Since September 2017

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN DIKELURAHAN SUNGAI MALANG KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

## Herry febriadi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Amuntai Herryvida98@gmail.com
Abstrak: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah salah satu faktor untuk melaksankan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pembangunan. Namun Pelaksanaan itu belum optimal karena masih banyak ditemukan sampah seperti halnya di sungai, pinggir jalan dan ditempat-tempat lainnya. Berdasarkan hal di atas,  penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan  Impelementasi  Peraturan  Daerah  di  Kelurahan  Sei  Malang  dan  juga  untuk menggambarkan  faktor-faktor  dan  upaya    apa  saja  yang  mempengaruhi  Implementasi  Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sugngai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah .
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Sumber  data menggunakan  12  orang  responden.  Setelah  data  terkumpul  kemudian  dianalisis  dengan  teknik meliputi reduksi data, penyajian data dan verivikasi atau penarikan kesimpulan.
Hasil  dari  penelitian  yang  telah  dilaksanakan  ialah  pelaksanaan  Peraturan  Daerah Kabupaten  HSU  Nomor  7    Tahun  2016  Tentang  Penyelenggaraan  Kebersihan  dan  Keindahan Lingkungan di Kecamatan  Amuntai Tengah pada Kelurahan Sungai Malang belum optimal  yaitu dalam  hal    ukuran  dan  tujuan  kebijakan  serta  sumber  daya  manusia  baik  sumber  daya  manusia maupun sumber daya non manusia. Disamping itu faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda HSU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, rendahnya pendidikan pada masyarakat  dan  prasarana  kurang  memadai.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  yaitu  meningkatkan sumberdaya manusia, mengadakan sosialisasi serta menambah sarana dan prasarana.
Untuk  melaksankan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  HSU  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang Penyelenggaraan  Kebersihan  dan  Keindahan  Lingkungan  di  Kecamatan  Amuntai  tengah  maka disarankan  kepada  Kepala  Dinas  Perumahan,  Kawasan  Pemukiman  dan  Lingkungan  Hidup  agar melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuannya. Serta melaksanakan sosialisasi kepada organisasi yang ada di Dikelurahan dan membuat spanduk atau tulisan-tulisan mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan di limgkungan. Serta menjalankan sanksi yang sudah ditetapkan. Dalam  konteks  ini  juga  diharapkan  kepada  camat  nya  untuk  menyelenggarakan  adanya  kegiatan pelaksanaan  kebersihan  di  setiap  kelurahan  dan  desa  .  Selanjutnya  Kepada    masyarakat  agar
memahami  serta  ikut  berpartisipasi  dalam  menjaga  kebersihan  dan  keindahan  lingkungan  untuk kenyamanan bersama demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan sehat.
Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Jumlah  penduduk  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  Tahun  2017  mencapai 228.528 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk maka  akan memberi dampak yang  sangat  berpengaruh  bagi  penyelenggaraan  kebersihan  dan  keindahan lingkungan,  karena  dengan  banyaknya  penduduk  maka  akan  lebih  sulit menyelenggarakan  kebersihan  terutama  dalam  hal  sampah.  Kebersihan  dan keindahan lingkungan tidak lepas dengan masalah sampah yang  merupakan bagian yang  tak  terpisahkan  dari  kehidupan  manusia.  Tetapi  seringkali  dalam  hal kebersihan ini justru menjadi masalah saling melempar tanggung jawab.  Padahal semua ingin hidup sehat. Jika saja semua masyarakat dan pihak terkait  memiliki kesamaan  visi  misi    maka  persoalan  mengenai  penyelenggaraan  kebersihan  dan keindahan lingkungan  ini bisa diatasi.
Kebersihan  dan  keindahan  lingkungan  merupakan  salah  satu  penyebab  tidak seimbangnya  lingkungan  hidup,  yang  umumnya  terdiri  dari  komposisi  sisa makanan, daun-daun, palstik, kain bekas, karet dan lain-lain. Bila dibuang dengan cara  ditumpuk   saja maka akan menimbulkan bau dan  gas    yang berbahaya  bagi kesehatan manusia. Bila dibakar akan menimbulkan pencemaran udara. Selain itu tradisi  membuang  sampah  di  sungai  dapat  mengakibatkan  pendangkalan  yang demikian cepat, banjir juga mencemari  sumber air permukaan karena pembusukan sampah tersebut.
Masyarakat  Desa  khususnya  di  Kecamatan  Amuntai  Tengah  seperti kelurahan  Sungai  malang.  sampah  masih  banyak  ditemukan  menumpuk disembarang tempat. Pembuangan sampah di aliran sungai sudah menjadi budaya bagi Desa-Desa yang ada di Kecamatan Amuntai Tengah. Berbagai macam jenis
sampah dibuang di aliran sungai Negara sehingga air tersebut berwarna kecoklat- coklatan,  Desa  yang  terkena  aliran  sungai  tersebut  sebagian  dari  merka  masih menkonsumsi air sungai dengan menggunakan mesin hitachi, air diberi obat kaforit untuk menjernihkan air yang ingin di konsumsi.
Pembuangan sampah disungai juga memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat yang menggunakan air, selain itu apabila air sungai meluap maka akan banyak sampah-sampah yang sangkut djembatan. Bukan hanya di aliran sungai, di sungai  mati  pun  banyak  tumpukkan  sampah.  Setiap  hari  masyarakat  membuang sampah  ke  sungai  mati  dan  semakin  hari  semakin  menumpuk  dan  menimbulkan bau yang tidak sedap bagi rumah-rumah warga yang berada di aliran sungai sungai mati  yang  ada  dikelurahan  sungai  malang.  Hal  itu  akan  nmenimbulkan  berbagai macam penyakit akibat tumpukkan sampah yang dibiarkan menumpuk.
Bukan  hanya  di  aliran  sungai,  tumpukkan  sampah  di  aliran  sungai  mati, tumpukkan  sampah  juga  banyak  dibakar  ,  hal  ini  juga  akan  menimbulkan pencemaran udara  yang tidak sehat bagi kita semua yang meghirup udara setiap harinya. Masih banyak masyarakat di desa yang belum menyadari akan pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.
Peraturan  Daerah  yang  seharusnya  dilaksankan  oleh  setiap  orang, masyarakat,  organisasi,  maupun  lembaga/instansi  namun  kenyataannya  masih banyak yang mmelanggar aturan. Selain Pemerintah, partisipasi masyarakat dalam hal  melaksankan  kebersihan  dan  keindahan  lingkungan  juga  kurang  sehingga belum dapatnya kita merasakan kebersihan dan keindahan lingkungan pada setiap Desa.    Timbulnya  berbagai  masalah  dan  dampak  terhadap  kebersihan  dan keindahan    lingkungan  hidup  mendorong  untuk  makin  diperlukannya  upaya penyelenggaraan  kebersihan  dan  keindahan  lingkungan  untuk  pengendalian pencemaran lingkungan di Amuntai Tengah. Permasalahan inilah yang di tuangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: “IMPLEMENTASI  PERATURAN DAERAH  KABUPATEN  HULU  SUNGAI  UTARA  NOMOR  7  TAHUN  2016 TENTANG  PENYELENGGARAAN  KEBERSIHAN  DAN  KEINDAHAN

## LINGKUNGAN  DI  KELURAHAN  SUNGAI  MALANG    KECAMATAN
AMUNTAI TENGAH”

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulisan merumuskan permasalahan dalam penlitian ini adalah :
1. Bagaimana  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan  Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah  ?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah?
3. Upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam  Implementasi  Peraturan  Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah?

## C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :
1. Untuk  mengetahui  bagaimana  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan  di Kecamatan Amuntai Tengah.
3. Untuk  mengetahui  upaya-upaya  dalam  Implementasi  Peraturan  Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah?
Menurut Rahayu Kusuma Dewi (2016: 161 ) Model Donald Van Metter dan Carl  Van  Horn  merupakan  model  klasik  atau  model  pertama  (1975).  Menurut model  ini,  implementasi  kebijakan  berjalan  secara  linear  dari  kebijakan  public, implementator, dan kinerja kebijakan public.
Menurut Van Metter dan Carl Van Horn (Leo Agustino, 2016 :  133-136) Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah:
1) Ukuran dan tujuan kebijakan
Kinerja  implementasi  kebijakan  dapat  diukur  tingkat  keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio  kultur  yang  mengada  dilevel  pelaksana  kebijakan.  Ketika  ukuran kebijakan  atau  tujuan  kebijakan  terlalu  ideal  (bahkan  terlalu  utopis)  untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
2) Sumberdaya
Keberhasilan  proses  implementasi  kebijakan  sangat  tergantunng  dari kemampuan  memanfaatkan  sumberdaya  yang  tersedia.  Manusia  merupakan sumberdaya  yang  terpenting  dalam  menentukam  suatu  keberhasilan  proses implementasi.  Sumberdaya  lain  yang  perlu  diperhatikan  juga,  ialah sumberdaya  finansial  dan  sumberdaya  waktu.  Implementasi  kebijakan  perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources ) maupun sumberdaya non-manusia ( non human resources) .
3) Karakteristik agen pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi meliputi organisai formal dan  organisasi  informal  yang  akan  terlibat  pengimplementasian  kebijakan publik.  Hal  ini  sangat  penting  karena  kinerja  implementasi  kebijakan  akan sangat  banyak  dipengaruhi  oleh  ciri-ciri  yang  tepat  serta  cocok  dengan  para agen pelaksananya.
4) Sikap / kecenderungan para pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana  akan sangat  banyak mempengaruhi  keberhasilan  atau  tidaknya  kinerja  implementasi  kebijakan
publik.  Hal  ini  sangat  mungkin  terjadi  oleh  karena  kebijakan  yang dilaksanakan  bukanlah  hasil  formulasi  warga  setempat  yang  mengenal  betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan dari atas yang sangat mungkin para pengambil keputusannnya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan  yang  warga  ingin  selesaikan.  Disposisi  implementor  ini mencakup hal yang penting yakni (a) respons implementor terhadap kebijakan (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.
5) Komunikasi antarorganisasi adan aktivitas pelaksana
Koordinasi  merupakan  mekanisme  yang  ampuh  dalam  implementasi kebijakan  publik.  Semakin  baik  koordinasi  komunikasi  diantara  pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kecil terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.
6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
Sejauh  mana  lingkungan  eskternal  turut  mendorong  keberhasilan kebijakan  publik  yang  telah  diterapkan.  Lingkungan  sosial,  ekonomi  dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi  kebijakan.  Karena  itu,  upaya  untuk  mengimplementasikan kebijakan  harus  pula  memperhatikan  kekondusifan  kondisi  lingkungan eksternal.
Teknik  sampling  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Purpusive sampling . Sumber data pokok atau informan kunci  ( key informan) yang terdiri dari :  (1)  Pegawai  Dinas  Perumahan  Kawasan  Pemukiman  dan    Lingkungan  Hidup Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara,  (2)  Lurah  Sungai  Malang,  Lurah  Paliwara(3) Masyarakat Desa dengan jumlah seluruhnya 12  informan.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  teknik  observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Uatara  nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan  kebersihan dan keindahan lingkungan di kecamatan Amuntai Tengah terkait ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan  sebenarnya  masih  belum  optimal,  hal  ini  dikarenakan  memang  masih banyak Desa yang tidak menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan,  sangat rendahnya  sosialsiasi dan tidak berjalannya sanksi yang sudah ditetapkan serta memang  sudah  menjadi  budaya  masyarakat  Desa  untuk  membuang  sampah sembarangan.
Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  pernyataan  Van  Metter  dan  Carl  Van Horn  (Leo  Agustino,  2016  :  133-136)  yang  menyatakan  bahwa  Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika  ukuran  dan  tujuan  dari  kebijakan  memang  realistis  dengan  sosio  kultur yang  mengada  dilevel  pelaksana  kebijakan.  Ketika  ukuran  kebijakan  atau tujuan  kebijakan  terlalu  ideal  (bahkan  terlalu  utopis)  untuk  dilaksanakan dilevel  warga,  maka  agak  sulit  memang  merealisasikan  kebijakan  publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
2)    Sumber daya
a.     Sumber daya manusia
implementasi peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara  nomor 7 tahun 2016  tentang  penyelenggaraan    kebersihan  dan  keindahan  lingkungan  di kecamatan  Amuntai  Tengah  terkait  sumber  daya  manusia    belum  optimal, masih rendahnya pendidikan mengakibatkan sumber daya manusia lemah dan kurang  mengetahui  terhadap  pentingnya  menjaga  kebersihan  dan  keindahan lingkungan serta kebiasaan masyarakat untuk mebuang sampah semabarangan yang sudah membudaya .
Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Van Metter dan Carl Van Horn (Leo Agustino, 2016 : 133-136) yang menyatakan bahwa Kinerja implementasi kebijakan  dapat  diukur  tingkat  Keberhasilan  proses  implementasi  kebijakan sangat tergantunng dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia  merupakan  sumberdaya  yang  terpenting  dalam  menentukam  suatu keberhasilan proses implementasi.
b.  Sumber Daya Non Manusia
implementasi peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Uatara  nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan  kebersihan dan keindahan lingkungan di kecamatan Amuntai Tengah terkait sumber daya non manusia masih   belum maksimal, dikarenakan masih belum memadainya armada pengangkut sampah dan tempat pembuangan sampah di beberapa Desa.
Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Van Metter dan Carl Van Horn (Leo  Agustino,  2016  :  133-136)  yang  menyatakan  bahwa  Implementasi kebijakan  perlu  dukungan  sumberdaya  baik  sumberdaya  manusia (human resources ) maupun sumberdaya non-manusia ( non human resources) .
3)    Karakteristik Agen Pelaksana
a.     Organisasi Formal
Implementasi peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Uatara  nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan  kebersihan dan keindahan lingkungan di  kecamatan  Amuntai Tengah terkait  organisasi  formal cukup baik,   hal  ini terbukti  dengan  adanya  organisasi-organisasi  yang  membantu  dan  ikut  serta melaksanakan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan.
Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Van  Metter  dan  Carl  Van  Horn  (Leo Agustino, 2016 : 133-136) yang menyatakan bahwa Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisai formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian  kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat  penting  karena  kinerja implementasi  kebijakan  akan  sangat  banyak  dipengaruhi  oleh  ciri-ciri  yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.
b.     Organisasi Non Formal
implementasi peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Uatara  nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan  kebersihan dan keindahan lingkungan di kecamatan Amuntai Tengah terkait organisasi non  formal cukup baik,  hal ini  terbukti  dengan  ikut  sertanya  organisasi-orgasnisi  ataupun  kelompok- kelompok    yang  membantu  dan  ikut  berpartsipasi  dalam  melaksanakan kebersihan dan keindahan lingkungan.
Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Van  Metter  dan  Carl  Van  Horn  (Leo Agustino, 2016 : 133-136) yang menyatakan bahwa  Pusat perhatian pada agen pelaksana  meliputi  meliputi  organisai  formal  dan  organisasi  informal  yang akan  terlibat  pengimplementasian  kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat  penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat  banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.
4)  Sikap dan kecenderungan para agen   pelaksana
a. Respon implementor
Dalam  implementasi  peraturan  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara nomor  7  tahun  2016  tentang  penyelenggaraan    kebersihan  dan  keindahan lingkungan  di  kecamatan  Amuntai  Tengah  dapat  diketahui  bahwa  mengenai respon implementor cukup baik. Karena adanya respon positif terhadap adanya pelaksanaan kebersihan dan keindahan lingkungan.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Metter dan Carl Van Horn (Leo Agustino, 2016 : 133-136) yang menyatakan bahwa Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi  kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat  mungkin  terjadi  oleh  karena kebijakan  yang  dilaksanakan  bukanlah  hasil  formulasi  warga  setempat  yang mengenal  betul  persoalan  dan  permasalahan  yang  mereka  rasakan.  Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan dari atas yang sangat  mungkin  para  pengambil  keputusannnya  tidak  pernah  mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. Disposisi
implementor  ini  mencakup  hal  yang  penting  yakni  (a)  respons  implementor terhadap kebijakan (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.
b. Kognisi
Implementasi peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Uatara  nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan  kebersihan dan keindahan lingkungan di kecamatan  Amuntai  Tengah  terkait  kognisi  belum  optimal,    hal  ini  terbukti dengan  rendahnya  tingkat  pemahaman  masyarakat  mngenai  pelaksanaan keersihan dan keindahan lingkungan.
Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Van Metter dan Carl Van Horn (Leo Agustino, 2016 : 133-136) yang menyatakan bahwa Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh  karena  kebijakan  yang  dilaksanakan  bukanlah  hasil  formulasi  warga setempat  yang  mengenal  betul  persoalan  dan  permasalahan  yang  mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan dari  atas  yang  sangat  mungkin  para  pengambil  keputusannnya  tidak  pernah mengetahui  kebutuhan,  keinginan,  atau  permasalahan  yang  warga  ingin selesaikan.  Disposisi  implementor  ini  mencakup  hal  yang  penting  yakni  (a) respons  implementor  terhadap  kebijakan  (b)  kognisi,  yakni  pemahamannya terhadap kebijakan.
5) Komunikasi Antar Organisasi Dn   Aktivitas Pelaksana
a.  Koordinasi
Implementasi peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Uatara  nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan  kebersihan dan keindahan lingkungan di kecamatan  Amuntai  Tengah  terkait  koordinasi  cukup  baik,    hal  ini  terbukti dengan  saling  memberikan  informasi  satu  dengan  yang  lainnya,  sehingga informasi yang disampaikan bisa dilaksanakan.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Metter dan Carl Van Horn (Leo Agustino,  2016  :  133-136))  yang  menyatakan  bahwa  Koordinasi  merupakan mekanisme  yang  ampuh  dalam  implementasi  kebijakan  publik.  Semakin  baik koordinasi  komunikasi  diantara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  proses implementasi.
Implementasi peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Uatara  nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan  kebersihan dan keindahan lingkungan di kecamatan  Amuntai  Tengah  terkait  kerjasama  belum  efektif,    hal  ini  terbukti dengan tidak saling bekerjasamanya masayarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan di sekitar.
Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  pernyataan  Van  Metter  dan  Carl  Van  Horn (Leo Agustino, 2016 : 133-136)) yang menyatakan bahwa Koordinasi merupakan mekanisme  yang  ampuh  dalam  implementasi  kebijakan  publik.  Semakin  baik koordinasi  komunikasi  diantara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  proses implementasi, maka asumsi kecil terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.
6) Lingkungan Sosial Ekonomi Dan Politik
a.  Partisipasi
Implementasi peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Uatara  nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan  kebersihan dan keindahan lingkungan di kecamatan  Amuntai  Tengah  terkait  partisipasi  belum  efektif,    hal  ini  terbukti dengan tidak saling bekerjasamanya dan berpartisipasinya  masayarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan di sekitar.
Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Van Metter dan Carl Van Horn (Leo  Agustino,  2016  :  133-136)  yang  menyatakan  bahwa  Sejauh  mana lingkungan eskternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah diterapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  harus  pula  memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.
b. Opini Public
Implementasi peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Uatara  nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan  kebersihan dan keindahan lingkungan di kecamatan Amuntai Tengah terkait opini publik cukup bagus,  hal ini terbukti dengan adanya dukungan terkait  pelaksanaan dalam menjaga  kebersihan dan keindahan lingkungan namun ada juga beberapa yang hanya sekedar mendukung dan tidak ikut terlibat dalam pelaksanaannya.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Metter dan Carl Van  Horn (Leo Agustino,  2016  :  133-136)  yang  menyatakan  bahwa  Sejauh  mana  lingkungan eskternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah diterapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan  kebijakan  harus  pula  memperhatikan  kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.
Faktor- Faktor yang Mepengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu  Sungai  Utara  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Penyelenggaraan  Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Di Kecamatan Amuntai Tengah :
1. Kurangnya Kesadran Mayarakat
Kurangnya  kesadaran  pada  masyarakat  menyebabkan  ketidakpedulian terhadap kebersihan dan kendahan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka.
2. Rendahnya Pendidikan Pada Masayarakat
Rendahnya  sumberdaya  manusia  menyebabkan  kurangnya  pengetahuan mereka tentang pentingnya menjga kebersihan agar terhindar dari dampak yang tidak baik dari kotornya tempat tinggal dilingkungan sekitar.
3. Sarana Kurang Memadai
Kurangnya sarana dan prasarana menyebabkan terhambatnya pelaksnanan kebersihan dan keindahan lingkungan.
Upaya-upaya  yang  Mepengaruhi  Faktor-faktor    Implementasi  Peraturan Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Di Kecamatan Amuntai Tengah :
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Salah  satu  upaya  dalam  melaksankan  perauran  Daerah  dengan meningkatkan  kualitas  sumberdaya  manusia  dengan  cara  memberikan pengetahuan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
2. Sosialisasi
Mengadakan    sosilaisasi  kepada  masyarakat  dalam  penyampaian pentingnya  menjaga  kebersihan  agar  mereka  bisa  memahami  pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan
3. Memperbanyak Sarana Dan Prasarana
Upaya  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  kebersihan  dan  keindahan lingkungan  dengan  cara  menambah  sarana  dan  prasarana  agar  menunjang pelaksanaan kebersihan dan keindahan lingkungan.
A. Kesimpulan
1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016  Tentang  Penyelenggaraan  Kebersihan  dan  Keindahan  Lingkungan  di Kecamatan Amuntai Tengah belum optimal, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan serta sumber daya baik sumber daya manusia maupun non manusia. Sedangkan indikator  yang  sudah  baik  yaitu  karakteristik  agen  pelaksana,  sikap  atau kecenderungan  para  pelaksana,  komunikasi  antar  organisasi  dan  aktivitas pelaksana  dan  lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  politik.  Oleh  karena  itu pelaksanaan  kebersihan  dan  keindahan  lingkungan  di  Kecamatan  Amuntai Tengah    belum  dapat  dikatakan  optimal  karena  masih  ada  hambatan  yang mengakibatkan  pelaksanaan  kebersihan  dan  keindahan  lingkungan  tidak terlaksana dengan baik.
2. Faktor  yang mempengaruhi    Impelemtasi Peraturan Daerah  Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan
Keindahan  Lingkungan  diantaranya  :  Kurangnya  kesadaran  masayarakat, rendahnya pendidikan pada masayarakat serta prasarana  yang masih  kurang memadai.
3. Upaya yang dilakukan dalam  Impelemtasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan  Lingkungan  diantaranya  :  Meningkatkan  sumberdaya  manusia, mengadakan  sosialisasi  kepada  masyarakat  serta  menambah  sarana  dan prasarana.
B. Saran
1. Untuk  Kepala  Dinas  Perumahan,  Kawasan  Pemukiman  dan  Lingkungan Hidup  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  dalam  melaksanakan  kebersihan  dan keindahan  lingkungan  khususnya  di  kecamatan  Amuntai  Tengah  pada  Desa Kaludan  Besar,  Pandulangan  dan  Rantau  Bujur  harus  mampu  menjalankan kebijakan maupun pelaksanaannya sesuai dengan  Peraturan Daerah nomor 7 tahun  2016  tentang  penyelenggaraan  kebersihan  dan  keindahan  lingkungan agar  melaksanakan  kebijakan  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  serta mengadakan  sosialisasi  kepada  warga  maupun  organisasi  yang  ada  di  Desa seperti  halnya  PKK,  Organisasi  Kepemudaan  maupun  Tokoh  Agama  untuk menjalankan kebersihan yang ada di lingkungan mereka. Selain itu membuat spanduk  atau  tulisan-tulisan  tentang  pentingnya  menjaga  kebersihan  dan menerapkan  sanksi  apabila  ada  yang  melanggar  peraturan  sehingga perencanaan  yang  telah  dibuat  dapat  dilakasankan  sesuai  tujuan  yang  telah ditetapkan.
2. Untuk  Kepala  Desa  Kaludan  Brsar,  Pandulangan  dan  Rantau  Bujur  beserta aparat  Desanya  diharapkan  agar  adanya  kegiatan  pelaksanaan  kebersihan  di setiap Desa dan merencanakan pembuatan wadah sampah untuk pembuangan sampah di setiap RT agar terjaganya kebersihan dan keindahan lingkungan di sekitar.
3. Untuk  masyarakat  Desa  Kaludan  Besar,  Pandulangan  dan  Rantau  Bujur  di Kecamatan  Amuntai  Tengah  agar  memahami  serta  ikut  berpartisipasi  dalam menjaga  kebersihan  dan  keindahan  lingkungan  untuk  kenyamanan  bersama demi terciptanya lingkungan yang hijau, bersih, indah, asri dan sehat.

## DAFTAR PUSTAKA
Kuswana, Dadang, 2011. Metode Penelitian Sosial. Bandung : CV Pustaka Setia
Anonim. 2016. Peraturan daerah  Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7  tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan  dan Keindahan Lingkungan.
Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar  Kebijakan Publik , Bandung: ALPABET
Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik , Bandung: ALPABET
Anggara, Sahya. 2015. Metode Penelitian Administrai , Jakarta: Pustaka Setia
Fhatoni, Abdurrahmat. 2006. Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi , Jakarta : PT Asdi Mahasatya.
Gunawan, Imam. 2014. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik , Jakarta:  PT Bumi Aksara.
J.Molelong  Lexy. 2016. Metodologi  Penelitian Kualitatif . Bandung :  PT Remaja Rosdakarya Offset
Kusuma, Dewi Rahayu. 2016. Studi Analisis Kebijakan , Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
Mulyadi  Deddy.  2016. Studi  Kebijakan  Publik  dan  Pelayanan  Publik ,  Bandung:
Alfabeta.
Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik , Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan R &D , Bandung : Cv. Alfabeta.
Suharto, Edi. 2014. Analisis Kebijakan Publik, .. Bandung : ALFABETA.
Tim, 2018. Pedoman Penyusunan Dan Penulisan Skripsi : STIA Amuntai.
V.Wiratna Sujarweni. 2014. Metodelogi Penelitian , Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
Wahab,  Soliichin  Abdul.  2005. Analisis  Kebijaksanaan ,  Jakarta:  PT  Bumi Aksara.