Pertanggungjawaban Hukum Yang Dibebankan Kepada PT X Akibat Limbah Dihasilkan Dari Kegiatan Usaha Batu Bara Yang Mencemari Sungai Malinau di Kalimantan Utara
Oleh:
Stella Roselyn 1 , Sriwati 2 , Wafia Silvi Dhesinta Rini 3

## Fakultas Hukum Universitas Surabaya stellaro2000@gmail.com
Volume  20  Nomor  3  Januari  2023:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri Article  History Submission: 30-09-2022 Revised: 17-10-2022 Accepted: 03-12-2022 Published: 10-01-2023

## ABSTRACT
Natural  resources  which  are  beneficial  for  human  life  are  closely  related  in  fulfilling  human needs.  However,  human  activities  often  threaten  the  sustainability  and  stability  of  the environment.  As  the  pollution  of  Malinau  River,  North  Kalimantan  brings  broad  impact  and detrimental effect to the surrounding community. The pollution caused by the  broken through of the  coal  waste  pool  because  of  PT  X’s  activities.  Through  the  normative  juridical  approach  by conducting  a  literature  study  on  legal  materials,  PT  X  should  immediately  solve  the  pollution  in Malinau  River.  The result  of  this study  is  important  to  be  known,  t hat the legal liability related to the  coal  business  activities  caused  in  the  polluted  Malinau  River  North  Kalimantan  could  be imposed on PT X.

## Keywords: Natural Resources, River Pollution, Legal Liability

## ABSTRAK
Sumber  daya  alam  yang  memberikan  manfaat  kepada  manusia  tentunya  erat  kaitannya  dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Namun, seringkali kegiatan manusia mengancam kelestarian dan kestabilan lingkungan. Sebagaimana terjadi pencemaran pada Sungai Malinau, Kalimantan Utara yang memiliki dampak yang luas dan merugikan masyarakat sekitar. Pencemaran tersebut akibat jebolnya  kolam  limbah  batu  bara  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  usaha  PT  X.  Melalui  metode Penelitian Yuridis Normatif  dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan  hukum, maka diperoleh hasil bahwa pencemaran yang terjadi di Sungai Malinau harus segera diatasi oleh PT  X.  Hasil  dari  diadakannya  penelitian  ini  penting  untuk  dipahami  bahwa  PT  X  dapat dibebankan  pertanggungjawaban  hukum  terkait  kegiatan  usahanya  yang  menyebabkan pencemaran Sungai Malinau Kalimantan Utara.
Kata kunci: Sumber Daya Alam, Pencemaran Sungai, Pertanggungjawaban Hukum.

## A. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  yang  membentang  dari  Pulau  Weh  sampai  Pulau  Rote  memang  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  kekayaan  sumber  daya  alam  begitu  melimpah  ruah.  Sumber  daya  alam yang memberikan manfaat kepada manusia tentunya erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan manusia kepada sumber daya alam. Merujuk pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945  yang  memberikan  pernyataan  bahwa  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran rakyat. Melihat pada dasar hukum tersebut tersebut maka terlihat bahwa tentunya segala kekayaan sumber daya alam yang ada di  Indonesia harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin namun harus  memperhatikan  kelestariannya  karena  setiap  manusia  memiliki  hak  untuk  mendapatkan lingkungan hidup yang baik.
Terkait  hal  ini,  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dimaksudkan  dengan adanya  upaya  yang  sistem  dan  terpadu  yang  dilaksanakan  guna  melestarikan  fungsi  lingkungan hidup  serta  melakukan  pencegahan  terjadinya  adanya  pencemaran  dan/atau  kerusakan  daripada lingkungan  hidup.  Cara  yang  bisa  dilakukan  bisa  dalam  bentuk  perencanaan,  pemanfaatan, pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan  dan penegakan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  dimana  terdapat  kata  sistematis  dan  terpadu  yang  memberikan  pengakuan bahwa  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  menginginkan  adanya  kesatuan  sistem  hukum dalam  upaya  pengendalian  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Indonesia  meskipun  terlihat pengertian tersebut  mengarah  kepada upaya pengendalian saja. (Helmi, 2012, 4-5).
Di Indonesia, pengelolaan lingkungan hidup dapat dikatakan menjadi sebuah permasalahan serius yang harus segera diselenggarakan mengingat besarnya tingkat kerusakan lingkungan yang telah  terjadi.  Seringkali,  kegiatan  manusia-lah  yang  mengancam  kelestarian  dan  kestabilan lingkungan.  Perlunya  perhatian  besar  terhadap  tingginya  tingkat  pencemaran  lingkungan  yang terjadi. Lingkungan yang tercemar akibat kegiatan manusia maupun proses alam akan berdampak buruk  kepada  kesehatan,  kenikmatan  hidup,  kemudahan,  efisiensi,  keindahan  bahkan  hingga keseimbangan  ekosistem  dan  sumber  daya  alam.  Maka  dari  itu,  perlindungan  lingkungan merupakan suatu keharusan apabila menginginkan lingkungan yang lestari nan berkesinambungan.  (Abduh,  2018,  14)  Contohnya  pada  pencemaran  yang  terjadi  pada  Sungai Malinau, Kalimantan Utara yang memiliki dampak yang luas dan merugikan masyarakat sekitar.
