## Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 3 Nomor 2, Bulan Desember Tahun 2022

## ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DENGAN ALASAN HAMIL
Analysis of Islamic Law in Providing Marriage Dispensation with Pregnant Reasons
Nur Akifah Janur Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene nurakifahjanur93@gmail.com

## Nasriah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene nasriahaurora2@gmail.com

## Abstrak
Dispensasi nikah merupakan permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama setempat karena terjadi  penyimpangan  dalam  ketentuan  Pasal  7  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974, yang  memuat  tentang  batasan  usia  minimal  bagi  pria  dan  wanita  yang  ingin  melangsungkan pernikahan. Maraknya pergaulan bebas mangakibatkan hamil di luar nikah dan menjadi  faktor utama  dalam  pengajuan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama,  serta  menjadi  bahan pertimbangan  Hakim  dalam  mengabulkan  permohonan  tersebut  yang  bertujuan  untuk menghindari  mudharat  yang  lebih  besar.  Namun,  dalam  hukum  Islam  ada  akibat  hukum  yang ditimbulkan  salah  satunya  mengenai  status  hukum  pernikahannya,  yang  menjadi  perbedaan pendapat para ulama. Selain itu, akan berdampak terhadap status nasab anak dalam kandungannya yang nantinya tidak akan mendapatkan nafkah, hak waris serta perwalian dari ayah biologisnya.
Kata kunci : Dispensasi, Kawin Hamil, Hukum Islam

## Abstract
Marriage dispensation is an application submitted at the local Religious Court due to deviations from  the  provisions  of  Article  7  paragraph  1  of  Law  Number  1  of  1974,  which  contains  the minimum age  limit  for  men  and  women  who  want  to  get  married.  The  rise  of  promiscuity  has resulted  in  pregnancies  outside  of  marriage  and  has  become  a  major  factor  in  applying  for marriage  dispensation  at  the  Religious  Courts,  as  well  as  being  considered  by  the  judge  in granting the request which aims to avoid greater harm. However, in Islamic law, there are legal consequences, one of which is regarding the legal status of the marriage, it will have an impact on  the  lineage  status  of  the  child  in  her  womb,  who  will  not  get  a  living  for  inheritance  and guardianship rights from her biological father.
Keywords : Dispensation, Pregnant Marriage, Islamic Law

## I. Pendahuluan
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan
ibadah. 1 Keluarga  memiliki  fungsi    menjadi  pelaksana  pendidikan  yang  paling menentukan  karena  keluarga  menjadi  dasar  pertumbuhan  pribadi.  Adapun  tujuan perkawinan  adalah  untuk  menjalankan  perintah  Allah  SWT,  menyempurnakan  agama serta memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Untuk mencapai tujuan tersebut, usia perkawinan harus dibatasi karena orang yang belum matang fisik dan mental tidak dapat diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 7 Ayat 1  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan batasan usia bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia  perkawinan  tersebut  di  atas,  maka  perkawinan  baru  dapat  dilangsungkan  setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Sejauh ini, sering kali orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk  menikah  disebabkan  berbagai  pertimbangan  yang  bersifat  mendesak.  Di  antara alasan  yang  sering  dikemukakan  di  dalam  permohonan  dispensasi  kawin  adalah  calon mempelai wanita  hamil, sehingga tidak dimungkinkanlagi untuk  menunda pelaksanaan pernikahan.
Salah  satu  Putusan  Dispensasi  Nikah  pada  Pengadilan  Agama  Majene  yaitu Putusan  Nomor:  17/Pdt.P/2020/PA.Mj.  yang  amar  putusannya  menerima  permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang tua anak yang dimohonkan dispensasi dengan alasan hamil.  Dalam  putusan  tersebut,  yang  menjadi  salah  satu  pertimbangan  hakim  untuk menerima  permohonan  dispensasi  adalah  untuk  menghindari  hal-hal  yang memudharotkan anak pemohon tersebut.
