INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4539-4550 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penetapan Dan Kepatuhan Terhadap Dispensasi Pasangan Muda Terkait Nikah di Pengadilan Agama
M. Rizky Alqodry Bancin 1 ✉ , Faisar Ananda 2
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: 97muhammadrizky@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Adanya pembatasan usia pernikahan diharapkan agar para calon mempelai yang ingin melaksanakan pernikahan dapat mempertimbangkan terlebih dahulu segi kesehatan, psikologis, jasmani dan rohani sehingga  kehidupan  dapat  tercapai.    Usia  pernikahan  merujuk  kepada  (UU  No.  16  Tahun  2019). Berubah menjadi (UU No. 1 Tahun 1974) Tentang Perkawinan yang awal mula Usia pria 19 Tahun dan Wanita 16 Tahun diubah 19 tahun bagi pria dan wanita. Dengan adanya Perubahan Umur, Pernikahan ternyata tidak sedikit yang ingin menikah dibawah usia pernikahan tersebut, untuk itu calon mempelai berupaya meminta Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. Pernyataan ini membuktikan permintaan Dispensasi  Nikah  yang  diajukan  di  PA  Yogyakarta di  tahun  2019 dengan  jumlah  40  permohonan disebabkan oleh beberapa faktor yang didomoinasi oleh faktor hamil diluar nikah bahkan ada yang sudah  melahirkan.  Dalam  proses  persidangan  dipimpin  oleh  hakim  tunggal  yang  berdasarkan pernyataan dan bukti nyata yang cukup. sehingga jika alasan dan bukti tersebut terpenuhi hakim dapat  mengabulkan  dengan  dalih  menolak  bahaya  harus  diutamakan  daripada  mengambil kemaslahatan.
Kata Kunci: Dispensasni Nikah, Pengadilan Agama, Batas Usia Pernikahan

## Abstract
It is hoped that the existence of a marriage age limit will ensure that prospective brides and grooms who want to get married can first consider health, psychological, physical and spiritual aspects so that life can be achieved. The marriage age refers to (Law No. 16 of 2019). Changed to (Law No. 1 of 1974) Concerning Marriage, the starting age for men is 19 years and women is 16 years, changed to 19 years for men and women. With the change in age for marriage, it turns out that quite a few people want to marry under the marriage age, for this reason prospective brides and grooms are trying to ask for a marriage  dispensation  at  the  religious  court.  This  statement  proves  that  40  requests  for  Marriage Dispensation were submitted to PA Yogyakarta in 2019 due to several factors, dominated by pregnancy out of wedlock, some even having given birth. The trial process is presided over by a single judge based on statements and sufficient concrete evidence. so that if the reasons and evidence are met the judge can grant it under the pretext that rejecting harm must take priority over taking advantage.
Keywords: Marriage Dispensation, Religious Courts, Marriage Age Limits

## PENDAHULUAN
Setiap pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan selalu berharap dapat menjadi keluarga yang Berbahagia lahir dan batin dengan adanya harapan seperti itu maka UU Perkawinan yang terbaru yaitu (UU No. 16 Tahun 2019) atas dari perubahan (UU No.1 Tahun 1974)  telah  menentukan  syarat  yang  wajib  dipatuhi  dalam  Pelaksanaan  Perkawinan. Diantaranya terdapat Pasal 7 Ayat 1 menyatakan: “Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita mencapai Umur 19 (Sembilan Belas) Tahun”. Dalam hal terjadi Penyimpangan terhadap ketentuan Umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Orang tua pihak Pria atau Orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti yang cukup.
Karena  itu  ketentuan  Usia  kawin  sudah  diatur  oleh  Undang-Undang  perkawinan ternyata  dalam  pelaksanaanya  tidak  sedikit  calon  mempelai  yang  datang  untuk  Daftar Nikah di KUA masih berusia dibawah 19 tahun dengan alasan yang beragam salah satu alasanya yaitu calon istri telah hamil diluar nikah. Karena usia mereka masih dibawah umur dan tidak memenuhi ketentuan batas usia perkawinan maka hal tersebut menjadi dasar Kepala KUA menolak untuk menikahkan calon mempelai yang masih dibawah umur. Selain itu biasanya Kepala KUA juga menyarankan agar kedua orang tau mempelai baik mempelai pria  ataupun  wanita  jika  tetap  ingin  anaknya  menikah  di  usia  tersebut  maka  dapat melakukan permintaan Dispensasi di PA dimana lokasi mereka berada.
Permintaan dispensasi nikah tidaklah mudah dan harus membutuhkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang cukup untuk dapat meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Agama biar  dapat  pemohonan  Dispensasi  Nikah  yang  diajukan,  lantas  bagaimana  prosedur
dispensasi nikah, dan apa yang telah dapat Permohonan Dispensasi Nikah, Kemudian, cara bagaimana pertimbangan oleh hakim untuk mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah.

## METODE PENELITIAN
Dalam melakukan suatu penelitian perlu adanya metode, karena dibutuhkan tahapan- tahapan dalam melakukan kegiatan penelitian, yang nantinya dapat melaksanakan fungsi peneiltian, dimana fungsi penelitian untuk menemukan fakta kebenarannya. Menemukan adanya  fakta  tentang  suatu  kebenaran  tentunya  berdasarkan  pada  sumber  ilmu pengetahuan yaitu darimana mendapatkan sumber pengetahuan itu, dapatkah dipercaya atau tidak sumber pengetahuan yang diperoleh oleh penulis. Untuk itu perlu adanya suatu metode  dalam kegiatan penelitian setidaknya dengan menggunakan teknik pendekatan (Marzuki, 2013).
Menemukan  adanya  fakta  tentang  suatu  kebenaran  tentunya  berdasarkan  pada sumber  ilmu  pengetahuan  yaitu  darimana  mendapatkan  sumber  pengetahuan  itu, dapatkah dipercaya atau tidak sumber pengetahuan yang diperoleh oleh penulis. Untuk itu  perlu  adanya  suatu  metode  dalam  kegiatan  penelitian  setidaknya  dengan menggunakan  teknik  pendekatan  Oleh  karenanya  jika  penelitian  tidak  dilaksanakan dengan metode maka seorang peneliti tidak akan memperoleh sumber pengetahuan pada penelitiannya,  akibatnya  peneliti  tidak  akan  dapat  menemukan  suatu  fakta  dalam kebenarannya sebagaimana fungsi dari penelitian tersebut.
Bahwa  dalam  penelitian  hukum  terdapat  dua  model  jenis  pendekatan  yaitu pendekatan penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penulisan ini menggunkan pendekatan normatif dalam bentuk buku- buku kajian hukum islam sebagai dasar penulis dalam melakukan tehnik pendekatan dan pengumpulan bahan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti serta sumbernya adalah fakta yang  kebenarannya  terjadi  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Metode  pedekatan  yang digunakan  oleh  penulis  bersumber  pada  kajian  teoritis  yang  ada  kaitannya  dengan penetapan pasangan muda terkait nikah di pengadilan agama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Dasar Pernikahan
Pengertian Pernikahan
Pernikahaan  yaitu  ikatan  yang  menghalalkan  hubungan  yakni  Pria  dan  Wanita. Setelah  persyaratan  Nikah  yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang  dan  Adanya  ikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi dari pihak baik istri dan suami.
Pernikahan  dalam  Hukum  Islam  adalah  suatu  perbuatan  yang  mengikat  pria  dan wanita untuk dapat melakukan hubungan yang awalnya diharamkan menjadi halal demi terciptanya kebahagiaan hidup lahir dan batin dengan cara yang dirahmati Allah.
UU (No. 1 Thn 1974) tentang Perkawinan memberikan definisi Tentang Nikah tertera pada pasal 1 yakni: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita  sebagai suami istri  dengan tujuan membentuk   keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia  dan  ke kal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa’.  jika  dipahami  secara mendalam maka akan menimbulkan sebuah nilai yang sangat bermakna.
