## Kewenangan Pemberantasan Korupsi: Aturan dan Fakta Dewan Pengawas dalam Penguatan Kinerja Komisi
Authority of Supervision Board in Strengthening the Performance of Corruption Eradication Commission: Rules and Facts
Karman Jaya, M.Syukri Akub, Hamzah Halim Universitas Hasanuddin, Indonesia Email: karmanjy97@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 28 Desember 2020 Revisi I 9 Februari 2021 Revisi II 13 April 2021 Disetujui 17 Juni 2021 Penguatan Kinerja Komisi Pemberantasan memang sangat diperlukan mengingat korupsi adalah tindak pidana yang mengancam kemajuan  Negara,Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kinerja Komisi  Pemberantasan  Korupsi  setelah  adanya  Dewan  Pengawas dalam  tubuh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Penelitian  ini menggunakan  metode  pendekatan  Kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan  Perundang-undangan  dengan  konsep  dan  ruang  lingkup dari  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  isu-isu,  data/  informasi fakta  dan  peristiwa-peristiwa.  Hasil  penelitianini  menunjukkan bahwa  kesimpulan  awal,  Keberadaan  dewan  pengawas  sebagai sesuatu  yang  baru  dalam  tubuh  KPK  terlalu  superbody  yang diantaranya dimuat dalam Pasal 37 dan Pasal 47 Kewenangansehingga  menyentuh  Pro  justicia  sehingga  mengganggu sifat  pelaksanaan  tugas  KPK  yang  bersifat  independent  apalagi Dewan  Pengawas  yang  memiliki  kewenangan  yang  lebih  besar  dari pimpinan  KPK  serta  Dewan  Pengawas  tidak  takluk  kode  etik,bebas bertemu dengan seseorang dan tidak taklut kepada peraturan KPK d i sinilah terjadi potensi penyalahgunaan jabatan sehingga keseimbangan  atau  Check  and  balance  tidak  tercapai  sehingga muncul  dalam  tubuh  KPK  yang  ujungnya  tidak  menciptakan Penguatan Kinerja dalam tubuh KPK.
Kata  Kunci:  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Dewan  Pengawas  dan Politik Hukum.
Strengthening  the  Performance  of  the  Eradication  Commission  is  very necessary considering that corruption is a criminal act that threatens the progress  of  the  State.  This  study  aims  to  determine  the  performance  of the  Corruption  Eradication  Commission  after  the  existence  of  the Supervisory Board within the Corruption Eradication Commission. This study uses a qualitative approach by using a statutory approach with the concept and scope of problems relating to issues, data / information facts and events. The results of this study indicate that the initial conclusion, the existence of the supervisory board as something new in the KPK body
is too superbody, including those contained in Article 37 and Article 47 Authority  so  that  it  touches  Pro  justicia  so  that  it  interferes  with  the nature  of  the  KPK's  task  implementation  which  is  independent, especially the Supervisory Board which has greater authority. from the KPK leadership and the Supervisory Board are not subject to the code of ethics,  are  free  to  meet  with  someone  and  are  not  afraid  of  KPK regulations. This is where the potential for abuse of office occurs so that balance  or  Check  and  balance  is  not  achieved  so  that  it  appears  in  the KPK body which ultimately does not create Performance Strengthening in the KPK body.
Keywords: Corruption Eradication Commission, Supervisory Board and Legal Politics.

## A. PENDAHULUAN
Kehadiran KPK merupakan bentuk formulasi hukum yang tepat dan responsif dalam  memberantas  penyakit  perilaku  koruptif  di  dalam  struktur  kekuasaan.  Oleh karena  itu,  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (UU  KPK  2002)  merupakan  responsivitas  negara  terhadap merebaknya  perilaku  koruptif  yang  berpotensi  menghancurkan  sistem  hukum  di Indonesia. 1 Namun,  seiring  perkembangan  dinamika  politik  yang  tidak  terduga, keberadaan KPK mulai dianggap sebagai lembaga  yang kewenangannya sangat besar mengganggu berjalannya struktur kekuasaan (eksekutif-legislatif-yudikatif). Kewenangannya  yang  dianggap  super  power  menciptakan  banyak  pendapat  terhadap KPK    yang  perlu  adanya  pengawasan  yang  pada  akhirnya  membuat  revisi  terhadap dasar  hukum  anti  rasuah  tersebut  dengan  pertimbangan  perjalanan  KPK  sejak  di bentuk sampai sekarang.
