licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Naskah Akademik: Inkonsistensi Peraturan Dan Keterlibatan Pendidikan Tinggi erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Muhammad Ramadhana Alfaris Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia ramadhanaalfaris@yahoo.com 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO The purpose of this research is to determine the form of unclear norms in the preparation  of  academic  texts,  and  to  determine  the  involvement  of universities through academic texts in the formation of regional regulations. The method used in this research uses normative legal research methods which raise the theme of legal systematics or the systematics of statutory regulations with vertical and horizontal levels of synchronization, with legal, conceptual, historical, theoretical and interpretive approaches. The results of this research show  that  explanatory  words  or  adverbs,  and/or  academic  texts  have  very different positions so that their  diction cannot be in harmony because each position is very different. Apart from that, there are inconsistencies in norms which cause laws and regulations to be out of sync with each other, so that there  is  no  normative  harmonization  from  a  vertical  and/or  horizontal perspective.  Meanwhile,  higher  education  institutions'  involvement  in academic texts is still situationally involuntary, namely a temporary situation within  the  limits  of  academic  paper  preparation  activities  and  there  is  no aspect of continuity of this involvement. Thus, the position of academic texts is very respectable, however, in terms of legal norms governing academic texts, they are still not clear, so there is no legal certainty.
Manuscript History:
Received: 2023-06-27
Accepted: 2024-04-01
Corresponding Author: Muhammad Ramadhana Alfaris, ramadhanaalfaris@yahoo.co m Keywords : academic manuscripts; formation of statutory regulations; inconsistency of laws; problematic regulations; deviation from legal principles
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.7.2024 Cite this paper Alfaris,  M.  R.  (2024).  Naskah  Akademik:  Inkosistensi Peraturan  Dan  Keterlibatan  Pendidikan  Tinggi. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 7 (1).

## PENDAHULUAN
Permasalahan  yang  ada  pada  aspek  hukum  di  Indonesia  adalah  produk  akademik hanya sekedar pelengkap formalitas pembentukan rancangan undang-undang namun tidak banyak  membantu  pembentukan  rancangan  undang-undang  itu  sendiri.  Namun  dalam penyusunan  berbagai  norma  dalam  undang-undang  tersebut  ,  tidak  selalu  diwarnai  oleh nuansa  akademis  yang  secara  substansi  objektif  pembentukan  RUU  tersebut,  melainkan
cenderung pada kepentingan politik . 1 . Sehingga hasil yang ditemukan pada produk hukum tersebut  kurang  berkualitas  karena  produk  hukum  tersebut  tidak  bernuansa  akademis. Padahal,  produk  akademis  tersebut  seharusnya  bisa  dijadikan  pijakan  awal  dalam pembahasan  pembentukan  rancangan  undang-undang  sehingga  menghasilkan  undang- undang yang berkualitas dan undang-undang tersebut dapat menjadi landasan hukum bagi lembaga  legislatif  daerah  untuk  membuat  peraturan  daerahnya  masing-masing.  Karena secara  hierarki  produk-produk  hukum  tersebut  saling  berkaitan  sesuai  dengan  hierarki hukum  yang  ada  di  Indonesia.  Keterkaitan  produk  hukum  seperti  undang-undang  dan peraturan daerah tentunya menjadi konsentrasi penuh yang harus diperhatikan oleh para akademisi dalam aspek substansialnya.
Selanjutnya  terdapat  ungkapan  yang  diberitakan  di  media  massa  berbasis  online dengan  judul  Naskah  Akademik  Tidak  Harus  Dari  Perguruan  Tinggi 2 Yang  mana  dalam substansi  berita  online  tidak  ada  alasan  mengapa  naskah  akademik  tidak  harus  dari perguruan tinggi. Namun judul yang dibuat pada April 2012 ini menjadi kontroversial dan tidak  bernuansa  akademis  karena  yang  dibicarakan  hanya  terkait  isi  peraturan  tentang pentingnya  naskah akademik.  Permasalahan  yang  berkaitan  dengan naskah  akademik ini sebenarnya  sangat  mendasar  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  suatu  negara khususnya Indonesia hingga ke daerah-daerah dengan konsep yang sering digadang-gadang sebagai konsep Negara Hukum.
Banyak  akademisi  yang  menganggap  bahwa  naskah  akademik  yang  dibuat  hanya sebagai  pelengkap  kepentingan  pemrakarsa  saja,  sehingga  yang  terjadi  adalah  naskah akademik  yang  menyesuaikan  rancangan  undang  -undang. Oleh  karena  itu,  banyak akademisi yang membuka Perseroan Terbatas (PT) dan/atau CV hanya untuk menampung pembuatan  naskah  akademik  sampai  dengan  pelaksanaannya.  Tentu  saja  ada  alasan tertentu  mengapa  para  akademisi  bertindak  sehingga  meninggalkan  kehormatan akademisnya 3 .
Pada  tahun  2011  terdapat  84  undang-undang  bermasalah  yang  dinilai  merugikan sejumlah daerah. Selain UU tersebut, Pada tahun 2016, diberitakan beberapa media terkait ribuan  peraturan  daerah  yang  dibatalkan,  yaitu  3.143  peraturan  daerah  bermasalah  . Penyebab  timbulnya  peraturan  daerah  yang  bermasalah  antara  lain,  Pertama  , peraturan daerah yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, peraturan daerah yang  cenderung  memperpanjang  garis  birokrasi.  Ketiga,  peraturan  daerah  yang  dapat menghambat peluang perizinan penanaman modal dan menghambat kemudahan berusaha, serta peraturan daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang 4 .
Persoalan  lebih  lanjut,  pada  tahun  2021  terdapat  347  perda  yang  dikaji  KPPOD bermasalah  dan  dapat  menghambat  peluang  investasi.  Peraturan  daerah  tersebut  tidak memberikan kepastian kepada pelaku usaha karena peraturan tersebut saling bertentangan, kemudian  terjadi  tumpang  tindih  bahkan  bertentangan  dengan  peraturan  yang  ada  di dalamnya.  Perda  yang  bermasalah  menghambat  peluang  investasi,  sebanyak  67%  adalah peraturan  daerah  terkait  retribusi  pajak,  disusul  peraturan  daerah  terkait  perizinan sebanyak  18%,  peraturan  daerah  terkait  ketenagakerjaan  sebanyak  2%  dan  peraturan daerah  lainnya  seperti  KTR,  non  retribusi, TJSL  dan  mining  sebanyak  13% 5 .  Banyak peraturan  daerah  yang  bermasalah  yang  dibatalkan  karena  mekanisme  proses pembentukan peraturan tersebut di daerah tidak melalui naskah akademik dengan baik atau
1 Hasil dialog dengan civitas akademika setempat
2 https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/naskah-akademik-tidak-harus-dari-perguruan- tinggi
3 Hasil diskusi dengan akademisi (23 Desember 2022)
4 dilaporkan oleh https://www.hukumonline.com/berita/a/3143-perda-bermasalah-dibatalkan--ini-penjelasan- presiden-lt575ea1862a089 diakses 23 Desember 2022
5 https://www.kppod.org/ diakses 23 Desember 2022
sejenisnya  sehingga  peraturan  tersebut  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  tidak mampu menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan peraturan daerah. kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan permasalahan di atas dengan melihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari undang- undang hingga peraturan daerah harus berdasarkan naskah akademik. Dengan demikian, naskah akademik menjadi kunci dasar baik buruknya suatu peraturan.
Beberapa  hasil  penelitian  terdahulu  terkait  dengan  tema  Naskah  Akademik  atau tentang Pembentukan rancangan undang -undang, sebagai berikut:
Marwan,  2017,  Disertasi,  Universitas  Hasanuddin,  Indonesia, melakukan  penelitian dengan  judul  Sifat  Naskah  Akademik  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Responsif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa naskah akademik merupakan pedoman pembentukan peraturan daerah karena merupakan hasil penelitian terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat  dan  memerlukan  penyelesaian  melalui  peraturan  daerah  secara  ilmiah. Kedudukan  naskah  akademik  sangat  mendesak  karena  merupakan  media  harmonisasi peraturan daerah secara vertikal dan horizontal .