Melihat  letak  geografisnya,  terlihat  bahwa  Kecamatan  Malinau  Kota  memang  tidak memiliki garis pantai, dan yang terlihat adalah bahwa terdapat desa-desa dengan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai-sungai di Kecamatan Malinau Kota dikarenakan topografi wilayahnya sebagian besar merupakan daerah dataran rendah. Maka dapat dikatakan bahwa masyarakat yang tinggal  di  Kecamatan  Malinau  Kota  sangat  memanfaatkan  potensi  dari  Sungai  Malinau  tersebut guna  memenuhi  kebutuhannya  sehari-hari  dan  digunakan  sebagai  sarana  mata  pencaharian  pula. PT  X  yang  beroperasi  dan  bergerak  pada  bidang  pertambangan  batu  bara  berlokasi  di  dekat Sungai Malinau yang rentan terjadi adanya pencemaran pada Sungai Malinau tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  atau  penelitian  normatif  yaitu penelitian  yang  membahas  permasalahan  didasarkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  atau literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  tersebut.  Metode  pendekatan  penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini adalah pendekatan  perundang-undangan ( Statute Approach ) dan  pendekatan  konseptual  ( Conceptual  Approach ).  Didalam  penelitian  yuridis  normatif  maka metode  penelitian  hukum  dilakukan  dengan  bahan  hukum  didasarkan  pada  data  sekunder.  Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.
Langkah-langkah penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah yang pertama terdapat langkah  pengumpulan  bahan  hukum,  yang  terdiri  dari  inventarisasi  yaitu  mengumpulkan  setiap bahan-bahan  hukum  yang  diperlukan  sesuai  dengan  objek  penelitian.  Tahap  selanjutnya  adalah klasifikasi yaitu memilah-milah bahan hukum sehingga bahan hukum yang digunakan telah sesuai dengan  objek  penelitian.  Tahap  terakhir  dalam  langkah  ini  adalah  sistemisasi  yaitu  menyusun secara sistematis bahan hukum yang telah diklasifikasi, bahan hukum mana saja yang harus dibaca terlebih dahulu, hal ini bertujuan untuk memudahkan penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
PT  X  telah  terdaftar  dengan  nama  PT  X  yang  telah  memiliki  Izin  Usaha  Pertambangan dimana  izin  ini  digunakan  untuk  melaksanakan  Usaha  Pertambangan.  Selain  itu,  PT  X  telah mengantongi  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  dengan  nomor  perizinan  503/545/K.635/2009 dengan  luas  4989,00  hektar  yang  berlaku  mulai  tanggal  28  Desember  2009  hingga  tanggal berakhirnya yaitu 17 November 2025. Perlu diketahui pula bahwa PT X melaksanakan kegiatan usaha dan operasi produksi batubara berada di kawasan hutan. Terkait perizinannya, PT X telah diberikan  dua  Izin  Pinjam  Pakai  Kawasan  Hutan  (IPPKH)  oleh  Kementerian  Kehutanan  dan
Lingkungan  Hidup  melalui  IPPKH  Nomor  SK  396/MENHUT-II/2013  dengan  luas  3973,44 hektar dan Nomor SK 157/MENHUT-II/2009 seluas 502,59 hektar. IPPKH tersebut diterbitkan pada tahun 2009 dan 2013 oleh Menteri Kehutanan yaitu Zulkifli Hasan, lalu diperpanjang oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Siti Nurbaya Bakar.
Tanggul  kolam  penampung  limbah  tambang  di  Sungai  Tuyak  milik  PT  X  jebol  pada  7 Februari  2021  sekitar  pukul  21.00  WITA.  Akibat  dari  adanya  tanggul  kolam  limbah  tersebut, limbah  tambang  PT  X  mengalir  dan  mencemari  Sungai  Malinau.  Adanya  pencemaran  akibat limbah  tersebut  mengakibatkan  air  Sungai  Malinau  terlihat  menjadi  keruh-kecoklatan,  terlihat adanya  ratusan  ikan  ditemukan  mati  dan  mengambang  serta  ekosistem  Sungai  Malinau  menjadi terganggu  pelestariannya.  Akses  masyarakat  untuk  memanfaatkan  air  bersih  pun  terganggu, setidaknya  dialami  warga  yang  tersebar  di  14  desa  sekitar  DAS  Malinau.  Desa  yang  terdampak setidaknya  terdapat  14  desa  sekitar  DAS  Malinau  (Desa  Sengayan,  Langap,  Long  Loreh, Gongsolok,  Batu  Kajang,  Setarap,  Setulang,  Setaban),  DAS  Mentarang  (Lidung  keminci  dan Pulau  Sapi),  DAS  Sesayap  (Desa  Tanjung  Lapang,  Kuala  Lapang,  Malinau  Hulu,  dan  Malinau Kota) (JATAM, 2021).
Membahas  terkait  sumber  baku  air  minum  pencemaran  yang  terjadi  di  Sungai  Malinau mengakibatkan  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Apa  Mening  Malinau  sempat diberhentikan dikarenakan sumber air tercemar limbah batu bara dari kegiatan usaha PT X (Jurnal Kaltara, 2021). Maka, pada pelayanan air bersih PDAM Apa Mening Malinau diberhentikan sejak tanggal  8  Februari  2021  karena  sumber  air  baku  PDAM  Apa  Mening  Malinau yang berasal dari Sungai Malinau telah tercemar parah sehingga masyarakat dengan terpaksa untuk mendapatkan air bersih harus menadah air hujan (JATAM, 2021).
Pada  tanggal  10  Februari  2021,  Pemerintahan  Kabupaten  Malinau  telah  mengeluarkan sanksi  yang  tertuang  pada  Surat  Keputusan  Bupati  Malinau  Nomor  660.5/K/.86/2021  tentang Sanksi Paksaan  Pemerintah  Kepada Penanggung Jawab Usaha PT X (Mongabay, Syahni,  2021). Pada diktum kesatu dalam Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 660.5/K/.86/2021 menjelaskan terkait  Penerapan  Sanksi  Paksaan  Pemerintah  kepada  penanggung  jawab  usaha PT  X  atas kejadian  jebolnya  tanggul  kolam  penampungan  air  tambang  area  Tuyak  Bawah  yang mengakibatkan  pencemaran  dan  kerusakan  Sungai  Malinau.  Melihat  didalam  Surat  Keputusan tersebut terlihat pada diktum kedua terdapat beberapa sanksi paksaan pemerintahan yaitu:
a. Melakukan perbaikan tanggul kolam Tuyak Bawah yang jebol dengan konstruksi yang aman.
b. Melakukan  penimbunan  tanah  tertutup  pada  area  Tuyak  Bawah  dimulai  dari  sisi  terluar
dan  sebelum  melakukan  penimbunan  akan  melakukan  pemompaan  air  limbah  yang tertampung pada area tersebut menuju Megapond atau PIT Terdekat.
c. Melibatkan  Tenaga  Ahli  yang  berkompeten  dalam  melakukan  penanganan  Dampak Lingkungan.
d. Melakukan  penggantian  berbagai  jenis  ikan  mati  dengan  menyebar  bibit  ikan  pada  Sungai Malinau yang terdampak oleh pencemaran,
e. Membuat  sistem  penanganan  dini/ standard  operating  procedure (SOP)  penanganan  tanggul jebol.
f. Melakukan inspeksi tanggul-tanggul pada area tambang secara berkala.
Melengkapi  hal  tersebut,  penanggung  jawab  usaha  PT  X  agar  melaporkan  pelaksanaan Sanksi  Paksaan  Pemerintah  sebagaimana  telah  dipaparkan  di  atas  kepada  Bupati  Malinau  Cq. ( Casu  Quo )  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Malinau.  Pemerintah  Daerah  melalui Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Malinau  akan  melakukan  pemantauan  dan  pengawasan pelaksanaan  Sanksi  Paksaan  Pemerintah  secara  berkala.  Segala  penjelasan  tersebut  telah ditetapkan  pada  Surat  Keputusan  Bupati  Malinau  Nomor  660.5/K/.86/2021  dan  PT  X  wajib mengindahkannya.
Meskipun kasus jebolnya tanggul kolam penampungan limbah PT X terus berjalan diiringi dengan pelaksaanaan sanksi paksaan yang dibebankan pada PT X, masyarakat tetap meminta hasil investigasi  dibuka  pada  publik.  Sebelumnya,  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kabupaten Malinau,  DLH  Provinsi  hingga  pihak  Kepolisian  Daerah  (Polda)  Kalimantan  Utara  telah menurunkan  tim  untuk  dilakukan  investigasi  dan  mengambil  sampel  air  Sungai  Malinau  yang telah  tercemar.  Tugas  para  tim  tersebut  adalah  untuk  menguji  berdasarkan  baku  air  limbah  bagi usaha  dan  atau  kegiatan  pertambangan  batu  bara  untuk  mengetahui  tingkat  daripada  kategori pencemaran yang terjadi pada Sungai Malinau (Koran Kaltara, 2021).
