## Manajemen Konflik Pemerintah Daerah terhadap Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ponorogo
Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih *

## Abstract
It is undeniable that the presence of street vendors (PKL) becomes a savior for the unemployment to  be  able  to  compete  in  the  workforce  and  assists  the  government  in  its  efforts  to  reduce unemployment rate. But in reality, the number of street vendors (PKL) continue to increase each time affecting the presence of street vendors into one of the problems in the spatial arrangement of the city. It causes dysfunction in the utilization of public spaces such as the loss of a major function of public space as a pedestrian and traffic congestion as a result of the activities that disrupts street vendors on the roadside. The result from the research data show that 1) source of conflict  in  Ponorogo  PKL  square  involves:  policy  Issues,  ineffective  communication,  friction personality, differences of value and co-optation against leader of government. 2) The form of the existing conflicts  on  street vendors in the  Ponorogo  square  has  three  forms,  namely:  conflicts between individuals,  conflicts  between  members  of the  group,  and  conflict between  groups.  3) Management of local governments towards conflict of the existence of street vendors in the square area  of  Ponorogo  consists  of  five  (5)  types  of  styles,  namely:  competing,  collaborating, compromising, avoiding and accommodating.
Keywords: Management; Conflict; Local Government; Street Vendors

## Abstrak
Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi penyelamat bagi pengangguran untuk dapat bersaing di dunia kerja serta membantu Pemerintah dalam upayanya mengurangi  angka  pengangguran.  Namun  dalam  kenyataannya,  volume  PKL  yang  terus meningkat  setiap  waktu  membuat  keberadaan  PKL menjadi  salah satu  persoalan  penataan  tata ruang kota. Akibatnya terjadi disfungsi ruang publik tersebut dalam pemanfaatannya seperti mulai hilangnya fungsi utama ruang publik sebagai tempat pejalan kaki dan terjadinya kemacetan lalu lintas  sebagai  akibat  aktivitas  PKL  yang  menganggu  di  pinggir  jalan.  Dari  hasil  penelitian diperoleh  data  bahwa  1)  Sumber  Konflik  Eksistensi  PKL  Alun-Alun  Kabupaten  Ponorogo meliputi: Masalah Kebijakan, Komunikasi yang tidak efektif, Gesekan kepribadian, Perbedaan Nilai dan Kooptasi Terhadap Pemimpin oleh Pihak Pemerintah. 2) Bentuk konflik yang ada pada pedagang  kaki  lima  di  alun-alun  Kabupaten  Ponorogo  ada  tiga,  yaitu:  konflik  antar  individu, konflik  antar  anggota  dalam  satu  kelompok  dan  konflik  antar  kelompok.  3)  Manajemen  yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap konflik eksistensi pedagang kaki lima di kawasan alun- alun  Kabupaten  Ponorogo  terdiri  dari  lima  (5)  jenis  gaya,  yaitu:  kompetisi  (competing), kolaborasi (collaborating), kompromi (compromising), menghindar (avoiding) dan mengakomodasi (accomodating).
Kata Kunci: Manajemen; Konflik; Pemerintah Daerah; Pedagang Kaki Lima

## Pendahuluan
Survei yang dilakukan BPS mendapati bahwa penduduk Jawa Timur yang bekerja di  sektor  formal  sebanyak  5,46  juta  jiwa  (34%)  dan  sebanyak  10,67  juta  jiwa  (66%) bekerja  di  sektor  informal.  Sedangkan  survey  BPS  terhadap  penduduk  Kabupaten Ponorogo  menjelaskan  bahwa  pada  periode  2012,  dari  402  ribu  angkatan  kerja  di Kabupaten Ponorogo sebanyak 206.468 (51%) jiwa bekerja di sektor formal dan 206.019 (49%) jiwa bekerja di sektor informal. Salah satu aktivitas usaha sektor informal adalah pedagang kaki lima (PKL), bahkan karena jumlah PKL yang tinggi dan mudah dijumpai di  tempat-tempat  umum membuat  sektor  informal  identik  dengan  pedagang  kaki  lima. Pekerjaan yang paling nyata dan penting dalam persaingan dunia usaha di kota-kota besar adalah  sebagai  pedagang  kaki  lima.  Pekerjaan  ini  dengan  nyata  mampu  menyerap lapangan kerja guna mengurangi jumlah pengangguran. Sebagian besar pelaku usaha ini adalah  masyarakat  dari  lapisan  ekonomi  menengah  ke  bawah,  baik  dalam  struktur ekonomi maupun sosial,  yang dilakukan secara individu  maupun berkelompok  dengan modal seadanya.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  keberadaan  PKL  menjadi  penyelamat  bagi pengangguran  untuk  dapat  bersaing  di  dunia  kerja  serta  membantu  Pemerintah  dalam upayanya mengurangi angka pengangguran. Namun dalam kenyataannya, volume PKL yang  terus  meningkat  setiap  waktu  membuat  keberadaan  PKL  menjadi  salah  satu persoalan penataan tata ruang kota. Keberadaan PKL menempati kawasan ruang publik yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti di pinggir jalan dan trotoar. Akibatnya terjadi  disfungsi  ruang  publik  tersebut  dalam  pemanfaatannya  seperti  mulai  hilangnya fungsi  utama  ruang  publik  sebagai  tempat  pejalan  kaki  dan  terjadinya  kemacetan  lalu lintas sebagai akibat aktivitas PKL yang menganggu di pinggir jalan. Keberadaan PKL menjadi kambing hitam terjadinya ketidakteraturan dan kesemrawutan pada ruang-ruang kota. Kondisi ketidakteraturan dan kesemrawutan memicu terjadinya situasi pertentangan kepentingan dengan Pemerintah Daerah (Pemda).
Situasi benturan kepentingan PKL dengan Pemda dalam upaya pencapaian tujuan masing-masing memicu  terjadinya konflikEksistensi  PKL dalam  kehidupan sehari-hari tidak hanya memicu benturan kepentingan dengan Pemda dalam upaya penataan ruang kota.  Lebih  dari  itu,  keberadaan  PKL  memicu  potensi  konflik  yang  beragam  bentuk konflik dengan pihak-pihak yang berkaitan.
Seperti kebanyakan kota-kota di  Indonesia, Kabupaten Ponorogo juga mendapati kawasan ruang publiknya berubah fungsi utama menjadi kawasan PKL. Perkembangan PKL  dengan  cepat  menghiasi  Kabupaten  Ponorogo.  Ditengah  pembangunan  daerah Kabupaten Ponorogo, yang menggutamakan sektor industri jasa, keberadaan PKL yang terus  meningkat  merupakan  wujud  dari  ketidakmampuan  masyarakat  untuk  terlibat  di sektor formal.
Salah satu kawasan ruang publik yang ditempati untuk aktivitas PKL di Kabupaten Ponorogo  adalah  kawasan  Alun-alun.  Kawasan  ini  merupakan  lokasi  yang  strategis
karena  merupakan  pusat  pemerintahan  Kabupaten  Ponorogo.  Keberadaan  PKL menimbulkan  permasalahan  dalam  proses  pembangunan  daerah  dan  permasalahan lainnya.  Keberadaan  PKL  dijadikan  kambing  hitam  oleh  Pemerintah  Daerah  terhadap terjadinya kondisi kebersihan yang tidak terjaga dan kemacetan lalu lintas. PKL dianggap menjadi  hambatan  upaya  Pemda  melakukan  pengaturan  terhadap  penataan  dan pemanfaatan  pola  ruang  wilayah  sesuai  rencana  tata  ruang  wilayah  (RTRW)  Daerah Kabupaten  Ponorogo.  Diatur  dalam  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kabupaten  Ponorogo nomor  1  tahun  2007  tentang  Pengaturan  dan  Pembinaan  Pedagang  Kaki  Lima, Pemerintah Daerah berupaya untuk menindaklanjuti semakin berkembangnya pedagang kaki lima dengan melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penertiban. Upaya ini dimaksudkan untuk menciptakan tata ruang kota yang tertib, aman, mengedepankan keindahan  dan  kebersihan  lingkungan  daerahnya.  Disebutkan  pula  tentang  perijinan pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitasnya serta kartu identitas pedagang kaki lima dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Perda ini dimaksudkan untuk menciptakan tata ruang yang terencana tanpa menggeser keberadaan dan kesejahteraan pedagang kaki lima.
Sistem  Pemerintahan  yang  menggunakan  sistem  otonomi  daerah,  menjadikan Pemda  Kabupaten  Ponorogo  bertanggung  jawab  penuh  terhadap  permasalahan  yang diakibatkan PKL. Seperti  yang dicantumkan dalam Pasal 18 UUD 1945 ayat (6),  yang menyatakan  bahwa  Pemerintah  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan peraturan-peraturan  lain  untuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas  pembantu.  Termasuk pada pasal 1 ayat (5) UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa  otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Pemerintah  Daerah  memiliki kuasa terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonomnya, termasuk membuat peraturan daerah dalam menangani permasalahan PKL.
Akan tetapi, respon pemerintah dalam melakukan penertiban maupun pengaturan sering kali menimbulkan benturan kepentingan yang mengakibatkan terjadinya konflik. Potensi  konflik  yang  muncul  merupakan  bentuk  perbedaan  usaha  pencapaian  tujuan antara pemerintah dengan PKL. Penertiban Satpol PP sebagai  pihak pemerintah dalam upaya mewujudkan rencana tata ruang kota, memicu terjadinya konflik dari PKL dengan melakukan  perlawan  atas  penertiban  Satpol  PP.  Konflik  yang  berkepanjangan  atas tindakan Satpol PP yang dinilai kasar dalam melakukan penertiban akan berdampak pada situasi yang semakin tidak dapat dikontrol dan berlarut-larut menjadi konflik destruktif. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahnya sebagai berikut: Apakah sumber konflik yang memicu terjadinya konflik pada eksistensi pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kabupaten Ponorogo dan bagaimanakah manajemen konflik pemerintah daerah terhadap eksistensi pedagang kaki lima di kawasan alun-alun kabupaten ponorogo?

## Manajemen Konflik
Menurut Kirk Blackard & James W. Gibson, konflik sebagai sebuah proses dinamis yang  mencerminkan  interaksi  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  mempunyai ketergantungan yang sama akan perbedaan atau ketidakcocokan antara mereka (Wirawan, 2013: 5). Definisi ini menjelaskan bahwa konflik merupakan proses dari interkasi sosial yang  terjadi  karena  ketidakcocokan  beberapa  pihak  dalam  upayanya  mencapai  tujuan yang diharapkan, jadi apabila tidak ada interaksi sosial maka konflik tidak akan pernah terjadi.  Sedangkan  menurut  Hanson,  konflik  adlah  sebagai    suatu    interaksi    yang dimanifestasikan    dalam  ketidakcocokan  pendapat  atau  adanya  perbedaan  sesuatu  di antara  dua    kesatuan    sosial    yang    terdiri    dari    individu-individu,    kelompok  atau organisasi.  Perbedaan-perbedaan pemicu  konflik  pada dasarnya berpusat pada tujuan yang  ingin  dicapai,  keputusan  yang  diambil,  alokasi  sumber  yang  terbatas,  maupun perilaku dan sikap pihak-pihak yang terlibat (Wahyudi, 2011: 175).
Langkah-langkah yang dimaksud oleh Ross merupakan metode atau teknik dalam melakukan pengelolaan konflik. Langkah tersebut juga dapat diartikan sebagai strategi, sebagaimana  Lynne  Irvine  mendefinisikan  manajemen  konflik  sebagai  sebuah  strategi yang digunakan oleh organisasi maupun anggota organisasi untuk mengidentifikasi dan mengelola  perbedaan,  dengan  cara  mengurangi  kerugian  manusia  dan  finansial  dari konflik yang tidak dikelola, sementara itu memanfaatkan konflik sebagai sumber inovasi dan perkembangan (Wirawan, 2013: 131).
Dari  pendapat  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  manajemen  konflik  merupakan pengelolaan  konflik  dengan  menggunakan  serangkaian  teknik  atau  langkah-langkah tertentu  oleh  pihak  ketiga  atau  pihak  yang  berkonflik  dalam  upayanya  untuk meminimalisir  dampak  negatif  konflik  dan  mengarahkan  konflik  destruktif  menjadi konflik  konstruktif  yang  menguntungkan  semua  pihak.  Pada  dasarnya  seberapa  kecil konflik  yang  terjadi,  apabila  tidak  dikelola  dengan  tepat  akan  dapat  mengakibatkan masalah  besar  bagi  hubungan  internal  kelompok  komunitas  atau  hubungan  antar kelompok komunitas (Wirawan, 2013: 203).

## Pemerintah Kabupaten

## 1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Satuan  Polisi  Pamoing  Praja  (Satpol  PP)  mempunyai  tugas  membantu  kepala daerah  untuk  menciptakan  kondisi  daerah  yang  tenteram,  tertib  dan  teratur.  Untuk mengoptimalkan  kinerja  Satpol  PP  perlu  dibangun  kelembagaan  Satpol  PP yang mampu  mendukung  terwujudnya  kondisi   daerah   yang tenteram,  tertib, dan teratur. Penataan  kelembagaan  Satpol  PP  tidak  hanya  mempertimbangkan      kriteria  kepadatan jumlah  penduduk  di  suatu  daerah,  tetapi  juga  beban  tugas  dan  tanggung  jawab  yang diemban budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.
Dasar  hukum  tentang  tugas  dan  tanggung  jawab  Satpol  PP  adalah  PP  Nomor  6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamoing Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari
2010.  Dengan  berlakunya  PP  ini  maka  dinyatakan  tidak  berlaku  PP  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pedoman  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor  112,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4428).

## 2. Pedagang Kaki Lima
Pedagang  kaki  lima  merupakan  salah  satu  bentuk  usaha  sektor  informal  yang diwujudkan  dalam  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  jalanan.  Dominasi  pedagang  kaki lima  pada  sektor  ini  membuat  sektor  informal  identik  dengan  jenis  pekerjaan  yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkai dengan migrasi desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri, dan penyerapan teknologi impor yang padat moral dalam keadaan kelebihan tenaga kerja.
Pendapat berbeda dikemukakan oleh Pemda Kabupaten Ponorogo, yang menyebut bahwa  keberadaan  PKL  bukan  menjadi  kegiatan  ilegal  selama  keberadaannya  sesuai dengan  peraturan  daerah.  Sesuai  dengan  pengertian  PKL  yang  disebutkan  dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengaturan  dan  Pembinaan  Pedagang  Kaki  Lima  dimana  yang  dimaksud  dengan pedagang  kaki  lima  yang  selanjutnya  disingkat  dengan  PKL  adalah  Pedagang  yang  di dalam  usahanya  mempergunakan  sarana  dana  tau  perlengkapan  yang  mudah  bongkar pasang  atau  dipindahkan  serta  menggunakan  bagian  jalan  trotoar  dana  tau  tempat kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat usaha secara tetap.
Pada  perkembangannya  kehadiran  sektor  informal  yang  terus  berkembang  juga menimbulkan pandangan tersendiri untuk sektor ekonomi ini. Sektor informal dipandang sebagai sektor usaha kecil dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan segala keterbatasannya.  Jenis  kesempatan  kerja  sektor  ini  adalah  dengan  membangun  usaha sendiri  dan  mandiri  berupa  bisnis  kecil  dengan  mempekerjakan  dirinya  sendiri  atau anggota keluarganya (Sudarmo, 2011: 2).

## Mengurai Masalah
Perkembangan pedagang kaki lima (PKL) terus bertambah banyak menghiasi ruang publik tanpa terkendali. Sempitnya lapangan kerja dan keterbatasan kemampuan bekerja di sektor formal menjadi salah satu penyebab fenomena pertumbuhan PKL yang tinggi. Tanpa mengesampingkan sisi positif keberadaan PKL, kondisi ruang kota yang semakin banyak  dihiasi  PKL  membuat  keberadaannya  lebih  dipandang  sebagai  kambing  hitam terciptanya  kondisi  lingkungan  yang  kotor,  kesemrawutan,  kemacetan  lalu  lintas  dan penghambat tata ruang kota yang bersih dan indah. Kondisi tersebut memicu munculnya konflik ke permukaan. Selain anggapan bahwa keberadaannya adalah kambing hitam, ada
beberapa faktor lain yang menjadi sumber penyebab konflik dari eksistensi PKL Alun- alun Ponorogo.
Dari hasil penelitian di lapangan ditemukan beberapa sumber atau faktor penyebab munculnya konflik  ke permukaan.  Dari duabelas sumber konflik terdapat lima sumber konflik  yang  paling  banyak  ditemukan  di  Kabupaten  Ponorogo  berkaitan  dengan keberadaan  PKL  di  alun-alun  Ponorogo.  Berikut  penyajian  hasil  analisis  data  guna menjawab  rumusan  masalah  dalam  penelitian,  yaitu  mengetahui  sumber  konflik eksistensi pedagang kaki lima di kawasan Alun-alun Kabupaten Ponorogo.

## Masalah Kebijakan
Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Bapak  Supartudji,  SH  selaku  Kepala  Seksi Operasional Penegakkan Perda:
“...Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU no 32 tahun 2004 pasal 148, bahwa Pemerintah  Daerah  dalam  menjaga  ketertiban  umum,  ketentraman  dan  keteraturan daerah maka dibentuk Satpol PP. Salah satu fungsi Satpol PP adalah sebagai penegak Perda, dimana salah satu  Perda  Kabupaten Ponorogo adalah  Perda no 1 tahun  2007 tentang pengaturan dan pembinaan PKL.” (wawancara pada tanggal 25 Oktober 2014).
Perda ini kemudian menjadi salah satu faktor munculnya konflik keberadaan PKL di  Kawasan  Alun-alun  Ponorogo.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  semua  yang  diatur  dalam Peraturan Daerah terkait keberadaan PKL diterima dengan baik oleh PKL atau bahkan terkesan ditolak PKL. PKL tidak sepenuhnya mematuhi peraturan dan tidak menjalankan kewajibannya  sebagai  PKL  sesuai  yang  diatur  Perda.  Pelanggaranpelanggaran  yang dilakukan  seperti  tidak  melakukan  permohonan  ijin  usaha  pada  Satpol  PP,  pembuatan lapak  usaha  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Satpol  PP  yakni  tidak  menjaga kebersihan  lingkungan  kawasan  dengan  dalih  bahwa  PKL  telah  membayar  iuran kebersihan.

## Komunikasi yang Tidak Efektif
Komunikasi  yang  tidak  efektif  ini  sering  kali  menjadi  salah  satu  sumber  konflik antara PKL alun-alun dan pihak Pemerintah Daerah kabupaten. Konflik ini bertolak dari cara penyampaian informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo lewat petugas lapangan yang oleh PKL alun-alun seringkali dianggap melecehkan dan tidak manusiawi.

## Gesekan Kepribadian
Kepribadian  PKL  pada  dasarnya  merupakan  orang-orang  yang  memiliki kepribadian  yang  memiliki  jiwa  wirausaha  dan  pekerja  keras  dengan  menawarkan  dan menyediakan  jasa  atau  barang-barang  secara  informal  kepada  para  pengguna/ customer atas  dasar  suka  rela  bukan  paksaan,  ancaman,  atau  desakan  untuk  memperoleh pendapatan bagi kesinambungan dan kesejahteraan hidupnya. Sebaliknya preman (dalam arti negatif) adalah pribadi orang-orang yang orientasinya mendapatkan materi (biasanya
berupa uang dalam jumlah tertentu), dengan jalan meminta  secara paksa atau ancaman kepada orang lain termasuk kepada PKL, dan  jika keinginannya tidak terpenuhi mereka bisa  berbuat  jahat  atau  melakukan  tindak  kriminal  kepada  pihak  tertetu  yang  dipaksa untuk memenuhi kepentingannya sehingga sering menimbulkan permasalahan.

## Perbedaan Nilai
Perbedaan nilai-nilai  yang dipegang oleh para PKL pada umumnya adalah nilai- nilai ekonomi, efisiensi, dan perolehan keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya sekecil  mungkin  atau  tanpa  biaya-biaya  sekalipun  karena  menggunakan  sumber  daya milik  publik.  Nilai-nilai  yang  dipegangnya  menuntut  mereka  untuk  mencari  lokasi strategis untuk melancarkan usahanya mengedepankan nilai-nilai ekonomi dan didorong oleh  motif  keinginan  keuntungan  yang  besar  membuat  PKL  tidak  mengindahkan peraturan  daerah  sehingga  melanggar  peraturan  dalam  berbagai  bentuknya  seperti meninggalkan  barang  dagangan  di  lokasi  atau  membiarkan  gerobak  di  pinggir  jalan adalah hal yang sering dan lazim terjadi. Sebaliknya nilai-nilai yang dipegang satpol PP tersebut,  menuntun  aparat  pemerintah  untuk  tidak  akan  membiarkan  PKL  melanggar peraturan  yang  berlaku  seperti  secara  sembarangan  menempati  lokasi  yang  menjadi larangan  oleh  pihak  pemerintah,  menciptakan  kekumuhan,  menimbulkan  kemacetan, menimbulkan kesemrawutan dan merusak keindahan kota.

## Kooptasi Terhadap Pemimpin oleh Pihak Pemerintah
K ooptasi merupakan  bentuk  formalism  oleh  kelompok  tertentu  terhadap pemerintah yang seolah-olah mereka adalah bagiannya sehingga mereka mencerminkan kepentingan-kepentingan pemerintah, dalam kasus PKL ketua paguyuban bisa dikooptasi oleh  pihak  pemerintah  sebagai  instrument  atau  alat  untuk  memudahkan  pemerintah didalam melaksanakan kebijakannya agar mendapat dukungan dari para PKL, dan melaui ketua paguyuban inilah pemerintah menguasai para PKL. Pengaruh PKL melalui kooptasi bisa berupa bentuk-bentuk intimidasi, pemaksaan, atau bentuk-bentuk ijunsmen /merayu agar mereka mendukung kepentingan-kepentingan pemerintah.

## Manajemen  Penyelesaian  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  terhadap  konflik eksistensi pedagang kaki lima di kawasan Alun-alun KabupatenPonorogo
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ponorogo  sebagai  penyelenggara  pemerintahan bertanggung jawab dalam  memanajemen konflik dari eksistensi PKL.  Berikut lima (5) jenis gaya manajemen konflik pada penertiban yang digunakan oleh Satpol PP (mewakili pemerintah daerah dalam Menangani Konflik terhadap konflik eksistensi pedagang kaki lima  di  kawasan  Alun-alun  Kabupaten  Ponorogo).Gaya  manajemen  ini  sejalan  dengan pendapat Thomas dan Kilmann (Sudarmo, 2011: 214-215), sebagai berikut:

## 1. Kompetisi (competing)
Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo hanya beberapa kali melakukan gaya ini, saat  alternatif  lain  dianggap  tidak  lagi  dapat  digunakan . Pihak  berkonflik  cenderung agresif  dan  sulit  untuk  bekerjasama,  sehingga  menggunakan  kekerasan,  ancaman  dan taktik-taktik penekanan yang digunakan untuk melawan pihak lawan.

## 2. Kolaborasi (collaborating)
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ponorogo  lebih  banyak  menggunakan  gaya  ini dalam menyelesaikan konflik. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa PKL alun-alun juga merupakan bagian dari  warga Ponorogo  yang  juga berhak diayomi, sebagaimana  yang dikemukakan oleh Heru, SH., MM. Katua Satpol PP Kabupaten Ponorogo.
“Harapan  kita  tentu  saja  tidak  ada  konflik.  Tapi  jika  ada  konflik,  kita  tetap mendahulukan kepentingan dan keuntungan bagi semua, karena bagaimanapun semuanya merupakan warga Ponorogo yang memiliki hak untuk dilindungi dan diayomi.” (Heru, SH., MM. Katua Satpol PP Kabupaten Ponorogo:  wawancara pada tanggal 10 Oktober 2014).

## 3. Kompromi (compromising)
Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo menggunakan gaya ini, jika permasalahan dan  konflik  yang  ada  teramat  sulit  dipertemukan  karena  adanya  perbedaan  yang  amat tajam dan runcing di antara pihak yang berkonflik. Gaya manajemen konflik tengah atau menengah,  dimana  tingkat  keasertifan  dan  kerjasama  sedang.  Gaya  ini  menggunakan strategi  give  and  take,  kedua  belah  pihak  yang  terlibat  konflik  mencari  alternatif  titik tengah yang memuaskan sebagian keinginan mereka (Wirawan, 2013: 141).

## 4. Menghindar (avoiding)
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ponorogo  menggunakan  gaya  ini  jika  dianggap konflik  yang  ada  sangat  merugikan  kepentingan  umum.  Dalam  hal  ini  Pemerintah membatalkan atau mengganti aturan yang ada dengan aturan yang baru.

## 5. Mengakomodasi (accomodating)
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ponorogo  menerapkan  gaya  ini  dalam menyelesaikan  konflik  berkaitan  dengan  aturan  yang  pada  implementasinya  ternyata cenderung  merugikan  masyrakat  banyak,  dalam  hal  ini  dengan  mencabut  atau membatalkan aturan yang ada .

## Kesimpulan
Setelah  melakukan  penelitian  terkait  dengan  pedagang  kaki  lima  di  kawasan alonalon ponorog, bisa diambil kesimpulan bahwa sumber konflik eksistensi pedagang kaki  lima  di  kawasan  Alun-alun  Kabupaten  Ponorogo  meliputi  masalah  kebijakan, komunikasi  yang  tidak  efektif  antara  pedagang  dan  pemerintah,  gesekan  kepribadian antar pedagang, perbedaan nilai serta kooptasi terhadap pemimpin oleh pihak pemerintah. Benuk konflik yang terjadi pada pedagang kaki lima di alun-alun ponorogo ada 3 bentuk,
yaitu konflik  antar individu,  konflik antar anggota dalam satu  kelompok, konflik antar kelompok.
Manajemen  penyelesaian  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  terhadap  konflik eksistensi  pedagang  kaki  lima  di  kawasan  alun-alun  kabupaten  ponorogo  ada  lima  (5) jenis gaya manajemen konflik  yaitu kompetisi ( competing ), kolaborasi ( collaborating ), kompromi ( compromising ), menghindar ( avoiding ), dan mengakomodasi ( accommodating ).

## Saran
Setiap konflik yang terjadi selalu memiliki sebab dan pasti pula ada jalan keluarnya, sehubungan  dengan  hal  tersebut,  diharapkan  pemerintah  daerah  dapat  lebih  arif  dalam menyelesaikan  berbagai  konflik  yang  ada  dengan  menelusuri  akar  permasalahan  dan melakukan tindakan preventif agar konflik tidak melebar dan berkembang. Karena PKL juga  merupakan  bagian  dari  warga  daerah  yang  berhak  mendapat  bimbingan  dan perlindungan,  hendaknya  pemerintah  daerah  tetap  menjunjung  tinggi  hak  asasi  warga dalam  setiap  kebijakan  yang  diambil  berkaitan  dengan  PKL.  Sedangkan  pada  pihak Satpol PP, sebagai lembaga yang ditugaskan untuk menangani konflik yang ada di daerah mewakili pemerintah, satpol PP dituntut untuk pandai memilih dan memilah metode dan teknik yang tepat sebagai alternatif dalam pemecahan masalah. Untuk itu Satpol PP perlu meningkatkan  kualitasnya  dengan  mempermahir  dan  meningkatkan  kemampuan  dan keterampilannya lewat berbagai pendidikan dan pelatihan.
Saran yang bisa diberikan untuk Pedagang kaki lima (PKL) yaitu harus menyadari bahwa  aktivitas  usaha  mereka  menggunakan  ruang  publik  yang  sebenarnya  tidak diperuntukkan untuk tempat perdagangan. Oleh karena itu mereka harus mengindahkan setiap  keputusan  dan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  berkaitan dengan keberadaan mereka, karena kebijakan dan keputusan pemerintah daerah tersebut ditujukan  untuk  melindungi  semua  warga  tanpa  pilih  kasih,  termasuk  para  PKL  dank arena  juga  keputusan  dan  kebijakan  pemerintah  daerah  juga  selalu  dibuat  dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPR) yang merupakan representatif warga itu sendiri.

## Daftar Pustaka
Budiyono. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif . Jakarta: Rajawali Pers.
Sudarmo. (2011) . Pedagang kaki Lima Sebagai Realita . Unika Parahiyangan. Bandung. Susanto. (2006). Metode Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press.
Wahyudi. (2011). Perselisihan, Pertentangan dan Konflik dalam Masyarakat. Rajawali Pers. Jakarta.
Wirawan. (2013). Konflik Sosial . Salemba Empat. Jakarta.

## Dokumen
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 03 Tahun 2004
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 5 tahun 2011
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  40  Tahun  2011  tanggal  13  September  2011
Tentang Struktur Organisasi Satpol PP
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Pemeritah RI nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Program Perlindungan dan Layanan Sosial 2008 (PPLS 2008)
Undang-Undang no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan dan Perekonomian daerah
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ponorogo  nomor  1  tahun  2007  tentang  Pengaturan  dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.