## KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (KONVENSIONAL DAN ELEKTRONIK)
Indira Retno Aryatie, Oemar Moechthar, Angela Melani Widjaja
Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya
indira@fh.unair.ac.id

## Abstrak
Tanah  termasuk  menjadi  salah  satu  elemen  penting  bagi  kehidupan  masyarakat. Karena  begitu  pentingnya,  tanah  yang  merupakan  salah  satu  unsur  dari  agraria dalam  kehidupan  ketatanegaraan  Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960.  Pengaturan  ini  ditujukan  agar  dapat  menjamin  suatu kepastian  hukum,  yang  mana  tanah-tanah  tersebut  perlu  dilakukan  suatu pendaftaran  tanah  agar  memberikan  suatu  kepastian  dan  perlindungan  hukum kepada pemegang haknya, yang mana nantinya hasil akhir dari pendaftaran tersebut berupa sertipikat sebagai alat bukti yang kuat. Namun karena adanya perkembangan teknologi  yang  begitu  pesat  sekarang  ini,  maka  dalam  hal  mendaftarkan  tanah bahkan  sampai  menerbitkan sertipikat telah  dapat dilakukan  secara online/elektronik.  sehingga  dengan  adanya  pengaturan  terbaru  mengenai keberlakuan secara elektronik ini menimbulkan suatu permasalahan baru dalam hal kekuatan pembuktian antara sertipikat konvensional dengan sertipikat elektronik.
Kata Kunci: pendaftaran tanah, sertipikat elektronik, kekuatan pembuktian

## Abstract
Land  is  one  of  the  important  elements  for  social  lives.  Because  really  that important, the land which was the one of elements of the agrarian in the life of the Indonesian  constitutionality  has  been  regulated  in  Law  Number  5  of  1960.  This arrangement  is  intended  to  ensure  a  certainty  of  legal,  in  which  the  land  was necessary a land registration in order to provide such certainty and legal protection to  the  rights  holders,  their  rights  which  later  on  the  outcome  of  those  with registration certificate as  a strong evidence. However due to  the development  of technology  that  so  rapidly  now  this,  then  in  terms  of  registering  land  even  until issue  certificates  have  can  be  done  online/electronic.  So  that  with  the  latest regulation  regarding electronic acticity creates a new problem in terms of  proof power between conventional certificates and electronic certificates.
Keywords: registration of land, electronics certificate, force evidence

## PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) merupakan negara hukum
sebagaimana yang telah diamanatkan dalam  konstitusi  negara  yaitu  pada Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (selanjutnya  disebut UUD  NRI  1945),  makna  sebagai negara hukum dapat diartikan bahwa NKRI  berdasarkan  pada  kekuasaan tertinggi yang  dimiliki  tersebut mempunyai suatu kewenangan untuk menetapkan  hukum  dan  tanggung jawab  atas  pembangunan  sebuah negara. Melihat adanya perkembangan  dinamika  kehidupan
masyarakat kian lama makin berkembang  pesat  dan  meningkat, dengan hal demikian tersebut menyebabkan  kebutuhan  akan  tanah pun  sebanding  meningkat.  Bahwa dapat diartikan tanah termasuk menjadi  salah  satu  komponen  atau elemen  penting  bagi  kehidupan masyarakat. 1 Maka  sebagai  negara hukum, NKRI menciptakan suatu
1 Bhim  Prakoso,  “Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  Sebagai  Dasar Perubahan  Sistem  Publikasi  Pendaftaran Tanah”, Journal  of  Private  and  Economic
pedoman  peraturan  (undang-undang) khususnya  yang  mengatur  mengenai pertanahan atau ruang lingkup agraria yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok  Agraria  (selanjutnya  disebut UUPA).
Terbentuknya  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (disebut UUPA), melihat dari bunyi Pasal 2 ayat (1) UUPA, bahwa negara  sebagai  organisasi  tertinggi kekuasaan seluruh rakyat yang menguasai hal-hal sebagaimana yang diamanatkan  oleh  Pasal  33  ayat  (3) UUD  NRI  45  namun  juga  termasuk ruang  angkasa,  maka  penguasaan negara  tersebut  dikenal  sebagai  Hak Menguasai Negara (selanjutnya disebut  HMN).  Makna  sebagaimana “ dikuasai  oleh  negara ” sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1) UUPA  bukan  memberikan  hak kepada  negara  untuk  memiliki  tanah secara  serta  merta  namun  hanya
Law, Vol.  1,  No.  1,  Mei  2021,  hal.  64  < https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPEL/artic le/download/23859/9844/  diakses  5  Juli 2021>.
sebatas untuk mengatur dan mengelola  tanah  tersebut  untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Pendaftaran  tanah  merupakan  salah satu kewenangan negara yang diberikan oleh UUPA dalam pelaksanaan HMN.
Sebagaimana  diketahui  bahwa pendaftaran  tanah  yang  diatur  dalam Pasal  19  ayat  (1)  UUPA  “ Untuk menjamin  kepastian  hukum oleh Pemerintah diadakan  pendaftaran tanah di  seluruh  wilayah  Republik Indonesia menurut ketentuan- ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ”,  bahwa dalam bunyi pasal ini terdapat adanya peraturan
pelaksana untuk pelaksanaan  pendaftaran  tanah  yang diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah sebagaimana  telah  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 24/97). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19  UUPA  jo.  Pasal  1  ayat  (1)  PP 24/97 bahwa dalam pendaftaran tanah terdapat  serangkaian  kegiatan,  yang diantaranya  meliputi  pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan
penyajian  serta  pemeliharaan  data fisik  dan  data  yuridis,  dalam  bentuk peta  dan  daftar,  dan  juga  pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang- bidang tanah yang sudah ada haknya dan  hak  milik  atas  satuan  rumah susun  serta  hak-hak  tertentu  yang membebani.
Dengan  dilakukannya  suatu pendaftaran  tanah  bagi  objek  yang belum didaftarkan dan karena ditujukannya untuk memperoleh suatu  perlindungan  dan  kepastian hukum  maka  output  yang  diberikan bagi  pemegang  hak  yang  melakukan pendaftaran terhadap objeknya tersebut berupa sertipikat, yang mana dalam  hal  ini  pula  diterbitkannya suatu sertipikat sebagai langkah akhir kegiatan  pendaftaran  tanah  dengan diberikan  surat  tanda  bukti  hak demikian,  yang  merupakan  alat pembuktian  yang  kuat  sebagaimana sesuai  yang  diatur  dalam  Pasal  19 Ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 Ayat (1) PP 24/97.
Sehingga dalam perkembangan jaman seperti sekarang ini, era digital merupakan  era  yang  mana  segala sesuatu  kegiatan  yang  mendukung kehidupan dipermudah dengan
adanya  teknologi  agar  lebih  praktis dan modern. 2 Perkembangan menuju era digital  sudah tidak dapat  dicegah lagi.  Terkait  bidang  manapun,  tak terkecuali  bidang  Pertanahan  dalam rangka mewujudkan modernisasi pelayanan  pertanahan  mulai  untuk menerapkan  pelayanan  pertanahan berbasis  elektronik,  sampai  pada menuju  dokumen  yang  dihasilkan berbentuk dokumen elektronik. Sehingga tidak memungkiri bahwasaannya  pengaturan  mengenai
pendaftaran  tanah  sampai  terbitnya sertipikat dapat diakses atau dilakukan secara online/elektronik.
