JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
Volume 5 Nomor 1, Juni 2023 `
PENYULUHAN HUKUM PIDANA PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL DI DESA DALIHAN NATOLU, KECAMATAN SILAEN KABUPATEN TOBA SUMATERA UTARA
Lonna Yohanes Lengkong*, Nanin Koeswidi Astuti, Inri Januar, Andree Washington H.
Universitas Kristen Indonesia Jakarta Indonesia Corresponden author email*: yohanes.lengkong@uki.ac.id

## Abstract
The abuse of social media during the Covid-19 pandemic, the 2020-2021 timeframe, is very widespread on various  social  media,  because  many  people  of  various  ages  use  social  media  as  a  means  of  exchanging information, without realizing that clicking is prohibited by laws and regulations. Community service (PKM) in  Dalihan  Natolu  Village,  Silaen  District,  Toba  Regency,  North  Sumatra  is  carried  out  as  a  form  of community  service  (PKM)  at  the  Faculty  of  Law  of  the  Indonesian  Christian  University  in  the  context  of community empowerment programs and increasing solidarity and concern for the condition of the community, especially those in need legal assistance, especially in village communities that are far from big cities. FH UKI conducts  legal  counseling  regarding  criminal  sanctions  for  misuse  of  social  media.  PKM  is  carried  out  by means  of  lectures,  discussions,  question  and  answer  and  evaluation  by  distributing  questionnaires  to participants. The service is carried out by a team of UKI FH lecturers who are competent in the fields of criminal law  and  telematics.  The  results  of  the  PKM  legal  counseling  on  social  media  abuse  resulted  in  increased knowledge and understanding of the residents in Dalihan Natolu Village, Silaen District, Toba Regency, North Sumatra.
Keywords: social media abuse, social media, social media criminal threats

## Abstrak
Penyalahgunaan  media  sosial  selama  masa  pandemi  covid-19  rentang  waktu  2020-2021  sangat marak di berbagai media sosial, karena banyak masyarakat dari berbagai usia yang menggunakan media  sosial  sebagai  sarana  di  dalam  pertukaran  informasi,  tanpa  menyadari  tindakan  mengklik tersbut  dilarang  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Pengabdian  kepada  masyarakat  (PKM)  di Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Sumatera Utara dilakukan sebagai bentuk pengabdian  kepada  masyarakat  (PKM)  Fakultas  Hukum  Universitas  Kristen  Indonesia  dalam rangka program pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan solidaritas dan kepedulian kepada kondisi  masyarakat,  khususnya  yang  membutuhkan  bantuan  hukum,  khususnya  di  masyarakat Desa  yang  berada  jauh  dari  kota  besar.  FH  UKI  melakukan  penyuluhan  hukum  tentang  sanksi pidana bagi penyalahgunaan media sosial. PKM dilaksanakan dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab  serta  dilakukan  evaluasi  melalui  penyebaran  kuesioner  kepada  peserta.  Pengabdian dilaksanakan oleh tim dosen FH UKI yang berkompeten di bidang hukum pidana dan telematika. Hasil  dari  PKM  penyuluhan  hukum  penyalahgunaan  media  sosial  memberikan  hasil  sebagai meningkatnya  pengetahuan  dan  pemahaman  warga  di  Desa  Dalihan  Natolu,  Kecamatan  Silaen, Kabupaten Toba, Sumatera Utara yang dialami mereka.
Kata Kunci: Penyalahgunaan Media Sosial, Media Sosial, Ancaman Pidana Media Sosial.
Copyright© 2023 Lonna Yohanes Lengkong dan kawan-kawan This is an open access article under the CC – BY NC-SA DOI 10.30656/ps2pm.v5i1.6756
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 1, Juni 2023
`

## PENDAHULUAN
Dalihan  Natolu  adalah  salah  satu  desa  di  Kecamatan  Silaen  Provinsi  Sumatra Utara Indonesia.  Dalihan  Na  Tolu adalah filosofis atau  wawasan  sosial-kulturan  yang menyangkut  masyarakat  dan budaya Batak.  Dalihan  Na  Tolu  menjadi  kerangka  yang meliputi  hubungan-hubungan  kerabat  darah  dan  hubungan  perkawainan  yang mempertalikan  satu  kelompok.  Dalam  adat  batak,  Dalihan  Na  Tolu  ditentukan  dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar bersama. Ketiga tungku tersebut adalah:
1. Somba marhulahula (sikap sembah/hormat kepada keluarga pihak istri)
2. Elek marboru (sikap membujuk/mengayomi wanita)
3. Manat mardongan tubu (sikap berhati-hati kepada teman semarga)
Tema Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) semester genap 2021/2022 Fakultas
Hukum UKI adalah “ Sanksi Pidana Bagi Penyalahgunaan Media Sosial ”. Penyuluhan ini dilakukan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  mengenai  akibat  hukum penggunaan  media  sosial  dengan  adanya  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Pandemi Covid-19 telah merubah cara hidup masyarakat secara luas, yang semula dari era menuju digitalisasi dalam kehidupan, berubah menjadi digitalisasi dalam seluruh a spek kehidupan masyarakat secara luas, serta dalam kondisi ‘dipaksa’. Pandemi Covid - 19  memaksa  kita  untuk  menggunakan  informasi  dan  teknologi  elektronik  dalam kehidupan  sehari-hari,  untuk  menghindari  kontak  secara  fisik  (luring)  dengan  orang banyak dalam rangka mengurangi dan mencegah penyebaran Covid-19 dalam masyarakat. Dari  Balita,  anak-anak,  remaja,  pemuda,  hingga  orang  lanjut  usia  (lansia).  Penggunaan informasi  dan  teknologi  elektronik  menjadi  keharusan  dalam  kehidupan  sehari-hari: belajar, bekerja, melayani umat, hingga rekreasi dan ibadah pun dilakukan secara daring ( online ).
Masyarakat  Desa  Dalihan  Natolu,  Kabupaten  Toba,  Provinsi  Sumatera  Utara sebagian besar berlatarbelakang petani dan tingkat pendidikan yang sebagian besar hingga sekolah menengah atas. Penggunaan smartphone yang dilengkapi internet sudah menjadi salah  satu  kebutuhan  dasar  bagi  para  masyarakat,  khususnya  di  kalangan  anak-anak,
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 1, Juni 2023
`
remaja dan pemuda. Meskipun dengan kondisi internet yang terbatas, namun masyarakat Desa  Dalihan  Natolu,  Kabupaten  Toba,  Provinsi  Sumatera  Utara,  tetap  menggunakan media sosial dalam keseharian mereka, khususnya sebagai sarana pencari informasi. Usia anak-anak,  remaja  dan  pemuda  ini  banyak  bergantung  pada  gawai  ( gadjet )  dalam berkomunikasi secara online , termasuk dalam penggunaan media sosial, sehingga rentan disalahgunakan apabila tidak diawasi atau dibimbing oleh orang tua. Terlebih lagi rentan menjadi pelaku atau  juga bisa menjadi  korban kejahatan melalui media sosial. Sehingga terhadap  anak-anak,  remaja  dan  pemuda  sangat  perlu  dilakukan  penyuluhan  hukum tentang Sanksi Pidana bagi penyalahguna media sosial, serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dalam rangka penggunaan media sosial di kalangan remaja dan pemuda secara bijak.
Sejak  adanya  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  atau  UU  ITE  kerap  dianggap  sebagai  'pasal  karet'  untuk membungkam  para  pihak  yang  kritis  maupun  berseberangan  dengan  pemerintah. Berdasarkan  data  monitoring  dan  pengaduan  yang  dicatat  Southeast  Asia  Freedom  of Expression  Network (SAFEnet)  sejak Januari  hingga  Oktober, ada  35  kasus  pemidanaan menggunakan pasal-pasal dalam UU yang pertama kali disahkan pada 21 April 2008 . Dari 35 kasus tersebut, pasal yang paling banyak digunakan adalah Pasal 28 ayat (2) sebanyak 14 kasus, Pasal 28 ayat (1) sebanyak 11 kasus, pasal gabungan sebanyak 6 kasus, dan Pasal 27 ayat (3) sebanyak 4 kasus (Yoa,2020).
Pada tahun 2021 Polri menerima sedikitnya 2.207 laporan atas tindak pidana yang memakai  UU  ITE.  Data  selama  Januari-September  2021,  kasus  yang  paling  banyak dilaporkan itu adalah pencemaran nama baik secara daring kedua adalah penipuan daring (Fury,  2021).  Dampak  penggunaan  informasi  dan  teknologi  elektronik  sangat  luas  bagi kehidupan  masyarakat.  Memiliki  peralatan  elektronik  terkini  ( smartphone ,  laptop,  pc, tablet) menjadi suatu keharusan bagi keluarga-keluarga di rumah. Akhirnya komunikasi individu ke individu dilakukan secara daring dan secara terbatas dilakukan secara luring.
Hal ini memberi dampak dalam kehidupan kita sebagai manusia, yang sejatinya adalah makhluk sosial, yang membutuhkan sosialisasi dengan sesama. Penggunaan media sosial dirancang untuk mempelebar interaksi sosial antar manusia melalui teknologi dan internet.
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 1, Juni 2023
`
Kondisi ini membentuk pola kehidupan model baru di masyarakat, termasuk juga di  Masyarakat  Desa  Dalihan  Na  Tolu.  Khususnya  bagi  kelanjutan  dan  pembentukkan generasi muda, ini perlu mendapat perhatian bersama. Sehubungan dengan hal tersebut masyarakat Desa Dalihan Na Tolu telah meminta agar Fakultas Hukum (FH) Universitas Kristen Indonesia (UKI) mengadakan penyuluhan dan pembekalan terhadap Masyarakat Desa Dalihan Na Tolu terkait UU ITE dalam penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.  Mengingat banyaknya kasus pidana terkait pelanggaran UU ITE ini, menurut data fenet.or.id, kasus ITE di bulan Oktober 2020 sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) kasus. Sehingga hal sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk dipahami oleh Remaja dan Pemuda. Selain itu, penggunaan media sosial juga terbuka kemungkinan menjadi sarana kejahatan  lainnya,  seperti  perdagangan  manusia  (human  traficking),  narkotika,  dan kejahatan lainnya. Dengan demikian penggunaan media sosial harus disikapi dengan bijak dan perlu memahami aturan-aturan hukum di peraturan perundang-undangan lainnya.
Hasil yang ingin dicapai dalam program PKM FH UKI masyarakat Desa Dalihan Na Tolu, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dapat memahami Dampak  Penyalahgunaan  Media  Sosial  dan  dikaitkan  dengan  peraturan  perundang- undangan lainnya, khususnya bagi  anak-anak, remaja dan pemuda, sehingga lebih bijak dan  tepat  menggunakan  media  sosial.  Selain  itu  diharapkan  melalui  kegiatan  PKM  ini mampu  membimbing  dan  mengentaskan  masyarakat  yang  secara  pengetahuan  hukum masih  awam,  menganalisis  peluang  dan  ancaman  serta  memberikan  solusi  berdasarkan kajian akademik sesuai kebutuhan masyarakat.

## WAKTU DAN TEMPAT PENGABDIAN
Pengabdian  masyarakat  ini  dilaksanakan  pada  Jumat-Sabtu,  29-30  Agustus  2022. Pengabdian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Dalihan  Natolu,  Kecamatan  Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatra Utara.

## METODE PELAKSANAAN
Sasaran  Pengabdian  Masyarakat  ini  adalah  di  Desa  Dalihan  Natolu,  Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatra Utara, namun karena adanya pandemi Covid-
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
Volume 5 Nomor 1, Juni 2023 `
19 dan protokol kesehatan maka diwakili oleh para ketua RT, RW dan tokoh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di balai Desa Dalihan Natolu ditengah kesibukan para RT, RW dan tokoh masyarakat setempat, seperti Kepala Desa dan Ketua DPRD.
Kegiatan  penyuluhan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pengetahuan  dan pemahaman kepada masyarakat sebagai pengguna media sosial bahwa penggunaan media sosial  sebagai  bentuk  ekspresi  masyarakat  di  dalam  menuliskan  pesan,  saling  berbalas pesan setiap harinya, jika terjadi penyalahgunaan akan mendapatkan sanksi pidana.
Kegiatan pengabdian ini di awali dengan melakukan survey ke  Desa Dalihan Na Tolu, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan untuk mengetahui  apa    permasalahan  yang  ada  di  Desa  Dalihan  Na  Tolu,  Kecamatan  Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dan bagaimana memecahkan masalah tersebut. Kemudian  tim  survey  melakukan  koordinasi  dengan  Mitra PKM  setempat  yaitu Kepala Desa Dalihan Natolu dan melakukan persiapan sarana dan prasarana terkait pelaksanaan kegiatan, dan pada akhirnya terlaksanalah penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta melakukan evaluasi  hasil kegiatan PKM.
Tim pelaksana PKM adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sebanyak  4  orang,  tenaga  kependidikan  2  orang.  Tim  pengabdian  memberikan  materi tentang Sanksi Pidana Bagi Penyalahgunaan Media Sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sanksi Pidana Bagi Penyaalahgunaan Media Sosial
Program PkM ini dilaksanakan di Desa Dalihan Natolu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan melibatkan tim dosen (4 orang dosen) Prodi Hukum dan dibantu tenaga kependidikan (2 orang) Prodi Hukum FH UKI. Peserta penyuluhan hukum adalah warga  masyarakat,  Ketua  Kepala  Desa  dan  tokoh  masyarakat  di  Desa  Dalihan  Natolu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, berjumlah 150 warga.
Lonna  Yohanes  Lengkong,  menyampaikan  materi  mengenai  penyalahgunaan media  sosial  yang  sering  terjadi  di  masyarakat,  seperti  penyebaran  berita  bohong  atau hoaks. Perbuatan ini dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik atau fitnah kepada seseorang  atau  lembaga  dengan  tujuan  untuk  menjatuhkan  dan  menjelek-jelekan  yang
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 1, Juni 2023
`
berkonotasi negatif.  Penyalahgunaan media sosial berikutnya yang sering terjadi adalah penipuan  biasanya  dilakukan  dalam  bidang  perdagangan  seperti  jual  beli  barang  pada transaksi elektronik, dimana barang yang dibeli tidak dikirimkan atau barang yang dikirim tidak  sesuai  dengan  yang  dibeli  konsumen.  Penyalahgunaan  media  sosial  yang  sangat rentan  dialami  oleh  anak-anak  usia  sekolah  adalah  perudungan  atau bullying dengan menyerang  akun  media  sosial  seseorang,  sehingga  korban  mengalami  pembunuhan karakter, bahkan sering terjadi jual beli seks komersil juga dilakukan melalui media sosial yang melibatkan anak-anak usia sekolah, hal ini tentu saja sangat mengkahawatirkan.
Nanin  Koeswidi  Astuti,  menyampaikan  materi  mengenai  Peraturan  perundang- undangan yang mengatur bagi penyebar berita bohong atau berita hoaxs adalah Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 (“UU ITE”), akan tetapi d elik pidana dalam pasal Pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan merupakan pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong  (hoax)  secara  umum,  melainkan  perbuatan  menyebarkan  berita  bohong  dalam konteks  transaksi  elektronik  seperti  perdagangan  daring.  Informasi  yang  tidak  benar tersebut harus menyebabkan konsumen mengalami kerugian secara ekonomis yang dapat diperhitungkan  secara  materiil  bukan  imateriil.  Berita  hoax  yang  tidak  terkait  dengan transaksi  elektronik  dalam  prakteknya  diterapkan  Pasal  390 Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana yaitu  digunakannya  frasa  “menyiarkan  kabar  bohong”.  Sedangkan pencemaran nama baik dengan tujuan untuk menghina diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dimana tindakan menyerang kehormatan dan nama  baik  seseorang  secara  pribadi  untuk  diketahui  oleh  umum.  Pengaturan  undang- undang mengenai muatan dalam media sosial yang mengandung konten kesusilaan atau pornografi anak yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang di dalam masyarakat yang dilakukan  dengan  sengaja  menyebarkan  kepada  umum    melalui  media  sosial  seperti Facebook, Instagram, TikTok, WA, email, dan lainnya kepada banyak orang sebagaimana dianggap  telah  melakukan  publikasi  baik  dengan  gambar,  tulisan  dan  vidio,  dianggap telah melakukan pendistribusian di atur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE.
Inri  Januar  menyampaikan  materi  mengenai  kehadiran  hukum  di  dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, terkait dengan penyebaran berita hoax,  proganda  dan  penggiringan  menyesatkan  pada  media  sosial,  penipuan  dalam
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
Volume 5 Nomor 1, Juni 2023 `
transaksi  elektronik,  pencemaran  nama  baik  seseorang  dan  perudungan  siber  ( cyber bullying ), serta ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi seseorang diancam dengan  pidana  penjara  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  29  UU  ITE,  dimana  ancaman pidananya  lebih  berat  terkait  hukuman  penjaranya  dan  lebih  besar  dendanya dibandingkan  dengan  pasal-pasal  sebelumnya,  yaitu  selama  12  tahun  dan  bagaimana upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  mereka  yang  menjadi  korban  atas  perbuatan- perbuatan tersebut.
Andree  Washington,  menyampaikan  materi  mengenai  perbuatan  yang diperbolehkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  di  dalam  penggunaan  media  sosial dan  memberikan  sosialisasi  dalam upaya  preventif  tentang  batasan  perbuatan  apa  yang boleh dan tidak boleh dilakukan penting untuk diketahui agar menghindari akibat hukum baik  secara  pidana  maupun  perdata  yang  diajukan  oleh  orang  yang  merasa  dirugikan dengan adanya postingan seseorang di media sosial.
Mengenai teori tujuan pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan ( vergeldings theorien ), teori relatif atau teori tujuan ( doel theorien ), dan teori menggabungkan ( verenigings theorien ).
1) Teori Absolute atau Teori Pembalasan
Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai  akibat  mutlak  yang  harus  ada  sebagai  suatu  pembalasan  kepada  orang  yang melakukan  kejahatan.  Jadi  dasar  pembenarannya  terletak  pada  adanya  kejahatan  itu sendiri. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah  melakukan  suatu  kejahatan.  Setiap  orang  seharunya  menerima  ganjaran  seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarkat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.
2) Teori Relatif atau Teori Tujuan
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief  menjelaskan  mengenai  teori  relative  ini,  bahwa:
” Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan- tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh  karena  itu  teori  ini  pun  sering  juga  disebut  teori  tujuan  (utilitarian  theory).  Jadi  dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
Volume 5 Nomor 1, Juni 2023 `
bukan  “ quia  peccatum  est ”  (karena  orang  membuat  kejahatan) melainkan  “ nepeccetur ”  (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”.
Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:
a. Prevensi umum ( generale preventie ),
b. Prevensi khusus ( speciale preventie ).
Mengenai  prevensi  umum  dan  khusus  tersebut,  E.  Utrecht  menyatakan  bahwa prevensi  umum  bertujuan  untuk  menghindarkan  supaya  orang  pada  umumnya  tidak melanggar.  Prevensi  khusus  bertujuan  menghindarkan  supaya  pembuat  ( dader )  tidak melanggar.
Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban  masyarakat  dari  gangguan  penjahat.  Dengan  memidana  pelaku  kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuat annya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.
3) Teori Gabungan
Menurut  teori  gabungan  bahwa  tujuan  pidana  itu  selain  membalas  kesalahan penjahat  juga  dimaksudkan  untuk  melindungi  masyarakat,  dengan  mewujudkan ketertiban.  Teori  ini  menggunakan  kedua  teori  tersebut  di  atas  (teori  absolut  dan  teori relatif)  sebagai  dasar  pemidanaan,  dengan  pertimbangan  bahwa  kedua  teori  tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:
a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman  perlu  mempertimbangkan  bukti-bukti  yang  ada  dan  pembalasan  yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana  ringan  dapat  dijatuhi  hukum  berat;  kepuasan  masyarakat  diabaikan  jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut- nakuti sulit dilaksanakan. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 1, Juni 2023
`
narapidana.  Demikian  juga  halnya  dengan  pidana  penjara  merupakan  sarana  untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.
Kebebasan mengeluarkan pendapat harus diikuti dengan kemampuan memberikan pendapat  yang  benar.  Teori  kebenaran  dari  John  Dewey  bahwa  suatu  pernyataan  atau proposisi  dikatakan  benar  apabila  memberikan  manfaat  praktis  bagi  kehidupan.  Suatu dikatakan benar adalah jika berguna dan memberikan manfaat atau sejauhmana sesuatu itu  berfungsi  dalam  kehidupan  manusia.  Hukum  dikatakan  benar  jika  memiliki konsekuensi praktis pada tindakan tertentu ketika diterapkan berguna untuk memecahkan suatu persoalan (Navisa, 2020).
Para ahli telah memberikan pengertian berita palsu atau berita hoax. Berita palsu dikonsepkan  sebagai  informasi  yang  dibuat  dengan  sengaja  yang  diedarkan  untuk memberikan informasi yang salah dan menipu individu agar menerima kebohongan atau tidak dapat diverifikasi secara pasti fakta (McGonagle, 2017). Konsisten dengan pandangan ini, mengkategorikan berita palsu sebagai informasi apa pun yang meniru berita yang sah tetapi  memiliki  konten  yang  salah  dan  menyesatkan  (Duffy  et  al,  2019).    Berita  palsu dipandang sebagai informasi yang tidak benar, termasuk mitos, rumor, konspirasi teori, hoaks,  serta  konten  yang  menipu  atau  keliru  secara  sengaja  atau  tidak  sengaja disebarluaskan di platform media sosial (Wang et al., 2019). Berdasarkan definisi ini, ada perbedaan antara pembuatan dan penyebaran konten palsu pada platform media sosial. Dampaknya, penyebaran berita palsu mungkin tidak disengaja, tetapi pada saat dibuat bisa jadi sangat disengaja dibuat. Pandangan ini terkait dengan isu COVID-19, di mana orang dapat membagikan ulang konten informasi  palsu dengan tujuan membantu masyarakat tanpa lebih dahulu menyaring informasi apakah konten tersebut berasal dari sumber yang valid atau tidak.
Dua  faktor  penting  maraknya  berita  hoax  atau  berita  palsu  dengan  tujuan pembohongan, yaitu faktor ekternal dimana kemajuan teknologi memudahkan membuat berita  atau  gambar  palsu  secara  cepat,  real  time  melalui  media  sosial,  hal  ini  telah menggeser kedudukan kantor berita atau koran resmi dan terpercaya, sedangkan faktor internal manusia senang membuat dan menikmati sensasi tanpa berpikir kritis. Pengaruh homo  digitalis yang  terbiasa  bergerak  sebebas-bebasnya  di  dunia  virtual  tanpa  adanya
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 1, Juni 2023
`
petugas yang mengontrol, ditambah sikap dan pola pikir masyarakat tentang pentingnya kehidupan bersama sudah sangat berbeda seperti dahulu belum adanya era digital seperti saat  ini.  Meluasnya  ruang  publik  dengan  adanya  ruang  publik  secara  virtual  dengan dukungan  teknologi  digital  yang  bersifat  personal  nyaris  tanpa  hierarkhi,  spontan, sensasional dan emosional sehingga menyebabkan orang a-personal (Binawan, 2020).
Pentingnya  hukum  di  dalam  melindungi  kepentingan  masyarakat  akibat  adanya berita  yang  hoax  atau  berita  bohong  terkait  dengan  kemajuan  teknologi  dan  internet, khususnya  media  sosial  dapat  menjadi  patokan  bagi  masyarakat  yang  dirugikan  atas penyebaran berita hoax atau fake news sebagai sarana propaganda dan penggiringan opini di masyarakat. Sebagaimana kita tahu bahwa hubungan hukum dan masyarakat sangatlah erat,  karena  hukum  adalah  produk  dari  masyarakat  dan  bukan  sebaliknya  masyarakat adalah produk hukum (Amal, 2018).
Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana amanat Pasal 28F,UUD 1945 Indonesia (Amandemen ke-2, yang ditetapkan pada Agustus 2000).
Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Serta berhak untuk mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang (UU) RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  bagi  penyebar  beri  hoax  atau berita bohong adalah Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 (“UU ITE”): “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi E lektronik”.
Akan tetapi, delik pidana dalam pasal Pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan merupakan pemidanaan  terhadap  perbuatan  menyebarkan  berita  bohong  (hoax)  secara  umum, melainkan  perbuatan  menyebarkan  berita  bohong  dalam  konteks  transaksi  elektronik seperti  perdagangan  daring.  Informasi  yang  tidak  benar  tersebut  harus  menyebabkan
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 1, Juni 2023
`
konsumen  mengalami  kerugian  secara  ekonomis  yang  dapat  diperhitungkan  secara materiil bukan imateriil.
Berita  hoax  yang  tidak  terkait  dengan  transaksi  elektronik  dalam  prakteknya diterapkan  Pasal  390 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana yaitu  digunakannya  frasa “menyiarkan kabar bohong”. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut:
“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak  menurunkan  atau  menaikkan  harga  barang  dagangan,  fonds  atau  surat  berharga  uang dengan menyiarkan kabar bohong , dihukum penjara selama- lamanya dua tahun delapan bulan”.
Pasal  14  dan  Pasal  15 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum Pidana:
Pasal 14
“Barangsiapa,  dengan menyiarkan  berita  atau  pemberitahuan  bohong ,  dengan  sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

## Pasal 15
Barangsiapa  menyiarkan  suatu  berita  atau  mengeluarkan  pemberitahuan  yang  dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau  pemberitahuan  itu  adalah  bohong ,  dihukum  dengan  penjara  setinggi-tingginya  tiga tahun”.
Pasal 29 UU ITE:
“Setiap  Orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mengirimkan  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.
Pengabdian kepada masyarakat di Desa Dalihan Natolu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dalam rangka program pemberdayaan masyarakat serta  meningkatkan  solidaritas  dan  kepedulian  kepada  kondisi  masyarakat,  khususnya yang membutuhkan pendampingan, konsultasi dan advokasi hukum. FH UKI melakukan penyuluhan  hukum  tentang  Sanksi  pidana  bagi  penyalahgunaan  media  sosial  adalah masalah yang dihadapi warga masyarakat khususnya di Desa Dalihan Natolu sehari-hari.
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
Volume 5 Nomor 1, Juni 2023 `
2. Pemahaman atas Penyalahgunaan Media Sosial pada Masyarakat Desa Singasari
Program  PkM  ini  dilaksanakan  di  Desa  Dalihan  Na  Tolu,  Kecamatan  Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan melibatkan tim dosen (4 orang dosen) Prodi Hukum dan dibantu Tim  Kependidikan (2 orang) Prodi Hukum FH UKI. Peserta penyuluhan  hukum  adalah    warga  desa  dan  tokoh  masyarakat  di  Dalihan  Na  Tolu berjumlah 150  orang.
Pada  saat  acara  diskusi  dan  tanya  jawab  mengenai  mengenai  Sanksi  pidana  bagi penyalahgunaan media sosial, beberapa pertanyaan ditanyakan oleh peserta, diantaranya:
(1) Bpk. Horas, menanyakan apakah menerima dan kemudian mengirimkan berita di WA bisa dipidana?
(2) Ibu Maria, menanyakan apakah bisa berbagi info tentang berita di grup WA tentang apasaja tanpa tau apakah informasi tersebut valid atau tidak bisa dipidana?
(3) Bpk.  Panjaitan,  menanyakan  bagaimana  cara  tahu  menghindari  penipuan  online  di media sosial dan elektronik?
Narasumber menjawab permasalahaana Bpk. Horas, Ibu Maria dan Bpk. Panjaitan bahwa berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana:
Pasal 14
“ Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga t ahun”.

## Pasal 15
“ Barangsiapa  menyiarkan  kabar  yang  tidak  pasti  atau  kabar  yang  berkelebihan  atau  yang  tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau  sudah  dapat  menerbitkan  keonaran  dikalangan  rakyat,  dihukum  dengan  hukuman  penjara setinggi, tingginya dua tahun”.
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 1, Juni 2023
`
Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 (“UU ITE”):
“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektr onik”.
Pada pasal 45A ayat (1) UU ITE disebutkan:
“ Setiap  orang  yang  sengaja  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan kerugian  konsumen  dalam  transaksi  elektronik  bisa  dikenakan  pidana  penjara  paling  lama  enam tahun dan/atau denda ma ksimal Rp 1 miliar”.
Sudah dapat dipastikan bahwa penyebar berita hoax akan dipidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tindakan memproduksi maupun meneruskan hoax adalah tindakan melanggar hukum.  Untuk mengatasi penyebaran hoaks, Kominfo bekerja sama  dengan  Kepolisian  Republik  Indonesia.  Menurut  data  dari  dataindonesia.id penggunaan media sosial di Indonesia pada Januari 2022 sudah mencapai 191 juta orang. Angka ini mengalami kenaikan 12,35% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Media yang digunakan: whatsapp 88,7%, instagram 84,8%, facebook 81,3 %, tiktok 63,1% dan telegram 62,8%.
Portal  www.covid19.go.id  memuat  pesan  tentang  tiga  langkah  penting  untuk dilakukan  masyarakat,  yaitu  cara  mengurangi  risiko  penularan,  mencari  informasi  yang benar, dan apa yang perlu dilakukan bila sakit.
Cara Menangkal Berita hoax adalah dengan cara:
1) Memahami pesan yang diteruskan;
2) Periksa foto dan media dengan cermat;
3) Carilah pesan yang terlihat berbeda;
4) Verifikasi kembali sebelum meneruskan.
Tim  AIS  Ditjen  Aptika  merupakan  tim  buatan  Kemkominfo  yang  bertugas melakukan  patroli  siber  sepanjang  hari  selama  24  jam,  serta  menerima  pengaduan  dari masyarakat  mengenai  konten-konten  di  media  sosial  yang  melanggar  hukum. Kemkominfo  juga  melakukan  kerjasama  dengan  28  kementrian  lainnya  di  dalam melakukan upaya preventif atas pelanggaran konten-konten di media sosial.
Dalam melakukan tugasnya memblokir konten hoaks di internet, Kemkominfo memiliki dasar hukum berupa UU 19/2016 tentang ITE, PP 71 tentang PSTE, dan Permen Kominfo
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 1, Juni 2023
`
5/2020  tentang  PSE  lingkup  privat.  Selain  warga  bertanya  secara  langsung  kepada narasumber,  warga  yang  juga  diberikan  kesempatan  untuk  konsultasi  secara  langsung kepada dosen-dosen dan mahasiswa pada meja-meja konsultasi yang sudah disediakan.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  Fakultas  Hukum  Universitas Kristen Indonesia, ini belum sepenuhnya mencapai hasil yang maksimal,  karena adanya Pandemi  Covid-19  yang  tidak  memungkinkan  mengundang  masyarakat  umum  dalam jumlah  yang  banyak,  namun  ke  depan  akan  diusahakan  agar  PKM  ini  dapat berkesinambungan  sehingga  masyarakat  Desa  Dalihan  Na  Tolu,  Kecamatan  Silaen, Kabupaten  Toba,  Provinsi  Sumatera  Utara  mendapatkan  bantuan  hukum  dan  juga konsultasi apabila menghadapi permasalahan hukum
Simpulan:
1. Tindakan  penyalahgunaan  media  sosial  adalah  tindakan  melanggar  hukum.  pelaku penyalahgunaan  media  sosial  akan  dipidana  sesuai  dengan  peraturan  perundangan yang berlaku.
2. Pentingnya  hukum  di  dalam  melindungi  kepentingan  masyarakat  akibat  adanya penyalahgunaan  media  sosial  dapat  menjadi  pedoman  masyarakat  yang  menjadi korban atas penyalahgunaan media sosial.

## Rekomendasi :
1. PKM yang akan datang diusahakan mengundang warga masyarakat  Desa  disekitar Kecamatan Silaen agar penyuluhan dapat lebih optimal.
2. Perlu  adanya  diskusi  penyuluh  dan  warga  masyarakat  Desa  Dalihan  Na  Tolu, Kecamatan  Silaen,  Kabupaten  Toba,  Provinsi  Sumatera  Utara  untuk  lebih meningkatkan  pemahaman  seluk  beluk  permasalahan  hukum,  khususnya  aspek hukum berita hoax.
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 1, Juni 2023
`

## DAFTAR PUSTAKA
Andryan, (2020). Penguatan Pers Sebagai Pilar Demokrasi Dalam Konsep Negara Hukum Pada Era Post-Truth, Dalam Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth (hlm.295-296, 304-305). Mataram: Sanabil.
Amal, B. (2018). Hukum dan Masyarakat: Sejarah, Politik dan Perkembangannya,Yogyakarta: Thafa Media.
Boyd, D., & Ellison, N. (2008). Social network sites: definition, history, and scholarship . Journal of Computer Mediated Communication, 13, 210 – 230.
Binawan,  A.A,.  (2020).  Post-Truth:  Usai  dan  Usangnya  Kebenaran  Hukum,  Dalam Menemukan  Kebenaran  Hukum  Dalam  Era  Post-Truth  (hlm.356-357).  Mataram: Sanabil.
Brunty,  J.,  &  Helenek,  K.  (2013). Social  media  investigation  for  law  enforcement .  Waltham, MA: Elsevier Inc.
Duffy, A., Tandoc, E., & Ling, R. (2019). “ Too good to be true, too good not to share: the social utility  of  fake  news .  Information  Communication  and  Society ” ,  0(0),  1 – 15. https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1623904
Duggan, M., Ellison, N. B., Lampe, C., Lenhart, A., & Madden, M. (2015). Social media update 2014.  Pew  Research  Center .  Retrieved  from  www.pewinternet.org.  ebizmba.  (2015, September).  Top  15  most  popular  social  networking  sites.  Retrieved  from www.ebizmba.com .
Fury, E. (2021, Oktober 13). “ Sepanjang Januari-September 2021, Ada 2.207 Laporan Polisi terkait  UU  ITE ”. gatra.com.  Diakses  dari https://www.gatra.com/news-525716- hukum-sepanjang-januari-september-2021-ada-2207-laporan-polisi-terkait-uu- ite.html
McGonagle,  T, .  (2017).  “ Fake  news”:  False  fears  or  real  concerns?  Netherlands  Quarterly of Human Rights , 35(4), 203 – 209. https://doi.org/10.1177/0924051917738685
Navisa,  F,  D,.  (2020).  Menakar  penalaran  Dan  Kebenaran  Hukum  Melalui  Paradigma Relijiusitas  Sains  Dengan  pendekatan  Profetik,  Dalam  Menemukan  Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth (hlm.356-357). Mataram: Sanabil.
Rahardjo,  S.  (2002).  Sosiologi  Hukum:  Perkembangan  Metode  dan  Pilihan  Masalah, Yogyakarta: Genta Publishing.
Umam.  (2021).  “ Pengertian  Media  Sosial,  Sejarah,  Fungsi,  Jenis,  Manfaat,  dan Perkembangannya ”. gramedia.com. Diakses dari https://www.gramedia.com/ literasi/pengertian-media-sosial/
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 1, Juni 2023
`
Yoa.  (2020,  Desember  24).  "Mereka  yang  Dijerat  UU  ITE  di  2020:  Said  Didu  hingga Munarman". CNN Indonesia. Diakses dari
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201224150640-12-586053/mereka- yang-dijerat-uu-ite-di-2020-said-didu-hingga-munarman .
Wang,  Y.,  Mckee,  M.,  Torbica,  A.,  &  Stuckler,  D.  (2019). Social  Science  &  Medicine Systematic  Literature  Review  on  the  Spread  of  Health-related  Misinformation  on Social Media . Social Science & Medicine, 240(September), 112552. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112552
Wikipedia. (2021, Juli 22). Wikipedia. Diakses dari https://id.wikipedia.org/ wiki/Muara,_Tapanuli_Utara