JGAR. Volume 2 No 2 Desember 2021 / Wuryandari / Perspektif Sound Governance Dalam Tata Kelola
P erspektif Sound Governance Dalam Tata Kelola Penempatan Pekerja
Migran Indonesia: Kasus Pekerja Perempuan Domestic Worker
Sound Governance Perspective in Governance of Placement of Indonesian Migrant Workers: Cases of Female Domestic Workers
Ratna Dewi Wuryandari 1
1 Pusat Pengembangan Kebijakan, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Corresponding author: ratnadewiwuryandari@gmail.com

## Abstract
One of the consequences of globalization for Indonesia is the migration of Indonesian workers  abroad,  especially  women  in  low-ranking  domestic  workers.  Globalization demands changes in governance (governance). The quality of governance is inseparable from the quality of public management. Changes due to globalization in all fields increase the interdependence and interconnection among all countries in the world today, as well as the placement of Indonesian migrant workers abroad. From various studies conducted, it is found that the placement of Indonesian migrant workers presents the presence of international  actors  in  the  migration  process.  Many  facts  reveal  that  the  migration industry as an international actor has a stronger power relation role in determining the migration  process  and  holds  control  in  the  recruitment  process  for  prospective Indonesian  migrant  workers.  This  study  tries  to  analyze  from  the  perspective  of  the concept  of  sound  governance  where  to  produce  good  governance,  the  dimensions  of sound governance need to be a support in the implementation of the placement of migrant workers. From the results of case analysis by comparing various studies on the placement of Indonesian migrant workers, it is found that currently, the Government in managing the placement of migrant workers has not implemented a sound governance perspective. Furthermore,  in  order  to  improve  governance,  the  dimensions  of  sound  governance offered in this paper can be a step in improving all aspects of the placement of Indonesian migrant workers.
Keywords : sound governance, governance, Indonesian migrant workers

## Abstract
Salah satu konsekuensi dari globalisasi bagi Indonesia adalah adanya arus migrasi tenaga kerja  Indonesia  ke  luar  negeri  khususnya  perempuan  pada  jabatan  rendah  domestic worker. Globalisasi menuntut perubahan tata kelola dalam pemerintahan (governance). Kualitas  tata  kelola  tidak  terlepas  dari  kualitas  manajemen  public.  Perubahan  akibat globalisasi  di  segala  bidang  meningkatkan  saling  ketergantungan  dan  interkoneksi  di antara semua negara di dunia saat ini, demikian juga dengan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Dari berbagai penelitian yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa
Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 2 No. 2  Desember 2021 hal 82-101 https://e-journal.unair.ac.id/JGAR/index
Received : November 1, 2021
Accepted : Desember 19, 2021 Published : Desember 23, 2021
This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/ licenses/by-sa/4.0/)
penempatan  pekerja  migran  Indonesia  menghadirkan  adanya  actor-actor  internasional dalam proses migrasi. Banyak fakta mengungkap bahwa Industri migrasi sebagai actor internasional  memiliki  peran  relasi  kuasa  yang  lebih  kuat  dalam  menentukan  proses migrasi  serta  memegang  kendali  dalam  proses  rekruitmen  calon  pekerja  migran Indonesia. Penelitian ini mencoba menganalisis dari perspektif konsep sound governance dimana untuk menghasilkan tata kelola yang baik, dimensi-dimensi sound governance perlu  menjadi  dukungan  dalam  pelaksanaan  penempatan  pekerja  migran.  Dari  hasil analisis kasus dengan membandingkan berbagai penelitian tentang penempatan pekerja migran  Indonesia,  ditemukan  fakta  bahwa  saat  ini,  Pemerintah  dalam  mengelola penempatan  pekerja  migran  belum  menerapkan  perspektif  sound  governance.  Lebih lanjut untuk melakukan pembenahan tata kelola, dimensi-dimensi sound governance yang ditawarkan dalam tulisan ini dapat menjadi tahapan dalam melakukan pembenahan dari segala aspek penempatan pekerja migran Indonesia.
Kata kunci: sound governance, tata kelola, pekerja migran Indonesia

## Pendahuluan
Globalisasi  merupakan  suatu  keniscayaan  yang  sulit    dibendung  negara-negara didunia.  Globalisasi  menghasilkan  kaitan  integrasi,  saling  ketergantungan  dan keterhubungan antar ekonomi, masyarakat, budaya dan negara (Jreisat, 2011). Salah satu isu  penting  dari  adanya  globalisasi  adalah  meningkatnya  migrasi  dalam  masyarakat global  yang  semakin  terintegrasi.  International  Labour  Organisation  (ILO)  mencatat, jumlah migrasi internasional terus meningkat selama 30 tahun terakhir dimana pada tahun 1965 tercatat 75 juta orang dan pada tahun 2005 menjadi 191 juta orang (ILO, 2007). ILO mengartikan jika 1 dari 35 orang atau 3 persen penduduk dunia saat ini tinggal di luar negaranya. United Nations (UN) memperkirakan pada tahun 2015 terdapat 244 juta orang yang bermigrasi internasional, serta sekitar 100 juta atau sekitar 40 persen merupakan imigran dari Asia (ILO dan ADB, 2017). Sebagian besar alasan orang bermigrasi adalah untuk bekerja. Dewasa ini migrasi untuk bekerja atau disebut pekerja migran semakin meningkat dalam pasar kerja global seiring upaya manusia yang terus ingin memperbaiki tingkat kesejahteraan serta perbedaan upah antar negara.
World  Bank  (2017)  memprediksi  pada  tahun  2016  terdapat  sekitar  9  juta penduduk Indonesia baik secara prosedural maupun non prosedural bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran, dan jumlah tersebut setara dengan 7 persen dari total angkatan kerja  Indonesia.  World  Bank  mencatat  dalam  kurun  waktu  antara  tahun  2005  -  2016
masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri secara prosedural naik menjadi 4,9 juta pada  tahun  2016  dari  sebelumnya  tahun  2005  sebanyak  3  juta  orang.  Jumlah  tersebut diprediksi  jauh  lebih  kecil  jika  dibandingkan  dengan  pekerja  migran  yang  berangkat secara non prosedural. Pekerja migran dari Indonesia sebagian besar bekerja di negara- negara  ASEAN,  antara  lain  di  Malaysia,  Singapura  dan  Brunei  Darussalam  serta  ke negara-negara Asia Pasifik (Taiwan dan Hongkong) serta negara-negara Timur Tengah. Saat ini pengiriman pekerja migran Indonesia paling banyak adalah ke Malaysia, Taiwan, Hongkong dan Singapura (BNP2TKI, 2017).
Sejak diberlakukannya moratorium penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri ke  beberapa  negara  penempatan  pada  tahun  2009,  jumlah  pengiriman  pekerja  migran terus mengalami penurunan dari tahun 2011 - 2015 (BNP2TKI, 2017). Berdasarkan data BNP2TKI (2017), sebagian besar pekerja migran adalah perempuan dan bekerja sebagai pekerja domestik seperti pembantu rumah tangga, pengasuh anak dan pengasuh orang tua.

## Tabel 1
Penempatan Terbesar Jenis Jabatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2015-2017 NO JENIS JABATAN TAHUN TOTAL 2015 2016 2017 1. House Maid 47.565 37.263 88.695 173.523 2. Plantation Worker 38.526 30.834 26.470 95.830 3. Caregiver 5.542 35.546 43.173 84.261 4. Care Taker 44.895 18.305 817 64.017 5. Worker 11.918 20.967 15.447 48.332 Sumber : BNP2TKI, 2018
Data penempatan pekerja migran Indonesia dalam 3 tahun terakhir menunjukan setiap tahun lebih dari 200.000 orang menjadi pekerja migran Indonesia (BNP2TKI, 2018).

## Tabel 2
Total Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2015-2017 Tahun Total Penempatan Pekerja Migran Indonesia Per Tahun 2015 275.737 2016 234.451 2017 262.899 Total 773.087
Sumber : BNP2TKI, 2018
Pekerja Migran Indonesia tersebar pada 200 negara dimana tujuan penempatan terbesar adalah  Malaysia  kemudian  Taiwan,  Hongkong  dan  beberapa  Negara  Asia  pasifik  lain seperti Singapura, Brunei Darussalam, Korea Selatan dan beberapa Negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab.

## Tabel 3
Negara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Terbesar Tahun 2015-2017
Sumber : BNP2TKI, 2018
Pola  migrasi  saat  ini  adalah  bagian  dari  proses  perubahan  yang  besar  akibat adanya  globalisasi.  Percepatan  integrasi  pasar  global,  dikombinasikan  dengan peningkatan bisnis perjalanan dan teknologi informasi, memungkinkan semakin banyak
NEGARA PENEMPATAN TERBESAR TAHUN 2015 2016 2017 Total MALAYSIA 97.725 87.605 88.991 274.321 TAIWAN 75.304 77.087 62.823 215.214 HONG KONG 15.322 14.434 69.182 98.938 SINGAPORE 20.895 17.700 13.379 51.974 BRUNEI DARUSSALAM 9.993 8.152 6.623 24.768 KOREA SELATAN 5.501 5.912 3.728 15.141 SAUDI ARABIA 23.000 13.538 6.471 43.009 UNITED ARAB EMIRATES 7.619 2.575 1.667 11.861
orang bergerak melintasi perbatasan. Sebagian besar migran mencari peluang untuk bisa bekerja di luar negeri karena belum mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang belum mencukupi  di  dalam  negeri  untuk  kebutuhan  diri  dan  keluarga.  Kesenjangan  yang melebar dalam penghasilan dan standar hidup di dalam negeri dan perbedaan upah antara negara menambah tekanan untuk bermigrasi (ILO, 2007).
ILO  (2007)  menjelaskan,  di  tingkat  makro,  kekurangan  tenaga  kerja  di  antara negara-negara  yang  pendapatan  ekonominya  lebih  baik  dan  surplus  tenaga  kerja  atau setengah  pengangguran  di  negara-negara  yang  berpendapatan  rendah  dan  menengah adalah faktor penarik dan pendorong utama migrasi. Kerawanan sosial dan ekonomi dan krisis  politik  di  beberapa  negara  juga  memaksa  orang  meninggalkan  negaranya. Mengingat  kekuatan  integrasi  global  yang  semakin  cepat,  gerakan  orang-orang  lintas batas  merupakan  fitur  yang  semakin  tak  terelakkan  dan  permanen  di  dunia  saat  ini. Kenyataannya  adalah  semakin  banyak  orang  akan  terus  bermigrasi  untuk  pekerjaan. Tantangan bagi pembuat kebijakan adalah bagaimana memengaruhi migrasi dengan cara yang memaksimalkan manfaat potensial dan mengurangi dampak negatif bagi pekerja, perusahaan, dan masyarakat.
Penelitian Hoppe dan Fujishiro (2015) menjelaskan migrasi merupakan fenomena kompleks  yang  sangat  dinamis  dimana  melibatkan  berbagai  jenis  factor,  bukan  hanya selalu factor ekonomi dan social namun juga factor-faktor personal ikut mempengaruhi keputusan  di  tingkat  individu  untuk  bermigrasi.  Penelitian  yang  dilakukan  di  Spanyol terhadap keinginan yang melatarbelakangi anak muda bermigrasi ke Jerman menemukan bukti bahwa selama ini teori yang menjelaskan keputusan migrasi individu berdasarkan variable ekonomi dan social belum mampu memberikan gambaran utuh mengenai proses migrasi, dimana factor personal seperti nilai, keyakinan, ekspektasi juga mempengaruhi keputusan  individu  untuk  bermigrasi  pada  tahapan  pra  keputusan  migrasi  (Hope  dan Fujishiro, 2015). Penelitian tersebut membuktikan bahwa migrasi merupakan proses yang kompleks  dengan  melibatkan  multi  variable.  Untuk  memaksimalkan  potensi  dan meminimalkan  resiko  dampak  migrasi,  maka  gambaran  utuh  mengenai  kombinasi berbagai  jenis  variable  (ekonomi,  social,  personal)  sebagai  kompleksitas  keputusan  di tingkat  individu  bermigrasi  perlu  menjadi  perhatian  pengambil  kebijakan  dalam merumuskan arah kebijakan dan sasaran yang tepat dalam tata kelola penempatan pekerja migran di negaranya.
Dalam  konteks  keputusan  bermigrasi,  industri  migrasi  seringkali  merupakan factor structural yang menentukan dan mengendalikan pola pergerakan migran di seluruh dunia (Cranston, Schapendonk dan Spaan, 2018). Keputusan bermigrasi secara kompleks juga terkait dengan industry migrasi sebagai factor kunci. Keputusan bermigrasi dengan melibatkan industri migrasi menghadirkan fakta bahwa negara tidak selalu menjadi actor kunci yang dapat terlibat dalam keputusan individu untuk bermigrasi namun juga terdapat institusi-institusi  formal  dan  informal  serta  actor-aktor  formal  dan  informal  dalam keputusan  migrasi  antar  negara  (Cranston,  Schapendonk  dan  Spaan,  2018).  Pola hubungan antara calon pekerja migran dengan perantara atau broker dimungkinkan sangat memberikan  kontribusi  besar  dalam  melihat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dalam pengambilan keputusan bermigrasi. Cranston, Schapendonk dan Spaan, 2018 memetakan tiga  pendekatan  utama  yang  digunakan  dalam  studi  mengenai  industry  migrasi  yaitu: strukturalis,  migrasi  tenaga  kerja  dan  mobilitas.  Dalam  pemetaan  tersebut  diketahui pendekatan strukturalis mengeksplorasi komersialisasi migrasi dimana broker/perantara, perusahaan  keamanan  serta  badan  penempatan  sangat  penting  dalam  mengkondisikan individu untuk mengambil keputusan bermigrasi. Peran broker/perantara sebagai actor- aktor di luar pemerintah memungkinkan terjadinya migrasi bagi pekerja migran dengan memfasilitasi proses penempatan dan membantu pergi ke luar negeri serta memproduksi pengetahuan  yang  mempengaruhi  keputusan  individu  untuk  bermigrasi.  Cranston, Schapendonk dan Spaan, (2018) juga menyoroti dari sisi pendekatan mobilitas dimana industry migrasi mampu menciptakan dan mengendalikan mobilitas dengan relasi kuasa yang  tak  terlihat  seperti  ras,  asal  negara,  gender  yang  dapat  mengendalikan  dan membatasi  perpindahan  manusia  dimana  kemudian  dapat  diterobos  dengan broker/perantara ilegal.
Keputusan  bermigrasi  di  Indonesia  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor  sosial keputusan  keluarga.  Chan,  2017  menyebutkan  jika  posisi  orang  tua  memberikan  daya tawar  bagi  anak  untuk  melakukan  migrasi  baik  sebagai  tulang  punggung  keluarga maupun sebagai penerima pendapatan secara timbal balik. Menurut Chan, 2017 faktor dilemma personal individu, ketidakcocokan antara orang tua dan anak serta persetujuan dari  orang  tua  seringkali  mendorong  pekerja  migran  Indonesia  bermigrasi.  Dalam penelitian ini posisi perempuan muda memiliki relasi yang kompleks dimana keputusan bermigrasi  membentuk  agensi,  relasi  kuasa  actor-aktor  non  institusional  yang
mengakibatkan kerentanan yang dapat menyertai perempuan pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Berbagai  penelitian  menunjukkan  bahwa  pekerja  migran  Indonesia,  khususnya perempuan yang bekerja sebagai pekerja domestik merupakan kelompok paling rentan terhadap berbagai tindakan yang sangat merugikan dirinya baik sebagai manusia maupun sebagai pekerja. Irianto dan Truong, 2014 menjelaskan banyaknya rantai ketidakadilan social  yang  dihadapi  oleh  pekerja  domestic  Indonesia  khususnya  perempuan  di  Uni Emirat  Arab  merupakan  dampak  dari  tidak  adanya  hokum  spesifik  yang  mengatur kehadiran  pekerja  migran  Indonesia  yang  diakui  ke  dua  negara.  Pandangan  yang menekankan  aspek  structur  menjadikan  migrasi  pekerja  migran  untuk  kepentingan tertentu dan terjerat peran dari agen-agen internasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Permasalahan Pekerja Migran kita di luar negeri sesungguhnya merupakan sebab dari permasalahan di dalam negeri dimana tata kelola prosedur sebelum keberangkatan yang  panjang  mengakibatkan  calon  Pekerja  migran  Indonesia  lebih  banyak  berangkat melalui perantara/sponsor yang berdampak pada banyaknya permasalahan di luar negeri. Penelitian Linquist (2010) menemukan calon pekerja migran di Indonesia hampir tidak pernah mendekati agensi penempatan pekerja migran secara langsung. Sebagai gantinya perekrut pekerja migran informal atau yang lebih dikenal sponsor/petugas lapangan yang berinteraksi dengan calon pekerja migran secara langsung. Sponsor seringkali merupakan teman, keluarga atau tokoh otoritas lokal. Peran penting secara historis para perantara dalam  industri  migrasi  asia  telah  dicatat  karena  memiliki  jaringan  yang  kuat  diantara kedua belah pihak (agensi internasional dan desa pengirim migran). Proses rekruitmen pekerja  migran  menjadi  kunci  dalam  memahami  peningkatan  sirkulasi  pekerja  migran perempuan  khususnya  domestic  worker  dengan  mekanisme  control  dan  proteksi  yang melibatkan negara, agen perekrutan tenaga kerja dan majikan. Penelitian Linquist (2010) yang  dilakukan  di  Lombok  tersebut  menyoroti  aspek  proses  rekruitmen  yang  krusial dalam membentuk struktur industry tenaga kerja migran antar negara.
Kolaborasi antara Pemerintah dengan sector privat tersebut seringkali melibatkan aktor-aktor dalam masing-masing kelembagaan (pemerintah dan non pemerintah) yang menentukan  proses  dari  pelaksanaan  kebijakan  di  masyarakat.  Interaksi  Aktor  dan kelembagaan  ini  yang  kemudian  menentukan  proses  perjalanan  dan  strategi  yang
dilakukan dalam tata kelola perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Pada prinsipnya para actor ini adalah mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses dari kebijakan penempatan dan perlindungan pekerja migran, baik dalam  kelompok  Pemerintah  maupun  kelompok  non  Pemerintah  yang  senantiasa  aktif dan proaktif di dalam melakukan interaksi dan interelasi kebijakan. Secara lebih makro menurut  Anderson  bahwa  aktor  kebijakan  meliputi  aktor  internal  birokrasi  dan  aktor eksternal yang selalu mempunyai konsern terhadap berjalannya kebijakan.
Pada  kenyataannya  perantara  atau  perekrut  pekerja  migran  telah  berhasil mengatur migrasi tenaga kerja antara banyak negara, terutama di mana sedikit atau tidak ada  hubungan  politik  atau  ekonomi  sebelumnya.  Namun,  kegiatan  perekrutan  sering ditandai  dengan  praktik  penipuan  dan  kecenderungan  untuk  menjadikan  para  pekerja sebagai  keuntungan  bagi  para  agensi  internasional.  Abella  (2004)  menemukan  sedikit bukti yang menunjukkan bahwa upaya otoritas publik untuk melindungi pekerja terhadap praktik  semacam  itu  telah  berjalan  efektif.  Menurut  Abella  (2004),  perekrut  swasta umumnya lebih efektif dalam menemukan posisi dalam perekrutan dibandingkan dengan agen  pemerintah,  dan  migran  lebih  menyukai  perantara  meskipun  biaya  dan  risikonya lebih  besar.  Menurut  Abella  (2004),  Pemerintah  di  bidang  ketenagakerjaan  seringkali melakukan  kesalahpahaman  bagaimana  pasar  rekruitmen  beroperasi  karena  apa  yang dibayar pekerja migran tersebut sebenarnya adalah bagian dari perbedaan upah.
Peningkatan  kompleksitas,  tantangan,  ancaman,  dan  peluang  dalam  mengelola tantangan globalisasi, dibutuhkan transformasi pemerintah dan administrasi dalam proses administrasi  publik,  untuk  pengembangan  kapasitas,  peningkatan  dan  inovasi  dalam kebijakan  dan  manajemen  Pemerintah  (Farazmand,  2004  hlm  12).  Istilah governace menyajikan gagasan pemerintah dan administrasi yang lebih luas dan lebih komprehensif dibanding istilah government. Governance merupakan proses partisipatif untuk mengatur urusan  sosial,  ekonomi,  dan  politik  suatu  negara,  negara  bagian,  atau  komunitas  lokal melalui  struktur  dan  nilai-nilai  yang  mencerminkan  masyarakat.  Governance memasukkan  negara  sebagai  lembaga  yang  memungkinkan,  kerangka  kerja konstitusional, masyarakat sipil, sektor swasta, dan struktur kelembagaan internasional /global  dalam  batas-batas.  Governance  digunakan  sebagai  konsep  yang  lebih  luas daripada  bentuk-bentuk  pemerintahan  tradisional,  unilateral,  dan  otoritatif  yang  elit pemerintahannya duduk di posisi komando sepihak (Farazmand, 2004 hlm 11).
Dalam  konsep  tata  kelola  pekerja  migran  yang  dapat  menghasilkan  tata  kelola Pemerintah  yang  baik  dan  bersifat  inklusif  dibutuhkan  dorongan  dari  partisipasi  serta interaksi dalam lingkungan nasional dan internasional yang semakin kompleks, beragam dan dinamis. Konsep sound governance digunakan untuk mengkarakterisasi tata kelola dengan kualitas unggul dalam fungsi, struktur, proses, nilai, dimensi, dan elemen yang baik diperlukan dalam pemerintahan dan administrasi. Konsep dalam sound governance mengacu  pada  fungsi  pemerintahan  oleh  aktor  atau  otoritas  atau  lembaga  apa  pun, termasuk yang bukan pemerintah, sedangkan pemerintahan terdiri dari proses, struktur, nilai,  manajemen,  kebijakan,  dan  administrasi  (Farazmand,  2004  hlm  13-14).  Dalam pembahasan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia,  tuntutan  untuk  menghasilkan  tata kelola yang baik dalam unsur-unsur sound governance (state, masyarakat calon pekerja migran, perusahaan penempatan pekerja migran/private sector serta international actor) harus  dapat  dipenuhi  dan  ditaati  semua  pihak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menggambarkan  fakta-fakta  dalam  tata  kelola  penempatan  pekerja  migran  Indonesia khususnya pada pekerja perempuan domestic worker dengan didasarkan pada dimensi – dimensi sound governance .

## DISKUSI
Penelitian  literatur  yang  dilakukan  oleh  Asaduzzaman,  Virtanen,  2016  banyak mengemukakan kerangka teoritis mengenai tata kelola ( governance ) menurut berbagai ahli.  Penekanan  government  dan  governance  bukan  merupakan  istilah  yang  identik meskipun  keduanya  berorientasi  pada  tujuan.  Government  mengacu  pada  wewenang resmi  serta  kekuasaan  dalam  melaksanakan  kegiatan,  sementara  governance  mengacu pada  penciptaan,  pelaksanaan  dan  implementasi  kegiatan  yang  di  dukung  oleh  tujuan Bersama  masyarakat  dan  organisasi  yang  mungkin  memiliki  otoritas  formal  atau kekuatan  (Bingham  et.al  2005,  hal  548  dalam  Asaduzzaman,  Virtanen,  2016).  Untuk mengatasi tantangan abad kedua puluh satu, memahami hubungan di antara Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah menjadi sangat penting. Bank Dunia mendefinisikan tata kelola  sebagai  cara  di  mana  kekuasaan  dilakukan  dalam  pengelolaan  sumber  daya ekonomi dan sosial suatu negara untuk pembangunan. Bahkan, dalam definisinya, Bank Dunia menyoroti aspek administrasi tata kelola, yang menekankan isu-isu utama antara
lain: reformasi layanan sipil, perampingan sektor publik, pemberian layanan, intervensi publik, serta pengembangan kapasitas kelembagaan.

## Sound Governance
Gagasan  mengenai sound  governance salah  satunya  diperkenalkan  oleh  Ali Farazmand,  2004  sebagai  gagasan  transformasi  Pemerintah  dan  administrasi  yang merupakan  tantangan  Pemerintah  dalam  era  globalisasi  dimana  dibutuhkan  penerapan konsep baru “ sound governance ” dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Jika  pada  konsep  tata  kelola/governance  sebelumnya,  peran  dan  kekuatan global/international  actor  dianggap  tidak  bersinggungan  dengan  aktivitas governance sebagai dampak dari terjadinya globalisasi. Konsep sound governance digunakan untuk mengkarakterisasi tata kelola dengan kualitas unggul dalam fungsi, struktur, proses, nilai, dimensi, dan elemen yang baik yang diperlukan dalam pemerintahan dan administrasi (Farazmand, 2014 hlm 12).
Sound governance terdiri dari beberapa komponen atau dimensi utama. Sebagai elemen  yang  dinamis  dari  sistem  dinamis,  elemen-elemen  komponen  ini  berinteraksi secara  dinamis  satu  sama  lain,  dan  semua  membentuk  kesatuan  unik  yang  beroperasi dengan  keragaman  internal,  kompleksitas,  dan  intensitas,  serta  tantangan  eksternal, kendala,  dan  peluang.  Baik  fitur  dinamis  internal  dan  eksternal  berinteraksi  terus- menerus, menjaga sistem tata kelola dinamis berfokus pada arah dan tindakan dengan tujuan.
Sound  Governance memiliki  beberapa  dimensi  antara  lain  :  (1)  proses;  (2) struktur;  (3)  kognisi  dan  nilai-nilai;  (4)  konstitusi;  (5)  organisasi  dan  institusi;  (6) manajemen  dan  kinerja;  (7)  kebijakan;  (8)  sektor;  (9)  kekuatan  internasional  atau globalisasi; dan  (10) etika, akuntabilitas, dan  transparansi. Masing-masing  dimensi ini bekerja bersama dengan yang lain seperti orkestra, dengan kepemimpinan yang baik dan partisipasi  dinamis  dari  elemen  atau  komponen  interaktif  yang  memberikan  kualitas sistem tata kelola yang memuaskan masyarakat.
1. Proses . Sound  Governance melibatkan  proses  pemerintahan  dengan  interaksi semua elemen atau pemangku kepentingan yang terlibat; ini adalah makna yang disediakan  oleh  pemerintahan  yang  baik.  Tata  kelola  yang  baik  bukan  hanya tentang proses internal dan eksternal; namun juga memiliki struktur.
2. Struktur. Struktur  adalah  badan  unsur  konstitutif,  aktor,  aturan,  peraturan, prosedur,  kerangka  kerja  pengambilan  keputusan,  dan  sumber  otoritatif  yang memberikan sanksi atau melegitimasi proses tata kelola. Perwujudan struktural ini  dibentuk  dan  beroperasi  baik  secara  vertikal  maupun  horizontal  dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor dan kekuatan internal dan eksternal, lokal dan internasional.
3. Kognitif dan Values. Dimensi kognitif atau nilai mewakili sistem nilai yang unik atau  menyimpang  dari  struktur  atau  proses  tata  kelola.  Sebagai  contoh,  sistem pemerintahan yang tidak sehat, korup, dan miskin diorganisasikan secara longgar, tidak  memiliki  institusionalisasi  dan  legitimasi,  dan  sangat  bergantung  pada kekuatan eksternal agar legitimasi tetap berkuasa.
4. Konstitusi .  Selanjutnya,  mungkin  dimensi  terpenting  dari  tata  kelola  dan  tata kelola yang baik adalah konstitusi pemerintah dan sistem tata kelola. Konstitusi adalah dokumen pedoman mendasar yang berfungsi sebagai cetak biru tata kelola.
5. Organisasi  dan  Institusi. Dimensi governance dan sound  governance melihat bagaimana  komponen  atau  properti  organisasi  dan  kelembagaan  bekerja  sama baik  antara  lembaga-lembaga  pemerintah  maupun  institusi  informal.  Apakah institusi  informal  berperan  lebih  kuat  dalam  proses  pemerintahan  merupakan pertanyaan  mendasar  mengenai  dimensi  pemerintahan.  Lembaga  yang terorganisasi  dengan  baik  dan  berkinerja  baik  berkontribusi  pada  sound governance/tata kelola yang baik. Dimensi kelembagaan dan organisasi berfungsi sebagai komponen internal atau properti sound governance.
6. Manajemen  dan  kinerja. Dimensi  manajerial  dan  kinerja  merupakan  bagian integral  dari  keseluruhan  sistem.  Tetapi  kinerja  semata  tidak  cukup;  itu  harus menghasilkan hasil yang diinginkan dan dimaksudkan, hasil yang diterjemahkan ke dalam legitimasi kelembagaan dan sistem. Tanpa sistem manajemen yang baik yang  ditandai  dengan  efisiensi  dan  efektivitas,  tata  kelola  yang  baik/ sound governance akan  menderita  dari  ketidakmampuan,  kinerja  yang  buruk,
pemborosan dan duplikasi, biro-patologi, serta kurangnya legitimasi.
7. Kebijakan .  Dimensi  kebijakan sound  governance memberikan  elemen  atau dimensi  proses,  struktur,  dan  panduan,  arahan,  dan  kendali  yang  kuat  bagi manajemen. Ada dua jenis kebijakan dalam tata kelola yang baik: Pertama adalah eksternal  bagi  masing-masing  organisasi  tata  kelola,  dan  berasal  dari  otoritas legislatif  dan  politik  atau  yudikatif  yang  mewakili  kehendak  masyarakat.  Jenis kebijakan  kedua  adalah  internal  organisasi  dan  lembaga  pemerintahan  masing- masing; hal ini merupakan kebijakan organisasi, seperangkat peran pengarah yang menentukan, peraturan, prosedur, dan nilai-nilai yang digunakan untuk mengelola kinerja organisasi menuju misi yang diinginkan dan tujuan tata kelola yang baik.
8. Sektor . Tata kelola sektoral yang sehat membutuhkan partisipasi warga secara langsung,  manajemen  yang  cakap,  dan  pengetahuan  serta  keterampilan  dalam kinerja organisasi publik. Tetapi koordinasi lintas sektoral dan antar-organisasi, kerjasama,  dan  berbagi  pengetahuan  dan  informasi  adalah  unsur-unsur  penting dari sound governance.
9. Kekuatan internasional atau globalisasi. Dimensi lain dari tata kelola yang baik adalah dimensi internasional atau global. Saat ini, di era globalisasi yang semakin cepat  dan  saling  ketergantungan  global,  negara-bangsa,  pemerintah,  dan  warga negara  semakin  tertarik  dan  secara  sukarela  atau  tidak  sukarela  menunjukkan intoleransi terhadap perilaku tata kelola tertentu yang sebelumnya dan dianggap tradisional, normal, internal untuk pemerintah berdaulat.
10. Etika, akuntabilitas, dan transparansi. Ciri utama tata kelola yang sehat adalah fondasinya yang berprinsip pada nilai-nilai etika, persyaratan akuntabilitas, dan struktur serta nilai transparansi. Prinsip utama tata pemerintahan yang sehat ini memeriksa  terhadap  potensi  penyalahgunaan  dan  korupsi  sistem  serta  terhadap prinsip-prinsip  non  efisiensi  murni  dan  ekonomi  dalam  proses  manajemen  dan administrasi.
Pemikiran tentang governance memberikan penekanan kepada tiga elemen antara State/Pemerintah,  masyarakat  sipil  dan  sector  privat  untuk  bersinergi  secara  optimal dalam  tata  kelola  pemerintahan.  Dalam  era  globalisasi  3  aktor  tersebut  perlu  juga ditambahkan  dengan  melihat  interaksi  dunia  internasional  dengan  keterlibatan  aktor internasional  (Farazmand,  2004  hlm  18).  Salah  satu  dampak  dari  globalisasi  terhadap Indonesia  adalah  dengan  arus  pekerja  migran  ke  luar  negeri  yang  sebagian  besar
perempuan  sebagai  pekerja  rumah  tangga/domestic  worker.  Kondisi  ini  tentunya memerlukan tata kelola yang lebih komprehensif karena tidak dapat dipungkiri adanya keterlibatan actor-aktor di luar pemerintah (masyarakat, perusahaan penempatan pekerja migran,  dan  actor  internasional  yang  notabene  dapat  diartikan  agensi  internasional, badan-badan  internasional  penanganan  pekerja  migran,  serta  pemerintah  negara penempatan). Interaksi global itu tentunya memerlukan tata kelola dengan unsur-unsur atau dimensi dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang baik/sound governance.
Penelitian Karim (2017), menyoroti problem masalah tata kelola pekerja migran Indonesia  dari  segi  dinamika  antar  institusi  dimana  masih  terjadi  rivalitas  institusi ( institutional  rivalry )  di  antara  Lembaga  pemerintahan  yang  berbeda  baik  di  level pemerintahan  pusat  serta  desentraliasi  di  tingkat  daerah  dalam  penanganan  pekerja migran. Karim menggarisbawahi adanya problem yang selama ini terus berjalan akibat desentralisasi yang belum optimal dari sisi regulasi pengawasan sehingga mengakibatkan proses rekruitmen pekerja migran menajdi lebih kompleks. Kondisi yang terjadi saat ini adalah  pemerintah  daerah  tidak  dapat  melindungi  calon  pekerja  migran  di  daerah  dari eksploitasi selama proses rekruitmen meskipun memiliki peran besar dalam mengawasi dan  mengelola  proses  rekruitmen.    Adanya  dinamika  institusional  di  antara  institusi pemerintah  mempengaruhi  tata  kelola  perekrutan  pekerja  migran  Indonesia.  Adanya interaksi  negara  dan  pasar  neoliberal  selama  ini  menciptakan  system  perantara/broker serta eksploitasi pekerja migran Indonesia dalam proses rekruitmen dan penempatan.
Namun  demikian  interaksi  antar  institusi  pemerintah  dalam  tata  kelola  pekerja migran di Indonesia juga merupakan dimensi penting dalam tata kelola terutama apabila dikaitkan dalam penelitian ini dengan dimensi-dimensi sound governance. Tidak adanya sinergi antar institusi yang baik mengakibatkan proses tata kelola yang mengacu pada dimensi  sound  governance  dapat  tidak  berjalan  optimal.  Hal  ini  tentu  saja  akan berpengaruh  pada  bagaimana  pemerintah  dalam  bersinergi  dengan  sector privat/perusahaan  penempatan  pekerja  migran  dan  bahkan  actor-aktor  internasional seperti  agensi  internasional,  pemerintah  negara  penempatan  untuk  menghasilkan  tata kelola dalam dimensi sound governance . Penelitian karim, 2017 menjelaskan distribusi tanggung jawab yang tumpang tindih antar institusi terkait merupakan akibat kekeliruan perancangan  institusi  atau  kesengajaan  pembuat  kebijakan  yang  kurang  setuju  dalam pendirian  institusi  baru.  Dengan  meso  level  institutional,  interaksi  horizontal  institusi
pemerintahan di Indonesia dan juga kurang sinergisnya dengan keterlibatan actor-aktor non  pemerintah  serta  regulasi  yang  belum  mempertimbangkan  dinamika  interaksi horizontal  sebelum  dikeluarkannya  Undang-Undang  penempatan  pekerja  migran  yang baru  No.  18  Tahun  2017,  menciptakan  ketegangan  interaksi  institusi  baik  horizontal maupun  vertical.  Apabila  kita  melihat  dari  sisi  dimensi  dalam  mewujudkan  suatu  tata pemerintahan yang baik dalam penempatan pekerja migran Indonesia, tentunya dimensi- dimensi  proses,  struktur,  kognitif  dan  value,  konstitusi,  organisasi  dan  institusi, manajemen  kinerja,  kebijakan,  sector,  kekuatan  internasional/globalisasi  serta  etika, akuntabilitas dan transparansi belum terlihat menjadi focus perbaikan pemerintah dalam kelola penempatan pekerja migran yang lebih baik seperti yang diurai dalam penelitian ini. Kelemahan dalam penelitian ini adalah belum melihat fakta terbaru dengan setelah dikeluarkannya  UU  No.  18  tahun  2017  yang  mengatur  tentang  perlindungan  dan penempatan  pekerja  migran  yang  lebih  komprehensif  dimana  telah  mendesentraliasi perlindungan dan penempatan pekerja migran hingga ke tingkat pemerintah desa.
Sisi praktik perekrutan penempatan pekera migran Indonesia juga disoroti oleh Killias  (2009)  dimana  melakukan  studi  tentang  pekerja  migran  Indonesia  domestic dengan membandingkan Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Pekerja migran Indonesia  saat  itu  yaitu  UU  No.  39  Tahun  2004  dengan  praktik-praktik  tenaga  kerja rendahan  pada  masa  colonial.  Temuan  studi  menyebutkan  secara  tidak  langsung  UU pekerja  migran  yang  lama  tersebut  dalam  aturannya  mengadopsi  system  tenaga  kerja kontrak murahan (indentured labour) yang merupakan warisan colonial, seperti contoh ketika  negara  memberikan  kewenangan  untuk  semua  calon  pekerja  migran  mendaftar kepada  agensi  atau  perusahaan  privat  komersial  serta  dalam  pengurusan  dokumen- dokumen keberangkatan. Negara mendorong agensi memiliki relasi kuasa yang terlalu besar  sehingga  proses  migrasi  menjadi  kurang  transparan  dan  mahal.  Dalam  hal  ini pemerintah  seharusnya  justru  lebih  mendorong  partisipasi  masyarakat  sendiri  yang berkeinginan  untuk  bermigrasi  untuk  berpartisipasi  aktif  dan  menggandeng  agensi bermitra menghasilkan proses migrasi yang lebih transparan dan mudah.
Dalam tata kelola penempatan pekerja migran, proses rekruitmen dan keputusan bermigrasi individu ke luar negeri merupakan proses kunci dalam tata kelola kebijakan migrasi pekerja dengan meminimalkan resiko serta manfaat yang sebesar-besarnya dari migrasi  pekerja.  Mendorong  tata  kelola  penempatan  dari  proses  rekruitmen  dengan
mendorong  keterlibatan  actor-aktor  kunci  baik  di  pemerintah  maupun  non  pemerintah sangat penting untuk menghasilkan tata kelola yang baik dengan mengacu pada dimensi sound  gevernance.  Penelitian  Allison  Reuman,  2017  menyebutkan  pengembangan kerangka  kerja  dalam  peraturan  regional  yang  dapat  disepakati  oleh  beberapa  negara dalam Kawasan ASEAN perlu dilakukan terutama dalam menekankan regulasi masalah sosial,  ekonomi,  keuangan  lintas  batas  yang  kompleks  melalui  kemitraan  regional, jaringan  dan  actor  swasta  non  negara  terutama  melalui  hokum  yang  dapat  disepakati Bersama.  Regionalisme  tata  kelola  akan  sangat  cocok  untuk  tantangan  migrasi  tenaga kerja yang sifatnya bilateral dan transnasional dengan kesepakatan norma-norma dasar Bersama sesama negara anggota ASEAN. Dimensi sound governance dalam tata kelola pekerja  migran  di  tingkat  ASEAN  ini  menarik  apabila  diterapkan  dan  didorong Pemerintah Indonesia sebagai alternative dalam menghasilkan tata kelola pekerja migran yang lebih baik. Di tingkat regional, ASEAN memiliki organisasi nonpemerintah yang aktif sebagai organisasi akar rumput untuk migrasi tenaga kerja. Dalam dimensi sound governance,  ASEAN  dapat  menjadi  actor  internasional  yang  dapat  memfasilitasi  di tingkat nasional dan sub nasional yang mengarah pada tata kelola proses migrasi yang baik.
Untuk  mencapai  tata  kelola  yang  baik,  salah  satu  yang  dapat  dilakukan  adalah menghilangkan  persepsi  tentang  struktur  tata  kelola  hierarkis  secara  konsisten  dimana perlunya  menempatkan  peran  yang  lebih  besar  di  daerah  dengan  tidak  hanya  sekedar menekankan  hubungan  horizontal  daripada  hubungan  vertikal  antar  wilayah  dalam negara  (Allison-Reuman,  2017).  Pendekatan  meningkatkan  kapasitas  dan  kekuatan  di antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses migrasi dibandingkan pendekatan hierarkis menjadi alternative pilihan kebijakan yang terbaik menurut penelitian Allison-Reuman, 2017.
Pada  tingkat  antar  negara  ASEAN,  penelitian  mengenai  interaksi  antar  ketiga aktor yang terlibat dalam proses migrasi dilakukan oleh Spaan dan Naerssen, 2017 yang meneliti interaksi dalam tata kelola migrasi pemerintah Indonesia, industry migrasi serta pengambilan keputusan individu masyarakat bermigrasi ke Malaysia. Penelitian tersebut memunculkan  interaksi  antara  manajemen  migrasi  Indonesia  dan  Malaysia  dengan industry migrasi/MI, peran utama MI dalam koridor migrasi antara kedua negara serta dampaknya  pada  ambang  mobilitas.  Dalam  perjalanan  waktu,  kebijakan  dan  langkah-
langkah  pengendalian  di  kedua  negara  telah  berubah  sebagai  reaksi  terhadap  tekanan eksternal dari pengusaha, serikat pekerja dan LSM, atau perbedaan pendapat dengan para migran di Malaysia. Sebagian karena meningkatnya tekanan migrasi, permintaan tenaga kerja  di  Malaysia  dan  kepentingan  bisnis,  kebijakan  telah  menyerahkan  pengelolaan migrasi kepada aktor-aktor non-negara, menciptakan ruang bagi perekrut swasta untuk terlibat dalam mempromosikan, memfasilitasi dan mengendalikan migrasi tenaga kerja ke  berbagai  tingkatan.  Dalam  sirkuit  hukum,  Pemerintah  Indonesia  dan  Malaysia memberikan  banyak  ruang  bagi  agen  perekrutan  berlisensi  untuk  menengahi  di  pasar tenaga kerja migran. Di Indonesia, peran pemerintah pusat berubah dari yang eksekutif ke pengawasan. Di Malaysia, pemerintah mengubah kebijakan liberal menjadi salah satu 'managed migration' tetapi peran agen perekrutan diperluas ketika mereka diizinkan untuk bertindak sebagai “perusahaan outsourcing” dan majikan tenaga kerja migran. Sebagai akibatnya,  sistem  MI  di  koridor  migrasi  Indonesia-Malaysia  terdiri  dari  dua  jaringan paralel  (kadang  saling  terhubung)  yaitu  :  formal  dengan  perusahaan  rekrutmen  dan outsourcing di bagian inti jaringan dan informal terdiri dari swasta lembaga di luar kendali pemerintah. Di semua domain, aktor MI memiliki pengaruh besar. Calon migran semakin tergantung  pada  perantara,  dalam  domain  migrasi  yang  ditandai  oleh  kompleksitas, ketidakjelasan dan pembagian yang kabur antara aktor dan tindakan formal dan informal (Spaan dan Naerssen, 2017).
Seperti  halnya  dengan  tata  kelola  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  ke Malaysia yang sarat dengan peran actor non Pemerintah di industry migrasi. Berdasarkan wawancara  yang  dilakukan  dalam  penelitian  Goh,  Wee  dan  Yeoh,  2017  kepada  agen migrasi tenaga kerja yang mengerahkan pekerja rumah tangga Indonesia ke Singapura dari  tahun  2015-2016,  disimpulkan  bahwa  negara  tujuan  migran  di  Asia  mengalihkan tanggung  jawab  terhadap  pekerja  migran  ke  industry  migrasi  dalam  aliran  perekrutan pekerja migran dan menghindari kerjasama formal dengan negara asal pekerja migran. Memahami tata kelola migrasi di Asia membutuhkan pergulatan dengan tata kelola yang saling co institutive negara dan industry migrasi dengan dinamika yang saling bergantung yang dapat dijelaskan dalam teori tindakan strategis (Goh, Wee dan Yeoh, 2017).
Menggunakan  teori  tindakan  strategis  untuk  memeriksa  dinamika  industry  migrasi  di Singapura,  penelitian  Goh,  Wee  dan  Yeoh,  2017  menyoroti  kontestasi  dan  menyusun strategi dalam tata kelola pekerja rumah tangga migran. Penelitian tersebut menemukan
bukti  bahwa  Industri  migrasi  memainkan  peran  penting  dalam  mengakomodasi  dan beradaptasi  dengan  tuntutan  otoritas  negara  asal.  Industri  migrasi  tidak  hanya menjalankan pemerintahan yang dilimpahkan, tetapi juga secara langsung berpartisipasi dalam upaya diplomasi dengan negara-negara asal pekerja migran. Berbeda dengan teori Hubungan Internasional yang memberikan negara kapasitas berlebih dan koherensi dalam mengatur migrasi, dalam tata kelola migrasi dan industry di Asia, alih-alih menghasilkan tata kelola migrasi yang memprioritaskan penyusunan strategi, namun justru yang terjadi pekerja  migran  menemukan  kekuasaan  dan  otonomi  secara  eksklusif  di  dalam  negara akibat peran dari industry migrasi.
Penelitian Parrenas, Silvey, Hwang dan Choi, 2018 yang meneliti pola mobilitas pekerja  migran  rumah  tangga  di  Uni  Emirat  Arab  pada  pekerja  migran  Indonesia  dan Filipina,  mengidentifikasi  dan  menjelaskan  munculnya  migrasi  tenaga  kerja  berseri dimana keadaan prakarsa transnasional meliputi migrasi karena ketidakamanan finansial yang  pada  awalnya  mendorong  migrasi  bagi  pekerja,  dan  berlanjut  setelah  mereka kembali.  Keadaan  ketidakamanan  keuangan  berkelanjutan  mengakibatkan  dorongan untuk  melakukan  migrasi  berulang  sebagai  mata  pencaharian.  Analisis  penelitian  ini menggarisbawahi  keadaan  rekruitmen  yang  ditimbulkan  oleh  terbatasnya  peluang penyelesaian  pekerja  migran  domestic.  Dengan  memperhitungkan  kekuatan  struktural yang  menghambat  mobilitas  migran,  penelitian  tersebut  menemukan  bahwa  sebagian besar  pekerja  rumah  tangga  baik  dari  Indonesia  dan  Filipina  tidak  dapat  mengikuti lintasan  linear,  progresif  dari  migrasi  bertahap.  Sebaliknya,  mereka  menghadapi hambatan struktural yang memunculkan pola migrasi keliling yang di konsepkan sebagai migrasi pekerja serial. Deportasi paksa, modal finansial terbatas, kualifikasi pendidikan rendah,  ketergantungan  pada  agen  perekrutan  migran  ternyata  menjadi  masalah  yang dominan dan relative sama baik pekerja migran dari Indonesia maupun Filipina dalam menghadapi ruwetnya tata kelola pekerja migran di negaranya.

## Kesimpulan
Gagasan  dimensi  dalam Sound  Governance menekankan  bahwa  sebuah  proses mengatur  segala  interaksi  dari  semua  elemen  atau  stakeholder  yang  terlibat  yang merupakan  inti  dari  makna  adanya governance .  Dari  berbagai  penerapan  tata  kelola dalam kasus penempatan pekerja migran Indonesia yang telah didiskusikan sebelumnya,
kelembagaan Pemerintah sebagai leading dalam mengatur segala interaksi dari elemen stakeholder harus memiliki tata kelola yang baik /sound governance untuk menghasilkan tata kelola pekerja migran dalam konsep triple helix yaitu dengan penguatan jejaring antar actor yang melibatkan interaksi antara Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Dalam pengembangan  sound  governance,  actor-aktor  tersebut  bertambah  lagi  yaitu  actor internasional yang dalam tata kelola migrasi adalah industry migrasi internasional serta lembaga-lembaga  kawasan  regional  atau  internasional  dan  NGO  pekerja  migran  di Kawasan regional dan internasional. Faktor kunci untuk menghasilkan tata kelola yang baik sesuai syarat dalam dimensi sound governance adalah Pemerintah Indonesia harus memiliki  inovasi  berkelanjutan  dalam  kebijakan  penempatan  pekerja  migran  yang memenuhi tuntutan masyarakat.
Dalam  konteks  manajemen  publik,  perlunya  menekankan  pentingnya  bukti nasional dan komparatif yang lebih baik terhadap perubahan administrasi dan manajerial dalam  menghadapi  globalisasi  dengan  perbandingan  kumpulan  fakta  untuk  membantu dalam  eksplorasi  terhadap  tata  kelola  yang  lebih  baik.  Singkatnya,  kita  membutuhkan data yang lebih baik. Kita perlu menciptakan dan menerapkan kerangka kerja konseptual dan teoritis yang lebih ketat untuk menganalisis bukti dan untuk menarik pelajaran yang sesuai  dan  wawasan  yang  lebih  mendalam  terhadap  tata  kelola  sebuah  Lembaga pemerintah. Kita perlu secara interdisipliner secara agresif dalam menciptakan model- model perubahan generatif sehingga kita dapat lebih memahami kebenaran yang lebih dalam  yang  mungkin  menunggu  penemuan  dan  yang  mungkin  meredam  antusiasme sesaat  (Lyn,  2010). Dalam  konteks  ini,  gagasan  sound  governance  dari  yang  sudah disampaikan mengandung makna bahwa sound governance membutuhkan kelembagaan yang kuat untuk dapat menghasilkan tata kelola kebijakan yang baik. Kehadiran actor internasional dalam kasus tata kelola pekerja migran mengingatkan bahwa actor tunggal tidak hanya pemerintah sehingga ketika akan memberikan pengaturan yang kuat maka pemerintah sebagai actor negara harus memiliki kelembagaan perubahan tata kelola ke arah yang lebih baik sesuai dengan dimensi-dimensi sound governance dari sisi proses, struktur, kognitif dan value, konstitusi, organisasi dan institusi, manajemen dan kinerja, kebijakan,  sector,  kekuatan  internasional  atau  globalisasi  serta  etika,  akuntabilitas  dan transparansi.

## Daftar Pustaka
Abella,  Manolo  I.  (2004). The  Role  of  Recruiters  in  Labor  Migration .  In  the  Book  :
International  Migration.  Prospects  and  Policies  in  a  Global  Market.  Oxford University Press
Allison-Reuman, Laura. (2017). Integrating ASEAN in Labor Migration Policy: From Disjointed to Complementary Actor . Asian Politics & Policy —Volume 9, Number 3—Pages 427–441
Asaduzzaman, Ali., Virtanen, Petri. (2016). Governance Theories and Models . Global
Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance
Asian  Development  Bank  Institute,  Organisation  for  Economic  Co-operation  and Development, and International Labour Organization (2017). Safeguarding The Rights of Asian Migrant Workers From Home to The Workplace. ADB, Tokyo Chan, Carol. (2017). Not Always Left-Behind: Indonesian Adolescent Women Negotiating Transnational  Mobility,  Filial  Piety  and  Care .  Asia  Pacific  Journal  of Anthropology 18(3): 246–263
Cranston,  S.,  Schapendonk,  J.,  &  Spaan,  E.  (2018). New  directions  in  exploring  the migration  industries:  introduction  to  special  issue .  Journal  of  Ethnic  and Migration Studies 44(4): 543–557
Farazmand,  Ali.  (2004). Sound  Governance  :  Policy  and  Administrative  Innovations .
United States of America. Preager Publishers
Hoppe,  A.,  &  Fujishiro,  K.  (2015). Anticipated  job  benefits,  career  aspiration,  and generalized  self-efficacy  as  predictors  for  migration  decision-making . International Journal of Intercultural Relations 47: 13–27
ILO.  (2015). Migration,  Human  Rights  and  Governance. The  International  Labour Organization,  and  The  United  Nations  (Office  of  the  High  Commissioner  for Human Rights)
ILO.  (2007). International  Labour  Standards  on  Migrant  Workers’  Rights.  Guide  for Policymakers and Practitioners in Asia and the Pacific . ILO, Bangkok
Irianto,  Sulistiyowati.,  Truong,  Thannh-Dam.  (2014). From  Breaking  the  Silence  to Breaking  the  Chain  of  Social  Injustice:  Indonesia  Women  Migrant  Domestic
Workers in the United Arab Emirates . T.D Truong et al. (eds.). Migration, Gender and Social Justice: Perspectives on Human Insecurity. Hexagon Series on Human 29 and Environmental Security and Peace 9, h. 29-45
Jreisat,  Jamil  (2011). Globalism  and  Comparative  Public  Administration .  New  York.
CRC. Press Taylor & Francis Group
Karim, Moch Faisal (2017). Institusional Dynamics of Regulatory Actors in Recruitment of Migrant Workers: The Case of Indonesia . Asian Social Science, 2017
Killias, Oliver (2009). The Politics of Bondage in the recruitment, training and placement of Indonesian migrant domestic workers . Sociologus, 2009
Lindquist,  Johan  (2010). Labour  Recruitment,  Circuits  of  Capital  and  Gendered Mobility: Reconceptualizing the Indonesian Migration Industry . Pasific Affairs: Volume 83, No. 1 March 2010
Lynn  Jr,  Laurence  E.  (2010). Globalization  and  Administraative  Reform:  What  is happening in theory? . Public Management Review, 3:2, 191-20
Parrenas, R. S., Silvey, R., Hwang, M. C., & Choi, C. A. (2018). Serial Labor Migration:
Precarity  and  Itinerancy  among  Filipino  and  Indonesian  Domestic  Workers . International Migration Review: 1– 29
Spaan, E., & van Naerssen, T. (2018). Migration decision-making and migration Industry in  the  Indonesia–Malaysia  corridor .  Journal  of  Ethnic  and  Migration  Studies 44(4): 680–695
Wee, K., Goh, C., & Yeoh, B. S. A. (2018). Chutes-and-ladders: the migration industry, conditionality, and the production of precarity among migrant domestic workers in Singapore . Journal of Ethnic and Migration Studies 0(0): 1–17
World  Bank  (2017). Pekerja  Global  Indonesia .  Antara  Peluang  dan  Resiko  (Versi Bahasa). The World Bank, Washington DC