FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021, Vol. 6 No. 2

## Collaborative Governance Dalam Kebijakan Penanganan Covid-19 Melalui PPKM Berskala Mikro di Kota Malang
Wisnu Yuda Pratama 1 , Asy’ari Wais Alqorni 2 ,
Wisnu, wisnuyudhapratama14@gmail.com, 085860647154, Universitas Muhammadiyah Malang Ari, ariwais2801@gmail.com, 085733257771, Universitas Muhammadiyah Malang

## Abstract
The  Covid  19  pandemic  is  caused  by  a  virus  called  coronavirus  that  attacks  the  human  respiratory system. The  virus  was first discovered in Wuhan City, China and  now the  virus  has spread to every country in the world, including Indonesia. One of the efforts of the Government of Indonesia to deal with  this  pandemic  is  with  ppkm  (enforcement  of  restrictions  on  community  activities)  on  a  micro scale. All cities in Indonesia implement this policy, including Malang, which causes citizens to apply high social discipline, work from home, learn from home and worship at home and limit activities and mobility  outside  the  home.  This  study  aims  to  find  out  the  form  of  collaborative  governance  in  the policy  of  handling  Covid-19  through  Micro-Scale  PPKM  in  Malang.  This  research  is  a  type  of descriptive  research  with a  literature study  approach. But good policy alone is not enough to handle Covid-19  in  this  country,  it  also  requires  the  commitment  of  both  the  Government,  Academics, Society, and Mass Media to collaborate or cooperate in the process of covid-19 in Malang to comply with the rules and policies that have been issued by the government. The results of this study showed that  in  handling  Covid-19  in  Malang  through  the  Covid-19  Task  Force  Team,  the  Malang  City Government implemented pantahelix model in the process of handling Covid-19 including: Handling Covid-19 involving  TNI and Police ; New  normal activities of the implementation of circular letters involving TNI, Polri and Satpol PP; The existence of handling mechanisms; Strategy and program of task  force  in  the  confectionery  process.  Inhibitory  factors  in  the  handling  of  Covid-19  lack  of community discipline in complying with health protocols. 548 kata Keywords : Covid-19; Collaborative Governance; Policy; PPKM Mikro.

## Abstrak
Pandemi  Covid  19  disebabkan  oleh  satu  virus  bernama  virus  corona  yang  menyerang  sistem pernafasan manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Cina dan saat ini virus tersebut sudah  menyebar  ke  setiap  Negara  yang  ada  di  dunia  tidak  terkecuali  Indonesia.  Salah  satu  upaya Pemerintah Indonesia untuk menangani pandemi ini ialah dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berskala mikro. Seluruh kota yang ada di Indonesia menerapkan kebijakan ini, termasuk  Kota  Malang  yang  menyebabkan  warga    menerapkan  disiplin  sosial  yang  tinggi,  bekerja dari rumah, belajar dari rumah  dan beribadah di rumah serta membatasi aktivitas dan mobilitas di luar rumah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk  collaborative  governance  dalam  kebijakan penanganan Covid-19 melalui PPKM Berskala Mikro di Kota Malang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  studi  kepustakaan.  Namun  kebijakan  yang  baik  saja  tidak cukup  untuk  menangani  Covid-19  di  negeri  ini,  dibutuhkan  pula  komitmen  baik  Pemerintah, Akademisi,  Masyarakat,  dan  Media  Massa  berkolaborasi  atau  kerjasama  dalam  proses  penaganan Covid-19  di  Kota  Malang  untuk  mematuhi  segara  aturan  dan  kebijakan  yang  telah  di  keluarkan pemerintah.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  dalam  penanganan  Covid-19  di  Kota  Malang melalui  Tim  Satgas  Covid-19,  Pemda  Kota  Malang  Menerapkan  Model  Pantahelix  dalam  proses penanganan Covid-19 diantaranya : Penanganan Covid-19 yang melibatkan TNI dan Polri;  Kegiatan new  normal  penerapan  surat  edaran  melibatkan  TNI,  Polri  serta  Satpol  PP;  Adanya  mekanisme
penanganan  ;  Strategi  dan  program  Satgas  dalam  proses  penganan.  Faktor  penghambat  dalam penanganan Covid-19 kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam mentaati protokol Kesehatan.
Kata Kunci : Covid-19; Collaborative Governance; Kebijakan; PPKM Mikro.
DOI :  - Received : Accepted : Published : Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## Collaborative Governance dalam Kebijakan Penangan Covid-19 Melalui PPKM Berskala Mikro di Kota
Malang

