ISSN: 2623-2065 Vol. 1, No. 1 (Jan-Juni 2019): 58-69

## PERAN POLISI DALAM PERTAHANAN KEMERDEKAAN II TAHUN 1948-1949 DI SURAKARTA
Putri Indah Nur L, Djumarwan Universitas Negeri Solo
Alamat korespondensi: putriindahnur@ymail.com
Diterima: 4 Desember 2018; Direvisi: 21 Januari 2019; Disetujui: 23 Januari 2019

## Abstract
The  arrival  of  Dutch  to  Indonesia  after  proclamation  is  not  accepted  by  the  people  of  Indonesia.  This  action implemented by the heroic insident in many places in Indonesia. This situation is getting worse with the Renville agreement  has  been  cancelled  and  invasion  Military  Agression  II  by  Dutch.  Rebellion  is  doing  by  the  people  of Indonesia, including united police. The united police influences the defense military’s strength and as their duties to look after the security. The purpose of the research is describing the condition of Surakarta during Japan’s invasion to form organization of police in Surakarta and its role to face independence war II in Surakarta. This research uses method of critical history. This method starts from heuristics, sources, critical, interpretation, and historiography. Heuristic is steep of seeking and collecting data or sources and information about incident which has been analyzes. Sources  critical  is  steep  to  study  credibility  of  source  by  physicly  and  content.  Interpretation  is  steep  to  seek  the relation of meaning which has to do with the facts that have been received there for history incident to be clearer. Historiography is steep to write synthesis in form history piece. The result of this research shows Surakarta during Japan’s  invasion  in  1942-1945  has  goverment  system  that  has  been  change  by  Japan,  so  it  reveals  the  pioneer  of Special Police (Tokubetsu Keisatsu Tai), also the involve revolutionary action police of Surakarta in independence of RI against Japan. The exsistence of police starts to evolve by forming police organization system in Surakarta. The unity its each region has structure in them. Surakarta police has function also as defense tool of nation. As military unity police role involve in extermination PKI in Madiun 1948 and Dutch military agression to in general attact for four days in Surakarta 1949. During the battle in Surakarta the police with another fighting unity against Dutch to face  attact  from  land  and  air.  This  police  unity  is  strengthened  by  forming  Mobile  Brigade  residency  (MBK)  as implementation against Military Agression II, until Surakarta can take back from Netherland under authority  of United Nations Commision for Indoensia (UNCI).
Keywords : Police; independence war II; Surakarta
Abstrak Kedatangan Belanda ke Indonesia pasca proklamasi ditentang oleh seluruh rakyat Indonesia . Aksi tersebut diwujudkan  melalui  peristiwa  heroik  di  beberapa  tempat  di  Indonesia. situasi  diperparah  dengan pembatalan  perjanjian  Renville  dan  serangan  Agresi  Militer  ke  II  oleh  pihak  Belanda.  Perlawanan dilakukan  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia,  tidak  terkecuali  kesatuan  polisi.  Berdirinya  kepolisian berpengaruh  pada  kekuatan  militer  pertahanan  dan  sebagai  tugas  untuk  menjaga  keamanan.  Tujuan penelitian  ini  adalah  menguraikan  kondisi  Surakarta  masa  Jepang,  pembentukan  struktur  organisasi Kepolisian  Surakarta  dan  peranannya  dalam  menghadapi  Perang  Kemerdekaan  II  di  Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis. Metode sejarah kritis dimulai dari heuristik, kritik  sumber,  interpretasi,  dan  historiografi.  Heuristik  merupakan  tahap  pencarian  dan  pengumpulan data  atau  sumber-sumber  dan  informasi  mengenai  peristiwa  yang  sedang  diteliti.  Kritik  sumber merupakan  tahap  untuk  mengkaji  kredibilitas  sumber-sumber  yang  diperoleh  baik  dari  segi  fisik maupun isi. Interpretasi merupakan tahap untuk mencari keterkaitan makna yang berhubungan antara fakta-fakta yang telah diperoleh sehingga peristiwa sejarah menjadi lebih jelas. Historiografi merupakan tahap  penulisan  sintesis  dalam  bentuk  karya  sejarah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Surakarta  masa pendudukan  Jepang  tahun  1942-1945  memiliki  sistem  pemerintahan  yang  dirombak  Jepang  sehingga memunculkan  cikal  bakal  Polisi  Istimewa (Tokubetsu  Keisatsu  Tai) ,  juga  keterlibatan  aksi  revolusioner Polisi Surakarta dalam kemerdekaan RI melawan Jepang. Keberadaan polisi mulai berkembang dengan membentuk sistem organisasi polisi di Surakarta, kesatuan-kesatuan tiap daerah yang memiliki struktur bagian  masing-masing  daerah.  Polisi  Surakarta  juga  berfungsi  sebagai  alat  pertahanan  negara.  Sebagai kesatuan  militer  peran  polisi  terlibat  dalam  aksi  penumpasan  PKI  di  Madiun  1948,  dan  Agresi  Militer Belanda  II  dalam  Serangan  Umum  Empat  Hari  di  Surakarta  tahun  1949.  Selama  pertempuran berlangsung di Surakarta polisi beserta kesatuan tempur lainnya melawan Belanda menghadapi serangan dari  darat  maupun  udar.  Kesatuan  polisi  diperkuat  dengan  mebentuk  Mobile  Brigade  Karesidenan (MBK) sebagai wujud perlawanan Agresi Militer ke II, hingga Surakarta dapat direbut kembali dari pihak Belanda di bawah pengawasan United Nations Comission for Indonesia (UNCI).
Kata Kunci : Polisi; perang Kemerdekaan II; Surakarta

## A. Pendahuluan
Pada  masa  pendudukan  Jepang, polisi sebagai alat perlengkapan
pemerintah membantu usaha peperangan dan turut dalam pertahanan penjagaan dari serangan musuh. Penyelenggaraan keamanan dalam negeri  juga  ditujukan  kepada  usaha preventif.  Segala  sesuatu  diurus  oleh penguasa  militer,  tetapi  ada  bidang yang  perlu  diperhatikan  oleh  tentara pendudukan  Jepang,  yakni  persoalan ketertiban  dan  keamanan  masyarakat dari  berbagai  tidak  pidana  kriminal. Oleh  karena  itu,  dibentuklah  Pasukan Polisi  Istimewa  ( Tokubetsu  Keisatsu  Tai ) yang  merupakan  kesatuan  berbobot tempur  militer,  sehingga  polisi  pada masa itu pun dilengkapi dengan senjata oleh  tentara  Jepang.  Pada  akhirnya, polisi  menjadi  suatu  kekuatan  penting dalam  kekuatan  tempur  Indonesia  di masa  berikutnya.  Polisi  diperkuat dengan mantri polisi dan pamong praja karena  pamong  praja  dimasukkan dalam  dinas  polisi.  Berita  kekalahan Jepang  dalam  Perang  Asia  Timur  Raya mampu menumbuhkan semangat rakyat  Indonesia  melucuti  tentara Jepang.
Setelah  proklamasi  Kemerdekaan Indonesia,  17  Agustus  1945,  Kepolisian Indonesia  memasuki  sebuah  era  baru, yakni dapat mengatur sistem organisasi sendiri. Namun ini tidak dapat diartikan bahwa  pada  saat  itu  keadaan  telah membaik  sepenuhnya.  Oleh  karena  itu, timbullah revolusi fisik untuk
mempertahankan
kemerdekaan Indonesia. Dalam situasi yang demikian, hampir  seluruh  wilayah  di  Indonesia mengalami  kekacauan  dan  kecemasan yang  membaur  menjadi  satu  dengan pekik dan sorak-sorai kemerdekaan.
Seiring  situasi  keamanan  nasional yang semakin mencekam, maka pemerintah  pusat  Presiden  Soekarno
pada tanggal 5 Oktober 1945, mengeluarkan  dekrit  berisi  peleburan Badan Keamanan Rakyat (BKR) menjadi organisasi  ketentaraan  resmi  yang bernama  Tentara  Keamanan  Rakyat (TKR) (Sumantri, 1970: 43).
Surakarta  sebagai  salah  satu  kota penting  dalam  percaturan  politik Indonesia,  khususnya  sejak  awal  abad kedua  puluh,  cukup  rawan  terhadap konflik.
Di  kota  ini  juga  terjadi  aksi penculikan, bahkan kerusuhan seringkali  terjadi.  Oleh  karena  itu, revolusi  yang  terjadi  pasca  proklamasi tahun  1945,  khususnya  dalam  bidang militer  sangat  berpengaruh  besar  pada kehidupan di Surakarta. Banyak pejabat terutama  polisi  dan  pamong  praja  dari zaman kolonial Hindia Belanda menjadi  korban  masa  awal  revolusi fisik tersebut (Sumantri, 1961: 3).
Masa Perang Kemerdekaan II peran militer  tersebut  dipentingkan  tidak hanya  oleh  TNI  tetapi  polisi  juga bergerak untuk membela kemerdekaan Republik  Indonesia.  Perkembangan Kepolisian  Surakarta  pada  masa revolusi  cukup  menarik  untuk  dilihat lebih  jauh  dalam  perspektif  sejarah. Berbagai peristiwa besar yang berskala nasional, dan juga internasional memberi  pengaruh  pada  situasi  dan kondisi  Kepolisian  Surakarta,  baik sebagai  institusi  maupun  alat  negara. Dalam  sejarah  Indonesia,  aspek  militer menjadi  bagian  penting,  namun  polisi sepertinya  tidak  banyak  disebutkan dengan  baik,  padahal  konstribusi mereka  cukup  menentukan  situasi  dan kondisi suatu masyarakat.
Melalui Perjanjian Renville, terbentuklah negara federal di Indonesia  yang  kemudian  mendapat pertentangan dari pihak republik. Pada situasi yang demikian, polisi (termasuk polisi  di  Surakarta)  merupakan  bagian
Putri Nur Indah L dan Djumarwan. Peran Polisi dalam Pertahanan Kemerdekaan II Tahun 1948-1949 di Surakarta
dari perjuangan kemerdekaan sekaligus sebagai alat negara untuk menciptakan keamanan  dan  ketertiban  di  Surakarta.
Keadaan Surakarta era Perang Kemerdekaan
mengalami situasi mencekam. Dengan terbentuknya Polisi Surakarta  berperan  penting  dalam mempertahankan Kemerdekaan RI dari serangan  Agresi  Militer  1948-1949  di Surakarta  khususunya.  Kondisi  kota Surakarta  yang  sangat  kompleks dengan  peristiwa  PKI  Madiun  1948 juga berdampak pada keutuhan negara. Polisi Surakarta menjadi bagian terpenting  dari  masa  revolusi  di  Jawa
Tengah. Tidak hanya persoalan dengan
Belanda,  tetapi  juga  dengan  Peristiwa Madiun 1948. Polisi Surakarta mengambil  bagian  sebagai  alat  negara untuk  menciptakan  keamanan  dan ketertiban dalam masyarakat.

## B. Metode Penelitian
Penulisan  sejarah  sebagai  ilmu memiliki sebuah metod tersendiri yang  menggunakan  pengamatan  dan penyelidikan.  Jika  suatu  pernyataan tidak didukung oleh bukti-bukti sejarah maka pernyataan itu ditolak (Kuntowijoyo, 2005: 64). Metode bertujuan  untuk  mengkaji  lebih  dalam mengenai  suatu  peristiwa  dengan berbagai  perangkat  analisis  supaya dapat  diketahui  penyebab  mengapa suatu  peristiwa  itu  terjadi.  Menurut Louis Gottscalk metode sajarah terdapat empat tahapan yaitu, heuristik, verifikasi,  interpretasi  (penafsiran)  dan historiografi.  Sehingga  metode  dalam penelitian ini yaitu:
1. Heuristik Heuristik  yang  mempunyai  arti pengetahuan tentang penyelidikan sumber  sejarah.  Data  sejarah  atau sumber  sejarah  menurut  bahannya dapat  dibagi  menjadi  dua:  tertulis  dan tidak tertulis, atau dokumen dan artifact
(artefak) (Kuntowijoyo, 2005: 64;
Purwantana, 2002: 31-32).
Sementara,  berdasarkan  fungsinya, sumber sejarah terbagi menjadi sumber primer  dan  sumber  sekunder.  Sumber primer adalah sumber yang berasal dari tangan pertama. Sumber jenis ini dapat berupa  arsip,  catatan  harian,  saksi mata, atau dokumen resmi pemerintah, dan  foto.  Sementara,  sumber  sekunder merupakan  sumber  yang  tidak  berasal dari  waktu  kejadian.  Sumber  ini biasanya  berupa  buku-buku  yang ditulis  seorang  sejarawan  terhadap suatu peristiwa sejarah.
Selain itu, sumber sekunder berupa buku-buku,  artikel,  jurnal,  dll  yang terkait  dengan  penelitian  juga  akan dipakai dalam penelitian ini.
Pengumpulan sumber tersebut dilakukan di perpustakaan pusat UNY, Laboratorium Jurusan
Pendidikan Sejarah  UNY,  Perpustakaan  Fakultas Ilmu  Budaya  UGM,  Perpustakaan Pusat  UGM,  Perpustakaan  Fakultas Ilmu Budaya UNS, Perpustakaan Arsip Nasional  Republik  Indonesia  (ANRI), Perpustakaan  pusat  sejarah  ABRI  , Perpustakaan  Markas  Besar  POLRI, Arsip  Nasional  Republik  Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Balai Pelestarian  Nilai  Budaya  (BPNB) Yogyakarta.
2. Verivikasi Kritik sumber atau verifikasi adalah suatu  proses  pengujian  dan  analisa secara  kritis  dan  objektif  supaya  dapat dibuktikan kebenaran dan kelalaian dari sumber-sumber yang berhasil dikumpulkan. Kritik sumber terdiri dari kritik  ekstern  dan  kritik  intern.  Kritik ekstern  yaitu  pengujian  otentitas (keaslian)  data,  turunan,  palsu,  serta relevan  atau  tidaknya  suatu  sumber. Tujuan dari kritik ekstern adalah untuk mengetahui  apakah  sumber  pada  suatu
waktu  sejak  awal  mulanya  sumber  itu telah  diubah  atau  tidak  (Sjamsudin, 2007:  134).  Kritik  intern  merupakan kritik  terhadap  isi  sumber  yang bertujuan  untuk  membuktikan  apakah kesaksian dan pernyataan sumber dapat diandalkan  atau  tidak  (Kuntowijoyo, 2005:  101).  Kritik  intern  digunakan untuk  mengetahui  validitas  isi  sumber. Kritik  ini  merupakan  pemeriksaan terhadap  isi  sumber  yang  bertujuan untuk  membuktikan  apakah  kesekian pernyataan  sumber  dapat  diandalkan atau tidak.
3. Interpretasi Interpretasi  merupakan  penafsiran yang  dilakukan  oleh  seorang  sejarawan terhadap data-data yang sudah terseleksi.
Seorang
sejarawan menafsirkan  supaya  suatu  peristiwa dapat  dimengerti  dan  dipahami  oleh pembaca. Interpretasi mencakup analisis dan  sistesis.  Analisis  merupakan  proses penyelidikan  terhadap  suatu  peristiwa untuk  mengetahui  keadaan  yang sebenarnya, sebab-musabab dari sebuah peristiwa.  Analisis  dilakukan  dengan cara  menguraikan  suatu  pokok  atas berbagai  bagiannya  dan  penelaahan bagian  itu  sendiri  serta  hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian  yang  tepat  dan  pemahaman arti  secara  keseluruhan.  Proses  analisis akan  menghasilkan  fakta-fakta  yang kemudian disintesiskan, yaitu menyatukan  atau  mengelompokkan data-data yang saling keterkaitan antara fakta  yang  satu  dengan  fakta  yang  lain sehingga menjadi satu kesatuan
(Kuntowijoyo, 2005: 102-103). 4. Historiografi Historiografi merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah. Penyusunan  data-data  yang  telah menjadi
fakta-fakta sejarah yang diperoleh  dari  penelitian  kemudian direkonstruksi menjadi sebuah peristiwa
sejarah. Hasil penafsiran yang diperoleh kemudian  dituliskan  secara  kronologi dalam bentuk tulisan  sejarah. Penulisan sejarah  ini  dilakukan  dengan  model penulisan  sejarah  analisis.  Sejarah analitis merupakan sejarah yang berpusat  pada  pokok  permasalahan. Berbagai  permasalahan  kemudian  akan diuraikan secara sistematis, dengan titik berat  pada  permasalahan  inilah  sejarah analitis memerlukan bantuan  ilmu-ilmu sosial  dalam  kajiannya  (Kartodirdjo, 1993: 9).

## Pendekatan Penelitian
Proses rekonstruksi sejarah mengenai  suatu  peristiwa  sejarah sangat  tergantung  pada  pendekatan yang  dilakukan  dalam  penelitian. Pendekatan penelitian untuk memperjelas  dan  mempertajam  kajian masalah.  Dalam  penulisan  sejarah diperlukan teori-teori dari disiplin ilmu yang  memiliki  penjelasan  lebih  baik untuk menganalisis sejarah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menggunakan  beberapa  pendekatan sebagai  analisis  dari  penelitian  ini. Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  sosiologi,  militer,  ekonomi dan politik.
1) Pendekatan Sosiologi Pendekatan  sosiologi  adalah  suatu pendekatan yang menyelidiki persoalan umum  dalam  masyarakat  dengan maksud untuk menemukan dan menafsirkan kenyataan-kenyataan dalam  kehidupan  masyarakat  atau berusaha memahami kekuatan-kekuatan dasar  yang  berada  dibelakang  tata kelakuan  sosial  (Kartodirdjo,  1993:  9). Teori  yang  digunakan  untuk  penelitian ini  ialah  teori  yang  diungkapkan  oleh Bellamy.  Teori  tersebut  menyatakan bahwa  elite  merupakan  orang  atau sekelompok  orang  yang  memegang posisi terkemuka dalam suatu
Putri Nur Indah L dan Djumarwan. Peran Polisi dalam Pertahanan Kemerdekaan II Tahun 1948-1949 di Surakarta
masyarakat  (Richard,  1990:  9).  Pola hubungan elite tidak hanya memposisikan  dirinya  diatas  anggota masyarakat  tetapi  sekaligus  berusaha mempertahankan statusnya (Kartodirdjo, 1993: 40).
Pendekatan  sosiologi  membantu mengungkap  unsur-unsur  sosial  dalam suatu  deskripsi,  seperti  struktur  sosial, sistem politik, jaringan interaksi, struktur organisasi, pola kekuasaan atau pola  perilaku  dan  lain  sebagainya. Mobilitas  sosial  yang  diterapkan  sistem pemerintahan  Jepang  dan  interaksi masyarakat pada masa itu. Di Surakarta pada  masa  Perang  kemerdekaan  II tahun  1948-1949  melibatkan  rakyat Surakarta dengan Belanda. Menganalisis interaksi  sosial  terhadap  hubungan sosial antara rakyat Surakarta dan polisi, hubungan  sosial  antara  rakyat  dan pemerintah.
2) Pendekatan Militer Pendekatan  militer  ialah  kebijakan pemerintah  mengenai  persiapan  dan strategi  militer  yang  menentukan potensi  kekuatan  perang  negara  sangat dipentingkan dengan berpedoman pada teori gerilya milik Abdul Haris Nasution ketika  Perang  kemerdekaan  II  polisi juga  menggunakan  strategi  yang terstruktur  dan  memperkuat  organisasi dengan  membentuk  detasemen  atau batalyon  dan  diperkuat  pada  tiap-tiap rayon.  Pendekatan  militer  digunakan sebagai  taktik  gerilya  yang  dibentuk antara pihak TNI maupun polisi sebagai peninjau  melakukan  serangan  terhadap musuh.  Peneliti  dapat  melihat  aktivitas militer  yang  terjadi  di  Surakarta  masa Perang  Kemerdekaan  II  tahun  1948 – 1949.
3) Pendekatan Ekonomi
Pendekatan  ekonomi  digunakan untuk  memecahkan  masalah-masalah maupun  dampak  ekonomi  sesuai dengan  prinsip-prinsip  dasar  ekonomi.
Ilmu ekonomi digunakan untuk melihat keadaan ekonomi masayarakat Surukarta  umumnya  selain  itu  juga melihat keadaan ekonomi yang melatar belakangi sebagai kegiatan para gerilyawan untuk mendapatkan persenjataan amunisi dan dana kesehatan  yang  berguna  melancarkan aksi  Perang  Kemerdekaan  II  di Surakarta untuk memperebutkan Indonesia  dari  tangan  penjajah.  Masa Perang  Kemerdekaan  II  di  Surakarta berpengaruh  juga  pada  keadaan ekonomi  secara  langsung  yang  dialami oleh Masyarakat Surakarta. Serta akibat adanya  PKI  di  Madiun  1948  yang mengacaukan  Kota  Surakarta  banyak melakukan  aksi  pencurian,  kejahatan dan perampokan.
4) Pendekatan Politik Sejarah  identik  dengan  politik,  jika keduanya  menunjukan  proses  yang mencakup keterlibatan para aktor dalam interaksinya  serta  peranannya  dalam usahanya memperoleh “apa, kapan, dan bagaimana”  (Kartodirdjo,  1993:  49). Pendekatan politik ini digunakan untuk mengkaji  apa,  kapan  dan  bagaimana politik  yang  terjadi  masa  Perang Kemerdekaan  II  di  Surakarta  tahun 1948-1949,  saat  itu  Belanda  melanggar perjanjian Linggarjati yang telah disepakati  pihak  Indonesia  tetapi dengan jalur diplomasi tersebut Belanda melawan  hingga  memunculkan  perang Kemerdekaan II tahun 1948-1949.

## C. Pembahasan
Keadaan Surakarta Tahun 1942-
1945 A. Surakarta Masa Pendudukan Jepang Surakarta merupakan bagian
Vorstenlandaen yaitu  daerah  wilayah Hindia  Belanda  yang  memiliki  status khusus. Luas keseluruhan Karesidenan Surakarta  diperkirakan  seluas  6.217
km²  dari  pusat  Kota  Surakarta  (Ratna Nurhajarini, 2011: 260). Surakarta tidak bisa dipisahkan pada pusat kebudayaan  tradisional  Jawa.  Kota
Surakarta  terbagi  atas  kekuasaan Kasunanan
Surakarta dan Mangkunegaran.
Pada tanggal 5 Maret 1942 pasukan Jepang  mulai  menduduki  daerah pedalaman  Jawa  salah  satunya  di wilayah Surakarta. Jepang lebih mementingkan  kekuatan  militernya yang dipimpin oleh Komandan Funabiki. Kehadiran pasukan Jepang ke Surakarta  dihadang  oleh  pasukan
Koninklijk Nederlands  Indische  Leger (KNIL), Batalyon Legiun Mangkunegaran, dan beberapa pasukan
milisi. Penghadangan terhadap  Jepang  dengan  tujuan  untuk memperlambat  gerak  Jepang.  Pada masa  pendudukan  Jepang  perubahan tata  pemerintahan  daerah  yang  diatur dalam  Undang-undang  No.  27  Tahun 1942 menyangkut perubahan-
perubahan keorganisasian pemerintahan daerah bahwa seluruhnya  Jawa  kecuali Vorstenlanden terbagi atas karesidenan (shu) , kotapraja (si) ,  kabupaten (ken) ,  distrik
(gun), onder  distrik (son) ,  kelurahan (ku) (Soeratman, 1989: 2). Pemerintahan Jepang  menawarkan  pola  mobilitas sosial  baru  bagi  penduduk  bumiputra, melalui pembentukan kelompok militer dan  semi  militer.  Seperti Heiho , Keibodan , Seinendan dan Pembela Tanah Air  (PETA)  yang  telah  membentuk pemuda  dan  keluarganya  memiliki status  sosial  yang  baru  (Purwanto, 2000: 142).
B. Polisi Jepang Tugas  polisi  masa  Jepang  juga disesuaikan dengan kepentingan untuk melawan  sekutu  dan  diarahkan  untuk mencegah  kejahatan-kejahatan  yang berkaitan  dengan  pertahanan  maupun
kepentingan  kekuasaan  Jepang  di Indonesia. Oleh karena itu, tugas polisi diarahkan  pada  pemberantasan  dan pencegahan  terhadap  gerakan  anti kekuasaan  pemerintah  Jepang.  Selain polisi  juga  memiliki  departemen tersendiri, dengan tanggung jawab atas keamanan  dan  ketertiban  umum  di daerah-daerah  yang  dikuasi  oleh angkatan  bersenjata  Jepang  yaitu Kempetai atau  Polisi  Militer  yang merupakan  dari  bagian  pasukan Angkatan  Darat.  Pada  awal  masa pendudukan  Jepang Kempetai hanya aktif  menangkap  orang-orang  yang membuat  situasi  menjadi  kacau  dalam kurun  waktu  beberapa  bulan  terakhir menjelang  disintegrasi  umum.  Tugas utama  mereka  adalah  mengumpulkan informasi  rahasia  dari  penduduk  dan meneruskannya ke kalangan pemerintah yang lebih tinggi. Kegiatan polisi  meningkat  hanya  sesudah terjadinya  perampokan  kecil-kecilan, korupsi,  dan  pasar  gelap  menjadi ramai.  Keadaan  diperparah  bersamaan dengan  memburuknya  perekonomian dan dikenakannya peraturan yang ketat (Nagazumi, 1998: 7).
Polisi  masa  Jepang  juga  terlibat kegiatan pengendalian ekonomi
toseikeizai melalui pengumuman masyarakat  peraturan  ekonomi,  harga- harga,  dan  larangan  pengangkutan barang.  Tiap-tiap shu pengendalian dilakukan  oleh  bagian  ekonomi  kantor shu. Administrasi  kepolisian  masa Jepang  hampir  sama  dasarnya  dengan sistem  administrasi  yang  berlaku  masa Hindia  Belanda.  Hanya  saja  sistem kepolisian  yang  diterapkan  masa Hindia  Belanda  dihapuskan  oleh Jepang.  Tindakan-tindakan  Belanda juga  mempengaruhi  pribumi  secara tidak  langsung  menumbuhkan  rasa nasionalisme akibat pemerintahan Jepang  yang  menyulitkan  masyarakat
Putri Nur Indah L dan Djumarwan. Peran Polisi dalam Pertahanan Kemerdekaan II Tahun 1948-1949 di Surakarta
pribumi.
Karesidenan
Surakarta melatih  anggota  Polisi  Istimewa ( Tokubetsu  Keisatsu  Tai )  secara  rutin dengan  baris-berbaris  yang  dilakukan setiap  pagi  hingga  sore  hari,  latihan beladiri  dan  perang-perangan.  Hal  itu dilakukan  sebagai  tenaga  tempur apabila  pemerintah  militer  Jepang menginginkan sebagai tenaga cadangan polisi.  Pendidikan  kader  polisi  diikuti oleh  kader-kader  polisi  dari  berbagai kesatuan  di  wilayah  Jawa,  pendidikan tersebut berlangsung selama tiga bulan. C. Aksi Revolusioner Kemerdekaan Republik Indonesia Pada  tanggal  17  Agustus  1945 merupakan momen sejarah bagi rakyat Indonesia yang tidak pernah dilupakan oleh  bangsa.  Polisi  juga  menunjukkan peran  aktif  dalam  aksi  revolusioner  di Surakarta  dan  merebut  kekuasaan  dari tentara  Jepang  di  beberapa  daerah. Sebagai  pelopor  militan  di  dalam  aksi penurunan  bendera  Hinomaru  dari tangan  penguasa  Jepang.  Di  Surakarta beberapa  aksi  revolusioner  yang dilakukan  oleh  pemuda  pejuang revolusi  merebut  kekuasaan  Jepang  di Surakarta  antara  lain  Jawatan  Radio Surakarta (Solo  Hosoo Kyuku) ,  Jawatan Pos,  telegraf  dan  telepon (Surakarta Yubin,  Densin  dan  Denwa  Kyoku) ,  Dinas Kepolisian  Kota (Surakarta  Keisatsu) , Kantor  Kepolisian  Kota (Ciangbu) ,dan Jawatan Kereta api.

## Terbentuknya Kepolisian di Surakarta
A. Organisasi Polisi di Surakarta.
Kantor kepolisian  tertinggi  di Surakarta adalah  Polisi  Karesidenan Surakarta  ( Surakarta  Syu  Chiangbu), kemudian  polisi  karesidenan  tersebut membawahi Keisatsu . Syu atau  kantor-
kantor Kepolisian Karesidienan Surakarta  dan  Surakarta Syu Tokubetsu
Keisatsutai atau Pasukan Polisi Istimewa
Karesidenan
Surakarta. Tugas kepolisian diperlancar dengan
pembentukan  organisasi  polisi  yang otonom  pada  tanggal  26  Juni  1946 pemerintah  mengeluarkan  penetapan No 11/SD tahun 1946 yang menempatkan Kepolisian Negara RI ke luar dari Kementrian Dalam Negeri dan menjadi  lembaga  tersendiri  di  bawah perintah  langsung  Perdana  Menteri (Ibrahim,
2004: 119). Setelah Kemerdekaan  Indonesia  Kepolisian
Surakarta  tahun  1947  hingga  tahun 1950  dikenal  dengan  nama  Komawil (komando wilayah).
Seiring perkembangan zaman kemudian  diganti  menjadi  Polwil (kepolisian  wilayah)  dengan  tingkat wilayah  kepolisian  yang  berada  di kotamadya. Kepolisian Surakarta dengan pimpinan pejabat pada periode 1945-1959 yaitu Jendral Polisi R.M Said
Soekanto Tjokrodiatmojo.
Perkembangan organisasi Kepolisian Karesidenan Surakarta pada tanggal  31  Agustus  1948  membentuk organisasi  kepolisian.  Berikut  daerah yang mencakup Karesidenan Surakarta yaitu,  Kabupaten  Sragen,  Kabupaten Boyolali,
Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri,  Kabupaten  Karanganyar. Daerah Kepolisian Karesidenan
Surakarta memiliki 3 seksi dan 7 kantor cabang polisi ( randdetachementen ) ( Arsip Kepolisian Negara 1947-1949 , No. 72). Militerisasi  Kepolisian  Negara  RI Instruksi  militerisasi  tersebut  pada hakekatnya  adalah  penegasan  secara administratif instrumental, karena secara  praktis  polisi  melaksanakan tugas-tugas militer sejak awal proklamasi (Kartopati, 1967: 70).
Barisan  pemuda  didikan  Jepang berusaha  mengambil  alih  senjata dengan  melucuti  tentara  sekutu. Persatuan  dan  kesatuan  pemuda
berkobar  melalui  usaha-usaha  yang dilakukakn  bahkan  resiko  pejuang tidak  dipedulikan  melalui  satu  tujuan yaitu  mengusir  penjajah  dari  bumi pertiwi.  Ada  berbagai  nama  serta kesatuan-kesatuan  polisi  antara  lain, Pasukan  Polisi  Istimewa,  Persatuan Polisi Perjuangan, dan Barisan Istimewa Polisi (Priyono, 1950: 16).
Sesuai  instruksi  yang  disusun  oleh Dewan  Pertahanan  Negara  No.  13 menetapkan  bahwa  pimpinan  tentara setelah  mendengar  pertimbangan  dari Kepala  Polisi  Karesidenan  atau  Kepala Mobil  Brigade  dan  Dewan  Pertahanan Daerah  menetapkan,  kekuatan  Mobile Brigade  yang  akan  menjalankan kewajiban kepolisian di garis belakang, yang  tidak  boleh  kurang  dari  dua pertiga  dari  kekuatan  Mobile  Brigade (Fadlullah, 1997: 102).
Setiap  wilayah  dipantau  oleh Kepala  Polisi  Karesidenan  dan  Kepala Mobil Brigade dengan melihat keadaan dan kedudukan anggota Mobil Brigade yang menjalankan tugasnya. C. Kesatuan-Kesatuan  Polisi  di  Surakarta Kepolisan  di  Indonesia  menjelang proklamasi  kemerdekaan  17  Agustus 1945  merupakan  wadah  organisasi bentukan  dari  pemerintah  Jepang pimpinan  Jendral  Itagaki  Seissairo. Usaha menyempurnakan Pasukan Polisi  Istimewa,  pada  waktu  itu  masih ada  sebutan  kesatuan  pasukan  Polisi Istimewa,  Persatuan  Polisi  Perjuangan dan Barisan Istimewa  Polisi. Komisaris Polisi  TK.  I  Soemarto  sebagai  Wakil Kepala Kepolisian Negara memiliki ide agar  pasukan  Polisi  Istimewa  diubah menjadi  Mobile  Brigade  dengan pertimbangan  menjadi  kesatuan  polisi yang  memiliki  kekompakan,  disiplin, tinggi  dan  memiliki  gerak  cepat. Berdasarkan  Surat  Perintah  Kepala Muda  Kepolisian  No.  Pol:  12/78/91 sejak tanggal 14 November 1946 secara
resmi  Mobil  Brigade  telah  lahir (Supomo, dkk, 1996: 23).
Kesatuan – kesatuan  Mobile  Brigade Karesidenan  (MBK)  saat  itu  dibentuk dengan  kekuatan  satu  kompi  dan sebagai  komandan  kompi  memiliki pangkat yaitu Inspektur Polisi (IP) satu dan  dua.  Selain  kesatuan  MBK dibentuk  pula  Mobile  Brigade  Besar (MBB)  yang  menempati  wilayah provinsi  dan  sebagai  pusatnya  Mobile Brigade  Besar  Jawatan  Kepolisian Negara  (MBB-DKN)  dengan  pimpinan satu  Batalyon.  Segenap  kesatuan- kesatuan  perjuangan  Kepolisian  RI menggunakan nama sebutannya masing-masing  dengan  melaksanakan atau melakukan reorganisasi,
mempersiapkan anggota-anggota kesatuan  kepolisian  baik  fisik  maupun mental  untuk  menghadapi  tugas  di garis  belakang  atau  front-front  dengan tujuan  menggempur  musuh  tentara Belanda. 1

## Polisi dan Perang Kemerdekaan II di Surakarta
a) Penumpasan PKI di Madiun Pada    tanggal    8    September    1948, PKI  pimpinan  Musso  mengadakan perebutan kekuasaan di Madiun sebagai langkah  pertama  merebut  kekuasaan Negara RI. Kekuatan bersenjata melawan  PKI  terdiri  dari  Brigade  29 yang berjumlah Batalyon 2 Brigade dan kesatuan-kesatuan  lain  dari  wilayah Surakarta.  Situasi  Surakarta  yang memanas  disertai  dengan  pembunuhan dan  penculikan  Komandan  Divisi Surakarta Dr. Muwardi pada tanggal 13 September 1948 terjadi peristiwa penyerangan markas Batalyon Siliwangi di  Srambatan  oleh  pasukan  yang
1 Peristiwa penculikan Dr. Muwardi terjadi pada pukul 11.30 di  rumah  sakit  Jebres  yang  sekarang  menjadi  RS  Dr. Muwardi  bahwa  Dr.  Muwardi  ditodong  oleh  orang  tak dikenal kemudian memaksananya masuk ke mobil (Ibrahim, 2004: 211)
Putri Nur Indah L dan Djumarwan. Peran Polisi dalam Pertahanan Kemerdekaan II Tahun 1948-1949 di Surakarta
berhaluan  kiri  dan  menewaskan  14 orang (Supomo, dkk, 1996: 91).
Mengingat  Surakarta  keadaannya semakin  kacau  dan  banyak  terjadi  aksi kerusuhan sehingga Jawatan Kepolisian Negara  RI  memberikan  instruksi gerakan  serentak  kepada  anggota- anggotanya.  Gerakan  dilakukan  pada tanggal  28  September  1948  melalui pemeriksaan semua rumah yang ada di dalam  lingkungan  dan  diperiksa  oleh Polisi  Negara  (ANRI, Kepolisian  Negara RI  1947-1949 ,  No.  06).  Gerakan pemeriksaan  pihak  polisi  menurunkan personil  yaitu  6  Komisaris  Polisi,  29 Inspektur Polisi, 18 Pembantu Inspektur Polisi,  40  Komandan  Polisi  dan  250 Agen. Pada akhirnya Madiun jatuh oleh pemerintahan Soekarno yang menyerukan  kepada  seluruh  rakyat Indonesia  bahwa  PKI  di  Madiun berhasil ditumpas oleh militer.
