociology , 10 , 305- 312.
Nurlaelah. (2020). Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Siri' Na Pacce di Sekolah Dasar (Suatu Alternatif Pendidikan Karakter. Gowa: Jariah Publishing Media.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright issues on the  prank  video  on  the  youtube.  In International  Conference  on  Environmental  and  Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
Panggabean,  Hetty.  (2018). Perlindungan  Hukum  Klinik  Kebidanan .  Yogyakarta:  CV  Budi Utama.
Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.
Republik Indonesia,  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan.
Republik  Indonesia,  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  232/U/2000  tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor    1192/Menkes/PER/X  /2004 tentang Pendirian Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  28  Tahun  2017  tentang  Izin  dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  35  Tahun  2019  tentang  Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  93  Tahun  2015  tentang  Rumah  Sakit Pendidikan.
Republik Indonesia,  Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Rikomah, Setya Enti. (2017). Farmasi Rumah Sakit . Sleman: CV Budi Utama.
Saputra,  Ari.  “Pasien  Meninggal  Karena  Malpraktik  Dokter  Wida  Dibui  10  Bulan”, Detik News . https://news.detik.com/berita/d-2201025/pasien-meninggal-karena-malpraktik- dokter-wida-dibui-10-bulan. Diakses pada tanggal 8 Desember 2020.
Yanti,  dkk.  (2014). Persepsi  Mahasiswa,  Dosen  dan  Bidan  Pembimbing  Tentang  Model Pembelajaran Klinik   Kebidanan  yang  Ideal .  Jurnal  Pendidikan  Kedokteran Indonesia. 3.1.