## ANALISA HUKUM SENGKETA MEREK DAGANG GEPREK BENSU BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN
No. 196/G/2020/PTUN-JKT)
Oleh: Shellen Dhea Af Gaumi 1)
Rudy Hartono 2)
Universitas Prima Indonesia, Medan 1,2)
E-mail: shellendhea099@gmail.com 1) rudyhartono@unprimdn.ac.id 2)

## ABSTRACT
Letter issued by Directorate General of Intellectual Property Number: HKI-KI.06.07-11 regarding deletion registered trademark on the initiative of the minister which of course harms PT. Ayam Geprek Benny Sujono who previously won the trademark dispute case based on Supreme Court Decision No.575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dated May 20, 2020, of course  this  creates  legal  uncertainty.  This  research  is  a  type  of  normative  legal research,  namely  research that  prioritizes  secondary  data  (data  obtained  from  library materials).  The  nature  of  this  research  is  descriptive  analytical,  namely  research  that seeks to describe a legal problem (legal phenomena) in detail and then analyze it. The issuance  of  Decree  Number:  HKI-KI.06.07-11  regarding  the  abolition  of  registered marks  on  the  initiative  of  the  Minister  is  motivated  by  the  existence  of  similarities  in principle and/or in its entirety to Geographical Indications in this case is the acronym of  the  name  Ruben  Onsu  who  is  a  famous  person.  The  legal  certainty  of  the  Geprek Bensu  trademark  dispute  based  on  Decision  No.196/G/2020/PTUN-JKT  is  that  PT Ayam Geprek Benny Sudjono is the legal holder of the "I Am Geprek Sedep Beneer and painting" brand, because the Panel of Judges granted the plaintiff's claim in its entirety. Efforts  were  made  to  provide  legal  protection  for  the  parties    against  the  trademark dispute of Geprek Bensu jalah with a Civil Lawsuit that can be submitted to the Court by the parties concerned, this is based on the provisions of Article 76 of Law Number 20 of  2016  concerning  Marks  and  Geographical  Indications  through  the  Commercial Court.
Keywords: Dispute, Brand, Legal Certainty.

## ABSTRAK
Letter issued by Directorate General of Intellectual Property Number: HKI-KI.06.07-11 regarding deletion registered trademark on the initiative of the minister which of course harms PT. Ayam Geprek Benny Sujono who previously won the trademark dispute case based on Supreme Court Decision No.575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dated May 20, 2020, of course this creates legal uncertainty. This research is a type of normative legal research, namely  research  that  prioritizes  secondary  data  (data  obtained  from  library  materials). The  nature  of  this  research  is  descriptive  analytical,  namely  research  that  seeks  to describe a legal problem (legal phenomena) in detail and then analyze it. The issuance of Decree Number: HKI-KI.06.07-11 regarding the abolition of registered marks on the initiative of the Minister is motivated by the existence of similarities in principle and/or
in its entirety to Geographical Indications in this case is the acronym of the name Ruben Onsu  who  is  a  famous  person.  The  legal  certainty  of  the  Geprek  Bensu  trademark dispute based on Decision No.196/G/2020/PTUN-JKT is that PT Ayam Geprek Benny Sudjono  is  the  legal  holder  of  the  "I  Am  Geprek  Sedep  Beneer  and  painting"  brand, because  the  Panel  of  Judges  granted  the  plaintiff's  claim  in  its  entirety.  Efforts  were made to provide legal protection for the parties  against the trademark dispute of Geprek Bensu  jalah  with  a  Civil  Lawsuit  that  can  be  submitted  to  the  Court  by  the  parties concerned,  this  is  based  on  the  provisions  of  Article  76  of  Law  Number  20  of  2016 concerning Marks and Geographical Indications through the Commercial Court. Kata Kunci:Sengketa, Merek, Kepastian Hukum.

## 1. PENDAHULUAN
Dunia  perdagangan  Indonesia  sangat erat kaitannya dengan merek, maka dari itu  terdapat  standar  esensial  yang  dapat memberikan perlindungan
dan kepastian  hukum,  yang  kini  diharapkan tunduk  pada  Undang-Undang  Merek tentang  Merek  dan  Indikator  Geografis Tabel  20  2016  untuk  melindungi kegiatan ekonomi di Indonesia. Bagi sebagian orang, arti nama mungkin tidak  penting,  tetapi  nama  film  adalah tanda  yang  sangat  relevan  untuk memberi  produk  tujuan  menunjukkan asal  properti.  Merek  bermanfaat  bagi pelanggan  sebagai  alat  promosi  untuk menambah  nilai  produk  dan  dapat berdampak  positif  pada  penjualan produk tersebut.
Dalam negosiasi, merek menjadi komponen  penting.  Produk  bermerek dapat  diberi  merek  oleh  produsen  dan produsen yang masuk. Sulit
membayangkan  tanda  itu  tidak  dibuat, karena  tidak  terkenal  di  negara  bagian itu. Jadi produk pasti memiliki identitas merek tersendiri.
Selain  identitas  produk,  merek  juga memainkan peran penting dalam mengamankan  strategi  bisnis  untuk persaingan  perusahaan  yang  kompetitif saat ini karena merek memainkan peran kunci  dalam  industri  produk  dan layanan.
Memahami  pentingnya  merek  sering diabaikan  oleh  para  pemimpin  bisnis. Seringkali  aktor  hanya  membuat  tanda,
tetapi  mereka  tidak  membuat  tanda. Namun  jika  diperbolehkan,  maka  harus dimusnahkan  jika  didaftarkan  oleh orang  lain  tanpa  izin.  Jika  pihak  lain menjelaskan artifak tersebut, Anda tidak dapat  menyalahkan  pihak  lain  karena menggunakan  kode  yang  merupakan hasil dari upaya pribadi tersebut.
Sebagai  bagian  dari  hak  kekayaan intelektual,  kode  jelas  dilindungi  dari penggunaan  dan  eksploitasi.  Agar sebuah  merek  dapat  bertahan,  ia  harus terlebih dahulu diberi merek. Hak tanda adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan oleh  negara  kepada  pemilik  alat  untuk jangka waktu terbatas.
Sistem  pelabelan  konstitutif  digunakan di Indonesia, yaitu pihak yang hadir atas nama perdagangan, pihak  yang pertama kali mencatatkan transaksi, atau disebut juga praduga kepemilikan .
Hal  ini  tertuang  dalam  pernyataan Rahmi  Jenedi  bahwa  sistem  ekspresi pendaftaran memiliki keunggulan konstitutif dibandingkan sistem deklaratif, yaitu kepastian hukum dalam menentukan  siapa  yang  melindungi pemilik  merek  kunci.  Hak  merek dibatasi  sebagai  suatu  hal  yang  khusus karena  hak  atas  kebebasan  berekspresi adalah  hak  pemiliknya  dan  dapat mengizinkan orang lain untuk menggunakan  merek  tersebut  untuk jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan dan standar.
Sebagai  negara  berkembang,  Indonesia telah mampu beradaptasi dengan segala perubahan  hukum  dalam  kebijakan HKI.  Pemerintah  melalui  Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual, Kementerian  Hak  Asasi  Manusia  dan Hak Asasi Manusia, telah mengeluarkan standar penyelesaian sengketa HKI agar permasalahan  dapat  diselesaikan  secara damai dan tidak berlarut-larut. Namun  masih  banyak  aplikasi  dengan nama  yang  sama  antara  pendaftar  lama dan pendaftar baru yang ingin membagikan catatannya, sehingga menyulitkan pendaftar untuk mendaftarkan produknya. Salah satunya adalah  perselisihan  antara  Geprek Bensu  dan  Am  Geprek  Bensu.  Benny Sudjono,  pemilik  PT  Ayam  Geprek yang  menggunakan  nama  I  Am  Geprek
Bensu, menggugat Ruben Onsu.
Gugatan  itu  menyangkut  hak  kekayaan intelektual merek Bensu.
Pembahasan  CATATAN:  Putusan  No.
57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN NiagaJkt.Pst  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat tanggal 13 Januari 2020
mengikuti  upaya  kasasi  yang  ditolak oleh majelis hakim sebagaimana diuraikan  di  atas.  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal  20  Mei  2020  dan  mempunyai kekuatan hukum tetap.
Namun,  pada  tanggal  6  Oktober  2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  menerima  nomor HKI-KI.06.07-11  melalui  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual  atas pengampunan uang kertas yang didaftarkan  atas  prakarsa  tersebut. bahwa  tentunya  polisi  tidak  merugikan PT.  Ayam  Geprek  Benny  Sujono  yang sebelumnya  menjabat  di  Mahkamah Agung  No.  575  K/Pdt.Sus-HKI/2020, tanggal  20  Mei  2020,  tentunya  hal  ini menimbulkan  ketidakpastian  hukum. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji topik ini secara lebih rinci.
Penulis bermaksud mengajukan pertanyaan  tersebut  dan  kemudian menyelesaikannya dalam sebuah dokumen yang berjudul “Analisa Hukum  Sengketa  Merek  Dagang
Geprek  Bensu  Berdasarkan  Asas Kepastian  Hukum  (Studi  Kasus Putusan No.
196/G/2020/PTUN- JKT)”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Penggunaan Merek Dagang
Sesuatu  yang  memiliki  ketentuan  atau ketetapan  adalah  suatu  keadaan  yang pasti atau disebut dengan teori kepastian hukum  yang  mana  secara  hakiki haruslah pasti dan adil. Dengan bersifat adil  dan  dilaksanakan  dengan  pasti hukum  akan  menjalankan  fungsinya dengan baik. Kepastian hukum merupakan  pernyataan  secara  normatif,
bukan sosiologi. Dengan adanya aturan- aturan  yang  menjadi  batasan  bagi masyarakat  dalam  melakukan  tindakan terhadap individu maka akan menimbulkan suatu kepastian hukum. Rancangan kejelasan hukum melingkupi  beberapa  pandangan  yang silih berhubungan. Salah
satu pandangan  dari  kejelasan  hukum  yakni proteksi  yang  diserahkan  pada  orang kepada  kesewenang-  wenangan  orang yang  lain,  juri,  serta  administrasi( penguasa).  Keyakinan hendak kejelasan hukum yang sepatutnya bisa berhubungan  orang  bertepatan  dengan apa  yang  bisa  diharapkan  oleh  orang hendak  dicoba  penguasa,  tercantum pula  keyakinan  hendak  kestabilan putusan- putusan juri ataupun
administrasi( penguasa) Konsep kepastian hukum. Kejelasan  hukum  dengan  cara  normatif merupakan  kala  sesuatu  peraturan terbuat  serta  diundangkan  dengan  cara tentu  sebab  menata  dengan  cara  nyata serta masuk akal. Nyata dalam arti tidak memunculkan  keragu-  raguan(  multi
pengertian) serta masuk akal. Kejelasan hukum  menunjuk  pada  pemberlakuan hukum  yang  nyata,  senantiasa,  tidak berubah-  ubah  serta  bertanggung  jawab yang penerapannya tidak bisa dipengaruhi  oleh  keadaan-  keadaan yang  karakternya  individual.  Kejelasan serta  kesamarataan  tidaklah  hanya desakan  akhlak, melainkan  dengan  cara aktual menandai hukum.
Kejelasan  hukum  ialah  suatu  prinsip pemberian proteksi hukum untuk warga dari  aksi  kewenangan  yang  sekehendak hati.  Opini  ini  diperkuat  oleh  Maxeiner yang melaporkan kalau dengan terdapatnya  kejelasan  hukum,  hingga bisa  memusatkan  warga  buat  menaati hukum  serta  mencegah  warga  dari kesewenangan  penguasa  yang  membuat ketentuan hukum.
Kejelasan  hukum  ialah  agunan  hal hukum  yang  bermuatan  kesamarataan. Norma- norma yang memajukan kesamarataan wajib benar- benar berperan  sebagi  peraturan  yang  ditaati. Bagi  Gustav  Radbruch  kesamarataan serta  kejelasan  hukum  ialah  bagian- bagian yang senantiasa dari hukum. Dia beranggapan  kalau  kesamarataan  serta kejelasan hukum wajib dicermati, kejelasan hukum wajib dilindungi untuk keamanan  serta  kedisiplinan  sesuatu negeri.  Kesimpulannya  hukum  positif wajib  senantiasa  ditaati.  Bersumber pada  filosofi  kejelasan  hukum  serta angka  yang  mau  digapai  ialah  nilai- nilai kesamarataan serta keceriaan. Hukum  merk  di  Indonesia  dengan  cara konstitutif menganut sistem first to file, alhasil  yang  memasukkan  merk  awal kali  merupakan  yang  berkuasa  atas kepemilikan merk itu. Supaya merk bisa dilindungi  hukum,  hingga  merk  wajib didaftarkan  ke  Departemen  Hukum serta  Hak  Asas  Orang,  Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual alhasil  tertera  dalam  Catatan  Biasa Merk(  DUM)  serta  owner  merk  yang
sesungguhnya  hendak  menemukan  akta merk  selaku  ciri  fakta  hak  atau kepemilikan  atas  merk  bisnis  atau pelayanan.  Bila  tidak,  hingga  owner merk  yang  sesungguhnya  hendak  susah meyakinkan  haknya  bila  sesuatu  kala terdapat  bentrokan  sebab  merk  itu dipakai pihak lain ataupun digugat oleh pihak lain.
Merk didapat lewat registrasi,
maksudnya  hak  khusus  atas  sesuatu merk  diserahkan  sebab  terdapatnya registrasi.  Dengan  begitu,  bisa  dibilang kalau  registrasi  merk  merupakan  telak sebab  merk  yang  tidak  didaftar,  tidak hendak  memperoleh  proteksi  hukum. Setelah itu bagi opini yang dikemukakan  oleh  Saidin  kalau  merk haruslah mempunyai perbandingan supaya di mutu serta keterkenalan merk itu dikira asli serta tidak terdapat meniru menjiplak.
Di  Indonesia,  keberadaan  merek  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang
Merek dan Indikasi Geografis
merumuskan  tentang  pengertian  merek, yaitu  sebagai  berikut:  “Merek  adalah tanda  yang  dapat  ditampilkan  secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut  untuk  membedakan  barang dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”
Tiap owner merk yang sudah memasukkan merknya cocok
determinasi  Hukum  Merk  serta  Gejala Geografis,  mempunyai  hak  atas  merk itu. Perihal ini begitu juga suara Artikel 1  nilai  5  Hukum  No  20  Tahun  2016 mengenai  Merk  serta  Gejala  Geografis melaporkan  kalau,  hak  atas  merk
merupakan hak khusus yang diserahkan oleh  Negeri  pada  owner  merk  yang tertera buat waktu durasi khusus dengan memakai  sendiri  merk  itu  ataupun membagikan  permisi  pada  pihak  lain buat  memakainya.  Pemberian  permisi oleh  owner  merk  pada  pihak  lain berbentuk  pemberian  sertifikat,  ialah membagikan  permisi  pada  pihak  lain buat  waktu  durasi  khusus  memakai merk  itu  begitu  juga  beliau  sendiri memakainya.
Registrasi  merk  ini  tidak  bebas  dari mungkin  terdapatnya  registrasi  tanpa hak yang dicoba oleh pihak khusus yang berhasrat  kurang  baik.  Registrasi  tanpa hak  kerapkali  terjalin  pada  merk populer  sebab  pada  merk  populer umumnya menempel sesuatu nama baik yang  membuat  pihak  khusus  yang berhasrat kurang baik berupaya mencapai profit dengan metode mendompleng  ataupun  membonceng nama baik merk populer. Nama baik ini walaupun  intangible(  tidak  berbentuk) ialah  peninggalan  bernilai  untuk  owner merk  serta  pula  untuk  hukum,  alhasil perihal ini butuh memperoleh proteksi Dalam  kaitanya  dengan  Bentrokan Merk  Bisnis  Geprek  Bensu,  filosofi kejelasan  hukum  yang  dipakai  yakni bagi Satjipto Rahardjo ialah seandainya lebih mengarah berpedoman pada angka kejelasan  hukum  ataupun  dari  ujung peraturannya,  hingga  selaku  angka hendak menggeser nilai- nilai kesamarataan  serta  khasiat.  Sebab  yang berarti  pada  angka  kejelasan  itu merupakan peraturan itu sendiri.
Mengenai  apakah  peraturan  itu  sudah penuhi rasa kesamarataan serta bermanfaat  untuk  warga  merupakan  di luar  pengutamaan  angka  kejelasan hukum.  Sedemikian  itu  pula  bila  lebih mengarah  berpedoman  pada  angka khasiat  saja,  hingga  selaku  angka hendak  menggeser  angka  kejelasan hukum  ataupun  angka  kesamarataan,
sebab  yang  berarti  untuk  angka  khasiat merupakan  realitas  apakah  hukum  itu berguna  ataupun  bermanfaat  untuk warga.
Hak merk diserahkan oleh negeri sebab hak  merk  tidak  lahir  dengan  cara otomatis  semacam  perihalnya  hak membuat.  Hak  merk  lahir  sebab registrasi. Dengan sesuatu merk,
industri  yang  memproduksi  benda hendak  gampang  diketahui  warga.  Bila merk  itu  telah  diketahui  oleh  warga, hendak  meningkatkan  nama  baik  merk produk itu alhasil bila terjalin pelanggaran misalnya pemalsuan ataupun  peniruan  merk  populer  yang dibebani  merupakan  owner  merk  awal yang legal.
Merk  mempunyai  guna  khusus,  serta yang  sangat  berarti  merupakan  kalau merk  mengenali  pangkal  ataupun  asal benda ataupun pelayanan, alhasil membagikan  proteksi  pada  pelanggan dari  ketidakpastian  serta  pembohongan. Tidak hanya itu, merk mempunyai guna periklanan  serta  pengawasan  kualitas( quality  control).  Merk  amat  berarti dalam  bumi  pabrik  serta  perdagangan spesialnya  dalam  perihal  penjualan produk  pada  calon  pelanggan.  Merk tidak hanya selaku harta kekayaan yang bisa menciptakan profit untuk pemiliknya,  pula  selaku  perlengkapan buat mencegah warga  selaku pelanggan dari  terbentuknya  manipulasi  kepada mutu  sesuatu  produk  khusus.  kualitas suatu produk tertentu.
Pada dasarnya, terdapat 2( 2) persyaratan  bawah  selaku  pengakuan atas  sesuatu  merk.  Awal,  merk  wajib bertabiat spesial. Dengan perkataan lain, merk  wajib  sanggup  membuktikan benda  ataupun  pelayanan  yang  berawal dari  pangkal  khusus  serta  sanggup melainkan  benda  ataupun  pelayanan  itu dengan benda ataupun pelayanan semacam  kepunyaan  pihak  lain.  Merk tidak  wajib  asli  serta  inovatif,  tidak
semacam  hak  membuat  yang  wajib“ asli”  serta  paten  yang  wajib“  terkini”. Kedua, merk wajib tidak cuma melukiskan  benda  ataupun  pelayanan, misalnya“  batang  kayu  cabin”  yang cuma  melukiskan  produk  serta  tidak melainkan dengan pembangunan rumah dari  kusen  yang  lain.  Merk  bisa dipunyai  oleh  satu  orang  ataupun sebagian  orang  dengan  cara  bersama- sama  ataupun  pula  dipunyai  oleh  tubuh hukum Merk  ialah  sesuatu  ikon  ataupun campuran yang memiliki energi
pembeda antara merk yang  satu dengan merk  yang  yang  lain.  Perihal  ini  begitu juga tertuang di dalam Artikel 1 bagian( 1) Hukum No 20 Tahun 2016 mengenai Merk serta Gejala Geografis, ialah kalau merk merupakan ciri yang bisa diperlihatkan dengan cara grafis, berbentuk  lukisan,  logo,  julukan,  tutur, graf, nilai, lapisan, warna, dalam wujud 2(  2)  format,  serta  atau  ataupun  3(  3) format, suara, hologram, ataupun campuran 2( 2) ataupun lebih faktor itu yang  melainkan  benda  serta  atau ataupun  pelayanan  yang  dibuat  oleh orang  ataupun  tubuh  hukum  dalam aktivitas perdagangan benda atau pelayanan.
Menurut  Luh  Nila,  Asas  itikad  baik menghendaki  adanya  kebebasan  para pihak  dalam  penentuan  isi  perjanjian namun tidak melanggar aturan perundangan serta kepentingan masyarakat umum. Hal ini berlaku pula dalam pendaftaran merek yang membebaskan  setiap  nama  merek  yang dapat  didaftarkan  namun  berada  pada syarat-syarat tertentu yang tidak melanggar  aturan  perundangan  dan kepentingan masyarakat umum.
Sistem  registrasi  merk  di  Indonesia meminta  registrasi  merk  dengan  cara konstitutif,  dimana  pihak  yang  berhak memakai  sesuatu  merk  merupakan pihak yang tertera serta sudah
disahkan.Sistem  registrasi  merk  di
Indonesia tidak memperhitungkan sesuatu  pemakaian  merk  dari  pihak mana yang memakai atau memberitahukan terlebih dulu, melainkan  pihak  mana  yang  terlebih dulu  mendaftarkannya,  ialah  dengan sistem first to file .
Dengan  demikian  apabila  seseorang atau  suatu  badan  telah  mendaftar  suatu merek, maka pihak lain tidak boleh lagi mendaftar  dengan  merek  yang  sama. Jika  tetap  ingin  mendaftar  atau  ingin memakai merek yang sama, maka pihak lainnya  tersebut  harus  terlebih  dahulu meminta  izin  kepada  si  pemilik  merek pertama.  Hal  ini  sesuai  dengan  sistem hukum  merek  yang  dianut  Indonesia yaitu first to file.
Dengan  pendaftaran  merek  tersebut, maka pemilik merek memiliki kewenangan sebagai berikut: 1. Hak  untuk  menggunakan  atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan mereknya; 2. Hak  untuk  melarang  orang  lain untuk menggunakan mereknya; 3. Hak untuk mengalihkan dan/atau  melisensikan  hak  mereknya kepada pihak lain.
Registrasi  merk  melahirkan  hak  khusus pada  owner  merk  buat  dalam  waktu durasi khusus memakai sendiri merk itu ataupun berikan permisi pada pihak lain buat  memakai  merknya  itu  lewat sesuatu akad. Pada registrasi merk yang didasarkan  pada  dasar  itikad  bagus seragam  dengan  pembuatan  suatu  akad. Hak  khusus  ialah  hak  yang  diserahkan oleh  negeri  pada  owner  merk  tertera dalam  catatan  biasa  buat  waktu  durasi khusus, dimana dengan terdapatnya hak khusus  yang  dipunyai  owner  merk, hingga beliau bisa menggunakan sendiri merk  kepunyaannya  serta  pihak  lain tidak bisa diperbolehkan memakai merk itu melainkan permisi dari pemilk merk.
Registrasi  merupakan  salah  satunya yang  gampang  dikenal  serta  yang  bisa digunakan selaku bawah yang kuat serta tentu  buat  dijadikan  bawah  pemberian hak atas merk. Jadi, siapa yang merknya tertera  dalam  Catatan  Biasa  Merk Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual, hingga dialah yang berkuasa atas  merk  itu.  Sistem  ini  hendak  lebih menjamin terdapatnya kejelasan hukum. Wujud  agunan  kejelasan  hukum  ini ialah  terdapatnya  ciri  fakta  registrasi dalam  wujud  akta  selaku  fakta  hak  atas merk  sekalian  dikira  selaku  pengguna awal merk yang berhubungan. Sebab itu sistem  konstitutif  ini  amat  profitabel owner merk buat memperoleh kejelasan hukum  bila  terjalin  bentrokan  merk  di setelah itu hari.

## B. Perlindungan  Hukum  Hak Atas Merek
Merk  yang  terbuat  oleh  pelakon  upaya bermaksud buat melainkan benda ataupun  pelayanan  yang  dibuat.  Merk bisa  diucap  selaku  ciri  ciri-  ciri  asal benda ataupun pelayanan yang mengaitkan  tujuan  pembuatan  produk ataupun pelayanan itu. Untuk pelanggan, merk berperan selaku
agunan  dari  angka  hasil  penciptaan dengan ujung penglihatan yang berlainan  dari  warga  besar.  Dengan begitu,  merk  yang  mempunyai  mutu yang  diketahui  besar  oleh  pelanggan berpotensi  buat  diiringi,  ditiru,  ataupun dibajak  oleh  banyak  orang  yang  tidak bertanggung jawab.
Pada dasarnya merek dibedakan menjadi  merek  dagang  dan  merek  jasa, serta merek juga dikenal sebagai merek kolektif.  Merek  pun  sudah  digunakan sejak  lama  untuk  menandai  suatu produk dengan tujuan untuk menunjukan  asal-usul  barang  dan/atau jasa  dan  kualitasnya  serta  untuk menghindari peniruan. Pelindungan hukum  atas  merek  juga  semakin
meningkat
seiring majunya perdagangan dunia. Adapun  pelindungan  hukum  terhadap hak  merek  dibutuhkan  karena  adanya alasan sebagai berikut:
1. Untuk  menjamin  kepastian  hukum bagi  para  penemu  merek,  pemilik,
atau pemegang merek; 2. Untuk mencegah terjadinya
pelanggaran  dan  kejahatan  atas  hak- hak merek;
3. Memberi manfaat kepada masyarakat banyak  agar  lebih  terdorong  untuk mendaftarkan merek.
Selain  itu,  pendaftaran  merek  juga sangat  penting  bagi  konsumen,  karena konsumen  akan  membeli  suatu  barang dan/atau  jasa  melalui  merek  yang tentunya  sudah  memiliki  kualitas  yang aman  untuk  digunakan  (dikonsumsi). Oleh  karenanya  syarat-syarat  yang harus  dipenuhi  oleh  suatu  merek  agar dapat terdaftar adalah sebagai berikut:
1. Memiliki daya pembeda;
2. Merupakan  tanda  pada  barang  atau jasa;
3. Tidak bertentangan dengan moralitas agama,  kesusilaan,  dan  ketertiban umum;
4. Bukan menjadi milik umum;
5. Tidak berupa keterangan atau berkaitan  dengan  barang  atau  jasa yang dimintakan pendaftaran.
Perlindungan  terhadap  hak  atas  merek bagi  pemegang  merek  di  Indonesia sampai  saat  ini  masih  sering  dijumpai adanya  pelanggaran  terhadap  hak  atas merek  tersebut.  Pelanggaran  tersebut terjadi  sejak  dahulu  sampai  sekarang dengan  menggunakan  cara-cara  yang tidak  beritikad-baik  dan  dilakukan  oleh orang-orang
yang tidak bertanggungjawab.  Pendaftaran  merek harus  didasarkan  pada  prinsip  iktikad baik (good  faith) dari  pendaftar  yang berdasarkan pada Undang-Undang
Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek dan Indikasi Geografis.
Berdasarkan prinsip ini, hanya pendaftar  dengan  iktikad  baiklah  yang akan mendapatkan perlindungan
hukum.  Hal  ini  membuat  Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual (Ditjen  HKI)  berkewajiban  secara  aktif untuk  menolak  pendaftaran  merek bilamana secara nyata ditemukan adanya kemiripan atau peniruan dengan suatu  merek  yang  didaftarkan  dengan dasar iktikad tidak baik (bad faith).
Hal  ini  bertujuan  untuk  melindungi merek  yang  telah  terdaftar  sebelumnya. Perlindungan  terhadap  hak  atas  merek baru  akan  diperoleh  setelah  merek tersebut  terdaftar,  hal  ini  sebagaimana ketentuan  yang  tercantum  di  dalam Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun perlindungan hukum merek  yang  diberikan  kepada  merek terdaftar,  dapat  berupa  perlindungan hukum  preventif  atau  perlindungan hukum represif.
Pada dasarnya, untuk mendapat perlindungan maka merek harus didaftarkan.  Pasal  20  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek dan  Indikasi  Geografis  menyatakan bahwa  ada  beberapa  kondisi  dimana merek tidak dapat didaftarkan. Diantaranya  adalah  merek  tersebut bertentangan  dengan  ideologi  negara, peraturan perundang-undangan, moralitas,  agama,  kesusilaan,  atau ketertiban  umum,  atau  hanya  menyebut barang  dan/atau  jasa  yang  dimohonkan pendaftarannya;  memuat  unsur  yang dapat  menyesatkan  masyarakat  tentang asal,  kualitas,  jenis,  ukuran,  macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang  dimohonkan  pendaftarannya  atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi  untuk  barang  dan/atau  jasa yang  sejenis;  memuat  keterangan  yang tidak  sesuai  dengan  kualitas,  manfaat, atau  khasiat  dari  barang  dan/atau  jasa yang  diproduksi;  tidak  merniliki  daya
pembeda;  dan/atau  merupakan  nama umum dan./atau lambang milik umum. Sementara  itu,  sebagaimana  tertuang  di dalam  Pasal  28  dan  Pasal  35  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis, telah  secara  tegas  dinyatakan  bahwa perlindungan  terhadap  merek  terdaftar dilindungi  selama  kurun  waktu  10
(sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan  pendaftaran  merek  dan mengenai  jangka  waktu  perlindungan tersebut  dapat  diperpanjang.  Jangka waktu  perlindungan  sebuah  merek terdaftar diberikan dengan menyesuaikan pada prinsip-prinsip keadilan,  yaitu  dengan  jangka  waktu penggunaan  yang  layak  untuk  sebuah merek adalah 7 (tujuh) tahun.
Peraturan  merek  di  Indonesia,  pada dasarnya mengacu kepada Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (yang selanjutnya disebut
TRIPs),  penghapusan  pendaftaran  suatu merek  tidak  diatur  di  dalam  TRIPs. Yang  diatur  di  dalam  TRIPs  hanyalah mengenai  pembatalan  suatu  merek, dimana  hal  ini  dapat  terjadi  apabila suatu  merek  tidak  digunakan  dalam waktu setidaknya 3 (tiga) tahun berturut-turut.  Hal  ini  sebagaimana terdapat  di  dalam  Pasal  19  TRIPs  yang isinya sebagai berikut:
“If  use  required  to  maintain  a registration,  the  registration  may  be cancelled  only  after  an  uninterrupted period of at least three years of non-use, unless  valid  reasons  based  on  the existence  of  obstacles  to  such  use  are shown  by  the  trademark  owner. Circumstances  arising  independently  of the  will  of  the  owner  of  the  trademark which  constitute  an  obstacle  to  the  use of  the  trademark,  such  as  import restrictions  on  or  other  government requirementfor goods or services protected  bt  the  trademark,  shall  be
recognized  as  valid  reasons  for  non- use.”
Ketentuan  yang  disebutkan  di  atas, dalam Undang-Undang Merek di
Indonesia  merupakan  sebagai  syarat penghapusan  suatu  merek  terdaftar, bukan  merupakan  syarat  pembatalan suatu  merek.  Yaitu  dimana  pemilik merek  tidak  menggunakan  mereknya dalam perdagangan barang dan/atau jasa setelah  merek  tersebut  terdaftar  di dalam daftar umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Selain  itu,  merek  tersebut  juga  tidak pernah  dipakai  kembali  selama  3  (tiga)
tahun berturut-turut. Dengan
mendaftarkan  mereknya  maka  pemilik merek akan mendapatkan perlindungan, dan  kelebihan  dari  sistem  ini  adalah kepastian hukum. Maka meskipun nama terkenal, bukan berarti menjadi jaminan jika  dijadikan  suatu  merek  akan langsung  mendapat  perlindungan  dan hak  ekslusif,  karena  tetap  harus  di daftarkan  terlebih  dahulu  ke  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (Ditjen HKI)  agar  memiliki  kekuatan  hukum secara yuridis.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  model  penelitian hukum  normatif,  yaitu  penelitian  yang mengutamakan informasi sekunder. Kajian  ini  pada  hakekatnya  adalah deskripsi  analitis,  yaitu  kajian  yang mencoba  menguraikan  secara  rinci  dan kemudian  menganalisis  suatu  masalah hukum (fenomena hukum).
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  dikumpulkan  dengan  menggunakan teknik  penelitian. Selain  itu,  penelitian kualitatif dirancang untuk memudahkan interpretasi  data  dan  analisis  hasil penelitian ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Latar Belakang Terbitnya Surat Keputusan Nomor: HKI-KI.06. 07-11  Perihal  Penghapusan  Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri Hak  atas  merek  adalah  hak  khusus masyarakat internasional yang
didaftarkan  oleh  pemilik  merek.  Setiap orang yang tertarik untuk menggunakan uang  kertas  harus  terlebih  dahulu menandatangani  perjanjian  lisensi  dan kemudian  mendaftarkannya  ke  Kantor Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
Kegagalan untuk melakukannya
merupakan  pelanggaran  merek  dagang dan dilarang oleh hukum.
Melalui  SK  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  tanggal  6.10.2020,  kode kategori  HKI-KI-06.06-10  dan  kategori HKI-KI-06.07-11 ditransmisikan sebagai  "PT  Ayam  Geprek  Benny Sujono dan Yangcent". matikan. Seperti dalam  Undang-Undang  Merek  dan Pedoman  Geografis,  hak  merek  adalah hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh negara  kepada  pemilik  merek  untuk jangka waktu terbatas dengan menggunakan  merek  tersebut  atau memberi kuasa kepada orang lain untuk menggunakannya. itu Kalaupun
kodenya  ditulis,  bisa  dihapus  dengan beberapa  cara,  yaitu  oleh  pemegang uang  kertas,  oleh  menteri  dan  oleh pihak ketiga. Pemilik atau wakilnya dapat menyatakan  uang  kertas  terdaftar  untuk penarikan  baik  sebagian  atau  seluruh jenis  barang  atau  jasa.  Jika  perjanjian lisensi  tetap  mengikat,  karakter  hanya dapat  dihapus  jika  lisensi  disetujui secara  tertulis.  Namun,  ketentuan  ini dapat  dikesampingkan  jika  lisensi  telah setuju untuk melepaskannya.
Selain  itu,  atas  inisiatif  Menteri, pembatalan  dokumen  merek  dapat dilakukan  sesuai  dengan  Pasal  12.  72 Bagian 6 UU tahun 2016 dalam Brandis and  Geographical  Index.  Resep-resep ini dapat dibuat saat bermerek
a. Ini  pada  awalnya  dan  sepenuhnya mirip dengan indeks geografis;
b. bertentangan  dengan  campur  tangan negara, peraturan perundang- undangan, kesusilaan, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
c. Kesamaan  dalam  ekspresi  budaya tradisional,  warisan  berwujud,  atau nama  atau  logo  diwariskan  dari  satu generasi ke generasi berikutnya.
Dari  uraian  di  atas,  jelas  dan  tegas bahwa selama tidak bertentangan dengan ketiga poin di atas, maka merek tidak  dapat  dengan  mudah  dihilangkan walaupun telah mengambil inisiatif dari Menteri. Inilah logo yang disengketakan antara  dua  simbol  Geprek  Bensu  oleh PT  Ayam  Geprek  dan  Benny  Sudjono oleh Ruben Onsuna seperti terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 1 Gambar 2
Ruben Onsu Benny Sudjono
Dari  kedua  gambar  logo  GEPREK BENSU di atas terlihat adanya persamaan baik gambar maupun tulisannya,  walaupun  persamaannya tidak  terlalu  signifikan,  namun  intinya adalah menyebutkan kebenarannya.
Merk GEPREK BENSU sudah terpasang. dalam kemitraan dan singkatan Ruben Onsu. Penghapusan lebih lanjut dimungkinkan atas  rekomendasi  Dewan  Banding. Banding pemilik merek terhadap keputusan  Menteri  untuk  mengampuni uang kertas dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mahkamah Agung  dapat  mengajukan  kasasi  jika ada  pihak-pihak  yang  tidak  setuju dengan putusan PTUN tersebut.
Selain  itu,  pihak  ketiga  dapat  meminta penghapusan  suatu  dokumen  dengan alasan bahwa notasi pada 3 (tiga) belum
digunakan  dalam  pergerakan  barang dan/atau  jasa  sejak  tanggal  pendaftaran atau  permulaan.  terakhir  digunakan. Namun  jika  larangan  tersebut  tidak berlaku,  maka  jika  larangan  tersebut tidak  berlaku,  maka  larangan  tersebut berlaku  bagi  pergerakan  barang  yang diizinkan oleh orang yang menggunakan  catatan  untuk  proses penyelidikan atau pengambilan
keputusan dari penguasa sementara atau larangan serupa yang diberlakukan oleh pemerintah. Permohonan Regulasi yang diajukan  oleh  pihak  ketiga  didaftarkan dan  diterbitkan  dalam  Jurnal  Resmi untuk tujuan pemblokiran dokumen. Dengan  demikian,  Direktur  Eksekutif berwenang  untuk  menghapus  catatan dan  silsilah  aset  tidak  berwujud,  tetapi alasan  penghapusan  tersebut  didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016  tentang  Uang  Kertas  dan  Indeks Geografis tersebut di atas.
Ayam  GEPREK  BENSU  merupakan brand  dari  inisiatif  BENNY  SUJONO yaitu singkatan dari “GEPREK BENSU”.  Didirikan  pada  tanggal  15
Maret  2017  berdasarkan  karya  PT Osakeyhtiö.  AYAM  GEPREK  BENNY SUJONO  Toko  kelontong  berbentuk usaha  yang  sah.  Pada  tanggal  17  April 2017,  perusahaan  makanan  “SUM GEPREK  BENSU  SUJONO  SEDEP BENEERR”  mulai  beroperasi  setelah mendaftarkan
perusahaan dan mereknya. Dugaan pelanggaran dan/atau kesalahan yang  dilakukan  oleh  Direktur  Jenderal Departemen Kekayaan Intelektual (DJKI)  dan  Departemen  Hak  Asasi Manusia didasarkan pada grasi
Mahkamah  Agung.  Dirjen  Fakultas Ilmu  Budaya  (DJKI)  mengeluarkan nomor  dokumen  Oktober:  HKI-KI- 06.07-10 dan nomor:  HKI-KI-06.07-11. 06.2020  kepada  Menteri  Kehakiman dan  Kehakiman  Republik  Rakyat. Indonesia menghasilkan jumlah
penghapusan  terbesar  yang  terdaftar atas  nama  PT.  BENNY  SUJONO  dan
AYAM GEPREK YANGCENT. Putusan MA No. 575K/Pdt.Sus- HKI/2020  tanggal  20.5.2020,  bersama- sama  dengan  MA  No.  57/Pdt.Sus-
Merek/2019/PN.Niaga  Jkt.Pst.  Pada  13 Januari 2020, ia dengan tegas menentang  pembatalan  akta  tersebut, khususnya Putusan  Amar Nomor II dan Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 576K/Pdt.Sus-HKI/2020, tanggal 20/05/2020  jo  Nomor  56  /.  Pdt.Sus- Merek  /  2019  /  PN.Niaga  Jkt.Pst.  13 Januari 2020 Keputusan Mahkamah Agung no. 576K/Pdt.Sus-HKI/2020, tanggal 20/05/2020, bersama-sama dengan Mahkamah  Agung  no.  56  /  Pdt.Sus- Merek  /  2019  /  PN  Niaga  Jkt.Pst. Penggugat  Penggugat  adalah  pemilik dan  pengguna  pertama  dari  tuntutan balik yang dilindungi hak cipta;
a. Plat  nomor  "SAYA  GEPREK
BENSU SEDEP BENER + LUKISAN", nomor  pendaftaran  IDM0006435  30,
kelas 43, tanggal pendaftaran 24/05/2019, nama pemilik YANGCENT; b. Merk "GEPREK BENSU
SEDEP  BENER  +  LUKISAN",  nomor pendaftaran  IDM0006435  29,  golongan 43,  tanggal  pendaftaran  24.5.2019, nama pemilik YANGCENT;
c. Plat  nomor  "SAYA  GEPREK BENSU SEDEP BENER + LUKISAN", nomor  pendaftaran  IDM0006435  32, kelas 29, tanggal pendaftaran 24.5.2019, nama pemilik YangCENT;
Putusan  Mahkamah  Agung  (tingkat kasasi)  harus  bersifat  final  dalam perkara  tersebut.  Mahkamah  Agung hanya  dapat  menjatuhkan  putusan kasasi dengan upaya hukum luar biasa.
B. Kepastian  Hukum  Sengketa
Merek Dagang Geprek Bensu
Berdasarkan Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT sistem  file  asli dan  dapat  dibaca  secara manual. Agar suatu kode dapat dilindungi undang-undang, kode tersebut harus didaftarkan pada
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia,  melalui  Direktorat  Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana tercantum  dalam  Daftar  Umum  Merek (DUM)  dan  wasiat  pemegang  surat wasiat. Merek Dagang untuk mendapatkan sertifikat hak/kepemilikan.  Jika  tidak,  akan  sulit bagi pemilik merek untuk membuktikan haknya jika suatu saat diajukan gugatan terhadap  pihak  lain  atas  penggunaan merek tersebut atau diajukan gugatan. Hak  merk  didapat  lewat  registrasi( sistem konstitutif), ialah hak khusus atas merk  diserahkan  buat  registrasi.  Oleh sebab itu, merk bisnis yang tidak tertera tidak  mempunyai  proteksi  hukum. Setelah  itu,  bagi  Saidin,  merk  wajib mempunyai merk cepat, alhasil merk itu bisa diamati selaku merk asli serta mutu dan reputasinya.
Di  Indonesia,  keberadaan  logo  diatur oleh  Pasal  1  Undang-Undang  Data  dan Data  Geografis  2016.  Kemungkinan pendaftaran hukum masih kurang dilaksanakan  oleh  beberapa  pihak.  Hal ini biasanya terjadi pada kode registrasi tanpa  pemberitahuan  yang  tepat  karena kebanyakan orang mencoba
menggunakan  bagian  tertentu  seiring pertumbuhan merek.  Meskipun  reputasi ini  tidak  berwujud,  itu  adalah  aset berharga bagi pemilik merek dan bukan hukum, sehingga harus dilindungi. Adapun  Litigasi  Merek  Geprek  Bensu, teori  kepastian  hukum  yang  digunakan dalam penelitian ini cenderung mengikuti  nilai  tersebut.  Kepastian hukum  atau  bagian  dari  peraturan mereka menukar barang dengan hak dan manfaat.  Ini  norma  menurut  Satjipto Rahardjo  Keadilan  dan  manfaat  bagi
masyarakat  di  luar  menekankan  nilai kepastian  hukum.  Jika  lebih  juga cenderung  hanya  menggunakan  nilai dan nilai kepastian hukum nilai keadilan,  yang  penting  Properti  atau hukum mempromosikan masyarakat. Indonesia  mensyaratkan  merek  bersifat konstitutif, artinya pihak yang dimaksud dengan  istilah  tersebut  adalah  pihak yang  berwenang  untuk  menggunakan merek  tersebut.  Indonesia  hanya  tahu pihak yang pertama kali mendaftarkannya,  jadi  ketika  itu  adalah sistem  file  pertama ,  bukan  pihak mana yang menggunakannya atau yang pertama kali memperkenalkannya. Namun,  jika  uang  kertas  diukir,  bagian lain  tidak  dapat  ditandatangani  dengan tanda  yang  sama.  Namun,  jika  ingin menggunakan merek yang sama, datanglah ke pemiliknya terlebih dahulu.  Yang  pertama  adalah sistem hukum  merek  yang  disetujui  oleh Indonesia .
Sehubungan dengan pendaftaran merek, pemilik  merek  memiliki  kewenangan sebagai berikut:
a. Hak untuk menggunakan catatan
atau izin untuk menggunakannya
b. Orang  lain  menggunakan  hak
untuk melarang;
c. Hak atas Merek Hak Pihak Lain.
Satu-satunya  hal  yang  dapat  dijadikan dasar  hak  siar adalah  pendaftaran.  Oleh karena  itu,  seseorang  yang  terdaftar dalam Komentar Umum Direktur Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual berhak untuk mendaftar. Karena pembenaran ini lebih menjamin kepastian hukum.
Sertifikat  pendaftaran  dalam  bentuk akta  dianggap  sebagai  alat  bukti  yang sah dari merek tersebut, yang merupakan  bentuk  jaminan  bagi  badan hukum,  dan  juga  dianggap  sebagai pengguna  pertama  uang  kertas  yang bersangkutan.  Pemilik  mengaitkannya
dengan  kepastian  hukum  jika  terjadi perselisihan di kemudian hari.
Perselisihan  biasanya  muncul  dari situasi dimana ada pihak yang dirugikan.  Biasanya  diawali  dengan perasaan  sedih,  subjektif  dan  tertutup. Peristiwa  ini  dapat  dialami  sendiri  atau dalam kelompok.
Dua  upaya  hukum  yang  tersedia  bagi para  pihak  dalam  proses,  yaitu  proses peradilan atau proses di luar pengadilan. Penggunaan  nomor  ini  terbagi  menjadi 2 (dua) alasan, yaitu hukum perdata dan hukum pidana.
Salah  satu  penyebab  penyelesaian sengketa  kasus  Geprek  Bensu  tidak hanya  bermuara  pada  hukum  niaga, tetapi juga bermuara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkum HAM)  mengajukan  gugatan  kepada  PT Ayam  Geprek  Benny  Sudjono  karena menghapus  merek  dan  citra  “Saya Geprek  Bensu  Sedeep  Beneerr”.  pt. Ayam  Geprek  Benny  Sudjono  ditanya tentang  surat  Menkumhamam  yang diterbitkan  Dirjen  Kekayaan  Intelektual dengan nomor: HKI-KI.06.07-11 tanggal 10/6/2020 tentang Penghapusan Tanda Reguler Menteri Inisiasi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Gambar  I  Am  Geprek  Sedeep  Beneer dan  sebelumnya  terdaftar  sebagai  PT Ayam  Geprek  Benny  Sudjono  telah dihapus  melalui  surat.  Menurut  Benny Sudjonon,  grasi  itu  ilegal,  sehingga Ruben  Onsu  membuat  celah  jumlah uang  kertas  yang  identik  dengan  uang kertas  yang  sedang  dikerjakan  Benny
Sudjonon. Dalam putusannya No. 196/G/2020/PTUN-JKT  4  tanggal  22 Februari  2021,  Mahkamah  Agung memutuskan  majelis  hakim  PTUN, yaitu: ya
a. Penggugat mengabulkan pengembalian tersebut.
b. Surat  Nomor  6  H.20-KI.06.07-11 tanggal 6 Oktober 2020 dari Direktur Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual yang  disublimasikan  atas  prakarsa Menteri, batal.
c. Perintah Tergugat untuk mengosongkan perintah yang dikeluarkan  atas  nama  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  pada  tanggal  6 Oktober 2020, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual: HKI-KI.06.07-11, dengan  referensi  penghapusan  Nota Pelantikan Menteri. d. Terdakwa diperintahkan untuk membayar  biaya  tersebut.  276.000
(dua  ratus  tujuh  puluh  enam  ribu rupiah). Sebelumnya, penggugat, Benny Sudjono,  adalah  pemilik  dan  pengguna pertama perangkat “Saya Geprek Bensu Sedep  Benerrr”,  yang  dalam  hal  ini telah  disetujui  oleh  Mahkamah  Agung Republik Indonesia.
Dalam  putusannya,  Mahkamah  Agung memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendaftarkan  6  (enam)  uang  kertas yang  diserahkan  kepada  Ruben  Onsul. Hal ini
diselenggarakan oleh
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  cq.  Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan  Intelektual  cq.  Departemen Merek dan Informasi Geografis, diterbitkan  atas  nama  Ruben  Samuel Onsu,  dengan  catatan  tentang  semua konsekuensi hukum.

## C. Upaya  Yang  Dilakukan  Dalam
Meberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Sengketa  Merek  Dagang  Geprek Bensu
Bagi  konsumen,  merek  perlu  menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar. Dengan  demikian,  segel  kualitas  yang dikenal  pengguna  dapat  dilacak,  ditiru
atau  diekspor  karena  bagian  yang  tidak bertanggung jawab.
Secara  umum,  catatan  dapat  dibagi menjadi  catatan  tulisan  tangan  dan catatan,  catatan  ringkasan  dikenal. Perlindungan  hukum  akan  meningkat seiring  dengan  kemajuan  perdagangan dunia.  Mereka  sudah  lama  terbiasa dengan  branding  dengan  desain  produk yang  menunjukkan  asal  dan  kualitas barang  dan/atau  jasa  serta  menghindari peniruan atau kemiripan.
Persyaratan  perlindungan  merek  adalah hak asasi manusia;
5. Kepastian  hukum  bagi  penemu, pemilik atau pemilik merek terkenal;
6. mencegah  benturan  kepentingan  dan kejahatan yang melibatkan hak merek;
7. Mereka menawarkan manfaat kepada masyarakat  luas  sehingga  mereka  dapat dipromosikan  kepada  orang-orang  yang menggunakannya.
Selama  ini  banyak  terjadi  pelanggaran merek.
Pelanggaran telah lama
dilakukan  melalui  kebijakan  pihak- pihak  yang  sebelumnya  tidak  dipercaya dan tidak bertanggung jawab. Ketentuan UU  Penomoran  2016  XX  didasarkan pada indikasi dan indikasi geografis. Perlindungan  hukum  hanya  diberikan kepada pemohon yang bonafid. Direktorat  Hak  Kekayaan  Intelektual memiliki  kewajiban  untuk  secara  aktif menolak pendaftaran suatu logo apabila ditemukan  dengan  itikad  tidak  baik akan  ditemukan  perangkat  serupa  atau palsu .
Perlindungan  hukum  terhadap  merek baru  dapat  diperoleh  pada  saat  merek tersebut  terdaftar  secara  resmi.  Hal  ini dilakukan  untuk  melindungi  merek dagang yang telah terdaftar sebelumnya. Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang  Kredit  dan  Indeks  Geografis. Perlindungan  hukum  dapat  diberikan dalam  bentuk  Undang-undang  Pensiun
atau  sebagai  jaminan  hukum  yang ditekan.
Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  menyebutkan  bahwa  ada beberapa  kondisi  yang  tidak  dapat diuraikan  dalam  KUHP.  Sedangkan sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  28 dan  35(1)  Undang-  Undang  Nomor  20 Tahun  2016  ,  secara  tegas  disebutkan bahwa  perlindungan  silsilah  berlaku selama  10  (sepuluh)  tahun  terhitung sejak tanggal tersebut. Resi. Pendaftaran merek  dan  jangka  waktu  perlindungan. juga dapat diperpanjang.
Pada  dasarnya,  aturan  merek  Indonesia mengacu  pada  TRIPS.  Namun  yang diatur  dalam  TRIPS  hanya  berlaku untuk  pencabutan  merek,  hal  ini  terjadi apabila  label  tersebut  tidak  digunakan selama  3  (tiga)  tahun  berturut-turut. Pardon Act tidak diatur oleh TRIPS. Pemilik merek yang tidak menggunakan mereknya  dalam  perdagangan  barang dan/atau  jasa  setelah  merek  tersebut terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Hak
Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual. Ketentuan  ini  termasuk  dalam  Undang- Undang Merek Indonesia, yang menyatakan bahwa pengampunan untuk pembatalan  bukan  merupakan  syarat untuk batal.
Pemilik mendapatkan perlindungan ketika  menandatangani  surat-suratnya, dan  metode  ini  memiliki  keunggulan kepastian  hukum.  Sekalipun  namanya sudah terkenal, bukan berarti ia menjamin  bahwa  dengan  menggunakan merek  itu  ia  akan  langsung  mendapat hak  dan  perlindungan  eksklusif,  karena masih  harus  didaftarkan  pertama  kali pada  Ditjen  Intelektual.  .  Kepemilikan (PO HKI) memiliki kekuatan hukum. Perlindungan  hak  untuk  menghapus dapat  ditentukan  dalam  catatan  kaki pada  isi  ketika  hukum  komersial memutuskan  untuk  menghapus  kode, sehingga  kode  tersebut  dapat  dihapus
oleh  siapa  saja,  termasuk  pemilik aslinya.  Anda harus memeriksa aplikasi untuk  prosedur  pendaftaran,  karena memiliki hak untuk memutuskan apakah  kode  akan  disalin  atau  tidak, Catatan Direktorat Jenderal dan Departemen Umum Informasi Geografis. Ayam  Geprek  Bensu  yang  terkenal mengklaim  “AKU  AYAM  GEPREK BENSU”  (Ruben  Samuel  Onsu)  “AKU GEPREK  BENSU  SEDEP  BENERRR (PT.  Ayam  Geprek  Benny  Sujono) adalah  produk  nasional  yang  bersifat global  dan  membutuhkan  perlindungan hukum .
Bentuk  perlindungan  yang  diberikan negara  dalam  hal  ini  adalah  gugatan perdata  yang  dapat  diajukan  kepada para  pihak  berdasarkan  nada  Pasal  76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pengadilan Niaga. Gugatan dapat berupa  tuntutan  ganti  rugi  atau  gugatan pelarangan suatu perbuatan yang dianggap  sebagai  pelanggaran.  Pihak- pihak  yang  mengetahui  bahwa  kode mereka  disingkat  dapat  menuntut  ganti rugi,  yang  harus  diterima  pada  tingkat pertama.
Sementara  itu,  baca  artikel  20  edisi 2016  tentang  100  tanggal  dan  data geografis. Perlindungan diberikan kepada  pihak-pihak  yang  meyakini bahwa  merek  tersebut  terkait.  Hal  ini tertuang  dalam  ketentuan  Pasal  20  00 Undang-Undang  Penomoran  Data  dan Informasi Geografis 2016.

## 5. SIMPULAN
Diskusi di atas dapat diturunkan dengan cara ini;
1. Nomor  pernyataan  Keputusan:  HKI- KI.06.07-11  Adanya  asas  kesamaan dan/atau kelengkapan dipastikan dengan indikasi  geografis,  yaitu  sesuai  dengan isi  Pasal  72(7)  Undang-Undang  Surat 1995.  Catatan  Geografis  dan  Indeks Nomor  20  Tahun  2016  adalah  sebagai
berikut:  Inisiatif  Penghapusan  Merek terdaftar  pada  Menteri,  jika  pada prinsipnya  dan/atau  seluruhnya  sama dengan  Indeks  Geografis.  Singkatan dari  nama  Ruben  Onsu,  orang  terkenal, adalah unsur manusia yang mengembalikan  reputasi,  kualitas  dan karakteristik tertentu dari barang dan/atau produk tertentu.
2. Kepastian  hukum  sengketa  merek Geprek  Bensu,  yang  didukung  dengan Putusan  No.  196/G/2020/PTUN-JKT, adalah  bahwa  pemilik  hak  cipta  atas merek “Saya Geprek Sedep Beneer dan Lukisan”  adalah  PT  Ayam  Geprek Benny  Sudjono,  yang  itu  mendukung. Pendapat.  Putusan  hakim  peminta tersebut  menyatakan  bahwa  seluruh permohonan  dilampiri  dengan  surat keputusan  Dirjen  Kekayaan  Intelektual: HKI-KI.0 6.07-11, tertanggal 6/10/2020.  Hal  ini  diusulkan  oleh Mahkamah  Agung.  Sebelumnya  juga diketahui  bahwa  pemilik  dan  pengguna pertama  label  "Saya  Geprek  Bensu Sedep  Benerrr"  adalah  nama  artistik Benny Sudjono.
3. Upaya  para  pihak  untuk  melindungi hukum  terhadap  Geprek  Bensu  terkait dengan  gugatan  salah  satu  pihak  dalam gugatan  perdata  yang  diajukan  ke pengadilan berdasarkan Pasal 76
Undang-Undang  Peradilan  Niaga  No. 76 Tahun 2016. Setiap pihak yang yakin merek  dagang  mereka  telah  dilanggar dapat  menuntut  pelanggar.  Kompensasi harus dibuktikan di pengadilan.

## Saran
Paket berikut dapat ditransfer: 1. Harus ada aturan yang tegas mengenai masalah perlindungan properti industri ini, terutama
pengesahan,  karena  hal  ini  sering menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan.  Oleh  karena  itu, catatan  kaki  dan  indikasi  geografis harus segera diturunkan sesuai
dengan peraturan negara dan perintah menteri  agar  tidak  menimbulkan kesulitan lebih lanjut dan memberikan perlindungan berkelanjutan  bagi  pemilik  rumah  di masa  depan.  perundang-undangan. Sehingga  perekonomian  tumbuh  dan tingkat pertumbuhan perusahaan.
2. Diinginkan untuk meningkatkan kapasitas  staf  Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual khususnya untuk menangani masalah hak kekayaan intelektual. Karena Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual  dianggap  cacat  dan  tidak dapat menyelesaikan masalah terkait, perselisihan bisnis dapat dicegah dan diselesaikan dengan cara tertentu jika Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual  menjalankan  tugasnya dengan  baik.  dipaksa  untuk  pergi  ke pengadilan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Arfi  Dyah  Chatarina, Perlindungan Pemilik  Merek  Pertama  Pada  Sistem Konstitutif, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat , Edisi 16,
Volume (2), 2019, hal. 117 Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta,  Penerbit  Toko  Gunung  Agung,
2002, hal. 95 .
Ahmadi Miru, UU Merek: Cara Mudah Mempelajari  UU  Merek ,  Jakarta,  Raja Grafindo Persada, 2007, hal XII. Djulaeka,  2014.  Konsep  Perlindungan Hak  Intelektual,  Pers  Koresponden: Malang.
Jumhana,  Muhammad.  2014.  Hak Kekayaan  Intelektual.  Foto  oleh  Aditya Baktista: Bandung.
Gautama,  Sudargo.  tidak  ada  tahun Perkembangan Arbitrase Komersial
Indonesia. Eresco: Bandung.
Herlien  Budiono, Asas  Keseimbangan bagi  Hukum  Perjanjian  Indonesia,
Hukum  Perjanjian  Berlandaskan  Asas- Asas  Wigati  Indonesia ,  Bandung,  Citra
Aditya Bakti, 2006, hal. 208. Hendra  dari  Purwaka,  Tommy.  2017. Brand Protection , Yayasan
Perpustakaan Obor Indonesia: Jakarta. Jened,  Rahmi.  2015.  UU  Merek. Kencana: Batavia.
Lindsey,  Tim.  2006.  Hak  Intelektual (Pendahuluan). pt. Mantan: Bandung. Mas  Rahmah,  Hukum  Perlindungan Merek  UU  No.  15/2001”, Jurnal Hukum , Bagian 19 Nomor 5, hlm. 388 ,
2004 Mir,  Ahmadi.  2007.  UU  Merek:  Cara Mudah  Mengetahui  UU  Merek.  Raja Grafindo Persada: Jakarta. Yanto  Oxidelfa,  “Judicial  review  UU No.  15/2001  Merek:  Bagian  kedua dari kerentanan  sistem  file  iklan  pertama dalam  perlindungan  merek dalam rangka hak milik industri (HAKI), ADIL
3 (1), hlm. 25 , 2008. Purwaningsih,  Endang.  2013.  Hak Kekayaan Intelektual, Ilmu
Pengetahuan  Tradisional  dan  Cerita Rakyat,  Cet.  1,  Perpustakaan  Utama Jenggala: Surabaya. Rahmi  Jened, Hukum  Merek ,  Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 96-97. Rahardjo,  Satjipto.  Investigasi  Hukum. Foto oleh Aditya Baktista: Bandung. Dia bilang oke. 2007. Akun Hukum Hak Intelektual, Edisi Rev. 5, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soemantri,  Sri.  2001.  Prospektus  dan Pelaksanaan  Arbitrase  di  Indonesia.  pt. Foto oleh Aditya Baktista: Bandung. Sri Astarini, Dwi Rezki. 2009. Penghapusan Uang Kertas yang Ditandatangani  dengan  Undang-undang
Nomor  15  Tahun  2001  tentang  TRIPS- WTO Terkait Uang Kertas, PT. Mantan: Bandung.

## B. Perundang-Undangan
Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Informasi dan Data Geografis Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat No. 57/Pdt.Sus- HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst Putusan  MA  Nomor  575  K/Pdt.Sus-
HKI/2020, 20.5.2020 Putusan PTUN No. 196/G/2020/PTUN- JKT

## C. Website Dan Jurnal
Suwiknyo, "Geprek Bensu Benny Sudjono  Menang  Gugatan  di  PTUN  Ini Isi Putusannya", 2021, <https://m.business.com>, [08.09.2021] Faradz,  Haida.  2008.  Perlindungan  Hak Merek: Jurnal Dinamika Hukum,
Bagian 8, Bagian (1). Oxidefa,  Yanto.  2008.  Peninjauan Kembali  UU  No.  15  Tahun  2001 Merek:  Bagian  Kedua  Kelemahan: Sistem Pengajuan Pendahuluan Perlindungan Hukum  Merek  Bagian dari  Hak  Intelektual  (HAKI).  KANAN
3 (1 ) Rahmah,  Bpk.  2004.  Undang-undang Perlindungan  Merek  No.  15  -  2001. Acta Yuridika, Bagian 19, Kelas 5
Redaksi,  “Mengapa  Merek  Geprek Bensu Bisa Dihapus”, 2020, <https://contract Hukum. fi />, [11.4.2021] Redaksi, “Merek Geprek Bensu Diterjemahkan  Kemenkumham  Muncul Polemik Baru”, 2020, <https://pelayananpublik.id/>, [2021- 07-24]