Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Peranan Camat Selaku Koordinator Pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

## INFO PENULIS
Nonia Sakka Lebang Universitas Sulawesi Tenggara lebangnonia@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307
Vol. 1, No. 3, Desember 2021 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Lebang,  N.  S.  (2021).  Peranan  Camat  Selaku  Koordinator  Pembangunan  di  Kecamatan  Konda Kabupaten Konawe Selatan. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 1 (3), 99-107.

## Abstrak
Pelaksanaan  program  pembangunan  pada  dewasa  ini  harus  selalu  digerakkan  dan diperlancar  dalam  arti  bahwa  suatu  bidang  atau  program  pemerintah  harus  selalu berkaitan  dengan  bidang  atau  program  yang  lain,  dimana  dalam  hal  ini  perlu  adanya keterpaduan  dan  keserasian  dalam  kebijaksanaan  perencanaan  dan  penyusunan program,  pelaksanaan  dan  pengawasan  serta  pengendalian  hasil  yang  akan  dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Peranan Camat Selaku Koordinator Pembangunan Di Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan. Dari hasil penelitian dapat  diketahui  peran  Camat  sebagai  koordinator  pembangunan  di  Kecamatan  Konda Kabupaten  Konawe  Selatan  dan  Faktor-faktor  yang  menjadi  hambatan  terhadap pelaksanaan  peranan  Camat  selaku  koordinator  pembangunan  di  Kecamatan  Konda Kabupaten Konawe Selatan.
Kata Kunci: Peranan, Camat, Koordinator Pembangunan

## Abstract
The implementation of development programs today must always be driven and streamlined in the sense that a government sector or program must always be related to other fields or programs, in which case there is a need for integration and  harmony  in  planning  policies  and  program  preparation,  implementation and  supervision  and  control.  Results  to  be  achieved.  This  study  aims  to determine  the  role  of  the  Camat  as  a  Development  Coordinator  in  Moramo District,  South  Konawe  Regency.  From  the  research  results,  it  can  be  seen  the role of the Camat as development coordinator in Konda District, South Konawe Regency  and  the  factors  that  become  obstacles  to  the  implementation  of  the Camat's  role  as  development  coordinator  in  Konda  District,  South  Konawe Regency.
Keywords : Role, Camat, Development Coordinator

## A. Pendahuluan
Pembangunan  kecamatan  dan  masyarakat  pedesaan  perlu  terus  didorong  dengan  cara meningkatkan  pembangunan  sektoral,  mengembangkan  kemampuan  sumber  daya  manusia, memanfaat  potensi  dan  sumber  daya  alam  serta  menumbuh  kembangkan  kondisi  yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga mempercepat peningkatan perkembangan  kecamatan.  Kesemuanya  itu  difokuskan  ke  kecamatan,  sehingga  kecamatan merupakan tumpuan segala kegiatan pembangunan yang dapat dicapai melalui perumusan dan pelaksanaan  berbagai  kebijakan  dan  program  pembangunan  kecamatan  yang  berdasarkan sistem  prioritas.  Agar  dapat  dicapai  tujuan  pembangunan  kecamatan  maka  keterlibatan masyarakat secara langsung sangat diperlukan.
Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan daerah otomatis oleh pemerintah daerah dan DPRD  menurut  asas  desentralisasi.  Sedangkan  desentralisasi  adalah  penyerahan  wewenang pemerintahan  oleh  Pemerintahan  Kepala  Daerah  Otonom  dalam  rangka  negara  kesatuan Republik Indonesia.
Kecamatan  adalah  wilayah  kerja  camat  sebagai  perangkat  daerah  kabupaten  dan  daerah kota,  daerah  Kabupaten  dan/atau  daerah  Kota  dibawah  Kecamatan.  Sedangkan  desa  atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  asal-usul,  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dalam  system  pemerintahan nasional  dan  berada  di  daerah  kabupaten.  Sebagaimana  telah  dikemukakan  terdahulu  bahwa camat  disamping  sebagai  pelaksana  pembangunan  di  berbagai  bidang,  ia  juga  dapat memecahkan  berbagai  masalah  yang  ada  dalam  pemerintahan,  pembangunan  maupun kemasyarakatan.
