## URGENSI REDENOMINASI NILAI RUPIAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
Erissa Nilasari
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin E-mail: erissanilasari@ymail.com
Abstrak : Untuk mengatasi inflasi berbagai negara didunia melakukan redenominasi mata uang, yaitu penyederhanaan  nilai  mata  uang.    Rencana    redenominasi  nilai  rupiah  di  Indonesia  bertujuan  untuk memudahkan  dalam  pencatatan  transaksi  keuangan,  meningkatkan  martabat  rupiah,  serta  membuat kesetaraan    ekonomi  Indonesia  dengan  regional.  Dari  segi  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk melakukan  redenominasi  yaitu  kestabilan  ekonomi  dan    tingkat  inflasi    ,  Indonesia  sudah  dapat melaksanakan  redenominasi.  Namun,  banyaknya  persiapan  dan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  dari kebijakan  redenominasi  ini  serta kurang siapnya masyarakat Indonesia dalam menghadapi kebijakan ini,  maka    dalam  waktu  dekat  ini  kebijakan  redenominasi  nilai  rupiah  belum  terlalu  penting  untuk dilaksanakan.
Abstract  :  In  order  to  overcome  inflation,  many  countries  are  employing  currency  redenomination policy.  This is  a public policy measure that simplifies the use and managing of the national currency of  a  country,  through  its  expression  in  a  new  and  smaller  equivalent  scale.        The  goal  of  rupiah redenomination  is  to  simplify  the  currency  scale  in  accounting  record  systems  and  monetary statements,  to  strengthten  rupiah  value,  and  also  to    promote  the  equal  growth  of  social  and economical  development of the country. Beforehand, low average inflation and economy stability  as the  demanded  factors  for  currency  redenomination  policy  should  be  performed  by  the  respected countries.    Indonesia  is  already  in  this  state  of  ideal  economy  condition  for  the  policy.    In  spite  of that;  due  to  inadquate  preparations,  insufficient  expense  planning,  and  lack  of  citizen  promptitude; therefore, rupiah redenomination policy is not immediately employed.
Kata kunci :  Uang, inflasi, redenominasi.
Pendahuluan Dalam perekonomian uang memiliki peranan yang  sangat  penting.    Uang  tidak  lain  adalah segala sesuatu yang dapat dipakai/diterima untuk melakukan    pembayaran  baik  barang,  jasa, maupun  utang.    Uang  dapat  didefinisikan  segala sesuatu  yang  secara  umum  mempunyai  fungsi  : (1)  sebagai  satuan  pengukur  nilai,  sebagai  alat tukar  menukar  dan  sebagai  alat  penimbun/ penyimpan kekayaan. 1 Mata  uang  harus  merupakan  sesuatu  yang benar  dan  sehat  (  real  sound  money).    Mata  uang yang  sehat  nilainya  stabil  apabila  harga-harga barang  yang  dinyatakan  dengan  kesatuan  uang tersebut  pada  umumnya  tetap  tidak  mengalami perubahan , yang berarti dalam waktu yang agak lama. Disamping itu, uang sehat memperlihatkan perbandingan  atau  kurs  yang  tetap    terhadap kesatuan-kesatuan uang luar negeri yang penting artinya  untuk  perdagangan  internasional  seperti
1 Nopirin,    Ekonomi  Moneter  (Buku  1),  2000, Yogyakarta : BPFE, hlm.2
Dollar,  Poundsterling,  Mark  Jerman,  dan  lain- lain.    Sedangkan  uang  yang  tidak  sehat  adalah uang  yang  nilainya  seringkali  turun  dan  tidak stabil. 2
Di  Indonesia,  mata  uang  yang  digunakan adalah  Rupiah.  Mata  uang  rupiah  yang  beredar saat  ini  terdiri  dari  berbagai  pecahan  nominal yang  paling  kecil  yaitu  Rp  50  sampai  dengan nominal  yang  paling  besar  yaitu  Rp  100.000. Perkembangan  perekonomian  Indonesia  saat  ini dapat  dikatakan  mengalami  perkembangan  yang positif.  Hal  ini  ditandai  dengan  meningkatnya transaksi didalam masyarakat. Namun meningkatnya transaksi tersebut juga menyebab- kan  angka  digit  rupiah  yang  digunakan  juga semakin  banyak.    Hal  ini  berpotensi  untuk terjadinya  inefisiensi  dalam  transaksi  keuangan, karena  masyarakat  akan  direpotkan  untuk
2 Syafruddin  Prawiranegara,  Ekonomi  dan  Keuangan Makna  Ekonomi  Islam  :  Kumpulan  Karangan Terpilih  2,  1988,  Jakarta  :  CV.  Haji  Masagung,  hlm. 298
membawa  jumlah  uang  yang  besar  ketika melakukan  transaksi  keuangan  dalam  memenuhi kebutuhannya.  Dalam  sistem  pembayaran  non tunai  pada  akhirnya  juga  akan  mengakibatkan permasalahan  dalam  pencatatan,  karena  dalam sistem  pencatatan  terdapat  pembatasan  angka digit yang dapat ditolerir oleh sistem pembayaran dan sistem pencatatan.  Angka digit yang banyak juga  akan  memberikan  persepsi  rendahnya  nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing.
Sebagai  pemegang  otoritas  moneter,  negara memiliki  peran  dan  tanggung  jawab  dalam menstabilkan  nilai  mata  uang.  Negara  harus mengeluarkan  berbagai  kebijakan  yang  dapat mengimbangi perkembangan sektor moneter dan sektor  riil.    Memahami  betapa  besar  pngaruh moneter  terhadap  perekonomian  dan  hal  itu menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak,  maka dalam  sebuah  tatanan  ekonomi  tertentu  dalam sebuah  negara  perlu  dilakukan  pengaturan  di bidang moneter. 3 Suatu kebijakan moneter pada umumnya bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang dan mendorong kelancaran  produksi  dan  pembangunan  guna meningkatkan taraf hidup rakyat. 4 Kebijakan  moneter  juga  untuk  mengatur jumlah  uang beredar  (JUB)  baik  secara  langsung maupun tidak langsung.  Aspek dalam kebijakan moneter  pada  umumnya  adalah  melalui  proses penawaran  uang  maupun  mempengaruhi  jumlah uang  beredar  dan  agar  sesuai  dengan  sasaran moneter yang diinginkan. 5 Salah  satu  kebijakan  moneter  adalah  dengan melakukan  penyederhanaan  nilai  mata  uang. Penyederhanaan  nilai  mata  uang  merupakan salah  satu  kebijakan  moneter  yang  tentu  akan berpengaruh  dan  berefek    terhadap  kebijakan ekonomi  lainnya.    Meski  belum  ada  studi  rinci, namun  keuntungan  dan  kerugian  proses penyederhanaan  nilai  mata  uang  (redenominasi) pasti  ada.    Akan  tetapi  yang  perlu  dicermati
3 Akhand  Akhtar  Hossain,  Bank  Sentral  dan Kebijakan  Moneter  di  Asia  –  Pasifik  (Terjemahan Central  Banking  and  Monetary  Policy  in  the  Asia  Pasifik oleh  Haris  Munandar),  2000,  Jakarta  :  Rajawali Pers,hlm 14.
4 Aulia  Pohan,  Potret  Kebijakan  Moneter  Indonesia, 2008, Jakarta : RajaGrapindo  Persada, hlm. 11
5 Boediono,    Ekonomi  Moneter  “  Seri  Sinopsis Pengantar  Ilmu  Ekonomi”,  1994,  Yogyakarta  : BPFE, hlm.137
adalah  bagaimana  menjaga  kondisi  makro  tetap stabil. 6
Pemerintah Indonesia akan melakukan kebijakan  redenominasi  terhadap  nilai  rupiah. Hal  ini  disosialisasikan  kepada  masyarakat Indonesia  melalui  siaran  pers  bersama  antara kementerian keuangan dan Bank Indonesia pada tanggal 23 Januari 2013 yang bertajuk “Kebijakan Redenominasi  Bukan  Sanering”.    Dalam  siaran pers  tersebut  dijelaskan  bahwa  redenominasi pada  prinsipnya  adalah  penyederhanaan  digit mata  uang  tanpa  mengurangi  daya  beli masyarakat,harga  atau  nilai  tukar  mata  uang tersebut  terhadap  harga  barang  dan  atau  jasa. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengubah  seluruh  penggunan  dan  penyebutan rupiah  dalam  pencatatan  transaksi,  peraturan perundang-undangan,  keputusan  pengadilan, perjanjian,  surat  berharga,  dokumen  keuangan, akta dan dokumen lainnya. 7
Pada  siaran  pers  tersebut  juga  dijelaskan bahwa  kebijakan  redenominasi  yang  akan dilaksanakan  berbeda  dengan  sanering.    Dalam redenominasi,  penyederhanaan  nilai  nominal rupiah  disertai  dengan  penyederhanaan  nominal harga  sehingga  daya  beli  masyarakat  tidak berubah.    Hal  ini  berbeda  dengan  sanering, dimana  penyederhanaan  nilai  nominal  rupiah tidak disertai dengan penyesuaian harga sehingga daya beli masyarakat menurun. 8 Berdasarkan  data  Kementerian  Keuangan yang  dikutip  detikFinance,  Rabu  (23/1/2013), ada  3  kebijakan  mata  uang  yang  pernah dilakukan di Indonesia. Pertama, pada awal 1950, terdapat peristiwa 'Gunting Syafruddin'. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menggunting  uang  kertas  menjadi  dua  bagian, bagian  kanan  dan  bagian  kiri.  Guntingan  uang kertas  bagian  kiri  tetap  merupakan  alat pembayaran  yang  sah  dengan  nilai  separuh  dari nilai  nominal  yang  tertera,  sedangkan  guntingan uang  kertas  bagian  kanan  ditukarkan  dengan obligasi  pemerintah  yang  dapat  dicairkan beberapa  tahun  kemudian.  Kebijakan  ini dilakukan  pemerintah  guna  mengurangi  jumlah
6 Asyari  Hasan,    Penyederhanaan  Nilai  Mata  Uang yang  Berkeadilan  dan  Implikasinya  terhadap Perekonomian  (Studi  Kasus  Kebijakan  Moneter Indonesia Tahun 1952 – 1965), graduate.uinjkt.ac.id, diakses tanggal 20 februari 2014.
7 Siaran  Pers    Bersama  Kementerian  Keuangan  – Bank  Inonesia  “  Kebijakan    Redenominasi  bukan Sanering “,tanggal 23 Januari 2013
8 Ibid
uang  beredar  yang  ada  di  masyarakat. 9 Melalui langkah  ini,  uang  beredar  akan  berkurang langsung  sebesar persentase  tertentu, sedangkan sisanya  diganti dengan surat berharga. 10 Kedua,  kebijakan  sanering  pada  25  Agustus 1959. Kebijakan ini praktiknya dilakukan dengan menurunkan  nilai  uang  kertas  pecahan  besar yaitu  Rp  1.000  dan  Rp  500  menjadi  bernilai hanya  10%.Seperti  Rp  1.000  diturunkan  nilainya menjadi  Rp  100,  Rp  500  diturunkan  nilainya menjadi  Rp  50,  sementara  pecahan  lainnya bernilai tetap. Pemerintah menerapkan kebijakan sanering  ini  dengan  tujuan  mengurangi  jumlah uang  beredar  yang  melonjak  akibat  kebijakan fiskal  yang  ekspansif  yang  dibiayai  dengan pencetakan  uang.  Kemudian  ketiga  adalah kebijakan redenominasi pada 13 Desember 1965. Kebijakan  ini  dilakukan  pemerintah  secara  tiba- tiba.  Pemerintah  menerbitkan  pecahan  dengan desain  baru  Rp  1  dengan  nilai  atau  daya  beli masyarakat setara Rp 1.000 lama. 11 Keberhasilan redenominasi yang akan dilaksanakan tentunya  tergantung pada  kondisi perekonomian  Indonesia.    Dalam  hal  ini setidaknya Indonesia  harus melihat pengalaman dari  negara-negara  yang  pernah  melaksanakan redenominasi mata uang.
Redenominasi Redenominasi mata uang adalah suatu proses dimana  suatu  unit  baru  dari  uang  menggantikan unit yang lama dengan suatu rasio tertentu.  Hal ini dapat dicapai dengan mengeluarkan angka nol atau  memindahkan  beberapa  desimal  poin  dari mata  uang  ke  sebelah  kiri  dengan  tujuan  untuk mengoreksi  mata  uang  dan  struktur  harga  serta meningkatkan kredibilitas dari mata uang lokal. 12 Redenominasi  adalah  penyederhanaan  dari  nilai atau  nominal  yang  tertera  pada  mata  uang tertentu  tanpa  memotong  nilai  tukar  uang tersebut  disertai  dengan  penyesuaian  harga komoditas dipasaran dan nilai valuta asing.
9 www.detikfinance.com.    Diakses  tanggal  12  April 2013
10 Aulia  Pohan,  Kerangka    Kebijakan  Moneter  dan Implementasinya  di  Indonesia,  2008,  Jakarta  :  PT. RajaGrafindo Persada.Hlm 50.
11 www.detikfinance.com.    Diakses  tanggal  12  April 2013
12 Agung  Budilaksono,  Redenominasi  mata  uang  : Potret  kecil  sejarah,  teori  dan  Praktik  serta dampaknya,www.bpk.depkeu.go.id,  diakses  tanggal 10 februari 2014.
