## Pyramid of   Structure, Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi, dan Tata Kelola Perusahan: Indikasi Ekspropriasi

## Fadli Fendi Malawat*, Sutrisno, Imam Subekti
Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia
Abstract
The objective of this study is to analyze the effect of company’s ownership through pyramid structure, and  related  party  transaction  disclousure,  on  expropriation  practices,  with  corporate  governance  as moderating  variable.  Analytical  technique  used  is  hierarchical    regression    analysis  for  testing hypotheses  developed  in  this  study.  Research  population  is  a  manufacturing  company  listed  in Indonesia Stock Exchange (IDX) during years 2014-2016, and the sample is selected using purposive sampling  method.  The  results  of  this  study  fails  to  prove  effect  of  company’s  ownership  through pyramid structure, and related party transaction disclousure on expropriation practices. Furthermore, this  study  indicates  the  corporate  governance  can  to  increase  the  level  of  related  party  transactions disclosure,  but  has  not  been  to  reduce  the  expropriation  practices  caused  by  company’s  ownership through  pyramid  structure.  This    study    contributes    to    the    theory    of  agency    type    II    which discusses  conflict of interest between  controlling  and  non-controlling shareholders, and especially the problem of information asymmetry,  which can be minimized by the role of corporate governance.
Keywords:    Pyramid  of  Structure;  Related  Party  Transactions  Disclosure;  Corporate  Governance; Expropriation

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh  kepemilikan  perusahaan  berpola pyramid  of  structure,  dan  tingkat  pengungkapan    transaksi  pihak  berelasi  terhadap  tindakan ekspropriasi,  dengan  tata  kelola  perusahaan  sebagai  variabel  pemoderasi.  Teknik  analisis  regresi berjenjang  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  yang  dikembangkan  dalam  penelitian  ini.  Populasi penelitian  adalah  industri sektor manufaktur yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  (BEI)  selama tahun 2014-2016, dan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian gagal  membuktikan  pengaruh  kepemilikan  perusahaan  berpola  pyramid  of  structure,  dan pengungkapan  transaksi  pihak  berelasi  terhadap  tindakan  ekspropriasi.  Lebih  lanjut,  penelitian  ini membuktikan  bahwa  peran  tata  kelola  perusahaan  dapat  meningkatkan  tingkat  pengungkapan transaksi  pihak  berelasi,  namun  belum  mampu  mengurangi  tindakan  ekspropriasi  yang  disebabkan karena adanya kepemilikan pyramid of structure. Penelitian ini berkontribusi pada teori agensi tipe II yang menjelaskan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali, serta masalah ketidaksimetrian informasi yang dapat diminimalisasi dengan peran tata kelola perusahan.
Kata Kunci : Kepemilikan Pyramid of Structure; Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi; Tata Kelola Perusahaan; Ekspropriasi
Permalink/DOI :  https://doi.org/10.21067/jem.v14i1.2377 Cara mengutip :  Malawat, F., Sutrisno, S., & Subekti, I. (2018). Pyramid of Structure, Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi, dan Tata Kelola Perusahan : Indikasi Ekspropriasi. Jurnal Ekonomi Modernisasi, 14(1), 1-15. https://doi.org/10.21067/ jem.v14i1.2377 Sejarah Artikel :  Artikel diterima : Desember 2017; direvisi Januari 2018; diterima Februari 2018 Alamat korespondensi*: ISSN 0216-373X (cetak) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya ISSN 2502-4578 (online)
Jl. MT. Haryono 165 Malang, Jawa Timur, 65145 E-mail: fadlimalawat@gmail.com

## Jurnal Ekonomi Modernisasi
http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 14(1) 2018, 1-15

## Pendahuluan
Di negara berkembang seperti Indonesia,  sebagian  besar  perusahaan identik  dengan  struktur  kepemilikan terkonsentrasi  yang  dimiliki  oleh  seorang individu  atau  keluarga  sebagai  pengendali. Dalam  struktur  seperti  ini,  memudahkan pemilik utama yang terletak di puncak dapat mengontrol  perusahan-perusahaan  yang berada  pada  lapisan  bawah  secara bersamaan  sehinga  dapat  menciptakan bisnis  yang  efisien.  Dominasi  pemegang saham  pengendali  melalui  kepemilikan terkonsentrasi  dapat  mengurangi  konflik agensi  antara  manajemen  dan  principle,  yang disebabkan  karena  keterlibatannya  sebagai pihak  manajemen.    Namun  pada  kondisi tertentu, pemegang saham pengendali dapat melakukan  penyalahgunaan  kekuasaannya dalam  pengelolaan  perusahaan  sehingga merugikan  pihak  lain.  Pemegang  saham pengendali  akan  terlibat  dalam  transaksi insider  sehingga  besar  kemungkian  mereka dapat  mempengaruhi  persyaratan  transaksi perusahaan.
Kajian  empiris  penelitian  sebelumnya menemukan  bahwa  pemegang  saham pengendali  melakukan  ekspropriasi  dengan tunneling  activities,  (Chang,  2003;  Cheung  et al., 2006; Glaeser et al., 2001; Johnson et al., 2000;  La  Porta  et  al.,  2000).  Tunneling merupakan  transfer  sumber  daya  dari perusahaan  untuk  kepentingan  pihak tertentu  melalui  self-dealing  transactions. Transaksi  tersebut  termasuk  tindakan pencurian atau penipuan, yang ilegal, seperti transaksi  pembelian  dan  penjualan  aset dibawah  harga  pasar,  penyewaaan  aset, kompensasi  eksekutif  yang  berlebihan,  dan pemberian  jaminan  atas  pinjaman  dari perusahaan.  Tunneling  merupakan  salah  satu bentuk ekspropriasi yang biasanya dijembatani oleh transaksi antar perusahaan berafiliasi yang memiliki hubungan istimewa, dan umumnya transaksi ini disebut dengan  transaksi  pihak  berelasi  atau  related party  transactions  (RPT).  Beberapa  penelitian sebelumnya  telah  mendeteksi  tunneling
sebagai  akibat  dari  tindakan  ekspropriasi melalui  RPT,  (Dewi,  2014;  Kang  et  al., 2014; Pozzoli et al., 2014; C. Utama et al., 2014;  Ying  et  al.,  2013).  Transaksi  pihak berelasi  dilakukan  oleh  direksi  perusahaan sebagai  pemegang  saham  pengendali dengan  pihak-pihak  yang  masih  memiliki hubungan keluarga diantara mereka sendiri. Fenomena  kasus  di  Indonesia  yang  telah terindikasi  maupun  terbukti  melakukan tindakan  ekspropriasi  yang  merugikan pemegang  saham  non-pengendali  yaitu, terjadi pada PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk (SULI).  Ditemukan  adanya  transaksi  yang mengandung  benturan  kepentingan  serta rendahnya asas transparansi dalam berbagai kegiatan  perusahaan.  Dewan  direksi  dan pemegang  saham  mayoritas  diduga  turut andil  dalam  transaksi  afiliasi  yang menimbulkan  kerugian  pemegang  saham minoritas, (Panggabean, 2013).
Beberapa  transaksi  yang  dianggap merugikan  PT.  SULI  yaitu;  pertama, transaksi  inbreng  aset  Hutan  Tanaman Industri  atau  pelepasan  aset  oleh  SULI kepada  anak  perusahaannya  yaitu,  PT. Sumalindo  Alam  Lestari,  dengan  nilai transaksi  yang  tidak  wajar.  Bahkan informasi  transaksi  tersebut  tidak  pernah diungkapkan  pada  RUPS  dan  RUPS-LB kepada pemegang saham minoritas. Kedua, Pembelian  Zero  Coupond  Bond      yang diterbitkan  oleh  PT.  Sumalindo  Hutani Jaya  (sebagai  anak  perusahaan)  tanpa  ada jaminan  hutang.    Selain  itu  ditemukan pemegang saham pengendali yang menjabat  sebagai  dewan  komisaris  atau direksi  pada  perusahaan  induk  dan  anak, atas  nama  David.  Selain  itu,  seluruh pemegang  saham  PT.  SULI  memiliki hubungan  kekeluargaan  yang  berpotensi terjadinya  conflict  of  interest.   Pemegang saham  mayoritas  PT.  SULI  adalah keluarga Sunarko. Fakta hubungan kekerabatan diantara direksi dan pengendali  saham  mayoritas  PT.  SULI  ini sangat  mempengaruhi  semua  kebijakan yang  terjadi  yang  berorientasi  kepada keuntungan  sepihak  dan  sesaat  juga  telah
merugikan  kepentingan  pemegang  saham minoritas atau publik.
Peneliti sebelumnya berpendapat bahwa  RPT  dapat  dianggap  sebagai  bisnis yang  sehat,  dalam  memenuhi  kebutuhan perusahaan,  meningkatkan  efisiensi  melalui penciptaan  pasar  internal  dalam  kelompok perusahaan. RPT ini disebut sebagai propping, atau efficient transaction hypothesis (Friedman et al.,  2003;  Pozzoli  et  al.,  2014).  Ketika perusahaan  berada  pada  risiko  tingkat menengah,  pemegang  saham  pengendali mempunyai  insentif  yang  kuat  untuk melakukan  “proped  up”.  Begitu  mereka  telah berhasil  dalam  melakukannya,  pemegang saham  ini  kemudian  terlibat  dalam  tunneling melalui transaksi pihak berelasi (Ying et al., 2013).  Oleh  karena  itu,  pemangku kepentingan  harus  memperhatikan  relation party  transaction  (RPT)  sebagai  peluang adanya  tindakan  ekspropriasi.  Berbeda  dari penelitian sebelumnya yang  melihat adanya ekspropriasi dari  besaran  RPT berdasarkan sales dan purchases (Cheung et al., 2006; Dewi, 2014; Kang et al., 2014; Pozzoli et al., 2014; Ying  et  al.,  2013)  dan  penelitian  yang mengukur besaran RPT dari proksi aset dan liabilitas  (C.  Utama  et  al.,  2014).  Penelitian ini  dikembangkan  dengan  melihat  besaran RPT  pada  pos  keuangan  seperti,  laporan laba-rugi (sales dan expenses) dan neraca (asset dan  liabilities)  yang  dianggap  relevan  dalam laporan  keuangan      memiliki  proposisi hubungan  istimewa  dengan  pihak  berelasi yang akan dibandingkan dengan total ekuitas perusahaan.
Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan literatur  sebelumnya,  dan  menggunakan kerangka  teori  agensi  tipe  II  untuk menyikapi permasalahan yang telah diuraikan.  Berdirinya  suatu  perusahaan berdasarkan struktur kepemilikan terkonsentrasi  melalui  model  struktur piramida  atau  pyramid  of  structure.  Maka pemegang  saham  pengendali  atau  keluarga akan  terlibat  sebagai  insider,  yang  memiliki banyak  informasi  dan  memiliki  kendali penuh  atas  perusahaan.  Timbulnya  masalah agensi  pada  perusahaan  yang  dikendalikan
oleh  pihak  keluarga  disebabkan  oleh konflik antara pemegang saham pengendali dan  non-pengendali,  bukan  konflik tradisional antara pemilik dan manajer (Du et al., 2013; Fama et al., 1983; Fernando et al., 2013; Jensen et al., 1976; Nekhili et al., 2011).
Kendali  atas  perusahaan  akan didasarkan  pada  fenomena  pemisahan antara  hak kontrol (Control Right  atau CR) dan  hak  arus  kas  (Cash  Flow  Right  atau CFR).  Selain  itu,  masalah  asimetri informasi dapat mempengaruhi pengungkapan  laporan  keuangan  sebagai informasi perusahaan kepada publik. Lebih lanjut,  Henry  et  al.  (2012)  menunjukkan keprihatinan kritis mengenai pengungkapan RPT  yang  jika  tidak  diidentifikasi  sebagai adanya  transaksi  hubungan  pihak  berelasi, maka  akan  mendistorsi  realitas  ekonomi melalui posisi keuangan perusahaan. Lebih lanjut,  penelitian  ini  akan  mengkaji mekanisme  pengawasan  yang  dapat menjamin hak-hak minoritas, yaitu dengan menerapkan  Good  Corporate  Governance  atau tata  kelola  perusahaan  yang  baik  didalam perusahaan  tersebut  (Lin  et  al.,  2014). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengkaji kemungkinan indikasi ekspropriasi yang dapat terjadi disebabakan oleh  konsentrasi  kepemilikan  melalui pyramid  of  structure  dan  rendahnya pengungkapan  transaksi  pihak  berelasi pada  perusahaan  di  Indoneisa.  Selain  itu, penelitian ini akan menguji efektifitas peran mekanisme  tata  kelola  perusahaan  sebagai upaya  mereduksi  konsentrasi  kepemilikan melalui pyramid of structure dan meningkatkan transparansi laporan keuangan, khususnya pengungkapan transaksi pihak berelasi.

## Pengembangan Hipotesis
Prinsip utama agency teory menjelaskan hubungan  keagenan  ada  ketika  terdapat pendelegasian  wewenang  yang  diberikan oleh  pemilik  (principal)  kepada  manajer (agent)  sebagai  pihak  penerima  wewenang. Ketika  agent  tidak  melaksanakan  tugasnya

