E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PEMENUHAN HAK KONSELING TERHADAP ANAK PELAKU DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KUTOARJO
Lia Aviani Putri 1 , Subekti 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Email korespondensi: liaavianiputri@gmail.com 1 , subekti@staff.uns.ac.id 2
Abstrak: Perlindungan khusus terhadap Anak dalam suatu sistem peradilan pidana anak merupakan suatu kegiatan  yang  memiliki  tujuan  untuk  menjamin  kesejahteraan  rohani  dan  jasmani  Anak  berdasarkan kepentingan  dan  hak  asasi  yang  dimilikinya.  Pasal  85  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang dijatuhi hukuman pidana penjara di LPKA  berhak  memperoleh  hak  pembinaan,  pebimbingan  pengawasan,  pendampingan,  pendidikan  dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan undang-undang. Salah satu hak lain yang Anak miliki di dalam  LPKA  yakni  hak  konseling.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mengenai  pemenuhan  hak konseling dan hambatannya di LPKA Kutoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode peneliian  empiris  dengan  sifat  deskriptif.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan  hukum  sekunder,  bahan  hukum  primer  dalam  penelitian  ini  didapat  melalui  wawancara  dengan responden  di  LPKA  Kutoarjo  dan  bahan  hukum  sekunder  dalam  penelitian  ini  yaitu  bahan  kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan Teknik analisis data kualitatif dengan logika deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa LPKA Kutoarjo memberikan pelayanan konseling melalui kerjasama dengan UIN Mas Said Surakarta dan Sahabat Kapas. Konselor berasal dari UIN Raden Mas Said dan Sahabat Kapas. Dalam pelaksaan  konseling  masih  terdapat  banyak  hambatan  dalam  pemenuhan  hak  konseling  terhadap  Anak diantaranya  yaitu  hambatan  yang  berkaitan  dengan  sarana  prasarana,  anggaran,  maupun  sumber  daya manusia  di  LPKA  Kutoarjo.  Pemenuhan  Hak  konseling  belumlah  dapat  diberikan  secara  maksimal  dan menyeluruh untuk semua Anak di LPKA Kutoarjo.
Kata Kunci: Anak Pelaku; Hak Konseling; Lembaga Peminaan Khusus Anak.
Abstract: Special protection for children in a juvenile criminal justice system is an activity that has the aim of  ensuring  the  spiritual  and  physical  well-being  of  children  based  on  their  interests  and  human  rights. Article 85 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System states that children who are sentenced to imprisonment at LPKA have the right to obtain guidance, supervision, mentoring, education and training rights, as well as other rights in accordance with the provisions of the law. law. One of the other rights that children have in LPKA is the right to counseling. This study aims to find out about the fulfillment of counseling rights and obstacles in LPKA Kutoarjo. The method used in this research  is  an  empirical  research  method  with  descriptive  nature.  The  approach  used  in  this  study  is  a qualitative approach. The legal materials used in this study were primary legal materials and secondary legal materials, primary legal materials in this study were obtained through interviews with respondents at LPKA  Kutoarjo  and  secondary  legal  materials  in  this  study  were  library  materials.  The  data  analysis technique uses qualitative data analysis techniques with deductive logic. The results of this study indicate that LPKA Kutoarjo provides counseling services through collaboration with UIN Mas Said Surakarta and Sahabat Kapas. The counselors came from UIN Raden Mas Said and Sahabat Kapas. In the implementation of counseling there are still many obstacles in the fulfillment of counseling rights for children, including obstacles related to infrastructure, budget, and human resources in LPKA Kutoarjo. The fulfillment of the right to counseling has not been able to be given optimally and thoroughly for all children in LPKA Kutoarjo.
Keywords: Child Perpetrators; Counseling Rights; Lembaga Peminaan Khusus Anak.

## 1. Pendahuluan
Anak  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  bangsa  dan Negara  yang  menjadi  aset  pembangunan  nasional  serta  memiliki  ciri  dan  sifat  khusus. (Widodo, 2012) Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi  kelangsungan  hidup  umat  manusia.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa anak memiliki peran  strategis  yang secara tegas  dinyatakan pada Pasal 28 B ayat (2) bahwa  negara  menjamin  hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas  perlindungan dari kekerasan dan  diskriminasi.  Perlindungan  terhadap  hak-hak  anak  dijabarkan  di  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Anak  yang  selanjutnya  disebut  dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  tidak  jarang  dijumpai  perilaku  menyimpang  di kalangan  anak  dan  juga  bahkan terdapat  Anak  yang Berhadapan  dengan  Hukum  atau yang biasa  disebut  ABH. Pada dasarnya anak masih belum memiliki nalar yang cukup baik  dalam  membedakan  hal  baik  dan  hal  buruk,  oleh  karenanya  anak  sebagai  pelaku tentunya  juga  harus  dipandang  pula  sebagai  korban.    Nalar  anak  yang  belum  matang seringkali  secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja  sering  memicu anak  untuk  melakukan tindakan  yang  merugikan  diri  sendiri  bahkan orang  lain  atau  biasa  disebut  dengan imitasi.
Penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  anak  dapat  disebabkan  dari  berbagai  faktor, antara  lain  dampak  negatif  perkembangan  yang  cepat,  arus  globalisasi  di  bidang komunikasi  dan informasi,  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  dan  perubahan cara hidup  sebagian  orang  tua  yang  pada  akhirnya  membawa  perubahan  sosial yang mendasar  dalam  kehidupan  keluarga,  masyarakat,  bangsa,  dan negara.(Manalu, 2015) Penelitian  Dwike  dan  Indarwati  pada  tahun  2017  terhadap  narapidana  remaja  yang mengalami  proses  pemidanaan  di  lembaga  pemasayarakatan  beberapa  diantaranya mengalami  gangguan-gangguan  pasca  trauma,  yaitu  adanya  ingatan  yang  menggangu dan memiliki pemikiran terus-menerus dengan perilaku kriminal yang mereka lakukan di masa  lalu  dan  berakibat  pada  tindakan  bunuh  diri,  beberapa  diantaranya  merasa  dan melabeli dirinya sendiri sebagai penjahat karena mereka berada di dalam penjara.(Hilman & Indrawati, 2017) Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Kunti Eka Lehla bahwa berada dalam masa pemidanaan tidak menjamin setelah selesai masa penahananya anak tidak  mengulangi  perbuatannya  kembali.(Lehla,  2018)  Anak  yang  mengalami  masalah kelakuan (pelanggaran-pelanggaran usia muda) juga harus mendapatkan perlindungan, karena anak yang melakukan kejahatan bukan karena ia memiliki sifat jahat, tetapi karena keadaan  anak  tersebut  tidak  stabil  akibat  keadaan  yang  datang  dari  anak  itu  sendiri maupun yang berasal dari dunia luar, yaitu lingkungan yang mengelilingi.(Loqman, 1995) Perlindungan  khusus  terhadap  Anak  dalam  suatu  sistem  peradilan  pidana  anak merupakan  suatu  kegiatan  yang  memiliki  tujuan untuk menjamin kesejahteraan rohani dan  jasmani  Anak  berdasarkan  kepentingan  dan  hak  asasi  yang  dimilikinya.(Rosidah,
2014) Masuknya Anak  ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan titik awal dimulainya  usaha  pembinaan  Anak  baik  dari  segi  fisik  ataupun  mental,  dengan  cara memberikan  hak-haknya  selama  menjalani  hukuman  berupa  pemidanaan  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak.(Putri, 2019)
Anak akan mengalami dampak yang lebih serius apabila tidak ditemukan penangan yang tepat, seperti halnya relasi anak di dalam LPKA yang secara tidak langsung membuat anak  mendapatkan  pelajaran  informal  mengenai  kejahatan  yang  lainnya  yang  secara psikologis akan memberikan dampak pada kepribadian dan pola pikir anak, terlebih lagi ketika  anak  kelaur  dari  LPKA  seringkali  mereka  mendapatkan  perilaku  pengasingan  di lingkungan  sosial,  lingkungan  bermain  dan  lingkungan  keluarga  yang  berakibat  anak tersebut menutup diri, merasa rendah diri dan tidak dapat mengontrol emosi pada saat- saat  tertentu,  bahkan  bukan  suatu  hal  yang  tidak  mungkin  setelah  keluar  dari  LPKA mereka mengulangi perbuatan kriminalnya kembali.(Lehla, 2018) Oleh karennaya Anak yang berkonflik dengan hukum dan dicabut kebebasan sipilnya yang juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai untuk meningkatkan tumbuh kembangnya, sehingga dapat memperkuat penghargaan anak terhadap dirinya sendiri maupun orang lain sesuai usianya perlu mendapatkan treatment yang lebih khusus. Salah satu bentuk treatment perlindungan yang tepat untuk Anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah melalui pemenuhan hak konseling.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, rumusan masalah yang penulis kaji yaitu  mengenai  pemenuhan  hak  konseling  serta  hambatan  yang  dialami  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dalam penemenuhan hak tersebut.

## 3. Metode Penelitian
Metode penelitian hukum yakni suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian  (Muhammad,  2004).  Penelitian  hukum  merupakan  kegiatan  ilmiah  yang didasarkan  pada  metode,  sistematika  serta  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu.(Soekanto,  2007)  Penelitian hukum  dilakukan  guna  menghasilkan  argumentasi,  teori  maupun  konsep  baru  sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.(Marzuki, 2021) Dalam penelitian hukum  konsep  ilmu  hukum  dan  metodologi  yang  digunakan  peneliti  dalam  penelitian adalah  hal  yang  harus  diperhatikan  guna  menunjang  hasil  penelitian  untuk  mencapai tujuan dari penelitian. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris (social legal research) yang bersifat deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan logika deduktif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  wawancara  dan  studi dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik analisis data dengan logika deduktif yaitu menjelaskan suatu permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan menjadi yang lebih khusus. Data yang telah diperoleh melalui wawancara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutorjo dan pihak lain
yang  terkait  serta  dilengkapi  melalui  studi  dokumentasi  akan  ditarik  menjadi  sebuah kesimpulan yang menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.

## 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara mempunyai  kewajiban  untuk  melindungi  harkat  dan  martabat  anak,  ketentuan  ini berimplikasi terhadap keharusan negara dalam memberikan perlindungan yang maksimal terhadap  anak.  Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi  demi  terwujudnya  anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.(Wiranata, 2005)
Tujuan  dari  perlindungan  anak  tersurat  dalam  ketentuan  Pasal  3  Undang-Undang Perlindungan Anak yakni untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan, serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi, demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak  mulia,  dan  sejahtera. Perlindungan  anak  diselenggarakan  berdasarkan  ketantuan  Pasal  2  Undang-Undang Perlindungan Anak yakni berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta  prinsip-prinsip  dasar  Konvensi  Hak-Hak Anak  yang  meliputi  Non  diskriminasi;  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak;  hak  untuk hidup,  kelangsungan  hidup,  dan  perkembangan;  dan  penghargaan  terhadap  pendapat anak.
Prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dalam  penyelenggraan  perlindungan  yang dimaksud dalam Article 3 Convention on The Rights of The Child yakni meliputi semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik atau swasta  kesejahteraan  sosial,  pengadilan  hukum,  penguasa  administratif  atau  badan legislative harus menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama; Negara-negara pihak menjamin perlindungan kesejahteraan dan perawatan anak dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tuanya, wali hukum atau orang yang secara hukum  bertanggung  jawab  untuk  dia  serta  untuk  mencapai  tujuan  ini,  negara  harus mengambil tindakan legislatif dan administratif yang tepat; Negara-negara pihak harus menjamin  bahwa  institusi,  pelayanan  dan  fasilitas  yang  bertanggung  jawab  atas perawatan  dan  perlindungan  anak  harus  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  oleh otoritas yang kompeten, khususnya di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf mereka, serta pengawasan yang kompeten.(Manalu, 2015)
Negara  tidak  hanya  berkewajiban  memberikan  perlindungan  anak  pada  umumnya namun  juga  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  memberikan  perlindungan  khusus salah  satunya  yaitu  kepada  anak  yang    berhadapan  dengan  hukum  sebagaimana  yang telah  ditegaskan  melalui  ketentuan  Pasal  59  Ayat  (2)  huruf  b  Undang-Undang Perlindungan Anak.
Masuknya  Anak  ke  dalam  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  merupakan  titik  awal dimulainya  usaha  pembinaan  Anak  baik  dari  segi  fisik  ataupun  mental,  dengan  cara memberikan hak-haknya selama menjalani   hukuman berupa pemidanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Intan Putri, 2018: 78). Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA) Kutoarjo terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Kutoarjo Nomor 36A, Kabupaten Purworejo,  Provinsi  Jawa  Tengah  secara  umum  lokasi  lapas  terbilang  strategis  dengan tampilan gedung yang cukup memadai dengan kapasitas hunian maksimal sebanyak 116 (seratus enam belas) orang dan kapasitas standar 65 (enam puluh lima) orang. Bangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo merupakan peninggalan Belanda yang telah  berdiri  sejak  tahun  1880.    Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  Kutoarjo merupakan tempat pembinaan Anak yang dijatuhi pidana penjara dalam lingkup daerah Jawa Tengah.
Tabel 1. Anak Berdasarkan Klasiikasi Kejahatan Per Bulan Maret 2022
No Jenis Kejahatan Januari Februari Maret 1 Pasal 159-181 KUHP 12 Orang 11 Orang  12 Orang 2 Pasal 281-292 KUHP 1 Orang 1 Orang 3 Pasal 351 KUHP 1 Orang 1 Orang - 4 Pasal 359 KUHP 1 Orang 1 Orang 1 Orang 5 Pasal 362-364 KUHP 16 Orang 18 Orang  23 Orang 6 Pasal 365 KUHP 1 Orang 1 Orang 7 Orang 7 Pasal 80 UUPA 5 Orang 6 Orang 6 Orang 8 Pasal 81 UUPA 22 Orang 26 Orang  27 Orang 9 Pasal 82 UUPA 3 Orang 5 Orang 7  Orang 10 Senjata Api Rakitan dan Sajam (UU Darurat No. 12/1951) 1 Orang 1 Orang 1 Orang 11 Narkotika (Psl. 114/35/2009) 1 Orang 1 Orang 1 Orang 12 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Psl. 44 UU.No.23/2004) 1 Orang 1 Orang 1 Orang
Sumber : Data Bagaian Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, diambil pada 28 Maret 2022
Data  bagian  registrasi  dan  klasifikasi  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA) Kutoarjo per bulan Maret 2022 menunjukan bahwa pada bulan Maret 2022 sebanyak 89 Anak  menghuni  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  Kutoarjo.  Pasal  85  ayat  (2) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang dijatuhi hukuman pidana penjara di LPKA berhak  memperoleh  hak  pembinaan,  pembimbingan  pengawasan,  pendampingan, pendidikan  dan  pelatihan,  serta  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang. Ketentuan  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak. Menyebutkan bahwa Anak yang menjalani masa pidana berhak atas:
1. pengurangan masa pidana;
2. asilimilasi;
3. cuti mengunjungi keluarga;
4. pembebasan bersyarat;
5. cuti  menjelang bebas;
6. cuti bersyarat;
7. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Anak juga berhak untuk mendapatkan hak-hak narapidana pada umumnya sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan yang meliputi :
1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media  massa lainnya yang  tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan  hak-hak  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Berdasarkan pedoman perlakuan Anak di Lembaga Pmbinaan Khusus Anak (LPKA) Anak berhak atas :
1. remisi
2. grasi
3. peninjauan kembali (PK)
4. konseling
5. kunjungan
6. asimilasi dan reintegrasi sosial
7. rekreasi
8. komunikasi
9. bahan bacaan
10. informasi
Konseling  merupakam  hak  Anak  selama  menjalani  pembinaan  di  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  (LPKA).  Program  Konseling  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA) Kutaorjo  bersifat  umum  untuk  semua  Anak  yang  ditempatkan  di  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  (LPKA)  Kutoarjo.  Berdasarkan  pedoman  perlakuan  Anak  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) konseling terbagi menjadi 2 jenis yaitu konseling individu dan konseling kelompok. Dalam pelaksanaan konseling tebagi dalam beberapa tahapan yaitu:
1. Konsling individu
Konseling  individu  terdiri  dari  tahap  awal,  tahap  kerja  (inti),  dan  tahap  tindakan (akhir).
2. Konseling kelompok
Konseling kelompok terdiri dari tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran.
Pelaksanaan  konseling  di  LPKA  Kutoarjo  dilakukan  dengan  bekerjasama  dalam bentuk  perjanjian  kerja  sama  (PKS)  dengan      Universitas  Islam  Negeri  Raden  Mas  Said Surakarta dan Sahabat Kapas. Perjanjian kerjasama berisikan hak dan kewajiban kedua belah  pihak  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  Perjanjian  kerjasama  tersebut memiliki  jangka  waktu  yakni  selama  2  (dua)  tahun  dan  dapat  dilakukan  perpanjangan perjanjian sesuai dengan kesepakatan dari pihak LPKA maupun pihak pemberi fasilitator konseling.  Universitas  Islam  Negeri  Raden  Mas  Said  Surakarta  dan  Sahabat  Kapas merupakan pelaksana konseling di LPKA Kutoarjo. Universitas Islam Negeri Raden Mas Sahid Surakarta memberikan konseling individu pada Anak khususnya mengenai psikologi islam. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said mengirimkan 2 konselor yang memiliki keahlian dibidang psikologi untuk memberikan konseling kepada 15 Anak yang dilakukan setiap  3  bulanan.  Asesmen  konseling  dilakukan  secara  offline  dan  mengenai  konseling dapat  dilakukan  secara  offline  maupun  online  menyesuaikan  dengan  anggaran  dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said sendiri.
Sahabat  Kapas  merupakan  organisasi  non-pemerintah  dan  non-profit  yang berkedudukan di Karanganyar, Jawa Tengah yang dibangun, dikelola, dan digerakkan oleh pribadi-pribadi yang mempunyai kepedulian dan perhatian kepada Anak dalam kondisi Khusus dan Rentan (AKKR).(Profil Yayasan Sahabat Kapas, n.d.) Pada tanggal 13 Juli 2010 melalui pengesahan menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia telah resmi berbentuk badan  hukum.  Sahabat  Kapas  bergerak  dibidang  pendampingan  psikologis, pengembangan  diri,  pelatihan  keterampilan  dan  dukungan  reintegrasi  bagi  Anak Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH).  Layanan  konseling  yang  Sahabat  Kapas  berikan bersifat umum untuk semua Anak yang ditempatkan di LPKA Kutoarjo tanpa membatasi ataupun  dikhususkan  untuk  Anak  pelaku  tindak pidana tertentu  Ada  2  bentuk  layanan konseling  yang  diberikan  oleh  Sahabat  Kapas  yakni  berupa  konseling  individu  dan konseling  kelompok.  Layanan  konseling  individu  Sahabat  Kapas  diberikan  pada  Anak berdasarkan pada:
1. Daftar nama yang telah direkomendasikan oleh petugas LPKA Kutoarjo
2. Sahabat kapas sendiri memberikan nama kepada petugas LPKA Kutoarjo berdasarkan hasil pengamatan dalam observasi pendampingan kelas besar untuk dikonseling.
3. Anak menyampaikan sendiri bahwa dirinya ingin dikonseling.
Layanan  konseling  individu  pasca  adanya  pandemic  covid-19  dilaksanakan  online menggunakan  platform  zoom  meeting,  dan  untuk  tahun  2022  ini  dilaksanakan  secara hybrid. Layanan konseling individu secara online waktu dari hari senin sampai dengan hari jumat  konseling  dapat  dilaksanakan  secara  online  selama  telah  ditentukan  waktunya. Sedangkan untuk layanan konseling individu secara offline dimana melakukan konseling dengan mendatangi Khusus LPKA Kutoarjo terjadwal seminggu sekali yakni dilaksanakan pada  hari  kamis  ataupun  berdasarkan  pada  kesediaan  petugas  maupun  Anak  untuk waktunya. Sedangkan untuk konseling kelompok diutamakan untuk Anak Pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Tema dari konseling kelompok adalah pencegahan kekerasan berbasis  gender.  Konseling  kelompok  terdiri  dari  maksimal  10  (sepuluh)  Anak  dan minimal 5 (lima) Anak. Konseling kelompok berdurasi selama 3 (tiga) bulan. Tujuan dari konseling kelompok sendiri adalah guna menurunkan potensi pengulangan tindak pidana kekerasan  seksual  ketika  Anak  kembali  ke  dalam  masyarakat.  Dalam  pelaksanaannya konseling kelompok terdiri dari 7 (tujuh) tahapan yang meliputi tahap awal pembentukan, tahap  menciptakan  ruang  katarsis,  tahap  membangun  kesadaran,  tahap  persiapan perubahan, tahap perubahan, tahapan terminasi, dan penutup.
Sahabat kapas memiliki 4 (empat) konselor intervensi ke LPKA  Kutoarjo dan untuk yang telah dilatih berkaitan dengan kekerasan berbasis gender adalah sebanyak 2 (dua) konselor.  Berdasarkan  keterangan  Bapak  Dedy  Winarto,  Spt.,  MSI.  selaku  Kasubsi Bimkemas  dan  Pengentasan,  sebanyak  9  Anak  yang  saat  ini  mendapatkan  layanan konseling  individu  dan  sebanyak  7  Anak  mendapatkan  layanan  konseling  kelompok mengenai kekerasan terhadap gender.
Karena keterbatasan jumlah konselor maka tidak semua Anak dapat mendapatkan program ini. Oleh karenanya, program ini di prioritaskan untuk Anak yang dinilai paling membutuhkan.  Hasil  dari  konseling  Anak  dapat  dijadikan  sebagai  tambahan  atau pertimbangan dalam sidang Tim Pengawas Pemasyarakatan.
Dalam pemenuhan hak konseling Anak di dalam Lembaga LPKA Kutoarjo, terdapat beberapa hambatan yang meliputi:
1. Sarana prasarna penunjang
Dalam  menyelenggarakan  konseling  terhadap  Anak  di  dalam  LPKA  Kutoarjo mengalami hambatan salah satunya dalam segi sarana prasarana. Sarana prasarana merupakan  salah  satu  faktor  penting  yang  menunjang  penyelenggaraan  suatu program.  Keberhasilan  suatu  program  sangat  berkaitan  erat  dengan  ketersediaan sarana  prasarana  yang  mendukung.  Beberapa  hambatan  yang  dialami  oleh  LPKA Kutoarjo berkaitan dengan sarana prasarana diantaranya:
a. Ruang konseling
LPKA Kutoarjo telah memiliki tempat untuk melaksanakan konseling. Namun, tempat  yang  ada  belumlah  maksimal  karena  dinilai  belum  nyaman.  Dalam melaksanakan konseling dan rehabilitasi psikososial tentunya dibutuhkan tempat yang nyaman untuk menunjang kenyamanan Anak agar Anak senantiasa merasa rileks selama mengikuti kegiatan.
b. Kamera
Dalam melaksanakan konseling melalui video call tentunya diperlukan sarana yang  memadai  agar  gambar  pada  saat  video  call  jernih  guna  menunjang  agar
komunikasi  antara  konselor  dengan  Anak  berjalan  dengan  baik  dan  lancar. Hambatan yang dialami LPKA Kutoarjo dalam hal ini adalah keterbatasan sarana kamera yang memadai guna menunjang dalam melakukan konseling.
c. Komputer
Dalam  melaksanakan  konseling  secara  online  tentunya  sarana  yang  paling diperlukan  guna  menunjang  keberlangsungan  kegiatan  adalah  komputer.  LPKA Kutoarjo  masih  belum  memiliki  komputer  yang  memadai  untuk  melaksanakan konseling Anak.
