## Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
ISSN:2746-0576, Vol 4 No 2, 2023, 203-210
https://doi.org/10.35912/yumary.v4i2.2425
Meningkatkan Efisiensi Penatausahaan Belanja Daerah di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Improving the Efficiency  of  Regional  Expenditure  Administration  in Pangkajene Islands Regency)
Muhammad  Try  Dharsana 1* ,  Nirwana  Nirwana 2 ,  Mediaty  Mediaty 3 ,  Syarifuddin  Rasyid 4 , Yohanis Rura 5 , Nadhirah Nagu 6 , Nurul Izzah Mahyuddin 7 , Muh. Nur Irfan Syarif 8
Universitas Hasanuddin, Makassar 1,2,3,4,5,6,7,8
trydarsana@unhas.ac.id 1 * , nirwana@unhas.ac.id 2 , mediaty@unhas.ac.id 3 , syarifuddin.rasyid@unhas.ac.id 4 , yohanis.rura@unhas.ac.id 5 , nadhirah.nagu@unhas.ac.id 6 , nurulizzah.mahyuddin@unhas.ac.id 7 , irfan.syarif@unhas.ac.id 8

## Riwayat Artikel
Diterima pada 4 Oktober 2023 Revisi 1 pada 30 Oktober 2023 Revisi 2 pada 13 November 2023 Revisi 3 pada 26 November 2023 Disetujui pada 28 November 2023

## Abstract
Purpose: This  community  service  activity  aims  to  improve  the ability  of  revenue  treasurers  to  manage  regional  expenditure  in Pangkep Regency.
Methodology/approach: The  research  method  used  in  the implementation  of  this  community  service  activity  is  the  primary approach.  This  approach  allows  active  cooperation  between  the service team and the parties involved, such as the revenue treasurer and local government, in designing, implementing, and evaluating the changes needed in local financial management.
Results/findings: The  outcomes  of  this  service  activity  clearly showed  a  significant  improvement  in  the  treasurer's  ability  to manage  local  finances,  as  well  as  the  overall  local  financial management process.
Limitation: The research steps, including Initial Assessment, Joint Planning,  Action  Implementation,  Monitoring  and  Evaluation, Reflection and Improvement, and Dissemination of Results, helped ensure the success of this program.
Contribution: This  activity  provides  recommendations  that  have the  potential  to  maintain  and  improve  the  ability  of  revenue treasurers  in  the  future,  with  benefits  that  include  increased efficiency and transparency in local financial governance, as well as more  optimal  contribution  to  the  goal  of  practical  regional autonomy.
Keywords: Efficiency  and  Effectiveness  of  Public  Services; Sustainable Development; and Regional Financing Management. How to cite: Dharsana, M, T., NirwanA, N., Mediaty, M., Rasyid, S., Rura, Y., Nagu, N., Mahyuddin, N, I., Syarif, M, N, I. (2023). Meningkatkan  Efisiensi  Penatausahaan  Belanja  Daerah  di Kabupaten  Pangkajene  Kepulauan. Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat , 4(2), 203-210.

## 1. Pendahuluan
Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan,  terletak  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  memiliki  luas  total mencapai  12.362,29  km2  yang  terbagi  menjadi  898,29  km2  daratan  dan  11.164  km2  laut  yang membentang  sejauh  4  mil  dari  pantai.  Administratif,  kabupaten  ini  terbagi  menjadi  13  kecamatan, dengan 9 kecamatan berlokasi di daratan utama dan 4 kecamatan tersebar di pulau-pulau sekitarnya, dengan total mencakup 65 desa dan 38 kelurahan. Di antara kecamatan-kecamatan tersebut, Kecamatan Balocci adalah yang terluas dengan wilayah seluas 143,48 km2, sementara Kecamatan Mandalle adalah yang  memiliki  luas  terkecil  dengan  wilayah  mencapai  40,16  km2.  Kabupaten  Pangkajene  dan Kepulauan berada di koordinat geografis 4°40'-8°00' Lintang Utara dan 110°-119°48'67'' Bujur Timur, dengan garis pantai yang membentang sepanjang 138 km. (Sembiring & Metalia, 2023) Pembangunan
desa dan daerah terpencil telah lama menjadi fokus pemerintah dalam agenda pembangunan nasional. Desa menjadi pusat perhatian karena perlu ditingkatkan kesejahteraannya, sementara kemiskinan masih dominan di pedesaan Indonesia. Dalam konteks ini, peran kepala daerah dan aparat desa sangat penting. Segala jenis usaha, mulai dari UKM hingga koperasi, memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi individu. Namun, di tingkat desa, peran aparat desa dan kepala desa juga turut memengaruhi dinamika ekonomi,  sebagaimana  tercantum  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  desa.  Dalam konteks ini, UKM di tingkat desa bekerja sama dengan aparat desa dan kepala desa untuk menjalankan fungsi  kerakyatan  (Prihatin  &  Syahnur,  2021).  Kolaborasi  guna  membangun  serta  mengembangkan potensi dan kapasitas ekonomi masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan  (Kurniawan et  al.,  2022).  Upaya  ini  juga  terfokus  pada  menciptakan  kemandirian  usaha  dan  peluang  kerja  yang mampu mengubah ekonomi keluarga secara fundamental (Dwinarko et al., 2021) & (Herawaty et al., 2021).
Untuk mencapai visi dan misi pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk periode 2021- 2026, upaya tersebut diwujudkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD ini difungsikan sebagai panduan yang merinci visi, misi, program Kepala Daerah yang menjadi tujuan dan sasaran, arah kebijakan, strategi, kebijakan umum, program pembangunan, program  prioritas  berserta  kebutuhan  pendanaannya,  dan  indikator  kinerja  pembangunan.  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) merupakan  dokumen  perencanaan  pembangunan yang meliputi periode lima tahun, yang merangkum visi, misi, serta program Kepala Daerah. RPJMD ini  mengacu  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD)  serta  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional).
Dalam  konteks  Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan,  RPJMD  menjadi  instrumen  penting  dalam mengarahkan  pembangunan  wilayahnya.  Salah  satu  misi  yang  diemban  oleh  RPJMD  adalah  upaya untuk  memperluas  inovasi  dan  melakukan  reformasi  birokrasi,  dengan  fokus  pada  tata  kelola  yang transparan,  efektif,  akuntabel,  dan  demokratis  yang  didukung  oleh  teknologi  informasi.  Misi  ini bertujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas  dalam  pengelolaan  keuangan  dan  pendanaan  pembangunan daerah.  Adapun  target  yang  hendak  dicapai  adalah  peningkatan  kemampuan  pengelolaan  keuangan, yang tercermin dalam hasil audit Laporan Keuangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dinyatakan sebagai 'Tidak Ada Temuan' (WTP). Dengan demikian, RPJMD  menjadi  alat  yang  strategis  untuk mencapai perkembangan  dan  perbaikan  dalam tata  kelola keuangan  daerah,  memungkinkan  Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan  untuk  meraih  hasil pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan selama lima tahun mendatang. Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021 hingga 2023 oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  mendapati  pendapat  yang  sangat  positif,  yaitu  “Tidak  Ada Temuan”  (WTP),  (sumber: https://pangkepkab.go.id/ )  Meskipun  demikian,  dalam  pemeriksaan tersebut,  BPK  juga  mengidentifikasi  beberapa  aspek  yang  memerlukan  perbaikan,  terutama  terkait pengendalian internal dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Temuan utama yang diajukan oleh BPK  mencakup:  Pengelolaan  pendapatan  daerah,  khususnya  terkait  pajak  restoran  yang  masih memerlukan  perbaikan,  Dan  Pengelolaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  lainnya,  termasuk pemanfaatan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  yang  belum  sepenuhnya  optimal,  terutama  dalam  unit  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Tren pandangan positif terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak hanya terbatas pada  pemerintah  pusat.  Ini  terlihat  dari  peningkatan  jumlah  LKPD  yang  memperoleh  opini  "Wajar Tanpa  Pengecualian"  (WTP)  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  di  tahun  2016,  terdapat  378 LKPD yang mendapatkan opini WTP, dan pada tahun 2020, angka ini meningkat menjadi 486 LKPD (Sumber: Siaran Pers BPK ). Memperoleh opini WTP dari BPK adalah suatu pencapaian yang signifikan dan seringkali dirayakan oleh entitas yang berhasil mencapainya. Namun, perlu diingat bahwa opini WTP adalah hasil audit atas LKPD yang menegaskan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua aspek, termasuk aspek material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas entitas.  Semua  ini  harus  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  di  Indonesia. Menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan mempelajari temuan-temuan tersebut dan sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan pengelolaan
keuangan  yang  lebih  baik  maka  diambil  serangkaian  tindakan.  Langkah-langkah  ini  termasuk penyusunan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan pelatihan  untuk  meningkatkan  kapasitas  sumber  daya  manusia  yang  terlibat  dalam  administrasi keuangan.  Dengan  demikian,  pemerintah  daerah telah  menunjukkan  komitmen  dalam  meningkatkan tata kelola keuangan dan memastikan bahwa temuan-temuan dari pemeriksaan ini diberikan perhatian serius  serta  direspons  dengan  tindakan  yang  sesuai.  Pemerintah  Daerah  harus  melaksanakan rekomendasi  dari  BPK  sebagai  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  untuk  meningkatkan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  tahun  berikutnya,  dan  semakin  efektif  pelaksanaan  tindak  lanjut  tersebut, semakin rendah temuan hasil pemeriksaan di tahun-tahun berikutnya, (Pongoliu et al., 2017). Apalagi menurut  (Sari,  2013)  bahwa  dengan  meningkatnya  kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD) melalui sistem pengendalian intern yang baik dan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang  baik,  serta  penyelesaian  temuan  audit,  akan  berkontribusi  pada  penerapan  prinsip-prinsip  tata kelola  pemerintahan  yang  baik,  dan  pada  akhirnya,  dapat  mengurangi  praktik  korupsi. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan holistik dalam pembangunan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang mengintegrasikan aspek geografis, perencanaan jangka panjang dan menengah, serta evaluasi hasil audit keuangan. Penelitian ini juga memiliki potensi untuk menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi daerah-daerah lain yang ingin meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam  pengelolaan  keuangan  daerah, (Bastian,  2014).  Ini  juga menghadirkan  peluang  untuk  berbagi pengetahuan dan praktik terbaik di kalangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dan bahkan di tingkat nasional, guna mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Kewenangan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  ditangani  oleh  kepala  daerah,  yang  berdasarkan posisinya, memiliki wewenang untuk mengelola keuangan daerah secara menyeluruh. Kepala daerah dapat berperan sebagai gubernur di tingkat provinsi, bupati untuk kabupaten, atau walikota untuk kota. Dalam  peran  mereka  sebagai  pemegang  kendali  utama  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah,  kepala daerah  memiliki  fleksibilitas  untuk  mendelegasikan  sebagian  atau  seluruh  kewenangannya  kepada: Sekretaris daerah, yang bertindak sebagai koordinator dalam mengelola keuangan daerah; Kepala unit kerja  pengelolaan  keuangan  daerah  (SKPKD),  yang menjalankan  peran  sebagai  pejabat  pengelolaan keuangan daerah (PPKD); Kepala unit kerja daerah (SKPD), yang bertanggung jawab sebagai pejabat pengguna  anggaran  atau  pejabat  pengguna  barang.  Selanjutnya,  untuk  melaksanakan  anggaran  yang dijelaskan  dalam  dokumen  pelaksanaan  anggaran  (DPA)  SKPD,  kepala  SKPD  menunjuk  seorang pejabat  administrasi  keuangan  SKPD  (PPK-SKPD).  PPK-SKPD  tidak  diizinkan  untuk  secara bersamaan  menjabat  sebagai  pejabat  yang  bertanggung  jawab  atas  pengumpulan  penerimaan negara/daerah,  bendahara, atau  PPTK.  Peran  PPK-SKPD  mencakup pemeriksaan  kelengkapan  Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, verifikasi SPP, penyusunan Surat Perintah Pembayaran (SPM), pelaksanaan verifikasi harian penerimaan, pencatatan SKPD, dan penyusunan laporan keuangan SKPD.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah memberikan  wewenang dan  tanggung  jawab penuh kepada setiap daerah untuk mengelola, melaksanakan, dan bertanggung jawab atas anggarannya. Pengelolaan  keuangan  daerah  harus  dilakukan  secara  teratur,  sesuai  dengan  hukum  dan  peraturan, efektif,  efisien,  transparan,  dan  bertanggung  jawab,  dengan memperhatikan  prinsip-prinsip  keadilan, kesesuaian,  dan  manfaat  bagi  masyarakat. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharaan  Negara  juga  menyatakan  bahwa  Bendahara  adalah  setiap  orang  atau  entitas  yang ditugaskan atas nama negara/daerah untuk menerima, menyimpan, membayar, dan/atau mengeluarkan uang/sekuritas/barang yang merupakan milik negara/daerah. Dilihat dari cakupan, tugas, dan wewenang yang  dimiliki  oleh  Bendahara  terdapat  2  jenis  Bendahara  (Bawono  &  Novelsyah,  2012),  yaitu Bendahara  Penerimaan  dan  Bendahara  Pengeluaran.  Sesuai  dengan  yang  diatur  dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban  Bendahara,  disebutkan  bahwa  Bendahara  Penerimaan  SKPD  bertugas  untuk menerima,  menyimpan,  menyetor,  mengelola,  dan  bertanggung  jawab  atas  penerimaan  pendapatan dalam konteks pelaksanaan APBD di SKPD. Dengan memperhatikan regulasi-regulasi ini, perlu dicatat bersama bahwa seorang Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan fungsi utama yang sangat teknis karena  berkaitan  dengan  administrasi  pendapatan  daerah,  dan  selalu  menjadi  perhatian  khusus  oleh
lembaga pengawas internal dan eksternal. Bendahara Penerimaan memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan  keuangan  daerah.  Bendahara  Penerimaan  wajib  mencatat  setiap  transaksi  penerimaan pendapatan dan penyetoran ke bank dalam buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan. Bendahara  Penerimaan  juga  diwajibkan  mengatur  administrasi  semua  penerimaan  dan  penyetoran pendapatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Dengan  diberlakukannya  sistem  akuntansi  berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 , semua entitas diwajibkan untuk sepenuhnya menerapkan sistem ini mulai 1 Januari 2015. Perubahan mendasar dari sistem akuntansi berbasis kas menjadi sistem akuntansi berbasis akrual ini  memengaruhi  proses  pencatatan  dan  jenis  laporan  keuangan  yang  dihasilkan.  Oleh  karena  itu, seorang Bendahara Penerimaan SKPD harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang transisi dari sistem  berbasis  kas  ke  sistem  berbasis  akrual.  Pengetahuan  yang  kuat  ini  sangat  penting  dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
Selain  itu,  penerapan  sistem  ini  juga  mengharuskan  mereka  untuk  selalu  mematuhi  hukum  dan peraturan  yang  berlaku.  Peningkatan  kapasitas  aparatur  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bone sejalan dengan perubahan dalam regulasi terkait pengelolaan keuangan. Untuk mempertahankan pendapat 'Tidak Ada Temuan' (WTP), beberapa strategi dapat diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pertama, diperlukan komitmen yang  kuat  dari  semua  pihak  terkait,  termasuk  kepala  daerah,  DPRD  (Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah),  kepala  SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah),  dan  seluruh  pegawai.  Kedua,  perlu peningkatan kualitas dalam pengelolaan keuangan. Ketiga, diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Keempat, perlu meningkatkan target pencapaian dari tahun sebelumnya. Kelima, perlu mencegah terjadinya temuan yang berulang. Selain mengadopsi strategi-strategi ini, Pemerintah Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan  juga  dapat  melakukan  perbaikan  terhadap  masalah-masalah yang  menjadi  fokus  dalam  pendapat  'Tidak  Ada  Temuan'  (WTP).  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan mengevaluasi semua temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan mengidentifikasi masalah- masalah yang dapat memengaruhi pendapat tersebut. Selain itu, penting juga untuk memaksimalkan peran  instansi  pengawas  dengan  memberikan  jaminan  yang  memadai  terkait  kepatuhan  dan penghematan.
Latar belakang dari kegiatan ini terletak pada pemahaman akan pentingnya administrasi pengelolaan keuangan  daerah  sebagai  salah  satu  aspek  utama  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  secara menyeluruh.  (Ashary,  2021)  mengungkapkan  bahwa  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  dalam mengelola  keuangan  daerah  secara  professional,  akuntabel,  dan  auditable,  melalui  peningkatan kapabilitas  para  Bendahara  Penerimaan,  diharapkan  pengelolaan  keuangan  Kabupaten  Bone  dapat mematuhi perundang-undangan dan menerapkan prinsip standar akuntansi pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah melibatkan serangkaian proses yang dimulai dari tahap perencanaan dan penyusunan anggaran  hingga  pelaksanaan,  administrasi,  pertanggungjawaban,  dan  pengawasan.  Setiap  tahap  ini memiliki peran yang sama-sama penting dalam menjaga kesehatan keuangan daerah dan memastikan bahwa dana publik dikelola dengan efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, pengelolaan keuangan daerah  adalah  tugas  yang  kompleks  dan  melibatkan  banyak  elemen  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas dan keterampilan dalam administrasi pengelolaan  keuangan  daerah.  Kegiatan  ini  dirancang  untuk  mencakup  periode  tiga  tahun  yang bertujuan untuk secara bertahap meningkatkan kemampuan manajemen terkait administrasi, baik dalam hal  verifikasi,  kemampuan  bendahara  penerimaan,  maupun  kemampuan  bendahara  pengeluaran. Dengan demikian, diharapkan bahwa dalam tiga tahun ini, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat mencapai  peningkatan  yang  signifikan  dalam  administrasi  pengelolaan  keuangan  daerah,  yang  pada gilirannya  akan  menghasilkan  manfaat  yang  lebih  baik  bagi  masyarakat  dan  pembangunan  daerah secara keseluruhan. Keberhasilan program ini mengambil ide dari (Aprilliyani, 2006) mencakup dalam mencapai  peserta  yang  telah  mengikuti  pelatihan  adalah  termasuk  pengelola  dan  aparat  yang berhubungan dengan pelaporan keuangan. Lebih lanjut, keberhasilan ini dapat dilihat dari pencapaian target peserta yang telah direncanakan. Selain itu, pencapaian target materi yang telah direncanakan juga tercermin dalam partisipasi penuh dari seluruh peserta dalam setiap tahapan pemaparan dan diskusi materi, dari awal hingga selesai. Kesuksesan dalam mencapai tujuan pelatihan terlihat dari peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diajarkan.

## 2. Metodologi
Pengelolaan  keuangan  daerah  harus  dimulai  dengan  persiapan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting karena dengan sumber daya manusia yang berkualifikasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan sesuai dengan  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku.  Selain  itu,  pegawai  yang  bertanggung  jawab  sebagai Bendahara  Penerimaan  diharapkan  memiliki  keterampilan  dan  kemampuan  dalam  menjalankan administrasi  di  unit  kerja  masing-masing.  Dengan  memiliki  keterampilan  dan  kemampuan  tersebut, Bendahara Penerimaan dapat melaksanakan tugasnya secara efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam kegiatan pengabdian ini, kami memilih metode ABCD, Asset Based Community Driven - Development , (Irfan et al., 2023) Dimana metode ini merupakan singkatan dari pendekatan Kemitraan Universitas- Masyarakat.
Selanjutnya, untuk memastikan pelaksanaan administrasi yang tertib dan pengelolaan keuangan daerah yang  tertib,  diperlukan  persepsi  bersama  dan  langkah-langkah  yang  terintegrasi,  integral,  dan komprehensif  dari  semua  elemen  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  keuangan.  Rencana  kegiatan  ini disepakati bersama dalam administrasi pendapatan asli daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Tabel 1. Rencana Kegiatan
Tahun Rencana Kegiatan I (2019) Peningkatan Kemampuan Aparat Penatausahaan dalam Melakukan Verifikasi Penatausahaan Pendapatan Daerah. II Meningkatkan Kemampuan Bendahara Penerimaan dalam Penatausahaan Pendapatan
Daerah.
III Meningkatkan Kemampuan Bendahara Pengeluaran dalam Penatausahaan Pendapatan Daerah.
Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk pelatihan bendahara penerimaan dengan metode ceramah  dan  tutorial.  Sistematika  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  sebagai  berikut:  1. Peserta  diberikan  pemahaman  tentang  gambaran  umum  pengelolaan  keuangan  daerah;  2.  Peserta diberikan materi dalam bentuk tutorial dengan urutan penyampaian materi seperti pada tabel berikut.
Tabel 1. Manajemen Materi Layanan dan Alokasi Waktu Untuk Tahun II
No. Topik Alokasi Waktu (8 jam) 1. Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 1 3. Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas SKPD 3 4. Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas PPKD 1 5. Laporan Akuntabilitas BUD 1 6. Verifikasi Pendapatan 1
Materi  pelatihan  yang  diberikan  kepada  peserta  dibuat  dalam  bentuk  modul  pelatihan.  Kontribusi pemerintah  daerah  dalam  kegiatan ini adalah menyiapkan  Bendahara  Penerimaan  yang  akan  dilatih. Pemda  juga  diharapkan  menyiapkan  kasus-kasus  terkait  permasalahan  dalam  pengelolaan  keuangan daerah untuk diselesaikan oleh peserta. Kegiatan ini hanya melatih 30 peserta dari 33 SKPD yang ada di  Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan.  Pemerintah  Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  dan  menganggarkan  untuk  melatih  Bendahara  Penerimaan SKPD lainnya.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Peraturan terkait dengan analisis pada hasil pengabdian kali ini yakni, salahsatu indicator keberhasilan dimana  pelaksanaan  kegiatan  ini  diterima  dengan  apresiasi  yang  sangat  tinggi  oleh  para  bendahara Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan.  Saat  pelaksanaan,  para peserta terlihat memiliki antusias tinggi dilihat saat mengajukan pertanyaan, mengingat relevansinya
dengan  tugas  dan  wewenang  mereka  sebagai  Bendahara  Penerima.  Dalam  hal  lainnya,  keberhasilan kegiatan ini mampu meningkatkan kapabilitas mereka sebagai Bendahara Penerima. Metode evaluasi dalam  mengukur  pencapaian  tujuan  kegiatan,  dicontohkan  dengan  melibatkan  penyelesaian  kasus- kasus terkait penatausahaan penerimaan yang pernah terjadi atau yang kedepannya dikhawatirkan akan terjadi.  Mengingat,  para  narasumber  kegiatan  merupakan  praktisi  sekaligus  akademisi  yang  telah berpengalaman  terutama  dalam  penyusunan  konsep  akuntansi  public  dan  kebijakan  daerah.  Peserta diminta  menjawab  namun  tetap  dibimbing  untuk  menyusun  solusi  atas  kasus-kasus  dengan memanfaatkan konsep maupun teori yang telah dijelaskan dalam pelatihan sebelumnya.
Hasil  dari  kegiatan  ini  mencakup  peningkatan  kemampuan  bendahara  penerimaan  dalam  mengelola seluruh  proses  penerimaan,  pencatatan,  pelaporan,  dan  pengendalian  pengeluaran  daerah.  Dengan bantuan  pelatihan  dan  pendampingan  yang  sesuai,  diharapkan  bendahara  penerimaan  dapat melaksanakan  tugas  mereka  secara  lebih  efektif,  mengurangi  potensi  kesalahan,  dan  meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.
Gambar 1.  Implementasi Tindakan Kemampuan verifikasi penatausahaan pendapatan daerah oleh Aparat Penatausahaan
Kegiatan  pengabdian  ini  juga  menyoroti  pentingnya  kolaborasi  yang  erat  antara  pemerintah  daerah, dunia  akademis,  dan  masyarakat  dalam  upaya  meningkatkan  kemampuan  bendahara  penerimaan. Dalam  konteks  ini,  partisipasi  aktif  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  menjadi  elemen kunci  dalam  mencapai  tujuan  peningkatan  kemampuan  ini.  (Lamuda  et  al.,  2022)  Bantuan  dalam menyusun  laporan  keuangan  diberikan  kepada  aparat  desa,  harapannya  adalah  bahwa  jika  ada pemeriksaan  keuangan  oleh  lembaga  resmi,  maka  tidak  akan  menemukan  catatan  negatif,  sehingga dengan  demikian  kehadiran  tim  diharapkan  dapat  membantu  aparat  desa  dalam  meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola laporan keuangan.
Gambar 2. Foto Bersama Setelah Melakukan Kegiatan Data Sharing Kepada SKPD Perbendaharaan Kab Pangkep
Lebih lanjut, pada jangka panjang, diharapkan pelayanan masyarakat dengan tema ini akan berdampak positif pada peningkatan efisiensi pengelolaan pengeluaran daerah, pemberdayaan aparatur pemerintah daerah,  serta  peningkatan  kualitas  layanan  publik.  Dengan  demikian,  pemerintah  daerah  dapat  lebih efektif dalam memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat, serta menjadikan pengelolaan dana publik  sebagai  prioritas  utama  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan.  Dalam  upaya  berkelanjutan untuk  meningkatkan  kemampuan  bendahara  penerimaan  dalam  administrasi  pengeluaran  daerah, terdapat  beberapa  langkah  konkret  yang  dapat  diambil.  Pertama,  perlu  dilakukan  penilaian  awal terhadap  kompetensi  dan  kebutuhan  pelatihan  petugas  penerimaan  di  berbagai  tingkatan  pemerintah daerah. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kelemahan dan tantangan mereka, program pelatihan yang lebih terarah dapat dikembangkan.
Selanjutnya, kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan praktisi yang relevan di bidang keuangan daerah perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan seminar, lokakarya,  atau  pelatihan  bersama  untuk  bertukar  pengalaman  dan  pengetahuan.  Penguatan  jaringan antara berbagai pihak ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk mendukung pengembangan kemampuan bendahara.  Selain  itu,  penting  juga  untuk  mendorong  penggunaan  teknologi  informasi  dalam administrasi  pengeluaran  daerah.  Penggunaan  sistem  informasi  keuangan  canggih  dapat  membantu menyederhanakan proses pencatatan, pelaporan, dan pemantauan dana publik. Hal ini akan membantu mengurangi  risiko  kesalahan  manusia  dan  meningkatkan  transparansi.  Terakhir,  perlu  dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program peningkatan kemampuan bendahara penerimaan. Hal ini akan memastikan bahwa upaya yang dilakukan menghasilkan hasil yang nyata dan berkelanjutan dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tema pelayanan masyarakat  ini  akan  memiliki  dampak  positif  yang  signifikan  dalam  meningkatkan  kemampuan bendahara  penerimaan,  yang  pada  gilirannya  akan  memperkuat  tata  kelola  keuangan  daerah  dan meningkatkan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

## 4. Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  dari  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dengan  tujuan  meningkatkan kemampuan bendahara penerimaan dalam administrasi pengeluaran daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  (Pangkep)  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  adalah;  bahwa  upaya  ini  memiliki  potensi  besar untuk  memberikan  manfaat  signifikan  bagi  pemerintah  daerah,  aparatur,  dan  masyarakat  Kabupaten Pangkep. Dalam pelaksanannya, telah terjadi peningkatan kemampuan bendahara penerimaan dalam mengelola pendapatan daerah, yang tercermin dalam proses pencatatan, pelaporan, dan pengendalian pengeluaran daerah yang lebih baik.
Rekomendasi  yang  disarankan  adalah  meningkatkan  kerjasama  dan  komunikasi  antara  akademisi, pemerintah  daerah,  serta  pemangku  kepentingan  lainnya.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menjaga  aliran informasi yang transparan, memastikan berkelanjutan peningkatan kemampuan bendahara penerimaan. Selain  itu,  pemantauan  terus-menerus  dan  keterlibatan  aktif  semua  pihak  yang  terlibat  dalam pengelolaan keuangan daerah juga sangat penting.
Rekomendasi ini diberikan dengan pertimbangan bahwa kerjasama dan komunikasi yang baik antara akademisi,  pemerintah  daerah,  dan  pemangku  kepentingan  lain  merupakan  faktor  kunci  dalam mencapai keberhasilan dalam peningkatan kemampuan bendahara penerimaan. Dengan meningkatkan kerjasama  dan  komunikasi,  berbagai  pihak  dapat  saling  berbagi  informasi,  pengalaman,  dan pengetahuan  yang  diperlukan  untuk  mendukung  pengembangan  kemampuan  bendahara  penerimaan secara berkelanjutan. Sementara itu, menjaga keterbukaan informasi akan memastikan bahwa semua pihak  memiliki  akses  yang  sama  terhadap  informasi  yang  relevan,  sehingga  tidak  ada  pihak  yang tertinggal  dalam  proses  peningkatan  kemampuan.  Terakhir,  pemantauan  yang  berkelanjutan  dan melibatkan  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  sangat  penting  untuk memastikan  bahwa  rekomendasi-rekomendasi  yang  diberikan  dapat  diimplementasikan  dengan  baik dan memberikan hasil yang optimal.

## Ucapan terima kasih
Ucapan terima kasih telah disampaikan kepada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, Para Pemangku  Kepentingan  Daerah  Pangkajene,  Para  Pengelola  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Pangkep, serta semua pihak yang telah membantu tim pelaksana selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan partisipasi  semua  pihak  dalam  penelitian  ini,  termasuk  Universitas  Hasanuddin,  Aparatur  Desa, Masyarakat, dan semua pihak yang turut serta.  Kerjasama dan kontribusi Anda telah berperan besar dalam  kesuksesan  pengabdian  ini.  Semoga  hasil  pengabdian  ini  dapat  memberikan  manfaat  yang signifikan  bagi  kemajuan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Terima  kasih  atas  dedikasi  dan  kerja  sama yang luar biasa.

## Referensi
Aprilliyani,  R.  (2006).  Pengaruh  Kreativitas  karyawan  terhadap  pengembangan  Inovasi  Baru  Bagi Perusahaan. Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi , 1 (1), 31–37.
Ashary,  M.  (2021).  PENINGKATAN  KAPABILITAS  BENDAHARA  PENERIMAAN  DALAM PENGELOLAAN  PENDAPATAN  DAERAH  KABUPATEN  BONE. Panrita  Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat , 5 (3), 373–378. Bastian,  I.  (2014). Audit  Sektor  Publik:  Pemeriksaan  Pertanggungjawaban  Pemerintah .  Salemba Empat.
Bawono,  I.  R.,  &  Novelsyah,  M.  (2012). Tata  cara  penatausahaan  dan  pertanggungjawaban bendahara pada SKPD dan SKPKD . Salemba Empat.
Dwinarko,  D.,  Sulistyanto,  A.,  Widodo,  A., &  Mujab,  S.  (2021).  Pelatihan Manajemen  Komunikasi pada  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  Meningkatkan  Pemberdayaan  Masyarakat. Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (4), 217–225.
Herawaty, V., Andrian, P. D., & Oktaviani, A. A. (2021). Peningkatan Kompetensi Dasar Akuntansi Kelompok UMKM (Kompeten) di Bekasi. Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (2), 109–118.
Irfan, A., Harkaneri, H., Rimet, R., & Febria, D. (2023). Memajukan Ekonomi melalui Pemanfaatan Biogas  dari  Kotoran  Sapi  di  Desa  Makmur  Sejahtera. Yumary:  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat , 4 (1), 125–136.
Kurniawan,  E.,  Affar,  M.,  Rianto,  R.,  &  Octaviani,  A.  D.  (2022).  Penerapan  Laporan  Keuangan Berdasarkan  SAK  EMKM  Berbasis  Microsoft  Excel  pada  Kanein  Food  di  Jatirasa,  Bekasi. Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (2), 119–129.
Lamuda, I., Abdullah, J., Hasan, W., & Rahman, Z. (2022). Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa. Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian , 2 (1), 41–48.
Pongoliu, R. R., Saerang, D., & Manossoh, H. (2017). Analisis Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL" , 8 (1). https://doi.org/doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15254
Prihatin,  E.,  &  Syahnur,  M.  H.  (2021).  Pengolahan  Berbagai  Produk  Berbahan  Baku  Ikan  pada Kelompok Mitra Desa Binaan UMI. Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (2), 91– 99.
Sari,  D.  (2013).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah,  Implementasi  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  Penyelesaian  Temuan  Audit  Terhadap  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Tata  Kelola Pemerintahan  yang  Baik  (Di  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Banten). SIMPOSIUM  NASIONAL AKUNTANSI XVI , 1007–1049.
Sembiring,  S.  I.  O.,  &  Metalia,  M.  (2023).  Optimalisasi  Peran  BUMDes  dalam  Pengembangan Ekowisata melalui Business Plan dan Penguatan Mental Usaha di Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (4), 225– 233.
https://pangkepkab.go.id/berita/pemkab-pangkep-raih-opini-wtp-ke-12-dari-bpk-ri https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=37273