## Farhanudin Sholeh
.  Analisis Kebijakan Publik ...
Analisis Kebijakan Publik Terhadap Formalisasi Pondok Pesantren di  Indonesia
Farhanudin Sholeh Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Miftahul Ulum Lumajang Farhans.az17062013@gmail.com
Abstract
This  article  discusses  the  formalization  of  Islamic  boarding school education in policy in Indonesia. The results of the study concluded  that  Law  Number  20  of  2003  in  Article  30 paragraph  4,  which  mentions  Islamic  boarding  schools  as religious education, then further regulated in PP Number 55 of 2007 concerning Religious Education and Religious Education in  Article  26  paragraphs  1,  2  and  3  and  the  latest  the promulgation  of  PMA  Number  13  of  2014  concerning  Islamic Religious Education. In PMA Number 13 of 2014, pesantren are explained  in  Chapter  III  of  Islamic  boarding  schools  starting from  article  26  to  article  41.  Law  Number  18  of  2019 concerning  Islamic  Boarding  Schools  further  strengthens  the existence of pesantren by providing pesantren with endowment funds from the government. Keywords;  Formalization,  public  policy,  Islamic  boarding
school
Abstrak Artikel ini membahas formalisasi pendidikan pondok pesantren dalam  kebijakan  di  Indonesia.  Hasil  kajian  menyimpulkan bahwa UU Nomor 20 Tahun 2003 dalam pasal 30 ayat 4 yang menyebutkan pondok pesantren sebagai pendidikan keagamaan, kemudian diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 55 Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan Keagamaan  pada  pasal  26  ayat  1,  2  dan  3  dan  yang  terbaru diundangkannya  PMA  Nomor  13  Tahun  2014  tentang Pendidikan  Keagamaan  Islam.  Dalam  PMA  Nomor  13  Tahun 2014 ini pesantren di jelasakan pada Bab III Pesantren mulai pasal  26  sampai  pasal  41.    Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2019  tentang  Pesantren  semakin  memperkuat  eksistensi pesantren  dengan  memberikan  pesantren  dana  abadi  dari pemerintah.
Kata Kunci; Formalisasi, kebijakan publik, pondok pesantren,

## Pendahuluan
Sejak  Indonesia  merdeka,  Indonesia  mengalami  tiga  masa perubahan  besar.  Mulai  orde  lama  dengan  kepemimpinan  presiden Soekarno,  orde  baru  dengan  kepemimpinan  presiden  Soeharto  dan era reformasi empat kali berganti kepemimpinan, yaitu BJ. Habibie, Gusdur,  Megawati,  Susilo  Bambang  Yudoyono  dan  Joko  Widodo. 1 Pasca reformasi, pondok pesantren mendapatkan angin segar untuk memantapkan  keberadaannya  di  Indonesia  melalui  produk kebijakan  legislatif  dan  eksekutif  berupa  undang-undang  maupun kebijakan-kebijakan  pemerintah  berupa  peraturan  pemerintah, Peraturan presiden dan peraturan menteri.
Lebih  lebih  di  era  kepemimpinan  presiden  ke  tujuh  Ir.  Joko Widodo  dengan  disahkanya  Rancangan  Undang  Undang  Pesantren oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR-RI)  pada tanggal  24  September  2019  menjadi  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2019  tentang  Pesantren.  Hal  ini  menunjukkan  era  baru pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia.

## Pembahasan Analisis Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  mempunyai  banyak  pemahaman  teoritis. Harold  laswell  dan  Abraham  Kaplan  mendifinisikan  sebagai  suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu,  dan  praktik-praktik tertentu  (a  projected  program  of  goals, values and practices). David Easton mendifinisikannya sebagai akibat dari aktifitas pemerintah (the impact of government activity). 2
Thomas  R  Dye  mendiifiniskannya  sebagai  segala  sesuatu  yang dikerjakan  pemerintah  ,  mengapa mereka melakukan  dan  hasil  yang membuat  sebuah  kehidupan  bersama  tampil  berbeda  (what government do, why they do it and what difference it makes). 3
Dari teori-teori tersebut diatas H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho merumuskan  definisi“  kebijakan  public  adalah  keputusan  yang dibuat  oleh  Negara,  khususnya  pemerintah,  sebagai  strategi  untuk
1 Dirjen Kelembagaan Agama Islam. Pondok Pesantren dan madrasah diniyah pertumbuhan dan perkembanganya. (Jakarta : DEPAG  RI, 2003), 9.
2 H.A.R.  Tilar  &  Riant  nugroho.  Kebijakan  Pendidikan;  pengantar  untuk memahami  Kebijakan  Pendidikan    dan  kebijakan  pendidikan  sebagai  kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009), 183
3 H.A.R. Tilar & Riant nugroho. Kebijakan Pendidikan, 184

## Farhanudin Sholeh
.  Analisis Kebijakan Publik ...
mertealisasikan  tujuan  dari  Negara  yang  bersangkutan.  Kebijakan public adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki  masyarakat  pada  masa  transisi,  untuk  menuju  kepada masyarakat yang dicita-citakan”. 4
Analisis  kebijakan  merupakan  penelitian  sosial  terapan  yang secara  sistematis  disusun  dalam  rangka  mengetahui  substansi  dari kebijakan  agar  dapat  diketahui  secara  jelas  informasi  mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang  mungkin  timbul  sebagai  akibat  dari  penerapan  kebijakan. Ruang  lingkup  dan  metode  analisis  kebijakan  umumnya  bersifat deskriptif  dan  faktual  mengenai  sebab-sebab  dan  akibat-  akibat suatu kebijakan. 5
Dalam  konteks  kebijakan  pendidikan  Islam  di  Indonesia  dari perjalanan  pemerintahan  era  orde  lama,  orde  baru  sampai  orde reformasi,  kebijakan  yang  di  hasilakan  sangat  berbeda.  Hadirnya kebijakan  tersebut  dimulai  sejak  hadirnya  Undang-undang  sistem pendidikan nasional sebagai rujukan sistem pendidikan di Indonesia sejak  Masa  orde  lama  (UU  No.4  Tahun  1950)  pendidikan  agama belum  di  wajibkan  (malah  dibebaskan),  menjadi  diwajibkan  (UU No.2  Tahun  1989  dan  UU  No.20  Tahun  2003),  dari  diwajibkan  dan menempati  grade  ke  dua  (dalam  UU  No.2  Tahun  1989)    menjadi diwajibkan  dan  menempati  grade  pertama  (dalam UU  No.20  Tahun 2003). Dan, secara kelembagaaan, dari tidak diakui pemerintah (UU No.4  Tahun  1950),  menjadi  diakui  pemerintah  tapi  dengan pengakuan  yang  malu-malu    (dalam  UU  No.2  Tahun  1989),  sampai diakui  pemerintah  secara  terus  terang  UU  No.20  Tahun  2003). 6 Kemudian di perjelas posisinya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan, kemudian di perkokoh kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. 7
Dalam  Undang-undang  No.  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  membahas  tentang  pendidikan  secara  formal. Ini menyisakan persoalan di mana Lembaga Pendidikan Keagamaan
4 H.A.R. Tilar & Riant nugroho. Kebijakan Pendidikan, 186
5 William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), cet. ke-IV, 95-97.
6 Abd.  Halim  Soebahar.  Matriks  Pendidikan  Islam  (Yogyakarta:  Pustaka Marwa, 2009), 131
7 Mujamil  Qomar,  Pesantren,  Dari  Transformasi  Metodologi  Menuju Demokratisasi Institusi. (Jakarta: Erlangga, 2005), 10
dan  Pesantren  yang  notabene  berada  pada  wilayah  informal  belum tersentuh. 8
sedangkan  legalitas  yang  sudah  bisa  dianggap  menyentuh persoalan  pendidikan  keagamaan,  tetapi  secara  hirarkis  masih lemah,  karena  hanya  diatur  pada  tingkatan  Peraturan  Menteri  atau bahkan  masih  Keputusan  Direktur.  Hal  ini  bisa  dilihat  pada Peraturan  Pemerintah  nomor  55  tahun  2007  tentang  Pendidikan Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan.  Selain  itu,  ada  juga  Keputusan Presiden  nomor  22  tahun  2015  tentang  Hari  Santri,  Peraturan Menteri  Agama  RI  Nomor  13  Tahun  2014  tentang  Pendidikan Keagamaan Islam, Peraturan Menteri nomor 18 Tahun 2015 tentang Satuan  Pendidikan  Muadalah  pada  pondok  pesantren,  Peraturan Menteri  Agama  RI  nomor  71  Tahun  2015  tentang  Ma’had  Aly, Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  nomor  5877  Tahun 2014  tentang  Pedoman  Izin  Operasional  Pondok  Pesantren, Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  nomor  5839  Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal. 9
Fakta  tersebut  membuktikan,  dalam  kebijakan  publik  sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para actor yang terlibat dalam  proses  kebijakan,  khususnya  pada  proses  perumusan. Kebijakan  publik  tidak  saja  bersifat  positif,  namun  juga  berifat negative,  dalam  arti  pilihan  keputusan  selalu  bersifat  menerima salah satu dan menolak yang lain.
Sebagai  contoh  walupun  pondok  pesantren  dalam  sejarahnya merupakan  lembaga  pendidikan  Islam  tertua  di  Indonesia,  tetapi baru  pada  era  reformasi  ini  secara  eksplisit  pondok  pesantren  di cantumkan  sebagai  lembaga  pendidikan  keagamaan  yang  di  atur dalam  UU  No.20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional dan di tuangkan kedalam PP No.55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan,  dan  dalam  pelaksanaannya  di atur dalam PMA No.13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan keagamaan Islam yang di tetapkan 18 Juni 2014. Dan semakin di kuatkan dengan
8 Abdurrahman  Mas’ud,  Dinamika  Pesantren  dan  Madrasah,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 3 9 Abdurrahman Mas’ud, Dinamika Pesantren, 8

