INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 12981-12989 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia
Yusuf Daeng 1 ✉ , Samson H. Sitorus 2 , Awi Ruben 3 , Dwi Frananta Tarigan 4 , Surya Prakasa 5
Universitas Lancang Kuning
Email: yusufdaeng23@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penegakan  hukum  pidana  merupakan  salah  satu  pilar  penting  dalam  sistem  peradilan  yang membutuhkan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  berkualitas.  Artikel  ini  mengeksplorasi  peran  dan tantangan SDM dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan  metode  studi  literatur  dan  wawancara  mendalam  dengan  praktisi  hukum.  Temuan penelitian  menunjukkan  bahwa  kualitas  penegak  hukum,  termasuk  hakim,  jaksa,  dan  polisi,  sangat dipengaruhi  oleh  pendidikan,  pelatihan,  dan  etika  profesional.  Kesenjangan  dalam  kompetensi  dan integritas SDM penegak hukum dapat menghambat proses penegakan hukum dan keadilan. Artikel ini juga  mengidentifikasi  bahwa  kurangnya  sumber  daya,  seperti  fasilitas  dan  teknologi,  serta  tekanan eksternal  dan  internal,  dapat  mempengaruhi  kinerja  SDM  penegak  hukum.  Untuk  meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana, diperlukan reformasi yang komprehensif dalam pengembangan dan pengelolaan SDM, termasuk peningkatan kualitas pendidikan hukum, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan  sistem  pengawasan  serta  akuntabilitas.  Dengan  demikian,  SDM  yang  kompeten  dan berintegritas tinggi diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem penegakan hukum yang adil dan efektif di Indonesia.
Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Sumber Daya Manusia, Kualitas Penegak Hukum .

## Abstract
Criminal  law  enforcement  is  an  important  pillar  in  the  justice  system  which  requires  quality  human resources  (HR).  This  article  explores  the  role  and  challenges  of  human  resources  in  criminal  law enforcement in Indonesia. This research uses a qualitative approach with literature study methods and in-depth interviews with legal practitioners. Research findings show that the quality of law enforcement, including judges, prosecutors, and police, is greatly influenced by education, training, and professional ethics. Gaps in the competency and integrity of law enforcement human resources can hinder the process of law enforcement and justice. This article also identifies that a lack of resources, such as facilities and technology, as well as external and internal pressures, can affect the performance of law enforcement human resources. To increase the effectiveness of criminal law enforcement, comprehensive reform is needed in the development and management of human resources, including improving the quality of legal education, continuous training, and strengthening monitoring and accountability systems. Thus, it is hoped that competent human resources with high integrity can encourage the creation of a fair and effective law enforcement system in Indonesia.
Keywords: Criminal Law Enforcement, Human Resources, Quality of Law Enforcement.

## PENDAHULUAN
Penegakan hukum  pidana merupakan aspek krusial  dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Keberhasilan sistem peradilan pidana (Erna Dewi, 2010) sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat, termasuk hakim, jaksa, polisi,  dan  petugas  lembaga  pemasyarakatan.  Kualitas  SDM  ini  mencakup  pendidikan, keterampilan, integritas, dan etika profesional yang dimiliki oleh setiap penegak hukum.
Namun,  di  Indonesia,  penegakan  hukum  pidana  seringkali  menghadapi  berbagai tantangan  yang  berkaitan  dengan  aspek  SDM  (Vivi  Ariyanti,  2019).  Kesenjangan  dalam pendidikan  dan  pelatihan,  kurangnya  fasilitas  dan  teknologi  pendukung,  serta  tekanan eksternal  dan  internal  seringkali  mempengaruhi  kinerja  dan  integritas  penegak  hukum. Beberapa kasus yang mencuat di media menunjukkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme  di  kalangan  penegak  hukum,  yang  semakin  memperburuk  citra  lembaga peradilan di mata masyarakat (Budi Agus Riswandi, 2016).
Selain  itu,  pengembangan  SDM  dalam  penegakan  hukum  pidana  juga  sering terhambat oleh minimnya anggaran, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya dukungan kebijakan  yang  komprehensif.  Pendidikan  hukum  yang  ada  belum  sepenuhnya  mampu mencetak lulusan yang siap terjun dan beradaptasi dengan tantangan nyata di lapangan. Program pelatihan yang tersedia pun seringkali tidak berkesinambungan dan tidak selalu relevan dengan kebutuhan actual (Angeline Xiao, 2018).
Dalam konteks ini, reformasi dalam pengelolaan dan pengembangan SDM menjadi suatu keharusan. Penguatan kualitas pendidikan hukum, peningkatan program pelatihan berkelanjutan,  dan  pengawasan  yang  ketat  terhadap  integritas  penegak  hukum  menjadi langkah-langkah  penting  untuk  memastikan  bahwa  penegakan  hukum  pidana  dapat berjalan  efektif  dan  adil.  Dengan  demikian,  diperlukan  penelitian  yang  mendalam  untuk mengidentifikasi  masalah-masalah  yang  ada  dan  merumuskan  solusi  yang  tepat  guna meningkatkan kualitas dan integritas SDM dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis  penelitian normatif adalah  suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Derita  Prapti  Rahayu  &  Sulaiman,  2020).  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Selain  itu  dalam  penelitian  digunakan  juga  pendekatan  kasus  (case  approach)  dengan menelaah kasus dengan isu hukum yang dihadapi  (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan  kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan Sumber-sumber bahan  sekunder  berupa buku-buku teks,  kamus-kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  dan  komentar-komentar  atas  putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor-Faktor Penegak Hukum
Penegakan  hukum  adalah  sebuah  proses  yang  kompleks  dan  multifaset  yang bergantung pada berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu sumber daya manusia (SDM), kerangka hukum dan  peraturan,  infrastruktur  dan  teknologi,  budaya  dan  etika,  serta  dukungan  dari masyarakat  dan  lembaga  internasional  (Siti  Merida  Hutagalung,  2011).  Berikut  adalah pembahasan  panjang  dan  komprehensif  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi penegakan hukum.
Kualitas pendidikan dan pelatihan penegak hukum merupakan faktor krusial dalam penegakan hukum yang efektif. Penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum, prosedur peradilan, dan hak asasi manusia (Subarsyah Sumadikara, 2010). Pendidikan formal yang kuat, dilengkapi dengan pelatihan  praktis  yang  berkelanjutan,  sangat  diperlukan  untuk  memastikan  penegak hukum memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan profesional dan adil.
Integritas  dan  etika  profesional  adalah  pilar  penting  dalam  penegakan  hukum. Penegak  hukum  harus  menunjukkan  tingkat  integritas  yang  tinggi  untuk  memastikan bahwa  mereka  tidak  terlibat  dalam  praktik  korupsi,  kolusi,  atau  nepotisme  (Soerjono Soekanto, 1983). Penerapan kode etik yang ketat dan pengawasan internal yang efektif dapat  membantu  mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  memastikan  bahwa penegak hukum bertindak sesuai dengan standar profesional yang tinggi.
Pengalaman praktis dan kapasitas kerja juga sangat penting. Penegak hukum yang berpengalaman  cenderung  lebih  efisien  dan  efektif  dalam  menangani  kasus-kasus kompleks.  Oleh  karena  itu,  program  pengembangan  kapasitas  dan  bimbingan  bagi penegak  hukum  junior  perlu  diperkuat  untuk  memastikan  transfer  pengetahuan  dan keterampilan yang efektif.
Kerangka hukum yang jelas dan sesuai sangat penting untuk penegakan hukum yang  efektif.  Hukum  harus  dirumuskan  dengan  jelas,  mudah  dipahami,  dan  relevan dengan  kebutuhan  masyarakat.  Selain  itu,  peraturan  yang  tidak  sinkron  atau  saling bertentangan  harus  diidentifikasi  dan  diperbaiki  untuk  mencegah  kebingungan  dan interpretasi yang salah.
Kepastian  hukum  merupakan  elemen  kunci  yang  menjamin  bahwa  hukum diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif (Geofani Milthree Saragih, 2022). Hal ini membantu dalam menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kepastian hukum juga mengurangi peluang penyalahgunaan kekuasaan dan penafsiran hukum yang sewenang-wenang. Akses yang adil  dan merata terhadap  sistem hukum harus dijamin untuk semua lapisan masyarakat. Ini mencakup akses terhadap bantuan hukum,  prosedur  peradilan  yang  transparan,  dan  keputusan  yang  adil  dan  tidak memihak. Tanpa akses yang merata, penegakan hukum bisa menjadi bias dan tidak adil.
Fasilitas  fisik  seperti  kantor  polisi,  pengadilan,  dan  penjara  harus  memadai  dan dilengkapi dengan baik. Selain itu, sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana harus tersedia secara memadai untuk mendukung operasional yang efektif dari penegak
hukum  (Mohd.  Yusuf  DM  et  al.,  2023).  Teknologi  modern  memainkan  peran  penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti database terintegrasi, sistem manajemen kasus, dan forensik digital, dapat membantu penegak hukum dalam menyelesaikan kasus dengan lebih cepat dan akurat.
Sistem pendukung yang efisien, termasuk logistik dan administrasi, sangat penting untuk mendukung operasional penegak hukum. Ini mencakup pengelolaan arsip yang baik,  sistem  komunikasi  yang  efektif,  dan  transportasi  yang  memadai  untuk  mobilitas penegak  hukum.  Budaya  hukum  masyarakat  memainkan  peran  penting  dalam penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung lebih patuh  terhadap  hukum  dan  mendukung  upaya  penegakan  hukum.  Oleh  karena  itu, pendidikan  hukum  dan  sosialisasi  peraturan  hukum  harus  terus  ditingkatkan  untuk membangun budaya hukum yang kuat.
Norma  dan  nilai  sosial  yang  berkembang  di  masyarakat  juga  mempengaruhi penegakan  hukum.  Penegak  hukum  harus  peka  terhadap  norma  dan  nilai  ini  untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan  harapan  dan  kepercayaan  masyarakat.  Etika  profesi  yang  tinggi  di  kalangan penegak hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.  Pelanggaran  etika  dapat  merusak  citra  dan  kredibilitas  penegak  hukum  serta mengurangi efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat  sangat  penting  dalam  penegakan  hukum.  Masyarakat  yang  mendukung upaya  penegakan  hukum  akan  lebih  cenderung  melaporkan  kejahatan,  memberikan informasi, dan bekerja sama dengan penegak hukum. Partisipasi ini dapat ditingkatkan melalui program-program edukasi dan sosialisasi hukum.
Kerjasama  dengan  lembaga  internasional  dapat  membantu  dalam  memperkuat kapasitas  penegakan  hukum  domestik.  Bantuan  teknis,  pelatihan,  dan  pertukaran informasi  dengan  lembaga  internasional  dapat  meningkatkan  keterampilan  dan pengetahuan  penegak  hukum  serta  membantu  dalam  menangani  kasus-kasus  lintas negara.  Pendanaan  yang  memadai  dari  pemerintah  dan  bantuan  dari  lembaga internasional sangat penting untuk mendukung program-program penegakan hukum. Pendanaan ini diperlukan untuk berbagai keperluan, mulai dari pelatihan dan pendidikan hingga pembangunan infrastruktur dan pembelian peralatan teknologi canggih.
Penegakan hukum adalah proses yang rumit yang memerlukan perhatian terhadap berbagai faktor yang saling berkaitan. Kualitas sumber daya manusia, kerangka hukum
dan peraturan yang jelas, infrastruktur yang memadai, budaya dan etika yang kuat, serta dukungan dari masyarakat dan lembaga internasional semuanya berperan penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki penegakan hukum harus dilakukan secara holistik dengan memperhatikan semua faktor ini secara bersamaan.
2. Penegakan Hukum Pidana
Penegakan hukum pidana merupakan aspek vital dalam menjaga ketertiban sosial dan  keamanan  masyarakat.  Proses  penegakan  hukum  pidana  melibatkan  berbagai tahapan,  mulai  dari  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  hingga  eksekusi  hukuman (Tony Yuri Rahmanto, 2019). Pentingnya penegakan hukum pidana tidak hanya terletak pada penanganan kasus-kasus kriminal yang telah terjadi, tetapi juga dalam mencegah terjadinya tindak pidana dengan memberikan efek jera bagi para pelaku. Dalam konteks ini,  peran  aparat  penegak  hukum,  seperti  polisi,  jaksa,  dan  hakim,  sangatlah  krusial. Mereka bertanggung jawab atas proses pengungkapan kasus, pembuktian di pengadilan, dan pengambilan keputusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku (Josua Gideon Kawenas, 2019).
Namun, penegakan hukum pidana juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai  (Budi  Handayono,  2020).  Keterbatasan  SDM  dapat  menghambat  proses penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kriminal, sedangkan infrastruktur yang kurang memadai  dapat  menghambat  efisiensi  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas  penegakan hukum. Selain itu, keberadaan korupsi dan kolusi di dalam lembaga penegak hukum juga dapat menghambat upaya penegakan hukum yang bersih dan adil.
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya-upaya perbaikan dan penguatan sistem  penegakan  hukum  pidana.  Hal  ini  meliputi  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas SDM,  peningkatan  akses  terhadap  teknologi  dan  sarana  pendukung  lainnya,  serta penguatan  sistem  pengawasan  dan  akuntabilitas  internal  di  dalam  lembaga  penegak hukum. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat juga merupakan langkah yang penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang efektif merupakan  upaya  bersama  dari  berbagai  pihak  untuk  menciptakan  masyarakat  yang lebih aman dan beradab.
3. Pentingnya Sumber Daya Manusia Dalam Penegakan Hukum Sumber  daya  manusia  (SDM)  memegang  peran  kunci  dalam  penegakan  hukum
yang  efektif  dan  berkelanjutan  (Dellyana  Shant,  1988).  Pertama-tama,  kualitas  SDM menentukan keberhasilan dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus kriminal. Petugas penegak hukum yang terlatih dengan baik akan mampu melakukan penyelidikan dan  penyidikan  secara  profesional,  serta  mengumpulkan  bukti  yang  cukup  untuk mendukung  proses  peradilan.  Selain  itu,  kualitas  SDM  juga  mencakup  pengetahuan tentang  hukum  dan  etika  yang  diperlukan  dalam  menjalankan  tugasnya  dengan integritas dan keadilan.
Kedua, kuantitas SDM juga menjadi faktor penting dalam menangani beban kerja yang semakin meningkat di bidang penegakan hukum. Jumlah personel yang memadai akan memungkinkan lembaga penegak hukum untuk memberikan respons yang cepat dan  efektif  terhadap  kasus-kasus  kriminal  yang  terjadi.  Dengan  SDM  yang  cukup, lembaga  penegak  hukum  dapat  menjangkau  wilayah  yang  lebih  luas  dan  merespons berbagai macam kejadian kriminal dengan lebih baik (Sanyoto, 2008).
Namun, pentingnya SDM dalam penegakan hukum juga menimbulkan beberapa tantangan.  Salah  satunya  adalah  kesenjangan  antara  jumlah  dan  kualitas  SDM  yang dibutuhkan dengan ketersediaan yang ada. Banyak lembaga penegak hukum mengalami kekurangan  personel  dan  kurangnya  anggaran  untuk  pelatihan  dan  pengembangan SDM.  Hal  ini  dapat  menghambat  kemampuan  lembaga  penegak  hukum  dalam menjalankan tugasnya secara efektif.
Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  diperlukan  upaya-upaya  untuk  meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui program  pelatihan  dan  pendidikan  yang  berkelanjutan,  pengembangan  sistem rekrutmen dan seleksi yang lebih transparan dan objektif, serta peningkatan fasilitas dan sarana  pendukung  lainnya.  Selain  itu,  kerja  sama  antara  lembaga  penegak  hukum, lembaga  pendidikan,  dan  sektor  swasta  juga  dapat  membantu  dalam  meningkatkan kualitas  SDM  dan  menjawab  tantangan-tantangan  yang  dihadapi  dalam  penegakan hukum. Dengan demikian, investasi dalam pengembangan SDM di bidang penegakan hukum merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan berkeadilan (Konar Zuber, 2017).

## SIMPULAN
Penegakan hukum pidana di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Kualitas SDM ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan formal, pelatihan praktis, pengalaman kerja, hingga integritas dan  etika  profesional.  Saat  ini,  berbagai  masalah  seperti  kurangnya  pendidikan  dan pelatihan yang memadai, keterbatasan anggaran dan fasilitas, serta adanya praktik korupsi dan  kolusi  di  kalangan  penegak  hukum  menghambat  efektivitas  dan  integritas  sistem peradilan  pidana.  Misalnya,  aparat  penegak  hukum  yang  tidak  memiliki  pemahaman mendalam  tentang  hukum  dan  prosedur  peradilan  sering  kali  tidak  mampu  menangani kasus secara profesional dan adil. Selain itu, kurangnya pengawasan dan kontrol  internal membuat  praktik  korupsi  sulit  diberantas.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  diperlukan  reformasi yang komprehensif dalam pengelolaan dan pengembangan SDM, termasuk peningkatan kualitas  pendidikan  hukum,  program  pelatihan  berkelanjutan  yang  relevan,  serta pengawasan ketat terhadap etika dan integritas penegak hukum. Pendekatan ini juga harus mencakup peningkatan kesejahteraan dan fasilitas kerja bagi para penegak hukum untuk mengurangi godaan korupsi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum pidana dapat berjalan  lebih efektif, adil,  dan dapat dipercaya oleh  masyarakat, sehingga menciptakan rasa aman dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Angeline  Xiao.  (2018).  Konsep  Interaksi  Sosial  Dalam  Komunikasi,  Teknologi,  Masyarakat.
Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika, 7(2), 94.
Budi Agus Riswandi. (2016). Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 3(23), 346.
Budi  Handayono.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Penegakan  Hukum  Malpraktik  Dokter  Pada Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Pidana. At- Tasyri’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah , 12(36).
Dellyana Shant. (1988). Konsep Penegakan Hukum. Liberty,.
Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). Metode Penelitian Hukum. Thafa Media.
Erna  Dewi.  (2010).  Peranan  Hakim  Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  Indonesia.  Pranata Hukum, 5(2), 92.
Geofani  Milthree  Saragih.  (2022).  Analisis  Yuridis  Peranan  Penegak  Hukum  Dalam  Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Jurnal Ilmu Hukum, 11(2), 6.
Josua Gideon  Kawenas. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bidang Kesehatan. Lex Crimen, Viii(8), 31.
Konar Zuber. (2017). Peran Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum. Jurnal  Unpal, 15(3), 383.
Mohd. Yusuf Dm, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, & Geofani Milthree Saragih.  (2023).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Efetivitas  Penegakan  Hukum Dalam Pergaulanmasyarakat. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 5(2), 1936.
Peter  Mahmud  Marzuki.  (2014).  Penelitian  Hukum  (Edisi  Revisi).  Kencana  Prenada  Media Group.
Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 8(3), 199.
Siti Merida Hutagalung. (2011). Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum? Sociae Polites, 115.
Soerjono Soekanto. (1983). Penegakan Hukum. Bina Cipta.
Subarsyah Sumadikara. (2010). Penegakan Hukum. Kencana Utama.
Tony Yuri Rahmanto. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(1), 32.
Vivi Ariyanti. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis , 6(2), 35.