Supaya Perkawinan sah dimata hukum maka Perkawinan  Wajib memenuhi        unsur- unsur sebagai berikut:
1. Sebuah perkawinan supaya bisa legal perlu dilaksanakan dengan Hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Didalam KUHPerdata tidak mengenal perkawinan poligami ataupun perkawinan bigami karena asas yang diterapkan adalah asas monogami.
3. Agar perkawinan sesuai dengan tujuannya maka perkawinan diharapkan dapat terus berlangsung sampai maut memisahkan (kekal dan abadi).
Terdapat Ayat Tentang Pernikahan yakni:
ْ نِم َو ِْهِتاَيآ ْ نَأ َْقَلَخ ْ مُكَل ْ نِم ْ مُكِسُف نَأ اًجا َو  زَأ اوُنُك سَتِل اَه يَلِإ َْلَعَج َو ْ مُكَن يَب ًْةَّد َوَم ًْةَم حَر َو ْ ۚ َّْنِإ يِف َْكِلََٰذ ْ تاَي َلَ ْ م  وَقِل َْنوُرَّكَفَتَي Artinya: Dan di antara Tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu Pasangan- pasangan dari jenis kamu Sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan. dijadikan-Nya di antara  kamu  Mawaddah  dan  Rahmat.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar- benar teradapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum [30]:21).

## Rukun dan Syarat
Terciptanya dalam suatu pelaksanaan perkawinan maka pernikahan harus memenuhi rukun sebagai berikut:
1. Wajib memiliki Calon Pria
2. Wajib memiliki Calon Wanita
3. Wajib memiliki Wali dari Calon mempelai Wanita.
4. Wajib terdiri dari Dua Saksi (laki-laki)
5. Wajib Ijab disampaikan oleh Wali dari Calon Istri kemudian ada Qabul yang disampaikan mempelai Pria.
Adapun syarat Nikah sebagai berikut:
1. Kedua mempelai Wajib Agama Islam.
2. Wajib Berakal, Baligh dan Mukallaf.
3. Kemudian tidak ada hubungan keluarga/semenda.
4. Tidak memiliki Pernikahan dengan orang lain.

## Tujuan Nikah
Menurut UUP Tahun 1974 tertera yakni pasal pertama: “ Membentuk keluarga (Rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha  Esa ” .  Selain  UU perkawinan  dirumuskan  oleh  KHI  yang  tertera  Pasal  3  KHI  yaitu: Bertujuan  Untuk Membentuk Kehidupan Rumah Tangga. Di dalam Islam, perkawinan dilaksanakan dengan tujuan untuk menyempurnakan agama dan memenuhi terhadap Naluri Hidup Manusia, sehingga istri dan suami dapat berhubungan secara terhormat demi membentuk keluarga yang bahagia sesuai ajaran Allah dan Nabi Muhammad SAW.
Al- Qur’an pun menye butkan bahwa tujuan dari perkawinan yakni agar umat Islam dapat memiliki keturunan yang sah kemudian dapat melanjutkan Generasi Umat Islam.
Ayat tersebut berbunyi:
اقالاخاو ٍةادِحااو ٍسْفا ن ْنِم ْمُكاقالاخ يِذَّلا ُمُكَّبار اوُقَّ تا ُساَّنلا ااهُّ ياأ ايَ ااهاجْواز ااهْ نِم اءااسِناو اايرِثاك  الًااجِر اامُهْ نِم َّثاباو
Artinya: Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah SWT menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, Laki-laki dan perempuan. (Q.S An-Nisa [4]:1).
Prinsip atau Asas Pernikahan
UU Perkawinan memiliki Prinsip dan Asas perkawinan yaitu:
1. Perkawinan bertujuan mewujudkan hubungan yang kekal dan bahagia baik lahir dan batin, sehingga pasangan suami istri menjalankan hubungannya wajib yang dimana hak dan kewajibannya agar terciptanya kesejahteraan & kebahagiaan bersama.
2. Perkawinan sah setelah dilakukan menurut kepercayaan Agama dianutnya. Kemudian, perkawinan  harus  dicatatkan  dengan  prosedur  yang  berlaku  agar  para  pihak mendapatkan keabsahan dan kepastian hukum.
3. Di  Indonesia  menganut  Asas  Monogami  dimana  suami  hanya  memiliki  satu  istri. Kecuali, para pihak Hukum dan Agamanya mengizinkan suami lebih dari satu dengan disertai alasannya cukup maka Suami boleh memiliki isteri dari satu dengan meminta Izin Poligami di Pengadilan Agama.
4. Syarat Perkawinan telah ditentukan batas usia agar dapat melaksanakan perkawinan umur 19 tahun yaitu pria dan 16 tahun bagi wanita (UU No. 1 Tahun 1974), sedangkan Undang-Undang terbaru yaitu (UU No. 16 Tahun 2019), berusia minimal 19 tahun untuk pria  dan  wanita.  Adanya  syarat  usia  perkawinan  tersebut  supaya  pihak  yang  akan melaksanakan  pernikahan  sudah  mateng,  kemudian  siap  secara  psikologis,  fisik maupun  psikis.  sehingga  mewujudkan  perkawinan  yang  didambakan  dan  dapat menghindari terjadinya enceraian dikemudian hari.
5. Bahwa UU Perkawinan di Indonesia menyulitkkan suatu perceraian, sehingga apabila para  pihak  ingin  melakukan  perceraian  harus  dapat  mengajukan  bukti-bukti  dan alasan-asalan yang cukup di sidang Pengadilan Agama.
Maka terjadinya pernikahan di Indonesia yang sesuai Hukum yang ada di Indonesia, kemudian  antara  istri  maupun  suami  memiliki  kewajiban  dan  hak  masing-masing  yang dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Istri dan suami harus mampu hidup berumah tangga secara harmonis dan utuh.
b. Yang  memimpin  rumah  tangga  adalah  suami  dan  yang  menjadi  ibu  rumah  tangga adalah istri.
c. Antara istri dan suami memiliki kedudukan yang sama (seimbang) dimata hukum, oleh karena itu para pihak dapat melalukan tindakan hukum sendiri tanpa adanya intervensi.
d. Antara istri dan suami memiliki keadaan yang sama dalam menjalankan fungsi sebagai keluarga.
e. Istri harus tinggal bersama dalam satu rumah bersama suami supaya dapat terciptanya kehidupan yang harmonis baik satu sama lain ataupun dengan anak.
f. Antara istri dan suami wajib hukumnya untuk mencintai, menghormati, menyayangi satu sama  lain  dan  mampu  menolong  lahir  maupun  batin  jika  salah  satu  mengalami kesulitan.
g. Yang  paling  terpenting  Suami  ialah  pemimpin  Rumah  tangga  wajib  memenuhi kebutuhan keluarga baik kepada istri maupun anak dan melindungi keluarganya dari perbuatan negatif yang dilakukan oleh orang lain. Jadi bisa dikatakan Suami memiliki tanggung jawab lebih besar dibandingkan Istri.

## Batas Umur Pernikahan di Indonesia
Umur pernikahan yang sudah ditentukan, agar seseorang yang ingin melaksanakan Nikah dapat mengetahui syarat minimal usia pernikahan dan jika mereka belum memenuhi syarat  pernikahan  mereka  dapat  menunggu  hingga  usia  mereka  sesuai  dengan  batas minimal pernikahan atau mereka dapat melakukan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama
kemudian memberikan Alasan dan Bukti.
