PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  DESA  DALAM  PELAYANAN KESEHATAN  IBU  DAN  ANAK  MELALUI  PERATURAN  DESA  DI KABUPATEN  BANYUWANGI  (STUDI  KALIBARU  WETAN,  DESA TAMPO, DAN DESA KEDUNGRINGIN)
Sri  Aningsih 1 ,  Vita  Raraningrum 1 ,  Rizky  Dwiyanti  Yunita 1 ,  Asih  Mas`ula Rofiqoh 1
1. Prodi D.III Kebidanan Akademi Kesehatan Rustida
Korespondensi :
Sri Aningsih, d/a : Prodi D.III Kebidanan Akademi Kesehatan Rustida Jl. Rumah Sakit Bhakti Husada – Krikilan – Glenmore Email : srianingsih63@gmail.com

## ABSTRAK
Pemberdayaan  masyarakat  di  bidang  KIA  merupakan  upaya  memfasilitasi masyarakat  untuk  membangun  sistem  kesiagaan  masyarakat  dalam  upaya mengatasi  situasi  gawat  darurat  dari  aspek  non  klinis  terkait  kehamilan  dan persalinan . Upaya kesehatan ibu dan anak merupakan upaya di bidang kesehatan yang  menyangkut  pelayanan  dan  pemerliharaan  ibu  hamil,  ibu  bersalin,  ibu menyusui,  bayi  dan  anak  balita  serta  pra  sekolah.  Tujuan  penelitian  ini  adalah merumuskan  dan  melaksanakan  peraturan  desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat desa  untuk  pelayanan  kesehatan  ibu  dan  anak  di  Desa  Kalibaru  wetan,  Desa Kedungringin, Desa Tampo Kabupaten Banyuwangi tahun 2016.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data  melalui Focus  Group  Discussion  (FGD). Fokus  penelitian  adalah  upaya Pemberdayaan masyarakat (metode diskusi bersama perangkat desa, kader, bidan, tokoh masyarakat dan remaja desa), sehingga tersusunnya peraturan desa . . Teknik sampling  menggunakan Purposive  Sampling . Lokasi  penelitian  berada  di  Desa Kalibaru Wetan, Desa Tampo dan Desa Kedungringin Kabupaten Banyuwangi Hasil/output : tersusunnya peraturan desa tentang kesehatan ibu dan anak di 3 desa  tersebut  yaitu  Desa  Kalibaru  Wetan,  Kedungringin,  Tampo  Kabupaten Banyuwangi.  Pada  pelaksanaan  PERDES  KIA  terbentuk  TIM  SIAGA  SEHAT DESA  (TIM  SIGAS)  yang  terstruktur  dan  bekerja  sesuai  dengan  tugas  masing- masing sehingga pelaksanaan program ini bisa diatasi dengan cepat.
Peraturan  Desa  dalam  Kesehatan  Ibu  dan  Anak  harus  didukung  semua stakeholder sesuai dengan job desk terutama TIM SIAGA SEHAT DESA (TIM SIGAS) sehingga tidak ada faktor penghambatnya.
Kata Kunci: Peraturan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pelayanan KIA

## PENDAHULUAN
Pembangunan kesehatan secara menyeluruh  mewujudkan  masyarakat yang  sehat,  mandiri,  dan  berkeadilan yang  didasarkan  Undang–Undang Dasar  1945  pasal  28  H  ayat  1  yang menyatakan bahwa kesehatan
merupakan  hak  asasi  manusia  dan investasi  untuk  keberhasilan  pem- bangunan bangsa. Upaya penurunan angka kematian  ibu  (AKI),  bayi  dan  balita (AKB) dibeberapa kabupaten tersebut menunjukkan inovasi kebijakan daerah di bidang kesehatan. Pada tiap kebijakan yang dikeluarkan, ada yang berhasil  dan  kurang  berhasil  dan harus  menghadapi  tantangan  serius untuk meningkatkan outcome kesehatan penduduk di wilayah tersebut, berupaya mempercepat pencapaian  target  SDGs  pada  tahun 2015-2030.
SDGs  yang  memiliki  17  Goals dan  169  Target.  Adapun  17  Goals SDGs  adalah  sebagai  berikut:  (1) mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun, (2) mengakhiri kelaparan, mencapai  ketahanan  pangan  dan meningkatkan  gizi,  serta  mendorong pertanian  yang  ber-kelanjutan,  (3) menjamin  kehidupan  yang  sehat  dan mendorong  kesejahteraan  bagi  semua orang  di  segala  usia,  (4)  menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan  belajar  seumur  hidup bagi  semua  orang,  (5)  menjamin kesetaraan gender serta mem- berdayakan seluruh wanita dan
perempuan,  (6)  menjamin  ketersedia- an  dan  pengelolaan  air  serta  sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang, (7)  menjamin  akses  energi  yang terjangkau,  terjamin,  berkelanjutan dan  modern  bagi  semua  orang,  (8) mendorong  pertumbuhan  ekonomi yang  terus-menerus,  inklusif,  dan berkelanjutan,  serta  kesempatan  kerja penuh  dan  produktif  dan  pekerjaan yang  layak  bagi  semua  orang,  (9) membangun  infrastruktur  yang  ber- ketahanan,  mendorong  industrialisasi
yang  inklusif  dan  berkelanjutan  serta membina  inovasi,  (9)  mengurangi kesenjangan  di  dalam  dan  antar negara,  (10)  menjadikan  kota  dan pemukiman  manusia  inklusif,  aman, berketahanan  dan  berkelanjutan,  (11) menjamin pola produksi dan
konsumsi  yang  berkelanjutan,  (12) mengambil  tindakan  segera  untuk memerangi  perubahan  iklim  dan dampaknya,  (13)  melestarikan  dan menggunakan  samudera,  lautan  serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk  pembangunan  berkelanjutan, (14)  melindungi,  memperbarui,  serta mendorong  penggunaan  ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, meng- hentikan  dan  memulihkan  degradasi tanah,  serta  menghentikan  kerugian keanekaragaman  hayati,  (15)  men- dorong  masyarakat  yang  damai  dan inklusif  untuk  pembangunan  ber- kelanjutan, menyediakan akses keadilan  bagi  semua  orang,  serta membangun  institusi  yang  efektif, akuntabel,  dan  inklusif  di  seluruh tingkatan, (16) memperkuat perangkat-perangkat implementasi ( means  of  implementation )  dan  (17) merevitalisasi  kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
AKI  di  Indonesia  pada  tahun
2015  adalah  102  kematian  per 100.000 KH. Sementara itu berdasarkan  Survei  Demografi  dan Kesehatan  Indonesia  (SDKI)  tahun 2012,  Angka  Kematian  Ibu  (AKI) (yang  berkaitan  dengan  kehamilan, persalinan, dan nifas) sebesar 359 per 100.000  kelahiran  hidup.  Angka  ini masih  cukup  jauh  dari  target  yang harus dicapai  pada tahun 2015. Salah satu  cara  untuk  menurunkan  AKI  di Indonesia  adalah  dengan  persalinan
ditolong  oleh  tenaga  kesehatan  yang terlatih  dan  melakukan  persalinan  di fasilitas  pelayanan  kesehatan.  Tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis  kebidanan  dan  kandungan (SpOG),  dokter  umum,  dan  bidan. Berdasarkan  data  Profil  Kesehatan Indonesia tahun 2013 Cakupan pertolongan  persalinan  oleh  tenaga kesehatan  secara  nasional  pada  tahun 2013 adalah sebesar 90,88%. Cakupan ini terus menerus meningkat dari  tahun  ke  tahun.  Sementara  itu jika  dilihat  dari  cakupan  persalinan yang  ditolong  oleh  tenaga  kesehatan yang  terlatih  menurut  provinsi  di Indonesia  pada  tahun  2013,  tiga provinsi  dengan  cakupan  tertinggi adalah  provinsi  Jawa  Tengah  dengan cakupan  99,89%,  Sulawesi  Selatan 99,78%,  dan  Sulawesi  Utara  99,59%. Sedangkan  tiga  provinsi  dengan cakupan terendah adalah Papua 33,31%,  Papua  Barat  (73,20%),  dan Nusa  Tenggara  Timur  (74,08%) (Data profil kesehatan tahun 2013). Menurut data dari Dinas Kesehatan  Banyuwangi  tercatat  AKI tahun 2015, 23 ibu dengan prosentase 96,2/100.000 KH, AKB di Banyuwangi tahun 2014  46/1000 KH sedangkan  tahun  2015  163/1000  KH. Sedangkan  Januari–Oktober  2016
tercatat  16  AKI  atau  74,0/100.000
KH, sedangkan AKB Januari–
Oktober  2016  tercatat  105  atau dengan  prosentase  6,3/1000  KH,
angka diatas menunjukan bahwa hasil yang  telah  dicapai  oleh  pemerintah kabupaten  masih  belum  mencapai target yang ditetapkan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun, dengan jumlah AKI sebesar
15/100.000  KH  dan  jumlah  AKB sebesar 50/1000 KH.
Peraturan  Desa  (Perdes),  me- rupakan  bentuk  peraturan  perundang- undangan  yang  relatif  baru,  dalam kenyataan  di  lapangan  belum  begitu populer  dibandingkan  dengan  bentuk peraturan  perundang-undangan  yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan
pemerintahan di tingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari pemerintah  dan  bahkan  masyarakat desa  mengabaikan  Perdes  ini  sebagai dasar  penyelenggaraan  urusan  ke Pemerintahan di tingkat desa. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya  perhatian  pemerintahan desa dalam proses penyusunan sampai  pada  implementasi  suatu Perdes.  Banyak  pemerintahan  desa yang  mengganggap  “pokoknya  ada” terhadap  peraturan  desa,  sehingga seringkali  Perdes  disusun  secara sembarangan. Padahal Perdes hendak- nya  disusun  secara  sungguh-sungguh berdasarkan  kaidah  demokrasi  dan partisipasi masyarakat sehingga benar-banar  dapat  dijadikan  acuan bagi  penyelenggaraan  pemerintahan di tingkat desa Undang-undang
Pemerintahan Daerah  yang  baru,  yaitu  UU  No.  32 Tahun  2004  sebagai  pengganti  UU No.  22  Tahun  1999,  fungsi  serta kewenangan  Badan  Perwakilan  Desa yang berdasarkan UU 32/2004 diganti nama  menjadi  Badan  Permusyawara- tan  Desa  mengalami  penyempitan fungsi  dan  kewenangan,  yaitu  hanya berfungsi  menetapkan  peraturan  desa bersama  kepala  desa,  menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Meskipun  Badan  Permusyawaratan Desa  berdasarkan  UU  32/2004  tidak memiliki  fungsi  pengawasan/kontrol terhadap  kepala  desa,  tetapi  dari  sisi
pelaksanaan  partisipasi  masyarakat dalam  proses  pembangunan  masih terbuka  dengan  diberikannya  dua fungsi  kepada  Badan  Permusyawara- tan Desa yang dulu dimiliki oleh BPD berdasarkan UU 22/1999, yaitu fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi  masyarakat  dan  bersama kepala  desa  menetapkan  peraturan desa  (Perdes).  Fungsi  menampung dan  menyalurkan  aspirasi  dan  fungsi menetapkan  Perdes  yang  dimiliki Badan Permusyawaratan Desa merupakan sarana penting bagi pelembagaan  partisipasi  masyarakat dalam proses pembangunan desa Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan dan perundang–undangan sebagaimana diatur  dalam  pasal  53  UU  No.10 Tahun  2014  yang  menyatakan  bahwa masyarakat berhak memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang–undang dan rancangan  peraturan  daerah  yang dimaksudkan dalam partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan  mereka  dalam  proses penyusunan  rencana  pembangunan. Untuk mewujudkan good governance maka perlu diatur peran serta masyarakat  dalam  penyelenggaraan negara,  serta  sesuai  dengan  prinsip keterbukaan  negara  kita  yakni  negara demokrasi.
Pemberdayaan  masyarakat  juga berperan  dalam  revitalisasi  praktek– praktek  kebersamaan  sosial  dan  nilai tolong–menolong  untuk  perempuan saat hamil, bersalin, nifas, bayi balita, KB  serta  Lansia.  Khususnya  dalam
bidang  kesehatan  ibu  dan  anak, manfaat  yang  diharapkan  melalui peraturan desa adalah cakupan pelayanan pemeriksaan ibu hamil dan perinatal ke fasillitas pelayanan kesehatan  meningkat,  bila  ditemukan risiko  dapat  langsung  dirujuk  ke jenjang  pelayanan  kesehatan  yang lebih  tinggi,  tanpa  pertimbangan biaya dan tindakan kesehatan dilakukan  sesuai  standar  profesional oleh  semua  lapisan  masyarakat  mulai dari  masyarakat  itu  sendiri  hingga pihak  desa.  Harapan  pemberdayaan masyarakat  dapat  berjalan  dengan adanya peraturan desa,
Membangun jejaring yang efektif untuk  mempercepat  upaya  penurunan AKI  dengan  dilakukannya  kerjasama antara  fasilitas  di  lintas  sektor  desa,
kecamatan dan kabupaten Banyuwangi.  Hal  ini  merujuk  pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  No  1  tahun  2012 tentang  sistem  rujukan  menyebutkan bahwa  dalam  rangka  meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan,  rujukan  di  lakukan  ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhan pasien.
Berdasarkan  uraian  diatas  dan mengingat  pentingnya  kesehatan  ibu dan  anak  maka  peneliti  tertarik meneliti tentang pemberdayaan masyarakat  desa  dalam  pelayanan kesehatan  ibu  dan  anak  melalui peraturan desa di Desa Kedungringin, Desa  Tampo  serta  Desa  Kalibaru Wetan  Kabupaten  Banyuwangi  tahun 2016.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian  studi  deskriptif  kualitatif.
Penelitian  kualitatif  sebagai  suatu gambaran  kompleks,  meneliti  kata– kata,  laporan  rinci  dari  pandangan responden  dan  melakukan  studi  pada situasi  yang  alami  (Crewell,  1998 dalam Noor, 2011), dimana informasi diperoleh melalui documenter, wawancara  mendalam  dan  observasi di lapangan. Alasan peneliti menggunakan  penelitian  deskriptif kualitatif  karena  sesuai  dengan  sifat dan  tujuan  penelitian  yang  ingin diperoleh  dan  bukan  menguji  sebuah hipotesis, tetapi berusaha untuk mendapatkan gambaran tentang kebutuhan akan pemberdayaaan masyarakat  desa  dalam  pelayanan kesehatan  ibu  dan  anak  melalui peraturan desa.
Dalam penelitian ini yang menjadi  objek  penelitian  adalah pemberdayaan masyarakat desa dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak dan subjek penelitian  diantaranya  kepala desa  yang  terlibat  dalam  pembuatan peraturan  desa.  Dalam  penelitian kualitatif  dibutuhkan    informan  yaitu narasumber  yang  dapat  memberikan informasi  yang  dibutuhkan,  dalam menentukan  informan  yang  akan digunakan untuk memberikan informasi  dalam  penelitian  adalah ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling .
Dalam penelitian ini untuk mendapatkan  informasi  yang  tepat pemilihan  informan  harus  dipilih secara  cermat,  karena  penelitian  ini untuk mengkaji tentang pem-
berdayaan  masyarakat  desa  dalam pelayananan  kesehatan  ibu  dan  anak di  3  desa  yaitu  Kalibaru  Wetan,
Tampo,  dan  Kedungringin.  Untuk menyelesaikan  masalah  yang  ada, maka  peneliti  menentukan  informan yang  dipilih  mewakili  penelitian  ini, berdasarkan kriteria sebagai berikut:
1. Sumber  daya  manusia  (SDM) yang  ada  di  desa  yang  berperan dalam  kegiatan  yang  ada  dan dilakukan  didesa  tersebut  yaitu kepala Desa, BPD, kepala Puskesmas,  pemegang  program KIA, dan bidan desa
2. Informan  yang  terkait  dengan keperluan  FGD  dilevel  desa yakni PKK, LKMD, tokoh masyarakat,  tokoh  agama  dan remaja  desa.  Tokoh  masyarakat dan  tokoh  agama  diera  sekarang adalah  berfungsi  saling  me- lengkapi  dalam  sebuah  sistem pemerintahan  di  desa  sehingga bisa  dikatakan  sudah  setara (homogen di dalam kapasitas).
Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan  kepada  para  informan dengan  menggunakan  alat  perekam, untuk  memperoleh  hasil  wawancara yang akurat dan agar tidak kehilangan informasi,  sebelum  mengajukan  per- tanyaan  peneliti  menjelaskan  terlebih dahulu mengenai permasalahan penelitian dan pedoman yang dilakukan selama kegiatan wawancara berlangsung,  peneliti  selalu  meng- ulang dan menegaskan kembali setiap jawaban dari informan untuk menyesuaikan jawaban dengan
pertanyaan  yang  diajukan  untuk menjaga  validitas  data  dan  untuk memperoleh  informasi  yang  lebih lengkap.  Teknik  kedua  digunakan observasi  yaitu  observasi  partisipan, peneliti melakukan pengamatan
secara  langsung  dengan  melibatkan diri  dalam  kegiatan–kegiatan  yang dilakukan di desa.
Pengolahan  data  pada  penelitian kualitatif  ini  tidak  harus  dilakukan setelah data terkumpul semua. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan,  data  yang  sudah  ada dapat  diolah  dan  dilakukan  analisis data  secara  bersamaan.  Pada  saat analisis  data,  dapat  kembali  lagi  ke lapangan  untuk  mencari  tambahan data yang  dianggap  perlu  dan mengolahnya kembali. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram  alur.  Penyajian  data  dalam bentuk tersebut mempermudah
peneliti  dalam  memahami  apa  yan terjadi.  Pada  langkah  ini,  peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga  informasi  yang  didapat disimpulkan  dan  memiliki  makna tertentu  untuk  menjawab  masalah penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
1. Perumusan Peraturan Desa terhadap Kesehatan Ibu dan Anak dalam Pemberdayaan Masyarakat Upaya penurunan Angka Kematian  Ibu  (AKI)  dan  Angka Kematian  Bayi  (AKB)  semakin gencar  dilakukan  dalam  upaya peningkatan kualitas kesehatan di Indonesia.    Desa  erat  kaitannya dengan  kepedulian  atau  ber- dayanya masyarakat dalam menggerakkan dan melayani kesehatan  terutama  di  desa. Dalam  memastikan  otoritas  dan akuntabilitas,  UU  Desa  me- mandatkan bahwa Poliklinik Bersalin  Desa,  Pos  Kesehatan
Desa  dan  Posyandu  merupakan jenis  kewenangan  lokal  berskala desa  di  sektor  kesehatan.  Tetap ada pola “urusan bersama” antara desa  dengan  supra  desa  untuk mengelola  tiga  jenis  institusi pelayanan  kesehatan  tersebut, termasuk  dalam  perencanaan,
pengelolaan dan pendanaan.
Kebijakan  desa  merupakan  pintu masuk  dan  pengikat  bersama
pelayanan kesehatan. Desa meng- ambil  inisiatif  dan  keputusan Peraturan Desa tentang Kesehatan. Perdes tentang Kesehatan  terutama  mengatur tentang  Dana  Solidaritas  Ibu
Bersalin (Dasolin), Tabungan Ibu Bersalin  (Tabulin),  Kesehatan Ibu  dan  Anak,  Posyandu  dan Perilaku  Hidup  Bersih  dan  Sehat (PHBS).  Dalam  pengumpulan data tentang perumusan Peraturan Desa  terhadap  kesehatan  ibu  dan anak    dalam  pemberdayaan masyarakat  peneliti  mengguna- kan  teknik  analisis  dokumen, observasi partisipan serta wawancara mendalam.
a. Berdasarkan kajian dokumen bahwa  Banyuwangi  belum ada  Peraturan  Desa  yang mengatur  kesehatan  ibu  dan anak untuk itu karena peraturan  ini  masih  baru maka perlu dilakukan sosialisasi  tentang  peraturan desa  tersebut  kemasyarakat terutama desa  yang memiliki
angka  kematian  Ibu  atau angka kematian anak.
b. Berdasarkan  hasil  observasi atau pengamatan kepada pihak puskesmas, pihak desa serta  masyarakat,  sangatlah perlu  adanya  Peraturan  Desa yang mengatur kesehatan ibu dan anak. Dengan dilakukan- nya sosialisasi peraturan desa maka  terlihat  masyarakat antusias  melakukan  kegiatan pendampingan  dan  tanggap terhadap  kesehatan  terutama ibu dan anak. Hal ini juga di- dukung  antusias  pemerintah, pemberi  layanan  kesehatan serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam me- nurunkan  Angka  Kematian Ibu  dan  Angka  Kematian Bayi. Pembentukan Tim Siaga  Sehat  disetiap  desa serta penyediaan sarana prasarana  yang  memadai,
penyediaan alat, obat-obatan, tata  ruangan  yang  kondusif serta manageman yang diatur seluruhnya  yang  diarahkan untuk  menekan  AKI  dan AKB. c. Berdasarkan wawancara informan kunci ( key Informan )  diperoleh  bahwa tenaga kesehatan dan masyarakat belum me- ngetahui adanya Perdes maka  dari  itu  setelah  Perdes disetujui maka proses pemberdayaan terhadap masyarakat  bisa  terealisasi. Berdasarkan data dari informan  diatas  maka  dapat disimpulkan bahwa pe- rumusan Peraturan Desa tentang  kesehatan  ibu  dan
anak  adalah  untuk  me- netapkan  bagaimana  peran serta  masyarakat  terhadap kejadian  ibu  hamil  resiko tinggi  dengan  melakukan pendampingan sehingga mengurangi terjadinya kematian ibu atau bayi. 2. Pelaksanaan Peraturan desa terhadap Kesehatan Ibu dan Anak Dalam  pelaksanaan  kegiatan dalam peraturan desa masyarakat dituntut  untuk  tanggap  terhadap permasalahan kesehatan terutama ibu  dan  anak  serta  merubah  pola pikir  masyarakat  untuk  ikut berperan  aktif  terhadap  masalah kesehatan ibu dan anak.
Pelaksanaan  peraturan  desa  ini dilakukan  dengan  melibatkan beberapa  masyarakat  yang  akan memfasilitasi  segala  kebutuhan ibu  mulai  dari  saat  hamil,  saat bersalin, saat  nifas, saat  bayi  dan balita  serta  kebutuhan  KB  ini dapat dilakukan pencegahan dengan  cara  pendampingan  serta tanggap terhadap masalah tersebut. a. Berdasarkan kajian dokumen pelaksanaan  peraturan  desa dalam  kesehatan  ibu  dan anak  di  Banyuwangi  di- sesuaikan dengan perencana- an  yang  sudah  awal  yaitu adanya  sosialisai    terhadap stakeholders yang  terkait. Adanya dokumen yang mengatur tentang draf
peraturan  desa  serta  tugas dari  masing-masing  struktur organisasi  serta  masyarakat dalam  melakukan  persiapan, pendampingan mulai ibu hamil,  nifas,  bayi  dan  balita, konseling  KB,  rujukan  serta
ada kelengkapan mulai pemantauan Transportasi dan komunikasi,  Pendonor  darah serta informasi KB juga akan dipersiapkan dengan baik.
b. Berdasarkan  hasil  observasi pelaksanaan  peraturan  desa dalam  kesehatan  ibu  dan anak  jika  dilakukan  sesuai dengan tujuan Perdes diharapkan  dapat  menurun- kan  AKI/AKB  melalui  alur pendampingan, rujukan  yang cepat  dan  tepat  untuk  kasus- kasus  kegawatdaruratan  di- harapkan  segera  bisa  di- tangani  dengan  baik,  ter- jalinnya  mekanisme  rujukan antar  Puskesmas  dan  RS, adanya  pendamping,  adanya transportasi,  adanya  pen- donor serta adanya persiapan pendanaan  di  desa  sehingga memberi  kemudahan  kepada masyarakat  dalam  menerima pelayanan  kesehatan  yang tepat. c. Berdasarkan wawancara bahwa untuk pedoman pelaksanaan  peraturan  desa pada kesehatan ibu  dan  anak diadakan  sosialisasi  tentang Perdes tersebut dengan bentuk kegiatan pen- dampingan  serta  disosialiasi- kan  tentang job  description dari  struktur  organisasi  dari masing-masing jabatan. Kegiatan tersebut sangat diapresiasi  oleh  semua  pihak masyarakat,  struktur  desa, bidan  desa  serta  kepala Puskesmas sehingga pe- laksanaan  dapat  dilaksana- kan.
3. Pendukung Peraturan desa terhadap kesehatan ibu dan anak Peraturan  desa  mempunyai tujuan  menyiagakan  masyarakat saat situasi gawat darurat, khususnya  untuk  membantu  ibu hamil  saat  bersalin.  Partisipasi masyarakat  dalam  menurunkan angka kematian maternal. Menggunakan  sumberdaya  yang dimiliki  oleh  masyarakat  dalam menolong  perempuan  saat  hamil dan persalinan. Menciptakan perubahan perilaku sehingga persalinan  dibantu  oleh  tenaga kesehatan  profesional.  Proses pemberdayaan masyarakat adalah mereka mampu mengatasi masalah  mereka  sendiri.  Upaya untuk  melibatkan  laki-laki  dalam mengatasi masalah kesehatan maternal  dan  neonatal.  Upaya melibatkan semua pemangku kepentingan ( stakeholders ) dalam mengatasi  masalah  kesehatan. dalam  hal  ini  dukungan  dengan adanya  peraturan  desa  tentang KIA  diberikan  oleh  masing masing  kepala  puskesmas  yaitu kepala puskesmas kalibaru kulon, kepala  puskesmas  tampo  dan kepala  puskesmas  kedungrejo, dengan  alasan  akan  lebih  bagus dan  lebih  baik  jika  masyarakat juga  dilibatkan  dalam  peningkat- an  derajat  kesehatannya  sendiri dan  mampu  bergotong  royong untuk  membantu  masyarakat  lain yang  juga  membutuhkan  adanya peningkatan  derajat  kesehatan masyarakat
a. Berdasarkan dokumen,  maka didapatkan pemberdayaan masyarakat  sangat  diperlu- kan demi mengubah perilaku tentang    kesehatan  menjadi
jauh  lebih  baik,  menumbuh- kan  rasa  tegang  rasa  antar masyarakat  untuk  bekerja- sama dalam menjaga kesehatan,  juga  membuat masyarakat  menjadi  lebih mandiri  dalam  melakukan preventif terhadap ke- sehatannya,  sehingga  tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah.
b. Berdasarkan kajian pada observasi,  setelah  dilakukan sosialisasi  peraturan  desa tentang  kesehatan  ibu  dan anak,  masyarakat  menjadi semakin terbuka dengan sistem tingkat desa, hubungan  perangkat  desa dengan  warga  menjadi  lebih harmonis,  serta  menyadari bahwa  kesehatan  khususnya kesehatan  ibu  dan  anak bukan  hanya  urusan  dari pihak  perempuan  dan  tenaga kesehatan  saja,  melainkan juga  tugas  dari  pihak  laki– laki  dan  perangkat  desa kepada warganya, sedangkan perangkat  desa  mendapatkan pengetahuan  bahwa  peratur- an desa juga mengatur tentang Posyandu, Poskesdes dan  ambulan  desa,  serta dapat  mengoptimalkan  dana ADD  untuk  kesehatan  dari pemerintah daerah.
c. Berdasarkan wawancara,
didapatkan bahwa untuk menjalankan  suatu  peraturan khusunya peraturan desa tentang KIA, sangat diperlukan adanya perubahan pola  pikir  dan  perilaku  dari masyarakat desa serta perangkat desa tentang
pentingnya  kesehat-an  dan juga pengertian bahwa kesehatan  bukanlah  milik tenaga kesehatan saja melainkan juga urusan semua  kalangan  dan  seluruh pihak pemangku desa, sehingga tujuan dari peraturan desa dapat tercapai. 4. Hambatan pada pelaksanaan Peraturan Desa tentang kesehatan ibu dan anak
Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal  dari sendiri  yang memiliki  sifat  atau  melemahkan dan  menghalagi  secara  tidak konsepsional. Dalam pelaksanaan suatu  program  biasanya  ada  saja hambatan-hambatan yang di- jumpai,  dengan  adanya  suatu hambatan  atau  kendala,  nantinya bisa menjadi acuan untuk kegiatan atau tindakan selanjutnya. a. Berdasarkan kajian dokumen bahwa    hambatan  yang didapat  dituangkan  dalam bentuk  laporan  kemudian akan  disampaikan  ke  Tim Siaga Sehat pada Desa
b. Berdasarkan  hasil  observasi atau pengamatan peneliti bahwa hambatan yang terdapat  dalam  pelaksanaan peraturan desa terhadap kesehatan  ibu  dan  anak adalah    masyarakat  masih ada  yang  belum  menyadari bahwa kesehatan bukan kepentingan  semua  pihak (keluarga  dan  masyarakat) tetapi  hanya  tanggung  jawab tenaga kesehatan. Jadi merubah pola pikir masyarakat untuk ikut
berperan serta dalam kesehatan  terutama  ibu  dan anak. c. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan kunci (key informan) bahwa  salah  satu hambatan  yaitu  kurangnya peran  serta  masyarakat  yang kadang  masih  tidak  peduli dengan  kesehatan  terutama ibu  dan  anak  dengan  ada Perdes ini diharapkan masyarakat lebih bisa tanggap terhadap resiko yang akan  dialami  oleh  ibu  dan anak, keterlibatan kader  juga masyarakat  menjadi  sangat penting  dalam  pendamping- an  ibu  hamil  resiko  tinggi. Dimana para kader mendampingi  satu  ibu  hamil risiko  tinggi  sejak  hamil hingga 40 hari setelah melahirkan. Berdasarkan  data  dan informasi  diatas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  hambat- an  dari  pelaksanaan  Perdes dalam  kesehatan  ibu  dan anak yaitu kadang masyarakat masih belum peduli  terhadap  kesehatan seberapa  penting  kepedulian semua elemen dalam kesehatan ibu  dan  anak  serta kurangnya  minat  masyarakat untuk menjadi kader sehingga  ada  beberapa  pos yang  masih  kurang  kader sehingga  pendamping  ibu masih  kurang  jika  ada  ibu resti perbandingan lebih banyak dari kader.
5. Hasil  Kegiatan  Peraturan  Desa
Terhadap  Kesehatan  Ibu  Dan Anak Hasil  merupakan  kegiatan untuk  mengumpulkan  informasi tentang  bekerjanya  sesuatu,  yang selanjutnya  informasi  tersebut digunakan  untuk  menentukan alternatif,  yang  tepat  dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini  adalah  hasil  dari  kegiatan pelaksanaan Peraturan Desa Tentang  Kesehatan  Ibu  Dan
Anak  di  desa  yang  berlangsung selama 3 bulan.
Hasil  terlihat  dari  disahkan- nya  Peraturan  Desa  Tentang Kesehatan  Ibu  Dan  Anak  dan terbentuknya  Tim  Siaga  Sehat Kabupaten Banyuwangi (TSS).
a. Berdasarkan kajian dokumen sudah terlihat secara signifikan  hasil  dari  adanya Peraturan Desa Tentang Kesehatan Ibu dan Anak. Hal ini  terlihat  telah  disetujuinya Draf Peraturan Desa Tentang Kesehatan Ibu Dan Anak dan terbentuknya Struktur Organisasi  Tim  Siaga  Sehat Desa.  Dalam  Peraturan  Desa Tentang  Kesehatan  Ibu  dan Anak selain Struktur Organisasi  Tim  Siaga  Sehat Desa  dengan  melampirkan draf job  desk masing-masing tugas dari kegiatan pendampingan.
b. Dari  hasil  observasi  di  tiga desa  yaitu  desa  Kalibaru wetan,  Kedungringin  serta
Tampo.  Dengan  diberlaku- kannnya Peraturan Desa tentang  kesehatan  ibu  dan anak  terlihat  dari  antusias masyarakat setelah dibentuk-
nya  struktur  tersebut  maka kegiatan pendampingan mulai dari pendampingan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, BBL dan Balita, KB, Rujukan,  Donor  Darah  serta ambulance  desa.  Dilakukan dengan  pendampingan  satu kader  dengan  satu  ibu  hamil Resti. c. Berdasarkan
wawancara
terhadap informan yaitu kepala  desa  Kedungringin, Tampo, Kalibaru Wetan serta  Bidan  tentang  hasil pelaksanaan  Peraturan  Desa Tentang  Kesehatan  Ibu  Dan Anak  masih  beberapa  yang bisa  dilakukan  tapi  untuk pengkoordiniran sudah dilakukan dan berjalan dengan baik.

## Pembahasan
1. Aspek Kebijakan Kebijakan serta strategi dalam kesehatan ibu dan anak di kabupaten  Banyuwangi  pada tahun 2015–2016 (masa transisi)
ini  meliputi  peningkatan  akses dan  kualitas  layanan  kesehatan ibu  dan  anak.  Dalam  kebijakan serta  strategi  yaitu  peningkatan upaya  kesehatan  ibu  dan  anak yang mudah diakses dan bermutu bagi masyarakat, peningkatan  kesehatan  ibu  dan anak serta perbaikan gizi ibu dan anak  melalui  kegiatan  program HarGa  PAS  dan  Anak  TOKCer, peningkatan  pengetahuan  dan peran  suami  dan  keluarga  untuk mendukung    peningkatan  ke- pesertaan  beKB  dan  peningkat- an  peran  dalam  pemberian  ASI eksklusif, peningkatan dan pemantapan  pelaksanaan  kelas ibu  hamil,  peningkatan  dan pemantapan  pelaksanaan care and quick response , pemantapan dan  optimalisasi  pendampingan ibu  hamil  resiko  tinggi  melalui peningkatan peran kader kesehatan  dan  perguruan  tinggi, penguatan  dan  pengembangan puskesmas  PLUS,  Revitalisasi puskesmas PONED. Meningkat-
kan  layanan  KB,  dan  kesehatan reproduksi,  Perbaikan  gizi  pada 1000  Hari  pertama  kehidupan dalam  rangka  pencegahan  dan penanggulangan  gizi  buruk  dan stunting.
Dinas  Kesehatan  beserta seluruh  Puskesmas  di  kabupaten Banyuwangi  sangat  kooperatif mengupayakan program pe- nurunan AKI/AKB menjadi Peraturan Daerah, melihat manfaat  dan  dampak  program tersebut  dalam  penurunan  AKI di  Banyuwangi.  Di  Kabupaten Banyuwangi,  memilih  pendekat- an  kultural  untuk  para  dukun tetapi  tidak  dalam  bentuk  Perda yang mengikat, sehingga manfaat  masih  tidak  terlihat  di seluruh kabupaten. Dalam penelitian ini yang kami
inginkan  bahwa  di  Kabupaten Banyuwangi,  pihak  eksekutif yang  diwakili  Dinas  Kesehatan dan  Bappeda  dan  berbagai stakeholder
meliputi tokoh masyarakat,  organisasi  profesi seperti IBI dan LSM yang peduli kesehatan  juga  dilibatkan  dalam forum  Dewan  Kesehatan  yang nantinya  akan  dibentuk  pada
tahun 2017, nantinya setelah SK Bupati ditetapkan. Kabupaten Banyuwangi, secara khusus menyebutkan perlu  peraturan  desa  (Perdes) untuk  menindaklanjuti  peraturan daerah (Perda) nantinya disemua desa  disusun  Perdes  tentang
Kesehatan  Ibu  dan  Anak  yang menyatakan  bahwa  desa  terikat melakukan pengelolaan dan penggalangan dana bagi kontribusi  di  pelayanan  tingkat desa. Peraturan desa tentang kesehatan  ibu  dan  anak  dimana pelaksanaan  peraturan  desa  ini disosialisasikan  dan  sekaligus dilakukan pembentukan dan pengukuhan kelompok TIM SIAGA  SEHAT  DESA  yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat desa meliputi kepala dusun,  RT,  RW,  kader,  serta masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut mulai dari Ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dalam pendanaan, pencatatan dan pemantauan,  transportasi  dan komunikasi,  pendonor  darah, informasi KB. Dalam mencapai tujuan dalam  pelaksanaan  peraturan desa terhadap Kesehatan Ibu dan Anak,  dilakukan  dengan  cara: menyiagakan  masyarakat  saat situasi  gawat  darurat,  khususnya untuk  membantu  ibu  hamil  saat bersalin, nifas, BBL, KB, rujukan,  partisipasi  masyarakat dalam menurunkan angka kematian maternal, dan neonatal. Setelah  pelaksanaan  peraturan desa  tentang  kesehatan  ibu  dan anak  ini  diharapkan  kasus-kasus
ketidaknormalan atau resiko tinggi berkurang karena ditindaklanjuti  dengan  segera. Dalam  hal  ini,  setiap  desa  harus kedepannya  membuat  laporan yang berhubungan dengan
evaluasi  pelaksanaan  peraturan desa  tersebut  dan  Puskesmas juga  ikut  memantau  proses tersebut.  Adapun  tujuan  dari pada  pelaporan  ini  adalah  untuk meninjau ulang kasus-kasus yang  terjadi  secara continue sehingga  diharapkan  ke  depan jika  ada  kasus  yang  sama  bisa ditangani  dengan  cepat  dan tepat.  Hal  ini  relevan  dengan hasil penelitian mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi kematian  ibu  disebabkan  faktor- faktor  yang  sangat  kompleks ditinjau  dari  faktor  penyebab maupun faktor resiko. Salah satu faktor  risiko  meliputi  faktor pelayanan  kesehatan  rujukan (Setyowati, 2010).
Hasil  penelitian  M.  Setyo Pramono  dan  Suharmiati,  salah satu  upaya  yang  dilakukan dalam Upaya Peningkatan Kesehatan  Ibu  dan  Anak  adalah Revolusi  KIA  dalam  bentuk Pengorganisasian  Desa  Siaga. Sistem siaga berbasis masyarakat  lewat  jejaring  desa siaga  terbukti  cukup  efektif untuk  meningkatkan  kepedulian masyarakat akan kesehatan warga desanya. Indikator keberhasilan,  terdatanya  semua ibu  hamil  dan  ibu  bersalin  oleh masyarakat sendiri lewat jejaringnya,  bukan  oleh  tenaga kesehatan. Semua upaya
persalinan  yang  tidak  lagi  di rumah tetapi pada fasilitas
kesehatan  menjadi  komitmen bersama melibatkan semua jejaring. Indikator lainnya adalah  terjadinya  diskusi  dan dialog  yang  cukup  intensif dalam  temu  jejaring  cukup menggambarkan adanya semangat  yang  tinggi  untuk perbaikan  kesehatan  di  desanya. Tradisi  Naketi  sebagai  wujud kearifan  lokal  yang  bernilai positif untuk persiapan menjelang  persalinan,  minimal dari sisi psikologis ibu hamil. Dalam  hal  ini  semua  bidan,
penanggung  jawab  puskesmas sudah  melaksanakan  rujukan sesuai  dengan procedural yaitu dengan  adanya  bidan,  alat, kendaraan,  surat,  obat,  keluarga, uang, darah (baksokuda). Sehingga  nantinya  akan  terlihat bahwa  angka  kematian  ibu  dan angka  kematian  bayi  tidak  ada lagi.  Dengan  dikeluarkannya Perdes yang berhubungan dengan  kesehatan  ibu  dan  anak yang  tepat  guna  dan  sasarannya maka  tujuan  dari  kegiatan  ini akan  terlaksana  dengan  sebaik- baiknya.  Maka  dari  itu  kedepan 1 – 2 tahun kedepan sudah tidak ada  lagi  AKI  atau  AKB  di kabupaten  Banyuwangi.  Hal  ini ditunjang dengan sistem rujukan yang baik secara vertikal dengan Transfer  Of  Patient dikarenakan  pasien  tidak  bisa ditangani di  Puskesmas  saja dan harus mendapatkan transfusi darah. Kegiatan dalam pelaksanaan peraturan  desa  dalam  kesehatan ibu  dan  anak  ini  akan  dimulai tahun 2016. Kemudian
stakeholder dikumpulkan  dan
disampaikan  maksud  dan  tujuan dari  Perdes  KIA  ini.  Evaluasi pelaksanaan  ini  adalah  dengan pendekatan yang digunakan dengan  teknik  yang    sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan efektifitas  suatu  program  Perdes
KIA.
2. Aspek Perubahan Hampir  semua  informan mengatakan perubahan yang lebih  baik,  dalam  indikator utama  seperti  pemeriksaan  ibu hamil,  pertolongan  persalinan yang  ditolong  tenaga  kesehatan dan AKI serta AKB. Di Kabupaten  Banyuwangi,  rasio AKI  dan  AKB  akan  menurun dan  diharapkan  dengan  adanya Perdes KIA maka angka AKI/AKB di kabupaten Banyuwangi dapat ditekan, tetapi  tiga  tahun  sejak  adanya kegiatan pendampingan pada ibu hamil sudah ada terlihat kemitraan  serta  penanganan  ibu resiko tinggi bisa ditekan, dibuktikan  pada  salah  satu pendampingan  ibu  hamil  resiko tinggi di wilayah kerja Puskesmas Tampo dan Puskesmas  Sempu.  Perdes  KIA yang nantinya akan bisa menjadi
Perda  KIA  diharapkan  dapat terlihat  penurunan  AKI  dan AKB akan berubah serta diharapkan  dampak  lain  berupa peningkatan  rasa  percaya  diri karena merasa „terlindungi‟ payung  hukum  Perdes  dan Perda. Juga mulai terjadi perubahan  perilaku  masyarakat memeriksakan ke tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan.
Pelaksanaan kebijakan tersebut  secara  luas  mengubah pandangan dan kepercayaan masyarakat kepada tenaga kesehatan. Perubahan pandangan tersebut  bersifat  transformatif dan  jangka  panjang  sehingga upaya  promosi  yang  intens  dan terus  menerus  perlu  dilakukan masyarakat,  kader  dan  tenaga kesehatan.  Tingkat  pendidikan ibu  berkorelasi  positif  dengan
penurunan  kematian    ibu  dan bayi  sehingga  dalam  jangka panjang  pendidikan  perempuan juga perlu diperhatikan pemerintah. Di Kabupaten Pasuruan, perubahan terjadi dalam  jangka  waktu  relatif panjang  dan  lebih  diasosiasikan sebagai akibat logis dari kemajuan pembangun-an, termasuk pembangunan infrastruktur.

## KESIMPULAN
Desentralisasi  bidang  kesehatan memberi  ruang  yang  besar  bagi pemerintah  daerah  untuk  melakukan inovasi pelayanan kesehatan masyarakat. Kewenangan yang besar pada  era  desentralisasi  menuntut pemerintah daerah lebih aktif membuat  berbagai  kebijakan  publik khususnya sektor kesehatan. Kabupaten  Banyuwangi  telah mempunyai banyak inovasi kebijakan  kesehatan  yang  berupaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi.  Berdasarkan  hasil  penelitian yang telah dilakukan mengenai pem- berdayaan  dalam    pelaksanaan  awal Peraturan  Desa  Tentang  Kesehatan
Ibu Dan Anak di Kabupaten Banyuwangi dapat disimpulkan bahwa :
1. Latar belakang perumusan Peraturan Desa Tentang Kesehatan  Ibu  Dan  Anak  di Kabupaten Banyuwangi di- karenakan  angka  kematian  ibu AKI  masih ada, kesadaran masyarakat masih kurang tentang  arti  pentingnya  periksa di fasilitas kesehatan.
2. Dalam  pelaksanaan  Peraturan Desa,  Pemerintah  Kabupaten
Banyuwangi  tidak  akan  berjalan sendiri  tetapi  bersinergi  dengan berbagai stakeholders .  Hal  ini dilaksanakan untuk mewujudkan kejadian  AKI  dan  AKB  sudah tidak  ada,  yang  mana  hanya dapat  dilakukan  apabila  terjadi keseimbangan  peran  ketiga  pilar yaitu pemerintah, pelayanan kesehatan dan masyarakat. Ketiga  domain  tersebut  berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara  dan  bermasyarakat, semua stakeholder yang  ikut dalam  pelaksanaan  PERDES
KIA dalam TIM SIAGA
SEHAT  DESA  berkerja  sesuai dengan  tugas  masing-masing sehingga  pelaksanaan  program, tidak  ada  kesulitan  yang  berarti dan  kendala  yang  ada  bisa diatasi dengan cepat.
3. Faktor pendukung adanya
Peraturan Desa dalam Kesehatan
Ibu  dan  Anak  adalah  semua stakeholder bekerja  dengan  baik sesuai  dengan job  desk TIM SIAGA  SEHAT  DESA  yang sudah    dibentuk  dari  kesepakat- an musyawarah.
4. Faktor penghambat dalam pelaksanaan  peraturan  desa  ini, tidak  begitu  fatal  hanya  masih ada  masyarakat  yang  tidak  ada kesadaran  untuk  ikut  berperan sebagai  kader  menjadi  pen- dampingan  dan  ada  beberapa desa  yang  masih  kurang.  Lalu masih ada juga masyarakat yang belum bisa sadar kalau kesehatan itu milik semua pihak termasuk masyarakat bukan hanya tenaga kesehatan saja.
5. Hasil  dari  adanya  Peraturan Desa  dalam  Kesehatan  ibu  dan Anak  maka  setelah  di  tanda tanganinya  maka  kami  lakukan sosialisasi  kepada  semua  pihak termasuk masyarakat, tokoh masyarakat,  kader,  bidan  desa. Sehingga dengan adanya PERDES maka pemantauan pada  ibu  dengan  kasus-kasus
resiko  tingi  atau  gawat  darurat pada  kehamilan  atau  persalinan maka  kejadian  AKI  dan  AKB tidak akan terjadi.
6. Pelaksanaan Peraturan Desa Kesehatan  Ibu  dan  Anak  pada  3 desa  yaitu  Kalibaru  Wetan, Kedungringin dan Tampo Kabupaten  Banyuwangi  untuk menurunkan  AKI/AKB  dengan terbentuknya TIM SIAGA SEHAT DESA dan telah dilakukan koordinasi dari masing-masing penanggung jawab  untuk  melakukan  tugas sesuai deng job desk , sedangkan sistem rujukan kegawatdaruratan baik  terhadap  ibu  maupun  bayi secara efektif, efisien, dan berkeadilan, serta adanya kelompok kerja yang mempunyai  tugas  dan  tanggung jawab yang berbeda.

## SARAN
1. Bagi Pelaksana Tim Siaga Sehat Desa, perlu mengatasi  hambatan yang  ada  selama  kegiatan  yang nantinya  dilaksanakan  sehingga dengan  mengatasi  hal  tersebut pelaksanaan  akan  lebih  me- nekankan komitmen untuk selalu peduli tentang kesehatan individu,  masyarakat  dan  semua pihak.
2. Bagi Pemerintah diharapkan PERDES  KIA  bisa  diperluas  ke seluruh desa di wilayah kabupaten  Banyuwangi,  serta tidak  hanya  menjadi  PERDES saja  namun  bisa  mengarah  ke PERDA  KIA,  Dana  kesehatan bisa dialokasikan untuk kegiatan dalam  Perdes  tersebut  juga anggaran  pada  ADD  dapat
direalisasikan  untuk  kegiatan dalam  TIM  SIAGA  SEHAT DESA
3. Bagi  peneliti  selanjutnya,  agar bisa meneliti efektifitas program PERDES    tentang  KIA  dengan harapan  mampu  menekan  angka kematian ibu dan bayi diberbagai  konteks  masyarakat dengan  teori  dan  metode  yang berbeda. 4. Bagi Masyarakat, agar meningkatkan  kesadaran  untuk mencari informasi mengenai kehamilan,  persalinan  dan  nifas dan  memeriksakan  kehamilan, persalinan  di  fasilitas  kesehatan serta menumbuhkan sifat gotong royong  dan  kemandirian  sesama masyarakat  desa  dalam  segi
kesehatan  khususnya  pada  ibu
hamil, ibu bersalin dan ibu nifas.

## DAFTAR PUSTAKA
Amartya  Sen,  1999, Development  as
Freedom ,  New  York:  Alfred Knof Bagong, Suyanto dan Sutinah. Metode Penelitian Sosial Berbagai  Alternatif  Pendekatan. Jakarta  :  Prenada  Media  Group, 2006 BAPPENAS  .  (2010).  Laporan Pencapaian Tujuan pembangunan Milenium Indonesia  2010.  BAPPENAS atau KPPN Basuki, sulistyo. 2010. metode peneltiian. jakarta : penaku Depkes RI. 2008. Panduan Pelayanan  Antenatal.  Jakarta  : Depkes RI. Edison, Emeron. 2009. Pengembangan  Sumbrr  Daya Manusia  (1  st  ed),  Bandung: Alfabeta Gutomo Priyatmono, Bermain dengan  Kematian,  Kompas,  4 November 2007, 2. SKN Depkes RI,  2004,    3.  Sekjen  MPR  RI,
Pemahaman terhadap Materi dan Status  Hukum  Ketetapan  MPRS dan  MPR  RI,  2006,  4.  Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat,  Aditomo,  2005  Jakarta 5.  Tamsil  Linrung,  Panggilan Keadilan Indonesia Jakarta, 2005. Hikmat,  2001.  Masyarakat  dalam Kesehatan.Agung Sentosa. Jakarta. Kartasasmita,  2011. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan. Http:wpdprss.masyar
akat.co.id.  Diakses  tanggal  11 Mei 2016 Munandar,  M,  Drs,  1985,  Budget, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta Miles,  Matthew  B  dan  huberman,  A Michael.  1992. Analisis  Data
Kualitatif. Jakarta.  Universitas Indonesia Press Noor,  Juliansyah.  (2011) metode
Penelitian. jakarta  :  PT  Bhuana Ilmu Populer Notoatmodjo, S. 2007, Promosi kesehatan  &  ilmu  perilaku .
Rineka Cipta, Jakarta. Nurbeti,  M. 2009. Pemberdayaan masyarakat dalam konsep “kepemimpinan  yang  mampu menjembatani ”.  Rineka  Cipta,
Jakarta.
PP No. 72 tahun 2005 Tentang Desa
Pranarka  &  Vidhyandika,  2009. Proses Pemberdayaan Masyarakat dan Pemecahan Masalah-Masalah Rendahnya Partisipasi  Masyarakart.  Agung Sentosa, Jakarta. Riskiadi, L., 2012. Makalah Pemberdayaan Masyarakat diakses dari http://kesmasode.blogspot.com/2 012/10/makalah-pemberdayaan masyarakat html Saifudin. 2005. Buku Acuan Pelayanan  Kesehatan  Maternal dan  Neonatal.  Yogyakarta  : Yayasan  Bina  Pustaka  Pustaka Sarwono Prawirohardjo Salman Darmawan. 2002, Apa Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat .
Makalah, PSKMP Unhas, Makassar. Sedarmayanti,  Hidayat,  S.  (2011). Metodologi  Penelitian.Bandung. CV Mandar Maju. Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat  Memberdayakan Masyarakat. PT Refika Aditama: Bandung