## PEMENUHAN HAK KONSUMEN DALAM SENGKETA PERDATA LAHAN MEIKARTA
Patrick Winson Salim 1 , Clayment Claudio Jap 2 , Margareth Trisya Adefinola Naru 3 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia Email: 1 patrick.205210190@stu.untar.ac.id, 2 clayment.205210231@stu.untar.ac.id,
3 margareth.205210122@stu.untar.ac.id
ABSTRAK Kata kunci: Pemenuhan Hak Konsumen, Sengketa Perdata  Lahan  Meikarta, implementasi Undang- Undang Perlindungan Konsumen Pemenuhan hak konsumen dalam sengketa perdata lahan Meikarta menjadi isu penting  yang  membutuhkan  perhatian  serius.  Meikarta  adalah  sebuah  proyek properti besar di Cikarang, Jawa Barat yang dikelola oleh Lippo Group. Namun, proyek ini menjadi kontroversial karena adanya sengketa perdata antara Lippo Group dan para konsumen yang telah membeli lahan di dalam proyek Meikarta. Dalam  konteks  ini,  pemenuhan  hak  konsumen  menjadi  sangat  penting. Konsumen  yang  telah  membeli  lahan  di  Meikarta  memiliki  hak  atas  lahan tersebut, dan harus dipenuhi oleh Lippo Group. Dilakukannya riset ini berfokus pada dua rumusan masalah utama, yaitu: (a) Bagaimana penyelesaian sengketa perdata  lahan  meikarta  dapat  memastikan  pemenuhan  hak  konsumen  dalam Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  162/Pdt.G/2020/PN  Ckr?  (b)  Bagaimana implementasi  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dalam  menjamin pemenuhan hak konsumen dalam sengketa perdata lahan Meikarta?. Penggunaan metode  penelitian  dalam  penulisan  riset  ini  merupakan  teknik  yang  bersifat yuridis-normatif, yakni hakikatnya merupakan riset dengan studi Kepustakaan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tidak  dipenuhinya  hak  konsumen  oleh pihak Meikarta dikarenakan pembangunan Meikarta mengalami keterlambatan, status lahan belum jelas, informasi yang diberikan tidak transparan, serta tidak adanya kompensasi yang memadai.

## ABSTRACT
Keywords : Fulfillment  of  Consumer Rights,  Meikarta  Land Civil Dispute, Implementation  of  the Consumer Protection Law The  fulfillment  of  consumer  rights  in  the  Meikarta  land  civil  dispute  is  an important  issue  that  requires  serious  attention.  Meikarta  is  a  large  property project  in  Cikarang,  West  Java,  managed  by  the  Lippo  Group.  However,  the project  has  become  controversial  due  to  the  civil  dispute  between  the  Lippo Group and consumers who have purchased land within the Meikarta project. In this context, the fulfillment of consumer rights is crucial. This research focuses on two main issues, namely: (a) How can the settlement of the Meikarta land civil dispute  ensure  the  fulfillment  of  consumer  rights  in  District  Court  Number 162/Pdt.G/2020/PN  Ckr?  (b)  How  does  the  implementation  of  the  Consumer Protection Law ensure the fulfillment of consumer rights in the Meikarta land civil  dispute?  The  research  methodology  used  in  this  study  is  a  juridical- normative  technique,  which  is  essentially  a  literature  review.  The  research findings  indicate  that  consumer  rights  were  not  fulfilled  by  Meikarta  due  to delays  in  the  Meikarta  development,  unclear  land  status,  non-transparent information provided, and inadequate compensation.

## PENDAHULUAN
Saat  ini  di  tengah  era  globalisasi,  kian  maraknya  investasi  di  bidang  properti  menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi para pihak. Namun, tak jarang di dalamnya terjadi sengketa perdata  yang  melibatkan  hak  konsumen  terkait  lahan.  Salah  satu  kasus  sengketa  perdata  lahan yang menjadi perhatian publik adalah Meikarta. Meikarta merupakan proyek yang diinisiasi oleh

## Pemenuhan Hak Konsumen Dalam Sengketa Perdata Lahan Meikarta
Lippo  Group  untuk  membangun  kota  baru  di  Cikarang,  yang  diharapkan  menjadi  proyek pengembangan  terbesar  di  daerah  tersebut.  Kota  yang  akan  dibangun  memiliki  konsep,  sistem jaringan,  dan  teknologi  terkini  yang  berskala  internasional,  dan  berpotensi  menjadi  kota  yang paling indah dan lengkap di wilayah Asia Tenggara (Aswin & Prasakti, 2020).
Pada  dasarnya,  pembangunan  Negara  Indonesia  dilakukan  dengan  tujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945, “Setiap orang berhak hidup  sejahtera lahir dan batin, bertempat  tinggal,  mendapatkan lingkungan hidup  yang baik  dan  sehat,  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan,“  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan utama bangsa Indonesia.
Meikarta merupakan proyek pengembangan real estate yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan  ekonomi  Indonesia.  Sayangnya,  proyek  ini  tidak  berjalan  rencana,  dan  terdapat beberapa kasus menunjukkan tindakan yang sangat merugikan pelanggan. Karena pengembangan properti menjadi lebih umum di Indonesia, ada banyak persaingan untuk mendapatkan pembeli. Pengembangan strategi yang efisien dan bijaksana untuk penjualan properti terpengaruh sebagai hasilnya. Pemanfaatan teknik showcase yang dikenal dengan pre-project selling telah dilakukan sejak  tahap  perencanaan  perbaikan  properti  Meikarta.  Dalam  hal  ini,  pengembang  properti melakukan  penjualan  unit  properti  apartemen    sebelum  pembangunan  sebenarnya  dimulai (Saraswita, 2019).