## Malawat, Sutrisno & Subekti / Indikasi Ekspropriasi
sesuai  kepentingan  principal,  maka  akan timbul  masalah  agensi  (agency  problem). Agent  atau  manajer  dengan  banyak informasi  yang  dimiliki  akan  mampu mengusai perusahaan, dan cenderung   tidak membagiakan  informasi  tersebut  kepada pihak  principal.  Asimetri  informasi  dapat memberikan  celah  kepada  manajer  untuk memanipulasi  angka-angka  akuntansi  yang disajikan  dalam  laporan  keuangan  (Dewi, 2014).  Perkembangan  perekonomian  saat ini,  khususnya  dalam  bidang  akuntansi, menjadikan teori agensi kini semakin banyak digunakan untuk menjelaskan permasalahan pada  perusahaan.  Beberapa  peneliti  telah mengembangkan  permasalahan  yang  terjadi pada  perusahaan  yang  disebabkan  karena benturan  kepentingan  atau  conflict  of  interest yang disebut sebagai masalah agensi tipe II. Pagano  et  al.  (1998)  menganalisis  secara optimal  dispersi  pemegang  saham,  dari perspektif  pemegang  saham  pengendali perusahaan.  Mereka  menyatakan  bahwa: "The  main  conflict  of  interest  is  that  between  the controlling  shareholder  and  the  minority shareholders,  rather  than  between  hired  managers and the generality of shareholders". Pada negara-
negara dengan kepemilikan saham perusahaan terkonsolidasi atau terkonsentrasi  sering  terjadi  benturan kepentingan  antara  pemegang  saham pengendali  dan  pemegang  saham  non- pengendali,  namun  bukan  lagi  sebaliknya antara  manajer  dan  generalitas  pemegang saham.  Ketika  pemegang  saham  pengendali berinisiatif untuk mengendalikan perusahaan,  maka  sebagian  besar  dari mereka  akan  terlibat  sebagai  pihak  insider atau manajer perusahaan. Dengan demikian, mereka  akan  memanfaatkan  hal  tersebut untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi dengan  pembebanan  diberikan  kepada pemegang  saham  non-pengendali.  Secara probabilitas  tindakan  ekspropriasi  didalam perusahaan akan dilakukan karena kecenderungan  pengendali  memiliki  hak kontrol yang lebih besar dari pada hak arus kasnya  melalui  mekanisme  kepemilikan terkonsentrasi. Hal ini akan berdampak pada
timbulnya masalah ketidaksimetrisan informasi.
Pyramid  of  Structure    dan  Tindakan Ekspropriasi
Pyramid of Structure merupakan bentuk dari  struktur  kepemilikan,  yang  sering digunakan  oleh  perusahaan-perusahaan  di Indonesia.  Penelitian  ini  akan  menganalisa kepemilkan terkonsentrasi sampai pengendali  akhir  dengan  menggunakan konsep struktur piramida. Kepemilikan atas perusahaan  dapat  tercermin  pada  lembar saham,  yaitu  hak  arus  kas  masing-masing pemegang  saham  melalui  laba.  Hal  ini berdasarkan aturan pada umumnya one share one vote (Grossman et al., 1987). Akan tetapi dengan  struktur  kepemilikan  piramida, aturan  tersebut  dapat  berubah  melalui ketidakseimbangan  antara  hak  kontrol  dan hak arus kas. Beberapa penelitian  menyatakan bahwa  kepemilikan  terkonsentrasi  dapat diproksikan  dengan  deviasi  antara  hak kontrol  dan  hak  arus  kas  pengendali  akhir dalam  rantai  kepemilikan,  sehingga  dapat diketahui  adanya  upaya  peningkatan kontrol  melalui  mekanisme    pyramid  of structure  (Cheung  et  al.,  2006;  Kang  et  al., 2014;  Lin  et  al.,  2014).  Kepemilikan terkonsentrasi  dapat  diproksikan  dengan deviasi antara hak kontrol dan hak arus kas pengendali akhir dalam rantai kepemilikan, sehingga  dapat  diketahui  adanya  upaya peningkatan  kontrol  melalui  mekanisme pyramid  of  structure,    (Cheung  et  al.,  2006; Kang et al., 2014; Lin et al., 2014; Siregar, 2007;  Siregar  2008).  Terdapat  pengaruh negatif  antara  cash  flow  right  leverage  atau peningkatan kontrol terhadap nilai perusahan,  melalui  kebijakan  deviden ketika pemegang saham pengendali terlibat dalam manajemen perusahaan (Kang et al.,
2014;  Lin  et  al.,  2014;  Siregar,  2007). Namun demikian penelitian yang dilakukan oleh  Cheung  et  al.  (2006)  dan  Siregar (2008)  yang  menunjukan  bahwa  tidak  ada pengaruh  antara  cash  flow  right  leverage dengan ekspropriasi yang dapat Jurnal Ekonomi Modernisasi, 14(1) 2018, 1-15
menyebabkan penilaian perusahaan semakin rendah.
Hasil  penelitian  yang  berbeda  oleh
Diyanty  et  al.  (2012)  dan  Fitri  (2015) menunjukan  bahwa  struktur  kepemilikan berpengaruh positif terhadap risiko ekspropriasi.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh adanya  kepemilikan  terkonsentrasi  sehingga muncul  hak  kontrol  yang  terpusat  oleh pengendali/pihak  keluarga.  Kondisi  seperti ini  memiliki  peluang  besar  terjadinya ekspropriasi terhadap pemegang saham non pengendali. Kemudian hasil yang sama juga ditemukan Yodhianto et al., (2016) terdapat pengaruh  positif  antara  efek  entrenchment dengan  ekspropriasi  yang  berdampak  pada biaya  hutang.  Oleh  karena  itu,  mengingat ekspropriasi  dapat  dilakukan  dengan memanfaatkan hubungan pihak berelasi atau RPT,  sehingga  hipotesis  penelitian  dapat dirumuskan sebagai berikut :
H 1 :Pyramid of structure berpengaruh positif terhadap tindakan ekspropriasi H 1a :Pyramid of structure berpengaruh positif terhadap RPT AL H 1b :Pyramid  of  structure  berpengaruh positif terhadap RPT SE
Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi dan Tindakan Ekspropriasi
Penelitian oleh yang dilakukan Apriani (2015)  mengungkapkan  bahwa  struktur kepemilikan  dalam  perusahaan  dapat mempengaruhi pengungkapan oleh perusahaan, khususnya terjadi pada perusahaan  go  public  di  Asia  Timur  yang menganut sistem civil law dengan perlindungan  hukum  yang  lemah.  Bahkan Henry et al. (2012) menunjukkan keprihatinan  kritis  mengenai  pengungkapan RPT:  "Masalahnya  adalah,  transaksi  yang dilaporkan  atau  diungkapkan,  jika  tidak diidentifikasi  sebagai  adanya  hubungan pihak  berelasi,  maka  akan  mendistorsi realitas  ekonomi  melalui  posisi  keuangan perusahaan". Oleh karena itu pengungkapan RPT  dibenarkan  untuk  pemantauan  yang efektif  dari  transaksi  tersebut  berdasarkan Standar  Akuntansi  Internasional  (IAS)  24
yang diadopsi Pedoman Standar Akuntansi
Keuangan  Nomor  7  (Penyesuaian  Tahun 2015)  dan  Peraturan    Otoritas    Jasa Keuangan    Nomor  VIII.G.7  Tahun  2012 tentang  hubungan  pihak  berelasi  yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan  hubungan  pihak  berelasi, kompensasi personil manajemen kunci dan sifat transaksi. Penelitian Oktaviani (2016) menemukan  bukti  bahwa  dominasi kepemilikaan  perusahaan  oleh  keluarga menyebabkan  semakin  rendah  tingkat pengungkapan  laporan  keuangan.  Lebih lanjut, Peng et al. (2011) dan Cheung et al.
(2006) menemukan bukti bahwa mengungkapkan  transaksi  pihak  berelasi dapat  menyebabkan  reaksi  pasar  yang negatif dan secara tidak langsung diangggap sebagai  tindakan  ekspropriasi  terhadap pemegang  saham  minoritas.  Hwang  et  al. (2013)  mengemukakan  bahwa  rendahnya transparansi dapat menyebabkan manajeman melakukan tindakan ekspropriasi  melalui  transaksi  pihak  terkait (RPT), seperti kesempatan untuk memanipulasi  laba  yang  dilaporkan,  (C. Utama  et  al.,  2014).  Terdapat  bukti pengaruh positif antara tingkat pengungkapan RPT terhadap besaran RPT (C. Utama et al., 2014; C. A. Utama, 2015), namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh  Juvita  et  al.  (2013)  menemukan hubungan yang negatif. Berdirinya perusahaan dengan kepemilikan  terkonsentrasi  maka  pihak keluarga  akan  terlibat  sebagai  pihak manajemen  dan  sedikit  mengungkapan informasi  kepada  publik.  Hal  ini  akan menyebabkan kecenderungan meningkatnya transaksi pihak berelasi yang bersifat  opurtunistik  yang  menyebabkan ekspropriasi.  Berdasarkan  latar  belakang tersebut  maka  hipotesis  penelitian  dapat dirumuskan sebagai berikut:
H 2 :Pengungkapan RPT berpengaruh postif terhadap tindakan ekspropriasi H 2a :Pengungkapan  RPT  berpengaruh positif terhadap RPT AL

## Malawat, Sutrisno & Subekti / Indikasi Ekspropriasi
H 2b :Pengungkapan  RPT  berpengaruh
positif terhadap RPT SE
Tata  Kelola  Perusahaan, Pyramid  of
Structure dan Tindakan Ekspropriasi Tata  kelola  perusahaan  dapat  menjadi insentif  melalui  ukuran  kinerja,  guna meningkatkan kesuksesan sebuah perusahaan  dan  dapat  meningkatkan kesejahteraan melalui penilaian akuntabilitas dan transparansi, sehingga mampu meningkatkan  nilai  perusahaan,  yang didistribusikan  secara  merata  dan  dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Lukviarman (2016) menegaskan  bahwa  konsepsi  dari  corporate governance  (CG)  akan  selalu  muncul  ketika peran  dari  institusional  investors  sebagai pemegang  saham  pengendali  memiliki dorongan untuk melakukan perubahan pada perusahaan.  Dalam  kasus  yang  sebelumnya ditemukan  adanya  dorongan  pemegang saham  pengendali  untuk  menentukan kebijakan  perusahaan  secara  sepihak  tanpa mempertimbangkan keputusan dari pemegang non pengendali. Oleh karena itu, perlu  dilakukan  kajian  dan  analisis  tentang penilaian  praktik  corporate    governance    yang diharapkan  dapat  meminimalisasi tindakan ekspropriasi. Bukti  empiris  penelitian  sebelumnya mengungkapkan bahwa tindakan ekspropriasi  akibat  dari  kontrol  yang berlebihan oleh pemegang saham pengendali dapat dikurangi dengan penerapan  tata  kelola  perusahaan  (Diyanty et  al.,  2012;  Liu  et  al.,  2007;  C.  A.  Utama, 2015).  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Diyanty  et  al.  (2012)  menunjukan  bahwa tingkat efektifitas penerapan mekanisme CG dapat mengurangi kontrol pemegang saham pengendali  yang  tinggi.  Oleh  karena  itu hipotesis  penelitian  dapat  dirumuskan sebagai berikut: H 3 :Tata  Kelola  Perusahaan  memperlemah pengaruh positif antara pyramid of structure terhadap tindakan ekspropriasi H 3a :Tata Kelola Perusahaan memperlemah  pengaruh  positif
antara pyramid of structure   terhadap RPT AL H 3b :Tata Kelola Perusahaan memperlemah  pengaruh  positif antara pyramid of structure   terhadap RPT SE Tata  Kelola  Perusahaan,  Transaksi Pihak Berelasi dan Tindakan Ekspropriasi Ketidaksimetrian  informasi  yang terjadi  dalam  perusahaan  menyebabkan kecilnya  kualitas  informasi  yang  akan diungkapkan. Oleh karena itu, pungungkapan  laporan  keuangan  yang bersifat  transparan  juga  akan  menjadi masalah. Pemegang saham pengendali yang terlibat  sebagai  insider  dikhawatirkan  akan memberikan  sedikit  informasi  perusahaan sehingga  akan  merugikan  pihak  non pengendali.  Oleh  karena  itu  diperlukan peran  dari  atribut  internal  tata  kelola perusahaan  guna  menyelesaikan  masalah tersebut  berdasarkan  prinsip  good  corporate governance.
Beberapa  bukti  empiris  menemukan pengaruh  positif  yang  signifikan  pada corporate governance dalam upaya meningkatkan kualitas informasi perusahaan  sehingga  dapat  mengurangi tindakan ekspropriasi (Akmyga et al., 2015;
Juvita  et  al.,  2013;  C.  A.  Utama,  2015; Yodhianto  et  al.,  2016).  Beberapa  peneliti tersebut  memproksikan  konsep  dari variabel  tata  kelola  perusahaan  berbeda- beda,  berdasarkan  prinsip  GCG  (good corporate  governance),  berdasarkan  Komite Audit  dan  Dewan  Komisaris  Independen, (Juvita et al., 2013) dan hanya berdasarkan komposisi  dewan  komisaris  independen karena  dianggap  memiliki  pengaruh  yang signifikan,  (Yodhianto  et  al.,  2016). Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dijelaskan  sebelumnya  maka  perumusan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut : H 4 :Tata  Kelola  Perusahaan  memperlemah pengaruh  positif  antara  Pengungkapan RPT terhadap tindakan ekspropriasi
H 4a :Tata Kelola Perusahaan memperlemah pengaruh postif antara Pengungkapan  RPT  terhadap  RPT AL H 4b :Tata Kelola Perusahaan memperlemah pengaruh postif antara Pengungkapan  RPT  terhadap  RPT SE

## Metode
Populasi  penelitian  ini  adalah  perus- ahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2016. Data yang  digunakan dalam penelitian ini  adalah data  sekunder  dari  laporan  tahunan  perus- ahaan maupun laporan berkelanjutan perus- ahaan  manufaktur.  Metode      pengambilan sampel dalam penelitian ini   menggunakan teknik  purposive  sampling.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  teknik  (archival)  melalui sumber  data  di  peroleh  melalui  situs  resmi Bursa Efek Indonesia.
Besaran  related  party  transaction  (RPT) menjadi proksi variabel dependen dari kon- sep   ekspropriasi  yang biasa dilakukan me- lalui    dua  kategori  berdasarkan  penyajian laporan  keuangan  yaitu,  Neraca  pada  item (asset & liabilities) dan Laba-Rugi, pada item (sales  &  expenses).    Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor VIII.G.7  tentang penyaj- ian  laporan  keuangan    menjelaskan  bahwa transaksi  dangan  pihak  berelasi  dapat  dia- mati  pada  catatan  atas  laporan  keungan dengan  melihat  :  (1)  Akun  aktiva,  yang terkait  pihak  berelasi;  (2)  Akun  kewajiban yang  terkait  pihak  berelasi;  (3)    Jumlah penjualan  yang  terkait  dengan  hubungan pihak  berelasi;  (4)  Jumlah  masing-masing pembelian  atau  beban  dari  hubungan  pihak berelasi.  Selanjutnya  total  dari  masing- masing    kategori  tersebut  akan  dibagikan dengan  total  equity.  Hal  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dampak  dari  adanya  transaksi pihak  berelasi  terhadap  pemegang  saham yang akan dibagi dalam dua kategori  yaitu : RPT  AL:  Transaksi  pihak  berelasi  (asset  & liabilities) dan RPT SE: Transaksi pihak ber- elasi (sales & expenses).
Konsep pyramid of structure merupakan konsentrasi  kepemilikan  untuk  tujuan meningkatkan  kontrol  terhadap  perus- ahaan.  Jika  semakin  besar  deviasi  hak kontrol      dan  hak  arus  kas  maka  semakin tinggi  upaya  peningkatan  kontrol  oleh pemegang  saham  pengendali  melebihi  hak arus kasnya (Cheung et al., 2006; La Porta et  al.,  2000;  Siregar,  2007;  Siregar  2008;
Yodhianto  et  al.,  2016).  Dalam  penelitian ini,  cash  flow  right  leverage  (CFR_L)  akan  di gunakan  sebagai  proksi  dari    konsep  pyra- mid  of  structure  yang  ditentukan  dari  deviasi antara hak kontrol dan hak arus kas. Hal ini karena  hak  kontrol  lebih  besar  atau  mini- mal sama dengan hak aliran kas maka cash flow right leverage adalah positif atau nol.
Pengungkapan  transaksi  pihak  ber- elasi  didasarkan  pada  penelitian  (Apriani, 2015;  Juvita  et  al.,  2013;  C.  A.  Utama, 2015).  Untuk  mengidentifikasi  informasi pengungkapan  RPT  dapat  diperoleh  dari aspek  yang  diwajibkan  oleh  regulasi  di  In- donesia melalui PSAK No 7 Revisi Tahun 2015  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keu- angan  Nomor    VIII.G.7 Tahun  2012  ten- tang  sifat  dan  transaksi  pihak  berelasi. Prosedur  scoring  digunakan    dengan penilaian  dikotomi,  yaitu  dengan  mem- berikan  penilaian  1  pada  indikator  RPT yang diungkapkan dan nilai 0 jika indikator RPT  tidak  diungkapkan  pada  setiap  aspek oleh  perusahaan.  Untuk  menghitungan pengungkapan transaksi pihak berelasi atau RPT dapat diperoleh dari membagikan nilai dari  aspek  yang  diungkapkan  perusahaan dengan  total  nilai  keseluruhan  dari  aspek pengungkapan.
Variabel  moderasi  dalam  penelitian ini  adalah  penerapan  corporate  governance (CG) atau tata kelola perusahaan. Prosedur dalam melakukan scoring akan merujuk pada pertanyaan-pertanyaan  lima  aspek  utama melalui metode penilaian corporate governance index  yang  dikembangkan  oleh  OECD. Terdapat 184 poin penting dalam penilaian corporate  governance      yang  diwajibkan  oleh Asean Corporate Governance Scorecard (ACMF). Masing-masing dari poin
Malawat, Sutrisno & Subekti / Indikasi Ekspropriasi
penilaian  tersebut,  berasal  dari  aspek  Rights of  shareholders  (26),  equitable  treatment  of  share- holders  (17),  role  of  stakeholders  (21),  disclosure and  transparency  (41),  dan  responsibilities  of  the Board  (79).  Adapun  perhitungan  index  CG dalam  penelitian  ini  dirumuskan  sebagai jumlah item yang dipublikasikan dibagi total keseluruhan  item  indikator    (Agustina, 2016).
Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan    dua    jenis  analisis    regresi yaitu,    analisis  regresi  berganda  (Multiple Regression  Analysis)  dan   Moderated Regression Analysis  (MRA).  Penggunaan  dari  kedua teknik analisis ini,  dikarenakan  ingin  men- guji    pengaruh    variabel    independen    ter- hadap  variabel dependen  dengan  dimod- erasi    oleh    variabel    pemoderasi.    Variabel dependen  yang  dianalisis  adalah   RPT AL dan RPT SE,  dan  variable independennya adalah  CFR_L  dan  disc_RPT,  sedangkan CG_I  sebagai  variabel  moderasi.  Dalam penelitian ini akan menggunakan dua model persamaan  regresi,  dengan  tujuan  melihat dominasi  tindakan  ekspropriasi    melalui RPT AL dan RPT SE.

## Hasil
Berdasarkan hasil penyajian data pada table. 1, dapat  simpulkan bahwa  nilai  rata- rata RPT AL (asset, liabilitas) adalah sebesar 0,1458,  sedangkan  RPT  SE  (sales,  expenses) adalah  sebesar  0,5242.  Artinya  besaran transaksi  pihak  berelasi  yang  dilakukan  pe- rusahaan melalui sales dan expenses  lebih be- sar  dibandingkan  transaksi  pihak  berelasi melalui  asset  dan  liabilitas.  Oleh  karenanya, pemegang  saham  lebih  merasakan  dampak
dari transaksi pihak berelasi yang tinggi pa- da RPT SE.
Pyramid  of  structure  yang  diproksikan pada  CFR_L  (cash  flow  right  laverage)  mem- iliki  nilai  rata-rata  sebesar  0,079.  Artinya terdapat  upaya  yang  dilakukan  oleh pemegang  saham  pengendali  melalui  pen- ingkatan  hak  kontrol  dibandingkan  hak arus  kasnya  melalui  kepemilikan  piramida walaupun  sedikit  yaitu  7  %.  Nilai  maksi- mum dan minimum pyramid of structure mas- ing-masing  sebesar  0,25  dan    0,000.  Nilai standar  deviasi  variabel  ini    sebesar  0,082. Nilai  standar  deviasi  yang  lebih  besar  dari nilai    rata-rata    mengindikasikan    bahwa terdapat  variasi  yang  tinggi  antara  nilai minimum  dan maksimum  selama  periode pengamatan.
Pengungkapan  RPT  yang  diproksi- kan pada disc_RPT  memiliki nilai rata-rata sebesar  0,551,  artinya  tingkat  kepatuhan perusahaan dalam mengungkapkan transaksi  pihak  berelasi  yang  diwajibkan oleh  regulasi  di  Indonesia  sudah  efektif, namun yang diungkapkan oleh perusahaan umumnya  transaksi  pihak  berelasi  yang  si- fatnya  efisien.  Nilai  maksimum  dan  mini- mum  sebesar  0,118  dan  1,00  sedangkan standar deviasinya  0,521. Nilai standar de- viasi  yang  lebih  kecil  dari    nilai    rata-rata mengindikasikan    bahwa    terdapat    variasi kecil antara nilai minimum dan maksimum selama periode pengamatan atau tidak ter- dapat  kesenjangan  yang  besar  dari pengungkapan transaksi pihak berelasi.
Peran  tata  kelola  perusahaan  yang diproksikan  pada  indeks  pengungkapan corporate  governance    atau  CG_I    memiliki nilai  rata-rata,  yaitu  sebesar  0,244,  artinya
Variabel N Minimum Maximum Rata-rata Std. Deviasi RPT AL 96 0,000 1,14 0,1458 0,21659 RPT SE 96 0,000 5,66 0,5242 0,94270 CFR_L 96 0,000 0,25 0,0791 0,08296 disc_RPT 96 0,118 1,00 0,5514 0,23309 CG_I 96 0,146 0,37 0,2438 0,05587
Sumber : Data  diolah 2017
Tabel. 1 Statistik Deskriptif RPT AL dan RPT SE
pelaksanaan  corporate  governance  didalam    pe- rusahaan  belum  mampu  berjalan  secara efektif, hal ini dapat disebabkan karena ter- dapat  beberapa  item  pengungkapan  yang belum  dilaksanakan  oleh  perusahaan  pada aspek peran pemangku kepentingan (stakeholders).  Lebih  lanjut,  nilai  maksimum dan  minimum  pada  variabel  CG_I  adalah sebesar  0,146  dan  0.37,  sedangkan  stadar deviasinya sebesar 0,056. Nilai standar devi- asi  yang  lebih  kecil  dari  nilai  rata-rata mengindikasikan    bahwa    terdapat    variasi kecil  antara  nilai  minimum  dan  maksimum selama  periode  pengamatan  atau  tidak  ter-
dapat  kesenjangan  yang  besar  dari  corporate governance.

## Pengujian Hipotesis
Analisis  regresi  berganda  digunakan untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  inde- penden  terhadap  variabel  dependen  baik berupa  arah  negatif  atau  positif.  Untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak, dapat diketahui dengan melihat nilai signifi- kasi. Apabila nilai signifikasi lebih kecil dari alfa  5  %  maka  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis diterima.
Hipotesis  satu  menyatakan  bahwa
Tabel. 2 Hasil Regresi RPT AL Variabel Koefisien Regresi Nilai. t R- square Adj. R- Square Nilai. F Keterangan Konstanta (α) 0,081 1,249 0,011 0,010 0,532 Hipotesis 1 & 2 CFR_L -0,054 -0,192 disc_RPT 0,108 1,028 Konstanta (α) 0,290 2,335 0,051 0,020 1,649 Hipotesis 3 & 4 CFR_L 0,009 0,031 disc_RPT 0,143 1,363 CG_I -0,999* -1,962 Konstanta (α) -0,703 -1,236 0,048 0,033 1,651 Hipotesis 3 & 4 CFR_L 0,378 0,287 disc_RPT 1,630* 1,934 CG_I 3,401 1,357 interaksi CFR_L.CG_I -0,695 -0,132 interaksi disc_RPT.CG_I -6,655* -1,774
Sumber : Data  diolah 2017
Variabel Koefisien Regresi Nilai. t R- square Adj. R- Square Nilai. F Keterangan Konstanta (α) 0,162 0,580 0,026 0,005 1,243 Hipotesis 1 & 2 CFR_L -0,485 -0,400 disc_RPT 0,704 1,558 Konstanta (α) 0,726 1,342 0,041 0,010 1,326 Hipotesis 3 & 4 CFR_L -0,315 -0,259 disc_RPT 0,799* 1,747 CG_I -2,696 -1,216 Konstanta (α) -1,275 -0,508 0,049 0,004 0,918 Hipotesis 3 & 4 CFR_L 0,566 0,097 disc_RPT 3,769 1,013 CG_I 6,161 0,557 interaksi CFR_L.CG_I -1,976 -0,085 interaksi disc_RPT.CG_I
-13,285 -0,802
Sumber : Data  diolah 2017
Tabel. 3 Hasil Regresi RPT SE

## Malawat, Sutrisno & Subekti / Indikasi Ekspropriasi
pyramid  of  structure  (CFR_L)  berpengaruh positif  terhadap  tindakan  ekspropriasi  me- lalui RPT AL dan RPT SE. Hipotesis terse- but  dapat  didukung  jika  nilai  koefisiennya bernilai  positif  dengan  alfa  dibawah  5%. Tabel  2  dan  tabel  3  menunjukan  nilai koefisien  yang  negatif  dan  tidak  signifikan sehingga  data  tidak  mendukung  hipotesis  1 (H 1a dan H 1b ). Hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa pengungkapan  RPT  (disc_RPT)    ber- pengaruh negatif terhadap tindakan ekspro- priasi  melalui  RPT  AL  dan  RPT  SE. Hipotesis tersebut dapat didukung jika nilai koefisiennya  bernilai  negatif  dengan  alfa dibawah 5%.  Tabel 2 dan  tabel 3 menun- jukan  nilai  koefisien  yang  positif  dan  tidak signifikan,  sehingga  data  tidak  mendukung hipotesis 2 (H 2a dan H 2b ). Hipotesis  ketiga  menyatakan  bahwa tata  kelola  perusahaan  (CG_I)  mampu memperlemah  pengaruh  positif  pyramid  of structure  terhadap  tindakan  eksproprasi  me- lalui RPT AL dan RPT SE. Hipotesis terse- but  dapat  didukung  jika  nilai  koefisiennya bernilai  negatif  dengan  alfa  dibawah  5%. Tabel  2  dan  tabel  3  menunjukan  nilai koefisien  yang  negatif,  namun  tidak  signif- ikan  sehingga  data  tidak  mendukung hipotesis 3 (H 3a dan H 3b ). Hipotesis keempat menyatakan bah- wa  tata  kelola  perusahaan    mampu  mem- perkuat pengaruh negatif antara pengungka- pan RPT  dengan tindakan ekspropriasi me- lalui RPT AL dan RPT SE. Hipotesis terse- but  dapat  didukung  jika  nilai  koefisiennya bernilai  negatif  dengan  alfa  dibawah  5%. Tabel  2  dan  tabel  3  menunjukan  nilai koefisien  yang  negatif,  namun  signifikan hanya  pada      RPT  AL  dan  tidak  signifikan pada  RPT  SE  sehingga  data  mendukung hipotesis H 4a .

## Pembahasan
Pyramid  of    Structure    dan  Tindakan Ekspropriasi
Masalah agensi tipe kedua merupakan isu sentral, terkait konflik kepentingan pada
perusahaan  antara  pemegang  saham mayoritas  dan  pemegang  saham  minoritas dalam  kepemilikan  terkonsentrasi  melalui mekanisme  kepemilikan  piramida.  Bebera- pa hasil penelitian sebelumnnya menemukan  bukti  yang  mendukung  argu- men negative entrenchment effect (NEE), (Ding et al., 2007; Diyanty et al., 2012; Fitri, 2015; Yodhianto  et  al.,  2016).  Menurut  argumen NEE,  pemegang  saham  pengendali  sering memanfaatkan  hak  kontrolnya  yang  tinggi untuk memperoleh keuntungan privat sep- erti  melakukan  tindakan  ekspropriasi  ter- hadap  pemegang  saham  non  pengendali atau  monoritas  melalui  pyramid  of  structure atau kepemilikan piramida. Hasil penelitian ini tidak mendukung argumen NEE dalam hipotesis  pertama  H 1 baik  hipotesis  H 1a dan H 1b . Hasil penelitian ini sesuai dengan Cheung et al. (2006) yang menemukan buk- ti  bahwa  penigkatan  kontrol  yang  tinggi melalui  peningkatan  incentif  cash  flow  right leverage  tidak  berpengaruh  terhadap  tinda- kan  ekspropriasi.  Penelitian  Siregar  (2008) menunjukkan  bahwa  peningkatan  incentif cash flow right leverage tidak berpengaruh ter- hadap  nilai  perusahaan.  Peneliti  menduga bahwa  pemegang  saham  pengendali  pada perusahaan  manufaktur  di  Indonesia dengan  kepemilikan  piramida,  lebih  mem- ilih  untuk  melakukan  prop-up  atau menopang  perusahaan-perusahaan  yang berafiliasi. Hal ini disebabkan karena kesta- bilan perekonomian di Indonesia yang tid- ak  menentu  terjadi  selama  periode  penga- matan dari tahun 2014-2016.

## Pengungkapan  Transaksi  Pihak  Ber- elasi dan Tindakan Ekspropriasi
Pada  penelitian  ini  dapat  dijelaskan berdasarkan  masalah  ketidaksimetrian  in- formasi  yang  menjadi  isu  penting  dalam menilai  efektifitas  perusahaan  secara  kese- luruhan, hal ini biasanya terjadi pada perus- ahaan  keluarga  dengan  kepemilikan  ter- konsentrasi.  Oktaviani  (2016)  menyatakan bahwa  pemegang  saham  pengendali  mem- ilih  untuk  mengungkapkan  sedikit  infor- masi disebabkan keterlibatanya sebagai ma-
najemen  dapat    mengetahui    informasi    in- ternal  perusahaan secara langsung sehingga mereka    beranggapan    tidak    perlu    untuk mengungkapkan    informasi    kepada    stake- holder    lainnya.  Lebih  lanjut,  hasil  penelitian Peng  et  al.  (2011)  dan  Cheung  et  al.  (2006) menemukan  bukti  bahwa    mengungkapkan transaksi pihak berelasi dapat menyebabkan reaksi  pasar  yang  negatif  dan  secara  tidak langsung diangggap sebagai adanya tindakan ekspropriasi terhadap  pemegang saham mi- noritas.  Lebih  lanjut  Hwang  et  al.  (2013) mengemukakan  bahwa  rendahnya  trans- paransi  dapat  menyebabkan  manajeman melakukan  tindakan  ekspropriasi  melalui transaksi pihak terkait (RPT) seperti kesem- patan  untuk  memanipulasi  laba  yang dilaporkan.  Hasil  penelitian  ini  tidak  men- dukung  hipotesis  kedua  baik  H 2a dan  H 2b yang  menyatakan  bahwa  pengungkapan RPT  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap tindakan  ekspropriasi  yang  diihat  dari  RPT AL  dan  RPT  SE.  Hasil  penelitian  ini mengindikasikan bahwa perusahaan di Indo- nesia  cenderung  mengungkapkan  transaksi pihak  berelasi,  namun  transaksi  yang diungkapkan tidak bersifat opurtunistik atau merugikan,  sehingga  tindakan  ekspropriasi tidak terjadi pada perusahaan.
Tata  Kelola  Perusahaan, Pyramid  of Structure dan Tindakan Ekspropriasi
Salah satu alasan mekanisme CG perlu diterapkan  adalah,  adanya  kepemilikan  ter- konsentrasi baik individu atau keluarga, yang akan  memiliki  kebijakan  penuh  untuk menetukan  arah  perusahaan  yang  me- nyebabkan timbulnya benturan kepentingan antara pemegang saham pengendali dan non pengendali.  Untuk  mengurangi  dominasi pengendali atau pihak keluarga dalam perus- ahaan, maka diwajibkan mengacu pada pera- turan  dan  prisip-prinsip  good  corporate  govern- ance  (GCG)  yang  secara  tidak  langsung mendisiplinkan  perusahaan  melalui  aspek penilaian tata kelola perusahaan atau corporate governance index. Hal ini dapat menjadi acuan perusahaan  untuk  bertindak  independen untuk  menjamin  menjamin    keadilan    bagi
seluruh  pemegang  saham  dan  investor, serta    untuk  mendapatkan  kepercayaan publik. Beberapa penelitian lain menemukan bukti bahwa peran tata kelola perusahaan  dapat  meminimalisasi  tindakan ekspropriasi  yang  dilakukan  oleh  pihak pengendali  yang  memiliki  kontrol  yang lebih  besar  dibandingkan  hak  aruskasnya melalui  kepemilikan  piramida  (Diyanty  et al., 2012; C. A. Utama, 2015; Yodhianto et al.,  2016).    Hasil  penelitian  ini  tidak  men- dukung  hipotesis  ketiga  baik  H 3a dan  H 3b , hal  ini  dapat  dipengaruhi  oleh  penerapan tata  kelola    yang  belum  sepenuhnya  dil- aksanakan  oleh  perusahaan.  Terlebihnya lagi,  jika  tata  kelola  perusahaan  lebih didominasi  oleh  institusi  legal-formal  oleh pihak keluarga. Hal ini akan menyebabkan adanya  insentif  yang  kuat  pihak  keluarga yang  menjabat  sebagai  komisaris  atau direksi  sehingga  dapat  mempengaruhi keputusan  dewan  komisaris  yang  inde- penden pada perusahaan.
Tata  Kelola  Perusahaan,  Transaksi Pihak  Berelasi  dan  Tindakan  Ekspro- priasi
Hasil  penelitian  ini  menemukan pengaruh  signifikan  tata  kelola  perusahaan dalam mengurangi hubungan positif antara pengungkapan  RPT  dan  ekspropriasi  me- lalui RPT AL, namun tidak signifikan pada RPT  SE.  Penelitian  ini  menemukan  dua implikasi  yang  berbeda.  Pertama,    terkait dengan  masalah  ketidaksimetrian  informa- si,  yang  terjadi  pada  perusahan  yang dikendalikan  pemegang  saham  pengendali atau keluarga (Akmyga et al., 2015; Juvita et al., 2013; C. A. Utama, 2015). Keterlibatan pengendali  sebagai  pihak  insider  me- nyebabkan rendahnya kualitas keterbukaan informasi.  Kedua,  peran  tata  kelola  perus- ahaan  tidak  digunakan  untuk  memperkuat pengungkapan RPT sebagai upaya mengu- rangi tindakan ekspropriasi khususnya RPT SE.  Hal  ini  juga  disebabkan  oleh  ting- ginya  kesadaran    perusahaan    yang  hanya menerapkan    GCG  sebagai  suatu  kebu- tuhan, bukan hanya sekedar untuk memen-