## 1. LATAR BELAKANG
Terhitung  mulai  31  Desember  2019  sampai  dengan  saat  ini,  masyarakat  Indonesia mengalami  penderitaan  yang  berkepanjangan  disebabkan  oleh  kemunculan  satu  jenis penyakit menular baru yang disebut dengan Corona Virus 2019  (Tuwu, 2020). Semua aspek kehidupan terkendala karena virus ini, termasuk ekonomi, pariwisata, dan lainnya mengalami penurunan  drastis.  Dengan  kondisi  seperti  ini,  pemerintah  Indonesia  dengan  gencar membentuk  kebijakan-kebijakan  demi  memerangi  pandemi  Covid-19.  Ini  dilakukan mengingat angka positif corona mulai menunjukkan grafik naik. Kebijakan pemerintah dalam memberikan  layanan  kesehatan  yang  memadai  menjadi  strategi  nasional  dalam menanggulangi  COVID-19.  Untuk  mencegah  penyebaran  dan  penularan  virus  corona  lebih luas  ke  dalam  masyarakat,  hal  tersebut  mendorong  pemerintah  harus  membuat  serangkain kebijakan untuk segera mungkin menanganinya (Muis, 2020).
Secara  konstitusional  telah  diatur  bahwa  tugas  dan  peran  pemerintah  dalam  hal  ini sebagai penyelenggara pelayanan perlindungan kesehatan. Akan tetapi mekanisme dan proses yang  normative  pasti  akan  sulit  menjawab  persoalan  tersebut  (Noda,  2021).  Semua  pihak mulai  dari  pemerintah,  lembaga  non  pemerintah  baik  privat  maupun  NGO  dan  masyarakat harus  saling  berkolaborasi  dalam  menghadapi  pandemi  covid-19  di  Kota  Malang.  Perlu berbagai  pendekatan  dari  berbagai  pihak  untuk  benar-benar  memberikan  keadilan  dan kenyamanan  bagi  anak  yang  mengalami  permasalahan  sosial.  Konsep  dan  model Collaborative  Governance  merupakan  salah  satu  alternative  saat  ini  yang  memungkinkan untuk  memberikan  jawaban  dalam  memberikan  pelayanan  perlindungan  terhadap permasalahan penangan covid-19 (Cahyono, 2020).
Pada dasarnya pemerintah tidak akan dapat menghindari kematian akibat virus corona dan  dampak  ekonomi  dari  penyebaran  virus  ini.  Akan  tetapi,  pemerintah  tetap  memiliki kewajiban untuk memaksimalkan usaha menjaga masyarakatnya dari wabah covid 19 melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan (Rizaldi, 2020). Kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya  menanggulangi  COVID-19  sebagai  upaya  untuk  perlindungan  masyarakat  dari  pihak eksternal  yang  sewaktu-waktu  dapat  menjadi  bom  waktu  serta  mengancam  keselamatan masyarakat. Pemerintah Indonesia pertama kali menerapkan PPKM pada tanggal 11 sampai 25  Januari  2021.  PPKM  selama  dua  pekan  ini  dilaksanakan  berdasarkan  Instruksi  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 dan diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Sebelumnya, pada tahun 2020, sejumlah daerah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar  (PSBB)  untuk  mencegah  meluasnya  penyebaran  COVID-19  (Pujaningsih  &
Sucitawathi,  2020).  PPKM  berskala  mikro  ini  merupakan  tindak  lanjut  dari  PPKM  jilid pertama dan kedua yang sudah dilakukan sebelumnya.
Pemerintah  Kota  Malang  bersama  pihak  terkait  dan  kelurahan  mengeluarkan kebijakan  tentang  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  berskala  mikro dalam  rangka  memutus  rantai  penyebaran  Covid-19  dan  pemulihan  ekonomi  serta  langkah- langkah tegas sehingga membuat warga Kota malang menerapkan disiplin sosial yang tinggi, bekerja dari rumah (work from home), belajar dari rumah (study from home) dan beribadah di rumah serta membatasi aktivitas dan mobilitas di luar rumah, serta secara ketat mengawasi penduduk yang masuk ke Kota Malang (Majid & Muchin, 2021). Aturan tertuang dalam SE Walikota  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  pemberlakuan  pembatasan  kegiatan  masyarakat berbasis  mikro  dan  pembentukan  penanganan  COVID-19  tingkat  kelurahan.  Hal  ini dilatarbelakangi  beban  sistem  kesehatan  Indonesia  dalam  penanganan  Covid-19  semakin tinggi akibat gugurnya tenaga kesehatan. Selain itu, tingginya persentase keterpakaian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19, tingginya penambahan kasus positif, kasus aktif, dan positivity  rate  yang  dapat  menyebabkan  kelumpuhan  sistem  kesehatan  jika  dibiarkan. 1 Sehingga, masalah kesehatan, dampak ekonomi, dan sosial mulai dari tingkat terkecil (mikro) seperti  RT/RW  dan  Desa/Kelurahan  dapat  segera  diatasi.  Tujuan  dari  penelitian  ini untuk mengetahui bentuk collaborative governance dalam kebijakan penanganan Covid-19 melalui PPKM Berskala Mikro di Kota Malang.
Beberapa  studi  sebelumnya  menunjukkan  peran  penting  collaborative  governance dalam berbagai sektor tata kelola pemerintahan di Indonesia seperti meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan juga transparansi dan akuntabilitas (Fauzi et al., 2020). Tentu berbagai riset tersebut masih dalam kondisi normal di mana saat itu sebelum terjadinya pandemi seperti saat ini, akan tetapi terjadi perbedaan signifikan selama masa pandemi ini. Oleh karena itu penting untuk  mengetahui  dinamika  proses  collaborative  governance  dalam  menangani  pandemi Covid-19  yang  tentu  saja  penuh  dengan  tantangan,  kendala  dan  hambatan  di  tengah ketidakpastian  yang  belum  pernah  dihadapi  sebelumnya  sehingga  dapat  diketahui  apa  saja yang  perlu  diperbaiki  untuk  dapat  menyelesaikan  masalah  pandemi  Covid-19  sebagai masalah bersama (Purwaning Diah et al., 2021).

