## ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANKSAKSI ONLINE (STUDI KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR)
Criminological Analysis of Criminal Acts of Fraud Through Online Transactions (Case Study at Makassar Police Station)

## Nur Fadhillah Mappaselleng
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
*Email: nurfadhilah.mappaselleng@umi.ac.id
Diterima: 11 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

## ABSTRAK
Maraknya  penipuan  melalui  tranksaksi online yang  melatar  belakangi  penelitian  ini,  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui tranksaksi online di Kota Makassar dan bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penipuan di Polrestabes Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan  melalui  tranksaksi online di  Kota  Makassar  adalah  faktor  iseng-iseng,  faktor  minimnya  tertangkap  oleh  pihak berwajib, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor ketidaktauan pembeli, dan faktor keamanan jual beli online . Selain itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan oleh aparat polrestabes kota Makassar mulai dari upaya preventif maupun upaya represif. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati lagi dalam  melakukan transaksi online serta tidak  mudah tergiur dengan  harga  murah dan diskon besar. Selain itu, diharapkan pula kepada penegak hukum agar lebih efektif lagi memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan transaksi online.
Kata Kunci : Kriminologis, Penipuan, Tranksaksi Online

## ABSTRACT
The rise of fraud through online transactions is the background of this research, with the aim of knowing and analyzing the factors that cause criminal acts of fraud through online transactions in Makassar City and how efforts to prevent and overcome criminal acts of fraud at the Makassar Police Station. This research uses empirical normative research methods. The results of  this  study  indicate  that  the  factors  that  cause  the  occurrence  of  criminal  acts  of  fraud  through  online  transactions  in Makassar City are fad factors, the lack of being caught by the authorities, economic factors, environmental factors, educational factors, buyer ignorance factors, and online buying and selling security factors. In addition, various prevention and control efforts  were  carried  out  by  the  Makassar  City  Police  officers,  starting  from  preventive  efforts  and  repressive  efforts.  The recommendation  of  this  research  is  that  all  people  are  expected  to  be  more  vigilant  and  careful  in  conducting  online transactions and not easily tempted by low prices and large discounts. In addition, it is also expected that law enforcers should be more effective in providing counseling to the public regarding online transactions.

## Keywords: Criminology, Fraud, Online Transactions
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Perkembangan  zaman  yang  semakin  pesat  telah menjadikan  teknologi  dan  informasi  sebagai  elemen  yang sangat  esensial  dalam  kehidupan  masyarakat.  Tidak  hanya sebagai  fokus  utama,  tetapi  teknologi  dan  informasi  kini menjadi  kebutuhan mendasar  bagi masyarakat  guna meningkatkan  produktivitas  sehari-hari  mereka  dalam mengakses  informasi,  baik  dalam  maupun  luar  negeri. Ketersediaan akses  yang cepat dan mudah terhadap teknologi dan  informasi  telah  mengubah  pola  hidup  masyarakat  tidak
hanya  dari  segi  sosial,  melainkan  juga  dari  segi  budaya, ekonomi,  keamanan,  dan  penegakan  hukum.  Penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi  tidak  terbatas  pada kehidupan  sosial  masyarakat  saja,  melainkan  juga  telah meresap ke berbagai sektor kehidupan, termasuk pemerintahan, bisnis,  perbankan,  pendidikan,  kesehatan,  dan  bahkan  aspek keamanan  pribadi.  (Kominfo.  2015.  Pemanfaatan  dan Pemberdayaan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  Pada Petani  dan  Nelayan.  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan Penyelenggaraan  Pos  dan  Informatika  Badan  Penelitian  dan

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Tranksaksi Online... (Nur Fadhillah Mappaselleng)
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika: Jakarta)
Namun, sayangnya, kemajuan pesat dalam teknologi dan informasi  memiliki  dua  sisi  yang  berlawanan.  Di  satu  sisi, perkembangan  ini  menyebabkan  masyarakat  mengalami peralihan  dari  kehidupan  tradisional  menuju  masyarakat modern.  Namun,  di  sisi  lain,  hal  ini  membuka  peluang  untuk munculnya  kejahatan  baru,  khususnya  di  dunia  maya  yang dikenal sebagai cybercrime.
Cybercrime  dapat  didefinisikan  sebagai  kegiatan  ilegal yang melibatkan penggunaan komputer dan dilakukan melalui jaringan  elektronik  global.  (Lustia  Wijayanti,  Jawade  Hafiz. 2020. Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan  Berkedok  Cinta  Di  Dunia  Maya  (Scammer  Cinta). Jurnal Kimu 3. 280). Berbeda dengan kejahatan konvensional yang menggunakan barang terlarang seperti pisau atau senjata api  untuk  mengancam  dan  melakukan  tindak  kejahatan, cybercrime  hanya  memanfaatkan  jaringan  komputer  dan teknologi (Mappaselleng. 2018).
Pada  jaringan  komputer  seperti  internet,  tantangan kriminalitas  menjadi  lebih  rumit  karena  cakupannya  yang sangat  luas.  Keberadaan  ruang  lingkup  yang  begitu  meluas menjadikan  masalah  kriminalitas,  terutama  di  media  sosial (cybercrime), tidak terikat oleh batasan waktu dan tempat. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan upaya penanggulangan yang ekstra dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tingkat  kriminalitas  di  dunia  maya  tidak  hanya  berpotensi membahayakan  individu,  tetapi  juga  dapat  mengancam keamanan  masyarakat,  integritas  negara,  dan  ketertiban kehidupan global. (Legal Opinion. 2016.)