2. Sumber daya manusia (SDM)
Dalam  melaksanakan  rehabilitasi  terhadap  Anak  di  LPKA  Kutoarjo  tidaklah memiliki SDM sendiri yang memiliki basic dalam bidang psikologi untuk melaksanakan kegiatan  konseling.  LPKA  Kutoarjo  memberikan  layanan  konseling  Meskipun  telah bekerjasama  dengan  Universitas  Islam  Negeri  Raden  Mas  Said  Surakarta,  namun layanan konseling belumlah dapat diberikan kepada seluruh Anak di LPKA Kutoarjo. Hal  tersebut  dikarenakan terbatasnya  konselor/  fasilitator  yang  diberikan  oleh  UIN Raden Mas Said Surakarta maupun Sahabat Kapas..
3. Anggaran
Dalam  melaksanakan  layanan  konseling  di  LPKA  Kutoarjo  tidak  ada  sumber  daya manusia (SDM) yang memiliki basic atau memang ahli dibidang psikologi maka untuk menyelenggarakan  layanan  konseling  pihak  LPKA  Kutoarjo  haruslah  mendatangkan psikolog  dari  luar.  Namun,  LPKA  Kutoarjo  tidak  memiliki  anggaran  untuk mendatangkan psikolog dari luar LPKA Kutoarjo.
Dari  hambatan-hambatan  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  berdampak  pada jumlah  Anak  yang  mendapatkan layanan  konseling.  Dapat  dilihat  dari  jumlah Anak  per bulan  Maret  2022  yakni  sebanyak  89  Anak,  hanya  sebagian  Anak  yang  mendapatkan pemenuhan hak konseling yakni sebanyak 15 Anak.

## 5. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)  Kutoarjo,  didapat  sebuah  kesimpulan  yaitu  pemenuhan  hak  konseling  terhadap Anak  dilakukan  melalui  kerjasama  dengan  Universitas  Islam  Negeri  Raden  Mas  Said Surakarta sebagai fasilitator. Pemenuhan Hak konseling belumlah dapat diberikan secara maksimal dan menyeluruh untuk semua Anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus  Anak  (LPKA)  kutoarjo.  Pelaksanaan  pemenuhan  hak  konseling  mengalami hamatan diantaranya:
1. Terbatasnya  sarana  prasarana  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  Kutoarjo yang meliputi tempat atau ruangan, kamera, dan komputer
2. Tidak  adanya  sumber  daya  manusia  (SDM)  dilam  bidang  psikologi  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo
3. Keterbatasan Anggaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo

## 6. Daftar Pustaka
Hilman, D. P., & Indrawati, E. S. (2017). Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja Di Lapas Klas I Semarang . Empati , 6(3), 189 – 203.
Lehla,  K.  E.  (2018). Proses  Pembinaan  Psikologis  Pada  Anak  Kasus  Kekerasan  Seksual (Studi  Kasus  di  LPK  Anak  Blitar  Kelas  I) .  Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik Ibrahim.
Loqman, L. (1995). Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi .
Manalu,  J.  M.  (2015). Penerapan  Asas  Kepentingan  Terbaik  Bagi  Anak  dalam  Lembaa Pemasyarakatan  Anak  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan  (Studi  di  Wilayah  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A Batam. Universitas International Batam.
Marzuki, P. . (2021). Penelitian Hukum (Edisi Regu). Prenada Media Group. Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . PT. Citra Aditya Bakti.
Profil Yayasan Sahabat Kapas . (n.d.). 19 November 2012.
https://sahabatkapas.org/profil-yayasan-sahabat-kapas/
Putri, E. I. (2019). Begal Anak; Pemenuhan Hak dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandar Lampung . Cepalo , 2(2), 45. https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1764
Rosidah, N. (2014). Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia Sebuah Pendekatan Hukum Progresif. Pustaka Magister.
Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum (III). UI Press.
Widodo.  (2012). Prisonisasi  Anak  Nakal  Fenomena  dan  Penanggulangannya .  Aswaja Presindo.
Wiranata, I. G. A. B. dan E. M. (2005). Hak Asasi (Anak) dalam Realitas Quo Vadis? Dalam kumpulan  Naskah  Hak  Asasi  Manusia  (hakekat,  Konsep  dan  implikasinya  dalam perspektif Hukum dan Masyarakat) . Refika Aditama.