Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 101-105| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI INDONESIA
Made Dharma Laksana Swastika, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Peraturan  pekerja  anak  dalam  UU  13/2003  untuk  pekerja  anak  di  suatu  perusahaan  dalam  praktiknya  dapat dikatakan cukup baik dan sesuai dengan perjanjian kerja masing-masing dan harus ada izin dari orang tua anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja anak di Indonesia dan mengetahui faktor penyebab anak dibawah umur melakukan pekerjaan. Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode hukum empiris. Sumber data didapatkan secara langsung yang berasal dari masyarakat yang dinamakan dengan data primer (data dasar) dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder. Data dikumpulkan dengan  menggunakan  teknik dokumentasi  dan  wawancara.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pengaturan pekerja anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 bagi pekerja anak dalam suatu perusahaan dalam prakteknya sudah baik dan sesuai perjanjian kerja dari masing-masing dan wajib ada ijin dari orang  tua  anak  tersebut.  Dalam  mengatasi  kendala  dan  hambatan  pihak  perusahaan  berupaya  semaksimal mungkin  untuk  mewujudkan  inti  dari  pasal  68  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003 dalam hal melarang Perusahaan mempekerjakan pekerja anak yang masih di bawah umur dengan memberikan kebijakan tertentu dengan diberlakukan setelah diadakan musyawarah antara pihak perusahaan dan pekerja anak terlebih  dahulu.  Melalui  penelitian  ini  diharapkan  penyelesaian  non  litigasi  sebagai  pilihan  utama  dan berwibawa (berkeadilan bagi kedua belah pihak) yaitu Pekerja dan Pengusaha diberi keleluasaan untuk memilih juru  damai  (konsiliator/  mediator)  yang  ada,  serta  memfasilitasi  terbentuknya  system  arbitrasi  yang bebas/independent, mandiri, dan berwibawa
Kata kunci : Indonesia; Pekerja Anak; Perlindungan Hukum;

## Abstract
Child labor regulations in Law 13/2003 for child labor in a company can be said in practice to be quite good and in accordance with their respective work agreements and there must be permission from the child's parents. This study aims to determine the legal protection for child labor in Indonesia and determine the factors causing underage  children  to  do  work.  This  research  was  designed  using  empirical  legal  methods.  Sources  of  data obtained  directly  from  the  community  called  primary  data  (basic  data)  and  obtained  from  library  materials called  secondary  data.  Data  was  collected  using  documentation  and  interview  techniques.  The  results  of  this study indicate that the regulation of child labor in the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 for child labor in a company is in good practice and in accordance with the work agreement of each and there must be  permission  from  the  child's  parents.  In  overcoming  obstacles  and  obstacles,  the  company  tries  as  much  as possible to realize the core of article 68 of the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 in terms of prohibiting the company from employing underage child labor by providing certain policies to be enforced after deliberation  between  the  company  and  child  labor  first.  Through  this  research,  non-litigation  settlement  is expected as the first choice and authoritative (fair for both parties), namely Workers and Employers are given the  freedom  to  choose  an  existing  peace  agent  (conciliator/mediator),  and  facilitate  the  formation  of  an arbitration system that is free / independent, independent, and authoritative.

## Keywords: Indonesia; Child Labor; Legal Protection

## I. PENDAHULUAN
Teknologi yang semakin berkembang memungkinkan anak -anak di bawah umur mempunyai sta tus sebagai pekerja, tuntutan perekonomian hidup bagi keluarga menjadi alasa n mereka, orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak dan juga karena mempunyai hoby sehingga seorang anak terlibat perjanjian  pada  perusahaan  seperti  contoh  ada  artis  yang  berusia  masih  anak  -anak.  Sekarang  ini, seorang anak masih di bawah umur dan seora ng anak yang juga membantu dalam mencari nafkah, itu bukan  lagi  sesuatu  yang  baru  di masyarakat  kita,  karena  pekerja  anak  sebenarnya  memiliki  hak  dan
tugas dan peluang baik sebagai warga negara dan sebagai sumber daya untuk pengembangan manusia yang sama d alam pengembangan di semua bidang.
Fenomena  anak  –anak  yang  terlibat  dalam  partisipasi  dalam  kegiatan  ekonomi,  baik  bagi mereka yang menerima upah atau tidak, bukanlah hal baru di Indonesia, termasuk di Aceh. Situasi ini meningkat  dan  terbukti  baik  karena  factor  ekonomi  keluarga  atau  kemiskinan  dan  karena  kondisi lingkungan yang mempengaruhi mereka.
Peran  orang  tua  sangat  dibutuhkan  anak  dalam  keluarga,  baik  dari  segi  motivasi,  agar  anak dapat  tumbuh  dan  berkembang  sesuai  dengan  kreativitasnya.  Nilai  –nilai  budaya  anak  akan dikembangkan  dalam  kehidupan  sosial.  Karena  itu  perilaku  orang  tua  sangat  berpengaruh  pada pertumbuhan  dan  perkembangan  karena  keluarga  adalah  sekolah  pertama  untuk  anak  -anak.  Dalam hal  ini,  peran  orang  tua  sangat  penting  untuk  membuat  anak  -anak  yang  sukses  di  masa  depan  dan yang akan menghindari tindakan tercela di masa depan.
Ini  adalah  dasar  untuk  menjaga  aturan  khusus  mengenai  pekerja  anak  yang  memerlukan perlindungan  hukum  sesuai  dengan  sifatnya  sebagai  anak,  terlepas  dari  dimana  mereka  bekerja  atau tidak  melihat  jenis  kelamin  dan  atau  jenis  pekerjaan  mereka  dan  mempertahankan  hubungan  kerja dengan mereka yang dipekerjakan. Ini diatur oleh hukum Republik Indonesia, nomor 13 tahun 2003 tentang  angkatan  kerja.  Dalam  undang-undang  Republik  Indonesia  tentang  Ketenagakerjaan,  ia memberlakukan  pembatasan  pada  pekerjaan  pekerja  anak,  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  pekerja anak  berada  pada  masa  menuntut  ilmu,  karena  generasi  berikutnya  dan  anak  -anak  nasional berkewajiban untuk menjaga kesehatan mereka dan moralitas dan ketertiban umum.
Beberapa  penelitian  tentang  pekerja  anak  telah  dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya.  Pertama, Setiamandani  (2012) menyatakan  bahwa  terjadinya  pekerja  anak  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor sosial  seperti  kemiskinan,  urbanisasi,  sosial  budaya,  pendidikan,  perubahan  proses  produksi  serta lemahnya  pengawasan  dan  minimnya  lembaga  untuk  rehabilitasi.  Namun  pada  kenyataannya keterlibatan anak dalam pekerjaan mayoritas didorong oleh faktor kemiskinan atau ekonomi. Kedua, Tarmudzi  (2015) menyatakan  bahwa  persamaan  hukum  Islam  dan  Undang-undang,  sama-  sama melarang  mempekerjakan  anak  di  sektor  informal,  terutama  jika  syarat-syarat  anak  bekerja  tidak terpenuhi  maka  itu  melanggar  hukum,  dan  perbedaannya  anak  bekerja  hanya  terletak  pada  batasan umur yang di dalam hukum pidana Islam bagi laki-laki 12 (dua belas) tahun, dan 9 (sembilan) tahun bagi  perempuan.  Selanjutnya, Prajnaparamita  (2018) mengemukakan  bahwa  tenaga  kerja  anak  telah mendapatkan  perlindungan  yang  cukup  dari  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia. Perlindungan  tersebut  baik  pada  tingkat  hukum  dasar  negara  (contitutions)  dan  Undang  Undang, maupun pada peraturan derivatif yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, menteri, dan pemerintahan daerah. Terakhir, Izziyana (2019) menyatakan bahwa diperlukan pengawasan dan penegakan hukum serta komitmen masyarakat termasuk juga pengusaha untuk menghilangkan pekerja anak.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penelitian  yang  baru  ini  bertujuan  untuk  mengetahui perlindungan  hukum  bagi pekerja  anak  di  Indonesia dan  mengetahui  faktor  penyebab  anak  dibawah umur melakukan pekerjaan.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian menggunakan hukum empiris melalui pendekatan konseptual, pendekatan perundang- undangan  dan  pendekatan  sosiologis.  Sumber  data  didapatkan  secara  langsung  yang  berasal  dari masyarakat yang dinamakan dengan data primer (data dasar) dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan  data  sekunder  ( Soekanto  &  Mamudji,  2001 ).  Data  dikumpulkan  dengan  metode  studi dokumentasi dan wawancara ( Hanitjo, 1998 ).

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak di Indonesia
Dalam  pelaksanaan  pembangunan,  tenaga  kerja  di  Indonesia  memainkan  peran  yang  sangat  penting sebagai elemen pendukung untuk keberhasilan pembangunan nasional. Karyawan memiliki hubungan dengan perusahaan, maka merupakan suatu kewajaran apabila perusahaan memberikan perlindungan, pemeliharana dan pengembangan kesejahterana tenaga kerja. Menyadari pentingnya karyawan wanita untuk  perusahaan,  pemerintah,  dan masyarakat,  pertimbangan  harus  diberikan  untuk memungkinkan karyawan  di  Indonesia  menjaga  keselamatan  mereka  saat  melakukan  pekerjaan  mereka.  Demikian pula,  kedamaian  dan  keselamatan  dan  kesehatan  di  tempat  kerja  harus  diupayakan  agar  me
mperhitungkan  sebanyak  mungkin  apa  yang  mereka  temui  di  tempat  kerja  dan  untuk  memastikan kewaspadaan  saat  melakukan  pekerjaan.  Hubungan  kerja  disini  adalah  hubungan  yang  dilaksanakan antara  pekerja  anak  dengan  perusahaan  atau  perusahaan  berdasarkan  perjan  jian  kerja  yang  telah disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  dimana  isi  dari  perjanjian  kerja  pekerja  anak  tersebut  secara substansial memuat mengenai hak dan kewajiban dari masing -masing pihak.
Hubungan  kerja  terjadi  setelah  adanya  perjanjian  kerja  yang  dibuat  oleh  pengusaha  dengan pekerja  anak  baik  dalam  bentuk  lisan  maupun  dalam  bentuk  tertulis,  yang  mana  isi  perjanjian  kerja tersebut  harus  memuat  syarat-syarat  kerja,  serta  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dan  perjanjian  kerja tersebut  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Undang-  Undang  Ketenagakerjaan  dan  Perjanjian  Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan (PP), adapun yang menjadi hak -hak pekerja anak adalah: hak untuk mendapat pekerjaan, dan hak untuk mendapat upah, sedangkan kewajiban dari pekerja anak adalah  kewajiban  untuk  menjalankan  perintah  yang  diberikan  oleh  perusahaan  kepada  pekerja, demikian  juga  hak  -hak  dari  perusahaan  adalah  berhak  untuk  memberikan  pekerjaan  dan  perintah kepada pekerja, kemudian kewajiban perusahaan adalah kewajiban memberi upah yan g layak kepada pekerja yang telah menjalankan pekerjaannya ( Djumadi, 1988 ).
Semua  perjanjian  harus  tunduk  pada  ketentuan  undang  –undang  dalam  hal  ini  Buku  III  KUH Perdata  terutama  dalam  Pasal  1320  yang  menentukan  bahwa  untuk  sahnya  suatu  perjanjian  dipe rlukan  empat  syarat:  Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya,  cakap  untuk  membuat  suatu perjanjian,  Mengenai  hal  atau  objek  tertentu,  Suatu  sebab  (causal)  yang  halal.  Apabila  ketentuan  di atas  sudah  terpenuhi  semua  maka  suatu  perjanjian  baik  perjanjian  k  erja  waktu  tertentu,  maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu, akan dapat dikatakan sah menurut hukum, dan berlaku mengikat sebagai undang -undang bagi pihak yang membuatnya secara khusus.
Kewajiban  para  pihak  dalam  suatu  perjanjian  umumnya  disebut  dengan  prestasi.  Dalam  hal prestasi  ini  Soebekti  mengatakan  Suatu  pihak  yang  memperoleh  hak  -hak  dari  perjanjian  itu  juga menerima  kewajiban  -kewajiban  yang  merupakan  kebalikan  dari  hak  yang  diperolehnya,  dan sebaliknya  suatu  pihak  yang  memikul  kewajiban  -  kewajiban  juga  memperoleh  hak  -hak  yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya ( Subekti, 1984 ). Hasil  penelitian  tanggal  7 Desember  2019  dengan  manager  personalia  pada  Pihak  perusahaan dengan  pihak  pekerja  anak,  setia  p  merekrut  tenaga  kerja  dalam  bentuk  perjanjian  kerja  waktu tertentu. Hal ini dipertegas pada Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang PKWT,  yang  menetukan  pihak  pertama  dengan  ini  menyatakan  Pihak  Kedua  sebagai karyawan/pekerja  perusahaan  Pihak  perusahaan  dengan  pihak  pekerja  dalam  bidang  tugas administrasi  dan  pengawasan,  dan  Pihak  Kedua  dengan  ini  menyatakan  bersedia  menjadi  karyawan Pihak Pertama dalam bidang tugas administrasi dan pengawasan.
Sebagai pengaturan awal untuk hubungan kerja antara pekerja anak dan perusahaan, perusahaan dan  pekerja  anak  disepakati  melalui  kontrak  kerja  jangka  tetap  dengan  kontrak  kerja  yang  disetujui dengan bukti tanda tangan oleh kedua belah pihak sesuai dengan format perjanjian. Dalam format ini hak d an kewajiban masing -masing pihak dirinci,  hak  dan  kewajibannya  adalah hak-hak pekerja anak dalam bekerja di Pihak perusahaan dengan pihak pekerja anak sebagaimana diatur dalam surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan lingkup perjanjian kerja waktu tertentu yang menetukan masa percobaan ditetapkan selama 3 bulan dihitung sejak tanggal masuk diterima bekerja (perjanjian kerja waktu tertentu tidak boleh disyaratkan dalam masa percobaan), yakni sejak diterima sebagai pekerja. Upah diberikan secara bulanan, besarnya upah pokok Rp 800.000, dengan waktu kerja sehari 8 jam, atau 48 jam seminggu. Tunjangan-tunjangan di luar upah adalah
a. Tunjangan makan Rp 250.000,-
b. Tunjangan transport Rp 250.000,-
c. Bonus, diberikan sewaktu waktu dengan jumlah yang tidak bisa ditentukan tergantung surplus dari perusahaan
d. Lembur. Uang lembur diberikan dihitung perjam dengan rincian perjam Rp 35.000,- Secara umum dapat ditegaskan bahwa hak pengusaha adalah mendapatkan hasil pekerjaan dan kewajibannya membayar upah, sedangkan hak pekerja anak adalah menerima pembayaran upah dan kewajibannya  melakukan  pekerjaan.  Dengan  demikian,  hak  pihak  yang  satu  merupakan  kewajiban pihak  yang  lain,  demikian  juga  sebaliknya  ( Bintang  &  Dahlan,  2000 ).  Berdasarkan  hasil  penelitian tanggal  9  Desember  2019  pihak  perusahaan  dengan  pihak  pekerja  anak  dapat  diketahui  bahwa perjanjian kerja yang dibuat di perusahaan ini dibuat secara mandiri dalam bentuk tertulis yang berupa
kontrak baku, dengan masa berlaku selama 1 tahun, dan akan dapat diperpanjang dengan berdasarkan persetujuan kedua belah  pihak  dan  perjanjiannya masih  dalam  bentuk  di  bawah tangan  karena tidak melalui  proses  pengesahan  ke  pejabat  yang  berwenang,  seperti  melakukan  legalisasi/  gewaarmerkt, ataupun legalisir hal ini dilakukan semata -mata untuk melakukan penghematan baik dari segi biaya maupun dari segi waktu.

## Faktor-Faktor Penyebab Anak di bawah Umur Melakukan Pekerjaan
Implementasinya  dalam  perusahaan,  bahwa  anak  menurut  hukum  ketenagakerjaan  adalah  siapa  saja yang berusia di bawah 18 tahun, anak di bawah umur yang bekerja disebabkan beberapa faktor, antara lain adalah karena faktor ekonomi dari anak, mereka berasumsi pekerjaan di perusahaan adalah tidak mengganggu  jadwal  sekolah.  Jadi  tidak  ada  masalah  bagi  mereka  jika  mereka  terus  bekerja  dalam kondisi  sekolah  dan  merasa  bahwa  kegiatan  kerja  mereka  tidak  terganggu.  Untuk  pekerja  anak  di bawah umur, perusahaan tidak memberikan perlakuan khusus seperti karyawan tersebut dan tidak ada kesempatan  yang  tepat  untuk  belajar  sambil  bekerja.  Ini  juga  didukung  oleh  fakta  bahwa,  sebelum mereka  pergi  bekerja,  umumnya  bekerja  sebagai  cleaning  service  dan  waktu  setelah  kembali  dari sekolah  yang  memiliki  izin  dari  orang  tua  mereka.  Ini  juga  merupakan  hambatan  bagi  perusahaan untuk menerapkan hukum Republik Indonesia, nomor 13 tahun 2003.
Kehadiran  dan  etos  kerja  dari  pekerja  anak  inilah  menjadikan  pasal  68  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  tidak  dapat  diterapkan  sepenuhnya  dalam  suatu perusahaan,  dan  tetap  memerlukan  kebijakan  tersendiri  dari  pihak  pengusaha  dengan  kesepakatan yang telah dibuat bersama wakil pekerja anak. Dalam mengatasi kendala dan hambatan tersebut, pihak perusahaan  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk  mewujudkan  inti  dari  pasal  68  Undang-  Undang Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  sebagai  pekerja  anak,  dengan  memberikan  kebijakan tertentu  dengan  diberlakukan  setelah  diadakan  musyawarah  antara  pihak  perusahaan  dan  wakil pekerja anak terlebih  dahulu  adalah  tanggung  jawab  pemerintah,  dalam  hal  ini  Kementerian  Tenaga Kerja,  untuk  memperhatikan  nasib  pekerja  anak.  Perhatian  tersebut  dapat  diberikan  dengan  secara langsung  memberi  nasihat  kepada  pekerja  anak  tentang  pentingnya  kesehatan  di  tempat  kerja, khususnya bagi anak-anak sebagai prioritas. Semua upaya ini dilakukan untuk mengimplementasikan dengan  benar  dan  efektif  Pasal  68  Undang-Undang  Republik  Indonesia,  nomor  13  tahun  2003, sehingga tidak ada masalah mengenai hak-hak khusus pekerja anak.
Dari hasil penelitian tanggal 10 Desember 2019 bahwa akibat hukum dalam bentuk sanksi yang akan  dijatuhkan  terhadap  pekerja  yang  melakukan  pelanggaran,  hal  ini  telah  dipertegas  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  bahwa  surat  perjanjian  kerja  waktu tertentu yang menentukan : Apabila pengusaha atau pekerja mengakhiri perjanjian kerja untuk waktu tertentu  sebelum  waktunya  berakhir,  maka  pihak  yang  mengakhiri  perjanjian  kerja  tersebut  wajib membayar  ganti  rugi  kepada  pihak  lainnya  sebesar  sisa  upah  pekerja  sampai  waktu  atau  pekerja seharusnya selesai, kecuali putusnya hubungan kerja karena alasan memaksa/ kesalahan berat pekerja. Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat,  dan  apabila  tidak  dapat  diselesaikan  para  pihak  akan  menyelesaikannya  melalui  Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan  pekerja  anak  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  bagi pekerja  anak  dalam  suatu  perusahaan  dalam  prakteknya  sudah  baik  dan  sesuai  perjanjian  kerja  dari masing-masing  dan  wajib  ada  ijin  dari  orang  tua  anak  tersebut.  Perusahaan  mempekerjakan  pekerja anak dalam  bidang-bidang tertentu.  Hal  ini sangat diharapkan  oleh  Pemerintah  pada  umumnya  serta pengusaha  dan  pekerja  pada  khususnya.  Pengaturan  mengenai  perlindungan  kerja  anak  itu memerlukan  kebijakan  tersendiri  dari  pengusaha,  dimana  pihak  pengusaha  tersebut  juga  wajib membina  hubungan  yang  baik  dengan  pihak  pemerintah,  dalam  hal  ini  adalah  pihak  Departemen Tenaga  Kerja,  karena  kebijakan  dan  peraturan-peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  tidak terlepas dari pengawasannya untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh  pengusaha  terhadap  pekerja  anak  itu  sendiri.  Kemudian,  kendala-kendala  dan  hambatan  yang dihadapi  oleh  suatu  perusahaan  dalam  menerapkan  pasal  68  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 13 tahun 2003, dengan adanya kodrat manusia sebagai makhluk dimana saat-saat tertentu atau
kondisi  tertentu  di  bidang  ekonomi  mengalami  kondisi  keterpurukan,  mendorong  diberlakukannya Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 yang diwujudkan dalam bentuk pengecualian.  Dalam  mengatasi  kendala  dan  hambatan  tersebut,  pihak  perusahaan  berupaya semaksimal  mungkin  untuk  mewujudkan  inti  dari  pasal  68  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dalam hal melarang Perusahaan mempekerjakan pekerja anak yang masih di bawah  umur  dengan  memberikan  kebijakan  tertentu  dengan  diberlakukan  setelah  diadakan musyawarah antara pihak perusahaan dan pekerja anak terlebih dahulu.

## 2. Saran
Meskipun perjanjian dibuat dalam bentuk perjanjian baku, dimana isi dan ketentuannya sudah diatur sedemikian rupa secara sepihak oleh perusahaan, namun supaya tidak mengurangi makna kebebasan berkontrak  dan  juga  supaya  hak  pekerja  tidak  terlalu  terabaikan,  maka  sedikit  tidaknya  pekerja diberikan kesempatan untuk mengajukan keinginan/ aspirasinya yang selanjutnya dirundingkan secara seksama  dan  apabila memungkinkan  untuk  selanjutnya  dimasukkan  dalam  klausula  perjanjian  kerja, dan  juga  untuk  mencegah  ataupun  memudahkan  penyelesaian  apabila  terjadi  sengketa  di  kemudian hari,  maka  akan  lebih  baik  bila  perjanjian  tersebut  disahkan  kepada  pejabat  yang  berwenang  dan selanjutnya didaftarkan ke dinas tenaga kerja (Disnaker). Selanjutnya, memperkuat penyelesaian non litigasi sebagai pilihan utama dan berwibawa (berkeadilan bagi kedua belah pihak) yaitu Pekerja dan Pengusaha  diberi  keleluasaan  untuk  memilih  juru  damai  (konsiliator/  mediator)  yang  ada,  serta memfasilitasi terbentuknya system arbitrasi yang bebas/independent, mandiri, dan berwibawa.

## DAFTAR PUSTAKA
Bintang, S., & Dahlan. (2000). Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Djumadi. (1988). Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja . Jakarta: Sinar Grafika. Hanitjo, R. (1998). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Izziyana, W. V. (2019). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak di Indonesia. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2), 103–115.
Prajnaparamita,  K.  (2018).  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Anak. Adminittrative  Law  &  Governance Journal , 1 (Edisi Khusus 1), 112–128.
Setiamandani,  E.  D.  (2012).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Anak  Dan  Upaya Penanggulangannya. Jurnal Reformasi , 2 (2), 74–81. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Subekti, R. (1984). Hukum Perjanjian . Jakarta: PT. Intermasa.
Tarmudzi, M. I. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal. Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam , 1 (2).