Terjadi  berbagai  jenis  kejahatan  melalui  internet, termasuk  penipuan,  penghinaan,  pornografi,  pencucian  uang, terorisme,  dan  bahkan  kejahatan  terhadap  keamanan  negara, seperti  pembocoran  rahasia  negara.  Kejahatan  di  dunia  maya dapat  dikategorikan  menjadi  tiga  jenis  utama,  yaitu pelanggaran  akses,  pencurian  data,  dan  penyebaran  informasi untuk  tujuan  kejahatan  seperti  melakukan  penipuan  melalui internet. (Aryyaguna. 2017)
Penggunaan media sosial sebagai sarana untuk melakukan kejahatan  semakin  menjadi  fenomena  yang  sering  terjadi, terutama di kalangan masyarakat Indonesia. Beberapa individu yang  tidak  bertanggung  jawab  memanfaatkan  media  sosial, khususnya  untuk  melakukan  penipuan,  dengan  tujuan memperoleh  keuntungan  pribadi.  Kejahatan  ini  bisa  muncul karena  adanya  ketertarikan  masyarakat  terhadap  penawaran harga yang rendah untuk suatu barang. (Ihza. 2020)
Penipuan  melalui  internet  atau  penipuan  berbasis  online menjadi  kejahatan  yang  sering  terjadi  saat  ini.  Pertumbuhan penggunaan  internet  yang  terus  meningkat  memberikan peluang  dan  ide  kepada  para  pelaku  penipuan  online  untuk meraih keuntungan lebih besar. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian  Kominfo,  terdapat  167.675  laporan  penipuan transaksi online pada tahun 2020. Meskipun terjadi penurunan jumlah  laporan  pada  tahun  2021,  dengan  115.756  aduan penipuan  (CNN  Indonesia  2021)  namun  kembali  terjadi kenaikan  pada  tahun  2022  yaitu  130.000,  walaupun  begitu angka masih tetap tinggi. (Info Publik 2023)
Sebagai contoh kasus, pada tahun 2021 di Kota Makassar, kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Jatanras Kota Makassar berhasil menangkap tiga individu yang terlibat dalam aksi  penipuan  online.  Mereka  melakukan  penjualan  mobil melalui  platform  media  sosial  dengan  menggunakan  modus operandi  berupa  menggunakan  foto  seorang  polwan  untuk menipu  korban  agar  mentransfer  sejumlah  uang.  Kasubnit  2 Jatanras Kota Makassar menjelaskan dalam konferensi persnya
bahwa  para  pelaku  berhasil  ditangkap  setelah  menerima laporan dari masyarakat yang mengaku tertipu oleh salah satu akun  penjualan  mobil  yang  menggunakan  foto  dan  identitas seorang  polwan.  Ketiga  pelaku,  yaitu  Anto,  Adi,  dan  Erwin, memiliki  peran  masing-masing  dalam  komplotan  tersebut. Erwin  bertugas  sebagai  penyedia  rekening,  sementara  dua pelaku lainnya bertindak sebagai eksekutor. Selain menangkap para  pelaku,  pihak  kepolisian  juga  berhasil  menyita  barang bukti  berupa  laptop  dan  ponsel  yang  berisi  akun  serta  foto polwan.
Kasus  kedua  korban  melihat  instagram  terlapor  dengan nama erafonemakassar dengan nomor handphone 083811639xxx menjual handphone dengan harga keseluruhan sebesar  Rp.14.298.000  (empat  belas  juta  dua  ratus  sembilan puluh delapan ribu) sehingga korban mentrasfer melalui mobile banking dari No. Rekening: 0604661xxx atas nama korban ke nomor  rekening  Bank  BRI:1212010078633xx  atas  nama Muhammad Idris sebesar Rp. 14.298.000 (empat belas juta dua ratus  sembilan  puluh  delapan  ribu),  namun  setelah  korban  ke Eraphone  Jl.  Ahmad  Yani  (MTC)  Kota  Makassar  untuk mengambil Macbook dan Handphone ternyata baru mengetahui  bahwa  tertipu.  Atas  kejadian  tersebut  koban keberatan  dan  melaporkan  ke  Polrestabes  Makassar  Guna Proses hukum selanjutnya.
Kejadian  tersebut  hanya  merupakan  sebagian  kecil  dari banyak  laporan  penipuan  online  yang  terjadi  di  tengah masyarakat.  Meskipun  tindak  pidana  penipuan  telah  diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  378  Undang-Undang Nomor  1 Tahun  1946  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana penipuan,  dan  diatur  juga  dalam  Undang-undang  nomor  11 tahun  2008  tentang  informasi  dan  Tranksaksi  Elektronik walaupun  tidak  mengatur  secara  spesifik  mengenai  tindak pidana penipuan, namun terkait timbulnya kerugian konsumen dalam tranksaksi elektronik  terdapat di ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE.
Walaupun di Indonesia telah ada regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun kenyataannya masih sering terjadi kasus penipuan dalam transaksi jual beli online. Fakta ini diperkuat oleh jumlah laporan aduan terkait penipuan dalam  jual  beli  yang  masih  tinggi  di  media  sosial.  Situasi  ini juga mencerminkan bahwa penegak hukum belum sepenuhnya berhasil  mengimplementasikan  regulasi  yang  ada  untuk mengantisipasi, mengoptimalkan, atau mengatasi permasalahan penipuan dalam jual beli online yang terus terjadi di masyarakat.
Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui tranksaksi online di Kota  Makassar  dan  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan tindak pidana penipuan di Polrestabes Makassar.

## 2. METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris  yang  menggabungkan  dua  jenis  penelitian,  Selain berorientasi pada data sekunder seperti aspek teori, filosofi, dan penjelasan  pada  setiap  pasal,  juga  memfokuskan  pada  data primer  atau  hasil  dari  penelitian  lapangan,  untuk  melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara hukum bekerja disuatu lingkungan Masyarakat. Teknik pengumpulan data  secara  observasi,  dokumentasi,  dan  wawancara.  Adapun sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat  di  Kcamatan Rappocini,  Kecamatan  Ujung  Pandang  dan  Kecamatan
Mamajang serta Penyidik pembantu di Polrestabes Makassar.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Faktor  Yang  Menyebabkan  Terjadinya  Tindak Pidana  Penipuan  Melalui  Transaksi  Online  di  Kota Makassar
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  telah memengaruhi  cara  berpikir  dan  gaya  hidup  masyarakat, mendorong mereka menuju era modern. Meskipun memberikan  dampak  positif,  kemajuan  teknologi  juga membawa dampak negatif kepada masyarakat. Ini terlihat dari pertumbuhan  cybercrime  di  Indonesia  yang  disebabkan  oleh kemajuan  teknologi,  salah  satunya  adalah  peningkatan  tindak pidana penipuan melalui transaksi online. (Dwi Haryadi. 2018. Kebijakan  Integral  Penanggulangan  CyberPorn  di  Indonesia. Lima: Bangka Belitung)
Tindak  pidana  penipuan  melalui  transaksi  online  sering terjadi di Indonesia, terutama di Kota Makassar. Berdasarkan hasil  wawancara  penulis  pada  tanggal  8  Maret  2022  di Polrestabes  Makassar,  dapat  disimpulkan  bahwa  sejak  tahun 2021  hingga  saat  ini  terdapat  sekitar  174  laporan  masyarakat terkait tindak pidana penipuan melalui transaksi online. Jumlah laporan  tersebut  mengalami  peningkatan,  mengingat  pada tahun  2020  hanya  terdapat  110  laporan  terkait  tindak  pidana penipuan melalui transaksi online, dan pada tahun 2019 hanya 84  laporan.  (Brigpol  Nasbar,  SH.  Wawancara.  Polrestabes Makassar. Makassar, 08 Maret 2022).
Tabel 1.