b) Polisi  dalam  Agresi  Militer  Belanda
II Agresi Belanda merupakan perpecahan dan keretakan yang ada di dalam  tubuh  pemerintahan  Republik Indonesia  sebagai  akibat  peristiwa Madiun  dan  bisa  dibangun  hingga potensi nasional pulih kembali. Banyaknya  tawanan  akibat  peristiwa tersebut dapat kembali bersatu dengan tenaga  nasional  dan  menunjukkan sebagai pejuang kemerdekaan RI. Pada tanggal  20  Desember  1948  pasukan Belanda  memasuki  daerah  Surakarta. Komandan  Brigade  V  Letnan  Kolonel Slamet  Riyadi  mengeluarkan  perintah bahwa  pada  pukul  18.00  WIB  dimulai pembumi  hangusan  dan  jembatan- jembatan  yang  berada  di  dalam  Kota Surakarta.  Bunyi  tembakan  dan  bom tanda  dimulainya  perang  melawan Belanda. Sebagai pelopor pertama bom diledakkan oleh Vennieling-corps Tentara  Pelajar  dengan  sasaran  utama yaitu  kantor  Gubernur,  Pasar  Gede, Asrama Tentara Pelajar, Gedung Gajah
Staf  Divisi  IV  Timuran  dan  kantor  pos (Panitia Seksi Penggali Sejarah Monumen Sejarah Militer DAM VII/DIPONEGORO, 1965: 19). Pada  tanggal  22  Desember  1948 Mayor
Achmadi mengadakan konsolidasi  di  Jumantoro  membentuk Komando  Daerah  Solo  (KDS)  dengan membagi  pasukan  ke  dalam  rayon- rayon.  Medio  satu  bulan  TNI  bersama polisi  dan  rakyat  berhasil  melakukan konsolidasi  pukulan-pukulan  terhadap Belanda.  Pertama  kali  yang  menjadi sasaran  adalah  garis-garis  komunikasi Belanda. Kawat-kawat telepon diputus, jalur  kereta  api  dirusak,  dan  konvoi- konvoi  Belanda  si  siang  hari  diserang. Sebagai bentuk pertahanan pemerintahan  militer  RI  pada  tanggal 15 Mei 1949 membentuk alat kepolisian dengan  nama  Polisi  Pemerintahan Militer (PPM) yang merupakan penggabungan  dari  Polisi  Negara  dan Corps  Pemerintahan  Militer  (CPM). 28 Tiap-tiap  Komando  Distrik  Militer (KDM) mempunyai bagian-bagian oraganisai  yang  tersusun,  sedangkan Komandan  Detasemen  dipimpin  oleh pegawai polisi atau anggota CPM yang tertinggi  pangkatnya  (Panitia  Seksi Penggali  Sejarah  Monumen  Sejarah Militer DAM VII/DIPONEGORO, 1965: 75-76).
Semasa  Agresi  Militer  Belanda  II melakukan perlawanan menjelang diberlakukannya  perintah  penghentian tembak-menembak  antara  RI  dan Belanda.
c.  Serangan  Umum  Empat  Hari  di Surakarta
Pada  tanggal  3  Agustus  1949  telah tercapai persetujuan antara pemerintah RI dengan Belanda mengenai penghentian permusuhan dan
pelaksanaan case fire yang berlaku pada tanggal  11  Agustus  1949.  Serangan umum  terhadap  Kota  Surakarta  terjadi
dua  gelombang,  yaitu  gelombang pertama  tanggal  7-9  Agustus  1949, gelombang  kedua  pada  tanggal  10 Agustus  1949.  Melalui  perintah  Letnan Kolonel  Slamet  Riyadi  (Pusjarah  TNI, 2000: 212).
Instruksi  Letnan  Kolonel  Slamet Riyadi memiliki tujuan untuk memperkuat  dukungan  fisik  dan mental  terhadap  kesatuan-kesatuan yang  berada  di  dalam  wilayah Komando  SWK (Sub Wehrkreise) I06, kesatuan  Mobile  Brigade Karesidenan (MBK)  dan  Tentara  Pelajar  2  Kompi Mobrig  yaitu  Kompi  Mobile  Brigade Besar  Djawatan  Kepolisian  Negara (MBB-DKN)  di  bawah  pimpinan  P.I.P. Bakir  yang  bermarkas  di  Sarwakan Madyo  Taman  dan  Kompi  Mobile Brigade  Karesidenan  (MBK)  Surakarta pimpinan P.I.P. Mulyono bermarkas di Batangan, Mangkudiningrat Ikut dalam serangan  di  dalam  Kota  Surakarta. Sasaran utama peyerangan adalah pos- pos Belanda ada di luar Kota Surakarta dan kedudukan Belanda yang
berlingkup  menguasi  Kota  Surakarta.
Pasukan polisi yang mengikuti serangan  umum  sebagai  berikut (Supomo, dkk, 1996: 110; Santosa, 2009: 213-214).
1. Mobile  Brigade  Besar  (MBB)  di bawah  komando  Komisaris  Utomo yang berkekuatan 100 orang dengan posisi di Rayon III.
2. Mobile  Brigade  Karesidenan  (MBK) berkekuatan 100 orang dengan posisi di  Rayon  II  dan  kurang  lebih  70 orang pasukan di Rayon I.
Pertempuran  berlangsung  4  hari  4 malam  hingga  mencapai  puncaknya pada  tanggal  10  Agustus  1949,  saat dilaksanakan serangan gelombang kedua.  Sebagai  sasarannya  adalah semua obyek musuh di Kota Surakarta. Serangan  ini  tidak  dimaksudkan  untuk merebut kota, tetapi semata-mata untuk
memberikan  kesan  kepada  musuh bahwa  TNI  maupun  polisi  masih  tetap kuat.  Pada  tanggal  24  Agustus  1949, Komando  Kota  Surakarta  oleh  Letnan Kolonel  Slamet  Riyadi  diserahkan kepada Mayor Achmadi dan selanjutnya diadakan  perundingan  dengan  pihak Belanda  di  bawah  pengawasan United Nations  Commision for  Indonesia (UNCI) (Pusjarah TNI, 2000: 213-214)

## D. Kesimpulan
Kondisi Surakarta era Agresi Militer Belanda  II  tahun  1948-1949  mengalami kekacauan khususnya di Kota Surakarta dan  berdampak  di  wilayah  Indonesia pada  umumnya.  Terbentuknya  Polisi Istimewa  yang  melibatkan  anggota tentara  pelajar  menjadi  hal  yang  sangat penting untuk memperjuangkan Kemerdekaan  RI.  Menarik  periode waktu  era    pendudukan  Jepang,  polisi terbentuk semakin kuat dengan didikan militer  yang  diterapkan.  Terbentuknya organisasi  Polisi  Istimewa (Tokubetsu Keisatsu  Tai) di  Indonesia  didominasi oleh kaum  penjajah  yakni  Belanda  dan Jepang  dengan  disesuikan  kepentingan penjajah  masing-masing.  Keberadaan Polisi  Surakarta  menjadi  salah  satu bagian  untuk  mewujudkan  tujuan utama  Jepang  yaitu  Perang  Asia  Timur Raya.  Pembentukan  Polisi  Istimewa (Tokubetsu  Keisatsu  Tai) mengawali lahirnya  kesatuan  militer  yang  terlibat dalam pelucutan senjata di tangsi militer Jepang.  Berdirinya  Polisi  Istimewa (Tokubetsu  Keisatsu  Tai) mengalami perkembangan  salah  satunya  tiap karesidenan seluruh Jawa-Madura dengan  fasilitas  senjata  yang  lebih lengkap.
Terbentuknya  kepolisian  Indonesia di  bawah  ketetapan  Panitia  Persiapan Kemerdekaan  tanggal  19  Agustus  1945 termasuk
dalam lingkungan
Departemen  Dalam  Negeri.  Jawatan
Putri Nur Indah L dan Djumarwan. Peran Polisi dalam Pertahanan Kemerdekaan II Tahun 1948-1949 di Surakarta
Kepolisian RI dipimpin oleh Raden Said
Soekanto
Tjokrodiatmodjo.
Pembentukan  organisasi  polisi  diikuti tiap  karesidenan.  Struktur  organisasi polisi pada bagian teratas dipimpin oleh Perdana  Menteri  kemudian  disusun pada  tiap-tiap  bagian  yaitu  tata  usaha, keuangan,  perlengkapan,  organisasi PAM  (Pengawas  Aliran  Masyarakat), tata  usaha  dan  kriminal.  Kemudian Kepala  Karesidenan  terdiri  dari  bagian umum,  PAM  dan  kriminal.  Wilayah Karesidenan  Surakarta  terdiri  dari Kabupaten Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri,  Boyolali,  Karanganyar  dan Kota Surakarta.
Tugas  polisi  berpegang  teguh  pada undang-undang  negara  dan  peraturan pemerintah.  Perkembangan  selanjutnya polisi  memiliki  kesatuan-kesatuan  yaitu Pasukan  Polisi  Istimewa,  Persatuan Polisi  Perjuangan  dan  Barisan  Polisi Istimewa.  Kesatuan  polisi  melebur dalam  militerisasi  Kesatuan  Kepolisian Negara  RI.  Pada  tanggal  14  November 1946  secara  resmi  Mobile  Brigade  lahir yang terhimpun dalam kesatuan Mobile Brigade  Karesidenan  (MBK)  dengan pusatnya Mobile Brigade Besar Djawatan  Kepolisian  Negara  (MBB- DKN). Tahun  1948  di  Surakarta  terjadi kekacauan
yang mengakibatkan perpecahan  politik  antara  pihak  Amir Syarifuddin  dan  Mohammad  Hatta. Salah satunya  Surakarta sebagai proyek PKI  dengan  Sasaran  utama  yang dijadikan sebagai basis PKI ialah daerah Madiun  yang  dinilai  sebagai  daerah strategis  dan  dijadikan  basis  gerilya untuk  perjuangan  jangka  panjang. Pimpinan
Kepolisian Karesidenan Surakarta  Saleh  Sastranegara  meminta bantuan  kekuatan  kepada  pimpinan Jawatan Kepolisian Negara,
menugaskan  Mohammad  Yasin  sebagai kepala  Mobile  Brigade  Besar  wilayah
Jawa Timur. Selain itu menugaskan satu tim  penyelidik  untuk  berangkat  ke Surakarta dengan tujuan menumpas PKI di Madiun.
Tanggal  21  Desember  1948  Belanda melancarkan  Agresi  Militer  II  dengan sasaran  memasuki  Kota  Surakarta. Serangan dilakukan dalam dua gelombang  dari  tanggal  7-9  Agustus 1949.  Gelombang  kedua  tanggal  10 Agustus  1949,  sesuai  dengan  perintah Let.  Kol  Slamet  Riyadi.  Pertahanan strategi yang diatur oleh Let Kol Slamet Riyadi membentuk Rayon-rayon dengan tujuan  melemahkan  pihak  Belanda terhadap  aksi  Serangan  Umum  Empat Hari.  Pertempuran  berlangsung  selama 4  hari  4  malam  dan  mencapai puncaknya  pada  tanggal  10  Agustus 1949.  Pasukan  TNI  dan  polisi  bersama rakyat  menghadapi  serangan  besar- besaran  Belanda.  Melalui  bantuan kesatuan  TNI  dan  Polisi.  Laskar-laskar seperti  Tentara  Genie  Pelajar,  Tentara Pelajar, Hizbullah yang berada di dalam wilayah  komando  SWK  106  pimpinan Mayor  Ahmadi  memiliki  tujuan  untuk memperkuat dukungan melawan serangan Belanda.

## Daftar Referensi
Arsip:
ANRI, Kepolisian Negara RI 1947-1949 ,
No. 06.
ANRI, Arsip Kepolisian Negara 1947-1949 , No. 72.

## Buku dan artikel:
Bambang Purwanto, “ Historiografi Dan Legitimasi Peran Sosial Politik Militer di Indonesia”, dalam Edward L. Poelinggomang dan Suriadi Mappangara, Dunia Militer di Indonesia Keberadaan dan Peran Militer di Sulawesi, Yogyakarta: UGM Press, 2000.
SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah, Vol. 1, No. 1 (Jan-Juni 2019): 58-69.
Bellamy, Richard, Teori Sosial Modern : Persepektif Itali, Jakarta: LP3ES, 1990.
Darsiti Soeratman, Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830 – 1839, Yogyakarta: Taman Siswa, 1989.
Dwi Ratna Nurhajarini, “ Dari Tokubetsu Keisatsutai Ke Polisi Istimewa: Kepolisian Di Surabaya”, dalam Jurnal Patrawidya .Vol. 12, No. 2, 2011.
Helius Sjamsudin, Metodologi Sejarah,
Yogyakarta: Ombak, 2007.
Hugiono dan P.K. Poerwantana, Pengantar Ilmu Sejarah , Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
INKOPAK, 20 Tahun Perkembangan
Angkatan Kepolisian Republik
Indonesia , Jakarta: Mabes Polri, 1967.

## Iwa Kusuma Sumantri, “Analisa
Tentang Peristiwa – Peristiwa disekitar Proklamasi Kemerdekaan Indoensia,” Penelitian Sejarah , 1 Maret 1961.