Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 1 (2), 2019: 122-142
ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://dx.doi.org/10.19105/al-huquq.v1i2.3105
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Copyright  (c) 2019 by al-huquq. All Right Reserved Author Correspondence: harisah@iainmadura.ac.id

## Manipulasi Merk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Harisah, Sirna Dewi Habibah
( Institut Agama Islam Negeri  Madura, Jl. Raya Panglegur KM. 04 Pamekasan-69371, Jawa Timur Indonesia) (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Walisongo Jl. Karang Penang-
Sokobanah Sampang-69254, Jawa Timur Indonesia )

## Abstrak:
Merek merupakan  salah satu kekuatan bagi para pelaku bisnis untuk  mendapatkan  keuntungan  serta  menuju  kesuksesannya, sehingga  dalam  praktik  bisnis  sangat  membutuhkan kemampuan hukum ekonomi syariah dalam setiap tindakannya.  Namun,  dalam  menguasai  hukum  masyarakat membutuhkan wadah atau payung hukum yang jelas termasuk dalam  merek,  karena  wadah  hukum  menjadi  penting  bagi masyarakat  untuk  bisa  menghindari  manipulasi  merek  dalam kegiatannya.  Dengan  demikian  penulis  mengkaji  tentang manipulasi  merek  dalam  pandangan  hukum  ekonomi  syariah. Kajian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  denga  teknin kepustakaan.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  aturan  hukum baik  secara  hukum  negara  maupun  hukum  Islam,  mengenai tindak pidana Islam tentang pelanggaran merek. Dimana tindak pelanggaran  manipulasi  merek  tersebut  dihukumi  haram,  baik produsen, distributor bahkan konsumen. Serta praktik tersebut dapat  dijatuhi  hukum  pidana  Ta‟zir  dimana  hukumannya  di putuskan  oleh  hakim,  dan  dijatuhi  hukuman  sesuai  dengan tingkat atau kadar tindak pelanggarannya. (Brand is one of the strengths for business people to get profit and to its success, so that  in  business  practice  desperately  need  the  ability  of  sharia economic law in every action. However, in mastering the Law of society  requires a  clear  legal  container  or  umbrella  included  in the brand, because the legal container becomes important for the community  to  avoid  brand  manipulation  in  its  activities.  Thus the  author  examines  the  manipulation  of  brand  in  the  view  of Sharia economics law. This study uses qualitative methods with the  library's  teknin.  The  study  found  that  the  rule  of  law  was both law of the State and of Islamic law, concerning the Islamic

## Manipulasi Merk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Criminal Act on brand violations. Where violations of the brand manipulation is unlawful, both producers, distributors and even consumers.  And  the  practice  could  be  sentenced  to  Ta'zir criminal  law  whereby  the  sentence  was  decided  by  the  judge, and  sentenced  to  the  level  or  rate  of  the  act  of  offense. (Land pawn  with  the  gold  price  in  Plakpak  village  occurs  with  a payment system in which the pledge is obliged to repay the debt by are the gold price exchange rate in effect at the time the debt is repaid.)
Kata Kunci: Manipulasi; Merk; Hukum Ekonomi Syariah

## Pendahuluan
Di  era  global  persaingan  perdagangan  semakin  ketat banyak  orang  melakukan  perdagangan  secara  kotor. Perdagangan  bisa  normal  dan  dapat  dipertahankan  jika terdapat persaingan usaha yang sehat. Disini merek memegang peranan  yang  sangat  penting  yang  memerlukan  sistem pengaturan  yang  lebih  memadai.  Berdasarkan  pertimbangan tersebut  dan  sejalan  dengan  perjanjian-perjanjian  internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan undang-undang merek yaitu undang-undang no. 19 tahun 1992 Sebagaimana diubah dengan undang-undang no.14 tahun 1997, selanjutnya  disebut  undang-undang  merek  lama  dengan  satu undang-undang  dengan  merek  yang  baru.  Di  Indonesia,  hak merek  dilindungi  melalui  Undang-Undang  Merek  Nomor  15 Tahun 2001. 1
Dalam  peraturan  perlindungan  merek  terkenal  sudah dirumuskan  ke  dalam  rumusan  penjelasan  atas  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  merek.  Adanya peraturan perlindugan terhadap merek terkenal dalam undang- undang  merek  sebagai  upaya  untuk  mencegah  adanya
1 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis (Jakarta: PT Rineka CIpta,2007), hlm. 89.

## Harisah, Sirna Dewi Habibah
124
pelanggaran  hak  merek  dagang  seperti  peniruan/penjiplakan pada merek dagang tersebut. 2
Sementara  itu  Islam  telah  memberikan  hak  dan kekuasaan  kepada  individuatas  apa  yang  dimilikinya,  yang memungkinkannya  untuk  memanfaatkannya  sesuai  dengan ketentuan  syariat.  Islam  juga  mewajibkan  negara  agar memberikan  perlindungan  atas  kepemilikan  individu  dan menjatuhkan  sanksi  bagi  setiap  orang  yang  melanggar kepemilikan  orang  lain.  Negara  wajib  menjaga  hak  individu tersebut  sehingga  memungkinkan  baginya  untuk  mengelola dan mencegah orang lain untuk melanggar hak-haknya. Seperti merek  dagang,  pasalnya  dalam  Islam,merek  dagang  memiliki nilai material, karena keberadaannya sebagai salah satu bentuk perniagaan yang diperbolehkan secara syar‘î . 3
Merek dagang merupakan label product yang dibuat oleh pedagang  atau  industriawan  bagi  produk-produknyauntuk membedakannya dengan produk-produk milik pengusaha lain. Merek tersebut dapat  membantu para pembeli atau konsumen untuk  mengenal  produknya.  Hal  ini  tidak  mencakup  merek- merek  dagang  yang  sudah  tidak  digunakan  lagi.  Seseorang boleh  menjual  merek  dagangnya  dan  jika  ia  telah  menjual kepada  orang  lain,  manfaat  dan  pengelolaannya  berpindah kepada pemilik baru. 4
Permasalahan  hak  merek  dagang  dewasa  ini  semakin kompleks, karena merek merupakan hal yang terpenting dalam dunia  perdagangan,  sehingga  banyak  orang  berlomba-lomba dalam  membuat  merek  terbaik,  unik,  menarik  dan  mudah dipahami. Namun  tak  semua  pemikiran  orang  lurus,  terlalu banyak  orang  atau  bahkan  rata-rata  orang  Indonesia  dalam menginginkan  suatu  hal  dan  kesuksesan  ingin  diraih  secara
2 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Jakarta: Sinar Grafika,2013), hlm. 93. 3 Marliyah, Hadis-Hadis Ekonomi, (Jakarta: Prenadamedia Gruop, 2015), hlm. 38.
4 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis (Jakarta: PT Rineka CIpta,2007), hlm. 89.