Untuk Keseluruhan dalam UU No 19 tahun 2019 Ada 47 Pasal Termasuk Pasal yang  Revisi  dan  di  tambahkan  serta  ada  satu  bab  yang  di  tambahkan  yaitu  Bab  VA Tentang  Dewan  Pengawas  yang  mempunyai  tugas  mengawasi  pelaksanaan tugas  dan wewenang  komisi  pemberantasan  korupsi  baik  itu  masalah  izin  penyadapan, penggeledahan  dan  penyitaan. 2 Apalagi  di  awal  tahun  2020  pertama  dalam  sejarah Penggeledahan  terkait  kasus  suap  komisioner  KPU  tertunda  lantaran  penyidik  belum mendapat  izin  dari  Dewan  Pengawas  (Dewas)  dan  pemberian  izin  baru  di  kantongi setelah 4 hari pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) padahal tujuan penggeledahan itu agar  menemukan  bukti  hukum  secepat-secepatnya.  Itulah  mengapa  Operasi  tangkap tangan (OTT) dan geledah itu selalu barengan waktunya karna jangan sampai barang yang ada kaitannya dengan kejahatan di amankan oleh pihak lain.
Segelintir fakta dan pendapat yang bersifat pro dan kontra mewarnai perjalanan revisi  undang-undang  KPK,  Secara  Konstitusional  perubahan  suatu  produk  hukum
1 Oly  Viana  Agustine, Politik  hukum  Penguatan  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi dalam sistem ketatanegaraan ,Vol 16 No 2 Tahun 2019,Pusat Penelitian Mahkamah Konstitusi,h 78
2 https://www.google.co.id/amp/s/www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2019-perubahan-kedua-uu- 30-2002-kpk%3famp diakses pada tanggal 20 November 2020.
Karman Jaya, M.Syukri Akub, Hamzah Halim
adalah  sebuah  keniscayaan  yang  secara  prosedur  berada  di  bawah  kewenangan legislatif  yang  tentunya  harus  sesuai  dengan  proses  politik  hukum  yang  notabenenya melihat  hukum    yang  akan  diberlakukan dan  yang  akan  di  cabut  yang  di  maksudkan untuk mencapai tujuan Negara . Diskursus mengenai politik hukum sebagai formulasi hukum  tidak  lepas  dari  arus  pemikiran  Mahfud  MD  yang  menggambarkan  bahwa kualitas suatu produk hukum ditentukan oleh konfigurasi politik  yang mempengaruhi proses formulasinya. 3 Perubahan kedua undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang KPK  menjadi  Undang-undang  nomor  19  tahun  2009  telah  melahirkan  reinkarnasi wujud yang baru bagi KPK, Wujud baru KPK tersebut banyak menuai pendapat bahwa akan  berpontensi  mengganggu  proses  penegakan  hukum  akibat  dari  kewenangan- kewenangan  KPK  yang  baru  di  samping  itupun  tidak  sedikit  berpendapat  sebaliknya serta  pertimbangan  Korelasi  antara  hukum  dan  politik  dalam  dua  dimensi  apalagi hubungan  antara  politik  dan  hukum  merupakan  suatu  hubungan  yang  tidak  dapat dipisahkan. 4 Pada dimensi das sollen , Kedudukan hukum determinan terhadap politik di  karenakan  seluruh  aktivitas  politik  harus  tunduk  pada  prosedur  hukum  yang  telah ditetapkan sedangkan dalam dimensi das sein , politik justru determinan atas hukum di karenakan hukum dilahirkan oleh aktivitas politik di parlemen.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  Kualitatif.  Metode  ini  dipilih karena  sesuai  dengan  konsep  dan  ruang  lingkup  dari  permasalahan  yang  berkaitan dengan  isu-isu,  data/  informasi  fakta  dan  peristiwa-peristiwa. 5 Dengan  adanya  metode ini  di  harapkan  pokok  dan  ruang  lingkup  permasalahan  penelitian  dapat  diekspolorasi dan di pahami secara mendalam. Untuk berbagai data yang digunakan seperti literatur- literatur  kajian  sejenis  dan  rujukan-rujukan  yang  bernilai  akademik  (buku,  jurnal,  dan laporan karya ilmiah  seperti tesis dan disertasi) dan dokumen-dokumen yang dianggap relavan  dengan  materi  pembahasan  serta  sumber-sumber  tertulis  lainnya  seperti  berita dan  artikel  opini  di  media  masa,  dan  lain-lain  yang  akan  dikumpulkan  dengan menggunakan teknik studi dokumen yang jelas.
3 Mahfud MD , Pergulatan Politik Hukum Di Indonesia (Yogyakarta:Gama Media) 1999.h.86
4 Nurfaika  Ishak,  “Politik  Hukum  Pengaturan  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  Negara Kesatuan  Republik  Indonesuia  Tahun  1945”,  Supremasi  Hukum:  Jurnal  Kajian  Ilmu  Hukum  Volume  5 No.2, Desember 2016.h.117
5 Mukti  Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris ,Cetakan IV,Yogyakrata,Pustaka Pelajar,h 33.
Karman Jaya, M.Syukri Akub, Hamzah Halim

## C. PEMBAHASAN

## 1. Kewenangan Dewan Pengawas dalam Komisi Pemberantasan Korupsi
Kewenangan Dewan Pengawas dalam  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002  tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat beberapa ketentuan  pasal,yakni : 6
1) Pasal 12B ayat (4)
Dalam  hal  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  mendapatkan  izin tertulisdari  Dewan  Pengawas,  penyadapan  dilakukanpaling  lama  6  (enam)  bulan terhitung  sejak  izintertulis  diterima  dan  dapat  diperpanjang  1  (satu)kali  untuk  jangka waktu  yang  sama.  Menurut  penulis  penerapan  penyadapan  sebagai  salah  satu kewenangan  yang  telah  banyak  membantu  aparat  penegak  hukum  untuk  mengungkap tindak pidana tidak terkecuali KPK.
Hadirnya  Dewan  Pengawas  dalam  tubuh  KPK  dengan  berbagai  kewenangan salah  satunya  Legalitas  proses  penyadapan  yang  seharusnya  penurut  penulis  perihal penyadapan mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-VIII/2010 dalam putusannya,  sembilan  Hakim  MK  sepakat  bila  Penyadapan  diatur  secara  tegas  dalam Undang-Undang tersendiri. Apalagi melihat dengan adanya limit waktu 6 bulan waktu penyadapan  mencarian  bukti  tidak  maksimal  apalagi  dengan  kasus-kasus  yang  besar yang penangannya sampai keluar negeri, hal yang lebih menyempitkan lagi hanya dapat diperpanjang satu kali,sehingga muncul pertanyaan ketika muncul bukti baru tetapi izin penyadapan  tidak  bisa  lagi  dilakukan  karna  sudah  diperpanjang    yang  ujungnya Penyidikan pun tidak bisa maksimal.
2) Pasal 12C ayat (2)
Penyadapan  yang  telah  selesai  dilaksanakan  harus  dipertanggungiawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.
Pemberi legalitas Penyadapan adalah dewan pengawas jadi hasil pertanggungjawabannya  pun  harus  ke  dewan  pengawas  pula  tidak  perlu mengikutsertakan Pimpinan KPK karna dalam Pasal 40 ayat 2 Penghentian Penyidikan dan Penuntutan hanya dilaporkan kepada dewan pengawas saja tidak mengikutsertakan Pimpinan KPK
3) Pasal 37B ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f
Dewan Pengawas bertugas:
i. Mengawasi Pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
ii. Memberikan  izin  atau  tidak  memberikan  izin  penyadapa,  penggeledahan, dan/atau penyitaan
iii. Menyusun  dan  menetapkan  kode  etik  pimpinan  dan  pegawai  Komisi Pemberantasan Korupsi.
iv. Menerima  dan  laporan  dari  masyarakat  mengenai  adanya  dugaan  pelanggaran kode  etik  oleh  pimpinan  dan  pegawai  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  atau pelanggaran ketentuan dalam UU Korupsi.
6 https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/UU-Nomor-19-Tahun-2019.pdf diakses  pada tanggal 20 November 2020
Karman Jaya, M.Syukri Akub, Hamzah Halim
v. Menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa  adanya  dugaan  pelanggaran  kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
vi. Melakukan  evaluasi  kinerja  Pimpinan  dan  Pegawai  Komisi  Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Ketika  Dewan  Pengawas  memang  harus  ada  maka  permasalahan  Kode  etik adalah  sesuatu  yang  harus  menjadi  kewenangannya  tetapi  evaluasi  terhadap  pimpinan KPK ketika melihat Pasal 21 ayat 1 Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari dewan Pengawas,  Pimpinan  KPK  serta  Pegawai  KPK  sehingga  logikanya  sesuatu  yang sebanding tidak etis jika harus mengevaluasi satu pihak kecuali dalam hal pemeriksaan terkait ruang lingkup Kode etik.
4) Pasal 40 ayat (2)
Penghentian  penyidikan  dan  penuntutan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) harus  dilaporkan  kepada  Dewan    Pengawas  paling  lambat1  (satu)  minggu  terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan danpenuntutan.
Perihal  tersebut  seharusnya  memuat  Klausul  Surat  Perintah  dimulainya Penyidikan  (SPDP)  dilaporkan  kepada  Dewan  Pengawas  dulu  sehingga  fungsi pengawasan lebih efektif karna dimulai dari tahap awal dan akan lebih logis ketika ada laporan  SPDP  karna  Dewan  Pengawas  akan  mengetahui  ada  penyidikan  berlangsung bukan  hanya  taunya  penghengtian  saja  tanpa  mengetahui  kapan  dimulainya  suatu Perkara.
5) Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)
Dalam  proses  penyidikan,  penyidik  dapat  melakukan  penggeledahan  dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dapat memberikan izin  tertulis  atau  tidak  memberikan  izin  tertulis  terhadap  permintaan  izin  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  lama  1  x  24  (satu  kali  dua  puluh  empat)  jam  sejak permintaan  izin  diajukan.  Menurut  Penulis  Seharusnya  untuk  sesuatu  yang  darurat seperti  ini  ada  kebijakan  ketika  dewan  pengawas  tidak  memberi  izin  sesuai  dengan waktu yang di tetapkan dengan tidak adanya alasan sesuai Prosedur maka penyidik bisa mengambil tindakan sendiri seperti amanat Undang-Undang sebelumnya.
Seperti  halnya  penafsiran  Kontruksi  Kuhap  yang  mengatur  keadaan  perlu  dan mendesak  disamping  itu  dalam  Ilmu  Pemerintahan  dikenal  istilah Diskresi yang mempunyai  arti  tindakan  yang  dapat  dilakukan  dalam  keadaan  memaksa  demi kepentingan  umum,  seharusnya  ini  bisa  adopsi  dalam  Undang-Undang  yang  baru ini,karna  dikhawatirkan  calon  tersangka ada  yang  melarikan  diri  san  hilangnya  barang bukti  baru  apalagi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dominan  dalam  keadaan  darurat dalam menangani perkara sehingga menunggu izin bisa ditafsirkan melemahkan KPK.
Menurut Penulis berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, kewenangan Dewan Pengawas jika dikaitkan dengan  Kewenangan Menurut  Indortato  yang mengemukakan 3(tiga)  macan  kewenangan  yaitu  atribusi,  delegasi  dan  mandat. menyimak  pada  ketiga bentuk  kewenangan  tersebut  maka  yang  sesuai  dengan  tugas  Dewan  Pengawas  adalah kewenangan  atribusi. 7 Kewenangan  Dewan  Pengawas  tidak  seharusnya  memiliki kewenangan  absolut  atau super  body yang  lebih  terkhusus  kewenangannya  yang  tidak
7 Tubagus  Ronny  Rahman  Nitibaskara, Paradoksal  Konflik  dan  Otonomi  Daerah,Sketsa  Bayang- Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah , Sinar Mulia, Jakarta, 2002, h.65
perlu  menyentuh  kewenangan Pro  justicia yaitu  perizinan  penyadapan,  penggeledahan serta  penyadapan  yang  jelas-jelas  kewenangan  penegakan  hukum    karna  dalam menjalankan kewenangan ini Dewan Pengawas seperti lembaga yudikatif.
Pasal  21  UU  Nomor  19  Tahun  2019,  mencantumkan  bahwa  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdiri atas:
a) Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
b) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
c) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  21  tersebut,  menunjukkan  bahwa  KPK  itu terdiri  atas  3  organ  yaitu  dewan  pengawas,  pimpinan  KPK,  dan  pegawai  KPK. Ketentuan  ini  tumpang  tindihdengan  ketentuan  Pasal  37A  ayat  (1)  yang  menyatakan bahwa  dalam  rangka  mengawasi  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  Komisi Pemberantasan  Korupsi  dibentuk  Dewan  Pengawas.  Ketentuan  dalam  Pasal  37A  ayat (1) ditegaskan lagi dalam Pasal 37B ayat (1) huruf ayang menentukan bahwa salah satu tugas  dewan  pengawas  adalah  mengawasi  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  Komisi Pemberantasan  Korupsi.  Poin  penting  dari  kedua  pasal  tersebut,  bahwa  dewan pengawas  itu  bertugas  untuk  mengawasi  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  KPK. Padahal  dewan  pengawas  itu  bagian  dari KPK  ketika  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal 21. Lalu siapa KPK yang dimaksud? kalau KPK yang dimaksud itu adalah KPK sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21, maka yang diawasi Dewan Pengawas adalah dirinya sendiri (organnya sendiri), pimpinan KPK, dan pegawai KPK. Akan tetapi, kalau yang dimaksudkan  adalah  pimpinan  dan  pegawai  KPK,  maka  ketentuan  dalam  Pasal  37A ayat  (1)  dan  Pasal  37B  ayat  (1)  huruf  a  menurut  penulis  tidak.  Menurut  Zainal  arifin muctar pakar tata negara dia mengatakan lembaga Negara independen di dunia Negara manapun  tidak  membuat  konsep  Dewan  Pengawas  tapi  sistem  pengawasan  di  dalam Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai pengawasan internal yang bisa mengawasi komisioner  dan  pegawai  dengan  membentuk  Komite  Etik  ,jika  menggunakan  logika harus lembaga,maka pertanyaan mendasar siapakah yang mengawasi Dewan Pengawas KPK.

## 2. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi
KPK  sendiri  ditegaskan  sebagai  lembaga  independen  berdasarkan  Pasal  3  UU No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang berbunyi  “Komisi  Pemberantasan  Korupsi  adalah  lembaga  Negara  yang  dalam melaksanakan  tugasnya  bersifat  independen  dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan manapun.  Pasca  momentum  reformasi,  lahirlah  beberapa  lembaga  negara  independen yang  dibentuk  oleh  undang-undang.  Salah  satunya  adalah  Komisi  Pemberantasan Korupsi  atau  KPK  yang  dibentuk  oleh  UU  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Pada  awal  pembentukannya,  KPK  ditegaskan sebagai lembaga negara yang bersifat independen.
Karman Jaya, M.Syukri Akub, Hamzah Halim
Dalam tulisan Gunawan A. Tauda, dijelaskan bahwa terdapat beberapa prasyarat lembaga  independen,  yaitu  : 8 dasar  hukum  pembentukannya  menyatakan  secara  tegas kemandirian  atau  independensi  dari  lembaga  negara  independen  untuk  melaksanakan tugas dan fungsinya. Independen, dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak ataupun kontrol  dari  cabang  kekuasaan  eksekutif.Pemberhentian  dan  pengangkatan  anggota komisi  menggunakan  mekanisme  tertentu  yang  diatur  khusus,  bukan  semata-mata kehendak  Presiden.Kepemimpinan  komisi  bersifat  kolektif  kolegial,  jumlah  pimpinan ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara. 9
Dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  012-016-019/PUU-IV/2006, Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa  rumusan  pasal  independensi  KPK  berarti bebas  dari  pengaruh  manapun  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  sehingga tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam pasal tersebut. Karenanya, secara tidak langsung  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  status  KPK  sebagai  lembaga  independen. bahkan  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  5/PUU-IX/2011,  Mahkamah menyataan  bahwa  “KPK  adalah  lembaga  Negara  independen  yang  diberi  tugas  dan wewenang  khusus  antara  lain  melaksanakan  sebagian  fungsi  terkait  kekuasaan kehakiman  untuk  melakukan  penyelidikan,  peyidikan  dan  penuntutan  serta  melakukan supervisi atas penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi Negara lain.
Namun,  pada  putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor  36/PUU-XV/2017, Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa  KPK  merupakan  lembaga  negara  yang berada  di  ranah  kekuasaan  eksekutif  karena  menjalankan  tugas  penyelidikan, penyidikan  dan  penuntutan  dalam  tindak  pidana  korupsi  yang  sejatinya  sama  dengan kewenangan  kepolisian  dan/atau  kejaksaan.  Putusan  ini  menegaskan  bahwa  KPK sebagai  bagian  dari  kekuasaan  eksekutif  dapat  menjadi  obyek  penggunaan  hak  angket DPR.  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa  hal  independensi  dan  bebasnya  KPK dari  pengaruh  kekuasaan  menapun  adalah  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya.  Salah  satu  hal  yang  menjadi  titik  fokus  ialah  kewenangan  untuk memberikan  izin  atau  tidak  memberikan  izin  penyadapan,penggeledahan  dan/atau penyitaan  dikhawatirkan  akan  menghambat  kinerja  KPK  dalam  memberantas  korupsi. Terhitung  berdasarkan  survey  LSI,  KPK  merupakan  lembaga  yang  dipercaya  publik dengan  presentase  84%. 10 Angka  ini  menaruh  harapan  rakyat  Indonesia  atas pemberantasan mafia korupsi di Indonesia.
Dalam  putusan  nomor  36/PUU-XV/2017  tentang  hak  angket  DPR  terhadap KPK,  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa  penggunaan  hak  angket  tidak  dapat dilakukan  ketika  KPK  menjalankan  tugas  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan sebab independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam
8 Gunawan  A.  Tauda.  2011 .  Kedudukan  Komisi  Negara  Independen  dalam  Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia . Jurnal Pranata Hukum Vol. 6, No. 2, Juli 2011.h.97
9 Danang  Pambudhi, Tinjauan  Ketatanegaraan  Dewan  Pengawas,Fakultas  Hukum  Universitas padjadjaran :Media dan Informasi PLEAD,h 28
10 M.  Rosseno  Aji.  2019  LSI:  KPK  Lembaga  Paling  Dipercaya,  Disusul  Presiden  dan  Polisi. https://nasional.tempo.co/read/1241754/lsi-kpk-lembaga-paling-dipercaya-disusul-presiden-dan- polisi/full&view=ok diakses pada 13 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB
melaksanakan tugas dan wewenangnya. 11 Menurut penulis dapat di tarik benang merah bahwasanya  walaupun  Dewan  Pengawas  adalah  mekanisme  pengawasan  internal, namun  hakikat  pengawasan  dalam  memberikan  izin  akan  menghambat  kinerja  KPK dalam  memberantas  kasus  korupsi.  Sehingga  independensi  KPK  dalam  melaksanakan tugasnya  sulit  dipertahankan  karena  mendapat  intervensi  dari  dalam  tubuhnya  sendiri hal  ini  seakan  di  buktikan  dengan  penggeledahan  terkait  kasus  suap  komisioner  KPU yang  tertunda  lantaran  penyidik  belum  mendapatkan  izin  dari  Dewan  Pengawas  dan pemberian  izin  baru  di  kantongi  setelah  4  hari  pasca  operasi  tangkap  tangan(OTT) padahal  tujuan  penggeledahan  itu  agar  menemukan  bukti  hukum    yang  secepat- cepatnya.Selain  tugasnya  yang  bersifat  independen  yang  tergerus,independensi  KPK dalam perekrutan penyidik ikut tergerus yang di sebabkan oleh Pasal 43  dan Pasal 45.

## 3. Dewan Pengawas sebagai Check and Balance
Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti rasuah di  Indonesia  dibentuk  oleh  UU  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga yang sebelumnya  mengusut  korupsi  seperti  Kejaksaan  dan  Kepolisian  pasca  momentum reformasi. 12 Di  akhir  masa  jabatan  DPR  periode  2014-2019,wacana  Revisi  UU  KPK yang    disahkan  sebelum  periode  kepengurusan  berakhir.  Menciptakan  salah    satu  isu yang menjadi polemik dalam masyarakat, yaitu pembentukan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas  diwacanakan  sebagai  salah  satu  bagian  struktral  KPK  yang  akan  menjadi instrumen check and balances. 13
Aspek check  and  balances seringkali  dijadikan  kata-kata  yang  menghiasi jalannya  doktrin  Negara  hukum,  dimana  dalam  aspek  ini  setiap  cabang  saling mengimbangi  kekuatan  cabang-cabang  yang  lain.  Dengan  adanya  perimbangan kekuasaan  tersebut,  diharapkan  tidak  terjadi  penyalahgunaan  kekuasaan  di  masing- masing organ kekuasaan itu.
Adapun  gagasan  utama  pembentukan  Dewan  Pengawas  pada  di  karenaka meliputi:
a) Adanya asas abuse of power (penyalahgunaan wewenang)
Secara  garis  besar  penyalahgunaan  wewenang  dibagi  menjadi  dua  yaitu penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan dan penyalahgunaan wewenang dalam  tindak  pidana  korupsi.  Penyalahgunaan  wewenang/kewenangan  dalam  tindak pemerintahan  menurut  konsep  Hukum  Tata  Negara  atau  Hukum  Administrasi  Negara selalu  diparalelkan  dengan  konsep de’tornement  de  puvoir .  Dalam Verklarend Woordenboek  openbaar  Bestuur dirumuskan  bahwa  penggunaan  wewenang  tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain  yang  menyimpang  dari  tujuan  yang  telah  diberikan  kepada  wewenang  itu.  Hal  ini
11 Mei Susanto ,Hak Angket DPR,KPK dan Pemberantasan Korupsi ,Volume 4 Nomor 2,Desember 2018,h 26
12 Jimlyn Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi ,Jakarta : Sinar Grafika,2011.,h.132
13 Ni’matul  Huda  dan  Iman  Nasef, Penataan  Demokrasi  dan  pemilu  di  Indonesia  Pasca Reformasi ,Jakarta:Kencana,2017.h.27
Karman Jaya, M.Syukri Akub, Hamzah Halim
sebagai  bentuk  pelanggaran  asas spesialitas (asas  tujuan).  Dalam  pembuktian  apakah terjadi penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan pembuktian factual bahwa pejabat tersebut  telah  menggunakan  kewenangannya  untuk  tujuan  lain.  Implikasi penyalahgunaan kewenangandalam tindak pemerintahan , tidaklah semata kewenangan terikat,  tetapi  juga  merupakan  suatu  kekuasaan  bebas  yang  meliputi  kebebasan kebijakan  dan  kebebasan  penilaian.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dianggap  telah menjadi  lembaga abuse  of  power ,  karena  sering  menyalahgunakan  prosedur  yang seharusnya  dipergunakan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu. 14 Bahkan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  dianggap  telah  melakukan  kriminalisasi  dalam  penyidikannya terhadap terduga korupsi.
b) Adanya asas Super Body
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di pandang oleh banyak kalangan hukum sebagai lembaga Super Body, karena memiliki kewenangan yang lebih besar dari pada  kepolisian  dan  kejaksaan. 15 Keberadaan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  telah menjadi  ikon  nasional  dan  internasional  di  Indonesia.  Ketiadaan  lembaga  penegak hukum  khusus  ( Special  Task  Force  for  Combating  Corruption )  menjadi  penyebab utama  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  menjadi  tidak  kurang  berdaya. Karenaitu,  urgensi  dibentuknya  KPK,  melalui  UU  No  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat  mewujudkan masyarakat yang adil  dan  makmur  dan  sejahtera.  Dengan  memberikan  amanah  dan  tanggungjawab kepada  KPK  untuk  melakukan  peningkatan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, lebihprofesional.
Ada  kehawatiran  dan  kerisauan  bahwa  apabila  ada  suatu  lembaga,  yang pertanggungjawabannya  hanya  kepada  Tuhan  yang  maha  kuasa,  dan  tidak  kepada institusi  yang  lain,  akan  dapat  kebablasan,  sebab  bagaimanapun  semua  pengemban amanah adalah manusia biasa yang memiliki kelemahan, kekeliruan dan dapat tergoda atau  tergelincir  kepada  penyalahgunaan  kekuasaan.  Perihal  tersebut  yang  membuat perubahan  wajah  baru  KPK  salah  satunya  kemunculan  Dewan  Pengawas  untuk mengawasi kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi agar terciptanya prinsip check and balance di  berbagai  pemisahan  kekuasaan  apalagi  didalam  Undang-Undang  No  19 tahun 2019 tersebut menegaskan bahwa KPK adalah rumpun kekuasaan eksekutif.
Menurut  Penulis  prinsip check  and  balance di  perlukan  untuk  menghindari pemusatan kekuasaan yang dapat mengarah pada kesewenang-wenangan, perjalan KPK sejak pembentukan sampai sekarang memang tidak selalu mempunyai nilai positif pasti ada  nilai  negatif  yang  mengiringi  misalkan  saja  dalam  hal  penetapan  tersangka,tidak semua  tersangka  yang  ditetapkan  KPK  berujung  ke  jeruji  besi  sebagai  terpidana  ada beberapa yang menempuh jalur hukum horizontal atau Praperdilan dan tercatat ada juga yang  menang  dalam  upaya  tersebut.Ini  menandakan  KPK  seperti  lembaga  penegak
14 Ujang  Charda  S., “Potensi  Penyalahgunaan  Kewenangan  oleh  Pejabat  Administrasi  Negara dalam  Pengambilan  dan  Pelaksanaan  Kebijakan  Publik”, Jurnal  Wawasan  Hukum,  vol.27  No.02 September (2012).hal 602
15 Ismail, “Fungsi  Penyidik  KPK  dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2002” , Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, vol.01 No.02, (2013).h.5
Karman Jaya, M.Syukri Akub, Hamzah Halim
hukum lainya dalam pemenuhan hak tersangka tidak ada kesewenang-wenangan apalagi korupsi  merupakan  kejahatan  luar  biasa  atau extraordinary  crime yang  akan  merusak perekonomian  negara  yang  berarti  harus  ditangani  dengan  cara  luar  biasa  pula  hal  ini bertujuan  agar  KPK  dapat  menjalankan  tugasnya  untuk  meningkatkan  daya  guna  dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa adanya intervensi dari  kekuasaan  manapun.  Misalnya  adalah  penyadapan  sebagai  bentuk  kewenangan yang  menerobos  prosedur  formil  hukum  acara  pidana  secara  umum,penyadapan merupakan  senjata  utama  yang  mampu  menjangkau  lapisan  yang  tidak  terlihat  secara visual,hal  inilah  yang  menjadi  momok  ketakutan  bagi  lingkungan  kekuasaan  yang mempunyai niat untuk melakukan korupsi.
Sehingga    menurut  penulis  Dewan  Pengawas  KPK  tidak  bisa  digunakan  untuk melakukan check  and  balance walaupun seluruh  organisasi  di  negeri  ini  harus  adanya konstruksi  hubungan  lembaga  yang  satu  dengan  yang  lainya  untuk  menghindari kekuasaan  sesuatu  lembaga  tetapi  permasalahannya  Dewan  Pengawas  mengawasi prosesnya yang artinya mengawasi diri sendiri karna Dewan Pengawas adalah struktural dari  KPK  itu  sendiri  dan  permasalahan  yang  lain  proses  yang  diawasi  adalah Pro justicia, lembaga negara mana pun tidak ada yang mengawasi perihal tersebut misalkan saja  Komisi  Yudisial  (KY)  tidak  mempunyai  kewenangan  mengawasi Pro  justicia ke Mahkamah  Agung  hanya  pada  ruang  lingkup  kode  etik  dan  Komisi  Yudisial  pun merupakan  lembaga  tersendiri  dari  sesuatu  yang  diawasi  serta  kehadiran  Dewan Pengawas  dalam  tujuan  keseimbangan  maka  secara  integritas  Dewan  Pengawas  yang mempunyai  kewenangan  yang  terlalu seperior di  samping  itu  Dewan  Pengawas  tidak takluk  kepada  Undang-Undang,tidak  takluk  kode  etik,tidak  takluk  kepada  SOP  dan kepada  peraturan  KPK  di  sinilah  terjadi  potensi  penyalahgunaan  jabatan. Permasalahannya  adalah  apakah  dewan  yang  di  angkat  langsung  oleh  Presiden  tidak memiliki conflict  of  interst di  dalam  menetapkan,memberikan  izin,  penyidikan ,penyelidikan ,penggeledahan,penyadapan dan penyitaan.
Sehingga hal tersebut tidak etis ketika di balut dengan prinsip check and balance serta  menurut  penulis  Idealnya  Dewan  Pengawas  tidak  perlu  di  bentuk  tinggal pengawasan  internal  yang  dikuatkan  jika  memang  di  paksakan  harus  ada  maka  bisa kolaborasi gabungan tim penasehat dan komite etik yang di lembagakan dengan catatan kewenangannya  tidak  perlu  menyentuh  kewenangan Pro  justicia yaitu  perizinan penyadapan,penggeledahan  serta  penyadapan  yang  jelas-jelas  kewenangan  penegakan hukum terkait.

## D. PENUTUP
i Kesimpulan
Keberadaan  dewan  pengawas  sebagai  sesuatu  yang  baru  dalam  tubuh  KPK terlalu superbody yang  diantaranya  dimuat  dalam  Pasal  37  dan  Pasal  47 Kewenangansehingga menyentuh Pro justicia sehingga mengganggu sifat pelaksanaan tugas  KPK  yang  bersifat independent apalagi  Dewan  Pengawas  yang  memiliki kewenangan yang lebih besar dari pimpinan KPK serta Dewan Pengawas tidak takluk kode  etik,bebas  bertemu  dengan  seseorang  dan  tidak  taklut  kepada  peraturan  KPK  di sinilah terjadi potensi penyalahgunaan jabatan sehingga keseimbangan atau Check and balance tidak  tercapai  sehingga  muncul  dalam  tubuh  KPK  yang  ujungnya  tidak menciptakan Penguatan Kinerja dalam tubuh KPK.
Karman Jaya, M.Syukri Akub, Hamzah Halim

## Saran
Hendaknya jika Keberadaan Dewan Pengawas tetap di adakan maka sebaiknya kewenangannya  tidak  masuk  keranah  penegakan  hukum  dihilangkan  apalagi  Dewan Pengawas  bukanlah  subsistem  dari  peradilan  pidana  (Criminal  Justice  System) seharusnya  Dewan  Pengawas  melakukan  kontrol  kode  etik.  Menerapkan  arti  hasil penelitian,  bagaimana  hasil  penelitian  dapat  memecahkan  masalah,  persamaan  atau perbedaan hasil penelitian terdahulu serta kemungkinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Danang  Pambudhi, Tinjauan  Ketatanegaraan  Dewan  Pengawas,Fakultas  Hukum Universitas padjadjaran :Media dan Informasi PLEADS.
Gunawan  A.  Tauda, Kedudukan  Komisi  Negara  Independen  dalam  Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia . Jurnal Pranata Hukum Vol. 6, No. 2,2011. https://www.google.co.id/amp/s/www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2019-perubahan- kedua-uu-30-2002-kpk%3famp diakses pada tanggal 20 November 2020. https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/UU-Nomor-19-Tahun-2019.pdf diakses pada tanggal 20 November 2020.
Ismail, “FungsiPenyidik  KPK  dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi Berdasarkan  Undang-Undang  No.30  Tahun  2002” ,  Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal Opinion, vol.01 No.02,2013.
Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi . Sinar Grafika.2019.
M.  Rosseno  Aji.  2019  LSI:  KPK  Lembaga  Paling  Dipercaya,  Disusul  Presiden  dan Polisi. https://nasional.tempo.co/read/1241754/lsi-kpk-lembaga-paling-dipercaya- disusul-presiden-dan-polisi/full&view .
Mahfud MD , Pergulatan Politik Hukum Di Indonesia . Gama Media, Yogyakarta.1999. Mei  Susanto ,Hak  Angket  DPR,KPK  dan  Pemberantasan  Korupsi ,Volume  4  Nomor 2,Desember 2018.
Mukti Fajar, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris ,Cetakan IV,Yogyakrata,Pustaka Pelajar.
Ni’matul  Huda  dan  Iman  Nasef. Penataan  Demokrasi  dan  pemilu  di  Indonesia  Pasca Reformasi . Kencana, Jakarta.2017.
Nurfaika  Ishak,  “Politik  Hukum  Pengaturan  Amandemen  Undang-Undang  Dasar Negara  Kesatuan  Republik  Indonesuia  Tahun  1945”,  Supremasi  Hukum:  Jurnal Kajian Ilmu Hukum Volume 5 No.2, Desember 2016.
Oly  Viana  Agustine, Politik  hukum  Penguatan  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan ,Vol 16 No 2 Tahun 2019,Pusat Penelitian Mahkamah Konstitusi.
Tubagus  Ronny  Rahman  Nitibaskara.2002. Paradoksal  Konflik  dan  Otonomi Daerah,Sketsa  Bayang-Bayang  Konflik  dalam  Prospek  Masa  Depan  Otonomi Daerah , Sinar Mulia, Jakarta. Ujang  Charda  S.., “Potensi  Penyalahgunaan  Kewenangan  oleh  Pejabat  Administrasi Negara  dalam  Pengambilan  dan  Pelaksanaan  Kebijakan  Publik”, Jurnal Wawasan Hukum, vol.27 No.02,2012.