## KIPRAH AMIR SYARIFFUDIN DALAM POLITIK DAN PEMERINTAHAN SAMPAI TAHUN 1948
Dr Aman, M.Pd, Zulkarnain, M.Pd, dan Wahyu Ragil Email: aman@uny.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kiprah  politik  Amir  Syariffudin  pada pemerintahan  dan  setelah  berakhirnya  pemerintahanya  1945-1948.  Metode  yang  digunakan peneliti dalam penulisan sejarah ini adalah metode penelitian menurut Kuntowijoyo. Adapun tahapan  penelitian  sejarah  menurut  Kuntowijoyo  mempunyai  lima  tahap  yaitu  pemilihan topik,  heuristik,  verifikasi,  interpretasi,  dan  penulisan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Amir  Syariffudin  memiliki  peran  yang  sangat  besar  bagi  Republik  Indonesia.  Ia  memiliki andil  yang  besar  dalam  dinamika  pemerintahan  Republik  Indonesia.  Sebagai  seorang nasionalis,  ia  pernah  menduduki  berbagai  jabatan  penting.  Adapun  jabatan  penting  tersebut antara  lain:  sebagai  menteri  penerangan,  menteri  keamanan,  perdana  menteri,  dan  wakil Indonesia dalam Perjanjian Renville.
Kata Kunci: Amir Syariffudin, peran, politik, dan pemerintahan.

## ABSTRACK
This  study  aims  to  determine  the  political  contribution  of  Amir  Syariffudin  in government  and  after  the  end  of  his  government  at  1945-1948  .  The  method  that  the researcher used in the writing of this history is a research method according to Kuntowijoyo . The  stages  of  historical  research  according  to  Kuntowijoyo  has  five  stages,  there  are selection of topics, heuristic, verification, interpretation, and writing. The results showed that Amir Syariffudin have a very big contribution in the dynamics government of the Republic of Indonesia. As a nationalist , he has held various important positions. His important positions are the minister of information, the security minister, prime minister, and the representative of Indonesia in Renville Agreement.
Keywords : Amir Syariffudin, roles, politics, and government.

## Pendahuluan
Amir  Syariffudin  adalah  seorang tokoh  kharismatik.  Dia  adalah  salah  satu tokoh  yang  keras  dalam  sejarah  nasional Indonesia (Gerry Van Klinken, 2009: 158). Amir Syariffudin pernah menjabat  menteri keamanan  rakyat  pada  kabinet  Syahrir  I dan  menjabat  Menteri    Pertahanan  dalam kabinet  Sjahrir  2.  Dalam  era  awal pemerintahan,  Amir  Syariffudin  juga termasuk dalam kuartet pemimpin revolusi Indonesia  yang  saling  berpasangan  yang terus  bergerak  dinamis  antara  Soekarno- Hatta,  Sjahrir-Amir  Syariffudin,  Hatta- Sjahrir, Soekarno-Amir Syariffudin.
Menurut  Jacques  Leclerc  salah  satu sejarawan Perancis, mengatakan bahwa:
“Empat  tokoh  yang  memimpin Indonesia selama bulan-bulan pertama, menurut urutan kehormatan institusional, naik turun kursi perdana menteri beriring-iringan seperti angka- angka  sebuah  arloji  otomatis.  Satu demi  satu  mereka  turun,  angka merka
masing-masing pun berkurang”  (Jaques  Leclerc,  2011: 47). Masa  awal  pemerintahannya  peran dan jasanya dalam kementerian penerangan sangat besar yakni meletakkan dasar-dasar  organisasi  dalam  kementerian ini.  Amir  Syariffudin  berhasil  menjadikan kementerian penerangan
sebagai
kementerian  yang  membakar  semangat perjuangan  rakyat  Indonesia  terhadap nafsu Belanda untuk berkuasa kembali.
Peran  Amir  Syariffuydin  sebagai menteri keamanan rakyat yaitu meletakkan dasar, hakikat, dan sifat daripada Angkatan Bersenjata  Republik  Indonesia.  Tentara yang  diinginkannya  adalah  suatu  tentara yang  militan,  disiplin,  dan  memiliki semangat  berkorban  bagi  kepentingan
bangsa dan negara Indonesia. Kepentingan bangsa  dan  negara  harus  ditempatkan  di atas kepentingan pribadi. Amir Syariffudin menginginkan  agar  di  Indonesia  hanya terdapat  satu  kesatuan  tentara  yakni  TKR (Tentara  Keamanan  Rakyat)  (Frederick  D. Wellem,  2009:  219).  Akan  tetapi  untuk pembentukan  TKR,  Amir  Syariffudin harus  bertindak  hati-hati  karena  situasi Republik  Indonesia  telah  melahirkan banyak  kesatuan  perjuangan  (Frederick  D. Wellem, 2009: 150).
Amir  Syariffudin  menjadi  perdana menteri,  ia  gigih  mempertahankan  hidup Republik  Indonesia,  dua  perkara  yang dipertahankannnya  adalah  Belanda  harus mengakui  Indonesia  secara de  facto dan masalah  keamanan  dalam  negeri  adalah tanggung  jawab  negara  Indonesia  sendiri. Kabinet  Amir  Syariffudin  adalah  kabinet politis.  Beliau  lebih  mementingkan  aspek politis daripada aspek pembangunan sosial ekonomi.  Kabinetnya  merupakan  kabinet raksasa  karena  semua  golongan  dan  partai politik duduk di dalamnya.
Bulan Juli 1947 Belanda melakukan  agresi  militer  I  terhadap Indonesia, tujuan Belanda adalah penghancuran  Indonesia.  Peristiwa  ini memaksa  Amir  Syariffudin  mengadakan perundingan dengan pihak Belanda. Dengan  keyakinan  bahwa  persetujuan Renville  dapat  menyelamatkan  keadaan bangsa  Indonesia  dari  Agresi  Militer  I Belanda.  Tetapi  hasil  dari  perundingan Renville  dianggap  merugikan  bangsa Indonesia.  Munculah  berbagai  reaksi publik.  Masyumi  dan  PNI  menarik dukungan  mereka  terhadap  kabinet  Amir Syariffudin,  begitu  juga  grub  Syahrir  dari PSI.
Krisis kabinet tidak dapat dihindarkan, pada tanggal  23 Januari 1948 Amir Syariffudin beserta kabinetnya mengembalikan  mandat  (G.  Moedjanto, 1988: 23).
Setelah  tidak  lagi  menjabat  dikursi pemerintahan, Amir Syariffudin bergabung dengan golongan-golongan oposisi kiri dan tergabung  dalam  Front  Demokrasi  Rakyat (FDR). Bersama FDR inilah Amir Syariffudin bergabung dengan Muso untuk menggulingkan Pemerintah Indonesia serta menggantikan  dasar  negara  Indonesia dengan  ideologi  komunis.  Fakta  lainya adalah  seorang  pejuang  nasional  yang memberontak  terhadap  pemerintahan  yang sah  dan  mati  sebagai  pemberontak. Revolusi  memakan  anak  kandungnya sendiri (Taufik Abdulah dkk, 1979: 50).
Tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh penulis  dalam  melakukan  penulisan  ini adalah  untuk  mengetahui  kiprah  politik Amir  Syariffudin  pada  pemerintahan  dan setelah  berakhirnya  pemerintahanya  1945- 1948.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  peneliti dalam penulisan sejarah  ini adalah metode penelitian  menurut  Kuntowijoyo.  Adapun tahapan penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo  mempunyai  lima  tahap  yaitu pemilihan  topik,  heuristik,  verifikasi, interpretasi,  dan  penulisan  (Kuntowijoyo, 2005: 91).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Amir Syariffudin sebagai Menteri Penerangan
Amir Syariffudin tidak lama menjabat  sebagai  menteri  penerangan hanya  selama  dua  bulan  karena  jabatanya digantikan  oleh  M.  Natsir.  Kementerian Penerangan  dilepaskannya  pada  tanggal  3 Januari  1946  (Wellem,  2009:142).  Amir Syariffudin  mulai  mengatur  kementerian yaitu  sebagai  pusat  penerangan  Republik Indonesia  baik  di  dalam  negeri  maupun luar  negeri.  Amir  Syariffudin  berusaha menjalankan  kementeriannya  agar  dapat menjadi  suatu  kementerian  yang  efektif
bagi  penerangan  tentang  arti  dan  tujuan kemerdekaan Indonesia. Tugas pokok yang dikerjakan Amir Syariffudin dalam kementrian  ini  adalah  (1)  Memberi penerangan ke luar negeri tentang kemerdekaan Republik Indonesia dan cita- cita revolusi serta ideologi negara Pancasila  melalui  radio Voice  of  Free Indonesia dan  penerbitan-penerbitan,  (2) Memberi  penerangan  di  dalam  negeri dengan berbagai cara lain dengan mengirimkan  petugas  ke  daerah  untuk menanamkan pengertian, menyebarkan arti proklamasi  dan  untuk  mempertahankan kemerdekaan  Negara  Republik  Indonesia (Kementerian Penerangan, 1993:10).
Awal dibentuknya republik, kementerian penerangan merupakan kementerian  yang  terpenting  dan  memiliki pekerjaan sangat luas. Karena kementerian belum  terorganisasi  dengan  baik  maka pekerjaan  yang  tidak  dapat  ditampung dalam  kementerian  yang  lainnya  akan diserahkan kepada
kementerian penerangan.  Dengan  melihat  banyaknya bidang  pekerjaan  yang  dilaksanakan  oleh kementerian  ini  nampaknya  kepercayaan pemerintah  kepada Amir  Syariffudin sangatlah besar. Memang beliau merupakan pejuang yang militan dan tokoh yang sangat terkemuka. Amir Syariffudin sebagai Menteri
Keamanan
Dalam  Kabinet  Syahrir,  Amir Syariffudin  juga  diangkat  menjadi  menteri keamanan  rakyat.  Kementerian  keamanan dipegangnya  sampai  dengan  pembubaran kabinetnya  sendiri  yakni  mulai  pada tanggal 14 November 1947 hingga tanggal 23  Januari  1948  (Wellem,  2009:150). Pengangkatan  Amir  Syariffudin  sebagai Menteri  Keamanan  Rakyat  pada  awalnya diwarnai  dengan  pro  dan  kontra  dalam masyarakat  (Leclerc,  2011:69).  Kalangan tentara  menolak  pengangkatan  tersebut karena  kalangan  tentara  menginginkan
pengangkatan  Sultan  Hamengku  Buwono IX  sebagai  menteri  keamanan  rakyat. Keinginan  tentara  tersebut  berdasarkan hasil  musyawarah  Tentara  Keamanan Rakyat  (TKR)  yang  dihadiri  oleh  para panglima  divisi  dan  komandan  resimen dari  seluruh  Jawa  dan  Sumatera  pada tanggal 12 November 1945. Isi
musyawarah  tersebut  adalah  mengangkat Sultan  Hamengku  Buwono  IX  sebagai menteri  keamanan  rakyat  dan  Kolonel Sudirman diangkat sebagai panglima besar serta  Urip  Soemohardjo  diangkat  sebagai kepala umum staf TKR.
Selain  itu  TKR  juga  keberatan apabila menteri keamanan rakyat  diduduki oleh  Amir  Syariffudin  dengan  alasan sebagai berikut: (1) Mereka telah bermusyawarah  dan  sepakat  mengangkat Sultan  Hamengku  Buwono  IX  sebagai menteri  keamanan  rakyat,  (2)  Amir Syariffudin  tidak  mempunyai  pengalaman militer  baik  pada  waktu  penjajahan Belanda  maupun  pada  masa  penjajahan Jepang,  dan  (3)  Amir  Syariffudin  adalah seorang  yang beragama Kristen sedangkan sebagian  besar  anggota  tentara  beragama Islam (A.H. Nasution, 1968:241). Akhirnya Syahrir tetap pada pendiriannya untuk menunjuk Amir Syariffudin  sebagai  menteri  keamanan rakyat. Setelah Amir Syariffudin menduduki jabatannya maka ia menyatakan  konsepnya  tentang  tentara. Tentang  dasar  TKR,  Amir  Syariffudin mengemukakan bahwa harus ada perbedaan  antara  TKR  dengan  kesatuan tentara  yang  ada  sebelumnya,  yaitu  KNIL dan  PETA.  Bagi  Amir  Syariffudin  KNIL telah  dipergunakan  oleh  Belanda  untuk memecah persatuan seluruh rakyat Indonesia.  Dasar  bagi  orang  Indonesia yang masuk  KNIL  hanyalah mencari uang makan,  keyakinan  politik  tidak  mereka kuasai (Wellem, 2009:151).
Amir Syariffudin juga
menginginkan  adanya  jurang  pemisah antara  tentara  dan  rakyat.  Tentara  tidak boleh  merasa  bahwa  mereka  mempunyai kuasa  atas  lembaga  pemerintahan  sipil. Tentara tugasnya bukanlah untuk menindas rakyat  ataupun  menakut-nakuti  rakyat. TKR  harus  menjamin  akan  adanya keamanan dan ketentraman di antara rakyat serta menjadi pelindung rakyat.
Berdasarkan  konsep  tersebut  maka  Amir Syariffudin  mulai  mengatur  TKR.  Pada tanggal  1  Januari  1946  TKR  diubah namanya  menjadi  Tentara  Keselamatan Rakyat (TKR) melalui Penetapan Pemerintah No.2/SD.1946, atas usul Menteri  Pertahanan  Amir  Syariffudin. Sejak  saat  itu  Kementerian  Keamanan disebut Kementerian Pertahanan.
Kedudukan  TKR  ditegaskan  sebagai  alat negara,  alat  Republik  Indonesia,  yang harus  patuh  kepada  pimpinan  negara  yaitu Pemerintah Republik Indonesia.
Amir Syariffudin Syariffudi sebagai Perdana Menteri
Masa akhir kabinet Sjahrir ditandai dengan  penyerbuan  Belanda.  Akibatnya, pertahanan  RI  yang  terdiri  dari  beberapa divisi harus mundur. Dalam waktu singkat, kota-kota  besar  di  daerah-daerah  strategis Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur jatuh.  Sisa  wilayah  RI  adalah  daerah Banten,  Jawa  Tengah  bagian  tengah  dan timur,  serta  Jawa  Timur  bagian  barat. Umumnya,  daerah-daerah  ini  padat  dan miskin.  Sasaran  strategi  Belanda  adalah untuk  membuka  daerah-daerah  ekonomis sebagai  pangkalan  dongkrak  (.Soe  Hok Gie,  2006:124).  Setelah  Kabinet  Sjahrir jatuh maka presiden Soerkarno mengundang  para  pemimpin  partai  politik untuk membicarakan pembentukan kabinet yang baru. Presiden memerintahkan kepada  Amir  Syariffudin  (Partai  Sosialis), Sukiman (Masyumi), A.K. Gani (PNI) dan Setiajit  (PBI)  untuk  membentuk  kabinet
yang  baru  tersebut.  Perintah  Presiden meminta  agar  pada  tanggal  1  Juli  1947 sebelum  jam  18.00  para  pemimpin  partai politik tersebut sudah mengajukan susunan kabinet yang  baru (A.H.  Nasution, 1978:48).
Selanjutnya  para  pemimpin  partai politik  tersebut  mengadakan  perundingan dalam hal pengajuan susunan kabinet yang baru.  Masyumi  menuntut  agar  kursi perdana menteri, kementerian dalam negeri serta  dua  kursi  lainnya  diberikan  kepada Masyumi.  Tentunya  tuntutan  dari  partai Masyumi tersebut tidak disetujui oleh para pemimpin partai politik yang lainnya. Dan pada  akhirnya  mandat  untuk  membentuk kabinet tersebut kembali diserahkan kepada  presiden  Soekarno.  Kemudian presiden Soekarno menunjuk ketiga pimpinan  partai  yaitu  Amir  Syariffudin, Gani,  dan  Setiajit  untuk  membentuk susunan  kabinet  baru  tanpa  mengikut sertakan  Masyumi.  Pada  tanggal  3  Juli 1947  dilantiklah  kabinet  yang  baru  dan Amir Syariffudin ditunjuk sebagai perdana menteri  sekaligus  merangkap  sebagai menteri pertahanan (Leclerc, 2011:88).
Kabinet  Amir  Syariffudin  yang pertama  ini  merupakan  kabinet  koalisi nasional  yang  kuat  karena  semua  partai dan  golongan  mendapat  pembagian  kursi. Karena Masyumi menolak untuk turut serta dalam  kabinet  Amir  Syariffudin,  maka jatah  kursi  Masyumi  diberikan  kepada Partai  Syarikat  Islam  Indonesia  (PSII). Pembagian kursi-kursi dalam kabinet Amir Syariffudin  antara  lain  Partai  Sosialis mendapatkan  6  kursi,  PNI  mendapatkan  7 kursi,  Non-partai  mendapatkan  5  kursi, PBI mendapatkan 4 kursi, sedangkan partai Parkindo,  PKRI,  PKI,  SOBSI,  golongan pemuda dan Cina masing-masing mendapatkan  1  kursi  dan  jumlah  menteri 34 orang (Kementerian Penerangan, 1970:6).
Susunan  kabinet  Amir  Syariffudin adalah  terdiri  dari  Setiadjid  (PBI)  menjadi wakil PK, Mr.Abdulmadjid sebagai Menteri  Muda  Dalam  Negeri,  Mr.Tamzil (Partai  Sosialis)  sebagai  Menteri  Muda Luar  Negeri,  Dr.A.  Tjokronegoro  (Partai Sosialis)  sebagai  Menteri  Muda  Urusan Ekonomi,  Dr.  Ong  Eng  Djie  sebagai Menteri Muda Keuangan, Dr. Satrio (PBI) sebagai Menteri Muda Kesehatan, Suprodjo  (PBI)  sebagai  Menteri  Sosial, S.K.  Trimurti  (YPSI)  sebagai  Menteri Perburuhan,  Wikana  (Komunis)  sebagai Menteri  Pemuda,  Sojas  (BTI)  sebagai Menteri  Negara  bersama  dengan  Siauw Giek Tjhan (eks.BTI) dan Maruto Darusman  (PKI).  Penempatan  pejabat- pejabat tinggi dan penting tetap dimonopoli pihak komunis. Sementara  itu,
Soeripno  dijadikan  duta  keliling  Indonesia di luar negeri. Kabinet Amir Syariffudin mengumumkan program politik luar negeri adalah sebagai berikut: (1)
Mempertahankan  pengakuan de  facto Negara  Republik  Indonesia,  (2)  Berusaha sekuat-kuatnya melaksanakan secara damai Persetujuan  Linggarjati,  dan  (3)  Berusaha agar Indonesia secepat mungkin harus ikut serta  dalam  persoalan  hidup  internasional sesuai  dengan  kepentingan  kedudukannya dalam dunia.
Sedangkan  program  politik  dalam negeri  dari  kabinet  Amir  Syariffudin adalah sebagai berikut: (1)
Menyempurnakan pemusatan tenaga rakyat untuk  mempertahankan  kemerdekaan  dan pembangunan  tanah  air,  (2)  Memperbaiki susunan  perwakilan  rakyat  di  pusat  dan  di daerah secara demokratis dengan pemilihan  demokratis  yang  dijalankan segera  apabila  keadaan  masyarakat  telah mengijinkan dengan nyata, (3) Meneruskan usaha menyempurnakan susunan pemerintah collegial dan seterusnya menjalankan politik menempatkan pegawai
yang  sesuai  dengan  pertahanan  dan pembangunan Negara, dan (4) Menyempurnakan  dan  memperkuat  polisi negara  sehingga  menjadi  satu  alat  negara yang  melindungi  hak-hak  demokratis  dan menjamin keamanannya. Selanjutnya pemerintahan  Amir  Syariffudin  segera mengadakan  kontak  diplomatik  dengan Belanda. Dengan menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda  ini,  Amir  Syariffudin sangat percaya pada bantuan dari
Pemerintah Amerika. Kabinet Amir Syariffudin percaya bahwa Amerika
sendiri mempunyai kepentingan di Indonesia  yaitu  Amerika  menganggap keamanan  di  Indonesia  sebagai  faktor penting  untuk  stabilitas  politik  dan ekonomi  dunia.  Amerika  takut  kalau pengaruh  komunis  makin  meluas  di  Asia Tenggara.
Tuntutan  Belanda  dijawab  RI bahwa
pemerintah menyetujui pembentukan  direktorat  bersama  untuk menjaga  keamanan  dalam  negeri.  Selain itu  Belanda  menyadari  bahwa  mereka berada  dalam  kedudukan  kuat  sehingga terus  mendesak.  Belanda  menghendaki agar  RI  hanya  merupakan  negara  bagian dari sebuah negara federal dan dalam masa peralihan agar Belanda mempunyai kedaulatan  atas  seluruh  wilayah  Hindia Belanda. Hal ini berarti RI akan kehilangan kekuasaan de  facto dan de  jure sekaligus. Namun  Amir  Syariffudin  tetap  pada pendiriannya  bahwa  republik  harus  diakui secara de  facto dan  penjagaan  keamanan dalam  negeri  adalah  urusan  Republik sendiri,  sehingga  Belanda  mulai  menekan republik  dengan  kekuatan  militernya. Belanda menuntut agar RI harus menghentikan  blokade  pemasukan  bahan makanan dan perbaikan lalu lintas sepanjang  garis  demarkasi  dan  hubungan dengan  luar  negeri  harus  dibatalkan. Tuntutan  Belanda  semakin  banyak  karena
mengetahui  republik  dalam  keadaan  yang lemah.
Tuntutan tersebut dibarengi dengan tekanan  militer  sehingga  keadaan  semakin genting.  Amir  Syariffudin  sadar  bahwa kekuatan  dan  pertahanan  TNI  tidak  cukup untuk  menghadapi  agresi  militer  Belanda yang  diperlengkapi  dengan  persenjataan modern.  Sehingga  hal  tersebut  menjadi pertimbangan Amir Syariffudin agar sedapat mungkin penyelesain pertikaian ini dapat  dilakukan  agar  sedapat  mungkin penyelesaian pertikaian ini dapat dilakukan dengan  jalan  damai,  tanpa  memakan banyak  korban  yang  berjatuhan  diantara kedua belah pihak.
Pada  tanggal  14-17  Juli,  Amir Syariffudin,  A.K.  Gani,  Setiadjit,  dan Leimena berada di Jakarta untuk berunding dengan  Belanda  yang  diwakili  oleh  H.J. van  Mook,  Schermerhorn,  van  Poll, Idenburg,  dan  Koets.  Pokok  perundingan adalah  mengenai  penyelesaian  keadaan sekitar garis demarkasi, Belanda memberikan usul baru sebagai  berikut:  (1)
Dibentuk  suatu  direktorat  bersama  di dalam pemerintahan peralihan, (2) Kesatuan  polisi  Belanda  ditempatkan dalam  negeri  untuk  membantu  keamanan di  dalam  negara  bagian,  (3)  Menempatkan orang  Belanda  dalam  pimpinan  dan pendidikan korps polisi, (4)  Menghentikan semua permusuhan di semua front, dan (5) Tentara  kedua  belah  pihak  diundurkan  10 kilometer  dari  garis  demarkasi  yang  harus dilakukan  lebih  dahulu  oleh  tentara Republik  dan  kemudian  oleh  tentara Belanda  dan  selanjutnya  tentara  masing- masing  dimasukkan  ke  dalam  garnizun, sedang daerah demarkasi dijaga oleh polisi bersama.
Amir Syariffudin segera kembali ke Yogyakarta  untuk  membahas  usul  baru dari Belanda tersebut dan republik memberikan  jawaban  sebagai  berikut. 1)Pembentukan  badan  bersama  untuk
membuat  peraturan-peraturan  keamanan yang  terdiri  dari  wakil-wakil  Negara- negara  bagian  dan  Belanda,  ditempatkan pada  pusat  pemerintahan  peralihan.  2) Keamanan  dalam  Negara-negara  bagian tetap  menjadi  tanggung  jawab  Negara- negara  sendiri.  3)  Bantuan  dari  tenaga- tenaga  ahli  Belanda  dapat  diterima  atas permintaan  Negara-negara  bagian  itu sendiri.
Keinginan  RI  untuk  menyelesaikan pertikaian  Indonesia-Belanda  dengan  jalan damai  mengalami  kegagalan  karena  pada tanggal  20  Juli  1947  lewat  tengah  malam Perdana  Menteri  Beel  menjelaskan  bahwa pemerintah  Belanda  pada  malam  itu  telah memberikan  kekuasaan  kepada  Gubernur Jenderal H.J. van Mook untuk menggunakan tentara Belanda guna melaksanakan  suatu  aksi  polisional.  Pada malam itulah juga Belanda telah melakukan  aksi  militernya  di  Jakarta dengan menduduki kantor-kantor republik. Wakil Perdana Menteri A.K. Gani, Menteri Muda  Luar  Negeri  Tamzil,  Walikota Jakarta Suwirjo, Sekretaris Dewan Kabinet Ali  Budiardjo  ditangkap  dan  ditawan  oleh Belanda.
