The  Influence  of  Implementing  Customary  Sanctions,  the  Role  of  Internal Supervisory  Bodies  and  Human  Resource  Competence  on  Fraud  in  LPDs  in Buleleng Regency
Pengaruh  Penerapan Sanksi  Adat ,  Peran  Badan  Pengawas  Internal  Dan Kompetensi SDM Terhadap Fraud Pada LPD di Kabupaten Buleleng
I Made Widiawan 1 , Ni Kadek Sinarwati 2 , I Nengah Suarmanayasa 3
Pascasarjana Prodi Ilmu Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha 1,2,3 madewidiawan@rocketmail.com 1 , nikadeksinarwati@undiksha.ac.id 2 , nengah.suarmanayasa@undiksha.ac.id 3
* Coresponding Author

## ABSTRACT
Several  studies  have  been  carried  out  to  determine  the  causes  of  fraudulent  behavior,  especially  in traditional  institutions  or  LPDs.  The  research  findings  are  generally  not  able  to  provide  a  consistent picture, therefore the development of variables such as the application of customary sanctions, the role of internal supervisory bodies and HR competency needs to be linked back to fraud. This research aims to  analyze  the  influence  of  the  application  of  customary  sanctions,  the  role  of  internal  supervisory bodies and HR competency on fraud that occurs at LPDs in Buleleng Regency. The research population was  all  LPDs  in  Buleleng  Regency,  and  the  research  sample  was  LPD  administrators  consisting  of pamucuk/chairman,  secretary/secretary  and  petengen/treasurer  who  were  selected  based  on  the purposive sampling method. The data analysis method used is multiple linear regression. The research results show that the application of customary sanctions, the role of internal supervisory bodies and HR competency have a significant negative effect on fraud.
Keywords: Application  of  Customary  Sanctions,  Role  of  Internal  Supervisory  Bodies,  HR  Competence, Fraud

## ABSTRAK
Beberapa  penelitian  telah  dilangsungkan  untuk  mengetahui  penyebab  perilaku fraud /kecurangan khususnya  pada  lembaga adat atau  LPD.  Temuan  hasil  penelitiannya  secara  umum  belum  mampu memberi  gambaran  yang  konsisten,  oleh  sebab  itu  pengembangan  variable  seperti  penerapan sanksi adat ,  peran  badan  pengawas  internal  dan  kompetensi  SDM  perlu  dihubungkan  kembali  dengan fraud /kecurangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penerapan sanksi adat , peran badan pengawas  internal  dan  kompetensi  SDM  terhadap fraud /kecurangan  yang  terjadi  pada  LPD  di Kabupaten  Buleleng.  Populasi  penelitian  seluruh  LPD  di  Kabupaten  Buleleng,  dan  sampel  penelitian adalah pengurus LPD yang terdiri dari pamucuk/ketua, penyarikan/sekretaris dan petengen/bendahara yang  dipilih  berdasarkan  metode  purvosive  sampling.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  penerapan sanksi  adat ,  peran  badan  pengawas internal dan kompetensi SDM berpengaruh negatif signifikan terhadap fraud /kecurangan. Kata Kunci  : Penerapan Sanksi Adat , Peran Badan Pengawas Internal, Kompetensi SDM, Fraud

## 1. Pendahuluan
Provinsi  Bali  terus  menunjukkan  kebangkitan  ekonomi  pasca  mengalami  keterpurukan sangat dalam akibat hantaman wabah penyakit sejak tahun 2020 lalu. Pertumbuhan ekonomi Bali  sudah  kembali  positif  4,84  persen  ditahun  2022,  hanya  saja  optimalisasi  pemulihan ekonomi  Bali  tercatat  masih  menyimpan  berbagai  kendala  penghambat,  khususnya  dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dikenal sebagai mitra  usaha  masyarakat Adat Bali  di  tingkat  lokal  masih  cukup  kesulitan  dalam mengoptimalkan pembiayaanya (Bali Tribune, 2022b).
LPD  tampak  belum  mampu  sepenuhnya  keluar  dari  tekanan  ekonomi,  data  Lembaga Pemerdayaan LPD Provinsi Bali bulan Desember 2022 memperlihatkan betapa masih lemahnya kondisi  keuangan  dari  1.439  LPD  yang  ada.  LPD  dengan  status  sehat  hanya  tercatat  ada sebanyak  633  LPD  atau  43,98  persen,  dan  sisanya  terdata  cukup  sehat  283  LPD  atau  19,67 persen, kurang sehat 279 LPD atau 19,39 persen, tidak sehat 123 LPD atau 8,55 persen, tidak beroperasi  lagi  105  LPD  atau  7,30  persen  dan  terakhir  dari  LPD  tidak  melapor  kondisi keuangannya sebanyak 16 LPD atau 1,11 persen.
Tabel 1. Data Kesehatan LPD Se-Bali Tahun 2022 Kabupaten Sehat  Cukup Sehat Kurang Sehat Tidak Sehat Tidak Operasi Tidak Lapor   Total Denpasar 20 8 4 3 - - 35 Badung 40 31 23 19 4 5 122 Buleleng 76 22 35 15 21 - 169 Jembrana 49 7 3 4 1 - 64 Tabanan 150 52 43 23 40 3 311 Gianyar 84 49 79 37 13 8 270 Bangli 88 38 22 6 5 - 159 Klungkung 46 33 29 6 5 - 119 Karangasem 80 43 41 10 16 - 190 Jumlah 633 283 279 123 105 16 1.439 Persentase 43,99  19,67 19,39 8,55 7,30 1,11  100,00
Sumber: LPLPD Provinsi Bali Tahun 2022 (data diolah)
Permasalahan  tindak  pidana  yang  banyak  terjadi  pada  LPD  di  Kabupaten  Buleleng, disinyalir  sebagai  salah  satu  penyebab  utamanya  (Bali  Tribune,  2022a).  Pantauan  pada beberapa sumber media cetak dan media online dari tahun 2020 hingga 2022, setidaknya ada enam  kasus  LPD  yang  di  tindak  penegak  hukum  di  Kabupaten  Buleleng  dan  terdata  sebagai jumlah kasus LPD terbanyak di Provinsi Bali dengan jumlah kerugian mencapai Rp. 150 miliar lebih.
Tabel 2. Kasus Fraud LPD di Kabupaten Buleleng Periode 2020 s/d 2022 Th. Kec. Pelaku Status 2020  Seririt Ketua LPD berinisial KD menggunakan dana dengan cara kasbon Rp. 355 juta Tersangka 2021  Seririt Pengurus  LPD  tidak  menyetor  pembayaran  angsuran nasabah ke kas LPD Rp. 200 juta Tersangka 2021  Gerokgak Pengurus  LPD  (MS,  NM  dan  KS)  menggelapkan  dana dengan modus kredit fiktif Rp.1,2 miliar Tersangka 2021  Kubutambahan  Ketua  LPD  berinisial  KR  menggunakan  dana  untuk keperluan pribadi Rp. 1.2 miliar Tersangka 2021  Buleleng Ketua  LPD  berinisial  NAW  mengelapkan  dana  dengan modus kredit fiktif Rp. 137 miliar Terdakwa 2022  Tejakula Ketua  LPD  berinisial  NB  menggelapkan  dana  dengan modus kredit fiktif Rp. 12 miliar Terdakwa Sumber:  (Koran  Buleleng,  2020),  (Radar  Bali,  2020),  (Bali  post,  2021),  (Antara  News,  2021),
(Republika, 2021), (Radar Bali, 2022) dari Tahun 2020 s/d Tahun 2022
Berita mengenai tindakan fraud yang banyak berlangsung didalam tubuh LPD Kabupaten Buleleng, menunjukkan keberadaan LPD masih sangat rentan akan tindakan kecurangan (Intan, 2021).  Kecurangan  atau fraud disini  dimaknai  sebagai  perilaku  sengaja  dilakukan  seseorang
atau  sekelompok  orang  yang  mengakibatkan  pihak  lain  menanggung  sebuah  kerugian (Kurniawan & Purwati, 2021). Terjadinya fraud tentu akan menjadi masalah besar yang dapat memberi  dampak  buruk  pada  banyak  pihak,  terutama  pada  masyarakat  adat  selaku penyimpan dana di LPD akan menjadi pihak yang paling dirugikan atas peristiwa kecurangan atau fraud tersebut , sehingga  diperlukan  adanya  sebuah  pengaturan  sanksi  tegas  untuk mencegah terjadinya perbuatan fraud yang dapat membahayakan LPD, masyarakat adat dan juga stabilitas ekonomi desa (Alice, 2022).
Teori GONE menjelaskan Eksposes (pengungkapan)  ikut  menjadi  bagian  sebagai  pemicu yang  mampu  mendorong  seseorang  untuk  melangsungkan  sebuah  tindakan fraud (Neva  & Amyar, 2020). Eksposes atau pengungkapan erat kaitannya dengan sanksi yang akan diterima pelaku  jika  ditemukan  melangsungkan  perbuatan fraud .  Disini  LPD  sejatinya  telah  didukung perangkat hukum kuat, selain sanksi administratif, LPD juga didukung oleh seperangkat awig- awig yang  didalamnya  memuat sanksi  adat yang  dapat  diterapkan  sebagai  sanksi  pidana apabila  pengurus  melakukan  sebuah  penyelewengan  dana  (K.  R.  Pratiwi  &  Wahyuni,  2022). Namun sejauh ini penggunaan san ksi adat masih cukup sedikit diterapkan, kasus-kasus tindak pidana  pada  lingkup  LPD  lebih  condong  diselesaikan  dengan  hukum  yang  berlaku  secara nasional, akan tetapi dengan melihat belum adanya efek yang signifikan, maka perlu diimbangi dengan menerapkan sanksi adat untuk membuat jera pelaku saat melangsungkan perbuatan sama (Mahottama et al., 2022). Studi yang dilangsungkan (Cahyaningsih & Atmadja, 2021) dan (Pramana, 2021) mengungkapkan dengan adanya perlindungan awig-awig melalui sanksi adat yang tegas maka akan membuat tindakan kecurangan makin sulit untuk dilakukan, namun hasil berbeda didapat (I. P. E. Saputra et al., 2023) yang menyatakan perlindungan awig-awig tidak akan menimbulkan efek jera pelaku kecurangan.
Peristiwa tindakan fraud merupakan sebuah wujud akan kekuasaan seseorang yang luput dari kontrol dari badan pengawas internal sehingga menimbulkan penyalahgunaan wewenang (Mahottama  et  al.,  2022).  Semakin  efektif  peran  yang  mampu  di  jalankan  badan  pengawas internal  di  dalam  melaksanakan  pengawasan,  pemeriksaan  dan  pemantauan  maka  akan semakin  optimal  kegiatan  pengelolaan  LPD  dan  semakin  kecil  pula  peluang  yang  dapat dimanfaatkan pengelola untuk berbuat kecurangan (Hakim, 2022) . Mayoritas badan pengawas internal  belum  efektif  dalam  menjalankan  pemantauan  dari  perjalanan  dan  perkembangan LPD,  sehingga  tidak  sepenuhnya  operasional  LPD  mampu  terbebas  dari  penyimpangan  pada ketentuan yang ada (Ramantha et al., 2018). Fraud triangle theory menjelaskan kesempatan atau peluang menjadi sebuah faktor dasar terjadinya kecurangan, untuk itu diperlukan sebuah pengendalian  internal  dari  badan  pengawas  internal  untuk  mengeliminasinya  (Putri,  2022). Penelitian yang diselenggarakan (Kustina & Prilandewi, 2022), (Utami, 2021) dan (Irwanyah & Zega, 2023) menyatakan semakin efektif pelaksanaan peran badan pengawasan internal akan menurunkan  kesempatan  terjadinya  kecurangan,  namun  hasil  kontradiksi  diperoleh  (Jusuf, 2022)  dalam  penelitiannya  menemukan  bahwa  jika  audit  internal  dinaikkan  maka kecenderungan kecurangan juga ikut bertambah.
Tindakan kecurangan yang erat kaitannya dengan perlakuan salah saji juga dapat terjadi karena  adanya  keterlibatan  dari  unsur  kompetensi.  Fenomena  sulitnya desa  adat mendapatkan rekrutan yang berkompeten di bidang keuangan untuk dipekerjakan pada LPD menjadi  titik  awal  dari  masalah-masalah  kecurangan  LPD  saat  ini  (Ramantha  et  al.,  2018). Ketika  jabatan  penting  seperti  pengurus  diisi  oleh  bidang  ilmu  tidak  sesuai  kebutuhan  LPD, maka  pemahaman  pengelolaan  keuangan  akan  sangat  terbatas  dan  ketika  pengendalian internal lemah mudah akan terjadi suatu kecurangan (A. A. M. Pratiwi et al., 2023). Studi yang dilaksanakan (Antoni et al., 2022) dan (Rosifa & Supriatna, 2022) menemukan adanya dampak positif  signifikan  dari  kompetensi  SDM  terhadap  berlangsungnya fraud /kecurangan,  akan tetapi  studi  (Tinay  et  al.,  2022)  mendapati  hasil  berbeda  yakni  kemampuan  membawa pengaruh negatif dan signifikan pada kecenderungan kecurangan apparat desa kala mengelola keuangan desa.
Merujuk  pada  kasus-kasus fraud pada  LPD  di  Kabupaten  Buleleng  dan  adanya inkonsistensi  temuan  yang  telah  dihasilkan  pada  studi  sebelumnya  maka  menarik  untuk dilakukan  pengembangan  terjadinya fraud dari  sisi  variabel  penerapan sanksi  adat ,  peran badan pengawas internal dan kompetensi SDM. Berdasar atas kondisi tersebut penelitian ini dimaksudkan menganalisis Pengaruh Penerapan Sanksi Adat , Peran Badan Pengawas Internal Dan Kompetensi SDM Terhadap Fraud Pada LPD di Kabupaten Buleleng.

## 2. Tinjauan Pustaka

## Fraud
Fraud atau kecurangan dapat diterjemahkan sebagai tindakan tidak jujur yang sengaja di lakukan  oleh  seorang  pegawai  maupun  manajemen  yang  di  rancang  untuk  memperkaya  diri pribadi  atau  golongan,  dengan  merugikan  pihak  lainnya  (Dewi.YR,  2017)  dan  (Agindawati, 2022).  Setidaknya fraud terbagi  dalam  tiga  kelompok,  diantaranya:  1). Corruption ,  dengan indicator:  melakukan  pemerasan  ekonomi,  dan  menyalahgunakan  wewenang  atau  konflik kepentingan, 2). Asset Misappropriation , dengan indicator: melakukan kecurangan pada biaya perolehan aktiva, dan kecurangan pada transaksi perolehan aktiva, dan 3). Financial Statement Fraud ,  dengan  indikator  manipulasi  bukti  pendukung  transaksi  atau  nota  ganda,  dan menyisipkan beban palsu (Dewi.YR, 2017) dan (Theodorus M, 2019).

## Penerapan Sanksi Adat
Sanksi  adat dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  respon  adat  yang  ditujukan  pada masyarakat adat akibat  melakukan  perbuatan  melanggar  dari  ketentuan  hukum  adat yang diterapkan  sebagai  aturan  dasar  pengaturan  sikap  dan  perilaku  pergaulan  hidup  masyarakat yang  telah  disesuaikan  dengan  adat  istiadat  setempat  (Dewi,  2021)  dan  (Marlina,  2021). Pengenaan sanksi  adat memiliki  beberapa  jenis,  diantaranya:  1). Mengaksama, dengan indicator:  meminta  maaf  atas  pelanggaran  adat  saat  rapat  desa adat,  Kerampag dengan indicator:  disita  harta  benda  pelaku  untuk  mengembalikan  hutangnya  pada  desa adat, Kesepekang dengan indicator:  pengasingan  (tidak  di  ajak  bicara  dalam  waktu  tertentu)  dari hubungan  banjar/desa adat  dan  Kanorayang dengan  indicator:  pelaku  dikeluarkan  sebagai anggota desa adat (Suartha, 2015) dan (Limbong et al., 2021).

## Peran Badan Pengawas Internal
Sesuai Perda LPD No.3 Tahun 2017 badan pengawas internal LPD merupakan sekumpulan orang-orang  terdiri  dari bendesa  adat dan  dua  anggota  pembantu  yang  ditunjuk  pihak  desa adat untuk mengemban tugas sama halnya dengan auditor internal yaitu untuk merencanakan, melaksanakan  pemeriksaan  dan  melakukan  penilaian  atau  evaluasi  dari  aktivitas  organisasi yang  hasilnya  wajib  diterima  dan  ditinjau  atau  diperbaiki  oleh  pihak  pimpinan  (Rahmani  & Rahayu,  2022)  dan  (Rinjani,  2022).  Peran  badan  pengawas  internal/auditor  internal  dapat dikelompokkan  ke  dalam  tiga  kategori,  diantaranya:  1). Watchdog, dengan  indicator: menjalankan  kegiatan  Inspeksi  kepada  pengelola  atas  kepatuhan  pada  aturan  yang  ada,  2). Konsultan, dengan indicator: memberi saran dan anjuran pengelolaan sumber daya organisasi pada  pengelola,  dan  3).  Katalis,  dengan  indicator:  memberi  saran-saran  konstruksi  dalam memajukan organisasi (Fatimah & Pramudyastuti, 2022) dan (Mulqiani, 2021).

## Kompetensi SDM
Kompetensi  SDM  dapat  diartikan  sebagai  kapasitas  yakni  kemampuan  yang  dimiliki seseorang  dalam  menjalankan  tugas  yang  dibebankan  kepadanya  agar  aktivitas  perusahaan mampu bergerak dengan baik dan lancar (Praja, 2022) dan (Kuntadi et al., 2022). Kompetensi SDM  setidaknya  memiliki  lima  karakteristik,  diantaranya:  1).  Motif,  dengan  indicator: Pemahaman  akan  tugas  yang  membangkitkan  sebuah  Tindakan,  2).  Sifat,  dengan  indicator: karakter  pengendalian  diri  yang  dimiliki  dalam  merespon  situasi,  3).  Konsep  diri,  dengan
indicator: sikap dan nilai yang dianut dalam melaksanakan sesuatu, 4). Pengetahuan, dengan indicator: pemahaman yang dimiliki pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, dan 5). Keterampilan, dengan indicator: kemampuan mental dalam menjabarkan tugas pekerjaan yang diterima (K. A. K. Saputra et al., 2019) dan (Sudarmanto & Wibawa, 2018).

## Hipotesis Penelitian
Jawaban  sementara  dari  permasalahan  pengaruh  penerapan  sanksi  adat,  peran  badan pengawas internal dan kompetensi SDM terhadap fraud, adalah:
H 1 :  Penerapan Sanksi  Adat berpengaruh  negatif  terhadap fraud pada  LPD  di  Kabupaten Buleleng
H 2 :  Peran  badan  pengawas  internal  berpengaruh  negatif  terhadap fraud pada  LPD  di Kabupaten Buleleng
H 3 :  Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap fraud pada LPD di Kabupaten Buleleng

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  pengaruh  penerapan sanksi  adat ,  peran  badan  pengawas  internal  dan kompetensi  SDM  terhadap fraud ini  merupakan  jenis  penelitian  kuantitatif  hubungan  kausal dimana populasi penelitian adalah LPD di Kabupaten Buleleng dan yang menjadi sampel adalah pengurus ( pamucuk /ketua, penyarikan /sekretaris dan petengen /bendahara) LPD di Kabupaten Buleleng  sejumlah  86  orang.  Dalam  mengumpulan  data  adapun  teknik  yang  dipakai  adalah kepustakaan, dokumentasi dan kuisioner dengan skala likert, kemudian regresi linier berganda dipakai untuk analisis data dengan didahului pengujian instrument penelitian, dan pengujian asumsi klasik.

## 4. Hasil dan Pembahasan Uji Validitas
Pengujian validitas instrument ditempuh atas dasar hasil penarikan 84 kuisioner dari 86 kuisioner  yang  disebar  kepada  pengurus  LPD  di  Kabupaten  Buleleng.  Pengujian  validitas ditempuh  dengan  cara  mengamati  angka corrected  item-total  correlation sebagai  nilai  r hitung , lalu  disandingkan  dengan  r tabel pada  (df)  =  n-2  atau  (df)  =  84-2  =  82  dan  alfa  0,05  yang menemukan  nilai  r tabel =  0,215  (Ghozali,  2009).  Adapun  perolehan  nilai  dari  pengujian ditampilkan, dibawah ini.
Tabel 3. Uji Validitas No Pertanyaan X1 (Penerapan Sanksi Adat) X2 (Peran Badan Pengawas Internal) X3 (Kompetensi SDM) Y (Fraud) r hitung > r tabel r hitung > r tabel r hitung > r tabel r hitung > r tabel 1.  Pertama 0,304>0,215 0,455>0,215 0,469>0,215 0,614>0,215 2.  Kedua 0,485>0,215 0,499>0,215 0,541>0,215 0,577>0,215 3.  Ketiga 0,545>0,215 0,475>0,215 0,552>0,215 0,709>0,215 4.  Keempat 0,510>0,215 0,512>0,215 0,728>0,215 5.  Kelima 0,489>0,215 0,771>0,215 6.  Keenam 0,698>0,215 Keputusan Valid Valid Valid Valid Sumber: Output SPSS
Sesuai  nilai  yang  didapat  dalam  tabel,  dapat  dinyatakan  bahwa  semua  pertanyaan menunjukkan  nilai  r hitung melebihi  nilai  r tabel ,  sehingga  disimpulkan  semua  pertanyaan  adalah valid dan sah untuk digunakan.
Uji Reliabilitas
Pengujian  reliabilitas  ditempuh  dengan  cara  mengamati  angka cronback’s  alpha , kemudian  dibandingkan  dengan  pedoman  yang  ada  yakni  0,60  (Ghozali,  2009).  Adapun perolehan nilai dari pengujian ditampilkan, dibawah ini.
Tabel 4. Uji Reliabilitas No. Variabel Cronbach’s Alpha  Standar  Keputusan 1  X1 (Penerapan Sanksi Adat ) 0,675 0.60 Reliabel 2  X2 (Peran BPI) 0.663 0.60 3  X3 (Kompetensi SDM) 0.748 0.60 4  Y ( Fraud ) 0.863 0.60 Sumber: Output SPSS
Sesuai nilai yang didapat dalam tabel, dapat dinyatakan semua variabel menunjukkan nilai cronback’s alpha melebihi pedoman 0,60, sehingga disimpulkan semua variable adalah reliabel dan sah untuk digunakan.
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Pengujian normalitas ditempuh dengan cara mengamati angka singnifikansi Kolmogorov- Smirnov  Z ,  jika  angka  signifikansi  KS>0,05  dipastikan  regresi  sudah  terdistribusi  normal (Ghozali, 2009). Adapun perolehan nilai dari pengujian ditampilkan, dibawah ini.
Tabel 5. Uji Normalitas No.  Analisis Statistik Nilai Keputusan 1 Kolmogorov-Smirnov Z 1,048 Layak 2 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,222 Sumber: Output SPSS
Perolehan angka K-S Z = 1,048 dengan signifikansi 0,222 yang tertera dalam tabel diatas, dapat dinyatakan angka signifikansi 0,222 tersebut melebihi 0,05, dapat dipastikan distribusi data sudah normal.

## Uji Multikolinearitas
Pengujian  Multikolinearitas  ditempuh  dengan  cara  mengamati  angka tolerance &  VIF , perolehan  angka  tolerance  bila  melebihi  0,1  dan  VIF  tidak  melampaui  10,  dipastikan  regresi tidak  terjadi  multikolinearitas  (Ghozali,  2009).  Adapun  perolehan  nilai  dari  pengujian ditampilkan, dibawah ini.
Tabel 6. Uji Multikolinearitas No.  Variabel Tolerance VIF Keputusan 1. X1 (Penerapan Sanksi Adat) 0,999 1,001 Layak 2. X2 (Peran BPI) 0,870 1,149 3. X3 (Kompetensi SDM) 0,871 1,148 Sumber: Output SPSS
Perolehan angka tolerance seluruhnya melampaui angka 0,10 dan angka VIF seluruhnya tidak sampai 10 yang tertera dalam tabel diatas, dapat dipastikan gejala multikolinearitas tidak muncul di model regresi.

## Uji Heteroskedastisitas
Pengujian  heteroskedastisitas  ditempuh  dengan  cara  mengamati  angka  signifikansi  Uji Glejser,  jika  variabel  independent  mendapati  angka  sig.  melebihi  0,05  dipastikan  regresi
terbebas  dari  heterokedastisitas  (Ghozali,  2009).  Adapun  perolehan  nilai  dari  pengujian ditampilkan, dibawah ini.
Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas No.  Variabel Sig. Ketentuan  Keputusan 1. X1 (Penerapan Sanksi Adat) 0,073 >0,05 Layak 2. X2 (Peran BPI) 0,340 >0,05 3. X3 (Kompetensi SDM) 0,517 >0,05
Sumber: Output SPSS
Perolehan  nilai  signifikansi  melebihi  0,05  dari  semua  variable  independent  yang  tertera dalam tabel diatas, dapat dipastikan masalah heteroskedastisitas tidak muncul di data model regresi.

## Regresi Linier Berganda
Regresi  berganda  adalah  teknik  analisis  ditujukan  mengamati  kemampuan  variabel penerapan sanksi  adat ,  peran  badan  pengawas  internal  dan  kompetensi  SDM  dalam mempengaruhi variabel fraud . Adapun perolehan nilai dari pengujian ditampilkan, dibawah ini.
Tabel 8. Analisis Regresi No.  Model Nilai Koefisien 1. Konstanta 36,442 2. X1 (Penerapan Sanksi Adat) - 0,497 3. X2 (Peran BPI) - 0,536 4. X3 (Kompetensi SDM) - 0,551 Sumber: Output SPSS
Perolehan  hasil  analisis  regresi  yang  tertera  dalam  tabel  diatas,  mendapatkan  nilai persamaan Y = 36,442 – 0,497X1 – 0,536X2 – 0,551X3 yang dapat diinterprestasikan sebagai berikut.
1. Nilai  konstanta  36,442  dapat  dimaknai  apabila  penerapan sanksi  adat ,  peran  badan pengawas internal dan kompetensi SDM dianggap tidak ada, maka fraud /kecurangan akan bernilai positif sebesar 36,442.
2. Nilai  koefisien  penerapan  sanksi  adat  -  0,497  dapat  dimaknai  apabila  peran  badan pengawas internal dan kompetensi SDM dianggap tidak ada, maka fraud /kecurangan akan bernilai negatif sebesar 0,497.
3. Nilai  koefisien  peran  badan  pengawas  internal  -0,536  dapat  dimaknai  bahwa  apabila penerapan sanksi adat dan kompetensi SDM dianggap tidak ada, maka fraud /kecurangan akan bernilai negatif sebesar 0,536.
4. Nilai koefisien kompetensi SDM -0,551 dapat dimaknai apabila penerapan sanksi adat dan peran badan pengawas internal dianggap tidak ada, maka fraud /kecurangan akan bernilai negatif sebesar 0,551.

## Uji Parsial/Uji-t
Uji parsial pada prinsipnya ditujukan mengamati pengaruh penerapan sanksi adat , peran badan  pengawas  internal  dan  kompetensi  SDM  secara  parsial  terhadap fraud .  Adapun perolehan nilai dari pengujian ditampilkan, dibawah ini.
Tabel 9. Uji Parsial/Uji-t No Variabel Perbandingan t hitung >t tabel Sig. Hipotesis 1. X1 (Penerapan Sanksi Adat) -4,076 > 1,664 0,000  Diterima 2. X2 (Peran BPI) -2,555 > 1,664 0,013  Diterima
3. X3 (Kompetensi SDM) -3,380 > 1,664 0,001 Ditolak Sumber: Output SPSS
Mengacu sebagaimana ketentuan yang ada, hasil perbandingan yang tertera dalam tabel diatas dapat dijabarkan:
1. Nilai  t hitung penerapan sanksi  adat -4,076,  melebihi  t tabel 1,664  (4,076>1,664)  dengan signifikansi  0,000  tidak  melampaui  0,05  (0,000<0,05),  sehingga  penerapan sanksi  adat berhubungan  signifikan  negatif  terhadap fraud /kecurangan  dan  dugaan  penelitian diterima.
2. Nilai t hitung peran badan pengawas internal -2,555, melebihi t tabel yaitu 1,664 (2,555>1,664) dengan  signifikansi  000  tidak  melampaui  0,05  (0,013<0,05),  sehingga  peran  badan pengawas  internal  berhubungan  signifikan  negatif  terhadap fraud /kecurangan  dan dugaan penelitian diterima.
3. Nilai  t hitung kompetensi  SDM  -3,380,  melebihi  t tabel yaitu  1,664  (3,380>1,664)  dengan signifikansi  000  tidak  melampaui  0,05  (0,001<0,05),  sehingga  kompetensi  SDM berhubungan signifikan negatif terhadap fraud /kecurangan dan dugaan penelitian ditolak.

## Uji Simultan/Uji F
Uji  Statistik  F  pada  prinsipnya  ditujukan  untuk  mengamati  pengaruh  penerapan sanksi adat , peran badan pengawas internal dan kompetensi SDM secara simultan terhadap fraud . Adapun perolehan nilai dari pengujian ditampilkan, dibawah ini.
Tabel 10. Uji Simultan/Uji F No.  Keterangan Perbandingan F hitung >F tabel Sig. Hipotesis 1. Uji Simultan 15,201 > 2,720 0,000 Diterima Sumber: Output SPSS
Sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  hasil  perbandingan  F hitung dengan  F tabel dari  semua variable  independent  mendapati  hasil  F hitung sebesar  15,201  melebihi  F tabel 2,720 (15,201>2,720)  dengan  signifikansi  tidak  melampaui  0,05  (0,000<0,05),  sehingga  penerapan sanksi  adat, peran  badan  pengawas  internal  dan  kompetensi  SDM  secara  simultan  dapat dinyatakan miliki hubungan yang positif juga signifikan pada fraud /kecurangan.

## Koefisien Determinasi
Analisis  koefisien  determinasi  pada  prinsipnya  ditujukan  guna  melihat  sejauh  mana penerapan sanksi  adat ,  peran  badan  pengawas  internal  dan  kompetensi  SDM  dapat menerangkan variabel fraud . Penilaian kekuatan hubungan dilakukan dengan cara mengambil angka Adjusted  R  Square dikali  100  (seratus).  Adapun  perolehan  nilai  dari  pengujian ditampilkan, dibawah ini.
Tabel 11. Koefisien Determinasi No.  Keterangan Nilai R2x100 Kesimpulan 1. Adjusted R Square 0,339 33,9 % Cukup Rendah Sumber: Output SPSS
Perolehan nilai kekuatan hubungan 0,339 yang tertera dalam tabel diatas, menunjukkan bahwa variabel penerapan sanksi adat , peran badan pengawas internal dan kompetensi SDM mampu menerangkan terjadinya fraud pada LPD di Kabupaten Buleleng sebesar 33,9 persen. ( Adjusted  R  Square =  0,339x100)  dan  66,1  persen  lainnya  diterangkan  unsur  lain  yang  tidak diuji pada penelitian.
Pengaruh Penerapan Sanksi Adat Terhadap Fraud
Hasil  uji  parsial/uji-t  menunjukkan  penerapan sanksi  adat mendapatkan  t hitung 4,076 melebihi  t tabel 1,664  dengan  signifikansi  0,000  tidak  melampaui  0,05.  Nilai  ini  memastikan dugaan penelitian pertama yang diajukan terbukti benar didukung oleh data. Perolehan hasil bahwa fraud yang  berlangsung  di  LPD  Kabupaten  Buleleng  dapat  dikurangi  dengan menerapkan sanksi  adat yang  tegas,  mengandung  arti  semakin  baik  penerapan sanksi  adat dari pimpinan desa adat atau bendesa adat , maka akan membuat semakin rendah terjadinya fraud yang dilakukan pengurus LPD. Kemampuan penerapan sanksi  adat dalam  memperkecil  terjadinya fraud /kecurangan pada  LPD,  disinyalir  tidak  lepas  dari  keberadaan awig-awig sebagai  landasan  hukum  dari pendirian  LPD  yang  pengaturannya  tidak  membedakan  antara  pengelola  LPD  dengan warga adat lainnya  yaitu  apabila  melangsungkan  sebuah  perbuatan  tercela  yang  bertentangan dengan  ketentuan awig-awig selaku  aturan  hukum  yang  berperan  menata  perjalanan  hidup masyarakat adat dan  akan  dikenai sanksi sebagai  konsekuensi  untuk  mengembalikan keseimbangan,  ketentraman,  ketertiban,  dan  kedamaian,  serta  rasa  kesetaraan  di  dalam komunitas adat (Sirtha, 2008).
Menerima sanksi  adat dalam  kehidupan  masyarakat adat umumnya  dipandang  sebagai sebuah  perbuatan  tercela  yang  akan  menimbulkan  rasa  malu  termasuk  bagi  diri  sendiri  dan juga  pihak  keluarga,  sehingga  dengan  adanya  penerapan sanksi  adat yang  tegas  maka  akan membuat  dorongan  untuk  melangsungkan  sebuah  pelanggaran  hukum  menjadi  semakin rendah. Hal ini sesuai dengan ungkapan (Dewi.YR, 2017) yang menyatakan, jika adanya sanksi atau  hukuman  berat  yang  diterima  pelaku  ataupun  calon  pelaku  kecurangan,  maka  peluang terjadinya tindakan kecurangan akan dapat ditekan atau diperkecil. Perolahan dari hasil studi ini sama dengan apa yang diperoleh (Cahyaningsih & Atmadja, 2021), dimana dalam studinya menemukan hasil bahwa dengan adanya perlindungan awig-awig atau sanksi adat yang tegas akan membuat tindakan kecurangan takut untuk diulang kembali. Begitupula perolehan studi ini  sejalan  pula  dengan  apa  yang  diperoleh (Pramana,  2021),  dikatakan  bahwa  perlindungan awig-awig  memiliki  hubungan  yang  negatif  dan  juga  signfikan  dengan  kecenderungan kecurangan akuntansi.

## Pengaruh Peran Badan Pengawas Internal Terhadap Fraud
Perolehan uji parsial/uji-t menunjukkan peran badan pengawas internal mendapati t hitung 2,555  melebihi  t tabel 1,664  dengan  signifikansi  0,013  tidak  melampaui  0,05.  Perolehan  ini memastikan dugaan penelitian kedua yang diajukan terbukti benar didukung oleh data. Hasil ini  membuktikan  bahwa  kondisi fraud di  lingkungan  LPD  dapat  diperkecil  dengan mengefektifkan  peran  dari  badan  pengawas  internal  LPD,  jika  semakin  efektif  peran  yang mampu dijalankan oleh badan pengawas internal dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pemantauan, maka akan mengurangi potensi terjadinya fraud dari pengurus LPD.
Kemampuan  peran  badan  pengawas  internal  dalam  mengurangi  terjadinya fraud tidak terlepas  dari  kedudukan  badan  pengawas  internal  LPD  yang  memiliki  kesamaan  dengan auditor  internal yang  wajib  melaksanakan  pengawasan,  pemeriksaan  dan  pemantauan terhadap  penglolaan  LPD,  sehingga  dengan  hadirnya  peran  badan  pengawas  internal  pada seluruh  kegiatan  pengelolaan  keuangan,  akan  membuat  penyalahgunaan  wewenang, penyimpangan  atau  kecurangan  yang  dapat  merugikan  lembaga  baik  itu  dalam  jumlah  kecil maupun besar menjadi sulit untuk dapat diaplikasikan (Fajar, 2022).
Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  diungkapkan  (Naya  &  Yanti,  2020)  yang  menyatakan bahwa bila badan pengawas internal mampu menerapkan sebuah pengendalian yang optimal pada suatu perusahaan maka akan mampu menurunkan perilaku kecurangan yang dilakukan pegawai  di  tempatnya  bekerja.  Hasil  studi  ini  selaras  dengan  studi  yang  diselenggarakan (Kustina  &  Prilandewi,  2022),  dimana  dalam  studinya  menyatakan  makin  tinggi  dan  efektif peran  panureksa  akan  menyebabkan  makin  rendah  terjadi  kecenderungan  kecurangan akuntansi. Kemudian perolehan hasil penelitian ini juga selaras atas studi dari  (Utami, 2021)
yang  juga  mendapatkan  adanya  hubungan  negatif  signifikan  dari  peranan  panureksa  pada kecenderungan  kecurangan,  dan    terakhir  hasil  ini  selaras  dengan  perolehan  hasil  penelitian dari  (Irwanyah  &  Zega,  2023),  yang  menemukan  hubungan  negatif  signifikan  dari  peran internal  audit  dengan  kecenderungan  kecurangan  pada  pada  BUMN  beserta  entitas  lain  di Indonesia.

## Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Fraud
Berdasarkan  hasil  uji  parsial/uji-t  kompetensi  SDM  mendapati  t hitung 3,380  melebihi  t tabel 1,664  atau  3,380  >  1,664  dengan  signifikansi  0,001  tidak  melampaui  0,05.  Raihan  ini memastikan  dugaan  penelitian  ketiga  yang  diajukan  kebenarannya  tidak  terbukti  didukung oleh data. Tidak terbuktinya kebenaran dari hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa fraud yang  terjadi  dalam  organisasi  LPD  tidak  benar  keberadaanya  karena  disebabkan  oleh memadainya kompetensi SDM. Semakin baik kompetensi yang dimiliki pengurus LPD di dalam menunaikan tugasnya pada LPD tidak berpotensi menyebabkan terjadinya kecurangan.
Raihan negatif signifikan dari hubungan kompetensi SDM terhadap fraud dapat dijelaskan melalui  karakteristik  kompetensi  yang  identik  dengan  sebuah  serangkaian  pemahaman  yang baik  akan  sebuah  perbuatan.  Seseorang  yang  memiliki  pemahaman  yang  baik  akan  suatu perbuatan benar atau tidak menyalahi aturan sebagaimana ketentuan yang berlaku maka akan dapat  meminimalisir  terjadinya  kesalahan-kesalahan  penyajian  laporan  keuangan,  sehingga output laporan keuangan yang dihasilkan bakal mampu menunjukkan laporan yang akuntabel, transparan serta terbebas dari tindakan kecurangan.
Penjelasan tersebut memiliki kesamaan dengan apa yang disampaikan (Laksmi & Sujana, 2019)  yang  menyatakan  kurangnya  kompetensi  di  dalam  mengimplementasikan  aturan  dan regulasi akan berpengaruh kuat pada kekeliruan atau kesalahan penyajian laporan keuangan dan akan membuat informasi yang disampaikan menjadi tidak tepat atau menyesatkan. Hasil ini  juga  mendukung  hasil  uji  dari  (Tinay  et  al.,  2022)  dimana  hasil  studinya  menyatakan kemampuan  membawa  pengaruh  negatif  dan  signifikan  pada  kecenderungan  kecurangan apparat desa. Kemudian perolehan hasil ini juga sejalan dengan studi (Sudariani & Yudantara, 2021) dan (Arshantya et al., 2022) yang juga sama-sama mendapat pengaruh negatif signifikan dari kompetensi SDM terhadap kecurangan.

## 5. Penutup
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipresentasikan,  berikut  ditarik  beberapa  rangkuman penelitian antara lain.
1. Penerapan sanksi  adat berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap fraud .  Hasil  ini memperlihatkan  semakin  tegas  penerapan  sanksi  adat  akan  mampu  membuat  semakin rendah terjadinya fraud pada LPD di Kabupaten Buleleng.
2. Peran badan pengawas internal berpengaruh negatif signifikan terhadap fraud . Raihan ini menunjukkan semakin efektif peran badan pengawas internal akan mampu mengurangi potensi terjadinya fraud Pada LPD di Kabupaten Buleleng.
3. Kompetensi SDM berpengaruh negatif signifikan terhadap fraud . Hasil ini menggambarkan semakin baik kompetensi SDM akan mampu mengurangi terjadinya salah saji yang dapat berpotensi menjadi sebuah temuan kecurangan pada LPD di Kabupaten Buleleng. Pihak desa adat melalui Bendesa Adat diharapkan 1). Untuk dapat lebih mengefektifkan penerapan sanksi adat yang ada didesanya guna melindungi keberadaan LPD dari oknum tidak bertanggung jawab dengan cara: melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam perancangan sanksi adat , adakan konsultasi dengan tokoh masyarakat adat untuk memahami dinamika LPD dan  diskusikan  penerapan sanksi  adat yang  tepat,  berikan  pendidikan  dan  informasi  secara berkala kepada pengurus LPD tentang dampak dari penerapan sanksi adat guna meningkatkan kesadaran akan norma yang berlaku di desa adat, buat prosedur penerapan sanksi adat yang transparan  dan  mudah  dimengerti  oleh  semua  pihak  untuk  mengurangi  ketidakpastian  dan
konflik,  kuatkan  sistem  keadilan  adat  dengan  memastikan  bahwa  sanksi  akan  diterapkan dengan proses yang adil, independen dan mengikuti prinsip-prinsip HAM dan lakukan evaluasi berkelanjutan  terhadap  efektivitas  penerapan sanksi  adat untuk  memperbaiki  dan menyesuaikan proses yang didasarkan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya. 2). Untuk dapat  meningkatkan  kompetensi  pengurus  LPD  guna  memperkecil  timbulnya  kesalahan- kesalahan  dalam  pengaplikasian  logika-logika  akuntansi,  dengan  cara:  mengadakan program pelatihan  dan  pengembangan  kompetensi  secara  rutin  dengan  mendatangkan  narasumber berpengalaman dalam bidang LPD, berikan beasiswa pendidikan manajemen keuangan kepada pengurus  LPD,  lakukan  pengembangan  keterampilan  manajerial  pengurus  LPD,  dengan menyediakan  program  pendampingan  atau  belajar  dari  pengurus  yang  lebih  berpengalaman dan  beri  kesempatan  pengurus  berpartisipasi  dalam  seminar  untuk  meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengurus tentang tren dan inovasi terkini.
Pihak  LPLPD  Kabupaten  Buleleng  diharapkan  untuk  dapat  meningkatkan  peran  badan pengawas internal LPD, dengan cara: memberikan pedoman dan kebijakan yang jelas terkait peran,  tanggung  jawab,  dan  tugas  badan  pengawas  internal  dalam  LPD  yang  mencangkup standar etika, prosedur pemeriksaan, dan kerangka kerja pengendalian internal, memberikan pelatihan dan pengembangan yang terus-menerus kepada anggota badan pengawas internal, berikan jadwal pelaksanaan audit internal secara berkala pada badan pengawas internal guna memastikan  pengendalian  sudah  dilakukan  dalam  kegiatan  operasional  LPD,  lakukan pemantauan  dan  evaluasi  kinerja  badan  pengawas  internal  secara  rutin  untuk  memastikan bahwa  tugas-tugas  badan  pengawas  internal  sudah  berjalan  baik  sesuai  standar  yang ditetapkan, dan wajibkan adanya laporan tertulis hasil pemeriksaan badan pengawas internal beserta rincian rekomendasi yang diberikan kepada pihak manajemen LPD.
Penelitian  dimasa  depan  diharapkan  untuk  berfokus  pada  penggunaan  salah  satu  teori kecurangan  dalam  memprediksi fraud seperti  halnya  menggunakan  dari  teori  segi  tiga kecurangan  atau fraud  triangle saja,  atau  mungkin  hanya  memakai  dari  sisi  teori fraud diamond dan  atau  diprediksi  hanya  dari  teori  GONE.  Sehingga  hasil  uji  yang  didapat  benar- benar mampu memberi gambaran utuh mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat memiliki hubungan kuat pada fraud/kecurangan yang terjadi pada LPD.

## Daftar Pustaka
Agindawati, I. N. (2022). Investigasi dan Audit Fraud (kecurangan) . CV Budi Utama. Alice,  N.  C.  (2022).  Efektivitas  Komite  dan  Mekanisme  Tata  Kelola  Perusahaan  terhadap Pencegahan Kejahatan Keuangan. Owner Riset & Jurnal Akuntansi , 6 (1), 176–188. Antara  News.  (2021). Kejari  Buleleng:  Ketua  LPD  jadi  tersangka  korupsi  Rp1,2  miliar . Bali.Antaranews.Com. https://bali.antaranews.com/berita/259449/kejari-buleleng-ketua- lpd-jadi-tersangka-korupsi-rp12-miliar
Antoni,  R.,  Diah  P.A,  E.,  &  Mansur,  F.  (2022).  Faktor  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Terjadinya Kecendrungan  Kecurangan  (Fraud)  Di  Sektor  Pemerintahan  (Studi  Empiris  Pada  Dinas- Dinas Di Provinsi Jambi). In Jambi Accounting Review (JAR) (Vol. 2, Issue 1, pp. 1–13).
Arshantya,  L.,  Saputri,  M.,  &  Sujana,  E.  (2022).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Potensi Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Akibat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Desa- Desa di Kabupaten Buleleng). Jurnal Akuntansi Profesi , 13 (2), 591–602. Bali  post.  (2021). Pelaku  Korupsi  LPD  Gerokgak  Divonis  Berbeda .  Balipost.Com  Portal  Berita. https://www.balipost.com/news/2021/09/30/218151/Pelaku-Korupsi-LPD-Gerokgak- Divonis...html
Bali  Tribune.  (2022a). Lemahnya  Pengawasan  Bendesa  Sumber  Masalah  di  LPD . Balitribune.Co.Id. https://balitribune.co.id/content/lemahnya-pengawasan-bendesa-
sumber-masalah-di-lpd Bali  Tribune.  (2022b). Perbaikan  Tata  Kelola  LPD,  Gubernur  Koster  Ajak  Pengurus  Lakukan Perubahan Fundamental . Bali Tribune Kritis, Obyektif, Independen.
https://balitribune.co.id/content/perbaikan-tata-kelola-lpd-gubernur-koster-ajak- pengurus-lakukan-perubahan-fundamental Cahyaningsih,  N.  K.,  &  Atmadja,  A.  T.  (2021).  Pengaruh  Moralitas  Individu,  Kesesuaian Kompensasi,  Proteksi  Awig-Awig  Desa  Adat  Dan  Asimetri  Informasi  Terhadap Kecendrungan Kecurangan (Fraud) Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kabupaten Buleleng. VJRA , 10 (02), 97–106. Dewi.YR, R. (2017). Fraud Penyebab dan Pencegahnya . Alfabeta,cv. Dewi. (2021). Sistem Pengendalian Internal Sanksi Adat Pada Tradisi Mutranin. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa … , 12 (02), 514–522. h
Fajar,  N.  (2022).  Pengaturan  Kewenangan  Pengawasan  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)
Pekraman Desa Adat Di Bali. Jurnal Yustitia , 16 (1), 45–53.
Fatimah,  K.,  &  Pramudyastuti,  O.  L.  (2022).  Analisis  Peran  Audit  Internal  Dalam  Upaya Pencegahan Dan Pendeteksian Kencenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). In Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis (Vol. 7, Issue 2, pp. 235–243).
Ghozali,  I.  (2009). Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS (Cetakan  ke).  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hakim,  L.  N.  (2022).  Efektivitas  Peran  Audit  Internal  Dalam  Pencegahan  Fraud. Jurnal  Ilmiah Akuntansi Kesatuan , 10 (3), 523–532. https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1412 Intan, D. P. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Tekanan Finansial, Perilaku Tidak Etis,  Dan  Komitmen  Organisasi  Terhadap  Kecenderungan  Kecurangan  (Fraud)  Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kabupaten Buleleng .
Irwanyah,  &  Zega,  W.  (2023).  The  Influence  of  Good  Corporate  Governance  ,  The  Role  of Internal  Audit  ,  The  Effectiveness  of  Internal  Controls  and  The  Appropriate  of Compensation on Fraud Trends. International Business and Accounting Research Journal ,
7 (1), 37–51. Jusuf, N. N. A. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal Dan Audit Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi . 1–150.
Koran  Buleleng.  (2020).
Terjerat  Kasus  Korupsi,  Ketua  LPD  Kalianget  Tersangka . Koranbuleleng.Com Menguatkan Keberagaman. https://koranbuleleng.com/2020/12/30/terjerat-kasus-korupsi-ketua-lpd-kalianget- tersangka/
Kuntadi, C., Puspita, B. A., & Taufik, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pencegahan Kecurangan:  Sistem  Pengendalian  Internal,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia, Kesesuaian Kompensasi. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi , 3 (5), 530–539. Kurniawan,  F.,  &  Purwati,  A.  S.  (2021).  The  Influence  of  Internal  Control,  Compensation Suitability,  Corporate  Ethical  Culture,  Competency,  Organizational  Justice,  Standard Enforcement, Asymmetric Information on Fraud Trends in Banking Article Information. In International Journal of Accounting, Taxation, and Business (Vol. 2, Issue 1, pp. 41–50). Kustina, K. T., & Prilandewi, K. L. (2022). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Moralitas Individu,  Dan  Peranan  Panureksa  Terhadap  Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi  Di Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Sukawati Kabupaten Giayar Bali. In Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan STIE Trianandra (Vol. 1, Issue 1, pp. 24–33). Laksmi,  P.  S.  P.,  &  Sujana,  I.  K.  (2019).  Pengaruh  Kompetensi  SDM,  Moralitas  dan  Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa. E-Jurnal Akuntansi , 2155.
Limbong,  D.  B.,  Pura,  M.  H.,  &  Ramadhan,  L.  (2021).  Keberadaan  Sanksi  Adat  Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat. In Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu- ilmu …: Vol. XVI (Issue 2, pp. 211–219).
Mahottama,  K.  M.  A.,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  &  Ni  Made  Puspasutari  Ujianti.  (2022). Pengenaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keuangan  Pada  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  Tuwed  Kecamatan  Melaya  Kabupaten
Jembrana. Jurnal Konstruksi Hukum , 3 (2), 234–239.
Marlina, K. R. (2021). Mengungkap Peran Sanksi Untuk Mengurangi Potensi Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Kayuputih Melaka). In Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika (Vol. 11, Issue 1, p. 30). Mulqiani, D. (2021). Peran Inspektorat Dalam Pencegahan Fraud Di Lingkungan Pemerintahan (Studi pada Inspektorat Kota Tarakan, Kalimantan Utara) .
Naya, J., & Yanti, H. B. (2020). Mendeteksi Kecurangan Melalui Teori Gone Menurut Persepsi Auditor  Eksternal  Dengan  Pengalaman  Kerja  Sebagai  Variabel  Moderasi. Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020 , 2.41.1-2.41.6.
Neva, S., & Amyar, F. (2020). Pengaruh Fraud Diamond Dan Gonetheory Terhadap Academic Fraud. JAS-PT Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi , 5 (1), 29–38.
Praja, I. P. W. A. S. dan I. K. Y. (2022). The Effect of Organizational Culture, Human Resource Competency, and Effectiveness of Supervision on LPD Performance in Tabanan Regency. American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR) , 6 (11), 56–63. Pramana, K. A. W. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas, Dan Proteksi Awig-Awig Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada LPD Kecamatan Penebel) . Pratiwi,  A.  A.  M.,  Mertha,  M.,  &  Suryanawa,  I.  K.  (2023).  Pengaruh  pengendalian  internal, kompetensi  sumber  daya  manusia  dan  budaya  etis  organisasi  terhadap  kecenderungan kecurangan  akuntansi  di  LPD  Kabupaten  Badung.  In Management  Studies  and Entrepreneurship Journal (Vol. 4, Issue 5, pp. 5086–5099).
Pratiwi,  K.  R.,  &  Wahyuni,  M.  A.  (2022).  Pengaruh  Good  Corporate  Governance  ,  Moralitas Individu  ,  dan  Personal  Culture  terhadap  Pencegahan  Kecurangan  pada  Lembaga Perkreditan  Desa  (  LPD  )  Se  –  Kecamatan  Tejakula. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan Humanika , 12 (1), 275–283.
Putri,  N.  W.  A.  dan  I.  W.  S.  (2022).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD di Kabupaten Badung: Peran Keefektifan Pengendalian Internal. E-Jurnal Akuntansi , 32 (1), 1–16.
Radar Bali. (2020). Tilep Cicilan Nasabah LPD, Kejari Buleleng Bidik Pengurus LPD Unggahan . Radarbali.Id. https://radarbali.jawapos.com/bali/70830929/tilep-cicilan-nasabah-lpd- kejari-buleleng-bidik-pengurus-lpd-unggahan
Radar  Bali.  (2022). Dana  Rp  12  Miliar  Ditilep  Oknum  Pengurus,  LPD  Ngis  Langsung  Kolaps . Radarbali.Id. https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/70857167/dana-rp-12- miliar-ditilep-oknum-pengurus-lpd-ngis-langsung-kolaps
Rahmani, H. F., & Rahayu, N. (2022). Pengaruh Peran Audit Internal Dan Pengendalian Internal Terhadap  Pencegahan  Terjadinya  Kecurangan  (fraud)  Pada  Pasim  Group  Wilayah Bandung. In Seminar Nasional Riset Ekonomi dan Bisnis (pp. 34–42).
Ramantha, I. W., Yasa, N. N. K., Supartha, I. W. G., Setiawina, N. D., Sudibia, I. K., Giantari, I. G.
A. K., Surya, I. B. K., Rahyuda, H., Adnyani, I. G. A. D., Sukawati, T. G. R., Astawa, I. P., & Budiartha, I. K. (2018). Bunga Rampai: Strategi Penguat LPD di Bali. In Udayana University Press (Vol. 5, Issue 3, pp. 248–253). Republika.  (2021). Ketua  LPD  Desa  Adat  Anturan  Tersangka  Korupsi  Rp  137  Miliar  LPD menjalankan usaha simpan pinjam dan tanah kaveling sejak 2010. News.Republika.Co.Id. https://news.republika.co.id/berita/r316kh485/ketua-lpd-desa-adat-anturan-tersangka- korupsi-rp-137-miliar
Rinjani.  (2022).  Peran  Auditor  Internal  dan  Auditor  Eksternal  Dalam  Upaya  Pemberantasan Korupsi. E-Jurnal Akuntansi TSM , 2 (2), 1083–1098.
Rosifa, D., & Supriatna, I. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa (Survei pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung Barat). In Indonesian Accounting Research Journal (Vol. 2, Issue 3, pp. 218–236).
Saputra, I. P. E., Yuniasih, N. W., & Putra, I. P. D. S. (2023). Pengaruh Whistleblowing System, Proteksi  Awig-Awig  dan  Implementasi  Good  Corporate  Governance  Terhadap
Kecenderungan  Kecurangan  (Fraud)  (Studi  Empiris  Pada  Lembaga  Perkreditan  Desa  Se- Kecamatan Kerambitan). Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia , Edisi Apri , 84–97.
Saputra,  K.  A.  K.,  Pradnyanitasari,  P.  D.,  Priliandani,  N.  M.  I.,  &  Putra,  I.  G.  B.  N.  P.  (2019). Praktek  Akuntabilitas  Dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Untuk  Pencegahan  Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi , 10 (2), 168–176. Sirtha,  I.  N.  (2008). Aspek  Hukum  Dalam  Konflik  Adat  Di  Bali (J.  Atmaja  (ed.);  Cetakan  Pe). Udayana University Press.
Suartha,  I.  D.  M.  (2015). Hukum  dan  Sanksi  Adat  Perspektif  Pembaharuan  Hukum  Pidana . Setara Press (kelompok Intrans Publishing) Wisma Kalimetro.
Sudariani, N. M. R., & Yudantara, I. G. A. P. (2021). Dalam Pengelolaan Dana Bumdes . 830–841.
Sudarmanto, & Wibawa, S. (2018). Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi Dalam Organisasi (Cetakan Ke). Pustaka Pelajar.
Theodorus M, T. (2019). Audit Internal Berbasis Risiko . Salemba Empat.
Tinay,  A.,  Karamoy,  H.,  &  Sondakh,  J.  J.  (2022).  Analisis  Kecenderungan  Kecurangan  (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Fraud Diamond Theory (Studi Empiris Di Kecamatan Wori). In Notary Law Journal (Vol. 13, Issue 2, pp. 216–234). Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL.”
Utami,  P.  P.  (2021). Pengaruh  Asimetri  Informasi,  Kecerdasan  Emosional,  Moralitas  Individu, Dan Peranan Panureksa Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi  Empiris Pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Sawan) .