Yunita  Rhamadani,  2013,  Skripsi,  Universitas  Indonesia,  Indonesia,  melakukan penelitian  dengan  judul  Implikasi  Hukum  Terhadap  Kedudukan  Hukum  Ketentuan  MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan  .  Kajian  ini  membahas  tentang  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  pasca amandemen  UUD  1945,  karena  terdapat  perubahan  penting  khususnya  pada  perubahan kedudukan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  baik  dari  segi  fungsi  maupun strukturnya. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, dan pemegang kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut mempengaruhi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasca amandemen UUD 1945, ketentuan mpr tidak dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kini dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , ketentuan Majelis
Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  kembali  ditempatkan.  dalam  hierarki  peraturan perundang-undangan. Hal ini akan berimplikasi baik terhadap MPR sebagai lembaga negara, terhadap Ketentuan MPR sebagai produk hukum, maupun terhadap akibat dari pengujian Ketentuan MPR.
Ismet  Hadi,  2014,  Skripsi,  Universitas  Gadjah  Mada,  Indonesia,  sedang  melakukan penelitian  tesis  dengan  judul  Pemanfaatan  Naskah  Akademik  dalam  Proses  Penyusunan Undang-Undang. Hasil penelitian ini, Pertama, politik hukum sebagai kerangka umum yang akan membentuk hukum sebagai upaya mewujudkan ius constituendum, politik peraturan perundang-undangan  sebelum  amandemen  UUD  1945  sangat  bergantung  pada  Presiden dimana  Presiden  mempunyai  kekuasaan.  kekuasaan  untuk  membentuk  undang-undang sedangkan  DPR  hanya  sebagai  tempat  meminta  persetujuan  atau  tidak  memberikan persetujuan  dalam  pembahasan  rancangan  undang-undang.  Kedua,  keberadaan  naskah akademik pada setiap rancangan undang-undang dapat memberikan gambaran mengenai hasil  penelitian  ilmiah  yang  mendasari  usulan  setiap  rancangan  undang-undang  yang nantinya  akan  diajukan  dan  dibahas  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  dengan  naskah akademik.
Suwandarta, 2011, Skripsi Universitas Islam Indonesia, melakukan penelitian dengan judul Peran  Pemerintah Daerah dalam Penyusunan  Rancangan Peraturan  Daerah di  Kota Magelang  Tahun  2009-2010.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  peran  Pemerintah Daerah  Kota  Magelang  dalam  pembentukan  kedua  peraturan  daerah  tersebut  adalah mengkoordinasikan,  mengarahkan  dan  melaksanakan  kegiatan  fasilitasi  penyusunan  dan penyempurnaan  produk  hukum  daerah  serta  tugas-tugas  lain  di  lapangan.  peraturan perundang-undangan  yang  meliputi  tahapan  pengumpulan  dan  penyiapan  bahan  untuk fasilitasi  penyiapan  dan  penyempurnaan  produk  hukum  daerah,  pelaksanaan  koordinasi,
pelaksanaan  pengkajian,  pelaksanaan  dan  pelaksanaan  hasil  pengkajian,  pelaksanaan evaluasi pelaksanaannya.
Andalas  Timon,  2020,  Skripsi,  Universitas  Andalas,  Indonesia,  melakukan  penelitian dengan judul Implementasi Penyusunan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Bukittinggi Tahun 2018 – 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan naskah akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kota Bukittinggi tidak  dilakukan  pada  tahapan  penyusunan  naskah  akademik,  sebagai  salah  satu  tahapan dalam penyusunan naskah akademik. Penyusunan naskah akademik yang dilakukan setelah tahap  perencanaan  pembentukan  peraturan  daerah  hanya  bersifat  formalitas  dalam pembentukan peraturan daerah.
Leni Indrayani, 2018, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, melakukan penelitian  dengan  judul  Tinjauan  Hukum  Proses  Pembuatan  Peraturan  Desa  Dilihat  dari Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Desa.  Hasil  penelitian  ini  mengungkap proses pembuatan peraturan desa dalam sistem legislasi. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa  dalam  sistem  perundang-undangan  didasarkan  pada  peraturan perundang-undangan  selain  undang-undang  yang  terdapat  dalam  hierarki  peraturan perundang-undangan  yang  terdapat  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang diakui. Proses penyusunan peraturan Desa Bangun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Selama  ini  peneliti  belum  menemukan  hasil  penelitian  yang  baik  langsung  maupun tidak  langsung  berkaitan  dengan  hakikat  naskah  akademik  dan  keterlibatan  perguruan tinggi  dalam  pembentukan  peraturan  daerah,  yang  memposisikan  kedudukan  naskah akademik pada hakekatnya, maka dari kedudukan tersebut terlihat bahwa naskah akademik sangat  penting  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  pada  umumnya, khususnya  daerah.  Berangkat  dari  penelitian  terdahulu,  belum  terlihat  jelas  mengenai inkonsistensi  hukum  norma  dan  juga  benturan  hukum  pada  tema  penelitian  naskah akademik, maka dari itu dalam penelitian ini menguraikan dan mengklasifikasikan bentuk- bentuk inkonsistensi dan benturan.
Pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah, kaitannya dengan  berlakunya  norma  Ada  tiga  landasan,  yaitu:  landasan  berlaku  secara  filosofis, landasan  berlaku  secara  sosiologis,  dan  landasan  berlaku  secara  yuridis  .  Landasan filosofisnya adalah rumusan atau normanya mendapat justifikasi bila dikaji secara filosofis, atau  dapat  dikatakan  peraturan  perundang-undangan  harus  mencerminkan  sistem  nilai masyarakat  yang  bersangkutan  secara  yuridis  adalah  suatu  Undang-undang  harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya dan didasarkan pada undang-undang yang lebih tinggi.  Landasan  ketentuannya  secara  sosiologis  adalah,  bahwa  peraturan  perundang- undangan  harus  mencerminkan  realitas  yang  hidup  dalam  masyarakat  termasuk kecenderungan dan harapan masyarakat. Sedangkan landasan ketentuan yuridisnya adalah suatu  undang-undang  harus  memenuhi  syarat-syarat  pembentukannya  dan  didasarkan pada undang-undang yang lebih tinggi .
Bahasa  yang  digunakan  dalam  rangka  penyusunan  peraturan  perundang-undangan tentunya harus lugas dan substansi kalimatnya harus tegas, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta tidak berbelit-belit dan kalimat yang dirumuskan dapat dipahami. tidak menimbulkan  multitafsir  bagi  yang  membaca  suatu  peraturan.  Dalam  perumusannya tentunya  harus  sinkron  antara  norma  yang  satu  dengan  norma  yang  lain.  Dalam perumusannya  tentunya  harus sinkron  antara  norma  yang  satu dengan  norma  yang  lain. Bahasa peraturan perundang-undangan harus tunduk pada kaidah bahasa Indonesia, baik dalam pembentukan kata, konstruksi kalimat, teknik penulisan, dan ejaan 6 .
6 S. Madeong dan ZA Fakhrulloh , Legal Drafting Pivot Hukum Humanis Partisipatif, Jakarta: PT. Perka , (2005)
Menurut  Leon  Fuller,  terdapat  kriteria  hukum  yang  baik,  antara  lain,  Hukum  harus ditaati  oleh  semua  orang,  termasuk  oleh  penguasa  Negara,  Hukum  harus  diumumkan, Hukum harus berlaku maju, tidak berlaku surut, Aturan hukum harus tertulis dengan jelas, agar  dapat  diketahui  dan  diterapkan  dengan  baik,  Undang-undang  harus  menghindari pertentangan, Undang-undang tidak boleh menuntut sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi, Undang-undang harus tetap agar ada kepastian hukum. Namun undang-undang juga harus diubah  jika  situasi  politik  dan  sosial  berubah.  Tindakan  pejabat  pemerintah  dan  aparat penegak hukum harus konsisten dengan hukum yang berlaku.
Peraturan  perundang-undangan  yang  baik  pada  hakikatnya  merupakan  landasan Negara  Hukum  khususnya  di  Indonesia  yang  tentunya  menjamin  hak-hak  warga  negara, kemudian membatasi kekuasaan penguasa, menjamin keadilan dan kepastian hukum guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Indonesia.
Dilihat  dari  sisi  normatif,  bahwa  peraturan  perundang-undangan  adalah  suatu peraturan tertulis yang mempunyai muatan norma hukum yang berlaku umum dan dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau penguasa yang sah melalui tata cara pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Bagir  Manan  mencontohkan,  banyak  yang  menganggap undang-undang, ketetapan, dan ketetapan adalah satu kesatuan. Padahal ketiganya menurut Bagir  Manan  mempunyai  istilah  yang  berbeda,  Undang-undang  merupakan  bagian  dari peraturan perundang-undangan, undang-undang tersebut bukan sekedar  Undang-undang saja , namun mencakup beberapa aturan hukum lainnya seperti Hukum Adat, Hukum Adat , dan Hukum Yurisprudensi . sedangkan peraturan perundang-undangan terdiri dari undang- undang dan berbagai undang-undang lainnya 7 . Apabila terdapat lebih dari satu peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  hal  yang  sama,  maka  berlaku  asas  peraturan perundang-undangan. Ada tiga asas hukum dalam Peraturan tersebut. Pertama, Peraturan yang  lebih  tinggi  tidak  termasuk  peraturan  yang  lebih  rendah,  kecuali  jika  substansi peraturan yang lebih tinggi ditetapkan untuk mengesahkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah. Kedua, aturan adat mengesampingkan aturan yang lebih umum. Asas ini terbagi dalam tiga syarat, yaitu: Aturan adat mengesampingkan aturan yang lebih umum. Prinsip  ini  terbagi  dalam  tiga  kondisi,  yaitu:  1)  Kondisi  lex  specialis  harus  sama  dengan kondisi " lex generalis "; 2) Ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan lex umum ; 3) Ketentuan dalam Peraturan Hukum Umum akan berlaku, kecuali  ditentukan  secara  tegas  dalam  Peraturan.  Ketiga,  Peraturan  baru  menggantikan peraturan  lama.  Prinsip  ini  memerlukan  penggunaan  undang-undang  baru.  Prinsipnya, Peraturan  baru  harus  sama  atau  lebih  tinggi  dari  peraturan  lama;  Aturan  baru  dan  lama mengatur aspek yang sama. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya dualisme yang dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Mengingat  hal  ini,  ketentuan  yang  mengatur pencabutan  peraturan  daerah  menjadi  kurang  penting.  Secara  hukum,  ketentuan  serupa tidak  berlaku  lagi  setelah  aturan  baru  diberlakukan.  Keempat,  Asas  Legalitas.  peraturan perundang-undangan  tidak  dapat  berlaku  surut,  pada  prinsipnya  peraturan  perundang- undangan ini, Kesatuan sistem hukum tidak akan pernah terancam oleh pertentangan antara norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih rendah dalam hierarki hukum 8 .
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk  inkonsistensi  norma  dalam penyusunan  naskah  akademik,  keterlibatan  Perguruan  Tinggi  melalui  naskah  akademik dalam  pembentukan  produk  hukum.  Pertanyaan  penelitian  ini  merupakan  pertanyaan
7 Bagir Manan dalam Novianto M. Hantoro ., Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Peneliti Madya Hukum Tata Negara pada Pusat Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR‒RI, Jakarta, (2014, hlm. 7)
8 Jimly Asshiddiqie , Teori Hukum Hans Kelsen , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, (2006), hal.163
mendasar  dalam  penelitian  ini  sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab pertanyaan penelitian tersebut.

## METODE
Metode  penelitian  hukum  yang  digunakan  peneliti  adalah  jenis  penelitian  yuridis normatif.  Penelitian  hukum  normatif  berkaitan  dengan  tema  sistematika  hukum  atau sistematika  undang-undang.  Relevan  dengan  penelitian  para  penulis  yang  berupaya menganalisis dan menggali dasar hukum inkonsistensi naskah akademik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang- undangan. Alasan  penulis  menggunakan  pendekatan  Undang-undang  adalah  karena pendekatan ini sangat relevan terkait dengan peraturan perundang-undangan 9 . Penelitian normatif  dapat  dipahami  sebagai  penelitian  yang  berfungsi  untuk  menguji  norma  atau ketentuan yang berlaku. Karena jenis penelitian normatif ini menitikberatkan pada bahan pustaka yang lebih sering disebut penelitian doktriner 10 .
Penelitian  normatif  pada  dasarnya  lebih  condong  kepada  fokus  pada  hukum  yang hanya  melihat  pada  sisi  norma  dengan  mempunyai  sifat  perspektif,  di  mana  tema-tema tersebut  meliputi  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  tingkat sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal.Selanjutnya 11 penelitian  normatif ini  dapat  dikatakan menjadi  penelitian  hukum  yang  bersifat  doktrinal  atau  teoritis,  karena  memusatkan perhatian  pada  kajian  tertulis  dengan  menggunakan  bahan-bahan  sekunder,  peraturan perundang-undangan,  teori  hukum,  asas-asas  hukum,  dan  juga  hasil  karya  ilmiah.  Jenis penelitian ini juga tentunya sangat berkaitan dengan kajian kepustakaan untuk melengkapi hasil-hasil terkait inkonsistensi naskah akademik.
Penelitian hukum pada tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal, di mana pengujian jenis  ini  digunakan  untuk  mengetahui  kesesuaian  substansi  yang  terkandung  dalam peraturan  tertentu  dengan  peraturan  lainnya  dan  berkaitan  erat  sehingga  menemukan ketidakkonsistenan  dalam  naskah  akademik.  Pendekatan  lain  dalam  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  interpretasi,  dan  pendekatan  teoritis.  Teknik  pengumpulan bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  studi  literatur,  kemudian  bahan hukum tersebut diteliti, diedit, dan dianalisis.

## HASIL & PEMBAHASAN Inkonsistensi Pengaturan Naskah Akademik
Konteks kaburnya suatu norma, jika menurut Mathias Klatt permasalahan yuridisnya tidak dapat ditentukan oleh undang-undang, kemungkinan besar disebabkan oleh berbagai hal, misalnya kaburnya makna. makna yang samar-samar disebut norma kekosongan atau multi  makna.  Ambiguitas  pada  dasarnya  adalah  kekacauan  makna  dalam  bahasa. Persamaannya  adalah  perilaku  ambivalensi,  yaitu  keadaan  mengambang  antara  dua tindakan.  Kata-kata  ambiguitas  dalam  ucapan  dan  ambivalensi  perilaku  inilah  yang menandai  rezim  saat  ini:  ucapan  ambigu  dan  tindakan  ambivalen.  Ambiguitas  dan ambivalensi  sangat  mempengaruhi  tingkat  kepercayaan  terhadap  elite  penguasa. Kepercayaan di sini merupakan harapan atau harapan masyarakat terhadap perilaku yang konsisten dan berdasarkan pada norma-norma yang berlaku umum. Sebaliknya, ambiguitas ucapan  dan  ambivalensi  tindakan  merupakan  dua  aspek  yang  berpotensi  menumpuk ketidakpercayaan terhadap rezim pemerintah. Selanjutnya Inkonsistensi , merupakan kata serapan yang mempunyai sifat ganjil atau tidak serasi. Konsep-konsep yang pada dasarnya dikatakan  kontradiktif  atau  kompetitif,  yang  oleh  Gallie  disebut  Evaluative  Opennes  atau konsep-konsep  yang  masih  terbuka  untuk  dievaluasi.  Opennes  Evaluatif  adalah  adanya
9 S. Soekanto dan S. Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Sekilas Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, (2014)
10 Prof. Dr. Irwansyah , SH, MH. Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktek Penulisan Artikel, Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, (2021). hal.42
11 ibid , hal.97
kekosongan  hukum,  serta  adanya  pertentangan  norma  dan  ketidaklengkapan  norma. Menurut Zainal Arifin 12 , ada pula beberapa istilah yang terkait dengan pengaburan norma, seperti prinsip konsisten, sinkronisasi, dan harmonisasi norma vertikal/horizontal. Prinsip konsistensi, sinkronisasi dan harmonisasi normatif vertikal dan horizontal adalah apabila terdapat suatu Undang-undang yang tidak sejalan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Undang-Undang juga terdapat pembentukan Peraturan Perundang- undangan,  berkaitan  dengan  landasan  yuridis.  Laporan  tersebut  menyebutkan  adanya kekosongan  hukum,  ketidakharmonisan  atau  tumpang  tindih,  dan  peraturan  yang  ada namun tidak memadai.
Masalah hukum juga terdapat istilah hukum yang tidak lengkap, yaitu undang-undang yang  mengatur  sesuatu  yang  ada  tetapi  tidak  lengkap.  Dalam  sistem  hukum,  penerapan peraturan  perundang-undangan  dengan  jumlah  yang  besar  secara  bersamaan  tentu  saja membawa  kemungkinan  terjadinya  inkonsistensi  atau  pertentangan  undang-undang. Dengan demikian, ada beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya konflik hukum, salah satunya  menurut  Kusnu  Goesniadhie 13 banyaknya  peraturan  perundang-undangan  yang terlalu  banyak  ditegakkan;  perbedaan  kepentingan  dan  interpretasi;  kesenjangan  antara pemahaman  teknis  dan  pemahaman  hukum  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik; Permasalahan  hukum  yang  dihadapi  dalam  penerapan  peraturan  perundang-undangan, yang terdiri dari mekanisme pengaturan, administrasi peraturan, antisipasi perubahan, dan penegakan  hukum.  Hambatan  hukum  yang  muncul  dalam  aspek  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan, seperti tumpang tindih kewenangan, benturan norma, dan benturan kepentingan.
Landasan  yuridis  normatif  perlunya  naskah  akademik  adalah  sebagaimana  diatur dalam Pasal  56  angka  (2),  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagai undang-undang pengganti Undang-undang Nomor 10  Tahun  2004)  bahwa  kata “…dan/atau…”  pada  angka  tersebut  di  atas,  belum  terdapat kejelasan  dan  ketegasan  terkait  pembuatan  naskah  dalam  proses  pembuatan  rancangan peraturan daerah. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pada pasal 56 angka  2  terdapat  inkonsistensi  norma  dalam  diksi  sehingga  perlu  adanya  keterbukaan evaluatif  atau  klausul  yang  perlu  dievaluasi  terkait  dengan  naskah  akademik  yang menyertainya. Selanjutnya kata-kata atau keterangan penjelas, dan/atau naskah akademik mempunyai  kedudukan  yang  jauh  berbeda  sehingga  diksinya  tidak  dapat  selaras  karena setiap kedudukannya sangat berbeda.

## Tabel 1. Bentuk Inkonsistensi Pasal 56 Ayat (2) UU 12 Tahun 2011
Pasal 56 (2) UU 12 Tahun 2011
“Rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik ”. Kata Arti Ciri Sikap Penjelasan Proses, cara melakukan menjelaskan 1. Sulit untuk dipertanggungjawabkan 2. Persepsi berupa respon (penerimaan) 3. Asumsi menjadi landasan berpikir karena dianggap benar Bukan sumber referens i utama
12 Zaenal Arifin H, Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang- undangan, Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2009, hlm.52‒53
13 Kusnu Goesniadhie , 2010, Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Good Governance, Nasa Media, Malang, hal. 11
Informasi Deskripsi untuk menjelaskan sebagai petunjuk 4. Sulit untuk dipertanggungjawabkan 5. Persepsi berupa respon (penerimaan) 6. Asumsi menjadi landasan berpikir karena dianggap benar Bukan sumber referens i utama Naskah Akademik Karya tulis hasil kajian akademis dan penelitian 1. Dicatat 2. Akademik 3. Teoretis 4. Metodis 5. Sistematis Sumber rujukan utama
Tabel  di  atas  menunjukkan  perbedaan  yang  sangat  jelas  antar  kata-kata  tersebut, adapun makna yang terkandung dalam kata tersebut mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia  secara  umum  sebagai  bahasa  nasional  yaitu  Indonesia.  Naskah  akademik mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan penjelasan atau keterangan hukum. Penjelasan  dan/atau  keterangan  mempunyai  sifat  sulit  dipertanggungjawabkan  karena dalam  menuangkan  penjelasan  dan/atau  keterangan  tidak  menggunakan  cara  penulisan yang  baku  secara  ilmiah  atau  dapat  dikatakan  tidak mengandung  unsur  kaidah  keilmuan yang  diperoleh  dalam  dunia  pendidikan  tinggi  (akademik).  Berbeda  dengan  naskah akademik yang isi naskah akademik sebenarnya lebih luas dan lengkap memuat penjelasan serta  informasi  yang  rinci,  ilmiah menggunakan  metode  baku  sesuai  dengan  kaidah  ilmu pengetahuan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai rujukan utama. . Hal ini merupakan bentuk  pengaburan  norma  yang  menyimpang  dari  prinsip  konsistensi,  sinkronisasi,  dan harmonisasi norma vertikal /horizontal.
Pada bagian Keenam tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Ayat 1 tentang Penyusunan Penjelasan atau Informasi dan/atau  Naskah  Akademik,  pada  pasal  67  (2).  Klausul  tersebut  menunjukkan  adanya inkonsistensi dimana naskah akademik dijadikan sebagai pilihan terakhir dalam pembuatan peraturan daerah sehingga tidak ada ketegasan undang-undang yang ditandai dengan diksi “dan/atau” tersebut. Dengan demikian, jika melihat landasan pada pasal 1, maka sanga t jelas bahwa  naskah  akademik  tersebut  berlaku  pada  Rancangan  Undang-Undang,  Rancangan Peraturan  Daerah  Provinsi,  hingga  Rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota.  Pada prinsipnya naskah akademik berlaku sama di setiap daerah, mulai dari pusat hingga daerah, yang  dalam  undang-undang  tidak  boleh  ada  kalimat  atau  keterangan  penjelas  ,  sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap asas konsistensi norma. Penyimpangan asas konsisten terlihat dari penggunaan kata naskah akademik pada  UU 12 Tahun 2011, seperti tabel di bawah ini:
Tabel 2. Bentuk Inkonsistensi Norma Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Ke te ntua n U mum Unda ng -Un da ng Pe re nc an aa n Pe re nc an aa n Pe ra tu ra n Da er ah Pr ovin si Pe nyu suna n Pe ra tura n Pe ru nda ng -un da nga n da ri De wa n Pe rwa kil an R ak ya t ( DPR ) Pe nyu suna n da n Ke te ntua n De wa n Pe rwa kil an R ak ya t (DPR ) R an ca nga n Unda ng -Unda ng da ri DP D
Pe nyu suna n Pe ra tura n Da er ah Pr ovi ns i Pe nyia pa n da n Ke te ntua n D ae ra h Pr ovi ns i Pe re nc an aa n Pe ra tu ra n Da er ah K ab upa te n/ Ko ta Artikel (Nomor) 1 (11) 19 (3) 33 (3) 43 (3&4) 44 (1&2) 48 (1) 56 (2) 57 (1&2) 40 Prinsip C C C C C C IC C IC Informasi: C :  Konsisten IC   :  Tidak Konsisten Jumlah seluruh frase Naskah Akademik pada badan 12 frase Jumlah keseluruhan frase Naskah Akademik pada Lampiran 15 frase Frase Keseluruhan Total 27 frase
Pada  dasarnya  hukum  selalu  mengedepankan  asas  kepastian  hukum,  khususnya kepastian  setiap  kebijakan  penyelenggaraan  negara.  Tabel  di  atas  menunjukkan  adanya inkonsistensi  norma  yang  menjadikan  peraturan  perundang-undangan  tersebut  tidak sinkron  satu  sama  lain,  sehingga  tidak  terjadi  harmonisasi  normatif  dari  sisi  vertikal dan/atau horizontal. Sisi vertikalnya terdapat  ambivalen antar bab dalam  UU , kemudian dari  sisi  horizontal  terlihat  isi  sub  bab  peraturan  penyusunan  peraturan  daerah  provinsi atau gubernur yang menjadikan suatu peraturan dianggap ada. namun belum memadai dari segi kedudukan naskah akademik dan Peraturan Daerah.
Sisi lain dalam peraturan daerah yaitu perencanaan peraturan daerah kabupaten/kota yang terdapat pada bagian kelima Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang ketentuan perencanaan  penyusunan  peraturan  daerah  kabupaten/kota  pada  pasal  40  ditegaskan bahwa sebagaimana dimaksud dalam Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi yang dilaksanakan dalam Program Legislasi Daerah Provinsi (yang dimuat dalam pasal 32 sampai  dengan  pasal  38)  berlaku “mutatis  mutandis” terhadap  penyusunan  perencanaan peratudan daerah kabupaten/kota.
Lebih  lanjut,  frasa mutatis  mutandis tidak  hanya  tercantum  dalam  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tetapi juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang  -Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang terdapat pada pasal 97D;
Harmonisasi,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi  rancangan  peraturan  daerah provinsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  58  dan  rancangan  peraturan  daerah kabupaten/kota  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  63  berlaku  secara  mutatis mutandis untuk menyelaraskan, membulatkan, dan memantapkan konsepsi rancangan
peraturan daerah tersebut. peraturan kepala daerah provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota.”
Lebih dalam terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam peraturan daerah kabupaten kota semakin terlihat adanya ketidakjelasan norma bahkan sampai pada benturan norma. Bentuk kekaburan dan juga  benturan norma dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel  3.  Bentuk  Inkonsistensi  Norma  dalam  Perencanaan  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota
Frase mutatis mutandis Asal usul frasa Latin 14 (Bahasa Asing atau bukan Bahasa Indonesia) Inkonsistensi 1. Tidak  sesuai  dengan  norma  di  bawahnya  tentang perubahan atau mutatis mutandis 2. Tidak ada definisi khusus mengenai ketentuan umum 3. Tidak  sesuai  dengan  Bahasa  yang  digunakan  dalam Undang-undang ini . Konflik Vertikal: 1. Berbenturan  dengan  norma  dalam  UU  itu  sendiri  pada bagian  penjelasan  Lampiran  UU  Nomor  242  Tahun  2011
Nomor 12
2. Bentrok antara pasal 1 (11) dan pasal 56 (2)
Horisontal:
3. Bertentangan dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 26
Melihat  tabel  di  atas,  terlihat  jelas  adanya  kekaburan  norma  dan  juga  adanya pertentangan  undang-undang  yang  mengesampingkan  asas  peraturan  perundang- undangan. Ketidakjelasan di sini terlihat jelas bahwa pada pasal dibawah 56 ayat (3) huruf (c)  disebutkan  berkaitan  dengan  perubahan  peraturan  daerah  yang  menjadikan  norma dalam  undang-undang,  selanjutnya  pasal  1  menegaskan  bahwa  naskah  akademik  dibuat untuk Rancangan Undang-undang tersebut. Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi,  Rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota,  sehingga  bertentangan  dengan pasal  56  (2)  bahwa  Rancangan  Peraturan  Daerah  Provinsi  disertai  Penjelasan  atau keterangan  dan/atau  naskah  akademik.  Hal  inilah  yang  menjadikan  UU  tersebut  tidak sejalan  dengan  prinsip  peraturan  perundang-undangan  yang  menegaskan  bahwa  setiap peraturan harus konsisten sehingga menimbulkan kepastian hukum di dalamnya.
Selanjutnya  ditinjau  dari  asal  usul  frasa  tersebut,  kata “mutatis  mutandis” dalam undang-undang  adalah  bahasa  Latin  yang  berarti  perlu  atau  sedikitnya  perubahan  atau “telah dilakukan perubahan yang penting”. Ungkapan tersebut pertama kali muncul pada UU (12) tahun 2011 pada pasal 31 tentang Perencanaan Peraturan Presiden yang berlaku secara mutatis  mutandis pada  perencanaan  peraturan  presiden.  Hal  ini  berlaku  pada  peraturan provinsi  hingga  peraturan  kabupaten/kota.  Apabila  dilihat  pengertiannya  “perlu perubahan”, maka perlu dijelaskan pada bagian ketentuan umum pasal 1 tentang perubahan yang  perlu,  namun  frasa  “perlu perubahan”  sama  sekali  ti dak ada  sehingga  frasa mutatis mutandis menjadi  tidak  berdasar  atau  terdapat  inkonsistensi  norma.  Bahwa  frasa “perubahan”  muncul  dalam  pasal  56  (c)  yang  seharusnya  merupakan  frasa  “perubahan” yang muncul sebelum munculnya frasa mutatis mutandis sebagai penjelasannya.
14 Latin dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Mutatis_mutandis ditulis oleh Mogck , Brian David (2008). Writing To Reason: Pendamping Mahasiswa dan Instruktur Filsafat. John Wiley dan Putra. hal.46. ISBN 1405170999
Berangkat  dari  hal  tersebut,  tidak  hanya  terjadi  kekaburan  norma,  namun  terjadi benturan norma dalam Undang-undang itu sendiri dan juga adanya pertentangan perbuatan dengan Undang-Undang lainnya.
Tabel  4.  Bentuk Inkonsistensi  Hukum  Sesama  Undang-undang  Sehubungan  dengan Naskah Akademik
Bentrokan Dalam Norma Bentrokan Dalam Aksi
Undang-Undang Tahun 2011 Nomor 12,
Lampiran II Nomor 242: Bahasa Undang-undang dan peraturan pada dasarnya  tunduk  pada  kaidah  bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, konstruksi  kalimat,  teknik  penulisan,  dan ejaan. Namun bahasa peraturan perundang- undangan mempunyai pola tersendiri yang ditandai  dengan  adanya  kejelasan  atau kejelasan  pemahaman,  keterusterangan, ketaatan,  keselarasan,  dan  ketaatan  pada asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik rumusan maupun cara penulisannya.
UU Tahun 2009 Nomor 24 Pasal 26: Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan dalam Undang-undang dan peraturan
Lampiran II Nomor 254 : Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing  hanya  digunakan  dalam  penjelasan Undang-undang dan peraturan perundang- undangan.  Kata,  frasa,  atau  istilah  bahasa asing  diawali  dengan  padanannya  dalam bahasa  Indonesia,  dicetak  miring,  dan ditempatkan di antara tanda baca kurung.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  50  Tahun  2015 tentang  Pedoman  Umum  Ejaan  Bahasa Indonesia
Hal di atas menunjukkan bahwa terdapat pertentangan undang-undang yang sangat kuat khususnya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, karena dalam Undang-Undang itu sendiri telah terjadi pertentangan antara batang tubuh Undang-undang dengan lampiran Undang-undang  yang  menegaskan  bahwa  bahasa  yang  digunakan  dalam  undang-undang tersebut. Peraturannya adalah menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut ditegaskan juga bahwa apabila ada penggunaan bahasa asing harus ditulis atau diketik miring sesuai lampiran nomor 254, Undang-Undang Tahun 2011 Nomor  12.  Frasa  mutatis  mutandis  adalah  bahasa  asing  (latin)  yang  mempunyai  arti perubahan dimana kata tersebut tidak layak ditulis karena kata tersebut adalah bahasa asing dan  bukan  bahasa  Indonesia  sesuai  pada  Lampiran  peraturan  itu  sendiri  dan  dalam penulisannya harus ditulis miring, sehingga indikatornya tidak sesuai dan tidak sesuai. layak dengan peraturan Indonesia yang berlaku.
Adanya kekaburan norma dan benturan norma yang terjadi dalam Undang-undang itu sendiri, dengan sendirinya Undang-undang Nomor 12 Tahun  2011 tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  terdapat  pertentangan  dengan  undang-undang  Tahun 2009  Nomor  24  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara,  serta  Lagu  Kebangsaan, khususnya pada pasal 26 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan  perundang-undangan.  Perlu  diingat  bahwa  Undang-Undang  ini  merupakan bagian dari Identitas Negara Indonesia yang mempunyai kedudukan dan kehormatan yang sangat tinggi.
Dari beberapa indikator di atas terdapat kekaburan norma terkait naskah akademik, karena  naskah  akademik  ini  merupakan  pilar  peraturan  perundang-undangan  terhadap
peraturan daerah, yang mana jika ada peraturan daerah yang bermasalah, maka secara tidak langsung naskah akademik tersebut harus dipatahkan. bermasalah.

## Keterlibatan Perguruan Tinggi dalam Pembentukan Peraturan
Keterlibatan  sebenarnya  mengacu  pada  keadaan  yang  secara  langsung  atau  tidak langsung  terbawa  atau  ikut  serta  bagi  seorang  individu  atau  kelompok  dalam  keadaan tertentu. Secara pasti, engagement merupakan kata yang berasal dari kata coming between yang  menggunakan  bahasa  latin  yang  berarti  datang  di  antara.  keputusan  yang  tidak melayani  kepentingan  masyarakat  dan  kebaikan  peraturan.  Mowen  dan  Minor  (2010) mendefinisikan  keterlibatan  sebagai  seseorang  yang  merasa  penting  dan  atau  keinginan pengguna terhadap disposisi barang, ide, jasa, akuisisi, dan penggunaan produk. Selanjutnya menurut James F Angel 15 Keterlibatan seperti itu adalah tingkat ketertarikan pribadi yang dirasakan atau dibangkitkan oleh stimulus dalam situasi tertentu.
penilaian  Sherif  Theory  of  Social  menyatakan  bahwa  dalam  kondisi  keterlibatan rendah, pengguna tentunya akan mempertimbangkan banyak pemilik produk dan kemudian mereka  hanya  menggunakan  beberapa  atribut  untuk  mengevaluasi  pemilik  produk. Berdasarkan pengertian engagement, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan sebagai tingkat hubungan individu atau kelompok dalam suatu produk atau jasa mulai dari aspek kebutuhan hingga pengambilan keputusan.
Perspektif hukum melihat keterlibatan tersebut sebagai bagian dari hukum responsif. Menurut  Nonet  dan  Selznick  bahwa  dilema  dalam  institusi  adalah  antara  integritas  dan keterbukaan.  Integritas  dalam  hal  ini  adalah  institusi  dalam  melayani  kebutuhan  sosial masyarakat yang erat kaitannya dengan prosedur dan cara kerjanya. Sebuah institusi akan terus  berbicara  dengan  menggunakan  konsep-konsep  tertentu.  Hukum  daya  tanggap memiliki dua ciri yang menonjol antara lain, 1) pergeseran penekanan dari aturan ke prinsip dan  tujuan  ;  2)  pentingnya  karakter  masyarakat  sebagai  tujuan  hukum  atau  cara  untuk mencapainya. Meskipun demikian, hukum  responsif membedakan  dirinya dengan hukum otonom. Lebih  lanjut,  Nonet  dan  Selznick  memaparkan  hukum  responsif  dengan  contoh- contoh proses hukum dan perwujudan cita-cita hukum untuk penafsiran yang lebih lembut dalam memandang supremasi hukum yang terikat pada permasalahan dan konteks tertentu 16 .
Penerapan asas hukum responsif pada dasarnya berkaitan dengan prinsip demokrasi yang menjadi amanah dalam Negara Indonesia, salah satu bentuk implementasinya adalah partisipasi  masyarakat  dalam  setiap  penyelenggaraan  pemerintahan,  mulai  dari pengambilan  kebijakan  hingga  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  .  Dapat dikatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  merupakan  syarat  utama  terwujudnya pemerintahan  yang  demokratis 17 .  Partisipasi  juga  dijadikan  sebagai  wadah  kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai saran, kritik yang ikut serta dalam pembentukan  kebijakan  pemerintah.  dan  seterusnya  untuk  kemaslahatan  rakyat. Diintegrasikan dalam bentuk naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang- undangan di Indonesia.
Institusi akademik yang biasa disebut dengan pendidikan tinggi merupakan pihak yang mempunyai pengaruh signifikan dalam menentukan suatu kebijakan dari para pemangku kepentingan khususnya kebijakan publik, Dengan demikian Perguruan Tinggi masuk dalam
15 Buku berjudul Perilaku Konsumen volume 1, James F. Engel, Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard ; Peralihan bahasa FX Budiyanto , tahun 1994.
16 A.Muktie Fadjar , Teori Hukum Kontemporer. Malang: Setara Pers, (2012). hal.54-57
17 B.Hestu Cipto Handoyo , Pokok-pokok Legal Drafting & Perancangan Naskah Akademik, edisi ke-5. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka , 2018), hal.171
kategori  Komunitas  Epistemik 18 yang  mempunyai  kompetensi  khusus  di  bidang  tertentu untuk mencapai kepentingan negara. Di perguruan tinggi atau lembaga akademik tentunya mempunyai Sumber Daya Manusia yang profesional di bidangnya dan mempunyai kajian akademis  atau  keilmuan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  pengalaman  dalam memecahkan masalah dan melakukan kegiatan atau tindakan yang diperlukan oleh khalayak luas terutama para pengambil kebijakan 19 .
Berangkat  dari  hal  tersebut,  peran  lembaga  pendidikan  akademis  atau  perguruan tinggi  mempunyai  peranan  yang  sangat  strategis  dalam berbagai  aspek kehidupan  untuk mewujudkan  peradaban  yang  lebih  baik,  maju,  dan  berkualitas.  Dengan  demikian,  setiap tindakan yang diambil oleh para pemangku kepentingan belum tentu mengambil kebijakan atau  sejenisnya  secara  substansial  dan  komprehensif  tanpa  adanya  landasan  ilmiah  yang dihasilkan dari pendidikan tinggi tersebut .
Tabel 5. Bentuk Peraturan Penguatan Naskah Akademik Perguruan Tinggi
Akademik Dalam Perguruan Tinggi
Instrumen Hukum
1. UUD 1945; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; 5. Keputusan Presiden Tahun 1998 Nomor 188; 6. Peraturan Presiden Tahun 2005 Nomor. 68; 7. Peraturan Presiden Tahun 2014 Nomor 87; 8. Peraturan Menteri Tahun 2015 Nomor 80. Baik 1. Akademi 2. Politeknik 3. Sekolah Menengah 4. Institut 5. Universitas Cakupan 1. Pendidikan 2. Riset 3. Pengabdian Masyarakat Ciri Sains
Berdasarkan  tabel  di  atas,  terlihat  jelas  bahwa  Perguruan  Tinggi  mempunyai kewenangan  yang  luas  dalam  urusan  akademik,  khususnya  penelitian  yang  merupakan bagian  dari  ruang  lingkup  kegiatan  Perguruan  Tinggi.  Agar  konsistensi  tersebut menimbulkan  ketegasan  dalam hukum  yang  dalam hal  ini  adalah  ketegasan  kewenangan penyusunan naskah akademik, maka diawali dengan melihat pengertian naskah akademik yang terdapat dalam Pasal 1 Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011:
Naskah  Akademik  adalah  naskah  hasil  penelitian  atau  kajian  hukum  serta  hasil penelitian lain mengenai suatu permasalahan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan permasalahan tersebut dalam  suatu  rancangan  undang-undang,  rancangan  peraturan  daerah  provinsi,
18 Komunitas Epistemik merupakan istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Peter M.Haas . dapat diakses di Peter M. Haas , Pendahuluan: Komunitas Epistemik dan Koordinasi Kebijakan Internasional . Organisasi Internasional . Jil. 46, No. 1, Pengetahuan, Kekuasaan, dan Koordinasi Kebijakan Internasional ( Winter , 1992), hal. 1-35 (35 halaman) . Diterbitkan Oleh: MIT Press
19 Soni Ahmad Nulhaqim , R.D udy Heryadi, Ramadhan Pancasilawan, Muhammad Fedryansyah . Peran Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia Menghadapi Masyarakat Asean 2015. Share: Social Work Journal, (2016). 6(2).
rancangan  peraturan  daerah  kabupaten/kota  sebagai  solusi  atas  permasalahan tersebut. permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
Secara  pasti,  dalam  undang-undang  tersebut  sangat  jelas  disebutkan  bahwa  naskah akademik  adalah  naskah  hasil  penelitian  atau  kajian  hukum  dan  hasil  penelitian  lainnya. Dengan demikian kewenangan penuh dan menyeluruh berada pada Perguruan Tinggi dan tidak ada pihak ketiga didalamnya, karena fokus pendidikan tinggi adalah murni berlatar belakang  keilmuan.  Hal  ini  semakin  diperkuat  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  yang  pada  pasal  20  menegaskan  bahwa  1) Pendidikan  tinggi  dapat  berbentuk  akademi,  politeknik,  perguruan  tinggi,  institut,  atau universitas,  2)  Pendidikan  tinggi  wajib  menyelenggarakan  pendidikan,  penelitian,  dan pengabdian  kepada  masyarakat.  3)  Perguruan  Tinggi  dapat  menyelenggarakan  program akademik, profesi, 4) dan/atau vokasi. Selanjutnya pasal 24 (nomor 2) disebutkan bahwa perguruan tinggi mempunyai otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat .
Menurut  Prajudi  Atmosudirjo  (1981),  Kewenangan  adalah  suatu  bentuk  kekuasaan formal,  kekuasaan  yang  berasal  dari  kekuasaan  legislatif  atau  dari  kekuasaan eksekutif/administratif.  Intinya  adalah  otoritas  menjadi  kekuasaan  atas  suatu  kelas  atau sekelompok  orang  tertentu  atau  kekuasaan  atas  lingkup  pemerintahan  tertentu  yang disepakati secara bulat. Berangkat dari hal tersebut, wewenang mencakup tiga konsep, yaitu atribusi, delegasi, atau mandat 20 . Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ atau lembaga pemerintahan atau juga lembaga negara oleh badan legislatif yang independen.  Kewenangan  ini  asli,  tidak  diambil  dari  kewenangan  yang  sudah  ada sebelumnya.  Sedangkan  pendelegasian  adalah  suatu  kewenangan  yang  dialihkan  dari wewenang atribusi suatu organ suatu lembaga pemerintah kepada organ lain agar pemberi delegasi (organ yang memberi wewenang) dapat menguji wewenang tersebut atas namanya. Kemudian  pada  aspek  amanat  yaitu  tidak  terjadi  peralihan  wewenang  tetapi  pemberi amanat  (  mandator  )  memberikan  wewenang  kepada  organ  lain  (  mandatory  )  untuk mengambil keputusan atau mengambil tindakan atas namanya. Kemudian, amanat diartikan sebagai  pendelegasian  wewenang  kepada  bawahan.  Delegasi  bermaksud  memberi wewenang kepada bawahannya untuk mengambil keputusan atas nama pemberi mandat. Dengan  demikian,  tanggung  jawab  tidak  berpindah  kepada  pemberi  mandat  ,  melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi amanah.
Lebih mendalam terkait norma hukum di atas mengenai penguatan pengaturan dan kewenangan pembuatan naskah akademik kepada perguruan tinggi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel . 6. Kesesuaian Norma dalam Pengaturan Perguruan Tinggi untuk Pembuatan
Naskah Akademik
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi BAB I Pasal 1 Ketentuan Umum 11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau kajian hukum serta hasil penelitian lain terhadap suatu permasalahan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan permasalahan 9. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat .
20 JG Brower dan Schilder , Survei Hukum Administrasi Belanda , (Nijmegen: Ars Aeguilibri , (1998). hal.16-17
tersebut dalam suatu
Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai suatu penyelesaian permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat 10. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tabel  diatas  sangat  memperkuat  kewenangan  perguruan  tinggi  dalam  pembuatan naskah  akademik  yang  pada  ketentuan  umum  yang  berkaitan  dengan  naskah  akademik adalah  hasil  penelitian  atau  kajian  hukum.  Ditegaskan  bahwa  penelitian  adalah  suatu kegiatan  yang  dilakukan  menurut  kaidah,  metode  ilmiah,  secara  sistematis  untuk memperoleh  banyak  informasi,  data,  dan  keterangan.  Dengan  kata  lain,  frasa  dan/atau keterangan  penjelas  diintegrasikan  ke  dalam  naskah  akademik  yang  khusus  dibuat  oleh Perguruan  Tinggi.  Namun  frasa  pihak ketiga  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  68  Tahun 2005 menimbulkan ambiguitas hukum, inkonsistensi, dan sejenisnya karena ada pihak lain yang berwenang menyusun naskah akademik selain perguruan tinggi. Jika melihat Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011, tidak diatur terkait kewenangan tersebut atau diserahkan kepada  perguruan  tinggi.  Dalam  artian  belum  ada  norma  yang  berbunyi  “diserahkan  ke perguruan  tinggi”  sehingga  terja di  kekosongan  norma  terhadap  undang-undang  baru tentang naskah akademik.
Hamzah Halim berpendapat bahwa naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah sangatlah penting, karena memberikan tempat yang sangat luas bagi keterlibatan banyak pihak, sehingga dengan demikian penyusunan naskah akademik juga harus bersifat partisipatif 21 .  Pertama,  tahap  persiapan  penyusunan  Naskah  Akademik  yang  terdiri  dari pembentukan  tim  penyusunan  Naskah  Akademik  dan  pengumpulan  data  dan  informasi, penyusunan  agenda  dan  pembagian  kerja  serta  persiapannya.  Kedua,  tahap  pelaksanaan penyusunan  naskah  akademik  yang  terdiri  atas  penyusunan  kerangka  rancangan  naskah akademik  dan  penyusunan  rancangan  naskah  akademik.  Ketiga,  diskusi  publik  terhadap rancangan  Naskah  Akademik  yang  terdiri  dari  menginformasikan  rancangan  Naskah Akademik dan mengumpulkan masukan dari berbagai pihak. Keempat, evaluasi rancangan Naskah  Akademik  yang  terdiri  atas  inventarisasi  masukan  dan  menampung  masukan- masukan yang dianggap berguna ke dalam rancangan Naskah Akademik. Kelima, Penetapan atau  finalisasi  rancangan  Naskah  Akademik.  Keenam,  memberikan  Naskah  Akademik kepada lembaga legislatif untuk dijadikan masukan dan pertimbangan dalam pembahasan pembentukan peraturan daerah.
Mekanisme proses  penyusunan  naskah  akademik seperti  urutan  di  atas  merupakan bagian  dari  keterlibatan  Perguruan  Tinggi  dalam  penyusunan  Naskah  Akademik  yang meliputi  pertemuan  berkala  pada  tahap  penyusunan,  kemudian  terdapat  sistem  bantuan konsultasi  pada  tahap  pelaksanaan.  Bagian  sistem  interaksi  antara  pemrakarsa  dan penyusun  naskah  akademik.  Di  sisi  lain  juga  terdapat  diskusi  publik  yang  memberikan masukan terkait naskah akademik yang akan dibuat. Bagian evaluasi dari proses tersebut meliputi keterlibatan bimbingan yaitu mereduksi masukan-masukan yang diperoleh.
Keterlibatan Perguruan Tinggi terhadap naskah akademik masih bersifat keterlibatan situasional yaitu keadaan yang bersifat sementara dalam batas kegiatan penyusunan naskah
21 Marwan, dikutip dari Hamzah Halim. (2009) Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (kajian teoritis dan praktis disertasi manual), Konsepsi Teoritis menuju artikulasi empiris , Jakarta ,Prenada Media Group. (2017)
akademik  dan  belum  ada  aspek  kesinambungan  keterlibatan  Perguruan  Tinggi  dalam pembentukan naskah akademik. Keterlibatan Perguruan Tinggi dalam pembuatan naskah akademik tidak disebutkan secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, padahal dalam peraturan yang telah diubah sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 secara tegas diatur bahwa naskah akademik dapat diserahkan ke  Perguruan Tinggi sekalipun.  padahal  mereka  masih  belum  tegas  karena  “bolehkah”  setidaknya Perguruan Tinggi terlibat dalam pembuatan naskah akademik. Sehingga terjadi kekosongan hukum yaitu norma bagi perguruan tinggi dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang  peraturan  pelaksanaan  Undang-undang  nomor  12  Tahun  2011  tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan yang diatur dalam pelaksanaannya dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tidak ada penegasan khusus terkait kewenangan pembuatan naskah akademik, namun dalam  peraturan  sebelumnya  yang  telah  diubah  terdapat  kewenangan  untuk  membuat naskah  akademik.  naskah  akademik  meskipun  masih  terdapat  unsur  ambiguitas  di dalamnya.

## PENUTUP
Undang-undang  yang  mengawasi  pembentukan  peraturan  perundang-undangan sebenarnya  terdapat  inkonsistensi  hukum,  dalam  salah  satu  undang-undang  terjadi pengaburan  norma,  ambiguitas,  inkonsistensi  norma,  dan  terjadi  benturan  norma  dalam undang-undang itu sendiri hingga terjadi pertentangan juga dengan undang-undang lainnya. Pada tingkat yang sama, Undang-Undang Bengkel merupakan bagian dari jati diri Negara Indonesia.  Hal  ini  menyebabkan  banyak  peraturan  daerah  yang  bermasalah  harus dibatalkan karena banyak konflik hukum. Permasalahan ini sebenarnya terlihat pada proses pembentukannya dan kualitas naskah akademik.
Naskah  akademik  mempunyai  kedudukan  yang  tinggi  karena  kedudukannya  pada tahap  perencanaan  dan  secara  tidak  langsung  sejajar  dengan  undang-undang  karena merupakan syarat pembuatan undang-undang. Dengan naskah akademik ini, produk hukum yang  dibentuk  menjadi  undang-undang  atau  peraturan  pemerintah  pengganti  undang- undang (PERPPU), Peraturan Daerah Provinsi (PERDA), dan peraturan daerah kabupaten /kota terwujud, sehingga dapat mempunyai dampak yang besar dalam aspek nasional dan nasional. kehidupan bernegara.
Pada  aspek  keterlibatan  Perguruan  Tinggi  masih  dikatakan  sebatas  situasional sementara  pada  saat  pembentukan  naskah  akademik  saja  atau  dapat  dikatakan  tidak menyeluruh  apabila  terjadi  situasi  terjadinya  cacat  produk  hukum.  .  Lebih  lanjut,  dalam Peraturan  Presiden  yang  berlaku  terdapat  kekosongan  hukum  atau  norma  penyerahan naskah  akademik  ke  Perguruan  Tinggi  ,  sebagaimana  telah  tertuang  dalam  Peraturan Presiden sebelumnya. Hal ini merupakan bagian dari penerapan hukum responsif, dimana objektivitas  peraturan  harus  berlandaskan  pada  naskah  hasil  penelitian.  Padahal,  mutu suatu produk hukum yang baik tentunya tidak terlepas dari naskah akademik yang baik pula, begitu pula sebaliknya jika produk hukum tersebut tidak baik atau bermutu buruk, maka dapat dipastikan naskah akademik tersebut tidak baik atau buruk. berkualitas baik.
Hal ini erat kaitannya dengan siapa yang membuat naskah akademik. Oleh karena itu, peran  perguruan  tinggi  menjadi  organ  yang  sangat  penting  dalam  penyusunan  naskah akademik.  Perguruan  Tinggi  mempunyai  kewenangan  atribusi  baik  dari  sisi  lembaganya maupun dari perangkat hukumnya. Perangkat hukum yang dimiliki perguruan tinggi sangat sinkron baik dari sisi vertikal maupun horizontal, dimana frasa naskah akademik ditinjau dari pengertian hukum meliputi hasil penelitian hukum dan/atau hasil penelitian lain dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

## Saran
1. Perlu adanya penyempurnaan substansi frasa norma dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Perlu ada Undang-Undang tersendiri khusus untuk naskah akademik;
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait pengaturan keterlibatan perguruan tinggi dalam naskah akademik;
4. Perlu  adanya  penegasan  secara  substantif  terhadap  naskah  akademik  yang berimplikasi pada Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota;
5. Perlu  adanya  perspektif  dari  disiplin  ilmu  lain  terkait  dengan  pengaturan  naskah akademik

## DAFTAR PUSTAKA
Undang- Undang  Republik  Indonesia.  “Pembentukan Peraturan  Perundang- undangan” .  ( 2004. Nomor 10 ).
Undang-Undang Republik Indonesia. “Sistem Pendidikan Nasional”. (2003. Nomor 20).
Undang-Undang Republik Indonesia. "Pendidikan yang lebih tinggi." (2012. Nomor 12). Undang- Undang  Republik  Indonesia.  “Pembentukan  Peraturan  Perundang -unda ngan.” (2011. Nomor 12).
Alfaris,  MR  “Pentingnya  Martabat  Naskah  Akademik  terhadap  Produk  Hukum.” Widya Yuridika: Jurnal Hukum 6, no. 1 (Januari 2023).
Arifin, Zaenal H. Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tiga Dekade Pengujian Hukum dan peraturan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.
Asshiddiqie, Jimly. Teori Hukum Hans Kelsen , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK-RI . Jakarta. 2006.
Basyir,  Ahmad  Azhar.  “Pentingnya  Naskah  Akademik  dalam  Pembentukan  Peratur an Perundang- undangan untuk Mewujudkan Hukum yang Aspirasional dan Responsif.” Jurnal IUS 2 , no. 5. (2014).
Fadjar, Abdul Muktie. Teori Hukum Kontemporer . Malang: Setara Pers. 2012.
Goesniadhie,  Kusnu. Harmonisasi  Sistem  Hukum:  Mewujudkan  Good  Governance. Malang: Media NASA. 2010.
Hadi,  Ismet.  “Penggunaan  Naskah  Akademik  dalam  Proses  Penyusunan  Undang - Undang.” Skripsi., Universitas Gadjah Mada. 2014.
Halim, H., dan KRS Putera. Cara Praktis Memenuhi dan Merancang Peraturan Daerah (Kajian Teoritis  dan  Praktis  Dessertasions  Manual),  Konsepsi  Teoritis  Menuju  Artikulasi Emperis . Jakarta: Grup Media Prenada. 2009.
Handoyo, B.Hestu Cipto. Pokok-pokok Legal Drafting & Perancangan Naskah Akademik, edisi ke-5. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2018.
Hantoro, Novianto M. Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta  Uji  Materi  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  16  Tahun  2009  Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Jakarta: Setjen DPR-RI. 2014.
Indrayani,  Leni.  “kajian  hukum  terhadap  proses  pembuatan  peraturan  desa  dilihat  dari Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Desa.”  Tesis.  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018.
Irwansyah. Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  &  Praktek  Penulisan  Artikel, Edisi  Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media. 2021.
Mamudji, S. Soekanto dan S. Penelitian Hukum Normatif (Sekilas Singkat). Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
Marwan. “Sifat Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif.”
Disertasi. Universitas Hasanuddin. 2017.
Modeong,  Supadran,  dan  Zudan  Arif  Fakrulloh. Legal  Drafting  didasarkan  pada  hukum humanis partisipatif . Jakarta: Perka. 2005.
Nulhaqim,  Soni  Akhmad,  R.  Dudy  Heryadi,  Ramadhan  Pancasilawan,  dan  Muhammad Fedryansyah.  “Peran  Perguruan  Tinggi  dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  di Indonesia  Menghadapi  Komunitas  Asean  2015.” Jurnal  Pekerjaan  Sosial 6,  no.  2. (2016).
Peraturan Presiden. Tata cara penyusunan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah  pengganti  undang-undang,  rancangan  peraturan  pemerintah,  dan rancangan peraturan presiden. ( 2005 , Nomor 68 ).
Peraturan Presiden. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan . ( 2014 , Nomor 87 ).

## Rhamadani, Yunita. “Implikasi Hukum Terhadap Kedudukan Hukum Ketentuan MPR dalam
Undang-Undang  Nomor  12  Thaun  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Undang- Undang.” Tesis. Universitas Indonesia. 2013.
Sirajuddin,  Fatkhurohman,  dan  Zulkarnain. Legislative  drafting:  pelembagaan  metode partisipatif  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan .  Malang:  Setara Pers. 2015.
Suwandarta. “Peran Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kota Magelang Tahun 2009- 2010.” Tesis. Universitas Islam Indonesia. 2011.
SY,  Helmi  Cahya,  dan  Shelvin  Putri  Irawan.  “Memperluas  Makna  Partisipasi  Masyarakat dalam Pembentukan Undang- Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 19, no. 4. (2022).
Timon,  Andalas.  “Pelaksanaan  Pen yusunan  Naskah  Akademik  dalam  Pembentukan Peraturan  Daerah  di  Kota  Bukittinggi  Tahun  2018 – 2020.”  Tesis.  Universitas Andalas. 2020.