## KAJIAN PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (PERKAWINAN ANTARA WARGA
INDONESIA DAN WARGA BELANDA)
[Renti Friska Pangaribuan] 1
[Winda Fitri] 2
1 [Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam]
1 [1951138.renti@uib.edu]
2 [Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam]
2 [winda@uib.ac.id]

## Abstract
The  rapid  progress  of  science  and  innovation  affects  the  simplicity  of  relations  between individuals and nations. One of the impacts is the mixing of relations between couples with different identities, including Indonesian experts and workers from various countries. Issues that  mixed-identity relationship strategy are the stage of producing supporting documents from the marriage registrar and at the different stages of planning archives. The purpose of this  legal  research  is  to  identify  and  analyse  mixed  marriages  between  Indonesia  and Netherlands also the procedures under international civil law. The method using normative juridicial research based on statute approach and conceptual approach.
Keywords : Marriage, Inter-State, Private International Law
Received : 24 Maret 2022           Revised: 18 April 2022           Available Online: 30 April 2022

## 1. PENDAHULUAN
Pengertian secara umum berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1  menjelaskan  bahwa  perkawinan  lahir  dari  ikatan  batin  antara  pria  dan  wanita sebagai  suami  istri  yang  memiliki  tujuan  membangun  rumah  tangga.  Ikatan perkawinan terjadi atas dasar adanya kecocokan antara pribadi satu dengan pribadi yang  lain,  perbandingan  kondisi  mental  dan  fisik  antara  seorang  pria  dan  juga
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022. email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
wanita. 1 Kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi pembangunan begitu cepat, tidak peduli  apa  batas  antar  bangsa  dan  negara.  Kemajuan-kemajuan  ini  bekerja  dalam mempermudah  terjadinya  hubungan  antar  individu,  antar  pertemuan  dan  antar negara dalam semua masalah dan bagian kehidupan. Pergaulan yang terjadi antara orang-orang dari  suku  dan  bangsa  yang  berbeda  dapat  melahirkan  hubungan  yang sah,  terkhusus  pada  Hukum  Perdata  Internasional  (HPI),  salah  satunya  adalah perkawinan campuran. Presentasi yang mengaitkan pasangan dari berbagai identitas ke perkawinan campuran mencakup presentasi melalui web, rekan kerja atau bisnis sebelumnya,  rekan  saat  liburan,  teman  sekolah  sebelumnya,  dan  teman  melalui korespondensi.  Hubungan  campuran  juga  terjadi  pada  buruh  Indonesia  dengan buruh dari berbagai negara. 2
Hubungan campuran ini memiliki kendala dalam menjalani sebuah perkawinan yaitu  adanya  perbedaan  Bahasa  dan  kesulitan  dalam  memenuhi  syarat-syarat legalitas.  Perkawinan  tersebut  tidak  dapat  berlangsung  jika  tidak  ada  bukti  yang menunjukan bahwa kedua pasangan telah memenuhi semua syarat-syarat legalitas perkawinan.  Regulasi  yang  membentengi  serta  memberi  kepastian  bagi  warganya dalam  menghadapi  kendala-kendala  yang  ada  terdapat  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  UU No. 16 Tahun 2019. Pasal 16 Universal Decleration Of Human Rights yang mengatur tentang  kebebasan-kebebasan  dasar  menetapkan  bahwa  setiap  individu  memiliki hak  istimewa  untuk  menikah  dan  memiliki  keluarga  dengan  tidak  mempedulikan suku,  agama,  dan  kewarganegraan,  yang  terpenting  adalah  rasa  suka  sama  suka. Oleh  karena  itu,  pasangan  suami  istri  perlu  saling  memberikan  sikap  yang  bersifat membantu dan melengkapi satu sama lain, dengan tujuan agar masing-masing dapat memahami  kepribadian  pasangannya  dan  membantu  dalam  melaksanakan dukungan dari pemerintah yang bersifat spiritual dan materil.
Prosedur perkawinan campuran adalah mengajukan dokumen persyaratan ke kantor  Kedutaan  Besar  Luar  Negeri  dari  calon  pasangan  suami-istri  sesuai  negara. Setelah  semua  dokumen  telah  disahkan  oleh  Kedutaan  Besar  Luar  Negeri,  calon suami  istri  ini  dapat  melanjutkan  pendaftaran  pernikahannya  sesuai  dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pendaftaran Perkawinan bagi pasangan muslim adalah  Kantor  Urusan  Agama  sehingga  akan  mendapatkan  Buku  Nikah.  Untuk sementara,  pasangan  non-Muslim  dapat  mendaftarkan  pernikahan  mereka  secara resmi melalui Kantor Catatan Sipil dengan memperoleh Akta Nikah. Bukti nikah yang asli  dapat  disahkan  di  Kementerian  Agama,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia,  dan  Kementerian  Luar  Negeri.  Selain  itu,  pengesahan  pernikahan  yang
1 Djaja S Meliala. 2007. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga . Nuansa Aulia . Bandung. hlm. 71.
2 Benyamin, (2015), Fenomena  Hukum  Campuran  Di  Indonesia,  di  dalam:  Reminchel, Jaksa  Sebagai  Pengacara Negara Menurut Undang-Undang Kejaksaan, Jurnal Advokasi ,Vol. 7, No. 1, hlm.17.
substansial  harus  didaftarkan  di  Kedutaan  Besar  awal  pasangan/istri. 3 Hubungan dengan  berbagai  perbedaan  seringkali  menimbulkan  kesulitan,  terutama  selama proses pendaftaran perkawinan, baik di negara asal calon suami ataupun calon istri. Perkawinan  campuran  di  Indonesia  diharuskan  untuk  mencukupi  beragam persyaratan kawin sebagai halnya tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974  dan  telah  mengalami  perubahan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  16  tahun 2019  terkait  dengan  Perkawinan. 4 Beberapa  contoh  perkawinanan  beda  identitas kewarganegaraan  di  Indonesia,  di  mana  kedua  individu  tersebut  memiliki  identitas yang  berbeda.  Perkawinan  berbagai  warga  negara  ini  secara  teratur  menarik perhatian banyak orang untuk mengajukan berbagai pertanyaan, Penyelidikan yang paling dikenal luas jelas tentang status identitas dua individu yang menikah. 5
Perkawinan campuran ini biasanya akan menimbulkan hasil secara tersendiri, terutama  pengesahan  aturan  dari  setiap  norma  hukum  yang  berlaku  untuk  setiap perkumpulan  yang  bersangkutan.  Perlindungan  hukum  harus  diberikan  kepada semua  orang  yang  merupakan  bagian  dari  bangsa  Indonesia. 6 Ketentuan  dan pedoman yang mana mengelola terkait dengan perkawinan campuran tertulis pada UU  No.  1  tahun  1974  Pasal  57  yang  menyebut  bahwa  “yang  dimaksud  dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga- negaraan  dan  salah  satu  pihak  berkewarganegaraan  Indonesia”. 7 UU  No.  1  tahun 1974  Pasal  59  ayat  (1)  menyebut  jikalau  kewarganegaraan  yang  diperoleh  karena perkawinan  atau  berakhirnya  perkawinan  menetapkan  peraturan  yang  sesuai,  baik yang  berkenaan  dengan  Peraturan  Umum  dan  dari  pengaturan-pengaturan  terkait amat  jelas  bahwa  hubungan  campuran  akan  mempunyai  akibat  yuridis  dalam  hal kewarganegaraan.
Perkawinan  campuran  yang  diadakan  di  Indonesia  mengingat  pengaturan Pasal 2 Peraturan Perkawinan, maka perkawinan ini bersifat substansial dikarenakan sudah  dijalankan  sesuai  dengan  hukum  masing-masing  agama  dan  keyakinan dimana  selanjutnya  didaftarkan  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  terdekat,  bagi orang-orang  yang  menganut  agama  Islam  dan  tempat  pelaksanaan  perkawinan Selain  yang  beragama  Islam  adalah  Kantor  catatan  sipil. 8 Anggapan  bahwa
3 Muhammad Makhfudz, (2012), Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial Dan Hukum, Jurnal Universitas Tama Jagakarsa , hlm. 6.
4 Erna  Ratnaningsih,  “Perkawinan  Campuran  Antara  Wni  Dan  Wna  Di  Indonesia”,  Https://Business- Law.Binus.Ac.Id/2018/07/09/Perkawinan-Campuran-Antara-Wni-Dan-Wna-Di-Indonesia/,  Diakses  Pada  Tanggal,  25  Januari 2022.
5 Rumrin,  (2015),  Status  Kewarganegraan  Artis  Bunga  Citra  Lestari  dan  Suaminya,  Di  dalam:  Mia  Siratni,  Proses Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Padang, Jurnal Advokasi , Vol. 7, No. 1, hlm. 60
6 Rosa  Kisworo    dan  Dona  Budi  Kharisma,  “Problematika  Hukum  Perkawinan  Campuran  Berdasarkan  Kasus Pernikahan  Jessica  Iskandar  Dengan  Ludwig  Frans  Willibald  Dalam  Perspektif  Hukum  Perdata  Internasional”, File:///C:/Users/Mafia/Downloads/30096-72480-1-Sm.Pdf, Diakses Pada Tanggal, 26 Januari 2022.
7 Saidus  Syahar.  1976. Undang-Undang  Perkawinan  dan  Masalah  Pelaksanaannya  Ditinjau  Dari  Segi  Hukum Islam .Bandung: Alumni, hlm. 198.
8 Amrie  Hakim,  “Perkawinan  Campuran ”, Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Pernikahan-Campuran-Cl6527
perkawinan  itu  telah  dilakukan  dan  diselesaikan  di  luar  wilayah  Indonesia,  maka perkawinan tersebut  harus dituliskan pada kantor yang berkuasa di negara tersebut dan  wajib  didaftarkan  dan  diungkapkan  kepada  Perwakilan  Republik  Indonesia (KBRI) di negara tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. 9 Bilamana suatu negara tersebut  tidak  mengusahakan  perkawinan  bagi  warga  negara  asing,  maka pendaftarannya  diselesaikan  di  kantor  pemerintah  Indonesia  terdekat,  dimana setelah itu dilakukan juga pencatatan atas peristiwa perkawinan pada buku catatan pengesahan  perkawinan  dan  mengeluarkan  buku  register  akta  perkawinan  dan hingga pada tahap penerbitan kutipan akta perkawinan.  Sepasang suami istri harus mendaftarkan  perkawinan  yang  sudah  diselesaikan  di  luar  negeri  pada  Kantor Catatan Sipil terdekat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah yang bertaut berkunjung  kembali  ke  Indonesia. 10 Hubungan  campuran  berupa  hubungan  antar individu  yang  ada  di  Indonesia  bergantung  pada  berbagai  peraturan.  Terciptanya berbagai  peraturan  tersebut  karena  adanya  perbedaan  identitas,  agama,  dan kewarganegaraan. 11
Orang  memiliki  hak  yang  sama  untuk  menikah  dan  memilih  pasangannya masing-masing,  selain  itu  artikel  ini  menyimpulkan  bahwa  setiap  orang,  meskipun memiliki  identitas  yang  berbeda,  tetap  dapat  menikah  tanpa  dibatasi  oleh perbedaan  tersebut. 12 Salah  satu  contoh  seorang  warga  Indonesia  yang  telah berbaur  hubungan  di  luar  negeri  adalah  Friska  dan  Wolter  Van  Der  Boor  yang merupakan warga Belanda. Mereka menikah pada 18 September 2018 di Singapura. Acara  perkawinan  campuran  mencakup  hubungan  hukum  publik,  secara kewarganegaraan,  termasuk  menyampaikan  peraturan  berbasis  adat,  tetapi  juga peraturan  secara  terbuka. 13 Hukum  yang  digunakan  dalam  hubungan  perkawinan antara  dua  individu  dari  berbagai  kewarganegaraan  tidak  hanya  melibatkan  dan menggunakan  peraturan  umum  positif  Indonesia  tetapi  juga  menggunakan  semua hukum  yang  tidak  diketahui  dari  pihak  yang  tidak  dikenal  penduduknya  sehingga dengan  berkembangnya  tiga  peraturan  dari  tiga  negara  yang  berbeda,  bisa  diberi kesimpulan  bahwa  permasalahan  tersebut  masuk  ke  dalam  ranah  HPI,  yang menyiratkan  hukum  apa  yang  akan  dimanfaatkan  sebagai  hukum  positif  Indonesia atau  dari  pihak  negara  asing.  Isu  ini  semakin  berkembang  dikarenakan  Indonesia yang  saat  ini  dikatakan  belum  mempunyai  regulasi  dan  aturan  yang  secara  khusus
Diakses Pada Tanggal, 26 Januari 2022.
9 M. Kholis Al Amin, “Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia ”, Jurnal Al- Ahwal , Vol. 9, No. 2 10 Wisda Rauyani Efa Rahmatika, Akhmad Khisni, “Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Amplikasi Putusan MK. NO 69/PUU-XIII2015”, Jurnal Akta, Vol.4, No 3, diakses pada 22 Januari 2022.
11 Sudargo Gautama, 1987, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia . Binacipta, Bandung. hlm. 250.
12 Laurensius  Arliman,S.  2018.  Perkawinan  Antar  Negara  Di  Indonesia  Berdasarkan  Hukum  Perdata  Internasional. Jurnal Kertha Patrika . 13 Rahmat  Fauzi.  2018.  Dampak  Perkawinan  Campuran  Terhadap  Status  Kewarganegaraan  Anak  Menurut  Hukum Positif Indonesia. Jurnal Soumatera Law Review . Vol. 1, No. 1, hlm 154.
mengatur  dan  menghimpun  kaidah-kaidah  hukum  perdata  internasional  secara lengkap,  tersusun  dan  menyeluruh.  Indonesia  benar-benar  belum  memasukkan regulasi  warisan  Belanda  dalam  masalah  regulasi  internasional,  khususnya  yang terdapat  dalam  Pasal  16,  17,  dan  18 Algemeene  Bepalingen  van  Wetgeving ( voor Indonesie ). 14 a)  Aturan  yang  digunakan  dalam  Pasal  16  adalah  aturan  asal  tempat tinggal.  Dimana  Pasal  tersebut  mengatur  status  dan  kewarganegaraan  seseorang dan  oleh  otoritasnya  ditentukan  dengan  melihat  tempat  tinggal  orang  tersebut.  b) Pasal 17 yang mengatur keadaan terkait suatu kebendaan dari benda yang dimaksud mengandung hukum selexitus atau lex rei sitae . Faktanya adalah, setiap barang yang tetap untuk dikategorikan berdasarkan sebagai barang tetap, hak-hak barang untuk barang  tetap,  serta  hasil  berdasarkan  hukumnya,  harus  dipastikan  berdasarkan hukum  di  mana  barang  tersebut  ditemukan.  c)  Pasal  18  berisi  bagian-bagian  dan teknik-teknik  terkait  untuk  menemukan  pedoman  mana  yang  digunakan  untuk menegaskan  suatu  perilaku  atau  hubungan  hukum  yang  sah  yang  mendasar  pada dimana suatu perilaku hukum di lakukan. Dalam pedoman HPI, aturan ini digunakan dalam  populasi  secara  keseluruhan  adalah lex  loci  actus ,  dan  menyimpulkan  suatu gerakan  otentik  atau  hubungan  hukum  yang  ditunjukkan  oleh  peraturan  dan pengesahannya  dan  tidak  sepenuhnya  dikendalikan  dan  dinilai  mengingat  wilayah atau tempat  di mana tindakan  hukum  atau  tindakan  selesai.  Dalam  menyimpulkan batas  yang  sah  dari  adanya  perilaku  menurut  undang-undang,  aturan  ini  akhirnya menjadi sangat penting.
Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 56 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa perkawinan  di  Indonesia  dengan  dua  penduduk  yang  berbeda  adalah  substansial dengan asumsi dilakukan menurut undang-undang di mana setelah perkawinan itu berlangsung selama satu tahun dan kemudian pasangan tersebut kembali ke wilayah Indonesia, kemudian surat nikah dicatatkan ke kantor pencatat perkawinan dimana mereka  tinggal.  Pasal  tersebut  mengatur  bahwa  setiap  perkawinan  penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri berlaku aturan lex loci celebrations .
Standar  ini  mengandung  pengertian  bahwa  perkawinan  harus  dilakukan  menurut hukum  negara  tempat  perkawinan  itu  dilangsungkan,  seperti  halnya  dengan peraturan Singapura. 15
Wilayah  Singapura  mengatur  regulasi  pernikahan  dalam  dua  pedoman,  yaitu Women's  Charter dan Administration  of  Muslim  Law  Act.  Women's  Charter mulai berlaku  sekitar  tahun  1961  yang  berisi  tentang  peraturan  keluarga  umum  yang mengatur  penduduk  non-Muslim  Singapura,  sedangkan Administration  of  Muslim Law  Act mulai  aktif  sekitar  tahun  1966  dimana  mengelola  peraturan  keluarga  bagi penduduk yang memeluk agama Islam. Selain itu, pembedaan yang paling mendasar
14 Bayu Seto Hardjowiyono, 2013. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional , Citra Aditia, Bandung. hlm 73.
15 Retno S. Darussalam, “Menikah di Singapore”,https://www.hukumonline.com/klinik/a/menikah-di-singapore-cl4828 , Diakses Pada Tanggal, 26 Januari 2022.
adalah  bahwa  secara  keseluruhan  rangkaian  hukum  yang  dianut  oleh  Indonesia adalah Civil Law dan Singapura mengikuti common law set Common Law , sehingga standar  hukum  perkawinan  yang  dikelola  juga  unik.  Dalam Women’s  Charter menjelaskan  bahwa:  “Hukum  pernikahan  Singapura  mengatur  hubungan  yang dikontrak di Singapura menjadi dua kelas: hubungan umum dan hubungan Muslim. The  Vault  of  Marriage  (ROM) mengelola  hubungan  umum  dalam  memahami Kontrak  Wanita, sementara  Library  of  Muslim  Relationships (ROMM)  mengawasi hubungan muslim dalam perjanjian dengan Organisasi Demonstrasi Regulasi Muslim (AMLA). 16 Semua  hubungan  yang  dilakukan  di  Singapura  harus  didaftarkan  dengan dokumen  yang  signifikan  untuk  menjadi  substansial  secara  hukum.  Maka  dalam penulisan  artikel  ini  penulis  memiliki  tujuan  yaitu  agar  pembaca  dapat  memahami dan mengetahui tentang pernikahan campuran khususnya antara Negara Indonesia dan  Belanda  menurut  hukum  perdata  internasional  serta  sejauh  mana  hukum tersebut mengatur tentang prosedur perkawinan campuran yang sah secara hukum. Sehingga untuk menjawab permasalahan dalam latar belakang tersebut maka yang menjadi  permasalahannya  yaitu  bagaimana  kajian  pengaturan  perkawinan campuran  berdasarkan  hukum  perdata  internasional  di  Indonesia  dan  apakah kendala  dan  solusi  dalam  implementasi  perkawinan  campuran  antara  warga Indonesia dan warga Belanda.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dimanfaatkan pada penulisan jurnal ini adalah metode penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  ketentuan  undang-undang  ( statute approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  sebagai  norma  atau kaidah  dimana  berupa  standar  yang  menjadi  tolak  ukur  perilaku  manusia  yang dipandang layak. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian dimana berlandaskan pada pengumpulan data, pengkajian ketentuan perundang-undangan, doktrin-doktrin,  yurisprudensi,  dan  juga  norma  hukum  di  masyarakat.  Pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  adalah  metode  penelitian  dengan  cara melakukan  penelaahan  terhadap  eksistensi  hukum  positif  atau ius  constitutum beserta  keterkaitannya  dengan  konstitusi  negara,  sedangkan  metode  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach )  adalah  metode  penelitian  yang  mengarah terhadap eksistensi doktrin-doktrin hukum, asas, pendapat ahli dan segala keilmuan yang  terdapat  di  dalam  hukum  untuk  dijadikan  sebagai  pedoman  dasar  dalam menafsirkan peristiwa hukum yang terjadi pada saat ini. Terhadap penelusuran data penulisan  ini,  penulis  menggunakan  data  primer  yakni  seperti  data  penelitian terdahulu,  baik  yang  telah  dipublikasi  ataupun  tidak  dipublikasi,  misalnya  studi
16 Anistsabatini Siti
Jazilatul
Chikmah.”
Perbandingan Hukum Mengenai Perkawinan”, https://www.academia.edu/download/56149570/PERBANDINGAN_HUKUM_MENGENAI_PERKAWINAN.pdf, Diakses pada tanggal 18 April 2022.
kepustakaan, artikel dan jurnal hukum, situs internet.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1  Kajian  Pengaturan  Perkawinan  Campuran  Berdasarkan  Hukum  Perdata Internasional Di Indonesia
Sumber  HPI  setara  dengan  sumber  hukum  publik  dengan  alasan  bahwa  HPI penting  untuk  hukum  publik.  Sumber  utama  asas  HPI  adalah  adat  dan  hukum, sedangkan  sumber  hukum  tertulis  dari  HPI  tidaklah  banyak  sehingga  hakim menemui  perihal  adanya  kekosongan  hukum  sebagai  halnya  dalam  Pasal  22  AB menyatakan  apabila  hakim  yang  ditunjuk  yang  tidak  mau  mengusut  suatu  perkara dengan  memberikan  alasan  bahwa  tidak  terdapat  undang-undang/aturan  yang dapat dituntut, untuk itu hakim akan mencarinya dalam adat atau hukum, dalam hal kedua  perkara  di  atas  adat/hukum  yang  belum  ditaati  dia  akan  membuat  undang- undangnya  sendiri  dengan  segala  kewenangan  yang  ditunjuk  disebut  menaati hukum menyiratkan bahwa hakim itu dinamis dan inovatif. 17
Istilah-istilah  hukum  yang  diterjemahkan  dari  bahasa  Belanda  pada  tahun 1950-an,  istilah  "perkawinan  campuran"  sebagai  terjemahan  dari  istilah  hukum koloniaI  yaitu gemengde  huwelijken telah  diterima  oIeh  banyak  kalangan.  Istilah Belanda  tersebut  adalah  suatu  istilah  yang  dipakai  oIeh  undang-undang  koloniaI terkenaI  dengan  nama Regeling  op  de  Gemengde  Huwelijken yang  diatur  daIam Staatblad No. l898:158 atau GHR. Sebelum diberlakukannya GHR pada tahun 1848, perkawinan-perkawinan antara orang-orang Kristen dan orang-orang non-Kristen di Hindia  Belanda  (perkawinan  campuran  antar-agama)  dilarang.  Larangan  terse  but kemudian ditiadakan, namun ditetapkan lebih Ianjut PasaI 15 Bepalingen omtrent de invoering  en  den  overgang  tot  de  nieuwe  wetgeing atau  Ketentuan-ketentuan tentang diberlakukan dan peralihan pada perundang-undangan baru, Stb. 1848 No. IO, atau dikenal dengan singkatan Ov. l3 PasaI 15 Ov ini menyatakan bahwa seorang bukan Eropa yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang Eropa, harus tunduk  terlebih  dahulu  pada  hukum  perdata  Eropa.  Oleh  karena  itu  terhadap perkawinan  campuran  ini  selamanya  selalu  berlaku  hukum  perdata  Eropa. 18
Perkawinan  Campuran  Pada  Masa  Pemerintahan  Kolonial  Kerajaan  Beslit  29 Desember 1896 No. 23 Staatsblad 1896/158 ( Regeling op de gemengde huwelijken ”, selanjutnya  disingkat  GHR)  memberikan  pengertian  atau  pemahaman  yakni: Perkawinan orang perseorangan yang di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan berdasrkan  dalam  Pasal  1,  yang  diingat  sejauh  mana  hubungan  campuran  seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 1 GHR tersebut, ialah:
17 Renny Magda, “Hukum Perdata Internasional (HPI)”, https://rennymagdawiharnani.wordpress.com/sih/hukum- perdata-internasional-hpi/, Diakses Pada Tanggal, 26 Januari 2022.
18 Tiurma Magibut Pitta Allagan. 2009. Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Sejarah Hukum, Periode 1848-1990. Jurnal Hukum & Pembangunan
a. Hubungan  campuran  yang  mendunia,  khususnya  diantara  penduduk  beda kewarganegaraan,  antara  orang  luar  dengan  berbagai  peraturan,  dan hubungan yang diadakan di luar negeri.
b. Hubungan  campuran  antara  suku,  seperti  hubungan  antara  Jawa  dan wanita dayak,  seorang  pria  lampung  dan  seorang  wanita  aceh,  antara dan sebagainya dimana dikarenakan perbedaan tempat.
c. Memadukan hubungan antar perkumpulan ( intergentiel ). Adanya hubungan percampuran antar golongan ini karena terdapat pengkatagorian golongan penduduk oleh Pemerintah colonial menjadi 3 (tiga) perkumpulan, yaitu: (1) perkumpulan  Eropa;  (2)  perkumpulan  Timur  asing;  (3)  Bumi  Putera  (kelas sosial  asli)  akibatnya  hubungan  yang  dilakukan  antara  orang-orang  dari berbagai perkumpulan disebut hubungan campuran antar perkumpulan.
d. Perkawinan  beda  agama  bagi  pemeluk  agama  yang  berbeda  disebut  juga perkawinan  campur.  Kehadiran  hubungan  lintas  agama  dalam  tokoh keagamaan  dengan  rangkaian  undang-undang  perkawinan  dibawa  oleh pemerintah  Hindia  Belanda  sejauh  perkawinan  menggantikan  peraturan dan pedoman yang ketat. 19
Di  antara  hubungan  berbagai  keyakinan  ada  inkonsistensi  secara  praktis  dan banyak  hubungan  suami-istri  yang  dimulai  dari  daerah  setempat  dan  tokoh keagamaan  namun  masih  dipertahankan  oleh  pemerintah colonial, bahkan  di  kala periode 1901 ditafsir penting untuk ditambahkan ke GHR dengan mengatur Pasal 7 ayat (2) dimana mengatur kalau “adanya perbedaan yang tegas tidak dapat dijadikan larangan  untuk  melangsungkan  perkawinan  campuran’’. 20 Undang-undang  7 September  1989  tentang  pengaturan  pertentangan  hukum  dalam  perkawinan sehubungan  dengan  ratifikasi  Konvensi  Den  Haag  14  Maret  1978  tentang  upacara dan  pengakuan  keabsahan  perkawinan  “( Treaty  Series  1987,  137 ). 21 ”Pasal  1 Berlakunya  Undang-undang  ini  (kontrak  pernikahan  di  Belanda  dan  hukum  yang berlaku  dan  pengakuan  pernikahan  asing)  Undang-undang  ini  berlaku  untuk mengadakan  perkawinan  di  Belanda  jika,  sehubungan  dengan  kewarganegaraan atau  tempat  tinggal  calon  pasangan,  pilihan  harus  dibuat  sehubungan  dengan pertanyaan  hukum  nasional  mana  yang  mengatur  persyaratan  hukum  untuk melangsungkan  perkawinan”.  Peraturan  Perundanga-undangan  ini  tidak  berfungsi bagi  kekuasaan  (kewenangan)  Panitera  Kedudukan  Sipil”.  ”Pasal  2  Pengakuan tentang  diadakannya  perkawinan  berisikan  pernikahan  dikontrak:  jika  masing- masing  calon  mempelai  memenuhi  persyaratan  guna  melangsungkan  perkawinan
19 Mardalena  Hanifah,  “Perkawinan  Beda  Agama  Ditinjau  dari  UndangUndang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan”, Jurnal Sumatera Law Review , Vol. 2, No. 2
20 H. Nawawi, “PERKAWINAN CAMPURAN (Problematika dan solusinya)”, https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/PERKAWINANCAMPURANartikel.pdf, Diakes Pada Tanggal, 26 Januari 2022.
21 Konvensi Den Haag 14 Maret 1978 tentang upacara dan pengakuan keabsahan perkawinan Treaty Series 1987, 137
seperti yang ditunjukkan hukum Belanda dan salah satunya berkebangsaan Belanda atau bertempat tinggal tetap di Belanda” . 22
Dalam Buregerlijk  Wetboek (selanjutnya  disebut  BW)  tidak  menjelaskan tentang  pentingnya  suatu  “perkawinan”.  Sebutan  lain  dari  kata  perkawinan ( huwelijk )  dipakai  dalam  dua  pengertian,  sebagai  berikut:  pembuktian  "melakukan perkawinan", sebagaimana digunakan dalam Pasal 104 BW. Jadi perkawinan berupa perbuatan  halal  yang  diselesaikan  pada  waktu  tertentu;  "kondisi  tertentu"  adalah kondisi bahwa seorang pria dan seorang wanita dibatasi oleh hubungan suami istri. Jadi  perkawinan  dalam  “negara  yang  sah”  adalah  “dasar  yang  sah”.  Syarat-syarat dilaksanakannya  hubungan  perkawinan  campuran  dalam  perbuatan  UU  No.  16 Tahun  2019,  Pasal  2.  Pihak  Indonesia  wajib  untuk  mencukupi  persyaratan  sebagai halnya tertuang pada Pasal 27 hingga Pasal 49 BW, terutama dalam hal kebutuhan materil.  Bagi  penduduk  Indonesia  berlaku  Surat  Status  kepegawaian  (Pasal  16  AB) yang  memuat  tentang  keadaan  guna  melangsungkan  perkawinan.  Bagi  pasangan suami istri yang berada di luar negeri dan setelah kunjungan Kembali kenegaranya dalam  waktu  satu  (1)   tahun,  pengesahan perkawinan mereka yang diselesaikan di luar negeri harus dilakukan pencatatan dalam daftar umum tempat tinggal mereka, sebagaimana ini disebut pada Pasal 84 BW. 23

## 3.2 Kendala Dan Solusi Dalam Implementasi Perkawinan Campuran Antara Warga Indonesia Dan Warga Belanda
Dalam  pengimplementasian  perkawinan  campuran  terdapat  beberapa  hal yang  menjadi  kendala  sebelum  melaksakan  perkawinan  beda  budaya  tersebut antara  lain,  (1)  Perbedaan  Bahasa,didalam  artikel  ini  kita  membahas  mengenai perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara belanda yang  memiliki  perbedaan  Bahasa  dalam  berkomunikasi,sehingga  perbedaan  ini menjadi salah satu kendala dalam hubungan campuran ini.Kendala ini dapat diatasi dengan  menggunakan  Bahasa  internasional  yaitu  Bahasa  inggris.  (2)  Kesulitan menjalani  legalitas.Hal  ini  akan  menjadi  sebuah  kendala  dalam  perkawinan campuran  jika  pelaku  perkawinan  yang  tidak  melaporkan  perkawinan  mereka  ke Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (Dukcapil).  Karena  dengan  adanya  legalitas dokumen yang jelas, Anda juga terbebas dari masalah selama di luar negeri seperti ancaman  deportasi  (dipulangkan  ke  Indonesia)  akibat  keberangkatan  yang  ilegal, apabila  dirasa  tibet  mengurus  dokumen-dokumen  tersebut  dikarenakan  tempat tinggal  Anda  jauh  dan  kesulitan  mondar-mandir  mengurusnya.  Alasan  atas terjadinya hubungan antar budaya ialah keragaman dunia yang sehingga membuka peluang  bagi  sesama  agar  bisa  bertemu  pasangan  dari  berbagai  latar  bebeda
22 DCL Dutch Civil Law, “ act conflict of law rules for marriages ”, http://www.dutchcivillaw.com/actconflictlawmarriage.htm , Diakses Pada Tanggal, 27 Januari 2022
23 Yana  Indawati,  “AKIBAT  HUKUM  PERCERAIAN  DALAM  PERKAWINAN  CAMPURAN  ANTAR  WARGA NEGARA”, http://eprints.upnjatim.ac.id/3277/1/4._JUR_YANA.pdf, Diakses pada 26 Januari 2022 Pukul 15.20
lainnya,  baik  dari  berbagai  daerah  maupun  berbagai  negara.  Masalah  utama  yang benar-benar  harus  diperhatikan  dalam  menjalani  perkawinan  antara  berbagai negara atau masyarakat yang berbeda adalah bahasa yang jelas-jelas berbeda yang mana  diketahui  juga  bahwa  bahasa  adalah  alat  komunikasi.  Berbagai  pasangan mencoba  menyelesaikan  persoalan  ini  melalui  penggunaan  Bahasa  umum  dalam hidupnya sehari-hari, misalnya memakai Bahasa inggris, dengan harapan bahwa ini masihlah langkah awal menuju penguasaan masing-masing pasangan. Namun pada saat  yang  sama  komunikasi  akan  terasa  lebih  sulit  ketika  pasangan  sedang bertengkar.  Selain  itu,  individu  umumnya  akan  merasa  lebih  baik  saat  melibatkan bahasa  ibu  mereka  dalam  keadaan  ini.  Kemudian,  kendala  bahasa  juga  bisa mengganggu  saat  kunjungan  keluarga.  Terutama  ketika  tak  seorang  pun  dalam keluarga  dapat  menyampaikan  dalam  bahasa  yang  sama  dengan  pasangan  Anda. Kendala  lain  dalam  melangsungkan  perkawinan  campuran  ini  adalah  syarat-syarat yang harus terpenuhi. Perkawinan campuran tidak dapat terjadi sampai ditunjukkan bahwa  keadaan  perkawinan  dimana  ditetapkan  oleh  peraturan  yang  sesuai  untuk masing-masing  pihak  telah  terpenuhi.    Guna  menunjukkan  bukti  bahwa  prasyarat yang  tertuang  di  ayat  (1)  telah  dipenuhi  dimana  artinya  adalah  tidak  adanya  lagi hambatan  yang  membuat  perkawinan  campuran  dapat  dilangsungkan  segera,  lalu diberikan  surat  keterangan  yang  menyatakan  bahwa  keadaan  telah  terpenuhi. Keperluan  yang  harus dipenuhi bagi penduduk  yang  akan  kawin  karena perbedaan kewarganegaraan  antara  lain  syarat  surat  perkawinan  dari  tempat  kedutaan  atau negara yang bersangkutan, paspoort, dan juga artikulasi janji agar dapat dibuat dan diterbitkan  surat  nikah (excerpt  of  marriage  of  religious  affair) .  Dengan  begitu, kajian  terhadap  penyempurnaan  peraturan  hukum  perdata  di  Indonesia  tentang perkawinan  telah  direncanakan  dalam  UU  No.1  Tahun  1974  dimana  diharapkan dapat memberi perlindungan serta kepastian bagi warganegaranya. 24
UU  No.  1  tahun  1974,  Pasal  57  menyebutkan  bahwa  pedoman  perkawinan campuran  merupakan  perkawinan  antara  dua  individu  yang  berbeda  identitas. Dilansir  dari  Pasal  Perkawinan  tersebut,  bisa  pula  digambarkan  komponen- komponen hubungan campuran yakni berupa: 25 (a). perkawinan antara 2 orang yang berlainan  jenis;  (b).  di  Indonesia  taat  pada  berbagai  aturan;  (c).  karena  perbedaan warga negara; (d). terdapat satu pihak yang berkewarganegaraan Indonesia. Bagian utama dengan jelas berfokus pada aturan monogami didalam perkawinan. Segmen yang  menyertainya  menunjukkan  bahwa  ada  kontras  yang  sah  dalam  aturan  yang berlaku  untuk  orang  yang  menikah  baik  pria  maupun  wanita.  Meskipun  demikian, yang penting bukanlah akibat- akibat dari perbedaan agama, kepribadian, kelompok di  Indonesia,  tetapi  dikarenakan  bagian  ketiga  dilihat  dari  perbedaan
24 M.  Nur  Kholis  Al  Amin,”  Perkawinan  Campuran  Dalam  Kajian  Perkembangan  Hukum:  Antara  Perkawinan  Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia”,  file:///C:/Users/mafia/Downloads/1189-2709-3-PB.pdf,diakses pada 31 Februari 2022.
25 Noak Sianturi, Perkawinan Campuran, dalam Mia Siratni, Op.cit, hlm. 61.
kewarganegaraan. 26
Tata  cara  perkawinan  campuran  ada  bagi  masyarakat  Indonesia  yang membutuhkan  hubungan  campuran  (hubungan  identitas  yang  berbeda),  terkhusus bagi  warga  negara  Indonesia  (WNI)  yang  akan  menikah  di  Indonesia  dengan  pria asing (WNA) atau sebaliknya diatur dalam UU No.1 tahun 1974 dan UU No. 16 tahun 2019. 27 Hubungan  campuran  di  Indonesia  dilengkapi  dengan  UU  Perkawinan  dan diharuskan untuk mencukupi persyaratan perkawinan. Syarat yang dimaksud antara lain:  penegasan  dari  dua  calon  ibu,  persetujuan  dari  dua  orang  penjaga/wali  bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dan sebagai halnya dituangkan pada UU No.1 tahun  1974,  Pasal  6. 28 Berharap  semua  persyaratan  telah  terpenuhi,  Anda  bisa meminta  pusat  pendaftaran  nikah  untuk  memberikan  keterangan  dari  pencatat nikah  masing-masing  pihak.  Dengan  asumsi  tempat  pendaftaran  tidak  akan memberikan  otentikasi,  Pengadilan  Anda  memberikan  Keputusan,  menyatakan bahwa  penolakan  itu  tidak  masuk  akal.  Otentikasi  atau  pengumuman  sebagai pengganti pernyataan ini sangat penting untuk waktu yang sangat lama. Jika selama itu  perkawinan  belum  dilangsungkan,  maka  pada  waktu  itu  akta  tersebut  tidak mempunyai kekuatan lagi. 29 Ada beberapa surat berbeda yang juga harus siap.  (a).
Untuk  pasangan  yang  akan  segera  melangsungkan  perkawinan:  minta  agar  suami memenuhi  surat-surat  yang  penting  dari  negaranya.  Bilamana  ingin  menikah  di Indonesia,  ia  harus  menunjukkan  bukti  berupa  "surat  pengesahan"  dimana menyebut  kalau  ia  dapat  menikah  dan  akan  menikah  dengan  WNI.  SK  ini  diterbit oleh  ahli  yang  mampu  di  negaranya.  (b).  Untuk  anda,  selaku  calon  istri,  Anda diharuskan untuk melakukan pelengkapan pada data diri dengan berbagai dokumen pribadi. 30
Pendaftaran  perkawinan  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  pengesahan mengenai  perkawinan  dengan  adanya  surat  nikah    (kutipan  dari  buku  nikah)  oleh perwakilan  yang  berwenang.  Bagi  individu  yang  beragama  Islam,  pencatatan dilakukan  oleh  Perekam  Perkawinan  atau  Pusat  Pendaftaran  Kolaborator Pernikahan,  Perpisahan  dan  Kompromi.  Untuk  non-Muslim,  pendaftaran  dilakukan oleh kepegawaian yang bekerja di kantor pencatatan-kantor sipil. 31 Akta perkawinan yang telah Anda peroleh, bagaimanapun, harus disahkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Luar Negeri, dan didaftarkan di Kedutaan Besar
26 Atas penjelasan tersebut dapat disimpulkan Perkawinan campuran adalah hubungan perdata yang merupakan bagian dari  cakupan  HPI.  Hal  ini  dikarenakan  perkawinan  campuran  mengandung  unsur  asing  dimana  akan  terdapat  dua kewarganegaraan yang berbeda. Unsur asing inilah yang menjadikan hubungan tersebut bersifat Internasional sehingga menjadi hubungan Perdata Internasional.
27 Noak Sianturi, Op.cit, hlm. 61.
28 Pasal 6 UU Perkawinan
29 Pasal 60 UU Perkawinan
30 Pan Mohamad Faiz. “PROSEDUR PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA”, Https://Panmohamadfaiz.Com/2007/03/24/Perkawinan-Campuran/, Diakses Pada Tanggal, 26 Januari 2022 Pukul 16.27.
31 Pasal 61 UU Perkawinan
negara  asal  pasangan.  Melalui  pengesahan  ini,  perkawinan  Anda  sah  dan  diakui secara  universal,  baik  menurut  undang-undang  di  negara  asal  pasangan  Anda, ataupun  menurut  peraturan  Indonesia  atau  disebut  secara  internasional.  Ada beberapa  konsekuensi  atau  hasil  yang  perlu  Anda  ketahui  apakah  Anda  menikah dengan  orang  luar.  Salah  satu  yang  paling  signifikan  terkait  dengan  situasi  dengan status anak. 32
Dalam  perkawinan  campuran,  pengaturan  kedudukan  anak  tercantum  pada UU No.16 Tahun 2019, Pasal 59. 33 Sedangkan dalam hukum perdata, disadari bahwa orang-orang memiliki situasi dengan subjek yang sah sejak mereka dikandung. Pasal 2  KUHP  memberikan  pengecualian  bahwasanya  anak  yang  belum  dilahirkan  atau masih  berada  dalam  kandungan  dapat  berubah  menjadi  subyek  yang  sah  dengan asumsi  ada  kepentingan  yang  perlu  dan  dikandung  hidup-hidup.  Selanjutnya,  anak dapat diperintahkan sebagai subyek yang sah yang tidak layak untuk menyelesaikan kegiatan  yang  halal.  Di  bawah  Peraturan  Perundangan-Undang  Kewarganegaraan yang  lama,  anak-anak  cuma  mengikuti  negara  asal  ayah  mereka,  namun  di  bawah UU  Kewarganegaraan  yang  baru,  anak-anak  akan  memiliki  ganda  dalam kewarganegaraan.  Ketika  anak  muda  itu berusia  18 tahun  atau  menikah,  dia harus memutuskan. 34 Penjelasan  untuk  memilih  satu  diantara  dua  tersebut  diharuskan untuk dijelaskan kepada anak secepat mungkin 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau menikah. Maka dari itu, dibutuhkanlah persiapan dari sisi orang tua untuk menghadapi perjalanan dengan metodologi untuk memilih kewarganegaraan. 35 Untuk  hubungan  campuran  yang  diadakan  di  luar  Indonesia, mereka harus mendaftarkan diri di Kantor catatan sipil sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun  setelah  yang  bersangkutan  berkunjung  kembali  ke  Indonesia.  Surat  nikah didaftarkan  di  Kantor  Pendaftaran  Nikah  tempat  Anda  tinggal  di  Indonesia  sesuai dengan pengaturan UU No.1 tahun 1974 Pasal 56 . Dalam HPI, yang penting adalah tempat  tinggal  seseorang  dalam  suatu  negara,  pentingnya  negara  tempat  tinggal seseorang  dengan  tujuan  agar  peraturan-peraturan  mengenai  dirinya  tidak  kaku, misalnya  hukum  di  mana  ia  berdomisili.  Dengan  cara  demikian,  kita  melihat pemikiran  tempat  tinggal  yang  terkandung  dalam  seluruh  rangkaian  peraturan khusus, khususnya pedoman bahasa Inggris yang merupakan pemikiran rumah yang paling belum pernah ada sebelumnya, di mana rumah sebagaimana disinggung oleh
32 Marsella, “Kajian Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Campuran”, Mercatoria, Vol. 8, No. 2
33 Rahmat  Fauzi,  “Dampak  Perkawinan  Campuran  Terhadap  Status  Kewarganegaraan  Anak  Menurut  Hukum  Positif Indonesia”, Soumatera Law Review, Vol. 1, No. 1
34 Davit Setyawan, “STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN “ANAK” HASIL PERKAWINAN CAMPURAN”, https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/status-hukum-kewarganegaraan-anak-hasil-perkawinan-campuran, Diakses Pada Tanggal, 26 Januari 2022 Pukul 16.27.
35 Veronica Katili, “Status Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia,” Jurnal Lex et Societati s, Vol. 1, No. 1.
pedoman bahasa Inggris dapat dipisahkan menjadi 3 (tiga ) bagian, yakni Domicilie Of Origin , Domicilie Of Choise dan Domicilie by Operation Of law . 36
Setiap  negara  yang  menganut  sistem  campuran  atau  campuran  ini  secara umumnya  ditentukan  oleh  keinginan  yang  disebut  " Juristischem  Chauvinismus, " ialah keinginan untuk fokus pada hukum negara mereka sendiri yang dianggap luar biasa. Selain itu, antara standar saat ini dan standar material, standar yang berlaku di Indonesia akan digunakan. Untuk memahami hal ini, kita tidak dapat dipisahkan dari  Pasal  16  AB.  Pasal  16  AB  mengatur  bahwa:  bagi  penduduk  Hindia  Belanda (sekarang  penduduk  Indonesia),  peraturan  dan  pedoman  tentang  status  dan wewenang  seseorang  sebenarnya  berlaku  bagi  mereka  dengan  anggapan  bahwa posisinya  sedang  di  luar  negeri.  Ketentuan  ini  diberlakukan  sejalan  dengan  status angkatan kerja dimana meliputi: 37 (a). peraturan perseorangan termasuk peraturan keluarga  dan  peraturan  perkawinan  dan  (b).  pedoman  mengenai  barang-barang yang tidak tetap.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan pada hasil pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa  dalam  Hukum  Perdata  Internasional  yang  berlaku  di  Indonesia, kewarganegaraan  seseorang  menentukan  hukum  yang  berlaku  baginya  di  bidang status  personal  sesuai  Pasal  16  AB.  Perkawinan  dapat  dilaksanakan  dimana  saja sepanjang masih sesuai dengan hukum perkawinan dan tidak melanggar ketentuan UU  perkawinan  (16  AB)  dan  tidak  melepaskan  status  kewarganegaraan  Indonesia. Sistem  perkawinan  antar  negara  sebagaimana  ditunjukan  oleh  Hukum  Perdata Internasional  menerangkan  bahwa  ketentuan  perkawinan  menggunakan  hukum negara yang akan datang, baik dari suami atau menggunakan hukum negara dari istri yang telah direncanakan.
Permasalahan  yang  muncul  dalam  metode  hubungan  campuran  berbagai identitas adalah pada tahap penyiapan arsip penting baik oleh calon suami maupun calon  istri  dimana  surat  tersebut  merupakan  surat  pernyataan  dari  pencatat perkawinan  dan  pada  tahap  penyiapan  surat  atau  laporan  yang  berbeda; mendapatkan persetujuan dan dari percakapan itu sangat baik dapat dilihat bahwa ada  korelasi  antara  UU  BW,  UU  Perkawinan  dan  Hukum  Belanda  dalam  Pasal  26 KUHPerdata (BW), dalam  UU No. 16 Tahun 2019  Pasal 1 atas perubahan UU No. 1 tahun  1974,  dan  pada  UU  7  September  1989  tentang  pengaturan  pertentangan hukum sehubungan dengan perkawinan sehubungan dengan ratifikasi Konvensi Den Haag 14 Maret 1978 tentang upacara dan pengakuan keabsahan perkawinan.
36 Ibid, hlm. 301-307.
37 Sunaryati Hartono, 1976, Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional , Bandung: Alumni, hlm. 12.
5. REFERENSI Buku: Gautama,  S.  1985. Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Internasional : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan UU Perkawinan . Bandung. Hardjowiyon,  B.  2013.  Dasar-Dasar  Hukum  Perdata  Internasional.  Citra  Aditia. Bandung.
Meliala,  D.  2007. Perkembangan  Hukum  Perdata  Tentang  Orang  Dan  Hukum Keluarga . Nuansa Aulia. Bandung. Syahar, S. 1976. Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya  Ditinjau Dari Segi Hukum Islam . Bandung.

## Jurnal:
Amin, M. 2017. Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan  Beda  Agama  dan  Perkawinan  Beda  Kewarganegaraan  di Indonesia. Jurnal Al- Ahwal . Vol. 9(2)
Benyamin.  2015.    Fenomena    Hukum    Campuran    Di    Indonesia,    di    dalam:
Reminchel,  Jaksa    Sebagai  Pengacara  Negara  Menurut  Undang-Undang Kejaksaan. Jurnal Advokasi . Vol. 7 (1): 17
Fauzi,  R.  2018.  Dampak  Perkawinan  Campuran  Terhadap  Status  Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia . Soumatera Law Review . Vol. 1 (1) Hanifah,  M. 2019.   Perkawinan  Beda  Agama  Ditinjau dari  UndangUndang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Sumatera Law Review . Vol. 2(2)
Katili,  V.  2013.  Status  Anak  Hasil  Perkawinan  Beda  Kewarganegaraan  di  Indonesia.
Jurnal Lex et Societatis . Vol. 1 (1)
Laurensius Arliman,S.2018. Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. Jurnal Kertha Patrika Marsella.  2015.  Kajian  Hukum  Terhadap  Anak  dari  Perkawinan  Campuran. Jurnal Mercatoria . Vol. 8 (2)
Muhammad,  M.  2012.  Berbagai  Permasalahan  Perkawinan  Dalam  Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial Dan Hukum. Jurnal Universitas Tama Jagakarsa. Rahmatika  R,  Khisni  W.  2017.  Analisis  Yuridis  Atas  Perjanjian  Perkawinan  Ditinjau Dari  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Dan  Implikasi Putusan MK. NO 69/PUU-XIII-2015. Jurnal Akta , Vol. 4 (3)
Rumrin,  2015, Status  Kewarganegraan  Artis  Bunga  Citra  Lestari  dan  Suaminya,  Di dalam:  Mia  Siratni,  Proses  Penyelesaian  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama Padang, Jurnal Advokasi , Vol. 7
Sholikhah,  Entin  dkk.  2017.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Jabatan  Notaris  Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. Jurnal Akta , Vol. 4 (1)
Tiurma  Magibut  Pitta  Allagan.  2009.  Perkawinan  Campuran  Di  Indonesia  Ditinjau
Berdasarkan  Sejarah  Hukum,  Periode  1848-1990. Jurnal  Hukum  & Pembangunan
Internet:
Anistsabatini  Siti  Jazilatul  Chikmah.”  PERBANDINGAN  HUKUM  MENGENAI PERKAWINAN”,
https://www.academia.edu/download/56149570/PERBANDINGAN_HUKUM_
MENGENAI_PERKAWINAN.pdf,Diakses pada tanggal 18 April 2022. Amrie Hakim. 2010. “Perkawinan Campuran”, Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Pernikahan Campuran-Cl6527. Diakses tanggal 26 Januari 2022
Davit  Setyawan.  2014.  “Status  Hukum  Kewarganegaraan  “Anak”  Hasil
Perkawinancampuran”, Https://Www.Kpai.Go.Id/Publikasi/Artikel/Status-
Hukum-Kewarganegaraan-Anak-Hasil-Perkawinan-Campuran. Diakses tanggal 26 Januari 2022
DCL  Dutch  Civil  Law.  “Act  conflict  of  law  rules  for  marriages”, http://www.dutchcivillaw.com/actconflictlawmarriage.htm.  Diakses  tanggal 27 Januari 2022
Erna  Ratnaningsih.  2018.  “Perkawinan  Campuran  Antara  Wni  Dan  Wna  Di Indonesia”. Https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2018/07/09/Perkawinan- Campuran-Antara-Wni-Dan-Wna-Di-Indonesia/.  Diakses  tanggal  25  Januari 2022.
H.  Nawawi.  2012.  “PERKAWINAN  CAMPURAN  (Problematika  dan  solusinya)”, https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/PERKAWINANCAM PURANartikel.pdf. Diakses tanggal 26 Januari 2022.
Pan  Mohamad  Faiz.  2007.    “PROSEDUR  PERKAWINAN  CAMPURAN  DI  INDONESIA”,
Https://Panmohamadfaiz.Com/2007/03/24/Perkawinan-Campuran/.  Diakses tanggal 26 Januari 2022 Renny Magda. “Hukum Perdata Internasional (HPI)”, https://rennymagdawiharnani.wordpress.com/sih/hukum-perdata- internasional-hpi/. Diakes tanggal 26 Januari 2022. Retno S. Darussalam. 2010. “Menikah di
Singapore”,https://www.hukumonline.com/klinik/a/menikah-di-singapore- cl4828.  Diakses tanggal 26 Januari 2022.
Rosa  Kisworo    dan  Dona  Budi  Kharisma.  2019.  “Problematika  Hukum  Perkawinan Campuran  Berdasarkan  Kasus  Pernikahan  Jessica  Iskandar  Dengan  Ludwig Frans  Willibald  Dalam  Perspektif  Hukum  Perdata  Internasional”. https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/30096  .  Diakses  tanggal,  26 Januari 2022.