PERAN PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI

## Khairuddin Hasan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh Email: khairuddinhasan@staindirundeng.ac.id

## Abstrak
Korupsi adalah salah satu masalah paling krusial yang terus mendera Indonesia. Korupsi sudah merasuk  hampir  ke  seluruh  sektor  kehidupan  bernegara.  Masyarakat  pun  menjadi  korban  yang paling  menderita.  Meski  tindakan  pemberantasan  korupsi  terus  dilakukan,  tetapimasyarakat seakan  pesimis  terhadap  keberhasilannya.  Hampir  setiap hari  penegak  hukum  melakukan penindakan,  baik  dari  penangkapan  sampai  pada  proses  pengadilan.  Pada  satu  sisi,  itu  adalah bukti pemberantasan korupsi terus berjalan. Tapi pada sisi lain, itu juga menjadi indikasi bahwa korupsi  telah  menjadi  bahaya  laten,  seperti  tak  pernah  habis.Untuk  menanggulangi  ancaman kerusakan dari korupsi, negara juga melakukan tindakan pencegahan selain pemberantasan.Tindakan  pemberantasan  bekerja  pada  bagian  hilir,  yaitu  setelah  aksi  korupsi dilakukan.  Sedangkan  tindakan  pencegahan bekerja  pada  bagian  hulu,  untuk  mengantisipasi adanya koruptor-koruptor baru di masa depan. Peran pendidikan Islam di Indonesia berada pada bagian hulu. Pendidikan Islam memiliki kontribusi besar bagi bangsa, sejak dahulu jauh sebelum kemerdekaan  sampai  saat  ini.  Pendidikan  Islam  sering  kali  menjadi  salah  satu  solusi  bagi permasalahan bangsa. Saat ancaman korupsi melanda, pendidikan Islam kembali dituntut untuk menunjukkan peranannya.
Kata kunci: Pendidikan Islam, Pencegahan, Korupsi.

## Abstract
Corruption  is  one  of  the  most  crucial  problems  that  continues  to  whack  Indonesia.  Corruption has  penetrated  almost  all  sectors  of  state  life.  The  community  also  became  the  most  suffering victim.  Although  corruption  eradication  continues  to  be  carried  out,  the  community  seems pessimistic about its success. Almost every day, law enforcers take action, both from arresting to court proceedings. On the one hand, it is evidence that corruption eradication continues. But on the  other  hand,  it  is  also  an  indication  that corruption  has  become  a  latent  threat  that  seems  to never  end.  To  overcome  the threatening  effects  of  this corruption,  the  state  also  takes precautionary action in addition to eradication. Eradication actions take the downstream section, which is after the act of corruption is indicated. Whereas precautionary actions take the upstream section,  which  is  to  anticipate for the  presence  of  new  corruptors  in  the  future.  The  role  of Islamic  education  in  Indonesia  is  in  the  upstream  section.  Islamic  education  has had a  major contribution  to  the  nation  since long  before the independence day  up  to  these  days. Islamic education  often turns  up  as one  of  the  solutions  to  national  problems.  When  the  threat  of corruption hits, Islamic education is again demanded to show its role.

## Keywords: Islamic education, prevention, corruption

## A. PENDAHULUAN
Pendahuluan ditulis dengan font Times New Roman 12 poin dan tebal (bold). Teks utama artikel Bangsa  Indonesia  adalah  bangsa  yang  besar  dengan  kekayaan  budaya  yang  beragama, bahasa, luasnya wilayah, dan banyaknya jumlah penduduk. Indonesia memiliki 652 bahasa (data Kemdikbud pada 2018), wilayah terluas di Asia Tenggara, dan jumlah penduduk yang lebih dari 260 juta.Pun begitu, besarnya bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari budaya, bahasa, wilayah dan  penduduknya  saja.  Tapi  juga  diikuti  dengan  besarnya  masalah  yang  melilit  sejak kemerdekaan yang diraih lebih dari 73 tahun yang lalu.
Masalah  yang  dimiliki  Indonesia  cukup  lengkap.  Ada  pada  hampir  semua  sektor kehidupan.  Baik  di  bidang  pendidikan,  ekonomi,  pengelolaan  sumber  daya  alam,  karakter bangsa, dan juga politik. Faktor penyebabnya tentu beragam. Bisa jadi sistem pengelolaan yang buruk  atau  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  rendah.  Namun,  banyak  masyarakat  berasumsi, akar  dari  berbagai  masalah  tersebut  terletak  pada  perilakunya  bangsa  Indonesia.  Perilaku  yang ingin  meraup  keuntungan  pribadi/  kelompok  dengan  cara  menyelewengkan  kekuasaan,  atau dengan kata lain perilaku korupsi.
Asumsi  tersebut  tidaklah  berlebihan.  Menurut  hasil dari Corruption  Perception  Index yang dilakukan oleh Transparency International pada 15 Juli 1955, Indonesia menempati posisi terendah  di  dunia.  Dengan  kata  lain  tindakan  korupsi  di  Indonesia  adalah  yang  paling  parah dibanding  negara  lain  yang  dinilaisaat itu.  Kemudian  berdekatan  dengan  masa  reformasi,  CPI Indonesia  sedikit  meningkat.  Namun  kembali  memburuk  pada  tahun  2000.  Kabar  baiknya, setelah tahun 2001 CPI Indonesia terus mengalami perbaikan sampai meraih 38 poin pada tahun 2018.
Dari  180  negara  yang dinilai  oleh Transparency  International,  Indonesia  berada  pada peringkat 89, sejajar dengan Bosnia Herzegovina dan Srilanka. Dari 11 negara di Asia Tenggara, Indonesia  berada  pada  posisi  ke  empat.  Berada  di  bawah  Singapura,  Brunei  Darussalam  dan Malaysia. Brunei mendapatkan 63 poin dan Malaysia meraih 47 poin.
Hasil Corruption Perception Index Indonesia oleh Tranparency International Gambar 1.
Sampai  detik  ini,  hampir  setiap  hari  masyarakat  disuguhi  berita  penangkapan  tersangka koruptor, dugaan  korupsi  yang  dilakukan  pejabat  negara,  penyuapan  yang  dilakukan  kalangan pengusaha,  kongkalikong  tersangka  korupsi  dengan  hakim,  sampai  terpidana  korupsi mendapatkan  fasilitas  ruangan  penjara  yang  mewah.  Satu  sisi  masyarakat  terpuaskan  dengan kabar koruptor  yang  tertangkap  atau  divonis  hukuman  penjara.  Tapi  pada  sisi  lain juga  merasa jenuh dan hampir putus asa, menyadari bahwa perjalanan bangsa ini masih sangat panjang untuk terbebas dari korupsi. Atau bahkan bangsa ini tidak akan pernah lepas dari jeratan korupsi.
Korupsi  sudah  merasuk  ke  hampir  seluruh  lini.  Sangat  kompleks  dan  sulit  untuk diberantas.  Negara  tidak  berarti  diam  saja.  Banyak  langkah  yang  sudah  diambil.  Yang  paling spektakuler  adalah  pembentukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  melalui  Undang-undang  No. 30  Tahun  2002.  Lalu  diikuti  dengan  pembentuk  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  melalui Undang-undang  No.  46  Tahun  2009.  Oleh  KPK  banyak  koruptor  yang  berhasil  dijerat.  Dari kalangan pengusaha dan pejabat. Kesannya tak pandang bulu. Semua disikat. Adakah hasilnya?. Ya,  bukti  yang  paling  sederhana  adalah  meningkatnya  poin  yang  diraih  Indonesia  dalam  CPI yang dilakukan oleh Tranparency International.
Tapi  itu  semua  adalah  kebijakan  pada  sektor  hilir.  Belum  komprehensif.  Perlu  ada kebijakan  yang lebih  radikal  dan  bersifat  jangka  panjang.  Kebijakan  yang  tidak  perlu  harus menunggu  calon  koruptor  untuk  melakukan  tindakan  korupsi  agar  bisa  diberikan  sanksi.  Tapi justru  mencegah  terciptanya  calon  koruptor  baru,  jauh  sebelum  aksinya  dilakukan.  Untuk  itu, pada  sektor  hulunya,  pemerintah  mengambil  sikap  pada  pencegahan  korupsi.  Salah  satunya melalui pendidikan antikorupsi.
Korupsi  adalah  bentuk  pelanggaran  moral.  Kerusakan  moral  adalah  tanggung  jawab bersama  seluruh  warga  negara  untuk  memperbaikinya.  Dan  yang  paling  berperan  terhadap perbaikan  moral  adalah  pendidikan.  Upaya  ini  telah  lama  diambil  oleh  berbagai  lembaga pemerintah.  Diawali  dengan  Undang-undang  No.  30  Tahun  2002  pasal  13,  bahwa  KPK menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi bekerja sama dengan Depdiknas pada setiap jenjang pendidikan melalui sosialisasi, komunikasi dan pendidikan.
Jauh  setelah  itu,  pada  Desember  2018  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK), Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud),  Kementerian  Dalam  Negeri (Kemendagri),  Kementerian  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi  (Kemenristekdikti)  dan Kementerian Agama (Kemenag) menandatangani komitmen bersama untuk mengimplementasikan  pendidikan  antikorupsi  pada  jenjang  pendidikan  dasar,  menengah,  dan tinggi. (www.kemendikbud.go.id)
Beberapa  poin  yang  disepakati  dalam  penandatanganan  komitmen  bersama  tersebut adalah:
1. Pendidikan  karakter  dan  budaya  antikorupsi  merupakan  langkah  pencegahan  yang penting dalam membangun generasi berintegritas untuk mengurangi korupsi yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia;
2. Sepakat  untuk  bersama-sama  menjalankan  pendidikan  karakter  dan  budaya antikorupsi  serta  mewujudkan  tata  kelola  pendidikan  yang  bersih  dan  baik  untuk mendukung tumbuh kembangnya integritas yang ideal di lingkungan pendidikan, dan;
3. Sepakat untuk bersama-sama dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk  mengimplementasikan  pendidikan  karakyer  dan  budaya  antikorupsi  serta  tata kelola pendidikan yang baik dan bersih. (www.kemendikbud.go.id)
Pendidikan Islam sebagai salah satu bagian dari pendidikan di Indonesia juga diharapkan memiliki  peran  yang  besar  terhadap  pencegahan  korupsi.  Korupsi  tentu  tidak  memiliki  tempat dalam agama Islam. Dalam Islam, sanksi yang akan diterima oleh koruptor bisa lebih keras dari pada  yang  sudah  berlaku  di  Indonesia  saat  ini.  Dan  kejujuran  serta  sikap  tanggung  jawab terhadap  amanah -sebagai  antitesis  dari  korupsi- adalah  perilaku  yang  sangat  dimuliakan  oleh Islam.  Pendidikan  Islam  adalah  alat  untuk  menanamkan  perilaku  tersebut  kepada  para pemeluknya.
Pendidikan  Islam  sudah  sangat  mengakar  di  masyarakat  Indonesia.  Eksistensinya  lebih dulu  ada  jauh  sebelum  bangsa  ini  merdeka.  Mulai  dari  yang  bersifat  tradisional  sampai  yang modern.  Kontribusinya  pada  usaha  kemerdekaan,  pembangunan  moral,  ekonomi  dan  politik sangat terasa hampir pada setiap jengkal tanah. Namun, pada saat bangsa ini sedang menghadapi musuh  yang  bernama  “korupsi”,  akankah  pendidikan  Islam  masih  menunjukkan  peranan besarnya?.
Untuk  itu, tulisan  ini  membahas  tentang  peranan  pendidikan  Islam  dalam  upaya pencegahan  korupsi.  Islam  memiliki  perhatian  yang  besar  terhadap  moral,  dengan  nama  lain yaitu akhlak. Korupsi adalah masalah yang berawal dari kerusakan akhlak. Dengan pendidikan, seyogyanya kerusakan tersebut dapat diperbaiki, atau minimal dicegah agar tidak semakin parah.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Pendidikan Islam

## a. Pengertian Pendidikan Islam
Secara  sederhana  pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  melakukan  suatu perubahan ke arah yang lebih baik pada objek didik, berupa anak atau orang dewasa. Pendidikan berbeda  dengan  pengajaran.  Pengajaran  hanya  proses  transfer  ilmu  dari  pendidik  kepada  yang dididik. Sedangkan pendidikan juga usaha untuk menciptakan perubahan pada diri individu, baik intelektualitasnya  juga  kepribadiannya  agar  dapat  mengembangkan  diri  dan  membangun kesadaran  untuk  menjadi  penerus  generasinya.  Hal  ini  senada  dengan  pendapat  Azra,  bahwa pendidikan  dan  pengajaran  itu  berbeda.  Perbedaannya  terletak  pada  penekanan  pendidikan terhadap pembentukan kesadaran dan kepribadian di samping transfer ilmu dan keahlian. (Azra, 1999: 3)
Pendidikan    Islam  dalam  bahasa  Arab  adalah al-tarbiyyah  al-islamiyyah yang  asal katanya  adalah rabba yang  berarti  mendidik.  (Daradjat,  1994:  25).  Ada  beberapa terminologi dalam  Islamyang  banyak  dimaknai  sebagai  pendidikan  yaitu al-tarbiyyah,  al- ta’lim dan al- ta’dib. Istilah  yang paling populer sebagai representasi dari pendidikan di kalangan umat Islam adalah al-tarbiyyah.Asal  katanya  adalah raba-yarbu yang  berarti  bertambah,  bertumbuh    (an- Nahlawi, 1992: 6). Namun, menurut al-Attas bahwa istilah yang paling tepat untuk menunjukkan istilah pendidikan adalah al- tad’dib. (al-Attas, 1994: 60)
Para  pakar  berbeda  pendapat  dalam  mendefinisikan  pendidikan  Islam.  Hal disebabkan perbedaan pandangan dan latar belakang keilmuannya.
Menurut  Hasan  Langgulung  dalam  Azra  bahwa  pendidikan  Islam  adalah  proses penyiapan  generasi  muda  untuk  mengisi  peranan  memindahkan  pengetahuan  dan  nilai-nilai Islam  yang  diselenggarakan  dengan fungsi  manusia  untuk  beramal  di  dunia  dan  memetik hasilnya di akhirat. (Azra, 1999 : 5)
Menurut al-Nahlawi pendidikan  Islam adalah penataan individual dan sosial  yang dapat menyebabkan seseorang  tunduk taat pada  Islam dan menerapkannya secara sempurna di dalam kehidupan individu dan masyarakat. Pendidikan Islam merupakan kebutuhan mutlak untuk dapat melaksanakan Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. (al-Nahlawi, 1996: 41)
Menurut Jalaluddin pendidikan  Islam merupakan  bagian dari upaya untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dalam diri penganutnya. (Jalaluddin, 2016 : 140)
Sedangkan al-Gulayani mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah menanamkan akhlak yang  mulai  di  dalam  jiwa  anak  dalam  masa  pertumbuhannya  dan  menyiraminya  dengan  air petunjuk  dan nasihat,  sehingga  akhlak  itu  menjadi  salah  satu  kemampuan  (meresap  dalam) jiwanya kemudian buahnya berwujud keutamaan dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air. (Uhbiyati, 2005: 10)
Jika diperhatikan, maka garis merah beberapa pendapat di atas adalah:
1) Bahwa  pendidikan  Islam  proses  perubahan  pada  diri  seorang  muslim  baik  dari  sisi intelektualitasnya juga pada sisi kepribadiannya.
2) Bahwa  perubahan  tersebut  harus  mengacu  pada  nilai-nilai  ajaran  Islam  dan menjadikan yang terdidik semakin dekat dengan Allah.
3) Perubahan  tersebut  harus  mampu  dimanfaatkan  untuk  kemaslahatan  diri,  agama, masyarakat dan bangsanya.

## b. Dasar Pendidikan Islam
Pada hakikatnya, dasar pendidikan Islam sama dengan dasar ajaran Islam yaitu Alquran dan  Hadis.  Alquran  sebagai  petunjuk  kekal  bagi  seorang  muslim  dalam  mengarungi  seluruh bagian kehidupan termasuk pendidikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. QS al-Baqarah: 185.
ُﺮۡﮭَﺷ َنﺎ َﻀَﻣ َر ٱ ٓيِﺬﱠﻟ ِﮫﯿِﻓ َلِﺰﻧُأ ٱ ُناَء ۡﺮُﻘۡﻟ َﻦﱢﻣ  ٖﺖَٰﻨﱢﯿَﺑَو ِسﺎﱠﻨﻠﱢﻟ ى ٗﺪُھ ٱ ٰىَﺪُﮭۡﻟ َو ٱ ِۚنﺎَﻗ ۡﺮُﻔۡﻟ
Artinya:  (Beberapa  hari  yang  ditentukan  itu  ialah)  bulan  Ramadhan,  bulan  yang  di dalamnya  diturunkan  (permulaan)  Al  Quran  sebagai  petunjuk bagi  manusia  dan  penjelasan- penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).
Alquran adalah dasar pemikiran dalam pelatakan konsep pendidikan  Islam. Penyusunan teori-teori  pendidikan  juga  didasarkan  kepada  Alquran.  Dan  permasalahan  yang  berkenaan dengan  pendidikan,  sebelum  ditelaah  lebih  jauh  juga  terlebih  dahulu  dipertimbangkan  melalui solusi yang ditawarkan oleh Alquran.
Dasar  kedua  dalam  pendidikan  Islam  adalah  Hadis  yang  ditinggalkan  oleh  Nabi Muhammad  saw.  sesuai  dengan sabda  beliau dari  Abu  Hurairah ,  ia  berkata:  “Telah  bersabda Rasulullah saw.:  “ Aku  tinggalkan  dua  perkara  yang  kalian  tidak  akan  tersesat  selama  kalian berpegang  teguh dengan  keduanya  yaitu  Alquran dan  Sunnahku,  serta  keduanya  tidak  akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di Telaga (d i Surga)”. (HR. al -Hakim: 93)
Menjadikan  Hadis  sebagai  dasar  kedua  dalam  pendidikan  Islam  karena  Hadis  memiliki beberapa fungsi terhadap Alquran, yaitu:
1) Bayan al-Taqrir, yaitu  menetapkan  dan  mengokohkan  pernyataan  Alquran  sehingga maknanya menjadi semakin jelas.
2) Bayan al-Tafsir, yaitu menjelaskan dan merinci makna Alquran yg masih global dan mengkhususkan  makna  ayat  yang  masih  umum.Bayan  Tafsir ada  3  macam:  a) tafsh al-mujmalyaitu  merinci  ayat  Alquran  yang  masih  global;b) taby al-musytarak yaitu menjelaskan  ayat  Alquran  yang  memiliki  makna  ganda;  c) takhshish  al-am yaitu mengkhususkan makna ayat yang bermakna umum.
3) Bayan al-Tabdila, mengganti hukum yang telah lewat masa berlakunya. (Fikri, 2015 : 182-185)
Dari  fungsinya,  dapat dilihat  bahwa  Alquran  dan  Hadis  bagaikan  dua  sisi  mata  uang. Saling  memiliki  keterikatan  antara  satu  dengan  yang  lain.  Alquran  sebagai  pokok  utama,  dan Hadis  sebagai  pendukungnya.  Menjadikan  Alquran  sebagai  dasar  dalam  konsep  pendidikan Islam, maka secara otomatis juga menjadikan Hadis sebagar dasar yang kedua sekaligus sebagai penopang dalam memahami Alquran.

## c. Tujuan Pendidikan Islam
Tujuan adalah benda atau keadaan tertentu yang ingin diraih setelah melalui suatu proses kegiatan.  Dengan  tujuan,  maka  terbangun  rencana  dan  strategi  agar  semua  kegiatan  yang dilakukan berada pada arah yang diinginkan. Salminawati menyebutkan bahwa salah satu aspek penting dan mendasar dalam pendidikan adalah aspek tujuan. Merumuskan tujuan adalah syarat mutlak  dalam  mendefinisikan  pendidikan  itu  sendiri  yang  paling  tidak  didasarkan  atas  konsep dasar mengenai manusia, alam dan ilmu serta dengan pertimbangan prinsip-prinsip dasarnya. Hal tersebut disebabkan pendidikan adalah upaya yng paling utama, bahkan satu-satunya cara untuk membentuk manusia menurut apa yang dikehendakinya. (Salminawati, 2012: 116)
Pendidikan  akan  hampa  dan  kehilangan  arah  jika  tidak  memiliki  tujuan.  Alih-alih membawa  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik,  pendidikan  tanpa  tujuan  yang  jelas  justru  malah akan mengakibatkan kerusakan.
Menurut  al-Syaibani  dalam  Suryadibahwa  tujuan  pendidikan  adalah  perubahan  yang diinginkan  dan  diusahakan  melalui  proses  pendidikan  baik  pada  tingkah  laku  individu  dan kehidupan  pribadinya  maupun  kehidupan  masyarakat  dan  alam  sekitar,  atau  pada  proses pendidikan dan proses pembelajaran sebagai aktivitas kehidupan yang penting serta pembekalan kemampuan profesional. (Suryadi, 2017:117)
Menurut Salminawati, tujuan pendidikan Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1) Mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan di muka bumi ini dengan sebaik- baiknya,  yaitu  melaksanakan  tugas-tugas  memakmurkan  dan  mengolah  bumi  sesuai dengan kehendak Tuhan;
2) Mengarahkan  manusia  agar  seluruh  pelaksanaan  tugas  kekhalifahan  di  muka  bumi dilaksanakan  dalam  rangka  beribadah  kepada  Allah,  sehingga  tugas  tersebut  terasa ringan;
3) Mengarahkan  manusia  agar  berakhlak  mulia,  sehingga  ia  tidak  menyalahgunakan fungsi kekhalifahannya;
4) Membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa dan jasmaninya sehingga  ia memiliki ilmu,  akhlak  dan  keterampilan  yang  semuanya  dapat  digunakan  guna  mendukung tugas pengabdian dan kekhalifahannya;
5) Mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. (Salminawati, 2012: 116-117)
Sedangkan  menurut  Abdulrahman  Salih  dalam  Fauzi  bahwa  tujuan  pendidikan  Islam diklasifikasikan menjadi lima macam, yaitu:
1) Tujuan  pendidikan  jasman  dengan  keterampilan  fisik,  yaitu  untuk  mempersiapkan diri manusia sebagai khalifah di muka bumi.
2) Tujuan pendidikan ruhani, yaitu untuk meningkatkan jiwa dari kesetiaan yang hanya menyembah  Allah  semata  dan  melaksanakan  moralitas  islami  yang  diteladani  dari Rasulullah saw.
3) Tujuan  pendidikan  akal,  yaitu  pengarahan  kecerdasan  untuk  kekuasaan  Allah  dan menentukan  pesan  ayat-ayatNya  yang  berimplikasi  kepada  peningkatan  iman  dan takwa.  Hal  ini  meliputi  tiga  tahapan,  yaitu  pencapaian  kebenaran  ilmiah ( ‘ilm  al - yaqin), pencapaian  kebenaran  empiris (‘ain  al -yaqin), dan  pencapaian  kebenaran meta-empiris haqq al-yaqin).
4) Tujuan  pendidikan  sosial,  yaitu  membentuk  kepribadian  yang  utuh  yang  menjadi bagian dari komunitas sosial.
5) Tujuan  pendidikan  karir,  yaitu  untuk  mempersiapkan  anak  didik  dalam  memasuki dunia kerja dan karir. (Fauzi, 2016: 61)

## d. Peran Lembaga Pendidikan Islam
Lembaga  pendidikan  Islam  bertebaran  hampir  di  seluruh  kabupaten/  kota  negeri  di Indonesia. Ada banyak lembaga pendidikan Islam yang berdiri, sebut saja pesantren, madrasah, sekolah  Islam  terpadu  yang  belakangan  ini  mulai  banyak  muncul.  Jauh  sebelum  Indonesia merdeka,  lembaga  pendidikan  Islam  sudah  sangat  mengakar.  Perannya  pun  juga  sangat  besar, dalam berbagai bidangtermasuk yang paling terasa dalam upaya meraih kemerdekaan.
Kemunculan  dari  lembaga-lembaga  pendidikan  tersebut  berawal  dari  kegiatan  dakwah yang dilakukan oleh para ulama  yang menyebarkan agama  Islam. Sebagaimana   Nata (2010:1) mengatakan  bahwa  secara  hisrotis  pertumbuhan  dan  perkembangan  pendidikan  Islam  di Indonesia  sangat  terkait  erat  dengan  kegiatan  dakwah  islamiyah.  Pendidikan  Islam  berperan sebagai  mediator  dalam  memasyarakatkan  ajaran Islam  kepada  masyarakat  dalam  berbagai tingkatannya.  Melalui  pendidikan  inilah,  masyarakat  Indonesia  dapat  memahami,  menghayati dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan Alquran dan sunah. Sehubungan dengan itu  tingkat  kedalaman  pemahaman,  penghayatan  dan  pengamalan  masyarakat  terhadap  ajaran Islam  amat  bergantung  pada  tingkat  kualitas  pendidikan  Islam  yang  diterimanya.  Pendidikan Islam tersebut berkembang setahap demi setahap hingga mencapai tingkat seperti sekarang ini.
Salah  satu  lembaga  pendidikan  Islam  tertua  dan  berpengaruh  adalah  pesantren.  Tapi bukan  itu  saja,  menurut  Daulay  (2007:  21-26),  ada  beberapa  lembaga  pendidikan  Islam  awal yang memberikan kontribusi bagi bangsa sejak dulu, yaitu:
1) Masjid dan Langgar
Fungsi  utama  masjid  adalah  untuk melaksanakan  salat.  Begitu  juga  dengan  langgar. Hanya  saja  bentuk  langgar  lebih  kecil  dari  pada  masjid.  Masjid  dan  langgar  juga berfungsi untuk tempat pendidikan. Di tempat itu dilakukan pendidikan untuk orang dewasa  dan  anak-anak.  Pengajian  untuk  orang  dewasa  disampaikan  oleh  mubalig dengan materi ajaran Islam berkenaan dengan akidah, ibadah dan akhlak. Sedangkan pengajian  untuk  anak-anak  berpusat  pada  kemampuan  membaca  Alquran  sesuai dengan kaidah yang benar.
2) Pesantren
Apabila ditelusuri sejarah pendidikan di Jawa, sebelum datangnya agama Islam telah ada  lembaga  pendidikan  Jawa  kuno  yang  praktik  kependidikannya  sama  dengan pesantren.  Lembaga  pendidikan  Jawa  kuno  itu  bernama pawiyatan,  di  lembaga tersebut tinggal Ki Ajar dan cantrik. Ki Ajar adalah orang yang mengajar dan cantrik adalah orang yang diajar. Pesantren telah tumbuh sejak awal perkembangan Islam di Indonesia  khususnya  di  Jawa.  Sebab  model  pendidikan  pesantren  telah  ada  sebelum Islam masuk, yaitu pawiyatan.
Inti  dari  pesantren  adalah  pendidikan  ilmu  agama,  dan  sikap  beragama.  Karenanya mata pelajaran yang diajarkan semata-mata pelajaran agama. Pada tingkat dasar anak didik  baru  diperkenalkan  tentang  dasar  agama  dan  Alquran.  Setelah  berlangsung beberapa  lama  pada  saat  anak  didik  telah  memiliki  kecerdasan  tertentu,  maka mulailah diajarkan kitab-kitab klasik. Kitab-kitab klasik ini juga diklasifikan kepada tingkat dasar, menengah dan tinggi.
3) Meunasah, Rangkah dan Dayah
Secara  etimologi  meunasah  berasal  dari  perkataan  madrasah,  tempat  belajar  atau sekolah.  Bagi  masyarakat  Aceh  meunasah  tidah  hanya  semata-mata  tempat  belajar, bagi  mereka  meunasah  memiliki  multifungsi.  Meunasah  di  samping  tempat  belajar, juga  berfungsi  sebaga  tempat  ibadah  (salat),  tempat  pertemuan,  musyawarah,  pusat informasi, tempat tidur dan tempat menginap bagi musafir.
Rangkang  adalah  tempat  tinggal  murid  yang  dibangun  di  sekitar  masjid.  Menurut Qanun  Meukuta  Alam dalam  tiap-tiap  kampung  harus  ada  satu  meunasah.  Masjid berfungsi sebagai tempat kegiatan umat, termasuk di dalamnya kegiatan pendidikan. Karena murid perlu mondok dan tinggal, maka perlu dibangun tempat tinggal mereka di sekitar masjid. Sistem pendidikan di Rangkang ini sama dengan sistem pendidikan di  pesantren,  murid-murid  membentuk  lingkaran  dan  guru  menerangkan  pelajaran berbentuk halakah.
Dayah berasal dari bahasa Arab zawiyah yang pada mulanya merujuk pada sudut dari satu bangunan, dan sering dikaitkan dengan masjid. Di sudut masjid itu terjadi proses pendidikan  antara  pendidik  dengan  terdidik.  Selanjutnya zawiyah dikaitkan  dengan tarekat-tarekat  sufi,  di  mana  seorang  syekh  atau  mursyid  melakukan  kegiatan pendidikan kaum sufi. Menurut dialek Aceh, kata zawiyah berubah menjadi dayah.
4) Surau
Perkataan  Surau  menyebar  luas  di  Indonesia  dan  Malaysia  yang  dalam  kehidupan keseharian  adalah  suatu  bangunan  kecil  yang  penggunaan  utamanya  untuk  salat berjamaah  bagi  masyarakat  sekitar.  Bagi  masyarakat  Minangkabau,  fungsi  Surau
tidak hanya untuk ibadah dan pendidikan, tapi juga untuk budaya. Surau diperkirakan telah ada sebelum Islam masuk ke Sumatera Barat. Hanya berfungsi sebagai aplikasi dari  budaya  mereka.  Setelah  Islam  masuk,  maka  dilaksanakan  proses  islamisasi dalam segala aspek, termasuk lemabaga-lembaga budaya.

## 2. Pencegahan Korupsi

## a. Pengertian Korupsi
Dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia, korupsi  adalah  perbuatan  menggunakan  kekuasaan untuk kepentingan sendiri (seperti menggelapkan uang atau menerima uang sogok).
Korupsi  berasal  dari  bahasa  Latin corruption dari  kata  kerja corrumpere berarti  busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secra tidak wajar dan tidak legas memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan  menyalahgunakan  kekuasaan  publik  yang  dipercayakan  kepada  mereka.  (Shoim,  2009: 14)
Menurut  Kartono  (1983)  bahwa  korupsi  sebagai  tingkah  laku  individu  yang menggunakan  wewenang  dan  jabatan  guna  mengeruk  keuntungan  pribadi,  merugikan kepentingan  umum  dan  negara.  Jadi  korupsi  adalah  gejala  salah  pakai  dan  salah  urus  dari kekuasaan,  demi  keuntungan  pribadi,  salah  urus  terhadap  sumber-sumber  kekayaan  negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.
Menurut  Sudarto  bahwa  korupsi  adalah  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri, orang  lain,  atau  suatu  badan,  bersifat  melawan  huku  baik  secara  formil  maupun  materil  dan perbuatan  itu  secara  langsung  atau  tidak  langsung  merugikan  keuangan  negara  dan  atau perekonomian  negara  atau  perbuatan  itu  diketahui  atau  patut  disangka  oleh  si  pembuat  bahwa merugikan negara atau perekonomian negara. (Nurdjana, 205: 18)
Sedangkan menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab II Pasal 2 bahwa tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  yang  suatu korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara;  Pasal  3  berbunyi setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan,  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan  atau  kedudukan  atau  sarana  yang  ada  padanya  kareana  jabatan atau  kedudukan  yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Jadi,  dari  beberapa  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  tindakan  korupsi  tidak hanya  terdiri  dari  satu  unsur  saja.  Ada  beberapa  unsur  yang  saling  berhubungan,  yang  jika disusupi  oleh  niat  untuk  menyelewengkan  kekuasaan  dan  merugikan  negara  maka  disebut sebagai korupsi. Unsur-unsur tersebut adalah:
1) Adanya individu atau kelompok tertentu;
2) Adanya  kekuasaan  atau  wewenang  yang  melekat  pada  diri  individu  atau  kelompok tersebut;
3) Adanya penyalagunaan wewenang;
4) Adanya kerugian negara;
5) Adanya  keuntungan  yang  diperoleh  baik  yang  diterima  pelaku  atau  pelaku memberikan keuntungan kepada orang lain. Dengan kata lain seperti yang disebutkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 “memperkaya diri sendiri atau orang lain”.

## b. Pandangan Islam terhadap Korupsi
Islam  adalah  agama  yang  mencakupi  semua  urusan  kehidupan  manusia  secara komprehensif dan holistis. Semua permasalahan dalam bidang ekonomi, politik, budaya, tatanan kehidupan masyarakat sampai masalah hukum sudah diatur dalam Islam. Islam selalu aktual dan tidak pernah ketinggalan zaman dalam menyikapi persoalan-persoalan yang muncul belakangan. Cara Islam menyikapi permasalahan kontemporer pun pasti proporsional dan tepat sasaran.
Dalam hal ini, termasuk persoalan korupsi. Istilah korupsi beserta turunannya barangkali muncul  hanya  pada  satu  atau  dua  abad  terakhir  saja.  Namun,  substansi  dari  korupsi  telah  ada pada  zaman  Rasulullah  saw.Dalam  Islam,  tindakan  korupsi  jelas  dilarang  dan  sangat  dikecam. Korupsi adalah satu kerusakan besar yang hukumannya sangat berat menurut syariat Islam.
Korupsi  dipandang  sebagai  bentuk  dari fasad yaitu  perbuatan  yang  merusak  tatanan (kehidupan masyarakat) yang pelakunya dikategorikan melakukan jinayat al-kubra (dosa besar). (Arifin, 2015: 74)
Salah  satu  dasar  utama  tentang  pelarangan  Islam  terhadap  korupsi  ada  pada  QS.  al- Baqarah: 188
                                                                                                                                          
          Artinya:  Dan  janganlah  sebahagian  kamu  memakan  harta  sebahagian  yang  lain  di antara  kamu  dengan  jalan  yang  bathil  dan  (janganlah)  kamu  membawa  (urusan)  harta  itu kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan  sebahagian  daripada harta  benda  orang  lain  itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.
Pada ayat tersebut Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil. “Makan” yang  dimaksud  termasuk  juga  mempergunakan  atau  memanfaatkan.  Batil  adalah  cara  yang dilakukan melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Para ahli tafsir mengatakan bahwa banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup ayat ini, antara lain ialah:
1) Memakan uang atau hasil riba;
2) Menerima harta tanpa ada hak untuk itu;
3) Makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual;
4) Menyalahgunakan kekuasaan untuk kekayaan pribadi atau kelompok
Selanjutnya,  ayat  tersebut  pada  bagian  akhir  juga  melarang  menyuap  hakim  dengan  maksud untuk  mendapatkan  sebagian  harta  orang  lain  dengan  cara  batil,  dengan  menyogok  atau memberikan sumpah palsu atau kesaksian palsu.
Perbuatan  korupsi  termasuk  kepada  perbuatan  batil.  Karena  korupsi  adalah  tindakan menyelewengkan  kekuasaan  untuk  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain.  Menyelewengkan kekuasaan adalah perbuatan tercela dan mengingkari amanah. Padahal Islam sangat tegas dalam mengatur sikap amanah. Allah berfirman dalam QS. al-Nisa: 58
                                                                                                                                                                             
Artinya:  Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di  antara  manusia supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran  yang  sebaik- baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
Islam  juga  mengenal  terminologi  lain  berkenaan  dengan  korupsi  yaitu risywah. Dalam bahasa Arab, risywah artinya adalah tindakan suap-menyuap yang berasal dari kata kerja rasya. Dalam  kitab Fath  al-BaariIbnu  Hajar  menukil  pernyataan  Ibnu  al- ‘Arabi  yang  menyatakan bahwa  “risywah  atau  suap -menyuap  yaitu  suatu  harta  yang  diberikaan  untuk  membeli kehormatan/  kekuasaan  bagi  yang  memilikinya  guna  menolong/  melegalkan  sesuatu  yang sebenarnya tidak halal”.
Rasulullah saw. bersabda berkaitan dengan suap.
َﺗْﺮُﻤْﻟاَو َﻲِﺷاﱠﺮﻟا َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ُلﻮُﺳَر  َﻦَﻌَﻟ َلﺎَﻗ  َنﺎَﺑْﻮَﺛ  ْﻦَﻋ ﺎَﻤُﮭَﻨْﯿَﺑ ﻲِﺸْﻤَﯾ يِﺬﱠﻟا ﻲِﻨْﻌَﯾ  َﺶِﺋاﱠﺮﻟاَو َﻲِﺸ Artinya: Dari Tsaubân, dia berkata, “Rasûlullâh n melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya. (HR. Ahmad, No. 22452).
Dalam hadis tersebut sangat jelas bahwa Rasulullah saw. sangat melarang tindakan suap- menyuap sampai melaknatnya. Yang dilaknat bukan hanya pemberi suap, tapi juga penerima dan orang yang menjadi penghubung atau makelar dari keduanya.
Ada banyak kerusakan  yang disebabkan oleh praktik korupsi dalam bentuk risywah ini. Risywah dapat  memutuskan  kesempatan  bagi  masyarakat  yang  memiliki  potensi  atau  karya terbaik  untuk  mendapatkan  penghargaan  atau  jabatan  atau  harta  yang  sesuai  dengan kapasitasnya. Risywah juga  dapat  menurunkan  kualitas  kerja,  karena  pelaku  yang  menjadi pekerja  yang  mendapatkan  pekerjaanya  dari  menyuap  tidak  akan  tekun  dalam  menjalani kewajibannya.  Karena  dia  menganggap  bahwa  apa  yang  dia  peroleh  bukan  karena  kompetensi yang  dia  miliki,  tapi  karena  perjanjian  haram  yang  dia  lakukan  dengan  pemberi  kerja.  Dan masyarakat  tidak  akan  terpacu  untuk  memperbaiki  potensi  diri  agar  mendapatkan  posisi  dan apresiasi  yang  layak.  Karena  mereka  menganggap  bahwa  sehebat  apapun  potensi  yang  mereka miliki  pasti  akan  kalah  dibanding  dengan  orang yang  tidak  punya skill apapun  tapi  memiliki uang segudang.

## c. Peran Pendidikan Islam Terhadap Pencegahan Korupsi
Penyakit  korupsi  telah  merajalela,  meracuni  hampir  seluruh  sendi  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara.  Hampir  di  setiap  instansi  pemerintah  dan swasta  di  negeri  ini memiliki  kasus  atau  paling  tidak  dugaan  kasus  korupsi.  Karena  sudah  sedemikian  mengakar, maka perlu ada strategi yang canggih untuk menanggulanginya.
Secara garis besar, ada dua cara yang sudah dan masih ditempuh oleh pemerintah untuk menanggulangi tindakan korupsi. Yaitu pemberantasan dan pencegahan. Pemberantasan korupsi bekerja  pada  wilayah  hilir.  Menunggu  adanya  pelanggaran  yang  dilakukan,  kemudian  dikenai tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Cara ini membuah hasil. Terang saja, hampir setiap
hari  masyarakat  menerima  informasi  dari  media  tentang  penangkapan  para  tersangka  atau terduga  koruptor.  Sebagian  masyarakat  puas  dengan  fenomena  itu.  Tapi  penegak  hukum  tidak demikian.  Ada  perasaan  bahwa  koruptor  baru  terus-menerus  muncul,  meski  penangkapan  dan pemberitaannya selalu gencar.
Ada  dugaan  bahwa  korupsi  adalah  fenomena  gunung  es.  Apa  yang  tidak  terlihat  jauh lebih besar dari pada  apa  yang terpampang nyata di depan mata. Jika negara hanya berkutat di bagian hilir saja, maka usaha pemberantasan korupsi tidak akan berdampak signifikan terhadap perbaikian  tatanan  bernegara.  Atau  lebih  parahnya  usaha  tersebut  gagal.  Untuk  itu,  perlu  juga ada usaha pencegahan.
Sebagian besar sektor kehidupan di negara ini diurus oleh generasi yang lahir pada tahun 1960-an  sampai  1980- an.    Biasanya  “pasien”  dari  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dan  instansi penegak  hukum  lainnya  adalah  dari  generasi  tersebut.  Sementara  generasi  yang  lahir  antara 1990-an  sampai  2000-an  masih  belum  berkontribusi  terlalu  besar.  Generasi  inilah  yang  akan memegang kendali dalam mengurus negara dalam 10 sampai 15 tahun ke depan.
Negara perlu melakukan tindakan preventif. Memutus “rantai jeratan” korupsi agar tidak menular  kepada  generasi  penerus  tersebut.Harus  diciptakan  semacam “dinding  pemisah”  yang menjadikan  generasi  1990-an  tidak  terkontaminasi  dari  tindakan  korupsi  yang  dilakukan  oleh generasi di atasnya. Inilah tindakan yang lebih penting dari pada sekedar pemberantasan, bekerja pada bagian hulu.
Tindakan  preventif  pada  bagian  hulu  ini  sudah  dan  sedang  dilakukan  oleh  pemerintah. Salah satu sektor yang disasar adalah pendidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan kerja sama dengan instansi terkait tentang pencegahan korupsi, namanya pendidikan antikorupsi.
Prinsip-prinsip pendidikan antikorupsi ada enam, yaitu:
1) Akuntabilitas,  yaitu  kesesuaian  antara  aturan  dengan  pelaksanaan  kerja.  Semua lembaga  mempertanggungjawabkan  kinerjnya  sesuai  aturan  main  dalam  bentuk konvensi  maupun  konstitusi,  baik  pada  level  budaya  (individu  dengan  individu) maupun pada lembaga.
2) Transparansi,  yaitu  mengharuskan  semua  proses  kebijakan  dilakukan  secara  terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik.
3) Kewajaran,  yaitu  untuk  mencegah  terjadinya  manipulasi (markup) dalam penganggaran.
4) Kebijakan,  yaitu  berperan  untuk  mengatur  tata  interaksi  agar  tidak  terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
5) Kontrol  kebijakan,  yaitu  partisipasi  dengan  ikut  serta  dalam  penyusunan  dan pelaksanaan (suatu program).
Pendidikan Islam sangat kaya akan nilai dan prinsip-prinsip kebenaran. Kebenaran dalam Islam bersifat mutlak. Nilai dan prinsip tersebut ditempakan kepada peserta didik dalam semua lembaga  pendidikan  Islam.  Lembaga  pendidikan  Islam  sangat  variatif  dan  ada pada  semua jenjang usia. Lembaga pendidikan Islam tidak hanya yang berbentuk formal, tapi juga informal.
Lembaga pendidikan Islam yang formal diantaranya adalah:
1) Pesantren;
2) Dayah;
3) Madrasah pada tingkat ibtidaiah (dasar), sanawiah (menengah), dan aliah (atas);
4) Perguruan  tinggi  baik  yang  berbentuk  sekolah  tinggi,  institut  keagamaan  dan universitas Islam.
Lembaga pendidikan Islam informal, diantaranya:
1) Masjid;
2) Musala;
3) Langgar;
4) Meunasah; 5) Rangkah, dan; 6) Surau.
Lembaga  pendidikan  Islam  yang  formal  memang  khusus dirancang  untuk  pendidikan saja.  Sifatnya  berjenjang,  memiliki  unsur-unsur  pendidikan  dengan  lengkap  serta  diakui  secara administratif  oleh  negara.  Sedangkan  lembaga  pendidikan  Islam  informal  lebih  kepada  fungsi ibadah  dari  pada  pendidikan.  Hanya  saja,  lembaga  informal  adalah  penopang  kehidupan beragama  pada  masyarakat.  Ruh  kehidupan  beragama  masyarakat  ada  pada  frekuensi  aktivitas mereka  dengan  masjid  dan  lainnya.  Kegiatan  pendidikan  pada  lembaga  pendidikan  Islam infomal,  biasanya  dilakukan  dengan  ceramah-ceramah  keagamaan,  aktivitas  sosial kemasyarakatan dan pelestarian budaya.
Semua  lembaga  pendidikan  Islam  tersebut  mengajarkan  nilai-nilai  yang  terkandung dalam  Alquran  dan  Hadis.  Nilai-nilai  Islam  yang  diajarkan  pada  lembaga-lembaga pendidikannya  bersifat  sangat  kuat  dan  bersesuaian  dengan  semangat  pencegahan  korupsi. Berikut diantara nilai-nilai yang diajarkan, yaitu:
1) Nilai  keimanan  kepada  Allah  dan  konsistensi  dalam  kebenaran.Nilai  keimanan  ini merupakan  nilai  utama  dan  yang  paling  ditekankan  dalam  proses  pendidikan  Islam. Nilai inilah yang menjadi dasar seorang muslim untuk tetap tunduk dan patuh kepada Rabb-nya. Dari nilai keimanan ini, akan muncul nilai-nilai kebenaran lainnya. Allah berfirman dalam QS. Fushshilat: 30.
                                                                                                                                                                
Artinya  :  Sesungguhnya  orang-orang  yang  mengatakan:  "Tuhan  Kami  ialah  Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada mereka  dengan  mengatakan:  "Janganlah  kamu  takut  dan  janganlah  merasa  sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu". Dengan  nilai  keimanan  yang  dimiliki  dan  konsisten  memegah  teguh  nilai  tersebut, maka akan lahirlah nilai-nilai mulia lainnya seperti nilai kejujuran jika dibebani suatu amanah.
2) Nilai kejujuran dalam memegang amanah. Allah berfirman dalam QS. al-Nisa: 58.
                                                                                                                     
                                                        
Artinya:  Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di  antara manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha mendengar lagi Maha melihat.
Kejujuran  adalah  pembeda utama  antara  pelaku  korupsi  dengan  yang  tidak.  Nilai kejujuranlah yang menjadikan individu masih layak untuk diberikan amanah tertentu atau tidak. Nilai ini jugalah yang menjiwai prinsip pendidikan anti korupsi yang juga bagian  dari  upaya  pencegahan  korupsi,  tapi  dengan  istilah  berbeda  yaitu  prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi.
3) Nilai keadilan. Dalam QS. al-Nisa: 135 Allah berfirman.
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Artinya:  Wahai  orang-orang  yang  beriman,  jadilah  kamu  orang  yang  benar- benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin,  Maka  Allah lebih tahu  kemaslahatannya.  Maka  janganlah  kamu  mengikuti hawa  nafsu  karena  ingin menyimpang  dari  kebenaran.  dan  jika  kamu  memutar  balikkan  (kata-kata)  atau enggan  menjadi  saksi,  Maka  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  mengetahui  segala apa yang kamu kerjakan.
Orang-orang  beriman  diperintahkan  agar  menjadi  orang  yang benar-benar menegakkan  keadilan  di  tengah-tengah  masyarakat.  Nilai  keadilan  ini  harus  harus diterapkan  menyeluruh  baik  oleh  masyarakat  biasa,  pegawai  pemerintahan,  aparat hukum,  atau  kepala  negara.  Bahkan  jika  ternyata  keadaannya  berkaitan  dengan konflik kepentingan,  seperti  analogi  dalam  ayat  tersebut  akan  menjadi  saksi  untuk orang  tua  sekalipun,  tetap  yang  diutamakan  adalah  nilai  keadilan.  Sungguh  betapa tingginya Islam dalam menempatkan nilai keadilan.
4) Nilai keteguhan dalam memegang janji. Memegang janji, baik antara hamba dengan Allah  maupun  antara  manusia  dengan  sesamanya  telah  diatur  dalam  Islam  untuk ditunaikan secara sempurna. Allah berfirman dalam QS. al- Mu’minun: 8

##                                              

Artinya:  Dan  orang-orang yang  memelihara  amanat-amanat  (yang  dipikulnya)  dan janjinya.
Nilai  keteguhan  dalam  memegang  janji  ini  selaras  dengan  prinsip  akuntabilitas  dan kontrol  kebijakan  dalam  prinsip-prinsip  pendidikan  anti  korupsi.Dalam  Islam,  janji dijunjung  tinggi  untuk  dilaksanakan.  Mereka  yang  mampu  menunaikannya  secara sempurna, digambarkan Alquran sebagai salah satu ciri orang-orang  yang beruntung di dunia dan di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam ayat pertama pada surah yang sama  dengan  ayat  di  atas,  QS.  al- Mu’minun:  1 .  Sebaliknya,  pelaku  ingkar  janji diancam sebagai salah satu dari tiga ciriseseorang diberi predikat munafik. Rasulullah saw. bersabda:
َثﱠﺪَﺣ اَذِإ  ٌث َﻼَﺛ ِﻖِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا ُﺔَﯾآ َلﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟا  ْﻦَﻋ َةَﺮْﯾَﺮُھ ﻲِﺑَأ  ْﻦَﻋ َبَﺬَﻛ
نﺎ َﺧ  َﻦِﻤُﺗ ْؤا اَذِإ َو  َﻒَﻠ ْﺧَأ َﺪَﻋ َو اَذِإ َو
Artinya: Dari Abi Hurairah ra. dia berkata, Rasulullah saw. bersabda: tanda-tanda orang  munafik  itu  ada  tiga;  jika  berbicara  dia  berdusta,  dan  jika  berjanji  dia mengingkari, dan jika dipercaya maka dia berkhianat. (HR. Bukhari)
Jumlah pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang formal di Indonesia menurut data terakhir dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren adalah 25.938 pesantren, dengan jumlah santri 3.962.700. Sedangkan jumlah madrasah sekitar 49.337. Jumlah pendidikan formal ini sangat besar. Pesantren dan sekolah tersebut telah dan masih berkontribusi untuk pembangunan moral bangsa. Dan dengan diajarkannya nilai-nilai Alquran dan Hadis pada lembaga-lembaga tersebut, maka pendidikan Islam melalui lembaga pendidikan formalnya telah turut berperan dalam pencegahan korupsi.
Begitu  juga  dengan  lembaga  pendidikan  informal  pendidikan  Islam  yaitu  masjid  dan musala.  Menurut  data  yang  diperoleh  melalui  Sistem  Informasi  Masjid  Kementerian  Agama, bahwa di seluruh Indonesia berjumlah 254.514 dan musala berjumlah 288.429. Jumlah ini juga cukup  fantastis.  Jika  nilai-nilai  Islami  terus  diajarkan  secara  konsisten,  dan  masyarakat menerimanya  dengan  disertai  dengan  konsistensi  pula,  maka pencegahan  korupsi  seperti  yang diimpikan oleh seluruh rakyat Indonesia akan dapat terwujud dalam waktu yang lebih cepat.

## C. KESIMPULAN
Bahwa  tindakan  pemberantasan  dan  pencegahan  korupsi  telah  dan  sedang  dilaksanakan oleh  negara,  sebagai  solusi  dari  fenomena  korupsi  yang  kian  menggejala  pada  hampir  semua sektor  pemerintah  dan  swasta.  Tindakan  pemberantasan  tentu  berada  pada  ranah  hukum. Memberikan  sanksi  kepada  pelaku  korupsi  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Dan  tindakan pencegahan bisa dilakukan pada banyak ranah yang vital, salah satunya melalui pendidikan.
Pendidikan Islam, sebagai salah satu sistem pendidikan yang berjalan di negara ini juga ikut memberikan kontribusi pada ranah pencegahan. Pendidikan Islam yang berdasarkan kepada Alquran  dan  Hadis  sangat  kaya  akan  nilai.  Nilai-nilai  yang  diajarkan  selaras  dengan  prinsip- prinsip  pendidikan  antikorupsi  sebagai  usaha  pencegahan.  Sebut  saja  nilai  keimanan,  nilai kejujuran,  nilai  keadilan  dan  nilai  keteguhan  memegang  janji.  Sebagian  dari  nilai-nilai pendidikan  Islam  tersebut  sesuai  dengan  prinsip  akuntabilitas,  transparansi,  dan  kontrol kebijakan.
Kontribusi pendidikan Islam pada pencegahan korupsi juga cukup terasa jika dilihat dari besarnya  jumlah  lembaga  pendidikan,  baik  formal  maupun  informal.  Jumlah  seluruh  lembaga pendidikan  Islam  yang  terdata  sekitar  618.218  lembaga.  Dan  mampu  menjangkau  puluhan bahkan  ratusan  juta  umat  Islam  se-Indonesia.  Konsistensi  dan  keseriusan  dalam  membumikan nilai-nilai  keislaman  adalah  kunci  untuk  terus  memantapkan  peran  lembaga  pendidikan  Islam dalam pencegahan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Arini  Indika.  (2015). Tindak  Pidana  Korupsi  Menurut  Perspektif  Hukum  Islam. Jurnal Lex et Societatis, Vol. III/No.1/Jan-Mar
al-Attas, Muhammad Naquib. (1994). Konsep Pendidikan dalam Islam (Terjemahan). Bandung: Mizan.
al-Nahlawi.  (1996).  Abdurrahman, Prinsip-Prinsip  dan  Metoda  Pendidikan  Islam;  dalam Keluarga di Sekolah dan Masyarakat (Terjemahan). Bandung: Diponegoro.
al- Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail. (1994). Shahih Bukhari, Tahqiq Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, Beirut: Daar al-Fikr.
Azra,  Azyumardi.  (1999). Pendidikan  Islam;  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju  Milenium  Baru, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Daradjat, Zakiah. (1996). Ilmu Jiwa Agama. Jakarta: Bulan Bintang.
Daulay,  Haidar  Putra.  (2007). Sejarah  Pertumbuhan  dan  Pembaruan  Pendidikan  Islam  di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Fauzi,  Imron. (2016). Manajemen Pendidikan ala Rasulullah. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
Fikri, Hamdani. (2015). Fungsi Hadis Terhadap Al- Qur’an . Jurnal Tasamuh UIN Mataram.
Jalaluddin. (2016). Pendidikan Islam; Pendekatan Sistem dan Proses. Jakarta: Rajawali Pers.
Kartono, Kartini. (1983). Pathologi Sosial, Jakarta: CV. Rajawali Press.
Nata,  Abuddin.  (2010). Manajemen  Pendidikan;  Mengatasi  Kelemahan  Pendidikan  Islam  di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Nurdjana. (2005). Korupsi dalam Praktik Bisnis, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.
Salminawati.  (2012). Filsafat  Pendidikan  Islam;  Membangun  Konsep  Pendidikan  yang  Islami. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
Shoim,  Muhammad.  (2009). Laporan  Penelitian  Individual  (Pengaruh  Pelayanan  Publik Terhadap  Tingkat  Korupsi  pada  Lembaga  Peradilan  di  Kota  Semarang), Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo.
Suryadi,  Rudi  Ahmad.  (2017). Rekonstruksi  Pendidikan  Islam;  Sebuah  Penafsiran  Qurani. Bandung: Nuansa.
Uhbiyati, N. (2005). Ilmu Pendidikan Islam. Bandung: Pustaka Setia.