## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## Volume : 17 No. 02.A
ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
PENGELOLAAN PAKAIAN DINAS PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

## Oleh :

## Rahmadani Rahmadani1578@gmail.com

## Yamin Lubis
Yaminlubis16@gmail.com

## Marzuki
Lubis_Marzuki@yahoo.com

## Abstract
The  procurement  of  goods/services  is  funded from the State/Regional Revenue and
Expenditure  Budget,  and  generally  always increases  from  year  to  year.  Likewise,  the components
of
the State/Regional Revenue/Expenditure Budget expenditure in the form  of  capital  expenditure  (investment)/direct expenditure,  the  implementation  of  which  is carried  out  through  the  procurement  of goods/services. In realizing the capital expenditures/directly  carried  out  through  the procurement  of  goods  and  services  involving various  parties,  namely  users,  are  parties  who need goods/services, and providers of goods/services,  are  parties  who  carry  out  work or  services,  which  are  carried  out  based  on official  requests  or  orders.  or  a  contract  on  the part of the user.
How  is  the  legal  arrangement  for  the procurement  of  official  clothing  in  Medan  City Government  based  on  Presidential  Regulation Number 4 of 2015, how are the stages and legal mechanisms  carried  out  by  Medan  City Revenue  Service  in  the  procurement  of  official clothing, what are the legal solutions carried out by  Medan  City  Revenue  Service  regarding  the procurement of official clothing.
The  results  of  the  study  indicate  that  the  legal arrangement  for  the  procurement  of  official clothing  in  Medan  City  Government  based  on
Presidential  Regulation  Number  4  of  2015 concerning the Fourth Amendment to Presidential  Regulation  Number  54  of  2010 concerning  the  Procurement  of  Government Goods/Services has regulated completely and in sufficient detail in the process of procurement of government  goods/services.  The  stages  and legal  mechanisms  carried  out  by  Medan  City Revenue  Service  in  the  procurement  of  official clothing  are  if  the  parties  commit  acts  that  are not  in  accordance  with  the  provisions  for  the procurement  of  goods  and  services  based  on Presidential  Regulation  Number  4  of  2015 concerning the Fourth Amendment to Presidential  Regulation  Number  54  of  2010 concerning  the  Procurement  of  Goods/Services The  government  will  then  be  penalized  in  the form  of  administrative  sanctions,  sued  for compensation  /  civil  lawsuits,  reported  for criminal  proceedings.  The  legal  solution  carried out  by  Medan  City  Revenue  Service  regarding the  procurement  of  official  clothing  in  the  event of irregularities is the administration of administrative sanctions, carried out by the PPK /  ULP  Working  Group  and  /  or  Procurement Officers to the provider.
Keywords :  Procurement,  Official  Clothing, Goods and Services.

## Abstrak
Pengadaan  barang/jasa  didanai  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD),  dan  dari  tahun  ke  tahun umumnya  selalu  meningkat.  Demikian  juga halnya  komponen  dari  belanja  APBN/APBD berupa belanja modal (investasi)/belanja langsung,  yang  pelaksanaannya  dilakukan melalui pengadaan barang/jasa. Untuk merealisasikan belanja modal/langsung
dilakukan  melalui  pengadaan  barang  dan  jasa yang melibatkan berbagai pihak, yaitu pengguna,  adalah  pihak  yang  membutuhkan barang/jasa,  dan  penyedia  barang/jasa,  adalah pihak  yang  melaksanakan  pekerjaan  atau layanan  jasa,  yang  dilakukan  berdasarkan permintaan  atau  perintah  resmi  atau  kontrak dari pihak pengguna.
Bagaimana  pengaturan  hukum  pengadaan pakaian  dinas  di  Pemerintah  Kota  Medan berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  4 Tahun 2015, bagaimana tahapan dan mekanisme  hukum  yang  dilakukan  oleh  Dinas Pendapatan  Kota  Medan  dalam  pengadaan pakaian  dinas,  bagaimana    solusi  hukum  yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dilakukan  oleh  Dinas  Pendapatan  Kota  Medan tentang pengadaan pakaian dinas.
Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Pengaturan hukum pengadaan pakaian dinas di Pemerintah Kota Medan berdasarkan Peraturan Presiden  Nomor  4  Tahun  2015  Tentang Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan  Presiden Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengatur secara lengkap  dan  cukup  detail  dalam  proses pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Tahapan dan  mekanisme  hukum  yang  dilakukan  oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dalam pengadaan  pakaian  dinas  yaitu  apabila  para pihak  melakukan  perbuatan  yang  tidak  sesuai dengan  ketentuan  pengadaan  barang  jasa berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  4 Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Keempat  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010 Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah maka  akan  dikenakan  sanksi    berupa  sanksi administrasi,  dituntut  ganti  rugi/digugat  secara perdata,  dilaporkan  untuk  diproses  secara pidana. Solusi hukum yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan  Kota  Medan  tentang  pengadaan pakaian  dinas  apabila  terjadi  penyimpangan adalah  dengan  pemberian  sanksi  administratif, dilakukan  oleh  PPK/Kelompok  Kerja  ULP dan/atauPejabat Pengadaan kepada penyedia.
Kata  Kunci :  Pengadaan,  Pakaian  Dinas, Barang dan Jasa.

## I. Pendahuluan

## A. Latar Belakang
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2015  Tentang  Perubahan Keempat  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  54 Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  secara  khusus  ditujukan  untuk mengatur  tatacara  pengadaan  barang  dan  jasa di  pemerintahan,  baik  yang  bersumber  pada Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (ABPD) maupun non
anggaran
(bantuan/sumbangan  dana  dari  luar  negeri). Peraturan  Presiden  ini  sekaligus  mendorong terjadinya  globalisasi  dan  liberalisasi  sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Selain
membenahi kelemahan-kelemahan dalam
aturan sebelumnya, Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  70 Tahun  2012  juga menambahkan  beberapa  hal  yang  prinsipil  dan strategis dalam upaya pencegahan korupsi.
Pengadaan  barang  dan  jasa  pada hakekatnya  merupakan  upaya  pihak  pengguna untuk  mendapatkan  atau  mewujudkan  barang dan jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya. 1 Agar hakekat atau esensi pengadaan  barang  dan  jasa  tersebut  dapat dilakukan  sebaik-baiknya,  maka  kedua  belah pihak  yaitu  pihak  pengguna  dan  penyedia haruslah  selalu  berdasarkan  pada  filosofi pengadaan  barang  dan  jasa,  tunduk  kepada etika  dan  norma  pengadaan  barang  dan  jasa yang  berlaku,  mengakui  prinsip-prinsip,  metode dan  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  yang baku. 2
Setiap proses penyelenggaraan pemerintahan  dan  negara,  otoritas  pemerintah memerlukan perangkat-perangkat, baik itu berupa  perangkat  keras  maupun  perangkat lunak. 3 Perangkat  keras  misalnya  sarana, prasarana,  barang-baranga  keperluan  dan inventaris  Negara  dan  lain-lain,  sedangkan perangkat lunak meliputi sistim, struktur maupun sumber  daya  manusia  yang  akan  melakukan proses  pengurusan  dan  pengelolaan  tersebut agar  dapat  menjadi  efektif  dan  efisien  bagi kepentingan rakyat.
1 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan  Barang dan  Jasa  dan  Berbagai  Permasalahannya, Sinar  Grafika, Jakarta,  2010, hal.3
2 Ibid
3 Gunawan Widjaya, Pengelolaan Harta Kekayaan Negara  Suatu  Tinjauan  Yuridis ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2002, hal.4

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pengadaan  barang/jasa  didanai  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara/Daerah  (APBN/APBD),  dan  dari tahun ke tahun umumnya selalu meningkat. Demikian juga halnya komponen  dari  belanja  APBN/APBD berupa belanja modal (investasi)/belanja langsung, yang pelaksanaannya dilakukan melalui pengadaan barang/jasa. Untuk merealisasikan  belanja  modal/langsung dilakukan  melalui  pengadaan  barang dan  jasa  yang  melibatkan  berbagai pihak,  yaitu  pengguna,  adalah  pihak yang  membutuhkan  barang/jasa,  dan penyedia  barang/jasa,  adalah  pihak yang  melaksanakan  pekerjaan  atau layanan jasa, yang dilakukan berdasarkan  permintaan  atau  perintah resmi atau kontrak dari pihak pengguna. 4 Pengadaan barang/jasa pada
hakikatnya  merupakan  upaya  pihak  pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa  yang  diinginkannya,  maka  masing- masing  pihak  harus  tunduk  pada  etika  serta norma/peraturan  yang  berlaku  terkait  proses pengadaan barang/jasa. Penentuan untuk memilih penyedia barang/jasa dilakukan dengan cara  Pelelangan  Umum,  Pelelangan  Terbatas,
Pemilihan
Langsung, dan Penunjukan Langsung.  Dari  keempat  metode  tersebut, ditentukan  bahwa  metode  Pelelangan  Umum merupakan  prinsip  utama  dalam  pelaksanaan pengadaan  barang/jasa.  Dari  keempat  metode tersebut pada umumnya yang banyak dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah,  adalah menggunakan  cara  penunjukan  langsung  dan dengan cara pelelangan umum. 5
4 Agus  Kartasasmita, “Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  Menurut  Pelaku  Usaha.”Makalah  Seminar Nasional Seminar Nasional dengan Tema “Upaya Perbaikan Sistim Penyelenggaraan Barang / Jasa Pemerintah. Jakarta, 2006. hal. 4.
5 Abu  Samman  Lubis, “Aspek  Hukum  dalam Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah”
makalah. http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/pontianak/index.
Peraturan  akan  memiliki  nilai  apabila dalam  implementasi  pelaksanaannya  berjalan sesuai  dengan  yang  ditetapkan.  Sebaliknya sebaik-baiknya  peraturan  tidak  akan  memiliki nilai  apapun  apabila  dalam  pelaksanaannya masyarakat  tidak  menjalankannya  terlebih-lebih lagi  jika  jajaran  instansi  pemerintah  sendiri bahkan yang tidak memberi contoh melaksanakannya  dengan  benar  dan  sungguh- sungguh yang pada gilirannya  membuat peraturan  tidak  “berdaya”  dan  tidak  ada gunanya.
Pasal  1  (satu)  angka  1  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun 2015  Tentang  Perubahan  Keempat  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010 Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah menyebutkan bahwa :
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan  Barang/Jasa  adalah  kegiatan untuk  memperoleh  barang/jasa  oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya  dimulai  dari  perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk  memperoleh barang/jasa.
Keberadaan perjanjian pengadaan barang  dan  jasa  muncul  sebagai  bagian  dari proses pembangunan yang merupakan program kerja  pemerintah  yang  sangat  signifikan,  untuk memacu  pertumbuhan  dan  perkembangan potensi nasional.
Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah dapat  dikualifikasikan  sebagai  perjanjian  jual beli  sebagaimana  diatur  dalam  Buku  III  Bagian V  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan
php?option=com_content&view =article &id=60:aspek- hukum-, diakses tanggal 15 Desember 2012

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  demikian  pula  dapat  digolongkan sebagai perjanjian bernama/khusus/nominat. 6
Pasal  1  angka  23  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015 Tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan
Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan  Pelelangan  Umum  adalah “metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang  dapat  diikuti  oleh  semua  Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang  memenuhi  syarat.  Pelelangan  umum adalah  metode  pemilihan  penyedia  barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan  umum  sehingga  masyarakat  dunia usaha  yang  berminat  dan  memenuhi  kualifikasi dapat mengikutinya ”.
Pengguna  barang  dan  jasa  sebagai konsumen,  dan  penyedia  barang  dan  jasa sebagai produsen harus mendapatkan perlindungan  yang  seimbang  dalam  kontrak. Kesepakatan,  hanya  akan  tercapai  jika  para pihak telah berada dalam posisi yang serasi dan seimbang.  Pengaturan  pengadaan  barang  dan jasa  pemerintah  melalui  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015 Tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  adalah bentuk  campur  tangan  negara  untuk  menjamin terciptanya keseimbangan dalam
kontrak/perjanjian. Apabila isi perjanjian
6 Caryos , “ Tinjauan Perjanjian Pengadaan Barang /  Jasa  Pemerintah  Dalam  Hukum  Perjanjian  Indonesia”. http://caryos.blogspot.com/2008/03/tinjauan-perjanjian- pengadaan-barang.html,  diakses  tanggal  15  Desember 2012.
diserahkan  secara  penuh  kepada  para  pihak terkait  dengan  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah (instansi dengan penyedia barang/jasa), maka dimungkinkan banyak terjadi penyimpangan  dan  pelanggaran  hak  dan kewajiban.
Biro  Perlengkapan  Dinas  Pendapatan Kota  Medan  merupakan  pihak  yang  sangat berperan  penting  dalam  proses  pengadaan barang  dan  jasa,  baik  itu  pada  tahap  awal dimana  penyelenggara  lelang  pekerjaan  hingga tahap akhir dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut .

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang    dikemukakan  pada  uraian  diatas,  maka yang  akan  yang  menjadi  fokus  permasalahan untuk  diteliti adalah sebagai berikut :
1.  Bagaimana  pengaturan  hukum  pengadaan pakaian  dinas  di  Pemerintah  Kota  Medan berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  4 Tahun 2015 ?
2.  Bagaimana prosedur hukum yang dilakukan oleh  Dinas  Pendapatan  Kota  Medan  dalam pengadaan pakaian dinas ?
3.  Bagaimana    solusi  hukum  yang  dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan tentang pengadaan pakaian dinas ?

## C.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  melalui  pendekatan  normative (legal research) untuk memperoleh data sekunder dan pendekatan  empiris  (yuridis  sosiologis),  untuk memperoleh  data  primer  melalui  penelitian lapangan (field research) .
Data sekunder Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
warga masyarakat melalui penelitian. 7
Adapun  data  primer  dalam  penelitian  ini adalah dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan  informasi  dari  beberapa  pihak yang terkait dalam penelitian ini sebagaimana narasumber terdiri dari :
1)  Pengguna Anggaran(Kepala Dinas)
2)  Pejabat Pembuat Komitmen
3)  Panitia atau Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHP)
4)  Akademisi
Data  sekunder  antara  lain  mencakup dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku  hasil penelitian  yang  berwujud  laporan,  buku harian  dan  seterusnya. 8 Adapun  data sekunder dalam penelitian ini diperoleh :
1)  Bahan  hukum  primer  berupa  perundang- undangan yang berkaitan dengan
pelaksanaan lelang dalam pengadaan barang  dan  jasa  di  Dinas  Pendapatan  Kota Medan .
2)  Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa  bahan-bahan  yang  erat  kaitannya dengan  bahan  hukum  primer  berupa dokumen  kontrak  pengadaan  barang  dan jasa,  buku-buku  yang  berkaitan  dengan objek yang diteliti.
3)  Bahan  hukum  tertier  yaitu  bahan  hukum
penunjang  yang  membuat  petunjuk  dan penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer dan  sekunder  seperti  kamus  umum,  kamus hukum,  majalah  dan  jurnal  ilmiah,  surat kabar,  majalah  dan  internet  juga  menjadi tambahan  bagi  penulisan  penelitian  ini sepanjang  memuat  informasi  yang  relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.
7 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Memudji, Peranan dan  Penggunaan  Perpustakaan  Dalam  Penelitian  Hukum , Pusat  Dokumentasi  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, Jakarta,: 1979, hal.3.
8 Ibid , hal.3
II.  Hasil dan Penelitian A.  Pengaturan Hukum Pengadaan Pakaian  Dinas  Di  Pemerintah  Kota Medan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah  kegiatan  pengadaan  barang/jasa  yang dibiayai  dengan  APBN/APBD,  baik  yang dilaksanakan  secara  swakelola  maupun  oleh penyedia barang/jasa.
Pengertian di atas memberikan penjelasan  bahwa  pengadaan  barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang menggunakan biaya bersumber  dari  APBN  dan/atau  APBD  yang dapat dilakukan:
1.  Dengan cara swakelola, dan
2.  Dengan menggunakan jasa penyedia barang/jasa.
Prinsip  dasar  pengadaan  barang/jasa pemerintah menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015 Tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah:
1.  Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya  yang  terbatas  untuk mencapai  sasaran yang  ditetapkan  dalam  waktu  sesingkat- singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. 2.  Efektif,  berarti  pengadaan  barang/jasa  harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan  dan  dapat  memberikan  manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3.  Terbuka  dan  bersaing,  berarti  pengadaan barang/jasa  harus  terbuka  bagi  penyedia barang/jasa  yang  memenuhi  persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di  antara  penyedia  barang/jasa  yang  setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan  ketentuan  dan  prosedur  yang jelas dan transparan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
4.  Transparan,  berarti  semua  ketentuan  dan informasi  mengenai  pengadaan  barang/jasa,
termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa,  sifatnya  terbuka  bagi  peserta penyedia  barang/jasa  yang  berminat  serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5.  Adil/tidak  diskriminatif,  berarti  memberikan perlakuan  yang  sama  bagi  semua  calon penyedia  barang/jasa  dan  tidak  mengarah untuk  memberi  keuntungan  kepada  pihak tertentu,  dengan  cara  dan  atau  alasan apapun.
6.   Akuntabel,  berarti  harus  mencapai  sasaran baik  fisik,  keuangan  maupun  manfaat  bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan  dan  pelayanan  masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan  yang  berlaku  dalam  pengadaan barang/jasa. 9
Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua  pengadaan  dengan  nilai  di  atas  Rp. 50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah).  Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan,  dapat  dilaksanakan  oleh  Unit Layanan Pengadaan ( Procurement Unit ). 10
Anggota panitia pengadaan/pejabat pengadaan/anggota  unit  layanan  pengadaan berasal  dari  pegawai  negeri,  baik  dari  instansi sendiri  maupun  instansi  27  Pasal  3  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun 2015  Tentang  Perubahan  Keempat  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010 Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah. Panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan harus memenuhi persyaratan:
1.  Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
2.  Memahami  keseluruhan  pekerjaan  yang akan diadakan.
9 Suswinarno, Aman dari Risiko dalam Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah , Visimedia, Jakarta, 2007, hal.51.
10 Ibid , hal.52
3.  Memahami  jenis  pekerjaan  tertentu  yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan/unit  layanan  pengadaan  yang bersangkutan 4.  Memahami  isi  dokumen  pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan
Keputusan Presiden ini.
5.  Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan  pejabat  yang  mengangkat  dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan. 6.  Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. 11
Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat/panitia pengadaan/Unit
Layanan
Pengadaan ( Procurement Unit ) meliputi sebagai berikut:
1.  Menyusun  jadwal  dan  menetapkan  cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
2.  Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
3.  Menyiapkan dokumen pengadaan.
4.  Mengumumkan  pengadaan  barang/jasa  di surat  kabar  nasional  dan/atau  provinsi dan/atau  papan  pengumuman  resmi  untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional. 5.  Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
6.  Melakukan  evaluasi  terhadap  penawaran yang masuk.
7.  Mengusulkan calon pemenang.
8.  Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya. 9.  Menandatangani  pakta  integritas  sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. 12 Panitia beranggotakan sekurang- kurangnya  3  (tiga)  orang  yang  memahami  tata cara  pengadaan,  substansi  pekerjaan/kegiatan yang  bersangkutan  dan  bidang  lain  yang diperlukan,  baik  dari  unsur-unsur  di  dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan. 13
11 Ibid , hal.53
12 Witanto, Dimensi  Kerugian  Negara  dalam Hubungan  Kontraktual  (Suatu  Tinjauan  Terhadap  Resiko Kontrak  dalam  Proyek  Pengadaan  Barang  atau  Jasa Pemerintah, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal.25.
13 Ibid , hal.31

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pejabat  pengadaan  hanya  1  (satu) orang  yang  memahami  tata  cara  pengadaan,
substansi
pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan  dan  bidang  lain  yang  diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan. 14
Pasal  10  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  Tentang Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan  Presiden Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  menyebutkam  bahwa duduk sebagai
panitia/pejabat pengadaan/anggota  Unit  Layanan  Pengadaan ( Procurement Unit ):
1.  Pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara. 2.  Pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat  Jenderal  Departemen/ Inspektorat  Utama  Lembaga  Pemerintah Non  Departemen/  Badan  Pengawas  Daerah
Propinsi/  Kabupaten/  Kota,  Pengawasan Internal BUMN/BUMD kecuali menjadi panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya.
3.  Pejabat  yang  bertugas  melakukan  verifikasi surat  permintaan  pembayaran  dan/atau pejabat  yang  bertugas  menandatangani surat perintah membayar. 15
Pasal 13 menentukan bahwa:
(1)  Pengguna  barang/jasa  wajib memiliki  harga perkiraan  sendiri  (HPS)  yang  dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertangungjawabkan.
(2)  HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan  dan  ditetapkan  oleh  pengguna barang/jasa.
(3)  HPS  digunakan  sebagai  alat  untuk  menilai kewajaran  harga  penawaran  termasuk rinciannya  dan  untuk  menetapkan  besaran tambahan  nilai  jaminan  pelaksanaan  bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
(4)  Nilai  total  HPS  terbuka  dan  tidak  bersifat rahasia.
14 Ibid , hal.34
15 Ibid , hal.38
(5)  HPS  merupakan  salah  satu  acuan  dalam menentukan tambahan nilai jaminan.
Pengadaan  barang  dan  jasa  di  wilayah Pemprovsu  dilakukan  dengan  cara  pelelangan umum.  Lelang  dilakukan  dengan  penetapan pelaksanaan pekerjaan dan selanjutnya pekerjaan diserahkan kepada panitia. Pelelangan  umum  adalah  secara  terbuka dengan  pengumuman  secara  luas  melalui papan  pengumuman  resmi,  media  massa maupun media elektronik, sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 16
Pasal  30  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  Tentang Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan  Presiden Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah menyatakan Pengadaan  melalui  Swakelola  oleh  Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  Pelaksanaan  dilakukan  berdasarkan  Kontrak antara  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK) pada  K/L/D/I  Penanggung  Jawab  Anggaran dengan  pelaksana  Swakelola  pada  Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.
2.  Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku  cadang  dan  tenaga  ahli  yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan  pada  Instansi  Pemerintah  lain pelaksana Swakelola.
3.  Pengadaan  sebagaimana  dimaksud  pada huruf  b  berpedoman  pada  ketentuan  dalam Peraturan Presiden ini.
4.  Pembayaran upah  tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan  daftar  hadir  pekerja  atau dengan cara upah borongan.
5.  Pembayaran  imbalan  tenaga  ahli  yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak.
6.  Penggunaan  tenaga  kerja,  bahan/barang dan/atau  peralatan  dicatat  setiap  hari  dalam laporan harian.
16 Hasil  wawancara  dengan  Syahrial,  Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan  Aser  Dinas  Pendapatan  Kota  Medan,  tanggal 10 Juli 2017 di Medan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
7.  Kemajuan  fisik  dicatat  setiap  hari  dan dievaluasi  setiap  minggu  yang  disesuaikan dengan  penyerapan  dana  oleh  Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.
8.  Kemajuan  non  fisik  atau  perangkat  lunak dicatat  dan  dievaluasi  setiap  bulan  yang disesuaikan  dengan  penyerapan  dana  oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana
Swakelola.
9.  Pengawasan  pekerjaan  fisik  di  lapangan dilaksanakan  oleh  pihak  yang  ditunjuk  PPK pada  K/L/D/I  Penanggung  Jawab  Anggaran, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Sesuai  dengan  amanah  Pasal  30
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,  maka  Dinas  Pendapatan Kota  Medan  melakukan  pengadaan dengan menggunakan metode swakelola.  Swakelola  yakni  pengadaan barang/jasa pemerintah yang pekerjaannya  direncanakan,  dikerjakan dan/atau  diawasi  sendiri  oleh  K/L/D/I sebagai  penanggung  jawab  anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
Pengadaan  Swakelola  oleh  K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran, pelaksanaannya hanya  dilakukan  oleh  pegawai  sendiri  atau pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan  tenaga  ahli,  dengan  ketentuan tenaga  ahlinya  tidak  boleh  melebihi  50%  (lima puluh  perseratus)  dari  jumlah  keseluruhan pegawai  K/L/D/I  yang  terlibat  dalam  kegiatan Swakelola yang bersangkutan. Apabila pelaksanaannya  membutuhkan  pekerja  lain selain pegawai sendiri atau pegawai K/L/D/I lain dan/atau tenaga ahli, maka pengadaan swakelola tersebut pelaksanaannya harus diserahkan kepada kelompok masyarakat.
Swakelola dapat dilaksanakan oleh: 1.  Pengguna barang/jasa.
Maksudnya adalah pekerjaan yang
direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri  oleh  pengguna  barang/jasa  dengan menggunakan tenaga sendiri, dan/atau
tenaga  dari  luar  baik  tenaga  ahli  maupun tenaga upah borongan.
2.  Instansi pemerintah lain. Maksudnya adalah pekerjaan yang
perencanaan  dan  pengawasannya  dilakukan oleh  pengguna  barang/jasa,  sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan penanggung jawab anggaran (misalkan universitas negeri, lembaga penelitian/ilmiah pemerintah,
lembaga pelatihan).
3.  Kelompok  masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah. Maksudnya adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasannya  dilakukan  oleh  penerima hibah  (kelompok  masyarakat,  LSM,  komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga  penelitian/ilmiah  non  badan usaha  dan  lembaga  lain  yang  ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh  instansi  pemberi  hibah.  Lebih  lanjut, semangat pada perpres ini untuk mendahulukan pelaksanaan pengadaan barang/jasa  dilakukan  secara  Swakelola namun  jika  tidak  dapat  dilakukan,  dapat menggunakan  penyedia  barang/jasa.  Pada pelaksanaan  Swakelola  jika  tidak  tersedia Standar  Biaya  Umum  yang  dapat  dijadikan pedoman  pelaksanaan  dapat  diusulkan Standar  Biaya  Khusus  (SBK)  kepada  Bupati untuk ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan Swakelola. 17
Pasal  31  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  Tentang Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan  Presiden Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan Pengadaan  secara  Swakelola  oleh  Kelompok Masyarakat  Pelaksana  Swakelola  dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  Pelaksanaan  Swakelola  oleh  Kelompok Masyarakat  Pelaksana  Swakelola  dilakukan berdasarkan  Kontrak  antara  PPK  pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan  Kelompok  Masyarakat  Pelaksana Swakelola.
2.  Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan  kepada  Kelompok  Masyarakat
17 Ibid , hal.57