Dengan  demikian,  perlu  disadari  bahwa  tujuan    ideal  desentralisasi  dan  otonomi  daerah seperti  yang  dikemukakan  oleh  Smith  di  atas  tidak  dengan  serta  merata  dapat  dicapai  hanya dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, untuk mencapai atau paling tidak mendekati tujuan tersebut, seperti:
1. Dari Pemerintah pusat dan dari Pemerintah Daerah itu sendiri menata kembali hubungan kekuasaan pusat dan daerah.
2. Pengaturan  hubungan  keuangan  pusat-pusat  yang  lebih  didasari  oleh  “itikat”  untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah (bukan sebaliknya).
3. Perubahan perilaku elit local dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diatas,  maka  suda  merupakan  konsekuensi  logis pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, maka untuk mengulangi hal tersebut di bawah peranan  seseorang  pemerintah  atau  pemimpin  pemerintah  di  semua  tingkat  adalah  sangat menentukan  sukses  tidaknya  pemerintah  dan  pembangunan.  Berdasarkan  hal  tersebut, demikian pula halnya di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.
Sebagaimana  dikemukakan  hal  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  ini  sebagai  berikut  : pertama,  untuk  mengetahui  bagaimana  peran  Camat  sebagai  koordinator  pembangunan  di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. Kedua, untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap pelaksanaan peran Camat sebagai koordinator pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

## B. Metode
Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kantor Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dan dilaksanakan pada Bulan Mei 2021.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pegawai  yang  ada  pada  Kantor  Kecamatan Konda  Kabupaten  Konawe  Selatan.  Pengambilam  sample  dalam  kegiatan  ini  berdasarkan metode pengambilan sample yang tidak diacak yaitu purposive sampling.
Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  semua  unsure  dalam  pemerintahan  Kecamatan Kecamatan  Moramo  Kabupaten  Konawe  Selatan  yang  memahami  peranan  Camat  selaku koordinator  pembangunan,  yang  terdiri  dari  Lurah,  Ketual  LPM,  Tokoh  Agama,  Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Ketua RW, Ketua RT, Pegawai Kantor camat.
Teknik  pengumpulan  data  yang  dibutuhkan  penelitian  ini  dilakukan  melalui  beberapa tahap yaitu:
1.   Penelitian  kepustakaan  ( library  research )  yaitu:  cara  memperoleh  data  dengan mempelajar  literatur-literatur,  laporan-laporan  dan  bahan  tertulis  lainnya  yang berhubungan dengan kajian penelitian ini.
2.   Penelitian  lapangan  ( field  research )  yaitu  cara  memperoleh  data  dengan  melakukan penelitian langsung  di lapangan, penelitian ini dilakukan dengan teknik :
a. Observasi yaitu pengamatan tentang kejadian yang berhubungan dengan Peranan Camat  selaku  Koordinator    Pembangunan    di  Kecamatan  Konda  Kabupaten Konawe Selatan.
b. Wawancara (Interview) yaitu  dengan  cara  melakukan  wawancara  secara terstruktur  dengan  mempergunakan  pedoman  wawancara  yang  telah  disiapkan. Wawancara  terstruktur  ini  dilakukan  agar  dapat  menjaring  informasi    tentang Peranan  Camat  selaku  Koordinator    Pembangunan    di  Kecamatan  Konda Kabupaten Konawe Selatan.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni semua  data  yang  diperoleh  di  lapangan  dikumpulkan  dan  kemudian  ditarik  kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Konda  adalah  sebuah  kecamatan  di  Kabupaten  Konawe  Selatan  dengan  batas-batas, wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan Kota Kendari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Wolasi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Moramo utara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ranomeeto
Peranan Camat Selaku Administator di Kecmatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.
1.   Administator Pemerintahan
Bertitik tolak dari uraian pada bab terdahulu, yaitu membahas  tentang tinjauan pustaka,  maka  suda  dapat  kita  pahami  tentang  ruang  lingkup  tugas  Camat  sebagai administator  pemerintahan  yang  meliputi  dari  pada  fungsi-fungsi  pokok  manajemen dalam  rangka  melaksanakan  tugas  peerintahan  umum  yang  didasarkan  atas  azas dekonsentrasi serta urusan rumah tangga daerah.
Sebagai  mana  dalam  latar  belakang  terdahulu  bahwa  jika  kita  amati  tugas  serta wewenang  camat  sebagai  adaministator  pemerintahan,  pembangunan  serta kemasyarakatan  adalah  sangat  luas,  maka  tentu  saja  karena  luasnya  bidang  tugas tersebut  berarti  juga  ingin  menguraikan  secara  keseluruhan,  karena  mengingat keterbatasan waktu, maka uraian peranan Camat Konda dalam bidang pemerintahan ini tidak dapat terjangkau secara keseluruhan. Oleh karena itu, teknik penyajian yang digunakan hanya sebagai pelaksana urusan kewenangan camat. Sebagaimana  yang  diruaikan  dalam  hak  dan  kewenangan  pemerintah  serta kewajiban  kepala  wilayah,  maka  usaha-usaha  pemerintah  Kecamatan  Konda  dalam melaksanakan  peranannya  sebagai  adaministator  pemerintahan  ini  wawasan  akan dititik  beratkan  kepada  pembinaan  pemerintah  desa/  kelurahan,  pembinaan keamanan dan ketertiban serta pembinaaan politik dan kesatuan bangsa. Ketiga usaha tersebut akan saya uraikan persatu sebagai berikut:
a.  Pembinaan pemerintah Desa/ Kelurahan
Dalam  upaya  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna  menyelenggarakan pemerintahan  Desa/  Kelurahan,  maka  Camat  Konda  sebagai  administator pemerintahan  telah  mengusahakan  penerapan  berbagai  peraturan  pelaksana Undang-undang  Nomor  43  Tahun  2003  tentang  pemerintahan    di  daerah.  Maka dalam  hubungan  ini  pemerintah  dalam  kedudukannya  sebagai  pemimpin pemerintahan di  wilayahnya  telah  menata  organisasi  pemerintah  Desa/Kelurahan yang ada di wilayahnya. Penataan tersebut dilakukan dengan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurhan dan Perangkat Lurah.
Sedangkan  penataan  organisasi  pemerintahan  kelurahan  diusahakan  penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1984 tentang Pedoman Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pemerintahan  kelurahan.  Dari  usaha  penerapan  kedua peraturan  Menteri  tersebut,  maka  Kecamatan  Konda  Konawe  Selatan  Propinsi Sulawesi Tenggara telah tersusun baik, bila menyangkut tentang struktur maupun pengisian formasinya, dan telah diikuti dngan usaha pembinaan lebih lanjut.
Dalam  upaya  pembinaan  lebih  lanjut  tentang  pola  organisasi  pemerintahan Desa,  terutama  yang  mengenai  personil  penduduknya,  maka  Camat  Konda  dalam setiap  pengarahannya  Ia  selalu  menekankan  agar  masing-masing  unsur  dapat mengetahui  kedudukannya  di dalam  organisasi  dengan  harapan  agar setiap  pihak mengetahui  hak,  wewenang  serta  kewajibannya.  Karena  dengan  mengetahui  hak, wewenang  dengan  kewajiban  maka  berarti  mereka  mengetahui  pula  tentang  tata aliran kerja dan jalur pertanggung jawabannya masing-masing unsur.
Dalam  setiap  pengarahannya,  Camat  Konda  selalu  menekannkan  agar  Lurah sebagai unsur pimpinan di wilayah, Sekretaris Lurah sebagai unsur staf/ pembantu pimpinan serta Ketua ORW/ ORT sebagi unsur pelaksana masing-masing mengetahi serta  menyertai  tentang  hak,  wewenang    serta  kewajibannya  di  wilayah  daerah masing-masing,  karena  dengan  hal  demikian  maka  akan  mempermudah  dan memperlancar jalannya program pada setip kelurahan.
Sedangkan  dalam  usaha  penerapan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1
Tahun  1982  tentang  Sumber  Pendapatan  Kelurahan,  maka  Camat  Konda  selalu mengusahakan agar selalu mengarahkan untuk dapat mengidentifikasikan sumber- sumber yang dianggap dapat menjadi sumber pendapatan  asli kelurahan, misalnya dari  tanah  kas  kelurahan,  sedangkat  menyangkut  tujuan  dari  pada  program  ini adalah  titik  lain  agar  betul  dapat  dan  mampu  menyelenggarakan  urusan  rumah tangganya  sendiri,  karena  mengingat  kedudukannya  sebagai  daerah  otonom. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:
Tabel 1. Tanggaban Respnden terhadap Pelaksanaan Pembinaan Pemerintahan di
Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara No Tanggaban Frekuensi Persentase (%) Baik Kurang baik Tidak baik 55 36 9 55 % 36 % 9 % Jumlah 100 100 Sumber : Hasil Wawancara Responden.
Dengan berpedoman pada tabel di atas, maka nampaklah bahwa responden yang menanggapi baik adalah sebanyak 55 orang (55%), yang menanggapi kurang baik adalah 36 orang (36%) sedangkan yang menanggapi tidak baik adalah sebanyak 9 orang (9%).
Berdasarkan data tersebut diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan pembinaan pemerintah kelurahan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan adalah  cukup  baik,  hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  data  tanggapan responden  yang  mengatakan  baik  mencapai  55  orang  (55%)  dari  sampel  yang diambil sebanyak 100 orang atau dengan kata lain bahwa yang mengatakan kurang baik adalah 36 orang (36%).
b.  Pembinaan ketermpilan/ ketertiban Dalam membina ketentraman dan ketertiiban merupakan salah satu fungsi dan setiap  pemerintah  di  semua  tingkatan.  Oleh  karena  itu  Kecamatan  Konda Kabupaten  Konawe  Selatan  sebagai  kepalah  wilayah  yang  menempati  posisi terdepan  dalam  hirarki  pemerintahan  dan  ketertiban  di  wilayahnya,  baik  dalam bentuk  prefentif  (pencegahan)  maupun  dalam  bentuk  represif  mengatasi  setiap gangguan keamanan yang sedang terjadi.
Tindakan  prefentif  dalam  menciptakan  suatu  ketentraman    dan  ketertiban  di dalam wilayahnya dilakukan dengan tindakan keramaian, baik yang dilakukan oleh pemerintah  maupun  yang  dilakukan  masyarakat.  Maka  dalam  hubungan  ini pemberian  izin  keramaian  dilakukan  dengan  terlebih  dahulu  meminta  rencana acara  yang  akan  dilakukan,  terhadap  hal-hal  yang  dianggap  dapat  memberikan kemungkinan terjadinya gangguan keamanan atau ketentraman di dalam wilayah, maka Camat untuk diadakan bagian acara tersebut dengan jalan tidak memberikan izin.
Sedangkan  tindakan  resresif  terhadap  gangguan  keamanan  yang  terjadi  dan bersifat  kriminal,  perdata  maupun  bersifat  pidanan  yang  diajukan  oleh  kepala kelurahan  kerena  tidak  dapat  diselesaikan  maka  Camat  Konda  mengusahakan perdamaian bagi pihak-pihak yang berselisiih itu.
Tetapi apabila usaha perdamaian  sudah tidak mungkin dilakukan lagi barulah pemerintah menyampaikan kepada pihak lain yang berwajib yaitu pihak kepolisian setempat untuk selanjutnya diproses melalui pengadilan.
Di  samping  itu  usaha  Kecamatan  Konda  Kabupaten  Konawe  Selatan  untuk menjaga  ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat  yang  diperkirakan  dapat menimbulkan  bencana  seperti  kebakaran,  maka  pemerintah  mengajukan  kepada Lurah  agar  perkampungan-perkampungan  yang  padat  perumahannya  untuk menyediakan alat pencegah kebakaran, seperti: pasir karung dan alat-alat lain yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan jika terjadi kebakaran.
Berkenaan dengan tugas-tugas tersebut, Camat Konda sebagai pemegang fungsi ketentraman dan ketertiban di wilayahnya, juga telah membentuk suatu komponen- komponen  keamanan  lingkungandalam  setiap  Desa  dan  Kelurahan  yang beranggotakan Hansip yang diserahi tugas megatasi, mengamati serta melaporkan apa  yang  mungkin  dapat  menimbulkan  terjadinya  suatu  keamanan  yang  mana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Lurah masing-masing. Keamanan lingkungan yang  dilaksanakan  itu  bukan  hanya  mengawasi  gangguan  keamanan    yang  timbul dari  masyarakat,  akan  tetapi  juga  keamanan  yang  ditimbulkan  oleh  alam  seperti banjir. Dengan berbagai tindakan pengamatan yang telah dilakksanakan oleh Camat sebagai  kepala  wilayah  kecamatan,  jika  diamati  keadaan  serta  situasi  Kecamatan Konda  Kabupaten  Konawe  Selatan  dari  segi  keamanan  dan  ketertibannya,  maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan merupakan suatu wilayah yang keamanan dan ketertibannya sudah terjamin, hal ini dikatakan karena  dimana  tingkat  kejahatan  dan  persengketaan  sangat  rendah.  Dalam  hal tersebut,  maka  untuk  lebih  jelanya  dapat  dilihat  pada  tabel  tanggapan  responden berikut:
Tabel 2. Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Kejahatan Persengketaan di
Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 1 2 3 Tinggi Sedang Rendah 72 20 8 72 % 20 % 8 % Jumlah 100 100 Sumber: Hasil Wawancara Responden.
Dari  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  tanggapan  responden  yang  mengatakan tingkat  kejahatan/  persengketaan  itu  tinggi  sebanyak  72  orang  (70%),  yang mengatakan sedang sebanyak 20 orang (20%), sedangkan yang menanggapi bahwa tingkat kejahatan/ persengketaan adalah rendah sebanyak 8 orang (8%).
Dengan  berdasarkan  pada  data-data  tersebut,  maka  responden  yang mengatakan bahwa tingkat kejahatan/ persengketaan Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan adalah cukup rendah dalam arti dapat menyelesaikan berdasarkan prosedur hukum yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
c.   Pembinaan  politik dan kesatuan bangsa Dalam  pembinaan  politik  dan  kesatuan  bangsa  merupakan  salah  satu  tugas pokok  yang  harus  dilaksanakan  oleh  Camat  Konda  di  dalam  suatu  tindakan, mengingat  kedudukan  kepala  wilayah  sebagai    pemimpin  pemerintahan  yang disertai  tugas  agar  selalu  berusaha  untuk  mewujutkan  kestabilan  politik  dan kesatuan bangsa, hal ini dimaksudkan agar setiap warga negara sadar akan hak dan kewajubannya sebagai warga negara, karena dengan demikian kesadarannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan juga semakin meningkat. Menyadari  hal  tersebut  di  atas,  Camat  Konda  dalam  kedudukannya  sebagai kepala  wilayah  yang  melaksanakan  tugasnya  di  bidang  pemerintahan  dan pembinaan politik dan kesatuan bangsa termasuk salah satu tugas dan wewenang yang  harus  dilaksanakan.  Maka  berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  wilayah Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan telah berupaya akan berbagai macam bentuk  pembinaan  kepada  masyarakat  dengan  harapan  agar  masyarakat Kecamatan  Moramo  Kabupaten  Konawe  Selatan  sadar  akan  hak  dan  tanggung jawabnya  sebagai  warga  negara.  Sehingga  dengan  demikian  harapan  untuk berpartisipasi dalam pembangunan meningkat.
Camat  Konda  dalam  usaha  pembinaan  politik  dan  kesatuan  bangsa  disamping malaksanakan  pembinaan  dalam  bentuk  penyuluhan  hukum,  karena  penyuluhan seperti  ini  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  sangat  erat  kautannya  dengan perpaduan  program  Hakim  Masuk  Desa  bersama-sama  dengan  POLRI  yang didampingi oleh Kepala Hukum Sekretaris Kabupaten Konawe Selatan. Program ini diharapkan  agar  setiap    persoalannya  diselesaikannya  melalui  prosedur  hukum, oleh karena itu penyuluhan ini masyarakat diarahkan untuk mengetahui tindakan hukum bagi mereka yang sering melakukan tindakan sendiri dalam menyelesaikan persoalannya, maka demikian  pula  halnya  penyuluhan juga  diarahkan  agar warga masyarakat  mengetahui  anjuran-anjuran  serta  petunjuk-petunjuk  pemerintah seperti  dalam  kewajiban  membayar  pajak,  menjaga  kelestarian  hutan  terhadap penebangan  hutan  secara  sembarangan,  pembakaran  hutan  sert  hal-hal  lain  yang dapat berakibat merusak kelestarian lingkungan hidup.
Berkaitan dengan pengarahan atas kewajiban masyarakat terhadap pemerintah negara,  maka  penyuluhan  hukum  juga    dimaksudkan  agar  masyarakat  dapat mengetahuiprosedur  penuntun  bagi  yang  mendapat  perlakuan  sewenang-wenang baik oknum aparat pemerintahan itu sendiri maupun dari lingkungan masyarakat seperti  perampasan  hak,  penipuan  serta  hal-hal  lain  yang terjadi dan tidak sesuai dengan harta dan martabat sebagai manusia dan masyarakat Pancasila. Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  dengan  demikian  Camat  dalam  hal  ini mengkoordinasikan  kegiatan-kegiatan  penyuluhan  hukum  dengan  harapan  agar daya  guna  dan  hasil  guna  yang  sebenar-benarnya  dapat  dicapai  dalam  rangka meningkatkan kesadaran dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari  uraian  diatas,  tentang  peranan  Camat  sebagai  administator  pemerintahan, maka  untuk  mengetahui  lebih  jelas  tentang  bagaimana  Camat  Konda  dalam melaksanakan tugas tersebut maka dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel.  3.  Tanggapan  Responden  terhadap  Pelaksanaan  Pembinaan  Politik  dan
Kesatuan Bangsa di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 1 2 3 Baik Kurang baik Tidak baik 70 20 10 70 % 20 % 10 % Jumlah 100 100 Sumber: Hasil Wawancara Responden.
Pada tabel di atas, maka nampak bahwa tanggapan responden menunjukkan bahwa yang  menanggapi  baik  adalah  70  orang  (70%),  kemudian  yang  menanggapi  kurang baik  adalah  20  orang  (20%),  dan  yang  menanggapi  tidak  baik  sebanyak  10  orang (10%).
2.   Administrator Pembangunan Camat Konda dalam melaksanakan wewenang koordinasi yang ada padanya telah dilakukan  yang  bersangkutan.  Mengusahakan  adanya  laporan-laporan  dari  Instansi/ Dinas,  mengusahakan  musyawarah,  konsultasi  secara  kunjungan.  Dalam  hasil wawancara  penulis  dengan  Sekretaris  Camat  Konda  menyangkut  tentang  persiapan/ penentuan tujuan dari berbagai kegiatan yang akan dilakukan mengatakan bahwa “Dalam  rangka  persiapan/  penentuan  tujuan  dari  berbagai  program  yang  ada  di wilayah  selalu  didasarkan  pada  ketentuan  peraturan  yang  berlaku,  seperti  halnya dalam perencanaan pembangunan desa”.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam  melaksanakan  pembangunan  desa  dikenal dengan adanya 2 (dua) sistem perencanaan yang sering digunakan yaitu peerencanaan dari bawah dan perencanaan dari atas ke bawah, yang mana dalam pelaksanaan kedua sistem tersebut masing-masing mempunyai tahapan tertentu.
Adapun  tahapan-tahapan  perencanaan  dari  bawah  ke  atas  itu  adalah  diawali dengan penyususnan perencanaan pembangunan pada masing-masing kelurahan yang ada  dalam  wilayah  yang  bersangkutan.  Dalam  penyusunan  perencanaan pembangunann  kelurahan  tersebut,  partisipasi  daripada  masyarakat  sangat dibutuhkan,  yaitu  dapat  memberikan  informasi  yang  diperlukan  dalam menyusunrencana kepada pihak pembuat rencana.
Data-data  diperoleh  dari  masyarakat  adalah  merupakan  masukan  atau  bahan dalam membuat perencanaan pada tingkat kelurahan melalui musyawarah LMD. Hasil
musyawarah  tersebut  merupakan  keputusan  kelurahan  yang  sekaligus  menjadi rencana  program  pembangunan  kelurahan,  yang  kemudian  dilanjutkan  pada  tingkat kecamatan.
Bertitik tolak dari uraian di atas, maka untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perenan camat sebagai administrator pembangunan di Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Tanggapan Responden terhadap Pelaksanaan Peranan Pemerintah sebagai Administrator Pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 1 2 3 Baik Kurang baik Tidak baik 78 18 4 78 % 18 % 4 % Jumlah 100 100 Sumber: Hasil Wawancara Responden,
Dari  tabel  tersebut  di  atas,  nampaklah  bahwa  tanggapan  responden  yang mengatakan baik adalah 78 orang (78%), yang mengatakan kurang baik yaitu 18 orang (18%) dan yang menanggapi tidak baik adalah 4 0rang (4%).
Jika  diamati  secara  baik  tentang  tanggapan  tersebut  di  atas,  maka  nampaklah bahwa  tanggapan  yang  mengatakan  kurang  baik  meningkat  dibandingkan  dengan tanggapan terdahulu di bidang pemerintah. Berdasarkan pengamatan kurang baik dan tidak  baik  yaitu  pada  uumumnya  hal  ini  jika  kita  hubungkan  dengan  program pembangunan diuraikan terdahulu adalah agak bertentangan, melihat padatnya serta lancarnya pelaksanaan pembangunan yang ada.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Konda sudah berjalan dengan lancar, akan tetapi pelaksanannya belum begitu merata ke seluruh polsek kelurahan.
3.  Administrator Kemasyarakatan Berdasarkan kedudukan Camat sebagai administrator kemasyarakatan dalam arti membina kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di segala bidang, berdasarkan hal tersebut  maka  kepala  wilayah  pada  setiap  tingkatan  haruslah  memegang  peran pembinaan.
Peranan  pembinaan  ini  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat  sebagai    makhluk  individu  dalam  hubunggannya  dengan  makhluk  sosial lainnya. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa kata pembinaan itu terkandung arti sesuatu yang harus dilakksanakan sebagai usaha dalam rangka mewujudkan atau meningkatkan apa yang kurang terbina dan kurang meningkat. Pembinaan  masyarakat  semakun  sering  artinya jika  kita  telah menyadari  bahwa pembangunan  pada  dewasa  ini  selalu  menuntut  tanggung  jawab  bersama  antara pemerintah dan masyarakat, yaitu di mana tanggung jawab masyarakat adalah untuk berperan  serta  atau  berpartisiipasi  di  dalam  berbagai  kegiatan  pembangunan.  Oleh karena  itu,  pembinaan  masyarakat  selalu  diupayakan,  baik  kepada  masyarakat maupun  kepada  anggota  masyarakat  yang  ada  di  dalam  organisasi  kemasyarakatan seperti halnya Karang Taruna sebagai motor pengggerak dari berbagai kegiatan yang ada  di  kelurahan.  Kesempurnaan  kepengurusan  ini  sangat  besar  pengaruhnya terhadap  aktivitas  LPM  (Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat)  untuk  berpartisipasi khususnya di pedesaan.
Atas  dasar  pemikiran  tersebut  di  atas,  maka  Camat  Konda dalam  kedudukannya sebaggai  penguasa  tunggal  dan  administrator  kemasyarakatan  telah  berupaya mengadakan penyempurnaan kepengurusan LPM dari wilayahnya.

## Faktor  Penghambat  Camat  dalam  Melaksanakan  Peranannya  selaku  Administrator Pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.
Sebagimana  telah  diketahui  bahwa  setiap kegiatan yang dilakukan  untuk mancapai suatu tinjaun tidak selamanya dapat ber sejalan dengan lancar, akan tetapi sering pula diperhadapkan kepada  berbagai  masalah,  maka  atas  dasar  itulah  kita  perlu  menyadari  bahwa  Camat  Konda didalam  melaksanakan  tugasnya  baik  dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan, pembangunan  maupun    kemasyarakatan  selalu  diikuti  dengan  berbagai  masalah  yang merupakan  hambatan  yang  dapat  mempengaruhi  kelancaran  tugas-tugas  yang  sedang
dikelolanya.  Untuk  secara  garis  besarnya  masalah-masalah  yang  sering  dihadapi  oleh  Camat Konda adalah sebagai berikut:
1.   Terbatasnya dana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi camat Sesuai  dengan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Sekretaris  camat  Konda  bahwa dana yang menjadi masalah dalam melaksanakan tugasnya, karena dana yang tersedia untuk berbagai usaha baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun di bidang kemasyarakatan  sangat  terbatas  sekali  dibanding  dengan  banyaknya  yang  harus dibiayai sehingga penyelenggaraan tugas sering terlambat.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dalam  upaya  untuk  mengatasi  keterbatasan  dana yang  dibutuhkan,  maka  usaha-usaha  yang  harus  dilakukan  dengan  jalan  meminta partisipasi  masyarakat  dalam  bentuk  swadaya  masyarakat setempat  untuk  bersama- sama  dengan  pemerintah  untuk  membangun  lingkungannya  sendiri.  akan  tetapi dengan jjalan demikian untuk meminta partisipasi masyarakat selalu tersendat-sendat, ini  dilatar  belakangi  karena  kurangnya  kesadaran  dan  pengetahuan  masyarakat tentang arti daripada pembangunan. Oleh karena itu Camat Konda selalu berikhtiar di dalam  berbagai  bentuk  dan  berbagai  cara  dan  metode  untuk  menndapatkan  dana dalam  rangka  membiayai  berbagai  program  kerja  yang  akan  dilaksanakan,  agar mencapai daya guna dan hasil yang semaksimal.
2.   Terbatasnya waktu yang akan digunakan Camat  Konda  dalam  kedudukannya  sebagai  Kepala  Pemerintahan  Kecamatan Moramo  yang  merupakan  sebagai  penyelenggara  pemerintahan,  pembangunan  serta pembinaan  masyarakat  di  segala  bidang  dalam  wilayahnya,  ia  selalu  diperhadapkan kepada  keterbatasan  waktu  untuk  menyelesaikan  semua  program  kerja  yang  akan dilaksanakan.  Hal  ini  disebakan  karena  volume  kerja  yang  semakin  meningkat  dan mempunyai rencana pembangunan dalam berbagai sektor sehingga waktu yang akan digunakan  itu  untuk  menyelesaikan  tidak  tepat  pada  apa  yang  diharapkan  sehingga suatu pekerjaan sering terlambat.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Camat Konda dalam mengatasi hambatan- hambatan  yang  disebabkan  berbagai  program,  maka  ia  mengadakan  usaha-usaha antara lain sebagai berikut:
a.   Melibatkan    seluruh  aparat  pemerintah  yang  ada  di  wilaya  Kecamatan  Moramo untuk  bersama-sama  menangani  berbagai  bentuk  kegiatan  pemerintahan, pembangunan, serta  membina  masyarakat.
b.   melibatkan  seluruh  unsur  masyarakat  dalam  berbagai  program  kerja  baik  yang telah direncanakann oleh pihak pemerintah Kecamatan Moramo maupun program kerja  yang  telah dibuat  oleh pihak  Lurah yang  ada di  wilayah  Kecamatan  Konda Kabupaten Konawe Selatan.
c.   Membuat program kerja sesuai dengan rencana kerja dan dapat diselesaikan pada setiap hari.
d.  Membuat  jadwal  penyelenggaraan  derta  penyelesaian    suatu  kegiatan  secara efektif dan efesien.
Dengan demikian  dengan adanya usaha-usaha tersebut diatas, maka diharapkan agar hambatan-hambatan,  yyang  disebabkan  oleh  karena  terbatasnya  waktu  untuk menyelenggarakan  tugas-tugas  pemerintahan  serta  tugas-tugas  lainnya  yang  ada  di wilayah Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan lebih dapat diatasi.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  mengenai  peranan  Camat  sebagai Asministrator  pembangunan  di  Kecamatan  Konda    Kabupaten  Konawe  Selatan,  maka  dapat ditarik kesimpulan:
1. Bahwa  Camat  dalam  kedudukannya  sebagai  Kepala  Kecamatan  mempunyai  peran  yang sangat  penting  dan  menempati  posisi  sentral  dalam  mensukseskan  tugas  pemerintahan, pembangunan,  kemasyarakatan  karena  ruang  lingkup  tugasnya  meliputi  fungsi-fungsi manajemen yang harus menjamin untuk mencapai suksesnya tugas pemerintahan.
2. Dana  dari  pemerintah  kabupaten  masih  sangat  minim  untuk  melaksanakan  berbagai kegiatan pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.
3. Terbatasnya waktu dalam melaksanakan program kerja yang ada di Kecamatan Konda hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya antara volume kerja dengan waktu yang tersedia..

## E. Referensi
Ansyory, M. (2000). Sosiologi Pedesaan. Ujungpandang: IAIN Alauddin. Arikunto, S. (2001). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prktik. Jakarta: PT. Bina Aksara. Brathos, B. (1999). Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro. Jakarta: Bumu Aksara.
Biro  Bina  Pemerintahan  Daerah,  Petunjuk  Penyelenggaraan  Desa  berdasarkan  UU  Nomor  32 Tahun 2004.
George R. T. (1998). Prinsip-prinsip Pembangunan. Jakarta: Bina Aksara. Hadikusomo, D., & Sumitro. (1993). Ekonomi Pembangunan. Cet. Ll; . Jakarta: PT. Pembangunan. Halsey, G. D. (1999). Bagaimana Memimpin dan Mengawasi Pegawai Anda. Jakarta: Aksara Baru. Kansil, C. S. T. (1999). Sistem Pemerintahan Indonesia. Aksara Baru. Kartono, K. (2001). Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Rajawali Press. Kunarjo. (1999). Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan. Jakarta: UI Press. Sajogyo,  (1980). Menuju  Partisipasi  Mendasar  Golongan  Petani  Dalam  Dasa  Warsa  1980  –  an; Sebuah Tanggapan Atas Kerja Induk EKTI Pada Seminar Petani Buruh YTKI / PPSM, Jakarta. Salim,  E.  (1977). Pembangunan  Masyarakat  Desa  (  Rural  Development  )  di  Indonesia  dan Permasalahannya, Makalah Seminar Nasional, Universitas Indonesia, Jakarta.
Suryaningrat, B. (1999). Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Aksara Baru. . (1999). Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah. Jakarta: Fakto.
Tjokroamidjojo, B, (2000). Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Haji Mas Agung. , ( 2 00 1) . Pe nga nta r  Admi n istra si Pe mbang u na n. Jakarta: LP 3E S.