Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4146
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Qualification of Copyright as Joint Property Obtained from the Copyrighted Works of Virgoun Songs (Study of Decision No. 1622/PDT.G/2023/PA.JB)
Kualifikasi Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Yang Diperoleh Dari Karya Cipta Lagu Virgoun (Studi Putusan No. 1622/PDT.G/2023/PA.JB)
Nafirdo Ricky Qurniawan 1a (*) , Fokky Fuad 2b , Sadino 3c
1,2,3 Universitas Al-Azhar, Islam, Indonesia
a nafirdoqurniawan@gmail.com , b fokkyf@gmail.com , c sadinob@gmail.com
(*) Corresponding Author nafirdoqurniawan@gmail.com
How to Cite: Qurniawan, N. R., Fuad, F. & Sadino. (2024). Kualifikasi Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Yang Diperoleh Dari Karya Cipta Lagu Virgoun (Studi Putusan No. 1622/PDT.G/2023/PA.JB),                              doi : 10.36526/js.v3i2.4146 Received: 18-04-2024
Revised  : 16-04-2024 Accepted: 24-07-2024
Keywords:
Copyright, Common Property, Royalty, Intellectual Property Law Abstract Intellectual Property Rights as common property must be shared in principle When a divorce occurs,  both  in  a  cumulative  lawsuit  or  a  stand-alone  lawsuit,  but  in  practice  it  is  not  well understood or known in judicial practice in Indonesia, and even still seems foreign. In fact, referring to Article 35 of Law Number 1 of 1974 stipulates that every property acquired during the marriage period is common property, including Intellectual Property Rights, because it is a material right of a part of intangible objects. In the research, the author uses the normative law research method. The issues described were regarding the Judge's Consideration in the West Jakarta  District  Court  Decision  No.  1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb  and  discussed  the  copyright qualification for Virgoun's song as joint property in marriage. From the results of the research, the  judge's  consideration  in  the  West  Jakarta  District  Court  Decision  No. 1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb is appropriate because in its consideration the Panel of Judges uses reference to the relevant laws and regulations and  the Copyright of the Virgoun Song can be legalized as Joint Property in Marriage based on Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law.

## PENDAHULUAN
Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HaKI)  merupakan  perlindungan  hukum  yang  diberikan sebagai  respon  dari  suatu  karya  yang  dihasilkan  atas  olah  pikir  seseorang,  dalam  hal  ini  dapat berbentuk  sebuah  produk  atau  proses  yang  memberikan  kebermanfaatan  di  tengah  kehidupan masyarakat. Dengan kata lain Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan kepada pembuat karya untuk menerima keuntungan atas karya hasil kreativitas intelektualnya, baik secara ekonomis maupun sosial. Kendati demikian karya yang dimaksud tersebut terbatas pada objek yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia (Ismanto & Aranoval, 2007). A. Zen Umar Purba memberikan definisi Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:
“ Hak Kekayaan Intelektual (“HKI” atau “HaKI”) adalah konsep yang sederhana dan logis. Sebab pada intinya ia mengatur tentang penghargaan atas karya orang lain, yang berguna bagi  masyarakat  banyak.  Ini merupakan  titik  awal dari  pengembangan  lingkungan yang kondusif untuk pengembangan invensi, kreasi, desain dan lain-lain bentuk karya intelektual. Hak  kekayaan  intelektual  bersifat  privat.  Namun  hak  kekayaan  intelektual  hanya  akan bermakna  jika  diwujudkan  dalam  bentuk  produk  di  pasaran,  digunakan  dalam  siklus permintaan,  dan  penawaran,  dan  karena  itu  memainkan  suatu  peranan  dalam  bidang ekonomi ” .
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4146
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Hak Kekayaan Intelektual termasuk pada kategori hak kebendaan yaitu hak yang diberikan terhadap suatu benda hasil dari olah otak seseorang (Saidin, 2004). Benda yang dimaksud dalam Hak Kekayaan Intelektual ini telah dirincikan pada Pasal 503 KUH Perdata yaitu benda berwujud (bertubuh) dan benda  tidak  berwujud  (tidak  bertubuh).  Contoh  benda  tidak berwujud  (immateriil) yang termasuk seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights) dan masih banyak lagi (Saidin, 2004).
Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah hak yang melekat atas karya yang diciptakan oleh hasil kerja otak manusia dengan cara menalar (Atikah et al., 2022). Hak ini dapat dimiliki secara perorangan maupun bersama (lebih dari satu orang). Contoh kepemilikan secara bersama oleh dua orang ialah pasangan yang telah menikah. Segala hal berbentuk nyata yang lahir dalam rentang pernikahan maka  ditetapkan sebagai  Kekayaan  Intelektual  yang  dimiliki secara  bersama.  Hal  ini sesuai  dengan yang  telah  diatur  pada  Pasal  35  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa seluruh harta benda yang dihasilkan selama hubungan pernikahan maka dihukumi sebagai harta bersama.
Pada praktiknya, harta bersama paling banyak terjadi pada ikatan pernikahan. Pernikahan didefinisikan sebagai terikatnya seorang perempuan dan seorang laki-laki, baik secara lahir dan batin sebagai keluarga (rumah tangga) dengan tujuan mencapai kebahagiaan. Dalam pandangan Islam sendiri  pernikahan  sebagaimana  termuat  pada  Kompilasi  Hukum  Islam  (HKI)  bertujuan  untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah (Arso, 2017). Setiap pasangan suami istri senantiasa mendambakan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Salah satu faktor penunjang terwujudnya rumah tangga yang sesuai dengan konsep islam  yakni  harta  kekayaan,  dalam  baik  harta  bergerk  dan  tidak  bergerak,  bahkan  termasuk  di dalamnya surat-surat berharga dan hak intektual seperti hak cipta, hak atas merek dan sebagainya (Masrokimin, 2018).
Dalam  hukum  Islam,  konsep  harta  bersama  dalam  perkawinan  mencerminkan  prinsip kebersamaan  antara  suami  dan  istri  terhadap  aset  yang diperoleh   selama   masa   perkawinan. Hal   ini   sejalan   dengan   prinsip   bahwa perkawinan adalah ikatan yang mengikat kedua belah pihak dalam kemitraan yang saling menguntungkan.  Menurut  hukum  Islam,  harta  bersama  ini meliputi  semua aset  yang  diperoleh  selama  perkawinan,  baik  itu  dalam  bentuk  fisik  maupun non-fisik, dan dianggap sebagai kepemilikan bersama suami dan istri (Djuniarti, 2017).
Dalam  konteks  hak  cipta  lagu,  pandangan  Islam  terhadap  hak  cipta  yang  dihasilkan selama   perkawinan   dapat   bervariasi   tergantung   pada interpretasi hukum  Islam  yang  dianut. Beberapa  ulama  mungkin  memandang  hak  cipta  lagu sebagai kepemilikan individual yang tetap terpisah antara suami dan istri, terlepas dari kenyataan bahwa lagu tersebut diciptakan selama masa perkawinan (Hafiz et al., 2021).
Hukum di Indonesia telah menetapkan macam-macam kekayaan yang dapat diakui oleh individu atau badan hukum. Dari segi objek, kekayaan atau hak milik dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu yaitu kekayaan atau hak milik atas benda bergerak, benda tidak bergerak, dan benda tidak berwujud.  Sedangkan  dari  segi  subjek,  kekayaan  atau  hak  milik  dapat  dibagi  menjadi  hak  milik perorangan atau bersama (Haq, 2007).
Dalam  lingkup  perdagangan,  objek  atau  karya  yang  dapat  diakui  atas  Hak  Kekayaan Intelektual diantaranya seperti invensi, karya seni dan sastra, ikon, nama, citra, desain, lagu, dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa HKI berkaitan erat dengan benda tidak berwujud sebagai karya intelektual atas hasil olah pikir manusia. Maka dari itu HKI selalu melibatkan 3 poin penting yaitu: 1) Pemberian hak eksklusif oleh hukum, 2) Objek atas HKI merupakan lahir dari usaha dan karya intelektual, dan 3) Karya intelektual tersebut bernilai ekonomi (Utomo, 2010)
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4146
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Perihal harta bersama dalam hubungan perkawinan, yang termasuk harta yang dapat diakui sebagai harta bersama tersebut tidak dirincikan secara mendetail oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perincian harta bersama ini dapat ditemukan pada pasal lain yaitu Pasal 91 ayat (1) hingga ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1) Benda berwujud (Benda bergerak, Benda tidak bergerak, Surat-surat berharga); dan 2) Benda tidak berwujud dapat berupa hak ataupun kewajiban
Pemegang  hak  atau  pemilik  kekayaan  intelektual  baik  berupa  cipta  lagu  maupun  karya intelektual lainnya, sebagai pemegang hak memiliki wewenang untuk mengalihkan, memindahkan, menjual baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan intelektual. Ada dua hal yang dapat dialihkan secara  substansial  yaitu  hak  moral  dan  hak  ekonomi.  Namun  pengalihan  kedua  hak  ini  dalam konteks sebagai harta bersama dalam ikatan perkawinan belum diatur secara jelas dan terperinci oleh  peraturan  perundang-undangan  manapun.  Meskipun  Indonesia  merupakan  negara  hukum, pada praktiknya masih dapat ditemukan beberapa hal yang mengalami disintegasi sehingga terjadi kekosongan  hukum,  salah  satunya  adalah  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  yang  belum  terkait  dengan  Undang-Undang  perihal  Hak  Kekayaan  Intelektual. Permasalahan  di  atas  dapat  diketahui  menjadi  hal  yang  penting  untuk  perincian  lebih  lanjut mengenai Hak Kekayaan Intelektual atas harta bersama sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut beserta proses pengalihannya.
Seiring  perkembangan  zaman,  problematika  harta  bersama  dalam  ikatan  perkawinan sebagai Hak Kekayaan Intelektual semakin kompleks. HKI adalah pemberian hak sosial maupun ekonomis khusus atas suatu karya atau penemuan hasil intelektual seseorang maupun suatu badan usaha tertentu yang sah secara hukum. HKI di Indonesia terdapat berbagai macam diantaranya seperti Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Hak Rahasia Dagang, Hak Design Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Hak Varietas Tanaman Baru, dan Hak Indikasi Geografis.
Contoh kasus yang terjadi pada perceraian oleh Inara Rusli dan Virgoun Tambunan dimana selain keduanya memperebutkan hak asuh, Inara Rusli juga menuntut hak cipta lagu dalam bentuk royalti. Lebih rinci tuntutan itu oleh Inara Rusli ditujukan pada lagu-lagu yang diciptakan oleh Virgoun berjudul Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, dan Selamat dengan tuntutan royalti sebesarr 2/3 bagian pendapatan atas ketiga lagu tersebut (Anhar, 2024). Royalti merupakan sebuah hak ekonomi yang tak dapat dipisahkan dari hak cipta. Keuntungan berupa hak ekonomi (royalti) dalam hak cipta hanya dihasilkan apabila hak cipta telah terdaftar dan digunakan oleh pihak selain pencipta karya (Wijaya, 2003).
Royalti   lagu   merupakan   istilah   yang   mengacu   pada   pembayaran   atau penghasilan yang  diperoleh  oleh  pencipta  lagu  sebagai  imbalan  atas  penggunaan karyanya. Proses ini terjadi ketika lagu yang diciptakan oleh seseorang digunakan dalam berbagai konteks seperti siaran radio, penjualan rekaman, atau penayangan di  platform  digital.Sebagai  pencipta  lagu,  seseorang memiliki  hak cipta  atas  karyanya,  yang  memberikan  mereka  hak  eksklusif  untuk  mengontrol penggunaan lagu tersebut dan menerima royalti sebagai bentuk penghargaan atas karya  mereka. Royaliti  lagu  menjadi  sumber  pendapatan  penting  bagi  pencipta lagu dan merupakan bentuk penghargaan atas kreativitas dan bakat mereka (Safithri, 2020).
Pengaturan  hukum  mengenai  hak  cipta  lagu  dalam  konteks  harta  bersama juga dipengaruhi  oleh  perbedaan  dalam  undang-undang  hak  cipta  dan  undang-undang perkawinan di setiap negara. Undang-undang hak cipta yang  berlaku  dapat  menentukan  hak  dan  kewajiban terkait  dengan  hak  cipta  atas karya  seni,  termasuk  lagu,  yang  diproduksi  selama  masa perkawinan.  Di  sisi  lain, undang-undang    perkawinan    mungkin    mengatur    secara    khusus mengenai  kepemilikan    dan    pembagian    harta    bersama    antara    suami    dan    istri,    termasuk bagaimana hak cipta lagu dianggap dalam konteks tersebut (Firdawaty, 2017).
Salah  satu  tujuan  pemberian  royalti  dari  sebuah  karya  adalah  untuk  menjadi  stimulus kepada para pencipta agar terus melahirkan karya-karya lain. Keuntungan berupa royalti dihimpun oleh sebuah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berbentuk badan hukum untuk memegang dan mengelola  hak  cipta  atas  kuasa  yang  diberikan  pencipta  karya.  Pembentukan  LMK  dilakukan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4146
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
berdasarkan amanat Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Secara lebih rinci, pengaturan mengenai royalti di Indonesia dituangkan dalam sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Rinjani & Cahyaningsih, 2024). Royalti ialah perolehan keuntungan atas sebuah karya cipta tertentu yang dihasilkan dari oleh pikir intelektualnya yang darinya dimanfaatkan secara komersil, yaitu diatu Pasal 45 UU Hak Cipta (Tomi, 2011).

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dalam penelitiannya akan menggunakan metode  hukum  normatif.  Fokus  pada  objek  penelitian  ini  adalah  konsep  harta  bersama  dalam perkawinan menurut hukum, hak cipta, dan hak atas merek sebagai hak kebendaan. Pengkajian akan dilakukan pada solusi atas pembagian harta bersama dalam hal hak cipta dan hak atas merek seebagai hak kebendaan berdasarkan sifatnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif dimana penulis akan memberikan gambaran atau pemaparan pada suatu subjek dan objek yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan (Mukti Fajar & Achmad, 2010). Selai itu juga akan di analisis menggunakan bahan hukum yang ada dengan tujuan menjalankan analisis teoretis tentang arti kata-kata dalam peraturan perundang-undangan dan cara mereka digunakan dalam praktik dan putusan-putusan hukum (Efendi & Ibrahim, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan  Hakim  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  No. 1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb
Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman,  dimana  dirumuskan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal  dengan  legal  reasoning  yang  dilakukan  oleh  seorang  hakim  dalam  memutuskan  suatu perkara  yang  diadilinya.  Kebebasan  hakim  secara  kontekstual  memiliki  3  (tiga)  esensi  dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu (Rifai, 2011):
1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
2. Tidak  seorangpun  termasuk  pemerintah  dapat  mempengaruhi  atau  mengarahkan  putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
3. Tidak  ada  konsekuensi  terhadap  pribadi  hakim  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi yudisialnya.
Hakim tidak saja dituntut untuk memahami hukum yang telah dipositifkan, tetap lebih dari sekedar  itu  hakim  harus  pula  memahami  makna  yang  terkandung  dibalik  hukum  yang  telah dipositifkan  tersebut,  karena  hakim  memainkan  peran  sentral  dalam  proses  komunikasi  di pengadilan  melalui  interpretasi.  Untuk  dapat  melaksanakan  tugasnya  yang  luhur  namun  sangat berat, (karena sering harus menghadapi berbagai tantangan dan godaan dalam masyarakat,) maka hakim harus dibekali dengan ketangguhan moral, kaidah-kaidah penuntun dan aturan-aturan tentang perilaku  yang  seharusnya  dipegang  teguh  oleh  seorang  hakim  dalam  menjalankan  tugas  dan kewajibannya (Mulingka, 2015).
Pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak dalam sistem hukum Indonesia, bahwa pada prinsipnya putusan pengadilan dalam perkara perdata pasti ada pihak yang dimenangkan dan pihak  yang  dikalahkan.  Akan  tetapi  pihak  yang  kalah  sering  di  hukum  terlalu  tinggi  dengan mengabulkan seluruh permintaan pihak yang menang, sehingga pada akhirnya pihak yang kalah
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4146
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
sering menempuh upaya hukum karena tidak menerima putusan pengadilan tersebut. Seharusnya kalau putusan tersebut sudah berkeadilan, maka pihak yang kalah tidak akan menempuh upaya hukum lagi (Dewanto, 2020).
Putusan Hakim yang diopinikan sebagai “cacat hukum”. Bagi pihak yang memahami aturan hukum tetap memegang prinsip, bahwa Legalitas Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) dianggap benar. Dan jika “ dictum ” putusan mengandung sifat “penghukuman/ comdemnatoir ”, maka putusan a quo harus dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Mereka ini sadar, bahwa putusan hakim di tingkat pertama telah diuji melalui upaya hukum (Banding, Kasasi dan Peninjuauan Kembali (PK)), dan kalaupun ada pihak yang merasa dirugikan akibat  eksekusi,  maka  saluran  hukum  yang  tepat  untuk  membuktikan  kebenarannya  tetap terbukanya saluran hukum bagi setiap orang/ pihak berupa pengajuan gugatan perdata biasa (jika ekseksusi telah terlaksana).
Dalam  memutus  perkara  yang  terpenting  adalah  kesimpulan  hukum  atas  fakta  yang terungkap dipersidangan. Seorang hakim sebelum melaksanakan tugasnya yaitu membuat putusan atas  perkara  yang  ditanganinya,  tidak  boleh  memutuskan  begitu  saja  tanpa  memberikan argumentasi hukum atau pertimbangan hukum atau legal reasoning, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijakansanaan, Profesionalisme dan bersifat obyektif (Isnantiana, 2017).
Pertimbangan  hakim  merupakan  proses  penting  untuk  menentukan  apakah  sebuah putusan sudah adil, pasti, dan menguntungkan pihak yang berperkara. Hakim menggunakan teori keseimbangan  saat  membuat  keputusan.  Teori  ini  mengatakan  bahwa  peraturan  hukum  harus diimbangi dengan kepentingan Penggugat dan Tergugat. Prinsip keseimbangan, yang diatur dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal 1865 KUHPerdata, memberikan hak kepada pihak untuk bertindak untuk melindungi hak-hak mereka dan menentang hak-hak orang lain. Dalam perkara ini, setiap pihak dalam peradilan harus membuktikan semua bantahannya dan buktinya (Rifai, 2011).
Selain Teori Keseimbangan, Mackenzie mengatakan, ada sejumlah teori lain yang dipakai oleh hakim saat membuat keputusan mengenai suatu kasus, antara lain, yakni (Rifai, 2011):
a. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Hakim memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan, dan dalam memutuskan, hakim harus mempertimbangkan keadaan serta perdata yang adil.
b. Teori Pendekatan Keilmuan
Hakim percaya bahwa penjatuhan putusan harus dilakukan dengan hati-hati dan sistematis terlebih dahulu dengan mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya untuk memastikan bahwa putusan mereka tetap sah.
c. Teori Pendekatan Pengalaman Berlandaskan pengalamannya Hakim tahu apa yang akan terjadi dengan keputusan yang akan diambilnya terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
d. Teori Ratio Decidendi
Hakim diharapkan dapat mempertimbangkan semua aspek perkara saat mereka membuat keputusan. Selain itu, untuk membuat keputusan mereka, hakim harus mencari dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Di lain sisi, pertimbangan hakim harus didasarkan pada keinginan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  No.  1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb  hakim mempertimbangkan mengenai pemberian royalti kepada mantan istri virgoun sebagai harta bersama sebagai berikut:
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4146
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523 1. Dalam pertimbangan nya, atas dalil dari mantan istri virgoun yang meminta obyek berupa 50%
(lima puluh persen) dari Pendapatan Bersih Royalti yang diperoleh Virgoun sebagai pencipta lagu yag berjudul diantaranya, Surat Cinta Unutk Starla, dan Selamat dari Publisher. Dalam hal ini Virgoun sebagai tergugat tidak membantahnya karen dalil tersebut diperkuat dengna bukti dan saksi dari Penggugat. Oleh karena itu, Majelis hakim pada pengadilan agama Jakarta Barat berpendapat bahwa gugatan mengenai objek berupa 50% (lima puluh persen) dari Pendapatan Bersih Royalti adalah terbukti kebenarannya.
2. Lebih lanjut dalma pertimbangnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menilai serta meemastikan mengenai royalty atas lagu yang diciptakan oleh Virgoun selaku Tergugat yang kemudian dikaitkan dengan harta bersama. Maka Majelis hakum berpendangan bahwa harus terlebih dahulu mempertimbangkan status hukum royalti yang menjadi salah satu objek harta bersama,
3. Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dinyatakan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak  terkait.  Terhadap  penjelasan  pasal  di  atas,  menunjukan  bahwa  royalti  pada  hakekatny berseumber  dari  hak  cipa.  Lebih  lnajut  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juncto Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tersebut,  dinyatakan  bahwa  Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta tersebut menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan hak ekslusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, di mana hak ekonomi dalam hal ini menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi inilah yang antara lain berupa royalti.
4. Dalam pertimbangan nya, Majelis hakim juga membahas mengenai kedudukan hukum royalti dalam kitannya dengna harta bersama dalam suatu perkawianan. Timbul pertanyaan apakah royalti termasuk ke dalam objek harta bersama did alam perkawinan atau bukan. Majelis hakim menilai bahwa royalti merupakan bagian dari hak ekonomi yang bersumber dari Hak Cipta, sedangkan Hak Cipta itu sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dinyatakan sebagai benda bergerak tidak berwujud, maka sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis dalam hal ini berpendapat bahwa royalti itu merupakan objek harta bersama perkawinan.
5. Terhadap kedudukan royalti yang merupakan objek harta bersama dalam perkawinan hal ini sependapat dengan ahli  Prof. Dr. H. Aden Rosadi, M. Ag., CL.A. dan Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.H., M.M., CPCD, oleh karena itu pendapat kedua ahli tersebut yang menyatakan royalti merupakan objek hartabersama perkawinan.
6. Berdasarkan  pertimbangan  Majelis  hakim  di  atas,  terhdapap  50%  (lima  puluh  persen)  dari Pendapatan  Bersih  Royalti  yang  diperoleh  Virgoun  sesuai  dalil  dari  Penggugat.  MAajelis hakikm berpendapat royalti terbukti diperoleh Tergugat Konvensi (Xxx) selama dalam masa perkawinannya dengan Penggugat Konvensi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 1 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam, 50% (lima puluh persen) dari Pendapatan Bersih Royalti yang diperoleh Tergugat Konvensi tersebut terbukti  merupakan  harta  bersama  Penggugat  Konvensi  dan  Tergugat  Konvensi.  Dan  oleh karena royalti tersebut merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi maka  sesuai  ketentuan  Pasal  49  huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  berikut penjelasannya angka 10 dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam hal ini secara absolut berwenang mengadili dan memutus gugatan Penggugat Konvensi terhadap royalti atas nama Tergugat Konvensi tersebut.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4146
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  Majelis  hakim  dalam  pertimbangannya  menggunakan Teori Ratio Decidendi karena dalam teori tersebut Hakim membuat keputusan dengan mencari dan mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan.  Dalam  pertimbangannya  Majelis hakim  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  No.  1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb,  hlm  210-212 menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

## Kualifikasi Hak Cipta atas Lagu Virgoun Sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia (“UUD NRI 1945”), Indonesia bukan negara yang didirikan semata-mata atas kekuasaan (machtsstaat), melainkan penetapan hukum yang tepat telah diatur dan diupayakan untuk mencapai kesejahteraan pada seluruh aspek kehidupan rakyat. Salah satu aspek penting yang telah dilindungi oleh hukum di Indonesia adalah pada lingkup kekayaan intelektual. Dalam literatur internasional,  Kekayaan  Intelektual  disebut  dengan  istilah  Intellectual  Property  Rights  (IPR). Sedangkan  di  Indonesia  istilah  Kekayaan  Intelektual  telah  melalui  banyak  perubahan.  Berbagai istilah  tersebut  yaitu  Hukum  Alih  Teknologi,  Hak  Milik  Intelektual  (HMI),  Hak  atas  Kekayaan Intelektual (HaKI), Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan istilah yang sedang berlaku saat ini adalah Kekayaan Intelektual (KI).
World  International  Property  Organization  (WIPO)  yang  menaungi  persoalan  HKI mendefinisikan  bahwa  HKI mengacu  pada karya  cipta  pikiran  yang  berupa  penemuan  di  bidang sastra dan karya seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan di dalam perdagangan. Perlindungan HKI tidak terlepas agar setiap individu yang berkarya atau menciptakan sesuatu yang bermanfaat  dari  hasil  intelektualitasnya  dapat  memberikan  kehidupan  yang  layak,  meningkatkan harga  diri,  serta  memperoleh  manfaat  dari  adanya  penemuan  di  bidang  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  tersebut  (Antariksa,  2012).  Menurut  pandangan  G.W.F.  Hegel,  suatu  karya  seni memberikan  hak-hak  khusus  kepada  penciptanya  karena  adanya  personalitas  di  dalamnya, sehingga  baik  itu  objek  berupa  abstrak  maupun  fisik  sama-sama  penting  dalam  bertumbuh  dan berkembangnya personalitas tersebut (Puspasari, 2022).
Perlindungan terhadap seluruh karya sastra, seni dan juga ilmu pengetahuan juga terdapat dalam  Konvensi  Berne  dengan  tujuan  untuk  melindungi  hak  pengarang  tersebut  (Yanto,  2016). Perlindungan tersebut termasuk pada perlindungan hukum hak cipta yaitu dengan memberikan hak pencipta bagi pembuat asli karya serta memberikan penjaminan bagi karya itu sendiri dalam hal pengeksploitasian oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab secara tidak semestinya yang dapat berdampak  secara  tidak  adil  bagi  pencipta  asli  karya,  baik  secara  moral,  sosial,  dan  keuangan (Labetubun, 2011).
Selain dari peraturan perundangan yang telah disebutkan di atas, terdapat berbagai aturan dengan kedudukan di bawah Undang-Undang yang juga telah mengatur pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual.  Oleh  karena  banyaknya  kebijakan  yang  mengatur  Hak  Kekayaan  Intelektual  dan pembahasan Hak Kekayaan Intelektual kebendaan berupa hak cipta dan hak merek kebanyakan bukan merupakan harta bersama melainkan harta personal, maka tiga hak tersebut menjadi titik tolak pada penelitian ini,
Seluruh karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia, baik dalam lingkup pendidikan,  seni,  atau  sastra  merupakan  sebuah  perwujudan  atas  suatu  rasa,  karsa,  dan  cipta seseorang. Karya-karya tersebut secara fisik memberikan arti atas kehadirannya pada kehidupan manusia, dan secara psikis (batin) juga memberikan arti atas perannya dalam memenuhi kebutuhan batiniyah seseorang. Semakin banyak dan berkualitas suatu karya maka hal ini dapat memberikan nilai  yang  semakin  besar  juga  pada  harkat  dan  martabat  seseorang  dalam  kehidupannya (Labetubun, 2011).
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4146
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Prinsip  harta  bersama  dalam  Hak  Kekayaan  Intelektual  adalah  harus  dibagi,  baik  pada kasus perceraian yang gugatannya bersifat gabungan ataupun individual. Namun demikian pada praktiknya, konsep tersebut di Indonesia masih belum terlalu dipahami bahkan terkesan asing. Hal ini cukup berlawanan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pasal tersebut telah mengatur perihal harta yang dihasilkan dalam ikatan pernikahan dikategorikan sebagai harta bersama  yang  diakui  sebagai  Hak  Kekayaan  Intelektual  yaitu  termasuk  pada  hak  benda  tidak berwujud. Hak Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya (Sutedi, 2009). Hak cipta sebagai harta bersama dapat terjadi karena hak cipta juga merupakan bagian dari harta sesuai dengan pengklasifikasian benda yang terdapat dalam Pasal 499 KUHPer. Sehingga apabila pendaftaran hak cipta dilakukan dalam masa perkawinan antara suami dan istri maka secara otomatis hak cipta tersebut juga akan menjadi harta Bersama (Kenedi, 2019).
Kekayaan  intelektual  adalah  bentuk  eksistensi  manusia  atas  karunia  akal  pikiran  yang diberikan oleh Allah SWT yang dapat dieksploitasi untuk berimajinasi, mencipta, berkarya dan karsa. Kemampuan ini tidak semua orang mampu memanfaatkan dan mengoptimalkannya. Sedangkan untuk dapat melahirkan sebuah karya perlu usaha mengolah pikiran. Oleh karena itu sebuah karya dikategorikan  sebagai  Hak  Kekayaan  Intelektual  untuk  dilindungi  secara  sah  oleh  hukum  atas seluruh manfaat yang timbul darinya, seperti penjagaan dari berbagai gangguan dan nilai ekonomi atas pendapatan karya tersebut. Kekayaan intelektual termasuk dalam hak sehingga dapat dialihkan. Meski begitu pengalihan ini masih terbatas hanya di lingkup ekonomi yang cara pengalihan ini juga telah diatur oleh hukum (Haq & Akbarizan, 2023).
Konsep hak  ekonomi  yang  dilindungi  pada hak  cipta menggambarkan layaknya  sebuah perlindungan hukum yang diberikan pada Pencipta dan suatu karyanya yang dihasilkan atas olah pikir manusia dimana hal itu diakui sebagai kekayaan intelektualnya sebagai bagian dari bentuk Hak Asasi Manusia. Secara umum objek Hak Cipta seperti lagu/musik melahirkan hak ekonomi yaitu yang darinya dapat menghasilkan kebermanfaatan secara finansial (uang). Perolehan hak ekonomi inilah  yang  memotivasi  para  seniman  dan  industri  hiburan  lainnya  untuk  mengolah  kreativitas otaknya dalam menciptakan sebuah karya intelektual yang dapat memberikan manfaat, baik lagu, musik, dan lainnya (Puspadewi, 2024).
Status  kebendaan  harta  bersama  dalam  konteks  Hak  Kekayaan  Intelektual  haruslah dicerna secara menyeluruh. Di Indonesia secara umum hukum kebendaan telah diatur dalam Pasal 499 KUHP Perdata yang menyatakan:
“ benda adalah setiap barang atau hak yang dapat dikuasai oleh hak milik .”
Pasal  tersebut  memberikan  pemahaman  bahwa  hukum  kebendaan  berkaitan  dengan hubungan antara pemilik benda dengan benda itu sendiri yang juga memiliki hak kebendaannya. Dalam kedudukannya sebagai kekayaan intelektual, hak kebendaan bermakna hak terhadap suatu benda yang merupakan hasil dari olah otak atau kinerja rasio seperti invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra, dan desain (intangible).
Hak Kekayaan Intelektual diatur oleh  tidak terbatas pada satu perundangan saja, tetapi lebih spesifik dapat diatur oleh beragam perundangan. Penetapannya berlandaskan keunikan atas setiap karakter dari masing-masing hak yang diatur pada undang-undang terkait. Contoh praktiknya adalah perihal pendaftaran yang diatur bukan oleh suatu lembaga melainkan berlandaskan jenis dari kekayaan intelektual yang terkait. Misalnya pada hak kekayaan intelektual dalam lingkup varietas tanaman,  maka  pendaftaran  hal  ini  ditujukan  kepada  Kantor  Pendaftaran  Varietas  Tanaman Kementerian  Pertanian,  Kementerian  Pertanian.  Sedangkan  pada  lingkup  hak  cipta  maka pendaftaran hak ini ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektua, Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  yang  didalamnya  juga  meliputi  pendaftaran  merek,  paten,  dan  lain sebagainya.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4146
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Lebih lanjut dalam pembahasan mengenai Kualifikasi Hak Cipta atas Lagu Virgoun Sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan perlu diketahui bahwa meski suatu Hak cipta dan Hak merek didaftarkan atas nama salah satu pihak saja, Hak cipta tetap dapat menjadi harta bersama selama hak cipta yang dimaksud muncul di tengah masa pernikahan. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu harta benda didapatkan dalam masa pernikahan maka menjadi harta bersama. Hal ini juga didukung oleh Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI)  yang  menyatakan  bahwa  harta  yang  dihasilkan  secara  masing-masing  maupun  bersama dalam ikatan pernikahan maka dikategorikan sebagai hak kekayaan dalam perkawinan atau syirkah yang selanjutnya disebut sebagai harta bersama tanpa terikat pada nama yang terdaftar.
Perlindungan hukum atas hak cipta tidak hanya diberikan kepada seseorang yang memiliki kemampuan kognitif untuk menciptakan karya cipta, namun harus memiliki kekhasan yang bersifat pribadi  dan  berbeda  yang  dapat  menunjukkan  keasliannya  berdasarkan  kemampuan  berpikir sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca ataupun dirasa oleh orang lain (Yanto, 2015). Karya cipta yang dilindungi hak cipta adalah hak ekonominya terhadap pemilik hak cipta untuk melakukan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Dengan demikian setiap pemanfaatan atas hak cipta tersebut oleh orang lain, maka pemegang hak cipta sudah selayaknya mendapatkan hak ekonomi berupa royalty (Badrulzaman, 2021).
Berdasarkan  Asosiasi  Industri  Rekaman  Indonesia,  royalti  merupakan  honorarium  yang dibayarkan  oleh  produser  kepada  artis  sehingga  dapat  dipahami  bahwa  royalti  merupakan pendapatan yang diperoleh oleh artis atau dengan kata lain pemegang hak cipta (Syahputra et al., 2022). Royalti sebagai pendapatan merupakan pemasukan finansial sehingga terjadi pertambahan jumlah  terhadap  harta  pemegang  hak  cipta.  Ketika  terjadi  sengketa  perceraian  atas  ikatan pernikahan antara pemegang hak cipta yang mendapat royalti dengan pasangannya, tentu dalam sengketa  perceraian  akan  berakibat  terhadap  pembagian  harta  bersama  yang  diperoleh  selama perkawinan. Dalam PP 56/2021 tersebut dijelaskan secara rinci bahwa yang menjadi subjek atas pembayaran royalti adalah pihak yang memanfaatkan atau menggunakan karya cipta berupa lagu dan/atau musik untuk tujuan komersial, seperti pemutaran lagu dalam bentuk layanan public (Hafiz et al., 2021).
Hak cipta yang dapat diakui sebagai harta bersama ialah hak cipta yang lahir pada masa perkawinan.  Pembuktian  ini  mengacu  pada  sistem  deklaratif  yaitu  diukur  dari  masa  perwujudan nyata  dari  sebuah  ide  maupun  gagasan  sehingga  masa  perlindungan  hukum  ditetapkan  tidak berdasarkan  pada  terdaftar  atau  tidaknya suatu  hak  cipta.  Pendaftaran  hak  cipta  pada  lembaga terkait  yaitu  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (Ditjen  K.I)  bertujuan  untuk  memperoleh legalitas sebagai pencipta agar secara resmi nama pencipta dapat tertera pada daftar umum ciptaan sehingga daftar inilah yang dapat digunakan sebagai pembuktian suatu hak cipta (Poetri, 2020).
Pendaftaran  Hak cipta tidak bersifat  wajib  sehingga  pemilik  atau pencipta karya  berhak untuk  tidak  mendaftarkan  karyanya.  Meski  begitu  pencipta  karya  tidak  lantas  kehilangan  hak ciptanya  jika  tidak  mendaftarkan  Hak  cipta  karena  pendaftaran  ini  bersifat  untuk  memudahkan pembuktian hak saat terjadi kasus sengketa atas hak cipta tersebut. Dengan didaftarkannya hak cipta maka pembuktian akan dapat berjalan lebih mudah, namun jika tidak maka pembuktian tetap akan dilakukan melalui proses peradilan hukum hingga pencipta terbukti atas hak cipta karyanya (Hanifah, 2015).
Harta kekayaan dalam perkawinan dalam sudut pandang Islam telah diatur pada Kompilasi Hukum  Islam  Pasal  85  hingga  Pasal  97  Buku  I  (satu).  Para  ahli  hukum  Islam  Indonesia  telah menyetujui  gagasan  pasal  tersebut  yaitu  dalam  penetapan  kaidah  harta  gono-gini  atau  harta bersama dilandasi atas metode syirkah abdan. Praktik metode ini sebagaimana ditetapkan oleh para penggagas Kompilasi Hukum Islam menggunakan pendekatan hukum adat (‘ urf ). Pendekatan ini dinilai diperbolehkan dan tidak menentang hukum syariah, disebut “al adatu muhakkamah” (Abd. Rasyid As’ad, 2010: 6).
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4146
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Harta gono-gini atau harta bersama dalam perkawinan menurut sebagian ahli hukum Islam lahir  dari  nilai  dan  aspirasi  hukum  Islam  (Mahendra  &  Yustiawan,  2023).  Mereka  menyebutkan bahwa harta gono-gini timbul sebagai konsekuensi atas dibangunnya tali perkawinan suami istri yang darinya menghasilkan harta akibat dari usaha bersama dalam rumah tangga. Hal ini didasarkan pada firman Allah Q.S An-Nisa: 21 yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan janji suci, kuat, dan  kokoh  (mitsaqan  ghalizhan).  Ayat  ini  memberikan penjelasan  bahwa  perkawinan  yang  telah melalui ijab qabul yang sah maka telah memenuhi syarat dan rukun terjalinnya akad syirkah bagi kedua pihak suami istri sehingga harta yang muncul setelahnya maka diakui sebagai harta bersama (Sugiswati, 2014).
Konsekuensi hukum sengketa harta bersama yang terjadi pada kasus perceraian sepasang suami istri yang sah berlaku perlindungan hukum jika dari ikatan tersebut menghasilkan harta atau kekayaan oleh kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pasal 37 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa pembagian harta gono-gini dan tuntutan  hukum  yang  akan  digunakan  disesuaikan  pada  kehendak  masing-masing  pihak  terkait. Bilamana ikatan perkawinan putus dikarenakan kematian maupun karena suatu perceraian, dalam hal ini masing-masing pihak memperoleh porsi setengah atas harta bersama tersebut (Candra et al., 2022). Lebih lanjut mengenai harta gono-gini, dalam Pasal 119 KUHPerdata menetapkan bahwa yang termasuk harta bersama yang harus dibagi pada kasus terjadinya perceraian ialah harta benda yang  dihasilkan  selama  masa  perkawinan,  terlepas  dari  harta  yang  ditetapkan  pada  perjanjian pranikah.

## PENUTUP
Kesimpulan dari hasil penelitian ini meliputi dua hal, yakni yang pertama yaitu pertimbangan hakim  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  No.  1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb  sudah  tepat karena  dalam  pertimbangannya  Majelis  hakim menggunakan  teori  Teori  Ratio  Decidendi.  Dalam teori tersebut Hakim membuat keputusan dengan mencari dan mengacu pada peraturan perundang- undangan yang relevan. Dalam pertimbangannya Majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta  Barat  No.  1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb,  hlm  210-212  menggunakan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  diantaranya  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Kedua, Hak Cipta atas Lagu Virgoun dapat dikualifikasikan Sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan  berlandaskan  Pasal 35  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  dimana  pasal  tersebut menyatakan harta yang timbul dalam masa perkawinan maka diakui sebagai harta bersama dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan harta kekayaan dalam perkawinan termasuk dalam praktik syirkah sehingga harta yang dihasilkan baik oleh individual maupun bersama diakui sebagai harta bersama tanpa terganggu atas nama yang terdaftar.

## DAFTAR PUSTAKA
Anhar, H. I. (2024). Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1), 89 – 95. Antariksa, B. (2012). Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual:  Relevansinya  Bagi  Kepentingan  Pembangunan  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi Kreatif , 1 (1), 1 – 21.
Arso, A. (2017). Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam , 7 (1), 28 – 56. Atikah, I., Zaini, A., & Sumirat, I. R. (2022). Intellectual property rights as the resource for creative
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4146
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
economic in Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 22 (4), 451. Badrulzaman, U. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia , 3 (1), 11.
Candra, I., Asba, P., & Balla, H. (2022). Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. Jurnal Litigasi Amsir , 9 (3), 183 – 188. Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. Jurnal Ius Constituendum , 5 (2), 303 – 324.
Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code). Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN , 1410 , 5632. Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris . Prenada Media. Firdawaty, L. (2017). Filosofi pembagian harta bersama. ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah ,
8 (1).
Hafiz, M., Berliana, W. H., Ramadhani, R., & Ananta, A. H. U. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti  Musik  Oleh  LMK  &  LMKN  Ditinjau  Dari  Peraturan  Pemerintah  No  56  Tahun  2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Padjadjaran Law Review , 9 (1). Hanifah, M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Hasil Tenun Songket Melayu Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Ilmu Hukum , 6 (2), 183 – 188. Haq, M. (2007). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek  (Studi  Kasus  Pada Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat) . Universitas Sumatera Utara.
Haq, M., & Akbarizan, A. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (Ipr) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek. Jotika Research in Business Law , 2 (1), 30 – 42. Ismanto, R., & Aranoval, M. A. (2007). Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Kasus Tindak Pidana Paten Berdasarkan Kasus No. 38/PID/204/PN. Jakarta Timur, Divisi Advokasi MaPPI FH UI .
Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam , 18 (2), 41 – 56.
Kenedi, J. (2019). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian. Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat , 3 (1), 92 – 106. Labetubun, M. A. H. (2011). Perlindungan hukum desain industri di dunia maya (kajian overlaping antara hak cipta dengan hak desain industri). Jurnal Sasi , 17 (4).
Mahendra, I. G. M. O., & Yustiawan, D. G. P. (2023). Legal Validity of Land Tenure by Foreigners Through Mixed Marriages Obtained  From  Inheritance  From  the  UUPA  Perspective. Policy, Law, Notary And Regulatory Issues , 2 (2), 187 – 197. https://doi.org/10.55047/polri.v2i2.619 Masrokimin,  M.  (2018).  Perbandingan  Antara  Hukum  Positif  Dengan  Hukum  Islam  Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian. Jurnal Ius Constituendum , 1 (2), 1 – 22. Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris . Pustaka pelajar.
Mulingka, F. A. (2015). Fungsi Dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidanan Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim. Lex Administratum , 3 (6).
Poetri,  T.  R.  (2020).  Penyelesaian  Pembagian  Hak  Cipta  Dan  Hak  Atas  Merek  Sebagai  Harta Bersama Dalam Perceraian Islam. Lex Renaissance , 5 (2), 344 – 357.
Puspadewi,  N.  B.  (2024).  Analisis  Putusan  Tentang  Pembagian  Royalti  yang  Dijadikan  Harta Bersama  (Gono-Gini)  Studi  Kasus  Putusan  Nomor  1622/PDT.  G/2023/PA.  JB. Jurnal  Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik , 4 (4), 896 – 903.
Puspasari, A. T. (2022). Tinjauan Konsep Hak Eksklusif Dalam Hak Cipta Berdasarkan Teori Hegel. Dialogia Iuridica , 13 (2), 140 – 161. Rifai, A. (2011). Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif . Rinjani, D., & Cahyaningsih, D. T. (2024). Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4146
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1622/pdt. g/2023/PA. JB. Hukum
Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora , 1 (3), 264 – 271. Safithri, H. (2020). Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan , 1 (2), 1 – 13. Saidin, O. K. (2004). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),(Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada .
Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. Perspektif , 19 (3), 201 – 211. Sutedi, A. (2009). Hak Atas Kekayaan Inetelektual . Sinar Grafika.
Syahputra, R., Kridasaksana,  D., & Arifin, Z. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti. Semarang Law Review (SLR) , 3 (1), 84 – 97. Tomi. (2011). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik pada telepon sesular . Utomo,  T.  S.  (2010). Hak  Kekayaan  Intelektual:  Sebuah  Kajian  Kontemporer .  Graha  Ilmu, Yogyakarta, 2010.
Wijaya, H. T. (2003). Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 10 (23), 153 – 168. Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan. Jurnal Cita Hukum , 3 (1), 95470. Yanto, O. (2016). Konvensi Bern dan perlindungan hak cipta. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan , 6 (1).