Data Laporan Tindak Pidana Penipuan Melalui Tranksaksi
Online di Kota Makassar Tahun 2020-2021 Tahun Jumlah Kasus Perihal 2020 110 Penipuan 2021 174 Penipuan
Sumber: Diolah Berdasarkan Data Cyber Crime Polrestabes Makassar 2022
Meskipun  kebanyakan  modus yang digunakan oleh para pelaku dalam tindak pidana penipuan melalui transaksi online tergolong  serupa,  Brigpol  Nasbar,  S.H,  seorang  penyidik pembantu cyber crime Polrestabes Makassar, mengungkapkan bahwa para pelaku seringkali menggunakan strategi yang sama. Menurutnya,  pelaku  sering  menggoda  calon  korban  dengan menawarkan  harga  murah  atau  ulasan  menarik  di  toko marketplace. Mereka kemudian menjanjikan bonus atau diskon khusus  untuk  menarik  minat  korban.  Selain  itu,  modus penipuan  melibatkan  phising,  dimana  oknum  mengaku  dari lembaga  resmi  melalui  telepon,  email,  atau  pesan  teks. Penipuan juga dilakukan dengan mengarahkan korban ke situs web palsu, menyimpan entri domain name system yang ditekan oleh  korban  dalam  bentuk  cache.  Pelaku  juga  menggunakan metode  meretas  untuk  mengumpulkan informasi  secara ilegal melalui  jaringan  pada  perangkat  korban,  mengakses  aplikasi yang  menyimpan  data  penting  pengguna.  Ada  pula  modus penipuan  yang  melibatkan  oknum  yang  meminta  korban menerima  sejumlah  uang  ke  rekening  mereka,  dengan  niat untuk  mentransfernya  ke  rekening  orang  lain.  Terakhir,  ada modus  social  engineering,  dimana  pelaku  memanipulasi psikologis  korban  sehingga  mereka  tidak  menyadari memberikan  informasi  penting  dan  sensitive  (Melisa  Monica
Sumenge.  2013.  Penipuan  Menggunakan  Media  Internet Berupa Jual-Beli Online. Jurnal Lex Crimen. (02) : 04)
Brigpol  Nasbar  juga  menambahkan  bahwa  peningkatan tindak  pidana  penipuan  melalui  transaksi  online  di  Kota Makassar  disebabkan  oleh  sejumlah  faktor,  diantaranya; (Brigpol  Nasbar,  SH.  Wawancara.  Penyidik  Pembantu. Polrestabes Makassar. Makassar, 08 Maret 2022)
Faktor penyebab tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Kota Makassar, yakni;
1)   Faktor iseng-iseng atau coba-coba
Faktor  iseng-iseng  atau  coba-coba  menjadi  salah  satu penyebab  utama  tindak  pidana  penipuan,  dimana  banyak pelaku  awalnya  hanya  mencoba  secara  tidak  serius  namun kemudian menjadi ketagihan dan tergoda untuk melakukannya secara  berulang.  Mereka  melihat  tindak  pidana  penipuan sebagai  cara  yang  mudah  untuk  mendapatkan  uang,  hanya dengan modal pulsa atau paket data internet. Terkadang, faktor iseng-iseng  ini  muncul  karena  adanya  ajakan  atau  pengaruh dari  teman  yang  telah  terlibat  dalam  kegiatan  penipuan sebelumnya.  (Beni  Ahmad  Saebani.  2013.  Sosiologi  Hukum. CV  Pustaka  Setia:  Bandung)  Dalam  penindakan  berkas perkara, seringkali pelaku hanya menyalin atau menggandakan iklan asli milik orang lain dan membuatnya seolah-olah iklan tersebut berasal dari akun media sosial mereka sendiri. Dengan menggunakan  sarana  media  sosial  miliknya,  pelaku  dapat dengan  mudah  melancarkan  kejahatan  penipuan.  Hasil wawancara  pada  12  Mei  2022  di  beberapa  kecamatan  Kota Makassar (Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang, dan  Kecamatan  Mamajang)  menunjukkan  bahwa  sebagian besar  masyarakat  setuju  bahwa  faktor  iseng-iseng  atau  coba- coba  dari  pelaku  menjadi  salah  satu  penyebab  tindak  pidana penipuan.  Hasil  survei  menunjukkan  bahwa  60%  responden setuju  dengan  pernyataan  tersebut,  sementara  40%  lainnya tidak setuju. Hal ini menggambarkan bahwa faktor iseng-iseng seringkali menjadi dorongan awal pelaku untuk terlibat dalam tindak  pidana  penipuan,  dengan  hasil  pertama  yang  berhasil menjadi  pemicu  ketagihan.  Faktor  ini  dipicu  oleh  dorongan ekonomi dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang materialistik.
2)   Minimnya tertangkap oleh pihak berwajib
Faktor  berikutnya  adalah  minimnya  kemampuan  pihak berwajib  untuk  menangkap  pelaku.  Keterlambatan  dalam perkembangan  teknologi  di  Indonesia  dibandingkan  dengan negara  lain  menyebabkan  pihak  berwajib  masih  menghadapi hambatan  terkait  pelacakan  dan  penanganan  lanjutan  perkara tindak pidana penipuan melalui transaksi online (Ibid, Hal 13). Menurut  Brigpol  Nasbar,  penggunaan  media  sosial  sebagai sarana kejahatan terlalu meluas untuk dapat dijangkau, dan para pelaku  seringkali  menggunakan  identitas  palsu  atau  tidak sesuai, membuat pihak berwajib kesulitan dalam menindaklanjuti  perkara  yang  ada.  (Brigpol  Nasbar,  SH. Wawancara.  Penyidik  Pembantu.  Polrestabes  Makassar. Makassar, 08 Maret 2022)
Minimnya keberhasilan pihak berwajib dalam menangkap pelaku  penipuan  disebabkan  oleh  sejumlah  faktor,  seperti sulitnya  pelacakan,  keterbatasan  teknologi  yang  tersedia, penggunaan  data  palsu  oleh  para  pelaku,  dan  terbatasnya Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  memahami  prosedur terkait dengan kejahatan cyber. Berdasarkan hasil  wawancara pada  12  Mei  2022  di  beberapa  kecamatan  Kota  Makassar
Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Tranksaksi Online... (Nur Fadhillah Mappaselleng)
(Kecamatan  Rappocini,  Kecamatan  Ujung  Pandang,  dan Kecamatan  Mamajang),  sebagian  besar  masyarakat  setuju bahwa  minimnya  keberhasilan  pihak  berwajib  dalam menangkap pelaku menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana  penipuan.  Hasil  survei  menunjukkan  bahwa  54% responden  setuju  dengan  pernyataan  tersebut,  sementara  46% lainnya  tidak  setuju.  Hal  ini  mengindikasikan  perlunya peningkatan pengawasan dan penanganan dari pihak berwajib terkait dengan tindak pidana penipuan.
