E-ISSN: 2746-5926
P-ISSN: 2621-0479
Vol. 6, No. 2, (2023) https://jurnal.stie-lpi.ac.id/index.php/neraca
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN BELANJA MODAL PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Muhammad Isra' Chikah Arfah 1 , Suhartina R 2 , Nurul Rezki Fajrianti 3 1,2,3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lembaga Pendidikan Indonesia isra@stie-lpi.ac.id 1 , suhartina@stie-lpi.ac.id 2 , nurulrezkifajrianti@gmail.com 3

## ABSTRACT
This study aims to analyze the system for recording and reporting capital expenditures at the Department of Culture and Tourism. The research used is a type of qualitative research. The data source used in this study is secondary data, in the form of financial reports and budget realization reports from the 2022 Department of Culture and Tourism. The analysis technique used in this study is a qualitative analysis of the Budget Realization Report of the Department of Culture and Tourism. Methods of data collection is done by way of interviews and observation.
The results of the study show that the Capital Expenditure Recording and Reporting System at the Culture and Tourism Office of South Sulawesi Province is considered to have followed Government Accounting Standards PP No. 71 of 2010 where the Budget Realization Report (LRA) still uses a cash basis. This capital expenditure recording and reporting system also uses special software to provide Budget Realization Reports (LRA), namely SIMBAKDA (Regional Goods and Wealth Management Information System) which can make it easier for employees to provide data and information.
Keywords: System for Recording, Reporting, Capital Expenditures

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  analisa  terhadap  sistem  pencatatan  dan pelaporan  belanja  modal  pada  Dinas  Kebudayaan  dan  Kepariwisataan.  Penelitian  yang digunakan  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif.    Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran dari  Tahun  2022  Dinas  Kebudayaan  dan  Kepariwisataan.  Adapun  teknik  analisis  yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan.  Metode pengumpulan  data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi.
Hasil penelitian menujukkan bahwa Sistem Pencatatan dan Pelaporan Belanja modal pada  Dinas  Kebudayaan  dan  Kepariwisataan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  di  nilai  sudah mengikuti  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  PP  No.  71  tahun  2010  yang  di  mana  Laporan Realisasi  Anggarannya  (LRA)  masih  menggunakan  kas  basis.  Sistem  pencatatan  dan pelaporan  belanja  modal  ini  juga  sudah  menggunakan  perangkat  lunak  khusus  untuk menyediakan  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  yaitu  SIMBAKDA  (Sistem  Informasi Manajemen Barang Dan Kekayaan Daerah) yang dapat mempermudah para pegawai dalam penyediaan data dan informasi.
Kata Kunci: Sistem Pencatatan, Pelaporan, Belanja Modal

## Jurnal Ilmiah Akuntansi
Ekonomi Bisnis, Manajemen Akuntansi

## PENDAHULUAN
Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dilaksanakan  berdasarkan  Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan dalam  menyusun  dan  menerapkan  laporan  keuangan.  Standar  Akuntansi  Pemerintahan harus digunakan  sebagai acuan dalam  membuat  laporan  keuangan  pemerintah pusat dan pemerintah  daerah,  sehingga  laporan  keuangan  yang  dimaksud  dapat  meningkatkan kredibilitasnya  dan  dengan  demikian  dapat  terwujud  pemerintahan  yang  transparan  dan akuntabel.
Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  memiliki  kewenangan  dalam  menentukan belanja-belanja  yang  akan  dilaksanakan  dalam  memenuhi  kebutuhan,  guna  meningkatkan efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan  sumber  daya  keuangan  daerah  dalam  rangka peningkatan  kesejahteraan pelayanan  kepada  masyarakat. Belanja-belanja  yang  dilakukan SKPD adalah belanja langsung yang meliputi Belanja Modal, belanja barang dan jasa.
Menurut  Lomboan,  Tinangon  (2022),  Pencatatan  dan  pelaporan  belanja  modal merupakan kegiatan dari akuntansi yang berkaitan dengan belanja modal. Suatu pencatatan dan  pelaporan  belanja  modal  penting  agar  dapat  menghindari  terjadinya  penyalahgunaan dana  dari  pemerintah  dan  sebagai  bentuk  konkrit  dalam  mewujudkan  transparansi  dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas setiap dana yang digunakan. Laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana ini dalam bentuk laporan keuangan pemerintah.
Dinas  Kebudayaan  dan  Kepariwisataan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  memiliki  peran penting dalam mengembangkan dan mempromosikan potensi kebudayaan dan pariwisata di wilayah tersebut. Diperlukan pengelolaan dana yang efektif dan transparan, terutama dalam hal belanja modal. Belanja modal merupakan investasi jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah  untuk  meningkatkan  infrastruktur,  sarana,  prasarana,  dan  fasilitas  publik  yang berhubungan  dengan  sektor  kebudayaan  dan  pariwisata.  Namun,  dalam  praktiknya, pencatatan  dan  pelaporan  belanja  modal  pada  Dinas  Kebudayaan  dan  Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan masih menghadapi beberapa tantangan.
Kegiatan  pada  bidang  kebudayaan  dan  kepariwisataan  sering  melibatkan  berbagai proyek  yang  kompleks,  seperti  pembangunan  museum,  pemugaran  situs  bersejarah, pengembangan destinasi pariwisata, dan lain sebagainya. Pengelolaan belanja modal untuk proyek-proyek semacam ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan  prosedur  yang  berlaku  serta  kemampuan  untuk  mengkoordinasikan  berbagai  pihak terkait.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  perhatian  serius  dan  upaya  yang  lebih  besar  dalam meningkatkan  pencatatan  dan  pelaporan  belanja  modal  pada  Dinas  Kebudayaan  dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan.
Sistem  pencatatan  yang  kurang  tepat  pada  SKPD  Dinas  Kebudayaan  dan Kepariwisataan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam  pelaporan  belanja  modal  akan  membuat pegawai Pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan akan kurang efektif  dalam  menyelesaikan  tugas  dengan  tepat  waktu,  misalnya  penerapan  pencatatan dilakukan  hanya  sistem  manual  saja,  maka  hal  ini  akan  membuat  pekerjaan  Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan akan membutuhkan waktu yang lama  dalam  proses  pelaporan  keuangan  khususnya  belanja  modal.  Berdasarkan  teknologi saat ini pencatatan dan pelaporan belanja modal dapat dilakukan dengan sistem entry data. sistem entry data adalah, proses memindahkan data dari fisik menjadi data digital yang dapat diolah  oleh  software.  Sistem  ini  akan  sangat  membantu  pekerjaan  pegawai  Dinas Kebudayaan  dan  Kepariwisataan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam  pelaporan  data  belanja modal secara cepat, tepat dan efektif.
Hasil  penelitian  terdahulu  yakni  tentang  sistem  pencatatan  dan  pelaporan  belanja modal.  Peneliti  Mamoto  dkk.  (2023),  Prosedur  pencatatan  yang  kurang  tepat  pada  SKPD Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kota  Manado  dalam  pelaporan  belanja  modal  akan membuat pegawai Pada Dinas  Pariwisata dan Kebudayaan kota Manado akan kurang efektif dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. :
Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan masalah :”Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan belanja modal yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan

## KAJIAN TEORI Pengertian Akuntansi
Menurut  Ridho  (2021),  akuntansi  adalah  sekumpulan  kegiatan  yang  melibatkan pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan berbagai transaksi dan kejadian keuangan suatu entitas  selama  periode  waktu  tertentu.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  menghasilkan  laporan keuangan  yang  menyajikan  informasi  secara  komprehensif  mengenai  posisi  keuangan, kinerja  keuangan,  dan  arus  kas  entitas  tersebut.  Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  dari proses akuntansi ini harus memenuhi standar dan prinsip akuntansi yang berlaku serta harus dapat dipertanggungjawabkan  kepada  berbagai  pihak  yang  memiliki  kepentingan terhadap entitas  tersebut,  seperti  pemilik  perusahaan,  investor,  kreditor,  dan  pihak  pemerintah. Keakuratan  dan  keandalan  laporan  keuangan  tersebut  memegang  peranan  penting  dalam membantu para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang informasional dan strategis mengenai entitas tersebut.
Sedangkan menurut Karmila dkk (2021), menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu sistem  informasi  keuangan  yang  memiliki  tujuan  utama  untuk  mencatat,  mengolah,  dan menyajikan informasi penting mengenai keuangan suatu entitas kepada berbagai pihak yang berkepentingan.  Melalui  akuntansi,  data  keuangan  seperti  pendapatan,  pengeluaran,  aset, dan kewajiban diorganisir dengan terstruktur dan dapat dipahami sehingga dapat memberikan pandangan  yang  jelas  tentang  kinerja  keuangan  dan  kondisi  keuangan  entitas  tersebut. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi ini berguna bagi manajemen perusahaan, investor, kreditor,  dan  pihak-pihak  lainnya  untuk  pengambilan  keputusan  yang  tepat  serta  untuk memantau kesehatan keuangan dan kelangsungan bisnis entitas tersebut.

## Akuntansi Sektor Publik
Istilah  sektor  publik  memiliki  pengertian  yang  bervariasi,  dalam  hal  ini  dikarenakan luasnya lingkup publik jika dilihat dari segi politik, ekonomi, hukum dan sosial pasti memiliki point  of  view yang berbeda-beda.  Dari  sudut pandang  ekonomi,  sektor publik  didefinisikan sebagai sebuah organisasi entitas ekonomi yang berhubungan dengan usaha dan keuangan yang  digunakan  dalam  pengambilan  keputusan  untuk  memenuhi  kebutuhan  melalui pelayanan publik kepada masyarakat dan memberikan atau meningkatkan kesejahteraanya.

## Akuntansi Sektor Pemerintahan
Menurut  Watulingas  dkk  (2019),  mengatakan  bahwa  akuntansi  pemerintahan mencakup  aspek  keuangan  negara  secara  menyeluruh,  dimulai  dari  proses  perencanaan anggaran  hingga  pelaksanaan  dan  pelaporan,  termasuk  analisis  mengenai  dampak  yang dihasilkan  dari  kebijakan  keuangan  tersebut.  Dengan  demikian,  akuntansi  pemerintahan berperan penting  dalam  mengelola  sumber  daya finansial pemerintah  dengan  transparansi dan akuntabilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan  menurut    Tandayu  (2019),  Mencakup  beberapa  tahapan  penting  yaitu, mengidentifikasi,  mencatat,  mengukur,  mengklasifikasikan,  dan  mengikhtisarkan  transaksi dan masalah keuangan. Selain itu, melibatkan penyajian laporan dan menginterprestasikan hasil dari proses tersebut yang dilakukan oleh pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Proses  ini  menjadi  landasan  penting  dalam  mengelolah  keuangan  negara  dengan  cermat serta memastikan akuntabilitas yang efektif untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkelanjutan perekonomian negara.

## 2.1.4 Sistem Pencatatan Akuntansi
Penerapan  sistem  pecatatan  akuntansi  membawa  manfaat  besar  bagi  pemerintah karena dapat  membantu  mengelolah  seluruh  proses akuntansi,  termasuk  pencatatan data, perhitungan, dan pelaporan keuangan dengan lebih mudah dan efisien. Dengan sistem ini, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelolah data keuangan, mengurangi  resiko  kesalahan  manusia,  dan  menyediakan  informasi  keuangan  yang  lebih akurat  dan  cepat.  Hasilnya,  pemerintah  dapat  membuat  keputusan  lebih  tepat  waktu  dan
didasarkan pada data yang dapat di percaya, yang pada akhirnya memungkinkan pemerintah untuk  tumbuh  dan  berkembang  lebih  baik  dalam  lingkungan  yang  kompetitif.  Sistem pencatatan akuntansi merupakan pondasi yang kuat bagi kesuksesan pemerintahan dalam mencapai tujuan keuangan dan operasionalnya.
Sistem  pencatatan  akuntansi  ( accounting  record  system )  adalah  sebuah  proses dimana data keuangan dan informasi lainnya secara sistematis dicatat dan disimpan. Sistem ini  melayani  berbagai  kebutuhan  keuangan,  seperti  membantu  perusahaan  untuk mengidentifikasi  dan  menilai  aset,  kewajiban,  modal,  pendapatan,  dan  biaya.  Selain  itu, sistem  ini  juga  dapat  digunakan  untuk  memantau  histori  finansial,  mengidentifikasi kemungkinan masalah keuangan, dan memprediksi hasil finansial. Data yang tersedia melalui sistem pencatatan akuntansi digunakan untuk membuat laporan keuangan, seperti laporan laba  rugi , neraca ,  dan laporan  arus  kas .  Dengan  kata  lain,  sistem  pencatatan  akuntansi menyediakan  basis  data  yang  berguna  untuk  membantu perusahaan  mengelola  keuangan secara efektif.

## Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010, Standar Akuntansi  yang  telah  diadopsi  oleh  pemerintah  yang  dikenal  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintah (SAP) menjadi landasan utama dalam mengelolah aspek keuangan pemerintah. Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  ini  merupakan  seperangkat  prinsip-prinsip  akuntansi yang telah dirancang secara khusus untuk dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan  keuangan  pemerintah.  Tujuan  utama  dari  penerapan  prinsip-prinsip  ini  untuk memberikan  suatu  kerangka  kerja  yang  jelas  dan  konsisten,  sehingga  memastikan  bahwa laporan  keuangan pemerintah dapat  dipercaya, transparan, dan  relevan  bagi  semua  pihak yang memiliki kepentingan.
Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  juga  memiliki  perang  penting  dalam memfasilitasi  pemantauan  dan  evaluasi  kinerja  keuangan  pemerintah  secara  keseluruhan. Dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), proses pengelolaan dan publik dapat  lebih  terarah  dan  terkontrol  dengan  baik.  Selain  itu,  Standar  Akuntansi  Pemerintah (SAP)  juga  berperan  dalam  mendorong  tingkat  akuntanbilitas  yang  lebih  tinggi  dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Hal ini penting untuk menjamin penggunaan dana publik yang efisien, efektif, dan berintegritas.
Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemeritah  (SAP)  dalam  pengelolaan  keuangan peerintah  diharapkan  dapat  menciptakan  efisiensi  yang  lebih  baik  dalam  berbagai  sektor pelayanan  publik.  Melalui  transparansi  dan  kedisiplinan  dalam  mengikuti  standar  ini, diharapkan pelaksanaan program pembangunan nasional dapat tercapai dengan lebih baik, membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan.
Sistem  Akuntansi  Pemerintah,  sebagaimana  dijelaskan  dalam Pasal  1 PMK  Nomor 238/PMK.05/2011,  merupakan  dasar  utama  yang  terdiri  dari  serangkaian  langka-langkah terorganisir  dengan  baik,  yang  mencakup  berbagai  proses,  penyelenggara,  peralatan,  dan elemen lain yang memiliki peranan krusial dalam menjalankan fungsi akuntansi dalam suatu organisasi pemerintah. Dengan tujuan utama untuk mengelola dan merekam secara efisien seluruh  transaksi  keuangan  yang  terjadi  dalam  lingkup  pemerintahan,  sistem  ini  berperan sebagai pilar utama dalam mengatur dan mengawasi aliran keuangan negara.

## Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP No.71 Tahun 2010
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah.  Standar akuntansi  pemerintahan  disusun  oleh  Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBN/APBD  disusun  dan  disajikan  sesuai dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  PP  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  mengganti  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun
Gambar 2. 1 Rangkaian Unsur Suatu Sistem
Gambar 2. 2 Rangkaian Unsur Suatu Sistem
Gambar 2. 3 Rangkaian Unsur Suatu Sistem
Gambar 2. 4 Rangkaian Unsur Suatu Sistem
Gambar 2. 5 Rangkaian Unsur Suatu Sistem
Gambar 2. 6 Rangkaian Unsur Suatu Sistem
Gambar 2. 7 Rangkaian Unsur Suatu Sistem
Gambar 2. 8 Rangkaian Unsur Suatu Sistem Gambar 2. 9 Rangkaian Unsur Suatu Sistem
Gambar 2. 10 Rangkaian Unsur Suatu Sistem
Gambar 2. 11 Rangkaian Unsur Suatu Sistem
Gambar 2. 12 Rangkaian Unsur Suatu Sistem
Gambar 2. 13 Rangkaian Unsur Suatu Sistem
Gambar 2. 14 Rangkaian Unsur Suatu Sistem
2010,  maka  PP  Nomor  24  Tahun  2005  dinyatakan  dicabut  dan  tidak  berlaku  lagi.   Sesuai dengan  PP  Nomor  71  Tahun  2010,  penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  dapat  dilaksanakan secara bertahap.

## Laporan Realisasi Anggaran
Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  adalah  laporan  yang  menyediakan  berbagai informasi  mengenai  realisasi  anggaran,  pembiayaan,  belanja  dan  lain  sebagainya  dan membandingkannya  dengan  jumlah  anggaran  di  dalam  suatu  periode.  Pada  umumnya, laporan  tersebut  menyajikan  berbagai  macam  hal  yang  berhubungan  dengan  anggaran keuangan. Adapun diantaranya berkaitan dengan alokasi, sumber serta penggunaan sumber daya keuangan yang biasanya dikelola pemerintah pusat maupun daerah.
Laporan  Realisasi  Anggaran  sendiri  mencakup  beberapa  unsur  yakni  Pendapatan LRA, Transfer, Belanja dan Pembiayaan.

## Sistem
Pengertian sistem
Romney  (2006)  berpendapat  bahwa  sistem  adalah  kumpulan  dari  dua  atau  lebih komponen  yang  saling  bekerja dan berhubungan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Dia  juga berpendapat bahwa perusahaan adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa departemen yang bertindak sebagai subsistem yang membentuk sistem perusahaan tersebut. Sedangkan pendapat lain mengatakan sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Kamus Teknologi dan Informasi, 2009). Berdasarkan kedua  pandangan  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  sistem  dapat  diartikan  sebagai sekumpulan subsistem, komponen ataupun elemen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah di tentukan sebelumnya. (Mulyani, 2019).
Secara  umum,  sistem  diartikan  sebagai  kumpulan  komponen-komponen  yang  lebih kecil,  bisa  juga  teridiri  dari  sistem-sistem  yang  lebih  kecil  yang  disebut  dengan  subsistem, yang saling berkaitan satu dengan lainnya (interrelated) dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang sama. Di dalam setiap sistem/ subsistem itu sendiri ada suatu  rentetan  proses  yang  terdiri  dari  masukan/  input,  proses  itu  sendiri,  dan  keluaran/ output. (Romney dan Stainbart, 2020)
Sistem

## Karakteristik sistem
Dalam  sebuah  sistem  terdapat  lebih  dari  1  komponen  di  dalamnya.  Komponen- komponen tersebut saling berhubungan erat satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama.  Komponen-komponen  tersebut  pun  terdiri  dari  subsistem-subsistem  yang  saling berkaitan satu dengan lainnya. Model suatu sistem secara sederhana adalah berupa ’input’, ’proses’,  dan  ’output’.  Model  kerja  sebuah  sistem  dimulai  dari  aktivitas  memasukkan  data/ sumber daya yang ada ( input ) ke dalam sistem yang telah dirancang untuk kemudian diproses sesuai dengan rancangan sistem ( proces ), sehingga diperoleh hasil ( output ). (Sari, 2019). Kerangka kerja suatu sistem secara lebih luas diwujudkan  dalam gambar 2.2 berikut ini
Input Proses Output Sub sistem mng Sub sistem mng Sub P enghubung P enghubung
P enghubung
P enghubung
P enghubung
P enghubung

## Gambar Karakteristik Sebuah Sistem

## Belanja Modal
Pentingnya Belanja Modal terletak pada kontribusinya dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kegiatan pemerintahan. Investasi pada aset-aset tetap ini membantu menciptakan infrastruktur  yang  kokoh  dan  berkesinambungan,  sehingga  memfasilitasi  penyediaan pelayanan  publik  yang  lebih  baik  dan  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat.  Aset-aset tetap  yang  dihasilkan  dari  Belanja  Modal  menjadi  modal  dasar  bagi  pemerintah  dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah kategori pengeluaran pemerintah  yang  memiliki  manfaat  lebih  dari  satu  tahun  anggaran  dan  diarahkan  untuk menambah  kekayaan  atau  aset  daerah.  Belanja  modal  memiliki  tujuan  untuk  memperoleh atau membangun aset tetap yang akan digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang, sehingga memberikan kontribusi bagi peningkatan aset daerah. Salah satu efek dari belanja modal  adalah  meningkatnya  belanja  yang  bersifat  rutin,  seperti  biaya  pemeliharaan,  pada kelompok  belanja  administrasi  umum.  Setelah  aset  tetap  dibangun  atau  diperoleh,  perlu adanya biaya pemeliharaan dan operasional untuk menjaga dan memastikan aset tersebut dapat  berfungsi  secara  efektif  dalam  mendukung  pelayanan  publik  dan  kegiatan pemerintahan. Belanja modal menjadi strategis karena berperan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan sarana  pelayanan  publik.  Investasi  pada aset  tetap  seperti  pembangunan gedung, jalan, irigasi, dan infrastruktur lainnya berdampak positif pada kemajuan daerah dan kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Dalam  pengelolaan  belanja  modal, perencanaan  yang  matang  dan  efektif  menjadi  kunci  kesuksesan  dalam  mencapai  tujuan pembangunan  jangka  panjang  dan  memastikan penggunaan dana publik  yang  efisien dan akuntabel.  Dengan  demikian,  belanja  modal  merupakan  elemen  penting  dalam  upaya mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pada Dinas Kebudayaan  dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, sistem SAP yang  diterapkan  untuk belanja  modal  adalah SAP  PP  Nomor  71  Tahun  2010.  Dalam  SAP tersebut,  Laporan  Realisasi  Anggaran  menggunakan  basis  kas (cash  basic). Basis  kas merupakan metode pencatatan transaksi yang mengakui penerimaan atau pengeluaran kas secara efektif. Sesuai dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010, belanja modal diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah. Artinya, pencatatan belanja modal  dilakukan  ketika  uang  kas  benar-benar  berpindah  dan  tercatat  dalam  rekening  kas negara/daerah.

## Pencatatan Belanja Modal
Menurut Wahyuni dan Hernusa (2021), menekankan bahwa pencatatan belanja modal merupakan  suatu  kegiatan  atau  proses  penting  dalam  mendokumentasikan  persediaan barang.  Pencatatan  ini  juga  mencakup perhitungan  mengenai  persediaan barang  tersebut. Jika  tidak  ada  pencatatan  yang  baik  terkait  belanja  modal  atau  persediaan  barang,  maka informasi terkait pelaporan belanja modal juga akan menjadi tidak diketahui. Oleh karena itu, pencatatan  belanja  modal  memiliki  peran  sentral  dalam  memastikan  transparansi  dan
Sub siste m
Sub siste m Sub siste m
Sub siste m Sub siste m Sub siste m
Sub siste m
Sub siste m Sub siste m Sub siste m Sub siste m Sub siste m Sub siste m
Sub
Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub siste G ambar 32.2 Karakt eristik Sebua h Sistem m Sub sistem Sub sistem
Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub siste G ambar 33.2 Karakt eristik Sebua boundary boundary boundary boundary boundary boundary boundary boundary boundary boundary boundary boundary boundary boundary boundary
boundary boundary
boundary boundary boundary boundary boundary boundary boundary boundary boundary boundary

## boundary
Gambar 36.2 Karakteris tik Sebuah Sistem bo undary Gambar 37.2 Karakteris tik Sebuah Sistem bo
undary
Gambar 38.2 Karakteris tik Sebuah
Sistem bo undary
boundary Gambar 39.2 Karakteris tik Sebuah Sistem bo undary Gambar 40.2 Karakteris tik Sebuah Sistem bo undary Gambar 41.2 Karakteris tik Sebuah Sistem bo undary boundary Gambar 42.2 Karakteris Input Proses Output
akuntabilitas penggunaan dana untuk belanja modal serta memastikan bahwa informasi yang relevan  tersedia  untuk  pengambilan  keputusan  yang  tepat  terkait  pembangunan  dan perbaikan aset dalam organisasi atau pemerintahan daerah.

## Pelaporan Belanja Modal
Menurut  Syafitri  (2012),  Pelaporan  Belanja  Modal  berfungsi  sebagai  sarana  untuk menyajikan informasi dan data mengenai keuangan suatu instansi, terutama yang berkaitan dengan  aset,  utang,  dan  biaya  operasional.  Pelaporan  ini  memberikan  gambaran  yang komprehensif  tentang  posisi  keuangan  instansi  tersebut.  Dengan  adanya  pelaporan keuangan  yang  disediakan  oleh  pihak  instansi,  para  pemangku  kepentingan  dapat menggunakan informasi tersebut sebagai alat untuk memprediksi keadaan keuangan di masa depan. Melalui analisis data dan informasi dalam pelaporan, mereka dapat mengidentifikasi tren  dan  pola  keuangan  yang  mungkin  terjadi,  sehingga  memungkinkan  pengambilan keputusan  yang  lebih  tepat  dan  strategi  yang  lebih  baik  dalam  mengelola  sumber  daya keuangan.  Selain  itu,  pentingnya  pelaporan  belanja  modal  juga  terletak  pada  peran meningkatkan transparansi dan akuntabilitas instansi. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan terperinci tentang pengelolaan keuangan, instansi dapat memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, mengenai bagaimana mereka mengelola dana publik dengan baik dan bertanggung jawab.

## METODE PENELITIAN Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  pada  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  kualitatif  deskriptif yaitu  metode  yang  menggambarkan  masalah-masalah  aktual  yang  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan,  menyajikan  serta  menganalisa  data  sehingga  diperoleh  gambaran  cukup luas mengenai masalah yang dihadapi kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan. Dengan metode  ini  peneliti  menganalisa  dokumen  yang  terkait  dalam  sistem  pencatatan  dan pelaporan  belanja  modal  pada  Dinas  Kebudayaan  dan  Kepariwisataan  Provinsi  Sulawesi Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, sistem pencatatan dan pelaporan belanja modal yang di lakukan di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 71 Tahun 2010 dan proses pencatatannya  di  catat  setelah  di  belanjakan  atau  di  realisasikan  dan  telah  menggunakan perangkat  lunak  khusus  yaitu  SIMBAKDA  (Sistem  Informasi  Manajemen  Barang  Dan Kekayaan  Daerah ) yang  dapat  mempermudah  para  pegawai  dalam  penyediaan  data  dan informasi.
Aplikasi SIMBAKDA ini adalah sistem informasi penunjang kerja Aparatur Sipil Negara (ASN)  dalam  mengelola  barang  dan  kekayaan  daerah  akan  pemenuhan  kebutuhan pemerintah daerah dalam penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses.
Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Juni Tahun 2022 Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa Pagu Anggaran % Belanja Daerah 42.919.477.117 8.727.313.127 34.192.163.990 20,33% Belanja Operasi 41.265.425.117 8.727.313.127 32.538.111.990 21,15% Belanja Modal 1.654.052.000 0,00 1.654.052.000 0,00% Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 23.016.038.941 7.525.876.227 15.490.162.714 32,70% Perencanaan, 192.197.300 99.076.200 93.121.100 51,55%
Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 149.264.500 97.502.500 51.762.000 65,32% Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.367.500 18.367.500 0,00 100,00 % Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak 3.340.000 3.340.000 0,00 100,00 % Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 850.000 850.000 0,00 100,00 % Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.750.000 63.495.000 255.000  99,60%

## Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan 2022
Dari tabel 4.1 dapat di lihat bahwa nilai dari angka anggaran yang direalisasikan untuk belanja  modal  tahun  2022  pada  Laporan  Realisasinya  sebesar  Rp.  0,00  dan  juga  nilai Anggarannya sebesar Rp. 1.654.052.000. maka dari tabel di atas tersebut dapat di simpulkan bahwa realisasinya Rp. 0,00 karena, proses pencatatan belanja modal yang di lakukan pada Dinas  Kebudayaan  dan  Kepariwisataan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  di  catat  setelah dibelanjakan atau di realisasikan dan di realisasikannya itu pada saat Bulan Juli sampai Bulan September.
Susunan dari pelaporan realisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan SAP PP No.71 Tahun 2010 dan  dari  bagian  Laporan  Realisasi  Anggaran  Belanja  Modal  Dinas  Kebudayaan  dan Kepariwisataan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  sudah  sesuai  karena  pada  format  Laporan Realisasi  Dinas  Kebudayaan  dan  Kepariwisataan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  telah menampilkan rincian yang lengkap mengenai realisasi anggaran tersebut.
Tabel Perbandingan Sistem Belanja Modal Kategori perbandingan SAP PP No.71 Tahun 2010 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan Keterangan Kriteria Pengadaan aset tetap harus memenuhi kriteria: a.  Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. b.  Digunakan dalam kegiatan pemerintah, dan Menurut dari hasil wawancara dari pak Musyawir, S.AP (pengurus barang),
Kriteria Belanja Modal pada DISBUDPAR Provinsi Sulawesi Selatan:
a.  Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. b.  Digunakan dalam Sesuai
c.  Batas minimal kapitalisasi aset. kegiatan operasional pemerintah. c.  Berwujud. d.  Biaya perolehan dapat di ukur. e.  Kondisi siap pakai. f.  Nilai di atas Rp. 1.000.000,00. Nilai Tukar Belanja modal dicatat dengan menggunakan mata uang rupiah. Menurut hasil wawancara dari Ibu Jenelian Lynthia Batilmurik, S.AP (Pengurus Barang) Belanja modal pada DISBUDPAR Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan mata uang rupiah sebagai alat tukar. Sesuai Pelaporan Laporan yang dibuat dapat digunakan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan tersebut dengan tujuan untuk mengambil suatu keputusan. Menurut hasil wawancara dari Ibu Srijan S. Paranggai (Pengelolaan Pemasaran pada Barang
Milik Daerah) Laporan yang dibuat oleh DISBUDPAR Provinsi
Sulawesi Selatan dapat digunakan oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan tersebut dengan mempunyai tujuan untuk pengambilan suatu keputusan. Sesuai Sistem Pencatatan dan pelaporan belanja modal dalam LRA menggunakan sistem Kas Basis ( Cash Basis ). Menurut hasil wawancara dari Bapak Laode Muh. Ridwansyah, S.E LRA pada DISBUDPAR menggunakan sistem kas
basis ( Cash Basis ) yang mana belanja modal di catat setelah dibelanjakan. Sesuai
Sumber:Data olahan 2023

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  maka  kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :
1.  Sistem  pencatatan  dan  pelaporan  belanja  modal  pada  Dinas  Kebudayaan  dan Kepariwisataan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  telah  mengikuti  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  No.  71  tahun  2010  yang  mana  proses  pencatatan  dan pelaporannya menggunakan sistem kas basis.
2.  Sistem  pencatatan  dan  pelaporan  belanja  modal  ini  juga  sudah  menggunakan perangkat lunak khusus yaitu SIMBAKDA (Sistem Informasi Manajemen Barang Dan
Kekayaan Daerah ) yang dapat mempermudah para pegawai dalam penyediaan data dan informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Jurnal:
Astuty, S. 2022. “Belanja Pegawai Dan Belanja Barang Dan Jasa Terhadap Belanja Modal.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis (November): 475 –87.
Eksandy,  Arry,  Mohamad  Zulman  Hakim,  and  Ekawati.  2019.  “Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011- 2015).” COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan 2(2): 85.
Indriakati, Andi Jenni, Fahni Ananda, and Jusmiati. 2020. “Sistem Akuntansi Belanja Modal Pada  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  (BPKD)  Kota  Soppeng.” Jurnal  Ilmiah METANSI (Manajemen dan Akuntansi) 3(1): 22 –27. Karmila, Dina, Jantje J. Tinangon, and He ndrik Gamaliel. 2021. “Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Modal Pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.” 9(1): 668–78. Kartika, Erawati. 2019. “Analisis Perilaku Biaya Dalam Membuat Keputusan Menerima Atau Menolak Pesanan Khusus Pada PT. Putr a Sejati.” Maksimum 9(2): 64.
Lazuardi,  Alvin  Herlandy,  and  Wahidahwati.  2022.  “Paradigma  New  Public  Management (NPM) Sebagai Kerangka Reformasi Birokrasi Menuju Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Indonesia.” Borneo Administrator 2(3): 4 –21.
M.R idho.  2021.  “Analisis  Penerapan  Akuntansi  Pada  Usaha  Ayam  Potong  Di  Kecematan Sukajadi Kota Pekanbaru.” 28284(113): 28284.
Mamoto, Putri Angelika et al. 2023. “Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Pada Dinas Pariwisata  Dan  Kebudayaan  Kota  Manado  Recording  and  Reporting  of  Capital Expenditures at the Manado City Tourism and Culture Office.” 6(2): 1505–12.
Manossoh,  Judhistira  Hiskia,  Jenny  Morasa,  and  Lidia  M.  Mawikere.  2022.  “Evaluasi Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara.” Jurnal LPPM Bidang … 5(2): 511 –20.
Maria  Helly  Lomboan,  Jantje  Tinangon,  Sherly  Pinatik.  2022.  “Analisis  Pencatatan  Dan Pelaporan Belanja Modal Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara Analysis Of Capital Expenditure Recording And Reporting Based On Of North Sulawesi Province.” 6(1): 587–96.
Nadiya, Eva Susanti, and Dedi Juanda. 2018. “Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pengembangan Mutu Guru.” Kolegial 6(1): 45 –56.
Nevi  Costari,  and  Putri  Ariella  Belinda.  2021.  “Pentingnya  Implementasi  Akuntansi  Sektor Publik  Dalam  Suatu  Instansi  Pemerintahan.” Jamanta :  Jurnal  Mahasiswa  Akuntansi Unita 1(1): 58 –77.
Putri, Hani Hatimatunnisani & Alen Dereas. 2020. “Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis.” Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis 20(1): 100 –105. Rahayu,  Dhea Putri.  2020.  “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi  Berbasis Akrual,  Dan Sistem  Pengendalian  Intren  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keaungan  Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Dinas Perikanan Kab.Subang).” Prisma (Platform Riset Mahasiswa) 01(05): 87 –96.
Rizal, Yani, and Erpita. 2019. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Kota Langsa.” Jurnal Samudra Ekonomika 3(1): 74 –83.
Romney dan Stainbart. (2020). Sistem Informasi Akuntansi, 3.
Simanjuntak, Arthur, and Christina Ginting. 2019. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana  Alokasi  Umum,  Dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Belanja  Daerah.” Jurnal Manajemen 5(2): 183 –94.
Syafitri,  Lili.  2012.  “Analisis  Implementasi  Akuntansi  Belanja  Modal  Pada  Pemerintah  Kota
Palembang.” 2(22): 52–58. Utary, Vinny Siti. 2021. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK)  Terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah  Daerah  Kota  Sukabumi.” JAMMI –Jurnal Akuntasi UMMI II(1): 80 –96.
Vini Oksilia Tandayu, Meily Kalola. 2019. “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah  Pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Bolaang Mongondow.” Jurnal EMBA 7(5): 3169 –78.
Wahyuni,  Sekarsari,  and  Hardini  Lestiani  Hernusa.  2021.  “Tinjauan  Proses  Penyusunan Anggaran Belanja Pada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.” Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan 1(2): 219 –30.
Watulingas, Patricia, Lintje Kalangi, and I Gede Suwetja. 2019. “Peranan Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa).” Indonesia Accounting Journal 1(2): 105.
Zuliyana,  Siti,  Arifah  Mawaddah,  and  Rini  Hartati.  2023.  “Analisis  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  Pada  Laporan  Keuangan  Dinas  Pertanian  Kabupaten Bengkalis Siti Zuliyana.”

## Buku:
Samryn L.M.2015.Pengantar Akuntansi Buku 2. Rajawali Pers, Jakarta. Sujarweni, V. Wiratna. 2016. Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Link Website: https://kledo.com/blog/sistem-pencatatan-akuntansi/ https://peraturan.bpk.go.id https://www.google.com/search?client=firefox-b d&q=pengertian+SAP+PP+No.71+Tahun+2010+ https://www.jurnal.id/id/blog/laporan-realisasi-anggaran/ https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Akuntansi-Sektor-Publik- Pengertian-Menurut-Ahli-Tujuan-Jenis/95027ddda9394d8e849f37c0d0fa1bc83b639a08