Sistem Pelayanan Pajak Modern dan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis E-Filling : Dampaknya  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan
Modern Tax Service System and E-Filling-Based Annual Tax Return: Its Impact on Individual Entrepreneur Taxpayer

## Compliance
Pandu Haryanto Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I pharyanto@mncbank.co.id
Abstract - Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua kebutuhan  dari  negara  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Studi  ini  bertujuan  untuk menentukan  apakah  kesadaran  wajib  pajak  dan  audit  pajak  sebagian  atau  simultan  telah  memberikan efek pada pendapatan penerimaan pajak
Studi ini menggunakan data primer dengan metode pengumpulan data dan sampel yang dilakukan secara purposif sampel teknik. Dalam penelititan ini sampel yang digunakan sebanyak 106 wajib pajak di Jakarta kpp  pratama  Tebet.  Dan  pengolahan  data  dari  penelitian  ini  menggunakan  program  SPSS  versi  24. Berdasarkan  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan,  disimpulkan  bahwa  e-billing  dan  e-filling  sebagian berpengaruh  pada  individu  kepatuhan  pengusaha  wajib  pajak  Modern  e-billing-yang  didasarkan  pada pelayanan pajak tahunan dan e-filling restitusi pajaknya secara bersamaan berdampak pada kepentingan pribadi kepatuhan wajib pajak
Kata-Kunci : E-Billing, E-Filling, Business T axpayer Compliance
Abstract - Tax is the main source of state revenue which is used to finance all the needs of the state and improve  people's  welfare.  This  study  aims  to  determine  whether  taxpayer  awareness  and  partial  or simultaneous  tax  audits  have  had  an  effect  on  tax  revenue.  This  study  uses  primary  data  with  data collection methods and samples carried out by purposive sampling techniques. In this study, the sample used  was  106  taxpayers  in  Jakarta  kpp  pratama  Tebet.  And  processing  data  from  this  study  using  the SPSS version 24 program. Based on the results of the research that has been done, it is concluded that e- billing and e-filling partially affect individual taxpayer compliance. Modern e-billing is based on annual tax services and e-billing. filing tax refunds simultaneously has an impact on the personal interests of taxpayer compliance
Keywords : E-Billing, E-Filling, Business Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN
Pajak dianggap sebagai bagian penting dari pendapatan suatu negara. Dibandingkan dengan bidang lain seperti minyak dan gas, pemerintah lebih berupaya menjadikan perpajakan sebagai sumber  pendapatan  yang  andal.  Saat  ini,  data  RAPBN  2019  dari  Kementerian  Keuangan Republik  Indonesia  menunjukkan  pendapatan  nasional  tahun  2019  diperkirakan  mencapai 2.165,1  triliun  rupiah.  Ini  termasuk  penerimaan  perpajakan  sebesar  Rp1786,4  triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp378,3 triliun, dan pendapatan hibah sebesar Rp0,4 triliun. Tingkat  pendapatan  departemen  pajak  sangat  tinggi, sehingga  upaya  untuk meningkatkan pendapatan departemen pajak menjadi sangat penting.
Untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  setiap  tahun,  Administrasi  Perpajakan  Negara  telah mereformasi  sistem  perpajakannya.  Salah  satunya  dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi untuk meningkatkan kepercayaan  wajib  pajak dan meningkatkan produktivitas  petugas pajak, sehingga  memudahkan/mempermudah  wajib  pajak  dalam  melaporkan  kewajiban perpajakannya,  sehingga  menggunakan  teknologi  informasi  untuk  memasuki  bidang pengelolaan perpajakan yang lebih modern.
Sistem penilaian sendiri diperkenalkan pada tahun 1983, dan Undang-undang No. 6 tahun 1983 diundangkan,  yang  melibatkan  perubahan  dan  penyempurnaan  prosedur  pemungutan  pajak
penghasilan. Sistem ini masih digunakan sampai sekarang. Sistem self-assessment , yaitu wajib pajak  menghitung  simpanannya  dan  melaporkan  pajaknya  kepada  negara.  Dalam  sistem  ini wajib  pajak  berperan  aktif,  sedangkan  petugas  pajak  hanya  bertanggung  jawab  atas pengawasan atau dukungan.
Sejak tahun 2000, Administrasi Perpajakan Negara telah melaksanakan pelayanan terencana dan  pengawasan  khusus  pembayaran  pajak  terbesar  di  setiap  kantor  pelayanan  pajak  sejak tahun  2001.  Administrasi  Perpajakan  Negara  telah  menginstruksikan  semua  kantor  di  semua tingkatan untuk menyelesaikan masalah wajib pajak.
Untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik, secara bertahap sejak tahun 2002.  Kantor  Pelayanan  Pajak  telah  mengalami  modernisasi  sistem  dan  struktur  organisasi menjadi instansi yang berorientasi pada fungsi, bukan lagi pada jenis pajak. Kantor Pelayanan Pajak modern juga merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak konvensional dan Kantor  Pemeriksaan  dan  Penyidikan  Pajak. Pada  Tahun  2002  tersebut,  dibentuk  dua  Kantor Pelayan Pajak Wajib Pajak Besar atau Large Tax Office . KPP ini menangani 300 WP Badan Terbesar di seluruh Indonesia dan hanya mengadministrasikan jenis pajak pph dan PPN. Pada tahun 2003 dibentuk 10 KPP Khusus yang meliputi KPP BUMN, Perusahaan PMA, WP Badan dan  Orang  Asing,  dan  Perusahaan  Masuk  Bursa.  Kemudian  pada  tahun  2004  dibentuk  pula KPP Madya atau Medium Tax Office . Sedangkan KPP Modern yang menangani WP terbanyak adalah  KPP  Pratama  atau Small  Tax  Office .  KPP  Pratama  baru  dibentuk  pada  tahun  2006- 2008.Perbedaan utama antara  KPP  STO dengan  KPP LTO maupun MTO antara lain  adalah dengan adanya Seksi Ekstensifikasi pada KPP STO, sehingga dapat dikatakan pula KPP STO merupakan ujung tombak bagi DJP untuk meningkatkan rasio perpajakan di Indonesia. Selain itu masih terdapat kelemahan pada sistem pelaporan wajib pajak, yaitu pelaporan secara manual mengharuskan fiskus untuk melakukan perekapan ulang  yang rawan kesalahan serta memerlukan  sumber  daya  manusia  yang  tidak  sedikit  jumahnya.  Melalui  perkembangan teknologi  informasi,  Direkorat  Jendral  Pajak  mengembangkan  beberapa  program  sistem Administrasi Modern
Saat  ini  Wajib  Pajak  dapat  lebih  mudah  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dengan memanfaatkan  fasilitas-fasilitas  elektronik  yang  telah  disediakan  Direktorat  Jenderal  Pajak. Salah  satu  fasilitas  tersebut  adalah  sistem  pembayaran  elektronik Billing  system dan penyampaian  SPT  atau  pemberitahuan  perpanjangan  SPT  Tahunan  yang  dilakukan  secara online  dan  real-time  melalui website yang  dinamai E-filing .  Pada  tahun  2013,  sebelum pemerintah menerbitkan metode pembayaran pajak secara online melalui sistem e-billing , wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara online melalui ATM. Akan tetapi, saat itu jenis pajak yang  dapat  dibayarkan  masih  terbatas  Pajak  Penghasilan  (PPh)  saja.  Di  tahun  2014  Modul Penerimaan  Negara  Generasi  2  (MPN  G2)  diluncurkan,  Direktorat  Jenderal  Pajak mengintegrasikan seluruh aplikasi perpajakan online, baik e-Filing dan e-Billing , ke dalam situs DJP  Online,  bersamaan  dengan  diluncurkannya  layanan e-Filing milik  pemerintah.Sistem pembayaran  pajak  secara  elektronik  adalah  bagian  dari  sistem  Penerimaan  Negara  secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan Billing System . Billing  System adalah  metode  pembayaran  elektronik  dengan  menggunakan  Kode Billing.  Wajib  Pajak  dapat  melakukan  pembayaran/penyetoran  pajak  dengan  sistem pembayaran pajak secara elektronik.
Jika  dulu  menyetor  pajak  membutuhkan  Surat  Setoran  Pajak,  namun  dengan  adanya Billing System  dan  E-filing ,  Wajib  Pajak  tidak  memerlukan  waktu  yang  lama  untuk  menyetor  pajak, hanya cukup terkoneksi dengan internet dan mengakses situs perpajakan, Wajib Pajak dapat menyetor  pajak  dari  mana  saja.Dengan  penggunaan  teknologi  tersebut  diharapkan  dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak sehingga akan meningkatkan kepuasan Wajib  Pajak  itu  sendiri  dalam  membayar  pajak,  karena  dengan  sistem  perpajakan  yang
menggunakan  teknologi  informasiini  dapat  memudahkan  Wajib  Pajak  dalam  melakukan pembayaran kewajibannya.
Wajib Pajak juga menjadi penentu apakah sebuah sistem diterima atau tidak. Kepuasan Wajib Pajak  adalah  cara  yang  ditempuh  pegawai  pajak  untuk  mengambil  simpati  akan  pentingnya pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan kualitas  layanan  yang tidak sesuai dengan  yang diharapkan atau sesuai itu tidak hanya  akan mempengaruhi  tingkat kepuasannya saja, tetapi juga akan mempengaruhi kepatuhan. Kepatuhan yang dimaksud disini adalah kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak terbagi menjadi dua, yaitu orang pribadi dan badan, yang kedua Wajib Pajak tersebut meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU KUP No. 28 2007) Kepatuhan Wajib   Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri,  kepatuhan  untuk  melaporkan  kembali  Surat  Pemberitahuan  (SPT),  kepatuhan  dalam menghitung  dan  membayar  pajak  terhutang  (Pratami,  Sulindawati,  dan  Wahyuni,  2017). Dengan  adanya  sistem  pelaporan  pajak  secara online yang  dapat  memudahkan Wajib  Pajak dalam  melaporkan  dan  membayarkan  pajaknya,  maka  memungkinkan  dapat  meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal perpajakan. Seperti hasil pada penelitian yang dilakukan oleh Pratami,  Sulindawati,  dan  Wahyuni  (2017)  menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  secara simultan antara variabel penerapan e-System perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, terdapat hasil sedikit yang berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Pujiani dan Effendi  (2012)  yang  menunjukkan  bahwa e-System di  KPP  Pratama  Palembang  Ilir Timur kurang  efektif  karena  berdasarkan  data  ada  1755  PKP  yang  terdaftar  tetapi  hanya  420  PKP yang melaporkan menggunakan e-Registration , namun dengan adanya e-System ini membuat Wajib Pajak yang sibuk lebih praktis dan cepat dalam membayarkan pajaknya. Terdapat data mengenai perkembangan wajib pajak yang melaporkan kewajibannya secara online . Tabel 1. Perkembagan Wajib Pajak Tahun 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Wajib  Pajak  Melaporkan  Secara Online 5,9 Juta 7,6 Juta 8,5 Juta 10,4 Juta Wajib  Pajak  Melaporkan  Secara Manual 3,5 Juta 2,1 Juta 2,1 Juta 0.9 Juta Total Wajib Pajak 9,4 Juta 9,7 Juta 10,6 Juta 11,3 Juta
Dari  beberapa  penelitian  dengan  isu  yang  sama,  namun  menunjukkan  hasil  yang  berbeda maka  dari  itu  menarik  untuk  diteliti.  Peneliti  akan  menguji  dugaan  peneliti  mengenai pengaruhnya sistem pelaporan pajak online e-Filling dan e-Billing terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di lokasi yang berbeda yaitu di DKI Jakarta.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalis  pengaruh  sistem  perpajakan  modern  dengan diterapkannya sistem pembayaran Elektronik ( E-Billing ) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet serta Menganalis pengaruh pelaporan SPT tahunan  berbasis E-Filing terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Usahawan  pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet.
Masalah  dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan :
1) Adakah  pengaruh  sistem  perpajakan  modern  dengan  diterapkannya  sistem  pembayaran Elektronik E-Billing terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  usahawan  pada  Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet?
2) Adakah pengaruhpelaporan SPT tahunan berbasis E-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawanpada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet?