3)   Faktor Ekonomi
Faktor  ekonomi  menjadi  salah  satu  pemicu  terjadinya tindak  pidana,  terutama  dengan  pertumbuhan  pengguna internet  yang  membuka  peluang  lebih  besar  untuk  kejahatan cyber, terutama di tengah desakan ekonomi. Motivasi ekonomi menjadi pendorong utama seseorang melakukan tindak pidana, terutama saat kebutuhan hidup terus meningkat dan biaya hidup terus naik. Faktor ekonomi memang menjadi pendorong utama di  balik  tindakan  melanggar  hukum,  baik  itu  dalam  ranah perdata  maupun  pidana.  Dalam  konteks  penipuan  melalui media  sosial,  faktor  ekonomi  terbagi  menjadi  dua,  yaitu pemenuhan  gaya  hidup  dan  biaya  hidup.  Pemenuhan  gaya hidup mencakup keinginan seseorang untuk mengikuti tren dan gaya hidup tertentu, bahkan  sampai rela  melakukan penipuan demi memenuhi hasrat tersebut. Sementara itu, faktor ekonomi terkait  biaya  hidup  berkaitan  dengan  kebutuhan  sehari-hari yang  mungkin  sulit  dipenuhi  oleh  sebagian  masyarakat. Beberapa  orang  mungkin  memilih  melakukan  tindak  pidana penipuan  sebagai  cara  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup mereka  sehari-hari.  (Masfiatun.  2019.  Pengaruh  Faktor Ekonomi  Terhadap  Jumlah  Kejahatan  (Crime  Total)  di Indonesia  (2015-2017). Jurnal  Keamanan  Nasional  (V)  :  05). Sulitnya memenuhi biaya hidup dan gaya hidup menjadi alasan utama  para  pelaku  penipuan  dalam  melakukan  tindakan mereka. Beberapa dari mereka bahkan rela menipu demi gengsi dan gaya hidup yang glamor, asalkan kebutuhan dan keinginan mereka dapat terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara pada 12 Mei 2022 di beberapa kecamatan Kota Makassar (Kecamatan Rappocini,  Kecamatan  Ujung  Pandang,  dan  Kecamatan Mamajang),  sebagian  besar  masyarakat  setuju  bahwa  faktor ekonomi  menjadi  salah  satu  pemicu  terjadinya  tindak  pidana penipuan.  Hasil  survei  menunjukkan  bahwa  80%  responden setuju  dengan  pernyataan  tersebut,  sementara  20%  lainnya tidak  setuju.  Hal  ini  menunjukkan  keyakinan  masyarakat bahwa tindak pidana penipuan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi  yang  membuat  pelaku  sulit  memenuhi  kebutuhan hidupnya  dan  kesulitan  dalam  mendapatkan  pekerjaan  yang layak.
4)   Faktor Lingkungan
Faktor  lingkungan  merupakan  salah  satu  faktor  yang paling mendasar dalam membentuk perilaku seseorang terkait tindak  pidana.  Kondisi  lingkungan  dan  interaksi  sosial  dapat secara  alami  memengaruhi  pembentukan  sifat  dan  perilaku individu  dalam  melakukan  kejahatan.  Jika  seseorang  tumbuh dalam  lingkungan  yang  kasar,  acuh,  dan  negatif,  dapat diasumsikan  bahwa  individu  tersebut  akan  mencerminkan karakteristik  lingkungannya  (Moh  Fadli,  dkk.  2016.  Hukum dan  Kebijakan  Lingkungan.  UB  Press:  Malang).  Kurangnya pengawasan dari orang tua dan adanya lingkungan hidup yang tidak sehat menjadi alasan bagi para pelaku kejahatan. Mereka cenderung  memilih  jalan  pintas  untuk  mencari  uang, menganggap bahwa orang tua mereka sudah tidak peduli lagi terhadap tindakan kriminal yang mereka lakukan. Berdasarkan hasil  wawancara  pada  12  Mei  2022  di  beberapa  kecamatan Kota  Makassar  (Kecamatan  Rappocini,  Kecamatan  Ujung Pandang,  dan  Kecamatan  Mamajang),  sebagian  besar
masyarakat setuju bahwa faktor lingkungan menjadi salah satu penyebab  terjadinya  tindak  pidana  penipuan.  Hasil  survei menunjukkan bahwa 80% responden setuju dengan pernyataan tersebut,  sementara  20%  lainnya  tidak  setuju.  Hal  ini menunjukkan  keyakinan  masyarakat  bahwa  tindak  pidana penipuan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, di mana pelaku terpengaruh  oleh  lingkungan  sekitarnya  yang  mungkin  sudah lama terlibat dalam kejahatan penipuan dan berhasil, sehingga pelaku baru tergoda untuk melakukan hal yang serupa 5)   Faktor Pendidikan
Rendahnya  tingkat  pendidikan  menjadi  salah  satu pendorong  terjadinya  tindak  pidana  penipuan.  Individu  yang memiliki tingkat pendidikan rendah sering kali merasa terpaksa melakukan kejahatan karena kesulitan mencari pekerjaan yang layak. Kondisi ini mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran di kalangan mereka, karena banyak tempat kerja yang menetapkan standar pendidikan yang tinggi. (Abunawas. 2020.  Urgensi  Perluasan  Kriminalisasi  dalam  Sistem Pendidikan  Nasional  sebagai  Upaya  dalam  Mewujudkan Fungsi  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Jurnal  khatulistiwa  law review  (01)  :  01).  Konsekuensinya,  para  pelaku  kejahatan terdorong  untuk  mencari  jalan  pintas  demi  memenuhi kebutuhan  hidup  mereka.  Sayangnya,  beberapa  dari  mereka lebih  tergoda  untuk  terlibat  dalam  kejahatan,  termasuk penipuan berbasis cyber, daripada mencari pekerjaan yang sah. Aktivitas kriminal seperti pemerasan, pencurian, dan penipuan menjadi  pilihan  karena  media  yang  digunakan  relatif  mudah diakses  dan  sulit  dilacak.  Minimnya  pendidikan  pada  para pelaku  tindak  pidana  penipuan  membuat  mereka  kesulitan dalam mencari pekerjaan yang legal dan bermoral. Oleh karena itu,  mereka  cenderung  mencari  cara  ilegal,  seperti  menipu orang  lain,  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka. Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  12  Mei  2022  di  beberapa kecamatan Kota Makassar (Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung  Pandang,  dan  Kecamatan  Mamajang),  sebagian  besar masyarakat  setuju  bahwa  rendahnya  tingkat  pendidikan menjadi  salah  satu  faktor  terjadinya  tindak  pidana  penipuan. Hasil  survei  menunjukkan  bahwa  60%  responden  setuju dengan  pernyataan  tersebut,  sementara  40%  lainnya  tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya bahwa rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi faktor pendorong tindak  pidana  penipuan,  membuat  pelaku  sulit  mendapatkan pekerjaan yang sah.
