## PERSYARATAN DALAM PENENTUAN HAK ASUH
Ida Kurnia 1 , Alexander Sutomo 2 , dan Cliff Geraldio 3
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Email: idah@fh.untar.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Email: Alexander.205190033@stu.untar.ac.id
3 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Email: cliff.205180164@stu.untar.ac.id

## ABSTRACT
Marriage is an important event in human life. The purpose of marriage is to have children and live happily. However, it is not uncommon for marriages to end in divorce. Divorce that occurs in the household will eventually win custody of the child. In determining custody, the judge gives a verdict on who is more worthy to take care of the child, namely who is considered more entitled and more capable. In the court's decision with custody cases with various conditions in the family, the court's decision prioritizes child custody to the mother, noting that the child is still under 12 years old and the mother does not experience psychological disorders. The child custody decision can also fall to the father if the mother has shortcomings such as mental disabilities or other things related to psychological. Custody of the child can be separated from both parents if the parent is not able to take care of, educate, and care for the child. Bad habits of  the child's parents can eliminate custody of  the child from  him. Law No. 35 of  2014 on child protection regulates all matters related to children with the main purpose of maintaining the rights of the child. The rights of a child have arisen from the time he is in the womb until he is an adult and is considered not a child anymore if he has entered into the marriage in accordance with the Civil Code and marriage law. Children should be taken care of, educated, well cared for, and given knowledge to be able to support their future better because children are the next generation of the nation.
Keywords: Custody, Child rights, Children's rights

## ABSTRAK
Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam hidup manusia. Tujuan dari perkawinan salah satunya memiliki anak dan hidup bahagia. Namun tidak jarang perkawinan dapat berakhir dengan perceraian. Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga pada akhirnya akan merebutkan hak asuh atas anak. Dalam penentuan hak asuh hakim  memberikan putusan siapa yang lebih layak untuk mengurus anak, yaitu siapa yang dianggap lebih berhak dan lebih mampu. Dalam putusan pengadilan dengan perkara hak asuh dengan berbagai  macam kondisi  dalam keluarga, putusan pengadilan lebih  mengutamakan  hak  asuh  anak  jatuh  kepada  ibunya,  dengan  catatan  apabila  anak  tersebut  masih  dibawah  12 tahun dan sang ibu tidak menggalami gangguan dalam psikologis. Putusan hak asuh anak juga dapat  jatuh kepada sang  ayah  apabila  sang  ibu  memiliki  kekurangan  seperti  cacat  mental  atau  hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan psikologis. Hak asuh anak dapat lepas dari kedua orang tuanya apabila orang tua tersebut tidak mampu mengurus, mendidik, serta mengasuh anaknya. Kebiasaan buruk dari orang tua sang anak dapat menghilangkan hak asuh atas anak dari dirinya. Undang-undang  No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatur segala hal yang berkaitan dengan anak dengan tujuan utama menjaga hak dari sang anak. Hak seorang anak sudah timbul sejak ada di dalam kandungan sampai ia dewasa dan di anggap bukan anak-anak lagi apabila ia telah mengsungkan perkawinan hal ini sesuai  dengan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  dan  Undang-undang  Perkawinan.  Anak  semestinya  dijaga, dididik  , dirawat  dengan baik, serta diberi  pengetahuan agar mampu menunjang masa depannya lebih baik  karena anak merupakan generasi penerus bangsa.
Kata Kunci: Hak asuh, Hak anak, Anak-anak.

