## DETERMINAN PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

## Oleh
Dwi Rahayu 1) , Anim Rahmayati 2) , Devi Narulitasari 3)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  fraud  prevention  determinants  of  village  financial management. Based on the results of the analysis and discussion, it is known that the competence  of  village  government  officials  influences  fraud  prevention  but  the internal  control  system  does  not  affect  the  prevention  of  fraud  in  village  financial management in the village government of Polanharjo. This is due to the fact that there are  still  some  village  governments  that  have  not  yet  separated  their  authority  and duties  because  of  the  limited  number  of  human  resources.  This  research  is  a quantitative  study  using  a  questionnaire  as  a  tool  to  obtain  data.  The  population  in this  study  were  18  villages  in  Polanharjo  sub-district  with  a  sample  of  54  village government employees obtained by purposive sampling method.
Keywords : fraud , kompetensi aparatur pemerintah desa, sistem pengendalian internal

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  keuangan  desa  bertujuan  untuk  mewujudkan  desa  sebagai  suatu pemerintahan  terdepan  dan  terdekat  dengan  rakyat  yang  kuat,  maju,  mandiri,  dan demokratis,  sehingga  mampu  melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (www.bpkp.go.id). Tiga tahun setelah implementasi kebijakan dana desa dari APBN, kemiskinan  tidak  menurun  signifikan.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menyebutkan bahwa  secara  jumlah  angka  kemiskinan  meningkat  mencapai  27,76  juta  orang  pada September  2016  menjadi  27,77  juta  orang  pada  Maret  2017  (ICW:  2018).  Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan adanya kenaikan kasus korupsi dari tahun  2016-2017.  Dilihat  berdasarkan  lembaga  pemerintahan  desa  di  tahun  2016 terdapat 62 kasus dengan 18 miliar kerugian negara di tahun 2017 terdapat 106 kasus dengan kerugian negara 33,6 miliar. Sedangkan dilihat berdasarkan anggaran desa di
tahun  2016  terdapat  48  kasus  dengan  kerugian  negara  10,4  miliar,  di  tahun  2017 terdapat 98 kasus dengan kerugian negara 39, 3 miliar (www. antikorupsi.org).
Di  Indonesia fraud lebih  dikenal  dengan  istilah  korupsi.  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  tindak  pidana  korupsi,  korupsi  merupakan  perbuatan yang  merugikan  kepentingan  umum/publik  atau  masyarakat  luas  untuk  kepentingan pribadi  atau  kelompok  tertentu  (Karyono,  2013:  24-25).  Pada  tahun  2015,  Mantan Kepala Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Herman Sri Widodo menjadi tersangka  kasus  korupsi  dana  tukar  guling  tanah  kas  desa.  Dengan  penyalahgunaan wewenang  menggunakan  uang  kas  desa  untuk  kepentingan  pribadi  dalam  kurung waktu  anggaran  tahun  2011,  2012,  dan  2013  (tribunjateng.com).  Tiga  tahun kemudian, masih dalam kecamatan yang sama Kepala Desa Glagahwangi, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Wuryanto ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan memanipulasi laporan  surat  pertanggungjawab  (SPJ)  2015  dan  kini  masih  pada  tahap  penyidikan (jawapos.com).
Kajian  yang  dilakukan  KPK  tahun  2015  menjelaskan  bahwa  dalam pengelolaan  keuangan  desa  terdapat  beberapa  permasalahan  antara  lain  pada  aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, aspek sumber daya manusia.  Hal  tersebut  disebabkan  diantaranya  adanya  potensi  tumpang  tindih wewenang,  laporan  pertanggungjawaban  desa  yang  belum  mengikuti  standar  dan rawan  manipulasi,  potensi fraud oleh  tenaga  pendamping  akibat  kelemahan  aparat desa,  dll  (www.kpk.go.id).  Penting  kemudian  untuk  mengetahui  apa  saja  yang menjadi  permasalahan  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  agar  tidak  terjadi fraud yang  merugikan  Negara.  Pada  dasarnya fraud terjadi  disebabkan  karena pengendalian internal lemah, pegawai yang tidak jujur dan tidak mempunyai integritas serta  model  managemen  sendiri  yang  pernah  atau  melakukan  tradisi  kecurangan (Amrizal,  2004).  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  kompetensi aparatur pemerintah desa dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  nomor  108  tahun  2017 tentang  kompetensi  pemerintahan  menjelaskan  kompetensi  merupakan  kemampuan dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  seorang  pegawai  aparatur  sipil  negara  berupa
pengetahuan,  ketrampilan  dan  sikap  perilaku  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga aparatur sipil negara tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara  profesional,  efektif  dan  efisien.Penelitian  Wardani  dan  Andryani  (2017) menyatakan  bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  sistem  pengendalian  internal berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Semakin dapat diandalkan laporan keuangan maka tingkat fraud semakin berkurang.  Pencegahan fraud dapat dilakukan dengan  peningkatan  kompetensi  bagi  aparatur  pemerintah  desa  melalui  pelatihan, penyuluhan  ataupun  diklat  yang  telah  direncanakan.  Dengan  adanya  kompetensi aparatur  (SDM)  yang  memadai  dari  segi  jumlah  maupun  kualitas  dan  penerapan sistem  pengendalian  internal  akan  mampu  meningkatkan  akuntabilitas  laporan realisasi  anggaran sehingga segala pertanggungjawaban dapat  dilakukan dengan baik dan  terhindar  dari  tindakan  kecurangan  terlebih  pengelolaan  keuangan  desa  di  awasi pemerintah  pusat  (Atmadja  dan  Saputra,  2017).  Selain  itu  juga  dapat  dilakukan dengan merancang sistem  pengendalian internal  yang efektif, karena semakin efektif sistem  pengendalian  internal  suatu  instansi  pemerintah  maka  semakin  rendah  tingkat kecurangan yang terjadi  (Syarif, 2016).
Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  60  tahun  2008  tentang  sistem  pengendalian internal,  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  merupakan  Proses  yang  integral pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai  atas  tercapainya  tujan organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan”.Menurut  Atmadja  dan  Saputra  (2017)  Sistem  pengendalian  internal pemerintah desa merupakan suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan pemerintah daerah  kemudian  diadopsi  pemerintah  desa  untuk  memberikan  kepastian  terkait kegiatan pemerintah yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap  undang-undang  atau  aturan  yang  berlaku.  Unsur-unsur  pokok  dalam  sistem pengendalian  internal  meliputi  pemisahan  tanggungjawab  yang  jelas  dalam  struktur organisasi,  adanya  wewenang  dan  jaminan  perlindungan  aset  instansi,  praktik  yang sehat  dalam  pelaksanaan  tugas  di  setiap  unit,  tanggungjawab  yang  sesuai  dengan kompetensi yang dimiliki (Bastian, 2007).

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai  alat  untuk  memperoleh  data.  Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  18  desa  di kecamatan Polanharjo, Klaten. Sampel sebanyak 54 pegawai pemerintahan desa yang diperoleh dengan metode purposive sampling . Berdasarkan metode purposive sample maka kriteria penentuan sampel yang digunakan adalah :
1. Pihak pemerintahan desa   yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan.
2. Pihak  pemerintahan  desa  yang  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan pengelolaan keuangan.
3. Pihak  pemerintahan  desa  yang  berperan  sebagai  pengawas  dan bertanggungjawab pelaksanaan program Desa.
Berdasarkan  hasil  pengambilan  sampel  dengan  metode purposive  sampling maka dapat dideskripsikan sebagai berikut :
Tebel 1 Deskripsi Sampel No Nama Desa Kades Sekdes Bendahara Jumlah 1 Borongan 1 1 1 3 2 Glagah wangi 1 1 1 3 3 Janti 1 1 1 3 4 Jimus 1 1 1 3 5 Karannglo 1 1 1 3 6 Kauman 1 1 1 3 7 Kebonharjo 1 1 1 3 8 Keprabon 1 1 1 3 9 Kranggan 1 1 1 3 10 Nganjat 1 1 1 3 11 Ngaran 1 1 1 3 12 Polan 1 1 1 3 13 Ponggok 1 1 1 3 14 Sidoharjo 1 1 1 3 15 Sidowayah 1 1 1 3 16 Turus 1 1 1 3 17 Wangen 1 1 1 3 18 Kapungan 1 1 1 3 Total 18 18 18 54

## Tabel 2 Definisi Operasional Variabel
No Variabel Definisi Indikator Pernyataan Variabel Independen 1. Kompetensi  aparatur pemerintah desa Kompetensi aparatur pemerintah desa merupakan kemampuan yang  harus dimiliki  seseorang  aparatur berupa pengetahuan, keterampilan,  sikap,  dan perilaku  yang  diperlukan dalam  pelaksanakan  tugas (Atmadja dan Saputra, 2017) 1. Peran dan fungsi untuk mencapai tujuan Kemampuan individu 2. Memahami proses dan prosedur akuntansi 3. Pelatihan yang teratur (Wardani dan Andriyani, 2017). 1-8 2. Sistem  Pengendalian internal Suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan pemerintah daerah kemudian di adopsi pemerintah desa untuk tujuan keandalan laporan keuangan, efektif dan efisiensi operasi, dipatuhinya undang- undang, menjaga aset (Atmadja dan Saputra: 2017) 1. Perancanaan yang memadai 2. Pemisahan wewenang 3. Tindakan disiplin atas pelanggaran (Wardani dan Andriyani, 2017). 9-13 Variabel dependen 3. Pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa Berupaya untuk menghilangkan atau menekan sebab-sebab timbulnya kecurangan (Amrizal, 2004) 1. Budaya  jujur  dan  etika yang tinggi. 2. Tanggungjawab managemen untuk mengevaluasi  pencegahan fraud. 3. Pengawasan  komite  audit (Atmadja  dan  Saputra, 2017) 14-22
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS 20. Adapun model regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = α +β 1 X 1 + β 2 X 2 + e
Keterangan
Y :Pencegahan Kecurangan α :Konsanta X 1 :Kompetensi Aparatur Peerintah Desa X 2 :Sistem Pengendalian Internal β 1 :Koefisien variabel X 1 β 2 : Koefisien variabel X 2 e : Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  penyebaran  kuesioner  menunjukkan  sejumlah  14  kuesioner  tidak kembali  atau 15% dari jumlah total  kuesioner  yang disebar. Hal  ini diakibatkan oleh keengganan beberapa perangkat desa untuk mengisi kuesioner, selain itu juga karena adanya  kesibukan  perangkat  desa  dalam  penyusunan  laporan  pertanggungjawaban yang  belum  selesai  serta  banyaknya  kegiatan  baik  di  Kecamatan  maupun  di Berdasarkan  data yang diperoleh maka diketahui bahwa kepala desa dalam penelitian ini  berjumlah  12  orang,  sekretaris  desa  berjumlah  11  orang,  dan  bendahara  desa berjumlah 17 orang.

## Tabel 4
Hasil Uji Statistik Deskriptif

## Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Kompetensi 40 29 40 33,98 3,332 Pengendalian 40 12 22 17,90 1,919 Pencegahan 40 28 45 36,15 3,348 Valid N (listwise) 40
Sumber: Data diolah SPSS 20, 2018
Berdasarkan  tabel  4  dapat  diperoleh  informasi  bahwa  variabel  kompetensi aparatur  pemerintah  desa  yang  diwakili  dengan  8  item  pertanyaan  memiliki  total jawaban terendah responden adalah netral dengan nilai minimum 29, nilai maksimum 40  yang  berarti  jawaban  tertinggi  responden  adalah  sangat  setuju  dengan  rata-rata 33,98  yang  artinya  jawaban  responden  rata-rata  setuju.  Nilai  standar  deviasi  3,332 lebih  kecil  dari  nilai  rata-rata  yang  artinya  data  terdistribusi  dengan  normal.  Hal  ini berarti kompetensi aparatur pemerintaha desa penting untuk upaya pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa.
Variabel sistem pengendalian internal yang diwakili dengan 5 item pertanyaan memiliki  total  jawaban  terendah  responden  netral  dengan  nilai  minimum  12.  Nilai maksimum dari responden adalah 22 yang berarti jawaban tertinggi responden adalah sangat setuju. Rata-rata 17,90 yang artinya jawaban responden rata-rata netral dengan nilai  standar  deviasi  1,919  di  bawah  nilai  rata-rata  yang  artinya  data  terdistribusi dengan  normal.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  berperan penting dalam pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi kendala dari pemerintahan desa yaitu kurang pegawai aparatur pemerintahan desa, sehingga adanya perangkapan tugas maupun jabatan.
Variabel pencegahan fraud yang diwakili dengan 9 item pertanyaan memiliki total jawaban terendah responden adalah tidak setuju, dengan nilai minimum 28. Nilai maksimum dari responden adalah 45 yang berarti jawaban tertinggi responden adalah sangat  setuju  dengan  nilai  rata-rata  36,15  yang  artinya  jawaban  responden  rata-rata setuju  dengan  nilai  standar  deviasi  3,348  dibawah  nilai  rata-rata  yang  artinya  data terdistribusi dengan normal. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pencegahan fraud dalam  pengelolaan  keuangan  desa  penting  dengan  peningkatan  kompetensi  aparatur pemerintahan desa didukung dengan penerapan sistem pengendalian yang efektif.
Berdasarkan hasil uji validitas variabel sistem pengendalian internal pada tabel menunjukkan  bahwa  nilai  r hitung lebih  besar  dari  r tabel dimana  r tabel 0,312,  sehingga dapat  dikatakan bahwa setiap item  pernyataan pada kuesioner penelitian  mampu dan layak digunakan untuk mengukur variabel kompetensi aparatur pemerintah desa  dan sistem pengendalian internal.

## Tabel 5
Hasil Uji Reliablitas Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Kompetensi aparatur pemerintah desa 0,765 Reliabel Sistem pengendalian internal 0,756 Reliabel Pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa 0,725 Reliabel
Sumber: Data diolah SPSS 20, 2018
Dari  ketiga  variabel  diatas  berdasarkan  uji  reliabilitas  di  dapatkan  informasi bahwa  nilai cronbach’s  alpha lebih  besar  dari  0,70.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  reliabel.  Artinya  semua  jawaban responden  sudah  konsisten  dalam  menjawab  setiap  item  pertanyaan  yang  mengukur masing-masing variabel.
Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary Mode l R R Square  Adjusted R Square Std.  Error  of the Estimate 1 ,500 a ,250 ,209 2,977
a. Predictors: (Constant), Pengendalian, Kompetensi
Sumber : Data diolah SPSS 20, 2018
Berdasarkan  hasil  uji  koefisien  determinasi  pada  tabel  3.8  dapat  diketahui bahwa nilai adjusted R square 0,209 atau 20,9 %. Hal ini berarti kemampuan variabel independen kompetensi aparatur pemerintah desa, sistem pengendalian internal dalam menjelaskan  variabel  dependen  pencegahan fraud pengelolaan  keuangan  desa  di pemerintahan  desa  wilayah  Polanharjo  sebesar  20,9  %  sisanya  79,1  %  dipengaruhi variabel lain diluar model dalam penelitian ini.

## Tabel 7
Hasil Uji Regresi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 22,771 5,250 4,338 ,000 Kompetensi ,604 ,178 ,601  3,388 ,002 Pengendalian -,400 ,310 -,229  -1,290 ,205 a. Dependent Variable: Pencegahan
Sumber: Data diolah SPSS 20, 2018
Berdasarkan  hasil  uji  regresi  hasil  pada  tabel  4.13  diatas  maka  persamaan  regresi linier berganda sebagai berikut:
Y= 22,771 + 0,604 X 1 -0,400 X 2
Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 22,771  5,250 4,338 ,000 Kompetensi ,604 ,178 ,601 3,388 ,002 Pengendalian -,400 ,310 -,229 -1,290 ,205

## a. Dependent Variable: Pencegahan
Sumber: Diolah dari SPSS 20, 2018
Berdasarkan  tabel  8  hasil  uji  hipotesis  diatas  dapat  dijelaskan:Variabel kompetensi  aparatur  pemerintah  desa  memiliki  nilai  signifikasansi  0,002,  nilai tersebut  dibawah  0,05  atau  t hitung >t tabel (3,388>  1,68595).  Hal  ini  berati  variabel kompetensi  aparatur  pemerintah  desa  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud pengelolaan  keuangan  desa.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Atmadja dan  Saputra  (2017);  Wardani  dan  Andriyani  (2017);  Windari  dan  Juliarsa  (2016); Huslia, Islanuddin dan Syah (2015), yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh
terhadap  pencegahan fraud. Penelitian  ini  juga  sesuai  dengan  pernyataan  Spancer  & Spencer  (1993)  yang  menyatakan  bahwa  kompetensi  merupakan  karakteristik  dasar yang dimiliki seorang individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam pekerjaan.
Dengan  Kompetensi  aparatur  (SDM)  yang  memadai  dari  segi  kualitas  dan kuantitas  maka  akan  meningkatkan  akuntabilitas  laporan  pertanggungjawaban ditingkat keuangan desa sehingga segala bentuk pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan baik dan terhindar dari kecurangan fraud (Atmadja dan Saputra, 2017) .
Berdasarkan  wawancara  dengan  beberapa  perangkat  desa  terkait  kemampuan individu dalam memahami proses dan prosedur akuntansi belum sepenuhnya mengerti apalagi sekarang menggunakan sistem keuangan desa dimana sistem ini mirip dengan pemerintahan kabupaten sehingga terkadang memiliki kendala tersendiri. Akan tetapi perangkat  desa  menyadari  sepenuhnya  bahwa  dengan  sistem  keuangan  desa  akan memberi kemudahan untuk dikemudian hari.
Guna  untuk  mengantisipasi  kendala  yang  di  hadapi  perangkat  desa  dalam penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  maka  diadakan  pelatihan  baik  dari pemerintahan  daerah  terkadang  juga  dilakukan  secara  swadaya  untuk  pemerintahan desa  tertentu,  selain  itu  dari  pemerintahan  daerah  juga  memberikan  fasilitas pendamping desa yang akan membantu ketika mengalami kesulitan.
Variabel  sistem  pengendalian  internal  memiliki  nilai  signifikasansi  0,205,  nilai tersebut  dibawah  0,05  atau  t hitung <t tabel (nilai  -1,290<1,68595).  Hal  ini  berati  variabel sistem  pengendalian  internal  tidak  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Atmadja dan Saputra (2017); Prawira,  Herawati,  dan  Darmawan  (2014);  Soleman  (2013);  Syarif  (2016)  yang menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  terhadap  upaya pencegahan fraud .  Semakin  efektif  sistem  pengendalian  internal  maka  tingkat kecurangan  akan  semakin  menurun.  Namun  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pengendalian  internal  tidak  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud pengelolaan keuangan  desa  di  pemerintahan  desa  Polanharjo.  Hal  ini  diakibatkan  oleh  sebagian pemerintahan  desa  belum  menerapkan  pemisahan  wewenang  dan  tugas  secara  tepat
hal  ini  karena  jumlah  sumber  daya  manusia  yang  masih  kurang.  Dalam  upaya pencegahan fraud yang diukur dari budaya jujur dan etika yang tinggi, tanggungjawab managemen  untuk  mengevaluasi  pencegahan fraud ,  pengawasan  komite  audit,  telah dilakukan  dengan  baik  termasuk  dengan  melakukan  rotasi  jabatan  sesuai  komando dari  pemerintahan  daerah  dan  penggunaan  sistem  yang  menggunakan password . Tetapi masih terjadi tindakan fraud pada dua desa di pemerintahan Polanharjo.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kompetensi aparatur  pemerintah  desa  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud pengelolaan keuangan  desa  di  pemerintahan  desa  Polanharjo  dan  sistem  pengendalian  internal tidak  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud pengelolaan  keuangan  desa  di pemerintahan  desa  Polanharjo.  Sampel  penelitian  hanya  dilakukan  di  pemerintahan desa di kecamatan Polanharjo sehingga hasil dan kesimpulan penelitian ini tidak dapat digeneralisasi  untuk  seluruh  pemerintahan  desa  di  Kabupaten  Klaten.  Variabel  yang digunakan  hanya  kompetensi  aparatur  pemerintah  desa  dan  sistem  pengendalian internal  sedangkan  masih  banyak  variabel  lain  yang  mempengaruhi  variabel pencegahan fraud.

## Saran
Penelitian  selanjutnya  diharapkan  memperluas  wilayah  cakupan  sampel sehingga  hasil  dan  kesimpulan  penelitian  ini  dapat  digeneralisasi  untuk  seluruh pemerintahan  desa  serta  penggunaan  variabel  lain  yang  mempengaruhi  pencegahan fraud .