Maka  sebagaimana  yang  telah diuraikan  di  atas,  dapat  dikaji  isu hukum dalam penelitian ini adalah 1). Apakah Keberlakuan Sertipikat Elektronik Mempunyai Kekuatan
Yang Sama Dengan Sertipikat Konvensional Yang Berupa Buku/Fisik Tersebut?

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  masalah  yang digunakan  dalam  penelitian  hukum ini  adalah pendekatan  perundang-
2 Ana  Silviana,  “Urgensi  Sertipikat
Tanah  Elektronik  Dalam  Sistem  Hukum
Pendaftaran Tanah Di Indonesia”,
Adminstrative  Law  &  Governance  Journal,
undangan  ( statute  approach ),  dan pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ). Beranjak dari pendekatan peraturan  perundang-undangan  yang mengandung  pasal-pasal  berkaitan dengan  rumusan  masalah  dalam penelitian ini, maka penelitian hukum ini  akan  menelaah  semua  konsep hukum  yang  ada  dalam  pasal-pasal tersebut.

## PEMBAHASAN
Pendaftaran  Tanah  Berdasarkan

## UUPA
Pendaftaran  tanah  berasal  dari bahasa Latin dengan istilah Capistrastrum , namun istilah Capistrastrum ini  kemudian  dalam bahasa  Perancis  berubah  menjadi Cadastre yang  artinya  suatu  daftar yang  menggambarkan  seluruh  persil tanah dalam suatu daerah berdasarkan pemetaan  dan  pengukuran  yang cermat.  Sedangkan  dalam  bahasa Belanda,  bahwa Cadastre yang berarti suatu register atau kapita atau unit yang diadakan untuk kepentingan pajak  tanah  Romawi,  atau  dengan makna  lain  diartikan  sebagai  teknis
Vol.  4,  No.  1,  Maret  2021,  hal.  53  < Https://Ejournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Al j/Article/View/11191  diakses    27  Agustus 2021>.
untuk suatu rekaman yang
menunjukkan luas, nilai dan kepemilikan atau pemegang hak atas suatu  tanah,  serta  apabila  mengikuti kondisi  modern  saat  ini  dapat diartikan bahwa kadaster dapat terjadi atas  peta  yang  berukuran  besar  dan daftar-daftar yang berkaitan. 3
Sedangkan  peristilahan  pendaftaran tanah menurut hukum Indonesia telah tertuang  sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  1  angka  (1)  PP  24/97 maka  dapat  dilihat  adanya  unsur- unsur  atau  beberapa  kegiatan  dalam pendaftaran tanah yaitu :
1. Bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan
oleh
Pemerintah;
2. Bahwa  kegiatan  pendaftaran
tanah  dilakukan  secara  terus menerus,  berkesinambungan dan teratur bukan hanya sekali selesai;
3. Bahwa  kegiatan  pendaftaran tanah  meliputi  pengumpulan,
3 Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria: Kajian Komprenhensif, Jakarta: Kencana Prenadamedia, hal. 13 (selanjutnya disingkat Urip Santoso I).
4 Urip Santoso, “Penyimpangan dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah”, Perspektif, Vol. XVIII, No. 2, Mei 2013, hal. 120 < http://jurnal-
pengolahan,  pembukuan,  dan penyajian  serta  pemeliharaan data  fisik  dan  data  yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, dan  juga  pemberian  surat tanda  bukti  haknya  bagi bidang-bidang  tanah  yang sudah  ada  haknya  dan  hak milik atas satuan rumah susun serta  hak-hak  tertentu  yang membebani;
4. Bahwa objek pendaftaran tanah  meliputi  bidang-bidang tanah  dan  satuan  rumah susun. 4
Diadakannya pendaftaran tanah sebagaimana sesuai yang diatur Pasal 3  PP  24/97,  dengan  melihat  tujuan pendaftaran  tanah  tersebut,  maka dapat  terlihat  bersifat rechtscadaster yang  artinya  pendaftaran  tanah  yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, bukan untuk menetapkan  wajib  pajak  atas  tanah ( fiscaalcadaster ). 5 Tetapi tidak hanya
perspektif.org/index.php/perspektif/article/vi ew/120/112 diakses 5 Juli 2021>.
5 Urip Santoso, “Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah”, Era Hukum, No. 1, 2007, hal. 680 < https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/ article/view/5502 diakses 5 Juli 2021>.
berkaitan  dengan  kepastian  hukum atau rechtscadaster melainkan  juga ditujukan  untuk  menghimpun  dan menyajikan  informasi  yang  lengkap mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis atas suatu  bidang tanah  sebagaimana hal ini selaras dengan tujuan pendaftaran  tanah  dalam  hal  tertib administrasi pertanahan. 6
Kegiatan  pendaftaran  tanah lebih  lanjut  diatur  dalam  PP  24/97 pada  Pasal  11  yang  disebutkan terdapat  2  (dua)  macam  kegiatan pendaftaran tanah yaitu :
a. Kegiatan  pendaftaran  tanah untuk  pertama  kali,  terdiri atas :
1) pendaftaran  tanah  secara sistematik; dan
2) pendaftaran  tanah  secara sporadik;
b. Kegiatan  pemeliharaan  data pendaftaran tanah, terdiri
atas :
1) Kegiatan pemeliharaan data  pendaftaraan  tanah yang terjadi atas
perubahan data yuridis;
6 Marthin Luther Lambonan, “Pendaftaran Tanah Dalam Sistem Hukum Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”, Lex Ex Societatis,
2) Kegiatan pemeliharaan data  pendaftaraan  tanah yang terjadi atas perubahan data fisik. Keberlakuan  pendaftaran  tanah di  Indonesia  pastinya  mengikuti kebijakan hukum yang telah ditentukan,  setiap  negara  tentunya menerapkan sistem pendaftaran tanah akan  berbeda  satu  dengan  lainnya, maka  yang  perlu  diketahui  bahwa sistem  pendaftaran  tanah  itu  sendiri terdapat  sistem  publikasi  positif ( registration  of  titles )  dan  sistem publikasi  negatif  ( registration  of deeds ).  Masing-masing  dari  sistem publikasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Sistem Publikasi Positif
( Registration of Titles )
Sistem  ini  dalam  pendaftaran  tanah dikenal  sebagai  sistem Torrens , bahwa  dengan  maksud apa  yang terkandung  dalam  buku  tanah  dan surat-surat  tanda  bukti  hak  yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian  yang  mutlak,  sehingga
Vol. VI, No. 8, Oktober 2018, hal. 74 < https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexets ocietatis/article/download/23287/22980 diakses 5 Juli 2021> .
pihak  ketiga  yang  bertindak  atas bukti-bukti  tersebut  mendapatkan perlindungan yang mutlak, meskipun dikemudian  hari  terbukti  bahwa keterangan yang terdapat didalamnya tidak  benar.  Mereka  yang  dirugikan akan  mendapat  kompensasi  dalam bentuk lain. 7 Dalam sistem ini, bahwa pejabat  pelaksananya  yang  bersifat aktif  dan  yang  mencari  kebenaran materiil. 8 Maka  apabila  terdapat orang yang mendaftar sebagai pemegang hak atas tanah tidak dapat diganggu  gugat  lagi  haknya  dan negara  sebagai  pendaftar  menjamin bahwa  pendaftaran  yang  dilakukan adalah benar, dan apabila telah benar maka  akan  dilakukan  penerbitan sertipikat hak atas tanah ( sertificate of title )  yang  mana  sebagai  alat  bukti pemegang  hak  atas  tanah  yang didaftarkan. Sertipikat tersebut sebagai alat bukti pemegang hak atas tanah  yang  paling  lengkap  serta
7 Urip  Santoso,  2015, Pendaftaran Dan  Peralihan  Hak  Atas  Tanah, Jakarta: Kencana Prenadamedia, hal. 263 (selanjutnya disingkat Urip Santoso II).