Telah  ditunggu-tunggu  hingga  pada  pemberitaan  terakhir  yaitu  pada  Agustus  2021, hasil pengujian sampel air dan data investigasi belum diinformasikan kepada  masyarakat. Dalam proses untuk memperjuangkan permohonan informasi publik terkait hasil investigasi, aktivis dari JATAM  Kalimantan  Utara  yaitu  Andry  Usman  telah  mengajukan  permohonan  informasi  publik terkait  hasil  investigasi  tersebut.  Namun,  para  pihak  terkait  yaitu  DLH  Malinau  dan  Polda Kalimantan  Utara  tidak  menjawab  dan  mengabaikan  permohonan  informasi  yang  diajukan. Tertanggal 4 Mei 2021, terdapat tanggapan yang diperoleh DLH Kalimantan Utara, namun Andry
Usman menganggap bahwa tanggapan tersebut tidak menjawab sesuai dengan yang diminta atau tidak  menjawab  sebagaimana  pada  permohonan  yang  dimohonkan  oleh  Andry  Usman  (Koran Kaltara, 2021).
Kembali  pada  pembahasan  pencemaran  yang  terjadi  di  Sungai  Malinau,  sebagai  bentuk penegakan  hukum  administrasi  terhadap  pencemaran  lingkungan  hidup,  pemerintahan  dapat menerapkan  sanksi  administrasi.  Sanksi  administratif  terutama  ditujukan  kepada  perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administratif adalah paksaan pemerintah atau tindakan paksa ( Bestuursdwang ). Pengenaan uang  paksa  oleh  pemerintah  ( Dwangsom ),  penarikan  kembali  keputusan/ketetapan  yang menguntungkan  seperti  izin,  pembayaran  maupun  subsidi  dan  pengenaan  denda  administratif (Hadjon, 2011, 245).
Sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang  Cipta Kerja, pasal 82C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan terkait  sanksi administratif yaitu terdapat teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha. Maka, bentuk sanksi yang tertuang pada Surat Keputusan Bupati  Malinau  Nomor  660.5/K/.86/2021  tentang  Sanksi  Paksaan  Pemerintah  Kepada Penanggung  Jawab  Usaha  PT  X  merupakan  sebuah  paksaan  pemerintah  yang  telah  dituangkan dalam  Surat Keputusan. Paksaan pemerintah  ini lah  yang  dibebankan pada PT X sebagai bentuk sanksi administratif yang harus dilakukan.
Pada  dasarnya,  sanksi  yang  berbentuk  paksaan  pemerintah  didefinisikan  sebagai  sanksi administratif yang berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam  keadaan  semula.  Melengkapi  hal  tersebut,  pada  Pasal  512  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor  22  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  memiliki  makna  terkait  adanya  sanksi  paksaan  dari  para  penegak  hukum  yaitu  yang menjelaskan  menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  sesuai  dengan  kewenangannya  untuk memaksa  penanggung  jawab  usaha  guna  sebagai  untuk  melakukan  pemulihan  lingkungan  hidup akibat  pencemaran  lingkungan  hidup  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  sehingga  dapat memperbaiki dampak negatif dari adanya pelanggaran tersebut. Lingkungan hidup yang awalnya telah  terjadi  pencemaran  dan  kehilangan  manfaatnya,  maka  dengan  adanya  paksaan  pemerintah tersebut berguna bagi pemulihan lingkungan hidup yang telah rusak menjadi asri kembali dan oleh masyarakat  dalam  dimanfaatkan  secara  bijak.  Maka,  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan  dalam
penegakan hukum  lingkungan  di  dalam  sanksi  paksaan  pemerintah  tersebut  untuk  menghentikan pelanggaran yang terjadi dan memulihkan lingkungan hidup.
Sanksi  administrasi  pada  dasarnya  memiliki  sasaran  penerapannya  yang  ditujukan  pada perbuatannya, berbeda halnya  pada pidana  yang ditujukan pada pelaku. Sifat sanksi administrasi adalah reparatoir  yang  dimaksudkan sebagai  pemulihan kembali  pada  keadaan  semula.  (Ridwan, 2016, 302) Maka, dapat diartikan bahwa dari adanya pengenaan sanksi dengan sifat reparatoirnya bertujuan  untuk  mengembalikan  kembali  kondisi  semula  sebelum  terjadinya  suatu  pelanggaran tersebut.  Sanksi  administrasi  berupa  paksaan  pemerintah  ( bestuursdwang )  dan  pengenaan  uang paksa  ( dwangsom )  merupakan  cerminan  sifat  reparatoir  daripada  sanksi  administrasi  (Susanto, 2019, 138).
Melihat pada data, bahwa kejadian adanya tanggul kolam penampungan limbah batu bara jebol  dan  mencemari  Sungai  Malinau  yang  terjadi  pada  Februari  2021  lalu,  bukanlah  yang pertama  kali.  Pencemaran  pada  Sungai  Malinau  sudah  pernah  terjadi  sebelumnya  pada  2010, 2011, 2012, 2017, dan yang terbaru adalah Februari 2021 lalu (JATAM, 2021). Pada 4 Juli 2017 yang  lalu,  tanggul  kolam  pengendapan  di  Pit  Betung  milik  PT  BMS  jebol  dan  mengakibatkan pencemaran  di  Sungai  Malinau,  pada  kasus  ini  PDAM  Apa  Mening  Malinau  menyatakan kekeruhan  air  baku  pada  sungai  tersebut  mencapai  80  kali  lipat  dari  25  NTU  ( Nephelometric Turbidity  Unit )  menjadi  1.993  NTU  yang  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010  tentang  Persyaratan  Kualitas  Air  Minum.  Pada  lampiran  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  492/MENKES/PER/IV/2010  terkait  perameter  wajib  persyaratan kualitas air minum tertera bahwa kadar maksimum yang diperbolehkan adalah 5 NTU. Maka Pada saat  itu,  PDAM  setempat  juga  mematikan  pelayanan  air  bersih  selama  3  hari,  sejak tanggal  7 hingga 9 Juli 2017. (JATAM, 2021).
Adanya  kejadian  tersebut  dimana  terlihat  pencemaran  di  Sungai  Malinau  sudah  semakin parah,  maka  Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  Provinsi  Kaltara  mengeluarkan teguran dan penghentian sementara untuk empat perusahaan tambang batubara di Malinau Selatan, yakni PT MA (No. surat 540/558/ESDM.II/VI/2017), PT BM (No. surat 540/557/ESDM.II/VI/2017),  PT  KPUC  (No.  surat  540/555/ESDM.II/VI/2017),  dan  PT  AMNK (No. surat 540/556/ESDM.II/VI/2017) (JATAM, 2021).
Penulis  melihat  bahwa  adanya  kejadian  yang  seringkali  terulang  bahkan  sampai  terdapat beberapa  PT  yang  merusak  ekosistem  di  Sungai  Malinau terus  menerus  perlu  dilihat  keefektifan
daripada sanksi administrasi yang telah diberlakukan selama ini. Kejadian terjadinya pencemaran pada  Sungai  Malinau  akibat  adanya  kegiatan  usaha  PT  X  menyebabkan  penulis  berkesimpulan bahwa  bisa  saja  potensi  tersebut  bisa  muncul  lagi  dan  kembali  mencemarai  Sungai  Malinau diakibatkan tidak melihat evaluasi daripada kasus-kasus sebelumnya sehingga kejadiannya selalu terulang. Peran dari penegak hukum-pun sangat diperlukan terhadap sanksi yang dibebankan pada perusahaan agar meminimalisir adanya kejadian yang terulang.
Pencemaran Sungai Malinau tersebut menyebabkan masyarakat kehilangan hak atas akses air  bersih  dimana  masyarakat  memiliki  ketergantungan  terhadap  Sungai  Malinau  untuk transportasi air sungai maupun sebagai bahan baku air minum dari PDAM  yang  menjadi sumber air (Mongabay, 2021). Satu hari setelah Manajemen PT X melakukan jumpa pers dan pertemuan dengan  Forum  Pemuda  Peduli  Malinau  (FPPM)  yaitu  tepatnya  pada  12  Februari  2021,  PT  X memberikan  pertanggungjawaban  atas  terjadinya  krisis  air bersih.  Pada  hari tersebut,  truk tangki milik PT X terlihat lalu lalang memberikan bantuan menyuplai air bersih secara gratis mengingat bahwa masyarakat Malinau krisis air bersih dan berbondong-bondong meminta pertanggungjawaban dari pemerintah maupun dari PT X itu sendiri (Cokoliat, 2021). Maka, dapat dikatakan bahwa PT X turut proaktif di dalam menyediakan air bersih dengan menggunakan truk tangki  air  dan  menyalurkannya  secara  gratis  pada  setiap  rumah  yang  terkena  dampaknya (Diskominfo Kalimantan Utara, 2021).
Melihat pada perkembangannya, pada 11 April 2021 terlihat bahwa PT X telah menangani air Sungai Malinau yang sempat tercemar akibat jebolnya tanggul kolam penampungan limbah di Sungai Tuyak dan kini air di Sungai Malinau sudah terlihat mulai jernih. Pelaksana Tugas Kepala Dinas  Lingkungan  Hidup  Kalimantan  Utara  menjelaskan  bahwa  terkait  permintaan  pencabutan izin  dimana  kepala  daerah  yang  dimaksudkan  adalah  Bupati  Malinau  tidak  bisa  semerta-merta mencabut  izin  dari  PT  X  karena  kewenangan  tersebut  dipegang  oleh  pemerintah  pusat  (Antara Kaltara,  2021).  Maka,  sejauh  ini  sanksi  paksaan  yang  dikenakan  pada  PT  X,  dapat  dijalankan dengan baik oleh pihak PT X. Sehingga dapat dikatakan bahwa sejauh ini PT X dapat menjalankan sanksi administratif dengan tanggung jawab.
Pada 17 April 2021, PT X telah menjalankan sanksi paksaan pada Surat  Keputusan Bupati Malinau  Nomor  660.5/K/.86/2021  yaitu  melakukan  penggantian  berbagai  jenis  ikan  mati dengan menyebar  bibit  ikan  pada  Sungai  Malinau  yang  terdampak  oleh  pencemaran.  Berdasarkan  berita yang  disampaikan  oleh  Dinas  Komunikasi,  Informatika,  Statistik  dan  Persandian,  PT  X  telah
menabur  dan  menyebarkan  250.000  ekor  benih  ikan  dan  udang  di  Sungai  Malinau.  PT  X mendatangkan  250.000  ekor  benih  ikan  dan  udang  yang  berasal  dari  Jawa  tepatnya  pada  Balai Benih Ikan Air Tawar Kementerian Pertanian Yogyakarta dan Sukabumi. Jenis ikan yang ditebar pun  beraneka  ragam  mulai  dari  ikan  baung,  ikan  patin,  hingga  ikan  koan  dan  dilengkapi  oleh udang  galah  (Diskominfo  Kaltara,  2021).  Adanya  itikad  baik  dari  PT  X  maka  dapat  dikatakan bahwa PT X bertanggung jawab atas adanya pemulihan serta  kelestarian Sungai Malinau.
Melihat dengan adanya tanggung jawab yang telah diselenggarakan oleh PT X, hal ini erat kaitannya  dengan  salah  satu  asas  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang dilaksanakan  berdasarkan  asas  pencemar  membayar  atau Polluter  Pay  Principle .  Teori Polluter Pay  Principle atau  biasa  dikenal  dengan  teori  pencemar  membayar  dimaksudkan  bahwa  setiap penanggung  jawab  yang  usaha  dan/atau  kegiatannya  menimbulkan  pencemaran  dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Pernyataan tersebut tercantum  pada  Penjelasan  Pasal  2  huruf  (j)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  yang menjelaskan definisi asas pencemar membayar.
Bentuk pemulihan fungsi lingkungan hidup pada Sungai Malinau tersebut dilengkapi pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2009 yang membahas  terkait pemulihan. Pada  Pasal 54  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  yang  melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan hidup yang dimaksud dilakukan dengan tahapan:
a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
b. Remediasi;
c. Rehabilitasi;
d. Restorasi; dan/atau
e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Terkait Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar telah dilakukan oleh PT X dimana pada saat terjadinya tanggul kolam limbah yang jebol, PT X telah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak ahli yang berkompeten di dalam menyelidiki penyebab jebolnya tanggul kolam limbah di Sungai Tuyak sehingga pada saat ini masih dilakukan penelitian dan investigasi terhadap limbah pencemar pada Sungai Malinau tersebut. Hal ini-pun telah sejalan dengan sanksi paksaan yang tertuang pada Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 660.5/K/.86/2021 pada salah satu  poinnya  telah  menjelaskan  terkait  Melibatkan  Tenaga  Ahli  yang  berkompeten  dalam
melakukan penanganan Dampak  Lingkungan.  Pada upaya remediasi, PT X telah berusaha untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup yaitu sebagaimana telah melakukan pemulihan pada Sungai Malinau  yang  pada  saat  itu  telah  terganggu  ekosistemnya  dan  menyebabkan  ikan  terlihat  mati mengambang  di  permukaan  Sungai  Malinau  dan  mati.  Pemulihan  tersebut  adalah  memperbaiki jebolnya tanggul kolam limbah PT X dan juga menaburkan benih ikan dan udang pada April 2021 lampau.
Pada  upaya  rehabilitasi,  PT  X  juga  mengembalikan  nilai,  fungsi  dan  manfaat  daripada Sungai  Malinau  tersebut.  Pada  awalnya,  terjadinya  pencemaran  menyebabkan  nilai,  fungsi,  dan manfaat  daripada  Sungai  Malinau  tersebut  terganggu  sehingga  tidak  dapat  dimanfaatkan  oleh masyarakat sehingga tidak berdaya guna. Maka dari itu, PT X melakukan beberapa upaya seperti menyelidiki  dan  menangani  jebolnya  tanggul  kolam  penampungan  dengan  cepat.  Pada  upaya restorasi,  PT  X  berusaha  menjadikan  lingkungan  hidup  yang  tercemari  menjadi  berfungsi sebagaimana  mestinya.  Bentuk  pemulihannya  adalah  mengembalikan  ekosistem  ikan  dan  udang yang  ada  di  Sungai  Malinau  dengan  menaburkan  benih  ikan  dan  udang  yang  berfungsi  sebagai upaya  pengembalian  ekosistem  di  dalam  Sungai  Malinau  agar  bisa  dimanfaatkan  kembali  oleh masyarakat.
