## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 26 February 2024 ( 133-149 )

## IMPLEMENTASI STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TERKAIT PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KONTESTASI POLITIK
PADA PEMILIHAN UMUM 2024
Ilham Fauziasyah 1 , Rendy Adiwilaga 2
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat 1,2 E-mail: ilhamfauziansyah5@gmail.com

## ABSTRAK
Keanekaragaman  masyarakat  yang  menjadikan  kaya  dengan  perbedaan  di Indonesia  menjadi  landasan  penting  untuk  bersikap  demokratis.  Hal  tersebut menjadi salah satu dasar yang kuat mengenai kesetaran gender dalam memegang kendali pemerintahan, maka dari itu perempuan memiliki hak dalam ranah politik, sebagaimana  hal  tersebut  sudah  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017 pasal 173 ayat (2) tentang partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  dan  mengetahui  implementasi  strategi  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  Kabupaten  Bandung  terkait  peningkatan  partisipasi  perempuan  dalam kontestasi  politik  pada  pemilu  2024.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  naratif,  dan  data  yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa anggota komisioner Kabupaten  Bandung  dan  bakal  calon  legislatif  perempuan  yang  diusung  oleh partai  politik.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dalam  melaksanakan implementasi strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung terkait peningkatan  partisipasi  perempuan  dalam  kontestasi  politik  pada  pemilu  2024 dinilai kurang optimal. Sejauh ini yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung hanya  sebatas  pengawasan.  KPU  Kabupaten  Bandung  terkendala  dalam menjalankan  program  dikarenakan  kekurangan  SDM  dan  anggaran  yang dikeluarkan kurang efektif dan efisien. Namun dalam menjalankan prosedur KPU Kabupaten  sudah  sesuai  dengan  aturan  PKPU  Nomor  10  Tahun  2023  Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
Kata Kunci: Partisipasi Perempuan, Kontestasi Politik, Komisi Pemilihan Umum

## ABSTRACT
The diversity of society which makes Indonesia rich in differences is an important basis  for  being  democratic. This  is a strong basis for  gender equality in  holding control of government, therefore women have rights in the political realm, as this is  mandated  by  Law  Number  7  of  2017  article  173  paragraph  (2)  concerning political parties. This research aims to analyze and determine the implementation

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 ( 133-149 )
of the Bandung Regency General Election Commission (KPU) strategy regarding increasing women's participation in political contestation in the 2024 elections. The research method used is a qualitative research method with a narrative approach, and data was collected through in-depth interviews with several members. Bandung Regency commissioner and female legislative candidate nominated by a political party. The research results show that the implementation of the Bandung Regency General  Election  Commission  (KPU)  strategy  regarding  increasing  women's participation in political contestation in the 2024 election is considered less than optimal. So far what the Bandung Regency KPU has carried out is only supervision. The Bandung Regency KPU is hampered in implementing the program due to a lack of human resources and the budget spent is less effective and efficient. However, in carrying  out  the  Regency  KPU  procedures,  it  is  in  accordance  with  PKPU regulations Number 10 of 2023 concerning Nomination of Members of the DPR, Provincial DPRD, Regency/City DPRD.
Keywords :  Women's  Participation,  Political  Contestation,  General  Election
Commission PENDAHULUAN Indonesia memiliki keanekaragaman masyarakat yang menjadikan  kaya  dengan  perbedaan- perbedaan yang diharapkan tetap menjadi kesatuan. Perkembangan masyarakatnya semakin hari menuju ke arah masyarakat  madani  yang tanggap, responsif dan mengikuti perkembangan zaman  terhadap  setiap  kebijakan  yang dibuat  oleh  pemerintahnya.  Sebagai negara  yang  mendeklarasikan  diri sebagai  negara  demokrasi,  Indonesia menempatkan masyarakat sebagai pemegang  kekuasaan  tertinggi.  Secara sederhana  demokrasi  dapat  diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Menurut Schumpeter dalam (Anggara,  2019)  demokrasi  dimaknai sebagai  suatu  sistem  untuk  membuat keputusan-keputusan  politik  dimana individu mendapatkan kekuasaan untuk
memutuskan melalui pertarungan kompetitif  merebutkan  suara  rakyat. Dalam praktiknya perwujudan demokrasi di Indonesia  melewati banyak tantangan dan proses yang tidak sebentar,  dengan  demokrasi  maka, berbicara,  berserikat,  beragama  dan penegakan  hukum  merupakan  sebuah kemerdekaan  sebagai  sinergitas  antara pemerintah  yang  berdaulat  dengan masyarakatnya.
Pada  dasarnya  Indonesia  telah melaksanakan beberapa kali penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)  yang  dilaksananakan  pertama kali  pada  tahun  1955  untuk  memilih anggota  Konstituante.  Pada  Pemilihan Umum (Pemilu) 1977 memiliki keunikan  yang  berbeda  dengan  pemilu sebelumnya, dimana adanya penyederhanaan menjadi dua partai dan satu  golongan  karya  dimana  partai tersebut yakni Partai Persatuan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 ( 133-149 )
Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan satu Golongan Karya (Golkar). Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 dimana pemilihan ini merupakan
keikutsertaan  partai  cukup  banyak dengan dua macam yakni parliamentary threshold ialah  anggota  parlemen  yang partainya  memenuhi, yang  kedua menentukan  pemilihan  Presiden  dan Wakil  Presiden.  Pemilihan  Umum (Pemilu)  2009  merupakan  Pemilihan Umum  (Pemilu)  kedua  yang  diikuti pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya pada tahun 2014- 2019  pemilu  serentak  diselenggarakan untuk  memilih  560  anggota  DPR,  132 DPD,  serta  anggota  DPRD  Provinsi maupun  DPRD  Kabupaten  atau  Kota yang  dilaksanakan  setiap  lima  tahun sekali. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan  proses  demokratis  yang diadakan  secara  berkala  di  Indonesia untuk  memilih  wakil  rakyat  yang  akan duduk  di  lembaga-lembaga  negara. Proses ini diatur dan dilaksanakan oleh Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU), sebuah  lembaga  independen  yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu secara Transparan,  Adil,  dan  Demokratis.
Sebagai  badan  penyelenggara  pemilu, KPU  memiliki  peran  yang  sangat penting  dalam  memastikan  bahwa pemilu dilaksanakan dengan baik. KPU bertugas  menyusun  dan  menyebarkan peraturan pemilu, melakukan verifikasi calon Legislatif dan Presiden, mengatur
jadwal kampanye, mempersiapkan sarana dan prasarana pemungutan suara, dan mengawasi pelaksanaan pemungutan  suara  serta  penghitungan suara.
Dalam  menjalankan  tugasnya, KPU  harus  berpegang  pada  prinsip- prinsip Kejujuran, Profesionalisme, dan Independensi.  KPU  juga  harus  mampu membangun  kepercayaan  masyarakat terhadap  integritas  dan  kredibilitas lembaga tersebut, sehingga hasil pemilu dapat  diterima  secara  luas  oleh  semua pihak  dan  dapat  menciptakan  stabilitas politik yang diperlukan bagi pembangunan  Negara.  Dalam  konteks demokrasi, Pemilu dan KPU merupakan dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan. Kedua lembaga ini saling berkaitan dan saling  mempengaruhi  satu  sama  lain. Pemilu yang baik dan berkualitas hanya dapat dicapai jika KPU dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan sebaliknya,  KPU  hanya  dapat  terus mempertahankan  kepercayaan  publik jika pemilu dilaksanakan secara tansparan  dan  adil.  Dengan  demikian, penting bagi kita untuk memahami dan menghargai  peran  Pemilihan  Umum (pemilu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membangun demokrasi di Indonesia.
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)
sendiri sesungguhnya merupakan jelmaan  dari Lembaga  Pemilihan
Umum (LPU), Lembaga yang bertugas menyelenggarakan  pemilu  pada  zaman Orde  Baru.  Menyusul  runtuhnya  rezim Orde Baru, LPU yang dibentuk Presiden

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 ( 133-149 )
Soeharto  pada  1970  itu  kemudian direformasi  menjadi  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  dengan  memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasinya menjelang  pelaksanaan  pemilu  1999. Saat  itu  KPU  diisi  oleh  wakil-wakil pemerintah  dan  wakil-wakil  peserta pemilu  1999.  Namun,  pasca-pemilu 1999 KPU diformat ulang kembali guna mengikuti tuntutan publik yang mendesak  agar  lembaga  tersebut  lebih independen  dan  bertanggung  jawab. Melalui format ulang dengan dikeluarkannya  UU  Nomor  4  tahun 2000, maka diharuskan  bahwa  anggota
KPU  adalah  non-partisan,  bukan  dari unsur  wakil-wakil  pemerintah  dan wakil-wakil peserta pemilu seperti pada pemilu 1999.
Seiring berjalannya zaman dalam proses  demokratisasi  di  Indonesia  saat ini, adanya keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam Lembaga perwakilan rakyat seperti Dewan  Perwakilan
Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI) dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  dan  Lembaga  Publik  lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik  tingkat  nasional  maupun  tingkat daerah. Karena peran perempuan dalam pengambilan keputusan harus diikutsertakan agar pengambilan keputusan  tidak  diambil  alih  oleh mayoritas laki-laki, padahal perempuan memiliki nilai, kepentingan, kebutuhan dan aspirasi  yang berbeda dengan laki- laki,  serta  perempuan  merupakan penduduk  terbesar  dibandingkan  laki- laki di Indonesia.
Perwujudan kesetaraan peran antara  laki-laki  dengan  perempuan mendekati kondisi yang semakin urgent (mendesak) . Dahlerup dalam Rahmatunnisa  (2016:91)  menyebutkan bahwasannya  keterwakilan  perempuan dalam  ranah  politik  menjadi  tujuan keadilan  sosial  yang  penuh  alasan, antara  lain  :  (1) the  justice  argument (setengah  penduduk  dunia  adalah perempuan); (2) the experience argument (perempuan memiliki pengalaman yang berbeda secara biologis  dan  sosial);  (3) the  interest group  argument (kepentingan  yang bertentangan,  sehingga  laki-laki  tak dapat  mewakili  perempuan);  dan  (4) role  models (panutan  bagi  perempuan lain untuk aktif di ranah politik).
Hal  ini  bisa  dilihat  dari  aturan kebijakan affirmative  action tentang kuota  30%  keterwakilan  perempuan  di ranah politik sebagaimana diamanatkan dalam  Undang-Undang  No.  7  Tahun 2017  pasal  173  ayat  (2)  tentang  partai politik  dapat  menjadi  peserta  pemilu setelah memenuhi
persyaratan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan  partai  politik  tingkat pusat  maupun  tingkat  daerah,  hal tersebut  bagaikan  angin  segar  bagi perempuan kebijakan mengenai affirmative action tentang keterwakilan perempuan  paling  sedikit  30%  ini  bisa dilihat  mengenai  kondisi  keterwakilan perempuan  khususnya  di  wilayah Kabupaten  Bandung  berdasarkan  hasil data rekapitulasi Calon Anggota DPRD

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 ( 133-149 )
Perempuan  KPU  Kabupaten  Bandung Tahun 2019 dari 16 parpol diantaranya:
Tabel. 1 Tabel Rekapitulasi Calon Anggota Legislatif Kabupaten Bandung
No Partai Politik Perempuan Laki-Laki Jumlah Jumlah Keterwakilan Perempuan 1. PKB 21 34 55 38,18% 2. GERINDRA 20 35 55 36,36% 3. PDIP 20 35 55 36,36% 4. GOLKAR 23 32 55 41,82% 5. NasDem 21 34 55 38,18% 6. GARUDA 5 5 10 50,00% 7. BERKARYA 12 17 29 41,38% 8. PKS 20 35 55 36,36% 9. PERINDO 19 33 52 36,54% 10. PPP 17 24 41 41,46% 11. PSI 16 26 42 38,10% 12. PAN 19 35 54 35,19% 13. HANURA 15 19 34 44,12% 14. DEMOKRAT 22 33 55 40,00% 15. PBB 15 30 45 33,33% 16. PKPI - - - - Jumlah Total 256 427 692 38,29% Sumber: Data Rekapitulasi KPU Kabupaten Bandung 2019
Jika melihat hasil dari data di atas pada  tahun  2019  menunjukkan  bahwa keterwakilan  perempuan  pada  calon anggota  legislatif  sudah  memenuhi kuota 30% serta sudah memenuhi kuota yang  ditentukan.  Gambaran  politik terhadap  keterwakilan  perempuan  atau peningkatan  partisipasi  perempuan  di atas menjadi bukti dasar bahwa harapan politic  equality (Kesetaraan  Politik) antara  laki-laki  dan  perempuan  di Kabupaten  Bandung  sudah  berjalan dengan baik.
Adapun  hal  tersebut  didasari karena adanya permasalahan – permasalahan mengenai bagaimana cara
semua  pihak  untuk  mempertahankan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilu berikutnya di wilayah  Kabupaten  Bandung.  Hal  apa yang akan dilakukan Komisi Pemilihan
Umum  (KPU)  Kabupaten  Bandung guna mendorong peningkatkan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pada pemilu melalui pandangan- pandangan masyarakat
terhadap
Stereotip gender, di Kabupaten Bandung  sendiri  masih  mempunyai penilaian bahwasannya perempuan sering kali dipandang kurang kompeten dan kurang bersaing di ranah politik.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 ( 133-149 )
Kedua keterbatasan akses, keterbatasan  akses  yang  dimaksud dalam  hal  ini  adalah  perempuan  kerap kali tidak mendapatkan informasi  yang jelas  mengenai  akses  informasi  untuk mendapatkan  haknya  dalam  ranah politik  khususnya  di  keterwakilan perempuan  dalam  calon  legislatif  pada pemilu,  perempuan  dianggap  lamban mendapatkan informasi terkait pencalonan  anggota  legislatif,  serta perempuan kerap kali dianggap kurang tegas  dalam  hal  keterbatasan  waktu karena  perempuan  kerap  kali  banyak menghabiskan  waktunya  di  rumah sebagai pelayan rumah tangga. Penjelasan di atas memperlihatkan  bahwasannya  peranan perempuan dalam berpolitik itu penting khususnya di KPU Kabupaten Bandung. Hal  itu  dapat  mewakili  dan  menyerap aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan  pemerintahan  dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

## KAJIAN PUSTAKA
1. Strategi
strategi  adalah strategy is  a particular plan for  winning success  in  particular activity,  as  in  war,  a  game,  a competition, or for personal advantage (Hafidz, 2010) . Dari pengertian di atas bahwasannya  strategi  adalah  rencana tertentu untuk memenangkan kesuksesan  dalam  aktivitas  tertentu, seperti  dalam  perang,  permainan, sebuah kompetisi atau untuk keuntungan pribadi.
Pelaksanaan  strategi  menurut Wheelen  dan  Hunger  dalam  (Lestari, 2020)  adalah  proses  mewujudkan strategi  yang  telah  diformulasikan  ke dalam aksi melalui tiga indikator, yaitu program,  anggaran  serta  prosedur. Berdasarkan  penjelasan  definisi  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  strategi adalah  program  dalam  menentukan sebuah perencanaan dalam kurun waktu tertentu  untuk  mencapai  suatu  tujuan, baik  dari  sebuah  bentuk  perencanaan yang mengintegrasikan
tujuan,
kebijakan  dan  rangkaian  yang  bisa menjadikan  itu  bersatu  dalam  kesatuan yang utuh.
Gambar. 1 Kerangka Model Strategi Hunger dan Wheelen dalam Muniarti Sumber: (Murniati Ar, 2015)

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 26 February 2024 ( 133-149 )
Strategi  tersebut  mencakup  tiga tahapan sebagaimana disampaikan oleh Hunger dan Wheelen,  yaitu perumusan strategi,  impelementasi  strategi  dan evaluasi  strategi.  Berikut  mengenai kalimat di atas yang akan dijelaskan di bawah ini: Perumusan Strategi ( Strategy Formulation) Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari
kesempatan  dan  ancaman  lingkungan,
dilihat  dari  kekuatan  dan  kelemahan suatu organisasi Implementasi Strategi
Implementasi  Strategi  seperti yang telah jelaskan pada pengertian dan tahap  implementasi  di  atas  menurut Hunger  dan  Wheelen  dikutip  dalam (Murniati  Ar,  2015),  bahwa  dalam tindakan  implementasi  memiliki  tolak ukur  atau  dimensi  untuk  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Adapun dikutip  dari  (Murniati  Ar,  2015) pengembangan  implementasi  strategi terdiri dari:
a. Program Program  adalah  pernyataan aktivitas-aktivitas atau Langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan. b. Anggaran Anggaran adalah program  yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program yang akan dinyatakan  secara  rinci  dalam biaya,  yang  dapat  digunakan
oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Manfaat anggaran  dalam  sebuah  strategi antara  lain  adalah  bahwa perusahaan  memiliki  rencana terpadu  yang  dapat  digunakan sebagai  pedoman  pendanaan pelaksanaan  kegiatan  strategi,
alat koordinasi, alat pengawasan kerja dan alat evaluasi strategi.
c. Prosedur/ Standar  Operational
Procedur (SOP)
Prosedur  atau  sering  disebut SOP  adalah  sistem langkah- langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara  rinci  bagaimana  sutau tugas atau pekerjaan diselesaikan. Evaluasi dan Kontrol ( Evaluation and Control )
Evaluasi  dan  kontrol  mengukur  apa yang  dapat  dihasilkan  atau  diraih  oleh organisasi. Hal ini berarti membandingkan antara kinerja organisasi dengan hasil yang diharapkan organisai.
2. Komisi Pemilihan Umum
Dalam  Laman  (Komisi  Pemilihan Umum,  2023)  menyebutkan  bahwa Komisi  Pemilihan  Umum  merupakan suatu lembaga
independen penyelenggara  pemilu  di  Indonesia yang  bersifat  nasional,  tetap,  dan mandiri, seperti yang tercantum dalam UU  No  7  Tahun  2017  Tentang Penyelenggaraan  Pemilu  menyatakan bahwa  Komisi  Pemilihan  Umum,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 ( 133-149 )
selanjutnya  disebut  KPU,  adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
3. Pemilihan Umum
Menurut (Sarbaini, 2015) menyatakan  bahwa  Pemilu  merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan  politik  di  pemerintahan  yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara untuk menentukan  pemimpin  atau  wakil mereka  di  pemerintahan  serta  dapat dikatakan  sebagai  hak  masyarakat sebagai  warga  negara  untuk  memilih wakilnya di pemerintahan.
Dalam pemilu juga terdapat asas- asas  yang  digunakan  sebagai  acuan pelaksanaan pemilu. Asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan  karena  asas  tersebut  juga digunakan untuk sebagai tujuan pemilu.
Asas-asas  yang  disebutkan  di  atas sebagai berikut:
1. Langsung , yang  menandakan masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung  dalam  pemilihan  umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.
2. Umum ,  pemilihan  umum  berlaku untuk  seluruh  warga  negara  yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan  agama,  suku, ras,  jenis  kelamin,  golongan, pekerjaan,  kedaerahan,  dan  status sosial yang lain.
3. Bebas, s eluruh warga negara  yang
memenuhi  persyaratan  sebagai pemilih  pada  pemilihan  umum, bebas menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya  tanpa  ada  tekanan  dan paksaan dari siapapun. 4. Rahasia , dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan  pilihannya.  Pemilih memberikan  suaranya  pada  surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh  orang  lain  kepada  siapapun suaranya diberikan.
5. Jujur, semua  pihak  yang  terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga  bersikap  jujur  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Adil ,  dalam  pelaksanaan  pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan  sama  serta  bebas  dari kecurangan pihak manapun.

## 4. Partisipasi
Partisipasi adalah keterlibatan aktif individu  maupun  kelompok  dalam proses  pemerintahan  yang  berdampak pada  kehidupan  mereka  (Kollo,  2017). Partisipasi  politik  perempuan,  saat  ini sangat dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik (Susantti, 2015).
Menurut  cahyo  dalam  (Kollo,
2017)  Representasi  politik  perempuan cukup penting jika kita ingin menempatkan  demokrasi  yang  ramah gender  ( gender  democracy ).  partisipasi adalah  keterlibatan  seseorang  baik individu  maupun  kelompok  dalam

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 ( 133-149 )
tujuan  yang  ingin  dicapai  dan  adanya pembagian kewenangan serta tanggung jawab  bersama.  Partisipasi  perempuan dalam  bidang  politik  harus  didukung agar kemampuan yang dimiliki perempuan  dalam  bidang  politik  dapat ditingkatkan,    dengan  tujuan  untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian  kualitatif  yang  bertujuan untuk  memahami  gejala-gejala  yang tidak  memerlukan  kuantifikasi  yang terjadi  di  KPU  Kabupaten  Bandung. Metode Penelitian kualitatif merupakan suatu  pendekatan  dalam  melakukan penelitian yang  berorientasi pada fenomena  atau  gejala  yang  bersifat alami  (Zuchri,  2021).  Adapun  dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan model pendekatan kualitatif  naratif.    Dimana  pendekatan kualitatif  naratif  adalah  studi  yang berfokus  pada  narasi,  cerita,  atau deskripsi tentang serangkaian peristiwa terkait  dengan  pengalaman  manusia. (Creswell,  2015). Alasan  peneliti menggunakan  pendekatan  kualitatif naratif  dalam  penelitian  ini  adalah karena peneliti harus berusaha mengungkap bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung terkait Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pemilu. Data didapat berdasarkan
sudut pandang pegawai KPU Kabupaten Bandung
Teknik  pengambilan  informan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah teknik sampling  purposeful  purposive sampling berarti  sang  peneliti  memilih individu-individu  dan  tempat  untuk diteliti  karena  mereka  dapat  secara spesifik  memberi  pemahaman  tentang problem  riset  dan fenomena pada studi tersebut (Sugiyono, 2018).
Informan  dalam  Penelitian  ini  adalah Bapak Agus Baroya selaku Ketua KPU Kabupaten  Bandung,  Bapak  Syam Zamiat  Nursamsi  Kepala  Sub  Bagian Teknis  Penyelenggara  Pemilu,  Ade Wahyu  A  Kepala  Sub  Bagian  Hukum dan  Sumber  Daya  Manusia  KPU Kabupaten  Bandung  dan  Iyan  Rohaeni
Bakal Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Gerindra Pada Pemilu 2024  karena  anggota  legislatif  dari partai  lain  tidak  merespon  sama  sekali dan memiliki kendala dalam keterbatasan waktu. serta dalam penelitian  ini  pengumpulan  data  yang peneliti  lakukan  dimulai  dari  informan kunci dengan tujuan untuk mendapatkan  gambaran  yang  utuh  dan menyeluruh  tentang  masalah  yang diamati (Evi Martha, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  hasil  penelitian,  Peneliti akan  menjelaskan  tentang  mengenai proses  wawancara  kepeada  seluruh inforrman.  Dimulai  dari  impelementasi strategi  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  Kabupaten  Bandung  terkait

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 ( 133-149 )
peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pada Pemilihan
Umum  (Pemilu)  2024  yang  akan dilaksanakan,  serta  melihat  apa  saja yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Kemudian mengenai  penjelasan di  atas peneliti menggunakan kategorisasi data yang  berpengaruh  terhadap  informan yang  sesuai  dengan  jawaban  dari  hasil wawancara informan itu sendiri.
Implementasi strategi menurut Wheelen dan  Hunger  dikutip  dari  (Safi’I,  2017) adalah  merupakan  proses  di  mana beberapa strategi  dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan  program,  anggaran  dan prosedur. 1. Program Program  menurut  (J.  David Hunger, 2012) adalah program merupakan pernyataan aktivitas- aktivitas  atau  langkah-langkah  yang diperlukan untuk
menyelesaikan perencanaan  sekali  pakai.  Adapun regulasi  atau  kegiatan  yang  sudah ditentukan oleh KPU RI dan dilakukan kembali  program  tersebut  oleh  KPU Kabupaten Bandung untuk  mendukung suatu  program  mengenai  peningkatan partisipasi  perempuan  dalam  pemilu, KPU  Kabupaten  Bandung  memiliki program  untuk  mensosialisasikan  hal tersebut sebagai berikut:
a) Sosialisasi dan Pendidikan Bersama Pemilih Perempuan Dalam  melaksanakan  kegiatan yang  dilakukan  oleh  KPU  Kabupaten Bandung sebagai upaya untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilu, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat  tentang  tahapan,  program, jadwal  dan  hasil  pemilu  serta meningkatkan  kesadaran  masyarakat khususnya perempuan untuk mendorong  partisipasi  pemilih  untuk menggunakan hak pilihnya. b) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Bersama Pemilih Pemula Upaya untuk peningkatan partisipasi pemilih pemula dikarenakan KPU  Kabupaten  Bandung  melihat  jika anak-anak  di  wilayah  Kabupaten
Bandung  masih  perlu  bimbingan mengenai  penggunaan  hak  suaranya, serta  mereka  sedikit  tidak  paham tentang pemilu karena hal tersebut KPU Kabupaten Bandung melakukan kegiatan tersebut untuk menyosialisasikannya. Karena pentingnya  peran  anak  muda  dalam keikutsertaan  dalam  pemilu  dapat menekan angka golongan putih (Golput),  apabila  berdampak  terhadap peningkatan partisipasi pemilih khususnya dari kaum muda atau pemilih pemula.  Namun  beberapa  kali  KPU Kabupaten Bandung tidak menyosialisasikan  terkait  peningkatan partisipasi perempuan dalam pencalonan  anggota  legislatif  pada pemilu.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 26 February 2024 ( 133-149 )
Gambar 2. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Bersama Pemilih Pemula
Sumber: Data Internal KPU Kabupaten Bandung, 2022 c) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih  Bersama  Basis  Pemilih Disabilitas Dalam  rangka  upaya  peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan sosialisasi ini bertujuan  mengenai  kebijakan  dan bentuk  pelayanan  yang  ramah  bagi kaum disabilitas sehingga penyelenggaraan  pemilu  benar-benar aksesibel  terhadap  keterbatasan  yang mereka  miliki  dan  diharapkan  nanti mereka  akan  berpartisipasi  dalam pemilu  dan  pemilihan  sehingga  dapat mendorong  angka  partisipasi  pemilih disabilitas  dalam  menggunakan  hak suaranya.  Namun  KPU  Kabupaten Bandung  tidak  menyelipkan  sosialisasi mengenai peningkatan partisipasi perempuan  dalam  kontestasi  politik pada  pemilihan  umum,  mereka  hanya berfokus pada kegiatan pemilih disabilitas. d) Sosialisasi Tahapan dan Konsolidasi Pengamanan Kegiatan tersebut bertujuan mengenai tahapan-tahapan dan konsolidasi mengenai teknis nanti pada saat pemilihan umum berlangsung, yang
berkolaborasi  dari  semua  elemen  yang ada  di  sektor  lembaga  baik  instansi pemerintah  seperti  Kecamatan,  Desa dan Lembaga yang ada di internal KPU Kabupaten  Bandung  untuk  bekerja sama dalam mensukseskan serta meminimalisir  terjadinya  kecurangan dan  fasilitas  yang  tidak  memadai  pada saat pemilihan berlangsung.
Hal  yang  dilakukan  oleh  KPU Kabupaten Bandung terkait peningkatan  partisipasi  perempuan dalam  kontestasi  politik pada  pemilu, mereka  tidak  melakukan  sosialisasi tersebut mereka fokus mensosialisasikan  mengenai  tahapan dan  konsolidasi  pengamanannya  saja,
yang harus dilakukan terkait peningkatan  partisipasi  perempuan dalam  kontestasi  politik  hanya  partai politik saja KPU Kabupaten Bandung hanya melakukan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam  kontestasi  politik  pada  pemilu kepada masyarakat.
e) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten Bandung melakukan  kegiatan  tersebut  sebagai upaya  sikap  profesionalisme  dalam

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 ( 133-149 )
memberikan pelayanan guna meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya Manusia  (SDM),  terutama  tentang pentingnya berpartisipasi menggunakan hak  dalam  memilih  presiden,  kepala daerah dan anggota legislatif pada pesta demokrasi. Serta membuka cara berpikir masyarakat agar dapat melindungi  hak  pilih  warga  dan  hak pilihnya pada pesta demokrasi.
Adapun  dengan  kegiatan  untuk mensosialisasikan  terkait  peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik  pada  pemilu  KPU  Kabupaten Bandung  hanya  memiliki  kapasitas dalam  pengawasannya  saja,  mengenai peningkatan partisipasi perempuan dalam  kontestasi  politik  pada  pemilu dalam  program  sosialisai  pada  pemilih berkelanjutan KPU Kabupaten Bandung fokus  pada  sosialisasi  ini,  untuk sosialisasi terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi politk  pada  pemilu  hal  tersebut  sudah menjadi  tugas  partai  politik  KPU Kabupaten Bandung hanya fokus untuk mensosialisasikan  program  tersebut kepada  masyarakat  luas  mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pada pemilu.
f) Diseminasi  Informasi  Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Bandung berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan bertujuan untuk penyebaran informasi yang direncakanan  oleh  KPU  Kabupaten
Bandung  untuk  diarahkan  dan  dikelola oleh instansi pemerintah setempat yang
ada di wilayah Kabupaten Bandung. Hal tersebut  ditujukan  kepada  masyarakat atau kelompok masyarakat agar mereka memperoleh  informasi,  yang  timbul kesadaran  dan  menerima  serta  dapat memanfaatkan  informasi  tersebut  dari KPU Kabupaten Bandung.
Dalam  kegiatan  yang  dilakukan
oleh KPU Kabupaten Bandung memiliki  beberapa  faktor  penghambat dalam menjalankan suatu program yang sudah direncanakan.
Dikarenakan memiliki  beberapa  faktor  penghambat tersebut adalah kurang optimalnya serta kurang  baik  dalam  menjalankan  suatu program,  hal  tersebut  terjadi  karena KPU  Kabupaten  Bandung  memiliki keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  dan  jumlah  anggaran  yang dikeluarkan  tidak  sesuai  dengan  yang diinginkan untuk mendorong partisipasi masyarakat  umum  untuk  ikut  serta dalam  berpartisipasi  pada  pencalonan legislatif  perempuan  dalam  kontestasi politik pada pemilihan umum.
Berdasarkan  pada  apa  yang  telah peneliti  temukan  dilapangan  mengenai implementasi strategi komisi pemilihan umum  terkait  peningkatan  partisipasi perempuan  dalam  kontestasi  politik pada  pemilihan  umum  2024,  menerut beberapa informan dari hasil wawancara  yang  menyebutkan  bahwa program  yang  dilakukan  oleh  KPU Kabupaten Bandung dapat di simpulkan bahwasannya KPU Kabupaten Bandung memiliki  program  terkait  peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik  pada  pemilu,  namun  KPU

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 ( 133-149 )
Kabupaten  Bandung  hanya  melakukan pengawasan kuota
keterwakilan perempuan  paling  sedikit  30%  pada partai  politik saja, serta   sesuai  dengan pernyataan  yang  disebutkan  oleh  ketua KPU  Kabupaten  Bandung  yakni  Agus
Baroya  bahwasannya  KPU  Kabupaten
Bandung memiliki kewenangan
mengenai  pemenuhan  kuota  30% keterwakilan  perempuan  yang  terdapat pada  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  Tentang  Pemilihan  Umum  dan kutipan tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Anggaran
Anggaran menurut (J. David Hunger,  2012)  adalah  program  yang dinyatakan  dalam  bentuk  satuan  uang.
Setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh  manajemen  untuk  merencanakan dan mengendalikan.
Adapun dalam hasil wawancara peneliti  bersama  dengan  Ketua  KPU Kabupaten Bandung yang menyebutkan bahwa:
“Jadi bukan pada konteks anggaran, namun  setiap  kegiatan  kita  pasti membutuhkan anggaran
yang dimana  anggaran  tersebut  berasal dari  APBN  yang  disalurkan  kepada KPU  RI,  kemudian  KPU  RI menyalurkan  kembali  pada  KPU Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota, anggaran  tersebut  digunakan  untuk kebutuhan  yang  dibutuhkan  dalam program  KPU  Kabupaten  Bandung guna menunjang suatu program yang sudah  di  instruksikan  oleh  KPU  RI,
seperti  halnya  program  Segmen Perempuan  sudah  pasti  anggaran tersebut  diarahkan  untuk  program tersebut. Bisa di lihat dari partisipasi pemilih pada pemilihan umum 2019 dimana  KPU  Kabupaten  Bandung berhasil  melakukan  tugasnya  untuk memenuhi tingkat partisipasi masyarakat  baik  laki-laki  maupun perempuan  pada  pemilihan  umum 2019.”.  (Hasil  wawancara  dengan Bapak  Agus  Baroya  selaku  ketua KPU  Kabupaten  Bandung,  pada tanggal  4  Juli  2023  pukul  14:30
WIB). Berdasarkan apa yang dipaparkan  dari  wawancara  di  atas anggaran  yang  diterima  dari  setiap kegiatan  atau  program  KPU  mereka mendapatkan anggaran dari APBN yang digelontorkan melalui KPU RI kemudian disalurkan kembali anggaran yang  telah  ditentukan  oleh  KPU  RI kepada  KPU  Provinsi  dan  KPU Kabupaten/Kota,
namun tidak disebutkan  dalam  jumlah  nominalnya berapa.  Hal  demikian  yang  dipaparkan di  atas  bahwasannya  ketika  KPU Kabupaten Bandung melaksanakan program  yang  sudah  ditentukan  oleh
KPU untuk memenuhi program- program  yang  sudah  dilakukan  oleh KPU, seperi halnya program sosialisasi pada segmen perempuan. Maka dari itu dapat  dikatakan  bahwa  anggaran  yang digunakan oleh KPU Kabupaten Bandung semuanya berasal dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 ( 133-149 )
Negara  (APBN)  digunakan  untuk kepentingan dan kegiatan dalam pemilu.
3. Prosedur
Prosedur  menurut  (J.  David Hunger,  2012)  adalah  sistem  langkah- langkah atau teknik-teknik yang berurutan  yang menggambarkan secara rinci  bagaimana  suatu  tugas  atau pekerjaan diselesaikan. Adapun yang dimaksud prosedur  dalam  hal  ini  di  KPU Kabupaten  Bandung  adalah  meliputi
Standard Operating Procedures (SOP). Diaman  Prosedur  tersebut  digunakan untuk  mengarahkan  pada  bagaimana jalannya suatu kegiatan yang dimana di dalamnya  berisikan  langkah-langkah tertentu  untuk  memberikan  arah  atau pedoman dalam pelaksanaannya.
KPU Kabupaten Bandung dalam menerapkan  SOP  dalam  pemilu  itu sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  10
Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR),  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  Provinsi  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Kabupaten/Kota. Namun terkait prosedur mengenai  pencalonan  bakal  calon anggota legislatif perempuan dikembalikan  lagi  wewenang  penuh tersebut kepada keputusan partai politik. Peneliti  mendapatkan  informasi  dari hasil observasi di lapangan bahwasannya KPU Kabupaten Bandung hanya  berwenang  mengawasi  jalannya prosedur tersebut. Akan tetapi prosedur
tersebut tidak di sosialisasikan kembali kepada  masyarakat  luas  hanya  saja mensosialisasikannya  sebatas  lingkup internal pemilu yakni partai politik dan lembaga  yang  saling  berkaitan  dengan pemilihan  umum  yang  ada  di  wilayah Kabupaten Bandung.
Sedangkan  seluruh  prosedur yang  dilakukan  oleh  KPU  Kabupaten Bandung  yakni  dalam  menjalankan segala  kegiatan  yang  dilakukan  oleh KPU  Kabupaten  Bandung  mengacu pada  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengacu  pada  PKPU  Nomor  4  Tahun 2021  Tentang  Tata  Kerja  KPU,  KPU Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota, mengacu  pada  PKPU  Nomor  9  tahun 2022  Tentang  Partisipasi  Masyarakat dalam  Pemilu  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dan mengacu pada KPU Kabupaten Bandung  mengacu  pada  PKPU  Nomor 10  Tahun  2023  Tentang  Pencalonan Anggota  DPR,  DPRD  Provinsi  dan DPRD  Kabupaten/Kota.  Maka  KPU Kabupaten Bandung dalam menjalankan prosedur mereka berlandaskan  dengan  Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)  yang  sudah  ditentukan  sesuai dengan  kedua  regulasi  tersebut  untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat baik  dalam  pemilih  maupun  dalam peningkatan partisipasi perempuan dalam  kontestasi  (pencalonan  anggota legislatif) politik pada pemilu 2024.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 ( 133-149 )

## KESIMPULAN
Berdasarkan  teori  Hunger  dan
Wheelen  strategi  yang  dilakukan  oleh KPU Kabupaten Bandung dalam meningkatkan  kontestasi  sudah  baik, namun kurang dalam sosialisasi terhadap  masyarakat  umum,  dapat  kita lihat  dan    di  tinjau  dari  aspek  program adalah berbasis pada sosialisasi seperti, Sosialisasi  dan  Pendidikan  Pemilih Bersama  Basis  Pemilih  Disabilitas, Sosialisasi  dan  Pendidikan  Pemilih Bersama  Pemilih  Pemula,  Sosialisasi dan  Pendidikan  Pemilih  Bersama Pemilih Perempuan, Sosialisasi Tahapan dan Konsolidasi Pengamanan, Sosialisasi  dan  Pendidikan  Pemilih
Berkelanjutan,  Diseminasi  Informasi Pemilu  Tahun  2024.  Adapun  dari program  tersebut  masih  dinilai  kurang optimal  karena  keterbatasan  Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mensosialisasikan suatu program, KPU Kabupaten Bandung masih menggunakan jasa dari luar, serta KPU Kabupaten Bandung tidak memfokuskan  terkait  mensosialisaikan peningkatan partisipasi perempuan dalam  kontestasi  politik  pada  saat pencalonan  anggota  legislatif  kepada masyarakat  luas  hanya  melakukan sosialisasi terhadap Lembaga Perempuan  yang  dekat  dengan  KPU Kabupaten Bandung saja seperti Kaukus  Politik  Perempuan  Kabupaten Bandung dan Partai Politik saja.
Impelementasi  strategi  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  Kabupaten Bandung terkait peningkatan partisipasi
perempuan  dalam  kontestasi  politik pada pemilihan umum 2024 dilihat dari aspek  anggaran  bahwasanya  KPU Kabupaten  Bandung  menerima  sumber anggaran  langsung  dari  Pemerintah yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan  langsung  ke  KPU  RI kemudian  disalurkan  kembali  pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun dari anggaran tersebut  KPU  Kabupaten  Bandung masih dinilai kurang optimal dikarenakan  KPU  Kabupaten  Bandung mengenai anggaran tersebut bisa dikatakan  dinamis,  hal  tersebut  terjadi karena KPU Kabupaten Bandung dalam menjalankan  suatu  program  dalam pendanaan  atau  anggaran  itu  kadang tidak  sesuai  dengan  program  yang dianggarkan
Impelementasi  strategi  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  Kabupaten Bandung terkait peningkatan partisipasi perempuan  dalam  kontestasi  politik pada  pemilihan  umum  2024  dapat  di tinjau  dari  aspek  prosedur  bahwasanya prosedur  yang  dilakukan  oleh  KPU
Kabupaten Bandung dalam menjalankan  segala  kegiatan  yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan  Umum,  berdasarkan  PKPU Nomor  4  Tahun  2021  Tentang  Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,  berdasarkan  PKPU Nomor 9 tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat  dalam  Pemilu  Gubernur

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 ( 133-149 )
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati  serta  Walikota  dan  Wakil
Walikota,    sedangkan  yang  terakhir mengenai peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pencalonan  anggota  legislatif  pada pemilu  KPU  Kabupaten  Bandung berlandaskan  pada  PKPU  Nomor  10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota  DPR,  DPRD  Provinsi  dan DPRD  Kabupaten/Kota.  Adapun  dari prosedur  KPU  Kabupaten  Bandung sudah  menjalankan  suatu  prosedur dengan optimal karena KPU Kabupaten Bandung melakukan pengawasan mengenai  pemenuhan  keterwakilan perempuan  paling  sedikit  30%,  hal tersebut sudah di ingatkan kepada partai politik  dan  calon  anggota  legislatif perempuan pada saat pencalonan

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Creswell,  J.  W.  (2015). Penelitian Kualitatif  dan  Desain  Riset memilih di Antara Lima
Pendekaran.
Yogyakarta:
Pustaka Belajar.
Evi  Martha,  S.  K.  (2016). Metodologi Penelitian  Kualitatif. Jakarta:
Rajawali Press.
J. David Hunger, T. L. (2012). Strategic Management and. Business Policy. New York: Pearson.
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D. Bandung: Alfabeta.
Zuchri,  A.  (2021). Metode  Penelitian Kualitatif. Makassar: syakir
Media Press.

## Jurnal
Anggara, D. I. (2019). Analisis Strategi Politik  Calon  Kepala  Desa Incumbent Dalam MenghadapiI
Pemilihan Kepala Desa di Desa
Balong Tahun 2019. Ponorogo:
Universitas Muhammadiyah , 64.
Hafidz,  M.  (2010). Strategi  politik. Jakarta: Universitas Indonesia.
Kollo, F. L. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan
dalam Bidang Politik. Prosiding
Konferensi Nasional Kewarganegaraan III (pp. 318-
320). Yogyakarta: Universitas
Ahmad Dahlan.
Lestari,  D.  (2020).  Strategi  Komisi Pemilihan Umum Dalam Mmeningkatkan Partisipasi Politik  Pemilih  Pemula  Pada Pemilihan  Bupati  dan  Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten  Pinrang. KIMAP (Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik) , 1-13. Murniati Ar, A. N. (2015). Implementasi Manajemen Berbaasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 November 2023, Reviewed 14 January 2024, Publish 29 February 2024 ( 133-149 )
Pada  MTsN  Kota  Lhokeumaw. jurnal  administrasi  pendidikan, pascasarjana  universitas  syiah kuala , 50-62.
Safi’I, F. M. (2017). Pelaksanaan
Strategi Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan dalam Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan. Journal of Public Policy and Administration Research , 3. Sarbaini.  (2015).  Demokratisasi  dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalamPemilihan Umum. Jurnal  Inovatif. Jurnal  Inovatif , 106-117.
Susantti.  (2015).  Partisipasi  politik
perempuan  dalam  pemilihan kepala daearah Riau tahun 2013 (Studi  kasus  di  Kelurahan Batang Serosa Kecamatan
Mandau  Kabupaten  Bengkalis).
Jom FISIP , 1-18.
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum
Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor  4  Tahun  2021 tentang  Perubahan  Ketiga  atas Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  Nomor  8  Tahun  2019 tentang  Tata  Kerja  Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,  dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor  10  Tahun  2023 tentang  Pencalonan  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Website
Komisi  Pemilihan  Umum.  (2023, March  13). KPU. Opgehaald van  Komisi  Pemilihan  Umum: https://www.kpu.go.id