8 Kebenaran  materiil  berkenaan dengan substansi, apakah benar bahwa objek tanah tersebut merupakan kepunyaan pemilik yang  mendaftarkan  tanahnya.  Sehingga pejabat  pelaksana  tidak  cuma  menerima begitu  saja  keterangan  tentang  hak  ataupun status  tanah  yang  terdaftar,  tetapi  akan
bersifat  mutlak  dengan  maksud bahwa  daya  pembuktiannya  yang mutlak  tersebut  akibatnya  terhadap sertipikat  yang  dikeluarkan  negara tersebut tidak dapat diajukan gugatan, sehingga  tidak  dapat  dilakukan perubahan  terhadap  sertipikat  hak atas  tanah  tersebut  dan  tidak  dapat diganggu gugat ( indefeasible ). 9
Bahkan, negara menjamin bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat adalah benar. Namun apabila  ditemukan  adanya  kesalahan prosedur dalam pendaftarannya  yang mengakibatkan  kerugian  bagi  pihak yang  mungkin  lebih  berhak,  maka negara  memberikan  jaminan  dana kompensasi. Jaminan keamanan bagi tanah yang terdaftar ada tiga kriteria, yaitu (1) benda ( property ) atau tanah yang terdaftar ( the property register );
(2) kepemilikan atau penguasaan ( the proprietorship  register );  dan  (3)
meneliti  satu  per  satu  secara  cermat  dan mendalam.
9 Fina Ayu Safitri, Lita Tyesta ALW., Anggita  Doramia  Lumbanraja,  “Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif Dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang”, Notarius, Vol. 13, No. 2, 2020, hal. 790 < https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notari us/article/download/31167/17476,  diakses  6
Juli 2021>.
jaminan  hak-hak  yang  ada  ( the charges register ) . 10
Maka  dari  ciri-ciri  tersebut, dapat  dilihat  antara  kelebihan  dan kelemahan  dari  sistem  ini  sebagai berikut :
Kelebihan
1. Pelaksana  pendaftaran  tanah bersifat aktif dan teliti;
2. Negara sebagai pendaftar menjamin  bahwa  data  fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah adalah benar;
3. Adanya kepastian hukum bagi pemegang  sertipikat  yang bersifat mutlak;
4. Mekanisme penerbitan sertipikat dapat dengan
mudah diketahui publik. Kelemahan 1. Akibat dari pelaksana
pendaftaran  tanah  bersifat aktif,  waktu  yang  digunakan sangat lama;
10 Urip Santoso, “Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah”, Era Hukum, No. 1, 2007, hal. 13 < https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/ article/view/5502 diakses 5 Juli 2021>.
11 Fina Ayu Safitri, Lita Tyesta ALW., Anggita  Doramia  Lumbanraja,  “Akibat
2. Pemilik  hak  atas  tanah  yang sebenarnya berhak akan kehilangan haknya;
3. Keputusan  pengadilan  tidak dapat  mengubah  keadaan, karena  sertipikat  yang  telah diterbitkan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Sistem Publikasi Negatif
( Registration of Deeds )
Sistem  ini merupakan  kebalikan  dari sistem  publikasi  positif,  yang  mana ditujukan untuk melindungi pemegang  hak  yang  sebenarnya, sehingga pemegang hak tersebut akan selalu dapat menuntut kembali haknya meskipun sudah terdaftar atas nama  orang  lain.  Hal  ini  selaras sebagaimana  asas nemo  plus  juris bahwa orang tidak dapat menyerahkan atau memindahkan hak melebihi  hak  yang  ada  padanya sendiri,  oleh  karena  itu  negara  tidak menjamin  kebenaran  data  yang disajikan. 11 Apabila  dalam  sistem publikasi  positif  negara  atau  pejabat
Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif Dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang”, Notarius, Vol. 13, No. 2, 2020, hal. 790 < https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notari us/article/download/31167/17476,  diakses  6 Juli 2021>.
pelaksana  bersifat  aktif  sedangkan dalam sistem publikasi negatif negara hanya  secara  pasif  yang  mana  hanya menerima  apa  yang  dinyatakan  oleh pihak yang akan mendaftarkan tanahnya,  sehingga  setiap  saat  dapat digugat oleh pihak yang merasa lebih berhak  atas  tanah  tersebut. 12 Pada sistem ini, sertipikat merupakan tanda bukti hak yang bersifat kuat, berbeda dengan  sistem  publikasi  positif sebagai tanda bukti hak yang bersifat mutlak,  maka  makna  kuat  tersebut dapat diartikan bahwa semua keterangan yang terdapat di dalamnya mempunyai  kekuatan  hukum  dan harus  diterima  sebagai  keterangan yang benar oleh hakim, selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan menggunakan  alat  pembuktian  yang lain,  serta  negara  tidak  memberikan suatu kompensasi ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan akibat
terjadinya kesalahan pada saat register  atau  perolehan  yang  tidak
12 I  Dewa  Ayu  Widyani,  “Kepastian Hukum Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia Menurut UU RI Nomor 5  Tahun  1960  Tentang  Pokok-Pokok Agraria”, Jurnal Hukum to-ra, Vol. 1, No. 3, Desember 2015,
hal. 204 <
https://core.ac.uk/download/pdf/236430666. pdf diakses 6 Juli 2021>.
seharusnya/tidak  sah. 13 Maka  dari ciri-ciri  tersebut,  terdapat  kelebihan dan  kekurangan  dari  sistem  ini sebagai berikut :

## Kelebihan
1. Pemegang hak yang sesungguhnya terlindungi dari pihak  lain  yang  tidak  berhak atas tanahnya;
2. Tidak  ada  batas  waktu  bagi pemilik  tanah  sesungguhnya untuk  menuntut  haknya  yang telah disertipikatkan oleh pihak lain;
3. Adanya  penyelidikan  riwayat tanah sebelum penerbitan sertipikat;
4. Dalam  sistem  publikasi  ini menggunakan lembaga kedaluwarsa ( acquisitive verjaring atau
adverse possessive ).
Kelemahan
1. Tidak adanya suatu  kepastian atas keabsahan sertipikat,
13 Arifin  Rudiyanto,  Oktorialdi,  Uke Mohammad  Hussein,  dkk,  2016, Kajian Persiapan  Perubahan  Sistem  Pendaftaran Tanah  Publikasi  Positif  Di  Indonesia, Jakarta:  Bappenas  :  Direktorat  Tata  Ruang Dan Pertanahan, hal. 12.
karena  setiap  saat  dapat  atau mungkin digugat bahkan dibatalkan  jika  terbukti  tidak sah penerbitannya;
2. Peranan  negara  atau  pejabat pelaksana yang pasif demikian tidak mendukung ke arah akurasi (keakuratan) dan kebenaran data yang tercantum dalam sertipikat;
3. Mekanisme kerja pejabat pelaksana yang pasif demikian, mengakibatkan adanya  kurang  transparansi dan  kurang  dapat  dipahami masyarakat awam.