Mengingat  bahwa  Indonesia  memiliki  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan  Terbatas  maka  dikenal  juga  dengan  adanya  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan. Pada  Pasal  1  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  memberikan  definisi  terkait Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan.  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  adalah komitmen  Perseroan  untuk  berperan  serta  dalam  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik  bagi  Perseroan sendiri, komunitas  setempat,  maupun  masyarakat  pada  umumnya.  Pada  dasarnya,  PT  yang  menjalankan kegiatan  usaha  di  bidang  dan/atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan.  Hal  ini  merupakan  sebuah  kewajiban  yang  harus dijalankan  PT  dan  harus  dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai  biaya  pelaksanaannya  yang dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
Apabila  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  disandingkan  oleh  hukum  lingkungan maka dua hal ini memiliki keterkaitan. Melengkapi pada paparan tersebut  melihat pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak  penting  terhadap  lingkungan  hidup  wajib  memiliki  analisis  mengenai  dampak
lingkungan  hidup  (Amdal).  Amdal  didefinisikan  sebagai  kajian  mengenai  dampak  penting  suatu usaha  dan/atau  kegiatan  yang  direncanakan  pada  lingkungan  hidup  yang  diperlukan  bagi  proses pengambilan  keputusan  tentang  penyelenggaraan  usaha  dan/atau  kegiatan.  Amdal  tersebut  wajib dimiliki  oleh  setiap  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  memiliki  dampak  penting  terhadap lingkungan hidup.

## D. KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  dimana  telah  dibahas  pada  bab  sebelumnya,  penulis memberikan  kesimpulan  bahwa  PT  X  dapat  dibebankan  pertanggungjawaban  hukum  terkait kegiatan  usahanya  yang  menyebabkan  pencemaran  Sungai  Malinau  Kalimantan  Utara.  Bentuk pertanggungjawaban  hukum  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Malinau  kepada  PT  X tertuang pada Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 660.5/K/.86/2021 tentang Sanksi Paksaan Pemerintah Kepada Penanggung Jawab Usaha PT X.
Penegakan  hukum  lingkungan  merupakan  upaya  guna  menuju  ketaatan  terhadap  suatu peraturan  dan  persyaratan  dalam  ketentuan  hukum  yang  berlaku  secara  umum  dan  individual, melalui  pengawasan  dan  penerapan  dengan  sarana  administratif,  kepidanaan,  dan  keperdataan. Maka,  pertanggungjawaban  yang  berada  pada  Surat  Keputusan  Bupati  Malinau  Nomor 660.5/K/.86/2021  tentang  Sanksi  Paksaan  Pemerintah  Kepada  Penanggung  Jawab  Usaha  PT  X merupakan sanksi administratif yang harus dijalani oleh PT X. Bentuk pelaksanaan segala beban pertanggungjawaban PT X telah dilaksanakan dengan baik, terlebih lagi PT X memiliki itikad baik untuk memberikan pelayanan air bersih gratis kepada  masyarakat. Tindakan pemulihan yang telah dilakukan oleh PT X bisa dikatakan bahwa telah dijalankan dengan cukup baik.
Terkait  pemulihan  lingkungan  hidup  yang  telah  dilakukan  oleh  PT  X  dimana  pada  saat terjadinya tanggul  kolam  limbah yang  jebol, PT X  telah  menyerahkan sepenuhnya kepada  pihak ahli yang berkompeten di dalam menyelidiki penyebab jebolnya tanggul kolam limbah di Sungai Tuyak  sehingga  pada  saat  ini  masih  dilakukan  penelitian  dan  investigasi  terhadap  limbah pencemar  pada  Sungai  Malinau  tersebut.  Hal  ini-pun  telah  sejalan  dengan  sanksi  paksaan  yang tertuang pada Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 660.5/K/.86/2021 pada salah satu poinnya telah  menjelaskan  terkait  Melibatkan  Tenaga  Ahli  yang  berkompeten  dalam  melakukan penanganan  Dampak  Lingkungan.  Selain  itu,  PT  X  telah  berusaha  untuk  memperbaiki  mutu lingkungan hidup yaitu sebagaimana telah melakukan pemulihan pada Sungai Malinau yang pada saat  itu  telah  terganggu  ekosistemnya  dan  menyebabkan  ikan  terlihat  mati  mengambang  di
permukaan  Sungai  Malinau  dan  mati.  Pemulihan  tersebut  dibuktikan  dengan  PT  X  dan  juga menaburkan benih ikan dan udang pada April 2021 lampau.
