Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb DOI: http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v4i1.5990
E-ISSN : 2580 - 3816 Vol.  4 (1) 2022 PP.  50 - 67

## Analisis  Perbandingan  Fatwa-Fatwa  DSN-MUI  Tentang  Akad Pengalihan Utang di Lembaga Keuangan Syariah
Muhamad Izazi Nurjaman 1 , Dena Ayu 2 , Doli Witro 3* , Helmi Muti Sofie 4 , Istianah 5
1,2,3 Magister Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
4 Magister Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
5 Magister Hukum Ekonomi Islam, Universitas Indonesia, Indonesia
* doliwitro01@gmail.com

## A BSTRACT
This  research  is  motivated  by  two  DSN-MUI  fatwas  regarding  debt  transfer  products  with different  alternative  hybrid  contract  schemes.  So  this  study  reveals  a  comparative  analysis  of the  DSN-MUI  fatwa  on  debt  transfer  contracts  in  LKS.  This  article  is  a  study  of  sharia economic law using a normative juridical approach. So that it is presented using a descriptive method of literature. The data is taken directly in the form of primary data in the form of DSN- MUI fatwa and secondary data from various literature related to the research object. The data used  in  this  article  is  qualitative.  The  data  analysis  technique  was  carried  out  with  three mechanisms:  data  condensation,  presenting  data  and  drawing  a  common  thread  as  a conclusion. The results of this study reveal that there is a need to renew Fatwa Number 31 of 2002 to increase the diversity of contracts according to the needs of LKS actors by taking into account the contract principles used. The update is to add the hiwalah bi al-ujrah contract and the MMQ contract in the alternative scheme of product transfer products from customers' debts in  LKK  to  LKS.  To  provide  legal  certainty  regarding  using  debt  transfer  contract  schemes following sharia economic principles.
Keywords: Fatw; DSN-MUI; Debt Transfer; LKS.

## A BSTRAK
Peneltian    ini  dilatarbelakangi  dengan  adanya  dua  fatwa  DSN-MUI  mengenai  produk pengalihan  utang  yang  memiliki  skema  alternatif  akad  hybrid  contract  yang  berbeda-beda. Sehingga  penelitian  ini  mengungkap  analisis  perbandingan  fatwa  DSN-MUI  tentang  akad pengalihan  utang  di  LKS.  Artikel  ini  merupakan  penelitian  hukum  ekonomi  syariah  dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sehingga dipaparkan dengan menggunakan metode deskriptif kepustakaan. Data diambil secara langsung dalam bentuk data primer berupa fatwa DSN-MUI  dan  data  sekunder  dari  berbagai  literatur  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian. Data  yang  digunakam  dalam  artikel  ini  adalah  data  kualitatif.  Teknik  analisis  data  yang dilakukan dengan tiga mekanisme yaitu kondensasi data, menyajikan data dan menarik benang merah  sebagai  suatu  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  fakta  bahwa  perlu adanya  pembaharuan  Fatwa  Nomor  31  Tahun  2002  dalam  rangka  menambah  keberagaman akad  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pelaku  LKS  dengan  memperhatikan  prinsip  akad  yang digunakan.  Pembaharuan  tersebut  yaitu  menambahkan  akad  hiwalah  bi  al-ujrah  dan  akad MMQ  dalam  skema  alternatif  akad  produk  pengalihan  utang  nasabah  di  LKK  kepada  LKS. Sehingga  memberikan  kepastian  hukum  mengenai  penggunaan  skema  akad  pengalihan  utang yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
Kata kunci : Fatwa; DSN-MUI; Pengalihan Utang; LKS.
Muhamad Izazi Nurjaman, Dena Ayu, Doli Witro, Helmi Muti Sofie, & Istianah

## P ENDAHULUAN
Sudah  bukan  menjadi  rahasia  umum  lagi  bahwa  pengembangan  produk  di Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  banyak  menggunakan  akad  yang  bersifat hybrid contracts (multiakad) . Karena penggunaan akad tunggal sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan  bisnis  keuangan  syariah  (Ghozali  &  Fammy,  2018).  Walaupun  dalam pengembangan  produkpun  tidak  menutup  kemungkinan  penggunaan  akad  tunggal masih  digunakan.  Namun  sejatinya  pengembangan  akad hybrid  contract merupakan bentuk  reaksi  para  ulama  cendekiawan  muslim  dan  para  pengusaha  dalam  menyikapi kebutuhan pelaku keuangan syariah yang memiliki peluang untuk dikembangkan dalam rangka menciptakan produk keuangan syariah yang semakin mapan.
DSN-MUI  sebagai  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  terhadap  penetapan ketentuan  hukum  berkaitan  dengan  keuangan  syariah,  banyak  menetapkan  produk berupa  fatwa  mengenai  ketentuan  akad  yang  dapat  digunakan  LKS  dalam pengembangan  produknya.  Tanpa  adanya  ketentuan  fatwa  dari  DSN-MUI,  LKS  tidak dapat mengembangkan produknya secara bebas (Nurjaman & Ayu, 2021). Hal itu dalam rangka  menjaga  kepatuhan  syariah  terhadap  penerapan  sistem  opersionalnya,  baik berkaitan dengan etika maupun norma akad yang menjadi pondasi utama suatu produk dapat  melahirkan  keuntungan  bagi  LKS  sesuai  dengan  prinsip  ekonomi  Islam (Nurhisam, 2016).
Salah  satu  produk  yang  dikembangkan  LKS  adalah  produk  pengalihan  utang atau disebut juga dengan take over (Fitriani, 2020). Produk ini ditawarkan dalam rangka membantu  para  calon  nasabahnya  yang  memiliki  keinginan  untuk  mengalihkan utangnya  di  Lembaga  Keuangan  Konvensional  (LKK)  ataupun  dari  satu  LKS  kepada LKS  yang  lainnya.  Utang  tersebut  berasal  dari  mekanisme  pendanaan  yang  diberikan LKK  terhadap  nasabahnya  atas  pembelian  barang  inventori  atau  pembiayaan  yang diberikan  LKS  kepada  nasabahnya  melalui  akad  jual  beli murabahah yang pembayarannya  dilakukan  secara  angsuran.  Dalam  hal  ini  nasabah  (LKK  atau  LKS) memiliki  utang  atas  pendanaan  atau  pembiayaan  tersebut  dengan  jangka  waktu pembayaran  yang  disepakati.  Namun  di  tengah  jalan  nasabah  ingin  mengalihkan  sisa utang  tersebut  kepada  LKS  yang  dikehendakinya  dengan  mengajukan  pembiayaan pengalihan utang kepada LKS tersebut (Fitriani, 2020).

## Analisis Perbandingan Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Pengalihan Utang di Lembaga Keuangan Syariah
Secara  umum  berbicara  mengenai  pengalihan  utang,  identik  dengan  akad hiwalah (Fasiha,  2019) . Karena  akad  ini  dimaknai  sebagai  akad  pengalihan  utang  dari salah  satu  pihak  kepada  pihak  lain,  baik  melalui  skema hiwalah  muqayyadah (ketiga pihak (muhil, muhal dan muhal ‘alaih) memiliki keterikatan utang piutang) atau skema hiwalah  muthlaqah ( muhal  ‘alaih tidak  memiliki  keterikatan  utang  piutang  namun membantu pihak muhal membayar utang kepada pihak muhil) (Mubarok & Hasanudin, 2017) . Sehingga  dari  skema  tersebut  terjadilah  pemindahan  utang  yang  awalnya  dari pihak muhal kepada pihak muhil menjadi dari pihak muhal kepada pihak muhal ‘alaih. Karena utang muhal kepada pihak muhil dibayar oleh pihak muhal ‘alaih (Nurjaman & Witro, 2021).
Adapun  berkaitan  dengan  produk  pengalihan  utang  di  LKS,  terdapat  dua  fatwa yang  berkaitan  yaitu  Pertama,  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  31  tahun  2002  tentang pengalihan  utang.  Dalam  fatwa  ini  dikhususkan  atas  pengalihan  utang  nasabah  dari LKK kepada LKS. Kedua, Fatwa DSN-MUI Nomor 90 tahun 2013 tentang pengalihan pembiayaan murabahah antar LKS. Dalam fatwa ini dikhususkan atas pengalihan utang nasabah dari LKS satu kepada LKS yang lainnya.
Berdasarkan  substansi  kedua  fatwa  tersebut,  terdapat  perbedaan  rekomendasi DSN-MUI  terhadap  pilihan  akad  yang  dapat  dijadikan  alternatif  pengalihan  utang. Fatwa  Nomor  31  tahun  2002,  DSN-MUI  merekomendasikan  empat  skema  alternatif akad  yaitu  pertama,  skema hybrid  contract antara  akad qordh, jual  beli  dan  akad  jual beli murabahah. Kedua,  skema hybrid  contract antara  akad  jual  beli, musyarakah dan jual beli murabahah. Ketiga, skema hybrid contract antara akad ijarah dan akad qordh, dan  keempat,  skema  akad qordh, jual  beli  dan  akad ijarah  muntahiyah  bi  al-tamlik (IMBT) (Zaky,  2013) . Dari  keempat  alternatif  akad hybrid  contract tersebut,  menurut Huda  &  Zakiyah,  (2020)  alternatif  akad  ketiga  yang  cocok  dipilih  karena  merupakan skema  akad  alternatif  yang  sederhana  dan  mudah  untuk  diimplementasikan  LKS. Sedangkan  menurut  Ruchhima  &  Lahuri  (2019)  skema  akad  kedua  banyak  digunakan LKS  dalam  produk  pengalihan  utang.  Hal  itu  sangat  memudahkan  para  nasabahnya dalam  mencicil  kewajibannya  kepada  LKS  setelah  dialihkan  dari  LKK.  Sedangkan dalam  Fatwa  Nomor  90  tahun  2013,  DSN-MUI  merekomendasikan  3  mekanisme
Muhamad Izazi Nurjaman, Dena Ayu, Doli Witro, Helmi Muti Sofie, & Istianah
alternatif  akad  yang  dapat  dipilih,  yaitu  Pertama,  skema  akad hiwalah  bi  al-ujrah. kedua, skema akad IMBT dan ketiga, skema akad musyarakah mutanaqishah (MMQ).
Berbagai  rekomendasi  pilihan  skema  akad  tersebut,  menimbulkan  berbagai pertanyaan:  Pertama,  kenapa  dalam  Fatwa  Nomor  31  tahun  2002  alternatif  akad  yang direkomendasikan DSN-MUI, tidak terdapat akad hiwalah bi al-ujrah, sedangkan akad hiwalah berkaitan  dengan  akad  pengalihan  utang  sebagaimana  rekomendasi  dalam Fatwa  Nomor  90  tahun  2013.  Kedua,  kenapa  dalam  Fatwa  Nomor  90  tahun  2013 alternatif  akad  yang  direkomendasikan  DSN-MUI,  tidak  terdapat  akad murabahah, sedangkan dalam fatwa sebelumnya menggunakan skema akad tersebut. Ketiga, kenapa dalam Fatwa Nomor 31 tahun 2002 alternatif akad yang direkomendasikan DSN-MUI, tidak terdapat akad MMQ sebagaimana dalam Fatwa Nomor 90 tahun 2013.
Berangkat  dari  hal  itu,  penelitian  ini  mengungkap  analisis  perbandingan  akad pengalihan utang di LKS. Karena penetapan akad dalam sebuah fatwa memiliki maksud dan  tujuan  yang  direkomendasikan  DSN-MUI  sebagai  lembaga  yang  berwenang terhadap  itu.  Tujuan  penelitian  ini,  diharapkan  mampu  memberikan  pemahaman mengenai  perbandingan  akad  pengalihan  utang  di  LKS  sesuai  dengan  substansi  fatwa DSN-MUI  serta  bagaimana  perbandingan  kedua  fatwa  tersebut  dapat  memberikan kejelasan yang komprehensip bagi para pelaku LKS.

## M ETODE P ENELITIAN
Artikel  ini  merupakan  penelitian  hukum  ekonomi  syariah  yang  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif.  Sehingga  dipaparkan  menggunakan  metode  deskriptif kepustakaan  dengan  mengambil  sumber  data  yang  diperoleh  secara  langsung  berupa sumber  data  primer  yang  berasal  dari  fatwa  DSN-MUI  yang  berkaitan  dengan  produk pengalihan utang. Selain itu juga, sumber data berasal dari sumber data sekunder yang yang  diperoleh  dari  berbagai  literatur,  seperti  karya  monumental  para  ulama cendekiawan  muslim (al-kutub  al-mu’tabarah), buku fiqh  muamalah  maliyyah, dan karya ilmiah dalam bentuk jurnal, yang terntunya berkaitan dengan objek penelitian.
Artikel ini menggunakan data kualitatif dengan teknik analisis data melalui tiga mekanisme utama yaitu pertama, kondensasi data. Kedua, menyajikan data yang sudah terfokus  dalam  bentuk  narasi  deskripsi,  sehingga  memberikan  pemahaman  yang komprehensif.  Ketiga,  mengambil  intisari  dari  narasi  yang  dipaparkan,  sehingga

## Analisis Perbandingan Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Pengalihan Utang di Lembaga Keuangan Syariah
menjadi  suatu  kesimpulan  yang  memberikan  pemahaman  khususnya  mengenai perbandingan fatwa DSN-MUI tentang produk pengalihan utang di LKS.

## H ASIL DAN P EMBAHASAN

## Produk Pengalihan Utang
Secara umum pengalihan utang bisa disebut sebagai take over yang merupakan sebuah  pengalihan  utang  atau  kredit  yang  dimiliki  nasabah  di  LKK  ke  LKS,  sehingga transaksi  yang  dilakukan  berdasarkan  prinsip  syariah.    Menurut  Eti  dan  Ratih mendefinisikan  pengalihan  utang/ take  over yaitu  sebuah  perubahan  kepentingan  atau pengambilalihan  sebuah  perusahaan  ke  perusahaan  lainnya  (Rochaety  &  Tresnati, 2005).  Pengalihan  utang/ take  over merupakan  wujud  pelayanan  jasa  LKS  dalam menolong masyarakat yang terjerat dalam transaksi non syariah. Oleh karena itu, tujuan dari  pengalihan  utang/ take  over yaitu  menjadi  fasilitas  LKS  dalam  bertransaksi  sesuai dengan  syariah  serta take  over sendiri  bermaksud  untuk  menolong  masyarakat  yang ingin  keluar  dari  transaksi  yang  non  syariah  (Hendrawan,  2021).  Pada  intinya pengalihan  utang/ take  over yaitu  pengalihan  utang  nasabah  di  LKK  yang  alihkan utangnya ke LKS dengan tujuan agar terhindar dari transaksi yang keluar dari syariah.
Proses  pengalihan  utang  tersbeut,  berawal  dari  nasabah  yang  sebelumnya  telah melakukan  transaksi/kredit  dengan  LKK  atas  pembelian  suatu  aset,  kemudian  ketika nasabah  ingin  melakukan  pengalihan  utang/ take  over maka  nasabah  tersebut mengajukan  permohonan  kepada  LKS  sebagai  pelaksana take  over. Ketika permohonannya  disetujui  maka  LKS  akan  melakukan take  over dengan  mengambil perizinan,  bukti  lunas,  polusi  asuransi  dan  semua  bukti  bahwa  nasabah  tidak  punya utang  kepada  LKK.  Aset  yang  dibeli  dari  pendanaan  yang  diberikan  LKK  tersebut sepenuhnya  milik  nasabah.  Setelah  nasabah  memilikinya  secara  penuh  maka  akan dilakukan  penjualan  aset  kepada  LKS  dalam  rangka  melunasi  utangnya  kepada  LKS dengan pilihan  akad yang sangat beragam.
Konsep Hybrid Contract Dalam Akad Pengalihan Utang
Hybrid  contract atau  disebut  sebagai  multi  akad  dimaknai  sebagai  akad  ganda atau akad  yang banyak,  karena lebih dari satu  akad. Artinya, dalam  satu  akad terdapat beberapa  akad  yang  berkumpul.  Dalam  literatur fiqh muamalah  kontemporer, hybrid contract dipaparkan  dengan  istilah al-  ‘Uqud  al-Murakkabah. Menurut  Hammad,

## Muhamad Izazi Nurjaman, Dena Ayu, Doli Witro, Helmi Muti Sofie, & Istianah
(2005), al-  ‘Uqud  al-Murakkabah dimaknai  sebagai  sebagai kesepakatan  dua  pihak untuk melaksanakan akad yang mengandung beberapa akad (dua akad atau lebih) yang saling  berkaitan  satu  sama  lain,  sehingga  hak  dan  kewajiban  yang  ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad yang dilakukan.
Berkaitan  dengan al-  ‘Uqud  al-Murakkabah, di- ikhtilaf- kan  oleh  para  ulama. Sehingga  ada  yang  membolehkan  untuk  dilakukan,  ada  juga  yang  melarang  untuk dilakukan.  Argumen  bagi  yang  melarang  itu  berpacu  kepada  beberapa  hadits  yaitu pertama, Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengenai Rasulullah SAW yang melarang melakukan dua jual beli dalam satu jual beli. Kedua, hadits yang diriwayatkan oleh  Ibnu  Umar  mengenai  Rasulullah  SAW  melarang  menggabungkan  akad  jual  beli dengan akad Salaf. Ketiga, hadist yang diriwayatkan Ibnu Mas’ud mengenai Rasulullah SAW melarang menggabungkan dua transaksi dalam satu akad.
Banyak  pandangan  ulama  memahami  beberapa  hadits  di  atas  yang  menyatakan bahwa  multi  akad  yang  dilarang  oleh  Rasulullah  SAW  akan  banyak  menimbulkan ketidakjelasan hukum mengenai harga yang dapat menjerumuskan kepada konsep riba. Seperti  menurut  Ibnu  Qayyim  larangan  menggabungkan  akad  jual  beli  dengan  akad salaf tidak  lain  adalah  untuk  menghindari  dari  riba  yang  diharamkan,  walaupun  akad pembentuk itu boleh dilakukan secara tunggal  (Al-Imrani,  2006).  Begitu juga menurut ulama Malikiyyah mengharamkan multi akad dengan akad yang berbeda.
Selain  itu  juga,  dalam  Pasal  19  (7) ma’ayir  al-Syari’iyah/Shari’ah  Standars mengenai qardh yang  diterbitkan  oleh  AAOIFI,  menyatakan  bahwa  LKS  tidak diperkenankan mensyaratkan akad jual beli, akad ijarah atau akad mu’awadhat lainnya yang  digabungkan  dengan  akad qardh. Hal  itu  disebabkan  karena  dalam  menjual  atau menyewakan  biasanya  pihak  debitur  didapatkan  selalu  menerima  harga  di  atas  harga pasar. Sehingga akan menciptakan sarana terhadap terjadinya riba (AAOIFI, 2017).
Adapun  menurut  mayoritas  ulama  Hanafiyyah,  sebagian  ulama  Syafiiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan sesuai ketentuan syariah. Argumennya adalah bahwa setiap akad muamalah hukumnya boleh  dilakukan  selama  tidak  ada  dalil  yang  melarangnya.  Adapun  mengenai  ketiga hadits  di  atas  bersifat  mutlak,  tanpa  melihat  akad-akad  yang  digunakan,  apakah bertentangan  atau  tidak  dengan  ketentuan  syariah  (Abdulahana,  2020).  Maka  untuk melegalkan  multi  akad  harus  ditetapkan  prinsip-prinsip  dasar  yang  menjadi  tumpuan

## Analisis Perbandingan Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Pengalihan Utang di Lembaga Keuangan Syariah
sebagai  pembeda  antara  multi  akad  yang  sah  dengan  yang  fasid.  Begitupun  menurut Nazih Hammad, multi akad hukum asalnya sama dengan hukum asal akad tunggalnya, bisa jadi sah dan bisa jadi fasid. Adapun menurut Al-Imrani penggabungan antara qardh dengan jual beli tidak selamanya dilarang, selama penghimpunan akad  yang dilakukan tidak  ada  syarat  yang  akan  menimbulkan  tambahan  dari  pokok qardh dan  tidak  ada tujuan untuk melipatkan harga dari qardh yang dilakukan (Al-Imrani, 2006).
Berkaitan  dengan  akad hybrid  contract, Al-Imrani  membaginya  menjadi  lima jenis  yaitu  Pertama,  akad  yang  bergantung  atau  akad  yang  bersyarat (al’uqud  al- mutaqabilah) yaitu  multiakad  melalui  adanya  proses  timbal  balik.  Artinya, kesempurnaan akad pertama didasarkan kepada kesempurnaan adanya respon dari akad kedua.  Kedua,  akad  yang  terkumpul (al’uqud  al-mujtami’ah) yaitu  multiakad  yang tersusun dalam satu akad. Ketiga, akad yang berlawanan (al’uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah  wa  al-mutanafiyah) yaitu  multiakad  yang  memiliki  sifat  yang  bertolak belakang  antara  satu  akad  dengan  akad  yang  lainnya.  Keempat,  akad  yang  berbeda (al’uqud  al-mukhtalifah) yaitu  penghimpunan  multi  akad  yang  memiliki  perbedaan akibat  hukum  dari  dua  atau  lebih  akad  yang  dilakukan.  Kelima,  akad  yang  sejenis (al’uqud  al-mutajanisah) yaitu  multi  akad  yang  terhimpun  dalam  satu  akad  yang  di antara  keduanya  tidak  mempengaruhi  terhadap  akibat  hukumnya.  Menurut  Al-Imrani dari  kelima  akad  di  atas  hanya  dua  akad  yang  secara  umum  banyak  dilakukan  yaitu (al’uqud al-mutaqabilah dan al’uqud al-mujtami’ah (Isfandiar, 2014).
Hybrid  contract banyak  dikembangkan  dalam  transaksi  keuangan  syariah dikarenakan  skema  akad  tunggal  sudah  tidak  memiliki  kemampuan  dalam  merespon transaksi keuangan kontemporer (Mas’ud, 2020). Begitu juga dalam produk pengalihan utang  atau take  over menjadikan  akad hybrid  contract mendominasi  untuk  digunakan LKS.  Hal  itu  disebabkan  oleh  pengalihan  utang  identik  dengan  akad hiwalah. Sedangkan  akad hiwalah merupakan  akad  pelengkap  dari  akad  pokoknya  yaitu  akad qordh. Kedua akad tersebut termasuk ke dalam akad yang bersifat tabarru’, yaitu akad yang  dilakukan  dengan  tujuan  menolong  atau  sosial  (Mubarok  &  Hasanudin,  2017b). Sehingga  tidak  diperkenankan  mengambil  keuntungan  dari  penggunaan  akad  tersebut. Hal  itu  sesuai  dengan  kandungan  hadits  yang  menyatakan  bahwa  tidak  boleh mengambil manfaat dari akad qordh karena hal itu termasuk ke dalam praktik riba.

## Muhamad Izazi Nurjaman, Dena Ayu, Doli Witro, Helmi Muti Sofie, & Istianah
Melihat  skema  kedudukan  akad hiwalah tersebut,  sangat  tidak  sesuai  apabila diterapkan dalam produk pengalihan utang di LKS. LKS merupakan lembaga keuangan yang  tujuan  operasionalnya  adalah  mencari  keuntungan.  Keuntungan  tersebut  berasal dari pertemuan sektor riil dengan sektor keuangan. Sehingga kedudukannya yang harus menerapkan  prinsip  syariah  dalam  setiap  sistem  operasionalnya,  sangat  mustahil menggunakan  akad  yang  tidak  boleh  mengambil  keuntungan  terhadapnya.  Maka dikembangkanlah  akad hybrid  contract untuk  menunjang  hal  itu.  Seperti  menurut Nurjaman & Witro (2021) adanya transformasi akad hiwalah menjadi akad hiwalah bi al-ujrah yang merubah kedudukan akadnya yang sifat awalnya termasuk akad tabarru’ menjadi  akad  yang  sifatnya  termasuk  akad mu’awadhat. Penerapan  akad  tersebut mengharuskan pihak muhal ‘alaih mendapatkan ujrah dari pihak muhal. Karena pihak muhal  ‘alaih telah  membantu  membayar  utang  pihak muhal kepada  pihak muhil. Penggunaan  akad  ini  juga  dikhususkan  bagi  akad hiwalah yang  bersifat muthlaqah. Artinya, tidak ada keterikatan pihak muhal ‘alaih atas utang piutang antara pihak muhal kepada pihak muhil .
Skema akad hiwalah bi al-ujrah memposisikan adanya imbalan yang berasal dari jasa muhal ‘alaih membayar utang pihak muhal. Walahpun skema akad ini  di- ikhtilaf- kan  para  ulama  karena  tidak  boleh  mengambil  manfaat  dari  akad qordh. Namun,  bagi pihak  ulama  yang  membolehkan  menyamakan  kedudukan  akad  tersebut  dengan  akad ijarah. Karena  sulitnya  mendapatkan muhal  ‘alaih yang  dapat  membayar  utangnya dengan  sukarela  dan  sangat  diperlukan  oleh  pihak muhal. Maka  akad  tersebut diperbolehkan  untuk  digunakan  (Nurjaman  &  Witro,  2021).  Selain  itu  juga,  ketika berbicara  mengenai ujrah, hal  itu  identik  dengan  akad ijarah yang  termasuk  akad mu’awadhat, yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Mubarok & Hasanudin, 2017b). Adapun akad ijarah yang dimaksud adalah akad ijarah ‘ala al-askhash ( ijarah jasa). Adapun dalam perkembangannya skema akad pengalihan utang  yang  dapat  dipilih  LKS  sangat  beragam  sesuai  dengan  rekomendasi  dan  arahan DSN-MUI dalam produknya yaitu fatwa.
Produk Pengalihan Utang Menurut Fatwa DSN-MUI
Berkaitan dengan produk pengalihan utang, terdapat dua fatwa DSN-MUI, yaitu Pertama,  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  31  tahun  2002  tentang  pengalihan  utang.  Dalam fatwa  ini  dikhususkan  atas  pengalihan  utang  nasabah  di  LKK  kepada  LKS.  Kedua,

## Analisis Perbandingan Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Pengalihan Utang di Lembaga Keuangan Syariah
Fatwa  DSN-MUI  Nomor  90  tahun  2013  tentang  pengalihan  pembiayaan murabahah antar LKS. Dalam fatwa ini dikhususkan atas pengalihan utang nasabah di LKS kepada LKS  yang  lainnya.  Dalam  kedua  fatwa  tersebut,  DSN  MUI  merekomendasikan penggunaan akad pengalihan utang, antara lain:

## Skema akad pengalihan utang dari LKK ke LKS
Berasarkan  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  31  tahun  2002,  pengalihan  utang dikhususkan  bagi  pemindahan  utang  nasabah  atas  pembelian  aset  melalui  kredit  dari LKK dan masih belum adanya pelunasan pembayaran atas kredit tersebut. Pemindahan utang  tersebut  dilakukan  oleh  nasabah  LKK  kepada  LKS.  Adapun  dalam  fatwa  ini terdapat beberapa skema akad hybrid contract yang dapat dijadikan pilihan LKS dalam penerapan produk pengalihan utang, antara lain (DSN-MUI, 2002):
Pertama, alternatif akad hybrid contract antara akad qordh, jual beli dan jual beli murabahah. Penerapan ketiga akad tersebut  adalah ketika nasabah (LKK) mengajukan pembiayaan pelayanan jasa atas pengalihan utang kepada LKS, maka LKS memberikan pinjaman  dana (qordh) kepada  nasabah  untuk  melunasi  sisa  kreditnya  kepada  LKK. Sehingga  aset  yang  dibeli  nasabah  dari  pendanaan  yang  diberikan  LKK  secara  penuh sudah menjadi milik nasabah. Ketika pelunasan tersebut, maka nasabah memiliki utang kepada LKS sejumlah sisa kreditnya ke LKK.
Utang  nasabah  kepada  LKS  dibayar  dengan  hasil  penjualan  aset  yang dimilikinya.  Penjualan  dilakukan  kepada  LKS  dengan  harga  sejumlah  utang  atas pembiayaan  yang diberikan LKS kepada nasabah. Sehingga aset secara penuh menjadi milik  LKS.  Kemudian  LKS  menjual  aset  tersebut  kepada  nasabah  dengan  jumlah keuntungan  yang  disepakati  dan  nasabah  membeli  aset  tersebut  dengan  pembayaran secara  angsuran  (Nugraheni,  2015).  Atas hybrid  contract tersebut,  LKS  mendapatkan keuntungan dari akad jual beli murabahah .
Kedua, alternatif akad hybrid contract antara akad jual beli, syirkah dan jual beli murabahah. Penerapan ketiga akad tersebut  adalah ketika nasabah (LKK) mengajukan pembiayaan  pelayanan  jasa  atas  pengalihan  utang  kepada  LKS,  maka  LKS  membeli sebagian aset yang dimiliki nasabah atas seizin LKK dengan harga sejumlah utang (sisa cicilan) nasabah kepada  LKK. Atas pembelian  aset  tersebut,  kepemilikan  aset  menjadi milik kedua belah pihak (nasabah dan  LKS) sehingga menunjukkan terjadinya syirkah

## Muhamad Izazi Nurjaman, Dena Ayu, Doli Witro, Helmi Muti Sofie, & Istianah
al-milk. Kemudian  kepemilikan  LKS  atas  aset  tersebut  dijual  kembali  kepada  nasabah dengan  akad  jual  beli murabahah dan  pembayaran  dilakukan  secara  angsuran (Nugraheni,  2015).  Sehingga  LKS  mendapatkan  keuntungan  dari  akad  jual  beli murabahah yang dilakukan dengan keuntungan yang disepakati.
Namun,  dalam  skema  alternatif  akad  yang  pertama  dan  skema  akad  kedua  ini terindikasi  adanya  akad  jual  beli ‘inah, yaitu  jual  beli  antara  penjual  (nasabah)  dan pembeli  (LKS)  yang  dilakukan  secara  tunai,  kemudian  barang  yang  dibeli  pembeli (LKS)  dijual  kembali  kepada  penjual  (nasabah)  secara  angsuran  dengan  harga  yang lebih  tinggi  (Mubarok  &  Hasanudin,  2017a).  Jual  beli ‘inah menurut  jumhur  ulama dilarang untuk dilakukan karena mengandung praktik jual beli palsu atas terjadinya jual beli  kedua  yang  dipersyaratkan  dalam  jual  pertama.  Selain  itu  juga,  jual  beli ‘inah termasuk hilah  ribawiyah. Artinya,  jual  beli  yang  dilakukan  hakikatnya  adalah pinjaman  uang  yang  dibungkus  dengan  skema  jual  beli.  Adapun  menurut  penjelasan Imam Syafii dalam kitab al-Umm memaparkan kesahan akad tersebut apabila dilakukan secara  terpisah.  Artinya,  antara  akad  pertama  dengan  akad  kedua  dilakukan  secara terpisah.  Sehingga  mengabaikan  aspek  keterkaitan  syarat  dilakukannya  jual  beli pertama.  Atas  pernyataan  itulah,  patut  diduga  bahwa  Imam  Syafii  menyatakan  bahwa jual  beli  tersebut  sah  dilakukan  jika  masing-masing  dari  kedua  akad  jual  beli  tersebut terpenuhi  syarat  dan  rukunnya  (Mubarok  &  Hasanudin,  2017a).  Maka  terkait  jual  beli ‘inah hanya  dibolehkan  ulama  Syafiiyyah  dan  dipraktikkan  dalam  pengembangan produk LKS di Malaysia.
Adapun DSN-MUI membolehkan jual beli ‘inah secara terbatas. Artinya, hanya dilakukan  pada  bidang-bidang  yang  secara  nyata  dibolehkan  oleh  fatwa  (khusus  pada Fatwa  DSN-MUI  Nomor  31  tahun  2002  tentang  pengalihan  utang  (dari  LKK  kepada LKS))  (Mubarok  &  Hasanudin;,  2017d).  Alasan  DSN-MUI  menggunakan  akad  ini adalah karena adanya kebutuhan (dharurah  al-hajjah) untuk  melakukan  akad tersebut. Argumennya  adalah  bahwa  mengenai  dosa  haramnya  perjanjian  ribawi  di  LKK  lebih besar daripada dosa melakukan jual beli ‘inah. Sehingga kaidah yang digunakan adalah al-akhdz  bi  akhaf  al-dhararain yang  memiliki  makna  mengambil  suatu  perbuatan dharar yang lebih ringan (Mubarok & Hasanudin;, 2017a).
Ketiga,  alternatif  akad hybrid  contract antara  akad ijarah dan qordh. Penerapannya  adalah  ketika  nasabah  menginginkan  kepemilikan  aset  secara  penuh,

## Analisis Perbandingan Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Pengalihan Utang di Lembaga Keuangan Syariah
maka  nasabah  melakukan  akad ijarah dengan  LKS.  Bahkan  ketika  diperlukan,  LKS dapat memberikan talangan dana (qordh) untuk  melunasi sisa cicilannya kepada LKK. Kedua  akad  tersebut  dilakukan  secara  terpisah.  Artinya,  akad ijarah tidak  boleh dipersyaratkan dengan pemberian dana talangan serta ujrah yang didapatkan LKS tidak ditentukan berdasarkan jumlah talangan dana melainkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Nugraheni, 2015). Sehingga LKS mendapatkan keuntungan dari ujrah atas akad ijarah yang dilakukan.
Keempat, alternatif akad hybrid contract antara akad qordh, jual beli dan IMBT. Penerapan ketiga akad tersebut  adalah ketika nasabah (LKK) mengajukan pembiayaan pelayanan  jasa  atas  pengalihan  utang  kepada  LKS,  maka  LKS  memberikan  pinjaman dana (qordh) kepada nasabah untuk melunasi sisa kreditnya kepada LKK. Sehingga aset yang dibeli nasabah dari pendanaan  yang diberikan LKK, secara penuh sudah menjadi milik  nasabah.  Ketika  pelunasan  tersebut,  maka  nasabah  memiliki  utang  kepada  LKS sejumlah sisa kreditnya ke LKK.
Utang  nasabah  kepada  LKS  dibayar  dengan  hasil  penjualan  aset  yang dimilikinya.  Penjualan  dilakukan  kepada  LKS  dengan  harga  sejumlah  utang  atas pembiayaan  yang diberikan LKS kepada nasabah. Sehingga aset secara penuh menjadi milik  LKS.  Kemudian  LKS  menyewakan  aset  tersebut  kepada  nasabah  dengan  akad IMBT (Nugraheni, 2015). Sehingga setelah akad sewa berakhir, aset akan menjadi milik nasabah  dengan  skema  pengalihan  kepemilikan  aset  melalui  akad  jual  beli  atau  hibah. Dalam  skema  pengalihan  utang  yang  keempat  ini,  LKS  mendapatkan  keuntungan  dari ujrah atas penyewaan aset.

## Skema akad pengalihan utang antar lks
Berdasarkan Fatwa Nomor 90 tahun 2013, pengalihan utang dikhususkan kepada pengalihan utang atas pembiayaan murabahah yang sebelumnya dilakukan kedua belah pihak  (LKS  dan  nasabah).  Sehingga  pengalihan  utang  ini  dilakukan  antar  LKS,  baik inisiatif  dari  pihak  nasabah  maupun  inisiatif  dari  pihak  LKS.  Adapun  dalam  fatwa  ini terdapat  beberapa  mekanisme  yang  dapat  dijadikan  pilihan  LKS  dalam  penerapan produk pengalihan utang, antara lain (DSN-MUI, 2013):
Pertama,  mekanisme  pengalihan  utang  yang  menggunakan  akad hiwalah  bi  al- ujrah. Penerapan  akad  ini  adalah  ketika  nasabah  suatu  LKS  memiliki  utang  atas

## Muhamad Izazi Nurjaman, Dena Ayu, Doli Witro, Helmi Muti Sofie, & Istianah
pembiayaan murabahah yang dilakukannya. Nasabah atas inisiatifnya atau atas inisiatif LKS melakukan permohonan pembiayaan pelayanan jasa pengalihan utang kepada LKS lain  (LKS  X).  Maka  LKS  lain  membayar  utang  nasabah  di  LKS  sebelumnya,  apabila LKS  menerima  permohonan  pembiayaan  tersebut.  Sehingga  terjadi  pemindahan  utang nasabah  di  LKS  sebelumnya  kepada  LKS  lain  (LKS  X).  Atas  jasa  LKS  lain  tersebut, nasabah  memberikan ujrah yang  sebelumnya  sudah  disepakati  bersama.  Penentuan ujrah tidak boleh didasarkan kepada jumlah pinjaman yang diberikan LKS. Apabila itu terjadi  maka  termasuk  riba,  karena  mengambil  keuntungan  dari  dana  pinjaman.  Utang nasabah  kepada  LKS  lain  dibayar  dengan  cara  angsuran  atau  secara  tunai  sesuai kesepakatan.
Kedua, mekanisme pengalihan utang yang menggunakan akad IMBT. Penerapan akad ini adalah ketika nasabah suatu LKS memiliki utang atas pembiayaan murabahah yang  dilakukannya.  Nasabah  atas  inisiatifnya  atau  atas  inisiatif  LKS  melakukan permohonan  pembiayaan  pelayanan  jasa  pengalihan  utang  kepada  LKS  lain  (LKS  X). Maka  apabila  LKS  X  menerima  permohonan  pembiayaan  tersebut,  LKS  X  membeli aset  milik  nasabah  yang  dibeli  dengan  pembiayaan  akad murabahah dari  LKS sebelumnya,  dengan  janji  objek  yang  di  beli  tersebut  akan  disewa  oleh  nasabah menggunakan  akad  IMBT.  Hasil  penjualan  aset  tersebut  dibayarkan  kepada  LKS sebelumnya. Sehingga urusan utang dengan LKS sebelumnya selesai dilunasi.
Janji  untuk  menyewa  objek  antara  nasabah  dengan  LKS  X  dituangkan  dengan menggunakan  akad  IMBT.  Sehingga  nasabah  membayar ujrah setiap  jangka  waktu yang  disepakati  dan ujrah tersebut  menjadi  pendapatan  bagi  LKS  X.  Adapun  setelah akad ijarah berakhir,  kepemilikan  objek  sewa  menjadi  milik  nasabah  dengan pemindahan  kepemilikan  menggunakan  akad  jual  beli  atau  akad  hibah  sesuai kesepakatan.
Ketiga, mekanisme pengalihan utang yang menggunakan akad MMQ. Penerapan akad ini adalah ketika nasabah suatu LKS memiliki utang atas pembiayaan murabahah yang  dilakukannya.  Nasabah  atas  inisiatifnya  atau  atas  inisiatif  LKS  melakukan permohonan  pembiayaan  pelayanan  jasa  pengalihan  utang  kepada  LKS  lain  (LKS  X). Apabila  LKS  X  menerima  permohonan  pembiayaan  tersebut,  maka  LKS  X menyertakan modal usaha dengan jumlah sisa utang nasabah kepada LKS sebelumnya, penyertaan  modal  itu  dilakukan  dengan  membeli  sebagian  aset  nasabah  atas  izin  LKS

## Analisis Perbandingan Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Pengalihan Utang di Lembaga Keuangan Syariah
sebelumnya.  Sehingga  hasil  pembelian  itu  dibayarkan  oleh  nasabah  kepada  LKS sebelumnya  yang  menunjukkan  utang  piutang  atas  pembiayaan murabahah dengan pembayaran angsuran di antara keduanya selesai.
Aset  menjadi  milik  kedua  belah  pihak  (LKS  X  dan  nasabah)  yang  dijadikan sebagai  modal  usaha  akad musyarakah. Kemudian  aset  tersebut  ditentukan  dalam bentuk  porsi  bagian  masing-masing,  sesuai  modal  yang  disertakan  dan  aset  tersebut disewakan  kepada  nasabah  atau  kepada  pihak  lain. Ujrah dari  penyewaan  tersebut menjadi keuntungan yang dapat dibagihasilkan. Namun, apabila nasabah yang menyewa aset  tersebut,  maka selain nasabah membayar ujrah yang dibagihasilkan, nasabah juga membayar  porsi  modal  LKS  X  akibat  pembelian  porsi  modal  tersebut  oleh  nasabah. Sehingga  seiring  berjalannya  waktu,  porsi  modal  LKS  X  terhadap  aset  akan  menjadi milik nasabah secara keseluruhan.

## Perbandingan Fatwa DSN-MUI Tentang Skema Akad Pengalihan Utang
Berdasarkan  skema  akad  yang  dipaparkan  di  atas,  maka  alternatif  akad pengalihan utang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
Tabel 1. Perbandingan Fatwa DSN-MUI tentang Akad Pengalihan Utang
Fatwa DSN-MUI Jumlah Skema/Mekanisme Akad Akad hybrid contract Fatwa  Nomor  31  Tahun  2002 Tentang Pengalihan Utang 4 Skema  1:  Akad  qordh,  jual  beli dan jual beli murabahah. Skema  2:  Akad  jual  beli, syirkah dan jual beli murabahah. Skema  3:  Akad  ijarah  dan qordh. Skema  4:  Akad  qordh,  jual  beli dan IMBT Fatwa  Nomor  90  Tahun  2013 Tentang  Pengalihan  Pembiayaan Murabahah Antar LKS 3 Mekanisme 1: Akad Hiwalah bi al-Ujrah. Mekanisme 2: Akad IMBT
Mekanisme 3: Akad MMQ

## Sumber: Fatwa DSN-MUI
Pemaparan  tabel  di  atas,  menunjukkan  terdapat  perbandingan  yang  signifikan terhadap  skema  atau  mekanisme  akad  alternatif  pilihan  yang  direkomendasikan  oleh DSN-MUI dalam substansi fatwa mengenai produk pengalihan utang. Akad pengalihan utang  yang  identik  dengan  akad hiwalah, hanya  ditetapkan  dalam  Fatwa  DSN-MUI

## Muhamad Izazi Nurjaman, Dena Ayu, Doli Witro, Helmi Muti Sofie, & Istianah
Nomor  90  Tahun  2013  dengan  akad hiwalah yang  bertransformasi  menjadi  akad hiwalah  bi  al-ujrah. Karena  penggunaan  akad  ini  lebih  sesuai  dengan  kriteria  LKS sebagai  lembaga keuangan  yang sistem operasionalnya dilakukan dengan tujuan untuk mencari  keuntungan.  Akad hiwalah  bi  al-ujrah yang  sifat  awal  akadnya  merupakan akad tabarru’ bertransformasi menjadi akad mu’awadhat. Sehingga pihak muhal ‘alaih akan  mendapatkan ujrah dari  pihak muhal atas  jasanya  membayarkan  utang  pihak muhal kepada pihak muhil (Nurjaman & Witro, 2021).
Adapun  suatu  alasan  kenapa  dalam  Fatwa  Nomor  31  Tahun  2002  DSN-MUI tidak mencantumkan akad hiwalah  bi  al-ujrah adalah karena akad hiwalah bi  al-ujrah baru difatwakan oleh DSN-MUI pada tahun 2007 yaitu dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 58  Tahun  2007  tentang Hawalah  bi  al-ujrah. Sehingga  pencantuman  skema  akad  ini dijadikan  mekanisme  akad  alternatif  dalam  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  90  Tahun  2013. Begitupun  dalam  penetapan  akad  MM Q, yang  baru  ditetapkan  pada  tahun  2008  yaitu dalam Fatwa Nomor 73 Tahun 2008 Tentang MM Q.
Adapun  berkaitan  dengan  akad murabahah yang  tidak  ditetapkan  sebagai  akad alternatif  dalam  Fatwa  Nomor  90  Tahun  2013  adalah  karena  skema  akad  tersebut merupakan  skema  akad  yang  termasuk  akad  jual  beli ‘inah. Sehingga  dalam  substansi fatwanya ditegaskan bahwa dalam pengalihan utang atas pembiayaan murabahah antar LKS  tidak  boleh  menggunakan  skema  akad murabahah. Argumen  yang  mendasar adalah  ketika  penggunaan  skema  akad murabahah dalam  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  31 Tahun  2002  merupakan  sebuah  bentuk dharurah  li  al-hajjah atas  dosa  bertransaksi dengan LKK jauh lebih besar daripada dosa melakukan akad jual beli ‘inah. Maka ‘illat hukum  atas dharurat  li  al-hajjah tersebut  menjadi  hilang  akibat  transaksi  yang dilakukan adalah transaksi dengan LKS. Ketika ‘illat hukumnya hilang maka tidak ada alasan  yang  mendasar  apabila  skema  akad murabahah yang  merupakan  bentuk  skema akad jual beli ‘innah untuk dilakukan.
Sedangkan  berkaitan  dengan  akad  IMBT  yang  ditetapkan  dalam  kedua  fatwa tersebut  adalah  karena  akad  IMBT  jauh  lebih  dahulu  ditetapkan  DSN-MUI  dari  pada kedua  fatwa  tersebut,  yaitu  dalam  Fatwa  Nomor  27  Tahun  2002  Tentang  MBT. Walaupun ada kesamaan tahun penetapan antara fatwa IMBT dengan fatwa pengalihan utang, namun  penerbitan kedua fatwa tersebut  berbeda.  Fatwa  IMBT ditetapkan DSN-

## Analisis Perbandingan Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Pengalihan Utang di Lembaga Keuangan Syariah
MUI  pada  tanggal  28  Maret  2002  sedangkan  fatwa  pengalihan  utang  ditetapkan  pada tanggal 26 Juni 2002.
Melihat  perbandingan  skema  akad  alternatif  pengalihan  utang  dari  kedua  fatwa tersebut,  menurut  hemat  penulis  dalam  rangka  menambah  keberagaman  akad  yang sesuai  dengan  kebutuhan  pelaku  LKS,  perlu  adanya  pembaharuan  Fatwa  Nomor  31 Tahun  2002.  Pembaharuan  tersebut  yaitu  menambahkan  akad hiwalah  bi  al-ujrah dan akad MMQ dalam skema akad alternatif pengalihan utang. Walaupun ketentuan hukum tersebut  di- ikhtilaf- kan  oleh  para  ulama  namun  jauh  lebih  baik  dari  pada  penggunaan akad hybrid  contract yang  terindikasi  adanya  skema  jual  beli ‘inah. Sehingga penggunaan  kaidah al-akhdz  bi  akhaf  al-dhararain dapat  diterapkan  dengan  ketentuan mengambil dharar yang  lebih  ringan  atas  lebih  baiknya  menggunakan  skema  akad hiwalah bi al-ujrah dan MMQ daripada skema akad jual beli ‘inah.
Adapun  dalam  praktinya,  kedua  akad  tersebut  ( hiwalah  bi  al-ujrah dan  MMQ) dapat diterapkan atas pengalihan utang nasabah di  LKK ke LKS dengan alasan bahwa antara  satu  fatwa  dengan  fatwa  yang  lainnya  saling  melengkapi.  Namun  karena kekhususan kedua fatwa tersebut berada pada tujuan penetapannya yaitu Fatwa Nomor 31 Tahun 2002 khusus untuk pengalihan utang nasabah di LKK kepada LKS dan Fatwa Nomor  90  Tahun  2013  khusus  untuk  pengalihan  utang  nasabah  di  LKS  kepada  LKS lain. Sehingga argumen saling melengkapi tersebut terhalang oleh tujuan dari penetapan fatwa  tersebut.  Adapun  tentunya  pembaharuan  fatwa  tersebut  tidak  akan  merubah keberlakuan  fatwa  sebelumnya  melainkan  justru  akan  melengkapi  fatwa  sebelumnya. Karena  fatwa  merupakan  bentuk  hasil  ijtihad  para  ulama  maka  berlaku  kaidah al- Ijtihadu la yunqodu bi al-Ijtihad. .

## K ESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  perbandingan  fatwa  DSN-MUI  mengenai  produk pengalihan  utang  di  atas,  maka  perlu  adanya  pembaharuan  Fatwa  Nomor  31  Tahun 2002.  Tujuan  pembaharuan  fatwa  tersebut  adalah  dalam  rangka  menambah keberagaman  akad  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pelaku  LKS  dengan  memperhatikan prinsip akad yang digunakan. Pembaharuan tersebut yaitu menambahkan akad hiwalah bi  al-ujrah  dan  akad  MMQ  dalam  skema  akad  alternatif  pengalihan  utang  nasabah  di LKK kepada LKS. Walaupun ketentuan hukum kedua akad tersebut di-ikhtilaf-kan oleh
Muhamad Izazi Nurjaman, Dena Ayu, Doli Witro, Helmi Muti Sofie, & Istianah
para  ulama  namun  jauh  lebih  baik  dari  pada  penggunaan  akad hybrid  contract yang terindikasi  adanya  skema  jual  beli  ‘inah.  Sehingga  penambahan  kedua  akad  tersebut memberikan  kepastian  hukum  mengenai  penggunaan  akad  yang  sesuai  dengan  prinsip ekonomi syariah.

## REFERENSI
AAOIFI. (2017). Shari’ah Standards . Bahrain: Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions.
Abdulahana.  (2020). Kaidah-Kaidah  Keabsahan  Multi  Akad  (Hybrid  Contract)  dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah . Bantul: TrustMedia Publishing.
Al-Imrani.  (2006). Al-Uqud  al-Maliyyah  al-Murakkabah .  Riyadh:  Dirasah  Fiqhiyyah Ta’shiliyyah wa tathbiqiyyah.
DSN-MUI.  (2002). Fatwa  DSN-MUI  Nomor  31  Tahun  2002  Tentang  Pengalihan Utang . Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
DSN-MUI.  (2013). Fatwa  DSN-MUI  Nomor  90  Tahun  2013  Tentang  Pengalihan Pembiayaan  Murabahah  Antar  LKS .  Jakarta:  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
Fasiha,  F.  (2019).  Pengalihan  Utang  dalam  Ekonomi  Islam. Al-Amwal:  Journal  of Islamic Economic Law , 1 (1), 73–89. https://doi.org/10.24256/alw.v1i1.628
Fitriani,  D.  (2020).  Griya  Take  Over  dalam  Perbankan  Syariah. Az  Zarqa:  Jurnal Hukum Bisnis Islam , 12 (1), 19–41.
Ghozali,  M.,  &  Fammy,  F.  A.  (2018).  Tinjauan  Hukum  Islam  Mengenai  Hybrid Contract terhadap produk kartu kredit syariah. Al-Mu’amalat Journal Of Islamic
Economic Law , 1 (1), 59–72. Retrieved from
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/muamalat/article/view/4774/8547 Hammad,  N.  (2005). Al-Uqud  al-Murakkabah  fi  Fiqh  al-Islami .  Damaskus:  Dar  Al- Qalam.
Hendrawan,  Y.  (2021). Implementasi  Akad  Qardh  Wal  Murabahah  atas  Take  Over pada  Pembiayaan  Employee  Benefit  Program  (Embp)  di  PT  Bri  Syariah  KCP Meulaboh . Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
Isfandiar, A. A. (2014). Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Penelitian , 10 (2), 205–
231. https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361
Mas’ud, M.  F. (2020).  Analisis Hybrid Contract  pada Take  Over Pembiayaan Hunian Syariah  dari  Bank  Konvensional  ke  Bank  Syariah  dalam  Perspektif  Hukum Ekonomi Islam. AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah , 2 (1), 81–89. https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7863
Mubarok,  J.,  &  Hasanudin,  H.  (2017a). Fikih  Mu’amalah  Maliyyah:  Akad  Ijarah  dan Ju’alah . Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Mubarok,  J.,  &  Hasanudin,  H.  (2017b). Fikih  Mu’amalah  Maliyyah:  Akad  Jual  Beli .
Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Mubarok,  J.,  &  Hasanudin,  H.  (2017c). Fikih  Mu’amalah  Maliyyah:  Akad  Tabarru’ . Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Mubarok,  J.,  &  Hasanudin,  H.  (2017d). Fikih  Mu’amalah  Maliyyah:  Prinsip-Prinsip Perjanjian . Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Nugraheni, D. B. (2015). Analisis Yuridis Multi Akad Dalam Pembiayaan Pengalihan. Mimbar Hukum , 27 (2), 241–255.
Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 23 (1), 77–96. https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5
Nurjaman,  M.  I.,  &  Ayu,  D.  (2021).  Eksistensi  Kedudukan  Fatwa  Dsn  Mui  Terhadap Keberlangsungan  Operasional  Bisnis  Di  Lembaga  Keuangan  Syariah. Al Iqtishod:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian  Ekonomi  Islam , 9 (2),  55–67. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.245
Nurjaman,  M.  I.,  &  Witro,  D.  (2021).  Transformasi  Akad  Tabarru’  Menjadi  Akad Mu’awadhat; Analisis Akad Hiwalah dan Akad Kafalah di Lembaga Keuangan Syariah. Al-Mustashfa:  Jurnal  Penelitian  Hukum  Ekonomi  Syariah , 6 (2),  162– 172. https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8748
Rochaety, E., & Tresnati, R. (2005). Kamus Istilah Ekonomi . Jakarta: Bumi Aksara.
Ruchhima, & Lahuri, S. Bin. (2019). Fatwa DSN/MUI tentang Pengalihan Utang Fatwa DSN  MUI  Nomor  31/DSN-MUI/VI/2002  tentang  pembiayaan  take  over  atau
Muhamad Izazi Nurjaman, Dena Ayu, Doli Witro, Helmi Muti Sofie, & Istianah
pengalihan utang. Jurnal Islamika , 19 (2), 54–62.
Zakiyah,  R.  H.  &.  (2020).  ASPEK  HUKUM  QARDH  PADA  PEMBIAYAAN  TAKE OVER  (Analisis  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  31  Tahun  2002  Tentang  Pengalihan Utang). AL-IQTISHADIYAH  Jurnal  Ekonomi  Syariah  Dan  Hukum  Ekonomi Syariah , 6 (2), 118–133.
Zaky,  A.  (2013).  Analisis  Alternatif  Pembiayaan  Take  Over. IMANENSI:  Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam , 2 (21), 99–109.
https://doi.org/10.34202/imanensi.1.2.2014.117-134