JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU Vol.10 No.1, April 2017 Hal. 134 – 147

## PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN
Dadan Ramdhani Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ddn_ramdhani@yahoo.com
Indi Zaenur Anisa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Indiz_anisa@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  find out  The  Influence  of  Budget  Planning,  Quality  of  Human  Resources  and Budget Implementation Towards Budget Absorption in Local Government of Banten Province. The object of research include the manajer of planning, financial manager and the manager technical Account Officer, used Purposive sampling. Data analysis techniques is multiple regression used SPSS 20.0.  The  result  showed  that  Budget  Planning,  Quality  of  Human  Resources  and  Budget Implementation has significant positive impact towards Budget Absorption in Local Government of Banten Provincein Local Government of Banten Province.

## Keywords:  Budget  Planning,  Quality  of  Human  Resources,    Budget  Implementation,  Budget Absorption

## Abstrak
Penelitian ini untuk menguji Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.  Objek  penelitian  meliputi  Pegawai  yang  terlibat  langsung  dalam  pengelolaan  anggaran diantaranya Kasubag Perencanaan dan Program, Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan menggunakan Purposive Sampling . Teknik analisis data adalah  regresi  berganda  menggunakan  SPSS  20.0  Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa Variabel  Perencanaan  Anggaran,  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  dan  Pelaksanaan  Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
Kata  Kunci  :Perencanaan  Anggaran,  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pelaksanaan  Anggaran, Penyerapan Anggaran.

## PENDAHULUAN
Di Indonesia, lambatnya penyerapan anggAran pada pemerintah daerah menjadi salah satu  masalah  klasik,  yang  terus  terjadi  setiap  tahunnya.  Penyerapan  anggaran  di  awal  tahun (triwulan  pertama)  begitu  kecil  tetapi  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  di  akhir  tahun
(triwulan  keempat).Hal  ini  berdampak  pada  lambatnya  realisasi  pelaksanaan  program  dan kegiatan pemerintah. Apabila hal ini berkaitan dengan kegiatan pembangunan fisik (sarana dan prasarana)  untuk  fasilitas  umum,  maka  dampak  keterlambatan  ini  akan  mengakibatkan keterlambatan  atas  manfaat  yang  akan  diterima  dan  dinikmati  oleh  masyarakat,  disamping buruknya  kualitas  barang  dan  jasa  yang  disediakan  dalam  waktu  yang  terbatas  (Malahayati, 2015).
Kegagalan target penyerapan anggaran memang berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur ( idle money ). Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka  keterbatasan  sumber  dana  yang  dimiliki  negara  dapat  dioptimalkan  untuk    mendanai kegiatan stategis. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun  prioritas  kegiatan  dan  pengalokasian  anggaran  yang  efektif  dan  efisien.  Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran  (BPKP,2011).
Penyusunan anggaran yang dilakukan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Banten  belum  dapat  meningkatkan  kinerja.  Hal  ini  disoroti  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Pemerintah Daerah Provinsi Banten memiliki tingkat SILPA (Sisa Lebih  Perhitungan  Anggaran).  DPRD  Provinsi  Banten  menilai  rendahnya  serapan  anggaran diakibatkan lemahnya perencanaan dan ketidakmampuan kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan program yang menjadi tugas dan wewenangnya. Kepala OPD dinilai belum memberikan kinerja yang optimal guna mewujudkan sasaran anggaran. Hal ini dikhawatirkan akan  menghambat  terwujudnya  visi  dan  misi  Pemerintah  Provinsi  Banten.  Karena  anggraran yang  sudah  dialokasikan  harus  terserap  100  persen  untuk  kepentingan  masyarakat  Banten, tentu  ini  menjadi  tanggung  jawab  semua  pihak.  Pada  laporan  kas  daerah  dimana  Sisa  lebih pembiayaan (Silpa) APBD 2016 sesuai laporan kas daerah per 3 Januari 2017 lebih kecil dibanding Silipa  APBD  2015.  Silpa  APBD  2016  di  angka  Rp.  559  milyar,  jauh  menurun  dari  silpa  tahun sebelummnya 2015 yang mencapai Rp.1 triliun (Bapeda Provinsi Banten, 2016).
Pencapaian penyerapan APBD Banten 2016 pada triwulan kedua baru mencapai 41,26 persen atau senilai Rp. 3,63 triliun dan menyisakan anggaran sebesar Rp.5,17 triliun  dari pagu anggaran sebesar Rp.8,81 triliun. Meski capaian total lebih baik dari serapan tahun sebelumnya di triwulan kedua sebesar 26,35 persen, pencapaian tersebut masih dibawah target penyerapan anggaran sebesar 75 persen. Untuk capaian kinerja APBD Provinsi Banten tahun anggran 2016 pada akhir tahun anggaran capaian penyerapan anggaran sudah mencapai 92,85 persen, belum mencapain  target  penyerapan  anggaran  100  persen  berarti  masih  ada  anggaran  yang  belum terserap.

## RumusanMasalah
Berdasarkan urain latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahann sebagai berikut :
1. Apakah  Perencanaan  Anggaran  berpengaruh  terhadappenyerapan  Anggaran  pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten?
2. Apakah  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh  terhadap  penyerapan  Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten?
3. Apakah  Pelaksanaan  Anggaran  berpengaruh  terhadap  penyerapan  Anggaran  pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten?

## TINJAUAN LITERATUR & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Tinjauan Literatur
Teori Keagenan
Penyerapan anggaran dalam prespektif teori keagenan muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer.Pemisahan pemilik dan manajemen di dalam literature akutansi disebut dengan teori keagenan.Teori  ini  merupakan  salah  satu  teori  yang  muncul  dalam  perkembangan  riset akuntansi yang merupajkan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan  aspek  prilaku  manusia  dalam  model  ekonomi.  Teori  agensi  mendasarkan hubungan  kontrak  antara  pemilik  dan  manajemen  pada  organisasi  sektor  publik  masyarakat sebagai pemilik dana (principal) dan eksekutif sebagai agent.Dalam penelitian ini teori keagenan mendukung hipotesis yang menjelaskan pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusiadan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

## Goal Setting Theory
Goal  Setting  Theory juga  merupakan  bagian  dari  teori  motivasi.  Teori  ini  menyatakan bahwa karyawan memiliki komitmen tujuan tinggi akan mempengaruhi kinerja manajerial untuk sasaran pencapaian penyerapan anggaran. Adanya tujuan individu menentukan seberapa besar usaha yang akan dilakukannnya, semakin tinggi komitmen karyawan terhadap tujuannnya akan mendorong karyawan tersebut untuk melakukan usaha yang lebih keras dalam mencaai tujuan tersebut. Menurut Locke dan Lathan (2002) tujuan memiliki pengaruh yang luas pada perilaku karyawan dan kinerja dalam organisasi.

## Penyerapan Anggaran
Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran.Namun hingga kini, salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja  pemerintah  daerah  adalah  besarnya  penyerapan  anggaran.Penyerapan  anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah merupakan akumulasi dari penyerapan anggaraan  yang  dilakukan  oleh  SKPD.Menurut  Noviwijaya  &  Rohman  (2013)  penyerapan anggaran  satuan  kerja  adalah  proporsi  anggaran  satuan  kerja  yang  telah  dicairkan  atau direalisasikan  dalam  satu  tahun  anggaran.  Mengukur  daya  serap  membutuhkan  lebih  dari sekedar  membandingkan  dana  yang  tersedia  dan pengeluaran  yang  sebenarnya.  Penyerapan anggaran  yang  akuntabel  dan  memenuhi  prinsip value  of  money merupakan  salah  satu penerapan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi ukuran kinerja pemerintah.
Meskipun penyerapan anggaran yang rendah bukan merupakan satu-satunya indikator untuk menilai keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah, namum pemerintah daerah tetap harus menaruh perhatian terhadap ini.Apabila hal ini terus terjadi, dapat dipastikan target kinerja yang telah ditetapkan tidak tercapai, dan ini berarti ada uang pemerintah daerah yang
mengangur  yang  seharusnya  dapat  di  investasikan  pada  tempat-tempat  yang  lebih  produktif (BPKP, 2011).
Kondisi  penyerapan  anggaran  yang  rendah  dan  tidak  proporsional  menurut  Miliasih (2012) akan berimplikasi pada :
1. Lambatnya  pelaksanaan  kegiatan/program  pemerintah  dan  akan  berpengaruh  kepada pelayanan publik.
2. Penundaan pencairan dana untuk belanja barang/jasa menyebabkan fungsi stimulus fiskal dan multiflier effect dari belanja pemerintah terhadap aktivitas perekonomian masyarakat tidak optimal pada awal tahun anggaran.
3. Penumpukan tagihan kepada negara pada akhir tahun anggaran menyebabkan beban yang berat  terhadap  penyediaan  uang  /  kas  pemerintah,  sehingga  dapat  memungkinkan terjadinya cash mismatch .

## Perencanaan Anggaran
Perencanaan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  untuk  menentukan  tindakan  masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam  konteks  perencanaan  pembangunan  pemerintah,  maka  penyusunannya  terutama berpedoman  pada  UU  No.25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional.Untuk  melaksanakan  pembangunan  pemerintah  telah  merencanakan  target-target pembangunan dimasa mendatang.
Perencanaan  merupakan  proses  untuk  menentukan  tindakan  pada  masa  yang  akan datang,  sehingga  penting  dilakukan  sebelum  melakukan  suatu  kegiatan/  pekerjaan.  Menurut Halim  dan  Kusufi  (2014)  mendefinisikan  anggaran  sebagai  alat  perencanaan  anggaran  sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja tersebut.
Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2013) perencanaan sebagai acuan bagi penganggran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan  pembiyaan  untuk  suatu  jangka  waktu  tertentu.  Tidak  adanya  konsep  perencanaan penggunaan  anggaran  secara  rill  tentu  akan  berdampak  pada  munculnya  sejumlah  kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran dengan tepat sasaran.
Anggaran sebagai alat perencanaan di gunakan untuk (Mardiasmo, 2009):
a) Merumuskan  tujuan  serta  sasaran  kebijakan  agar  sesuai  dengan  visi  dan  misi  yang ditetapkan.
b) Merencanakan  berbagai  program  dan  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  serta merencanakan alternative sumber pembiayaannya.
c) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatanyang telah disusun, dan
d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
Perencanaan yang anggaran yang buruk adalah hambatan yang signifikan yang mencegah penyerapan  anggaran.Perencanaan  sebagai  acuan  bagi  penganggaran  pada  dasarnya  adalah proses  untuk  menyusun  rencana  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  untuk  jangka  waktu tertentu,  diantaranya  mengenai  partisipasi,  akurasi  data,  pengesahan  APBD,  pendekatan  dan istrumen dalam penyusunan anggaran, perencanaan dan kebutuhan serta revisi atau perubahan (Zarinah, 2016).

## Kualitas Sumber Daya Manusia

## JRAT Vol. 10, No. 1, April 2017
Pengembangan  SDM  pada  intinya  diarahkan  untuk  meningkatkan  kualitas,  yang  pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas.Hasil berbagai studi menunjukan  bahwa kualitas SDM merupakan faktor penentu produktivitas, baik secara makro maupun mikro. Sumber Daya Manusia (SDM) secara makro adalah warga Negara yang telah memasuki usia angkatan kerja yang memiliki potensi untuk berperilaku produktif (dengan atau tanpa berpendidikan formal) yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan keluargannya, yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di lingkungan bangsa atau negaranya (Badriyah,  2015).
Suharto (2012) mendefinisikan kualitas sumber daya manusia sebagai kemampuan dari pegawai  dalam  menjalankan  tugasnya  dilihat  dari  kemahiran  seseorang,  latar  belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan  frofesionalisme dalam bekerja . Matutina (2001) Kualitas kerja  mengacu  kepada  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  mencakup  komponen-komponen berikut :
1. Pengetahuan  ( Knowledge )  yaitu  kemampuan  yang  dimiliki  pegawai  lebih  berorientasi pada intelenensi dan daya fikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki pegawai.
2. Keterampilan  ( Skill )  yaitu  kemampuan  dan  penguasaan  teknis  operasional  dibidang tertentu yang dimiliki pegawai.
3. Kemampuan ( Ability ) yanitu kemampuan yang terbentuk dari jumlah kompetensi yang dimiliki seseorang karyawan (pegawai) yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab.

## Pelaksanaan Anggaran
Pelaksanan  anggaran  merupakan  tahapan  pengelolaan  keuangan  yang  harus dilaksanakan  setelah  proses  perencanaan  anggaran  selesai.  Pelaksanaan  merupakan  aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah  dirumuskan  dan  di  tetapkan  (BPKP,2011).  Proses  pelaksanaan  meliputi  pengaturan terhadap  penggunaan  alat-alat  yang  di  perlukan,  siapa  yang  melaksanakan,  bagaimana  cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya dan dimana tempat pelaksanannya.
Dari  hal  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  anggaran  merupakan upaya-upaya  untuk  merealisasikan  perencanaan  anggaran  yang  telah  dibuat.Pelaksanaan anggaran merupakan aktivitas yang dilaksanakan, yang terkait dengan penggunaan anggaran.

## Kerangka Pemikiran

## PERENCANAAN ANGGARAN
(X1)
H1( +)
H2 (+)
Sumber :Zarinah (2016) dan Fitriany (2015)

## Gambar 1. KerangkaPenelitian

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran.
Dalam  upaya  mempercepat  penyerapan  anggaran,  memperkuat  perencanaan  seperti ketepatan  alokasi  dan  penentuan  kegiatan  perlu  dilakukan  agar  pelaksanaan  sesuai  dengan perencanaan dan dapat berjalan lancar.Selain itu perlu ditegaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah  agar  mempertajam  program  dan  rencana  kerja  dengan  melakukan  seleksi  terhadap usulan  kegiatan  sehingga  alokasi  anggaran  dapat  disesuaikan  dengan  kebutuhan  agar  dapat menghindari  inefesiensi  dan  meningkatkan  fleksibilitas  SKPD  (Zarinah,  2016).Perencanaan anggaran yang baik akan mempermudah implementasi pelaksanaan anggaran, sehingga apabila dikaitkan dengan pengelola keuangan, hal ini akan mempengaruhi serapan anggaran. H1 : Perencanaan Anggaran berpengaruh pada Penyerapan Anggaran

## Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran.
Penelitian Miliasih (2012)  juga menemukan bahwa kekurangan Sumber Daya manusia yang  berkualitas  baik  pejabat  pengelola  maupun  staf  dapat  mengakibatkan  terlambatnya penyerapan  anggaran.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  semakin  tinggi  kualitas  sumber  daya manusia maka akan semakin baik pula tinggakat penyerapan anggrannya.
Jika SDM kurang kompeten maka serapan anggran kemungkinan dapat menjadi rendah. Berdasarkan teori semakin baik kualitas sumber daya manusia suatu satker dalam menjalankan program  dan  kegiatan  maka  serapan  anggaran  akan  semakin  baik  karena  SDM  nya  mengerti tugas pokok dan fungsinya. Didalam pelaksanaan pengelola keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia akan mempengaruhi penyerapan anggaran.
H2 : Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran.

## Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran.
Pelaksanaan  anggaran  merupakan  implementasi  perencanaan  anggaran  yang  telah  di susun.Faktor  yang  sangat  menentukan  dalam  pelaksanaan  anggaran  adalah  kualitas  sumber
KUALITAS SUMBER

## DAYA MANUSIA
(X2)

## PENYERAPAN
ANGGARAN (Y) PELAKSANAAN ANGGARAN (X3) H3 (+)
daya  manusia  serta  perencanaan  anggaran.  Adapun  yang  terpenting  dalam  pelaksanaan anggaran adalah proses pelaksanaan anggaran itu sendiri. Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satker, proses pengadaan barang dan jasa, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Ketiga hal tersebut mempengaruhi besar kecilnya penyerapan anggaran (Malahayati, 2015).
H3 : Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran.

## Objek Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Objek penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di  Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten 15 Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Provinsi Banten. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat langsung dalam proses pengangaran diantaranya  kepala  sub  bagian  perencanaan  dan  program,  kepala  sub  bagian  keuangan, bendahara pengeluaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan.

## Operasionalisasi Variabel
Tabel 1. Operasionalisasi Variabel VARIABEL Definisi INDIKATOR SKALA Penyerapan Anggaran (Y) Merupakan proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran (Noviwijaya dan Rohman, 2013) Presentasi realisasi terhadap belanja : 1. Perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran
2. Realisasi pertriwulan
3. Konsistensi dalam
pelaksanaan program/kegiatan 4. Ketepatan waktu Jadwal penyerapan setiap bulan Ordinal
Sumber : Zarinah
(2016) Perencanaan Anggaran (X1) Merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009) Proses perencanaan
anggran
1. Partisipasi
2. Akurasi data
3. Pengesahan APBD
4. Pendekatan dan instrument dalam penyusunan anggaran
5. Perencanaan dan kebutuhan 6. Revisi atau perubahan Sumber : Zarinah (2016) Ordinal Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) Sumberdaya yang memiliki akal, perasaaan, keinginan kemapuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan daya dan karya (rasio, rasa dan karsa) serta memiliki pengaruh terhadap Kemampuan yang dimiliki seseorang :
1. Kemampuan
2. Pengetahuan
3. Pengalaman
4. Keterampilan
5. Pelatihan
Ordinal
pencapaian tujuan organisasi (Sutrisno, 2014) 6. Pendidikan Sumber : Zarinah (2016) Pelaksanaan Anggaran (X3) Merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan di tetapkan (BPKP, 2011)
Pelaksanaan anggaran di ukur dengan :
1. Penunjukan SK
Perbendaharaan
2. Budaya Kerja
3. Penyelesaian
Administrasi 4. Jumlah pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa 5. Proses pemeriksaan dokumen kontrak 6. Penentuan harga perkiraan sendiri (HPS) 7. Kapasitas pihak rekanan
8. Proses Verifikasi SPM 9. Jadwal Anggran Kas 10. Pencairan uang kepada pihak rekanan
Sumber  : Malahayati
(2015) Ordinal
Sumber : Data dikembangkan untuk penelitian ini, (2017)

## METODE PENELITIAN
Data  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  berupa  statistik  deskriptif.Statistik deskriptif  merupakan  statistik  yang  digunakan  untuk  menganalisa  data,  dalam  nenganalisis digunakan  SPSS  (Statistical  Package  for  social  Science),  yaitu  software  yang  berfungsi  untuk menganalisis data dan melakukan perhitungan statistic baik parametik maupun non parametik dengan basis windows (Ghozali,2013). Tahapan dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik ( uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas dan uji normalitas), uji determinasi (R²), uji signifikasi simultan (uji statistik F), uji signifikan parameter individual (uji t) dan analisi regresi dengan model regresi dalam penelitian ini :

## KAt = α +β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e
Dimana: Yt = Penyerapan Anggaran X1 = Perencanaan Anggaran X2 = Kualitas Sumber Daya Manusia
X3 = Pelaksanaan Anggaran
β1 = Koefisien Perencanaan Anggaran
β2 = Koefisien Kualitas Sumber Daya Manusia
β3 = Koefisien Pelaksanaan Anggaran
e = Error term

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Tabel 2. Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients a Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta (Constant) .154 2.121 .072 .942 Perencanaan Angg .126 .049 .195 2.593 .011 Kualitas SDM .387 .054 .530 7.106 .000 Pelak. Angg .093 .038 .189 2.474 .015
a. Dependent Variable: Peny. Angg Sumber: Hasil Output SPSS 20.0

## Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

## Perencanaan Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap Penyerapan Anggaran
Hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan  secara  parsial  pada  penerapan  perencanaan anggaran  berpengaruh  positif  terhadap  penyerapan  anggaran  menunjukan  bahwa  hasil  t hitung diperoleh 2,593 dan t tabel pada taraf   = 5% 112-1 = 111-1 = 110 adalah 1,982 maka 2,593> 1,982 hipotesis  alternatif (H a )  diterima  dengan  tingkat signifikansi 0,011  <  0,05  artinya  secara  parsial
JRAT Vol. 10, No. 1, April 2017
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara perencanaan anggaranterhadap penyerapan anggaran. Hasil ini mendukung hipotesis yang diajukan ( Diterima ).

## Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Penyerapan Anggaran
Hasil pengujian yang telah dilakukan secara parsial pada kualitas sumber daya manusia berpengaruh  positif  terhadap  penyerapan  anggaran  menunjukan  bahwa  hasil  t hitung diperoleh 7,106 dan t tabel pada taraf   = 5% 112-1 = 111-1 = 110 adalah 1,982 maka 7,106 > 1,982 hipotesis alternatif  (Ha)  diterima  dengan  tingkat  signifikansi  0,000  <  0,05  artinya  secara  parsial  kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil ini mendukung hipotesis yang diajukan ( Diterima ) .

## Pelaksanaan Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap Penyerapan Anggaran
Hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan  secara  parsial  pada  pelaksanaan  anggaran berpengaruh  positif  terhadap  penyerapan  anggaran  menunjukan  bahwa  hasil  t hitung diperoleh 2,474 dan t tabel pada taraf   = 5% 112-1 = 111-1 = 110 adalah 1,982 maka 2,474 > 1,982 hipotesis alternatif (H a ) diterima dengan tingkat signifikansi 0,015 < 0,05 artinya secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan pelaksanaan anggaran dengan eksternal terhadap penyerapan anggaran. Hasil ini mendukung hipotesis yang diajukan ( Diterima ).

## Pembahasan Perencanaan Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap Penyerapan Anggaran
Berdasarkan indikator dalam penelitian dari perencanaan diantaranya partisipasi, akurasi data, pengesahan APBD, pendekatan dan instrumen dalam penyusunan anggaran, perencanaan dan  kebutuhan  serta  revisi  dan  perubahan  anggaran  menunjukan  adanya  keterkaitan  antara perencanaan dan penyerapan. Penyerapan dapat dipandang sebagai tujuan/tingkat kinerja yang ingin  dicapai.  Jika  perencanaan  dilaksanakan  sesuai  dengan  sasaran,  maka  hal  ini  akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsekwensinya terhadap sasaran. Dalam hal ini sasarannya adalah penyerapan anggaran sementara itu perencanaan dapat diartikan sebagai suatu  proses  untuk  menentukan  tindakan  masa  depan  yang  tepat,  melalui  urutan  pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Kondisi  penyerapan  anggaran  di  Provinsi  Banten  dimana  penyerpaan  anggaran pertriwulannya  kurang  lebih  sudah  mencapai  25%  peningkatan  penyerapan  anggaran  ini didukung oleh sistem perencanaan di provinsi banten  sudah semakin baik dengan implikasinya mendorong  setiap  Organisasi  Perangkat  Daerah  agar  menyiapkan  dokumen  rencana pembangunan  dengan  baik  dengan  salah  satu  contoh  dokumen  perencanaan  sesuai  dengan Rencana  Operasional  Kegiatan  (ROK),  konsisten,  komperhensif  dan  dapat  dilaksanakan,  serta sekaligus untuk mewujudkan perencanaan yang bermutu.

## Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Penyerapan Anggaran
Berdasarkan  analisis  deskriftif  yang  telah  dijelaskan  diatas  terlihat  bahwa  indikator kemapuan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, pelatihan dan pendidikan mendominasi implementasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa fokus  dari  Pemerintah  Provinsi  Banten  dalam  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  di dasarkan pada hal-hal tersebut diatas.
Peningkatan  kualitas  pegawai  di  Provinsi  Banten  saat  ini  mulai  menjadi  perhatian pemerintah  dengan  dimplikasikan  dengan  banyaknya  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) yang  telah diberikan izin untuk melanjutkan pendidikan, memberikan beasiswa kepada pegawai dan diberi kesempatan  untuk  mengikuti  berbagai  pelatihan  yang  sesuai  tugas  dan  jabatannya.  Dengan upaya  ini  diharapkan  mampu  memberikan  nilai  tambah  bagi  pegawai  terutama  mendukung prestasi  kerja  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  meningkatkan penyerapan anggaran.

## Pelaksanaan Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap Penyerapan Anggara
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  pada Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten dalam hal ini respondennya menyatakan bahwa indikator pernyataan dari 10 pertanyaan yang diuji pada responden mengenai internal satker, barang jasa dan proses pencairan anggaran dari hasil jawaban responden terhadap masing masing item pernyataan berbeda-beda diketahui rata rata  pernyataan  dari  responden  sebesar  4,2  %    dimana  indikator  mengenai  permasalahan internal  satker  lebih  kepada  masalah  penunjukan  SK  perbendaharaan,  budaya  kerja  dan penyelesaian  administrasi  sedangkan  untuk  barang  jasa  indikatornya  lebih  kepada  jumlah pejabat/panitia pengadaan, proses pemeriksaan dokumen kontrak, penentuan harga perkiraan sendiri  dan  kapasitas  pihak  rekanan  dan  indikator  mengenai  pencairan  anggaran  lebih  pada bagaimana proses verifikasi SPM, jadwal anggaran kas dan pencairan uang kepada pihak ketiga.
Pernyataan  tertinggi  sebesar  4.53%dalam  indikator  pengadaan  barang  dan  jasa implementasinya mengenaiPenentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dimana harga perkiraan ini diperoleh  dari  beberapa  suplayer  penyedia  barang  dan  jasa  untuk  diperoleh  data  harga perkiraan  dari  setiap  barang  dan  jasa.  Artinya  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten  harus memahami  bahwa  agar  penyerapan  anggaran  dapat  terlaksana  dengan  baik  maka  harus  ada ketetapan dan pemberian informasi yang cukup mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan data ketetapan HPS ini harus segera di dapat pada awal tahun sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sehingga tidak adanya penumpukan pelaksanaan anggaran di akhir tahun sehingga penyerapan anggaran tercapai.
Untuk  memastikan  pelaksanaan  anggraran  dapat  berjalan  dengan  baik  pemerintah  Provinsi Banten melalui Kepada OPD pada tahun anggran memerintahkan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan OPD yang di pimpinnya untuk menyusul jadwal pelaksanaan dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya  penumpukan  pekerjaan  dan  penarikan  anggaran  pada  akhir  tahun.  Namun  dalam kenyataannya seringkali jadwal pelaksanaan program dan kegiatan bergeser dari jadwal yang telah ditetapkan.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1. Terdapat  pengaruh  Positif  dan  Signifikan  perencanaan  anggaran  terhadap  penyerapan anggaran  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten.  Hasil  penelitian  ini  selaras dengan penelitian Zarinah (2016) Herryanto (2012).
2. Terdapat  pengaruh  Positif  dan  Signifikan  kualitas  sumber  daya  manusia  terhadap penyerapan  anggarandi  lingkungan  Pemerintah  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten.  Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Fitriany (2015) dan Zarinah (2016).
3. Terdapat  pengaruh  Positif  dan  Signifikan  pelaksanaan  anggaran  terhadap  penyerapan anggaran  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten.  Hasil  penelitian  ini  selaras dengan penelitian Malahayati (2015) dan Kuswoyo (2011).

## Saran
1. Pengesahan APBD dapat berjalan sesuai rencana diharapkan peran aktif komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif lebih intens dalam meningkatkan perencanaan.
2. Pedoman-pedoman teknis dan peraturan-peraturan mengenai pengelolaan anggaran harus dilengkapi agar  pengetahuan bertambah dan pegawai bisa lebih memahami dan bekerja dengan lebih teratur dan sesuai dengan aturan yang berlaku
3. Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Menetapkan SK tim dan petunjuk pelaksanaan kegiatan / Petunjuk teknis sejak awal tahun angggran sehingga tidak menghambat proses pelaksanaan anggaran yang akan berjalan.

## Saran Ilmiah
Menambahkan variabel lain yang dapat meningkatkan penyerapan anggran diataranya variabel regulasi, politik dan komitmen organisasi, menambah cakupan luasnya responden dan meneliti pada organisasi lainnnya selain organisasi perangkat daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif, E. 2012. Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Riau  Tahun  2011 .Jurnal Ekonomi,Manajemen dan Akuntasi Vol 19 No.2 Desember 2012.
Arif, Muchlis & Iskandar. 2009. Akuntansi Pemerintah . Akademia. PT. INDEKS. Jakarta.
BPKP . 2011. Menyoal Penyerapan Anggaran Yogyakarta : Paris Review.
..........  (2012) Mencari Solusi bagi serapan yang tersumbat , Jakarta Timur : Warta Pengawasan
Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan.  2013. Perencanaan  dan  penganggran  Daerah Khusus Keuangan Daerah . Jakarta : Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
Eisenhardt, K.M. 1989. Agency theory: An Assesment and Review , Academy of Management Review.Vol.14 No.1 : 57-74.
Ghojali, Imam. 2013. AplikasiAnalisis Multivariate dengan Program SPSS . Cetakan ke VII.Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Herriyanto, H. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementrian / Lembaga di Wilayah Jakarta , Tesis.Jakarta: FEUI.
147
Miliasih. R. 2012. Analisa Keterlambatan Penyerahan Anggran Belanja Satuan Kerja Kementrian Negara  Lembaga /  Lembaga  TA  2010  di  Wilayah Pembayaran  KPPN  Pekanbaru .Tesis, Universitas Indonesia.
Malahayati  Cut.  2015. Pengaruh  Kapasitas  SDM,  Perencanaan  Anggran  dan  Pelaksanaan Anggran  terhadap  Serapan  Anggaran  SKPD  Pemkot  Banda  Aceh .  Tesis.Magister Akuntansi. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
Mardiasmo, Prof, Mba, Ak. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Penerbit ANDI, Yogyakarta.
Noviwijaya,  A  dan  Ananda  Rohman.  2013. Pengaruh  Keragaman  Gender  dan  Usia  pejabat Perbendaharaan terhadap Penyerapan Anggran Satuan Kerja (Studi Empiris pada Satuan Kerja Lingkup pembayaran KPPN Semarang I) . Diponegoro Jurnal Accounting.Vol 2(3):1- 10.
Nur  Fitriany,  Georgius  N  M,  Suwarti  Titik,  2015. Exploring  the  factor  that  impact  the accumulation  of  budget  absorption  in  the  end  of  the  fiscal  year  ;  a  case  study  in pekalongan city of central java Indonesia 2015 . South East Asia Journal Contemporary Business, Ekonomic Vol.7
Republik Indonesia.Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .
-------------------------.  Peraturan  Presiden  No.70  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Keduaatas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barangdan Jasa Pemerintah .
Sutrisno Edi, Prof,Dr.H.M.Si. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia . Cet.6. Prenada Media Group.
Zarinah Monik,  Dr. Darwanis, dan Dr. Abdullah, S. 2016. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas  SDM  terhadap  Tingkat  Penyerapan  Anggaran  SKPD  Kab  Aceh  Utara .  Jurnal Magister Akuntansi. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. pp.90-97.