Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2023 e-ISSN: 2598-4934 p-ISSN: 2621-119X DOI: https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5320
PASANG SURUT DEMOKRASI INDONESIA (1945-1965)
Dedi Asmara 1 , Yuhardi 2
STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh 1,2 dediasmararifa@gmail.com 1

## ABSTRAK
Tujuan penelitian menjelaskan bagaiamana perjalanan demokrasi Indonesia dari masa awal kemerdekaan Republik Indonesia sampai pada masa akhir demokrasi terpimpin.  Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  Ilmu  Sejarah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pada tanggal  17  Agustus  1945  merupakan  hari  kemerdekaan  Republik  Indonesia  yang  berhasil diproklamirkan. Dengan berdirinya Indonesia yang baru perlu aturan dan tatanan kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Berkat  usaha  yang  gigih  dari founding  father bangsa  Indonesia berhasil  merumuskan  undang-undang  yang  dikenal  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945, Ketika  Belanda  telah  mengakui  kedaulatan  Indonesia  pada  tahun  1949,  bangsa  Indonesia menghadapi suasana politik yang baru. Berbagai macam kondisi politik terjadi, mulai dari pergantian  kabinet,  perseteruan  ideology  politik  antara  kelompok  agama,  nasionalis,  dan sosialis, hingga dominasi satu kelompok tertentu yang berusaha melanggengkan kekuasaan. Simpulan  penelitian  memperlihatkan  bahwa  sejak  berdirinya  Indonesia  sudah  mulai mengalami berbagai persoalan dalam politik yang membuat Indonesia lebih dewasa dalam berpolitik
Kata Kunci : Demokrasi, Kekuasaan, Politik

## ABSTRACK
The purpose of this study is to explain how the journey of Indonesian democracy from the early days of the independence of the Republic of Indonesia to the end of guided democracy. This study uses historical research methods. The results of the research show that August 17, 1945  was  the  independence  day  of  the  Republic  of  Indonesia  which  was  successfully proclaimed. With the founding of the new Indonesia, rules and order for the life of the nation and state are needed. Thanks to the persistent efforts of the founding fathers of the Indonesian nation,  they  managed  to  formulate  a  law  known  as  the  1945  Constitution.  When  the Netherlands recognized Indonesian sovereignty in 1949, the Indonesian nation faced a new political atmosphere. Various kinds of political conditions occurred, ranging from cabinet changes,  political  ideological feuds between religious, nationalist and socialist groups, to the domination of one particular group that tried to perpetuate power. The conclusions of the research show that since its establishment Indonesia has started to experience various problems in politics which have made Indonesia more mature in politics
Keywords: Democracy, Politics, Power.

## PENDAHULUAN
Menyerahnya tentara Hindia Belanda  kepada  Tentara  Jepang  yang disusul  dengan  kalahnya  tentara  Jepang, membulatkan  tekad  bangsa  Indonesia untuk melepaskan diri baik dari kolonialisme Belanda maupun dari fasisme  Jepang  dan  mendirikan  suatu Negara modern yang demokratis.
Keinginan yang mulia tersebut merupakan cita-cita  anak  bangsa  Indonesia  yang termaktub  dalam  pembukaan  UUD  1945. Sesudah  proklamasi  kemerdekaan  RI tanggal 17 Agustus 1945 keadaan memang berubah  total.  Pada  tanggal  18  Agustus Soekarno  dan  Moh.  Hatta  dipilih  sebagai Presiden  dan  Wakil  Presiden  Republik Indonesia oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  dan beberapa  hari  kemudian  tepatnya  pada tanggal  22  Agustus  1945  panitia  tersebut dalam  sidang  terakhirnya  menetapkan Aturan  Peralihan  UUD  1945.  Selain  itu, panitia  menetapkan  berdirinya  Badan Keamanan  Rakyat  (BKR),  BKR  ini merupakan  suatu  badan  yang  merekrut para pemuda dari berbagai kalangan untuk dididik  menjadi  militer  yang  nantinya akan  berperan  dalam  mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
Anggota  BKR  dididik  oleh  orang Indonesia yang pernah mengalami didikan militer Jepang seperti Gyugun . Kemudian sebagian  anggota  BKR  ini  menjadi Tentara Nasional  Indonesia (TNI). Selain itu  dibentuk  Komite  Nasional  Indonesia (KNI)  yang  kemudian  dikembangkan menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP menjadi pembantu presiden sebelum MPR dan DPR didirikan, seperti yang  disebutkan  dalam  pasal  IV  Aturan Tambahan dan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: ”Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan
Pertimbangan  Agung  dibentuk  menurut undang-undang dasar ini, segala kekuasaannya  dijalankan  oleh  presiden dengan  bantuan  sebuah  komite  nasional. Bersamaan  dengan  itu,  dibentuk  pula suatu partai politik sebagai alat perjuangan, yakni Partai Nasional Indonesia  (PNI),  dimana  oleh  Presiden Soekarno  diharapkan  akan  menjadi “motor” perjuangan rakyat”.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian Ilmu  Sejarah.  Tahap  pertama  adalah heuristiek,  dimana  seluruh,  arsip  dan catatan penting lain dikumpulkan. Setelah itu  dilakukan  tahap  kedua  yaitu  kritik terhadap  dokumen,  arsip  dan  catatan lainnya. Dalam melakukan tahap kritik ini tujuannya  agar  ditemukan  fakta  sejarah. Tahap  ketiga  adalah  intrepretasi,  dimana pada  tahap  ini  dilakukan  analisis  dan olahan  data  dan  fakta.  Tahap  keempat adalah historiografi, dimana hasil analisis dan  olahan  data  dan  fakta  tersebut dituliskan  dalam  bentuk  tulisan  yang objektif.
