## FORMULASI DELIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh :
Gatot Triyanto, S.H., M.H.

## Abstract
In the context of law enforcement, judges are often confronted with two options for article 2 and article 3 of Law No.31 of 1999 jo. Law no. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption. in  that  provision  which  of  course  depends  on  the  criminal  acts  that  occur  and  the  facts revealed  in  the  hearing.  Article  2  is  broader  than  Article  3  in  the  effort  to  ensnare  the perpetrators of corruption. It is this option space that potentially creates legal uncertainty. Moreover, in the elucidation of Article 2 it is said that although the criminal act of corruption is a formal offense and material but social norms are also used as a basis even though it is not  regulated  in  legislation.  Even  the  size  to  ensnare  the  offender  is  enough  with  the fulfillment  of  the  elements  of  the  deed  done,  not  on  the  consequences.  If  legal  uncertainty becomes a problem in the law enforcement process to combat corruption then of course such a reality would hurt human rights values.
Keywords : Formulation, Delik, Corruption Criminal Act

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Sebagaimana  diketahui  bahwa kekuasaan  sangat  rentan  bagi  timbulnya kejahatan  korupsi. Seperti ungkapan  Lord Action  : 1 ”Power  tends  to  corrupt  and absolute  power  corrupts  absolutely” (kekuasaan  cenderung  untuk  korupsi  dan kekuasaan  yang  absolute  pasti  korupsi absolut).  Menurut  Piers  Bairne  dan  James Messerschimdt 2 ada  empat  tipe  korupsi yang  kesemuanya  berkaitan  erat  dengan kekuasaan. Keempat  tipe  tersebut  adalah Political  Bribery,  political  kickbacks, election  fraud,  dan  Corrupt  campaign Practices. Political  Bribery termasuk kekuasaan  di  bidang  legeslatif  sebagai pembentuk undang-undang. Political kickbacks ,  yaitu  kegiatan-kegiatan  yang berkaitan dengan system kontrak pekerjaan borongan  antara  pejabat  pelaksana  dengan pengusaha  yang  memberi  peluang  untuk mendatangkan uang bagi pihak-pihak  yang bersangkutan. Election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan  pemilihan  umum.  Sedangkan Corrupt campaign Practices adalah praktek kampanye  dengan  menggunakan  fasilitas Negara  maupun  uang  Negara  yang  oleh calon  yang  sedang  memegang  kekuasaan Negara.
1 Franz Magnis Suseno, 1987, Kuasa dan Moral , PT Gramedia, Jakarta, hal. 45
2 Arief  Budiman,  1990, Kapitalisme  Semu  Asia
Tenggara , Citra Cendekian, Yogyakarta, hal.51
Keempat
tipe sebagimana dikemukakan  oleh  Piers  Bairne  dan  James Messerschimdt menunjukkan bahwa betapa bahayanya korupsi itu dan hal yang senada juga  digambarkan  secara  tegas  oleh  Athol Noffitt  seorang  kriminolog  dari  Australia sebagaimana dikutip oleh Baharudin  Lopa, Bahwa  “sekali  korupsi  dilakukan  oleh apalagi  kalau  dilakukan  oleh  pejabat- pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi itu akan tumbuh subur”. Tiada kelemahan yang lebih  besar  pada  suatu  bangsa  dari  pada korupsi  yang  merembes  ke  semua  tingkat pelayanan  umum.  Korupsi  melemahkan garis  belakang  baik  dalam  damai  maupun dalam perang. 3
Dalam  Penjelasan  Undang-Undang No.  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  telah  disebutkan bahwa Tindak Pidana Korupsi dikualifikasikan  sebagai  kejahatan  yang luar  biasa (Extra  Ordinary  Crime).
Sebagaimana  dipahami  bahwa  dalam tataran proses penegakan hukum, salah satu faktor yang juga menentukan efektifitasnya adalah  menyangkut  substansi  hukum. Substansi  hukum  dalam  hal  ini  adalah materi  dari  Undang-Undang  No.31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo. Undang-Undang  No.  20  tahun 2001  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3 Burhanudin Lopa, Kejahatan  Korupsi  dan Penegakan Hukum , 2001, hal 35.
Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001 berbunyi  : “Setiap orang  yang  secara melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah”).
Berdasarkan  pasal  2  tersebut  diatas maka  perumusan  tindak  pidana  korupsi mempunyai  unsur-unsur,  sebagai  berikut  : Setiap  orang; Secara  melawan  hokum; Melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu koorporasi; Yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara. Ancaman  pidana  Yakni  :  pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
Sedangkan  dalam  pasal  3  Undang- Undang  No.  31  Tahun  1999  sebagaimana diubah  dengan  Undang-Undang  No.  20 Tahun 2001, berbunyi : “Setiap orang yang dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi,
menyalahgunakan kewenanagn, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena  jabatan  atau  kedudukannya  yang dapat  merugikan  keuangan  Negara  atau perekonomian  Negara,  dipidana  dengan pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda  paling  sedikit  Rp.  50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyard rupiah).”
Menurut  pasal  3  tersebut  di  atas maka  perumusan  tindak  pidana  korupsi mempunyai  unsur-unsur,  adalah  sebagai berikut : Setiap orang; Dengan tujuan menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau  suatu  korporasi; Menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang ada  padanya  karena jabatan  atau kedudukan; Yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara. Ancaman  pidana  Yakni  :  pidana penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling  sedikit  100.000.000,- (seratus  juta rupiah) dan paling banyak Rp.
500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Dalam praktek  hukum,  hakim acapkali  dihadapkan  pada  dua  pilihan  atas pasal  2  dan  pasal  3  dalam  ketentuan tersebut  yang  tentunya  tergantung  pada tindak  pidana  yang  terjadi  dan  fakta-fakta yang  terungkap  dipersidangan.  Pasal  2 sifatnya lebih luas dibanding Pasal 3 dalam
upaya  menjerat  pelaku  tindak  pidana korupsi. Dalam  penjelasan  Pasal  2 dikatakan  bahwa  meskipun  tindak  pidana korupsi    merupakan  delik  formal  dan material  namun  norma-norma  sosial  juga digunakan  sebagai  dasar  meskipun  hal tersebut  tidak  diatur  dalam  peraturan perundang–undangan. Adanya ruang pilihan  inilah  yang  potensial menciptakan ketidakpastian hukum.
Sehubungan  dengan  hal-hal  di  atas maka dapatlah diartikan bahwa,  garis-garis kebijakan  terkait  Tindak  Pidana  (Delik) yang  diformulasikan  oleh  aparat  pembuat undang-undang merupakan landasan legalitas  bagi  aparat  Yudikatif.  Hal  ini berarti  juga,  apabila  pada  tahap  pembuat undang-undang ini terdapat kelemahan pada formulasi  sistem  pemidanaanya  (tujuan pemidanaan,  pedoman  pemidanaan,  jenis pidana  (starfsoort)  dan  lamanya  pidana (strafmaat)  serta  faktor-faktor  yang memeringan dan  memperberat  pidana), maka  eksesnya  akan  berimbas  pada aplikasinya  oleh  aparat  Yudikatif. Dalam kaitan  ini  Bagir  Manan,  mengatakan  : Kepastian  hukum  tidak  hanya  bersumber dari  putusan  pengadilan.  Ketentuan perundang-undangan juga  merupakan sumber  kepastian  hukum  yang  penting, bahkan  mendahului  putusan  Pengadilan 4 .
Dengan demikian kelemahan hukum pidana
4 Sistem  Peradilan  Berwibawa  (suatu  Pencarian) , Mahkamah Agung R.I. 2007, hal 48-49.
“in  abstracto” akan  berdampak  pada penegakan hukum “in concreto”.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas  berikut ini  isu  hukum  yang  dapat disajikan  dalam bentuk  rumusan  masalah  yang  telah diformulasikan  dalam  pertanyaan  berikut ini :
1. Apakah perbedaan sanksi pidana antara Pasal  2  dan  Pasal  3  pada  Undang- Undang  No.31  Tahun  1999  jo. Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantan  Tindak  Pidana Korupsi tidak  bertentangan  dengan Asas kepastian hukum ?
2. Bagaimana  formulasi  delik  yang  ideal dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi yang akan datang ?

## II. PEMBAHASAN
A. Perbedaan  Sanksi  Pidana  Pasal  2 dan  Pasal  3  dalam  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif,  bukan  sosiologis.  Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan  dibuat  dan  diundangkan  secara pasti  karena  mengatur  secara  jelas  dan logis.  Jelas  dalam  arti tidak  menimbulkan keragu-raguan  (multi-tafsir)  dan  logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan  norma  lain  sehingga  tidak
berbenturan  atau  menimbulkan  konflik norma.  Konflik  norma  yang  ditimbulkan dari  ketidakpastian  aturan  dapat  berbentuk kontestasi  norma,  reduksi  norma  atau distorsi norma.
Pemikiran mainstream beranggapan bahwa  kepastian  hukum  merupakan keadaan  dimana  perilaku  manusia,  baik individu,  kelompok,  maupun  organisasi, terikat  dan  berada  dalam  koridor  yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis,  padangan  seperti  ini  lahir  dari kekhawatiran  yang  dahulu  kala  pernah dilontarkan  oleh  Thomas  Hobbes  bahwa manusia  adalah  serigala  bagi  manusia lainnya ( homo hominilupus ).
Dewasa  ini  persoalan  kepastian hukum  masih  menjadi  hambatan dalam kegiatan  penyelenggaraan  negara  dan pembangunan. Hal  tersebut  dikarena peraturan  yang  tumpang  tindih,  tidak konsisten,  tidak  jelas  atau  multitafsir.  Di samping  itu  juga  disebabkan  oleh banyaknya peraturan perundang– undangan nasional,  baik  pada  tataran  undang – undang  maupun  peraturan  pelaksana dibawahnya.  Masalah  kepastian  hukum merupakan  salah  satu  tugas  Bappenas  dan akan  dituangkan  dalam  RPJMN  2010 – 2014.  Sudah  ada  upaya  untuk  mengatasi permasalahan  tersebut.  Akan  tetapi  belum maksimal  karena  yang  dilakukan  sampai saat  ini  lebih  menekankan  pada  upaya harmonisasi dalam rangka penyusunan dan
pembuatan peraturan perundang – undangan. 5
Isu hukum yang mengedepan untuk menjawab  rumusan  masalah  menyangkut Perbedaan Sanksi Pidana Pasal 2 dan Pasal 3  dalam Undang-Undang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi    ditinjau  dari  Asas Kepastian  Hukum,  dapat  disederhanakan dalam  bentuk  pertanyaan  sebagai  koridor sebagai  berikut  : apakah Perbedaan  Sanksi Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi sesuai dengan formulasi deliknya? Untuk  menjawab  pertanyaan  dimaksud tentu  harus  terlebih  dulu  dikaji  tentang esensi  formulasi  delik  dalam Pasal  2  dan Pasal 3 UU-PTPK.
Sebagaimana  telah  diuraikan  pada pembahasan  pertama,  bahwa  formulasi delik  terkait  unsur  “melawan  hukum” dalam  Pasal  2 UU-PTPK dan  formulasi delik  terkait  unsur  “Penyalahgunaan wewenang” dalam  Pasal  3  UU  PTPK. Perbuatan  yang  dapat  diklasifikasikan sebagai  perbuatan  “melawan  hukum”  jika suatu  perbuatan  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan (melawan hukum  formil) atau  bertentangan  dengan nilai  kepatutan  dan  keadilan  masyarakat (melawan  hukum  materiel). Namun  dari hasil  kajian  yang  telah  dilakukan  baik terhadap  UU  PTPK  maupun  doktrin  dari hukum  pidana  serta praktik  Peradilan
5 Bappenas, Pentingnya  Kepastian  Hukum,  Forum Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Hankam , Bappenas, 7 Juli 2009
terkait  formulasi  delik  “Penyalahgunaan wewenang” dalam Pasal 3, ternyata terdapat banyak ragam pandangan tentang penyalahgunaan wewenang beserta parameter  yang  dapat  dipergunakan  untuk melakukan  penilaian  atas  suatu  perbuatan tersebut  dapat  diklasifikasikan  sebagai penyelahgunaan wewenang atau tidak.
Sebagian  ahli  Romli  Kartasasmita, Andi  Hamzah  dan  Nur  Basuki  Winarno berkesimpulan  dengan  mengatakan,  bahwa Penyalahgunaan  wewenang  hanya  dapat dilakukan  oleh  mereka  yang  mempunyai wewenang  atau  jabatan  publik  sehingga setiap orang  yang dimaksud dalam Pasal 3 UU-PTPK adalah  mereka  yang  tergolong sebagai  Pegawai  Negeri.  Dalam  kaitan  ini kesimpulan  yang  dipakai  sebagai  dasar bahwa  subyek  delik  dalam Pasal  3  UU- PTPK adalah pegawai negeri.
Menurut  Nur  Basuki  Winarno, terkait dengan konsep Hukum administrasi, dimana untuk menilai  ada  tidaknya penyalahgunaan wewenang harus dibedakan terlebih dahulu apakah wewenang tersebut masuk dalam klasifikasi wewenang  terikat  atau  wewenang  bebas .
Pada  kategori  wewenang  terikat  untuk menilai  ada  tidaknya  penyalahgunaan wewenang  menggunakan  parameter  asas legalitas  atau wetmatigheid  van  bestuur , sedangkan  pada  kategori  wewenang  bebas
(discretionary  power) parameter  yang dipakai  adalah algemene  beginsel  van behoorlijk  bestur (asas-asas  umum
pemerintahan  yang baik), dikarenakan asas “wetmatigheid” tidak  memadai.  Oleh karena  itu  Nur  Basuki  Winarno menyimpulkan, bahwa ”Perbuatan melawan hukum  formil”  secara  implisit  in  haeren (sama) dengan ”penyalahgunaan wewenang”  dalam  kategori  wewenang terikat,  namun  tidak  secara  mutatis mutandis kedua hal tersebut identik.
Unsur  “penyalahgunaan  wewenang” dalam Pasal  3  UU-PTPK  hanya diperuntukkan bagi seorang Pegawai negeri oleh  Nur  Basuki  Winarno  didasarkan  pada Parameter  Peraturan  perundang-undangan dalam  hukum  administrasi    mempunyai makna yang berbeda dengan konsep hukum pidana. Dalam  hukum  pidana  untuk menentukan  perbuatan  tersebut  patut dipidana  atau  tidak  harus  didasarkan  pada asas  legalitas.  Tidaklah  tepat  jika menyatakan  perbuatan  tersebut  patut dipidana  dengan  mendasarkan  pada perbuatan  yang  melanggar  peraturan perundang-undangan,  yang  lebih  tepat  lagi adalah  melanggar  undang-undang  atau Peraturan Daerah. (vide : Pasal 14 UU No. 10  tahun  2004) 6 sehingga  oleh  karena  itu dalam  tindak  pidana  korupsi,  unsur melawan  hukum  merupakan genus -nya,
sedangkan  penyalahgunaan  wewenang adalah species -nya.
6 Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang Berimplikasi  Tindak  Pidana  KorupSi, Disertasi, Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas Airlangga, 2006, hal 227
Ditinjau  dari  segi  maksud  pembuat undang-undang,  maka  pada  dasarnya  tidak terdapat  alasan  yang  mendasar  sebagai indikator, bahwa Pembuat Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi yang  menginginkan  pasal  3  UU-PTPK tersebut  sebagai  lex  specialis  dari Pasal  2 UU-PTPK,  khususnya  dalam  kaitannya dengan  subyek  deliknya,  sehingga  pasal  2 UU-PTPK  tidak  berlaku  bagi  seorang pegawai  negeri,  malahan  terdapat  bukti yang  sebaliknya,  yaitu  dalam  sejarah pembentukan undang-undang  No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi,  hal  mana  dalam Pasal  1  ayat  (1) huruf  a  (pasal  yang  substansinya  sama dengan Pasal  2  UU-PTPK  yang  sekarang (untuk  pertama  kalinya  dipresentasikan dalam  rancangan  undang-undang  itu. Dalam jawaban pemerintah atas pandangan umum    Babak  I  para  Anggota  DPR mengenai Pasal  1  ayat  (1)  huruf  a  dari rancangan  undang-undang  tersebut,  pada tanggal  11  September  1970,  Menteri Kehakiman Oemar  Seno  Adji  (mantan ketua Mahkamah Agung R.I.), menyatakan antara  lain,  sebagai  berikut  :  “Perluasan pengertian  tindak  pidana  korupsi  dengan mencantuman  unsur  melawan  hukum dimaksudkan  agar  segala  perbuatan- perbuatan yang tercela, baik yang dilakukan oleh  pegawai  negeri  maupun  bukan pegawai  negeri dalam  memperkaya  diri sendiri  yang  merugikan  keuangan  negara
atau  perekonomian  negara”. 7 Jadi  adanya pendapat  yang  menganggap  pasal  3  UU- PTPK merupakan lex specialis dari pasal 2 UU-PTPK  adalah  sama  sekali  tidak mendasar.
Terkait  dengan  hal  di  atas,  maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam Pasal 3  UU-PTPK merupakan  satu species dari bagian  inti  secara  melawan  hukum  dari Pasal 2 UU-PTPK. Bagian inti dari Pasal 3 UU-PTPK dengan menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sudah  tercakup  dalam  bagian  inti  secara melawan  hukum  dari  Pasal  2  UU  PTPK, sehingga  ketidakterbuktian  unsur  melawan hukum dengan  sendirinya  menyebabkan tidak terbuktinya bagian inti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya karena jabatan atau kedudukan.
Dengan kata lain dapat disimpulkan, bahwa  unsur  “melawan  hukum”  dalam pasal  2  UU-PTPK  adalah  merupakan bentuk  umum  (genus)  dari  perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya karena  jabatan  atau  kedudukan”  dalam pasal 3 UU-PTPK, artinya setiap perbuatan
7 lihat  Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, pembentukan Undang_undang No. 3 tahun 1971 yang  diterbitkan  oleh  Direktorat  jenderal pembinaan  hukum  Departemen  Kehakiman,  hal :29.
dalam pasal 3 UU-PTPK pasti terkualifikasi sebagai  perbuatan  yang  melawan  hukum menurut pasal 2 UU-PTPK, sehingga tidak ada  perbedaan  yang  signifikan  diantara kedua pasal (Pasal 2 dan pasal 3) meskipun memiliki  unsur-unsur  tindak  pidana  yang berbeda.  Dengan  kata  lain  tidak dimungkinkan adanya perbedaan pengenaan aturan apabila pasal 2 UU-PTPK dan  pasal  3  UU-PTPK  berada  dalam  satu dakwaan,  terlebih  lagi  jika  dakwaanya berbentuk subsidaritas. 8
Kenyataan dalam  praktek  peradilan selama  ini Pasal  2  UU-PTPK  dan Pasal  3 UU-PTPK dihadapkan  pada  pilihan  yang berbeda  dan  juga  tidak ada  bentuk  baku mengenai  penggunaan  pasal  2  UU-PTPK dan  pasal  3  UU-PTPK  tersebut.  Pasal  2 UU-PTPK  dan  pasal  3  UU-PTPK  dalam parktek peradilan ada yang disajikan dalam bentuk  subsidaritas  dan  ada  pula  yang disajikan  dalam  dakwaan  dengan  bentuk alternatif. Dengan kata lain formulasi delik dalam Pasal 2 UU-PTPK dan Pasal 3 UU- PTPK  yang  merupakan  bentuk  pokok  dari tindak pidana korupsi pada umumnya selalu digunakan  oleh  Penuntut  Umum  untuk didakwakan  kepada  terdakwa,  dengan dakwaan  yang  dibuat  dalam  bentuk subsideritas,  yakni  dakwaan  primair menggunakan  Pasal  2  UU-PTPK  dan dakwaan  subsidair  menggunakan  Pasal  3
8 Guse  Prayudi ,  Rasionalitas  Perbedaan  pasal  2 dengan  pasal  3  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi , Varia Peradilan No. 299, Oktober 2010 : 70.
UU-PTPK.  Digunakannya Pasal  2 UU- PTPK  menjadi primair karena  ancaman hukumannya miniman  4  tahun ,  sedangkan digunakan Pasal  3 UU-PTPK  menjadi subsidair karena  ancaman  hukumannya
minimal 1 tahun .
Selanjutnya ketika dakwaan Penuntut Umum  dilimpahkan  ke  Pengadilan  dan diproses  di  muka  sidang  Pengadilan, ternyata  ada  beberapa  hakim  (dengan pertimbangan hukum tertentu)  mempunyai perbedaan pendapat (resio decicendi) dalam rangka  pemberian  putusan.  Disatu  pihak Hakim dalam memutus perkara mempunyai pertimbangan,  bahwa  Pasal  2  UU-PTPK tidak dapat diterapkan bagi pegawai negeri, dengan  pertimbangan  yaitu  unsur  ”setiap orang”  pada  Pasal  2  UU-PTPK terlalu umum sehingga tidak berlaku bagi Pegawai negeri  dan  akhirnya  terdakwa  dibebaskan (vrijspraak) dari dakwaan primair melanggar Pasal 2 UU-PTPK dan kemudian melanjutkan pembahasan terhadap dakwaan subsidair Pasal 3 UU-PTPK secara lengkap atas  seluruh  bagian  inti  delik (bestanddeel delicht).  Dilain pihak  Hakim  dalam pertimbangan  hukumnya  menyatakan, bahwa  unsur  ”setiap  orang”  dalam  pasal  2 UU-PTPK  berlaku  dan  dapat  diterapkan bagi ”pegawai  negeri” sehingga  terdakwa dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan dan  karena  itu  dijatuhi hukuman. Hal  ini  dapat  dilihat  dari pertimbangan  hukum  putusan  Makamah Agung  tanggal  28  Juli  2008  Nomor  :
868K/PID.SUS/2008,  yang  mengatakan, bahwa  pengertian  setiap  orang  telah disebutkan  dalam  pasal  1  ayat  (3)  bagian ketentuan  umum  Undang-Undang  No.  31 tahun  1999,  adalah  orang  perorangan  atau termasuk  korporasi.  Bahwa  yang  menjadi pelaku yang didakwa melakukan perbuatan tersebut  adalah  terdakwa,  walaupun  selaku Bupati  Kabupaten  Kutai  Kertanegara namun sudah termasuk subyek hukum yang dimaksud  dalam  dakwaan  primer  dalam pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  31 tahun  1999  jo.  Undang-Undang  No.  20 Tahun  2001,  karena  setiap  orang  menurut pasal  tersebut  meliputi  pengertian  baik orang  yang  mempunyai  kewenangan, kesempatan  yang  ada  padanya  karena jabatan/kedudukan  atau  bukan,  jadi  setiap orang  menurut  pasal  tersebut  adalah  siapa saja.
Berdasarkan  putusan  Mahkamah Agung  tersebut  diatas,  maka  unsur ”setiap orang” dalam Pasal  2 UU-PTPK mempunyai  pengertian  yang  sama  dengan unsur ”setiap  orang” dalam Pasal 3 UU- PTPKyang dimaknai dengan sebagai orang yang  bersatatus  sebagai  Pegawai  Negeri. Hal ini sejalan dengan rumusan kesimpulan bidang tindak pidana khusus pada Rakernas MA-RI  dengan  jajaran  Pengadilan  empat lingkungan  peradilan  seluruh  Indonesia tahun  2007,  yang  diselenggarakan  di Makasar  dari  tanggal  2  sampai  dengan tanggal  6  September  2007,  pada  angka  1 dapat  dibaca  kesimpulan  sebagai  berikut  :
Jika  seorang  pejabat  pegawai  negeri didakwa  dengan  pasal  2  dan  pasal  3  UU No. 31 tahun 1999jo UU No. 20 tahun 2001 secara  subsidaritas  maka  jika  terbukti, terdakwa dikenakan pasal 2 undang-undang tersebut  karena  setiap  orang  dalam  pasal tersebut  berarti  siapapun  baik  pegawai negeri/pejabat ataupun swasta 9
Seperti  diketahui  bahwa  KUHP hanya  mengenal  manusia  yang  menjadi subyek hukum tindak  pidana,  oleh  karena itu  cara  merumuskan  tindak  pidana  di dalam  KUHP  selalu  dimulai  dengan  kata- kata “hij die”, yang diterjemahkan ke dalam bahasa  Indonesia  dengan  kata-kata  “setiap orang”.  Apabila  obyek  yang  dituju  adalah terbatas pada  kualitas  orang-orang  tertentu maka  rumusan  tindak  pidananya dimulai dengan kata-kata khusus “seorang Pengusaha”  (pasal  396  KUHP),  “seorang Ibu” (pasal 341 KUHP), “Nahkoda” (pasal 438  KUHP),  “seorang  Dokter”  (pasal  349 KUHP),  “Pegawai  Bank”  (pasal  49  UU
Perbankan) 10 .
Meskipun dalam  UU  PTPK  telah diperluas  mengenai  subyek  tindak  pidana termasuk  Korporasi  (pasal  1  angka  3 UUPTPK),  namun  tidak  ada  alasan  untuk menganggap  pasal  2  UUTPK  yang  karena perkataan  “setiap  Orang”  adalah  terlalu umum sehingga tidak berlaku bagi pegawai negeri,  justru  yang  terlalu  umum  itulah
9 Hasil Rakernas MA-RI tahun 2007.
10 Leopold  Luhut  Hutagalung, Kontroversi penerapan  pasal  2  UUPTPK ,  Varia  Peradilan No.XXIV, 2009
yang  membuat  ia  berlaku  bagi  siapa  saja termasuk  pegawai  negeri. Hal  ini  sesuai dengan  maksud  yang  terkandung  dalam UU.  No.31  Tahun  1999  jo  UU  No.  20 Tahun  2001  yang juga  merumuskan  pasal- pasal  khusus  dengan  menyebutkan  secara tegas  terhadap  subyek  Tipikor  dengan kualitas  orang-orang  tertentu  yakni “Pegawai  Negeri”  seperti  tercantum  dalam pasal  8,  9,  10,  dan  11  UU-PTPK,  juga dalam pasal 12 huruf a, b, e, f, g, h, i UU- PTPK  menyebutkan  “Pegawai  Negeri  dan Penyelenggara  Negara”,  Pasal  12  huruf  c menyebutkan  “Hakim”,  pasal  12  huruf  d menyebutkan  “Advokat  sebagai  subyek Tindak pidana Korupsi.
Sehubungan dengan adanya perbedaan  penerapan Pasal  2  UU-PTPK dan  Pasal  3  UU-PTPK dalam praktek putusan  Pengadilan  (yurisprudensi) dengan menggunakan  formulasi  delik  dalam Pasal 2 UU-PTPK yang diterapkan bagi ”pegawai negeri” dan ada yang menggunakan Pasal 2 UU-PTPK  yang  diterapkan  bagi  ”bukan pegawai negeri, dengan pertimbangan yaitu unsur  ”setiap  orang”  pada  Pasal 2  UU- PTPK  terlalu  umum  sehingga diterapkan dengan menggunakan  Formulasi  Delik dalam  Pasal  3  UU-PTPK,  sehingga  dalam jangkauan  yang  lebih  luas  terlihat  tidak adanya kepastian dan keadilan bagi pelaku (subyek) delik tindak pidana korupsi. Oleh karena itu pertanyaan  yang penting  untuk diajukan  adalah  apakah yang  menjadi alasan bagi perbedaan sanksi pidana dalam
Pasal  2  UU-PTPK  dan  Pasal  3  UU-PTPK secara  normatif sesuai  dengan  formulasi deliknya ?
Apabila  dicermati  dalam  Pasal  3 UU-PTPK  memang  memuat  bagian  inti yang sama dengan pasal 2 UU-PTPK yaitu : ”  Setiap  Orang“  dan  ”Dapat  Merugikan Keuangan  atau  Perekonomian  Negara”. Akan  tetapi  pasal  3  UU-PTPK  tidak memuat bagian inti lainya dari pasal 2 UU- PTPK, yaitu :
1. Secara melawan hukum.
2. Melakukan  perbuatan  memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. pidana  penjara  paling  singkat  4 (empat)  tahun  dan  paling  lama  20 (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling sedikit  200.000.000,- (dua  ratus  juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.
1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
Bahkan  dalam  pasal  3  UU-PTPK  justu memuat  bagian  inti  yang  berbeda  dari kedua bagian inti pasal 2 UU-PTPK, yaitu :
1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
2. dengan  tujuan  menguntungkan  diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
3. pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh) tahun  dan  denda  paling  sedikit 100.000.000,- (seratus  juta  rupiah)  dan paling  banyak  Rp.  500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
Pasal  3  UU-PTPK  yang  memuat bagian  inti  yaitu  :  “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada  padanya  karena  jabatan  atau kedudukan”  merupakan  satu  species  dari dan  oleh  karena  itu  tidak  sama  artinya dengan bagian inti yaitu : “ secara melawan hukum” dari pasal 2 UU-PTPK.
Demikian  pula  Pasal  3  UU-PTPK yang  memuat  bagian  inti  yaitu  :  “dengan tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain atau korporasi” adalah lebih luas cakupannya  dari  dan  oleh  karena  itu berbeda  artinya  dengan  bagian  inti  yaitu “memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain atau  suatu  korporasi”  dari  Pasal  2  UU- PTPK.
Romli Atmasasmita memberi keterangan,  bahwa ”mengapa  ancaman pidana  minimum  di  dalam  pasal  2  lebih berat  (minimum  4  tahun)  dari  ancaman pidana dalam Pasal 3 (minimum 1 tahun)? Hal  ini  dijelaskan  sebagai  berikut,  bahwa dari sejarah perundang-undangan pembentukan  UU  Pemberantasan  Korupsi tercatat  keterangan  Pemerintah  RI  diwakili Menteri Kehakiman ketika itu, Oemar Seno Adji yang menegaskan antara lain, UU Prp Nomor  24  tahun  1960, tidak  dapat menjangkau aktifitas-aktifitas yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela.  UU  tersebut  hanya  dapat menjangkau mereka yang disebut ”pegawai negeri”. Atas  dasar  keterangan  dan  alasan tersebut, Rancangan Undang-Undang
Nomor  3  tahun  1971  memperluas pengertian istilah  ”pegawai  negeri”.
Namun,  perluasan  pengertian  istilah tersebut  tidak  cukup  untuk  menjangkau perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan  oleh pihak lain diluar pegawai negeri. Di dalam kondisi  social  ekonomi  pegawai  negeri pada umumnya yang sangat terbatas, maka mereka  (swasta)  yang  telah  melakukan perbuatan  tercela  dan  melibatkan  pegawai negeri  sehingga  dikategorikan  sebagai tindak  pidana  korupsi,  dipandang  sebagai perbuatan  yang  sangat  tercela.  Sedangkan posisi  pegawai  negeri  yang  memiliki tersebut  merupakan  posisi  yang  ”terpojok” dengan  iming-iming  untuk  menyalah- gunakan kewenangan. Atas dasar pertimbangan tersebut, pembentuk undang- undang menganggap sangat layak terhadap aktivitas-aktivitas perbuatan yang dilakukan oleh bukan PNS merupakan perbuatan yang sangat tercela disbanding dengan perbuatan yang  dilakukan  oleh  PNS  sehingga anacaman  pidana  minimum  yang  lebih rendah  ada  pada  pasal  3  dibandingkan dengan Pasal 2. 11
Dengan  demikian  dilihat  dari sejarahnya, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal  2  UU-PTPK  dan  Pasal  3  UU-PTPK ini dibuat untuk person yang berbeda, yakni Pasal 3 dibuat untuk “pegawai negeri” yang melakukan  korupsi,  sedangkan  Pasal  2
11 Hyperlink,http://infohukum.co.cc/Perbedaan- pasal-2-danpasal-3-uu-nomor-31-tahun-1999- yang-telah-diubah-dengan-uu-nomor-20-tahun- 2001
dibuat untuk seorang yang “bukan pegawai negeri”  yang  melakukan  tindak  pidana korupsi.  Adapun  yang  menjadi  rasionya dalah  orupsi  yang  dilakukan  oleh  pegawai negeri lebih rendah kadar/kualitas kesalahannya dibandingkan dengan korupsi yang  dilakukan  oleh  orang  umum  (non pegawai  negeri),  karena  posisi  pegawai negeri  yang memiliki keterbatasan tersebut memiliki  posisi  “terpojok”  dengan  iming- iming untuk menyalahgunakan kewenangan.
Berkaitan dengan hal di atas, apabila ditinjau  dari  subyek  delik  Pasal  2  UU- PTPK  adalah  orang-perorangan  atau korporasi  dan  subyek  delik  Pasal  3  UU- PTPK  adalah  pegawai  negeri, maka rasio sejarah pembentukan UU tersebut menyampingkan  adanya  kemanfaatan  dan rasa  keadilan  karena terlihat  tidak bermanfaat dan tidak adil jika korupsi yang dilakukan  oleh  pegawai  negeri dianggap lebih  ringan  dibandingkan  perbuatan korupsi  yang  dilakukan  oleh  seorang  yang bukan  pegawai  negeri,  sebab  pada kenyataanya  jenis  korupsi  yang  banyak terjadi  di  negeri  ini  adalah  korupsi  yang dilakukan  oleh  pegawai  negeri/orang  yang memiliki jabatan/kedudukan dalam pengelolaan  keuangan  Negara dan  hal sebaliknya  seseorang  yang  bukan  pegawai negeri  sangat  sulit  mempunyai  peluang untuk melakukan tindakan korupsi.
Selanjutnya  jika  ditinjau dari unsur “secara  melawan hukum”  dalam  Pasal  2
dan unsur “penyalahgunaan  wewenang” dalam Pasal  3  adalah diperuntukkan  bagi subyek delik orang korporasi termasuk pula pejabat  atau pegawai negeri, maka Pasal 2 UU-PTPK  dan  Pasal  3  UU-PTPK  masih terdapat  perbedaan unsur,  yaitu  : unsur “memperkaya”  (Pasal  2  UU-PTPK)  dan unsur “menguntungkan”  (Pasal  3  UU- PTPK).
Dalam  Kamus  Indonesia  yang dimaksud “memperkaya” adalah melakukan suatu  perbuatan  yang  mengakibatkan seseorang yang semula tidak memiliki suatu harta  tidak  kaya  atau  miskin  menjadi memiliki  harta  banyak  atau  kaya  atau melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan orang  yang  sudah  kaya  menjadi  semakin kaya karena hartanya.
Dalam  UU  No.  31  tahun  1971 terdapat  penjelasan  dan  pengertian  dari “memperkaya” yakni perkataan ”memperkaya  diri  sendiri”  atau  ”orang lain” atau “suatu badan” dapat dihubungkan kewajiban  terhadap  terdakwa  untuk memberikan  keterangan  tentang  sumber kekayaan  sedemikian  rupa,  sehingga kekayaan  yang  tidak  seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat  keterangan  saksi  lain  bahwa terdakwa  telah  melakukan  tindak  pidana korupsi.
Namun sebaliknya di dalam UU No. 31  tahun  1999  jo.  UU  No.20  tahun  2001 tidak  terdapat  penjelasan  secara  resmi
tentang  pengertian  ”memperkaya”.  Dalam UU  No.  20  tahun  2001,  maksud ”memperkaya” tercantum dalam Pasal 37 A ayat (2) yang  menyatakan  :  ”dalam  hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaannya, maka keterangan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) 12 digunakan  untuk  memperkuat    alat  bukti yang  sudah  ada  bahwa  terdakwa  telah melakukan tindak pidana korupsi”. Dengan demikian  dapat  dikontruksikan  indikator adanya unsur ”memperkaya” adalah dengan melihat ketidakseimbangan antara penghasilan  atau  sumber  penambahan kekayaan terdakwa dengan kenyataanya.
Berbeda dengan unsur
”memperkaya” dalam  Pasal  2  UU-PTPK,
maka berkaitan dengan unsur ”menguntungkan”  dalam  Pasal  3  UU- PTPK,  Andi  Hamzah  berpendapat  bahwa rumusan
tersebut dimaksudkan mempermudah  dari  segi  pembuktiannya, bila dibandingkan dengan unsur ”memperkaya”  sebagaimana  tercantum dalam Pasal 2 UU-PTPK 9EX Pasal 1 ayat (1) sub a UU Nomor 3 Tahun 1971) 13
Selanjutnya menurut P.A.F. Lamintang  dikatakan  bahwa  pengertian memperoleh keuntungan
atau
12 UU.  No.  20  tahun  2001 Pasal  37A  ayat (1)menyatakan  :  “terdakwa  wajib  memberikan keterangan  tentang  seluruh  harta  bendanya  dan harta  benda  istri  atau  suami,  anak,  dan  harta benda  setiap  orang  atau  korporasi  yang  diduga mempunyai hubungan  dengan  perkara  yang didakwakan.
13 Andi  Hamzah  , Korupsi  di  Indonesia,  masalah dan  Pemecahannya ,  Gramedia  Pustaka,  Jakarta,
menguntungkan  adalah  memperoleh  atau menambah  kekayaan  dari  yang  sudah ada 14 Kualifikasi  menguntungkan  lebih  luas cakupan pengertiannya dari pada ”memperkaya”.  Menguntungkan  tidak mensyaratkan terus menerus ada keuntungan secara materi (i.c. memperkaya),  menguntungkan  merupakan hal yang abstak, bisa diartikan sangat luas, menguntungkan  secara  psikologis,  status, kedudukan, fasilitas. Perolehan keuntungan diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi  secara  materile  harus  terjadi. Dimaksud  dengan  kekayaan  adalah  tidak semata-mata merupa benda atau uang saja, tetapi  segala  sesuatu  yang  dapat  dinilai dengan uang. 15
Sehubunngan  dengan  hal  di  atas, maka rasionalitas berat ringannya ancaman pidana  dalam  Pasal  2  UU-PTPK  yakni pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak rp.  1.000.000.000,- (satu  miliar  rupiah) dibandingkan  dengan  Pasal  3  UU-PTPK yakni pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan  denda  paling  sedikit  100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima  ratus  ribu  rupiah), karena memang  pembuktian  unsur
14 P.A.F.  Lamintang, Delik-Delik  khusus  Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Tertentu…….. 15 Nur Basuki Winarno, Op. cit, hal 44
”memperkaya” dalam Pasal 2 UU-PTPK ini haruslah  cermat.  Pasti  dan  sulit  untuk membuktikan  kategori  seseorang  disebut sebagai orang yang kaya, sedangkan  unsur ”menguntungkan” dalam Pasal 3 UU-PTPK yang  menjadi ukuran seseorang  menjadi untung  adalah  bertambahnya kekayaan yang  ada  tanpa  adanya  batasan  nilai tertentu,  dalam  hal  ini  yang  menjadi indikator  adalah  seseorang  tersebut mendapat untung meskipun tidak mejadikan seseorang tersebut menjadi kaya.
Berdasarkan  kajian  dan  analisa  di atas  jika  diterapkan  terhadap  persoalan sanksi yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU PTPK dapat diperoleh pemahaman sebagai justifikasi  perbedaan  sanksi  pidana.  Dalam arti  bahwa  rumusan  penetapan  sanksi pidana pada Pasal 2 dan 3 secara normatif adalah tidak tepat. Argumentasi hukumnya adalah, pertama : Rumusan  perbedaan sanksi  antara  Pasal  2  dan  3  UU  PTPK menafikan  kemanfaatan  dan  rasa  keadilan karena jika korupsi yang dilakukan pegawai negeri  (pemangku  kewenangan)  dianggap lebih  ringan  dibandingkan  korupsi yang dilakukan oleh non pegawai negeri. Karena fakta  yang  tidak  terbantahkan,  jenis  yang banyak  terjadi  di  negeri  ini  adalah  korupsi yang  dilakukan  oleh  pegawai  negeri/orang yang memiliki jabatan/kedudukan,
Sementara  kecenderungan  untuk  korupsi dewasa  ini banyak  dilakukan  oleh  para pejabat/para  pegawai  negeri.  Apalagi  hal tersebut  dikaitkan  dengan  asas  KUHP
tentang  hal-hal  yang  memberatkan penjatuhan  pidana,  dalam  KUHP  jelas menggariskan  kejahatan  dalam  jabatan, kejahatan dengan menyalahgunakan jabatan adalah  hal  yang  memberatkan  pengenaan pidana bukan malah hal yang meringankan. Pasal  52  KUHP  menyatakan  “Pemberatan pidana dilakukan bilamana seorang pejabat karena  melakukan  perbuatan  pidana melanggar  suatu  kewajiban  khusus  dari jabatannya,  atau  pada  waktu  melakukan perbuatan  pidana  memakai  kekuasaan, kesempatan  atau  sarana  yang  diberikan kepadanya  karena  jabatannya,  pidananya dapat ditambah sepertiga.
Kedua , Pasal  2  tetap  berlaku  bagi setiap  orang  (baca:  seluruh  orang), termasuk  juga  pada  pegawai  negeri  maka bisa terjeratnya pegawai negeri oleh Pasal 2 jika  ada  bukti  secara  pasti  pegawai  negeri tersebut  mempunyai  maksud  untuk memperkaya  diri  sendiri/ orang  lain/ korporasi.  Pegawai  negeri  tersebut  bisa terlepas  dari  jeratan  Pasal  2  jika  tidak  ada secara pasti penambahan kekayaan dan jika tidak secara pasti adanya ketidakseimbangan dari penambahan kekayaan.  Jikalau  tidak  ada  fakta  yang menunjukkan  hal  tersebut,  maka  terdakwa yang  seorang  pegawai  negeri  harus dibebaskan  dan  “untunglah”  ada  pasal  lain yang akan menjerat terdakwa tersebut yakni Pasal  3  dengan  senjatanya  yang  lebih  luas dalam bentuk “menguntungkan”.

## B. Formulasi  Delik  yang  Ideal  Dalam
Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi Yang Akan Datang
Dewasa  ini  perhatian  hukum  pidana diarahkan  pada  Tindak  pidana  (Delik)  dan Pemidanaan  itu  sendiri,  yang  bertalian dengan  persoalan  pertanggungjawaban pidana  atas  perbuatan  pidana  yang dilakukan  oleh  pelaku.  Tindak  Pidana (Delik)  merupakan  suatau  yang  sangat mendasar  dalam  setiap  kajian  hukum pidana,  sedangkan  persoalan  saksi  pidana tidak semata-mata ditujukan bagi si pelaku, namun diharapkan juga dapat mempengaruhi  warga  lainnya  yang  tidak berbuat jahat 16
Sebagaimana  telah  dikemukakan pada  bab  pendahuluan,  bahwa  Masalah pokok  dalam  hukum  pidana  adalah pemidanaan,  disamping  tindak  pidana  dan pertanggung  jawaban  pidana.  Pemidanaan dapat  dilihat  sebagai  rangkaian  proses  dan penal  policy atau  kebijakan  hukum  pidana yang  konkritnya  sengaja  direncanakan melalui  tahapan-tahapan,  yaitu  tahap Legeslatif  (kebijakan  Formulatif),  tahap Yudikatif  (kebijakan  aplikatif)  dan  tahap Eksekutif (kebijakan administratif) 17
Barda  Nawawi  Arief  mengatakan, bahwa  masalah  kebijakan  hukum  pidana, bukanlah  semata-mata  pekerjaan  teknik perundang-undangan  yang  dapat  dilakukan
16 Ruslan  Saleh,  1994, Masih  Saja  Tentang Kesalahan , dalam Sudarto, 1992, Hukum Pidana I, Undip, Semarang, hal.6.
17 M.  Arief  Amrullah, Money  Laundering:Tindak Pidana Pencucian Uang , 2004, hal.81
secara  yuridis  normative  dan sistematik dokmatik,  namun  kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu social lainnya. 18 Sedangkan  Marc  Ancel  mengartikan Kebijakan hukum pidana  sebagai  suatu ilmu  sekaligus  seni,  yang  pada  akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan  peraturan hukum positif dirumuskan  secara  lebih  baik  dan  untuk memberikan  pedoman,  tidak  hanya  kepada pembuat  undang-undang,  akan  tetapi  juga kepada  pengadilan  yang  menerapkan undang-undang  dan  juga  kepada  pelaksana putusan pengadilan. 19
Sehubungan  dengan  hal-hal  di  atas maka dapatlah diartikan bahwa,  garis-garis kebijakan  terkait  Tindak  Pidana  (Delik) yang diformulasikan oleh pembuat undang- undang  merupakan  landasan  legalitas  bagi aparat  Yudikatif.  Hal  ini  berarti  juga, apabila pada tahap pembuat undang-undang ini  terdapat  kelemahan  pada  formulasi Tindak  Pidana  (Delik)  dan  sistim pemidanaanya (tujuan pemidanaan, pedoman  pemidanaan,  jenis  pidana (starfsoort) dan lamanya pidana (strafmaat) serta  faktor-faktor  yang  memeringan  dan memperberat pidana), maka eksesnya  akan berimbas  pada  aplikasinya  oleh  aparat
18 Barda  Nawawi  Arief,  1998, Beberapa  Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan hukum  Pidana ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, hal.61
19 Marc  Arcel  dalam  Barda  Nawawi  Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.21
Yudikatif. Dalam  kaitan  ini  Bagir  Manan, mengatakan : Kepastian hukum tidak hanya bersumber  dari  putusan  pengadilan. Ketentuan perundang-undangan juga merupakan  sumber  kepastian  hukum  yang penting,  bahkan  mendahului  putusan Pengadilan 20 .  Dengan  demikian  kelemahan hukum  pidana  “in  abstracto”  akan berdampak  pada  penegakan  hukum  “in concreto”.
Dalam  Undang-Undang  Tindak Pidana Korupsi pasal 2 dan pasal 3 terdapat perbedaan  rumusan delik  dan  juga perbedaan  pencantuman  pidana  minimum khusus,  sehingga  dalam  tataran  aplikasi, ternyata  terdapat  perbedaan  dalam  putusan pengadilan  melalui  Hakim  pemeriksa perkara  yang  menjatuhkan  putusan  dengan menggunakan  formulasi  delik  dalam  Pasal 2  dan ada  yang  menggunakan  Formulasi Delik dalam Pasal 3 atas tindak pidana yang dilakukan  oleh  pelaku  dan  menjatuhkan pidana  penjara  dibawah  batas  limit ancaman  pidana  minimum  khusus,  dengan legal  reasoning  masing-masing.  Dengan demikian perlu kiranya dipikirkan Formulasi  tindak  pidana  kurupsi  terkait Pasal  2 dan Pasal 3 ke depan agar tercipta kebijakan  pidana  yang  akan  datang  yang dapat  menciptakan  keadilan  dan  kepastian hukum.
Dalam  tataran  aplikatif  formulasi delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU-PTPK
20 Mahkamah  Agung  R.I, Sistem  Peradilan
Berwibawa (suatu Pencarian) , 2007, Hal 48-49.
yang  merupakan  bentuk  pokok  dari  tindak pidana  korupsi  pada  umumnya  selalu digunakan  oleh  Penuntut  Umum  untuk didakwakan  kepada  terdakwa,  dengan dakwaan  yang  dibuat  dalam  bentuk subsidair, yakni dakwaan primair menggunakan  Pasal  2  UU-PTPK  dan dakwaan  subsidair  menggunakan  Pasal  3 UU-PTPK.  Digunakannya  Pasal  2  UU- PTPK  menjadi  primair  karena  ancaman pidananya  miniman  4  tahun,  sedangkan digunakan  pasal  3  UU-PTPK  menjadi subsidair  karena  ancaman  hukumannya minimal 1 tahun.
Selanjutnya ketika dakwaan Penuntut    Umum  dilimpahkan  ke Pengadilan  dan  diproses  di  muka  sidang Pengadilan,  ternyata  ternyata  ada  beberapa hakim  (dengan  pertimbangan  hukum tertentu)    mempunyai  perbedaan  pendapat ( resio  decicendi )  dalam  rangka  pemberian putusan,  disatu  pihak    Hakim  dalam memutus perkara mempunyai pertimbangan,  bahwa  Pasal  2  UU-PTPK tidak dapat diterapkan bagi pegawai negeri, dengan  pertimbangan  yaitu  unsur  ”setiap orang”  pada  Pasal  2  UU-PTPK  terlalu umum sehingga tidak berlaku bagi Pegawai negeri  dan  akhirnya  terdakwa  dibebaskan ( vrijspraak ) dari dakwaan primair melanggar Pasal 2 UU-PTPK dan kemudian melanjutkan pembahasan terhadap dakwaan subsidair Pasal 3 UU-PTPK secara lengkap atas  seluruh  bagian  inti  delik  ( bestanddeel delicht ).
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di atas,  pada  tingkat  aplikasi  suatu  putusan pidana  dijatuhkan  oleh  hakim  dapat membawa  dampak  yang  luas,  tidak  hanya bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang bersangkutan, akan tetapi juga bagi korban dan  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  telah terjadi  disparitas  (perbedaan)  penerapan formulasi  delik  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  3 UU-PTPK  yang  membawa  akibat  terhadap kepentingan kepastian hukum dan kepentingan keadilan hukum serta kepentingan  perlindungan  masyarakat  di satu  pihak,  dengan  kepentingan  individu pelaku  tindak  pidana  korupsi  dilain  pihak. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan, bahwa faktor penyebab disparitas (perbedaan)  penerapan  formulasi  delik dalam  Pasal  2  dan  Pasal  3  UU-PTPK, selaian  berasal  dari  pandangan  para  ahli hukum  dan  Hakim  (yang  menjatuhkan putusan),  juga  utamanya  berasal  dari kelemahan  hukum  positif  (peraturan perundang-undangan).  Oleh  karena  itu  ke depan  perlu  dipikirkan  tentang  formulasi delik  yang  ideal  khususnya  terkait  dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU-PTPK.
Kebijakan formulasi Hukum Pidana dalam  tindak  pidana  korupsi  yang  akan datang sebenarnya telah diupayakan melalui penyusunan  RUU  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (naskah  bulan  Agustus 2008). 21 Konsep  RUU  Pemberantasan
r.
Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut,  merujuk pada  konvensi  UNCAC  2003. Formulasi tindak pidana korupsi dalam RUU tersebut, ternyata  tidak  terdapat  rumusan  tindak pidana  korupsi  yang  menunjukkan  adanya unsur ”merugikan keuangan atau perekonomian  negara”,  sehingga  hal tersebut  sangat  berbeda  dengan  rumusan tidak pidana korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi yang berlaku sekarang.
Dengan  tidak  adanya  unsur  ”secara melawan hukum” dan unsur “penyalahgunaan wewenang” dalam rumusan tindak pidana korupsi sebagaimana  tercantum  dalam  RUU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi tersebut, menunjukkan bahwa unsur ”secara melawan hukum” dan unsur “penyalahgunaan  wewenang”  berdasarkan Konvensi UNCAC bukan merupakan suatu rumusan  yang  bersifat  mutlak.  Meskipun demikian penekanan  terhadap  rumusan unsur  ”secara  melawan  hukum”  dan  unsur “penyalahgunaan wewenang” yang dilakukan  oleh  pelaku  untuk  memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain  sehingga  menimbulkan  akibat  terkait dengan  unsur  ”merugikan  keuangan  dan perekonomian negara” dalam tindak pidana korupsi  sangat  penting,  karena  jika  terjadi kerugian terhadap ”keuangan dan perekonomian  negara”,  maka  akan
berakibat  terhambatnya  negara  dalam memenuhi pelayanan terhadap kepentingan publik  dan  juga  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya
dalam
rangka mensejahterakan masyarakat sebagai konsekwensi dari
kewajiban konstitusionalnya.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di atas,  maka  seharusnya  pembuat  undang- undang  dalam  rangka  kebijakan  hukum pidana pada masa yang akan datang adalah melakukan perbaikan formulasi delik tindak pidana  korupsi  terkait  dengan  perumusan Pasal  2  UU-PTPK  dan  Pasal  3  UU-PTPK sebagai upaya untuk mewujudkan formulasi tindak  pidana  korupsi  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  baik  sesuai dengan  keadaan  dan  situasi  pada  suatu waku, dengan formulasi delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU-PTPK, sebagai berikut : Pasal 2 UU-PTPK, seharusnya dirumuskan, sebagai  berikut  : Setiap  orang  yang  bukan pegawai  negeri  atau  setiap  orang  kecuali pegawai  negeri; Secara  melawan  hokum; Melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu koorporasi; Yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara.
Pasal 3 UU-PTPK seharusnya dirumuskan, sebagai  berikut  : Seorang  pegawai  negeri; Yang  memiliki  jabatan; Dengan  tujuan menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau  suatu  korporasi; Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada  padanya  karena  jabatan  atau kedudukan; Yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara.

## III.PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka  dapat  disimpulkan  sebagai  jawaban dari isu hukum dalam penelitian ini adalah sebagai sebagai berikut :
1. Perumusan  perbedaan  sanksi  antara Pasal 2 dan 3 UU PTPK menaafikan kemanfaatan dan rasa keadilan karena jika  korupsi  yang  dilakukan  pegawai negeri  (pemangku  kewenangan) dianggap  lebih  ringan  dibandingkan korupsi  yang  dilakukan  oleh  non pegawai  negeri. Karena  fakta  yang tidak terbantahkan, jenis yang banyak terjadi  di  negeri  ini  adalah  korupsi yang  dilakukan  oleh  pegawai negeri/orang yang memiliki jabatan/kedudukan. Sementara kecenderungan untuk korupsi dewasa ini  banyak  dilakukan  oleh  para pejabat/para  pegawai  negeri.  Apalagi hat  tersebut  dikaitkan  dengan  asas KUHP tentang hal-hal yang memberatkan  penjatuhan  pidana, dalam  KUHP  jelas  menggariskan kejahatan  dalam  jabatan,  kejahatan dengan  menyalahgunakan  jabatan adalah  hal  yang  memberatkan pengenaan  pidana  bukan  malah  hal yang meringankan.
2. Seharusnya  pembuat  undang-undang dalam  rangka  kebijakan  hukum pidana pada  masa  yang  akan  datang adalah melakukan perbaikan formulasi delik tindak pidana korupsi terkait  dengan  perumusan  Pasal  2 UU-PTPK  dan  Pasal  3  UU-PTPK sebagai  upaya  untuk  mewujudkan formulasi  tindak  pidana  korupsi dalam peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi  pada  suatu  waku,  dengan formulasi  delik  dalam  Pasal  2  dan Pasal 3 UU-PTPK, sebagai berikut : Pasal  2  UU-PTPK,  seharusnya dirumuskan,  sebagai  berikut  : Setiap orang  yang  bukan  pegawai  negeri atau  setiap  orang  kecuali pegawai negeri; Secara  melawan  hokum; Melakukan  perbuatan  memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi; Yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara.
Pasal  3  UU-PTPK  seharusnya dirumuskan,  sebagai  berikut  : Seorang  pegawai  negeri; Yang memiliki  jabatan; Dengan  tujuan menguntungkan  diri-sendiri  atau orang  lain  atau  suatu  korporasi; Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Yang  dapat  merugikan
keuangan  negara  atau  perekonomian negara.

## B. Saran
1. Seharusnya  rumusan  sanksi  pidana
Pasal  3  harus  lebih  berat  daripada Pasal 2. Pendapat demikian dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan,  antara  lain  tingkat kecenderungan  koruptor  dewasa  ini adalah dilakukan oleh pegawai negeri atau pemangku kewenangan, disamping  asas  pemberatan  sanksi dalam      hukum  pidana  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 KUHP.
2. Unsur  ”perbuatan  melawan  hukum” dalam  Pasal  2  UU-PTPK  maupun unsur  ”penyalahgunaan  wewenang” dalam  Pasal  3  UU-PTPK harus  ada parameternya  yang  jelas,  sehingga tidak  terjadi perbebedaan  dalam penerapan  hukumnya.  Selain  dari pada  itu  adanya  perbedaan  antara kedua pasal dimaksud akan berakibat pada  ketidak  jelasan  parameter, apakah  termasuk  yurisdiksi  hukum pidana  atau  hukum  administrasi ( malaadminitrastion )  ataupun  hukum perdata ( onrechtmatigedaad ).

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah  , Korupsi  di  Indonesia, masalah dan Pemecahannya , Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991
Arief Amrullah, Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang , 2004,
Arief  Budiman,  1990, Kapitalisme  Semu Asia  Tenggara ,  Citra  Cendekian, Yogyakarta,
Bappenas, Pentingnya  Kepastian  Hukum, Forum  Kedeputian  Bidang  Politik, Hukum  dan  Hankam ,  Bappenas,  7 Juli 2009
Barda  Nawawi  Arief,  1998, Beberapa Aspek  Kebijakan  Penegakan  Hukum dan Pengembangan   hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung,
Burhanudin  Lopa, Kejahatan  Korupsi  dan Penegakan Hukum , 2001,.
Franz  Magnis  Suseno,  1987, Kuasa  dan Moral , PT Gramedia, Jakarta,
Guse  Prayudi, Rasionalitas  Perbedaan
pasal 2 dengan pasal 3
Pemberantasan  Tindak  Pidana,
Korupsi,  Varia  Peradilan  No.  299, Oktober 2010 : 70.
Lamintang P.A.F., Delik-Delik  khusus Kejahatan  Jabatan  dan  Kejahatan- Kejahatan Tertentu .
Leopold  Luhut  Hutagalung, Kontroversi penerapan  pasal  2  UUPTPK ,  Varia Peradilan     No.XXIV, 2009
Marc  Arcel  dalam  Barda  Nawawi  Arief,
Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,
Nur  Basuki  Minarno, Penyalahgunaan Wewenang  Dalam  Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak  Pidana  Korupsi, Disertasi, Program  Doktor  Ilmu  Hukum Universitas Airlangga, 2006,
Ruslan  Saleh,  1994,  Masih Saja  Tentang Kesalahan,
Sudarto,  1992,  Hukum  Pidana  I,  Undip, Semarang,

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)
Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. UU.
No.  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa Anti Korupsi,2003)
Lembaran  Negara Tahun  2006 Nomor 32

## Internet :
Mahkamah  Agung  R.I,  Sistem  Peradilan Berwibawa  (suatu  Pencarian),  2007, Hal
48-49. http://reformasihukum.org/file/peratu ran/RUTipikor. Hyperlink,http://infohukum.co.cc/Perbedaa n-pasal-2-danpasal-3-uu-nomor-31- tahun-1999-yang-telah-diubah- dengan-uu-nomor-20-tahun-2001

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Gatot Triyanto, S.H., M.H. adalah Dosen tetap  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Moch.  Sroedji  Jember.  Menyelesaikan pendidikan  sarjana  pada    Fakultas  Hukum Universitas  Jember  dan  Magister  Hukum pada  Program  Magister  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.