Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska P-ISSN: 2085-7616; E-ISSN: 2541-0962 Agustus 2022, Vol. 14 No. 2

## Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Alum Simbolon 1 , Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga 2 alum.simbolon@uph.edu , Universitas Pelita Harapan, Indonesia 1

## Abstract
Background :
The development of the economy and trade causes a higher  number of problems that arise  in connection with this, including the emergence of debt and credit problems in the community. Failure to pay debts by a debtor to one or more creditors can lead to bankruptcy or suspension of debt payment obligations (PKPU) to the debtor. The process of bankruptcy against debtors is an effort made by creditors to overcome and resolve debt problems effectively and efficiently. Bankruptcy is a condition of general confiscation of all debitor's assets to protect the interests  of  creditors  when  the  debtor  is  declared  to  have  debt  and  is  unable  to  pay  it.  In  addition  to  the management  related  to  bankruptcy  assets  and  actio  pauliana,  there  are  legal  actions  that  arise  as  a  result  of bankruptcy and PKPU, causing cases to be decided and resolved individually, known as miscellaneous lawsuits. This  study  wants  to  know  the  legal  interpretation  by  the  judge  of  other  lawsuits  in  bankruptcy  and  the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU).

## Research Metodes:
The  type  of  research  used  in  writing  this  law  is  normative  legal  research,  namely  with  an  approach  to  the principles, norms, rules of legislation, court decisions, agreements, and existing doctrines.

## Findings:
The judge in examining the case submitted to him and before touching the subject matter, the judge is obliged to first  examine  the  absolute  authority  and  relative  authority  of  the  court  where  the  claim  is  filed  by  the plaintiff/applicant. In this case, the  judge is obliged to reject the case given to him in the event that after being examined  by the  judge, the case  is not within the authority of the relevant court. In addition, the judge  is also obliged to ensure that there is no error in persona and obscuur libel in the lawsuit.

## Conclusion:
Other lawsuits examined by the judge can be in the form of actio pauliana, third party resistance to confiscation, or cases  in which the debtor, creditor, curator, or  management becomes one of the parties  in  a case related to bankruptcy  assets,  including  the  curator's  lawsuit  against  the  board  of  directors  which  causes  bankruptcy.  a company  is  declared  bankrupt  because  of  its  negligence.  To  decide  the  case  referred  to  in  other  lawsuits,  the judge  is  obliged  to  examine  and  consider  clearly,  fairly,  and  reliably  based  on  the  claim  of  the applicant/plaintiff, the exceptions of the respondent/defendant, the evidence submitted by the applicant/plaintiff as well as the respondent/defendant and also the legal basis that has been regulated in the laws and doctrines in force in Indonesia.
Keywords : Legal Interpretation; Judge; Bankruptcy .

## Abstrak

## Latar Belakang:
Semakin berkembangnya perekonomian dan perdagangan menyebabkan semakin tingginya angka pemasalahan yang  timbul  sehubungan  dengan  hal  tersebut  diantaranya  muncul  permasalahan  utang  piutang  dalam masyarakat.  Kegagalan  membayar  utang  oleh  seorang  debitur  terhadap  satu  atau  lebih  kreditur  dapat menyebabkan  kepailitan  atau  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  (PKPU)  kepada  debitur.  Proses kepailitan terhadap debitur merupakan upaya yang dilakukan oleh kreditur untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah  hutang  piutang  secara  efektif  dan  efisien.  kepailitan  merupakan  kondisi  dilakukannya  sita  umum terhadap  seluruh  harta  kekayaan  debitur  untuk  melindungi  kepentingan  kreditur  pada  saat  debitur  dinyatakan memiliki  utang  dan  tidak  mampu  membayarnya.  Selain  pengurusan  terkait  harta  pailit  dan actio  pauliana terdapat  perbuatan-perbuatan  hukum  yang  timbul  akibat  dari  kepailitan  dan  PKPU  sehingga  menyebabkan munculnya  perkara  yang  harus  diputus  dan  diselesaikan  secara  sendiri-sendiri  yang  dikenal  sebagai  gugatan

## Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Alum Simbolon, Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga.
lain-lain.  Penelitian  ini  ingin  mengetahui  penafsiran  hukum  oleh  hakim  terhadap  gugatan  lain-lain  dalam kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

## Metode Penelitian:
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  hukum  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yakni  dengan pendekatan  mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan, perjanjian,serta doktrin yang ada.

