Ál-fâhim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 3 No. 2. March-September 2021 ISSN: 2656-226X; E-ISSN: 2656-6036 DOI: 10.0118/alfahim.v3i2.176
|Submitted: August 4, 2021  | Accepted: August 12, 2021   | Published: Sept 30, 2021
Analisis Implementasi Pendidikan Inklusif di Provinsi Aceh: Budaya, Kebijakan, dan Pelaksanaan Muhammad Haekal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry muhammad.haekal@ar-raniry.ac.id
Abstract: This study analyzed the implementation of inclusive policies in Aceh Province starting from 2012 to 2020. The analysis was based on three aspects: culture, policy, and implementation. This study used a qualitative approach,  in  which  the  document  analysis  was  applied  as  the  primary method  in  this  research.  The  document  used  was  the  Aceh  Governor Regulation No. 92 of 2012 on the Implementation of Inclusive Education. The study results stated that the Aceh Government had not appropriately implemented the three elements of inclusive education in Aceh. The Aceh government had to strive to develop the foundation of inclusive education. This study suggests that the local government of Aceh should implement inclusive  education  using  the  Index  for  Inclusion  and  start  by strengthening  an  inclusive  culture  before  moving  on  to  policy  and implementation.
Keywords: Education  Management,  Educational  Policy,  Inclusive Education, Special Needs Children
Abstract: Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan inklusif di Provinsi  Aceh  yang  mulai  tahun  2012  hingga  2020.  Analisis  tersebut bertumpu  pada  tiga  aspek  yaitu  budaya,  kebijakan,  dan  implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis  dokumen  sebagai  metode  utama  penelitian.  Dokumen  yang digunakan adalah Peraturan Gubernur Aceh No. 92 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa ketiga elemen pendidikan inklusi di Aceh belum terlaksana dengan baik. Pemerintah  Aceh  harus  bekerja  lebih  keras  untuk  membangun  fondasi pendidikan inklusi. Studi ini menyarankan agar pemerintah daerah Aceh menerapkan pendidikan inklusif dengan menggunakan Index for Inclusion dan memulai dengan memperkuat budaya inklusif sebelum melanjutkan ke kebijakan dan implementasi.
Keywords: Manajemen  Pendidikan,  Kebijakan  Pendidikan,  Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus

## Pendahuluan
Pada  tahun  2012,  Pemerintah  Aceh  mengeluarkan  kebijakan  terkait pendidikan  inklusif  yang  menjadikan  Aceh  sebagai  salah  satu  provinsi inklusif  di  Indonesia.  Menurut  peraturan  tersebut,  pendidikan  inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa
berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan siswa reguler. Hingga tahun  2020,  ternyata  implementasi  kebijakan  tersebut  masih  menemui berbagai kendala.
Pendidikan  inklusif  sendiri  penting  untuk  memberikan  kesempatan kepada setiap anak belajar. Hal tersebut juga dapat meningkatkan toleransi dan  rasa  memiliki  di  antara  peserta  didik 1 serta  merupakan  sistem  yang efektif untuk melawan praktik diskriminasi 2 .
Terlepas dari harapan yang dibawa oleh kebijakan tersebut, tantangan tetap  ada.  Sebagai  contoh,  pelaksanaan  kebijakan  di  Banda  Aceh,  ibu  kota provinsi Aceh, masih menghadapi banyak kendala 3 , termasuk di antaranya tantangan dalam merumuskan kurikulum inklusif yang sesuai bagi seluruh peserta didik, manajemen kelas, serta masalah yang lebih mendasar seperti kurangnya  guru  berlatar-belakang  keilmuan  Pendidikan  Luar  Biasa 4 .  Jika permasalahan masih terjadi di ibu kota, yang notabene memiliki sumber daya paling baik di suatu provinsi, bagaimana dengan kabupaten-kabupaten lain?
Kajian  ini  akan  membahas  tentang  konsep  pendidikan  inklusif  yang baik  dan  membandingkannya  dengan  praktik  yang  terjadi  di  Aceh.  Pada akhirnya,  studi  ini  akan  membahas  kemungkinan  solusi  yang  diharapkan akan  berkontribusi  pada  implementasi  pendidikan  inklusif  yang  ideal. Perbedaan  penelitian  konseptual  ini  dengan  kajian-kajian  sebelumnya, khususnya  yang  berlangsung  di  Indonesia,  adalah  penggunaan Index  for Inclusion 5 sebagai kerangka utama analisis.

## Metode Penelitian
Penelitian  kualitatif  ini  menggunakan  analisis  dokumen  sebagai metode  utama  penelitian.  Analisis  dokumen  adalah  prosedur  sistematis untuk  meninjau  atau  mengevaluasi  dokumen — baik  materi  cetak  maupun elektronik  (berbasis  komputer  dan  ditransmisikan  melalui  Internet) 6 . Dokumen  yang  peneliti  gunakan  adalah  Peraturan  Gubernur  Aceh  No  92
1 Lay Wah Lee and Hui Min Low, “Unconscious’ Inclusion of Students with Learning  Disabilities  in  a  Malaysian  Mainstream  Primary  School:  Teachers’ Perspectives,” Journal of Research in Special Educational Needs 13, no. 3 (July 1, 2013), p. 218 – 28. 2 Mel Ainscow, “Education for All: Making It Happen,” Support for Learning 10, no. 4 (1995), p. 147 – 55. 3 ery Wati, “Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh,” Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran 14, no. 2 (2014). 4 Muhammad  Hasan, “Implementasi  Pendidikan  Inklusi  Di  Sekolah  Dasar Negeri  54  Yayasan  Tahija  Banda  Aceh  (Suatu  K ajian  Tentang  Interaksi  Edukatif),” Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora 4, no. 1 (2016). 5 Tony  Booth  and  Mel  Ainscow, Index  for  Inclusion:  Developing  Learning  and Participation in Schools. (ERIC, 2002). 6 Glenn  A  Bowen,  “Document  Analysis  as  a  Qualitative  Research  Method,” Qualitative Research Journal , 2009.
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif 7 .  Selain  itu, penelitian  ini  juga  memanfaatkan  kajian  pustaka  terhadap  penelitian- penelitian terdahulu sebagai komparasi. Sebagai pembanding dalam tahapan analisis data, studi ini menggunakan Index for Inclusion 8 .

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Konsep Pendidikan Inklusif yang Baik
Inklusi  dalam  pendidikan  merupakan  salah  satu  jembatan  inklusi dalam masyarakat 9 . Artinya, pendidikan inklusif berpeluang menjadi salah satu  batu  pijakan  terciptanya  masyarakat  yang  adil  dan  sejahtera  untuk semua orang. Secara singkat, Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 92 tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif  mendefinisikan  pendidikan inklusif  sebagai  sistem  pendidikan  yang  memberikan  kesempatan  bagi seluruh peserta didik (terlepas dari kondisi fisik, mental, intelektualitas, dsb) untuk  mengikuti  pembelajaran  dalam  satu  lingkungan  belajar 10 .  Dalam konsepnya,  pendidikan  inklusif  ini  dilangsungkan  mulai  dari  jenjang pendidikan  Taman  Kanak-kanak  (TK)  hingga  Sekolah  Menengah  Atas (SMA/  sederajat).  Pergub  tersebut  juga  menyebutkan,  selain  bertujuan menyelenggarakan  pendidikan  bagi  seluruh  peserta  didik,  peraturan  ini diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang menghargai keanekaragaman  serta  menghapuskan  praktik  diskriminatif  dalam pendidikan.
Ada  tiga  tahapan  dalam  pendesainan  pendidikan  inklusif  yang  baik menurut Index  for  Inclusion .  Yang  pertama  adalah  menciptakan  budaya inklusi.
Gambar 1. Tiga Dimensi Indeks Pendidikan Inklusif 11 .
7 Gubernur  Aceh,  “Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  92  Tentang Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif”  (Banda  Aceh,  Indonesia,  2012), https://tkppa.acehprov.go.id/index.php/hukum/read/15/peraturan-gubernur- aceh-92-tahun-2012.html.
8 Booth and Ainscow, Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools.
9 Booth and Ainscow. 10 Gubernur  Aceh,  “Peratur an  Gubernur  Aceh  Nomor  92  Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.”
11 Booth and Ainscow, Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools.
Budaya inklusif adalah dimensi di mana nilai-nilai inklusif dipahami dengan  baik,  dihormati,  dan  diterapkan  oleh  staf,  siswa,  pemangku kebijakan,  dan  orang  tua/pengasuh.  Sulit  membayangkan  jika  kebijakan pendidikan  inklusif  dicanangkan  ketika  masyarakat  misalnya,  masih percaya  bahwa  siswa  berkebutuhan  khusus  dapat  menularkan  penyakit pada siswa lain. Atau di contoh lain, ketika lulusan berkebetuhan khusus ditolak melamar pekerjaan hanya karena kondisi fisik mereka. Oleh karena itu,  dengan  menerapkan  budaya  inklusif  sebagai  dasar  dari  pendidikan inklusif,  orang-orang  akan  memahami  makna,  praktik,  dan  manfaat  dari inklusi bagi seluruh masyarakat sebelum mereka menjalanankan kebijakan atau implementasi nyata dari sistem tersebut.
Untuk membangun budaya inklusif, ada dua tahapan: Yang pertama adalah membangun komunitas dengan mengelola tujuh indikator penting: 1) setiap orang disambut dengan hangat; 2) siswa membantu satu sama lain; 3) staf (guru, kepala sekolah, staf lain) berkolaborasi satu sama lain; 4) staf dan siswa sepenuhnya memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat; 5) staf dan orang tua/wali berkomitmen berkolaborasi bersama; 6) staf dan pemangku kebijakan daerah bekerja sama; dan 7) semua elemen masyarakat ambil  bagian  dalam  sekolah  inklusif.  Berikutnya  pembangunan  nilai-nilai inklusif  mesti  memerhatikan  indikator  berikut:  1)  ada  harapan  besar  bagi setiap  siswa;  2)  staf,  pemangku  kebijakan,  siswa,  dan  orang  tua/wali memahami filosofi pendidikan inklusis; 3) siswa diperlakukan sama; 4) staf dan  siswa  saling  menghormati  sebagai  sesama  manusia;  5)  staf  mencoba menghilangkan hambatan untuk semua aspek proses belajar-mengajar; dan
6) sekolah berusaha keras untuk mengurangi segala macam diskriminasi.
Tahap selanjutnya adalah menghasilkan kebijakan inklusif. Artinya, kebijakan  harus  diserap  oleh  rencana  sekolah  dan  juga  memotivasi  siswa dan staf untuk secara kolaboratif berpartisipasi dalam agenda inklusi. Pada tahap  ini,  para  pemangku  kebijakan  didorong  untuk  memenuhi  semua kebutuhan  siswa  berkebutuhan  khusus  dan  reguler,  serta  berupaya mengurangi  hambatan.  Staf,  orang  tua/wali,  dan  masyarakat  sebagai komunitas  yang  besar  juga  mesti  mendukung  rencana  tersebut  dengan langsung berkolaborasi dalam proses.
Untuk  menghasilkan  kebijakan  yang  inklusif  dilakukan  melalui tahapan:  Pertama,  mengembangkan  sekolah  untuk  semua  dengan mengelola enam indikator: 1) menerapkan metodologi dalam merekrut dan mempromosikan  staf  di  sekolah;  2)  membantu  semua  staf  baru  dalam memahami  nilai-nilai  sekolah  inklusif;  3)  sekolah  menerima  dengan  tulus siswa dan beragam kondisinya; 4) mendirikan bangunan sekolah yang dapat diakses dengan mudah oleh setiap siswa; 5) membantu semua siswa baru untuk  beradaptasi  di  sekolah  inklusif,  dan  6)  mengatur  kelompok pembelajaran  untuk  mendukung  setiap  siswa.  Kedua,  mengorganisir dukungan  untuk  keragaman  siswa  dengan  memerhatikan  delapan indikator: 1) mengkoordinasikan semua jenis dukungan; 2) membantu staf
untuk  mendukung  kebutuhan  siswa;  3)  kebijakan  'pendidikan  luar  biasa' memiliki arti yang sama dengan kebijakan inklusi; 4) Tata cara Pendidikan Luar  Biasa  diterapkan  untuk  meminimalkan  hambatan  untuk  belajar  dan partisipasi di kalangan siswa; 5) menghubungkan kebijakan pembimbingan dan perilaku dengan pengembangan kurikulum dan kebijakan pendukung pembelajaran;  6)  mengurangi  tekanan  eksklusi;  7)  mengurangi  hambatan dalam  hal  partisipasi  atau  kehadiran  siswa;  dan  8)  meminimalisasi perundungan.
Tahap terakhir yang utama adalah mengembangkan praktik inklusif yang  menerapkan  inklusi  berdasarkan  budaya  dan  kebijakannya.  Hal  ini membutuhkan  partisipasi  setiap  anggota  masyarakat  untuk  memberikan dukungan belajar dan menyediakan ruang yang besar agar inklusi menjadi wujud dalam semua aspek kehidupan sosial.
Untuk  menerapkan  praktik  inklusif,  ada  dua  tahap:  Pertama, merencakanan  pembelajaran  dengan  menjunjung  sebelas  indikator:  1) pengajaran  direncanakan  dengan  format  yang  melibatkan  siswa berkebutuhan  khusus  dan  reguler;  2)  pelajaran  mendorong  siswa  untuk berpartisipasi  secara  kolaboratif  dalam  proses  pembelajaran;  3)  pelajaran mengembangkan  pemahaman  tentang  keanekaragaman;  4)  siswa  terlibat aktif dalam proses belajar mereka sendiri; 5) siswa belajar secara kolaboratif; 6)  penilaian  berperan  memotivasi  siswa  dalam  mencapai  tujuan;  7)  rasa hormat adalah inti dari pembelajaran; 8) guru bekerja secara kolaboratif; 9) adanya dukungan asisten pengajar terkait partisipasi siswa; 10) pekerjaan rumah mendukung untuk memupuk semangat belajar; dan 11) semua siswa terlibat  dalam  kegiatan  di  luar  kelas.  Kedua,  memobilisasi  sumber  daya dengan  memperhatikan  lima  indikator:  1)  pengajaran  dan  pembelajaran dirancang  berdasarkan  keragaman  siswa;  2)  keahlian  staf  dimanfaatkan sepenuhnya;  3)  staf  mengembangkan  sumber  daya  untuk  mendukung partisipasi  siswa  dalam  pembelajaran;  4)  sumber  daya  komunitas dimanfaatkan;  dan  5)  sumber  daya  sekolah  didistribusikan  dengan  baik untuk mendukung inklusi.

## Analisis Kesiapan Tiga Aspek

## Budaya
Penolakan terhadap siswa berkebutuhan siswa khusus oleh beberapa guru dan orang tua di beberapa daerah di Aceh, dengan alasan antara lain karena  mereka  menganggap  peserta  didik  berkebutuhan  khusus  akan menularkan 'penyakit' untuk siswa reguler 12 , menunjukkan bahwa budaya inklusif belum mapan di antara masyarakat. Padahal, di beberapa sekolah di Aceh, simpati antara orang tua siswa berkebutuhan khusus dengan orang
12 Cut  A.  Meutia,  “Pendidikan  Inklusif  Bagi  Anak  Berkebutuhan  Khusus,”
Serambi Indonesia, April 3, 2014, https://aceh.tribunnews.com/2014
/04/03/pendidikan-inklusif-bagi-anak-berkebutuhan-khusus.
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
tua  siswa  reguler  dapat  ditemukan 13 .  Di  sisi  lain,  penolakan  dari  pemilik bisnis  untuk  mempekerjakan  kebutuhan  orang  khusus 14 juga  bisa memberikan  sinyal  bahwa  dalam  dimensi  sosial  yang  lebih  luas,  inklusi belum  dimengerti.  Studi  terbaru  di  Aceh  juga  mengonfirmasi  bahwa penerimaan  warga  sekolah  terhadap  siswa  berkebutuhan  khusus  masih dalam kategori kurang baik 15 . Warga sekolah yang dimaksud adalah setiap anggota  masyarakat  yang  berkegiatan  di  sekolah,  termasuk  siswa,  guru, kepala sekolah, dan staf sekolah lainnya.
Secara  umum,  alasan  mengapa  masalah  itu  terjadi  berpotensi disebabkan  karena  pemerintah  belum  memberikan  sosialisasi  yang komprehensif mengenai pendidikan inklusif di level akar rumput. Inklusi adalah  aksi  komunitas.  Oleh  karena  itu,  semua  pihak,  dari  pemerintah, kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, pemilik bisnis, dan semua anggota masyarakat  anggota  mesti  memahami  inklusi  dan  peran  mereka  dalam gerakan ini. Terlebih, terdapat pula studi di Aceh yang menunjukkan sikap orang tua yang kurang siap dalam menangani anak berkebutuhan khusus 16 . Di samping itu, Pergub Aceh Nomor 92 Tahun 2012 juga tidak menyentuh secara khusus mengenai urgensi pembangunan budaya inklusif, dan lebih condong ke tahap pelaksaan atau implementasinya.
Peneliti mengakui bahwa di level budaya ini, implementasinya tidak mudah,  terlebih  untuk  hal  baru  seperti  pendidikan  inklusif.  Di  konteks pendidikan  misalnya,  sekolah-sekolah  yang  tidak  memiliki  program pendidikan  luar  biasa  terbukti  mengalami  keterbatasan  informasi  terkait pendidikan  inklusif 17 .  Fenomena  ini  dapat  menyebabkan  guru mengeluarkan  asumsi  yang  salah  atau  penilaian  yang  tidak  tepat  tentang pendidikan inklusif terlebih sekolah secara institusi juga dipengaruhi oleh status sosial-ekonomi, dan dominasi ras, bahasa, atau jenis kelamin 18 .
Oleh karena itu, dengan melihat fakta bahwa kebijakan pendidikan inklusif  belum  dipahami  oleh  semua  anggota  masyarakat,  peneliti berpendapat bahwa pemerintah Aceh belum membangun budaya inklusif di  antara  masyarakat  secara  mendalam  dan  menyeluruh,  dan  malah cenderung lebih fokus tahap pelaksanaan atau implementasi.
13 Wati,  “Manajemen  Pendidikan  Inklusi  Di  Sekolah  Dasar  Negeri  32  Kota Banda Aceh.”
14 I Irwanto, “Analysis On The Situation Of People With Disability In Indonesia: A Desk Review” (Jakarta: Centre For Disability Studies, University of Indone sia, 2010).
15 Istifa Daturrohmah, S yaiful Bahri, and Fajriani Fajriani, “Penerimaan Sosial Warga Sekolah Terhadap Siswa Berkebutuhan Khusus Pada SMPN Inklusi Di Banda Aceh,” JIMBK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling 5, no. 3 (2020).
16 Dian  Ayu ningtyas,  Rahmad  Syah  Putra,  and  Della  Defyanti,  “Pendidikan Inklusi  Dalam  Pembelajaran  Beyond  Centers  and  Circle  Time  (BCCT)  Di  Paud Terpadu Griya Ceriya Banda Aceh,” 2019.
17 Lee and Low, “‘Unconscious’ Inclusion of Students with Learning Disabilities in a Malaysian Mainstream Primary School: Teachers’ Perspectives.”
18 Ainscow, “Education for All: Making It Happen.”

## Kebijakan
Kebijakan  dalam  konteks  ini  berkaitan  dengan  arsitektur  sekolah, prasarana (misalnya buku braile ) untuk  belajar, dukungan bagi guru baru (khususnya resource  teacher dan learning  support  teacher )  dan  siswa,  serta kebijakan internal sekolah dan kurikulum 19 .
Sebuah studi yang dilakukan di Banda Aceh melaporkan kurangnya dukungan terhadap pendidikan inklusif 20 . Cukup sulit untuk menemukan pengembangan  dalam  arsitektur  sekolah  dan  penyediaan  prasarana pendukung belajar di kelas. Namun, rencana inklusi dan pengawasan dari pihak  pemerintah  dapat  ditemukan  di  beberapa  sekolah,  meskipun kegagalan  pelaksanaan,  khususnya  dalam  pemahaman  sekolah  terkait kebijakan kurikulum inklusif dan implementasi, masih ada.
Kekurangan  tersebut  dapat  terjadi  sebagai  akibat  dari  terbatasnya jumlah sekolah luar biasa dan komunikasi yang buruk antara sekolah luar biasa  dan  sekolah  inklusif.  Dalam  konteks  pendidikan  inklusif,  sekolah- sekolah luar biasa adalah pusat sumberatau pusat pengetahuan. Ia memiliki peran  penting  untuk  memberikan  pengetahuan  dan  pengawasan  bagi sekolah  inklusif  dan  juga  melakukan  pelatihan  untuk  guru, mengembangkan  mata  pelajaran  dan  metode  inklusif,  mendukung  orang tua,  memberikan  bantuan  untuk  pembelajaran  siswa,  serta  mengadvokasi para siswa ketika mereka memasuki pasar tenaga kerja 21 . Kurang  cakapnya  pemerintah  daerah  Aceh  juga  tercermin  dari pengelolaan pendidikan inklusif yang tidak maksimal, termasuk di ibukota provinsi yaitu Banda Aceh 22 . Dari dua puluh tiga kabupaten di Aceh, hanya sembilan  yang  memiliki  pusat  sumber 23 untuk  mengakomodasi  siswa berkebutuhan khusus di Aceh. Hal ini tentu timpang dengan Pergub Aceh Nomor  92  Tahun  2012  yang  menyebutkan  setidaknya  harus  ada  minimal satu  sekolah  dari  setiap  jenjang  pendidikan  (TK  hingga  SMA)  di  setiap kecamatan  di  Aceh.  Sekolah  inklusif  sendiri  membutuhkan  pengawasan yang terus-menerus dari pusat sumber di mana resource teacher dan learning support teacher adalah spesialis inklusif yang penting sekali perannya dalam
19 Booth and Ainscow, Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools.
20 Wati,  “Manajemen Pendidikan  Inklusi  Di  Sekolah  Dasar  Negeri  32  Kota Banda Aceh.”
21 Cor J W Meijer, “Special Needs Education in Europe: Inclusive Policies and Practices,” Zeitschrift Für Inklusion , 2010. 22 Mudhafar Anzari, A Hamid Sarong, and M Nur Rasyid, “Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas,” Syiah Kuala Law Journal 2, no. 1 (2018), p. 57 – 73. 23 Antara,  “Aceh  Ingin  Terdepan  Selenggarakan  Pendidikan  Inklusif,” Antara.com, January 10, 2014, https://aceh.antaranews.com/berita/3121/aceh-ingin- terdepan-selenggarakan-pendidikan-inklusif.
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
bekerja sama dengan guru kelas untuk mencapai pendidikan inklusif yang lebih efektif 24 .
Sayangnya,  proses  pengembangan  jumlah  guru  dalam  konteks pendidikan luar biasa terhambat, salah satunya adalah ketiadaan perguruan tinggi  lokal  di  Aceh  yang  menyelenggarakan  Program  Studi  Pendidikan Luar  Biasa.  Sebagai  solusi,  pemerintah  Aceh    sempat  membuat  Nota Kesepahaman  dengan  Universitas  Pendidikan  Indonesia  (UPI),  Bandung, untuk  mengirim  mahasiswanya  untuk  belajar  Pendidikan  Luar  Biasa 25 . Namun, kebijakan ini tentu perlu dukungan jangka Panjang, salah satunya dengan  mendorong  kampus-kampus  negeri  dan  swasta  di  Aceh  untuk mendirikan Program Studi Pendidikan Luar Biasa agar kuantitas guru-guru spesialis pendidikan inklusif dapat dijaga dengan lebih baik.
Akibatnya, dengan menilai fakta-fakta bahwa aspek kebijakan inklusi di Aceh belum kokoh, peneliti berpendapat bahwa pemerintah daerah Aceh masih  perlu  bekerja  keras  dalam  memantapkan  kebijakan  pendidikan inklusif, termasuk faktor pendukung lainnya seperti mendorong pendirian Program Studi Pendidikan Luar Biasa di perguruan-perguruan tinggi lokal di  Aceh.  Selain  itu,  menilai  bahwa  Pergub  sebelumnya  mengenai pendidikan  inklusif  didesain  pada  tahun  2012,  sudah  selayaknya Pemerintah Aceh berupaya melakukan penyesuaian kembali dengan data- data  terbaru  di  lapangan,  tentunya  dengan  melibatkan  peran  akademisi, guru, orang tua, dan  organisasi-organisasi orang berkebutuhan khusus di level provinsi.

## Implementasi
Pelaksanaan  pendidikan  inklusif  adalah  tindakan  yang  didasarkan pada  pemahaman  tentang  budaya  inklusif  dan  kebijakan  yang  sedang dilakukan  oleh  semua  anggota  masyarakat,  baik  di  dalam  atau  di  luar sekolah 26 . Temuan  bahwa  Pemerintah  provinsi  Aceh  belum  berhasil membangun  budaya  dan  kebijakan,  berhubungan  erat  dengan  kesulitan yang  sekolah-sekolah  hadapi  dalam  menerapkan  praktik-praktik pendidikan  inklusif.  Bahkan, implementasi di ibu kota Aceh sendiri yaitu Banda  Aceh  yang  diharapkan  bisa  menjadi  panutan  bagi  kabupaten  lain, tidak  berjalan  dengan  baik.  Pemerintah  tampak  terburu-buru  dalam mendeklarasikan  kebijakan  tersebut  tanpa  mengidentifikasi  secara  tepat
24 Monica Mulholland and Una O’Connor, “Collaborative Classroom Practice for  Inclusion:  Perspectives  of  Classroom  Teachers  and  Learning  Support/Resource Teachers,” International Journal of Inclusive Education 20, no. 10 (2016), p. 1070 – 83.
25 Nasir  Yusuf,  “Aceh  Krisis  Guru Bidang  Studi  Khusus  Pendidikan  Luar
Biasa,” Serambi Indonesia, April 17, 2016.
26 Booth and Ainscow, Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools.
pernerimaannya  dalam  perspektif  sosial  dan  sumber  dayanya  dalam  hal aspek pendidikan.
Sebuah  studi  menemukan,  guru-guru  di  sekolah  inklusif  di  Aceh masih  menjumpai  kendala  dalam  menangani  siswa  berkebutuhan  khusus dalam  hal  penyampaian  materi,  penggunaan  media  ajar,  serta  kendala kurangnya waktu 27 . Kendala yang sama juga masih ditemukan di studi lain di  Aceh,  di  mana  guru-guru  bukan  saja  tidak  mampu  menangani  anak berkebutuhan  khusus,  namun  dihadapkan  pada  realitas  kurangnya dukungan pengembangan diri termasuk sarana dan prasarana 28 . Sementara itu, studi lain di Banda Aceh menemukan tantangan dalam penerapan  pendidikan  inklusif  antara  lain:  ketiadaan  guru  bimbingan khusus;  kurangnya  anggaran  serta  sarana  dan  prasarana;  serta  stigma terhadap  siswa  berkebutuhan  khusus 29 .  Di  sisi  lain,  sebuah  penelitian  di Kabupaten  Aceh  Barat  Daya,  menemukan  bahwa  kurang  lengkapnya pangkalan  data  mengenai  sebaran  anak  berkebutuhan  khusus  turut mempengaruhi  secara  negatif  penanganan  pendidikan  inklusif  di  daerah tersebut 30 .  Selain  itu,  studi  yang  sama  juga  menyebutkan  kurangnya pengetahuan  penyelenggara  pendidikan  terhadap  pendidikan  inklusif, justru  membuat  implementasi  bersifat  segregatif,  yang  notabene  kurang sesuai dengan tujuan pendidikan inklusif.
Namun,  terlepas  dari  kekurangannya,  peneliti  percaya  bahwa kebijakan  ini  tetap  mesti  didukung  oleh  setiap  elemen  masyarakat  Aceh. Paling tidak, Pemerintah daerah Aceh telah mulai berpikir  tentang orang- orang  berkebutuhan  khusus  sebagai  manusia  yang  memiliki  hak  setara untuk akses pendidikan, tempat kerja, fasilitas kesehatan, dan mereka juga memiliki  kemampuan  untuk  berpartisipasi  secara  kolaboratif  dalam masyarakat. Sebelum kebijakan tersebut ditetapkan, ditemukan di beberapa daerah  di  mana  masyarakat  berkebutuhan  khusus  dibelenggu,  dirantai, dikunci,  atau  disembunyikan  di  rumahnya  karena  terbatasnya  informasi tentang  cara  perlakukan  mereka  dengan  benar.  Di  beberapa  lokasi, kebutuhan khusus anak-anak, yang yang seharusnya pergi ing ke sekolah, juga  dieksploitasi  sebagai  pengemis 31 .  Oleh  karena  itu,  peneliti  percaya
27 Nurhadisah  Nurhadisah,  “Implementasi  Pendidikan  Inklusi  Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam,” Dayah: Journal of Islamic Education 2, no. 2 (2019): 201 – 11. 28 Yawma  Wulida,  “Kendala  Guru  Dalam  M enangani  Anak  Berkebutuhan Khusus Pada Program Pendidikan Inklusi Di Sd Negeri Banda Aceh (Sd Negeri 1, 5, 54),” Etd Unsyiah , 2020. 29 Afnizar  Sopa,  “M odel  Penanganan  Anak  Berkebutuhan  Khusus  Pada Sekolah Inklusif Di SDN 54 Kota Banda Aceh” (UIN Ar -Raniry Banda Aceh, 2017).
30 Khausar Khausar, “Pemetaan Potensi Sekolah Inklusif Berbasis Welcoming Schools Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Di Sdn Luar Biasa Kabupaten Aceh Barat Daya, ” Bina Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar 1, no. 1 (2018). 31 Siti Qorrotu Aini, “Fenomena Kekerasan Di Sekolah (School Bullying) Pada Remaja Di Kabupaten Pati,” Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
bahwa kebijakan pendidikan inklusif membawa harapan tidak hanya untuk kebutuhan  orang-orang  khusus,  tetapi  juga  untuk  semua  anggota masyarakat.  Kebijakan  ini  akan  mempromosikan  lebih  banyak  kesetaraan sosial yang memiliki hubungan kuat dengan inklusi sosial dan kesejahteraan masyarakat 32 .

## Solusi
Peneliti  berpendapat  Pemerintah  daerah  Aceh  mesti  memberikan perhatian lebih pada pembangunan budaya inklusif karena aspek tersebut merupakan tahap pertama dari praktik inklusif yang baik. Di samping itu, pemerintah  juga  dapat  mempertimbangkan  menggunakan strategic leadership  method 33 ,  yaitu:  1)  menyiapkan  visi  dan  misi;  2)  menciptakan capaian organisasi yang luas; 3) membentuk goals tiga hingga lima tahun ke depan  4)  merencanakan  gambaran  tindakan  jangka  pendek;  5) mempertimbangkan  evolusi  organisasi;  dan  6)  menggunakan  pemikiran strategis  lebih  dari  perencanaan  strategis.  Alasan  mengapa  peneliti menyarankan  pemerintah  untuk  melakukannya  karena  mereka  tidak menunjukkan  pemahaman  mendalam  terhadap  konsep  dan  sumber  daya organisasi  untuk  mencapai  implementasi  ideal  dari  pendidikan  inklusif. Selain  itu,  dalam  konteks  Indonesia,  terdapat  kecenderungan  bahwa organisasi  swasta  seperti  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  atau lembaga nirlaba sulit untuk terlibat atau ambil bagian dalam suatu kebijakan pemerintah,  kecuali  pemerintah  sendiri  yang  membuka  ruang  untuk  itu. Dengan  kata  lain,  untuk  sebuah  kebijakan  seperti  pendidikan  inklusif  di Aceh, pemerintah memainkan peran yang sangat penting sebagai salah satu aktor utama.
Selanjutnya, pemerintah mesti mempertimbangkan untuk mengadakan lebih banyak sosialisasi atau seminar di sekolah, universitas, perusahaan, dan masyarakat pada umumnya.
Sekolah,  terutama  guru,  adalah  jantung  dari  pendidikan  inklusif. Mereka lebih penting daripada sumber daya itu sendiri ⁠ karena merekalah yang  secara  langsung  akan  mengajar  siswa.  Faktor  penting  berikutnya adalah siswa reguler. Mereka dapat membantu siswa berkebutuhan khusus dalam proses integrasi sosial yang ramah di kelas 34 . Selain itu, sekolah perlu
Dan  IPTEK 12,  no.  1  (2016):  51 – 60,  https://ejurnal-litbang.patikab.go.id /index.php/jl/article/view/52. 32 Ruth Lister, “From Equality to Social Inclusion: New Labour and t he Welfare State,” Critical Social Policy 18, no. 55 (1998), p. 215 – 25.
33 Barbara J Davies and Brent Davies*, “Strategic Leadership,” School Leadership
& Management 24, no. 1 (2004), p.29 – 38. 34 Teja  Lorger,  Majda  Schmidt,  and  Karin  Bakračevič  Vukman,  “The  Social Acceptance of Secondary School Students wit h Learning Disabilities (LD),” Center for Educational Policy Studies Journal 5, no. 2 (2015), p. 177 – 94.
juga  memupuk  pemahaman  di  antara  siswa  reguler  agar  siap  dan memahami  makna  belajar  secara  kolaboratif  dengan  siswa  berkebutuhan khusus. Apalagi dalam konteks Indonesia, kata-kata seperti 'tuli', 'buta', dan 'cacat' kadang-kadang menjadi makian atau ejekan. Apabila kolaborasi dan interaksi hangat terjadi antara siswa reguler dan berkebutuhan khusus, akan sangat  menarik  melihat  mereka  berkembang  dalam  hal  akademik  dan sosial 35 . Universitas juga berperan penting dalam mendukung perubahan di sekolah 36 dan  menghasilkan  lulusan  yang  memiliki  spesialisasi  dalam pendidikan  luar  biasa  dan/atau  inklusif.  Oleh  karena  itu,  selain mengirimkan siswa daerah setiap tahun untuk belajar di universitas di luar Provinsi  Aceh,  peneliti  sangat  menyarankan  agar  pemerintah  daerah mendorong  dan  mendukung  perguruan-perguruan  tinggi  lokal  untuk mendirikan  Program  Studi  Pendidikan  Luar  Biasa.  Atau  minimal, pemerintah  daerah  mesti  mendorong  perguruan-perguruan  tinggi  agar setidaknya  menambahkan  Pendidikan  Inklusif  sebagai  salah  satu  mata kuliah  di  dalam  kurikulum  pendidikan  tinggi  mereka.  Hal  ini  mengingat setiap  tahun,  jumlah  siswa  berkebutuhan  khusus  berpotensi  terus mengalami  peningkatan,  dan  tanpa  pendidikan  yang  cukup,  calon-calon guru di masa depan akan mengalami kesulitan. Di samping itu, penting juga bagi  pemerintah  daerah  untuk  secara  intens  mengadakan  pelatihan pengembangan  diri  bagi  guru-guru  sekolah  inklusif  yang  di  berbagai sekolah  di  Aceh.  Fakta  bahwa  masih  saja  ditemukan  guru  yang  sulit menangani  siswa  berkebutuhan  khusus,  mengindikasikan  mereka  belum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengelola kelas inklusif.
Dalam hal pekerjaan, hak penyandang kebutuhan khusus sebenarnya didukung  oleh  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2011  tentang  'Konvensi mengenai  Hak  Penyandang  Disabilitas'.  Namun,  mereka  masih  sulit mendapatkan  pekerjaan  baik  di  perusahaan  swasta  maupun  negara. Alasannya barangkali karena sebagian perusahaan cenderung terlalu fokus dengan ketidakmampuan daripada kemampuan mereka. Selain itu, orang- orang berkebutuhan khusus masih berhadapan dengan stigma negatif. Oleh karena  itu,  penting  bagi  pemerintah  untuk  melakukan  sosialisasi  intens mengenai masalah ini ke perusahaan-perusahaan. Selain itu, penting untuk sekali lagi menyediakaan pendidikan tinggi yang suportif pagi mahasiswa berkebutuhan  khusus  agar  jumlah  lulusan  berbanding  lurus  dengan permintaan  di  dunia  kerja.  Hal  ini  misalnya  tercermin  dari  kurangnya pelamar  formasi  disabilitas  pada  tes  Pegawai  Negeri  Sipil  yang
35 Charmaine  Sullivan- Sego,  YeonSun  Ro,  and  Jeonga  Park,  “Including  All Learners with Diverse Abilities,” Childhood Education 92, no. 2 (2016), p. 134 – 39.
36 Jesper  Holst,  “Supporting  Change  in  Schools,” British  Journal  of  Special
Education 24, no. 2 (1997), p. 76 – 79.
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
mencerminkan  kurangnya  jumlah  orang  berkebutuhan  khusus  yang melanjutkan pendidikan di level perguruan tinggi 37 . Secara umum, pemerintah mesti menyusun strategi bagaimana agar isu  pendidikan  inklusif  ini  dapat  disosialisasikan  dengan  baik  kepada masyarakat,  salah  satunya  misalnya  dengan  mengakomodasi  budaya  dan kearifan  masyarakat.  Kebijakan  yang  bersifat  sentralistik,  tak  jarang membuat  sekolah  mesti  beradaptasi  secara  radikal  dalam  menerapkan pendidikan  inklusif 38 yang  jika  tidak  dikelola  dengan  baik,  justru  akan menimbulkan ‘efek kejut’ yang tidak dikehendaki atau negatif. Pemerintah Aceh  juga  perlu  membuka  tangan  terhadap  ide-ide  baru  yang  muncul, misalnya  dengan  menyelenggarakan  pendidikan  inklusif  secara  masif  di dayah-dayah  (pesantren)  Aceh 39 .  Institusi  pendidikan  seperti  dayah  yang menyebar di seluruh Aceh serta memiliki kekuatan kultural yang besar di tengah masyarakat berpotensi menjadi katalisator budaya yang baik untuk penyebaran budaya serta ide-ide pendidikan inklusif.

## Kesimpulan
Dengan  temuan  bahwa  budaya,  kebijakan,  dan  pelaksanaan pendidikan inklusif di Aceh belum berjalan dengan baik, Pemerintah Aceh perlu  kerja  keras  untuk  mengembangkan  aspek-aspek  tersebut.  Kolaborasi menyeluruh  antara  pemerintah  dan  aktor-aktor  utama  pendidikan  seperti sekolah,  perguruan  tinggi,  perusahaan,  dan  masyarakat,  sangat  penting untuk menyukseskan kebijakan pendidikan inklusif di tengah masyarakat.
Peneliti  menyarankan  pemerintah  untuk  menerapkan  teori Index  for Inclusion dengan  memfokuskan  pergerakan  dengan  pertama  kali memperkuat budaya inklusif, baru kemudian beralih ke proses pendesainan kebijakan  dan  implementasinya.  Peneliti  juga  berharap  Pemerintah  Aceh dapat  mengeluarkan  Pergub  atau  kebijakan  yang  lebih  baru  mengenai pendidikan inklusif secara kolaboratif dengan berbagai pihak.
Sebagai penutup, semua anggota masyarakat mesti memahami bahwa proses inklusi tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen  masyarakat.  Orang  berkebutuhan  khusus  adalah  manusia.  Mereka tidak  pantas  dikurung,  dibelenggu,  didiskriminasi,  atau  ditinggalkan. Mereka memiliki hak untuk memiliki kehidupan yang indah dan bermakna sama seperti manusia lainnya.
37 Akhmad Soleh, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi; Studi  Kasus  Di  Empat  Perguruan  Tinggi  Negeri  Di  Yogyakarta (LKIS  Pelangi  Aksara, 2016). 38 Reno  Fernandes,  “Adaptasi  Sekolah  Terhadap  Kebijakan  Pendidikan Inklusif,” SOCIUS 4, no. 2 (2018), p.119 – 25. 39 Almuhajir  Almuhajir,  “Manajemen  Dayah  Inklusif:  Pendidikan  Alternatif Bagi Anak Tunanetra Aceh,” MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 5, no. 1 (2020), p. 41 – 58.

## Daftar Pustaka
Aini, Siti Qorrotu. “Fenomena Kekerasan Di Sekolah (School Bullying) Pada Remaja  Di  Kabupaten  Pati.” Jurnal  Litbang:  Media  Informasi  Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK 12, no. 1 (2016). Ainscow, Mel. “Education for All: Making It Happen.” Support for Learning 10, no. 4 (1995).
Almuhajir,  Almuhajir.  “Manajemen  Dayah  Inklusif:  Pendidikan  Alternatif Bagi  Anak  Tunanetra  Aceh.” MANAGERIA:  Jurnal  Manajemen Pendidikan Islam 5, no. 1 (2020).
Antara.  “Aceh  Ingin  Terdepan  Selenggarakan  Pendidikan  Inklusif.”
Antara.com, January 10, 2014. https://aceh.antaranews.com
/berita/3121/aceh-ingin-terdepan-selenggarakan-pendidikan-inklusif. Anzari, Mudhafar, A Hamid Sarong, and M Nur Rasyid. “Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas.” Syiah Kuala Law Journal 2, no. 1 (2018).
Ayuningtyas,  Dian,  Rahmad  Syah  Putra,  and  Della  Defyanti.  Pendidikan Inklusi Dalam Pembelajaran Beyond Centers and Circle Time (BCCT) Di Paud Terpadu Griya Ceriya Banda Aceh, 2019.
Booth,  Tony,  and  Mel  Ainscow. Index  for  Inclusion:  Developing  Learning  and Participation in Schools. ERIC, 2002.
Bowen,  Glenn  A.  Document  Analysis  as  a  Qualitative  Research  Method.
Qualitative Research Journal , 2009.
Daturrohmah, Istifa, Syaiful Bahri, and Fajriani Fajriani. “Penerimaan Sosial
Warga  Sekolah  Terhadap  Siswa  Berkebutuhan  Khusus  Pada  SMPN Inklusi  Di  Banda  Aceh.” JIMBK:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bimbingan  &
Konseling 5, no. 3 (2020). Davies, Barbara J, and Brent Davies*. “Strategic Leadership.” School Leadership & Management 24, no. 1 (2004).
Fern andes,  Reno.  “Adaptasi  Sekolah  Terhadap  Kebijakan  Pendidikan Inklusif.” SOCIUS 4, no. 2 (2018).
Gubernur  Aceh.  “Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  92  Tentang Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif.”  Banda  Aceh,  Indonesia,  2012. https://tkppa.acehprov.go.id/index.php/hukum/read/15/peraturan -gubernur-aceh-92-tahun-2012.html.
Hasan,  Muhammad.  Implementasi  Pendidikan  Inklusi  Di  Sekolah  Dasar Negeri 54 Yayasan Tahija Banda Aceh (Suatu Kajian Tentang Interaksi Edukatif). Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora 4, no. 1 (2016).
Holst,  Jesper.  “Supporting  Change  in  Schools.” British  Journal  of  Special Education 24, no. 2 (1997). Irwanto, I. Analysis On The Situation Of People With Disability In Indonesia: A Desk  Review. Jakarta:  Centre  For  Disability  Studies,  University  of
Indonesia, 2010.
Khausar, Khausar. “Pemetaan Potensi Sekolah Inklusif Berbasis Welcoming
ÁL-FÂHIM|Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Schools  Untuk  Anak  Berkebutuhan  Khusus  Di  Sdn  Luar  Biasa Kabupaten Aceh Barat Daya.” Bina Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar 1, no. 1 (2018).
Lee, Lay Wah, and Hui Min Low. “‘Unconscious’ Inclusion of Students with Learning  Disabilities  in  a  Malaysian  Mainstream  Primary  School: Teachers’ Perspectives.” Journal of  Research in Special  Educational Needs 13, no. 3 (2013).
Lister, Ruth. “From Equality to Social Inclusion: New Labour and the Welfare State.” Critical Social Policy 18, no. 55 (1998).
Lorger,  Teja,  Majda  Schmidt,  and  Karin  Bakračevič  Vukman.  “The  Social Acceptance  of  Secondary  School  Students  with  Learning  Disabilities (LD).” Center for Educational Policy Studies Journal 5, no. 2 (2015).
Meijer, Cor J W. “Special Needs Education in Europe: Inclusive Policies and
Practices.” Zeitschrift Für Inklusion , 2010.
Meutia,  Cut  A.  “Pendidikan  Inklusif  Bagi  Anak  Berkebutuhan  Khusus.”
Serambi  Indonesia,  April  3,  2014.  https://aceh.tribunnews.com /2014/04/03/pendidikan-inklusif-bagi-anak-berkebutuhan-khusus.
Mulholland, Monica, and Una O’Connor. “Collaborative Classroom Practice for  Inclusion:  Perspectives  of  Classroom  Teachers  and  Learning Support/Resource Teachers.” International Journal of Inclusive Education 20, no. 10 (2016).
Nurhadisah,  Nurhadisah.  “Implementasi  Pendidikan  Inklusi  Dalam Pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam.” Dayah:  Journal  of  Islamic Education 2, no. 2 (2019). Soleh, Akhmad. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi; Studi Kasus Di Empat Perguruan Tinggi Negeri Di Yogyakarta . LKIS Pelangi Aksara, 2016. Sopa,  Afnizar.  “Model  Penanganan  Anak  Berke butuhan  Khusus  Pada Sekolah Inklusif Di SDN 54 Kota Banda Aceh.” UIN Ar -Raniry Banda Aceh, 2017. Sullivan- Sego,  Charmaine,  YeonSun  Ro,  and  Jeonga  Park.  “Including  All Learners with Diverse Abilities.” Childhood Education 92, no. 2 (2016). Wati, Ery. “Manaj emen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda  Aceh.” Jurnal  Ilmiah  Didaktika:  Media  Ilmiah  Pendidikan  Dan Pengajaran 14, no. 2 (2014). Wulida, Yawma. “ Kendala Guru Dalam Menangani Anak Berkebutuhan Khusus Pada Program Pendidikan Inklusi Di Sd Negeri Banda Aceh (Sd Negeri 1, 5, 54).” Etd Unsyiah , 2020.
Yusuf, Nasir. “Aceh Krisis Guru Bidang Studi Khusus Pendidikan Luar Biasa.” Serambi Indonesia, April 17, 2016.