Jayapangus Press
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
ISSN : 2615-0913 (Media Online) Terakreditasi
Komitmen Jepang dalam Meredam Kekerasan pada Perempuan Khususnya saat Pandemi Covid-19 bersama
United Nations Women (UN Women)
Nanda Putri Maharani*, Imam Mahdi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia *mahdi@umy.ac.id

## Abstract
This  research  focuses  on  Japan's  commitment  to  reducing  violence  against women around the world because the position of women is an important issue in various aspects. Japan in collaboration with UN Women continues to strengthen partnerships to achieve significant changes in women's lives. Japan plays a role in helping women who are struggling against violence by injecting funds into UN Women to implement programs that  focus  on  protecting  women's  lives  and  the  challenges  faced  during  the  Covid-19 pandemic. This article uses the concept of gender mainstreaming which was based on the United  Nations  Conference  in  Beijing.  This  qualitative  study  aims  to  examine  Japan's commitment to UN Women based on various literatures. This finding  will explore how Japan,  with  a  bad  image  that  still  lingers,  is  committed  to  reducing  violence  against women in the era of the Covid-19 pandemic with UN Women.
Keywords: Covid-19; Japan; UN Women; Violent; Women

## Abstrak
Penelitian  ini berfokus pada komitmen Jepang dalam meredam  kekerasan pada perempuan  di  seluruh  dunia  karena  kedudukan  perempuan  menjadi  isu  penting  dalam berbagai aspek. Jepang bekerja sama dengan UN Women terus memperkuat kemitraan untuk  mencapai  perubahan  yang  signifikan  dalam  kehidupan  perempuan.  Jepang berperan dalam membantu perempuan yang sedang berjuang melawan kekerasan dengan menyuntikkan  dana  kepada  UN  Women  untuk  melaksanakan  program  yang  berfokus pada perlindungan kehidupan perempuan dan tantangan yang dihadapi selama pandemi Covid-19 .  Penelitian  ini  menggunakan  konsep  Pengarusutamaan  Gender  ( gender mainstreaming )  yang  dilandasi  oleh the  United  Nations  Conference di  Beijing.  Studi kualitatif  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  komitmen  Jepang  bersama  UN  Women berdasarkan  berbagai  literatur.  Temuan  ini  akan  mengekspolari  bagaimana  Jepang dengan  citra  buruk  yang  masih  melekat  berkomitmen  untuk  meredam  kekerasan  pada perempuan di era pandemi Covid-19 bersama UN Women.

## Kata Kunci: Covid-19; Jepang; UN Women; Kekerasan; Perempuan

## Pendahuluan
Pada masa okupasi Jepang, terjadi eksploitasi terhadap perempuan yang dijadikan budak  seksual  melalui  sebuah  sistem  yang  dirancang  dan  terorganisir.  Selama  Perang Asia  Timur  Raya,  Jepang  menyadari  kebutuhan  yang  sangat  penting  bagi  para  tentara mereka.  Dalam  konteks  tersebut,  yaitu  menggunakan  perempuan  sebagai  "wanita penghibur"  atau  " comfort  women ".  Tentara  Jepang  melakukan  seleksi  pada  setiap perempuan, kemudian mengelompokkannya berdasarkan paras. Para perempuan tersebut dipaksa melayani para tentara, di mana perempuan yang cantik diberikan kepada perwira,
sementara yang memiliki paras  biasa  diberikan kepada  prajurit.  Hal  ini mencerminkan perlakuan  yang  berbeda  tergantung  pada  tampilan  fisik  perempuan  tersebut  (Gregor, 2017).    Jepang  telah  terbukti  melakukan  eksploitasi  perempuan  di  beberapa  negara, seperti  Indonesia,  Korea  Selatan,  dan  Tiongkok.  Selama  okupasi  di  Indonesia,  Jepang banyak membunuh mental para perempuan. Hal tersebut dapat terlihat ketika Jepang tiba di pulau Jawa, mereka mencari perempuan yang dapat digunakan sebagai “penghibur” (Suryono,  2005).  Permasalahan  yang  sama  terjadi  di  Korea  Selatan,  hubungan  antara Jepang dan Korea Selatan mengalami fluktuasi dalam konteks sejarah, termasuk dalam permasalahan jugun  ianfu atau comfort  women .  Isu  tersebut  mulai  menarik  perhatian masyarakat  Korea  Selatan  pada  tahun  1992  (Mardatillah,  2022).  Berdasarkan  laporan yang  tercatat,  jumlah  wanita  yang  menjadi comfort  women selama  Perang  Dunia  II berkisar antara 80.000—200.000, di mana 80% berasal dari Korea Selatan (Chang, 2009). Hal  serupa  juga  terjadi  di  Tiongkok,  Jepang  melakukan  hal  yang  sama  dengan kebijakannya  yang  bernama comfort  women .  Kebijakan  tersebut  muncul  sebagai  hasil dari  agresi  militer  Jepang  di  Nanjing,  Tiongkok.  Agresi  tersebut  menyebabkan kehancuran yang dikenal sebagai " The Rape of Nanjing ”. Dimana pada Desember 1937, tentara  Jepang  menyerbu  Nanjing  dan  melakukan  aksi  rudapaksa  kepada  lebih  dari 20.000 perempuan di sana dan hal yg membuat miris adalah tantara Jepang tidak akan sungkan menembaki mereka setelah digunakan untuk menghilangkan jejak. Peristiwa ini mendapat kecaman dari media internasional (Argibay, 2003).
Kebijakan comfort  women yang  dilakukan  oleh  jepang  tidak  bertahan  lama, terbukti pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 menjadi tahun kekalahan bagi Jepang di mana Hiroshima  dan  Nagasaki  terkena  bom  atom  oleh  sekutu,  sehingga  meluluhlantakkan segala sendi kehidupan. Kekalahan Jepang menjadi bukti bahwa Perang Dunia II telah berakhir yang dibuktikan dengan Perjanjian San Francisco pada 8 September 1945. Salah satu isi dalam perjanjian San Francisco, yaitu Jepang tidak diberikan izin untuk memiliki angkatan bersenjata dan  menutup pangkalan militer, sehingga Jepang berada di  bawah pengawasan Amerika Serikat. Jepang diizinkan memiliki militer hanya untuk melindungi negara secara internal saja bukan untuk menyerang di luar dari teritori Jepang. Walaupun sudah  dikenai  sanksi,  tetap  saja  Jepang  masih  melekat  dengan  citra  yang  buruk.  Hal tersebut  dilatar  belakangi  oleh  dosa-dosa  masa  lalu  Jepang  terhadap  negara-negara  di bawah kedudukannya, terutama pelecehan terhadap perempuan.
Pasca berakhirnya Perang Dunia II, Jepang masih mendapatkan citra yang buruk apalagi  mengenai  isu  perempuan.  Berbicara  mengenai  perempuan,  Jepang  menjadi negara yang diragukan karena memiliki indeks gender inequality yang rendah (OECD, n.d.). Indeks kesenjangan gender di Jepang pada tahun 2023 mencapai 0,65 poin, yang mengindikasikan  tingkat  kesenjangan  gender  rata-rata  sekitar  35%.  Jepang  berada  di peringkat 125 dari 146 negara, menjadikan Jepang berada di belakang negara G7 lainnya dengan  jarak  yang  cukup  jauh  (Statista  Research  Department,  2023).  Bahkan  kasus gender inequality menjadi hal nyata ketika Yoshiro Mori, mantan perdana menteri Jepang menyatakan bahwa “perempuan terlalu banyak bicara”. Dari pernyataan Yoshiro Mori, permasalahan kesetaraan gender masih menjadi isu yang hangat karena salah satu faktor yang membuat perempuan mengalami keterbatasan gerak adalah karena sebuah situasi di mana peran tradisional laki-laki masih melekat. Survei nasional terbaru yang dilakukan di  Jepang  pada  tahun  2020,  menunjukkan  bahwa  kebanyakan  perempuan  masih melakukan  pekerjaan  rumah  tangga  3,6  kali  lebih  banyak  daripada  laki-laki.  Jurnalis bernama Toko Shirakawa mengatakan jika Jepang tidak mendorong kesetaraan gender. Pemerintah  hanya  mengoptimalkan  jumlah  pemimpin  perempuan,  tetapi  tidak menawarkan perubahan atau dukungan mendasar karena perempuan harus menanggung bebannya sendiri (Oi, 2021).
Kekerasan pada perempuan menjadi hal yang lumrah oleh beberapa orang karena tindakan tersebut kerap dilakukan bahkan dipertontonkan. Perempuan dianggap sebagai makhluk lemah, tidak berdaya, bahkan kerap menjadi korban kekerasan. Ketakutan akan kejahatan  atau  kekerasan  terhadap  perempuan  juga  menyoroti  beberapa  negara  yang terkesan acuh tak acuh, sehingga tidak serius dalam mengatasi kekerasan terhadap warga negaranya (Sihite, 2007). Kasus kekerasan kian meningkat saat adanya pandemi Covid- 19 yang  dialami  oleh  seluruh  dunia,  sehingga World  Health  Organization (WHO) menetapkan tanggal 11 Maret 2020 sebagai awal dari timbulnya pandemi (Rossa & Putri, 2020).  Adanya Covid-19 membuat  seluruh  mobilitas  menjadi  terhambat.  Penyebaran yang ditimbulkan oleh virus ini tidak main-main karena proses terjadinya melalui kontak antar  individu,  yang  mengharuskan  penerapan physical  distancing dalam  masyarakat. WHO mengeluarkan kebijakan untuk mendorong masyarakat agar tetap tinggal di rumah ( stay  at home)  dan  membatasi  aktivitas  bersentuhan  dengan  orang  lain  ( physical distancing ). Dari kebijakan tersebut, banyak masyarakat menghabiskan waktu di rumah. Bagi sebagian orang, menghabiskan waktu di rumah adalah aktivitas yang menyenangkan karena rumah dianggap sebagai tempat yang aman. Namun, bagi beberapa orang lainnya, hal ini tidak berlaku. Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) membuat sebagian orang tidak suka menghabiskan waktu di rumah. Menurut Secretary General of United Nations , Antonio Guterres, ada kekhawatiran tentang peningkatan kasus KDRT di beberapa negara karena banyak orang terjebak di rumah dengan pasangan yang kasar.
Kasus kekerasan yang terjadi di seluruh dunia karena adanya pandemi Covid-19 merupakan  wujud  dari  pendekatan  non  tradisional  yang  merupakan  isu  dalam  kajian Hubungan Internasional. Tampak bermunculan berbagai organisasi internasional dengan latar belakang ingin meminimalisir kekerasan demi menciptakan perdamaian, baik antar individu, kelompok, hingga negara. Organisasi tersebut adalah The United Nations (UN) sebagai  organisasi  internasional  terbesar  yang  mulai  memfokuskan  isu  mengenai perempuan dengan membentuk UN Women yang berorientasi pada gender equality dan women empowerment . UN Women didedikasikan untuk mendukung gender equality dan women  empowerment demi  mempertegas  bahwa  seluruh  perempuan  juga  ingin merasakan kesetaraan dengan laki-laki, bekerja di parlemen, merancang undang-undang, membuat  kebijakan,  sehingga  UN  Women  memperjuangkan  hak-hak  perempuan  agar terpenuhi  (UN  Women,  2020).  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan  mengekspolari bagaimana Jepang dengan citra buruk yang masih melekat berkomitmen untuk meredam kekerasan pada perempuan di era pandemi Covid-19 bersama UN Women.

## Metode
Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir Pengarusutamaan Gender ( gender mainstreaming )  yang  dilandasi  oleh the  United  Nations  Conference di  Beijing. Pengarusutamaan  gender  ( gender  mainstreaming )  mempromosikan  kesetaraan  gender dalam Beijing Platform for Action dari Konferensi Dunia PBB Keempat pada tahun 1995. Karena sebelumnya ada empat konferensi dunia, pertama dilaksanakan di Mexico tahun 1975; kedua, di Kopenhagen tahun 1980; ketiga di Nairobi tahun 1985, dan yang keempat adalah Beijing pada tahun 1995. Konferensi keempat dipilih karena menandai titik balik yang  signifikan  dalam  agenda  global  kesetaraan  gender  dengan  pembulatan  suara sebanyak  189  negara.  Konvensi  ini  menunjukkan  adanya  cita-cita  untuk  mencapai kesetaraan  dan  kemajuan  pada  perempuan  dalam  12  bidang  penting,  salah  satunya “Kekerasan  terhadap  perempuan”. Gender  mainstreaming adalah  pendekatan  strategis yang  bertujuan  untuk  mengintegrasi  perspektif  gender  ke  dalam  semua  kebijakan, program,  dan  kegiatan  di  semua  tingkatan  dalam  suatu  organisasi  atau  masyarakat. Tujuan utamanya adalah mencapai kesetaraan gender dan meningkatkan pemberdayaan
perempuan.  Pendekatan  gender  mainstreaming  mengakui  bahwa  gender  memainkan peran penting dalam menjelaskan perbedaan peran, tanggung jawab, hak, dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Pendekatan ini juga mengakui bahwa kesenjangan  gender  tidak  hanya  mempengaruhi  isu-isu  perempuan,  tetapi  juga berdampak  pada  pria  dan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Dalam  praktiknya,  gender mainstreaming melibatkan analisis gender yang mendalam dalam semua kebijakan dan program  yang  ada.  Hal  tersebut  berarti  mempertimbangkan  bagaimana  kebijakan, program,  atau  kegiatan  dapat  mempengaruhi  perempuan  dan  laki-laki  secara  berbeda, serta bagaimana mereka dapat menguatkan atau mengurangi kesenjangan gender (Wiasti, 2017).
Gender mainstreaming melibatkan penyesuaian dan perubahan sistem, struktur, budaya, dan praktik yang ada untuk  mendorong kesetaraan gender. Hal  ini melibatkan keterlibatan aktif perempuan dalam pengambilan keputusan, memastikan akses yang adil terhadap  sumber  daya  dan  peluang,  mengatasi  stereotip  gender  yang  merugikan,  dan meningkatkan  perlindungan  terhadap  kekerasan  dan  diskriminasi.  Konsep  gender mainstreaming pertama kali dikembangkan dalam the United Nations Conference tentang perempuan  di  Beijing  pada  tahun  1995.  Sejak  itu,  pendekatan  ini  telah  diadopsi  oleh banyak  organisasi  dan  pemerintah  di  seluruh  dunia  sebagai  strategi  penting  dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Caglar, 2013).
Gender secara umum merupakan seperangkat gagasan yang secara jelas mengakui bahwa  pembagian  peran  baik  perempuan  maupun  laki-laki,  yaitu  setara.  Pemerataan gender  yang  kurang  adil  seolah-olah  perempuan  lemah  adalah  wujud  dari  konstruksi sosial  yang  dihasilkan  masyarakat,  bukan  kodrat  atau  bawaan. Gender adalah  sebuah konsep yang percaya bahwa suara perempuan itu berharga dan tidak dapat diwakilkan. Perempuan  perlu  dilibatkan  dalam  aspek-aspek  yang  secara  langsung  memengaruhi mereka, seperti pemberdayaan perempuan. Maka, tidak mengherankan jika perempuan terlibat  sebagai  aktor  penting  yang  secara  resmi  berpartisipasi  dalam  pemeliharaan perdamaian (Azizah, 2017).
Metode  penelitian  ini  menggunakan  kualitatif  deskriptif.  Menurut  John  W. Cresswell,  penelitian  kualitatif  adalah  suatu  pendekatan  untuk  mengeksplorasi  dan memahami pentingnya banyak individu atau kelompok orang mengaitkan masalah sosial dan  kemanusiaan.  Penelitian  kualitatif  menurut  Norman  K.  Denzin  dan  Yvonna  S. Lincoln meliputi penelitian dan pengumpulan berbagai macam material empiris seperti, studi kasus,  pengalaman personal  ( personal experience ), introspektif,  cerita hidup  ( life story ),  wawancara,  observational,  sejarah,  interaksional,  dan  teks-teks  visual  yang menggambarkan  rutinitas  dan  permasalahan  yang  terkait  dengan  pengalaman  pribadi. Dalam penelitian ini menjelaskan pokok bahasan penelitian, unit analisis dan observasi, serta teknik pengumpulan data.
Jenis penelitian kualitatif menyelidiki atau menemukan informasi yang bertujuan untuk  memberikan  gambaran  mengenai  upaya  Jepang  melalui  UN  Women  untuk menekan  aksi  kekerasan  pada  perempuan.  Penelitian  kualitatif  digunakan  untuk memperoleh  data  yang  detail,  sehingga  menghasilkan  penelitian  yang  bermakna.  Jika pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang diarahkan pada suatu fenomena, maka  untuk  orientasi  seperti  itu  tidak  dapat  dilakukan  di  laboratorium.  Pendekatan kualitatif di sini adalah teknik penelitian yang menghasilkan studi data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang dapat diamati untuk menemukan kebenaran yang valid.
Penyusunan  penelitian  ini  memerlukan  penelusuran  pustaka  atau  literatur mengenai  topik  maupun  data  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  dengan menggunakan  data  sekunder  berupa  data-data  dari  media  seperti,  website  resmi  UN
Women, e-book , library research , media elektronik, dan berbagai macam platform jurnal yang berkaitan dengan Jepang dalam menangani kekerasan terhadap perempuan bersama UN Women di masa pandemi Covid-19 .

## Hasil Dan Pembahasan
1. Kasus Kekerasan pada Perempuan di Seluruh Dunia sebelum Pandemi Covid-19 UN mendefinisikan  kekerasan  sebagai  perilaku yang berhubungan  dengan  fisik maupun psikis, baik dalam konteks publik maupun kehidupan pribadi (United Nations, 1993). Data mengenai kekerasan yang dikumpulkan dari survei populasi oleh penyintas dengan menggunakan data prevalensi dari tahun 2000 hingga 2018 di 161 negara yang dilakukan  oleh  WHO  atas  nama  kelompok  kerja  antarlembaga  UN  di  mana  hampir sepertiga atau sekitar 30% perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan hingga non-pasangan (World Health Organization, 2021).
Lebih  dari  seperempat  wanita  yang  berusia  antara  15  hingga  49  tahun  pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual setidaknya satu kali dalam hidup mereka. Tingkat kekerasan bervariasi dari 20% di wilayah Pasifik Barat, 22% di Eropa, 25% di wilayah Amerika,  33%  di  wilayah  Afrika,  31%  di  wilayah  Mediterania  Timur,  hingga  33%  di wilayah Asia Tenggara. Sebanyak 6% wanita melaporkan mengalami serangan seksual oleh orang lain selain pasangan mereka, meskipun data mengenai kekerasan seksual non- pasangan terbatas. Mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki yang menyerang perempuan (World Health Organization, 2020).
Hampir setengah dari jumlah perempuan di Afrika mengalami kekerasan. Selama bertahun-tahun,  banyak  korban  menderita  dalam  keheningan. Gender  Based  Violence (GBV)  terjadi  secara  rahasia,  di  balik  pintu  tertutup,  sering  kali  terjadi  di  lingkungan rumah  perempuan  itu  sendiri.  Menurut  sebuah  studi  pada  tahun  2020,  sekitar  44% perempuan  di  Afrika  mengalami  kekerasan  yang  berhubungan  dengan  gender.  Secara global, angka ini rata-rata sekitar 30%, menurut laporan PBB. GBV mencakup berbagai bentuk pelecehan, mulai dari kekerasan fisik, seksual, emosional, mutilasi alat kelamin perempuan,  dan  perdagangan  manusia.  Hal  tersebut  juga  meliputi  ancaman  kekerasan, penyalahgunaan  keuangan,  pemaksaan,  dan  manipulasi.  Para  korban  seringkali mengalami trauma psikologis dan fisik yang parah (Fröhlich, 2022).
Pada tahun 2006, sebanyak 232.960 perempuan di  Amerika Serikat  mengalami pemerkosaan  atau  pelecehan  seksual.  Berdasarkan the  National  Crime  Victimization Survey , jumlah kejahatan yang tidak dilaporkan kepada polisi berjumlah 600 perempuan setiap  harinya  (Bureau  of  Justice  Statistics,  2008).  Bahkan Federal  Bureau  of Investigation (FBI) mengatakan bahwa data yang diperoleh dari lembaga penegak hukum memiliki angka yang jauh lebih rendah. Banyak kejahatan yang tidak pernah dilaporkan karena alasan korban menjaga perasaan atau privasi pelaku (US Census Bureau, 2003). Target  yang  dibidik  adalah  perempuan  muda,  perempuan  berpenghasilan  rendah,  dan beberapa  minoritas  menjadi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  pemerkosaan. Perempuan berusia 20—24 tahun memiliki risiko terbesar mengalami kekerasan rumah tangga non-fatal, dan perempuan yang berusia 24 ke bawah mengalami kekerasan lebih tinggi.  Jika  memperhatikan  faktor  ras,  terlihat  bahwa  perempuan  Afrika-Amerika menghadapi  tingkat  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan wanita dengan kulit putih. Selain itu, perempuan Amerika-India menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan perempuan dari ras lainnya (Bureau of Justice Statistics, 2008).
Dalam  survei  nasional,  sebanyak  18%  wanita  yang  berasal  dari  Asia  atau Kepulauan Pasifik melaporkan bahwa mereka telah mengalami pelecehan seksual bahkan kekerasan fisik oleh pasangan mereka. Persentase ini lebih rendah dibandingkan dengan
48% wanita  Indian Amerika atau penduduk asli  Alaska, 45% wanita kulit  hitam,  34% wanita Hispanik, dan 37% wanita kulit putih (Smith, et al., 2017).
Kasus yang sama pun terjadi, sehingga Uni Eropa dan negara anggotanya bekerja sama  secara  kolaboratif  guna  mencegah  dan  melawan  kekerasan  terhadap  perempuan. Kekerasan  terhadap  perempuan  merupakan  salah  satu  pelanggaran  hak  asasi  manusia yang paling terorganisir dan umum di seluruh dunia. Sebuah fakta mengejutkan adalah satu dari setiap tiga perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual, dengan mayoritas kejadian ini dilakukan oleh pasangan mereka. Tingkat kekerasan online juga tengah  meningkat,  terutama  yang  menargetkan  perempuan  muda  dan  mereka  yang terlibat  dalam  kehidupan  publik,  seperti  jurnalis  dan  politisi.  Di  Uni  Eropa,  sekitar sepertiga dari perempuan mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Uni Eropa dan negara  anggotanya  mengambil  langkah-langkah  di  berbagai  bidang  untuk  mengakhiri kekerasan berbasis gender, melindungi perempuan yang menjadi korban kekerasan, dan menghukum para pelaku kejahatan (European Union, 2023).

## 2. Kasus Kekerasan pada Perempuan saat Pandemi Covid-19
Berdasarkan perkiraan dari United Nations Population Fund (UNFPA), dampak pandemi  Covid-19  berpotensi  menyebabkan  peningkatan  sebanyak  15  juta  kasus kekerasan berbasis gender (GBV) di seluruh dunia setiap tiga bulan. Angka ini didasarkan pada  peningkatan  sebesar  20%  dalam  kasus  kekerasan  selama  periode lockdown . Informasi  yang  telah  disampaikan  melalui  laporan  media  dan  dirangkum  di  bagian  ini menunjukkan bahwa peningkatan sebesar 20% merupakan perkiraan konservatif, karena beberapa  negara  melaporkan  adanya  peningkatan  drastis  panggilan  ke  saluran  bantuan terkait  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Terlepas  dari  keterbatasan  data  yang  ada,  jelas bahwa kombinasi dari lockdown dan pandemic mempermudah terjadinya kekerasan dan menyulitkan korban untuk melapor kejadian atau mencari bantuan. (UNFPA, 2020). Sejak  munculnya  pandemi  Covid-19,  data  yang  telah  muncul  menunjukkan adanya  peningkatan  intensitas Violence  Against  Women (VAW)  secara  global.  Dalam periode  satu  tahun  terakhir,  diperkirakan  sekitar  243  juta  perempuan  berusia  15—49 tahun  telah  menjadi  korban  kekerasan  fisik  atau  seksual  oleh  pasangan  mereka  (UN Women,  2020).  Ketika  menghadapi  situasi  darurat  dan  wabah  penyakit,  kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat. Oleh karena itu, dampak pandemi Covid-19 terhadap kekerasan masuk ke dalam kasus yang lebih luas (Fraser, 2020). Sebagai contoh, selama  wabah  Ebola  pada  tahun  2014,  sebagian  Sierra  Leone  mengalami  peningkatan tingkat kehamilan remaja sebesar 65%, yang kemungkinan disebabkan oleh peningkatan kasus pemerkosaan selama epidemi tersebut (Yasmin, 2016). Ada beberapa faktor yang berkontribusi  terhadap  peningkatan  pengalaman  kekerasan  yang  dialami  perempuan. Bagian  ini  mengidentifikasi  tiga  faktor  yang  berkontribusi  terhadap  peningkatan kekerasan  selama  pandemi  Covid-19:  (1)  peningkatan  paparan  terhadap  pelaku  karena adanya perintah lockdown, (2) adanya lingkungan yang penuh tekanan bagi para pelaku, dan (3) minimnya layanan dukungan yang tersedia.
Ketika membandingkan kasus kekerasan pada perempuan yang di alami sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19 , memberikan data yang cukup mengkhawatirkan karena terjadi lonjakan kekerasan saat penerapan lockdown . Berikut perbedaan lonjakan data kasus kekerasan yang terjadi sebelum dan saat pandemi Covid-19 :
a. Benua Afrika
Tepatnya  Nigeria  di  mana  data  dari National  Demographic  and  Health  Survey (NDHS)  tahun  2018  menunjukkan  bahwa  31%  wanita  berusia  15—49  tahun mengalami  kekerasan  fisik,  9%  mengalami  kekerasan  seksual,  dan  6%  mengalami kekerasan  fisik  selama  kehamilan.  Angka  ini  lebih  rendah  dibandingkan  dengan
NDHS  tahun  2013  yang  mencatat  angka  sebesar  25%  (National  Population Commission,  2019).  Data  mengenai  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Nigeria menunjukkan bahwa selama penerapan kebijakan lockdown, terjadi peningkatan kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual. Survei yang dilakukan oleh Partners West Africa Nigeria (PWAN) di tiga negara bagian utara Nigeria, yaitu FCT, Borno, dan Kano, mengungkapkan adanya peningkatan jumlah kasus Sexual and Gender Based Violence (SGBV) yang dilaporkan. Menurut the Domestic and Sexual Violence Response Team (DSVRT),  terdapat  peningkatan  hampir  50%  dalam  jumlah  kasus  kekerasan  dalam rumah  tangga  yang  dilaporkan  setiap  hari  sejak  pandemi Covid-19 ,  dibandingkan sebelum adanya Covid-19 yang hanya sekitar 8 kasus yang dilaporkan (Partners West Africa Nigeria, 2020).
b. Benua Amerika
Saat  Covid-19  diumumkan  sebagai  pandemi,  akses  korban  terhadap  kesejahteraan sosial, layanan kesehatan, keamanan publik, dan layanan hukum mengalami masalah, sehingga  menjadi  kendala  besar  bagi  para  perempuan  di  Brazil  karena  layanan kesehatan dan kepolisian biasanya menjadi opsi utama . Menurut data dari Ligue 180 ( hotline 180),  kebijakan  lockdown  yang  diberlakukan  sejak  awal Covid-19 menyebabkan  peningkatan  sekitar  9%  dalam  jumlah  panggilan  ke  saluran  bantuan untuk  melaporkan  kekerasan  terhadap  perempuan.  Menurut the  National  Human Rights  Ombudsman  of  the  Ministry  of  Women,  Family  and  Human  Rights ,  antara tanggal 1 dan 16 Maret 2020, mereka menerima 3.045 panggilan dan menerima 829 pengaduan, sedangkan antara tanggal 17 dan 25 di bulan yang sama, jumlah panggilan meningkat  menjadi  3.303  panggilan  yang  diterima  dengan  978  pengaduan  yang dilaporkan.  Di  Rio  de  Janeiro,  data  dari  Kantor  Kejaksaan  Negeri  menunjukkan adanya peningkatan sebesar 50% dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga selama minggu  pertama  setelah  penerapan lockdown ,  dengan  sebagian  besar  kasus  terkait kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, di Parana ́, terjadi peningkatan sebesar 15% dalam pengaduan kekerasan dalam rumah tangga yang diterima oleh kepolisian selama minggu pertama lockdown . Hal serupa juga terjadi di wilayah bagian Ceaŕa, Pernambuco, dan São Paulo (Vieira, Garcia, & Maciel, 2020).
c. Benua Asia dan Pasifik Sebelum  pandemi Covid-19 ,  WHO  memperkirakan  sekitar  30%  perempuan  berusia 15—49 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan mereka (García-Moreno,  et  al.,  2013).  Kasus  tersebut  dikategorikan  menjadi Gender  Based Violence (GBV)  yang  merupakan  bagian  dari  “pandemi  global”  (Guterres,  2018). Berdasarakan High  Prevalence  of  GBV  before  the  Pandemic ,  Mongolia,  Myanmar, dan Pakistan menjadi negara yang mengalami 60% GBV tertinggi terutama bagi para perempuan (Hayashi, et al., 2022).
Apabila  peningkatan  kasus  kekerasan  tidak  ditangani  dengan  baik,  maka kesehatan korban akan semakin parah. Menurut El-Serag & Thurston, perempuan yang telah mengalami kekerasan oleh pasangan mereka memiliki risiko yang tinggi sehingga menimbulkan  berbagai  gangguan  mental,  termasuk  gangguan  suasana  hati,  gangguan kecemasan,  gangguan  makan,  gangguan  stres  pasca  trauma,  serta  kemungkinan penyalahgunaan  zat  atau  alkohol.  Di  samping  itu,  disebutkan  bahwa  korban  akan mengalami  gangguan  kesehatan  fisik,  termasuk  penyakit  kardiovaskular,  nyeri  kronis, gangguan tidur, masalah saluran pencernaan, infeksi  menular seksual, dan cedera otak traumatis.
Pandemi Covid-19 telah  memicu  peningkatan  kasus  kekerasan  terhadap perempuan di berbagai belahan dunia. Berikut adalah beberapa bentuk kekerasan yang dilaporkan selama masa pandemi ini:
a. Kekerasan dalam rumah tangga Pembatasan  pergerakan  dan  isolasi  yang  diakibatkan  oleh  pandemi  telah meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan yang terjebak dalam rumah  bersama  pasangan  yang  kejam  atau  penganiaya  mungkin  menghadapi peningkatan kekerasan fisik, emosional, atau seksual.
b. Peningkatan pelecehan online Dengan lebih banyaknya orang yang menghabiskan waktu di internet selama pandemi, pelecehan online terhadap perempuan juga mengalami peningkatan. Perempuan dapat menjadi korban pelecehan verbal, ancaman, penyebaran konten pornografi yang tidak diinginkan, bahkan serangan cyber lainnya.
c. Kekerasan seksual Isolasi sosial dan ketidakamanan yang disebabkan oleh pandemi dapat meningkatkan risiko  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan.  Kekerasan  seksual  dapat  terjadi  di dalam  rumah  tangga,  di  tempat  kerja,  atau  dalam  situasi  lain  di  mana  perempuan merasa rentan.
d. Eksploitasi ekonomi
Dampak ekonomi dari pandemi, seperti pemutusan hubungan kerja, pengurangan jam kerja,  atau  penurunan  pendapatan,  dapat  memperburuk  kondisi  perempuan  yang berada  dalam  hubungan  yang  tidak  sehat.  Pasangan  atau  pelaku  kekerasan  sering menggunakan ketergantungan ekonomi sebagai alat untuk mengendalikan perempuan.
e. Kesulitan akses terhadap layanan perlindungan Pembatasan pergerakan dan penutupan sebagian besar layanan selama pandemi dapat menghambat  perempuan  dalam  mengakses  bantuan  dan  perlindungan.  Layanan perlindungan seperti pusat krisis, tempat penampungan, atau lembaga bantuan hukum mungkin tidak tersedia atau sulit dijangkau.
Penting  untuk  mengenali  bahwa  kekerasan  terhadap  perempuan  tidak  terbatas pada daftar di atas dan mungkin ada bentuk-bentuk lainnya yang muncul selama pandemi ini. Organisasi dan pemerintah di berbagai negara bekerja untuk meningkatkan kesadaran, menyediakan  dukungan,  dan  mengatasi  tantangan  ini  dalam  upaya  melindungi perempuan dari kekerasan selama pandemi.
Pemerintah tidak dapat mengendurkan kebijakan lockdown atau work from home , karena  kebijakan  tersebut  terbukti  efektif  dalam  menekan  penyebaran  virus.  Namun, WHO  merekomendasikan  lima  tindakan  atau  langkah  yang  dapat  diambil  oleh pemerintah:  (1)  meningkatkan  alokasi  anggaran  untuk  mengatasi  kekerasan  terhadap perempuan  sebagai  respons  terhadap  pandemi Covid-19 ,  (2)  memberikan  pelayanan secara  ekstra  bagi  korban  kekerasan,  terutama  perempuan,  (3)  meningkatkan  layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui penyediaan sumber daya dan fasilitas pendukung  yang  memadai,  (4)  menjadikan  perempuan  sebagai  fokus  perubahan  dan pemulihan  dalam  penanganan  kekerasan,  (5)  memisahkan  data  kekerasan  terhadap perempuan secara gender untuk memahami lebih lanjut dampak dan penyebabnya (WHO, 2020).

## 3. Komitmen Jepang bersama UN Women Meredam Kekerasan
Sejak didirikan, Jepang telah menjadi salah satu pendukung utama UN Women, terutama  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Jepang  telah  secara  konsisten  memberikan dukungan  yang  kuat  kepada  program-program  UN  Women,  dengan  fokus  utama  di wilayah Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Kemitraan antara Pemerintah Jepang dan UN Women  telah  berkembang  secara  signifikan,  dengan  fokus  yang  erat  terkait  dengan prioritas pembangunan dan isu gender. Pemerintah Jepang mengakui peran penting yang dimainkan oleh perempuan dalam perekonomian nasional dan dalam kehidupan keluarga.
Hal ini telah mendorong investasi yang lebih besar dalam partisipasi perempuan di dunia kerja,  leadership,  dan  peningkatan  retensi  perempuan,  baik  di  sektor  publik  maupun swasta. Implementasi perspektif dan kebijakan gender telah memberikan dampak positif pada masyarakat dan ekonomi di dalam dan luar Jepang.
Sejak  berdirinya  UN  Women,  Pemerintah  Jepang  telah  menjadi  kontributor, terutama melalui sumbangan sumber daya tambahan. Sejak tahun 2011 dan 2020, Jepang telah  memberikan  kontribusi  sebesar  total  USD  156,8  juta.  Pada  tahun  2020,  Jepang merupakan  salah  satu  dari  enam  penyumbang  terbesar  dari  sumber  daya  pemerintah dengan  total  USD  22,5  juta,  serta  menjadi  penyumbang  terbesar  ketiga  belas  untuk sumber daya reguler dengan jumlah USD 3,9 juta (UN Women, n.d.).
Jepang memberikan penekanan yang besar pada pemberdayaan perempuan dan partisipasi  mereka  di  tempat  kerja  sebagai  prinsip  utama  dari  reformasi  kebijakan ekonomi Jepang yang sedang berlangsung, serta sebagai prioritas strategis dalam kerja sama pembangunan Jepang. Sejak tahun 2014, Jepang terus meningkatkan kontribusinya kepada  UN  Women,  dan  pada  tahun  2021,  Jepang  menjadi  penyumbang  pemerintah terbesar kesembilan dengan total  USD 21,2 juta. Jepang juga merupakan penyumbang pemerintah  terbesar  keempat  dalam  hal  sumbangan  sumber  daya  tambahan,  dengan jumlah USD 17,5 juta.
Prioritas  Jepang  dan  UN  Women  secara  keseluruhan  sejalan  dalam  beberapa bidang, termasuk mengakhiri kekerasan seksual dalam konflik, mendorong infrastruktur yang  responsif  terhadap  isu  gender,  memperhatikan  pendidikan  perempuan,  dan meminimalisir risiko kekerasan. Pada tahun 2021, Pemerintah Jepang bergabung dengan the Action Coalition on Gender-Based Violence dan menjadi penandatangan the Women, Peace and Security and Humanitarian Action (WPS-HA). Jepang juga termasuk dalam 12 negara yang memiliki National Committee for UN Women (UN Women, 2021). Jepang  dan  UN  Women  memiliki  komitmen  yang  sama  terhadap  kesetaraan gender. Mandat dan pekerjaan UN Women berkaitan erat dengan prioritas pembangunan Jepang,  yang  memberikan  penekanan  utama  pada  hak-hak  perempuan  dan  anak perempuan.  Pemberdayaan  ekonomi  perempuan,  hak  dan  kepemimpinan  perempuan, serta  mengakhiri  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  perempuan  adalah  tujuan khusus yang menjadi perhatian bersama bagi kita (Tijerina, 2020)
Jepang  telah  memberikan  kontribusi  dalam  berbagai  program  yang  berurusan dengan isu perempuan. Pada tahun 2018, Jepang memberikan dana sebesar USD 5,2 juta untuk program UN Women yang berjudul " Empowered Women, Peaceful Communities: Preventing Violent Extremism in Asia ". Program ini aktif di Bangladesh, Indonesia, dan Filipina. Program tersebut berhasil mencapai lebih dari satu juta orang dan memperkuat pemahaman  mereka  tentang  peran  perempuan  dalam Preventing  Violent  Extremism (PVE)  dan  dinamika  gender  terkait  ancaman  tersebut.  Sebanyak  76  komunitas  terlibat dalam berbagai inisiatif, termasuk dialog dengan masyarakat sipil dan mitra pemerintah untuk  mencari  solusi  yang  sensitif  terhadap  isu  gender.  Selain  itu,  lebih  dari  2.600 perempuan telah menerima pelatihan dalam bidang mata pencaharian dan kepemimpinan untuk  mendukung  keterlibatan  mereka  dengan  komunitas,  dan  mengembangkan  solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pendanaan tambahan untuk program ini dilanjutkan pada  tahun  2019  dan  2020,  dengan  fokus  terutama  pada  Bangladesh.  Tujuan  umum program  tersebut  mencakup  advokasi  kebijakan  untuk  menerapkan  pendekatan  yang sensitif terhadap isu gender dalam PVE di Bangladesh dan Asia Tenggara, studi regional, dan pertukaran pengetahuan di tingkat regional (Brown, 2020).
Program " Joint Action for the Elimination of Violence Against Women and Girls in  the  Arab  States  Region "  difokuskan  pada  Aljazair,  Mesir,  Irak,  Yordania,  Lebanon, dan  Maroko,  dengan  tujuan  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  di  mana
perempuan dapat hidup bebas dari kekerasan. Antara tahun 2018 dan 2019, program ini melakukan  pemetaan  dan  penilaian  terhadap  hukum,  kebijakan,  layanan,  dan  sistem pengumpulan  data  yang  ada,  dengan  tujuan  mengembangkan  program-program berdasarkan bukti yang spesifik untuk setiap negara guna mengakhiri kekerasan berbasis gender di wilayah tersebut. Hasil dari penilaian ini termasuk publikasi Country Gender Justice  Studies yang  memberikan  informasi  yang  penting  dan  menjadi  dasar  untuk pengumpulan  data  dalam  kerangka Sustainable  Development  Goals (SDGs)  (Brown, 2020).
Antara  2018  dan  awal  2020,  Pemerintah  Jepang  telah  menyediakan  lebih  dari USD 14 juta untuk mendukung program UN Women's leadership, empowerment, access, and protection (LEAP), yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada perempuan yang  terkena  dampak  konflik  dan  krisis  kemanusiaan.  Di  negara-negara  seperti  Mesir, Irak, dan Yordania, program ini telah memberikan layanan yang mendesak dan penting kepada lebih dari 24.000 perempuan yang terkena dampak konflik, dengan memastikan mereka  memiliki  akses  ke  peluang  ekonomi,  layanan  multisektoral  yang  efektif, mekanisme  perlindungan,  dan  dukungan  pemberdayaan.  Di  Yaman,  program  ini  telah memberikan  manfaat  kepada  lebih  dari  6.200  perempuan  melalui  perlindungan  yang nyata dan intervensi yang berkaitan dengan mata pencaharian dan perumahan yang baru dikembangkan  dan  dilengkapi.  Lebih  dari  1.400  perempuan  juga  telah  mendapatkan manfaat  dari  6  tempat  penampungan  yang  ditargetkan,  dan  sebanyak  13  spesialis psikososial telah menerima pelatihan. Di Kenya, program ini telah memberikan dukungan kepada  perempuan  yang  tinggal  di  lingkungan  pengungsi  dan  komunitas  tuan  rumah, dengan tujuan meningkatkan ketangguhan mereka terhadap dampak bencana dan situasi darurat,  serta  membantu  mereka  hidup  bebas  dari  kekerasan.  Secara  keseluruhan, program  ini  telah  memberikan  manfaat  yang  signifikan  bagi  perempuan  yang  terkena dampak konflik dan krisis kemanusiaan di berbagai negara, dengan fokus pada layanan perlindungan, pemberdayaan ekonomi, dan dukungan psikososial (Brown, 2020).
Sehingga,  relevansi  antara  Jepang  yang  melakukan  kerja  sama  dengan  UN Women  terhadap gender  mainstreaming mengacu  pada  proses  mengintegrasikan perspektif  gender  ke  dalam  kegiatan  untuk  mengatasi  ketidaksetaraan  gender  dan mempromosikan  kesetaraan  gender.  Jepang  telah  mengakui  pentingnya gender mainstreaming dan secara aktif terlibat dalam mempromosikannya baik di dalam negeri maupun internasional (Council of Europe).
Di  Jepang, gender  mainstreaming telah  menjadi  prioritas  dalam  kebijakan  dan agenda pembangunan nasional mereka. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai inisiatif  untuk  mempromosikan  kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan  di berbagai sektor. Misalnya, Undang-Undang tentang Promosi Partisipasi dan Kemajuan Perempuan di Tempat Kerja diperkenalkan untuk mempromosikan partisipasi perempuan di dunia kerja dan untuk mengatasi kesenjangan upah gender. Jepang juga bekerja untuk meningkatkan  keterwakilan  perempuan  dalam  posisi  kepemimpinan  melalui  prakarsa seperti "30% club " dan " Women's Empowerment Principles ".
Selain itu, Jepang telah mendukung upaya gender mainstreaming secara global. Ini  telah  menjadi  advokat  yang  kuat  untuk  kesetaraan  gender  di  dalam  UN  dan  telah menyumbangkan  dana  yang  signifikan  kepada  UN  Women,  entitas  yang  bertanggung jawab atas kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Jepang telah memberikan dukungan  keuangan  untuk  berbagai  program  dan  inisiatif  UN  Women,  termasuk  yang ditujukan  untuk  mencegah  kekerasan  terhadap  perempuan,  mempromosikan kepemimpinan perempuan, dan mendukung perempuan yang terkena dampak konflik dan krisis (Tijerina, 2020).

## Kesimpulan
Jepang telah menjadi mitra utama UN Women sejak organisasi tersebut didirikan. Kemitraan  antara  UN  Women  dan  Jepang  mencakup  berbagai  bidang,  seperti implementasi  program  di  negara-negara berkembang, dialog kebijakan, dan kolaborasi dalam konferensi internasional terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women dan Jepang terus memperkuat kemitraan mereka untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam kehidupan perempuan dan masyarakat mereka. Jepang berperan dalam membantu perempuan yang sedang berjuang melawan kekerasan dengan berbagai program  yang  didukung  oleh  UN  Women.  Program-program  ini  mencakup  kegiatan pemberdayaan  perempuan,  pembentukan  kewirausahaan  agar  perempuan  dapat  hidup secara  mandiri  dan  membangun  kesejahteraan  mereka.  Selain  itu,  Jepang  juga menyediakan  layanan  yang  dibutuhkan  bagi  perempuan  untuk  memulihkan  kesehatan mental mereka setelah mengalami kekerasan baik secara seksual maupun verbal selama pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan oleh Jepang ini bertujuan untuk mencapai abad ke-21 tanpa adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan. Selain itu, hal ini juga merupakan bagian dari diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam mempromosikan kesetaraan gender di seluruh dunia, serta memberikan dukungan kepada setiap  lapisan  masyarakat.  Kesimpulan  dari  "Komitmen  Jepang  dalam  Meredam Kekerasan pada Perempuan Khususnya di Era Pandemi Covid-19 bersama UN Women" adalah  bahwa  Jepang  telah  berkomitmen  untuk  mengurangi  kekerasan  terhadap perempuan,  terutama  selama  pandemi  Covid-19,  dengan  bekerja  sama  dengan  UN Women.  Jepang  telah  mengakui  bahwa  pandemi  Covid-19  telah  meningkatkan  risiko kekerasan  terhadap  perempuan,  termasuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  pelecehan seksual, dan eksploitasi. Dalam upaya untuk melawan masalah ini, Jepang telah menjalin kemitraan dengan UN Women, sebuah lembaga UN yang berfokus pada pemberdayaan perempuan  dan  persamaan  gender.  Melalui  kemitraan  ini,  Jepang  berkomitmen  untuk mengambil  tindakan  konkret  untuk  melindungi  perempuan  dari  kekerasan.  Mereka mungkin  telah  mengadopsi  kebijakan  dan  langkah-langkah  seperti  peningkatan  akses terhadap layanan pendukung dan perlindungan bagi  korban, pendidikan dan kesadaran untuk  masyarakat  mengenai  kekerasan  terhadap  perempuan,  serta  penegakan  hukum yang lebih kuat  terhadap pelaku kekerasan. Dalam  konteks pandemi Covid-19, Jepang mungkin juga telah bekerja untuk  memastikan bahwa perempuan memiliki  akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dan dukungan sosial. Mereka mungkin juga telah melakukan  upaya  untuk  meningkatkan  pemantauan  dan  pelaporan  kekerasan  terhadap perempuan  selama  masa  lockdown  atau  pembatasan  pergerakan.  Jadi,  Jepang  telah berkomitmen untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, terutama selama pandemi Covid-19, dengan bekerja sama dengan UN Women. Komitmen ini mencakup langkah- langkah  untuk  melindungi  perempuan,  meningkatkan  kesadaran  masyarakat,  dan memastikan  akses  terhadap  layanan  yang  diperlukan.  Melalui  komitmennya  terhadap pengarusutamaan  gender,  Jepang  bertujuan  untuk  menciptakan  masyarakat  di  mana kesetaraan gender tercapai dan perempuan dapat berpartisipasi penuh dan berkontribusi dalam semua aspek kehidupan. Upaya dan inisiatif pemerintah mencerminkan pengakuan mereka akan pentingnya mengatasi kesenjangan gender dan mempromosikan kesempatan yang sama bagi semua individu.

## Daftar Pustaka
Argibay,  C.  M.  (2003).  Sexual  Slavery  and  the  Comfort  Women  of  World  War  II. 21
Berkeley J. Int'l Law , 375.
Atmadja, M. K. (1999). Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Pustaka Pelajar. Azizah,  N.  (2017). Gender  dan  Politik:  Mengapa  Konstruksi  Gender  bersifat  Politis.
Yogyakarta: The Phinisi Press.
Belarmino,  M.,  &  Roberts,  M.  R.  (2019).  Japanese  Gender  Role  Expectations  and Attitudes: A Qualitative Analysis of Gender Inequality. Journal of International Women's Studies , 272-288.
Brown, R. (2020, September). UN WOMEN AND JAPAN. Retrieved from unwomen.org: https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections
/Partnerships/Donor%20Countries/Partners-for-change-Japan-en.pdf
Bureau of Justice Statistics. (2008, Agustus). Criminal Victimization in the United States, 2006 Statistical Tables. Retrieved from bjs.ojp.gov: https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/cvus0601.pdf
Caglar, G. (2013). Gender Mainstreaming. POLITICS & GENDER, 9 (3) .
Campbell,  A.  (2020). An  increasing  risk  of  family  violence  during  the  Covid-19 pandemic:  Strengthening  community  collaborations  to  save  lives. Forensic  Sci. Int.
Chang,  M.  (2009). The  Politics  of  an  Apology:  Japan  and  Resolving  the  "Comfort Women" Issue. Retrieved from jstor.org: https://www.jstor.org/stable/42763319 Council  of  Europe.  (n.d.). What  is  gender  mainstreaming? Retrieved  from  coe.int: https://www.coe.int/en/web/genderequality/what-is-gender-mainstreaming
European Union. (2023, Juni 13). EU measures to end violence against women . Retrieved from consilium.europa.eu
Fraser, E. (2020). Impact of COVID-19 Pandemic on Violence against Women and Girls, VAWG Helpdesk Research Report No. 284. London: VAWG Helpdesk. Fröhlich,  S.  (2022,  Agustus  26). How  African  women  suffer  silently  through  abuse . Retrieved  from  dw.com:  https://www.dw.com/en/abuse-how-african-women- suffer-in-silence/a-
62935824#:~:text=According%20to%20a%202020%20study,genital%20mutilat ion%20and%20human%20trafficking.
García-Moreno,  C.,  Pallitto,  C.,  Devries,  K.,  Stöckl,  H.,  Watts,  C.,  &  Abrahams,  N. (2013). Global and Regional Estimates of Violence Against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence. Geneva, Switzerland: World Health Organization.
Gregor, K. M. (2017). Piecing Together The Threads Of The So-Called ‘Comfort Women’ System  During  The  Japanese  Occupation  Of  Indonesia. Yogyakarta: sejarah.fib.ugm.ac.id.
Guterres, A. (2018, November 19). Remarks on International Day for the Elimination of Violence against Women . Retrieved from un.org:
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2018-11-19/international-day-for- elimination-of-violence-against-women-remarks
Hayashi, M. N., Bagale, A. D., Marzouk, M., Ung, M., Lam, S. T., Neo, P., & Howard, N. (2022). Gender-Based Violence in the Asia-Pacific Region during COVID-19: A  Hidden  Pandemic  behind  Closed  Doors. International  Journal  of Environmental Research and Public Health . Koyama, S. (2012). Rysai Kenbo: The Educational Ideal of 'Good Wife, Wise Mother' in Modern Japan (The Intimate and the Public in Asian and Global Perspectives). Leiden ; Boston: BRILL.
Luluhima, A. S. (2000). Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Bandung: Alumni.
Mardatillah,  Z.  J.  (2022).  Analisis  Motivasi  Pemerintah  Jepang  terhadap  Kasus  Jugun Ianfu di Korea.
Maura,  Z.  S.  (2022).  Dukungan  Jepang  Terhadap  Un  Women  Terkait  Pemberantasan Kekerasan Perempuan Pada Saat Pandemi Covid 19. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) , 260.
Nasukawa,  T.  (2017).  Human  Security  in  Japanese  Foreign  Policy:A  Challenge  to Peacebuilding.
National Population Commission. (2019). Nigeria demographic and health survey 2018.
Abuja : National Population Commission.
OECD. (n.d.). Japan . Retrieved from oecdbetterlifeindex.org:
https://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/japan/
OHCHR.  (1993,  December  20). Declaration  on  the  Elimination  of  Violence  against Women .  Retrieved  from  ohchr.org:  https://www.ohchr.org/en/instruments- mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women Oi,  M.  (2021,  April  19). Mengapa  ketimpangan  gender  dan  seksisme  di  Jepang  sulit diatasi? Retrieved  from  bbc.com:  https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap- 56743670
Ojong, P. (2006). Perang Pasifik. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Padiatra,  A.  M.  (2020).  Jejak  Sakura  di  Nusantara:  Pasang  Surut  Hubungan  Jepang- Indonesia Tahun 1880an–1974. Sasdaya: Gadjah Mada Journal of Humanities, 4(1) , 1-12.
Partners West Africa Nigeria. (2020, April 23). Rapid assessment of COVID-19 pandemic on Nigerian
women.
Retrieved from partnersnigeria.org:
https://www.partnersnigeria.org/rapid-assessment-of-covid-19-pandemic-on- nigerian-women/
Rahma,  A.  D.,  Suswandari,  &  Naredi,  H.  (2020).  Jugun  Ianfu:  Kekerasan  Seksual Terhadap Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang di Jawa Barat Tahun 1942- 1945. Chronologia (2020) Vol. 1 No. 3 , 169-182. Rossa, V., & Putri, F. I. (2020, April 13). Update Corona Covid-19 Global 13 April 2020: Total Kasus Nyaris 2 Juta . Retrieved from suara.com:
https://www.suara.com/health/2020/04/13/090115/update-corona-covid-19-13- april-2020-total-kasus-nyaris-capai-2-juta
Sari,  A.  Y.  (2020).  Ketidaksetaraan  Gender  sebagai  Bentuk  Kekerasan  Terhadap
Perempuan di Jepang. Journal of International Relations , 358-367. Saunders, R. (2021, Maret 29). The push to find real solutions to sexual harassment is ongoing, even in 'safe' Japan . Retrieved from japantimes.co.jp: https://www.japantimes.co.jp/community/2021/03/29/issues/sexual-harassment- safe-japan/
Sihite, R. (2007). Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Smith, S. G., Chen, J., Basile, K. C., Gilbert, L. K., Merrick, M. T., Patel, N., . . . Jain, A. (2017,  April). The  National  Intimate  Partner  and  Sexual  Violence  Survey (NISVS): 2010-2012 State Report . Retrieved from cdc.gov: https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/NISVS-StateReportBook.pdf Soeroso,  M.  H.  (2010). Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dalam  Perspektif  Yuridis- Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika.
Statista Research Department. (2023, Juni 21). Indeks kesenjangan gender di Jepang dari
2016 hingga 2023 . Retrieved from Statista: https://www-statista-
com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_t r_hist=true#statisticContainer
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Suryono, R. (2005). Seks dan Kekerasan Pada Zaman Kolonial. Jakarta : PT. Grasindo. Tijerina, C. (2020, September). UN Women and  Japan. Retrieved  from  unwomen.org: https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections /Partnerships/Donor%20Countries/Partners-for-change-Japan-en.pdf
Toer, P. A. (2001). Perawan Dalam Cengkeraman Militer. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
True, J., & Mintrom, M. (2001). Transnational Networks and Policy Diffusion: The Case of Gender Mainstreaming. International Studies Quarterly 45 (1) , 27–57. True,  J.,  &  Parisi,  L.  (2013). Gender  Mainstreaming  Strategies  in  International Governance. London: Routledge. UN  Women.  (2020). About  UN  Women .  Retrieved  from  unwomen.org: https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women UN Women. (2020). From Insight to Action Gender Equality in the Wake of Covid-19. United States: UN Women.
UN  Women.  (2021). Top  government  partners .  Retrieved  from  unwomen.org: https://www.unwomen.org/en/partnerships/donor-countries/top-donors UN  Women.  (n.d.). Partner  spotlight:  Japan .  Retrieved  from  unwomen.org: https://www.unwomen.org/en/partnerships/donor-countries/top-donors/japan UNFPA. (2020, April 27). Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage. Retrieved  from  unfpa.org:  https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource- pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf United Nations. (1993). Declaration on the elimination of violence against women. New York : United Nations.
US  Census  Bureau.  (2003,  Februari). National  Crime  Victimization  Survey. Retrieved from bjs.ojp.gov: https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/manual.pdf
Vieira, P. R., Garcia, L. P., & Maciel, E. L. (2020). Isolamento social e o aumento da violência doméstica: o que isso nos revela? Rev Bras Epidemiol . WHO.  (2020,  April  7). COVID-19  and  violence  against  women:  what  the  health sector/system  can  do,  7  April  2020 .  Retrieved  from  apps.who.int: https://apps.who.int/iris/handle/10665/331699
Wiasti, N. M. (2017). Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG). Sunari Penjor: Journal of Anthropology .
World  Health  Organization.  (2013,  October  20). Global  and  regional  estimates  of violence  against  women:  Prevalence  and  health  effects  of  intimate  partner violence  and  non-partner  sexual  violence. Retrieved  from  who.int: https://www.who.int/publications/i/item/9789241564625
World  Health  Organization.  (2017,  Desember  12). Mental  health  of  older  adults . Retrieved from who.int: https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/mental-health-of-older-adults World  Health  Organization.  (2020,  April  7). COVID-19  and  violence  against  women. Retrieved  from  who.int:  https://www.who.int/publications/i/item/WHO-SRH- 20.04
World  Health  Organization.  (2021,  Maret  9). Violence  against  women  Prevalence Estimates 2018 . Retrieved from who.int: https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256 Yamaguchi,  K.  (2019,  Maret). Japan's  Gender  Gap  –  IMF  Finance  &  Development Magazine . Retrieved from imf.org: https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2019/03/gender-equality-in- japan-yamaguchi
Yasmin,  S.  (2016,  Februari  2). The  Ebola  Rape  Epidemic  No  One’s  Talking  About . Retrieved  from  foreignpolicy.com:  https://foreignpolicy.com/2016/02/02/the- ebola-rape-epidemic-west-africa-teenage-pregnancy/
Zhang, J., Sun, C., & Hu, Y. (2021). Representing Victims and Victimizers: An Analysis of #MeToo Movement Related Reports. Women's Studies International Forum , 1-7.