379

## SiStem Tanggung RenTeng
dalam PerSPektif ekonomi iSlam (Studi kasus di UPk Gerbang emas Bandung)

## Udin Saripudin
Dosen Ekonomi Syariah STAI Bhakti Persada Bandung Email: saipudin12221@gmail.com

## abstrak
Tulisan  ini  mengkaji  tentang  sistem  tanggung  renteng  yang diterapkan  dalam  program  PNPM  dalam  perspektif  ekonomi Islam.  Data  diperoleh  dengan  observasi  dan  wawancara  untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode trianggulasi. Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  sebagai  makhluk  sosial, pinjaman dan tabungan adalah sebuah aktivitas yang sering terjadi diantara  manusia,  keduanya,  individu  dan  kelompok-kelompok. Berbagai  bentuk  pembayaran  kredit  dibuat  , termasuk tanggung renteng  juga  diterapkan  dalam  UEP-SPP  PNPM  program. Dalam  sebuah  sistem  “tanggung  renteng”,  yang  terlihat  jelas menggambarkan  sikap  saling  membantu  dan  persaudaraan. Dengan demikian sistem ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
Kata Kunci: Renteng, Ekonomi, Progam

## abstract
JOINT  RESPONSIBILITY  IN  THE  PERSPECTIVE  OF ISLAMIC  ECONOMIC  (Case  Study  in  UPK  Gerbang  Emas Bandung).  This  study  explores  about  tanggung-renteng  (joint responsibility)  system  applied  in  PNPM  program  from  Islamic economic  perspective.  Data  were  collected  through  observation and interview and then analyzed in triangulation method. Result shows that as social beings, saving and lending are social activities
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013
common among the community both individually and socially. In UEP-SPP of PNPM program, tanggung renteng is one of payment method  applied.  This  method  is  in  accordance  with  Islamic economic concepts of help each other and brotherhood.
Keywords : Joint, Economy, Program

## Pendahuluan
a.
Manusia  adalah  mahluk  sosial  yang  tidak  dapat  hidup sendiri  tanpa bantuan orang lain, dimana setiap individu tersebut mempunyai kepentingan  terhadap  individu  yang  lain  dari  awal hingga  akhir  hidupnya,  jadi sudah  merupakan  Sunnatullah  bahwa manusia  selain  sebagai  makhluk  individu  juga    mempunyai dimensi    makhluk    sosial    yang    berarti    harus    hidup    dengan individu  lainnya,  seperti  saling  bekerja  sama  dan  memberikan bantuan kepada orang lain dalam rangka memenuhi hajat hidupnya serta  mencapai  kesejahteraan  di  tengah  hidupnya.  Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat  Al-Ma’idah ayat 2  dan  surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya:
“….Dan  tolong  menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan dan  taqwa,  dan  jangan  tolong  menolong  dalam  berbuat  dosa  dan pelanggaran” (Q.S. Al-Maidah:2).
“Dan  jika  (orang  berhutang  itu)  dalam  kesukaran,  maka  berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui ” (Q.S.  Al- Baqarah: 280).
Untuk  mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam  memenuhi  kebutuhannya,  namun  kebebasan  tersebut  tidak berlaku mutlak karena kebebasan itu dibatasi dengan hak dan kewajiban manusia  yang  lain  sehingga  diperlukan  saling  toleransi  agar  tidak terjadi konflik  yang  menyebabkan  manusia  akan  kehilangan  peluang untuk  memenuhi  kebutuhannya  (Sudarsono,  2004).Terdapat banyak ragam kerjasama yang bisaa dilakukan oleh masyarakat, diantara kerjasama dan tolong menolong yang telah membudaya di masyarakat adalah  praktek  pinjam  meminjam  dan  utang  piutang.  Kerjasama tersebut dilaksanakan mulai dari sebatas individu dengan individu yang sifatnya informal sampai melibatkan lembaga keuangan yang bersifat formal seperti Bank, BMT serta lembaga keuangan lainnya.
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013
381
Peran Bank Syari’ah dalam Penyaluran Dana...
Seiring  dengan  adanya  program  pemerintah  dalam  rangka menanggulangi kemiskinan di perdesaan secara terpadu, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  (PNPM-MP),  yang  beberapa  programnya  menawarkan pinjaman  kepada  masyarakat  atau  kelompok  masyarakat  dengan persyaratan  tertentu.  Program  tersebut  menawarkan  beberapa program  penyaluran  dana  pinjaman,  diantaranya,  yaitu  program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
Kedua program ini merupakan program yang banyak diminati oleh  masyarakat,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  perkembangan  program ini  secara  nasional  hingga  tahun  2009  pada  tabel  1  dan  tabel  2. Keberhasilan program di tingkat nasional tidak lepas dari keberhasilan program di tingkat lokal khususnya di tingkat Unit Pengelola Kegiatan (UPK), salah satu contoh keberhasilan program UEP-SPP PNPM di UPK Gerbang Emas Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung tahun 2008. Total dana bergulir di UPK Gerbang Emas untuk Kegiatan kelompok Usaha  Ekonomi  Produktif  (UEP)  dan  Simpan  Pinjam  Kelompok Perempuan  (SPP)  dari  Program  Pengembangan  Kecamatan  dan PNPM  Mandiri  Perdesaan  hingga  tahun  2008  sudah  mencapai  Rp. 1.187.730.000,-. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat padatabel 3.
Pesatnya  perkembangan  kedua  program  ini  tidak  lepas dari  sistem  dan  skema  bantuan  yang  ditawarkannya.  Terlepas  dari perdebatan  halal  atau  haram  mengenai  kelebihan  pengembalian pinjaman  yang  ditetapkan  dalam  bentuk  bunga,  ada  satu  hal  yang menurut  hemat  penulis  menarik  untuk  diteliti,  yakni  strategi  yang dikembangkan  dalam  menyelesaikan  masalah  kredit  macet.  Dalam Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Perdesaan (PNPM-MP),  khususnya  program  Simpan  Pinjam  Kelompok Perempuan  (SPP)  serta  Usaha  Ekonomi  Produktif  (UEP), penyelesaian kredit macet dilakukan secara tanggung renteng, artinya bilamana ada salah satu anggota kelompok yang mengalami kemacetan dalam  pengembalian  kredit,  maka  hal  itu  menjadi  tanggung  jawab bersama anggota kelompok lainnya.
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013
Ta be l 1 Pe rk emb an ga n P emb iaya an M ikr o S PP P er D es embe r 2009 PR OP IN SI
A lok as i P inj am an Ta rge t P enge m ba lia n ak um ul at if R ea li sa si P enge m ba li an % Pokok Bunga Pokok Bunga N .A.D
136, 847, 844, 854 85, 150, 209, 441 10, 434, 964, 223 77, 823, 987, 328 9, 898, 562, 919 91 Su m at er a U ta ra 70, 026, 793, 900 48, 280, 495, 485 5, 898, 897, 543 46, 368, 399, 780 5, 778, 220, 721 96 N ia s
654, 500, 000 397, 883, 700 42, 102, 000 347, 196, 805 38, 462, 975 87 Su m at er a Ba ra t 197, 669, 609, 275 124, 405, 163, 133 13, 331, 861, 04 4 120, 221, 614, 968 13, 053, 577, 293 97 Ri au
121, 588, 922, 893 86, 252, 540, 659 12, 661, 810, 952 81, 261, 055, 019 11, 972, 181, 809 94 K ep ula ua n Ria u 38, 968, 584, 000 25, 288, 761, 830 3, 258, 882, 525 24, 489, 438, 146 3, 180, 900, 991 97 Ba ng ka Be lit un g 8, 716, 750, 000 4, 04 5, 17 7, 900 630, 667, 200 3, 835, 146, 350 620, 980, 200 95 Jam bi
130, 118, 115, 300 88, 489, 866, 172 11, 919, 728, 918 84, 845, 587, 639 11, 587, 291, 803 96 Su m at er a Se la ta n 190, 222, 658, 610 135, 818, 597, 484 23, 728, 545, 439 126, 267, 152, 706 22, 790, 699, 620 93 Be ng ku lu 8, 089, 825, 000 5, 028 ,3 33 ,2 08
764, 663, 209 4, 849, 543, 123 733, 832, 654 96 Lam pung 61, 451, 794, 517 44, 248, 394, 903 7, 089, 692, 130 41, 234, 536, 565 6, 734, 794, 100 93 Bant en 116, 654, 450, 980 73, 615, 845, 499 14, 292, 116, 326 65, 047, 764, 740 13, 282, 797, 682 88 Ja w a Ba ra t 415, 177, 291, 203 31 4, 60 2, 87 6, 05 6 56, 868, 755, 681 290, 156, 293, 743 53, 471, 484, 085 92 Ja w a Te ng ah 898, 839, 812, 535 529, 870, 073, 870 88, 337, 962, 816 518, 482, 696, 883 87, 622, 013, 695 98 D. I.Y
137, 433, 104, 591 83, 194, 026, 308 14, 917, 958, 982 82, 377, 001, 053 14, 784, 013, 855 99