## Manipulasi Merk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
instan,  tanpa  berusaha  untuk  berfikir  kreatif  dalam  menarik minat  konsumen.  Pemikiran  yang  pragmatis  itulah  yang membuat  perilaku  seseorang  bisa  menyalahi  aturan  sehingga tak  jarang  ditemui  banyak  persaingan  atau  kompetisi  dalam perdagangan  semakin  tak  terkendali.  Tak  dapat  dipungkiri banyak  orang    memilih  jalan  yang  batil  untuk  meningkatkan kualitas produknya terutama dalam kualitas merek. 5
Merek  merupakan  hal  terpenting  dalam  suatu  produk, merek  bisa  menjadi  faktor  utama  dalam  menarik  minat konsumen,  sehingga  hal  itu  mendorong  perilaku  seseorang dalam melakukan tindakan yang bisa menyalahi aturan seperti halnya  tindakan    memanipulasi  merek  dengan  cara  menjiplak atau meniru produk-produk yang sudah terkenal. Hal tersebut sudah  menjadi  biasa  dikalangan  masyarakat  bahkan  bagi konsumen  ada  yang  tidak  merasa  dirugikan  dengan  hal  itu dikarenakan lebih murah dan mudah didapat. Dalam Islam hak kekayaan  intelektual  termasuk  halnya  merek  dagang  juga mendapatkan pengakuan dan perlindungan karena merupakan harta  kekayaan  yang  harusdihargai  dan  dilindungi. 6 Sehingga Islam  juga  memandang  perlu  dengan  adanya  hukum  jika  ada penipuan  terkait  merek.Meskipun  merek  dagang  merupakan hal  baru  yang  belum  ada  pada  masa  Rasulullah  SAW. 7 Dari beberapa  alasan  tersebut  peneliti  tertarik  mengkaji  perdebatan hukum ekonomi syariah mengenai manipulasi merek.

## Perdebatan Mengenai Manipulasi
Manipulasi  bisa  juga  disebut  tindak  pidana  penipuan yang jika dilihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali  apa  yang  dirumuskan  dalam  KUHP. 8 Rumusan
5 Lembaga Fatwa Mesir , ” Fikih Kontemporer” (Juni, 2013), hlm. 1.
6 Lembaga Fatwa Mesir , ” Fikih Kontemporer” (Juni, 2013), hlm. 2.
7 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Jakarta: Sinar Grafika,2013), hlm. 91. 8 Uus Ahmad Husaeni,“ Tinjauan Hukum Islam Tentang Sanksi Pidan Jual Beli Online”, hlm. 5.

## Harisah, Sirna Dewi Habibah
penipuan  dalam  KUHP  bukanlah  suatu  definisi  melainkan hanyalah  untuk  menetapkan  unsur-unsur  suatu  perbuatan sehingga  dapat  dikatakan  sebagai  penipuan  dan  pelakunya dapat  dipidana.  Penipuan  menurut  bahasa  asli  kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Belanda  adalah  “ Bedrog ”, tindak  pidana  penipuan  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang mempunyai objek terhadap harta benda.
Dalam  Hukum  Islam  penipuan  disebut  sebagai khodun secara  etimologis  kata khodun yang  artinya  menipu,
memperdaya.  Orang  yang  menipu  disebut  sebagai khoduun sedangkan  orang  yang  tertipu  terpedaya  disebut  sebagai mahduun . Penipuan adalah suatu perilaku yang bersumber dari sifat kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang erat  kaitanya  dengan  harta.  Dalam  tindak  pidana  penipuan, kesalahan tidak hanya terdapat pada si penipu saja, malainkan pada  pihak  pemilik  harta  juga  bersalah,  karena  kebodohannya sehingga ia tertipu. 9
Menurut  Abdul  Halim  al-Ba‟lymenjelaskan  bahwa penipuan  ada  tiga  macam  yakni: 10 Penipuan  yang  bentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada objek kontrak/akad;Penipuan yang berupa ucapan, seperti
berbohong  yang  dilakukan  oleh  salah  seorang  yang  berakad untuk  mendorong  agar  pihak  lain  mau  melakukan  kontrak. Penipuan  juga  dapat  terjadi  pada  harga  barang  yang  dijual dengan  menipu  memberi  penjelasan  yang  menyesatkan; Penipuan  dengan  menyembunyikan  cacat  pada  objek  kontrak, padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.

## Manipulasi Merek Dalam Pandangan Ulama dan Negara
Merek  adalah  suatu  tanda  berupa  gambar,  nama,  kata, huruf-huruf, amgka-angka, susunan warna atau kombinasi dari
9 Uus Ahmad Husaeni,“ Tinjauan Hukum Islam Tentang Sanksi Pidan Jual Beli Online”, hlm. 6. 10 Uus Ahmad Husaeni,“ Tinjauan Hukum Islam Tentang Sanksi Pidan Jual Beli Online”, hlm. 7.

