## Gaji Sebagai Objek Jaminan Utang di Bank Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia

## Oryza Justisia Rizqy Winata, Yunanto, Mujiono Hafidh Prasetyo
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : justisiaoryza@gmail.com

## Abstract
Fiduciary Guarantee Institutions have been widely used by the public as consumers and business actors, especially financing and banking companies. This article discusses the issue of the position of salary as an  object  of  bank  loan  guarantee,  and  legal  protection  for  the  recipient  of  a  fiduciary  guarantee (creditor) with a Salary Guarantee if the fiduciary guarantee provider defaults according to Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. Based on the results of the study, it was concluded that salaries  as  objects  of  debt  guarantees  in  banking  according  to  the  Fiduciary  Guarantee  Act  are categorized  as  recipients  of  rights  as  receivables,  so  that  they  can  be  used  as  objects  of  fiduciary guarantees. Banks in granting credit to civil servants and private employees/labor are required to make a Guarantee Deed at a Notary and registered at the Fiduciary Registration Office under the scope of the Ministry  of  Law  and  Human  Rights,  to  provide  legal  certainty  and  protect  the  parties  concerned.  The bank anticipates losses due to default by insuring creditors at the time of submitting a credit application at the bank.
Keywords: Salary: Receivables: Fiduciary Guarantee

## Abstrak
Lembaga Jaminan Fidusia sudah banyak digunakan masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha terutama  perusahaan  pembiayaan  dan  Perbankan.  Artikel  ini membahas  persoalan  mengenai  kedudukan gaji  sebagai  objek  jaminan  utang  bank,  dan  perlindungan  hukum  terhadap  penerima  jaminan  fidusia (kreditur)  dengan  Jaminan  Gaji  apabila  pemberi  jaminan  fidusia  wanprestasi  menurut  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana  dalam  penelitian  mengacu  kepada  norma-norma  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan. Berdasarkan  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa Gaji  sebagai  Objek  Jaminan  Utang  di  perbankan  menurut Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  dikategorikan  sebagai  penerima  hak  sebagai  Piutang,  sehingga  dapat dijadikan  sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia.  Pihak  bank  dalam  pemberian  kredit  kepada  pegawai  negeri sipil dan karyawan swasta/buruh diharuskan dibuatkan Akta Jaminan di Notaris dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran  Fidusia  di  bawah  lingkup  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  untuk  memberikan  kepastian hukum dan melindungi para pihak terkait. Pihak bank mengantisipasi kerugian akibat adanya wanprestasi dengan mengasuransikan kreditur pada waktu pengajuan permohonan kredit di bank.
Kata Kunci : Gaji: Piutang: Jaminan Fidusia

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Lembaga Jaminan Fidusia sudah tidak asing  lagi bagi  kita semua, karena banyak digunakan dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari  baik  oleh  konsumen  maupun  pelaku  usaha  terutama lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan ( finance ) dan Perbankan.
Pemberian  kredit  oleh  perbankan  ini  sangat  diperlukan  oleh  masyarakat  terutama  oleh perseorangan  ataupun  bagi  mereka  yang  bergerak  di  bidang  usaha  kecil  dan  usaha  mikro  yang sering kesulitan dalam permodalan. Juga sangat diperlukan bagi seorang karyawan ataupun pegawai negeri  (ASN)  yang  membutuhkan  dana  untuk  biaya  kuliah,  pembelian/renovasi  rumah  ataupun untuk keperluan konsumtif lainnya seperti untuk pembelian mobil ataupun motor. Dalam perjanjian peminjaman  kredit  perbankan  untuk  menambah  modal  ataupun  untuk  keperluan  lainnya  tetap diperlukan  adanya  jaminan  baik  “jaminan  perseorangan  ( persoonlijk  zekerheid )  ataupun  jaminan kebendaan  ( zakelij  zekerheid )”.  Hal  tersebut  dibutuhkan  oleh  perbankan  untuk  memastikan kemampuan untuk mengembalian pinjaman oleh debitur (Purnamasari, 2004).
Pasal “ 1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia (selanjutnyaa  disebut  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia)  menjelaskan  mengenai  jaminan  fidusia yang  menjaminkan  atas  benda  bergerak  yang  berwujud  dan  yang  tidak ” berwujud.  Selain  itu  juga berupa benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana“dimaksud  dalam  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas tanah  beserta  benda-benda  yang  berkaitan  dengan  tanah  yang  tetap  dalam  penguasaan  pemberi fidusia, sebagai guna bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur”lainnya.
“Fidusia  disebut  juga  dengan  antara  lain bezitloos  pand yaitu  pand  tanpa  bezit  sebab  yang menguasai  bendanya  tetap  debitur  namun  tidak  sebagai  eigenaar  juga  tidak  sebagai  bezitter tetapi  hanya  sebagai houder / detentor saja  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Istilah-istilah  lain yang  digunakan  antara  lain  menurut  Asser  van  Oven  adalah zekerheid  eigendom atau  hak milik  sebagai  jaminan.  Sedangkan  Bloom  menyebutnya bezitloos  zekerheidsrecht atau  hak jaminan tanpa penguasaan. Kahrel menamakannya veruimd pandbegrib atau pengertian gadai yang  diperluas.  Dan  A  Veenhoven  memberinya  istilah eigendom-overdracht  tot  zekerheid artinya penyerahan hak milik sebagai jaminan” (Badrulzaman, 1987).
Menurut Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, “jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif di Indonesia” (Mulyadi, 2005). Pengertian Fidusia  menurut  UU  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  adalah  “pengalihan  hak
kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak kepemilikannya  dialihkan  tersebut  tetap  dalam  penguasaan  pemilik  benda”.  Dengan  jaminan Fidusia  tidak  diperlukan  adanya  penyerahan  barang  yang  dijaminkan  oleh  debitor,  namun  barang yang  dijaminkan  tersebut  tetap  dapat  dimanfaatan  untuk  menunjang  berjalannya  usaha  yang dimilikinya.
Dalam praktik perbankan, sudah jamak dan sudah lazim Gaji dijadikan sebagai objek jaminan fidusia terutama oleh pegawai negeri sipil (ASN) ataupun oleh karyawan BUMN/BUMD dan juga karyawan  swasta  untuk  memperoleh  fasilitas  kredit.  Perbankan  dalam  pemberian  fasilitas  kredit kepada  pegawai  negeri  sipil  (ASN)  ataupun  oleh  karyawan  BUMN/BUMD  dan  juga  karyawan swasta  selain  berdasarkan  atas  kepercayaan  juga  tetap  berlandaskan  pada  prinsip  kehati-hatian. Biasanya pihak bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada pegawai negeri sipil (ASN) ataupun oleh  karyawan  BUMN/BUMD  dan  juga  karyawan  swasta  sebelumnya  telah  dibuatkan perjanjian/kesepakatan dengan pimpinan instansi atau perusahaan tersebut serta adanya persetujuan dengan atasan langsung ataupun dari bendaharanya.

## 2. Kerangka Teori
Teori merupakan kerangka intelektual yang penciptaannya demi untuk dapat menerima serta menerangkan  objek  yang  dipelajari  secara  seksama.  Teori  yang  digunakan  untuk  mengupas permasalahan dalam artikel ini yaitu:

## a. Teori Hak
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  “hak  merupakan  kepentingan  yang  dilindungi  oleh hukum,  sedangkan  kepentingan  adalah  tuntutan  perorangan  atau  kelompok  yang  diharapkan untuk dipenuhi” (Mertokusumo, 2003).
Hak menurut jenisnya dibedakan menjadi 2 macam yaitu hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengambil tindakan atau tidak, pada dasarnya  dapat  dilakukan  terhadap  siapa  saja  dan  melibatkan  semua  orang.  Isi  hak  absolut  ini ditentukan  oleh  otoritas  pemilik  hak.  Kalau  seseorang  memiliki  hak  absolut  maka  orang  lain berkewajiban untuk menghormati dan tidak mengganggunya. Pihak ketiga berkepentingan untuk mengetahui  eksistensi  dari  hak  absolut  tersebut  sehingga  hak  tersebut  perlu  dipublikasikan. Sedangkan hak relatif merupakan hak yang mencakup mengenai wewenang untuk menuntut hak yang  hanya  dimiliki  subjek  hukum  terhadap  subjek  hukum  tertentu  lain.  Hak  relatif  ini  hanya
berlaku  terhadap  orang-orang  tertentu  misalnya  kreditur  tertentu  atau  debitur  tertentu.  Antara kedua  pihak  terjadi  hubungan  hukum  yang  menyebabkan  pihak  yang  satu  berhak  atas  suatu prestasi dan yang lain wajib memenuhi prestasi (Mertokusumo, 2003).

## b. Teori Kepastian Hukum
Kepastian  hukum  menjadi  kebutuhan  mutlak  di  suatu  negara  hukum.  Kepastian  hukum menjadi asas melekat dan menyatu dengan hokum itu sendiri terutama untuk norma hukum yang sifatnya tertulis.  “Hukum  tanpa nilai  kepastian akan kehilangan makna  karena tidak lagi  dapat dijadikan  pedoman  perilaku  bagi  semua  orang  sebagaimana  kaidah ubi  jus  incertum,  ibi  jus nullum (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum)” (HS, 2010).
Menurut Van Apeldoorn berpendapat  bahwa  ada 2 aspek dalam kepastian hukum,  yakni: “Pertama,  kepastian  hukum  berarti  dapat  ditentukan  hukum  apa  yang  berlaku  untuk  masalah- masalah  yang  konkret  untuk  mendapatkan  hukum  yang  dapat  diprediksi.  Kedua,  kepastian hukum  berarti  perlindungan  hukum,  dalam  hal  ini  para  pihak  yang  bersengketa  dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman” (Prasetyo & Barkatullah, 2014).

## 3. Permasalahan
Berdasarkan  uraian  yang  dibahas  di  atas  maka  permasalahan  yang  dirumuskan  dan  dibahas sebagai berikut :
1. Bagaimana  kedudukan  Gaji  sebagai  Objek  Jaminan  Utang  Bank  menurut  Undang-Undang Jaminan Fidusia ?
2. Bagaiman  perlindungan  hukum  terhadap  penerima  jaminan  fidusia  (kreditur)  dengan  Jaminan Gaji apabila pemberi jaminan fidusia wanprestasi ?

## 4. Orisinalitas Penelitian
Penelitian  yang  membahas  mengenai  permasalahan  yang  hamper  sama  sudah  pernah dilakukan,  antara  lain  artikel  yang  ditulis  oleh  Raja  Herman  Xanana  Sitinjak  yang  berjudul “Perlindungan Hukum Tentang Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai  Negeri  Sipil  (Studi  Pada  Bank  Sumut  Kcp  Gubsu  Medan)”.  Artikel  tersebut  membahas persoalan “ mengenai pelaksanaan kredit dengan jaminan surat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, dan  penyelesaian  sengketa  apabila  terjadi  suatu  wanprestasi  serta  perlindungan  hukum  terhadap kreditur  dan  debitur  dalam  pemberian  kredit  dengan  jaminan  surat  keputusan  pengangkatan Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Bank  Sumut  Kcp  Gubsu  Medan ” (Sitinjak,  2020).    Selanjutnya  artikel yang  ditulis  oleh  Windy  Permana  Anggun  yang  berjudul  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Penerima
Fidusia Atas Jaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftar Piutang Yang Dibuat Oleh Pemberi Fidusia  (Studi  Terhadap  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia)”.  Artikel  tersebut  lebih  focus  membahas  mengenai “ perlindungan  hukum  bagi  penerima fidusia yang jaminannya berupa piutang berdasarkan Surat Daftar Piutang yang dibuat oleh pemberi fidusia dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan bentuk konstruksi  perlindungan  hukum  bagi  penerima  fidusia  yang  objek  jaminan  fidusianya  berupa piutang di  masa yang akan dating ” (Anggun, Bakri, &  Fadli, 2016). Kemudian artikel  yang ditulis oleh Dadik Abimanyu yang berjudul “Fidusia Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Di PD BPR BKK Wonogiri  Cabang  Jatipurno”.  Artikel  tersebut  membahas  permasalahan  mengenai  tata cara “ pelaksanaan  dalam  pemberian  kredit  dengan  jaminan  fidusia  dan  faktor-faktor  yang berpengaruh  dalam  pelaksanaan  perjanjian  kredit  dengan  jaminan  fidusia  di  PD  BPR  BKK Wonogiri Cabang Jatipurno ” (Abimanyu, 2014).
Artikel yang ditulis ini berbeda dengan beberapa artikel yang dipaparkan di atas. Artikel ini lebih  fokus  membahas  persoalan  mengenai  kedudukan  Gaji  sebagai  Objek  Jaminan  Utang  Bank menurut  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  dan  perlindungan  hukum  terhadap  penerima  jaminan fidusia (kreditur) dengan Jaminan Gaji apabila pemberi jaminan fidusia wanprestasi.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti  (Soekanto  &  Mamudji,  2014).  Spesifikasi  penelitian dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif a analitis  yaitu  hasil  penelitian  berusaha  untuk  memberikan gambaran  keadaan  penelitian  yang  komprehensif,  sistematis  dan  mendalam.  Teknik  analisis  data dengan  menggunakan  analisis  secara  kualitatif  yaitu  data-data  yang  diperoleh  dikumpulkan  secara sistematis,  kemudian  dilakukan  analisis  secara  kualitatif  untuk  mendapatkan  kesimpulan  terhadap persoalan yang diteliti.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan Gaji Sebagai Objek Jaminan Utang Bank Menurut Undang-Undang Fidusia
Menurut “ Tan  Kamelo  Fidusia  sebagai  lembaga  jaminan  sudah  lama  dikenal  dalam masyarakat  Romawi,  yang  pada  mulanya  hidup  tumbuh  dan  hidup  dalam  hukum ” kebiasaan
(Kamelo,  2006). “ Kata Fidusia berasal  dari bahasa Latin dengan kata dasar fido . yang artinya saya mempercayai  seseorang  atau  sesuatu,  sedangkan  istilah  kata  fiducia  (kata  benda),  yang  berarti kepercayaan  terhadap  seseorang  atau  sesuatu,  pengharapan  yang  besar ” (Wegeningen.,  &  Wolter, 1990).
Lembaga  jaminan  Fidusia  lahir  dan  mulai  berkembang  di  Indonesia  setelah  adannya pengakuan  di  negeri  Belanda.  Sehubungan  diwaktu  itu  Indonesia  masih  menjadi  wilayah  jajahan Belanda,  maka  merupakan  suatu  kelaziman  yang  boleh  dikatakan  tetap  sifatnya,  sistem  hukum  di Indonesia  mencontoh  dan  mengadopsi  sistem  hukum  yang  berlaku  di  Belanda  berdasarkan  asas konkordansi (concordantie beginsel) fido (Sofwan, 1980). Pada awalnya “ lembaga jaminan fidusia sebagaimana  yang  dikenal  sekarang  dalam  bentuk fiduciaire  eigendomsoverdracht atau FEO (pengalihan hak milik secara kepercayaan) timbul berkenaan dengan adanya ketentuan dalam pasal 1152  ayat  2  KUHPerdata  tentang  gadai  yang  mensyaratkan  bahwa  kekuasaan  atas  benda  yang digadaikan  tidak  boleh  berada  pada  pemberi ” gadai. “ Larangan  tersebut  mengakibatkan  bahwa pemberi gadai tidak dapat mempergunakan lembaga FEO yang kemudian diakui oleh jurisprudensi Belanda  dalam  Arrest  Hoge  Raad  tanggal  25  Januari  1929  yang  dikenal  dengan  nama Bierbrouwerij-arrest ,  di  Indonesia  lembaga  FEO  tersebut  diakui  oleh  Jurisprudensi  berdasarkan Arrest Hooggerechtshof tanggal 18 Agustus ” 1932.
Undang-Undang “ Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  lahir  dengan dilatarbelakangi  oleh  adanya  kelemahan  lembaga  jaminan  yang  sudah  ada  sebelumnya  terutama lembaga  Pand  (gadai)  yang  tidak  fleksibel,  tidak  adanya  hak  utama/istimewa  bagi  kreditur,  tidak memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan  tidak  mengikuti  perkembangan ” jaman.  Undang- Undang “ Nomor  42  Tahun  1999  diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan perkembangan ekonomi serta perusahaan, terutama sekali adanya program Pemerintah memberikan perlindungan  terhadap  golongan  ekonomi  lemah  pribumi  dengan  kredit  investasi  kecil  (KIK)  dan Kredit  Modal  Kerja  Permanen  (KMKP),  Kredit  candak  Kulak,  Kredit  Kelayakan,  Kredit  Rumah Murah, Kredit Bimas, Kredit Pupuk, Kredit bagi Pengrajin ” dan lain-lain.
Undang-Undang “ Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  menegaskan  secara  jelas bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (zakelijke zekerheid, security  right  in  rem) yang  memberikan  kedudukan  yang  didahulukan  kepada  Penerima Fidusia ” ( Droit  de  Preference ). “ Pasal  1  butir  2  dan  Pasal  27  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia menjelaskan  bahwa  Penerima  Fidusia  memiliki  hak  yang  didahulukan  terhadap  kreditor  lainnya,
hak  yang  didahulukan  dari  Penerima  Fidusia  tidak  hapus  karena  adanya  kepailitan Pemberi ” Fidusia. “ Penegasan  dimaksud  menghilangkan  keraguan  dan  pendapat  bahwa  jaminan fidusia  tidak  menimbulkan  hak  agunan  atas  kebendaan,  melainkan  hanya  merupakan  perjanjian obligatoir yang melahirkan hak yang bersifat persoonlijk (perorangan) bagi kreditor. Selain itu UU Fidusia  juga  menegaskan  bahwa  jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian  ikutan  atau  aksesor ( accesoir ) dari suatu perjanjian ” pokok.
Menurut  Mariam  Darus  Badrulzaman, “ asas-asas  hukum  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999 tentang Jaminan Jaminan Fidusia harus bersumber dari Pancasila sebagai asas idiil (filosofis), Undang-undang  Negara  Republik  Indonesia  (UUD  NRI)  tahun  1945  sebagai  asas  konstitusional (structural),  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  sebagai  asas  konsepsional  (politis)  dan undang-undang sebagai asas operasional ” (teknis).
Ketentuan “ Pasal  1  butir  2  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  menentukan  bahwa  jaminan fidusia  diberikan  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang,  selanjutnya  butir  7  dari  Pasal  1  dimaksud dan  Pasal  7  mengatur  lebih  lanjut  jenis  utang  yang  pelunasannya  dapat  dijamin  dengan jaminan ” fidusia. “ Terkait  dengan  kedua  ketentuan  dimaksud  diketahui  bahwa  yang  dimaksud dengan  utang  yang  pemenuhannya  dapat  dijamin  dengan  jaminan  fidusia  tidak  terbatas  pada pengertian  utang  sebagaimana  dimaksud  dalam  kedua  pasal  tersebut,  melainkan  mencakup  setiap perikatan  ( verbintenis )  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1233 ” dan  1234  KUH  Perdata. Mengenai “ utang  yang  lahir  karena  undang-undang  adalah  misalnya  kewajiban  membayar  ganti rugi  karena  perbuatan  melawan  hukum  (Pasal  1365  KUHPerdata)  dan negotiorum  gestio ( zaakwaarneming )  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1354–1357  KUH  Perdata,  sedangkan  utang yang  lahir  karena  perjanjian  adalah  kewajiban  untuk  memberikan  sesuatu,  untuk  berbuat  sesuatu, atau  untuk  tidak  berbuat  sesuatu ” (Pasal  1234  KUHPerdata).  Semua  jenis  utang  tersebut  di  atas adalah  utang  yang  dapat  ditagih  di  muka  pengadilan,  oleh  karena  itu  utang-utang  tesebut  dapat dijamin dengan jaminan ” fidusia.
Pasal  2 “ Undang-undang  Jaminan  Fidusia  memberikan  batas  ruang  lingkup  berlakunya Undang-undang  Jaminan  Fidusia  yaitu  berlaku  terhadap  setiap  perjanjian  yang  bertujuan  untuk membebani  benda  dengan  jaminan  fidusia,  yang  dipertegas  lagi  dalam  Pasal  3  Undang-undang Jaminan  Fidusia  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  Undang-undang  Jaminan  Fidusia  tidak berlaku ” terhadap:
(a) Hak “ tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang- undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan di  atas milik orang lain yang dapat  dibebani  hak tanggungan berdasarkan Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan,  dapat  dijadikan  objek jaminan ” fidusia.
(b)  Hipotek “ atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor 20 M3 atau ” lebih.
(c)  Hipotek “ atas pesawat ” terbang.
(d)  Gadai.
Dengan  lahirnya “ Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  yaitu dengan mengacu pada Pasal 1 angka 2 dan 4 serta Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan hak  kepemilikannya  dapat  dialihkan.  Benda  itu  dapat  berupa  benda  berwujud  maupun  yang  tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  atau  Hypotheek  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 314 Kitab Undang-Undang Dagang jis Pasal 1162 ” KUHPer.
Berdasarkan “ pasal 1 angka 2 dan 4 serta pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia Objek dari fidusia antara lain adalah sebagai ” berikut :
(a) barang “ bergerak, berwujud dan tidak ” berwujud;
(b)  rumah “ susun  berikut  tanah  tempat  bangunan  itu  berdiri,  serta  benda  lainya,  yang  merupakan kesatuan dengan tanah hak pakai milik ” negara;
(c) satuan “ rumah susun yang dibangun di atas tanah hak miilik ” negara;
(d) tanah “ hak pakai atas tanah milik negara beserta rumah susun yang akan ” dibangun;
(e) kapal “ yang tidak terdaftar; ”
(f) perumahan;
(g) tanah girik
Adapun “ syarat  dari  suatu  kebendaan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  benda  yang  dijaminkan dengan jaminan fidusia antara ” lain:
(a) “ berhubungan langsung atas kebendaan ” tertentu;
(b) “ dapat dipertahankan terhadap ” siapapun;
(c) “ selalu mengikuti ” bendanya;
(d) “ dapat diperalihkan ( Droit de ” Suite );
(e) “ memberikan hak mendahulu ( Droit de Preference ) kepada kreditur pemegang hak jaminan fidusia tersebut atas penjualan kebendaan yang dijaminkan secara hak kebendaan tersebut, dalam hal debitur melakukan wanprestasi atas kewajibannya terhadap ” kreditur.
Kemudian di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga disebutkan : ”Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis  Benda, termasuk piutang,  baik  yang  telah  ada  pada  saat  jaminan  diberikan  maupun  yang diperoleh kemudian” . “ Dalam praktik perbankan,  piutang sebagai  salah satu bentuk  objek jaminan fidusia  telah  banyak  dipergunakan  oleh  masyarakat  terutama  pegawai  negeri  sipil  (ASN)  dan karyawan  swasta/buruh  untuk  memperoleh  fasilitas  kredit  dengan  jaminan  Gaji/potong ” Gaji. Pasal “ 1  angka  3  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  menyebutkan  bahwa  piutang  adalah  hak  untuk menerima ” pembayaran. Definisi “ piutang menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang), tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan  yang  diharapkan  akan  dilunasi  dalam  waktu  paling  lama  satu  tahun  sejak  tanggal keluarnya ” tagihan.
Menurut  Warren,  piutang  mencakup  seluruh  uang  yang  diklaim  terhadap  entitas  lain, termasuk  perorangan,  perusahaan,  dan  organisasi  lain.  Piutang-piutang  ini  biasanya  merupakan bagian yang signifikan dari total aset lancer (Warren., et.all., 2014).  Sedangkan menurut Wibowo dan  Abu  Bakar  Arif  mengartikan  piutang  sebagai  klaim  terhadap  sejumlah  uang  yang  diharapkan akan diperoleh pada masa yang akan dating (Arif., & Wibowo,  2008, 2014).
Undang-Undang “ Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  tidak  memberikan pengaturan lebih lanjut  mengenai  objek  jaminan fidusia yang berupa piutang tersebut,  baik  dalam pasal-pasal  selanjutnya  maupun  dalam  penjelasan  pasal ” ( uncompletely  norm ).  M enurut  Warren Reeve Fess, Piutang diklasifikasikan dalam 3 kelompok yaitu :
(1) “ Piutang Usaha ( Account Receivable ) ”
Piutang “ usaha  yaitu  piutang  yang  berasal  dari  penjualan  barang  atau  jasa  yang merupakan kegiatan usaha normal ” perusahaan.
(2) ” Piutang Wesel/Wesel Tagih ( Note Receivable ) ”
Piutang “ wesel/wesel tagih yaitu jumlah terhutang bagi pelanggan jika perusahaan telah menerbitkan  surat  hutang  formal.  Wesel  biasanya  digunakan  untuk  jangka  waktu  yang
pembayarannya  lebih  dari  60  hari.  Ketika  wesel  diperkirakan  akan  tertagih  dalam  jangka waktu satu tahun, maka dalam neraca wesel diklasifikasikan sebagai aktiva ” lancer. (3) Piutang Lain-lain
Piutang “ lain-lain  yaitu  meliputi  piutang  bunga, piutang  gaji  pegawai,  dan  piutang  dari perusahaan. Jika piutang lain-lain  diperkirakan dapat  ditagih  dalam jangka waktu  satu  tahun maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva lancer ” (Fess,  2005).
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  arti  kata  gaji  adalah  upah  kerja  yang  dibayar dalam  waktu  yang  tetap  atau  merupakan  balas  jasa  yang  diterima  pekerja  dalam  bentuk  uang berdasarkan waktu tertentu. Sedangkan gaji menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 yang telah diubah terakhir kalinya dengan PP Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan gaji adalah merupakan balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja pegawai negeri yang bersangkutan.  Namun apabila kita merujuk Pasal 1 ayat 30  UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka tidak dikenal istilah gaji, namun dipakai  istilah  upah  yang  artinya  merupakan  hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan dalam  bentuk  uang  sebagai  imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh yang  ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan  atau  peraturan perundang-undangan  termasuk  tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya  atas  suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Dengan “ demikian  berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  Gaji  dapat  dikategorikan  sebagai hak  untuk  menerima  pembayaran,  yang  dalam  hal  ini  dapat  dimaknai  sebagai  piutang  seperti yang  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  3  UU  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia sehingga  Gaji  sesuai  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia dapat dijadikan sebagai objek jaminan ” fidusia.
Pemberian  kredit  bank  kepada  pegawai  negeri  atau  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dan karyawan  swasta/buruh  dengan  jaminan  Gaji  tetap  dilakukan  dengan  prinsip  kehati-hatian dengan  meminimalisir  resiko  yang  terjadi.  Sebelum  pemberian  kredit  dilakukan,  bank sebelumnya  telah  membuat  semacam  perjanjian  kerjasama  dengan  instansi  ataupun  perusahaan tempat  pegawai  ASN  dan  karyawan  swasta/buruh  tersebut  bekerja,  terutama  dengan bendahara/kasir instansi atau perusahaan guna menjamin kelancaran pembayaran angsuran utang melalui  pemotongan  gaji  langsung  setiap  bulannya.  Selain  itu  pada  waktu  pengajuan permohonan kredit, bank mensyaratkan penyerahan fisik jaminan yang berupa antara lain :
1. Jaminan “ Kredit untuk Pegawai Negeri Sipil (ASN) adalah sebagai ” berikut:
a) Mengisi Formulir permohonan pinjaman kredit;
b) Kartu “ Pegawai (Karpeg); ”
c) Kartu “ Taspen (Asli); ”
d) SK “ Pegawai Negeri terakhir (Asli); ”
e) SK “ calon Pegawai/SK Capeg (Asli); ”
f) KK, KTP dan Surat Nikah bagi yang sudah nikah
2. Jaminan untuk TNI / POLRI adalah sebagai berikut:
a) Mengisi Formulir permohonan pinjaman kredit;
b) KK, KTP dan Surat Nikah bagi yang sudah nikah
c) ASABRI;
d) SKEP;
e) SK Terakhir;
3. Jaminan “ untuk Pensiunan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai ” berikut:
a) Mengisi Formulir permohonan pinjaman kredit;
b) KK, KTP dan Surat Nikah bagi yang sudah nikah;
c) SK Pensiun;
d) KARIP;
4. Jaminan untuk Pegawai Swasta adalah sebagai berikut:
a) Mengisi Formulir permohonan pinjaman kredit;
b) KK, KTP dan Surat Nikah bagi yang sudah nikah;
c) Kartu “ Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK);
d) Kartu Jamsostek;
e) SK “ Pengangkatan Pegawai; ”
Persyaratan diatas masih ditambah lagi dengan :
1. Surat persetujuan dari atasan langsung, pimpinan atau manager;
2. Surat Kuasa potong Gaji dari bendahara/kasir
Dengan  melengkapi  persyaratan-persyaratan  yang  ditentukan  secara  jelas  di  atas  maka Pemberian kredit bank kepada pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan swasta/buruh dengan jaminan Gaji baru dapat diberikan.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia (Kreditur) Dengan Jaminan Gaji Apabila Pemberi Fidusia Wanprestasi
Menurut  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia, disebutkan bahwa jaminan yang sudah disepakati untuk dijaminkan sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian  kredit  selanjutnya  dapat  dilakukan  tindakan  lanjutan  dengan  pembuatan  Akta  Jaminan Fidusia  yang  berguna  sebagai  bukti  otentik  bagi  para  pihak  yang  berkaitan,  yaitu  bank  sebagai kreditur  atau  disebut  dengan  penerima  fidusia  dan  nasabah  sebagai  debitor  atau  disebut  dengan pemberi  fidusia.  Menurut  Pasal  1  angka  (7)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Akta Notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
Langkah-langkah dalam proses pembuatan akta jaminan fidusia tersebut adalah antara lain : 1. Penyerahan “ dokumen awal berapa syarat-syarat pembuatan Akta Jaminan Fidusia kepada notaris untuk  dipelajari,  lalu  penyiapan  objek  yang  akan  dijaminkan  berikut  kelengkapan  berkasnya. Pada  saat  penyerahan  dokumen,  akan  dilakukan  pengecekan  daftar (check  list) dan pengelompokan berkas menjadi ” dua, yaitu:
a. Lengkap, “ yaitu  :  seluruh  dokumen  langsung  diproses  untuk  pembuatan  Akta ” Jaminan Fidusia.
b. Tidak “ lengkap,  yaitu  :  dibuatkan  daftar  dokumen  yang  belum  lengkap  dan  harus  dipenuhi dalam jangka waktu tertentu sesuai ” kesepakatan.
2. Dilakukan “ verifikasi  data  oleh  penerima  Jaminan  Fidusia  dan/atau  notaris  atas  dokumen  asli kepemilikan  dengan  salinan  berkas  dokumen  (fotokopi)  yang  disiapkan  untuk  keperluan pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  berikut  pendaftarannya  pada  kantor  pendaftaran fidusia ” setempat.
3. Penandatanganan “ Akta  Jaminan  Fidusia  antara  pemberi  Jaminan  Fidusia  dan  Penerima Jaminan ” Fidusia.  Jika “ sebelumnya  telah  dibuatkan  Surat  Kuasa  Jaminan  Fidusia,  maka  yang menandatangani  akta  tersebut  hanyalah  penerima  Jaminan  Fidusia  selaku  kuasa  dan  selaku diri ” sendiri.
4. Notaris “ mengeluarkan cover note, yakni : berisikan penjelasan bahwa Akta Jaminan Fidusia atas unit  tertentu  sudah  ditandatangani,  sedangkan  sertipikatnya  masih  dalam  proses  pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia ” setempat.
5. Pembuatan “ Salinan akta Jaminan fidusia oleh notaris dan legalisasi seluruh dokumen yang akan dilampirkan berikut Pernyataan Pendaftaran yang diperlukan ke kantor fidusia.
6. Pendaftaran  Akta  Jaminan  Fidusia  yang  dikelompokkan  berdasarkan  wilayah  masing-masing (sesuai kedudukan pemberi ” fidusia).
7. Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia
8. Penyerahan “ dokumen  berupa  salinan  Akta  Jaminan  fidusia  dan  Sertipikat  Jaminan  Fidusia kepada penerima Jaminan ” Fidusia.
Menurut “ Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  bahwa Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya ” memuat:
a) Identitas “ pihak Pemberi dan Penerima ” Fidusia;
b) Data “ perjanjian pokok yang dijamin ” fidusia;
c) Uraian “ mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan ” Fidusia;
d) Nilai penjaminan, dan;
e) Nilai “ benda yang menjadi objek jaminan ” fidusia.
Setelah “ Akta  Jaminan  Fidusia  tersebut  selesai  dibuat,  Pasal  11    Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  mensyaratkan  bahwa  benda  yang  dibebani  jaminan  fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah lingkup Kementerian  Hukum dan ” HAM. Tujuan  didaftarkannya  Akta  Jaminan  Fidusia  adalah  untuk  memberikan  kepastian  hukum  juga memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada ” kreditur. “ Kreditur  yang  pertama  kali mendaftarkannya  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  maka  ia  adalah  kreditur  yang  diutamakan pelunasan hutangnya terhadap kreditur yang ” lain.
Pemerintah “ melalui  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  telah  membuat  terobosan baru  dengan  menetapkan  sistem  pendaftaran  fidusia  melalui  online pada ” tahun  2013. “ Dengan berlakunya  sistem  pendaftaran  fidusia online  (Online  System), telah  mengakibatkan  adanya perubahan pada sistem pendaftaran fidusia. “ Pada sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, pihak yang dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia yaitu pihak penerima fidusia langsung (kreditor) atau  dapat  dikuasakan  atau  diwakilkan. “ Namun  pada  pendaftaran  jaminan  fidusia  dengan  sistem pendaftaran  fidusia online  (Online  System), pendaftar  fidusia  hanya  dapat  di  lakukan  pada  kantor notaris dan oleh ” notaris.Tempat pendaftaran jaminan fidusia pada sistem pendaftaran fidusia online (Online System) sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013,  Pasal  3  menyatakan  bahwa  “Pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  elektronik  sebagaimna
dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui kios pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara eletronik di seluruh kantor pendaftaran fidusia (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM)”. Kantor “ pendaftaran fidusia secara elektronik  adalah kantor notaris, yang mana hanya notaris yang dapat  mengakses website www.  sisminbakum.go.id.  untuk  melakukan  pendaftaran  akta  jaminan fidusia secara ” online.
Akta “ Jaminan Fidusia yang dibuat dengan akta notaris memiliki kepastian hukum yang lebih besar, sehingga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat di ” dalamnya. Dengan adanya penerbitan sertipikat jaminan fidusia maka akan tercipta perlindungan hukum yang kuat kepada pihak debitur dan kreditur. “ Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan  kalimat  pernyataan  (irah-irah)  yang  tercantum  di  dalamnya  yang ” berbunyi  :  “DEMI KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA”  sesuai “ Pasal  15  Ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan ” Fidusia.  Titel “ eksekutorial  (irah-irah) merupakan alas hak bagi kreditur untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia saat debitur atau pemberi fidusia cidera janji melalui penyitaan eksekutorial ( executorial beslag ).
Namun  demikian, “ pada  kenyataanya  kebanyakan  pengikatan  jaminan  yang  dilakukan  pihak bank sebagai kreditur dan pegawai negeri sipil (ASN) dan karyawan swasta/buruh sebagai debitur dengan  jumlah  pemberian  kredit  yang ” tidak  besar  dengan  Gaji  sebagai  Jaminan  biasanya  tidak dibuatkan  Akta  Jaminan  Fidusia  di  Notaris  namun  cukup  dibuatkan  Surat  Perjanjian  Utang  di bawah  tangan  dan  juga  tidak  didaftarkan  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  di  bawah  lingkup Kementerian    Hukum  dan  HAM.    Konsekuensi  hukum  yang  timbul  apabila  jaminan  fidusia  tidak dibuatkan  Akta  Jaminan  Fidusia  oleh  Notaris  dan  tidak  dilakukan  pendaftaran  jaminan  fidusia  di Kantor  Pendaftaran  Fidusia  di  bawah  lingkup  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  menurut  Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999, bahwa jaminan fidusia belum lahir, sehingga segala akibat hukum yang melekat pada jaminan fidusia tidak belaku. Dengan demikian terhadap kreditur tidak terdapat Jaminan  khusus,  namun  kreditur  masih  dilindungi  oleh  Undang-Undang  berdasarkan  Pasal  1131 dan Pasal 1132 tentang Jaminan Umum. Pihak penerima fidusia (Kreditur) tidak mempunyai posisi sebagai  kreditor preference dan  penerima  fidusia  (Kreditur)  akan  mengalami  kesulitan  untuk mengeksekusi , apabila pihak debitur wanprestasi. Hal sebenarnya jelas justru merugikan bagi pihak bank  sendiri  yang  tidak  membuatkan  Akta  Jaminan  Fidusia  dan  tidak  dilakukan  pendaftaran jaminan  fidusia  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  di  bawah  lingkup  Kementerian  Hukum  dan  HAM
apabila pemberi fidusia (debitur) wanprestasi. Namun untuk mengantisipasi kerugian akibat adanya wanprestasi  dari  pemberi  fidusia  (debitur)  biasanya  pihak  bank  telah  mengasuransikan  pemberi fidusia (debitur) pada waktu pengajuan permohonan kredit di bank.
Selain itu ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum  diatur  secara  jelas  dan  secara  spesifik  mengenai  cakupan  apa  saja  yang  termasuk  dalam fidusia  piutang  itu.  Undang-Undang “ Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  tidak memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai objek jaminan fidusia yang berupa piutang tersebut, baik  dalam  pasal-pasal  selanjutnya  maupun  dalam  penjelasan ” pasal  ( uncompletely  norm ).  Hingga saat  inipun  juga  belum  terdapat  peraturan  pelaksana  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia  yang  terkait  dengan  jaminan  fidusia  piutang.  Keadaan  demikian menimbulkan  kekaburan  hukum  bagi  para  pihak  yang  hendak  mempergunakan  piutang  yang dimilikinya sebagai jaminan fidusia atas peminjaman dana di bank.

## D. SIMPULAN
Dari  uraian  yang  telah  disampaikan  dalam  penulisan  di  atas,  maka  terdapat  sejumlah  hal  yang dapat disimpulkan, antara lain :
1. Keberadaan Gaji sebagai Objek Jaminan Utang di Perbankan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikategorikan sebagai hak untuk menerima pembayaran yang dapat  diinterpretasikan  sebagai  Piutang,  sehingga  dengan  demikian  Gaji  sesuai  dengan  Pasal  9 Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia    dapat  dijadikan  sebagai  Objek Jaminan Fidusia.
2. Pihak  bank  dalam  pemberian  kredit  kepada  pegawai  negeri  sipil  (ASN)  dan  karyawan swasta/buruh  sebagai  debitur  dengan  Gaji  sebagai  Jaminan  meskipun  nilainya  tidak  besar  harus tetap dibuatkan Akta Jaminan di Notaris dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah lingkup  Kementerian  Hukum  dan  HAM  dalam  rangka  untuk  kepastian  hukum  dan  untuk melindungi  para  pihak  terkait,  dalam  hal  ini  pihak  bank  sebagai  penerima  fidusia  piutang  dan pegawai negeri sipil (ASN) dan karyawan swasta/buruh sebagai pemberi fidusia (debitur). Namun untuk  mengantisipasi  kerugian  akibat  adanya  wanprestasi  dari  pemberi  fidusia  (debitur)  biasanya pihak  bank  telah  mengasuransikan  pemberi  fidusia  (debitur)  pada  waktu  pengajuan  permohonan kredit di bank. Dengan adanya uncompletely norm Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka perlu dilakukan rekonstruksi terkait dengan jaminan fidusia piutang
dengan  memberikan  spesifikasi  yang  jelas  dan  tegas    tentang  objek  jaminan  fidusia  yang  berupa piutang.

## E. DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Arif, Abu Bakar., & Wibowo. (2008). Akuntansi Keuangan Dasar 2. Jakarta : Pt. Grasindo. Badrulzaman , M.D. (1987). Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai & Fidusia. Bandung: Alumni. Fess, W.R. (2005). Accounting/Pengantar Akuntansi edisi ke 21. Jakarta: Salemba Empat.
Kamelo,  T.  (2006).  Hukum  Jaminan  Fidusia;  Suatu  Kebtuhan  yang  Didambakan.  Bandung:  PT.
Alumni.
Mertokusumo, S. (2003). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Mulyadi, Kartini., & Widjaja, Gunawan. (2005). Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek. Jakarta: Prenada Media.
Prasetyo,  Teguh.,  &  Barkatullah,  Abdul  Halim.  (2014).  Filsafat,  Teori  dan  Ilmu  Hukum :  Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat. Jakarta: Rajawali Pers.
Purnamasari, I.D. (2014). Hukum Jaminan Perbankan. Bandung: Kaifa.
Soekanto,  Soerjono.,  &  Mamudji,  Sri.  (2014).  Penelitian  Hukum  Normatif.  Jakarta:  Radja  Grafindo
Persada.
Sofwan,  S.S.M.  (1980).  Hukum  Jaminan  di  Indonesia,  Pokok-pokok  Hukum  Jaminan  Perorangan.
Jakarta:
Warren, Carl S., dkk. (2014). Accounting Indonesia Adaptation. Jakarta : Salemba Empat.
Wegeningen, J.Van., & wolters, J.B. (1990). Latijnsch Woordenboek. Groningan : Digital Library.

## Artikel Jurnal:
Abimanyu, Didik., & Budhisulistyawati, Ambar (2016). Fidusia Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Di Pd Bpr Bkk Wonogiri Cabang Jatipurno. Privat Law, Vol. IV,(No.1 Januari-Juni), p. 47-55. Anggun, Windy Permata., & Bakri, Mochammad., & Fadli Mohammad. (2016). Perlindungan Hukum Bagi  Penerima  Fidusia  Atas  Jaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat  Daftar Piutang Yang Dibuat Oleh Pemberi Fidusia (Studi terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Jurnal Hukum Universitas Brawijaya. p. 1-27.
Sitinjak,  R.H.X.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Tentang  Perjanjian  Kredit  Dengan  Jaminan  Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai  Negeri Sipil  (Studi  Pada Bank Sumut Kcp Gubsu Medan), skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per).
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda Yang Berkaitan.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Undang-Undang Nomo 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
" Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. "
" Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2013
Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. "
" Surat  Edaran  Direktur  Jendral  Administrasi  Hukum  Umum  Nomor:  AHU-06.OT.03.01  Tahun  2013 Tentang  Pemberlakuan  Sistem  Administrasi  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik ( Online System ). "