Belanda melancarkan serangan atas wilayah  RI  di  mana-mana  pertahanan  TNI dipukul mundur sedangkan tentara Belanda berhasil menguasai daerah-daerah RI. Atas agresi  militer  Belanda  tersebut  Perdana Menteri  Amir  Syariffudin  berpidato  di radio,  Amir  Syariffudin  menyerukan  agar seluruh  rakyat  Indonesia  mempertahankan kemerdekaan Republik
Indonesia. Meskipun  dalam  waktu  yang  singkat  ini, Belanda  mampu  mencapai  banyak  tujuan akhir  geografisnya,  mereka  tidak  dapat mencapai tujuan utama yaitu
menghancurkan  organisasi  utama  pasukan bersenjata Republik (Kahin, 1995:268).
Dalam  pidato  di  radio  tanggal  22 Juli  1947,  Amir  Syariffudin  juga  meminta perhatian dunia untuk memberikan bantuan
supaya pertikaian ini dapat segera di akhiri. Amir  Syariffudin  menyatakan  bahwa perselisihan  politik  antara  Indonesia- Belanda  akan  mengganggu  perdamaian dan kestabilan di Asia Tenggara khususnya dan dunia pada umumnya. Selain itu  Amir Syariffudin  juga  meminta  intervensi  PBB terhadap  serangan  Belanda  tersebut  atas Republik  Indonesia,  pada  tanggal  3 Agustus  1947.  Seruan  Perdana  Menteri Amir  Syariffudin  dan  Presiden  Soekarno mendapat tanggapan dari Negara-negara di Timur Tengah, Polandia, Amerika,
Australia,  India  dan  sebagainya.  Amerika menawarkan jasanya untuk menjadi penengah  dalam  perselisihan  ini  dan Indonesia meminta Amerika untuk mendesak  PBB  untuk  membentuk  panitia perundingan . Pada  tanggal  30  Juli  1947 India  dan  Australia  mendesak  Dewan Keamanan  PBB  agar  masalah  agresi militer  Belanda  atas  Republik  Indonesia dijadikan  mata  acara  perdebatan  dalam sidang Dewan Keamanan PBB.
Dalam  sidang  Dewan  Keamanan PBB  tersebut  menghasilkan  resolusi  agar kedua belah pihak menghentikan permusuhan  dan  konsul-konsul  Negara asing  yang  berada  di  Jakarta  akan mengadakan penyelidikan tentang keadaan yang sebenarnya. Resolusi Dewan
Keamanan PBB tersebut tiba di
Yogyakarta  pada  tanggal  4  Agustus  1947. Setelah datangnya Resolusi Dewan Keamanan PBB, Amir Syariffudin berpendapat  bahwa  beribu-ribu  pemuda Indonesia  yang  ditahan  Belanda  dapat dibebaskan,  tentara  Belanda  harus  ditarik ke  garis  demarkasi  yang  ditetapkan, pegawai  RI  yang  ditahan  Belanda  harus dikembalikan  pada  kedudukannya  yang semula  dan  segala  propaganda  Belanda yang  menjelekkan  Indonesia  harus  segera dihentikan.
Perdana  Menteri  Amir  Syariffudin menyampaikan pengumuman resmi kepada
PBB  yang  intinya  menyatakan  bahwa Republik  Indonesia  telah  memerintahkan penghentian  permusuhan.  Republik  juga meminta  kepada  Dewan  Keamanan  PBB agar  segera  mengirim  suatu  panitia  untuk mengawasi pelaksanaan penghentian permusuhan  supaya  berjalan  dengan  baik. Gubernur  H.J.  van  Mook  dari  Jakarta mengumumkan  penghentian  permusuhan kepada  pasukan  Belanda,  namun  usaha pembersihan  dalam  wilayah  yang  telah dikuasai  oleh  Belanda  sejak  21  Juli  terus dilaksanakan,bahkan pasukan Belanda terus  menyelusup  ke  daerah  republik. Karena  banyaknya  terjadi  pertempuran- pertempuran,  Pemerintah  Republik  pun mencatat
pelanggaran-pelanggaran Belanda dan melaporkannya kepada Dewan Keamanan PBB.
Akhirnya  Dewan  Keamanan  PBB campur  tangan  lagi  dan  membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang beranggotakan  tiga  negara  yakni  Belgia yang  merupakan  pilihan  dari  Belanda, Australia  yang  dipilih  oleh  Indonesia,  dan Amerika  Serikat  sebagai  wakil  dari  PBB. Komisi  ini  terdiri  dari  Prof.Frank  Graham (USA),  Richard  Kirby  (Australia),  dan Paul  van  Zeeland  (Belgia)  (Wellem, 2009:170).  KTN  kemudian  mengadakan perundingan  lanjutan  antara  Indonesia  dan Belanda.  Perudingan  ini  berjalan  lambat. Kedudukan  delegasi  Indonesia  melemah, namun  para  pemimpin  sayap  kiri  sesuai dengan  hasil  evaluasi  tetap  berpendapat bahwa  perundingan  tetap  merupakan  jalan yang paling baik (Soe Hok Gie, 2006:126). Komisi  Tiga  Negara  mulai  bekerja  pada bulan  September  1947,  usaha  KTN tersebut  membawa  Indonesia  dan  Belanda ke  meja  perundingan  di  atas  kapal  “USS Renville”.
Amir  Syariffudin  mempersiapkan dirinya  untuk  menghadapi  perundingan dengan  Belanda.  Di  hadapan  Badan Pekerja  KNIP,  Perdana  Menteri  Amir
Syariffudin menerangkan politik pemerintah dalam menghadapi perundingan  dengan  Belanda.  Politik pemerintah  adalah  sebagai  berikut:  (1) Agar Belanda mengakui RI secara de facto dan  secara de  jure, (2) Pasukan  Belanda harus  ditarik  kembali  ke  garis  demarkasi pada  tanggal  14  Oktober  1946  atau sekurang-kurangnya  keadaan  tanggal  20 Juli  1947,  dan  (3)  Menuntut  seterusnya agar  pasukan  Belanda  diundurkan  dari seluruh  daerah  republik  dan  di  kemudian hari  dari  seluruh  Indonesia  (Wellem, 2009:171).
Untuk  menghadapi  perundingan dengan  Belanda  maka  Amir  Syariffudin meminta kepada Masyumi untuk turut serta dalam kabinet.
Permintaan Amir Syariffudin tersebut dipenuhi oleh Masyumi  tanpa  menuntut  suatu  apapun juga  karena  mengingat  keadaan  republik yang  sedang  sangat  genting.  Oleh  karena itu  kabinet  Amir  Syariffudin  diubah susunannya  pada  tanggal  11  November 1947.  Komposisinya  sebagai  berikut: Partai  Sosialis  sebanyak  tujuh  orang,  PNI sebanyak  delapan  orang,  PSII  sebanyak tiga orang, Masyumi sebanyak lima orang, PBI sebanyak empat orang, golongan Cina, pemuda,  SOBSI,  Parkindo,  PKRI,  PKI masing-masing  satu  orang  dan  non  partai empat  orang  (Kementerian  Penerangan, halaman 7).
Amir Syariffudin dalam Perundingan Renvile Seperti Sutan Sjahrir yang berhadapan dengan perundingan
Linggarjati,  Amir  Syariffudin  sendiri dihadapkan  dengan  perundingan  Renvile. Perundingan  antara  Indonesia  dengan Belanda  di  bawah  pengawasan  Komisi Tiga  Negara  dilangsungkan  di  atas  kapal Amerika USS Renvile yang di labuhkan di Tanjung  Priok  Jakarta.  Dimana  Amir Syariffudin meminta kepada dewan keamanan  PBB  agar  tempat  perundingan
harus  diadakan  di  luar  daerah  pertikaian (Wellem,  2009:172).  Perundingan  dibuka pada  tanggal  8  Desember  1947.  Delegasi Indonesia  dipimpin  oleh  Perdana  Menteri Amir  Syariffudin,  Wakil  Ketua  Ali Sastromidjojo,  anggotanya  adalah  Sutan Sjahrir,  Tjoa  Sek  Ien,  Mr.  Narsoen, Ir.Djuanda.  Sedangkan  delegasi  Belanda dipimpin  oleh  Abdulkadir  Wirjoatmodjo, Wakil  ketua  H.L.K.F  van  Vredenburgh, tujuh  orang  anggota,  dua  orang  sekertaris dan  tiga  orang  pembantu  (A.H.  Nasution, 1968:51-51).
Dalam  perundingan  ini  delegasi Belanda menuntut agar perundingan terlebih  dahulu  menyelesaikan  masalah gencatan  senjata  dan  sesudah  itu  barulah masalah  politik.  Sedangkan  pihak  RI menuntut  sebaliknya  karena  beranggapan masalah  permusuhan  akan  selesai  dengan sendirinya  kalau  telah  ada  penyelesaian secara  politik  (Wellem,  2009:173).  Pihak Belanda  tidak  mau  mundur  dengan tuntutanya.
Sehingga
diadakanlah perundingan  antara  Komite  Teknis  pihak Indonesia  yang  diketuai  oleh  Dr.  J. Leimena  dengan  komite  teknis  Belanda yang  dipimpin  oleh  van  Vredenburgh. Perundingan  Komisi  Teknis  mengalami jalan  buntu  karena  Belanda  menolak tuntutan  Komisi  Teknis  Indonesia  agar tentara  Belanda  ditarik  kembali  hingga garis  demakarsi  yang  telah  disepakati bersama  pada  14  Oktober  1946.  Pihak Belanda  menuntut  garis  demarkasi  sesuai dengan  kemajuan  yang  telah  dicapai  oleh tentara  Belanda  pada  tanggal  28  Agustus 1947.  Garis  ini  disebut  oleh  Belanda sebagai garis Van Mook.
Perundingan Komisi Teknis mengalami  jalan  buntu  maka  KTN  pada tanggal  3  Desember  mengajukan  usul sebagai berikut:
Bahwa kedua belah pihak akan memberikan  sebuah  peta  kepada  KTN dimana  ditetapkan  daerah-daerah  yang
dikosongkan  yang  akan  menjadi  batas antara  daerah-daerah  yang  dikuasai masing-masing pihak.
Bahwa kedua belah pihak akan memajukan alasan-alasanya kepada KTN  atas  dasar  apakah  daerah-daerah yang  dikosongkan  itu  dimajukan  oleh masing-masing komisi.
Bahwa  kedua  belah  pihak  dalam menyusun  alasan-alasan  dan  usul-usul yang  akan  diajukan  kepada  wakil  KTN harus mengingat berbagai faktor.
Sekali  lagi  republik  menyatakan bersedia  menerima  usul-usul  KTN  yang baru ini. Pihak Belanda menolak usul-usul baru  ini  karena  masih  memegang  garis demarkasi  tertanggal  4  Agustus  1947. Sementara itu pertempuran antara Indonesia  dan  Belanda  terus  saja  berjalan. Mojokerto,  Malang  Selatan,  Ambarawa dan  daerah  Siak  di  Sumatra  diserang  oleh Belanda.
Pada  tanggal  25  Desember  1947 pihak  KTN  mengajukan  usul  baru  berupa genjatan senjata baru, yang dikenal dengan Usul-usul  Hari  Natal.  Usul-usul  tersebut memuat  hal-hal  yang  didalam  bidang militer mendekati tuntutan Belanda, sedangkan dalam bidang politik membayangkan suatu cara yang
demokratis yang bagi republik memberikan  harapan  bagi  daerah  yang sudah  lepas  dari  kekuasaannya  akan diperoleh kembali. Pokok-pokok usulannya sebagai berikut: (1)
Pengunduran tentara Belanda ke tempatnya pada  tanggal  21  Juli  (kedudukan  sebelum agresi militer) dalam tempo tiga bulan, (2) Pengakuan  oleh  pihak  republik  garis demarkasi yang ditetapkan sendiri oleh van Mook  pada  tanggal  29  Agustus,  dan  (3) Demiliterisasi  di  antara  kedua  garis demarkasi  di  atas  serta  menempatkan pegawai-pegawai sipil republik di situ.
Sementara itu Belanda giat mengadakan  persiapan  untuk  membentuk
Negara  Jawa  Barat,  Negara  Jawa  Timur, dan  Sumatra  Timur.  Tindakan  Belanda  ini merupakan  suatu  pelanggaran  di  depan KTN karena daerah-daerah tersebut merupakan  daerah  RI  yang  direbut Belanda.  Tanggal  03-05  Januari  1948 kebinet  RI  bersidang  terus  menerus  untuk mencari  jalan  pemecahan  yang  baik. Soetan  Sjahrir,  duta  keliling  RI  dipanggil kembali  untuk  diminta  pertimbangannya, selain  itu  para  pemimpin  partai  diundang juga untuk menghadiri sidang. Hasil sidang adalah menolak hasil  amandemen  Belanda dan  sikap  penolakan  tersebut  dibawa sendiri oleh Amir Syariffudin pada tanggal 7 Januari 1948. Kini KTN giat mengadakan  perundingan  informal  dengan masing-masing  pihak  KTN  mendesak  RI untuk  mendekati  tuntutan  Belanda  karena Belanda tidak mau mundur dari tuntutannya. Pada tanggal  9 Januari secara tiba-tiba  Belanda  mengultimatum  RI  agar menerima  tuntutannya  secara  mutlak dalam tempo tiga hari dan apabila menolak tuntutan  maka  delegasi  Belanda  akan meminta intruksi baru dari Den Haag yang artinya akan terjadi peperangan lagi. Amir Syariffudin ketika berakihrnya pemerintahanya Sesudah  jatuhnya  kabinet  Amir Syariffudin dengan ditandainya diserahkannya mandat oleh Amir Syariffudin  kepada  presiden  Soekarno, maka sebagai gantinya dibentuklah kabinet presidensil  yang  menunjuk  Moh.Hatta sebagai  perdana menteri. Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) melakukan demontrasi agar kabinet tetaplah presidensil dan Amir Syariffudin tidak lagi menjadi perdana menteri. Namun sebaliknya  anggota  sayap  kiri  melakukan demontrasi tandingan dengan tujuan supaya  Amir  Syariffudin  tetap  menjadi perdana  menteri  sekaligus  merangkap sebagai  menteri  pertahanan  (Wellem, 2009:179).  Mohammad  Hatta  berusaha
menarik  semua  wakil-wakil  partai  untuk duduk  dalam  kabinet  sehingga  kabinet  ini merupakan kabinet koalisi yang kuat dalam menghadapi perundingan dengan Belanda.
Partai  Sosialis  dan  juga  anggota sayap kiri menyatakan bersama-sama akan mendukung kabinet Hatta apabila mendapatkan  sekurang-kurangnya  empat kursi kepada pihak mereka. Namun hal ini ditentang oleh Masyumi dan PNI menyatakan  bahwa  apabila  tuntutan  partai Sosialis  dan  juga  anggota  sayap  kiri dipenuhi maka mereka tidak mau bergabung  ke  dalam  kabinet  Hatta.  Pada akhirnya  Hatta  tidak  dapat  memenuhi tuntutan  Partai  Sosialis  dan  juga  anggota sayap  kiri  sehingga  terbentuklah  kabinet Hatta  tanpa  menyertakan  Partai  Sosialis dan juga anggota sayap kiri.
Setelah  kabinetnya  jatuh  Amir Syariffudin  mulai  dikelilingi  oleh  tokoh- tokoh  komunis  dari  sayap  kiri  seperti  Tan Ling  Djie,  Abdul  Madjid,  Setiadjit,  dan sebagainya. Dari sini mulailah tokoh-tokoh sayap  kiri  mulai  berusaha  menarik  Amir Syariffudin  ke  dalam  golongan  komunis. Pada  suatu  rapat  umum  di  Surakarta tanggal  26  Februari  1948,  sayap  kiri melakukan  reorganisasi  dan  membentuk FDR  (Front  Demokrasi  Rakyat)  yang beranggotakan Partai Sosialis dan golongan sayap kiri (PKI, PBI, PESINDO,
SOBSI).  FDR  kemudian  memilih  Amir Syariffudin sebagai ketuanya dan memiliki program kerja sebagai berikut: (1) Menginginkan  dibatalkannya  Persetujuan Renville, (2) Tidak mengadakan perundingan  dengan  Belanda  sebelum mereka  mengundurkan  diri  dari  Indonesia, dan  (3)  Menasionalisasikan  semua  harta kekayaan  milik  Belanda  dan  milik  bangsa asing  lainnya  tanpa  ganti  rugi  (Kahin, 1995:328).
Selanjutnya  FDR  menjadi  pihak oposisi  terhadap  kabinet  Hatta  dan  FDR berusaha untuk menjatuhkan kabinet Hatta.
FDR berharap dapat menggantikan kabinet presidensil  dengan  kabinet  parlementer. Proses  pendemokarsian  dalam  bidang politik, sosial, dan ekonomi adalah penting sekali  untuk  dilaksanakan.  FDR  juga menyerukan  agar  mempertahankan  tentara karena  kekuatan  tentara  sangat  diperlukan untuk menghadapi tekanan militer Belanda.  Perbaikan-perbaikan  di  bidang ekonomi  supaya  dijalankan  dengan  cara ekonomi  desa  harus  didasarkan  pada koperasi,  mengurangi  keuntungan  dalam perdagangan, dan melipatgandakan produksi  serta  bertindak  keras  terhadap pasar gelap (Wellem, 2009:180).
Oposisi  FDR  makin  hari  makin meningkat dan keras. Walaupun demikian, Hatta masih  mengikutsertakan FDR dalam penyusunan  suatu  program  yang  disebut “Program Nasional”. Program Nasional ini dimaksudkan  agar  kelak  menjadi  dasar bagaimana  membentuk  kabinet.  FDR melihat  penyusunan  Program  Nasional  ini merupakan kesempatan untuk dapat kembali  menguasai  kabinet.  Program nasional ini diketuai oleh A.M . Tambunan dengan  anggotanya  antara  lain  Sujono Hadinoto,  Amir  Syariffudin,  D.N.  Aidit, Setiadjit,  M.Saleh  Suhaidi  dan  Maruto Nitimihardjo.  Beberapa  pokok  Program Nasional  diantaranya  telah  dilaksanakan oleh pemerintah.
Namun dengan diterimanya Program Nasioal oleh
pemerintah  harapan  FDR  agar  dapat berhasil  menjatuhkan  kabinet  Hatta  dan menguasai  kabinet  tidak  terpenuhi  Hal tersebut  disebabkan  Masyumi  dan  PNI menolak  adanya  perubahan  sistem  kabinet mengingat  keadaan  negara  masih  genting karena ancaman Belanda.
Pada  petengahan  Juli  1948  FDR merancangkan program untuk menjatuhkan pemerintah  seperti  yang  tercantum  dalam dokumen  FDR  yang  berjudul  Menginjak Tingkatan Perjuangan Militer Baru. Dalam dokumen  ini  strategi  digariskan  atas  dua
fase yaitu dengan memakai cara parlementer dan kalau cara ini gagal maka ditempuh cara kedua yaitu dengan memakai  cara  non-parlementer.  Seperti yang  kita  ketahui  bahwa  FDR  sangat berambisi agar pemerintah dapat membubarkan  kabinet  presidensil  Hatta dan menggantinya dengan kabinet parlementer  yang  di  dalamnya  terdapat Amir Syariffudin sebagai perdana menteri. Dalam  hal  ini  FDR  memutuskan  apabila pemerintah terus saja menolak membubarkan kabinet Hatta dan menggantinya  dengan  kabinet  parlementer maka  FDR  akan  memutuskan  semua hubungan dengan pemerintah. Dan kemudian melanjutkan perjuangan  FDR  di bawah  kepemimpinannya  sendiri  baik sebagai  pemberontak  maupun  sebagai pemerintahan yang terpisah. Rencana FDR tersebut  tidak  diketahui  oleh  pemerintah hingga  pecahnya  pemberontakan  PKI  di Madiun  pada  tanggal  18  September  1948.
Barulah  pada  tanggal  19  September  1948 Kapten Maulana dari Siliwangi
menemukan  dokumen  tersebut  dari  lemari Amir  Syariffudin  di  rumahnya  (A.H. Nasution, 1978:249).
Rencana  Amir  Syariffudin  dengan pemimpin FDR lainnya berjalan di luar apa yang  diharapkan.  Pada  tanggal  3  Agustus 1948  di  Bukit  Tinggi  tibalah  Suripno perwakilan  Indonesia  di  Praha  bersama sekretarisnya yang bernama Muso. Setelah Muso  diangkat  menjadi  sekretaris  jenderal PKI,  ia  menganjurkan  untuk  mendirikan Front  Nasional  dan  semua  anggota  partai harus  bergabung  di  dalamnya.  Kabinet yang  sekarang  harus  dibubarkan  dan diganti  dengan  kabinet  nasional  yang menteri-menterinya  bukanlah  wakil-wakil partai tetapi dicalonkan oleh front nasional (Wellem,  2009:185).  Untuk  memperoleh kabinet  yang  kuat  adalah  membentuk kabinet  front  nasional  di  mana  wakil- wakilnya yang paling cakap akan duduk di
dalamnya.  Muso  telah  datang  membawa intruksi baru dari Moskow.
Muso mulai berusaha untuk meluruskan revolusi Indonesia yang menurutnya  selama  ini  berjalan  salah.  Ia menyerukan  agar  semua  partai  politik mengadakan  suatu  front  nasional  bersama demi  berhasilnya  revolusi Indonesia.
Golongan  sayap  kiri  dan  juga  Partai Sosialis  menyetujui  seruan  dari  Muso  dan kemudian  bersama-sama  meleburkan  diri ke  dalam  PKI.  Pada  tanggal  29  Agustus 1948  Amir  Syariffudin  mengeluarkan pernyataan  bahwa  ia  telah  menjadi komunis  sejak  tahun  1935  ketika  Muso mendirikan  PKI  ilegal  di  Surabaya. Pengakuan Amir Syariffudin sangat mengagetkan umum, namun para pemimpin  Indonesia  nonkomunis  seperti Soekarno,  Hatta,  dan  Syahrir  berpendapat bahwa  Amir  Syariffudin  sebelumnya bukanlah  anggota  PKI  meskipun  ia mempunyai  hubungan  dengan  PKI  illegal. Amir Syariffudin bukanlah seorang komunis tetapi seorang nasionalis. Pengakuan  Amir  Syariffudin  saat  ini disebabkan  oleh  dua  faktor  yaitu  karena kekecawaannya  kepada  Amerika  Serikat dan  oportunisme  politik  (Kahin,  1995: 273-274).
Amir  Syariffudin  dalam  Peristiwa  Madiun sampai Akhir Hayatnya
Sesudah  peleburan  Partai  Sosialis ke  dalam  PKI  maka  Amir  Syariffudin bersama-sama  Muso  dan  pimpinan  PKI lainnya  menjalankan  aksi  propaganda didepan  para  pemuda,  buruh  dan  petani. Muso  menyatakan  bahwa  Rusia  adalah pemimpin  revolusi  dunia  dan  Indonesia harus  berada  di  bawah  Soviet.  Kalau  di pihak  Rusia  kita  adalah  benar.  PKI  juga sangat bertentangan dengan Masyumi serta PNI.  Di  daerah  Solo  terdapat  bermacam- macam  pasukan,  mulai  dari  lascar  pro- sayap kiri (Pesindo) dan pasukan yang pro- Tan  Malaka  (Barisan  Banteng),  Pasukan
TLRI (Tentara Laut Republik Indonesia) di bawah  Letkol  Jandau,  pasukan  Divisi  IV Panembahan  Senopati,  sampai  pasukan Tentara
Pelajar (TP) di bawah kepemimpinan  Achmadi.  Selain  itu,  sejak Februari  1948  datang  pasukan-pasukan Siliwangi yang hijrah dari Jawa Barat (Soe Hok Gie, 2006:233).
Keadaan  Kota Solo  menjadi sangat kacau, terjadilah saling culik menculik dan tuduh  menuduh  antara  PKI  dengan Gerakan Rakyat  Revolusi  (GRR). Masing- masing pihak mengumumkan orang- orangnya  hilang  dan  menuduh  pihak  yang lainnnya  yang  menculik.  Pertentangan  itu menjalar  menjadi  pertentangan  antara Divisi  Senopati  dengan  Divisi  Siliwangi. Peristiwa pertentangan antara Divisi Senopati  dengan  Divisi  Siliwangi  dimulai pada  tanggal  11  September,  Letkol  Suadi menuduh  batalyon  Siliwanginya  Sadikin telah  menculik  para  perwira  PKI  yang hilang  itu,  dan  menuntut  agar  mereka dikembalikan  pada  tanggal  13  September menjelang pukul 14.00 WIB. Pada tanggal dan  jam  yang  sudah  ditentukan  dan  para korban penculikan tersebut belum dikembalikan,  Suadi  menyuruh  orang- orangnya dari kesatuan TNI untuk menyerang  barak-barak  Siliwangi  (Kahin, 2005:366). Keadaan genting Solo menyebabkan  Kolonel  Gatot  Subroto diangkat  menjadi  gubernur  militer  di  Solo pada  tanggal  16  September  1948.  Kolonel Gatot Subroto tiba di Solo pada tanggal 18 September  dan  ia  segera  mengeluarkan intruksi  bahwa  pada  pukul  12.00  tanggal 21  September,  semua  komandan  satuan- satuan  yang  sedang  bermusuhan  harus melaporkan  diri.  Komandan  yang  tidak melaporkan diri dianggap sebagai pemberontakan. Malamnya, Presiden Soekarno berpidato melalui radio Yogyakarta kepada seluruh rakyat, terutama  rakyat  Solo.  Beliau  mengatakan
bahwa pemerintah akan mengambil tindakan-tindakan  keras  di  Surakarta  dan berharap  bahwa  segalanya  diselesaikan dengan  baik.  Sementara  ketegangan  di Solo  berlangsung,  para  pemimpin  PKI seperti  Muso,  Amir  Syariffudin,  Wikana, Harjoono, Setiadjit mengadakan perjalananan  keliling  untuk  propaganda partai  di  seluruh  Jawa  Tengah  dan beberapa kota di Jawa Timur.
Namun  selanjutnya  terjadi  sebuah peristiwa  yang  tidak  diduga  oleh  para pemimpin  PKI  telah  terjadi  di  Madiun. Pada  tanggal  18  September  1948,  pada pagi  hari  pemberontakan  PKI  di  Madiun dicetuskan oleh
Sumarsono dan Djokosujono. PKI berhasil merebut Madiun  dari  tangan  pemerintah  dan mengajak  agar  PKI  di  daerah  lain mengikuti  jejak  yang  telah  diambil  oleh PKI di Madiun. Muso dan Amir Syariffudin yang mendengar berita
pemberontakan  tersebut  segera  berangkat dari  Purwodadi  menuju  Madiun.  Mereka kini  tidak  dapat  berbuat  lain  kecuali mendukung dan meneruskan
pemberontakan yang telah dimulai tersebut.  Berita  pemberontakan  di  Madiun baru diketahui oleh pemerintah di Yogyakarta  pada  tanggal  18  September 1948  sore  harinya.  Presiden  Soekarno  atas persetujuan kabinet memberikan kekuasaan kepada Panglima Besar Sudirman untuk menyelamatkan kehidupan negara.
TNI segera mengadakan
penangkapan terhadap para pemimpin PKI di Yogyakarta seperi Tan Ling Djie, Abdul Madjid, Maruto Darusman, dan Ngadiman. Malam  harinya  Nyonya  Amir  Syariffudin juga ditangkap. Penangkapan tokoh PKI di kota  lainnya  segera  dilaksanakan.  Koran- koran  pro-FDR  ditutup,  SOBSI  yang sedang  bersidang  di  Tugu  dengan  mudah disergap.  Esok  harinya  Panglima  Besar Sudirman  melaporkan  kepada  pemerintah bahwa kota Yogyakarta telah diamankan.
Pada  tanggal  19  September  1948 Presiden  Soekarno  mengucapkan  pidato radionya.  Soekarno  menjelaskan  kepada rakyat  akan  pentingnya  persatuan  dan kesatuan  menghadapi  ancaman  Belanda dan  pengacau  dalam  negeri.  Ia  juga menguraikan  tentang  kerusuhan  yang terjadi  di  Solo  dan  akhirnya  tentang  PKI
Muso yang telah mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan yang  sah.  Pidato  tersebut  diikuti  oleh pidato  Sultan  Hamengkubuwono IX,
Sultan  menyerukan  agar  rakyat  membantu Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Dengan demikian  kedudukan  pemerintah  amat kokoh  dalam  menghadapi  pemberontakan karena TNI secara tegas kepada mereka.
Selanjutnya rencana-rencana operasi  dipersiapkan  oleh  Markas  Besar Angkatan  Perang  Republik  Indonesia,  dan pada  tanggal  30  September  1948  kota Madiun  dapat  diduduki kembali  oleh  TNI. Kekuatan  PKI  melarikan  diri  ke  luar  kota, dan  TNI  terus  mengadakan  pengejaran. Pada  tanggal  30  Oktober  1948  Muso tertembak  karena  mengadakan  perlawanan di  Ponorogo.  Pada  tanggal  29  November 1948  Djokosujono,  Maruto  Darusman, Sajogo  berhasil  ditangkap  di  Priangan, Purwodadi.  Djokosujono  memberitahukan bahwa  Amir  Syariffudin  dan  Suripno  juga berada  di  Purwodadi.  Pada  hari  itu  juga jam  20.00  WIB,  Amir  Syariffudin  dan Suripno  ditangkap  di  desa  Klambu,  20 kilometer barat daya Purwodadi.
Dengan ditangkapnya
Amir
Syariffudin  dan  Suripno  maka  semua pemimpin  pemberontakan  telah  tertangkap atau tertembak dalam  pertempuran kecuali D.N. Aidit yang berhasil melarikan diri ke luar  negeri.  Dalam  keterangannya  Amir Syariffudin tidak bermaksud melarikan diri ke  daerah  yang  diduduki  oleh  Belanda tetapi hendak kembali ke Solo dan terus ke Yogyakarta  dengan  menyamar  sebagai pedagang.
Amir  Syariffudin  dan  Suripno dibawa  ke  Kudus  dan  seterusnya  diangkut menggunakan  kereta  api  khusus  ke Yogyakarta.  Amir  Syariffudin  meminta kepada perwira yang mengurusnya, Kapten Soeharto, untuk memberikan buku. Kebetulan satu-satunya buku yang dimiliki Kapten  Soeharto  ialah  novel  Romeo  dan Juliet. Selanjutnya Amir Syariffudin membaca buku tersebut sambil menantikan kedatangannya di Yogyakarta. Amir Syariffudin  duduk  sendiri  di  kereta  api yang  sengaja  dikosongkan  untuknya. Ketika  sampai  di  stasiun  Yogyakarta, rakyat  tampak  berjejal-jejal  untuk  dapat melihat  wajah  Amir  Syariffudin  yang merupakan mantan Perdana Menteri
sekaligus  Menteri  Pertahanan  Republik Indonesia (Soe Hok Gie, 2006:269-270). Di  Yogyakarta  mereka  ditahan  di Benteng, depan gedung Agung
Yogyakarta.
Namun jaksa agung
berpendapat  bahwa  itu  adalah  kewajiban TNI untuk memeriksa mereka. Oleh karena itu  mereka  dikirim  kembali  kepada gubernur  militer  di  Solo  untuk  diperiksa, sebelum  diserahkan  kepada  jaksa  agung. Ketika  Amir  Syariffudin  ditahan  di Yogyakarta,  maka  Ds.  F.K.N  Harahap berusaha  untuk  menyelamatkan  Amir Syariffudin dengan mencoba menghubungi Soekarno  dan  Hatta.  Namun  usaha  itu gagal  karena  Amir  Syariffudin  sendiri tidak  menyetujui  usaha  tersebut.  Pada tanggal  18  Desember  1948  diadakan  rapat kabinet  untuk  membicarakan  tindakan  apa yang dapat ditempuh kepada para pemimpin-pemimpin  PKI  jikalau  Belanda mengadakan agresi militernya lagi. Dari 12 orang menteri yang datang maka sebanyak empat  orang  menghendaki  agar  Amir Syariffudin  dan  kawan-kawan  ditembak mati  saja,  empat  orang  lagi  berpendapat supaya dipenjarakan namun tidak ditembak mati  sedangkan  empat  orang  sisanya  tidak memberikan  suara.  Selanjutnya  Presiden
Soekarno  mengeluarkan  vetonya    bahwa Amir  Syariffudin  dan  kawan-kawannya tidak  boleh  ditembak  mati  juga  (Wellem, 2009:198).
Seorang letnan menjelaskan adanya surat  perintah  Gubernur  Militer  Kolonel Gatot Subroto untuk menembak mati Amir Syariffudin  beserta  pimpinan-pimpinan PKI  yang  lainnya  yang  sedang  ditahan  di Solo.  Keputusan  ini  diambil  karena dikawatirkan  Amir  Syariffudin  beserta pimpinan-pimpinan  PKI  lainnya  akan  ikut melakukan pemberontakan atau menyeberang  membantu  Belanda.  Amir Syariffudin sebelum ditembak mati meminta  agar  semua  tawanan  diberi kesempatan untuk berjanji sebentar. Semua tawanan  menulis  surat  satu  per  satu  dan diserahkan  kepada  letnan  tadi.  Sebelum ditembak  mati,  mereka  menyanyikan  lagu Indonesia Raya dan lagu internasional.
Jenazah  Amir  Syariffudin  dan dikuburkan  secara  massal  di  daerah Ngalian, sebelah timur kota Solo pada hari Minggu  pagi  tanggal  19  Desember  1948. Pemerintah  RI  belum  dapat  menyerahkan jenazah-jenazah tersebut kepada keluarganya masing-masing karena Belanda  telah  menyerang  Indonesia  dan berhasil menawan para pemimpin Indonesia.  Barulah  pada  tahun  1950 setelah situasi dirasa memungkinkan maka pemerintah menyetujui penggalian kembali jenazah para pemimpin  pemberontakan itu dan menyerahkan kepada keluarga masing- masing.

## Simpulan
Amir  Syariffudin  dilahirkan  pada tanggal  27  Mei  1907  di  Tapanuli  Selatan dari  pasangan  Baginda  Soripada  Harahap dengan  Basoenoe  boru  Siregar.  Sesudah Amir  Syariffudin  berusia  cukup  untuk sekolah  maka  ia  memasuki  sekolah  dasar ELS  ( Europeesche  Lagere  School) di Medan  pada  tahun  1915  dan  pada  tahun
1917  ia  pindah  ke  ELS  di  Sibolga. Selanjutnya  Amir  Syariffudin  memilih melanjutkan  pendidikannya  di  negeri Belanda yakni di sebuah g ymnasium negeri di  Harleem.  Pada  September  1927  Amir Syariffudin  kembali  ke Hindia Belanda, di Batavia  Amir  Syariffudin  mendaftar  di Rechtshoogeschool (RHS)  dan  berhasil mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
Amir Syariffudin mulai aktif dalam organisasi  kedaerahan  dan  organisasi pemuda  yang  bersifat  nasional,  kemudian Amir  Syariffudin  melanjutkan  kiprah politiknya  ke  dalam  partai  politik.  Pada organisasi  kedaerahan  kiprahnya  adalah sebagai  pemimpin  Jong  Sumatranen  Bond dan  Jong  Batak  Bond.    Amir  Syariffudin tergabung  juga  dalam  organisasi  pemuda yang  bersifat  nasional  yaitu  Perhimpunan Pelajar  Pelajar  Indonesia  (PPPI)  yang kemudian  melahirkan  Sumpah  Pemuda. Dalam  partai  politik  Amir  Syariffudin tergabung  Partai  Indonesia  (Partindo), Gerakan  Rakyat  Indonesia  (Gerindo), Gabungan  Politik  Indonesia  (Gapi),  dan Partai Sosialis (PS). Amir Syariffudin juga pernah tergabung dalam Liga Anti Fasis.
Sesudah  proklamasi  kemerdekaan
Indonesia Amir Syariffudin berhasil menduduki  jabatan  penting  dalam  kabinet republik  Indonesia  yaitu  sebagai  menteri penerangan, menteri keamanan rakyat atau pertahanan,  serta  sebagai  perdana  menteri. Sebagai menteri penerangan Amir Syariffudin meletakkan dasar-dasar organisasi  dan  kerja  dalam  kementerian penerangan.  Sedangkan  sebagai  menteri keamanan  atau  pertahanan  antara  lain berhasil  meletakkan  dasar,  hakikat,  sifat tentara. Setelah kabinet Sjahrir jatuh, Amir Syariffudin  menduduki  kursi  Perdana Menteri  sekaligus  merangkap  Menteri Pertahanan.  Kabinet  Amir  Syariffudin mengumumkan program politik luar negeri adalah sebagai berikut. 1) Mempertahankan  pengakuan de  facto
Negara  Republik  Indonesia.  2)  Berusaha sekuat-kuatnya melaksanakan secara damai Persetujuan  Linggarjati.  3)  Berusaha  agar Indonesia secepat mungkin harus ikut serta dalam persoalan hidup internasional sesuai dengan  kepentingan  kedudukannya  dalam dunia.  Sedangkan  program  politik  dalam negeri  dari  kabinet  Amir  Syariffudin adalah sebagai berikut. 1)
Menyempurnakan pemusatan tenaga rakyat untuk  mempertahankan  kemerdekaan  dan pembangunan  tanah  air.  2)  Memperbaiki susunan  perwakilan  rakyat  di  pusat  dan  di daerah secara demokratis dengan pemilihan  demokratis  yang  dijalankan segera  apabila  keadaan  masyarakat  telah mengijinkan dengan nyata.  3) Meneruskan usaha menyempurnakan susunan pemerintah collegial dan seterusnya menjalankan politik menempatkan pegawai yang  sesuai  dengan  pertahanan  dan pembangunan negara. 4) Menyempurnakan dan  memperkuat  polisi  negara  sehingga menjadi  satu  alat  negara  yang  melindungi hak-hak demokratis dan menjamin keamanannya.
Ketika  menjabat  Perdana  Menteri Amir  Syariffudin  juga  berhadapan  dengan Prundingan
Renville dimana hasil perundingan  inilah  yang  membuatnya kehilangan dukungan dan harus meletakkan  jabatan.  Setelah  tersisih  dari pemerintahan  Amir  Syariffudin  mulai dirangkul golongan komunis untuk menjalankan  pemerintahan  ala  komunis. Sampai  akhirnya  terjadi  pemberontakan Madiun. Pimpinan-pimpinan komunis berhasil  ditangkap  dan  diadili.  Amir Syariffudin sendiri ditembak dan dikuburkan  di  daerah  Ngalian,  sebelah timur  kota  Solo  pada  hari  Minggu  pagi tanggal 19 Desember 1948.

## Ucapan Terima Kasih
Dalam  kesempatan  ini,  penulis mengucapkan terima kasih kepada
berbagai  pihak  yang  telah  membantu terlaksananya  penelitian  ini.  Tak  lupa, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih  kepada  dewan  redaksi  Jurnal  Istoria terbitan Pendidikan Sejarah, Fakultas  Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta atas kesempatan yang  diberikan  sehingga tulisan  ini  dapat  dipublikasikan  pada  edisi Maret 2015.

## Daftar Pustaka
A.H.  Nasution,  (1978), Sekitar  Perang Kemerdekaan  Indonesia Jilid  V
,VIII , Bandung: Angkasa.
.(1968), Tentara Nasional Indonesia, Jilid I, II, Bandung: Seruling Masa.
Wellem,  Frederick  D. , (2009), Amir
Sjarifoeddin:  Tempatnya  dalam Kekristenan dan Perjuangan Kemerdekaan  Indonesia, Bekasi:
Jala Permata Aksara.
Kahin, George M. C., (1995), Nasionalisme  dan  Revolusi  di Indonesia, Solo: UNS Press.
Leclerc,  Jaques,  (2011), Mencari  Kiri Kaum  Revolusi  Indonesia  dan Revolusi  Mereka, Jakarta:  Marjin Kiri.
Kementerian  Penerangan,  (1993), Dua Puluh  Tahun  Indonesia  Merdeka, Jilid IX. Jakarta.
. (1970) Susunan Kabinet Republik Indonesia: 1945-1970, Jakarta.
Kuntowijoyo,  (2005), Pengantar  Ilmu Sejarah , Yogyakarta: Tiara Wacana.
Soe  Hok  Gie,  (2006), Orang-orang  di Persimpangan Kiri Jalan, Yogyakarta: Bentang Pustaka.