## Jurnal Akuntansi & Manajemen

## ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA KOMITE PADA SMA NEGERI 9 SIJUNJUNG
Mesi Putri Yenti 1 , Armel Yentifa 2 dan Rasyidah Mustika 3
1 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang Email:mesiputriyenti96@gmail.com
2 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang Email: armelyentifa@gmail.com
3 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang Email: titik.mustika@gmail.com

## ABSTRCT
This study aims to determine the application of the principles of accountability and transparency in the management  of  funds  in  the  committee  at  Sijunjung  9  Public  High  School.  The  application  of  the principles  of  accountability  and  transparency  can  be  seen  from  the  stages  of  planning,  stages  of implementation,  and  stages  of  evaluation  and  accountability.  This  research  is  a  qualitative  descriptive study.  Data  collection  methods  used  are  interviews,  observation,  and  documentation.  Interviews  were conducted with the principal, vice principal, committee treasurer, and committee chairman. The results of this  study  indicate  that  the  application  of  the  principles  of  accountability  and  transparency  in  the management  of  the  committee  funds  at  SMA  Negeri  9  Sijunjung  has  been  going  well.  The  principle  of transparency  can  be  seen  from  the  openness  in  the  preparation  of  the  School  Budget  and  Action  Plan (RKAS).  While  the  principle  of  accountability  is  seen  from  the  Accountability  Letter  (SPJ),  the  use  of committee funds during one school year is given to parents at the committee meeting at the school.
Keywords: Accountability, Transparency, Committee Funds

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam pengelolaan dana komite di SMA Negeri 9 Sijunjung. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat  dilihat  dari  tahapan  perencanaan,  tahapan  pelaksanaan,  dan  tahap  evaluasi  serta pertanggungjawaban. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara komite, dan ketua komite. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  penerapan  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pengelolaan  dana  komite  di  SMA Negeri  9  Sijunjung  sudah  berjalan  dengan  baik.  Prinsip  transparansi  dapat  dilihat  dari  adanya keterbukaan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Sedangkan prinsip akuntabilitas dilihat dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana komite selama satu tahun ajaran yang diberikan kepada orang tua pada saat rapat komite di sekolah.
Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Dana Komite

## Pendahuluan
Negara Indonesia terkenal akan kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan  juga  budayanya.  Di  samping  itu  Indonesia  juga  kaya  akan  sumber  daya manusianya.  Namun,  apabila  dilihat  dari  segi  pendidikan  sumber  daya  manusia  di Indonesia  masih  tertinggal  dibandingkan  dengan  negara-negara  lain.  Hal  tersebut
dapat  dilihat  dari  data  UNESCO  (2000)  tentang  peringkat  indeks  pengembangan manusia  ( human  development  index ).  Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  indeks pengembangan  manusia  mengalami  penurunan.  Indeks  pengembangan  manusia merupakan  komposisi  dari  peringkat  pencapaian  pendidikan,  kesehatan,  dan penghasilan per kepala. Indonesia menempati urutan ke-102 pada tahun 1996, ke-99 pada tahun 1997, ke-105 pada tahun 1998 dan ke-109 pada tahun 1999 diantara 174 negara  di  dunia.  Selain  itu  menurut The  World  Economic  Forum  Swedia (2000) menyatakan  bahwa  Indonesia  memiliki  daya  saing  yang  rendah,  hanya  menduduki urutan  ke-37  dari  57  negara  yang  di  survei  di  dunia.  Sedangkan  menurut  survei Political  and  Economic  Risk  Consultant (PERC),  kualitas  pendidikan  di  Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia (Al-Jawi, 2013).
Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  banyak  upaya  yang  telah  dilakukan oleh  pemerintah  salah  satunya  yaitu  menerapkan  program  wajib  belajar  12  tahun, program ini sudah lama diterapkan di Indonesia namun pada kenyataannya program tersebut  tidak  dapat  meningkatkan  sumber  daya  manusia  secara  efektif.  Hal  ini ditandai  dengan    masih  banyak  juga  anak  di  Indonesia  yang  mengalami  putus sekolah.  Sehingga  perlu  dilakukan  upaya  peningkatan  sumber  daya  manusia  yang berfokus  pada  lembaga  yang  memiliki  peran  untuk  menghasilkan  sumber  daya manusia  yang  lebih  berkualitas.  Kualitas  sumber  daya  manusia  dapat  ditingkatkan melalui peningkatan kualitas pendidikan yang ada, dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan  perlu  ditingkatkanya  kualitas  lembaga  pendidikan.  Salah  satu  lembaga pendidikan  untuk  meningkatkan  sumber  daya  manusia  yaitu  sekolah.  Sekolah merupakan lembaga yang berfungsi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Sekolah dapat  dikatakan  bagus  jika  sekolah  tersebut  mampu  menghasilkan  lulusan  yang berkualitas.  Hal  ini  ditandai  dengan  terpenuhinya  standar  pendidikan,  fasilitas, program, dan pengelolaan keuangan yang baik dilakukan oleh sekolah tersebut.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  Pasal  17  dan  18  mengatakan  bahwa  tingkatan pendidikan  di  Indonesia  terdiri  dari  pendidikan  dasar  dan  pendidikan  menengah. Pendidikan dasar terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs),  sedangkan  pendidikan  menengah  terdiri  dari Sekolah  Menengah  Atas  (SMA),  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK),  dan  Madrasah Aliyah  (MA).  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  merupakan  suatu  jenjang  pendidikan menengah  pada  pendidikan  formal  di  Indonesia  setelah  lulus  dari  SMP  atau  MTs. Seperti  yang  diketahui  sebagai  sekolah  yang  didanai  oleh  pemerintah,  seharusnya SMA tidak membutuhkan lagi dana dari orang tua murid, namun pada kenyataannya pemerintah  tidak  mampu  mendanai  seluruh  biaya  yang  dibutuhkan  oleh  sekolah tersebut. Sehingga perlu adanya iuran komite yang dibayarkan oleh orang tua murid. Iuran komite tersebut dapat berupa Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan (SPP) dan uang  pembangunan.  Dimana  pihak  sekolah  belum  mampu  membebaskan  orang  tua dalam hal pembiayaan pendidikan.
Dikutip  dari  Tribunnews.com  pada  tahun  2017  yang  dijelaskan  oleh Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  yang  berbunyi  “terkait  dengan  pungutan  pendidikan berupa  iuran  sumbangan  pelaksanaan  pendidikan  di  satuan  pendidikan  menengah atas hal tersebut biasa dilakukan  guna untuk  memajukan sekolah”. Sekolah -sekolah yang masih membutuhkan dana dibenarkan untuk memungut iuran tersebut, namun
iuran  tersebut  harus  dikelola  sesuai  dengan  prinsip  yang  ada.  Sehingga  dana  yang diberikan oleh orang tua murid dapat dikelola dengan baik oleh pihak sekolah dengan menerapkan  prinsip  akuntabel  dan  transparansi  dalam  pengelolaannya.  Dalam melakukan pengelolaan dana tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun  2003  pada  BAB  XIII  mengenai  pendanaan pendidikan,  bagian  ketiga  tentang  pengelolaan  dana  pendidikan  pasal  48  ayat  (1) berbunyi  bahwa  pengelolaan  dana  pendidikan  berdasarkan  pada  prinsip  keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Artinya pengelolaan dana pendidikan yang  berasal  dari  pemerintah  maupun  masyarakat  harus  dilandasi  dengan  prinsip transparansi  dan  akuntabilitas.  Akuntabilitas  merupakan  bentuk  tanggung  jawab untuk menerangkan dan menjelaskan tindakan apa saja yang telah dijalani oleh suatu organisasi  atau  instansi.  Sedangkan  dalam  manajemen  pembiayaan  pendidikan  di sekolah akuntabilitas berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  perencanaan  yang  telah  ditetapkan. Transparansi  merupakan  pemberian  informasi  tentang  laporan  keuangan  yang terbuka,  jujur  terhadap  masyarakat  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk mengetahuinya.
Penelitian  Anggraini  (2013)  dengan  judul  “ Transparansi,  Partisipasi,  dan Akuntabilitas  Pengelolaan  Anggaran  Dana  BOS  dalam  Program  RKAS  di  SDN Pacarkeling  VIII  Surabaya”.  Hasil  dari  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa transparansi  pengelolaan  anggaran  dana  BOS  dalam  program  RKAS  di  SDN Pacarkeling  VIII  sangat  transparan.  Penelitian  serupa  juga  dilakukan  oleh  Febriani (2014)  dengan  judul  penelitian “Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 33 Rambatan”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa  Akuntabilitas  pengelolaan  dana  BOS  yang  ada  pada  SDN  33  Rambatan  telah berjalan  dengan  baik,  hal  ini  terlihat  dari  penyusunan  rencana  kegiatan  anggaran sekolah  (RKAS)  kepala  sekolah  melibatkan  guru  dan  komite  sekolah  dan  juga penggunaan  dana  yang  telah  sesuai  dengan  RKAS.  Selain  itu  laporan pertanggungjawaban  penggunaan  dana  disampaikan  tepat  waktu  dan  telah  sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Boy dan Siringoringo (2009) dengan judul “Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Sekolah  (APBS) terhadap  Partis ipasi  Orang  Tua  Murid”.  Hasil  dari  penelitian  ini  menyimpulkan bahwa sikap akuntabel dan transparansi satuan pendidikan dalam pengelolaan APBS baik secara simultan maupun parsial berpengaruh positif terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan.
Dapat  disimpulkan  bahwa  dari  penelitian  sebelumnya,  penelitian  mengenai transparansi dan akuntabilitas hanya dilakukan pada objek penelitian yang terfokus pada  dana  BOS  dan  APBS.  Sehingga  disini  peneliti  tertarik  untuk  menilai  prinsip akuntabilitas dan transparansi pada dana komite yang berasal dari orang tua murid pada SMA Negeri 9 Sijunjung. Hal ini dikarenakan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh  orang  tua  murid  untuk  pendidikan  anaknya,  namun  kebanyakan  orang  tua murid  mengaku  tidak  mengetahui  bagaimana  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh sekolah. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan alasan yang  ilmiah.  Dari  penjelasan  diatas  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan  judul  “Akuntabilitas  dan  Transparansi  Peng elolaan  Dana  Komite  di  SMA Negeri 9 Sijunjung”.

## TINJAUAN LITERATUR Akuntabilitas
Menurut Halim dan Iqbal (2012) Akuntabilitas merupakan sebagai suatu kewajiban untuk  memberikan  pertanggungjawaban  atau  menjawab  dan  menerangkan  kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.  Selain  itu  Mardiasmo  (2009)  juga  mendefinisikan  akuntabilitas  publik sebagai  kewajiban  pihak  pemegang  amanah  ( agent )  untuk  memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki  hak  dan  berkewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  tersebut. Mardiasmo  (2009)  juga  menyebutkan  dimensi  akuntabilitas  terdiri  dari,  (1) Akuntabilitas  hukum  dan  akuntabilitas  kejujuran,  (2)  Akuntabilitas  proses,  (3) Akuntabilitas program, (4) Akuntabilitas kebijakan.
Krina  (2003)  menyebutkan  indikator  akuntabilitas  terdiri  dari,  (1)  Proses pembuatan  keputusan  yang  dibuat  secara  tertulis,  tersedia  bagi  warga  yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan  nilai-nilai  yang  berlaku,  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  administrasi  yang benar,  (2)  Akurasi  dan  kelengkapan  informasi  yang  berhubungan  dengan  cara-cara mencapai  sasaran  suatu  program,  (3)  Kejelasan  dari  sasaran  kebijakan  yang  telah diambil dan dikomunikasikan, (4) Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas, (5) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media  massa,  (6)  Akses  publik  pada  informasi  atas  suatu  keputusan  setelah keputusan  dibuat  dan  mekanisme  pengaduan  masyarakat,  (7)  Sistem  informasi manajemen dan monitoring hasil.

## Transparansi
Transparansi  menurut  Mardiasmo  (2009)  adalah  keterbukaan  pemerintah  dalam memberikan  informasi  terkait  dengan  aktivitas  pengelolaan  sumber  daya  publik kepada  pihak-pihak  yang  membutuhkan  informasi.  Pemerintah  berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk mengambil  keputusan  oleh  pihak  yang  berkepentingan.  Selain  itu,  Ardianto  (2007) juga menyatakan bahwa transparansi merupakan suatu keterbukaan secara sungguh- sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat  dalam  proses  pengelolaan  sumber  daya  publik.  Surya  (2010)  juga mengatakan  bahwa  transparan  berarti  keterbukaan,  sedangkan  transparan  dalam bidang  manajemen  berarti  adanya  keterbukaan  dalam  mengelola  suatu  kegiatan. Dalam  lembaga  pendidikan,  bidang  manajemen  keuangan  yang  transparan  berarti adanya  keterbukaan  sumber  keuangan  dan  jumlahnya,  rincian  penggunaan,  dan pertanggungjawabannya  harus  jelas  sehingga  bisa  memudahkan  pihak-pihak  yang berkepentingan untuk mengetahuinya.
Ardianto (2007) menyebutkan indikator transparansi terdiri dari, (1) Adanya keterbukaan  dalam  kerangka  kerja  anggaran  terutama  dalam  proses  anggaran,  (2) Diumumkannya  setiap kebijakan  anggaran, (3) Adanya  dokumentasi anggaran  yang baik  yang  mengandung  beberapa  indikasi  fiscal,  (4)  Terbukanya  informasi  tentang pembelanjaan actual, (5) Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan
anggaran,  (6)  Adanya  kesempatan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  proses penganggaran.

## Dana Komite
Dana komite berasal dari orang tua siswa yang terdiri  dari, (1) Dana tetap bulanan sebagai  kontribusi  yang  harus  dibayar  oleh  orang  tua  setiap  bulan  selama  anaknya menjadi  siswa  di  sekolah  atau  disebut  juga  dengan  Sumbangan  Pelaksanaan Pendidikan  (SPP),  (2)  Dana incidental atau  pembangunan yang  dibebankan  kepada siswa  baru  yang  biasanya  hanya  satu  kali  selama  tiga  tahun  menjadi  siswa, pembayarannya dapat diangsur, (3) Dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun.
Penggunaan  sumbangan  dan  bantuan  peran  serta  masyarakat  dalam pendanaan  pendidikan  pada  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  juga  diatur  dalam Peraturan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 seperti berikut: (1)  Prinsip  sumbangan  dan  bantuan  peran  serta  masyarakat  harus  berdasarkan musyawarah,  akuntabilitas,  keadilan,  kecukupan,  dan  keterbukaan.  (2)  Tata  cara penerimaan sumbangan dan bantuan peran serta masyarakat terdiri dari: (a) Satuan pendidikan  menyusun  Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah  (RKAS)  yang selanjutnya dibahas dalam rapat komite bersama perwakilan orang tua/wali peserta didik, (b) Satuan pendidikan menyelenggarakan rapat umum RKAS yang melibatkan komite bersama orang tua/wali peserta didik, (c) RKAS yang telah disepakati komite bersama  orang  tua/wali  peserta  didik,  selanjutnya  disahkan  oleh  kepala  dinas,  (d) Satuan pendidikan mensosialisasikan RKAS kepada orang tua/wali peserta didik dan masyarakat, (e) Satuan pendidikan wajib membebaskan sumbangan pendidikan bagi peserta  didik  yang  berasal  dari    keluarga  miskin,  (f)  Pemberian  sumbangan  tidak boleh  dikaitkan  dengan  persyaratan  akademik  untuk  penerimaan  peserta  didik, penilaian  hasil  belajar,  dan  kelulusan  peserta  didik  dari  satuan  pendidikan,  (g) Sumbangan  kepada  satuan  pendidikan  wajib  dicatat  dan  dilaporkan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Penggunaan sumbangan dan bantuan peran serta masyarakat terdiri dari: Biaya investasi: (a) Pembelian buku, (b) Pembelian peralatan yang dibutuhkan dalam mendukung  kegiatan  pembelajaran,  (c)  Rehabilitas  sarana  dan prasana  sekolah,  (d) Pembangunan  gedung  seperti,  ruang  kelas  baru,  perpustakaan,  labolatorium,  pagar dan lain-lain, (e) Pemasangan listrik, telepon, PDAM, dan lain-lain. Biaya operasional sekolah:  (a)  Pengelolaan  sekolah  seperti,  pembiayaan  surat  menyurat  untuk keperluan  sekolah,  biaya  perjalanan  dinas,  konsumsi,  dan  lain-lain,  (b)  Membiayai kegiatan  kesiswaan  seperti,  lomba-lomba,  pengiriman  siswa,  dan  publikasi,  (c) Membiayai  kegiatan  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  yang  mewakili lembaga/sekolah dalam kegiatan  penunjang peningkatan  mutu  layanan  pendidikan, seperti  pelatihan  dan  seminar.  Biaya  personil:  (a)  Honorarium  rutin  bulanan  bagi tenaga  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  non  PNS  yang  belum  dibiayai  oleh pemerintah,  (b)  Honorarium  kegiatan  penunjang  peningkatan  mutu  layanan pendidikan  yang  tidak  termasuk  tugas  pokok  dan  fungsi  bagi  tenaga  pendidik  dan tenaga kependidikan.
(4)  Larangan  penggunaan  sumbangan  dan  bantuan  dari  peran  serta masyarakat  terdiri  dari:  (a)  Membiayai  honorarium  tenaga  pendidik  dan  tenaga kependidikan  berstatus  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  merupakan  tugas  pokok dan fungsinya, seperti honorarium kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru  sebagai  koordinator/kepala  perpustakaan,  guru  sebagai  koordinator/kepala labolatorium,  pengawas  ujian  tengah  semester,  ujian  akhir  semester,  ujian  sekolah, ujian  nasional,  dan  lain-lain,  (b)  Membiayai  honorarium  kepanitiaan  ujian  tengah semester,  ujian  akhir  semester,  ujian  sekolah,  ujian  nasional,  bagi  Aparatur  Sipil Negara  (ASN),  (c)  Membayar  iuran  kegiatan  yang  diselenggarakan  pihak  lain,  (d) Digunakan membayar kegiatan yang tidak relevan dengan peningkatan mutu layanan pendidikan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2008  tentang Pendanaan  Pendidikan  yang  tercantum  dalam  BAB  VI  menjelaskan  bahwa  dalam melakukan  pengelolaan  dana  pendidikan  meliputi  beberapa  tahapan,  yang  terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi serta pertanggungjawaban.  Dari  penjelasan  tersebut  tentunya  dalam  melakukan pengelolaan dana komite di sekolah juga berpedoman pada tahapan tersebut. Maka peneliti menilai prinsip akuntabilitas dan transparansi melalaui tiga tahapan seperti: (a) Tahap perencanaan pengelolaan dana komite, (b) Tahap pelaksanaan pengelolaan dana komite dan, (c) Tahap evaluasi dan pertanggungjawaban dana komite.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  peneliti  gunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Moleong  (2014) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan yang bermaksud untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain,  secara  holistic  dengan  cara dideskripsikan  dalam  bentuk  kata  dan  bahasa  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  ilmiah.  Penelitian  deskriptif kualitatif  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  atau  melukiskan  realitas  sosial  yang kompleks sehingga dapat memperoleh fenomena yang mendalam, sistematis, faktual, dan  akurat  mengenai  fakta,  sifat,  serta  hubungan  antara  fenomena  yang  diselidiki sehingga  menghasilkan  gejala  yang  dapat  diamati  secara  konkret.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan studi kasus pada SMA Negeri 9 Sijunjung.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 9 Sijunjung yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera  Km.144,  Tanah  Bedantung,  Sijunjung.  Adapun  waktu  penelitian  ini dilakukan  dari bulan Juni sampai September 2018.

## Teknik Pengumpulan Data
Creswell (2008) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik  dan  standar  untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan.  Adapun  teknik pengumpulan  data  yang  peneliti  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah:  (a) Wawancara,  Wawancara  adalah  teknik  pengumpulan  data  melalui  proses  tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai  dan  jawaban  diberikan  oleh  yang  diwawancarai  selaku  responden dari  penelitian  ini.  Wawancara  dilakukan  dengan  kepala  sekolah,  wakil  kepala sekolah,  bendahara  komite,  dan  ketua  komite.  (b)  Observasi,  Ghony  dan  Fauzan
(2012) juga menyebutkan bahwa observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data  yang  mengharuskan  peneliti  turun  ke  lapangan  mengamati  hal-hal  yang berkaitan  dengan  ruang,  tempat,  pelaku,  kegiatan,  benda-benda,  waktu,  peristiwa, tujuan,  dan  perasaan.  (3)  Dokumentasi,  Studi  dokumentasi  merupakan  salah  satu cara yang dapat dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis dan dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2009).

## Teknik Analisis Data
Bogdan  (2003)  menyatakan  bahwa  analisis  data  adalah  proses  mencari  dan menyusun  secara  sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan lapangan,  dan  bahan-bahan  lain  sehingga  dapat  mudah  dipahami,  dan  temuannya dapat  diinformasikan  kepada  orang  lain.  Dalam  penelitian  ini,  analisis  data disederhanakan  dengan  beberapa  tahapan,  adapun  tahapan  yang  dilakukan  adalah sebagi berikut: (a) Reduksi Data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,  dicari  tema  dan  polanya  dan  membuang  yang  tidak  perlu,  (b) Display data/penyajian data, Setelah melakukan reduksi data, selanjutnya melakukan display data  (menyajikan  data).  Bentuk  penyajian  data  yang  dimaksud  berupa  deskriptif analitik dan logis karena penyajian data akan mengarah pada kesimpulan. Data yang dihasilkan  berbentuk  naratif  yang  berisi  informasi  mengenai  prinsip  akuntabilitas dan  transparan  dalam  melakukan  pengelolaan  dana  komite,  (c)  Mengambil Kesimpulan  dan  Verifikasi,  Setelah  melakukan  penyajian  data  langkah  selanjutnya adalah  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi  data.  Penarikan  kesimpulan  ini menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus yang  diarahkan  kepada  hal-hal  yang  umum  untuk  mengetahui  jawaban  dari permasalahan  dalam  penelitian.  Kesimpulan  tersebut  kemudian  diverifikasi  selama penelitian berlangsung, dengan melihat kembali reduksi data maupun pada penyajian data. Sehingga kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah dan tidak  menyimpang  dari  permasalahan  penelitian,  yaitu  mengetahui  penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana komite.

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Tahap Perencanaan Dana Komite
Pada  tahap  perencanaan  dana  komite  sudah  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dapat dilihat dari proses penyusunan program RKAS dana komite. RKAS merupakan suatu rencana kerja tahunan sekolah untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah  selama  satu  tahun  anggaran.  Dalam  proses  penyusunan  RKAS,  langkah pertama  yang  dilakukan  oleh  sekolah  yaitu  musyawarah.  Musyawarah  tersebut dilakukan oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan majelis guru. Musyawarah tersebut  bertujuan  untuk  membahas  mengenai  apa  saja  yang  dibutuhkan  oleh sekolah  untuk  satu  tahun  mendatang.  Hasil  dari  musyawarah  tersebut  akan dibicarakan dengan komite dan dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran atau RKAS.  Dimana  rapat  yang  dilakukan  oleh  pihak sekolah  dengan  komite  yaitu  untuk mendapatkan persetujuan komite mengenai anggaran dana komite untuk satu tahun mendatang.
Setelah  terdapat  kesepakatan  antara  sekolah  dengan  komite,  maka diadakanlah rapat komite di sekolah atau disebut juga dengan rapat paripurna. Rapat tersebut  diadakan  satu  kali  dalam  satu  tahun  yang  dihadiri  oleh  orang  tua  siswa. Dalam  rapat  tersebut  diberikanlah  surat  pertanggungjawaban  penggunaan  dana komite tahun lalu kepada orang tua dalam bentuk print out . Selain itu, di dalam rapat tersebut  juga  membahas  mengenai  anggaran  yang  akan  digunakan  untuk  tahun sekarang, dan juga membahas mengenai iuran yang akan dibayarkan oleh orang tua siswa  ke  sekolah.  Ketentuan  dalam pembayaran  iuran  tersebut  berdasarkan  angket yang diberikan oleh sekolah kepada orang tua pada saat rapat berlangsung. Biasanya terdapat  perbedaan  antara  iuran  siswa  yang  satu  dengan  siswa  yang  lainnya. Penyebab  terjadinya  perbedaan  iuran  tersebut  karena  adanya  penerapan  subsidi silang.
Dalam  melakukan  pungutan  dana  komite  juga  dijelaskan  oleh  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan,  dimana  pungutan  berupa  Sumbangan  Pelaksanaan Pendidikan (SPP) boleh dilakukan, hal tersebut berguna  untuk  memajukan sekolah. Selaras  dengan  pernyataan  Mendikbud  tersebut,  kepala  sekolah  juga  menyatakan bahwa  pungutan  dana  komite  boleh  dilakukan  guna  memajukan  sekolah.  Hal  ini terjadi  karena  biaya  yang  diberikan  oleh  pemerintah  tidak  mencukupi  untuk membiayai  seluruh  kebutuhan  yang  diperlukan  sekolah,  untuk  menungjang  hal tersebut  maka  diperlukanlah  iuran  dari  orang  tua  siswa  atau  disebut  juga  dengan iuran komite.
Salah  satu  prinsip  dalam  pengelolaan  dana  komite  yaitu  transparansi. Transparansi  merupakan  suatu  keterbukaan  secara  sungguh-sungguh,  menyeluruh, dan  memberi  tempat  bagi  partisipasi  aktif  dari  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Ardianto, 2007). Selaras dengan pernyataan tersebut  bahwa  dalam  tahap  perencanaan  ini  harus  dilakukan  dengan  penerapan prinsip transparansi agar informasi mengenai pengelolaan dana komite dapat diakses oleh  seluruh  masyarakat,  terutama  dapat  diketahui  oleh  orang  tua  siswa,  dan  bisa dipertanggungjawabkan.  Penerapan  prinsip  transparansi  dalam  perencanaan  dana komite dapat dilihat dari pembuatan RKAS. Dalam penyusunan RKAS kepala sekolah sudah  melibatkan  wakil  kepala  sekolah,  majelis  guru,  dan  pengurus  komite  yang terdiri dari ketua komite, wakil ketua komite, bendahara komite dan lain-lain. Selain itu, penerapan prinsip transparansi juga bisa dilihat dari surat pertanggungjawaban yang  diberikan  oleh  sekolah  kepada  orang  tua  siswa  mengenai  penggunaan  dana komite di sekolah. Laporan tersebut disampaikan dalam bentuk print out ke masing- masing orang tua siswa pada saat rapat paripurna.

## Tahap Pelaksanaan Dana Komite
Pada tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh sekolah, dana komite digunakan untuk membiayai  keperluan  sekolah  berdasarkan  perencanaan  yang  telah  dibuat sebelumnya. Adapun tahapan yang dilalui adalah sebagai berikut:
(a)  Perolehan  dana  komite,  Proses  awal  dalam  tahap  pelaksanaan  ini  adalah memperoleh dana komite dari orang tua siswa. Dana yang dibayarkan oleh orang tua siswa  ke  sekolah  berdasarkan  kesanggupan  dari  orang  tua  tersebut,  dengan  cara pemberian  angket  yang  dilakukan  oleh  sekolah.  Angket  tersebut  diberikan  kepada orang  tua  pada  saat  rapat  paripurna.  Berdasarkan  angket  yang  diberikan  kepada orang tua siswa, maka disitulah penentuan berapa iuran yang harus dibayarkan oleh
orang tua siswa. Dalam pembayaran iuran tersebut terdapat perbedaan jumlah dana yang  dibayarkan  antara  siswa  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Penyebab  terjadinya perbedaan  tersebut  dikarenakan  penerapan  subsidi  silang.  Misalnya,  ada  mereka yang  sanggup  membayar  sebanyak  Rp.  125.000,  Rp.100.000  dan  Rp.  90.000.  Selain itu  ada  juga  ketentuan  dari  pemerintah  bahwa  siswa  yang  mendapatkan  kartu  KIP, KKS, dan KPS dibebaskan dalam hal pembayaran iuran komite di sekolah.
Iuran  komite  yang  dibayarkan  oleh  orang  tua  siswa  kepada  sekolah  berupa iuran rutin bulanan atau SPP dan uang pembangunan. Iuran rutin bulanan tersebut dibayarkan kepada sekolah sekali  dalam satu  bulan, sedangkan uang pembangunan dibayarkan  selama  siswa  tersebut  berada  di  sekolah,  dan  pembayarannya  bisa diangsur.  Namun,  kenyataan  yang  terjadi  mengenai  iuran  rutin  perbulan  tidak dibayarkan tepat waktu. Kebanyakan dari mereka membayar iuran hanya dilakukan di  akhir  semester  atau  pada  saat  akan  diadakannya  ujian  semester  itupun  masih banyak  dari  mereka  yang  tidak  melunasi  iuran  komite  tersebut  sampai  ujian berlangsung.
(b)  Penggunaan  dana  komite,  Dalam  proses  penggunaan  dana  komite  harus sesuai  dengan  kebutuhan  sekolah.  Dana  komite  digunakan  untuk  memajukan sekolah.  Seperti,  pembangunan  gudang,  pembangunan  musholah,  pembuatan  jalan, parkiran,  wc,  pos  satpam,  membuat  dam  tebing,  dan  jenjang,  pembelian  lemari, pembayaran gaji guru honor, pembayaran gaji pegawai honor. Selain itu dana komite juga  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  siswa  yang  sifatnya  keluar,  misalnya mengikuti  pertandingan, kegiatan pramuka, dan juga untuk membiayai kegiatan guru seperti,  mengikuti  pelatihan  dan  lain-lain.  Dalam  hal  penggunaan  dana  komite terdapat lima komponen yang ditanggung oleh dana komite tersebut seperti, kegiatan rutin,  kegiatan  belajar  mengajar,  kegiatan  operasional  komite,  pengadaan  alat  dan pembangunan  fisik,  dan  kegiatan  ekstrakulikuler.  Berikut  merupakan  contoh  dari masing-masing kegiatan tersebut:
(1) Kegiatan rutin
Gambar: Kegiatan rutin
(2) Kegiatan belajar mengajar
Gambar: Kegiatan belajar mengajar
(3) Kegiatan operasional komite
Gambar: Kegiatan operasional komite

## (4) Pengadaan alat dan pembangunan fisik

## Gambar: Pengadaan alat dan pembangunan fisik
(5) Kegiatan ekstrakulikuler
Gambar: Kegiatan ekstrakulikuler
(c) Proses pembukuan  dana komite, Proses pembukuan ini merupakan salah satu  bentuk  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  sekolah  terhadap  dana  yang diterimanya.  Akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban  merupakan  suatu  kewajiban pihak  pemegang  amanah  ( agent )  untuk  memberikan  pertanggungjawaban, menyajikan,  melaporkan  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah ( principal ) yang memiliki hak  dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  tersebut  (Mardiasmo, 2009).
Salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban  atas  dana  komite  adalah  proses pembukuan.  Pembukuan  yang  digunakan  untuk  dana  komite  terdiri  dari  dua  jenis, yaitu  buku  penerimaan  harian  dan  buku  pengeluaran  harian.  Buku  penerimaan harian tersebut digunakan untuk mencatat penerimaan setiap hari, sedangkan buku pengeluaran harian digunakan untuk mencatat pengeluaran yang terjadi setiap hari. Pada  saat  melakukan  pembukuan  harus  disertai  dengan  bukti  fisik  dari  masing- masing transaksi. Berikut merupakan contoh kuitansi penerimaan:
Gambar: Gambar Kuitansi Penerimaan
Dari  uraian  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  tahap  pelaksanaan, prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban  yang  diberikan  oleh  sekolah  kepada  orang  tua  siswa.  Serta adanya pembukuan yang dilakukan oleh sekolah terhadap penggunaan dana komite, yang mana pembukuan tersebut sudah dilengkapi dengan bukti fisik, seperti kuitansi. Kemudian  adanya  keterlibatan  kepala  sekolah,  wakil  kepala  sekolah,  majelis  guru, serta komite sekolah dalam hal penyusunan anggaran yang dilakukan oleh sekolah.

## Tahap Evaluasi dan Pertanggungjawaban Dana Komite
Pengawasan  dan  evaluasi  dana  komite  dilakukan  dalam  rangka  mewujudkan akuntabilitas  dan  transparansi.  Pengawasan  dan  evaluasi  ini  dilakukan  untuk memantau  jalannya  rencana  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Pengawasan  dana komite hanya dilakukan oleh pengurus komite, dan tidak ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan, karena dana komite berasal dari orang tua siswa, yang mana nantinya  dipertanggungjawabkan  kepada  orang  tua  siswa.  Sedangkan  dalam  hal evaluasi  penggunaan  dana  komite,  dievaluasi  secara  bersama-sama  antara  pihak sekolah dengan pengurus komite dan dilakukan secara terbuka. Evaluasi penggunaan dana  komite  tersebut  biasanya  dilakukan  sekali  dalam  satu  tahun  yaitu  pada  rapat paripurna di sekolah.
Sedangkan  pada  tahap  pelaporan  dana  komite  Nordiawan  dan  Hertianti (2010) menyatakan bahwa Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang  relevan  mengenai  posisi  keuangan  dan  seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan  untuk  membandingkan  realisasi  pendapatan,  belanja,  transfer,  dan
pembiayaan  dengan  anggaran  yang  telah  ditetapkan,  menilai  kondisi  keuangan, mengevaluasi  efektivitas  dan  efisiensi  suatu  entitas  pelaporan,  serta  membantu ketaatannya  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Laporan keuangan  merupakan  suatu  bentuk  pertanggungjawaban  atas  dana  yang  telah diterima dan digunakan oleh suatu entitas tersebut. Dimana nantinya setiap entitas mempunyai  kewajiban  untuk  melaporkan  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu  periode  pelaporan.  Salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban  atas  dana  komite yang diterima dan digunakan oleh sekolah yaitu dengan memberikan laporan Surat Pertanggungjawaban  (SPJ)  kepada  orang  tua  siswa.  Surat  pertanggungjawaban tersebut biasanya dilaporkan sekali  dalam satu tahun  kepada orang  tua siswa pada saat  rapat  paripurna  di  sekolah.  Surat  pertanggungjawaban  ini  biasanya  berisi mengenai  penggunaan  dana  komite  selama  satu  tahun  ajaran.  Surat pertanggungjawaban  tersebut  diberikan  dalam  bentuk print  out kepada  masing- masing orang tua siswa.
Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap evaluasi dan pelaporan ini dapat dilihat dari pembuatan surat pertanggungjawaban yang dilakukan oleh sekolah dan disampaikan kepada orang tua siswa pada saat rapat komite di sekolah, yang mana surat tersebut diberikan secara terbuka kepada orang tua. Surat pertanggungjawaban ini  berisi  mengenai  penggunaan  dana  komite  selama  satu  tahun.  Surat pertanggungjawaban  tersebut  diberikan  dalam  bentuk print  out kepada  masing- masing  orang  tua  siswa.  Sedangkan  penerapan  prinsip  transparansi  pada  tahap evaluasi  dan  pelaporan  ini  dapat  dilihat  dari  adanya  keterbukaan  mengenai penggunaan  dana  komite  kepada  orang  tua  siswa.  Dalam  melakukan  evaluasi penggunaan  dana  komite  juga  dilakukan  secara  terbuka,  dengan  melibatkan  kepala sekolah, wakil kepala sekolah, majelis guru, dan pengurus komite. Berikut merupakan contoh Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana komite selama satu tahun ajaran:
Gambar: Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana komite
Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana komite di SMA Negeri 9 Sijunjung sudah cukup baik.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  proses  penyusunan  RKAS,  dimana  dalam penyusunan  RKAS  kepala  sekolah  sudah  melibatkan  wakil  kepala  sekolah,  majelis guru, dan pengurus komite. Selain itu akuntabilitas dan transparansi juga bisa dilihat dari  pembukuan  yang  dibuat  oleh  sekolah  mengenai  dana  komite,  yang  mana pembukuan tersebut disertai dengan bukti fisik dari masing-masing transaksi.
Selanjutnya  akuntabilitas  dan  transparansi  juga  bisa  dilihat  dari  surat pertanggungjawaban  penggunaan  dana  komite  yang  diberikan  oleh  sekolah  kepada orang  tua  siswa.  Sedangkan  dalam  proses  evaluasi,  kepala  sekolah  juga  melibatkan pengurus  komite,  dan  evaluasi  tersebut  dilakukan  secara  bersam-sama.  Dari penjelasan tersebut bahwa dalam pengelolaan dana komite ini sudah sesuai dengan ketentuan dan teori yang berlaku.
Akuntabilitas  merupakan  kewajiban  pihak  pemegang  amanah  ( agent )  untuk memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan  dan  mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah  ( principal )  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban  tersebut  (Mardiasmo,  2009).  Selain  itu  Mardiasmo  juga menjelaskan bahwa akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi,  sedangkan  akuntabilitas  horizontal  merupakan pertanggungjawaban  pada  masyarakat  luas.  Terkait  dengan  penjelasan  tersebut bahwa  SMA  Negeri  9  Sijunjung  sudah  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dalam pengelolaan dana komite, akuntabilitas yang digunakan yaitu akuntabilitas horizontal karena  pertanggungjawaban  penggunaan  dana  komite  sudah  diberikan  kepada masyarakat  luas  seperti  orang  tua  siswa.  Akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban tersebut  dapat  berupa  surat  pertanggungjawaban  penggunaan  dana  komite  selama satu tahun ajaran.
Transparansi  berarti  keterbukaan,  Mardiasmo  (2009)  menjelaskan  bahwa transparansi  berarti  keterbukaan  pemerintah  dalam  memberikan  informasi  terkait dengan  aktivitas  pengelolaan  sumber  daya  publik  kepada  pihak-pihak  yang membutuhkan  informasi.  Terkait  dengan  penjelasan  tersebut,  bahwa  SMA  Negeri  9 Sijunjung  sudah  menerapkan  prinsip  transparansi  dalam  pengelolaan  dana  komite. Transparansi  tersebut  dapat  dilihat  dari  adanya  keterbukaan  sekolah  dalam penyusunan anggaran, bahwa kepala sekolah sudah melibatkan wakil kepala sekolah, majelis  guru  dan  pengurus  komite  dalam  penyusunan  rencana  kegiatan  anggaran sekolah.  selain  itu  transparansi  juga  bisa  dilihat  dari  adanya  keterbukaan  dalam mengevaluasi  anggaran  dan  juga  adanya  keterbukaan  terhadap  surat pertanggungjawaban yang diberikan oleh sekolah kepada orang tua siswa.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dari  penelitian  yang  peneliti  lakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  SMA  Negeri  9 Sijunjung  sudah  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam pengelolaan  dana  komite.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan,  evaluasi  dan  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  sekolah tersebut.  Berikut  merupakan  kesimpulan  mengenai  akuntabilitas  dan  transparansi dalam    pengelolaan  dana  komite  di  SMA  Negeri  9  Sijunjung:  (a)  Tahap  Tahap Perencanaan Dana Komite, Tahap perencanaan dana komite sudah terealisasi dengan baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  proses  penyusunan  program  RKAS.  Bahwa  dalam penyusunan  program  RKAS  kepala  sekolah  sudah  melibatkan  wakil  kepala  sekolah, majelis guru, serta pengurus komite. Dan penyusunan program RKAS tersebut dibuat secara  bersama-sama  antara  pihak  sekolah  dengan  pengurus  komite.  (b)  Tahap Pelaksanaan Dana Komite, Tahap pelaksanaan dimulai dari pihak sekolah menerima iuran  komite  dari  orang  tua  siswa.  Setelah  iuran  diterima  oleh  sekolah  maka selanjutnya  sekolah  akan  menggunakan  dana  tersebut.  Dana  komite  ini  biasanya digunakan  untuk  pengadaan  di  sekolah,  misalnya  seperti  pembangunan  gedung, pembangunan  musholah,  dan  lain-lain.  Penggunaan  dana  komite  sesuai  dengan program  RKAS  yang  dibuat,  serta  sekolah  sudah  melakukan  pembukuan  terhadap penggunaan dana komite di sekolah, serta pembukuan tersebut disertai dengan bukti fisik  setiap  terjadinya  transaksi.  (c)  Tahap  Evaluasi  dan  Pertanggungjawaban,  Pada tahap  evaluasi  dan  pengawasan  dana  komite,  evaluasi  sudah  dilakukan  secara bersama-sama  antara  pihak  sekolah  dengan  komite.  Evaluasi  dilakukan  dalam  satu tahun  sekali,  serta  pengawasannya  dilakukan  oleh  pengurus  komite.  Sedangkan pertanggungjawabannya  diberikan  dalam  bentuk  Surat  Pertanggungjawaban  (SPJ) kepada  orang  tua  ketika  rapat  paripurna  di  sekolah.  Surat  pertanggungjawaban tersebut diberikan dalam bentuk print out kepada orang tua siswa.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian,  pembahasan  dan  kesimpulan  yang  peneliti  lakukan, maka  peneliti  memberikan  saran  seperti  berikut:  (a)  Dalam  pembayaran  iuran komite  ke  sekolah,  seharusnya  tidak  terjadi  keterlambatan  lagi,  sebaiknya  iuran tersebut  dibayarkan  tepat  waktu,  (b)  Dalam  pelaksanaan  penggunaan  dana  komite, sebaiknya  sekolah  membetuk  tim  manajemen  khusus,  agar  mempermudah  dalam melakukan  pengelolaan  dana  komite  nantinya,  (c)  Untuk  penelitian  selanjutnya diharapkan  dapat  mengembangkan  penelitian  ini,  serta  lebih  memperdalam pembahasan  mengenai  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pengelolaan  dana komite.

## REFERENSI
[1] Anggraini,  Ristya  Dwi.  (2013). Transparansi,  Partisipasi,  Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol 1. No 2. Mei 2013.
[2] Ardianto,  Nico.  (2007). Transparasni  dan  Akuntabilitas  Publik  Melalui  e- Government. Malang: Bayumedia.
[3] Al-Jawi,  M.  Shiddiq,  (2013). Pendidikan  di  Indonesia,  Masalah  dan  Solusinya . Ditelusuri 20 Agustus 2018. https://www.academia.edu/4802748/pendidikan  di  indonesia  masalah  dan solusinya.
[4] Boy, D dan Hotnair Siringoringo. (2009). Evaluasi Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  sekolah  (APBS) terhadap Partisipasi Orang Tua Murid. Jurnal  Ekonomi  Bisnis,  Vol  14.  No  12. Agustus 2009.
[5] Bogdan,  Robert  C.  dan  Steven  J.  Taylor.  (2003). Introduction  to  Qualitative Research Methotds : A Phenomenological Approach in the Social Sciences .(Alih bahasa Arief Furchan, John Wiley dan Sons, Surabaya, Usaha Nasional).
[6] Bungin,  Burhan.  (2009). Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya . Jakarta: Prenada Media Group.
[7] Budiman  Yurike,  (2017). Mendikbud  Tegaskan  Komite  Sekolah  Tidak  Boleh Memungut  Dana  dari  Orang  Tua  Siswa .  Ditelusuri  10  Juli  2018. http://www.tribunnews.com/nasional/2017/01/19/mendikbud-tegaskan- komite-sekolah-tidak-wajib-memungut-dana-dari-orangtua-siswa.
[8] Cresswell,  Jhon.  (2008). Eduactional  Research:  Planning,  Conducting,  and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Ney Jersey: Pearson Prentice Hall.
[9] Dharma,  Surya.  (2010). Manajemen  Berbasis  Sekolah .  Direktorat  Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan
[10]  Febriani,  Vivin.  (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah  (Studi  Kasus  Pada  SDN  33  Rambatan  Batusangkar) .Skripsi.  Padang: PNP
[11]  Ghony,  M.  Djunaididan.  Dan  Fauzan.  (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
[12]  Hasibuan,  Malayu.S.P.  (2011).  Manajemen: Dasar,  Pengertian,  dan  Masalah . Jakarta: Bumi Aksara.
[13]  Herdiansyah,  Haris.  (2009). Metodelogi  Penelitian  Kualitatif  Seni  dalam Memahami Fenomena  Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
[14]  Halim,  A.  dan  Muhammad,  I.  (2012). Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Edisi  3 Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Ichwan, M. (1989). Administrasi Keuangan Negara. Yogyakarta: Liberty.
[15]  Julantika,  T.,  Djoko,  S.,  dan  Taufik  Kurrohman.  (2017). Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Studi  Kasus  SDN Pringgowirawan 02 Jember . E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Volume IV (1).
[16]  Loina  Lalolo  Krina  P.  (  2003). Indikator  dan Alat  Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi  dan  Partisipasi .  Jakarta:  Sekretariat  Good  Publik  Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
[17]  Mardiasmo,  (2002). Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah .  Yogyakarta: Penerbit Andi.
[18]  Mardiasmo, (2009). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi.
[19]  Moleong, Lexy J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
[20]  Nordiawan,  D.,  dan  Ayuningtyas  Hertianti.  (2010). Akuntansi  Sektor  Publik , Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
[21]  Peraturan  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2008 Tentang  Pendanaan Pendidikan .
[22]  Peraturan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Sumbangan Dan Bantuan  Peran Serta Masyarakat Pada Sekolah Menengah Atas Negeri.
[23]  Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
[24]  Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
[25]  Shafratunnisa,  Fierda.  (2015). Penerapan  Prinsip  Transparansi  dan Akuntabilitas  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Kepada  Stakeholders  di  SD  Islam Binakheir .  Skripsi.  Jakarta:  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah Jakarta.
[26]  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
[27]  Wulandari, Sri (2017). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) di SMA Negeri 1 Painan  Kabupaten Pesisir Selatan . Skripsi. Padang: PNP