Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(1), Februari 2020, pp.281-287 DOI 10.33087/jiubj.v20i1.885 ISSN 1411-8939 (Online) | ISSN 2549-4236 (Print)
M. Zen Abdullah

## Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif

## M. Zen Abdullah
Dosen Tetap Yayasan Fakultas Hukum Unbari Correspondence email: zen.abdullah@unbari.ac.id
Abstrak. Sesuai  dengan  latar  belakang  penelitian  tentang "Urgensi  Perlunya  Pembaharuan  Hukum  Acara  Pidana  Nasional  di Indonesia Yang Lebih Responsif", sehingga dapat diambil rumusan masalah yang akan diba-has,yaitu ; Apakah diperlukan suatu pembaruan  hukum  acara  pidana  nasional  di  Indonesia  yang  lebih  responsif  dalam  menghadapi  perkem-bangan  hukum  dan  era globalisasi  saat  ini Urgensi  dilakukan  pembaharuan  hukum  acara  pidana  nasional  di  Indonesia  yang  lebih  responsif,  karena hukum acara pidana (KUHAP) dipandang tidak sesuai lagi dengan perubahan sistem ketatanegaraaan dan perkembangan hukum dalam masyarakat,  terutama dalam praktik penanganan perkara tindak pidana yang menjadi petugas para penegak hukum untuk menyelesaikan perkaranya secara baik dan adil, dan yang kedua perkembangan hukum dan perubahan peta polit ik yang dibarengi dengan  perkembangan  ekonomi,  transportasi  dan  tehnologi  yang  global  berpengaruh  pula  terhadap  makna  dan  keberadaan substansi  KUHAP,  sehingga  perlu  dilakukan  pembaruan  dengan  hukum  acara  pidana  yang  lebih    akomodatif,  responsif  dan aspiratif. Dalam rangka penegakan hukum yang berorientasi kepastian hukum dan berdimensi keadilan. Rancangan KUHAP harus dapat memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak- hak azasi dan membatasi tindakan sewenang- wenang aparat pene- gak  hukum    dalam  penyelesaian  dan  penanganan  perkara  tindak  pidana  dan  dapat  beradabtasi  dengan  tuntutan  global,  sesuai dengan konvensi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.
Kata kunci: urgensi; pembaharuan hukum; pidana
Abstract. In accordance with the background of research on  "urgency need to  reform national criminal event law in Indonesia more responsive ", so it can be taken the formulation of problems that will be Diba-has, namely; Is it necessary to update the law of national criminal event in Indonesia that is more responsive in the face of the Perkem-bangan of law and globalization era at present urgency is done renewal of national criminal event law in Indonesia more responsive, Because criminal proceedings Law (KUHAP)  is  deemed  to  be  inappropriate  with  changes  in  the  system  of  governance  and  legal  developments  in  the  community, especially  in  the  practice  of  handling  criminal  acts  that  become  officers  of  law  enforcement  officials  to  Complete  the  work properly  and  fairly,  and  the  second  the  development  of  the  law  and  the  change  of  political  map  coupled  with  economic development,  transportation  and  technology  that  also  affects  the  global  meaning  and  existence  of the  substance  KUHAP,  So  it needs to be done renewal  with a more accommodating, responsive and aspirational criminal event law. In the framework of law enforcement oriented with legal and dimensional justice. The KUHAP draft must be able to provide protection and recognition to the  rights  of  the  law  and  restrict  the  actions  of  the  legal  Officer  in  the  settlement  and  handling  of  criminal  acts  and  may  be conjoined with global demands, accordance with the conventions that have been ratified by Indonesia.

## Keywords: urgency; of legal reform; criminal

## PENDAHULUAN
Pembaharuan  sistem  politik  dan  produk  hukum yang berupa perun-dang- undangan tidak bisa dipungkiri.  Undang-  undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-  undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  me-mang  patut  dibanggakan    karya  agung bangsa  Indonesia  (R.  Soesilo,  2004:  1),  yang  perlu diberikan  apresiasi.  Kitab  Undang-  undang  ini  sudah meru-pakan  pembaharuan  total  dari  Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana  kolonial  yang  berbentuk Herziene Insland Reglement (HIR).
Dengan    KUHAP  ini  yang  terjadi  pertama  kali  di Indonesia  adalah  kodi-fikasi  dan  unifikasi  hukum  yang lengkap,  dalam  arti  seluruh  proses  pidana  dari  awal (mencari  kebenaran)  sampai  pada  kasasi  di  Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali/herziening  (Andi  Hamzah,  1987:  5).  Sebagai hukum acara pidana yang berisikan  ketentuan tata tertib
proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana,sekaligus  telah  memberi  legalisasi  hak  azasi kepada  tersangka  atau  terdakwa  untuk  mem-bela kepentingannya  di  depan  pemeriksaan  aparat  penegak hukum.  Pengakuan  hukum  yang  tegas  akan  hak  azasi yang melekat pada diri mereka dari  tindakan sewenang- wenang.  KUHAP  telah  mencoba  mengga-riskan  tata tertib hukum yang antara lain melepaskan tersangka atau terdakwa    maupun  keluarganya  dari  kesengsaraan  putus asa  dibelantara  penegakan  hukum  yang  tak  bertepi, karena  sesuai  dengan  jiwa  dan  se-mangat  yang diamantkannya, tersangka atau terdakwa harus diberlakukan  berdasarkan  nilai-  nilai  yang  manusiawi (M.Yahya Harahap,2004: 6).
