## Pengisian  Jabatan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  Berdasarkan  Kajian  terhadap Kredibilitas dan Independensi Hakim

## Alsyam
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, Email: alsyam@law.unand.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 15-05-2023
Revised     : 30-05-2023 Accepted : 30-05-2023 Published  : 31-05-2023

## Keywords:
Constitution Judge
Impartial
Conflict of Interest The personal judges of the Constitutional Court are the main pillars for realizing the independence and impartiality of the Constitutional Court. The  composition  of  the  nine  judges  at  the  Constitutional  Court  of  the Republic  of  Indonesia,  proposed  three  people  by  each  state  institution namely  the  People's  Representative  Council  (DPR),  the  President,  and the Supreme Court (MA). The involvement of the three state institutions in the mechanism for filling the positions of Constitutional Justices has the potential to trigger a conflict of interest (especially in the DPR and the President) which has an impact on the credibility and independence of  the  appointed  Constitutional  Justices.  The  research  is  doctrinal research  by  conceptual  approach  and  statute  approach.  Results  study explains that the dynamics of politics in Indonesia do not mature so that the guardian of Constitutional Court judges is threatened. Therefore, to avoid  this  offense,  it  is  necessary  to  form  an  ad  hoc  committee  in  the process of selecting candidate judges for the Constitutional Court as a form of implementing independence. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 15-05-2023
Direvisi      : 30-05-2023 Disetujui : 30-05-2023 Diterbitkan : 31-05-2023

## Kata Kunci:
Hakim Konstitusi
Imparsial
Konflik Kepentingan Personal  hakim  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  pilar  utama  untuk mewujudkan  independensi  dan  imparsialitas  Mahkamah  Konstitusi.
Komposisi  sembilan  hakim  pada  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia,  diajukan  tiga  orang  oleh  masing-masing  lembaga  negara yakni  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Presiden,  dan  Mahkamah Agung  (MA).  Keterlibatan  ketiga  lembaga  negara  tersebut  dalam mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi, berpotensi akan memicu terjadi  konflik  kepentingan  (terutama  di  DPR  dan  Presiden)  yang berdampak  pada  kredibilitas  dan  independensi  hakim  konstitusi  yang ditetapkan.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum normatif  ( doctrinal  research )  dengan  pendekatan  analitis  ( conceptual approach ),  pendekatan  undang-undang  ( statute approach ).  Hasil penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  dinamika  perpolitikan  di  Indonesia tidak kunjung dewasa sehingga terancamnya marwah hakim Mahkamah Konstitusi.  Oleh  sebab  itu,  menghindarkan  ketersinggungan  tersebut maka  perlunya  membentukan  panitia  ad  hoc  dalam  proses  pemilihan calon  hakim  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  bentuk  implementasi independensi.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id

## PENDAHULUAN
Salah  satu  hasil  dari  perubahan  ketiga  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  (UUD  NRI)  Tahun  1945  adalah  terbentuknya  Mahkamah  Konstitusi  sebagai lembaga  peradilan  baru.  Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  penjaga  konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final  untuk  menguji  Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar,  memutus  sengketa kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar, memutus  pembubaran  partai  politik,  dan  memutus  perselisihan  tentang  hasil  pemilihan umum 1 ,  serta  memiliki  kewajiban  memberikan  putusan  atas  pendapat  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang  Dasar 2 .  Terkait  hakim  konstitusi  pada  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia  diatur  pada  Pasal  24C  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945,  dimana  Mahkamah Konstitusi  mempunyai  sembilan  orang  anggota  hakim  konstitusi  yang  ditetapkan  oleh Presiden,  yang  diajukan  masing-masing  tiga  orang  oleh  Mahkamah  Agung,  tiga  orang  oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
Dua dari tiga lembaga yang mempunyai kewenangan mengajukan hakim konstitusi yakni  DPR  dan  Presiden  memiliki  hubungan  erat  dengan  objek  dari  kewenangan  yang dimiliki  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  seperti  pengujian  Undang-Undang  terhadap  Undang- Undang  Dasar,  Undang-Undang  merupakan  produk  DPR  dengan  persetujuan  bersama Presiden; pembubaran partai politik dimana partai politik merupakan ‘mesin politik’ di DPR dan merupakan kekuatan politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta media bagi  Presiden  untuk  mengamankan  kebijakannya  dari  tekanan  politik.  Selanjutnya, kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  yaitu memberikan  putusan  atas  pendapat  Dewan Perwakilan  Rakyat  mengenai  dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden menurut Undang-Undang Dasar, dimana dalam hal ini memposisikan Presiden dan atau Wakil Presiden sebagai objek dari putusan hakim konstitusi.
Mekanisme pengisian hakim konstitusi sebagaimana yang diatur pada Pasal 24C ayat (3)  UUD  NRI  Tahun  1945,  memungkinkan  akan  terjadi  konflik  kepentingan  dalam  arti intervensi dari lembaga yang mempunyai kewenangan mengajukan hakim konstitusi terutama DPR  dan  Presiden  terhadap  independensi  hakim  konstitusi  dalam  memutuskan  perkara,
1 Lihat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 Lihat Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
khususnya terkait objek perkara yang berhubungan dengan kinerja dan kedudukan DPR dan Presiden.  Secara  faktual,  indikasi  akan  terjadinya  intervensi  tersebut  bukan  tanpa  alasan, seperti  kasus  pemberhentian  hakim  konstitusi  Aswanto  dalam  masa  jabatannya  merupakan contoh  intervensi  lembaga  yang  mengajukan  hakim  konstitusi  terhadap  independensi  hakim konstitusi.
Aswanto  merupakan  hakim  konstitusi  yang  diajukan  oleh  DPR 3 .  Alasan pemberhentian hakim konstitusi Aswanto dalam masa jabatannya oleh DPR tidak berdasarkan alasan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  tentang  Mahkamah  Konstitusi. Alasan  pemberhentiannya  sangat  politis,  yaitu  Aswanto  dicopot  karena  dianggap mengecewakan DPR. Padahal, ia merupakan salah satu hakim konstitusi yang diusulkan oleh parlemen.  Kekecewaan  tersebut  diungkapkan  secara  langsung  Ketua  Komisi  III  DPR Bambang Wuryanto. Aswanto bersama 4 (empat) lainnya menganulir dengan alasan Undang- Undang  Cipta  Kerja  cacat  formil 4 .  Dalam  hal  ini,  jikalau  minimal  satu  tahapan  atau  satu standar  saja  tidak  terpenuhi  dari  semua  tahapan  atau  semua  standar  yang  ada,  maka  sebuah Undang-Undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya 5 .
Terkait  kredibilitas,  kasus  suap  yang  melibatkan  Ketua  Mahkamah  Konstitusi periode  2013,  Akil  Muchtar  dan  Patrialis  Akbar  yang  merupakan  hakim  konstitusi  periode 2013-2018  merupakan  contoh  kasus  yang  bersinggungan  dengan  kualitas  atau  kredibilitas personal  hakim  konstitusi.  Perilaku  koruptif  yang  diperagakan  oleh  kedua  punggawa pengawal konstitusi tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah keterpilihan mereka di lembaga DPR (Akil Muchtar) dan Presiden (Patrialis Akbar) berlandasan kredibilitas yang berdasarkan integritas dan kenegarawanannya yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, atau  terpilih  berdasar  atas  kepentingan  politik  tertentu  (hal  ini  disinyalir,  sebelum  menjadi hakim konstitusi  keduanya adalah politisi).
Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif ( doctrinal research ). Pendekatan  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  analitis  ( conceptual approach ),  pendekatan undang-undang ( statute approach ) 6 .
3 Ashari  dan  Riska  Ari  Amalia,  “Konstitusionalitas  Pemberhentian  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat”, Jurnal Ilmiah Global Education .
Vol.4.No.1.(2023): 50-56, https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.539.
4 Andi Saputra, “'Dicopot' karena Kecewakan DPR, Ini Sikap Hakim MK Aswanto Soal Ciptaker”, Detik . com , 30  September  2022,  https://news.detik.com/berita/d-6321486/dicopot-karena-kecewakan-dpr-ini-sikap-hakim- mk-aswanto-soal-ciptaker.
5 Ibid.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006).

## ASAS  INDEPENDEN  DAN IMPARTIAL  JUDICIARY PADA  PERADILAN  TATA NEGARA
Menurut Jimly Asshidiqie, asas independen dan impartial judiciary (peradilan bebas dan  tidak  memihak)  merupakan  salah  satu  prinsip  dari  dua-belas  prinsip 7 pokok  negara hukum  ( rechtsstaat )  yang  berlaku  di  zaman  sekarang 8 .  Kedua-belas  prinsip  pokok  tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat  disebut  negara  hukum  ( the  rule  of  law ,  ataupun rechtsstaat )  dalam  arti  yang sebenarnya 9 .
