ISSN: 2654-847X http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea

## Jalan Berliku Pemberantasan Korupsi

## Muhtar Haboddin
Dosen Ilmu Pemerintahan, Fisip Universitas Brawijaya

## Ahmad Imron Rozuli
Dosen Sosiologi, Fisip-Universitas Brawijaya
Abstrak: Artikel  ini  mencoba  menguraikan  kembali  betapa  sulitnya pemberantasan korupsi dilakukan di Indonesia. Meskipun pemberantasan korupsi sudah lama disuarakan oleh berbagai pihak, namun  kenyataannya  terus  berlangsung.  Kerjasama  antara  PKK, Mahkamah Agung dan Kepolisian, serta didukung oleh pemerintahan belum  mampu  mengurangi  perilaku  korupsi.  Sekalipun  demikian, pemerintah dan KPK terus melakukan pembenahan dan langkah-langkah taktis-strategis dalam kerangka pemberantasan korupsi. Semangat dan komitmen politik dalam pemberatasan korupsi terus diupayakan KPK untuk menciptakan pemerintahan tanpa korupsi.
Kata kunci : korupsi, penguatan kapasitas, KPK
Abstract: This paper represents how complex it is to eradicate corruption committed in Indonesia despite confronting public outrages in that this heinous crime still gains its momentum to date. In fact, the joint force against corruption involving the independent official agencies, such as Corruption Eradication Commission (KPK), Supreme Court, and Police, supported  by  the  government,  has  not  resulted  in  a  decline  of  the extraordinary crime. Nonetheless, the government and KPK perpetually make some efforts and set tactical strategies to curb the heinous crime. The spirit and commitment of the KPK against corruption have been made to create the zero-corrupt governance.

## Keywords : Corruption, Capacity building, KPK
Pemberantasan  korupsi  sudah  lama  disuarakan.  Dari  Wakil presiden,  Mohamad  Hatta  hingga  Jokowi  semangat  untuk pemberantas korupsi terus diupayakan. Meskipun, pemerintah terus berupaya:  korupsi  terus  meluas  dan  mendalam,  sehingga  cita-cita luhur untuk menciptakan negara yang makmur, adil, dan demokratis
tertunda.  Bila  ditarik  secara  luas,  ternyata  Indonesia  tidak  sendirian. Bahkan,  China  dan  India  selama  dua  atau  tiga  dasawarsa  masih digerogoti  korupsi  yang  luas  (Wie,  2012).  Hal  ini    menunjukkan bahwa  korupsi  sudah  menjadi  anomali  dalam  sistem  pemerintahan modern dan demokratis.
Meskipun  demikian,  pemerintah  tidak  pantang-mundur  untuk terus  berupaya  melakukan  pemberantasan  korupsi.  Dengan bersinergi dengan
KPK, Kepolisian, Mahkamah
Agung, pemerintahan  diharapkan  bisa  mengurangi  perilaku  korupsi.  perlu ditegaskan,  bahwa  dalam  pemberantasan  korupsi  pemerintah  tidak boleh  mengeluh.  Sebagaimana  disampaikan  Ketua  KPK,  Agus Raharjo: jika langkah-langkah pemberantasan korupsi yang massif di negeri ini tanggung-tanggung dijalankan, korupsi akan terus tumbuh subur  dan  merajalela.  Pemerintah  yang  tengah  membangun  dengan anggaran besar tak akan efektif karena dananya dikorupsi. 1

## Beberapa Hambatan
Upaya  pemberantasan  korupsi  bukanlah  perkara  mudah  di tengah  bangsa  ini  masih  dililit  persoalan  korupsi.  Laporan  media massa  masih  konsisten  memberitakan  betapa  massifnya  praktik korupsi di negeri ini. Tidak hanya itu, uang rakyat pun di rampok — menggambarkan  bagaimana  perjalanan  dinas  pegawai  negeri dimanipulasi,  dijadikan  bancakan  oleh  mereka. 2 Laporan  ini menunjukkan bahwa ada tantangan besar dalam upaya pemberantasan  korupsi.  Bila  ditelisik  lebih  jauh,  terdapat  sejumlah hambatan dalam pemberantasan korupsi.
a. Ketidakmampuan individu atau lembaga apapun untuk menyelesaikan meluasnya masalah korupsi;
b. Ketiadaan komitmen dari pemimpin nasional;
c. Upaya reformasi yang ambisius;
d. Upaya reformasi yang sepotong-potong dan tidak terkoordinasi;
1 Kompas , 14 Januari 2018
2 Kompas , 18 Mei 2018
e. Harapan yang berlebihan  pada hukum  sebagai  saranan untuk menjalankan  reformasi  dalam  mewujudkan  pemerintahan yang bersih;
f. Kurangnya fokus dan komprehensifnya
upaya
pemberantasan korupsi;
g. Kurangnya mekanisme institusional yang berkesinambungan;
h. Potensi korupsi diantara lembaga yang menangani pemberantasan korupsi. 3
Delapan  potensi  yang  berkontribusi  menghambat  pencegahan korupsi  sebagaimana  diungkap  Fahri  Hamzah,  masih  perlu ditambahkan. Ilmuwan yang sudah lama mendalami korupsi, Jeremy Pope  menyebutkan  beberapa  poin  instrumen  yang  bisa  mengambat upaya pencegahan korupsi, yakni
a. Kemauan politik yang lemah;
b. Tidak ada sumberdaya;
c. Campurtangan politik sangat kuat;
d. Harapan yang tidak  realistik;
e. Terlalu bergantung pada penegak  hukum;
f. Mengabaikan siasat melenyapkan peluang untuk  korupsi;
g. Undang-undang yang tidak memadai;
h. Dibebani tumpukan perkara masa lalu;
i. Gagal melibatkan masyarakat luas;
j. Akuntabilitas kurang;
k. Semangat kendur;
l. Badan itu sendiri korup. 4
Daftar  di  atas  menunjukkan  tantangan  bagi  pencegahan korupsi. Regulasi, aktor, kurangnya dukungan, hingga lembaga yang diharapkan  melakukan  pemberantasan  korupsi  tidak  bisa  berjalan karena  menjadi  bagian  dari  korupsi  itu  sendiri.  Dengan  kata  lain, mana  mungkin  kita  berharap  bersih,  kalau sampu  yang dipakai juga kotor.  Dalam Jajak  Pendapat  Kompas ditanyakan  bagaimana  praktik korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini? 63 persen menjawab
3 Fahri Hamzah, Demokrasi, Transisi, dan Korupsi (Jakarta: Faham Indone sia, 2012), 260.
4 Jeremy Pope, Strategi Pemberantasan Korupsi (Jakarta: YOI, 2003), 179.
semakin para, 18,4 menjawab sama saja dan hanya 14,9 yang mengatakan semakin berkurang. Sisanya 1,4 persen tanpa jawaban. 5 Penjelasan di atas masih bisa ditambahkan mengenai hambatan dan lemahnya penaganan pemerintaha terhadap korupsi.
Sebagaimana ditulis M Qodari adalah:
a. Persepsi negatif dari masyarakat luas bahwa demokrasi, tidak mampu  memberantas  korupsi.  masyarakat  awam  selalu menanyakan  buat  apa  kebebasan  berbicara  bila  ekonomi mereka  tidak  membaik  dan  KKN  malah  makin  marak dimana-mana.
b. Korupsi  itu  sendiri  akan  semakin  dalam  dan  semakin  sulit dicerabut  dari  akarnya.  Korupsi  memiliki  khasan  dalam  daya ‘regenerasinya’;  korupsi  yang  satu  akan  melahirkan  korupsi berikutnya.  Tidak  hanya  itu,  kasus  korupsi  yang  merupakan warisan  Orde  Baru  belum  ada    tanda-tandanya    untuk berhenti.
c. Indonesia  akan  semakin  sulit  melakukan  pemulihan    dari krisis  sosial  dan  ekonomi.  Pembangunan  tidak  berjalan sebagaimana mestinya karena anggarannya dikorup, sementara  investor  asin  akan  lebih  memilih  negara  lain  yang tingkat korupsi sangat rendah. 6
Hambatan  dan  tantangan  pemerintah  dalam  menciptakan peluang  anti-korupsi  sangat  besar,  dalam,  dan  komprehensif. Hambatan ini mengharuskan pemerintah kerja keras agar bisa keluar dari  lingkaran  korupsi.  Bersandar  dari  daftar  di  atas,  yang  perlu dilakukan  adalah  bekerja  dan  berupaya  untuk  mencari  tahu bagaimana menemukan langkah-langkah taktis dalam pemberantasan  korupsi.  sebab,  kehidupan  modern  memberikan banyak kesempatan sekaligus tantangan. Kemudahan yang membuat orang terpesona dan ancaman yang membahayakan masa depan. 7
5 Kompas , 13 September 2016
6 M. Qodari, ‚KKN: Musuh yang Tak Tertaklukkan,‛ in Warisan Orde Baru , ed. Stanle y (Jakarta: ISAI, 2005), 368.
7 Sofian Effe ndi, dkk, Meluruskan Jalan Reformasi (Yogyakarta: UGM Press, 2003), 357.
Nama Keterangan

## Langkah Pemberantasan Korupsi
Merebaknya  praktik  korupsi  mengharuskan  pemerintah  untuk bersiasat  dalam  konteks  mengambil  langkah-langkah  taktis-strategis dalam  pemberantasan  perilaku  korupsi  dan  penyuapan  dalam pemerintahan.  Ada  pun  langkah-langkah  yang  selama  ini  sudah berjalan  dalam  pemberatasan  korupsi  adalah, Pertama ,  kebijakan justice  collaborator sengaja  dipilih  dalam  kerangka  mengungkap perilaku  korupsi.  Ada  sejumlah  personal  yang  pernah  kerjasama dengan KPK. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 1.
Tabel 1. justice collaborator 8 Agus Tjondro Prayitno Suap terkait pemilihan Deputi Gubernur Se nior Bank Indone sia Kosasi Abbas Korupsi pe ngadaan dan pemasangan solar home system atau listrik untuk pedesaan di Keme nterian Ene rgi dan Sumber 2011 Mindo  Rosalina Manurung Korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin Korupsi Wisma Atlet Gatot Pujo Nugroho Suap Hakim PTUN Medan Evy Susanti Suap Hakim PTUN Medan M Yagari Bhastara Suap Hakim PTUN Medan Damayanti Wisnu Putranti Suap Komisi V DPR  terkait hak aspirasi Sukotjo Satronegoro Bambang Korupsi simulator SIM Adami Okta Korupsi pe ngadaan satelite monitoring Bakamla RI Ste fanus Hardy Korupsi pe ngadaan satelite monitoring Bakamla RI Irman Korupsi pe ngadaan E-KTP Sugiarto Korupsi pe ngadaan E-KTP Andi Agustinus Korupsi pe ngadaan E-KTP
Kedua ,  menyederhanakan  peraturan-peraturan  pemerintah pusat dan daerah yang ruwet dan sering bertentangan satu sama lain, terutama  yang  membuka  peluang  untuk  kegiatan  perburuan  renten. Ketiga ,  mengurangi  kebijakan  pembebasan  dari  hukuman  atau impunitas. Keempat ,  Meningkatkan  transparansi.  Akuntabilitas  tidak bisa dijamin tanpa transparansi. Budaya birokrasi yang sering
8 Kompas , 17 Januari 2018
tertutup  menciptakan  tirai  yang  menyelubungi  kegiatan    korupsi. Tirai  ini  perlu  dibuka  seluas-luasnya  untuk  mengurangi  praktik korupsi  [Wie,2012].  Sejalan  dengan  itu,  transparansi  dalam pengelolaan pemerintah merupakan bagian penting dalam pengelolaan  pemerintahan  yang  bersih.  Pemerintahan  yang    bersih dan  bebas  dari  perilaku  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  merupakan cita  rasa  dari  pengelolaan  pemerintahan  secara  universal.  Karena  itu, menciptakan  pemerintahan  yang  bersih  sebenarnya  merujuk  pada aspek  pengelolaan  pekuasaan  dan  otoritas    suatu    negara    yang memiliki implikasi terhadap pembangunan 9 . Kelima , koruptor tidak perlu diberikan remisi. Logikanya agar ada  efek  jerah  bagi  koruptor.  Kebijakan  ini  merupakan  upaya pemerintah  untuk  tidak  mentoleransi  perilaku  korupsi.  Hal  ini diperkuat  melalui Jajak  Pendapat  Kompas ,  yang  menyebutkan sebanyak  88,2  persen  masyarakat  tidak  setuju  dengan  pemberian remisi  kepada  koruptor,  dan  hanya  10,8  persen  yang  menyatakan setuju.  Sedangkan  1  persen  tidak  ada  jawaban 10 .  Data  ini menunjukkan  masyarakat  sangat  benci  terhadap  perilaku  korupsi. Suara  masyarakat  ini  perlu  menjadi  pertimbangan  bagi  pemerintah, bukankah  suara  masyarakat  adalah  suara  Tuhan.  Sebab,  demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik  kuasa.
Dalam sistem demokrasi, suara masyarakat selalu diperhatikan oleh  pemerintah  yang  berkuasa.  Logikanya  sangat  sederhana— kekuasaan  bersumber  dari  masyarakat.  Karena  itu,  konsepsi pemerintahan  selalu  berpijak:  pemerintahan  dari  dan  untuk masyarakat. Karena itu, dalam memerintah, tulis Aswab Mahasin:
Keabsahan  sangat  diperlukan,  karena  ia  memberikan  suasana keseimbangan,  ketika  sebenarnya  kita  sedang  berhadapan  dengan perubahan. Sebab, dalam politik kita, sang pemimpin, dan kelas yang memerintah  boleh  berganti,  tetapi  masyarakat  terus  ada  dan bersambung. 11
9 Gebraial  Lele,  ‚Pe  ningkatan  Kapasitas  Etika  dalam  Me  ndorong  Perwujudan Good  Governance  ,‛  in Reformasi  Aparatur  Negara  di  Tinjau  Kembali ,  ed.  Wahyudi Kumorotomo and Amar Widaningrum (Yogyakarta: Gaya Media, 2010), 29.
10 Kompas , 13 September 2016 11 Aswab Mahasin, Menyemai Kultur Demokrasi (Jakarta: LP3ES, 2000), 2.
Keenam ,  mencegah  terjadinya  semua  bentuk  korupsi, penyuapan,  dan  praktik  perdagangan  gelap  lainnya  dalam  transaksi perdagangan  internasional. Ketujuh ,  mengkriminalkan  penyuapan pejabat  publik  luar  negeri  dalam  kerjasama  yang  efektif. Kedelapan , mengembangkan  dan  memeliharan  standar  dan praktik  akuntabilitas yang  memajukan  transparansi  transaksi  perdagangan  internasional. Kesembilan ,  mengembangkan  dan  mendorong  etika  bisnis,  sntandar dan  praktik  terbaik  untuk  mencegah  korupsi,    penyuapan,    dan praktik gelap  transaksi  internasional. Kesepuluh , memeriksa keberadaan  praktik  terselubung  yang  dilakukan  pejabat  publik  atau perwakilan  terpilih  sebagai  suatu  kejahatan. Kesebelas ,  bekerjasama dan  salin  memberi  bantuan  sebanyak  mungkin  dalam  investigasi kriminal  dan  proses  hukum  akibat  korupsi  dan  penyuapan  dalam transaksi  perdagangan  internasional. Keduabela  s , memastikan  bahwa ketentuan  kerahasiaan bank  tidak akan  merintangi  atau menghalangi investigasi  kriminal  atau  proses  hukum  lainnya  yang  berhubungan dengan korupsi, dan penyuapan  lainnya. 12

## Memperkuat lembaga anti-Korupsi
Selain  langkah  yang  sudah  disebutkan,  dalam  melakukan pemberantasan  korupsi  perlu  dibarengi  dengan  penguatan  kapasitas lembaga  dalam  menyuarakan  anti-korupsi.  Lembaga  dengan kewenangan  yang  melekat  pada  dirinya bisa  menyuarakan  semangat anti-korupsi.  Metodenya  adalah pertama ,  pemerintah  perlu mendorong dan  memperkuat aspek  pencegahan korupsi. 13 Memperkuat aspek pencegahan bisa dilakukan melalui lembaga KPK atau inspektorat yang melekat dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Ada  pun  tugas  inspektorat  jenderal    adalah    melaksanakan pengawasan  internal  di  lingkungan  kementerian.  Sedangkan  fungsi terdiri
a. Penyiapan  perumusan  kebijakan  pengawasan  internal  di lingkungan kementerian;
12 Singgih, Dunia Pun Memerangi Korupsi (Jakarta: UPH, 2002), 92. 13 Kompas , 18 Mei 2012
b. Melaksakanan pengawasan internal
di lingkungan kementerian  terhadap kinerja  keuangan  melalui  audit, review , evaluasi, pemantauan, dan kegiatan  lainnya;
c. Pelaksanaan  pengawasan  untuk  tujuan    tertentu    atas penugasan menteri;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di  lingkungan kementerian (PP No.24/2010);
Kedua, dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  lembaga  anti- rasuah, dimana KPK memiliki instrumen pencegahan tindak korupsi, yakni;
a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksanaan terhadap  laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara;
b. Melaporkan laporan dan menetapkan status gratifikasi;
c. Menyelenggarakan program pendidikan anti-korupsi pada setiap jenjang pendidikan;
d. Merancang  dan  mendorong terlaksanakannya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
e. melakukan  kampanye  anti-korupsi  kepada  masyarakat umum. (U No 30/2002)
f. mendapatkan dukungan politik dari tingkatan pemerintahan;
g. memiliki sumberdaya yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya;
h. wewenang yang memadai untuk memperoleh dokumen dan untuk meminta keterangan dari  saksi. 14
Ketiga ,  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  bebas  dari gejala  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  berdasarkan  nilai-nilai ketuhanan,  moral  yang  tinggi,  dan  dipimpinan  oleh  pemerintahan yang bersih, efisien, amanah, akuntabel, dan demokatis.  Dalam  pasal 1  ayat 6  menyebutkan  asas penyelenggaraan pemerintahan  yang baik akan  menjunjung  tinggi  norma  kesusilaan,  kepatutan,  dan  norma hukum  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (UU No 28/1999).
14 Hamzah, Demokrasi, 214.
Keempat ,  pemerintah  perlu  membangun  cara  sistemik- struktural  dengan mendayagunakan  segenap supra-struktur  maupun infrastruktur  politik  dan  pada  saat  yang  sama  membenahi  birokrasi, sehingga  lubang-lubang  yang  dapat  dimasuki  oleh    tindakan- tindakan  korup  dapat  ditutup.  Selanjutnya,  supratruktur,  yakni parpol  dan  lembaga  penyelenggara  lainnya,  yakni  DPR,  MK,  DPD, MA, BPK yang memiliki kewenangan hukum untuk menjauhkan dari perilaku  korupsi.  Dengan  kata  lain, semua  lembaga  negara  memiliki kewenangan untuk bersih dari  korupsi.
Kelima , semua aparatur penyelenggara memilik moralitas yang baik. Usaha mencegah korupsi dapat dilakukan dengan memperhatikan  faktor  moral  penyelenggara  pemerintahan.  Cara moralitas ini dilakukan dengan pembinaan mental dan moral semua penyelenggara negara. Tujuannya agar penyelenggara pemerintahan tidak mudah terkena bujuk korupsi dan penyalagunaan kewenangan di mana pun mereka di tempatkan sebagai abdi Negara. 15
Semua upaya tersebut hanya bisa dilakukan melalui penguatan kapasitas  kelembagaan.  Lembaga  penyelenggara  mestinya  menjadi ujung  tombak  pencegahan  korupsi.  Karena  itu,  komitmen  dan political  will menjadi  hal  utama  yang  tidak  bisa  di  tawar.  Dengan pemimpinnya  bersih  dari  perilaku  KKN,  maka  bawahannya  tidak akan  melakukan  korupsi.  Intinya  adalah  keteladan    seorang pemimpin  politik  dan  pejabat  publik  menjadi  pintu  masuk pemberantasan korupsi.

## Keterlibatan warga
Aktor  lain  yang  diharapkan  melakukan  pemberantasan  korupsi adalah  warga-negara.  Kelompok-kelompok  masyarakat  diharapkan berpartisipasi  dalam  proses  pemberantasan  korupsi.  Keterlibatan komponen  masyarakat  dalam  skema  pemberantasan  korupsi merupakan  bagian  penting  dalam  pengelolaan  negara    modern. Karena itu ada beberapa lembaga masyarakat yang menjadi  garda
15 Wahyudi  Kumorotomo,  ‚Pelayanan  yang  Akuntabe  l  dan  Bebas  Korupsi,‛  in Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik ,  ed.  Agus  Dwiyanto (Yogyakarta: UGM Press, 2015), 128.
depan dalam pemberantasan korupsi. Pertama , kelompok masyarakat sipil  yang  memang  secara  spesifik  bergerak  dalam  menyuarakan semangat  anti-korupsi.  Misalnya,  ICW,  Pukat  UGM,  lembaga transparansi  internasional,  dan  MCW.  Lembaga  masyarakat  sipil  ini bahu-membahu  melakukan  monitoring  dan  perlawanan  terhadap perilaku  korupsi.  lembaga-lembaga  profesional  dan  independen  ini terus berkembang dan menjalankan tanggungjawab anti-korupsi.
Sebagai  ilustrasi,  sejumlah  LSM  dinilai  sangat  berhasil menyingkap  skandal-skandal  korupsi  tingkat  tinggi  termasuk  Bank Bali  dan  Texmako,  serta  berperan  menjatuhkan  Jaksa  Agung  Andi Ghalib.  Sementara  untuk  LSM  yang  berorientasi  penelitian,  Pusat Studi  Hukum  dan  Kebijakan,  Pusat  UGM  juga    melakukan perlawanan terhadap korupsi. 16
Kedua ,  media  massa  memiliki  kebebasan  yang luar bisa  dalam melakukan  pemberitaan  korupsi.  Dalam  era  demokratisasi  dan keterbukaan  teknologi  informatika,  media  massa  menjadi  lembaga terdepan  dalam  memberitakan  kasus-kasus    korupsi    secara    vulgar dan kritis. Media massa sebagai:
Agen yang memiliki kuasa dan kendali, media berusaha memaksakan definisi dan nilai-nilai mereka terhadap berbagai situasi yang ada serta meminggirkanatau menolak keabsahan pihak lawan. Media seringkali dipandang sebagai pihak yang melayani tujuan dan kepentingan pihak- pihak  yang  saling  bertentangan  dan  menawarkan  versi-versi  yang bertentangan dari suatu tatanan sosial yang sesuangguhnya atau yang diharapkan. 17
Ketiga ,  perguruan  tinggi  sebagai  institusi  sosial  berlahan  tapi pasti  ikut  berpartisipasi  melalui  pendirian  pusat  studi  anti-korupsi, menghadirkan  matakuliah  wajib  tentang  korupsi,  dan  mendirikan kantin  kejujuran.  Keterlibatan  perguruan  tinggi  dalam    isu-isu korupsi  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  moral  dan  etik. Sejalan  dengan  itu,  perguruan  tinggi  merupakan  lembaga  pencetak manusia-manusia  masa  depan  dan  penemuan-penemuan  baru  di bidanh ilmu pengetahuan. Dengan demikian, pendidikan tinggi
16 Qodari, ‚KKN: Musuh yang Tak Tertaklukkan,‛ 361.
17 Ishadi Sutopo Ks et al., Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari Terakhir Presiden Soeharto (Jakarta: Pe ne rbit Buku Kompas, 2014), 9.
46 | Haboddin, dan Rozuli, Jalan Berliku…
merupakan  lembaga  yang  sangat  penting  dalam  menyebarluaskan semangat anti-korupsi di zaman ini dan masa depan.
Keempat ,  organisasi masyarakat seperti  NU dan Muhamadiyaah ikut  ambil  bagian  dalam  pencegahan  anti-korupsi.  Kedua    ormas besar  berusaha  sekuat  tenaga  untuk  menyuarakan  keprihatinannya terhadap  perilaku  korupsi.  Dalam  tulisan  Buya  Syafii  Maarif disebutkan:  sejak  Oktober  2003  dengan  fasilitas Lembaga  Kemitraan, Muhammadiyah  dan  NU  sepakat  untuk  turut  menyadarkan masyarakat  bahwa  korupsi  adalah  penyakit    dan    musuh    semua agama dan peradaban.  Keterilibatan  Muhammadiyah  dan NU  dalam isu antikorupsi merupakan bentuk  perjuangan dan gerakan kekuatan moral  dalam  kerangka  menciptakan  pemerintahan  yang  baik  dan amanah. 18

## Merindukan Indonesia tanpa Korupsi
Problematika  yang  sudah  diungkap  tersebut  membutuhkan butir-butir  pemikiran  dalam  membangun  Indonesia  tanpa  korupsi. Pertama ,  pemerintah  seharusnya  mengemban  tugas  yang diamanatkan  reformasi  dengan  cara  memerangi  korupsi  tanpa pandang  bulu.  Ketegasan  dan  keseriusan  diperlukan  dalam memerangi  korupsi.  Memiskinkan  koruptor,  memenjarakan  seumur hidup,  hingga  hukuman  mati  merupakan  solusi  dalam mewujudkan Indonesia tanpa korupsi.
Kedua ,  Indonesia  tanpa  korupsi  hanya  bisa  terwujud  dengan memberikan  peluang  kepada  putra-putri  bangsa  terbaik  dan  masih penuh dengan dinamika serta idealisme untuk memimpin perubahan yang lebih baik. Dinamika dan idealisme umumnya telah luntur pada generasi  tua  yang  sudah  lama  berada  dalam  pusaran  kekuasaan [Baabad,  2000;  161].  Karena  itu,  sudah  saat  kepemimpinan  nasional dipegang oleh pemimpin muda yang agresif dan memiliki memimpi untuk membangun bangsa ini bebas korupsi.
Ketiga ,  universitas diharapkan  mampu  memberikan  spirit bagi pemerintah  untuk  melaksanakan  pemerintahan  yang bersih. Dalam
18 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Titik-Titik Kisar di Perjalananku (Bandung: Mizan, 2009), 299.
hal  ini,  perubahan  prosedural  harus  dilakukan,  namun  perubahan substansial  tidak  boleh  dilupakan.  Dalam  rangka  menemukan pemandu  bangsa  yang  sanggup  meluruskan  jalan  reformasi, universitas  perlu  melakukan  dua  hal,    (i)    Universitas    harus menyusun rumusan yang mampu memberikan arah jalan memerangi KKN  secara  komprhensif;  (ii)  Universitas  pelu    membuat    gerakan yang  mampu  menangani deadlock yang  akan  terjadi  dan  merintangi upaya pemberantasan KKN. 19 Keempat , kaum intelektual adalah kaum  yang bertanggungjawab  atas  kemajuan  suatu  bangsa.  Karena  itu, sumbangsih  pemikiran  dalam  bentuk  karya  ilmiah maupun  gerakan kekuatan  moral  untuk  melawan  dan  mengkampanyekan  perilaku korupsi  harus  dilakukan  secara  terus-menerus.  Kaum  intelektual memiliki  kewajiban  moral  dan  etis  dalam  membantu  mewujudkan Indonesia tanpa korupsi.

## Penutup
Pemberantasan tindak korupsi membutuhkan kerjasama antara pemerintah, media massa, ormas, dan masyarakat sipil. Kerjasama ini dibutuhkan  bukan  saja  dalam  hal  melakukan  penyadaran  kritis terhadap  masyarakat  tentang  bahaya  korupsi  yang  tidak  bisa  di bendung, tetapi juga bagian penting dalam pembangunan komitmen politik  untuk  bersatu-padu  dalam  upaya  pemberatasan  korupsi. Mengingat  pemberantasan  korupsi  merupakan  tugas  kita  bersama sebagai anak bangsa, yang mencintai negeri dan tanah airnya.
Membebaskan bangsa ini dari perilaku korupsi memang susah, tetapi  berusaha  sekuat  tenaga  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi wajib  dilakukan  oleh  setiap  masyarakat.  Menyemai  semangat  anti korupsi perlu disuarakan secara terus. Karena itu, Republik ini perlu pemimpin yang mampu mendorong yang macet, membongkar yang buntu,  dan  memangkas  yang  berbenalu.  Pemimpin  yang  tanggap memutus,  cepat  bertindak,  dan  tidak  toleran 20 terhadap  perilaku korupsi. Jenis pemimpin seperti ini diperlukan dalam usaha
19 Effe ndi, dkk, Meluruskan Jalan Reformasi , 115. 20 Anie s Baswedan, Merawat Tenun Kebangsawaan (Jakarta: Serambi, 2015), 24.
48 | Haboddin, dan Rozuli, Jalan Berliku…
menciptakan  Indonesia  bebas  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme.  Sebab kunci  sukses  sebagai  pemimpin  adalah  memiliki  kejujuran  untuk tidak  melakukan  korupsi  dan  teleran  terhadap  korupsi.  Kejujuran, bukan saja kepada diri sendiri, tetapi juga kepada Tuhan Yang Esa.

## Daftar Pustaka
Anderson, Benedict, 2002. Hantu Komparasi: Nasionalisme, Asia Tenggara dan Dunia , [ terj .] Jogjakarta, Qalam.
Baswedan, Anies. Merawat Tenun Kebangsawaan . Jakarta: Serambi,
2015.
Effendi, dkk, Sofian. Meluruskan Jalan Reformasi . Yogyakarta: UGM
Press, 2003.
Hamzah, Fahri. Demokrasi, Transisi, dan Korupsi . Jakarta: Faham
Indonesia, 2012.
Kumorotomo, Wahyudi. ‚Pelayanan yang Akuntabel dan Bebas
Korupsi.‛  In Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan Publik ,  edited  by  Agus  Dwiyanto.  Yogyakarta:  UGM  Press, 2015.
Lele,  Gebraial.  ‚Peningkatan  Kapasitas  Etika  dalam  Mendorong Perwujudan Good Governance.‛ In Reformasi Aparatur Negara di
Tinjau  Kembali ,  edited by  Wahyudi Kumorotomo and Amar
Widaningrum. Yogyakarta: Gaya Media, 2010.
Ma’arif,  Ahmad  Syafi’i. Titik-Titik  Kisar  di  Perjalananku .  Bandung: Mizan, 2009.
Mahasin,  Aswab. Menyemai  Kultur  Demokrasi .  Jakarta:  LP3ES,  2000.
Pope, Jeremy. Strategi Pemberantasan Korupsi . Jakarta: YOI, 2003.
Qodari, M. ‚KKN: Musuh yang Tak Tertaklukkan.‛ In Warisan Orde
Baru , edited by Stanley. Jakarta: ISAI, 2005.
Singgih. Dunia Pun Memerangi Korupsi . Jakarta: UPH, 2002. Sutopo  Ks,  Ishadi,  Valent  Hartadi,  Pramana  Sukmajadi,  and  M.
Sholekhudin. Media  dan  Kekuasaan:  Televisi  di  Hari  Terakhir Presiden Soeharto . Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014.