AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## ARTI PENTING MATA UANG CRYPTOCURRENCY  SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH MENURUT PREFEKTIF HUKUM INDONESIA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

## Donny Raynaldo Tungkiman
MAGISTER ILMU HUKUM, UNIVERSITAS SURABAYA tonksury@gmail.com
Absract: In the era of the industrial revolution 4.0 today, many people make this cryptocurrency an investment and even become a legal payment in several  developed  countries  in  the  world.  However,  Cryptocurrency  is  also  widely  associated  with  attractive  investments  where  the Cryptocurrency exchange rate is relatively higher in percentage in this current era. But in the legal perspective in the State of Indonesia, Bank Indonesia  refuses  to  deal  with  legal  payments  related  to  Cryptocurrency  which  cannot  be  used  as  a  medium  of  exchange  for  any  goods  or services.  In  addition,  according  to  Bank  Indonesia,  it  is  vulnerable  to  hacking  related  to  cryptocurrencies  and  triggers  related  to  money laundering and terrorism financing. This makes Indonesia refuse to use Cryptocurrencies as legal tender. However, with such thoroughness the discussion  is  still  considered  imperfect,  because  one  of  the  characteristics  of  laws  and  regulations  is  that  they  are  flexible  and  dynamic  in following the development of society. Therefore, in the era of the industrial revolution 4.0, you must keep up with the times so you don't get left behind. But in this case, actually, legalizing Cryptocurrencies in Indonesia can improve economic standards in Indonesia.
Keywords : Cryptocurrency, currency, Indonesian bank, payment instrument.
Abstrak: Di era revolusi industri 4.0 sekarang ini banyak sebagian orang menjadikan mata uang Cryptocurrency  ini sebagai investasi bahkan menjadi pembayaran yang sah di beberapa Negara maju di dunia. Namun mata  uang Cryptocurrency  juga banyak dikaitan dengan investasi yang mengiurkan dimana kurs mata uang Cryptocurrency  relatif lebih naik presentasenya di era sekarang ini. Tetapi dalam prefektif hukum di Negara Indonesia, Bank Indonesia menolak terkait dengan pembayaran yang sah terkait dengan  mata uang Cryptocurrency  yang dimana tidak bisa menjadikan alat tukar suatu barang atau jasa apapun. Selain itu juga menurut Bank Indonesia rentan dengan peretasan terkait dengan mata uang Cryptocurrency  dan memicu terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini membuat Indonesia menolak terkait dengan mata uang Cryptocurrency dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Namun dengan sedemikian saksamanya pembahasan tersebut  masih  dirasa  kurang  sempurna,  karena  salah  satu  sifat  dari  hukum  dan  aturan  adalah  bersifat  fleksibel  dan  dinamis  mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu di era revolusi industri 4.0 ini harus mengikuti perkembangan zaman supaya tidak tertinggal. Namun dalam hal ini juga sebenarnya kalau mengesahkan mata uang Cryptocurrency  di Indonesia bisa meningkatkan standar ekonomi di Indonesia.
Kata kunci : Cryptocurrency , mata uang, bank Indonesia, alat pembayaran

## PENDAHULUAN
Pada  Era  Revolusi  Industri  4.0  manusia  atau  masyarakat  modern  merupakan  masyarakat  yang mengejawantahkan  Aturan  Hukum  menjadi  satu  gagasan  utama  dimana  untuk  mengatur  kehidupan masyarakat  lebih  efisien  dalam  arti  luas  maupun  dalam  arti  sempit.  Sedangkan  Pemerintah  membuat gagasan  Suatu  Peraturan  atau  perundang–undangan  yang  memberikan  kesejahteraan  masyakat  untuk diataati maupun dimengerti untuk memberikan kepastian hukum.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Menurut Roscoe  Pound  dengan teorinya yang dimana hukum sebagai alat untuk merekayasa  atau memperbarui masyarakat ( law as a tool of engineering ) yang melindungi kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum antara lain yaitu kepentingan umum ( Public Interest ), Kepentingan masyarakat ( Social Interest ) dan Kepentingan Pribadi ( Private Interest ). 1 Tetapi dalam hal ini bertolak belakang kepada kebijakan Bank Indonesia yang menolak terkait dengan mata uang Cryptocurrency untuk melakukan transaksi digital khususnya pembayaran yang sah di Indonesia. Sistem pembayaran didunia sudah melakukan pembayaran melalui  yang  namanya  Digital  E-commerce  atau  pembayaran  secara  virtual  online  dan  hal  ini  khususnya terkait  dengan  terobosan  baru  yang  bernama  mata  uang Cryptocurrency dimana  mata  uang  tersebut  bisa melakukan  pembayaran  yang  sah  di  beberapa  Negara  atau  Benua  khususnya  Singapura,  Jepang,  Amerika Serikat maupun Uni Eropa. Sistem pembayaran merupakan suatu mekanisme yang mencakup pengaturan yang  digunakan  untuk  penyampaian  pembayaran  melalui  pertukaran  nilai  antar  perorangan,  lembaga keuangan  baik  secara  domestik  maupun  global. 2 Tetapi  dalam  hal  ini  terkait  dengan  mata  uang Cryptocurrency yaitu asset digital yang dimana di desain khusus untuk melakukan transaksi jual beli yang menggunakan kriptografi dengan  keamanan  yang  sangat  baik  untuk  mengketatkan  transaksi  keuangan, memverifikasi transfer aset dan mengontrol keuangan. Dalam hal ini mata uang Cryptocurrency yang paling terkenal  yaitu bitcoin .  Mata  uang Cryptocurrency juga  mengkontrol  desentralisasi  terkait  dengan  macam– macam mata uang Cryptocurrency antara lain bitcoin , dogecoin , etherium dan xrp dengan metode blockhain . Untuk itu  mata  uang Cryptocurrency mengenal  sistem Blockchain atau buku  besar  digital.  Jadi  saat  seseorang memasukkan  transaksi,  tidak  akan  mudah  untuk  menggantinya. 3 Di  negara  Indonesia  sendiri  belum  ada pengaturan  regulasi  atau  peraturan  khusus  terkait  dengan  mata  uang Cryptocurrency sebagai  alat pembayaran  yang  sah.  Dikarenakan  Bank  Indonesia  atau  Bank  Sentral  Indonesia  menolak  dengan  alasan terkait maraknya kejahatan ekonomi khususnya penggelapan dana, pendanaan terorisme, pencucian uang dan  maupun  peretasan  account.  Dalam  hal  ini  sebenarnya  sistem  mata  uang Cryptocurrency sangat  ketat karena  ada  sistem blockchain yang  dimana  transakasinya peer  to  peer jadi  sulit  untuk  diretas  dan  beberapa negara  sudah  mempunyai  teknologi  mutakhir  yang  bernama Financial  Action  Task  Force (FATF)  untuk memnimalisir terkait dengan tindak pidana kejahatan ekonomi. Hal ini sebenarnya bisa menjadi terobosan baru bagi Negara Indonesia untuk mengesahkan mata uang Cryptocurrency sebagai pembayaran yang sah di
1 Prof. Darji Darmodiharjo, S.H., “Pokok – Pokok Filsafat Hukum”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004. Hlm 130.
2 Fery Mulyanto. 2015. “Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin”. Indonesian Journal on Networking and Security Vol. 4 No. 4. Bandung : Universitas Pasundan Bandung.
3 Novita Putri Besari , ”Apa Itu Blockchain, Teknologi di Balik Bitcoin & Aset Kripto”, diakses dari website https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210423180644-37-240436/apa-itu-blockchain-teknologi-di-balik-bitcoin-aset-kripto/1 , diakses pada tanggal 24 agustus 2021.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
era Revolusi Industri 4.0 untuk kedepannya. Dikarenakan hukum itu harus bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan  zaman.  Maka  dalam  hal  ini  Bank  Indonesia  atau  Bank  Sentral  Indonesia  harus  mengkaji terkait  dengan  mata  uang Cryptocurrency .  Namun  juga  suatu  kebijakan  pelarangan  atau  penolakan  mata uang Cryptocurrency sebagai  transaksi  keuangan  atau  sebagai  alat  pembayaran  yang  sah  searasa  jauh  dari kata adil. Dikarenakan Negara Indonesia belum bisa memasuki teknologi Era Global yang terus maju dan masyarakat  diharus  menggunakan  mata  uang  konvensional  atau  pembayaran  debet  menggunakan  uang konvensional untuk transaksi pembayaran yang sah atau jual beli. Dalam hal ini apabila disahkan Regulasi atau  Peraturan  Khusus  terkait  dengan  mata  uang Cryptocurrency bisa  meningkatkan  stimulus  standar ekonomi yang lebih baik dikarenakan pembayarannya lebih efisien.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang di pergunakan dalam artikel ini adalah penelitian yurudis normatif, merupakan penelitian  kepustakaan,  yaitu  penelitian  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  yang  terdiri  dari peraturan perundang–undangan dan literatur. Penelitian artikel ini menggunakan pendekatan konseptual ( Conceptual  Approach ). 4 Dalam  penulisan  artikel  ini  tidak  beranjak  dari  peraturan  hukum  yang  ada  atau Undang–undang yang berlaku. Dasar dan konsep tersebut digunakan untuk mengalisis kebenaran dengan menggunakan  konsep  kebenaran  materiil,  kebenaran  formal.  Dalam  hal  ini  menggunakan  pendekatan konseptual,  penelitian  artikel  ini  perlu  merujuk  pada  prinsip–prinsip  hukum.  Penelitian  ini  juga menggunakan pendekatan kasus ( case approach ) dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh bahan bahan data sekunder yaitu jurnal–jurnal, buku –buku, pendapat para ahli, berita media massa maupun literatur–literatur yang telah ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Hambatan  Terkait  Mata  Uang  Cryptocurrency    Sebagai  Pembayaran  Yang  Sah  Di  Negara Indonesia Menurut Bank Indonesia
Dalam sebuah pemerintahan sebenarnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya terkait dengan  meningkatkan  ekonomi  yang  lebih  moderat  dan  lebih  maju  untuk  kedepannya  seperti  halnya transaksi jual–beli atau sistem pembayaran di era Global atau Revolusi Industri 4.0 semua serba online dan transparasi. Dalam hal ini menurut Kitab Undang–Undang Hukum Perdata terkait dengan jual  beli Pasal 1457 yaitu suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu megikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu
4 Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
kebendaan,  dan  pihak  yang  lain  untuk  membayar  harga  yang  telah  dijanjikan. 5 Berdasarkan  ketentuan tersebut, hal ini bisa dilihat bahwa jual–beli atau transaksi pembelian atau pembayaran merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban atau perjanjian untuk  memberikan sesuatu barang atau jasa  secara  sah.  Di  Negara  Indonesia  sendiri  telah  melegalkan  beberapa  Alat  Pembayaran  yang  sah  dan secara legal bisa digunakan dalam kegiatan transaksi alat pembayaran atau jual beli di Negara Indonesia itu sendiri  yaitu  kegiatan  sistem  pembayaran  menggunakan  bilyet  giro  yang  diatur  dalam  surat  Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 juli 1995 tentang Bilyet Giro, sistem pembayaran menggunakan Cek yang diatur dalam Pasal 178 dan Pasal 229 Kitab Undang–Undang Hukum Dagang dan kemudian  ada  Pembayaran  Uang  Elektronik  yang  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 11/12/PBI/2009  tanggal  13  April  2009  tentang  uang  elektronik  dan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal uang elektronik. Di Era Global atau Revolusi Industri 4.0 ini kita tidak luput dengan yang namanya sistem pembayaran secara Online atau yang disebut E-commerce . Tetapi berbeda dengan mata uang Cryptocurrency di Negara Indonesia. Hal ini hambatan terbesarnya datang dari pihak  Bank  Indonesia  belum  meregulasi  atau  melarang  menggunakan  sistem  transaksi  mata  uang Cryptocurrency .  Alat  pembayaran  yang  sah  di  Indonesia  adalah  mata  Uang  Konvensional  atau  Mata  Uang Asing dan kemudian di konversikan ke Mata Uang Negara Indonesia yaitu Rupiah. 6 Dikarenakan menurut Bank Indonesia Mata Uang Cryptocurrency fungsinya tidak jelas apakah sebagai mata uang ataupun sifatnya komoditas  dan  menurut  Bank  Indonesia  ada  kemungkinan  terjadinya  tindak  pidana  ataupun  Kejahatan Ekonomi  seperti  halnya  penggelapan  dana,  pendanaan  terorisme,  pencucian  uang  maupun  peretesan account. Dalam hal ini Bank Indonesia tidak mau meregulasi atau mengkaji terkait peraturan khusus terkait mata uang Cryptocurrency dikarenakan kurangnya pengetahuan terkiat mata uang Cryptocurrency di Negara Indonesia. Pada dasarnya sistem mata uang Cryptocurrency sangat ketat karena ada sistem blockchain yang dimana  transakasinya peer  to  peer jadi  sulit  untuk  diretas  oleh  para  peretas  dan  beberapa  Negara  sudah mempunyai  teknologi  mutakhir  yang  bernama Financial  Action  Task  Force (FATF)  yang  dimana  untuk memnimalisir terkait dengan tindak pidana kejahatan ekonomi. Hal ini dikarenakan masih belum banyak yang  mengetahui  tentang  teknologi  tersebut  di  Negara  Indonesia.  Hal  ini  juga  Negara  Indonesia  bisa mencontoh  Negara  maju  seperti  Singapura,  Jepang,  Amerika  Serikat  maupun  Uni  Eropa  sudah  sudah meregulasi  terkait  mata  uang Cryptocurrency sebagai  pembayaran  yang  sah.  Karena  untuk  itu  Negara Indonesia  harus  mengkaji  lagi  atau  membuat  peraturan  khusus  untuk  mata  uang Cryptocurrency sebagai pembayaran  yang  sah.  Dikarenakan  hukum  dan  aturan  harus  bersifat  fleksibel  dan  dinamis  mengikuti
5 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
6 Shinta Amalina. H Havidz,“ Kendala Cryptocurrency Di Indonesia”, diakses dari website https://finance.binus.ac.id/2018/11/kendala-cryptocurrency-di-indonesia/ finance.binus.ac.id diakses pada tanggal 28 agustus 2021.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
perkembangan masyarakat.

## 2. Akibat  Hukum  Terkait  Dengan  Mata  Uang  Cryptocurrency    Sebagai  Pembayaran  Yang  Sah  Di Negara Indonesia.
Di  berbagai  kalangan  dari  semua  orang  di  seluruh  dunia  pasti  suka  berbelanja  untuk  kebutuhan pokok bahkan untuk fashion. Hal ini mata uang sebagai pembayaran yang sah untuk mendapatkan barang atau jasa. Seperti halnya mata Cryptocurrency saat ini dijadikan sistem pembayaran sah yang bebasis digital ( E-commerce ).  Tetapi  dalam  hal  ini  di  Negara  Indonesia  ada  ketentuan  kalau  menggunakan  mata  uang Cryptocurrency sangat  dilarang  bahkan  bisa  di  pidana.  hal  ini  diatur  di  Pasal  23B  Undang–undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  juncto  Pasal  1  dan  angka  2,  Pasal  2  ayat  1  serta  Pasal  21  ayat  1 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan yaitu Rupiah adalah satu–satunya alat  pembayaran  yang  sah  di  Negara  Kesatuan  di  Negara  Indonesia. 7 Tidak  sampai  situ  saja  mata  uang Cryptocurrency sangat  dilarang  oleh  pemerintah  untuk  transaksi  investasi  berkepanjangan  dan  sebagai pembayaran yang sah di Negara Indonesia tetapi untuk hal ini juga ada ketentuan pidana bagi pelaku yang menggunakan  sebagai  alat  pembayaran  yang  sah  seperti  yang  di  sebutkan  di  Pasal  33  Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang hal ini berbunyi  setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam  setiap  transaksi  yang  mempunyai  tujuan  pembayaran,  penyelesaian  kewajiban  lainnya  yang  harus dipenuhi  dengan  uang  atau  transaksi  keuangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  Pasal  21  ayat  1  dipidana dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  tahun  dengan  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  200.000.000  (Dua Ratus  Juta  Rupiah). 8 Tetapi  pada  nyatanya  di  Negara  Indonesia  belum  ada  Regulasi  terkait  dengan  mata uang  Digital  yaitu Cryptocurrency untuk  saat  ini.  Dengan  hal  ini  Negara  Indonesia  mengelabuhi  yang namanya  asas  legalitas  Pasal  1  ayat  1  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  suatu  tindak  pidana  yang dimana  asas  itu  berbunyi  tiada  suatu  perbuatan  tanpa  dipidana  kecuali  perbuatan  itu  telah  telah  ada  di Undang–Undang  daripada  perbuatan  itu  sendiri  ( nullum  delictum  nulla  poena  sine  praevia  lege  poenalli ).  hal  ini sebenarnya dari Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang diatur sebagai mata Uang Kertas atau Uang Uang Kertas asing. Tidak dengan uang digital seperti Mata Uang Cryptocurrency . Hal ini kenapa sepertinya Bank Indonesia atau Pemerintah harus mengkaji lebih dalam terkait mata uang digital ini karena hal  ini  kurang  dari  rasa  adil  Pemerintah  menerapkan  semua  kepada  masyarakat  memberikan  ketentuan Pidana bagi pelaku yang tidak menggunakan rupiah dan bahkan menggunakan mata uang Cryptocurrency . Hal  ini  mata  uang Cryptocurrency bisa  berpotensi  sebagai  pembayaran  yang  sah  di  seluruh  dunia  di  era Revolusi  Industi  4.0  ini.  Dikarenakan  mata  uang  digital  ini  semakin  menguat  untuk  hal  ini  sebenarnya
7 Advocall, “ Ini Dampak Transaksi dengan Mata Uang Asing di Indonesia “ diakses dari website https://advocall.id/berita/ini- dampak-transaksi-dengan-mata-uang-asing-di-indonesia tanggal terkahir diakses 31 agustus 2021
8 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Pemerintah atau Bank Indonesia haru membuat Regulasi khusus dikarenakan hukum itu bersifat dinamis sesuai perkembangan zaman yang semakin maju dan moderenisasi terkait dengan mata uang digital ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa regulasi terkait mata uang Cryptocurrency sebagaialat pembayaran  yang  sah  di  Indonesia  sudah  selayaknya  untuk  segera  ditetapkan,  karena  hal  ini  dapat mendukung upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan global di era revolusi industri 4.0 sekarang ini. Beberapa  negara  yang  sudah  mengakomodasi  mata  uang  digital  ( Cryptocurency )  seperti  Singapura,  Jepang, Amerika Serikat maupun Uni Eropa ternyata tidak mengalami apa yang menjadi ketakutan dari Pemerintah Indonesia.
Untuk  saat  ini  mata  uang Cryptocurrency dilarang  untuk  digunakan  sebagai  alat  pembayaran  yang sah di Negara Indonesia sesuai dengan Pasal 33 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang hal  ini  berbunyi  setiap  orang  yang  tidak  menggunakan  Rupiah  dalam  setiap  transaksi  yang  mempunyai tujuan  pembayaran,  penyelesaian  kewajiban  lainnya  yang  harus  dipenuhi  dengan  uang  atau  transaksi keuangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  Pasal  21  ayat  1  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1 tahun dengan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
Dalam  hal  ini  sebenarnya  untuk  mengesahkan  atau  meregulasi  aturan  terkait  dengan  mata  uang cryptocurrency sebagai  pembayaran  yang  sah  di  era  Revolusi  Industri  4.0  dapat  meningkatkan  stabilitas ekonomi  meskipun  barang  tidak  berwujud  tetapi  presentase  perkembangan  statistiknya  semakin meningkat. Oleh karena itu kalau negara Indonesia sudah membuat aturan atau meregulasi terkait dengan mata  uang cryptocurrency dalam  hal  ini  dapat  mengontrol  perkembangan  mata  uang  tersebut  agar  lebih tertata dan efisien.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## DAFTAR PUSTAKA
Advocall , “ Ini Dampak Transaksi dengan Mata Uang Asing di Indonesia “ diakses dari website https://advocall.id/berita/ini- dampak-transaksi-dengan-mata-uang-asing-di-indonesia
Fery Mulyanto . 2015. “ Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin ”. Indonesian Journal on Networking and Security Vol. 4 No. 4. Bandung : Universitas Pasundan Bandung.

## Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
Novita  Putri  Besari ,  ” Apa  Itu  Blockchain,  Teknologi  di  Balik  Bitcoin  &  Aset  Kripto ”,  diakses  dari  website https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210423180644-37-240436/apa-itu-blockchain-teknologi-di- balik-bitcoin-aset-kripto/1, diakses pada tanggal 24 agustus 2021.
Prof. Darji Darmodiharjo , S.H., “ Pokok – Pokok Filsafat Hukum ”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004. Hlm 130.
Peter Mahmud Marzuki . “ Penelitian Hukum ”, Prenada Media Group, Jakarta,2011.
Shinta  Amalina.  H  Havidz ,“ Kendala  Cryptocurrency  Di  Indonesia ”,  diakses  dari  website https://finance.binus.ac.id/2018/11/kendala-cryptocurrency-di-indonesia/  finance.binus.ac.id  diakses pada tanggal 28 agustus 2021.

## Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang