INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 6313-6322 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Efektivitas Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Pernikahan Terkait Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun  (Studi Kasus : Desa Banyuanyar Tengah)
Siti Marwiyah 1 ✉ , Verto Septiandika 2, , Nadilah Iskina Maulaya 3
Ilmu Administrasi Publik, Universitas Panca Marga
Email: marwiyah@upm.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Manusia sebagai salah satu makhluk paling tinggi yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk  jasmani, dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki emosi yang memerlukan perhatian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari orang lain. Peristiwa penting yang dirasakan manusia salah satunya pernikahan sebagai sebuah tahapan dalam menjalani salah satu proses kehidupan  untuk  mengarungi  bahtera  rumah  tangga  dengan  membentuk  sebuah  keluarga  baru  di kalangan masyarakat. Dalam undang-undang perkawinan negara kita UU no 16 tahun 2019, ada pasal yang mengatur usia yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menikah. Sebagian besar remaja perempuan di seluruh dunia menikah di bawah 20 tahun, terutama di negara-negara berkembang. Tujuan dibentuknya  Undang-undang  tentang  batas  usia  minimal  pernikahan  ini  agar  mengurangi  tingkat pernikahan dini pada kalangan remaja. Tujuan dari penelitian ini Untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengetahui hal apa saja yang mempengaruhi Efektivitas UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Pernikahan Terkait Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian  ini  adalah  Pernikahan  dini  di  Desa  Banyuanyar  Tengah  masih  menjadi  masalah  yang perlu ditangani melalui upaya yang menyeluruh. Tujuannya bukan hanya mengubah kebiasaan, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Desa ini dapat menjadi contoh bagi desa lain untuk menghindari pernikahan dini dengan komitmen, kerja sama, dan pantang menyerah. Pentingnya pendidikan seksual dan kesadaran akan bahaya hubungan seksual untuk mencegah pernikahan dini harus disosialisasikan. Oleh karena itu, pernikahan dini yang disebabkan oleh perjodohan seringkali memiliki konsekuensi negatif bagi anak perempuan.
Kata Kunci : Efektivita, Pernikahan Dini, Wajib Belajar 12 tahun

## Abstract
Man as one of the highest creatures created by the One God, which is fundamentally monodualistic, i.e. a spiritual being as well as a physical being, and an individual and a social being. As an individual being, man has  emotions that require attention, compassion, self-esteem, acknowledgement, and emotional response from others. One of the most important events human beings perceive is marriage as a stage in living through one of the processes of life to pass through the ark of the household by forming a new family in the community. In our country's Marriage Act, Act No. 16 of 2019, there are articles that regulate the age to be reached by a person to marry. Most teenage girls around the world get married under the age of 20, especially in developing countries. The aim of the bill is to set the minimum age for marriage to reduce the rate of early marriage among adolescents. The purpose of this research is to describe, analyze, and find out anything that affects the effectiveness of the new Law No. 16 of 2019 on the minimum age limit for marriage related to the policy of compulsory study of 12 years in the village of Banyuanyar Central district of Probolinggo. This research uses qualitative methods with descriptive approaches. Data collection techniques used, namely, interviews, observations, and documentation. The results of this study are that early marriages in Central Banyuanyar Village are still a problem that needs to be addressed through thorough efforts. The goal is not only to change habits, but also to create a better future for children. This village can be an  example for other villages to avoid early marriage with commitment, cooperation,  and  reluctance  to  surrender.  The  importance  of  sexual  education  and  awareness  of  the dangers of sexual intercourse to prevent early marriage must be dissocialized. Therefore, early marriages caused by adultery often have negative consequences for girls.
Keywords: Effectiveness, Early marriage, 12 years of compulsory education

## PENDAHULUAN
Manusia sebagai salah satu makhluk paling tinggi yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa,  secara  kodrati  bersifat  monodualistik,  yaitu  makhluk  rohani  sekaligus  jasmani,  serta makhluk individu sekaligus sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki emosi yang memerlukan perhatian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari orang lain. Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia adalah pernikahan, yang merupakan  tahapan  untuk  membentuk  keluarga  baru  di  masyarakat.  Para  pakar  telah banyak mencanangkan batasan usia perkawinan, terutama di Indonesia, seperti yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019, yang mengatur usia minimal pernikahan untuk mengurangi tingkat  pernikahan  dini  di  kalangan  remaja.  Menurut  penelitian  Yan  (2021),  alasan  yang paling marak diajukan oleh pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Bulian adalah  faktor  hamil  sebelum  melangsungkan  perkawinan,  serta  adanya  hubungan  sulit dipisahkan meskipun masih di usia sekolah. Pernikahan di usia muda ini memiliki banyak konsekuensi  negatif,  seperti  meningkatnya  kemungkinan  perceraian  dan  risiko  kondisi kesehatan  wanita  karena  organ  reproduksi  belum  berkembang  sepenuhnya.  Studi  ini
bertujuan untuk mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi  pernikahan usia muda  di Kabupaten Probolinggo dan mengidentifikasi kecamatan dengan ciri-ciri serupa. Di desa Banyuanyar Tengah, pernikahan dini masih sering terjadi karena kurangnya pendidikan dan kesadaran  akan  pentingnya  melindungi  hak-hak  anak,  serta  faktor  ekonomi  yang mendorong  orang  tua  menikahkan  anak  perempuannya  untuk  meringankan  beban keluarga. Dengan demikian, alasan pernikahan usia muda di masyarakat, khususnya di desa, mencakup faktor ekonomi dan pendidikan, serta pengetahuan orang tua dan masyarakat yang rendah tentang dampak negatif pernikahan dini.

## Tinjauan Pustaka
A. Efektivitas Kebijakan Publik
Efektivitas adalah tolak ukur atau patokan dari jalannya sebuah peraturan Menurut Patrio Sutopo dalam Mayadri yang dikutip kembali dalam (Dianing 2020) menyebutkan bahwa Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan. Di mana dalam memilih tujuan yang  hendak  dicapai  dan  sasaran  yang  digunakan,  serta  kemampuan  yang  dimiliki adalah  tepat,  sehingga  tujuan  yang  diinginkan  dapat  dicapai  dengan  hasil  yang memuaskan. Anggara  menjelaskan dalam (Dewi 2019) bahwa kebijakan publik diartikan sebagai  suatu rangkaian keputusan yang  saling memiliki hubungan yang  diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan
B. Pernikahan Dini
Menurut  Hazairin  dalam  (MANSUR  n.d.)  mengatakan  inti  perkawinan  itu  adalah hubungan  seksual.  Menurutnya  tidak  ada  nikah  (perkawinan)  bilamana  tidak  ada hubungan  seksual.  Beliau  mengambil  tamsil  bila  tidak  ada  hubungan  seksual  antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain
Menurut WHO dalam (Latifa 2019) Pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun. Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN yang tercantum dalam (Latifa 2019)adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang  dari 25 tahun pada pria
C. Wajib Belajar 12 Tahun
Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Undang-undang  ini  hadir  sebagai  penyelenggara  wajib  belajar  pendidikan  dasar sebagai  salah  satu  program  yang  dibentuk  untuk  meningkatkan  kualitas  masyarakat Indonesia.
Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun diwajibkan  untuk  mengikuti  pendidikan  dasar.  Ini  berarti  bahwa  semua  anak  harus menyelesaikan  pendidikan  di  tingkat  dasar  (SD)  dan  pendidikan  di  tingkat  pertama (SMP).
Tujuan dari penelitian ini Untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengetahui hal apa saja yang mempengaruhi Efektivitas UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal  Pernikahan  Terkait  Kebijakan  Wajib  Belajar  12  Tahun  di  Desa  Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan rumusan masalah  sebagai  berikut:  penelitian  akan  mendeskripsikan  temuan  di  lapangan  melalui analisis  teori,  penjelasan  fakta,  penjelasan  situasi  objek  penelitian,  dan  upaya  untuk menganalisis berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang  menggunakan  metode  seperti  observasi,  wawancara,  dan  analisis  isi  selain pengumpulan  data  lainnya.  digunakan  untuk  menunjukkan  tanggapan  atau  hasil  dari kegiatan penelitian. Menggambarkan objek, mengungkapkan makna dari fenomena, dan menjelaskan fenomena dalam penelitian adalah tiga bagian dari tujuan penelitian kualitatif. Dalam  mengumpulkan  data  kualitatif  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  beberapa informan, yaitu :
1. Kepala Desa Banyuanyar Tengah
2. Kepala Dusun Pandi 1 Desa Banyuanyar Tengah
3. Modin Desa Banyuanyar tengah
4. Kepala KUA Kecamatan Banyuanyar
5. Korwil DIKDAYA Kabupaten Probolinggo
6. 2 Pasangan Yang Menikah Di Bawah Umur
7. 1 Orang Tua Pasanagan Yang Menikah di Bawah Umur
8. 2  Masyarakat  Desa  Banyuanyar  Tengah  Yang  tinggal  Berdekatan  Dengan  Pasangan Yang Menikah Di Bawah Umur
Serta beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, dan beberapa foto sebagai bukti penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Efektivitas UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Pernikahan Terkait Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Desa Banyuanyar Tengah Kabupaten Probolinggo
1. Tepat Kebijakan
Salah satu upaya penting untuk mencegah pernikahan dini di Desa Banyuanyar Tengah  adalah  dengan  menetapkan  batas  usia  minimal  untuk  pernikahan.  Namun, untuk meningkatkan hasilnya, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan tokoh agama. Dengan penerapan kebijakan yang tepat dan kolaborasi yang kuat dari  semua  pihak,  diharapkan  angka  pernikahan  dini  di  Desa  Penurunan  tingkat pernikahan  dini  juga  dipengaruhi  oleh  meningkatnya  kesadaran  keluarga  tentang pentingnya pendidikan bagi anak, keterbukaan pikiran masyarakat terutama semakin tingginya  dukungan  keluarga  dalam  pendidikan  anak  secara  tidak  langsung meningkatkan semangat belajar pada anak.  Inovasi belajar yang diciptakan oleh guru di sekolah membuat sekolah bukan lagi tempat yang membosankan.
2. Tepat Pelaksanaan
Untuk melaksanakan rencana yang tepat, pemerintah desa, masyarakat, lembaga terkait, dan tokoh desa harus bekerja sama dengan baik. Ini termasuk meningkatkan sosialisasi dan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kerja sama dengan lembaga terkait,  penegakan  hukum,  dan  pemanfaatan  teknologi.  Selain  itu, monitoring  dan evaluasi  yang  dilakukan  secara  berkala  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa program bekerja dengan baik dan untuk melakukan perubahan yang diperlukan.
Melawan  pernikahan  dini  di  Desa  Banyuanyar  Tengah  bukan  hanya  tentang mengubah kebiasaan dan kebiasaan, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Jika desa memiliki pendidikan yang baik, kesehatan yang  baik,  dan  peluang  untuk  berkembang,  anak-anak  dapat  menjadi  generasi penerus yang tangguh serta memberikan kemajuan yang baik bagi masa depan desa Banyuanyar tengah.
3. Tepat Target
Untuk  mencapai  hasil  yang  optimal  dan  berkelanjutan,  pencegahan  harus dilakukan secara tepat sasaran dan tepat manfaat meskipun trennya menurun. Dengan memberikan  pandangan  kepada  masyarakat  tentang  pentingnya  pendidikan,  risiko pernikahan  dini,  dan  kesehatan  reproduksi  harus  disampaikan  dengan  cara  yang menarik  dan  mudah  dipahami.  Untuk  remaja  perempuan,  pelatihan  keterampilan
hidup  dan  kewirausahaan  dapat  membantu  mereka  menjadi  lebih  mandiri  secara finansial, dan orang tua yang mendapatkan dukungan dengan cara yang positif dan bertanggung  jawab dapat membantu  mereka mendidik anak mereka  dengan lebih baik.
Upaya  pencegahan  pernikahan  dini  di  Desa  Banyuanyar  Tengah  diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang signifikan, seperti penurunan angka pernikahan dini yang  signifikan,  peningkatan  kualitas  pendidikan  dan  kesehatan  anak,  peningkatan kemandirian ekonomi remaja putri dan keluarga, dan pembentukan generasi muda yang tangguh dan berprestasi.
Dengan  menerapkan  strategi  yang  tepat  sasaran  dan  tepat  manfaat.  Serta monitoring  dan  evaluasi  berkala  perlu  dilakukan  untuk  melacak  kemajuan  dan efektivitas  program,  menemukan  hambatan  dan  kendala,  dan  menyesuaikan  dan memperbaiki program sesuai dengan hasil evaluasi.
4. Tepat Lingkungan
Untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik  dan  bebas  dari  pernikahan  dini,  upaya  pencegahan  yang  dilakukan  harus mempertimbangkan semua aspek lingkungan secara menyeluruh.
Keluarga  adalah  komunitas  terkecil  yang  dapat  membantu  membangun lingkungan  yang  ramah.  Sangat  penting  untuk  memperkuat  ketahanan  keluarga melalui pendidikan orang tua, meningkatkan kualitas hidup keluarga, dan mendorong membangun hubungan yang harmonis. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah,  infrastruktur  yang  memadai,  guru  yang  kompeten,  dan  kurikulum  yang relevan harus dimiliki. Kurikulum harus mengajarkan keterampilan hidup, kesehatan reproduksi,  dan  bahaya  pernikahan  dini.  Selain  itu,  sekolah  harus  memberikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang.
5. Tepat Proses
Memahami  alur  pendaftaran  yang  tepat  menjadi  langkah  awal  penting  bagi mereka yang mempertimbangkan pernikahan di usia dini.
Untuk  memulai  proses,  Anda  harus  menyiapkan  semua  dokumen  yang diperlukan: akta  kelahiran,  KTP  orang  tua,  kartu  keluarga,  surat  izin  orang  tua  (jika anaknya di bawah 17 tahun), dispensasi kawin dari pengadilan, surat keterangan sehat, fotokopi buku nikah orang tua, materai, dan lainnya.
Jangan lupa bahwa pernikahan usia dini hanya diizinkan untuk alasan yang sah dan  kuat,  seperti  hamil  atau  kebutuhan  mendesak  lainnya.  Selain  itu,  kompensasi pernikahan harus diperoleh melalui proses hukum.
Penting untuk mempertimbangkan semua efek negatif pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan Anda sebelum memutuskan untuk menikah terlalu dini. Perlu diingat bahwa pernikahan dini bukan solusi untuk semua masalah Anda, dan ada pilihan yang lebih baik untuk masa depan Anda.
B. Faktor – Aktor Yang Mempengaruhi Efektivitas UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Pernikahan Terkait Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Desa Banyuanyar Tengah Kabupaten Probolinggo
1. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi hanyalah salah satu dari banyak faktor yang saling terkait yang mempengaruhi seberapa efektif undang-undang yang menetapkan batas usia minimal pernikahan.  Untuk  mengatasi  masalah  pernikahan  dini  di  Banyuanyar  Tengah, pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, sangat diperlukan.
Siklus kemiskinan diperparah oleh pernikahan dini dan jumlah anak yang banyak, yang meningkatkan beban tanggungan keluarga. Keluarga terjebak dalam lingkaran hitam yang tidak berujung, di mana pernikahan dini hanyalah solusi sementara dengan konsekuensi negatif jangka panjang.
Untuk menemukan solusi yang tepat, penting untuk memahami faktor ekonomi secara  menyeluruh.  Keluarga  dapat  meringankan  beban  finansial  mereka  dengan program bantuan sosial, pendidikan yang lebih baik, dan peluang kerja.
2. Faktor Orang Tua
Orang tua sangat penting untuk mendukung dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan  ini.  Efektivitas  peraturan  dapat  terhambat  oleh  faktor-faktor  berikut: pemahaman  yang  buruk  oleh  orang  tua  tentang  maksud  dan  manfaat  peraturan, komunikasi yang tidak terbuka, dan ketidakmampuan orang tua untuk menjadi contoh yang baik bagi anak mereka.
Oleh  karena  itu,  untuk  membuat  peraturan  ini  lebih  efektif,  orang  tua  harus terlibat secara aktif. Banyak orang perlu diberitahu tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya pendidikan anak. Orang tua harus didorong untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dan menjadi contoh yang baik dengan bertindak dengan cara yang positif dan bertanggung jawab.
3. Faktor Kecelakaan
Di  Desa  Banyuanyar  Tengah,  Kabupaten  Probolinggo,  ada  fenomena  yang kompleks yang dikenal sebagai "pernikahan dini karena kecelakaan", yang disebabkan oleh  kehamilan  sebelum  pernikahan.  Realitas  buruk  pernikahan  dini  yang
menghancurkan  masa  depan  anak-anak  diciptakan  oleh  berbagai  faktor  ekonomi, sosial, budaya, dan individu yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain.
Tidak  cukup  orang  tahu  tentang  bahaya  pernikahan  dini  dan  pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Mereka menikah terlalu dini karena tidak memiliki kontrol diri, yang menghalangi mereka untuk membuat keputusan yang matang.
Untuk menyelesaikan masalah MBA di Banyuanyar Tengah, perlu ada upaya yang menyeluruh  dan  berkelanjutan.  Banyak  orang  harus  diberitahu  tentang  risiko pernikahan  dini,  pentingnya  pendidikan,  dan  pentingnya  kesehatan  seksual  dan reproduksi. Untuk menghentikan siklus pernikahan dini yang membahayakan generasi penerus,  pemberdayaan  ekonomi  keluarga  dan  peningkatan  kualitas  hidup masyarakat sangat penting.
4. Faktor Melanggengkan Hubungan
Anak-anak  di  Banyuanyar  Tengah  sering  melakukan  perjodohan  di  usia  dini, bahkan sebelum mereka mencapai usia matang yang memungkinkan mereka menikah dan  membuat  keputusan  tentang  masa  depan  mereka  sendiri.  Orang  tua  merasa berhak menentukan jodoh anak-anak mereka tanpa mempertimbangkan keinginan, aspirasi,  dan  mimpi  anak-anak  mereka  karena  keyakinan  dan  norma  sosial  yang berlaku.
Akibatnya, pernikahan dini yang disebabkan oleh perjodohan sering kali memiliki akibat  yang tidak baik  bagi anak  perempuan. Mereka dipaksa untuk meninggalkan perguruan tinggi, menyembunyikan impian dan cita-cita mereka, dan terjebak dalam pernikahan  yang  tidak  mereka  inginkan.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga,  masalah kesehatan reproduksi, dan ketidakbahagiaan dalam pernikahan dapat disebabkan oleh kurangnya kesiapan mental dan emosional untuk menikah di usia dini.
5. Faktor Tradisi Keluarga
Perjodohan sebagai  tradisi keluarga memiliki nilai-nilai budaya yang  dihargai,
tetapi penting untuk diingat bahwa hak-hak anak sangat penting. Orang tua harus menyadari hak anak-anak mereka untuk menentukan masa depan mereka, termasuk memilih pasangan hidup mereka. Walaupun masyarakat menentang bahwa itu bukan tradisi di keluarga mereka, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan secara tidak langsung mereka membuat menikah di usia muda ini sebagai tradisi yang ada dalam keluarga mereka.
6. Faktor Adat Istiadat
Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menyadari bahwa adat istiadat yang mendorong pernikahan dini tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan
hak-hak dasar anak. Kesadaran ini meningkat melalui pendidikan, diskusi terbuka, dan berpikir kritis tentang dampak buruk pernikahan dini.
Perubahan perspektif ini membawa semangat baru ke Desa Banyuanyar Tengah, meskipun prosesnya berlangsung secara bertahap. Orang tua mulai memberi anak- anak kebebasan untuk memilih pasangan hidup mereka, yang merupakan bagian dari masa depan mereka.
Pendidikan sangat penting untuk membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik di mana mereka dapat membantu kemajuan desa dan negara.

## SIMPULAN
Pernikahan  dini  di  Desa  Banyuanyar  Tengah  masih  menjadi  masalah  yang  perlu ditangani melalui upaya yang menyeluruh. Tujuannya bukan hanya mengubah kebiasaan, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Desa ini dapat menjadi contoh bagi desa lain untuk menghindari pernikahan dini dengan komitmen, kerja sama, dan pantang menyerah. Terlepas dari fakta bahwa angka pernikahan dini telah berkurang di  Desa  Banyuanyar  Tengah,  masalah  ini  masih  perlu  ditangani.  Pentingnya  pendidikan seksual dan  kesadaran akan bahaya hubungan  seksual untuk mencegah pernikahan  dini harus disosialisasikan. Oleh karena itu, pernikahan dini yang disebabkan oleh perjodohan sering kali memiliki konsekuensi negatif bagi anak perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Basmawati,  and  Amos  Neolaka.  2018.  “Pendidikan  Dan  Pernikahan  Studi  Kasus  Di  Desa Paranglompoa Kabupaten Gowa Makassar.” Jurnal Manajemen Pendidikan 7(1): 70– 99. Dewi, Dian Suluh Kusuma. 2019. “Buku Ajar Kebijakan Publik.” UM Jakarta Press: 268.
Dianing, Rochmah. 2020. “Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon
Progo Dalam Pengembangan Potensi Lokal Melalui Koperasi Dan UMKM Tahun 2017- 2019.”
Latifa. 2019. “Pengertian Pernikahan Dini.” Poltekkes Jogja 1(7): 1.
MANSUR,  NURWAHIDAH  MANSUR. “DAMPAK  PERNIKAHAN  USIA  MUDA  PADA KEHARMONISAN  RUMAH  TANGGA  DI  KABUPATEN  GOWA  (STUDI  KASUS  DESA BOLAROMANG) IMPACT.”
Mawuntu,  Pricilia,  Joyce  Rares,  and  Novva  Plangiten.  2022.  “Efektivitas  Kebijakan  Ppkm.”
VIII(113): 107 – 18.
Sawir, Muhammad. 2021. Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik. Konseptual Dan Praktik.
Yan. 2021. 5 Jurnal Enersia Publika No. 1 Hal 330-341 PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN PASCA BERLAKUNYA  UNDANG-UNDANG  NOMOR  16  TAHUN  2019  PERUBAHAN  ATAS UNDANG-UNDANG  NOMOR  1  TAHUN  1974  TENTANG  PERKAWINAN  MENURUT TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN SADD AL-DZARIAH.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Minimal Pernikahan.