## ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN FATWA ULAMA TERHADAP PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

## DI INDONESIA
Amelia Anwar, Hud Leo Perkasa Maki
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mitra Lampung,
Institute Agama Islam Negeri(IAIN) Metro amelanwar25@gmail.com , hudleoperkasamaki@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  akad  murabahah  dan  fatwa  ulama terhadap perkembangan  perbankan syariah di  Indonesia. Pesatnya perkembangan perbankan syariah  di  Indonesia  yang  harus  diimbangi  dengan  kejelasan  tentang  konsep  murabahah. artikel  ini  merupakan  artikel  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  studi  kasus  tipe eksplanatoris.  Studi  ini menggambarkan  fenomena  Objek  artikel,  dalam  hal  ini  adalah  akad murabahah dan  fatwa  ulama  di  dalam  perkembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Data diperoleh  melalui  wawancara  tehnik,  observasi  partisipan,  dan  dokumentasi.  Berdasarkan hasil  artikel  menyimpulkan  bahwa  dalam  penerapan  akad    murabahah  di  perbankan  syariah terdapat  3  (  tiga)  tipe  pembiayaan  serta  ada  beberapa  aspek  yang  telah  disesuaikan perusahaan dengan peraturan hukum. Aspek itu adalah besarnya keuntungan yang diperoleh perbankan  syariah  disesuaikan  dengan  tipe  pembiayaan  serta  diatur  dalam  otoritas  jasa keuangan, undang-undang, fatwa DSN MUI.
Kata Kunci : Akad Murabahah, Fatwa , Perbankan Syariah

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  implementation  of  murabahah  and  fatwa  ulama  on  the development  of  sharia  banking  in  Indonesia. The  rapid  development  of  Islamic  banking  in Indonesia  should  be  balanced  with  clarity  on  the  concept  of  murabaha. This  research  is  a qualitative  research  using  explanatory  type  case  study  method. This  study  describes  the
phenomenon of the object of research, in this case is the murabahah and fatwa scholars in the development  of  Islamic  banking  in  Indonesia. Data  obtained  through  interview  techniques, participant observation, and documentation. Based on the results of the study concluded that in  the implementation  of murabahah scheme in  Islamic banking  there are 3 (three) types of financing and there are some aspects that have been adjusted company with the rule of law. That  aspect  is  the  amount  of  profit  earned  by  sharia  banking  is  adjusted  to  the  type  of financing and regulated in the financial services authority, legislation, fatwa DSN MUI.
Keywords: Murabahah Akad, Fatwa, Sharia Banking

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  zaman  saat  ini  menunjukan  kemajuan  dalam  kegiatan  ekonomi, banyaknya  lembaga  keuangan  memberi  kemudahan  untuk  melakukan  kegiatan  perniagaan. Lembaga  keuangan  memberikan  kemudahan  akses  bagi  nasabahnya  dalam  mendapatkan pinjaman  uang  untuk  memenuhi  kebutuhan  usaha  dan  kebutuhan  barang  pribadi  yang kemudian  nasabah  membayar  angsuran  beserta  bunga  yang  ditetapkan.  Hal  ini  tentu  tidak sejalan  dengan  pandangan  Islam,  karena  bunga  merupakan  riba  dan  riba  adalah  perbuatan yang dibenci Allah SWT dan harus dihindari. Atas dasar pemahaman seperti ini, maka sejak tahun  1950,  telah  banyak  para  cendikiawan  muslim  dan  teoritisi  ekonomi  Islam  yang menghendaki  keberadaan  bank  yang  terbebas  dari  bunga  atau  riba (Interest  free  banking ). 1 Hadirnya  Lembaga keuangan Syariah merupakan solusi  bagi  umat islam  agar terhindar dari transaksi gharar (ketidak  jelasan), maisi r  (perjudian)  dan  riba  (bunga  uang)  yang  sangat dilarang oleh Allah SWT. Pengembangan perbankan syariah ditunjukan dengan adanya dual banking  system ,  dimana  bank  konvensional  diperkenankan  untuk  membuka  unit  usaha syariah. 2 Sistem perbankkan Syariah sesungguhnya tidak terbatas pada nasabah muslim saja. Layanan  perbankkan  syariah  dapat  dinikmati  oleh  siapa  saja,  tidak  tergantung  agama  yang dianut,  sepanjang  bersedia  mengikuti  cara  berbisnis  yang  diperbolehkan  secara  syariah.
1 Abdullah  Saeed, Bank  Islam  dan  Bunga,  Studi  Kritis  dan  Interprestasi  Kontemporer  tentang  Riba  dan  Bunga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). h.2.
2 Harif Amali Rivai, dkk, Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah Vs Bank Konvensional, ( Jurnal Center For Banking Research Universitas Andalas , 2006). h.2.
Masyarakat  membutuhkan  lembaga  keuangan  yang  kuat,  transparan,  adil  dan  berkomitmen membantu meningkatkan perekonomian dan usaha nasabah. 3
Eksistensi perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah  diundang  kannya  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  yang  lebih  mengakomodasi  dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Kehadiran undang-undang tersebut di  perkuat  lagi  dengan  lahirnya  Undang-undang  Nomor  21  tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  yang secara tegas  mengakui  eksistensi  dari perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional.   Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah  menjelaskan  bahwa  bank  syariah  adalah  bank  yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenis nya, bank syariah terdiri  atas  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  dan  Bank  Pembiayaan  Syariah  (BPRS).  Dalam menjalankan  kegiatan  usahanya,  bank  syariah  memberikan  pembiayaan  berdasarkan  prinsip bagi  hasil (mudharabah ),  penyertaan  modal  ( musharakah ),  jual-beli  barang  dengan memperoleh  keuntungan  ( murabahah ),  sewa  murni  tanpa  pilihan  ( ijarah ),  atau  dengan  ada nya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain ( ijarah  wa  iqtina ),  akad  salam,  akad  istithna,  sewa-menyewa  yang  diakhiri  dengan kepemilikan ( ijarah al-muntahiya bi al-tamlik ), dan prinsip lainnya  yang tidak bertentangan dengan  prinsip  syariah  terdapat  pada    Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah.
Melihat ruang lingkup kegiatan usahanya dapat dinyatakan bahwa produk perbankan syariah  lebih  variatif  dibandingkan  dengan  produk  bank  konvensional.  Berbagai  macam produk pembiayaan perbankan syariah seperti diuraikan diatas, murabahah merupakan salah satu  bentuk  pembiayaan  yang  paling  dominan  diterapkan  dalam  praktik  perbankan  syariah. Dominasi  tersebut  hampir  mencapai  80-95  %  dari  setiap  pembiayaan  dalam  lembaga pembiayaan  islam  yang  menggunakan  transaksi murabahah. 4 Hal  yang  sama  terlihat  dari produk  yang  di  tawarkan  pada  Bahrain  Islamic  Bank,  Faysal  Islamic  Bank,  Bank  Islam Malaysia,  Kuwait  Finance  House  dan  lain-lain  jika  dirata-ratakan  pembiayaan  murabahah telah  mencapai  70%  persen. 5 Hal  ini  menunjukan  bahwa  pembiayaan  murabahah  telah menjadi pembiayaan yang utama pada perbankan syariah. Dominasi pembiayaan murabahah
3 Lina  Maulidiana,  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Murabahah  Dalam  Perjanjian  Islam  Kajian  Operasional  Bank Syariah Dalam Modernisasi Hukum, ( Jurnal Sains Dan Informasi , Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, No. 7, 2011). h. 72.
4 Haider Ala Hamoudi, Muhammad’s Social Justice or Muslim Cant : Langdelleanism And The Failure Of Islamic Finance, ( Cornell International Law Journa l, 40 Cornell International 89, Winter 2007). h. 119.
5 A. Chairul Hadi, Problematika Pembiayaan Mudharabah, ( Jurnal Al-Iqtishad , Vol III, No.2: 2011). h. 197.
menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan  atas  suatu  barang  yang  dijualnya.  Ketiga,  pembiayaan  murabahah  lebih  mudah diaplikasikan  pada  saat  sekarang  ini. 6 Berdasarkan  fenomena  diatas  maka  pembiayaan murabahah  merupakan  solusi  bagi  umat  Islam  yang  agar  terhindar  dari gharar (ketidak jelasan), maisi r (perjudian) dan riba (bunga uang), Sehingga penulis tertarik untuk membahas Implementasi  Akad  Murabahah  dan  Fatwa  Ulama  Terhadap  Perkembangan  Perbankan Syariah Di Indonesia.

## B. Kajian Teoritik
Jenis  artikel  ini  merupakan  artikel  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  studi  kasus tipe eksplanatoris 7 menyatakan bahwa artikel kualitatif adalah artikel yang bermaksud untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  artikel  misalnya  perilaku, persepsi,  motivasi,  tindakan  dan  lain-lain  secara  holistik  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  alamiah  dengan  memanfaatkan  berbagai metode ilmiah. Eksplanatoris tidak hanya bertujuan untuk memberikan penjelasan-penjelasan (deskripsi)  terhadap  suatu  kondisi  saja  namun  juga  memberikan  penjelasan-penjelasan tandingan  sehingga  penjelasan  tersebut  dapat  diterapkan  pada  kondisi  yang  lain.  Artikel  ini dilakukan  pada  obyek  tunggal  dengan  menggunakan  beberapa  sumber  dalam  proses pengumpulan  data.  Peneliti  menganalisis  penerapan  aturan  yang  telah  ditetapkan  menjadi standar umum pada suatu obyek artikel. Keseluruhan kegiatan pembiayaan murabahah akan peneliti  bandingkan  dengan  fatwa  DSN  MUI  dan  aturan  yang  berlaku  umum  yang  terkait untuk  kemudian  menjadi  evaluasi  akad murabahah yang  selama  ini  dilakukan  pada  obyek artikel.  Instrumen utama dalam artikel kualitatif adalah peneliti itu sendiri. 8 Di awal artikel di saat  permasalahan  pada  suatu  kondisi  belum  jelas,  peneliti  berperan  sebagai  instrument utama.  Namun  setelah  fokus  artikel  menjadi  jelas,  tidak  menutup  kemungkinan  adanya pembentukan  suatu  instrumen  sederhana  yang  dapat  melengkapi  data  dan  menjadi pembanding antara data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.
Pada artikel ini peneliti menggunakan multi sumber atau beberapa sumber dalam proses pengumpulan  data.  Artikel  ini  peneliti  menggunakan  sumber  bukti  berupa  dokumen, wawancara,  dan  observasi  dan  menggunakan  teknik  pengujian  kredibilitas  data  yang
6 Frank  E  Vogel  And  Samuel  L  Hayes,  Islamic  Law  And  Finance  :  Religion  Risk,  And  Return,  (Netherlands  : Kluwer Law International, 1998). h. 140-141.
7 Moleong, Lexy J. Metodologi Artikel Kualitatif Edisi Revisi. (Bandung : Rosda, 2008). h. 6.
8 Sugiyono,  Memahami Artikel Kualitatif. (Bandung : Alfabeta, 2013). h. 61.
digunakan  melalui  teknik  triangulasi.  Teknik  triangulasi  adalah  teknik  pemeriksaan keabsahan  data  dengan  memanfaatkan  sesuatu  yang  lain  di  luar  data  itu  untuk  keperluan pengecekan  atau  pembanding. 9 Penerapan    teknik  triangulasi  peneliti  lakukan  dengan membandingkan  antara  antara  hasil  observasi  dan  wawancara  dengan  dokumentasi.  Hasil wawancara dengan beberapa pegawai perusahaan akan peneliti bandingkan dengan pedoman operasional  perusahaan  (dokumentasi)  serta  keadaan  riil  transaksi  sehari-hari  (observasi partisipan).  Melalui  teknik  tersebut  peneliti  melakukan  pengecekan  terkait  data  yang diperoleh  melalui  hasil  wawancara  dan  observasi  dengan  data  yang  bersumber  dari dokumentasi.  Proses  triangulasi  tersebut  akan  terus  dilakukan  selama  proses  pengumpulan dan analisis data, sampai peneliti yakin bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasi kepada informan.

## C. Pembahasan
Kata Murabahah berasal  dari  kata ribkhu yang  artinya  menguntungkan. 10 Murabahah sebagai  penjualan  dengan  harga  pembelian  barang  berikut  keuntungan  yang  diketahui (Sayyid  Sabiq  1988:83).  Pendapat  lain  mengatakan Murabahah sebagai  jual  beli  dimana harga  dan  keuntungan  disepakati  antara  penjual  dan  pembeli. 11 Dalam Murabahah penjual menyebutkan  harga  pembelian  barang  kepada  pembeli  kemudian  ia  mensyaratkan  atas  laba dalam  jumlah  tertentu. 12 Berdasarkan  definisi  di  atas  Murabahah  adalah  penjualan  dan pembelian yang meliputi penetapan harga dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh  pihak  penjual  dan  pembeli.  Murabahah  pada  dasarnya  yaitu  penjualan  yang  berasakan pada  kepercayaan,  dimana  pembeli  tergantung  dan  bergantung  pada  kejujuran  penjual  dan penjual menyebutkan.
Konsep  Pembiayaan  Murabahah  di  atur  dalam  Fatwa  DSN  MUI  No.  04/DSN- MUI/IV/2000  yang  menyatakan  bahwa  dalam  rangka  membantu  masyarakat  dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatannya, Bank syariah Harus memiliki fasilitas Murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya  kepada  pembayarannya  dengan  harga  yang  lebih  sebagai  laba  (Fatwa  DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000:20).  Ketentuan  hukum  dalam  FATWA  DSN  MUI  No.  04/DSN- MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH ini adalah sebagai berikut :
9 Op Cit , Moleong, h.330.
10 Ahmad Wanson Munawir, Al Munawir Kamus Arab-Indonesia , Surabaya: Pustaka Progesif, 1997. h. 463.
11 Zainul Arifin, Memahami Bank Syari’ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek , (Jakarta: Alvabet, 2001). h. 21.
12 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah ,(Yogyakarta: Ekonsia, 2003). h. 58.
Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah:
a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.
c. Bank  membiayai  sebagian  atau  seluruh  harga  pembelian  barang  yang  telah disepakati kualifikasinya.
d. Bank  membeli  barang  yang  diperlukan  nasabah  atas  nama  bank  sendiri,  dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e. Bank  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
f. Bank  kemudian  menjual  barang  tersebut  kepada  nasabah  (pemesan)  dengan harga jual  senilai  harga  beli plus  keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank  harus memberitahu  secara  jujur  harga  pokok  barang  kepada  nasabah  berikut  biaya yang diperlukan.
g. Nasabah  membayar  harga  barang  yang  telah  disepakati  tersebut  pada  jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
h. Untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  atau  kerusakan  akad  tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:
a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
b. Jika  bank  menerima  permohonan  tersebut,  ia  harus  membeli  terlebih  dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara  hukum  janji  tersebut  mengikat;  kemudian  kedua  belah  pihak  harus membuat kontrak jual beli.
d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk  membayar  uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
e. Jika  nasabah  kemudian  menolak  membeli  barang  tersebut,  biaya  riil  bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
f. Jika nilai  uang muka kurang dari kerugian  yang  harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
g. Jika  uang  muka  memakai  kontrak  ‘urbun  sebagai  alternatif  dari  uang  muka, maka
1) jika  nasabah  memutuskan  untuk  membeli  barang  tersebut,  ia  tinggal membayar sisa harga.
2) jika  nasabah  batal  membeli,  uang  muka  menjadi  milik  bank  maksimal sebesar  kerugian  yang  ditanggung  oleh  bank  akibat  pembatalan  tersebut; dan  jika  uang  muka  tidak  mencukupi,  nasabah  wajib  melunasi kekurangannya.
Ketiga  : Jaminan dalam Murabahah:
a. Jaminan  dalam  murabahah  dibolehkan,  agar  nasabah  serius  dengan pesanannya.
b. Bank  dapat  meminta  nasabah  untuk  menyediakan  jaminan  yang  dapat dipegang.
Keempat : Utang dalam Murabahah:
a. Secara  prinsip,  penyelesaian  utang  nasabah  dalam  transaksi  murabahah  tidak ada  kaitannya  dengan  transaksi  lain  yang  dilakukan  nasabah  dengan  pihak ketiga  atas  barang  tersebut.  Jika  nasabah  menjual  kembali  barang  tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
b. Jika  nasabah  menjual  barang  tersebut  sebelum  masa  angsuran  berakhir,  ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
c. Jika  penjualan  barang  tersebut  menyebabkan  kerugian,  nasabah  tetap  harus menyelesaikan  utangnya  sesuai  kesepakatan  awal.  Ia  tidak  boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:
a. Nasabah  yang  memiliki  kemampuan  tidak  dibenarkan  menunda  penyelesaian utangnya.
b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya,  maka  penyelesaiannya  dilakukan melalui  Badan  Arbitrasi  Syari’ah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan  melalui musyawarah.
Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.
Pembiayaan  murabahah  juga  diatur  dalam  pasal  1  angka  25  undang-undang  No.21 tahun 2008 menjelaskan transaksi jual beli yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah dengan menggunakan akad murabahah, salam dan istishna. Selain itu terdapat dalam pasal 1 poin  3  PBI  No.9/19/PBI/2007  dan  diatur  dalam  surat  edaran  Bank  Indonesia  Nomor 10/14/Dpbs Tanggal 17 maret 2008 Sebagai berikut:
a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi Murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli  barang.
b. Barang  adalah  obyek  jual  beli  yang  diketahui  secara  jelas  kuantitas,  kualitas, harga  perolehan dan spesifikasinya.
c. Bank  wajib  menjelaskan  kepada  nasabah  mengenai  karakteristik  produk  Pembiayaan atas  dasar  Akad  Murabahah,  serta  hak  dan  kewajiban  nasabah  sebagaimana  diatur dalam  ketentuan  Bank  Indonesia  mengenai  transparansi  informasi  produk  Bank  dan penggunaan data pribadi nasabah.
d. Bank  wajib  melakukan  analisis  atas  permohonan  Pembiayaan  atas  dasar  Akad Murabahah  dari  nasabah  yang  antara  lain  meliputi  aspek  personal  berupa  analisa  atas karakter (Character ) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital ), dan/atau prospek usaha (Condition).
e. Bank  dapat  membiayai  sebagian  atau  seluruh  harga  pembelian  barang  yang  telah disepakati kualifikasinya.
f. Bank  wajib  menyediakan  dana  untuk  merealisasikan  penyediaan  barang  yang  dipesan nasabah.
g. Kesepakatan  atas  marjin  ditentukan  hanya  satu  kali  pada  awal  Pembiayaan  atas  dasar Murabahah dan tidak berubah selama periode Pembiayaan.
h. Bank  dan  nasabah  wajib  menuangkan  kesepakatan  dalam  bentuk  perjanjian tertulis  berupa Akad Pembiayaan atas dasar Murabahah.
i. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan  berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
Rukun Dan Syarat Murabahah
Murabahah  sebagai  wujud  dari  kegiatan  muamalah  tentu  memiliki  rukun  dan  syarat,  agar kegiatannya bisa sah menurut syariat Islam. Dibawah ini ada beberapa point mengenai rukun dan syarat pembiayaan murabahah: 13

## a. Rukun Murabahah
1) Pihak yang berakad: penjual dan pembeli
2) Objek yang diakadkan: Barang yang diperjualbelikan dan harga
3) Sighat/ Akad: Serah (Ijab) dan Terima (Qabul)
b. Syarat Murabahah
1) Pihak yang berakad: a) Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum. b) Sukarela (ridho), tidak dalam keadaan terpaksa/ dipaksa dan tidak di bawah tekanan.
2) Obyek  yang  diperjualbelikan:  a)  Barang  yang  diperjualbelikan  tidak  termasuk barang yang dilarang (haram), dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat  barang.  b)  Merupakan  hak  milik  penuh  pihak  yang  berakad.  c)  Sesuai spesifikasinya  antara  yang  diserahkan  penjual  dan  yang  diterima  pembeli.  d) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
3) Sighat:  a)  Harus  jelas  dan  disebutkan  secara  spesifik  (siapa)  para  pihak  yang berakad. b) Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi  barang  (penjelasan  fisik  barang)  maupun  harga  yang  disepakati (memberitahu  biaya  modal  kepada  pembeli).  c)  Tidak  mengundang  klausul  yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang

## Margin Dalam Murabahah
Pendapat  ahli  hukum  Islam  menjelaskan  mengenai  biaya  yang  dapat  ditambahkan  ke harga  dan  merupakan  dasar  untuk  perhitungan  laba.  Menurut  Hanafi  semua  biaya  yang diterima  dari  praktek  komersial  atau  jual  beli  dapat  ditambahkan  ke  harga  biaya  mengenai biaya  perolehan  dari  komoditas  tersebut.  Menurut  Hanbali  dan  Imam  Shafi’i  semua  biaya aktual  yang  terjadi  sehubungan  pembelian  komoditas  dapat  ditambahkan  asalkan  ada kesepakatan dengan nasabah. Menurut Maliki biaya yang dapat ditambahkan kedalam harga adalah biaya yang dikeluarkan seperti penyimpanan barang atau biaya pengangkutan. Adapun Penetapan margin pada murabahah menurut otoritas jasa keuangan sebagai berikut:
13 Sarip Muslim, Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik , (Bandung : Pustaka Setia, 2015). h. 87
a. Margin  jual  Murabahah  merupakan  tingkat  keuntungan  yang  diharapkan  ( expected yield ) oleh Bank.
b. Margin ( mark up price ) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan Nasabah.
c. Margin  dinyatakan  dalam  bentuk  nominal  atau  persentase  tertentu  dari  Harga  Pokok Bank.
d. Perhitungan  Margin  dapat  mengacu  pada  tingkat  imbalan  yang  berlaku  umum  pada pasar  keuangan  dengan  mempertimbangkan  ekspektasi  biaya  dana, risk  premium dan tingkat keuntungan.
e. Margin  tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.
f. Bank  dapat  memberikan  potongan  margin  Murabahah  sepanjang  tidak  menjadi kewajiban Bank yang tertuang dalam perjanjian.

## Implementasi Akad Murabahah dalam perkembangan Perbankan Syariah
Murabahah  merupakan  salah  satu  konsep  dalam    Islam  dalam  melakukan  perjanjian jual  beli.  Konsep  ini  telah  banyak  diterapkan  oleh  bank-bank  dan  lembaga  keuangan  islam untuk  pembiayaan  modal  kerja  dan  pembiayaan  perdagangan  para  nasabahnya. 14 Ada beberapa  tipe  penerapan murabahah dalam  praktek  perbankan  syariah  yang  kesemuanya dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu:
a. Tipe  Pertama  penerapan murabahah adalah  tipe  konsisten  terhadap fiqih  muamalah . Dalam  tipe  ini  bank  membeli  dahulu  barang  yang  akan  dibeli  oleh  nasabah  setelah  ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan  harga  perolehan  ditambah  margin  keuntungan  sesuai  kesepakatan.  Pembelian dapat  dilakukan  secara  tunai  ( cash ),  atau  tangguh   baik  berupa  angsuran  atau  sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh.
b. Tipe  Kedua  serupa  dengan  tipe  yang  pertama,  tapi  perpindahan  kepemilikan  langsung dari supplier kepada  nasabah,  sedangkan  pembayaran  dilakukan  bank  langsung  kepada penjual  pertama/ supplier .  Nasabah  selaku  pembeli  akhir  menerima  barang  setelah sebelumnya melakukan  perjanjian murabahah dengan bank. Pembelian dapat  dilakukan secara  tunai  ( cash ),  atau  tangguh  baik  berupa  angsuran  atau  sekaligus  pada  waktu tertentu.  Pada  umumnya  nasabah  membayar  secara  tangguh.  Transaksi  ini  lebih  dekat
14 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah , (Yogyakarta: UII Press, 2000). h. 22.
dengan murabahah yang  asli,  tapi  rawan  dari  masalah  legal.  Dalam  beberapa  kasus ditemukan  adanya  klaim  nasabah  bahwa  mereka  tidak  berhutang  kepada  bank,  tapi kepada pihak ketiga yang mengirimkan  barang.Meskipun nasabah telah menandatangani perjanjian murabahah dengan   bank,  perjanjian  ini  kurang  memiliki  kekuatan  hukum karena  tidak  ada  tanda  bukti   bahwa  nasabah  menerima  uang  dari  bank  sebagai  bukti pinjaman/hutang.  Untuk  mengindari  kejadian  seperti  itu  maka  ketika  bank  syariah  dan nasabah  telah  menyetujui  untuk  melakukan  transaksi  murabahah  maka  bank  akan mentransfer pembayaran barang ke rekening nasabah (numpang lewat) kemudian didebet dengan persetujuan nasabah untuk ditranfer ke rekening supplier . Dengan cara seperti ini maka ada bukti bahwa dana pernah ditranfer ke rekening nasabah. Namun demikian, dari perspektif  syariah  model murabahah seperti  ini  tetap  saja   berpeluang  melanggar ketentuan  syariah  jika  pihak  bank  sebagai  pembeli  pertama  tidak  pernah  menerima barang ( qabdh ) atas namanya tetapi langsung atas nama nasabah. Karena dalam prinsip syariah akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank .
c. Tipe Ketiga, Bank melakukan  perjajian murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama  mewakilkan  ( akad  wakalah )  kepada  nasabah  untuk  membeli  sendiri  barang  yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangi tanda terima  uang.  Tanda  terima  uang  ini  menjadi  dasar  bagi  bank  untuk  menghindari  klaim bahwa  nasabah  tidak  berhutang  kepada  bank  karena  tidak  menerima  uang  sebagai sarana  pinjaman. Tipe kedua ini bisa menyalahi ketentuan syariah jika bank mewakilkan kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  dari  pihak  ketiga,  sementara  akad  jual  beli murabahah telah dilakukan sebelum barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 jo Surat Edaran BI No.  10/14/DPbS  tanggal  17  Maret  2008  yang  menghapus  keberlakuan  PBI  Nomor 7/46/PBI/2005  tentang  Akad  penghimpunan  dan  Penyaluran  dana.  Bank  Yang Melaksanakan  Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip  Syariah,  pelaksanaan  pembiayaan murabahah menempatkan  bank  syariah  semata-mata  lembaga intermediary yang bertindak  sebagai  penyedia  dana  bukan  pelaku  jual  beli murabahah .  Hal  ini  ditegaskan dalam  teks  Surat  Edaran  BI  No.  10/14/DPbS  pada  point  III.3,  bahwa  Bank  bertindak sebagai  pihak  penyedia  dana  dalam  rangka  membelikan  barang  terkait  dengan  kegiatan transaksi Murabahah dengan  nasabah  sebagai  pihak  pembeli  barang.  Berdasarkan  hal
tersebut  maka  sangat  jelas  bahwa  transaksi  perbankan  syariah  yang  didasarkan  pada prinsip jual beli murabahah tetap merupakan pembiayaan sebagaimana transaksi lainnya yang  menggunakan  akad mudharabah , musyarakah , salam , istishna,  ijarah ,  dan ijarah muntahiya  bit  tamlik. Selain  itu,  Pembiayaan murabahah pada  perbankan  syariah digunakan  untuk  pengadaan  barang,  modal  kerja,  pembangunan  rumah  dan  lain-lain. Berikut  ini  beberapa  contoh  aplikasi  mekanisme  pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah:
a. Pengadaan Barang
Transaksi  ini  dilakukan  oleh  bank  syariah  dengan  prinsip  jual  beli murabahah ,  seperti pengadaan  sepeda  motor,  kulkas,  kebutuhan  barang  untuk  investasi  untuk  pabrik  dan sejenisnya.  Apabila  seorang  nasabah  menginginkan  untuk  memiliki  sebuah  kulkas,  ia dapat  datang  ke  bank  syariah  dan  kemudian  mengajukan  permohonan  agar  bank membelikannya. Setelah bank syariah meneliti keadaan nasabah dan menganggap   bahwa  ia  layak  untuk  mendapatkan  pembiayaan  untuk  pengadaan  kulkas, bank kemudiaan membeli kulkas dan menyerahkannya kepada pemohon,  yaitu nasabah. Harga  kulkas  tersebut  sebesar  Rp.  4.000.000,-  dan  pihak  bank  ingin  mendapatkan keuntungan  sebesar  RP.  800.000,-.  Jika  pembayaran  angsuran  selama  dua  tahun,  maka nasabah  dapat  mencicil  pembayarannya  sebesar  Rp.  200.000,-  per  bulan.  Selain memberikan  keuntungan  kepada  bank  syariah,  nasabah  juga  dibebani  dengan  biaya administrasi  yang  jumlahnya  belum  ada  ketentuannya.  Dalam  praktiknya  biaya  ini menjadi  pendapatan fee  base  income bank  syariah.  Biaya-biaya  lain  yang  diharus ditanggung  oleh  nasabah  adalah  biaya  asuransi,  biaya  notaris  atau  biaya  kepada  pihak ketiga. 15

## b. Modal Kerja (Modal Kerja Barang)
Penyediaan  barang  persediaan  untuk  modal  kerja  dapat  dilakukan  dengan  prinsip  jual beli murabahah .  Akan  tetapi,  transaksi  ini  hanya  berlaku  sekali  putus,  bukan  satu  akad dengan  pembelian  barang  berulang-ulang. 16 Jika  dilihat  dari  prinsipnya  murabahah menggunakan prinsip jual beli, Sedangkan untuk penyediaan modal kerja lebih tepat jika menggunakan  prinsip  bagi  hasil  atau  penyertaan  modal.  karena  jika  modal  kerja menggunakan prinsip murabahah di khawatirkan akan terjadi transaksi pinjam meninjam modal yang didalamnya mengandung unsur riba. sebaiknya Bank harus menjaga praktek pembiayaan  murabahah  yang  sudah  berjalan  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  jangan
15 Wiroso, Jual Beli Murabahah , (Yogyakarta: UII Press, 2005). h. 137.
16 Ibid, h. 138.
sampai  menyimpang  dari  ketentuan  ketentuan  yang  ada  serta  memberikan  pemahaman yang lebih luas kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi murabahah.
c. Renovasi Rumah (Pengadaan Material Renovasi Rumah)
Pengadaan  material  renovasi  rumah  dapat  menggunakan  mekanisme  jual  beli murabahah .  Barang-barang  yang  diperjualbelikan  adalah  segala  bentuk  barang  yang dibutuhkan  untuk  renovasi  rumah,  seperti  bata  merah,  genteng,  cat,  kayu  dan  lain-lain. Transaksi  dalam  pembiayaan  ini  hanya  berlaku  sekali  putus,  tidak  satu  akad  dilakukan berulang-ulang.  Adapun  contoh  perhitungan  pembiayaan  murabahah  adalah  sebagai berikut:
Tuan  A  pengusaha  toko  buku,  mengajukan  permohonan  pembiayaan  murabahah  untuk pembelian  bahan  baku  kertas,  senilai  Rp.  100  juta.  Setelah  dievaluasi  bank  syariah, usahanya layak dan permohonannya disetujui, maka bank syariah akan mengangkat Tuan A sebagai wakil bank syariah untuk membeli dengan dana dan atas namanya kemudian menjual  barang  tersebut  kembali  kepada  Tuan  A  sejumlah  Rp  120  juta,  dengan  jangka waktu 3 bulan dan dibayar lunas pada saat jatuh tempo. Asumsi penetapan harga jual Rp. 120  juta  telah  dilakukan:  (1)  Tawar  menawar  harga  jual  antara  Tuan  A  dengan  bank syariah.  (2)  Harga  jual  yang  disetujui,  tidak  akan   berubah  selama  jangka  waktu pembiayaan walaupun dalam masa tersebut terjadi devaluasi, inflasi, maupun perubahan tingkat suku bunga.

## D. PENUTUP
Hasil  analisis  implementasi  akad murabahah dan  fatwa  ulama  terhadap perkembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia  terbagi  menjadi  tiga  yaitu  tipe  konsisten terhadap  fiqih  muamalah,  Tipe  Kedua  serupa  dengan  tipe  pertama  tapi  perpindahan kepemilikan  langsung  dari  supplier kepada  nasabah,  sedangkan  pembayaran  dilakukan bank langsung kepada penjual pertama/supplier. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang  setelah  sebelumnya  melakukan  perjanjian  murabahah dengan  bank  dan  Tipe Ketiga Bank melakukan  perjajian murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan  ( akad  wakalah )  kepada  nasabah  untuk  membeli  sendiri  barang  yang  akan dibelinya.  Tipe  yang  terakhir  telah  banyak  diterapkan  pada  perbankan  syariah  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interprestasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga Ctk. Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,  2003.
Ahmad Wanson Munawir, Al Munawir Kamus Arab-Indonesia , Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.
Frank E Vogel And Samuel L Hayes, Islamic Law And Finance : Religion Risk, And Return, Netherlands : Kluwer Law International, 1998.
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah ,Yogyakarta: Ekonsia 2003.
Moleong, Lexy J. Metodologi Artikel Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : Rosda, 2008. Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah , Yogyakarta: UII Press, 2000. Sarip  Muslim, Akuntansi  Keuangan  Syariah  Teori  dan  Praktik ,  Bandung  :  Pustaka  Setia, 2015.
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 11, Terj, Kamaludin A Marzuki, Fiqh Sunnah jilid 11 , Bandung: Pustaka, 1988.
Sugiyono,  Memahami Artikel Kualitatif. Bandung : Alfabeta, 2013.
Wiroso, Jual Beli Murabahah , Yogyakarta, UII Press, 2005.
Zainul  Arifin, Memahami  Bank  Syari’ah:  Lingkup,  Peluang,  Tantangan  dan  Prospek , Jakarta: Alvabet, 2001.

## Jurnal :
A.  Chairul  Hadi,  Problematika  Pembiayaan  Mudharabah, Jurnal  Al-Iqtishad ,  Vol  III,  No.2: 2011.
Haider  Ala  Hamoudi,  Muhammad’s  Social  Justice  or  Muslim  Cant?  :  Langdelleanism  And The  Failure  Of  Islamic  Finance, Cornell  International  Law  Journa l,  40  Cornell International 89, Winter 2007.
Harif  Amali  Rivai,  dkk,  Identifikasi  Faktor  Penentu  Keputusan  Konsumen  Dalam  Memilih Jasa Perbankan : Bank Syariah Vs Bank Konvensional, Jurnal Center For Banking Research Universitas Andalas , 2006.
Lina  Maulidiana,  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Murabahah  Dalam  Perjanjian  Islam  (Kajian Operasional  Bank  Syariah  Dalam  Modernisasi  Hukum), Jurnal  Sains  Dan Informasi , Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, No. 7, 2011.
Sumber Lain :
Cecep  Maskanul  Hakim, Problematika  Penerapan  Murabahah  Dalam  Bank  Syariah ,  Paper Lokakarya Produk Murabahah di Balaikota Bogor,26 Agustus 2004.
Dewan  Syariah  Nasional  MUI  dan  Bank  Indonesia,  Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional MUI Cet. 3, Jakarta; CV. Gaung Persada, 2006.
Otoritas
Jasa
Keuangan. Standar
Produk
Perbankan Syariah . 2016.
http://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/OJK-Launches- Book-on-Standards-of-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf . Diunduh Januari 2018.