## Hasil Penelitian:
Hakim  dalam  memeriksa  perkara  yang  diajukan  kepadanya  dan  sebelum  menyentuh  pokok  perkara,  hakim wajib  untuk  memeriksa  terlebih  dahulu  mengenai  kewenangan  absolut  dan  kewenangan  relatif  pengadilan tempat diajukannya gugatan oleh penggugat/pemohon. Dalam hal ini, hakim wajib untuk menolak perkara yang diberikan  kepadanya  dalam  hal  setelah  diperiksa  oleh  hakim,  perkara  tersebut  bukan  merupakan  kewenangan pengadilan  terkait.  Selain  itu,  hakim  juga  wajib  untuk  memastikan  bahwa  pada  gugatan  tidak  terjadi error  in persona dan obscuur libel . Kesimpulan:
Gugatan  lain-lain  yang  diperiksa  oleh  hakim  dapat  berupa actio  pauliana ,  perlawanan  pihak  ketiga  terhadap penyitaan, atau perkara di mana debitur, kreditur, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang  berkaitan  dengan  harta  pailit,  termasuk  gugatan  kurator  terhadap  direksi  yang  menyebabkan  suatu perseroan  dinyatakan  pailit  karena  kelalaiannya.  Untuk  memutus  perkara  yang  dimaksud  dalam  gugatan  lain- lain, hakim wajib untuk meneliti dan mempertimbangkan dengan jelas, adil, dan terpercaya berdasarkan gugatan pemohon/penggugat,  eksepsi  termohon/tergugat,  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh  pemohon/penggugat  maupun termohon/tergugat  dan  juga  dasar  hukum  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  maupun doktrin yang berlaku di Indonesia .
Kata kunci: Penafsiran Hukum; Hakim; Kepailitan.
DOI : 10.24903/yrs.v11i2.1617 Received :  August 2022 Accepted :  August 2022 Published :  August 2022 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Semakin  berkembangnya  perekonomian  dan  perdagangan  menyebabkan  semakin tingginya  angka  pemasalahan  yang  timbul  sehubungan  dengan  hal  tersebut  diantaranya muncul permasalahan utang piutang dalam masyarakat. Utang piutang  yang muncul sebagai akibat  dari  perdagangan  yang  dilakukan  oleh  suatu  pelaku  usaha  dapat  mengakibatkan terjadinya  gagal  bayar  hingga  dilakukan  penagihan  terhadap  utang  itu  sendiri 1 .  Kegagalan membayar  utang  oleh  seorang  debitur  terhadap  satu  atau  lebih  kreditur  dapat  menyebabkan kepailitan  atau  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  (PKPU)  kepada  debitur.  Proses kepailitan  terhadap  debitur  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh  kreditur  untuk mengatasi
1 Bagian Menimbang dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
dan  menyelesaikan  masalah  hutang  piutang  secara  efektif  dan  efisien.  Proses  kepailitan  dan PKPU  bertujuan  guna  menghindari  terjadinya  perebutan  harta  debitur  oleh  kreditur  yang menagih  piutangnya  dalam  waktu  yang  bersamaan,  sehingga  proses  kepailitan  dan  PKPU menjadi  jaminan  diperolehnya  pembagian  atas  harta  kekayaan  debitur  kepada  para krediturnya  dengan  memperhatikan  besaran  piutang  kreditur  masing-masing 2 .  Pengaturan mengenai  pailit  dan  ketidak  mampuan  debitur  dalam  memenuhi  kewajibannya  diatur  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (selanjutnya  disebut  “ UU  Kepailitan  dan PKPU ”).
Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  kurator  di  bawah  pengawasan  hakim  pengawas sebagaimana  diatur  dalam  UU  Kepailitan  dan  PKPU 3 .  Dari  pengertian  tersebut  diketahui kepailitan  merupakan  kondisi  dilakukannya  sita  umum  terhadap  seluruh  harta  kekayaan debitur untuk melindungi kepentingan kreditur pada saat debitur dinyatakan memiliki utang dan  tidak  mampu  membayarnya.  Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (7)  UU  Kepailitan  dan  PKPU penyelesaian sengketa kepailitan diperiksa dan diputus oleh pengadilan niaga yang berada di lingkungan  peradilan  umum.  Menurut  Sentosa  Sembiring,  lembaga  kepailitan  merupakan lembaga konvensional dalam penyelesaian sengketa kepailitan melalui pengadilan niaga. UU Kepailitan  dan  PKPU  memiliki  fungsi  penting  sebagai  realisasi  dari  Pasal  1131  dan  1132 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut  “ KUH  Perdata ”)  mengenai tanggung  jawab  debitur  terhadap  utang-utangnya 4 .  Pasal  1131  KUH  Perdata  menyatakan bahwa  segala  kebendaan  si  berutang,  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tak  bergerak,  baik yang  sudah  ada  maupun  yang  akan  ada  di  kemudian  hari,  menjadi  tergantung  untuk  segala perikatannya  perseorangan.  Pasal  1132  KUH  Perdata  menyatakan:  Kebendaan  tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya: pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang  masing-masing  kecuali apabila  di  antara  para  berpiutang  itu  ada  alasan-alasan  yang sah untuk didahulukan.
Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata tersebut memberikan jaminan kepastian bagi kreditur akan kewajiban debitur untuk tetap memenuhi atau melunasi utang-utangnya dengan jaminan  kekayaan  debitur  baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  akan  ada  dikemudian  hari.
2 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan , Cetakan II, Jakarta: Kencana 2009, hlm. 3.
3 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
4 Sentosa Sembiring, Hukum Dagang , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal. 151.

## Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Alum Simbolon, Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga.
Sehingga, hal tersebut menjadi perwujudan lahirnya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi  yang  telah  diadakan  debitur  dan  kreditur 5 .  Pada  pemberesan  harta  pailit kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian harta pailit dan meminta persetujuan kepada hakim pengawas 6 . Kurator atau pengurus  wajib untuk mengumumkan kepailitan atau PKPU debitur  dalam  surat  kabar  nasional  agar  para  kreditur  dapat  menyampaikan  tagihannya. Kreditur  dalam  Kepailitan  dan  PKPU  terdiri  dari  kreditur  konkuren,  kreditur  separatis  dan kreditur preferen 7 . Kreditur separatis merupakan kreditur pemegang hak jaminan yang harus memperoleh  pelunasan  piutang  lebih  dahulu.  Kreditur  preferen  merupakan  kreditur  dengan hak  istimewa  atau  hak  untuk  didahulukan 8 .  Pasal  1134  KUH  Perdata  menyatakan:  Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi dari pada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat  piutang  itu.  Gadai  dan  hipotek  lebih  tinggi  dari  pada  hak  istimewa  kecuali  dalam  hal undang-undang  dengan  tegas  menentukan  kebalikannya.  Berdasarkan  Pasal  21  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berbunyi: Negara mempunyai  hak  mendahulu  untuk  utang  pajak atas  barang-barang  milik  Penanggung  Pajak. Sehingga  berdasarkan  ketentuan  tersebut  tagihan  pajak  merupakan  hak  istimewa  yang didahulukan  dari  piutang  para  kreditur  separatis.  Namun  dalam  Pasal  95  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut  “ UU Ketenagakerjaan ”) sebagaimana diubah oleh Pasal 81 angka 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “ UU Cipta Kerja ”):
(1) Dalam  hal  perusahaan  dinyatakan  pailit  atau  dilikuidasi  berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  upah  dan  hak  lainnya  yang  belum  diterima  oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.
(2) Upah  pekerja/buruh  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditor.
5 Mahdi  Surya  Apriliansyah,  Tinjauan  Yuridis  Penyelesaian  Sengketa  Kepailitan  Terhadap  Adanya  Klausul Arbitrase, https://media.neliti.com/media/publications/280199-tinjauan-yuridis-penyelesaian-sengketa-k- e3384c19.pdf, diakses pada 4 Juli 2021.
6 Pasal 189 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
7 Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU
8 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan , Prenadamedia Group: Jakarta, 2016, hlm. 14-15.
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2022, Vol. 14 No. 2
(3) Hak  lainnya  dari  pekerja/buruh  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  didahulukan pembayarannya  atas  semua  kreditor  kecuali  para  kreditor  pemegang  hak  jaminan kebendaan.
Amar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  67/PUU-XI/2013,  telah  menyatakan  Pasal 95  UU  Ketenagakerjaan  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak dimaknai  “pembayaran  upah  pekerja/buruh  yang  terutang  didahulukan  atas  semua  jenis kreditor  termasuk  tagihan  kreditor  separatis,  tagihan  hak  Negara,  kantor  lelang,  dan  badan umum  yang  dibentuk  Pemerintah,  sedangkan  pembayaran  hak-hak  pekerja/buruh  lainnya didahulukan  atas  semua  tagihan  termasuk  tagihan  negara,  kantor  lelang,  dan  badan  umum yang  dibentuk  Pemerintah,  kecuali  tagihan  dari  kreditor  separatis”.  Putusan  Mahkamah Konstitusi tersebut telah tercermin dalam perubahan Pasal 95 UU Ketenagakerjaan oleh UU Cipta  Kerja,  dimana  kedudukan  pekerja  adalah  sebagai  kreditor  istimewa/preferen  yang didahulukan  haknya.  Sehingga  dari  ketentuan-ketentuan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa tingkat  kedudukan  masing-masing  kreditur  menjadi  sebagai  berikut:  hak  upah  pekerja  yang belum dibayarkan, hak negara dalam hal utang pajak debitur belum dibayarkan, hak kreditur separatis selaku pemegang jaminan kebendaan, dan hak kreditur lainnya.
Akibat  dari  putusan  atas  permohonan  pailit  dan/atau  PKPU  telah  ditegaskan  dalam Pasal  24  ayat  (1)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  yang  menyatakan  bahwa  debitur  demi  hukum kehilangan  haknya  untuk  menguasai  kekayaannya  termasuk  dalam  harta  pailit  sejak tanggalan  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan.  Dalam  Pasal  240  UU  Kepailitan  dan  PKPU juga  mengatur  mengenai,  selama  PKPU,  debitur  tanpa  persetujuan  pengurus  tidak  dapat melakukan  tindakan  kepengurusan  atau  kepemilikan  atas  seluruh  atau  sebagian  hartanya. Dari  ketentuan  Pasal  24  ayat  (1)  dan  Pasal  240  ayat  (1)  di  atas  diketahui  bahwa  sejak diucapkannya putusan pailit dan/atau PKPU debitur hanya kehilangan hak keperdataan untuk mengurus  dan  menguasai  harta  kekayaannya  secara  penuh,  dan  bukan  kehilangan  hak keperdataan  guna  melakukan  semua  perbuatan  hukum  di  bidang  keperdataan 9 .  Sehingga pengurusan  harta  pailit  dilakukan  oleh  kurator  di  bawah  pengawasan  hakim  pengawas, sedangkan  untuk  pengurusan  PKPU  dilakukan  secara  bersama-sama  antara  debitur  dengan persetujuan  dari  pengurus.  Selain  melaksanakan  pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit debitur,  kurator  juga  berwenang  untuk  mengajukan  gugatan actio  pauliana 10 .  Selain
9 Sutan Remy Sjahdeini. Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan , Jakarta: Grafiti, 2009, hlm.190.
10 Jono, Hukum Kepailitan , Cet. 5 Jakarta: Sinar Grafika, 2017 , hlm. 136.

## Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Alum Simbolon, Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga.
pengurusan terkait harta pailit dan actio pauliana terdapat perbuatan-perbuatan hukum yang timbul  akibat  dari  kepailitan  dan  PKPU  sehingga  menyebabkan  munculnya  perkara  yang harus diputus dan diselesaikan secara sendiri-sendiri yang dikenal sebagai gugatan lain-lain. Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut,  maka  Penulis  akan  membahas  mengenai penafsiran  hukum  oleh  hakim  terhadap  gugatan  lain-lain  dalam  kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah  penelitian hukum normatif,  yakni  dengan  pendekatan  mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  perjanjian,serta  doktrin  yang  ada.  Penelitian  ini menggunakan  sifat  deskriptif  analitik,  yakni  penelitian  bersifat  pemaparan  yang  bertujuan untuk  memperoleh  gambaran  secara  lengkap  tentang  keadaan  hukum  yang  berlaku  disuatu wilayah  pada  waktu  tertentu  atau  peristiwa  hukum  yang  terjadi  di  masyarakat 11 .  Dalam penulisan  ini,  penulis  akan  menyampaikan  aturan  hukum  secara  teori  dengan  praktik  yang diterapkan  dalam  penegakan  hukum  sehubungan  dengan  gugatan  lain-lain  dalam  sengketa kepailitan  dan  PKPU  dan  cara  hakim  untuk  mempertimbangkan  untuk  menerima  maupun menolak gugatan lain-lain yang diajukan oleh salah satu pihak pada sengketa kepailitan dan PKPU dalam beberapa kasus yang terjadi

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1 Penafsiran hukum oleh hakim atas gugatan lain-lain dalam kepailitan dan PKPU
Gugatan lain-lain dalam perkara kepailitan dan PKPU ditatur dalam Pasal 3  ayat (1) Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU “Putusan  atas  permohonan  pernyataan  pailit  dan hal-hal  lain  yang  berkaitan  dan/atau  diatur  dalam  Undang-Undang  ini,  diputuskan  oleh Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  daerah  tempat  kedudukan  hukum  Debitor”. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) “Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio pauliana,  perlawanan  pihak  ketiga  terhadap  penyitaan,  atau  perkara  dimana  Debitor, Kreditor,  Kurator,  atau  pengurus  menjadi  salah  satu  pihak  dalam  perkara  yang  berkaitan dengan  harta  pailit  termasuk  gugatan  Kurator  terhadap  Direksi  yang  menyebabkan perseroan  dinyatakan  pailit  karena  kelalaiannya  atau  kesalahannya.  Hukum  Acara  yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum
11 Soejono Soekamto, Penelitian Hukum , Jakarta, UI Press, 2010, hlm. 9.
Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.”
Perkara kepailitan dan PKPU  yang diputus oleh hakim, sangat dimungkinkan timbul gugatan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di atas, sehingga pada saat salah satu pihak mengajukan gugatan lain-lain sehubungan dengan sengketa pailit maupun PKPU yang telah diputus permohonannya. hakim harus dapat menilai  dan  mempertimbangkan,  apakah  gugatan  lain-lain  yang  diajukan  oleh  salah  satu pihak  dapat  diterima  dan  diputus  atau  justru  ditolak  oleh  hakim.  Penilaian  hakim  terhadap gugatan lain-lain yang diajukan oleh salah satu pihak tidak hanya berdasarkan gugatan terkait saja,  melainkan  juga  dengan  memperhatikan  jawaban  dari  pihak  termohon  atas  gugatan pemohon  (eksepsi),  sehingga  hakim  diharapkan  dapat  memberikan  penilaian  secara  jujur, adil, dan berdasar.
Hakim  dalam  memeriksan  gugatan  lain-lain  dalam  perkara  kepailitan  harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

## 1. Kewenangan relatif dan kewenangan absolut pengadilan
Kewenangan  relatif  dan  kewenangan  absolut  seringkali  diajukan  dalam  jawaban  pihak tergugat/termohon  dalam  gugatan  lain-lain.  Banyak  diantaranya  menolak  bahwa pengadilan  niaga  pada  suatu  pengadilan  negeri  memiliki  kewenanganya  untuk menyelesaikan  perkara  gugatan  lain-lain.  Kompetensi/kewenangan  relatif  berhubungan dengan  kewenangan  suatu  pengadilan  untuk  mengadili  suatu  perkara  sesuai  dengan wilayah  hukumnya.  Gugatan  diajukan  kepada  pengadilan  tempat  kedudukan tergugat/termohon.  Dasar  hukumnya  adalah  Pasal  118  HIR  /  142  RB  yang  menyatakan “Pada  asasnya  gugatan  harus  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  tempat  tinggal tergugat/termohon”  ( actor  sequitur  forum  rei ).  Jadi  kompetensi  relatif  bertujuan  untuk menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili suatu perkara tertentu, misalnya:  seorang  tergugat/termohon  tinggal  di  Jakarta  Pusat,  maka  penggugat  harus mengajukan  gugatan  ke  PN  Jakarta  Pusat  karena  secara  relatif  yang  berwenang menyelesaikan  sengketa  antar  para  pihak  adalah  PN  Jakarta  Pusat.  Sedangkan  untuk kompetensi absolut ialah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek,  materi atau  pokok  sengketa.  Kompetensi absolut  merupakan  kewenangan  badan peradilan  dalam  memeriksa  dan  mengadili  jenis  perkara  tertentu  yang  secara  mutlak tidak dapat diperiksa dan diadili oleh badan peradilan lain. Dengan demikian kompetensi

## Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Alum Simbolon, Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga.
absolut ini menjawab pertanyaan, badan peradilan apa yang berwenang untuk mengadili suatu  perkara,  apakah  badan  peradilan  umum  atau  badan  peradilan  agama.  Misalnya, perkara  perceraian  pihak  beragama  Islam,  maka  yang  berwenang  mengadili  secara mutlak  adalah  peradilan  agama.  Kalau  diajukan  ke  pengadilan  negeri  (PN),  maka  PN harus  menyatakan  tidak  berwenang  memeriksa  dan  memutus  perkara  tanpa  harus dilakukan  eksepsi.  Terhadap  kewenangan  absolut,  walaupun  tergugat/termohon  tidak mengajukannya dalam eksepsi hakim tetap wajib untuk memeriksa kewenangan absolut untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara  yang  diajukan  kepadanya.  Apabila setelah  diperiksa  oleh  hakim,  terbukti  bahwa  pengadilan  tempat  diajukannya  gugatan tidak  memiliki  kewenangan  absolut  untuk  memeriksannya,  maka  hakim  wajib  untuk menghentikan pemeriksaan.
Eksepsi yang diajukan oleh tergugat/termohon dalam gugatan lain-lain mempertanyakan kewenangan suatu pengadilan niaga untuk menyelesaikan perkara tersebut. Padahal jika merujuk pada Pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan secara tegas bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh pengadilan sesuai dengan daerah tempat kedudukan debitur.  Dalam  hal  Debitur  meninggalkan  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  maka Pengadilan  yang  berwenang  adalah  Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi tempat kedudukan  hukum  terkahir  debitur.  Dalam  hal  debitur  merupakan  badan  hukum  maka pengadilan  yang  berwenang  memutskan  adalah  pengadilan  yang  daerah  hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya di  wilayah  negara  Republik  Indonesia.  Dalam  hal  Debitor  merupakan  badan  hukum, tempat  kedudukan  hukumnya  adalah  sebagaimana  dimaksud  dalam  anggaran  dasarnya. Sehingga hakim dalam menentukan suatu gugatan sebelum masuk ke tahap pembuktian wajib untuk menentukan kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara tersebut baik terkait kewenangan absolut maupun relatif.
2. Eksepsi error in persona
Termohon  dapat  mengajukan  eksepsi error  in  persona dalam  hal  gugatan  mengandung cacat error  in  persona atau exception  in  persona 12 .  Yang  sah  sebagai pemohon/penggugat  maupun  termohon/tergugat  adalah  pihak  yang  terlibat  langsung dalam perjanjian. Pihak lain tidak dapat dijadikan pihak yang tergugat/termohon, karena akan  berakibat  pihak  lain  yang  ditarik  sebagai  tergugat/termohon  salah  sasaran  atau
12 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , Cetakan ke 9, hlm 438.
keliru  orang  yang  digugat 13 .  Biasanya  tergugat/termohon  menyatakan  gugatan error  in persona dalam hal tergugat/termohon merasa, bahwa penggugat/pemohon salah menarik pihak dalam perkara tersebut atau pihak yang ditarik dalam perkara kurang lengkap.
3. Eksepsi Obscuur Libel
Obcsuur  libel adalah  surat  gugatan  penggugat/pemohon  tidak  terang  atau  isinya  gelap ( onduidelijk ),  formulasi  gugatan  tidak  jelas.  Padahal  agar  gugatan  dianggap  memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas 14 . Selain itu suatu gugatan dikatakan obscuur libel jika, dalam surat gugatan tidak dilengkapi petitum, yakni hal-hal yang diinginkan atau diminta oleh penggugat/pemohon untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan oleh hakim. Petitum tersebut harus lengkap  dan  jelas,  karena  dalam  surat gugatan, petitum merupakan bagian yang terpenting. Dalam hal petitum tidak jelas atau tidak  sempurna  dapat  berakibat  tidak  diterimanya  petitum  tersebut.  Dan  jika  isi  dalam gugatan  tersebut  satu  dengan  yang  lainnya  saling  bertentangan  sehingga  menyebabkan gugatan  tidak  dapat  diterima atau  ditolak  karena  gugatan  kabur  atau  tidak  jelas 15 .  Dari penjelasan-penjelasan  mengenai obscuur  libel tersebut  dapat  kita  ketahui  bahwa  sangat penting bagi pemohon/penggugat untuk dapat mengajukan gugatan  yang jelas, lengkap, sistematis  dan  tidak  saling  bertentangan  guna  menghindari  terjadinya  penolakan  atas gugatan yang diajukan tersebut.
4. Pokok Perkara Gugatan Lain-lain
Gugatan  yang  diajukan  oleh  pemohon  telah  sesuai  kewenangan  absolut  dan  relatifnya, tidak  terjadi  error  in  persona  dan  gugatan  tidak  obscuur  libel,  maka  hakim  dapat melanjutkan penyelesaian sengketa pada pokok perkara. Pada prinsipnya hakim memiliki kewenangan  untuk  memutus  gugatan  lain-lain  sepanjang  perkara  tersebut  memenuhi unsur gugatan lain-lain sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Pengaturan mengenai gugatan lain-lain dalam kepailitan dan PKPU diatur dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Penjelasan  Pasal  3  ayat  (1)  UU  Kepailitan  dan  PKPU,  Pasal  3  ayat  (1) “Putusan  atas permohonan  pernyataan  pailit  dan  hal-hal  lain  yang  berkaitan  dan/atau  diatur  dalam Undang-Undang  ini,  diputuskan  oleh  Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”. Penjelasan Pasal 3 ayat (1): “Yang dimaksud dengan  "hal-hal  lain",  adalah  antara  lain,  actio  pauliana,  perlawanan  pihak  ketiga terhadap  penyitaan,  atau  perkara  dimana  Debitor,  Kreditor,  Kurator,  atau  pengurus
13 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , Sinar Grafika, hlm. 114.
14 M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm 448.
15 Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oerikartawinata, Hukum Acara Perdata , CV Mandar Maju: 2005, hlm 17.

## Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Alum Simbolon, Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga.
menjadi  salah  satu  pihak  dalam  perkara  yang  berkaitan  dengan  harta  pailit  termasuk gugatan  Kurator  terhadap  Direksi  yang  menyebabkan  perseroan  dinyatakan  pailit karena  kelalaiannya  atau  kesalahannya.  Hukum  Acara  yang  berlaku  dalam  mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku  bagi  perkara  permohonan  pernyataan  pailit  termasuk  mengenai  pembatasan jangka  waktu  penyelesaiannya”. Berdasarkan penjelasan  tersebut  maka  dapat  diketahui hal penting mengenai penanganan perkara lain-lain dalam sengketa pailit menggunakan hukum  acara  yang  sama  dengan  permohonan  pailitnya  dan  pengajuan  perkara  lain-lain diajukan di yurisdiksi debitur. Dalam prakteknya gugatan lain-lain diajukan di pengadian niaga  pada  pengadilan  negeri.  Sistem  administrasi  pengadilan  niaga  juga  telah menerapkan  kategori  “perkara  lain-lain” dalam  pengelolaan  perkara  nya  hingga  tingkat kasasi. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di atas  jenis  perkara  lain-lain  yang  dapat  diajukan  dalam  sengketa  kepailitan  dan  PKPU antara lain sebagai berikut:
1. Actio Pauliana
Gugatan actio  pauliana ini  biasanya  berawal  dari  tidak  dapat  dimasukkannya suatu  harta  kekayaan  debitor  kedalam  daftar  harta/boedel  pailit.  Harta  pailit dimaksud  luput  dari  jangkauan  hukum  kurator  karena  telah  dialihkan.  Kurator untuk  kepentingan  harta  pailit  dapat  mengajukan  pembatalan  pengalihan  aset dimaksud karena akan merugikan kepentingan keditor. Actio pauliana merupakan hak  kreditur  untuk  membatalkan  perbuatan  hukum  yang  diadakan  oleh  debitur dengan  pihak  lainnya.  Pembatalan  tersebut  diajukan  oleh  kreditur  hanya  untuk hal-hal  yang  berkaitan  dengan  harta  pailit,  sedangkan  hubungan  hukum  antara debitur  dan  pihak  lain  tersebut  tetap  berlaku  termasuk  pada  perjanjian  yang mengikat para pihak 16 . Aturan mengenai actio pauliana diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata menyatakan:
(1)  “Meskipun  demikian,  Kreditor  boleh  mengajukan  tidak  berlakunya  segala tindakan  yang  tidak  diwajibkan  yang  dilakukan  oleh  Debitor,  dengan  nama apa pun juga yang merugikan Kreditor; atau untuknya Debitor itu bertindak, mengetahui  bahwa  tindakan  itu  mengakibatkan  kerugian  bagi  para Kreditor.”
16 Siahaan, R.H. Hukum Perikatan Indonesia, Teori dan Perkembangannya, Cetakan I, Malang : Inteligensia Media, 2017, hlm 104.
(2)  “Hak-hak  yang  diperoleh  pihak  ketiga  dengan  tikad  baik  atas  barang- barang yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati.”
(3)  “Untuk  mengajukan  batalnya  tindakan  yang  dengan  cuma-cuma  dilakukan Debitor,  cukuplah  Kreditor  menunjukan  bahwa  pada  waktu  melakukan tindakan  itu  Debitor  mengetahui  bahwa  dengan  cara  demikian  dia merugikan  para  Kreditor,  tak  peduli  apakah  orang  yang  diuntungkan  juga mengetahui hal itu atau tidak.”
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang pada intinya mengatur mengenai  bahwa  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  kreditur  dengan  mengajukan permohonan  kepada  para  hakim  agar  tindakan  yang  dilakukan  oleh  debitur dibatalkan  karena  patut  diduga  bahwa  tindakan  tersebut  mengakibatkan  kerugian bagi  kreditur 17 .  Selain  ketentuan  dalam  Pasal  1341  KUH  Perdata  sebagaimana  di atas,  pengaturan  mengenai  actio  pauliana  juga  diatur  dalam  Pasal  41  sampai dengan  Pasal  50  UU  Kepailitan  dan  PKPU.  Dalam  Pasal  41  UU  Kepailitan  dan PKPU dinyatakan:
(1) Untuk  kepentingan  harta  pailit  kepada  pengadilan  dapat  dimintakan pembatalan  segala  perbuatan  hukum  debitur  yang  telah  dinyatakan  pailit yang  merugikan  kepentingan  kreditor,  yang  dilakukan  sebelum  putusan pernyataan pailit.
(2) Pembatalan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  dapat  dilakukan apabila  dapat  dibuktikan  bahwa  pada  saat  perbuatan  hukum  dilakukan, Debitor  dan  pihak  dengan  siapa  perbuatan  hukum  tersebut  dilakukan mengetahui  atau  sepatutnya  mengetahui  bahwa  perbuatan  hukum  tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
Perbedaan  pengaturan  mengenai actio  pauliana yang  diatur  dalam  Pasal  1341 KUH  Perdata  dengan  dalam  UU  Kepailitan  dan  PKPU  ada  pada  pihak  yang berhak  untuk  mengajukan  gugatan  perkara  lain-lain.  Dalam  Pasal  1341  KUH Perdata  gugatan actio  pauliana diajukan  oleh  kreditur  (pihak  yang  memiliki piutang)  dan  hal  tersebut  dilaksanakan  melalui  forum  pengadilan  negeri  biasa. Sedangkan  pengaturan  terkait actio  pauliana dalam  UU  Kepailitan  dan  PKPU diajukan  oleh  Kurator  dengan  tuntutan  hak  yang  diajukan  ke  pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Pengajuan
17 Keputusan Presiden Nomor  97 Tahun 1999 tentang  Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.

## Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain
Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Alum Simbolon, Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga.
gugatan actio  pauliana diajukan  oleh  kurator  ke  pengadilan.  Pengadilan sebagaimana  dimaksud  dalam  UU  Kepailitan  dan  PKPU  merupakan  pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum 18 . Kurator bertugas untuk membuktikan terdapat persyaratan actio pauliana yang telah terpenuhi yaitu antara lain debitur telah  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  yang  mana  perbuatan  hukum  tersebut tidak  wajib  untuk  dilakukan  debitur,  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  debitur tersebut telah merugikan kreditur, pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut akan  merugikan  kreditur  dan  perbuatan  hukum  itu  diketahui  atau  sepatutnya diketahui bahwa akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur 19 .
Terdapat 5 (lima) syarat agar dapat dilakukan gugatan actio pauliana , yakni 20 :
a. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
b. Perbuatan hukum tersebut bukan merupakan perbuatan yang diwajibkan;
c. Perbuatan hukum tersebut merugikan kreditur;
d. Debitur  mengetahui  bahwa  perbuatan  hukum  dimaksud  merugikan krediturnya;
e. Pihak  ketiga  dengan  siapa  perbuatan  hukum  itu  dilakukan  mengetahui bahwa perbuatan hukum debitur tersebut merugikan kreditur.
Pembuktian  terhadap  gugatan actio  pauliana menggunakan  beban  pembuktian terbalik. Contoh putusan gugatan actio pauliana adalah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain- Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst  tanggal  11  Juli  2019  yang  diajukan  oleh  kurator terhadap  kreditur  selaku  pemegang  harta  pailit  yang  dijadikan  jaminan  atas  utang debitur  terhadapnya.  Menurut  kreditur,  jaminan  yang  dijadikan  sebagai  alas pembayaran  utang  debitur  bukan  merupakan  harta  pailit  karena  harta  tersebut tercatat  bukan  atas  nama  debitur  pailit  melainkan  atas  nama  pihak  lain  yang dijaminkan oleh debitur untuk pembayaran utang debitur kepada kreditur tersebut, sehingga kreditur menyatakan bahwa harta milik pihak lain yang dijaminkan oleh debitur bukanlah termasuk harta pailit. Selain itu, jaminan yang diperoleh kreditur tersebut,  diperoleh  sebelum  putusan  pailit  diucapkan,  sehingga  kreditur  menolak untuk  menyerahkan  jaminan  yang  dimilikinya  kepada  kurator.  Berdasarkan  Pasal
18 Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
19 Rudy  A.  Lontoh  &  et.  Al  (editor), Hukum  Kepailitan:  Penyelesaian  Utang  Piutang  Melalui  Pailit  atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni, 2001.
20 Sastrawidjaja,  Man  S.  Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Menurut  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004  dan  Undang  Undang  Nomor  4  Tahun  1998  (Suatu  Telaah  Perbandingan). Bandung: Alumni, 2008, hlm 132.
21  UU  Kepailitan  dan  PKPU  menyatakan  bahwa  kepailitan  meliputi  seluruh kekayaan  debitur  pada  saat  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan  serta  segala sesuatu  yang  diperoleh  selama  kepailitan.  Sehingga  kurator  tidak  memiliki kewenangan  untuk  melakukan  pengurusan  dan  pemberesan  terhadap  harta kekayaan  yang  telah  diiikat  oleh  hak  tanggungan.  Hakim  dengan  pertimbanganya mengabulkan sebagian permohonan pemohon (kurator), sebagai berikut:
Ad 1. Melanggar kewenangan kompetensi absolut
Eksepsi termohon yang menyatakan bahwa gugatan pemohon tidak sesuai dengan kewenangan  absolut  jika  diajukan  ke  pengadilan  niaga  pada  pengadilan  negeri, namun  hakim  dalam  pertimbangannya  dengan  merujuk  pada  penjelasan  Pasal  3 ayat  (1)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  berpendapat  bahwa  gugatan  pemohon  adalah gugatan atas proses kepailitan dimana salah satu pihaknya adalah kurator, sehingga majelis  hakim  pengadilan  niaga  pada  pengadilan  negeri  berwenang  untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo .
Ad 2. Objek Gugatan yang termasuk dalam daftar harta kekayaan pailit debitur. Hakim dalam pertimbangannya setelah mempelajari pokok perkara dan penjelasan yang  disampaikan  oleh  masing-masing  pihak  dan  ahli  yang  dihadirkan  di persidangan, maka untuk objek gugatan yang berupa harta atas nama pihak ketiga yang  menjamin  pelunasan  debitur  pailit  merupakan  bagian  dalam  harta  ( budel ) pailit  yang  pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  kurator.  Hal  tersebut disebabkan  adanya  hubungan  relatif  yang  timbul  akibat  adanya  perjanjian penjaminan  kebendaan  hak  tanggungan  yang  mana  benda  tersebut  menjadi pelunasan utang debitur pailit. Oleh karena itu termohon wajib untuk menyerahkan objek  gugatan  tersebut  kepada  kurator  sebagai  pihak  yang  ditunjuk  untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit berdasarkan putusan pailit terkait.
Majelis hakim dalam amar putusan pada pokok perkara menyatakan mengabulkan gugatan pemohon untuk sebagian, menyatakan sah dan berharga daftar (pertelaan) harta pailit debitur, menyatakan harta atas nama pihak lain yang dijadikan jaminan atas  pelunasan  utang  debitur  pailit  sebagai  harta  pailit  dan  pengurusan  dan pemberesannya dilakukan oleh kurator (pemohon), menghukum termohon I dan II untuk  menyerahkan  harta  pailit  kepada  kurator  (pemohon)  untuk  selanjutnya dilakukan  pengurusan  dan  pemberesan,  menyatakan  kurator  (pemohon)  memiliki kewenangan  untuk  melakukan  pengurusan,  pemberesan,  penjualan  di  muka
Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain

## Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Alum Simbolon, Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga.
umum/lelang  ataupun  di  bawah  tangan,  menerima  pembayaran,  melakukan pembagian  hasil  penjualan  tersebut  kepada  para  kreditur,  serta  kewenangan  lain berdasarkan  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU  terhadap  seluruh  harta  pailit debitur  baik  yang  atas  nama  debitur  maupun  pihak  lain  yang  menjadi  jaminan pelunasan  utang  kepada  para  kreditur,  memerintahkan  kurator  (pemohon)  untuk melakukan  pengurusan,  pemberesan,  penjualan  di  muka  umum/lelang  ataupun  di bawah  tangan,  meenrima  pembayaran.  Melakukan  pembagian  hasil  penjualan tersebut kepada para kreditur, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang- Undang  Kepailitan dan PKPU terhadap seluruh harta pailit debitur baik yang atas nama debitur maupun atas nama pihak lain yang menjadi jaminan pelunasan utang kepada  para  kreditur,  menghukum  termohon  I  dan  II  untuk  membayar  biaya perkara, menolak tuntutan lain dan selebihnya.
2. Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atas harta pailit.
Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan diatur dalam Pasal 195 ayat 6 dan ayat 7  HIR,  mengatur  mengenai  perlawanan  terhadap  sita  eksekutorial,  diajukan  oleh terlawan/tersita,  diajukan  oleh  pihak  ketiga  atas  dasar  hak  milik,  perlawanan diajukan  kepada  ketua  pengadilan  negeri  yang  melaksanakan  eksekusi,  adanya kewajiban  dari  ketua  pengadilan  negeri  yang  memeriksa/memutus  perlawanan untuk  melaporkan  pemeriksaan/putusan  perkara  perlawanan  kepada  ketua pengadilan  negeri  yang  memerintahkan  eksekusi 21 .  Selain  itu  pihak  ketiga  baru dapat  dinyatakan  sebagai  pihak  ketiga,  harus  menjadi  pemilik  dari  barang  yang disita 22 .
Pasal  26  ayat  (1)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  dinyatakan:  Tuntutan  mengenai  hak atau  kewajiban  yang  menyangkut  harta  pailit  harus  diajukan  oleh  atau  terhadap kurator. Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa terhadap harta pailit dapat diajukan gugatan/perlawanan, hal tersebut ditegaskan dalam hukum perdata dengan istilah  derden  verzet  terhadap  consevatoir  beslag.  Selain  itu  mengenai  hak  pihak ketiga  juga  telah  diatur  dalam  Pasal  49  ayat  (3)  UU  Kepailitan  dan  PKPU dinyatakan  bahwa:  hak  pihak  ketiga  atas  benda  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)  yang  diperoleh  dengan  itikad  baik  dan  tidak  dengan  cuma-cuma,  harus dilindungi.  Sehingga  dari  ketentuan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pihak  ketiga
21 Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oeriprakartawinata, Hukum  Acara  Perdata  dalam  Teori  dan  Praktek, Bandung: Alumni 1979, hlm 13.
22 Ibid.
memiliki  suatu  benda  yang  merupakan  bagian  dari  harta  debitur  namun  diperoleh dengan  itikad  baik  dan  cuma-cuma  maka  wajib  untuk  dilindungi  haknya.  Sita umum  dalam  kepailitan  adalah  suatu  rangkaian  yang  tidak  terpisahkan  dari kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan Debitur Pailit sejak putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sita umum dalam kepailitan tidak berlaku untuk 23 :
a.  Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapan, alat-alat medis  yang dipergunakan untuk kesehatan,  tempat  tidur  dan  perlengkapan  yang  digunakan  oleh  debitur  dan keluarganya,  dan  bahan  makanan  untuk 30  (tiga  puluh)  hari  bagi  debitur  dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu;
b.  Segala  sesuatu  yang  diperoleh  debitur  dari  pekerjaannya  sendiri  sebagai penggajian  dari  suatu  jabatan  atau  jasa,  sebagai  upah,  pension,  uang  tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
c.  Uang  yang  diberikan  kepada  debitur  untuk  memenuhi  suatu  kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.
Putusan  terkait  perlawanan  pihak  ketiga  terhadap  penyitaan  atas  harta  pailit. Contoh  kasus  perlawanan  pihak  ketiga  terhadap  penyitaan  atas  harta  pailit sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt.Sus- Pailit/2013 tanggal  27  Mei  2013  antara  pemohon  kasasi  (pihak  ketiga)  yang  mengajukan gugatan  kepada  kreditur  lain  dan  kurator dari  sengketa  pailit  terdahulu  yang  pada intinya  pemohon  kasasi  (pihak  ketiga)  menolak  untuk  menyerahkan  apartemen yang  dahulu  diberi  dari  debitur  jauh  sebelum  debitur  dinyatakan  pailit  sebagai akibat  dari  perbuatan  hukum  yang  diadakan  oleh  debitur  dengan  pemohon  kasasi (pihak  ketiga),  kini  dimasukkan  ke  dalam  boedel  harta  pailit  dan  akan  dilakukan penyitaan  terhadap  apartemen-apartemen  tersebut.  Namun  hakim  dengan pertimbangannya  menolak  untuk  mengabulkan  permohonan  pemohon  kasasi (pihak  ketiga)  karena  pemohon  kasasi  (pihak  ketiga)  tidak  dapat  membuktikan kedudukan hukumnya selaku pemilik sah dari objek unit apartemen yang masuk ke dalam  daftar  harta  pailit  tersebut,  sehingga  pemohon  kasasi  tidak  memiliki kapasitas  untuk  mengajukan  gugatan  dan  kedudukan  sebagai  pihak  ketiga,
23 Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU
Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Alum Simbolon, Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga.
sebagaimana  dijelaskan  di  atas  bahwa  pemohon  tidak  dapat  membuktikan  bahwa pihaknya sebagai pemilik dari harta pailit tersebut.
3. Perkara  dimana  debitur,  kreditur,  kurator  atau  pengurus  menjadi  salah  satu  pihak dalam  perkara  yang  berkaitan  dengan  harta  pailit  termasuk  gugatan  kurator terhadap  direksi  yang  menyebabkan  perseoran  dinyatakan  pailit  karena  kelalaian atau kesalahannya.
Pada  perkara  Kepailitan  dan  PKPU  telah  diputus  oleh  majelis  hakim  pemutus perkara  kemudian  kurator  atau  pengurus  mengetahui  atau  menemukan  bahwa direksi  dari  debitur  pailit  atau  PKPU  sebagai  pihak  yang  menyebabkan  debitur menjadi  pailit,  maka  kurator  atau  pengurus  berhak  untuk  menggugat  direksi tersebut.  Hal  tersebut  juga  ditegaskan  dalam  Pasal  104  ayat  (2)  dan  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas:
(2)  Dalam  hal  kepailitan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  terjadi  karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
(3)  Tanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  berlaku  juga  bagi anggota  Direksi  yang  salah  atau  lalai  yang  pernah  menjabat  sebagai  anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
Selain  dari  ketentuan  tersebut,  pada  poin  ini  juga  dimungkinkan  diajukannya gugatan  oleh  salah  satu  pihak  diantara  debitur,  kreditur,  kurator  atau  pengurus berkaitan dengan harta pailit. Sebagaimana contoh kasus berikut:

## Contoh Lain Kasus dan pertimbangan hakim terkait gugatan lain-lain dalam perkara Kepailitan
1. Putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  nomor  10/Pdt.Sus- Gugatan Lain-Lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo.No.38/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 Juni 2017
Gugatan  diajukan  oleh  seorang  kreditur  (pemohon)  terhadap  debitur  (termohon  I)  dan kurator (termohon II) yang pada intinya meminta agar jumlah tagihan dan utang debitur (termohon  I)  diakui  sejumlah  Rp21.985.391.566.02,-  tidak  dikabulkan  oleh  hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2022, Vol. 14 No. 2
Ad. 1: Gugatan Pemohon Kurang Pihak ( Plurium Litis Consortium )
Eksepsi  debitur  dan  kurator  yang  menyatakan  bahwa  gugatan  lain-lain  yang  diajukan oleh kreditur kurang pihak disebabkan karena kreditur tidak mengikutsertakan pemilik dari perusahaan debitur pada sengketa gugatan lain-lain. Namun hakim menolak untuk mengabulkan  eksepsi  debitur  dan  kurator,  karena  hakim  dalam  pertimbangannya menyatakan bahwa pemilik perusahaan debitur tidak perlu menjadi pihak dalam perkara gugatan lain-lain tersebut karena telah menjadi perkara a quo .
Ad  2:  hak  pemohon  (kreditur)  untuk  mengajukan  keberatan  yang  berkaitan  dengan daftar  piutang  dan  daftar  pembagian  telah  lewat  waktu  (kadaluwarsa).  Berdasarkan gugatan  lain-  lain  yang  diajukan  oleh  kreditur  dalam  sengketa  tersebut  dan  jawaban termohon  yang  dituangkan  dalam  berkas  jawaban  (eksepsi)  bahwa  keberatan  kreditur atas tagihan yang telah dibantah oleh kurator pada saat rapat verifikasi dan pencocokan piutang  di  pengadilan  niaga  pada  pengadilan  negeri  Jakarta  Pusat  dan  dalam  rapat tersebut kurator telah membantah tagihan yang diajukan oleh kreditur. Bahwa dalam hal kreditur keberatan dan ingin membantah tagihan yang dilakukan oleh kurator pada saat verifikasi  dan  pencocokan  piutang  maka  kreditur  dapat  melakukan  Renvoi  Prosedur terhadap  tagihan  yang  dibantah  oleh  kurator  dan  bukan  melalui  gugatan  lain-lain. Meskipun terdapat upaya renvoi prosedur, namun hingga jangka waktu yang ditentukan kreditur  tidak  melakukan  upaya  perlawanan  sampai  batas  waktu  yang  ditentukan sehingga gugatan kreditur telah daluwarsa (lewat waktu).
Ad. 3. Objek Gugatan pemohon (kreditur) tidak termasuk ke dalam obyek gugatan lain- lain.
Penjelasan  Pasal  3  ayat  (1)  yang  dimaksud  hal-hal  lain  adalah  antara  lain actio pauliana ,  perlawanan  pihak  ketiga  terhadap  penyitaan  atau  perkara  di  mana  debitur, kreditur, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan  harta  pailit  termasuk  gugatan  kurator  terhadap  direksi  yang  menyebabkan perseroan  dinyatakan  pailit  karena  kelalaiannya  atau  kesalahannya.  Hakim mempertimbangkan  bahwa  gugatan  kreditur  dalam  perkara a  quo yang mempermasalahkan  mengenai  keberatan  terhadap  tagihan  yang  dibantah  bukan termasuk bagian dari gugatan lain-lain.
Pertimbangan di atas, dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  nomor  10/Pdt.Sus-Gugatan  Lain-Lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.  Jo.No.38/Pdt.Sus- PKPU/2016/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 Juni 2017, Hakim justru mengabulkan eksepsi

## Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Alum Simbolon, Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga.
dari  debitur  dan  kreditur  mengenai  hak  untuk  mengajukan  keberatan  yang  berkaitan dengan daftar piutang dan pembagian telah lewat waktu (daluwarsa) dan objek gugatan kreditur  (pemohon)  tidak  termasuk  dalam  objek  gugatan  lain-lain  serta  membebankan biaya perkara kepada kreditur (pemohon).
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 015/PUU-III/2005 tanggal 14 Desember 2005
Pemohon  uji  materiil  diajukan  oleh  Tommy  S.  Siregar,  S.H.,  LLM  yang  berprofesi selaku  kurator  dan  pengurus.  Pemohon  uji  materiil  menyatakan  bahwa  terjadi ketidakpastian hukum karena berlakunya Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 244 dan Penjelasan  Pasal  228  ayat  (6)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  menyebabkan  pemohon  uji materiil dalam menjalankan profesinya sebagai kurator dapat melakukan kesalahan/kelalaian  yang  seharusnya  tidak  terjadi  jika  ada  kepastian  hukum.  Bahwa dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap  kesalahan  atau  kelalaiannya  dalam  melaksanakan  tugas  pengurusan  dan/atau pemberesan  yang  menyebabkan  kerugian  harta  pailit.  Bahwa  menurut  pemohon  uji materiil dengan diberlakukannya pasal tersebut, pemohon selaku kurator tidak diberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalani tugasnya, sebagaimana diamanatkan dalam  Pasal  28  D  ayat  (1)  UUD  1945  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan hukum”.
Bahwa  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa  sudah  menajdi  asas  hukum  yang universal  bawah  siapa  yang  bersalah  harus  diberikan  hukuman,  yang  merugikan  pihak lain kesalahan atau kelalaiannya wajib mengganti kerugian tersebut. Begitu pula kurator dalam  menjalankan  tugasnya  berdasarkan  UU  Kepailitan  dan  PKPU  wajib  mengganti kerugian  atas  perbuatan  yang  dilakukannya  terhadap  harta  pailit.  Kurator  wajib bertanggung  jawab,  hal  ini  sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban  profesi  kurator  itu sendiri.  Sehingga  Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusannya  menyatakan  menolak permohonan  pemohon  untuk  seluruhnya,  namun  seorang  hakim  mengemukakan pendapat yang berbeda yakni dari Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. menyatakan  bahwa  Pasal  127  ayat  (1)  seyogyanya  dinyatakan  tidak  mengikat  secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945.

## 4. KESIMPULAN
Hakim  dalam  memeriksa  perkara  yang  diajukan  kepadanya  dan  sebelum  menyentuh pokok perkara, hakim wajib untuk memeriksa terlebih dahulu mengenai kewenangan absolut dan  kewenangan  relatif  pengadilan  tempat  diajukannya  gugatan  oleh  penggugat/pemohon. Dalam  hal  ini,  hakim  wajib  untuk  menolak  perkara  yang  diberikan  kepadanya  dalam  hal setelah  diperiksa  oleh  hakim,  perkara  tersebut  bukan  merupakan  kewenangan  pengadilan terkait.  Selain  itu,  hakim  juga  wajib  untuk  memastikan  bahwa  pada  gugatan  tidak  terjadi error  in  persona dan obscuur  libel . Error  in  persona dapat  menyebabkan  gugatan  ditolak oleh  hakim  karena  pihak  yang  ditarik  sebagai  tergugat/termohon  bukan  pihak  yang  sesuai dengan  permasalahan  yang  digugat,  atau dikenal  dengan  istilah  salah  pihak.  Terkait  dengan obscuur libel dapat diajukan oleh tergugat/termohon dalam hal gugatan yang diajukan kabur atau tidak jelas/saling bertentangan sehingga hakim dapat menolak gugatan penggugat/pemohon atau mengabulkan ekspesi tergugat/termohon.
Gugatan lain-lain yang diperiksa oleh hakim dapat berupa actio pauliana , perlawanan pihak  ketiga  terhadap  penyitaan,  atau  perkara  di  mana  debitur,  kreditur,  kurator,  atau pengurus  menjadi  salah  satu  pihak  dalam  perkara  yang  berkaitan  dengan  harta  pailit, termasuk  gugatan  kurator  terhadap  direksi  yang  menyebabkan  suatu  perseroan  dinyatakan pailit  karena  kelalaiannya.  Untuk  memutus  perkara  yang  dimaksud  dalam  gugatan  lain-lain sebagaimana  disebut  di  atas,  hakim  wajib  untuk  meneliti  dan  mempertimbangkan  dengan jelas, adil, dan terpercaya berdasarkan gugatan pemohon/penggugat, eksepsi termohon/tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon/penggugat maupun termohon/tergugat  dan  juga  dasar  hukum  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan maupun doktrin yang berlaku di Indonesia.

## 5. REFERENSI
Jono, Hukum Kepailitan , Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan , Cetakan II, Kencana, Jakarta, 2009
M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , Cetakan ke 9, Jakarta
-------------------, Hukum Acara Perdata , Sinar Grafika, Jakarta.
Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oeriprakartawinata, Hukum  Acara  Perdata  dalam  Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 1979
-------------------, Hukum Acara Perdata , CV Mandar Maju, Bandung, 2005

## Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain
Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Alum Simbolon, Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga.
Rudy  A.  Lontoh & et.  Al (editor), Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni, 2001
Sastrawidjaja,  Man  S.  Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang Menurut Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan). Bandung: Alumni, 2008
Sentosa Sembiring, Hukum Dagang , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
Siahaan, R.H. Hukum Perikatan Indonesia, Teori dan Perkembangannya, Cetakan I, Malang : Inteligensia Media, 2017
Soejono Soekamto, Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2010
Sutan  Remy  Sjahdeini, Sejarah,  Asas,  dan  Teori  Hukum  Kepailitan ,  Prenadamedia  Group: Jakarta, 2016
----------------------------, Hukum  Kepailitan  Memahami  Undang-Undang  No.37  Tahun  2004 Tentang Kepailitan , Grafiti, Jakarta, 2009
Mahdi  Surya  Apriliansyah,  Tinjauan  Yuridis  Penyelesaian  Sengketa  Kepailitan  Terhadap Adanya  Klausul  Arbitrase, https://media.neliti.com/media/publications/280199-tinjauan- yuridis-penyelesaian-sengketa-k- e3384c19.pdf
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013