This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
The Influence of Gender Diversity, Independent Commissioners, Audit Committees, Institutional Ownership, and Profit Management on Tax Avoidance
Rindi Laila Alawiyah 1 , Sartika Wulandari Faculty of Economics and Bussiness, Stikubank Semarang University, Indonesia
Abstract:  Tax  avoidance  is  an  effort  to  increase  tax  efficiency  legally  through  taking advantage and weaknesses in tax regulations. Management participation in the company's highest decision making can influence tax policy and the level of compliance with tax rules. This  study  was  conducted  to  determine  tax  avoidance  practices  that  are  influenced  by gender  diversity,  independent  commissioners,  audit  committees,  institutional  ownership, and earnings management. Through a quantitative approach, secondary data used in the form of annual reports from service sub-sector companies listed on the IDX in 2018-2022. By applying purposive sampling technique, there are 185 samples from 37 companies that meet the selection criteria. In this study, IBM SPSS Statistics 24 software was used as a tool to analyze data using multiple linear regression methods. The results show that gender diversity,  independent  commissioners,  and  earnings  management  show  a  negative  but insignificant  direction  of  relationship  to  tax  avoidance,  while  the  audit  committee  and institutional ownership have a significant negative direction of relationship to tax avoidance. The control variables in the form of probability and company size have a significant negative relationship direction to tax avoidance, while leverage has a significant positive relationship direction to tax avoidance.
Keywords:  Tax  Avoidance,  Gender  Diversity,  Independent  Commissioner,  Audit Committee, Institutional Ownership, Earnings Management.
Article Info: Received: January 15 th , 2024 | Revised: March 17 th , 2024 | Accepted: May 28 th , 2024 DOI: 10.35129/simak.v22i01.505
1 e-mail: rlaila0103@gmail.com (Correspondence Author)
Pengaruh Gender Diversity, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance
Rindi Laila Alawiyah, Sartika Wulandari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang, Indonesia
Abstrak:  Tax  avoidance adalah  upaya  peningkatan  efisiensi  pajak  secara  legal  melalui tindakan  mengambil  keuntungan  dan  kelemahan  dalam  regulasi  perpajakan.  Partisipasi manajemen  dalam  pengambilan  keputusan  tertinggi  perusahaan  dapat  memengaruhi kebijakan perpajakan dan tingkat kepatuhan terhadap aturan pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik tax avoidance yang dipengaruhi oleh gender diversity , komisaris independen,  komite  audit,  kepemilikan  institusional,  dan  manajemen  laba.  Melalui pendekatan  kuantitatif,  data  sekunder  yang  digunakan  berupa  laporan  tahunan  dari perusahaan sub sektor jasa yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022. Dengan menerapkan teknik purposive  sampling ,  terdapat  185  sampel  dari  37  perusahaan  yang  memenuhi kriteria  terpilih. Dalam  penelitian  ini, perangkat lunak  IBM  SPSS  Statistics 24 digunakan sebagai  alat bantu  untuk  menganalisis data dengan  menggunakan metode regresi  linier berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa gender  diversity ,  komisaris  independen, dan manajemen laba menunjukkan arah hubungan negatif tetapi tidak signifikan terhadap tax  avoidance ,  sedangkan  komite  audit    dan  kepemilikan  institusional  memiliki  arah hubungan negatif yang signifikan terhadap tax avoidance . Adapun variabel kontrol berupa probabilitas  dan  ukuran  perusahaan  memiliki  arah  hubungan  negatif  yang  signifikan terhadap tax  avoidance ,  sedangkan leverage memiliki  arah  hubungan  positif  yang signifikan terhadap tax avoidance.
Kata kunci: Tax Avoidance, Gender Diversity, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Manajemen Laba

## 1.  PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  kontributor  terbesar  terhadap  pendapatan  negara  (Leoni, 2019).  Pajak  dapat  diartikan  sebagai  kontribusi  wajib  yang  dapat  dipaksakan dengan  tujuan  untuk mengalihkan  sebagian  sumber  daya  dari  sektor  swasta  ke pemerintah  (Zain,  2008).  Beban  pajak  yang  muncul  pada  suatu  perusahaan sebagai  wajib  pajak,  merupakan  konsekuensi  keuntungan  dari  hasil  usahanya (Suryatimur et al., 2020). Namun pemungutan pajak dapat mengurangi laba yang dihasilkan  sehingga  perusahaan  melakukan  tindakan  untuk  mengurangi pembayaran  pajak.  Salah  satu  tindakan  yang  dilakukan  yaitu tax  avoidance (penghindaran pajak) (Yoshida, 2020).
Tax  avoidance adalah  upaya  memaksimalkan  efisiensi  pajak  dengan menerapkan  taktik  yang  memanfaatkan  celah  hukum  dalam  undang-undang perpajakan  oleh  wajib  pajak  yang  bertujuan  meminimalkan  beban  pajak  secara legal (Pohan, 2014). Tidak terjadi pelanggaran hukum dalam tax avoidance karena tindakan  ini  memperoleh  penghematan  pajak  melalui  perencanaan  pajak  tanpa melanggar hukum, sehingga menghindari pengenaan pajak yang lebih tinggi atau tidak terkena pajak sama sekali (Zain, 2008). Hal ini berkaitan dengan teori agensi ( agency  theory )  dari  (Jensen    Meckling,  1976)  di  mana  pihak  agen mengedepankan  keuntungan  personal  di  atas  kesejahteraan  pemegang  saham. Ketidakselarasan ini menciptakan konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham)  dan  agen  (manajer),  dikenal  sebagai agency  problem yang  berdampak pada  kinerja  perusahaan  dan  kemakmuran  pemegang  saham  (Sutrisna  et  al., 2019).  Adapun  teori  dari  (Hambrick    Mason,  1984)  yang  dikenal  sebagai  teori upper  echelon ,  disebutkan  bahwa  tindakan  strategis  perusahaan  berhubungan dengan  kepribadian  dan  karakteristik  eksekutif  yang  dapat  memengaruhi kebijakan dan keputusan perusahaan.
Menurut sebuah laporan yang berjudul "The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid- 19" oleh Tax Justice Network , memperkirakan praktik tax  avoidance di  Indonesia  mencapai  US$4,86  miliar  setiap  tahun  atau  setara dengan  Rp68,7  triliun.  Praktik  ini  melibatkan  perusahaan  multinasional  yang memindahkan  laba  ke  negara  surga  pajak  untuk  mengurangi  kewajiban  pajak mereka  (Santoso    Hidayat,  2020).  Selain  itu, Tax  Justice  Network juga menyampaikan  bahwa  PT  Bentoel Internasional  Investama terlibat  dalam  kasus tax  avoidance oleh  British  American  Tobacco  (BAT).  PT  Bentoel  mengambil hutang melalui pinjaman intra perusahaan dan membayar royalti, biaya, dan jasa ke  perusahaan  BAT  di  Inggris.  Jumlah  pinjaman  mencapai  US$164  juta  atau Rp2,25  triliun,  bunga  pinjaman  dikurangkan  dari  penghasilan  yang  dikenakan pajak di Indonesia. Meskipun praktik ini dianggap sah secara hukum, banyak yang memandang  sebagai  tindakan  yang  bertentangan  dengan  tujuan  peraturan perpajakan (Pariawan  Sintiana, 2022).
Keterlibatan perusahaan dalam tax avoidance dapat merusak reputasinya di mata  masyarakat  dan  investor.  Hal  ini  berpotensi  mengurangi  kepercayaan terhadap  perusahaan  dan  berdampak  negatif  pada  nilai  merek  serta  kinerja keuangan dalam jangka panjang. Beberapa praktik tax avoidance yang mendekati atau melanggar batas-batas legalitas dapat menghadapi risiko hukum, termasuk konsekuensi  berupa  sanksi  dari  otoritas  pajak  dan  regulator.  Keterlibatan  pihak manajemen  dalam  pengambilan  keputusan  tertinggi  perusahaan  dapat menentukan  sejauh  mana  perusahaan  mematuhi  aturan  yang  berlaku. (Mappadang,  2021)  menyebutkan  bahwa  pemisahan  kepemilikan  dan pengendalian yang sering terjadi dalam struktur perusahaan, dapat menciptakan potensi konflik agensi antara manajer dan pemegang saham. Manajer cenderung bersikap  oportunistik,  yang  artinya  mereka  memiliki  kecenderungan  untuk memanfaatkan peluang yang muncul dengan maksud untuk keuntungan pribadi, meskipun  tindakan  tersebut  merugikan  bagi  pemegang  saham  (Sandy Lukviarman, 2015).
Mekanisme  pengawasan  dalam corporate  governance (tata  kelola perusahaan) dapat menjadi solusi untuk meredam konflik kepentingan yang terjadi (Mappadang, 2021). Jika corporate governance dalam suatu perusahaan tertata dengan  baik,  dampaknya  akan terlihat  secara  langsung  pada tingkat  kepatuhan perusahaan  terhadap  kewajiban  perpajakannya  (Sartori,  2008).  Proksi  yang digunakan  untuk  mewakili corporate  governance adalah gender  diversity, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional.
Gender  diversity merujuk  pada  keberagaman  gender  di  dalam  jajaran eksekutif di suatu perusahaan. (Oyenike et al., 2016) menyebutkan perilaku agresif dalam perpajakan dapat dikurangi melalui kehadiran perempuan di dewan direksi di perusahaan. Dewan direksi perempuan memberi manfaat yang positif melalui pengambilan  keputusan  dan  kebijakan  perusahaan  yang  dapat  mengurangi praktik tax  avoidance .  Sebelum  mengambil  keputusan,  perempuan  cenderung mempertimbangkan  kembali  dan  melakukan  tinjauan  risiko  secara  menyeluruh (Anggraeni    Kurnianto,  2020).  Penelitian  dari  (Anggraeni    Kurnianto,  2020; Boussaidi  Hamed, 2015; Francis et al., 2014) menunjukkan adanya hubungan signifikan  antara gender  diversity dengan tax  avoidance .  Sedangkan  penelitian dari  (Chandra    Cintya,  2021;  Oyenike  et  al.,  2016;  Zudana  et  al.,  2021)  tidak menemukan adanya pengaruh antara gender diversity terhadap tax avoidance . Komisaris  independen  adalah  individu  yang  menjabat  sebagai  komisaris dan  tidak  memiliki  ikatan  keluarga  atau  keterkaitan  bisnis  di  suatu  perusahaan (Fuady,  2017).  Untuk  memastikan  bahwa  pengelolaan  perusahaan  beroperasi tanpa melanggar hukum dan peraturan yang berlaku menjadi salah satu tugas dari komisaris  independen  (Fauzan  et  al.,  2021).  Fungsi  pengawasan  juga  menjadi tanggung  jawab  komisaris  independen  sehingga  kewenangan  manajemen perusahaan menjadi terbatas dan tidak dapat dengan bebas mencari keuntungan personal  (Merslythalia    Lasmana,  2017).  Dengan  demikian  keputusan  dari komisaris independen haruslah netral dan sesuai dengan aturan. Penelitian dari (Mappadang,  2021;  Sandy    Lukviarman,  2015;  Subagiastra  et  al.,  2016; Suryatimur  et  al.,  2020)  menunjukkan  adanya  hubungan  signifikan  antara komisaris independen dengan tax avoidance . Sedangkan penelitian dari (Chandra Cintya, 2021; Kurniasih et al., 2016; Merslythalia  Lasmana, 2017; Turyatini, 2017) tidak menemukan adanya hubungan antara komisaris independen dengan tax avoidance .
Komite  Audit  merupakan  entitas  perusahaan  yang  berperan  dalam membantu  dewan  komisaris  untuk  melakukan  pengawasan  terkait  dengan pengendalian internal dan eksternal terhadap implementasi corporate governance (Apriliyana    Suryarini,  2018).  Keberadaan  komite  audit  dapat  memberikan perspektif  dan  evaluasi  terkait  masalah  akuntansi  dan  pengendalian  internal perusahaan (Subagiastra et al., 2016). Tanggung jawab utama dari komite audit adalah  mengawasi  kebijakan  perusahaan,  terutama  dalam  konteks  pelaporan keuangan.  Perusahaan  yang  membentuk  komite  audit  dinilai  lebih  bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangannya, karena secara aktif memantau seluruh aktivitas yang terjadi di perusahaan (Fauzan et al., 2021). Oleh karena itu, diharapkan bahwa kinerja optimal dari komite audit dapat mengurangi praktik  upaya tax  avoidance. Penelitian  dari  (Chandra    Cintya,  2021;  Sandy Lukviarman,  2015;  Sumartono    Puspasari,  2021;  Suryatimur  et  al.,  2020) menunjukkan  adanya  hubungan  signifikan  antara  komite  audit  dengan tax avoidance . Sedangkan penelitian dari (Fauzan et al., 2021; Kurniasih et al., 2016; Subagiastra et al., 2016) tidak menemukan adanya hubungan antara komite audit dengan tax avoidance .
Kepemilikan  institusional  merupakan  suatu  kondisi  di  mana  berbagai lembaga, termasuk pemerintah, perusahaan swasta, entitas domestik, atau entitas asing,  yang  memiliki  saham  di  suatu  perusahaan  (Widarjo,  2010).  Keberadaan pemilik  institusi  dalam  suatu  perusahaan  meningkatkan  pengawasan  terhadap kinerja manajemen dengan yang efektif (Merslythalia  Lasmana, 2017). Pemilik Institusi  yang  memiliki  porsi  saham  lebih  besar  dibandingkan  pemegang  saham lainnya  memiliki  kemampuan  untuk  melakukan  pengawasan  yang  lebih  kuat terhadap  kebijakan  manajemen.  Saham  mayoritas  dimiliki  pemegang  saham institusional  mampu  mengendalikan  manajemen  dengan  kebijakan  yang  lebih efektif  dan  lebih  patuh  terhadap  peraturan  yang  berlaku  (Mappadang,  2021). Penelitian dari (Fauzan et al., 2021; Mappadang, 2021; Merslythalia  Lasmana, 2017; Subagiastra et al., 2016) menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kepemilikan  institusional  dengan tax  avoidance .  Sedangkan  penelitian  dari (Chandra    Cintya,  2021;  Kurniasih  et  al.,  2016;  Sandy    Lukviarman,  2015; Turyatini,  2017)  tidak  menemukan  adanya  hubungan  antara  kepemilikan institusional dengan tax avoidance .
Salah  satu  bentuk  praktik  oportunistik  dalam tax  avoidance adalah manajemen  laba  yang  dilakukan  oleh  manajer  perusahaan  (Prismanitra Sukirman, 2021). Manajemen laba adalah upaya manajemen dalam mengurangi laba  dengan  melakukan  manipulasi  informasi  keuangan  sehingga  pendapatan yang dilaporkan minimal dan pajak yang dibayarkan dapat berkurang (Amni et al., 2023).  Berbagai  macam  strategi  diterapkan  untuk  kepentingan  penghematan pajak.  Pihak  manajemen  menyusun  laporan  keuangan  dengan  mencampurkan praktik  perencanaan  pajak  yang  dianggap  sebagai  aktivitas  legal  (MacCarthy, 2021). Penelitian dari (Amidu et al., 2019; Kurniasih et al., 2016; MacCarthy, 2021; Prismanitra  Sukirman, 2021) menunjukkan adanya hubungan signifikan antara manajemen laba dengan tax avoidance . Sedangkan penelitian dari (Carrolline et al., 2021; Imelda et al., 2022; Nurlis et al., 2021; Yoshida, 2020) tidak menemukan adanya hubungan antara manajemen laba dengan tax avoidance .
Beberapa  peneliti  sebelumnya  seperti  Widyastuti  et  al.  (2022)  dan Sumartono    Puspasari  (2021)  mengaitkan  faktor financial perusahaan  dengan tax  avoidance ,  diantaranya  yaitu  profitabilitas  dan leverage .  Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam kurun waktu  tertentu,  dengan  mempertimbangkan  tingkat  penjualan,  aset,  dan  modal saham  (Subagiastra  et  al.,  2016). Perusahaan  melakukan  upaya  pengelolaan aktiva  dan  perencanaan  pajak  sehingga  beban  pajak  dapat  diminimalkan  demi mencapai laba maksimal oleh pihak manajemen. Leverage adalah pinjaman dana atau  hutang  yang  digunakan  untuk  pembiayaan  perusahaan  (Sumartono Puspasari,  2021).  Perusahaan  yang  memiliki  hutang  mendapatkan  konsekuensi membayar  bunganya  sehingga  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  peluang pengurangan pembayaran pajak.
Fauzan et al. (2019), Merslythalia  Lasmana (2017), dan Turyatini (2017) dalam penelitiannya juga mengaitkan ukuran perusahaan dengan tax avoidance . Ukuran  perusahaan  merupakan  skala  besar  kecilnya  perusahaan  yang  dapat dilihat dari pengelolaan total aktiva, rata-rata tingkat penjualan, nilai pasar saham dan  jumlah  penjualan  (Fauzan  et  al.,  2019).  Perusahaan  yang  memiliki  ukuran besar  mengandalkan  sumber  daya  yang  dimiliki  dibandingkan  menggunakan pembiayaan  dari  hutang  dan  lebih  agresif  terhadap tax  avoidance dari  pada perusahaan  yang  ukurannya  kecil.  Dengan  sumber  daya  yang  besar  pula perusahaan memanfaatkan celah pada transaksi yang semakin kompleks dalam menekan pembayaran pajak.
Terkait  adanya  inkonsistensi  yang  terjadi  pada  penelitian  terdahulu,  maka penelitian ini dibuat untuk menguji kembali mengenai pengaruh gender diversity, komisaris  independen,  komite  audit,  kepemilikan  institusional,  dan  manajemen laba  terhadap tax  avoidance. Adapun  profitabilitas, leverage, dan  ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dalam  hasil  penelitian.  Melalui  pendekatan  empiris,  penelitian  ini  dibuat  untuk memberikan  wawasan  yang  lebih  luas  tentang  bagaimana  variabel-variabel tersebut berkontribusi terhadap intensitas perilaku tax avoidance .