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan.
3.  Pengadaan  Pekerjaan  Konstruksi  hanya dapat  berbentuk  rehabilitasi,  renovasi  dan konstruksi sederhana.
4.  Konstruksi  bangunan  baru  yang  tidak sederhana, dibangun
oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya  diserahkan  kepada  kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.  Pengadaan  bahan/barang,  Jasa  Lainnya, peralatan/suku  cadang  dan  tenaga  ahli  yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok
Masyarakat  Pelaksana  Swakelola  dengan memperhatikan  prinsip-prinsip  pengadaan dan  etika  pengadaan  sebagaimana  diatur dalam Peraturan Presiden ini.
6.  Penyaluran dana kepada Kelompok
Masyarakat  Pelaksana  Swakelola  dilakukan secara  bertahap  dengan  ketentuan  sebagai berikut: a.  40%  (empat  puluh  perseratus)  dari keseluruhan  dana  Swakelola,  apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola.
b.  30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan  dana  Swakelola,  apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus).
c.  30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan  dana  Swakelola,  apabila pekerjaan  telah  mencapai  60%  (enam puluh perseratus).
7.  Pencapaian  kemajuan  pekerjaan  dan  dana Swakelola  yang  dikeluarkan,  dilaporkan  oleh Kelompok  Masyarakat  Pelaksana  Swakelola secara berkala kepada PPK.
8.  Pengawasan
pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat
Pelaksana Swakelola. 9.  Pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan Pengadaan  disampaikan  kepada  K/L/D/I pemberi  dana  Swakelola  sesuai  ketentuan perundang-undangan. 18 Laporan kemajuan pelaksanaan
pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan  oleh  pelaksana  lapangan/pelaksana swakelola  kepada  pengguna  barang/jasa  setiap bulan.  Laporan  kemajuan  realisasi  fisik  dan keuangan dilaporkan setiap bulan oleh pengguna  barang/jasa  kepada  Menteri/Kepala
18 Adrian Sutedi, Op.Cit , hal.97
Lembaga Pemerintah Non
Departemen/Gubernur/  Bupati/Walikota/Direktur Utama  BUMN/BUMD  terkait  atau  pejabat  yang disamakan.
Pasal  26  ayat  (2)  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015 Tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
memberikan  penjelasan  tentang  pekerjaan- pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola adalah: 19 1.  Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan  kemampuan  teknis  sumber daya  manusia  serta  sesuai  dengan  tugas pokok K/L/D/I. 2.  Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya  memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat.
3.  Pekerjaan  yang  dilihat  dari  segi  besaran, sifat,  lokasi  atau  pembiayaannya  tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa.
4.  Pekerjaan  yang  secara  rinci/detail  tidak dapat  dihitung/  ditentukan  terlebih  dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia  Barang/Jasa  akan  menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar.
5.  Penyelenggaraan  diklat,  kursus,  penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan.
6.  Pekerjaan  untuk  proyek  percontohan  (pilot project)  dan  survei  yang  bersifat  khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa. 7.  Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan  kebijakan  pemerintah,  pengujian di  laboratorium  dan  pengembangan  sistem tertentu.
8.  Pekerjaan  yang  bersifat  rahasia  bagi  K/L/D/I yang bersangkutan
9.  Pekerjaan  Industri  Kreatif,  inovatif  dan budaya dalam negeri.
10. Penelitian dan pengembangan dalam negeri.
11. Pekerjaan
pengembangan
industri pertahanan,  industri  alutsista  dan  industri alat  material  khusus  (almatsus)  dalam negeri.
19 Ibid , hal.98-99.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
B. Tahapan  dan  Mekanisme  Hukum Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Kota Medan Dalam
Pengadaan Pakaian Dinas.
Cara  pembelian  barang  berkembang tidak  terbatas  pada  pembelian  barang  yang telah  ada  di  pasar  saja  tetapi  juga  pembelian barang yang belum tersedia di pasar. Pembelian barang  yang  belum  ada  di  pasar  dilakukan dengan  cara  pesanan.  Agar  barang  yang dipesan  dapat  dibuat  seperti  yang  diinginkan, maka  pihak  pemesan  menyusun  nama,  jenis, jumlah barang yang dipesan beserta
spesifikasinya secara tertulis dan
menyerahkannya kepada pihak penyedia barang.  Dokumen  tertulis  tersebut  dinamakan dokumen  pemesanan  barang  yang  kiranya menjadi asal-usul dari dokumen lelang.
Pengadaan barang dengan cara pemesanan tidak terbatas pesanan barang yang bergerak  seperti  rumah,  gedung,  jembatan, bendungan  dan  lain-lainya.  Untuk  pemesanan barang  berupa  bangunan,  pihak  pengguna biasanya  menyediakan  gambar  rencana  atau gambar  teknis  dari  bangunan  yang  dipesan. Pemesanan  atau  pengadaan  barang  berupa bangunan tersebut merupakan asal-usul pengadaan pekerjaan pemborongan yang kemudian disebut
pengadaan jasa
pemborongan.
Sekarang  pengadaan  barang  tidak terbatas pada barang yang berwujud tetapi juga barang  yang  tidak  berwujud.  Barang  tidak berwujud  umumnya  adalah  jasa.  Misalnya  jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan pendidikan, jasa konsultasi, jasa supervise , jasa manajemen, dan lainlainnya. Pengadaan barang tak  berwujud  yang  umumnya  berupa  jasa
tersebut  merupakan  asal  usul  pengadaan  jasa konsultasi dan jasa lainnya.
Pihak-pihak yang terkait atau berhubungan langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pengguna barang/jasa, pengguna anggaran daerah, panitia pengadaan barang/jasa, pejabat pengadaan barang/jasa dan penyedia barang/jasa.
Sesuai  Pasal  1  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015 Tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengertian  dari  masing-masing  pihak  yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah disebutkan sebagai berikut : Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja  Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) adalah instansi/institusi yang  menggunakan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  dan/atau  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pengguna  barang/jasa  adalah  Pejabat pemegang  kewenangan  penggunaan  Barang dan/atau  Jasa  milik  Negara/Daerah  di  masing- masing  Kementerian/Lembaga/  Satuan  Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I).
Pengguna Anggaran (PA) adalah
Pejabat  pemegang  kewenangan  penggunaan anggaran  Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna
APBN/APBD.
Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA) adalah  pejabat  yang  ditetapkan  oleh  Pengguna Anggaran  (PA)    untuk  menggunakan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK) adalah  pejabat  yang  bertanggung  jawab  atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP)  adalah unit organisasi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa  yang  bersifat  permanen,  dapat berdiri  sendiri  atau  melekat  pada  unit  yang sudah ada.
Pejabat  Pengadaan  adalah  personil yang  ditunjuk  untuk  melaksanakan  Pengadaan Langsung. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran
(PA)/Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  yang bertugas  memeriksa  dan  menerima  hasil pekerjaan.
Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah
(APIP) adalah aparat yang melakukan pengawasan  melalui  audit,  reviu,  evaluasi, pemantauan,  dan  kegiatan  pengawasan  lain terhadap  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi organisasi.
Penyedia  Barang/Jasa  adalah  badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang  perseorangan  yang  kegiatan  usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
Sesuai  Pasal  17  ayat  (1)  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun 2015  Tentang  Perubahan  Keempat  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010
Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah diatur  bahwa  pada  prinsipnya  dalam  pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya  dilakukan  melalui  metode  pelelangan umum.
Pasal 17 ayat (2) disebutkan pengertian Pelelangan  umum  sebagai  berikut  :  Pelelangan umum  adalah  metode  pemilihan  penyedia barang/jasa  yang  dilakukan  secara  terbuka dengan  pengumuman  secara  luas  sekurang- kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu  surat  kabar  provinsi.  Namun  dalam  hal tertentu  pemilihan  penyedia  barang/jasa  dapat dilaksanakan melalui metode pelelangan terbatas  dan  juga  dapat  dilaksanakan  melalui pemilihan langsung maupun penunjukan langsung.
Hal  tersebut  adalah  sesuai  dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  17  ayat  (3), ayat  (4)  dan  ayat  (5)  Keputusan  Presiden  yang berbunyi sebagai berikut :
Ayat  (3)  :  Dalam  hal  jumlah  penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini  terbatas  dan  untuk  pekerjaan  yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa  dapat  dilakukan  dengan  metode pelelangan  terbatas  dan  diumumkan  secara luas  sekurang-kurangnya  di  satu  surat  kabar nasional  dan/atau  satu  surat  kabar  provinsi dengan  mencantumkan  penyedia  barang/jasa yang  mampu,  guna  memberi  kesempatan kepada  penyedia  barang/jasa  lainnya  yang memenuhi kualifikasi.
Ayat (4) : Dalam hal metode pelelangan umum  atau  pelelangan  terbatas  dinilai  tidak efisien  dari  segi  biaya  pelelangan,  maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan  metode  pemilihan  langsung,  yaitu