Namun,  permasalahan menikahi  seorang  wanita  yang  hamil  di  luar  nikah  tidak hanya dilihat dari status dan keabsahan pernikahannya saja, tetapi masalah lainnya seperti status nasab, nafkah, perwalian serta waris yang terkait dengan anak yang dikandungnya saat anak tersebut lahir dan hidup seperti anak-anak pada umumnya. Terdapat perbedaan diantara  para  pakar  hukum  Islam  terkait  pernikahan  wanita  hamil  karena  zina.  Imam Mazhab membolehkan menikahi wanita yang hamil karena zina dengan syarat laki-laki
1 Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia, Komplikasi  Hukum  Islam:  Hukum  Perkawinan,  Kewarisan,  dan Perwakafan , (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), h. 2.
yang  menikahinya  adalah  orang  yang  menghamilinya,  hal  ini  didasarkan  pada  alasan keduanya  adalah  pezina.  Abu  Yusuf  dan  Imam  Abu  Hanafiyah  berpendapat  bahwa, “Tidak boleh mengawini wanita yang hamil karena zina sampai  melahirkan, agar tidak bercampur  nutfa  suami  dengan  tanaman  orang  lain.  Dan  riwayat  lain  Abu  Hanafiyah berpendapat,  bahwa  mengawini  wanita  yang  hamil  karena  zina  sah,  namun  tidak diperbolehkan melakukan hubungan badan sampai anaknya lahir. 2
Berdasarkan  dari  hal  tersebut,  maka  penulis  akan  melakukan  analisis  untuk melihat  bagaimana  pemberian  dispensasi  nikah  karena  alasan  hamil  (Putusan  Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mj.)  dalam  hukum  islam  dan  bagaimana  implikasi  hukum  atas pemberian dispensasi nikah dengan alasan hamil.

## II. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  (normative  law  research) menggunakan  studi  kasus  normatif  berupa  produk  perilaku  hukum.  Penelitian  hukum normatif  berfokus  pada  inventarisasi  hukum  positif,  asas-asas  dan  doktrin  hukum, penemuan  hukum  dalam  perkara in  concreto ,  sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statue  aproach )  dan  pendekatan  teologi normatif  (hukum  islam).  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  berupa Kompilasi Hukum Islam, UU Perkawinan serta Al-quran dan Hadist. Dan Data Sekunder berupa buku- buku dan jurnal yang berkaitan dengan pemberian dispensasi nikah karena alasan  hamil.  Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  studi pustaka,  yaitu  suatu  cara  pengumpulan  data  dengan  melakukan  penelusuran  dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan  perundang-undangan,  serta  klasifikasi  dan  sistematisasi  bahan  hukum  sesuai permasalahan penelitian.
Untuk  menganalisis  data  yang  diperoleh,  akan  digunakan  metode  analisis normatif,  merupakan  cara  menginterpretasikan  dan  mendiskusikan  bahan  hasil  82 penelitian  berdasarkan  pada  pengertian  hukum,  norma  hukum,  teori-teori  hukum  serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan
III. Tujuan Penelitian
2 Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia , (Yogjakarta: Pustaka Belajar, 2010) h. 58.
1. Untuk  mengetahui  pandangan  hukum  islam  terkait  dengan  pemberian dispensasi nikah karena alasan hamil.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum akibat pemberian dispensasi nikah karena alasan hamil.
IV. Pembahasan
1. Pemberian Dispensasi dengan Alasan Hamil dalam Hukum Islam
Simanjuntak, dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia mengatakan: “pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga  dalam  jangka  waktu  yang  lama”. 3 Subekti  berpendapat  bahwa  perkawinan merupakan  hubungan  yang  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  dalam jangka waktu yang lama. 4
Menurut  Ali  Afandi,  perkawinan  merupakan  hasil  kesepakatan antar  keluarga. 5 Menurut K Wantjik Saleh, perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara seorang laki-laki dan  seorang  perempuan  sebagai  suami-istri. 6 Wirjono  Prodjodikoro,  dalam  bukunya Hukum  Perkawinan  di  Indonesia  mengatakan  bahwa:  “perkawinan  adalah  suatu kehidupan  dari  sepasang  suami  istri  yang  telah  memenuhi  syarat  dan  ketentuan  dalam Hukum Perkawinan”. 7
Syarat-syarat  dalam  perkawinan  harus  dipenuhi  sebelum  melakukan  suatu perkawinan karena menyangkut sah dan tidaknya perkawinan tersebut. Dalam Undang- Undang No.16 tahun 2019 Pasal 2 tentang perkawinan telah ditentukan:
a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8
Selanjutnya  dipertegas  dalam  KHI    Pasal  4  bahwa:  “perkawinan adalah  sah, apabila  dilakukan  menurut  hukum  Islam  sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan”. 9
3 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2015) h. 34
4 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , (Jakarta: Intermasa), h. 23.
5 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian , (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) h. 94.
6 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), h. 14.
7 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia , (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), h. 7.
8 Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
9 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Komplikasi Hukum Islam , (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015) h. 2
Adapun tujuan syariat perkawinan yang  diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah pentaan  kehidupan  keluarga  baik  di  dunia  maupun  akhirat.  Penataan  ini  terbagi  dalam empat garis yaitu: Rub’al-ibadat , yang menata hubungan manusia dengan Tuhan, Rub’al- muamalat ,  yang  menata  hubungan  manusia  dengan  manusia  lainnya  dalam  kebutuhan hidup sehari-hari, Rub’al-munakahat , yang menata hubungan dalam lingkungan keluarga dan  Rub’al-Jinayat,  yang  menata  pengamanannya  dalam  suatu  tertib  pergaulan  yang menjamin ketentramannya. 10
Perkawinan  yang  dianggap  sah  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  ialah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agamanya. Adapun syarat sah perkawinan antaralain:
a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
1) Beragama Islam
2) Laki-laki
3) Jelas orangnya
4) Dapat memberikan persetujuan
5) Tidak terdapat halangan perkawinan
b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
2) Perempuan
3) Jelas orangnya
4) Dapat dimintai persetujuannya
5) Tidak terdapat halangan perkawinan
c. Wali nikah, syarat-syaratnya :
1) Laki-laki
2) Dewasa
3) Mempunyai hak perwalian
4) Tidak terdapat halangan perwaliaannya
d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
1) Minimal dua orang laki-laki
2) Hadir dalam ijab qabul
3) Dapat mengerti maksud akad
10 Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat , (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 15.
4) Islam
5) Dewasa
e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
1) Adanya pernyataan mengawinkan dari awal
2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
4) Antara ijab dan qabul bersambungan
5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
7) Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi. 11
Dalam  Islam  laki-laki  tidak  diperbolehkan  menikahi  wanita  zina,  sama  halnya dengan  seorang  perempuan  tidak  diperbolehkan  menikahi  laki-laki  pezina,  kecuali apabila masing-masing keduanya telah bertaubat.
Allah SWT telah berfirman dalam surah QS. An-Nur (24) ayat 3:
ِ ر ُحَوۚ  ٌك ِر ْشُم ْو َ ا  ٍنا َز ا َ ل ِا ٓا َه ُح ِك ْنَي اَل ُةَيِنا َ زلاَ وۖ ًة َ كِر ْشُم ْوَا ًةَيِناَز ا َ ل ِا  ُح ِك ْنَي اَل  ْيِنا َ زل َ ا
ْ ِن ِم ْم ُؤ ْ لا ا َ ى َل  َ ِك ِل  َمَ
َن
Terjemahannya:
Pezina  laki-laki  tidak  pantas  menikah,  kecuali  dengan  pezina  perempuan  atau  dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. 12
Berdasarkan ayat diatas maka maksud pengharaman diatas adalah bahwa orang mukmin dilarang untuk menikahi siapapun yang berstatus sebagai pezina maupun pelaku kemusyrikan karena mereka tidak layak untuk dinikahi kecuali apabila keduanya pelaku zina.
Perkawinan  dengan  wanita  hamil,  apabila  dikaitkan  dengan  wanita  yang  hamil dalam akad yang sah atau tidak oleh suaminya, maka tidak boleh dinikahi sampai anak yang dikandungannya lahir. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. At-Talaq (65) ayat 4:
11 Kholil Rahman, Hukum Perkawinan Islam , (Semarang: IAIN Walisongo), h. 31.
12 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahan , h. 282.
ْي ِ ـ ِّٰۤ لا َ و ٍٍۙر ُه ْشَا ُةَثِلَث  َ نُهُت َ د ِعَف ْمُتْبَت ْرا  ِنِا ْم ُ ك ِ ىّٰۤا َسِ ن  ْن ِم  ِضْي ِح َؤ ْ لا  َن ِم  َن ْسِ ىَي  ْي ِ ـ ِّٰۤ لا َو ا  ُت ِ لو ُ ا َو ََۗن ْض ِح َ ي ْم َ ل َ ن ُه ُ ل َج َ ا  ِلا َم ْحَاْل ه ِر ْم َ ا  ْن ِم  ٗه َ ل ْ ل َع ْج َ ي  َه ِ لكا  ِق َ تَ ي  ْنَمَو ََۗ نُهَلْمَح  َن ْع َضَ ي  ْنَا
ا ًر ْسُي
Terjemahannya:
Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula)  perempuan-perempuan  yang  tidak  haid  (belum  dewasa).  Adapun  perempuan- perempuan  yang  hamil,  waktu  idah  mereka  adalah  sampai  mereka  melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. 13
Secara yuridis, perkara yang berkaitan dengan menikahi wanita hamil juga diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (3). Dalam KHI disebutkan bahwa menikahi wanita hamil diperbolehkan jika yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamili. Namun, apabila laki-laki yang akan menikahi wanita tersebut bukanlah orang yang menghamilinya maka tidak diperbolehkan. Namun dalam  KHI  ini  memperbolehkan  ketika  pasangan  yang  akan  dinikahkan  adalah  orang yang telah dewasa yang berdasarkan Pasal 7 UU Perkawinan adalah usia 19 Tahun. Maka dari  itu  dalam  pemberian  dispensasi  nikah  harusnya  lebih  memperhatikan  lagi  alasan yang lebih mendesak.
Berkaitan  dengan  hukum  laki-laki  yang  menikahi  wanita  hamil  para  ulama berbeda pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, bahwa menikahi wanita hamil hukumnya sah  apabila  yang  menikahinya  adalah  laki-laki  yang  menghamilinya.  Ulama  Hambali berpendapat  bahwa,  menikahi  wanita  hamil  akibat  zina  hukumnya  sah,  baik  yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i, pernikahan tersebut sah. Imam Maliki  berpendapat  bahwa  menikahi  wanita  hamil  akibat  zina  hukumnya  tidak  sah, meskipun yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya, terlebih lagi laki-laki yang bukan menghamilinya dan jika akad nikah tetap ingin dilaksanakan dalam keadaan hamil  maka  akad  nikah  tersebut fasid dan  wajib fasakh .  Menurut  Ulama  Hanabillah, menikahi  wanita  yang  telah  berbuat  zina  maka  hukumnya  tidak  sah,  baik  yang menikahinya  adalah  laki-laki  yang  menghamili  maupun  dengan  laki-laki  yang  bukan menghamilinya, terkecuali wanita tersebut telah habis masa iddahnya.
13 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahan , h. 558.
Berdasarkan uraian diatas tentang perbedaan pendapat  diantara para ulama, ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Hal ini tentu memiliki alasan yang logis mengenai pendapat para ulama tentang sah dan tidaknya menikahi wanita yang sedang hamil.  Sehingga  apabila  ditarik  dalam  maslahah  marsalah  mengingat  teori  maslahah untuk  sebuah  kemanfaatan  karena  menutupi  aib  demi  menjaga  kehormatan  keluarga, maka  menikahi  wanita  yang  sedang  hamil  diperbolehkan.  Namun,  bagi  laki-laki  yang menikahi wanita yang sedang hamil dan bukan orang yang menghamilinya maka tidak diperbolehkan  menggauli  istrinya  sampai  anak  dalam  kandungannya  lahir.  Hal  ini bertujuan untuk menjaga kemurnian nasab bayi yang dikandung.

## 2. Implikasi Hukum Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan Hamil
Dalam pertimbangan putusan perkara Nomor:17/Pdt.P/2020/PA.Mj memutuskan untuk menerima permohonan Pemohon, sehingga akibat yang ditimbulkan dari putusan tersebut akan berdampak pada status hukum perkawinannya, hubungan nasab, wali nikah, hak waris serta nafkah anak yang dilahirkan dari calon mempelai.
Pada kasus pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Sendana ini dilatar belakangi oleh seorang anak perempuan yang berinisial AF binti S yang telah hamil  di  luar  pernikahan  yang  sah,  dan  untuk  menutupi  aib  keluarganya  maka  orang tuanya memutuskan untuk mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA)  Sendana.  Namun,  pegawai  pencatat  nikah  di  KUA  tersebut  menolak  dengan alasan anaknya masih di bawah umur yaitu berusia 17 Tahun 6 Bulan. Sehingga, orang tua dari AF (Pemohon) mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majene agar bisa mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA Kecamatan Sendana.
Adapun implikasi hukum menikahi wanita hamil menurut para Imam Mazhab dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI),  yaitu:  Pertama, menurut para Imam Mazhab. Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan  laki-laki  sedangkan  dia  tidak  dalam  status  nikah  atau  masa  iddah  karena perkawinan  yang  sah  dengan  laki-laki  yang  mengakibatkan  kehamilannya.  Ketentuan- ketentuan  hukum  perkawinan  wanita  hamil  menurut  pendapat  para  imam  mazhab (Hanafi,  Maliki,  Syafi’i  dan  Ahmad  bin  Hambal),  mereka  berbeda  pendapat,  pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: 14 1) Imam Hanafi dan Imam Syafi’:
14 Jawad  Mughniyah,  Muhammad, Fiqh  Lima  Mazhab ,  (Jakarta:  Basrie  Press,
2019), hlm. 43-45
bahwa wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya  atau  dengan  laki-laki  lain.  Imam  Hanafi  mengatakan:  “Wanita  hamil karena  zina  itu  tidak  ada  iddahnya,  bahkan  boleh  mengawininya,  tetapi  tidak  boleh melakukan  hubungan  seks  hingga  dia  melahirkan  kandungannya”.  Menurut  Imam Syafi’i: “Hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil.”
Menurut Imam Hanafi meskipun perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki, tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi yang dalam kandungan itu lahir. Menurut Imam Syafi’i, perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya. Memperhatikan pendapat Imam Syafi’i, maka seorang  wanita  hamil  karena  hasil  melakukan  hubungan  seks  di  luar  nikah  jika  dia melangsungkan  perkawinan  dengan  seorang  laki-laki,  maka  kehamilannya  itu  tidak mempengaruhi  dalam  perkawinannya;  2)  Imam  Malik  dan  Imam  Ahmad  bin  Hambal. Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin fasid, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah. Untuk mendukung pendapatnya, mereka mengemukakan alasan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. “Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat menyiramkan airnya (sperma) kepada tanaman orang lain, yakni wanita-wanita tawanan yang hamil, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mengumpuli wanita tawanan perang sampai menghabiskan istibra’nya (iddah) satu kali haid” (Hr. Imam Bukhari).
Imam  Malik  dan  Imam  Ahmad  bin  Hambal  mengambil  kesimpulan  dari  kedua hadits tersebut, bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu masa iddah. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga  wanita  hamil  dari  akibat  perbuatan  zina.  Adapun  penentuan  larangan  perkawinan wanita hamil tersebut berawal dari pendapat mereka yaitu, wanita hamil karena zina tetap memiliki masa iddah, maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan perkawinan sampai dia melahirkan kandungannya.
Wanita  hamil  dilarang  melangsungkan  perkawinan.  Bahkan,  menurut  Imam Ahmad bin Hambal, wanita hamil karena zina harus bertaubat, baru dapat melangsungkan
perkawinan  dengan  laki-laki  yang  mengawininya.  Menurut  hadits  tersebut,  mereka berkesimpulan  bahwa  wanita  hamil  dilarang  melangsungkan  perkawinan,  karena  dia perlu beriddah sampai melahirkan kandungannya. Pendapat mereka ini dapat dimengerti agar menghindari adanya pencampuran keturunan.
Dalam  kasus  menikahi  wanita  yang  sedang  hamil  tentu  akan  muncul permasalahan  baru  salah  satunya  yaitu  mengenai  kedudukan  nasab  anak  yang dilahirkanya  di  luar  pernikahan  yang  sah.  Seperti  halnya  dalam  perkara  Nomor: 17/Pdt.P/2020/PA.Mj yang mana pihak yang berperkara (AF binti S) telah hamil 5 bulan diluar pernikahan yang sah.
Studi tentang nasab dalam sejarah Islam menarik perhatian setelah turunnya surat Al-Ahzab  (33)  ayat  4-5,  sebagai  respon  ketika  Nabi  Muhammad  Saw  mengangkat seorang anak yang bernama zaid bin Harisah sebelum masa kenabian, sehingga orang- orang  menasabkan  Zaid  kepada  Nabi  Muhammad  Saw.  ayat  tersebut  sebagaimana berikut:
َب ْ ل َ ق  ْن ِ م  ٍل ُج َرِل ُه ِ لكا َ ل َع َج ا َم ْم ُ ك َءّٰۤا َي ِع ْدَا  َل َع َج اَمَوۚ ْمُكِتِهَ م ُ ا  َ ن ُهْن ِم َ ن ْو ُر ِه ِظُت  ْي ِ ّٰۤـ ِ لا ُم ُ ك َجا َو ْز َ ا َ ل َع َج ا َم َوۚ  ه ِف ْو َج  ْيِف  ِنْ
َ ل ْيِب َ سلا ى ِدْهَي َو ُهَو  َ قَح ْ لا ُ ل ْو ُ قَي  ُه ِ لكا َوَۗ ْم ُ ك ِها َو ْ ف َ اِب ْم ُ ك ُ ك ْو َ ق ْم ُ كِك ِل َْۗم ُ ك َءّٰۤاَنْب َ ا
Terjemahannya:
Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu  yang  kamu  zihar  itu  sebagai  ibumu,  dan  Dia  pun  tidak  menjadikan  anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu  saja.  Allah  mengatakan  sesuatu  yang  hak  dan  Dia  menunjukkan  jalan  (yang benar). 15
ْي ِ دلا ىِف ْم ُ كُنا َو ْخِا َ ف ْم ُه َءّٰۤاَب ِ ا آ ْو ُؤ َ ل ْعَت ْم َ ل ْ نِا َ ف ۚ  ِه ِ لكا  َدْن ِع  ُط َس ْ ق َ ا  َو ُه  ْم ِهِ ىّٰۤاَب ِ ا ِل ْم ُهْو ُعْدُا َل  ََْْ َ ل َوَۗ ْم ُ ك ِِْْا َو َم َو  ِن ٌٌ اَن ُج ْم ُ ك ْْ َ لَ َؤْي ِف اًؤْي ِح َ ر ا ًر ْو ُ ف َ غ  ُه ِ لكا َ نا َ كَوَۗ ْم ُ كُب ْو ُ ل ُ ق  ْت َد َ ؤ َعَت ا َ م  ْن ِك ِ ك َو   هِب ْم ُت ْ أ َط ْخ َ ا ٓا Terjemahannya:
Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu  seagama  dan  maula-maulamu.  Tidak  ada  dosa  atasmu  jika  kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 16
Berdasarkan ayat diatas mengenai kedudukan nasab anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah, kebanyakan para wanita maupun suami istri yang menikah setelah
15 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahan , h. 418.
16 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahan , h. 418.
hamil di luar pernikahan yang  sah selalu menggantungkan nasab anak  yang dilahirkan pada suami yang telah menikahinya, sekalipun laki-laki yang menikahinya bukan orang yang menghamilinya. Bahkan masih banyak pasangan suami istri yang menikah saat usia kandungan  kurang  dari  6  bulan  usia  pernikahan.  Seperti  halnya  perkara  Nomor: 17/Pdt.P/2020/PA.Mj  yang  ingin  melangsungkan  pernikahan  saat  usia  kandungannya telah 5 bulan dan saat anak dalam kandungannya lahir, usia pernikahannya masih 4 bulan. Oleh karena itu, kelahiran bayi yang dikandungnya tidak sampai pada batas yang telah ditentukan ulama yaitu 6 bulan setelah pernikahan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, sedangkan dalam hukum islam anak yang sah adalah anak terlahir dari akibat pernikahan yang sah.
Pada  kenyataanya  yang  terjadi  dalam  masyarakat  saat  ini  banyak  kasus  kawin hamil  yang  ketika  anak  yang  dikandungnya  telah  lahir  mereka menasabkan  anak pada bapaknya, entah itu bapak biologisnya maupun bukan bapak biologisnya, hal seperti itu terjadi bukan tanpa alasan melainkan untuk merahasiakan hal yang sebenarnya dari sang anak selain itu juga untuk memudahkan mengurus akta kelahiran sang anak yang akan berdampak dalam jangka waktu panjang nantinya dan untuk pembuatan kartu keluarga yang semestinya dimana sang anak dinasabkan pada bapaknya bukan pada ibunya.
Kemudian, dalam hukum Islam akibat lain yang dapat ditimbulkan dari putusan perkara  Nomor:  17/Pdt.p/2020/Mj  adalah  anak  yang  dilahirkan  tersebut  tidak mendapatkan warisan bahkan nafkah dari ayah biologisnya karena anak  tersebut hanya dinasabkan  kepada  Ibunya  saja.  Hal  seperti  ini  telah  dianggap  sebagai  hal  yang  biasa sehingga  bukan  masalah  besar  jika  anak  yang  dilahirkan  di  luar  pernikahan  yang  sah berjenis kelamin laki-laki, namun akan sangat bermasalah jika anak yang dilahirkan itu berkelamin  perempuan  karena  akan  berdampak  sampai  saat  dia  akan  menikah  dimana jika  perempuan  yang  menikah  maka  wajib  adanya  wali  dan  yang  berhak  menjadi wali terutama  adalah  ayah  kandungnya.  Tak  jarang  saat  ini  yang  mengalami  kasus  status seperti itu dimana pengantin perempuan tidak jelas siapa walinya dan jalan keluar dari kasus seperti itu adalah dengan menggunakan wali hakim.

## V. Penutup
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Dalam hukum Islam, orang mukmin tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita pezina begitu juga sebaliknya kecuali keduanya telah bertaubat atau keduanya pelaku zina. Hal ini  sesuai  dengan  firman  Allah  SWT  dalam  surah  An-Nur  ayat  3.  Hal  ini  menjadi perbedaan pendapat diantara para ulama, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak. Diperbolehkan  menikahi  wanita  hamil  karena  dalam  teori  maslahah  marsalah,  untuk sebuah  kemanfaatannya  adalah  menutupi  aib  demi  menjaga  kehormatan  keluarga. Namun, bagi yang tidak membolehkan bertujuan untuk menjaga kemurnian nasab bayi yang dikandung.
2. Pemberian  dispensasi  nikah  dengan  alasan  hamil  di  luar  nikah,  Imam  Mazhab berbeda pendapat mengenai status hukum pernikahannya. Imam Syafi’i dan Imam Hanafi  membolehkan  wanita  hamil  karena  zina  menikah  dengan  orang  yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya dan status pernikahnnya sah. Sedangkan, menurut Imam Malik dan Imam Hambal tidak membolehkan wanita hamil untuk menikah karena wanita tersebut memerlukan masa iddah. Selain itu, akibat  lain  yang  ditimbulkan  dari  pernikahan  wanita  hamil  diluar  nikah  tidak mendapatkan warisan bahkan nafkah dari ayah biologisnya karena anak tersebut hanya dinasabkan kepada Ibunya saja.

## Daftar Pustaka
Buku Afandi, Ali Hukum, Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian , Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia . Yogjakarta: Pustaka Belajar, 2010.
Kholil Rahman, Hukum Perkawinan Islam , Semarang: IAIN Walisongo, 2012.
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Al-qur’an  dan  Terjemahan .  Jakarta:  Halim Publishing & Distributing, 2019.
Muh  Idham  Khalid  Bodi,  dkk., Koroang  Mala’bi’  Al-Qur’an  Terjamahan  Bahasa Mandar dan Indonesia . Makassar: Balitbang Agama, 2019.
Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqh Lima Mazhab . Jakarta: Basrie Press, 2019.
Saleh, K. Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia , Jakarta: Kencana, 2018 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: Intermasa, 2018 Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat , Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

## Peraturan
Tim Redaksi Nuansa Aulia, Komplikasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan . Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012.
Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia , Jakarta: Sumur Bandung, 1960.