## KONFLIK OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN DAMPAKNYA TERHADAP HUBUNGAN
PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA
Oleh
Sri Muryantini 1

## Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, UPN “Veteran” Yogyakarta
tini.nap@gmail.com
Indonesia  is  a  unitary  state  that  introducing  special  autonomy  since  1999.  This  policy  is outlined in MPR Decree number IV on the Guidelines of State Policy in 1999-2004 to the first of the General Assembly 14 to 21 October 1999. However, the problem from to turn the power of the President Abdurrahman Wahid, untill President Susilo Bambang Yudhoyono is still being questioned. It is because the views of people on the Indonesian government in contrast to the views of the people of  Papua.  View  of  the  government,  autonomy  is  defined  as  the  power  to  control  and  take  care  of the housekeeping area, which is attached to a unitary state like any in the federation. In a unitary state, regional autonomy is more limited to the countries that form the federation. The authority to control and take care of the household in a unitary state area includes all governmental authority except some matters that are held by the central government such as international relations, justice, finance, defense and security. Meanwhile, the views of the people of Papua, autonomy means that all the demands that have the rule of law, peace, and can solve the major problems facing the people of Papua.
But the decision of the DPR RI relating to the special autonomy Papua were affecting the position of the people of Papua, giving rise to their desire for independence. Resolving these problems, some measures have been taken by the Indonesian government including: (1) Papua divided to be more two provinces; (2) the establishment of the Papuan People’s Assembly (MRP) as a condition for the implementation of special autonomy and (3) the provision of development funds in accordance with the special autonomy law. However, all of the policies that the central government is sometimes also lead to new conflicts (such as the division of Papua that has cost the lives of the people of Papua). Why the conflict in Papua has not been resolved even though the various policies have been ratified?
Keywords: Conflict, special autonomy, relations between center and region, Papua, Indonesia
1 Makalah ini pernah dipresentasikan pada seminar ICOSH2012 di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia di Selangor, Malaysia.

## PENDAHULUAN
Konflik  di  Papua  sebenarnya  sudah dimulai sejak sebelum Indonesia merdeka, ketika Indonesia meminta Belanda untuk memasukkan wilayah Papua ke dalam wilayah Indonesia. Tapi pemerintah Belanda dalam menanggapi tuntutan Indonesia  ini  selalu  mengulur-ulur,  mulai  dari Perjanjian  Linggarjati  hingga  Konferensi  Meja Bundar. Meskipun akhirnya Papua berhasil masuk ke  dalam  wilayah  Republik  Indonesia,  namun konflik  di  Papua  masih  terus  berlanjut  sampai sekarang.  Mengapa  ini  terjadi?  Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia di era reformasi untuk menyelesaikan kasus ini?

## KEBIJAKAN-KEBIJAKAN  PEMERINTAH INDONESIA PADA ERA REFORMASI
Era  reformasi  dimulai  sejak  berakhirnya pemerintahan  Soeharto  dan  BJ.  Habibie  yang dianggap masih menuruskan cara-cara Soeharto. Pada  era  reformasi  di  Indonesia  telah  terjadi pergantian  kepemimpinan  sebanyak  tiga  kali, yaitu  era  Abdurrahman  Wahid,  Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Berbicara  tentang  solusi  bagi  Papua, telah dimulai sejak Presiden BJ. Habibie setelah 100  pemimpin  Papua  menemuinya.  Habibie mengusulkan  kepada  DPR  Republik  Indonesia untuk  memberikan  otonomi  yang  lebih  besar
bagi  Papua.  Oleh  karena  itu,  para  anggota yang  terpilih  dalam  pemilu  pada  bulan  Juni 1999  pada  Sidang  Umum  MPR  yang  pertama yang  berlangsung  14-21  Oktober  1999  berhasil menetapkan  beberapa  resolusi,  salah  satunya TAP  MPR  Nomor  IV  tentang  GBHN  tahun 1999-2004.  Kebijakan  untuk  mempertahankan keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI) di provinsi Aceh, Irian Jaya dan Maluku juga dinyatakan dalam Tap MPR tersebut. Untuk kasus  Papua  ditetapkan:  “...  integrasi  bangsa dipertahankan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  dengan  menghargai  kesetaraan dan  keragaman  kehidupan  sosial  dan  budaya masyarakat  melalui  penetapan  daerah  otonomi khusus  yang  diatur  dengan  undang-undang  ...”. Ditetapkan  juga  bahwa  pelanggaran  Hak-hak Asasi  Manusia  di  Irian  Jaya  harus  diselesaikan melalui  “...  proses  pengadilan  yang  jujur  dan bermartabat  ...”  (Sumule  2003:  13).  Dengan TAP MPR Nomor IV tahun 1999, dikatakan oleh Sumule sebagai satu-satunya solusi untuk politik- hukum  yang  tersedia  untuk  menyelesaikan kasus  Papua,  walaupun  saat  itu  tidak  jelas  apa yang  akan  menjadi  isi  dari  otonomi  khusus  itu (Sumule  2003:  14),  MPR  RI  juga  menetapkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI yang baru pada 20 Oktober 1999, walau pun saat  itu  Partai  Demokrat  Indonesia  Perjuangan (PDIP)  yang  dipimpin  Megawati  Soekarnoputri memenangkan  hasil  pemilu.  Pada  26  Oktober, Gus Dur mengumumkan kabinetnya yang disebut Gotong Royong, dan Gubenur Irian Jaya Freddy Numbery  diangkat  sebagai  Menteri  Negara Penertiban Aparatur Negara (Sumule  2003: 14).
Pendekatan yang dilakukan oleh Gus Dur berbeda  dengan  Habibie  dimana  Gus  Dur  lebih terbuka  dan  lebih  memberi  keleluasaan  kepada orang  Papua.  Misalnya  Gus  Dur  menghabiskan malam  tahun  baru  di  Papua  yang  tidak  pernah terjadi pada presiden-presiden sebelumnya. Sejak saat  itu  keterbukaan  telah  diberikan  terutama bagi Papua, upacara-upacara pengibaran bendera Bintang Fajar/Kejora diadakan pada 1 Desember 1999.  Orang-orang  Papua  juga  direstui  untuk mengadakan  musyawarah  besar  (mubes)  yang diadakan pada 23 – 26 Februari 2000 dan dihadiri ribuan orang Papua dari seluruh wilayah Papua. Mubes  membahas  tiga  ide  utama  (Fernandes 2006: 97):
the  imperative  to  address  the  injustive
of  Papua’s  history  (pelurusan  sejarah, or  ‘the  need  to  rectify  history’),  the development  of  a  coordinated  political approach, and the need to consolidate the grounswell of the developing movement . Akibatnya, Gus Dur diingatkan oleh ketua DPR RI  saat  itu,  Akbar  Tanjung  agar  keterbukaan yang diberikan Gus Dur jangan sampai membuat wilayah-wilayah yang sedang mengalami konflik (misalnya Aceh, Papua, dan Maluku) lepas dari Indonesia  seperti  Timor  Leste  yang  lepas  dari Indonesia pada masa BJ Habibie ( Bernas , 5 Juni 2001).
Dalam  mubes  itu  juga  ditetapkan  akan diadakan  Kongres  Rakyat  Papua.  Gus  Dur memutuskan  satu  kebijakan  yang  dikatakan oleh  Fernandes  sebagai generous  donation , seperti yang dilakukan oleh Freeport, yaitu Gus Dur  menyumbang  satu  milyar  rupiah  untuk penyelenggaraan  Kongres  Rakyat  Papua  ini. Kongres ini mereka sebut sebagai Kongres Rakyat Papua ke dua — yang diadakan di Jayapura pada 29  Mei  –  4  Jun  2000,  dan  dihadiri  oleh  semua pimpinan  rakyat  Papua  sebagai  wakil-wakil dari  masing-masing wilayah di  Papua  (Kongres pertama  diadakan  pada  Oktober  1961  masa pemerintah  Belanda).    Keputusan  akhir  dari kongres  ini  bahwa  rakyat  Papua  siap  menjadi negara  yang  berpemerintahan  sendiri,  dan meminta  kepada  Indonesia,  Belanda,  Amerika Serikat,  dan  PBB  bertanggungjawab  atas  hak politik  mereka.    Kongres  juga  mengumumkan membentuk  lembaga  eksekutif  yang  disebut sebagai Presidium Dewan Papua (PDP).  Theys Hiyo Eluay terpilih sebagai ketua dan Tom Beanal sebagai  wakil  ketua  dan  Muhammad  Thaha Al Hamid  sebagai  sekretaris  jenderal  (Fernandes, 2006: 98).
Selain itu, Gus Dur setuju untuk mengubah nama  provinsi  Irian  Jaya  menjadi  Papua  pada 25  Desember  2000  —  suatu  langkah  yang  baik di  mana  kemenangan  Gus  Dur  dihormati  dan disayangi  dari  banyak  orang  Papua.    Dia  juga berjanji  bahwa  Papua  (dan  juga  Aceh)  akan diberi  otonomi  yang  luas  dalam  pemerintahan Indonesia.  Langkah  Gus  Dur  ini  benar-benar meresahkan para elit politik di Jakarta dan juga militer.    Dampaknya,  Gus  Dur  diturunkan  dari Presiden oleh DPR RI melalui mosi tidak percaya.
Sementara diskusi yang berkaitan tentang ide otonomi khusus hanya dibahas secara terbatas
di  Papua,  yaitu  di  kalangan  akademisi  dan Lembaga  Swadaya  Masyarakat/LSM  saja.    Ide otonomi khusus di Papua telah didiskusikan baik sebelum  dan  sesudah  Kongres  Papua  II  namun secara  terbatas,  terutama  dalam  masyarakat akademik dan LSM. Akhirnya pada akhir Maret 2001, pemerintah Papua beserta seluruh lapisan masyarakat di Papua berhasil menyelesaikan draft RUU.  Pada 16 April 2001, Gubenur Papua, Wakil Ketua DPRD Papua dan Tim Asistensi berangkat ke Jakarta dan menyerahkan draft RUU kepada Presiden  dan  Ketua  DPR  RI.  Dengan  melalui perjuangan yang sangat alot, akhirnya draft RUU dari Papua berhasil masuk dalam agenda sidang DPR RI.
Pada 23 Juli 2001, Presiden Abdurrahman Wahid  diberhentikan  sebagai  presiden  melalui sidang  istimewa  MPR  RI  dan  digantikan  oleh Megawati Soekarnoputri yang waktu itu sebagai wakil presiden.  Akhirnya pada 20 Oktober 2001, RUU  Otonomi  Khusus  disahkan  oleh  DPR  RI dengan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri era Megawati iaitu Hari Sabarno.
Pada  21  Oktober  2001,  Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani Undang-undang  Republik  Indonesia  No  21 tahun  2001  tentang  Autonomi  Khusus  Papua (Teks  lengkap  UU  tersebut  dalam  bahasa Indonesia  dapat  diakses  di http://www.dl2rin. go.id/regilasi/2001/11/uu21pdf dan www.kbri- canberra.org.au/archives/uupenjuu2l’01.htm . Terjemahan dalam bahasa Inggris dapat diakses di http://www.gtzfdm.or.id/public/laws/law21 2001.pdf ).    Undang-undang  Otonomi  Khusus Papua  ini  sesungguhnya  merupakan  bentuk win-win  solution ,  semua  pihak  memperoleh kemenangan  (Soal  RUU  Otonomi  Khusus Irian  Jaya  masyarakat  Papua  ingin  “win-win solution”, Kompas ,  21  Juni  2001).  UU  ini merupakan hasil aspirasi rakyat secara langsung yang  berlangsung  di  Papua  walau  pun  terbatas pada kalangan akademisi dan LSM saja.  Namun hasil  pembahasan  selama  beberapa  bulan  di Papua ini akhirnya disetujui oleh DPR RI. UU ini berbeda dengan UU Otonomi Daerah nomor 22 tahun 1999. UU nomor 22 lebih menitikberatkan otonomi pada tingkat kabupaten. Sementara UU Otonomi Khusus ini lebih menitikberatkan pada tingkat provinsi, bukan kabupaten (Romli  2006: 30).
Semua hal yang berkaitan dengan Papua
diatur dalam UU ini, misalnya berkenaan dengan pemekaran.  UU  Otonomi  Khusus  menyatakan bahwa  bila  akan  diadakan  pemekaran  mesti terlebih  dahulu  mendapat  pertimbangan  dari Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP merupakan presentasi kultural orang asli Papua.  Orang asli Papua  adalah  orang  yang  berasal  dari  rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Propinsi  Papua  dan  atau  orang  asli  Papua  oleh masyarakat adat Papua (Romli, 2006: 30).  Pasal 76 UU No. 21 tahun 2001 menyebutkan bahasan “pemekaran  provinsi  Papua  menjadi  provinsi- provinsi  dilakukan  atas  persetujuan  MRP  dan DPR  Papua  setelah  memperhatikan  sungguh- sungguh  kesatuan  sosial  budaya,  kesiapan sumberdaya manusia, serta kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa depan”.
Pemikiran  tentang  pemekaran  Papua sudah lama.  Jauh sebelum Papua menjadi bagian Indonesia, pada era pemerintahan Hindia Belanda, telah membagi wilayah Netherlands New Guinea (sebutan nama untuk Papua pada masa penjajahan Belanda)  dalam  enam  karisedanan,  yaitu  (1) Hollandia (sekarang namanya Jayapura) dengan ibu  kota  Hollandia;  (2)  Geelvinkbaai  (sekarang Teluk  Cendrawasih)  dengan  ibu  kota  Biak;  (3) New Guinea Tengah dengan ibu kota Enarotali; (4)  New  Guinea  Selatan  dengan  ibu  kota Merauke;  (5)  New  Guinea  Selatan  dengan  ibu kota Fakfak; dan (6) New Guinea Barat dengan ibu kota Sorong.  Tentu pembagian ke 6 wilayah tersebut  ada  alasannya.  Pemerintah  Belanda tidak  asal  saja  membagi  wilayah  Netherland New Guinea atas enam wilayah.  Menurut Bhakti (Bhakti  2003),  alasan  pembagian  6  wilayah itu  didasarkan  atas  (1)  kedekatan  wilayah;  (2) efektivitas pemerintahan; dan (3) hubungan adat/ suku di antara penduduk di wilayah itu.
Pada  1963,  ketika  Netherland  New Guinea menjadi bagian wilayah Indonesia, yang kemudian berubah menjadi Irian Barat, pembagian enam  wilayah  tersebut  tetap  dipertahankan oleh  Indonesia.    Namun,  dalam  perkembangan kemudian,  yaitu  pada  1969,  dari  6  karesidenan itu  dikecilkan  menjadi  3  karesidenan  baru, yaitu  (l)  Karesidenan  Paniai;  (2)  Karesidenan Sorong;  dan  (3)  Karesidenan  Yapen  Waropen. Karesidenan di Papua terus berkembang dan ada yang diberi nama baru, yaitu kabupaten, menjadi l4  kabupaten  dan  terakhir  28  kabupaten  (Ikrar Nusa  Bhakti,  “Mencari  titik  temu  pemekaran
Provinsi Papua”, Kompas , 25 Agustus 2003). Pada  masa  Pemerintahan  Soeharto, tepatnya  1983  (pada  masa  Gubernur  Papua dipimpin  oleh  Busyiri  Suryowinoto  dan Menteri  Dalam  Negeri  Supardjo  Rustam),  ide tentang  pemekaran  muncul  kembali.    Berawal dari  Seminar  “Pembangunan  pemerintahan Daerah” dalam rangka Dies Natalis Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) ke- l6 di Jakarta pada 3 Mei 1983.    Pada  seminar  tersebut  muncul  gagasan perlunya  pemekaran  Provinsi  Papua  menjadi tiga  wilayah  dan  pembentukan-pembentukan kabupaten-kabupaten.  Namun,  dalam  seminar itu, terdapat dua pendapat yang berbeda, satu sisi ada yang berpendapat bahwa pemekaran dimulai dari  bawah  dahulu,  yaitu  dengan  membentuk kapubaten-kabupaten  dahulu,  tetapi  di  sisi  lain ada  yang  berpendapat  sebaiknya  dimulai  dari atas dahulu yaitu dengan membentuk pemekaran provinsi  dahulu.  Sehubungan  dengan  adanya polemik  tersebut,  Gubernur  Papua  masa  itu, Busyiri  memanggil  orang-orang  Papua  yang berpolemik tersebut, yaitu JRG Jopari, 3 pelajar IIP  asal  Papua  (Michael  Menufandu,  Obednego Rumkorem,  Martinus  Howay),  dan  beberapa anggota  DPR  RI  yang  mewakili  Papua,  antara lain MC Da Lopez, Izaac Hindom, lzaac Saujay, Mochammad  Wasaraka,  dan  Sudarko.  Mereka dipanggil  dalam  rangka  membahas  rencana pemekaran  wilayah  Papua.    Untuk  itu,  mereka diwajibkan  untuk  memberikan  masukan  tertulis kepada  gubernur  (JRG  Djopari,  “Pemekaran Papua  positif  bagi  Rakyak  Papua’’, Sinar Harapan , 5 Maret 2003).
Ide tentang pemekaran terus berkembang dengan diadakannya
Seminar Nasional “Percepatan  pembangunan  di  Irian  Jaya”,  yang dilakukan  oleh  Persatuan  Wartawan  Indonesia (PWI).  Dalam seminar itu dibahas juga tentang kemungkinan  pemekaran  wilayah  Papua.  Hasil seminar  kemudian  direkomendasikan  kepada Menteri Dalam Negeri, yakni Supardjo Rustam. Dalam perkembangan kemudian, Menteri Dalam Negeri  memerintahkan  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  (Balitbang)  Departemen  Dalam Negeri  RI  untuk  melakukan  penyelidikan  di Papua selama enam bulan tentang kemungkinan pemekaran  wilayah  Papua.  Hasil  penelitian ini  kemudian  disampaikan  kepada  Presiden Soeharto, yang isinya jika kondisi ekonomi negara memungkinkan  dan  proses  kaderisasi  aparat
pemerintah  asal  putra  daerah  telah  mencukupi untuk  sruktur  minimal  birokrasi  pemerintahan tingkat  provinsi,  pemekaran  wilayah  dapat dilaksanakan.  Pemekaran dapat dimulai dengan tiga  provinsi  dahulu  kemudian  menjadi  enam provinsi  sesuai  enam  karisedanan  sewaktu era  pemerintahan  Belanda  di  Papua.  Gagasan tentang pemekaran Papua tersebut, ternyata tidak kunjung tiba sampai akhirnya Presiden Soeharto jatuh (Romli 2006: 26-27).
Setelah  diumumkan  UU  Otonomi Khusus  tentang  Papua,  semestinya  kasus  Papua sudah  selesai,  terutama  yang  berhubungan dengan  pemekaran  Papua  (Pada  era  Megawati Soekarnoputri, Papua dipecah menjadi 3 provinsi baru,  yaitu  Provinsi  Papua,  Provinsi  Irian Jaya  Tengah  dan  Provinsi  Irian  Jaya  Timur). Mengapa demikian?   Sebab UU nomor 45 tahun 1999  tentang  pemekaran  Papua  telah  ditolak oleh  masyarakat  Papua  dan  sebagai  resolusinya diputuskan  UU  Otonomi  Khusus  ini,  sehingga yang  berhubungan  dengan  pemekaran  mesti berdasarkan  UU  Otonomi  Khusus  ini.    Namun, Megawati  selaku  Presiden  RI  mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2003 dan  keputusan  ini  telah  mengagetkan  rakyat Papua  (Pada  19  September  2002,  sekitar  250 orang  Papua  yang  datang  dari  Papua  menuntut pemekaran  Provinsi  Papua  di  depan  para pejabat  MPR  dan  DPR  RI  di  Jakarta.    Mereka menuntut  dibentuknya  2  provinsi  (Irian  Jaya Tengah  dan  Irian  Jaya  Barat)  dan  kabupaten- kabupaten  baru  (Momao,  2004:  28).  Hal  inilah yang melatarbelakangi Presiden Megawati untuk mengeluarkan Inpres  no. 1 tahun 2003).
Inpres  ini  berisi  tentang  Percepatan Pelaksanaan  UU  Nomor  45  tahun  1999  tentang Pembentukan  Provinsi  Irian  Jaya  Tengah, Provinsi  Irian  Jaya  Barat,  Kabupaten  Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Sorong. Inpres ini ditujukan kepada: (1) Menteri Dalam Negeri; (2) Menteri Keuangan; (3) Gubenur Papua; dan Bupati/Walikota seluruh Provinsi Papua (Kepada Menteri Dalam Negeri, tugasnya  (1)  melaksanakan  pembinaan  dan mengontrol penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat; (2)  menyiapkan  penetapan  dan  penyesuaian batas-batas  wilayah  dari  wilayah  Provinsi  Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat dan Provinsi Irian Jaya;  (3)  Memberikan  pembinaan  dan  kontrol
kepada Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat  dalam  rangka  pembentukan  organisasi perangkat  daerah;  (4)  Memberikan  pembinaan dan  kontrol  kepada  Provinsi  Irian  Jaya  Tengah dan Irian Jaya Barat dalam rangka pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; (5) Mengaktifkan pejabat gubenur, para pejabat, dan penataan aparatur pemerintah Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat serta mengupayakan dukungan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai; (6)  Melakukan  koordinasi  dengan  menteri/ pimpinan  lembaga  non  departemen  terkait dan  mengadakan  pertemuan  dengan  pejabat pemerintah  daerah.    Selain  itu,  Menteri  Dalam Negeri  boleh  membentuk  Tim  Asistensi  untuk memberikan  dukungan/bimbingan    teknis penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  kepada gubenur  dan  bupati/walikota  dalam  kaitan penyelenggaraan  pemerintahan  Provinsi  Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat. Kepada Menteri Keuangan, tugasnya untuk menyiapkan anggaran yang  diperlukan  dalam  rangka  pelaksanaan langkah  komprehensif  yang  belum  tertuang dalam  Anggaran  Pelaksaan  Belanja  Negara. Tugas  Gubenur  adalah  (1)  pengalihan  personel, pembiayaan, asset dan dokumen; (2) Memberikan supervisi dan dukungan kepada pembentukan dan penataan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah otonomi  baru.    Bagi  Bupati/Walikota  musti memberi dukungan untuk kelancaran pengalihan dan  penataan  penyelenggaraan  pemerintahan seperti  dimaksudkan  dalam  UU  No  45  tahun 1999 (Romli, 2006: 31).