Walaupun  KUHAP  telah  memberikan  secercah harapan  dalam  proses  penyelesaian  dan  penanganan suatu  tindak  pidana  dalam  sistem  peradilan  pidana terpadu  ( criminal  justice  system ).  Namun  diakui  setelah

## M. Zen Abdullah, Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif
berjalan  dari  tiga  dekade,  ternyata  KUHAP  masih terdapat  kekurangan  dan  kelema-han-  kelemahan  yang ditemukan  dalam  praktik.  KUHAP  dipandang  tidak sesuai  lagi  dengan  perubahan  sistem  ketatanegaraaan dan  perkembangan  hukum  dalam  masyarakat,  sehingga perlu  dilakukan  pembaruan  dengan  hukum  acara  pidana yang  lebih  responsif.  Dalam  penjelasan  umum  Ran- cangan  KUHAP  dikemukakan  sejumlah  indikator  yang menunjukkan  KUHAP  sudah  ketinggalan  zaman,  yang pertama  KUHAP  masih  belum  mampu  memenuhi kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat,  terutama  dalam praktik penanganan perkara tindak pidana yang menjadi petugas  para  penegak  hukum  untuk  menyelesaikan perkaranya  secara  baik  dan  adil,  dan  yang  kedua perkembangan  hukum  dan  perubahan  peta  politik  yang dibarengi  dengan  perkembangan  ekonomi,  transportasi dan  tehnologi  yang  global  berpengaruh  pula  terhadap makna  dan  keberadaan  substansi  KUHAP  (Chairul Huda, 2009:2). Dengan demikian, hampir 39 tahun telah berlalu  sejak  pengesahan  KUHAP,  perkembangan  tak dapat  dihindari  dan  sudah  demikian  pesatnya.  KUHAP sebagai  produk  hukum  yang  statis  tidak  dapat  lagi mengikuti fleksibilitas kondisi dan situasi yang dinamis, mulai  dari  perkembangan  tehnologi  yang  ekstraktif hingga  pesatnya  perkem-bangan  bentuk  dan  modus tindak  pidana.  Disisi  lain  terhadap  kebutuhan  agar  cara penanganan tindak pidana tersebut juga tidak mengindahkan  perlindungan  terhadap  hak-hak  warga negara.
Dari beberapa indikator kekurangan dan kelemahan-  kelemahan  substansi  (materi/isi)  maupun rumusan-  rumusan  yang  terdapat  di  dalam  KUHAP, maka  terhadap  KUHAP  perlu  dilakukan  pembaruan yang  ran-cangannya  sudah  dimasukkan  dalam  Program Legislasi  Nasional  (Prog-lenas)  pada  tahun  2000-  2004, 2004-  2009,  2009,  2014.  Secara  kasat  mata  kelemahan dalam  KUHAP  memberi  ruang  secara  luas  kewenangan aparat  penegak  hukum,  terutama  kepada  kepolisian  dan kejaksaan, kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan ruang pengawasan dan akuntabilitas yang dilakukannya,sehingga  potensi  untuk  penyalahgunaan dan  korupsi  begitu  besar  dan  terbuka  lebar,  mulai  dari penetapan tersangka, penahanan, penghentian penyidikan  (SP3),  penghentian  penuntutan  sampai dengan  pelaksanaan  eksekusi  (Miko  Susanto,2014:2). KUHAP  juga  memberi  ruang  pada  subjektivitas  dan diskresi  aparatur  penegak  hukum  tanpa  ada-nya mekanisme  uji  yang  layak.  Dengan  demikian  upaya melakukan pem-baharuan KUHAP dengan menghadirkan  skema  pengawasan  dan  pengu-jian, senafas  dengan  upaya  untuk  memberantas  korupsi, terutama  korupsi  di  sektor  pengadilan  ( judicial corupption ).
Dengan demikian, rencana pembaharuan KUHAP ini  mendapatkan  momentumnya  pada  tanggal  6  Maret 2013, pemerintah secara resmi me-nyerahkan Rancangan KUHAP  yang  memuat  286  pasal  kepada  DPR.
Selanjutnya  DPR  merspon  penyerahan  Rancangan tersebut dengan mem-bentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahasnya.  Namun  hingga  saat  ini  pembahasan Rancangan  KUHAP  belum  mendapat  perhatian  dan prioritas  dalam  penyelesaiannya,  sedangkan  perubahan dan dinamika kehidupan sosial  dalam masyarakat terus- menerus  berkembang  dan  berubah  seiring  dengan kemajuan  zaman.  Untuk  itu  betapa  penting  dilakukan “Revitalisasi  Pembaharuan  Hukum  Acara  Pidana Nasional Yang Lebih Responsif”

## Perumusan Masalah
Sesuai dengan latar  belakang  penelitian  tentang "Urgensi  Perlunya  Pembaharuan  Hukum Acara  Pidana Nasional  di  Indonesia  Yang  Lebih  Responsif", sehingga dapat  diambil  rumusan  masalah  yang  akan  diba- has,yaitu  ;  Apakah  diperlukan  suatu  pembaruan  hukum acara  pidana  nasional  di  Indonesia  yang  lebih  responsif dalam  menghadapi  perkem-bangan  hukum  dan  era globalisasi saat ini ?

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Urgensi  Perlunya  Dilakukan  Pembaharuan  Hukum Acara  Pidana  Nasional  di  Indonesia  Yang  Lebih Responsif
Di  dalam  penegakan  hukum  sebagai  landasan tegaknya  supremasi  hukum,  tidak  saja  menghendaki komitmen  ketaatan  seluruh  komponen  bangsa  terhadap hukum, tetapi mewajibkan aparatur penegak hukum me- negakan  dan  menjamin  kepastian  hukum.  Di  dalam menegakan  dan  menja-min  kepastian  hukum,  tindakan aparatur  penegak  hukum  secara  formal  harus  ada pengaturannya,  agar  tindakannya  tidak  kontradiktif dengan  Undang-  undang.  Artinya  tidak  saja  mengacu kepada  ketentuan  hukum  pidana  materil  tetapi  juga mengacu  kepada  hukum  pidana  formil  yang  lazim disebut  dengan  hukum  acara  pidana.  Hukum  acara pidana  (hukum  pidana  formil)  mengatur  tentang bagaimana  negara  melalui  perangkatnya  melak-sanakan haknya  untuk  menerapkan  hukum  pidana  materil. Hukum  acara  pidana  tertuju  kepada  dua  sasaran  pokok (Bambang  Poernomo,1999:5),  yaitu  usaha  melancarkan jalannya  proses  penerapan  hukum  pidana  oleh  alat perlengkapan  negara  yang  berwenang  dan  jaminan hukum  bagi  setiap  orang  untuk  menghindari  tuntutan atau  hukuman  yang  bertentangan  dengan  hak  azasi manusia. Dengan demikian, keberadaan (eksistensi) dari hukum  acara  pidana  sangat  dibutuhkan  dalam  rangka memberikan  keter-tiban,  ketentraman,  kepastian  dan keadilan.
Mengingat  keberadaan  KUHAP  yang  dilahirkan sejak  tahun  1981  hingga  saat  ini  sudah  menginjak  usia yang  ke    tahun  39,  tentu  sangat  dira-sakan  terdapat beberapa  kelemahan  dan  kekurangan  dalam  praktiknya, baik  substansi/materi  yang  termuat  dalam  KUHAP maupun  rumusannya,    sehingga  dirasakan  KUHAP tertinggal dibandingkan dengan kecepatan

## M. Zen Abdullah, Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif
perkembangan  dan  tuntutan  hukum  dan  globalisasi  saat ini,  dan  sudah  tentu  perlu  dilakukan  pembaharuan. Pembaharuan  KUHAP    dilakukan  kare-na  sudah  tidak sesuai  lagi  dengan  perkembangan  masyarakat  dan kebutu-han  hukum  negara  Indonesia  sebagai  akibat  dari terjadinya  perubahan  sosial,  ekonomi  dan  hukum  akibat kemajuan  tehnologi  yang  sangat  pesat  terutama  di bidang  komunikasi,  transportasi  dan  migrasi  di  dunia dewasa ini.
Pentingnya  dilakukan  pembaharuan  hukum  acara pidana  (KUHAP),    agar  tercipta  supremasi  hukum dengan  menuju  sistem  peradilan  pidana  terpadu  dengan menempatkan  penegak  hukum  pada  tugas,  fungsi  dan wewenangnya  dan  beradaptasi  dengan  kemajuan tehnologi, struktur keta-tanegaraa, perkembangan hukum masyarakat  serta  berbagai  konversi  internasional  yang telah  diratifikasi  oleh  negara  Indonesia.  Berbagai  rati- fikasi  yang  terkait  hukum  acara  pidana  dalam  konvensi Internasional  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia (Miko Susanto S,2014:1) adalah ;
a. Convention  Against  Torture  and  Other  Cruel, Inhuman  or  Degrading  Treatment  or  Punishment, yang  disahkan  dengan  Undang-  undang  Nomor  5 Tahun 1998, tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia,
b. International  covenant  on  civil  and  political  rights yang  disahkan  dengan  Undang-  undang  Nomor  12 Tahun 2005 tentang  kovenan  Internasional  hak-  hak sipil dan politik, dan
c. United  nation  convention  against  corruption yang disahkan  dengan  Undang-  undang  Nomor  7  Tahun 2006,  tentang  konvensi  perserikatan  bangsa-  bangsa anti korupsi.
Berbagai  ratifikasi  yang  dilakukan  persoalannya adalah  prinsif-  prinsif  dalam  perjanjian  internasional serta  hukum  acara  di  luar  KUHAP  belum  disesuaikan dengan  pengaturan  dalam  KUHAP.  Untuk  itu,  perlu dilakukan  sinkronisasi  dan  harmonisasi  dalam  kerangka kodifikasi  kitab  undang-  un-dang  hukum  acara  pidana. Meskipun,  perlu  diperhatikan  bahwa  kodifikasi  sebagai pengkitaban  yang  sistematis  dan  terstruktur  bukan berarti  meniadakan  ketentuan-  ketentuan  lain  di  luar kitab undang- undang ter-sebut.
Selain  sebagai  upaya  untuk  merespon  dan menyesuaikan dengan perkembangan di atas, pembaharuan  terhadap  KUHAP  juga  hadir  sebagai jawaban  atas  kebutuhan  akan  perlindungan  hak  azasi manusia  dan  pemberantasan  korupsi  dalam  koridor kesatuan  sistem  yang  dinamakan  dengan  proses peradilan  pidana  yang  terpadu (the  integrated  criminal justice system ), bukan seakan- akan terpisah satu dengan yang lain.
Dari  perspektif  hak  azasi  manusia,  KUHAP  saat ini sudah jelas tidak optimal dalam memberikan jaminan perlindungan  dan  pemenuhan  hak,  baik  dalam
pengaturan  norma  maupun  pelaksanaannya.  KUHAP dibahas  dan  disyahkan  pada  konstalasi  politik  yang bernuansa  otoriter  serta  diselimuti  tarik  menarik kewenangan  antar  institusi  yang  begitu  kental. Konsekwensinya  adalah  perhatian  terhadap  hak  warga negara, baik seba-gai tersangka dan atau terdakwa, saksi maupun  korban  terabaikan  atau  dikatakan  belum optimal.  Perlunya segera dilakukan pembaruan KUHAP didasari  dari  perjalanan  praktik  penegakan  hukum  itu sendiri,  khususnya  Undang-  undang  Nomor  8  Tahun 1981  yang  belum  memadai  memberikan  perlindungan kepada tersangka/terdakwa, perkembangan sistem peradilan  pidana  dan  proses  hukum  yang  adil  ( due proces of law ). Selain itu, untuk melakukan sinkronisasi aturan  hukum  acara  pidana  dengan  dilakukan  ratifikasi dalam  beberapa  konvensi  internasional  tentang  hukum acara pidana.
Suatu  hal  yang  mendasar  diperlukan  adanya pembaruan hukum acara pidana terkait dengan persoalan ‘ penahanan ’  yang  ada  dalam  KUHAP,  persoalan penahanan telah melahirkan banyak tindakan sewenang- wenang  dan  korup  dari  penegak  hukum  akibat mudahnya  melakukan  tin-dakan  penahanan  (Wahyudi Djafar, 2015:1). Kendati KUHAP mensya-ratkan adanya syarat  objektif  dan  subyektif,  dalam  praktiknya  syarat- syarat tersebut seringkali diabaikan penegak hukum, dan lebih mengedepankan unsur subjektivitas dalam penahanan.  Tidak  ada  campur  tangan  pengadilan  dalam penahanan menjadikan kepolisian dan kejaksaan sebagai pihak  yang  diberikan  mandat  acapkali  gampang melakukan penahanan.
Problem  lain  terkait  penahanan  adalah  lamanya jangka  waku  pena-hanan  yang  diatur  dalam  KUHAP, seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana dapat  ditahan  minimal  400  hari,  terhitung  sejak  proses penyidikan  hingga  kasasi.  Mengingat  telah  banyaknya korban  sebagai  akibat  kesewenangan  serta  fleksibelnya aturan  dalam  KUHAP  yang  berimbas  mudahnya  aparat penegak  hukum  untuk  merampas  kebebasan,  maka menjadi  keharusan  untuk  mempercepat  dilakukan pembaharuan  hukum  acara  pidana.      Selain  itu,  urgensi dilakukan pembaharuan hukum acara pidana  (KUHAP), karena  hampir  selama  39  tahun  belakangan  ini  daptar persoalan  yang  ditimbulkan  akibat  tidak  memadainya lagi  KUHAP  sebagai  pedoman  hukum  acara  kian nampak  jelas  didepan  mata.  Kasus  prita  dan  kasus  jual beli  ipad  tanpa  manual  menjadi  contoh  nyata,  betapa tidak  lagi  sejalannya  KUHAP  dengan  perkembangan zaman,  yang  meng-hendaki  keadilan  sebagai  bagian penting dari perlindungan hak azasi.
Betapa  pentingnya  untuk  dilakukan  pembaharuan KUHAP  dilandasi  secara  filosofis  dan  sosiologis, mengingat  KUHAP  yang  dilahirkan  sejak  tahun  1981 secara  kasat  mata  (Romli  Atmasasmita,2010:15),  celah pengambil  kebijakan  untuk  menggunakan  hukum sekedar sebagai alat (mekanis) dengan tujuan memperkuat  dan  mendahulukan  kepentingan  kekuasaan

## M. Zen Abdullah, Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif
dari  pada  kepentingan  dan  manfaat  bagi  masyarakat seluasnya.  Kesulitan  dan  hambatan  tersebut  juga  akan sangat  rentan  terhadap  penyalahgunaan  kekuasaan  baik oleh  eksekutif,legislatif  maupun  yudikatif.  Hal  ini  telah terjadi  peristiwa  perampasan  hak-  hak  rakyat  untuk tujuan- tujuan tertentu.
Kondisi  penataan  kehidupan  masyarakat  dan semangat  melakukan  pembaharuan  hukum  acara  pidana sejak  pemerintahan    Orde  Baru  sampai  Orde  Reformasi terbukti  masih  jauh  dai  cita-  cita  pendiri  Repulbik Indonesia  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang- undang  Dasar  1945.  Keadaan  ini  menurut Satjipto Rahardjo ,  (2009:  30)    hukum  senyatanya  bukan  lagi seba-gai  sarana  pembaharuan  masyarakat,  tetapi  telah berubah  menjadi dark  engeneering .  Apabila  kondisi  ini dibiarkan  secara  berlanjut  proses  dark  engeneering  oleh pemegang  kekuasaan,  akan  menimbulkan  skeptisme terhadap  fungsi  dan  peranan  hukum  (hukum  acara pidana) di dalam masyarakat.   Sebaiknya, menurut teori hukum  progresif (Satjipto  Rahardjo, 2009:  38),  hukum adalah  untuk  manusia,  bukan  sebaliknya.  Berkaitan dengan  hal  ini,  hukum  tidak  ada  untuk  dirinya  sendiri, melainkan  untuk  sesuatu  yang  lebih  luas  dan  besar, maka  setiap  kali  ada  masalah  dalam  dan  dengan  hukum (hukum  acara  pidana),  hukumlah  yang  ditinjau  dan diperbaiki  serta  bukan  manusia  yang  dipaksakan  untuk dimaksukkan ke dalam sistem hukum.
Selanjutnya, Satjpto Rahardjo (2009:31), merasakan  kegelisahan  sesudah  merenungkan  lebih  dari 65  tahun  usia  negara  Republik  Indonesia,  berbagai rencana  nasional  telah  dibuat  untuk  mengembangkan hukum  (hu-kum  acara  pidana)  di  negeri  ini,  tetapi  tidak juga  memberikan  hasil  yang  memuaskan,  bahkan  grafik menunjukkan  trend  yang  menurun.  Orang  tidak berbicara  tentang  kehidupan  hukum  yang  makin bersinar, melainkan sebaiknya suram. Dengan demikian, hukum  (hukum  acara  pidana)  sepa-tutnya  dipandang bukan hanya sebagai perangkat yang harus dipatuhi oleh masyarakat  melainkan  juga  harus  dipandang  sebagai sarana  yang  membatasi  wewenang  dan  prilaku  aparat penegak  hukum  dan  pejabat  publik.  Untuk  itu,dalam pembaharuan hukum acara pidana (KUHAP), se-baiknya proses  pembentukan  dan  penyusunannya  dilakukan dengan  me-menuhi  beberapa  kreteria,  yang  pertama proses yang mengutamakan tiga prinsif, yaitu partisifasi, transparan  dan  akuntabel,  yang    kedua  substansi  harus jelas,  lugas  dan  sesuai  dengan  dinamika  perkembangan hukum  da-lam  masyarakat,  dengan  tujuan  dibuat  untuk kepentingan  masyarakat,  bu-kan  untuk  kepentingan penguasa dan kelompok tertentu (Aria Su-yudi,2009:14).
Dengan  berpedoman  kepada  pembetukan  dan penyusunan  secara  baik  dan  benar  yang  memenuhi kreteria  di  atas,  sehingga  hukum  (hukum  acara  pidana) yang  diperbaharui  dimaksud  dapat  memberikan  rasa kepastian  dan  keadilan.  Lahirnya  hukum  acara  pidana nasional  yang  modern  sudah  lama  didambakan  oleh semua  orang.  Masyarakat  menghendaki  hukum  acara
pidana  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  hukum masyarakat yang sesuai dengan selaras dengan Pancasila dan  Undang-  undang  Dasar  1945,  KUHAP  boleh dikatakan telah membangkitkan optimisme harapan yang lebih baik dan manusiawi dalam pelaksanaan penegekan hukum.
Ketika  praktik  peradilan  Indonesia  menggunakan telekonprensi  dan  ketika  munculnya  Undang-  undang baru,  seperti  Undang-  undang  penga-dilan  HAM, Undang-  undang  pencucian  uang,  undang-  undang terorisme dan lainnya. Kita tidak membantah munculnya berbagai  keluhan  dan  kritik  yang  ditujukan  kepada KUHAP,  karena  substansi  yang  ada  di  dalam  KUHAP tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  hukum  dan tehnologi, termasuk alat- alat bukti pasal 184 yang diatur dalam  KUHAP.    Ada  bebe-rapa  hal  yang  menyangkut teknologi  yang  langsung  mempengaruhi  hukum  pidana dan  hukum  acara  pidana,  misalnya  kemajuan  tehnologi komputer, program komputer, SMS,internet, faksimili,email,  termasuk  dalam  penger-tian  surat.  Jika iya mesti alat bukti di dalam KUHAP berupa surat harus diperluas pengertiannya, sehingga mencakup perkembangan  dimaksud.  Menghadapi  perkembangan tehnologi  informasi  tersebut,  sudah  barang  tentu  ada benarnya  untuk  mengatakan  sebagian  rumusan  dan standar  KUHAP  sudah  kurang  mampu  menampung  dan menjembatani  perma-salahan  kongkrit  yang  muncul dimaksud,  sudah  sepantasnyalah  KUHAP  dilakukan pembaharuannya.
Globalisasi  dalam  segala  kehidupan  memang semakin  meningkat,  kita  tidak  dapat  menghindari globalisasi  ekonomi,  sosial,  budaya  dan  hukum.  Saling membantu  kerjasama  antar  negara  dalam  penegakan hukum se-makin penting, seperti ektradisi, pengembalian  aset,  pertukaran  tahanan  dan  narapidana sudah  diatur  dalam  PBB.  Negara-  negara  diwajibkan untuk  menciptakan  peraturan  hukum  tertentu,  seperti money  loundering,  korupsi,  terorisme,  dengan  demikian semua  ini  memerlukan  penyusunan  Undang-  undang baru  termasuk  pembaharuan  hukum  acara  pidana (KUHAP)  yang  sesuai  dan  dapat  diterima  oleh  negara- negara di dunia.
KUHAP dalam penerapan masih terdapat kekurangan, oleh karena itu pembaharuan KUHAP tidak bersifat gradual dan menyeluruh, tetapi bersifat parsial di mana  dari  sisi  kebijakan  formulasi  dan  aplikasi  yang terjadi  dalam  praktek  penerapannya  kurang  maksimal dan  akomodatif,  hendaknya  diru-muskan  kembali sehingga  menjadi  lebih  aspiratif  dalam  menjawab  tan- tangan dan perkembangan hukum saat ini.  Hal lain yang memerlukan  pembaharuan  KUHAP,  untuk  kontek penangkapan  dan  penahanan,  yang  diatur  pasal  17  dan pasal  21,  dalam  kenyataan  tidak  ditemukan  jawaban yang  memuaskan  atas  apa  yang  dimaksud  diduga  keras dan    keadaan  yang  menimbulkan  kekhawatiran, pengujian  bukti  permulaan  dan  bukti  yang  cukup mengundang  pertanyaan,  ruang  subjektif  dan  parameter

## M. Zen Abdullah, Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif
yang  tidak  jelas  dan  mekanisme  yang  tidak  efektif  dan optimal,  yaitu  prapradilan.  Pemeriksaan  praperadilan jika perkara berjalan menjadikan pemeriksaan praperadilan  gugur.  Kenyataan  di  atas,  lubang  besar sangat  merugikan  para  pihak  yang  merasa  tindakan  atas dirinya  tidak  didasarkan  pada  pro-fesional  dan kecukupan  bukti  (Miko  Susanto  :2014:7).  Oleh  sebab itulah  perubahan  dengan  pembaharuan  KUHAP  salah satu solusinya.
Sepatutnya  dapat  dimengerti  bahwa  urgensi pembaharuan  hukum  acara  pidana  (KUHAP),  adalah demi  kepentingan  perlindungan  hak  azasi  manusia sekaligus merupakan upaya pemberantasan korupsi yang saling  terpadu  antara  penegak  hukum  dan  pengadilan. Pembaharuan  KUHAP  adalah  salah  satu  langkah  dalam pembenahanan sistem peradilan pidana terpadu. Bertahan  dengan  pengaturan  KUHAP  saat  ini,  sama dengan  melanggengkan  potensi  penyalahgunaan  dan korupsi dalam penegakan hukum. Perlu ada  upaya yang efektip dan efisien dalam  kerja pem-berantasan  korupsi, yaitu  dengan  mengefektifkan  penegakan  hukum  lainnya dan institusi pengadilan melalui pembaharuan KUHAP.
Indonesia  yang  menganut  sistem  penegakan hukum terpadu ( criminal justice system ) yang merupakan  legal  sprit  dari  KUHAP,  keterpaduan tersebut  secara  filosofis  adalah  suatu  instrumen  untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah  dirumuskan  oleh  the  founding  father  dalam Undang-  undang  dasar  1945,  yaitu  melindungi masyarakat dalam rangka mencapai  kesejahteraan sosial (Chairul Huda,2009:3).
Dalam sistem penegakan hukum terpadu berdasarkan  KUHAP  yang  selama  ini  kita  miliki menganut azas  division  of  function yang  memisahkan secara  tegas  fungsi  dan  wewenang  penyidikan, penuntutan dan pemerik-saan di  sidang pengadilan  serta pelaksanaan  putusan  dan  penetapan  pengadilan  yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan  pidana ter- padu,  tetapi  di  dalam  praktek  belum  menunjukkan sinergi  antar  institusi  tersebut  (Rahman  Amin,2014:1). Maraknya  kritik  terhadap  realitas  penega-kan  hukum terhadap  kinerja  yang  tergabung  dalam  sistem  peradilan pidana terpadu merupakan hal yang  wajar. Keprihatinan tersebut harus dilihat sebagai suatu keinginan dari semua pihak supaya terjadi perubahan ke arah yang lebih baik.
Kekecewaan masyarakat terhadap penegak hukum yang sangat mengkhawatirkan adalah hilangnya kepercayaan  terhadap  penyidik  kepo-lisian.  Masyarakat tidak mau menyerahkan seorang yang melakukan tindak pidana kepada penyidik kepolisian, masyarakat menghakimi,  memproses  dan  mengeksekusi  sendiri orang  yang  tertangkap  tangan.  Hal  tersebut  dilakukan karena  masyarakat  sudah  terlalu  banyak  melihat bagaimana  seorang  yang  melakukan  tindak  pidana akhirnya  dibebaskan  kembali  oleh  penyidik  kepolisian dengan  alasan  yang  diberitakan  rata-  rata  kurang  bukti, tidak  memenuhi  unsur  delik  sehingga  menimbulkan
kekecewaan masyara-kat yang melaporkannya. Hal yang mengkhawatirkan urgensi perlunya dilakukan pembaharuan hukum acara pidana (KUHAP), kecenderungan  timbulnya  bolak  balik  perkara  dalam tahap prapenuntutan, karena fungsi penyidikan terfragmentasi  dari  fungsi  penuntutan  (Chairul  Huda, 2009  :6).  Dalam  bidang  penegakan  hukum,  sebenarnya baik kepolisian maupun  kejaksaan keduanya  merupakan ‘ law  enforcement’ ,  sehingga tidak pada tempatnya  tidak terkoordinasi  satu  dengan  yang  lainnya  dengan  baik. Azas diferensiasi fungsional yang diatur dalam KUHAP mempunyai  kelemahan  secara  sistematis.  Dalam  bidang penegakan  hukum,  seharusnya  dari  semula  arah perkembangan  penyidikan  dalam  direksi  penuntut umum,  mengingat  legal  guilt  yang  harus  dibuktikan penuntut  umum  bersumber  dari  factual  guilt  yang ditemukan penyidik.
Terakhir  sub  sistem  pemidanaan  terkonsentrasi pada pidana peram-pasan kemerdekaan, terutama pidana penjara  dan  mengabaikan  pada  jenis  pidana  lain. Merebaknya corporate crime yang  sanksinya denda dan menjadi  masalah  hukum  jika  denda  tidak  dibayar, sehingga  secara  teknis  pemidanaan  hanya  terfokus  pada pengurus korporasinya, masih belum ditemukan pemecahan  yang  memadai  dalam  bidang  hukum  acara karena  KUHAP  tidak  siap  atau  disiapkan  untuk menghadapi  fenomena  ini.  Ditambah  lagi  eksekusi pidana  denda  dan  pembayaran  uang  pengganti  yang kurang epektif. Berdasarnya kenyataan di atas, reformasi atau  pem-baharuan  KUHAP  bukan  sesuatu  hal  yang perlu  semata-  mata,  tetapi  lebih  jauh  sudah  sangat mendesak (Rahman Amin,2014:2). Pembaharuan hukum acara  pidana  nasional  telah  lama  menjadi  kajian  dan pembahasan  bagi  kalangan  akademisi,  praktisi  dan penegak  hukum  di  Indonesia,  Pembangunan  atau pembaharuan  hukum  acara  pidana  itu  tentu  sudah menjadi  cita-  cita  bangsa  untuk  mewujudkan  hukum yang  adil  bagi  masya-rakat,  mengingat  KUHAP  yang berlaku saat ini sudah tidak lagi menjawab permasalahan hukum yang ada di Indonesia, khususnya dalam perkem- bangan terkini yang sudah modern cenderung menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan  hukum.  Perkembangan  masyarakat  yang semakin  modern  menimbulkan  pergerseran-  pergeseran kultur  serta  nilai-  nilai  yang  ada  dalam  masyarakat,  hal ini  acapkali  tidak  diimbangi  dengan  hukum  yang  ada, akibanya  masyarakat  merasakan  ketidakadilan  hukum yang  berdampak  juga  ketidakpercayaan  terhadap penegak hukum, contohnya saja pada kasus mbok minah yang  dilaporkan  mencuri  tiga  buah  kakao,  sebenarnya tidak manusiawi untuk memperkarakan  kasus ini,  selain pihak  pelapor  yang  kurang  memiliki  hati  nurani,  hal  ini juga  tentu  menyen-tuh  sendi-  sendi  hukum  yang  tidak bisa  dipungkiri  akan  menimbulkan  ketidakadilan  mbok minah dipidana dengan pidana percobaan, sudah barang tentu  kasus-  kasus  seperti  ini  mencoreng  dunia  hukum yang  sering  disebut  juga  tajam  kebawah  namun  tumpul

## M. Zen Abdullah, Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif
keatas.  Persoalan  ini  tidak  terlepas  dari  kelemahan KUHAP  yang  tidak  memadai  lagi  dengan  kultur  yang ada di masyarakat (Miko Susanto,2014:4).
Upaya untuk pembangunan atau reformasi hukum acara  pidana  akan  terus  bergulir  dengan  semangat  dan ide  serta  konsep  dasar  yang  pada  intinya  untuk mewujudkan  hukum  yang  memiliki  nurani  keadilan, kepastian dan flesibilitas mereka pada masyarakat secara umum, tidak berhenti pada tarap retorika belaka dan juga tidak  dilandasi  kepentingan  untuk  penguasa  atau golongan  tertentu  saja.  Namun  semata-  mata  keinginan atau  harapan  mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Pada  akhirnya  keberadaan  KUHAP  atau konsep  KUHAP  yang  baru,  diyakini  disyahkan  dan diberlakukan  sebagai  hukum  positif    sehingga  dapat membawa peruba-han yang signifikan terhadap penegakan  hukum  dengan  tujuan  untuk  mencapai  dan mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh  masyarakat.  Urgensi perlu  dilakukan  pembaharuan  KUHAP,  pertimbangan sosiologis  karena  KUHAP  dapat  mencerminkan  produk yang  bersumber  dari  sistem  nilai  yang  hidup  dan berkembang dalam masyarakat.  Selain itu pertimbangan lainnya  dapat  mengadaptasi  perkembangan  yang  terjadi di dunia Internasional tanpa harus menghilangkan  nilai- nilai  nasional  suatu  bangsa  (Asri  Yusuf,2013:1). Kekurangan  dan  kelemahan-  kelemahan  yang  terdapat dalam  hukum  acara  pidana  (KUHAP)  baik  ditelaah secara  filosofis  yang  kurang  mencerminkan  rasa keadilan,  ditelaah  secara  yuridis  kurang  memberikan kepastian hukum, tentu perlu dibenahi secara terstruktur dan  sistemik,  untuk  itulah  beberapa  pasal  yang  ada dalam  hukum  acara  pidana  (KUHAP)  ada  yang dihilangkan  yang  tidak  sesuai  dengan  tuntutan  hukum yang ada pada saat ini dan ada pasal- pasal penambahan yang disesuai-kan dengan perkembangan hukum saat ini. Urgensi  lainnya  yang  menyebabkan  perlunya  dilakukan pembaharuan/perubahan KUHAP, baik substansi maupun  rumusan  yang  terdapat  didalamnya  adalah didorong  distimulasi  oleh  banyaknya  ruang  abu-  abu pada tingkat penyelidikan, penyidikan dan prapenuntutan,  yang  oleh  para  oknum  aparat  penegak hukum  yang  nakal  dimanfaatkan  untuk  kepentingan ekonomi  pribadinya,  maka  sudah  sepantasnya  hukum acara  pidana  (KUHAP  perlu  segera  disempurnakan, diperbaiki  /direvisi  disesuaikan  dengan  tututan  nasional dan  perkembangan  global,  sehingga  KUHAP  yang diperbaharui  secara  langsung  maupun  tidak  langsung dapat  menjawab  tuntutan  masyarakat  pencari  keadilan, untuk  melindungi  hak-  hak  azasinya  dan  membatasi secara  tegas  dan  jelas  kewenangan  aparat  penegak hukum  dalam  menjalankan  fungsi  dan  wewenangnya, supaya  tidak  bertindak  sewenang-  wenang,  yang  pada akhirnya  dapat  menciptakan  kepastian  hukum  dan keadilan  dalam  proses  penegakan  hukum  di  negara Indonesia ini.
Hal-hal  yang  baru  dalam  perubahan  KUHAP seperti  kehadiran  lem-baga  hakim  komisaris  yang
menggantikan  kedudukan  lembaga  prape-radilan,  yang tugasnya memberikan penilaian keabsahan penangkapan, penahanan  yang  dilakukan  penyidik,  yang  dianggap belum  aspiratif  me-nyerap  tuntutan  dan  perkembangan hukum  saat  ini,  penyesuaian  jangka  waktu  lamanya penahanan,  dihapuskannya  jenis-  jenis  penahanan  kota dan rumah dan hanya ada satu penahanan rumah tahanan negara,  dihapuskannya  fungsi  Rupbasan  (rumah  tempat penyimpanan  benda-  benda  sitaan).  Selain  itu, dihapuskannya  lembaga pemeriksaan  koneksitas,  karena terpisahnya  lembaga  peradilan  militer  dengan  peradilan umum, terkecuali ditentukan lain dan lainnya, diharapkan  dapat  memberikan  kepastian,  keadilan, ketertiban  dan  menjawab  tuntutan  dan  perkembangan hukum saat ini.

## SIMPULAN
Urgensi  dilakukan  pembaharuan  hukum  acara pidana  nasional  di  Indonesia  yang  lebih  responsif, karena  hukum  acara  pidana  (KUHAP)  dipandang  tidak sesuai  lagi  dengan  perubahan  sistem  ketatanegaraaan dan  perkembangan  hukum  dalam  masyarakat,    terutama dalam  praktik  penanganan  perkara  tindak  pidana  yang menjadi petugas para penegak hukum untuk menyelesaikan  perkaranya  secara  baik  dan  adil,  dan yang  kedua  perkembangan  hukum  dan  perubahan  peta politik  yang  dibarengi  dengan  perkembangan  ekonomi, transportasi dan tehnologi yang global berpengaruh pula terhadap  makna  dan  keberadaan  substansi  KUHAP, sehingga  perlu  dilakukan  pembaruan  dengan  hukum acara  pidana  yang  lebih    akomodatif,  responsif  dan aspiratif.  Dalam  rangka  penegakan  hukum  yang berorientasi  kepastian  hukum  dan  berdimensi  keadilan. Rancangan KUHAP harus dapat memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak- hak azasi dan membatasi  tindakan sewenang-  wenang aparat pene-gak hukum    dalam  penyelesaian  dan  penanganan  perkara tindak  pidana  dan  dapat  beradabtasi  dengan  tuntutan global,  sesuai  dengan  konvensi  yang  sudah  diratifikasi oleh Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin,  Rahman, Penyidikan  POLRI  Dalam  Sistem
Peradilan Pidana Ditinjau Dari Aspek
Pembaharuan  Hukum  Pidana ,  blongspot.com, 2014.
Atmasasmita,  Romli, Globalisasi  Kejahatan  Bisnis , Kencana Prena-da Media : Jakarta, 2010.
Dimyati,Khudzaifah,
Problema Globalisasi , Muhammadyah University Surakarta, 2001. Djafar, Wahyudi, Reforrmasi KUHAP , nasional.kompas.com, 2015.
Hamzah,  Andi, Pengantar  Hukum  Acara  Pidana Indonesia, Aksara : Jakarta, 1987. Huda,  Chairul, Reformasi  Hukum  Acara  Pidana Indonesia Dalam RKUHAP , blogspot.com,2009.
M. Zen Abdullah, Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif
Nawawi  Arief,  Barda, Sistem  Peradilan  dan  Realitas Penegakan Hukum , Jakarta, 2014. Poernomo,  Bambang, Pandangan  Azas-  azas  Umum Hukum Acara Pidana, Liberty : Jogyakarta, 1999. Rahardjo,  Satjipto, ,    Hukum  Progresif ,  Genta Publishing : Jakarta, 2009. Reksodiputro,  Mardjono, Hak  Azasi  Manusia  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana, Lembaga  Kriminologi UI : Jakarta, 1996. Soesilo,  R, KUHAP  Dengan  Segala  Penjelasannya , Politeia : Bogor, 2004. Susanto  Ginting,  Miko, Mendorong  Pembaharuan Kitab  Undang-  undang  Hukum  Acara  Pidana, Parlemen.net,2014. Suyudi, Aria, Mengais Harapan di Ujung Pengabdian , Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, 2009. Triatmojo,  Sudibyo, Pelaksanaan  Penahanan  dan Kemungkinan  Yang  Ada  Dalam  KUHAP , Alumni : Bandung, 1986. Yahya,  M.  Harahap, Pembahasan,  Permasalahan  dan Penerapan KUHAP , Sinar Grafika :Jakarta, 2004. Yudowidagdo,  Hendrastanto, Kapita  Selekta  Hukum Acara Pidana ,Bina Aksara : Jakarta, 1998. Yusuf,Asri, Alasan  Pembaharuan  Hukum  Pidana , wordpress.com, 2013.
-----  Kitab  Undang-  undang  Hukum  Acara  Pidana Undang- undang  Nomor 8 Tahun 1981.
-----  Penjelasan Rancangan  KUHAP ,  Kemenkumham,
2012.
-----Komite  Masyarakat  Sipil  Untuk  Pembaharuan KUHAP, Argumen  Dibalik    RUU  KUHAP , kuhap.or.id.