Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur
Eva Cahyana Dewi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Email: eva.cahyana.dewi-2019@fh.unair.ac.id

## Abstrak :
Perkawinan  merupakan  sebuah  peristiwa  hukum  yang  sakral  dan  penting  dalam  kehidupan manusia.  Sebuah  perkawinan  yang  merupakan  ikatan  dari  dua  individu  dapat  dipastikan memiliki  beragam  konsekuensi  hukum.  Perkawinan  akan  menimbulkan  akibat  hukum  baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Salah satu  akibat  hukum  dari  lahir  dari  adanya  perkawinan  adalah  perolehan  hak  mewarisi  bagi anak  dari  kedua  orang  tuanya.  Namun  ada  kalanya  pasangan  suami-istri  telah  meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yang belum cukup umur sehingga anak tersebut tidak punya orang tua sebagai wali atau biasa disebut yatim piatu. Rumusan masalah yang diambil penulis  adalah  Konsekuensi  hukum  dari  adanya  perkawinan  terkait  hak  mewaris  anak.  Dan pengaturan  perwalian  anak  yatim  piatu  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia.  Tujuan  dari penelitian  ini  untuk  menjelaskan  mengenai  hak  mewaris  yang  didapat  anak  dari  sebuah perkawinan dan penerapan perwalian bilamana anak tersebut berstatus yatim piatu. Penulisan jurnal  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  dengan  mengkaji  norma- norma  hukum  yang  ada  dalam  peraturan  perundang-undangan,  teori-teori  hukum  dan yurisprudensi  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Pendekatan  penelitian ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan konseptual (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu Suatu perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang akan  menimbulkan  akibat  hukum  baik  terhadap  suami  istri,  harta  kekayaan  maupun  anak yang  dilahirkan  dalam  perkawinan.Dalam  perkawinan  dimungkinkan  terjadi  kematian  pada kedua orang suami-istri yang mengakibatkan terjadinya waris pada anaknya. Namun, karena dalam  kasus  ini  kedua  orang  tua  sang  anak  telah  tiada,  maka  persetujuan  ini  tidak  bisa dilakukan.  Umumnya,  penunjukan  seorang  wali  akan  didasarkan  pada  isi  surat  wasiat  dari orang  tua.  Namun  apabila  anak  tersebut  tidak  memiliki  surat  wasiat  maka  siapa  pun  pihak kerabat  atau  orang  lain  yang  ingin  menjadi  wali,  perlu  mengajukan  permohonan  penetapan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat.

## Kata Kunci : Perwalian, Waris, Yatim Piatu

## Abstract:
Marriage  is  a  sacred  and  important  legal  event  in  human  life.  A  marriage  that  is  a  bond between  two  individuals  can  have  various  legal  consequences.  Marriage  will  have  legal consequences for both husband and wife, property and children born in the marriage. One of the legal consequences of being born from a marriage is the acquisition of the right to inherit from  a  child  from  both  parents.  However,  there  are  times  when  a  husband  and  wife  have passed away leaving an heir who is not old enough so that the child does not have parents as guardians  or  so-called  orphans. The  formulation  of  the  problem  taken  by  the  author  is  the legal  consequences  of  the  marriage  related  to  the  right  to  bequeath  a  child.  And  the guardianship  of  orphans  in  the  legal  system  in  Indonesia.  This  study  used  normative  legal research  that  is  prescriptive  in  nature.  The  sources  of  legal  materials  in  this  study  are primary  and  secondary  data.  As  for  the  collection  of  data,  this  study  used  literature  study techniques with a statutory and conceptual approach. Based on the results of  the study, the authors  obtained  answers  to  the  problem,  namely  a  marriage  is  a  legal  act  that  will  cause
legal consequences to both the husband and wife, property and children born in marriage. In marriage, it is possible for the death of both husband and wife to result in the inheritance of their  child.  However,  since  in  this  case  both  parents  of  the  child  are  gone,  this  agreement cannot  be made. Generally, the appointment  of a guardian will  be based on the contents  of the will of the parents. However, if the child does not have a will, then whoever is a relative or other person who wants to become a guardian, needs to submit an application for a ruling to the local Religious Court or District Court.
Keywords : Guardianship, inheritance, orphans

## PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan sebuah peristiwa  hukum  yang  sakral  dan penting  dalam  kehidupan  manusia. Sebuah  perkawinan  yang  merupakan ikatan dari dua individu dapat dipastikan memiliki beragam konsekuensi  hukum.  Karena  itulah sistem  hukum  di  Indonesia  mengatur secara  detail  pengaturan  mengenai perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang- Undang  nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (selanjutnya  disebut  UU Perkawinan)  yang  dimaksud  dengan perkawinan  adalah  suatu  ikatan  lahir dan  batin  antara  seorang  pria  dan wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa. 1
Perkawinan akan menimbulkan  akibat  hukum  baik terhadap  suami  istri,  harta  kekayaan maupun  anak  yang  dilahirkan  dalam perkawinan. Terkait anak yang dilahirkan  dalam  perkawinan  maka akan  muncul  akibat  hukum  bilamana nantinya  kedua  orang  tua  dari  anak
1 Djaja S Meliala, Himpunan Peraturan PerundangUndangan tentang Perkawinan , Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hal. 1.
tersebut sudah meninggal dan meninggalkan waris. Pada Hakikatnya antara  hukum  perkawinan  dan  waris merupakan  dua  hal  yang  saling berkaitan  dalam  kehidupan  manusia, perkawinan sendiri adalah salah satusebab diperolehnya warisan karena  kelahiran  merupakan  sebuah peristiwa  hukum  yang  terjadi  dalam perkawinan. Dikatakan demikian karena  dariperistiwa  kelahiran  akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubunganperwalian,  dan  hubungan- hubungan  hukum  yang  terkait  status anak tersebut dimata hukum.
Dalam perkawinan dimungkinkan  terjadi  kematian  pada kedua orang suami-istri yang mengakibatkan  terjadinya  waris  pada anaknya.  Namun,  ada  kalanya  ahli waris  yang  ditinggalkan  tersebut belum  cakap  hukum  pada  saat  kedua orang tuanya (pemberi waris) meninggal,  dan  secara  hukum  perlu dilakukan perwalian. Perwalian menurut pasal 50 ayat 2 UUPerkawinan adalah kewajiban hukum  untuk  melakukan  pengawasan dan  pengurusan  mengenai  pribadi
anak  yang  belum  dewasa  dan  harta bendanya.
Untuk  mengetahui  dan  mendapatkan gambaran  yang  lebih  lanjut  tentang akibat  hukum  perwalian  anak  yang ditinggalkan  oleh  kedua  orang  tuanya tersebut  berdasarkan  atas  Hukum Perdata  dan  HukumIslam  berlaku  di Indonesia  pada  saat  ini,  maka  penulis berminat mengadakan penelitian dalambentuk  jurnal  hukum  dengan mengambil  judul:  “Perwalian  Anak Yatim  Piatu  dalam  Sistem  Hukum  di Indonesia”.

## METODE PENELITIAN
Penulis dalam penelitian ini menggunakan salah satu tipe penelitian  hukum  yaitu  Doctrinal Research.  Tipe  penelitian  Doctrinal Research  merupakan  penelitian  yang menghasilkan sebuah penjelasan secara  sistematis  terhadap  kategori permasalahan hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan  perundang-undangan  serta menjelaskan  bidang-bidang  yang  sulit dipahami.  Tipe  penelitian  tersebut sejenis  dengan  tipe  penelitian  hukum normatif  yuridis.  Metode  pendekatan masalah yang digunakan dalam
penulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute  Approach),  dan  pendekatan konseptual (Conceptual Approach).

## TINJAUAN UMUM PERKAWINAN
Berdasarkan  Pasal  1  Undang- undang  Nomor  1  Tahun1974  Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir  dan  batin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa.
Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum  Islam,  perkawinan  adalah akad  yang  sangat  kuad  (mistaqan ghalidan)  untuk  mentaati  perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Menurut  Prof.  Subekti,  SH, Perkawinan  adalah  pertalian  yang  sah antara seorang laki-laki dengan seorang  perempuan  untuk  waktu  yang lama. 2 Scholten  menjelaskan  bahwa perkawinan  adalah  suatu  hubungan
2 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974, Pradnya Paramita, Jakarta,2013.
hukumantara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  untuk  hidup  bersama dengan kekalyang diakui oleh
Negara. 3

## Dasar Hukum Perkawinan
Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah :
1. Undang-Undang  Dasar  1945
Pasal  28B  Ayat  (1),  yang mengatur  hak  seseorang  untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan
keturunan.
Adapun  bunyi  dari  Pasal  28B Ayat  1  adalah  “Setiap  orang berhak  membentuk  keluarga dan  melanjutkan  keturunan melalui perkawinan yang sah.”
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  yang  diundangkan
pada  tanggal  2  Januari  1974, yang  mulai  berlaku  efektif sejak  tanggal  1  Oktober  1975 adalah  merupakan  salah  satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum  di  Indonesia  tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
3 Soetojo Prawirohamidjojo dkk, Hukum
Orang dan Keluarga, cetakan kesebelas, Alumni, Bandung, 2000, hal. 8.
3. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden
(Inpres)  Nomor  1  Tahun  1991 Tanggal  10  Juni  1991  dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No.  154  Tahun  1991  tanggal 22  Juli  1991.  Terdapat  nilai- nilai  hukum  Islam  di  bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf,  dan  warisan.  Yang berkaitan  dengan  perkawinan terdapat  dalam  buku  I  yang terdiri  dari  19  bab  dan  170 pasal  (Pasal  1  sampai  dengan pasal 170).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## Tujuan  Perkawinan  Dan  Syarat
Perkawinan Adapun tujuan dari
perkawinan  adalah  untuk  memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan  keluarga  yang  harmonis, sejahtera  dan  bahagia.  Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip
oleh  Abdul  Rohman  Ghozali,  tujuan perkawinan adalah:
a. mendapatkan dan
melangsungkan keturunan,
b. memenuhi  hajat  manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang, c. memenuhi panggilan agama,  memelihara  diri dari kejahatan dan
kerusakan,
d. menumbuhkan
kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta
kekeyaan yang halal,
e. membangun  rumah  tangga untuk membentuk masyarakat  yang  tentram atas  dasar  cinta  dan  kasih sayang.
Berdasarkan  UU  Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan  yaitu  syarat materiil adalah  syarat  yang  melekat  pada  diri masing-masing  pihak  disebut  juga syarat  subjektif,  dan  syarat  formal
yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan  perkawinan  menurut hukum  agama  dan  undang-undang disebut juga syarat objektif. 4
Syarat perkawinan (syarat materiil)  diatur  dalam  Pasal  6  sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan.
Syarat  formal  adalah  syarat yang  berhubungan  dengan  formalitas- formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.14  Syarat-syarat  formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Uundang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1).
Maka  perkawinan  dianggap sah  apabila  dilaksanakan  menurut hukum  agama  dan  kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan  agama  dan  kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku dalam  agamanya  dan  kepercayaannya sepanjang  tidak  bertentangan  atau tidak  ditentukan  lain  dalam  Undang- Undang  ini.  Suatu  perkawinan  yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan  agama  dengan  sendirinya
4 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 76.
menurut UU Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. 5
Hak  Dan  Kewajiban  Antara  Orang Tua Dan Anak
Telah  disebutkan  diatas  bahwa salah  satu  tujuan  berkeluarga  dapat dikatakan  adalah  untuk  memperoleh keturunan,  dengan  demikian  dalam sebuah  keluarga  sosok  yang  paling berpengaruh  dan  berkuasa  atas  anak adalah  orang  tua  sebagaimana  diatur dalam pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi : kekuasaan  orang  tua  terhadap  anak berlangsung  hingga  anak  tersebut mencapai  umur  18  (delapanbelas) tahun  atau  anak  tersebut  kawin,  atau ada  pencabutan  kekuasaan  orang  tua dari pengadilan. Ada beberapa kekuasaan  orang  tua,  yang  diatur dalam UU Perkawinan, yaitu: 6
1. Kekuasaan  terhadap  pribadi
anak,  yang  tersimpul  dalam pasal 45 ayat (1) UUPerkawinan yang berbunyi:
“Kedua  orang  tua  wajib
5 Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya , Sinar Grafika, Jakarta,2005, hal. 18.
6 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal. 96.
memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya”. Kekuasaan ini meliputi  antara  lain  memberi nafkah,  tempat  tinggal  yang layak,  pendidikan,  pengarahan masa depan yang terbaik untuk anak,  menjamin  anak  hingga dapat melakukan perkawinan. 2. Kekuasaan atas perbuatan anak, tersimpul dalam pasal 47 ayat  (2)  UUPerkawinan  yang berbunyi: “Orang tua mewakili anak  tersebut  mengenai  segala perbuatan  hukum  di  dalam, dan di luar pengadilan. Kekuasaan  ini  meliputi  untuk mewakili anak dalam melakukan  perbuatan  hukum didalam dan diluar pengadilan, akibat  hukum  yang  timbul akibat perbuatan anak, mengarahkan  perbuatan  anak untuk melakukan kebaikan.
3. Kekuasaan terhadap harta benda  anak,  tersimpul  dalam pasal  48  UU  Perkawinan, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta  anak  untuk  kepentingan anak  sebelum  ia  berumur  18
tahun,  atau  sebelum  kawin. Sehingga  dengan  pembatasan ini  harta  tersebut  tetap  milik anak  dan  orang  tua  tidak  serta merta  dapat  memindahan  hak atau  menjaminkan  harta  anak tersebut.  Kekuasaan  orang  tua atas  harta  benda  anak  ini meliputi: 7
a. Pengurusan (het beheer)
b.  Menikmati  hasil  (het vruchtgenot)
Sedangkan kewajiban dari anak diatur dalam pasal 46 yaitu : ayat (1)  UU  Perkawinan  yang  berbunyi “Anak  wajib  menghormati  orang  tua dan  mentaati  kehendak  mereka  yang baik”  dan  ketika  anak  sudah  cukup umur diatur pada ayat (2) yaitu “Anak yang  dewasa  wajib  memelihara  orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya,  apabila  memerlukan
bantuan  anaknya.”  Dengan  kata  lain
UU
Perkawinan tidak hanya menimbulkan  kekuasaan  oleh  orang tua  kepada  anak  saja,  namun  juga menuntut  bakti  anak  kepada  kedua orang tuanya. Meskipun demikian ada
7 R. Soetojo Prawirogahidjojo dan Asis Safioedin, Op. Cit, hal. 150.
salah  satu  hak  anak  dalam  suatu perkawinan yang baru didapatkan oleh anak  setelah  terjadi  kematian  pada salah  satu/kedua  orang  tuanya  yang mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan  harta  berupa  warisan pada anaknya, dan perpindahan kepemilikan  harta  tersebut  diatur dalam hukum waris.

## Hukum Waris
Hukum Waris merupakan salah  satu  bagian  dari  hukum  Perdata secara  keseluruhan  dan  merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan.  Hukum  Waris  sangat erat  kaitannya  dengan  ruang  lingkup kehidupan  manusia,  sebab  setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa  hukum  yang  dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya  timbul  dengan  terjadinya peristiwa  hukum  kematian  seseorang diantaranya  ialah  masalah  bagaimana pengurusan  dan  kelanjutan  hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. 8
Menurut A. Pitlo, hukum waris adalah  suatu  rangkaian  ketentuan-
8 M. Idris Ramulyo, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW , Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 3.
ketentuan, di mana, berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat- akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur,  yaitu  :  akibat  dari  beralihnya harta  peninggalan  dari  seorang  yang meninggal,  kepada  ahli-waris,  baik dalam  hubungannya  antara  mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.dari  ketentuan  tersebut  di  atas dapat  disimpulkan,  bahwa  mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban  seseorang  yang  meninggal. Pada umumnya yang digantikan hanya hak  dan  kewajiban  di  bidang  hukum kekayaan saja. 9
Pada  asasnya  peralihan  harta warisan  itu  dengan  sendirinya  terjadi demi  hukum,  tetapi  tidak  secara langsung  menguasai  harta  warisan tersebut  melainkan  menentukan  sikap apa  yang  akan  dilakukan  atas  harta warisan tersebut. Untuk dapat melakukan  perbuatan  hukum  terhadap hak  dan  kewajiban  yang  timbul  dari harta warisan tersebut diperlukan surat keterangan ahli waris. 10
9 H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hkum Perdata, Terjemahan I.S. Adiwimart a, Rajawali, Jakarta, 1989, hal. 375.
10 Monika Ardia N.M. & Victoria Pasari P.,
“ Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris bagi Golongan Bumiputera yang Dikuatkan oleh Camat”, diaskes dari https://e- journal.unair.ac.id/NTR/article/download/134
Di  Indonesia  hingga  saat  ini mesih  berlaku  tiga  sistem  hukum waris  yang  berbeda,  yaitu  hukum waris  Burgerlijk  Wetboek  (BW), hukum waris Islam, hukum waris adat.
a. Hukum waris BW diatur dalam Buku  II  Bab  XII  hingga  Bab XVIII  Burgerlijk  Wetboek, yang  berlaku  bagi  golongan Eropa termasuk golongan Timur AsingTionghoa dan golongan  yang  menundukkan diri pada hukum Eropa. Dengan  demikian  Burgerlijk Wetboek  ini  berlaku:  Orang- orang  Eropa  dan  mereka  yang dipersamakan  dengan  orang Eropa.
b. Orang Timur Asing Tionghoa.
c. Orang Timur  Asing lainya dan orang-orang  Indonesia  yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.
Hukum  waris  Islam  diatur dalam Al-Qur’an, Hadis, dan Ijma’. Di Indonesia  sendiri,  hukum  waris  Islam diatur  dalam  Instruksi  Presiden  No.  1 Tahun  1991  tetang  Kompilasi  Hukum Islam,  berlaku  bagi  warga  negara
37/pdf, pada tanggal 09 September 2020 pukul 15.30 WIB.
Indonesia yang beragama Islam,sebagaimana ternyata pada Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  No. 172K/SIP/1974.Adapun  untuk  hukum waris  adat,  berlaku  bagi  golongan Bumiputra  yang  tunduk  pada  hukum adat yang memiliki sifat kekeluargaan, baik  itu  sifat  keibuan (matrilineal) , sifat  kebapakan (patrilineal) maupun sifat keibu-bapakan ( parental, bilateral atau  campuran).  Ketiga sistem  hukum  waris  ini  memiliki karakteristik  dan  ciri  khas  masing- masing yang mengakibatkan terjadinya  perbedaan  antara  yang  satu dengan lainnya. 11
Menurut  Prof.  Dr.  R.  Wirjono Prodjodikoro,  S.H.,  memperlihatkan tiga unsur, yaitu: 12
1. Seorang  yang  meninggalkan warisan  (erflater),  yang  pada wafatnya meninggalkan
kekayaan.
2. Seorang  atau  beberapa  orang ahli  waris  (erfenaam),  yang berhak  menerima  kekayaan yang ditinggalkan itu.
11 Ellyne Dwi Poespasari, dkk, Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia ,Kencana, Jakarta, 2020, hal. 3.
12 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung , Bandung, 1983, hal. 9.
3. Harta  warisan  (nalatenschap), yaitu  wujud  kekayaan  yant ditinggalkan  dan  sekali  beralih kepada para ahli waris itu.
Menurut  aturan  perundang- undangan yang berlaku, anak dikatakan telah dewasaketika dia telah berusia  18  (delapan  belas)  tahun. Hingga  usia  tersebut,  anak  masih menjadi  tanggung  jawab  ketua  orang tuanya.  Namun  jika  kedua  orang tuanya telah tiada atau yatim-piatu dan meninggalkan  seorang  anak  yang masih  belum  dewasa,  maka  untuk melakukan  operbuatan  hukum  atas harta  yang  menjadi  harta  warisannya diperlukan  seorang  waki  yang  akan mewakilinya sampai dia berusia dewasa.
Perwalian  Anak  Di  Bawah  Umur Yang Ditinggal Kedua Orang

## Tuanya Atau Anak Yatim Piatu
Perwalian tidak lain merupakan  suatu  perbuatan  hukum yang melahirkan akibat hukum berupa hak  dan  kewajiban,  oleh  karena  itu dalam  pelaksanaannya  ditutntut  harus sesuai  dengan  aturan  hukum  yang berlaku.  Sering  orang  berbicara  atau bahkan mengemban tugas dan
kewajiban  sebagai  wali  tidak  pernah mengetahui  secara  tepat  bagaimana perwalian  itu  dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  Sehingga  terjadi  tindakan- tindakan yang justru menyimpang dari tujuan sesungguhnya dari perwalian. 13
Perwalian  berasal  dari  kata wali  yang  mempunyai  arti  orang  lain selaku  pengganti  orang  tua,  yang menurut  hukum  diwajibkan  mewakili anak  yang  belum  dewasa  atau  belum akil balig dalam melakukan perbuatan hukum. 14 Wali  adalah  seseorang  yang merawat/menjaga/ memenuhi kebutuhan- kebutuhan anak-anak, termasuk  perlindungan,  pendidikan, makanan dan kesehatan.
Menurut ketentuan UU Perkawinan, pada pasal  50 disebutkan : 1. Anak yang belum
mencapai  umur  18  tahun atau belum pernah melangsungkan
13 Yulita Dwi Pratiwi, “Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas” , diakses dari https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahuk um/article/download/4285/2386, pada tanggal 09 September 2020 pukul 20.20 WIB.
14 Sudaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga , Sinar grafika, Jakarta, 1992, hal. 60.
perkawinan,  yang  tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. 2. Perwalian  itu  mengenai pribadi anak yang
bersangkutan maupun harta bendanya.
Perwalian  adalah  pengawasan terhadap  anak  dibawah  umur,  yang tidak  berada  di  bawah  kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan di anak tersebut. 15 Perwalian adalah  pengawasan  terhadap  pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak  itu  tidak  berada  ditangan kekuasaan  orang  tua. 16 Perwalian hanyalah ada bilamana terhadap seorang  anak  atau  beberapa  orang anak  tidak  berada  di  bawah  kekuasan orang tuanya sama sekali. 17
Menurut Ali Afandi, perwalian adalah  pengawasan  terhadap  pribadi dan pengurusan harta kekayaan
15 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdat a, Intermasa, Jakarta, 2003, hal. 52.
16 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia , Prestasi Pustaka, Surabaya, 2006, hal. 91.
17 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas- Asas Hukum Perdata Indonesia , Alumni, Bandung, 2006, hal. 96.
seorang anak yang belum dewasa, jika anak  itu  tidak  berada  di  tangan kekuasaan orang tua. 18
Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (BW), Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  merupakan  bagian  dari hukum  tertulis  di  Indonesia.  Aturan- aturan tersebut di dalamnya tercantum ketentuan mengenai perwalian (kekuasaan  perwalian).  Dalam  BW pengaturan  perwalian  dicantum  dalam Buku Kesatu, Bab XV, Bagian Kedua sampai  dengan  Bagian  Ketiga  Belas, mulai  Pasal  331  sampai  dengan  Pasal 418  a.  Menurut  Titik  Triwulan  Tutik anak  yang  berada  di  bawah  perwalian yaitu  anak  yang  belum  dewasa  dan salah  satu  atau  kedua  orang  tuanya telah  meninggal  dunia,  orang  tuanya telah  bercerai  atau  anak  yang  lahir  di luar kawin. 19
Anak,  yang  berada  di  bawah perwalian yaitu :
a. Anak  sah,  yang  orang  tuanya telah  meninggal  dunia  salah satu atau keduanya.
18 Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian , Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 156.
19 Titik Triwulan Tutik, Op.Cit, hal. 91.
b. Anak  sah,  yang  kedua  orang tuanya telah dicabut kekuasaan sebagai orang tua.
c. Anak  sah,  yang  orang  tuanya telah bercerai, atau
d. Anak  yang  lahir  di  luar perkawinan. 20
Perwalian  menurut  undang- undang  yaitu  jika  satu  orang  tua meninggal  dunia,  maka  perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang  hidup.  Perwalian  dengan  wasiat yaitu  tiap  orang  tua  yang  melakukan kekuasaan orang tua, berhak mengangkat  seorang  wali  bagi  anak jika  ia  meninggal  dunia.  Perwalian datif  yaitu  apabila  tiada  wali  menurut undang-undang  atau  wali  dengan wasiat,  maka  oleh  hakim  ditetapkan seorang wali. 21
Dalam UU Perkawinan, pengaturan  perwalian  dicantum  dalam Bab XI, muali Pasal 50 sampai dengan Pasal  54.  Dalam  Pasal  54  ayat  (1) ditentukan,  bahwa  anak  yang  belum mencapai  umur  18  tahun  atau  belum pernah  melangsungkan  perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan
21 Ali Afandi, Op. Cit, hal. 157.
wali. Menurut UU Perkawinan, bahwa anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua karena :
a. Orang  tua  telah  meninggal dunia kedua-duanya.
b. Orang  tua  kedua-duanya  tidak cakap melakukan tindakan hukum.
c. Orang  tua  dicabut  kekuasaan orang tua keduaduanya. Dalam sistem hukum di
Indonesia ketentuan-ketentuan
mengenai  perwalian  dibagi  menjadi  3 (tiga) yaitu :
1. Menurut  Burgerlijk  Wetboek
(BW) :
Dalam  BW  perwalian diatur  pada  Buku  XV  dalam
pada  Pasal  345  sampai  dengan pasal 354 Pasal 345 BWdisebutkan  bahwa  apabila terdapat  salah  satu  dari  kedua orang  tua  meninggal  dunia, maka perwalian terhadap anak- anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh  orang  tua  yang  hidup terlama,sekadar  ini  tidak  telah dibebaskan  atau  dipecat  dari kekuasaan orang tuanya.
2. Menurut  Al  Quran  dan  Al Hadist :
Dalam  agama  Islam juga telah ditetapkan mengenai hukum dan ketentuan perwalian  yaitu  dalam  Al Quran  dan  Al  Hadist,  Dalam Al  Quran  Surat  An-Nisa  ayat (2)  menyebut,  Allah  berfirman “Dan  berikanlah  kepada  anak- anak  yatim  (yang  sudah  balig) harta  mereka,  jangan  kamu menukar  yang  baik  dengan yang  buruk  dan  jangan  kamu makan  harta  mereka  bersama hartamu.
Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”
Ayat  ini  menjadi  suatu landasan  bagi  seseorang  untuk menjadi wali dalam memelihara  harta  anak  yang orang  tuanya  telah  meninggal dunia  hingga  anak  tersebut telah baligh/dewasa.
3. Menurut  Kompilasi  Hukum Islam dan UU Perkawinan Selain  Al-Qur'an  dan  Hadist sebagai  landasan  ketentuan  mengenai perwalian- dalamkonteks hukum
Islam, ketentuan tersebut juga diadopsi dalam KHI (Kompilasi Hukum  Islam),diatur  dalam  BAB  XV mengenai  perwalian.  Pada  Pasal  107 ayat (1-4) dinyatakan bahwa:
1. Perwalian hanya terhadap anak yang  belum  berumur  21  tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
2. Perwalian  meliputi  perwalian terhadap diri dan harta kekayaan;
3. Bila wali tidak mampu berbuat atau  lalai  melaksanakan  tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai  wali  atas  permohonan kerabat tersebut;
4. Wali  sedapat-dapatnya  diambil dari  keluarga  anak  tersebut atau  orang  lain  yang  sudah dewasa,  berpikir  sehat,  adil, jujur  dan  berkelakuan  baik, atau badan hukum. Walaupun  terdapat  perbedaan antara  aturan  yang  satu  dengan  yang lain, untuk orang-orang yang beragama  Islam  saat  ini  yang  kita pakai sebagai undang-undang  di
Indonesia  adalah  ketentuan  dari  UU Perkawinan  dan  ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam BW yang khusus dipergunakan  hanya  sebagai  pedoman hukum  bukan  sebagai  undang-undang (asas  Lex  Spesialis  Derogat  Lex Generalis).
Menurut  UU  Perkawinan  pasal  51, perwalian terjadi karena :
1. Wali  dapat  ditunjuk  oleh salah  seorang  orang  tua yang menjalankan kekuasaan orang tua
sebelum ia meninggal dengan  surat  wasiat  atau dengan  lisan  dengan  dua orang saksi.
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak  tersebut  atau  orang lain  yang  sudah  dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
3. Kewajiban  WaliPasal.  52
UU
Perkawinan menyatakan terhadap wali berlaku  pasal  48  Undang- undang  ini,  yakni  orang tua  dalam  hal  ini  wali tidak diperbolehkan
memindahkan  hak  atau menggadaikan barang-
barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur  18  tahun  atau belum melakukan perkawinan kecuali
apabila  kepentingan  anak tersebut memaksa.
Menurut UU Perkawinan Pasal 53,  menyebutkan  wali  dapat  dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 UU Perkawinan ini, yaitu dalam hal :
a. Wali sangat melalaikan kewajibannya  terhadap  anak perwalian tersebut.
b. Wali berkelakuan buruk sebagai walinya.
Sedangkan menurut Ali
Afandi, perwalian berakhir karena :
a. Anak  yang  berada  di  bawah perwalian telah dewasa.
b. Anak  yang  berada  di  bawah perwalian meninggal dunia.
c. Wali meninggal dunia, dibebaskan  atau  di  pecat  dari perwalian.
Apabila  perwalian  berakhir karena  anak  telah  dewasa  yaitu  telah berumur  21  tahun  atau  telah  kawin,
maka  anak  telah  mampu  melakukan tindakan  hukum.  Jika  anak  yang  telah dewasa  sangat  bodoh  (idiot),  maka dapat  di  minta  kepada  pengadilan negeri agar anak tersebut diletakkan di bawah  pengampuan  (curatel)  dan perbuatan  hukum  untuk  anak  tersebut dilakukan oleh pengampunya (curator).
Dalam  Pasal  45  ayat  (2)UU Perkawinan, dinyatakan bahwa “Orang  tua  berkewajiban  memelihara dan  mendidik  anak  sebaik-baiknya sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat berdiri  sendiri,  dan  kewajiban  itu berlaku  terus  meskipun  perkawinan antara  kedua  orang  tua  itu  putus.” Dapat  diartikan,  hak  asuh  dan  wali anak  berada  di  sepenuhnya  di  tangan kedua  orang  tuanya,  meski  ayah  dan ibunya  tak  lagi  bersama  dalam  ikatan atau bercerai. Sedangkanuntuk perwalian  dan  pengasuhan  apabila salah  satu  atau  kedua  orang  tua  dari sang  anak  tersebut  meninggal  dunia dapat  didasarkan  pada  Pasal  105  ayat (a)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), “Pemeliharaan  anak  yang  berumur  12 tahun,  atau  yang  disebut  dengan mumayyiz menjadi hak ibunya.” Pasal ini  menyatakan  bahwa  ketika  terjadi
perceraian,  maka  ibu  lahyang  akan menjadi  wali  atau  orang  tua  asuh  dari anak.  Begitu  pula  jika  ayah  dari  sang anak tersebut meninggal dunia. Namun,  ibu  harus  mendapatkan  ijin dari  pengadilan  untuk  sepenuhnya menjadi wali anak.
Selanjutnya,  dalam  Pasal  105 ayat (b) menyatakan bahwa “Pemeliharaan anak yang sudah cukup umur  atau  mumayyiz  akan  diserahkan kepada  sang  anak  untuk  memilih  di antara  ayah  atau  ibunya  sebagai pemegang hak pemeliharaannya.” Jika kedua  orang  tua  dari  anak  tersebut telah  meninggal,  maka  anak  itu  akan diberikan  kebebasan  untuk  memilih, apakah  anak  akan  tinggal  bersama keluarga  yang  lain  atau  hidup  secara mandiri  sehingga  setiap  anggota keluarga  atau  orang  lain  juga  dapat menjadi  wali  dari  anak  yang  masih  di bawah  umur  tersebut.  Jika  kedua orang tua sang anak ternyata meninggal  dunia,  siapa  pun  pihak kerabat  atau  orang  lain  yang  ingin menjadi wali, perlu mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan  Agama  atau  Pengadilan Negeri setempat.
Demi  mendapatkan  penetapan ini, wali harus mengajukan permohonan  perwalian  berikut  segala berkas  dan  dokumen  baik  sang  wali maupun  sang  anak.  Meski  begitu, banyak  pihak  yang  tidak  mematuhi peraturan  ini,  karena  berdasarkan  UU Perkawinan,  tidak  disebutkan  bahwa pengalihan  hak  milik  dari  anak  di bawah  umur  harus  melalui  penetapan dari  Pengadilan  Negeri.  Meski  begitu, beberapa  instansi  semisal  Kantor Pertahanan biasanya mewajibkan adanya  Penetapan  dari  Pengadilan Negeri,  atau  pada  intinya  mengacu pada  BW.  Pasalnya,  isi  dari  undang- undang  tersebut  dinilai  tidak  kuat dalam memberikan perlindungan kepentingan dari anak di bawah umur. Namun  ada  konsekuensi  lain  bagi pemegang  hak  asuh  anak/  wali tersebut,  demikian  menurut  pasan Pasal  156  ayat  (c),  tertulis  bahwa “Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak  dapat  menjamin  keselamatan jasmani  dan  rohani  anak,  meskipun biaya nafkah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat Pengadilan Agama dapat  memindahkan  hak  asuhnya kepada  kerabat  lain.”  Sehingga  wali
harus  menjalankan  amanat  perwalian dengan sebaik-baiknya.

## Kesimpulan
Dari hasil analisa dan pembahasan mengenaiTinjauan Yuridis  Mengenai  Perwalian  Anak Yatim  Piatu  Yang  Masih  Dibawah Umur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
Suatu  perkawinan  merupakan suatu  perbuatan  hukum  yang  akan menimbulkan  akibat  hukum  baik terhadap  suami  istri,  harta  kekayaan maupun  anak  yang  dilahirkan  dalam perkawinan.Dalam perkawinan dimungkinkan  terjadi  kematian  pada kedua orang suami-istri yang mengakibatkan  terjadinya  waris  pada anaknya.  Namun,  ada  kalanya  ahli waris  yang  ditinggalkan  tersebut belum  cakap  hukum  pada  saat  kedua orang tuanya (pemberi waris)
meninggal,  dan  secara  hukum  perlu dilakukan perwalian.
Ketika  salah  satu  orang  tua dari  seorang  anak  meninggal  dunia, menurut  Pasal  47  Undang-Undang Perkawinan,  perwalian  anak  di  bawah umur  jatuh  pada  orang  tuanya  yang masih  hidup  selama  anak  tersebut
belum  berusia  18  tahun  dan  belum menikah dan orang tuanya mewakili si anak  baik  di  dalam  dan  di  luar
Pengadilan (perwalian berdasar undang-undang). Sedangkan menurutBW,  penunjukan  wali  untuk anak di  bawah umur harus didasarkan pada  persetujuan  kedua  orang  tua. Namun, karena dalam kasus ini kedua orang  tua  sang  anak  telah  tiada,  maka persetujuan  ini  tidak  bisa  dilakukan. Umumnya,  penunjukan  seorang  wali akan  didasarkan  pada  isi  surat  wasiat dari  orang  tua.  Namun  apabila  anak tersebut  tidak  memiliki  surat  wasiat maka  siapa  pun  pihak  kerabat  atau orang  lain  yang  ingin  menjadi  wali, perlu mengajukan permohonan penetapan  kepada  Pengadilan  Agama atau Pengadilan Negeri setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Peraturan Perundang-

## Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan
dan  Kompilasi  Hukum

## Islam (KHI)
B. Buku-Buku Afandi, Ali, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum
Pembuktian , Rineka Cipta,
Jakarta, 2000 Hamid, Andi Tahir, Beberapa Hal
Baru  Tentang  Peradilan Agama  Dan  Bidangnya , Sinar Grafika, Jakarta,2005 Meliala,  Djaja  S, Himpunan Peraturan PerundangUndangan tentang Perkawinan , Nuansa  Aulia,  Bandung, 2008
Muhammad,  Abdulkadir, Hukum Perdata  Indonesia ,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 Poespasari,  Ellyne  Dwi,  dkk, Kapita Selekta Hukum
Waris Indonesia , Kencana, Jakarta, 2020 Prawirohamidjojo,  Soetojo,  dkk, Hukum Orang dan Keluarga, cetakan
kesebelas,
Alumni, Bandung, 2000 Prodjodikoro,  Wirjono, Hukum Warisan di Indonesia,
Sumur Bandung , Bandung,
1983
Ramulyo,  M.  Idris, Hukum  Waris
Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan
BW , Refika Aditama,
Bandung, 2005
Soimin,  Sudaryo, Hukum  Orang dan Keluarga , Sinar grafika, Jakarta, 1992
Subekti, Pokok-Pokok  Hukum
Perdat a, Intermasa, Jakarta, 2003
Syahrani,  Riduan, Seluk  Beluk
dan Asas-Asas Hukum
Perdata Indonesia ,
Alumni, Bandung, 2006
Tjitrosudibio  dan  Subekti, Kitab
Undang-Undang Hukum
Perdata (Burgerlijk Wetboek)  dan  UU  No.  1 Tahun 1974, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013
Tutik,  Titik  Triwulan, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia , Prestasi Pustaka, Surabaya, 2006
Vollmar,  H.F.A., Pengantar  Studi Hkum Perdata, Terjemahan I.S. Adiwimart a, Rajawali,
Jakarta, 1989

## C. Sumber-Sumber Lain
Monika  Ardia  N.M.  &  Victoria
Pasari P., “ Kekuatan Hukum  Surat  Keterangan Ahli  Waris  bagi  Golongan Bumiputera yang Dikuatkan  oleh  Camat”, diaskes dari https://e- journal.unair.ac.id/NTR/ar ticle/download/13437/pdf,
pada tanggal 09 September 2020 pukul 15.30 WIB. Yulita Dwi Pratiwi, “Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan  Peran  Wali
Pengawas” ,  diakses  dari https://journal.unesa.ac.id/i ndex.php/suarahukum/arti cle/download/4285/2386, pada tanggal 09 September 2020 pukul 20.20 WIB.