Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam
Erma Novita Veranita ernovitaveranita@gmail.com
Indriya Fathni indriya.fathni@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 9 Juni 2022; Accepted: 14 Juni 2022; Published: 18 Juni 202

## Abstract
The purpose of this study was to identify and analyze the implementation of inheritance distribution  in  the  Bugis  Wajo  community  in  Tangkit  Baru  Village  and  to  find  out  what factors influence the non-implementation of Islamic inheritance law in full in Tangkit Baru Village. The methodology used in this research is the Juridical Empirical research method, namely legal research that analyzes and examines the workings of law in society. Based on the  research,  that  in  the  Wajo  Bugis  community  in  Tangkit  Baru  Village  there  was  a transition  (change)  in  the  distribution  of  inheritance  contained  in  the  Bugis  traditional seloko "oroane mallempa makunraie majjujung". Whereas in the distribution of customary inheritance which has undergone changes, the share of a son is part of two daughters leads to Islamic inheritance law. However, the Wajo Bugis community in Tangkit Baru Village has not fully adhered to Islamic inheritance law. The non-implementation of Islamic inheritance law in full is influenced by the level of knowledge and understanding of the community towards Islamic inheritance law. With the changes that have occurred in the Inheritance Law in the Bugis Wajo community, it is hoped that a written rule regarding inheritance law applies to the Bugis Wajo community in Tangkit Baru Village, Sungai Gelam District.
Keywords: Distribution of Inheritance, Bugis Wajo Tradition.

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pelaksanaan pembagian  harta  warisan pada  masyarakat  Bugis Wajo di Desa  Tangkit  Baru  dan  untuk mengetahui  faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  tidak  terlaksannya  hukum kewarisan Islam secara penuh di Desa Tangkit Baru. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis  dan  mengkaji  bekerjanya  hukum  di  dalam  masyarakat.  Berdasarkan  hasil
Volume 3 Nomor 2 Juni 2022 Halaman 299 - 326 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
penelitian,  bahwa  pada  masyarakat  Bugis  Wajo  di  Desa  Tangkit  Baru  terjadi  transisi (perubahan) dalam pembagian harta waris yang terdapat dalam seloko adat Bugis “ oroane mallempa  makunraie  majjujung ”  artinya  laki-laki  memikul  dan  perempuan  menjunjung. Bahwa dalam pembagian waris adat yang telah mengalami perubahan bagian seorang anak laki-laki adalah bagian dua orang anak perempuan mengarah ke hukum kewarisan Islam. Tetapi mayarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru belum tunduk sepenuhnya pada hukum kewarisan Islam. Tidak terlaksana nya hukum kewarisan Islam secara penuh  dipengaruhi oleh faktor tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam. Dengan adanya perubahan yang terjadi dalam Hukum Waris  pada masyarakat Bugis Wajo  tersebut,  diharapkan  suatu  aturan  yang  dibentuk  secara  tertulis  tentang  Hukum kewarisan  yang  berlaku  pada  mayarakat  Bugis  Wajo  di  Desa  Tangkit  Baru,  Kecamatan Sungai Gelam.
Kata Kunci: Pembagian Harta Warisan, Adat Bugis Wajo.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan  negara  kepulauan  yang  memiliki  banyak  keragaman dari budaya, suku bangsa, agama hingga aliran-aliran kepercayaan. Semua keragaman tersebut tumbuh di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang akhirnya membentuk masyarakat Indonesia  sebagai  masyarakat  yang  plural. 1 Pernyataan  tersebut  sekaligus menunjukan adanya keanekaragaman adat yang berlaku pada masyarakat Indonesia. Maka dari itu tidak jarang adat istiadat dijadikan sebagai suatu hukum yang mengikat dan berlaku terhadap masyarakatnya yang sering dikenal sebagai Hukum Adat.
Hukum adat menurut Soepomo adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat melingkupi hukum yang  berdasarkan  keputusan-keputusan  hakim  yang  berisi  asas-asas  hukum    dalam lingkungan,  di  mana  ia  memutuskan  perkara.  Hukum  adat  berurat  berakar  pada kebudayaan  tradisional.  Hukum  adat  adalah  suatu  hukum  yang  hidup,  karena  ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keaadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. 2
1 Lili Anggraini, Johni Najwan, dan Diana Amir, “Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo”, Zaaken  Journal  of  Civil  and  Business  Law, Vol.  2  No.  2,  2021,  hal.181.  Diakses  dari https://onlinejournal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/13236/11190, pada tanggal 13 September 2021, Pukul 10.00 wib.
2 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia , Cet . 3,  Mandar Maju, Bandung, 2014, hal.17.
Negara  Indonesia  sendiri  mengakui  keberadaan  hukum  adat,  sebagaimana  yang tertuang  dalam  Pasal  18B  Ayat  (2)    Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  yang  berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati  Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang”.
Keberlakuan hukum adat tersebut mengatur dalam berbagai bidang hukum sesuai dengan  kebutuhannya.  Di  mana  salah  satu  dari  bidang  hukum  yang  dimaksud  adalah bidang hukum kewarisan, untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional yang mengatur masalah pewarisan bagi seluruh warga di Indonesia. Hukum waris yang berlaku di  Indonesia  terdiri  atas  hukum  waris  menurut  Hukum  Perdata  Barat,  menurut  Hukum Islam  dan  hukum  waris  menurut  Hukum  Adat.  Menurut  Soepomo  “Hukum  Adat  Waris memuat  peraturan-peraturan  yang  mengatur  proses  menerusakan  serta  mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya”. 3
Demikian  pula  menurut  pendapat  Hilman  Hadikusuma,  yang  medefinisikan ’’Hukum  Adat  Waris  adalah  aturan-aturan  hukum  adat  yang  mengatur  bagaimana  harta peninggalan  atau  harta  warisan  diteruskan  atau  dibagi-bagi  dari  pewaris  kepada  para waris dari satu generasi ke generasi berikutnya”. 4 Berdasarkan pengertian hukum waris adat di atas memperlihatkan adanya 3 (tiga) unsur dalam pewarisan yang masing-masing merupakan unsur esensial, yaitu:
1. Pewaris,  adalah  orang  yang  telah  meninggal  dunia  dan  meninggalkan  sesuatu  yang dapat berahli kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga.
2. Harta  Warisan  adalah  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  oleh  seseorang  yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.
3. Ahli Waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung,  orang  tua,  saudara,  ahli  waris  pengganti (pasambei) ,  dan  orang  yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda). 5
3 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat , Cet. 8, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hal. 7-8.
4 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, Cet. 3, Alfabeta, Bandung, 2013, hal.  282.
5 Zainudin Ali, Pelaksaanaan Hukum Waris di Indonesia, Cet. 2,Sinar Grafika,Jakarta,2010, hal. 2.
Pembentukan  hukum  waris  adat  suatu  masyarakat  tidak  terlepas  dari  pengaruh hukum  kekerabatan  dan  hukum  perkawinannya.  Secara  teoritis  sistem  kekerabatan  di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk sistem kekerabatan, yaitu:
1. Sistem Patrilinial, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan  pria  lebih  menonjol  pengaruhnya  dari  kedudukan  wanita  di  dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
2. Sistem Matrilinial, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).
3. Sistem  Parental  atau  Bilateral,  yaitu  sistem  kekerabatan  yang  ditarik  menurut  garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak  dibedakan didalam pewarisan  (Aceh, Sumatera  Timur,  Riau,  Jawa,  Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain). 6
Berdasarkan  pada  sistem  kekerabatan  di  atas,  jelas  bahwa  hukum  adat  waris  di Indonesia  sangat  dipengaruhi  oleh  prinsip  garis  kekerabatan  yang  berlaku  pada masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena susunan masyarakat di Indonesia berbeda di antara yang bersifat patrilinial, matrinial, dan parental, maka bentuk-bentuk perkawinan yang  berlaku  berbeda  pula  dalam  bentuk  “perkawinan  jujur”,  “perkawinan  semenda”, “perkawinan bebas”, “perkawinan campuran”. 7
Hal-hal  yang  mempengaruhi  pengaturan  hukum  waris  adat  terutama  terhadap penetapan  ahli  waris  dan  bagian  harta  peninggalan  yang  diwariskan,  di  samping  sistem kekeluargaan  dan  bentuk  perkawinan  hukum  adat  waris  juga  mengenal  3  (tiga)  sistem kewarisan, yaitu:
1. Sistem  pewarisan  individual,  adalah  sistem  pewarisan  dimana  setiap  ahli  waris mendapatkan  pembagian  untuk  dapat  menguasai  dan  atau  memiliki  harta  warisan menurut bagiannya masing-masing.
2. Sistem  pewarisan  kolektif,  dimana  harta  peninggalan  diteruskan  dan  dialihkan pemilikannya  dari  pewaris  kepada  waris  sebagai  kesatuan  yang  tidak  terbagi-bagi pengguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.
3. Sistem  pewarisan  mayorat,  adalah  hanya  penerusan  dan  pengalihan  hak  penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. 8
6 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Op. Cit ., hal.  23.
7 Ibid., hal. 24.
8 Ibid
Beberapa  suku  dengan  populasi  terbesar  yang  tersebar  di  berbagai  daerah  di Indonesia seperti suku Batak, Banjar, Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, Melayu, Dayak, Bugis dan  berpuluh-puluh  suku  dengan  populasi  relatif  kecil  lainnya,  yang    dikenal    adat istiadatnya  dan  memiliki  karaktersitik  masing-masing. Suku Bugis merupakan salah satu suku  yang  masih  menegakkan  adat  istiadat  dalam  berprilaku  di  dalam  masyarakatnya. Suku  Bugis  di  Sulawesi  Selatan  mendiami  kabupaten-kabupaten  Bone,  Wajo,  Soppeng, Sinjai, Bulukumba, Barru, Pare-pare, Sidrap, Pinrang dan Luwu. Menurut   Muchit  A.  Karim mengenai  hukum  kewarisan  adat  Bugis ialah:
“Suku Bugis di Sulawesi Selatan bila mereka melakukan pembagian harta warisan kepada  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  maka  pembagiannya  dilakukan berdasarkan pembagian yang sama jumlahnya, yaitu bagian harta warisan seorang anak laki-laki sama dengan bagian harta warisan seorang anak perempuan ( sama wae  asenna  manae 1:1).  Namun,  setelah  mereka  memeluk  agama  Islam,  maka pembagian harta warisan dimaksud, berubah untuk mengikuti hukum kewarisan Islam,  yaitu  bagian  seorang  anak  laki-laki  sama  dengan  bagian  dua  orang  anak perempuan (2:1). Pembagian harta warisan dimaksud, tertuang dalam ungkapan suku Bugis “ majjujung makunraie mallempa oroane”.” 9
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  pembagian  harta  waris  yang  mengacu  pada ketentuan  adat  berpedoman  pada  ungkapan  adat  Bugis “sama  wae  asenna  manae” . Ungkapan adat tersebut mengandung arti laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama. Bahwa pembagian harta warisan seperti  permukaan    air    yang    rata,   tidak   ada yang    lebih    tinggi    dari    yang    lain.  Adapun  pembagian  harta  waris  adat  yang  telah mengalami  perubahan  mengacu  dalam ungkapan bugis “majjujung  makunraie  mallempa oroane”, diartikan  perempuan  menjunjung  (membawa  satu)  dan  laki-laki  memikul (membawa  dua).  Bahwa dalam pembagian  waris adat  yang  telah  mengalami  perubahan tersebut bagian seorang anak laki-laki adalah bagian dua orang anak perempuan.
Hukum  adat  waris  menunjukkan  corak-corak  yang  khas  dari  aliran  pikiran tradisional Indonesia.    Hukum  adat  waris bersendi  atas  prinsip  yang  timbul  dari  aliran- aliran pikiran komunal dan konkrit Bangsa Indonesia. Oleh karena itu maka hukum adat waris  memperlihatkan  perbedaan  yang  prinsipil dengan    hukum  waris  menurut  hukum Islam, antara lain sebagai berikut: Hukum waris adat, dasar hukumnya adalah hukum adat setempat  ( lokalistik )  yang  bergantung  pada  struktur  kekerabatan  yang  dianut  oleh
9 A.  Karim, Problematika  Hukum  Kewarisan  Islam  Kontemporerdi  Indonesia, Cet.  1,  Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, Jakarta, 2012, hal. 26-27.
masyarakat  tersebut  apakah  Patrilinial  (pewarisan  pada  anak  laki-laki),  Matrilinial (pewarisan  pada  anak  perempuan)  atau  Bilateral  (pewarisan  pada  anak  laki-laki  dan perempuan),bagian anak laki-laki dan perempuan tidak sama, terbuka warisan bisa terjadi sebelum pewaris meninggal dunia, dan harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi- bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama atau hanya sebagian yang dibagi-bagi.. Hukum waris Islam, dasar hukumnya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), diberlakukan untuk orang muslim, mewaris dari dua pihak, yaitu bapak dan ibu (bilateral),  bagian  anak  laki-laki  2  kali  bagian anak  perempuan,  terbukanya  warisan ketika  pewaris  meninggal  dunia,  kecuali  hibah  (pemberian  orang  tua  kepada  anaknya ketika  orang  tua  masih  hidup)  dan  tiap  ahli  waris  dapat  menuntut  pembagian  harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu. 10
Mengenai  sistem  kekerabatan  Masyarakat  Bugis  menurut  pendapat  Mattulada, menerangkan:
“Yang diperhitungkan menjadi anggota kerabat, yang dianggap mempunyai posisi ikut menentukan dalam wari’ asseajingeng , adalah kerabat dari kedua belah pihak orang tua. Oleh karena itu selaku sistem kekerabatan orang Bugis-Makassar, adalah sesuai dengan sistem parental atau bilateral.
Prinsip-prinsip  istilah  kekerabatan.  Semua  orang  yang  diwakili  oleh  istilah kekerabatan tersebut di atas, disebut orang Bugis seajing (kerabat). Pertali-temalian antara  satu  dengan  yang  lainnya  disebut asseajingeng (kekerabatan).  Di  dalam asseajingeng masih  dapat  dibedakan      antara rappe ’      dan siteppang atau sompunglolo . Rappe ’ adalah seajing anggota   kerabat   sedarah (consanguins) . Itu   kami namakan  sanak. Siteppang atau sompunglolo, ialah   anggota   kerabat yang bertalian oleh adanya hubungan perkawinan (affins) , yang kami terjemah disini dengan keluarga”. 11
Masyarakat  Bugis  menggunakan  sistem  pewarisan  individual  dapat  dilihat  pada saat  penyerahan  bagian  harta  warisan  kepada  masing-masing  ahli  waris.  Penyerahan tersebut ditandai dengan kata-kata penyerahan sebagai berikut :
“Komaeloni  riwereng  bagianna  iyarega  ripakkatenningi  riolliini  makkeda Baco’  iko iyye muakkatenning, Becce’ ko iyye mukkatening (jika bagiannya hendak diserahkan, dipanggillah Baco ’ ini yang kau pegang atau kuasai, Becce ’ ini yang kau pegang atau kuasai)”. 12
10 Tolib Setiady, Op. Cit ., hal. 285.
11 Mattulada , Op. Cit., hal. 41.
12 Asni Zubair, Implementasi Ajaran Hukum Waris Islam pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone. Watempoe, 2009, hal. 45.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  dikemukakan  bahwa  masyarakat  Bugis menganut  sistem  kekerabatan  parental  atau  bilateral  dan  menganut  sistem  pewarisan individual,  maka  dalam  pembagaian  waris  anak  laki-laki  maupun  anak  perempuan merupakan ahli waris dan mempunyai hak yang sama secara individual. Serta masyarakat Bugis mempunyai bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri.
Secara  administrasi  Kecamatan Sungai  Gelam  Terdiri  dari 15 desa,  yaitu  Petaling Jaya,  Sumber  Agung,  Ladang  Panjang,  Talang  Balido,  Talang  Kerinci,  Kebon  IX,  Sungai Gelam, Parit, Mingkung Jaya, Tri Mulya Jaya, Mekar Jaya, Gambut Jaya, Sido Mukti, Tangkit dan Tangkit Baru. Desa Tangkit Baru terletak di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam merupakan desa dengan luas wilayah 1.811, 2 Ha. Dengan batas wilayah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan Desa Kasang Pudak, Lopak Alai dan Solok, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tangkit, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Terap dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Tangkit, Kota Jambi dan Kasang Pudak. Jumlah penduduk Desa Tangkit Baru adalah 2.968 jiwa, banyak merupakan rombongan yang datang dari Tanjung Jabung Timur yang  sebelumnya  berasal  dari  Sulawesi  Selatan  Kabupaten  Wajo,  sehingga  daerah  ini mayoritas penduduknya 98% adalah Bugis Wajo dan 2% Bugis Bone, Luwuk Selayar dan Makassar serta 100% penduduknya beragama Islam. Pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru yang 100% penduduknya beragama Islam, agama islam dipandang sebagai suatu  keyakinan,  sehingga  agama  Islam  mempunyai  pengaruh  yang  besar  dalam menjalankan  aktifitas  kehidupan  sehari-hari  termasuklah  di  dalam  pembagian  harta warisan. 13
Pada masyarakat Bugis Wajo yang berdiam di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam memiliki adat istiadat dan hukum adat yang merupakan warisan dari nenek moyang yang  berlaku  secara  turun-  temurun  dari  generasi  ke  generasi.  Dilihat  dari  asal berkembangnya  masyarakat  Suku  Bugis  yang  berasal  dari  Sulawesi  Selatan,  maka  tidak tertutup  kemungkinan  terjadinya  pergeseran  kebiasaan  adat  yang  mereka  kenal  sejak zaman nenek moyang mereka, mengingat sifat hukum adat yang dinamis.
Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur  kehidupan  bermasyarakat  yang  beraneka  ragam,  dimana  hukum  adat  sendiri
13 Wawancara dengan  Andi Zainal Abidin, Kepala Desa Tangkit Baru, tanggal 07 Oktober 2021.
menentukan 3 (tiga) kriteria untuk menyatakan eksistensi hukum adat itu apakah ada di suatu daerah atau wilayah, yaitu:
a. Adanya  masyarakat  hukum  adat  yang  memenuhi  ciri-ciri  tertentu  sebagai  subyek hukum adat.
b. Adanya norma hukum adat,sebagai pedoman yang merupakan obyek hukum adat.
c. Adanya pranata hukum adat yang diakui dan di taati oleh warga masyarakat hukum adat, s  struktur adat ( fungsionaris adat). 14
Apabila  mencermati  kriteria  untuk  menentukan  ada  atau  tidaknya  eksistensi hukum Adat Bugis di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam yang penduduk nya 98% adalah Bugis Wajo, berikut uraiannya:
a) Kriteria pertama adalah adanya subyek hukum adat, yaitu masyarakat hukum adat di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam , dimana Desa Tangkit Baru ini masuk ke dalam kategori Persekutuan Desa.
“Persekutuan  desa adalah  apabila segolongan orang  terikat  pada suatu  tempat kediaman, yang juga apabila di dalamnya terdiri dari tempat kediaman kecil yang meliputi  perkampungan  (dukuh-dukuh)  dan  di  mana  pemimpin  atau  pejabat pemerintah  desa  boleh  dikatakan  semuanya  bertempat  tinggal  di  dalam  pusat kediaman itu”. 15
b) Kriteria  kedua  adalah,  obyek  hukum  adat,  yaitu  berupa  norma  hukum  adat  dalam bentuk seloko adat. Seloko adat adalah ungkapan yang mengandung pesan, atau nasihat yang  bernilai  etika  dan  moral,  serta  sebagai  alat  pemaksa  dan  pengawasan  norma- norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Menurut Baso Intang Ketua Masyarakat Adat Bugis  Desa  Tangkit  Baru,  pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  pada  masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam melaksanakan pembagian harta  waris  berdasarkan  ketentuan  hukum  adat  Bugis  yang  telah  mengalami perubahan  yang  tertuang  di  dalam  seloko  adat  Bugis  “ oroane  mallempa  makunraie majjujung ”, yang artinya laki-laki memikul sedangkan perempuan menjunjung. Jadi di dalam pembagian harta waris laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian harta waris dan perempuan mendapatkan 1 (satu) bagian harta waris. 16
14 I Dewa Ayu Widyani dan L. Elly AM Pandiangan, “Eksistensi Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat  Rantepao  Toraja  Utara”, Jurnal  Hukum  to-ra ,  Vol.  5  No.  3,  2019,  hal.  194.  Diakses    dari http://repository.uki.ac.id/3133/1/EKSISTENSIHAKULAYAT.pdf,  pada  tanggal  25  Februari  2022,  Pukul 10.00 wib.
15 Tolib Setiady, Op. Cit ., hal. 82. 16 Wawancara dengan Baso Intang, Ketua Masyarakat Adat Bugis Desa Tangkit Baru, tanggal 22 Februari 2022.
c) Penentu yang ketiga adalah adanya struktur adat ( fungsionaris adat) yang mempunyai kewenangan tertentu dari masyarakat hukum adat yang tertuang dalam suatu lembaga adat.

## Struktur Lembaga Adat
Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam
Sumber: Dokumen Kantor Desa Tangkit Baru 2020
Desa Tangkit Baru terbagi menjadi 12 Rukun Tetangga (RT), berikut tabel terjadinya pembagian waris menurut adat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru pada tahun 2020 sampai tahun 2021:
Tabel 1.1 Pembagian Waris Menurut Adat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Tahun 2020-2021 Tahun Pembagian Waris 2020 4 2021 3 Jumlah 7
Sumber: Dokumen Kantor Desa Tangkit Baru 2021
Berdasarkan tabel tersebut, adanya pembagian harta waris didasarkan penelitian yang penulis lakukan dari tahun 2020-2021 yang melakukan pembagian waris menurut Adat    Bugis  di  Desa  Tangkit  Baru,  Kecamatan  Sungai  Gelam  adalah  sebanyak  7  (tujuh) keluarga. Di mana 7 (tujuh) keluarga tersebut melakukan pembagian waris berdasarkan Adat Bugis yang telah mengalami perubahan yang mengacu pada seloko Adat Bugis “ oroane mallempa makunraie majjujung ”, laki-laki memikul perempuan menjunjung mengarah ke hukum kewarisan Islam pembagian 2:1. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik
Ketua Adat Baso Intang Sekretaris Adat Muhammad Said Wakil Ketua Adat
Abd. Kabir Bendahara  Adat Baso Samsul Anwar
untuk melakukan penelitian dengan judul “Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Wajo Di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam.”
B. PEMBAHASAN
a. Pembagian  Harta  Warisan  Masyarakat  Bugis  Wajo  Di  Desa  Tangkit  Baru,

## Kecamatan Sungai Gelam
Pembagian  harta  warisan  Masyarakat  Bugis  Wajo  di  Desa  Tangkit  Baru, Kecamatan Sungai Gelam merujuk pada bentuk pembagian harta waris adat Bugis yang telah mengalami perubahan, yang mengarah pada hukum kewarisan Islam, yaitu dalam seloko adat Bugis “ oroane mallempa mankunraie majjujung ”, artinya laki-laki memikul (membawa  dua)  dan  perempuan  menjunjung  (membawa  satu).  Bahwa  di  dalam pembagian waris adat yang telah mengalami perubahan tersebut bagian seorang anak laki-laki adalah bagian dua orang anak perempuan 2:1.
Menurut  seloko  adat  bugis  “ oroane  mallempa  makkunraei  majjujung ”  dalam pembagian harta warisan yang menjadi ahli waris ialah:
a) Anak  kandung,  anak  laki-laki  maupun  anak  perempuan,  akan  tetapi  terdapat perbedaan bagian antara keduannya, anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dari anak perempuan;
b) Orang tua pewaris, apabila pewaris tidak mempunyai anak;
c) Saudara-saudara kandung pewaris, apabila tidak mempunyai keturunan dan orang tua;
d) Kerabat dekat pewaris, apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, orang tua dan saudara kandung;
e) Lembaga adat, apabila keempat ahli waris tersebut di atas tidak ada. 17
Berdasarkan  data  yang  penulis  peroleh,  sejak  tahun  2020  hingga  tahun  2021 terdapat 7 (tujuh) keluarga yang telah melakukan pembagian waris berdasarkan seloko adat  Bugis  “ oroane  mallempa  mankunraie  majjujung ”,  artinya  laki-laki  memikul  dan perempuan menjunjung pembagian 2:1 yang mengarah ke hukum kewarisan Islam akan tetapi belum sepenuhnya tunduk pada hukum kewarisan Islam, melainkan dalam masa transisi  (perubahan)  dari  hukum  waris  adat  ke  hukum  kewarisan  Islam.  Untuk
17 Wawancara dengan Baso Intang, Ketua Masyarakat Adat Bugis Desa Tangkit Baru, tanggal 22 Februari 2022.
mengetahui lebih lanjut bagaimana pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis  Wajo  di  Desa  Tangkit  Baru,  Kecamatan  Sungai  Gelam,  maka  penulis  akan memaparkan pelaksanaan pembagian harta warisan sebagaimana yang telah dilakukan oleh  masyarakat  Bugis  Wajo  di  Desa  Tangkit  Berikut  7  (tujuh)  yang  melakukan pembagian harta warisan, yakni sebagai berikut:
1. Keluarga Makkaratie dan Kamaria di Desa Tangkit Baru RT 08
Makkaaratie menikah dengan Kamaria dan dikaruniai 6 orang anak, 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan,  keenam anaknya sudah menikah. Semasa hidup Makkaratie adalah seorang petani yang wafat pada bulan Oktober tahun 2020, pada usiannya  yang  ke-70  tahun.  Istrinya  Kamaria  telah  meninggal  terlebih  dahulu setahun sebelum kematian Makkaratie, yaitu tepatnya pada bulan April tahun 2019.
Setelah peringatan 40 hari kematian Makkaaratie, keenam anaknya sepakat untuk membicarakan dan membagikan harta peninggalan dari kedua orang tua mereka. Suardi anak laki-laki pertama Makkaratie dan Kamaria menerangkan:
“Dalam pembagian waris ini  saya  dan saudara-saudara saya menggunakan pembagian  waris    sesuai  dengan  ungkapan  seloko  adat  bugis  “ oroane mellempa makunraie majjujung” pembagian  2:1, anak laki-laki mendapatkan bagian dua orang anak perempuan, harta peninggalan yang kedua orang tua kami tinggalkan yakni rumah, kebun nanas di Tangkit Baru seluas 4 ½ Ha dan tanah kosong  di  daerah  sebrang.  Dimana  kebun  nanas  seluas  4  ½  Ha yang  masing-masing  anak  laki-laki  medapatkan  bagian  1  Ha  dan  anak perempuan masing-masing mendapatkan  ½ Ha, tanah di daerah Seberang telah  kami  jual  seharga  Rp.  15.000.000,-  (lima  belas  juta  rupiah)  maka masing-masing anak laki-laki mendapatkan uang berjumlah Rp. 3.300.000,- (tiga  juta  tiga  ratus  ribu  rupiah)  dan  masing-masing  anak  perempuan mendapatkan Rp. 1.600.000,-  (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan karena adik kami anak perempuan paling bungsu tidak punya rumah dan semasa orang  tua  kami  hidup  dia  tinggal  bersama  orang  tua  kami  sekaligus mengurus  orang  tua  kami,  jadi  rumah  yang  ditempatkan  kedua  orang  tua kami  dahulu  kami  sepakat  diberikan  kepada  dia  seluas  kurang  lebih  5 tumbak (11 M x 44 M)”. 18
Berdasarkan data yang penulis dapatkan keluarga Makkaratie dan Kamaria melaksanakan pembagian waris belum tunduk sepenuhnya pada hukum kewarisan Islam melainkan dalam masa transisi (perubahan) dari waris adat ke waris Islam. Pelaksanaan  kewarisan  berdasarkan  hukum  waris  Islam  dapat  dilihat  dari    segi
18 Wawancara  dengan  Suardi,  Ahli  Waris  pada  Keluarga  Makaratte  dan  Kamaria,  tanggal  13 Januari 2022.
besarnya  jumlah pembagian harta waris yaitu 2:1 seorang laki-laki mendapatkan bagian  2  orang  perempuan.  Para  ahli  waris  keluarga  Makaratie  dan  Kamaria mendapatkan  jumlah  yang  sesuai  dengan  ketentuan  2:1  tersebut  dan  atas kesepakatan bersama Rekariska sebagai anak bungsu terakhir mendapatkan bagian harta waris yang berlebih dari hitungan yang seharusnya disebabkan kesepakatan bersama  para  ahli  waris.  Hal  ini  tentu  diperbolehkan  dalam  hukum  waris  Islam mengacu pada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Para ahli waris  dapat  bersepakat  melakukan  perdamaian  dalam  pembagian  harta  warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.
Pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris adat dapat dilihat dari  segi pelaksanaan pewarisan, ketika Kamaria (ibunya) meninggal dunia harta waris tidak segera  dibagikan  karena  jika  mengikuti  hukum  kewarisan  Islam  ketika  pewaris meninggal dunia harta waris menjadi terbuka harus segera dibagikan kepada para ahli  waris  atau  dalam  waris  Islam  tidak  dikenal  adanya  penangguhan  atau penundaan  pembagian harta  waris  tanpa  alasan  yang tidak sesuai  dengan syariat Islam.  Sedangkan  dalam  proses  pewarisan  adat  harta  peninggalan  dapat  bersifat tidak  dapat  dibagi-bagi  atau  pelaksanaan    pembagiannya    dapat    ditunda    untuk waktu  yang cukup lama.
2. Keluarga Muhammad Rafiq dan Putri Jannah di Desa Tangkit Baru RT 05
Muhammad Rafiq meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2020, pada usiannya yang ke-61 tahun. Semasa hidupnya Muhammad Rafiq merupakan seorang petani.  Wafatnya    Muhammad  Rafiq  meninggalkan  seorang  istri  bernama  Putri Jannah yang pada saat ini berusia 52 tahun sebagai seorang ibu rumah tangga dan 10 orang anak yakni diantaranya 6 anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan, 8 anak dari 10 anaknya telah menikah. Pada tahun 2021 tepatnya setelah satu tahun kepergian  Muhammad  Rafiq  sepuluh  anaknya  berkumpul  dan  meminta  kepada ibunya  untuk  membicarakan  dan  membagikan  harta  warisan  dengan  dihadirkan oleh  orang  yang  dituakan  atau  disegani  ( riakkitaangi )  dalam  keluarganya. Berdasarkan  penjelasan  Putri  Jannah  istri  Muhammad  Rafiq,  harta  bersama  yang dimiliki Muhammad Rafiq dan Putri Jannah terdiri dari 1 Rumah, 1 unit motor, kebun sawit seluas 2 Ha, kebun nanas seluas 6 Ha, lahan perumahan 1 Ha dan emas 10 suku. Karena istri Muhammad Rafiq masih hidup maka harta tersebut dibagi dua terlebih
dahulu  baru  dibagikan  kepada  ahli  warisnya.  Putri  Jannah  istri  Muhammad  Rafiq mendapatkan bagian sebagaimana yang dijelaskannya:
“Sebelum  harta  peninggalan  bapak  di  bagi-bagikan  kepada  anak-anaknya harta tersebut dibagi dua terlebih dahulu menjadi bagian saya dan suami saya, saya mendapatkan bagian kebun sawit seluas 2 Ha karena kebun sawit pesan dari  bapak  tidak  boleh  dibagikan  ke  anak-anak selagi orang  tua perempuan masih  hidup  jadi  hasil  dari  kebun  sawit  dibagi  kepada  saya  ,  rumah  yang sekarang  saya  tempati  dan  emas  15  suku  dimana  nantinya  emas  ini  dijual untuk  biaya  keperluan  saya  (orang  tua  perempuan)  yang  dibutuhkan kedepannya,  dalam  Bugis  istilahnya ampikalee untuk  perongkosan  dan  jika nanti uang nya bersisa dihabiskan untuk disedehkahkan. Barulah  sisa bagian harta  peninggalan  suami  saya  yakni  motor,  kebun  nanas  6  Ha  dan  lahan perumahan 1 Ha diberikan kepada ahli warisnya, yakni anak-anaknya”. 19
Mahmudin anak laki-laki menerangkan:
“Kami 10 bersaudara yang terdiri dari 6 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan.  Dalam  pembagian  waris  kami  menggunakan  hukum  kewarisan Islam dimana anak laki-laki mendapatkan lebih banyak bagian dari pada anak perempuan. Harta peninggalan bapak diantaranya 6 Ha kebun nanas yang saya dan saudara laki-laki lainnya masing-masing mendapatkan 1 Ha dan keempat anak  perempuan  mendapatkan  lahan  perumahan  seluas  1  Ha  yang  dibagi empat,  jadi  masing-masing  anak  perempuan  mendaptkan  ¼  Ha  lahan perumahan,  serta  1  unit  motor  yang  ditinggalkan  bapak  diberikan  kepada daeng (abang)  saya  Baharudin  karena  dia  yang  mengurus  dan  membiayai keperluan bapak sewaktu bapak sakit ”. 20
Berdasarkan data yang penulis dapatkan  keluarga Muhammad Rafiq dalam melakukan  pembagian  waris  belum  tunduk  sepenuhnya  pada  hukum  kewarisan Islam melainkan dalam masa transisi (perubahan) dari waris adat ke waris Islam. Pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris Islam dapat dilihat dari  segi besarnya jumlah  pembagian  harta  waris  yaitu  2:1  seorang  laki-laki  mendapatkan  bagian  2 orang perempuan.  Berdasarkan data yang penulis dapatkan para ahli waris keluarga Muhammad  Rafiq  dan  Putri  Jannah  melaksanakan  pembagian  waris  berdasarkan hukum kewarisan Islam dimana anak laki-laki masing-masing mendapatkan bagian kebun  nanas  seluas  1  Ha  sedangkan  anak  perempuan  hanya  mendapatkan  lahan perumahan seluas 1 Ha yang dibagi empat sehingga masing-masing mendapatkan ¼
19 Wawancara dengan Putri Jannah, Istri Muhammad Rafiq, tanggal 14 Januari 2022.
20 Wawancara  dengan  Mahmudin,  Ahli  Waris  pada  Keluarga  Muhammad  Rafiq,  tanggal  22 Februari 2022.
Ha bagian lahan perumahan. Menurut penulis dalam hal pembagian waris ini terjadi kekeliruan  dimana  bagian  anak  laki-laki  dan  perempuan  jika  mengikuti  hitungan seperti di atas bukan mengikuti sistem 2:1, akan tetapi anak laki-laki mendapatkan lebih dari 2 bagian. Seharusnya bagian kebun nanas seluas 6 Ha disitu juga terdapat bagian  anak  perempuan  kalau  mengikuti  hukum  kewarisan  Islam.  Sehingga  anak laki-laki  masing-masing  mendapatkan  bagian 2 3 Ha  kebun  nanas  dan  anak perempuan  masing-masing  mendapatkan  bagian  ½  Ha  kebun  nanas.  Begitupula untuk  lahan  perumahan  seharusnya  anak  laki-laki    masing-masing  mendapatkan 1 9 Ha lahan perumahan dan anak perempuan masing-masing mendapatkan 1 12
Ha lahan perumahan. Karena nilai ekonomi kebun nanas dan lahan perumahan tentu berbeda. 1 unit motor diberikan kepada Baharuddin atas kesepakatan bersama para ahli  waris.  Kalau  pembagiannya  seperti  yang  telah  dilakukan  para  ahli  waris Muhammad  Rafiq  lebih  mengarah  kearah  kesepakatan  bersama.  Hal  ini diperbolehkan dalam hukum waris Islam mengacu pada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam  yang  berbunyi:    “Para  ahli  waris  dapat  bersepakat  melakukan  perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Pelaksanaan  waris  berdasarkan  hukum  waris  adat  dapat  dilihat  dari    segi pelaksanaan pewarisan dan perhitungan jumlah ahli waris. Ketika Muhammad Rafiq (bapaknya) meninggal dunia harta waris tidak segera dibagikan melainkan setelah satu tahun kepergian Muhammad Rafiq harta waris baru dibagikan kepada para ahli waris. Jika mengikuti hukum kewarisan Islam ketika pewaris meninggal dunia harta waris  menjadi  terbuka  dan  harus  segera  dibagikan  kepada  para  ahli  waris  atau dalam waris Islam tidak dikenal adanya penangguhan atau penundaan pembagian harta waris tanpa alasan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam pewarisan  adat  harta  peninggalan  dapat  bersifat  tidak  dapat  dibagi-bagi  atau pelaksanaan  pembagiannya  dapat  ditunda  untuk  waktu  yang  cukup  lama. Pelaksanaan waris berdasarkan hukum adat juga dapat dilihat dari segi perhitungan para ahli waris dimana istri Muhammad Rafiq, yaitu Putri Jannah bukan merupakan ahli waris dari Muhammad Rafiq, oleh karena itu Putri Jannah tidak mendapatkan bagian  dari  harta  peninggalan  Muhammad  Rafiq  melainkan  hanya  harta  bersama saja yang dibagi dua, karena pada asasnya menurut hukum adat parental janda atau duda bukan waris dari suami atau istri yang meninggal dunia.
3. Keluarga Muhammad Saman dan Indo Messang di Desa Tangkit Baru RT 03
Indo  Messang  menikah  dengan  Muhammad  Saman  dan  memiliki  2  orang anak  laki-laki.  Indo  Messang  wafat  pada  bulan  Mei  tahun  2021.  Suaminya Muhammad  Saman  sudah  wafat  terlebih  dahulu  satu  tahun  sebelumnya.  Semasa hidupnya  pekerjaan  Indo  Messang  dan  suaminya  adalah  petani.  Kedua  anaknya sudah  menikah  dan  sudah  mampu  menghidupi  kehidupannya  masing-masing. Setelah  peringatan  40  hari  Muhammad  Saman  tepatnya  pada  tahun  2020  kedua anaknya  Muhammad  Salim  dan  Muhammad  Sah  meminta  kepada  ibunya  Indo Messang  untuk  membagikan  dan  membicarakan  harta  peninggalan  yang ditinggalkan  ayahnya  dengan  dihadirkan  oleh  orang  yang  dituakan/  disegani ( riakkitaangi ) dalam keluaraganya. Keluarga Muhammad Saman dan Indo Messang membagikan  harta  warisannya  mengacu  pada  ketentuan  hukum  waris  Islam, dimana  ketika  salah  satu  orang  tua  meninggal  waris  menjadi  terbuka  dan  dapat dibagikan. Muhammad Salim anak laki-laki tertua Muhammad Saman menyatakan:
“Harta yang dimiliki oleh orang tua kami 1 rumah, kebun nanas seluas 1 Ha, 6 kolam empang dengan ukuran masing-masing kolam empang 8 M x 15 M dan emas 8 suku. Harta bersama pada waktu itu dibagi dua terlebih dahulu jadi terdapat harta ibu dan harta ayah, sehingga ibu saya Indo Messang pada saat itu mendapatkan bagian rumah, kebun nanas seluas  ½ Ha dan emas 8 suku. Barulah bagian  ayah  saya  dibagikan  kepada  kedua  anaknya,  sehingga  pada saat itu saya dan adik saya, yakni mendapatkan kebun nanas seluas  ½  Ha yang kami bagi dua dan 6 kolam empang yang juga kami bagi dua”. 21
Berdasarkan  data  yang  penulis  dapatkan  keluarga  Muhammad  Saman melaksanakan pembagian waris belum tunduk sepenuhnya pada hukum kewarisan Islam melainkan dalam masa transisi (perubahan) dari waris adat ke waris Islam. Pelaksanaan  waris  berdasarkan  hukum  kewarisan  Islam  dapat  dilihat  dari    segi pelaksanaan  pewarisan,  setelah  40  hari  peringatan  kematian  Muhammad  Saman harta waris segera dibagikan kepada para ahli waris. Karena jika  mengikuti hukum kewarisan Islam ketika pewaris meninggal dunia harta waris menjadi terbuka dan memang harus segera dibagikan kepada para ahli waris atau dalam waris Islam tidak dikenal adanya penangguhan atau penundaan pembagian harta waris tanpa alasan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam pewarisan adat memang
21 Wawancara dengan Muhammad Salim, Ahli Waris pada Keluarga  Muhammad Saman, tanggal 14 Januari 2022.
harta  peninggalan  dapat  bersifat  tidak  dapat  dibagi-bagi  atau  pelaksanaan pembagiannya  dapat  ditunda  untuk  waktu  yang  cukup  lama  atau  hanya sebagian yang dibag-bagi.
Pelaksanaan  waris  berdasarkan  hukum  waris  adat  dapat  dilihat  dari  segi perhitungan  para  ahli  waris  dimana  istri  Muhammad  Saman,  yaitu  Indo Messang bukan merupakan ahli waris dari Muhammad Saman, oleh karena itu Indo Mesang tidak  mendapatkan  bagian  dari  harta  peninggalan  Muhammad  Saman  melainkan hanya  harta  bersama saja  yang  dibagi dua,  karena  pada  asasnya  menurut  hukum adat  parental  janda  atau  duda  bukan  waris  dari  suami  atau  istri  yang  meninggal dunia.
4. Keluarga Nyompa dan Mesek di Desa Tangkit Baru RT 08
Nyompa  adalah  seorang  petani  yang  wafat  pada  bulan  September  tahun 2021 pada  usia  ke-78  tahun.  Semasa  hidupnya ia bekerja  sebagai seorang  petani. Nyompa meninggalkan seorang istri yang bernama Mesek berusia 65 tahun dan 7 orang anak, yakni 4 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ketujuh anak nya telah berumah tangga dan mampu menghidupi kehidupannya masing-masing. Setelah tepat 40 hari kepergian Nyompa ketujuh anaknya sepakat berkumpul dan meminta  kepada  ibunya  Mesek  untuk  membicarakan  dan  membagikan  harta peninggalan  yang  bapaknya  tinggalkan  dengan  dihadirkan  orang  yang  dituakan/ disegani ( riakkitaangi ) dalam keluarganya. Berdasarkan keterangan Hasnawi anak laki-laki Nyompa dan Mesek harta bersama yang dimiliki oleh orang tuanya terdiri dari rumah, kebun nanas seluas 1 ½ Ha dan emas 6 suku. Dimana harta tersebut dibagi dua terlebih dahulu menjadi bagian ibu dan bapak, barulah bagian bapak yang diberikan kepada anak-anaknya.
“Harta bersama ibu dan bapak terdiri dari rumah, kebun nanas seluas 1 ½ Ha dan emas 6 suku. Bagian yang didapat ibu yakni rumah, kebun nanas seluas ½  Ha dan emas. Emas  6 suku merupakan harta ampikalee, e mas ini nantinya untuk biaya keperluan orang tua perempuan yang dibutuhkan kedepannya. Selebihnya  merupakan  bagian  bapak  saya  yakni    kebun  nanas  seluas  1  Ha yang dibagikan kepada anak-anak nya”. 22
Keluarga Nyompa membagikan harta warisannya mengacu pada seloko adat Bugis  “ oroane  mallempa  mankunraie  majjujung ”  yakni  seorang  anak  laki-laki
22 Wawancara dengan Hasnawi,  Ahli  Waris  pada  Keluarga Nyompa, tanggal 22 Februari 2022.
mendapatkan bagian 2 orang anak perempuan. Damayanti anak perempuan terakhir menjelaskan:
“Kami  terdiri  dari  7  bersaudara  diantaranya  4  anak  laki-laki  dan  3  anak perempuan, harta peninggalan bapak kebun nanas seluas 1 Ha yang kami bagi 7  dalam  pembagian  waris  ini  kami  mengikuti  seloko  adat  Bugis oroane mallempa makunraie majjujung 2:1, jadi dari kebun nanas seluas 1 Ha bagian yang  saya  dapatkan  sebagai  anak  perempuan  yakni 1 9 Ha  juga  2  orang kakak perempuan saya masing-masing mendapatkan 1 9 Ha sedangkan anak laki-laki masing-masing mendapatkan kebun nanas seluas 1 6 Ha”. 23
Berdasarkan  data  yang  penulis dapatkan  keluarga  Nyompa melaksanakan pembagian  waris  belum  tunduk  sepenuhnya  pada  hukum  kewarisan  Islam melainkan  dalam  masa  transisi  (perubahan)  dari  waris  adat  ke  waris  Islam. Pelaksanaan  waris  berdasarkan  hukum  kewarisan  Islam  dapat  dilihat  dari    segi pelaksanaan pewarisan dan besarnya jumlah pembagian harta warisan. Tepat pada saat 40 hari kepergian Nyompa harta waris segera dibagikan kepada para ahli waris. Karena jika mengikuti hukum kewarisan Islam ketika pewaris meninggal dunia harta waris menjadi terbuka dan memang harus segera dibagikan kepada para ahli waris atau  dalam  waris  Islam  tidak  dikenal  adanya  penangguhan  atau  penundaan pembagian  harta  waris  tanpa  alasan  yang  tidak  sesuai  dengan  syariat  Islam. Sedangkan dalam pewarisan adat memang harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya dapat ditunda untuk waktu yang cukup lama. Pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris Islam juga dapat dilihat dari  segi besarnya  jumlah pembagian harta waris yang dibagikan kepada para ahli waris,  yaitu  2:1  seorang  laki-laki  mendapatkan  bagian  2  orang  perempuan.  Ahli waris  keluarga  Nyompa  membagikan  harta  waris  jumlahnya  sesuai  dengan ketentuan 2:1 tersebut.
Pelaksanaan  waris  berdasarkan  hukum  waris  adat  dapat  dilihat  dari  segi perhitungan para ahli waris dimana istri Nyompa, yaitu Mesek bukan merupakan ahli waris dari Nyompa, karena pada asasnya menurut hukum adat parental janda atau duda bukan waris dari suami atau istri yang meninggal dunia.  Oleh karena itu Mesek tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan Nyompa melainkan hanya
23 Wawancara dengan Damayanti, Ahli Waris pada Keluarga Nyompa, tanggal 22 Februari 2022.
harta bersama saja yang dibagi dua.
5. Keluaraga H. Langiri dan Hj. Naga di Desa Tangkit Baru RT 03
H.  Langiri  adalah  seorang  petani  yang  menikah  dengan  Hj.  Naga  dan mempunyai 3  orang  anak,  2  anak  perempuan  dan seorang anak laki-laki. H. Langiri wafat pada bulan September tahun 2021, pada usianya yang ke-90 tahun. Istrinya Hj. Naga telah meninggal lebih dahulu beberapa bulan sebelumnya tepatnya pada bulan Juni tahun 2021. Dua anak perempuannya yang tinggal di Desa Tangkit Baru salah satu nya sudah berkeluarga sedangkan satu anak laki-lakinya yang tinggal di Sulawesi  Selatan  juga  sudah  berkeluarga.  Tepat  setelah  40  hari  kepergian  H. Langgiri, ketiga anaknya sepakat untuk membicarakan harta-harta peninggalan dari orang tua mereka dengan maksud untuk membagikannya.
Kelurga  H.  Langgiri  dan  Hj.  Naga membagikan  harta  warisannya mengacu pada ketentuan “ oroane mallempa makunraie majjujung ”, yakni seorang anak laki- laki  mendapatkan  bagian  dua  orang  anak  perempuan  atau  yang  sesuai  dengan pembagian waris Islam. Tendry Bolo anak perempuan terakhir menjelaskan harta peninggalan  yang  ditinggalkan  oleh  kedua  orang  tuannya  adalah    rumah,  kebun nanas seluas 1 Ha, kebun coklat seluas 1 Ha dan sawah seluas1 Ha. Cen Rara anak perempuan  menjelaskan bagian-bagian yang ia dan saudaranya dapatkan:
“Keluarga kami sepakat untuk menggunakan pembagian waris berdasarkan ungkapan Bugis oroane mallempa makunraie majjujung , yakni bagian anak laki-laki  adalah  2  bagian  anak  perempuan,  sehingga  saya  mendapatkan kebun nanas seluas ½ Ha dan atas kesepakatan bersama rumah yang dahulu ditempati orang tua kami dan sekarang pun masih saya tempati diberikan kepada saya. Adik perempuan saya Tendry Bolo mendapatkan bagian kebun nanas seluas  ½ Ha, serta adik laki-laki saya Ambo atek karena dia tinggal di Sulawesi  Selatan  maka  kami  bersepakat  untuk  memberikan  harta peninggalan bapak yang ada di Sulawesi Selatan, harta peninggalan yang ada di Sulawesi Selatan, yakni sawah seluas 1 Ha dan kebun coklat seluas 1 Ha”. 24
Berdasarkan data yang penulis dapatkan keluarga H. Langgiri dan Hj. Naga dalam melakukan pembagian harta warisan belum tunduk sepenuhnya pada hukum kewarisan  Islam,  melainkan  dalam  masa  transisi  (perubahan)  dari  waris  adat  ke waris Islam. Pelaksanaan waris berdasarkan hukum kewarisan Islam dapat dilihat
24 Wawancara dengan Cen Rara, Ahli Waris pada Keluarga H. Langgiri dan Hj. Naga, tanggal 14 Januari 2022.
dari    segi  besarnya    jumlah  pembagian  harta  waris,  ahli  waris  dari  keluarga  Hj. Langgiri  dan  Hj.  Naga,  yaitu  Cen  Rara  dan  Tendry  Bolo  mengatakan  bahwa keluarganya  melaksanakan  pembagian  waris  mengacu  pada  ketentuan  “ oroane mallempa makunraie majjujung ”, yakni seorang anak laki-laki mendapatkan bagian dua orang anak perempuan yang mengarah kepada hukum kewarisan Islam. Dimana Ambo Atek sebagai anak laki-laki mendapatkan harta waris sawah seluas 1 Ha dan kebun  coklat  seluas  1  Ha  yang  berlokasi  di  Sulawesi  Selatan.  Anak  perempuan pertama Cen Rara mendapatkan bagian kebun nanas seluas ½  Ha dan rumah yang berlokasi  di  Desa  Tangkit  Baru  dan  anak  perempuan  terkahir  Tendry  Bolo mendapatkan bagian kebun nanas seluas ½  Ha yang juga berlokasi di Desa Tangkit Baru. Seharusnya bila mengikuti pembagian 2:1 sesuai hukum waris Islam bentuk- bentuk dari harta waris itu satu persatu harus dilakukan pembagian untuk masing- masing para ahli waris karena masing-masing harta waris memiliki nilai ekonomi yang  berbeda-beda,  seperti  kebun  nanas,  kebun  coklat  dan  sawah  yang  tentunya memiliki  nila ekonomi  yang  berbeda.  Jika mengikuti pembagian  waris   2:1 sesuai pewarisan Islam bagian Ambo Atek sebagai anak laki-laki satu-satunya untuk kebun nanas seluas 1 Ha adalah 2 3 Ha dan bagian kebun untuk anak perempuan masing- masing mendapatkan 1 6 Ha. Sawah seluas 1 Ha bagian seorang anak laki-laki adalah
2 3 Ha dan bagian sawah untuk anak perempuan masing-masing mendapatkan 1 6 Ha. Seterusnya  Kebun coklat seluas 1 Ha bagian seorang anak laki-laki adalah 2 3 Ha dan bagian kebun coklat untuk anak perempuan masing-masing mendapatkan 1 6 Ha. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembagian waris dalam keluarga H. Langgiri dan  Hj.  Naga  atas  kesepakatan  bersama  Ambo  Atek  dan  Cen  Rara  mendapatkan bagian  harta  waris  yang  lebih  dari  yang  seharusnya  disebabkan  kesepakatan bersama.  Hal  ini  diperbolehkan  dalam  hukum  waris  Islam  asal  para  ahli  waris sepakat, setuju dan ikhlas atas bagian yang berlebih dari hitungan yang seharusnya yang diterima ahli waris lainnya. Mengacu pada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang  berbunyi:  “Para  ahli  waris  dapat  bersepakat  melakukan  perdamaian  dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.
Pelaksanaan  waris  berdasarkan  hukum  waris  adat  dapat  dilihat  dari    segi pelaksanaan pewarisan, ketika Hj. Naga (ibunya) meninggal dunia harta waris tidak
segera dibagikan melainkan setelah H. Langgiri (bapaknya) meninggal dunia baru harta waris dibagikan. Jika mengikuti hukum kewarisan Islam seharusnya ketika Hj. Naga meninggal dunia harta waris harus segera dibagikan kepada para ahli waris karena  dalam  waris  Islam  tidak  dikenal  adanya  penangguhan  atau  penundaan pembagian  harta  waris  tanpa  alasan  yang  tidak  sesuai  dengan  syariat  Islam. Sedangkan  dalam  pewarisan  adat  harta  peninggalan  dapat  bersifat  tidak  dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya dapat ditunda untuk waktu yang cukup lama.
6. Keluarga Laroja dan Nurhayati  di Desa Tangkit Baru RT 03
Laroja adalah seorang petani yang mempunyai 6 orang anak diantaranya 3 orang  anak  laki-laki  dan  3  orang  anak  perempuan  kesemuaan  anaknya  telah menikah. Laroja wafat pada bulan Januari tahun 2020 pada usia ke-70 tahun dan meninggalkan seorang istri bernama Nurhayati. Setelah 40 hari peringatan kematian Laroja  anak-anak  meminta  kepada  ibunya  Nurhayati  untuk  berkumpul membicarakan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Laroja. Karena istri Laroja masih hidup maka harta bersama  dibagi dua terlebih dahulu baru dibagikan kepada ahli  warisnya.  Nurhayati  mendapatkan  bagian  sebagaimana  yang  dijelaskan  nya sebagai berikut:
“Setelah  40  hari  bapak  meninggal  dunia  anak-anak  saya  meminta  untuk merundingkan  harta  peninggalan  dari  bapaknya  dan  kami  sepakat  untuk membagi  dengan  sistem oroane  mallempa  makunraie  majjujung ,  yakni bagian  2:1,  dimana  anak  laki-laki  mendapatkan  bagian  lebih  banyak  dari pada anak perempuan, karena sistem pambagian itu juga tidak bertentangan dengan  hukum  waris  Islam.  Sebelum  harta  peninggalan  dibagikan  kepada anak-anak harta-harta tersebut dibagi 2 terlebih dahulu, jadi terdapat bagian untuk  saya  dan  suami  saya,  bagian  suami  saya  itulah  nantinya  yang  akan dibagikan kepada anak-anak. Harta bersama terdiri dari rumah, kebun nanas seluas 4 Ha dan emas 10 suku, sehingga saya mendapat bagian rumah, kebun nanas  seluas  1  Ha  dan  emas  10  suku,  emas  10  suku  merupakan  harta ampikalee . Bagian  suami  saya  dibagikan  kepada  anak-anak  ,  yaitu  kebun nanas dengan luas 3 Ha”. 25
Mengenai  bagian-bagian  yang  didapat  oleh  ahli  waris  sebagaimana diuraikan oleh Ibrahim anak laki-laki Laroja memaparkan:
“Harta peninggalan bapak yang pada waktu itu dibagikan kebun nanas seluas
25 Wawancara dengan Nurhayati, Istri Laroja, tanggal 14 Januari 2022.
3 Ha dimana anak laki-laki satu-satu mendapatkan kebun nanas seluas 2 3 Ha dan anak perempuan masing-masing mendapatkan bagian seluas 1 3 Ha. Di dalam pembagian harta waris yang kami lakukan memang bagian anak laki-laki lebih besar dari pada anak perempuan karena kami sepakat untuk melakukan pembagian waris dengan mengacu pada seloko adat Bugis oroane mallempa makunraie majjujung ”. 26
Berdasarkan  data  yang  penulis  dapatkan  keluarga  Laroja  melaksanakan pembagian  waris  belum  sepenuhnya  tunduk  pada  hukum  kewarisan  Islam melainkan  dalam  masa  transisi  (perubahan)  dari  waris  adat  ke  waris  Islam. Pelaksanaan  waris  berdasarkan  hukum  kewarisan  Islam  dapat  dilihat  dari    segi pelaksanaan  pewarisan,  setelah  40  hari  peringatan  kematian  Laroja  harta  waris segera dibagikan kepada para ahli waris. Karena jika mengikuti hukum kewarisan Islam  ketika  pewaris  meninggal  dunia  harta  waris  menjadi  terbuka  dan  memang harus segera dibagikan kepada para ahli waris atau dalam waris Islam tidak dikenal adanya  penangguhan  atau  penundaan  pembagian  harta  waris  tanpa  alasan  yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam pewarisan adat memang harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya dapat ditunda untuk waktu yang cukup lama atau hanya sebagian yang dibag-bagi. Pelaksanaan  waris  berdasarkan  hukum  waris  Islam  juga  dapat  dilihat  dari    segi besarnya    jumlah  pembagian  harta  waris  yang  dibagikan  kepada  para  ahli  waris, yaitu  2:1,  6  orang  ahli  waris  Laroja  3  orang  anak  laki-laki  dan  3  orang  anak perempuan mendapatkan jumlah yang sesuai dengan ketentuan 2:1 tersebut.
Pelaksanaan  waris  berdasarkan  hukum  waris  adat  dapat  dilihat  dari  segi perhitungan para ahli waris dimana istri Laroja, yaitu Nurhayati bukan merupakan ahli  waris  dari  Laroja,  oleh  karena  itu  Nurhayati  tidak  mendapatkan  bagian  dari harta  peninggalan  Laroja  melainkan  hanya  harta  bersama  saja  yang  dibagi  dua, karena pada asasnya menurut hukum adat parental janda atau duda bukan waris dari suami atau istri yang meninggal dunia.
7. Keluarga Hasan Basri dan Siti Fatimah di Desa Tangkit Baru RT 03
Hasan  Basri  adalah  seorang  petani  yang  meninggal  dunia  pada  bulan November  tahun  2019.  Hasan  Basri  memiliki  seorang  istri  bernama  Siti  Fatimah
26 Wawancara dengan Ibrahim,  Ahli  Waris  pada  Keluarga Laroja,  tanggal  22  Februari  2022.
yang  meninggal  lebih  dahulu  pada  tahun  2017.  Hasan  Basri  dan  Siti  Fatimah mempunyai 6 orang anak diantaranya 4 anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Setelah satu tahun kepergian Hasan Basri tepatnya pada tahun 2020 anak-anaknya berkumpul  untuk  membicarakan  dan  membagikan  harta  peninggalan  yang ditinggalkan oleh orang tuannya dan dihadirkan oleh orang yang dituakan/ disegani ( riakkitaangi )  dalam  keluarganya.  Abdurahman  Sidik  anak  laki-laki  kedua  Hasan Basri mengatakan:
“Keluarga  kami  sepakat  untuk  menggunakan  pembagian  harta  waris berdasarkan  hukum  waris  Islam  atau  dalam  seloko  adat  Bugisnya oroane mallempa  makunraie  majjujung ,  laki-laki  memikul  perempuan  menjunjung sehingga  laki-laki  mendapatkan  2  bagian  anak  perempuan.  Maka  keempat anak laki-laki masing-masing mendapatkan bagian kebun nanas seluas ½  Ha sedangkan anak perempuan masing-masing mendapatkan kebun nanas seluas ½  Ha dan 12 kolam empang ukuran 10 M x 15 M masing-masing ahli waris mendapatkan  2  kolam  empang.  Untuk  rumah  peninggalan  orang  tua,  kami sepakat  diberikan  kepada  adik  saya  Abdul  Wahab  karena  dia  anak  paling bungsu”. 27
Berdasarkan  data  yang  penulis  dapatkan  keluarga  Hasan  Basri  dan  Siti Fatimah  melaksanakan  pembagian  waris  belum  sepenuhnya  tunduk  pada  hukum kewarisan  Islam  melainkan  dalam  masa  transisi  (perubahan)  dari  waris  adat  ke waris Islam. Pelaksanaan waris berdasarkan hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari    segi  besarnya    jumlah  pembagian  harta  waris  yaitu  2:1  seorang  laki-laki mendapatkan bagian 2 orang perempuan. Para ahli waris keluarga Hasan Basri dan Siti Fatimah mendapatkan jumlah yang sesuai dengan ketentuan 2:1 tersebut dan atas kesepakatan bersama Abdul Wahab sebagai anak bungsu mendapatkan bagian harta waris berupa rumah yang lebih dari yang seharusnya disebabkan kesepakatan bersama  para  ahli  waris.  Hal  ini  tentu  diperbolehkan  dalam  hukum  waris  Islam mengacu pada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:  “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.
Pelaksanaan  waris  berdasarkan  hukum  waris  adat  dapat  dilihat  dari    segi pelaksanaan pewarisan, ketika Siti Fatimah (ibunya) meninggal dunia harta waris
27 Wawancara  dengan  Abdurahman  Sidik,  Ahli  Waris  pada  Keluarga  Hasan  Basri  dan  Siti Fatimah, tanggal 14 Januari 2022 .
tidak segera dibagikan karena jika mengikuti hukum kewarisan Islam ketika pewaris meninggal dunia harta waris menjadi terbuka harus segera dibagikan kepada para ahli  waris  atau  dalam  waris  Islam  tidak  dikenal  adanya  penangguhan  atau penundaan  pembagian harta  waris  tanpa  alasan  yang tidak sesuai  dengan syariat Islam. Dan juga ketika Hasan Basri (bapaknya) meninggal dunia harta warisan juga tidak  segera  dibagikan  melainkan  setelah  satu  tahun  kematian  Hasan  Basri  harta waris baru dibagikan kepada para ahli waris. Sedangkan dalam pewarisan adat harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya dapat ditunda untuk waktu yang cukup lama atau hanya sebagian yang dibag-bagi.
b. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tidak  Terlaksananya  Kewarisan  pada Mayarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Masyarakat sebagai  suatu tatanan manusia  dalam hidupnya selalu mengalami perubahan  baik  perubahan  itu  cepat  maupun  lamban,  termasuklah  perubahan  yang terdapat dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru,  Kecamatan  Sungai Gelam.  Masyarakat  Bugis  Wajo melakukan  pembagian  waris berdasarkan  seloko adat Bugis  yang  telah mengalami perubahan yang mengacu  pada hukum kewarisan Islam, yakni “ oroane mallempa makunraie majjujung ”, artinya laki-laki memikul perempuan menjunjung. Berdasarkan seloko adat tersebut seorang anak laki- laki mendapatkan bagian dua orang anak perempuan 2:1.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  pada  masyarakat  Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam terdapat 7 (tujuh) keluarga yang telah melakukan pembagian waris dalam kurun waktu dua tahun terakhir tahun 2020- 2021,  dimana  ketujuh  keluarga  tersebut  belum  secara  penuh  tunduk  pada  hukum kewarisan Islam melainkan dalam masa transisi (perubahan) dari hukum waris adat ke hukum  waris  Islam.  Adapun  faktor  yang  mempengaruhi  tidak  terlaksanya  pewarisan Islam  secara  penuh  pada  masyarakat  Bugis  Wajo  di  Desa  Tangkit  Baru,  Kecamatan Sungai  Gelam  adalah    tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman    masyarakat  terhadap hukum kewarisan Islam. Pengetahuan merupakan salah satu indikator dari kesadaran hukum.  Untuk  itu  ketika masyarakat  tidak  mengetahui  secara  keseluruhan  mengenai ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  hukum  kewarisan  Islam  melainkan  hanya mengetahui  ketentuan-ketentuan  secara  umumnya  saja  akan  berpengaruh  terhadap
pembagian waris yang dilaksanakan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada masyarakat  Bugis  Wajo  di  Desa  Tangkit  Baru,  masyarakat  hanya  mengetahui  dan meyakini jikalau mereka melakukan pembagian waris  berdasarkan seloko adat Bugis “ oroane mallempa makunraie majjujung ” laki-laki memikul dan perempuan menjunjung, dengan  besaran  2:1  seorang  anak  laki-laki  mendapatkan  bagian  dua  orang  anak perempuan, maka mereka  menyimpulkan bahwa mereka telah melakukan pembagian waris sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Pada nyatanya dengan hanya melihat dari segi besarnya jumlah pembagian harta warisan yang diterima masing-masing ahli waris belum dapat menyimpulkan  bahwa mereka  telah melakukan  pembagian  waris  sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Hal ini bisa dilihat dari 7 (tujuh) keluarga yang telah melakukan  pembagian  waris  yang  menyatakan  bahwa  mereka  telah  melakukan pembagian waris sesuai dengan hukum kewarisan Islam, yakni sebagai berikut:
Keluarga Makkaratie dan Kamaria membagi besarnya jumlah harta waris sesuai dengan  pembagian  waris  Islam  2:1,  ahli  warisnya  Suardi  dan  Rekarsa  memaparkan alasan keluarganya, yakni:
“Dalam  pembagian  waris  ini  keluarga  kami  menggunakan  pembagian  waris sesuai dengan pembagian waris Islam 2:1, anak laki-laki mendapatkan bagian dua orang anak perempuan. Alasanya karena peran dan tanggung jawab anak laki-laki memang  lebih  besar  dibanding  anak  perempuan.  Kami  tidak  mau  dalam pembagian harta waris terjadi konflik antar saudara karena terdapat istilah Bugis “ tau cilaka rennuangngi lebbifi cilakana tau degaga manana” artinya orang yang tidak punya harta warisan adalah orang sial tapi  orang yang mengandalkan harta warisan adalah orang yang lebih sial”. 28
Keluarga  Muhammad  Rafiq  ahli  warisnya  Muhari  memaparkan  alasan keluarganya  membagi besarnya harta waris sesuai dengan seloko adat Bugis “ oroane mallempa makunraie majjujung”, yakni:
“Setelah  satu  tahun  bapak  meninggal  dunia,  kami  memutuskan  untuk membagikan  harta  peninggalan  bapak  dan  kami  sepakat  membagikan  harta peninggalan  tersebut  sesuai  dengan  seloko  adat  Bugis oroane  mallempa makunraie majjujung 2:1 sesuai dengan pembagian waris menurut agama Islam. Karena  berdasarkan  agama  sebenarnya  perempuan  tidak  berhak  mengambil banyak karena ada suami yang menafkahi sedangkan laki-laki dia punya beban kedepannya itu, bahkan menurut agama laki-laki kalau sudah berkeluarga sampai kapan  pun  dia  bertanggungjawab  kepada  istri  dan  anak-anaknya,  maka  kami anak-anak perempuan berinisiatif dan setuju untuk melakukan pembagian waris
28 Wawancara dengan Suardi dan Rekarsa, Ahli Waris pada Keluarga Makkaratie dan Kamaria, tanggal 22 Februari 2022.
2:1. Arti kata memang aturan agama seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa harta itu tidak dibagi rata karena menurut agama memang tidak bisa dibagi rata walaupun  anak  kandung  dan  juga  itu  merupakan  pesan  orang  tua  dimana  dia menerangkan  kepada  anak-anaknya  laki-laki  lebih  cenderung  banyak mendapatkan dari pada perempuan”. 29
Demikian  juga  dalam  Keluarga  Nyompa  membagikan  jumlah  besarnya  harta waris mengacu pada seloko adat Bugis “ oroane mallempa mankunraie majjujung ” yakni seorang  anak  laki-laki  medapatkan  bagian  2  orang  anak  perempuan.  Hasnawi  dan Damayanti  selaku  ahli  waris  keluarga  Nyompa  menjelaskan  alasan  keluarganya melakukan pembagian waris berdasarkan seloko adat Bugis tersebut, yakni:
“Setelah 100 hari bapak meninggal dunia, kami memutuskan untuk membagikan harta  peninggalan  bapak  dengan  mengacu  pada  seloko  adat  Bugis oroane mallempa makunraie majjujung . Arti dari seloko adat tersebut  laki-laki memikul (membawa  dua)  dan  perempuan  menjunjung  (membawa  satu)    2:1,  jadi pandangan  keluarga kami  kalau  laki-laki memang  mempunyai  tanggung  jawab yang lebih besar dari pada anak perempuan, karena laki-laki dibebani masalah hidup yang lebih besar dalam perihal mencari nafkah, memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarga yang sukar untuk dilakukan oleh anak perempuan”. 30
Ahli waris pada Keluarga H. Langiri dan Hj. Naga, yaitu Cen Rara dan Tendry Bolo memaparkan alasan keluarganya melakukan besarnya jumlah pembagian harta waris berdasarkan ketentuan “ oroane mallempa makunraie majjujung ” :
“Keluarga  kami  sepakat  untuk  menggunakan  pembagian  waris  berdasarkan ketentuan oroane mallempa makunraie majjujng 2:1, anak laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian, karena ketentuan  adat  Bugis  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  hukum  kewarisan Islam.  Disisi  lain,  laki-laki  adalah  pihak  yang  memberikan  uang  panai  untuk menikahi seorang perempuan dalam perkawinan adat Bugis Serta Laki-laki harus memiliki modal untuk memberi nafkah kepada istri dan keluarganya, artinya laki- laki  disamping  menyiapkan  uang  belanja,  ia  juga  harus  memiliki  tugas  untuk menyiapkan hidup istri dan anak-anaknya.”. 31
Pada keluarga Laroja ahli warisnya Ibrahim dan Bumatang memaparkan alasan mengapa  keluarganya  membagikan  besarnya  harta  warisannya  mengacu  pada ketentuan  hukum  waris  Islam  yang  dalam  seloko  adat  Bugis  “ oroane  mallempa
29 Wawancara dengan Muhari, Ahli Waris pada Keluarga Muhammad Rafiq, tanggal 22 Februari 2022.
30 Wawancara dengan Hasnawi dan Damayanti, Ahli Waris pada Keluarga Nyompa, tanggal 22 Februari 2022.
31 Wawancara dengan Cen Rara dan Tendry Bolo, Ahli Waris pada Keluarga H. Langgiri dan Hj. Naga, tanggal 22 februari 2022.
makunraie  majjujung ”,  yakni  bagian  anak  laki-laki  lebih  besar  dari  bagian  anak perempuan 2:1:
“Dalam  keluarga  kami  mengunakan  pembagian  dengan  bagian  2:1,  maka  anak laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak. Salah satu alasannya adalah  seorang perempuan tidak wajib menafkahi keluarganya. Kewajiban itu terletak pada laki- laki, maka sudah sangat jelas laki-laki memiliki tanggung jawab dan beban yang lebih besar dibanding perempuan”. 32
Ahli waris keluarga Hasan Basri dan Siti Fatimah, yakni Abdurahman Sidik dan Bunga Rosi menjelaskan alasan keluarganya membagikan jumlah besarnya harta waris mengacu pada ketentuan hukum waris Islam:
“Keluarga kami sepakat untuk menggunakan pembagian harta waris berdasarkan hukum waris Islam atau dalam seloko adat Bugisnya oroane mallempa makunraie majjujung ,  laki-laki  mendapatkan  2  bagian  anak  perempuan.  Alasannya  adalah karena  suatu  saat  apabila  laki-laki  akan    meminang  perempuan  dalam perkawinan  adat  Bugis memerlukan  biaya  yang  besar  karena  laki-lakilah  yang memberi uang panai kepada calon mempelai wanita. Mengenai bagian laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, hal itu dikarenkan perempuan hanya akan membutuhkan  nafkah  untuk  dirinya  dan  apabila  ia  menikah  ia  akan  dinafkahi suaminya dan menjadi tanngung jawab suaminya, sedangkan kewajiban laki-laki lebih  berat  dari  perempuan,  seperti  membayar  uang  panai  dalam  perkawinan adat Bugis dan memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya”. 33
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan  memang  dari  segi  besaran jumlah harta warisan yang dibagikan kepada masing-masing ahli waris dari 7 (tujuh) keluarga tersebut melaksanakan pembagian waris yang sesuai dengan besarnya jumlah pembagian  hukum  kewarisa  Islam,  akan  tetapi  dari  segi  ketentuan-ketentuan  dalam hukum  kewarisan  Islam  yang  lainnya  ketujuh  keluarga  tersebut  belum  tunduk sepenuhnya pada hukum kewarisan Islam. Seperti dari segi pelaksanaan pewarisan dan perhitungan para ahli waris (siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris) ketujuh  kelurga  tersebut  masih  banyak  yang  menggunakan  hukum  waris  adat  Bugis yang  bercampur  dengan hukum  kewarisan  Islam tanpa  mereka  sadari.  Maka  dari  itu tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  Bugis  Wajo  di  Desa  Tangkit  baru, Kecamatan  Sungai  gelam  terhadap  hukum  kewarisan  Islam  turut  mempengaruhi mengapa belum dilaksanakannya secara penuh hukum kewarisan Islam.
32 Wawancara dengan Bumatang dan Ibrahim,  Ahli  Waris  pada  Keluarga Laroja,  tanggal  22 Februari  2022.
33 Wawancara dengan Abdurahman Sidik dan Bunga Rosi, Ahli Waris pada Keluarga Hasan Basri dan Siti Fatimah, tanggal 22 Februari 2022.

## C. KESIMPULAN
Dari uraian yang penulis paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Pembagian  harta  warisan  pada  masyarakat  Bugis  Wajo  di  Desa  Tangkit  Baru, Kecamatan Sungai Gelam mengarah ke hukum kewarisan Islam akan tetapi belum total sepenuhnya  tunduk  pada  hukum  kewarisan  Islam  melainkan  dalam  masa  transisi (perubahan), yaitu dari hukum waris adat ke hukum kewarisan Islam. Dalam besarnya jumlah pembagian harta waris masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru mengacu pada  seloko  adat    Bugis  “ oroane  mallempa  makunraie  majjujung ”,  artinya  laki-laki memikul  dan  perempuan  menjunjung  2:1.  Di  mana  di  dalam  pembagian  waris  ini terdapat 7 (tujuh) keluarga melaksanakan pembagian waris dalam masa transisi, yakni dari waris adat ke waris Islam.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya hukum kewarisan Islam secara  penuh  di  Desa  Tangkit  baru,  Kecamatan  Sungai  Gelam  adalah  tingkat pengetahuan dan pemahaman  masyarakat Bugis Wajo  di Desa Tangkit Baru terhadap hukum kewarisan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Ali, H. Zainudin. Pelaksaanaan Hukum Waris di Indonesia . Cet. Ke-2. Sinar Grafika, Jakarta,
2010.
Hadikusuma,  Hilman. Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat  Indonesia .  Cet.  Ke-3.  Mandar  Maju, Bandung, 2014.
_______. Hukum Waris Adat . Cet. Ke-8. PT. Citra Aditya Bakti,  Bandung,  2020.
Karim, Muchit A. Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia . Cet. Ke- 1. Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, Jakarta, 2012.
Mattulada. Latoa  (Satu  Lukisan  Anallitis  Terhadap  Antropologi-Politik  Orang  Bugis) . Disertasi Doctor Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1975.
Setiady, Tolib. Intisari Hukum Adat Indonesia . Cet Ke-3. Alfabeta, Bandung, 2013.
Zubair, Asni. Implementasi Ajaran Hukum Waris Islam pada Masyarakat Bugis di Kabupaten
Bone. Watempo, 2019.

## JURNAL
Anggraini,  Lili,  Johni  Najwan,  dan  Diana  Amir.  “Pengaruh  Hukum  Islam  Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo”. Zaaken Journal of Civil and Business Law , Vol. 2 No. 2, 2021. Diakses dari
https://onlinejournal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/13236/11190,  pada  tanggal 13 September 2021, Pukul 10.00 WIB.
Widyani, I Dewa Ayu, dan L. Elly AM Pandiangan. “Eksistensi Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Rantepao Toraja Utara”. Jurnal Hukum to-ra , Vol. 5 No. 3, 2019. Diakses dari http://repository.uki.ac.id/3133/1/EKSISTENSIHAKULAYAT.pdf, pada tanggal 25 Februari 2022, Pukul 10.00 WIB.