## 1. PENDAHULUAN
Zoopolitik adalah istilah yang digunakan oleh Aristoteles untuk menggambarkan makhluk sosial. Kata zoopolitics mengacu pada kebun binatang, yang berarti binatang, dan politik, yang berarti komunitas. Secara harfiah Zoon Politicon berarti hewan sosial. Dalam semangat ini, Aristoteles menjelaskan bahwa manusia ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, yang membedakan manusia dari hewan (Zoon Politikon, n.d.)
Perkawinan merupakan momen pria dan wanita mengikatkan diri mereka berdua dalam satu akta yang disebut akta perkawinan. Selama perjalanan hidupnya, manusia mengalami perubahan pada
tingkat kehidupan individu. Ini disebut siklus hidup. masa kecil, remaja, pernikahan, usia tua dan kematian (Koentjaraningrat, 1977).
Perkawinan adalah ikatan yang dikendalikan secara sosial antara seorang pria dan seorang wanita di  mana  diatur  hak  dan  kewajiban,  persahabatan  emosional  serta  aktivitas  seksual,  ekonomi, dengan  tujuan  membesarkan  keluarga  dan  mencapai  kebahagiaan  dan  cinta  berdasarkan keyakinan bersama (Haryadi, 2009).
Akibat  dari  perkawinan  salah  satunya  memiliki  anak,  hidup  bahagia  maupun  mengalami perceraian. Dalam pernikahan pasti ada kondisi senang dan sulit yang terus hadir didalam rumah tangga, adakalanya dalam pernikahan mengalami hal yang tidak membahagiakan hingga ke dua pasangan memilih jalan untuk berpisah.
Perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga pada akhirnya akan merebutkan hak asuh atas anak yang dilakukan di pengadilan (pengadilan agama untuk umat muslim dan pengadilan negri untuk non  muslim).  Dalam  penentuan  hak  asuh  hakim  memberikan  putusan  siapa  yang  lebih  layak untuk mengurus anak yang di anggap lebih mampu dan berhak.
Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  negara,  pemerintah  dan  masyarakat.  Undang-undang  no. 35/2014 tentang perlindungan anak.
Pasal 9 UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014:
• Setiap  anak  berhak  mendapatkan  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  mengembangkan kepribadian dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan kemampuannya.
• Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari pelanggaran dan kekerasan seksual yang dilakukan  oleh  pendidik,  guru,  teman  sekelas  dan/atau  peserta  lain  pada  satuan pendidikan.  Menurut  Pasal  2,  selain  pemenuhan  hak-hak  anak  yang  disebutkan  dalam pasal 1 dan pasal 1a, anak-anak yang cacat berhak atas dukungan pendidikan khusus dan anak-anak yang memiliki hak istimewa berhak atas dukungan pendidikan khusus.
Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014:
• Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan yang sah dan/atau persyaratan  hukum  yang  menunjukkan  bahwa  pemisahan  adalah  demi  kepentingan terbaik anak dan merupakan upaya terakhir.
• Menurut ayat 2, anak juga berhak:
a) bertemu langsung dan mempertahankan kontak tatap muka secara teratur dengan kedua orang tua;
b) mendapatkan  asuhan,  gizi,  pendidikan  dan  perlindungan  bagi  proses  tumbuh kembang kedua orang tua sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
c) menerima  tunjangan  penghasilan  dari  kedua  orang  tua;  dan  yaitu  untuk memperoleh hak anak lainnya.
Karena keadaan individu menentukan siapa yang mendapatkan hak asuh, dalam beberapa kasus keluarga anak juga dapat mendapatkan hak asuh atas anak tersebut. Saudara kandung dari anak yang sudah dewasa juga berhak mengasuh anak tersebut. Namun, hak asuh tersebut hanya akan diberikan  jika,  menurut  pendapat  juri,  kedua  orang  tua  tidak  mampu  mengasuh  anaknya. Mengetahui jenis-jenis pembagian hak asuh menurut peraturan perundang-undangan.
Kondisi  yang  menjadi  penentuan  dalam  mempertimbangkan  hak  asuh  berikutnya  merupakan sifat, prilaku dan ekonomi dari ayah dan ibu. Hakim menentukan siapa yang berhak dan baik untuk menerima hak asuh dan apabila kondisi ke 2 nya sulit diberikan pertimbangan maka anak lah yang memilih kepada siapa ia akan diasuh.
Pembuktian  diperlukan  dalam  persengketaan  atau  perkara  di  muka  hakim  ataupengadilan, pembuktian perlu dilakukan karen timbulnya suatu perselisihan, dan karena adanya perselisihan untuk merebutkan hak asuh atas anak.

## Hak asuh anak di bawah 5 tahun akibat perceraian
Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan  menjelaskan  pada  Pasal  41,  yang kemudian  penulis  simpulkan  bahwa  orang  tua  wajib  memelihara  dan  memberikan  pendidikan kepada anak-anaknya dan jika orang tua tidak membuat gugatan atas hak asuh anak setelah mereka melakukan perceraian, maka persoalan hak asuh anak tidak diselesaikan di pengadilan.
Kemudian apabila terjadi perselisihan antara pihak ayah dan pihak ibu yang merebutkan hak asuh anaknya  yang  masih  berumur  dibawah  5  (lima)  tahun  disaat  kedua  orang  tua  tersebut  telah menerima putusan cerai, bagaimana pengadilan akan mengadili kepada siapa hak asuh atas anak akan diberikan?
Dalam  kondisi  anak  yang  masih  kecil  terutama  dibawah  5  (lima)  tahun,  hakim  akan  dominan memberikan hak asuh kepada ibunya. Menurut Komplikasi Hukum Islam yang tertuang pada pasal 105 yang menyatakan bahwa anak yang berusai dibawah 12 (dua belas) tahun adalah hak untuk ibunya. Tanggungan terhadap biaya anak yang masih belum dewasa merupakan tanggung jawab dari  kedua  orangtuannya,  hal  ini  disebabkan  karena  kebutuhan  anak  dari  kecil  hingga  dewasa cukup mahal, dari kebutuhan gizi sampai kebutuhan sekolahnya.
Anak yang berusia dibawah 5 (lima) tahun tidak menutup kemungkinan hak asuhnya akan jatuh ketangan ayah kandungnya, hal ini disebabkan karena banyak faktor kurang baik dari sang ibu yang  menyebabkan  sang  ibu  kehilangan  hak  asuh  atas  anaknya.  Ada  beberapa  contoh  yang menjadi faktor sang ibu kehilangan hak asuh atas anaknya sendiri, yaitu
a) Ibu kandung yang memiliki prilaku tidak baik. Prilaku dari sang ibu yang tidak baik dapat dibuktikan  dihadapan  pengadilan  yang  kemudian  akan  menjadi  pertimbangan  hakim dalam membuat putusan kepada siapa hak asuh anak akan diberikan. Contoh prilaku yang diangap  tidak  baik  seperti  kegiatan  berjudi,  suka  meminum  minuman  keras,  kerap melakukan penganiayaan terhadap anak, serta orang tua yang memberikan contoh tidak baik kepada anaknya yang akan mempengaruhi prilaku anak kedepannya.
b) Sang ibu yang menjalani hukuman pidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana maka orang tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan, apabila sang ibu yang dalam proses menjalani hukuman pidana dan memiliki anak yang dibawah usia  5  (lima)  tahun  maka  hak  asuh  anaknya  akan  jatuh  kepada  sang  ayah  kandungnya, karena  dalam  kondisi  seperti  ini  sang  ibu  sudah  jelas  tidak  mampu  menjalankan kewajibannya sebagai sang ibu dalam mengurus dan mendidik anaknya dan bahkan tidak memiliki penghasilan lagi untuk membiayai anaknya.
c) Kondisi  dari  sang  ibu  yang  tidak  mampu  menjaga  keselamatan  baik  jasmani  maupun rohani anaknya. Kasus seperti ini merupakan kondisi yang bukannya tidak mungkin terjadi karena kondisi kesehatan mental setiap orang tentunya berbeda-beda, apabila seorang ibu yang  mengalami  depresi  atas  penyakit  kejiwaan  yang  lain  sehingga  tidak  terjamin keselamatan  dari  sang  anak  dan  telah  dilakukan  perceraian,  maka  kemungkinan  yang
sangat  besar  untuk  hak  asuh  atas  anak  akan  jatuh  kepada  sang  ayah.  Perihal  ini dikecualikan apabila kedua orang tua dari sang anak mengalami ganggung kejiwaan maka hak asuh anaknya akan jatuh kepada keluaga terdekatnya.

## Hak asuh anak perempuan akibat perceraian
Hak asuh atas anak pria dan wanita tentunya berbeda, hak asuh pada anak perempuan memiliki kesepesialan untuk anak memilih kepada siapa dia akan diasuh pada usianya ke 12 (dua belas) tahun. Hak asuh anak tidak melepas tanggung jawab dari pihak yang tidak mendapatkan hak asuh, jika kondisi ekonomi dari pihak pengasuh tidak mampu menafkahi sebagian kebutuhan dari sang anak maka pihak ayah atau ibu yang tidak mendapat hak asuh harus mensuport dan membiayai anaknya.

## Hak asuh anak menurut hukum akibat terjadinya perceraian
Nagara Indonesia mengatur tentang hak asuh anak yang tertuang pada undang-undang No.1 tahun 1974  yang  kemudian  satu  dari  sekian  banyak  pasal  yang  menjelaskan  bahwa  orang  tua berkewajiban  untuk  memelihara  anaknya  hingga  ia  kawin  atau  bisa  berdiri  sendiri  yang  telah tertuang pada pasal 54 ayat 2 dan peraturan yang mengatur hak asuh anak yang tidak didapat oleh kedua  orang  tuanya  juga  dijelaskan  pada  pasal  49.  Pencabutan  hak  asuh  dari  seorang  anak dilakukan apabila orang tua dari anak tersebut lalai dalam menjalankan kewajibannya.

## Gugatan hak asuh anak akibat perceraian
Dalam proses membuat gugatan hak asuh anak tentunya ada hal yang perlu dipersiapkan seperti menyiapkan  dokumen  berupa  fotokopi  akta  perceraian,  fotokopi  akta  kelahiran  anak,  serta melunasi seluruh biaya perkara. Jika semua syarat telah terpenuhi maka ada prosedur berikutnya yang harus di lalui yaitu;
1. Membuat  surat  gugatan  dapat  dibuat  sendiri  maupun  melalui  kuasa  hukum  yang  telah menerima surat kuasa khusus.
2. Mengajukan gugatan pada pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini.
3. Menerima nomor registrasi yang diberikan oleh panitera (apabila telah melunasi seluruh biaya perkara).
4. Penentuan majelis Hakim yang akan mengadili.
5. Para  pihak  yang  berperkara  tinggal  menunggu  panggilan  dari  pengadilan  untuk  sidang terkait gugatan hak asuh anak.
Setelah prosedur diatas telah terlaksana maka masuk ke proses beracara yang dimana hak asuh dari anak akan diperebutkan. Proses ini disebut sebagai proses litigasi. Berikut tahapan yang akan para pihak jalani atas perkara hak asuh anak:
1. Hakim tentunya akan mengutamakan mediasi untuk orang tua mempertimbangkan lagi.
2. Apabila tidak berhasil maka gugatan akan dibacakan atas permohonan hak asuh anak.
3. Pihak  yang  menjadi  tergugat  tentunya  harus  memberikan  jawaban  atas  gugatan    dari penggugat
4. Setelah  dibuatnya  replik  dan  duplik  dari  pihak  penggugat  dan  tergugat  maka  masuk  ke tahap  pembuktian  yang  dimana  tahap  ini  menjadi  penentu  pertimbangan  hakim  untuk memberikan putusan.
5. Hakim akan melakukan musyawarah yang isinya pertimbangan atas gugatan hak asuh anak apakah jatuh kepada tangan sang ayah ataupun ibu yang kemudian akan diputuskan dan dibacakan.

## Hak asuh anak jika terbukti selingkuh
Dalam pernikahan pastinya tidak selalu berjalan dengan baik seperti yang diharapkan akan ada guncangan dari pihak luar. Jika fakta dalam persidangan terbukti salah satu pihak selingkuh maka pihak  tersebut  dianggap  gagal  menjadi  orang  tua  yang  baik,  dalam  pasal  34  undang-undang perkawinan menjelaskan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

## Hak asuh anak menurut undang-undang perkawinan
Undang-undang perkawinan mengatur segala hal yang ada dalam rumah tangga serta kewajiban orang tua dalam menjaga dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa juga ikut diatur. Anak yang dianggap sudah dewasa apabila dia sudah dewasa seperti usianya yang telah mencapa 18 tahun ataupun anak yang sudahah menikah atau anak yang pernak menikah

## Hak asuh anak dalam perceraian
Selain  itu  dikenal  pula  pengertian  kewenangan  orang  tua,  yaitu  kekuasaan  orang  tua  untuk membesarkan,  mendidik,  mengasuh,  mendidik,  melindungi  dan  mengembangkan  anak  sesuai dengan agama dan kemampuan, bakat dan minatnya. (1) Salah satu masalah yang sering muncul dari perceraian adalah hak asuh anak. Siapa yang memiliki klaim terbesar untuk tunjangan anak ketika pernikahan orang tua putus karena perceraian?
Merujuk pada bunyi Pasal 45(2) UU Perkawinan di atas, hal ini menunjukkan bahwa kasih sayang orang tua kepada anaknya tidak dapat diputuskan atau dihalangi. Adanya fakta bahwa salah satu pihak  secara  formal  menguasai  anak  tersebut  terutama  dimaksudkan  untuk  mengakhiri perselisihan tentang anak tersebut. Jika perselisihan tidak diselesaikan di pengadilan,  maka akan terus berlanjut dan berdampak pada anak yang menjadi korban, meskipun hal ini juga harus diakui bahwa banyak orang tua yang tidak mempermasalahkan hak asuh setelah terjadi perceraian karena kesepakatan yang mereka buat untuk mendampingi anaknya secara bersama-sama.
Dalam undang-undang perkawinan belum diatur perihal siapa yang berhak atas anak yang usianya kurang dari 12 (dua belas) tahun akan tetapi hukum di Indonesia selalu mengambil hukum-hukum yang lain apabila relafan dan dapat memberikan keadilan.

## Hak asuh anak menurut komplikasi hukum islam (KHI)
Komplikasi  Hukum  Islam  mengatur  hak  asuh  anak  akibat  perceraian  yang  terjadi  pada  kedua orang tuanya dan tertuang pada pasal 105 komplikasi hukum islam yang menyatakan:
a. Dalam merawat anak yang belum mumayyiz atau belum menginjak usia 12 (dua belas) tahun maka anak merupakan hak dari sang ibu;
b. Dalam  merawat  anak  yang  sudah  mumayyiz  akan  diberi  kebebasan  kepada  sang  anak untuk memilih dari kedua orang tuanya kepada siapa iya akan ikut dan dirawat;
c. Biaya kebutuhan hidup sang anak ditanggung oleh sang ayah.
Setelah  perceraian  tentunya  ada  akibat  hukum  dari  perceraian  itu  sendiri,  berikut  beberapa penjelasannya:
a. Anak yang belum mumayyiz harus menerima hadhanah dan ibunya, hal ini dikecualikan untuk anak yang ibunya telah meninggal dunia, maka dalam kondisi seperti ini posisinya akan digantikan oleh;
b. Perempuan/wanita yang dalam garis lurus keatas dari sang ibu;
c. Ayah/bapak kandungnya;
d. Perempuan/wanita yang dalam garis lurus keatas dari sang ayah;
e. Saudara/saudari perempuan dari keluarga sang anak;
f. Wanita/perempuan yang memiliki hubungan kerabat sedarah dari garis keturunan ayah.
g. Anak yang telah mumayyiz akan diberikan hak untuk memilih kepada siapa hadhanah akan didapatkan antara ayah dan ibunya;
h. Apabila orang yang sebagai pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan baik jasmani  dan  rohani  dari  sang  anak,  walaupun  seluruh  biaya  nafkah  dan  hadhanah  telah terpenuhi,  maka  atas  permintaan  keluarga  anak  yang  bersangkutan  pengadilan  agama dapat memindahkan hak orang tersebut atas Hadhanah kepada bagian keluarga yang lain karena mempunyai hak yang sama atas hadhanah sang anak;
i. Biaya  hadhanah  merupakan  tanggungan  dari  sang  ayah  dari  anak  tersebut,  tidak dipaksakan jumlahnya mesti berapa akan tetapi menurut kemampuan dari sang ayah, sang ayah harus membiayai sang anak sampai dia dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan dapat mengurus dirinya;
j. Apabila terjadi permasalahan terkait hadhanah dan nafkah untuk anak, maka pengadilan agama akan memberikan putusan berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
k. Pengadilan agama dapat memberikan putusan terkait biaya pendidikan dan pemeliharaan tidak turut kepada sang ayah karena pertimbangan dari kemampuan dari sang ayah.

## Berikut merupakan penjelasan pembagian hak asuh dalam perceraian
1. Hak asuh anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun. Anak yang berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun menurut komplikasi hukum Islam hak asuh  anak  akan  jatuh  ketangan  ibunya.  Pada  hakikatnya  hakim  akan  memberikan keputusan terbaik untuk kepentingan keberlangsungan hidup yang layak untuk sang anak, apabila orang tua dari sang anak berperilaku tidak baik, dalam proses pidana penjara, ibu tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani sang anak, maka hak asuh atas anak akan jatuh kepada sang ayah.
2. Hak asuh anak jika istri yang meminta cerai. Sesuai pertimbangan dan beberapa faktor yang menjelaskan seperti poin No. 1 diatas hak asuh anak akan jatuh kepada sang ayah apabila sang ibu dianggap tidak baik. Apabila hak asuh anak jatuh kepada sang ibu maka sang ayah tetap harus menafkahi sang anak.
3. Hak asuh anak apabila salah satu pihak terbukti selingkuh. Dalam perceraian dengan kasus perselingkuhan tentunya bukti-bukti dalam persidangan sebelumnya  apabila  diikut  sertakan  maka  akan  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam memberikan putusan kepada siapa hak asuh anak akan diberikan. Kemungkinan terbesar yang akan terjadi apabila sang ibu selingkuh maka hak asuh anak jatuh kepada sang ayah karena sang ibu dianggap lalai dalam mengurus rumah tangga.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM

## Tahap awal
Tahap  awal  dalam  melaksanakan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  tim  melaksanakan survei kelokasi dengan menjalankan protokol covid. Survei dilakukan di jalan Blok Duku RT. 10/ RW.  10,  Cibubur,  Jakarta  Timur.  Dalam  tahap  awal  tim  menemui  pihak  RT  setempat  untuk menanyakan  prihal  perebutan  hak  asuh  anak,  dan  pernyataan  daring  RT  bahwa  sebaiknya dilakukan sosialisasi. Setelah mendapat izin dari RT setempat tim berkoordinasi dengan RW dan Lurah setempat untuk melakukan sosialisasi tentang hak asuh anak.
Tahap pelaksanaan
1. Pemaparan materi
Tim  pengabdian  masyarakat  memutuskan  untuk  maksanakan  kegiatan  secara  online melalui  Zoom  dengan  materi  persyaratan  dalam  penentuan  hak  asuh.  Sosialisasi  yang dilakukan dengan memberikan materi dan dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku.
Setelah pemaparan materi tim memberikan langkah-langkah yang terbaik apabila hal ini terjadi serta bentuk pencegahannya.

## 2. Q & A
Setelah dilakukan sosialisasi secara online malalui zoom, tim mangadakan Q & A untuk menjawab  hal-hal  yang  tidak  dimengerti  oleh  masyarakat  dan  juga  memberikan  solusi dalam prihal hak asuh yang sedang dialami masyarakat. Seluruh pertanyaan dapat dijawab dengan baik oleh tim PKM dan masyarakat merasa puas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan PKM dengan Tema “Persyaratan Dalam Penentuan Hak Asuh ” menitikberatkan pada pemberian pemahaman kepada masyarakat di Jalan Blok Duku RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan  Ciracas,  Jakarta-Timur mengenai  berbagai  permasalahan  dalam  Aspek  yang  terkait dengan  hak  asuh  dan  pengenalan  prinsip-prinsip  hukum  hak  asuh.  Penyuluhan  hukum dilaksanakan secara online melalui media teleconference yiatu zoom. Di dalam kegiatan PKM ini, masyarakat sangat aktif dan semangat untuk berdiskusi dan mengetahui lebih dalam permasalahan yang sering terjadi dalam hak asuh , dikarenakan masyarakat di Jalan Blok Duku RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, masih banyak belum paham dan mengerti mengenai hak asuh, serta hak dan kewajiban dari wali. Sehingga, dengan diadakan kegiatan PKM, masyarakat dapat mengetahui kewajiban dan haknya dalam  perwalian serta dapat menjadi wali yang  baik.  Setelah  dilakukannya  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  berupa  ceramah  dan diskusi  tanya  jawab  mengenai  “Persyaratan  Dalam  Penentuan  Hak  Asuh”  yang  diikuti  dengan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan terhadap warga Jalan Blok Duku RT 10/RW 10, Kelurahan  Cibubur,  Kecamatan  Ciracas,  Jakarta-Timur,  yang  semula  tidak  mempunyai pengetahuan yang utuh dan jelas mengenai permasalahan dalam Hak Asuh menjadi paham.
Dalam pelaksanaaannya kegiatan ini menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:
a. Masyarakat  mendapatkan  pemahaman  yang  baru  dalam  mengetahui  hal-hal  yang  dapat terjadi dalam Hak Asuh.
b. Masyarakat  lebih  paham  lagi  bagaimana  mengatasi  permasalahan  yang  terjadi  ketika menimpa dirinya/keluarga.
c. Masyarakat  sekitar  lebih  mengerti  mengenai  Hak  Asuh.  Masyarakat  mendapatkan pemahaman mengenai kiat-kiat melakukan hak asuh.
Kegiatan Pelaksanaan PKM dapat dilihat pada Gambar 1.

## 4. KESIMPULAN
Tujuan adanya hak asuh supaya anak terlindungi dan tetap mendapat perhatian pada masa anak- anak dan yang paling utama adalah tetap mendapatkan perlindungan hukum. Pada saat anak sudah dewasa  dan cakap melakukan  perbuatan hukum,  maka  anak  tersebut  mendapatkan  haknya  dari harta  benda  yang  semula  dikelola  oleh  pihak  wali.  Apabila  tidak  ada  langkah  lain  hingga menyebabkan  perselisihan  hak  asuh  ini  terjadi  masyarakat  dapat  menyelesaikan  masalahnya secara kekeluargaan terlebih dahulu apabila tidak bisa baru di selesaikan melalui pengadilan.
Masyarakat  diharapkan  dapat  menyelesaikan  masalah  hak  asuh  secara  kekeluargaan  terlebih dahulu dan masyarakat diharapkan lebih mengerti mengenai hak asuh secara umum.

## Gambar 1.

## Pelaksanaan Kegiatan PKM

## Ucapan Terima Kasih
Sehubungan  dengan  telah  dilaksanakannya  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  berupa ceramah  dan  diskusi  tanya  jawab  mengenai  “Persyaratan  Dalam  Penentuan  Hak  Asuh”. Terimakasih  kepada  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Universitas Tarumanagara dan Ketua RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, Prov.  DKI  Jakarta  yang  telah  memberi  izin  kepada  Tim  PKM  Fakultas  Hukum  Universitas Tarumanagara untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat di wilayahnya.

## REFERENSI
Haryadi, T. (2009). Pengalaman suami dan… FPsi UI. Koentjaraningrat. (1977). http://e-journal.uajy.ac.id/2406/3/2TA12255.pdf.
Zoon Politikon. Unkris. https://p2k.unkris.ac.id/id1/1-3073-2962/Zoon-Politikon_100383_p2k- unkris.html