## Tinjauan Pustaka
Collaborative Governance
1 https://news.detik.com/

## Collaborative Governance dalam Kebijakan Penangan Covid-19 Melalui PPKM Berskala Mikro di Kota Malang
Collaborative  governance  menurut  Ansell  dan  Gash  (2008)  dalam  (Cahyono,  2020) merupakan  pengelolaan  beberapa  organisasi  publik  yang  bekerjasama  dengan  pemangku kepentingan  diluar  pemerintahan  termasuk  masyarakat  yang  terlibat  dalam  merumuskan, memberikan  persetujuan  dan  ikut  melaksanakan  dalam  kebijakan.Menurut  pendapat  Ansell dan Gash, collaborative governance merupakan proses kegiatan kolaborasi dengan mengatur suatu  keputusan  dalam  proses  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  beberapa  lembaga  publik dengan  pihak  lain  yang  terkait  guna  menyelesaikan  masalah  publik.  Model  Collaborative Governance  menurut  Ansell  and  Gash  yaitu  fakta  yang  melatarbelakangi  suatu  kolaborasi, dimana  para  pemangku  kepentingan  memiliki  tujuan  dan  visi  bersama  yang  ingin  dicapai dalam  konteks  kerjasama  yang  dimulai  dari  sejarah,  saling  menghormati,  aktor  yang  saling percaya,  kemampuan  dan  pengetahuan  yang  berbeda  antar  aktor  yang  terlibat  dalam kerjasama.

## Kebijakan Publik
Menurut Michael Hill (1993:34) dalam (Pujaningsih & Sucitawathi, 2020) Kebijakan Publik merupakan suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik  guna  menentukan  tujuan  dan  mendapat  hasil  berdasarkan  pertimbangan  situasi tertentu.  Menurut  Wahab  (Jacob,  2017)  menyatakan  mengenai  kebijakan  publik  bahwa: Kebijakan  publik  merupakan  suatu  tindakan  yang  berorientasi  pada  pencapaian  tujuan daripada  sebagai  perilaku;  Pada  hakekatnya  kebijakan  publik  memiliki  pola-pola  tertentu yang  mengarah  pada  pencapaian  tujuan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  dan  bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri, atau individu; Kebijakan publik berkenaan dengan tindakan  atau  aktivitas  yang  sengaja  dilakukan  secara  sadar  dan  terukur  oleh  pemerintah dalam  bidang  tertentu;  Kebijakan  publik  dapat  bersifat  positif  dalam  arti  kebijakan  publik yaitu pedoman tindakan pemerintah dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif yaitu keputusan elite politik untuk tidak mersenpon suatu permasalahan (Dewi, 2019).
Kebijakan  publik  memberikan  perhatian  kepada  masalah-masalah  publik,  sehingga untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pemerintah memiliki alat yaitu sebuah kebijakan. Masalah  publik terjadi  apabila  melibatkan  banyak  orang  dan  mempunyai  akibat, dan  akibat tersebut tidak terjadi pada orang-orang yang secara langsung terlibat, tetapi juga sekelompok orang  lain  yang  secara  tidak  langsung  terlibat.  Setelah  Perang  Dunia  II,  kata  policy mengandung  arti  kebijakan  sebagai  sebuah  rationale,  yaitu  penilaian  penuh  pertimbangan. Sehingga  menurut  Wayne  Parsons  dalam  (Pujaningsih  &  Sucitawathi,  2020),  kebijakan
adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan dan tidak melakukan suatu tindakan.
Menurut  (Adawiyah  &  Solichati,  2020),  dalam  kebijakan  publik  ada  tiga  hal  yang berpengaruh  sebagai  tindakan  pemerintah.  Pertama,  kebijakan      yang      dibuat      oleh pemerintah  untuk    kehidupan    masyarakat.  Kedua,  adanya  output  dalam  bentuk  program untuk    masyarakat.  Ketiga,  adanya  dampak  kebijakan  untuk  kehidupan  masyarakat. Kebijakan  publik  adalah  kebutuhan  mendasar  dari  masyarakat,  karena  dengan  kebijakan publik  dapat  tercipta  keteraturan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Kebijakan  publik  berkaitan dengan  aturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dan  dilaksanakan  oleh  sebuah  negara.  Ruang lingkup  kebijakan  publik  sangat  luas,  bisa  berbicara  aspek  pendidikan,  kesehatan, ekonomi, maupun  pertanian.  Kebijakan  publik  secara  hierarki  bisa  bersifat  nasional,  regional,  dan lokal.

## 2. METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  dengan  pendekatan  studi kepustakaan.  Studi  kepustakaan adalah  kegiatan  untuk  menghimpun  informasi  yang  relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari  buku-  buku,  karya  ilmiah,  ensiklopedia  internet,  dan  sumber-sumber  lain.  Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran- pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data  dengan  mengadakan  studi  penelaahan  terhadap  buku-buku,  literatur-literatur,  catatan- catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2003).  Selanjutnya,  studi  kepustakaan  merupakan  langkah  yang  penting,  dimana  setelah seorang  peneliti  menetapkan  topik  penelitian,  langkah  selanjutnya  adalah  melakukan  kajian yang  berkaitan  dengan  teori  topic  penelitian.  Dalam  pencarian  teori,  peneliti  akan mengumpulkan  informasi  sebanyak-banyaknya  dari  kepustakaan  yang  saling  berhubungan (Nazir,  2003).  Peneliti  dalam  studi  ini  menggunakan  berbagai  sumber-sumber  kepustakaan baik digital ataupun versi cetak dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian, situs berita daring,  aturan  pemerintah  dan  lain  sebagainya.  Peneliti  juga  membatasi  sumber  data  yang tersedia  dan  muncul  selama  tahun  2020.  Pasca  menemukan  sumber  yang  relevan,  maka peneliti segera menyusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi  kepustakaan  yang  peneliti  lakukan  adalah  meliputi  proses  umum  seperti mengidentifikasi  teori  secara  sistematis,  penemuan  pustaka  dan  analisis  dokumen  yang

## Collaborative Governance dalam Kebijakan Penangan Covid-19 Melalui PPKM Berskala Mikro di Kota Malang
memuat  informasi  yang  berkaitan  dengan  collaborative  governance  dalam  kebijakan penanganan Covid-19 melalui PPKM berskala Mikro di Kota Malang.
Teknik  pengumpulan  data  pada  penulisan  kali  ini  adalah  :  Studi  kepustakaan  yaitu pengumpulan  data  melalui  bahan-bahan  yang  tertulis  yang  relevan  dengan  penelitian  ini, seperti  literatur  dan  berbagai  dokumen  serta  diperoleh  dari  buku-  buku,  karya  ilmiah, ensiklopedia internet, dan sumber-sumber lain.

## 3. HASIL
Masyarakat  sebagai  pemegang  kekuasaan  dalam  pemerintah  saat  ini  memberikan amanah  kepada  pemerintah  Indonesia  untuk  memberikan  pelayanan  yang  sebaik-baiknya. Amanah rakyat terhadap birokrasi adalah sebuah kontrak nyata yang harus saling mengontrol melayani,  mematuhi,  menghormati  dan  yang  paling  mendasar  dalam  prinsip  pelayanan  dan pola  pelayanan  di  masa  pendemi  Covid-19  saat  ini  adalah  setiap  warga  negara  mempunyai hak  terhadap  pelayanan  yang  di  inginkan  dan  pemerintah  mempunyai  kewajiban  untuk memenuhi  hak  rakyat  yang  harus  di  jalanin  dengan  peraturan  yang  sudah  di  tetapkan (Agustino, 2020). Di era pendemi Covid-19 semua warga masyarakat mempunyai suara dan pengambilan  keputusan,  baik  secara  langsung  melalui  lembaga-lembaga  pengambilan keputusan,  baik  secara  langsung  maupun  melalui  lembaga-lembaga  perwakilan  sah  yang mewakili  kepentingan  mereka  (Setyawan  &  Lestari,  2020).  Di  era  Covid-19  tentunya lembaga  pemerintah  harus  bekerja  sama  dengan  lembaga-lembaga  lain  dalam  memutuskan mata rantai penyebaran virus corona dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Dalam hal penanganan Covid-19 di Kota Malang. Pemkot Kota Malang membentuk tim Satgas Covid- 19  dimana  menggunakan  model  pantahelix  yang  melibatkan  setiap  stakeholder  di  antanya Pemerintah, Akdemisi, dan Masyarakat untuk berkolaborasi dalam proses penaganan Covid- 19 dikota Malang. Namun kebijakan yang baik saja tidak cukup untuk menangani Covid-19 di  Kota  Malang,  dibutuhkan  pula  komitmen  baik  Pemerintah,  Perguruan  Tinggi,  Dunia Usaha, Masyarakat, dan Media Massa berkolaborasi atau kerjasama (Majid & Muchin, 2021).
Collaborative  Govermance  membangun  kerjasama  dan  koordinasi  berserta  semua jajaran yang terkait dan untuk memperkuat kerjasama dalam membangun sebuah hubungan, Collaborative Govermance dalam hal ini kepala pemerintah berserta jajaran terkait termasuk seluruh  pemerintah  daerah  atau  dinas  dan  parah  ahli  lintas  sektor  (Dewi,  2019).  Dengan adanya  Collaborative  Governance  maka  dalam  penanganan  Covid-19  melibatkan  setiap Stakeholder  harus  membangun  komunikasi  yang  baik  dan  mempunyai  persamaan  persepsi
dengan  tujuan  mewujudkan  kerjasama  yang  baik  (Yulianti  &  Khalimatussa’diyah,  2020). Keinginan  untuk  melakukan  Collaborative  Govermance  menandakan  bahwa  ada ketergantungan  antara  stakeholder  yang  satu  dengan  stakeholder  yang  lain  muncul  karena keterbatasan yang mereka miliki dalam proses penanganan Covid-19.
Pemerintah  Kota  Malang  menerbitkan  Surat  Edaran  yang  mengatur  pelaksanaan PPKM  berbasis  mikro.  Dalam  aturannya,  jam  operasional  PKL  dan  mall  dilonggarkan. PPKM  mikro  sendiri  merupakan  tindak  lanjut  dari  PPKM  jilid  pertama  dan  kedua.  Aturan tertuang  dalam  SE  Nomor  6  Tahun  2021  tentang  pemberlakuan  pembatasan  kegiatan masyarakat  berbasis  mikro  dan  pembentukan  penanganan  COVID-19  tingkat  kelurahan. Sutiaji selaku Wali Kota Malang mengaku jika model PPKM mikro sudah lama diterapkan di Kota  Malang  bersamaan  dengan  didirikannya  Kampung  Tangguh.  RT  dan  RW  di  wilayah setempat  bertanggung  jawab  mengatur  aktivitas  masyarakat  demi  mencegah  penyebaran COVID-19.  Model  PPKM  skala  mikro,  sebenarnya  sudah  lama  diterapkan  di  Kota  Malang, bahkan kita (Kota Malang) mempelopori lahirnya Kampung Tangguh. 2
Pemerintah Kota Malang menyatakan telah berdiri 1.120 pos komando Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  skala  mikro  atau  posko  PPKM  Mikro  di  tingkat  Rukun Tetangga  (RT).  Akan  terus  bertambah,  termasuk  di  tiap  Rukun  Warga  (RW)  sampai kecamatan.  Pemerintah  Kota  Malang  telah  mengalokasikan  dana  hibah  untuk  mendukung operasional  posko  PPKM  Mikro.  Anggaran  sebesar  Rp  2,415  miliar  untuk  operasional seluruh  posko  tingkat  RT  dan  RW.  Serta  Rp  129  juta  untuk  posko  di  5  kecamatan  dan  57 kelurahan. 3 PPKM  Mikro  sendiri  diterapkan  untuk  mengganti  kebijakan  PPKM  tahap sebelumnya  yang  dinilai  tidak  efektif.  Maka  seharusnya  penerapan  kali  ini  jauh  lebih  ketat, terencana dan terkoordinasi dengan baik. Sumberdaya manusia di tingkat RT sampai dengan kecamatan harus disiapkan dan aturan lebih ketat, bukan sekedar memasang spanduk, baliho atau  bendera  saja.  Pembetukan  posko  itu  sendiri  dijelaskan  dalam  Surat  Edaran  nomor  9 tahun  2021  tentang  Ketentuan  Pembentukan  Pos  Komando  (Posko)  penanganan  Covid-19 Dalam Rangka PPKM Mikro di tingkat desa dan kelurahan. Surat edaran menjelaskan tujuan pendirian posko PPKM Mikro untuk pemantauan, pengendalian dan evaluasi perkembangan kasus Covid-19 dalam skala mikro. Agar posko efektif, ditentukan pula struktur dan personel, lokasi, sarana prasarana serta menilai zonasi.
Dana  operasional  pendukung  posko  PPKM  Mikro  telah  diajuan  pencairannya, diperkirakan untuk setiap RT mendapat dukungan dana sebesar Rp 500 ribu. Zonasi Covid-
2 https://humas.malangkota.go.id/
3 https://malangkota.go.id/
Collaborative Governance dalam Kebijakan Penangan Covid-19 Melalui PPKM Berskala Mikro di Kota Malang
5944 524 160 5260 0 2000 4000 6000 8000 18 Februari 2021 Positif Meninggal Dirawat Sembuh
19 berdasarkan tingkat RT di Kota Malang menunjukkan, ada 4.026 RT kategori zona hijau dan 48 RT kategori zona kuning. Tidak ada yang masuk kategori zona oren maupun merah. PPKM berskala mikro di Kota Malang cukup efektif menekan penyebaran Covid-19. Sejauh ini  ada  penurunan  kasus  harian  pasien  positif  terinfeksi  virus  corona  baru.  Pasien  yang sembuh  pun  terus  meningkat.  Sementara  itu,  sampai  dengan  18  Februari  2021  kasus terkonfirmasi  positif  Covid-19  di  Kota  Malang  ada  sebanyak  5.944  kasus.  Dari  jumlah  itu, 524  pasien  meninggal  dunia,  5.260  pasien  telah  sembuh  dan  160  pasien  masih  dirawat. Selanjutnya,  kasus  suspek  Covid-19  ada  sebanyak  5.537  pasien  dengan  275  orang  di antaranya  isolasi  di  rumah  sakit,  127  orang  isolasi  mandiri  di  rumah,  110  orang  meninggal dunia dan 5.025 kasus dinyatakan discarded. 4
Gambar I. Kasus Terkonfirmasi Positif di Kota Malang
Gambar II. Jumlah kasus suspek covid-19 di Kota Malang
Penerapan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  mikro  di  Kota Malang, mampu mendorong daya beli para pekerja di sector informal, yang terkena dampak dari  pandemic  Covid-19.  Contohnya  saat  ini  pendapatan  pekerja  di  sektor  informal  seperti ojek  online  di  Kota  Malang  sudah  mulai  mengalami  kenaikan  secara  perlahan,  meskipun
4 https://surabaya.liputan6.com
5537 275 127 110 5025 0 2000 4000 6000 Suspek Kasus Suspek Total Isolasi di rumah sakit Isolasi mandiri
Meninggal Discarded
belum  bisa  Kembali  normal  seperti  kondisi  awal.  Selain  itu,  pelonggaran  jam  operasional restoran,  warung,  maupun  kafe-kafe,  dengan  harapan  memberikan  sedikit  pemulihan  daya beli. Selain ojek online yang mulai menggeliat kembali, pemulihan ekonomi di Kota malang juga ditunjukkan dari sektor transportasi atau mobilisasi baik secara individu maupun secara logistic.  Peningkatan  mobilitas  tersebut  tidak  dapat  dianggap  remeh,  karena  membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang.

## 4. PEMBAHASAN

## Bentuk Collaborative Governance
Kolaborasi  bisa  di  maknai  sebagai  sebuah  kebersamaan,  kerjasama,  berbagai  tugas, kesetaraan,  dan  tanggung  jawab  dimana  pihak-  pihak  yang  berkolaborasi  memiliki  tujuan yang  sama  dimana  pihak-pihak  yang  berkolaborasi  memiliki  tujuan  yang  sama,  kesamaan presepsi,  kemauan  untuk  berproses,  saling  memberikan  manfaat,  kejujuran,  kasih  sayang serta  berbasis  masyarakat.  Ada  tiga  kebijakan  pemerintah  Indonesia  dalam  penanggulangan Covid-19  dengan  berbasis  model  Collaborative  yang  melibatkan  semua  ahli  baik  dari  ahli kesehatan,  ekonomi,  agama,  ketahanan  dan  lain  sebagainya  berupaya  maksimal  untuk merumuskan kebijakan strategis antara lain; (Perppu) Nomor 1 tahun 2020, (PP)  Nomor 21 tahun  2020,  keputusan  Presiden  Nomor  11  tahun  2020.  Pemerintah  kota  Malang  tidak berjalan  dengan  sendirian  dalam  proses  penangan  Covid-  19  di  Kota  Malang  namun menggunakan  model  pentahelix  dimana  didalamnya  terdapat  lima  unsur  yang  saling berkaitan serta berkolaborasi dalam penanganan Covid-19 di kota malang. Model pantahelix diterapkan  oleh  pemda  Kota  Malang  dalam  penanganan  Covid-19,  dimana  menekankan bahwa hubungan kelembagaan yang dibangun yaitu saling gotong royong serta berkolaborasi sesuai  dengan  peranannya  secara  konsisten  dalam  proses  penanganan  Covid-19  dikota Malang (Majid & Muchin, 2021).

## 4.1.Peran TNI dan Polri Dalam Penanganan Covid-19
TNI dan Polri mengambil peran penting dalam penanganan Covid-19. Peran TNI dan Polri dimana mengempanyekan serta mengedukasi kepada msyarakat tentang bagaimana cara pencegahan Covid-19 serta menertibkan masyarakat jika tidak mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan dalam proses penanganan Covid-19 akan di tindak dengan tegas (Majid & Muchin, 2021). Dalam penanganan Covid-19 di Kota Malang yang dilakukan oleh  pihan  TNI  dan  Kepolisian  mulai  dari  tingkat  pusat  (Kota)  sampai  tingkat  daerah

## Collaborative Governance dalam Kebijakan Penangan Covid-19 Melalui PPKM Berskala Mikro di Kota
Malang
(Kecamatan)  yaitu,  mengatur  tentang  himbauan  kepada  masyarakat  untuk  tidak mengadakan  kegiatan  yang  bisa  mengakibatkan  sebuah  perkumpulan  yang  besar, memberikan  himbauan  kepada  masyarakat  untuk  melaksanakan  protokol  kesehatan sebagaimana arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Sementara  itu  dalam  Pasal  6  ayat  1  tahun  2000    tentang  peran  Tentara    Nasional Indonesia  dan  peran  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  menyatakan  bahwa  peran kepolisian adalah sebagai alat negara dalam memelihara keamanan, menegakkan hukum, memberikan  pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  serta  menjaga  ketertiban umum (Kurnia et al., 2020). Mengenai peran TNI dan Polri dalam  penanganan  Covid- 19  di  Kota  Malang  yang    berperan  sebagai      pendamping      dari      Gugus      Tugas Kecamatan   yang   berkewajiban   dalam   kegiatan pencegahan  Covid-19.  Pelaksanaan yang dilakukan Kepolisian Sektor bekerjasama dengan puskesmas, tokoh masyarakat dan peran dari masing-masing Camat dan Lurah di Kota Malang.

## 4.2.Peran Akademisi Dalam Penanganan Covid-19
Dalam  penanganan  Covid-19  di  Kota  Malang  para  Akademisi  mengambil  peran penting  dalam  penanganan  Covid-19  di  Kota  Malang  seperti  berbagai  riset  sesuai kepakaran,  misalnya  hilirisasi  reka  cipta  yaitu  riset  yang  dilakukan  untuk  menemukan vaksin,  dan  membantu  memproduksi  ventilator  maupun  riset  tentang  kebijakan pemulihan ekonomi nasional (Majid & Muchin, 2021). Adapun sasaran penyuluhan pada kegiatan ini adalah masyarakat Kota Malang. Peran akademisi ini berupa tindakan dalam bentuk  pembagian  masker  kain  dan  poster,  pemasangan  spanduk  di  beberapa  titik  di Kota Malang, serta penyebaran video edukasi melalui media social. Kegiatan pembagian masker dan poster dilakukan dengan cara berkeliling diwilayah dan mendatangi langsung rumah-rumah warga dan tempat umum seperti masjid, warung dan lain-lain.
Kegiatan  pemasangan  spanduk  ini    berupa    tindakan  dalam  bentuk  pemasangan spanduk  mengenai  pencegahan  penyebaran  Covid-19  yang  bersumber  dari  Kemenkes. Pada program penyebaran video dimulai dari pembuatan video dan memilih media social yang ingin digunakan untuk menyebarkan video edukasi. Kegiatan  ini  berupa  tindakan dalam  bentuk mengunggah video edukasi mengenai tatalaksana jika seseorang terdeteksi Covid-19 di media social Instagram dan Whatsapp (Susanti et al., 2020). Para akademisi maupun  tidak  lupa-lupa  untuk  menghimbau  kepada  masyarakat  tentang  protokol kesehatan  dan  adaptasi  kebiasaan  baru  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran
masyarakat terkait menjaga kesehatan untuk menyelamatkan diri sendiri   maupun orang lain dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan cara selalu menggunakan masker dan selalu  mencuci  tangan.  Peran  akademisi  juga  membantu  para  pihak  TNI/Polri  seperti Bhabinsa  dan  Bahabinkamtibmas  untuk  meringankan  beban    dari    masyarakat  yang terdampak  Covid-19  serta  membantu  pihak  TNI/Polri  (Seri  Hartati,  Amir  Syamsuadi, 2021).

## 4.3. Peran Masyarakat Dalam Penanganan Covid-19
Kebijakan  Pemerintah  Kota  Malang  dalam  menangani  Covid-19  dilaksanakan  tidak lepas  dari  kerjasama  dengan  masyarakat  disekitar  salah  satunya  dengan  melakukan berbagai  kegiatan  diantaranya  adalah:  (1)  Masyarakat  dan  pemerintah  bekerjasama dalam  penyemprotan  desinfektan  dibeberapa  titik  di  Kota  Malang.  (2)  Masyarakat  dan pemerintah  bersinergi  membagikan  masker  dan  handsanitizer  gratis  kepada  seluruh masyarakat  Kota  Malang.  (3)  Masyarakat  dan  pemerintah  bekerjasama  dalam  memutus rantai pernyebaran virus dengan melakukan razia gabungan menghindari pendatang dari luar  daerah.  (4)  Masyarakat  dan  pemerintah  sama-sama  menjaga  jarak  demi  memutus mata  rantai  penyebaran  covid  dengan  menerapkan  pola  3M  (Menggunakan  masker, Mencuci  tangan,  dan  Menjaga  jarak).  Karena  dalam  hal  ini  kita  tidak  bisa  berjalan sendirian,  dibutuhkan  peran  semua  kalangan  lapisan  masyarakat  dalam  upaya  terhindar dari  ancaman  virus  corona  yang  sedang  mewabah  dihampir  seluruh  wilayah  di  dunia. Salah    satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  yaitu  dengan  mematuhi    himbawan  yang keluarkan  oleh  orang  yang    bertugas  mengatasi  hal  tersebut  salah  satunya  pemerintah, ataupun tim medis (Khusairi et al., 2020).
Berbagai  implementasi  ini  dilaksanakan  dalam  jangka  waktu  tertentu  demi memerdekakan masyarakat dari keterpurukan di masa pandemi ini. Collaborative governance dalam konteks penangan Covid-19, masyarakat Kota Malang dituntut untuk dapat bersinergi dengan pemerintah untuk menjalankan program dan menerapkan program-program tersebut. Tanpa peran masyarakat pemerintah tak mampu berlajan sendiri-sendiri. Harus ada kerjasama yang  baik  dan  misi  serta  tujuan  yang  sama  dengan  pemerintah  dan  masyarakat  begitu  pula sebaliknya agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik (Wahyu et al., 2020).
Pada dasarnya konsep kolaborasi mendorong orang untuk bekerja atau terlibat dengan menunujukkan  kontribusi  masing-masing  stakeholder  sesuai  dengan  kapasitasnya  masing- masing  (Ekha  et  al.,  2020).  Sama  halnya  dengan  peran  para  aktor  yang  dilibatkan  dalam

## Collaborative Governance dalam Kebijakan Penangan Covid-19 Melalui PPKM Berskala Mikro di Kota Malang
penanggulangan covid-19 di Kota Malang. Para stakeholder dituntut untuk selalu mengambil andil  pada  tupoksi  yang  telah  disepakati  bersama.  Peneliti  menyimpulkan  bahwa  masing- masing  stakeholder  secara  keseluruhan  telah  berkontribusi  dalam  penanggulangan  covid-19 baik  itu  dilakukan  secara  langsung  maupun  tidak.  Kemudian  masing-masing  pihak  juga memiliki kesadaran bahwa untuk menyelesaikan masalah pandemi ini tidak dapat dilakukan oleh satu kelompok saja tetapi harus dilakukan secara bersama-sama.

## Faktor Penghambat Collaborative Governance dalam penanganan Covid-19
Dalam  penanganan  Covid-19  dikota  malang  ada  beberapa  faktor  penghambat  dalam penaganan  Covid-19  di  antaranya  yang  pertama,  Covid-19  merupakan  hal  yang  baru  dan membuat  kebingungan  dalam  pengambilan  keputusan.  Pemda  Kota  Malang  melalui  Tim Satgas Covid-19 harus berani mengambil keputusan dalam proses penanganan Covid-19. Jika mengambil keputusan didasari atas keraguan bisa dikatakan pemerintah  Kota Malang belum siap dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Kota Malang (Majid & Muchin, 2021). Kedua, kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  mentaati  protokol  kesehatan.  Pemerintah  dituntut bekerja  lebih  keras  dalam  hal  mengkempanyekan  cara  mencegah  Covid-19  dan  protokol kesehatan  kepada  masyarakat.  Pemerintah  harus  bergandengan  tangan  dengan  semua  pihak yang  berperan  diwilayah  itu  seperti  TNI  dan  Polri  serta  Media  Massa.  TNI  dan  Polri  harus mengambil  bagian  penting  dalam  hal  mengkompanyeken  potokol  kesehatan  serta menertibkan masyarakat jika melanggar protokol kesehatan dengan tagas, karna dalam hal ini Virus  Corana  bisa  tertular  kepada  siapapun  disebepkan  karna  tidak  memakai  masker,  jaga jarak serta tidak berkerumunan (Pujaningsih & Sucitawathi, 2020). Serta tak lupa media masa sebagai  alat  edukasi  kepada  masyarakat  memberikan  edukasi  tentang  banyanya  tidak mamatuhi protokol kesehatan serta cara mencegah Covid-19. Faktor kepatuhan, kedisiplinan dan kebiasaan merupakan hal yang perting harus dilakukan, peren TNI dan Porli serta Media Massa dalam mendisiplinkan masyarakat serta memberikan edukasi merupakan poin penting dalam memberikan edukasi terhadapa masyarakat (Kurnia et al., 2020).

## 5. KESIMPULAN
Semua  aspek  kehidupan  terkendala  karena  pandemi  Covid-19,  termasuk  ekonomi, pariwisata,  dan  lainnya  mengalami  penurunan  drastis.  Pemerintah  Indonesia  dengan  gencar membentuk kebijakan-kebijakan demi memerangi pandemi Covid-19. Dalam penanggulangan  penyebaran  kasus  Covid-19  di  Kota  Malang,  pemerintah  Kota  Malang menerapkan konsep collaborative governance dengan pendekatan pentahelix. Dimana konsep
tersebut  melibatkan  kerjasama  dengan  berbagai  pihak  yang  terdiri  dari  pemerintah, akademisi,  media  massa,  dan  tentunya  masyarakat.  Harapannya  dengan  melibatkan  banyak stakeholder  maka  permasalahan  pandemic  Covid-19  ini  dapat  diselesaikan  dengan  optimal. Kedua,  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  mentaati  protokol  kesehatan.  Pemerintah dituntut  bekerja  lebih  keras  dalam  hal  mengkempanyekan  cara  mencegah  Covid-19  dan protokol  kesehatan  kepada  masyarakat.  Dalam  penanganan  Covid-19  dikota  malang  ada beberapa faktor penghambat dalam penaganan Covid-19 di antaranya  yang pertama, Covid- 19 merupakan hal yang baru dan membuat kebingungan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena  itu  memahami  masalah  pandemi  sebagai  masalah  publik  tentu  menegaskan  bahwa persoalan tersebut tidak akan selesai tanpa adanya kolaborasi antar sektor, akan tetapi sejauh ini  perlu  tindakan  koreksi  nyata  dalam  memperbaiki  responsivitas  kebijakan,  kualitas regulasi,  manajemen  data,  dan  koordinasi  antar  sektor  untuk  segera  lepas  dari  jeratan pandemi Covid-19.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Adawiyah, D. P. R., & Solichati, I. (2020). Kebijakan PSBB Pemerintah Kota Surabaya dalam Menyegah Penyebaran Virus Covid-19. Sahafa Journal of Islamic Communication , 3 (1), 61. https://doi.org/10.21111/sjic.v3i1.4595
Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 : Pengalaman Indonesia Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy : The Experience Of Indonesia. Junal Borneo Administrator , 16 (2), 253–270.
Cahyono, A. S. (2020). Implementasi Model Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 3 (1), 83–88.
Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 3 (2), 200. https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188
Ekha, R., Rika, T., Febri, P., Audina, N., Sosial, I., & Andalas, U. (2020). Collaborative Governance Dalam Penanganan Penyebaran Kasus Corona Virus Disease-19 Di Kota Padang. Konferensi Nasional Imu Administrasi 4.0 STIA LAN BANDUNG , 4 (1), 133– 137. http://180.250.247.102/conference/index.php/knia/article/view/271/pdf
Fauzi, E. A., Nurmandi, A., & Pribadi, U. (2020). Literature Review: Smart City and Smart Governance in Analysis. JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area , 8 (1), 84–89. https://doi.org/10.31289/jppuma.v8i1.3304
Jacob, J. (2017). Implementation Practices of Public Procurement Plans and Policies. Jejak , 10 (2), 398–411. https://doi.org/10.15294/jejak.v10i2.11304
Khusairi, H., Ekonomi, F., Islam, B., & Kerinci, I. (2020). Peran Masyarakat Dan Mahasiswa Dalam Mengatasi Covid-19 Melalui Pembentukan Kelompok Relawan Sat Gugus. Al Dzahab Islamic Economy Journal , 1 (1), 2020–2038. https://nasional.kompas.com/read/2020/04/25/15472271/update-25-april-kasus-covid- 19-di-

## Collaborative Governance dalam Kebijakan Penangan Covid-19 Melalui PPKM Berskala Mikro di Kota Malang
Kurnia, Muhammad, R., & Lamazi. (2020). Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Sajad Dalam Penanganan Covid-19 Tahun 2020. Syi’ar : Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan Dan Bimbingan Masyarakat Islam , 3 (1), 12–29. https://doi.org/10.37567/syiar.v3i1.210
Majid, A. I., & Muchin, S. (2021). INTERELATION INSTITUSIONAL COLLABORATION DALAM PENAGGULANGAN BENCANA COVID 19 DI KOTA MALANG ( Study Pada Satgas Covid-19 Kota Malang ) Jurusan Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Admiministrasi , Universitas Islam Malang , Jl . MT Haryono 193 Malang , 65 . 15 (1), 64–69.
Muis, A. R. C. (2020). Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 7 (5). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15317
Nazir, M. (2003). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia .
Noda, H. (2021). Progress of public health policy regarding global infectious diseases over the past decade in Japan. Journal of Infection and Chemotherapy , 27 (4), 555–561. https://doi.org/10.1016/j.jiac.2020.12.022
Pujaningsih, N. N., & Sucitawathi, I. G. A. A. D. (2020). Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Pkm) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar. Moderat , 6 (3), 458–470.
Purwaning Diah, M., Arni Noventi, I., & Pratama, M. R. (2021). Defisiensi Collaborative Governance Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Journal Publicuho , 4 (2), 305. https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.17619
Rizaldi, Z. H. M. dan A. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia , 7 (1), 36–53. https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370
Seri Hartati, Amir Syamsuadi,  luluk E. (2021). Keterlibatan Mahasiswa dan Akademisi dalam Pengabdian Masyarakat . 5 (2), 474–480.
Setyawan, F. E. B., & Lestari, R. (2020). Challenges of Stay-At-Home Policy Implementation During the Coronavirus (Covid-19) Pandemic in Indonesia. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia , 8 (2), 15. https://doi.org/10.20473/jaki.v8i2.2020.15- 20
Susanti, R., Sabrina, A., Putri, L. A., & ... (2020). Peran Akademisi Dalam Pencegahan Covid-19 Dengan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perilaku Sehat. Jurnal Nasional … , 1 (1), 9–15. http://journal.jis- institute.org/index.php/jnpm/article/view/118
Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Journal Publicuho , 3 (2), 267. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535
Wahyu, F., Flora, D., Yulinda, D., Yuliani, T., Iswadi, I., Irwandi, I., Budiman, N., Hanafi, B. P., & Rikarno, R. (2020). Peran Masyarakat Dalam Menekan Laju Pemberantasan Covid-19 Di Kabupaten Tanah Datar. Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan , 4 (2), 40. https://doi.org/10.31958/jsk.v4i2.2354
Yulianti, R., & Khalimatussa’diyah, N. (2020). Kolaborasi Pemerintahan Desa dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Pada Dampak Pandemi Covid 19 di Desa Karang.
Community Development : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam , 4 (1), 21–33. https://doi.org/10.21043/cdjpmi.v4i1.7737