## TINJAUAN LITERATUR
Sistem Pelayanan Pajak Modern Berbasis E-Billing
E-Billing adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode billing sebagai kode transaksi (Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni, 2017). Dan dalam Husnurrosyidah dan Suhadi (2017 ) e-Billing adalah sistem online perpajakan yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam pembayaran pajak secara online dengan menggunakan kode billing.
Penelitian  yang dilakukan oleh Sulistyorini, Nurlaela,  dan Chosamtu (2017) mendefinisikan e- Billing sebagai  sistem  yang  menerbitkan  kode  billing  untuk  pembayaran  atau  penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP) manual. Dengan demikian e-Billing dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai proses pembayaran pajak  menggunakan  Kode  Billing,  yang  dilakukan  melalui  media  elektronik  secara  online,  di mana Kode Billing merupakan Kode Transaksi yang berguna untuk pemabayaran atau setoran Wajib Pajak.
Pelaporan SPT Tahunan Berbasis E-Filling (X2) E-Filing adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang di mana formulirnya berbentuk elektronik  dan  juga  cara  penyampaiannya  menggunakan  elektronik  dalam  bentuk  data  digital yang dapat disampaikan langsung ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa  Aplikasi  (Risky, Handayani,  dan  Prasetya,  2015). Dalam  Husnurrosyidah  dan  Suhadi (2017) e-filling adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang  dilakukan  secara online  dan  realtime  melalui  internet  pada  website  Direktorat  Jendral Pajak  atau  penyedia  layanan  SPT  elektronik  atau Application  Service  Provider (ASP). Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nugroho,  Handayani,  dan  Saifi  (2014)  menjelaskan e-Filling adalah  Surat Pemberitahuan  Masa  atau  Tahunan  yang  berbenuk  formulir  elektronik  yang terdapat di dalam media komputer dengan penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk digital yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak dengan proses secara online dan realtime. Terdapat definisi e-Filling pada penelitian lain, yang medefinisinikan e-Filling sebagai suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan SPT Tahunan secara online melalui  website  Direktorat  Jenderal  Pajak  atau  Penyedia  Jasa  Aplikasi  (Pujiani  dan  Effendi, 2012). E-Filling diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata  Cara  Penerimaan  dan  Pengolahan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  serta  Nomor  PER- 39/PJ/2011  tentang  Tata  Cara  Penyampaian  SuratPemberitahuan  Tahunan  bagi Wajib  Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-filling melalui website Direktorat Jenderal Pajak yang telah diubah dalam Nomer PER-1/PJ/2014

## Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan
Menurut  Rahman  (2010:32)  dalam Pratami,  Sulindawati,  dan  Wahyuni  (2017)  kepatuhan perpajakan  dapat  didefinisikan  sebagai  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  semua kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya.  Sedangkan  definisi  kepatuhan menurut  Putra,  Astuti,  dan  Riyadi  (2015)  kepatuhan  adalah  ketaatan  dalam  melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan.
MenurutUndang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak,  dan  pemungut  pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Wajib pajak orang pribadi terbagi dua,  yaitu wajib pajak subjek dalam negeri dan wajib pajak subjek luar negeri. Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri menurut Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Nomor  36  Tahun  2008  adalah:  (a) Orang  pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia;  (b)Orang pribadi yang berada di di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka  waktu  12  bulan; (c) Orang  pribadi  yang  dalam suatu tahun  pajak berada  di  Indonesia  dan  mempunyai  niat  untuk  bertempat  tinggal  di  Indonesia  . Wajib  pajak orang  pribadi  yang  menjadi  subjek  pajak  luar  negeri  menurut  Undang-Undang  Pajak Penghasilan  (PPh)  Nomor  36  Tahun  2008  adalah:  (a)  Orang  pribadi  yang  tidak  tinggal  di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka
waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; (b) Orang pribadi  yang tidak tinggal di Indonesia,  atau orang pribadi  yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh  penghasilan  dari  Indonesia,  tidak  dari  menjalankan  usaha  atau  melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

## Hipotesis
H1:  Sistem  pelayanan  pajak  modern  berbasis e-billing berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan
H2 : Pelaporan SPT tahunan berbasis e-filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
H3 : Sistem pelayanan pajak modern berbasis e-billing dan pelaporan SPT tahunan berbasis e- filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

## METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Usahawan/ Pengusaha Kena pajak (PKP) berlokasi di KPP Pratama Jakarta TebetDari data yang berhasil peneliti dapatkan di KPP Pratama Jakarta Tebet jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan/ Pengusaha  Kena  pajak  (PKP)  berjumlah  974 WP/PKP.Pengambilan  sampel  dalam  penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling.

## Pengolahan Data
Data penelitian ini diolah menggunakan SPSS versi 24. Data dianalisis untuk menguji hipotesis menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda.  Metode  analisis  regresi  parsial  dan  berganda dengan rumus sebagai berikut :
Y = a + bIXI + b2X2 + e Keterangan : Y : Kepatuhan Wajib Pajak A : Konstanta Intersep B :Koefisien regresi Y atas X XI : E-Billing X2 : E-Filling e : Variabel Penganggu ( error term) Operasional Variabel Penelitian Sistem Pelayanan Pajak Modern Berbasis E-Billing E-Billing dalam  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  sebagai  proses  pembayaran  pajak menggunakan  Kode  Billing,  yang  dilakukan  melalui  media  elektronik  secara  online,  di  mana Kode Billing merupakan Kode Transaksi yang berguna untuk pemabayaran atau setoran Wajib Pajak.
Berikut ini hal-hal yang digunakan sebagai pengukuran varibel independen Sistem Pelayanan Pajak Modern Berbasis E-Billing :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
2. Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi
3. Memahami manfaat, tujuan, dan prosedur
4. Lebih sederhana
5. Bank, Kantor pos, dan ATM

## Pelaporan SPT Tahunan Berbasis E-Filling
Dalam  Husnurrosyidah  dan  Suhadi  (2017) e-filling adalah  suatu  cara  penyampaian  Surat Pemberitahuan  (SPT)  secara  elektronik  yang  dilakukan  secara  online  dan  realtime  melalui internet  pada  website  Direktorat  Jendral  Pajak  atau  penyedia  layanan  SPT  elektronik  atau Application Service Provider (ASP).
Berikut  ini  hal-hal  yang  digunakan  sebagai  pengukuran  varibel  independen  Pelaporan  SPT Tahunan Berbasis E-Filling :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
2. Direktorat Jenderal Pajak Melakukan Sosialisasi
3. Memahami manfaat, tujuan, dan prosedur
4. Fasilitas pelayanan perpajakan
5. Pengiriman data SPT

## Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan
Menurut  Rahman  (2010:32)  dalam  Pratami,  Sulindawati,  dan  Wahyuni  (2017)  kepatuhan perpajakan  dapat  didefinisikan  sebagai  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  semua kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya.  Sedangkan  definisi  kepatuhan menurut  Putra,  Astuti,  dan  Riyadi  (2015)  kepatuhan  adalah  ketaatan  dalam  melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak,  dan  pemungut  pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Berikut  ini  hal-hal  yang  digunakan  sebagai  pengukuran  varibel  dependen  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan :
1. Kepatuhan mendaftarkan diri
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
3. Kepatuhan pembayaran kekurangan pajak
4. Kepatuhan melaporkan kembali SPT

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN Kuisioner dan Demografi
Jumah  kuisioner  yang  disebar  sebanyak  130  kuisioner.  Dari  seluruh  kuisioner  yang  disebar peneliti,  jumlah  kuisioner  yang  bisa  diolah  106.  Kuisioner  disebarkan  secara  daring  ( online ) kepada responden yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet.

## Hasil Uji Validitas
Jumlah  responden  yang  diperoleh  adalah  106  responden.  Berdasarrkan  Hasil  uji  validitas seluruh variabel e-billing , e-filling dan kepatuhan memiliki nilai person correlation >0,28 maka dalam hal ini seluruh instrumen e-billing , e-filling dan kepatuhan maka dinyatakan Valid
Tabel 2. Uji Validitas Variabel Instrumen Pearson Correlation Keterangan E-Billing X1.1 0,330 Valid X1.2 0,502 Valid X1.3 0,601 Valid X1.4 0,634 Valid X1.5 0,594 Valid E-Filling X2.1 0,441 Valid X2.2 0,605 Valid X2.3 0,594 Valid X2.4 0,725 Valid X2.5 0,782 Valid X2.6 0,605 Valid Kepatuhan Y1 0,618 Valid Y2 0,582 Valid Y3 0,720 Valid

## Hasil Uji Reliabilitas Data
Pengujian  reliabilitas  penelitian  ini  menggunakan  koefisien Cronbach's  Alpha dengan  bantuan SPSS 24. Nilai alpha bervariasi dari 0-1, suatu pertanyaan dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar daro 0,70 (Ghozali, 2013). Jika nilai reliabilitasnya kurang dari 0,7 makan nilamya kurang baik. Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan tidak reliabel
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach's Alpha E-Billing (X1) 0,761 E-Filling (X2) 0,843 Kepatuhan (Y) 0,826 Berdasarkan Tabel 2 diatas Bahwa Cronbach's Alpha e-biling sebesar 0,761, e-filling memiliki Cronbach's  Alpha sebesar  0,843,  dan  Kepatuhan  memiliki  Cronbach's  Alpha  sebesar  0,826. Dapat di simpulkan disini bahwa dari ketiga variabel diatas Dapat diterima/reliabel karna nilai dari  ketiga  variabel  diatas  semuanya  >  0,60.  Berdasarkan  hasil  ini  juga  dapat  disimpulkan bahwa semua pertanyaan dari variabel dependen dan independen teruji reliabilitasnya.

## Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas Data
Uji  normalitas  digunakan  untuk  menguji  apakah  dalam  sebuah  model  regresi, variabel independen  dan  variabel  dependen  atau  keduanya  mempunyai  distribusi  normal  atau  tidak. Dengan menggunakan normal P-P Plot data yang ditunjukam menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 2004)
Gambar 1. Uji Normalitas
Uji Multikolinearitas Tujuan  uji  ini    untuk  menunjukkan  adanya  korelasi  atau  hubungan  kuat  antara  dua  variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda Untuk mendeteksi uji multikolinieritas dengan  menggunakan Variance  Inflation  Factor (VIF)  dan  Nilai  Toleransi.  Dengan  syarat  jika nilai  VIF  tidak  lebih  dari  10  dan  Tolerance  lebih  besar  dari  0,1  maka  artinya  tidak  terjadi Multikolinieritas, begitu pun sebaliknya.Tabel 3 akan menyajikan hasil uji multikolinieritas pada instrumen penelitian.
Y4 0,688 Valid
Menurut  Ghozali  (2013)  VIF  merupakan  kebalikan  dari tolerance ,  jika  nilai tolerance yang rendah  sama  dengan  nilai  VIF  tinggi  (karena  VIF= tolerance ).  Cara  umum  yang  dipakai menunjukan multikolinearitas adalah jika nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF> 10 maka terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini.
Tabel 4. Uji Multikolinieritas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant) E-Billing 0,702 1,425 E-Filling 0,702 1,425
Berdasarkan  Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  nilai tolerance pada  variabel e-billing 0.702> 0,10 dan nilai VIF 1,425<  10,00. Nilai tolerance pada variabel e-filling 0,702> 0,10 dan nilain VIF 1,425<  10,00. Maka hal menunjukan bahwa kedua model regresi ini bebas dari masalah multikolinearitas.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Untuk mendeteksi ada tidaknya Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada polla scatterplot antar SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah  diprediksi,  dan  sumbu  X  adalah  residual  (Y  prediksi – Y  sesungguhya)  yang  telah  di studentized .  Dasar  pengambilan  keputusam  jika  ada  pola  tertentu,  seperti  titik-titik  yang  ada membentuk  pola  tertentu  yang  teratur  (bergelombang,  melebar,  kemudian  menyempit)  maka diindikasikan telah terjadi  Heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola  yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).
Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Dari  grafik scatterplot yang  ada  pada  gambar  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  titik-titik  menyebar secara  acak,  serta  tersebar  baik  diatas  maupun  dibawah  angka  nol  pada  sumbu  Y.  Hal  ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi

## Hasil Uji Hipotesis
Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk memperoleh  gambaran    menyeluruh  mengenai  pengaruh  variabel  Sistem  Pelayanan  Pajak Modern Berbasis E-Billing dan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis E-Filling terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 24 untuk pengujian. Diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 5. Hasil Uji Regresi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2.554 1.236 2.066 .041 E-Billing .195 .073 .227 2.675 .009 E-Filling .404 .063 .543 6.408 .000 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan tabel diatas maka dapat di peroleh persamaan sebagai berikut:
Y= 2,554 + 0,195X1 + 0,404X2 + e Pengaruh Sistem Pelayanan Pajak Modern Berbasis E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Hasil  pengujian  hipotesis  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa e-Billing terhadap  kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.195 dan nilai t hitumg sebesar 2,675 sementara t tabel (DK=106-2-1)= 1,98326 (t tabel < t hitung) sementara nilai Signifikansi yang di  dapat  sebesar  0,009>  0,05terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  yang berarti  sesuai  dengan hipotesis pertama. Hal ini berarti hipotesis pertama (H1) diterima.
Penelitian ini sesuai dengan Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) yang menyebutkan bahwa, e- Billing berpengaruh pada kepatuhan Pajak Pengaruh  Pelaporan  SPT  Tahunan  Berbasis E-Filling Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi Usahawan
Hasil  pengujian  hipotesis  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa e-filling terhadap  kepatuhan wajib  pajak  menunjukkan  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0.404  dan  nilai  t  hitung=  6,408 sementara t tabel (DK=106-2-1)= 1,98326 (t tabel < t hitung) sementara nilai Signifikansi yang di  dapat  sebesar  0,000  <  0,05  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  yang  berarti  sesuai  dengan hipotesis kedua. Hal ini berarti hipotesis kedua (H2) diterima.
Hasil  penelitian  ini konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukanmPratami,  Sulindawati,  dan Wahyuni (2017) yang menunjukkan bahwa e-Filling mempunyai pengaruh yang signifikan. dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Tabel 6. Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 734.077 2 367.039 47.700 .000 b Residual 792.564 103 7.695 Total 1526.642 105 a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak
b. Predictors: (Constant), E-Filling, E-Billing
Pengaruh  Sistem  Pelayanan  Pajak  Modern  Berbasis E-Billing  dan Pelaporan  SPT Tahunan Berbasis E-Filling Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Nilai statistik F sebesar 47.700 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.005, jadi nilai F hitung = 47.400 > F tabel  = 3.08  yang berarti Sistem Pelayanan Pajak Modern Berbasis E-Billing dan Pelaporam SPT Tahunan Berbasis E-Filling secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

## Uji Koefisien Determinasi
Tabel 7. Uji Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of  the Estimate 1 .693 a .481 .471 2.774
a. Predictors: (Constant), E-Filling, E-Billing
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan    hasil  tabel  diatas nilai AdjustedR-Square untuk  variabel  kepatuhan  diperoleh sebesar 0,471 dan untuk variabel. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel e-Billing dan e- Filling secara simultan mampu menjelaskan variabel kepatuhan sebesar 47,1% sisanya 52,9% dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak di teliti.

## KESIMPULAN DAN SARAN
E-billing berpengaruh  signifikan  positif  kepada  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Usahawan/Pengusaha  Kena  pajak  (PKP)  berlokasi  di  KPP  Jakarta  Tebet.  Hasil  penelitian  ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Sulistyorini, Nurlaela, dan Chomsatu (2017) yang menunjukkan  bahwa e-Billing dapat  meningkatkan kepatuhan  Wajib Pajak  dikarnakan pembayaran menjadi lebih mudah dan sederhana dengan adanya sistem tersebut E-filling berpengaruh signifikan positif kepada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan/ Pengusaha Kena pajak (PKP) berlokasi di Jakarta Tebet. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni (2017) yang menunjukkan bahwa e-Filling mempunyai pengaruh yang signifikan. dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. E- filling mempermudah pelaporan SPT yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
E-billing dan E-filling secara  bersama-sama  atau  simultan  berpengaruh  positif  dan  signifikan kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan/pengusaha kena pajak (PKP) berlokasi di Jakarta Tebet. Hasil penelitian  ini konsisten dengan penelitian  yang  dilakukan Sulindawati, dan  Wahyuni  (2017)  yang  menunjukkan  bahwa E-billing dan E-filling mempunyai  pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukan bahwa E-billing dan E-filling meningkatkan kepatuhan wajib pajak Implikasi  dari penelitian ini Direktorat Jenderal Pajak dapat memperbaiki kebijakan mengenai sistem pelaporan pajak online yang lebih baik lagi dan  dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan  pelaporan  pajak  secara online ;  Direktorat  Pajak  harus  melakukan  penyuluhan secara  terus-menerus  dan  bertahap,  serta  dilakukan  dengan  cara  bekerja  sama  dengan masyarakat.
Saran  yang  dapat dibeikan  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  :penelitian  dengan  topik  serupa, sebaiknya  melakukan  penelitian  dengan  menambahkan  variabel  lain  diluar  penelitian  ini, Penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperluas variasi responden penelitian bukan hanya Wajib Pajak Orang Pribadi/Usahawan PKP saja namun juga dengan cakupan yang lebih luas lagi seperti Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, Direkorat Jenderal Pajak dapat  memperbaiki  lagi  sistim  administrasi  perpajak online agar  meminimalisir  adanya  gagal program/eror dalam sistem administrasi perpajakan online , Direkorat Jenderal Pajak diharapkan terus  melaksanakan  program  program  sosialisasi  sistem  administrasi  perpajakan online di harapkan agar dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat.
REFERENSI Adriani, P. (2005). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta: Gramedia.
Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). Jakarta: Salemba Empat.
Bethania,  K.  (2013).  Analisis  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepuasan Wajib  Pajak Yang  Berdampak  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  KPP  Pratama  Jakarta  Tamansari Dua. Skripsi . Jakarta: Univiersitas Bina Nusantara.
Direktorat Jenderal Pajak. (2007). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6  tahun 1983  tentang  Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
Direktorat Jenderal Pajak. (2009). Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6  tahun 1983  tentang  Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
Fatmawati,  E.  (2015).  Technology  Acceptance  Model  (TAM)  Untuk  Menganalisis  Penerimaan Terhadap Sistem Informasi Perpustakaan. Journal Iqro, IX (1).
Ghozali,  I.  (2013). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  program  IBM  SPSS  21 (7th  ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali,  I.,  &  Ratmono,  D.  (2013). Analisis  Multivariat  dan  Ekonometrika,Teori,  Konsep,  dan Aplikasi dengan Eviews (Vol. VIII). Semarang: Badan Penerbit Universits Diponegoro.
Husnurrosyidah,  &  Suhadi.  (2017).  Pengaruh  E-Filling,  E-Billing,  dan  E-Faktur  Terhadap Kepatuhan  Pajak  Pada BMT  Se-Kabupaten  Kudus. Jurnal  Analisa  Akuntansi  dan Perpajakan, I (1).
Lie,  I.,  &  Sadjiarto,  R.  A.  (2013).  FAKTOR- FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  MINAT PERILAKU  WAJIB  PAJAK  UNTUK  MENGGUNAKAN  E-FILING. Tax  and  Accounting Review, XIII (2).
Mardiasmo. (2011). Perpajakan, Edisi Revisi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Nurbaiti, E., Susilo, H., & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Implementasi Elektronik Bagi Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan. Jurnal Perpajakan .
Pujiani,  M.,  &  Effendi,  R.  (2012). Analisis  Efektivitas  Penggunaan  E-System  Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
Putra,  T.  Y.  (2015).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Administrasi  E-Registration,  E-SPT,  dan  E- Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wjaib Pajak. Jurnal Administrasi Bisnis, VI (1).
Risky,  D.  (2015).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Intensitas  Perilaku  Dalam Menggunakan Sistem E-Filling. Jurnal Administrasi Bisnis .
Sugiyono. (2001). Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Sulistyorini, M., Nurlaela, S., & S, Y. C. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E- Registration,  E-Billing,  E-SPT,  dan  E-Filling  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Open Journal Systems .
Suliyanto. (2011). Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS. Yogyakarta: CV. Andi Offset.