## Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 153-158| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4736.153-158
PENGATURAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Azizul Anwar, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum, Denpasar-Bali, Indonesia
Azizulanwar7@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, puspautariujianti@gmail.com

## Abstrak
Fenomena pada tahun 2019 dimana datangnya virus yang bernama Covid  - 19 yang mengharuskan masyarakat membatasi  segala  kegiatan  termasuk  acara  perkawinan.  Dari  peristiwa  inilah  salah  satu  factor  timbulnya perakwinan  siri  online,  dikarenakan  perkawinan  siri  online  yang  minim  mengeluarkan  biaya  begitu  juga persyaratan perkawinannya  yang sedikit  menghadirkan para saksi perkawinan. Dari peristiwa  inilah salah satu factor  timbulnya  perakwinan  siri  online,  dikarenakan  perkawinan  siri  online  yang  minim  mengeluarkan  biaya begitu juga persyaratan perkawinannya yang sedikit menghadirkan para saksi perkawinan.  Penelitian bertujuan untuk  megukapkan  Pengaturan  dan  Akibat  Hukum  Perkawinan  Siri  Online  Ditinjau  dari  Perspektif  Hukum Islam  di  Indonesia.  Penelitian  ini  ialah  jenis  Penelitian  hukum  normative  atau  Penelitian  hukum  liteatur  atau Penelitian  hukum  konservatif  dengan  menggunakan  pendekatan  UU  serta  system  hukum  .  Penelitian  ini dilaksanakan  dengan  car  study  pustaka.  Jenis  data  yang  dipakai  pada  Penelitian  ini  berbentuk  bahan  hukum primer  dan  skunder.  Analisys  bahan  hukum  memakai  cara  gambaran,  kodifikasi  (pengorganisasian), pemafhuman,  serta  alasan/gagasan  hukum.  Capaian  Penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  sekarang  ini  belum ada makna yang logis terkait pernikahan siri dalam syarat UU.
Kata kunci: Online, Pernikahan, Siri

## Abstract
The  phenomenon  in  2019  where  the  arrival  of  a  virus  called  Covid-19  which  required  the  public  to  limit  all activities,  including  weddings.  From  this  incident,  one  factor  in  the  emergence  of  online  serial  marriages, because  online  serial  marriages  cost  a  minimum  of  money  as  well  as  the  requirements  for  marriages  that present  few  marriage  witnesses.  From  this  incident,  one  factor  in  the  emergence  of  online  serial  marriages, because  online  serial  marriages  cost  a  minimum  of  money  as  well  as  the  requirements  for  marriages  that present few marriage witnesses. This study aims to reveal the Legal Arrangements and Consequences of Online Siri  Marriage  from  the  Perspective  of  Islamic  Law  in  Indonesia.  This  research  is  a  type  of  normative  legal research or literary legal research or conservative legal research using  a law approach and the legal  system. This research was carried out by means of a library car study. The type of data used in this study is in the form of  primary  and  secondary  legal  materials.  The  analysis  of  legal  materials  uses  methods  of  description, codification  (organization),  understanding,  and  legal  reasons/ideas.  Achievements  This  research  shows  that currently there is no logical meaning related to unregistered marriage in the provisions of the law. Keywords: Marriage, Online , Siri

## I. PENDAHULUAN
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  di  dunia  ini  Tuhan  membentuk  umatnya  untuk  hidup  saling berdampingan  satu  sama  lain,  untuk  menghindari  kehidupan  yang  liar  maka  pasangan  tersebut dikukuhkan  menjadi  pasangan  suami-istri  dengan  pernikahan  yang  absah  sebagaimana  diatur  dalam UU  No.  1  Tahun  1974  perihal  pernikahan  dikatakan  bahwa  negara  memberikan  jaminan  hak  dalam menciptakan  keluarga serta meneruskan  keturunan dengan  cara pernikahan yang absah, memberikan jaminan  hak  anak  atas  keberlangsungna  hayati,  tumbuh  dan  berkembang,  serta  memiliki  hak memperoleh penjagaan atas kekejaman dan pembedaan seperti yang tertuang dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Berikutnya, pengaturan terkait pernikahan untuk calon pengantin yang agamanya  Islam di atur dalam Antologi Hukum Islam Buku 1 terkait Hukum Pernikahan (Manshur, 1975) .
Fenomena  pada  tahun  2019  dimana  datangnya  virus  yang  bernama  Covid  -  19  yang mengharuskan  masyarakat  membatasi  segala  kegiatan  termasuk  acara  perkawinan.  Dari  peristiwa
inilah  salah  satu  factor  timbulnya  perakwinan  siri  online,  dikarenakan  perkawinan  siri  online  yang minim  mengeluarkan  biaya  begitu  juga  persyaratan  perkawinannya  yang  sedikit  menghadirkan  para saksi  perkawinan (Emas,  2020) .  Dari  fenomena  ini  segala  sesuatu  hampir  dilaksanakan  secara daring/online.  Merajuk  dari  fenomena  ini,  dikhawatirkan  kasus  yang  terjadi  pada  2016  di  Malang yang  melaksanakan  perkawinan  siri  secara  online  muncul  kembali.  Sedangkan  MUI  belum  sama sekali  mengeluarkan  fatwa  tentang  perkawinan  siri  online  tersebut,  maka  dari  itu  demi  mengurangi mudharat sebaiknya  calon  pengantin  melakukan  perkawinan  siri  tetapi  alangkah  baiknya  calon mempelai  melakukan  perkawinan  yang  sudah  diatur  dalam  UUD  tahun  1974.    Pernikahan  siri maknanya ialah  nikah sembunyi-sembunyi. Kata “siri” bersumber dari Bahasa  Arab yang maknanya sembunyi-sembuny, diam-diam, serta rahasia ( Anshary, MK. 2010)
Pernikahan  siri  bisa  diklasifikasikan  ke  dalam  2  macam.  Pertama,  akad  nikah  yang dilaksanakan oleh seorang pria dan perempuan tanpa dihadirinya orang tua/wali si perempuan. Kedua, akad  nikah  yang  telah  mencukupi  ketentuan  dan  rukun  sebuah  pernikahan  yang  resmi  berlandaskan syarat  hukum  Islam,  tapi  tidak  dituliskan  berlandaskan  matlamat  UU  Pernikahan  di  Indonesia. Pernikahan siri bisa terjadi kepada seorang yang belum pernah menikah baik laki-laki maupun wanita karena ada persyaratan yang tak terpenuhi oleh kedua belah pihak diantaranya, usia belum mencukupi dan  terjadi  hamil  diluar  nikah.  Itu  sebabnya,  pernikahan  itu  tidak  diregistrasi  pada  Pejabat  Pencatat Nikah.  Dalam  hal  ketentuan  pernikahan  umat  Islam  itu  absah  apabila  dilaksanakan  berlandaskan hukum  Islam.  Sebuah  akad  pernikahan  dipandang  absah  jika  sudah  mencukupi  semua  rukun  dan ketentuannya  yang  akhirnya  kondisi  pernikahan  itu  dianggap  absah  berlandaskan  hukum  Islam. Disimlaritas  antara  rukun  dan  ketentuan  pernikahan  maknanya  bahwa  rukun  perikahan  ialah berlandaskan  hakikat  pernikahan.  Terkait  ketentuan  pernikahan  yakni  prihal  yang  harus  ada  dalam pernikahan,  namun  tidak  tergolong  bagian  dari  komponen  hakikat  pernikahan.  Islam  sendiri memaparkan  bahwa  rukun  Islam  ada  5  yakni  wali  nikah,  2  saksi,  calon  suami,  dan  calon  istri,  serta akad  nikah  (ijab  qobul).  Sementara  berlandaskan  UU  pernikahan  dengan  cara  detai  mengontrol ketentuan-ketentuan  pernikahan  baik  melibat  individunya,  integritas  administration  langkah penyelenggaraan dan teknisnya.
Pernikahan  siri  ialah  suatu  pernikahan  yang  tidak  ditulis  di  Kantor  Urusan  Agama.  Eksistensi nikah  siri dibilang absah dengan cara hukum agama  namun tidak absah berlandaskan  aturan hukum, sebab  pernikahan  siri  tidak  ditulis  di  Kantor  Urusan  Agama (Syamdan  &  Purwoatmodjo,  2019) . Seiring  berkembangnya  zaman/teknologi,  perkawinan  siri  pun  dilakukan  melalui  teknologi  dengan memanfaatkan  applikasi  yang  tersedia.  Salah  satu  caranya  ialah  melangsungkan  perkawinan  siri dengan  cara  online,  yang  mana  pernikahan  itu  dilaksanakan  di  medsos.  Yang  nantinya  antarcalon pengantin,  saksi,  dan  wali  tidak  lagi  berposisi  disebuah  lokasi  yang  sama.  Salah  satu  pertimbangan diselenggarakan  pernikahan  siri  online  yakni  menjauhi  zina  sebab  diharamkan  oleh  agama  Islam (Rahman  &  Faiza,  2014) .  Maraknya  pernikahan  online  itu  pastinya  memunculkan  peralihan  moral penduduk dan pengartian hukum dan agama. Penelitian ini dilakukan untuk mengukapkan pengaturan dan akibat hukum perkawinan siri online ditinjau dari perspektif hukum islam di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  ialah  jenis  Penelitian  hukum  normative  atau  Penelitian  hukum  liteatur  atau  Penelitian hukum  konservatif (Efendi  &  Ibrahim,  2016) .  Penelitian  ini  dikerjakan  memakai  system  membahas materi liteatur yang mencakup bahan hukum primer dan ditunjang dengan bahan hukum skunder serta tersier (Soekanto, 1984) . Penelitian ini memakai 2 cara pendekatan perbahasan, yakni pendekatan UU serta  system  hukum.  Pendekatan  aturan  UU yakni  pembahasan  atas  sejumlah  norma  mengenai  tema Penelitian.  Sementara  pendekatan  system  hukum  yakni  analisys  terkait  hubungan  kerangka  antara aturan UU yang berkaitan. Penelitian ini pula memakai 3 referensi bahan hukum yakni bahan hukum tersieer,  skunder,  dan  premier.  Cara  dalam  menghimpun  bahan  hukum  memaki  cara  study  liteatur yakni  denagn  cara  menukil,  membaca,  menulis,  merangkum,  serta  mengakji  informasi  yang bersumber  dari  bahan  hukum.  Analisys  bahan  hukum  memakai  cara  gambaran,  kodifikasi (pengorganisasian), pemafhuman, serta alasan/gagasan hukum (Atmadja & Budiartha, 2018) .

## III.     HASIL  DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Perkawinan Siri menurut Hukum Islam
Pernikahan siri itu sendiri ialah pernikahan yang dilaksanakan dengan cara diam-diam. Secara bahasa istilah  “siri”  bersumber  dari  bahasa  Arab,  yakni  “sirrun”  yang  maknanya  diam,  sunyi,  rahasia, tersembunyi  menjadi  balikan  istilah  dari ‘alaniyyah, yakni  transparan.  Istilah  siri  ini  kemudian disatukan  dengan  kata  nikah  yang  anhirnya  menjadi  nikah  siri  untuk  mengatakan  bahwa  nikah  yang dilaksanakan dengan cara sembunyi atau rahasia. Makna ini memicu 2 pandangan, yakni perkawinan yang  non-transparan  tidak  dipublikasikan  atau  perkawinan  yang  tidak  ada  individu  tahu  atau  tidak tertulis pada KUA. Sementara makna nikah siri sebutan yang berkembang pada peduduk sama dengan sebutan  nikah  di  bawah  tangan  yakni  suatu  siklus  perkawinan  berlandaskan  norma  serta  syarat  yang berlaku dalam Islam misalnya terdapat saksi, wali, dan ijab qobul.
Di  dalam  masyarakat  ada  2  pandangan  terhadap  nikah  siri  yaitu  :  (Armansyah,  2017:7)  (1.) pernikahan siri yakni pernikahan yang diselenggarakan oleh pria dan wanita tanpa memakai saksi atau wali  yang  dibolehkan  berlandaskan  hukum  Islam.  Berlandaskan  para  ulama,  mereka  mufakat  bahwa pernikahan ini ialah pernikahan yang tidak absah malahan diselaraskan dengan perzinaan seperti yang disampaikan Rosulullah berbunyi “bahwa sebuah perkawianan yang tidak mengikutsertakan 4 pihak maka  tergolong  zina,  4  pihak  itu  yakni  wali  serta  orang  tua  saksi  yang  adil,  suami,  ijab  qobul,  dan istri.”  (2.)  pernikahan  siri  ialah  penikahan  yang  diselenggaraka  oleh  wanita  dan  pria  tanpa mengikutsertakan  petugas  admistrasi  pernikahan  atau  bisa  pula  dibilang  tidak  ditulis  oleh  register seperti yang dipaparkan pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 terkait Pernikahan, Pasal 2 Perpu No. 9 Tahun 1975 prihal Peraturan Penyelenggaraan UU Pernikahan, Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2006 prihal Administration Kpendudukan. Pada makna ini sesungguhnya telah berlandaskan ketentuan dan rukun pernkahan. Cuma saja pernikahan itu tidak dituliskan oleh KUA dan PPN.
