## MANAJEMEN PENDAMPINGAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MEWUJUDKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN

## Iman Aliman
Universitas Pendidikan Indonesia Correspondence: E-mail: imanaliman@student.upi.edu
A B S T R A C T S A R T I C L E   I N F O
The  purpose  of  this  study  is  to  obtain  a  description  of  accompaniment management  of  CCT’s  program  in  realizing  basic  compulsory  nine-year school program at Kuningan District in 2017. This research was conducted in the Department of Social Affairs, Women Empowerment, and Child Pro- tection at the Implementation CCT’s program in Kuningan District. This re- search is a descriptive qualitative research through a case study approach. The subjects of this research were coordinator of facilitator, social com- panion or facilitator, beneficiary, and headmaster. Research data was ob- tained through interview, observation, and documentation study. The re- sults showed that the preparation of accompaniment was done directly by the central government through education and training activities . Each fa- cilitator  gets  training  with  different  implementation  time  depending  on cohort or year of the workforce, some get training before duty and some others after plunging into the field. There are two types of training orga- nized by the Ministry of Social Affairs in the implementation of the hope family program namely Education and Training, and Technical Guidance.
Keyword: accompaniment  management,  Basic  Compulsory  Nine-year School,  Conditional Cash Transfer (CCT).
© 2019 Tim Pengembang Jurnal UPI
Article History: Received 2 July  2019 Revised 26  August  2019 Accepted 18  September 2019 Available online 30 October 2019
Received 16 Aug 2018 Revised 20 Aug 2018 Accepted 25 Aug 2018 Available online 09 Sep 2018

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan Pusat Data Statistik
Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016/2017  menunjukkan  bahwa  capaian Angka  Partisipasi  Murni  (APM)  nasional tingkat  SD/SMP/sederajat  masih  belum optimal  yaitu  untuk  SD  sederajat  sebesar 93,73  persen  dan  SMP  sederajat  sebesar 76,29  persen.  Sedangkan  rata-rata  nasional
angka  anak  putus  sekolah  usia  7-12  tahun mencapai 0,15 persen atau 39.213 anak, dan anak usia 13-15 tahun sebanyak 0,39 persen atau 38.702 anak putus sekolah (Kemendikbud, 2017).
Kemudian UNICEF melaporkan bahwa di tahun 2016 ada sebanyak 600 ribu anak usia Sekolah Dasar dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah  Pertama.  Adapun  penyebab

## JURNAL ADMINISTRASI PENDIDIKAN
Journal homepage: http://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs
utama anak putus sekolah menurut data BPS disebabkan  karena  masalah  ekonomi  dan kurangnya minat anak untuk sekolah. Terkait kondisi tersebut, anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu memiliki kemungkinan putus sekolah empat kali lebih besar  dari  pada  mereka  yang  berasal  dari keluarga berkecukupan (Kemensos, 2016).
Ada banyak upaya yang dapat dilakukan untuk  menuntaskan  wajib  belajar  sembilan tahun, salah satunya adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah digulirkan oleh  Kementerian  Sosial  sejak  tahun  2007. PKH  adalah  program  pemberian  bantuan tunai  bersyarat  untuk  biaya  pendidikan  dan kesehatan  anak  dari  keluarga  miskin (Kemensos,  2016).  Salah  satu  tujuan  PKH adalah untuk meningkatkan partisipasi anak dari  keluarga  miskin,  agar  mereka  dapat mengenyam  pendidikan  dasar  dari  keluarga miskin,  agar  mereka  dapat  melanjutkan pendidikan sampai dua belas tahun.
Dalam  pelaksanaannya  PKH  dilengkapi dengan  program  pendampingan  yang dilakukan  secara  intensif  dan  berkelanjutan oleh para pendamping. Oleh karena itu peran pendamping  PKH  sangat  penting  dalam melakukan  pendampingan  sehingga  tujuan akhir  dari  PKH  ini  dapat  tercapai  yaitu perubahan perilaku dan sikap KPM terhadap pentingnya  pendidikan  anak-anak  mereka (Habibullah, 2011 & Abelsohn, 2011).
Mengingat perannya yang cukup strategis  dalam  mensukseskan  pelaksanaan PKH,  maka  sebelum  menjalankan  tugasnya para  pendamping  PKH  diberikan  bekal pengetahuan  dan  keterampilan  melaui kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  serta bimbingan teknis. Sehingga para pendamping memiliki kompetensi yang jelas, pribadi  yang  berkualitas,  dan  tertib administrasi.  Hal  ini  penting,  untuk  menjadi bekal dalam menjalankan tugasnya, khususnya tugas pendampingan dan pemberdayaan  bagi  keluarga  miskin  yang menjadi  sasaran  dari  program  keluarga harapan.
Pendampingan  ini  sangat  penting dikarenakan peserta PKH merupakan keluarga  sangat  miskin  tidak  memiliki kemampuan yang cukup untuk memperjuangkan hak-hak mereka, kemudian  untuk  merubah  perilaku  keluarga agar aktif berpartisipasi dan peduli terhadap pendidikan  anak  mereka,  dan  juga  untuk memastikan  peserta  PKH  melaksanakan kewajibannya  sesuai  dengan  ketentuan program  yang  telah  ditetapkan  (Kemensos, 2016).
Mengingat pendampingan program keluarga  harapan  ini  cukup  strategis  dalam mensukseskan  pelaksanaan  wajib  belajar sembilan tahun, maka program pendampingan  ini  perlu  dikelola  secara profesional agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Manajemen sangat diperlukan dalam pelaksanaan pendampingan  Program  Keluarga  Harapan, karena  sebuah  program  jika  tidak  dikelola dengan baik maka hasilnya pun kemungkinan besar tidak akan tercapai sesuai harapan.
Peran manajemen pendampingan program keluarga harapan sangat strategis di bidang pendidikan, yaitu dapat meningkatkan angka partisipasi anak sekolah dari  keluarga  tidak  mampu,  oleh  karena  itu harus dilakukan secara profesional, sehingga dampak  dari  bantuan  PKH  ini  menjadi  lebih terukur dalam capaian wajib belajar sembilan tahun.
Namun, pelaksanaan di lapangan manajemen pendampingan program keluarga  harapan  dalam  mewujudkan  wajib belajar  sembilan  tahun  masih  belum terstruktur  dengan  baik,  Dinas  Sosial  tidak menjalankan  fungsi  perencanaan  melainkan hanya menunggu instruksi dari pusat, fungsi koordinasi  dengan  pihak  dinas  pendidikan juga  masih  belum  dilakukan  secara  intensif, dan fungsi pengawasan serta evaluasi masih kurang  optimal  dilaksanakan,  yaitu  hanya mengandalkan  dari  hasil  laporan  bulanan para pendamping saja, sementara monitoring  langsung  ke  lapangan  masih
jarang  dilakukan.  Padahal  fungsi-fungsi  itu semua  merupakan  hal  penting  yang  harus dilakukan dalam setiap proses manajemen.
Oleh karena itu, manajemen pendampingan program keluarga harapan ini sangat  penting  dalam  upaya  meningkatkan partisipasi  anak  dari  keluarga  miskin  untuk mendorong  mereka  dalam  mewujudkan wajib  belajar  sembilan  tahun  secara  efektif dan  efisien,  sehingga  peran  manajemen pendampingan  program  keluarga  harapan sangat dibutuhkan dalam mengelola program ini, jika pendampingan program ini dikelola dengan baik, maka akan tercapainya target  wajib  belajar  sembilan  tahun  sesuai dengan  harapan.  Namun,  jika  manajemen pendampingan ini tidak dikelola dengan baik maka kemungkinan besar hasilnya pun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

## 2.  METODE  PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu di bagian Pelaksana Program  Keluarga  Harapan  Kabupaten Kuningan.  Subjek  penelitian  ini  adalah koordinator pendamping, pendamping sosial,  keluarga  penerima  manfaat,  dan kepala  sekolah.  Data  penelitian  diperoleh melalui  wawancara,  observasi,  dan  studi dokumentasi. Menggunakan teknik purposive  sampling (Paton,  1990).  Teknik analisis  data  menggunakan  model  interaktif yaitu data  reduction,  data  display,  dan conclusion  drawing/verification (Miles  & Huberman, 1994).

## 3.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1. Hasil Penelitian
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa persiapan  pendampingan  program  keluarga harapan  dalam  mewujudkan  wajib  belajar sembilan  tahun  di  Kabupaten  Kuningan  dil- akukan oleh pemerintah pusat yaitu Kemen-
terian  Sosial.  Persiapan  pendampingan  dil- akukan  melalui  kegiatan  pendidikan  dan pelatihan.
Setiap pendamping mendapatkan pelati- han  dengan  waktu  pelaksanaan  yang  ber- beda-beda  tergantung  kohor  atau  tahun angkatan  masuk  kerja,  ada  yang  mendapat- kan diklat pada kondisi yang ideal yaitu sebe- lum bertugas ke lapangan dan ada pula yang sesudah terjun ke lapangan baru mendapat- kan  pelatihan . Ada  2  jenis  pelatihan  yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial da- lam  pelaksanaan  program  keluarga  harapan yaitu  Pendidikan  dan  Pelatihan  (Diklat)  dan Bimbingan Teknis (Bintek).
Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai  kedua  jenis  pelatihan  tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pendidikan dan Pelatihan
Penyelenggara  Diklat  SDM  PKH  ada- lah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kese- jahteraan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta  dan  Balai  Besar  Pendidikan  dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) yang tersebar di 6 (enam) wilayah dan 1 (satu) Balai Diklat Kesos di Kota Malang. Adapun  untuk  tempat  pelatihan  pen- damping Kabupaten Kuningan masuk ke regional 2 yaitu di BBPPKS Kota Bandung, lebih tepatnya di Lembang.
Adapun peserta yang berhak mendapatkan  Diklat  PKH  adalah  SDM yang  memiliki  ketentuan  dan  persyara- tan sebagai berikut: 1) Pendamping atau Operator  PKH  yang  belum  mengikuti Diklat PKH, 2) Bersedia mengikuti semua proses  pembelajaran  sesuai  dengan  ke- tentuan yang ada, 3) Bersedia mematuhi tata  tertib  selama  mengikuti  diklat sesuai dengan ketentuan yang ada, dan 4) Bersedia diasramakan selama mengi- kuti Diklat.
Sementara  itu  pelaksanaan  diklat SDM PKH sesuai dengan ketentuan ang-
garan  dan  kesiapan  teknis  masing-mas- ing  balai  diklat,  yang  dilaksanakan selama 10 hari dengan 80 jam pelatihan (JP)  atau  selama  7  hari  dengan  60  jam pelatihan (JP) untuk kondisi tertentu. Hal ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan diklat  yang  diikuti  oleh  pendamping yaitu  berkisar  selama  7  sampai  dengan 10  hari  efektif  dalam  mengikuti  diklat dan  setiap  kohor  atau  angkatan  kerja berbeda-beda  tergantung  dengan  ke- bijakan  pusat  tentang  diklat  pada  saat itu.
Jadi  pelaksanaan  diklat  pendamping yang terjadi di lapangan selalu berubah- ubah,  terkadang  dilaksanakan  sebelum terjun  ke  lapangan  dan  terkadang  juga setelah  terjun  ke  lapangan,  karena pelaksanaan  diklat  setiap  kohor  atau angkatan  masuk  kerja  selalu  berbeda- beda  tergantung  kebijakan  dari  pusat atau Kemensos.
Adapun  yang  dimaksud  dengan pelatihan  sebelum  tugas  di  sini  adalah bahwa  pendamping  mendapatkan  pen- didikan dan pelatihan sebelum mengerjakan  tugas  pendampingan  atau tugas  sebagai  pendamping  di  lapangan. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan pelatihan  setelah  bertugas  adalah bahwa  pendamping  mendapatkan  pen- didikan dan pelatihan sesudah mengerjakan  tugas  dan  fungsinya  se- bagai pendamping di lapangan beberapa bulan  atau  bahkan  ada  yang  berbulan- bulan  tanpa  mengetahui  tugas  dan fungsinya  secara  jelas  atau  mendapat- kan  pembekalan  terlebih  dahulu,  se- hingga  pendamping  dalam  melakukan tugas dan fungsinya masih meraba-raba dan  hanya  bermodalkan  bertanya kepada  seniornya  yang  sudah  lama bekerja  atau  lebih  dulu  menjadi  pen- damping.
Sedangkan  untuk  kurikulum  Diklat SDM  PKH  terdiri  dari  beberapa modul/mata diklat yang meliputi:
1) Pendampingan Program, meliputi:
a. Pengembangan  motivasi  dan komitmen,
b. Pengembangan etika dan integ- ritas
c. Pendampingan sosial.
2) Kebijakan Umum PKH, meliputi:
a. Ketentuan peserta PKH
b. Hak, Kewajiban, dan sanksi
c. Alur  kerja  dan  pendampingan program
d. Transformasi kepesertaan
3) Mekanisme Pelaksanaan PKH, meliputi:
a. Pertemuan  awal  dan  validasi calon peserta PKH
b. Penyaluran bantuan dan rekon- siliasi
c. Kepesertaan PKH, meliputi
i. Verifikasi komitmen pe- serta PKH
ii. Pemutakhiran data peserta PKH
iii. Pertemuan rutin ke- lompok/pertemuan pen- ingkatan kemampuan keluarga (P2K2)
iv. Bantuan komplementaritas peserta PKH
v. Sistem pengaduan masyarakat
d. Pelaporan program PKH
e. Administrasi Kesekretariatan (khusus untuk operator)
f. Aplikasi SIM PKH (khusus opera- tor)
4) Orientasi lapangan (OL)
2. Bimbingan teknis (Bintek)
Penyelenggara Bimbingan Teknis (Bintek) SDM PKH adalah Direktorat Jaminan Sosial  Keluarga  Kementerian  Sosial  RI dan/atau Pemerintah Daerah pelaksana PKH. Pelaksanaan  Bintek  SDM  PKH  dapat  dil- aksanakan jika terpenuhinya petugas pelaksana di lapangan, yang meliputi:
1. Petugas  administrasi,  yang  bertugas mengelola  administrasi,  keuangan,  dan akomodasi selama pelaksanaan Bintek
2. Narasumber Bintek, yang memiliki pem- ahaman  teknis  pelaksanaan  PKH  di lapangan, terdiri dari unsur:
a. Pejabat  di  lingkungan  Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI.
b. Tenaga Ahli di lingkungan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga,
c. Praktisi Program Keluarga Harapan
Kemudian  terkait  dengan  kohor  2016, mereka  mengungkapkan  bahwa  mereka tidak  mendapatkan  Diklat  melainkan  hanya mengikuti  Bimbingan  Teknis  (Bintek)  saja sebelum terjun ke lapangan.
Ada 4 (empat) jenis Bintek, yaitu :
1. Bintek  Pemantapan  Pendamping  dan Operator Bintek ini dilakukan untuk tujuan pen- ingkatan kemampuan dan keterampilan peserta  Bintek  tentang  PKH.  Peserta Bintek ini adalah Pendamping dan Oper- ator yang telah melaksanakan pendamp- ingan  program  di  lapangan.  Dengan kegiatan  Bintek  ini  diharapkan  terjadi peningkatan  kemampuan  dan  ket- erampilan  Pendamping  dan  Operator dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
2. Bintek Seleksi Pendamping dan Operator Bintek ini merupakan bagian dari Tes Kompetensi Bidang (TKB) yang merupa- kan  bagian  dari  tahapan  seleksi  SDM PKH. Peserta Bintek ini adalah calon Pen- damping dan Operator yang dinyatakan
lulus  tahapan  seleksi  administrasi. Dengan  kegiatan  Bintek  ini  diharapkan terpilih calon Pendamping dan Operator yang memenuhi kualifikasi dan kesiapan untuk  menjalankan  pendampingan  pro- gram.
3. Bintek Petugas Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Bintek  ini  dilakukan  untuk  tujuan pemantapan  pengetahuan  dan  kemam- puan  peserta  Bintek  tentang  PKH  yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan.  Peserta  Bintek  ini  adalah Petugas Layanan Pendidikan dan Kesehatan pada fasilitas pendidikan dan kesehatan.  Dengan  kegiatan  Bintek  ini diharapkan  terjadi  peningkatan  penge- tahuan dan kemampuan Petugas Layanan  Pendidikan  dan  Kesehatan  da- lam mendukung pelaksanaan PKH.
4. Bintek Penyelesaian Kasus Bintek ini dilakukan untuk tujuan pening- katan kemampuan dan keterampilan pe- serta  Bintek  dalam  penyelesaian  ka- sus/masalah tertentu. Peserta Bintek ini adalah SDM PKH yang secara khusus se- dang  mendapatkan  tugas  penyelesaian kasus/masalah tertentu. Dengan kegiatan  Bintek  ini  diharapkan  terjadi peningkatan  kemampuan  dan  ket- erampilan peserta dalam menyelesaikan kasus/masalah yang sedang ditangani. selanjutnya  untuk  tempat  penyelenggaraan Bintek setiap tahunnya dapat berubah-ubah tergantung  kebijakan  panitia  penyelenggara bintek  tersebut,  adapun  pada  tahun  2016 bertempat  di  Hotel  Redtop  Jakarta.  Se- dangkan untuk materi yang didapatkan saat Bintek adalah sebagai berikut:
a) Pengetahuan tantang PKH, meli- puti:
1. Pengertian dan Tujuan PKH
2. Dasar  hukum  pelaksanaan PKH
3. Komponen kepesertaan PKH
b) Materi Kebijakan Pelaksanaan PKH, meliputi:
1. Rancangan umum PKH
2. Ketentuan peserta PKH
3. Transformasi kepesertaan PKH
4. Hak, kewajiban dan sanksi
5. Alur kerja dan pendampingan program
3.2. Pembahasan
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  merupa- kan  komponen  utama  yang  berperan  ter- hadap  suksesnya  tujuan  organisasi  dalam mengelola sebuah kegiatan/program. Meru- juk kepada Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  SDM  PKH merupakan Pegawai Pemerintah dengan Per- janjian Kerja (PPPK) untuk jangka waktu ter- tentu dalam melaksanakan pemerintahan di lingkup Direktorat Jaminan Sosial (Kemensos, 2016).  Dalam  rangka  melaksanakan  tugas dan  fungsinya,  Kementerian  Sosial  harus memiliki  sistem  pengelolaan  sumber  daya manusia  yang  terukur  dan  komprehensif, sesuai  dengan  kebutuhan  perencanaan  dan pengembangannya  dalam  pelaksanaan  ma- najemen aparatul sipil negara.
Pendamping  merupakan  ujung  tombak sebagai  pelaksana  Program  Keluarga  Hara- pan  (PKH)  di  lapangan,  maka  peran  pen- damping  sosial  sangat  penting  dalam  men- jalankan  fungsinya  untuk  mengedukasi  dan memotivasi  kesadaran  KPM  agar  sadar  diri untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang  yang  lebih  tinggi,  sehingga  tujuan akhir dari PKH ini dapat tercapai yaitu peru- bahan  perilaku  dan  sikap  KPM  terhadap pentingnya  pendidikan  anak-anak  mereka (Abelsohn,  2011).  Oleh  karena  itu,  sumber daya pendamping program keluarga harapan harus  disiapkan  dengan  baik  sebelum melakukan  pendampingan  di  lapangan dengan  cara  mengikuti  pendidikan  dan pelatihan.
Mengingat perannya yang cukup strate- gis  dalam  mensukseskan  pelaksanaan  PKH, maka  sumber  daya  manusia  harus  dikelola secara profesional dan senantiasa ditingkat- kan kualifikasi kompetensinya sebagai bagian dari  tuntutan  profesional  serta  ditingkatkan kualitas  kepribadian  dan  tertib  administra- sinya. Hal ini penting, mengingat sangat dibu- tuhkan  dalam  menjalankan  tugasnya,  khu- susnya  tugas  pendampingan  dan  pem- berdayaan bagi keluarga miskin yang menjadi sasaran dari Program Keluarga Harapan. Oleh karena  itu  diperlukan  persiapan  pendamp- ingan  atau  pembekalan  sebelum  atau sesudah bekerja di lapangan.
Dalam menjalankan tugasnya, Pendamp- ing  dibekali  kemampuan  agar  mampu melaksanakan  kegiatan  PKH  sesuai  dengan tugas pokok dan fungsinya, memberikan mo- tivasi,  fasilitasi  serta  advokasi  kepada  KSM peserta  PKH  di  lokasi  tugasnya.  Guna  me- mantapkan proses pendampingan dan untuk menunjang kinerja pendamping, maka diper- lukan  pendidikan  dan  pelatihan  agar  sesuai dengan ketentuan alur kerja PKH yang telah ditetapkan.
Adapun alur kerja PKH terdiri atas lima kegiatan  utama  yaitu  1)  penetapan  sasaran (targeting), 2) seleksi SDM, 3) pendidikan dan pelatihan, 4) pelaksanaan PKH selama enam tahun, dan 5) transformasi. Sedangkan untuk mensukseskan  kegiatan  utama  PKH,  maka diselenggarakan  pula  kegiatan  pendukung yaitu berupa Rapat Koordinasi Tingkat Pusat (Rakorpus),  Rapat  Koordinasi  Nasional  (Ra- kornas),  Rapat  Koordinasi  Daerah  (provinsi dan  kabupaten/kota),  Bimbingan  Teknis,  E- Learning, Monitoring Evaluasi dan Sistem Pe- nanganan Pengaduan.
Adapun terkait Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)  merupakan  salah  satu  tahapan kegiatan utama PKH setelah penetapan sasa- ran (targeting) dan seleksi SDM, sehingga po- sisi  diklat  ini  sangat  penting  sekali  dalam
mensukseskan  terlaksananya  PKH.  Diklat  ini dimaksudkan  untuk  meningkatkan  penge- tahuan,  keterampilan,  sikap  para  pendamp- ing PKH, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan program keluarga  harapan  dengan  baik.  Jika  dilihat dari  alur  kerja  PKH,  diklat  pendamping  itu seharusnya dilakukan sebelum bertugas atau sebelum  terjun  ke  lapangan,  sehingga  pen- damping  memiliki  bekal  yang  cukup  untuk melakukan pendampingan.
Persiapan pendampingan program keluarga  harapan  merupakan  suatu  upaya pembekalan  yang  dilakukan  pusat  oleh  Ke- menterian Sosial maupun oleh Pemerintahan Daerah  untuk  meningkatkan  kemampuan atau  kompetensi  para  pendamping  dalam mendampingi KPM di lapangan. Pendamping yang telah dinyatakan lulus pada seleksi pen- erimaan  pendamping  PKH  akan  diikutser- takan  dalam  Pendidikan  dan  Pelatihan (Diklat)  pendamping  PKH  yang  memiliki tujuan agar diperoleh SDM pendamping yang mempunyai pengetahuan, kemampuan, ket- erampilan  dan  profesionalitas  sebagai  pen- damping PKH.
Kemudian  diberikan  Bimbingan  Teknis (Bintek)  yang  tujuannya  yaitu  untuk  mem- peroleh SDM pendamping yang mempunyai pengetahuan  kemampuan  teknis,  pema- haman terhadap peran, tugas, dan fungsi da- lam pendampingan PKH di lapangan. Adapun bimbingan pemantapan pendamping (Bintap)  merupakan  salah  satu  jenis  Bintek yang  tujuannya  untuk  memberikan  bekal kepada  pendamping  untuk  meningkatkan motivasi kerja, peningkatan kinerja dan kapa- sitas sebagai pendamping PKH.
Menurut  Edwin  B  flippo  (Kamil,  2012) memaparkan tentang training atau pelatihan yaitu merupakan tindakan dalam meningkat- kan pengetahuan dan keterampilan seorang pegawai untuk melaksanakan pekerjaan ter- tentu.  Lebih  luas  menurut  undang-undang
Nomor  20  tahun  2003  pasal  26  ayat  5  me- nyebutkan bahwa Kursus atau pelatihan ada- lah satuan pendidikan non formal yang ber- fungsi menyelenggarakan kursus atau pelati- han bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup,  sikap  untuk  mengembangkan  diri, mengembangkan  profesi,  bekerja,  usaha mandiri,  dan  melanjutkan  pendidikan  pada jenjang yang lebih tinggi .
Dari Pemaparan di atas dapat didefinisi- kan  bahwa  pelatihan  merupakan  rangkaian kegiatan  yang dilakukan  untuk memperoleh atau meningkatkan kompetensi yang dimiliki, baik  aspek  kognitif,  afektif,  dan  psikomotor (Nurhasanah, Kamil, & Saepudin, 2016).
Persiapan  pendampingan  ini  dilakukan oleh pusat maupun daerah, setiap angkatan kerja  atau  kohort  berbeda-beda,  ada  yang melakukan diklat sebelum terjun ke lapangan dan ada pula yang diterjunkan terlebih dulu ke  lapangan  setelah  itu  baru  mendapatkan pendidikan dan pelatihan.
Hal  ini  sesuai  dengan  konsep  dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, yaitu konsep  dilatih  dulu  baru  ditempatkan  dan atau ditempatkan dulu baru dilatih. Adapun di  PKH  kedua  konsep  ini  dipakai  sesuai dengan  kebutuhan  dalam  perekrutan  pada setiap  tahunnya  berbeda.  Konsep  tersebut selaras  dengan  pendapatnya  Terry  (Sastro- hadiwiryo,  2001)  yang  menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan itu dibedakan men- jadi  4  (empat)  jenis  yaitu  pendidikan  dan pelatihan  sebelum penempatan,  pendidikan dan pelatihan induksi, pendidikan dan pelati- han  di  tempat  kerja,  pendidikan  dan  pelati- han penyelia.
Adapun terkait Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)  merupakan  salah  satu  tahapan kegiatan utama PKH setelah penetapan sasa- ran (targeting) dan seleksi SDM, sehingga po- sisi  diklat  ini  sangat  penting  sekali  dalam mensukseskan  terlaksananya  PKH.  Diklat  ini
dimaksudkan  untuk  meningkatkan  penge- tahuan,  keterampilan,  sikap  para  pendamp- ing PKH, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan program keluarga harapan dengan baik.
Jika dilihat dari alur kerja PKH, diklat pen- damping  itu  seharusnya  dilakukan  sebelum bertugas  atau  sebelum  terjun  ke  lapangan, sehingga  pendamping  memiliki  bekal  yang cukup  untuk  melakukan  pendampingan. Setidaknya  ada  2  jenis  pelatihan  yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial da- lam  pelaksanaan  program  keluarga  harapan yaitu  Pendidikan  dan  Pelatihan  (Diklat)  dan Bimbingan Teknis (Bintek).
Posisi  Bintek  itu  adalah  sebagai  salah satu  faktor  pendukung  saja  dalam  pelaksa- naan  PKH,  sementara  diklat  merupakan kegiatan utama dalam pelaksanaan PKH, se- hingga terjadi ketidaksingkronan antara kon- sep  alur  kerja  PKH  dengan  pelaksanaan  di lapangan.  Sebenarnya  Bintek  itu  sendiri  di- maksudkan  sebagai  media  sosialisasi,  per- tukaran, dan pemutakhiran informasi, peng- galian  dan  pemecahan  masalah/kasus  serta menemukan  gagasan-gagasan  baru  untuk perbaikan pelaksanaan PKH di lapangan.
Sedangkan  tujuannya  adalah  untuk meningkatkan  kapasitas  petugas  lapangan khususnya  pendamping  dalam  rangka  pen- ingkatan kinerja dan memecahkan permasa- lahan  dalam  pelaksanaan  PKH.  Jadi  jika mengikuti  alur  PKH  yang  benar,  seharusnya pendamping  mendapatkan  Diklat  dulu, setelah  itu  baru  mendapatkan  Bintek  atau bentuk pelatihan lainnya.
Berdasarkan  pendekatan  teori,  per- siapan  pendampingan  ini  merupakan  salah satu fungsi manajemen yang merupakan ele- men-elemen dasar yang selalu ada dan mele- kat di dalam proses manajemen yang akan di- jadikan  acuan  dalam  pelaksanaan  kegiatan untuk  mencapai  tujuan  secara  efektif  dan efisien.  Adapun  fungsi-fungsi  manajemen
menurut  beberapa  para  ahli  adalah  sebagai berikut:
Menurut  Terry  (Terry,  2005)  fungsi- fungsi  manajemen  meliputi  empat  hal  yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (pen- gorganisasian), Actuating (Pelaksanan)  dan Controlling (Pengendalian). Sedangkan menurut Henry Fayol (Safroni, 2012) fungsi- fungsi manajemen meliputi Planning (perencanaan), Organizing (pengorgan- isasian), Commanding (Pengarahan), Coordi- nating (pengkoordinasian), Controlling (pen- gendalian). Selanjutnya menurut Louis A. Al- len  (Syafaruddin,  2005)  fungsi-fungsi  mana- jemen  terdiri  atas Planning (perencanaan), Staffing (penyusunan  pekerjaan), Leading (memimpin), Controlling (pengendalian).
Dalam hal ini, persiapan pendampingan termasuk ke dalam kategori perencanaan, di- mana  setiap  organisasi  maupun  instansi melakukan  perencanaan  terlebih  dahulu sebelum melaksanakan kegiatan selanjutnya, demikian  juga  dengan  Dinas  Sosial  yang terkait  dalam  penyelenggaraan  pendamp- ingan  program  keluarga  harapan  dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten  Kuningan.  Oleh  karena  itu  per- siapan atau perencanaan pendampingan ha- rus  disiapkan  dengan  sebaik  mungkin  se- hingga kegiatan akan berjalan dengan baik di lapangan.
Namun,  berdasarkan  temuan  di  lapan- gan bahwa Dinas Sosial tidak terlibat secara langsung  dalam  kegiatan  perencanaan  pro- gram,  karena  semua  kegiatan  mengenai perencanaan  program  keluarga  harapan  ini dilakukan semuanya oleh pusat. Adapun Di- nas  Sosial  kedudukannya  adalah  sebagai pelaksana program keluarga harapan di dae- rah,  sehingga  fungsinya  terbatas  hanya melakukan  pelaksanaan  dan  monitoring  di lapangan saja, tidak melakukan fungsi mana- jemen secara keseluruhan.
Sebenarnya hal ini bertentangan dengan konsep  fungsi  manajemen  dari  setiap  ahli yang menyatakan bahwa setiap kegiatan ma- najemen  harus  diawali  dengan  proses perencanaan, akan tetapi dalam pelaksanaan program  keluarga  harapan  di  tingkat  kabu- paten  atau  kota  tidak  diberikan  wewenang untuk merencanakan kegiatan secara teknis, namun  semuanya  mengandalkan  instruksi langsung dari pusat, sehingga dalam pelaksa- naan di lapangan program keluarga harapan ini  terlihat  kaku  tidak  fleksibel  dalam  me- nangani masalah yang terjadi di lapangan.
Mungkin ini menjadi salah satu masalah yang  sering terjadi  ketika  program  yang be- rasal dari pusat, perhatian pihak daerah tidak optimal karena merasa bukan program dae- rah  yang  harus  dijalankan  dan  disukseskan bersama. Hal ini juga menyangkut anggaran daerah yang masih minim untuk operasional pelaksanaan  program  dari  pusat  yang  dibe- bankan  ke  daerah  masing-masing.  Padahal seharusnya  pemerintah  daerah  bersyukur karena  adanya  program  bantuan  dari  pusat untuk kesejahteraan masyarakatnya, dukungan pemda harus optimal baik berupa kebijakan maupun anggaran, sehingga tujuan dari program tersebut dapat dicapai dengan baik sesuai harapan.
Pemerintah  daerah  seharusnya  menga- lokasikan  dana  anggaran  sebesar  5%  (lima persen)  dari  APBD  sesuai  dengan  kesepaka- tan  tertulis  antara  kepala  daerah  (bu- pati/walikota)  dengan  Kementerian  Sosial sebelum  diluncurkannya  program  keluarga harapan  ini  ke  daerah  masing-masing,  ang- garan tersebut dialokasikan untuk mensukseskan pelaksanaan program keluarga  harapan  di  daerah  tersebut,  se- hingga  tujuan  PKH  dapat  tercapai  dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, adapun salah  satu  tujuan  PKH  adalah  untuk mewujudkan  wajib  belajar  sembilan  tahun bagi  anak  yang  tidak  mampu  agar  dapat
melanjutkan  sekolah.  Dengan  demikian,  di- harapkan  partisipasi  pendidikan  dari  anak yang  tidak  mampu  dapat  meningkat  signif- ikan pada setiap tahunnya.

## 4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Persiapan pendampingan program keluarga  harapan  dalam  mewujudkan  wajib belajar  sembilan  tahun  dilakukan  langsung oleh  pemerintah  pusat  yaitu  Kementerian Sosial  (Kemensos)  melalui  pendidikan  dan pelatihan.  Ada  dua  jenis  pelatihan  yang dilakukan  oleh  Kemensos  untuk  para pendamping yaitu pendidikan dan pelatihan (Diklat)  dan  bimbingan  teknis  (Bintek). Namun,  waktu  pelaksanaan  Diklat  berbeda- beda  pada  setiap  angkatan  kerja,  yaitu  ada yang  sebelum  terjun  ke  lapangan  dan  ada pula  yang  sudah  terjun  ke  lapangan  baru mendapatkan Diklat.
Pemerintah  Pusat  dalam  hal  ini Kementerian  Sosial  perlu  memperbaiki perencanaan  program  dari  segi  manajemen waktu  dan  substansi  pelatihan  untuk pendamping sosial yang baru diterima kerja, kemudian  melakukan  pembinaan  dan pengembangan  kapasitas  pendamping  agar pelaksanaan pendampingan di lapangan bisa lebih efektif dan efisien.
Pemerintah  Pusat  dalam  hal  ini Kementerian Sosial hendaknya memperbaiki perencanaan  program  dari  segi  manajemen waktu dan substansi pelatihan yaitu dengan cara  memberikan  pendidikan  dan  pelatihan (diklat)  sebelum  pendamping  bekerja  di lapangan. Di samping itu, Kementerian Sosial atau Dinas Sosial sebagai pelaksana program keluarga  harapan  di  daerah  hendaknya melakukan  pembinaan  dan  pengembangan kapasitas pendamping secara berkelanjutan, baik  melalui  diklat,  bintek,  atau  kegiatan lainnya agar pendamping semakin profesional dalam  menjalankan tugas pendampingannya di lapangan

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abelsohn, J. (2011). A Philosophical Framework for Conditional Cash Transfers.
Habibullah.  (2011).  Peran  Pendamping  Pada  Program  Keluarga  Harapan  di  Kabupaten Karawang. Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial , 92- 110.
Kamil, M. (2012). Model Pendidikan dan Pelatihan. Bandung: Alfabeta. Kemendikbud. (2017). Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2016/2017. Jakarta. Kemensos. (2016). Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2016. Jakarta: Kementerian Sosial. Miles, M. B., & Huberman, M. (1994). Qualitative Data Analysis Second Edition. London: Sage Publication.
Nurhasanah,  S.,  Kamil,  M.,  &  Saepudin,  A.  (2016).  Pelatihan  Pendamping  Sosial  Dalam Meningkatkaan  Kemampuan  Fasilitasi  Program  Kelompok  Usaha  Bersama  (Studi Deskripsi Pelatihan Pendamping Sosial KUBE di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan  Sosial  (BBPPKS)  Regional  II  Bandung). PEDAGOGIA:  Jurnal  Ilmu Pendidikan , 296-306. Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. Beverly Hills, CA: Sage Publication.
Safroni,  L.  (2012). Manajemen  dan  Reformasi  Pelayanan  Publik  dalam  Konteks  Birokrasi Indonesia. Surabaya: Aditya Media Publishing.
Syafaruddin. (2005). Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Jakarta: Ciputat Press. Terry, G. R. (2005). Principles of Management. New York: Alexander Hamilton.