## Manipulasi Merk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
unsur-unsur  tersebut  yang  memiliki  daya  pembeda  dan digunakan  dalam  kegiatan  perdagangan  barang  atau  jasa. 11 Jenis  merek  antara  lain;  Merek  dagang  adalah  merek  yang digunakan  pada  barang  yang  diperdagangkan  oleh  sesorang atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum untuk  membedakan  dengan  barang-barang  sejenisnya. 12 Merek jasa  adalah  merek  yang  digunakan  pada  jasa  yang diperdagangkan  oleh  sesorang  atau  beberapa  orang  secara bersam-sama  atau  badan  hukum  untuk  membedakan  dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Dan merek kolektif adalah merek yang digunakan  pada  barang  dan/atau  jasa  dengan  karakteristik yang  sama  yang  diperdagangkan  oleh  beberapa  orang  atau badan  hukum  secara  bersama-sama  untuk  membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. 13
Pemakaian  merek  berfungsi  sebagai:  Tanda  pengenal untuk  membedakan  hasil  produksi  yang  dihasilkan  seseorang atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum dengan  produksi  orang  lain  atau  badan  hukum  lainnya.  Alat promosi,  sehingga  dalam  mempromosikan  hasil  produksinya cukup  dengan  menyebut  mereknya;  Jaminan  atas  mutu barangnya; dan Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan 14 Ulama fiqih kontemporer memasukkan merek ke dalam beberapa  kategori:  Pertama,  merek  sebagai harta  kekayaan (al- Mal) .  Para  ulama  fiqih  berbeda  pendapat  tentang  pengertian dan cakupan al-Mal . Ulama mazhab Hanafi membatasi cakupan harta  hanya  pada  barang  atau  benda,  sedangkan  mayoritas
11 Ahmad Ramli, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, (Tanggerang: 2013),hlm. 45. 12 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis (Jakarta: PT Asdi Mahasatya,2007), hlm. 89. 13 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis (Jakarta: PT Asdi Mahasatya,2007), hlm. 95. 14 Fahmi Urhan , ” Hak Merek dan Fungsinya” (Desember, 2016), hlm. 2.

## Harisah, Sirna Dewi Habibah
128
ulama  memperluas  cakupannya  sehingga  tidak  terbatas  pada benda saja, tapi juga hak-hak (huquq) dan manfa‟at (manafi’) . 15
Dalam  hal  ini,  mayoritas  ulama  lebih  unggul  dibanding pendapat  ulama  mazhab  Hanafi  yang  membatasi  pengertian harta  hanya  pada  benda  atau  barang  saja.  Hal  itu  karena pendapat  kedua  ini  tidak  relevan  dengan  perkembangan zaman.  Buktinya,  sekarang  banyak  hal  yang  bukan  dalam bentuk barang  tetapi dianggap sebagai harta kekayaan, seperti hak  cipta  dan  hak  paten  yang  bisa  dikomersilkan  dan mendatangkan keuntungan materi bagi pemiliknya.
Kedua, Merek bisa dijadikan sebagai hak milik (milkiyah). Merek bisa dijadikan sebagai hak milik karena merupakan harta yang bermanfaat dan mendatangkan maslahat bagi perusahaan pemilik maupun bagi  konsumen.  Pada dasarnya  perlindungan atas  merek  dalam  syariat  Islam  kembali  kepada  perlindungan atas  harta  dan  hak  milik.Islam  sangat  menghormati  harta  dan hak milik. 16
Kaitanya  dengan  harta  Islam  menjaganya  dengan  cara mensyariatkan berbagai macam transaksi seperti jual beli, sewa menyewa,  pegadaian,  sebagaimana  Allah  mengharamkan  riba, penipuan, pencurian, dan mewajibkan hukuman potong tangan bagi  pencuri.  Disebutkan  di  atas  bahwa  fiqih  menganggap merek sebagai harta kekayaan yang bisa dijadikan sebagai objek kepemilikan.  Dari  sini  fiqih  melegalkan  merek  sebagai  objek transaksi, baik dalam transaksi jual beli maupun sewa menyewa (pemberian lisensi). 17
Islam sangat memperhatikan hak kepemilikan harta dan menjadikannya sebagai salah satu dari lima tujuan utama yang menjadi  pondasi  syariah.  Kelima  tujuan  itu  adalah  menjaga jiwa, kehormatan, akal, harta dan agama. Hak cipta baik dalam bentuk tulisan maupun karya seni,hak paten dan merek dagang
15 Pesantren Virtual, Merek Dalam Perspektif Fikih, (Februari, 2015), hlm. 2.
16 Pesantren Virtual, Merek Dalam Perspektif Fikih, (Februari, 2015), hlm. 3.
17 Pesantren Virtual, Merek Dalam Perspektif Fikih, (Februari, 2015), hlm. 4

## Manipulasi Merk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
merupakan beberapa bentuk hak  legal pemiliknya, baik  dalam pandangan  syariah  maupun  kebiasaan  masyarakat. 18 Hal  ini berlaku,  baik  hak  itu  dianggap  sebagai  harta  sebagaimana pendapat jumhur (mayoritas) ulama yang  menyatakan  bahwa manfaat suatu barang merupakan harta kekayaan yang bernilai, ataupun  kita  menganggapnya  sebagai  manfaat  yang  akan dinilai  sebagai  harta  kekayaan  dengan  adanya  transaksi  atas manfaat  tersebut  dalam  rangka  menjaga  kepentingan  umum, sebagaimana  pendapat  para  ulama  Hanafi mutaqaddimîn (terdahulu).
Pengertian harta kekayaan menurut jumhur ulama adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai harta di mata masyarakat, karena  dapat  dimanfaatkan  dan  adanya  kewajiban  membayar ganti  rugi  atas  orang  yang  merusaknya.  Definisi  ini  disetujui pula  oleh  para  ulama  Hanafi  belakangan.  Abdul  Wahab  al- Baghdadi,  salah  seorang  tokoh  ulama  Malikiyah,  berkata,  " Al- Mâl adalah sesuatu yang dalam kebiasaan masyarakat berfungsi sebagai  harta  kekayaan  dan  dibolehkan  mengambil  ganti  rugi darinya."Dalam al-Muwâfaqât, Syatibi menegaskan, "Kekayaan adalah  sesuatu  yang  dapat  dimiliki  dan  pemiliknya  dapat bertindak  keras  terhadap  orang  lain  yang  mencoba merampasnya."Az-Zarkasyi,  salah  seorang  ulama  Mazhab Syafi'i,  mendefinisikan  kekayaan  sebagai  sesuatu  yang  dapat dimanfaatkan,  maksudnya  mempunyai  potensi  untuk dimanfaatkan. 19
Syarafuddin  al-Maqdisi,  salah  seorang  ulama  Hambali, berkata  dalam al-Iqnâ' ,  "Harta  kekayaan  adalah  sesuatu  yang mempunyai  manfaat  yang  boleh  diambil,  bukan  karena keperluan atau kondisi darurat." Dalam kitab Syarh Muntahâ al- Irâdât,  Al-Buhuti, seorang  ulama  Hambali,  berkata,  "Kekayaan adalah  sesuatu  yang  boleh  dimanfaatkan  sepenuhnya
18 Lembaga Fatwa Mesir , ” Fikih Kontemporer” (Juni, 2013), hlm.2.
19 Lembaga Fatwa Mesir , ” Fikih Kontemporer” (Juni, 2013), hlm. 3.

## Harisah, Sirna Dewi Habibah
130
maksudnya  dalam  semua  kondisi  atau  sesuatu  yang  boleh dimiliki tanpa suatu keperluan." 20
Syaikh Ali al-Khafif dalam kitabnya al-Milkiyyah berkata, "Sebagian  ulama  ada  yang  menyatakan  bahwa  unsur  harta tidak  lain  hanyalah  sifat  sesuatu  berdasarkan  pada  kegiatan orang-orang  yang  memfungsikannya  sebagai  harta  kekayaan dan  sebagai  alat  untuk  transaksi  mereka.  Hal  ini  hanya berlangsung  dengan  adanya  kebutuhan  orang-orang  terhadap sesuatu  tersebut,  sehingga  mereka  pun  menjadi  suka dengannya  dan  ia  bisa  dikuasai,  dimonopoli  dan  dilindungi dari  orang  lain.  Kondisi  ini  tidak  mengharuskan  sesuatu  itu berbentuk  materi  yang  bisa  disimpan  sampai  waktu  yang diperlukan,  namun  cukup  dengan  adanya  kemudahan  untuk mendapatkannya  ketika  diperlukan,  tanpa  adanya  kesulitan. Semua  dapat  terealisasi  pada  manfaat.  Sehingga  jika  hal  ini terwujud  pada  sesuatu,  maka  ia  dihitung  sebagai  harta kekayaan berdasarkan kebiasaan dan transaksi orang-orang." 21 Merek sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual  manusia  yang  sangat  penting  terutama  dalam menjaga persaingan yang sehat, oleh karenanya masalah merek perlu diatur dalam suatu undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek yang menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang  nomor 19 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 14 tahun 1997. 22
Dalam  Islam  merek  juga  termasuk  hak  kekayaan  intelektual yang harus dilindungi, berdasarkan fatwa majelis ulama (MUI) no:  1/MUNAS  VII/MUI/5/2005  tentang  perlindungan  hak kekayaan intelektual, yang menyatakan bahwa: 23 Dalam hukum Islam,  HKI  dipandang  sebagai haqaq  maliyah (hak    kekayaan) yang  dapat  perlindungan  hukum (mashun) seabagimana  mal
20 Lembaga Fatwa Mesir , ” Fikih Kontemporer” (Juni, 2013), hlm. 5.
21 Lembaga Fatwa Mesir , ” Fikih Kontemporer” (Juni, 2013), hlm. 7.
22 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis (Jakarta: PT Asdi Mahasatya,2007) hlm. 89. 23 Burhanuddin, Hukum Bisnis Syari’ah (Yogyakarta: Ull Press ,2011), hlm. 224.

## Manipulasi Merk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(kekayaan);  HKI  yang  mendapat  perlindungan  hukum  Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Serta  setiap  bentuk pelanggaran  HKI,  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada menggunakan, mengungkapkan, membuat,  memakai, menjual, mengimpor, mengekspor,
mengedarkan, menyerahkan, menyediakan,  mengumumkan,  memperbanyak,  menjiplak, memalsu,  membajak  HKI  orang  lain  secara  tanpa  hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram. 24
Hasil karya dan merek dagang merupakan sesuatu yang dipastikan  mempunyai  manfaat,  di  mana  ia  dapat  dimiliki secara  pribadi,  mempunyai  nilai,  beredar  dalam  masyarakat, menjadi  obyek  transaksi  antar  masyarakat  dan  adanya  hak untuk  menuntut  melalui  jalur  hukum  yang  berkaitan dengannya tanpa adanya dalil syar'i yang menentangnya. Maka semua ini menjadikan hasil karya, merek dagang dan sejenisnya mempunyai  status  harta  kekayaan  pribadi  bagi  pemiliknya. Sehingga  dia  dapat  menghalangi  orang  lain  untuk memanfaatkannya tanpa izin darinya. 25
Syariat  Islam  memerintahkan  agar  bersikap  amanah dalam  menyandarkan  suatu  perkataan  atau  perbuatan  kepada para  pelakunya.  Sehingga  Islam  mengharamkan  seseorang mengklaim suatu perkataan, usaha dan karya orang lain sebagai miliknya  atau  sebagai  milik  orang  lain  yang  bukan  pemilik aslinya  dengan  maksud  menghilangkan  hak-hak  pemiliknya. Islam  menjadikan  tindakan  ini  sebagai  kebohongan  yang pelakunya  berhak  mendapatkan  hukuman.  Di  sisi  lain,  Islam juga  menghormati  hak  penguasaan  lebih  dahulu  terhadap sesuatu, dan menjadikan orang yang menguasainya lebih awal lebih  berhak  dari  orang  lain.  Diriwayatkan  dari  Asmar  bin
24 Burhanuddin, Hukum Bisnis Syari’ah (Yogyakarta: Ull Press ,2011), hlm. 225.
25 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis (Jakarta: PT Asdi Mahasatya,2007), hlm. 89.

## Harisah, Sirna Dewi Habibah
132
Mudharris  r.a.,  ia  berkata,  "Saya  mendatangi  Rasulullah  saw. dan berbaiat kepada beliau. Lalu beliau bersabda, 26
ُهَل  َوُهَف ْمِلْسُم ِهْيَل إ  ُهْقِبْسَي ْمَل اَم ىَلإ اَم َقَبَس   ْنَم Artinya:  "Barang  siapa  menguasai  sesuatu  sebelum muslim  yang  lain,  maka  sesuatu  tersebut  menjadi miliknya."  (HR.  Abu  Dawud  dan  lainnya  dengan  sanad hasan, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam al-Ishâbah). 27
Di  samping  itu,  usaha  dan  harta  yang  dikeluarkan  para pemilik  merek  dagang  untuk  mendapatkannya,  menjadikan pemalsuan  orang  lain  terhadapnya  sebagai  suatu  kezaliman, karena dia telah memakan harta orang lain dan menyia-nyiakan usahanya dengan cara yang  tidak benar dan merugikan.  Allah SWT berfirman, 28
ًةأراأِتِ أنْوُكأتْ نأ لاإ ِلِطاأبْلِب ْمُكأنْ يأ ب  ْمُكألاأوْمأأ اْوُلُكْأتَألا اؤُنأماء أنْيدلا أاأهً يأيَ ْمُكْنِمٍضاأرأ تْ نأع امْيِحأر ْمُكِب أناأك أالله نإ ، ْمُكأسُفْ نأأ اْوُلُ تْقأ ت ألاأو
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali  dengan  suka  sama  suka  di  antara  kamu."  (An- Nisâ`: 29). 29
Allah juga berfirman,
أو وْمأأْنِم اًقْ يِرأف اْوُلُكأأتِل ِماّكُلحا  ألَِإ اِبِ اْوُلْدُتأو ِلِطاأبْلِبِ ْمُكأنْ يأ ب ْمُكألاأوْمأأ اْوُلُكْأتَ ألا
ِلا
أنْوُمألْعأ ت ْمُتْ نأأأو ِْثْلإلبِ ِساَّنِلا
Artinya:  "Dan  janganlah  sebagian  kamu  memakan  harta sebagian  yang  lain  di  antara  kamu  dengan  jalan  yang
26 Marliyah, Hadis-Hadis Ekonomi, (Jakarta: Prenadamedia Gruop, 2015), hlm. 38.
27 Lembaga Fatwa Mesir , ” Fikih Kontemporer” (Juni, 2013), hlm. 2.
28 Majelis Ulama’ Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975 (Erlangga, 2011), hlm. 425.
29 Majelis Ulama’ Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975 (Erlangga, 2011), hlm. 426.
batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan  sebagian dari  pada  harta  benda  orang  lain  itu  dengan  (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."  (Al-Baqarah: 188). 30
Mengomentari  ayat  ini,  al-Qurthubi  dalam  tafsirnya berkata, "Ayat ini ditujukan kepada seluruh umat Muhammad saw.  Dengan  demikian,  maksud  ayat  ini  adalah  janganlah seseorang  di  antara  kalian  memakan  harta  orang  lain  dengan cara  yang  tidak  benar.  Termasuk  didalamnya  kegiatan perjudian, menipu, merampas, menolak kewajiban menunaikan hak orang, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak direlakan  oleh  pemiliknya,  atau  dibolehkan  oleh  pemiliknya tapi  diharamkan  oleh  syariat,  seperti  upah  perbuatan  mesum dan  perdukunan,  juga  biaya  pembelian  atau  penjualan minuman keras, babi dan barang haram lainnya." 31
Penggunaan merek dagang tertentu oleh orang lain tanpa seizin  pemiliknya  merupakan  tindakan  pengelabuan  bahwa orang itu telah mendapatkan hak untuk menggunakannya. Hal itu  juga  merupakan  klaim  dusta  bahwa  dia  telah  memiliki sesuatu yang bukan miliknya. 32 Diriwayatkan dari Asma` binti Abu Bakar r.a. bahwa Nabi saw. Bersabda,
ٍرؤُز ْأبَ ْوأ ث ِسِب ألاأك أطْعُ ي ْألَ اأِبِ ُعِّبأشأتُلما Artinya:  "Orang  yang  mengaku-ngaku  memiliki  sesuatu padahal  ia  tidak  memilikinya  bagaikan  orang  yang memakai  dua  pakaian  dusta."  (Muttafaqun  alaih). Tindakan  itu  juga  merupakan  penipuan  terhadap masyarakat.  Rasulullah  saw  bersabda  sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.,
30 Majelis Ulama’ Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sosial dan Budaya, (Erlangga, 2015), hlm. 176.
31 Lembaga Fatwa Mesir , ” Fikih Kontemporer” (Juni, 2013), hlm. 9.
32 Lembaga Fatwa Mesir , ” Fikih Kontemporer” (Juni, 2013), hlm. 10.
Harisah, Sirna Dewi Habibah
نأماأنَّشأغأسْيألأ فاَّنِم ْْ
Artinya:"Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Muslim).
Dengan  demikian,  hak  cipta,  merek  dagang  dan sejenisnya  merupakan  kepunyaan  para  pemiliknya,  sehingga berlaku  padanya  semua  hak  yang  berkaitan  dengan kepemilikan  pribadi  seseorang  terhadap  sesuatu.  Seperti  hak menggunakannya  dengan  cara  apapun  yang  dibolehkan,  hak meminta  imbalan  harta  terhadapnya  jika  tidak  ada  unsur penipuan  dan  pemalsuan,  hak  melarang  orang  lain menggunakannya  tanpa  seizinnya,  hak  melarang  orang  lain melakukan  tindakan  yang  dapat  merusak  barang  itu  atau merusak  manfaatnya,  juga  hak  melarang  orang  lain memalsukannya  dan  memilikinya  dengan  cara-cara  tidak benar. 33
Hal  inilah  yang  menjadi  keputusan  berbagai  lembaga- lembaga  fikih  Islam,  seperti  Lembaga  Fikih Islam  yang  berada di  bawah  naungan  Organisasi  Konfrensi  Islam  (OKI).  Dalam keputusannya  yang  bernomor  43  (5/5)  yang  ditetapkan  pada muktamar  ke-5  di  Kuwait  tanggal  1-6  Jumadil  Ula  1409, lembaga  ini  merumuskan  hal-hal  berikut: 34 Nama,  alamat  dan merek dagang, serta karya tulis, kreasi atau inovasi merupakan hak-hak  khusus  para  pemiliknya.  Dalam  masyarakat  modern, hak-hak  seperti  ini  mempunyai  nilai  ekonomis  yang  diakui karena  orang-orang  manjadikannya  sebagai  harta  kekayaan. Kepemilikan terhadap hak-hak tersebut dilindungi oleh syariat sehingga  orang  lain  tidak  boleh  melanggarnya.  Para  pemilik nama, alamat dan merek dagang tersebut boleh
memperjualbelikan atau memindahkan kepemilikannya kepada orang lain dengan imbalan materi, dengan syarat tidak terdapat unsur  ketidakpastian,  penipuan  dan  pemalsuan  di  dalamnya.
33 Ibid , hlm. 11.
34 Ibid , hlm. 12.

## Manipulasi Merk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Hal  itu  mengingat  benda-benda  tersebut  telah  menjadi  hak kekayaan  materi.  Serta  hak  cipta  karya  tulis  dan  kreasi  atau inovasi  dilindungi  oleh  syariat.  Para  pemiliknya  mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar. 35
Dengan  demikian,  pemalsuan  terhadap  hak  kekayaan intelektual  dan  merek  dagang  dengan  cara  apapun  yang membuat  masyarakat  mengira  bahwa  itu  merupakan  merek asli,  merupakan  tindakan  yang  diharamkan  dalam  syariat Islam. Tindakan tersebut termasuk perbuatan dusta, pemalsuan dan  penipuan.Di  samping  itu,  tindakan  tersebut  merugikan masyarakat  dan  termasuk  memakan  harta  orang  lain  dengan cara  yang  tidak  benar.  Sehingga,  diharamkan  juga  bagi seseorang  untuk  membuka  toko  yang  memperdagangkan barang-barang bermerek palsu. Para pegawai dan pekerja yang ikut andil dalam pemalsuan dan penipuan terhadap masyarakat juga  telah  melakukan  perbuatan  haram.  Hal  ini  didasarkan pada firman Allah, 36 ِناوْدُعْلاو ِْثْلاأ ىألأع اْوُ نأواأعأ تأو، ىأوْقتْلاأو ِِبِْلا ىألأع اْوُ نأواأعأ تأو Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan  tolong menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran."  (Al- Mâidah: 2). 37
Masyarakat pun tidak boleh melakukan transaksi dengan para  pemalsu  merek  tersebut  dengan  membeli  produk-produk mereka.  Karena  setiap  muslim  diperintahkan  untuk mengingkari  semua  kemungkaran  dan  berusaha  merubahnya sesuai  dengan  kemampuannya  masing-masing.  Pembelian masyarakat  terhadap  produk  mereka  adalah  tindakan  yang bertentangan  dengan  perintah  ini,  karena  hal  itu  berarti membantu mereka dalam kezaliman dan perbuatan yang tidak dibenarkan.  Kita  tidak  boleh  melanggar  hak  orang  lain  tanpa
35 Burhanuddin, Hukum Bisnis Syari’ah (Yogyakarta: Ull Press ,2011), hlm. 224. 36 Burhanuddin, Hukum Bisnis Syari’ah (Yogyakarta: Ull Press ,2011), hlm. 225.
37 Ophi Khopiatuziadah, Perlindungan Konsumen, (Oktober, 2016), hlm. 1

## Harisah, Sirna Dewi Habibah
136
izin  termasuk  dalam  masalah  merek.  Dalam  kaedah  fikih disebutkan, 38
ِكْلِم  ِفِ ُفَّرأصأتأ ي ْنًأ ٍدأحأِلِ ُزْوُأيَألا
ٍنْذِإ ألاِب ِْيْأغْلا
Artinya:  “Tidak  boleh  seseorang  memanfaatkan kepemilikian  orang  lain  tanpa  izinnya.”  Di  antara  dalil kaedah  tersebut  adalah  hadits  berikut,  di  mana  Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda,
أ ن  ِبْيِطِب ّلاإ ٍئِرْما ُلاأم ُّلِأيَألا ُوْنِم ٍسْف Artinya:  “Tidak  halal  harta  seseorang  kecuali  dengan ridha pemiliknya.” (HR. Ahmad 5: 72). 39
Dalam  Islam  persoalan  pemalsuan  merek  tidak  diatur dalam Al-Qur‟an maupun hadist. Oleh karena itu, dalam hal ini para mujtahid dan ulama’ perlu  melakukan  kajian  tentang persolan  pemalsuan  merek  yang  sangat  merugikan  bagi konsumen  dan  pemiliknya.  Menurut  ketentuan  dan  pendapat para  ulama‟  pelanggaran  merek  tidak  dikategorikan  sebagai jarimah  hudud pencurian  dengan  ancaman  hukuman  potong tangan,  karena  merek  merupakan  harta  immaterial,  maka pemalsuan merek termasuk kedalam kategori hukuman dengan sanksi  pidana ta’zir .  Hukuman  ta‟zir  merupakan  hukuman sebagai  bentuk  pengajaran  yang  tidak  sampai  pada  ketentua had syar‟i. Tindak pidana manipulasi merek termasuk ke dalam jarimah ta’zir . Jarimah ta’zir adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa atau hakim  sebagai  pelajaran  bagi  pelakunya  ( ta’zir artinya:  ajaran atau pelajaran). 40 Syara’ tidak    menentukan  macam-macam  hukuman untuk  setiap jarimah  ta’zir ,  tetapi  hanya  menyebutkan sekumpulan  hukuman,  dari  yang  paling  ringan  sampai  yang paling  berat.  Dalam  hal  ini,  hakim  diberi  kebebasan  untuk
38 Muhammad Abdul Tuasikal, Hukum Islam Muammalah (Februari, 2015), hlm. 1.
39 Muhammad Abdul Tuasikal, Hukum Islam Muammalah (Februari, 2015), hlm. 2.
40 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah,2016), hlm.93.

## Manipulasi Merk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
memilih  hukuman  mana  yang  sesuai  dengan  macam jarimah ta’zir serta keadaan si pelaku. Jadi hukuman jarimah ta’zir tidak mempunyai batas tertentu. Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat  al-Qur‟an  yang  dijadikan  landasan  adanya jarimah  ta’zir adalah Qur‟an surat al-Fath ayat 8-9 yang artinya:
ا
ُهْورِّقأوُ تأو ُهْوُرِّزأعُ تأو ِوِلْوُسأرأو ِالله ِبِاْوُ نِمْؤُ تِّل ، اًرْ يِذأنَّواًرِّشأبُمَّواًدِىاأش أكأنْلأسْرأاَّنَِِّ
ًلاْيِصأاَّوًةأرْكُب ْهْوُحِّبأسُتأو
.
Artinya:  ”Sesungguhnya  Kami  mengutus  kamu  sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul- Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih  kepada-Nya  di  waktu  pagi  dan  petang”.
41 Adapun  Hadits  yang  dijadikan  dasar  adanya jarimah ta’zir adalah  sebagai  berikut:  Hadits  Nabi  yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim
ِفِ أسأبأحملسو ويلع الله ىلص أِبَِّنلا َّنأ ِهِّدأج ْنأع ِوْيِبأ ْنأع ٍمْيِكأح ِنْباِزْهأ ب ْنأع ) ماكلحا وحّحصو ىقهيبلاو ئاسّنلاو ىذيمّتّلا ودواد وبا هاور(ةأمْهُّ تلا Artinya:“ Dari  Bahz  ibn  Hakim  dari  ayahnya  dari kakeknya, bahwa Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan”. 42
Selain  dari jarimah-jarimah tersebut,  termasuk jarimah ta’zir meskipun ada juga beberapa jarimah yang diperselisihkan oleh para fuqaha, seperti liwath, lesbian, dan sedangkan hadits ketiga  mengatur  tentang  tekhnis  pelaksanaan  hukuman ta’zir yang  biasa  berbeda  antara  satu  pelaku  dengan  satu  pelaku lainnya,  tergantung  kepada  status  mereka  dan  kondisi-kondisi lain yang menyertainya. 43 Adapun pembagian jarimah ta’zir dari
41 Terjemah Al-Qur’an, “Tafsir Ibnu Katsir”, (Oktober, 2015), hlm. 1 42 H. Ahmad Wardin Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 252.
43 H. Ahmad Wardin Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 254.

## Harisah, Sirna Dewi Habibah
138
beberapa  segi  yaitu:  Dilihat  dari  segi  hak  yang  dilanggar, jarimah  ta’zir dapat  dibagi  menjadi  dua  bagian: Jarimah  ta’zir yang  menyinggung  hak  Allah.  yang  dimaksud  dengan Jarimah ta’zir melanggar  hak  Allah  adalah  semua  perbuatan  yang berkaitan  kepentingan  dan  kemaslahatan  umum.  Misalnya, penimbunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi  (penebangan  liar);  dan Jarimah  ta’zir yang  menyinggung hak  individu.  Yang  dimaksud  dengan Jarimah  ta’zir yang menyinggung  hak  individu  adalah  setiap  perbuatan  yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Misalnya, penginaan dan penipuan.
Dilihat dari segi sifatnya , Jarimah ta’zir dibagi dalam tiga bagian: 44 Ta’zir karena  melakukan  perbuatan  maksiat.  yang dimaksud  dengan  maksiat  adalah  meninggalkan  perbuatan yang  diwajibkan  dan  melakukan  perbuatan  yang  diharamkan. misalnya,  tidak  membayar  utang,  memanipulasi  hasil  waqaf, sumpah  palsu,  riba,  menolong  pelaku  kejahatan,  memakai barang-barang  yang  diharamkan; Ta’zir karena  melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum perbuatan- perbuatan  yang  masuk  dalam jarimah ini  bisa  ditentukan, karena  perbuatan  ini  tidak  diharamkan  karena  zatnya, melainkan karena sifatnya. sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman terdapat unsur merugikan kepentingan umum; 45 serta ta’zir karena melakukan pelanggaran. dalam merumuskan ta’zir karena  pelanggaran  terdapat  beberapa  pandangan,  yang pertama  berpendapat  bahwa  orang  yang  meninggalkan  yang mandub  (sesuatu  yang  diperintahkan  dan  dituntut  untuk dikerjakan)  atau  mengerjakan  yang  makruh  (sesuatu  yang dilarang  dan  dituntut  untuk  ditinggalkan)  tak  dianggap melakukan  maksiat . Menurut  sebagian  ulama  yang  lain, meninggalkan  mandub  dan  mengerjakan  yang  makruh  tidak
44 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah,2016), hlm. 178.
45 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah,2016), hlm. 179.

## Manipulasi Merk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
bisa  dikenakan  hukuman ta’zir. Karena ta’zir hanya  bisa dikenakan jika ada taklif (perintah atau larangan).
Dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya) ta’zir juga dbagi  kedalam  tiga  bagian: Jarimah  ta’zir yang  berasal  dari jarimah-jarimah  hudud  atau qishash tetapi  syarat-syaratnya tidak  terpenuhi  atau  ada syubhat, seperti  pencurian  yang  tidak mencapai  nishab  atau  oleh  keluarga  sendiri; 46 Jarimah yang jenisnya  disebutkan  dalam  nash syara’ tetapi  hukumna  belum ditetapkan, seperti riba, suap, tipu dan mengurangi timbangan; serta Jarimah baik  yang  hukum  dan  jenisnya  belum  ditetapkan oleh syara‟, seperti pelanggaran disimplin pegawai pemerintah.
Dari  penjelasan  yang  dikemukakan  diatas,  ta‟zir  adalah suatu  istilah  untuk  hukum  atas  jarimah-jarimah  yang hukumnya  belum  ditetapkan  oleh  syara‟.Dikalangan  fuqaha. Hukumannya,  diserahkan  sepenuhnya  kepada  penguasa  atau hakim.  Pelaksanaan jarimah  ta’zir juga  harus  dipertimbangkan, hal  ini  berarti  dalam  menentukan  sanksi ta’zir itu  harus mempertimbangkan  pelakunya  karena  kondisi  pelakunya  itu tidak  selalu  sama  baik  motif  tindakannya  maupun  kondisi psikisnya disamping itu untuk menjerakan pelakunya. 47

## Kesimpulan
Dalam  Islam  persoalan  pemalsuan  merek  tidak  diatur dalam  Al-Qur‟an  maupun  hadist.  Memanipulasi  merek  pada barang  atau  jasa  dengan  menyerupai  merek  asli  dijatuhi hukuman ta’zir. Hukuman  ta‟zir  merupakan  hukuman  sebagai bentuk pengajaran yang tidak sampai pada ketentua had syar‟i. Jarimah ta’zir adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman  hukumnya  ditentukan  oleh  penguasa  atau  hakim sebagai  pelajaran  bagi  pelakunya  (ta‟zir  artinya:  ajaran  atau pelajaran).  Hakim  diberi  kebebasan  untuk  memilih  hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta’zir serta keadaan si
46 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah,2016), hlm. 180.
47 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah,2016), hlm. 182.
Harisah, Sirna Dewi Habibah
pelaku.  Jadi  hukuman jarimah  ta’zir tidak  mempunyai  batas tertentu.  Maka  dari  itu  sudah  jellas  didalam  Islam  tindakan manipulasi merek dijatuhi hukum ta’zir dimana sanksi terhadap tindakannya diputuskan oleh hakim sesuai kadar kejahatannya.

## Daftar Pustaka
Abdillah,  Kudrat,  dkk, Kontribusi  Bahtsul  Masail  Pesantren  di Madura  dalam  Menghadapi  Perkembangan  Hukum  Islam Kontemporer, Jurnal  Perada:  Jurnal  Studi  Islam  Kawasan Melayu, Vol. 2, No. 1, Juni 2019. Antonio,Muhammad  Syafi‟i, Bank  Syariah  Teori  Ke  Praktek. Jakarta:Gema Insani,2001.
A.  Kadir,Hukum  Bisnis  Syariah  Dalam  Alquran.  Jakarta: Amzah,2013.
Andrian  Sutedi,Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual.Jakarta:  Sinar Grafika,2013.
Ahmad  Ramli,Buku  Panduan  Hak  Kekayaan  Intelektual. Tanggerang: 2013.
Burhanuddin,Hukum  Bisnis  Syari‟ah.    Yogyakarta:  Ull  Press ,2011.
Destiani, Merek Dagang, Jakarta: Kencana,2016, Fahmi Urhan , ”Hak Merek dan Fungsinya”, Desember, 2016. H.  Ahmad  Wardin  Muslich,  Hukum  Pidana  Islam.    Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
H.  M.  Fauzan,Kompilai  Hukum  Ekonomi  Islam.  Jakarta: Kencana,2017.
Lembaga Fatwa Mesir , ” Fikih Kontemporer. Juni, 2013.
Mahrus  Ali,Dasa-dasar  Hukum  Pidana.  Jakarta  Timur:  Sinar Grafika,2015.
M. Nurul Irfan,Hukum Pidana Islam. Jakarta: Amzah,2016. Majelis  Ulama‟  Indonesia,  Himpunan  Fatwa  MUI  Sejak  Tahun
1975. Erlangga, 2011.

## Manipulasi Merk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Muhammad  Abdul  Tuasikal,  Hukum  Islam  Muammalah. Februari, 2015. Mardani, Hukum Islam. Jakarta: Kencana,2013. Majelis Ulama‟ Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya. Erlangga, 2015.
Moh.  Kasiram,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif-Kuantitatif. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
Marliyah, Hadis-Hadis Ekonomi, Jakarta: Prenadamedia Gruop, 2015.
Muhammad Nuzul, Adab dan Akhlak, Oktober, 2014. Ophi Khopiatuziadah, Perlindungan Konsumen, Oktober, 2016 Pesantren  Virtual,  Merek  Dalam  Perspektif  Fikih.  Februari, 2015.
Richard  Burton  Simatupang,  Aspek  Hukum  Dalam  Bisnis. Jakarta: PT Rineka CIpta,2007. Subarja, KUHP. Yogyakarta: Legality, 2017. Suharsimi  Arikunto,  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006. Sutrisno Hadi, Metode Research.t.t.: Andi Ofset, 1989. Sukardi,  Metodologi  Penelitian  Pendidikan.  Jakarta:  PT.  Bumi Aksara, 2003.
Suharsimi  Arikunto,  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
Sugiyono,  Memahami Penelitian Kualitatif.  Bandung:  Alfabeta, 2009.
Terjemah Al-Qur‟an, “Tafsir Ibnu Katsir”, Oktober, 2015. TIM  PPKI,Pedoman  Penulisan  Karya  Ilmiah  Edisi    2018. Sampang:STEI Walisongo,2018.
Tim  Forum  Bahtsul  Masail,  Ngaji  Bareng  Santri  Salaf-2. (Telambah: Pustaka Karangdurin, 1438 H.
Uus  Ahmad  Husaeni,“Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Sanksi Pidan Jual Beli Online”.

## Harisah, Sirna Dewi Habibah
142
W.J.S. Poerwadarminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia.Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka,2011.