## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/ Volume 04, Nomor 02, November 2022

## MEANINGFUL PARTICIPATION SEBAGAI UPAYA KOMPROMI IDEE DES RECHT PASCA PUTUSAN MK NO. 91/PUU-XVIII/2020
Nur Aji Pratama Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, Indonesia nurajipratama@mail.ugm.ac.id

## Abstract
Meaningful  Participation  being  a  benchmark  for  a  legal  product  that  can  be  said  to  be  good legislation,  legal  validity,  and  effective  because  it  can  be  accepted  by  the  community  and  is valid  for  a  long  time.  The  basic  problem  is  that  so  far  public  participation  in  the  legislative process has only been used to fulfill formal requirements so that it has the potential to lose the essence of participation. This paper aims to analyze the urgency of meaningful participation in the legislative process and the function of meaningful participation as an effort to resolve legal antinomies  in  the  substance  of  the  law.  The  study  in  this  analysis  uses  a  normative  juridical method  with  a  statute  and  conceptual  approach.  The  analysis  of  this  paper  concludes  that meaningful  participation  must  be  positioned  as  a  basic  principle  and  legal  politics  in  the Indonesian  legislative  process  so  as  to  be  able  to  complete  the  discourse  between  justice, purposiveness, and legal certainty.
Keywords : Meaningful Participation; Legislation Process; Legal Antinomy

## Abstrak
Partisipasi  bermakna  menjadi  tolak  ukur  suatu  produk  hukum  dapat  dikatakan  baik,  sah menurut hukum, dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat dan berlaku dalam waktu yang  panjang.  Permasalahan  mendasarnya  adalah  selama  ini  partisipasi  masyarakat  dalam proses  legislasi  hanya  dipakai  sekedar  untuk  memenuhi  persyaratan  formal  sehingga berpotensi  untuk  kehilangan  esensi  dari  partisipasi.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis urgensitas partisipasi bermakna dalam proses legislasi dan fungsi partisipasi bermakna sebagai upaya penyelesaian antinomi hukum dalam substansi undang-undang. Kajian dalam analisis ini menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  undang-undang  dan  konseptual. Analisis  penulisan  ini  menyimpulkan  bahwa  partisipasi  bermakna  harus  diposisikan  sebagai prinsip  dasar  dan  politik  hukum  dalam  proses  legislasi  Indonesia  sehingga  mampu menyelesaikan diskursus antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Kata Kunci : Partisipasi Bermakna; Proses Legislasi; Antinomi Hukum

## A. Pendahuluan
Partisipasi  dalam  proses  legislasi  merupakan  hal  yang  penting  sehingga  perlu diperhatikan dalam praktisnya. Di era sekarang, kajian kritis terhadap undang-undang menjadi hal  yang  paling  urgen  dan  fundamental  dalam  interaksi  sosial  bernegara  karena  sebagai instrumen untuk memperjuangkan keadilan, kedamaian dan kepastian hukum juga memberikan
manfaat  dalam  rencana  pembangunan  hukum  yang  populis. 1 Hal  tersebut  menjadi  menarik mengingat  hubungan  antar  subyek  hukum  dalam  perkembangannya  menuntut  adanya pengaturan  dalam  hukum  modern  yang  dicirikan  sebagai  hukum  yang  terkodifikasi,  logis, terkonsep,  universal  dan  mampu  merespon  perubahan  sosial  dalam  rangka  memenuhi  aspek kepastian hukum. 2
Kebutuhan  negara  Indonesia  akan  aturan  hukum  modern  tersebut  di  atas  dapat dibuktikan  dalam  peristiwa  hukum  pembentukan  UU  Cipta  Kerja.  Fakta  hukum  adanya  kontra terhadap  UU  Cipta  Kerja  merupakan  gambaran  adanya  pelanggaran  dalam  aspek  prosedural pada  proses  legislasinya. 3 Ketidakpatuhan  para  penyusun  undang-undang  pada  aspek-apsek prosedural  melahirkan  permasalahan  antinomi  hukum  dalam  substansi  undang-undang. Diskursus antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam literatur klasik merupakan keniscayaan  dalam  praktik  hukum  dengan  mengorbankan  keadilan  dan  kemanfaatan  demi kepastian  hukum. 4 Dengan  begitu  diperlukan  cara  yang fair untuk  upaya  mengkompromikan diskursus tersebut sehingga dalam proses legislasi benar-benar memperhatikan filsafat hukum untuk  mewujudukan  keadilan  yang  nyata  bagi  warga  negara  Indonesia. 5 Implementasi partisipasi  masyarakat  diharapkan  menjadi  dasar  adanya  transparansi  dalam  proses  legislasi sehingga  dalam  praktisnya  masyarakat  harus  berpartisipasi  dalam  setiap  tahapan  proses pembentukan perundang-undangan. 6
Permasalahan  mendasarnya  adalah  partisipasi  masyarakat  dalam  praktiknya  hanya sekedar memenuhi persyaratan formal sehingga berpotensi untuk kehilangan esensi dan tujuan adanya  partisipasi  masyarakat,  dengan  begitu tidak  sedikit  produk  hukum  yang  akhir-akhir  ini tidak diterima dan menjadi sumber konflik dalam masyarakat.
Berdasarkan  paradigma  argumentasi  tersebut,  kajian  dalam  analisis  ini  ditujukan  untuk mengkaji urgensitas partisipasi bermakna ( meaningful participation ) dan fungsi hadirnya konsep partisipasi  bermakna  dalam  proses  legislasi  Indonesia.  Dengan  hadirnya  tulisan  ini,  konsep meaningful  participation tidak  lagi  dipraktikan  hanya  sebatas  formalitas  melainkan  keharusan dalam setiap proses legislasi.
1 Noor  Muhammad  Aziz,  “Urgensi  Penelitian  dan  Pengkajian  Hukum  Dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan”. RECHTSVINDING:Media  Pembinaan  Hukum  Nasional, Vol.  1,  no.  1  (2012), hlm. 17.
2 I  Gde  Pantja  Astawa  dan  Suprin  Na’a,  2012 ,  Dinamika  Hukum  Dan  Ilmu  Perundang-Undangan  Di Indonesia, Bandung, P.T. ALUMNI, hlm 1-2.
3 Aprillia J. S, Saartje S. A, Heillen M. Y, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja,” TATOHI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol . 1, issue 6, (2021), hlm 619.
4 Zainal  Arifin  Mochtar.  “Antinomi  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia”, HARLEV: Hasanudin Law Review, Vol. 1, no. 3 (2015), hlm. 316.
5 Valencia Adelina Br Ginting, Khairunnisa, dan Syarifah Lisa Andriati, “Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Dalam  Pembentukan  Hukum  di  Indonesia”, Jurnal  Crepido:Jurnal  Mengenai  Dasar-Dasar  Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol. 4, no. 1 (2022), hlm. 24.
6 Syahmardan,  “Partisipasi  Masyarakat:Wujud  Tranasparansi  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan Yang Demokratis”, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 9, no. 1, (2012), hlm. 135-149.

## B. Pembahasan
1. Meaningful Participation dalam Legislasi
Meaningful  participation atau  yang  dikenal  dalam  ketatanegaraan  Indonesia  dengan “partisipasi bermakna” merupakan suatu doktrin yang berkembang pada MK Afrika Selatan saat menangani kasus Doctors for life dan dikenal dengan istilah Meaningful participation test yang dihadirkan  dengan  tujuan  untuk  melihat  aspek-aspek  prosedural  pembentukan  peraturan perundang-undangan  apakah  di  taati  oleh  lembaga  legislatif  sehingga  memberikan  peluang warga negara untuk lebih partisipatif dalam menentukan suatu kebijakan hukum. 7
Meninjau  praktik  ketatanegaraan  Indonesia,  doktrin  partisipasi  yang  secara  esensi memiliki  kesamaan  dengan Meaningful  participation  test Afrika  Selatan  yakni  dalam  Putusan MK  Nomor  32/PUU-VIII/2010  yang  pointnya  menegaskan  bahwa  dalam  proses  perumusan undang-undang  harus  memperhatikan  aspirasi  warga  negara  dengan  baik  dalam  rangka menghormati  hak  konstitusional  warga  negara  dan  melindungi  perekonomian  warga.  Dengan begitu, penyerapan aspirasi dalam bentuk partisipasi publik tidak dapat dipenuhi hanya sebatas persyaratan formal. 8
Yang  menarik  adalah  saat  ini  doktrin Meaningful  participation lebih  jelas  dapat  dijumpai dalam  negara  hukum  Indonesia  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Putusan  MK  No.91/PUU- XVIII/2020  yang  dalam  poinya  menjelaskan  tiga  prasyarat,  yakni: pertama, hak  untuk didengarkan; kedua hak  untuk  dipertimbangkan;  dan ketiga, hak  untuk  memperoleh penjelasan. 9 Dalam penjelasannya, hak yang tersebut ditegaskan dan dimaksudkan bagi warga negara yang memiliki konsentrasi dalam pengkajian bidang hukum tersebut atau mereka yang dalam suatu produk hukum merupakan pihak-pihak terkait dalam perumusan substansi undang- undang. 10 Penegasan  poin-poin  dalam  putusan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  Mahkamah Konstitusi  menghendaki adanya  partisipasi yang secara  aplikasinya merupakan  suatu  dialogis yang menjamin hak masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan. 11
Perlu dipahami dan disadari bahwa partisipasi masyarakat dalam hal ini berdampak dan bermanfaat  sangat  besar  dalam  aspek  praktik  ketatanegaraan,  di  antaranya  mewujudukan kesadaran  dan  kecerdasan  bersama  yang  sehingga  mampu  melakukan  analisa  terhadap
7 Susi Dwi Harijanti, Lailani Sungkar, Wicaksana Dramanda, 2020. Laporan Hasil Penelitian “Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji”, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hlm 77.
8 Putusan  mahkamah  Konstitusi  Nomor  32/PUU-VIII/2010  tentang  pegujian  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hlm 139.
9 Lebih  lanjut  lihat Putusan  MK  No.91/PUU-XVIII/2020  tentang  konstitusionalitas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, hlm 393.
10 Ibid. , hlm 393.
11 Susi Dwi Harijanti, Lailani Sungkar, Wicaksana Dramanda, 2020. Laporan Hasil Penelitian “Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji”, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hlm 79.
dampak  yang  potensial  dan  menghasilkan  pertimbangan-pertimbangan  hukum  dalam merumuskan  aturan  sehingga  terwujdu  aturan  hukum  yang  baik,  terbentuknya  aparat pembentuk  undang-undang  yang  merepresentasikan  keterwakilan  rakyat  serta  dan berkomitmen  pada  tugasnya  dalam  mengambil  keputusan,  meningkatkan  kepercayaan  dan keyakinan masyarakat, memperkuat legitimasi dan tanggung jawab, meningkatkan pemahaman masyarakat  terhadap  peran  parlemen,  memberikan  kesempatan  kepada  warga  negara  untuk menyampaikan  kepentingannya,  dan  menciptakan  parlemen  yang  lebih  terbuka  kepada kebutuhan masyarakat. 12
Sebagai  komitmen  pemerintah  terhadap  amanah  konstitusi  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945, dan  menjamin  hak  konstitusional  warga  negara  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  27 ayat  (1)  dan  Pasal  28C  ayat  (2)  UUD  1945,  Putusan  MK  No.91/PUU-XVIII/2020  merupakan embrio  perubahan  Undang-Undang  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan dalam  rangka  mengakomodir meaningful  participation dalam  aturan  tersebut.  Penambahan tersebut terlihat dalam Pasal 96 yang sebelumnya memiliki 4 buah ayat diubah menjadi 9 buah ayat  dengan merinci  4  ayat  asli  dan menambah 5  ayat  yang  mengatur mekanisme  lanjutan. 13 Kendati  demikian  pengaturan meaningful  participation dalam  aturan  tersebut  ditemukan beberapa  penyimpangan  dari  amanah  Putusan  MK  No.91/PUU-XVIII/2020. 14 Namun, pengaturan  partisipasi masyarakat dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang- undangan sejatinya telah memberikan porsi yang besar dengan menguatkan masyarakat untuk berpartisipasi  dalam  legislasi  dan  lakukan  secara  bermakna,  artinya  partisipasi  masyarakat yang  permasalahan  mendasarnya  hanya  sebagai  formalitas,  pengaturan  tersebut  memaksa pemerintah harus lebih menyerap aspirasi rakyat dalam merumuskan kebijakan. Tentu saja hal tersebut  senada  dengan  keinginan  konstitusi  yang  lebih  memberdayakan  DPR  dalam  proses pembentukan  undang-undang  sebagai  wakil  rakyat  yang  dipahami  sebagai  konsep pembentukan aturan yang partisipatif. 15
Penguatan  partisipasi  masyarakat  secara  sadar  memberikan  ruang  untuk  menciptakan suatu  aturan  yang  efektif  pada  aplikasinya,  namun  perlu  juga  diperhatikan  keseriusan pemerintah  selanjutnya  dalam  aplikasinya. 16 Keseriusan  pemerintah  dalam  hal  ini  harus
12 Putusan Mahkamah Konstitusi, Op.cit , hlm 392-393. 13 Lihat  Pasal  96  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
14 Lihat Fiqih  Rizki  Artioko,  “Pengadopsian  Partisipasi  Masyarakat  Yang  Bermakna  ( Meaningful Participation )  Dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua  Undang- Undang Nomor 12 Tahun  2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, AL-QISTH LAW REVIEW, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 62-79.
15 Saifudin, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang”, Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 23 (2003), hlm. 23-24.
16 Ida Rahma, “Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Penyusunan Kebijakan (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan)”, Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, Vol. 14, No. 1 (2019), hlm. 93.
disadari  karena  bentuk  partisipasi  masyarakat  merupakan  hak  konstitusional  yang  dilindungi konstitusi. 17

## 2. Meaningful Participation sebagai Prinsip Dasar Legislasi
Penegasan  dalam  konstitusi  sebagai  negara  hukum  demokrasi  memberikan  implikasi yang besar terhadap negara sebagai tugas untuk menciptakan sistem hukum yang baik . Dalam sistem  tersebut,  undang-undang  atau  produk  hukum  memiliki  peran  yang  strategis  sebagai instrumen  dalam  menciptakan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat.  Sebagaimana pendekatan historis memberikan gambaran sebagai pelajaran tujuan negara hukum dihadirkan pada  era  sekarang,  sekira  abad  IX  eksistensi  negara  dipaksa  untuk  ikut  andil  dalam kompleksitas  interaksi  sosial  masyarakat  dengan  harapan  mampu  menjadi  penyelenggara dalam  mewujudkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat. 18 Dengan  begitu,  negara dibebani tugas besar untuk menciptakan sistem hukum yang partisipatif dan responsif. Sistem hukum  yang  demikian  tentunya  memberikan  ruang  kepada  rakyatnya  untuk  ikut  dalam menentukan  sistem  hukum  yang  digunakan  dalam  suatu  negara.  Begitu  pula  dengan  negara Indonesia, sebagai negara hukum yang demokratis tentunya memberikan peluang yang besar kepada  masyarakat  untuk  mengikuti  prosedural  perumusan  suatu  undang-undang.  Namun, Joko  Riskiyono  menyimpulkan  dalam  penelitiannya  bahwa  lembaga  legislator  pemerintah Indonesia  belum  aspiratif  dalam  menjalankan  fungsi  legislasinya,  dengan  begitu,  kebutuhan dasar masyarakat dalam produk cenderung dikesampingkan. 19
Hadirnya  doktrin  partisipasi  bermakna (meaningful  participation) dalam  sistem  hukum Indonesia  merupakan  bentuk  pemenuhan  prinsip  kedaulatan  rakyat  ( people  sovereignty )  dan menguatkan  sekaligus  merealisasikan  asas  keterbukaan  dalam  proses  legislasi. 20 Asas keterbukaan  dalam  hal  ini  dipahami  sebagai  serangkaian  proses  pembentukan  peraturan perundang-undangan haruslah dilaksanakan secara terbuka dan memenuhi aspek transparan. Konsep  ini  tentunya  memberikan  peluang  kepada  masyarakat  untuk  lebih  aktif  berpartisipasi pada  seluruh  rangkaian  legislasi  sehingga  dalam  produk  hukum  yang  dihasilkan  sesuai  dan berdasarkan pada landasan dan prinsip/asas perundang-undangan. 21
17 Salahudin  Tanjung  Seta,  “Hak  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia” , Vol. 17, No. 2 (2020), hlm. 165.
18 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Surabaya, PT Bina Ilmu, hlm 44.
19 Joko  Riskiyono,  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Perundang-Undangan  Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, Aspirasi, Vol. 6, No. 2 (2015), hlm 173-174.
20 Yahya  Ahmad  Zain,  Ristina  Yudhanti,  dan  Aditia  Syaprillah,  2016 ,  Legislative  Drafting  Perancangan Perundang-undangan, Yogyakarta, Thafa Media, hlm 155.
21 I  Gde  Pantja  Astawa  dan  Suprin  Na’a,  2012, Dinamika  Hukum  Dan  Ilmu  Perundang-Undangan  Di Indonesia, Bandung, P.T. ALUMNI, hlm 77.
Argumentasi di atas secara mudah dipahami bahwa lembaga legislatif tidak menjalankan hak  partisipasi  masyarakat  secara  bermakna  dengan  benar  merupakan  bentuk  pelanggaran terhadap  asas  keterbukaan  yang  telah  di  atur  Undang-Undang, 22 yang  sangat  berpengaruh terhadap  materi  muatan  undang-undang  sehingga  berpotensi  untuk  tidak  diterima  oleh masyarakat. Secara yuridis, produk hukum berdasarkan proses seperti itu besar kemungkinan inkonstitusional  baik  secara  formil  maupun  materiilnya  dan  tidak  mencerminkan  hukum  yang responsif  bahkan  sebaliknya  karena  tidak  mampu  mengejawantahkan  keadilan  dan kemanfaatan  dalam  produk  hukum.  Paradigma  tersebut  sangat  diamini  oleh  teori  kedaulatan rakyat yang digagas oleh Jean Jacques dalam bukunya “Du Contract Social” . 23 Dalam kontruksi berfikir Rousseu menempatkan  kehendak umum  rakyat  atau  yang  diistilahkan  dengan volonte general sebagai tujuan negara, artinya negara harus menciptakan hukum yang mengakomodir kepentingan umum masyarakatnya, dengan begitu dalam perumusannya, masyarakat memiliki ruang untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan negara. 24
Paradigma  di  atas  menjadi  jawaban  mutlak  untuk  konsep  kedaulatan  raja  yang melanggengkan otoritarian dan menjadi sumber kedzaliman  untuk warga negara.  Hal tersebut dikuatkan  dengan  paradigma  prinsip  demokrasi  yang  menegaskan  bahwa  undang-undang, lembaga  negara  dan  pemerintahan  merupakan  perpanjangan  tangan  dari  kedaulatan  rakyat. Senada  dengan  pandangan  Bryan  Thompson  yang  menegaskan  bahwa  aktivitas ketatanegaraan  haruslah  berdasar  pada  aturan  resmi  yang  berlandaskan  kedaulatan  tertinggi yang disepakati sehingga melahirkan paham konstitusionalisme yang dipatuhi. 25
Penegasan  doktrin  partisipasi  bermakna (meaningful  participation) dalam  sistem  hukum Indonesia selain penghormatan terhadap prinsip kedaulatan yang dianut Indonesia juga dalam rangka  memasukkan  moral-moral  sebagai  kekuatan  mengikat  suatu  aturan  perundang- undangan.  Praktiknya,  undang-undang  di  Indonesia  merupakan  produk  yang  dihasilkan  dari proses  tawar-menawar  politik  sebagaimana  yang  disebut  oleh  Ronald  Dworkin  dengan compromise. 26 Oleh  karena  itu  Ofer  Raban  menegaskan  dalam  bukunya  bahwa  dalam pembentukan undang-undang diperlukan nalar ( reasoning ) sebagai batasan yang fundamental sebagaimana ia kemukakan “ a legal system is essentially a system of regulation grounded in publicly  recognized  reasons”. Ia  menjelaskan  bahwa  nalar  ( reasoning )  haruslah  berpangkal pada  asas  persamaan  di  depan  hukum  ( equality  before  the  law ).  Menurutnya  asas  tersebut
22 Lihat Pasal 5 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
23 Bahder  Johan  Nasution,  2017, Negara  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia” cetakan  ke-4,  Bandung, Mandar Maju, hlm 54.
24 Ibid. , hlm 55-57.
25 Zainal  Arifin  Mochtar,  2022, Politik  Hukum  Pembentuk  Undang-Undang, Yogyakara:  EA  Books,  hlm 176.
26 Peter Mahmud Marzuki, 2022, Teori Hukum, Jakarta, Kencana, hlm 99.
bukan hanya asas substansial dalam proses peradilalan, melainkan juga asas yang substansial dalam perundang-undangan. 27
Paradigma  demikianlah  yang  menjadikan  penting  nalar  ( reasoning )  dalam  melahirkan moral  hukum  dalam  substansi  undang-undang  karena  nalar  berfungsi  menjamin  rasionalitas aturan  hukum  dan  memungkinkan  aturan  hukum  berlaku  secara  umum. 28 Pentingnya memperhatikan  substansi  undang-undang  tiada  lain  sebagai  sarana  memperoleh  legitimasi masyarakat dan negara. Sebagaimana Ronald Dworkin dalam thesisnya yang berjudul Justice for  Hedgehogs bahwa  pemerintah  tidak  mempunyai  legitimasi  apabila  tidak  didasarkan  pada dua asas, pertama, harus menunjukkan adanya perhatian yang sama (equal concern) terhadap setiap  orang  yang  berada  di  bawah  kekuasaannya. Kedua, adanya  penghormatan  terhadap setiap  orang  untuk  menentukan  dirinya  sendiri  mengenai  bagaimana  membuat  hidupnya bermakna.  Secara  prinsip,  Ronald  Dworkin  menegaskan  bahwa  tugas  penguasa  adalah memberikan keadilan distributif. 29
Keadilan  distributif  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Gustav  Radbruch  dengan  merujuk pandangan  Aristoteles  adalah  adanya  perlakukan  terhadap  setiap  orang  menurut kemampuannya dan menurut apa yang diperbuatnya. Dalam negara modern, penyelanggaraan pemerintahan  haruslah  berdasarkan  aturan  perundang-undangan.  Dengan  begitu  untuk mewujudkan  keadilan  distributif,  peraturan  perundang-undangan  dibuat  tidak  hanya memperhatikan legitimasi prosedural, akan tetapi konsen pada sumber substansi atas keadilan sendiri merupakan tindakan yang fair. 30
Konteks  partisipasi  bermakna (meaningful  participation) telah  memberikan  porsi eksistensi  masyarakat  dalam  proses  legislasi  cukup fair. Sebagaimana  Zainal  Arifin  Mochtar menegaskan bahwa esensi legislasi adalah esensi dari partisipasi yang tidak hanya dipandang sebagai  formalitas  belaka.  Sehingga  penting  menjadikan  partisipasi  bermakna (meaningful participation) sebagai  prinsip  dasar  dalam  legislasi. 31 Memahami  dan  berupaya mengaplikasikan  partisipasi bermakna sebagai prinsip dasar legislasi dalam menentukan arah kebijakan  hukum  merupakan  langkah  awal  bentuk  pengejawantahan  negara  demokrasi  yang menegaskan bahwa kedaulatan rakyat memiliki porsi yang tinggi dan menjadi dasar legitimasi suatu produk hukum.
27 Ofer Raban, 2003, Modern Legal Theory and Judicial Impartianlity, London, The Glass House Press, hlm 86.
28 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit , hlm 100.
29 Ronald  Dworkin,  2011, Justice  for  Hedgehogs, Massachusets,  The  Belkap  Press  of  Harvard University Press, hlm 25. (Ronald Dworkin III)
30 Peter Mahmud Marzuki, 2022, Teori Hukum, Jakarta, Kencana, hlm 101-102.
31 Zainal  Arifin  Mochtar,  2022, Politik  Hukum  Pembentuk  Undang-Undang, Yogyakara,  EA  Books,  hlm 176.
3. Raison d’etre- nya Meaningful Participation Dalam Legislasi
Melahirkan  hukum  modern  yang  responsif  menjadi  suatu  keharusan  dalam  praktik ketatanegaraan  Indonesia  sebagai  negara  hukum  demokrasi  sebagaimana  yang  tertuang dalam  konsideran  UU  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan. 32 Perumusan aturan  hukum  sebagai  arena  tawar-menawar  kepentingan  politik  akan  menentukan  kualitas undang-undang  yang  dihadirkan  apakah  akan  populis  atau  konservatif. 33 Meskipun  dalam praktiknya  potensi  intervensi  politik  sangat  besar,  produk  hukum  yang  dihasilkan  harus mengakomodasi  unsur-unsur  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  karena  produk  hukum merupakan instrumen pemenuhan keadilan bagi rakyat. 34
Pengaturan partisipasi masyarakat secara bermakna dalam rangka menciptakan undang- undang  yang  terencana,  terpadu,  dan  berkelanjutan  merupakan  alasan  fundamental  untuk merubah pedoman hukum proses legislasi. Penyempurnaan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah  untuk  menghadirkan  undang-undang  yang  mampu  menyelesaikan  diskursus keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
Berdasarkan argumentasi tersebut, membantah paradigma konsep antinomi hukum yang menyatakan  bahwa  setiap  norma  yang  terwujud  dalam  undang-undang,  materi  muatannya akan  selalu  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  suatu  antinomi  (pertentangan).  Pertentangan (antinomi) dalam pandangan Gustav Radbruch berkaitan dengan cita hukum ( idee dess recht ) yakni  kemanfaatan  ( purposiveness ),  keadilan  ( justice )  dan  kepastian  ( certainty ). 35 Hadirnya konsep  partisipasi  publik  secara  bermakna  dalam  tatanan  sistem  hukum  Indonesia  akan menyelesaikan  masalah  antinomi  dalam  substansi  hukum  karena  hukum  dirumuskan berdasarkan  nilai-nilai  demokrasi. 36 Penguatan  partisipasi  masyarakat  dengan  bermakna menjadi  upaya  untuk  menghilangkan  praktik  korupsi  legislasi  yang  menjadi  sumber disharmonisasi peraturan perundang-undangan. 37

## C. Simpulan
Partisipasi bermakna merupakan hak konstitusional warga negara yang ditegaskan dalam Pasal  27  ayat  (1)  dan  Pasal  28C  ayat  (2)  UUD  1945.  Doktrin Meaningful  participation
32 Lihat UU UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
33 Mahfud MD, “ Politik Hukum di Indonesia” (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018). 15-32. 34 Winda  Wijayanti,  “Eksistensi  Undang-Undang  Sebagai  Produk  Hukum  dalam  Pemenuhan  Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan MK No. 50/PUU-X/2012), Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 1, (2013), hlm. 180.
35 Zainal Arifin Mochar dan Eddy O.S Hiariej, 2022, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Red and White Publishing, hlm 181-189.
36 Dede Mariana,  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Proses Kebijakan”. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan, Vol.  1, no. 2 (2015), hlm. 221.
37 Fahmi Ramadhan Firdaus, “Pencegahan Korupsi legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indoneisa, Vol. 17, No. 3 (2020), Hlm. 292.
mengamanahkan  tiga  hal  yakni: pertama, hak  untuk  didengarkan; kedua hak  untuk dipertimbangkan; dan ketiga, hak untuk mendapat penjelasan atau jawaban. Konteks partisipasi bermakna (meaningful  participation) telah  memberikan  porsi  eksistensi  masyarakat  dalam proses legislasi cukup fair. Prinsipnya, esensi legislasi adalah esensi dari partisipasi yang tidak hanya  dipandang  sebagai  formalitas  belaka.  Sehingga  penting  menjadikan  partisipasi bermakna  sebagai  prinsip  dasar  dalam  legislasi.  Hadirnya  konsep  partisipasi  publik  secara bermakna  dalam  tatanan  sistem  hukum  Indonesia  akan  menyelesaikan  masalah  antinomi dalam  substansi  hukum  karena  hukum  dirumuskan  berdasarkan  nilai-nilai  demokrasi. Pertentangan  (antinomi)  dalam  pandangan  Gustav  Radbruch  berkaitan  dengan  cita  hukum ( idee  dess  recht )  yakni  kemanfaatan  ( purposiveness ),  keadilan  ( justice )  dan  kepastian ( certainty ).  Penguatan  partisipasi  masyarakat  dengan  bermakna  menjadi  upaya  untuk menghilangkan  praktik  korupsi  legislasi  yang  menjadi  sumber  disharmonisasi  peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Astawa,  I  Gde  Pantja  dan  Suprin  Na’a. Dinamika  Hukum  Dan  Ilmu  Perundang-Undangan  Di Indonesia. Bandung:P.T. ALUMNI, 2012.
Dworkin,  Ronald. Justice  for  Hedgehogs. Massachusets:  The  Belkap  Press  of  Harvard University Press, (Ronald Dworkin III), 2011.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
Marzuki, Peter Mahmud. Teori Hukum. Jakarta: Kencana, 2022.
Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum, cetakan ke-13. Jakarta: Kencana, 2021.
Mochtar,  Zainal  Arifin. Politik  Hukum  Pembentuk  Undang-Undang. Yogyakarta,:  EA  Books,
2022.
MD, Mahfud. Politik Hukum di Indonesia. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Red and White Publishing, 2021.
Nasution,  Bahder  Johan. Negara  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia, cetakan  ke-4.  Bandung: Mandar Maju, 2017.
Raban, Ofer. Modern Legal Theory and Judicial Impartianlity. London: The Glass House Press, 2003.
Zain,  Yahya Ahmad, Ristina  Yudhanti, dan  Aditia Syaprillah. Legislative Drafting Perancangan Perundang-undangan. Y ogyakarta: Thafa Media, 2016.

## Jurnal dan Penelitian:
Aziz,  Noor  Muhammad.  “Urgensi  Penelitian  dan  Pengkajian  Hukum  Dalam  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan.” RECHTSVINDING:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional, Vol. 1, no. 1 (2012).
Artioko,  Fiqih  Rizki.  “Pengadopsian  Partisipasi  Masyarakat  Yang  Bermakna  ( Meaningful Participation ) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.” AL-QISTH LAW REVIEW, Vol. 6, no. 1 (2022).
Firdaus, Fahmi Ramadhan. “Pencegahan Korupsi legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang.” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 3 (2020).
Ginting, Valencia Adelina Br, dan Khairunnisa, dan Syarifah Lisa Andriati. “Implementasi Nilai- Nilai Filsafat Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia.” Jurnal Crepido:Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol. 4, no. 1 (2022).
Harijanti,  Susi  Dwi,  Lailani  Sungkar,  dan  Wicaksana  Dramanda.  “ Laporan  Hasil  Penelitian “Pengujian  Formil  Undang-Undang  Oleh  Mahkamah  Konstitusi:  Urgensi  Dan  Batu  Uji.” Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, (2020).
J.  S,  Aprillia,  Saartje  S.  A,  dan  Heillen  M.  Y.  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.” TATOHI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol . 1, Issue 6 (2021).
Mochtar,  Zainal  Arifin.  “Antinomi  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia.” HARLEV: Hasanudin Law Review, Vol. 1, no. 3 (2015).
Mariana,  Dede.  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Proses  Kebijakan.” Jurnal  Ilmu  Pemerintahan, Vol. 1, no. 2 (2015).
Riskiyono,  Joko.  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Perundang-Undangan  Untuk Mewujudkan Kesejahteraan.” Aspirasi, Vol. 6, no. 2 (2015).
Syahmardan.  “Partisipasi  Masyarakat:Wujud  Tranasparansi  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan Yang Demokratis.” Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 9, no. 1, (2012).
Rahma, Ida. “Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Penyusunan Kebijakan (Studi  Kasus  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  Aceh  Selatan).” Jurnal  Hukum: Samudra Keadilan, Vol. 14, no. 1 (2019).
Saifudin.  “Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembentukan  Undang-Undang.” Jurnal  Hukum, Vol. 10, no. 23 (2003).
Tanjung,  Seta  Salahudin.  “Hak  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.” Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 17, no. 2 (2020).
Wijayanti,  Winda.  “Eksistensi  Undang-Undang  Sebagai  Produk  Hukum  dalam  Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan MK No. 50/PUU-X/2012).” Jurnal Konstitusi, Vol. 10, no. 1, (2013).

## Undang-Undang dan Putusan:
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Putusan  mahkamah  Konstitusi  Nomor  32/PUU-VIII/2010  tentang  pegujian  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.91/PUU-XVIII/2020  tentang  konstitusionalitas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.