Batas Umur di Indonesia tertera didalam UU Perkawinan yang terbaru (UU No. 16 Tahun 2019). Tentang perkawinan,  dimana Usia  pernikahan disebutkan didalam Pasal 7 (ayat 1). intinya Perkawinan dilakukan apabila kedua belah pihak baik telah menggapai usia 19 tahun. Ayat yang lain disebutkan apabila terjadi penyimpangan Batas Usia umur yang telah ditentukan pada Ayat 1 tersebut, Orang Tua dari pihak pria atau orang tua dari pihak wanita  dapat  mengajukan  Permohonan  Nikah  di  PA  disertai  pernyataan  yang  telah memiliki Bukti.
Inti daripada dibentuknya batas usia pernikahan di Indonesia tersebut adalah agar calon isteri dan calon suami sebelum melaksanakan perkawinan harus sudah memenuhi syarat umur yang berlaku dengan harapan terciptanya pasangan yang sudah siap jiwa dan raganya agar dapat menempuh dikehidupan Rumah tangga demi Kehidupan Harmonis, bahagia, dan sejahtera tak lupa pula yang paling terpenting dari adanya pembatasan usia perkawinan yaitu terciptanya pasangan yang sehat jasmani dan rohani baik istri dan suami ataupun anak yang kelak dilahirkan.
Kemudian  terdapat  di  Negara  s  elain  Indonesia,  terkhususnya  Negara  Islam menerapkan  adanya  Pembatasan  Usia  Penikahan.  Adapun  batas  usia  tersebut  dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Algeria, pria 21 tahun dan wanita 18 tahun
b. Yordania, minimal 16 tahun Pria dan minimal 15 Tahun untuk wanita.
c. Malaysia, di negara tetangga ini usia pernikahan, Pria 18 tahun dan Wanita 16 tahun.
d. Somalia,  melaksanakan  Nikah  di  negara  Somalia  maka  antara  suami  dan  istri  harus berusia 18 tahun..
e. Syiria, Pria 18 tahun, kemudian 17 tahun untuk wanita.
Beberapa negara yang telah disebutkan melarang Pernikahan yang dibawah Umur, kecuali adanya izin oleh pihak Hakim ataupun Negara.

## 1. Dispensasi Pernikahan
Dispensasi  tersebut  Iialah  keringanan  ataupun  pengecualian  yang  diberikan  PA terhadap Calon yang melaksanakan nikah dan belum mencapai usia yang telah ditentukan UU. Sehingga orang tua dari pemohon baik Orang tua Pria ataupun Orang Tua Wanita mengajukan permohonan Dispensasi Di PA dimana tempat pemohon berada.
Sehubungan dengan pengertian diatas maka dispensasi nikah merupakan kebijakan dari pemerintah yang mengharapkan  pernikahan terjadi  berdasarkan kematengan para mempelai sehingga para mempelai dapat hidup berumah tangga dengan harmonis dan
dapat mencegah perceraian yang terjadi dikemudian hari. Akan tetapi, jika dalam keadaan terdesak  maka  undang-undang  membolehkan  pernikahan  dibawah  umur  asalkan  di izinkan oleh Pengadilan Agama.
Dalam Fiqh tidak mengenal istilah dispensasi nikah karena dalam Islam sendiri tidak terdapat ketegasan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan akan tetapi para ulama sepakat bahwa pria dan wanita dapat melakukan pernikahan jika sudah mencapai ‘aqil dan baligh bagi keduanya. Adapun beberapa pendapat ulama tentang baligh adalah sebagai berikut:
Menurut  Wahbah  Al-Zuhaily,  seseorang  dapat  dikatakan  baligh  apabila  memiliki beberapa  tanda  yang  bisa  dilihat  seperti  tanda  keluarnya  sperma  ( ihtilām )  pada  saat tertidur ataupun sadar bagi pria, dan keluarnya darah haidh bagi wanita.
Menurut  Ibnu  Katsir,  seseorang  dikatakan  sudah  baligh  apabila  telah  mimpi  tidur yang  sebab  keluarnya  mani  yang  mana  mani  tersebut  menjadikan  anak,  adapun  jika dihitung dalam tahun maka seorang dapat dikatakan balik apanila sudah berumur sekitar 15 tahun.
Kemudian  Imam  Malik,  tanda  seorang  sedang  Baligh  dapat  dilihat  dari  keluarnya Mani  yang  Mutlak  baik  keadaan  tertidur  ataupun  dalam  keadaan  menghayal  selain  itu dapat pula dilihat dengan adanya rambut di kemaluan.
Sedangkan Menurut Umur Imam Malik menentukan 17 Tahun yaitu Pria Dan Wanita supaya Dapat Melangsungkan Pernikahan.
Imam Syafi’I, Orang yang sudah baligh apabila Usia 15 tahun bagi pria dan Wanita Usia  9  tahun.  Menurut  Hamka,  seseorang  dapat  melangsungkan  pernikahan  tidak bergantung kepada umur akan tetapi jikalau seseorang tersebut telah memiliki kecerdasan dan  kedewassan  dalam  berpikir  maka  telah  dianggap  mampu  untuk  melangsungkan pernikahan. Adapun landasan tentang baligh nya seseorang terdapat surah An-Nur (Ayat 59):
أمِهِلأبَ ق نِم َنيِذَّلا َنَذأأَتأسا اَمَك اوُنِذأأَتأسَيألَ ف َمُلُألْا ُمُكنِم ُلاَفأطَألْا َغَلَ ب اَذِإَو ٌميِكَح ٌميِلَع َُّللَّاَو ِهِتَيَآ أمُكَل َُّللَّا ُِِيَّبُ ي َكِلَذَك Artinya:  Dan  apabila  Anak-Anakmu  telah  sampai  umur  Balig,  maka  hendaklah  mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka Meminta Izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana . (Q.S An-Nur [24]:59).
Adapun Nabi Muhammad SAW menikah dengan Aisyah yang mana Aisyah berumur 6 Tahun Sebagaimana Hadis Yang Berbunyi:
ابه نىبو ، تس تنب يهو ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر اهجوزت
.)ملسم هاور( ةرشع ناثم تنب يهو اهنع تامو ، عست تنب يهو
Artinya: Rasulullah  Menikah  Dengan  Dia  (Aisyah)  Dalam Usia   Enam   Tahun,  Dan Beliau   Memboyongnya Ketika  Ia  Berusia  9  Tahun,  Dan  Beliau  Wafat  Pada Usia Delapan Belas Tahun. (HR. Muslim).
Di Indonesia Tentang Dispensasi Nikah yakni (UU No.16 Tahun 2019). Perubahan Atas (UU No.1 Tahun 1974). Tentang Perkawinan. Dijelaskan Pasal 7 Ayat (1) Bahwa “Perkawinan Hanya  Diizinkan  Apabila  Pria  Dan  Wanita  Sudah  Mencapai  Umur  19  (Sembilan  Belas) Tahun”.  Pasal  7  Ayat  (2)  “Dalam  Hal  Terjadi  Penyimpangan  Terhadap  Ketentuan  Umur Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1), Orang Tua Pihak Pria Dan/Atau Orang Tua Pihak Wanita Dapat Meminta Dispensasi Kepada Pengadilan Dengan Alasan Sangat Mendesak Disertai Bukti-Bukti Pendukung Yang Cukup. Pasal 7 Ayat (3) (Pemberian Dispensasi Oleh PA Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Wajib Mendengarkan Pendapat Kedua Belah Calon Mempelai Yang Akan Melangsungkan Perkawinan).
Kemudian (Pasal 65 Dan Pasal 66), terdapat Satu Pasal Yaitu Pasal 65A Yang Pada Intinya: (Pada  Saat  UU  Ini  Berlaku,  Permohonan  Perkawinan  Yang  Telah  terdaftar Berdasarkan  UU  Nomor  1  Tahun  1974,  Prosesnya  tetap  Sesuai  Dengan  Ketentuan  UU Nomor 1 Tahun 1974).
Pada PMA No. 3 Tahun 1975 menentukan bahwa:
a. Dispensasi Yang Berada Di Pengadilan Agama Yakni Izin Nikah (Penetapan) Berupa Dispensasi Untuk Calon Pria Yang Belum Usia 19 Tahun Dan Calon Wanita Yang Belum Usia 16 Tahun Yang Diberikan Oleh Pengadilan Agama. (Peraturan Menteri Agama No. 3/1975 Pasal 1 (2) sub g).
b. Jika mempelai pria belum usia 19 tahun dan mempelai wanita belum menggapai usia  16  tahun  yang  melaksanakan  perkawinan,  harus  dapat  dispensasi  dari pengadilan Agama. (Peraturan Menteri Agama  No. 3/1975 Pasal 13 (1)).
Yang  hendak  melaksanakan  perkawinan/pernikahan,  Orang  tua  dari  mempelai mengajukan Permohonan Dispensasi Di PA. Adapun Prosedurnya yaitu:
a. Surat  Permohonan  Dispensasi  Nikah  dibuat  oleh  salah  satu  dari  Orang  tua  dan Anaknya dibawah batas Usia ke PA di Wilayah lokasi permohon bertempat tinggal.
b. Surat Permohonan Dispensasi Nikah Boleh Diajukan secara bersama-sama dari Kedua Orang tua. baik Orang tua Pria atau orang tua Wanita kepada Pengadilan Agama di mana masing-masing bertempat tinggal.
c. Hakim  Pengadilan  Agama  memberikan  Dispensasi  apabila  Alasan  dan  Bukti  yang diberikan para pihak seperti kedua mempelai, orang tua ataupun keluarga dekat telah cukup dan meyakinkan majelis hakim.
c. Permohonan  dispensasi  nikah  adalah  permohonan  tanpa  adanya  sengketa  atau disebut juga dengan voluntair maka produknya disebut penetapan dan jika pemohon merasa tidak adil terhadap hasil akhir, Pemohon boleh Meminta Upaya Hukum Yaitu Kasasi.
Tabel 0.6: Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta
Tahun 2019 No Nomor Perkara Alasan Permohonan Ditetapkan Bulan 1 2/Pdt.P/2019/PA.Yk Hamil 3 Bulan Januari 2 14/Pdt.P/2019/PA.Yk Sudah melahirkan Februari 3 18/Pdt.P/2019/PA.Yk Untuk Menghindari Zina Februari 4 25/Pdt.P/2019/PA.Yk Sudah Melahirkan Maret 5 29/Pdt.P/2019/PA.Yk Untuk Menghindari Zina April 6 32/Pdt.P/2019/PA.Yk Sudah Melahirkan April 7 34/Pdt.P/2019/PA.Yk Sudah Melahirkan Mei 8 36/Pdt.P/2019/PA.Yk Hamil 3 Bulan Mei 9 41/Pdt.P/2019/PA.Yk Sudah Melahirkan Juni 10 43/Pdt.P/2019/PA.Yk Untuk Menghindari Zina Juli 11 51/Pdt.P/2019/PA.Yk Sudah Melahirkan Agustus 12 54/PdT.P/2019/PA.Yk Hamil 6 Bulan Agustus 13 58/Pdt.P/2019/PA.Yk Sudah Melahirkan September 14 71/Pdt.P/2019/PA.Yk Sudah Melahirkan Oktober 15 000/Pdt.P/2019/PA.Yk Untuk Menghindari Zina November 16 xxx/Pdt.P/2019/PA.Yk Hamil dan Keguguran Desember
Dengan adanya Data, maka terdapat Dispensasi Nikah Di PA Yogyakarta. Yaitu Bulan Januari Sampai Bulan Desember 2019. Sebanyak 16 permohonan dimana faktor terbesar dalam kasus tersebut didominasi oleh faktor hamil diluar nikah sebanyak 36 permohonan. Selain itu terdapat pula faktor untuk menghindari perbuatan yang dilarang syari’at Islam
seperti perzinaan sebanyak 4 permohonan. Adapun permintaan permohonan dispensasi nikah tiap bulan selalu ada.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil ini, mendapatkan suatu kesimpulan yang antara lain:
1. Prosedur  mengajukan Permohonan  Dispensasi  Nikah  Di  Pengadilan  Agama  Terdiri mulai Pra Meja yaitu untuk mencari informasi terkait prosedur Beracara di Pengadilan Agama, dilanjutkan ke Meja 1 untuk pendaftaran permohonan dan mengetahui rincian biaya perkara, dilanjutkan pembayaran ke Bank oleh pemohon, dilanjutkan penomoran Berkas  Perkara  oleh  kasir  sekaligus  menandatangai  Surat  Pemohonan  dan mengembalikannya Ke Pemohon, dilanjutkan ke Meja (2) untuk register pemohonan, dilanjutkan penunjukan majelis hakim oleh ketua PA, dilanjutkan penentuan hari sidang oleh  ketua majelis,  dilanjutkan penunjukan panitera  penggati  dan  jurusita  pengganti (oleh panitera), dilanjutkan pemanggilan para pihak (oleh Jurusita/Jurusita Pengganti), dan terakhir dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang.
2. Faktor pasangan muda Mengajukan Pemohonan Dispensasi Nikah di PA pada Januari Sampai Bulan Desember tahun 2019 terdiri dari pertama, didominasi oleh faktor hamil di luar nikah (kecelakaan) dimana calon pasangan yang masih dibawah umur 19 tahun telah melakukan Hubungan Zina terlebih dahulu tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah  secara  Undang-undang,  bahkan  ada  juga  yang  sudah  sampai  melahirkan  baru mengajukan dispensasi nikah, kedua faktor agama yaitu karena takut terjadi sesuatu yang tidak dinginkan dan dilarang oleh syari’at Islam seperti perzinaan, mau tidak mau maka Orang tua mengajukan Dispensasi Nikah.
3. Pemohonan  Dispensasi  Nikah  didasari  oleh:  pertama, persyaratan-persyaratan dispensasi nikah,  Kedua, Keterangan,  Anak Permohon, Calon Istri  Dan Keluarga Dari Calon Istri. Ketiga, alasan-alasan kemudian bukti-bukti yang diajukan. Keempat, kondisi psikologis  dan  kesehatan  anak.  Kelima,  ada  tidaknya  unsur  paksaan.  Keenam,  ada tidaknya hubungan mahram.

## DAFTAR PUSTAKA
Administrasi  Peradilan  Agama,  Buku  II  Edisi  Revisi  2010  (  Jakarta:  Mahkamah  Agung  RI
Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010), 148
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan  Islam, (Yogyakarta : UII Press 2000), 14
Al- Mu, āshirah, Juz 3, (Damaskus: Dar al Fikr, 2013), 558. Ibn Kathīr, Tafsir al - Qur’ān al- ‘Azim, Juz II, (Mesir: Dār al -Kutub, tt), 236
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), 46.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dari Bulan Januari Sampai Bulan Desember  2019,  Dikutip  Dari  : https://putusan mahkamah  agung.go.id/ pengadilan/profil/pengadilan/pa-yogyakarta
Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Budi Aksara, 1996)
Muhammad Roy Purwanto, Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016), 121.
Moeh. Hatta, “ Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer ,”
Jurnal Al-Qanun,no.1(2016): 75,
M. Quraish Shiab, Tafsir Al-Misbah Volume 11, (Tanggerang: Lentera Hati, 2005), 33.
Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 136
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  3  Tahun  1975 Tentang    Kewajiban  Pegawai-Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang- Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, Pasal 1 Ayat (2) Sub g.
Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Umar  Haris  Sanjaya  dan  Aunur  Rahim  Faqih, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 183.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Wahbah Al-Zuhaily,
Mausū’ah al -Fiqh al- Islāmy Wa al - Qadhāyā http://digilib.uinsby.ac.id/27834/ .