6)   Faktor Ketidaktahuan Pembeli Keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai transaksi jual beli online menjadi pemicu meningkatnya kasus tindak pidana penipuan di Kota Makassar. Banyak dari mereka tergoda  oleh  penawaran  harga  murah  dan  promosi  besar- besaran  tanpa  memeriksa  kepercayaan  toko  atau  marketplace yang  bersangkutan.  Kurangnya  pemahaman  teknologi  di kalangan masyarakat menjadi alasan utama di balik maraknya tindak  pidana  penipuan  melalui  transaksi  online.  Banyak masyarakat  yang  tidak  familiar  dengan  modus  operandi  para pelaku dan mudah terjerumus dalam perangkap mereka. (Didik M  Arief  Mansur  dan  Alisatris  Gultom.  2015.  Cyber  law  – Aspek  Hukum  Teknologi  Informasi  cetakan  ke-3.  Refika Aditam: Bandung). Mudahnya korban untuk dirayu, diperdaya, serta  kurangnya  pemahaman  korban  terhadap  produk  yang dibelinya memudahkan terjadinya penipuan. Contohnya, ketika korban  terlalu  percaya  pada  pelaku  yang  baru  dikenal  secara online,  belum  mengetahui  secara  jelas  identitas  pelaku,  dan kurangnya  pengetahuan  korban  terhadap  transaksi  online. Kepercayaan  berlebihan  pada  pihak  yang  belum  diketahui secara mendalam oleh korban menjadi salah satu kesalahan dan peran  korban  dalam  terjadinya  kejahatan  penipuan  melalui
media sosial. Berdasarkan hasil wawancara pada 12 Mei 2022 di beberapa kecamatan Kota Makassar (Kecamatan Rappocini, Kecamatan  Ujung  Pandang,  dan  Kecamatan  Mamajang), sebagian  besar  masyarakat  setuju  bahwa  salah  satu  faktor terjadinya tindak pidana penipuan disebabkan oleh ketidaktahuan pembeli. Hasil survei menunjukkan bahwa 58% responden  setuju  dengan  pernyataan  tersebut,  sementara  42% lainnya tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana  penipuan  memanfaatkan  kelemahan  pembeli  yang kurang  informasi  dan  pengetahuan  terkait  transaksi  jual  beli online 7)   Faktor Keamanan Jual Beli
Menurut  Didik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom, meningkatnya  kejahatan  menggunakan  internet  sebagai  alat lebih  disebabkan  oleh  keamanan  yang  dimiliki  oleh  pelaku dalam melaksanakan kejahatannya. (Ibid, Hal 2). Perkembangan  teknologi  yang  pesat  dan  keterbatasan keamanan  dalam  transaksi  jual  beli  online  di  Indonesia membuat celah  yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana penipuan.  Hasil  wawancara  pada  12  Mei  2022  di  beberapa kecamatan Kota Makassar (Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung  Pandang,  dan  Kecamatan  Mamajang)  menunjukkan bahwa  sebagian  besar  masyarakat  setuju  bahwa  salah  satu faktor terjadinya tindak pidana penipuan adalah karena faktor keamanan.  Hasil  survei  menunjukkan  bahwa  70%  responden setuju  dengan  pernyataan  tersebut,  sementara  30%  responden lainnya  tidak  setuju.  Ini  mengindikasikan  bahwa  masyarakat sering kali menjadi korban penipuan karena kurang berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online, terutama pada situs web  yang  kurang  jelas  dan  memiliki  tingkat  keamanan  yang rendah.  Kesimpulan  yang  diambil  dari  hasil  wawancara  pada 12  Mei  2022  di  beberapa  kecamatan  Kota  Makassar (Kecamatan Rappocini, Kecamatan Bontoala, dan Kecamatan Mamajang)  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Kota  Makassar sejalan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui transaksi online, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana menurut mereka:
a)   A.S,  yang  berusia  23  tahun  dan  tinggal  di  Jalan
Gunung  Bawakaraeng,  menyatakan,  "Saya  merasa penipuan  banyak  terjadi  saat  ini  karena  keamanan jual  beli  online  yang  belum  dapat  dijamin.  Saya tergoda  dengan  harga  murah  dan  promo  yang menarik,  sehingga  saya  langsung  tertarik  untuk membeli  barang  tersebut,  meskipun  saya  memiliki sedikit  informasi  tentang  penjual.  Namun,  saya memilih  untuk  percaya  tanpa  memeriksa  lebih lanjut."
b)   G.L,  yang  berusia  20  tahun  dan  tinggal  di  Jalan Landak  Baru  Lorong  V,  mengatakan,  "Mungkin salah  satu  alasan  banyaknya  penipuan  online  di Makassar  karena  sulit  ditangkap  oleh  pihak berwajib.  Saya  pernah  melaporkan  kasus  penipuan yang  saya  alami,  tetapi  pihak  kepolisian  tidak memberikan  penjelasan  yang  memadai.  Mereka hanya  meminta  saya  untuk  menunggu  tanpa memberikan kepastian yang jelas."
c)   A.A,  yang  berusia  29  tahun  dan  tinggal  di  Jalan Veteran  Selatan,  menyatakan,  "Saya  sudah  tidak mau  lagi  berbelanja  online  karena  saya  pernah tertipu sebesar 3 juta rupiah melalui Facebook. Pada
waktu  itu,  saya  sedang  mencari  HP  Android  dan melihat iklan di Facebook yang menawarkan harga di  bawah  pasar.  Saya  menghubungi  penjual, mentransfer  3  juta  rupiah,  namun  setelah  transfer, saya malah diblokir dan akun penjual ditutup." Faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  penipuan melalui tranksaksi online di Kota Makassar sejalan dengan teori kriminologi. Dimana dijelaskan bahwasanya, kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yaitu:
a)   Teori  Asosiasi  Diferensial,  Faktor  iseng-iseng  atau coba-coba sesuai dengan teori Asosiasi Diferensial, yang menyatakan bahwa perilaku kriminal terbentuk melalui  sosialisasi  dalam  lingkungan  sekitar,  di mana  individu  mempelajari  teknik  dan  alasan kejahatan melalui interaksi dan komunikasi dengan orang  di  sekitarnya.  (Yandria  Setia  Bakti.  2018. Differential Association Pada Remaja (Studi Kasus Pada  Remaja  Yang  Terpengaruh  Dunia  Gemerlap Dugem Di Kota Dumai). Jurnal Jom FISIP (5): 2)
b)   Teori  Biologis,  menjelaskan  bahwa  faktor-faktor biologis  dan  struktur  jasmaniah  yang  dimiliki seseorang  sejak  lahir  dapat  mempengaruhi  tingkah laku kriminal melalui gen dan keturunan. (Ibid, Hal 12)
c)   Teori  Psikogenesis,  Faktor  ekonomi  sesuai  dengan teori psikogenesis, yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan  mungkin  memiliki  kondisi  psikologis tertekan  karena  kesulitan  memenuhi  kebutuhan hidup,  mendorong  mereka  untuk  melakukan tindak pidana.  (Indah  Sri  Utami.  2017.  Aliran  dan  Teori Dalam Kriminologi. Thafa Media: Yogyakarta)
d)   Teori  Subkultural  Delikuen,  Faktor  lingkungan sebagai  penyebab  tindak  pidana  penipuan  sejalan dengan teori Subkultural Delikuen, yang menjelaskan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena  dipengaruhi  oleh  struktur  sosial  dan  pola budaya  di  lingkungan  dan  masyarakat  mereka. (Ende  Hasbi  Nassarudin.  2016.  Kriminologi. Pustaka Setia: Bandung)
e)   Teori Proses Sosial dalam Kriminologi, Teori Proses Sosial dalam Kriminologi menyoroti bahwa faktor- faktor  sosial  seperti  interaksi  dengan  keluarga  dan teman  sebaya  dapat  memengaruhi  individu  dan mendorong  mereka  ke  arah  atau  menjauh  dari pelanggaran hukum. (Ibid, Hal 164)
f) Teori  Reaksi  Sosial,  menyoroti  bahwa  intervensi negara  terhadap  pelaku  kejahatan  mungkin  tidak selalu  memberikan  respon  yang  diharapkan  dan bahkan dapat memperparah perilaku  mereka. (Ibid, Hal 219)
g)   Teori Sosialis Faktor pendidikan sesuai dengan teori sosialis, yang menyatakan bahwa
ketidakseimbangan tekanan ekonomi dalam masyarakat, yang salah satunya bisa disebabkan oleh faktor  pendidikan,  dapat  mempengaruhi  kejahatan. (Indah Sri Utami, Op.cit, hlm. 72-73)
h)   Teori Kesempatan Ketidaktahuan pembeli memberikan  peluang  bagi  pelaku  untuk  terus melakukan kejahatan, sesuai dengan teori kesempatan  yang  menekankan  bahwa  masyarakat
Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Tranksaksi Online... (Nur Fadhillah Mappaselleng)
memberikan  kesempatan  bagi  seseorang  untuk melakukan  tindakan  kriminal  (Emilia  Susanti  dan Eko  Rahardjo.  2018.  Buku  ajar  Hukum  dan Kriminologi. Anugrah Utama Raharja: Lampung)

## 3.2. Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Penipuan  di Polrestabes Makassar
Di  Indonesia,  upaya  regulasi  terkait  cybercrime  telah diatur  secara  komprehensif  dengan  tujuan  mencegah  dan menanggulangi  kejahatan  di  dunia  maya,  termasuk  tindak pidana penipuan melalui transaksi online. Langkah ini diawali oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik.  Selain  itu,  regulasi  lain  yang  relevan melibatkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan,  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  dan Peraturan  Pemerintah  No.  82  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Keuangan. (Jevlin dkk. 2019.  Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Penipuan  Situs Jual  Beli  Online  di  Makassar.  Jurnal  Hukum.  (14):  01.  Hlm. 105)  Tujuan  dari  keberadaan  regulasi  ini  adalah  untuk memberlakukan  aturan  yang  dapat  menjerat  pelaku  tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik sebagai alat untuk melakukan kejahatan.
Penanggulangan  tindak  pidana  dengan  menggunakan sarana  elektronik  memiliki  keterkaitan  dengan  kebijakan penanggulangan kejahatan, yang sering disebut sebagai politik kriminal. Menurut Sudarto, politik kriminal merupakan usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. GP Hoefnagles  menjelaskan  bahwa  kebijakan  penanggulangan kejahatan,  atau  politik  kriminal,  dapat  diimplementasikan melalui beberapa cara, antara lain: a) Penerapan hukum pidana (Criminal  Law  Application);  b)  Pencegahan  tanpa  pidana (Prevention Without Punishment); c) Mempengaruhi pandangan  masyarakat  tentang  kejahatan  dan  pemidanaan melalui mass media (Influencing Views Of Society On Crime And Punishment).
Penegakan  hukum  di  Indonesia  saat  ini  menghadapi kesulitan dalam menanggapi tindak pidana di bidang teknologi informasi. Kendala tersebut melibatkan keterbatasan pemahaman  aparat  penegak  hukum  mengenai  teknologi informasi,  kurangnya  sarana  dan  prasarana,  serta  kurangnya kesadaran  hukum  masyarakat  terkait  upaya  penanggulangan tindak  pidana  teknologi  informasi.  Selain  itu,  kebanyakan aparat  penegak  hukum  belum  siap  menghadapi  maraknya tindak  kejahatan  ini  karena  masih  banyak  yang  belum menguasai teknologi (gaptek). Banyak institusi penegak hukum yang  belum  memiliki  akses  internet  yang  memadai. Keterbatasan  alat  khusus  untuk  mengatasi  kejahatan  dunia maya  yang  dimiliki  oleh  kepolisian,  terutama  dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui media elektronik, menyebabkan  lamanya  waktu  yang  dibutuhkan  untuk mengungkap  kasus  tersebut,  sementara  alat-alat  tersebut  juga memerlukan biaya besar. Di Kota Makassar, Polrestabes telah melakukan  berbagai  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan untuk  melawan  tindak  pidana  penipuan.  Namun,  kejahatan tetap menjadi gejala sosial yang sulit dihindari oleh masyarakat dan negara. Oleh karena itu, menghilangkan kejahatan seperti tindak  pidana  penipuan  di  dunia  maya  mungkin  hanyalah khayalan,  karena  pada  kenyataannya,  kejahatan  hanya  dapat dicegah  dan  dikurangi,  tetapi  sulit  untuk  diberantas sepenuhnya.  (Muhammad  Al-Azhar.  2020.  Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Berkedok Hipnotis Di Kota Makassar. Jurnal Siyastuna (01) : 01).
Menurut  Brigpol  Nasbar,  Polrestabes  Makassar  telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas tindak pidana penipuan  melalui  transaksi  online.  Pihak  kepolisian  telah membentuk  Subdit  Cyber  Crime  yang  secara  khusus menangani tindak pidana terkait dengan penggunaan teknologi informasi,  terutama  tindak  pidana  penipuan  melalui  media elektronik. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan spesialisasi penyidik yang dapat fokus pada upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi. Spesialisasi ini melibatkan pendidikan untuk menguasai aspek teknis dan dasar pengetahuan di bidang teknologi komputer.
Adapun pola-pola upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar  diantara  lain,  ialah:  (Brigpol  Nasbar,  SH. Wawancara. Polrestabes Makassar. Makassar, 08 Maret 2022) 1)   Upaya Preventif
Upaya preventif merujuk pada tindakan pencegahan yang dilakukan  sebelum  terjadinya  suatu  kejahatan.  Ini  merupakan pendekatan di luar kerangka hukum pidana dan bertujuan untuk memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  dengan  maksud menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  guna  menekan  angka kejahatan. (John Kenedi. 2017. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum
Indonesia: Upaya Mensejahterakan  Masyarakat  (Social  Welfare).  Jurnal Pemerintahan  dan  Politik  Islam  (02)  :01).  Inisiatif  preventif yang diimplementasikan oleh Polrestabes Makassar melibatkan berbagai kegiatan sosialisasi, antara lain:
a)   Menyelenggarakan  penyuluhan  dan  sosialisasi mengenai  penggunaan  media  sosial  dengan  benar dan etis. Kegiatan ini menjadi rutin, dilakukan setiap Jumat, dan bergiliran di berbagai kelurahan.
b)   Mengajak  masyarakat  untuk  berkoordinasi  dan melaporkan  tindak  pidana  penipuan  yang  mereka saksikan atau alami kepada pihak berwenang.
c)   Melakukan  cyberpatrol  atau  patroli  dunia  maya dengan  mengawasi  transaksi  mencurigakan  dan menelusuri  konten  yang  digunakan  oleh  pelaku, termasuk  melihat  data  logfile  yang  diberikan  oleh korban.
d)   Melakukan follow-up mingguan kepada masyarakat awam  untuk  mengevaluasi  tingkat  pengetahuan mereka tentang cybercrime.
e)   Kerja  sama  dengan  Kementerian  Kominfo  untuk menyebarkan konten penyuluhan tentang cybercrime kepada masyarakat.
f) Membentuk badan pengawas lalu lintas data seperti Id-SIRTII/CC,  Subdit  Cybercrime  yang  khusus menangani  tindak  pidana  terkait  cybercrime,  dan satgas  e-commerce  sebagai  saluran  pengaduan  jika terjadi penipuan.
Upaya-upaya  tersebut  diharapkan  dapat  berjalan  efektif dan  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  agar  lebih waspada,  mengingat  setiap individu  memiliki potensi sebagai sasaran kejahatan. Oleh karena itu, Polrestabes Makassar terus berupaya  agar  masyarakat  lebih  berhati-hati  dalam  bertindak, mengingat perkembangan kejahatan yang semakin kompleks.
Masyarakat memiliki peran krusial dalam mencegah dan menanggulangi penipuan dalam transaksi jual beli online. Oleh karena  itu,  disarankan  agar  masyarakat  membaca  dengan seksama ketentuan yang berlaku sebelum melakukan transaksi. Ini  mencakup  pembayaran  layanan,  apakah  melalui  rekening bersama atau layanan Cash on Delivery (COD), serta kebijakan pengembalian  barang.  Masyarakat  juga  diminta  untuk  aktif dalam  menentukan  tempat  transaksi,  memeriksa  kredibilitas penjual  dari  situs  jual  beli  online,  dan  menilai  ulasan  positif baik  di  dalam  maupun  di  luar  situs.  Aspek  kredibilitas  dapat
dilihat dari adanya offline store atau alamat kantor yang jelas, serta harga  yang  sesuai dengan pasaran, bukan  terlalu rendah sehingga mencurigakan sebagai penipuan.
2)   Upaya Represif
Upaya represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana atau kejahatan, di mana penegakan hukum (law enforcement) dilakukan dengan memberlakukan hukuman. Namun, sebelum melaksanakan penegakan hukum, pihak kepolisian melakukan pendalaman  kasus,  termasuk  pemeriksaan  alat  bukti  secara teliti.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menentukan  apakah  kasus tersebut melibatkan pelaku tunggal atau merupakan kejahatan terstruktur,  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  menyalahkan individu  yang  sebenarnya  tidak  terlibat.  Khususnya  dalam kasus  tindak  pidana  penipuan  melalui  transaksi  online, cakupannya yang luas menuntut pendekatan yang hati-hati. (A. Ashari.  2017.  Peranan  Barang  Bukti  dalam  Proses  Perkara Pidana. Jurnal Al-Hikmah (01): 03).
Penyidikan terhadap kasus cybercrime memiliki perbedaan  dengan  penyidikan  tindak  pidana  penipuan konvensional.  Sistem  pembuktian  menggunakan  data  digital memerlukan  keahlian  dan  pengetahuan  khusus  dari  ahli teknologi informasi. Pasal 43 ayat 2 UU ITE mengatur tentang penyidikan  di  bidang  teknologi  informasi  dan  transaksi elektronik  dengan  memperhatikan  perlindungan  terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, dan  keutuhan  data  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah akar permasalahan teridentifikasi, penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan,  dan  pengadilan,  bekerjasama  untuk  memberikan sanksi  dan  penjatuhan  hukuman  secara  maksimal.  Tujuannya adalah  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  kejahatan  yang merugikan masyarakat. Tahapan pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, terutama dalam perkara ITE, menjadi krusial. Penuntut  umum  harus  menyiapkan  bukti  yang  mendukung dakwaan,  termasuk  bukti  elektronik  terkait  penipuan  melalui media sosial, screenshot penjualan barang, dan bukti transferan dana.
Meskipun upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana  penipuan  telah  dilakukan  oleh  Polrestabes  Makassar, beberapa kendala dihadapi, antara lain:
a)   Kurangnya dana operasional yang memadai, karena biaya  penyidikan  yang  tinggi  sementara  anggaran yang diterima oleh pihak penyidik terbatas.
b)   Keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM), terutama  dalam  pemahaman  tentang  teknologi informasi  dan  sarana  elektronik.  Hal  ini  membuat penyidikan  dan  pelacakan  tindak  pidana  penipuan online sulit dilakukan.
c)   Keterbatasan  sarana  dan  fasilitas  pendukung, termasuk kelengkapan fasilitas ruangan pemeriksaan,  keberadaan  komputer,  laptop,  alat telekomunikasi, dan alat pelacakan.
d)   Kurangnya  kesadaran  masyarakat  mengenai  tindak pidana  penipuan  online,  yang  dapat  menghambat pelaporan  dan  memberikan  dukungan  dalam penegakan hukum.
e)   Media pembayaran digital, seperti OVO, Dana, dan Gopay,  sulit  dilacak  dan  memerlukan  kerja  sama intensif dengan penyedia layanan pembayaran untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana penipuan  melalui  transaksi  online  di  Kota  Makassar  adalah Faktor  iseng-iseng,  Faktor  minimnya  tertangkap  oleh  pihak berwajib,  Faktor  ekonomi,  Faktor  lingkungan,  Faktor pendidikan,  Faktor  ketidaktauan  pembeli,  Faktor  keamanan jual  beli  online.  2)  Upaya  penanggulangan  yang  dilakukan oleh  aparat  Polrestabes  Makassar  dalam  mencegah  dan memberantas  tindak  pidana  penipuan  khususnya  di  kota Makassar mulai dari upaya preventif maupun upaya represif.
Masyarakat,  terutama  di  Kota  Makassar,  diimbau  agar meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian saat melakukan transaksi online, serta tidak mudah tergoda dengan penawaran harga murah dan diskon besar. Penting juga bagi masyarakat untuk  segera  melaporkan  kepada  pihak  kepolisian  jika menemui hal yang mencurigakan terkait dengan tindak pidana penipuan  online.  Hal  ini  karena  upaya  pencegahan  bukan hanya  tanggung  jawab  aparat  yang  berwenang,  tetapi  juga merupakan  kewajiban  bersama  seluruh  masyarakat.  Penegak hukum,  diharapkan  dapat  mengintensifkan  upaya  dalam memberantas tindak pidana penipuan melalui transaksi online di  Kota  Makassar.  Selain  itu,  disarankan  agar  memberikan penyuluhan  dan  sosialisasi  lebih  efektif  kepada  masyarakat, baik  melalui  media  sosial,  media  massa,  maupun  secara langsung.  Fokus  penyuluhan  ini  sebaiknya  mencakup pentingnya  kewaspadaan  terhadap  penipuan  online  serta pemahaman mengenai modus-modus terbaru yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana penipuan.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
A. Ashari. 2017. Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana. Jurnal Al-Hikmah (01): 03
Abunawas.  2020.  Urgensi  Perluasan  Kriminalisasi  dalam Sistem  Pendidikan  Nasional  sebagai  Upaya  dalam Mewujudkan Fungsi Sistem Pendidikan Nasional. Jurnal khatulistiwa law review (01) : 01
Adi  Dharma  Aryyaguna.  2017.  Tinjauan  Kriminologis terhadap  Kejahatan  Penipuan  Berbasis  Online  [skripsi]. Makassar (ID): Universitas Hasanuddin Makassar Beni  Ahmad  Saebani.  2013.  Sosiologi  Hukum.  CV  Pustaka Setia: Bandung
Brigpol  Nasbar,  SH.  Wawancara.  Penyidik  Pembantu.
Polrestabes Makassar. Makassar, 08 Maret 2022 CNN Indonesia 2021
https://www.google.co.id/amp/s/www.cnnindonesia.co m/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo- catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan- online/amp (diakses tanggal 30 Desember 2023)
Databoks.
2021. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/p engguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak- di-asia. (diakses pada tanggal 23 Desember 2023) Didik M Arief Mansur dan Alisatris Gultom. 2015. Cyber law –  Aspek  Hukum  Teknologi  Informasi  cetakan  ke-3.
Refika Aditam: Bandung
Dwi  Haryadi.  2018.  Kebijakan  Integral  Penanggulangan CyberPorn di Indonesia. Lima: Bangka Belitung
Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Tranksaksi Online... (Nur Fadhillah Mappaselleng)
Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. Buku ajar Hukum dan
Kriminologi. Anugrah Utama Raharja: Lampung Ende  Hasbi  Nassarudin.  2016.  Kriminologi.  Pustaka  Setia: Bandung Indah Sri Utami. 2017. Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Thafa Media: Yogyakarta Jevlin  dkk.  2019.  Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana Penipuan  Situs  Jual  Beli  Online  di  Makassar.  Jurnal Hukum. (14): 01. Hlm. 105 John  Kenedi.  2017.  Kebijakan  Kriminal  (Criminal  Policy)
Dalam Negara
Hukum
Indonesia: Upaya Mensejahterakan  Masyarakat  (Social  Welfare).  Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam (02) :01 Kasmi  dan  Adi  Nurdian.  2017.  Penerapan  E-Commerce
Berbasis  Business  To  Consumers  Untuk  Meningkatan Penjualan  Produk  Makanan  Ringan  Khas  Pringsewu.
Jurnal Aktual STIE Trisna Negara. Vol. 15 (2).
Kominfo.  2015.  Pemanfaatan  dan  Pemberdayaan  Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  Pada  Petani  dan  Nelayan. Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Penyelenggaraan Pos dan Informatika Badan Penelitian dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kementerian Komunikasi dan Informatika: Jakarta
Laode  Muh  Yusril  Ihza.  2020.  Tinjauan  Kriminologis Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Dengan  Modus Arisan  Melalui  Media  Sosial  (Studi  Kasus  Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019) [skripsi]. Makassar (ID): Universitas Hasanuddin Legal Opinion. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Cybercrime. https://media.neliti.com/media/publications/149003-ID- none.pdf. ( diakses tanggal 23 Desember 2023) Lustia  Wijayanti,  Jawade  Hafiz.  2020.  Penegakan  Hukum Pelaku  Tindak  Pidana  Dengan  Modus  Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (Scammer Cinta). Jurnal Kimu 3. 280
Masfiatun. 2019. Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan  (Crime  Total)  Di  Indonesia  (2015-2017). Jurnal Keamanan Nasional (V) : 05 Melisa  Monica  Sumenge.  2013.  Penipuan  Menggunakan Media  Internet  Berupa  Jual-Beli  Online.  Jurnal  Lex Crimen. (02) : 04 Moh Fadli, dkk. 2016. Hukum dan Kebijakan Lingkungan. UB
Press: Malang
Muhammad  Al-Azhar.  2020.  Pemberantasan  Tindak  Pidana Penipuan  Berkedok  Hipnotis  Di  Kota  Makassar.  Jurnal
Siyastuna (01) : 01
Muhammad Prima Ersya. 2017. Permasalahan Hukum dalam
Menanggulangi  Cyber  Crime  di  Indonesia.  Jurnal  of
Moral and Civic Education. (1): 01
Nur Fadhilah Mappaselleng. 2018. Rethingking Cyber Crime. Arti Bumi Intaran: Yogyakarta.
Yandria  Setia  Bakti.  2018.  Differential  Association  Pada Remaja  (Studi  Kasus  Pada  Remaja  Yang  Terpengaruh Dunia  Gemerlap  Dugem  Di  Kota  Dumai).  Jurnal  Jom FISIP (5): 2