## Farhanudin Sholeh
.  Analisis Kebijakan Publik ...
hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. 10
Dalam  proses  perkembangannya  pesantren  masih  tetap disebut  lembaga  pendidikan  keagamaan  yang  mengembangkan  dan mengajarkan ilmu agama Islam. Dengan segala dinamika. Pesantren dipandang sebagai lembaga yang merupakan pusat dari perubahan- perubahan  masyarakat  lewat  kegiatan  dakwah  Islam,  seperti tercermin  dari  berbagai  pengaruh  pesantren  terhadap  perubahan dan  pengembangan  individu,  sampai  pada  pengaruhnya  terhadap politik diantara para pengasuhnya dan pemerintah. 11
Kebijakan  Pendidikan  Islam  di  Pondok  Pesantren  masa Reformasi 1. Amandemen UUD 1945
Pada orde  reformasi banyak perubahan kebijakan pemerintah dari  segala  aspek.  Baik  dari  aspek  politik,  ekonomi,  hukum  dan pendidikan.  Sehingga  berpengaruh  terhadap  system  pemerintahan yang  ada.  Dalam  konteks  kebijakan  pendidikan  khususnya pendidikan  Islam,  perubahan  peraturan  perundang  undangan bermula  dari  UUD  1945  amandemen  ke  4  pada  10  agustus  2002. Amandemen  tersebut  khususnya  terkait  bab  XIII  pasal  31  ayat  1-5 tentang “pendidikan dan kebudayaan” .
Sebelum  amandemen  ke  4,  bab  ini  berjudul  Bab  tentang ”Pendidikan” terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 31 dengan dua ayat. Setelah  diubah  menjadi  Bab  tentang  ”Pendidikan  dan  Kebudayaan” yang  terdiri  atas  satu  pasal,  yaitu  Pasal  31  dengan  lima  ayat,  yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). 12 Berikut ayat 3 dan ayat  5  yang  menjadi  dasar  pendidikan  Agama  dan  Pendidikan Keagamaan:
”(3)  Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  yang  diatur  dengan  undang-undang”. Ketentuan  ini  mengakomodasi  nilai-nilai  dan  pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religious dengan memasukkan  rumusan  kata  meningkatkan  keimanan  dan
10 Achmad  Patoni,  Peran  Kiai  Pesantren  Dalam  Partai  Politik.  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 98
11 Muhtarom.  Dinamika  Pesantren  dan  Madrasah  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2002), 39
12 Tim  Penyusun.  Profil  Guru  Indonesia;  Perspektif  Sistem  Perundang- undangan tentang Pendidikan dan Guru (Jember: Pena Salsabila, 2012), 1
ketakwaan  serta  akhlak  mulia  sementara  tujuan  sistem pendidikan  nasional  adalah  untuk  mencerdaskan  kehidupan bangsa.
”(5)  Pemerintah  memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dengan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama  dan  persatuan bangsa  untuk  kemajuan  peradaban  serta  kesejahteraan  umat manusia”.  Adanya  rumusan  itu  dimaksudkan  sebagai  dasar agar pemerintah berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi  dengan  tetap  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama dan memperkukuh persatuan bangsa. 13
Pondok  Pesantren  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Untuk  melaksanakan  UUD  1945  amandemen  ke  4,  melalui proses  perdebatan  panjang  di  DPR-RI  pada  tanggal  11  juni  2003 disahkan  rancangan  undang-undang  Sisdiknas  menjadi  Undang- Undang Sisdiknas dalam sidang paripurna DPR-RI, dan pada tanggal 8  juli  2003  ditandatangani  oleh  presiden  dengan  nomor  20  tahun 2003.
Pondok  pesantren  sebagai  bagian  dari  sistem  pendidikan nasional  dan  sebagai  satuan  pendidikan  keagamaan  tercantum secara  eksplisit  dalam  ketentuan-ketentuan  Undang-Undang Sisdiknas. Ketentuan tersebut adalah:
a. Pada  bab  VI  jalur,  Jenjang,  dan  Jenis  Pendidikan,  bagian kesembilan,  pendidikan  keagamaan.  Dalam  batang  tubuh  UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, secara eksplisit disebutkan bagian  tersendiri  yaitu  ”bagian  kesembilan  Pendidikan Keagamaan.”  Ini  berarti  bahwa  pendidikan  keagamaan  adalah merupakan salah satu jenis pendidikan yang ada di indonesia dan merupakan sub sistem dari kesatuan sistem pendidikan nasional.
b. Pasal  30  ayat  (1)  menyatakan  ”Pendidikan  keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari  pemeluk  agama,  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.”  ketentuan  ini  menyatakan  bahwa  pendidikan keagamaan itu dapat diselenggarakan baik oleh pemerintah atau menjadi  pendidikan  keagamaan  negeri  maupn  dapat  pula
13 Mujamil Qomar, Pesantren, Dari Transformasi Metodologi, 1-4

## Farhanudin Sholeh
.  Analisis Kebijakan Publik ...
diselenggarakan  oleh  masyarakat  atau  pendidikan  keagamaan swasta.
c. Pasal  30  ayat  (2) menyatakan  ”Pendidikan keagamaan  berfungsi mempersiapkan  peserta  didik  menjadi  anggota  masyarakat  yang memahami  dan  mengamalkan  nilai-nilai  ajaran  agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.”
d. Pasal  30  ayat  (3)  menyatakan  ”Pendidikan  keagamaan  dapat diselenggarakan  pada  jalur  pendidikan  formal,  nonformal,  dan informal.” ketentuan ini memberikan ruang yang sangat luas pada pendidikan keagamaan seperti sekolah pada umumnya.
e. Pasal  30  ayat  (4)  ”Pendidikan  keagamaan  berbentuk  pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang  sejenis.”  dalam  ayat  ini  secara  eksplisit  disebutkan  bahwa madrasah  diniyah  dan  pondok  pesantren  adalah  bagian  dari sistem pendidikan nasional.
f. Pasal  30  ayat  (5)  ”Ketentuan  mengenai  pendidikan  keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)  diatur  lebih  lanjut  dengan  peraturan  pemerintah” 14 dalam pengaturan  secara  terperinci  tentang  pendidikan  keagamaan akan dibuat suatu peraturan pemerintah.
Pondok  Pesantren  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55

## Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  tahun  2007  ini  Sebagai amanat  UUD  1945  amandemen  ke  4  dan  UU  No  20  Tahun  2003 tentang  sistem  pendidikan  nasional  untuk  mengatur  pelaksanaan pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
Pesantren sebagai bagian dari lembaga pendidikan keagamaan diatur dalam PP No 55 Tahun 2007 pada pasal 26 pada ayat 1, 2 dan tiga  tentang  pesantren  atau  pondok  pesantren,  (1)  Pesantren menyelenggarakan  pendidikan  dengan  tujuan  menanamkan keimanan  dan  ketakwaan  kepada  Allah SWT, akhlak mulia,  serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan  keterampilan  peserta  didik  untuk    menjadi  ahli  ilmu  agama Islam  (mutafaqqih  fiddin)  dan/atau  menjadi  muslim  yang  memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami  di masyarakat.  (2)  Pesantren  menyelenggarakan  pendidikan  diniyah atau  secara  terpadu  dengan  jenis  pendidikan  lainnya  pada  jenjang pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan  dasar,  menengah,  dan/atau pendidikan  tinggi.  Dan  (3)  Peserta  didik  dan/atau  pendidik  di
14 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki  ijazah  pendidikan  formal  dapat  menjadi  pendidik  mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan  yang  memerlukan,  setelah  menempuh  uji  kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Diundangkannya  secara  khusus  PP  No.55  Tahun  2007  jelas merupak peluang sekaligus tantangan, karena peraturan pemerintah ini  telah  mengakomodir  keberadaan  pesantren.  Tantangan  yang akan  dihadapi  adalah  bagaimana  para  pengelola  pesantren  secara kreatif merespon pemberlakuan PP No. 55 Tahun 2007 ini. 15
Pondok  Pesantren  dalam  Peraturan  Menteri  Agama  Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  2014  Tentang  Pendidikan keagamaan Islam .
Lagi-lagi  Pondok  pesantren  dan  madrasah  diniyah  bernafas lega. Kali ini perhatian pemerintah terhadap pendidikan keagamaan khususnya  pendidikan  keagamaan  islam  secara  operasional pelaksanaannya  baru-baru  ini  telah  diatur  lewat  PMA  Nomor  13 Tahun 2014.
Yang awalnya kriteria, jenis. dan system pendidikan pesantren sebatas teori dan fakta. Kini lewat diundangkannya  PMA Nomor 13 Tahun 2014. ini pondok pesantren menjadi paten keberadaanya dan benar-benar di akui eksistensinya oleh Negara.
a. Pada Bab II Pesantren, Bagian kesatu, Umum pasal (5) berbunyi “ Pesantren  wajib  memiliki:  a.  Kyai,  Ustadz  atau  sebutan  lain  yang sejenis; b. Santri; c. Pondok atau asrama Pesantren; d. Masjid atau Musholla,  dan  e.  Pengajian  dan  kajian  kitab  kuning  atau  dirosah Islamiyah  dengan  pola  pendidikan  muallimin”  Ketentuan  pada pasal  ini  sebelum  ditetapkan  banyak  di  temukan  dalam  buku- buku hasil penelitian pesantren. Karena semua pondok pesantren jauh  sebelum  PMA  Nomor  13  Tahun  2014  ini  di  tetapkan, pesantren memiliki semua kriteria umum tersebut.
b. Pada Pasal (10) “Pengajian dan kajian kitab kuning sebagai mana dimaksud  dalam  pasal  5  huruf  e  dilakukan  dengan  dengan menggunakan  kitab  kuning  sebagai  sumber  belajar  sesuai
15 Abd.  Halim  Soebahar.  Matriks  Pendidikan  Islam.  (Yogyakarta:  Pustaka Marwa, 2009), 164-165

## Farhanudin Sholeh
.  Analisis Kebijakan Publik ...
tingkatan  peserta  didik”  pesantren  menjadi  khas  dan  berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya karena sejak awal pesantren didirikan,
pesantren menyelenggarakan pembelajaran menggunakan  sumber  belajar  dengan  pengajian  kitab  kuning yang  di  tulis  oleh  ulama  terdahulu  dengan  memiliki  sanad keilmuan yang bersambung kepada Rosulullah.
Dalam PMA tersebut yang perlu di perhatikan tentang bentuk- bentuk  pelaksanaan  pendidikan  pondok  pesantren.  Dalam  PMA tersebut dalam bagian kedua penyelenggaraan pendidikan pesantren pasal  (12)  berbunyi  “dalam  penyelenggaraan  pendidikan,  pesantren dapat  berbentuk  sebagai  satuan  pendidikan  dan  atau  sebagai penyelenggaraan pendidikan.”
a. Pesantren sebagai Satuan pendidikan
Pada pragraf 1 pesantren sebagai satuan pendidikan pasal (13) dijelaskan  melalui  3  pasal  diantaranya  berbunyi;  “(1)  Pesantren sebagai  satuan  pendidikan  sebagai  mana  dimaksud  dalam  pasal  12 huruf  a  merupakan  pesantren  yang  menyelenggarakan  kitab  kuning atau  dirosah  islamiyah  dengan  pola  pendidikan  muallimin.  (2) Penyelenggaraan  kitab  kuning  sebagaimana  di  maksud  pada  ayat  1 dapat dilakukan dalam bentuk pengajian kitab kuning pada umumnya dan/atau  program  takhasus  pada  bidang  ilmu  keislaman  tertentu sesuai dengan ciri khas dan keunggulan masing-masing pesantren. (3) Penyelenggaraan  dirosah  islamiyah  dengan  pola  pendidikan muallimin  sebagaimana  di  maksud  pada  ayat  1  dilakukan  secara integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum yang bersifat  komprehensip  dengan  memadukan  intra,  ekstra  dan kurikuler”
Sedangkan  pada  pasal  (13)  ayat  1  dan  2  mengatur  muatan kurikulum  di  pesantren.  Ayat  (1)  menyatakan  “muatan  Kurikulum pesantren  sebagai  satuan  pendidikan  meliputi  Al-Qur’an,  tafsir,  ilmu tafsir, hadits, ulum Al-hadits, tauhid, fiqih, ushul fiqh, akhlak, tasawuf, tarikh, Bahasa Arab, Nahwu-Shorf, Balaghah, Ilmu Kalam, Imu ‘Arud, Ilmu Mantiq dan Ilmu Falaq dan disiplin Ilmu Lainnya. Pada ayat (2) Selain  muatan  kurikulum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1 pesantren dapat menyelenggarakan program takhassus sebagai mana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 yang meliputi tahfidz Al-Qur’an, ilmu falaq, Faro’id dan cabang dari ilmu keislaman lainnya.
Metode  pembelajaran  di  pondok  pesantren  di  jelaskan  pada pasal  15  ayat  1  dan  2.  Pada  pasal  tersebut  menjelaskan  “(1) pembelajaran  kitab  kuning  dalam  dilakukan  dengan  menggunakan metode  sorogan  (individual),  metode  bandongan  (Massal),  metode
Jurnal Qolamuna, Volume 7  Nomor 2 Februari 2022
bahtsul  masail  dan  metode  lainnya.  Ayat  (2)  pembelajaran  dirosah islamiyah  dengan  pola  pendidikan  muallimin  dilakukan  dengan metode  klasikal,  terstruktur,  dan  berjenjang  sesuai  dengan  struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pesantren.
Sedangkan  penjenjangan  santri  di  pondok  pesantren  di  atur pada pasal 16 yaitu “Perjenjangan santri didasarkan atas penguasaan yang  bersangkutan  terhadap  tingkatan  kitab  kuning  atau  dirosah islamiyah  dengan pola pendidikan mu’allimin yang diajarkan”
Pada  pasal  17  menjelaskan  tentang  evaluasi  pembelajaran. Pada  tahap  evaluasi  ini  seorang  kiai  berperan  penting  dalam memberikan  penilaian  pada  santri  “kyai  dan  pendidik  melakukan penilaian atas perkembangan, kemajuan dan hasil belajar santri.
Sedangkan  titik  tekan  yang  merupakan  out  put  pembelajaran pesantren  yaitu  dijelaskan  di  pasal  18  ayat  1  dan  2  yaitu  “(1) Hasil Pendidikan  Pesantren  sebagai  satuan  pendidikan  dapat  dihargai sederajad  dengan  pendidikan  formal  setelah  lulus  ujian  yang diselenggarakan  oleh  satuan  pendidikan  yang  terakreditasi  dan ditunjuk  oleh  direktur  jenderal.  (2)  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai hasil  pendidikan  pesantren  sebagai  satuan  pendidikan  sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh direktur jenderal”
Pondok  Pesantren  sebagai  satuan  pendidikan  yang  dijelaskan dalam  PMA  Nomor  13  Tahun  2014,  sebenaranya  pelaksanaannya sudah  berjalan  jauh  sebelumnya.  Tetapi  yang  terpenting  dengan dengan  di  undangkannya  PMA  Nomor  13  Tahun  2014  semakin menguatkan  bahwa  pesantren  merupakan  lembaga  pendidikan tertua di Indonesia yang perlu di pertahankan keberadaannya.

## b. Pesantren sebagai Penyelenggara pendidikan
Pondok  pesantren  sebagai  penyelenggara  pendidikan sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 13 Tahun 2014 pada pragraf 2, Pasal 19  yang terdiri dari 4 ayat. titik tekanya terdapat pada ayat 2.
Pada ayat 2 tersebut pondok pesantren sebagai Penyelenggara pendidikan dijelaskan “satuan dan/atau program pendidikan lainnya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  meliputi  :  a.  pendidikan  diniyah Formal;  b.  Pendidikan  diniyah  non  formal;  c.  Pendidikan  Umum  d. Pendidikan Umum  dengan kekhasan  Islam; e. pendidikan kejuruan;  f.

## Farhanudin Sholeh
.  Analisis Kebijakan Publik ...
Pendidikan kesetaraan; g. Pendidikan Mu’adalah h. pendidikan tinggi; dan/atau f. program pendidikan lainnya.
Pesantren  sebagai  penyelenggara  pendidikan  Pesantren  yang menyelenggarakan satuan pendidikan formal seperti itu nyaris tidak menghadapi  banyak  masalah.  Karena  lembaga  pendidikan  formal memiliki  prengkat  aturan  yang  lebih  jelas  dan  secara  institusi tupoksi  pengelolaan  berada  di  kementerian  agama  dan kemendikbud.  Sementara  pendidikan  diniyah  masih  memerlukan perangkat  aturan  yang  lebih  jelas,  karena  masih  di  temukan  tidak singkronya  undang  –  undang  sisdiknas  dengan  undang-undang pesantren.

## 2. Pondok  Pesantren  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2019 tentang Pesantren.
pada tanggal 16 oktober 2019 pemerintah telah mengesahkan RUU  Pesantren,  Hal  ini  merupakan  sejarah  baru  bagi  dunia pesantren,  karena  ini  merupakan  bentuk  rekognisi,  afirmasi  dan fasilitasi  pemerintah  atas  peran  pesantren  yang  sudah  ada  sejak dahulu sebelum Indonesia merdeka. Lahirnya UU ini yang berpihak pada  kaum  santri,  akibat  dari  keresahan  dunia  pesantren  terhadap UU No. 23 Tahun 2003 yang belum memuat secara terperinci tentang pendidikan  pesantren  sehingga  dianggap  masih  “menganak  tiri kan”pesantren. 16
Di sahkanya UU Pesantren diharapkan pesantren semakin eksis mengembangkan  fungsinya  sebagai  lembaga  pendidikan,  lembaga dakwah juga lembaga pemberdayaan masyarakat.
Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Pesantren terdiri  dari  IX  BAB  dan  55  pasal.  Dalam  Undang-undang  pesantren ini,  hal  baru  yang  menjadi  titik  tekan  pengakuan  pesantren  yaitu, pemerintah  mengatur  sumber  pendanaan  pesantren  dalam  BAB  V. Dalam  ketentuan  tersebut  pada  pasal  48  sumberpendanaan pesantren  berasal  daru  masyarakat  dan  pemerintah.  Di  mana sumber  pendanaaan  pemerintah  berasal  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah.  Sedangkan  dalam  pasal  49  pondok  pesantren akan menerima dana abadi dari pemerintah. 17
16 Maulana Arif Setyawan, “UU Pesantren: Local Genius Dan Intervensi Negara Terhadap Pesantren,” MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 4, no. 1 (2019), 22
17 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

## Formalisasi Pendidikan Pesantren
Dalam pelbagai literature, pondok pesantren dikatakan sebagai lembaga  pendidikan  keagamaan  Islam  tertua  di  Indonesia.  Dan merupakan  lembaga  pendidikan  yang  spesifik. 18 Sejak  awal, pesantren lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam, lembaga yang diperuntukknan penyebaran dan pembelajaran Islam.
Dalam  konteks  system  pendidikan  di  Indonesia,  pondok pesantren selalu menghadapi dilema dalam rotasi pendidikannya di karenakan  pertama;  pesantren  merupakan  lembaga  pendidikan tradisional yang dalam proses pembelajarnnya di tentukan oleh sang pemilik pesantren yaitu kiai, sehingga antara pesantren satu dengan yang  lainnya  beda  spesifikasi  pembelajarannya.  Kedua;  pesantren walaupun di sebut sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, tetapi dalam kenyataannya, pemerintah tidak serta merta mengakui sebagai bagian dari system pendidikan Nasional. Sehingga pesantren terpinggirkan dari system pendidikan nasional.
Di  era  reformasi  ini,  baru  pemerintah  mengakui  pesantren sebagai  bagian  dari  system  pendidikan  nasional.  Terbukti  mulai amandemen  UUD  1945  pada  pasal  31  ayat  3  dengan  memasukkan rumusan  kata  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak mulia,  UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Indonesia  yang  dalam  pasal  30  ayat  4  yang  menyebutkan  pondok pesantren  sebagai  pendidikan  keagamaan,  kemudian  diatur  lebih lanjut  dalam  PP  Nomor  55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama dan Pendidikan Keagamaan pada pasal 26 ayat 1, 2 dan 3 dan yang terbaru  diundangkannya  PMA  Nomor  13  Tahun  2014  tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Dalam PMA Nomor 13 Tahun 2014 ini pesantren di jelasakan pada Bab III Pesantren mulai pasal 26 sampai pasal 41. Dan di perkuat dengan hadirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Konsekwensi  yang  harus  di  hadapi,  ketika  pondok  pesantren masuk dalam bagian system pendidikan nasional adalah formalisasi pondok  pesantren.  pesantren  lambat  laun  harus  merombak  system pendidikan  pesantren.  Perombakan  system  yang  harus  di  lakukan
18 Ridlwan Nasir. Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal; Pondok Pesantren di Tengan Arus Perubahan. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 2

## Farhanudin Sholeh
.  Analisis Kebijakan Publik ...
mulai dari system manajerial, kurikulum, kualifikasi tenaga pendidik, evaluasi  dan  system  penilaian  pembelajaran  harus  di  sesuakan dengan system perundang-undangan Nasional.

## Kesimpulan
Kebijakan  pemerintah  pada  Orde  reformasi  sangat menguntungkan lembaga pendidikan keagamaan khususnya pondok pesantren.  Terbukti  dengan  beberapa  kebijakan  perundang- undangan  yang  memasukkan  pondok  pesantren  sebagai  lembaga pendidikan  keagamaan  kedalam  system  pendidikan  nasional. Amandemen  UUD  1945  pada  pasal  31  ayat  3  dengan  memasukkan rumusan  kata  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak mulia,  UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Indonesia  yang  dalam  pasal  30  ayat  4  yang  menyebutkan  pondok pesantren  sebagai  pendidikan  keagamaan,  kemudian  diatur  lebih lanjut  dalam  PP  Nomor  55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama dan Pendidikan Keagamaan pada pasal 26 ayat 1, 2 dan 3 dan yang terbaru  diundangkannya  PMA  Nomor  13  Tahun  2014  tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Dalam PMA Nomor 13 Tahun 2014 ini pesantren di jelasakan pada Bab III Pesantren mulai pasal 26 sampai pasal 41.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren semakin  memperkuat  eksistensi  pesantren  dengan  memberikan pesantren  dana  abadi  dari  pemerintah.  Tinggal  seperti  apa  dana abadi pemerintah di berikan untuk pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa  eksistensi  pondok  pesantren  di  indonesia  semakin  kokoh. Namun  pondok  pesantren  diharapkan  dapat merespon  positif,  aktif dan agresif terhadap kebijakan-kebijak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Dirjen  Kelembagaan  Agama  Islam.  2003.  Pondok  Pesantren  dan madrasah diniyah pertumbuhan dan perkembanganya. Jakarta : DEPAG  RI
Kementerian  Agama.  2012.  Peraturan  Menteri  Agama  Repoblik Indonesia  Nomor  3  Tahun  Tahun  2012  Tentang  Pendidikan Keagamaan Islam. Jakarta: Salinan Kemenag RI
Nasir,  Ridlwan.  2005.  Mencari  Tipologi  Format  Pendidikan  Ideal; Pondok  Pesantren  di  Tengan  Arus  Perubahan.  Yogyakarta: Pustaka Belajar
Patoni,Achmad.  2007.  Peran  Kiai  Pesantren  Dalam  Partai  Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Qomar,  Mujamil,  2005.  Pesantren,  Dari  Transformasi  Metodologi

## Menuju Demokratisasi Institusi. Jakarta: Erlangga
Soebahar,  Abd.  Halim.  2009.  Matriks  Pendidikan  Islam  Yogyakarta: Pustaka Marwa
SM,  Ismail.  (Eds).  2002.  Dinamika  Pesantren  dan  Madrasah Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Tilar,  H.A.R.  &  Nugroho,  Riant.  2009.  Kebijakan  Pendidikan; pengantar  untuk  memahami  Kebijakan  Pendidikan    dan kebijakan  pendidikan  sebagai  kebijakan  Publik  Yogyakarta:

## Pustaka Pelajar
Tim  Penyusun.  2012.  Profil  Guru  Indonesia;  Perspektif  Sistem Perundang-undangan  tentang  Pendidikan  dan  Guru.  Jember: Pena Salsabila
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren