## Gugatan Ganti Kerugian Dalam Tindak Pidana Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Korban

## Claim for Damages in Criminal Actions to Achieve Justice for Victims
Gatra Yudha Pramana dang.krui@gmail.com Kejaksaan Negeri Lampung Utara
Info Artikel Abstrak Kata  Kunci: Ganti  Rugi;  Keadilan; Korban .
Keywords: Compensation;  Justice; Victim.

## DOI:
https://doi.org/10.25041/ip.v1i1.2066
Penyelesaian  perkara  pidana,  sistem  peradilan pidana lebih memperhatikan hak-hak terdakwa oleh  hukum,  sementara  hak  korban  untuk mendapatkan  keadilan  berupa  ganti  kerugian belum  secara  maksimal  terwujud.  Tulisan  ini bertujuan  untuk  melihat  implementasi  gugatan ganti kerugian dalam tindak pidana. Penelitian ini mengunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana, saat ini belum sesuai dengan prosedur dalam menggugat  pelaku  tindak  pidana.  Sehingga untuk  mengajukan  tuntutan  ganti  kerugian,
pihak korban tindak pidana belum mendapatkan kepastian hukum.
Abstract
Settlement  of  criminal  cases,  the  criminal justice system pays more attention to the rights of  the  accused  by law,  while  the victim's  right to  obtain  justice  in  the  form  of  compensation has  not  been  maximally  realized.  This  paper aims to see the implementation of the claim for compensation  in  criminal  offenses.  This  study uses  normative  and  empirical  juridical
Submitted: Mar 10, 2020; Reviewed: Mar 26, 2020; Accepted: Apr 16, 2020

## I US P OENALE
Volume 1 Issue 1, January–June 2020: pp.39-50. Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/ip P-ISSN: 2723-2638 E-ISSN: 2745-9314
methods.  The  results  showed  that  the  position of  the  victim  in  the  Criminal  Justice  System, both  according  to  the  Criminal  Code  (KUHP) and  the  Criminal  Procedure  Code  (KUHAP) are currently not equivalent to the perpetrators of  criminal  acts.  So  to  file  a  claim  for compensation,  the  victim  of  a  criminal  offense has  not  received  legal  certainty.  Even  though the Criminal Procedure Code and the Criminal Code have given a little room for victims to get true justice as a result of acts or criminal acts committed by criminals.

## A. Pendahuluan
Keadilan  hukum  bagi  seluruh  rakyat  menjadi  tugas  negara  yang  dijalankan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan.  Keadilan    merupakan    salah    satu    tujuan    hukum    yang paling  banyak    dibicarakan    sepanjang    perjalanan    filsafat    hukum.    Tujuan  hukum  bukan hanya  keadilan,  tetapi  juga  untuk  kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan. 1 Posisi  sentral  dalam sistem  peradilan  pidana  apalagi  korban  adalah  pihak  yang  mengalami  tindak  pidana  dan kemungkinan  besar mengalami  kerugian dari  tidak  pidana  yang  terjadi.  Upaya  perlindungan korban melalui peradilan pidana selama ini belum terwujud atau terlaksana dengan baik. Oleh sebab  itu  maka  ketentuan-ketentuan  dalam  undang-undang  harus  ditegakkan  bagaimanapun caranya  dan  mest  diperlakukan  sebagai  representasi  dari  nilai-nilai  keadilan. 2 Masalah kejahatan selalu difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dan tidak memperhatikan apa yang dapat dilakukan untuk korban. 3
Korban  kejahatan  adalah  pihak  yang  mengalami  kerugian  dari  perbuatan  pidana,  sudah seharunya  mendapatkan  perlindungan,  namun  seringkali  dianak  tirikan  oleh  berbagai  aturan dengan  alasan  sudah  diwakili  oleh  Negara  melalui  perangkat  hukum  yang  ada.  Korban kejahatan dapat memperoleh ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan. 4 Dalam rangka menegakkan keadilan melalui supremasi hukum, semua pihak yang terkait dalam penegakan hukum  harus  mematuhi  peraturan  yang  telah  berlaku  di  negara  Indonesia  agar  terciptanya keadilan untuk semua pihak sehingga tidak terciptanya ketidak harominisan dalam penegakan hukum. 5 Untuk  itu  dalam  membangun    negara    hukum    yang  berkeadilan  bagi    Indonesia adalah  dengan mengacu pada amanah konstitusi. 6
Indonesia  adalah  Negara  hukum  yang  berupaya  menyandingkan  prinsip-prinsip  negara hukum  dengan  prinsip-prinsip  kedaulatan  rakyat  itu  sendiri  secara  selaras  dan  saling melengkapi  satu  sama  lain. 7 Untuk  itu  sampai  sekarang  perlindugan  korban  kejahatan diposisikan  hanya  sebagai  alat  untuk  mendukung  pembuktian  yang  memaparkan  informasi
1 Mahir Amin, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam.” Jurnal Hukum dan Perundangan Islam . Vol. 4. No. (2014). hlm.323.
2 Moh khasan, “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam.” Jurnal Rechtsvinding . Vol. 6. No. 1  (2017). hlm.23.
3 Suzanalisa, “Rehabilitasi Dan Konsep Ganti Kerugian Bagi Korban Perkosaan.” Jurnal Lex Spesialis . No. 22 (2015).
4 Rena Yuliana, “Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana.” Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 28. No. 1. hlm.43.
5 Achmad  Muchlis,  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  Dengan  Kerugian  Negara  Yang  Kecil  Dalam Mewujudkan Keadilan.” Jurnal Fiat Justisia . Vol. 10. Issue 2 (2016).hlm. 343.
6 Umar  Shollahudin,  “Hukum  dan  Keadilan  Masyarakat (Analisis  Sosiologi  Hukum  terhadap  Kasus  Hukum  Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo). Jurnal Kajian Sosiologi Hukum. (2011).
7 Shandi Patria Airlangga, “Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis”, Jurnal Cepalo, 3 (1), (2019). hlm.4.
yakni  saksi,  oleh  karena  itu  kesempatan  korban  untuk  mendapat  kebebasan  dalam memperjuangkan hak-haknya sangatlah sedikit. Mengenai penyelesaian perkara pidana, hak- hak tersangka acapkali dijadikan prioritas oleh hukum, sementara hak-hak korban terkadang dilupakan. 8 Namun,  Kendala  bagi  hakim  di  pengadilan  dalam  putusan  ganti  rugi  kepada korban oleh pelaku dalam kasus harta benda ini juga terjadi  ketika pelaku dari segi ekonomi adalah  menengah  ke  bawah  dan  terlebih  tidak  memiliki  orang  yang  bisa  memberikan jaminan. 9
Hingga kini, yang menjadi landasan perlindungan hukum terhadap korban ialah Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  sebagai  sumber  hukum materiil .  Dalam  KUHAP,  aturan  yang  ada  kaitannya dengan  tersangka  atau  terdakwa  lebih  banyak  dibahas  dibandingkan  tentang  korban.  Status korban dalam KUHAP bisa dikatakan belum maksimal bila dilakukan perbandingan terhadap status  pelaku  kejahatan.  Belum  ada  ketegasan  yang  tertera  dalam  KUHAP  mengenai perumusan ketentuan yang secara riil untuk melindungi korban. Mengenai penjatuhan pidana, seharusnya  terdapat  konsiderasi  tentang  dampak  dari  tindak  pidana  bagi  korban  atau keluarganya.    Selain  itu,  tak  ada  rumusan  tentang  tindak  pidana  restitusi  (ganti  rugi)  dalam KUHAP  yang  sejatinya  memiliki  faedah  yang  besar  untuk  korban  beserta  keluarganya. Perumusan pasal-pasal dalam KUHAP kebanyakan berfokus  pada perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. 10
Hal tersebut juga menjadi bagian dari doktrin hukum pidana yang berperan sebagai latar belakangnya.  masalah  hukum  pidana  mencakup  tindakan  yang  tak  diboleh  dilakukan (kejahatan)  dan  memiliki  aspek  kesalahan  ( guilt ),  termasuk  ancaman  pidana  ( punishment ). Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  mengikuti  aliran  neo  klasik  di  mana  aliran tersebut  memperbolehkan  diberlakukannya  situasi-situasi  yang  bisa  memberikan  keringanan untuk  pihak  yang  melakukan  tindak  pindana  yang  berkaitan  dengan  fisik,  lingkungan,  dan mental.  Berfokus  dan  meninjau  pemaparan  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwasanya fokus dari pengaturan KUHP adalah pelaku kejahatan, sementara itu hal-hal yang berkenaan dengan  korban  tidak  begitu  dipedulikan.  Agar  posisinya  seimbang,  semestinya  KUHP menaruh perhatian pula terhadap korban sebagai pihak yang mengalami kerugian atau derita karena aksi pelaku kejahatan. 11
Perhatian  KUHAP  terhadap  korban  kejahatan  yaitu  berkenaan  dengan  dipercepatnya serangkaian  kegiatan  dalam  mendapatkan  ganti  kerugian  yang  dialami  sebagai  akibat  dari tindakan  tersangka  melalui  penggabungan  perkara  pidananya  dan  perkara  gugatan  ganti kerugian yang pada dasarnya ialah perkara perdata. 12 Ganti rugi dalam ranah pidana diartikan suatu  kewajiban  yang  dibebankan  kepada  orang  yang  telah  bertindak  melawan  hukum  dan menimbulkankerugian  pada  orang  lain  karena  kesalahannya. 13 Rumitnya  masalah  hukum sekarang ini pastinya memerlukan atensi khusus dari aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya ditegakkannya hukum dan penanggulangan pelbagai tindak pidana, termasuk merealisasikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya bagi korban kejahatan.  Perlindungan  terhadap  korban  tidak  hanya  berbatas  pada  pemberian  ganti
8 Dikdik Arief, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan . Bandung: Rajawali Pers 2007, hlm. 25
9 Sherly  Tricia  Ningsih,  “Pemberian  Ganti  Rugi  oleh  Pelaku  kepada  Korban  Kejahatan  Harta  Benda  menurut  KUHAP.” Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 10. No. 2. hlm. 56.
10 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
11 Angkasa. Kedudukan  Korban  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Disertasi,  Semarang  Universitas  Diponegoro:.  2004, hlm.169-172.
12 Leden Marpaung, Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi ,: Jakarta: Rajawali Pers 2007, hlm.80
13 Musnaini,  “Ganti  Rugi  Bagi  Korban  Salah  Tangkap  Atau  Salah  Tahan  Dalam  Qanun  Nomor  7  Tahun  2013  Tentang Hukum Acara Jinayah Ditinjau Menurut Hukum Islam.” Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum. Vol. 6.No. 2 (2017). hlm. 234.
kerugian/restitusi  namun  juga  pada  pemulihan  hak-hak  anak  untuk  dapat  tumbuh  dan berkembang serta mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya. 14
Berdasarkan fakta di lapangan, pihak yang menjadi korban tindak kejahatan nyatanya tak hanya  mengalami  kerugian  secara materiil ,  namun  juga  kerugian immateriil yang  ada hubungannya  dengan  kondisi  psikologis  korban.  Pada  hakekatnya,  gugatan  berhak  diajukan oleh  korban  atas  kerugian  yang  dialaminya  karena  kejahatan  yang  dilakukan  pelaku  tindak pidana. Mengingat gugatan ini begitu krusial dalam usaha merealisasikan keadilan bagi para korban,  tak  satu  pun  yang  merefleksikan  sensitivitas  termasuk  memunculkan  putusan  yang bermakna untuk dipulihkannya derita atau kerugian yang dirasakan korban.
Pemberian ganti rugi bagi korban menjadi salah satu manifestasi perhatian terhadap hak- hak korban walaupun pada hakekatnya implementasi pemberian ganti rugi dari pelaku kepada korban dan atau keluarganya tidak dapat dengan mudah diterapkan untuk kejahatan pencurian dengan  kekerasan.  Seperti  halnya  pada  Putusan  Majelis  Hakim  PN  Kota  Agung  Nomor 103/Pid.B/2018/PN  Kot  yang  menyatakan  terdakwa  Samsudin  alias  Din  Talo  bin  Zubaidi telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan 15 . Berdasarkan latar  belakang  tersebut  penting  kiranya  untuk  dilakukan  penelitian  berkaitan  dengan pelaksanaan  gugatan  ganti  kerugian  dalam  tindak  pidana,  studi  kasus  ini  dilakukan  di Pengadilan Negeri Kota Agung.
Berdasarkan  pada  uraian-uraian  di  atas  maka  yang  menjadi  permasalahan  dalam pembahasan  ini  adalah  bagaimanakah  implementasi  ganti  kerugian  terhadap  korban  dalam tindak  pidana  yang  ada  di  Pengadilan  Negeri  Kota  Agung  dan  apa  yang  seharusnya  hakim Pengadilan  Negeri  Kota  Agung  laksanakan  dalam  ganti  kerugian  terhadap  korban  dalam tindak pidana.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  pembahasan  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis empiris  guna  memperoleh  hasil  penelitian  yang  valid  dan  objektif.  metode  yuridis  normatif juga  digunakan  dalam  terkait  hal-hal  yang  menyangkut  ketentuan  baik  masalah  peraturan perundangan,  teori  yang  berkaitan,  konsep-konsep  serta  peraturan  lain  yang  masih  berkaitan dengan pokok permasalahan.

## B. Pembahasan
I. Ganti Kerugian Korban dalam Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Kota Agung
Perkembangan  hukum  menjadi  hal  yang  pasti  seiring  berkembangnya  masyarakat  demi mewujudkan  keadilan  bagi  warga  negara.  Terbitnya  Undang-Undang  No.  31  Tahun  2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban  telah  menyebutkan  apa  yang  menjadi  hak  Saksi  dan  Korban  juga  diatur  tentang sebuah  lembaga  yang  bertangungjawab  untuk  menangani  pemberian  perlindungan    dan bantuan  terhadap  saksi  dan  korban. 16 Hal  ini  menjelaskan  bahwa  memang  derajat  korban dalam sistem peradilan belum berada pada posisi yang setara dengan pelaku kejahatan bahkan beberapa  aturan  yang  menjadi  dasar  pemulihan  hak-hak  korban  kejatahan  belum  banyak dilaksanakan.
Permintaan  penggabungan  perkara  gugatan  ganti  kerugian  dalam  perkara  pidana merupakan  menjadi  hak  korban  sesuai  dengan  Pasal  98  ayat  (1)  KUHAP  jauh  sebelum Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perobahan  Atas  Undang-undang  No,  13
14 Nelsa Fadilla, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak  Pidana Perdagangan Orang.” Jurnal Hukum Peradilan . Vol. 5. No. 2 (2016).hlm.193.
15 Pengadilan Negeri Kota Agung
16 Saristha  Natalia  Tuage,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Saksi  Dan  Korban  Oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  Dan Korban (Lpsk).” Jurnal Lex Crimen. Vol. II.No. 2. (2013) hlm.56.
Tahun  2006  ada  juga  sudah  memberikan  jaminan  agar  korban  mendapatkan  ganti  kerugian dari tindak pidana yang dialaminya namun pada prakteknya jarang ditemui. Pasal 98 KUHAP 17 sendiri menyatakan :
Ayat  1  “jika  suatu  perbuatan  yang  menjadi  dasar  dakwaan  di  dalam  suatu  pemeriksaan perkara  pidana  oleh  pengadilan  negeri  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain,  maka  hakim ketua sidang atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana”.
Ayat 2” Permintaan sebagaiman dimaksud ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan”.
Hukum  acara  pidana  tidak  saja  memperhatikan  hak-hak  dari  pelaku  tindak  pidana (tersangka/terdakwa) saja, tetapi juga memperhatikan hak-hak dari si korban atau orang yang menderita kerugian yang di sebabkan oleh suatu tindak pidana. 18
Kedudukan  korban  relatif  kurang  diperhatikan  dalam  system  peradilan  pidana  di Indonesia karena ketentuan hukum masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku. 19 Doktrin hukum  tersebut  tercermin  dalam  berbagai  aturan  hukum  pidana  yang  ada.  Hal  tersebut berdampak  pada  tidak  adanya  perlindungan  hukum  yang  pasti  bagi  korban  dalam  putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat pada umumnya. Proses  Penegakan  hukum  kemudian  dengan  didasari  berbagai  perangkat  aturan  perundang- undangan  hanya  berputar  perbuatan  yang  di  lakukan  pelaku  saja,  mulai  dari  pemenuhan rumusan pasal yang dilangar hingga kebenaran materiil terhadap peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas.
Tututan  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  Putusan  hakim  juga  menitikberatkan  pada penghukuman  terhadap  pelaku  sebagai  akibat  dari  perbuatanya  tanpa  mempertimbangkan aspek  kerugian  yang  diderita  oleh  korban.  Padahal  Hakim  dapat  menggali  nilai-nilai  lain untuk  dituangkan  dalam  putusan  sesuai  kewenangan  hakim  seperti  yang  telah  diatur  dalam Pasal 14 c KUHP. Dimana hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat umum dan khusus dimana syarat khusus itu dapat memberikan kewajiban bagi terpidana  untuk  menganti  kerugian  yang  dialami  korban.  Hakim  juga  dalam  menyelesaiakn suatu perkara yang penting bukanlah hukumnya karena hakim dianggap tahu hukumnya (ius curla  novit), melainkan  mengetahui  secara  objektif  fakta  atau  peristiwanya  sebagai  duduk perkara  yang  sebenarnya  yang  nantinya  dijadikan  dasar  putusannya,  bukan  secara a  priori langsung menemukan hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya. 20
Berkaitan  dengan  pengajuan  ganti  kerugian  yang  dialami  oleh  korban.  Yang  harus menjadi  perhatian  adalah  kerugian  yang  secara  nyata  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  itu sendiri,  kerugian  ditimbulkan  sebagai  akibat  langsung  dari  tindak  pidana  tersebut,  gugatan ganti  kerugian  ditujukan  kepada  pelaku  tindak  pidana,  tuntutan  ganti  rugi  yang  diajukan digabungkan  atau  diperiksa  dan  diputus  sekaligus  bersamaan  pada  pemeriksaan  dan  putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan. Prakteknya proses  maupun  prosedur  dari  substansi  pengaturan  penggabungan  gugatan  ganti  kerugian dinilai memiliki, antara lain:
a. Sistem yang ada belum mendekati tujuan dari ganti kerugian;
17 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
18 Rianda  Prima  Putri,  “Pemeriksaan  Penggabungan  Gugatan  Ganti  Kerugian  Dalam  Perkara  Pidana  Di  Pengadilan  Negeri Kelas 1b Bukittinggi.” Jurnal Soematra Law Review. Vol. 1. No.1 (2018). hlm.177
19 H. Parman Soeparman, Pengaturan Hukum Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan , Bandung: Refika Aditama, 2007. hlm. 61
20 Rizda  Ardyati  &  Evitha  Astred  Carollina.  “Analisis  Kewenangan  Hakim  Konstitusi  Dalam  Menafsirkan  Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman.” Jurnal Wacana Hukum . Vol. 25. No. 1 (2019). hlm.49.
b. Hak  menuntut  ganti  rugi  hanya  terbatas  pada  kerugian  nyata/dampak  langsung  yang dirasakan oleh korban yang dirugikan;
c. Kerugian  immateriil  tidak  dapat  digabungkan  dan  harus  mengajukan  gugatan  perdata tersendiri;
d. Mengaburkan  tujuan  awal  untuk  menyederhanakan  proses  dengan  penggabungan perkara;
e. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan pembayaran kerugian;
f. Jika  korban  tetap  menuntut  ganti  kerugian  sifatnya  immateriil  tidak  memiliki  hasil, putusan Hakim tetap tidak dapat diterima;
g. Majelis  Hakim  harus  cermat,  sebab  selalu  memisahkan  antara  kerugian  materiil  dengan kerugian immateriil, sehingga tidak efisien;
h. Gugatan ganti kerugian pada perkara pidana hanya bersifat assesor ;
i. Korban  menggantungkan  diri  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  melakukan  upaya hukum terhadap putusan.
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  gugatan  ganti  kerugian  terebut,  seperti  halnya  pada Putusan Majelis Hakim PN Kota Agung Nomor 103/Pid.B/2018/PN Kot diketahui kronologis pekara sebagai berikut : Dalam perkara ini, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 15.00 WIB di jalan raya irigasi portal tulung indik, Pekon Tulung Asahan Kec. Semaka Kab. Tanggamus  terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Din Talo secara bersama-sama dengan saksi Sahbuddin Als Din Joy, saksi Sahbuddin Als Din Picung, Tri Handoko, Rudi Gareng, dan Joni Iskandar mengambil 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit S warna Hitam oranye dengan Nomor Polisi BE 5010 WF adalah milik saksi Agus Setiawan yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 6.000.000 yang menyebabkan saksi Agus juga mengalami luka dan trauma. Majelis hakim memutuskan terpenuhinya semua unsur  yang didakwaan sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum, maka para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  365  ayat  (2)  ke-  2  KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair yang menyatakan terdakwa Samsudin alias Din Talo bin Zubaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian  Dengan  Kekerasan  Dalam  Keadaan  Memberatkan  dan  menjatuhkan  pidana terhadap  terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  2  (dua)  tahun  8  (delapan) bulan.
Pertimbangan Hakim yang meringankan dalam memutus perkara ini salah satunya adalah terdakwa telah berdamai dengan korban. Hakim menilai surat damai yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan menjadi dasar bahwa pelaku mau bertanggung jawab dan menganti  kerugian  yang  dialami  oleh  korban.Namun  kerugian  yang  dialami  oleh  korban berupa  kehilangan  sepeda  motor  senilai  Rp.  6.000.000  (enam  juta  rupiah)  dan  luka  serta trauma yang dialami korban tidak dapat dipulihkan seperti yang korban inginkan karena tidak terdapat dalam amar putusan. Perkembangannya saat ini penegakan hukum berdasarkan pada asas kepastian hukum didasarkan pada peraturan masih menemui banyak kendala pada tataran pelaksanaan,  terlebih  pada  kesenjangan  yang  cukup  jauh  antara  peraturan  perundang- undangan dengan kenyataan yang dihadapi oleh pemerintah 21
Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Kota  Agung  pada  prateknya  tidak  pernah  menerima adanya  permohonan  dari  korban  mengenai  penggabungan  gugatan  ganti  kerugian  yang dialaminya,  sedangkan  korban  tidak  pernah  mengenai  jika  dirinya  memilik  hak  untuk mengajukan  permohonan  tersebut  sebelum  penuntut  umum  membacakan  tuntutannya.
21 Shidarta.  2013. Pendekatan  Hukum  Progresif  Dalam  Mencairkan  Kebekuan  Produk  Legislasi,  dalam  Dekonstruksi  dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif . Thafa Media.hlm27
Ketidak  tahuan  korban  mengenai  haknya  untuk  dapat  memperoleh  ganti  kerugian  makin menegaskan  bahwa  aparatur  penegak  hukum  yang  mewakili  diri  korban  atas  nama  Negara seolah meninggalkan dan mengambaikan apa yang menjadi hak dari korban. Ini menyebabkan penanganan  perkara  tindak  pidana  selama  ini  lebih  mengedepankan  kearah  pemidanaan sebagai  bentuk  pelaksanaan  penindakan.  Hal  ini  sebenarnya  lebih  didasarkan  kearah bagaimana  seseorang  dipidana,  sehingga  tidak  diikuti  oleh  orang  lain  untuk  melakukan  hal tersebut  ( shock  therapy ).  Fakta  bahwa  penanganan  tindak  pidana  saat  ini  lebih  berorientasi terhadap  bagaimana  memasukkan  para  pelaku  sebanyak-banyaknya  kedalam  Lembaga Pemasyarakatan  tidak  bias  dipungkiri,  sedangkan  kejahatan  sendiri  masih  tetap  merajalela. Sedangkan korban tindak pidana tetap belum menjadi objek yang menjadi perhatian dari para penegak hokum.
Proses  peradilan  dalam  penggabungan  gugatan  ganti  kerugian  sejatinya  tidak  terlalu rumit  dan  sesuai  dengan  latar  belakang  munculnya  penggabungan  ini  adalah  untuk mengakomodir  keadilan  korban  secara  perdata  tanpa  harus  memisahkannya  dengan  perkara pidananya  pokoknya.  Dalam  hal  ini  hakim  menunggu  permohonan  dari  pihak  yang mengalami atau menderita kerugian dari tindak pidana yang sedang disidangkan paling lama sebelum  penuntut  umum  membacakan  tuntutan  pidananya.  Untuk  itu  sudah  sewajarnya Hakim  memberikan  pertimbangan  tentang  perkara  pidana  menimbulkan  kerugian  secara materiil  bagi  korban.  Peran  hakim  menjadi  sangat  penting  untuk  mewujudkan  kepastian hukum dan penegakan hukum, mencegah meluasnya tindak pidana. Jika korban menjadi pasif terhadap  tindak  pidana  yang  menimpa  dirinya  akan  semakin  banyak  korban  yang  enggan untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya.
Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sekali lagi masih menjadi pelaksana undang- undang.  Sudah  seharusnya  hakim  sebagai  penegak  hukum  dan  keadilan  memberikan kepastian  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana  ataupun  korban  tindak  pidana  sehingga  tercipta keadilan  bagi  keduanya.  Seorang  Hakim  harus  mampu  dan  aktif  untuk  menemukan  hukum ( Recht  vinding )  sebagai  proses  membuat  hukum  oleh  hakim  terhadap  satu  kejadian  hukum yang konkrit yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan.
Tidak  adanya  permohonan  ganti  kerugian  yang  diajukan  oleh  korban  terkesan mengabaikan  Pasal  98  KUHAP  yang  menyatakna  bahwa  penerapannya  tidak  diteparkan kepada korban tindak pidana. 22 Padahal diketahui jika korban benar mengalami kerugian dari perbuatan  pidana  yang  dilakukan.  Hal  ini  menjadi  penting  untuk  diperbincangkan  dala Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  KUHP  dan  KUHAP  mengenai  kerugian  baik  secara maetiil  dan  immaterial  yang  dirasakan  korban  tindak  pidana.  Jika  memang  dalam implementasi  dari  Pasal  98  KUHAP  sulit  untuk  dilaksankan,  maka  perlu  ada  solusi  dan regulasi  yang  pasti  mengenai  hak  korban  untuk  mendapatkan  haknya  mendapatkan  ganti kerugian.  Meskipun  KUHAP  sudah  membatasi  apa  yang  boleh  dan  tidak  untuk  dimintakan ganti  kerugian,  setidaknya  aparat  penegak  hukum  tetep  dapat  mengakomodir  hak  korban untuk mencari keadilan dengan memohonkan ganti kerugian atas apa yang dialaminya.

## II. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung tidak Melaksanakan Gugatan Ganti Kerugian dalam Tindak PidanaPencurian dengan Kekerasan
Hingga  kini,  hukum  pidana  Indonesia  masih  belum  menetapkan  aturan  mengenai kewajiban  pelaku  kehahatan  untuk  mengemban  tanggung  jawab  atas  tindakan  yang  telah dilakukan dan dampaknya bagi korban atau melakukan penggantian kerugian terhadap korban atau  publik.  Pelaku  tindak  pidana  sekadar  dijatuhi  pidana  penjara.  Dengan  memenjarakan
22 Danil  Rahmatsyah,  et.al.  “Implementasi  Penerapan  Ganti  Kerugian  Terhadap  Korban  Penganiayaan  Di  Banda  Aceh.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.18. No. 2 (2016). hlm.269.
pelaku  kejahatan  memang  akan  menyebabkan  minimnya  kebebasan  yang  dimiliki  pelaku, namun sejatinya hal tersebut juga mengakibatkan berkurangnya tanggung jawab pelaku pada korban.
Pada  sistem  hukum  pidana  Indonesia,  usaha  dalam  memberikan  perlindungan  bagi korban  kejahatan  lewat  lembaga  restitusi  dan  kompensasi  bisa  ditemukan  dalam  KUHP, KUHAP,  dalam  Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi manusia,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perobahan  Atas  Undang-undang No, 13 Tahun 2006, dan beberapa Undang-Undang khusus lainnya. Korban menurut Resolusi Majelis  Umum  PBB  Nomor  40/34  Tahun  1985  meliputi  orang-orang  yang  secara  individu atau berkelompok, yang menderita kerugian sebagai dampak dari tindakan atau tidak berbuat yang tak mematuhi hukum pidana yang sah di sebuah negara, tak terkecuali aturan yang tidak memperbolehkan adanya tindakan yang berkaitan dengan menyalahgunakan wewenang.
Kemudian  dijelaskan,  terdapat  pertimbangan  bahwasanya  seseorang  bisa  juga dikonsiderasi  sebagai  korban  tanpa  harus  mengetahui  apakah  telah  dilakukan  penahanan, penuntutan, dan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dan tanpa mempertimbangkan ikatan  keluarga  antara  pelaku  dan  korban.  Istilah  korban  juga  meliputi  kerabat  atau  pihak- pihak yang korban tanggung termasuk yang mengalami kerugian sebab adanya upaya mereka dalam pencegahan terjadinya korban.