Motif  dikeluarkannya  Inpres  No  1 tahun  2003  menurut  Momao  berkaitan  dengan kekhawatiran pusat terhadap disintegrasi bangsa, yaitu  terlepasnya  Provinsi  Papua  dari  NKRI. Motif lain adalah banyaknya para petinggi Papua yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga mereka memandang  positif  pemekaran  provinsi  sebagai peluang  mereka  untuk  menduduki  jabatan  pada provinsi  yang  baru.    Juga  alasan  administratif (untuk  mendekatkan  rentang  kendali  pelayanan kepada masyarakat bawah) (Momao, 2004: 30).
Pembentukan  Provinsi  Irian  Jaya  Barat pada  6  Februari  2003  oleh  Gubenur  Irian  Jaya Barat  (Irjabar)  di  Manokwari,  yang  dihadiri oleh kurang lebih 15.000 orang dari Manokwari, Sorong dan Fafak, berlangsung secara damai dan aman.  Tidak  ada  gejolak  dan  konflik.  Namun suasana seperti ini tidak terjadi di Provinsi Irian
Jaya Tengah (Irjateng).  Para pelajar melakukan demonstrasi  menolak  pemekaran  tersebut  di Taman  Gizi  Nabire,  Timika  dan  Sorong  yang didukung oleh Tom Beanal (Sekretaris PDP) dan akhirnya terjadi korban karena militer memaksa membubarkan para demonstran (Rumbiak, 2005: 51).
Dengan demikian, dalam kasus pemekaran Papua sebagaimana dikatakan di atas, tampaknya yang  memaksa  untuk  memekarkan  Papua adalah pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Daerah  Provinsi  Papua  tidak  memaksa  bahkan menolaknya.    Inilah  mengapa  kasus  Papua dapat dikatakan sebagai fenomena khusus, yang berbeda  seratus  delapan  puluh  derajat  dengan pemekaran-pemekaran  daerah  dalam  kasus- kasus  daerah  lain,  seperti  pemekaran  provinsi Banten,  Pemekaran  Provinsi  Bangka  Belitung, dan  Pemekaran  Provinsi  Gorontalo.  Dampak sikap  memaksa  pemerintah  Pusat  tersebut  telah menimbulkan konflik di antara mereka yang pro- pemerintah  Pusat  (setuju  pemekaran)  dan  yang menolak  keinginan  pemerintah  Pusat  (menolak pemekaran).    Sikap  pro-kontra  tersebut, sesungguhnya apabila dikaji maka penyebabnya adalah sikap elit terhadap kebijakan pemerintah pusat  tentang  pemekaran  Papua.    Sikap  elite yang berbeda itu lalu menjalar ke masing-masing pendukung  di  antara  elit-elit  tersebut  sehingga yang terjadi kemudian konflik horizonal di antara pendukung  pemekaran  dan  penolak  pemekaran. Antiklimaks dari konflik tersebut adalah peristiwa Mimika  saat  dideklarasikan  provinsi  Irian  Jaya Timur.
Otonomi  Khusus  yang  ditandatangani Presiden Megawati, ternyata hingga era Megawati berakhir  masih  menyisakan  sejumlah  masalah, misalnya  belum  terbentuknya  Majelis  Rakyat Papua  (MRP)  serta  lambatnya  penyusunan perdasus  (peraturan  daerah  khusus)  dan  perdasi (peraturan  daerah  provinsi)  untuk  mendukung terlaksananya  otonomi  khusus.  Sejumlah peraturan yang diperlukan menurut laporan dari Departemen  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia adalah 17 perdasi dan 13 perdasus agar otonomi khusus  dapat  berjalan  dengan  baik.  Diakhir pemerintahan  Megawati  tidak  ada  satu  pun kebijakan yang mendukung pelaksanaan otonomi khusus ditetapkan.
Sementara itu, Megawati sebagai presiden yang  melanjutkan  Gus  Dur  (yang  terkena  mosi
tidak  percaya  dari  DPR  RI)  telah  mempelajari pemerintahan  Gus  Dur  di  mana  hubungan  Gus Dur  dengan  militer  tidak  harmonis.  Oleh  itu, maka  upaya  Megawati  adalah  memperbaiki hubungannya  dengan  militer.    Hubungan Megawati  dengan  militer  yang  sangat  erat telah  mengkhawatirkan  rakyat  Papua  karena Megawati  akan  selalu  memperoleh  dukungan penuh  dari  militer terutama  untuk  menstabilkan kawasan-kawasan  yang  berkonflik.    Pada  era Megawati ini, Indonesia juga sedang diembargo oleh Amerika Serikat karena kasus Timor Leste. Timor  Leste  awalnya  merupakan  provinsi  ke 27  dari  Republik  Indonesia.   Timor  Leste  lepas dari Indonesia karena terjadi suatu tragedi yang dikenal  dengan  “pembunuhan  massal  Santa Cruz” pada 12 November 1991 di mana militer Indonesia menembaki orang-orang yang sedang menghadiri pemakaman Sebastião Gomes, pelajar yang  terbunuh  dua  minggu  sebelumnya  oleh militer.  Dalam prosesi pemakaman, para pelajar menggelar spanduk untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, dengan menampilkan gambar pemimpin kemerdekaan Xanana Gusmao .  Pada saat prosesi tersebut memasuki kuburan, militer Indonesia  mulai  menembaki.  Dari  orang-orang yang berdemonstrasi di kuburan, 271 tewas, 382 terluka,  dan  250  menghilang.  Salah  satu  yang meninggal adalah seorang warga Selandia Baru , Kamal Bamadhaj , seorang pelajar ilmu politik dan aktivis HAM berbasis di Australia . Pembantaian ini disaksikan oleh dua jurnalis Amerika Serikat ; Amy  Goodman dan Allan  Nairn ;  dan  terekam dalam pita video oleh Max Stahl, yang diam-diam membuat  rekaman  untuk Yorkshire  Television di Britania  Raya .  Para  juru  kamera  berhasil menyelundupkan pita video tersebut ke Australia . Mereka  memberikannya  kepada  seorang  wanita Belanda untuk  menghindari  penangkapan  dan penyitaan oleh pihak berwenang Australia, yang telah  diinformasikan  oleh  pihak  Indonesia  dan melakukan  penggeledahan  bugil  terhadap  para juru  kamera  itu  ketika  mereka  tiba  di Darwin . Video  tersebut  digunakan  dalam  dokumenter First  Tuesday berjudul In  Cold  Blood:  The Massacre  of  East  Timor ,  ditayangkan  di ITV di Britania  pada  Januari 1992 (Da  Costa,  2005: 153).    Sejak  peristiwa  ini  lah  Amerika  Serikat memberlakukan embargo kepada Indonesia.
Untuk  itu,  Megawati  harus  berhati-hati dalam bertindak.  Namun tuntutan merdeka dari
Papua  dan  Aceh  semakin  kuat  lagi.    Apalagi setelah  dilaksanakannya  Kongres  Rakyat  Papua II dan ditetapkan Presidium Dewan Papua (PDP) dengan Theys Hiyo Eluay sebagai pemimpinnya. Theys sejak diangkat menjadi ketua PDP selalu berbicara  vokal  misalnya  tentang  tuntutan merdeka  dan  semakin  lama  Theys  memperoleh dukungan  rakyat  yang  semakin  banyak.  Dalam Kongres Papua II, Jhon Mambor (anggota PDP) menyatakan  bahawa  keputusan  politik  Kongres Papua II adalah Papua telah merdeka, sebaiknya dihormati.  Selain  itu,  Theys  melakukan penggalangan untuk menuntut Papua merdeka.
Keadaan  di  Papua  yang  seperti  ini, tentunya meresahkan Megawati sebagai Presiden RI.    Oleh  karena  itu,  berbagai  pembunuhan telah  dilakukan  oleh  militer  untuk  meredam tuntutan  merdeka  ini.  Pembunuhan  yang amat  menghebohkan  adalah  penculikan  dan pembunuhan  terhadap  Theys  yang  terjadi  pada 10 November 2001 yang dilakukan oleh militer.
Penculikan  dan  pembunuhan  ini  terjadi setelah Theys menghadiri acara peringatan Hari Pahlawan  di  Markas  besar  militer  di  Hamadi, Jayapura di mana Theys diundang oleh Komandan Kopassus (Komando pasukan khusus – pasukan elit  yang  dimiliki  oleh  tentara  Indonesia  dan biasanya semuanya terlatih dengan baik) Letnan Kolonel  Hartomo  untuk  menghadiri  acaranya. Theys  diculik  di  tikungan  Entrop,  Skyline  dari mobilnya  oleh  6  orang  anggota  Kopassus  pada jam 22.30 WIT. Pada 11 November 2001, Theys Hiyo Eluay ditemukan tewas di dalam mobilnya di Koya (perbatasan Papua dan PNG) dan sopir Theys hingga sekarang hilang setelah dia minta diantar ke Hamadi untuk melaporkan penculikan Theys kepada Komandan Kopassus (Giay, 2003: 41-51).
Dampak  dari  pembunuhan  ini,  rakyat Papua  menjadi  marah  dan  menolak  otonomi khusus yang akan segera berlaku di Papua.  Selain itu,  rakyat  Papua  meminta  kepada  pemerintah pusat  untuk  segera  menyelidiki  dan  mengadili pelaku pembunuhan ini.  Atas desakan berbagai pihak,  akhirnya  Presiden  Megawati  meminta kepada  Jenderal  Endriartono  Sutarto  selaku Kepala Staf Aangkatan Darat (KSAD – ketua dari Angkatan  Darat  Indonesia)  untuk  menyelidiki dan mengungkapkan pelaku pembunuhan Theys. Akhirnya,  militer  berhasil  menemukan  orang- orang  yang  membunuh  Theys  di  mana  mereka
ini  juga  anggota  militer,  diantaranya  Kapten Rionaldo,  Sersan  satu  Asrial,  Mayor  Doni Hutabarat, Sersan satu Laurensius Li, dan 5 orang bintara (Agus, Yadi, Nyoman, Made dan Sanusi). Pembunuhan  dilakukan  karena  perebutan  bisnis kayu  antara  dua  orang  Jenderal  kayu.  Menurut koran The  Australian ,  Theys  dibunuh  karena posisi  yang  dimiliki  Theys  amat  strategis  yaitu sebagai  Ketua  Lembaga  Adat.    Jika  otonomi khusus  mulai  dilaksanakan,  maka  izin  operasi bisnis kayu ini mesti didapatkan dari Theys dan juga berdasarkan UU ini maka 80% keuntungan dari  bisnis  kayu  mesti  diserahkan  kepada daerah, sehingga para Jenderal pemilik bisnis ini akan  memperoleh  hasil  yang  amat  sedikit  bila dibandingkan  dengan  kondisi  sebelum  otonomi khusus ini diterapkan (Giay, 2003: 157-159).
Pada  pemilihan  umum  2004,  Partai Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (lebih sering dipanggil SBY) berhasil memenangkan hasil pemilu.  Demikian juga SBY berhasil memenangkan pemilihan dalam pemilu untuk presiden dan wakil presiden yang pertama kali terjadi di Indonesia. Pada 20 Oktober 2004, akhirnya SBY dilantik sebagai Presiden Indonesia dengan Yusuf Kalla sebagai Wakil Presiden.
Pada  awal  era  SBY  ini  menghadapi krisis  dengan  beberapa  masalah  besar  berkaitan dengan  tuntutan  merdeka  dari Aceh  dan  Papua dan  wilayah-wilayah  lainnya.    Namun  Allah berkehendak  lain,  pada  Desember  2004,  Aceh mengalami tsunami yang maha dahsyat sehingga tuntutan merdeka berubah menjadi permohonan kemanusiaan  dan  di  Nabire,  Papua  mengalami gempa bumi yang amat dahsyat. Pada 24 Desember 2004, SBY dan istri menuju ke Jayapura, Papua untuk merayakan hari natal bersama pemerintah daerah dan rakyat. Kunjungan SBY dipersingkat kerana  Aceh  mengalami  tsunami  dan  beliau meminta  kepada  yang  hadir  malam  itu  untuk berdoa bagi korban tsunami di Aceh.  Kemudian 25 Desember 2004, SBY dan istri menuju Nabire, Papua  untuk  memberikan  bantuan  kemanusiaan serta  bermalam  di  tenda  bersama-sama  korban gempa yang lain. Setelah itu, SBY berserta istri mendatangi  Aceh  untuk  segera  memberikan bantuan kemanusiaan di Aceh (Djalal, 2009: 2-9).
Sementara itu, berkaitan dengan masalah Papua,  Gubenur  Papua,  Solossa  memberikan saran  kepada  presiden  agar  membentuk  Desk Khusus  Papua  yang  akan  membantu  untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan Papua ( Kompas , 25 Oktober 2004). Sejak pertengahan 2005, pemerintah pusat membentuk Desk  Papua  di  bawah  koordinasi  Menteri Koodinator  Politik,  Hukum  dan  Keamanan (Menkopolhukkam).  Anggota  dari  lembaga  ini adalah semua kementerian di bidang Polhukkam, kesejahteraan rakyat dan ekonomi. Lembaga ini bertugas  untuk  merumuskan  langkah-langkah penyelesaian  masalah  Papua  secara  adil,  damai dan  menyeluruh,  termasuk  masalah  pemekaran provinsi  dan  evaluasi  pengelolaan  sumberdaya alam, khususnya berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pada PT Freeport Indonesia (Laporan Departemen Dalam Negeri RI 2006).
Pada  22  Desember  2004,  akhirnya  SBY menandatangani  Peraturan  Pemerintah  nomor 54 tahun 2004 tentang MRP. Pembentukan MRP merupakan  komitmen  daripada  SBY  terhadap pelaksanaan otonomi khusus di Papua sebab tanpa MRP autonomi khusus tidak dapat dilaksanakan dengan  baik.    MRP  adalah  bagian  dari  sistem legislatif  di  Papua  yang  merupakan  wakil  dari kumpulan  adat,  agama  dan  perempuan.    Dan pada  31  Oktober  2005,  Menteri  Dalam  Negeri RI  M.  Ma’ruf  melantik  42  anggota  MRP  di kantor gubenur Jayapura. Pelantikan ini diwarnai dengan  200  orang  demonstran  yang  meminta agar pelantikan itu dibatalkan karena tidak sesuai dengan  aturan.    Dalam  demo  kali  ini  tidak  ada korban ( Kompas , 31 Oktober 2005).
Pada 10 November 2005, Gubenur Papua Jacobus  Perviddya  Solossa  atas  nama  Menteri Dalam  Negeri  melantik Agustinus Alua  sebagai ketua  MRP,  Frans  A  Wospakrik  sebagai  wakil ketua  I  dan  Hana  Salomina  Hikoyabi  sebagai wakil  ketua  II  ( Kompas ,  10  November  2005). Walaupun MRP sudah terbentuk, namun konflik di  Papua  masih  belum  juga  reda,  tuntutan merdeka terus saja menggema serta Dewan Adat Papua  akan  mengembalikan  Otonomi  Khusus Papua ini ke Jakarta. Hal ini menyebabkan SBY meminta  kepada  Departemen  Dalam  Negeri  RI (Depdagri) untuk memberikan laporan mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua. Kemudian Depdagri mengadakan evaluasi atas permasalahan otonomi khusus Papua dan  memberikan  laporan  bahwa  ada  beberapa kebijakan  baik  perdasi  mau  pun  perdasus  yang mesti dibuat demi terlaksananya otonomi khusus ini secara menyeluruh.
Beberapa  kebijakan  yang  perlu  dibuat  berdasarkan  UU Autonomi  Khusus  Papua  menurut Depdagri adalah
Kebijakan yang perlu dibuat untuk menyokong pelaksanaan UU Autonomi Khusus Papua
NO ASPEK ATURAN PENYOKONG 1. Lambang daerah (bendera & lagu) Perdasus (pasal 2 ayat 3) 2. Pelaksanaan kewenangan khusus provinsi Papua Perdasi atau Perdasus (pasal 4 ayat 3) 3. Kewenangan khusus daerah kabupaten Perdasi atau Perdasus (pasal 4 ayat 5) 4. Tata cara pertimbangan gubenur atas perjanjian internasional Perdasus (pasal 4 ayat 9) 5. Tata cara pemilihan Gubenur dan wakilnya Perdasus (pasal 11 ayat 3) 6. Tata  cara  pertanggungjawaban  Gubenur  selaku  wakil pemerintah Keputusan Presiden (pasal 18 ayat 4) 7. Tata  cara  pelaksanaan  pertanggungjawaban  Gubenur  selaku kepala daerah & kepala pemerintahan provinsi Peraturan Pemerintah (pasal 18 ayat 7) 8. Keanggotaan & jumlah anggota MRP Perdasus (pasal 19 ayat 3) 9. Kedudukan keuangan MRP Peraturan Pemerintah (pasal 19 ayat 4) 10. Pelaksanaan tugas & wewenang MRP Perdasus (pasal 20 ayat 2) 11. Pelaksanaan hak MRP Perdasus  dengan  berdasarkan  pada  Peraturan Pemerintah (pasal 21 ayat 3) 12. Pelaksanaan hak anggota MRP Peraturan Tata Tertib MRP dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (pasal 22 ayat 2) 13. Tata cara pelaksanaan kewajiban MRP Perdasus  dengan  berdasarkan  pada  Peraturan Pemerintah (pasal 23 ayat 2) 14. Tata cara pemilihan anggota MRP Perdasi  dengan  berdasarkan  pada  Peraturan Pemerintah (pasal 24 ayat 2) 15. Tata cara pelaksanaan pengesahan & pelantikan anggota MRP Peraturan Pemerintah (pasal 25 ayat 3) 16. Pelaksanaan  kebijakan  kepegawaian  provinsi  dan  kabupaten/ kota Perdasi (pasal 27 ayat 3) 17. Tata  cara  pemberian  pertimbangan  &  persetujuan  MRP terhadap perdasi & perdasus Perdasi (pasal 27 ayat 3) 18. Pelaksanaan Perdasi & Perdasus Keputusan Gubenur (pasal 30 ayat 1) 19. Komisi hukum Ad Hoc Perdasi (pasal 32 ayat 2) 20. Pembahagian  dana  bagi  hasil  minyak  bumi  &  gas  alam  dan dana 2% antara provinsi, kabupaten dan Kota Perdasus (pasal 34 ayat 7) 21. Ketentuan pelaksanaan bantuan luar negara ke Provinsi Papua Perdasi (pasal 35 ayat 6) 22. Perobahan dan perhitungan APBD Perdasi (pasal 36 ayat 1) 23. Tata  cara  penyusunan,  pelaksanaan,  perubahan,  perhitungan, pertanggung-jawaban dan pengawasan APBD Perdasi (pasal 36 ayat 3) 24. Usaha-usaha  perekonomian  yang  memanfaatkan  sumberdaya semula  jadi  dengan  menghormati  masyarakat  adat,  kepastian hukum, dan pelestarian lingkungan Perdasus (pasal 38 ayat 2) 25. Tata  cara  penyertaan  modal  pemerintah  Provinsi  Papua  pada BUMN & perusahaan swasta yang beroperasi di Papua Perdasi (pasal 41 ayat 2) 26. Keanggotaan, kedudukan & pengaturan pelaksanaan tugas & pembiayaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Keputusan Presiden (pasal 46 ayat 3) 27. Tugas  kepolisian  di  bidang  ketertiban  &  ketentraman  dan pembiayaan yang diakibatkannya Perdasi (pasal 48 ayat 3) 28. Pelaksanaan pendidikan & kebudayaan Perdasi (pasal 56 ayat 6) 29. Pengembangan  kebudayaan  asli  Papua  melalui  peran  serta masyarakat, LSM & dukungan pembiayaan Perdasi (pasal 57 ayat 4) 30. Ketentuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Perdasi (pasal 59 ayat 5) 31. Ketentuan penyelenggaraan peningkatan gizi masyarakat Perdasi (pasal 60 ayat 2) 32. Penempatan penduduk dalam kerangka transmigrasi nasional Perdasi (pasal 61 ayat 4) 33. Ketentuan kesempatan kerja bagi orang asli Papua Perdasi (pasal 62 ayat 4) 34. Pengelolaan lingkungan Perdasi (pasal 64 ayat 5) 35. Pelayanan sosial Perdasi (pasal 65 ayat 3) 36. Perhatian  dan  penanganan  khusus  bagi  pengembangan  suku- suku terisolasi, terpencil dan terabaikan Perdasus (pasal 66 ayat 2) 37. Pelaksanaan pengawasan sosial Perdasus (pasal 67 ayat 2)

## Sumber: Depdagri  2006
Berdasarkan  uraian  di  atas,  nampak  masih  banyak  pekerjaan  yang  mesti  diselesaikan  agar otonomi khusus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Beberapa kebijakan yang mesti dibuat adalah  2  Keputusan  Presiden,  4  Peraturan  Pemerintah  (baru  1  PP  yang  ditetapkan),  1  Keputusan
Gubenur, 13 Perdasus dan 17 Perdasi (data pada tahun 2006).
Oleh  karena  itu,  maka  Presiden  SBY dalam  Sidang  Kabinet  pada  19  Mei  2006 menetapkan Instruksi
Presiden tentang percepatan  pembangunan  Papua  yang  bertujuan untuk memaksimalkan berbagai strategi, kebijakan,  program,  proyek  dan  sumber pembiayaan  pembangunan  antar  departemen di  Papua.  Tujuan  utama  dalam  Inpres  ini  lebih diarahkan  pada  pembangunan  infrastruktur wilayah, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, khususnya  pada  ketahanan  pangan.  Namun hingga  sekarang,  pembangunan  di  Papua  amat lambat  perkembangannya,  sehingga  tuntutan merdeka  selalu  berdengung  di  seluruh  wilayah Papua.
Sementara  itu,  OPM  (Oragnisasi  Papua Merdeka) sebagai wakil tidak resmi rakyat Papua, makin hari semakin kuat saja yang mendukung. Dukungan  datang  dari  berbagai  organisasi  di Amerika Serikat, Eropa dan Asia Pasifik dan yang menjadi  perhatian  mereka  adalah  ketidakadilan dan  hak  azasi  manusia  (F-PDIP:  sikap  Kongres ganggu  hubungan  AS  –  Indonesia, Kompas , 2  Agustus  2005).  Oleh  karena  itu,  diperlukan diplomasi total dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah Papua ini (diplomasi total adalah  diplomasi  yang  dilakukan  oleh  sebuah negara  di  mana  melibatkan  semua  masyarakat baik eksekutif, legislatif dan juga masyarakat).
Berdasarkan  data  dari  Kompas  (Daftar Organisasi Pendukung Gerakan Papua Merdeka di  Luar  Negeri, Kompas ,  8  Juli  2012,    http:// politik.kompasiana.com/2012/07/08/daftar- organisasi-pendukung-gerakan-papua-merdeka- di-luar-negeri/,  diakses  pada  tanggal  21  Juli 2012),  organisasi/lembaga  yang  memberi dukungan terhadap OPM adalah:
I. Di Inggeris
1. West Papua Ascociation
2.  Tapol the Indonesian Human Right Campaign
3. Forest People Programme
4. National Union of Student
5. The Foundationfor Endagered Languages. 6) Down to Earth
6. World Development Movement
7.  Colombia Solidarity Campaign
8. Oxford Papua right for Campaign
9. Cambridge Campaighn for Peace II. Di Australia 1. Australia West Papua Asscociation
2.  Internasional Volunteer for Peace
3. Medical Asscociation for Prevention of War
4. Pax Christi
5. Religius Society for Friends (Quakers) III. Di Belanda
1. West Papuan Women Asscociation in the Netherlands
2.  Chlindrern of Papua
3. Foundation Pro Papua, established by veterans former Dutch New Guienea
4. West Papua Courier
5. Movement Peace, Human Right, Communication and Develeopment
6. PaVo-Papuan People’Fundation
7.  The Netherlands Centre for Indigenous People
IV.
Di Selandia baru
1. Indonesia Human Right Committee.
2.  Peace Movement Aotearoa.
3. Women’s International League for Peace and Freedom.
4. Section, Aoteorea.
5. Peace Foundation, Aoteorea.
6. Christian World Service.
7.  Disarmamment & Security Centre.
8. Global Peace and Justice Auckland.
9. Pax Christi Aotearea.
10. The New Zealand Council of Economic and Culturights.
11. Women for Peace.
Konflik Otonomi Khusus Papua dan Dampaknya terhadap Hubungan Pusat Sri Muryantini
12. The Alliance Party.

## V. Di Irlandia
1. West Papua Action-iriandia
2.  Just Forrest-iriandia
3. TibetSupport Group-lrlandia
4. Afri-iriandia

## 5.  Committee of 100-Finlandia
6. East Timor Ireland Solidarity Campaign-iriandia
7.  Cuba Support Group-lrlandia
8. Latin America Solidarity Centre- iriandia
9. Trocaire, the Catholic Agency for World Development- Irlandia
10. Forest Friend Ireland/Cairde na Coille-Dublin
11. Alternatives to Violence-Belfast

## VI. Di Amerika Serikat dan Kanada
1. East Timor Action Network (ET AN).
2.  International Physicians for the Prevetion of Nuclear War
3. Indonesia Human Rights Network- USA
4. Papuan American Student Association-Washington DC, New York, California, Taxas dan Hawai.
5. West Papua Action Network (WESPAN)-Kanada.
6. Canadian Ecumenical Justice Intiviatives-Kanada
7.  Canadian Action for Indonesia & East Timor-Kanada
8. Canadians Concerned About Ethnic Violence in Indonesia- Kanada . VII.   Di Belgia, Nepal, Swedia
1. KWIA-Flanders (Belgia)
2.  Coalition of the Flemish North South Movement-Brussels Belgium.
3. Nepal Indigenous Peoples Development and Information Service Centre (NIPDISC)-Nepal.
4. Anti-Racism Information Service- Switzerland
5. Swedish Association for Free

## Papua-Sweden
VIII.   Di Perancis, Jerman, Norwegia,

## Denmark
1. Survivallnternational-Perancis
2. German Paciffic-Network-Jerman i
3. Regnskogsfondet-Oslo, Norwegia
4. International Work Group for
Ondigenous Affairs-Denmark IX. Di Fiji, Uganda dan Timor- Timur
1.  Paciffic Concerns Resource Centre (PCRC)-Fiji Island
2.  Foundation for Human Right Intiative (FHRI)-Uganda
3. International Platform of Jurists for East Timor- Timur.
Jika  Indonesia  tidak  pandai-pandai  dalam menyelesaikan kasus Papua, kemungkinan besar Papua akan terlepas dari Indonesia seperti Timor Leste (Timor Timur).

## REKOMENDASI  PENYELESAIAN  KASUS PAPUA
Dalam  upaya  penyelesaian  masalah Papua  ini,  banyak  ahli yang  memberikan solusi penyelesaiannya namun sampai sekarang belum ada  cara  yang  benar-benar  dianggap  terbaik bagi  kedua  pihak  baik  pemerintah  Pusat  mau pun rakyat Papua. Tuntutan rakyat Papua untuk menyelesaikan  masalah  antara  pemerintah pusat  dengan  rakyat  Papua  adalah  dialog  yang terbuka  di  antara  pemerintah  RI,  pemerintah Belanda,  pemerintah  Amerika  Serikat,  PBB dan  rakyat  Papua  dengan  penengahnya  negara atau  pun  lembaga  internasional  yang  netral. Tuntutan  ini,  tiada  satu  pun  pemerintahan  yang pernah  terlibat  masa  Pepera  bersedia  untuk diajak  dialog,  terutama  Indonesia  yang  sudah menganggap bahawa Pepera itu sudah final dan banyak negara anggota PBB yang setuju dengan hasil Pepera. Juga adanya anggapan pemerintah Indonesia bahwa berdasarkan sejarah dan hukum internasional,  tidak  diragukan  lagi  kalau  Papua merupakan bagian wilayah NKRI.
Sementara  usulan  dari  para  penyelidik LIPI  (Lembaga  Ilmu  pengetahuan  Indonesia) setelah  melakukan  penyelidikan  langsung  ke Papua,  mengusulkan  dua  penyelesaian  masalah Papua,  yaitu  (i)  dialog  segitiga  di  mana  yang mengadakan  dialog  adalah  pemerintah  pusat, pemerintah  Papua  dan  pemerintah  Papua  Barat
yang  diusulkan  berdasarkan  hasil  dari  forum komunikasi  tidak  resmi  yang  dihadiri  oleh Gubenur  Papua,  Gubenur  Papua  Barat  serta para  elit  politik  Papua  (lihat  Gambar  Dialog Segitiga di bawah ini).   (ii) dialog sebagai jalan pemecahan masalah seperti yg tergambar dalam gambar di bawah ini (lihat gambar dialog antara pemerintah  Indonesia  dengan  rakyat  Papua). Model ini diusulkan berdasarkan hasil penelitian dan  pembicaraan  tim  LIPI  dengan  MRP  di Jayapura, Papua pada 15 Agustus 2008 dan Neles Tebay pada 13 Agustus 2008.
Sumber: Widjojo 2009: 165.
Dialog antara pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua
Sumber: Widjojo  2009: 161.
Sementara  itu,  usulan  yang  diajukan untuk penyelesaian kasus Papua adalah:
Di dalam usulan ini beberapa hal yang perlu diperhatikan  adalah  mengenai  pembangunan. Pembangunan  yang  selama  ini  ditetapkan  oleh pemerintah  pusat  adalah  pembangunan  yang meminggirkan rakyat setempat. Jika pemerintah memang  memikirkan  kesejahteraan  rakyatnya semestinya  pembangunan  membuat  rakyat setempat  terutama  lebih  sejahtera.  Pemerintah bersama  lembaga  adat  Papua  seharusnya menetapkan syarat-syarat pembangunan, yaitu:
1. Jika  ada  satu  perusahaan  yang  akan membangun  pabriknya  di  Papua,  maka  ia diharuskan  membeli  tanah  rakyat  Papua tersebut dengan harga yang telah disetujui.
2. Rakyat  yang  tanahnya  sudah  dibeli  juga diberikan  saham  dalam  perusahaan  dengan besaran saham sesuai dengan luas tanah yang dibeli  dan  juga  dijadikan  pekerja  di  pabrik tersebut. 3. Pekerja  perusahaan/pabrik  itu,  musti  dicari dari rakyat setempat kecuali posisi-posisi yang penting dapat menggunakan pekerja dari luar Papua sesuai dengan keahlian masing-masing.
Jika model pembangunan seperti, tentunya akan mensejahterakan  rakyat  setempat.    Selain  itu, perdagangan  seks  dapat  dicegah  sebab  semua pekerja rendah menggunakan rakyat setempat.

## Kesimpulan
Masalah Papua dapat diselesaikan dengan mudah  jika  perasaan  saling  mencurigai  antara pemerintah  pusat  dan  daerah  dapat  dihilangkan serta  menyadari  posisi  masing-masing.  Yang terjadi  selama  ini,  pemerintah  pusat  selalu mencurigai  rakyat  Papua  untuk  memberontak dan melepaskan diri seperti Timor Leste.
Jika  pemerintah  pusat  berani  memberi kepercayaan  kepada  Papua  untuk  mengelola dana  pembangunan  dengan  pengawasan  KPK
dengan  syarat  jika  dalam  10  tahun  Papua  tidak dapat  menampakkan  hasil  pembangunannya, maka  dana  pembangunan  tersebut  boleh  ditarik kembali dan dikontrol oleh pusat.
Pembangunan  dapat  berjalan  dengan baik  jika  korupsi  dapat  dikecilkan  atau  pun ditiadakan.  Di  Papua  pada  2006,  setiap  kota/ kabupaten  dalam  setiap  bulannya  tidak  dapat mempertanggungjawabkan  sepuluh  juta  rupiah (Rp. 10.000.000,00).

## Daftar Pustaka
Bernas , 5 Juni 2001.
Daftar  Organisasi  Pendukung  Gerakan  Papua Merdeka  di  Luar  Negeri, Kompas ,  8 Juli  2012,    http://politik.kompasiana. com/2012/07/08/daftar-organisasi- pendukung-gerakan-papua-merdeka-di- luar-negeri/, diakses pada tanggal 21 Juli 2012.
Djalal    2009, Harus  Bisa!  Seni  Memimpin  Ala SBY . Jakarta: Red & White Publishing.
Fernandes,  C.  2006. Reluctant  Indonesians: Australia,  Indonesia  and  the  Future  of West  Papua. Melbourne:  Scribe  Short Books.
Giay,  Benny.  2003. Tanggapan  Masyarakat Terhadap  Peristiwa  Penculikan  dan
Pembunuhan Theys H. Eluay 10 Nopember
2001 . Jayapura: Deiyai/Yakama.
Ikrar Nusa Bhakti, “Mencari titik temu pemekaran Provinsi  Papua”, Kompas ,  25  Agustus
2003.
JRG  Djopari,  “Pemekaran  Papua  positif  bagi Rakyak Papua’’, Sinar Harapan , 5 Maret 2003.
Kompas , 10 November 2005.
Kompas , 25 Oktober 2004.
Kompas , 31 Oktober 2005.
Departemen  Dalam  Negeri  RI.  2006. Laporan Hasil  Rapat  Kerja .  Jakarta:  Departemen
Dalam Negeri RI.
Momao,  Sefnat.  2004. Papua  Dalam  Bayang- bayang  Pemekaran  vs  Otonomi  Khusus: Rakyat Papua Hendak Dibawa Kemana? . Yogyakarta: Yayasan Tifa Papua Mandiri.
Romli,  Lili.  2006.  “Pro-Kontra  Pemekaran Papua: Sebuah Pelajaran Bagi Pemerintah Pusat”. Jurnal Penelitian Politik . Vol. 3. No. 1. Hal. 3 – 23.
Rumbiak.  Yan  Pieter.  2005. Otonomi  Khusus
Bagi  Propinsi  Papua,  Menyelesaikan Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  dan Membangun  Nasionalisme  Di  Daerah
Krisis Integrasi . Jakarta: Papua International Education. Soal RUU Otonomi Khusus Irian Jaya masyarakat Papua ingin “win-win solution”, Kompas , 21 Juni 2001.
Sumule,  Agus.  2003. Mencari  Jalan  Tengah
Otonomi  Khusus  Papua .  Jakarta:  PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Widjojo,  Muridan.  2009. Papua  Road  Map Negotiating  The  Past,  Improving  The Present and Securing the Future . Jakarta: LIPI,  Yayasan  TIFA  &  Yayasan  Obor Indonesia.