## ORIENTASI PEMILIH TERHADAP FIGUR POLITIK (Studi Pemilu di Jawa Tengah)

## VOTERS ORIENTATION AGAINTS POLITICAL FIGURE
(Study of Elections in Central Java)

## Arif Sofianto
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah email: areef_sofiant@yahoo.com

## ABSTRACT
Several studies have been done on the elections in Indonesia concluded that voters are  increasingly  rational,  unaffected  by  dogma  and  ideology,  but  more  rational  and realistic. This study aims to analyze the change in orientation of the voters against political figures  in  Central  Java.  The  approach  used  in  this  research  study  is  descriptive  analysis. There are as many as 400 respondents and key informants involved in the study. This study concludes  that  individual  figures  who  have  seen  the  effect  on  the  integrity  of  the  option rather  than  political  parties.  Although  most  people  still  voted  for  the  party,  in  the  2014 legislative elections, the individual is more important figure than a political party.

## Keywords: elections, figure, politics

## PENDAHULUAN
Demokratisasi  di  Indonesia  selama ini  telah  menghasilkan  pemilih  yang semakin rasional. Hasil sebuah survei yang dilakukan  Lembaga Survei  Indonesia pada tahun 2011 (LSI, 2011) menemukan bahwa instabilitas pilihan pada partai kemungkinan terkait dengan kecenderungan  pemilih  rasional.  Hal  ini menandakan  terjadinya  pergeseran  dari pemilih  yang  berorientasi  ideologi  partai menjadi
pemilih rasional
yang mengutamakan pilihan figur.
Studi  yang  dilakukan  oleh  Mujani &  Liddle  (2010)  menghasilkan  beberapa temuan  penting  mengenai  rasionalitas pemilih  serta  figur  dan  partai.  Pemilih telah  menetapkan  standard  tujuan  atau prioritas  keberhasilan  pemimpin  berupa: pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, persatuan nasional, pendidikan, dan penegakan  hukum.  Masyarakat  lebih percaya  pada  individu-individu  ketimbang
partai  politik,  dengan  standar  individu berupa integritas pribadi, kepedulian sosial,  dan  kompetensi  profesional.  Ada kecenderungan  meningkatnya  peran  iklan politik dalam menonjolkan figur, sehingga hanya  figur  yang  memiliki  kekuatan  iklan di media massa, atau memiliki kesempatan di  media  massa  saja  (artis)  yang  menjadi perhatian.
Penelitian lain  yang dilakukan oleh Marcus  Mietzner  (2009)  menemukan terjadinya  lompatan  besar  dalam  politik Indonesia  sebagai wujud konsolidasi demokrasi,  yaitu  kecenderungan  baru partai  untuk  mencalonkan  orang  yang populer.  Periode  sebelumnya  orang  lebih memfokuskan  pada  pengaruh  politik  atau kapasitas  finansial  seseorang,  namun  hari ini  popularitas  telah  menggeser  hal tersebut.  Popularitas  individual  adalah senjata  paling  ampuh  yang  ditemukan partai  politik  selama  puluhan  tahun berjibaku dalam pemilu.
Menurut  hasil  survei  Sharma,  et  al (2010)  masyarakat  lebih  menginginkan menentukan  siapa  calon  mereka  di parlemen  ketimbang  ditentukan  partai,  hal tersebut  menandakan  rasionalitas  pemilih semakin tinggi. Faktor-faktor yang berpengaruh bagi pemilih dalam menentukan figur pilihannya adalah, kepribadian, pengalaman dalam pemerintahan,  kinerja  masa  lalu,  dan platform  (visi-misi)  kandidat.  Sebagian besar orang juga meyakinkan dirinya tidak akan memilih calon yang korup.
Survei yang dilakukan Tim Peneliti Pusat  Studi  Kebijakan  Publik  :  (2005) menemukan  adanya  kecenderungan  yang sama.  Masyarakat    mengharapkan    calon kepala    daerah    yang    bersaing    adalah orang    yang    memiliki    kualifikasi    yang baik, dimana
42%
responden menginginkan  sosok  kepala  daerah  yang jujur,    adil,  bertanggungjawab,    tidak korupsi,  mengayomi  rakyat,  tidak  hanya mengobral janji dan merupakan representasi  dari  masyarakat.  Masyarakat menginginkan  dalam    kampanye  tidak hanya  hura-hura  semata  tetapi  yang  lebih penting  adalah    penyampaian  program serta  visi  dan  misi  para  calon  kepala daerah, dimana 45%
responden mengharapkan bahwa pada saat  kampanye tidak  ada money  politics ,  bersih  dari kepentingan  elit  politik,  panitia  yang netral, sederhana dan tidak ada kerusuhan. Di Jawa Tengah, meskipun terdapat
pergeseran,  ada  indikasi  masih  kuatnya partai, ideologi, agama, dan tokoh masyarakat. Sesuai temuan Sholihin (2009) dalam studi mengenai faktor–faktor yang  mempengaruhi  perilaku  pemilih buruh  rokok  dalam  Pemilu  Legislatif Kudus  tahun  2009  ditemukan  adanya identifikasi  calon,  mereka  akan  memilih calon yang menurut kabar perilakunya baik dan  mau  turun  dan  berkunjung  ke lingkungan masyarakat bawah.  Di sisi lain masih adanya identifikasi partai, calon dari
partai  besar  seperti  PDIP,  Golkar,  PKB maupun  PPP  mempunyai  pengaruh  karena sudah dikenal.
Penelitian  Wijaya  (2008)  tentang Partisipasi  Politik  Masyarakat  Pedesaan  di Kecamatan  Karanggede,  Boyolali  dalam Pilgub  Jateng  2008  menemukan  bahwa tokoh  masyarakat  merupakan  sumber informasi  yang  mempengaruhi  partisipasi politik  sampai  tingkat  tertentu.  Faktor ideologi (partai politik pengusung kandidat) merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan memilih mayoritas masyarakat. Temuan-temuan di atas mengindikasikan adanya pergeseran orientasi  pemilih  terhadap  figur  politik, sementara  beberapa  kelompok  masih memegang  kebiasaan  lama.  Tentunya  hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi partai politik  maupun  tokoh-tokoh  politik  dalam meraih  dukungan  suara  pada  pemilu terutama  di  Jawa  Tengah.  Berdasarkan persoalan  tersebut,  penelitian  ini  mencoba menganalisis beberapa arus utama orientasi pemilih  terhadap  figur  politik  di  Jawa Tengah,  baik  dalam  pemilihan  kepala daerah maupun pemilu legislatif.
Sesuai latar belakang di  atas, maka persoalan  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini ialah bagaimana orientasi pemilih terhadap figur  politik  pada  pemilu  kepala  daerah maupun  pemilu  legislatif  di  Jawa  Tengah saat ini?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  analitis  dengan  pendekatan campuran  antara  kualitatif  dan  kuantitatif. Penelitian  ini  melibatkan  400  orang responden  yang  tersebar  di  10  Dapil  di Jawa  Tengah  serta  ditambah  beberapa tokoh kunci. Penentuan responden dilakukan  dengan  teknik area  purposive random  sampling .  Data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  berasal dari
wawancara  dan  isian  kuesioner  dari  para informan  dan  responden.  Data  sekunder berasal  dari  dokumen  terkait  objek penelitian,  seperti  dokumen  atau  data pemilih,  data  partisipasi  dan  dokumen pelaksanaan pemilu. Instrumen yang digunakan  dalam  ini  ialah  panduan wawancara mendalam untuk informan dari pemerintah,  KPU  dan  tokoh  masyarakat. Untuk  responden  menggunakan  daftar pertanyaan  tertutup  atau  kuesioner,  baik melalui wawancara atau responden mengisikan langsung. Penelitian ini
menggunakan teknik analisis yang merupakan  kombinasi  antara  metode kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif  dilakukan  dengan  melakukan perhitungan  frekuensi,  rerata,  tabulasi silang  dan  persentase.  Analisis  kualitatif dilakukan  menggunakan  teknik  deskriptif analitis.  Analisis  data  merupakan  upaya mencermati  dan  mensistematikakan  data- data  yang  diperoleh  melalui  wawancara, diskusi, observasi maupun telaah
dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum
Jawa  Tengah  merupakan  wilayah penting  dalam  pertarungan  politik  yang dapat  mempengaruhi  politik  nasional. Banyak  anggota  DPR  RI  yang  cukup menonjol  berasal  dari  daerah  pemilihan  di Jawa  Tengah.  Beberapa  partai  besar menempatkan  kader-kader  pentingnya  di Dapil-dapil  di  Jawa  Tengah  karena memiliki  potensi  besar  untuk  menang. Jumlah  pemilih  di  Jawa  Tengah  adalah berada  pada  urutan  ke-3  setelah  Jawa Timur dan Jawa Barat.
Berdasarkan  tipologi  perwilayahan, Jawa Tengah dapat diklasifikasikan menjadi wilayah Pantura, Wilayah Tengah dan  Selatan.  Wilayah  Pantura  secara historis  identik  dengan  wilayah  santri, yang pada masa Orde Baru identik dengan pemilih  hijau.  Partai-partai  berbasiskan
agama  (Islam)  mendapatkan  suara  yang cukup  besar  di  daerah  Pantura.  Namun seiring  perkembangan  politik,  dominasi tersebut  mulai  berkurang  dan  partai-partai berhaluan  nasionalis  mulai  mendapatkan tempat di wilayah Pantura.
Wilayah Tengah dan Selatan memiliki tipologi yang hampir sama, yakni suara didominasi oleh partai-partai nasionalis.  Pemilih  lebih  loyal  kepada partai politik berhaluan nasionalis, terutama  partai  yang  sudah  cukup  lama berdiri.  Namun  demikian,  sama  halnya dengan  wilayah  pantura,  mulai  terjadi pergeseran di mana pemilih tidak lagi setia terhadap  partai,  namun  lebih  condong untuk  memperhatikan  figur  calon  anggota legislatif.  Secara  umum  di  Jawa  Tengah telah  terjadi  pergeseran  orientasi  pemiih dari  pemilih  yang  loyal  terhadap  partai yang  berbaiskan  agamis  di  Pantura  dan Nasionalis  di  Tengah  dan  Selatan  menjadi pemilih  yang  rasional  pragmatis  dan kedudukan figur menjadi penting.
Pelaksanaan  pemilu  legislatif  di Jawa  Tengah  selama  ini  berjalan  dengan lancar,  tanpa  gejolak  dan  konflik  yang berarti, walaupun terjadi beberapa pelanggaran.  Tingkat  partisipasi  dalam pemilu secara umum merosot dari masa ke masa  sesuai  dengan  kondisi  umum  di tingkat  nasional,  namun  tingkat  partisipasi masih terbilang rata-rata jika dibandingkan dengan  daerah  lain,  yaitu  71%,  sama dengan rata-rata Indonesia. Jika dibandingkan dengan tahun 2004, terdapat penurunan sebesar 12,27%.
Pada  pemilu  2009  teridentifikasi adanya  dualisme  orientasi  pemilih,  di  satu sisi  dengan  sistem  terbuka  pemilih  lebih memperhatikan caleg, di sisi lain kebanyakan pemilih masih bimbang dengan  calon  yang  ada,  sehingga  mereka menyerahkan  pilihannya  kepada  partai politik.  Pemilu  tahun  2009  merupakan  era transisi  dari  pemilih  yang  loyal  kepada partai  politik  kepada  pemilih  yang  lebih
mengutamakan caleg. Hal tersebut terbukti dari  sedikitnya  caleg  yang  memperoleh suara memenuhi BPP, kebanyakan memilih  partai  politik,  di  sisi  lain  pemilih yang  loyal  terhadap  partai  politik  juga menurun,  dengan  perbedaan  perolehan suara  partai  politik  antar  level  pemilu maupun antar waktu yang berbeda.
Secara  umum,  suara  di  Jawa Tengah  dikuasai  oleh  partai  nasionalis. Partai Gerindra dan Partai Hanura merupakan  pendatang  baru  yang  cukup berhasil  dalam  mengumpulkan  suara  di Jawa  Tengah.  Pada  pemilu  pertama  yang diikuti  kedua  partai  tersebut,  perolehan suara  cukup  tinggi  sehingga  mampu mengantarkan  calon  legislatif  menjadi pemenang  untuk  tingkat  nasional  maupun daerah.  Di  sisi  lain,  suara  dan  perolehan kursi partai-partai  besar  yang sudah cukup lama berdiri mengalami penurunan, terutama PDI Perjuangan. Hal  ini semakin menegaskan  bahwa  loyalitas  terhadap partai  politik  menurun,  dan  perolehan suara  cenderung  semakin  terdistribusi merata  diantara  partai-partai  yang  ada. Peranan  partai  berbasis  agama  (Islam) cenderung  menurun  dan  pemilih  bergeser menjadi  rasional.  Hanya  PKS  sebagai partai  berbasis  Islam  lebih  baru  dan
modern yang mampu meningkatkan posisinya.  Sedangkan  PAN  sebagai  partai yang  kurang  tegas  basis  agama  maupun nasionalismenya cenderung stagnan . B. Figur politik Figur politik dalam hal ini dibedakan menjadi partai politik dan calon legislative  atau  calon  kepala  daerah.  Figur politik  pada  masa  ini  cukup  menentukan apakah seseorang akan memilih atau tidak.
Ketika  ditanyakan  mengenai  hal apa  yang  menjadi  pertimbangan  utama responden  dalam  memilih  partai  politik dan  calon  legislatif,  sebagian  besar responden  memilih  figur  politik  dengan alasan peduli pada rakyat. Alasan lain yang dominan adalah visi-misi dan programnya. Untuk  partai  politik,  responden  juga mengharapkan mampu menyelesaikan masalah. Sedangkan untuk calon legislatif, responden  mengharapkan  calon  yang mereka pilih mampu bersikap anti korupsi, hal  ini  berkaitan  dengan  banyaknya  kasus korupsi yang melibatkan politisi dari unsur partai  politik  baik  di  legislatif  maupun eksekutif,  di  pusat  maupun  di  daerah. Gambar 1 dan 2 di bawah ini menampilkan tanggapan
responden mengenai pertimbangan  utama  dalam  memilih  partai politik dan calon legislatif. Gambar 1. Pertimbangan utama dalam memilih partai politik Gambar 2. Pertimbangan utama dalam memilih calon legislatif Sebagian besar responden menyatakan  bahwa  mereka  membenci seorang  caleg  atau  partai  politik  tertentu
terutama  karena  alasan  korupsi  (34,50%) dan  juga  karena  tidak  peduli  pada  rakyat (26,25%).  Gambar  3  di  bawah  ini
2.25 8.00 21.75 3.75 8.50 25.50 14.00 1.25 1.75 2.00 2.50 8.75 0.00 10.00 20.00 30.00 tidak menjawab visi-misi / program pemimpinnya mampu… karena keluarga /… alasan lain 2.00 7.75 19.25 7.00 3.75 7.25 24.25 12.50 1.75 2.00 2.25 10.25 0.00 10.00 20.00 30.00 tidak menjawab visi-misi / program karismanya peduli pada rakyat popularitas alasan lain
menampilkan  data  mengenai  tanggapan responden  mengenai  persoalan  yang  tidak
disukai  dari  seorang  caleg  atau  partai politik.
Gambar 3. Persoalan yang tidak disukai oleh responden
Gambaran di atas merupakan wujud kekecewaan  masyarakat  terhadap  perilaku korup  para  pemimpin  yang  mereka  pilih. Kebanyakan  orang  menyatakan  bahwa para elit politik saat ini hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, dengan kekecewaan tersebut,  menurunnya  angka  partisipasi dalam  pemilu  menjadi  beralasan.  Di  sisi lain, meskipun sebagian
orang
menganggap politik uang sebagai permulaan  dari  perilaku  korup  para  elit, kebanyakan pemilih juga masih menikmati adanya politik uang dalam pemilu, bahkan menganggap  pemilu  sebagai  kesempatan mendapatkan keuntungam materi, terutama dalam masa kampanye.
Mengenai  strategi  kampanye  yang efektif,  kepada  responden  ditanyakan persoalan berkaitan dengan persepsi terhadap  calon  dan  partai  mengenai  visi dan misinya, kepribadian dan kedekatannya  dengan  responden.  Ketika ditanyakan apakah lebih mendukung orang yang  bervisi  sama  atau  tidak,  sebagian besar menyatakan mereka setuju (59,25%). Mereka  menyatakan  setuju  karena  dengan visi  yang  sama  banyak  keinginan  yang terakomodasi  dan  arah  pembangunan sesuai yang diharapkan. Sedangkan
mereka  yang  kurang  setuju  atau  tidak setuju  berpendapat  bahwa  visi  dan  misi yang  dijanjikan  belum  tentu  terwujud, lebih banyak hanya jargon  kampanye saja, karena  kenyataannya  tujuan  setiap  orang berbeda-beda.  Orang  yang  terlihat  bervisi sama belum tentu memperjuangkan keinginan  rakyat.  Gambar  4  menunjukkan pendapat  responden  mengenai  calon  yang bervisi sama.
Untuk  persoalan  karismatik  dan berwibawa,  pendapat  responden  antara yang kurang dan tidak setuju dengan  yang setuju  relatif  sama  banyaknya.  Persoalan kewibawaan  memang  menjadi  perdebatan. Mereka  yang  menyatakan  tidak  setuju beralasan  bahwa  orang  yang  karismatik dan  berwibawa  belum  tentu  kinerjanya baik,  karena  hal  tersebut  tidak  menjamin kemampuan,  kebanyakan  karismatik  dan berwibawa  hanya  di  penampilan  saja.  Di sisi  lain  mereka  yang  setuju  menyatakan bahwa  kewibawaan  sangat  dibutuhkan  di Indonesia,  karena  menandakan  cara  pikir yang  baik.  Karismatik  dan  kewibawaan juga  merupakan  modal  untuk  menjadi pemimpin di Indonesia. Gambar 5 menunjukkan  pendapat  responden  tentang calon yang karismatik dan berwibawa.
1.75 1.75 2.25 5.25 11.50 2.50 26.25 34.50 0.25 0.25 2.00 11.75 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 tidak menjawab visinya tidak baik tidak dapat dipercaya tidak peduli pada rakyat tidak populer alasan lain
Gambar  4.  Kesediaan  mendukung  yang  bervisi sama Gambar  5.  Kesediaan  mendukung  orang  yang berwibawa & karismatik Pendapat responden mengenai
apakah  mendukung  orang  yang  terlihat pintar  dan  visioner  juga  terbelah  menjadi dua  kelompok,  yaitu  mereka  yang  kurang setuju  dan  mereka  yang  setuju.  Mereka yang  kurang  setuju  dan  tidak  setuju memilih  orang  yang  pintar  dan  visioner berpendapat  bahwa  seringkali  kepintaran itu  justru  hanya  digunakan  memanfaatkan rakyat  bodoh  untuk  kepentingan  sendiri, karena  orang  pintar  belum  tentu  baik. Mereka belum tentu benar, dan kebanyakan
membodohi rakyat. Kepintaran  tersebut  juga  tidak  menjamin kemampuan  menjadi  pemimpin.  Di  sisi lain,  mereka  yang  setuju  berpendapat bahwa  pemimpin  yang  pintar  dan  visioner akan  mengetahui  keinginan  rakyat.  Pintar dan  visioner  merupakan  modal  utama untuk memimpin dan melaksanakan rencana pembangunan. Lain  halnya  dengan  bijaksana, dimana sebagian besar responden
mengharapkan  pemimpin  yang  bijaksana (58%).  Kebijaksanaan  seorang  pemimpian akan  mampu  membawa  masyarakat  ke arah yang lebih baik. Orang yang bijaksana dianggap pandai menyelesaikan permasalahan dan akan selalu berlaku adil. Kebijaksanaan  akan  cepat  memahami masalah  dan  mencari  solusinya,  memiliki alternatif  terbaik  untuk  menyelesaikan masalah.. Bagi  mereka  yang kurang setuju atau tidak setuju berpendapat bahwa belum tentu  orang  bijaksana  bisa  membawa rakyat menjadi makmur. Bijaksana diasosiasikan  kurang  tegas  dan  kurang disiplin dan rentan berbagai penyimpangan,  karena  dalam  mengambil keputusan  harus  memperhatikan  berbagai kelompok dan golongan, kebanyakan yang terjadi  adalah  kompromi.  Gambar  6  dan  7 di  bawah  ini  menunjukkan  kesediaan responden  memilih  orang  yang  pintar  dan visioner serta orang yang bijaksana.
Gambar 6. Kesediaan mendukung orang yang pintar & visioner Gambar 7. Kesediaan mendukung orang yang bijaksana
0.00 20.00 40.00 60.00 tid a… sa n… tid a… ku r… se t… sa n… Persentase 2.502.0011.517.759.27.00

## Mendukung orang bervisi sama
0.00 20.00 40.00 tid a… sa n… tid a… ku r… se t… sa n… Persentase1.753.7512.034.038.510.0
Memilih orang berkharismatik & berwibawa
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 tid ak m… sa ng a… tid ak s… ku ra n… se tuj u sa ng a… Persentase 2.003.2513.236.039.06.50 Memilih yang pintar dan visioner 0.00 20.00 40.00 60.00 tid ak m… sa ng a… tid ak s… ku ra n… se tuj u sa ng a… Persentase 1.250.506.2519.258.014.7

## Memilih yang bijaksana
Ketika  ditanyakan  mengenai  caleg
yang sering mengumbar janji dan memberikan  keuntungan  materi  (politik uang), sebagian besar responden menyatakan  tidak  setuju.  Orang  yang terlalu  banyak  janji  memberikan  kesan negatif  bagi  caleg  di  mata  pemilih  karena kebanyakan  orang  yang  berjanji  apalagi terlalu  banyak  janji,  sudah  menyimpan potensi  pembohongan  sejak  awal  dia menyatakan. Sedangkan keuntungan materiil  dipandang  sebagai  hal  yang nantinya akan memberikan dampak kurang baik bagi pemilih, serta dampak bagi caleg adalah  mengembalikan  uang  yang  sudah dikeluarkan dengan cara korupsi.
Mereka  yang  tidak  setuju  dan kurang  setuju  memilih  orang  yang  banyak janji  karena  kebanyakan  caleg  yang berjanji  hanya  mempergunakan  untuk bahan  kampanye  yang  nantinya  dilalaikan ketika  mereka  menjabat.  Masyarakat  lebih membutuhkan  bukti  konkret  dibanding janji.  Kesan  negatif  muncul  bagi  caleg yang  mengobral  banyak  janji.  Sebaliknya mereka  yang  setuju  memilih  orang  yang banyak  janji  dengan  catatan  bahwa  janji harus  dipenuhi  dan  mereka  berharap  bisa terbukti.  Sehingga  secara  umum  banyak
berjanji  tidaklah  efektif  untuk  kampanye, bahkan berdampak negatif.
Untuk  keuntungan  materi,  terdapat ketakutan bahwa mereka meragukan pemimpin  yang  memberikan  keuntungan materi  pada  saat  pemilu  nantinya  akan berbuat  korupsi.  Pemilih  berpendapat bahwa yang diinginkan adalah kesejahteraan  seluruh  warga  negara  yang tidak  mungkin  didapat  melalui  politik seperti itu. Di sisi lain mereka  yang setuju memilih orang yang memberikan keuntungan materi beralasan karena dalam momen  pemilu  dapat  menjadi  arena memperoleh  keuntungan.  Bahwa  hasil pemilu  sama  saja,  dan  mereka  lebih  baik mendapatkan  sesuatu  daripada  tidak.
Pernyataan tersebut mewakili ketidakpercayaan masyarakat terhadap para elit yang terpilih, sekaligus ketidakpedulian  terhadap  demokratisasi. Hal  tersebut    merupakan  dampak  dari kekecewaan  terhadap  pemerintahan  dan rendahnya  pendidikan  politik  selama  ini. Gambar 8 dan 9 di bawah ini menunjukkan pendapat  responden  mengenai  kesediaan mereka  memilih  orang  yang  banyak  janji dan yang memberikan keuntungan langsung. Gambar 8. Kesediaan mendukung orang yang banyak janji Gambar 9. Kesediaan mendukung orang yang memberikan keuntungan Mengenai kedekatan dengan
responden,  sebagian  besar  setuju  bahwa mereka  akan  memilih  orang  yang  dikenal (48,75%). Mereka beralasan bahwa dengan kenal  maka  mengetahui  berbagai  sisi kepribadian,  pandangan  dan  perannya,
sehingga  tidak  memilih  kucing  dalam karung.  Mereka  juga  dapat  dengan  mudah menyampaikan  aspirasi,  pendapat  dan kritikan.  Sementara  meraka  yang  tidak setuju  berpendapat  bahwa  kenal  tidak
0.00 20.00 40.00 tid a… sa n… tid a… ku r… se t… sa n… Persentase 1.5015.729.040.011.52.25 Memilih yang banyak janji 0.00 20.00 40.00 tid a… sa n… tid a… ku r… se t… sa n… Persentase1.007.0028.036.722.54.75 Memilih yang memberikan keuntungan
menjamin  orang  tersebut  baik  dan  dapat menyalurkan aspirasi pemilih.
Pemiih  juga  kurang  setuju  jika mereka  memilih  calon  yang  berdekatan tempat tinggalnya. Alasannya sama dengan sebelumnya,  yaitu  belum  tentu  orang tersebut  baik  dan  mampu  menyalurkan aspirasi.  Sedangkan  di  sisi  lain  mereka yang  setuju  memilih  orang  dari  tempat tinggalnya  berharap  bahwa  caleg  tersebut dapat  memberikan  kemajuan  bagi  tempat tinggalnya,  mengutamakan  pembangunan di  wilayahnya,  serta  menyalurkan  aspirasi masyarakat  sekitar.  Di  sisi  lain  ada
sebagian  orang  yang  mempertimbangkan kemampuannya.
Meskipun pemilih
mengenal dan berdekatan tempat tinggalnya,  mereka  hanya  akan  memilih jika  caleg  tersebut  memang  memiliki kapasitas  dan  dapat  dipercaya,  namun  jika tidak,  mereka  akan  memilih  orang  lain. Pemilih tipe ini adalah mereka  yang sudah berfikir  kritis  dan  rasional  yang  bermakna positif.  Gambar  10  dan  11  di  bawah  ini menyajikan  pendapat  responden  mengenai kesediaan  mereka  memilih  orang  yang dikenal dan sama tempat tinggalnya.
Gambar 10. Kesediaan mendukung orang yang dikenal Gambar 11. Kesediaan mendukung orang yang bertempat tinggal berdekatan Alasan  mengenai  asal  daerah  yang sama  juga  hampir  mirip.  Sebagian  besar responden  (49%)  menyatakan  mereka setuju  memilih  orang  dari  daerah  sama dengan harapan dapat memajukan daerahnya.  Sementara  mereka  yang  tidak setuju  dan  kurang  setuju  berpendapat bahwa belum tentu orang yang berasal dari daerah sama itu benar dan dapat dipercaya serta  akan  memperjuangkan  daerahnya, karena  kenyataannya  kebanyakan  pejabat yang terpilih hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sedangkan untuk persoalan etnisitas, sebagian besar responden menyatakan  mereka  kurang  setuju  jika harus selalu memilih orang dari suku yang sama. Alasannya adalah  karena  suku tidak menentukan  kualitas  dan  bukan  patokan
untuk dipilih. Responden juga berpendapat bahwa  Indonesia  yang  Bhineka  Tunggal Ika  terdiri  dari  beragam  suku  yang semuanya  memiliki  hak  sama.  Sementara mereka  yang  setuju  memilih  dari  suku sama  menyatakan  bahwa  dengan  suku sama  maka  karakter  dan  pola  pikir  sama dan diharapkan mengutamakan wilayahnya. Kesamaan budaya, tradisi dan pola  pendidikan  menjadi  jaminan  bahwa seseorang  dari  suku  yang  sama  akan memiliki pola pikir, harapan, kebijaksanaan  dan  perilaku  yang  sesuai dengan  kehendak,  nilai,  norma  pemilih dari  suku  sama.  Gambar  12  dan  13  di bawah  ini  menyajikan  data  kesediaan responden  memilih  calon  dari  daerah  dan dari suku yang sama
0.00 20.00 40.00 60.00 tid ak m… sa ng a… tid ak s… ku ra n… se tuj u sa ng a… Persentase 0.753.0010.227.548.79.75 Memilih yang dikenal 0.00 20.00 40.00 60.00 tid ak m… sa ng a… tid ak s… ku ra n… se tuj u sa ng a… Persentase 1.003.0017.043.732.03.25 Memilih yang sama tinggalnya
Gambar 12. Kesediaan mendukung orang yang sama daerahnya Gambar 13. Kesediaan mendukung orang yang sama sukunya Berbeda dengan persoalan kesukuan,  persoalan  agama  lebih  sensitif dalam menentukan pilihan. Sebagian besar pemilih (46%) lebih mengutamakan memilih  dari  orang  yang  beragama  sama. Alasannya  adalah  karena  orang  yang seagama  mempunyai  ukuran  kebenaran yang  sama,  hukum  yang  sama,  jika berbeda  agama  maka  akan  berbeda  pola pikirnya.  Sementara  mereka  yang  kurang dan  tidak  setuju  harus  selalu  memilih  dari agama  sama  memiliki  pendapat  bahwa agama  bukan  menjadi  jaminan  kinerja seseorang bagus, yang mereka pilih adalah orang  yang  kapabel  tidak  bermasalah  jika agamanya  berbeda.  Dengan  demikian, meskipun  telah  terjadi  pergeseran  pemilih menjadi  rasional,  namun  nilai  agama  juga masih berpengaruh pada sebagian pemilih.
Gambar 14 menunjukkan kesediaan responden  memilih  orang  dengan  agama yang sama.
Untuk  persoalan  gender,  mayoritas responden  (55%)  tidak  membedakan  jenis kelamin.  Mereka  bersedia  memilih  calon perempuan  maupun  laki-laki.  Mereka beralasan  bahwa  kemampuan  lebih  utama dibanding  dengan  jenis  kelamin,  bahkan dalam beberapa segi perempuan lebih baik. Namun  demikian,  masih  terdapat  pihak yang  tidak  setuju  dan  menyatakan  bahwa pemimpin  (sebagai  imam)  lebih  baik adalah  laki-laki,  hal  ini  merupakan pengaruh  nilai  agama  yang  masih  cukup kuat.  Gambar  15  menunjukkan  pandangan responden  terhadap  calon  laki-laki  dan perempuan.
Gambar 14. Kesediaan mendukung orang yang beragama sama Gambar 15. Calon laki-laki dan perempuan sama saja Pemilih laki-laki maupun perempuan  sama-sama  tidak  membedakan jenis  kelamin  dalam  memilih  pemimpin.
Responden laki-laki dan responden perempuan  tidak  ada  perbedaan  dalam memandang  jenis  kelamin  caleg,  sebagian
0.00 20.00 40.00 60.00 tid ak m… sa ng a… tid ak s… ku ra n… se tuj u sa ng a… Persentase 0.751.759.0036.049.03.50 Memilih dari daerah yang sama 0.00 20.00 40.00 60.00 tid ak m… sa ng a… tid ak s… ku ra n… se tuj u sa ng a… Persentase 1.503.2521.745.725.22.50 Memilih yang bersuku sama 0.00 20.00 40.00 60.00 tid ak m… sa ng a… tid ak s… ku ra n… se tuj u sa ng a… Persentase 1.254.2512.726.746.09.00 Memilih yang beragama sama 0.00 50.00 100.00 tid a… sa n… tid a… ku r… se t… sa n… Persentase 1.503.2510.025.255.05.00 Calon laki-laki dan perempuan sama
besar  sepakat  memberikan  kesempatan yang  sama.  Sebagian  besar  responden (42,75%)  menyatakan  bersedia  memilih calon perempuan. Bagi mereka, perempuan juga  memiliki  kemampuan  yang  sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, semuanya  harus  diberikan  kesempatan yang sama dalam memimpin. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan beberapa pemimpin perempuan selama ini.
Sesuai  penjelasan  di  atas,  ada beberapa  unsur  ciri  figur  yang  menjadi perhatian  pemilih,  yaitu  berupa  ciri kapasitas  individual  dan  ciri  demografis. Kapasitas  inidividual  yang  memberikan pengaruh positif seperti visioner, kebijaksanaan dan pengetahuan. Sedangkan kapasitas caleg yang memberikan  pengaruh  negatif  adalah sering  mengobral  janji  dalam  kampanye. Sebaliknya,  caleg  yang  memiliki  peran nyata  di  masyarakat,  tidak  terlalu  obral janji,  lebih  memiliki  kesempatan  untuk dipiih.
Ciri  demografis  dimaknai  sebagai bahan pertimbangan setelah pemilih mengetahui  kualitas  calon.  Baik  dari  asal, tempat tinggal, suku, maupun agama, akan menjadi  pertimbangan  berikutnya  ketika kualitas dan kapasitas seorang caleg sudah teruji. Jika seorang caleg terbukti memiliki kapasitas,  maka  pertimbangan  pemilih akan tertuju pada ciri demografis tersebut.
Sementara  untuk  aspek  strategi kampanye  dengan  memberikan  uang  atau politik uang, tidak tergantung dari kapasitas  maupun  ciri  demografis  seorang caleg,  semua  memiliki  kesempatan  yang sama. Rasionalitas  ekonomis  pemilih akan menentukan  pilihan  apakah  orang  yang memberikan  uang  paling  banyak  ataukah pihak  terakhir  yang  memberikan  uang yang akan dipilih.

## PENUTUP A. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  di atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa faktor-faktor  figur  politik  berupa  tokoh individu  yang  memiliki  integritas  terlihat semakin  berpengaruh  terhadap  pilihan ketimbang partai politik. Meskipun sebagian besar orang masih memilih partai, di pemilu legislatif 2014 nanti, diperkirakan  figur  individu  lebih  penting dibanding partai politik. Hasil-hasil temuan data lapangan menunjukkan adanya kecenderungan:
1. Pemilih  lebih  mengutamakan  figur individu yang peduli pada rakyat serta visi-misi  dan  programnya  dianggap sejalan serta bersikap anti korupsi.
2. Partai politik dengan dukungan terbanyak  adalah  yang  relatif  tidak memiliki banyak persoalan atau terlibat berbagai masalah.
3. Kebanyakan  menyatakan  bahwa  para elit politik saat ini hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, maka membuat pemilih tidak lagi berminat terhadap pemilu.
4. Pemilih  tidak  terlalu  memperhatikan figur  individu  yang  karismatik  dan berwibawa,  sedangkan  figur  individu yang bijaksana lebih diharapkan.
5. Pemilih  tidak  menyukai  calon  yang sering  mengumbar  janji  karena  terlalu banyak janji dianggap semakin banyak mengingkari. Banyak mengumbar janji  memberikan  kesan  negatif  bagi calon di mata pemilih
6. Calon  yang  dainggap  melakukan money politics dianggap sebagai benih korupsi yang nantinya akan memberikan dampak kurang baik bagi pemilih.

## B. SARAN
1. Perlu dilakukan usaha secara bertahap dan konsisten, misalnya melalui proses  pendidikan  politik,  pendidikan keluarga dan sekolah untuk memberikan  pemahaman  yang  utuh tentang  demokrasi  dan  pemilu  kepada pemilih; 2. Perlunya  perhatian  yang  lebih  serius terhadap persoalan kapabilitas calon di mata pemilih, integritas pribadi  calon, integritas  partai  serta  hubungan  elit politik/pimpinan  dengan  masyarakat melalui media-media yang ada sehingga  masyarakat  bisa  memahami dan mendukung figur yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Mietzner , Marcus (2009), Political opinion polling in post-authoritarian Indonesia  Catalyst  or  obstacle  to democratic consolidation?, Bijdragen  tot  de  Taal-,  Land-  en Volkenkunde,  Vol.  165,  no.  1 (2009), pp. 95–126, http://www.kitlv- journals.nl/index.php/btlv Sharma,  Rakesh  Lauren  Serpe,  and  Astri Suryandari (2010), Indonesia Electoral  Survey  2010 November 2010, IFES (International Foundation  for  Electoral  Systems) for    the  Australian  Agency    for International Development Lembaga Survey Indonesia (2011), Pemilih Mengambang Dan Prospek Perubahan Kekuatan Partai Politik, Rilis tahun 2011 Mohammad  Sholihin,  2009,  Perilaku Pemilih Buruh Rokok Dalam Pemilu  Legislatif  Langsung  Di Kabupaten  Kudus,  Pascasarjana Universitas Diponegoro
Mujani,  Saiful  and  R.  William  Liddle (2010), Indonesia;  personalities parties,  and  voters, Journal  of
Democracy Volume 21,  Number 2 April  2010,  National  Endowment for  Democracy  and  The  Johns Hopkins University Pres Tim Peneliti Pusat Studi Kebijakan Publik, 2005, Penilaian Masyarakat Terhadap  Pelaksanaan  Pemilihan Kepala Daerah (PEMILU LEGISLATIF) Wijaya,  Sri  Herwindya  Baskara,  2008, Partisipasi Politik Masyarakat Pedesaan Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Studi  Kasus  mengenai  Partisipasi
Politik  Masyarakat  Pedesaan  di Kecamatan  Karanggede,  Boyolali dalam  Pilgub  Jateng  2008),  UNS Surakarta

## Basis Data Tanpa Penulis
KPU,  Pemilu  Tahun  2009  Dalam  Angka, www.kpu.go.id
KPUD Jawa Tengah, 2005, Pemilu Dalam
Angka 2004 - 2005
________________,  2009, Buku  Kilasan
Pemilu 2009