## Malawat, Sutrisno & Subekti / Indikasi Ekspropriasi
uhi  kepatuhan  terhadap  regulasi  di  Indone- sia.  Selain  itu,  ditemukan  adanya  beberapa item  pengungkapan  yang  belum  dil- aksanakan  oleh  perusahaan  seperti,  pada item  penyelenggaraan  RUPS,  pemungutan suara, dan perlindungan kepada  pemangku kepentingan. Hal ini yang menyebabkan tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi tidak  berpengaruh  terhadap  ekspropriasi yang dilihat dari RPT SE.

## Simpulan
Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris  adanya  indikasi  ekspropriasi  sangat dominan  dilakukan  melalui  transaksi  pem- belian dan penjualan dibandingkan transaksi pihak  berelasi  dari  aspek  piutang  dan  hu- tang.  Oleh  karena  itu,  pihak-pihak  yang berkepentingan  harus  memperhatikan  be- saran  transaksi  pihak  berelasi.  Selain  itu, peneliti  menemukan  besar  kemungkinn adanya  manipulasi  harga  jual-beli  dibawah nilai  wajar  pada  perusahaan  di  Indonesia yang sering dilakukan oleh pihak pengendali, sehingga  menimbulkan  transaksi  yang mengandung  benturan  kepentingan.  Lebih lanjut,  hasil  penelitian  ini  gagal  membuk- tikan  pengungkapan transaksi pihak berelasi dapat  mengurangi  tindakan  ekspropriasi. Hal  ini  diduga  karena  sebagian  besar transaksi  berelasi  yang  diungkapkan  oleh perusahaan bersifat efisien.
Hasil  penelitian  ini  juga  menemukan bukti empiris bahwa, keberadaan peran tata kelola  perusahaan  secara  langsung  dapat mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat oportunistik.  Namun,  hasil  penelitian  ini gagal membuktikan peran tata kelola perus- ahaan dalam mengurangi kontrol pemegang saham  pengendali  yang  tinggi.  Hal  ini disebabkan  karena  keterlibatan  pemegang saham pengendali sebagai BOD yang dapat mempengaruhi penilaian dari tata kelola pe- rusahaan  semakin  rendah.  Namun,  hasil penelitian  ini  membuktikan  bahwa,  peran tata kelola mampu meningkatkan
keterbukaan informasi, sehingga dapat men- gurangi  tindakan  ekspropriasi  melalui
transaksi  pihak  berelasi.  Penelitian  ini  juga menyimpulkan bahwa perusahaan di Indo- nesia masih menerapkan GCG sebagai sua- tu  kebutuhan,  bukan  hanya sekedar un- tuk memenuhi kepatuhan terhadap regulasi di indonesia.
Hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi masukan bagi pihak regulasi untuk mening- katakan  kebijakanya  melalui  peraturan- peraturan  yang  telah  ada,  dengan  me- wajibkan perusahaan melakukan pengungkapan struktur kepemilikan ultimate dan  pembatasan  terkait  konsentrasi kepemilikan, seperti membatasi kepemilikan  saham  dan  jabatan  pihak keluarga    yang  merengkap  menjadi  dewan direksi  atau  komisaris  pada  perusahaan berafiliasi.
Menelusuri  kepemilikan  pengendali akhir  melalui  rantai  kepemilikan  menjadi keterbatasan yang dialami oleh peneliti ka- rena  terdapat  beberapa  perusahaan  yang tidak  mengungkapkan  informasi  mengenai pengendali  akhir  perusahaan  didalam laporan  tahunan.    Selanjutnya,  hasil penelitian ini masih menunjukan adjusted R 2 yang masih rendah, hal ini diduga terdapat varibel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian  ini.  Selanjutnya  konsep  ekspro- priasi  yang  diproksikan  dari  transaksi  me- lalui  aset,  liabilitas,  penjualan  dan  pem- belian  dianggap  keterbatasan  karena transaksi tersebut dapat bersifat opurtunis- tik atau efisien.
Penelitian  selanjutnya  diharapkan untuk  melakukan  penelusuran  lebih  jauh terkait  kepemilikan  pengendali  akhir  me- lalui  rantai  kepemilikan  berpola  pyramid  of structure.  Selain  itu  penelitian  selanjutnya perlu  menambahkan  beberapa  variabel penelitian  yang  berhubungan  dengan  tid- akan  ekspropriasi  seperti,  keterlibatan pemegang saham kedua, dan melihat dam- pak  tindakan  ekspropriasi  terhadap  ke- bijakan  deviden.  Lebih  lanjut  penelitian selanjutnya harus mampu menelusuri lebih jauh sifat dari transaksi pihak berelasi, yang dianggap oportunistik dan efisien.

## Daftar Pustaka
Agustina, I. (2016). Pengaruh corporate Govern- ance  terhadap  Nilai  Perusahaan  Melalui Enterprise  Risk  Management  (ERM) Dan Sustainability Management. (Tesis),
Universitas Brawijaya, Malang. Akmyga,  S.  F.,  &  Mita,  A.  F.  (2015). Pengaruh  Struktur  Corporate  Gov- ernance  Dan  Kualitas  Audit  Ter- hadap Luas Pengungkapan Kompensasi  Manajemen  Kunci  Di Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan  Keuangan  Indonesia.,  12(1),  19-36. doi:10.21002/jaki.2015.02 Apriani, H. W. (2015). Pengaruh Corporate Governance  dan  Karakteristik  Pe- rusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Transaksi Pihak Ber- elasi  Di  Indonesia.  JAI  (Jurnal Akuntansi Indonesia), 4(1), 36-50. Chang,  S.  J.  (2003).  Ownership  Structure, Expropriation,  and  Performance  of Group-Affiliated Companies in Ko- rea.  The  Academy  of  Management  Jour- nal, 46(2), 238-253. doi:10.2307/30040617 Cheung,  Y.-L.,  Rau,  P.  R.,  &  Stouraitis,  A. (2006).  Tunneling,  propping,  and expropriation:  evidence  from  con- nected  party  transactions  in  Hong Kong.  Journal  of  Financial  Economics, 82(2), 343-386. doi:https:// doi.org/10.1016j.jfineco.2004.08.012 Dewi,  N.  A.  C.  (2014).  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Ekspropriasi di Indonesia.
(Skripsi), Universitas Brawijaya, Ma- lang.
Ding,  Y.,  Zhang,  H.,  &  Zhang,  J.  (2007). Private  vs  State  Ownership  and Earnings  Management:  evidence from Chinese listed companies. Cor- porate  Governance:  An  International  Re- view,15(2),223-238. doi:http:// doi.org/10.1111j.1467m8683.2007.0 0556.x Diyanty, V., Utama, S., Rossieta, H., & Sire- gar,  S.  (2012).  Pengaruh  Kepemilikan Pengendali  Akhir  terhadap  Transaksi Pihak  Berelasi.  Paper  presented  at the Simposium Nasional Akuntansi
(SNA) XV, Banjarmasin.
Du, J., He, Q., & Yuen, S. W. (2013). Tun- neling  and  the  decision  to  go  pri- vate:  Evidence  from  Hong  Kong. Pacific-Basin  Finance  Journal,  22,  50- 68.  doi:https://doi.org/10.1016/ j.pacfin.2012.10.001 Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Sepa- ration  of  Ownership  and  Control. The  Journal  of  Law  &  Economics,  26 (2), 301-325.
Fernando, G. D., Schneible, R. A., & Suh, S. (2013). Family Firms and Institu- tional  Investors.  Family  Business  Re- view, 27(4), 328-345. doi:10.1177/0894486513481474 Fitri,  N.  (2015).  Dampak  Struktur Kepemilikan  Terhadap  Risiko  Ekspro- priasi.  (Tesis),  Universitas  Brawija- ya,
Friedman,  E.,  Johnson,  S.,  &  Mitton,  T.
(2003).  Propping  and  Tunneling. Journal  of  Comparative  Economics,  31 (4), 732-750. doi:10.1016/ j.jce.2003.08.004 Glaeser,  E.,  Johnson,  S.,  &  Shleifer,  A. (2001). Coase Versus the Coasians. The  Quarterly  Journal  of  Economics, 116(3), 853-899. doi:https:// doi.org/10.1162/003355301524662 50 Grossman, S. J., & Hart, O. D. (1987). One
Share/  One  Vote  and  the  Market  For Corporate  Control  (Working  Paper No. 2347). Retrieved from Nation- al Bureau Of Economic Research:
Henry,  E.,  Gordon,  E.,  Reed,  B.,  &
Louwers,  T.  (2012).  The  Role  of Related  Party  Transactions  in Fraudulent  Financial  Reporting. Journal  of  Forensic  &  Investigative  Ac- counting, 4(1), 186-213.
Hwang, N.-C. R., Chiou, J.-R., & Wang, Y. -C. (2013). Effect of disclosure reg- ulation  on  earnings  management through  related-party  transactions: Evidence  from  Taiwanese  firms

