## KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DI BIDANG USAHA E – COMMERCE
Muhammad Syahri Ramadhan a , Muhammad Syaifuddin a , Theta Murty a , Neisa Angrum Adisti a , M Zainul Arifin a , Rizka Nurliyantika a ,
M Ardian Nugraha a , Conie Pania Putri b
a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Email: msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id,
b Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Email: coniepania79@gmail.com
Naskah diterima: 18 September 2020; revisi: 15 Oktober 2020; disetujui: 30 November 2020 DOI: 10.28946/rpt.v9i2.843

## Abstrak:
Pada dasarnya perusahaan yang bergerak di bidang e  – commerce ini sama seperti perusahaan yang kegiatan bisnisnya masih menggunakan cara – cara konvensional. Di samping itu perusahaan tersebut juga membutuhkan dana untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang  bergerak  di  bidang  e  –  commerce  meskipun  kegiatan  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  kegiatan bisnisnya  tidak  sebesar  dengan  perusahaan  konvensional,  namun  perusahaan  tersebut  tetap  saja membutuhkan  anggaran  untuk  menjamin  kelangsungan  bisnis  tersebut.  Perusahaan  yang  bergerak bidang  e  –  commerce  tentunya  selain  mengandalkan  kepada  modal  dasar  yang  dimiliki,  namun perusahaan    pasti  juga  bergantung  kepada  sumber  anggaran  lainnya  yaitu  melalui  kegiatan  utang. Perusahaan  apabila  memanfaatkan  pola  utang  ini,  ada  kemungkinan  perusahaan  di  bidang  e  – commerce  tersebut  akan  dapat  dipailitkan  jika  ternyata  perusahaan  tersebut  memenuhi  syarat  untuk dipailitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Masalah  selanjutnya  tentunya  mengenai  mekanisme penentuan  harta  kekayaan  perusahaan  di  bidang  e-commerce  tersebut  untuk  dijadikan  boedel/harta pailit. Mengingat aset perusahaan di bidang e-commerce selain berupa benda yang berwujud seperti gedung kantor, uang, kendaraan perusahaan dan semcamnya. Di sisi lain perusahaan juga mempunyai aset dalam bentuk yang tidak berwujud yaitu aplikasi sistem e-commerce itu sendiri. Masalah lainnya ialah  Pertanggungjawaban  hukum  direksi  sebagai  pengurus  perseroan  terbatas  di  bidang  usaha  e- commerce  yang  dipailitkan  sebagi  akibat  dari  kesalahan/kelalaiannya  dalam  mengurus  perusahaan. Proses kepailitan pada perusahaan di bidang e  – commerce pada umumnya sama seperti perusahaan konvensional. Aset  perusahaan yang dapat dijadikan sebagai harta pailit selain aset perusahaan pada umumnya,  terdapat  juga  aset  data  elektronik.  Kesalahan  atau  kelalaian  yang  dilakukan  direksi  atas kepailitan yang terjadi di  badan hukum perusahaan di bidang e – commerce, seyogianya sudah diatur dalam  Pasal  104  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  Undang  -  Undang  Nomor  40  tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas.
Kata kunci : Perseroan Terbatas; E-commerce; Kepailitan
Abstract :
Basically, a company engaged in e-commerce is the same as a company whose business activities still use  conventional  methods.  In  addition,  the  company  also  needs  funds  to  carry  out  the  operational activities  of  the  company  itself.  Companies  engaged  in  e-commerce  even  though  the  activity  costs incurred for business activities are not as large as conventional companies, but these companies still need a budget to ensure the continuity of the business. Companies engaged in e-commerce certainly depend  not  only  on  the  authorized  capital  they  have,  but  they  must  also  depend  on  other  budget sources, namely through debt activities. If a company utilizes this debt pattern, there is a possibility
MUHAMMAD SYAHRI RAMADHAN, MUHAMMAD SYAIFUDDIN, THETA MURTY, NEISA ANGRUM ADISTI,
M ZAINUL ARIFIN, RIZKA NURLIYANTIKA, M ARDIAN NUGRAHA, CONIE PANIA PUTRI
that the company in the e-commerce sector will be bankrupt if it turns out that the company meets the requirements  for  bankruptcy  as  stipulated  in  Article  2  paragraph  (1)  of  Law  No.  37  of  2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The next problem is certainly about the mechanism of determining the company's assets in the e-commerce field to be used as a bail out.  This  is  because  the  company's  assets  in the  field  of  e-commerce in  addition  to  tangible  objects such as office buildings, money, company vehicles and the like. On the other hand the company also has assets in an intangible form, namely the e-commerce system application itself. Another problem is legal  accountability  the  board  of  directors  as  the  limited  liability  company  in  which    e-commerce businesses  bankruptcy  as  a  result  of  an  error  /  negligence  in  processing  company.  Process  of bankruptcy  to  e  - commerce  companies  in  general  same  as  conventional  company.  Company  assets which can be used as assets but generally, company assets there are also assets electronic data. Fault or negligence of the board of directors of bankruptcy is occurring in the e-commerce company should be stipulated in Article 104 (1),(2), and (3   act number 40 year 2007 about limited company.
Keywords : Limited Liability Company; E-commerce; Bankruptcy

## LATAR BELAKANG
Pada  dasarnya  didirikannya  suatu  perusahaan  ialah  demi  mencari  keuntungan.  Dalam mencapai tujuan tersebut, tentunya perusahaan harus mempunyai strategi  bisnis yang sangat baik. 1 Mengingat perkembangan dunia usaha yang dari tahun ke tahun begitu pesat, ditambah lagi  dengan perkembangan  Ilmu Pengetahuan  dan Teknologi  (selanjutnya disingkat  IPTEK) yang  semakin  canggih  dan  membuat  aktivitas  masyarakat  menjadi  efisien.  Perkembangan IPTEK  itu  sendiri  pada  akhirnya  juga  berdampak  kepada  kegiatan  usaha  suatu  perusahaan. Adapun  salah  dampak  perkembangan  IPTEK  terhadap  kegiatan  usaha  suatu  perusahaan tersebut  salah  satunya  ialah Electronic  Commerce (selanjutnya  disingkat e-commerce ). E  – commerce adalah  Sekumpulan  individu  atau  organisasi  yang  melaksanakan  kegiatan  bisnis dengan memanfaatkan data digital salah satu contohnya pemanfaatan internet sebagai sarana transaksi perdangan bagi pihak produsen maupun konsumen. 2
E  –  commerce  merupakan  sarana  baru  dalam  dunia  perdagangan  yang  memberi kemudahan bagi penjual dan pembeli, yang dimana tanpa harus bertemu langsung secara fisik dalam  melakukan  transaksi  bisnis.    Pemanfaatan  perangkat  digital  seperti  internet,  memang sudah  mereduksi  sistem  transaksi  bisnis  tradisional  yang  biasa  digunakan  masyarakat. 3 Aktivitas bisnis selama ini yang biasa dilaksanakan di dunia nyata mulai mengalami banyak perubahan setelah adanya perkembangan e – commerce tersebut. 4 Perubahan tersebut ditandai dengan  adanya  sejumlah  upaya  dari  sektor  aktivitas  bisnis  yang  semula  berbasis  di  dunia nyata (real), kemudian mengembangkannya ke dunia maya ( virtual ). 5
E  –  commerce atau  perdagangan  elektronik  merupakan  sistem  bisnis  melalui  internet yang  selalu  mengalami  peningkatan  bagi  peminat  yang  menggunakannya. 6 Semakin meningkatnya  minat  masyarakat  terhadap  penggunaan e  –  commerce dalam  memenuhi kebutuhan  masyarakat,  tidak  terlepas  dari  hakekat e  –  commerce  itu sendiri,  yang  dimana
1 Muhammad Syahri Ramadhan, Yunial Laily, and Irsan, “ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJA SAMA INVESTASI ANTARA PERSEKUTUAN KOMANDITER DAN INVESTOR ASING MENURUT HUKUM INVESTASI DI INDONESIA,” Jurnal Lex Librum V, no. Hukum Investasi (2018): 771–80, http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/126.
2 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasteyo, Bisnis E-Commerce : Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia , 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
3 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasteyo.
4 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasteyo.
5 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasteyo.hlm.3
6 Assafa Endeshaw, Hukum E – Commerce Dan Internet Dengan Fokus Di Asia Pasifik , I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
MUHAMMAD SYAHRI RAMADHAN, MUHAMMAD SYAIFUDDIN, THETA MURTY, NEISA ANGRUM ADISTI,
M ZAINUL ARIFIN, RIZKA NURLIYANTIKA, M ARDIAN NUGRAHA, CONIE PANIA PUTRI
dalam  pelaksanaannya  menekankan  kepada  prinsip  efisiensi.  Prinsip  efisiensi  yang dimaksudkan  disini  ialah  adanya  penghematan  dari  segi  waktu,  tenaga  bahkan  biaya  bagi para pihak yang melakukan transaksi bisnis dengan memanfaatkan jaringan internet. 7
Mengingat  efisiensi  dari  segi  waktu  maupun  biaya  dalam  menerapkan  kegiatan e  – commerce tersebut,  maka  banyak  perusahaan  di  Indonesia  saat  ini  yang  kegiatan  bisnisnya memanfaatkan  sistem e  –  commerce .  Menurut  laporan  dari  PPRO,  perusahaan  layanan pembayaran  terkemuka  di  dunia  tentang  pembayaran  dan  perdagangan  online  tahun  2018, Indonesia merupakan negara dengan kegiatan perdagangan online atau e-commerce tertinggi di dunia dengan mempunyai nilai pertumbuhan mencapai 78% (tujuh puluh delapan persen) per  tahun. 8 Dari  segi  finansial,  meningkatnya  pertumbuhan  kegiatan e-commerce memberi dampak kepada besarnya nilai penjualan online yang menyentuh angka US$7,62 miliar. 9 Tingginya  pertumbuhan  kegiatan e-commerce di  Indonesia  dipengaruhi  oleh  5  (lima) faktor, antara lain ialah 10 :
a) Pasar  yang  mempunyai  orientasi  memanfaatkan  perangkat mobile atau internet terutama yang ada dalam gawai atau smartphone.
b) Konsumen  yang  mayoritas  berasal  dari  kalangan  pemuda  yang  sudah berkawan erat dengan dunia digital
c) Peningkatan partisipasi UMKM
d) Bertumbuhnya investasi
e) Adanya  dukungan  atau support dari  pemerintah  terhadap  kegiatan e  – commerce tersebut.
Faktor  –  faktor  inilah  yang  membuat  banyak  perusahaan  di  indonesia  yang usaha bisnisnya dijalankan dengan memanfaatkan sistem e-commerce . Pada dasarnya perusahaan  tersebut  sama  seperti  perusahaan  yang  kegiatan  bisnisnya  masih menggunakan  cara  –  cara  konvensional.  Di  samping  itu  perusahaan  tersebut  juga membutuhkan dana untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Perusahaan  yang  bergerak  di  bidang e  –  commerce meskipun  kegiatan  biaya  yang dikeluarkan untuk kegiatan bisnisnya tidak sebesar dengan perusahaan konvensional, namun  perusahaan  tersebut  tetap  saja  membutuhkan  anggaran  untuk  menjamin kelangsungan  bisnis  tersebut.  Perusahaan  yang  bergerak  bidang e  –  commerce tentunya selain mengandalkan kepada modal dasar yang dimiliki, namun perusahaan pasti juga bergantung kepada sumber anggaran lainnya yaitu melalui kegiatan utang. Perusahaan  apabila  memanfaatkan  pola  utang  ini,  ada  kemungkinan perusahaan  di  bidang  e  –  commerce  tersebut  akan  dapat  dipailitkan  jika  ternyata perusahaan  tersebut  memenuhi  syarat  untuk  dipailitkan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Masalah  selanjutnya  tentunya  mengenai  mekanisme penentuan harta kekayaan perusahaan di bidang e-commerce tersebut untuk dijadikan objek  harta  pailit,  mengingat  aset  perusahaan  di  bidang  e-commerce  selain  berupa benda  yang  berwujud  seperti  gedung  kantor,  uang,  kendaraan  perusahaan  dan semcamnya.  Di  sisi  lain  perusahaan  juga  mempunyai  aset  dalam  bentuk  yang  tidak
7 Agus Aryanto, “5 Negara Dengan Pertumbuhan E-Commerce Tertinggi,” Warta Ekonomi.co.id, 2018, https://www.wartaekonomi.co.id/read194905/5-negara-dengan-pertumbuhan-e-commerce-tertinggi.html.
8 Agus Aryanto.
9 Agus Aryanto.
10 Ning Rahayu, “E-Commerce Tumbuh Pesat Di Indonesia, Ini Faktornya,” Warta Ekonomi.co.id, 2019, https://www.wartaekonomi.co.id/read215780/e-commerce-tumbuh-pesat-di-indonesia-ini-faktornya.html.
MUHAMMAD SYAHRI RAMADHAN, MUHAMMAD SYAIFUDDIN, THETA MURTY, NEISA ANGRUM ADISTI,
M ZAINUL ARIFIN, RIZKA NURLIYANTIKA, M ARDIAN NUGRAHA, CONIE PANIA PUTRI
berwujud  yaitu  aplikasi  sistem e-commerce itu  sendiri.  Dari  uraian  singkat  diatas maka penulis merangkum persoalan kepailitan ini menjadi 3 hal, yaitu :
1. Bagaimana  proses  kepailitan  terhadap  Badan  Hukum  Perusahaan  di  bidang e  – commerce yang dipailitkan ?
2. Apa  saja  Aset  Badan  Hukum  Perusahaan  di  bidang e  –  commerce yang  dapat dijadikan boede l/harta pailit ?
3. Bagaimana pertanggung jawaban hukum direksi sebagai pegurus perseroan terbatas di bidang usaha e-commerce yang dipailitkan sebagi akibat dari kesalahan/kelalaiannya dalam mengurus perusahaan ?

## Metode
Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung wawancara dengan narasumber. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 11 Wawancara dengan narasumber maksudnya guna  mendukung  dan  melengkapi  informasi  terkait  dengan  bahan  pustaka  atau  data sekunder yang sedang diteliti. Narasumber yang akan diwawancarai ialah Legal Staff dari PT.  OYO  Rooms  Indonesia  dan  Shopee  yang  berlokasi  di  kota  Jakarta.  Data  sekunder yang dicari pada penelitian ini lebih diutamakan kepada peraturan perundang – undangan yang  berkaitan  Kepailitan,  Perseroan  Terbatas  Di  Bidang  Usaha E  –  Commerce , dokumen  –  dokumen  dan  tulisan  –  tulisan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang diteliti.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Proses Kepailitan terhadap Badan Hukum Perusahaan di Bidang E – Commerce
Pada  umumnya  proses  kepailitan  terhadap  Badan  Hukum  Perusahaan  di  bidang  e  – commerce,  sama  halnya  seperti  pada  proses  kepailitan  di  perusahaan  lainnya.  Hal terpenting  dalam  proses  kepailitan  terhadap  Badan  Hukum  Perusahaan  di  Bidang E  – Commerce ialah harus memenuhi syarat sahnya kepailitan yang dijelaskan dalam dalam Pasal  2  ayat  (1)  Undang  -  Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 12 Adapun syarat untuk dipailitkan terhadap Badan Hukum Perusahaan di Bidang E – Commerce antara lain adalah :
1. Adanya Utang
Proses  kegiatan  utang  piutang  yang  dilaksanakan  oleh  perusahaan e  – commerce sama  halnya  seperti  perusahaan  konvensional  atau  perusahaan  pada umumnya.  Mengingat  kegiatan  usaha e  –  commerce membutuhkan  biaya  yang begitu  besar,  maka  perusahaan  tersebut  dalam  melaksanakan  kegiatan  utang piutang  biasanya  mengandalkan  perusahaan  atau  pun  orang  perorangan  yang mempunyai  harta  kekayaan  begitu  besar.  Salah  satu  contoh  perusahaan  yang dapat  bahkan  sering  menjadi    target  untuk  melaksanakan  kegiatan  utang perusahaan ini biasanya perusahaan perbankan dan lembaga pembiayaan 13 . Adapun objek utang yang dimaksud antara lain ialah terdiri dari :
a. Benda Bergerak
11 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
12 Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan , 4th ed. (Jakarta: Kencana, 2008).
13 Wilma, “Aspek Hukum Perusahaan Di Bidang E-Commerce” (Jakarta, n.d.).
MUHAMMAD SYAHRI RAMADHAN, MUHAMMAD SYAIFUDDIN, THETA MURTY, NEISA ANGRUM ADISTI,
M ZAINUL ARIFIN, RIZKA NURLIYANTIKA, M ARDIAN NUGRAHA, CONIE PANIA PUTRI
Benda bergerak yang dimaksudkan disini ialah uang maupun fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan usaha bisnis e- commerce tersebut seperti mobil dan  motor  (khususnya  bagi  perusahaan  e  –  commerce  yang  bergerak  di bidang  transportasi  seperti  Gojek  dan  grab,  apabila  kendaraan  yang digunakan  merupakan  bagian  aset  perusahaan  yang  diperoleh  dari  utang, maka hal tersebut juga merupakan objek utang).
b. Benda Tidak Bergerak
Benda  tidak  bergerak  yang  dimaksudkan  disini  ialah  benda  tetap  seperti tanah atau gedung perkantoran. Perlu diketahui, perusahaan di bidang – e- commerce meskipun  kegiatan  bisnisnya  mayoritas  berada  di  aspek  dunia maya,  bukan  berarti  perusahaan  tersebut  tidak  membutuhkan  lahan  atau gedung perkantoran. Hal ini dikarenakan, ada beberapa hal terutama dalam aspek  administrasi  perusahaan  harus  dilakukan  secara  konvensional.  Di samping  itu,  adanya  perkantoran  juga  digunakan  untuk  menampung  para pegawai  atau  tenaga  kerja  yang  bekerja  di  perusahaan  di  bidang  e  – commerce tersebut.
2. Minimal 2 (dua) kreditor
Kreditor  adalah  pihak  yang  mempunyai  piutang,  jika  ada  kreditor dalam  transaksi  bisnis,  maka  tentunya  pasti  ada  debitor.  Menurut  Pasal  1 angka  (2)  UU  No.  37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  menyebutkan  Kreditor  adalah  orang  yang mempunyai  piutang  karena  perjanjian  atau  Undang-Undang  yang  dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan Pasal 1 angka (3) UU No. 37 tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang, Debitor  adalah  orang  yang  mempunyai  utang  karena  perjanjian  atau undang-undang  yang  pelunasannya  dapat  ditagih  di  muka  pengadilan. Dalam kasus ini, selaku yang menjadi pihak debitor ialah perusahaan yang bergerak di bidang – ecommerce itu sendiri.
Menurut  Pasal  2  ayat  (1)  Undang  –  Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewaijban  Pembayaran  Utang,  salah satu  syarat  yang  harus  dipenuhi  ialah  debitor  harus  mempunyai  utang kepada  2  (dua)  kreditor  atau  lebih.  Dengan  demikian,  Undang  –  Undang Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewaijban Pembayaran  Utang  hanya  memungkinkan  seorang  debitor  dinyatakan pailit apabila debitur memiliki paling sedikit 2 (dua) kreditor.
Ketentuan aturan di atas juga berlaku badan usaha perseroan terbatas di bidang e  –  commerce selaku  sebagai  debitor.  Mengingat  kegiatan  usaha dengan  memanfaatkan  teknologi  media  elektronik  seperti  internet  sudah menjadi favorit dan pilihan utama para konsumen. Maka naluri memahami kondisi  pasar  di  era  saat  ini,  membuat  perusahaan  baik  perusahaan  yang lama  (perusahaan  konvensional)  maupun  perusahaan  baru  berdiri, berlomba  –  lomba  memanfaatkan  sarana e-commerce sebagai  upaya eksistensi  perusahaan  di  khalayak  masyarakat  selaku  konsumen. Mengingat  persaingan  usaha  di  bidang e-commerce begitu  sangat kompetitif,  modal  besar  untuk  membangun  kegiatan  bisnis e-commerce memang  sangat  dibutuhkan.  Maka  dari  itu,  sudah  sewajarnya  jika  ada
MUHAMMAD SYAHRI RAMADHAN, MUHAMMAD SYAIFUDDIN, THETA MURTY, NEISA ANGRUM ADISTI,
M ZAINUL ARIFIN, RIZKA NURLIYANTIKA, M ARDIAN NUGRAHA, CONIE PANIA PUTRI
beberapa  perusahaan e-commerce yang  rela  menjadi  debitor,  dikarenakan harus  berutang  dengan  pihak  atau  perusahaan  lain,  agar  anggaran prusahaan untuk memperlancar kegiatan bisnisnya berjalan dengan stabil. Adapun perusahaan  yang  yang menjadi  kreditor  ini dapat  saja berasal dari perusahaan sesama di kegiatan e-commerce, yang dimana perusahaan e commerce tersebut dapat menjadi kreditor dikarenakan kondisi keuangan atau  harta  kekayaan  perusahaannya  lebih  baik  dibandingkan  dengan perusahaan  di  bidang  e  –  commerce  yang  menjadi  debitor.  Selanjutnya peihak yang dapat menjadi kreditor atau pihak yang berpiutang ini adalah bank dan lembaga keuangan.

## 3. Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih
Suatu utang yang dilaksanakan badan hukum perusahaan di bidang e – commerce ,  setiap  transaksi  bisnis  apalagi  menyangkut  utang  piutang, tentunya  pihak  debitor  dan  kreditor  sudah  menentukan  waktu  untuk menyelesaikan  proses  utang  pitunga  tersebut,  meskipun  tranksaksi pernjanjian    tersebut  dilaksanakan  melalui  media e  -  commerce . 14 Dalam menentukan jatuh tempo ini, harus mengedepankan prinisp proposionalitas,  artinya  waktu  akhir  pembayaran  utang  harus  diberikan masa waktu  yang cukup bagi debitor, agar debitor dapat mengoptimalkan waktu  yang  rasional  tersebut  untuk  berupaya  melunasi  utang  kepada kreditor  nantinya.  Di  sisi  lain,  waktu  yang  ditentukan  juga  jangan  terlalu lama, mengigat kreditor mempunyai kepentingan atas objek utang piutang tersebut. Ketentuan jatuh tempo ini merupakan senjata bagi kreditor untuk menagih  seluruh  utang  kepada  debitor.  Debitor  tetap  diwajibkan  untuk membayar  utang  kepada  kreditor,  sekalipun  ketentuan  jatuh  tempo  tidak diatur  dalam  perjanjian  dengan  alasan  debitor  sudah  melakukan kelalaian. 15
Jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih  ini  merupakan  2  (dua)  istilah  yang mempunyai  makna  berbeda.  Perusahaan  pada  saat  melakukan  transaksi bisnis dengan memanfaatkan sarana e – commerce , apabila dipenuhi unsur utang  piutang,  tetapi  tidak  ditentukan  waktu  jatuh  temponya.  Pihak kreditor  tetap  bisa  menagih  utang  tersebut.  Meskipun  di  sisi  lain,  waktu dapat ditagih tersebut lebih baiknya sudah ditentukan pada saat melakukan transaksi bisnis. Hal ini demi memudahkan pihak kreditor untuk  menagih utang  kepada  debitor.  Penjelasan  singkatnya  ialah  setiap  utang  yang ditagih, tetapi belum tentu sudah jatuh tempo, sedangkan jika utang sudah ditentukan jatuh tempo, maka sudah pasti utang tersebut dapat ditagih. 16
14 Imran Nating, Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit , I (Jakarta.: Raja Grafindo Persada, 2004).
15 Imran Nating.
16 Imran Nating.
MUHAMMAD SYAHRI RAMADHAN, MUHAMMAD SYAIFUDDIN, THETA MURTY, NEISA ANGRUM ADISTI,
M ZAINUL ARIFIN, RIZKA NURLIYANTIKA, M ARDIAN NUGRAHA, CONIE PANIA PUTRI
Aset  Badan  Hukum  Perusahaan  di  bidang e  –  commerce yang  dapat  dijadikan boede l/harta pailit
Di  dalam  badan  hukum  perusahaan  di  bidang e  –  commerce ,  segala  aset  dalam perusahaan  tersebut  pada  dasarnya  hampir  sama  dengan  halnya  dengan  perusahaan pada umumnya. Badan Hukum Perusahaan di bidang e – commerce tersebut meskipun kegiatan  bisnisnya  banyak  berfokus  kepada  media  elektronik  atau  online.  Pada dasarnya  perusahaan  tersebut  membutuhkan  juga  aset  seperti  perusahaan  pada umumnya.  Bagi  badan  hukum  perusahaan  di  bidang e  –  commerce berbentuk Perseroan Terbatas (PT), ada juga salah satu aset yang dapat dijadikan sebagi boedel pailit  yaitu    saham  perseroan.  Pemilik  modal  yang  menanamkan  modalnya  dalam sejumlah uang ke perseroan disebut sebagai saham. 17 Saham adalah kekayaan pribadi pemegang  saham  yang  bersifat  benda  bergerak  yang  hanya  dapat  dialihkan  namun tidak dapat  dipegang  atau diraba secara fisik. 18 Menurut Pasal  60 ayat  (1)  Undang  – Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  menyebutkan  Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52  Undang  –  Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  kepada pemiliknya.  Perbedaan  mendasar  mengenai  bentuk  aset  badan  hukum  perusahaan  di bidang e – commerce dibandingkan dengan perusahaan konvensional pada umumnya ialah  bahwa  data  elektronik  dalam  mengakomodir  kegiatan e  –  commerce tersebut dapat  dijadikan  sebagai  objek  harta/ boedel pailit. 19 Adapun  data  elektronik  tersebut terdiri dari 20 :
1. Nama Domain
Pasal  1  angka  20  Undang  –  Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  menyebutkan  Nama  Domain  adalah alamat  internet  penyelenggara  negara,  Orang,  Badan  Usaha,  dan/atau masyarakat,  yang  dapat  digunakan  dalam  berkomunikasi  melalui  internet, yang  berupa  kode  atau  susunan  karakter  yang  bersifat  unik  untuk menunjukkan  lokasi  tertentu  dalam  internet.  Nama  domain  adalah  suatu alamat  dalam  jaringan  internet,  pada  jaringan  internet  tersebut  digunakan untuk  mempermudah  pengguna  dan  mengingat  nama  server  yang  ingin dikunjungi.  Nama  domain  ini  tidak  berfungsi  layaknya  seperti pemerintahan dimana tidak adanya suatu kewenangan yang tersentral. 21
Pemafaatan  nama  domain  menjadi  lebih  intensif  dan  nama  domain merupakan  bagian  dari  identitas  seseorang  atau  entitas  bisnis. 22 Hal tersebut  secara  tidak  langsung  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam penggunaan  nama  domain  telah  menjadi  bagian  dari  perlengkapan komunikasi yang digunakan oleh kalangan bisnis untuk mengidentifikasikan  dirinya,  produknya  dan  segala  aktivitasnya  serta berfungsi  sebagai  media  dalam  transaksi  bisnis  perdagangan. 23 Dimana Nama  domain  memiliki  keterikatan  erat  dengan  merek,  keterikatan  ini
17 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas , III (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
18 M. Yahya Harahap.
19 Wilma, “Aspek Hukum Perusahaan Di Bidang E-Commerce.”
20 Hilman, “Perusahaan Di Bidang E-Commerce Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia” (Jakarta, n.d.).
21 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika , I (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).
22 Edmon Makarim.
23 Edmon Makarim.
MUHAMMAD SYAHRI RAMADHAN, MUHAMMAD SYAIFUDDIN, THETA MURTY, NEISA ANGRUM ADISTI,
M ZAINUL ARIFIN, RIZKA NURLIYANTIKA, M ARDIAN NUGRAHA, CONIE PANIA PUTRI
dapat dilihat dalam dunia bisnis atau perekonomian tepatnya perdagangan, banyak  pelaku  bisnis  tertentu  bagi  pemilik  hak  atas  merek  yang  dengan sengaja  memakai  nama  domain  yang  serupa  dengan  mereknya. 24 Tujuan digunakannya  nama  domain  yang  serupa  dengan  mereknya  ialah  agar mempermudahkan  pelanggan  guna  mengidentifikasi  suatu  website  yang mereka  gunakan  berhubungan  dangan  barang  yang  diingikan  oleh konsumen.  Walaupun  keduanya  memiliki  keterkaitan  erat,  namun  tidak dapat  dikatakan  bahwa  keduanya  identik,  keduanya  memiliki  sistem  dan syarat-syarat pendaftaran serta pengakuan eksistensinya secara berbeda. 25

## 2. Big Data
Big  Data  merupakan  himpunan  data  digital  yang  sangat  besar  yang dimana  dapat  dimanfaatkan  untuk  segala  aktivitas  dengan  menggunakan basis  digital  termasuk  salah  satunya  perdagangan  elektronik  atau e  – commerce 26 .  Big  data  ini  meskipun  dari  segi  proses,  begitu  kompleks implementasinya. Namun, dari segi hasil terutama di kegiatan bisnis begitu banyak  manfaatnya.  Terminologi Big  Data ini  sendiri  tercipta  dari perusahaan  pencarian  web  yang  mengelola  data  dengan  agregasi  yang terdistribusi sangat besar dan kompleks. 27
Pemanfaatan  big  data  dalam  dunia  internet  tidak  hanya  fokus  kepada aspek  pemberi  informasi  saja,  tetapi  juga  dapat  dimanfaatkan  di  aspek bidang  bisnis  terutama  kegiatan  perdagangan  atau  yang  biasa  dikenal dengan e-commerce .  Adanya  perusahaan e  –  commerce seperti  Shoppe, PT.  Oyo  Rooms  Indonesia,  maupun  Gojek  merupakan  bagian  contoh kongretnya. Layanan sumber informasi yang dapat dilakukan badan hukum di perusahaan e-commerce menggunakan manajemen big data diantaranya terdiri dari Konten, Menu Pencarian, Recommended object.
Layanan  sumber  informasi  yang  diambil  dari  big  data  di  atas memungkinan  terjadinya  dinamika  pengaksesan  sumber-sumber  informasi yang  dilayankan  oleh  perusahaan e-commerce .  Layanan  sumber  informasi merupakan  hasil  analisa  data  yang  diambil  dari  kombinasi  data  barang/jasa yang  sering  dicari,  data  barang/jasa  yang  dibeli  atau  dimanfaatkan,  hasil inputan  melalui  media  sosial  dan  data  perilaku  pencari  informasi  melalui katalog  online.  Sebagai  tempat  rujukan  riset,  badan  hukum  yang  bergerak  di badan  usaha e-commerce tersebut  perlu  menambah  layanan  yang  lebih  bagi konsumen.  Badan  hukum  yang  bergerak  di  badan  usaha e-commerce dapat menyimpan  data  tersebut  untuk  kemudian  menjadi  rujukan  bagi  konsumen lain yang mungkin akan mengembangkan data yang diperoleh dari perusahaan tersebut. Dengan demikian peran badan hukum yang bergerak di badan usaha e-commerce akan  semakin  terlihat  sebagai  penunjang  kebutuhan  hidup  yang
24 Hilman, “Perusahaan Di Bidang E-Commerce Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia.”
25 Ni Komang Lugra Mega Triayuni Dewi dan Nyoman A. Martana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Nama Domain Dalam Tindakan Cybersquatting Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara 8, no. 4 (2019): 1–15.
26 Hilman, “Perusahaan Di Bidang E-Commerce Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia.”
27 Ilham Effendi, “Pengertian Big Data,” IT-JURNAL.COM, 2019, https://www.it- jurnal.com/pengertian-big-data/.
MUHAMMAD SYAHRI RAMADHAN, MUHAMMAD SYAIFUDDIN, THETA MURTY, NEISA ANGRUM ADISTI,
M ZAINUL ARIFIN, RIZKA NURLIYANTIKA, M ARDIAN NUGRAHA, CONIE PANIA PUTRI
memberikan layanan tepat bagi konsumennya yang memanfaatkan manajemen big data untuk menjangkau keperluan konsumen di era global ini.
3. Cost Per Lead (CPL)
CPL  ( Cost  Per  Lead )  adalah  model  penetapan  harga  iklan  online,  di mana  pengiklan  tertentu  membayar  untuk  mendaftar  dari  pelanggan  yang tertarik dengan penawaran yang dipromosikan pengiklan. Model ini juga dapat dikenal  sebagai  pembuatan  timbal  online  atau  Biaya  pembuatan  timbal.  CPL merupakan salah satu bentuk periklanan berbasis kinerja. Dalam beberapa hal, ini  merupakan  jalan  tengah  antara  model  periklanan  online  seperti  biaya  per tayang (CPM) di mana penerbit tidak secara langsung dihargai  atau dihukum terkait  dengan  bagaimana  kinerja  lalu  lintas  itu  dan  biaya  per  penjualan  di mana  penerbit  memikul  tanggung  jawab  penuh  atas  bagaimana  lalu  lintas mengkonversi.  Meskipun  mereka  tidak  dapat  mengontrol  semua  yang  terjadi di situs pengiklan. 28
Perusahaan  yang  menghasilkan  lead  tidak  mendapatkan  kompensasi secara  langsung  untuk  konversi  penjualan  lead  tersebut.  Namun,  agar pengiklan tetap membayar untuk arahan dari sumber yang sama, arahan pada akhirnya  harus  menghasilkan  tingkat  konversi  yang  dapat  diterima.  Model biaya  per  lead  membantu  berbagi  tanggung  jawab  untuk  kinerja  antara penerbit  dan  pengiklan.  Penayang  bertanggung  jawab  untuk  menempatkan iklan  mereka  dari  audiens  yang  tepat  dengan  cara  yang  benar  untuk menghasilkan  respons.  Pengiklan  bertanggung  jawab  untuk  memaksimalkan konversi prospek menjadi penjualan. 29
4. Placement iklan
Iklan adalah salah satu jenis promosi  yang paling sering dijumpai dan digunakan  oleh  perusahaan  dalam  memasarkan  merek  maupun  produknya.
Iklan  merupakan  setiap  bentuk  komunikasi  nonpersonal  yang  menyangkut suatu  organisasi,  produk,  jasa,  maupun  ide  yang  dibayar  oleh  suatu  sponsor. Iklan juga dapat didefinisikan sebagai pesan penawaran produk yang ditujukan kepada  masyarakat  melalui  suatu  media.  Perkembangan  teknologi  membantu proses penyebaran informasi. Dunia iklan pun juga mengalami perkembangan.
Dahulu iklan hanya disampaikan dengan cara komunikasi secara lisan.Namun dengan  adanya  perkembangan  teknologi  sekarang  iklan  dapat  dilakukan melalui berbagai media, seperti media cetak dan media elektronik. 30
Perusahaan  perlu  memperhatikan  keadaan  masyarakat  dalam memasarkan  merek  maupun  produknya  melalui  iklan.  Pada  masa  revolusi industri 4.0 saat ini, masyarakat lebih menyukai hal-hal yang sederhana, cepat dan  mudah.  Pencarian  informasi  juga  menjadi  lebih  mudah  karena  adanya perkembangan  teknologi.  Media-media  elektronik  seperti  jaringan  internet
28 Rifqi Mulayawan, “Pengertian CPL (Cost Per Lead): Fungsi, Manfaat Dan Cara Menghitungnya” (Jakarta, 2019), https://rifqimulyawan.com/blog/pengertian-cpl/.
29 Rifqi Mulayawan.
30 Zhendy Valentina Purnomo, “Product Placement: Film, Program Televisi, Video Games, Atau Musik ?,” Jurnal Studi Manajemen 9, no. 1 (2015): 97–110.
MUHAMMAD SYAHRI RAMADHAN, MUHAMMAD SYAIFUDDIN, THETA MURTY, NEISA ANGRUM ADISTI,
M ZAINUL ARIFIN, RIZKA NURLIYANTIKA, M ARDIAN NUGRAHA, CONIE PANIA PUTRI
merupakan suatu fasilitas yang wajib dimiliki khususnya perusahaan pemasar harus jeli terhadap fenomena yang sedang terjadi di masyarakat tersebut. 31
Keempat  komponen  di  atas  yaitu  Nama  Domain,  Big  data, Cost  Per  Lead (CPL), dan Placement iklan merupakan aset  badan hukum  perusahaan di  bidang e – commerce yang dapat dijadikan boede l/harta pailit.
Pertanggung Jawaban Hukum Direksi Sebagai Pengurus Perseroan Terbatas Di Bidang Usaha E-Commerce Yang Dipailitkan Sebagi Akibat Dari Kesalahan/Kelalaiannya Dalam Mengurus Perusahaan
Pada dasarnya, tanggung jawab direksi sebagai pengurus perseroan terbatas di bidang usaha e-commerce, yang  sedang  pailit  sama  halnya  dengan  tanggung  jawab  direksi yang  perusahaannya  tidak  sedang  mengalami  kepailitan. 32 Kesalahan  atau  kelalaian yang  dilakukan  direksi  atas  kepailitan  yang  terjadi  di    badan  hukum  perusahaan  di bidang e – commerce, seyogianya sudah diatur dalam Pasal 104 ayat (1), (2), dan (3) Undang  -  Undang  Nomor  40  tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  yang menyebutkan:
(1) Direksi  tidak  berwenang  mengajukan  permohonan  pailit  atas  Perseroan  sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
(2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi karena kesalahan atau  kelalaian  Direksi  dan  harta  pailit  tidak  cukup  untuk  membayar  seluruh kewajiban  Perseroan  dalam  kepailitan  tersebut,  setiap  anggota  Direksi  secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi  yang  salah  atau  lalai  yang  pernah  menjabat  sebagai  anggota  Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan
Direksi  pada  dasarnya  tidak  dapat  juga  diminta  pertanggungjawaban  hukumnya sebagai  pengurus  perseroan  terbatas  di  bidang  usaha e-commerce apabila  direksi  dapat membuktikan jika kepailitan yang terjadi bukan karena kesalahan atau pun kelalaiannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam  Pasal 104 ayat (4) dan (5) Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :
(4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah  melakukan  pengurusan  dengan  itikad  baik,  kehati-hatian,  dan  penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  baik  langsung  maupun  tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
(5) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (4)  berlaku juga  bagi  Direksi  dari  Perseroan  yang  dinyatakan  pailit  berdasarkan  gugatan pihak ketiga
31 Zhendy Valentina Purnomo.
32 Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan .
MUHAMMAD SYAHRI RAMADHAN, MUHAMMAD SYAIFUDDIN, THETA MURTY, NEISA ANGRUM ADISTI,

## Kesimpulan
1. Pada umumnya proses kepailitan terhadap Badan Hukum Perusahaan di bidang e –  commerce,  sama  halnya  seperti  pada  proses  kepailitan  di  perusahaan  lainnya. Hal  terpenting  dalam  proses  kepailitan  terhadap  Badan  Hukum  Perusahaan  di Bidang E – Commerce ialah harus memenuhi syarat sahnya kepailitan yang diatur dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang  -  Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  yaitu  adanya  utang, minimal (2) duat atau lebih kreditor, dan jatuh waktu dan dapat ditagih.
2. Pasal  21  Undang  -  Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  menyebutkan  kepailitan  meliputi seluruh  kekayaan  debitur  pada  saat  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan  serta segala  sesuatu  yang  diperoleh  selama  kepailitan.  Di  dalam  badan  hukum perusahaan di  bidang e  –  commerce , segala  aset dalam perusahaan tersebut  pada dasarnya  hampir  sama  dengan  halnya  dengan  perusahaan  pada  umumnya. Perbedaan mendasar mengenai bentuk aset badan hukum perusahaan di bidang e – commerce dibandingkan  dengan  perusahaan  konvensional  pada  umumnya  ialah bahwa data elektronik dalam mengakomodir kegiatan e – commerce tersebut dapat dijadikan sebagai objek harta/ boedel pailit. Adapun data elektronik tersebut terdiri dari Nama Domain, Big data, Cost Per Lead (CPL), dan Placement iklan.
3. Pertanggung  jawaban  hukum  direksi  sebagai  pengurus  perseroan  terbatas  di bidang usaha e-commerce yang dipailitkan sebagai akibat dari kesalahan/kelalaiannya  dalam  mengurus  perusahaannya,  akan  menjadi  tanggung jawab pribadi dari direksi itu sendiri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat  (1), (2), dan (3) Undang  - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasteyo. Bisnis E-Commerce : Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia . 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Agus Aryanto. “5 Negara Dengan Pertumbuhan E-Commerce Tertinggi.” Warta Ekonomi.co.id, 2018. https://www.wartaekonomi.co.id/read194905/5-negara-dengan- pertumbuhan-e-commerce-tertinggi.html.
Assafa Endeshaw. Hukum E – Commerce Dan Internet Dengan Fokus Di Asia Pasifik . I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Edmon Makarim. Kompilasi Hukum Telematika . I. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
Hadi Shubhan. Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan . 4th ed.
Jakarta: Kencana, 2008.
Hilman. “Perusahaan Di Bidang E-Commerce Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia.” Jakarta, n.d.
Ilham Effendi. “Pengertian Big Data.” IT-JURNAL.COM, 2019. https://www.it- jurnal.com/pengertian-big-data/.
Imran Nating. Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan
MUHAMMAD SYAHRI RAMADHAN, MUHAMMAD SYAIFUDDIN, THETA MURTY, NEISA ANGRUM ADISTI,
M ZAINUL ARIFIN, RIZKA NURLIYANTIKA, M ARDIAN NUGRAHA, CONIE PANIA PUTRI
Harta Pailit . I. Jakarta.: Raja Grafindo Persada, 2004.
M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas . III. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Ni Komang Lugra Mega Triayuni Dewi dan Nyoman A. Martana. “Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Nama Domain Dalam Tindakan Cybersquatting Di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara 8, no. 4 (2019): 1–15.
Rahayu, Ning. “E-Commerce Tumbuh Pesat Di Indonesia, Ini Faktornya.” Warta
Ekonomi.co.id, 2019. https://www.wartaekonomi.co.id/read215780/e-commerce- tumbuh-pesat-di-indonesia-ini-faktornya.html.
Ramadhan, Muhammad Syahri, Yunial Laily, and Irsan. “ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJA SAMA INVESTASI ANTARA PERSEKUTUAN
KOMANDITER DAN INVESTOR ASING MENURUT HUKUM INVESTASI DI INDONESIA.” Jurnal Lex Librum V, no. Hukum Investasi (2018): 771–80. http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/126.
Rifqi Mulayawan. “Pengertian CPL (Cost Per Lead): Fungsi, Manfaat Dan Cara Menghitungnya.” Jakarta, 2019. https://rifqimulyawan.com/blog/pengertian-cpl/.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) . Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
Wilma. “Aspek Hukum Perusahaan Di Bidang E-Commerce.” Jakarta, n.d.
Zhendy Valentina Purnomo. “Product Placement: Film, Program Televisi, Video Games,
Atau Musik ?” Jurnal Studi Manajemen 9, no. 1 (2015): 97–110.