Independensi  dan  imparsialitas  memiliki  tiga  dimensi,  yaitu  dimensi  fungsional, struktural  atau  kelembagaan,  dan  personal.  Dimensi  fungsional  mengandung  pengertian larangan  terhadap  lembaga  negara  dan  semua  pihak  untuk  mempengaruhi  atau  melakukan intervensi  dalam  proses  memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan  suatu  perkara.  Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparsialitas dari dimensi struktural dan  personal  hakim.  Dimensi  struktural,  dimana  kelembagaan  peradilan  juga  harus  bersifat independen dan imparsial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi  atau  diintervensi  serta  tidak  memihak.  Selanjutnya  dimensi  personal,  hakim memiliki  kebebasan  atas  dasar  kemampuan  yang  dimiliki  ( expertise ),  pertanggungjawaban, dan  ketaatan  kepada  kode  etik  dan  pedoman  perilaku 10 .  Pada  peradilan  tata  negara,  ketiga dimensi tersebut di atas merupakan unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Seperti halnya  dimensi  fungsional,  larangan  bagi  lembaga  negara  dan  semua  pihak  untuk mempengaruhi  atau  melakukan  intervensi  terhadap  proses  memeriksa,  mengadili  dan
7 Dua-belas  prinsip  pokok  yang  merupakan  pilar-pilar  utama  yang  menyangga  berdiri  tegaknya  satu  negara modern  sehingga  dapat  disebut  Negara  Hukum  (  The  Rule  of  Law,  ataupun  Rechtsstaat)  dalam  arti  yang sebenarnya, yaitu ; 1) Supremasi hokum ( Supremasy of Law ), 2) Persamaan dalam hokum ( Equality before the Law ),  3)  Asas  Legalitas  ( Due  Process  of  Law ),  4)  Pembatasan  kekuasaan,  5)  Organ-Organ  Eksekutif Independen, 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, 7) Peradilan Tata Usaha Negara, 8) Peradilan Tata Negara ( Constitutional  Court ),  9)  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia,  10)  Bersifat  Demokrasi  ( Democratische Rechtsstaat ),  11)  Berfungsi  sebagai  Sarana  Mewujudkan  Tujuan  Bernegara  ( Walfare  Rechtsstaat ),  12) Transparansi dan Kontrol Sosial
8 Aidul  Fitriciad  Azhari,  “Kekuasaan  Kehakiman  yang  Merdeka  dan  Bertanggung  Jawab  di  Mahkamah Konstitusi:  Upaya  Menemukan  Keseimbangan”, Jurnal Juripridence .  Vol.2.  No.1.(2005):  89-118, https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/1040/6.%20AIDUL%20FITICIADA.pdf?sequence=1 &isAllowed=y.
9 Jimly  Asshidiqie, Konstitusi  &  Konstitusinalisme  Indonesia ,  (Jakarta:  MKRI  dan  Pusat  Studi  Hukum  Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 123.
10 MKRI, Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi ,  (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 19.
memutus  perkara  di  Mahkamah  Konstitusi.  Bagaimana  mengawal  “larangan”  tersebut  bila dimensi  personalnya  ditentukan  oleh  lembaga  negara  lainnya,  dimana  pengisian  jabatan hakim  konstitusinya  melibatkan  lembaga  negara  tertentu  bahkan  lembaga  negara  tersebut diberi kewenangan untuk mengajukan hakim konstitusi. Dengan demikian, dari sisi dimensi struktural,  apakah  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  peradilan  akan  mampu  bersifat independen dan imparsial?
Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  peradilan  tata  negara,  fungsinya  sejalan dengan  prinsip  konstitusionalisme 11 .  Prinsip  konstitusionalisme  pada  era  modern  terkait dengan  prinsip  pembatasan  kekuasaan  atau  yang  lazim  disebut  sebagai  prinsip ‘limited government’ .  Konstitusionalisme  mengatur  dua  hubungan  yang  saling  berkaitan  satu  sama lain,  yaitu:  pertama,  hubungan  antara  pemerintahan  dengan  warga  negara;  dan  kedua, hubungan  antara  lembaga  pemerintahan  yang  satu  dengan  lembaga  pemerintahan  yang  lain. Karena itu, biasanya materi muatan konstitusi dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu;  pertama,  menentukan  pembatasan  kekuasaan  organ-organ  negara;  kedua  mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, dan ketiga mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara 12 .
Sebagai pengawal konstitusi ( the quardian of the constitution ) Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penafsir konstitusi ( the sole interpreter of the constitution ), pengawal demokrasi (the quardian of the democracy ), pelindung hak konstitusional warga negara ( the protector of the citizen’s constitutional rights ) dan pelindung hak asasi manusia ( the protector of  human  rights ) 13 .  Berdasarkan  fungsi  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  tugas  dan kewenangan. Asas independent and impartial judiciary (peradilan bebas dan tidak memihak) merupakan landasan bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan kewenangan untuk terselenggaranya fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tata negara.

## HAKIM  KONSTITUSI  VERSUS  KREDIBILITAS  DAN  INDEPENDENSI  DI INDONESIA
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  merupakan  salah  satu  lembaga  negara yang  melakukan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan
11 Atikah  Nurdzakiyyah,  dkk,  “Penghapusan  Pasal  22  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  Upaya Memperkuat  Independensi  Hakim  Konstitusi”, Jurnal  Studia  Legalia. Vol.3.  No.2.(2022):  1-20, https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/43.
12 Jimly Asshidiqie, Op.Cit, 23
13 Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 216
guna menegakkan hukum dan keadilan 14 . Hakim konstitusi merupakan salah satu pilar utama dalam  peradilan  tata  negara  yang  akan  menentukan  terciptanya  penegakan  hukum  dan keadilan  dalam  konteks  konstituasionalisme.  Sebagai  pilar  utama,  hakim  konstitusi  harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan 15 .
Bagaimana  ‘menghadirkan’  hakim  konstitusi  di  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia  yang  memiliki  integritas  dan  kepribadian  yang  tidak  tercela,  adil  dan  negarawan yang  menguasai  konstitusi  dan  ketatanegaraan?  Hakim  konstitusi  sebagai  dimensi  personal merupakan salah satu dimensi yang menentukan terwujudnya independensi dan imparsialitas pada  Mahkamah  Konstitusi.  Mekanisme  rekrutmen  atau  pengisian  jabatan  hakim  konstitusi akan menentukan kredibilitas (kualitas) dan independensi hakim konstitusi yang ditetapkan. 16 Kredibilitas  hakim  konstitusi  berkaitan  dengan  integritas  dan  sifat  kenegarawanan  yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Independensi hakim konstitusi berhubungan dengan kemandirian  atas  dasar  kebebasan  dalam  memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan  perkara tanpa diintervensi oleh lembaga negara lain atau pihak lainnya.
Dua  puluh  tahun  sudah  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  mengawal  UUD NRI  Tahun  1945  selain  menorehkan  ‘prestasi’  dalam  melaksanakan  fungsinya,  persoalan kredibilitas dan independensi hakim konstitusi menjadi catatan tersendiri. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi 2 kasus skandal suap yang melibatkan Akil Muchtar dan Patrialis Akbar, serta pemberhentian Aswanto sebagai hakim konstitusi dalam masa jabatannya oleh DPR (lembaga pengusulnya).  Akil  Muchtar  menjabat  hakim  konstitusi  pada  periode  2008-2013  dan  Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2013. Akil Muchtar adalah hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR. Selanjutnya Patrialis Akbar, menjabat hakim konstitusi Tahun 2013- 2017, Patrialis Akbar merupakan hakim konstitusi yang diajukan oleh Presiden. Kasus suap Akil  Muchtar  dan  Patrialis  Akbar  merupakan  anomali  dari  kredibilitas.  Kedua  hakim konstitusi tersebut berlatar belakang politisi. Apakah pengajuan oleh DPR (Akil Muchtar) dan Presiden  (Patrialis  Akbar)  berdasarkan  kredibilitas  personalnya  atau  atas  dasar  kepentingan politik?
14 Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
15 Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
16 Rizqa  Ananda  Hanapi,  “Rekonstruksi  Mekanisme  Rekrutmen  Hakim  dalam  Rangka  Penguatan  Lembaga Peradilan di Indonesia”, Jurnal Legislatif . Vol. 2. No.2. (2019): 68-83, https://doi.org/10.20956/jl.v2i2.10225.
Berbeda halnya kasus pemberhentian Aswanto sebagai hakim konstitusi dalam masa jabatannya  oleh  lembaga  negara  yang  mengajukannya  yaitu  DPR.  Tak  satu  alasan  hukum yang bisa dikenakan kepada Aswanto untuk diberhentikan sebagai hakim konstitusi dan tanpa mekanisme hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang  Mahkamah  Konstitusi 17 .  Alasan  DPR  sangat  sederhana  dan  politis,  bahwa  Aswanto dianggap  mengecewakan  DPR  karena  menganulir  produk-  produk  (Undang-Undang)  DPR, lebih  ‘miris’  lagi  Aswanto  diposisikan  sebagai  ‘wakilnya’  DPR.  Fenomena  pemberhentian Aswanto  merupakan  disfungsional  atau  bentuk  intervensi  terhadap  independensi  kinerja Aswanto  sebagai  hakim  konstitusi  oleh  lembaga  yang  mengajukannya.  Preseden  ini, kemungkinan  akan  dijadikan  “patokan”  bagi  Presiden  dan  Mahkamah  Agung  (MA)  untuk melakukan hal serupa.
Ketiga  kasus  tersebut  di  atas,  membuka  ruang  akademik  untuk  mempertanyakan, apakah  kewenangan  konstitusional  mengajukan  hakim  konstitusi  yang  dimiliki  oleh  DPR, Presiden  dan  MA,  akan  menimbulkan  konflik  kepentingan  pada  masing-masing  lembaga pengusul  tersebut,  sehingga  berdampak  pada  independensi  dan  imparsialitas  Mahkamah Konstitusi.  Indikasi  akan  terjadi  konflik  kepentingan  dapat  di  tinjau  dari  kewenangan  yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan dan kinerja DPR, Presiden dan MA. Pertama , kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  terkait  pengujian  Undang-Undang  terhadap Undang-Undang Dasar. Di sisi lain, DPR memiliki kewenangan membentuk Undang-Undang
17 Pasal 23 :
(1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan  sendiri  yang  diajukan  kepada  Ketua  Mahkamah  Konstitusi;  c.  telah  berusia  70  (tujuh  puluh) tahun; d. dihapus; atau e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
(2) Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam dengan pidana penjara; b. melakukan perbuatan tercela; c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; d. melanggar sumpah atau janji jabatan;e.  dengan  sengaja  menghambat  Mahkamah  Konstitusi  memberi  putusan  dalam  waktu  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7B  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau h. melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.
(3) Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
(4)  Pemberhentian  hakim  konstitusi  ditetapkan  dengan  Keputusan  Presiden  atas  permintaan  Ketua  Mahkamah Konstitusi.
(5)  Keputusan  Presiden  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  ditetapkan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal.
dengan persetujuan bersama Presiden. Perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar merupakan perkara menguji kualitas dari kinerja DPR dan Presiden. Undang- Undang  sebagai  produk  politik,  keterbentukannya  dilatarbelakangi  oleh  berbagai  aspek, seperti riill  kebutuhan  hukum  masyarakat,  kebutuhan  dari  kekuatan  politik  penguasa, kebutuhan  oligarki  dan  lain  sebagainya.  Persinggungan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi dengan kewenangan DPR dan Presiden tersebut. Secara nalar akademik, independensi hakim konstitusi  yang  diajukan  oleh  DPR  dan  Presiden  perlu  dipertanyakan,  terutama  pengujian Undang-Undang  terkait  Undang-Undang  yang  mengakomodasi  kebutuhan  dari  kekuatan politik  penguasa  atau  oligarki.  Contoh,  permohonan  pengujian  syarat  ambang  batas pencalonan  presiden  dan  wakil  presiden  atau presidential  threshold yang  diatur  pada  Pasal 222  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  (Pemilu).  Pemilu merupakan  wujud  nyata  demokrasi  prosedural,  meskipun  demokrasi  tidak  sama  dengan pemilihan  umum,  namun  pemilihan  umum  merupakan  salah  satu  objek  demokrasi  yang sangat  penting  dan  juga  harus  diselenggarakan  langsung,  rahasia,  jujur,  dan  adil.  Pemilu  di Indonesia  dilakukan  untuk  memilih  anggota  legislatif,  kepala  daerah,  walikota,  bupati, presiden,  dan  wakil  presiden 18 .  Pada  Pasal  222  berbunyi,  "Pasangan  calon  diusulkan  oleh partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  peserta  pemilu  yang  memenuhi  persyaratan perolehan  kursi  paling  sedikit  20%  (dua  puluh  persen)  dari  jumlah  kursi  DPR  atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya". Tidak bisa dipungkiri ketentuan pasal tersebut merupakan kebutuhan dari kekuatan  politik  penguasa  terutama  partai  besar  dan  bagian  dari  strategi  untuk mempertahankan kekuasaan untuk ke depannya.
Berdasarkan data dari Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri  Mahkamah  Konstitusi  Fajar  Laksono,  Mahkamah  Konstitusi  telah  memutus  21 perkara  uji  materi  syarat  ambang  batas  pencalonan  presiden  dan  wakil  presiden  atau presidential threshold selama  lima  tahun,  yaitu  sejak  2017  sampai  2022.  Total  dalam  lima tahun, sebanyak 17 permohonan tak dapat diterima, sementara tiga lainnya ditolak dan satu perkara  dihentikan  karena  pemohon  meninggal. 19 Secara  formil,  putusan  Mahkamah
18 Mhd.  Teguh  Syuhada  Lubis,  “Penegakan  Hukum  Pidana  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Kampanye  Hitam ( Black  Campaign )  di  Media  Sosial”, Riau  Law  Journal Vol.  6  No  .2  (2022):  170-197, http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7967.
19 Tsarina  Maharani,  “Berkali-kali  Diuji,  "Presidential  Threshold"  Selalu  Kandas  di  MK, Kompas.com ,  27 Februari 2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/02/27/07195651/berkali-kali-diuji-presidential-threshold- selalu-kandas-di-mk.
Konstitusi wajib dihormati sebagai konsekuensi Indonesia negara hukum, tapi secara materil, putusan-putusan  Mahkamah  Konstitusi  terkait  pengujian  syarat  ambang  batas  pencalonan presiden  dan  wakil  presiden  atau presidential  threshold perlu  dipertanyakan  secara  alur pemikiran  akademik.  UUD  NRI  Tahun  1945  tidak  mengatur  ambang  batas  pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold. Ambang batas yang ditentukan akan ‘menggerus’  proses  demokratisasi.  Mengapa  MK  sangat  gigih  mempertahankan  ketentuan ambang  batas  tersebut  dengan  berbagai  macam  alasan?  Apakah  disebabkan  adanya  tekanan atau  deal  politik  (ketika  proses  seleksi)  terhadap  hakim  konstitusi  oleh  lembaga  yang mengajukan  (terutama  DPR  dan  Presiden)  dengan  konsekuensi  di  “Aswanto  kan”,  atau kualitas dari hakim konstitusi terkait penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan yang kurang mumpuni? Walaupun sebagian dari putusan-putusan tersebut terjadi dissenting opinion , tapi ‘ margin of error ’ demokratisme-nya sangat tinggi.
Kedua,  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  hal  memutus  sengketa kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar, bagaimana  kalau  DPR,  Presiden  dan  MA  sekaligus  menjadi  pihak  yang  bersengketa (lembaga)  di  Mahkamah  Konstitusi  untuk  mempersengketakan  suatu  kewenangan?  Jika memakai  alur  pemikiran  Ketua  Komisi  III  DPR  Bambang  Wuryanto  yang  memposisikan Aswanto sebagai hakim konstitusi merupakan wakilnya dari DPR, maka akan terbentuk faksi- faksi  di  Mahkamah  Konstitusi,  dimana  masing-masing  hakim  konstitusi  berpihak  kepada lembaga yang mengajukannya dan berdampak pada kebuntuan dalam pengambilan keputusan ( deadlock ) karena masing-masing memiliki kekuatan tiga suara. Kemungkinan ini bisa terjadi kalau ketiga lembaga negara tersebut telah melakukan deal-deal politik terlebih dahulu dalam proses seleksi dengan masing-masing calon hakim konstitusi sebelum diajukan sebagai hakim konstitusi  serta  kemungkinan  terjadi  praktik  ‘balas  budi’  oleh  hakim  konstitusi  kepada lembaga yang mengajukan juga tidak bisa dikesampingkan.
Ketiga , kewenangan  Mahkamah  Konstitusi memutus  pembubaran  partai  politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan kewajiban memberikan putusan atas pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengenai  dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  menurut  Undang-Undang  Dasar.  Ketiga  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi tersebut,  juga  memiliki  korelasi  dengan  kekuatan  politik  di  lembaga  DPR  dan  Presiden
terutama  dengan  kekuatan  politik  partai  politik  yang  menguasai  kedua  lembaga  tersebut. Maka dari itu, kredibilitas dan independensi hakim konstitusi sangat dipertaruhkan.

## IUS CONSTITUENDUM PENGISIAN JABATAN HAKIM KONSTITUSI
Kredibilitas  hakim  konstitusi  sebagai  negarawan  yang  menguasai  konstitusi  dan ketatanegaraan,  memiliki  integritas dan kepribadian tidak tercela serta independen sehingga mampu  bersikap  adil  dalam  memberikan  putusan  merupakan  standar  ideal  untuk  tercipta independensi  dan  imparsialitas  proses  peradilan  di  Mahkamah  Konstitusi.  Kredibilitas  dan independensi  hakim  konstitusi  sangat  ditentukan  oleh  sistem  rekrutmennya.  Kewenangan DPR,  Presiden  dan  MA  mengajukan  masing-masing  3  (tiga)  hakim  konstitusi  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  24C  ayat  3  UUD  NRI  Tahun  1945  perlu  ditinjau  kembali 20 .    Hal  ini disebabkan  oleh  dua  hal.  Pertama,  persoalan  kredibilitas,  walaupun  pada  lembaga  negara pengusul,  proses  seleksi  calon  hakim  konstitusi  melibatkan  panitia  seleksi  (pansel)  yang terdiri  dari  unsur  ahli  atau  pakar  yang  berkompenten  untuk  memberikan  penilaian  terhadap integritas,  kepribadian  dan  kemampuan  menguasai  konstitusi  dan  ketatanegaraan,  tetapi keputusan akhir tetap ditentukan oleh keputusan lembaga (terutama pada DPR dan Presiden, dimana  dinamika  politik  sangat  mempengaruhi  keputusan  lembaga).  Tidak  ada  jaminan bahwa calon hakim konstitusi yang memiliki nilai tertinggi dari penilaian panitia seleksi pasti diajukan  oleh  lembaga  tersebut  sebagai  hakim  konstitusi.  Kedua , persoalan  independensi, persinggungan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dengan  kewenangan  dan  kinerja  DPR, Presiden  dan  MA  sebagaimana  dipaparkan  diatas,  membuka  celah  terjadinya ‘pelemahan’terhadap independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara 21 .
Sebagai sebuah gagasan, semestinya mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi tidak  melibatkan  kelembagaan  yang  bersifat  permanen  apalagi  melibatkan  lembaga  negara yang  kewenangan  dan  kinerja  bersinggungan  dengan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi. Hakim  konstitusi  yang  kredibel  akan  mampu  bersikap  independen  dan  adil  dalam  memutus perkara. Untuk menghasilkan hakim konstitusi yang kredibel dan independen, proses seleksi
20 Fahmi  H.  Bachmid  dan  Erwin  Syarhruddin,  “Makna  Pengisian  Jabatan  Hakim  Agung  yang  Dapat  Menuju Kualifikasi  Peradilan  pada  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  yang  Kompeten  dan  Berintegritas”, Palar (Pakuan
Law Review) Vol.07. No.2. (2021): 487-504,
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/4308.
21 Fence  M.  Wantu,  dkk,  “Proses  Seleksi  Hakim  Konstitusi:  Problematika  dan  Model  Ke  Depan”. Jurnal Konstitusi. Vol.18. No.2.(2021): 241-261, https://doi.org/10.31078/jk1820.
dan kewenangan mengajukan hakim konstitusi cukup dengan pembentukan panitia ad hoc, hal ini untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan yang akan mempengaruhi kredibilitas dan independensi hakim konstitusi yang ditetapkan.
Panitia  ad  hoc  dibentuk  oleh  pemerintah,  namun  keanggotaannya  tidak  ditentukan oleh  pemerintah  tapi  bersifat  fleksibel.  Artinya,  penilaian  terkait  integritas  dan  kepribadian melibat ahli dan pakar yang memiliki kompetensi dengan kualifikasi tertentu, contoh terkait dengan rekam jejak perjalanan karir serta kepribadian calon hakim konstitusi melibatkan ahli dari  Badan  Intelijen  Negara  (BIN)  atau  lembaga  setara  dan  secara  akademisnya  melibatkan para pakar psikologi dengan gelar akademik professor dan diangkat menjadi anggota panitia ad hoc. Begitu juga, syarat negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, seluruh pakar Hukum Tata Negara yang bergelar akademik professor yang ada di Indonesia menjadi anggota  panitia  ad  hoc  dan  memberikan  penilaian  terhadap  kemampuan  calon  hakim konstitusi dalam penguasaan keilmuan di bidang konstitusi dan ketatanegaraan. Calon hakim konstitusi yang memiliki nilai tertinggi dari panitia ad hoc wajib diajukan oleh panitia ad hoc kepada  Presiden  untuk  ditetapkan  menjadi  hakim  konstitusi.  Penilaian  dilakukan  dengan transparan serta berbasis digital, sehingga hasil penilaian bisa diakses masyarakat. Mekanisme tersebut  akan  lebih  objektif  untuk  ‘menghadirkan’  hakim  konstitusi  yang  kredibilitas  dan independen.

## KESIMPULAN
Pada  hakikatnya  independensi  dan imparsial judiciary Peradilan  Tata  Negara merupakan  bagian  dari  kedua  belas  prinsip  yang  berlaku.  Maka  dengan  ini  dilarangnya lembaga  negara  lain  yang  melakukan  intervensi  atau  mengganggu  kebijakan  yang  telah ditentukan oleh hakim konstitusi. Namun, pada proses pemilihan calon-calon hakim konstitusi justru  dilakukan  oleh  ketiga  lembaga  baik  dari  DPR,  Presiden,  dan  MA.  Tentunya  hakikat independensi  dan  imparsial  Peradilan  Tata  Negara  memungkinkan  terjadinya  singgungan politik yang ditujukan kepada hakim-hakim konstitusi yang telah dipilih oleh ketiga lembaga tersebut.
Kredibilitas dan independensi terhadap hakim Mahkamah Konstitusi akan diuji pada saat  terpilihnya  sebagai  jajaran  9  (sembilan)  hakim.  Layaknya  beberapa  kasus  hukum  yang telah  menyeret  mantan  hakim  Mahkamah  Konstitusi  hingga  menjadi  suatu  pertanyaan terhadap kredibilitasnya sebagai hakim konstitusi. Ini merupakan suatu pertanyaan akademik
terhadap pengajuan calon hakim konstitusi yang pada akhirnya menimbulkan tindakan yang mengganggu nilai-nilai kredibilitas seorang hakim konstitusi pada saat menjabat.
Jika terjadi perubahan kelima UUD Tahun 1945, maka Pasal 24C ayat 3 UUD NRI Tahun  1945  harus  dijadikan  sebagai  salah  satu  objek  perubahan.  Argumentasinya  adalah perkembangan dinamika politik ‘tak pernah dewasa’ di Indonesia menjadikan persinggungan kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dengan  kewenangan  DPR,  Presiden  dan  MA  (terutama DPR dan Presiden) dalam mengajukan hakim konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C  UUD  NRI  Tahun  1945  sebagai  ranah  kepentingan  politik  dan  terindikasi  melemahkan kredibilitas  dan  independensi  hakim  konstitusi.  Sebagai  sebuah  gagasan,  mekanisme pengisian  jabatan  hakim  konstitusi  melalui  panitia  ad  hoc  yang  independen  perlu dipertimbangkan dalam perubahan kelima UUD Tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashari  dan  Riska  Ari  Amalia,  “Konstitusionalitas  Pemberhentian  Hakim  Mahkamah Konstitusi  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat”. Jurnal  Ilmiah  Global  Education . Vol.4.No.1.(2023). 50-56, https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.539.
Asshidiqie,  Jimly. Konstitusi  dan  Konstitusinalisme  Indonesia .  Jakarta:  MKRI  dan  PSHTN FHUI, 2004.
Azhari,  Aidul  Fitriciada.  “Kekuasaan  Kehakiman  yang  Merdeka  dan  Bertanggung  Jawab  di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan”. Jurnal Juripridence . Vol.2. No.1.(2005):
89-118, https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/1040/6.%20AIDUL%20FITIC IADA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Bahmid,  Fahmi  H  dan  Erwin  Syarhruddin.  “Makna  Pengisian  Jabatan  Hakim  Agung  yang Dapat Menuju Kualifikasi Peradilan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Kompeten dan Berintegritas”, Palar (Pakuan Law Review) Vol.07. No.2. (2021). 487- 504, https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/4308.
Hanapi,  Rizqa  Ananda.  “Rekonstruksi  Mekanisme  Rekrutmen  Hakim  dalam  Rangka Penguatan Lembaga Peradilan di Indonesia”. Jurnal Legislatif . Vol. 2. No.2. (2019), 68- 83, https://doi.org/10.20956/jl.v2i2.10225.
Huda, Ni’Matul. Hukum Tata Negara Indonesia . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
Lubis,  Mhd.  Teguh  Syuhada.  “Penegakan  Hukum  Pidana  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Kampanye Hitam ( Black Campaign ) di Media Sosial”. Riau Law Journal Vol. 6 No .2
(2022): 170-197. http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7967.
Maharani,  Tsarina.    “Berkali-kali  Diuji,  "Presidential  Threshold"  Selalu  Kandas  di  MK”.
Kompas.com. 27 Februari 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/02/27/07195651/berkali-kali-diuji- presidential-threshold-selalu-kandas-di-mk.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
MKRI. Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi ,  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010
Nurdzakiyyah,  Atikah,dkk.  “Penghapusan  Pasal  22  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi sebagai  Upaya  Memperkuat  Independensi  Hakim  Konstitusi”. Jurnal  Studia
Legalia. Vol.3. No.2.(2022):
1-20,
https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/43.
Saputra,  Andi.  “'Dicopot'  karena  Kecewakan  DPR,  Ini  Sikap  Hakim  MK  Aswanto  Soal Ciptaker”.  Detik.com.  30  September  2022. https://news.detik.com/berita/d- 6321486/dicopot-karena-kecewakan-dpr-ini-sikap-hakim-mk-aswanto-soal-ciptaker .
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang    Nomor  7  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Wantu,  Fence  M.  dkk.  “Proses  Seleksi  Hakim  Konstitusi:  Problematika  dan  Model  Ke
Depan”. Jurnal Konstitusi Vol.18. No.2.(2021): 241-261, https://doi.org/10.31078/jk1820