## Journal of Economics and Business Aseanomics
Journal homepage http://academicjournal.yarsi.ac.id/jeba
Transparansi Pengungkapan Penghindaran Pajak Berdasarkan Perspektif Teori Pemangku Kepentingan
Fitri Romadhon 1
1 Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Internasional Semen Indonesia, Gresik Corresponding author: Fitri Romadhon, e-mail: fitri.romadhon@uisi.ac.id

## Article
Information ________________
History of article:
Received:03-06-2020 Approved: 26-06-2020 ________________
Keywords: tax avoidance, aggressive tax planning, disclosure, stakeholders

## Abstract
The existence of disclosure initiative of tax planning is a attractive solution since it has  been  applied  in  several  countries.  This  study  aims  to  look  at  the  existing practice of disclosure on tax planning from the perspective of stakeholder theory. Anti tax avoidance is still in force but the trend of tax avoidance during year 2001- 2017 is still happening in Indonesia according to the result of descriptive statistic in this study. This fact is supported by another circumstance where the realization of  Indonesian  tax  revenue  had  never  been  achieved  since  year  2008.  Literature review  in  this  study  concludes  that  to  support  the  existing  taxation  system  in Indonesia,  disclosure  on  tax  planning  can  be  applied,  this  practice  is  actually  in line with the theory of stakeholder. This study is expected to support government on transparency of tax planning in order to mitigate the problem of aggressive tax avoidance. In addition, this study is expected to make important contributions on taxation literature .
Kata kunci: penghindaran pajak, perencanaan pajak agresif, pengungkapan informasi,
transparansi, pemangku kepentingan
JEL Classification: H26, M40, M48

## Abstrak
Adanya  disclosure  initiative  (inisiatif  pengungkapan)  pada  perencanaan  pajak merupakan  solusi  yang  cukup  kontributif,  dan  sudah  diterapkan  di  beberapa negara.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  praktik  pengungkapan penghindaran  (perencanaan)  pajak  dari  perspektif  teori  pemangku  kepentingan. Walaupun  sudah  ada  peraturan  anti  tax  avoidance,  hasil  statistika  deskriptif menunjukan bahwa tren penghindaran pajak di Indonesia sejak tahun 2001-2017 terus berjalan. Hal ini juga didukung dengan adanya fakta bahwa realisasi target penerimaan  pajak  Indonesia  yang  belum  tercapai  sejak  tahun  2008.  Telaah literatur  pada  penelitian  ini  mencapai  kesimpulan  bahwa  praktik  pengungkapan perencanaan  perpajakan  seharusnya  dapat  dipraktikan  untuk  mendukung  sistem perpajakan yang sudah ada. Selain itu, praktik pengungkapan yang selaras dengan nilai  transparansi  ini,  merupakan  bentuk  aplikasi  dari  teori  pemangku kepentingan.  Tulisan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  dukungan  pada pemerintah  Indonesia  dalam  mengurangi  permasalahan  penghindaran  pajak agresif  melalui  transparansi  perencanaan  pajak.  Selain  itu,  hasil  dari  kajian  ini diharapkan dapat memperkaya wawasan intelektual dalam ilmu perpajakan.
P-ISSN  2527-7499; e-ISSN: 2528-3634 DOI:

## 1. Pendahuluan
Realisasi  penerimaan  target  pajak  pernah  melampaui  targetnya  pada  tahun  2008,  dimana Direktorat  Jenderal  Pajak  berhasil  mencapai  penerimaan  pajak  sebesar  106,7%,  namun  setelah  itu hingga tahun 2017, target penerimaan pajak belum pernah tercapai, dan selama enam tahun terakhir, persentase  realisasi  penerimaan  pajak  tersebut  semakin  turun  setiap  tahunnya  hingga  persentase realisasi penerimaan pajak terendah terjadi pada tahun 2016 sebanyak 83,48% (Triyanto & Zulvina, 2017).  Penelitian  (Astuti  &  Aryani,  2017)  menyimpulkan  bahwa  sejak  diberlakukannya  PSAK  46 tentang  pajak  penghasilan,  perusahaan  manufaktur  banyak  melakukan  penghindaran  pajak  dengan tren penghindaran pajak yang semakin meningkat sejak tahun 2001-2014.
Selain Indonesia, kondisi tersebut juga terjadi pada beberapa negara berkembang, seperti India dan  Meksiko  juga  mengalami  tren  peningkatan  penghindaran  pajak  yang  ditunjukkan dari  semakin rendahnya nilai ETR dari tahun ke tahun, sebagaimana yang ditunjukkan pada grafik  berikut:

## Gambar 1. Tren Effective Tax Rate (ETR) di India, Meksiko Turki, dan Afrika Selatan Sumber: Database Bloomberg
Informasi tersebut menunjukkan bahwa tren peningkatan penghindaran pajak tidak hanya terjadi di  Indonesia,  tapi  di  negara  lain  pun  mengalami  kondisi  yang  sama,  dan  mengakibatkan  kerugian yang  relatif  sama,  yaitu  tidak  tercapainya  target  penerimaan  pajak,  dimana  realisasi  yang  diterima hanya sekitar 80%. Kerugian tersebut selaras dengan kerugian yang dialami oleh negara-negara yang terdampak  oleh  penghindaran  pajak,  seperti  Amerika  Serikat  dan  China  yang  turut  mengalami kerugian  atas  pendapatan  yang  seharusnya  diterima,  yaitu  $188,8  milyar  dan  $68,8  milyar  dolar (Cobham & Janský, 2018).
Adanya  fenomena  penghindaran  pajak  di  berbagai  negara  mengindikasikan  bahwa  kesadaran akan  pentingnya  pajak  belum  sepenuhnya  terinternalisasi  dengan  baik,  padahal  pajak  yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Ditambah lagi sistem perpajakan yang berlaku saat ini  yaitu self-assessment  system ,  seolah  memberikan  kesempatan  bagi  wajib  pajak  untuk  mengurangi jumlah pembayaran pajak (Astuti & Aryani, 2017). Biaya implementasi aktivitas penghindaran pajak dan  pengawasan  pemerintah  juga  dianggap  masih  lemah  sehingga  para  penghindar  pajak  dapat terbebas  dari  biaya  implementasi,  hukuman  potensial  maupun  kehilangan  reputasi  (Herdiyanto  & Ardiyanto, 2015).
Disamping  itu,  (Rahayu,  2010)  juga  memaparkan  adanya  celah  pada  kebijakan  pemerintah Indonesia  yang  terkait  dengan  Penangkal  Penghindaran  Pajak  ( Anti  Tax  Avoidance ).  Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa regulasi untuk menangkal praktik penghindaran pajak belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya tambahan untuk dapat meminimalkan praktik-praktik penghindaran  pajak,  salah  satunya  dengan  mendorong  perusahaan  untuk  lebih  transparan  dalam mengungkapkan  aktivitasnya  terkait  dengan  aspek  perpajakan.  Ketersediaan  informasi  pada  tahap awal  akan  memudahkan  pihak  administrasi  pajak  (pihak  pemungut/DJP)  untuk  meningkatkan
42% 58% 32% 48% 38% 38% 47% 38% 0% 50% 100% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ETR India 14% 16% 16% 8% 15% 19% 27% 21% 0% 20% 40% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ETR Meksiko
penilaian  resiko,  secara  efisien  mengelola  sumber  daya,  untuk  meningkatkan  kepatuhan  sekaligus untuk membuat keputusan mengenai respon hukum (OECD, 2011).
Menurut  sudut  pandang stakeholder  theory ,  semua  pemangku  kepentingan  memiliki  hak  untuk diperlakukan secara adil oleh perusahaan, termasuk didalamnya adalah pemerintah. Jika ada bentuk perhatian  dan  tanggung  jawab  dari  perusahaan  terhadap  isu  keberlanjutan,  seharusnya  hal  tersebut itu  juga  dapat  diberlakukan  pada  pemerintah  sebagai  pemangku  kepentingan  dalam  hal  penerima pajak.  Menurut (Triyanto  &  Zulvina,  2017), Organisation  for  Economic  Development (OECD)  bekerja sama  dengan  negara  anggota  G-20  berusaha  mengatasi  praktik  penghindaran  pajak  di  dunia  dan ingin  memperbaiki  regulasi  perpajakan  internasional,  melalui  kebijakan Mandatory  Disclosure  Rules (MDR).  Namun,  pada  saat  menjalanan  bisnisnya,  perusahaan  sangat  mungkin  akan  menghadapi konflik  yang  bertentangan  diantara  masing-masing  pemangku  kepentingan.  Salah  satu  potensi konflik  diantara  pemangku  kepentingan  berkaitan  dengan  pajak,  dimana  strategi  perusahaan  untuk mengurangi atau menghindari pajak memberikan manfaat pada pemegang saham, namun berdampak kurang  baik  pada  masyarakat  sosial,  yaitu  ketika  pajak  digunakan  untuk  infrastruktur  dan  program social (Huseynov & Klamm, 2012).
Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  meninjau  bentuk  praktik transparansi  pelaporan  penghindaran  pajak  yang  sudah  ada  melalui  perspektif  teori  pemangku kepentingan ( stakeholder theory ). Praktik pengungkapan informasi penghindaran pajak dapat dipandang sebagai  alternatif  yang  cukup  baru,  terutama  dalam  konteks  perpajakan,  karena  sebagian  besar praktik pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan adalah informasi yang berhubungan dengan lingkungan  atau  aktivitas  perusahaan  secara  umum,  sedangkan  pengungkapan  terkait  pajak  relatif jarang.  Disamping  itu,  analisis  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan dipraktikannya pelaporan atas implementasi penghindaran pajak di Indonesia, khususnya dalam lingkup perusahaan manufaktur.

## 2. Telaah Literatur
2.1. Teori Pemangku Kepentingan ( Stakeholder Theory)
Peningkatan transparansi sebagai salah satu upaya dalam mengatasi adanya celah peraturan yang dapat  menyebabkan  penghindaran  pajak,  dapat  ditinjau  dari  sudut  pandang stakeholder  theory . Stakeholder  theory berada  dalam  rerangka  ekonomi  politik,  dimana  perusahaan  adalah  entitas  yang beroperasi dalam rerangka ekonomi, sosial, dan poltik, sehingga terdapat keterkaitan yang erat antara perusahaan  dengan  para  pemangku  kepentingan.  Ansoff  dalam  bukunya Corporate  Strategy menjelaskan  bahwa stakeholder  theory merupakan  teori  yang  digunakan  dalam  mendefinisikan  tujuan utama perusahaan, yaitu dapat menyeimbangkan perbedaan kepentingan berbagai macam pemangku kepentingan  dalam  perusahaan  (Roberts,  1992).  Untuk  mengetahui  lebih  jelas,  siapa  saja  para pemangku  kepentingan,  beberapa  peneliti  kemudian  mengembangkan  konsep  dengan  memperjelas komponen  pemangku  kepentingan.  Salah  satunya  (Tilt,  2004)  yang  menjelaskan  bahwa  para pemangku  kepentingan  utama  perusahaan  adalah  pemegang  saham,  karyawan,  kreditor,  pemasok, pelanggan, bank, pemerintah, komunitas.
Melalui stakeholder  theory ,  isu-isu  yang  berhubungan  dengan  para  pemangku  kepentingan  dapat diakomodasi lebih lanjut, seperti pendekatan yang dapat digunakan dalam menjelaskan hak-hak para pemangku  kepentingan.  Pendekatan  tersebut  dapat  dikategorikan  menjadi  dua  yaitu  pendekatan normatif  dan  positif  (Deegan,  2001).  Pendekatan  normatif  (etis)  menekankan  bahwa  semua pemangku  kepentingan  memiliki  hak  yang  sama.  Para  mananjer  seharusnya  dapat  mengelola organisasi sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan (Hasnas, 1998). Berdasarkan  pendekatan  normatif,  dapat  diketahui  bahwa stakeholder  theory mengarah  pada  upaya
perusahaan  untuk  memahami  dan  mengelola  hubungan  dengan  pemangku  kepentingan  secara efektif,  sehingga  perusahaan  harus  meningkatkan  nilai outcome mereka  dan  meminimalkan  kerugian bagi seluruh pemangku kepentingannya. Sementara, apabila ditinjau dari sudut pandang pendekatan positif, stakeholder  theory lebih  ditekankan  untuk  lebih  mementingkan  para  pemangku  kepentingan yang utama (Gunawan, 2015).
Berdasarkan pemaparan tersebut, melalui pendekatan dalam stakeholder theory mengenai hak-hak para pemangku kepentingan, maka pendekatan normatif lebih sesuai untuk digunakan dalam konteks perpajakan, khususnya bagi pemerintah sebagai pihak pemangku kepentingan yang berpengaruh bagi perusahaan  terkait  dengan  perpajakan.  Walaupun  (Cooper,  2004)  menyebutkan  bahwa  pemerintah merupakan  salah  satu  pemangku  kepentingan  kedua,  akan  tetapi  pemerintah  tetaplah  pemangku kepentingan  yang  memiliki  pengaruh  dan  peran  yang  cukup  signifikan  bagi  perusahaan,  karena pemerintah  berwenang  dalam  menyusun  dan  menegakan  regulasi,  serta  mewajibkan  perusahaan untuk  dapat  mematuhi  serangkaian  peraturan.  Pengaruh  penting  tersebut,  dapat  menjadikan perusahaan  untuk  tidak  mengabaikan  pentingnya  keberadaan  pemerintah,  sebagaimana  yang dijelaskan  oleh  (R.  Freeman,  1984)  bahwa  peran  utama  manajemen  perusahaan  adalah  untuk mencapai  sasaran  strategis,  maka  perusahaan  harus  memenuhi  apa  yang  menjadi  kepentingan  para stakeholder .

## 2.2. Transparansi melalui Pengungkapan Informasi
Transparansi  pengungkapan  merupakan  salah  satu  dari  berbagai  alternatif  yang  dapat  digunakan dalam  mengatasi  permasalahan  penghindaran  pajak.  Pengungkapan  informasi  yang  komprehensif berfungsi  untuk  mempermudah  dalam  penilaian  risiko  terkait  dengan  aspek  perpajakan,  dan diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  (OECD,  2011).    Bukti  empiris  dari  (Chen et  al .,  2014) menunjukkan  bahwa  perusahaan  yang  melakukan  penghindaran  pajak  memperoleh  respon  negatif dari para investor, sehingga berakibat pada penurunan nilai perusahaan, dan kondisi tersebut dapat dicegah dengan peningkatan transparansi. Bukti tersebut selaras dengan upaya yang dilakukan oleh organisasi-organisasi  internasional,  seperti  OECD  untuk  turut  serta  berpartisipasi  mengurangi dampak  negatif  dari  penghindaran  pajak.  Adapun  enam  praktik  pelaporan  informasi  perencanaan pajak yang sudah di aplikasikan di beberapa negara, yaitu (1) Mandatory Disclosure Rule , (2) Additional Reporting , (3) Questionnaires , (4) Co-operative compliance , (5) Rulling , (6) Penalty Linked Disclosure (OECD, 2011).  Keberadaan  keenam initiative  disclosure ini  merupakan  bukti  bahwa  transparansi  informasi perencanaan  pajak  perlu  untuk  di  lakukan  untuk  mendukung  sistem  perpajakan  yang  sudah  ada. Fungsinya adalah sebagai salah satu mekanisme yang detective dalam mengatasi praktik penghindaran pajak  agresif.  Transparansi  dengan  pengungkapan  informasi  merupakan  bentuk  tanggung  jawab perusahaan  sebagai  wajib  pajak  kepada  pemerintah  sebagai  salah  satu  pemangku  kepentingan ( stakeholder ) .

## 2.3. Rerangka Penelitian
Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang, landasan teori, serta beberapa referensi terkait dengan  penghindaran  pajak,  maka  dapat  disusun  suatu  rerangka  penelitian  yang  dikembangkan berdasarkan  fakta  dan  referensi  dari  beberapa  penelitian  empiris  tentang  penghindaran  pajak.  Pada penelitian ini, rerangka penelitian terdiri dari tiga bagian, yaitu: 1) Membahas mengenai fakta pertama yaitu tentang peraturan anti penghindaran pajak, dan penelitian 2) Membahas mengenai fakta kedua tentang beberapa permasalahan yang ada pada

## Gambar 2. Rerangka Penelitian
Sumber: Diolah Peneliti, 2018 konteks  perpajakan  3)  Mengulas  secara  singkat  mengenai  penelitian  terdahulu  dalam  konteks penghindaran  pajak,  serta  solusi  untuk  memperkuat  peraturan  yang  ada,  sehingga  penghindaran pajak dapat dicegah.

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian  deskriptif  kualitatif,  yang  juga  memadukan  dua metode yaitu melalui studi literatur dan didukung oleh analisis statistika deskriptif. Desain penelitian tersebut dapat digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi lebih mendalam, seperti  untuk  menganalisis  dan  memahami  lebih  lanjut  tentang  upaya  dalam  meminimalkan penghindaran  pajak  melalui  peningkatan  trasparansi.  Selain  menggunakan  studi  literatur,  penelitian ini juga diperkuat dengan analisis statistika deskriptif dari data perhitungan penghindaran pajak yang diperoleh  dari database  bloomberg ,  sebagaimana  yang  telah  dibahas  oleh  (Huberman  &  Miles,  2002) mengenai beberapa validitas dalam penelitian kualitatif, salah satunya adalah validitas deskriptif.
Penelitian  ini  juga  menggunakan  sampel  data  sekunder  pada  perusahaan  manufaktur  yang terdaftar di BEI dari tahun 2001 hingga tahun 2017. Data dapat diperoleh dari database bloomberg, dan informasi keuangan dari laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan melalui website BEI atau perusahaan.  Data  sekunder  yang  digunakan  adalah  data  penghindaran  pajak,  yang  dapat  diukur dengan  menggunakan effective  tax  rate (ETR)  dan cash  effective  tax  rate (CETR).  ETR  dapat  dihitung dengan  menggunakan  rasio  antara  beban  pajak  penghasilan  terhadap  laba  sebelum  pajak.  Untuk melengkapi  perhitungan  tentang  penghindaran  pajak,  peneliti  juga  menggunakan  pengukuran  lain yaitu cash  effective  tax  rate, yang  dihitung  dengan  membandingkan  antara  jumlah  kas  pajak  yang dibayarkan oleh perusahaan dengan laba sebelum pajak.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Peraturan Anti Penghindaran Pajak
Adanya peluang bagi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak, menjadikan pemerintah untuk  terus  berupaya  menyusun  regulasi  yang  dapat  mencegah  penyalahgunaan  peluang  tersebut. Regulasi  yang  dimaksud  adalah  peraturan  anti  penghindaran  pajak,  dengan  tujuan  agar  para  wajib pajak  tidak  melampaui  peluang  yang  dimiliki  untuk  tindakan  perencanaan  pajak  yang  agresif,  yang dapat merugikan pemerintah. Setidaknya terdapat empat regulasi anti penghindaran pajak yang dapat dikaitkan  dengan  jenis  penghindaran  pajak  yang  dibahas  pada  penelitian  ini.  Keempat  jenis penghindaran pajak tersebut, terdiri dari transfer pricing, tax haven, treaty shopping, dan thin capitalization. T ransfer  pricing dalam  konteks  perpajakan  dapat  didefinisikan  sebagai  salah  satu  metode  yang digunakan  untuk  meminimalkan  pembayaran  pajak  dengan  cara  merekayasa  pembebanan  harga suatu  transaksi  (Rahayu,  2010).  Minimalisasi  pembayaran  pajak  tidak  terlepas  dari  motivasi  praktik
transfer  pricing di  Indonesia,  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  (Gunadi,  2007),  bahwa  pada prinsipnya transfer  pricing (dengan  harga  yang  tidak  sama  dengan  harga  pasar)  dapat  didorong  oleh alasan  pajak  ataupun  alasan  bukan  pajak,  seperti  motif  pengurangan  objek  pajak,  memindahkan penghasilan  ke  negara  dengan  beban  pajak  terendah  atau  minimal.  Sebagai  antisipasi  terhadap motivasi  pengurangan  pembayaran  pajak,  sebenarnya  pemerintah  telah  menetapkan  beberapa regulasi  yaitu  Pasal  18  ayat  (3)  UU  PPh,  Pasal  18  ayat  (3a)  UU  PPh  (Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2008  Tentang  Pajak  Penghasilan,  2008),  PMK  No.213/PMK.03/2016  (Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  213/PMK.03/2016  Tentang  Jenis  Dokumen  Dan/Atau Informasi Tambahan Yang Wajib DIsimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para  Pihak  Yang  Mempunyai  Hubungan  Istimewa  Dan  Tata  Cara  Pengelolaannya,  2016),  PER 22/PJ/2013  (Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-22/PJ/2013  Tentang  Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, 2013). Pasal 18 ayat (3) UU PPh mengatur mengenai penghasilan yang melibatkan hubungan istimewa, sedangkan pasal 18 ayat (3a) membahas lebih lanjut mengenai transfer pricing . Disamping peraturan tersebut, pemerintah juga  terus  berupaya  untuk  memperbarui  peraturan,  salah  satunya  melalui  penetapan  PMK No.213/PMK.03/2016 sebagai pengganti PER-23/PJ/2011 dalam rangka peningkatan transparansi untuk transfer  pricing ,  serta  peraturan  lain  seperti  PER  22/PJ/2013  tentang  pemeriksaan  hubungan istimewa.
Praktik  penghindaran  pajak  juga  dapat  diamati  melalui  beberapa  cara  seperti  pemanfaatan tax haven dan controlled  foreign  corporation (CFC).  Menurut  pendapat  (Spitz,  1983), tax  haven merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu yurisdiksi dimana tidak terdapat pajak, pajak hanya diperuntukkan  transaksi  tertentu,  dan  tarif  pajak  yang  relatif  rendah  atas  laba  yang  bersumber  dari luar  negeri,  serta  perlakuan  khusus  terhadap  transaksi  yang  terutang  pajak.  Sedikit  berbeda  dengan tax  haven ,  CFC  dapat  didefinisikan  sebagai  bentuk  penghindaran  pajak  dengan  mendirikan perusahaan  lain  di  negara  dengan tax  haven (Rahayu,  2010).  Untuk  mencegah  upaya  penghindaran pajak dalam konteks pemanfaatan tax haven , pemerintah telah mempunyai serangakain anti-avoidance rule yaitu  dalam  Pasal 18 ayat  (2)  UU  PPh  tentang  penetapan  saat  diperolehnya  dividen  oleh wajib pajak.  Undang-undang  tersebut  kemudian  diperjelas  melalui  beberapa  peraturan  pelaksanaan  yang terus  diperbarui  yaitu  KMK  No  650/KMK.04/1994  yang  diganti  dengan  PMK  No 256/PMK.03/2008  pada  tahun  2009,  dan  mengalami  perubahan  lagi  di  tahun  2017  yaitu  dengan ditetapkannya  PMK  No.107/PMK.03/2017  (Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  107/PMK.03/2017  Tentang  Penetapan  Diperolehnya  Dividen  Dan  Dasar  Perhitungannya Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek, 2017).
Treaty shopping merupakan penghindaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan tax treaty . Sebagai  contoh  WPLN  (Wajib  Pajak  Luar  Negeri)  melakukan  investasi  atau  menjalankan  usaha  di Indonesia dan berupaya untuk me-rekayasa aktivitasnya sehingga dapat menggunakan P3B (Gunadi, 2007).  Contoh  rekayasa  pemanfaatan  P3B  adalah  WPLN  yang  berasal  dari  negara  yang  tidak memiliki perjanjian dengan Indonesia kemudian mencari celah untuk memanfaatkan perjanjian yang ada.  Padahal  untuk  dapat  memanfaatkan tax  treaty ,  WPLN  harus  memenuhi  dahulu  syarat,  yaitu syarat  formal  (pembuktian  sebagai  residen  dari  negara  yang  terlibat  dalam  perjanjian)  dan  syarat material  (wajib  pajak  di  negara treaty  partner benar-benar  penduduk  di  negara  partner  tersebut (Mansury,  1999).  Upaya  pemerintah  dalam  mengantisipasi  rekayasa  pemanfaatan  adalah  dengan menetapkan  peraturan  seperti  PER-10/PJ/2017  tentang  Tata  Cara  Penerapan  Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 Tentang Tata  Cara  Penerapan  Persetujuan  Penghindaran  Pajak  Berganda,  2017),  dan  SE-01/PJ.10/1994
0% 100% 2 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 5 2 0 0 7 2 0 0 9 2 0 1 1 2 0 1 3 2 0 1 5 2 0 1 7 ETR 0% 100% CETR
tentang  Surat  Keterangan  Domisili  (Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE- 01/PJ.10/1994 Tentang Surat Keterangan Domisili, 1994).
Thin capitalization merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara menghasilkan  bunga  yang  berlebihan  disuatu  negara  yang  dapat  mengikis  dasar  pengenaan  pajak negara tersebut (Tobing, 2016). Dampak yang ditimbulkan dari thin capitalization adalah menurunnya jumlah  pajak  yang  harus  dibayarkan  karena  adanya  beban  bunga  yang  lebih  tinggi.  Peraturan  yang mengatur  untuk  menangkal  praktik thin  capitalization ini  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  169/PMK.010/2015  tentang  Penentuan  Besarnya  Perbandingan  Antara  Utang  dan  Modal Perusahaan  Untuk  Menghitung  Pajak  Penghasilan  (Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 169/PMK.010/2015  Tentang  Penentuan  Besarnya  Perbandingan  Antara  Utang  Dan  Modal Perusahaan Untuk Menghitung Pajak Penghasilan, 2015).

## 4.2. Permasalahan Tren Penghindaran Pajak
Berbagai  peraturan  anti  penghindaran  pajak  yang  telah  ditetapkan  ataupun  yang  diperbarui, ternyata tidak selaras dengan hasil yang positif, seperti realisasi pajak yang belum tercapai serta masih berjalannya  praktik  penghindaran  pajak.  Selain  informasi  dari  sudut  pandang  praktik  mengenai dampak yang kurang memuaskan atas upaya-upaya yang tertuang dalam regulasi anti penghindaran pajak,  beberapa  penelitian  juga  menunjukkan  hasil yang serupa  seperti  penelitian  (Astuti  &  Aryani, 2017) menunjukkan bahwa tren penghindaran pajak yang diukur berdasarkan effective-tax rate (ETR) dan cash  effective-tax  rate (CETR)  pada  perusahaan  manufaktur  mengalami  peningkatan,  yang ditunjukkan  dari  nilai  ETR  dan  CETR  yang  menurun,  salah  satunya  adalah  penurunan  dari  tahun 2013 ke tahun 2014. Bahkan ketika periode diperpanjang hingga 2017, ditemukan hasil yang serupa.

## Gambar 3. Tren Perhitungan Effective Tax Rate 2001-2017 dengan ETR dan CETR
Sumber: Bloomberg 2017
Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa tren penghindaran pajak dari tahun ke tahun cukup  berfluktuasi,  yaitu  pada  tahun  2001  ke  2002,  ETR  mengalami  peningkatan  kemudian  sejak 2002 hingga 2005 mengalami penurunan. Tren penurunan nilai ETR menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur melakukan penghindaran pajak. Kondisi tersebut kembali terjadi dari tahun 2009 ke tahun 2010 yaitu peningkatan rasio ETR, dan mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga 2012, dan data terbaru juga menunjukkan hasil yang sama yaitu tahun 2016 ke tahun 2017 terdapat penurunan  ETR  atau  dengan  kata  lain  terjadi  peningkatan  penghindaran  pajak.  Kondisi  ini  cukup bertentangan  dengan  upaya  pemerintah  dalam  menanggulangi  penghindaran  pajak,  yaitu  adanya regulasi  anti  penghindaran  pajak.  Terjadinya  penurunan  ETR  selaras  dengan  tidak  tercapainya realisasi pajak selama beberapa tahun terakhir.
Selain effective  tax  rate, untuk  mengetahui  adanya  penghindaran  pajak  dapat  menggunakan indikator lain yaitu cash effective tax rate. Berdasarkan hasil perhitungan CETR, dapat diketahui bahwa perusahaan  manfukatur  cenderung  melakukan  penghindaran  pajak  sejak  2001  hingga  2006, kemudian terjadi fluktuasi hingga tahun 2016. Meskipun ETR dan CETR menjadi indikator dalam menilai  penghindaran  pajak,  akan  tetapi  kedua  pengukuran  tersebut  tidak  menunjukkan  hasil  yang
sama,  khususnya  pada  tahun  2017.  Jika  ditinjau  dari  ETR,  nilai  ETR  menunjukkan  penurunan dibandingkan sebelumnya, sementara berdasarkan perhitungan CETR, di tahun 2017 rata-rata rasio CETR menunjukkan peningkatan. Dua hasil yang berbeda ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah  kas yang  harus  dikeluarkan  untuk  membayar  pajak  tidak selaras  dengan  peningkatan  beban pajak  penghasilan.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena  adanya  perbedaan  laporan  keuangan  yang  digunakan dalam menghitung pajak penghasilan, yaitu untuk keperluan pajak, laporan keuangan yang digunakan adalah  laporan  fiskal  yang  telah  disesuaikan  dengan  peraturan.  Walaupun  terdapat  perbedaan  hasil, akan  tetapi  tren  peningkatan  penghindaran  pajak  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  penurunan penghindaran  pajak,  yaitu  selama  2001  hingga  2017  telah  mengalami  9  kali  peningkatan penghindaran pajak untuk ETR dan CETR.
Tidak tercapainya target penerimaan pajak dan tren penghindaran pajak juga dapat disebabkan oleh  celah  dalam  peraturan  anti  penghindaran  pajak.  Sebagaimana  penelitian  (Rahayu,  2010)  yang menjelaskan bahwa praktik penghindaran pajak yang lebih agresif terjadi karena adanya celah dalam peraturan  anti  penghindaran  pajak,  sehingga  peraturan  tersebut  dapat  menjadi  lemah  dan  dapat dimanfaatkan  oleh  para  wajib  pajak.  Disamping  itu,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Herdiyanto  & Ardiyanto,  2015),  menjelaskan  bahwa  penghindaran  pajak  dapat  terus  terjadi  karena  penghindaran pajak  tidak  mempunyai  pengaruh  terhadap  biaya  keagenan,  karena  rendahnya  biaya  implementasi aktivitas  penghindaran  pajak  dan  pengawasan  pemerintah  yang  masih  lemah  sehingga  penghindar pajak  bisa  lepas  dari  biaya  implementasi,  hukuman  potensial  maupun  kehilangan  reputasi.  Selama peraturan  yang  ada  tidak  optimal,  pengawasan  terhadap  praktiknya  belum  dapat  dilakukan  dengan lebih intensif, maka praktik penghindaran pajak yang agresif masih sangat mungkin untuk dilakukan yang akhirnya akan berujung pada menurunnya realisasi target pajak.

## 4.3. Pencegahan Penghindaran Pajak Melalui Pengungkapan Informasi
Adanya fenomena penghindaran pajak dan tidak optimalnya regulasi anti penghindaran pajak,, menunjukkan perlunya alternatif solusi lain seperti mendorong para wajib pajak untuk meningkatkan transparansi  melalui  pengungkapan  skema  perencanaan  pajak  yang  digunakan.  Pengungkapan tersebut memang tidak mudah untuk diterapkan, karena berpotensi untuk menimbulkan perdebatan, dimana  isu  pajak  merupakan  isu  yang  sensitif  bagi  perusahaan  ataupun  pihak  lain  yang berkepentingan terhadap perusahaan.
Berdasarkan  pandangan  tradisional,  penghindaran  pajak  akan  menjadi  keuntungan  bagi pemegang saham (Chen et al., 2014). Artinya adalah, seharusnya nilai perusahaan menjadi naik jika perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Strategi perusahaan untuk mengurangi pajaknya mungkin  akan  memberikan  keuntungan  bagi  pemegang  saham  (Huseynov  &  Klamm,  2012). Beberapa aktivitas manajemen laba yang salah satunya adalah mengurangi pajak menjadi interest bagi pemegang saham (Armstrong et al ., 2010). Berbeda dengan (Chen et al ., 2014) yang memperlihatkan sebaliknya, dimana penghindaran pajak justru menghancurkan “ shareholder value”. Penelitian tersebut juga  secara  lebih  jauh  mendapati  bahwa  transparansi  terhadap  informasi  dapat  mengurangi hubungan  negatif  antara  penghindaran  pajak  dan  nilai  perusahaan,  dimana  transparansi  dapat bertindak sebagai variabel moderator.
Beberapa  penelitian  lain  yang  mendukung  juga  memperlihatkan  hasil  bahwa  praktik penghindaran pajak dapat meningkatkan biaya keagenan dan menurunkan nilai perusahaan (Chen et al .,  2014;  Gallemore et  al .,  2014;  Hanlon  &  Slemrod,  2009).  Terdapat  juga  hasil  penelitian  yang menunjukan bahwa pemegang saham pada dasarnya tidak mendapat manfaat dari tarif pajak efektif
yang rendah ( lower effective tax rate ) (Jones et al ., 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Brooks et al. , 2016)  mengemukakan  bahwa  paling  tidak  untuk  perusahaan  yang  ada  di  UK, lower  effective  tax  rate tidak  meningkatkan  return  saham,  sebaliknya  malah  mengekspos  pemegang  saham  kepada  resiko yang lebih besar.
Laporan  studi  OECD  pada  tahun  2008  menunjukkan  semakin  transparan  wajib  pajak  dan mengungkapkan  resiko  yang  signifikan  pada  waktu  yang  tepat,  maka  semakin  baik  pula  level informasi  yang  diterima  badan  penerimaan  pajak  (OECD,  2008).  Informasi  yang  lebih  baik  akan mengarah  pada  penilaian  resiko  yang  lebih  efektif,  pengalokasian  sumber  daya  yang  lebih  tepat, respon yang tepat waktu termasuk legislasi perbaikan.
Mendeteksi  adanya  praktik  penghindaran  pajak  tentunya  dapat  dilakukan  melalui  mekanisme audit.  Akan  tetapi  audit  dilaksanakan  setelah  proses  pelaporan  dan  penerimaan  pajak  kepada pemerintah telah usai. Untuk mendapatkan informasi mengenai perencanaan pajak yang akurat dan lebih tepat waktu, transparansi atas pelaporan pajak harus dilakukan pada tahap yang lebih awal agar dapat  lebih  cepat  dalam  menentukan  respon  hukum  dan  meningkatkan  penilaian  resiko  (OECD, 2011).  Mekanisme  audit  dianggap  kurang  efektif  untuk  mendapatkan  informasi  perencanaan  pajak yang lebih awal, sehingga ada beberapa inisiatif complementary disclosure untuk meningkatkan kapabilitas nya dalam mendeteksi perencanaan pajak agresif (OECD, 2011).
Stakeholder theory menyatakan bahwa semua pemangku kepentingan harus diperlakukan secara adil (R. Freeman, 1984) terlepas dari apakah manajemen stakeholder dapat meningkatkan kinerja keuangan atau  tidak.  Pemerintah  sebagai  penerima  pajak  juga  merupakan  pemangku  kepentingan  yang  harus diperhatikan  kepentingannya.  Berdasarkan  perspektif  tersebut,  transparansi  atas  pelaporan  pajak kepada  pemerintah  seharusnya  dapat  ditingkatkan  sebagai  bentuk  perhatian  dan  tanggung  jawab wajib pajak. Jika selama ini skema pelaporan sustainability reporting dapat berjalan dan berdampak baik, tentunya hal ini dapat diterapkan pada pelaporan pajak. Peningkatan transparansi melalui pelaporan perencanaan  pajak  diharapkan  dapat  berkontribusi  untuk  mendukung  peraturan  anti  penghindaran pajak yang ada dan mendukung enforcement terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan.

## 4.4. Inisiatif Pengungkapan Penghindaran Pajak
Pengungkapan mengenai aktivitas perpajakan dari wajib pajak sebenarnya telah diinisiasi dalam beberapa  bentuk  (inisiatif),  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  oleh  OECD  yaitu  terdapat  enam disclosure  initiatives yang  sudah  diadopsi  di  beberapa  negara  yaitu:  (1) Mandatory  Disclosure  Rule ,  (2) Additional Reporting , (3) Questionnaires , (4) Co-operative compliance , (5) Rulling , (6) Penalty Linked Disclosure (OECD,  2011).  Tujuan  dari disclosure  initiative ini  adalah  untuk  meningkatkan  transparansi  kepada pemerintah.  Keenam  inisiatif  yang  ada  merupakan  cerminan  dari  bentuk  transparansi  kepada pemangku kepentingan (pemerintah) dari wajib pajak. Seiring dengan berjalannya suatu usaha yang menghasilkan nilai bagi pemegang saham, adanya keenam inisiatif ini hadir untuk menjaga nilai yang juga harus diberikan oleh wajib pajak pada pemerintah.
Tidak semua inisiatif tersebut ditujukan untuk mendeteksi atau mencegah praktik penghindaran secara keseluruhan. Terdapat beberapa inisiatif yang dimaksudkan hanya untuk mengungkapkan area yang  sudah  diketahui  berisiko  terhadap  penghindaran  pajak.  Akan  tetapi,  tidak  semua  inisiatif  juga memberikan  kesempataan  bagi  otoritas  pajak  untuk  mengetahui  atau  mendeteksi  lebih  awal. Disamping  tujuan  inisiatif  tersebut  adalah  untuk  deteksi  awal,  inisiatif  tersebut  juga  dimaksudkan untuk  mengetahui skema penghindaran  pajak  secara  lebih  luas,  tidak  hanya pada  transaksi  tertentu atau  area  yang  sudah  diketahui  saja,  namun  juga  pada  area  baru  yang  dapat  berpotensi  masuk  ke dalam  kategori  penghindaran  pajak.    Inisiatif  tersebut  adalah Mandatory  Disclosure  Rules (MDR). Inisiatif MDR merupakan salah satu inisiatif yang skemanya bersifat wajib. Pada mekanisme MDR
ini,  tidak  hanya  wajib  pajak  yang  diminta  untuk  mengungkapkan,  tetapi  promotor  juga  perlu mengungkapkan model-model perencanaan pajaknya (Tobing, 2016).
Beberapa  negara  juga  berupaya  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  sama,  dengan  cara menerapkan MDR.  Contohnya Amerika Serikat sejak tahun 1984 yang kemudian direvisi di tahun 2004, Inggris sejak tahun 2004 yang diamandemen ditahun 2006 dan 2011, Irlandia pada tahun 2011, Kanada sejak tahun 1989 yang diperbarui tahun 2013, Afrika Selatan sejak tahun 2003 yang di revisi pada  tahun  2008,  dan  Portugal  pada  tahun  2008.  Di  Inggris,  ada  925  dari  2366  skema  yang diungkapkan tahun 2013 telah berhasil dicegah (Tobing, 2016).
Fakta  tercegahnya  skema  penghindaran  pajak  tersebut  menunjukan  bahwa  jika  skema penghindaran pajak bisa dideteksi pada tahap awal, maka praktik penghindaran pajak bisa dihindari dan  pemerintah  seharusnya  dapat  terbantu  dalam  mengatasi  kenaikan  tren  penghindaran  pajak. Tentunya hal ini seharusnya akan berujung pada naiknya tren realisasi penerimaan pajak. Jika skema ini  dijalankan,  maka  perusahaan  sebagai  wajib  pajak  sebetulnya  secara  bersamaan  dapat  memenuhi kepentingan  tidak  hanya  pemegang  saham,  namun  juga stakeholder terkait  lainnya  terutama pemerintah dan masyarakat sosial yang menikmati hasil dari pajak.
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Triyanto  &  Zulvina  (2017),  menyimpulkan  bahwa Mandatory  Disclosure  Rules (MDR)  yang  diusulkan  oleh  OECD  dapat  digunakan  sebagai  alternatif kebijakan atau peraturan untuk mengatasi praktik penghindaran pajak di Indonesia terutama untuk praktik pemanfaatan tax haven . Informasi dari MDR dapat dimanfaatkan oleh otoritas pajak dengan beberapa  tindakan  seperti  pengklasifiasian  skema,  penilaian  resiko,  perbaikan  kebijakan  atau peraturan perundang-undangan, dan pertukaran data perpajakan secara internasional.

## 4.5. Pengungkapan Praktik Penghindaran Pajak dari Perspektif Teori Kepentingan
Disclosure  initiative dibuat  untuk  meningkatan  arus  informasi  yang  diharapkan  akan  lebih  akurat dan  lengkap  jika  datang  dari  pihak  pembayar  pajak.  Hal  ini  dilakukan  karena  wajib  pajak  dianggap sebagai pihak yang lebih tahu isu apa yang paling relevan untuk otoritas pajak (OECD, 2011). Pada dasarnya mekanisme audit bisa dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai perencanaan dari wajib  pajak.  Namun  informasi  yang  didapat  dari  mekanisme  audit  saja  dianggap  kurang  cukup memenuhi  kebutuhan  informasi  (OECD,  2011).  Proses  audit  mungkin  saja  tidak  selalu  dapat mengungkap jika wajib pajak melakukan perencanaan pajak yang agresif, terlebih lagi jika kasusnya kompleks,  menjamah  dunia  internasional  (OECD, 2011).  Selain  itu,  waktu  yang  dibutuhkan  dalam proses  audit  dapat  berlalu  begitu  saja  diantara  perencanaan,  penggunaan  skema  dan  pendeteksian melalui  proses  audit  (OECD,  2011).  Padahal,  yang  lebih  dibutuhkan  dari  sebuah  tujuan  untuk menangkal perencanaan pajak agresif adalah adanya skema deteksi yang lebih awal. Oleh karena itu, perlu  pengungkapan  lebih  awal  atas  perencanaan  pajak  dari  wajib  pajak  sebelum  dilaksanakannya audit.  Ketersediaan  informasi  yang  lebih  awal  dapat  membantu  administrasi  pajak  untuk  untuk mengidentifikasi  adanya  praktik  perencanaan  pajak  agresif,  yang  kemudian  dapat  meningkatkan penilaian resiko dan secara efisien menggunakan sumber daya yang ada sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dari sisi wajib pajak (OECD, 2011). Selain itu, otoritas pajak juga dapat mencapai resolusi yang  lebih  cepat  serta  meningkatkan  kejelasan  hukum.  Pengungkapan  lebih  awal,  bukan  berarti mengabaikan  pentingnya  proses  audit.  Mekanisme  audit  tetap  dijalankan,  tetapi  jika  hanya bergantung pada proses audit, maka sumber daya yang dibutuhkan otoritas pajak akan lebih banyak untuk  melakukan  identifikasi  praktik  perencanaan  pajak  agresif.  Selain  itu  informasi  (perencanaan pajak  agresif)  yang  didapatkan  kurang  tepat  waktu  dan  kurang  kompehensif  jika  hanya  bergantung pada audit.
Peraturan  anti  penghindaran  pajak  dapat  diibaratkan  sebagai  upaya  pencegahan  ( preventive ). Mekanisme  audit  pajak  dapat  dilihat  sebagai  upaya  pemerintah  untuk  memperbaiki  ( corrective ).
Pengungkapan  lebih  awal  atas  praktik  perencanaan  pajak  dapat  menjadi  upaya  untuk  mendeteksi ( detective ).  Pengungkapan  lebih  awal  akan  bermanfaat  bagi kedua  belah  pihak,  yaitu wajib  pajak  dan pemerintah (otoritas pajak) serta memberikan efek yang positif dalam hal kepatuhan (OECD, 2011). Nilai  kepatuhan  yang  terkandung  dalam  praktik  pengungkapan  lebih  awal  ini  merupakan  bentuk aplikasi  dari stakeholder  theory yang  dilihat  dari  pendekatan  normatif.  Semua  pemangku  kepentingan memiliki  hak  yang  sama.  Memaksimalkan  keuntungan  dan  nilai  pemegang  saham,  harus  dapat disertai dengan memenuhi kepentingan pemerintah dalam hal pajak. Dengan demikian, mekanisme pengungkapan  lebih  awal  seharusnya  dapat  menjadi  upaya  untuk  menyokong  kepatuhan  pada peraturan  yang  sudah  ada.  Peningkatan  transparansi  pada  pemerintah  tentunya  akan  meningkatkan reputasi wajib pajak. Wajib pajak yang patuh dan transparan akan dianggap telah melakukan sesuatu yang benar sesuai hukum yang sah ( legitimate ). Adanya inisiatif pengungkapan lebih awal merupakan bentuk perlindungan kepentingan pemerintah sebagai penerima pajak.
Menurut  Keay  &  Loughrey  (2015),  akuntabilitas  diperlukan  jika  satu  pihak  menjadi  terdampak atas tindakan pihak lain. Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa direktur harus akuntabel terhadap semua  rentang  pemangku  kepentingan.  Akuntabilitas  membutuhkan  proses  serta  transparansi (Johnston & Sadiq, 2017). Bentuk praktik perencanaan pajak agresif tentunya memberikan dampak pada  penerimaan  pajak,  yang  pada  faktanya  di  Indonesia  target  realisasi  penerimaan  pajak  terus menurun. Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh wajib pajak tentunya berdampak pada pemerintah pada  khususnya  dan  masyarakat  publik  pada  umumnya.  Bentuk  akuntabilitas  sebuah  perusahaan sebagai  wajib  pajak  tentunya  dapat  diperlihatkan  dalam  bentuk  transparansi.  Dengan  kata  lain, praktik  pengungkapan  yang  lebih  awal  atas  praktik  perencanaan  pajak  sejalan  dengan  prinsip  teori kepentingan  dan  nilai  transparansi.  Masyarakat  sosial  dapat  juga  dianggap  sebagai  pemangku kepentingan  tidak  langsung  dari  pajak,  karena  pajak  itu  sendiri  akan  digunakan  untuk  infrastruktur dan  program  sosial  yang  ditujukan  pada  masyarakat.  Disaat  yang  bersamaan,  wajib  pajak  harus memenuhi  tujuan  untuk  memaksimalkan  nilai  pemegang  saham,  dan  masyarakat  umum  memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah perusahaan (wajib pajak) adalah termasuk warga negara yang baik  dan  membayar  pajak  nya  secara  wajar  (Huseynov  &  Klamm,  2012).  Transparansi  pada  tahap awal  atas  praktik  perencanaan  pajak  agresif  akan  menjadi  media  bagi  wajib  pajak  untuk  dapat memenuhi tanggung jawabnya pada pemangku kepentingan terkait yaitu pemerintah dan masyarakat publik.
Praktik penghindaran pajak sesungguhya dianggap merusak paling tidak tiga kunci umum dimana hubungan yang efisien dan adil didasarkan, yaitu mengikis hak milik umum dengan merampas hak pilih pemerintah sebagai media untuk mengantarkan layanan publik untuk kepentingan masyarakat, melemahkan peraturan hukum, serta merusak budaya wajib pajak itu sediri dalam hal kepatuhan dan penghormatan  pada  aturan  (Bird  &  Davis-Nozemack,  2018).  Maka  menurut  sudut  pandang stakeholder  theory ,  praktik  penghindaran  pajak  menunjukan  perilaku  yang  tidak  efisien  dan  tidak  adil terhadap beberapa pemangku kepentingan tertentu, dalam hal ini masyarakat sosial dan pemerintah. Adanya  inisiatif complementary  disclosure merupakan  sebuah  bentuk  upaya  untuk  mendorong  wajib pajak untuk berlaku lebih wajar dan adil kepada pemangku kepentingannya, yaitu masyarakat sosial dan  pemerintah.  Penulis berpendapat,  dengan adanya  dukungan  melalui  mekanisme  pengungkapan lebih  awal,  pemerintah  dapat  mendeteksi  lebih  awal,  sehinga  pada  akhirnya  dapat  meminimalkan peningkatan tren penghindaran atau perencanaan pajak agresif.
Perilaku  penghindaran  pajak  sebetulnya  mirip  dengan  isu  keberlanjutan  ( sustainability )  yang memerlukan  solusi  untuk  menuju  pada  transparansi,  kerja  sama,  tanggung  jawab  (juga  pelaksanaan (Bird  &  Davis-Nozemack,  2018).  Hardeck  &  Hertl  (2014)  menemukan  bahwa  konsumen  akan memberi  penghargaan  kepada  perusahaan  dengan  strategi  pajak  yang  bertanggung  jawab  dan  akan menghukum  perusahaan  yang  menjalankan  strategi  pajak  yang  agresif.  Dapat  dilihat  bahwa masyarakat  sebagai  konsumen  dari  produk  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  (wajib  pajak  badan)
juga memiliki perhatian pada praktik penghindaran pajak. Pada kenyataannya, masyarakat yang akan menikmati  hasil  dari  penerimaan  pajak  yang  diterima  oleh  pemerintah.  Maka  terlihat  jelas  bahwa keadilan dan kewajaran dalam mengelola pemangku kepentingan juga menjadi hal yang utama bagi wajib  pajak.  Kondisi  ini  memberikan  gambaran  yang  sejalan  dengan stakeholder  theory jika  ditinjau berdasarkan  pendekatan  normatif.  Transparansi  dapat  menjadi  solusi  untuk  menunjukan  bahwa wajib  pajak  sudah  melakukan  hal  yang  benar  dan  sesuai  nilai  yang  dianut  oleh  konsumen. Sebagaimana pelaporan sustainability, yaitu untuk memenuhi tanggung jawab lingkungan dibutuhkan adanya transparansi.
Penghindaran  pajak  juga  mengikis  peraturan  perundang-undangan,  seperangkat  harapan bersama, norma, dan pemahaman diantara perusahaan dan pihak berwenang yang mengaturnya (Bird & Davis-Nozemack, 2018). Artinya adalah, praktik penghindaran pajak yang dijalankan secara agresif sebetulnya  mencederai  kepentingan  salah  satu  pihak,  dalam  hal  ini  pemerintah.  Kondisi  tersebut bertentangan  dengan  pada  sudut  pandang  normatif  dari stakeholder  theory ,  semua  pemangku kepentingan  seharusnya  diperlakukan  secara  adil.  Adanya  inisiatf  pengungkapan  lebih  awal  pada pemerintah  atas  praktik  perencanaan  pajak  agresif,  apabila  dapat  dilaksanakan  dengan  baik,  paling tidak  dapat  mengurangi  dampak  terus  meningkatnya  tren  penghindaran  pajak,  karena  wajib  pajak mau tidak mau harus secara transparan melaporkan strateginya dalam hal perpajakan. Selain sebagai alat  untuk  mendeteksi,  mekanisme early  disclosure ,  juga  dapat  digunakan  sebagai  mekanisme pengendalian. Seperti salah satu contoh dari enam praktik transparansi pengungkapan perencanaan pajak  yang  sudah  di  praktikan  di  beberapa  negara  yang  disebut  dengan Penalty-linked  disclosure  rules . Pada  mekanisme  ini,  di  Irlandia,  jika  wajib  pajak  secara  sukarela  mengungkapkan  perencanaan pajaknya, maka wajib pajak tersebut akan terbebas dari penalti yang seharusnya berjumlah 20% dari total pajak yang dihindari ditambah bunga (OECD, 2011). Di New Zealand, penalti akan dikurangi sebanyak 40%-75%, jika wajib pajaknya mengungkapkan secara keseluruhan jumlah pajak yang akan dihindari  (OECD,  2011). Melalui  mekanisme  ini, seharusnya  tren  penghindaran  pajak  di  Indonesia juga bisa menurun. Selain itu, dengan adanya transparansi, maka wajib pajak menunjukkan tanggung jawabnya secara merata baik pada pemegang saham, masyarakat dan juga pemerintah .
Ada  definisi  yang  lebih  luas  yang  menangkap  sebuah  ide  bahwasanya  jika  satu  kelompok  atau individu  dapat  memberikan  efek  pada  sebuah  usaha  ( business ),  maka  para  eksekutif  harus mempertimbangkan mereka dalam proses penciptaan nilai dalam sebuah bisnis (R. E. Freeman et al ., 2010).  Artinya,  ketika  sebuah  perusahaan  memiliki  sebuah  tujuan,  maka  kelompok  pemangku kepentingan tentunya akan terdampak melalui proses realisasi tujuan tersebut (R. E. Freeman et al ., 2010).  Menurut  R.  E.  Freeman et  al. (2010),  pemerintah  termasuk  dalam  kategori  pemangku kepentingan  sekunder,  yang  menempati  level  kedua  dari  jenis  pemangku  kepentingan  sebuah perusahaan, sedangkan komunitas atau masyarakat sosial menempati level pertama. Apabila mengacu pada  pernyataan  tersebut,  maka  sesungguhnya  perusahaan  akan  mengutamakan  masyarakat  sosial dahulu  sebelum  memenuhi  kepentingan  pemeritah.  Namun,  menurut  R.  E.  Freeman et  al .  (2010) pula, masyarakat sosial pula yang memberikan dukungan pada sebuah perusahaan untuk mendirikan fasilitas dan sebagai timbal baliknya, masyarakat sosial akan menerima manfaat secara tidak langsung melalui  dasar  pengenaan  pajak,  serta  kontribusi  sosial  dan  ekonomi.  Pada  kenyataannya,  bagi masyarakat  untuk  dapat  menerima benefit dari  pajak,  tidak  ada  jalan  lain  selain  pemungutan  yang harus  dilakukan  oleh  pemerintah.  Melalui  pemerintah,  pajak  dapat  ditarik  untuk  kemudian dipergunakan  dalam  memberikan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  sosial.  Maka,  tanpa  adanya kerjasama  yang  baik  antara  perusahan  sebagai  wajib  pajak,  untuk  terus  transparan  kepada pemerintah,  penciptaan  nilai  kepada seluruh  pemangku  kepentingan  tidak akan  bisa  maksimal.  Hal ini  juga  diperkuat  oleh  R.  E.  Freeman et  al. (2010)  bahwa  ketika  ada  konflik  antara  pemangku kepentingan,  maka  eksekutif  harus  mencari  jalan  agar  kepentingan  mereka dapat  berjalan  bersama,
sehingga nilai dapat diciptakan untuk masing–masing pemangku kepentingan. Pendekatan pemangku kepentingan  dalam  sebuah  bisnis  adalah  tentang  bagaimana  dapat  menciptakan  nilai  sebanyak mungkin  kepada  pemangku  kepentingan,  tanpa  adanya trade-off, karena  setiap stakeholder memiliki kepentingan yang sama R. E. Freeman et al . (2010), dan mendapatkan nilai dari keberadaan sebuah bisnis yang dijalankan oleh perusahaan (wajib pajak).

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang menunjukan kenaikan tren penghindaran pajak sejak tahun  2001-2017,  analisa  literatur  mengenai  penghindaran  pajak,  dan  juga  pentingnya  posisi pemerintah  sebagai  pemangku  kepentingan  ( stakeholder )  menunjukan  bahwa  mekanisme pengungkapan  atas  perencanaan  (penghindaran)  pajak  dibutuhkan  sebagai  alat  pendukung  untuk membantu  pemerintah  dalam  sistem  perpajakan.  Terutama  dalam  hal  mendeteksi  lebih  awal perencanaan  pajak  agresif.  Berkaca  pada  negara  lain  yang  sudah  menjalankan  dan  mendapat  hasil yang positif, penulis berkesimpulan Indonesia dapat menjalankan praktik disclosure pada perencanaan pajak.  Tentunya  harus  disesuaikan  dengan  aspek  hukum  dan  sistem  perpajakan  yang  sudah  ada  di Indonesia.
Hal terpenting yang kemudian menjadi dasar pemikiran tulisan ini adalah kaitan pengungkapan informasi  perencanaan  pajak  dengan  teori  pemangku  kepentingan  ( stakeholder  theory ).  Penulis berkesimpulan  bahwa  praktik  pengungkapan  ini  merupakan  refleksi  dari  nilai  transparansi  dan stakeholder  theory, dimana  pemerintah  yang  juga  merupakan  pemangku  kepentingan,  memiliki  hak yang sama untuk mendapatkan informasi yang transparan

## Rekomendasi
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  berkontribusi  untuk  memberikan  dukungan  pada  ranah  sistem perpajakan  yang  ada  di  Indonesia.  Hasil  analisis  melalui  telaah  literatur  dan  data  statistik  yang  ada diharapkan  dapat  memberikan  dukungan  yang  cukup  bagi  pemerintah  untuk  dapat mempertimbangkan adanya tambahan supportive system seperti pengungkapan informasi perencanaan perpajakan  sebuah  perusahaan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  sebaiknya  dapat  mulai  menyusun seperangkat peraturan beserta sistem yang dapat mendukung terlaksananya peningkatan transparansi pengungkapan  informasi  tentang  perpajakan.  Selain  itu,  tulisan  ini  diharapkan  dapat  memberikan pemahaman  bahwa  mengungkapkan  informasi  perencanaan  pajak  yang  dirancang  oleh  perusahaan merupakan  sebuah  bentuk  tanggung  jawab  perusahaan  kepada  pemerintah  sebagai  pemangku kepentingan

## Keterbatasan
Hasil telaah literatur ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan yang baik dan bermanfaat bagi dunia pendidikan perpajakan, terutama di perguruan tinggi. Namun, penelitian ini  tentunya  memiliki  keterbatasan,  yaitu  hanya  melihat  praktik  pengungkapan  perencanaan perpajakan  dari  sisi  teori  pemangku  kepentingan.  Analisa  yang  lebih  mendalam  dari  aspek  hukum dan  peraturan  dapat  menjadi  saran  untuk  penelitian  selanjutnya.  Selain  itu,  penelitian  ini  hanya membatasi pengukuran penghindaran pajak pada ETR dan Cash_ETR saja. Masih ada beberapa alat ukur  penghindaran  pajak  yang  dapat  di  pakai  oleh  peneliti  selanjutnya  untuk  menghitung  tren penghindaran pajak seperti long run cash ETR dan Book Tax Different .

## Daftar Pustaka
Armstrong,  C.  S.,  Guay,  W.  R.,  &  Weber,  J.  P.  (2010).  The  role  of  information  and  financial reporting  in  corporate  governance  and  debt  contracting. Journal  of  Accounting  and  Economics ,
50 (2–3), 179–234. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.10.001 Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2017). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2004. Jurnal Akuntansi , 20 (3). https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4
Bird,  R.,  &  Davis-Nozemack,  K.  (2018).  Tax  Avoidance  as  a  Sustainability  Problem. Journal  of Business Ethics , 151 (4), 1009–1025. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3162-2
Brooks, C.,  Godfrey, C., Hillenbrand,  C.,  &  Money,  K.  (2016).  Do  investors  care  about  corporate taxes? Journal of Corporate Finance , 38 , 218–248.
https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.01.013
Chen,  X.,  Hu,  N.,  Wang,  X.,  &  Tang,  X.  (2014).  Tax  avoidance  and  firm  value:  Evidence  from China. Nankai  Business  Review  International , 5 (1),  25–42.  https://doi.org/10.1108/NBRI-10- 2013-0037
Cobham, A., & Janský, P. (2018). Global distribution of revenue loss from corporate tax avoidance: Re-estimation  and  country  results:  Global  Corporate  Tax  Avoidance. Journal  of  International Development , 30 (2), 206–232. https://doi.org/10.1002/jid.3348 Cooper, S. (2004). Corporate Social Performance: A Stakeholder Approach . Routledge. Deegan, C. (2001). Financial Accounting Theory (4th ed.). McGraw-Hill Book Co. Freeman, R. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach (11th ed.). Pitman Publishing. Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B., & de Colle, S. (2010). Stakeholder Theory: The state of the art . Cambridge University Press.
Gallemore, J., Maydew, E. L., & Thornock, J. R. (2014). The Reputational Costs of Tax Avoidance. Contemporary  Accounting  Research , 31 (4),  1103–1133.  https://doi.org/10.1111/1911- 3846.12055
Gunadi. (2007). Pajak Internasional . Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Gunawan,  J.  (2015).  Corporate  social  disclosures  in  Indonesia:  Stakeholders’  influence  and motivation. Social  Responsibility  Journal , 11 (3),  535–552.  https://doi.org/10.1108/SRJ-04- 2014-0048
Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. Journal of Public Economics , 93 (1–2), 126–141. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.004
Hardeck,  I.,  &  Hertl,  R.  (2014).  Consumer  Reactions  to  Corporate  Tax  Strategies:  Effects  on Corporate  Reputation  and  Purchasing  Behavior. Journal  of  Business  Ethics , 123 (2),  309–326. http://www.jstor.org/stable/42921493
Hasnas, J. (1998). The Normative Theories of Business Ethics: A Guide for the Perplexed. Business Ethics Quarterly , 8 (1), 19–42. https://doi.org/10.2307/3857520
Herdiyanto,  D.  G.,  &  Ardiyanto,  M.  D.  (2015).  Pengaruh  Tax  Avoidance  Terhadap  Nilai Perusahaan. Diponegoro Journal of Accounting , 4 (3), 1–10.
Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). The Qualitativ Researcher’s Companion (1st ed.). Sage Publications Ltd.
Huseynov,  F.,  &  Klamm,  B.  K.  (2012).  Tax  avoidance,  tax  management  and  corporate  social responsibility.
Journal of Corporate Finance , 18 (4), 804–827.
https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2012.06.005
Johnston,  A.,  &  Sadiq,  K.  (2017).  Beyond  Country-By-Country  Reporting:  A  Modest  Proposal  to Enhance Corporate Accountability. New Zealand Universities Law Review, 27 , 33.
Jones,  C.,  Temouri,  Y.,  &  Cobham,  A.  (2018).  Tax  haven  networks  and  the  role  of  the  Big  4 accountancy firms. Journal of World Business , 53 (2), 177–193.
https://doi.org/10.1016/j.jwb.2017.10.004
Keay, A., & Loughrey, J. (2015). The framework for board accountability in corporate governance. Legal Studies , 35 (2), 252–279. https://doi.org/10.1111/lest.12058
Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-01/PJ.10/1994  Tentang  Surat  Keterangan Domisili, (1994).
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-22/PJ/2013  Tentang  Pedoman  Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, (2013).
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  169/PMK.010/2015  tentang  Penentuan  Besarnya Perbandingan  Antara  Utang  dan  Modal  Perusahaan  Untuk  Menghitung  Pajak  Penghasilan, (2015).
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  213/PMK.03/2016  tentang  Jenis Dokumen  dan/atau  Informasi  Tambahan  yang  Wajib  DIsimpan  oleh  Wajib  Pajak  yang Melakukan  Transaksi  Dengan  Para  Pihak  yang  Mempunyai  Hubungan  Istimewa  dan  Tata Cara Pengelolaannya, (2016).
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-10/PJ/2017  Tentang  Tata  Cara  Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, (2017).
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  107/PMK.03/2017  Tentang  Penetapan Diperolehnya  Dividen  dan  Dasar  Perhitungannya  oleh  Wajib  Pajak  Dalam  Negeri  atas Penyertaan  Modal  Pada  Badan  Usaha  Di  Luar  Negeri  Selain  Badan  Usaha  yang  Menjual Sahamnya Di Bursa Efek, (2017).
Mansury, R. (1999). Kebijakan Perpajakan (1st ed.). YP4. OECD. (2008). Study into the Role of Tax Intermediaries . OECD Publishing. http://www.oecd.org/tax/administration/39882938.pdf
OECD.  (2011). Tackling  Aggressive  Tax  Planning  through  Improved  Transparency  and  Disclosure .  OECD Publishing. http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/48322860.pdf
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, (2008).
Rahayu,  N.  (2010).  Evaluasi  Regulasi  atas  Praktik  Penghindaran  Pajak  Penanaman  Modal  Asing.
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia , 7 (1), 61–78. https://doi.org/10.21002/jaki.2010.04 Roberts, R. W. (1992). Determinants of corporate social responsibility disclosure: An application of stakeholder theory. Accounting,
Organizations and Society , 17 (6), 595–612. https://doi.org/10.1016/0361-3682(92)90015-K Spitz, B. (1983). International Tax Planning (2nd ed.). Butterworth & Co Publishers Ltd.
Tilt, C. A. (2004). Influences On Corporate Social Disclosure: A Look at Lobby Groups Ten Years On. School of Commerce Research Paper Series , 1 (1). Tobing,  G.  C.  (2016,  Mei).  Membatasi  Biaya  Bunga  Pinjaman  Afiliasi. Inside  Tax  (Media  Tren Perpajakan) , 38 , 33–38.
Triyanto,  H.  U.,  &  Zulvina,  S.  (2017).  Analisis  Perumusan  Kebijakan  Mandatory  Disclosure  Rules Sebagai  Alternatif  dalam  Mengatasi  Praktik  Penghindaran  Pajak  di  Indonesia. Jurnal  Pajak Indonesia, 1(1), 65-75