Melihat dengan adanya tanggung jawab yang telah diselenggarakan oleh PT X, hal ini erat kaitannya  dengan  salah  satu  asas  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang dilaksanakan  berdasarkan  asas  pencemar  membayar  atau Polluter  Pay  Principle. Maka,  dengan dasar adanya dua makna tersebut, sebagai bentuk instrumen ekonomi, maka PT X bisa dibebankan pembiayaan  sebagai  bentuk  kewajiban  membayar  kerugian  yang  dialami  oleh  lingkungan  dan masyarakat sebagai korban dari adanya pencemaran akibat kegiatan usaha pertambangan batu bara dari  PT  X.  Sedangkan,  sebagai  bentuk  instrumen  hukum  maka,  PT  X  dibebankan pertanggungjawaban  untuk  menjalankan  sanksi  paksaan  dari  pemerintah  dan  bisa  dibebankan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup.
Seiring  berjalannya  kasus  ini  terjadi,  hingga  saat  ini  masyarakat  belum  mendapatkan informasi  terkait  hasil  pengujian  sampel  air  dan  data  investigasi  dimana  hal  ini  bisa  dikatakan merenggut  hak  atas  informasi  lingkungan  hidup  masyarakat.  Adanya  hak  atas  informasi lingkungan  hidup  tentunya  akan  berdampak  pada  meningkatnya  nilai  dan  efektivitas  peran  serta dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Masyarakat  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  informasi lingkungan  hidup  dan  ini  merupakan  sebuah  konsekuensi  logis  dari  hak  berperan  dalam pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  berlandaskan  pada  asas  keterbukaan.  Bentuk  dari  Informasi lingkungan  hidup  berupa  data,  keterangan,  atau  informasi  lain  yang  berkaitan  dengan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  menurut  sifat  dan  tujuannya  memang terbuka  untuk  diketahui  masyarakat,  seperti  dokumen  analisis  mengenai  dampak  lingkungan hidup,  laporan,  dan  evaluasi  hasil  pemantauan  lingkungan  hidup,  baik  pemantauan  penaatan maupun  pemantauan  perubahan  kualitas  lingkungan  hidup  dan  rencana  tata  ruang.  Hal  tersebut telah  tercantum  pada  penjelasan  Pasal  65  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009. Dengan dasar ini-lah, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui hasil dari pengujian sampel air dan data investigasi yang telah dilakukan oleh para penegak hukum yang berwenang.
Pada dasarnya, sanksi administratif merupakan sebuah sanksi berjenjang dimana diartikan bahwa apabila sanksi administrasi yang sebelumnya tidak dilaksanakan, maka sanksi administrasi berikutnya menjadi opsi pertanggungjawaban. Maka, setelah adanya sanksi paksaan, maka PT X bisa  dibebankan  pertanggungjawaban  administrasi  berupa  denda  administratif,  pembekuan perizinan berusaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License. Copyright  @  2020  IAI  Al  Qodiri  Jember.  All  Rights  Reserved  p-ISSN  2252- 4371| e-ISSN 2598-8735

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Abduh, M Natsir. (2018). Ilmu dan Rekayasa Lingkungan . Makassar: CV Sah Media. Hadjon, Philipus M. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , cetakan ke-11. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Helmi. (2012). Hukum Perizinan Lingkungan Hidup . Jakarta: Sinar Grafika. HR, Ridwan. (2016). Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi 12 . Jakarta: Rajawali Pers.
2. Jurnal Susanto, Sri Nur Hari. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi . Jurnal Adminitrative Law & Governance Journal Vol. 2 Issue 1, Maret 2019.

## 3. Media Kabar Online
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara.
(2021). Sebanyak
250 Ribu Ekor Benih Ikan dan Udang Gala Ditaburkan di Sungai Malinau . Diakses dari https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/sebanyak-250-ribu-ekor-benih- ikan-dan-udang-gala- ditaburkan-di-sungai-malinau/
JATAM. (2021). Sungai Malinau Bukan Toilet Tambang . Diakses dari https://www.jatam.org/sungai- malinau-bukan-toilet-tambang/ http://simtaru.kaltaraprov.go.id/web/profil/prof-kaltara
Jurnal Kaltara.  (2021). Dinas  Lingkungan  Hidup  Kaltara  Tinjau  Limbah  PT  KPUC . Diakses  dari
://jurnalkaltara.com/dinas-lingkungan-hidup-kaltara-tinjau-limbah-pt-kpuc/
PDAM  Apa  Mening  Malinau  Sudah  Kembali  Beroperasi . Diakses dari https://jurnalkaltara.com/pdam-Apa-mening-malinau-sudah-kembali- beroperasi/
Koran  Kaltara  (2021). Data  Tak  Dibuka,  Aktivis  Jatam  Gugat  ke  Komisi  Informasi.
Diakses dari https://korankaltara.com/data-tak-dibuka-aktivis-jatam-gugat-ke- komisi-informasi/
Saturi,  Sapariah  dan  Della  Syahni.  Ketika  Kolam  Limbah  Perusahaan  Batubara  Jebol Cemari Sungai Malinau. Diakses dari https://www.mongabay.co.id/2021/02/13/ketika-kolam-limbah-
perusahaan- batubara-jebol-cemari-sungai-malinau/