Vol. 6 No. 2 (2022)

## PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN PENELANTARAN OLEH ORANG TUA AKIBAT PERCERAIAN
Kharisma Azzahro 1 , Levina Yustitianingtyas 2
1 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
Email: 1 kharismaazza231@gmail.com

## Abstract
The survival of every human  being will be through marriage but there are some who cannot continue family relationships and decide to separate. Divorce that often occurs has an impact on children. The issues to be discussed in this research are related to post-divorce child custody of  parents  and  the  form  of  legal  protection  for  fulfilling  children's  rights  after  divorce.  This  study uses a normative legal method where data is obtained through a literature study by studying various  references  and  the  results  of  previous  studies.  Children  do  not  get  their  rights  after  their parents experience a divorce, while children who are born into the world have the right to get rights  without  being  asked.  The  number  of  children  whose  rights  are  not  properly  fulfilled.  Based on  the  results  of  the  research  and  discussion,  the  researcher  can  conclude  that  post-divorce  child custody  is  included  in  the  obligations  of  both  parents.  Then  related  to  the  fulfillment  of  children's rights  after  the  divorce  of  parents,  there  is  a  need  for  protection  efforts.  The  legal  basis  for  child protection in Indonesia is contained in Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare and Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection
Keywords: Divorce, Children's Rights, Child protection
Vol. 6 No. 2 (2022)

## Abstrak
Kelangsungan  hidup  setiap  insan  tentu  akan  melakukan  perkawinan  namun terdapat  beberapa  yang  tidak  dapat  melanjutkan  hubungan  keluarga  dan memutuskan untuk berpisah. Perceraianyang sering terjadi memiliki dampak yang berimbas pada anak. Masalah yang akan dibahas dalam penlitian ini terkait hak asuh anak  pasca  perceraian  orang  tua  serta  bagaimana  bentuk  perlindungan hukum terhadap  pemenuhan  hak  hak  anak  pasca  perceraian.  Penelitian  ini menggunakan metode hukum normatif dimana data didapatkan melalui studi kepustakaan  dengan  mempelajari  berbagai  referensi  serta  hasil  penilitian sebelumnya.  Anak  tidak  mendapatkan  hak  haknya  setelah  orang  tuanya mengalami  perceraian,  sedangkan  anak  yang  telah  lahir  di  dunia  berhak mendapatkan  hak  tanpa  diminta.  Banyaknya  anak  yang  tidak  dipenuhi  haknya dengan  layak.  Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  makapeneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam  hak asuh anak pasca perceraian  termasuk dalam kewajiban kedua orang tua. Kemudian terkait dengan pemenuhan hak anak  pasca  perceraian  orang  tua  perlu  adanya  upaya  perlindungan.  Dasar hukum perlindungan anak di Indonesia terdapat dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Kata Kunci  : Perceraian, Hak Anak, Perlindungan anak

## A. Pendahuluan
Sejatinya manusia dalam menjaga kelangsungan  hidup  akan  melakukan sebuah perkawinan  untuk  membentuk keluarga baru yang penuh kasih dan sayang.  Undang  Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami istri  dengan  tujuan  untuk  membentuk keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa”.  Hal  tersebut,  tak  lain  dan  tak bukan tujuannya memperoleh keturunan  baru  yakni  anak.  Anak merupakan  generasi  yang  siap  untuk memegang  masa  depan  ke  tangan mereka  sendiri  dan  mendorong pembangunan suatu negara 1 . Kehadirannya  harus  selalu  dilindungi pertumbuhan,  martabat,  dan  hak haknya  sebagai  manusia.  Suatu pernikahan  atau  rumah  tangga tidaklah  selalu  berjalan  sempurna sesuai  dengan  apa  yang  telah direncanakan  oleh  kedua  pasangan. Ada kala terdapat beberapa perbedaan yang mengakibatkan rusaknya komunikasi  yang  berujung  pada perceraian.
Perceraian  pada  dasarnya  adalah proses  hubungan  antara  seorang suami  istri  sudah  tidak  ditemui  lagi keharmonisan  dalam  perkawinan 2 . Indonesia memiliki tingkat perceraian yang  tinggi  yang  dapat  menyebabkan
1 Debby Fitrian Surya Laksmana and Anang Dony  Irawan,  “Perlindungan  Hak  Anak Jalanan  Sebagai  Korban  Penelantaran,” Binamulia Hukum 10, no. 2 (2021): 108,. 2 Muh Risal  Risandi and Muhammad Sabir Maidin,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua
terjadinya  penelantaran,  khususnya pada  anak.  Sebelum  membahas penelantaran  anak,  kata  penelantaran menurut  KBBI  berasal  dari  kata “telantar”  dapat  diartikan  beberapa yaitu hidup tidak terpelihara, terbengkalai,  tidak  terawat,  tidak diurus, serta tidak berkecukupan. Kata kerja menelantarkan berarti mengabaikan dan membuat terlantar sedangkan penelantaran dapat dimaknai sebagai cara ataupun  proses dari perbuatan menelantarkan. Penelantaran  merupakan  perbuatan yang  dapat  membuat  seseorang terabaikan dalam kehidupannya dengan  tidak  terawat  atau  tidak terurus,  salah  satunya  yaitu  pada penelantaran anak. Seorang anak yang terlantar  bukan  karena  ia  tidak memiliki  kedua  orangtua  saja  namun juga ia yang memiliki salah satu orang tua yang pemenuhannya tidak maksimal.  Bentuk  penelantaran  anak dapat  terjadi  dalam  berbagai  aspek, termasuk melepaskan tanggung jawab hak  hak  anaknya  seperti  penelantaran fisik, penelantaran emosional, penelantaran  hak  atas  pendidikan, penelantaran  kesehatan  anak  yang tidak  maksimal,  serta  kurangnya pengawasan.  Adanya  penelantaran anak  akibat  dari  orang  tua  yang bercerai,  maka  anak  menjadi  pihak paling  dirugikan 3 .  Dampak  dalam perceraian terutama bagi anak anak di
Di  Kabupaten  Pangkep;  Studi  Komparatif Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan  Mazhab  Dan  Hukum,  2021, 293–308 3 Iksan, Adnan, and Khairunnisa, “Perlindungan Anak  Pasca Perceraian Orang
Vol. 6 No. 2 (2022) p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon
bawah  umur  yang  masih  belum mampu  mengungkapkan  perasaannya tetapi  harus  menanggung  kehilangan rasa  kasih  sayang  dari  kedua  orang tuanya. Kenakalan akan menjadi hal yang wajar dalam konteks ini karena banyaknya konflik yang ia pendam.
Kenakalan  pada  anak  bukanlah sesuatu  yang  terjadi  begitu  saja melainkan  dapat  dipengaruhi  oleh bebrapa  faktor  penyebab  kenakalan anak 4 . Anak yang terlantar juga sering menjadi
korban
kejahatan dikarenakan  kesehatan  mental  dan fisik mereka yang tidak stabil sehingga sering  terjadinya  pelecehan  seksual, fisik,  serta  ekploitasi  anak.  Pelecahan termasuk dalam salah satu kejahatan yang  harus  dihapuskan  bersama dengan kejahatan terhadap martabat manusia dan pelanggaran Hak Asasi Manusia 5 .  Kekuasaan  orangtua berperan  penting  terutama  berisi kewajiban  untuk  mendidik  dan merawa  anak  anaknya 6 .  Orangtua berhak  memberikan  tanggungjawab penuh  untuk  anak  anaknya,  namun sering terjadi perselisihan diantara
Tua,” Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 9, no. 1 (2020): 1–16,
4 Asmaul
Khusnah and Levina Yustitianingtyas,  ‘Perlindungan  Hukum Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak  (Studi  Putusan  Nomor  23/Pid.Sus- Anak/2019-PN  Jkt.  Pst)’,  Ahmad  Dahlan Legal Perspective, 1.2 (2021), hlm 156.
5 Aulia  Virgistasari  and  Anang  Dony  Irawan, ‘Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021’, Media of Law and Sharia, 3.2 (2022), hlm 109.
6 Fransiska Novita Eleanora et al., Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, Madza Media, 2021.
kedua orangtua mengenai kesepakatan hak  asuh  anak.  Adapun  pihak  yang tidak  dapat  menyesuaikan  diri  karena terjadi  kesenjangan.  Kesenjangan  ini sering  dikaitkan  dengan  adanya perbedaan yang sangat jelas dalam hal finansial yakni kesenjangan ekonomi 7 . Faktor  ekonomi  memang  menjadi pemicu  terjadinya  penelantaran  anak. Tingginya  angka  kemiskinan  yang mencapai 25,95 juta orang atau 9,82% dari total populasi pada tahun 2018 8
Perlindungan  anak  merupakan suatu upaya yang dapat memungkinkan kita untuk menciptakan suasana di mana setiap anak  dapat  menggunakan  hak  dan kewajibannya  demi  fisik,  mental,  dan sosial  yang  baik  dalam  pertumbuhan dan perkembangan
anak 9
Perlindungan  terhadap  anak  memang sangat  penting  untuk  dilakukan  guna melindungi  hak  dan  kewajibannya. Anak  harus  dilindungi  dari  segala bentuk  Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia,  karena  anak  merupakan salah  satu  kelompok  paling
7 Anang Dony Irawan and Al Qodar Purwo Sulistyo, ‘Pengaruh  Pandemi  Dalam Menciptakan  Ketimpangan  Sosial  Ekonomi Antara  Pejabat  Negara  Dan  Masyarakat’, Jurnal Citizenship Virtues, 2.1 (2022), 252.
8 Yusnani Hasyimzum, ‘Hak-Hak Konstitusional  Anak  Terkait  Penelantaran Akibat Perceraian ( Children ’ s Constitutional Rights  Regarding  Abandonment  Due  to Divorce ) Perceraian’, Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1.1 (2021), hlm 30.
9 Rani  Kusuma  Wardani  and  Levina Yustitianingtyas,  “Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak  Pidana  Perdagangan  Manusia,” Perspektif Hukum 21, no. 1 (2021): 113.
rentan 10 .Pada  dasarnya  seorang  anak juga memiliki hak asasi yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 UU No.39 Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia. Perlindungan  yang  ada  dalam  Hak Asasi  Manusia  merupakan  tindakan atau upaya untuk melindungi seseorang  dari  tindakan  sewenang wenang  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan hukum 11 . Peran orang tua, keluarga,  dan  masyarakat  memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan hak asasi anak tersebut sesuai  dengan  kewajiban  yang dibebankan oleh hukum kepadanya 12
Negara  juga  mengakui  adanya Hak  Asasai  Anak  dengan  terdapat ratifikasi  Konvensi  Internasional tentang  Hak  Anak  melalui  Keputusan
Presiden  Nomor  36  Tahun  1990 tentang Pengesahan Konvensi
Tentang  Hak  –  Hak  Anak.  Akibat pemenuhan  hak  anak  yang  tidak sempurna,  maka  masih  banyak ditemukan  penelantaran  anak.  Anak masih  banyak  dalam  kondisi  yang memprihatinkan 13 .  Hak  anak  selalu diupayakan untuk mendapatkan perlindungan. Upaya
untuk melindungi  anak  mengacu  pada Undang Nomor 23 Tahun 2002
10 Muhammad  Suwandy  Hasibuan,  Ismail Ismail,  and  Irda  Pratiwi,  “Analisis  Yuridis Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak,” J URNAL  RECTUM :  Tinjauan  Yuridis Penanganan Tindak Pidana 2, no. 1 (2020): hlm 27,.
11 Anang  Dony  Irawan,  Kaharudin  Putra Samudra, and Aldiansah Pratama, “Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Oleh
tentang Perlindungan Anak. Ketentuan  Pasal  4  menyebutkan bahwa:  “Setiap  anak  berhak  untuk hidup secara adil, tumbuh, berkembang  dan  berpartisipasi  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,  serta  dilindungi  dari kekerasan dan diskriminasi”, dilanjutkan dengan pasal 20
menyebutkan  bahwa  tanggung  jawab orang  tua,  keluarga,  masyarakat, pemerintah  dan  negara  merupakan rangkain  tindakan  yang  dilakukan secara terus menerus untuk melindungi hak hak anak.
Sebelum  melakukan  penelitian ini,  melihat  penelitian  penelitian sebelumnya  juga  sangat  penting dikarenakan  dapat  menjadi  salah  satu referensi atau mungkin dapat menjadi pembeda  dengan  penelitian  yang dilakukan  sat  ini.  Beberapa penelitian sebelumnya  juga  telah  melakukan penelitian  yang  berkaitan  dengan penelitian ini diantaranya yaitu Nyoto, et.al  (2020)  dengan  penelitian  yang mengangkat topik tentang
pemenuhan hak anak pasca perceraian orang  tua.  Di  samping  penjelasan tenang  hak  hak  anak,  penelitian  ini juga      mengatakan      bahwasanya
Pemerintah  Pada  Masa  Pandemi  COVID- 19,” Jurnal Citizenship Virtues 1, no. 1 (2021): hlm 2.
12 Muhammad  Zakaria,Nurhadi,  “Nafkah Anak  Prespektif  Dual  Sistem  Hukum  di Indonesia,” Guepedia (2021)
13 Ratri Novita Erdianti,”Hukum
Perlindungan  Anak  di  Indonesia,” UMM
Press,Malang (2020)
kebiasan masyarakat menyadari tentang pemenuhan hak hak anaknya ini  sering  tidak  sesuai  dikarenakan pedomannya  masih  berdasarkan  adat atau  kebiasaan  bukan  berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat sepenuhnya mewujudkan hak hak nya dengan  maksimal.  Penulis  juga mengatakan bahwa
terdapat hambatan  hambatan  yang  dialami orang tua dalam memenuhi hak hak anak. Penelitian serupa dilakukan juga oleh Nasrah, Asni Zubair (2022) pada penelitiannya  mengkaji  tentang  hak hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya setelah putusnya perkawinan. Penelitian ini menjelaskan bahwa ayah dan  ibu  harus  melakukan  hak  dan kewajibannya secara timbal balik serta akibat  putusnya  perkawinan  juga disebutkan.  Bekas  suami  istri  tetap berkewajiban  dan  bertanggung  jawab atas  pemeliharaan  dan  mendidik  anak anaknya  untuk  kepentingan  anaknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya, tentu terdapat persamaan dan perbedaan.  Persamaan  yang  ada dengan  penelitian  ini  adalah  sama sama  mengkaji  terkait  perlindungan hak  anak  pasca  perceraian  orang tuanya yang juga mengacu pada UU Perlindungan  Anak.  Perbedaan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  ini menjelaskan  tentang  faktor  yang menjadikan  anak  dapat  terlantar setelah  perceraian  orang  tuanya  serta menjelaskan terkait perlindungan anak dengan  pemenuhan  hak  anak  yang wajib  didapatkan  .  Selain  itu,  peneliti disini  juga  akan  membahas  tentang ketentuan  hak  asuh  anak  yang
diperoleh  pasca  orang  tua  resmi bercerai  serta  bagaimana  sanksi hukum jika pemenuhan hak anak tidak dipenuhi oleh orang tua.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  pemenuhan  hak  anak yang  menjadi  korban  penelantaran orang tua pasca perceraian ?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap orang tua jika tidak memenuhi hak anak pasca perceraian ?

## C. Hasil danPembahasan
Pemenuhan  Hak  Terhadap  Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran  Orang  Tua  Pasca Perceraian
a. Faktor Penyebab Penelantaran Terhadap  Hak  Anak  Setelah

## Perceraian Orangtua
Setiap  pasangan  suami  istri  tentu memiliki  masalah  dalam  kehidupan pribadi  maupun  rumah  tangganya, semua  tergantung  masing  masing dalam menyelesaiakan masalah tersebut.  Perselisihan  yang  kerap terjadi  jika dibiarkan terus berlanjut maka  dapat  menimbulkan  kebencian dan  permusuhan  hingga  berakhir perceraian. Alasan perceraian didasarkan  pada  moralitas,  agama,
kondisi  ekonomi  yang  tidak  stabil serta alasan alasan lainnya. Dampak dari perceraian tersebut yakni anaknya, dimana tak sedikit orang tua yang  menelantarkan  anaknya  dengan mengabaikan  hak  anak.  Faktor  faktor
Vol. 6 No. 2 (2022) p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon
yang  dapat  menyebabkan  orang  tua mengabaikan hak anaknya, yaitu 14
a) Faktor Ekonomi
Sebuah  rumah  tangga  masing masing  memiliki  hak  dan  kewajiban. Suami  berkewajiban  memberi  nafkah lahir  dan  batin,  namun  pelaksanaanya masih  banyak  suami  yang  belum tanggung  jawab  dalam  memberikan nafkah  dikarenakan  pekerjaan  masih belum cukup memadai yang menjadikan tidak mempunyai kecukupan  penghasilan.  Konflik ekonomi  memang  menjadi  suatu problem  yang  umum  terjadi 15 .  Dalam rumah  tangga,  konflik  keuangan sering  menjadi  perdebatan  dan  jika dibiarkan memang menjadi salah satu pemicu  keretakan  karena  menjadikan seorang  anak  maupun  istri  tidak diberikan nafkah yang cukup.
b) Faktor  Rendahnya  Kesadaran Tanggung Jawab Hal  yang  memicu  terjadinya penelantaran  atau  pengabaian  hak yakni  seorang  ayah  yang  kurang kesadaran  akan  tanggung  jawabnya untuk  memenuhi  kebutuhan  anaknya. Terkadang seorang ayah juga
beralasan bahwa ia menanggung biaya sehari hari dikarenakan sudah menikah lagi serta memiliki anak dari perkawinan  lain.  Hal  ini  dapat dikatakan  bahwa  kurang  tanggung jawab dan kesadaran seorang mantan suami,  meskipun  setelah  bercerai  ia berhak memenuhi hak anaknya karena memang sudah menjadi tugas seorang
14 Oxsis  Mardi  and  Fatmariza  Fatmariza, “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak- Hak Anak” Jurnal Ius  Constituendum 6,  no.2 April (2021): 188.
ayah.  Seorang  anak  juga  memerlukan biaya  seperti  biaya  pendidikan, kebutuhan  sehari  hari,  jaminan kesehaan,  dan  yang  lainnya.  Jika memang telah melakukan  perkawinan lagi,  seharusnya  juga  masih  dapat berlaku  adil  ketika  melakukan pemenuhan hak anak.
c) Faktor Komunikasi
Faktor  yang  lainnya  terkait dengan  pemenuhan  hak  anak  yaiu komunikasi.  Komunikasi  merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak walaupun telah bercerai. Komunikasi antara orang tua dengan  anak  adalah  suatu  proses penyampaian pesan antara orang tua dengan  anak  yang  bersifat  dua  arah atau  adanya  timbal  balik  di  antara keduanya  serta  menimbulkan  rasa pengertian, kesenangan, dan membuat hubungan sosial menjadi baik.
Banyaknya ketidakharmonisan antara kedua orang tuanya dikarenakan terdapat kurangnya komunikasi yang berdampak terhadap pemenuhan  hak  anak  yang  ikut diabaikan.  Terkadang  anak  juga melihat  teman  sekelilingnya  ketika mendapatkan  hak  hak  nya  secara penuh, si anak yang tidak mendapatkan  hal  tersebut  akan merasa  kurang  pada  dirinya  sehingga ketika beraktivitas sering terlihat pasif dan  termenung.  Mereka  butuh  akan perlindungan  hukum  juga  atas ketidakdewasaan  yang terjadi dari
15 Achmad  Hariri,  “Rekonstruksi  Ideologi Pancasila  Sebagai  Sistem  Ekonomi  Dalam Perspektif  Welfare  State,”  Jurnal  Hukum Replik 7, no. 1 (2020): 21,
orang  tuanya 16 .  Anak  memiliki  hak yang  wajib  diberikan  sesuai  dengan perkembangan jiwanya.
Hak anak jika kebutuhannya tidak
mampu terpenuhi maka akan mengakibakan mental menjadi terganggu,  seperti  mengalami  trauma akibat perceraian orang tuanya. b. Pemenuhan Hak Anak Terkait Penelantaran Pasca Percerain

## Orang Tuanya
Pertengkaran  suami  istri  yang tidak  lagi  dapat  mempertahankan hubungannya  maka  anak  yang  akan menjadi  korban  dalam  situasi  ini, seperti anak menjadi korban penelantaran.  Seorang  anak  yang masih  membutuhkan  orangtuanya dengan  keadaan  terpaksa  harus menerima  keadaan  ini,  apalagi  ketika dalam  proses  perceraian  hak  hak anaknya  tidak  lagi  diperhatikan.  Hak anak  yang  diperoleh  pasca  perceraian merupakan  salah  satu  fakta  yang menimbulkan banyak kontroversi.
Pemenuhan  hak  anak  pasca perceraian sangat berbeda beda, ada yang  memberikan  haknya  secara penuh,  memberikan  sebagian  hak  hak anaknya  serta  ada  yang  lebih  miris dengan tidak memberikan sama sekali terkait dengan hak  anaknya.  Hal  ini juga  mengarah  pada  banyak  fakta bahwa  anak  anak  tidak  menerima pendidikan secara layak serta faktor ekonomi yang juga diyakini turut andil dalam pemenuhan hak anak, baik anak tersebut  ditelantarkan  oleh  kedua orang  tuanya  maupun  diasuh  oleh
16 Alifa  Rizqi  Fajriani  and  Muridah  Isnawai, “Pidana  Pengawasan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem
salah  satu  dari  orangtuanya.  Seorang anak  tentu  membutuhkan  perhatian orang tuanya, namun di sisi lain pada kenyataannya keadaan memaksa unuk berjuang hidup secara mandiri. Upaya hukum  untuk  melindungi  anak  dari tindakan  orang  tua  yang  tidak bertanggung jawab memang
dibutuhkan,  jangan  sampai  anak mendapat  perlakuan  semena  mena dan hak yang seharusnya ia dapat tidak terpenuhi.
Banyaknya anak anak dari korban perceraian  yang  menjadi  korban penelantaran,  tidak  mendapatkan fasilitas pendidikan dengan layak, dan lain  sebagainya  yang  perlakuan tersebut  dari  orang  tuanya  sendiri. Undang  Undang  Kesejahteraan  Anak No 4 Tahun 1979 mengatur hak hak anak, pasal 2 menyebutkan bahwa 1. Anak berhak mendapatkan kesejahteraan, kasih sayang serta bimbingan  yang  baik  di  lingkup keluarga  ataupun  pengasuhan khusus untuk pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.
2. Anak  berhak  mengembangkan bakat  serta  sosialnya  sesuai dengan tujuan Negara yang baik
3. Anak berhak mendapatkan perlindungan  baik  selama  dalam kandungan  sampai  setelah  ia dilahirkan
4. Anak berhak mendapatkan perlindungan  atas  kehidupannya yang dirasa dapat mempengaruhi serta menghambat tumbuh kembangnya.
Pemidanaan Di Indonesia,” Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum (2022)., 179.”
Vol. 6 No. 1 (2022) p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon
Perlindungan  anak  sangat  demi menjamin  terpenuhinya  hak  hak mereka  semaksimal  mungkin  sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Perlindungan  dari  segala  bentuk diskriminasi  dan  kekerasan  ini  demi anak Indonesia mendapatkan kesejahteraan  sesuai  peraturan  yang berlaku.
Produk  hukum  yang  dihasilkan oleh negara dalam tugasnya juga wajib untuk  melindungi  hak  asasi  setiap warga negara dan menjamin pemenuhan hak nya. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak  kemerdekaan  pikiran  dan  hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai pribadi  dihadapan  hukum,  dan  hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi dalam  keadaan  apa  pun”.  Pasal tersebut  telah  diakui  bahwa  adanya hak,  yang  mengakibatkan  orang berhak  untuk  mempertahankan  hak hak tersebut sepanjang masih dalam batas batas yang diperbolehkan oleh undang  undang 17 seperti  ketentuan ketentuan  pada  Undang  Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang perubahan  atas  Undang  Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang perlindungan  anak.  Aturan  lainnya tentang  pemeliharaan  anak  akibat putusnya  perkawinan  ada  di  dalam Pasal 41 Undang Undang Perkawinan No.1  Tahun  1974  menyatakan  bahwa
17 Andi Shavira Prasetyawardani and Muridah Isnawati, “Analisis Yuridis Putusan Nomor I/PUU-VIII/2010          Tindak          Pidana
akibat  putusnya  perkawinan  karena perceraian  yakni  baik  ibu  maupun ayah  tetap  wajib  mengasuh  dan mendidik  anaknya  demi  kepentingsn anak, kemudian dijelaskan juga bahwa ayah bertanggung  jawab atas semua pemeliharaan  dan  pendidikan  anak, jika  sang  ayah  ternyata  tidak  mampu memenuhi  kewajiban  tersebut  maka pengadilan  dapat  memutuskan  bahwa sang ibu dapat ikut dalam menanggung  biayanya.  Pengadilan dapat  mewajibkan  kepada  mantan suami  unuk  memberikan  biaya  hidup dan/atau  membebankan  kewajiban kepada mantan pasangannya. Ketentuan pemeliharaan anak tersebut  jika  ada  perselisihan  maka pengadilan yang memutuskan.
Pengadilan  yang  memutuskan  wajib mempertimbangkan guna yang terbaik untuk sang anak.
Hak  serta  kewajiban  antara  orang tua  dan  anak  juga  diatur  dalam  UU Perkawinan dalam Bab X Pasal 45 ayat (1) mengatur bahwa kedua orang tua wajib  memelihara  dan  mendidik anaknya dengan baik. Kewajiban yang disebutkan  dalam  ayat  tersebut berlaku sampai anak tersebut menikah atau hingga dapat hidup sendiri. Hak hak anak meskipun orang tua bercerai tetap  wajib  terpenuhi.  Kedua  orang tua terutama ayah wajib menjamin hak hak  anaknya  atas  nafkah,  pendidikan, serta  kebutuhan yang  lainnya. Ketentuan  tentang  hak  anak  yang lainnya terdapat pada Undang Undang Nomor   35   Tahun   2014   tentang
Pembunuhan Oleh Anak Karena Pembelaan Terpaksa,” Borobudur  Law  Review 3,  no.  2
(2021): hlm 124.
Vol. 6 No. 2 (2022) p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon
Perubahan  Atas  Undang  Undang Nomor  23  Tahun  2022  Tentang Perlindungan  Anak,  Pasal  14  ayat  (1) bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang  tuanya  sendiri,  kecuali  jika  ada alasan  yang  jelas  dan/atau  aturan hukum  yang  sah  bahwa  pemisahan adalah demi kepentingan yang terbaik untuk anak dan hanya boleh dilakukan sebagai  upaya  terakhir.  Anak  tetap memiliki hak haknya walaupun dalam hal pemisahan yang dimaksud, yaitu:
a. bertemu dengan orang tua
b. mendapatkan  pemeliharaan, pengasuihan, pendidikan
serta perlindungan bagi proses  tumbuh  kembang anak sesua dengan kemampuannya  dari  kedua orang tua c. tetap menerima nafkah unuk hidupnya  dari  kedua  orang tua
d. memperoleh  hak  hak  anak yang lainnya
Baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban  untuk  merawat  dan mendidik  anak dengan baik.  Tidak ada  yang  namanya  mantan  anak ataupun  mantan  orang  tua.  Bentuk tanggungjawab  orang  tua  terhadap pemenuhan hak anak anaknya tidak berhenti  di  perceraian.  Terjadinya perceraian  tidak  akan  mengubah status  anak  dan  orang  tua  karena tetap wajib mendidik anak, membesarkan,  serta  mengasuh  anak tersebut  hingga  menikah.  Ini
18 Tareq Jati Pamungkas and Achmad Hariri, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan  Sosial  Persepektif  Welfare  State”  3, no. 3 (2022): 277.
berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan  jasmani  dari  kedua  orang tuanya.
Peran  kedua  orang  tua  dalam mengasuh  anaknya  dapat  meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan,  dan  papan.  Setiap  orang berhak untuk mengakses pendidikan setidaknya  di  tingkat  sekolah  dasar dan  pendidikan  dasar 18 .  Pendidikan yang  bersifat  dasar  harus  diwajibkan karena sangat penting guna meningkatkan  kesejahteraan  anak. Pemenuhan  hak  atas  pendidikan berhubungan  dengan  perkembangan psikologis,  spiritual  serta  ketrampilan yang  anak  butuhkan.  Segala  bentuk pemenuhan  hak  anak  wajib  untuk diperhatikan dengan sungguh sungguh oleh kedua orang tua. Ketika putusan  cerai  hakim  membacakan bahwa  hak  asuh  jatuh  kepada  salah satu  pihak  orang  tua  bukan  berarti yang tidak mendapatkan akan bebas dan  lepas  dari  tanggung  jawab melainkan  keduanya  tetap  memiliki tanggung  jawab  bersama  dalam  hal memelihara, mengasuh serta mendidik anak  anaknya  hingga  dewasa  nanti. Lembaga  penegak  hukum  perlu memperhatikan  tentang  perlindungan anak  yang  merupakan  tindakan  untuk menciptakan  suasana  dimana  anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban  demi  perkembangan  dan pertumbuhan yang baik secara fisik, mental dan sosial 19
19 L Setiani and L Yustitianingtyas, “Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam  Tindak Pidana Perkosaan Anak (Studi Putusan Pn Simalungun No. 475/Pid. Sus/2014/Pn-
Vol. 6 No. 2 (2022) p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon
Undang  Undang  Perlindungan Anak  memuat  empat  prinsip  utama yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak  yaitu  prinsip  nondiskriminasi merupakan semua hak yang diakui dan dilaksanakan  diberlakukan  sama  bagi tiap anak. Prinsip ini tertuang dalam Konvensi  Hak  Anak  Pasal  2  yang mana negara negara menghormati dan menjamin  hak  yang  diatur  dalam konvensi  ini  bagi  setiap  anak  yang berbeda  dalam  wilayahnya  anpa membedakan bedakan. Negara negara akan  mengambil  tindakan  untuk menjamin anak terlindungi dari segala diskriminasi.  Prinsip  kedua  yaitu prinsip yang terbaik bagi anak, prinsipi ini  harus  diperhatikan  dalam  segala tindakan. Menurut KHA Pasal 3 ayat (1),  kepentingan  terbaik  anak  harus menjadi  pertimbangan  dalam semua keputusan melibatkan anak anak yang dilakukan  oleh  beberapa  lembaga kesejahteraan. Keputusan anak memang  harus  melibatkan  masa depan  anak.  Selanjutnya  yang  ketiga yaitu  prinsip  atas  hak  hidup, kelangsungan,  dan  perkembangan dimana pada setiap anak telah melekat hak  atas  hidup  dan  negara  wajib menjamin serta melindungi kelangsungan  hidup,  pertumbuhan dan  perkembangan  seorang  anak dengan  maksimal.  Pasal  6  KHA menyatakan  bahwa  Negara  negara pihak mengakui setiap anak memiki hak hidup  yang melekat  dan negara pihak akan menjamin kehidupan serta perkembangan  anak  sebaik  baiknya. Prinsip terakhir yaitu prinsip keempat
yakni  penghargaan  terhadap  pendapat anak.  Konvensi  Hak  Anak  Pasal  12 ayat  (1),  negara  pihak  menjamin bahwa  anak  yang  berpendapat memiliki kebebasan dalam mengekspresikan  dirinya  yang  dapat mempengaruhi kehidupan anak tersebut,  pendapatnya  juga  harus dihargai sesuai dengan usia mereka. Sudut pandang terhadap perlindungan anak yaitu menempatkan  posisi  anak  selalu diperhatikan  dalam  semua  masalah yang  ada.  Implementasi  ini  jika diprioritaskan  dan  dilakukan  secara konsisten  maka  dapat  menjamin pemenuhan hak anak. Semua hak yang dimiliki  oleh  anak  juga  berhak didukung oleh pihak orang tua karena mereka memiliki peran penting dalam pemenuhan  hak  anak  meskipun setelah perceraiannya. Setiap orang tua semestinya  juga  harus  menjamin anaknya  untuk  tidak  terlantar  dan semuanya  dapat  terpenuhi  secara memadai .
c.  Ketentuan  Hak  Asuh  Anak Pasca Perceraian Orangtua
Suatu  perkawinan  tentu  memiliki tujuan  membentuk  sebuah  keluarga yang  bahagia,  namun  kenyataannya tidak  sedikit  perkawinan  yang mengalami  berbagai  masalah  hingga berakhir dengan perceraian. Dengan demikian, perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tuanya. Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa  yang harus selalu dilindungi harkat martabat  dan  haknya  yang  harus
Sim),” … Kewarganegaraan Undiksha 9, no. 3 (2021): 566.
dipertahankan 20 .  Ayah  maupun  ibu tetap berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengasuh  dan mendidik anak.  Hal  yang  sering  menjadi perdebatan yakni mengenai hak asuh anak. Hak asuh anak ada dua yakni hak asuh hukum dan hak asuh fisik. Hak asuh  hukum  merupakan  hak  untuk mengambil  keputusan  tentang  anak sedangkan  hak  asuh  fisik  merupakan hak asuh  yang menetapkan di mana anak  akan  tinggal  dan  dengan  siapa yang  memtusskan  urusan  keseharian anak tersebut. Jika salah satu orang tua memiliki hak asuh fisik maka rumah orang  tua  tersebut  adalah  tempat tinggal  yang sah bagi anak tersebut. Keterlibatan orang tua dalam pengasuhan  anak  jika  terjadi  secara harmonis  maka  dalam  tumbuh kembang anak akan berdampak sangat positif 21 .
Setelah  perceraian  terkait  dengan hak asuh anak tidak diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Tidak terdapat kata spesifik dalam ketentuan yang menyebutkan tentang hak asuh anak.  Kedua  orang  tua  tetaplah memiliki tanggung jawab terhadap hak asuh anak tanpa dibeda bedakan hak asuhnya.  Selama  keduanya  masih beritikad baik untuk tetap memenuhi kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku  maka  terkait  dengan masalah  akibat  perceraian  terkhusus pada  masalah  anak  akan  dapat diminimalisir.  Siapapun  yang  akan memiliki hak asuh anak tersebut, hal yang paling penting yakni kemampuan
20 Lilik Puja Rahayu et al., “Legal Protection of Children Forced to Work” 499, no. Icolgas (2020).
orang tua dalam mengasuh, menafkahi anak serta dapat menunjang perkembangan kearah lebih baik. Hak asuh  anak  hanya  salah  satu  orang tuanya  yang  dapat  memiliki  namun keduanya  wajib  dalam  merawat  anak tersebut  hingga  mereka  tumbuh dewasa sekalipun mereka tidak berada dalam satu atap yang sama. Menurut Satria Efendi mengatakan bahwa sebelum
mumayyiz  merupakan  masa  dimana anak belum bisa membedakan mana yang berharga serta bermanfaat bagi dirinya,  oleh  karena  hal  tersebut  anak tidak  boleh  dipisahkan  dari  ibunya. Allah  mengatakan  bahwa  ibu  akan lebih berhak di hari kiamat selama ia tidak menikah dengan laki laki lain. Peraturan  terkait  dengan  hak  asuh anak  yang  diberikan  kepada  ibu daripada  ayah  yaitu  dalam  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  102 K/Sip/1973 tanggal 24 april 1975, di dalam  putusan  tersebut  mengatakan bahwa  yang  diutamakan  adalah  ibu kandung  khususnya  bagi  anak  yang masih  kecil  karena  kepentingan  anak menjadi  kreterium,  kecuali  terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara  anak  anaknya.  Putusan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  239 K/Sip/1968,  di  dalam  putusan  ini menyatakan  bahwa  anak  anak  yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang  dan  perawatan  ibu  harus diserahkan  kepada  ibu  bila  kedua orang  tua  bercerai.  Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor
21 Rita  Pranawati  and  M  Naswardi, "Pengawasan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak Indonesia," 2017.
126  K/Pdt/2001  tanggal  28  Agusus 2003,  putusan  ini  juga  mengatakan apabila  terjadi  perceraian  maka pemeliharaan  anak  di  bawah  umur diserahkan  pada  orang  terdekat  dan akrab dengan anak tersebut, yaitu ibu. Putusan putusan tersebut tidak dapat bersifat permanen.
Kedua orang tua dalam merawat anak  anaknya  merupakan  hal  yang sudah  menjadi  kewajiban,  jika  kedua orangtua  tidak  mempermasalahkan terkait  hak  asuh  maka  tidak  harus diselesaikan di pengadilan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat aturan tentang hak asuh anak, menurut Pasal 105  KHI,  ibu  memiliki  kewajiban unuk  merawat  anak  yang  belum Mumayyiz atau yang belum berusia 12 tahun. Anak akan diberikan kesempatan  memilih  ibu  atau  ayah sebagai  orang  tua  yang  berhak mengasuh ia keika sudah berusia 12 tahun.  Terlepas  dari  hal  tersebut seorang ayah masih  wajib tanggung jawab  atas  semua  biaya  tunjangan serta  seorang  ibu  juga  dapat kehilangan  hak  asuh  anak  dengan alasan  alasan  tertentu.  Salah  satunya dapat  dilihat  dari  putusan  Pengadilan
Agama Bekasi Nomor: 354/Pdt.G/2007/PA.Bks, dimana
Majelis  Hakim  memutuskan  untuk memberikan  hak  asuh  anak  kepada ayahnya dikarenakan si ibu tidak dapat diandalkan  dan  tidak  memiliki kemauan  untuk  mendidik  anaknya, tidak  dapat  merawat  dengan  baik terkait pendidikan, tumbuh kembang
22 Satria Unggul Wicaksana and Tiara Yahya Deramayati, “Peradilan In  Absentia Dalam
anak,  dan  tidak  mempertimbangkan kesejahteraan  dengan  baik.  Beberapa alasan tersebutlah yang dapat dipertimbangkan  dalam  persidangan dan  menjadikan  hak  asuh  dari  ibu beralih  tangan  kepada  seorang ayahnya.  Seorang  hakim  harus  dapat berhati  hati  dalam  menilai  demi kepentingan  seorang  anak.  Hakim juga harus mempertimbangkan banyak hal antara lain kesehatan fisik dan mental, tetapi tetap memberikan hak dan kesempatan kepada mantan pasangan  untuk  dapat  mengunjungi dan  berkomunikasi  baik  dengan  anak di bawah asuhan salah satu orang tua.
Hukum  menjadi  hal  yang sangat  penting  dalam  kehidupan bernegara  dan  menjadi  landasan kehidupan masyarakat yang menjunjung  tinggi  keadilan  serta persamaan kedudukan dimata
hukum 22 . Menurut Pasal 229 KUHPerdata,  Pengadilan  Negeri akan  menentukan  siapa  dan  kedua orang tua yang akan mengasuh atas anaknya setelah memutuskan perceraian  dan  setelah  mendengar atau  memanggil  dengan  sah  para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda  dan  anak-anak  yang  di bawah  umur,  kecuali  jika  kedua orang  tua  itu  diberhentikan  dari kekuasaan  orang  tua.  Apabila terdapat  kekhawatiran  bahwa  orang tua  yang  diserahi  tugas  perwalian tidak  memberikan  tunjangan  yang cukup  untuk  biaya  hidup  serta pendidikan, maka Pengadilan Negeri
Tindak Pidana Korupsi Dan Hak Pembelaan Terdakwa  Dalam  Perspektif  HAM,” Jurnal Komunikasi Hukum 7, no. 2 (2021).
Vol. 6 No. 2 (2022) p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon
dapat  juga memerintahkan  orang  tua membayarkan  biaya  hidup  dan pendidikan  kepada  dewan  perwalian sebanyak jumlah yang telah ditentukan,  sesuai  dengan  Pasal 230b.  Perintah  ini  juga  berlaku  pada ketentuan  Pasal  229  alinea  kedua, ketiga, dan keempat. Dalam penuntutan  biaya  pemeliharan  dan pendidikan  anak  menjadi  tanggung jawab  seorang  ayah.  Jika  ayah  tidak dapat  memenuhi  kewajibannya, pengadilan dapat menentukan terhadap ibu untuk dapat membantu biaya tersebut. Pengadilan juga dapat memutuskan  diantara  mereka  yang berhak  terhadap  anaknya.  Putusan pengadilan ini harus didasarkan pada kepentingan  anak  yang  terbaik. Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  49 Undang  Undang  Nomor  1  Tahun 1974  ayat  (1)  menentukan  bahwa salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut  haknya  dengan  keputusan pengadilan  terhadap  anak  atas permintaan  orang  tua  yang  lain, keluarga  keturunan  langsung  dari anak  dan  saudara  kandung  yang sudah  dewasa,  atau  bisa  saja  pejabat yang  berwenang.  Permasalahan tersebut  karena  orang  tua  yang mengabaikan  kewajiban  terhadap anaknya  serta  ia  yang  berperilaku sangat  buruk,  selanjutnya  pada  ayat (2) walaupun orang tua telah dicabut atas kekuasaanya mereka tetap wajib membayar  nafkah  kepada  anak anaknya.    Adapun  beberapa  yang
23 Muridah  Isnawati  and  Fety  Khosianah, “Penyuluhan  Hukum:  Bagi  Siswa  SMA Muhammadiyah  7  Surabaya  Dalam
dinyatakan  tidak  dapat  mengasuh anak  seperti  orang  tua  pemabuk, orang tua hilang ingatan, dan orang tua  yang  tidak  bertanggung  jawab sehingga dapat berakibat ia menelantarkan anak anaknya. Sanksi Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak a.  Sanksi  Hukum  Terhadap Orang Tua Jika Tidak Memenuhi  Hak  Anak  Pasca Perceraian Setiap  anak  berhak  untuk dilindungi  dari  penelantaran  dalam pengabaian yang disengaja untuk lari dari tanggung jawab dalam mengasuh maupun merawat anaknya dengan baik. Tindakan terhadap anak yang dapat mengakibatkan penderitaan  baik  fisik,  mental,
seksual, dan/atau penelantaran termasuk dalam ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan  kemerdekaan  yang melawan  hukum 23 .  Peraturan  yang berlaku di Indonesia tentang perlindungan  hak  hak  anak  yang terkhusus pada anak yang terdampak perceraian  masih  belum  sepenuhnya dapat  terlaksana  dengan  baik. Permasalahan  yang  kerap  ditemui  di masyarakat  yaitu  ketidakpedulian orang tua dalam memberikan nafkah
Pencegahan Perlindungan Terhadap
Pelecehan  Dan  Kekerasan  Seksual  Pada Remaja,” Borobudur Journal on Legal Services 3, no. 1 (2022):hlm 13.
Vol. 6 No. 2 (2022) p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon
anaknya  sehingga  anak  menjadi terlantar 24 .
Permasalahan  tersebut  dapat terjadi  karena  masyarakat  tidak memahami  bagaimana  ia  harus memperjuangkan  haknya.  Sering ditemukan anak terlantar yang tidak memiliki  jaminan  hak  haknya  serta orang tua yang mengabaikannya tanpa pembelaan  apapun.  Banyaknya  orang tua mengabaikan hak hak anak pasca perceraian.
Tanggung
jawab berdasarkan  peraturan  hukum  dan hukum islam ditanggung oleh orang tua laki laki. Menurut KHI Pasal 104 ayat  (1),  ayah  akan  menanggung semua  biaya  dan  apabila  ayah meninggal  dunia  maka  penanggung jawab biaya penyusuan akan
ditanggung oleh orang yang berkewajiban  menafkahi  ayah  atau walinya. Seorang ayah harus berusaha mencari dan memenuhi  hak atas anak dikarenakan  sudah  menjadi  tanggung jawab  ayah  walaupun  dirinya  sudah bercerai.  Jika  terdapat  tindakan penelantaran hak hak anak maka hal tersebut  merupakan  pelanggaran hukum yang ada dan akan mendapatkan  konsekuensinya  yaitu sanksi,  sebagai  contoh  di  negara Tunisia, Pasal 53 A Code of Personal Status  1956  memberikan  sanksi hukum  bagi  suami  yang  lari  dari kewajiban  memberi  nafkah  atau kompensasi jangka waktu satu bulan dapat dikenakan hukuman penjara 3
24 Amrin  Nurfieni,  “Dinamika  Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian,” Cita  Hukum  Indonesia 1,  no.  2 (2022): 83.
hingga 12 bulan dan denda antara 100 hingga 1000 dinar 25 .
Pengabaian  hak  anak  merupakan perbuatan yang tidak dapat
dibenarkan  oleh  undang  undang karena  berdampak  bagi  kehidupan anak.  Indonesia  memiliki  ketentuan ketentuan  hukum  seperti  Undang Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  yang dapat  digunakan  untuk  menjerat orang  tua  atau  ayah  jika  melalaikan tugasnya  dalam  memenuhi  hak  anak.
Pasal 76B  mengatakan bahwa menempatkan, membiarkan, melibatkan,  mengarahkan  anak  dalam perlakuan yang salah, serta penelantaran adalah hal yang dilarang. Ketentuan ini juga mencakup konsekuensi  akibat  penelantaran  anak dapat dikenakan sanksi berat dipidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 100.000.000,00.
Peraturan  perundang  undangan tidak hanya mengatur sanksi pidana melainkan  juga mengatur  sanksi  yang bersifat  perdata.  Undang  Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (3) bahwasanya jika suami atau istri  melalaikan  kewajibannya  maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.  UU  Perkawinan  pada Pasal 49 ayat 1 juga mengatur tentang seseorang  yang  dapat  dijatuhi  sanksi
25 Alfian  Qodri  Azizi  Azizi,  “Sanksi Pengabaian  Hak  Alimentasi  Anak:  Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia,” Iqtisad  Reconstruction  of  Justice  and  Welfare  for Indonesia 7, no. 1 (2020): hlm 10.
Vol. 6 No. 2 (2022) p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon
dengan  dicabutnya  hak  kuasa  asuh anak.  Sanksi  serupa  juga  terdapat dalam UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang
menyatakan  bahwa  jika  terbukti bahwa orang tua melalaikan tanggung jawabnya  sehingga  mengakibatkan terhambatnya  tumbuh  kembang  anak, mereka akan kehilangan hak asuh atas anak  tersebut.  Selanjutnya  ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil, jika ia akan melakukan  perceraian  maka  harus mendapatkan izin atau surat keterangan  terlebih  dahulu  dari pejabat.  Tidak  ada  ketentuan  yang dikhususkan tentang pemenuhan hak anak,  jika  ia  mengabaikan  nafkah maka tetap akan diberikan hukuman sebagaimana PP No.45/1990 Pasal 16 sanksi ini bagi PNS yang tidak mau melaksanakan  ketentuan  tentang pembagian  gaji  apabila  telah  terjadinya perceraian  dijatuhi  hukum  disiplin berat  yang  berdasarkan  PP  No. 30/1980  tentang  Peraturan  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil.  Jenis  hukuman disiplin berat menurut Pasal 6 ayat (4) terdiri dari penurunan pangkat lebih rendah  paling  lama  satu  tahun,
pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan horma bukan atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Dalam  pelaksanaannya  masih banyak orang tua atau seorang ayah yang  tidak  memberikan  nafkah terhadap  anaknya.  Seringkali  tidak mampu  memenuhi  kebutuhan  anak mereka  sehingga  anak  menjadi terabaikan.  Anak  yang  belum  mampu berdiri  sendiri  dalam  hidupnya  masih
membutuhkan pemberian dari ayah. Dalam  hal  nafkah,  seorang  ayah memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi hak pemeliharaan anak anaknya. Tidak ada  hambatan  yang  membuaat  ayah tidak  mampu  menjalankan  tugasnya dalam menghidupi anaknya.

## D. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  pembahasan  yang telah penulis paparkan di  atas dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  pemenuhan hak  anak  yang  menjadi  korban penelantaran orang tua pasca perceraian  terdapat  beberapa  faktor. Faktor penyebab orang tua mengabaikan hak anaknya
dikarenakan  faktor  ekonomi,  faktor rendahnya kesadaran tanggung jawab, faktor  komunikasi,  sedangkan  dalam menjalani  hidupnya  seorang  anak berhak  atas  kesejahteraan,  perawatan, dan  bimbingan  berdasarkan  kasih sayang yang baik. Hak dan kewajiban antara  orangtua  dan  anak  dimuat dalam  Bab  X  Pasal  45  Undang Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2022 Tentang  Perlindungan  Anak.  UU Perlindungan  Anak  juga  memuat empat prinsip utama yang ada dalam Konvensi Hak Anak. Memelihara dan mendidik  anak sudah  menjadi kewajiban  orang  tua,  maka  ketentuan ketentuan  yang  termuat  dalam peraturan  jika  orang  tua  tidak memenuhi  atau  tidak  bertanggung jawab mendapatkan konsekuensi yang akan  dihadapinya  atas  penelantaran anak dengan dikenakannya sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi perdata.
Vol. 6 No. 2 (2022) p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon
Peraturan  yang  berlaku  di Indonesia  tentang  perlindungan  hak hak  anak  yang  terkhusus  pada  anak terdampak  perceraian  seharusnya dapat  sepenuhnya  terlaksana  dengan baik.  Sebaiknya  orang  tua  tetap melindungi  serta  memenuhi  hak  anak dengan  layak  walaupun  sudah berpisah. Orang tua juga seharusnya bertanggung jawab tanpa ada pengabaian  karena  akan  berdampak bagi  pertumbuhan  dan  perkembangan seorang anak.

## Daftar Pustaka
Azizi,  Alfian  Qodri  Azizi.  “Sanksi Pengabaian  Hak    Alimentasi Anak:  Perspektif  Fiqh    Dan Perundang-Undangan Indonesia.” Iqtisad  Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia 7, no. 1 (2020): 1–22. https://doi.org/10.31942/iq.v7i 1.3455.
Eleanora,  Fransiska  Novita,  Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari. Sanksi Pelanggaran Pasal 113  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ,
Sebagaimana  Yang  Telah  Diatur
Dan  Diubah  Dari  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2002  ,  Bahwa : , 2021. Hariri, Achmad. “Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State.” Jurnal Hukum Replik 7, no. 1 (2020): 19. https://doi.org/10.31000/jhr.v 7i1.2447. Hasibuan,  Muhammad  Suwandy, Ismail Ismail, and Irda Pratiwi. “Analisis  Yuridis  Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah  Umur  Sebagai  Pelaku Tindak  Pidana  Ditinjau  Dari Undang-Undang    Nomor    35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan  Anak.” JURNAL RECTUM:  Tinjauan  Yuridis
Penanganan Tindak Pidana 2, no. 1 (2020): 26. Hasyimzum,  Yusnani.  “Hak-Hak
Konstitusional  Anak  Terkait Penelantaran Akibat Perceraian (
Children  ’  s  Constitutional Rights  Regarding  Abandonment Due  to  Divorce  )  Perceraian.”
Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dan  Hak Asasi Manusia 1, no. 1 (2021): 27–
35.
Iksan,  Adnan,  and  Khairunnisa.
“Perlindungan  Anak  Pasca Perceraian Orang Tua.”
Fundamental:  Jurnal  Ilmiah  Hukum 9,  no.  1  (2020):  1–16. https://doi.org/10.34304/fund amental.v1i1.9.
Irawan,  Anang  Dony,  Kaharudin Putra  Samudra,  and  Aldiansah Pratama.  “Perlindungan  Hak Asasi  Manusia  Oleh  Pemerintah Pada  Masa  Pandemi  COVID- 19.” Jurnal  Citizenship  Virtues 1, no. 1 (2021): 1–6. https://doi.org/10.37640/jcv.v 1i1.902. Irawan, Anang Dony, and Al Qodar
Purwo  Sulistyo.  “Pengaruh Pandemi  Dalam  Menciptakan Ketimpangan  Sosial  Ekonomi Antara  Pejabat  Negara  Dan Masyarakat.” Jurnal  Citizenship Virtues 2,  no. 1  (2022):  251–62.
https://doi.org/10.37640/jcv.v 2i1.1184. Isnawati, Muridah, and Fety Khosianah. “Penyuluhan Hukum:  Bagi  Siswa  SMA Muhammadiyah  7  Surabaya Dalam Pencegahan Perlindungan Terhadap Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Pada Remaja.” Borobudur Journal on Legal Services 3, no. 1 (2022): 8–15.
Khusnah,  Asmaul,    and   Levina
Yustitianingtyas.  “Perlindungan Hukum  Pelaku  Tindak  Pidana Yang  Dilakukan     Oleh    Anak (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019-PN Jkt. Pst).” Ahmad  Dahlan     Legal
Perspective 1, no. 2 (2021): 155–69. https://doi.org/10.12928/adlp.
v1i2.4273. Laksmana,  Debby  Fitrian  Surya,  and Anang Dony Irawan. “Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran.” Binamulia Hukum 10,  no.  2  (2021):  107–15. https://doi.org/10.37893/jbh.v 10i2.385. Mardi, Oxsis, and Fatmariza Fatmariza. “Faktor-Faktor Penyebab  Keterabaian  Hak-Hak Abstrak Factor Causing Impossibility  of  The  Right  of The  Post-Direction  Children.”
Jurnal  Ius  Constituendum 6,  no.
April 2021 (2017): 182–99. Nurfieni,  Amrin. “Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian.” Cita Hukum
Indonesia 1, no. 2 (2022): 73–86. https://doi.org/10.57100/jchi.v 1i2.15.
Pamungkas, Tareq Jati, and Achmad Hariri. “Tanggung Jawab Negara Dalam  Pemenuhan  Jaminan Sosial Persepektif Welfare State” 3, no. 3 (2022): 270–83. Pranawati,  Rita,  and  M  Naswardi.
Pengawasan Pemenuhan Hak
Pengasuhan Anak Indonesia , 2017. Prasetyawardani,  Andi  Shavira,  and Muridah  Isnawati.  “Analisis Yuridis Putusan Nomor I/PUU- VIII/2010 Tindak Pidana Pembunuhan  Oleh  Anak  Karena Pembelaan  Terpaksa.” Borobudur
Law Review 3, no. 2 (2021): 123– 35.
Rahayu,  Lilik  Puja,  A.  Basuki Babussalam,  Yayuk  Sugiarti, Anak  Agung  Sagung  Ngurah Indradewi,  and  Edi  Firman. “Legal  Protection  of  Children Forced to Work” 499.
Risandi,  Muh  Risal,  and  Muhammad Sabir  Maidin.  “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan
Akibat Perceraian Orang  Tua Di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum  Islam.” Shautuna:  Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan Mazhab Dan Hukum , 2021, 293– 308. https://doi.org/10.24252/shaut una.v2i1.16282.
Rizqi,  Alifa,  and  Fajriani  Muridah. “HUKUM  DALAM  SISTEM PEMIDANAAN,”  n.d.,  177–89. Setiani,  L,  and  L  Yustitianingtyas. “Analisis Yuridis Putusan Bebas
Dalam  Tindak  Pidana Perkosaan Anak (Studi Putusan Pn Simalungun No. 475/Pid. Sus/2014/Pn-Sim).” … Kewarganegaraan Undiksha 9, no. 3 (2021): 566. Tiara  Yahya  Deramayati  and  Satria Unggul Wicaksana. “Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi  Dan  Hak  Pembelaan Terdakwa  Dalam  Perspektif HAM.” Jurnal Komunikasi Hukum 7, no. 2 (2021): 387–402. Virgistasari,  Aulia,  and  Anang  Dony Irawan.  “Pelecehan  Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud  Nomor  30  Tahun 2021.” Media of Law and Sharia 3, no.  2  (2022):  106–1123. https://doi.org/10.18196/mls.v 3i2.14336. Wardani, Rani Kusuma, and Levina
Yustitianingtyas.  “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan  Sebagai  Korban Tindak  Pidana  Perdagangan
Manusia.” Perspektif  Hukum 21, no. 1 (2021): 110–33.