Redenominasi  adalah  suatu  kebijakan  berupa tindakan  untuk  melakukan  penyederhanaan sejumlah nominasi atau satuan nominal dari mata uang,  tanpa  mengurangi  nilai  intrinsiknya. Tujuannya tentu saja untuk mengurangi tingginya tingkat  denominasi  mata  uang  yang  beredar  di masyarakat. Penyederhanaan nominal pada suatu mata  uang  diharapkan  akan  menaikkan  tingkat kepraktisan dalam bertransaksi, sehingga diharapkan  pula  akan  meningkatkan  minat individu  untuk  semakin  lama  memegang kekayaan  tunai  ke  dalam  bentuk  mata  uang tertentu. 13
Tujuan  dari redenominasi nilai rupiah antara lain  :  (1)  meningkatkan  martabat  rupiah,  (2) menyederhanakan  mata  uang,  (3)  memudahkan dalam  pencatatan  keuangan,  dan  (4)  membuat kesetaraan ekonomi Indonesia dengan regional. 14
Untuk melaksanakan redenominasi nilai uang ada  tiga  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  jika ingin  melakukan  penyederhaan  nilai  tukar.  Tiga persyaratan itu adalah : (1) kondisi ekonomi yang stabil,  (2)inflasi  yang  terjaga  rendah  dan  (3) adanya jaminan stabilitas harga. 15
Dalam  85  tahun  terakhir  beberapa  negara  di dunia  pernah  melakukan  rednominasi  terhadap mata  uangnya.  Negara  yang  pertama  kali melakukan  redenominasi  adalah  negara  Jerman pada  tahun  1923  karena  hiperinflasidengan mengurangi dua belas angka nol. 16
Salah  satu  negara  yang  sukses  melakukan redenominasi  mata  uangnya  adalah  Turki.  Turki tercatat  pernah  sukses  melakukan  redenominasi dengan  menghilangkan  6  angka  nol    pada   mata uangnya. Jadi redenominasi yang dilakukan Turki adalah    mengubah  1.000.000  lira  menjadi    1  lira pada  tahun  2005.    kebijakan  redenominasi  ini
13 Anonim.  Sanering.  www.jakarta.go.id.  Diakses tanggal 10 februari 2014
14 Bambang  Juanda,Kebijakan  Redenominasi  Rupiah dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia, Makalah  yang  disampaikan  pada  Kuliah  Umum  di Dept.  Ilmu  Ekonomi  Institut  Pertanian  Bogor tanggal 17 April 2013.
15 Anonim,  Kajian  Tentang  Rencana  Redenominasi dalam  Sistem  Keuangan  jangka  Panjang  di Indonesia.    http://download.portal  garuda.org, diakses tanggal 13 Maret 2013.
16 Frederic. S. Mishkin, Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar  Keuangan  (Terjemahan  The  Economic Money,  Banking  and  Financial  Markets)  oleh  Lana Soelistiyaningsih dan Beta Yulianita G, 2009, Jakarta :Salemba Empat, Hlm.340-341.
dilakukan untuk menekan laju inflasi Turki yang sangat tinggi sejak tahun1970-an. 17
Selain    negara  tersebut,  ada  beberapa  negara lain  yang  sukses  melakukan  penyederhanaan mata  uang  seperti  negara-negara  pecahan  Uni Soviet  yaitu  Azerbaijan  yang  pada    2009 menyederhanakan 5.000 manat menjadi 1 manat. Pada tahun yang sama Turkmenistan melakukan redenominasi yang sama dengan Azerbaijan. 18 Disamping itu, tidak sedikit negara yang gagal melakukan redenominasi mata uang.  Setidaknya ada  lima  negara  yang  pernah  gagal  menerapkan redenominasi,  yaitu  Rusia,  Argentina,  Brasil, Zimbabwe  dan  Korea  Utara.  Faktor    penyebab kegagalan  redenominasi  tersebut  antara  lain waktu implementasi kebijakan yang kurang tepat, khususnya dalam hal tren fundamental perekonomian  di  negara  masing-masing.    Disisi lain,  lima  negara  tersebut  memiliki  kebijakan makro  yang  tidak  sehat  antara  lain  bank  sentral yang  sangat  ekspansif  membiayai  anggaran pemerintah, khususnya Zimbabwe serta kebijakan  fiskal  yang  ekspansif  (Brasil  dan Zimbabwe). 19 Khusus  untuk  Rusia,  Argentina,  Zimbabwe serta  Korea  Utara  yang  gagal  menerapkan redenominasi  disebabkanoleh  stok  uang  baru tidak  tersedia  saat  warga  negaranya  ingin menukarkan uang, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang redenominasi, serta perekonomian  yang  tidak  stabil.    Disisi  lain, negara-negara tersebut juga memiliki inflasi yang tidak terkendali, pemerintah tidak bisa mengatur stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediaan  barang  serta  nilai  kurs  valuta  asing dalam keadaan tidak stabil. 20
Perbedaan Redenominasi dan Sanering Wacana  akan  dilakukan  redenominasi  nilai rupiah  tentunya  mendapatkan  tanggapan  yang berbeda-beda  di  kalangan  masyarakat.    Tidak sedikit  dari  masyarakat  yang  beranggapan
17 Herdaru  Purnomo,    Ini  Dia  Negara-negara  Yang Sukses  Terapkan  Redenominasi  Mata  Uang, http://finance.detik.com,  diakses  tanggal  10  Maret 2014.
18 Anonim, Meruntuhkan nol meningkatkan kredibilitas.  http://nasional.sindonews.com,  diakses tanggal 10 Maret 2014.
19 Anonim.  Ada  5  negara  yang  Gagal  Terapkan Redenominasi.  http://bisniskeuangan.kompas.com, diakses tanggal  10 Maret 2014.
20 Ibid
redenominasi  sama  dengan  sanering,  padahal keduanya merupakan hal yang berbeda.
Hal ini berbeda dengan sanering. Istilah sanering  berasal  dari  bahasa  Belanda  geld sanering  politiek,  yang  secara  harfiah  berarti politik penyehatan  uang,  sedang  dalam  bahasa Inggris disebut monetary reforms, artinya reformasi dalam
bidang
moneter.
Pengertian monetary  reforms  mencakup  juga kebijakan devaluasi. 21
Kebijakan  sanering  yang  pernah  dilakukan pemerintah  di  indonesia  dimulai  pertama  kali pada  tahun  1950,  Tepatnya  19  maret  1950. Pemerintah  melakukan  sanering  yaitu  untuk mengatasi  situasi  perekonomian  indonesia  yang saat itu sedang terpuruk yaitu utang menumpuk, inflasi  tinggi,  dan  harga  melambung  tinggi.  Hal tersebut  disebabkan  perekonomian  indonesia yang  masih  belum  tertata  setelah  kemerdekaan. Untuk  itu  pemerintah  melakukan  tindakan sanering  yang  dikenal  dengan  sebutan  gunting syafruddin 22 .
Kemudian  pemerintah  kembali  melakukan tindakan  sanering  yang  kedua  pada  tahun  1959, tepatnya pada 25 agustus 1959. Hal ini dilakukan untuk  menekan  laju  inflasi  sehingga  pemerintah mengeluarkan  peraturan  pemerintah  (PEPRU) No.  2  dan  N0.  3  tahun  1959  yang  pada  intinya melakukan  pemotongan  nilai  uang  kertas  dari Rp.  500,-  dan  Rp..  1000,-  menjadi  Rp.  50,-  dan Rp. 100,-. 23
Selanjutnya  pemerintah  untuk  yang  ketiga kalinya  melakukan  tindakan  sanering  dengan sebab dan alasan yang sama dengan sebelumnya, yaitu  untuk  mengurangi  jumlah  uang  yang beredar  yang  disebabkan  oleh  inflasi.  Kebijakan sanering  ini  dilakukan  oleh  pemerintah  tepatnya pada  13  desember  1965.  Hal  ini  menyebabkan penurunan  drastis  pada  rupiah  dari  nilai Rp.1000,-  (uang  lama)  menjadi  Rp.1,-(uang baru). 24
Kebijakan  sanering  ini  dilaksanakan  agar Indonesia
bisa keluar dari keadaan perekonomian  yang  sangat  kacau  sepanjang periode  1960  –  1965,  dimana    perekonomian Indonesia    pada  beberapa  sektor  boleh  dibilang
21 Anonim.  Sanering.  www.jakarta.go.id.  Diakses tanggal 10 februari 2014
22 Anonim.Konsep Nilai Sanering. http:// id.
Wikipedia org. Diakses tanggal 10 Maret 2014
23 Ibid
24 Ibid
mengalami  stagnasi  sementara    pertumbuhan ekonomi hanya berkisar rata-rata 2% per tahun. 25 Dari  uraian  diatas  maka  terlihat  perbedaan antara  redenominasi  dengan  sanering.    Untuk lebih  jelasnya  perbedaan  antara  redenominasi dan sanering adalah sebagai berikut : 26
1. Dilihat  dari  pengertiannya,  redenominasi rupiah adalah menyederhanakan denominasi (pecahan)  mata  uang  menjadi    lebih  sedikit dengan  cara  mengurangi  digit  (angka  nol) tanpa  mengurangi  nilai  mata  uang  tersebut. Sanering  rupiah  adalah  pemotongan  daya beli  masyarakat  melalui  pemotongan  nilai uang.    Hal  yang  sama  tidak  dilakukan  pada harga  barang-barang,  sehingga  daya  beli masyarakat menurun.
2. Dilihat  dari  dampaknya    bagi  masyarakat, pada  redenominasi  tidak  ada  kerugian karena daya beli tetap sama, sedangkan pada sanering  menimbulkan  banyak  kerugian karena daya beli turun drastis.
3. Dilihat  dari  sisi  tujuannya,  redenominasi bertujuan  menyederhanakan  pecahan  uang agar  lebih  efisien  dan  nyaman  dalam melakukan  transaksi,  kemudian  tujuan berikutnya adalah mempersiapkan kesetaraan  ekonomi  Indonesia  dengan negara  regional.    Sanering  rupiah  bertujuan mengurangi  jumlah  uang  yang  beredar akibat lonjakan harga-harga.
4. Dilihat dari nilai uang terhadap barang, pada redenominasi  nilai  uang  terhadap  barang tidak  berubah,  karena  hanya  penyebutan dan  penulisan  pecahan  uang  saja  yang disesuaikan.    Pada  sanering,  nilai  uang terhadap  barang  berubah  menjadi  lebih kecil, karena yang dipotong adalah nilainya.
5. Dilihat  pada  kondisi  saat  dilakukan, redenominasi dilakukan saat makro ekonomi stabil, ekonomi tumbuh dan inflasi terkendali.    Sanering  dilakukan  dalam kondisi  makro  ekonomi  tidak  sehat,  inflasi sangat tinggi (hiperinflasi)
6. Dilihat  dari  masa  transisi,  redenominasi dipersiapkan  secara  matang  dan  terukur sampai masyarakat siap, agar tidak menimbulkan  gejolak  di  masyarakat.    Pada sanering  tidak  ada  masa  transisi  dan dilakukan secara tiba-tiba.
25 Aulia Pohan, Op. Cit, hlm. 105 – 106 .
26 Anonim,Perbedaan  Redenominasi  Rupiah  Dengan Sanering  Rupiah,www.  redenominasirupiah.com, diakses tanggal 13 Januari 2014.

## Tahapan dalam redenominasi
Dalam  melaksanakan  redenominasi,  maka diperlukan  beberapa  tahapan.  Bank  Indonesia (BI)  mengakui  jika  penerapan  redenominasi tidaklah  mudah  sehingga  harus  melalui  proses. BI telah menyiapkan tahapan-tahapan penyederhanaan  nilai  mata  uang  rupiah  atau redenominasi ini mulai 2011-2020. 27
1. Tahun2010
Pada  tahun  ini  pertama  kali  wacana redenominasi  muncul.  Gubernur  Bank Indonesia,  Darmin  Nasution  menyatakan akan  menghilangkan  tiga  angka  nol  di belakang  rupiah.  Langkah  ini  untuk menyederhanakan penyebutan satuan harga atau nilai rupiah
2. Tahun2011-2012.
Bank Indonesia mulai melakukan pembahasan  dengan  pemerintah  perihal rencana  redenominasi.  Hasilnya,  Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  menunjuk Wakil  Presiden  Boediono   sebagai  Ketua Tim Koordinasi Redenominasi. Periode ini juga  sebagai  masa  sosialisasi.BI  juga menyiapkan  berbagai  macam  hal  seperti menyangkut  akuntansi,  pencatatan,  sistem informasi. Tahapan penyusunan rancangan undang-undang (RUU), rencana percetakan  uang  dan  distribusinya  juga sudah mulai berlangsung
3. Tahun2013-2015. Periode  ini  merupakan  masa  transisi. Kementerian  Keuangan  bersama  Bank Indonesia  pada  23  Januari  2013,  resmi menggelar  serangkaian  sosialisasi  rencana redenominasi.
Tujuannya untuk
memberikan
pemahaman kepada masyarakat  bahwa  redominasi  bukanlah pemangkasan  nilai  mata  uang  (sanering) tapi penyederhanaan dengan menghilangkan  beberapa  nol.  Pada  masa ini  akan  ada  dua  jenis  mata  uang,  yakni pecahan lama dan pecahan baru pascaredenominasi.  Hal  ini  bertujuan membiasakan masyarakat dalam penggunaan  mata  uang  baru  nantinya  baik dalam  pembayaran  maupun  pengembalian transaksi.Sebagai  contoh,  harga  produk senilai  Rp  10.000  akan  ditulis  dalam  dua
27 Jadwal  pelaksanaan  redenominasi  rupiah,  http ://bisnis.liputan6.com,  diakses  tanggal  22  januari 2014
harga  yaitu  Rp  10.000  (rupiah  lama)  dan Rp  10  (rupiah   baru).  BI  juga  akan perlahan-lahan  mengganti  uang  rusak rupiah lama dengan uang rupiah baru
4. Tahun2016-2018 Pada  periode  ini,  pemerintah  menargetkan uang  saat  ini  (rupiah  lama)  akan  benar benar tak beredar lagi. BI akan penarikan  uang  lama  secara  perlahan  pada masa  transisi.
5. Tahun2019-2020 Pelaksanaan  redenominasi  mulai  terjadi. Tahapan ini disebut phasing out, yakni saat dilakukan  pengembalian  mata  uang  rupiah dengan kata 'baru' menjadi rupiah. BI akan menyebarkan  penggunaan  mata  uang  baru sebagai pengganti uang  lama.
Secara  lebih  jelas,  untuk  tahapan  pelaksanaan redenominasi  nilai  rupiah  di  Indonesia  dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 1 Tahapan Kegiatan Redenominasi Nilai Rupiah di Indonesia
Sumber  :  Bank  Indonesia,  Materi Konsultasi  Publik  Perubahan  Harga  Rupiah (2013)
Inflasi dan Redenominasi Inflasi  adalah  kenaikan  harga  barang barang yang bersifat umum dan terus menerus. Laju  inflasi  merupakan  gambaran    harga Kenaikan harga ini  diukur dengan menggunakan
28 Prathama Raharja dan Mandala Manurung Ilmu  Ekonomi  (Mikroekonomi  &  Makroekonomi), 2008, Jakarta : LPFE UI,  hlm. 359
harga  yaitu  Rp  10.000  (rupiah  lama)  dan baru).  BI  juga  akan lahan  mengganti  uang  rusak rupiah lama dengan uang rupiah baru.
a  periode  ini,  pemerintah  menargetkan uang  saat  ini  (rupiah  lama)  akan  benar- benar tak beredar lagi. BI akan  melakukan penarikan  uang  lama  secara  perlahan  pada
Pelaksanaan  redenominasi  mulai  terjadi. hasing out, yakni saat dilakukan  pengembalian  mata  uang  rupiah dengan kata 'baru' menjadi rupiah. BI akan menyebarkan  penggunaan  mata  uang  baru lama. ahapan  pelaksanaan redenominasi  nilai  rupiah  di  Indonesia  dapat
Tahapan Kegiatan Redenominasi Nilai Rupiah di
Sumber  :  Bank  Indonesia,  Materi Konsultasi  Publik  Perubahan  Harga  Rupiah
Inflasi  adalah  kenaikan  harga  barang- barang yang bersifat umum dan terus menerus. 28 Laju  inflasi  merupakan  gambaran    harga-harga  . Kenaikan harga ini  diukur dengan menggunakan
Prathama Raharja dan Mandala Manurung,Pengantar Ilmu  Ekonomi  (Mikroekonomi  &  Makroekonomi),
. 359
indeks  harga.  Harga  yang  membumbung  tinggi tergambar  dalam  inflasi  yang  tinggi  dan  harga yang  relatif  stabil  tergambar  dalam  angka  inflasi yang  rendah. 29 Beberapa  indeks  harga  yang sering  digunakan  untuk  mengukur  inflasi  antara lain  (1) Indeks biaya hidup ( (2) indeks harga perdagangan besar ( index) dan (3) GNP deflator.
Laju inflasi  dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain atau dalam satu negara untuk waktu  yang  berbeda.    Atas  dasar  besarnya  laju inflasi,  maka  inflasi  dapat  dibagi  ke  dalam  tiga kategori, yaitu :  merayap (creeping inflation menengah  (galloping  inflation (hyper inflation). 31
Creeping inflation biasanya ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Inflasi  menengah  (galloping  inflation dengan    kenaikan  harga  yang  cukup  besar (biasanya  double  digit  atau  bahkan kadang-kala  berjalan  dalam  waktu  yang  relatif pendek  serta  mempunyai  sifat  akselerasi,  artinya harga-harga  pada  minggu/bulan  ini  lebih  tinggi dari  minggu/bulan  lalu  dan  s inflasi  menengah  lebih  berat  daripada  inflasi merayap. 32
Inflasi tinggi (hyper inflation yang  paling  parah,  akibatnya      harga sampai  5  atau  6  kali  lipat.    Nilai  uang  me dengan  tajam  sehingga  ingin  ditukarkan  dengan barang.    Perputaran  uang  makin  cepat naik  secara  akselerasi.    Biasanya  keadaan  ini timbul  apabila  pemerintah  mengalami  defisit anggaran belanja. 33 Berdasarkan faktor menimbulkannya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu inflasi tarikan permintaan  dan  inflasi  desakan  biaya. tarikan  permintaan    terjadi  apabila  sektor perusahaan tidak mampu  dengan cepat melayani permintaan  masyarakat  yang  wujud  dalam pasaran.    Masalah  kekurangan  barang  akan berlaku  dan  ini  akan  mendorong    kepada kenaikan harga-harga.  Inflasi tarikan biasanya  berlaku    pada  ketika      perekonomian mencapai    tingkat  penggunaan  tenaga  kerja
29 Aulia Pohan, Op.Cit, hlm. 52
30 Nopirin, Op.Cit , hlm.25
31 Nopirin, Op.Cit.hlm. 27
32 Ibid 33 Ibid 34 Sadono  Sukirno,  Pengantar  Teori 2001, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, hlm.
Harga  yang  membumbung  tinggi tergambar  dalam  inflasi  yang  tinggi  dan  harga yang  relatif  stabil  tergambar  dalam  angka  inflasi Beberapa  indeks  harga  yang sering  digunakan  untuk  mengukur  inflasi  antara hidup (consumer price index),
(2) indeks harga perdagangan besar (wholesale price . 30
Laju inflasi  dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain atau dalam satu negara untuk waktu  yang  berbeda.    Atas  dasar  besarnya  laju inflasi,  maka  inflasi  dapat  dibagi  ke  dalam  tiga creeping inflation), inflasi alloping  inflation)  dan  inflasi  tinggi
biasanya ditandai dengan laju urang dari 10% per tahun). galloping  inflation)  ditandai kenaikan  harga  yang  cukup  besar atau  bahkan  triple  digit)  dan kala  berjalan  dalam  waktu  yang  relatif pendek  serta  mempunyai  sifat  akselerasi,  artinya harga  pada  minggu/bulan  ini  lebih  tinggi dari  minggu/bulan  lalu  dan  seterusnya.    Efek inflasi  menengah  lebih  berat  daripada  inflasi
hyper inflation) merupakan inflasi yang  paling  parah,  akibatnya      harga-harga  naik sampai  5  atau  6  kali  lipat.    Nilai  uang  merosot dengan  tajam  sehingga  ingin  ditukarkan  dengan barang.    Perputaran  uang  makin  cepat,  harga naik  secara  akselerasi.    Biasanya  keadaan  ini timbul  apabila  pemerintah  mengalami  defisit
Berdasarkan faktor-faktor yang a, inflasi dapat dibedakan
menjadi dua jenis, yaitu inflasi tarikan permintaan  dan  inflasi  desakan  biaya. 34 Inflasi tarikan  permintaan    terjadi  apabila  sektor perusahaan tidak mampu  dengan cepat melayani yang  wujud  dalam pasaran.    Masalah  kekurangan  barang  akan berlaku  dan  ini  akan  mendorong    kepada harga.  Inflasi tarikan permintaan biasanya  berlaku    pada  ketika      perekonomian mencapai    tingkat  penggunaan  tenaga  kerja
Pengantar  Teori    Makroekonomi, 2001, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, hlm. 303
penuh  dan  pertumbuhan  ekonomi    berjalan dengan  pesat.    Dalam  periode  seperti  ini permintaan  masyarakat  bertambah  dengan  pesat dan  perusahaan-perusahaan  pada  umumnya akan beroperasi pada kapasitasnya yang maksimal.    Kelebihan-kelebihan  permintaan yang  masih  wujud  akan  menimbulkan  kenaikan harga-harga. 35 Inflasi desakan biaya adalah masalah kenaikan  harga-harga  dalam  perekonomian yangdiakibatkan  oleh  kenaikan  biaya  produksi. Pertambahan  biaya  produksi    akan  mendorong perusahaan  menaikkan harga, walaupun mereka harus    mengambil  resiko    akan  menghadapi pengurangan  dalam  permintaan    barang-barang yang diproduksinya. 36 Sampai pada tingkat tertentu, inflasi
dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan penawaran  agregat  sebab  kenaikan  harga  akan memacu produsen untuk meningkatkan outputnya.  Kendatipun belum dapat dibuktikan secara  matematis,  umumnya  ekonom  sepakat bahwa inflasi  yang aman adalah  sekitar 5% per tahun.    Jika  terpaksa,  maksimal  10%  per  tahun. Jika inflasi melebihi angka 10%, umumnya sudah mulai  sangat  mengganggu  stabilitas  ekonomi. Apalagi bila yang terjadi adalah hiperinflasi (hyper- inflation), yaitu inflasi yang ≥ 100% per tahun. 37 Ada  beberapa  masalah  sosial  (biaya  sosial) yang  muncul  dari  inflasi  yang  tinggi    yaitu  :  (1) menurunnya  tingkat    kesejahteraan  rakyat,  (2) memburuknya  distribusi  pendapatan  dan  (3) terganggunya stabilitas ekonomi. 38 Dibidang moneter, laju inflasi yang tinggi dan tidak  terkendali  dapat  mengganggu  upaya perbankan    dalam  pengerahan  dana  masyarakat. Hal  ini  dikarenakan    tingkat  inflasi  yang  tinggi menyebabkan  tingkat  suku  bunga  riil  menjadi menurun.    Fakta  demikian  akan  mengurangi hasrat  masyarakat  untuk  menabung  sehingga pertumbuhan  dana  perbankan  yang  bersumber dari  masyarakat  akan  menurun.    Disamping  itu, suku bunga  riil yang relatif rendah dibandingkan dengan  suku  bunga  riil  di  luar  negeri  dapat menimbulkan  pengaliran    modal  ke  luar  negeri.
35 Sadono Sukirno,Op.Cit , hlm. 303
36 Sadono Sukirno, Op. Cit, hlm. 305
37 Prathama  Raharja  dan  Mandala  manurung,  Op.Cit, hlm.  371
38 Ibid
Masyarakat  akan  menyimpan  uangnya  di  luar negeri. Laju inflasi yang sangat tinggi (hyperinflation)  akan  menimbulkan  ketidakpastian dalam  berusaha  sehingga    akan  mengganggu kegiatan operasional perbankan seperti pembuatan    anggaran  belanja  dan  perencanaan kredit yang akan memengaruhi keadaan keuangan bank-bank. 39
Dalam  kaitannya  dengan  redenominasi,  salah satu syarat diberlakukannya redenominasi  adalah inflasi  yang  terjaga  rendah.    Tabel  berikut memperlihatkan  tingkat  inflasi  di  Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.
Tabel 1.  Tingkat Inflasi Indonesia selama sepuluh tahun terakhir
Tahun Tingkat Inflasi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 6,40 17,11 6,60 6,59 11,06 2,78 6,96 3,79 4,30 8,38
Sumber : Badan Pusat Statistik (2014) : Data diolah
Jika  diperhatikan  perkembangan  tingkat inflasi  di  Indonesia  selama  10  tahun  terakhir, maka  dapat  dikatakan  stabil,  dimana  inflasi  rata- rata  berada  pada  tingkat  yang  rendah  (  <  10% per tahun) walaupun pada tahun 2005 dan tahun 2008  inflasi  di  Indonesia  berada  pada  tingkat menengah.  Hal ini dikarenakan pada tahun 2005 dan  tahun  2008  terjadi  kenaikan  harga  minyak dunia,  hal  ini  mengharuskan    pemerintah Indonesia menaikkan  harga bahan bakar minyak (BBM).
Kenaikan harga BBM menyebabkan kenaikan harga  barang-barang  secara  umum,  sehingga inflasi    di  Indonesia  pada  tahun  2005  dan  2008 berada  pada  tingkat  keparahan  yang  sedang/ menengah.    Akan  tetapi  jika  dilihat  dari  lima tahun  terakhir,  maka  dapat  dikatakan  inflasi relatif rendah.  Hal inilah yang menjadi salah satu faktor  pendorong  bagi  pemerintah  untuk melakukan  redenominasi  nilai  rupiah,  karena inflasi  yang  rendah  dan  terjaga  merupakan  salah satu syarat untuk diberlakukannya redenominasi.
Redenominasi dan Stabilitas Ekonomi Kondisi ekonomi yang stabil juga merupakan persyaratan  dalam  pelaksanaan  redenominasi. Hal  ini  dapat  dilihat  pada  Produk  Domestik Bruto (PDB) dan Pertumbuhan Ekonomi dalam beberapa  tahun  terakhir.    Produk  Domestik Bruto  sering  dianggap  sebagai  ukuran  terbaik dari  kinerja  perekonomian. 40 PDB  dapat diartikan  sebagai  nilai  barang-barang  dan  jasa- jasa yang diproduksikan di dalam negara tersebut dalam  satu  tahun  tertentu. 41 PDB  dianggap sebagai  indikator  luas  untuk  output  dan pertumbuhan  ekonomi.    Berikut  adalah  nilai Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  Indonesia selama  sepuluh  tahun  terakhir  (tahun  2004  – tahun 2013)
Tabel  2.    Nilai  Produk  Domestik  Bruto Berdasarkan  Harga  Berlaku  dan  Harga  Konstan Tahun 2004 – 2013 (dalam miliar rupiah)
Tahun PDB Atas Dasar Harga Berlaku PDB Atas dasar Harga Konstan 2004 2.295.826,20  1.656.516,80 2005 2.774.281,10  1.750.815,20 2006 3.339.216,80  1.847.126,70 2007 3.950.893,20  1.964.327,30 2008 4.948.688,40  2.082.456,10 2009 5.606.203,40  2.178.850,40 2010 6.446.851,90  2.314.458,80 2011 7.419.187,10  2.464.566,10 2012 8.229.439,40  2.618.938,40 2013 9.083.972,20  2.770.345,10
Sumber :  Badan Pusat Statistik (2014) : Data diolah
Dari  Tabel  2,  dapat  dilihat  bahwa  selama sepuluh  tahun  terakhir    nilai  PDB  Indonesia mengalami  kenaikan,  yang  berarti  nilai  barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian  Indonesia    selalu  mengalami kenaikan.
Hal  ini  sejalan  dengan  dengan  pertumbuhan ekonomi  Indonesia  yang  secara  lebih  jelas dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel  3.    Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia  Tahun 2006 – 2013
Tahun Pertumbuhan Ekonomi
40 N.  Gregory  Mankiw.    Teori  Makroekonomi  ( Terjemahan  oleh  Imam  Nurmawan,  S.E  dan  Wisnu C. Kristiaji,S.E), 2003, Jakarta : Erlangga, hlm. 16
41 Sadono Sukirno, Op.Cit, hlm. 33
(%) 2006 5,5 2007 6,3 2008 6,0 2009 4,6 2010 6,1 2011 6,5 2012 6,3 2013 5,8
Sumber :  Badan Pusat Statistik (2014) : Data diolah.
Jika  dilihat  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia selama beberapa tahun terakhir, khususnya tahun 2006– 2013, maka dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi  relatif  stabil.    Jadi  stabilitas  ekonomi Indonesia  yang  stabil  ini  juga  merupakan  salah satu  pertimbangan  pemerintah  untuk  dapat melaksanakan redenominasi nilai rupiah.
Dampak Redenominasi Rencana pemerintah untuk melakukan redenominasi terhadap nilai rupiah tentunya akan memberikan berbagai dampak kepada masyarakat.    Terdapat  beberapa  penelitian  yang membahas  tentang  pengaruh  redenominasi  nilai mata  uang.    Penelitian  dari  Seftiningtyas  LH, yang  meneliti  mengenai  pengaruh  redenominasi terhadap  inflasi,  ekspor  dan  nilai  tukar  dengan memperhatikan  beberapa  negara  yang  pernah melakukan redenominasi mata uang menjelaskan bahwa  dengan  adanya  redenominasi  tingkat inflasi  menjadi  lebih  baik.    Redenominasi dikatakan  dapat  mendorong  turunnya  inflasi. Tingkat inflasi yang rendah   dapat meningkatkan kredibilitas  nasional  mata  uang  sehingga perekonomian  dapat  stabil.    Jadi  redenominasi tidak  mempengaruhi  nilai  tukar  jika  tidak dihubungkan  dengan  tingkat  inflasi.    Namun redenominasi    tidak  mempengaruhi    ekspor barang  dan  jasa.  Tanpa  adanya  redenominasi ekspor masih dapat berkembang dengan baik. 42 Selain  itu  redenominasi  tentunya  juga  akan berdampak  terhadap  konsumen,  penelitian  dari Harryadin  Mahardika,dkk  menjelaskan  bahwa redenominasi  tidak    dapat  memperbaiki  citra rupiah,  akan  tetapi  hal  ini  bisa  mempengaruhi perilaku  konsumen.    Masyarakat  yang  memiliki keuangan  yang  baik  memiliki  tanggapan  positif terhadap redenominasi, tetapi sebaliknya
42 Seftiningtyas LH, Pengaruh Redenominasi Terhadap Inflasi,
Ekspor dan Nilai Tukar,
library.gunadarma.ac.id,  diakses  tanggal  23  Januari 2014.
masyarakat  yang  termarjinalkan  secara  ekonomi cenderung khawatir dengan adanya redenominasi akan menambah beban ekonomi. 43 Dampak  negatif  yang  mungkin  timbul  dalam pelaksanaan  kebijakan  redenominasi  adalah biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk  persiapan redenominasi  besar  dan  resiko  yang  tinggi. Selain  itu    tentunya  diperlukan  biaya  tambahan untuk mencetak uang baru.  Hal yang tidak kalah pentingnya  adalah    adanya  kesalahan  persepsi dalam  masyarakat  yang  menyamakan  antara redenominasi dan sanering.Hal ini tentunya akan menyebabkan kekacauan di masyarakat.Selain itu hal yang dikhawatirkan adalah money illution, yaitu adanya  salah  persepsi  dikalangan  masyarakat. Dengan adanya redenominasi, masyarakat menganggap  harga  barang  menjadi  lebih  murah dan  akibatnya  akan  terjadi  lonjakan  permintaan terhadap  barang.    Hal  ini  malah  akan mengakibatkan inflasi semakin tidak terkendali.
Urgensi Redenominasi
Jika dilihat dari syarat bagi suatu negara untuk melakukan  redenominasi,  memang  pada  saat  ini Indonesia  dapat  melakukan  redenominasi  nilai rupiah.    Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tingkat  inflasi Indonesia  yang  relatif  rendah  selama  sepuluh tahun  terakhir  (Lihat  Tabel  1)  terutama    tingkat inflasi  lima  tahun  terakhir  .    Selain  itu perekonomian Indonesia juga relatif stabil (Lihat Tabel 2 dan Tabel 3)
Namun  seberapa  pentingkah  redenominasi nilai  rupiah  harus  dilakukan  ?    Penelitan  dari M.Rival  dengan  judul  “  Pendapat  Pedagang Besar  di  Banjarmasin  Tentang  Redenominasi” menjelaskan  bahwa  dari  total  keseluruhan responden,  40  %  responden  menyatakan  setuju dengan  pelaksanaan  redenominasi  dan  sisanya sebesar 60% responden menyatakan tidak setuju dan netral.
Bagi responden yang setuju, mereka menganggap  dengan adanya redenominasi akam mempermudah proses pencatatan dalam akuntansi  dan  mepermudah  penghitungan. Namun,  bagi  mereka  yang  tidak  setuju
43 Harryadin  Mahardika,  dkk,    Dampak  Redenominasi Rupiah  Terhadap  Konsumen  (Research  &  Policy Insight  FE  UI  No.  1  Tahun  2013).  http://www. fe.ui.ac.id,  Diakses tanggal 2 Maret 2014.
menganggap  redenominasi  hanyalah  merupakan upaya pencitraan bagi pemerintah Indonesia. 44 Jika  dilihat  dari  efisien  atau  tidaknya  maka dapat  dikatakan  untuk  sekarang  ini  hal  tersebut perlu  dilakukan.    Hal  ini  dapat  dilihat  dengan transaksi  ekonomi  yang  terus  meningkat dimasyarakat.    Dengan  menggunakan  pecahan mata uang yang sekarang, maka jika menggunakan  uang  cash  untuk  pembelian  suatu barang,  misalnya  mobil  maka  diperlukan  uang yang  sangat  banyak    dari  segi  nominalnya.    Hal ini  tentu  sangat  berbeda  dengan  negara-negara yang nominal mata uangnya sedikit.
Begitu  pula    dengan  transaksi  di  pusat perbelanjaan  ataupun  perbankan,  maka    hal  ini juga akan mempengaruhi proses pencatatan.  Hal ini dikarenakan, sistem yang digunakan tentunya mempunyai  keterbatasan.    Begitu  pula  dengan wisatawan  yang  berkunjung  ke  Indonesia,  atau yang  menetap  sementara  waktu,  mereka  akan menganggap  untuk  membeli  suatu  barang diperlukan uang yang sangat banyak.
Namun  untuk  tujuan  memperbaiki  citra  nilai rupiah, redenominasi tidak akan terlalu berpengaruh  dalam  nilai  tukar  rupiah.    Memang nilai  tukar  rupiah  khususnya  terhadap  US  $ dianggap  lemah  ,  yaitu  Rp.  11.590  /US  $  (  data per  30  April  2014).    Hal  ini  juga  berlaku  pada mata uang asing lainnya. Akan tetapi redenominasi  tidak  bisa  memperbaiki  citra rupiah  jika  tidak  dibarengi  dengan  inflasi  yang rendah. 45 Jadi,  pada  intinya  penanganan  inflasi lah yang menjadi faktor utama dalam perekonomian suatu negara.
Selain  itu,  perlu  diperhitungkan  pula  dampak yang  akan  terjadi  jika  kebijakan  redenominasi dilaksanakan,  jangan  sampai  nantinya  Indonesia menjadi  negara  yang  gagal  dalam  melaksanakan redenominasi.    Jika  terjadi  kegagalan  dalam pelaksanaan  redenominasi  maka  kemungkinan besar  yang  akan  dihadapi  adalah  inflasi  yang tidak  terkendalikan  dan  juga  akan  terjadi ketidakstabilan dalam perekonomian.
Jadi sebelum kebijakan redenominasi dilaksanakan    maka  seharusnya  pemerintah
44 M.  Rival,”Pendapat  Pedagang  Besar  di  Banjarmasin Tentang Redenominasi”, Skripsi (Banjarmasin, IAIN Antasari, 2014), t.d.
45 Penelitian  Seftianingtyas  LH  yang  meneliti  pada beberapa negara yang telah melakukan redenominasi menyatakan  bahwa  redenominasi  tidak    bisa memperbaiki  kredibilitas  mata  uang  negara-negara tersebut  jika  tidak  dibarengi  dengan  inflasi  yang rendah.
memperhitungkan  untung  dan  ruginya,  jangan sampai kebijakan ini akan menyusahkan masyarakat  terutama  masyarakat  dari  sisi keuangannya masih rendah.  Disamping itu perlu adanya kesiapan dari masyarakat terutama jangan sampai  masyarakat  menganggap  redenominasi sama  saja  dengan  sanering,  dan  jangan  sampai dengan  penyederhanaan  mata  uang  tersebut memberikan  persepsi  dimasyarakat  bahwa  harga barang menjadi murah.  Jika hal itu terjadi  maka akan  terjadi  lonjakan  permintaan  barang, sedangkan    produsen  tidak  mampu  untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen sehingga inflasi semakin sulit untuk dikendalikan.
Kesiapan  dalam  menghadapi  redenominasi tentunya sangat diperlukan pihak-pihak perbankan,  industri,  dan  semua  instansi  yang sangat vital dalam transaksi keuangan, karena jika tidak  siap  dalam  menghadapi  redenominasi makan  bisa    terjadi  kekacauan  dalam  proses pencatatan  transaksi/pembukuan.    Perlu  adanya panduan  dalam  mengkonfigurasi  sistem  mesin yang  dipergunakan  untuk  menyesuaikan  dengan denominasi rupiah yang baru, misalnya penyesuaian pada mesin ATM, penyesuaian pada mesin  kasir  di  toko-toko,  penyesuaian  pada mesin  argometer  taksi,  penyesuaian  pada  literan otomatis di SPBU,dan lain sebagainya.
Begitu  pula  dengan  kesiapan  pemerintah, terutama  dalam  pengalihan  uang  lama  ke  uang dengan  nominal  yang  baru.    Tentunya pencetakan  uang  yang  baru  akan  membutuhkan biaya  yang  sangat  banyak.    Jadi  pada  intinya suksesnya  kebijakan  redenominasi  tergantung pada  pemilihan  waktu  yang  tepat  dalam pelaksanaannya.
Jika  dilihat  dari  berbagai  aspek    seperti banyaknya  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh pemerintah  dalam  persiapan  redenominasi, inflasi yang dalam beberapa tahun terakhir masih dalam  batas  yang  relatif  rendah,  kestabilan ekonomi  serta  dampak  yang  tidak  terlalu berpengaruh  terhadap  nilai  tukar  rupiah  ,  maka redenominasi masih belum terlalu penting untuk dilaksanakan.
Penutup Pada  dasarnya,    dilihat  dari  beberapa  aspek kebijakan redenominasi nilai rupiah di Indonesia sudah  dapat  untuk  dilaksanakan.      Akan  tetapi dalam  prosesnya  diperlukan    banyak  persiapan dari pemerintah yang tentunya memerlukan biaya yang  sangat  banyak  serta  kesiapan  masyarakat
untuk menghadapi redenominasi tersebut, jangan sampai  kebijakan  ini  akan  membuat  masyarakat tambah mengalami kesusahan khususnya masyarakat  yang  masih  mempunyai  pendapatan rendah.
Dalam  hal  ini  pemerintah  harus  menghitung kembali  untung  dan  ruginya  melaksanakan redenominasi  nilai  rupiah.    Jika    redenominasi akan  memberikan  lebih  banyak  kerugian  maka kebijakan  redenominasi  belum  tepat  untuk dilaksanakan dalam waktu yang dekat.
Daftar Pustaka Anonim,    “Meruntuhkan  nol  meningkatkan kredibilitas”. http://nasional.sindonews.com,  diakses tanggal 10 Maret 2014.
Anonim,  “Ada  5  negara  yang  Gagal  Terapkan Redenominasi”. http://bisniskeuangan.kompas.com, diakses tanggal  10 Maret 2014.
Anonim, “Sanering”. www.jakarta.go.id, diakses tanggal 10 februari 2014 Anonim, “Kajian Tentang Rencana Redenominasi  dalam  Sistem  Keuangan jangka Panjang di Indonesia”. http://download.portal garuda.org, diakses tanggal 13 Maret 201 Anonim,”Perbedaan Redenominasi Rupiah Dengan Sanering Rupiah” ,www. redenominasirupiah.com, diakses tanggal 13 Januari 2014.
Boediono,    Ekonomi  Moneter  “  Seri  Sinopsis Pengantar  Ilmu  Ekonomi”,  BPFE, Yogyakarta, 1994.
Budilaksono, Agung. “Redenominasi mata uang : Potret  kecil  sejarah,  teori  dan  Praktik serta dampaknya”,www.bpk.depkeu.go.id, diakses tanggal 10 februari 2014.
Hasan,  Asyari.  “Penyederhanaan  Nilai  Mata Uang yang Berkeadilan dan Implikasinya terhadap  Perekonomian  (Studi  Kasus Kebijakan  Moneter  Indonesia  Tahun 1952  –  1965)”,  graduate.uinjkt.ac.id, diakses tanggal 20 februari 2014.
Hossain,  Akhand  Akhtar.  Bank  Sentral  dan Kebijakan  Moneter  di  Asia  –  Pasifik (Terjemahan Central Banking and Monetary Policy  in  the  Asia  Pasifik  oleh  Haris Munandar), Rajawali Pers, Jakarta, 2000. Juanda,Bambang, “Kebijakan Redenominasi Rupiah  dan  Dampaknya  Terhadap
Perekonomian Indonesia”, Makalah yang disampaikan  pada  Kuliah  Umum  di Dept.  Ilmu  Ekonomi  Institut  Pertanian Bogor tanggal 17 April 2013.
LH,  Seftiningtyas,  “Pengaruh  Redenominasi Terhadap  Inflasi,  Ekspor  dan  Nilai Tukar”,  library.gunadarma.ac.id,  diakses tanggal 23 Januari 2014.
Mahardika,Harryadin dkk, “Dampak Redenominasi Rupiah Terhadap Konsumen”  (Research  &  Policy  Insight
FE UI No. 1 Tahun 2013). http://www. fe.ui.ac.id,    Diakses  tanggal  2  Maret 2014.
Mankiw,  N.  Gregory.    Teori  Makroekonomi  ( Terjemahan  oleh  Imam  Nurmawan,  S.E dan  Wisnu  C.  Kristiaji,S.E),    Erlangga, Jakarta, 2003.
Mishkin,Frederic S,  Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar  Keuangan  (Terjemahan  The  Economic Money, Banking and Financial Markets) oleh Lana Soelistiyaningsih dan Beta Yulianita G, Salemba empat,  Jakarta, 2009. Nopirin,    Ekonomi  Moneter  (Buku  1),  BPFE, Yogyakarta, 2000.
--------,      Ekonomi  Moneter  (  Buku  2  ),  BPFE, Yogyakarta, 2000.
Pohan,  Aulia,  Potret  Kebijakan  Moneter  Indonesia,
PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
--------, Kerangka Kebijakan Moneter & Implementasinya di Indonesia, PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
Prawiranegara,  Syafruddin,    Ekonomi  dan
Keuangan Makna Ekonomi Islam :
Kumpulan  Karangan  Terpilih  2,    CV.  Haji Masagung, Jakarta, 1998.
Purnomo,  Hendaru,    “  Ini  Dia  Negara-negara Yang  Sukses  Terapkan  Redenominasi Mata  Uang”,  http://finance.detik.com,
diakses tanggal 10 Maret 2014 Raharja, Prathama dan Mandala Manurung,Pengantar Ilmu Ekonomi
(Mikroekonomi  &  Makroekonomi),  LPFE UI, Jakarta,  2008.
Sukirno,  Sadono,  Pengantar  Teori  Makroekonomi (Edisi  Kedua),  PT.RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2001.
Siaran Pers  Bersama Kementerian Keuangan – Bank Inonesia “ Kebijakan Redenominasi bukan Sanering “,tanggal 23 Januari 2013 www.detikfinance.com.
http ://bisnis.liputan6.com