## Malawat, Sutrisno & Subekti / Indikasi Ekspropriasi
operating in China. Journal of Account- ing  and  Public  Policy,  32(4),  292-313. doi:https://doi.org/10.1016/ j.jaccpubpol.2013.04.003
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2015).  Pern- yataan  Standar  Akuntansi  Keuangan Nomor  7  tentang  Pengungkapan  Pihak- Pihak  Berelasi.  Jakarta:  Ikatan
Akuntan Indonesia.
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  (1976).
Theory  of  the  firm:  Managerial  be- havior,  agency  costs  and  ownership structure. Journal of Financial Econom- ics,  3(4),  305-360.  doi:https://
doi.org/10.1016/0304-405X(76)
90026-X Johnson, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F.,  &  Shleifer,  A.  (2000).  Tunnelling. Retrieved  from  Harvard  -  Institute of  Economic  Research:  https:// EconPapers.repec.org RePEc:fth:harver:1887 Juvita, D., & Siregar, S. V. (2013). Pengaruh Corporate  Governance  Terhadap Hubungan Besaran Dan Pengungka- pan  Hubungan  Pihak  Berelasi Dengan  Manajemen  Laba  :  Studi Empiris  Perubahan  PSAK  no.  7. Jurnal  Akuntansi  dan  Auditing,  10(1), 45-67.
Kang, M., Lee, H.-Y., Lee, M.-G., & Park, J. C.  (2014).  The  association  between related-party  transactions  and  con- trol–ownership  wedge:  Evidence from Korea. Pacific-Basin Finance Jour- nal,  29,  272-296.  doi:https://
doi.org/10.1016.j.pacfin.2014.04.006 La  Porta,  R.,  Lopez-de-Silanes,  F.,  Shleifer, A.,  &  Vishny,  R.  (2000).  Investor protection  and  corporate  govern- ance. Journal of Financial Economics, 58 (1), 3-27. doi:https:// doi.org/10.1016/S0304-405X(00) 00065-9 Lin, C.-Y., Chen, Y.-S., & Yen, J.-F. (2014). On  the  determinant  of  bank  loan contracts:  The  roles  of  borrowers’ ownership and board structures. The Quarterly  Review  of  Economics  and  Fi-
nance,  54(4),  500-512.  doi:https:// doi.org/10.1016/j.qref.2014.04.005 Liu,  Q.,  &  Lu,  Z.  (2007).  Corporate  gov- ernance  and  earnings  management in the Chinese listed companies: A tunneling perspective. Journal of Cor- porate  Finance,  13(5),  881-906. doi:https://doi.org/10.1016/ j.jcorpfin.2007.07.003 Lukviarman,  N.  (2016).  Corporate  Govern- ance.  Solo:  PT  Era  Adicitra  Inter- media.
Nekhili,  M.,  &  Cherif,  M.  (2011).  Related parties transactions and firm's mar- ket value: the French case. Review of Accounting  and  Finance,  10(3),  291-
315.doi:doi:10.1108/147577011111 55806 Oktaviani,  D.  P.  (2016).  Determinan  Vol- untary Disclosure Level: Studi Em- piris  Pada  Perusahaan  Manufaktur Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek  In- donesia.  Akuntabilitas:  Jurnal  Ilmu Akuntansi, 9(2), 243-254. doi:10.15408/akt.v9i2.4027 Otoritas Jasa Keuangan. (2012).  Peraturan Otoritas    Jasa    Keuangan    Nomor
VIII.G.7  tentang  Pedoman  Penyajian Laporan  Keuangan. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
Pagano,  M.,  &  Roell,  A.  (1998).  The Choice  of  Stock  Ownership  Struc- ture:  Agency  Costs,  Monitoring, and the Decision to go Public. The Quarterly Journal of Economics, 113(1), 187-225.
Panggabean,  E.  (2013,  30  Maret  2017). Diduga Corporate Crime, Sumalin- do  Digugat  Bayar  Rp  18,7  Triliun. Retrieved from https:// www.liputan6.com/news/ read/729338/diduga-corporate- crime-sumalindo-digugat-bayar-rp- 187-triliun Peng,  W.  Q.,  Wei,  K.  C.  J.,  &  Yang,  Z. (2011). Tunneling or propping: Ev- idence from connected transactions in China. Journal of Corporate Finance, 17(2), 306-325. doi:https://
doi.org/10.1016j.jcorpfin.2010.08.00 2 Pozzoli,  M.,  &  Venuti,  M.  (2014).  Related
Party  Transactions  and  Financial Performance:  Is  There  a  Correla- tion? Empirical Evidence from Ital- ian Listed Companies. Open Journal of Accounting, 03(01), 28-37. doi:10.4236/ojacct.2014.31004 Siregar,  B.  (2007).  Pengaruh  Pemisahan  Hak Aliran Kas Dan Hak Kontrol Terhadap
Dividen. Paper presented at the Sim- posium  Nasional  Akuntansi  X,  Ma- kasar.
Siregar  ,  B.  (2008).  Ekspropriasi  Pemegang
Saham  Minoritas  dalam  Struktur Kepemilikan  Ultimat.  Jurnal  Riset
Akuntansi Indonesia, 11(3), 237-263. Utama,  C.,  &  Utama,  S.  (2014).  Corporate governance,  size  and  disclosure  of related  party  transactions,  and  firm value:  Indonesia  evidence.  Interna-
tional Journal of Disclosure and Govern- ance,  11(4),  341-365.  doi:10.1057/
jdg.2013.23 Utama,  C.  A.  (2015).  Penentu  Besaran Transaksi Pihak Berelasi: Tata Kel- ola,  Tingkat  Pengungkapan,  dan Struktur Kepemilikan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia., 12 (1), 37-54. Ying, Q., & Wang, L. (2013). Propping by controlling  shareholders,  wealth transfer and firm performance: Ev- idence from Chinese listed compa- nies.  China  Journal  of  Accounting  Re- search,  6(2),  133-147.  doi:https:// doi.org/10.1016/j.cjar.2013.02.001 Yodhianto, A., & Diyanty, V. (2016).  Efek entrenchment  alignment  pengendalian akhir keluarga dan peran dewan komisa- ris  terhadap  biaya  utang.  Paper  pre- sented  at  the  Simposium  Nasional Akuntansi XIX, Lampung.

## Malawat, Sutrisno & Subekti / Indikasi Ekspropriasi