Dari  penjelasan  di  atas,  maka dapat  disajikan  perbedaan  antara sistem  publikasi  positif  dan  sistem publikasi negatif sebagai berikut :

## Sistem Publikasi Positif
1) Jenis Sistem Pendaftaran
Tanah
Hak ( Registration of Titles )
2) Sifat  Sertipikat  dan  Buku Tanah
Tanda bukti hak bersifat mutlak
3) Peran  Negara  atau  Pejabat Pelaksana
Bersifat Aktif
4) Jaminan Negara atas
Kebenaran  Data  Fisik  dan Data Yuridis
Negara  menjamin  bahwa  data fisik  dan  data  yuridis  dalam sertipikat  adalah  benar,  tidak dapat  diganggu  gugat,  serta memberikan  kepercayaan  yang mutlak pada buku tanah.

## Sistem Publikasi Negatif
1) Jenis Sistem Pendaftaran
Tanah
Akta ( Registration of Deeds )
2) Sifat  Sertipikat  dan  Buku Tanah
Tanda bukti hak bersifat kuat
3) Peran  Negara  atau  Pejabat
Pelaksana
Bersifat Pasif
4) Jaminan Negara atas
Kebenaran  Data  Fisik  dan Data Yuridis
Negara  tidak  menjamin  bahwa data fisik dan data yuridis dalam sertipikat  adalah  benar,  selama tidak  dibuktikan  dengan  alat bukti  lain.  Apabila  data  dalam sertipikat tidak benar maka dapat dilakukan perubahan berdasarkan keputusan hakim.
Apabila melihat kedua sistem publikasi  tersebut, untuk  sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut  sistem  publikasi  negatif yang  bertendensi  positif,  hal  ini sebagaimana  sesuai  yang  diatur dalam Pasal 19 UUPA jo. Pasal 32 PP 24/97.  Bahwa  sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA terdapat  kalimat  “……  sebagai alat pembuktian  yang  kuat ”  (dicetak tebal  miring  oleh  Penulis)  yang selaras  sebagaimana  diatur  Pasal  23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) UUPA, yang mana disini dimaksudkan adalah pemberian tanda bukti  hak  dari  kegiatan  pendaftaran tanah  yang  berupa  sertipikat  hanya sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat, maka  yang mana berarti  jika melihat ciri-ciri  dari  sistem  publikasi  di  atas seharusnya  masuk  ke  dalam  sistem publikasi  negatif.  Namun  ternyata dalam  pelaksanaannya  sebagaimana yang diatur PP 24/97 khususnya Pasal 32 ayat (2) beserta Penjelasan, bahwa secara eksplisit menggambarkan
bahwa  sistem  pendaftaran  tanah  di Indonesia
merupakan sistem
14 Urip Santoso II, Op.Cit , hal. 263.
publikasi  negatif  yang  bertendensi positif,  hal  ini  dapat  dibuktikan dengan adanya : 14
a. Pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti hak  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian  yang  kuat,  bukan sebagai  alat  pembuktian  yang mutlak. Ini menunjukkan bahwa  masuk  ke  dalam  ciri sistem publikasi negatif ;
b. Negara tidak menjamin kebenaran  data  fisik  dan  data yuridis  yang  tercantum  dalam sertipikat sehingga peran negara  dalam  hal  pendaftaran ini bersifat pasif. Ini menunjukkan  bahwa  masuk  ke dalam  ciri sistem  publikasi negatif ;
c. Pihak  lain  yang  dirugikan  atas diterbitkannya  sertipikat  dapat mengajukan  keberatan  kepada penyelenggara pendaftaran tanah untuk membatalkan sertipikat atau mengajukan gugatan  ke  pengadilan  agar sertipikat dinyatakan tidak sah. Ini menunjukkan bahwa masuk
ke  dalam  ciri sistem  publikasi
negatif ;
d. Sistem pendaftaran tanah
menggunakan sistem pendaftaran hak ( registration of titles ), bukan sistem
pendaftaran  akta  ( registration of  deed ).  Ini  menunjukkan bahwa  masuk  ke  dalam  ciri sistem publikasi positif ;
e. Petugas pendaftaran tanah bersifat aktif meneliti
kebenaran data fisik dan yuridis. Ini menunjukkan bahwa  masuk  ke  dalam  ciri sistem publikasi positif ;
f. Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan
jaminan  kepastian  hukum.  Ini menunjukkan  bahwa  masuk  ke dalam  ciri sistem  publikasi positif ;
g. Dasar terbentuknya UUPA
adalah  hukum  adat,  dalam hukum  adat  jika  seseorang selama sekian waktu
membiarkan  tanahnya  tidak dikerjakan,  kemudian  tanah  itu dikerjakan  orang  lain  yang memperolehnya  dengan  itikad baik,  maka  hilanglah  haknya
untuk  menuntut  kembali  tanah tersebut.  Ketentuan  pada  Pasal 27,  34  dan  40  UUPA  yang menyatakan  hapusnya  hak  atas tanah  karena  diterlantarkan. Lembaga  ini  dikenal  sebagai lembaga rechtsverwerking ,
bukan lembaga acquisitive verjaring atau adverse possession .  Ini  menunjukkan bahwa  masuk  ke  dalam  ciri sistem publikasi positif .
Memang  dalam  pengaturan UUPA  tidak  diatur  melalui  Pasal- Pasalnya secara eksplisit atau tersurat mengenai  sistem  publikasi  yang dianut  Indonesia,  hanya  saja  dari substansi yang diatur dan berdasarkan penjelasan diatas telah nampak bahwa sistem  publikasi  dalam  pendaftaran tanah adalah sistem publikasi negatif yang  mengarah  atau  bertendensi positif.
Dengan  dilakukannya  suatu pendaftaran  tanah  bagi  objek  yang belum didaftarkan dan karena ditujukannya untuk memperoleh suatu  perlindungan  dan  kepastian hukum  maka  output  yang  diberikan bagi  pemegang  hak  yang  melakukan pendaftaran terhadap objeknya
tersebut berupa sertipikat, yang mana dalam  hal  ini  pula  diterbitkannya suatu sertipikat sebagai langkah akhir kegiatan  pendaftaran  tanah  dengan diberikan  surat  tanda  bukti  hak demikian,  yang  merupakan  alat pembuktian  yang  kuat  sebagaimana sesuai  yang  diatur  dalam  Pasal  19 Ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 Ayat (1) PP 24/97.
Sertipikat  Sebagai  Hasil  Akhir ( Output ) Dari Pendaftaran Tanah
Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kegiatan pendaftaran tanah pertama kali
akan menghasilkan  suatu  output  berupa Sertipikat  yang  mana  ditujukan sebagai surat tanda bukti hak. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1  angka  (20)  PP  24/97,  sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas  tanah,  hak  pengelolaan,  tanah wakaf,  hak  milik  atas  satuan  rumah susun  dan  hak  tanggungan  yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Hal ini juga sesuai yang diatur dalam Pasal 9 PP 24/97, sehingga dari objek pendaftaran tanah ini akan dihasilkan
suatu  sertipikat,  namun  terdapat pengecualian  untuk  tanah  negara sebagaimana  yang  diatur  dalam  ayat (2) nya.
