## Urgensi Kodifikasi Hukum Keluarga Islam
Dalam Dunia Muslim
Muchammad Hammad STAI At-Tahdzib Jombang
Abstract
Hukum  Islam  adalah hukum  yang  bersumber  dari dan menjadi  bagian dari  agama  Islam.  Salah  satu  produk  hukum  yang  dihasilkan  dari  ijtihad para  mujtahid  adalah  mengenai  hukum-hukum  yang  berkenaan  dengan masalah-masalah  di  dalam  keluarga,  yang  selanjutnya  disebut  hukum keluaraga  Islam.  Hingga  dewasa  ini,  telah  banyak  negara-negara  Muslim yang  menjadikan  hukum  keluarga  Islam  sebagai  sebuah  perundang - undangan  yang  mengatur  urusan  di  lingkungan  keluarga  umat  Islam. Seiring  berubahnya  waktu  dan  kondisi,  hukum  keluarga  Islam  yang  telah dikodifikasi  terus  mengalami  pembaharuan  guna  menjawab  masalah - masalah  yang  timbul  di  dalam  keluarga  masyarakat  Muslim .  Selanjumya penelitian  ini  berusaha  menjawab  permasalahan  mengapa  upaya kodifikasi  hukum  keluarga  Islam  di  dunia  Muslim  menjadi  sebuah  hal yang  penting  untuk  dilakukan?.  Dengan  mentelaah  beberapa  literaratur kepustakaan,  serta  menggunakan  pendekatan  normatif,sosiologis,  dan historis  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  upaya  kodifikasi  hukum keluarga  Islam  di  dunia  Muslim  menjadi  urgen  dikarenakan   tiga  faktor: Pertama ,  Hukum  Keluarga  Islam  menduduki  posisi  yang  lebih  penting dibandingkan dengan hukum-hukum lain dalam rumpun hukum muamalah Islam.
Kedua , Adanya nilai positif dari upaya kodifikasi hukum keluarga Islam. Ketiga , Hukum  Islam  lebih  dapat  diterima  dan  diterapkan  di  masyarakat  dibandingkan dengan hukum Barat
Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Dunia Muslim

## A. Pendahuluan
Islam  adalah  suatu  agama  yang  ajaran-ajarannya  diwahyukan  Tuhan kepada  masyarakat  manusia  melalui  Nabi  Muhammad  SAW,  sebagai  utusan- Nya.  Islam  pada  hakikatnya  membawa  ajaran-ajaran  yang  bukan  hanya mengenai  satu  segi,  tetapi  mengenai  berbagai  segi  dari  kehidupan  manusia. 1
1 Harun  Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya ,  Jilid  I  (Jakarta:  UI-Press, 2008), h. 17.
Ajaran-ajaran inilah yang kemudian disebut hukum Islam.
Hukum  Islam  adalah hukum  yang  bersumber  dari dan menjadi  bagian dari  agama  Islam.  Sumber  Hukum  Islam  yang  disepakati  oleh  para  ahli hukum  Islam  hingga  dewasa  ini  ada  empat,  yaitu  a l-Qur'an,  al-Hadits, ijma'  dan  qiyas.  Adapun  orang-orang  yang  menggali  hukum  dari keempat sumber  hukum.  Islam  disebut  mujtahid.  Meskipun  sumber  hukum  Islam sama, akan tetapi setiap hukum yang dihasilkan dari ijtihad para mujtahid tidak jarang antara satu dan yang lainnya berbeda. Perbedaan hukum yang dihasilkan  dari  ijtihad  tersebut  lebih  dikarenakan  perbedaan  pemahaman atas  isyarat  di  dalam  suatu  ayat  hukum  di  dalam  al -Qur'an  yang  masih samar,  dan  adakalanya  disebabkan  pertimbangan  wilayah  seorang mujtahid tersebut.
Salah  satu  produk  hukum  yang  dihasilkan  dari  ijtihad  para  mujtahid adalah  mengenai  hukum-hukum  yang  berkenaan  dengan  masalah-masalah di  dalam  keluarga,  yang  selanjutnya  disebut  hukum  keluaraga  Islam. Hukum  keluarga  Islam,  dalam  taksonomi  hukum  Islam  yang  disepakati oleh  para  ahli  hukum  Islam,  termasuk  hukum  perbuatan  dalam  lingkup hukum muamalah. 2
Hingga  dewasa  ini,  telah  banyak  negara-negara  Muslim  yang menjadikan  hukum  keluarga  Islam  sebagai  sebuah  perundang -undangan yang  mengatur  urusan  di  lingkungan  keluarga  umat  Islam.  Seiring berubahnya  waktu  dan  kondisi,  hukum  keluarga  Islam  yang  telah dikodifikasi  terus  mengalami  pembaharuan  guna  menjawab  masalah - masalah  yang  timbul  di  dalam  keluarga  masyarakat  Muslim.  Menurut penelitian Tahir Mahmod, setidaknya ada tiga betas aspek dalam undang- undang  keluaraga  Islam  yang  mengalami  pembaharuan,  yang  meliputi masalah:  batasan  umur  boleh  kawin,  pembatasan  peran  wali  dalam pernikahan,  pencatatan  nikah,  kemampuan  ekonomi  dalam  perkawinan, pembatasan  poligami,  nafkah  keluarga,  pembatasan  hak  cerai  suamii isteri,  hak  dan  kewajiban  akibat  perceraian,  masa  kehamilan  dan
2 Lihat ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘ Ilmu ūl al-Fiqh (ttp: al-Haramain, 2004), h. 32.
implikasinya,  hak  wali  orang  tua,  hak  waris,  wasiat  wajibah,  dan pengelolaan wakaf. 3
Melihat  begitu  luasnya  pembahasan mengenai  hukum  keluarga  Is lam, maka  dalam  makalah  ini  hanya  dibatasi  pada  urgensi  kodifikasi  hukum keluarga  Islam  di  dunia  Muslim.  Dari  pembatasan  tersebut  selanjumya dilahirkan  sebuah  rumusan  masalah:  Mengapa  upaya  kodifikasi  hukum keluarga  Islam  di  dunia  Muslim  menjadi  sebuah  hal  yang  penting  untuk dilakukan?.  Guna  menjawab  permasalahan  tersebut,  Penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  mentelaah  berbagai  literatur  kepustakaan  yang dipadukan dengan pendekatan normatif, sosiologis, serta historis .

## B. Definisi Kodifikasi, Hukum Keluarga Islam, dan Dunia Muslim
Dalam  kamus  Bahasa  Indonesia,  kodifikasi  diartkan  dengan penyusunan  kitab  perundang-undangan. 4 Sedangkan  menurut  Kamus Bahasa  Inggris-Indonesia,  kodifikasi  diartikan  dengan  penyusunan undang-undang  dsb,  yang  dilakukan  menurut  sistem. 5 Adapun  menurut kamus  hokum,  yang  disusun  oleh  M.  Marwan  dan  Jimmy  P.,  kodifikasi dapat  diartikan  dengan  dua  pengertian: Pertama, penyatuan  sejumlah peraturan,  perundang-undangan  dan  ketentuan-ketentuan  dalam  sebuah buku  hukum  atau  buku,  perundang-undangan; Kedua ,  pengumpulan ketentuan-ketentuan  hukum-hukum  dalam  sebuah  kitab  secara  sistematis dan  teratur. 6 Tidak  jauh  berbeda  dengan  dua  pengertian  yang dikemukakan  oleh  M.  Marwan  dan  Jimmy  P.,dalam  kamus  hukum  lain, kodifikasi  diartikan  dengan  penyusunan  berbagai  peraturan  secara sistematis  berdasarkan  asas-asas  tertentu  ke  dalam  bentuk  suatu  buku
3 Lihat  Tahir  Mahmood, Personal  Law  in  Islamic  Countries (New  Delhi:  Time  Press, 2008), h. 11-12.
4 Purwo Djatmiko, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (Surabaya: Anugerah, t.t.), h. 331.
5 John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily, Kamus  Inggris  Indonesia ,  cet.  ke-1  (Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 122.
6 M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition , cet. ke- 1 (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 368.
hukum (undang-undang) yang baku. 7
Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat diketahui bahwasannya  secara  Bahasa,  kodifikasi  dapat  diartikan  penyusunan, penyatuan,  atau  pengumpulan  sejumlah  peraturan  ke  dalam  sebuah  buku hukum  yang  baku  (buku  perundang-undangan)  yang  baku  dengan  cara sistematis dan teratur.
Selanjutnya,  secara  istilah,  kodifikasi  dapat  diartikan  dengan pembukuan  jenis-jenis  hukum  tertentu  (hukum  yang  masih  hidup  dalam keyakinan  masyarakat  baik  tertulis  ataupun  tidak  tertulis)  kedalam  kitab undang-undang  yang  dilakukan  secara  resmi,  sistematis,  dan  lengkap, melalui  suatu  prosedur  yang  bersifat  khusus,  dengan  tujuan  untuk memperoleh  kepastian  hukum,  penyederhanaan  hukum,  dan  kesatuan hukum. 8
Dari  sejumlah  definisi  di  atas,  baik  secara  bahasa  maupun  istilah, dapat  diketahui  bahwa  dalam  sebuah  kodifikasi  terdapat  beberapa  unsur, yaitu:  perbuatan  (pengumpulan,  penyatuan,  penyusunan,  dan  penyatuan), peraturan  atau  hukum,  sistematik,  dan  buku  undang-undang.  Jika  salah unsur  tersebut  tidak  dipenuhi  maka  secara  otomatis  tidak  bisa  disebut sebagai kodifikasi hukum.
Selain  istilah  kodifikasi,  dalam  hukum  juga  dikenal  dengan  istilah unifikasi  dan  kompilasi.  Unifikasi  diartikan  dengan  penyatuan  berbagi hukum menjadi suatu kesatuan hukum secara sistematis yang berlaku bagi seluruh  warga  negara  di  suatu  negara.  Adapun  Kompilasi  dapat  diartikan dengan  pengumpulan  berbagai  bahan  tertulis  yang  diambil  dari  berbagai buku/tulisan  mengenai  suatu  persoalan  tertentu  ke  dalam  sebuah  buku hukum atau buku kumpulan hukum.
Dari  ulasan  singkat  mengenai  pengertian  Kodifikasi,  unifikasi  dan kompilasi  di  atas,  dapat  diketaui  bahwa  ketiganya  memiliki  persamaan
7 Yan Paramadya Puspa, Kamus Hukum (Semarang: Aneka, 1977), h. 512.
8 Lihat  C.S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  di  Indonesia ,  cet.  ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 72.; bandingkan dengan Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Edisi 1, cet. ke-4 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), h. 9-10.
dan  perbedaan.  Kodifikasi  dan  unifikasi  memiliki  persamaan  yaitu  sama - sama  dilakukan  secara  sitematis  dan  hasilnya  menjadi  sebuah  undang- undang yang harus dipatuhi. Adapun perbedaannya, jika unifikasi berlaku dan mengikat seluruh warga negara (Mi salnya KUHP di Indonesia) , akan tetapi  kodifikasi  belum  tentu  berlaku  untuk  seluruh  warga  negara (Misalnya  UU.  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  di  Indonesia). Sementara  itu,  persamaan  antara  kodifikasi,  unifikasi  dan  kompilasi adalah  sama-sama  mengandung  kegiatan  pengumpulan  atuiran-aturan kedalam  sebuah  buku  hukum.  Sedangkan  perbedaannya,  jika  hasil  dari kodifikasi  dan  unifikasi  hukum  mengikat  warga  negara,  akan  tatapi  hasil dari  kompilasi  hukum  tidak  mengikat  kecuali  terdapat  payung  hukum yang  menaunginya  (misalnya  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  atau lebih dikenal dengan KHI).
Hukum  keluarga  Islam  secara  bahasa  merupakan  gabungan  dari beberapa  kata.  Hukum  kelurga  berasal  dari  dua  penggalan  kata,  'hukum', yang  berarti  keseluruhan  dari  pada  peraturan-peraturan  dimana  tiap-tiap orang  bermasyarakat  wajib  mentaatinya,  dan  bagi  yang  melanggarnya akan  mendapat  sanksi 9 dan  'keluarga',  yang  berarti  bapak,  ibu,  dengan anak-anaknya. 10 Jika kedua kata tersebut di gabung, maka hukum keluarga dapat  diartikan  peraturan-peraturan  atau  hukum  yang  mengatur  hubungan internal anggota keluarga (ayah, ibu, anak/anaknya).
Secara  istilah,  para  ulama  berbeda-beda  dalam  pendefinisian  Hukum Keluarga  Islam.  ‘Abd  al-Wahhāb  Khallāf  mendefinisikan  hukum  keluarga sebagai  hukum  yang  berhubungan  dengan  masalah  keluarga,  d imulai  dari awal  pembentukannya,  yang  tujuannya  adalah  untuk  mengatur  hubungan suami,  istri  dan  sanak  kerabat. 11 Sedangkan  menurut  Wahbah  al-Zuhaili, sebagaimana  dikutip  oleh  Muhammad  Amin  Summa,  pengert ian  hukum keluarga  adalah  hukum  yang  mengatur  hubungan  keluarga  sejak  di  masa -
9 Paramadya Puspa, Kamus Hukum ..., h. 439.
10 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia , cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 412.
11 ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘ l      ūl , h. 32.
masa  awal  pembentukannya  hingga  masa-masa  akhir  atau  berakhirnya (keluarga) berupa nikah, talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan. 12
Selanjutnya,  jika  jika  definisi-definisi  mengenai  hukum  keluarga  di atas  disandarkan  pada  Islam,  maka  ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwa hukum  Keluarga  Islam  adalah  aturan-aturan  atau  hukum-hukum  yang  ada di  dalam  Agama  Islam  yang  mengatur  masalah-masalah  di  dalam  sebuah keluarga sejak dimulainya pembentukannya hingga berakhirnya perkawinannya karena kematian ataupun perceraian
Mengenai  yang  dimaksud  dengan  dunia  Muslim,  setidaknya  ada  2 pertimbangan dimana sebuah negara tersebut dapat dikategorikan menjadi dunia muslim atau bukan. Pertama, pertimbangan jumlah penduduk, suatu negara  dapat  dikategorikan  sebagai  dunia  muslim  apabila  memiliki persentase  penduduk  muslim  lebih  dari  50%  dari  keseluruhan  jumlah penduduk.  Kedua,  pertimbangan  undang-undang  Islam,  Jika  suatu  negara telah  memberlakukan  sebuah  undang-undang  Islam  maka  negara  tersebut dapat dikatakan sebagai Dunia Islam. 13
Dari sejumlah uraian mengenai kodifikasi, hukum keluarga Islam, dan Dunia  Muslim,  maka  kodifikasi  hukum  keluarga  Islam  di  dunia  Muslim dapat  diartikan  dengan  upaya  pembukuan  hukum  hukum-hukum  yang  ada di  dalam  Agama  Islam  yang  mengatur  masalah-masalah  di  dalam  sebuah keluarga sejak dimulainya pembentukannya hingga berakhirnya perkawinannya  karena  kematian  ataupun  perceraian   di  sebuah  negara yang  memiliki  persentase  penduduk  beragama  Islam  lebih  dari  50%  dari keseluruhan  jumlah  penduduknya  atau  sebuah  negara  yang  telah memberlakukan undang-undang Islam di Negara tersebut.

## C. Istilah-istilah dan Cakupan Hukum Keluarga Islam
Dalam  menyebut  hukum  keluarga  Islam  ada  beberapa  istilah  yang
12 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 19.
13 Amin Summa, Hukum Keluarga …, h. 156-158
digunakan  oleh  para  ulama  dan  perundang-undangan  hukum  keluarga Islam.  Adapun  istilah-istilah  yang  umum  digunakan  dalam  kitab -kitab fiqih:  (1)  al-ahwal  al-syakhshiyyah;  (2)  nidham  al-  Usrah;  (3)  huquq  al- Usrah;  (4)  al-ahkam  al-usrah,  (5)  munakahat.  Sedangkan  dalam perundang-undangan  hukum  keluarga  Islam,  dalam  bahasa  Arab, digunakan  istilah-istilah  sebagai  berikut:  (1)  qanun  al -ahwal  al- syakhshiyyah;  (2)  qanun  al-usrah;  (3)  qanun  huquq  al-'ailatu.  (4)  ahkam al-zawaj;  dan  (5)  ahkam  al-izdiwaj.  Mengenai  istilah-istilah  yang digunakan  dalam  bahasa  Inggris,  baik  dalam  buku -buku  maupun perundang-undangan hukum keluarga Islam: (1) Islamic personal law; (2) Islamic  family  law;  (3)  Muslim  family  Law;  (4)  Islamic  family Protection;  (5)  Islamic  law  of  personal  status;  (6)  Islamic  law  of  family rights;  (7)  Islamic  marriage  law;  dan  (8)  Islamic  marriage  ordinance. Semenlara  dalam  babas  Indonesia  digunakan  istilah:  (1)  hukum perkawinan; (2) hukum keluarga; (3) hukum kekeluargaan; dan (4) hukum perorangan. 14
Adapun  mengenai  cakupan  hukum  keluarga  Islam,  para  ahli  hukum Islam  (fuqaha’)  berbeda-beda  pendapat  dalam  pengelompokannya.  Dari berbagai  perbedaan-perbedaan  yang  ada,  menurut  Khairuddin  Nasution, dapat  disimpulkan  bahwa  cakupan  hukum  keluarga  Islam   adalah:  (1) perkawinan,  yang  mencakup  perninangan,  syarat  dan  rukun  nikah, termasuk  mahar,  mahram  dan  status  nikah  (sah  dan  tidak  sah);  (2) kehidupan  rumah  tangga,  yang  meliputi  hak  dan  kewajiban  (suami,  istri, anak,  yang berarti masuk pula urusan hubunga n orang tua dan anak/anak- anak), poligami,  dan nafkah;  (3) Perceraian, proses  penyelesaian masalah rumah  tangga,  yang  mencakup  shiqaq  dan  nusyuz  (percekcokan  dan  ada yang  durhaka),  khuluk  (inisiatif  cerai  dari  istri)  dan  talak  (inisiatif  untuk cerai  dari  suami),  'iddah  (mass  menunggu)  dan  ruju'  (hak  kembali  untuk damai,  tidak  jadi  pisah/cerai);  (4)  pemeliharaan  dan  pengasuhan  anak
14 Khoiruddin  Nasution, Pengantar  dan  Pemikiran  Hukum  Keluarga  (Perdata)  Islam Indonesia (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2010), h. 6-7.
(hadanah); dan (5) penyelesaian urusan harts akibat waris mewarisi,  yang mencakup  waris,  wasiyat,  wakaf  ,  dan  transaksi  penyerah an  atau penerimaan lain. 15
Sementara  cakupan  hukum  keluarga  Islam  kontemporer  (perundang - undangan)  dapat  dikelompokkan  menjadi  6  kategori:  (1)  perundang - undangan  yang  hanya  mencakup  satu  unsur  dari  cakupan -cakupan  yang terdapat dalam kehidupan rumah tangga  dan prasyaratnya; (2) perundang- undangan  yang  mencakup  seluruh  aspek  yang  berkaitan  dengan perkawinan;  (3)  perundang  undangan  yang  mencakup  seluruh  aspek  yang berkaitan  dengan  perkawinan  dan  perceraian;  (4)  perundang  undangan yang  mencakup  seluruh  aspek  yang  berkaitan  dengan  perkawinan, perceraian  dan  warisan;  (5)  perundangundangan  yang  mencakup  seluruh aspek  yang  berkaitan dengan  perkawinan,  perceraian,  warisan  dan  wakaf; (6)  perundang  undangan  yang  mencakup  seluruh  aspek  yang  berkaitan dengan perkawinan, perceraaian, warisan, wakaf, dan pawalian. 16
Mengenai  perbedaan  cakupan  dalam  perundang-undangan  keluarga Islam  kontemporer,  menurut  penulis  lebih  disebabkan  karena  kondisi  dan kebutuhan  setiap  negara  yang  berbeda-beda.  Alasan  penulis  mengatakan kondisi  dan  kebutuhan  sebagai  penyebab  perbedaan  adalah  karena perundang-undangan  merupakan  bentuk  hukum  tertulis  melalui  asas konkordansi, yang hukum tersebut tidak lain adalah suatu konsepsi hukum yang  sengaja  dibuat  oleh  manusia  untuk  mengatur  kepentingan  manusi a itu sendiri dalam masyarakat tertentu.

## D. Kedudukan    Hukum  Keluarga  Islam  di  Antara  Hukum-hukum Muamalah Islam dalam Dunia Muslim
Sebagai  salah  satu  cabang  dari  hukum  muamalah  Islam,  hukum keluarga  memiliki  kedudukan  yang  lebih  penting  dibandingkan  dengan hukum-hukum  cabang  yang  lain.  Hal  tersebut  dikarenakan  beberapa  hal:
15 Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran …, h. 15.
16 Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran …, h. 16-17.
Pertama ,  ditinjau  dari  subyek  hukumnya.  Untuk  melihat  perbedaan subyek  hukum  pada  hukum  keluarga  dan  hukum -hukum  muamalah  yang lain,  disini  akan  dipaparkan  taksonomi  hukum -hukum  yang  terdapat  di dalam  Islam.  Aspek-aspek  hukum  yang  terdapai  di  dalam  Din  al -Islam (Agama  Islam),  menurut  Suparman  Usman,  terbagi  menjadi  tiga,  yaitu: (1) ahkam i’tiqadiyah ,  aspek  akidah  dan  teologi,yaitu  sistem  keyakinan (keimanan)  yang  bersifat  monotheistis:  (2) ahkam 'amaliyah ,  yaitu  aspek yang  berisi  seperangkat  kaidah  yang  mengatur  perilaku  manusia, mencakup  hubungan  manusia  dengan  Tuhannya  (ibadah)  dan  hubungan manusia dengan makhluk lainnya (muamalat). Disiplin ilnu pada aspek ini disebut  Ilmu  fiqih;  (3) ahkam khuluqiyah ,  aspek  yang  berisikan seperangkat norma dan nilai etika atau moral (akhlak). 17
Ahkam 'amaliyah ,  menurut  Wahbah  al-Zuhaily,  sebagaimana  dikutip oleh  Suparman  Usman,  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  ahkam al-ibadat dan ahkam al-mu'amalat. Ahkam  al-ibadat yaitu  ketentuan-ketentuan  atau  hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. ahkam al-mu'amalat yaitu ketentuan-ketentuan  atau  hukum  yang  mengatur  hubungan  antar  manusia (makhluk). Ahkam  al-mu'amalat sebagai  ketentuan-ketentuan  atau  hukum yang  mengatur  hubungan  antar  manusia  (makhluk),  selanjutnya  terbagi menjadi tujuh bidang. Bidang-bidang tersebut adalah:
1. Ahkam al-ahwal al-syahsiyat (Hukum orang dan Keluarga), yaitu hukum tentang  orang  (subyek  hukum)  dan  hukum  keluarga,  seperti  hukum perkawinan, dsb.;
2. Ahkam  al-madaniyat (Hukum  Benda),  yaitu  hukum  yang  mengatur masalah  yang  berkaitan  dengan  benda,  seperti  jual-beli,  sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dll.;
3. Al-Ahkam  al-jinaiyat (Hukum  Pidana  Islam),  yaitu  hukum  yang berhubungan  dengan  perbuatan  yang  dilarang  atau  tindak  pidana (delict, jarimah) dan  ancaman  atau  sanksi  hukum  bagi  yang  melanggarnya
17 Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia , cet. ke-1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 23.
(uqubat) ;
4. Al-Ahkam al-Qadla wa al-Murafa'at ( Hukum Acara), yaitu hukum  yang berkaitan  dengan  acara  di  peradilan  (hukum  formil),  semisal  aturan hukum  yang  berkaiatan  dengan  alat-alat  bukti,  seperti  saksi,  pengakuan, sumpah, dll.;
5. Ahkam  al-Dusturiyah (Hukum  Tata  Negara  dan  Perundang-undangan), yaitu  hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah  politik,  seperti  mengenai pengaturan dasar dan sistem negara, dll.;
6. Ahkam  al-Dauliyah (Hukum  Internasional),  yaitu  hukum  yang mengatur  hubungan  antar  negara,  baik  dalam  keadaan  damai  maupun dalam keadaan perang;
7. Ahkam  al-Iqtishadiyah  wa  al-Maliyah  ( Hukurn  Perekonomian  dan Moneter), yaitu hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam suatu negara dan antar negara. 18
Berdasarkan taksonomi hukum Islam diatas, dapat diketahui bahwasannya  salah  satu  hal  yang  dibahas  dan  diatur  diatur  dalam  hukum keluarga  adalah  masalah  perkawinan  yang  setiap  orang  pasti  menjalaninya atau  setidaknya  terlahir  dari  sebuah  perkawinan.  Hal  tersebut  membuat  hukum keluarga pasti berkenaan dengan setiap orang tanpa kecuali ( orang miskin, kaya, pejabat,  rakyat,  pedagang,  petani,  dan  seterusnya),  sementara  hukum mu'amalah  lainnya  hanya  berkaitan  dengan  orang  tertentu  sesuai  dengan keterlibatannya.  Misalnya  hukum  jual  beli  yang  hanya  berkaitan  dengan seorang pedagang dan konsumennya, hukum tata negara hanya berkaitan dengan masalah-masalah  pengaturan  dasar  dan  sistem  negara,  hukum  pidana  hanya berkaitan  dengan  orang-orang  yang  terlibat  dalam  masalah  pidana,  hukum perekonomian  hanya  berkaitan  dengan  keuangan  dalam  suatu  negara  atau  antar negara,  hukum  acara  hanya  berkenaan  dengan  acara-acara  dalam  peradilan  dan begitupun  juga  Hukum  Intemasional  yang  hanya  mengatur  hubungan  antar negara.
Kedua ,  ditinjau  dari  pentingnya  kajian  hukum  keluarga  Islam ,  dalam
18 Suparman Usman, Hukum Islam …, h. 23.
hal  ini  hukum  perkawinan  dan  perceraian,  dibanding kan  dengan  hukum- hukum  lainnya  yang  termasuk  dalam  rumpun  hukum  muamalah.  Menurut J.N.D.  Anderson,  sebagai  sebuah  cabang  dari  hukum  muamalah, pentingnya hukum keluarga Islam diantara cabang -cabang lain dikarenakan  beberapa  alasan:  (1)  Hukum  keluarga  dianggap  sebagai  inti Syari'ah  karena  bagian  inilah  yang  oleh  umat  Muslim  dianggap  sebagai pintu  gerbang  untuk  masuk  lebih  jauh  ke  dalam  wilayah  mereka;  (2) Hukum keluarga dianggap sebagai inti Syari'ah  karena hukum keluargalah yang  selama  berabad-abad  diakui  sebagai  landasan  utama  bagi pembentukan  masyarakat  (ummat)  Muslim;  (3)  secara  garis  besar  bisa dikatakan  bahwa  hanya  hukum  keluargalah  yang  masih  berlaku  bagi sekitar  400  juta  umat  Musilim  sedunia,  dan  hanya  di  Jazirah  Arab, Afganistan  dan  Nigeria  Utara  sajalah  Hukum  Syari'ah  di  luar  hukum keluarga dan status perorangan masih berlaku hingga sekarang; (4)  hukum keluarga  dan  perceraian  pada  saat-saat  sekarang  ini  menjadi  sasaran perdebatan  antara  kekuatan-kekuatan  konservatisme  dan  kekuatan- kekuatan  progresif  di  dunia  Islam.  Dan  akibat -akibat  yang  muncul  dari perdebatan  ini  adalah  timbulnya  kemajuan  pesat  di  bidang  sosial  sebagai cerminan  dari  kehadiaran  modernisme  dalam.  Islam,  sekaligus  sebagai ilustrasi atas kenyataan bahwa hukum yang secara nominal tidak mungkin mengalami perubahan justru dalam prakteknya bisa berubah. 19
Ketiga, ditinjau  dari  nilai  pentingnya  sebuah  perkawinan.  Masalah perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di dalamnya  terdapat  hubungan  keperdataan,  dan  hubungan  keperibadatan. Keperdataan disamping sebagai sebagai sarana untuk membentuk keluarga, juga sebagai  sarana  kodrati  manusia  dalam  penyaluran  kebutuhan  biologisnya. Hubungan  keperibadatan,  hal  ini  didasarkan  adanya  tata  cara  pelaksanaannya diatur di dalam agama Islam, agar tujuan pokoknya dapat terwujud. 20
19 J.N.D.  Anderson, Hukum  Islam  di  Dunia  Moderen ,  terj.  Machnun  Husein,  cet.  ke-1 (Surabaya: C.V. Amarpress, 1991), h. 42-43.
20 Ahmad  Azhar  Basyir  dan  Fauzi  Rahman, Keluarga  Sakinah  Keluarga  Surgawi (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), h. 27.
Keempat, ditinjau dari peranan keluarga sebagai unit sosial terkecil di dalam sebuah masyarakat terhadap sebuah negara. Sebagai institusi unit sosial terkecil di masyarakat,  keluarga  memiliki  peran  yang  sangat  besar  dalam  kehidupan beragama  maupun  bernegara.  Peran  tersebut  dikarenakan  keluarga  merupakan tempat dimana terlahir dan ditumbuhkannya generasi dan umat yang akan mengisi kehidupan pada masa depan. Oleh sebab itu, maka terwujudnya sebuah  keluarga sakinah menjadi keniscayaan perwujudannya. 21
Menurut  Mahmut  Shaltut,  sebagaimana  dikutip  oleh  Amin  Summa,  bahwa suatu  keluarga  adalah  ibarat  batu  bata  (bahan  bangunan  dari  sekian   banyak batu-bata batu-bata (bangunan) umat yang terbentuk dari unit-unit atau kumpulan- kumpulan  keluarga  yang  saling  terkait  antar  satu  dengan  yang  lain.  Dan biasanya,  bangunan  yang  terbentuk  dari  batu-bata  batu-bata  itu  kekuatannya bergantung pada kuat atau lemahnya batu-bata batu-bata yang menjadi bahan itu  sendiri. 22 Sejalan  dengan  Mahmut  shaltut,  Muhammad  Abdur  Rauf, sebagaimana  dikutip  oleh  Amin  Summa,  mengatakan  bahwa  keluarga  adalah suatu bangunan tertentu (tersendiri) dalam struktur sosial, yang kesuksesan dan efisiensi  dari  tatanan  sosial  bergantung  pada  stabilitas  keluarga  dan harmonisasi internal rumah tangga. 23

## E. Keuntungan adanya kodifikasi Hukum Keluarga Islam
Keuntungan adanya kodifikasi hukum keluarga Islam setidaknya dapat dilihat dari  sudut  pandang  keuntungan  adanya  kodifikasi  hukum: Pertama ,  dengan adanya  kodifikasi  hukum  akan  mendorong  kepatuhan  masyarakat  untuk melaksanakan  hukum  tersebut,  mengingat  apabila  hukum  dilanggar  akan menimbulkan  akibat  hukum  yang  berupa  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  hukum yang  berlaku. 24 Konsekwensi  adanya  ketaatan  hukum  tersebut,  misalnya dihubungkan  dengan  hukum  perkawinan  yang  berkenaan  dengan  hak  dan
21 Said  Aqil  Siraj, Tasawuf  Sebagai  Kritik  Sosial:  Mengedepankan  Islam  Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi , cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 390.
22 Amin Summa, Hukum Keluarga …, h. 33
23 Amin Summa, Hukum Keluarga …, h. 33-34.
24 Ahmad  Sukarja  dan  Mujar  Ibnu  Syarif, Tiga  Kategori  Hukum:  Syariat,  Fikih,  dan Kanun , cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 126.
kewajiban  antar  sesama  anggota  dalam  keluarga,  akan  menjadikan  hubungan sesama  anggota  dalam  sebuah  keluarga  menjadi  kondusif.  Hubungan  sesama anggota  keluarga  yang  kondusif  pada  akhirnya  dapat  mengantarkan  keluarga tersebut pada keadaan keluarga yang harmonis, mengingat beberapa prinsip dalam perkawinan yang harus ada agar keluarga menjadi harmonis adalah, sebagaimana dikemukakan  oleh  Khoiruddin  Nasution,  adanya  prinsip  musyawarah,  keadilan, penciptaan rasa aman dan tenteram dalam keluarga, menghindari kekerasan. 25
Kedua ,  akan  mempermudah  para  penegak  hukum  di  dalam  menyelesaikan masalah-masalah  yang  diajukan  kepadanya,  karena  mereka  tidak  perlu  bersusah payah untuk mencari ketentuan hukum mengenai masalah yang di ajukan kepada mereka  di  dalam  kitab-kitab  fikih,  sehingga  pada  akhirnya  dalam  penyelesaian kasusnya dapat berjalan lebih cepat dan lebih lancar sesuai dengan keinginan para pencari keadilan. 26

## F. Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Barat
Menurut  J.N.D.  Anderson,  perbedaan  hukum  Barat  dan  hukum  Islam diantaranya:  (1) hukum Barat pada dasamya bersifat sekuler sedangkan hukum Islam  bersifat  keagamaan;  (2)  hukum  barat  merupakan  hukum  buatan  manusia, yang  sifatnya  parsial  (hanya  sebagai  hukum  yang  dinyatakan  berlaku  oleh badan-badan peradilan) dan dapat berubah, sedangkan hukum Islam sifatnya adalah  menyeluruh  (memasukkan  seluruh  perbuatan  manusia  ke  dalam cakupannya)  dan  pokoknya  tidak  dapat  berubah. 27 Dengan  perbedaan  tersebut, pada akhirnya menunjukkan bahwasannya hukum Islam jauh lebih dapat diterima dan diterapkan di dalam masyarakat.
25 Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perkawinan  1:  Dilengkapi  Perbandingan  UU  Negara Muslim Kontemporer , Edisi Revisi (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005), h. 55-68.
26 Ahmad Sukarja, Tiga Kategori , h. 126.
27 J.N.D. Anderson, Hukum Islam …, h. 2-4.

## G. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwasannya upaya  kodifikasi  hukum  keluarga  Islam  di  dunia  Muslim  menjadi  sebuah hal  yang  penting  dikarenakan  tiga  faktor: Pertama ,  Hukum Keluarga Islam menduduki  posisi  yang  lebih  penting  dibandingkan  dengan  hukum-hukum  lain dalam  rumpun  hukum  muamalah  Islam. Kedua ,  Adanya  nilai  positif  dari  upaya kodifikasi hukum keluarga Islam. Ketiga , Hukum  Islam lebih dapat diterima dan diterapkan di masyarakat dibandingkan dengan hukum Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Edisi  1,  cet.  ke-4,  Jakarta:
Akademika Pressindo, 2004.
Anderson, J. N. D., Hukum Islam di Dunia Moderen, terj. Machnun Husein, cet. ke-1, Surabaya: C.V. Amarpress, 1991.
Basyir,  Ahmad  Azhar  dan  Fauzi  Rahman,  Keluarga  Sakinah  Keluarga  Surgawi Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.
Depdikbud, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, cet.  ke-2,  Jakarta:  Balai  Pustaka, 1989.
Djatmiko, Purwo, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap , Surabaya: Anugerah, t.t.
Echols,  John  M.  dan  Hassan  Shadily, Kamus  Inggris  Indonesia,  cet. ke-26, Jakarta: PI Gramedia Pustaka Utama, 2005.
Kansil,  C.S.T.,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  di  Indonesia,  cet.  ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb, ‘ Ilmu ūl al-Fiqh , ttp: al-Haramain, 2004.
Mahmood,  Tahir, Personal  Law  in  Islamic  Countries, New  Delhi:  Time  Press, 1987.
Marwan, M. dan Jimmy P., Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition, cet. ke-1, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
Nasution,  Harun, Islam  Ditinjau  dari  Berbagai  Aspeknya  , Jilid  1  Jakarta:  Ul- Press, 2008.
Nasution,  Khoiruddin, Hukum  Perkawinan  1:  Dilengkapi  Perbandingan  UU Negara  Muslim  Kontemporer ,  Edisi  Revisi,  Yogyakarta:  ACAdeMIA  & TAZZAFA, 2005.
, Pengantar  dan  Pemikiran  Hukum  Keluarga  (Perdata) Islam Indonesia, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2010.
Puspa, Yan Paramadya, Kamus Hukum, Semarang: Aneka, 1977.
Siraj,  Said  Aqil,  Tasawuf  Sebagai  Kritik  Sosial:  Mengedepankan  Islam  Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2006.
Sukarja, Ahmad dan Mujar Ibnu Syarif, Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, dan Kanun , cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
Summa, Muhammad Amin, Hukum Keluarga  Islam di Dunia  Islam, Jakarta PT RajaGraffindo Persada, 2005.
Usman,  Suparman, Hukum  Islam:  Asas-asas  dan  Pengantar  Studi  Hukum  Islam dalam Tata Hukum Indonesia, cet ke-1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.