## BUSINESS ETHICS PADA PT. PLN (PERSERO)

## Surya Fitriadi
Program Pasca Sarjana, Universitas Mercubuana, Jakarta, Indonesia

## ARTICLE INFORMATION
Received: 9 Mei 2020 Revised: 15 Mei 2020 Issued: 22 Mei 2020
Corresponding author: first author E-mail: surya_fitriadi@yahoo.com
DOI:10.38035/JMPIS
Abstrak: Sesuai  Undang-undang  Nomor  30  Tahun 2009  tentang  ketenagalistrikan  serta  Anggaran  Dasar Perusahaan,  secara  garis  besar  kegiatan  usaha  PLN meliputi : 1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang  terdiri  dari  pembangkitan,  penyaluran,  distribusi, perencanaan, pengembangan dan penjualan, 2. Menjalankan usaha  penunjang  yaitu  konsultansi  ketenagalistrikan,  3. Kegiatan-kegiatan  lainnya  antara  lain  pengelolaan  dan pemanfaatan SDA dan sumber energi lainnya, jasa operasi, industri  perangkat  keras  dan  lunak  dan  lainnya.  Sebagai satu-satunya  perusahaan  penyedia  listrik  di  Indonesia, dengan  lebih  dari  53.000  jumlah  pegawai,  maka  dalam mengelola  perusahaan  sebesar  PLN  dibutuhkan  suatu pedoman  yang  mengatur  cara  melakukan  bisnis  yang mencakup  seluruh  aspek  yang  berkaitan  dengan  individu, perusahaan  dan  masyarakat.  Pada  tahun  2005,  Perusahaan mengeluarkan  Standar  Etika  Perusahaan  atau  Pedoman Perilaku/Code  of  Conduct  (CoC)  sebagai  panduan  bagi seluruh insan PLN untuk senantiasa berperilaku profesional dan  menjunjung  tinggi  integritas  di  lingkungan  kerjanya. Pedoman  perilaku  ini  wajib  dilaksanakan  oleh  seluruh pegawai  PLN  dan  anak  perusahaan  termasuk  Direksi  dan Dewan  Komisaris,  Investor,  Mitra  kerja,  Pemerintah/DPR, masyarakat,  media,  organisasi,  profesi/instiusi  pendidikan, penegak  hukum. Sosialisasi  Pedoman  Perilaku  dilakukan terus  menerus  untuk  menjadikannya  sebagai  budaya perusahaan.  Budaya  perusahaan  akan  mendorong  perilaku etis yang dapat menimbulkan rasa saling percaya antar PLN dan Stakeholders.
Kata Kunci: Etika Bisnis, Pedoman Perilaku

## PENDAHULUAN
Dalam  era  yang  dipenuhi  persaingan  bisnis  global  yang  semakin  tajam,  PLN  perlu memiliki suatu ciri khas yang membedakan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Sebagai satu-satunya  BUMN  yang  memproduksi  listrik  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak, maka tugas utama PLN adalah :

## 1. Ketersediaan listrik yang cukup
2. Distribusi listrik yang merata
3. Harga jual listrik yang terjangkau.
Sebagai perusahaan yang menguasai bisnis listrik dari hulu ke hilir yang meliputi pembangkit listrik,  penyaluran  transmisi,  distribusi  ke  pelanggan  dan  pelayanan  pelanggan,  maka  bisnis usaha kelistrikan membutuhkan kepercayaan yang tinggi dari Stakeholder.
Sebagai  sebuah  Perseroan  Terbatas  yang  tujuannya  adalah  memupuk  laba  agar  investasi kelistrikan bisa terus berjalan, PLN juga berperan sebagai agen pembangunan. Sebagai agen pembangunan maka tugas PLN termasuk melistriki suatu daerah yang tidak menguntungkan secara  bisnis  bahkan  rugi  dari  sisi  keuangan.  Dengan  tingginya  target  elektrifikasi  nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan tarif listrik yang dibawah harga keekonomian, menjadi tantangan tersendiri bagi PLN.
Belanja  operasi  dan  Investasi  PLN  sangat  terpapar  oleh  kondisi  pasar  (market  base)  seperti melemahnya  nilai  tukar  rupiah,  kenaikan  harga  bahan  bakar  pembangkit  listrik  (energi primer)  batubara,  minyak  bumi  dan  gas  sementara  disisi  lain  tarif  listrik  yang  diatur pemerintah  (regulated)  tidak  naik.  Hal  ini  merupakan  bentuk  keberpihakan  PLN  pada masyarakat dan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk  meningkatkan  kredibilitas  dan  membangun  corporate  image  PLN  dimata stakeholdernya, PLN harus melaksanakan bisnis sesuai dengan Standar Etika Perusahaan atau Pedoman  Perilaku/Code  of  Conduct  (CoC).  COC  menjadi  panduan  bagi  seluruh  insan  PLN untuk  senantiasa  berperilaku  profesional  dan  menjunjung  tinggi  integritas  di  lingkungan kerjanya. Pedoman Perilaku mengatur aspek kepemimpinan di Perusahaan, keanggotaan yang bertanggung  jawab,  hubungan  profesional  antar  anggota  dan  hubungan  dengan  pihak eksternal. Selain itu, Pedoman Perilaku merupakan sarana untuk menciptakan hubungan yang harmonis,  sinergis  dan  saling  menguntungkan  di  antara  seluruh  pemangku  kepentingan Perusahaan.

## KAJIAN PUSTAKA
Menurut  bahasa  Yunani  Kuno,  etika  berasal  dari  kata ethikos yang  berarti ‘timbul dari  kebiasaan’ .  Etika  adalah  cabang  utama  filsafat  yang  mempelajari  nilai  atau  kualitas yang  menjadi  studi  mengenai  standar  dan  penilaian  moral.  Etika  mencakup  analisis  dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab, Ali (2020).
Untuk  mencapai  tujuan  bisnis  jangka  panjang  perusahaan  sesuai  dengan  visi  dan  misi  yang telah ditentukan, dibutuhkan adanya Etika Bisnis. Etika bisnis dilakukan berdasarkan metoda dan  cara  berpikir  yang  sesuai  logika  yag  ada  di  masyarakat.  Bisnis  harus  dilakukan  dengan tidak melanggar hak orang lain dan dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab. Memahami apa yang benar atau salah dan dapat diterima atau tidak dapat diterima berdasarkan harapan organisasi dan masyarakat merupakan pengertian dari Etika Bisnis, Mulyaningsih (2017).
Nilai, norma dan perilaku karyawan dan pimpinan akan terbentuk jika etika bisnis diterapkan dalam  suatu  perusahaan.  Prinsip  beretika  dipastikan  menjadi  prinsip  yang  membawa kebaikan  bagi  perusahaan.  Oleh  karena  itu,  semua  karyawan  dan  pimpinan  diajak  untuk mempedomani etika tersebut sebagai kunci dalam bekerja.
Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu  perusahaan  yang  kokoh  dan  memiliki  daya  saing  yang  tinggi  serta  mempunyai kemampuan menciptakan nilai  (value-creation) yang tinggi,  diperlukan suatu  landasan yang kokoh.  Biasanya  dimulai  dari  perencanaan  strategis  ,  organisasi  yang  baik,  sistem  prosedur yang  transparan  didukung  oleh  budaya  perusahaan  yang  andal  serta  etika  perusahaan  yang dilaksanakan  secara  konsisten  dan  konsekwen.  Dengan  memegang  teguh  etika  atau  moral bisnis  yang  ada  bisnis  akan  berjalan  dengan  baik,  karena  dengan  memiliki  etika  kita  dapat bersaing dengan perusahaan lain tanpa merugikan pihak manapun.
Etika bisnis berbeda dari etika pribadi. nilai-nilai pribadi seperti kejujuran dan keadilan, yang penting dalam
pengambilan  keputusan  etis  di  tempat  kerja,  tetapi  mereka  hanya  salah  satu  elemen  yang memandu tindakan dan  strategi organisasi.  keputusan bisnis melibatkan kompleks ekonomi, hukum dan sosial. pertimbangan dan waktu bertahun-tahun pengalaman dalam industri untuk memahami risiko dan perilaku yang diharapkan, Mulyaningsih (2017).
Kunci  sukses  seorang  pemimpin  adalah  kemampuan  menciptakan  karyawan  yang  mampu mengelola  resiko  pekerjaannya  sehingga  tujuan  perusahaan  dapat  tercapai.  Transformasi kepemimpinan  adalah  bagaimana  meningkatkan  kepedulian  bawahan  dalam  pencapaian tujuan  organisasi  sekaligus  pencapaian  Visi  dan  Misi  organisasi, Widodo (2017).  Proses rekrutmen  karyawan  yang  benar  dan  proses  training  development  karyawan  akan menghasilkan  karyawan  yang  profesional.  Ditambah  lagi  sistem  karir  yang  jelas  akan meningkatkan keterikatan pegawai (employe engagement) terhadap perusahaan.
Training  menyangkut  etika  bisnis  kepada  karyawan  dan  pemangku  kepentingan  membuat etika  organisasi  menjadi  jelas.  Sumber  daya  manusia  harus  dilihat  sebagai  investasi  karena merupakan kunci perusahaan untuk membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang. Pelatihan  harus  direncanakan  oleh  perusahaan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan wawasan  karyawan  sesuai  kebutuhan  agar  produktifitas  meningkat.    Kinerja  pegawai  yang baik  merupakan  investasi  bagi  perusahaan,  karena  jika  budaya  organisasinya  bagus  maka akan  meningkatkan  reputasi  dan  kepercayaan  dari  stakeholder  dan  rekan  bisnis,  sehingga akan berdampak pada meningkatnya keunggulan dalam persaingan bisnis. Di sekolah bisnis dan berbagai seminar, para pimpinan perusahaan diajarkan etika tingkah laku yang bertujuan meningkatkan  nilai  moral  individu  agar  terhindar  dari  pelemahan  moral  dan  mempunyai pemahaman yang sama, Wagner (2008).
Komunikasi  secara  benar  dan  efektif  dalam  suatu  organisasi  sangat  diperlukan  karena  apa bila  manajer  atau  pimpinan  tidak  bisa  berkomunikasi  secara  efektif  pada  karyawan  maka kebijakan,  instruksi,  visi  dan  misi  organisasi  akan  sulit  dimengerti  oleh  karyawan  sehingga akan  menghambat  kelangsungan  oprasional  organisasi  dan  jika  pegawai  tidak  bisa berkomunikasi  dengan  bebas  dengan  pimpinannya  maka  jika  ada  hambatan,  masalah  akan susah diantisipasi oleh pimpinan sehingga pimpinan akan lambat dalam mengambil tindakan dan  kebijakan  dalam  mengatasi  masalah.  Sehingga  komunikasi  antara  atasan  dan  bawahan secara benar dan  efektif  sangat  diperlukan untuk  kelancaran jalannya organisasi  agar tujuan organisasi dapat tercapai
Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Sonny Keraf (1998) sebagai berikut:
1. Prinsip  otonomi  merupakan  sikap  dan  kemampuan  yang  dimiliki  manusia  dalam pengambilan  keputusan  dan  melakukan  tindakan  berdasarkan  kesadarannya  terkait  apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
2. Terdapat  tiga  lingkup  batasan  kegiatan  bisnis  pada  prinsip  kejujuran  yang  dapat ditunjukkan  dengan  jelas  bahwa  bisnis  tidak  akan  bertahan  lama  dan  berhasil  jika  tidak didasari  dengan  kejujuran,  yaitu  kejujuran  dalam  memenuhi  setiap  persyaratan  dalam perjanjian  dan  kontrak,  kejujuran  pada  saat  memberikan  penawaran  barang  atau  jasa dengan  kualitas  dan  harga  yang  sebanding,  dan  yang  terakhir  adalah  kejujuran  dalam hubungan kerja intern di dalam sebuah lingkungan perusahaan.
3. Prinsip  keadilan  mengharuskan  supaya  setiap  personel  diperlakukan  secara  adil  sesuai dengan aturan yang berlaku secara adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Prinsip saling menguntungkan ( mutual benefit principle ) menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.
5. Diutamakan  untuk  dihayati  sebagai  tuntutan  internal  dalam  diri  pelaku  bisnis  atau perusahaan  pada  prinsip  integritas  moral  supaya  dapat  menjalankan  bisnis  dengan  tetap menjaga nama baik pimpinan, para karyawan, ataupun perusahaannya.
Secara  terperinci,  Richard  T.de  George  menyebut  bahwa  etika  bisnis  menyangkut  empat kegiatan sebagai berikut:
1. penerapan  prinsip-prinsip  umum  dalam  praktik  bisnis.  Berdasarkan  prinsi-prinsip  etuka bisnis  itu  kita  dapat  menyoroti  dan  menilai  apakah  suatu  keputusan  atau  tindakan  yang diambil  dalam  dunia  bisnis  secara  moral  dapat  dibenarkan  atau  tidak.  Dengan  demikian etik bisnis membantu pra pelaku bisnis untuk mencari cara guna mencegah tindakan yang dinilai tidak etis.
2. Etika  bisnis  tidak  hanya  menyangkut  penerapan  prinsip-prinsip  etika  pada  dunia  bisnis, tetapi  juga  metaetika.  Dalam  hubungan  ini,  etika  bisnis  mengkaji  apakah  perilaku  yang dinilai  etis  pada  individu  juga  dapat  berlaku  pada  organisais  atau  perusahaan  bisnis. Selanjutnya etika bisnis menyoroti apakah perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial atau tidak.
3. bidang  telaah  etika  bisnis  menyangkut  pandangan  –  pandangan  mengenai  bisnis.  Dalam hal  ini,  etika  bisnis  mengkaji  moralitas  sistem  ekonomi  pada  umumnya  dan  sistem ekonomi  publik  pada  khususnya,  misalnya  masalah  keadilan  sosial,  hak  milik,  dan persaingan.
4. Etika  bisnis  juga  menyentuh  bidang  yang  sangat  makro,  seperti  operasi  perusahaan multinasional, jaringan konglomerat internasional, dan lain- lain.
Tujuan etika bisnis adalah menggugah kesadaran moral para pelaku bisnis untuk menjalankan good  business  dan  tidak  melakukan  monkey  business  atau  dirty  business.  Etika  bisnis mengajak  para  pelaku  bisnis  mewujudkan  citra  dan  manajemen  bisnis  yang  baik  (etis)  agar bisnis  itu  pantas  dimasuki  oleh  semua  orang  yang  mempercayai  adanya  dimensi  etis  dalam dunia  bisnis.  Hal  ini  sekaligus  menghalau  citra  buruk  dunia  bisnis  sebagai  kegiatan  yang kotor, licik, dan tipu muslihat, Ali (2020).
Pelanggaran  etika  bisa  terjadi  di  mana  saja,  termasuk  dalam  dunia  bisnis.  Untuk  meraih keuntungan,  masih  banyak  perusahaan  yang  melakukan  berbagai  pelanggaran  moral.  Nama baik  dunia  bisnis  dinodai  oleh  berbagai  berbagai  skandal  keuangan  yang  mengakibatkan resesi dunia dan meruntuhkan dasar pondasi ekonomi, Floyd (2017).

## METODE PENELITIAN
Dalam penyusunan tulisan ini,  metode yang digunakan  penulis  adalah  menggunakan metode  deskriptif  kualitatif  dengan  studi  literature.  Informasi  didapatkan  dari  buku,  jurnal, artikel,  modul  perkuliahan  dan  internet.  Disamping  itu,  penulisan  juga  dilakukan  atas  dasar pengamatan  dan  pengalaman  penulis  terhadap  obyek  penelitian,  analisis  data-data, interprestasi  penulis,  pengalaman  empiris  dan  pengalaman  langsung  yang  dirasakan  oleh penulis selama bekerja di PLN lebih dari 27 tahun.
Metode  analisis  deskriptif  dilakukan  dengan  cara  mendeskripsikan  fakta-fakta  yang kemudian  disusul  dengan  analisis,  tidak  semata-mata  menguraikan,  melainkan  juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PLN  mempunyai  komitmen  untuk  terus  melangkah  maju  menghadapi  tantangan eksternal maupun internal. Pencapaian kinerja usaha PLN sangat dipengaruhi kondisi-kondisi seperti kemampuan keuangan, pengembangan kapasitas daya listrik, regulasi dan manajemen pemangku  kepentingan,  efisiensi  operasi,  kesiapan  human  capital  dan  organisasi,  hingga masalah kualitas pelayanan dan kepercayaan pelanggan.
Seluruh insan PLN tidak saja dipacu untuk bekerja lebih keras tetapi harus lebih cerdas serta melakukan  langkah-langkah  yang  lebih  nyata  agar  Perusahaan  tidak  hanya  sekedar  survive, tetapi  juga  sustain.  Setiap  insan  PLN  harus  memiliki  semangat  “Penting  dan  Genting”  di semua aspek bisnis, terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan dan menekan biaya di setiap  level  organisasi.  Para  manajer  disemua  tingkatan  harus  bekerja  keras  dan  pantang mundur dalam menyelesaikan setiap kendala dan berbagai hambatan yang ada. Tekad sebagai pelopor  pembangunan  melalui  infrastruktur  ketenagalistrikan  dengan  kualitas  yang  baik, produksi yang cukup dan harga yang terjangkau, tentunya akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam  mengelola  SDM,  PLN  mengedepankan  budaya  sebagai  peran  penting  guna mencapai  visi,  misi,  dan  target  perusahaan. Visi PLN yaitu “ Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.
Sedangkan Misi PLN :
1) Menjalankan  bisnis  kelistrikan  dan  bidang  lain  yang  terkait,  berorientasi  pada  kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
2) Menjadikan  tenaga  listrik  sebagai  media  untuk  meningkatkan  kualitas  kehidupan masyarakat.
3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan
Untuk  mendukung  program  strategis,  PLN  terus  mensosialisasikan  dan  menggalakkan budaya  sebagai  program  unggulan  sehingga  menjadi  mindset,  values,  dan  beliefs  yang menjadi standar & identitas bagi perusahaan serta professional bagi pegawainya. Program pengembangan SDM terdiri dari 3 bagian utama yaitu:
a. Change  Agent, merupakan  penunjukan  pegawai  PLN  sebagai  pelopor  dan  pengawal program  PLN  Berintegritas  sekaligus  sebagai  kepanjangan  tangan  manajemen  dalam
melakukan  internalisasi  dan  memastikan  baik  kebijakan  maupun  produk  PLN tersampaikan ke seluruh pegawai yang ada di Unit kerjanya masing-masing.
b. Festival  Budaya merupakan  program  penguatan  Change  Agent  dengan  mengangkat program budaya unit untuk menjadi program nasional yang akan menjadi sebuah identitas perusahaan  yang  mana  fokus  program  budaya  di  tahun  2018  adalah  perubahan  perilaku yang berdampak kepada peningkatan engagement pegawai.
c. Engagement Survey merupakan survey yang dilakukan pihak ketiga(pihak independen) untuk mengevaluasi seluruh kegiatan Program budaya Unggul Unit yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan implementasi program budaya Unggul tersebut di Unit.
Human  capital  di  PLN  merupakan  aset  penting  untuk  mendukung  peningkatan  kinerja Perusahaan  secara  berkesinambungan.  Perkembangan  teknologi  dan  dunia  bisnis  yang demikian  maju  mempengaruhi  perkembangan  industri  ketenagalistrikan  menjadi  semakin kompleks dan semakin kompetitif.
Sebagai  organisasi  yang  terus  berkembang,  jumlah  pembangkit  yang  terus  bertambah, jaringan  yang  lebih  luas,  dan  jumlah  pelanggan  yang  lebih  banyak  PLN  membutuhkan pegawai  yang  siap  dan  mampu  dikembangkan  sebagai  portofolio  investasi  organisasi.  PLN telah  mendata  kebutuhan  jumlah  pegawai  baru  dan  peningkatan  kompetensi  pegawai  yang ada  untuk  mengantisipasi  pengembangan  fungsi-fungsi  bisnis  sesuai  perkembangan.  Selain meningkatkan  kompetensi  teknis  pegawai  untuk  memenuhi  kebutuhan  fungsi  operasional, PLN  juga  memiliki  program  pengkaderan  calon-calon  pemimpin  Perusahaan  masa  depan. Untuk  memastikan  bahwa  proses  pembelajaran  pegawai  PLN  dapat  ditransformasikan menjadi  kinerja  unggul  dan  berdampak  pada  peningkatan  kinerja  korporat,  Perusahaan memiliki  PLN  Corporate  University  (PLN  CorpU)  sebagai  center  of  excellence.  Visi  PLN CorpU  untuk  menjadi  pusat  pengembangan  kompetensi  ketenagalistrikan  setara  kelas  dunia mulai dijalankan melalui program strategis guna mendukung penciptaan nilai korporasi yang berkelanjutan.
Perusahaan  menerapkan  prinsip  keterbukaan,  kewajaran,  kesetaraan  dan  adil  tanpa membedakan  suku,  agama,  ras,  golongan  dan  gender  dalam  seluruh  proses  bisnis  di lingkungan  Perusahaan.  Praktik  anti-diskriminasi  dalam  pengelolaan  sumber  daya  manusia (Human  Capital)  diterapkan  sejak  dari  proses  rekrutmen  pegawai,  penilaian  kinerja, remunerasi,  hingga  pengembangan  kompetensi  dan  jenjang  karir.  Jumlah  pegawai  PLN  dan anak perusahaan sebesar 54.124 orang terdiri dari 37.335 pegawai laki-laki (82%) dan 8.272 pegawai  perempuan  (18%).  Bidang  pekerjaan  PLN  yang  menuntut  harus  siap  bekerja  di lapangan  tanpa  mengnal  waktu  membuat  komposisi  pegawai  laki-laki  yang  lebih  banyak daripada  pegawai  perempuan.  Namun  kebijakan  non-diskriminasi  dan  kesetaraan  gender tetap merupakan bagian dari kebijakan perusahaan.
Program  Pengembangan  Kepemimpinan  PLN  menciptakan  kader  pimpinan  baru,  dilakukan dengan  Program  Executive  Education,  terdiri  dari:  Executive  Education  I  untuk  level manajemen  atas,  Executice  Education  II  untuk  level  manajemen  menengah,  dan  Executive Education III untuk level manajemen dasar.

## 2. Penghargaan
Tantangan  berat  yang  dihadapi  tidak  menyurutkan  etos  kerja  insan  PLN  untuk memberikan  yang  terbaik.  PLN  berupaya  keras  mengatasi  seluruh  tantangan  yang menghadang  dalam  merealisasikan  target  pembangunan  infrastruktur  kelistrikan  hingga  ke pelosok negeri. Banyak prestasi nyata yang dicapai perusahaan.
1) Kemudahan Mendapatkan Listrik
Dari  hasil survei  readiness,  nurturing  leadership,  leader  exposure,  dan  leader (EoDB) Bank Dunia tentang “Kemudahan Mendapatkan Listrik” , Indonesia berada di peringkat  33  dari  190  negara  yang  disurvei,  naik  dibandingkan  survei  sebelumnya  di peringkat  38.  Aspek  penilaian  kemudahan  mendapatkan  listrik  menjadi  salah  satu parameter  pendukung  pemeringkatan “Kemudahan  Berinvestasi” atau  readiness, nurturing  leadership,  leader  exposure,  dan  leader  (EoDB)  oleh  Bank  Dunia  dimana Indonesia berhasil menempati 73 dalam kemudahan berbisnis di antara 190 negara dunia dan peringkat 9 di antara negara Asia Timur dan Pasifik. Hal ini membuktikan kontribusi positif PLN terhadap upaya Pemerintah mendorong peningkatan investasi di Indonesia.
2) Rasio Elektrifikasi
Target  PLN  atas  rasio  elektrifikasi  adalah  93%  dari  target  rasio  elektrifikasi  Nasional. PLN telah berhasil melampaui target tersebut dengan mencapai rasio elektrifikasi sebesar 97,05%  .  Melalui  program  3T  yaitu  Tertinggal,  Terpencil  dan  Terdepan,  hingga  akhir tahun PLN berhasil melistriki 3.359 desa, sehingga jumlah desa teraliri listrik di seluruh wilayah Indonesia adalah 79.041 desa atau 95,95%. Melalui program sponsorship sinergi BUMN  yang  melibatkan  34  BUMN,  masyarakat  miskin  dapat  menikmati  sambungan listrik gratis.
3) Pengelolaan lingkungan
Program  program  lingkungan  di  PLN  berfokus  untuk  mewujudkan  zero  waste  material untuk  mendukung  upaya  Pemerintah  mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan (Sustainable Development Goals. Pada tahun 2019, 3 unit PLN berhasil meraih PROPER Emas  yaitu  PLTU  Tanjung  Jati  B,  PLTU  Paiton  yang  dikelola  oleh  PT  Pembangkitan Jawa  Bali  (PT  PJB)  dan  PLTDG  Pesanggaran  yang  dikelola  oleh  PT  Indonesia  Power. PROPER  Emas  merupakan  penghargaan  pengelolaan  lingkungan  yang  tertinggi  dan diberikan  kepada  perusahaan  yang  mampu  mengelola  aspek  efisiensi  pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan keanekaragaman hayati, serta praktik pemberdayaan masyarakat  melalui program  CSR. Selain PROPER  Emas, terjadi peningkatan peringkat PROPER Pembangkit  PLN dan anak perusahaan yaitu peringkat  Hijau (dari 15 menjadi 16) dan Biru (dari 81 menjadi 82).

## 3. Transaksi dengan pihak-pihak yag berelasi (Afiliasi)
Dalam  kegiatan  usahanya,  transaksi  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dengan  pihak- pihak  yang  mempunyai  hubungan  istimewa  atau  berelasi  telah  memenuhi  persyaratan akuntansi sesuai ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yaitu berupa pengungkapan didalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.
Sifat Hubungan Berelasi
1) Pemerintah  Republik  Indonesia  merupakan  pemegang  saham  Perusahaan  dan  Badan Usaha Milik Negara.
2) Perusahaan  dan  entitas  anak  mempunyai  pengaruh  signifikan  atas  investasi  pada entitas asosiasi.
3) Pengurus Koperasi Karyawan juga merupakan pegawai Perusahaan dan entitas anak.
4) Pendiri  dan  pengawas  Yayasan  Pendidikan  dan  Kesejahteraan  PT  PLN  (Persero) merupakan pengurus dan karyawan Perusahaan dan entitas anak.
5) Yayasan  Pendidikan  dan  Kesejahteraan  PT  PLN  (Persero)  merupakan  pemegang saham mayoritas PT Tugu Kresna Pratama.
6) Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak. Ketentuan Transaksi Berelasi.
Dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi tersebut, PLN menerapkan kebijakan sebagai berikut:
a. Penjualan  produk  dan  jasa  kepada  pihak  berelasi  ditetapkan  berdasarkan  kontrak- kontrak penjualan, yang pada umumnya menggunakan dasar harga pasar yang berlaku ditambah margin tertentu sesuai kesepakatan.
b. Pengangkutan  bahan  bakar  maupun  suku  cadang  oleh  pihak  berelasi  ditetapkan berdasarkan  kontrak  pengangkutan  yang  disepakati  bersama  berdasarkan  hasil negosiasi dengan memperhatikan unsur-unsur biaya yang ada ditambah dengan marjin tertentu.
c. Penempatan  dana  dilakukan  berdasarkan  kebutuhan  dan  perjanjian  yang  saling menguntungkan dan memberikan benefit optimal pada Perseroan.
d. Perolehan dana pinjaman dilakukan melalui negosiasi syarat dan kondisi yang paling optimal bagi kepentingan operasional Perseroan.

## 1. Standar Etika Perusahaan atau Pedoman Perilaku/Code of Conduct (CoC)
Pada tahun 2005, Perusahaan mengeluarkan Standar Etika Perusahaan atau Pedoman Perilaku/Code  of  Conduct  (CoC)  sebagai  panduan  bagi  seluruh  insan  PLN  untuk senantiasa  berperilaku  profesional  dan  menjunjung  tinggi  integritas  di  lingkungan kerjanya. Pedoman Perilaku mengatur  aspek kepemimpinan di  Perusahaan, keanggotaan yang  bertanggung  jawab,  hubungan  profesional  antar  anggota  dan  hubungan  dengan pihak  eksternal.  Selain  itu,  Pedoman  Perilaku  merupakan  sarana  untuk  menciptakan hubungan yang harmonis, sinergis dan saling menguntungkan di antara seluruh pemangku kepentingan Perusahaan.
Pada  tahun  2010,  melalui  Keputusan  Direksi  Nomor:  548A/K/DIR/2010  tentang  Buku Pedoman  Perilaku,  Perusahaan  memperbarui  butir-butir  ketentuan  dalam  Pedoman Perilaku,  untuk  menyesuaikan  dengan  Pedoman  GCG  dan  praktik  bisnis  yang  telah berkembang semakin kompleks. Pedoman Perilaku dibuat dalam bentuk buku saku yang ringkas  agar  mudah  dibawa  saat  beraktivitas.  Melalui  berbagai  bentuk  sosialisasi  dan internalisasi,  Perusahaan  mendorong  komitmen  kepatuhan  seluruh  insan  PLN  terhadap standar  etika  dan  mewajibkan  seluruh  pimpinan  untuk  memastikan  bahwa  Pedoman Perilaku  dipatuhi  dan  dijalankan  dengan  baik  di  jajarannya  masing-masing.  Di  akhir tahun  2018,  dilakukan  pembaruan  terhadap  Pedoman  Perilaku  dan  Etika  Bisnis Perusahaan  yang  akan  segera  dilakukan  diseminasi  kepada  seluruh  pegawai.  Objek Standar Etika Perusahaan Standar Etika Perusahaan wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh:
1) Seluruh insan PLN di segala tingkatan termasuk Dewan Komisaris, Direksi dan organ pendukung Dewan Komisaris;
2) Direksi,  Dewan  Komisaris  serta  pegawai  anak  perusahaan  dan  afiliasi  di  bawah pengendalian; 3. Investor PLN (kreditur, pemegang obligasi, dan lain-lain);
3) Para  pemangku  kepentingan  PLN  seperti  pelanggan,  mitra  kerja/pemasok,  pesaing, investor, Pemerintah/DPR, masyarakat, media, organisasi, profesi/instiusi pendidikan, penegak hukum.
Penandatanganan  Komitmen  Standar  Etika  Perusahaan  Seluruh  insan  PLN  wajib menandatangani  komitmen  mematuhi  Standar  Etika  Perusahaan.  Penandatanganan komitmen  dilakukan  setiap  tahun  secara  online  melalui  portal  internal  PLN  sehingga lebih  efisien  waktu  dan  biaya  serta  lebih  mudah  untuk  didokumentasikan.  Pada  tahun 2019,  persentase  penandatanganaan  komitmen  Standar  Etika  Perusahaan  mencapai  85% dari  seluruh  pegawai  Perusahaan.  Pokok-Pokok  Standar  Etika  Perusahaan  Standar  Etika
Perusahaan  mengatur  sejumlah  aspek  penting  seperti  kepemimpinan  PLN,  keanggotaan yang  bertanggung  jawab,  hubungan  profesional  antar  anggota,  dan  hubungan  dengan pihak eksternal.
Perusahaan  terus  melakukan  sosialisasi  Standar  Etika  Perusahaan  untuk  memberikan pemahaman  dan  menumbuhkan  kesadaran  seluruh  insan  PLN  agar  senantiasa menegakkan Standar Etika Perusahaan. Sepanjang tahun 2019, sosialisasi dilakukan baik secara  langsung  ke  unit  bisnis  maupun  melalui  situs  web  PLN  yang  dikenal  dengan website  KOMANDO  (budaya.pln.co.id).  Setiap  Divisi  atau  Unit  bisnis  diberi  target pencapaian  Standar  Etika  Perusahaan  yang  menjadi  bagian  dalam  Key  Performance Indicator  (KPI).  Pemantauan  atas  pencapaian  target  tersebut  dilakukan  dalam  sharing session rutin setiap minggu.
Sanksi  Pelanggaran  Standar  Etika  Perusahaan  Perusahaan  menetapkan  sanksi  bagi pelanggaran Standar Etika Perusahaan sebagai berikut:
a. Mitra kerja PLN: sanksi sesuai dengan peraturan dan keputusan Perusahaan
b. Insan  PLN:  tindakan-tindakan  disipliner  berupa  teguran  lisan  maupun  tulisan, peringatan keras dengan skorsing sampai pemutusan hubungan kerja;
c. Apabila  mengakibatkan  pelanggaran  hukum,  pemasalahan  dapat  diproses  lebih lanjut  kepada  pihak  yang  berwajib.  Selama  tahun  2019,  sanksi  atas  pelanggaran telah  diberikan  dengan  mengacu  pada  ketentuan  internal  Perusahaan  dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

## 2. Whistleblowing System
Perusahaan  telah  mengimplementasikan  sistem  pelaporan  pelanggaran  atau whistleblowing system (“WBS”) sebagai salah satu cara yang dinilai paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik korupsi, suap, dan praktik-praktik kecurangan lainnya yang  bertentangan  dengan  kaidah  GCG.  Pedoman  Whistleblowing  System  Sejak  tahun 2012,  PLN  bekerja  sama  dengan  lembaga  yang  kompeten  untuk  membuat  kajian  dan merancang  sistem  pelaporan  pelanggaran  yang  sesuai  dengan  kondisi  dan  budaya perusahaan,  untuk  diterapkan  di  seluruh  jajaran  bisnis  Perseroan,  baik  di  unit  bisnis maupun di anak usaha.
Pada  tanggal  20  Desember  2012,  Perusahaan  secara  resmi  memberlakukan  sistem pelaporan  pelanggaran  (whistleblowing  system)  di  seluruh  jajaran  bisnis  PLN  melalui Surat  Edaran  Direksi  Nomor:  21.E/  Dir/2012  tentang  Sistem  Pelaporan  Pelanggaran (Whistleblowing  System).  Surat  Edaran  Direksi  tersebut  juga  mengatur  mekanisme pelaporan, perlindungan pelapor dan tindak lanjut.
Pengelola  WBS  Penanggung  jawab  pelaksanaan  mekanisme  WBS  adalah  Satuan Pengawasan  Intern  (SPI)  melalui  penetapan  Surat  Edaran  Direksi  Nomor:  008.E/ DIR/2016 Tanggal 30 September 2016 tentang Sistem Pelaporan.
Setelah  menerima  laporan  pengaduan,  Direktur  Utama  akan  meneruskan  laporan pengaduan tersebut kepada Chief Audit Executive (CAE) untuk melakukan investigasi di lapangan  melalui  Tim  Investigasi  Audit  Khusus.  Petugas  database  WBS  akan mendokumentasikan laporan pengaduan tersebut dan hasil investigasinya.
Hasil  investigasi  Tim  Investigasi  dilaporkan  kepada  CAE  yang  selanjutnya  melaporkan kepada  Direktur  Utama  dan  Executive  Vice  President  Human  Capital  Management System  (EVP  HCMS).  Jika  hasil  investigasi  membuktikan  adanya  pelanggaran  oleh pegawai/pejabat  yang  dilaporkan,  maka  yang  bersangkutan  akan  dikenakan  sanksi  atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai ketentuan Perusahaan.
Perlindungan Terhadap Pelapor Perusahaan dalam hal ini SPI sebagai penanggung jawab WBS memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor pelanggaran sebagai berikut:
1) Melindungi kerahasiaan identitas pelapor (nama, alamat, nomor telepon, faksimili, email,  unit  kerja,  dan  lain-lain).  Komunikasi  dengan  pelapor  dilakukan menggunakan  media  komunikasi  email  di  luar  pengeloaan  perusahaan  (bukan alamat email pln.co.id);
2) Melindungi kerahasiaan identitas pelapor (nama, alamat, nomor telepon, faksimili, email,  unit  kerja,  dan  lain-lain).  Komunikasi  dengan  pelapor  dilakukan menggunakan  media  komunikasi  email  di  luar  pengeloaan  perusahaan  (bukan alamat email pln.co.id);
3) Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor/lembaga pelapor;
4) Perlindungan dari tindakan internal PLN: a. Tekanan; b. Penundaan kenaikan pangkat/jabatan; c. Pemecatan; d. Gugatan hukum; e. Harta benda hingga tindakan fisik; f. Perlindungan yang diberikan tidak hanya berlaku bagi pelapor tetapi dapat diperluas kepada anggota keluarga pelapor.

## 3. Pencegahan transaksi orang dalam
Perusahaan memiliki kebijakan mengenai transaksi keuangan Perusahaan yang diatur dalam  Peraturan  Direksi  Nomor:  0054.K/DIR/2014  tentang  Pedoman  Transaksi Keuangan Antara PT PLN (Persero) dengan Mitra Kerja Guna Mendukung PLN Bersih. Tujuan  kebijakan  ini  adalah  untuk  menghindarkan  insan  PLN  dari  segala  bentuk penyimpangan praktik bisnis termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Untuk  mencegah  kecurangan  transaksi,  setiap  transaksi  antara  PLN  dengan  mitra  kerja seperti  perjanjian/kontrak  pembangunan  fasilitas  kelistrikan  dan  perjanjian/kontrak penyediaan barang/jasa, dilakukan melalui transaksi non-cash (melalui jasa perbankan). PLN  telah  berkomitmen  untuk  mewujudkan  pengelolaan  Perusahaan  yang  bersih,  sehat, dan  bebas  dari  segala  bentuk  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN).  Salah  satu perangkat  untuk  mendukung  komitmen  tersebut  adalah  kebijakan  mengenai  gratifikasi dan benturan kepentingan yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor: 0076.P/DIR/ 2017 tentang  Pedoman  Pengendalian  Gratifikasi  di  PLN  yang  merupakan  turunan  dari Peraturan Direksi Nomor: 0060.K/DIR/2014 tentang Pedoman PLN Bersih.
Pedoman  tersebut  mengatur  secara  jelas  beragam  penafsiran  mengenai  gratifikasi  di lingkungan  Perusahaan  yang  bertujuan  untuk  memperkuat  posisi  Perusahaan  dalam menghadapi  persaingan  usaha,  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pengelolaan sumber daya, memaksimalkan nilai Perusahaan secara berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.
Pengawasan  Gratifikasi  Setiap  bentuk  gratifikasi  yang  diterima  maupun  ditolak,  wajib disampaikan  dan  dilaporkan  kepada  Unit  Pengendali  Gratifikasi  yang  ditetapkan  oleh Direksi  PLN.  Pelanggaran  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  dan  peraturan  Perusahaan  yang  berlaku.  Etika  Gratifikasi  dalam  menjalankan kegiatannya,  setiap  insan  PLN  wajib  menjunjung  tinggi  komitmen  untuk  menjalankan usaha yang bebas dengan segala bentuk kecurangan (fraud) dan tindakan korupsi dengan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1) Semua insan PLN dilarang menawarkan atau memberikan suap dan gratifikasi dalam bentuk apapun.
2) Semua insan PLN dilarang meminta atau menerima gratifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pemangku kepentingan, mitra kerja dan/atau pihak ketiga karena jabatannya, dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3) Semua  insan  PLN  wajib  berpartisipasi  untuk  menyukseskan  program  pencegahan korupsi di lingkungan Perusahaan.
4) Semua  insan  PLN  wajib  melakukan  penolakan  secara  sopan  terhadap  segala  bentuk pemberian yang tidak sesuai dengan ketentuan pedoman gratifikasi.
5) Semua  insan  PLN  harus  melaporkan  kepada  Unit  Pengendali  Gratifikasi  atas penerimaan,  permintaan,  dan/atau  penolakan  gratifikasi  yang  dilakukan.  Pelaporan Gratifikasi  Perusahaan  membuka saluran untuk  melaporkan gratifikasi dalam bentuk aplikasi  Compliance  Online  System  yang  dapat  diakses  oleh  seluruh  pegawai  PLN melalui http://cos.pln.co.id .

## 4. Komitmen dan Kebijakan Lingkungan
Salah  satu  misi  Perusahaan  adalah  “Menjalankan  kegiatan  usaha  yang  berwawasan lingkungan”.  Sejalan  dengan  misi  tersebut,  PLN  selalu  berusaha  memperhatikan  aspek lingkungan dalam menjalankan setiap kegiatannya. PLN berkomitmen untuk menjalankan aktivitas  usaha  yang  berwawasan  lingkungan  dan  sadar  sepenuhnya  bahwa  bisnis pembangkitan  tenaga  listrik  memiliki  dampak  langsung  terhadap  lingkungan  sekitarnya. Oleh  karena  itu,  untuk  melindungi  ekosistem  bumi  beserta  seluruh  isinya  bagi kepentingan  kehidupan  generasi  mendatang,  PLN  melakukan  upaya-upaya  yang  terukur untuk  mengendalikan  pencemaran  tanah,  air  dan  udara  oleh  zat-zat  polutan  termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca secara menyeluruh dalam semua kegiatan penyediaan listrik baik pada instalasi pembangkit, transmisi/gardu induk dan distribusi, serta aktivitas operasional anak perusahaan.
Untuk mendukung upaya tersebut, PLN telah menetapkan aspek lingkungan sebagai salah satu  unsur  penilaian  dalam  kinerja  unit  bisnis  PLN  di  seluruh  Indonesia.  Melalui penilaian  kinerja  ini,  Perusahaan  dapat  terus-menerus  mengevaluasi  pemenuhan komitmennya  di  bidang  lingkungan.  Dampak  dan  Risiko  Lingkungan  Penting  yang Terkait Secara Langsung atau Tidak Langsung Dengan Perusahaan Proses pembangkitan listrik  pada  instalasi  pembangkit  dan  jaringan  transmisi  menghasilkan  beberapa  limbah spesifik, yakni:
1) Emisi gas rumah kaca (GRK),
2) Limbah cair, berupa air dari pembangkit PLTU,
3) Limbah cair berupa pelumas bekas yang termasuk bahan berbahaya dan beracun (B3),
4) Limbah  padat  seperti  abu  batu  bara,  insulator  keramik,  kabel  bekas,  aki  bekas kendaraan operasional dan tiang-tiang listrik.
Program-program  lingkungan  di  PLN  berfokus  untuk  mewujudkan  zero  waste  material dan  menumbuhkan  citra  positif  Perusahaan  di  persepsi  seluruh  pemangku  kepentingan. Untuk  mendukung  upaya  Pemerintah  mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan (Sustainable  Development  Goals/  SDGs),  khususnya  di  bidang  reduksi  emisi,  Perseroan telah menyusun 8 program utama di bidang lingkungan, yaitu:
a. Pengawasan  penyelesaian  Dokumen  Lingkungan  sesuai  dengan  RUPTL  2017-2026 dan RKAP 2017 sebanyak 8 proyek;
b. Pemenuhan  PROPER  (Program  Penilaian  Peringkat  Kinerja  Perusahaan  dalam Pengelolaan  Lingkungan  Hidup)  Pembangkit  minimal  peringkat  Biru  di  PLN  dan anak perusahaan;
c. Pengawasan  kesesuaian  kelengkapan  Dokumen  Lingkungan,  Izin  Lingkungan,  dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
d. Sertifikasi  Sistem  Manajemen  Lingkungan  (SML)  ISO  14001  bagi  unit-unit  yang belum tersertifikasi SML ISO 14001;
e. Program penghijauan;
f. Capacity building (HSSE Academy);
g. Sistem visual manajemen lingkungan;
h. Implementasi Project Management Office (PMO).

## 5. Tanggungjawab terhadap pelanggan
Dalam  memberikan  pelayanan  kepada  pelanggan,  PLN  menggunakan  pendekatan yang  berbeda  pada  setiap  kelompok  pelanggan.  Kelompok  pelanggan  rumah  tangga, bisnis  dan  industri  akan  memiliki  karakteristik  kebutuhan  spesifik  masing-masing.  Oleh karenanya,  dengan  program  pemasaran  yang  berorientasi  pelanggan,  PLN  semakin proaktif  dan  berupaya  memahami  rencana  pelanggan  atau  calon  pelanggan,  untuk membantu membuat rencana bisnis yang selaras dengan kebutuhan pelanggan.
Untuk  kelompok  pelanggan  rumah  tangga,  PLN  menyiapkan  berbagai  program  layanan sesuai  dengan  kebutuhan,  seperti  listrik  pintar,  akses  pengaduan  melalui  layanan  Call Center 123, PLN Mobile, dan sebagainya.
Untuk kelompok pelanggan industri dan bisnis, PLN merancang program-program khusus untuk mengetahui, mengerti dan berusaha memenuhi kebutuhan spesifik  mereka, seperti layanan  premium  untuk  memberikan  pasokan  listrik  yang  andal,  account  officer  untuk menyediakan  kemudahan  mendapatkan  pelayanan  listrik,  akses  informasi  perbaikan jaringan  listrik,  akses  keluhan  pelanggan,  kemudahan  pembayaran  tagihan  dan sebagainya.
Kegiatan/Program  yang  Dilakukan  dan  Dampaknya  Tanggung  jawab  PLN  kepada konsumen  ditujukkan  dengan  melaksanakan  program-program  perbaikan  kualitas  yang berkelanjutan  baik  dari  sisi  operasional  maupun  pengembangan  usaha.  Perbaikan berkelanjutan  terutama  bertujuan  untuk  memperbaiki  persepsi  pelanggan  terhadap kualitas  layanan  PLN  dalam  menyediakan  kebutuhan  listrik.  Sejalan  dengan  tuntuan efisiensi  operasional  dan  meminimalkan  human  error,  PLN  semakin  intensif mengembangkan sistem layanan berbasiskan sistem teknologi informasi.
Program-program  yang  telah  dilaksanakan  untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  kepada konsumen meliputi:
1) Penyediaan  account  officer  dan  official  account  untuk  pelanggan-pelanggan  utama maupun pelanggan bisnis dan komersial utama.
2) Pengembangan  sistem  penagihan  dan  penyambungan,  yakni  Aplikasi  Pelayanan Pelanggan  Terpadu  (AP2T)  dan  Pengelolaan  dan  Pengawasan  Arus  Pendapatan Secara Terpusat (P2APST).
3) Pengembangan pelayanan borderless, yang meliputi:

## KESIMPULAN DAN SARAN
1. Etika  bisnis  dalam  perusahaan  memiliki  peran  yang  sangat  penting,  yaitu  untuk membentuk  suatu  perusahaan  yang  kokoh  dan  memiliki  daya  saing  yang  tinggi  serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi.
2. PLN  telah  memiliki  Standar  Etika  Perusahaan  atau  Pedoman  Perilaku/Code  of  Conduct (CoC) sebagai panduan bagi seluruh insan PLN untuk senantiasa berperilaku profesional dan  menjunjung  tinggi  integritas  di  lingkungan  kerjanya.  Pedoman  Perilaku  mengatur aspek  kepemimpinan  di  Perusahaan,  keanggotaan  yang  bertanggung  jawab,  hubungan profesional antar anggota dan hubungan dengan pihak eksternal.
3. Tata Nilai PLN merupakan panduan bagi seluruh Insan PLN, dalam pola pikir, sikap, dan perilaku sehari-hari dalam bekerja untuk memberikan kontribusi kepada Perusahaan yang dirumuskan  dalam  belief,  values,  dan  behavior  yang  harus  tercermin  dalam  3P  yaitu Perbuatan, Pikiran dan Prinsip.
4. Agar Pedoman Perilaku PLN dapat terus menjadi pedoman seluruh Insan PLN, sosialisasi perlu terus digiatkan ke seluruh pegawai PLN sehingga menjadi budaya yang melekat dan menjadi norma kebiasaan dalam pekerjaan sehari-hari.

## DAFTAR RUJUKAN
• Ali, Hapzi. 2020. Modul Business Ethic & GG . Universitas Mercu Buana. Jakarta.
• Mulyaningsih.,  Hermina,  Tinneke.(2017). Etika  Bisnis ,  CV  KIMFA  MANDIRI,  ISBN:
978 -602-50828-0-1
• Keraf, Sonny. 1998 , Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya) , Yogyakarta: Kanisius.
• Floyd,Larry  A.,  Feng,Xu.,Atkins,Ryan.,Caldwell,Cam.(2013). Ethical  Outcomes  and Business Ethics: Towards Improving Business Ethics Education . Journal Business Ethics (2013) 117:753-776
• Wagner,  Sigmund.,  Tsukamoto.2008. Contrasting  the  Behavioural  Business  Ethics Approach and the Institutional Economic Approach to Business Ethics: Insights From the Study  of  Quaker  Employers .  Journal  of  business  Ethics:Dordrecht  Vol  82,  Iss  4 (November 2008)
• Annual  Report  PLN.  2019,. https://www.pln.co.id/statics/uploads/2019/11/PLN-AR- 2018_Final-Upload-Website-1.pdf.( 3 April 2020, jam 20.00 WIB)
• Widodo,  D.S.,  Silitonga,P.E.S.,  Ali,H.2017.  Analysis    of  Organizational  Performance Predictors  of  Transformational  Leadership  Style,  Services  Leadership  Styles  and Organizational  Learning  (Studies  in  Jakarta  Government),  International  Journal  of Economic Research