Copyright@ Roza Rita, Iriansyah, Yeni Triana
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 12268-12277 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisi Yuridis Terhadap Praktik Tukang Gigi Ilegal Di Indonesia
Roza Rita 1 ✉ , Iriansyah 2 , Yeni Triana 3
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: tabsroza82@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dokter gigi adalah orang yang memiliki keahlian dalam pemasangan dan pembuatan gigi tiruan lepasan. Selain itu terdapat juga profesi tukang gigi,  Profesi Tukang Gigi telah banyak dikenal  oleh  masyarakat  Indonesia,  bahkan  sebelum  dunia  Kedokteran  Gigi  berdiri  di Indonesia. Masih banyaknya praktek dokter gigi yang menunjukkan bahwa masyarakat kita tertarik dengan jasa dokter gigi. Walaupun tidak memiliki standar keamanan medis seperti Dokter  Gigi,  namun  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  membayar  jasa  tukang  gigi  relatif terjangkau.  Pelayanan  Tukang  Gigi  bermacam-macam,  mulai  dari  menambal,  mencabut, melakukan  implan  gigi,  pasang  kawat  gigi,  membuat  dan  memasang  gigi  tiruan.Praktek tersebut hampir menyamai kompetensi seorang dokter gigi.  Dibekali dengan pendidikan secukupnya,  bahkan  yang  sekedar  autodidak,  seorang  sudah  bisa  menjadi  Tukang  Gigi. Mereka  menyediakan  layanan  orthodonti  seperti  pemasangan  behel  dan  veneer.  Harga murah  menjadi  andalan  para  tukang  gigi  untuk  menarik  pasien.  Ditinjau  dari  perspektif praktisi  medis,  tindakan  Tukang  Gigi  memang  dianggap  tak  memenuhi  kaidah  tindakan medis semestinya. Persoalan ini pula yang menjadi perhatian khusus dalam penelitian ini. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  yuridis  dengan  mengaitkan  pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa  praktik  tukang  gigi  pada  kenyataannya  sering  menimbulkan  kerugian  bagi masyarakat.
Kata Kunci: Dokter Gigi , Tukang Gigi,  Ilegal.
Copyright@ Roza Rita, Iriansyah, Yeni Triana

## Abstract
A dentist is a person who has expertise in the installation and manufacture of removable dentures. Apart from that, there is also the dental artisan profession. The dental artisan profession has been widely  known  by  the  people  of  Indonesia,  even  before  the  world  of  dentistry  was  established  in Indonesia. There are still many dental practices that show that our society is interested in the services of dentists. Even though they don't have medical safety standards like dentists, the costs incurred to pay for dental artisan services are relatively affordable. Dentist services vary, from filling, removing, placing  dental  implants,  installing  braces,  making  and  installing  dentures.  These  practices  almost match the competence of a dentist. Equipped with sufficient education, even those who are self- taught, a person can become a dentist. They provide orthodontic services such as installing braces and  veneers.  Low  prices  are  the  mainstay  of  dental  artisans  to  attract  patients.  Viewed  from  the perspective of a medical practitioner, the actions of a Dentist are indeed considered as not fulfilling the rules of proper medical action. This issue is also a special concern in this study. This research uses a type of juridical normative research by linking the subject matter to the main topic in this study. The results of this study conclude that the practice of dental artisans often causes harm to the community. Keywords: Dentist , Dentist, Illegal .

## PENDAHULUAN
Tukang Gigi merupakan Prefensi dari Dokter Gigi. Perbedaan yang paling menonjol adalah, bahwa Tukang Gigi merupakan sebuah Profesi yang bergerak di bidang Kesehatan Gigi. Namun, meskipun sama-sama bergerak di bidang kesehatan gigi, Tukang Gigi tidak memiliki  license atau Ijazah yang diakui dari Kementrian Kesehatan (Nyoman Kinandara Anggarita & Sagung Putri M.E Purwani, n.d.). Praktek tukang gigi tergolong sebagai suatu praktek yang bebas, sebelumnya, tukang gigi hanya melayani pemasangan gigi palsu saja, tetapi faktanya saat ini praktek tukang gigi di papan yang dipampang telah menyimpang karena  telah  praktek  tukang  gigi  saat  ini  juga  pencabutan  gigi,  penambalan  gigi, pemasangan kawat gigi dan penyambungan gigi yang semestinya menjadi kewenangan dari dokter gigi atau bahkan dokter gigi spesialis (Sandra Wijaya & Salsabila Dewi Vitasari, 2020a).    Profesi  Tukang  Gigi  telah  banyak  dikenal  oleh  masyarakat  Indonesia,  bahkan sebelum dunia Kedokteran Gigi berdiri di Indonesia. Profesi ahli gigi semata-mata di dapat dengan menempuh pendidikan non-formal, melihat keberadaan tukang gigi yang sudah ada  sejak  tahun  1952.  Bahkan  saat  untuk  kejelasan  keberadaan  tukang  gigi  tidak  pasti,
Copyright@ Roza Rita, Iriansyah, Yeni Triana
dikarenaka sudah ada sebelum Dr. R Moestopo mendirikan tempat kursus Kesehatan gigi yang bertempat di Jakarta. Menuruut Dr R Moestopo, keahlian tukang gigi didapat secara turun-temurun,  tetapi  beliau  tetap  mengelola  tempat  kursus  untuk  meningkatkan kemampuan  dan  keterampilan  para  tukang  gigi  di  seluruh  Indonesia  (Sandra  Wijaya  & Salsabila Dewi Vitasari, 2020b). Meskipun tidak memiliki standar keamanan medis seperti Dokter  Gigi,  namun  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  membayar  jasa  tukang  gigi  relatif terjangkau.  Oleh  karena  itu,  tidak  jarang  dokter  gigi  masih  digandrungi  masyarakat Indonesia. Pelayanan dokter gigi mulai dari penambalan, pencabutan, pemasangan implan, pemasangan kawat gigi hingga pembuatan dan pemasangan gigi palsu dan hampir sesuai dengan keahlian seorang dokter gigi.
Dibekali dengan pendidikan secukupnya, bahkan yang sekedar autodidak, seorang sudah bisa menjadi Tukang Gigi. Para tukang gigi ini bertindak layaknya profesional. Mereka menyediakan  layanan  orthodonti  seperti  pemasangan  behel  dan  veneer.  Harga  murah menjadi andalan para tukang gigi untuk menarik pasien. Dari sudut pandang praktisi medis, tindakan Tukang Gigi memang dianggap tak memenuhi kaidah tindakan medis semestinya. Persoalan ini pula yang menjadi perhatian pemerintah, sehingga mencoba membuat aturan mainnya terhadap penyelengaraan kegiatan praktik Tukang Gigi. Sayangnya, meski telah diberi batasan untuk bisa berpraktik membuat dan memasang gigi akrilik lepasan, tapi di lapangan tak menjamin praktik di luar kewenangan tukang gigi berjalan sesuai aturan. Pada akhirnya,  diserahkan  ke  masyarakat  agar  paham  dan  sadar  saat  memilih  perawatan ortodonti.
Perawatan gigi dan mulut yang dilakukan bukan oleh seorang profesional berisiko kesehatan pada pasien. Sayangnya, tak semua masyarakat memperhatikan persoalan ini. Permintaan jasa perawatan gigi dengan harga murah masih menjadi pilihan masyarakat. drg.  Widya  Apsari,  Sp.  PM,  spesialis  penyakit  mulut  memberikan  penjelasan  risiko perawatan ortodonti yang dilakukan di tukang gigi. Dari pemakaian behel misalnya, para tukang gigi tak mengetahuihitungan pasti kekuatan kawat gigi yang dipasang. Akibatnya, gigi  dapat  melenceng,  bahkan  lepas,  dan  membuat  bentuk  rahang  jadi  tak proporsional.Lalu pada  pemasangan veneer dengan  pengalaman yang tidak tepat, atau langsung menempel akrilik tanpa melihat masalah gigi lain, seperti ompong atau karang gigi.  Tindakan  tersebut  bisa  mengakibatkan  pembengkakan  gusi  dan  infeksi  menahun.
Copyright@ Roza Rita, Iriansyah, Yeni Triana
“Tidak  tepatnya  penanganan  dapat  terlihat  dari  bentuk  rahang  yang  miring,  terlihat monyong,  atau  mulutnya  seperti  tidak  bisa  menutup,”  kepada  Tirto.  Kondisi  tersebut diakibatkan karena metode penanganan singkat dan tak berdasar yang dilakukan tukang gigi saat melakukan tindakan. Sedangkan untuk pemasangan behel di dokter gigi terlebih dulu harus melalui rontgen dan mencetak gigi. Tujuannya, untuk menemukan struktur gigi ideal yang ingin dicapai di masa akhir terapi. Pada praktik tukang gigi, tahapan ini tidak dilalui.  Dari  latar  belakang  masalah  tersebut  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  suatu penelitian mengenai analisis hukum terhadap tindakan tukang gigi yang dilakukan di luar kewenangannya dari perspektif hukum.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan- kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny  Ibrahim,  2018).  Pada  dasarnya,  globalisasi  menciptakan  berbagai  tantangan  dan permasalahan  baru  yang  harus  dijawab,  dipecahkan  dalam  upaya  memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan (Erwin Muslimin et al., 2022).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku,  melainkan  serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.
Copyright@ Roza Rita, Iriansyah, Yeni Triana

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dokter gigi merupakan profesi yang sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Masyarakat Indonesia sangat mengenal berbagai bentuk pengobatan tradisional yang dianggap lebih murah dibandingkan dengan pengobatan modern atau obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Kalau kita lihat di masyarakat banyak sekali bentuk pengobatan tradisional termasuk kedokteran gigi seperti shinse, dokter kandungan tradisional, tukang pijat, gigi palsu, dukun khitan, dokter kandungan tradisional, dukun, dukun, dll. Keberadaan obat tradisional yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena berbagai faktor dan alasan seperti  keterbatasan  jumlah  dokter  dan  dokter  gigi  serta  mahalnya  biaya  membuat pengobatan jenis ini terus berkembang. Pemerintah mengeluarkan PERMENKES nomor 39 tahun 2014 yang mengatur tentang pembinaan, pengawasan dan perizinan serta perawatan gigi (Adelina Fitria Kusumawardani & Widodo Tresno Novianto, 2019). Pemasangan kawat gigi pada praktek yang terjadi di masyarakat bukan hanya dilakukan oleh dokter gigi, tetapi juga  oleh  Tukang  Gigi.  Keberadaan  Tukang  Gigi  sebagai  orang  yang  dapat  membuka praktek membuat dan memasang  gigi tiruan lepasan  diatur di  dalam Permenkes No.39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Dalam Permenkes No.39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi pada Pasal 1 angka (1) disebutkan definisi Tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Selain itu juga di dalam  Permenkes  Nomor  339  /MENKES/PER/V/1989  tentang  Pekerjaan  Tukang  Gigi disebutkan  bahwa  Tukang  gigi  adalah  mereka  yang  melakukan  pekerjaan  di  bidang penyembuhan  dan  pemulihan  kesehatan  gigi  dan  tidak  mempunyai  pendidikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  kedokteran  gigi  serta  telah  mempunyai  izin  Menteri Kesehatan untuk melakukan pekerjaannya.
Diatur pula wewenang seorang tukang gigi meliputi:
a. Membuat sebagian/seluruh gigi tiruan dari aklirik;
b. Memasang gigi tiruan lepasan.
Pada  dasarnya,  keberadaan  tukang  gigi  dapat  menjadi  alternatif  bagi  masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan gigi yang terjangkau (Devi Dharmawan & Ivonne Jonathan,  2019a).  Mengenai  legalitas  praktik  Tukang  gigi  ini  sempat  dicabut  dengan
Copyright@ Roza Rita, Iriansyah, Yeni Triana
dikeluarkannya UU No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran serta Peraturan Menteri Kesehatan  No.  1871/MENKES/PER/IX/2011  tentang  pencabutan  Peraturan  Menteri Kesehatan  No.  339/MENKES/PER/V/1989  tentang  pekerjaan  tukang  gigi.  Pencabutan tersebut berakibat pada tidak diberikannya izin berpraktik maupun memperpanjang izin praktik tukang gigi. Pada UU No.29 tahun 2004, Pasal 73 ayat (2) berbunyi,“Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik”
Keberadaan Tukang Gigi sebagai orang yang dapat membuka praktek membuat dan memasang  gigi  tiruan  lepasan  diatur  di  dalam  Permenkes  No.39  tahun  2014  tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Dalam Permenkes No.39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi (Devi Dharmawan & Ivonne Jonathan, 2019b).  Keberadaan tukang gigi dapat menjadi alternatif bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  gigi  yang  terjangkau  (Devi Dharmawan  &  Ivonne  Jonathan,  2019a).  Hal  ini  didasarkan  pemikiran  hingga  saat  ini pemerintah  belum  dapat  menyediakan  pelayanan  gigi  yang  terjangkau  bagi  seluruh masyarakat. Dalam putusan, MK menyatakan dokter gigi dan tukang gigi seharusnya saling bersinergi  dan  mendukung  satu  sama  lain  dalam  upaya  meningkatkan  kesehatan  gigi masyarakat. Seyogyanya, profesi tukang gigi dapat dimasukkan dalam satu jenis pelayanan kesehatan  tradisional  Indonesia  yang  harus  dilindungi  negara  dalam  suatu  peraturan tersendiri. Berdasarkan penilaian hukum itu, Mahkamah berpendapat Pasal 73 ayat (2) UU Praktik Kedokteran bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, bertentangan dengan konstitusi  jika  larangan  dalam  pasal  itu  diberlakukan  terhadap  tukang  gigi  yang  telah memiliki izin dari pemerintah.
Menyangkut  masalah  perlindungan  hukum  terhadap  pasien  pengguna  jasa  tukang gigi dalam praktik yang bukan merupakan kompetensinya, maka pasien yang merupakan konsumen, menurut Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa;hak  untuk memilih barang dan/atau jasa  serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;hak untuk didengar
Copyright@ Roza Rita, Iriansyah, Yeni Triana
pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang  digunakan;hak  untuk mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa  perlindungan konsumen  secara  patut;hak  untuk  mendapat  pembinaan  dan  pendidikan  konsumen;hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana  mestinya;hak-hak yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Perlindungan konsumen sendiri merupakan segala upaya untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum sebagai  perlindungan  kepada  konsumen,  dengan  cakupan  yang  meliputi  tahap  untuk mendapatkan barang dan/atau  jasa  serta akibat dari penggunaan  barang  dan/atau jasa (Rosmawati, 2018).
Sedangkan  tukang  gigi  selaku  pelaku  usaha  mempunyai  kewajiban  sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;  menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan  standar  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang berlaku;memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau  yang  diperdagangkan;memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/ataupenggantian  apabila  barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Jika pada saat tukang gigi melakukan pemasangan behel atau pencabutan gigi yang menimbulkan  kerugian  pada  pasien/konsumen,  tukang  gigi  berkewajiban  untuk memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada pasien. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang  diatur  dalamPasal  19  ayat  (1)  UU  Perlindungan  Konsumen  yaitu  “Pelaku  usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan.” Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian
Copyright@ Roza Rita, Iriansyah, Yeni Triana
barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen). Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari  setelah  tanggal  transaksi  (Pasal  19  ayat  (3)  UU Perlindungan  Konsumen.  Walaupun  tukang  gigi  tersebut  telah  memberikan  ganti  rugi, pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan (Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen). Akan tetapi, ketentuan ganti rugi tersebut tidak berlaku jika pelaku  usaha  dapat  membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut  merupakan  kesalahan konsumen.
Selanjutnya  apabila  praktek  tersebut  melebihi  kompetensinya  sebagai  tukang  gigi sehingga menyebabkan luka atau bahkan kematian karena kealpaan(kesalahannya) dapat didakwa dengan KUHP pasal 359 yaitu barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan pada pasal 360 barang siapa karena kesalahannya(kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana  penjara  paling lama lima tahun atau pidana kurungan  paling  lama  satu tahun. Pada pasal (2) barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain  luka-luka  sedemikian  rupa  sehingga  timbul  penyakit  atau  halangan  menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda  paling  tinggi  empat  ribu  lima  ratus  rupiah.  Kemudian  di  dalam  pasal  361  jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian,  maka  pidana  ditamhah  dengan  sepertiga  dan  yang  bersalah  dapat  dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

## SIMPULAN
Pekerjaan di luar keterampilan teknisi gigi termasuk memasang kawat gigi, menutupi gigi, memutihkan gigi, membersihkan karang gigi, dan mencabut gigi. Tentunya, pergi ke
Copyright@ Roza Rita, Iriansyah, Yeni Triana
dokter gigi di kemudian hari dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan dan merugikan konsumen.  Kerugian  yang  diderita  konsumen  meliputi  kerugian  berwujud  dan  tidak berwujud.  Konsumen  yang  menderita  kerugian  akibat  perawatan  gigi  berhak  menuntut tanggung  jawab  dari  teknisi  gigi  atas  kelalaian  atau  tindakan  yang  salah.   Karakteristik wewenang praktik tukang gigi bersifat legal apabila sesuai dengan dasar hukum pekerjaan tukang  gigi  telah  diatur  oleh  pemerintah  yaitu  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 53/DPK/1/K/1969  dan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi. Aturan tersebut mengatur mengenai wewenang, larangan dan  perizinan  tukang  gigi.  Pengertian  tukang  gigi  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  339/MENKES/PER/V/1989  adalah  mereka  yang  melakukan  pekerjaan  di  bidang penyembuhan  dan  pemulihan  kesehatan  gigi  yang  tidak  mempunyai  pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi serta tidak memiliki izin menteri kesehatan untuk  melakukan  pekerjaannya.  Permenkes  Nomor  339  Tahun  1989  juga  mengatur mengenai kewenangan pekerjaan tukang gigi yaitu membuat gigi tiruan lepasan dari akrilik sebagian atau penuh dan memasang gigi tiruan lepasan.
Dalam hal apabila tukang gigi melakukan praktik diluar kewenangannya dapat ditinjau dari hukum pidana, perdata, administrasi, dan hukum kesehatan. Tukang gigi dapat didakwa dengan KUHP pasal 359, 360, 361 yaitu barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan  orang  lain  luka,  cacat  berat,  bahkan  mati.  Selain  itu,  Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa  dapat  digunakan.  Sedangkan  dalam  Kitab  Undang – Undang  Hukum  Perdata  dapat dikenakan Pasal 1365, 1366, dan 1367 tentang perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian  kepada  seorang  lain.  Adanya  sanksi  administrasi  seperti  teguran  tertulis, pencabutan ijin sementara maupun tetap.

## DAFTAR PUSTAKA
Adelina Fitria Kusumawardani, & Widodo Tresno Novianto. (2019). TINDAK PIDANA OLEH OKNUM  TUKANG  GIGI  DAN  PENYEDIA  JASA  LAYANAN  PERAWATAN  GIGI  DI SURAKARTA. Recidive , 8(2), 151.
Copyright@ Roza Rita, Iriansyah, Yeni Triana
Devi  Dharmawan,  &  Ivonne  Jonathan.  (2019a).  Pertanggung  Jawaban  Hukum  Praktik Tukang Gigi Yang Melebihi Wewenangnya. Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan, 8(1), 125. Devi Dharmawan, & Ivonne Jonathan. (2019b). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRAKTIK TUKANG GIGI YANG MELEBIHI WEWENANGNYA. Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan, 8(1), 123.
Erwin Muslimin, Deden Heri, & Mohamad Erihadiana. (2022). Kesiapan Merespon terhadap Aspek Negatif dan Positif Dampak Globalisasi Dalam Pendidikan Islam. Jurnal Dirosah Islamiyah, 4(1), 60.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Nyoman Kinandara Anggarita, & Sagung Putri M.E Purwani. (n.d.). PENGATURAN TUKANG GIGI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KESEHATAN. 3.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Rosmawati. (2018). Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Prenamedia Group.
Sandra Wijaya, & Salsabila Dewi Vitasari. (2020a). Analisis Kerugian Penyebab Terjadinya Penyimpangan  Wewenang  Tukang  Gigi. Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa,  1(4),
248.
Sandra  Wijaya,  &  Salsabila  Dewi  Vitasari.  (2020b).  ANALISIS  KERUGIAN  PENYEBAB TERJADINYA PENYIMPANGAN WEWENANG TUKANG GIGI. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 1(4), 248.