## 2.  TINJAUAN LITERATUR

## Agency Theory
Teori  agensi  ( agency  theory )  melibatkan  perjanjian  kontraktual  antara  satu pihak atau lebih,  yang disebut  prinsipal dengan individu lain sebagai agen yang menciptakan hubungan di mana prinsipal mengandalkan agen untuk menjalankan kewenangan  dan  tanggung  jawab  terkait  pengambilan  keputusan  (Jensen Meckling,  1976).  Ketika  seorang  prinsipal  menyerahkan  tanggung  jawabnya kepada seorang agen, konflik agensi ( agency problem ) muncul karena tujuan agen seringkali  berbeda  dengan  prinsipal.  Manajer  yang  mewakili  agen  berusaha meningkatkan  keuntungan  pribadinya  melalui  keputusan  yang  diambil  dan  tidak selalu berorientasi pada maksimalisasi nilai perusahaan (Susilawati, 2007).
Tindakan manajerial yang mementingkan diri sendiri dapat berdampak buruk pada  pemilik  perusahaan  dengan  membahayakan  stabilitas  keuangan  dan pertumbuhan  jangka  panjang,  sehingga  berpotensi  menimbulkan  kerugian. Pemegang  saham  juga  dapat  menghadapi  konsekuensi  buruk,  yaitu  penurunan nilai saham  dan berkurangnya hasil investasi. Selain itu,  keputusan manajemen yang mengabaikan kepentingan publik dapat berdampak buruk bagi pemerintah dan  masyarakat  yang  memungkinkan  berkurangnya  pendapatan  pajak  atau penerapan kebijakan yang berdampak negatif terhadap pembangunan nasional.
Dalam  situasi  ini,  peran  pemantauan  dan  pengawasan  oleh  prinsipal  sangat penting untuk membantu mengatasi risiko konflik kepentingan dan meminimalkan potensi kerugian bagi prinsipal (Mappadang, 2021).

## Upper Echelon Theory
Teori upper  echelon dari  (Hambrick    Mason,  1984)  disebutkan  bahwa tindakan  strategis  perusahaan  ditentukan  oleh  karakter  eksekutif  yang  akhirnya akan  mempengaruhi  hasil  keputusan  perusahaan.  Karakter  eksekutif  tercermin dalam  pengelolaan,  kepemimpinan,  dan  pengambilan  keputusan  terhadap  hasil dan  arah  keseluruhan  organisasi  (Costa  et  al.,  2018).  Karakteristik  individu pemimpin yang dilihat dari pengalaman pribadi, gender, dan ilmu pendidikan yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan strategis (Esemere, 2023).
Kebijakan  perpajakan,  termasuk tax  avoidance ,  dapat  tercermin  dari preferensi  dan  kecenderungan  manajemen  tingkat  puncak  tergantung  pada pengalaman,  pemahaman  risiko,  dan  pandangan  mereka  terhadap  pajak (Oktaviani et al., 2022). Para eksekutif yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani  skenario  perpajakan  tertentu  mungkin  cenderung  mengadopsi kebijakan yang selaras dengan pengetahuan dan pengalaman mereka. Tindakan tax avoidance sering kali melibatkan pengambilan risiko dalam menginterpretasikan  dan  menerapkan  ketentuan  pajak  untuk  meminimalkan kewajiban  perpajakan.  Manajemen  yang  cenderung  mengambil  risiko  mungkin menunjukkan  keterbukaan  yang  lebih  besar  terhadap  strategi  perpajakan  yang agresif.  Sudut  pandang  manajerial  terhadap  perpajakan  dapat  mencerminkan preferensi dan kecenderungan mereka terhadap kebijakan perpajakan, termasuk tax avoidance .

## Tax Avoidance
Tax  avoidance merupakan  perencanaan  pajak  dengan  melibatkan  berbagai macam strategi yang diterapkan oleh wajib pajak. Tax avoidance dapat diartikan sebagai  strategi  pengelolaan  keuntungan  perusahaan  untuk  meminimalkan kewajiban  pajaknya  secara  legal    dan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perpajakan  (Carrolline  et  al.,  2021).  Strategi tax  avoidance melibatkan pemanfaatan  kelemahan  atau  celah  dalam  undang-undang  perpajakan  untuk meminimalkan beban pajak (Widyastuti et al., 2022). Meskipun tindakan tersebut sah  secara  hukum,  perusahaan  perlu  memperhatikan  keseimbangan  antara mengoptimalkan  kewajiban  pajak  dengan  mempertahankan  reputasi  yang  baik, meminimalkan risiko hukum, dan mematuhi standar etika yang tinggi.

## Corporate Governance
Corporate governance merujuk pada seperangkat peraturan, kebiasaan, dan prosedur  dalam  struktur  perusahaan  (Chen,  2023).  Untuk  mencapai  tujuan perusahaan, kerangka kerja yang dikenal sebagai corporate governance mengatur peran  pemegang  saham,  direksi,  komisaris,  dan manajer.  Struktur  ini  dirancang untuk  mendorong  kinerja  yang  kompetitif  (Subagiastra  et  al.,  2016). Corporate governance berfungsi  untuk  menjaga  kesehatan  pengelolaan  perusahaan (Prakoso et al., 2016). Peran dari corporate governance adalah untuk mendorong efisiensi  pengelolaan  sumber  daya  dan  akuntabilitas  serta  fokus  dalam menciptakan  keseimbangan  antara  individu,  perusahaan,  dan  masyarakat (Widyastuti et al., 2022).

## Gender Diversity
Gender  diversity merujuk  pada  keberagaman  gender  dalam  kepemimpinan perusahaan  (Chandra    Cintya,  2021).  Keberagaman  gender  membawa perbedaan  karakter  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Karakteristik  laki-laki  yang lebih  berani  mengambil  risiko  daripada  perempuan  dapat  berpengaruh  pada keputusan dan hasil keuangan perusahaan (Oyenike et al., 2016). Menurut teori upper echelon , dalam membuat strategi tertentu, perempuan diyakini memiliki cara berpikir, nilai, dan pandangan yang berbeda terhadap kondisi bisnis perusahaan dibandingkan dengan laki- laki, yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, biologis, sosial,  dan  budaya  (Putra,  2021).  Menghubungkan  karakter-  karakter  tersebut dengan  praktik tax  avoidance ,  menunjukkan  bahwa  perempuan  cenderung melakukan analisis yang lebih mendalam sebelum terlibat atau menerima tindakan tax  avoidance ,  termasuk  dalam  mengevaluasi  biaya  dan  manfaat  dari  kegiatan tersebut  (Zudana  et  al.,  2021).  Hal  ini  mencerminkan  bahwa  perempuan cenderung  menunjukkan  pertimbangan  yang  lebih  matang  sebelum  membuat keputusan terkait pajak di perusahaan. Penelitian dari (Francis et al., 2014) dan (Anggraeni  Kurnianto, 2020) memberikan hasil signifikan negatif dari hubungan gender diversity terhadap tax avoidance . Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: H1 : Pengaruh signifikan negatif antara gender diversity dengan tax avoidance .

## Komisaris Independen
Komisaris independen yang memiliki pengalaman di bidang pasar modal dan memahami  peraturan  perundang-undangan,  dipilih  dan  diangkat  oleh  Rapat Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  untuk  menjadi  bagian  dari  dewan  komisaris perusahaan  (Sandy    Lukviarman,  2015).  Komisaris  independen  dianggap memiliki  kemampuan  bertindak  secara  independensi  tanpa  terhubung  dengan manajemen,  dewan  komisaris,  pemegang  saham,  atau  hubungan  lainnya (Merslythalia    Lasmana,  2017).  Sebagai  bagian  dari corporate  governance , komisaris  independen  melaksanakan  fungsi  pengawasan  terhadap  pengelolaan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan (Widyastuti et al., 2022). Konflik agensi  terjadi  ketika  komisaris  independen  mengutamakan  kepatuhan  dan pengurangan  risiko,  sedangkan  manajemen  perusahaan  lebih  fokus  pada pencapaian laba yang maksimal. Proporsi komisaris independen yang tinggi dapat meningkatkan  pengendalian  dan  pengawasan  dalam  memastikan  bahwa perusahaan mengambil langkah-langkah untuk mengelola risiko tersebut secara efektif. Penelitian dari (Mappadang, 2021; Sandy  Lukviarman, 2015; Suryatimur et  al.,  2020)  memberikan  hasil  signifikan  negatif  dari  hubungan  komisaris independen terhadap tax avoidance . Berdasarkan pembahasan di atas, hipotesis yang terbentuk adalah sebagai berikut:
H2:  Pengaruh  signifikan  negatif  antara  komisaris  independen  dengan tax avoidance .

## Komite Audit
Komite  audit  dapat  menjaga  dan  memperkuat  kepercayaan  masyarakat terhadap  kualitas  dan  keandalan  informasi  akuntansi  yang  disajikan  oleh perusahaan (Kurnianingsih  Supomo, 1999). Komite audit memiliki pemahaman pada bidang akuntansi dan prinsip-prinsip pengawasan internal untuk menjamin keandalan informasi keuangan perusahaan (Sandy  Lukviarman, 2015). Tugas komite audit adalah untuk mengawasi dan mengurangi potensi risiko kecurangan dalam  proses  penyusunan  laporan  keuangan  (Suryatimur  et  al.,  2020).  Konflik agensi terjadi ketika keahlian yang dimiliki oleh komite audit dapat mengidentifikasi upaya tax avoidance yang diterapkan oleh manajemen perusahaan (Apriliyana Suryarini,  2018).  Secara  efektif,  komite  audit  diharapkan  dapat  memberikan konsultasi  dan  penyuluhan  kepada  manajemen  perusahaan  tentang  praktik- praktik terbaik dalam pengelolaan pajak. Penelitian dari (Chandra  Cintya, 2021; Sandy  Lukviarman, 2015; Suryatimur et al., 2020) memberikan hasil signifikan negatif  dari  hubungan  komite  audit  terhadap tax  avoidance .  Berdasarkan pembahasan di atas, hipotesis yang terbentuk adalah sebagai berikut: H3: Pengaruh komite audit yang signifikan negatif dengan tax avoidance .

## Kepemilikan Institusional
Dalam  konteks  perusahaan  seperti  lembaga  perbankan,  perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan entitas institusional lainnya, ungkapan yang digunakan  untuk  menggambarkan  kepemilikan  saham  dikenal  sebagai kepemilikan  institusional.  (Siahaan,  2017).  Kepemilikan  institusional  menjadi pemilik  saham  mayoritas  dalam  suatu  perusahaan  yang  memberikan  kekuatan untuk mengendalikan kebijakan dan keputusan manajemen (Mappadang, 2021). Sebagai  pengawas  eksternal,  kepemilikan  institusional  memantau  dan mengevaluasi kinerja perusahaan (Subagiastra et al., 2016). Keberadaan investor institusi  memiliki  potensi  untuk  mengurangi  perilaku  oportunis  seorang  manajer yang  mengutamakan  kepentingan  pribadinya,  sehingga  dapat  menimbulkan konflik  agensi  (Apriliyana    Suryarini,  2018).  Investor-investor  institusional  yang aktif  dan  terlibat  dapat  mengambil  tindakan  untuk  memastikan  bahwa  praktik perusahaan  sesuai  dengan  kepentingan  jangka  panjang  pemegang  saham. Penelitian  dari  (Subagiastra  et  al.,  2016)  dan  (Mappadang,  2021)  memberikan hasil  signifikan  negatif  dari  hubungan  kepemilikan  institusional  terhadap tax avoidance .  Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  hipotesis  yang  terbentuk  adalah sebagai berikut:
H4:  Pengaruh  signifikan  negatif  antara  kepemilikan  institusional  dengan tax avoidance

## Manajemen Laba
Manajemen laba melibatkan manipulasi informasi  keuangan yang disengaja untuk  menciptakan  persepsi  yang  berbeda  terhadap  kinerja  keuangan  suatu perusahaan yang diukur berdasarkan pendapatan (Amidu et al., 2019). Keinginan untuk  menghindari  pembayaran  pajak  menjadi  salah  satu  motivasi  yang mendorong  manajer  melakukan  manajemen  laba  sebagai  aktivitas  oportunistik (Prismanitra    Sukirman,  2021).  Manajemen  perusahaan  berusaha  mengurangi beban  pajak  dengan  menerapkan  manajemen  laba,  yang  berlawanan  dengan keinginan  pemegang  saham  untuk  memastikan  bahwa  perusahaan  bertindak dengan  integritas  dan  patuh  dalam  pembayaran  pajaknya.  Hal  ini  menegaskan pentingnya  transparansi,  akuntabilitas,  dan  tanggung  jawab  dalam  hubungan antara  perusahaan  dan  pemegang  saham  (Nurlis  et  al.,  2021).  Semakin  tinggi tingkat manajemen laba yang dilakukan, upaya tax avoidance semakin meningkat. Penelitian  dari  (Amidu  et  al.,  2019;  Kurniasih  et  al.,  2016;  MacCarthy,  2021; Prismanitra  Sukirman, 2021) memberikan hasil signifikan positif dari hubungan manajemen  laba  terhadap tax  avoidance .  Berdasarkan  pembahasan  di  atas, hipotesis yang terbentuk adalah sebagai berikut: H5 : Pengaruh signifikan positif antara manajemen laba dengan tax avoidance .

## Kerangka Pemikiran
Variabel  dalam  penelitian  mencakup  variabel  independen  yang  terdiri  dari gender  diversity ,  komisaris  independen,  komite  audit,  kepemilikan  institusional, dan  manajemen  laba,  sedangkan  variabel  dependennya  adalah tax  avoidance . Variabel  kontrol  termasuk  profitabilitas, leverage ,  dan  ukuran  perusahaan  juga dimasukkan  dalam  penelitian  ini.  Keterikatan  antar  variabel  tersebut  dapat digambarkan dalam kerangka sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## 3.  METODE PENELITIAN
Pemanfaatan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan laporan tahunan sebagai data sekunder merupakan komponen dasar dalam penelitian ini. Situs BEI di  www.idx.co.id  menjadi  sumber  informasi  utama  bagi  perusahaan  sektor  jasa yang terdaftar secara resmi dari tahun 2018 hingga 2022 yang mewakili populasi dari penelitian ini. Purposive sampling merupakan strategi yang digunakan dalam proses  pemilihan  sampel  penelitian  ini  dengan  tujuan  memenuhi  kriteria  yang diinginkan  peneliti.  Kriteria  yang  ditetapkan  termasuk:  (1)  Perusahaan  yang menerbitkan  laporan  keuangan  periode  2018 –2022;  (2)  Perusahaan  yang memenuhi kriteria gender diversity pada periode yang sama; dan (3) Perusahaan dengan laba positif pada periode yang sama. Alat bantu IBM SPSS Statistics 24 akan digunakan untuk memproses dan menganalisis data yang dikumpulkan.

## Pengukuran Variabel Penelitian Variabel Dependen
Alat  ukur  yang  mewakili tax  avoidance adalah effectif  tax  ratio (ETR). Penerapan ETR diyakini secara konsisten mencerminkan variasi antara laba buku dan  laba  fiskal,  yang  seringkali  menjadi  indikator  adanya  praktik tax  avoidance (Sandy  Lukviarman, 2015). Sejalan dengan (Chandra  Cintya, 2021; Fauzan et al.,  2021;  Kurniasih  et  al.,  2016;  Sandy    Lukviarman,  2015),  pengukuran tax avoidance menggunakan ETR dirumuskan sebagai berikut:
𝐸𝑇𝑅  = 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

## Variabel Independen
Gender Diversity Gender diversity diukur menggunakan persentase perempuan yang menjabat sebagai  dewan  direksi  di  perusahaan  (Chandra    Cintya,  2021).  Pengukuran gender diversity dirumuskan:
𝐺𝐷  = 𝛴 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝛴 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖

## Komisaris Independen
Penilaian terhadap komisaris
independen bergantung pada proporsionalitasnya  terhadap  seluruh  anggota  dewan  komisaris  yang  dapat meningkatkan  efektifitas  aktifitas  monitoring  dalam  suatu  perusahaan  (Sandy Lukviarman,  2015).  Pengukuran  komisaris  independen  menurut  (Chandra Cintya,  2021;  Fauzan  et  al.,  2021;  Merslythalia    Lasmana,  2017)  dirumuskan sebagai berikut:

## 𝐾𝐼𝐷  = 𝛴 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

## 𝛴 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠

## Komite Audit
Pengukuran  yang  digunakan  pada  komite  audit  yaitu  menjumlah  seluruh anggota komite audit dalam perusahaan, seperti yang dijelaskan oleh (Chandra Cintya,  2021;  Fauzan  et  al.,  2021;  Kurniasih  et  al.,  2016;  Sandy    Lukviarman, 2015; Sumartono  Puspasari, 2021) dengan rumus sebagai berikut:
𝐾𝐴 = 𝛴 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡

## Kepemilikan institusional
Proporsi  pemilik  saham  perusahaan  yang  dipegang  oleh  investor  institusi berfungsi  sebagai  pengukuran  kepemilikan  institusional  (Sandy    Lukviarman, 2015).  Pengukuran  kepemilikan  institusional  menurut  (Apriliyana    Suryarini, 2018; Chandra  Cintya, 2021; Fauzan et al., 2021; Sandy  Lukviarman, 2015) dirumuskan sebagai berikut:

## 𝐾𝐼  = 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟

## Manajemen Laba
Manajemen  laba  diukur  menggunakan discretionary  accruals (DA)  model modifikasi  Jones  (1991)  yang  terbukti  lebih  efektif  dalam  mendeteksi  praktik manajemen laba (Kurniasih et al., 2016). Sejalan dengan (Kurniasih et al., 2016; MacCarthy, 2021; Nurlis et al., 2021), pengukuran manajemen laba menggunakan DA dirumuskan sebagai berikut:

## 𝐷𝐴𝑖𝑡 = 𝑇𝐴𝐶𝑖𝑡
𝐴𝑖𝑡 − 1 − 𝑁𝐷𝐴𝑡 Keterangan: A it-1 : Total asset perusahaan i tahun t-1 DA it : Discretionary accrual perusahaan i tahun t NDA it : Nondiscretionary accrual perusahaan i tahun t TAC it : Total Accruals perusahaan i tahun t
Variabel Kontrol Profitabilitas Return on asset (ROA) adalah statistik profitabilitas yang dapat memberikan pengukuran memadai terhadap efektivitas perusahaan dalam menghitung tingkat profitabilitas  (Fauzan  et  al.,  2019).    Pengukuran  ROA  mengikuti  penelitian  dari (Subagiastra et al., 2016) dan (Widyastuti et al., 2022) yang dirumuskan sebagai berikut:

## 𝑅𝑂𝐴  = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡

## Leverage
Proksi debt to equity ratio (DER) adalah metrik yang digunakan untuk menilai jumlah  keseluruhan  hutang  relatif  terhadap  ekuitas  yang  biasa  digunakan  untuk mengukur leverage dalam  membiayai  kegiatan  usaha  (Turyatini,  2017). Pengukuran leverage menggunakan DER dirumuskan:

## 𝐷𝐸𝑅  = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

## Ukuran Perusahaan
Besar  kecilnya  suatu  perusahaan  yang  menunjukkan  ukuran  perusahaan ditentukan  dengan  menggunakan  total  aset  sebagai  ukuran  (Sumartono Puspasari, 2021). Menurut (Turyatini, 2017) dan (Sumartono  Puspasari, 2021), ukuran perusahaan dirumuskan:
𝑆𝐼𝑍𝐸 = 𝐿𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡

## Teknik Analisis Data
Berdasarkan hubungan antar variabel, teknik yang digunakan adalah regresi linier  berganda  yang  harus  memenuhi  uji  asumsi  klasik  terlebih  dahulu.  Model regresi dirumuskan sebagai berikut:
ETR = α + β1GD + β2KID + β3KA + β4KI + β5DA + β6ROA + β7DER + β8SIZE+e

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation ETR 185 .00 .39 .1538 .11362 GD 185 .08 .75 .3002 .15346 KID 185 .17 .71 .4607 .11699 KA 185 3.00 8.00 3.6703 .95236 KI 185 .34 1.00 .7832 .18865 DA 185 -.26 .22 -.0105 .07393 ROA 185 .00 .19 .0354 .03519 DER 185 .01 10.72 2.7644 2.51891 SIZE 185 26.89 35.58 30.6454 2.21268 Valid N (listwise) 185 Sumber: Olah data SPSS 24, 2023
Pada  tabel  1,  menunjukkan  kumpulan  data  sebanyak  185  sampel  dari  37 organisasi sektor jasa diproses selama periode 5 tahun, mulai 2018 hingga 2022. Hasil tersebut menunjukkan sifat-sifat kumpulan data yang diperiksa melalui nilai minimum  dan  maksimum,  serta  rata-rata  dan  standar  deviasi  yang  dijelaskan sebagai berikut:
1. Tax  avoidance yang  diproksikan  oleh  rasio  ETR  memiliki  nilai  minimum sebesar  0,0003  dan  nilai  maksimum  sebesar  0,3928.  Semakin  kecil  nilai ETR,  semakin  aktif  perusahaan  dalam  melakukan  upaya tax  avoidance (Fauzan  et  al.,  2021).  Nilai  rata-rata  ETR  sebesar  0,1538  menunjukkan bahwa  sebagian  besar  perusahaan  masih  terlibat  dalam  upaya meminimalkan  pembayaran  pajak.  Nilai  standar  deviasi  dari  ETR  sebesar 0,11362.
2. Gender diversity memiliki nilai minimum sebesar 0,0833 dan nilai maksimum sebesar 0,75. Rentang niilai maksimum dan minimum dari GD menunjukkan keberagaman di antara anggota dewan direksi. Nilai rata-rata GD sebesar 0,3002  menunjukkan  bahwa  dewan  direksi  perusahaan  yang  dijadikan sampel memiliki keberagaman gender dengan tingkat  yang cukup rendah. Nilai standar deviasi dari GD sebesar 0,15346.
3.  Komisaris  independen  memiliki  nilai  minimum  sebesar  0,1667  dan  nilai maksimum  sebesar  0,7143  menunjukkan  adanya  variasi  dalam  dewan komisaris  independen  di  antara  perusahaan-perusahaan  yang  menjadi sampel.  Nilai  rata-rata  KID  sebesar  0,4607  menunjukkan  bahwa  tingkat dewan  komisaris  independen  di  antara  perusahaan-perusahaan  yang dijadikan  sampel  relatif  konsisten.    Nilai  standar  deviasi  dari  KID  sebesar 0,11699.
4.  Komite audit memiliki nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 8  menunjukkan  variasi  anggota  komite  audit  dari  perusahaan-perusahaan yang  menjadi  sampel.  Nilai  rata-rata  KA  sebesar  3,6703  menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi objek penelitian memiliki jumlah  anggota  komite  audit  setidaknya  sebanyak  3  orang.    Nilai  standar deviasi dari KA sebesar 0,95236.
5.  Kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,3383. Sementara nilai maksimumnya mencapai 100% yang menunjukkan bahwa kepemilkan saham dimiliki oleh institusi sepenuhnya. Nilai rata-rata KI sebesar 0,7832 menunjukkan  bahwa  kepemilikan  saham  sebagian  besar  dimiliki  oleh institusi. Nilai standar deviasi dari KI sebesar 0,18865.
6.  Manajemen laba memiliki nilai minimum sebesar -0,26 dan nilai maksimum sebesar  0,22.  Angka  negatif menunjukkan  upaya  untuk menurunkan  laba, sementara angka positif mencerminkan praktik manajemen laba yang lebih hati-hati  atau  dengan  kemungkinan  peningkatan  laba  secara  lebih konservatif  (Sulistyanto,  2008).  Nilai  rata-rata  KI  sebesar  -0.0105 menunjukkan  bahwa  perusahaan  yang  dijadikan  sampel  terindikasi melakukan tindakan manajemen laba dengan minimalisasi atau penurunan laba. Nilai standar deviasi dari KI sebesar 0,07393.
7.  Profitabilitas  yang  diproksikan  oleh  rasio  ROA  memiliki  nilai  minimum sebesar 0,0007 dan nilai maksimum sebesar 0,1945 dengan nilai rata-rata sebesar 0,0354 dan standar deviasi sebesar 0,03519.
8. Leverage yang diproksikan oleh rasio DER memiliki nilai minimum sebesar 0,0103 dan nilai maksimum sebesar 10,7230 dengan nilai rata-rata sebesar 2,7644 dan standar deviasi sebesar 2,51891.
9.  Ukuran  perusahaan  memiliki  nilai  minimum  sebesar  26,8852  dan  nilai maksimum  sebesar  35,5774  dengan  nilai  rata-rata  sebesar  30,6454  dan standar deviasi sebesar 2,21268.

## Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Unstandardized Residual N 185 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation .07300254 Most Extreme Differences Absolute .063 Positive .063 Negative -.054 Test Statistic .063 Asymp. Sig. (2-tailed) .066 c
Sumber: Olah data SPSS 24, 2023 Pada tabel 2, menunjukkan hasil signifikansi 0,066  0,05 yang artinya data tersebut tersebar secara normal.

## Uji Multikolinearitas
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas
Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant) GD .868 1.152 KID .805 1.242 KA .726 1.378 KI .909 1.100 DA .964 1.037 ROA .696 1.437 DER .425 2.352 SIZE .564 1.773 Sumber: Olah data SPSS 24, 2023
Pada tabel 3, menunjukkan hasil nilai tolerance dan VIF yang telah memenuhi syarat  yaitu  masing-masing  nilainya    0,010  dan    10  yang  artinya  tidak  terjadi korelasi antar variabel, sehingga data yang digunakan bebas dari multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas

## Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Pada  gambar  2,  titik-titik  grafik  tersebar  dan  bebas  dari  pola  tertentu  yang artinya tidak ada tanda-tanda heteroskedastisitas pada data yang digunakan.

## Uji Autokorelasi

## Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .766 a .587 .568 .07464 1.894 Sumber: Olah data SPSS 24, 2023
Nilai  Du    Dw    (4-Du)  digunakan  sebagai  syarat  uji  autokorelasi,  maka diperoleh  nilai  1,8502    1,894    2,1498  yang  artinya  data  tersebut  tidak  terjadi autokorelasi.

## Uji Statistik F
Tabel 5. Hasil Uji Statistik F Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 1.395 8 .174 31.290 .000 b Residual .981 176 .006 Total 2.375 184 Sumber: Olah data SPSS 24, 2023
Pada tabel 5, menunjukkan hasil tingkat signifikansi 0,000  0,05 yang artinya model regresi yang terbentuk memiliki pengaruh signifikan secara bersamaan.

## Uji Hipotesis
Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) .597 .100 5.963 .000 GD -.012 .038 -.017 -.320 .750 KID -.097 .052 -.100 -1.846 .067 KA -.027 .007 -.227 -3.991 .000 KI -.104 .031 -.173 -3.402 .001 DA -.149 .076 -.097 -1.962 .051 ROA -.787 .187 -.244 -4.199 .000 DER .034 .003 .747 10.051 .000 SIZE -.009 .003 -.178 -2.764 .006 Sumber: Olah data SPSS 24, 2023
Model regresi yang terbentuk pada tabel 6, yaitu: ETR = 0,597 - 0,012GD – 0,097KID - 0,027KA – 0,104KI – 0,149DA - 0,787ROA + 0,034DER - 0,009SIZE + e
Pada persamaan di atas menunjukkan bahwa dengan mempertahankan nilai variabel lainnya, jika proksi GD meningkat 1%, maka ETR menurun sebesar 0,012. Sama  halnya  dengan  proksi  KID,  KA,  KI,  DA,  ROA  dan  SIZE  di  mana  jika meningkat, maka akan menurunkan nilai ETR. Sedangkan proksi DER, jika terjadi peningkatan 1%, ETR akan meningkat sebesar 0,034.

## Pembahasan Pengaruh Gender Diversity terhadap Tax Avoidance
Hasil  uji  hipotesis  pada  tabel  6  menunjukkan gender  diversity dengan  nilai koefisien  -0,012  dan  probabilitas  0,750    0,05  yang  artinya gender  diversity mempengaruhi  secara  negatif  tidak  signifikan  terhadap tax  avoidance .  Proporsi sebesar  30%  dari  rata-rata  perempuan  yang  menempati  kursi  di  dewan  direksi mencerminkan  representasi  gender  dalam  pengambilan  keputusan  perusahaan masih  rendah  (Oyenike  et  al.,  2016).  Keterbatasan  ini  juga  menunjukkan kurangnya keragaman perspektif dalam perumusan kebijakan perpajakan. Dalam teori upper  echelon ,  penelitian  ini  tidak  dapat  membuktikan  karakteristik perempuan  yang  lebih  menghindari  risiko,  mencakup  kecenderungan  untuk membuat pilihan yang lebih aman dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Tidak  adanya  pengaruh  antara gender  diversity dengan tax  avoidance ,  maka keputusan  pada  hipotesis  pertama  (H1)  ditolak.  Penelitian  ini  sejalan  dengan (Chandra  Cintya, 2021) dan (Zudana et al., 2021) yang mengindikasikan adanya pengaruh negatif tidak signifikan antara gender diversity dan tax avoidance .

## Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance
Variabel komisaris independen dengan nilai koefisien -0,097 dan probabilitas 0,067    0,05  yang  artinya  komisaris  independen  mempengaruhi  secara  negatif terhadap tax  avoidance tetapi  tidak  signifikan.  Kehadiran  komisaris  independen dalam perusahaan tidak menjamin bahwa mereka dapat efektif menekan praktik tax  avoidance ,  mengingat  adanya  berbagai  faktor  yang  memengaruhi  peran komisaris independen, seperti struktur perusahaan dan mekanisme pengawasan yang  ada  dalam  dewan  internal  perusahaan  (Merslythalia    Lasmana,  2017). Dalam  teori  agensi,  penelitian  ini  tidak  dapat  menunjukkan  bahwa  komisaris independen  dapat  mengurangi tax  avoidance dengan  menekankan  pada kepatuhan  dan  pengurangan  risiko.  Tidak  adanya  pengaruh  antara  komisaris independen dengan tax avoidance menyebabkan ditolaknya hipotesis kedua (H2). Temuan  ini  sejalan  dengan  (Chandra    Cintya,  2021;  Kurniasih  et  al.,  2016; Turyatini,  2017)  yang  mengungkapkan  adanya  hubungan  negatif  yang  tidak signifikan dari komisaris independen dengan tax avoidance .

## Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance
Variabel komite audit dengan nilai koefisien -0,027 dan probabilitas 0,000 0,05 yang artinya komite audit mempengaruhi secara signifikan negatif terhadap tax avoidance . Kehadiran komite audit dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak melalui fungsi utama komite audit yaitu memberikan masukan dan pandangan  terkait  kebijakan  keuangan  perusahaan,  termasuk  aspek  kebijakan perpajakan (Suryatimur et al., 2020). Oleh karena itu, peran komite audit sangat signifikan  dalam  menentukan  tingkat tax  avoidance .  Secara  spesifik,  semakin banyak  anggota  yang  ada  dalam  komite  audit,  semakin  rendah  kemungkinan terjadinya tax avoidance . Sebaliknya, jika jumlah anggota komite audit berkurang atau  sedikit,  maka  tingkat tax  avoidance cenderung  meningkat.  Dalam  teori agensi, penelitian ini memberikan bukti bahwa komite audit memiliki kemampuan untuk  mendeteksi  upaya  manajemen  perusahaan  pada tax  avoidance. Adanya pengaruh  antara  komite  audit  dengan tax  avoidance menyebabkan  diterimanya hipotesis ketiga (H3). Temuan ini sejalan dengan (Chandra  Cintya, 2021; Sandy Lukviarman, 2015; Suryatimur et al., 2020) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan dari komite audit dan tax avoidance .

## Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance
Variabel  kepemilikan  institusional  dengan  nilai  koefisien  -0,104  dan probabilitas  0,001    0,05  yang  artinya  kepemilikan  institusional  mempengaruhi secara negatif signifikan terhadap tax avoidance . Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin rendah tingkat tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa investor institusional  cenderung  mendorong  perusahaan  untuk  mengadopsi  praktik perpajakan  yang  lebih  transparan  dan  konservatif,  sehingga  mengurangi kemungkinan  perusahaan  menggunakan  strategi  perpajakan  agresif  untuk menghindari  pajak.  Dalam  teori  agensi,  penelitian  ini  memberikan  bukti  bahwa kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mendorong manajemen  perusahaan  untuk  mematuhi  peraturan  perundang-undangan perpajakan.  Adanya  pengaruh  antara  kepemilikan  institusional  dengan tax avoidance menyebabkan  diterimanya  hipotesis  keempat  (H4).  Temuan  ini konsisten  dengan  hasil  penelitian  (Mappadang,  2021)  dan  (Subagiastra  et  al., 2016)  yang  menunjukkan  adanya  hasil  negatif  signifikan  dari  kepemilikan institusional dan tax avoidance .

## Pengaruh Manajemen Laba terhadap Tax Avoidance
Variabel manajemen laba dengan nilai koefisien -0,149 dan probabilitas 0,051 0,05 yang artinya manajemen laba mempengaruhi secara negatif tidak signifikan terhadap tax avoidance . Perusahaan cenderung lebih menggunakan pengelolaan laba  untuk  mencapai  tujuan  akuntansi,  terutama  dalam  meningkatkan  laba, daripada menganggap manajemen laba sebagai strategi utama untuk tujuan tax avoidance (Imelda  et  al.,  2022).  Dalam  teori  agensi,  penelitian  ini  tidak  dapat membuktikan bahwa tindakan manajer untuk memaksimalkan keuntungan melalui penerapan manajemen laba melibatkan motivasi untuk melakukan tax avoidance . Tidak adanya pengaruh antara manajemen laba dan tax avoidance menyebabkan ditolaknya hipotesis kelima (H5). Temuan ini sejalan dengan (Nurlis et al., 2021) dan  (Yoshida,  2020)  yang  menunjukkan  hasil  negatif  tidak  signifikan  dari manajemen laba dan tax avoidance .
Pengaruh  Profitabilitas,  Leverage,  dan  Ukuran  Perusahaan  terhadap  Tax Avoidance
Hasil analisis variabel kontrol menunjukkan bahwa profitabilitas dengan nilai koefisien -0,787 dan probabilitas 0,000  0,05 yang menunjukkan arah hubungan negatif  dan  signifikan  terhadap tax  avoidance .  Hubungan  negatif  tersebut menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  profitabilitas  perusahaan,  semakin  rendah tingkat tax avoidance yang dilakukan. Perusahaan yang menghasilkan aset yang lebih  besar  memiliki  lebih  sedikit  insentif  untuk  mengadopsi  praktik  perpajakan agresif karena mereka sudah mampu memenuhi kewajiban pajak mereka secara optimal.
Temuan  ini  sejalan  dengan  (Fauzan  et  al.,  2019;  Sumartono    Puspasari, 2021;  Widyastuti  et  al.,  2022)  yang  menyebutkan  bahwa  peningkatan  ROA memotivasi  perusahaan  untuk  melakukan  efisiensi  pajak  dengan  tidak membahayakan  perusahaan  secara  jangka  panjang.  Variabel leverage dengan nilai koefisien sebesar 0,034 dan probabilitas 0,000  0,05 menunjukkan adanya hubungan  signifikan  positif  terhadap tax  avoidance .  Hasil  ini  searah  dengan (Fauzan et al., 2019; Sumartono  Puspasari, 2021; Turyatini, 2017; Widyastuti et al., 2022), menunjukkan bahwa rasio leverage yang lebih tinggi mengarah pada peningkatan  pendanaan  pihak  ketiga,  yang  berpotensi mengurangi  pembayaran pajak melalui beban bunga yang dapat dikurangkan. Variabel ukuran perusahaan dengan nilai koefisien -0,009 dan probabilitas 0,006  0,05 menunjukkan adanya hubungan signifikan negatif terhadap tax avoidance . Sama dengan pendapat dari (Turyatini, 2017) dan (Fauzan et al., 2019) yang menyebutkan bahwa perusahaan besar lebih berhati-hati dalam mengelola citra perusahaan dan mematuhi aturan pajak karena aktivitas yang semakin kompleks meningkatkan potensi pengawasan dan regulasi.

## 5.  KESIMPULAN
Hasil analisis yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa variabel corporate governance yang  diproksikan  oleh gender  diversity dan  komisaris  independen dengan tax  avoidance menunjukkan  arah  hubungan  negatif  tidak  signifikan, sedangkan  komite  audit  dan  kepemilikan  institusional  dengan tax  avoidance menunjukkan arah hubungan negatif signifikan. Variabel manajemen laba dan tax avoidance menunjukkan arah hubungan negatif tidak signifikan. Adapun variabel kontrol  berupa  profitabilitas  dan  ukuran  perusahaan  dengan tax  avoidance menunjukkan arah hubungan negatif yang signifikan, sedangkan leverage dengan tax avoidance menunjukkan arah hubungan positif signifikan.
Fungsi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  komite  audit  dan  kepemilikan institusional  dapat  membawa  pengaruh  signifikan  terhadap  perilaku  manajemen perusahaan.  Komite  audit  yang  berfokus  pada  aspek  keuangan  dan  akuntansi, serta kepemilikan institusional yang mengutamakan kepentingan jangka panjang, dapat  bekerja  sama  menciptakan  lingkungan  pengawasan  yang  mendorong manajemen  untuk  menerapkan  praktik  perpajakan  yang  lebih  konservatif  dan transparan.  Hal  ini  mengurangi  risiko  praktik  perpajakan  yang  merugikan perusahaan  dan  memengaruhi  reputasi  serta  hubungan  dengan  pemangku kepentingan.  Dengan  demikian,  perusahaan  dapat  memperkuat  tata  kelola  dan budaya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
Terdapat  beberapa  keterbatasan  yang  diidentifikasi  yaitu  sampel  dalam penelitian ini hanya pada perusahaan sub sektor jasa yang terdaftar di BEI periode 2018-2022. Kemudian perusahaan sektor tersebut yang memenuhi kriteria dalam penelitian  ini  hanya  44  perusahaan.  Pengukuran  yang  digunakan  pada tax avoidance sebagai variabel dependen, menggunakan rasio ETR, sehingga hanya dapat melihat dari satu sudut pandang.
Mempertimbangkan keterbatasan tersebut, penulis merekomendasikan agar peneliti selanjutnya memperluas ukuran sampel untuk meningkatkan signifikansi temuan  penelitian.  Selain  itu,  penggunaan  pengukuran  alternatif  lain  dari tax avoidance seperti  CETR (Cash  Effective  Tax  Rate) atau  GAAP  ETR (Generally Accepted  Accounting  Principles  Effective  Tax  Rate) dapat  memberikan  analisis yang  lebih  mendalam  karena  kedua  metode  pengukuran  tersebut  menawarkan perspektif  yang  berbeda  terkait  praktik  perpajakan  perusahaan.  Seperti  CETR, yang memberikan gambaran tentang tingkat efektif pajak perusahaan berdasarkan pembayaran pajak tunai aktual, atau GAAP ETR yang mencerminkan tingkat pajak yang  dilaporkan  dalam  laporan  keuangan  berdasarkan  prinsip  akuntansi  yang diterima  secara  umum.  Dengan  mempertimbangkan  kedua  pengukuran  ini, analisis  terhadap  praktik  perpajakan  perusahaan  dapat  lebih  terakurasi  dan menyeluruh.  Variabel  lain  terkait corporate  governance seperti  kepemilikan manajerial,  kepemilikan  keluarga,  karakteristik  eksekutif,  kualitas  audit,  dan lainnya  juga  perlu  dipertimbangkan  untuk  lebih  mengeksplorasi  pengaruh  dari corporate governance terhadap tax avoidance .

## DAFTAR PUSTAKA
Amidu,  M.,  Coffie,  W.,    Acquah,  P.  (2019).  Transfer  pricing,  earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. Journal of Financial Crime ,
26 (1), 235 –259. https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091
Amni, S., Fitrios, R.,  Silfi, A. (2023). The Influence of Thin Capitalization, Capital Intensity,  and  Earnings  Management  on  Tax  Avoidance  with  Tax  Havens Country as Moderator. International Journal of Science and Business , 109 – 122. https://doi.org/10.58970/ijsb.2059
Anggraeni, D. P.,  Kurnianto, S. (2020). The effect of board of directors’ diversity and overconfidence on tax avoidance. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 13 (8), 1127 –1141. http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4686
Apriliyana, N.,  Suryarini, T. (2018). Accounting Analysis Journal The Effect Of Corporate Governance and the Quality of CSR to Tax Avoidation. Accounting Analysis Journal , 7 (3), 159 –167. https://doi.org/10.15294/aaj.v7i3.20052
Boussaidi, A.,  Hamed, M. S. (2015). The Impact of Governance Mechanisms on Tax  Aggressiveness:  Empirical  Evidence  from Tunisian  Context. Journal  of Asian Business Strategy , 5 (1), 1 –12.
https://doi.org/10.18488/journal.1006/2015.5.1/1006.1.1.12
Carrolline, Z. R., Gunawan, A. E., Nurdiani, U., Faiza, N.,  Kohar, M. (2021). The Effect of Earning Management , Return on Asset and Debt to Equity Ratio to Tax  Avoidance  (  Empirical  Study  on  Consumer  Goods  Industry  Sector Companies  Listed  on  the  Indonesia  Stock  Exchange  Period  2015-2019  ).
Psychology and Education , 58 (3), 422 –427.
Chandra,  B.,    Cintya,  C.  (2021).  Upaya  praktik  Good  Corporate  Governance dalam penghindaran pajak di Indonesia. Jurnal Ekonomi Modernisasi , 17 (3), 232 –247. https://doi.org/10.21067/jem.v17i3.6016
Chen,  J.  (2023). Corporate  Governance:  Definition,  Principles,  Models,  and Examples . Investopedia.Com.
https://www.investopedia.com/terms/c/corporategovernance.asp
Costa,  G.  D.,  Rosa,  F.  S.  da,    Lunkes,  R.  J.  (2018).  Demographics/Job Characteristics  of  Top  Managers,  Corporate  Risk  and  Organizational Outcomes. Pontificia Universidad Católica Del Perú , 13 (25), 94 –108.
Esemere,  L.  (2023). Gender  Diversity  and  Upper  Echelons-  Case  of  Chief Administrative Secretaries in Kenya . Linkedin.Com. https://www.linkedin.com/pulse/gender-diversity-upper-echelons-case-chief- kenya-lilian-esemere
Fauzan, Arsanti, P. M. D.,  Fatchan, I. N. (2021). The effect of financial distress, good corporate gevernenace,  and institusional ownership on tax avoidance (emperical study of manafacturing companies in the consumer goods industry sector  listed  on  the  Indonesia  Stock  Exchange  for  the  2016-2019  period). JURNAL  Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia , 6 (2),  154 –165. https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/view/16126
Fauzan, F., Ayu, D. A.,  Nurharjanti, N. N. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage,  Return  on  Assets,  Company  Size,  and  Sales  Growth  on  Tax Avoidance. Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia , 4 (3),  171 –185. https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.9338
Francis,  B.  B.,  Hasan,  I.,  Wu,  Q.,    Yan,  M.  (2014).  Are  female  CFOS  less  tax aggressive?  Evidence  from  tax  aggressiveness. Journal  of  the  American Taxation Association , 36 (2), 171 –202. https://doi.org/10.2308/atax-50819
Fuady, M. (2017). Perseroan Terbatas Paradigma Baru . PT Citra Aditya Bakti.
Hambrick, D. C.,  Mason, P. A. (1984). Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers. The Academy of Management Review , 9 (2),
193 –206.
Imelda, I., Riyadi, S.,  Lestari, S. D. (2022). The Effect of Earnings Management, Profitability,  Leverage  and  Transfer  Pricing  on  Tax  Avoidance  in  the  P3 sector”  (Plantation,  Forestry  and  Mining)  Empirical  Study. International Journal of Social Service and Research , 2 (11), 1189 –1207. https://doi.org/10.46799/ijssr.v2i11.177
Jensen,  M.,    Meckling,  W.  (1976).  Theory  of  the  firm:  Managerial  behavior, agency costs, and ownership structure. The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition , 283 –303.
https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023
Kurnianingsih,  R.,    Supomo,  B.  (1999).  Peran,  Komposisi  dan  Kinerja  Komite Audit. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi , 1 (2), 149 –155.
Kurniasih,  L.,  Sulardi,    Suranta,  S.  (2016).  Earnings  Management,  Corporate Governance and Tax Avoidance: The Case in Indonesia. Advanced Science Letters , 22 (12), 4345 –4347. https://doi.org/10.1166/asl.2016.8147
Leoni,  G.  A.  A.  (2019). Pajak  Sumbang  Penerimaan  Terbesar .  Pajakku.Com. https://www.pajakku.com/read/5d9ff4a0b01c4b456747b70b/Pajak- Sumbang-Penerimaan-Terbesar
MacCarthy,  J.  (2021).  Effect  of  earnings  management  and  deferred  tax  on  tax avoidance:  Evidence  using  modified  Jones  model  algorithm. Corporate
Ownership and Control , 19 (1, special issue), 272 –287.
https://doi.org/10.22495/cocv19i1siart5
Mappadang, A. (2021). Corporate Governance and Corporate Tax Avoidance: an Interactive  Effects  (Evidence  from  Indonesia  Capital  Market). Jurnal Keuangan Dan Perbankan , 25 (1), 81 –92.
https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i1.5043
Merslythalia,  D.  R.,    Lasmana,  M.  S.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Eksekutif, Ukuran  Perusahaan,  Komisaris  Independen,  dan  Kepemilikan  Institusional Terhadap  Tax  Avoidance. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Bisnis ,  117. https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i02.p07
Nurlis, N., Fitri Indriawati,  Ariani Meiliyah. (2021). Effect of Earning Management and Corporate Social Responsibility Disclosure on Tax Avoidance with Firm Size as a moderating variable, Survey on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. International Journal of Management Studies and Social Science Research , 3 (3), 95 –103.
Oyenike,  O.,  Olayinka,  E.,    Emeni,  F.  (2016). Female  Directors  and  Tax Aggressiveness of Listed Banks in Nigeria . 293 –299.
Pariawan, A.,  Sintiana, S. (2022). Praktik Penghindaran Pajak Pada PT Bentoel Internasional Investama . Kompasiana.Com. https://www.kompasiana.com/silvani02/62d505efbb448658a8410e52/praktik -penghindaran-pajak-pada-pt-bentoel-internasional- investama?page=1page_images=1
Pohan,  C.  A.  (2014). Manajemen  Perpajakan :  Strategi  Perencanaan  Pajak Bisnis (Edisi Revisi) . PT Gramedia Pustaka Utama.
Prakoso,  Z.  A.,  Susilowati,  E.,    Mahmudah,  S.  (2016).  Mewujudkan  Good Corporate  Governance  pada  PT  Bank  oleh  Task  Force  Komite  Nasional Kebijakan Corporate Governance , Penawaran umum  atau Go Public akan memacu  direksi  perusahaan  memiliki  organ  perseroan  untuk. Diponegoro Law Journal , 5 , 1 –15.
Prismanitra,  K.,    Sukirman.  (2021).  Accounting  Analysis  Journal  The Determinants  of  Tax  Avoidance  with  Good  Corporate  Governance  as  A Moderating  Variable. Accounting  Analysis  Journal , 10 (2),  101 –107. https://doi.org/10.15294/aaj.v10i2.47342
Putra, A. A. (2021). the Effect of Ceo Characteristics on Pre-Earnings Management Profitability. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia , 18 (2),  116 –147. https://doi.org/10.21002/jaki.2021.07
Sandy, S.,  Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance:  Studi  empiris  pada  perusahaan manufaktur. Jurnal  Akuntansi Auditing Indonesia , 19 (2), 85 –98. https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1
Santoso,  Y.  I.,    Hidayat,  K.  (2020). Akibat  penghindaran  pajak,  Indonesia diperkirakan rugi Rp 68,7 triliun . Nasional.Kontan.Co.Id. https://nasional.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia- diperkirakan-rugi-rp-687-triliun
Sartori, N. (2008). Effects of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance. SSRN Electronic Journal .
Siahaan, S. B. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance dan Kualitas Kantor Akuntan  Publik  Terhadap  Integritas  Laporan  Keuangan  Studi  Kasus  Pada Perusahan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Methosika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist , 1 (1), 81 –95.
http://methosika.net/index.php/jsika/article/view/6
Subagiastra,  K.,  Arizona,  I.  P.  E.,    Mahaputra,  I.  N.  K.  A.  (2016).  Pengaruh Profitabilitas,  Kepemilikan  Keluarga,  dan  Good  Corporate  Governance terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Ilmiah Akuntansi , 1 (2), 167 –193.
https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9994
Sumartono,  S.,    Puspasari,  I.  W.  T.  (2021).  Determinan  Tax  Avoidance:  Bukti Empiris pada Perusahaan Publik di Indonesia. Jurnal Ilmiah Akuntansi , 6 (1), 136. https://doi.org/10.23887/jia.v6i1.29281
Suryatimur, K. P., Panjawa, J. L.,  Khabibah, N. A. (2020). The Effect of Company Performance and Corporate Governance on Tax Avoidance in Manufacturing Sector Companies 2016-2018. Jornada Científica de Farmacología y Salud I LAS , 28 (1), 1 –11.
Susilawati,  R.  A.  E.  (2007).  Dan  Kepemilikan  Institusional  Terhadap  Kebijakan Hutang  Perusahaan :  Sebuah  Perspektif  Agency  Theory. Jurnal  Ekonomi Modernisasi , 3 (2), 86 –102.
Sutrisna,  A.,  Rastina,  Abidin,  D.,    Syamsinar.  (2019). Akuntansi  Keperilakuan Manajerial . Deepublish.
Turyatini, T. (2017). The Analysis of Tax Avoidance Determinant on The Property and  Real  Estate  Companies. Jurnal  Dinamika  Akuntansi , 9 (2),  143 –153. https://doi.org/10.15294/jda.v9i2.10385
Widarjo, W. (2010). Pengaruh Ownership Retention , Investasi Dari Proceeds , dan Reputasi Auditor Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Manajerial dan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi . Universitas Sebelas Maret.
Widyastuti, S. M., Meutia, I.,  Candrakanta, A. B. (2022). the Effect of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance. Integrated Journal of Business and Economics , 6 (1), 13. https://doi.org/10.33019/ijbe.v6i1.391
Yoshida, D. (2020). Effect of Earnings Management, Leverage and Independent Commissioner  on  Tax  Avoidance. International  Journal  of  Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal , 2 , 198 –210.
https://doi.org/10.36713/epra2013
Zain, M. (2008). Manajemen Perpajakan (3rd ed.). Salemba Empat.
Zudana, A. E., Tarigan, C. J. A., Hutabarat, R. G. L.,  Haikal, A. (2021). Females and Tax Avoidance: Evidence from the Agency Problem Perspective. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan , 11 (3), 667 –678. https://doi.org/10.22219/jrak.v11i3.17871