Jurnal Hukum Prasada, Vol. 6, No. 1, Maret 2019, pp. 1-14 P ISSN: 2337-759X E ISSN: 2548-4524 https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada

## Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia
Catherine Vania Suardhana
Magister Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia cthrinevania@hotmail.com
Published: 30/03/2019
How to cite (in APA style):
Suardhana, C, V. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia. Jurnal Hukum Prasada , 6(1), 1-14. doi: http://dx.doi.org/10.22225/jhp.6.1.1007.1-14

## Abstract
Investment is one indicator of economic development which plays a role in processing Indonesia's huge  economic  potential  into  a  real  economic  power.  Increasing  investment  in  Indonesia  has become  important  in  terms  of  accelerating  national  economic  development  and  the  realization  of Indonesia's  political  and  economic  sovereignty.  Plantation  plays  an  important  role  in  the  national economy and has great potential in national economic development. The purpose of this study is to find out and analyze the basics of legal protection against foreign investment in the control of land rights in the plantation sector in Indonesia and to know and analyze corporate social responsibility (CSR) in foreign investment in the plantation sector in Indonesia. The research method used in this study is Juridical-Normative research method. The research approach used by the author is a legal approach, conceptual approach, analytical approach, and philosophical approach. The results of this study  are  preventive  legal  safeguards  provided  by  the  government  based  on  laws  for  foreign investors in the plantation sector in Indonesia are in the form of basic investment policies, types of plantation businesses, land use permits and business permits until the end of investment activities while legal protection repressive is aimed at overcoming and resolving disputes that occur between investors and the government or between fellow investors and corporate social responsibility (CSR) places  more  emphasis  on  corporate  responsibility  for  actions  and  business  activities  that  affect certain people, society and the environment where companies carry out their business activities  in such a way that the company provides positive benefits to the community, the company itself and the government.
Keywords: Legal Protection; Investment; Plantation

## Abstrak
Penanaman  modal  adalah  salah  satu  indikator  pembangunan  ekonomi  yang  berperan  dalam mengolah potensi ekonomi Indonesia yang besar menjadi kekuatan ekonomi yang riil. Peningkatan penanaman  modal  di  Indonesia  menjadi  penting  dalam  hal  mempercepat  pembangunan  ekonomi nasional dan perwujudan kedaulatan politik serta ekonomi Indonesia. Perkebunan berperan penting dalam  perekonomian  nasional  dan  memiliki  potensi  besar  dalam  pembangunan  perekonomian nasional.  Tujuan  dari  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  mengenai  dasar- dasar  perlindungan  hukum  terhadap  penanaman  modal  asing  dalam  penguasaan  hak  atas  tanah pada sektor perkebunan di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) dalam melakukan penanaman modal asing pada sektor perkebunan di Indonesia Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Normative. Pendekatan  Penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  pendekatan  undang-undang, pendekatan  konsep,  pendekatan  analitis,  dan  pendekatan  filosofis.  Hasil  Penelitian  ini  adalah Perlindungan  hukum  preventif  yang  diberikan  oleh  pemerintah  berdasarkan  undang-undang  bagi penanam  modal  asing  sektor  perkebunan  di  Indonesia  adalah  berupa  penetapan  kebijakan  dasar penanaman modal, jenis usaha perkebunan, izin penggunaan tanah dan izin usaha sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman  modal sedangkan Perlindungan hukum represif adalah bertujuan
Jurnal Hukum PRASADA E-ISSN 2548-4524 CC - BY - SA 4.0 License Page 1
Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia untuk menanggulangi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara penanam  modal dengan pemerintah  atau  antara  sesama  penanam  modal  dan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (CSR) lebih  menekankan  pada  tanggung  jawab  perusahaan  atas  tindakan  dan  kegiatan  usahanya  yang berdampak  pada  orang-orang  tertentu,  masyarakat  dan  lingkungan  di  mana  perusahaan- perusahaan  melakukan  aktivitas  usahanya  sedemikian  rupa  sehingga  perusahaan  memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat, perusahaan itu sendiri dan pemerintah.
Kata kunci: Perlindungan Hukum; Penanaman Modal; Perkebunan

## PENDAHULUAN
Penanaman  modal  merupakan  salah  satu  indikator  pembangunan  ekonomi  yang berperan  dalam  mengolah  potensi  ekonomi  Indonesia  yang  besar  menjadi  kekuatan ekonomi yang riil. Peningkatan penanaman modal di Indonesia menjadi penting dalam hal mempercepat  pembangunan  ekonomi  nasional  dan  perwujudan  kedaulatan  politik  serta ekonomi  Indonesia.  Perkebunan  berperan  penting  dalam  perekonomian  nasional  dan memiliki  potensi  besar  dalam  pembangunan  perekonomian  nasional  dalam  rangka mewujudkan kemakmuran  dan kesejahteraan  rakyat  secara  berkeadilan.  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  usaha  pada  sektor  perkebunan  merupakan  wujud  asas  Ekonomi Kerakyatan  dan  asas  Demokrasi  Ekonomi  yang  diamanatkan  oleh  Pasal  33  UUD  1945. Oleh karenanya, usaha perkebunan harus selalu didorong dan didukung dengan berbagai kebijakan-kebijakan  yang  salah  satunya  dapat  untuk  meningkatkan  penanaman  modal asing dalam rangka mengolah potensi yang terdapat pada usaha perkebunan, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing.
Penanaman modal asing dapat memberikan keuntungan yang cukup besar, misalnya dengan  menciptakan  lowongan  pekerjaan  bagi  penduduk  host  country  sehingga  dapat meningkatkan  penghasilan  dan  standar  hidup,  menciptakan  kesempatan  bekerjasama dengan  perusahaan  lokal  sehingga  dapat  berbagi  manfaat,  meningkatkan  ekspor, sehingga  meningkatkan  cadangan  devisa  negara  dan  menghasilkan  teknologi (Suparji, 2008) . Namun, daya tarik investor asing untuk melakukan penanaman modal di Indonesia akan sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan di Indonesia. Sistem hukum tersebut  harus  mampu  untuk  menciptakan  kepastian,  keadilan,  dan  efisiensi.  Investor membutuhkan  adanya  kepastian  hukum  dalam  menjalankan  usahanya.  Para  investor memerlukan  pedoman  dalam  melakukan  kegiatan  investasinya.  Menurut  Anton  M. Moeliono  dalam  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  kepastian  memiliki  arti “ ketentuan,  ketetapan ” sedangkan jika kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “ perangkat hukum ” suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga negara (Budiartha, 2016) . Diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang  Penanaman  modal,  memberikan  faedah  bahwa  Indonesia  menerima  kegiatan investasi dalam bentuk penanaman modal asing maupun dalam negeri. Penanaman modal dilakukan  dengan  membentuk  badan  usaha  yang  berbentuk  badan  hukum,  atau  usaha perseorangan,  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  5  Ayat  (1  &  2)  Undang  Undang Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal,  menyebutkan bahwa:
1)  Penanaman  modal  dalam  negeri  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  badan  usaha  yang berbentuk  badan  hukum,  tidak  berbadan  hukum  atau  usaha  perseorangan,  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2)  Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia  dan  berkedudukan  di  dalam  wilayah  negara  Republik  Indonesia,  kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
Pemerintah menjamin  bahwa  setiap  Penanam  Modal  berhak mendapatkan jaminan kepastian  hak,  kepastian  hukum,  mendapat  perlindungan  hukum,  serta  berbagai kemudahan, hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang menyebutkan bahwa:
Setiap penanam modal berhak mendapat:
a)  Kepastian hak, hukum, dan perlindungan
Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia
b)  Informasi-informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.
c)  Hak pelayanan
d)  Berbagai  bentuk  fasilitas  kemudahan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Pemerintah memberikan kesempatan bagi investor asing untuk berinvestasi di sektor pertanian  dan  perkebunan.  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan merupakan  peraturan  sektoral  dalam  hal  penanaman  modal  asing  di  Indonesia.  Investor asing  yang  akan  melakukan  penanaman  modal  di  bidang  perkebunan  harus  merujuk kepada UU Perkebunan dalam hal permasalahan teknisnya.
Pasal 11 UU Perkebunan menyebutkan bahwa:
“ Pelaku  Usaha  Perkebunan  dapat  diberi  hak  atas  tanah  untuk  Usaha  Perkebunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ”.
Setiap  penanam  modal  memiliki  tanggungjawab  untuk  menjaga  kelestarian lingkungan hidup.
Berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal,  maka  terhadap  penanam  modal  dibebankan kewajiban dan tanggungjawab, salah satunya adalah kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan  hidup.  Perusahaan  penanaman  modal  juga  harus  memiliki  kepedulian  sosial terhadap  lingkungan  sekitar  dimana  perusahaan  tersebut  berada.  Kepedulian  sosial perusahaan  penanaman  modal  terutama  didasari  alasan  bahwa  kegiatan  perusahaan membawa dampak bagi kondisi  lingkungan dan sosial-ekonomi di masyarakat, Selain  itu, pemilik  perusahaan  sejatinya  bukan  hanya shareholders atau  para  pemegang  saham, melainkan  juga stakeholders ,  yakni  pihak-pihak  yang  berkepentingan  terhadap  eksistensi sebuah  perusahaan.  Maka  dari  itu  CSR  ( Corporate  Social  Reponsibility )  adalah  bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar, sederhananya bahwa setiap bentuk  perusahaan  mempunyai  tanggungjawab  untuk  mengembangkan  lingkungan sekitarnya  melalui  program-program  sosial,  yang  ditekankan  adalah  program  pendidikan dan lingkungan (Wulandari, 2014) .
Pengertian tanggung jawab sosial dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal,  adalah  lebih  menekankan  perlunya perusahaan  mencapai  suatu  hubungan  yang  serasi,  seimbang,  dan  sesuai  dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat juga berarti termasuk pula memberikan sejumlah kontribusi kepada masyarakat.
Pelaksanaan  CSR  juga  memberikan  manfaat  bagi  pemerintah.  Melalui  CSR  akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah kesenjangan  sosial,  seperti  kemiskinan,  rendahnya  kualitas  pendidikan,  minimnya  akses kesehatan dan lain sebagainya. Tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya  menjadi  lebih  ringan  dengan  adanya  partisipasi  pihak  swasta  (perusahaan) melalui kegiatan CSR.
Penelitian ini difokuskan untuk mencermati kekaburan norma pada Pasal 39 Undang- undang  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan,  yang  menyatakan  bahwa  penanam modal asing boleh melakukan penanaman modal di bidang perkebunan Indonesia dengan beberapa  syarat  salah  satunya  adalah  harus  berbadan  hukum  asing.  Pada  Pasal  45 Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan  menyatakan  bahwa  setiap pelaku usaha yang ingin membuka usaha dibidang perkebunan harus menyadapatkan izin usaha perkebunan. Terlihat dalam pasal-pasal tersebut lebih menitik beratkan kewajiban- kewajiban dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing. Sedangkan tidak terlihat bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi  penanam modal  asing  yang  melakukan  usaha  perkebunan  di  Indonesia,  padahal  mereka  sudah melengkapi  dan  menjalani  semua  kewajiban  nya  sesuai  dengan  peraturan  hukum  yang berlaku  di  Indonesia.  Juga  tidak  ada  kejelasan  dalam  bagaimana  cara  penyelesaian sengketa  apabila  penanam  modal  asing  ini  bermasalah  dengan  pemerintah  atau  pelaku
Jurnal Hukum PRASADA E-ISSN 2548-4524 CC - BY - SA 4.0 License Page 3
Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia
usaha  lokal.  Dalam  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan menyatakan  bahwa  pengembangan  usaha  perkebunan  diutamakan  melalui  modal  dalam negeri.  Padahal  secara  modal,  sarana  dan  teknologi  yang  dimiliki  dalam  negeri  masih sangat  minim  dan  membutuhkan  bantuan  pihak  penanam  modal  asing  dimana  teknologi pihak asing lebih canggih.
Dalam  Pasal  6  ayat  1  Undang-undang Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan menyatakan  bahwa  Pemerintah  memberikan  perlakuan  yang  sama  kepada  semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal diIndonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan dalam  kenyataannya  masih  banyak  terjadi  ketidakseimbangan  antara  penanam  modal dalam negeri dan penanam modal asing. Kurangnya perlindungan hukum mengakibatkan kelak penanam modal asing tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum dan akan timbul rasa  ragu  untuk  menanamkan  modalnya  di  Indonesia.  Maka  dari  itu  perlunya  peran pemerintah  untuk  merevisi  kembali  UU  Perkebunan  sehingga  penanam  modal  asing mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil.
Penelitian  tentang  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penanaman  Modal  Asing  sudah pernah  dilakukan  sebelumnya, Dewi  (2014) dalam  penelitiannya  tentang  perlindungan hukum  bagi  investasi  asing  dalam  menghadapi  masyarakat  ekonomi  ASEAN  2015 menghasilkan  Pemerintah  harus  dapat  menarik  minat  investor  untuk  menanamkan modalnya  di  Indonesia  dengan  diperlukan  sejumlah  perlindungan  hukum  di  berbegai bidang  yang  dapat  menarik  minat  investor,  yakni  Faktor  Politik,  adanya  kestabilan  politik sangat  diperlukan  untuk  memprediksi  kebijakan  apa  yang  akan  diambil  oleh  pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha. Faktor Ekonomi dimana setiap pengusaha berharap mendapat intensif yang memadai dari pemerintah dimana ia berinvestasi dan memperoleh peluang  untuk  berkembang  dengan  lingkungannya,  dengan  karyawannya,  dan  dengan mitranya  secara  baik  dan  terakhir  Faktor  Hukum  yang  terkait  dengan  investasi  dirasakan perlu  untuk  menyesuaikan  dengan  berbagai  perjanjian  multilateral,  regional  maupun bilateral yang diikuti oleh pemerintah Indonesia (Dewi, 2014) . Secara umum Pemodal tidak hanya  berinvestasi  pada  kota  kota  besar  saja,  investasi  bisa  terjadi  disuatu  daerah  yang memiliki potensi dan sumber daya yang dibutuhkan baik lingkungan maupun masyarakat, dengan  begitu  setiap  investasi  pada  daerah-daerah  tertentu  akan  mendapatkan perlindungan hukum yang sudah diatur oleh setiap daerah sesuai dengan undang-undang yang  berlaku.  Pada  penelitian Mohede  (2010) di  Minahasa  Selatan,  dia  mengemukakan peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sehigga  kantor  penanaman  Modal  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  secara  maksimal dengan  menggerakkan  lembaga  pengawasan  agar  berjalan  lancarnya  kegiatan  Investasi dan  hal  yang  paling  penting  pula  melakukan  sosialisasi  kepada  Masyarakat  sehingga menjamin kesiapan masyarakat dalam menerima investasi dan juga dibutuhkan peraturan investasi daerah yangmendukung kepastian hukum bagi investor (Mohede, 2013) .
Berdasarkan  pendahuluan  diatas,  penelitian  ini  membahas  tentang  perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing dalam penguasaan hak atas tanah pada sektor perkebunan di Indonesia dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam melakukan penanaman modal asing pada sektor perkebunan di Indonesia . Tujuan yang ingin dicapai dari  penelitian  ini adalah  menganalisis  mengenai  dasar-dasar  perlindungan  hukum terhadap  penanaman  modal  asing  dalam  penguasaan  hak  atas  tanah  pada  sektor perkebunan  di  Indonesia  dan menganalisis  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (CSR) dalam melakukan penanaman modal asing pada sektor perkebunan di Indonesia.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian Yuridis-Normative. Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, pendekatan analitis, dan pendekatan filosofis. Teknik yang digunakan yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur inventarisasi mempelajari dan mendalami bahan-bahan hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Penelitian  ini difokuskan  untuk  mencermati  kekaburan  norma  pada  Undang-undang  Nomor  39  Tahun
Jurnal Hukum PRASADA E-ISSN 2548-4524 CC - BY - SA 4.0 License Page 4
Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia
2014 tentang Perkebunan.

## PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penanaman  Modal  Asing  Dalam  Penguasaan  Hak Atas Tanah Pada Sektor Perkebunan Di Indonesia

## Perlindungan  Hukum  Preventif  Terhadap  Penanaman  Modal  Asing  Pada  Sektor Perkebunan di Indonesia
Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan  pada  kebebasan  bertindak  karena  dengan  adanya  perlindungan  hukum  yang preventif  pemerintah  terdorong  untuk  bersifat  hati-hati  dalam  mengambil  keputusan  yang didasarkan.  Dimana  perlindungan  hukum  preventif  adalah  untuk  mencegah  terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah perlindungan  terhadap  hak-hak  investor  asing  dalam  menanamkan  modalnya  di  sektor perkebunan  Indonesia.  Hak-hak  tersebut  diberikan  pemerintah  berdasarkan  Peraturan Perundang-Undangan  yang  terkait.  Dari  penetapkan  sejak  awal  bagaimana  kebijakan dasar  penanaman  modal,  jenis  usaha  perkebunan,  izin  peruntukan  tanah  untuk  usaha perkebunan dan izin usaha perkebunan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal. Sehingga dengan adanya perlindungan hukum preventif tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak dan mencegah terjadinya sengketa antar penanam modal dengan pemerintah, penduduk lokal ataupun pelaku usaha lokal.
Dalam kaitan sarana perlindungan hukum preventif, bahwa hasil penelitian ‘ the right to  be  heard ” punya  dua  arti  penting  dan  tujuan  ganda.  Arti  penting  tersebut  mencakup: pertama,  individu  yang  terkenda  tindak  pemerintahan  dapat  mengemukakan  hak-haknya dan kepentingannya; Kedua, cara demikian menunjang suatu pemerintahan ya baik (good administration) dan  dapat  ditumbuhkan  saling  percaya  antara  yang  memerintahkan  dan yang  diperintahkan.  Dengan  kata  lain “ the  right  to  be  heard ” mempunyai  tujuan  ganda, yaitu menjamin keadilan dan menjamin suatu pemerintah yang baik. Dengan adanya hak untuk  di  dengar,  kemungkinan  terjadinya  sengketa  antara  pemerintah  dan  rakyat  dapat dikurangi (Atmaja & Budiartha, 2018).
Pasal  4  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa:
1)  Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
a) mendorong  terciptanya  iklim  usaha  nasional  yang kondusif  bagi  penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
b) mempercepat peningkatan penanaman modal.
2)  Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
a) memberi  perlakuan  yang  sama  bagi  penanam  modal  dalam  negeri  dan  penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
b) menjamin  kepastian  hukum,  kepastian  berusaha,  dan  keamanan  berusaha  bagi penanam  modal  sejak  proses  pengurusan  perizinan  sampai  dengan  berakhirnya kegiatan  penanaman  modal  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan; dan
c)  membuka  kesempatan  bagi  perkembangan  dan  memberikan  perlindungan  kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

## Pengaturan  Penguasaan  Hak  Atas  Tanah  Bagi  Penanam  Modal  Asing  Pada  Sektor Perkebunan di Indonesia
Pada  umumnya  negara-negara  berkembang  dalam  hal  ketersedianya  modal  yang cukup  untuk  melaksanakan  pembangunan  secara  menyeluruh,  mengalami  berbagai kesulitan  yang  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,antara  lain  adalah  tingkat  tabungan ( savin g)  masyarakat  yang  masih  rendah,  akumulasi  modal  yang  belum  efektif  dan efisien ,ketrampilan ( skill ) yang belum memadai serta tingkat teknologi yang belum modern.
Jurnal Hukum PRASADA E-ISSN 2548-4524 CC - BY - SA 4.0 License Page 5

## Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia
Kendala-kendala  ini  umumnya  ditemui  di  negara-negara  berkembang  atau  sedang berkembang dengan berbagai macam cara dan alternatif diantaranya melalui bantuan dan kerjasama  dengan  pihak  luar  negeri  yang  dibutuhkan  untuk  melengkapi  modal  dalam negeri  yang  dapat  segera  dikerahkan (Ilmar,  2004) .  Pengaturan  nasional  berupaya  agar produk  yang  dihasilkan  dari  penanaman  modal  asing  dapat  menembus  pasar  global  dan dilihat  oleh  negara  lain  juga  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Oleh  karena  itu, kebijakan  dari  sudut  pandang  kepentingan  negara  penerima  modal  diharapkan  dapat membantu  terwujudnya  tujuan  pembangunan.  Namun,  persyaratan  tersebut  oleh perusahaan  pemodal  asing  dipandang  sebagai  kebijakan  yang  mengekang  atau membatasi  kebebasan  perusahaan  pemodal  asing  untuk  menentukan  kebijakan penanaman modal asingnya (Chandrawulan, 2011) .
Dalam  tiap  hukum  tanah  terdapat  pengaturan  mengenai  berbagai  hak  penguasaan atas  tanah.  Meskipun  bermacam-macam,  tetapi  hak  penguasaan  atas  tanah  berisikan serangkaian  wewenang,  kewajiban  dan  atau  larangan  bagi  pemegang  haknya  untuk berbuat  sesuatu  mengenai  tanah  yang  dihaki.  Sesuatu  yang  boleh,  wajib  atau  dilarang untuk  diperbuat,  yang  merupakan  isi  hak  penguasaan  itulah  yang  menjadi  kriteria  atau tolak  ukur  pembeda  diantara  hak-hak  penguasaan  atas  tanah  yang  diatur  dalam  hukum tanah (Santoso, 2010) . Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan bagi  PMA  sebagai  badan  hukum  yang  didirikan  berdasarkan  hukum  Indonesia  dan berkedudukan  di  Indonesia  untuk  dapat  memperoleh  hak  atas  tanah.  Lebih  jauh, disebutkan  dalam  Pasal  22  ayat  (1)  UUPM bahwa  kemudahan  pelayanan  dan/atau perizinan hak atas tanah tersebut dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal.
Dalam  penguasaan  hak  atas  tanah  yang  diperuntukan  untuk  usaha  perkebunan, penanam modal diberikan hak guna usaha. Pada pasal 11 ayat 1 menyatakan “ Hak guna usaha untuk perkebunan di berikan dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun ” kemudian  perpanjangan  waktu  usaha  terdapat  pada  ayat  2  menyatakan “ Jangka waktu  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1),  atas  permohonan  pemegang  hak diberikan  perpanjangan  waktu  paling  lama  25  (dua  puluh  lima)  tahun  oleh  instansi  yang berwenang  di  bidang  pertanahan,  jika  pelaku  usaha  perkebunan  yang  bersangkutan menurut  penilaian  Menteri  memenuhi  seluruh  kewajibannya  dan  melaksanakan pengelolaan  kebun  sesuai  dengan  ketentuan  teknis  yang  ditetapkan ”. Kelanjutan  aturan penggunaan  hak  atas  tanah  di  atas  di  sambung  pada  ayat  3  yang  menyatakan ” Setelah jangka  waktu  perpanjangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  berakhir,  atas permohonan bekas pemegang hak diberikan hak guna usaha baru, dengan jangka waktu sebagaimana  yang  ditentukan  pada  ayat  (1)  dan  persyaratan  yang  ditentukan sebagaimana dimsaksud pada ayat (2)”.

## Perlindungan Hukum Bagi Penanam Modal Asing di Sektor Perkebunan Indonesia
Investor  asing  akan  menanamkan  modal  di  Indonesia  apabila  adanya  perangkat hukum  yang  jelas.  Artinya  antara  satu  ketentuan  dengan  ketentuan  lainnya  atau  syarat- syarat  satu  dengan  lainnya  berkaitan  dengan  investasi  tidak  boleh  saling  berbenturan. Perlunya  mempersiapkan  peta  penanaman  modal  yang  memuat  peluang  apa  saja  yang komprehensif  sehingga  dapat  dijadikan  pegangan  bagi  para  calon  investor,  ketentuan investasi yang komprehensif sehingga dapat dijadikan pegangan bagi para calon investor jika  ia  ingin  menanamkan modalnya  di  Indonesia  dan adanya  kepastian  hukum. Peranan hukum  dalam  mendorong  penanaman modal  asing  sangat  diperlukan  untuk menciptakan kepastian  hukum.  Para  investor  sangat  membutuhkan  adanya  kepastian  hukum  yang diwujudkan  melalui  kepatuhan  terhadap  kontrak  atau  kerjasama  yang  telah  dibuat  serta adanya  kepastian  tentang  mekanisme  penyelesaian  jika  terjadi  sengketa (Sembiring, 2007) .  Tujuan  untuk  melindungi  investor  asing  dan  memberikan  kepastian  hukum diupayakan  dengan  membentuk  Undang  -  Undang  No.  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman  Modal  yang  memberikan  kesempatan  dan  kemudahan  lebih  luas  bagi perusahaan  modal  asing.  Dengan  paradigma  yang  baru  merupakan  langkah  maju  yang cukup  signifikan  dalam  menarik  minat  investor  asing  untuk  menanamkan  modalnya  di Indonesia.  Kepastian  hukum  harus  meliputi  seluruh  bidang  hukum  terkait  penanaman
Jurnal Hukum PRASADA E-ISSN 2548-4524 CC - BY - SA 4.0 License Page 6
Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia
modal  tersebut  dan  penerapannya  dalam  putusan-putusan  badan  peradilan  di  Indonesia. Dengan  demikian  kepastian  hukum  tidak  saja  meliputi  kepastian  substansi  hukum  tetapi juga penerapannya dalam putusan-putusan badan peradilan (Siregar, 2011) . Biasanya ada beberapa  faktor  yang  dipertimbangkan  sebelum  melakukan  kegiatan  penanamanmodal seperti masalah resiko yang kemungkinan akan ditemui dalam menanam modal, birokrasi, kepastian hukum, alih teknologi, ketenagakerjaan, perpajakan dan penyelesaian sengketa (Suratman, 2010).
Dalam  membuat  peraturan  dan  kebijakan  penanaman  modal  asing,  pembuat kebijakan paling sedikit dalam kebijakan tersebut harus mencakup tiga permasalahan yaitu:
1) Bagaimana  menarik  penanaman  modal  asing  langsung  tanpa  mendatangkan  atau membuat kerusakan terhadap tabungan mata uang asing domestik dan penggunaan kekayaan alam;
2) Bagaimana  melindungi  hak-hak  hukum  penanam  modal  asing  dan  memberikan perlindungan  yang  cukup,  sementara  pada  waktu  yamg  bersamaan  harus mempertahankan  dominasi  sebagai  negara  yang  mempunyai  kedaulatan/kekuasaan dan meminimalisasi pengaruh negatifdari penanaman modal asing langsung; dan
3)  Bagaimana  membentuk  hukum  dan  sistem  pajak  yang  secara  bersamaan  dapat mendorong  tumbuhnya  ekonomi  dan  sisi  lain  dapat  menarik  penanam  modal  asing serta  meningkatkan  pendapatan  yang  cukup  sesuai  persyaratan  penggunaan keuangan negara.

## Perlindungan  Hukum  Represif  Terhadap  Penanaman  Modal  Asing  Pada  Sektor Perkebunan di Indonesia
Perlindungan hukum dalam bentuk represif biasanya bertujuan untuk menanggulangi dan  menyelesaikan  perselisihan  yang  terjadi  antara  penanam  modal  dengan  pemerintah dan  antara  sesama  penanam  modal.  Perlindungan  hukum  yang  represif  bertujuan  untuk menyelesaikan  sengketa.  Prinsip  perlindungan  hukum  terhadap  tindakan  pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak  asasi  manusia  karena  menurut  sejarah  dari  barat,  lahirnya  konsep-konsep  tentang pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  diarahkan  kepada pembatasan-pembatasan  dan  peletakan  kewajiban  masyarakat  dan  pemerintah.  Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

## Hak-hak,  Kewajiban,  Serta  Tanggung  Jawab  Penanam  Modal  Asing  Pada  Sektor Perkebunan di Indonesia
Pengaturan  hak-hak,  kewajiban  dan  tanggungjawab  penanam  modal  di  atur  dalam Pasal  14  s/d  16  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman Modal yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk  menerapkan  prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik,  tanggung  jawab  sosial perusahaannya,  membuat  laporan  tentang  kegiatan  penanaman  modal  dan menyampaikannya  kepada  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal,  di  mana  laporan  ini merupakan laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan perusahaan penanaman modal dan kendala yang di hadapi penanam modal yang di sampaikan secara berkala  kepada  BKPM  dan  pemerintah  daerah  yang  bertanggung  jawab  di  bidang penanaman modal, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hak-hak penanam modal berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal antara lain:
a)  berhak mendapatkan kepastian hak, kepastian hukum, dan perlindungan hukum
b)  berhak mendapatkan informasi-informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya
c)  berhak mendapatkan pelayanan
d)  berhak atas berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Jurnal Hukum PRASADA E-ISSN 2548-4524 CC - BY - SA 4.0 License Page 7
Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia
Perundang-Undangan.
Atas hak-hak yang diberikan Pemerintah kepada penanam modal, maka pemerintah membebankan  beberapa  kewajiban.  Kewajiban  perusahaan  penanaman  modal  diatur dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman Modal, yang menyebutkan:
Setiap penanam modal berkewajiban:
a)  menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
b)  melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
c)  membuat  laporan  tentang  kegiatan  penanaman  modal  dan  menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
d)  menghormati  tradisi  budaya  masyarakat  sekitar  lokasi  kegiatan  usaha  penanaman modal
e)  mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.
Sedangkan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan penanaman modal, diatur dalam  Pasal  16  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman Modal, yang menyebutkan bahwa:
Setiap penanam modal bertanggung jawab:
a)  menjamin  tersedianya  modal  yang  berasal  dari  sumber  yang  tidak  bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b)  menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan  atau  meninggalkan  atau  menelantarkan  kegiatan  usahanya  secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c)  menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Negara
d)  menjaga kelestarian lingkungan hidup
e)  menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja
f)  mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pengaturan  hak-hak,  kewajiban  dan  tanggung  jawab  penanam  modal  diperlukan untuk  mendorong  iklim  persaingan  usaha  yang  sehat,  memperbesar  tanggung  jawab lingkungan  dan  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  tenaga  kerja,  serta  upaya  mendorong upaya ketaatan penanam modal terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

## Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Oleh  Penanam  Modal  Asing  Pada  Sektor  Perkebunan  di Indonesia
Timbulnya sengketa pada Sektor Perkebunan di Indonesia dikarenakan tidak tercapai persetujuan  mengenai  jumlah,  macam,  dan  cara  pembayaran  kompensasi  terhadap tindakan  pemerintah  dalam  melakukan  nasionalisasi.  Oleh  karena  itu,  setiap  tindakan nasionalisasi  akan  menimbulkan  kewajiban  dari  pemerintah  untuk  memberikan kompensasi/ganti rugi yang jumlah, macam, dan cara pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang berlaku.
Penyelesaian  sengketa  yang  timbul  dalam  penanaman  modal  antara  pemerintah dengan  investor  asing  diatur  dalam  pasal  32  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang menyebutkan bahwa:
1)  Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
2)  Dalam  hal  penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak tercapai,  penyelesaian  sengketa  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  arbitrase  atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Jurnal Hukum PRASADA E-ISSN 2548-4524 CC - BY - SA 4.0 License Page 8

## Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia
3)  Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam  modal  dalam  negeri,  para  pihak  dapat  menyelesaikan  sengketa  tersebut melalui  arbitrase  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak,  dan  jika  penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase  tidak  disepakati,  penyelesaian  sengketa  tersebut  akan dilakukan di pengadilan.
4)   Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam  modal  asing,  para  pihak  akan  menyelesaikan  sengketa  tersebut  melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.
Penyelesaian  sengketa  yang  timbul  dalam  penanaman  modal  antara  pemerintah dengan investor asing di Indonesia bisa diselesaikan melalui beberapa cara, antara lain:
Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi
Konsiliasi  adalah  sebuah  usaha  untuk  mempertemukan  keinginan  pihak  yang berselisih  untuk  mencapai  persetujuan  dan  menyelesaikan  perselisihan  tersebut. Penyelesaian  perselisihan  pertama  kali  dapat  diupayakan melalui  konsiliasi,  yaitu  berupa usul  yang  putusannya  tidak  mengikat.  Apabila  dianggap  perlu,  para  pihak  dapat melanjutkannya  ke  proses  arbitrase.  Dalam  hal  ini,  Komisi  bertindak  sebagai  hakim  atas wewenang  atau  yurisdiksinya.  Komisi  memiliki  suatu  kewenangan  untuk  menetapkan apakah  suatu  persyaratan-persyaratan  suatu  sengketa  yang  diserahkan  kepadanya  itu telah  memenuhi  persyaratan  konvensi  dan  apakah  obyek  sengketa  yang  diserahkan kepadanya tersebut berada di dalam kewenangannya. Apabila para pihak telah mencapai kata  sepakat  di  dalam  persidangan,  Komisi  harus  menutup  persidangan  dan  membuat suatu  laporan  yang  menyertakan  masalah-masalah  dalam  persidangan  dan  mencatat bahwa para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan (Rizal, 2013) .
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase
Arbitrase sering dipilih oleh para pihak yang bersengketa karena prosedurnya mudah, putusannya  mengikat,  dan  tidak  dapat  naik  banding  pada  instansi  peradilan  yang  lebih tinggi. Arbitrase pada umumnya adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.  Lembaga  arbitrase  baru  digunakan  apabila  tidak  tercapai  kesepakatan tentang besarnya kompensasi/ganti rugi.

## Tangung  jawab  Sosial  Perusahaan  (CSR)  Dalam  Penanaman  Modal  Asing  Pada Sektor Perkebunan di Indonesia
Tangung  jawab  Sosial  Perusahaan  (CSR)  Dalam  Penanaman  Modal  Asing  Pada  Sektor Perkebunan di Indonesia
Pada  hakikatnya Corporate  Social  Reponsibility (CSR) adalah  nilai  yang  melandasi aktivitas  perusahaan,  dikarenakan  CSR  menjadi  pijakan  komperhensif  dalam  aspek ekonomi,  sosial,  kesejahteraan  dan  lingkungan  perusahaan.  Perusahaan  tidak  boleh mengimplementasikan  CSR  secara  parsial,  misalnya  berupaya  memberdayakan masyarakat  lokal,  sedangkan  disisi  lain  kesejahteraan  karyawan  yang  ada  di  dalamnya tidak  terjamin,  atau  perusahaan  tidak  disiplin  dalam  membayar  pajak,  suburnya  praktik korupsi  dan  kolusi,  atau  mempekerjakan  anak.  Oleh  karena  itu  dalam  CSR  tercakup didalamnya empat landasan pokok yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, diantaranya:
Landasan  pokok  CSR  dalam  aktivitas  ekonomi,  meliputi:  kinerja  Keuangan berjalan baik,  investasi  modal  berjalan  sehat,  kepatuhan  dalam  pembayaran  pajak,  tidak  adanya praktik suap atau korupsi, tidak ada konflik kepentingan, tidak dalam keadaan mendukung rezim  yang  korup,  menghargai  hak  atas  kemampuan  intelektual/paten,  dan  tidak melakukan sumbangan politis/lobi;
Landasan  pokok  CSR  dalam  isu  lingkungan  hidup,  meliputi:  tidak  melakukan pencemaran,  tidak  berkontribusi  dalam  perubahan  iklim,  tidak  berkontribusi  atas  limbah, tidak  melakukan  pemborosan  air,  tidak  melakukan  praktik  pemborosan  energi,  tidak melakukan  penyerobotan  lahan,  tidak  berkontribusi  dalam  kebisingan,  dan  menjaga keanekaragaman hayati;
Jurnal Hukum PRASADA E-ISSN 2548-4524 CC - BY - SA 4.0 License Page 9

## Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia
Landasan pokok CSR dalam isu sosial, meliputi: menjamin kesehatan karyawan atau masyarakat yang terkena dampak, tidak mempekerjakan anak, memberikan dampak positif terhadap  masyarakat,  melakukan  proteksi  konsumen,  menjunjung  keberanekaragaman, menjaga  privasi,  melakukan  praktik  derma  sesuai  dengan  kebutuhan,  bertanggungjawab dalam  proses Outsourcing dan off-shoring ,  dan  akses  untuk  memperoleh  barang-barang tertentu dengan harga wajar;
Landasan  pokok  CSR  dalam  isu  kesejahteraan,  meliputi:  memberikan  kompensasi terhadap  karyawan,  memanfaatkan  subsidi  dan  kemudahan  yang  diberikan  pemerintah, menjaga  kesehatan  karyawan,  menjaga  keamanan  kondisi  tempat  kerja,  menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, dan menjaga keseimbangan kerja/hidup.
Bila  dikaitkan  dengan  teori  kemanfaatan  menurut  Jeremy  Bentham,  maka  CSR merupakan suatu tujuan yang hasilnya dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat, pemerintah  ataupun  perusahaan  yang  menerapkan  prinsip  CSR  tersebut  dan  dapat menciptakan  kesejahteraan  bagi  Negara.  Suatu  ketentuan  hukum  baru  bisa  di  nilai  baik, jika  akibat-akibat  yang  dihasilkan  dari  penerapannya  adalah  kebaikan,  kebahagiaan sebesar-besarnya,  dan  berkurangnya  penderitaan.  Dan  sebaliknya  dinilai  buruk  jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak baik dan tidak adil, adanya kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan  evaluasi  hukum.  Tujuan  hukum  adalah  kesejahteraan  yang  sebesar-besarnya  bagi sebagian  terbesar  rakyat  atau  bagi  seluruh  rakyat,  dan  evaluasi  hukum  dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.
Selain diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007  Tentang  Penanaman  Modal , kewajiban  perusahaan  untuk  melaksanakan tanggungjawab  sosial  dan  lingkungan  juga diatur  di  dalam  Pasal  74  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (UUPT),  yang menegaskan bahwa:
1)  perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan dengan  sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan.
2)  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan  kewajiban  Perseroan  yang  dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3)  Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Kegiatan CSR penting dalam usaha perkebunan dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan baik dari konsumen maupun mitra bisnis perusahaan tersebut.  Pemikiran  yang  mendasari  CSR  ( corporate  social  responsibility )  yang  sering dianggap  inti  dari  Etika  Bisnis  adalah  bahwa  perusahaan  tidak  hanya  mempunyai kewajiban-kewajiban  ekonomis  dan  legal  (artinya  kepada  pemegang  saham  atau shareholder ),  tetapi  juga  memiliki  kewajiban-kewajiban  terhadap  pihak-pihak  lain  yang berkepentingan  ( stakeholders )  yang  jangkauannya  melebihi  kewajiban-kewajiban  di  atas (Muljati, 2011) .
Perusahaan  perkebunan  yang  menjalankan  program  CSR  melalui  pembangunan fasilitas  pendidikan  seperti  taman  kanak-kanak  dan  sekolah  dasar,  pembangunan infrastruktur,  dan  fasilitas  kesehatan.  Selain  itu  ada  juga  perusahaan  perkebunan  yang menerapkan pola tanggung jawab sosial melalui beasiswa pendidikan dan pengembangan Desa  Mandiri.  Program-program  untuk  meningkatkan  kreativitas  dan  keterampilan masyarakat.  Program  CSR  ini  dilakukan  oleh  perusahaan  perkebunan  sesuai  dengan kebutuhan  perusahaan  dalam  mendorong  kesejahteraan  dan  kemajuan  masyarakat. Program  CSR  ini  dilakukan  untuk  meminimalkan  dampak  negatif  dan  memaksimalkan dampak positif dengan adanya usaha perkebunan tersebut.
Jurnal Hukum PRASADA E-ISSN 2548-4524 CC - BY - SA 4.0 License Page 10
Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia

## Manfaat CSR Bagi Perusahaan, Masyarakat dan Pemerintah
Tanggung  jawab  sosial  perusahaan  memberikan  manfaat  bagi  Perusahaan Penanaman Modal, Masyarakat dan Pemerintah.
a)  Manfaat bagi Perusahaan
Beberapa manfaat CSR bagi perusahaan adalah sebagai berikut:
1)  Meningkatkan Citra Perusahaan
2)  Memperkuat “ Brand ” Perusahaan
3)  Mengembangkan Kerja Sama dengan Para Pemangku Kepentingan
4)  Membedakan Perusahaan dengan Pesaingnya
5)  Menghasilkan Inovasi dan Pembelajaran untuk Meningkatkan Pengaruh Perusahaan 6)  Membuka Akses untuk Investasi dan Pembiayaan bagi Perusahaan
7)  Meningkatkan Harga Saham
Perusahaan  menjalankan  CSR  bukan  hanya  untuk  membantu  pemerintah mewujudkan  kesejahteraan  sosial  seluruh  masyarakat,  namun  juga  karena  ada keuntungan yang didapatkan perusahaan, yaitu:
1)  Perusahaan mendapatkan citra positif dari masyarakat, terutama dalam perusahaan go public yang memerlukan citra baik agar nilai sahamnya baik dan kompetitif;
2)  Perusahaan  dapat  mewujudkan  keberlanjutan  (sustainability)  perusahaan  dan menghindari  adanya  konflik  antara  perusahaan  dengan  stakeholder.  Perusahaan tidak  dapat  berjalan  dengan  baik  jika  tidak  berhubungan  baik  dengan  masyarakat. Keberlanjutan suatu perusahaan tidak hanya berkaitan dengan mencari laba semata. Selain  berhubungan  dengan  masyarakat,  perusahaan  (bisnis)  tidak  bisa  dipisahkan dengan peran pemerintah. Bisnis dan pemerintah adalah institusi yang bekerja dalam masyarakat yang tidak dapat dilepaskan. Individu dalam masyarakat secara konstan bergerak  dan  saling  berinteraksi  untuk  menghadirkan  perubahan.  Maka  antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat saling memperngaruhi dan membutuhkan
3)  Perusahaan dapat memberikan kontribusi langsung bagi kelestarian lingkungan hidup di  sekitar  perusahaan  berada.  Menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup,  secara langsung  maupun  tidak  akan memberikan  dampak  positif  pula  kepada  perusahaan. Lingkungan yang rusak pasti akan menimbulkan kerugian.  Menjaga kelestarian dan keberlanjutan  lingkungan  merupakan  investasi  jangka  panjang  karena  dengan menjaga  kelestarian  lingkungan  dapat  menghemat  biaya  produksi  dan  pengeluaran perusahaan.
4)  Perusahaan mendapatkan kesempatan untuk memperlihatkan kelebihan perusahaannya dibandingkan perusahaan pesaing (Suharto, 2007) .
b)  Manfaat  bagi  masyarakat  Indonesia  Business  Links  menerangkan  manfaat  CSR  bagi masyarakat dalam tiga tahapan, yaitu:
1)  Jangka Pendek Dalam jangka pendek, aktivitas CSR dapat memberikan dua manfaat utama.  Pertama,  meningkatkan  interaksi  antar  kelompok-kelompok  masyarakat. Kedua,  tersedianya  layanan-layanan  sosial/publik  yang  selama  ini  sulit  diperoleh kelompok  masyarakat  tertentu.  Layanan-layanan  ini  dapat  berbentuk  layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin.
2)  Jangka  Menengah  Dalam  jangka  menengah,  manfaat  yang  tercipta  adalah meningkatkan  kemampuan  atau  kapasitas  masyarakat  untuk  bekerjasama.  Ini terwujud  melalui  program  CSR  yang  berupa  kegiatan  berkelompok  seperti pengembangan  koperasi,  penyediaan  dana  bergulir  dan  lain  sebagainya.  Manfaat jangka menengah lainnya adalah terciptanya jejaring yang dibutuhkan oleh kelompok- kelompok  masyarakat  untuk  mengembangkan  aktivitas  ekonominya  maupun  untuk meningkatkan kondisi kehidupannya.
3)  Jangka  Panjang  Dalam  jangka  panjang,  aktivitas  CSR  tertentu  dapat  memberi manfaat berupa meningkatnya modal sosial dan kerekatan sosial pada masyarakat.
Jurnal Hukum PRASADA E-ISSN 2548-4524 CC - BY - SA 4.0 License Page 11

## Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia
Misalnya, interaksi antar kelompok yang tercipta dengan katalis aktivitas CSR dapat meningkatkan rasa keakraban, kekompakkan, saling percaya dan saling mendukung antar  masyarakat.  Selain  itu  kesenjangan  antar  kelompok  juga  dapat  berkurang sehingga  tumbuhlah  suasana  yang  lebih  bermoral,  beretika,  saling  menghargai, berbagi  dan  berkompetisi  secara  sehat.  Semua  ini  akan  memberi  kontribusi  pada meningkatnya  kualitas  hidup  bermasyarakat  yang  aman,  damai  dan  sejahtera (Radyati & Nindita, 2008)
Keuntungan  langsung  yang  didapat  oleh  perusahaan  setelah  menjalankan  program CSR adalah kepercayaan dari masyarakat, pemerintah serta penanam modal yang dalam jangka  waktu  yang  panjang  akan  dapat  meningkatkan  nilai  perusahaan  itu  sendiri. Keberadaan  dan  letak  pentingnya  pengaturan  CSR  adalah  memiliki  daya  atur,  daya  ikat dan daya dorong. Sehingga CSR menjadi suatu kewajiban. Kondisi seperti  ini  yang pada selanjutnya  dapat  memberikan  keuntungan  ekonomi  bisnis  kepada  perusahaan  yang bersangkutan.Sehingga dapat dikatakan bahwa, CSR adalah prasyarat perusahaan untuk bisa meraih  legitimasi sosiologis kultural  yang kuat dari masyarakat sekitar dan penanam modal.
Berdasarkan International Business Leaders Forum (IBLF) ada 8 jenis kegiatan CSR yang membantu memperkuat kerekatan sosial, yaitu:
1) Membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup, dapat dilakukan misalnya  dengan  pengembangan  usaha-usaha  kecil  yang  berada  disekitar  lokasi perusahaan, termasuk membantu pemasaran bagi produk usaha kecil tersebut.
2) Membangun  kepercayaan  dan  rasa  saling  menghormati,  diwujudkan  dengan mengembangkan  aktivitas  CSR  yang  mengarah  pada  terbentuknya  kondisi keakraban antar anggota masyarakat.
3) Memperkecil  konflk  dan  mengurangi  konflik  merupakan  bentuk  CSR  yang  paling dasar dan berperan besar dalam upaya penguatan kerekatan sosial.
4) Membantu  mengatasi  kriminalitas,  dengan  berupaya  memberikan  sentuhan pemberdayaan agar masyarakat sekitar tidak terjebak dalam hal yang negatif.
5) Mendukung social local entrepreuners .
6) Penyediaan  layanan  sosial  dalam  situasi  sulit,  serta  berkontribusi  dalam pengembangan solidaritas sosial.
7) Mendorong toleransi antar agama, etnik, dll.
8) Mendukung  kegitatan  budaya  dan  pemeliharaan  warisan  budaya (Amri  &  Sarosa, 2008) .
CSR  adalah  suatu  tindakan  atau  konsep  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/ lingkungan  sekitar  dimana  perusahaan  itu  berada.  Contoh  bentuk  tanggungjawab  itu bermacam-macam,  mulai  dari  melakukan  kegiatan  yang  dapat  meningkatkan  kemajuan, kesejahteraan  masyarakat  dan  perbaikan  lingkungan  infrastruktur,  pemberian  beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk  desa/fasilitas  masyarakat  yang  bersifat  sosial  dan  berguna  untuk  masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.
c)  Manfaat bagi Pemerintah
Pelaksanaan CSR memberikan manfaat bagi pemerintah, antara lain:
1)  Melalui  CSR  akan  tercipta  hubungan  antara  pemerintah  dan  perusahaan  dalam mengatasi  berbagai  masalah  sosial,  seperti  kemiskinan,  rendahnya  kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan dan lain sebagainya.
2)  Tugas  pemerintah  untuk  menciptakan  kesejahteraan  bagi  rakyatnya  menjadi  lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak swasta (perusahaan) melalui kegiatan CSR.
3)  CSR  dapat  berperan  dalam  mengatasi  permasalahan-permasalahan  sosial,  seperti pemberian  beasiswa,  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  miskin,  pembangunan
Jurnal Hukum PRASADA E-ISSN 2548-4524 CC - BY - SA 4.0 License Page 12
Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia
sarana kesehatan dan lain sebagainya.
4)  Pemerintah  sebagai  pihak  yang  mendapat  legtimasi  untuk  mengubah  tatanan masyarakat  agar  ke  arah  yang  lebih  baik  akan  mendapatkan  partner  dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut.
5)  Pemerintah tidak hanya bekerja sendiri dalam membangun kesejahteraan rakyatnya, karena  memiliki  partner  dalam  menjalankan  misi  sosial  dari  pemerintah  dalam  hal tanggung jawab sosial.
6)  Sebagian tugas pemerintah dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis.
Tujuan hukum adalah untuk menjaga ketentraman umum, menjaga kedamaian dalam setiap  peristiwa  dan  dengan  resiko  apapun,  terpuaskan  keinginan  masyarakat  akan keamanan  umum (Nonet  &  Selznick,  2003) .  Perlindungan  Hukum  adalah  memberikan pengayoman  dan  rasa  aman  kepada  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam perkembangan usaha dewasa ini, perkebunan merupakan  primadona  investasi  yang  tentunya  harus didukung  oleh mekanisme  perijinan yang baik serta kepastian hukum yang jelas bagi para pelaku usaha.
Meskipun  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman Modal telah mengatur jaminan dan perlindungan terhadap kegiatan investasi, namun terkadang pemerintah masih kurang memperhatikan dan memberikan perlindungan hukum  pada  para  investor  asing,  terrutama  dalam  pemberian  hak  atas  tanah  bagi  para investor dalam melakukan kegiatan investasi di sektor perkebunan. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan dapat mengurangi daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi.

## SIMPULAN
Perlindungan  hukum  preventif  merupakan  perlindungan  guna  untuk  mencegah terjadinya  pelanggaran.  Perlindungan  hukum  preventif  yang  diberikan  oleh  pemerintah berdasarkan  undang-undang  bagi  penanam  modal  asing  sektor  perkebunan  di  Indonesia adalah berupa penetapan kebijakan dasar penanaman modal, jenis usaha perkebunan, izin penggunaan  tanah  dan  izin  usaha  sampai  dengan  berakhirnya  kegiatan  penanaman modal.  Penguasaan  hak  atas  tanah  untuk  usaha  Perkebunan  dapat  berupa  hak  guna usaha  atau  hak  guna  bangunan.  Perlindungan  hukum  represif  adalah  bertujuan  untuk menanggulangi  dan  menyelesaikan  perselisihan  yang  terjadi  antara  penanam  modal dengan  pemerintah  atau  antara  sesama  penanam  modal.  Penanam  modal  asing  harus mengetahui hak-hak, kewajiban serta tanggungjawab nya terhadap lingkungan sekitarnya dan  juga  negara.  Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  konsiliasi  dalam  ICSID dan melalui Arbitrasi dalam ICSID.
Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan  atas  tindakan  dan  kegiatan  usahanya  yang  berdampak  pada  orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan-perusahaan melakukan aktivitas usahanya  sedemikian  rupa  sehingga  perusahaan  memberikan  manfaat  yang  positif  bagi masyarakat, perusahaan itu sendiri dan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Amri,  M.,  &  Sarosa,  W.  (2008). CSR  untuk  Penguatan  Lokal  Kohesi  Sosial .  Jakarta:  Indonesia Business Links.
Atmaja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-teori Hukum . Malang: Setara Press . Budiartha,  I.  N.  P.  (2016). Hukum  Outsouching  (Konsep  Alih  Daya,  Bentuk  Perlindungan,  dan Kepastian Hukum) . Malang: Setara Press. Chandrawulan,  A.  A.  (2011). Hukum  Perusahaan  Multinasional,  Liberalisasi  Hukum  Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, cetakan ke-1 . Bandung: Alumni. Dewi,  P.  M.  (2014).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Investasi  Asing  Dalam  Menghadapi  Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Journal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA , 8 (1), 1 – 10. Ilmar, A. (2004). Hukum Penanaman Modal di Indonesia . Jakarta: Prenada Media.
Jurnal Hukum PRASADA E-ISSN 2548-4524 CC - BY - SA 4.0 License Page 13
Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia
Mohede,  S.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investasi  Di  Daerah  Minahasa  Selatan Sehubungan Dengan Otonomi Daerah. Core , 21 (3), 56 – 68. Muljati, W. H. (2011). Manfaat CSR Bagi Perusahaan? Nonet, P., & Selznick, P. (2003). An Intruduction to the Philosoply of Law. In Hukum Responsif (p. 23). Jakarta: Muma.
Radyati,  &  Nindita,  M.  R.  (2008). CSR  Untuk  Pemberdayaan  Ekonomi  Lokal .  Jakarta:  Indonesia Business Links.
Rizal, A. (2013). Penyelesaian sengketa di bidang investasi. Santoso, U. (2010). Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah . Jakarta: Prenada Media Group. Sembiring,  S.  (2007). Hukum  Investasi  Pembahasan  Dilengkapi  dengan  Undang-Undang  No.  25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal . Bandung: Nuansa Aulia. Siregar, M. (2011). Hukum Penanaman Modal dalam Kerangka WTO . Medan: Pustaka Bangsa. Suharto, E. (2007). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Suparji.  (2008). Penanaman  Modal  Asing  di  Indonesia  Insentif  Versus  Pembatasan .  Jakarta: Universitas Al-Azhar.
Suratman, A. R. (2010). Hukum Investasi & Pasar Modal . Jakarta: Sinar Grafika. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Wulandari, Y. (2014). Pengertian, Fungsi dan Manfaat CSR (Corporate Social Responsibility).