Untuk memafhumi sebuah pernikahan itu terdapat elemen siri atau tidak, dapat dicermati atas 3 parameter  yang  harus  selalu  mengiringi  pernikahan  yang  absah.  Bila  keliru  1  aspek  saja  tidak tercukupi, pernikahan itu bisa dikenali sebagai pernikahan siiri, yakni: (1) subjek hukum aqad nikah, mencakup  wali  calon  suami  ialah  individu  yang  memiliki  hak  menjadi  wali  nikah,  calon  istri,  dan calon suami, serta 2 saksi. (2) Jaminan atau Kejelasan hukum atas pernikahan itu, yakni hadirnya PPN saat  aqad  pernikahan  dijalankan.  (3)  Walimatul ‘arusy yakni  sebuah  keadaan  yang  sadar  dibentuk untuk  memperlihatkan  pada  penduduk  luas  bahwa  di  antara  ke-2  calon  pengantin  itu  telah  resmi menjadi  pasangan  hidup  (suami-istri),  pada  parameter  ke-3  inilah  letak  hakikat  filosofis  dari  Sabda Rosulullah SAW. seperti yang telah dipaparkan di awal.
Penyelenggaraan  nikah  siri  amat  berlawanan  dengan  ajaran  Islam  yang  memandang  bahwa pernikahan  yakni sebuah jalinan yang erat pula suci dan dipenuhi nilai religius. Yang nantinya pada siklus  penyelenggaraan  nilai  pada  norma  lainnya  dengan  cara  resmi  yang  terdapat  dalam  sebuah penduduk tidak diindahkan malahan tidak diakui lagi. Sebab pada implementasinya negara Indonesia mempunyai  mazhab  ata  norma  masing-masing  yang  harus  dikerjakan  oleh  semua  penduduk  yang nantinya  melangsungkan  pernikahan.  Sebagian  orang  menganggap  nikah  sirri  ialah  perkawinan berlandaskan  agama  dibilang  absah,  dengan  syarat  mencukupi  semua  syarat  nikah  yang  ditentukan oleh  agama.  Demikian  pemafhuman  yang  hingga  sekarang  ini  sebagian  penduduk  masih  bersikeras memakai pemafhuman itu, dengan tidak mengindahkan registrasi nikah berlandaskan aturan UU yang ada.  Pemafhuman  “berlandaskan  hukum  agama  absah”  menjadi  pemicu  banyaknya  individu melaksanakan nikah sirri.
Prof.  Quraish  Shihab  memaparkan  bahwa  kendatipun  nikah  sirri  tak  tertulis  serta  dianggap absah  berlandaskan  hukum  agam,  namun  nkah  sirri  bisa  menjadi  asbab  musabbab  dosa  bagi penyelenggaranya, sebab tidak mengindahkan yang diaplikasikan oleh negara serta DPR (selaku Ulil Amri). Al Quran memerintahkan pada semua Muslim supaya patuh pada pemimpin selagi  pemimpin tidak  berlawanan  oleh  hukum  Allah.  Padahal  meregistrasi  nikah  itu  tidak  Cuma  bukan  berlawanan malahan prihal itu berlandaskan Al Quran (Shihb, 1997) .
Nikah sirri dalam makna perkawinan tanpa terdapatnya registrasi pula timbul pada Mesir yang dikenal  dengan  kata al  zawaj  al  ’urfiy. Salah  satu  Syech  Al-Azhar  yakni  bernama  Syekh  Ali  Jad  al Haq  memaparkan  pemilahan  dari  norma  yang  mengatur  pernikahan  ke  dalam  2,  yakni  (1)  hukum syara’ yakni  norma  yang  menentukan  atas  absah  atau  tidakya  sebuah  pernikahan.  Norma  ini  ialah capaian  yang  bersumber  atas  rumusan  para  ulama  mazhab  pada  fiqih  sebagai  elemen  pencita  aqad nikah,  yakni:  terdapatnya  calon  istri,  wali,  calon  sumai,  2  saksi,  dan  ijab  qobul.  (2)  norma tawsqy
tawsqy yakni  tambahan  norma  ayang  bermkasud  agar  perkawinan  tertulis  pada  sebuah  akta  yang resmi dicetuskan oleh lembaga terkait.
Melalui diseleggrakannya registrasi nikah, negara bisa menjaga pasangan suami-istri yang telah menikah  dari  usaha  tidak  baik  yag  nantinya  dilaksanakan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak bertanggungjwab. Meskipun perkawinan yang sudah mencukupi ketentuan berlandaskan hukum Islam tanpa  documen  valid  dianggap  absah,  namun  kembali  pada  pandangan  Syech  Jad  al  Haq  Ali  terkait “tambahan  norma”  yang  memaparkan  bahwa  registrasi  pernikahan  wajib  diimplementasikan  oleh semua umat Islam yang menyelanggarakan perkawinan yang memiliki fungsi untuk jaga-jaga apabila dibutuhkan dalam urusan peradilan (Zein, 2004) .
Legalitas  nikah  sirri  bersumber  dari  dimensi  pandangan  fiqih  memberikan  jalan  implementasi nikah sirri pada penduduk. Dengan tidak dituliskannya sebuah perkawinan nantinya berefek di agunan kejelasan  hukum,  apalagi  untuk  wanita  serta  anak  yang  nantinya  dilahirkan  dari  terdapatnya  nikah sirri itu. Usaha usaha konsepsi rukun serta ketentuan perkawinan yang telah dilaksanakan ialah untuk menghilangkan implementasi nikah sirri.

## 2. Akibat Hukum dari Perkawinan Siri Online menurut Hukum Islam
Nikah  sirri  pada  pandangan  KHI  serta  UU  Pernikahan  Indoneisa  tegas  dipaparkan  menjadi  sebuah pernikahan  yang  tidak  absah  serta  sifatnya  tidak  mematuhi  hukum.  Itu  sebabnya,  maka  efek  hukum yang dimunculkan atas nikah sirri amat jelas serta yang paling tidak diuntungkan atau sebagai korban dari prilaku nikah sirri ini ialah wanita dan anak  yang nantinya terlahir. Wanita nantinya  mengampu efek  hukum  sabgaimana  halnya  apabila  timbul  perpisahan  (cerai)  pada  nikah  sirri  maka  wanita  itu nantinya tidak sanggup menuntut kekayaan bersama yang didapatkan selama timbulnya nikah sirri itu, sebab tidak terdpat fakta terdapatnya sebuah pernikahan. Demikian pula, seorang anak yang telah ada akibat kawin sirri tidak bisa menuntut hak waris pada bapaknya, sebab dengan cara kesahihan hukum anak  itu  tidak  memiliki  fakta  bahwa  ia  ilaha  ahli  waris  diakibatkan  sebab  pernikahan  orang  tuanya tidak  bisa  diyakinkan  dengan  tertulisnya  pernikahan  itu  yang  dalam  hukum  dibilang  bahwa pernikahan itu tidak pernah terjadi.
Pernikahan, baik berlandaskan pandangan Hukum Islam ataupun hukum positive di Indonesia, mempunyai  efek  hukum  atas  penyelenggaranya.  Efek  hukum  pada  suatu  per-kawinan  yang  pertama timbul  ialah  registrasi  pernikahan.  Tiap  pernikahan  yang  diselenggarakan  di  Indonesia  serta berlandaskan  hukum  positive  yang  ada  di  Indonesia  harus  untuk  diregistrasi,  yang  mana  dipaparkan dengan  logis  pada  Pasal  2  ayat  (2)  UU  No.  1  Tahun  1974  bahwa  masing-masing  pernikahan  ditulis berlandaskan Perpu yang ada. Berlandaskan paparan norma itu ditarik konklusi bahwa tiap pernikahan yang  patuh  pada  huku  positive  Indonesia  baik  yang  diselenggarakan  di  daerah  NKRI  ataupun  pula yang  diselenggarakan  di  luar  daerah  NKRI,  wajib  diregistrasi.  Apabila  dicermati  berlandaskan pandangan  Hukum  Pernikahan  Islam  memang  tidak  ada  norma  yang  mengekang  dengan  tegas  dan logis terkait registrasi nikah baik dalam Al-Quran ataupun hadis.
Resultan  pernikahan  sirri  baik  dengan  cara  onlien  pula  tidak  maknanya  selaras,  sebab  pada asasnya pernikahan sirri  ialah perniakahan  yang  tidak diregistrasi nikah.  Apabila tidak  ada registrasi nikah,  maka  efek  hukumnya  meliputi:  (1)  berlandaskan  Yurisprudensi  MA  RI  Putusan  No. 1948/K/Pid/1991  tanggal  18  Desember  1993  bahwa  pernikahan  yang  tidak  melewati  instansi  yang diperintah  oleh  negara  ataupun  pula  penguasa  negara  maka  tidak  dipandang  menjadi  sebuah pernikahan  diakibatkan  sebab  tidak  melewati  ketentuan  absahnya  sebuah  pernikahan.  Efeknya  tidak terdapat  penjagaan  hukum  dari  negara  atas  pernikahan  itu,  menjadi  efek  bisa  tidak  diterima bermasalah  di  Peradilan  dalam  masalah  pidana  pernikahan.  (2)  tidak  diterima  persoalan  terkait problem hukum famli (waris, gono-hini, iddah, rujuk, talak, hadhanah, dan nikah) di Peradilan Agama karena  pernikahan  tidak  bisa  diyakinkan,  kecuali  dilaskanakan  isbat  nikah.  Isbat  nikah  maknanya petisi  atau  permintaan  pengabsahan  nikah  yang  disampaikan  ke  peradilan  untuk  dikatakan  absahnya perkawinan  dan  memiliki  daya  hukum.  (3)  pihak  istri  kapan  saja  bisa  ditalak  oleh  suami  atau  suami kapan saja bia beristri melebihi satu (poligami) tanpa ijin istri tua. Suami malahan bisa ingkar jani atas pernikahan  serta  anak  hasil  pernikahan  itu.  Sementara  istri  tidak  memiliki  bukti  yang  kuat  untuk melasakanakan  pelawanan  hukum  di  pPeradilan  Agama.  (4)  posisi  istri  jadi  tidak  terarah  dan  tidak dijaga oleh hokum dikarenakan hukum negara tidak meresmikan terdapatnya pernikahan itu, misalnya saat  nanti  di  hari  ke  depan  tmbul  talak  tidak  bisa  ditangani  dengan  jalan  hukum  negara,  namun  bisa
diangani  dengan  kekeluargaan  berlandaskan  hukum  Islam/adat.  Efek  yang  lain  meliputi:  istri  tidak bisa  menuntut  suami  apabila  dijauhi  oleh  suami;  istri  tidak  mendapatkan  sokongan  jika  suami meninggal; jika suami karyawan maka istri tidak mendapatkan subsisidi atau bantuan pernikahan serta bantuan  pensiun  suami.  (5)  rumit  melaksanakan  penanganan  registrasi  kependudukan  misalnya peralihan sttaus pada KK, KTP, serta documen yang lain.

## IV.     SIMPULAN DAN SARAN

## 1 Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  serta  pembahasan  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  maka  penulis menyimpulkan bahwa : (1.) Pengaturan Perkawinan siri baik secara konvensional maupun juga secara online sejatinya tak diperbolehkan menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Pencatatan perkawinan artinya ketentuan yuridis yang wajib dilakukan pada proses pelaksanaan perkawinan, jika tidak dilakukan maka konsekuensinya adalah perkawinan yang dilakuukan bisa jadi sah secara agama karena  dilakukan  sesuai  hukum  agamanya,  tetapi  tidak  terdapat  pengakuan  dari  negara  terhadap perkawinan  tersebut  sehingga  tidak  ada  kepastian  serta  perlindungan  hukum  bagi  para  pelakunya. Perkawinan  siri  secara  online  tidak  sama  dengan  perkawinan  jarak  jauh  atau  perkawinan  online, meskipun  sama-sama  dilakukan  tidak  dalam  satu  majelis.  Perkawinan  siri  secara  online  cenderung dipergunakan  untuk  menutupi  sebuah  perkawinan,  karena  wali  berasal  dari  pihak  wanita  serta  saksi nikah bukan berasal dari keluarga pengantin, sedangkan untuk perkawinan jarak jauh atau perkawinan online,  wali  berasal  dari  pihak  wanita  serta  saksi  nikah  berasal  dari  keluarga  pengantin  dan  resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA) hanya saja masing-masing pihak tidak berada pada satu majelis yang sama. Keberadaan  calon mempelai dengan  saksi  serta  wali pada satu majelis yang sama bukan merupakan  syarat  perkawinan.  (2.)  Akibat  hukum  perkawinan  siri  bagi  isteri  serta  anak  adalah  tidak dianggap  sebagai  isteri  yang  sah.  Seorang  isteri  juga  tidak  berhak  atas  nafkah  dari  suaminya,  tidak berhak  atas  warisan  apabila  suaminya  telah  meninggal  dunia,  isteri  tersebut  tidak  berhak  atas  harta gono-gini  apabila  terjadinya  perceraian,  sebab  secara  hukum  perkawinan  tersebut  dianggap  tidak pernah terjadi. Kemudian akibat hukum perkawinan siri bagi anak artinya, anak yang dilahirkan yang berasal  dari  perkawinan  siri  hanya  memilki  korelasi  perdata  dengan  ibunya  serta  keluarga  ibunya. Anak  mempunyai  hak  serta  kewajiban  dinafkahi,  hak  serta  kewajiban  kewarisan  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya  saja.  Seorang  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  siri  juga  tidak  akan  menerima warisan apabila ayahnya meninggal dunia dan tidak memiliki akta kelahiran.

## 2. Saran
(1.) Diharapkan kepada masyarakat, sangat tidak dianjurkan untuk melakukan perkawinan yang tidak sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  karena  akan  menimbulkan  ketidakpastian  hukum, dalam  hal  ini  yang  disebut  perkawinan  siri  yang  tentunya  banyak  merajalela  dikalangan  masyarakat saat  ini.  Hendaknya  dapat  dilakukan  edukasi  hukum  terhadap  masyarakat  agar  terhindar  dari pemahaman  yang  salah  tentang  nikah  siri  dan  tidak  ada  pihak  yang  akan  dirugikan  sehingga meminimalisir terjadinya sengketa yang berhubungan dengan status hukum anak yang lahir dari nikah siri  dan  sengketa  waris.  (2.)  Untuk  para  calon  isteri  harus  kembali  dipikirkan  jiki  ingin  melakukan perkawinan siri, dikarenakan cukup banyak mendapatkan dampak yang buruk apalagi bagi para calon isteri.  Karena  jika  berakhirnya  suatu  perkawinan  siri  hampir  keseluruhan  dampak  buruknya ditanggung  oleh  perempuan.  Kewajiban  yang  perlu  dipenuhi  oleh  seorang  suami  setelah  selesainya perkawinan  siri  dalam  Islam  adalah  menafkahi  anak  seperti  yang  sudah  disebutkan  didalam  Al Qur`an.  Maka  dari  itu,  perlu  sangat  dipertimbangkan  jika  ingin  melaksanakan  perkawinan  siri. Alangkah  lebih  baiknya  yakni  adalah  melakukan  perkawinan  sah  menurut  agama  maupun  menurut Hukum negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Malang: Setara Press. Efendi,  J.,  &  Ibrahim,  J.  (2016). Metode  Penelitian  Hukum :  Normatif  dan  Empiris .  Jakarta:  Prenadamedia Group.
Emas,  M.  P.  (2020).  Problematika  Akad  Nikah  Via  Daring  dan  Penyelenggaraan  Walimah  Selama  Masa Pandemi Covid-19. Batulis Civil Law Rev , 1 (1), 33–53.
Manshur, A. (1975). Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam . Malang: UB PresS. MK, A. (2010). Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rahman, F., & Faiza, R. N. (2014). Perkawinan Siri Online Ditinjau dari Prespektif Hukum Perkawinan Islam yang Berlaku di Indonesia. JURNAL PENELITIAN HUKUM V , 1 (1), 36–52. Shihb, Q. (1997). Wawasan Al-Qur`an: Tafsir Maudhu`I atas Berbagai Persoalan Umat . Bandung: Mizan. Soekanto, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Syamdan,  A.  D.,  &  Purwoatmodjo,  D.  (2019).  Aspek  Hukum  Perkawinan  Siri  dan  Akibat  Hukumnya. NOTARIUS , 12 (1). Zein, S. E. M. (2004). Problematika Hhukum Keluarga Islam Kontemporer . Jakarta: Prenada Media.