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pemilihan  barang/jasa  yang  dilakukan  dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran  dari  penyedia  barang/jasa  yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan
negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan
minimal melalui papan pengumuman  resmi  untuk  penerangan  umum dan bila memungkinkan melalui internet.
Ayat (5) : Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus,  pemilihan  penyedia  barang/jasa  dapat dilakukan  dengan  cara  penunjukan  langsung terhadap  1  (satu)  penyedia  barang/jasa  dengan cara  melakukan  negosiasi  baik  teknis  maupun biaya  sehingga  diperoleh  harga yang  wajar  dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
Pengadaan  pakaian  dinas  pada  Dinas Pendapatan  Kota  Medan    pada  prinsipnya menggunakan dan mengikuti prinsip sebagaimana  diatur  dalam  prinsip  tata  kelola pemerintahan  yang  baik (good  governance).
Prinsip  tata  kelola  ini  yang  wujudnya  dan pengaturannya  ada  disektor  hukum  public sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  Keputusan Presiden  nomor  80  Tahun  2003  Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu : 1.  Transparan,  berarti  semua  ketentuan  dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi  pengadaan,  tata  cara  evaluasi, hasil  evaluasi,  penetapan  calon  penyedia barang/jasa,  sifatnya  terbuka  bagi  peserta penyedia  barang/jasa  yang  berminat  serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
2.  Efisien,  berarti  pengadaan  barang/jasa harus  diusahakan  dengan  menggunakan dana  dan  daya  yang  terbatas  untuk mencapai  sasaran  yang  ditetapkan  dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
3.  Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai  dengan  kebutuhan  yang  telah ditetapkan  dan  dapat  memberikan  manfaat
yang  sebesar-besarnya  sesuai  dengan sasaran yang ditetapkan.
4.  Terbuka  dan  bersaing,  berarti  pengadaan barang/jasa  harus  terbuka  bagi  penyedia barang/jasa  yang  memenuhi  persyaratan dan  dilakukan  melalui  persaingan  yang sehat  di  antara  penyedia  barang/jasa  yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan  ketentuan  dan  prosedur  yang jelas dan transparan.
5.  Adil/tidak  diskriminatif,  berarti  memberikan perlakuan  yang  sama  bagi  semua  calon penyedia  barang/jasa  dan  tidak  mengarah untuk  memberi  keuntungan  kepada  pihak tertentu,  dengan  cara  dan  atau  alasan apapun.
6.  Akuntabel,  berarti  harus  mencapai  sasaran baik  fisik,  keuangan  maupun  manfaat  bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan  dan  pelayanan  masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan  yang  berlaku  dalam  pengadaan barang/jasa.
Pengadaan  pakaian  dinas  yang  dibuat oleh  Dinas  Pendapatan  Kota  Medan    dengan CV. Mulya Kencana, prinsip kebebasan berkontrak  mempunyai  fungsi  yang  sangat penting. Kontraktualisasi ( contractualization ) merupakan fenomena atas tindakan pemerintah dengan sektor privat.
Kebebasan berkontraklah yang merupakan  landasan  bagi  pemerintah  dalam melakukan   tindakan  kontraktualisasi.  Kontrak yang    mengandung    sifat adhesi merupakan implikasi  yang  jelas  dan  hal  ini  merupakan kelaziman  dalam  kontrak  yang  dibuat  oleh pemerintah.
Kebebasan  berkontrak  dalam  kategori kontrak  ini  berbeda  dengan    kebebasan  privat dalam  model  klasik.  Dalam  kontrak  pemerintah hubungan  kontraktual  yang  terbentuk  lebih bertumpu pada konsep kedaulatan ( sovereignty ).  Selain  kebebasan  berkontrak, berdasarkan  hasil  penelitian,  yang  menjadi tanggung  jawab  penyedia  barang/jasa  adalah melaksanakan  pekerjaan  sesuai  dengan  syarat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dan ketentuan dalam kontrak dan bagian-bagian lain yang menjadi kesatuan dari kontrak. Dalam kaitan  ini ruang lingkup pekerjaan dan spesifikasi  sangat  penting  bagi  penyedia barang/jasa  dalam  melaksanakan  kewajiban kontraktualnya. Penyedia
barang/jasa bertanggung jawab atas terpenuhinya spesifikasi  itu  sesuai  dengan  jadwal  yang ditentukan  termasuk  atas  risiko  yang  mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan. 20
Pengadaan pakaian dinas melalui lelang merupakan prinsip yang sangat penting. Penerapannya  dimulai  sejak  tahap  awal  dari keseluruhan  proses  pengadaan,  yakni  sejak tahap pengumuman sampai pada tahap penetapan  pemenang  lelang/seleksi.  Dalam tahap  pelaksanaan  kontrak,  fungsi  transparansi juga  penting  sebab  tercapainya  akuntabilitas hanya  akan  tewujud  jika  secara  konsisten prinsip ini diterapkan. Namun demikian berlakunya prinsip ini tidak mutlak. 21
Prinsip  dalam  beberapa  hal  menjadi
perkecualiaan atas penerapan
prinsip
transpansi.  Prinsip confidential ity  (kerahasiaan) terutama berlaku bagi pengadaan alat pertahanan  negara,  sekalipun  dalam  beberapa hal prinsip transparansi tetap harus
diberlakukan. 22 Prinsip confidentiality
20 Wawancara  Dengan  Erizal  Kepala  Sub  Bagian Keuangan/  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Dinas  Pendapatan Kota Medan Tanggal 12 Juli 2017
21 Adrian Sutedi, Op.Cit , hal.64. 22 Dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan  (alutsista)  misalnya  prinsip  confidential  sangat penting. Dalam kaitan dengan pengadaan, Pasal 16 UU No. 3/2003  menentukan  bahwa  kebijakan  penganggaran  dan pengadaan  ditetapkan  oleh  menteri,  yakni  menteri  yang bertanggung  jawab  di  bidang  pertahanan.  Pedoman pelaksanaan  pengadaan  alutsista, sama seperti pengadaan lain  mengacu  pada  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Keempat  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(kerahasiaan) juga harus diterapkan menyangkut  rincian  Harga  Perkiraan  Sendiri (HPS). 23
C.  Solusi  Hukum  Yang  Dilakukan  Oleh Dinas Pendapatan Kota Medan
Tentang Pengadaan Pakaian Dinas. Meskipun  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  Tentang Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan  Presiden Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diberlakukan dan disosialisasikan,  namun  hingga  saat  ini  masih ditemui  berbagai  permasalahan  dan  kendala dalam  penerapannya  bahkan  menimbulkan sanksi hukum bagi pelaksananya. Permasalahan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan  penafsiran  terhadap  ketentuan- ketentuan yang berlaku terutama bagian-bagian yang  pengaturannya  belum  lengkap  atau  tidak selaras.   Sehingga  perlu  dilakukan  penyegaran kembali  pengadaan  barang  dan  jasa  instansi pemerintah  untuk  menunjang  tugas-tugas  dan sinkronisasi program kerja.
Permasalahan dalam pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah  tidak  akan  terjadi apabila para pelaksana memahami dan melaksanakan sepenuhnya prinsip dasar pengadaan  barang  dan  jasa  yang  ditetapkan dalam  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2015  Tentang  Perubahan Keempat  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  54
23 Mengenai  sifatnya  yang  rahasia  hanya dituangkan  dalam  bagian  penjelasan  Pasal  13  ayat  (4) Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah.  Mengingat  urgensi  sifat  kerahasiaan  rincian HPS, seharusnya  justru  diatur tersendiri. Dalam  praktek hal ini  merupakan  salah  satu  titik  rawan  penyimpangan.  Kolusi di  antaranya  terjadi  dengan  membeberkan  rincian  HPS  ini pada  peserta  tender  tertentu  karena  belum  tersedianya instrumen  hukum  yang  jelas  terutama  sanksi  bagi  pejabat atau panitia yang membocorkan rahasia rincian HPS

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah.
Permasalahan  pelaksanaan  pengadaan barang  dan  jasa  yang  dilakukan  pemerintah ternyata  sering  dilakukan  tidak  sesuai  dengan prosedur  yang  berlaku  sehingga  menimbulkan keresahan  di  masyarakat.  Bahkan  tidak  jarang melanggar  hukum  sehingga  aparat  pemerintah harus  berurusan  dengan  pihak  yang  berwajib. Era  keterbukaan  dengan  adanya  demokrasi memungkinkan  semua  pihak  baik  masyarakat, aparat hukum, maupun antar instansi pemerintah  sendiri  saling  mengawasi  dan memberikan  kritik  sehingga  setiap  pejabat pengadaan  barang  dan  jasa  harus  benar-benar teliti dalam setiap pekerjaannya.
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan,  hambatan  dalam  pelaksanaan perjanjian  pengadaan  pakaian  dinas  melalui lelang  pada  Dinas  Pendapatan  Kota  Medan yaitu  dengan  timbulnya  perbedaan  persepsi yang  menjadi  faktor  utama  yang  menyebabkan kendala  sehingga  adanya  hambatan  didalam perjanjian,  maka  dapat  diketahui  bahwa  faktor- faktor  yang  menghambat  dalam  pelaksanaan perjanjian  pengadaan  pakaian  dinas  melalui lelang  pada  Dinas  Pendapatan  Kota  Medan yang sebenarnya telah sesuai dengan dokumen perjanjian yang menimbulkan perbedaan persepsi adalah :
1. Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan,  dalam  hal  ini  keterlambatan dalam penyediaan pakaian dinas.
2. Cacat  dalam  kualitas  pekerjaan,  kewajiban menanggung ini dapat bersifat tegas dalam perjanjian maupun secara diam-diam (implied warranty). Pengguna barang hanya  akan  menerima  pekerjaan  penyedia barang/  jasa  jika  pekerjaan  itu  sesuai dengan  spesifikasi,  tidak  mengandung cacat (defect) dan  dalam  tenggang  waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.
Penyimpangan dalam pengadaan barang  dan  jasa  Pemerintah,  sering  terjadi karena adanya perbuatan dari pejabat pengadaan  serta  pejabat  terkait  lainnya  yang melakukan  penyalahgunaan  wewenang  yang dimilikinya. Dari beberapa proses dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah, masing-masing  tahap  berpotensi  terjadinya penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Pihak-pihak  yang  dimaksud  adalah  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan di satu pihak.
Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)
adalah  pejabat  yang  diangkat  oleh  Pengguna Anggaran  (PA)/Kuasa  Pengguna  Anggaran /Dewan Gurbernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin  Badan  Hukum  Milik  Negara (BHMN)/Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD)/Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) sebagai  pemilik  pekerjaan  yang  bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  adalah  tim  yang  diangkat  oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan
BHMN/Direksi  BUMN/Direksi  BUMD,  untuk memeriksa  dan  menerima  hasil  pekerjaan pengadaan barang dan jasa.
Prakteknya,  pihak-pihak  tersebut  sering dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab apabila  terjadi  penyimpangan  terhadap  proses pengadaan  barang  dan  jasa.  Bahkan  pihak- pihak tersebut langsung diproses secara pidana, pihak-pihak  yang  ternyata  terbukti  melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa, maka:
1. Dikenakan sanksi administrasi.
2. Dituntut  ganti  rugi/digugat  secara perdata

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
3. Dilaporkan  untuk  diproses  secara pidana. 24
Seharusnya  langkah  penanganannya
diawali dengan
mengidentifikasi dan
mengklasifikasi penyimpangan tersebut termasuk  dalam  ranah  hukum  administrasi  atau hukum  pidana.  Langkah  ini  penting  untuk mengetahui  aturan  hukum  yang  mana  yang akan  berlaku  pada  kasus  tersebut.  Menentukan apakah  sanksi  pidana  atau  sanksi  administrasi yang  diterapkan  diperlukan  pemeriksaan/audit oleh  lembaga  yang  berwenang  yaitu  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  berupa  audit investigatif  yang  terdiri  dari  audit  finansial  dan audit  performa  untuk  mementukan  apakah  ada kerugian  negara  atau  tidak  dan  menentukan apakah  kerugian  keuangan  negara  tersebut disebabkan  oleh  perbuatan  yang  melawan hukum atau tidak.
Unsur kerugian keuangan negara dapat disebabkan  oleh  kelalaian  atau  perbuatan melawan  hukum.  Hal  tersebut  yang  akan digunakan kemudian untuk menentukan penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dalam proses pengadaan barang  dan  jasa  termasuk  lingkup  pidana (tindak  pidana  korupsi)  ataukah  sekedar  mal- administrasi yang diberlakukan sanksi administrasi terhadapnya.
Penyimpangan
tersebut  juga  dapat  diduga  menimbulkan kerugian  keuangan  negara  yang  disebabkan oleh  perbuatan  melawan  hukum.  Dengan demikian, dapat dikatagorikan suatu penyimpangan  dalam  pengadaan  barang  dan jasa  Pemerintah  memenuhi  unsur-unsur  yang ada  di  dalam  delik  korupsi,  yakni  unsur menyalahgunakan  kewenangan;  kesempatan
24 Hasil  wawancara  dengan  Syahrial,  Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan  Aset  Dinas  Pendapatan  Kota  Medan,  Selasa, 01 Agustus 2017 Pukul 10.00 wi
atau sarana yang ada  padanya  karena jabatan atau kedudukan; yang dapat merugikan keuangan negara atau  perekonomian negara.
Ditinjau  dari  segi  pertanggungjawaban, dalam  praktiknya  pertanggungjawaban  atas penyimpangan terhadap suatu proses pengadaan  barang  dan  jasa  Pemerintah dilimpahkan kepada para pejabat dalam struktur pengadaan  barang/jasa  khususnya  terhadap Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)/PIMPRO. Hal  ini  tidak  terlepas  dari  kedudukan  dan jabatan Pejabat Pembuat
Komitmen
(PPK)/PIMPRO  dalam  struktur  pengadaan barang  dan  jasa  di  Pemerintah  yang  memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dan tanggungjawab yang sangat besar. Pengguna barang/jasa
bertanggungjawab  dari  segi  administrasi,  fisik, keuangan  dan  fungsional  atas  pengadaan barang/jasa  yang  dilaksanakannya.  Berbagai penyimpangan  dalam  pengadaan  barang  dan jasa  Pemerintah  menarik  untuk  dilihat  dari berbagai  aspek  seperti  aspek  hukum  pidana dan administrasi.
Menentukan  sanksi  yang  diberikan terhadap  suatu  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah yang mengakibatkan kerugian keuangan  negara,  terlebih  dahulu  harus  dilihat dan  dianalisis  adanya  kerugian  keuangan negara  yang  disebabkan  oleh  penyimpangan tersebut.
Tindakan  yang  dilakukan  karena  salah kira yang  didasarkan  pada  pertimbangan  pokok yang  salah  atau  salah  mengira  mengenai ketentuan dan salah mengira mengenai wewenang  diri  sendiri  (kelalaian)  secara  hukum administrasi  negara  tidak  termasuk  perbuatan melawan  hukum  dalam  hukum  pidana,  tetapi merupakan  penyimpangan  administrasi  (mal- administrasi)  yang  dapat  dituntut  ganti kerugian

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
karena tindakan yang dilakukan tetap sah, tetapi dapat  dibatalkan  sesuai  dengan  prosedur administrasi  negara.  Alasan  ketetapan  ini  tetap sah,  tetapi  dapat  dibatalkan  adalah  karena hukum administrasi negara tetap harus melindungi  aparat  negara  yang  beritikad  baik meskipun  tidak  bersalah  sehingga  dapat dikenakan  ganti  rugi/  sanksi  administrasi  yang ditentukan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai  Negeri Sipil.
Sanksi  administrasi  itu  sendiri  adalah sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  Pegawai  Negeri apabila  melakukan  tindakan  berupa  mal- administrasi dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang- undangan  pidana,  Pegawai  Negeri  Sipil  yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman  disiplin  oleh  pejabat  yang  berwenang menghukum: 25
1.  Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: a.  Hukuman disiplin ringan;
b.  Hukuman disiplin sedang; dan c.  Hukuman disiplin berat.
2.  Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari: a.  Tegoran lisan;
b.  Tegoran tertulis; dan
c.  Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3.  Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: a.  Penundaan  kenaikan  gaji  berkala  untuk paling lama 1 (satu) tahun;
b.  Penurunan  gaji  sebesar  satu  kali kenaikan  gaji  berkala  untuk  paling lama 1 (satu) tahun; dan
c.  Penundaan  kenaikan  pangkat  untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4.  Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: a.  Penurunan  pangkat  pada  pangkat  yang setingkat  lebih  rendah  untuk  paling lama 1 (satu) tahun;
b.  Pembebasan dari jabatan;
c.  Pemberhentian  dengan  hormat  tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
25 Hasil  wawancara  dengan  Syahrial,  Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan  Aset  Dinas  Pendapatan  Kota  Medan,  Selasa, 01 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib
d.  Pemberhentian  tidak  dengan  hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Adapun  bentuk  sanksi  yang  dapat dikenakan para pihak dalam pengadaan barang dan jasa sesuai den gan pelanggaran adalah: 26
1.  Sanksi administratif Pemberian sanksi administratif, dilakukan oleh PPK/Kelompok
Kerja ULP/Pejabat  Pengadaan  kepada  penyedia sesuai  dengan  ketentuan  admisnitrasi  yang diberlakukan  dalam  peraturan  pengadaan  ini. Bentuk-bentuk  sanksi  administrasi  yang  dapat dikenakan kepada penyedia adalah:
a.  Digugurkan penawarannya atau pembatalan pemenang atas ditemukan adanya penyimpangan upaya mempengaruhi Kelompok  Kerja  ULP/Pejabat  Pengadaan guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur  yang  telah  ditetapkan,  melakukan persekongkolan dengan Penyedia
Barang/Jasa  lain  untuk  mengatur  Harga Penawaran  di  luar  prosedur,  dan  membuat dan/atau  menyampaikan  dokumen  dan/ atau keterangan lain yang tidak benar.
b.  Pemberlakukan  denda  terlambat  dalam menyelesaikan  pekerjaan  dalam  jangka waktu  sebagaimana  ditetapkan.  Sanksi  ini juga  dapat  diterapkan  dalam  konteks perdata sebuah perjanjian atau kontrak.
c.  Pencairan  jaminan  yang  diterbitkan  atas pelanggaran yang dilakukan. Untuk selanjutnya dicairkan masuk ke kas negara /
daerah.
d.  Penyampaian  laporan  kepada  pihak  yang berwenangan menerbitkan perizinan, terhadap  penyimpangan  yang  dilakukan sehingga  dianggap  perlu  untuk  dilakukan pencabutan izin yang dimiliki.
e.  Pemberlakukan  sanksi  administrasi  berupa pengenaan  sanksi  finansial  atas  ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.
f. Kewajiban  untuk  menyusun  perencanaan ulang  dengan  biaya  sendiri  atas  Konsultan perencana yang tidak cermat dalam menyusun perencanaan dan mengakibatkan kerugian  negara.  Sanksi  ini  juga  dapat diterapkan  dalam  konteks  perdata  sebuah perjanjian atau kontrak.
26 Ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat
Pengadaan  yang  berstatus  pegawai  negeri melakukan  pelanggaran,  maka  jika  ditetapkan telah  melakukan  pelanggaran  seperti  tidak belakukan  tahapan  proses  pengadana  yang telah  diatur  atau  melakukan  kecurangan  dalam proses pengadaan, berlaku sanksi yang diatur di dalam  aturan  kepegawaian  yang  diberikan  oleh pihak yang mempunyai kewenangan menerbitkan sanksi, seperti teguran, penundaan kenaikan  pangkat,  pembebasan  dari  jabatan, dan pemberhentian, sesuai ketentuan peraturan kepegawaian.
2.  Sanksi pencantuman dalam daftar hitam Pemberian  sanksi  pencantuman  dalam daftar  hitam  kepada  penyedia,  dilakukan  oleh PA/KPA  setelah  mendapat  masukan  dari PPK/Kelompok  Kerja  ULP/Pejabat  Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Pada tahapan proses pemilihan  barang/jasa,  Penyedia  Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi blacklist apabila:
a.  Terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan  yang  diputuskan  oleh  instansi yang berwenang; b.  Mempengaruhi ULP (Unit Layanan Pengadaan)/Pejabat Pengadaan/PPK (Pejabat  Pembuat  Komitmen)/pihak  lain yang  berwenang  dalam  bentuk  dan  cara apapun,  baik  langsung  maupun  tidak langsung  dalam  penyusunan  Dokumen Pengadaan dan/atau HPS yang mengakibatkan  terjadinya  persaingan  tidak sehat; c.  Mempengaruhi ULP/Pejabat
Pengadaan/pihak  lain  yang  berwenang dalam  bentuk  dan  cara  apapun,  baik langsung  maupun  tidak  langsung  guna memenuhi  keinginannya  yang  bertentangan dengan  ketentuan  dan  prosedur  yang  telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak,  dan/atau  ketentuan peraturan perundang-undangan; d.  Melakukan persekongkolan dengan Penyedia  Barang/Jasa  lain  untuk  mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil
dan/atau  meniadakan  persaingan  yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
e.  Membuat dan/atau menyampaikan dokumen  dan/atau  keterangan  lain  yang tidak  benar  untuk  memenuhi  persyaratan Pengadaan  Barang/Jasa  yang  ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
f. Mengundurkan diri dari pelaksanaan
Kontrak  dengan  alasan  yang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan; g.  Membuat dan/atau menyampaikan dokumen  dan/atau  keterangan  lain  yang tidak  benar  untuk  memenuhi  persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; h.  Mengundurkan diri pada masa
penawarannya masih berlaku dengan alasan  yang  tidak  dapat  diterima  oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
i. Menolak  untuk  menaikkan  nilai  jaminan pelaksanaan  untuk  penawaran  dibawah 80% HPS;
j. Memalsukan data tentang Tingkat
Komponen Dalam Negeri; k.  Mengundurkan  diri  bagi  pemenang  dan pemenang  cadangan  1  (satu)  dan  2  (dua) pada saat penunjukan Penyedia Barang/Jasa  dengan  alasan  yang  tidak dapat diterima oleh PPK; dan/atau l. Mengundurkan diri dari peraksanaan penandatanganan  kontrak  dengan  arasan yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPK.
Penyedia Barang/Jasa yang telah terikat kontrak dikenakan sanksi blacklist apabila:
a.  Terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pelaksanaan  kontrak  yang  diputuskan  oleh instansi yang berwenang;
b.  Menolak  menandatangani  Berita  Acara Serah Terima Pekerjaan;
c.  mempengaruhi PPK dalam bentuk dan cara apapun,  baik  langsung  maupun  tidak langsung  guna  memenuhi  keinginannya yang  bertentangan  dengan  ketentuan  dan prosedur  yang  telah  ditetapkan  dalam Kontrak,  dan/atau  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
d.  Melakukan pemalsuan dokumen yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  kontrak termasuk pertanggungjawaban keuangan;
e.  Melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak
memperbaiki  kelalaiannya  dalam  jangka

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
waktu  yang  telah  ditetapkan  sehingga dilakukan  pemutusan  kontrak  sepihak  oleh
PPK;
f. Meninggalkan pekerjaan sebagaimana yang diatur kontrak secara tidak bertanggungjawab; g.  Memutuskan kontrak secara sepihak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa; dan/atau h.  Tidak  menindaklanjuti  hasil  rekomendasi audit pihak yang berwenang yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara. 3.  Gugatan secara perdata Gugatan adalah pengajuan yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan  yang  berwenang,  yang  memuat tuntutan  hak  yang  di  dalamnya  mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan  pemeriksaan  perkara  dan  pembuktian kebenaran  suatu  hak.  Dalam  perkara  gugatan ada  suatu  sengketa  atau  konflik  yang  harus diselesaikan  dan  diputus  oleh  pengadilan. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling  berhadapan  (yaitu  penggugat  dan tergugat).
Pihak  yang  membuat  perjanjian  dalam konteks pengadaan barang/jasa dapat mengambil  jalur  hukum  secara  perdata  jika terjadi  perselisihan  dalam  pelaksanaan  kontrak. Hal ini dipahami sebagai bagian dari azas dalam sebuah  perjanjian  yaitu  Asas  pacta  sunt servanda  atau  sering  disebut  asas  kepastian hukum  merupakan  asas  yang  berhubungan dengan  akibat  perjanjian.  Asas  pacta  sunt servanda  merupakan  asas  bahwa  perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Hakim  atau  pihak  lain  harus  menghormati substansi  kontrak  yang  dibuat  oleh  para  pihak. Mereka  tidak  boleh  melakukan  intervensi terhadap  substansi  kontrak  yang  dibuat  oleh para pihak.
4.  Pelaporan  secara  pidana  kepada  pihak berwenang
Laporan  pidana  adalah  pemberitahuan yang  disampaikan  oleh  seorang  karena  hak atau  kewajiban  berdasarkan  undang-undang kepada  pejabat  yang  berwenang  tentang  telah atau  sedang  atau  diduga  akan  terjadinya peristiwa pidana. Artinya, peristiwa yang dilaporkan  belum  tentu  perbuatan  pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan  oleh  pejabat  yang  berwenang terlebih  dahulu  untuk  menentukan  perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.
Para  pihak  dalam  konteks  pengadaan barang/jasa  dapat  mengambil  jalur  hukum dengan membuat laporan secara pidana kepada pihak  yang  berwenang,  jika  diduga  terjadinya peristiwa pidana dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, seperti pemalsuan dokumen, praktik  KKN,  dan  perbuatan  melawan  hukum yang dapat merugikan keuangan negara.
5.  Dituntut ganti rugi
Pemberlakukan tuntuan ganti rugi dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa dapat dikenakan berupa:
a.  Terjadi  pelanggaran  dan/atau  kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan b.  Ganti  rugi  yang  dibayar  oleh  PPK  atas keterlambatan  pembayaran  adalah  sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar,  berdasarkan  tingkat  suku  bunga yang  berlaku  pada  saat  itu  menurut ketetapan  Bank  Indonesia;  atau  dapat diberikan  kompensasi  sesuai  ketentuan dalam Kontrak.
Pertimbangan
kompleksitas
penyimpangan yang terjadi, dapat dimungkinkan pihak  yang  melakukan  kesalahan  dikenakan sanksi berlapis sesuai dengan sifat pelanggarannya.  Seperti  contoh  penyedia  yang menyampaikan  data  yang  tidak  benar/palsu dalam  penawarannya,  maka  dapat  dikenakan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sanksi  administrasi,  pengenaan  daftar  hitam, dan  laporan  secara  perdata  kepada  pihak  yang berwenang.
Sanksi  pada  pelaksanaan  swakelola yang  didasari  dengan  kontrak,  yaitu  jenis swakelola oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana  Swakelola  dan  swakelola  oleh Kelompok  Masyarakat  Pelaksana  Swakelola, perlu  menuangkan  kesepakatan  perdata  dalam hal  sanksi  bagi  pihak  yang  terikat.  Memang dalam pelaksanaannya sering diliputi keengganan  para  pihak,  khususnya  jenis swakelola oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana  Swakelola.  Namun  dengan  dengan pertimbangan  capaian  sasaran  kegiatan,  perlu disusun  dengan  cerman  klausul  sanksi  dalam kontrak  bagi  pelaksana  swakelola.  Berbeda dengan dokumen kontrak lainnya, untuk kegiatan  swakelola  yang  belum  tersedia  model kontrak  dalam standard  biding  document . Kontrak  harus  dibuat  oleh  masing/masing K/L/D/I  sesuai  dengan  karakteristik  dan  ruang lingkup  pekerjaan  sesuai  dengan  Kerangka Acuan Kerja (TOR) masing-masing.
II.  Penutup A.  Kesimpulan
1.  Pengaturan  hukum  pengadaan  pakaian dinas di Pemerintah Kota Medan berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  4
Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Keempat Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun 2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  telah  mengatur  secara  lengkap dan  cukup  detail  dalam  proses  cara pengadaan
barang/jasa pemerintah.
Pelaksanaan  pengadaan  pakaian  dinas yaitu dengan menggunakan penyedia barang/jasa  atau  dengan  cara  swakelola. Penyedia  barang/jasa  harus  memenuhi ketentuan  peraturan  perundang-undangan
untuk  menjalankan  usaha,  seperti  memiliki Surat Izin Usaha, memiliki keahlian,
pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.
2.  Tahapan  dan  mekanisme  hukum  yang dilakukan  oleh  Dinas  Pendapatan  Kota Medan  dalam  pengadaan  pakaian  dinas yaitu apabila para pihak melakukan perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan pengadaan barang jasa berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  4 Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Keempat Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun 2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah,  maka  akan  dikenakan  sanksi berupa  sanksi  administrasi,  dituntut  ganti rugi/digugat  secara  perdata,  dilaporkan untuk  diproses  secara  pidana.  Langkah penanganannya diawali dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasi
penyimpangan  tersebut  termasuk  dalam ranah  hukum  administrasi  atau  hukum pidana. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui  aturan  hukum  yang mana  yang akan berlaku pada kasus tersebut.
3.  Solusi  hukum  yang  dilakukan  oleh  Dinas
Pendapatan Kota Medan tentang pengadaan  pakaian  dinas  apabila  terjadi penyimpangan  adalah  dengan  pemberian sanksi administratif, dilakukan oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan kepada penyedia, sanksi pencantuman  dalam  daftar  hitam,  gugatan yaitu pengajuan yang diajukan oleh penggugat  kepada  Ketua  Pengadilan  yang berwenang,  yang  memuat  tuntutan  hak yang  di  dalamnya  mengandung  suatu sengketa  dan  sekaligus  merupakan  dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pelaporan  secara  pidana  kepada  pihak berwenang,  laporan  pidana    serta  dituntut
ganti rugi akibat terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses
pengadaan  barang/jasa  oleh  kelompok
Kerja ULP/Pejabat Pengadaan .

## B.  Saran
1. Agar  dalam  pengadaan  pakaian  dinas melalui  lelang  pada  Dinas  Pendapatan  Kota Medan sebaiknya tidak menggunakan bentuk  perjanjian  baku  karena  dengan bentuk  perjanjian  baku  dapat  merugikan pihak  CV.Mulya  Kencana  Medan  dimana  isi perjanjian  tersebut  ditentukan  oleh  Dinas Pendapatan  Kota  Medan,  dan  syarat- syaratnya  harus  dilaksanakan  kedua  belah pihak dengan sesuai peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2.  Pelaksanaan  pengadaan  pakaian  dinas melalui  lelang  pada  Dinas  Pendapatan  Kota Medan  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan prinsip  hukum  perjanjian    yaitu  dengan prinsip kebebasan berkontrak yang mengacu pada  hukum  privat  dan  hukum  public sehingga adanya transparan antara
pemerintah  dengan  masyarakat  agar  tidak terjadi  pemikiran  negative  dan  tidak  terjadi kecurangan  dalam  perjanjian  pengadaan pakaian dinas melalui lelang.
3.  Agar  dalam  mengatasi  hambatan-hambatan dan Penyelesaian permasalahan dapat
dilakukan secara musyawarah dalam
pengadaan    pakaian  dinas  melalui  lelang yang mana musyawarah merupakan langkah yang  paling  tepat  dan  efisien  karena  pada dasarnya pihak kontraktor dan pihak pengguna  jasa  sama-sama  berkepentingan
untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai perencanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Adrian  Sutedi, Aspek  Hukum  Pengadaan
Barang  dan  Jasa  dan  Berbagai Permasalahannya, Sinar  Grafika, Jakarta,  2010. Agus  Kartasasmita, “Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah Menurut Pelaku Usaha.”Makalah  Seminar  Nasional Seminar  Nasionaldengan  Tema “Upaya Perbaikan Sistim Penyelenggaraan  Barang  /  Jasa Pemerintah. Jakarta, 2006. Gunawan Widjaya, Pengelolaan Harta
Kekayaan  Negara  Suatu  Tinjauan  Yuridis , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
Hasil  wawancara  dengan  Syahrial,  Kuasa Pengguna  Anggaran/Kepala  Biro
Perlengkapan dan Pengelolaan Aser Dinas Pendapatan Kota
Medan,  tanggal  10  Juli  2017  di Medan.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Memudji, Peranan dan  Penggunaan  Perpustakaan Dalam  Penelitian  Hukum  , Pusat Dokumentasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1979. Suswinarno, Aman dari Risiko dalam Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah ,  Visimedia,  Jakarta, 2007.
Wawancara  Dengan  Erizal  Kepala  Sub  Bagian
Keuangan/ Pejabat Pembuat Komitmen  Dinas  Pendapatan  Kota Medan Tanggal 12 Juli 2017. Witanto, Dimensi  Kerugian  Negara  dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan  Terhadap  Resiko  Kontrak dalam  Proyek  Pengadaan  Barang atau  Jasa  Pemerintah,  Mandar Maju, Bandung, 2016.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2015 Tentang Perubahan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Keempat  Atas  Peraturan  Presiden Nomor  54  Tahun  2010  Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
C. Internet
Abu  Samman  Lubis, “Aspek  Hukum  dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemeri ntah” makalah. http://www.bppk.depkeu.go.id/bd k/pontianak/index.php?option=com_conte nt&view  =article  &id=60:aspek-hukum-, diakses tanggal 15 Desember 2012.
Caryos , Tinjauan  Perjanjian  Pengadaan  Barang
/ Jasa Pemerintah Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. http://caryos.blogspot.com/2008/03/tinjau an-perjanjian-pengadaan-barang.html, diakses tanggal 15 Desember 2012.