## Eksistensi  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Politik Hukum

## (The Existence of Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik in Legal Policy Perspective)

## USWATUN HASANAH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Jl. Raya Telang PO BOX 2 Kamal Bangkalan e-mail: al_uswa@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik had extended the interpretation of its principles and norms, because cyber space can be categorized as a concrete legal act although basically it has virtual character. This act had also extended the interpretation of burden system. In activities of electronic transaction, it recognizes the use of electronic document  which  has  equal  status  with  the  ordinary  document.  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik had extended the jurisdiction of the application of national law against electronic transaction.
Key words: transaksi elektronik ( electronic transactions ), sistem pembuktian ( burden system ), yurisdiksi ( jurisdiction )

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Pembukaan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disebut UUDNRI 1945) menyatakan bahwa tujuan dari bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan`keadilan  sosial.  Untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pembukaan UUDNRI 1945 itu, perlu dilakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah sehingga bangsa Indonesia dapat  mengejar  ketertinggalan  dan  mempunyai  posisi  yang  sejajar  serta  daya  saing  yang  kuat  di  dalam pergaulan masyarakat internasional.
Adanya  perubahan  UUDNRI  1945  yang  mengatur  bahwa  Presiden  dipilih  secara  langsung  oleh rakyat  dan  tidak  adanya  GBHN  sebagai  pedoman  Presiden  untuk  menyusun  rencana  pembangunan  maka dibutuhkan pengaturan bagi proses perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu, dikeluarkanlah Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  sebagai satu kesatuan tata  cara  perencanaan  pembangunan    untuk  menghasilkan  rencana  pembangunan  dalam  jangka  panjang, jangka  menengah,  dan  tahunan  yang  dilaksanakan  oleh  unsur  penyelenggara  pemerintahan  di  pusat  dan daerah dengan melibatkan masyarakat.
Perencanaan  pembangunan  meliputi  tahapan  penyusunan  rencana  penetapan  rencana, pengendalian  pelaksanaan  rencana  dan  evaluasi  pelaksanaan  rencana  yang  kemudian  diikuti  dengan penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Untuk rencana  pembangunan  jangka  panjang  nasional  ditetapkan  dengan  Undang-undang  sedangkan  rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah ditetapkan dengan peraturan presiden.
Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka ditetapkanlah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN)Tahun 2004-2009.
Arah  Kebijakan  Pembenahan  Sistem  dan  Politik  Hukum  (tertuang  dalam  BAGIAN  III  Bab  9 Lampiran  Perpres)  diarahkan  pada  upaya  menata  kembali  substansi  hukum  melalui  peninjauan  dan penataan  kembali  peraturan  per-undang-undang-an  untuk  mewujudkan  tertib  per-undang-undang-an sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional. Program pembentukan hukumnya dilakukan melalui  penyempurnaan  dan  perubahan  dan  pembaruan  berbagai  peraturan  per-undang-undang-an  yang tidak sesuai dengan  kebutuhan masyarakat dan pembangunan (butir 6 Program pembentukan Hukum).
Menilik arah kebijakan Pembenahan Sistem dan Politik Hukum dalam  RPJMN tahun 2004-2009 khusus program pembentukan hukum  yang disesuaikan dengan  kebutuhan  masyarakat dan pembangunan, salah  satu  produknya  adalah  dibentuknya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan
Transaksi Elektronik. Pembentukan Undang-undang tersebut dipilih untuk menjadi bahan kajian dalam hal ini  akan  digunakan  pendekatan  konsep  politik  hukum,  konsep social  engineering ,  konsep  hubungan sibernetika.

## B. Perumusan Masalah
Berkaitan  dengan  latar  belakang  di  atas,  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  tulisan  ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana asas dan norma dalam transaksi elektronik?
2. Bagaimana sistem pembuktian dalam transaksi elektronik?
3. Bagaimana  yurisdiksi hukum nasional atas transaksi elektronik?

## PEMBAHASAN

## A. Asas dan Norma Dalam Transaksi Elektronik
Kajian  tentang  asas  dan  norma  dalam  transaksi  elektronik,  tidak  dapat  dilepaskan  dengan pendekatan politik  hukum,  yang  meliputi law making process, law implementation , dan law enforcement . Berdasarkan  konsep  politik  hukum  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  kajian  dengan  pendekatan  politik hukum merupakan kajian terhadap perubahan yang harus dilakukan dalam  hukum yang berlaku agar dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bellefroid, sebagaimana dikutip oleh Mansur, bahwa politik hukum merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan hukum yang  membawa  perubahan ius  constitutum menjadi ius  constituendum untuk  memenuhi  kehidupan masyarakat (Mansur, 2005:14).
Globalisasi  informasi  telah  menempatkan  Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyarakat  informasi dunia  sehingga  mengharuskan  dibentuknya  pengaturan  mengenai  pengelolaan  informasi  dan  transaksi elektronik di tingkat nasional, dan bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat  telah  menyebabkan  perubahan  kegiatan  kehidupan  manusia  dalam  berbagai  bidang  yang  secara langsung  telah  mempengaruhi  lahirnya  bentuk-bentuk  perbuatan  hukum  baru.  Pemerintah    mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi  informasi  dilakukan  secara  aman  untuk  mencegah  penyalahgunaannya  dengan  memperhatikan nilai-nilai  agama  dan  sosial  budaya  masyarakat  Indonesia,  maka  dibentuklah  Undang-undang  tentang Informasi danTransaksi Elektronik.
Sebagaimana  telah  disinyalir  oleh  Moore  (1978)  dan  Rahardjo  (1982)  bahwa  seiring  dengan tuntutan  perkembangan  masyarakat,  terutama  dalam  masyarakat  yang  semakin  kompleks  dan  modern, maka  tujuan  dan  fungsi  hukum  lebih  diarahkan  dan  sebagai  instrumen  untuk  melakukan  rekayasa kehidupan sosial ( law as a tool of social engineering) , atau untuk melakukan perubahan-perubahan sosial dengan  menggunakan  instrumen  hukum  ( social  engineering  by  law )  yang  dimaksudkan  untuk  mencapai kondisi  sosial  tertentu  yang  dikehendaki  oleh  pemerintah.  Selain  itu,  menurut  Nonet  dan  Selznick  (1978) hukum  juga  difungsikan  sebagai  fasilitasi  interaksi  dalam  kehidupan  antarmanusia  ( law  as  facilitation  of human  interaction ),  atau  sebagai  fasilitator  yang  memberi  respon  untuk  memenuhi  kebutuhan  sosial  dan aspirasi  ( law  as  facilitator  of  response  to  social  needs  and  aspirations )  dalam  rangka  menggapai keteraturan ( social order ).
Jadi  dalam  rangka  menindaklanjuti  tuntutan  globalisasi  serta  kemajuan  teknologi  informasi  yang menghendaki  segala  aktivitas  manusia  berlangsung  dengan  cepat,  transparan,  serta  tanpa  dibatasi  oleh wilayah  ( borderless )  maka  kelahiran  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  merupakan jawabannya.
Tonggak  dalam  pengembangan  sektor  teknologi  informasi  sudah  terjadi  pada  masa  pemerintah Presiden Habibie terbentuk UU Nomor  36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mulai berlaku sejak 8 September  1999,  dengan  beberapa  peraturan  pelaksanaannya  seperti  Peraturan  Pemerintah  Nomor  52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Frekuensi dan Orbit Satelit (Simatupang, 2004). Kemudian lahirlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-undang  ini  mengandung  asas  yang  lebih  luas,  karena  selain  memuat  asas  sebagaimana yang  telah  ditentukan  dalam  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan PerUndang-undangan  (asas  kepastian  hukum  dan  asas  manfaat)  serta  telah  pula  memuat  asas-asas  sesuai dengan  bidang  hukum  perdata  yaitu    asas  kehati-hatian,  asas  itikad  baik,  dan  asas  kebebasan  memilih teknologi atau netral teknologi. Dalam Pasal 4 dinyatakan  bahwa tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan  transaksi  elektronik  adalah  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  meningkatkan  kesejahteraan
masyarakat serta memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi Informasi.
Hal  ini  sesuai  dengan  cita  dari  hukum  ( idea  of  law )  menurut  Gustav  Radbruch,  seperti  dikutip Patterson  (1950)  adalah  untuk  menciptakan  keadilan  ( gerechtmatigheid ),  memberi  kemanfaatan ( doelmatigheid ),  dan  mencapai  kepastian  hukum  ( rechtmatigheid ).  Oleh  karena  itu,  dalam  teori  hukum dinyatakan  bahwa  kaidah  hukum  memiliki  daya  berlaku  secara  filosofis,  dalam  arti  sesuai  dengan  cita hukum  yang  mencerminkan  nilai  keadilan  dalam  masyarakat,  berdaya  laku  secara  sosiologis,  dalam  arti diterima  dan  diakui  sebagai  norma  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  dan berdaya  laku  secara  yuridis,  dalam  arti  mempunyai  landasan  hukum  sesuai  dengan  hirarkhi  peraturan perUndang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.

## B. Sistem Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik
Perkembangan  hukum  penting  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  ini  adalah  diperluasnya  alat  bukti  dalam  transaksi  elektronik.  Sebelumnya, pembuktian  data  elektronik  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor    8  Tahun  1997  tentang  Dokumen Perusahaan yaitu pengakuan atas microfilm dan media lainnya sebagai alat bukti yang sah. Peraturan per- undang-undangan lain  yang  memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Sistem Kearsipan yang menyatakan bahwa sistem informasi elektronik tetap diakui  karena  definisi  kearsipan  tidak  pernah  menyatakan  arsip  harus  dalam  bentuk  tertulis  dalam  media kertas saja tetapi dimungkinkan juga untuk disimpan dalam media lainnya.
Pasal  5  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  terdiri  dari  4  ayat.  Pasal  5  ayat  (1)  menentukan informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat  bukti  hukum yang  sah.  Pasal  5  ayat  (2)  menentukan  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau  hasil cetaknya  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  hukum  acara  yang  berlaku  di Indonesia. Pasal 5 ayat (3)  menentukan  keabsahan  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik jika menggunakan  sistem  elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-undang  ini.  Pasal  6 menentukan bahwa  keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sepanjang dapat diakses, ditampilkan,  dijamin  keutuhannya  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  sehingga  menerangkan  suatu keadaan.
Dikaitkan  dengan  pendekatan law  implementation ,  khususnya  tentang  kesadaran  hukum, masyarakat  Indonesia  masih  kurang  dalam  merespon  aktivitas cyber .  Hal  ini  disebabkan  oleh  kurangnya pemahaman dan pengetahuan ( lack of information ) masyarakat terhadap jenis transaksi elektronik. Lack of information ini  menyebabkan  pelaksanaan  undang-undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik mengalami  kendala  berkenaan  dengan  pengawasan  masyarakat  atas  pelaksanaan  pengaturan  tentang informasi dan transaksi elektronik. Pemahaman masyarakat terhadap hukum secara langsung maupun tidak langsung akan membentuk pola penaatan. Pola penaatan ini dapat berdasarkan karena takut akan ancaman sanksinya  maupun pola penaatan yang tumbuh atas kesadaran mereka sebagai masyarakat hukum.
Namun,  jika  pendekatan law  enforcement yang  digunakan,  maka  kajiannya  meliputi legal substance ,  struktur  hukum  dan legal  culture (Friedman,  1975).  Dari  sisi  substansi  hukum,  informasi  dan transaksi  elektronik  memiliki  karakteristik  khusus  dibandingkan  dengan  alat  komunikasi  lainnya  seperti telepon,  surat  atau  fax.  Melalui  internet,  pertukaran  informasi  dapat  dilakukan  secara  cepat,  serta memudahkan  seseorang  untuk  mengumpulkan  serta  membandingkan  produk  yang  diinginkan  konsumen menjadi  lebih  aktif  berperan  serta  dalam  pasar  dunia.  Kemudahan  yang  diperoleh  melalui  transaksi elektronik  dapat  membawa  kemungkinan  timbulnya  berbagai  bentuk  kerugian.  Kerugian  ini,  bagi konsumen disebabkan kekurangpahaman dalam memahami produk yang ditawarkan segala yang berkaitan dengan  mekanisme transaksi. Dari sisi produsen berkaitan dengan informasi produk yang ditawarkan oleh produsen  cenderung  tidak  jelas  dan  menyesatkan,  kesalahan  penulisan  barang,  keterlambatan  dalam pengiriman barang, barang  yang dipesan oleh pembeli tidak  sesuai dengan  yang dikirimkan oleh penjual, dsb.  Menurut  penelitian  bahwa  1  dari  10  kasus  pengiriman  barang  dapat  dipastikan  terlambat  atau  tidak sampai kepada konsumen. (Sanusi, 2001).
Dari  sisi  struktur  hukum,  faktor  penegak  hukum  merupakan  sentral  dalam  penegakan  hukum. Demi  efektivitas  suatu  penegakan  hukum,  disamping  pemahaman  masyarakat  berpengaruh  pada  pola penaatan,  kesiapan  aparat  penegak  hukum  juga  sangat  relevan.  Masih  sedikitnya  aparat  penegak  hukum yang  memahami  seluk  beluk  informasi  dan  transaksi  elektronik  dapat  membawa  implikasi  pada    saat penegakan  hukum  akan  menjatuhkan  sanksi  berkaitan  dengan  perbedaan  alat  bukti  dalam  transaksi
elektronik, perluasan  yurisdiksi hukum  nasional, serta persoalan pilihan hukum dan penggantian kerugian jika para pihak yang terlibat berlainan kewarganegaraannya.
Kelemahan  lain  bahwa  hakim  seringkali  bertindak  tidak  netral  dan  kurang  mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang mendasar mengenai suatu masalah hukum baru (Imamulhadi,2002:80).  Kendala  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  sengketa  seperti  bahasa,  budaya, ketidakpastian  biaya  yang  harus  dikeluarkan  akibat  jarak  jauh  diantara  para  pihak,  penentuan  yurisdiksi, penentuan hukum yang berlaku.
Dari  sisi  budaya  hukum,  seperti  nilai-nilai,  ide,  persepsi,  sikap  termasuk  harapan-harapan masyarakat  terhadap  subtansi  hukum  dan  struktur  hukum  negara.  Bahwa  budaya  hukum  menjadi  bagian dari  kekuatan  sosial  yang  menentukan  efektivitas  hukum  dalam  masyarakat  karena  itu  dikatakan  bahwa budaya  hukum  menjadi  motor  penggerak  yang  memberi  masukan  kepada  unsur  struktur  hukum  dan substansi  hukum  dalam  memperkuat  sistem  hukum  (Friedman,1975).  Dalam  penegakannya,  pengaturan informasi dan transaksi elektronik ini  menyangkut keamanan dalam  mekanisme pembayaran dan jaminan keamanan  dalam  bertransaksi.  Jadi  permasalahan  utama  adalah identification  integrity yang  menyangkut identitas  si  pengirim  yang  dikuatkan  lewat digital  signature dan message  integrity yang  menyangkut apakah  pesan  yang  dikirimkan  oleh  si  pengirim  benar-benar  diterima  oleh  si  penerima  yang  dikehendaki ( intended recipient ).

## C. Yurisdiksi Hukum Nasional Atas Transaksi Elektronik
Mengenai yurisdiksi berlakunya UU ini, ternyata terjadi perluasan yurisdikasi hukum nasional atas transaksi  elektronik.  Undang-undang  ini  berlaku  untuk  setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  hukum sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang    ini,  baik  yang  berada di  wilayah  hukum  Indonesia  maupun  di luar  wilayah  hukum Indonesia  yang  memiliki akibat hukum di  wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
Jadi  undang-undang  ini  memiliki  jangkauan  terhadap  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  di  luar wilayah  hukum  (yurisdiksi)  Indonesia  mengingat  pemanfaatan  teknologi  informasi  untuk  informasi elektronik  dan  transaksi  elektronik  dapat  bersifat  lintas  teritorial  atau  universal.  Merugikan  kepentingan Indonesia  meliputi  tidak  terbatas  pada  merugikan  kepentingan  ekonomi  nasional,  perlindungan  data strategis, harkat dan  martabat bangsa pertahanan dan keamanan  negara, kedaulatan negara,  warga negara, serta badan hukum Indonesia.
Sedangkan  dari  sisi  konsep social  engineering ,  transaksi  elektronik,  penerapan  teknologi informasi  di  sektor  ekonomi  yang  paling  menonjol  sebagai  sarana  pendukung  sistem  perekonomian  dan perdagangan.  Teknologi  informasi  memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap  perdagangan  global dalam hal layanan yang diberikan meliputi transaksi atas produk-produk seperti perangkat lunak komputer ( software) ,  produk-produk  hiburan,  (seperti  film  video,  permainan,  rekaman  suara,)  layanan  informasi, ( database, surat kabar on line )  lisensi produk, layanan finansial, dan sebagainya. Daya  serap e-commerce di  Indonesia  selama  ini  masih  menghadapi  ketidaksiapan  faktor-faktor pendukung,  penguasaan  teknologi  yang  masih  kurang,  infrastruktur  yang  belum  memadai.  Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sekarang ini belum dapat digunakan untuk transaksi yang dilakukan secara elektronik. Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka persoalan pembuktian yang selama ini menjadi kendala penyelesaian masalah transaksi elektronik  bisa diantisipasi karena dokumen elektronik sekarang sudah diakui sebagai alat bukti.
Apabila  dilihat  dari  hubungan  sibernetik,  maka  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 ini  lebih bernuansa ekonomi. Berdasarkan teori sibernetikanya Talcott Parsons, dalam masyarakat yang terdiri dari sub-sub  sistem  yaitu  budaya,  sosial,  politik,  dan  ekonomi,  masing-masing  dalam  arus-arus  informasi  dan energi.  Fungsi  primer  dari  subsistem  sosial  adalah  untuk  melakukan  integrasi.  Ketertiban  tercapai  oleh karena kepentingan-kepentingan dari anggota masyarakat yang bermacam-macam itu dapat dirangkum dan disalurkan dengan baik khususnya oleh norma sosial (Rahardjo,2000:135).
Dalam kedudukannya sebagai institusi yang melakukan pengintegrasi terhadap proses-proses yang berlangsung  dalam  masyarakat,  hukum  menerima  asupan-asupan  di  bidang  ekonomi,  politik  dan  budaya untuk  kemudian  diolahnya  menjadi  keluaran  yang  dikembalikan  ke  dalam  masyarakat.  Pada  sektor kehidupan ekonomi, maka keluarannya berupa suatu penstrukturan baru terhadap suatu proses ekonomi dan keputusan  yang dikeluarkannya  membawa dampak pada peningkatan efisiensinya  yang produktif. Proses- proses  politik  terlihat  pada  pembuatan  hukum.  Pembuatan  hukum  merupakan  manifestasi  dari  kegiatan politik  yaitu  membuat  deskripsi  mengenai  keadaan  ideal  dan  memobilisasi  sumber-sumber  daya  untuk mencapainya melalui penggunaan kekuasaan.
Sedangkan  dalam  hubungan sibernetik antara  sub-sub  sistem  dalam  masyarakat  berlangsung melalui  proses  arus  informasi  yang  dari  sub  sistem  dengan  tingkat  informasi  tinggi  kepada  yang  rendah. Terjadi juga arus yang sebaliknya, yaitu subsistem dengan tingkat informasi yang lebih tinggi dalam hal ini justru  dikondisikan  oleh  sub-sub  sistem  yang  lebih  rendah  kemampuannya  untuk  memberikan  informasi. Penerapan  hubungan  sibernetik  dapat  didiskusikan  bahwa  sekalipun  subsistem  sosial  berada  pada kedudukan  untuk  memberikan  arus  informasi  kepada  sub-sub  sistem  politik  dan  ekonomi  namun  dilihat dari segi energi, kedua bidang tersebut adalah lebih besar. Akibatnya bisa dikatakan bahwa apa yang bisa dilakukan  oleh  subsistem  sosial,  banyak  ditentukan  oleh  kedua  bidang  (politik  dan  ekonomi)  tersebut. Hukum, biasanya dimasukkan ke dalam subsistem sosial. Hukum, sesungguhnya, termasuk baik ke dalam subsistem  sosial  maupun  budaya,  tidak  bisa  menciptakan  sendiri  nilai-nilai  apa  yang  harus  digarap  dan dipertahankannya. Ia hanya bisa mendapatkannya dari subsistem budaya. Namun kedua subsistem tersebut memiliki tingkat kemampuan energi yang lebih kecil dibanding kedua sistem yang lain dan keadaan yang dimiliki  ini  mempunyai  implikasi-implikasi  sendiri  yang  cukup  luas.(Rahardjo,2000:137).  Apabila  dilihat dari  hubungan  sibernetik  tersebut,  maka  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  ini  lebih  bernuansa ekonomi, dan institusi ekonomi mempunyai energi yang lebih besar sehingga dapat mempengaruhi hukum.
Peradaban  dunia  pada  masa  kini  dicirikan  dengan  fenomena  kemajuan  teknologi  informasi  dan globalisasi  yang  berlangsung  hampir  di  semua  bidang  kehidupan.  Apa  yang  disebut  dengan  globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke -20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang  menyebarluaskan  dan  mempercepat  perdagangan  antara  bangsa  di  samping  pertambahan  dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa (Sudarsono, 1990).
Penggabungan  komputer  dengan  telekomunikasi  melahirkan  suatu  fenomena  yang  mengubah konfigurasi  model  komunikasi  konvensional  dengan  melahirkan  kenyataan  dan  dimensi  ketiga.  Jika dimensi  pertama  adalah  kenyataan  keras  dalam  kehidupan  empiris  ( hard  reality) ,.  dimensi  kedua merupakan kenyataan dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk ( soft reality ), maka dengan dimensi ketiga dikenal kenyataan maya ( virtual reality ) yang melahirkan suatu format masyarakat lainnya (Siregar,2001).
Perubahan dan penyesuaian sosial serta perkembangan teknologi selama setengah abad demikian pesatnya dan kepesatan perkembangan sosial dan teknologi serta semakin berpengaruhnya globalisasi yang terus  didorong  oleh  teknologi  informasi  dan  komunikasi    sangat  terasa  bahwa  hukum  yang  ada  tidak mampu  secara  sempurna  mengakomodasi  dan  mengantisipasi  kejahatan  maupun  perbuatan  melanggar hukum yang tidak terdapat dalam KUHP dan KUHPerdata. (Dirdjosisworo, 2002:104).
Karakteristik  informasi  dan  transaksi  elektronik  yang  beroperasi  secara  virtual  (maya)  dan  tidak mengenal  batas-batas  teritorial  pada  gilirannya  telah  melahirkan  aktivitas-aktivitas  baru  yang  tidak sepenuhnya  dapat  dibuat  dan  diatur  dan  dikontrol  oleh  hukum  yang  berlaku  saat  ini  ( the  existing  law ). Kenyataan ini telah menyadarkan masyarakat akan perlunya pengaturan yang mengatur mengenai aktivitas- aktivitas yang melihatkan internet ( cyber law ) dan transaksi elektronik (Latifulhayat,2001).

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Terhadap tiga masalah sebagaimana dikemukakan pada awal tulisan ini, berdasarkan analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  melakukan perluasan  penafsiran  asas  dan  normanya  karena  ruang cyber meskipun  bersifat  virtual  dapat dikategorikan  sebagai  tindakan  atas  perbuatan  hukum  yang  nyata.  Dengan  demikian,  subyek pelakunya  dikualifikasikan  pula  sebagai  orang  yang  telah  melakukan  perbuatan  hukum  secara nyata.
2. Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  melakukan perluasan  penafsiran  tentang  sistem  pembuktian.  Dalam  kegiatan  transaksi  elektronik,  dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Hal seperti ini  sudah sejak lama telah dilakukan oleh hukum ketika menghadapi persolaan kebendaan yang tidak berwujud dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana.
3. Kegiatan cyber tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara karena mudah diakses kapanpun dan darimanapun.  Oleh  karena  itu,  Undang-undang    Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  telah  melakukan  perluasan  yurisdiksi  berlakunya  hukum  nasional  atas transaksi  elektronik  Di  samping  itu,  yang  dimaksud  merugikan  kepentingan  Indonesia  adalah
meliputi  kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara,warga negara serta badan hukum Indonesia.

## B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  perluasan  asas  dan  norma  yang  terjadi  dalam  Undang-undang Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disarankan:
1. Segera  dibuatkan  Peraturan  Pemerintah  yang  merupakan  peraturan  pelaksana  sebagaimana ditunjuk oleh Undang-undang .
2. Perlu  peningkatan  kualitas  pemahaman  dari  aparat  penegak  hukum  agar  penegakan  hukum informasi dan transaksi elektronik menjadi efektif.
3. Perlu  ditingkatkan  kerjasama  internasional  dalam  rangka  pelaksanaan  Undang-undang  ini sehingga ketentuan perluasan yurisdiksi menjadi efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur Dirdjosisworo,  Soedjono, 2002, Respon  Terhadap  Kejahatan,  Introduksi  Hukum  Penanggulangan Kejahatan , STHB Press, Bandung.
Friedman,  Lawrence  M., 1975, The  Legal  System,  A  social  Science  Perspective ,  Russel  Sage Foundation,New York.
Moore, Sally F ., 1978, Law As Process,An Anthropological Approch , Routledge &Kean Paul Ltd.London. Nonet,  Philippe  and  Selznick,  Philip, 1978, Law  and  Society  in  Transition  Toward  Responsive  law , Harper Colophon Books, Harper &Row Publishers, New York..
Nurjaya,  I  Nyoman, 2006, Pengelolaan  Sumber  Daya  alam  dalam  Perspektif  Antropologi  Hukum, UM Press, Malang.
Patterson,  Edwin  W, 1950, Introduction ,  dalam The  Legal  Philosophies  of  Lask ,  Radbruch  and  Dablin translated by Kurt Wilk, Cambridge Univesity Press.
Rahadjo, Satjipto , 2000, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung. Sanusi M. Arsyad , 2001, E-Commerce: Hukum dan Solusinya , Mizan Grafik Sarana, Bandung.
B. Peraturan Perundang-undangan dan Artikel Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Imamulhadi, 2002, Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Secara Elektronik ,  artikel dalam  Cyber Law; Suatu Pengantar, ELIPS Project, Jakarta.
Latifulhayat,  Atip, 2000, Cyber  Law  dan  Urgensinya  Bagi  Indonesia ,  Makalah  pada  Seminar  Sehari Cyber law , Bandung, 29 Juli.
Nurjaya,  I  Nyoman, 2008, Reorientasi  Paradigma  Pembangunan  Hukum  Negara  Dalam  Masyarakat Multikultural Perspektif Antoprologi Hukum, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
Siregar  Ashadi ,  2001, Negara,  Masyarakat,  dan  Teknologi  Informasi, makalah  pada  Seminar  Teknologi Informasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Demokrasi, Yogyakarta 19 September.
Sudarsono Juwono , 1990, Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia , Prisma, Nomor  8  Tahun XIX, LP3ES, Jakarta. Trubek,David M ., 1972, Toward a Social Theory of Law : An Essay o the Study of Law and Development , The Yale Law Journal Vol 82, November.