Ja w a Ti m ur 473, 673, 395, 235 421,
037, 302, 570 70, 415, 202, 640 407, 014, 077, 220 68, 819, 510, 833 97
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013
383
Ba li 269, 824, 598, 400 204, 537, 933, 631 35, 597, 746, 822 200, 993, 703, 150 35, 023, 102, 273
98
NT B 50, 295, 732, 150 38, 131, 202, 017 5, 882, 264, 400 34, 375, 278, 525 5, 336,
624, 815 90 NT T 154 ,846, 702, 382 95, 990, 828, 626 17, 769, 632,
111 81, 041, 105, 320 15, 421, 709, 963 84 K ali m an ta n Ba ra t 86, 463, 310, 000 49, 791, 665, 668 7, 692, 612, 167 45, 233, 492, 639
7, 152, 779, 122 91 K ali m an ta n Te ng ah 58, 839, 341, 268 34, 708, 090, 839 7, 030, 583, 192 30, 822, 508, 718 6, 48 6, 224 ,3 43 89 K ali m an ta n Se la ta n 64, 237, 382, 200 38, 254, 468, 132 6, 619, 557, 696 37, 137, 050, 153 6, 398, 858, 508 97 K ali m an ta n Ti mu r 56, 583, 393, 950 37, 354, 391, 313 5, 870, 868, 849 35, 557, 008, 472 5, 483, 071, 563 95 Su la w es i U ta ra 43, 181, 600, 844 35, 296, 744, 297 5, 59 5, 35 4, 97 9 28, 824, 752, 686 5, 019, 322, 726 82 Go ro nt alo 40, 440, 171, 655 29, 527, 017, 920 5, 569, 493, 630 25, 134, 625, 010
4, 676, 804, 166 85 Su la w es i Te ng ah 92, 415, 242, 013 65, 211, 202, 171 12, 167, 677, 158 57, 618, 392, 428 10, 722, 206, 594 88 Su la w es i S ela ta n 184, 541, 145, 080 10 9, 31 1, 77 1, 48 2 15, 484, 655, 997 105, 924, 132, 551 15, 120, 936, 366 97 Su la w es i Te ng ga ra 102, 373, 872, 917 67, 593, 911, 776 10, 758, 569, 988
60, 193, 684, 013
9, 748, 845, 290 89 Su la w es i B ar at 58, 921, 075, 575 34, 153, 889, 690 4, 498, 262, 804
31, 970, 476, 171
4, 163, 950, 705 94 M alu ku 14, 672, 091, 700 10, 277, 019, 583 1, 701, 710, 205 8, 229, 708, 133
1, 395, 651, 491 80 M alu ku U ta ra 18, 716, 833, 717 15, 539, 355, 070 3, 507, 250, 336
10, 260, 931, 198
2, 465, 745, 560 66 Papua
684, 730, 000
480, 181, 087 77, 084, 189
355, 637, 599
63, 379, 013
74 Ir ia n Ja ya Ba ra t 50 ,00 0, 00 0 49, 920, 000 7, 358, 567
18, 250, 000 2, 359, 500 37 TOT A L 4, 303, 220, 676, 744 2, 935, 935, 141, 520 480, 424, 494, 718 2, 768, 312, 228, 834 459, 050, 897, 233 94 Su m ber : w w w.pnpm-pe rde sa an .or .id
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013
Ta be l  2 Pe rk emb an ga n P emb iaya an M ikr o UEP Pe r D es embe r 2009 PR OP IN SI
A lok as i Pi nj am an Ta rge t Pe nge m ba lia na K um ul at if R ea li sa si P enge m ba li an % Pok ok Bunga Pokok Bunga N .A.D
155, 415, 748, 749 89, 842, 076, 240 11, 141, 608, 031 82, 765, 262, 305 10, 449, 962, 386 48. 36 Su m at er a U ta ra 1, 088, 321, 564 1, 078, 905, 714 155, 263, 717 559, 861, 816 94, 863, 904 51. 89 N ia s
1, 944, 469, 981 1, 944, 469, 981 288, 130, 951 156, 206, 384 178, 481, 440 8. 03 Su m at er a Ba ra t 17, 678, 028, 946 16, 491, 285, 646 1, 750, 089, 097 5, 978, 613, 739 755, 810, 811 36. 25 Ri au 33, 361, 398, 218 30, 824, 650, 194 4, 614, 370, 262 23, 233, 281, 989 4, 041, 927, 514 75. 37 K ep ula ua n Ria u 4, 829, 047, 500 4, 323, 480, 359 549, 055, 810 4, 155, 930, 775 534, 523, 534 96. 12 Jam bi 15, 538, 402, 64 4 15, 495, 402, 644 1, 770, 044, 659 15, 181, 133, 204 1, 761, 405, 284 97. 97 Su m at er a Se la ta n 2, 198, 866, 505 2, 152, 867, 394 310, 777, 280 1, 497, 509, 198 275, 507, 180 69. 56 Lam pung
29, 798, 470, 472 26, 892, 483, 702 4, 950, 953, 186 20, 806, 675, 378 4, 037, 867, 457 77. 37 Bant en 33 ,60 1, 55 4, 17 2 31, 264, 305, 376 5, 802, 180, 642 21, 985, 019, 407 4, 665, 448, 585 70. 32 Ja w a Ba ra t 468, 097, 113, 425 426, 466, 348, 594 71, 390, 873, 944 376, 897, 297, 764 63, 905, 228, 511 88 .00 Ja w a Te ng ah 704, 054, 269, 146 539, 406, 513, 836 87, 737, 947, 340 511, 025, 972, 550 84 ,1 52 ,2 93 ,2 45 94. 74 D. I.Y 85, 809,
328, 958 66, 055, 873, 767 13, 510, 189, 549 62, 974, 199, 308 12, 733, 619, 121 95. 33
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013
385
Ja w a Ti m ur
957, 484, 464, 577 651, 168, 606, 263 106, 053, 753, 640 635, 270, 769, 076 104, 333, 160, 772 95. 88 Ba li 36, 720, 206, 350 29, 610, 751, 368 2, 674, 777, 027 28 ,9 77 ,54 8, 77 8 2, 586, 785, 328 97. 86 NT B
516, 513, 600 351, 073, 580 75, 281, 600 272, 581, 300 68, 081, 600 77. 64
NT T 226, 770, 316, 969 214, 270, 140, 012 36, 445, 840, 966
146, 359, 930, 966
27, 610, 184, 977 69. 18 K ali m an ta n Ba ra t 1, 343, 068, 150 1, 295, 533, 529 187, 036, 500 1, 12 6, 70 8, 664 171, 840, 975 87. 25 K ali m an ta n Te ng ah 47, 681, 277, 889 43, 309, 171, 336 7, 251, 618, 745 36, 506, 874, 732 6, 782, 160, 612 84. 48 K ali m an ta n Se la ta n 74, 883, 046, 865 69, 222, 168, 150 11, 051, 375, 826 58, 197, 862, 973 9, 627, 553, 579 84. 07 K ali m an ta n Ti mu r 2, 196, 691, 000 1, 988, 733, 733 175, 989, 343 1, 922, 537, 911 172, 148, 336 96. 67 Su la w es i U ta ra 5, 182, 412, 265 4, 722, 937, 090 673, 421, 790 3, 590, 677, 691
630, 914, 944 76. 03 Go ro nt alo 16, 186, 612, 746 15, 753, 822, 734 2, 213, 883, 398 9, 070, 527, 636 1, 355, 130, 576 54. 38 Su la w es i Te ng ah 52 ,4 30 ,4 60, 33 5 47, 857, 551, 459 5, 960, 895, 117 37, 415, 022, 210 4, 363, 454, 086 78. 18 Su la w es i S ela ta n 115, 697, 034, 765 97, 619, 725, 884 13, 600, 970, 738 92, 288, 015, 307 12, 993, 261, 387 94. 54 Su la w es i Te ng ga ra 50, 279, 499, 145 45, 566, 407, 886 6, 819, 388, 276 40, 759, 468, 581 6, 16 1, 30 4, 71 9 89. 45 Su la w es i B ar at 15, 179, 236, 143 13, 062, 918, 683 1, 519, 025, 352 11, 379, 313, 092 1, 365, 105, 322 87. 11 M alu ku 4, 996, 230, 285 4, 555, 230, 566 710, 076, 385 3, 247, 478, 648 554, 398, 863 71. 29 M alu ku U ta ra 19, 663, 767, 675 17, 849, 126, 025 3, 137, 033, 454 9, 37 8, 73 0, 424 2, 001, 390, 437 52. 74 Papua 1, 369, 956, 725 1, 240, 229, 926
131, 543, 543
128, 373, 784 63, 665, 484 10. 35 TOT A L 3, 182, 041, 415, 764 2, 511, 724, 591, 671 402, 661, 652, 835 2, 243, 110, 005, 590 368, 427, 860, 969 89. 31 Su m ber: w w w.pnpm-pe rde sa an .or .id
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013