HASIL

## PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Badan  Keamanan  Rakyat  (BKR) dan  Komite  Nasional  Indonesia  Pusat (KNIP) yang telah dibentuk dan langsung memainkan peran yang penting. Keanggotaan  KNIP  diambil  dari  tokoh masyarakat  dari  berbagai  golongan  dan daerah  agar  seluruh  Indonesia  terwakili, ditambah dengan anggota PPKI yang tidak diangkat menjadi menteri. Komite Nasional  Indonesia  Daerah  (KNID)  juga dibentuk  di  berbagai  daerah.  Karena kesibukan  membentuk  KNID  di  berbagai daerah, pembentukan PNI untuk sementara ditunda.
Seiring dengan usaha untuk membentuk badan aparatur Negara timbul juga  hasrat  di  beberapa  kalangan  untuk mendobrak  suasana  politik  otortiter  dan refresif  yang  telah  berjalan  selama  tiga setengah  tahun  pendudukan  Jepang  ke arah  kehidupan  yang  demokratis.  Hal  ini terjadi dalam beberapa tahap.
Tahap pertama, atas prakarsa beberapa  politisi  muda  diusahakan  agar kedudukan  KNIP  yang  tadinya  sebagai pembantu  presiden  menjadi  suatu  badan yang  mempunya  wewenang  legislatif. Sebelum  MPR  dan  DPR  didirikan pemerintah tidak bertanggungjawab kepada siapapun. Untuk itu, pada tanggal 16  Oktober  1945  dalam  sidang  paripurna KNIP  yang  dipimpin  oleh  Mr.  Kasman Singodimedjo  dan  dihadiri  oleh  sebagian besar menteri kabinet serta Wakil Presiden Moh. Hatta ditetapkan bahwa selama MPR dan  DPR  belum  dapat  dibentuk,  KNIP diberi wewenang legislatif dan wewenang untuk turut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan  Negara  (maklumat  no.  X  tanggal 16  Oktober  1945  yang  ditandatangani Wakil Presiden Moh. Hatta). Selanjutnya, diputuskan bahwa tugas KNIP sehari-hari, berhubung  dengan  gentingnya  situasi, dijalankan  oleh  sebuah  Badan  Pekerja yang  bertanggung  jawab  kepada  KNIP. Pada  keesokan  harinya  Badan  Pekerja KNIP dibentuk dalam sidang pleno KNIP yang  dipimpin  oleh  Mr.  Latuharhary. Melalui  Maklumat  No.  X  ini,  KNIP berubah  dari  badan  pembantu  presiden menjadi semacam parlemen sementara.
Tahap kedua, Badan Pekerja mengusulkan agar para menteri
bertanggungjawab  kepada  KNIP  yang telah berubah menjadi parlemen sementara (ministerial  responsibility).  Usul  ini disetujui  oleh  presiden  pada  tanggal  14 November 1945 dan selanjutnya disetujui oleh  KNIP  dalam  sidang  plenonya  pada
tanggal  25-27  November  1945.  Dengan demikian  mulai  tanggal  14  November 1945  sistem  Pemerintahan  Presidensial telah berubah menjadi sistem Pemerintahan  Parlementer.  Ssstem  ini selanjutnya  dikukuhkan  dalam  UUD  RIS 1949, UUDS 1950, sehingga tetap berlaku selama  14  tahun  yaitu  sampai  Juli  1959 saat  Indonesia  kembali  ke  UUD  1945. Perubahan dari sistem presidensial menjadi  sistem  parlementer  dianggap perlu untuk mendorong proses demokratisasi  dan  menangkis  kecaman- kecaman  dari  pihak  Belanda  yang menganggap kemerdekaan Indonesia adalah  hasil  rekayasa  Jepang.  Hal  ini menyebabkan pihak Belanda tidak bersedia berunding dengan pihak Indonesia.  Kecaman  terutama  ditujukan kepada Soekarno. Moh. Hatta menjelaskan usul Badan Pekerja agar para menteri bertanggungjawab  pada  KNIP.  Dalam peralihan  ke  sistem  parlementer,  jabatan kepala  Negara  (Presiden)  dipisahkan  dari jabatan  Kepala  Pemerintahan  (Perdana Menteri). Selain memperluas basis perjuangan karena mengikutsertakan semua kekuatan dalam perjuangan kemerdekaan, perubahan ini juga memberi peluang  untuk  tetap  mempertahankan Presiden  Soekarno  sebagai  Presiden  dan pemimpin  rakyat.  Kabinet  baru  yang dilantik  pada  tanggal  14  November  1945 dipimpin  oleh  seorang  Perdana  Menteri Sjahrir  yang  tidak  mempunyai  latar belakang  kolaborasi  dengan  Jepang. Diharapkan perubahan itu akan memudahkan  perundingan  dengan  pihak sekutu  yang  telah  menduduki  sebagian besar  wilayah  Indonesia.  Perundingan secara  resmi  dimulai  pada  tanggal  17 November  1945  dan  Republik  Indonesia diakui secara de facto memiliki kekuatan. Tindakan lain dari KNIP adalah
menyangkut partai politik, yaitu mengusulkan  gagasan  membentuk  suatu partai tunggal atau partai negara. Gagasan ini  oleh  beberapa  kalangan  dicurigai, dianggap  otoriter  sebagai  sisa  pengaruh fasisme Jepang.
Tahap ketiga, dalam rangka demokratisasi Badan Pekerja mengusulkan  agar  dibuka  kesempatan untuk mendirikan partai-partai politik dan usul  tersebut  disetujui  oleh  pemerintah. Dalam  maklumat  Pemerintah  tanggal  3 November  1945  dikemukakan  bahwa pemerintah  menyukai  munculnya  partai- partai politik karena dengan adanya partai- partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur  segala  aliran  paham  yang  ada  di masyarakat.  Diharapkan  bahwa  partai- partai telah tersusun sebelum dilangsungkan  Pemilihan  Umum  pada Bulan  Januari  1946.  Ditentukan  juga pembatasan bahwa partai-partai politik itu hendaknya memperkuat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Dengan adanya partai-partai  ini lebih mudah bagi pemerintah untuk meminta
pertanggungjawaban dari pimpinan organisasi perjuangan. Pengumuman tersebut  serta-merta disambut masyarakat dengan  gembira  karena  selama  3  tahun pendudukan Jepang setiap kegiatan politik dilarang sama sekali. Semangat nasionalisme dan patriotisme meluap-luap dan  tidak  dapat  dibendung  lagi.  Semua golongan masyarakat ini berpartisipasi dan mendirikan  berbagai  macam  organisasi dan  partai.  Dengan  adanya  berbagai macam  partai  politik  maka  berakhirlah usaha untuk mendirikan partai tunggal dan berkembanglah sistem multi partai dengan koalisi.
Pada  awal  revolusi  fisik,  partai- partai  politik  memainkan  peran  penting dalam proses membuat keputusan- keputusan yang menentukan nasib masyarakat  bangsa  Indonesia.  Wakil- wakil  partai  duduk  dalam  kabinet.  Akan tetapi  ternyata  stabilitas  politik  tidak tercapai.  Tidak  hanya  partai  dengan mayoritas  seperti  Masyumi  dan  PNI, menyebabkan  pemerintah  harus  selalu berdasarkan  koalisi  partai  besar  dengan partai-partai  kecil.  Koalisi-koalisi  ini ternyata tidak bertahan lama dan pemerintahan  rata-rata  bisa  bertahan selama  1  tahun.  Dengan  demikian  tidak ada  satu  kabinet  pun  yang  berhasil melaksanakan program yang telah dicanangkan.  Karena  ulah  partai  koalisi berubah,  sampai  aksi  militer  Belanda  II pada  saat  Presiden  dan  Wakil  Presiden serta  beberapa  menteri  ditangkap  oleh pasukan  Belanda  sudah  terjadi  8  kali pergantian kabinet.
Masyumi  yang  merupakan  satu- satunya organisasi yang pada masa rezim Jepang  dibolehkan  mengadakan  kegiatan sosial  telah  memanfaatkan  kesempatan tersebut untuk berorganisasi secara efektif. Hal  ini  menyebabkan  Masyumi  muncul sebagai partai yang paling besar pada awal revolusi.  Beberapa  organisasi  dari  zaman kolonial yang bergabung misalnya Muhammadiyah dan NU. Selain Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI) dapat  dianggap  sebagai  salah  satu  partai besar  pula.  Partai  lama  seperti  Partindo, Gerindo, dan Parindra bergabung ke dalam PNI.  Akan  tetapi  Parindra  pada  Bulan November 1949 keluar dari PNI. Setahun sebelumnya  yaitu  tahun  1948  beberapa tokoh  yang visi  dan misi  politiknya lebih konservatif dari pemimpin PNI mendirikan Partai Indonesia Raya (PIR).
Disamping partai-partai besar tersebut, partai yang memiliki peran besar pada  awal  revolusi  adalah  golongan sosialis.  Pada  awalnya,  Partai  Sosialis yang  diketuai  oleh  Sjahrir  menyetujui penandatangan  persetujuan  Linggarjati. Akan  tetapi  partai  itu  pecah  menjadi  2 yaitu  Partai  Sosialis  yang  diketuai  oleh Amir  Sjarifuddin  dan  Partai  Sosialis Indonesia  yang  dipimpin  oleh  Sjahrir. Alasan perpecahan ini adalah karena Amir Sjarifuddin dengan sebagian besar anggota Partai  Sosialis  lebih  bergerak  ke  sikap radikal, mendekati komunisme, sedangkan Sjahrir  tetap  pada  ideologi  Demokrat- Sosial yang moderat.
Partai  besar  lain  yang  memainkan peran  penting  dalam  dunia  politik Indonesia adalah Partai
Komunis Indonesia  (PKI).  Partai  itu  berhasil menguasai sayap kiri, suatu gabungan dari partai-partai  yang  berorientasi  politiknya aliran  kiri.  Akan  tetapi  partai  itu memperoleh pukulan berat sebagai akibat Pemberontakan Madiun pada tahun 1948. Begitu  pula  suara  kelompok-kelompok oposisi  yang  telah  bergabung  dengan Partai  Komunis  Indonesia  (PKI),  seperti Partai  Buruh.  Dapat  dikatakan  bahwa Pemberontakan  Madiun  merupakan  titik balik  dalam  kostelasi  politik  Indonesia. Mulai  saat  itu  partai-partai  seperti Masyumi dan PNI mendominasi panorama politik Indonesia. Peran mereka tercermin dalam KNIP dan Badan Pekerja.
Dalam  masa  revolusi  fisik  (1945- 1949)  partai  politik  memainkan  peran yang  penting  dalam  proses  pembuatan keputusan.  Wakil-wakil  yang  duduk dalam KNIP dan orang-orang yang duduk dalam  kabinet  kebanyakan  adalah  wakil partai.  Dalam  masa  ini  berbagai  kabinet menghadapi  bermacam-macam  tantangan baik  dari  dalam  maupun  dari  luar, misalnya dua agresi militer Belanda tahun
1947 dan 1948 dan Pemberontakan PKI di Madiun  tahun  1948.  Partai-partai  tidak selalu sepakat mengenai strategi perjuangan  untuk  menghadapi  pihak Belanda,  termasuk  perundingan  dengan Belanda  dan  masalah-masalah  lainnya. Setiap kali kabinet jatuh, komposisi partai dalam kabinet koalisipun berubah.
Sikap  partai-partai  besar  terhadap perundingan  dengan  pihak  Belanda  tidak selalu jelas. Masyumi, meskipun memiliki 6  menteri  dalam  Kabinet  Sjahrir  yang menandatangi perjanjian Linggarjati, memilih  untuk abstain ketika  KNIP melakukan  voting  tentang  perjanjian tersebut di Malang pada tahun 1947. Partai Nasionalis  Indonesia  (PNI)  dengan  4 menteri  dalam  kabinet  Sjahrir  juga demikian.  Namun  tak satupun  dari kedua partai  ini  menarik  kembali  menteri- menterinya  karena  diasumsikan  bahwa keberadaan  para  menteri  ini  merupakan tanggungjawab  pribadinya.  Penarikan kembali  menteri  baru  terjadi  pada  saat penandatanganan Perjanjian Renville oleh Amir  Sjarifuddin  menarik  empat  (4) menterinya dari kabinet sebelum penandatanganan.
Sedangkan Partai Nasional  Indonesia  (PNI)  menarik  5 menterinya setelah penandatanganan. Sikap partai-partai mengenai
Perjanjian  Meja  Bundar  agak  lebih  jelas. Baik  Masyumi  maupun  PNI  mendukung perjanjian itu ketika dilakukan voting pada sidang  pleno  KNIP  yang  ke-6  tanggal  14 Desember  1949.  PKI  yang  telah  banyak kehilangan  pengikut  sebagai  akibat  dari Pemberontakan  Madiun  1948  menentang perjanjian itu. Karena itu sikap PKI tidak berpengaruh.  Begitu  pula  suara-suara kelompok  oposisi  yang  telah  bergabung dengan  PKI  seperti  Partai  Buruh.  Dapat dikatakan  bahwa  Pemberontakan  Madiun merupakan  titik  balik  dalam  konstelasi politik di Indonesia. Mulai saat itu, partai-
partai seperti Masyumi dan PNI mendominasi panorama politik Indonesia. Peran  mereka  ini  tercermin  dalam  KNIP dan Badan Pekerja.
Sesudah  kedaulatan de  jure pada bulan  Desember  1949  diakui  oleh  dunia luar dan sesudah berlakunya UUDS  pada bulan Agustus 1950, pola kabinet berjalan terus.  Semua  koalisi  melibatkan  kedua partai  besar  yaitu  Masyumi  dan  PNI, masing-masing dengan partai-partai pengikutnya. Koalisi partai-partai besar ini menyebabkan cabinet terus silih berganti. Akan  tetapi  stabilitas  politik  yang  sangat didambakan  tidak  tercapai.  Tidak  adanya partai  dengan  mayoritas  yang  jelas (Masyumi  dan  PNI  sama  kuatnya) menyebabkan  pemerintah  harus  selalu berdasarkan  koalisi  antara  partai  besar dengan  partai-partai  kecil.  Koalisi-koalisi ini ternyata tidak langgeng dan pemerintah rata-rata  hanya  bertahan  selama  kira-kira satu tahun.
Dengan terbentuknya kabinet pertama  yang  dipimpin  oleh  Masyumi dengan  Natsir  sebagai  pemimpinnya bangsa Indonesia mulai membangun suatu Negara  modern.  Salah  satu  usaha  ialah menyusun  suatu  UU  Pemilihan  Umum sebagai  cara  untuk  memilih  wakil  rakyat atau pemimpin Negara. Ikhtiar ke arah itu sudah  dimulai  tahun  1946.  Namun  baru pada  tahun  1955  Kabinet  Burhanuddin Harahap dari Masyumi berhasil melaksanakan  Pemilu  untuk  Anggota DPR  serta  anggota  Konstituante.  Pada waktu  itu  persepsi  masyarakat  Indonesia ialah bahwa pemilihan umum merupakan wahana  demokrasi  yang  sangat  krusial. Diharapkan pemilihan umum akan mengakhiri pertikaian antara partai dan di dalam  partai  masing-masing  yang  pada akhirnya membawa stabilitas politik.
Pemilihan  Umum  tahun  1955  yang diselenggarakan dengan 100 tanda gambar menunjukkan bahwa jumlah partai bertambah dari 21 partai (ditambah wakil tak  berfraksi)  sebelum  pemilihan  umum menjadi  28  (termasuk  perorangan).  Hasil pemilu 1955 menghasilkan
penyederhanaan  partai  dalam  arti  bahwa ternyata hanya ada 4 kursi yang besar yaitu PNI  (57  kursi),  Masyumi  (57  kursi),  NU (45  kursi),  dan  PKI  (39  kursi)  yang bersama-sama  menduduki  77%  dari jumlah  kursi  dalam  DPR.  Partai-partai lainnya  (termasuk  yang  kecil),  yang dimasa  pra  pemilihan  sering  memegang peran  penting  dalam  kehidupan  politik (kadang-kadang melebihi dukungan masyarakat), ternyata masing-masing hanya memperoleh 1 sampai 8 kursi. Kabinet  pertama  hasil  pemilihan umum  merupakan  koalisi  dari  dua  partai besar, PNI dan Masyumi berserta beberapa partai kecil lainnya. Dipimpin oleh PM Ali Sostroamidjojo  II  dari  PNI.  PKI  tetap diluar  kabinet,  sesuatu  hal  yang  sangat disesalkan oleh Presiden Soekarno.
Kabinet  ini  merupakan  kabinet  yang mendapat  dukungan  paling  besar  yang pernah  diperoleh  suatu  kabinet  dalam DPR.  Akan  tetapi  ternyata  bahwa pemilihan  umum  tidak  dapat  membawa stabilitas  yang  sudah  lama  didambakan. Kabinet  Ali  II  ini  hanya  bertahan  selama 12 bulan (Maret 1956 sampai dengan April 1957)  dan  selama  itu  dihadapkan  pada bermacam-macam masalah seperti konsepsi  presiden  dan  pergolakan  di daerah.
Kabinet  Ali  II  digantikan  oleh Kabinet Djuanda yang memimpin kabinet ini  sebagai  orang  non-partai.  Kabinetnya disebut  “Kabinet  Kerja”.  Kabinet  ini berhasil  bertahan  selama  2  tahun  3  bulan (25  April-Juli  1959).  Dengan  begitu karakteristik periode ini berupa suatu seri
krisis  cabinet  yang  tiada  henti-hentinya. Pada  umumnya  yang  disalahkan  adalah partai politik. Salah satu sebabnya adalah kenyataan  bahwa  2  partai  yang  bersaing tidak  dapat  memperoleh  mayoritas  di parlemen.  Untuk  keperluan  itu,  setiap partai  baru  membentuk  koalisi  dengan partai-partai  kecil.  Akan  tetapi  tidak  ada loyalitas pada koalisi. Beberapa kali suatu partai  yang  menyatakan  tidak  setuju dengan kebijakan kabinet menarik kembali  dukungannya  sehingga  kabinet jatuh  karena  kehilangan  mayoritas  dalam parlemen dan terjadi krisis kabinet. Untuk mengisi  kekosongan  dibentuk  suatu kabinet  baru  dengan  koalisi  baru  yang komposisinya berbeda pula. Dalam keadaan  seperti  ini  sikap  partai-partai tidak selalu konsisten. Adakalanya menteri  dari  partai  oposisi  itu  menarik kembali menterinya ada adakalanya tidak menarik kembali  dengan  dalil  kedudukan menteri  dalam  kabinet  bersifat  pribadi. Dengan  demikian  umur  setiap  kabinet pendek dan stabilitas politik terganggu.
Selain  itu  ada  sejumlah  persoalan dalam  partai  masing-masing.  Salah  satu persoalan tersebut adalah loyalitas anggota terhadap  partainya  ternyata  sangat  tipis, sedangkan  kekuatan-kekuatan  sentrafugal sangat  kuat.  Tokoh  partai  tidak  segan- segan  keluar  dari  partai  induknya  begitu timbul  konflik  pribadi  dan  mendirikan partai  baru.  Hal  ini  biasanya  terjadi  pada saat menjelang pembentukan atau sesudah pembentukan  suatu  kabinet  baru.  Ketika satu  atau  dua  orang  tokoh  partai  tidak berhasil  memperoleh  kedudukan  sebagai menteri  dalam  kabinet  baru.  Perilaku  ini menimbulkan fragmentasi partai. Sebagai contoh  dapat  kita  lihat  perpecahan  yang terjadi  dibeberapa  partai  politik.  Di kalangan Masyumi, PSII memisahkan diri dari Masyumi pada tahun 1947. NU keluar dari Masyumi pada tahun 1952.
Fragmentasi  juga  dialami  oleh  PNI  pada tahun  1949  waktu  Parindra  keluar  dari PNI.  Pada  tahun  1950  waktu  beberapa tokoh keluar dan mendirikan Partai Rakyat Nasional  (PRN).  Di  susul  dengan pendirian  Partai  Indonesia  Raya  (PIR). PIR  pada  tahun  1954  pecah  menjadi  dua kelompok.  Hal  ini  menyebabkan  badan eksekutif lemah dalam menghadapi masalah baik nasional maupun internasional. Menanggapi hal ini, Presiden Soekarno memperlihatkan kekesalannya  dengan  menyerukan  agar partai politik dikubur saja.
Sementara itu, sesudah dua setengah tahun  bersidang,  konstituante  yang  pada 10  November  1956  tetap  tidak  berhasil merumuskan  suatu  undang-undang  dasar baru. Sekalipun telah tercapai kesepakatan mengenai  banyak  masalah  antara  lain wilayah,  sistem  pemerintahan,  dan  hak- hak  azazi  manusia,  satu  masalah  tetap tidak  dapat  dirumuskan  yaitu  mengenai Undang-Undang Dasar. Dalam perdebatan mengenai Undang-Undang Dasar, konstelasi  politik  dalam  konstituante terbagi  ke  dalam  dua  kelompok  besar, yaitu golongan nasionalis dengan anggota antara lain PNI, PKI, IPKI yang terdiri atas 274 anggota dan golongan agama dengan anggota Masyumi dan NU yang terdiri atas 230  anggota.  Di  luar  kedua  kelompok besar  ini  terdapat  sebuat  kelompok  kecil sosial  ekonomi  yang  terdiri  dari  10 anggota yang juga meramaikan perdebatan tersebut.
Karena  perbedaan  antara  kedua golongan besar itu tampaknya tidak dapat diatasi, Presiden Soekarno pada tanggal 22 April 1959 mengajukan usul dalam sidang konstituante untuk kembali ke UUD 1945. Ide ini dimana beberapa waktu sebelumnya  telah  dikemukakan  oleh Jenderal  Nasution  dalam  Sidang  Dewan Nasional  pada  tahun  1958.  Ucapan
Nasution  itu  mencerminkan  kekecewaan dikalangan  masyarakat  karena  sudah empat  tahun  berunding  belum  juga  ada kesempatan  mengenai  UUD  baru.  Rasa tidak sabar terutama terdapat  di  kalangan tentara yang mengharapkan suatu eksekutif  yang  kuat  untuk  menghadapi hadangan dari partai dan mengkonsentrasikan  pada  pembangunan.
Memang  peran  tentara  di  gelanggang politik telah berkembang dengan diumumkannya  SOB  pada  tahun  1957 sesudah jatuhnya kabinet Ali Sostroamidjojo, kabinet terakhir di zaman
Demokrasi Parlementer.
Sesudah pembicaraan panjang, kelompok nasionalis dan kelompok agama akhirnya  dapat  menerima  usulan  untuk kembali  ke  UUD  1945.  Bagi  kelompok agama, penerimaan ini dengan syarat yaitu diterima dengan suatu amandemen dimana perumusan Piagam Jakarta dicantumkan di dalam  UUD  1945.  Dalam  sidang  pleno amandemen  yang  diselenggarakan  pada tanggal  29  Mei  1959,  K.H.  Masyakur sebagai pengusul, kalah. Setelah kekalahan tersebut, diadakan pemungutan suara  mengenai  usul  Presiden  Soekarno tanpa  amandemen  sampai  3  kali,  yang hasilnya sama. Dalam sidang pemungutan suara terakhir yang diselenggarakan pada tanggal 2 Juni 1959 yang dihadiri oleh 468 anggota  yang  menghasilkan  263  suara setuju dan 203 tidak setuju. Dalam hal ini suara setuju dibutuhkan 312 suara. Hal ini berarti bahwa golongan nasionalis memperoleh  suara  mayoritas  meskipun belum mencapai  suara  mayoritas  2/3  dari anggota yang hadir seperti yang disyaratkan oleh pasal 137 UUDS.
Seandainya voting dilaksanakan pada  suara  terbanyak  (50%+1),  maka suara tersebut cukup untuk memenangkan usulan  pemerintah.  Akan  tetapi,  hanya karena  masalah  prosedur  yaitu  mayoritas
yang diperlukan adalah 2/3, usul pemerintah tidak dapat dijadikan
Keputusan Kosntituante. Dengan kata lain,
Konstituante gagal karena kedua golongan tidak  berhasil  mencapai  kesepakatan. Sesudah kekalahan pemerintah itu, konstituante  direseskan.  Kedua  pimpinan Konstituante Wilopo (Ketua) dari PNI dan Prawoto  Mangkusasmito  (wakil  ketua) dari  Masyumi  dikabarkan  akan  bertemu untuk mencoba menyelamatkan konstituante. Sementara itu muncul kabar bahwa sebagian besar anggota Konstituante  antara  lain  PKI,  PNI,  dan IPKI akan memboikot sidang konstituante. Setelah  muncul  desas-desus  tersebut, muncul pula berita bahwa Suwirjo sebagai Ketua Umum PNI telah mengirim kabar ke Presiden  Soekarno  di  Jepang  bahwa partainya  setuju  UUD  1945  didekritkan dan konstituante dibubarkan saja.
Presiden Soekarno yang mendukung pemikiran  kembali  ke  UUD  1945,  pada tanggal  5  Juli  mengeluarkan  Dekrit kembali  ke  UUD  1945  sekembali  ia pulang  dari  Jepang.  Sebagai  kompromi antara  kedua  golongan  dibuatlah  sebuah konsiderans.  Rangkaian  kejadian  tersebut memperlihatkan bahwa usaha mendirikan dasar demokrasi di anggap gagal. Faktor- faktor yang menyebabkan kegagalan. Pada awalnya  memang  ada  keinginan  yang tulus untuk mendirikan Negara demokrasi. Kelemahan  usaha  ini  adalah  bahwa  kita belum  pernah  melihat  atau  mengalami democracy  in  action .  Lagi  pula  tidak disadari  bahwa  demokrasi  tidak  hanya berarti kebebasan, tetapi juga menunjukkan  etos  dan  perilaku  yang bertanggungjawab. Sekalipun sistem politik di Indonesia pada masa Demokrasi
Parlementer  dianggap  gagal,  akan  tetapi perlu  diakui  bahwa  periode  ini  juga banyak berjasa. Di bidang legislasi, partai-
partai melalui badan legislatif baik dalam parlemen  sementara  maupun  parlemen hasil Pemilu 1955 berhasil mencapai rekor dalam pembuatan undang-undang
sebanyak  48  undang-undang  per  tahun.
Hasil ini sangat
mengesankan dibandingkan  DPR  hasil  Pemilu  1971 yang  hanya  menghasilkan  8  undang- undang per tahun.
Masa  Demokrasi  Terpimpin  (1959- 1965)
Zaman ini ditandai dengan diperkuatnya  kedudukan  presiden,  antara lain:  Pertama,  dengan  ditetapkannya sebagai  presiden  seumur  hidup  melalui TAP MPR No. III/1963. Kedua, pengurangan peranan partai politik kecuali PKI yang malah mendapatkan kesempatan untuk  berkembang.  Ketiga,  peningkatan peranan  militer  sebagai  kekuatan  sosial politik.  Masa  ini  dinamakan  periode  segi tiga  Soekarno,  PKI,  dan  Militer  karena merupakan  perebutan  kekuasaan  antar  3 kekuatan tersebut.
Dalam rangka melaksanakan konsep Demokrasi Terpimpin berdasarkan UUD 1945
Presiden  Soekarno  membentuk  alat-alat kenegaraan seperti MPR dan DPA. Selain itu  juga  dibentuk  suatu  Dewan  Nasional yang  terdiri  atas  40  anggota  yang separuhnya terdiri atas golongan fungsional,  seperti  golongan  buruh,  tani, pengusaha, wanita, pemuda, agama, wakil daerah  dan  wakil  ABRI.  Komposisi Dewan Nasional mencerminkan
pemikiran  bahwa  di  luar  partai  politik beberapa  kelompok  masyarakat  perlu didengar suarannya dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik.
Dalam  rangka  memperkuat  badan eksekutif  dimulailah  beberapa  ikhtiar untuk  menyederhanakan  sistem  partai dengan mengurangi jumlah partai melalui Perpres No. 7/1959. Maklumat
Pemerintah  3  November  1945  yang menganjurkan  pembentukan  partai-partai dicabut dan ditetapkan syarat-syarat yang harus  dipenuhi  oleh  partai  untuk  diakui oleh  pemerintah.  Partai  yang  kemudian dinyatakan  memenuhi  syarat  adalah  PKI, PNI,  NU,  Partai  Katolik,  Partindo, Parkindo, Partai Murba, PSII Arudji, IPKI, Partai  Islam  Perti,  sedangkan  beberapa partai  lain  dinyatakan  tidak  memenuhi syarat.  Dengan  dibubarkannya  Masyumi dan  PSI  pada  tahun  1960  yang  tersisa tinggal  10 partai  politik  saja. Di samping itu,  pemerintah  mencari  wadah  untuk memobilisasi  semua  kekuatan  politik dibawah  pengawasan  pemerintah.  Wadah yang mendasarkan pada NASKOM dibentuk  pada  tahun  1960  dan  disebut Front  Nasional.  Semua  partai  termasuk PKI  terwakili  didalamnya.  Begitu  pula kelompok-kelompok  yang  sebelumnya kurang  mendapat  kesempatan  untuk berpartisipasi  dalam  proses  membuat keputusan seperti golongan fungsional dan ABRI. Melalui kehadirannya dalam Front Nasional  yang  berdasarkan  NASAKOM, PKI  berhasil  mengembangkan  sayapnya dan  mempengaruhi  hamper  semua  aspek kehidupan politik. Secara umum dianggap bahwa  Front  Nasional  ditujukan  untuk melemahkan  kedudukan  partai  politik. Pada  tahun  1965  gerakan  Gestapu-PKI mengakhiri riwayat Demokrasi Terpimpin yang telah bertahan selama 6 tahun.

## SIMPULAN
Dunia  perpolitikan  Indonesia  akan selalu  menarik  untuk  dikaji  dan  diteliti. Apalagi masa awal kemerdekaan Republik Indonesia  tahun  1945.  Ketika  bangsa Indonesia  baru  “dilahirkan”  tersebut, berbagai  masalah  muncul.  Berkat  tangan dingin  dari  pendiri  bangsa  ini,  suatu tatanan dan aturan dasar berhasil ditetapkan. Di lain pihak, pasukan Sekutu
yang  berusaha  untuk  tampil  sebagai penengah  membentuk  pemerintahan  di Indonesia  dipandang  tidak  perlu.  Walau akhirnya Sekutu  pergi dari  Indonesia dan “menyerahkan”  Indonesia  ke  tangan Belanda.
Dalam  keadaan  yang  serba  tidak menentu  tersebut,  timbullah  berbagai persoalan dalam kehidupan politik bangsa ini.  Namun,  itu  dilalui  dengan  berbagai peristiwa  suka  dan  duka.  Keberhasilan mendirikan  partai  politik  dan  organisasi telah  menunjukkan  bangsa  Indonesia mampu memainkan peran dalam menghadapi taktik politik Belanda. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan  tidak  hanya  lewat  angkat senjata namun juga melalui diplomasi dan perundingan. Ketika kedaulatan bangsa ini sudah diakui, perjalanan politik bangsa ini semakin menunjukkan kedewasaaan.
Pemilu  tahun  1955  nan  penuh  histris tersebut,  telah  berhasil  memilih  anggota DPR  dan  Konstituante. Suatu  pencapaian yang  luar  biasa.  Namun,  perpecahan  dan menghilangkan  dominasi  suatu  partai politik tidak dapat dielakkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  S.  (1974).  Tonggak-tonggak  di Perjalananku. PT. Kinta. Jakarta Budiardjo, M. (2008). Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Isjwara, F. (1964). Pengantar Ilmu Politik.
Dhiwantara. Bandung Kartodirdjo,  S.  (2005).  Sejak  Indische sampai Indonesia. Kompas. Jakarta Kartodirdjo, S. (2014). Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900. Cet. (Jilid I). Ombak. Yogyakarta Purnamawati,  E.  (2020).  Perjalanan Demokrasi  di  Indonesia.  18(2).  151- 264. https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/s olusi/article/view/290/248 .
Purnaweni, H. (2004). Demokrasi Indonesia: dari Masa ke Masa. Jurnal Administrasi  Publik.  3(2).  119-131. https://media.neliti.com/media/public ations/73273-ID-demokrasi- indonesia-dari-masa-ke-masa.pdf . Pusponegoro,  M.  D.,  Notosusanto,  N.
(2008).  Sejarah  Nasional  Indonesia Jilid I-VI. Balai Pustaka. Jakarta Reid,  A.  J.  S.,  (1996).  Revolusi  Nasional Indonesia.  Pustaka  Sinar  Harapan. Jakarta
Ricklefs, M. C. (2022). Sejarah Indonesia Modern  1200-2008.  Serambi  Ilmu Semesta. Jakarta Rosidi,  A.  (1969). Ikhtisar  Sedjarah
Indonesia . Binatjipta. Bandung
Simbolon, P. T. (2006). Menjadi
Indonesia, Kompas. Jakarta
Soekarno,  “Pidato  Soekarno”.  Merdeka, 25 Okotober 1945
Soekarno,  “Pidato  Soekarno”.  Merdeka,
28 Oktober 1956.
Vlekke,  B.  (2008).  Nusantara  Sejarah Indonesia. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta