## SISTEM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

## Hermansyah
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti Email: firaardachaniago@gmail.com

## ABSTRACT
Proof  of  corruption  in  accordance  with  Law  Number  31  of  1999  concerning  Eradication  of Corruption  Article  37  Paragraph  (1)  "The  defendant  has  the  right  to  prove  that  he  did  not commit a criminal act of corruption. As amended by Law Number 20 of 2001 Article Article 37A Paragraph (1) "The Defendant is obliged to provide information about all of his assets and the assets  of  his  wife  or  husband,  children,  and  the  assets  of  any  person  or  corporation  that  is allegedly related to the case. be charged.
Keywords: System, Proof, Crime, Corruption, Indonesia

## ABSTRAK
Pembuktian  tindak  pidana  korupsi  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Korupsi  Pasal  37  Ayat  (1)  “Terdakwa  mempunyai  hak  untuk membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001  Pasal  Pasal  37A  ayat  (1)”Terdakwa  wajib memberikan keterangan tentang seluruh  harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
Kata Kunci: Sistem, Pembuktian, Tindak Pidana, Korupsi, Indonesia

## PENDAHULUAN
Hubungan  antara  polisi,  hukum  dan  masyarakat  memang  sangat  erat.  Achmad  Ali menjelaskan  mengenai  hubungan  antara  polisi  dengan  efektivitas  hukum:  Kualitas  dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kriminalitas, merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan afektif dan tidaknya ketentuan yang berlaku, khususnya di bidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok kepolisian untuk menindaknya. 1 Ditpamobvit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah merupakan unsur
1 Soerjono Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat , CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm 7.
pelaksana  tugas  pokok  yang  berada  di  bawah  Kapolda.  Ditpamobvit  terdiri  dari  Sub  bidang, khusus  sub  bidang  wisata  disebut  Subditwisata,  yang  bertugas  menyelenggarakan  pengamanan obyek  wisata  termasuk  mobilitas  wisatawan  yang  memerlukan  pengamanan  khusus.  Dalam melaksanakan  tugas,  Subditwisata  menyelenggarakan  fungsi:  pengamanan  obyek  wisata  dan pengamanan  mobilitas  wisatawan.  Dalam  melaksanakan  tugasnya  Subditwisata  dibantu  oleh sejumlah Unit yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subditwisata.
Tingginya tingkat kejahatan pencurian yang terjadi merupakan ancaman dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang pada gilirannnya menghambat usaha usaha pembangunan  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat.  Tindak  pidana  pencurian  di  tempat wisata pantai yang ada di Kota Padang menyebabkan masyarakat resah dan takut. Khusus dalam pengamanan tempat wisata pantai di Kota Padang masih dinilai kurang maksimal, hal ini dapat dilihat  masih  banyaknya  tindak  pidana  pencurian  yang  terjadi  dan  belum  ada  pengamanan khusus  dari  pihak  pengamanan  objek  vital  di  tempat  wisata  tersebut.  Tindak  pidana  pencurian yang  setiap  tahunnya  selalu  meningkat  di  objek  vital  wisata  pantai  di  Kota  Padang.  Pencurian yang terjadi dilakukan terhadap barang barang pengunjung dan kendaraan bermotor pengunjung. Perlu dilakukan kajian tentang efektivitas pengamanan yang sudah dilakukan selama ini oleh Dit Pam Obvit Polda Sumbar.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian ini  adalah  suatu  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analitis, yaitu penelitian  yang  memberikan  data  secara  jelas  dan  teliti  yang  kemudian  dengan  data  tersebut dianalisa permasalahan serta dicari penyelesaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  masih  relevansi  dengan  penelitian  ini.  Data  yang  digunakan  hanya  data  sekunder  yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Sistem  Pembuktian  Pada  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Rangka  Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Sistem  Pembuktian  Pada  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Rangka  Pemberantasan Korupsi  di  Indonesia  masih  menggunakan  sistem  terbalik  berimbang  atau  sistem  kuasi karena  disatu  sisi  Jaksa  tetap  mendakwa  dan  disisi  lain  juga  terdakwa  diperintahkan membuktikan  harta  yang  diperoleh  bukan  dari  hasil  korupsi.  Kedua  sistem  pembuktian  ini bisa digunakan, apabila terdakwa bisa membuktikan bahwa harta yang diperoleh bukan dari hasil korupsi, maka jaksa tidak diperbolehkan melakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi Pasal 37A ayat (1) “ Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”.
Segi-segi hukum pembuktian umum dalam KUHAP, terutama: 2
a. Mengenai  alat  bukti  yang  dapat  digunakan  untuk  membuktikan.  objek  yan  harus dibuktikan  bersumber  pada  tindak  pidana  yang  didakwakan.  Oleh  karena  itu,  tindak pidana  yang  didakwakan  adalah  objek  pokok  apa  yang  harus  dibuktikan.  Tindak  pidana terdiri  dari  unsur-unsur.Unsur-unsur  ini,  baik  perbuatan  dan  unsur-unsur  yang  melekat pada  perbuatan,  unsur  mengenai  diri  si  pembuat  itulah  yang  harus  dibuktikan  untuk menyatakan terbukti tidaknya tindak pidana.
b. Mengenai kedudukan, fungsi pihak Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Hakim yang  terlibat  dalam  kegiatan  pembuktian.  Dari  sudut  pihak  mana  yang  berkewajiban membuktikan, maka disini terdapat sistem pembebanan pembuktian.
c. Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian dan cara menilainya.
d. Mengenai  cara  bagaimana  membuktikan  dengan  menggunakan  alat-alat  bukti  tersebut. Dengan  kata  lain  bagaimana  alat-alat  bukti  tersebut  dipergunakan  dalam  kegiatan pembuktian.
e. Mengenai  standar  minimal  pembuktian  sebagai  kriteria  yang  harus  dipenuhi  untuk menarik  kesimpulan  pembuktian  tentang  terbukti  ataukah  tidak  dan  hal  apa  yang dibuktikan.
f. Mengenai  syarat  subyektif  (keyakinan)  hakim  dalam  hubungannya  dengan  standar minimal pembuktian dalam hal hakim menarik amar putusan akhir.
Menurut  Andi  Hamzah,    Ilmu  Hukum  Acara  Pidana  dikenal  ada  beberapa  teori sistem pembuktian, Yaitu:
1. Sistem  Atau  Teori  Pembuktian  Berdasarkan  Undang-Undang  Secara  Positif (Positive Wettelijk Bewijs Theori)
Dalam menilai pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti hanya kepada alat-alat pembuktian  berdasarkan  undang-undang  secara  positif (positive  wettelijk  bewistheorie). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan pada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang- undang,  maka  keyakinan  hakim  tidak  diperlukan  sama  sekali.  Sistem  ini  disebut  juga sistem pembuktian formal (formal bewijstheorie).
2. Sistem  Atau Teori Pembuktian  Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu ( conviction in time/conviction Raisonance )
Berhadap-hadapan  secara  berlawanan  dengan  teori  pembuktian  menurut keyakinan  hakim  melulu,  teori  ini  disebut  juga conviction  in  time .  Disadari  bahwa  alat bukti  berupa  pengakuan  terdakwa  sendiri  pun  tidak  selalu  membuktikan  kebenaran. Pengakuan  pun  terkadang  tidak  menjamin  terdakwa  benar-benar  telah  melakukan perbuatan  yang  didakwakan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  bagaimanapun  juga  keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal pada pemikiranitulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim  melulu  yang  didasarkan  pada  keyakinan  hati  nuraninya  sendiri  ditetapkan bahwa
2 Adami Chazawi , Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi ,  Alumni Bandung, 2008, hlm.101
terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  yang  didakwakan.  Mengenai  darimana  hakim mendapat  keyakinannya,  bukanlah  suatu  permasalahan  dalam  sistem  ini  hakim  dapat memperoleh keyakinannya darimana saja.
Menurut  Wirjono  Prodjodikoro  yang  dikutip  dalam  buku  Andi  Hamzah. 3 Sistem pembuktian  demikian  pernah  dianut  di  Indonesia,  yaitu  pada  peradilan  distrik  dan pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi  dasar  keyakinan.  Sistem  ini  memberi  kebebasan  kepada  hakim  terlalu  besar, sehingga  sulit  diawasi.  Disamping  itu,  terdakwa  atau  penasihat  hukumnya  sulit  untuk melakukan  pembelaan.  Dalan  hal  ini  hakim  dapat  memidana  terdakwa  berdasarkan keyakinannya  bahwa  ia  telah  melakukan  apa  yang  didakwakan.  Praktik  juri  di  Perancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan- putusan bebas yang sangat aneh.
3. Sistem  Atau  Teori  Pembuktian  Berdasarkan  Keyakinan  Hakim  Atas  Alasan  Logis ( Laconviction Raisonne )
Sebagai  jalan  tengah,  muncul  sistem  atau  teori  yang  disebut  pembuktian  yang berdasar  keyakinan  hakim  sampai  batas  waktu  tertentu.  Menurut  teori  ini,  hakim  dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang berdasarkan kepada  dasar  pembuktian  disertai  dengan  suatu  kesimpulan  ( conclusive )  yang berlandaskan  pada  peraturan-peraturan  pembuktian  tertentu.  Jadi  putusan  hakim dijatuhkan  dengan  suatu  motivasi  Sistem  yang  disebut  sebagai  sistem  pembuktian  jalan tengah  ini  disebut  juga  pembuktian    bebas  karena  hakim  diberikan  kebebasan  untuk menyebut alasan keyakinannya (vrije bewisjtheorie ).
Sistem pembuktian ini juga disebut sistem pembuktian bebas karena hakim bebas untuk  menyebut  alasan-alasan  keyakinannya  ( vrije  bewisjtheorie ).  Sistem  atau  teori pembuktian  jalan  tengah  atau  yang  berdasarkan  keyakinan  hakim  sampai  batas  tertentu ini  terpecah  kedua  jurusan.  Yang  pertama  yaitu  pembuktian  berdasar  keyakinan  hakim atas  alas  an  yang  logis  ( conviction  raisonne )  dan  yang  kedua  ialah  teori  pembuktian berdasarkan  undang-undang  secara  negatif  ( negatief  wettelijk  bewijstheorie ). Persamaan antara keduanya ialah sama-sama berdasarkan  keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin  dipidana  tanpa  adanya  keyakinan  hakim  bahwa  ia  bersalah.  Sedangkan perbedaannya ada dua, yang pertama pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, sedangkan yang kedua pada ketentuan undang-undang. Kemudian pada yang pertama pada dasarnya ialah konklusi yang  tidak  didasarkan  undang-undang,  sedangkan  yang  kedua  didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut limitative. 4
4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk) Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (negatief wettelijk ) ini, pemidanaan yang didasarkan kepada pembuktian yang berganda ( dubble  en  grondslag) kata  D.Simon  yaitu,  pada  peraturan  undang-undang  dan  pada
3 .  Andi Hamzah, Op.Cit, hlm 252
4 Andi Hamzah, Op Cit , hlm.25 - 54
prinsip  keyakinan  hakim,  dan  menurut  undang-undang  dasar  keyakinan  hakim  itu bersumber  pada  peraturan  undang-undang  menurut  P.A.F  Lamintang  dan  Theo Lamintang, 5 berpendapat:
Orang dapat mengetahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup  bagi  hakim  untuk  menjatuhkan  pidana  bagi  seseorang  tetapi  dari  alat-alat bukti  yang  sah  itu  hakim  juga  perlu  memperoleh  keyakinan  bahwa  hakim  juga memperoleh  keyakinan  bahwa  terdakwa  telah  bersalah  melakukan  tindak  pidana tersebut. Sebaliknya adanya keyakinan hakim saja tidak cukup apabila keyakinan tersebut tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya alat bukti yang sah.
Prinsip  keyakinan  hakim  dalam  teori  pembuktian  yang  berdasarkan  undang- undang secara negatif, yakni masalah asas minimum pembuktian. Minimum pembuktian yang  dianggap  cukup  memadai  untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa,  sekurang- kurangnya atau paling sedikit dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah. Jelasnya, untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan:
a) Penjumlahan  dari  sekurang-kurangnya  seorang  saksi  ditambah  dengan  seorang  ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus  saling  berkesesuaian,  saling  menguatkan,  dan  tidak  saling  bertentangan  antara satu dengan yang lainnya;
b) Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu merupakan keterangan dua orang saksi yang  saling  berkesesuaian  dan  saling  menguatkan,  maupun  penggabungan  antara keterangan  seorang  saksi  dengan  terdakwa,  asal  keterangan  keduanya  saling berkesesuaian.
c) Oleh  karena  itu,  para  hakim  harus  hati-hati,  cermat,  dan  matang  menilai  dan mempertimbangkan masalah pembuktian.
Untuk  Indonesia,  yang  sekarang  ternyata  telah  dipertahankan  oleh  KUHAP, Wirjono  Prodjodikoro  berpendapat  bahwa:  “Sistem  pembuktian  berdasarkan  undang- undang  secara  negatif (negatief  wettelijk) sebaiknya  dipertahankan  berdasarkan  dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa  untuk  dapat  menjatuhkan  suatu  hukuman  pidana,  janganlah  hakim  terpaksa memidana  orang  sedangkan  hakim  tidak  yakin  atas  kesalahann  terdakwa.  Kedua  ialah berfaedah, jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan  tertentu  yang  harus  diturut  oleh  hakim  dalam  melakukan  peradilan KUHAP,  HIR,  dan Nederlandsche  strafvordering (  hukum  acara  pidana  Belanda  ) menganut  teori  sistem  pembuktian  berdasarkan    undang-undang  negatif  ( negatief wettelijkbewijs theorie ).
Keyakinan  hakim  tetap  ada,  tetapi  bukan  atas  keyakinan  itu  saja  yang  menjadi pembuktian final. keyakinan itu menjadi dasar pertimbangan untuk menilai apakah alat- alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang (limitatif) sudah terpenuhi. Dengan kata
5 P.A.F.  Lamintang  dan  Theo  Lamintang, Pembahasan  KUHAP  (Menurut  Ilmu  Pengetahuan  Hukum Pidana dan Yurisprudensi) , Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm.408
lain, dapat dikatakan bahwa bukan keyakinan hati nurani yang menjadi alat bukti, tetapi alat-alat bukti yang diyakini dengan sah.  Negatif  yang dimaksudkan ialah tidak ada alat bukti  diluar  undang-undang  dan  tidak  ada  keyakinan  terhadap  pengetahuan  selain  dari pada  keyakinan  terhadap  alat-alat  bukti  yang  disebut  undang-undang  itu  saja.  Dalam Pasal  183 juncto .  294  HIR  ditentukan  bahwa  hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Penjelasan dalam pasal itu menyatakan bahwa ketentuan itu adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

## B. Sistem  Pembuktian  Perkara  Korupsi  Yang  Berlaku  Di  Indonesia  Dibandingkan Dengan Pembuktian Korupsi Di Negara Lain
Sistem  Pembuktian  perkara  korupsi  yang  berlaku  di  Indonesia  masih  menggunakan sistem terbalik berimbang atau sistem kuasi, sedangkan sistem pembuktian korupsi dinegara lain  seperti,  Cina,Singapura,  Jepang,  Malaysia  dan  Meksiko  sudah  menggunakan  sistem pembuktian terbalik murni dan pada kenyataanya sangat efektif dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sistem  pembuktian  yang  dikenal  dari  negara  penganut  rumpun  Anglo-Saxon  dan hanya  terbatas  pada  “ certain  cases ”  khususnya  terhadap  tindak  pidana  “gratification”  atau pemberian yang berkorelasi dengan “ bribery ” (suap). Hal ini dimungkinkan karena hampir tidak mungkin kejahatan tersebut dibuktikan dengan menggunakan sistem pembuktian biasa. Dalam  perkembangannya,  beberapa  negara  juga  telah  menerapkan  sistem  pembalikan pembuktian ini seperti di United Kingdom of Great Britain , Republik Singapura, Malaysia. Hongkong, Pakistan, India dan lain sebagainy,yang didasarkan atas :
a. Di United  Kingdom  of  Great  Britain atas  dasar  “ Prevention  of  Corruption  Act  1916 ” terdapat  pengaturan  apa  yang  dinamakan  “Praduga  korupsi  untuk  kasus-kasus  tertentu” (Presumption of corruption in certain cases) .
b. Di  Hongkong, pembuktian terbalik ini diatur dalam Pasal 10 (1b) Prevention of Bribery Ordonance 1970, Added 1974:  Pasal  11  ayat  (1) Hong  Kong  Bill  of  Rights  Ordinance 1991.
c. Di India pembalikan beban pembuktian diatur berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat  (1) of the Prevention of Corruption Act ( II of 1947) 11.
d. Di  Malaysia  diatur  atas  dasar  Pasal  42  Akta  Pencegahan  Rasuah  1997 (Anti  Corruption Act 1997 (Act 575) yang mulai berlaku sejak tanggal 8 Januari 1998.
e. Di Singapura keterangan tersebut digunakan berdasarkan “ Prevention of Corruption Act ” di Chapter 241.12
Namun  dalam  praktik  di  beberapa  negara  di  atas,  penggunaan  pembuktian  terbalik tersebut  dilakukan  secara  seimbang.  Hal  ini  terjadi  karena  pembuktian  terbalik  tidak  boleh
melanggar  hak  terdakwa  sehingga  dalam  praktiknya  beban  pembuktian  yang  digunakan menjadi beban pembuktian yang seimbang.
Sistem  pembuktian  terbalik  Murni  yang  merupakan  pola  baru  yang  diadopsi  dari sistem hukum Anglo Saxon itu, yang di pakai oleh beberapa Negara seperti Cina, Singapura, Malaysia,  Jepang  dan  Meksiko  sangat  efektif  untuk  pemberantasan  kasus  korupsi  berupa suap,  sebab  sistem  pembuktian  yang  berlaku  saat  ini  di  Indonesia  masih  menggunakan sistem pembuktian Kuassie Karena disatu sisi Jaksa tetap mendakwa dan disisi lain terdakwa diperintahkan membuktikan harta yang diperoleh bukan dari hasil korupsi, maka jaksa tidak diperbolehkan melakukan penuntutan. 6 Jadi sistem pembuktian terbalik murni sangat efektif dan  sudah  saatnya  diterapkan  karena  mengutamakan  asas  oportunitas  (kewenangan  Jaksa Agung  untuk  mengenyampingkan  perkara)  untuk  kepentingan  umum.  ''Karena  itu  sebelum penerapan  sistem  tersebut,  hendaknya  pemerintah  mensosialisasikannya  agar  tidak menimbulkan  kesalahan  persepsi  dikalangan  awam,''  katanya. 7 Dia  mengatakan,  pola  lama, yaitu asas praduga tidak bersalah sering menimbulkan diskriminatif terhadap masyarakat dan bahkan  sering  dimain-mainkan  oknum  penegak  hukum.  Karena  itu  dia  mendukung  sistem pembuktian  terbalik  tersebut  supaya  tercipta  asas  tranparansi  dalam  penanganan  masalah. Perlunya  asas  pembuktian  terbalik  ini  dikarenakan  semakin  maraknya  marfia  peradilan  di Indonesia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dan analisis sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Sistem  Pembuktian  Pada  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Rangka  Pemberantasan  Korupsi  di Indonesia masih menggunakan sistem terbalik berimbang atau sistem kuasi karena disatu sisi Jaksa  tetap  mendakwa  dan  disisi  lain  juga  terdakwa  diperintahkan  membuktikan  harta  yang diperoleh  bukan  dari  hasil  korupsi.  Kedua  sistem  pembuktian  ini  bisa  digunakan,  apabila terdakwa bisa membuktikan bahwa harta yang diperoleh bukan dari hasil korupsi, maka jaksa tidak  diperbolehkan  melakukan  penuntutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37A ayat (1) “ Terdakwa  mempunyai  hak  untuk  membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana korupsi”.
2. Sistem  Pembuktian  perkara  korupsi  yang  berlaku  di  Indonesia  masih  menggunakan  sistem terbalik  berimbang  atau  sistem  kuasi,  sedangkan  sistem  pembuktian  korupsi  dinegara  lain seperti,  Cina,Singapura,  Jepang,  Malaysia  dan  Meksiko  sudah  menggunakan  sistem pembuktian terbalik murni dan pada kenyataanya sangat efektif dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, Ctk.Kedua, Kantor Konsultan Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2006, hlm. 134.
7 http://www.suarapembaruan.com/News/2008/03/17/Nasional/nas06.htm , diakses tanggal, 17 Maret 2019, Jam, 21.30 Wib

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi , Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi ,  Alumni Bandung, 2008,
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
Indriyanto  Seno  Adji, Korupsi  dan  Pembalikan  Beban  Pembuktian, Ctk.Kedua,  Kantor  Konsultan  Hukum  Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2006.
Nyoman Serikat Putra Jaya, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia , Badan Penerbit Undip, 2005.
P.A.F.  Lamintang  dan  Theo  Lamintang, Pembahasan  KUHAP  (Menurut  Ilmu  Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi) , Sinar Grafika, Jakarta 2010.