Maka  dapat  diketahui  pula karena sertipikat merupakan proses/tujuan  akhir  dari  pendaftaran tanah  dan  dengan  diterbitkannya sertipikat  akan  membawa  adanya suatu  kepastian  dan  perlindungan hukum  juga  bagi  si  pemegang  hak, karena  sertipikat  dijadikan  sebagai alat  bukti  yang  kuat  sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  32  beserta Penjelasan  PP  24/97  bahwa  di Indonesia menganut  sistem publikasi negatif yang mengarah positif, sertipikat  itu  dilindungi  selama  tidak ada yang bisa membuktikan sebaliknya,  jika  ada  yang  bisa membuktikan sebaliknya, maka sertipikatnya  akan  dibatalkan  dan dinyatakan  tidak  sah.  Sertipikat diterbitkan  oleh  Kantor  Pertanahan Kab/Kota  yang  mana  ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berkaitan  hal  ini  sesuai  dengan  PP 24/97 jo. Permen ATR 7/2019 yaitu
a) Apabila  dalam  hal  pendaftaran tanah  secara  sistematik,  maka sertipikat tersebut
ditandatangani oleh Ketua Panitia  Ajudikasi  atas  nama Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota, hal ini sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal  70  Permen  ATR  7/2019. Maka  dalam  hal  ini,  pejabat tersebut berwenang untuk menandatangani  sertipikat  Hak Milik, HGB atas Tanah Negara, Hak  Pakai  atas  Tanah  Negara, wakaf tanah Hak Milik; 15
b) Apabila dalam pendaftaran tanah  secara  sporadik  yang
sifatnya  individual/perorangan, maka sertipikat tersebut ditandatangani  oleh  Kepala Kantor  Pertanahan  Kab/Kota, hal ini sesuai sebagaimana yang diatur  dalam  Pasal  92  Permen ATR  7/2019.  Maka  dalam  hal ini, pejabat tersebut berwenang untuk menandatangani sertipikat Hak Milik, HGB atas Tanah Negara, HGB atas Tanah HPL,  Hak  Pakai  atas  Tanah Negara,  Hak  Pakai  atas  Tanah HPL,  wakaf  tanah  Hak  Milik, HGU, HMSRS, dan HT; 16
15 Urip Santoso II, Op.Cit ., hal. 262. 16 Ibid.
c) Apabila dalam pendaftaran tanah  secara  sporadik  yang sifatnya massal, maka sertipikat tersebut  ditandatangani  oleh Kepala  Seksi  Pengukuran  dan Pendaftaran  Tanah  atas  nama Kepala Kantor Pertanahan
Kab/Kota, hal ini sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 Ayat (3) Permen ATR 7/2019.  Maka  dalam  hal  ini, pejabat  tersebut  berwenang untuk menandatangani sertipikat Hak Milik atas tanah. 17
Maka  dapat  diketahui,  bahwa sertipikat  berdasarkan  Pasal  1  angka 20  PP  24/97  merupakan  surat  tanda bukti  hak  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  19  Ayat  (2)  huruf  c UUPA  untuk  hak  atas  tanah,  hak pengelolaan,  tanah  wakaf,  hak  milik atas  satuan  rumah  susun  dan  hak tanggungan yang masing-masing sudah  dibukukan  dalam  buku  tanah yang bersangkutan. Dalam pengertian tersebut, terlihat jelas bahwa terdapat objek  pendaftaran  tanah  yang  bisa diterbitkan  atau  keluarnya  sertipikat
17 Ibid.
hanya  yang  berkenaan  dengan  hak atas  tanah  (disingkat  HAT),  hak pengelolaan (HPL), tanah wakaf, hak milik  atas  satuan  rumah  susun (disingkat  HMSRS),  dan  HT,  maka hal ini pun selaras sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) PP 24/97,  namun  hal  ini  dikecualikan untuk tanah negara sebagaimana yang diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  PP 24/97.
Keberlakuan Sertipikat Elektronik Dan Sertipikat Konvensional Dalam Hal Pembuktian Pembahasan
mengenai sertipikat di atas tersebut, merupakan penerbitan  sertipikat  yang  dilakukan non-elektronik,  atau  terbilang  cara pada  umumnya  yaitu  konvensional. Dalam  perkembangan  jaman  seperti sekarang  ini,  era  digital  merupakan era  yang  mana  segala  sesuatu kegiatan yang mendukung kehidupan dipermudah dengan adanya teknologi agar  lebih  praktis  dan  modern. 18
Perkembangan  menuju  era  digital sudah  tidak  dapat  dicegah  lagi. Terkait bidang manapun, tak
18 Ana  Silviana,  “Urgensi  Sertipikat
Tanah  Elektronik  Dalam  Sistem  Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia”,
Adminstrative  Law  &  Governance  Journal,
terkecuali  bidang  Pertanahan  dalam rangka mewujudkan modernisasi pelayanan  pertanahan  mulai  untuk menerapkan  pelayanan  pertanahan berbasis  elektronik,  sampai  pada menuju  dokumen  yang  dihasilkan berbentuk dokumen elektronik.
Sehingga tidak memungkiri bahwasaannya  pengaturan  mengenai pendaftaran  tanah  sampai  terbitnya sertipikat dapat diakses atau dilakukan  secara  online/elektronik. Yang  mana  hal  ini  telah  diatur diantaranya sebagai berikut :
a. Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  11  Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik
(disingkat UU ITE);
b. Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja (UU Cipta Kerja);
c. Peraturan  Pemerintah  Nomor 18  Tahun  2021  Tentang  Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,
Vol.  4,  No.  1,  Maret  2021,  hal.  53  < Https://Ejournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Al j/Article/View/11191  diakses  27  Agustus 2021>.
Satuan  Rumah  Susun,  dan Pendaftaran Tanah;
d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata  Ruang/KBPN  Nomor  9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan  Hak  Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik; e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata  Ruang/KBPN  Nomor  1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik. Perlu diketahui sebelumnya
bahwa  sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  1  Angka  5  UU  ITE, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat  dan  prosedur  elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan,  dan/atau  menyebarkan
Informasi Elektronik. Sedangkan informasi  elektronik  sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  1  Angka  1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak
19 Dian Aries Mujiburohman, “Transformasi  Dari  Kertas  Ke  Elektronik: Telaah Yuridis Dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik”, BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan
terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI),  surat  elektronik ( electronic  mail ),  telegram,  teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,  Kode  Akses,  simbol,  atau perforasi  yang  telah  diolah  yang memiliki  arti  atau  dapat  dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Nampak dari pengertian-pengertian tersebut bahwa tidak dipungkiri perkembangan teknologi begitu mempengaruhi kegiatan masyarakat  secara progresif berkenaan dengan transaksi pasar dan layanan publik
khususnya transformasi kemajuan teknologi menggeser  sistem  pendaftaran  tanah yang  sebelumnya  merupakan  proses berbasis  analog/kertas/manual  ke elektronik. 19 Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah pun dapat dilakukan  secara  online/elektronik sebagaimana  sesuai  yang  diatur dalam Pasal 84 PP 18/2021.
Segala  kegiatan  yang  dilakukan berdasarkan  basis  online/elektronik demikian,  memang  tidak  semua
Pertanahan , Vol. 7, No. 1, Mei 2021, hal. 58 < https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/JB/article/vie w/472 diakses 21 Agustus 2021> .
kalangan  masyarakat  mampu  untuk
melakukannya, karena adanya keterbatasan  informasi,  keterbatasan
dalam hal menguasai bahkan mengoperasionalkan
teknologi, maupun  cenderung  adanya  rasa kurang percaya terhadap teknologi itu sendiri. Yang mana hal ini kaitannya tidak  jauh  dari  output  pendaftaran tanah yaitu sertipikat, sebagian besar masyarakat masih menganggap
apabila tidak memegang atau memiliki dalam bentuk
hardcopy/fisik  secara  nyata  maka dianggap  tidak  memiliki  bukti  yang kuat  sebagai  pemegang  atau  pemilik sertipikat,  atau  bisa  dikatakan  tidak dapat  dijadikan  sebagai  suatu  tanda bukti hak yang nyata secara eksistensinya.  Namun,  justru  dengan adanya  sistem  elektronik  seperti  ini akan membuat pemegang atau
pemilik sertipikat mempunyai banyak keuntungan  yang  salah  satunya meminimalisasi terjadinya pemalsuan, mencegah
adanya sertipikat  ganda,  mencegah  adanya sengketa/konflik  pertanahan,  lebih
20 Agus  Sekarmadji,  “Penyuluhan Hukum:  Sosialisasi  Pendaftaran  Tanah Secara Elektronik Demi Mewujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum”, dalam
menghemat  biaya  atau  juga  dapat meminimalisasi suatu transaksi- transaksi  yang  bersifat  illegal  akibat dilakukan oleh mafia tanah. Mengingat pelaksanaan pendaftaran tanah sampai
diterbitkannya sertipikat tersebut dilakukan  secara  elektronik,  maka dapat  diringkas  segala  prosesnya sebagai berikut : 20
1) Pendaftaran  tanah  pertama kali  untuk  tanah  yang  belum terdaftar meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan Sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, serta penyimpanan  daftar  umum dan  dokumen,  dilaksanakan melalui Sistem Elektronik;
2) kegiatan  pengumpulan  dan pengolahan  data  fisik  berupa Dokumen  Elektronik,  terdiri atas:  Gambar  Ukur,  Peta Bidang  Tanah  atau  Peta Ruang,  Surat  Ukur,  Gambar Denah  Satuan  Rumah  Susun
Pertemuan Konferensi Pengabdian Masyarakat  Tulungagung  tanggal  28  Juli 2021 .
atau  Surat  Ukur  Ruang  yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data fisik; 3) Setiap  bidang  tanah  yang sudah ditetapkan batas
batasnya  diberikan  Nomor
Identifikasi Bidang tanah (NIB);
4) Pembuktian  hak  dilakukan berdasarkan alat bukti tertulis mengenai  kepemilikan  tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran  hak  baru  dan pendaftaran  hak-hak  lama sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah;
5) Alat  bukti  tertulis  dapat
berupa:
i. Dokumen
Elektronik
yang  diterbitkan  melalui Sistem Elektronik; ii. Dokumen yang dilakukan  alih  media menjadi Dokumen Elektronik; 6) Tanah  yang  sudah  ditetapkan haknya menjadi hak atas tanah
didaftar melalui Sistem
Elektronik  dan  diterbitkan Sertipikat-el; 7) Sebagai tanda bukti kepemilikan hak kepada pemegang hak/nazhir, diberikan:
i. Sertipikat-el;
ii. Akses  atas  Sertipikat- el pada Sistem Elektronik;
8) Sertipikat-el diterbitkan untuk pertama kali dengan penomoran edisi berupa angka numerik  yang  dimulai  dari angka 1 (satu), untuk kegiatan:
i. pendaftaran tanah pertama  kali  untuk tanah  yang  belum
terdaftar;
ii. penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-el untuk tanah yang sudah
terdaftar;
iii. pendaftaran pemecahan,
penggabungan dan pemisahan; atau
iv. perubahan  data  fisik yang  mengakibatkan bertambahnya  jumlah bidang; 9) Dalam  hal  terjadi  perubahan data yuridis dan/atau data fisik terhadap  Sertipikat-el  yang diterbitkan untuk pertama kali tersebut diatas maka diterbitkan  Sertipikat-el  edisi baru dengan penomoran selanjutnya  menjadi  edisi  2 (dua) dan seterusnya;
10) Perubahan data atas
pencatatan  layanan  informasi tidak  diterbitkan  Sertipikat-el edisi baru;
11) Dalam  hal  telah  diterbitkan Sertipikat-el  edisi  baru,  maka Sertipikat-el edisi sebelumnya tidak  berlaku  dan  menjadi riwayat pendaftaran tanah; 12) Dalam  hal  terdapat  kesalahan pengisian data yang diketahui setelah  Dokumen  Elektronik berupa  Sertipikat,  suratukur, gambar  denah  satuan  rumah
21 Dian Aries Mujiburohman, “Transformasi Dari Kertas Ke Elektronik: Telaah Yuridis Dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik”, BHUMI: Jurnal Agraria dan
susun, surat ukur ruang dan/atau Dokumen Elektronik lainnya  diterbitkan,  pejabat yang berwenang wajib
melakukan  pembetulan  dan menerbitkan Sertipikat-el edisi  baru  dengan  penomoran selanjutnya. Terkait dengan layanan pertanahan  berbasis  elektronik  telah dilakukan pada empat jenis pelayanan pertanahan berbasis secara nasional: 21
a. Informasi  Zona  Nilai  Tanah (ZNT);
b. Pemeriksaan Sertipikat Tanah;
c. Surat  Informasi  Pendaftaran Tanah (SKPT); dan
d. Hak Tanggungan Elektronik.
Yang mana program-program tersebut  dilakukan  secara  bertahap termasuk dengan sertipikat-el dengan telah diterbitkannya Permen ATR/KBPN  No.  1  Tahun  2021 tentang Sertipikat Elektronik
(disingkat  Permen  ATR  1/2021).
Selain  hal-hal  yang  telah  dijabarkan diatas, sebagaimana diketahui bahwa
Pertanahan , Vol. 7, No. 1, Mei 2021, hal. 58 < https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/JB/article/vie w/472 diakses 21 Agustus 2021> .
segala sesuatu yang berbasis elektronik  cenderung  bermasalah dalam hal keamanan, oleh karena itu hal keamanan merupakan aspek yang sangat  penting  untuk  melindungi sistem  itu  sendiri,  yang  mana  begitu pentingnya  suatu  informasi  hanya dapat diakses secara terbatas, dilakukan  oleh  pihak-pihak  tertentu saja  dan  juga  harus  diamankan dengan menggunakan kode-kode sandi  yang rumit dan sulit agar tidak dapat  diakses  oleh  pihak-pihak  yang illegal/tidak  berhak,  karena  apabila informasi  tersebut  disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab akan
mengakibatkan  kerugian  bagi  si pemilik  informasi.  Dengan  begitu untuk  mencegah  hal  demikian  tidak terjadi  maka  Dirjen  Penetapan  Hak dan  Pendaftaran  Tanah  Kementerian ATR/BPN (2021), menyebutkan bahwa  keamanan  sertipikat-el  bisa
dilakukan dengan: 22
1) menerapkan standar ISO 27001;
2) menggunakan  metode enkripsi terhadap semua data, baik yang
disimpan, di transfer atau diolah oleh Sistem ATR/BPN;
3) menggunakan  Tanda  Tangan Elektronik/ digital signature , yang mana tanda tangan digital ini  menggunakan algoritma kriptografi
RSA dapat menjamin  keamanan  dokumen yang  ditandatanganinya  dalam aspek integrity,  authentication, dan non-repudiation;
4) menggunakan sertipikat elektronik  dengan  2FA  (2
factors authentication );
5) penyimpanan data digital dengan model encryption dan di backup secara  teratur  di  dalam Data Center dan DRC;
6) data pemilik tanah akan menyesuaikan dengan pendekatan  perlindungan  data pribadi  dimana  hanya  data tertentu  yang  dapat  diakses secara publik.
Berbeda  dengan  sertipikat  tanah analog diterbitkan dalam bentuk cetak kertas yang dilengkapi dengan hologram  berlogo  BPN.  Bentuk analog mudah dipalsukan dan
digandakan,  namun  berbeda  dengan bentuk  elektronik  relatif  lebih  sulit untuk  dipalsukan,  karena  ada  kode- kode tertentu dalam penggunaannya. 23 Berikut  disajikan mengenai perbedaan antara sertipikat- el dengan sertipikat analog:
Sertipikat Elektronik
1) Bentuk Sertipikat
Elektronik atau File
2) Jenis Informasi
Restriction dan Responsibility : ketentuan larangan dan kewajiban
tercantum
3) Keamanan
Hash  Cod e, QR  Code,  dan TTE
4) Tanda Tangan
Elektronik atau Digital
Signature 5) Bentuk Dokumen
Dokumen elektronik
6) Nomor  Identitas  Bidang (NIB)
Single identity: menggunakan
nomor  identifikasi  bidang;
Terdapat 14 digit, yang meliputi 2 digit kode provinsi,
2 digit kode kabupaten/kota, 9 digit  nomer  bidang,  1  kode bidang  tanah  dipermukaan, diruang  atas  tanah,  ruang bawah tanah, satuan rumahsusun  atau  hak  di  atas hak bidang permukaan, hak di atas ruang atas tanah dan hak di atas ruang bawah tanah.
7) Sifat tanah menentukan
Kode Sertipikat Permukaan bumi, yang memberikan hak untuk menggunakan  tanah  tersebut demikian pula tubuh bumi, air yang terkait dengan
penggunaan tanah tersebut
Sertipikat Analog
1) Bentuk Sertipikat
Buku atau Kertas
2) Jenis Informasi
Dicatat dalam kolom petunjuk,  penerapannya  tidak seragam  tergantung  kantor pertanahan masing-masing
3) Keamanan
Kode Blanko dan tidak menggunakan QR Code
4) Tanda Tangan
Manual
5) Bentuk Dokumen
Berbasis kertas
6) Nomor  Identitas  Bidang
(NIB)
Menggunakan banyak nomor: nomor hak, nomor surat ukur, nomor  identifikasi  bidang, nomor  peta  bidang;  Terdapat 13 digit yang meliputi 2 digit kode  provinsi,  2  digit  kode kabupaten/kota,  2  digit  kode kecamatan,    2  digit  kode desa/kelurahan, 5 digit nomer bidang
7) Sifat  tanah  menentukan
Kode Sertipikat Permukaan bumi baik
berupa daratan maupun yang  tertutup  air ,  termasuk ruang di  atas dan  di dalam tubuh  bumi ,  dalam  batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung  dengan  penggunaan dan  pemanfaatan  permukaan bumi. Sebagaimana  diketahui  bahwa  yang dimaksud Sertipikat Elekronik
berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Permen
ATR  1/2021adalah  Sertipikat  yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam  bentuk Dokumen  Elektronik . Penggunaan kata “Sertipikat
Elektronik”  ini  merujuk  pada  Pasal 147  dan  Pasal  175  poin  3  UU  Cipta Kerja yang mana berbunyi :
Pasal 147 UU Cipta Kerja
“tanda  bukti  hak  atas  tanah ……………………………………… dapat berbentuk elektronik” .
Pasal 175 Poin 3 UU Cipta Kerja “(3) Keputusan Berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama ………… bersangkutan”.
Dapat dilihat sebagaimana yang dicetak  tebal  miring  oleh  penulis, bahwa  tanda  bukti  hak  atas  tanah yang  notabenenya  adalah  sertipikat untuk  saat  ini  dapat  berbentuk elektronik dan juga memiliki kekuatan  hukum  yang  sama  dengan halnya  sertipikat  yang  berbentuk analog/fisik. Sebenarnya bukan suatu masalah  mengenai  bentuk  sertipikat itu sendiri, hal yang terpenting adalah seluruh  kegiatan  pendaftaran  tanah dengan menggunakan sistem elektronik  dalam  bentuk  dokumen elektronik  yang  dilakukan  dengan benar serta untuk keabsahan maupun
kekuatan  hukum  antara  sertipikat
analog/fisik dengan
sertipikat
elektronik  mempunyai  kedudukan yang  sejajar  atau  dengan  kata  lain sama-sama kuat.
Sehingga apabila dikaitkan dengan  daya  pembuktian  untuk sertipikat elektronik ini maka berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam  Pasal  5  Ayat  (1)  UU  ITE bahwa  segala  hal  yang  bersangkutan dengan  sistem  elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah . Sedangkan  dalam  ayat  (2)  dan  (3) menjelaskan  bahwa  sebagaimana yang tertuang pada ayat (1) merupakan suatu perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara  yang  berlaku  di  Indonesia. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan
Sistem
Elektronik sesuai  dengan  ketentuan yang  diatur  dalam  Undang-Undang ini.  Dapat  dilihat  sebagaimana  yang telah dicetak tebal miring oleh penulis dapat  diartikan  bahwa  pelaksanaan sertipikat  elektronik  sebagaimana yang  diatur  dalam  Permen  ATR 1/2021  tersebut  dapat  dijadikan sebagai  alat  bukti  hukum  yang  sah
selama memang menggunakan sistem elektronik yang diatur dalam UU ITE. Ketentuan ini juga sesuai
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6  UU  ITE  bahwa  “ Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dianggap  sah  sepanjang
informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin  keutuhannya,  dan  dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan  suatu  keadaan ”.  Data informasi    dan  dokumen  elektronik berisi  data  pemegang  hak,  data  fisik dan  data  yuridis  bidang  tanah,  atau “buku  tanah,  surat  ukur,  dan warkahnya”  merupakan  informasi yang dikecualikan karena hanya dapat diakses  dan  ditampilkan  kepada pemegang hak dan instansi pemerintah yang membutuhkannya.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Bahwa  dengan  dilakukannya suatu  pendaftaran  tanah  ditujukan untuk  memberikan  suatu  kepastian dan  perlindungan  hukum  kepada pemegang  haknya,  hal  ini  selaras dengan  tujuan  dibentuknya  UUPA. Sistem pendaftaran tanah akan berbeda  satu  dengan  lainnya,  maka
yang  perlu  diketahui  bahwa  sistem pendaftaran tanah di Indonesia terdapat  sistem  publikasi  positif ( registration  of  titles )  dan  sistem publikasi  negatif  ( registration  of deeds ).
Dengan  dilakukannya  suatu pendaftaran  tanah  bagi  objek  yang belum didaftarkan dan karena ditujukannya untuk memperoleh suatu  perlindungan  dan  kepastian hukum  maka  output  yang  diberikan bagi  pemegang  hak  yang  melakukan pendaftaran terhadap objeknya tersebut  berupa  sertipikat,  sebagai langkah  akhir  kegiatan  pendaftaran tanah  dengan  diberikan  surat  tanda bukti  hak,  dan  juga  merupakan  alat pembuktian  yang  kuat  sebagaimana sesuai  yang  diatur  dalam  Pasal  19 Ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 Ayat (1) PP 24/97.
Dalam  perkembangan  jaman seperti  sekarang  ini,  era  digital merupakan  era  yang  mana  segala sesuatu  kegiatan  yang  mendukung kehidupan dipermudah dengan adanya  teknologi  agar  lebih  praktis
24 Ana  Silviana,  “Urgensi  Sertipikat Tanah  Elektronik  Dalam  Sistem  Hukum
Pendaftaran Tanah Di Indonesia”,
Adminstrative  Law  &  Governance  Journal,
dan modern. 24
Dalam rangka mewujudkan  modernisasi  pelayanan pertanahan  mulai  untuk  menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik,  sampai  pada  menuju dokumen  yang  dihasilkan  berbentuk dokumen elektronik.
Adanya sistem elektronik seperti  ini  akan  membuat  pemegang atau  pemilik  sertipikat  mempunyai banyak keuntungan yang salah satunya  meminimalisasi  terjadinya pemalsuan, mencegah adanya sertipikat  ganda,  mencegah  adanya sengketa/konflik  pertanahan,  lebih menghemat  biaya  atau  juga  dapat meminimalisasi suatu transaksi- transaksi  yang  bersifat  illegal  akibat dilakukan oleh mafia tanah.
Saran
Dengan
melihat perkembangan jaman seperti saat ini, memang  dunia  teknologi  terlebih berbasis internet/online sangat berkembang  pesat,  tak  dipungkiri telah merajalela menembus ke bidang manapun,  tak  terkecuali  di  bidang pertanahan khususnya mengenai
Vol.  4,  No.  1,  Maret  2021,  h.  53  < Https://Ejournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Al j/Article/View/11191 diakses Pada 27
Agustus>.
pendaftaran  tanah  sampai  terbitnya suatu output yaitu berupa sertipikat.
Hanya  saja  tidak  semua kalangan  masyarakat  mampu  untuk menjangkau hal tersebut, yang dikarenakan adanya keterbatasan
informasi,  keterbatasan  dalam  hal menguasai bahkan mengoperasionalkan teknologi,
maupun  cenderung  adanya  rasa kurang percaya terhadap teknologi itu sendiri.
Maka  untuk  mengatasi  hal demikian, alangkah baiknya masyarakat  bersama  dengan  instansi terkait  yang  mengurus  hal  tersebut dapat berkerjasama untuk memberikan  penyuluhan  mengenai bagaimana  cara  penggunaan  basis internet/online
apabila ingin melakukan  serangkaian  pendaftaran tanah sampai diterbitkannya sertipikat elektronik,  memberikan  wadah  pula kepada  masyarakat  agar  masyarakat dengan  mudah  dapat  mengakses informasi  demikian dengan jelas dan mudah. Apabila instansi  yang terkait pun  sudah  memberikan  fasilitas demikian, sebaiknya juga masyarakat mampu  mengikutinya  dengan  baik agar  dapat  mengikuti  perkembangan
teknologi  yang  ada  dan  tidak  mudah untuk ditipu oleh oknum/mafia tanah. Sehingga  dengan  kesinambungan demikian, mampu menciptakan terobosan/sistem  baru  yang  dinilai lebih  mudah,  aman,  dan  cepat prosesnya

## DAFTAR BACAAN
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  Tentang  Cipta  Kerja (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2020  Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2016  Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5952);
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  Tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok
Agraria
(Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1960  Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 2043)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun  2021  Tentang  Hak Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah, Satuan  Rumah  Susun,  dan
Pendaftaran  Tanah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6630); Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran  Tanah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor
3696);
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/KBPN  Nomor  1  Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik. Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/KBPN  Nomor  9  Tahun 2019  Tentang  Pelayanan  Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik; Lambonan, Marthin Luther, “Pendaftaran  Tanah  Dalam Sistem Hukum Indonesia
Menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”, Lex Ex Societatis, Vol.  VI,  No.  8,
Oktober 2018 <
https://ejournal.unsrat.ac.id/ind ex.php/lexetsocietatis/article/do wnload/23287/22980  diakses  5 Juli 2021> . Mujiburohman, Dian Aries, “Transformasi  Dari  Kertas  Ke Elektronik: Telaah Yuridis Dan Teknis Sertipikat Tanah
Elektronik”, BHUMI:  Jurnal Agraria  dan  Pertanahan ,  Vol. 7,  No.  1,  Mei  2021  < https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/J B/article/view/472  diakses  21 Agustus 2021> .
Prakoso,  Bhim,  “Pendaftaran  Tanah
Sistematis  Lengkap  Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi  Pendaftaran  Tanah”, Journal of Private and Economic  Law, Vol.  1,  No.  1, Mei 2021 <https://jurnal.unej.ac.id/index. php/JPEL/article/download/23 859/9844/ diakses 5 Juli 2021>.
Rudiyanto,  Arifin,  Oktorialdi,  Uke Mohammad Hussein, dkk, 2016, Kajian
Persiapan
Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah  Publikasi  Positif  Di
Indonesia, Jakarta:  Bappenas  : Direktorat  Tata  Ruang  Dan Pertanahan. Safitri,  Fina Ayu, Lita Tyesta ALW.,
Anggita  Doramia  Lumbanraja, “Akibat  Hukum  Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif Dalam Pendaftaran  Tanah  Di  Kota Semarang”, Notarius, Vol.  13, No. 2, 2020 < https://ejournal.undip.ac.id/ind ex.php/notarius/article/downloa
d/31167/17476,  diakses  6  Juli
2021>.
Santoso,  Urip,  “Penyimpangan  dalam penerbitan  sertipikat  hak  atas tanah”, Perspektif, Vol.  XVIII, No. 2, Mei 2013 < http://jurnal- perspektif.org/index.php/persp ektif/article/view/120/112 diakses 5 Juli 2021>. __________,  “Sertipikat  Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah”, Era  Hukum, No.  1,  2007  < https://journal.untar.ac.id/index
.php/hukum/article/view/5502 diakses 5 Juli 2021>.
__________,  2012, Hukum  Agraria:
Kajian Komprenhensif, Jakarta:
Kencana Prenadamedia.
_________,  2015, Pendaftaran  Dan Peralihan  Hak  Atas  Tanah,
Jakarta: Kencana Prenadamedia. Sekarmadji, Agus, “Penyuluhan Hukum: Sosialisasi Pendaftaran Tanah  Secara  Elektronik  Demi Mewujudkan  Kepastian  dan Perlindungan  Hukum”,  dalam
Pertemuan Konferensi Pengabdian Masyarakat Tulungagung  tanggal  28  Juli 2021.
Silviana,  Ana,  “Urgensi  Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum  Pendaftaran  Tanah  Di Indonesia”, Adminstrative  Law
& Governance Journal, Vol. 4, No. 1, Maret 2021 <
Https://Ejournal2.Undip.Ac.Id/
Index.Php/Alj/Article/View/11 191 diakses  27 Agustus 2021>. Widyani,  I  Dewa  Ayu,  “Kepastian
Hukum Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia  Menurut  UU  RI
Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Pokok-Pokok  Agraria”, Jurnal Hukum  to-ra, Vol.  1,  No.  3, Desember 2015 < https://core.ac.uk/download/pd f/236430666.pdf  diakses  6  Juli 2021>.