## udin Saripudin
Dalam sistem tanggung  renteng ,  nampak jelas tercermin sikap  saling  menolong  dan  kekeluargaan  yang  selaras  dengan firman  Allah  dalam  surat  Al-Maidah  ayat  2,  terlepas  dari  sistem pengembalian kredit yang yang ditetapkan dalam bentuk prosentase bunga. Hal tersebut yang melatar belakangi penulis tertarik meneliti penomena tersebut.
Sistem tanggun  renteng sudah  membudaya  di  kalangan masyarakat  Indonesia,  khususnya  dalam  penyelesaian  utang piutang. Sistem tersebut juga digunakan dalam penyelesaian utang piutang  dalam  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat Mandiri  Pedesaan  (PNPM-MP)  terutama  program  pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan  (SPP).  Permasalahannya,  apakah  sistem  tanggung renteng tersebut sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam . Oleh karena itu, tulisan ini akan mencoba mengurai mengenai bagaimana system tanggung renteng dalam perspektif ekonomi Islam.

## Pembahasan B.
Sistem Tanggung Renteng
1.
Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin,  menyatakan  kesediaan  untuk  membayar  utang  orang lain  bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti  rangkaian,  untaian.  Dalam  dunia  perkreditan tanggung renteng dapat diartikan sebagai  tanggung  jawab  bersama antara  peminjam  dan  penjaminnya  atas hutang yang dibuatnya (Soemantri  dkk.,  2011).  Tanggung  renteng  juga  berarti  hukum menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya) (Pusat Bahasa Depdiknas, 2005). Sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok,  untuk  memenuhi  kewajiban  secara  bersama-sama  jika terdapat suatu masalah (Suharni, 2003).
Dalam  pasal  1278  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu:
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013
387
Peran Bank Syari’ah dalam Penyaluran Dana...
Suatu  perikatan  tanggung  menanggung  atau  perikatan tanggung  renteng  terjadi  antara  beberapa  orang  berpiutang. Jika  di  dalam  persetujuan  secara  tegas  kepada  masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran  yang  dilakukan  kepada  salah  satu  membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah  dan  dibagi  diantara  beberapa  orang  berpiutang  tadi (Sudarsono,  1992).
Sistem tanggung  renteng merupakan  perwujudan  paling tinggi  dan  kepercayaan  serta  merupakan  rasa  setia  kawan  antar anggota dalam kelompok. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng (Jatman dkk., 2003):
Kekeluargaan dan kegotong royongan. a.
Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.
b. Menanamkan  disiplin,  tanggung  jawab  dan  harga  diri c. serta  rasa  percaya diri kepada anggota.
Secara  tidak  langsung  menciptakan  kader  pimpinan  di d. kalangan anggota.
Manfaat sistem tanggung renteng adalah untuk memperkokoh kekompakan  kelompok  dan  kepercayaan  dari  pihak  luar  kepada para anggota. Pelaksanaan sistem tanggung renteng membutuhkan kontrol social yang kuat, karenanya sistem ini akan berjalan efektif kalau  diterapkan  dalam  satu  kelompok  yang  memiliki  ikatan pemersatu dan ikatan kepentingan yang kuat. Tanggung renteng akan menjadi  efektif  diterapkan  apabila  kelompok  memenuhi  kriteria sebagai berikut (Suharni, 2003):
Kelompok  memiliki  ikatan  pemersatu  yang  sangat  kuat,
a. memiliki solidaritas, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama.
Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang cukup
b. baik,  berpengaruh  dan  tegas  untuk  menegakkan  aturan kelompok yang telah disepakati.
Anggota-anggota  kelompok  memperoleh  pinjaman  yang
c. relatif sama besarnya.
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013

## udin Saripudin
Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia menyetor d. sejumlah  tabungan  dengan  rasio  sesuai  dengan  jumlah pinjaman yang diminta sebagimana disyaratkan.
Semua  anggota  kelompok  memiliki  usaha  dengan  tingkat e. laba yang memadai.
Kelompok  memiliki  ketua,  pengurus  atau  anggota  yang
f. bersedia  dan  memenuhi  syarat  untuk  menjadi  avalis  bagi anggota  lain  yang  membutuhkan  kredit  namun  tidak memiliki agunan.
Para  anggota  bersedia  menjaminkan  harta  pribadinya g. sebagai agunan.
Anggota  kelompok  memiliki  kegiatan  usaha  terkait
h. kepentingan satu sama lain.

## Ekonomi Islam
2.
Ilmu ekonomi Islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu  merealisasikan  kesejahteraan  manusia  melalui  suatu alokasi  dan  distribusi  sumberdaya  alam  yang  langka  yang  sesuai dengan  Maqashid,  tanpa  mengekang  kebebasan  individu  untuk menciptakan  keseimbangan  makroekonomi  dan  ekologi  yang berkesinambungan,  membentuk  solidaritas  keluarga,  sosial  dan jaringan moral masyarakat (Chapra, 2001).
Menurut  Hasanuzzaman  (1984),  ilmu  ekonomi  Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat. Siddiqi (1981) mendefisinisikan ilmu ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir muslim  terhadap  tantangan-tantangan  ekonomi  pada  zamannya, dengan panduan Qur’an dan Sunnah, akal dan pengalaman.
Sedangkan  menurut  Naqvi  (1985),  ilmu  ekonomi  Islam adalah perwakilan perilaku kaum muslimin dala suatu masyarakat muslim tipikal. Tidak jauh berbeda dengan pemikir lainnya, Mannan (1984) berpendapat bahwa  ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013
389
Peran Bank Syari’ah dalam Penyaluran Dana...
sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai  Islam.
Mengacu pada pemikiran Choudury (1998), prinsip-prinsip Ekonomika Islami adalah:
Tauhid dan a.
Ukhuwwah , Kerja dan Produktivitas, dan
b. Keadilan Distributif.
c.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  suatu  sistem  ekonomi Islam  berdasarkan  konsep  dasar  dalam  Islam  yaitu  tauhid  dan berdasarkan rujukan kepada Al-Qur’an dan Sunnah adalah:
Pemenuhan  kebutuhan  dasar  manusia  meliputi  pangan,
a. sandang,  papan,  kesehatan,  dan  pendidikan  untuk  setiap lapisan masyarakat.
Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. b.
Mencegah  terjadinya  pemusatan  kekayaan  dan c. meminimalkan  ketimpangan  dana  distribusi  pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
Memastikan  kepada  setiap  orang  kebebasan  untuk d. mematuhi nilai-nilai moral.
Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. e.
Tanggung Renteng dalam Islam 3.
Istilah tanggung renteng memang tidak dikenal dalam Islam. Akan  tetapi  dalam piqh    mu’amalah terdapat  istilah  “ kafalah ”. Kata kafalah disebut  juga  dengan daman (jaminan), hamalah (beban), za’amah (tanggungan). Secara syara’ kafalah bermakna penggabungan tanggungan seorang kafil dan tanggungan seorang asil untuk memenuhi tuntutan dirinya atau utang atau barang atau suatu pekerjaan. Pertanggungan ini dalam Islam disebut ” kafalah ”, dimana unsur-unsur yang terdapat di dalamnya harus mensyaratkan adanya kafil , asil , makful lahu , dan makful bihi (Sabiq, 2006).
Kafil disini    adalah    orang    yang    berkewajiban    untuk memenuhi tuntutan makful bihi atau orang yang ditanggung. Seorang kafil diharuskan   memenuhi   kriteria   balig,  berakal,  berwenang
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013

## udin Saripudin
penuh  atas urusan hartanya dan rela dengan adanya kafalah . Asil adalah orang yang berutang yang akan ditanggung, persyaratan atau kriteria yang berlaku untuk kafil tidak diharuskan ada pada diri asil . Sedangkan makful  lahu adalah  orang  yang  memberikan  utang. Pihak  penjamin  disyaratkan  untuk  mengenalnya, dan m akful bihi adalah orang, barang atau pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh orang yang ditanggung.
Sedangkan menurut mazhab Hanafi, rukun al-kafalah satu, yaitu ijab dan qabul.
Pertanggungan  atau kafalah dalam    syari’at    Islam    ada dua macam (Sabiq, 2006):
Kafalah a. dengan  jiwa,  yakni  komitmen kafil untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada makful lahu.
Kafalah
b. dengan    harta,    yakni    komitmen kafil atas kewajibannya  untukmenjaminnya  dengan  harta. Kafalah jenis ini ada tiga macam:
Kafalah  bid-Dayn 1. ,  yakni  komitmen  kewajiban pembayaran utang yang menjadi tanggungan orang lain.
Kafalah 2. dengan  barang  atau kafalah dengan penyerahan, yakni komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada ditangan orang lain.
Kafalah bid-Darak
3. (penyusulan).
Abu  Saur  berpendapat  bahwa  pengertian  jaminan ( hamalah ) dan tanggungan ( kafalah ) itu sama. Karena itu barang siapa menanggung orang  lain  dengan  jaminan  harta,  maka  orang itu  terikat  dengan  jaminan  itu,  Sedang  orang  yang  ditanggung menjadi bebas.  Dan satu macam harta itu  tidak  boleh  dijaminkan untuk dua   orang,  pendapat   seperti   ini dikemukakan oleh Ibnu Abi Laila dan Ibnu Syabiramah (Rusyd, 2002).
Untuk terjadinya hubungan hukum dalam hal pertanggungan utang dapat dilakukan dengan cara (Pasaribu dan Lubis, 1996).
Dengan   cara a. Tanjiz, yaitu   dengan   adanya   pernyataan dari   pihak tertanggung.
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013
391
Peran Bank Syari’ah dalam Penyaluran Dana...
Dengan  cara b. Ta’liq ,  yaitu  penanggungan  oleh  seseorang kepada  seseorang  tertentu  yang  disyaratkan  atau digantungkan kepada sesuatu yang lain.
Dengan  cara
c. Tawqit, yaitu  pertanggungan  yang disandarkan  kepada suatu waktu tertentu
Jika kafalah telah  dilakukan,  maka  ia  terikat  utang,  baik secara  segera,  penundaan    maupun    kredit.    Sebagaimana    dalam hadis riwayat Abu   Daud ”Pinjaman   hendaklah   dikembalikan   dan yang   menjamin hendaklah membayar” . Kecuali apabila utang itu bersifat  kontan  dan kafil memberikan  syarat  penundaan  untuk jangka  waktu  yang  ditentukan  dalam  keadaan  seperti  ini  adalah sah. Sebagaimana hadis| yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas,  bahwa  Nabi  saw  menanggung  utang  sepuluh  dinar  yang harus  dibayar  kontan,  akan  tetapi  beliau  membayarnya  selama satu bulan. Hal ini merupakan dalil bahwa apabila utang itu bersifat sekarang (tunai) dan penjamin membayarnya untuk jangka waktu tertentu,maka dinyatakan sah (Sabiq, 2006).
Mengenai masa wajibnya tanggungan dengan jaminan harta, yakni masa tuntutan kepada penanggung, ulama sepakat bahwa masa tersebut adalah sesudah tetapnya hak atas orang yang ditanggung, baik berdasarkan pengakuan atau sendiri (Rusyd, 2002). Menurut konsep kafalah dalam   Islam,   apabila   orang   yang menjamin ( damin )  memenuhi  kewajibannya  dengan  membayar  utang orang yang ia jamin, ia boleh meminta kembali kepada madmun ’anhu apabila  pembayaran  itu  atas  izinnya.  Dalam  hal  ini  para  ulama’ bersepakat, namun   mereka   berbeda   pendapat   apabila   penjamin membayar   atau menunaikan  beban  orang  yang  ia  jamin  tanpa  izin orang  yang  dijamin bebannya. Menurut Syafi’i dan Abu Hanifah bahwa  membayar  utang  yang  dijamin  tanpa  izin  adalah  sunnah. Damin tidak punya hak untuk minta ganti rugi kepada orang yang ia jamin ( madmun ‘anhu ). Menurut mazhab Maliki, damin berhak menagih kembali kepada madmun ‘anhu . Sedangkan  Ibnu  Hazm berpendapat  bahwa damin tidak  berhak menagih kembali kepada madmun ’anhu atas apa yang telah dia bayarkan, baik  dengan  izin madmun  ’anhu maupun tidak, apabila madmun  ’anhu (orang yang
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013

## udin Saripudin
ditanggung) tidak ada. Kafil ( damin ) berkewajiban menjamin   dan tidak   dapat   mengelak   dari   tuntutan   kecuali   dengan membayar atau orang yang mengutangkan menyatakan bebas untuk kafil dari utang makful lahu (Suhendi, 2002).
Mengenai   tanggungan   dengan   jaminan   harta,   fuqaha sepakat bahwa apabila orang yang ditanggung itu meninggal atau bepergian, maka penanggung harus membayar denda. Akan tetapi mereka  berselisih  pendapat  apabila  penanggung  dan  orang  yang ditanggung  itu  sama-sama  ada  d i tempat  dan  sama-sama  kaya. Menurut  Syafi’i,  Abu  Hanifah  serta  para  pengikut  keduanya, penuntut punya hak untuk meminta denda pada penanggung atau pada  yang  ditanggung.  Sedangkan  menurut  Malik,  dalam  salah satu  pendapatnya,  penuntut  tidak  boleh  mengambil  denda  dari penanggung jika orang yang ditanggung itu ada (Rusyd, 2002).
Dalam   hal   utang piutang,   seseorang   dianjurkan   untuk segera  membayarnya  apabila  dia  sudah  mampu  membayarnya. Akan tetapi jika dia belum bisa membayarnya, maka diperbolehkan memindahkan atau menanggungkan utang tersebut kepada orang lain.  Seperti dalam hadits Bukhori berikut ini:
Dari  Abu  Hurairah  bahwa  Rasulullah  saw.  bersabda: pengunduran-pengunduran  waktu  (terhadap  pembayaran  utang) bagi  orang  yang  kaya  adalah  suatu  kejahatan  dan  jika  kamu  mau memindahkannya  pada  orang  yang  sanggup  maka  laksanakanlah (Hamidy dan Zaenuddin, 1992). Selain itu dalam surat al- Baqarah ayat 280 Allah berfirman yang artinya:
“Dan  jika  (orang  yang  berhutang  itu)  dalam  kesukaran,  Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.
Dalam ayat ini terkandung pengertian sesungguhnya orang yang kesulitan membayar utang di dalam Islam tidak perlu dikejar oleh  pemberi  utang,  undang-undang  atau  lembaga  peradilan. Tetapi ia ditunggu hingga mendapatkan   kemudahan.   Kemudian, masyarakat   muslim   tidak   boleh membiarkan orang yang kesulitan dan menanggung utang ini (Quthb, 2001).
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013
393
Islam  sendiri  tidak  menghendaki  adanya  kesukaran,  akan tetapi kemudahan bagi umatnya. Karena kemudahan dan keringanan dari  Allah  tiada    lain    merupakan    rahmat    Allah.    Sebagaimana dalam  firman  Allah yang artinya:
”Allah  menghendaki  kemudahan  bagimu,  dan  tidak  menghendaki kesukaran  bagimu” (Q.S. Al-Baqarah: 185).
Dalam  perjanjian  tanggung  renteng,  pengambilan  segala kebijakan  dan  penyelesaian  masalah  dilakukan  dengan  cara kekeluargaan  dan  musyawarah.  Hal  ini  sejalan  dengan  dengan apa yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana dalam firman Allah yang artinya:
Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah  kamu  berlaku  lemah  lembut terhadap  mereka.  Sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma’afkanlah mereka,  mohonkanlah  ampun  bagi  mereka,  dan  bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu (Q.S. Ali Imran: 159).

## Unit Pengelola Program (UPK) Gerbang Emas Kecamatan Ibun 4. Kabupaten Bandung

## Sejarah Berdirinya UPK Gerbang Emas
a.
Dalam  rangka  upaya  untuk  menganggulangi  kemiskinan di  pedesaan  maka  pemerintah  meluncurkan  program- program  pemerdayaan  masyararat,  yang  salahsatunya  adalah Program  Pengembangan  Kecamatan  atau  sekarang  PNPM Mandiri  Pedesaan.
UPK  Gerbang  Emas  adalah  merupakan  lembaga pemberdayaan  masyarakat  ditingkat  kecamatan  Ibun  Kabupaten Bandung  yang  lahir  dari  sebuah  proses  kegiatan  Program Pengembangan Kecamatan (sekarang PNPM Mandiri Perdesaan) yang  dimulai  tahun  2001  dengan  tugas  pokok  sebagai  pengelola kegiatan pembangunan partisipatif, pengelolaan perguliran ( Micro Finance )  dan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  ditingkat kecamatan.
UPK Gerbang Emas Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung Jawa  Barat  dibentuk  pada  tanggal  19  Nopember  2001  melalui Musyawarah  Antar  Desa  ditingkat  kecamatan  Ibun  Kabupaten
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013

## udin Saripudin
Bandung jawa Barat dengan alamat kantor di Jl. Oma Anggawisastra Km  5  Cibeet  Kecamatan  Ibun,  Majalaya  Kabupaten  Bandung Jawa  Barat  (5  km  dari  kota  Majalya  arah  Kamojang)  Tlp.  :  022 85961713.
Pengelola  UPK  Gerbang  Emas  pada  terdiri  dari:  3  orang Badan  Pengawas  dan  Badan  Pengurus  /Pengelola  terdiri  dari; Ketua/ Manajer, Sekretaris, Bendahara dan seorang Staf UPK.
Visi dan Misi UPK Gerbang Emas b.
Visi UPK Gerbang Emas :
Menjadi  Lembaga  Pusat  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat (UMKM Center) Kecamatan Ibun untuk mendukung pertumbuhan  ekonomi,  proses  demokratisasi,  serta  upaya penanggulangan kemiskinan.
Misi UPK Gerbang Emas : Pelembagaan sistem Pembangunan Partisifatif di Desa dan a. Antar Desa.
Pengembangan  Pengelolaan  Perguliran  ( b. Micro  finance ) dalam  peningkatan  akses  ekonomi  bagi  kelompok  usaha Micro dan kecil. Mendorong peningkatan kegiatan usaha ekonomi produktif c. Rumah Tangga Miskin ( RTM).
Pengembangan  jaringan  kemitraan  dalam  upaya
d. penanggulangan kemiskinan.

## Program Kegiatan UPK Gerbang Emas
c.
UPK Gerbang Emas merupakan pelaksana program PNPM-
MPd di Kecamatan Ibun, ada banyak program yang dikelola, yaitu: Mengelola  kegiatan  program  PNPM  Mandiri  Perdesaan
a. dari  mulai  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  sampai dengan pelestarian.
Mengelola Perguliran (Micofinace) dalam rangka membantu b. permodalan  bagi  kelompok-kelompok  usaha  mikro  dan kelompok  Simpan-pinjam  yang  dukelola  perempuan (SPP). Pendampingan kelompok-kelompok usaha mikro dan SPP c. binaan.
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013
395

## Peran Bank Syari’ah dalam Penyaluran Dana...
Pelatihan  penguatan  kelompok  usaha  dan  kelembagaan d. masyarakat. Pemberdayaan  ekonomi  rumah  tangga  miskin  yang
e. produktif. Kerjasama pemberdayaan masayarakat dengan BUMN dan
f. berbagai pihak.
Fasilitasi pemasaran produk industrisetempat.
g. Penelitian dan studi banding.

## h.
Pengelolaan  Program  Simpanan  Kelompok  Perempuan  (SPP)
5. dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

## Dana Bergulir dan jumlah pemanfaat
a.
Dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat khusunya masyarakat miskin, UPK Gerbang Emas Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung mengelola Dana Bergulir dari kegiatan ekonomi Program Pengembangan Kecamatan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sebagai modal awal UPK .
Jumlah  Dana  Bergulir  yang  diterima  UPK  Gerbang  Emas Kecamatan  Ibun  Kabupaten  Bandung  untuk  Kegiatan  kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan  (SPP)  dari  Program  Pengembangan  Kecamatan dan  PNPM  Mandiri  Perdesaan  hingga  tahun  2008  bisa  dilihat pada  Tabel 3.
tabel 3 dana Bergulir UPk Gerbang emas sampai tahun 2008 No Tahun Keg. Jumlah Klp Jumlah Anggota Jumlah (Rp) 1 2002 UEP 32 507 327.130.000,- 2 2003 UEP 38 348 202.800.000,- 3 2003 SPP 6 96 54.500.000,- 4 2004 UEP 15 159 167.500.000,- 5 2004 SPP 5 46 43.000.000,- 6 2005 SPP 4 41 47.200.000,- 7 2007 SPP 15 144 159.100.000,- 8 2008 SPP 20 194 186.500.000,- Jumlah 135 1.535 1.187.730.000,-
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013

## Perguliran
b.
Dana  pengembalian  dana  awal  dari  kelompok-kelompok UEP  dan  SPP  digulirkaan  kembali  oleh  UPK  kepada  kelompok- kelompok  usaha  mikro  didesa-desa  diwilayah  Kecamatan Ibun.  Sampai  dengan  Agustus  2008  UPK  Gerbang  Emas  telah mengulirkan  Dana  kepada  kelompok-kelompok  UEP  dan  SPP. Tingkat pengembalian dana pinjaman tersebut dapat dilihat pada tabel 4.
tabel 4
dana Pengembalian Pinjaman Sampai tahun 2008
No Tahun Jumlah Kelompok Jumlah Dana(Rp) 1 2002 30 90.000.000,- 2 2003 26 264.600.000,- 3 2004 32 325.550.000,- 4 2005 105 1.108.000.000,- 5 2006 90 1.083.650.000,- 6 2007 75 884.000.000,- 7 2008 79 1.105.440.000,-
Jenis-jenis usaha kelompok dan anggota kelompok adalah; usaha  simapan-pinjam,  warungan,  jasa,  peternakan  serta  home industri.
Perkembangan Keuangan UPK Gerbang Emas c.
Dari  pengelolaan  perguliran  ( micro  finance )  ini  UPK Gerbang  Emas  memperoleh  pendapatan  dari  jasa  pinjaman kelompok  yang  ditetapkan  20%  pertahun  yang  dipergunakan untuk mebiayai operasional UPK dan penambahan modal dan aset. Sampai dengan Desember 2008, pendapatan dan biaya operasional UPK  dapat dilihat pada tabel 5.
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013
397
ta be l 5 Pe nd ap at an d an B ia ya UP k S amp ai t ah un 2008 (d al am r ib ua n r upi ah ) No U rai an 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1 Pe nd ap at an a. J a s a 40.146.086,- 26.131.560,- 53.381.583,-
161.173.430,- 161.093A .050,- 196.808.161,-
220.032.604,-
b. B ng. B ank 10.902.274,-
8.667.118,- 13.706.891,- 16.122.403,- 8.750.326,-- 7.601.469,- 14.326.245,- Juml ah 51.048.360,- 34.798.678,-
67.088.474,- 177.295.833,- 169.843.376,- 204.409.630,- 234.358.849,- 2 Bi aya 2.1 Bi aya O ps . a. G aji/U pah 11.900.000,- 14.000.000,- 19.675.000,- 31.625.000,- 36.625.000,- 46.795.000,- 60.216.000,- b. T ra nspot 645.000,-
2.209.300,- 2.419.000,- 4.528.000,- 2..549.000,-
6.081.500,- 7.345.500,- c. Adm & um 6.803.100,- 1.965.450,- 6.541.550,- 8.501..950,- 6.399.300,- 15.662.030,- 13.990.815,- d . pe ny us ut an 554.635,-,- 2..318.660,- 3.066.184,- 3.890.264,- 4.393.790,- 7.780.339,- 10.662.810,-
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013
e. A mor tis asi 500.007,- 749.997,- 1.999.999,- 2.916.664,- 2.333.333,-

## -
- e. l ain-l ain 152.500,- 100.000,- 1.068.981,- 1.097.284,- - - 36.057.450,- 2.2 pe ngh apus an -

## -
- 2.3 Bi aya B ank 2.189.496,- 1.734.467,- 2.851.736,- 3.274.185,- 1.919..930,- 1.833.262,- 3.237.922,- Juml ah 22.744.738,- 23.077.874,-
37.622.450 55.833.347,-
54.202.353,- 78.152.131,-
128.272.575,-
3 S ur p lus/
D ev st 28.303.622,-
11.806.804,- 29.466.024,- 121.462.486,-
115.623.023,- 126.257.499,- 102.848.352,- 4.
S r p l s di ba gi*) - - 24.000.000,-
- 86.300.033,-
-
5 S r p l s . dit ah an 28.303.622,-
40.110.426,- 69.576.450-
168.143.936,- 283.766.959,- 327.133.815,- 429.982.167,- Pe rk emb an ga n as et UPK d ar i m ul ai t ah un 2002 s amp ai de ng an D es embe r 2008 d ap at d ili ha t p ad a t abe l 6. ta be l 6 Pe rk emb an ga n a se t UP k S amp ai t ah un 2008 (d al am r ib ua n r upi ah ) No U rai an 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AK TIV A 1. H ar ta a nc ar . 1.1 K a s - 592.100,-
1.122.550,- 6.932.300,- 2.924.800,- 423.315,- 737.300,-
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013
399
1.2 R ek . B ank 107.090.520,- 84.014.154,-
298.140.128,- 311.872.925,- 175.230.871,- 416.204.628,- 430.681.732,- 1.3 Piut an g UEP 263.508.061,- 287.170.471,- 356.470.904,- 665.212.421,- 823.878.871,- 837.740.814,- 891.733.014,-
1.4 Piut an g S PP - - 18.257.600,- 52.880.700,- 119.712.750,- 226.586.855,- 432.073.459,-
1.5 BDD 666.660,- 250.003,-
5.250.004,- 2.333.333,- - - - 2. H a r t a te ta p 4.168.381,-
15.213.698,-
12.147.514,- 9.242.257,- 87.152.467,- 89.056.136,- 86.063.326,- J m l . Akt iv a 375.433.622,- 387.240.426,- 691.388.700,- 1.048.473.936,- 1.208.899.759,- 1.570.011.748,- 1.841.288.831,- PA SIV A 3 H ut an g -
2.000.000,- 25.400.000,- 3.528.300,- 59.510.433,- 18.653.464,- 4 M od al 4.1 UEP 327.130.000,- 327.130.000,- 529.930.000,- 697.430.000,- 697.430.000,- 697.430.000,- 697.430.000,- 4.2 SP P 54.500.000,- 97.500.000,- 144.700.00,- 303.800.000,- 490.300.000,- 4.3 O pr s. UPK 20.000.000,- 20.000.000,- 35.382.250,- 60.000.000,- 79.474.500,- 97.137.500,- 119.923.200,- 4.4 D on asi P T.I P 85.000.000,- 85.000.000,- 5 Sr pl s.d ita ha n 28.303.622,- 40.110.426,- 69..576.450,- 168.143.936,- 283.766.959,- 327.133.815,- 429.982.167,- Jml . P asiv a 375.433.622,- 387.240.426,- 691.388.700,- 1.048.473.936,- 1.208.899.759,- 1.570.011.748,- 1.841.288.831
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013

## udin Saripudin
Sistem Tanggung Renteng pada Program Simpanan d.

## Kelompok Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Di  UPK  Gerbang  Emas  Kecamatan  Ibun  p r o g r a m U E P   telah  dilaksanakan  dari  tahun  2002  sedangkan  program SPP  dilaksanakan  dari  tahun  2003  dengan  memberikan  dana pinjaman  kepada  peserta  program  yang  tergabung  dalam kelompok-kelompok UKM dan perempuan. Kelompok-kelompok tersebut sengaja dibentuk berdasarkan tempat tinggal ketika akan mengikuti  Program  UEP-SPP  PNPM  dengan  ketentuan  bahwa mereka  telah  saling  mengenal  satu  sama  lain. Tujuannya adalah agar  ketua  dari  setiap  kelompok  mudah  menagih  pembayaran cicilan  setiap  bulannya  dan  mudah  mengontrol  anggota  peserta program  mereka.
Pinjaman UEP-SPP PNPM pada prinsipnya berbeda dengan pinjaman uang di bank. Pada segi penerimaan pinjaman di bank diberikan  secara  perorangan,  sedangkan  pada  UEP-SPP  PNPM pinjaman diberikan secara berkelompok. Resiko yang didapatkan dari  meminjam  uang  di  bank  hanya  ditanggung  oleh  peminjam saja,  sedangkan  pada  UEP-SPP  PNPM  resiko  peminjaman  akan ditanggung  oleh  semua  anggota  yang  tergabung  dalam  satu kelompok ( tanggung renteng ). Jika ada salah satu anggota kelompok yang  tidak  mampu  melunasi  kewajibannya,  maka  kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab semua anggota kelompok.
Sistem Tanggung Renteng pada Program Simpanan e. Kelompok Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam Persfektif Ekonomi Islam
Pelaksanaan  sistem tanggung  renteng dalam  program UEP  dan  SPP  merupakan  perwujudan  rasa  solidaritas  dan kesetiakawanan  yang  merupaiakan  nilai-nilai  bangsa  yang  patut dipertahankan keberlangsungannya. Tanggung renteng merupakan sikap saling tolong menolong di antara sesame anggota kelompok yang mengikatkan diri dalam satu ikaatan. Dalam sistem tanggung renteng dalam Program UEP-SPP di UPK Gerbang Emas Kecamatan Ibun terdapat nilai-nilai sebagai berikut:
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013

## Kekeluargaan dan kegotong royongan.
1. Tolong-menolong ketika mendapat kesulitan.
2. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.
3. Menanamkan  disiplin,  tanggung  jawab  dan  harga  diri 4. serta  rasa  percaya diri kepada anggota.
Nilai-nilai  tersebut  merupakan  nilai  luhur  dalam  interaksi manusia sebagai mahluk sosial. Bahkan lebih jauh lagi, nilai-nilai tersebut  merupakan  nilai  yang  diamanatkan  sang  khalik  kepada hambanya  melalui  Rasul-Nya.  Nilai-nilai  tersebut  selaras  dengan firman Allah dalam Al-Quran surat   Al-Maidah ayat 2  dan  surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya:
“…. Dan  tolong  menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan dan  taqwa,  dan  jangan  tolong  menolong  dalam  berbuat  dosa  dan pelanggaran” (Q.S  Al-Maidah:  2). “Dan  jika  (orang  berhutang  itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 280).
Karenanya, terlepas dari sistem pengembalian kredit yang yang ditetapkan dalam bentuk prosentase bunga, sistem tanggung renteng merupakan sebuah sistem yang harus terus dipertahankan dan dikembangkan, karena sistem ini mengandung nilai luhur dan sejalan dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

## C. Simpulan
Sistem tanggung renteng merupakan sikap saling menolong dan  kerjasama  diantara  anggota  kelompok,  sistem  ini  memiliki nilai luhur saling menolong dan kekeluargaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip  dan  nilai-nilai  ekonomi  Islam,  terutama  dengan firman  Allah  yang  tercantum  dalam  surat  Al-Maidah  ayat  2  dan surat Al-Baqarah ayat 280.
Karenanya, terlepas dari sistem pengembalian kredit yang yang ditetapkan dalam bentuk prosentase bunga, sistem tanggung renteng merupakan sebuah sistem yang harus terus dipertahankan dan  dikembangkan.  Tinggal  bagaiman  mengganti  sistem  bunga dalam simpan pinjam Program UEP-SPP PNPM ini dengan sistem yang sesuai syariah (bagi hasil).
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013

## daftar PUStaKA
Chapra, M. U. (2001). The Future of Economics; an Islamic Perspective. Jakarta: SEBI.
Choudory,  M.  A.  (1989).  The  Paradigm  of  Humanomic.  Bangi: UKM.
Departemen  Agama  R.I.  (1989). Al-Qur’an  dan  Terjemahannya . Semarang: Toha Putera. Hamidy dan Zaenuddin. (1992). Terjemah Hadits Shahih Bukhari. Jakarta: Widjaja.
Hasanuzzaman, S. M. (1984). “Definition of Islamic Economics”.
Jurnal of Research in Islamic Economics Vol. 1 No. 2.
Jatman,  D.  dkk.  ( 2001) . Bunga  Rampai  Tanggung  Renteng . Semarang: Puskowajanti dan LIMPAD.
Mannan,  M.  A.  (1997). Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam. Penerjemah: M Mustangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. Naqvi, S. H. N. (1985). Etika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesis Islami. Bandung: Mizan. Nasution, S. (1996). Metode  Research  (Penelitian  Ilmiah). c e t . I I ,   Jakarta:  Bumi  Aksara.
Pasaribu, C.  dan  Suhrawardi  K. L.  (2004). Hukum  Perjanjian Dalam Islam. cet. III, Jakarta: Sinar Grafika. Pusat Bahasa Depdiknas. (2005). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia . edisi  ketiga,  Jakarta:  Balai  Pustaka.
Quthb,  S.  (2001). Tafsir  Fi  Zhilalil  Qur’an,  jilid  1 .    cet,  I, Penerjemah:  As’ad  Yasia, dkk., Jakarta: Gema Insani.
Rusyd,  I .   ( 2002). Bidayatul Mujtahid jilid 3 : Analisa Fiqih Para Mujtahid. Penerjemah  Imam  Ghazali  Said  dan  Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani.
Sabiq,  S.  (2006). Fiqih  Sunnah.  jilid  4 ,  P enerjemah:    Nor Hasanuddin,  Jakarta:  Pena Pundi Aksara.
iqtishadia, Vol. 6, no. 2, September 2013
403
Peran Bank Syari’ah dalam Penyaluran Dana...
Siddiqi,  M.  N.  (1981). Muslim  Economic  Thinking:  a  Survey  of Contemporary Literature. Jeddah: The Islamic Foundation.
Sudarsono. (1992). Kamus Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Suharni.  (2003).  “Analisis  Pengembangan  Usaha  Mikro  Melalui Kredit  Bank  dengan  Sistem  Tanggung  Renteng”. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 1.
Suhendi,  H.  (2002). Fiqih  Muamalah .  cet.I,    Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada. http://pnpm-perdesaan.or.id/ http://upkgerbangemas.blogspot.com/