Yohannes Sogar Simamora mengemukakan, bahwa pre project selling dianggap “strategi pemasaran  yang  dilakukan  pada  properti,  khususnya  apartemen,  yang  masih  dalam  tahap perencanaan  dan  hanya  berupa  gambar  atau  denah.  Pada  tahap  ini,  proses  perizinan  yang diwajibkan  belum  sepenuhnya  selesai,  dan  terkadang  lokasi  properti  yang  direncanakan  belum jelas.” (Simamora, 1996)
Dalam transaksi jual beli apartemen antara pengembang dan konsumen melalui pre project selling,  biasanya  terdapat  masalah  yang  timbul  terkait  dengan  pembayaran  uang  muka  (down payment)  oleh  konsumen  kepada  pengembang.  Pada  praktiknya,  pengembang  hanya  membuat surat pemesanan atau surat pendahuluan, tanpa membuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli.
Para  pengembang  cenderung  memilih  menggunakan  perjanjian  baku  yang  memberikan kekuasaan penuh kepada mereka untuk menentukan isi perjanjian. Hal ini dapat mengakibatkan konsumen terkekang dalam penggunaan perjanjian tersebut karena mereka tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi. Masalah dapat muncul ketika konsumen ingin menuntut hak mereka, tetapi tidak  dapat  melakukannya  karena  pengembang  belum  memenuhi  kewajibannya.  pembeli  tidak memiliki posisi tawar yang kuat dan seringkali tidak terlibat dalam menentukan isi perjanjian yang dibuat oleh pengembang (Az’zhara, 2019).
Lippo  Group  sebagai  pengembang  telah  memasarkan  ribuan  hunian  apartemen  tanpa memiliki izin yang diperlukan untuk membangun kawasan terkait tata ruang dan lingkungan. Hal ini  menunjukkan  ketidakkonsistenan  Lippo  Group  dalam  memenuhi  persyaratan  perizinan sebelum  melakukan  pemasaran.  Faktanya,  pengembang  seharusnya  memiliki  pemahaman  yang mendalam mengenai legalitas dan perizinan yang terkait, karena informasi tersebut sangat penting bagi calon konsumen.
Semestinya suatu perjanjian memuat kewajiban dan manfaat yang disepakati oleh kedua belah pihak, di mana keduanya setuju untuk memenuhi pencapaian yang disepakati dalam hal-hal dalam kesepakatan. Substansi perjanjian ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, sehingga keduanya memiliki niat baik untuk mematuhi perjanjian tersebut. Dalam hal salah satu pihak lalai memenuhi  perikatannya,  maka  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  pengaturan  kesepahaman. Kesepakatan  adalah  salah  satu  sumber  komitmen  yang  terjadi  dalam  jual  beli.  Dalam  konteks tersebut, komitmen adalah fase dasar dari kesepakatan dan pertukaran pembelian.
Pasal  1313 KUH Perdata memberikan penjelasan mengenai pengertian perjanjian, yang menyatakan  bahwa  “perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih

## Pemenuhan Hak Konsumen Dalam Sengketa Perdata Lahan Meikarta
mengikatkan  diri  terhadap  satu  orang  atau  lebih  lainnya.”  Sebagai  konsumen  Meikarta,  sudah seharusnya  adanya  hak-hak  yang  dimiliki  dalam  kasus  ini,  khususnya  hak  untuk  mendapatkan informasi yang lengkap dan tepat dari pengembang terkait legalitas proyek dan perizinan.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa perjanjian yang akan dibuat dengan pengembang didasarkan  pada  keterangan  yang  valid  dan  akurat.  Sebelum  mengadakan  perjanjian,  pembeli memiliki hak untuk meminta penjelasan dan informasi yang dibutuhkan sebelum menandatangani perjanjian.  Jika  terdapat  ketidakjelasan  atau  ketidakpastian  mengenai  isi  perjanjian,  konsumen berhak untuk menolak dan meminta perubahan atas isi perjanjian tersebut.
Dalam  hal  developer  tidak  dapat  memenuhi  komitmennya  seperti  yang  telah  disepakati dalam  perjanjian,  konsumen  juga  berhak  untuk  meminta  pengembang  untuk  memenuhi kewajibannya atau mengajukan tuntutan ganti rugi.  Hal  ini sesuai  dengan rule of  equity dalam aturan perjanjian yang mengatur keistimewaan dan komitmen para pihak yang perlu diperhatikan serta dipatuhi.
Akibatnya, dalam perjanjian jual beli tanah Meikarta, itikad baik memainkan peran penting dalam menjaga hubungan yang harmonis antara pengembang dan konsumen, serta meminimalkan resiko terjadinya sengketa di kemudian hari. Kedua belah pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk kepentingan kedua belah pihak dan menghindari tindakan yang merugikan salah satu pihak apabila prinsip itikad baik diutamakan.
Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata mengatur tentang “goeder trouw” atau asas itikad baik. Karena di dalamnya diatur bahwa suatu perjanjian harus dibuat dengan itikad baik dan kepatutan oleh para pihak. dalam hal ini, para pihak diharapkan memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan integritas. Selain itu, pelaksanaan perjanjian harus mengikuti nilai- nilai yang diakui secara luas dalam masyarakat (Priyono, 2017).
Menurut  Subekti,  salah  satu  pilar  terpenting  hukum  perjanjian  adalah  asas  itikad  baik dalam  Pasal  1338  ayat  3  KUH  Perdata.  Memberikan  kewenangan  kepada  pengadilan  untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak agar kepatutan dan keadilan tidak dilanggar.  Artinya, jika ada  pihak  yang  melanggar  rasa  keadilan  (recht  gevoel),  hakim  berwenang  untuk  membatalkan perjanjian. Agar pelaksanaan kontrak tidak melanggar standar nilai kepatutan dan kewajaran yang ada,  konsep  itikad  baik  mensyaratkan  kepatutan  dan  kewajaran  dalam  pelaksanaan  kontrak (Syaifuddin, 2012).
Pemenuhan hak konsumen dalam sengketa perdata sangat penting untuk dibahas karena hak  konsumen  merupakan  hak  yang  dijamin  oleh  Perundang-undangan serta  pedoman  lainnya. Konsumen  berhak  atas  perlindungan  hukum  dan  penyelesaian  sengketa  yang  adil,  efektif  dan efisien dalam sengketa perdata.  Sehingga, sangat penting untuk memiliki Aparat penegak hukum konstan untuk menindak tegas pelaksanaan hukum terhadap pengembang atau perusahaan yang melanggar hak konsumen. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik bisnis yang merugikan konsumen, serta memberikan edukasi dan informasi yang cukup kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen yang dapat dilindungi oleh hukum.
Dalam  konteks  sengketa  perdata  lahan  Meikarta,  putusan  mengenai  hak  konsumen menjadi  penting  untuk  menyelesaikan  sengketa  antara  pengembang  dan  konsumen.  Konsumen yang  dirugikan  dapat  mengajukan  tuntutan  ke  pengadilan  dan  memperjuangkan  hak-haknya. Selain itu, putusan tersebut dapat menjadi acuan bagi kasus serupa di masa depan, sehingga perlu diperhatikan oleh pengembang atau perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen.
Maka,  penulis  memutuskan  untuk  memilih  judul  "Perlindungan  Hak  Konsumen  dalam Sengketa  Perdata  atas  Lahan  Meikarta".  Judul  ini  dipilih  dengan  tujuan  untuk  menekankan pentingnya  melindungi  hak-hak  konsumen  dalam  sengketa  perdata  terkait  lahan  Meikarta, sekaligus menunjukkan bahwa tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa hak-

## Pemenuhan Hak Konsumen Dalam Sengketa Perdata Lahan Meikarta
hak konsumen dilindungi secara adil dan sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penyelesaian sengketa perdata lahan Meikarta dapat memastikan pemenuhan hak konsumen dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Ckr?
2. Bagaimana  implementasi  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dalam  menjamin pemenuhan hak konsumen dalam sengketa perdata lahan Meikarta?

## METODE PENELITIAN
Dalam jurnal ini, Studi kepustakaan digunakan sebagai dasar penelitian yuridis-normatif (Soekanto,  1985).  Studi  kasus  putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  162/Pdt.G/2020/PN  Ckr digunakan  sebagai  bahan  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  peraturan perundang-undangan (perspektif statute) dan pendekatan konseptual (perspektif konseptual) untuk mempelajari teori dan perspektif ahli hukum secara menyeluruh dan sistematis. Fokus penelitian adalah aturan hukum positif di Indonesia.
Kajian  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  hak konsumen  dalam  sengketa  lahan  Meikarta  menghasilkan  data  sekunder.  Pendekatan  deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi secara sistematis, faktual, dan valid. Data yang terkumpul dianalisis secara mendalam dan terperinci untuk menjawab permasalahan penelitian yang sedang diuji. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tidak dipenuhinya hak konsumen oleh pihak Meikarta yang disebabkan oleh keterlambatan pembangunan, status lahan yang belum jelas, kurangnya transparansi dalam informasi yang disediakan, serta ketiadaan kompensasi yang memadai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pemenuhan Hak Konsumen Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Ckr
Pada  tanggal  27  Januari  2021,  Pengadilan  Negeri  Cikarang  telah  mengambil  keputusan mengenai  sengketa  perdata  lahan  antara  Meikarta  dengan  konsumen  yang  merasa  dirugikan. Sebelumnya, pada tanggal 31 Agustus 2020, sengketa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Cikarang dengan nomor register 162/Pdt.G/2020/PN Ckr. Dalam putusan tersebut,  terdapat subjek  hukum  yang  merupakan  salah  satu  penggugat  dalam  sengketa  perdata  lahan  antara Meikarta  dengan  konsumen  yang  merasa  dirugikan  yaitu  Ir.  Djuara  Pirmaton  Siahaan.  Beliau merupakan salah satu  dari ratusan konsumen Meikarta yang merasa dirugikan karena Meikarta tidak  memenuhi  kewajibannya  sebagai  pengembang  proyek  apartemen.  Sehingga  PT  Mahkota Sentosa Utama, sebagai pengembang dari proyek Meikarta, didaftarkan sebagai pihak tergugat.
Penggugat  telah  menandatangani  dua  perjanjian  terpisah  untuk  membeli  dua  unit  yang berbeda dari Tergugat pada tanggal 3 September 2017. Namun, tergugat tidak memberikan salinan fisik  dari  syarat  dan  ketentuan  perjanjian  (peraturan  rumah),  seperti  yang  tercantum  dalam perjanjian  tersebut.  Selain  itu,  tergugat  tidak  memenuhi  persyaratan  pemasaran  dan  konstruksi gedung  apartemen,  sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2011 tentang Rumah Susun.
Dalam membangun rumah susun, Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 menetapkan hak dan  kewajiban  pengembang.  Menurut  Pasal  42  ayat  (2),  pengembang  diwajibkan  untuk memberikan  pembeli  informasi  tentang  kepastian  peruntukan  ruang,  hak  atas  tanah,  status penguasaan  rumah  susun,  perizinan  pembangunan,  dan  jaminan  dari  lembaga  penjamin  untuk pembangunan. Namun demikian, Tergugat tidak memiliki persyaratan tersebut.
Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 43 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa PPJB yang  ditandatangani  di  depan  notaris  dapat  digunakan  untuk  jual  beli  rumah  susun  sebelum pembangunan selesai. Namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti status kepemilikan

## Pemenuhan Hak Konsumen Dalam Sengketa Perdata Lahan Meikarta
tanah, kepemilikan IMB, tersedianya prasarana, sarana dan utilitas umum, pembangunan minimal 20%, dan hal-hal yang telah disepakati. Akibatnya, Penggugat tidak mendapatkan kepastian atas pembelian dua unit apartemen tersebut. Meskipun Penggugat merupakan konsumen yang sangat beritikad  baik,  ia  masih  belum  menerima  hak  atas  unit  apartemen  yang  telah  dipesan  dan dibayarnya  secara  penuh  dengan  tiga  termin.  Tahap  pertama  yaitu  Booking  Fee,  Tahap  Kedua yaitu Down  Payment ,  dan  Tahap  ketiga  yaitu  pelunasan,  semuanya  dibayarkan  pada  tanggal  3 September, 18 September, dan 18 Oktober 2017 dengan jumlah masing-masing termin adalah Rp. 2.000.000,-, Rp. 15.567.380,-, dan Rp. 2.000.000,-.
Penggugat berupaya untuk mendapatkan kompensasi atas keterlambatan serah terima unit apartemen, denda keterlambatan, hak atas keuntungan yang diharapkan, serta uang yang masih tersimpan di rekening tergugat. Selain itu, ia juga mengkhawatirkan bahwa tower dan unit yang dipesan mungkin tidak ada bukti konkrit karena tidak ada serah terima dan bangunan fisik yang tidak  ada.  Perjanjian  pemesanan  sebelumnya  menyebutkan  bahwa  unit  apartemen  harus  siap diterima pada tanggal 31 Oktober 2019 dan 31 Desember 2019.
Berdasarkan fakta yang telah diungkapkan, dapat disimpulkan bahwa tergugat melakukan wanprestasi  dalam  perjanjian  pemesanan  unit  apartemen  dengan  penggugat.  Tindakan  tergugat merugikan penggugat secara finansial karena tidak memenuhi janjinya untuk menyerahkan unit apartemen dalam jangka waktu yang telah disepakati dan tanpa adanya pemberian ganti rugi atau denda atas keterlambatan serah terima unit apartemennya. Putusan Pengadilan Negeri Cikarang memutuskan bahwa PT Mahkota Sentosa Utama, pengembang proyek Meikarta, telah melanggar janji terhadap penggugat dan harus membayar ganti rugi senilai Rp 415.716.086 kepada penggugat.
Wanprestasi adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian, baik itu dalam hal waktu, cara pelaksanaan, atau bahkan ketidaksanggupan untuk melaksanakan perjanjian  tersebut  sama  sekali  (Harahap,  1982).  Apabila  salah  satu  pihak  lalai  dalam melaksanakan  kewajibannya  sesuai  dengan  perjanjian  atau  undang-undang,  hal  ini  disebut wanprestasi. wanprestasi dapat dilakukan dengan atau tanpa niat. Jika terjadi secara tidak sengaja, hal itu dapat disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban tersebut atau karena adanya keadaan tertentu yang memaksa untuk tidak memenuhi kewajiban tersebut (Miru, 2007).
Istilah “jual beli” didefinisikan dalam Pasal 1457 KUH Perdata sebagai “perjanjian dimana penjual berjanji untuk  menyerahkan suatu  barang sedangkan pembeli  berjanji untuk  membayar harga  yang  telah  diperjanjikan”.  Pembeli  wajib  membayar  harga  pembelian  secara  tunai,  dan penjual  wajib  menyerahkan  barang  yang  diperjanjikan.  Dalam  proses  jual  beli,  penjual  berhak menerima  pembayaran  atau  materi  ganti  sebagai  ganti  atas  penyerahan  kebendaan  yang dimilikinya. Sedangkan pembeli memiliki hak untuk menerima kebendaan dengan jaminan penuh dari penjual bahwa kebendaan tersebut benar-benar nyata dan ada (Yusra & Sari, 2012).
Mengingat bahwa pembeli tidak sepenuhnya memiliki seluruh apartemen dalam transaksi jual  beli.  Hanya  setelah  kesepakatan  dan  setelah  terjadi  penandatanganan  surat  perjanjian pembelian  ditembus,  pembeli  akan  mendapatkan  hak  istimewa  penuh  atas  loteng.  Dengan demikian, pembeli yang telah melakukan cicilan atas obyek yang ditawarkan dan yang dibelinya akan mendapat jaminan hukum sehubungan dengan tanggung jawab atas loteng tersebut. Ketika pihak developer atau pengembang tidak memenuhi kewajibannya dalam sebuah perjanjian, maka akan timbul akibat hukum yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian tersebut.
Hal ini dapat dilihat dari ketidakmampuan pihak pembeli untuk menjamin bahwa hak-hak yang  semestinya  mereka  terima  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  ditetapkan  (Krisno  et  al., 2015). Terkait dengan kasus wanprestasi di Meikarta, di mana developer tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan unit apartemen dan hak-hak lainnya kepada pembeli.
Konsumen berhak menuntut ganti rugi kepada pengembang sebagai pelaku usaha apabila pengembang  melanggar  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  yang  telah  disetujui  sebelumnya  dan merugikan  konsumen.  Pembatalan  perjanjian,  pemenuhan  perjanjian,  pembayaran  ganti  rugi,

## Pemenuhan Hak Konsumen Dalam Sengketa Perdata Lahan Meikarta
pembatalan  perjanjian  dengan  ganti  rugi,  dan  pemenuhan  perjanjian  dengan  ganti  rugi  adalah semua akibat yang mungkin timbul dari tuntutan hukum wanprestasi (Ramelan, 2014). Pihak yang meyakini bahwa dirinya mengalami kerugian akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lain  dapat  mengajukan  tuntutan  ini.  Misalnya,  wanprestasi  di  Meikarta  dapat  menyebabkan pembeli menuntut ganti rugi dan memenuhi haknya sesuai dengan ketentuan perjanjian.
Meskipun sudah ada putusan pengadilan yang memerintahkan pihak pengembang untuk memberi  ganti  rugi  kepada  pembeli  yang  mendapat  kerugian,  namun  masih  ada  beberapa konsumen yang tidak  mendapatkan pemenuhan  hak mereka. Dalam hal  ini,  pihak pengembang justru  malah  menggugat  sejumlah  uang  kepada  konsumen,  yang  jumlahnya  jauh  lebih  besar daripada  ganti  rugi  yang  harus  dibayarkan  kepada  konsumen.  Akibatnya,  situasi  ini  semakin memperlihatkan ketidakadilan dalam kasus ini, karena konsumen yang seharusnya mendapatkan haknya justru terus dirugikan oleh pihak pengembang.
Karenanya,  dibutuhkan  upaya  konkret  yang  harus  diambil  agar  memastikan  bahwa pemenuhan  hak  konsumen  terpenuhi  secara  efektif,  misalnya  dengan  mengajukan  tuntutan eksekusi  putusan  kepada  pengadilan  atau  melibatkan  lembaga  penegak  hukum  untuk menindaklanjuti  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pihak  pengembang.  Sehingga  penyelesaian sengketa  perdata  lahan  Meikarta  melalui  putusan  tersebut  dapat  memastikan  pemenuhan  hak konsumen lain.
2. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Menjamin Pemenuhan Hak Konsumen Dalam Sengketa Perdata Lahan Meikarta
Untuk  melindungi  hak-hak  konsumen,  perlu  dilakukan  upaya  yang  lebih  besar  untuk melindungi konsumen yang keadaannya merupakan salah satu kerugian yang signifikan. Aturan hukum  yang  dapat  melindungi  suatu  produk  diperlukan  karena  konsumen  biasanya  tidak mengetahui produk terbuat dari apa, bagaimana pembuatannya, atau strategi pemasaran apa yang digunakan  untuk  menyebarkannya.  Satjipto  Rahardjo  mengemukakan,  bahwa  perlindungan hukum  memiliki  peran  penting  dalam  memberikan  keamanan  dalam  jaminan  kebebasan  dasar yang telah dihilangkan oleh orang lain. Berhubungan dengan konteks, tujuan perlindungan hukum adalah agar masyarakat dapat sepenuhnya menggunakan semua haknya yang telah dijamin melalui undang-undang (Satjipto, 2000).
C.S.T. Kansil, sebaliknya, mengatakan bahwa “Perlindungan Hukum” adalah serangkaian langkah hukum untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum supaya menjamin keamanan dan keselamatan  individu,  bagi  individu  terhadap  berbagai  hambatan  dan  bahaya  fisik  dan  mental (Kansil, 1979). Pendapat ahli tersebut di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum memiliki peran krusial dalam meningkatkan keamanan dan jaminan kebebasan dasar. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi individu dari gangguan dan ancaman yang mungkin timbul dari berbagai pihak dan agar masyarakat dapat sepenuhnya menggunakan hak-hak hukumnya.
Perlindungan  hukum  ini  dalam  sengketa  perdata  lahan  Meikarta  sebenarnya  bertujuan untuk  menjaga  keseimbangan  antara  kebutuhan  dan  kepentingan  pengembang  dan  pembeli. Kehidupan manusia akan lebih mudah mencapai keselarasan dan keserasian secara formil maupun materil  jika  ada  keseimbangan  di  antara  para  pihak  yang  saling  berhubungan.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menitikberatkan pada perlindungan hak- hak konsumen, menjamin keadilan hukum bagi konsumen, dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen yang pada umumnya menghadapi risiko lebih besar daripada pelaku usaha.
Kebebasan  pembeli  sebagaimana  disinggung  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:
a) Hak untuk menggunakan barang dan/atau jasa dengan nyaman, aman, dan terlindungi;
b) Hak untuk memilih barang dan jasa dan memperolehnya sesuai dengan nilai tukar yang dijanjikan, syarat dan jaminan;

## Pemenuhan Hak Konsumen Dalam Sengketa Perdata Lahan Meikarta
c) Hak atas informasi yang akurat, tidak ambigu, dan benar tentang ketentuan dan jaminan barang dan/atau jasa;
d) Hak agar pikiran dan keluhan tentang produk atau layanan yang dipakai didengar;
e) Hak  atas  perwakilan,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa  perlindungan konsumen yang layak;
f) Opsi untuk mendapatkan arahan dan instruksi pelanggan;
g) Hak untuk tidak diperlakukan tidak adil atau tidak jujur ketika dilayani atau diperlakukan;
h) Hak untuk mendapat ganti rugi dalam hal barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak diberikan dengan cara yang seharusnya;
i) Hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya.
Hak-hak  tersebut  melindungi  pembeli  terkait  jual-beli  apartemen  komersial  dalam  hal pengembang  sebagai  pengelola  usaha  tidak  dapat  melaksanakan  syarat-syarat  perjanjian. Tanggung  jawab  pihak  pengembang  atau  developer  diatur  dalam  Pasal  7  Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mencakup hal-hal berikut:
a) Melakukan kegiatan usahanya dengan itikad baik;
b) Mengenai kondisi, jaminan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang atau jasa, informasi yang diberikan kepada pelanggan harus akurat, jelas, dan benar;
c) Pembeli perlu diperlakukan dengan benar, jujur, dan tanpa diskriminasi;
d) Barang atau jasa yang dibuat atau dijual harus memenuhi standar yang berlaku..
e) Pembeli  berhak  untuk  mengevaluasi  dan  melakukan  percobaan  produk  atau  layanan khusus, juga agar mendapatkan jaminan atas barang yang telah dibelinya;
f) Konsumen berhak mendapatkan ganti rugi apabila menderita kerugian akibat penggunaan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian.
Pasal 9 UUPK melarang pengelola bisnis (pihak pengembang) untuk melakukan hal-hal berikut:
1. melakukan penawaran, membuat, atau mempromosikan barang maupun jasa dengan cara yang tidak benar serta memberi kesan seolah-olah:
a) Barang  mungkin  memenuhi  persyaratan  tertentu  atau  memiliki  harga,  gaya  atau  mode, standar mutu, karakteristik, sejarah, atau penggunaan khusus.
b) produk tampaknya dalam kondisi baik atau belum pernah digunakan.
c) Seolah-olah produk atau layanan telah dimiliki atau diberikan oleh sponsor, persetujuan, perlengkapan khusus, keuntungan khusus, karakteristik kerja, atau aksesori khusus.
d) Produk  atau  layanan  berasal  dari  perusahaan  yang  memiliki  persetujuan  atau  terafiliasi dengan sponsor.
e) Produk atau layanan dapat diperoleh.
f) Produk bebas dari kerusakan terpendam.
g) Produk adalah bagian pada suatu produk khusus.
h) Produk berasal dari area tertentu.
i) Produk  atau  layanan  dapat  mempengaruhi  reputasi  produk  atau  layanan  lainnya  secara langsung atau tidak langsung.
j) Memakai  kata-kata  yang  melampaui  batas  dan  keterangan  lengkap  tentang  keamanan, ketiadaan bahaya, dan tanpa resiko atau efek samping.
k) Menjanjikan sesuatu yang tidak jelas.
2. Produk atau layanan dalam bagian (1) tidak diizinkan melakukan perdagangan atas yang disebutkan di atas.
3. Pengelola  bisnis  jika  melanggar  ketentuan  pada  bagian  (1)  di  atas  tidak  diizinkan meneruskan usaha untuk memasarkan, mempromosikan, dan mengiklankan terkait barang atau jasa tersebut. ”

## Pemenuhan Hak Konsumen Dalam Sengketa Perdata Lahan Meikarta
Kesepakatan para pihak dapat mengungkapkan adanya ikatan hukum antara subjek hukum dalam  konteks  hukum  perdata.  Dengan  perkembangan  pemahaman,  pertemuan  pasti  akan memenuhi komitmen mereka dan memperoleh hak-hak yang telah disepakati. Namun, jika salah satu pihak lalai melaksanakan tanggung jawab yang telah disepakati, maka hak pihak lainnya akan dilanggar. Akibatnya, pihak yang mengalami kerugian berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam situasi tersebut.
Pada  bulan  Desember  2022,  Meikarta  menginformasikan  bahwa  mereka  telah menyerahkan  sebanyak  1.800  unit  kepada  konsumen  sesuai  dengan  klaim  mereka.  Namun demikian,  banyak  konsumen  menjadi  kecewa  karena  unit  yang  mereka  terima  tidak  memenuhi harapan  mereka  pada  awalnya.  Tingginya  biaya  IPL  Meikarta  yang  tidak  sesuai  dengan  yang dipromosikan  sebelumnya  membuat  kekecewaan  ini  semakin  menjadi.  Dengan  tujuan  untuk membangun 250.000 unit, Meikarta tidak akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi apartemen  kepada  konsumen.  Selain  itu,  konsumen  yang  berpartisipasi  dalam  proyek  Meikarta terus membayar angsuran tanpa keyakinan bahwa mereka akan mendapatkan hak yang seharusnya mereka peroleh. Hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar konsumen. Dengan harga terendah sebesar Rp 127 juta per unit pada tahun 2017, Meikarta telah mengumumkan penjualan antara 100.000 dan 130.000 unit properti hunian. Dengan demikian, “proyek ini diperkirakan akan menghasilkan pendapatan total sekitar 12,7 triliun hingga 16,51 triliun.” Nilai-nilai angka tersebut menunjukkan  berapa  banyak  uang  yang  bisa  hilang  dari  pelanggan  apabila  pengembangan Meikarta gagal (Wikanto, 2022).
Untuk  melindungi  konsumen,  UUPK  harus  memperhatikan  adanya  suatu  asas  yaitu manfaat,  keadilan,  keseimbangan,  keamanan,  dan  kepastian  hukum  (Auli,  2022).  Konsumen dalam  proyek  meikarta  tersebut  tidak  mendapatkan  apa  yang  menjadi  haknya  sebagaimana berkaitan  dengan  asas-asas  tersebut.  Perlindungan  konsumen  harus  menguntungkan  konsumen dan masyarakat secara keseluruhan, seperti yang ditunjukkan oleh manfaat. Sesuai dengan asas keadilan, perlindungan konsumen harus menjamin perlakuan yang sama bagi semua konsumen. Perlindungan  konsumen  harus  mengimbangi  hak  dan  kewajiban  konsumen  dan  produsen, khususnya pembeli dan pengembang, menurut prinsip keseimbangan. Menurut prinsip keamanan, perlindungan  konsumen  harus  memastikan  bahwa  pelanggan  akan  merasa  aman  saat menggunakan  barang  dan  jasa.  Perlindungan  konsumen  harus  memberikan  kepastian  hukum kepada  pembeli  dan  penjual  untuk  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya,  sesuai  dengan  asas kepastian  hukum.  Dengan  adanya  ketentuan  hukum,  diharapkan  hak-hak  konsumen  akan dilindungi dan dipenuhi sehingga konsumen dapat merasa aman dan terlindungi saat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat mengenakan sanksi administratif berupa ganti rugi sesuai Pasal 60 Ayat 1 UU Perlindungan Konsumen sebesar Rp.200.000.000,- kepada pengelola bisnis yang melanggar berupa:
a.  Pengembalian  uang,  penggantian  produk  dan  layanan  yang  sama,  perawatan  kesehatan,  atau kompensasi  atas  kerugian  yang  dialami  oleh  pembeli  bukanlah  bentuk  kompensasi  yang  dapat diterima oleh perusahaan untuk ditawarkan kepada pembeli.
b. Kerugian yang disebabkan oleh tindakan perusahaan iklan yang berkaitan dengan pembuatan iklan terdapat pada Pasal 20.
c.  Apabila  Pengelola  bisnis  tidak  mampu  memberikan  jaminan  purna  jual  suku  cadang  dan perawatan,  serta  jaminan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya,  maka  perusahaan  yang  berdagang jasa  juga  berlaku.  Yang  dimaksud  dengan  “sanksi  yang  dapat  dijatuhkan”  adalah  pidana  yang dapat  dijatuhkan  oleh  pengadilan  sebagai  tanggapan  atas  tuntutan  penuntut  umum  atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau pengurusnya (terdapat pada Pasal 25 dan 26). Jenis hukuman ini mencakup:
a . Hukuman  Pokok,  terdiri  dari  dalam  hal  pelaku  usaha  mengabaikan  pengaturan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf  b,  huruf  e,  dan  Pasal  18,  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  lima  tahun  atau denda paling banyak. lebih dari Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atau lebih.
2) dan lain sebagainya..
b.  Selain sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 63 Undang Undang Perlindungan Konsumen, ada kemungkinan untuk memberikan sanksi pidana tambahan.
Konsumen tidak mengharapkan sanksi pidana. Sebaliknya, terlepas dari kenyataan bahwa pembeli memiliki hak untuk mengajukan klaim atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran atau  wanprestasi,  mereka  mengantisipasi  dengan  menerima  lebih  banyak  kompensasi  atas kerugian  mereka.  Penerapan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  justru  tidak  menjamin pemenuhan hak konsumen meikarta hal ini disebabkan oleh kurangnya penegakan hukum yang efektif. Artinya, Jika tidak ada tindakan penegakan hukum yang memadai terhadap pelanggaran hak konsumen dalam kasus Meikarta, konsumen mungkin tidak dapat memperoleh kompensasi atau  pemulihan  hak  yang  mereka  klaim  sesuai  dengan  undang-undang  yang  ada.  Di  satu  sisi Sengketa  perdata  kasus  lahan  Meikarta  merupakan  sengketa  yang  bersifat  Kompleksitas  yaitu seringkali  melibatkan  banyak  pihak  dan  memiliki  aspek-aspek  hukum  yang  kompleks. Penyelesaian  sengketa  semacam  itu  dapat  memakan  waktu  lama  dan  memerlukan  proses pengadilan  yang  rumit,  sehingga  pemenuhan  hak  konsumen  dapat  terhambat  atau  tertunda. Faktanya, bahwa gugatan ganti rugi yang telah dibayarkan pihak Meikarta  hanya didapatkan oleh beberapa konsumen, masih adanya konsumen lain yang belum mendapatkan haknya.
Meskipun  undang-undang  perlindungan  konsumen  di  Indonesia  tidak  secara  eksplisit mengatur  masalah  jual  beli  apartemen,  hak-hak  konsumen  dilindungi  oleh  UUPK,  menetapkan adanya lembaga yang menjalankan kewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut. Dalam hal ini, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertanggung jawab. BPKN bertanggung jawab untuk menangani pengaduan konsumen terkait  pelanggaran  hak-hak  konsumen  serta  menyediakan  bantuan  hukum  dan  perlindungan konsumen,  selain  berperan  penting  dalam  mendorong  pengembangan  kebijakan  perlindungan konsumen. Sedangkan BPSK merupakan organisasi publik dan independen yang menggunakan konsiliasi, mediasi dan arbitrase untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen. Selain itu,  mereka  menangani  ketentuan  standar,  mengadukan  pelanggaran  pada  penuntut  umum, menerima  pengaduan  pelanggan,  memanggil  perusahaan  yang  diduga  melanggar,  memanggil saksi, dan memberlakukan hukuman yang bersifat administratif terhadap perusahaan yang tidak mematuhi (berdasarkan  UU No. 8/1999).
Sehingga dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen perlu melibatkan berbagai  pihak,  termasuk  pemerintah,  lembaga  perlindungan  konsumen,  dan  pelaku  usaha. Pemerintah  dan  lembaga  penegak  hukum  harus  secara  aktif  menegakkan  Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini mencakup penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak konsumen, pengawasan  terhadap  pelaku  usaha,  dan  penindakan  terhadap  pelanggaran  yang  terjadi.  Serta pemerintah perlu Meningkatkan kesadaran dan pendidikan konsumen mengenai hak-hak mereka sangat  penting.  Lembaga  perlindungan  konsumen  harus  melakukan  kampanye  dan  penyuluhan untuk memastikan bahwa konsumen mengetahui hak-hak mereka serta cara melindungi diri dalam bertransaksi.
Demikian pula, pelaku usaha harus diawasi secara ketat oleh pemerintah dan instansi yang berkaitan langsung untuk memastikan bahwa mereka mematuhi UUPK dan menghindari praktik bisnis  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  konsumen.  Melalui  implementasi  dan  penegakan Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  pemerintah  dan  lembaga  terkait  berperan  dalam memastikan  pemenuhan  hak  konsumen  dan  memberikan  jaminan  bahwa  konsumen  dapat

## Pemenuhan Hak Konsumen Dalam Sengketa Perdata Lahan Meikarta
bertransaksi  secara  adil  dan  aman.  Dengan  adanya  sinkronisasi  tersebut  dapat  berjalan  secara efektif diperlukannya konsumen memiliki tanggung jawab untuk memahami hak-hak mereka dan mengambil langkah yang tepat jika hak-haknya dilanggar.

## KESIMPULAN
Mengacu  pada  informasi  sebelumnya  yang  telah  disampaikan,  ini  menunjukan  bahwa pembayaran  untuk  apartemen  Meikarta  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  metode,  termasuk pembayaran langsung dengan uang muka dan angsuran. Hak milik apartemen atau rumah susun belum beralih ke pembeli meskipun pembayaran telah dilakukan. Hal ini disebabkan karena pihak pengembang belum membuat Akta Jual Beli (AJB). Dengan kata lain, proses pengalihan hak milik hanya dapat dilakukan setelah AJB dibuat, bukan melalui pembayaran lunas atau uang muka yang ditetapkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).
Dalam  sengketa  perdata  lahan  Meikarta  yang  terdapat  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri Nomor  162/Pdt.G/2020/PN  Ckr  tidak  secara  langsung  menjamin  pemenuhan  hak  konsumen. Namun,  implementasi  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dapat  membantu  memastikan pemenuhan hak konsumen melalui penegakan hukum yang adil, bantuan lembaga perlindungan konsumen, dan peningkatan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka. Konsumen juga perlu memahami hak dan kewajiban mereka serta mengikuti perkembangan aturan dan regulasi yang berlaku  supaya  menghindari  potensi  masalah  yang  mungkin  timbul  pada  kesepakatan  jual-beli apartemen.  Pengembang  Meikarta  juga  harus  mematuhi  ketentuan  UU  Nomor  20  Tahun  2011 tentang rumah susun. Pihak developer yang tidak memenuhi persyaratan dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai UU Rumah Susun.Pihak Meikarta dalam kasus ini gagal memenuhi hak konsumen  karena  keterlambatan  pembangunan  yang  signifikan,  ketidakjelasan  status  lahan, kurangnya  transparansi  informasi,  dan  kurangnya  kompensasi  yang  memadai.  Konsumen mengalami  penundaan  kepemilikan  properti,  ketidakpastian  legalitas,  kebingungan  akibat informasi yang tidak transparan, dan ketidakpuasan karena kurangnya kompensasi yang pantas.

## DAFTAR PUSTAKA
Aswin,  U.,  &  Prasakti,  A.  (2020).  Kajian  Yuridis  Permasalahan  Mega  Proyek  Meikarta Berdasarkan Perda Kabupaten Bekasi No. 12 Tahun 2011. Jurnal Kewarganegaraan , 4 (1), 22.
Auli,  R.  C.  (2022). Hukumonline,  Hukum  Perlindungan  Konsumen:  Cakupan,  Tujuan,  dan Dasarnya . https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen- cakupan-tujuan-dan-dasarnya-lt62dfc65f7966c /
Az’zhara, D. N. (2019). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Selisih Harga Produk Pada Label Harga Dengan Pembayaran Di Kasir Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam .
Harahap, M. Y. (1982). Segi-segi hukum perjanjian. (No Title) . Kansil, C. S. T. (1979). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. (No Title) .
Krisno, A. A. D. J., Dharmawan, N. K. S., & Darmadi, A. A. S. W. (2015). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan  Dari  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Autentik  Sewa-Menyewa  Tanah. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 4 .
Miru, A. (2007). Hukum kontrak dan perancangan kontrak. Jakarta: Raja Grafindo Persada . Priyono, E. A. (2017). Peranan asas itikad baik dalam kontrak baku (upaya menjaga keseimbangan bagi para pihak). Diponegoro Private Law Review , 1 (1).
Ramelan, E. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembelli Satuan Rumah Susun Rumah Susun. Strata Title/Apartemen, Laksbang Mediatama, Yogyakarta . Saraswita, D. A. (2019). Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dalam Praktik Pre Project Selling. Jurnal Media Hukum Dan Peradilan , 5 (2), 223–229.

## Pemenuhan Hak Konsumen Dalam Sengketa Perdata Lahan Meikarta
Satjipto, R. (2000). Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti .
Simamora, Y. S. (1996). Penerapan Prinsip Caveat Vendor Sebagai Sarana Perlindungan Bagi Konsumen Perumahan Di Indonesia . Universitas Airlangga. Soekanto,  S.  (1985). Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Cet.
Syaifuddin,  M.  (2012).  Hukum  Kontrak:  Memahami  Kontrak  dalam  Perspektif  Filsafat,  Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan). Bandung: Mandar Maju . Wikanto, A. (2022). Konsumen Keluhkan Proyek Meikarta, Ini Saran Pemerintah Agar Konsumen Tidak  Rugi .  https://nasional.kontan.co.id/news/konsumen-keluhkan-proyek-meikarta-ini- saran-pemerintah-agar-konsumen-tidak-rugi
Yusra, D., & Sari, N. N. (2012). Analisa Atas Surat Pemesanan Barang (Purchasing Order) sebagai Perjanjian Jual Beli. Lex Jurnalica , 9 (1), 18073.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License