## PELAKSANAAN AGENDA REFORMA AGRARIA
AWAL MASA ORDE BARU (1967-1973)
Dr. Tri Chandra Aprianto, S.S., S.Hum. 
Abstract: Agrarian Reform as a way to well organize of agrarian resources that is more fair,  is  the foundation  of  national  economic  development in  many  countries,  including Indonesia. In Indonesia, Agrarian Reform has experienced ups and downs and crosses every  political  order.  In  the  implementation  also  depends  on  the  authorities.  The New Order  was  of  course  different  from  the  previous  one,  which  was  oriented  to  economic growth supported by foreign capital. As a result, the land needs to be arrangement of administration to support economic growth. This paper reconstruct the implementation of  agrarian  reform  during  the  early  days  of  the  New  Order  (1967-1973),  both ideologically, in its policy structure and in its technical implementation. The historical method is a necessity as the basis for writing it.
Keywords: Agrarian  Reform,  Development,  New  Order,  economic  growth,  Land Administration, Historical Method
Abstrak: Reforma  Agraria  sebagai  jalan  untuk  penataan  sumber-sumber  agraria  yang lebih  adil,  adalah  pondasi  dari  pembangunan  ekonomi  nasional  di  banyak  negara,  tak terkecuali  Indonesia.  Di  Indonesia  Reforma  Agraria  mengalami  pasang  surut  dan melintasi  setiap  regime  politik.  Pelaksanaannya  pun  tergantung  yang  berkuasa.  Orde Baru  tentu  saja  berbeda  dengan  sebelumnya,  yang  memiliki  orientasi  pertumbuhan ekonomi  semata  dengan  ditopang  modal  asing.  Akibatnya  tanah  perlu  ditata administrasinya  untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi.  Demikianlah  tulisan  ini berupaya rekonstruksi pelaksanaan Reforma agraria masa awal berkuasanya Orde Baru (1967-1973),  baik  secara  ideologi,  struktur  kebijakannya  dan  pelaksanaan  teknisnya. Dengan demikian metode sejarah adalah keniscayaan sebagai basis penulisannya.
 Penulis  adalah  Dosen  Program  Ilmu  Sejarah,  Fakultas  Ilmu  Budaya,  Universitas  Jember. Sekarang  mendapat  tugas  menjadi  Asisten  Staf  Khusus  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia,  Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, periode 2019-2024.
Kata  kunci:  Reforma  Agraria,  Pembangunan,  Orde  Baru,  Pertumbuhan  Ekonomi, Administrasi Tanah dan Metode Sejarah.

## 1. Latar Belakang
Sebagai negara pasca kolonial, Indonesia  juga melakukan penataan ulang atas struktur dan pengelolaan sumber-sumber agraria yang tidak adil akibat sistem kolonial. Penataan  tersebut  dikenal  dengan  istilah  reforma  agraria,  yang  memiliki  makna land reform yang  disertai  dengan  berbagai  program  ikutan,  seperti  pendidikan  tentang teknologi  pertanian  dan  produksi,  perkreditan  atau  permodalan,  hingga  pemasaran. Penataan  ulang  tidak  saja  menyangkut  fungsi  dan  kegunaan  tanah,  tapi  juga  struktur sosial yang lahir akibat struktur agraria. 1
Penataan  ulang  tersebut  mengarah  pada  proses  transformasi  struktural,  yaitu perubahan secara keseluruhan yang terjadi di masyarakat. Perubahan tersebut tidak saja terjadi pada susunan hubungan sosial ekonomi, atau secara lebih khusus mengacu pada masyarakat agraris tradisional mulai memasuki sistem produksi pertanian yang ekslusif. Artinya sistem produksi pertanian tidak lagi hanya untuk kebutuhan subsistensi sehari- hari.  Lebih  jauh,  sistem  produksi  pertanian  sudah  terintegrasi  dengan  pilar-pilar ekonomi  lainnya,  seperti  pengolahan  dan  pengelolaan  pasca  panen,  atau  bahkan menyatu  dalam  sistem  ekonomi  yang  lebih  global  sehingga  lebih  produktif,  terhubung dengan pasar baik dalam maupun luar negeri. 2
Pelaksanaan Reforma Agraria di negara-negara pasca kolonial ibaratnya seperti memegang bara api. Pada satu sisi mereka harus memberdayakan rakyat tidak bertanah, sekaligus  pada  sisi  lainnya  harus  menurunkan  derajat  keserakahan  kaum  yang  selama masa sebelumnya menjadi penerima kenikmatan sistem agraria yang ada. 3 Oleh karena itu  pelaksanaannya  membutuhkan  keseriusan  pemerintah  dengan  menghadirkan lembaga pelaksana dan aparatur pemaksanya. 4 Keseriusan ini dibutuhkan dalam rangka proses transformasi struktural sebagaimana digambarkan secara sekilas di atas.
1 Untuk  detail  soal  istilah  reforma  agraria  lihat  pada  Gunawan  Wiradi, Reforma  Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir (Yogyakarta: Insist Press, 2000), hlm. 59-66.
2 John Harris (eds), Rural Development, Theories of Peasant Economy and Agrarian Change , (Hutchinson & co. Ltd., London, 1982).
3 Benjamin  White dan Gunawan Wiradi (eds), Reforma Agraria  dalam Tinjauan Komparatif; Hasil Lokakarya Kebijakan Reforma Agraria di Selabintana , (Bogor: Brighten Institute, 2009), hlm. 43- 55.
4 Demetrios. Christodoulou, The Unpromised Land, Agrarian Reform and Conflict Worldwide (New York & New Jersey: Zed Books, 1990).
Perjuangan  mewujudkan  Reforma  Agraria  di  Indonesia  ditandai  dengan semangat  mengganti  kebijakan  kolinal  ke  nasional  yang  maujud  dalam  UUPA  1960. 5 Uniknya, sepanjang tahun 1960 dua kurun waktu yang beroposisi, yakni paruh pertama berlangsung pelaksanaan, namun paruh kedua terjadi arus balik penolakan atas reforma agraria. Tragedi kemanusiaan 1965-1966 menjadi tanda bagi dihentikannya pelaksanaan Reforma  Agraria  di  Indonesia,  sekaligus  dimulainya  penolakan. 6 Regime  politik Demokrasi Terpimpin berupaya melaksanakan, sementara itu Orde Baru sebuah regime politik yang hierarkhi sentralistik bentuk pemerintahannya menolaknya.
Demikianlah  tulisan  ini  adalah  suatu  rekonstruksi  awal  dengan  memberikan sedikit penjelasan atas bagaimana proses kehadiran gagasan penolakan atas pelaksanaan Reforma  Agraria  oleh  Orde  Baru  (1967-1973).  Di  awali  tahun  1967  merupakan hadirnya berbagai kebijakan sektoral seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan dan lain-lain  yang  bertentangan  dengan  UUPA  1960.  Di  akhiri  tahun  1973  selain  sebagai berakhirnya  Repelita  tahap  pertama,  sekaligus  juga  sebagai  proses  konsolidasi  politik yang  dilakukan  oleh  Orde  Baru  dengan  cara  melakukan  fusi  untuk  berbagai  partai politik.
Tulisan  ini  tidak  hendak  memasuki  permasalahan  politik  dalam  arti  luas, berfokus  pada  rekonstruksi  kebijakan  politik  agraria  masa  awal  Orde  Baru.  Detail rekonstruksinya  berangkat  dari  ideologi  yang  mendasari  Orde  Baru,  lantas  melihat pokok-pokok  kebijakan  agraria,  serta  bagaimana  proses  pelaksanaan  kebijakan  politik agraria pasca 1965 tersebut.

## 2. Basis ideologi
Sebelum  menjelaskan  basis  ideologi  yang  mendasari  praktek  politik  dari regime  Orde  Baru,  perlu  kiranya  sekilas  menggambarkan  struktur  politik agraria masa Demokrasi  Terpimpin.  Regime  Demokrasi  Terpimpin  memberi  ruang  begitu  luas bagi upaya  penataan  ulang  atas  sumber-sumber  agraria  di  Indonesia.  Dasar  pemahamannya adalah,  pertama:  bahwa  tanah  adalah  sumber  dari  kemakmuran  dan  kesedjahteraan
5 Detailnya lihat pada Tri Chandra Aprianto, Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan; Partasipasi Politik, Klaim, dan Konflik Agraria di Jember , (Yogyakarta: STPN dan SAIN, 2016).
6 Mengenai permasalahan pelaksanaan reforma agraria dan peristiwa sejarah 1965-1966 dapat dilihat  pada  Tri  Chandra  Aprianto, Tafsir(an)  Land  Reform  dalam  Alur  Sejarah  Indonesia;  Tinjauan Kritis Atas Tafsir(an) yang Ada , (Yogyakarta: Karsa, 2006).
sosial rakyat Indonesia. Kedua: untuk terjaminnya fungsi sosial dari pada tanah, maka ia harus dikuasai oleh negara.”
Menurut Sadjarwo (Menteri Agraria) terdapat 5 tujuan pelaksanaan landreform di  Indonesia. Pertama ,  redistribusi  tanah  yang  adil  untuk  penghidupan  rakyat  dengan merombak strukturnya untuk mewujudkan keadilan sosial. Kedua , mewujudkan prinsip tanah  bukan  sebagai  objek  spekulasi. Ketiga ,  memperkuat  hak  milik  atas  tanah  bagi setiap warga negara. Keempat, mengikis sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah. Kelima ,  mempertinggi  produksi  nasional  dan  mendorong  terselenggaranya  pertanian yang intensif secara gotong-royong dalam bentuk koperasi. 7
Tragedi  kemanusiaan  1965-1966  merubah  segalanya,  menjadi  titik  bagi  arus balik  penolakan.  Studi  Sulistyo  menyatakan  berlangsungnya  tragedi  kemanusiaan tersebut  dianggap  dipicu  oleh  pelaksanaan landreform . 8 Sementara  Sudjatmiko menyatakan terjadinya  konflik  antara  kekuatan agama versus non  agama menjadi picu terjadinya  peristiwa. 9 Lyons  menyatakan  berlangsungnya  kontestasi  politik  menjadi basis  dari  konflik  di  pedesaan  Jawa  saat  itu,  sehingga  di  luar  pelaksanaan  reforma agraria. 10 Terlepas  dari  berbagai  studi  tersebut  tragedi  kemanusiaan  tersebut  mampu menghentikan pelaksanaan reforma agraria di Indoesia.
Regime  politik  Orde  Baru  memiliki  logika  berpikir  sendiri  tentang  penataan dan pengelolaan sumber-sumber agraria. Mereka mengembangkan sikap oposisi dengan sebelumnya. Alur logika itulah yang kemudian mendasari orientasi pembangunan Orde Baru. Uniknya Orde Baru tetap menggunakan konstitusi RI yaitu UUD 1945, pasal 33 ayat  3  dan  UUPA  1960  sebagai  basis  argumentasi  orientasi  pembangunan  yang  akan dikembangkan. 11 Akan  tetapi  kedua  sumber  hukum  itu  hanya  menjadi  pertimbangan belaka. Semangat menghadirkan kemandirian rakyat yang tidak memiliki akses dan aset berubah menjadi pentingnya investasi sebagai dari pembangunan nasional.
7 Noer  Fauzi, Petani  dan  Penguasa:  Dinamika  Perjalanan  Politik  Agraria  Indonesia , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 75-76.
8 Hermawan  Sulistyo, Palu  Arit  di  Ladang  Tebu;  Sejarah  Pembantaian  Massa  yang Terlupakan (1965-1966) . (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000).
9 Iwan  Gardono  Sudjatmiko,  ‘Kehancuran  PKI  Tahun  1965-1966’, Jurnal  Sejarah ,  No.  9, Jakarta: MSI, 2002.
10 Margo  Lyons  ‘Bases  of  Conflict  in  Rural  Java’, Research  Monograph ,  No.  3.  Berkeley: University of California, Center of South and Southeast Asian Studies, 1970.
11 Mengenai  pemahaman  masa  Orde  Baru  dapat  dilihat  pada  Majalah  Bulanan, Penjuluh Landreform , No. 11 thn ke VIII, Mei 1969.
Setidaknya  ada  3  (tiga)  hal  yang  menjadi  dasar  dari  orientasi  pembangunan Orde  Baru. Pertama ,  mengutamakan  stabilitas  politik.  Orientasi  pembangunan  seperti itu  yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah  pembangunanisme. 12 Istilah  tersebut  adalah sebuah  pandangan  politik  yang  mengarah  pada  pembentukan  stabilitas  ditegakkan sebagai  alat  pertumbuhan  ekonomi,  sehingga  penguasa  baru  sangat  berpihak  pada pengusaha. Pembentukan stabilitas biasanya dilakukan dengan scurity approach . 13
Kedua, pembangunan  ekonomi  nasional  dengan  menghadirkan  investasi asing. 14 Wujud  dari  hadirnya  investasi  asing  tersebut  telah  disiapkan  dasar  hukumnya, yaitu UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Tentu saja praktek program  dari  dukungan  modal  asing  hadir  dalam  bentuk  hutang  luar  negeri. 15 Proses selanjutnya gagasan tersebut kemudian mengalami penyempitan makna lebih mengarah pada arti pertumbuhan ekonomi semata. Oleh karena itu peranan swasta menjadi labih dominan  akibat  faktor  modal  yang  dimiliki.  Pertumbuhan  menjadi  parameter  utama keberhasilan pembangunan.
Ketiga ,  menafikan  realitas  sosial  yang  menjadi  persoalan  mendasar  di masyarakat,  seperti  masalah  ketimpangan  struktur  agraria. 16 Ini  merupakan  tanda hadirnya konflik-konflik agraria yang terus berlangsung selama berkuasanya Orde Baru. Padahal  parameter  ini  sangat  fundamental  bila  dihubungkan  dengan  persoalan keberhasilan  pembangunan.  Parameter  tersebut  adalah  kemiskinan,  pengangguran, kebebasan  berpolitik  dengan  memberi  ruang  massa  rakyat  guna  terlibat  aktif  dalam proses pengambilan kebijakan, pembagian pendapatan dan kekayaan, dampak tehnologi dalam proses produksi, dan lain-lain.
12 Detail  tentang  apa  itu  pembangunanisme  bisa  dilihat  pada  Mansour  Faqih, Pembangunanisme , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).
13 Sukmadji Indro Tjahjono, Indonesia Sepatu Lars (Bandung: Dewan Mahasiswa ITB, 1979). Lihat Ibrahim G. Zakir, Dari  Jenggawah ke Siria-ria: Sebuah Peneguhan Sikap Dihadapan Pengadilan Mahasiswa (Jakarta: Badan Kerjasama Pembelaan Mahasiswa Indonesia, 1980).
14 Untuk detailnya bisa lihat Mochtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966- 1971 (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 60-196.
15 Ironisnya  hingga  tahun  1983  Indonesia  merupakan  negara  ketujuh  terbesar  dunia  dalam jumlah  hutang,  kemudian  melonjak  peringkatnya  ke  posisi  keempat  pada  tahun  1987  dengan  jumlah 52.581  US  $,  di  bawah  Brazil,  Mexico  dan  Argentina.  Arif  Budiman, Negara  dan  Pembanguna;  Studi Tentang Indonesia dan Korea Selatan (Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas,1991), hlm. 63-64.
16 Gunawan  Wiradi, Reforma  Agraria:  Perjalanan  yang  Belum  Berakhir (Yogyakarta:  Insist Press,  2000), hlm. 159.

## 3. Struktur Kebijakan
Berangkat  dari  pandangan  hidup  bernegara  sebagaimana  dijelaskan  di  atas, menyebabkan  regime  politik  Orde  Baru  tidak  pernah  melihat  persoalan  masyarakat secara  kompleks  dan  komperehensif.  Membicangkan  permasalah  agraria  tidak  hanya berkisar  pada  keterkaitannya  antara  penguasaan,  penataan  dan  pengelolaannya. Ketiganya  tidak  bisa  dipisahkan  satu  sama  lainnya.  Di  samping  itu,  permasalahan agraria  (tanah  dalam  arti  sempit)  tidak  bisa  dipisahkan  komunitas  yang  hidup  dan berkembang  dalam  ruang  agraria  yang  sama.  Termasuk,  permasalahan  agraria  juga menyangkut berbagai makhluk hidup yang terkait dengan ruang agraria tersebut.
Bagi  para  penyelenggara  negara  Orde  Baru,  hal  ini  sangat  beroposisi  dengan pandangan  regime  politik  sebelumnya,  bahwa  tanah  hanya  menjadi  sumber  komoditas yang dapat dieksploitasi guna menambah devisa negara.  Angka pertumbuhan akan naik jika  tanah  menjadi  modal  bagi  negara.  Semua  kebijakan,  strategi,  dan  intervensi  yang dijalakan oleh penyelenggara negara lebih mangarah pada eksploitasi atas tanah. Tentu saja  ini  merupakan  manipulasi  atas  tafsiran  UUPA  1960,  dalam  rangka  akumulasi kapital. 17 Orde  Baru  atas  nama  negara  menguasai  dan  (merasa)  memiliki  semua kekayaan alam baik termasuk yang terkandung di dalamnya.
Dalam  konteks  ini,  Orde  Baru  dengan  sadar  melakukan  paling  tidak  dua  hal proses  manipulasi  atas  makna  hakiki  apa  itu  negara. Pertama ,  Orde  Baru  telah melakukan  penyempitan  terminologi  negara  ( state ).  Negara  dalam  pandangan  mereka pemerintahan  ( government ). Kedua ,  konsekuensinya  adalah  lahirnya  pandangan government  based  resource  control  and  management (penguasaan  dan  pemanfaat sumber  daya  agraria  berbasis  pada  pemerintah).  Pada  akhirnya  melahirkan  relasi  yang tidak seimbang antara pemerintah dan rakyatnya. Proses manipulai tersebut merupakan ekspresi  dari  ideologi  yang  memberi  otoritas  dan  legitimasi  kepada  negara  untuk menguasai, menata dan memanfaatkan sumber-sumber agraria. 18
Pada  titik  ini  Orde  Baru  telah  memainkan,  paling  tidak  ada  3  peran  pokok dalam  penguasaan,  penataan  dan  pemanfaatan  tanah. Pertama , government  resource lord artinya  pemerintah sebagai penguasa tunggal atas sumber-sumber agraria. Kedua ,
17 Endang  Suhendar  dan  Ifdhal  Kasim, Tanah  Sebagai  Komoditas,  Kajian  Kritis  Atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru (Jakarta: ELSAM, 1996), hlm. 52-99.
18 Nancy  Peluso, Rich  Forest  Poor  People;  Resource  Control  and  Resistance  in  Java . (Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Berkeley, 1992).
government  resource  enterprise artinya  pemerintah  sebagai  pengusaha  yang  dapat mengelola  tanah-tanah  yang  telah  dikuai  oleh  negara. Ketiga , government  resource protection  institution artinya  pemerintah  sebagai  institusi  yang  memproteksi  sumber daya  agraria.  Tidak  salah  banya  sarjana  menilai  orientasi  dan  penyelenggaraan pembangunan  ekonomi  Orde  Baru  lebih  mengarah  pada  sistem  kapitalisme.  Hal  itu tampak  secara  jelas  dengan  dilegalkannya  intervensi  negara  dalam  pengadaan  tanah ( land acquisition through state intervention ). 19
Metode  pendekatan  ekonomi  regim  politik  Orde  Baru  cenderung  menjadikan ekonomi  makro  sebagai  landasan  untuk  menentukan  ekonomi  mikro.  Ditandai  dengan kebijakan pusat yang mendikte daerah dan lokal (desa). Hal itu bisa dilihat dari bagan di bawah ini. 20

## 4. Pokok-pokok kebijakan
Acuan  pembangunan  Orde  Baru  dituangkan  dalam  Rencana  Pembangunan Lima  Tahun  (REPELITA). 21 Pada  Repelita  Pertama  Orde  Baru  menetapkan penyelenggaraan  pembangunan  memerlukan  rencana  kerja  yang  baik,  dan  suksesnya pembangunan  menuntut  kegiatan  pengerahan  tenaga  dan  pikiran  yang  lebih  baik  dari sebelumnya. Titik tekan dari konsepsi ini adalah kerja-kerja teknokrasi dan administrasi atas penyelenggaraannya.
Begitu  juga  dalam  hal  penataan  dan  pengelolaan  agraria,  Orde  Baru meletakkan  masalah  agraria  sebagai  masalah  administrasi,  dan  menjadi  bagian  dari
19 Wolf  Ladejensky,    ‘Too  Late  to  Save  Asia?’  in  L.  Walansky  (ed), Land  Reform  as Unfinished Business: Selected Papers of Wolf Ladejensky , Washington: The World Bank, 1977.
20 Francis  Wahono, Ekonomi  Politik  Daulat  Rakyat  Indonesia;  Pancasila  Sebagai  Acuan Paradigma , (Jakarta: Kompas, 2020), hlm: 6-7.
21 Keputusan Presiden No. 319 tahun 1968.

## Pemerintah Pusat
Propinsi
Kabu paten
De sa
Departemen  Dalam  Negeri  (Depdagri).  Artinya  pelaksanaan  Reforma  Agraria dimasukkan  dalam  ruang  yang  lebih  sempit,  diurus  oleh  Direktorat  Jendral  (Dirjen) Agraria,  di  bawah  Kementerian  Dalam  Negeri.  Permasalahan  agraria  yang  sangat luas diurus  oleh  Dirjen  Agraria  sebagai  komponen  Depdagri. 22 Ini  artinya  masalah keagrariaan tidak lagi diatur dalam struktur organisasi pemerintah yang strategis. Hal itu ditandai  dengan  dihapuskannya  Kementerian  Agraria  dalam  Kabinet  Pembangunan  I Pemerintahan Orde Baru.
Dirjen  Agraria  pada  hakekatnya  berfungsi  membantu  departemen-departemen dan  instansi  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  tanah,  termasuk  jaminan  kepastian hukum  dan  kepastian  hak  atas  tanah.  Area  yang  menjadi  tugas  utama  Dirjen  Agraria pada  masa  awal  pemerintahan  Orde  Baru  adalah:  tata  guna  tanah  dan  tata  guna  air, landreform,  tata agraria,  pendaftaran  tanah  dan  hukum atau  perundang-undangan yang menyangkut tanah. 23
Terdapat  4  (empat)  kegiatan  utama  oleh  Dirjen  Agraria  ini. Pertama , melaksanakan  pemetaan landuse seluruh  wilayah  Indonesia,  sebagai  langkah  pertama pengumpulan basic data . Kedua , melaksanakan survey lain. Ketiga , meningkatkan dan menyebarluaskan    publikasi  hasil  kerja  Direktorat Landuse . Keempat ,  memberikan fatwa Landuse sebelum  diadakan  redistribusi  tanah-tanah landreform . 24 Kebijakan politik agraria yang dibangun oleh Orde Baru menjadikan masalah pelaksanaan agenda land  reform hanya  berhenti  pada  masalah  teknis  administratif  belaka.  Tanah  dalam pandangan  para  penyelenggara  negara  hanya  menjadi  masalah  rutin  birokrasi pembangunan.
Sementara itu terdapat 5 (lima) sasaran yang dijadikan pilot projek Landreform dalam Pelita tahun pertama. Adapun daerah yang dipilih adalah Kabupaten Banyumas, Kediri  dan  Badung  (Bali).  Sasaran  tersebut  adalah: Pertama ,  pelunasan  pembayaran ganti  rugi. Kedua ,  Penertiban  pemasukan  uang  dari  tanah  redistribusi  dalam  rangka Landreform. Ketiga ,  Mengusahakan  adanya  kepastian  hak  terhadap  tanah  hasil
22 Amir Machmud (Menteri Dalam Negeri), Pokok-pokok kebidjaksanaan Direktorar Djendral Agraria  dan  Pedoman  didalam  Rangka  Pelaksanaan  Pembangungan  Lima  Tahun  Pertama,  Majalah Bulanan, Penjuluh Landreform , No. 11 thn ke VIII, Mei 1969, hlm: 6.
23 Ibid .
24 Hasil Keputusan Konperensi  Dinas Direktorat  Djendral  Agraria Departemen Dalam Negeri di  Bandung  Tanggal  12  s/d  16  Mei  1969,  Majalah  Bulanan, Penjuluh  Landreform ,  No.  11  thn  ke VIII, Mei 1969, hlm: 9.
redistribusi. Keempat ,  Mengusahakan  pemberian  fasilitas  kredit,  penyediaan  pupuk, pompa air, traktor, obat-obatan dan lain-lain. 25
Berangkat dari kegiatan dan sasaran pemerintah Orde Baru menafikan adanya konflik  yang  berbasis  penguasaan  tanah  yang  tidak  adil.  Pemerintah  Orde  Baru  lebih cenderung  memecahkannya  dengan  menggunakan  pendekatan  administratif  dan legalistik  ( land  management  orientated ).  Program  utama  dari  pendekatan  ini  adalah sertifikasi,  pengakuan  formal  atas  kepemilikan  tanah.  Program  ini  pada  dasarnya memberikan  akses  secara  luas  bagi  kalangan  pemodal  besar,  yang  sering  kali tindakannya mengizinkan eksklusi terdapat masyarakat yang tidak memiliki pengakuan formal  tersebut.  Masyarakat  yang  tidak  bisa  menunjukkan  akses terhadap tanah  secara formal, harus mengikuti program pemilik modal yang telah mendapatkan pengakuan. 26
Setidaknya  konfigurasi  kebijakan  agraria  pada  masa  awal  berkuasanya  rezim politik  Orde  Baru  dapat  di  rumuskan  dalam  2  (dua)  hal,  (i)  kebijakan  politik  makro dalam  rangka  penataan  stabilitas  politik  dan  ekonomi,  dan  (ii)  kebijakan  agraria. Kebijakan makro untuk pemenuhan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru melakukan pembersihan  perkebunan  dari  anasir  komunis  dan  memaksakan  jalannya  konsep  Dwi Fungsi  ABRI.  Berangkat  dari  konsep  inilah  pihak  militer  memegang  peranan  sangat dominan  terhadap  semua  sendi-sendi  negara. 27 Sementara  untuk  stabilitas  ekonomi, melakukan  penanaman  modal  asing,  Pengelolaan  perkebunan  seperti  pola  kolonial, bedanya  tidak  swasta  tapi  oleh  perusahaan  negara  dan regrouping organisasi masyarakat, khususnya petani. Pemerintah Orde Baru menghapuskan semua legitimasi partisipasi  dari  organisasi  massa  rakyat  tani  dalam  proses  pelaksanaan  agenda landreform  di  Indonesia. 28 Sementara  untuk  kebijakan  agraria  pemerintah  Orde  Baru melakukan  beberapa  hal,  pembekuan  UUPA  1960,  melarang landreform,  penghapusan pengadilan  landreform,  menghadirkan  UU  sektoral,  seperti  kehutanan,  pertambangan, perkebunan dan lain-lain.
25 Ibid
26 Mengenai  istilah  eksklusi  dan  praktenya  bisa  dilihat  pada  Derek  Hall,  Philip  Hirsch  dan Tania  Muray  Li, Kuasa  Eksklusi;  Dilema  Pertanahan  di  Asia  Tenggara ,  (Yogyakarta:  Insist  Press  dan STPN Press, 2020), hlm: 43-47
27 Sarbini Sumawinata, Politik Ekonomi Kerakyatan , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm: 13.
28 Tentu  saja  hal  ini  sangat  berbeda  dengan  apa  yang  terjadi  sebelumnya,  dimana  organisasi tani  mendapat  ruang  politik  guna  mengekspresikan  aspirasinya.  Hal  itu  sangat  dimungkinkan  karena Soekarno  menganggap  organisasi  massa  rakyat  tani  merupakan  salah  satu  soko  guru  dari  revolusi Indonesia.

## 5. Pelaksanaan
Pemerintahan  Orde  Baru  secara  makro  kebijakan  struktur  negaranya  bercorak militeristik. Begitu juga struktur tata laksana penyelenggara agraria juga dikembangkan pemahaman  militerisme  dengan  berpola top-down .  Hampir  semua  pembantu  presiden dikuasai  dan  dikelola  oleh  para  petinggi  militer.  Departemen  Dalam  Negeri  sebagai instansi  induk  struktur  pemerintahan  dipimpin  oleh  seorang  TNI  Angkatan  Darat Letjend (purn) Amir Mahmud. Begitu juga Direktorat Djenderal Agraria dipimpin oleh Brigadir  Jendral  Polisi  Abdul  Rachman  Setjowibowo.  Sementara  untuk  urusan kesekretariatan dipimpin oleh seorang sipil, Sumarman, SH.
Sementara itu pelaksanaan tugas agraria di berbagai daerah secara keseluruhan hanya  berkisar  pada  taktis  operasional  dan  teknis  administrasi.  Adapun  tugasnya dipertanggungjawabkan  kepada  Gubernur,  Bupati  ataupun  Walikota.  Mereka  adalah pemimpin daerah selaku wakil Pemerintah Pusat. Hal itu diharapkan dapat mengurangi beban  tugas  dan  wewenang  Direktorat  Jendral  Agraria  yang  ada  di  pusat.  Tentu  saja selama  Orde  Baru,  para  pemimpin  daerah  di  bawah  Militer.  Sementara  tugas  dari direktorat  hanya  melaksanakan  pembinaan,  baik  di  bidang  teknis  maupun administrasi. 29
Khusus  untuk  personalia  atau  tenaga  kerja  yang  ada  di  bawah  jajaran Direktorat Jendral Agraria sangat ditekankan pada masalah masa lalu. Pemimpin Orde Baru  sangat  menekankan  adalah  kewaspadaan  dan  kesiapsiagaan  terhadap  kekuatan Partai  Komunis  Indonesia  (PKI).  Tidak  itu  saja,  Orde  Baru  juga  mengadakan  bersih lingkungan  dalam  rangka  menghindari  kekuatan  subversi  dan  sikap  anti  Pancasila lainnya. 30
Pemerintah Orde Baru tidak melakukan perubahan ( change ) struktur birokrasi yang  pernah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Hindia  Belanda,  namun  melanjutkannya ( contiunity ).  Satu  struktur  birokrasi  yang  loyal  kepada  pemerintah  kolonial,  seperti halnya birokrasi kraton yang loyal kepada Raja, bukan suatu pelayan masyarakat. Pada hakekatnya,  mirip  pemerintahan  kolonial,  pemerintah  Orde  Baru  tidak  berusaha menciptakan  suatu  birokrasi  yang  rasional  dan  efektif  melayani  masyarakat.  Struktur
29 Hasil Keputusan Konperensi  Dinas Direktorat  Djendral  Agraria Departemen Dalam Negeri di  Bandung  Tanggal  12  s/d  16  Mei  1969,  Majalah  Bulanan, Penjuluh  Landreform ,  No.  11  thn  ke VIII, Mei 1969, hlm: 12.
30 Ibid , hlm: 13.
birokrasi  modern  pada  dasarnya  adalah  wahana  perubahan  masyarakat.  Mereka seharusnya  menjadi  bagian  penting  dari  proses    konsolidasi,  serta  berperan memfasilitasi bagi berlangsungnya perubahan struktur sosial yang ada. 31
Pemerintah  Orde  Baru  membangun  struktur  birokrasi  yang  bertingkat  dan susah  dijangkau  oleh  masyarakat. 32 Pemerintah  Pusat  hanya  melakukan  pembinaan- pembinaan,  tidak  perlu  langsung  turut  camapur  dalam  urusan  kehidupan  masyarakat. Akibat struktur birokrasi yang demikian malah menghambat terciptanya masyarakat dan struktur  masyarakat  yang  egaliter.  Pelayanan  birokrasi  hanya  berdasar  loyalitas  pada pihak elit dan kroninya, khususnya kalangan pemilik modal.
Sejak  berkuasanya  Orde  Baru  Direktorat  Djenderal  Agraria  menjadi  sarana konsolidasi pertanahan. Proses konsolidasi pertanahan tersebut bisa dilihat dari program prioritas  yang  dicanangkan  pemerintah  Orde  Baru  dalam  repelita  tahap  pertama. Repelita  menjadi  acuan  pokok  dari  pelaksanaan  pembangunan  nasional  pemerintahan Orde  Baru.  Segala  perhatian  dan  kerja-kerja  Direktorat  Djenderal  Agraria  harus dipusatkan  kepada  pelaksanaan  Repelita.  Penyediaan  tanah  yang  dilaksanakan  oleh Direktorat Djenderal Agraria  berdasarkan atas prioritas program yang termaktub dalam Repelita ini.
Prioritas program saat itu adalah meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan titik  tekan  bidang  ekonomi  yang  meliputi  sektor  pertanian/irigasi,  industri  dan pertambangan,  tenaga  listrik,  perhubungan  dan  pariwisata  serta  desa.  Selanjutnya prioritas  kedua  bidang  sosial  yang  meliputi  kesehatan/keluarga  berencana, pendidikan/kebudayaan,  agama,  tertib  hukum  dan  lain-lain.  Dari  keseluruhan  program prioritas  tersebut  sektor  industri  dan  pertambangan  mendapatkan  anggaran  yang terbesar  yaitu  Rp.  46,3  milyar,  disusul  pertanian  dan  irigasi  Rp.  43,1  milyar,  dan perhubungan  dan  pariwisata  sebesar  Rp.  29,1  milyard. 33 Melihat  struktur  anggaran prioritas  pembangunan  nasional  tersebut  tentu  saja  sangat  membutuhkan  konsolidasi pertanahan oleh pemerintah Orde Baru.
31 Umar  Kayam, Transformasi  Budaya  Kita ,  (Pidato  Pengukuhan  Furu  Besar  UGM, Yogyakarta, 1989).
32 Warna  sentralistik  Orde  Baru  semakin  nyata  dengan  legitimasi  kebijakan  UU  No.  5  tahun 1974, dimana pemerintah daerah memiliki kekuasaan tanpa kontrol dari pihak legislatif  daerah.
33 Sari Repelita, dalam Majalah Bulanan, Penjuluh Landreform , No. 11 thn ke VIII, Mei 1969, hlm: 14.
Orde  Baru  melakukan  lompatan  dengan  melakukan  percepatan  proses industrialisasi,  yang  itu  tanpa  menyelesaikan  penataan  sumber-sumber  agraria  yang lebih  adil.  Proses  industrialisasi  dalam  suatu  masyarakat  pedesaan  masa  itu  bukanlah hal  yang  sederhana.  Hal  itu  tidak  saja  menyangkut  kekuatan  ekonomi  yang  ada  dalam masyarakat, tapi juga kesiapan pemerintah sendiri. Lebih dari itu juga membutuhkan hal yang  sangat  penting  yaitu  kesiapan  sosial  budaya  dari  masyarakat  sebagai  penerima, pendukung dan pelestari suatu industri. 34 Rupanya ha ini tidak dijadikan prioritas oleh Orde Baru, terlihat dari ketersediaan anggaran. Padahal syarat utama dari industrialisasi adalah  perubahan  struktur  sosial  sehingga  masyarakat  berbentuk  egaliter  dan kemandirian  suatu  kelompok  menengah  yang  tidak  tergantung  pada  anggaran  negara, atau  yang  biasa  dikenal  sebagai  kelas  menengah.  Kehadiran  masyarakat  egaliter  dan kelas  menengah  di  Indonesia  dan  banyak  negara  dibangun  dengan  jalan  pelaksanaan reforma agraria. 35
Pengamalam  masa  kolonial  menyatakan  kelas  ekonomi  yang  menjadi penopang  ekonomi  Hindia  Belanda  adalah  kalangan  bangsawan.  Akibatnya  tidak berlangsung  proses  transformasi  sosial  di  masyarakat  saat  itu.  Hanya  berkutat  pada kalangan  pemilik  kapital  asing  dan  para  bangsawan.  Tidak  tersedianya  struktur masyarakat baru yang egaliter dan kelas menengah yang mandiri proses industrialisasi menyebabkan eksploitasi pada masyarakat petani dan tanah. 36
Pengalaman  sejarah  tersebut  tidak  menjadi  rujukan  bagi  Orde  Baru  dalam melaksanakan  pembangunan  nasional.  Dalam  repelita  selanjutnya  proses  pertanian mengalami  involusi  yang  menyebabkan  kemiskinan  struktural  terus  berlanjut. 37
Orientasi  pembangunan  yang  menitikberatkan  perhatian  pada  industri  relatif
34 Loekman Soetrisno, Struktur Sosial dan Nilai Budaya Dalam Industrialisasi Pedesaan, dalam Sayogyo  dan  Mangara  Tambunan  (ed), Industrialisasi Pedesaan;  Dilengkapi  dengan  Memorandum Bersama Tentang Industrialisasi Pedesaan , (Bogor: Pusat Studi Pembangunan Lembanga Penelitian IPB dan ISEI Cabang Jakarta, tt), hlm: 347-348.
35 Ibid.
36 Lihat  Sartono  Kartodirdjo, Pengantar  Sejarah  Indonesia  Baru:  1500-1900  dari  Emporium Sampai Imperium , (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm: 295-310.
37 Peranan sektor pertanian dalam pendapatan nasional terus menurun dari Pelita II, III sampai dengan  Pelita  IV.  Pada  Pelita  I  pendapatan  nasional  sekitar  49%  dari  sektor  pertanian,  selanjutnya mengalami  penurunan Pelita II menjadi 36%, untuk Pelita III menjadi 31% dan Pelita IV menjadi 23%. Data BPS tahun 1989.
mengesampingkan peran sektor pertanian dan masyarakat pedesaan sebagai pendukung utama pembangunan nasional. 38
Adanya  program  repelita  tersebut  membuka  peluang  bagi  keterlibatan  para pemodal  besar  dalam  proses  pembangunan  nasional.  Tentu  saja  peluang  tersebut dimanfaatkan oleh pemodal besar melihat keterbatasan anggaran pemerintah Orde Baru. Pemodal  besar  dapat  mengajukan  permohonan  penguasaan,  penataan  dan  pemanfaatan tanah,  baik  itu  untuk  penanaman  modal  baru  ataupun  perluasan  modal,  baik  modal dalam  negeri  maupun  asing.  Permohonan  tersebut  berdasarkan  prioritas  yang  telah ditetapkan  oleh  Direktorat  Djenderal  Agraria.  Terlebih  lagi  permohonan  tersebut menyangkut  proyek  nasional  menurut  Repelita  akan  mendapat  prioritas  utama  untuk diterbitkan. 39
Dalam  hal  keterlibatan  pihak  pemodal  besar  ini,  kebijakan  pemerintah  Orde Baru sebatas bimbingan dan pengarahan dengan harapan bisa berkembang secara sehat dan  wajar.  Pemerintah  terkesan  memberikan  kebebasan  kepada  para  pemilik  modal dalam proses pembangunan nasional. Sebagian besar investasi diharapkan dibiayai dan dilaksanakan  oleh  pemodal  sendiri, 40 tanpa  ada  keterlibatan  pemerintah.  Tentu  saja ini merupakan tindakan yang sangat menguntungkan bagi pihak pemodal besar.
Konsolidasi  pertanahan  menjadi  hal  yang  tidak  terhindarkan  sebagai  sarana untuk mewujudkan repelita tahap pertama tersebut. Oleh karena itu ketersediaan tanah harus  dipenuhi  oleh  Direktorat  Djenderal  Agraria  karena  merupakan  faktor  utamanya. Direktorat  Djenderal  Agraria  menjadi service  dienst yang  memiliki  fungsi  dan  peran membantu  instansi-instansi  pemerintah  dan  masyarakat  (termasuk  para  pemodal  di dalamnya)  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhannya  akan  tanah,  termasuk  jaminan kepastian  hukum  dan  kepastian  hak  atas  tanah.  Bantuan  dan  dukungan  dari  Direktorat Djenderal  Agraria  kepada  pihak  pelaksana  pembangunan,  baik  itu  instansi  pemerintah
38 Gunawan  Sumodiningrat,  Gambaran  Status  Ekonomi  Pedesaan  dalam  Konteks  Ekonomi Nasional  Setelah  Masa  Empat  Pelita,  dalam  Sayogyo  dan  Mangara  Tambunan  (ed), Industrialisasi Pedesaan;  Dilengkapi  dengan  Memorandum  Bersama  Tentang  Industrialisasi  Pedesaan ,  (Bogor:  Pusat Studi Pembangunan Lembanga Penelitian IPB dan ISEI Cabang Jakarta, tt), hlm: 90-119.
39 Hasil Keputusan Konperensi  Dinas Direktorat  Djendral  Agraria Departemen Dalam Negeri di  Bandung  Tanggal  12  s/d  16  Mei  1969,  Majalah  Bulanan, Penjuluh  Landreform ,  No.  11  thn  ke VIII, Mei 1969, hlm: 8-9.
40 Sari Repelita, dalam Majalah Bulanan, Penjuluh Landreform , No. 11 thn ke VIII, Mei 1969, hlm: 14.
maupun  pemodal  swasta,  juga  berupa  peniadaan  faktor-faktor  penghambat  jalannya proses pembangunan nasional. 41
Akan  tetapi,  proses  konsolidasinya  tidak jarang  menggunakan cara-cara  kotor seperti yang telah dijelaskan di atas. Selama pelaksanaan Repelita tahap pertama (tahun 1969-1973)  Direktorat  Djenderal  Agraria  telah  mengeluarkan  berbagai  jenis  hak  atas penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka proyek pembangunan nasional. Untuk jenis tanah  Hak Guna Usaha (HGU) dikeluarkan  sebanyak 224 unit dengan luas lahan 248.272,100  hektar.  Sementara  untuk  jenis  tanah  Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  telah dikeluarkan  sebanyak  1.382  unit  dengan  keluasan  lahan  mencapai  5.343,1829  hektar. Sedangkan  untuk  Hak  Pakai  Direktorat  Djendral  Agraria  telah  mengeluarkan  sekitar 1.323 unit dengan keluasan lahan mencapai 1.086,8652 hektar. Untuk Hak Pengelolaan telah dikeluarkan oleh Direktortat Djenderal Agraria sebanyak  19 unit dengan keluasan lahan 11.970,0000 hektar. 42
Demikianlah  apa  yang  dilakukan  oleh  Orde  Baru  bukan  sebagai  suatu  proses transformasi  struktural.  Proses  transformasi  itu  menandakan  suatu  perjalanan  waktu, yang di dalamnya tercakup satu masa peralihan dari masyarakat yang bercorak agraris tradisional eksklusif menjadi tata hubungan sosial-ekonomi baru yang menyejahterakan. Dalam  konsep the  agrarian  transition terdapat  satu  perjalanan  masa  yang  diawali dengan  penataan  ulang  atas  penguasaan  tanah  yang  lebih  egaliter  dan  adil  yang didukung program ikutan, hingga proses industrialisasi pedesaan. Pada akhirnya ujung dari  perjalanan  masa  itu  adalah  terbentuknya  hubungan  sosial-ekonomi  yang  adil  dan menyehterakan.
Pada titik ini sebenarnya apa yang terjadi pada  awal pemerintahan Orde Baru dengan  Pelita  tahap  pertamanya  belum  memasuki  konsep the  agrarian  transition tersebut.  Pada  Pelita  tahap  pertama  tidak  berlangsung  proses  penataan  ulang  atas penguasaan  tanah  sebagaimana  regime  Demokrasi  Terpimpin.  Orde  Baru  melakukan percepatan  dengan  melompat  pada  industri  yang  tidak  terkait  dengan  kebutuhan masyarakat  agraris.  Industrialisasi  sebagai  tanda  kemajuan  nasional  harus  didasarkan
41 Hasil Keputusan Konperensi  Dinas Direktorat  Djendral  Agraria Departemen Dalam Negeri di  Bandung  Tanggal  12  s/d  16  Mei  1969,  Majalah  Bulanan, Penjuluh  Landreform ,  No.  11  thn  ke VIII, Mei 1969, hlm: 9-10.
42 Noer Fauzi Rachman, Land Reform dari Masa ke Masa; Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009 (Yogyakarta:  Tanah  Air  Beta,  2012),  hlm.  67.  Untuk  lebih  datail  tiap  periode  lihat Departemen Penerangan RI, Pertanahan dalam Era Pembangunan , (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1982), hlm. 144-82.
pada  pertumbuhan  dengan  pemerataan  dan  partisipasi,  yang  itu  memerlukan  suatu redistribusi kuasa-kuasa ekonomi dan politik, yang terwujud dengan penataan ulang atas penguasaan tanah.

## 6. Penutup
Kehadiran  Orde  Baru  ditandai  dengan  tragedi  kemanusiaan  1965-1966  yang terjadi  di  daerah  pedesaan  Jawa  dan  Bali  yang  dituduh  terkait  dengan  PKI.  Tragedi kemanusiaan  tersebut  mampu  menghentikan  proses  awal  transformasi  agraria  yang sedang  berlangsung  pada  paruh  awal  tahun  1960-an.  Peristiwa  politik  tersebesar  pada pertengahan  tahun  1960-an  tersebut  membalik  situasi  dari  adanya  harapan  untuk penataan  sumber-sumber  agraria  yang  lebih  adil,  berubah  menjadi  pesimisme  akan hadirnya keadilan agraria.
UUPA  1960  diabaikan  dengan  berbagai  undang-undang  sektoral,  seperti perkebunan,  kehutanan,  pertambangan  dan  transmigrasi.  Berbagai  kebijakan  sektoral tersebut (malah) menciptakan keamanan bagi para pemilik modal. Padahal UUPA 1960 berupaya  untuk  mengakhiri  kepimilikan  tanah  secara  berlebihan,  serta  membatasi peranan pemodal yang selalu melakukan penumpukan kekayaan.
Dengan  perkataan  lain,  tahapan  transformasi  struktur  sosial  tidak  dijalankan dengan  seksama.  Orde  Baru  langsung  melompat  pada  program  industrialisasi  sejak berkuasa,  tanpa  adanya  transformasi  struktur  sosial.  Sebagai  negara  agraris  saat  itu, usaha-usaha untuk melakukan transformasi sosial di pedesaan terasa macet, oleh jargon pembangunan  nasional  berbasis  industri.  Padahal  masyarakat  Indonesia,  khususnya  di wilayah pedesaan pada dasarnya masih diwarani oleh struktur sosial yang feodalistik.
Tata  laksana  reforma  agraria  dikebiri  maknanya  hanya  berkisar  pada  teknis administrasi.  Birokrasinya  diturunkan  derajatnya  menjadi  bagian  dari  Departemen Dalam  Negeri,  yakni  berada  di  level  Direktorat  Denderal  Agraria.  Semua  jabatan strategis  dikuasai  oleh  kalangan  militer  melalui  dalil  dwi  fungsi  ABRI-nya.  Adanya penguasaan  jabatan  strategis  tersebut  pelayanan  tidak  kepada  masyarakat,  akan  tetapi bertebaran  konsesi-konsesi  tanah  yang  sangat  luas  untuk  kroni-kroni  Orde  Baru, khususnya  para  pemilik  modal.  Pada  dasarnya  ini  adalah  tanda  proses  transformasi struktur  sosial  di  Indonesia  mengalami  kemunduran.  Pada  tingkat  yang  lain,  sekaligus menjadi  tanda  hadirnya  proses  deagrarianisasi  dan  kemiskinan  struktural  di  pedesaan,
dan  menandai  babak  sejarah  agraria  Indonesia  yang  melahirkan  pesimisme,  dengan wajah penuh konflik.

## Daftar Pustaka
1. Majalah dan Keputusan pemerintah
Departemen  Penerangan  RI. Pertanahan  dalam  Era  Pembangunan .  Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1982.
Majalah Bulanan. Penjuluh Landreform , No. 11 thn ke VIII, Mei 1969.
Keputusan Presiden No. 319 tahun 1968.
2. Jurnal, Buku
Aprianto,  Tri  Chandra. Tafsir(an)  Land  Reform  dalam  Alur  Sejarah  Indonesia; Tinjauan Kritis Atas Tafsir(an) yang Ada . Yogyakarta: Karsa, 2006.
--------. Perjuangan  Landreform  Masyarakat  Perkebunan;  Partasipasi  Politik,  Klaim, dan Konflik Agraria di Jember . Yogyakarta: STPN dan SAIN, 2016.
Budiman, Arif. Negara dan Pembanguna; Studi Tentang Indonesia dan Korea Selatan . Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991.
Christodoulou,  Demetrios. The  Unpromised  Land,  Agrarian  Reform  and  Conflict Worldwide . New York & New Jersey: Zed Books, 1990.
Faqih, Mansour. Pembangunanisme . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
Fauzi,  Noer. Petani  dan  Penguasa:  Dinamika  Perjalanan  Politik  Agraria  Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
Hall, Derek, Philip Hirsch dan Tania Muray Li, Kuasa Eksklusi; Dilema Pertanahan di Asia Tenggara . Yogyakarta: Insist Press dan STPN Press, 2020.
Harris,  John  (eds). Rural  Development,  Theories  of  Peasant  Economy  and  Agrarian Change . (Hutchinson & co. Ltd., London, 1982).
Kartodirdjo,  Sartono. Pengantar  Sejarah  Indonesia  Baru:  1500-1900  dari  Emporium Sampai Imperium . Jakarta: Gramedia, 1987.
Kayam,  Umar. Transformasi  Budaya  Kita .  Pidato  Pengukuhan  Furu  Besar  UGM, Yogyakarta, 1989.
Ladejensky,  Wolf.    ‘Too  Late  to  Save  Asia?’  in  L.  Walansky  (ed), Land  Reform  as Unfinished  Business:  Selected  Papers  of  Wolf  Ladejensky ,  Washington:  The World Bank, 1977.
Lyons,  Margo.  ‘Bases  of  Conflict  in  Rural  Java’, Research  Monograph ,  No.  3. Berkeley:  University  of  California,  Center  of  South  and  Southeast  Asian Studies, 1970.
Mas’oed,  Mochtar. Ekonomi  dan  Struktur  Politik  Orde  Baru  1966-1971 .  Jakarta: LP3ES, 1989.
Peluso,  Nancy. Rich  Forest  Poor  People;  Resource  Control  and  Resistance  in  Java . Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Berkeley, 1992.
Rachman,  Noer  Fauzi. Land  Reform  dari  Masa  ke  Masa;  Perjalanan  Kebijakan Pertanahan 1945-2009 . Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2012.
Soetrisno, Loekman. Struktur Sosial dan Nilai Budaya Dalam Industrialisasi Pedesaan, dalam  Sayogyo  dan  Mangara  Tambunan  (ed), Industrialisasi Pedesaan; Dilengkapi  dengan  Memorandum  Bersama  Tentang  Industrialisasi  Pedesaan , (Bogor: Pusat Studi Pembangunan Lembanga Penelitian IPB dan ISEI Cabang Jakarta, tt).
Sudjatmiko, Iwan Gardono. Kehancuran PKI Tahun 1965-1966, Jurnal Sejarah , No. 9, Jakarta: MSI, 2002.
Suhendar,  Endang  dan  Ifdhal  Kasim. Tanah  Sebagai  Komoditas,  Kajian  Kritis  Atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru . Jakarta: ELSAM, 1996.
Sulistyo,  Hermawan. Palu  Arit  di  Ladang  Tebu;  Sejarah  Pembantaian  Massa  yang Terlupakan (1965-1966) . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000.
Sumawinata,  Sarbini. Politik  Ekonomi  Kerakyatan .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2004.
Sumodiningrat,  Gunawan.  Gambaran  Status  Ekonomi  Pedesaan  dalam  Konteks Ekonomi  Nasional  Setelah  Masa  Empat  Pelita,  dalam  Sayogyo  dan  Mangara Tambunan  (ed), Industrialisasi Pedesaan;  Dilengkapi  dengan  Memorandum Bersama Tentang Industrialisasi Pedesaan , (Bogor: Pusat Studi Pembangunan Lembanga Penelitian IPB dan ISEI Cabang Jakarta, tt)
Tjahjono,  Sukmadji  Indro. Indonesia  Sepatu  Lars. Bandung:  Dewan  Mahasiswa  ITB, 1979.
Wahono, Francis. Ekonomi Politik Daulat Rakyat Indonesia; Pancasila Sebagai Acuan Paradigma . Jakarta: Kompas, 2020.
Wiradi,  Gunawan. Reforma  Agraria:  Perjalanan  yang  Belum  Berakhir .  Yogyakarta: Insist Press, 2000.
White,  Benjamin  dan  Gunawan  Wiradi  (eds). Reforma  Agraria  dalam  Tinjauan Komparatif;  Hasil  Lokakarya  Kebijakan  Reforma  Agraria  di  Selabintana . (Bogor: Brighten Institute, 2009.
Zakir,  Ibrahim  G. Dari  Jenggawah  ke  Siria-ria:  Sebuah  Peneguhan  Sikap  Dihadapan Pengadilan  Mahasiswa .  Jakarta:  Badan  Kerjasama  Pembelaan  Mahasiswa Indonesia, 1980.