## PENERAPAN SYARIAT ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

## Nur Rohim Yunus
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta E-mail: nurrohimyunus@uinjkt.ac.id
Abstract:  The  application  of  sharia  in  Indonesia  has  a  strong historical roots, even predates the history of European law itself. So  if  there  is  a  desire  of  some  parties  to  implement  it,  it  is  not something fabricated or new demands are groundless,but already has a strong historical roots with the age of the nation.Therefore, the  national  law  system  opens  opportunity  to  adopt  islamic shariat becoming national law, like what had been implemented, zakat constitution, marriage, and so forth. In other hand, it opens an opportunity to the local government to implement the islamic shariat  for  local  constitution  and  it  can  implement  to  the  local society interest.
Abstrak: Penerapan syariah di Indonesia mempunyai akar sejarah yang  sangat  kuat,  bahkan  mendahului  sejarah  hukum  Eropa  itu sendiri.  Sehingga  apabila  ada  keinginan  dari  beberapa  pihak untuk  menerapkannya,  maka  bukanlah  sesuatu  yang  mengada- ada atau tuntutan baru yang tidak ada landasannya, akan tetapi memang sudah memiliki akar sejarah yang sangat kokoh seumur dengan bangsa ini. Oleh karenanya dalam sistem hukum nasional terbuka peluang untuk mengadobsi syariat Islam menjadi hukum nasional,  seperti  yang  sudah  terealisasi  yaitu  undang-undang zakat,  perkawinan, dan lain sebagainya. Selain itu juga membuka peluang  kepada  daerah  untuk  menerapkan  syariat  Islam  pada peraturan-peraturan  daerah,  sehingga  daerah-daerah  dapat merealisasikan  keinginan  mayoritas  penduduknya  guna merealisasikan keinginan masyarakat setempat.
Kata Kunci:   syariat Islam, peraturan daerah, sistem hukum nasional

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara  muslim terbesar di seluruh dunia. Namun di mata negara-negara Islam, Indonesia sering diposisikan sebagai  negara  sekuler,  sehingga  hubungan  Indonesia  dengan negara-negara Arab atau negara Islam lain tidak seakrab negara- negara  lainnya,  seperti  Malaysia,  Mesir,  Pakistan  dan  lain-lain. Bahkan di tingkat warga  negarapun dirasakan pengaruhnya.  Hal itu  terlihat  manakala  mereka  berada  di  negara-negara  Arab, mereka  tidak  dipandang  sejajar  dengan  warga  Muslim  lainnya. Bahkan,  ketika  ada  yang  berbicara  tentang  Islam  dan  dakwah, mereka  sering  dianggap  seperti  ‘mualaf’  yang  baru  mengenal Islam. Tetapi ketika dijelaskan kepada mereka bahwa Islam telah masuk  ke  Indonesia  sejak  abad  I  Hijriyah,  barulah  mereka  sadar dan memahami kedudukan kaum muslimin di Indonesia.
Memang  harus  diakui  rendahnya  citra  Islam  Indonesia  di mata  luar,  salah  satunya  adalah  karena  politik  yang  dijalankan oleh rezim-rezim  masa lalu. Mereka  dahulu memposisikan Islam sebagai  ‘ancaman’  yang  harus  disingkirkan.  Secara  formal konstitusional,  tak  sepotong  katapun  yang  menyebut  nama ‘Islam’ dalam UUD kita. Padahal para perumus UUD dahulu adalah orang-orang  Muslim,  namun  mereka  seperti  tidak  berdaya menghadapi  kekuatan  non  Islam  dan  sekuler  yang  menguasai panggung politik pasca kemerdekaan.
Lain  halnya  dengan  negara-negara  mayoritas  Muslim lainnya,  seperti  Mesir,  Pakistan,  Malaysia,  Sudan,  dan  lain-lain. Yang  secara  tegas  dalam  konstitusi  mereka  menyebut:  “Islam adalah agama negara”. 1 Demikian juga  dalam pendekatan politik rezim  masa  lalu  yang  terlalu  berkiblat  ke  Barat  dan  kurang menjalin persahabatan dengan negara-negara Muslim.
Sejak masuknya Islam ke Nusantara pada abad I Hijriah dan berdirinya  kerajaan-kerajaan  Islam,  maka  yang  berlaku  sebagai
1 Daud Rasyid, Islam dan Reformasi (Jakarta: Usama Press, 2001), h. 153.
hukum  nasional  pada  waktu  itu  adalah  hukum  syariat.  Sedang sistem peradilan yang dipakai adalah juga sistem peradilan Islam. Hal  ini  tidak  hanya  sebatas  kasus-kasus  perdata,  tetapi  juga menyangkut  masalah-masalah  pidana.  Jadi  hukum  yang  berlaku dalam  wilayah  kerajaan  Pasai  di  Sumatera,  kerajaan  Banten, Cirebon,  Mataram,  Kutai,  Makassar,  Ternate,  Tidore  adalah hukum syariah. 2
Secara historis, pemberlakuan syariat sebagai sistem hukum di Indonesia sudah mempunyai landasan sejarah yang kuat, yaitu sejak  Islam  masuk  ke  Indonesia.  Tetapi  sesudah  penjajah  Eropa masuk  dan  menguasai  wilayah-wilayah  Indonesia,  maka  alur sejarah  itu  mereka  potong  dan  hukum  syariat  mereka  hapus. Sebagai  penggantinya,  mereka  paksakan  hukum  Eropa  yang sangat  bertentangan  dengan  akidah  Islam.  Bahkan  bukti-bukti historis tentang pelaksanaan syariat pun mereka lenyapkan.
Namun  pasca  reformasi,  isu  pelaksanaan  syariat  Islam semakin merebak di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini seiring semangat  otonomi  daerah 3 yang  memberi  peluang  setiap  daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Didahului oleh Aceh yang secara gencar  menuntut  perwujudan  syariat  Islam  di  daerahnya,  yang
2 Lihat: Daud Rasyid, Islam…, h. 153.
3 Menurut  konstitusi  Undang-Undang  Dasar  1945,  berdasarkan penjelasan  dinyatakan  bahwa  daerah  Indonesia  akan  dibagi  dalam  daerah provinsi  dan  daerah  provinsi  akan  dibagi  pula  dalam  daerah  berdasarkan penjelasan  Pemerintahan  Daerah  yang  lebih  kecil.  Pemerintahan  daerah diberikan  batasannya  dalam  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah,  yaitu  penyelenggaraan  urusan  pemerintah  oleh  pemerintah  daerah dan  DPRD,  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip otonomi  yang  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  NKRI,  sebagaimana dimaksud  dalam  UUD  1945”.  Hubungan  fungsi  pemerintah  daerah  dilakukan melalui sistem otonomi, yang meliputi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dengan hubungan yang bersifat koordinatif administratif, artinya hakikat  fungsi  pemerintahan  tersebut  tidak  ada  yang  saling  membawahi, namun  fungsi  dan  peran  pemerintahan  provinsi  juga  mengemban pemerintahan pusat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Lihat: Siswanto Sunarno, Hukum  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia (Jakarta:  Sinar  Grafika,
2008), h.1 dan 5.
kemudian  disetujui  oleh  pemerintah  pusat.  Saat  ini,  dalam rentang  waktu  yang  relatif  singkat,  beberapa  daerah  seperti Sulawesi  Selatan,  Banten,  Tasikmalaya,  Pamengkasan,  Riau, Ternate,  Gorontalo,  melakukan  beberapa  penetapan  peraturan daerah bernuansa syariat Islam. 4
Fenomena  ini  tak  pelak  menimbulkan  pro  dan  kontra, bahkan  dalam  masyarakat  Islam  sendiri.  Kelompok  yang  pro mengatakan,  sudah  sewajarnya  syariat  Islam  menjadi  landasan hukum  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  karena  umat  Islam adalah mayoritas penduduk Indonesia. Mereka menyerukan umat Islam  untuk  kembali  pada  Alquran  dan  al-Sunah,  agar  berbagai problema sosial politik yang sekarang melanda bangsa Indonesia dapat diatasi.
Tidak  semua  masyarakat  Islam  sepakat  dengan  kelompok pro, akan tetapi ada kelompok kontra yang tentunya bukan tidak setuju  dengan  syariat  Islam,  tetapi  hanya  menolak  pemahaman keagamaan  kelompok  pertama.  Menurut  mereka,  apa  yang dipahami kelompok pertama sebagai syariat Islam tak lain adalah fikih 5 yang  dikembangkan  ulama  Islam  awal.  Problemanya, dengan beragamnya sudut pandang fikih yang terdapat di negeri ini.  Pendapat  kelompok  manakah  yang  akan  dijadikan  rujukan. Bukankan  pemaksaan  pandangan  satu  versi  syariat  Islam  saja, justru  bertentangan  dengan  semangat  Islam  sendiri.  Lagi  pula, bukankah  selama  ini  syariat  Islam  sudah  terinternalisasi  dalam sistem  sosial  masyarakat  Indonesia.  Menurut  kelompok  kontra, ada  atau  tidaknya  aturan  bernuansa  syariat  Islam,  masyarakat pun sudah hidup dengan tuntunan syariat.
4 Lihat: mail-archive.com. Pesantrenonline.com
5 Fikih  pada  hakikatnya  dimaknai  dengan  suatu  kajian  bersungguh- sungguh  dengan  pengetahuan  yang  dalam  pada  semua  ajaran  agama  atau syariat  yang  didasarkan  kepada  alquran  dan  hadis.  Kemudian  makna  fikih dipersempit  menjadi  bagian  dari  syariat  dan  khusus  menunjuk  hanya  hukum syariat  amaliah tentang perbuatan mukallaf,  dan tidak termasuk di dalamnya hukum akidah dan akhlak. (Lihat: Shūfi Husein Abu Ṭālib, Taṭbīq al-Syarī‘ah al- Islamīyah fi al-Bilād al-‘Arabīyah (Kairo: Dār al-Naḍah al-Arabīyah, 1975), h.14.
257
Demikianlah,  isu  syariat  Islam  selalu  menawarkan perdebatan  menarik,  bak  tabir  misteri  yang  tak  kunjung  usai dibicarakan.  Dalam  konteks  nation-building  kita,  perdebatan  di seputar  isu syariat Islam bisa  dikatakan setua umur republik ini. Hanya  saja,  kini  kalangan  yang  terlibat  dalam  perdebatan  isu syariat Islam tidak lagi terpaku pada narasi-narasi besar. Tak ada lagi oposisi biner antara kalangan Islam vis-à-vis nasionalis dalam menerima  atau  menolak  syariat  Islam.  Menariknya,  baik  yang mengusung maupun mementahkan penerapan syariat Islam oleh negara,  sama-sama  berasal  dari  “rahim”  Islam,  sama-sama  lahir dan  besar  dari  tradisi  Islam,  dan  sama-sama  fasih  memakai justifikasi  teologis  dari  kekayaan  khazanah  klasik  Islam  untuk membenarkan argumennya.
Syariat  Islam  merupakan  bagian  dari  Problematika  Umat Islam  di  Indonesia  yang  belum  tuntas  penyelesaiannya.  Oleh karena  itu,  penulis  berinisiatif  menarik  beberapa  permasalahan yang sekiranya perlu dikaji, sehingga problematika yang dihadapi selama ini dapat terbahas dan mencapai titik final. Permasalahan- permasalahan  tersebut  diantaranya;  Penerapan  Syariat  Islam bagaimana yang diinginkan? Adakah bukti kongkrit sejarah yang dapat  dijadikan  rujukan  bahwa  pada  mulanya  masyarakat Indonesia menganut sistem hukum syariah? Apakah ada peluang- peluang  yang  dapat  dijadikan  sebagai  batu  loncatan  guna menerapkan  syariat  Islam  di  Negara  Indonesia,  berikut tantangannya?

## PENGERTIAN PENERAPAN SYARIAT ISLAM
Penerapan  Syariah  Islam  adalah  suatu  upaya  untuk menjadikan  Syariah  Islam  sebagai  Konstitusi  ( dustūr)  dan undang-undang negara ( qānūn). Konstitusi Syariah adalah upaya untuk menjadikan Syariah Islam sebagai Undang-undang negara, sedangkan  undang–undang  negara  adalah  seluruh  aturan  yang lahir  dari  konstitusi  negara.  Konstitusi  syariah  hanya  memuat pokok-pokok  terpenting  dari  Syariah  Islam  yang  bisa
menggambarkan  Syariah  Islam  secara  utuh  dan  menyeluruh ( kāmil dan syāmil), meskipun dengan redaksi yang sangat global dan  ringkas  disitulah  sebenarnya manhaj  penerapan  Syariah Islam dalam berbagai bidang dipaparkan. Sedang yang dimaksud dengan  syariat  Islam  ialah  apa  yang  telah  disyariatkan  Allah kepada hamba-Nya, kaum muslimin tentang hukum. 6
Sejatinya  sebagai  konsekuensi  keimanan  kepada  Allah, seorang muslim wajib mengkaitkan diri pada Syariah Islam. Oleh karena  itu,  Syariah  Islam  harus  diterapkan  pada  semua  lini kehidupan,  baik  dalam  konteks  kehidupan  individu,  kelompok, maupun  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. Semestinya hal ini tidak perlu diperdebatkan dan diperumit lagi, mengingat  semua  itu  merupakan  perkara  yang  telah  jelas kewajibannya  dalam  Syariah  Islam  (baca:  agama  Islam),  bahkan sebenarnya  perwujudan  utama  dari  misi  hidup  seorang  muslim adalah  beribadah  kepada  Allah  dengan  sebaik-baiknya.  Hal  ini sesuai dengan firman Allah: “ wamā kholaqtul jinna waal-Insa illā liya᾽budūn”,  serta  sejatinya  bahwa  berdirinya  sebuah  negara dengan  segenap  struktur  dan  kewenangannya  dalam  pandangan Islam  agar  tetap  bertujuan  untuk  mensukseskan  penerapan syariah. 7
Dalam  pandangan  Islam,  persoalan  hukum  (syariah)  bukan masalah  sederhana  atau  masalah  sunnah,  yang  sekedar  jika ditetapkan  lebih  baik  dan  jika  tidak  ditetapkan  tidak  berdosa. Syariah  bukan  seperti  itu  adanya.  Setiap  orang  yang  mengaku dirinya  ‘muslim’  wajib  patuh  dan  tunduk  kepada  syariah. Kepatuhan  kepada  hukum  Allah  adalah  bukti  konkrit  keimanan seseorang  kepada  Allah  SWT.  Secara  tegas  Allah  berfirman  pada tiga  tempat  tentang  penolakan  orang-orang  yang  tidak  mau tunduk  kepada  hukum  Allah:  “Barangsiapa  yang  tidak
6 Masykuri Abdillah dkk, Formalisasi Syariat Islam di Indonesia (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 13.
7 Kholid Ma’mun, Politik Islam; Pro dan Kontra Tathbiqu al-Syariah, Al- Raudla, Edisi XXIII (Mesir, September 2003), h. 8-9.
259
menghukum  dengan  hukum  Allah,  mereka  adalah  orang-orang yang kafir” (Q.S al-Maidah [5]: 44) dan dalam ayat lain “....orang- orang  yang  fasik”  (Q.S  al-Maidah  [5]:  47)  dan  “....orang-orang zhalim”  (Q.S  al-Maidah  [5]:  45).  Dan  di  ayat  lain  Allah  SWT berfirman:  “Dan  hendaklah  kamu  menghukum  antara  mereka dengan  apa  yang  Allah  turunkan  (kepadamu)  dan  jangan  kamu mengikut  hawa  nafsu  mereka  (Q.S  al-Maidah  [5]:  49).  Jadi, kepatuhan  pada  hukum  syariat  bukan  masalah  sekunder  dalam Islam, tetapi merupakan masalah primer. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban ini, demikian pula hadis-hadis Nabi Saw.
Pernah  terjadi,  ketika  Nabi  membaca  ayat  (mereka  –ahlul kitab-  menjadikan  pemuka-pemuka  agama  mereka  sebagai tandingan-tandingan Tuhan selain Allah). Seorang dari ahlul kitab bertanya:  “Kami  tidak  menyembah  pemuka-pemuka  agama kami”. Lalu Nabi membantahnya dengan mengatakan: “Bukankah mereka  menghalalkan  apa  yang  diharamkan  Allah  dan mengharamkan  apa  yang  dihalalkan  Allah,  lalu  kamu  ikuti?”  Ia menjawab:  “Benar,  ya  Rasul”.  “Itulah  artinya  menyembah pemuka-pemuka  agama  itu”.  Dari  penjelasan  Nabi  tersebut diketahui bahwa memakai hukum  yang  bukan  diturunkan Allah, adalah  perbuatan  syirik  terbesar,  karena  berarti  menyembah tuhan selain Allah. 8
Islam  sebagai  agama rahmantan  li  al-‘Ālamīn  sebenarnya telah  memandu  manusia  untuk  mencapai  cita-cita  itu.  Tapi sayang, sering manusia enggan untuk ikhlas dan sadar menerima hukum-hukum  Allah  untuk  dipraktekkan  dalam  kehidupan sehari-hari,  baik  secara  pribadi  maupun  umum,  yang  pada dasarnya aturan-aturan Sang Pencipta manusia dan alam seisinya untuk  kepentingan  manusia  itu  sendiri,  yakni  mendapatkan keadilan, kesejahteraan, dan keamanan.
8 Daud Rasyid, Islam…, h. 155.

## SYARIAT ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH
Dalam  konteks  sejarah  Nusantara,  hal  yang  sama  juga ditemukan  pada  masa  kerajaan-kerajaan  Islam  dahulu.  Yang menjadi  hukum  positif  di  kerajaan-kerajaan  itu  ialah  hukum syariat.  Literatur  yang  dipakai  dalam  memutuskan  hukuman  di pengadilan adalah literatur fikih dengan Mazhab Syafi’i.
Ibnu  Baṭuṭah,  seorang  pengembara  muslim  abad  ke  empat belas,  mencatat  fakta  historis  ini  dalam  karya  monumentalnya “ Rihlah  Ibnu  Baṭuṭah”.  Ia  menyebutkan  kunjungan  ke  sebuah kerajaan  Islam  di  pesisir  Sumatra,  menerapkan  hukum  fikih Mazhab  Syafi’i,  rakyatnya  senang  berjihad  dan  perang,  tetapi mempunyai sifat tawadhu’ yang tinggi.
Hal  itu  berlangsung  cukup  lama  hingga  berkuasanya pemerintahan kolonial Belanda yang menghapuskan pemberlakuan syariah dan menggantinya dengan hukum Belanda.
Hukum  syariah  hanya  dibatasi  untuk  bidang-bidang  keluarga seperti nikah, talak, ruju’ dan yang sejenisnya.
Perlu ditegaskan di sini, bahwa penerapan syariah di negeri ini  mempunyai  akar  sejarah  yang  sangat  kuat,  bahkan mendahului  sejarah  hukum  Eropa  itu  sendiri.  Jadi  tuntutan penerapannya bukanlah sesuatu yang mengada-ada atau tuntutan baru  yang  tidak  ada  landasannya,  akan  tetapi  akar  sejarahnya sangat kokoh seumur dengan bangsa ini.
Hal  ini  tercermin  dalam  sejarah  perjuangan  bangsa, khususnya  Sarekat  Islam.  Sedang  secara  resmi  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia  tercantum  pada  tahun  1945  dalam Piagam  Jakarta  yang  berbunyi:  “dengan  kewajiban  menjalankan syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya”,  yang  telah  disetujui bersama oleh wakil-wakil Islam Nasionalis dan Kristen. 9
9 Deliar Noer, Syariat Islam, Republika, 4 September 2000
261
Sebelum  diproklamasikannya  kemerdekaan  Republik Indonesia,  dibentuklah  BPUPKI.  Dalam  sidang-sidang  BPUPKI ketika  menentukan  dasar  negara,  anggota-anggota  BPUPKI terbelah menjadi dua: pihak Islam yang mengusulkan agar negara ini  menjadi  negara  Islam,  dan  pihak  Nasionalis  yang menginginkan  pemisahan  urusan  kenegaraan  dengan  urusan keagamaan.  Kedua  usul  ini  sama  kuat.  Namun  pada  akhirnya terjadilah  kompromi  antara  kedua  pihak  yang  menghasilkan  isi “Piagam  Jakarta”.  Dengan  isi  Piagam  Jakarta,  keinginan  kedua belah  pihak  dapat  terjembatani.  Jadi,  sebenarnya  isi  Piagam Jakarta itu sendiri adalah sikap mundur selangkah dari kelompok Islam di BPUPKI. 10
Namun  setelah  Indonesia  merdeka  rumusan  kompromi tersebut  dihapus  pada  sidang  PPKI,  sehari  sesudah  proklamasi. Aktor intelektual dari penghapusan ini adalah Mohammad Hatta sendiri,  yang  mengklaim  telah  didatangi  salah  seorang  opsir Angkatan  Laut  Jepang  yang  mengaku  sebagai  utusan  dari kelompok  Kristen  dari  Indonesia  Timur,  yang  menolak  rumusan Piagam Jakarta tadi. Anehnya opsir Jepang yang dimaksud adalah Letnan  Kolonel  Shegetada  Nishijima  yang  menjumpai  Hatta  sore hari tanggal 17 Agustus 1945 merasa tidak pernah menjadi “kurir” golongan Kristen Indonesia Timur. 11

## SISTEM HUKUM NASIONAL
Membicarakan  tentang  sistem  hukum,  maka  hukum  tidak dapat  ditempatkan  sebagai  sesuatu  yang  berdiri  sendiri, melainkan  sebagai  suatu  sistem yang  saling  berkaitan.  Untuk memahami makna “sistem” dikatakan bahwa sistem
merupakan suatu  totalitas  yang  tersusun  atas  sejumlah komponen  yang  saling  berhubungan,  dan  sama-sama mewujudkan  suatu  keutuhan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu,
10 Daud Rasyid, Islam …, h. 145-146 11 Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press), h. 68.
diantara  komponen  itu  ada  yang  mempunyai  fungsi  terhadap yang  lain. 12 Sedang  makna  hukum,  Sudikno  Mertokusumo mengatakan  bahwa  hukum  bukanlah  sekedar  kumpulan  atau penjumlahan peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Arti penting  suatu  peraturan  hukum  karena  hubungannya  yang sistematis dengan peraturan hukum lain. Jadi hukum merupakan suatu  sistem  yang  berarti  sebuah  tatanan,  atau  suatu  kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling  berkaitan  satu  sama  lainnya.  Dengan  kata  lain  sistem merupakan  suatu  kesatuan  yang  terdiri  dari  unsur-unsur  yang mempunyai  interaksi  satu  sama  lain  dan  bekerja  sama  untuk mencapai  tujuan  kesatuan.  Kesatuan  itu  diterapkan  terhadap kompleks  unsur-unsur  yuridis  seperti  peraturan  hukum,  asas hukum, dan pengertian hukum. 13
Dari  pendapat-pendapat  di  atas  Djuhaendah  Hasan menyimpulkan  bahwa  sistem  hukum  adalah  suatu  totalitas  yang tersusun atas  sejumlah komponen yang  saling  berhubungan dan sama-sama  mewujudkan  suatu  keutuhan  untuk  mencapai  tujuan hukum,  sehingga  dalam  pembangunan  hukum  perlu  keutuhan sistem  hukum  yang  bukan  hanya  berintikan  materi  hukum  saja, namun  juga  seluruh  komponen  hukum  (materi  hukum,  budaya hukum,  lembaga  dan  aparatur  hukum,  sarana  dan  prasarana hukum). 14
Hal  ini  serupa  dengan  pandangan  Lawrence  M.  Friedman yang  membagi  sistem  hukum  kedalam  tiga  komponen  yaitu struktur, substansi dan kultur. Menurutnya struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Struktur sebuah sistem  bagaikan  kerangka  dari  badannya,  ia  adalah  bentuk permanennya,  tubuh  institusional  dari  sistem  berupa  tulang- tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses dapat mengalir
12 Rudi  M.  Rizky  (ed.), Refleksi  Dinamika  Hukum:  Rangkaian  Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), h. 76.
13 Ibid. 14 Ibid ., h.77.
263
dalam  batas-batasnya. 15 Sementara  substansi  tersusun  dari peraturan-peraturan  dan  ketentuan  mengenai  bagaimana institusi-institusi  itu  harus  berperilaku.  Struktur  dan  substansi adalah  komponen-komponen  riil  dari  sebuah  sistem  hukum, tetapi  semua  itu  paling  jauh  hanya  merupakan  cetak  biru  atau rancangan,  bukan  sebuah  mesin  yang  tengah  bekerja. 16 Selanjutnya yang memberi nyawa dan realitas pada sistem hukum adalah  dunia  sosial  eksternal  yang  selanjutnya  dapat  disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum ini adalah elemen sikap dan nilai  sosial  yang  menjadi  kekuatan-kekuatan sosial  yang menggerakkan sistem hukum. 17
Setelah  mengetahui  makna  dari  sistem  hukum  lalu  apakah yang  dimaksud  dengan  sistem  hukum  nasional?  Seperti  yang telah  diutarakan  diatas  bahwa  sistem  hukum  tersusun  atas sejumlah  komponen  yang  saling  berhubungan  dan  sama-sama mewujudkan  suatu  keutuhan  untuk  mencapai  tujuan  hukum tertentu,  maka  sistem  hukum  nasional  merupakan  susunan sejumlan  komponen  hukum  yang  saling  berhubungan  dalam suatu negara untuk mencapai tujuan hukum nasional. Komponen- komponen  itu  dapat  berupa  struktur,  substansi,  maupun  kultur hukum  yang  kesemuanya  bertujuan  mencapai  tujuan  hukum nasional.
Menurut  Sunaryati  Hartono,  Sistem  Hukum  Nasional Indonesia  berdasarkan  kepada  Pancasila  dan  UUD  1945.  Setiap bidang  hukum  yang  ada  merupakan  bagian  dari  sistem  hukum nasional  dan  wajib  bersumber  pada  Pancasila  dan  UUD  1945. 18
Lalu  ia  mengatakan  urutan  hukum  nasional  itu  bersumber  dari
15 Lawrence M Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New  York:  Russel  Sage  Foundation,  1975),  diterjemahkan  oleh  M  Khozim, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (Bandung: Nusa Media, 2009), h.16.
16 Ibid . 17 Ibid ., h. 17
18 Sunaryati  Hartono, Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum Nasional (Bandung: Alumni, 1991), h. 64.
Pancasila  berlandaskan  UUD  1945  dan  terdiri  dari  Peraturan- peraturan  perundang-undangan,  lalu  Yurisprudensi,  dan  yang terakhir Hukum kebiasaan. 19
Menelisik  kepada  dasar  dari  sistem  hukum  nasional Indonesia  yaitu Pancasila,  menurut  Arif  Sidharta  pandangan hidup  Pancasila  berpangkal  kepada  keyakinan  bahwa  alam semesta  dengan  segala  hal  yang  ada  di  dalamnya  sebagai  suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa (YME), juga manusia diciptakan oleh Tuhan YME. Manusia  berasal  dari  Tuhan  dan  tujuan  akhir  dari  kehidupan adalah  untuk  kembali  kepada  sumber  asalnya,  karena  itu bertakwa  dan  mengabdi  kepada  Tuhan  menjadi  kewajiban manusia yang wajar dan seharusnya. 20
Arif  Sidharta  menarik  kesimpulan  adanya  asas-asas  dalam hukum  Pancasila  yaitu:  1.  Asas  semangat  kerukunan,  yaitu ketertiban,  keteraturan  yang  bersuasana  ketentraman  batin, kesenangan  bergaul  diantara  sesamanya,  keramahan  dan kesejahteraan;  2.  Asas  Kepatutan,  yaitu  tentang  tata  cara menyelenggarakan  hubungan  antar  warga  masyarakat  yang didalamnya para warga masyarakat diharuskan untuk berperilaku dalam kepatutan yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan sosial; 3.  Asas  Keselarasan,  yaitu  terselenggaranya  harmoni  dalam kehidupan bermasyarakat. 21
Dalam  sistem  hukum  nasional  Indonesia  tidak  menutup peluang  adanya  upaya  penerapan  syariat  Islam  di  Indonesia. Karena  pada  dasarnya  secara  historis,  sosiologis  dan  filosofis, sistem  hukum  Indonesia  bersumber  pada  Hukum  Islam,  selain hukum barat (Belanda) dan juga hukum adat.
19 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju..., h. 64.
20 Rudi M. Rizky dalam Arief  Sidharta, Filsafat Hukum Pancasila , Materi Perkuliahan  Mata  Kuliah  Sistem  Filsafat  Hukum  Indonesia  (Bandung:  Program Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum UNPAR, 2006), h. 16
21 Ibid . h. 19-20.

## PELUANG PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI INDONESIA
Peluang  pemberlakuan  hukum  Islam  di  Indonesia  sangat terbuka,  karena  pada  dasarnya  hukum  Islam  tidak  akan berbenturan dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Namun memperjuangkan  hukum  Islam  dalam  kehidupan  bernegara memerlukan  tindakan  nyata  (seperti  penyusunan  RUU)  yang konsisten  dengan  prinsip  pembangunan  hukum  nasional. Karenanya, partai Islam hendaknya lebih kreatif dalam berkarya nyata,  tidak  hanya  menjadikan  Islam  sebagai  janji  tanpa  bukti, sebagaimana  ungkapan  "Menjadikan  perjuangan  hukum  Islam sebatas janji tanpa bukti hanya akan melahirkan kesan politisasi (hukum) Islam.”
Perbedaan mendasar antara Hukum Positif dengan Hukum Islam  adalah  Hukum  Positif  merupakan  pernyataan  kehendak manusia  yang  terhimpun  dalam  wadah  bernama  negara, sedangkan Hukum Islam merupakan hukum ketuhanan. Hukum positif  merupakan  instrumen  keputusan  politik.  Pembentuk hukum  mencerminkan  konfigurasi  kekuatan  dan  kepentingan politik. 22
Selanjutnya,  jika  berbicara  tentang  peluang  untuk menerapkan  syariah,  maka  ada  beberapa  peluang  dari  berbagai sudut dan tinjauan yang dapat dicermati, diantaranya:
Peluang Politik
Peluang  di  bidang  politik  adalah  peluang  yang  sangat strategis.  Dengan  adanya  kemauan  politik  (Political  will),  maka perubahan dengan  mudah dapat dilakukan.  Tetapi bila  kemauan itu  tidak  ada,  perubahan  sekecil  apapun  terasa  sulit  untuk dilakukan.
Selain  kemauan  politik,  yang  cukup  menunjang  perubahan adalah  iklim  politik.  Iklim  politik  yang  otoriter  tidak
memungkinkan adanya perubahan kecuali dengan menggunakan kekerasan  (revolusi).  Iklim  seperti  ini  pernah  dirasakan  selama periode kekuasaan orde lama dan orde baru. Kekuasaan terpusat di  tangan  satu  orang  yang  bergelar  “presiden”.  Suara-suara rakyat  yang  tidak  sejalan  dengan  kemauan  presiden  dianggap sebagai penentang yang akan menggulingkan kekuasaan yang sah (subversi).
Selama  kepemimpinan  orde  baru,  isu  syariah  tidak  lagi muncul,  melainkan  dengan  nuansa  negatif.  Isu  piagam  jakarta digambarkan sebagai momok  yang  menakutkan semua  golongan bangsa untuk sama-sama diantisipasi. Orang-orang yang bercita- cita  hendak  mengungkit  kembali  “Piagam  Jakarta”  dianggap sebagai  orang-orang  berbahaya  atau  lebih  populer  dengan sebutan  “ekstrim  kanan”. 23 Karenanya  dapat  dirasakan  bahwa betapapun keinginan rakyat muslim Indonesia ingin menerapkan syariat  Islam,  maka  akan  mengalami  jalan  buntu  karena  iklim politik yang tidak kondusif.
Dengan  runtuhnya  rezim  orde  baru,  maka  tuntutan reformasi  kembali  memperdengarkan  isu  “Piagam  Jakarta”  dan “Syariat  Islam”.  Khususnya,  ketika  otonomi  khusus  diberikan kepada  Daerah  Istimewa  Aceh. 24 Salah  satu  tuntutan  otonomi  itu
23 Daud Rasyid, Islam dan Reformasi, h. 146.
24 Otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh diamanatkan dalam TAP No.  IV/MPR/1999  yang  dikuti  dengan  pembentukan  UU  No.  18  Tahun  2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. UU ini pada prinsipnya mengatur kewenangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Aceh  yang  berbeda  dari  kewenangan  Pemerintah  daerah  lainnya sebagaimana  diatur  dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan  UU No. 33 Tahun 2004. UU No. 18 Tahun 2001 tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan UU No. 11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  (UUPA).  UUPA  merupakan  hasil kesadaran  yang  kuat  dari  Pemerintah  dan  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)  pada  tanggal  15  Agustus  2005,  guna  menyelesaikan  konflik secara  damai,  menyeluruh,  berkelanjutan,  serta  bermartabat  dalam  kerangka
NKRI.   Nota  Kesepahaman  (Memorandum  of  Understanding)  tersebut merupakan  suatu  bentuk  rekonsiliasi  secara  bermartabat  menuju
ialah desakan untuk menerapkan syariat Islam di wilayah Serambi Mekah. 25
Imbas  dari  penerapan  syariat  Islam  di  Aceh,  menimbulkan semangat baru untuk memperjuangkan syariat Islam di Indonesia. Oleh  karenanya,  menurut  penulis  ada  beberapa  hal  yang dibutuhkan  dalam  konteks  perjuangan  penerapan  syariah  di Indonesia, diantaranya adalah:
Pertama;  Meningkatkan  wawasan  masyarakat  tentang syariah.  Dalam  hal  ini  seharusnya  syariah  dipandang  sebagai sistem hukum yang  utuh. Syariah hendaknya  jangan dikesankan hanya sebatas jilbab, libur di hari jum’at, berdirinya bank syariah, pakaian  laki-lakinya  jubah  dan  peci  haji.  Tetapi  perlu  didirikan berbagai  kelompok  kajian  Islam  dan  halaqoh  tarbiyah  yang mengajarkan dan menggali khazanah keislaman secara mendetail dan kāffah.
Kedua; Sosialisasi syariah sebagai sistem hukum yang ideal. Dengan sosialisasi tersebut, masyarakat akan sadar bahwa hanya syariahlah  sistem  hukum  ideal  yang  membawa  kemaslahatan bersama. Sehingga syariah Islam dapat diterapkan seutuhnya dan memenuhi  hajat  hidup  bangsa  Indonesia  yang  membutuhkan kedamaian dan keadilan universal.
Ketiga;  Mempersiapkan  perangkat  perundang-undangan syariah  dalam  berbagai  cabang  hukum,  seperti;  pidana,  perdata, dagang,  acara,  perburuhan,  pembagian  hasil  alam  yang  dimiliki daerah, dan lain-lain. Dengan adanya peraturan tentang otonomi daerah yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 1999  lalu,  daerah-daerah  Indonesia  berpeluang  untuk melaksanakan  peraturan  atau  norma  yang  menjadi  tuntutan
pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan. (Lihat: Husni  Jalil,  artikel: implementasi  syariat  Islam  berdasarkan  otonomi khusus Aceh dalam negara kesatuan Republik Indonesia, terbit dalam buku 70 tahun prof. Bagir Manan).
25 Daud Rasyid, Islam dan Reformasi, h. 146.
masyarakat  setempat.  Bila  aturan  itu  disetujui  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  setempat,  maka  aturan  itu sudah mempunyai kekuatan hukum.
Peluang Birokrasi
Tak berlebihan jika  dikatakan,  sepanjang  sejarah Indonesia merdeka,  baru  pada  masa  reformasi  inilah,  wakil  umat  Islam mendapat posisi yang lebih baik dalam pentas kekuasaan. Tokoh Muhammadiyah,  Amin  Rais,  mendapatkan  posisi  sebagai  Ketua MPR,  dan  selanjutnya  dipegang  oleh  seorang  mantan  pimpinan partai  berasaskan  Islam  (PKS),  Hidayat  Nur  Wahid.  Kemudian tokoh  NU,  Abdurrahman  Wahid  pernah  menjadi  presiden,  dan selanjutnya  ada  beberapa  tokoh  NU  lain  yang  aktif  di  gedung senayan  menjabat  sebagai  wakil  rakyat  (DPR/MPR),  dan  banyak tokoh-tokoh Islam yang lain yang mempunyai kedudukan besar di birokrasi. 26
Terlepas  dari  itu  semua,  peluang  menduduki  jabatan- jabatan  strategis  baru  terbuka  sesudah  adanya  reformasi. Sementara  dalam  rezim-rezim  sebelumnya  (lama  dan  baru) aktivis-aktivis  Islam  hanya  berada  di  posisi  marginal  dan  tidak strategis.  Bahkan  seringkali,  hanya  karena  keaktifan  dalam kegiatan-kegiatan Islam membuat mereka kehilangan posisi.
Sekarang  bagaimana  tokoh-tokoh  umat  itu  mampu memanfaatkan  posisi  yang  Allah  amanahkan  dapat  mereka gunakan  seoptimal  mungkin  untuk  merancang  penerapan syariah.  Dengan  memberdayakan  sarjana-sarjana  syariah  dan sarjana  hukum  yang  ada  di  berbagai  wilayah  sangat memungkinkan untuk merancang rumusan undang-undang yang bernafaskan  syariah  di  wilayah  masing-masing.  Paling  tidak pekerjaan besar ini sudah bisa dicicil dari sekarang.
26 Daud Rasyid, Islam dan Reformasi, h. 149.

## Kesadaran Masyarakat Islam
Salah  satu  faktor  yang  menggembirakan  akhir-akhir  ini adalah  tumbuhnya  semangat  cinta  Islam  ( ghirah  islamīyah)  di berbagai  lapisan  masyarakat  muslim  di  Indonesia,  khususnya kalangan  muda  dan  terpelajar.  Kajian  dan  dakwah  Islam  dalam satu dekade terakhir terlihat semarak di hampir seluruh kampus di  kota-kota  besar  Indonesia.  Hal  ini  cukup  menggembirakan, karena  potensi  yang  dimiliki  kaum  muda  dan  terpelajar merupakan salah satu syarat bagi penegakan syariah.
Kesadaran Islam tidak hanya terbatas pada kalangan orang- orang  yang  sudah  lanjut  usia,  sebagaimana  yang  biasa  kelihatan pada  dekade-dekade  yang  lalu.  Tetapi  di  zaman  sekarang,  kaum profesional  berdasi  tidak  sungkan-sungkan  mendiskusikan masalah-masalah  Islam.  Bahkan  ada  kegiatan  ‘pesantren  kilat’ untuk  kalangan  eksekutif  pada  bulan-bulan  tertentu.  Selain  itu ada pengajian tetap di kantornya masing-masing. 27
Dahulu  ada  kesan,  bahwa  bila  kepala  sudah  beruban  baru rajin  ke  masjid.  Sulit  pula  menemukan  orang  berpendidikan umum rajin datang  ke  masjid  atau menghadiri pengajian. Tetapi itu  bukan  suatu  pemandangan  aneh  di  zaman  ini,  masjid-masjid kampus  penuh  sesak  dengan  mahasiswa  teknik,  kedokteran, MIPA,  ekonomi,  dsb.  Mereka  sangat  bergairah  mendiskusikan masalah-masalah dakwah dan pengamalan ajaran Islam.
Jika  diukur  dengan  pola  beragama  aktifis  dekade sebelumnya,  fenomena  ini  bisa  saja  disebut  sebagai  ekstrimisme atau  fundamentalisme.  Tapi  dalam  pandangan  saat  ini,  hal-hal tersebut merupakan sikap yang memang seharusnya ditampilkan oleh setiap muslim. Karena begitulah generasi awal Islam dahulu memegang  Islam  dengan  sepenuhnya.  Intinya  mereka  memang ingin  menjalankan  dengan  sungguh-sungguh  apa  yang  mereka baca dan ketahui tentang  Islam dari pendahulu-pendahulu umat
27 Daud Rasyid, Islam dan Reformasi, h. 149-151.
ini yaitu para sahabat Nabi, tabi’in dan generasi-generasi sesudah mereka.
Selain  itu  di  kalangan  masyarakat  muslim,  semangat  Islam jelas  terlihat.  Sebagai  contoh,  jumlah  jama’ah  haji  terus meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Begitu  pula  orang-orang  yang pergi umrah. Bahkan melangsungkan akad nikah di masjid sudah menjadi fenomena di ibukota Jakarta.

## TANTANGAN PENERAPAN ISLAM DI INDONESIA
Tantangan  untuk  menerapkan  syariat  Islam  di  Indonesia bukanlah sesuatu yang kecil dan sepele di negeri ini. Di atas tadi sudah  disinggung  bahwa  Piagam  Jakarta  yang  sudah  merupakan hasil  kompromi  dari  sejumlah  aliran  waktu  itu  dimentahkan kembali  dan  akhirnya  mengalami  kegagalan  akibat  permainan politik  beberapa  elite  yang  tidak  menghendaki  diberlakukannya syariat  Islam.  Di  zaman  ini,  keberatan-keberatan  itu  tetap  saja muncul,  bahkan  bukan  saja  disuarakan  oleh  orang-orang  di  luar kaum muslimin, tetapi dari dalam intern umat Islam sendiri.
Hal  ini  terlihat  dari  tanggapan  pesimis  penentang  keras penerapan syariat Islam di Indonesia, Ulil Abshar Abdallah dalam tulisannya yang berjudul Syariat Islam.
Memang,  dalam  Islam,  ide  mengenai  hukum  itu  kuat  sekali.  Dalam Islam ada sejarah pemikiran yang luar biasa kayanya berkaitan dengan masalah hukum. Dalam Islam ada  suatu tradisi pemikiran hukum yang begitu kaya menyangkut semua aspek kehidupan manusia, menyangkut jual  beli,  kehidupan  negara,  kehidupan  kesenian,  dan  kehidupan pribadi. Apalagi di negara yang masyarakatnya plural, tidak bisa diatur hanya dengan satu hukum agama saja. Hampir semua negara itu plural. Jarang  ada  negara  yang  komposisi  demografisnya  homogen  mutlak. Watak  kehidupan  negara  dalam  masyarakat  modern  adalah  plural.
Anggaplah  misalnya  sebuah  negara  yang  90%  atau  bahkan  100% masyarakatnya  beragama  Islam.  Tetapi  hidup  itu  tidak  statis.  Orang Islam  sendiri  mempunyai  pandangan  berbeda-beda,  mazhabnya berbeda-beda. Karena itu, kalau mau mengatur kehidupan, aturan mana yang mau dipakai: mazhab atau denominasi (dalam Kristen) mana yang mau dipakai. Karena itu, ide mengenai negara agama (baca Negara yang menerapkan  syariah)  harus  ditolak.  Kalau  umat  Islam  mau  mengatur
hidup mereka berdasarkan agama, itu hak mereka sendiri, tetapi tidak boleh meminta negara mengatur itu karena negara merupakan lembaga milik publik. Jadi, kalau agama mau mengatur kehidupan publik, harus dibicarakan dulu oleh publik. 28
Selain  itu,  respon  kalangan  Islam  Liberal  terhadap  adanya upaya  penerapan  syariat  Islam  juga  mengemuka,  sebagaimana pendapat mereka sebagaimana berikut ini: 29
Pertama;  persoalan  penerapan  syariat  Islam  di  Indonesia pada  dasarnya  adalah  persoalan  klasik  menyangkut  hubungan agama dan politik yang tidak pernah tuntas di negara Indonesia. Oleh  karena  itu,  Islam  liberal  memandang  perlu  untuk memberikan  pemikiran  alternatif  bagaimana  mendudukan persoalan tersebut.
Kedua; penerapan syariat Islam diusung oleh gerakan Islam militan  dipandang  membahayakan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara yang secara objektif sangat pluralistik. Untuk itu, Islam Liberal hadir sebagai counter of balance terhadap kecenderungan tersebut.
Ketiga; gerakan penerapan syariat Islam disadari atau tidak ternyata  diikuti  oleh  penampilan  wajah  Islam  yang  tidak  ramah dan humanis, melainkan menampilkan wajah Islam yang garang. Islam  Liberal  bermaksud  untuk  menunjukkan  wajah  Islam  yang lebih ramah, inklusif dan humanis.
Keempat; alasan yang paling penting menyangkut persoalan argumentasi  yang  dikembangkan  oleh  pendukung  penerapan syariat Islam yang menurut Islam Liberal tidak saja lemah, tetapi juga  bertentangan  dengan  semangat  dasar  Alquran  dan  sejarah Islam itu sendiri.
28 Ulil  Abshor  Abdallah, Syariat  Islam,Tulisan  ini  disalin  dari  situs  Suara Karya,  juga  dimuat  di  harian  Suara  Karya  Selasa,  23  Maret  2004: URL:
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=82777 29 Azhari  Akmal  Tarigan, Syariat  Islam  di  Indonesia;  Aktualisasi  Ajaran dalam  Dimensi  Ekonomi,  Politik  dan  Hukum, (Jakarta;  Misaka  Galiza,  2004),
h.37.
Menurut  penulis  tantangan  penerapan  syariat  Islam  itu sendiri  adalah  sebagai  berikut:  1).  Pengaruh  Budaya  Barat  yang sudah  merasuk  ke  dalam  pikiran  sebagian  umat  Islam.  2). Kalangan sekuler  yang  sejak dulu tidak menghendaki penerapan syariah di Indonesia. Kalangan sekuler sudah merambah ke dalam jiwa-jiwa  generasi  muda  Islam  sendiri.  3).  Publik  Opini  yang terbentuk  melalui  media  massa,  tidak  memihak  kepada penerapan syariah.
Namun,  tak  ada  perjuangan  yang  sukses  dengan  mulus. Semakin  hebat  tantangan  seringkali  semakin  menunjukkan benarnya  arah  perjuangan,  justru  akan  mengherankan  jika penerapan syariah di Indonesia sepi dari tantangan.

## KONSEP IDEAL DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM
Dalam kondisi negara yang telah menjadikan syariat sebagai asas,  maka  bukanlah  hal  yang  sulit  untuk  menerapkan  syariat Islam  dalam  kehidupan  bernegaranya.  Hal  yang  sulit  adalah ketika sebuah negara  seperti Indonesia  tidak menjadikan syariat sebagai  asas,  pertanyaan  kemudian  muncul,  bagaimana  konsep ideal dalam penerapannya.
Dalam  kitab  Fiqh  seperti al-Umm  karya  Imam  as-Syāfi’i 30 sekalipun  tidak  membahas  secara  khusus  bab Khilāfah/Imāmah atau  kepemimpinan  Islam,  namun  uraian  rinci  tentang  berbagai fikih  muamalat,  jinayat,  jihad,  penaklukan  dan  perdamaian, jizyah,  penanganan  kafir  ẓimmi  (disamping  uraian  berbagai bidang  syariat  Islam)  tak  bisa  melepaskan  penyebutan  Imam (khalifah) sebagai subyek pelaksanaan hukum syariat Islam. 31
Imam  As-Suyuthi  malah  secara  khusus  menulis  tentang tarikh para  khalifah dari  masa Khulafaur  Rasyidin,  para  khalifah
30 Imam Syafi’i hidup di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Al-Makmun dari  khilafah  dinasti  Abbasiyyiah,  wafat  pada  tahun  204H/820M,  lihat Azyumardi Azra dkk, Ensiklopedi Islam, jilid 4, h. 326.
31 Lihat: Imam as-Syāf‘ī, Al-Umm, Kitab Induk, terj. jilid 6, h. 190, 266, 269, 317, 324.
273
di  masa  dinasti  Umayyah  (Muawiyah  bin  Abi  sufyan  r.a.  s/d Marwan  bin  Muhammad),  dan  para  khalifah  di  masa  dinasti Abbassiyyah  (Abul  ‘Abbās  As  Saffah  s/d  Al  Mutawakkil  Alallah) yaitu  bentangan  kekuasaan  negara  Islam  dari  diangkatnya khalifah  pertama  segera  setelah  wafatnya  Rasulullah  SAW  pada tahun  10H/634.M  sampai  dengan  903.H  dalam  kitabnya  yang terkenal Tārīkhal-Khulafā. Muaffaq Banī al-Marjīh dalam kitabnya Ṣofwatal-Rajulal-Mariḍ/The  Awakening  of  the  Sickman  (hal  467- 469)  melengkapinya  dengan  daftar  para  khalifah  dinasti Utsmaniyah  (dari  Sultan  Salim  I  yang  berkuasa  sejak  tahun 1512.M  s/d  Sultan  Abdul  Majid  Khan  II  yang  diusir  Musthafa Kamal pada tanggal 2 Maret 1924 ).
Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  sepanjang  sejarah peradaban umat Islam, umat Islam tidak lepas dari satu kesatuan yakni  umat  Islam  dan  negara  Islam.  Umat  ini  mendapatkan pukulan dan goncangan besar dengan dikalahkan negaranya pada Perang Dunia I  oleh pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Inggris. Umat  yang  kini  terpecah  belah  menjadi  lebih  dari  50  negara  itu masih  memiliki  dokumen  sejarah  dan  dokumen  hukum  (berupa Alquran, al-Sunnah, dan Kitab-kitab Fikih) yang masih utuh yang menjadi  bekal  untuk  menyusun  doktrin  peradabannya  kembali. Oleh karena itu, di era kebangkitan umat ini wajarlah kalau umat Islam  memiliki  potensi  untuk  mengembalikan  syariat  dan negaranya.
Taqīyuddin An-Nabhanī tokoh pendiri Hizbut Tahrir dalam kitabnya Niẓāmual-Hukm  fīal-Islām  menguraikan  secara  jelas tentang hukum-hukum syariat Islam dalam politik ketatanegaraan.  Menurut  an-Nabhānī  negara  Islam  adalah seorang  khalifah  yang  menerapkan  hukum  syara’.  Negara  Islam merupakan  kekuatan  politik  praktis  yang  berfungsi  untuk menerapkan  dan  memberlakukan  hukum-hukum  Islam,  serta mengemban  dakwah  Islam  ke  seluruh  dunia  sebagai  sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Negara Islam inilah satu-satnya metode  yang  dijadikan  Islam  untuk  menerapkan  sistem  dan
hukum-hukumnya  secara  menyeluruh  dalam  kehidupan masyarakat.  Tanpa  adanya  negara,  eksistensi  Islam  sebagai sebuah mabda (ideologi) serta sistem kehidupan akan pudar; yang ada hanyalah Islam sebagai upacara ritual serta sifat-sifat akhlak semata. 32
Dalam pembaiatan seorang pemimpin, kaum muslimin tidak diperbolehkan merebut  dari tangan ulial-Amri terdahulu kecuali bila  disaksikan  kekufuran  yang  nyata.  Imam  Bukhari meriwayatkan  dari  Ubadah  bin  As  Shamit  tentang  baiat:  “Dan agar kami tidak merampas urusan (kekuasaan) dari yang berhak, Rasulullah  Saw  bersabda:  ‘Kecuali  bila  kalian  menyaksikan kekufuran yang nyata, sedangkan kalian memiliki bukti yang kuat di sisi Allah’.”
Seorang  pemimpin  yang  dibaiat  kaum  muslimin  sebagai kepala  negara  wajib  menerapkan  hukum  syariat  Islam.  Sebab syariatlah  yang  memiliki  kedaulatan  ( As-Siyādah  Lias-Syar’ī). Syariat  Islam  yang  merupakan  pancaran  aqidah  Islam  telah menetapkan  bahwa  penguasa  wajib  menerapkan  hukum  Allah sebagai  bukti  ketaatan  kepada  Allah  SWT  yang  telah memerintahkan hal itu dalam firman-Nya:
Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak  beriman hingga mereka  menjadikan  kamu  (Muhammad)  sebagai  hakim  dalam  perkara yang  mereka  perselisihkan.”  (Q.S  an-Nisā:65)  Juga  firman-Nya:  “Dan
32 Dalam pandangannya, Negara Islam hanya berdiri di atas asas aqidah Islam.  Menurut  syariat  Islam,  dalam  kondisi  apapun  aqidah  Islam  tidak  boleh terlepas dari negara. Rasulullah Saw Waktu membangun negara Islam pertama kali  adalah  dengan  menjadikan  asas Lā  Ilāha  Illā  Allah  Wa  Anna  Muhammad Rasūlullah sebagai asas negara dan pemerintahannya, sebagai asas kehidupan bagi  kaum  muslimin,  dan  sebagai  asas  dalam  berhubungan  dengan  sesama manusia,  asas  untuk  mencegah  tindak  kezaliman,  serta  asas  menyelesaikan persengketaan  yang  terjadi  di  antara  manusia.  Menjaga  keberlangsungan aqidah  Islam  sebagai  dasar  negara  merupakan  fardlu  atas  kaum  muslimin. Rasulullah  Saw  memerintahkan  kepada  kaum  muslimin  mengangkat  senjata apabila tampak kekufuran yang nyata.  Ketika Rasulullah Saw ditanya tentang mengangkat senjata terhadap pemerintahan yang zalim, beliau Saw menjawab: “Jangan, selama mereka menegakkan shalat (hukum Islam).”
275
hendaklah kamu hukumi di antara mereka dengan apa yang diturunkan kepadamu.  Dan  janganlah  kalian  mengikuti  kemauan  mereka.  Hati- hatilah terhadap mereka, agar mereka memalingkan kamu dari sebagian yang telah diturunkan Allah kepadamu (Q.S al-Maidah [5]: 49).
Dengan  keimanan  kepada  akidah  dan  syariat  Islam, masyarakat  muslim  akan  membaiat  seorang  pemimpin  umat untuk  mengatur  urusan  mereka  dengan  menjalankan pemerintahan  berdasarkan  Alquran  dan  al-Sunnah,  selain  ia diberi  wewenang  untuk  mengundangkan  hukum  syariah  yang dibangun  berdasarkan  kedua  sumber  utama  hukum  syariah  itu. Pemimpin  Islam  tidak  berhak  mengadopsi  hukum  selain  dari syariah dan yang diwariskan oleh Rasulullah Saw.
IMPLIMENTASI  PERDA  SYARIAH 33 DALAM  SISTEM  HUKUM

## NASIONAL
Indonesia  bukanlah  negara  Islam,  tetapi  negara  yang berpenduduk  mayoritas  muslim,  bahkan  muslim  terbesar  di dunia.  Dalam  pelaksanaan  dan  penerapan  syariat  Islam,  yang dapat dilakukan adalah penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam setiap  produk  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemangku  kekuasaan legislasi  di  Indonesia,  termasuk  dalam  hal  ini  anggota  DPR  dan DPRD.  DPR  dapat  menghasilkan  undang-undang  yang  berbasis syariah  seperti  undang-undang  zakat,  undang-undang  waris, undang-undang  perbankan  syariah,  dan  lain  sebagainya.  Sedang
33 Perda syariah atau Qanun sangat berbeda dengan peraturan-peraturan lainnya,  selain  proses  pembuatannya  yang  mengikutsertakan  ulama-ulama agama,  dasar  pembentukannya  juga  berbeda.  Hukum-hukum  yang  umum (kullīyah) yang menjadi nas-nas hukum di dalam Syariat Islam adalah sebagai “qawā’id  ‘āmmah” (aturan  umum)  untuk  menyusun  Undang-Undang  Islam. Atas  dasar qawa’id  ‘ammah inilah kemudian  Syariat  Islam  berjalan  dengan memberikan mandat sepenuhnya kepada “ Uli al-Amr ” (Raja atau Pemerintah)
untuk melaksanakan hukum-hukum dengan cara mengikuti saluran dasar dan nas-nas  yang  telah  ditentukan  di  dalam Syariat  Islam  melalui  Alquran  dan Sunnah yang menjadi sumber utama pembentukan hukum. (Husni Jalil, artikel: implementasi syariat  Islam  berdasarkan  otonomi  khusus    aceh  dalam  negara kesatuan  republik  Indonesia, akan  terbit  dalam  buku  70  tahun  prof.  Bagir Manan).
DPRD  dapat  menghasilkan  peraturan-peraturan  daerah  yang bernuansa  syariah,  hal  ini  didasarkan  pada  prinsip  otonomi daerah dan desentralisasi.
Berdasarkan  prinsip  otonomi internal  right  self
determination  yaitu  hak  daerah  untuk  memutuskan  nasibnya sendiri dan mengurus secara internal urusan di daerahnya, maka daerah  berwenang  mengatur  sendiri  urusan  rumah  tangganya termasuk  dalam  kewenangan  membentuk  peraturan  daerahnya. Terlebih  lagi  dengan  adanya  pasal  18B  UUD  yang  mengakui adanya  pengakuan  terhadap  kekhususan  daerah,  maka  menjadi dasar  konstitusional  dari  pemberlakuannya  otonomi  khusus. Otonomi khusus daerah Aceh merupakan kekhususan yang sangat istimewa,  karena  dapat  menerapkan  sistem  hukum  sendiri  yang berbeda dengan penerapan syariat Islamnya.
Dalam  suatu  sistem  hukum  nasional  yang  menggunakan kerangka  negara  kesatuan  kesemua  komponen  hukum  yang  ada harus  mencapai  suatu  kesatuan  tujuan  hukum  nasional,  tidak dibenarkan  ada  yang  menyimpang  dari  tujuan  hukum  nasional. Sebagaimana  yang  dikatakan  Sunaryati  Hartono,  Sistem  Hukum Nasional  didasarkan  kepada  Pancasila  dan  UUD  1945.  Setiap bidang  hukum  merupakan  bagian  dari  sistem  hukum  nasional, dan wajib bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Jadi Pancasila merupakan  tujuan  hukum  nasional  dan  untuk  mencapainya dilakukan dalam kerangka UUD 1945.
Bila  dianalisis  hakikat  makna  sila  satu  Pancasila  yang berpangkal kepada keyakinan bahwa alam semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara  harmonis  diciptakan  oleh  Tuhan  YME,  juga  manusia diciptakan  oleh  Tuhan  YME,  Manusia  berasal  dari  Tuhan  dan tujuan akhir dari kehidupan adalah untuk kembali kepada sumber asalnya.  Karena  itu  bertakwa  dan  mengabdi  kepada  Tuhan menjadi kewajiban manusia.  Manusia berkewajiban menjalankan setiap  perintah-perintah  tuhan  YME.  Dalam  pandangan  Islam,
277
kewajiban  warga  negara  sebagai  seorang  Muslim  untuk  patuh terhadap Syariat Islam, sedangkan bagi non muslim berkewajiban untuk  menghormatinya.  Oleh  karena  itu,  setiap  orang  harus patuh terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Secara pribadi dan Pemerintah  berkewajiban  untuk  menegakkan  aturan-aturan tersebut  agar  Syariat  Islam  yang  merupakan  dambaan  seluruh masyarakat dapat berjalan sebagaimana diharapkan.
Namun,  lebih  lanjut  lagi  penerapan  syariat  Islam  sebagai konkritisasi  dari  sila  pertama  Pancasila  tetap  harus memperhatikan  asas-asas  lain  dalam  Pancasila  seperti  asas semangat  kerukunan,  asas  kepatutan,  dan  asas  keselarasan. Sedang  penerapan  perda  syariah  harus  tetap  menjaga keharmonisan  sistem  hukum  nasional  yang  berdasar  pada Pancasila  dan  UUD  1945.  Dalam  artian  misalnya  pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tetap dalam kerangka NKRI, terutama dalam pembentukan  perda  syariat,  baik  secara  materil  maupun  formil tetap  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  nasional. Dengan demikian Perda syariah tersebut mempunyai kedudukan di  dalam  sistem  hukum  nasional.  Selain  itu,  dalam  proses pembentukan perda syariah tersebut harus selalu memperhatikan perundang-undangan nasional, penerapan asas-asas dalam syariat Islam dapat diterapkan secara eklektis dalam artian harus dipilah- pilah  nilainya  yang  tidak  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan perundang-undangan  lainnya.  Jangan  sampai  penerapan  perda syariah  itu  justru  menyebabkan  ketidakteraturan  sistem  hukum nasional  yang  jauh  dari  tujuan  hukum  nasional,  sehingga menyebabkan kekacauan dalam masyarakat.

## PENUTUP
Anggapan  segelintir  orang  yang  menyatakan  bahwa  Islam tidak  memiliki  konsepsi  tentang  kenegaraan,  Islam  hanyalah pesan moral yang tidak pernah memerintahkan pendirian negara, nabi hanya diutus menyempurnakan kemuliaan akhlak tidak ada sangkut  pautnya  dengan  penegakan  negara,  agama  Islam
hanyalah  urusan  pribadi  dengan  Tuhan  yang  bersifat  sakral  dan jangan dicampur dengan urusan politik kenegaraan yang bersifat profan, dan lain-lain merupakan refleksi dari sikap menutup diri dari informasi yang benar tentang Islam.
Upaya  penerapan  syariat  Islam  merupakan  dakwah  yang dilakukan  oleh  para  nabi  dan  rasul.  Mengajak  manusia  dengan berdakwah kepada Allah adalah jalan menuju saling menguatkan sesama  kaum  muslimin  dan  merapatkan  barisan  mereka,  yang tentunya  dilakukan  dengan  akhlak  yang  mulia  untuk menjalankan  apa  yang  diperintahkan  Allah  dan  menjauhi  segala larangan-Nya.
Sudah selayaknya hukum Islam dapat diterapkan, sehingga hukum  inilah  yang  akhirnya  mengatur  kehidupan  manusia. Karena  hukum  ini  bersumber  dari  agama  umat  Islam  Indonesia sendiri,  selain  syariat  dirasakan  sebagai  hukum  yang  paling  adil dalam  memandang  manusia.  Selain  itu,  syariat  Islam  adalah hukum  yang  bersumber  dari  wahyu  Allah  SWT,  sang  Pencipta manusia. Sudah tentu, hukum yang berasal dari Allah SWT adalah hukum  yang  paling  adil  dan  sempurna.  Hukum  yang  dibuat manusia, pasti mengandung unsur ketidakadilan, kecurangan dan keberpihakan  kepada  kelompok  tertentu.  Perjalanan  panjang bangsa  ini  dengan  hukum  produk  penjajah  dengan  segala  ekses yang  ditimbulkannya  –seperti  kezaliman,  hilangnya  rasa kemanusiaan, mempertuhan materi dan hawa nafsu, tidak adanya keadilan-  semakin  memperkuat  kita,  sebagai  bangsa  Indonesia untuk menerapkan kembali hukum syariat yang pernah hilang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdallah,  Ulil  Abshor,  Syariat  Islam, Tulisan  ini  disalin  dari  situs Suara  Karya,  juga  dimuat  di  harian  Suara  Karya  Selasa,  23 Maret 2004: URL: http://www.suarakarya- online.com/news.html?id=82777
Abdillah,  Masykuri,  dkk. Formalisasi  Syariat  Islam  di  Indonesia, Jakarta: Renaisan, 2005.
Syafii,  Imam  As-. Al-Umm,  Kitab  Induk,  terj.  Jilid  6,  Jakarta: Pustaka Nasional, tt.
Azra, Azyumardi, dkk. Ensiklopedi Islam, jilid 4. Jakarta: Ichtiar
Baru van Hoeve , 2001.
Friedman,  Lawrence  M. The  Legal  System:  A  Social  Science
Perspective,  Russel  Sage  Foundation,  New  York:  1975,
diterjemahkan  oleh  M  Khozim, Sistem  Hukum:  Perspektif Ilmu Sosial, Bandung: Nusa Media, 2009.
Hartono,  Sunaryati. Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1991.
http://suaradinamika.com/syariat_islam.htm Jalil,  Husni.Artikel: implementasi  syariat  Islam  berdasarkan otonomi  khusus Aceh  dalam  negara  kesatuan  republik Indonesia, terbit dalam buku 70 tahun prof. Bagir Manan.
Ma’mun, Kholid. Politik Islam; Pro dan Kontra Tathbiqu al-Syariah,
Al-Raudla, Edisi XXIII, Mesir, September 2003.
Mahendra,  Yusril  Ihza. Dinamika  Tata  Negara  Indonesia,  Jakarta:
Gema Insani Press.
Mail-archive.com. Pesantrenonline.com
Noer, Deliar. Syariat Islam, Republika, 4 September 2000
Rasyid, Daud. Islam dan Reformasi, Jakarta: Usama Press, 2001.
Rizky,  Rudi  M,  (Ed). Refleksi  Dinamika  Hukum:  Rangkaian Pemikiran  dalam  Dekade  Terakhir,  Jakarta:  Perum Percetakan Negara RI, 2008.
Sunarno,  Siswanto. Hukum  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia,
Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Tarigan,  Azhari  Akmal. Syariat  Islam  di  Indonesia;  Aktualisasi Ajaran dalam Dimensi Ekonomi, Politik dan Hukum, Jakarta;
Misaka Galiza, 2004.
Thālib, Shūfi Husein Abu. Taṭbīq al-Syarīah al-Islāmīyah fī al- Bilād al-‘Arabīyah, Kairo: Dār al-Naḍah al-‘Arabīyah, 1975.