Hukum  pidana  positif  baik  materil  maupun  formil  sudah  memberikan  aturan  yang berkenaan  dengan  usaha  dalam  melindungi  korban  kejahatan  lewat  lembaga  restitusi  dan kompensasi. Antara lain tertera dalam ketentuan-ketentuan berikut, yakni perihal penjatuhan pidana  bersyarat  yang  ditetapkan  hakim.  Sesuai  dengan  Pasal  14  c  KUHP,  hakim  dapat menetapkan syarat  tertentu/khusus untuk terpidana mengganti kerugian baik  seluruhnya atau sebagian  yang  menjadi  akibat  dari  tindak  pidana  yang  diperbuatnya.  Desti  Jaksa  Penuntut Umum  Pengadilan  Negeri  Kota  Agung,  implementasi  Pasal  14c  KUHP  memiliki kendala  di antaranya:
1. Hakim  tak  bisa memberikan  penetapan  ganti  rugi  tersebut  sebagai  penalti  yang  sifatnya independen  selain  pidana  pokok,  alhasil  sekadar  sebagai  persyaratan  khusus  bagi implementasi atau pelaksanaan penjatuhan pidana pokok terhadap terpidana
2. Diberikannya  ganti  rugi  sebagai  penetapan  syarat  khusus  tersebut  hanya  bisa dilaksanakan bilamana hakim memutuskan penjatuhan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan
3. Persyaratan khusus  yang merupakan ganti rugi tersebut dan berdasarkan KUHP sifatnya ialah fakultatif, bukan imperatif.
Hakim  Pengadilan  Negeri  Kota  Agung  memberikan  penjelasan  bahwa  ada  tiga  hak hukum  yang  termuat  dalam  KUHAP  yang  bisa  diterapkan  korban  kejahatan  dalam  tahapan peradilan  pidana. Pertama, hak  untuk  melakukan  kontrol  terhadap  penyidik  dan  penuntut umum, yakni hak untuk melakukan pengajuan ketidaksetujuan terhadap aksi diberhentikannya penyidikan  dan/atau  dihentikannya  tuntutan  dalam  kapasitasnya  sebagai  pihak  ketiga  yang memiliki  kepentingan.  Hal  tersebut  tercantum  dalam  Pasal  77 jo 80  KUHAP). Kedua ,  hak korban kejahatan yang berkenaan dengan statusnya sebagai saksi, yakni hak untuk tidak lagi berpartisipasi memerankan peranannya sebagai saksi seperti yang tertera dalam 168 KUHAP dan  hak  bagi  keluarga  korban,  dalam  hal  korban  meninggal  dunia,  untuk  memberi  izin  atau melarang  polisi  untuk  mengotopsi.  Hal  tersebut  tercantum  dalam  Pasal  134-136  KUHAP. Ketiga ,  hak  untuk  melakukan  tuntutan  ganti  rugi  terhadap  kerugian  yang  dirasakan  atas kejahatan sesuai dengan Pasal 98 hingga Pasal 101 KUHAP. Atensi KUHAP terhadap korban suatu  kejahatan  khususnya  tidak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  yaitu  berupa dipercepatnya  proses  dalam  pemulihan  ganti  kerugian  yang  dialami  oleh  korban  sebagai
dampak  dari  tindakan  terdakwa  melalui  penggabungan  perkara  pidananya  dan  perkara gugatan ganti kerugian yang pada dasarnya dikategorikan sebagai perkara perdata.
Sistem  ganti  rugi  dalam  KUHAP  cenderung  condong  pada  sistem  yang  kedua,  yakni pemberiannya  direalisasikan  lewat  proses  pidana.  Hal  tersebut  bisa  dilihat  dalam  ketentuan tentang  digabungkannya  perkara  gugatan  ganti  kerugian  dalam  Pasal  98  ayat  (1)  KUHAP yang  berbunyi,  “Jika  suatu  perbuatan  yang  menjadi  dasar  dakwaan  di  dalam  suatu pemeriksaan  perkara  pidana  oleh  pengadilan  negeri  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Yang disebut “orang lain” dalam Pasal 98 ayat  (1)  merujuk  pada  pihak  korban  kejahatan,  yakni  aksi  yang  menyebabkan  kerugian  bagi orang  tersebut.  Kata  “dapat”  mempunyai  makna  bahwasanya  hakim  ketua  sidang  memiliki wewenang  menyetujui  atau  menyatakan  penolakan  terhadap  pengajuan  mengenai penggabungan  perkara  ganti  kerugian  dan  perkara  pidananya.  Hakim  ketua  sidang mempunyai  wewenang  dalam  penentuan  kebijakan  berkaitan  dengan  permohonan digabungkannya  perkara  perdata  yang  ada  sangkut  pautnya  dengan  orang  lain  yang  tak memiliki  keterlibatan  dalam  tindak  pidana  yang  didakwakan  terhadap  pelaku.  Apabila  hal tersebut  terjadi,  maka  hakim  ketua  sidang  berkemungkinan  menyatakan  penolakannya terhadap digabungkannya perkara gugatan ganti kerugian. Apabila dibebankan pula tanggung jawabnya  terhadap  pihak  lain,  maka  hakim  ketua  sidang  telah  bertindak  benar  jika menyatakan  ketidaksetujuannya  mengenai  digabungkannya  gugatan  ganti  kerugian  tersebut. Sebaliknya, apabila gugatan tanggung jawab hanya dibebankan pada terdakwa saja, maka tak ada dalih atau alasan bagi hakim ketua sidang untuk menyatakan penolakannya terkait dengan digabungkannya  perkara  tersebut.  Pengajuan  permohonan  tentang  digabungkannya  perkara gugatan ganti kerugian hanya bisa dilakukan paling lambat sebelum tuntutan pidana diajukan penuntut  umum,  atau  apabila  kehadiran  penuntut  umum  tak  bisa  dipenuhi,  maka  pengajuan permintaan tersebut paling lambat dilakukan sebelum hakim melakukan penjatuhan putusan. Namun  pengajuan  permohonan  seperti  yang  dimaksud  tidak  pernah  dilakukan  oleh  para korban tindak pidana yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung.
Putusan  digabungkannya  perkara  memuat  tentang  perkara  perdata  dan  pidananya. Korelasi  antara  perdata  dan  pidana  dicantumkan  pada  Pasal  99  ayat  (3)  KUHAP.  Mengenai Putusan  ganti  kerugian  dengan  sendirinya  berkekuatan  hukum  tetap  jika  terhadap  putusan pidananya  juga  mendapat  kekuatan  hukum  tetap. 23 Hal  yang  dirumuskan  Pasal  99  ayat  (3) KUHAP ini termasuk dampak yang realistis sebab tuntutan ganti kerugian mengikuti perkara pidana  karena    tuntutan  perdata  tersebut  sebagai  risiko  dari  pidana  yang  terjadi.  Selain  dari Pasal  99 ayat  (3)  KUHAP,  Pasal  100  KUHAP  lebih  gamblang  dalam menunjukkan  korelasi antara putusan perdata dan putusan pidana, yang perumusannya yaitu:
(1) Apabila  terjadi  penggabungan  antara  perkara  perdata  dan  perkara  pidana,  maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding
(2) Apabila  terhadap  suatu  perkara  pidana  tidak  diajukan  permintaan  banding,  maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.
Namun menurut Heni Siswanto Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung prakteknya gugatan kerugian yang diimplementasikan lewat mekanisme digabungkannya perkara pidana dan perdata, menghadapi hambatan, yaitu:
1. Tanggung jawab  mengenai penggantian ganti rugi sifatnya ialah individual. Dengan kata lain, hal tersebut hanya dibebankan pada pihak yang tergugat tanpa melibatkan orang lain. Akibatnya, mustahil untuk menjamin korban dalam kaitannya dengan
23 Ihwanul Muttaqin, “Hak  Korban  Atas Kerugian  Dalam Perkara Pidana. .” Jurnal Ilmu Hukum: Justice Pro. Vol. 4.No. 2 (2017).Hlm. 97.
diimplementasikannya  putusan  ganti  rugi  sebab  si  pelaku  tak  mampu  memenuhi kewajibannya.
2. Diperlukan  adanya  aksi  aktif  korban  kejahatan,  yakni  pengajuan  permohonan  harus dilakukan terlebih dahulu sebelum tuntutan diajukan oleh jaksa, sementara itu kebanyakan korban umumnya tidak tahu tentang prosedur hukum yang berkaitan dengan ganti rugi
3. Dalam  kegiatan pemeriksaan, terutama  yang dilaksanakan dengan acara cepat  dan hanya satu kali persidangan serta tak dibutuhkannya kegiatan memeriksa saksi dari pihak korban kejahatan,  biasanya  korban  kejahatan  tak  diinformasikan  mengenai  jadwal  persidangan, oleh karenanya korban kehilangan peluang untuk pengajuan gugatan ganti kerugian
4. Perkara  gugatan  ganti  rugi  berstatus  tambahan  ( accesoir ),  yang  tak  terlepas  dari perkara pokok  (perkara  pidananya),  jadi  apabila  perkara  pidananya  sudah  berkekuatan  hukum tetap, berarti pengajuan upaya hukum tidak bisa dilakukan oleh penggugat.
Jaksa  Penuntut  Umum  Pengadilan  Negeri  Kota  Agung  memberikan  penjelasan  bahwa adanya  saksi  dan/atau  korban  tersebut  begitu  krusial  sebab  acapkali  aparat  penegak  hukum menghadapi  kendala  dalam  pencarian    kejelasan  mengenai  kejahatan  yang  dilakukan  pelaku namun saksi dan/atau korban tak bisa hadir. Tak bisa hadirnya saksi dan/atau korban sebagai tanggapan  dari  apa  yang  diminta  aparat  penegak  hukum  acapkali  terjadi  karena  korban dan/saksi  diancam  secara  psikis  atau  fisik  oleh  pihak  tertentu.  Oleh  karena  itu,  diperlukan adanya  perlindungan  yang  ditujukan  pada  saksi  dan/atau  korban  dalam  tiap-tiap  rangkaian tahapan peradilan. Perlindungan tersebut tak hanya berkaitan dengan pemberian proteksi dari bahaya  yang  sifatnya  fisik  atau  psikis,  namun  juga  meliputi  dipenuhinya  hak-hak  saksi dan/atau korban dengan menyeluruh.
Sesuai  dengan  apa  yang  dipaparkan  oleh  narasumber,  bisa  dicermati  bahwasanya diberikannya dan diwujudkannya hak-hak saksi dan/atau korban ini supaya dilandaskan asas penghargaan  atas  harkat  martabat  manusia,  keamanan,  adil,  tak  adanya  diskriminasi,  dan kepastian  hukum  serta  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  lembaga  independen  yang  memiliki kewajiban  dan  wewenang  dalam  penanganan  mengenai  diberikannya  perlindungan  beserta asistensi  bagi  saksi  dan  korban,  yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  supaya jauy  dari  kata  dependen  tanpa  intervensi  dari  pihak  manapun.  Dengan  demikian,  saksi  dan korban  bisa  menyampaikan  keterangan  dengan  gamblang  atau  jelas,  rinci  tanpa  mendapat tekanan dari pihak luar atau pihak yang memiliki kepentingan.

## C. Kesimpulan
1. Gugatan  ganti  kerugian  bagi  korban  tindak  pidana  khususnya  pencurian  dengan kekerasan  yang  ada  pada  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Kota  Agung  belum terimplementasi  dengan  baik.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  adanya  upaya  baik  dari  Jaksa Penuntut  Umum  maupun  Hakim  untuk  memberitahukan  apa  yang  menjadi  hak  korban sesuai dengan amanat Pasal 98 KUHAP. Sehingga jika korban ingin mengajukan tuntutan ganti  kerugian,  hanya  dapat  dilakuan  secara  kekeluargaan  dengan  pelaku  kejahatan dengan  bentuk  surat  perdamaian,  namun  sejatinya  hal  tersebut  tidak  memberikan  rasa keadilan bagi korban.
2. Tidak  diterapkannya  penggabungan  gugatan  ganti  kerugian  oleh  Hakim  Pengadilan Negeri  Kota  Agung  dikarenakan  tidak  pernah  ada  permohonan  dari  korban  untuk meminta  ganti  kerugian.  Selain  itu,  kurangnya  pengetahuan  dari  korban  mengenai  hak- haknya  justru  membuat  banyak  korban  tindak  pidana  menjadi  pasif.  Sehingga penyelesaian  perkaranya  hanya  diserahkan  sepenuhnya  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum. Selain  itu,  hakim  memutus  perkara  tanpa  mempertimbangkan  hak  dan  kerugian  yang diderita oleh korban.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Angkasa. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana , Disertasi, Universitas Diponegoro: Semarang. 2004.
Andi  Abdurrahman  Nawawi, Tinjauan  Umum  Mengenai  Gugatan  Perdata, PT.  Bina  Cipta: Jakarta, 2000.
Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika: Jakarta, 2005. Dikdik Arief, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan . Rajawali Pers: Bandung. 2007. Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
Rena  Yulia, Viktimologi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan .Graha  Ilmu: Yogyakarta, 2010.
Leden  Marpaung, Proses  Tuntutan  Ganti  Kerugian  Dan  Rehabilitasi .  Rajawali  Pers:  Jakarta. 2007.
Wahyu  Afandi. Ganti  Rugi  Dalam  Perkara  Pidana  Setelah  KUHAP ,  Sinar  Harapan:  Jakarta, 2012.
Rianda Prima Putri, “Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di  Pengadilan  Negeri  Kelas  1b  Bukittinggi”, SOUMATERA  LAW  REVIEW, Vol  1  No  1, (2018), doi: 10.22216/soumlaw.v1i1.3348.
B. Jurnal Airlangga, S. P. "Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratisi." Jurnal Cepalo, 3 (1) , 4, 2019. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1783/1487 https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783.
Amin,  M.  "Konsep  Keadilan  Dalam  Perspektif  Filsafat  Hukum  Islam." Jurnal  Hukum  dan Perundangan Islam. Vol. 4., No. 2, 2014. http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/60/45,
https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343.
Carollina,  R.  A.  "Analisis  Kewenangan  Hakim  Konstitusi  Dalam  Menafsirkan  Peraturan Perundang-Undangan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2008  Tentang Kekuasaan  Kehakiman." Jurnal  Wacana  Hukum.  Vol.  25.  No.  1 ,  2019:  49. http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/2948/pdf. http://dx.doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.1.2948.
Danil Rahmatsyah, e. "Implementasi Penerapan Ganti Kerugian  Terhadap Korban Penganiayaan Di  Banda  Aceh." Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum.  Vol.18.  No.  2 ,.2016:  269. http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/5910/4901.
Dikdik Arief, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan . Rajawali Pers: Bandung. 2007. Fadilla,  N.  "Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang." Jurnal  Hukum  Peradilan.  Vol.  5.  No.  2 ,  2016:  193. http://114.129.22.229:4070/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/36/46. http://dx.doi.org/10.25216/JHP.5.2.2016.181-194.
Moh  khasan,  “Prinsip-Prinsip  Keadilan  Hukum  Dalam  Asas  Legalitas  Hukum  Pidana  Islam."
J urnal Rechtsvinding. Vol. 6. No. 1 , 23, 2017.
https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/133/133.
Muchlis,  A.  "Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  Dengan  Kerugian  Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan." Jurnal Fiat Justisia. Vol. 10. Issue 2 , 2016: 343. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/652/640.
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.652
Musnaini.  "Ganti  Rugi  Bagi  Korban  Salah  Tangkap  Atau  Salah  Tahan  Dalam  Qanun  Nomor  7 Tahun  2013  Tentang  Hukum  Acara  Jinayah  Ditinjau  Menurut  Hukum  Islam." Legitimasi: Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Politik  Hukum.  Vol.  6.No.  2 ,  2017:  243.  https://jurnal.ar- raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/3957/2576.
http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3957
Muttaqin,  I.  "Hak  Korban  Atas  Kerugian  Dalam  Perkara  Pidana." Jurnal  Ilmu  Hukum:  Justice Pro. Vol. 4.No. 2 , 2017: 97. http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/5910/4901. Ningsih,  S.  T.  "Pemberian  Ganti  Rugi  oleh  Pelaku  kepada  Korban  Kejahatan  Harta  Benda menurut  KUHAP." Jurnal  Kriminologi  Indonesia.  Vol.  10.  No.  2 ,  2014:  49-58. http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/7559/3835.
Putri,  R.  P.  "Pemeriksaan  Penggabungan  Gugatan  Ganti  Kerugian  Dalam  Perkara  Pidana  Di Pengadilan Negeri Kelas 1b Bukittinggi." Jurnal Soematra Law Review. Vol. 1. No.1 , 2018: 177. https://www.researchgate.net/journal/2620-5904_Soumatera_Law_Review.
Rianda Prima Putri, “Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di  Pengadilan  Negeri  Kelas  1b  Bukittinggi”, SOUMATERA  LAW  REVIEW, Vol  1  No  1, (2018), doi: 10.22216/soumlaw.v1i1.3348.
Shollahudin,  U.  "Hukum  dan  Keadilan  Masyarakat  (Analisis  Sosiologi  Hukum  terhadap  Kasus Hukum  Masyarakat  Miskin  “Asyani”  di  Kabupaten  Situbondo)." Jurnal  Kajian  Sosiologi Hukum, Vol. 9, No. 1 , 2016.  https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3736/2737.
Suzanalisa.  "Rehabilitasi  Dan  Konsep  Ganti  Kerugian  Bagi  Korban  Perkosaan." Jurnal  Lex Spesialis. No. 22 , 2013.
http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/15/14.
Tuage,  S.  N.  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Saksi  Dan  Korban  Oleh  Lembaga  Perlindungan Saksi  Dan  Korban  (Lpsk)." Jurnal  Lex  Crimen.  Vol.  II.No.  2 ,  2013:  56. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1541/1236..
Yuliana,  R.  "Mengkaji  Kembali  Posisi  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana."
Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 28. No. 1. , 2016: 43.
https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15858/10467.
C. Undang-undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  (Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perobahan Atas UU No, 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2002  tentang  Kompensasi,  Restitusi,  Dan  Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia.