Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Tanah Sebagai Aset Pemerintah Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda (Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan
Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan)
Angga Septika Chandra dan Hudali Mukti hudalimuktiuwgm@gmail.com
Alumni dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Pembatalan  sertifikat  hak  pakai  tanah  pada  tanah  negara  sebagai  bagian  dari  aset pemerintah menimbulkan polemik terkait dapatkah sertifikat hak pakai tanah pada tanah negara yang telah menjadi nilai aset pemerintah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau tidak dapat  dibatalkan  karena  telah  menjadi  aset  tetap  pemerintah.  Selain  itu  bila  dapat  dibatalkan bagaimana dengan status tanah akibat pembatalan sertifikat hak pakai tanah diatas tanah negara sedangkan  tanah  negara  tersebut  telah  tercatat  sebagai  aset  pemerintah.  Dalam  ruang  lingkup daerah Pemerintah Kota Samarinda juga tidak terlepas dari polemik tersebut. Banyaknya tanah negara yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Samarinda yang diakui hanya sebagian saja yang bersertifikat hak pakai tanah sedangkan sebagian lagi masih belum di sertifikasikan namun telah  diinventarisasi  sebagai  aset  Pemerintah  Kota  Samarinda.  Hal  tersebut  mendorong  Badan Pertanahan  Nasional  yang  diwakili  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Samarinda  untuk lebih aktif turut serta dalam  menyelesaikan polemik  terkait prosedur pembatalan sertifikat hak pakai  atas  tanah  sebagai  satu-satunya  alat  penegak  hukum  agraria  nasional  dengan melaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya ialah Peraturan  Menteri  Negeri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

## Kata Kunci : Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Tanah, Aset Pemerintah, dan Badan
Pertanahan Nasional Kota Samarinda

## ABSTRACT
Cancellation of certificate of land usage rights on State land as part of the Government's assets give rise to polemics associated certificate  can land usage rights on State land that has become the Government's asset value was cancelled by the national land Agency or cannot be cancelled because it has been the Government's fixed assets. In addition when be cancelled how by  the  status  of  the  land  due  to  the  cancellation  of  the  certificate  of  land  usage  rights  above State land while the State land has been recorded as assets of the Government. Within the scope of the area of Government of the city of Samarinda is also inseparable from the polemic.  The large number of State land is recorded as an asset the City Government recognized only part of America that is certified to land usage rights while some were still not in sertification but has inventoried  as  an  asset  the  City  Government  Samarinda.  It  encourages  the  national  land Agency  represented  by  the  national  land  agency  of  the  city  of  Samara  to  more  actively participate in resolving the related certificate revocation procedures polemic usage rights over the land as the only means of national agrarian law enforcement by carrying out in accordance with  the  applicable  legislation,  one  of  which  is  the  regulation  of  the  Minister  of  Agrarian Affairs/Head of the national land Agency 9 year 1999 Number Of procedures for Granting And The Cancellation Of The Country's Land Rights And Rights Management.
Key Word: Cancellation of certificate of Land usage rights, Government Assets, the national land Agency and the city of Samarinda.

## PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  kebutuhan  hidup manusia  yang  sangat  mendasar.  Manusia hidup  dalam  melakukan  aktivitas  diatas tanah  sehingga  setiap  saat  manusia  selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung selalu  memerlukan  tanah.  Oleh  karena  itu demi  kesehjateraan  rakyat  tanah  lebih  jauh diatur oleh hukum.
Tanah  dalam  arti  hukum  memiliki peranan  yang  sangat  penting  dalam kehidupan manusia karena dapat
menentukan  keberadaan  dan  kelangsungan hubungan  dan  perbuatan  hukum,  baik  dari segi  individu  maupun  dampak  bagi  orang lain.  Untuk  mencegah  masalah  tanah  tidak sampai  menimbulkan  konflik  kepentingan dalam  masyarakat,  diperlukan  pengaturan, penguasaan  dan  penggunaan  tanah  atau dengan  kata  lain  disebut  dengan  hukum tanah. 1 Berdasarkan  hal  tersebut,  negara berkewajiban  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat melalui kepastian hukum dengan menciptakan payung hukum mengenai  tanah  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini maka diundangkanlah Undang-undang Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dengan diundangkannya  UUPA,  berarti  sejak  saat itu  Indonesia  telah  memiliki  Hukum Agraria  Nasional  yang  merupakan  warisan kemerdekaan setelah pemerintahan kolonial Belanda .2
Hal  ini  sesuai  dengan  amanat konstitusi undang- undang dasar 1945 yang ada  pada  pasal  33  ayat  3  Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  yang  telah menggariskan  kebijakan  dasar  mengenai penguasaan dan penggunaan sumber- sumber  daya  alam  yang  ada,  dengan  kata- kata.  “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh Negara,  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besar kemakmuran rakyat.” Dan di pertegas
1 K.  Wantijk  Saleh,  1982, Hak  Anda  Atas Tanah , Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 7.
2 Sudjito , 1987, Prona  Pensertifikatan  Tanah Secara  Massal  dan  Penyelesaian  Sengketa  Tanah yang bersifat Strategis , Yogyakarta, Liberty, Hal. 1.
kembali  tentang  pengertian  tanah  dalam Pasal  1  ayat  4  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria  menjelaskan  dalam pengertian  Bumi  selain  permukaan  bumi, termasuk  pula  tubuh  bumi,  dibawahnya serta yang berada di bawah air.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka jelaslah Negara menguasai untuk melindungi  kepentingan  rakyat  dalam menguasai tanah yang dipergunakan sebaik-baiknya  oleh  rakyat.  Dengan  kata lain,  hak  menguasai  tanah  dilindungi  oleh hukum  dengan  memberikan  kewenangan kepada  pemegang  hak  untuk  menguasai tanah secara fisik. Hal ini diatur lebih lanjut dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria  diatur  dan  ditetapkan  tata jenjang  atau  hierarki  hak-hak  penguasaan atas  tanah  dalam  Hukum  Tanah  Nasional, yaitu :
1. Hak  Bangsa  Indonesia  yang  disebut dalam Pasal 1, sebagai hak penguasaan atas  tanah  yang  tertinggi,  beraspek perdata dan publik.
2. Hak  Menguasai  dari  Negara  yang disebut  dalam  Pasal  2,  beraspek publik.
3. Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat yang  disebut  dalam  Pasal  3,  beraspek perdata dan publik.
4. Hak-hak perorangan/individual, semuanya  beraspek  perdata  terdiri atas:
a. Hak-hak  atas  Tanah  sebagai  hak- hak  individual  yang  semuanya secara  langsung  ataupun  tidak langsung  bersumber  pada  Hak Bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 dan 53.
b. Wakaf,  yaitu  Hak  Milik  yang sudah diwakafkan dalam Pasal 49.
c. Hak  Jaminan  atas  Tanah  yang disebut “Hak Tanggungan” dalam Pasal 25, 33, 39, dan 51.
Berbicara mengenai penguasaan negara  terhadap  tanah  maka  dapat  juga  di artikan  bahwa  negara  dapat  memberikan tanah  kepada  seseorang  atau  badan  hukum dengan  suatu  hak,  misalnya  hak  milik,  hak pakai, hak guna usaha, hak guna bangunan, dll yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Selain  itu,  menurut  Muhammad Bakri  dalam  bukunya  yang  berjudul Hak Menguasai Tanah Oleh Negara menyatakan  bahwa  Penguasaan  tanah  oleh
Negara  dibedakan  atas  penguasaannya secara  penuh  yaitu  terhadap  tanah-tanah yang  tidak  dipunyai  dengan  suatu  hak  oleh suatu  obyek  hukum,  dan  penguasaan  tanah secara terbatas / tidak penuh yaitu terhadap tanah-tanah  yang  sudah  dipunyai  dengan suatu  hak  oleh  suatu  subyek  hukum  (tanah hak)  atau  tanah  yang  dikuasai  tidak langsung  oleh  Negara. 3 Menurut,  John Salindeho  dalam  bukunya  yang  berjudul Masalah  Tanah  dalam  Pembangunan bahwa  tanah  negara  adalah  sama  dengan tanah  yang  langsung  dikuasai  oleh  Negara. Jadi  “  tanah  negara  adalah  semua  tanah yang  “ belum dihaki” dengan  hak-  hak perorangan  oleh  UUPA. Tanah  yang  sudah dim iliki oleh suatu badan/instansi Pemerintah, adalah tanah negara pula, tetapi sudah  dib  erikan  dan  melekat  hak  atas sesuai  ketentuan  yang  berlaku  (Hak  Pakai dan Hak Pengelolaan)”. 4
Dengan  kata  lain,  penguasaan  tanah oleh  negara  mencakup  seluruh  tanah  yang berada  di  wilayah  negara    republik Indonesia  yang  tidak  memiliki  status  hak atas tanah yang lebih di kenal sebagai tanah negara.
Di  era  modernisasi  sekarang,  konsep tanah negara menimbulkan persepsi negatif terhadap  negara.  Untuk  diketahui  bahwa penguasaan  tanah  negara  diwakili  oleh pemerintah  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah,  sehingga  tanah-tanah
3 Muhammad  Bakri,  2007, Hak  Menguasai Tanah  Oleh  Negara ,  Yogyakarta,  Citra  Media,  hal.
37
4 John  Salindeho , 1993, Masalah  Tanah Dalam  Pembangunan , Jakarta, Sinar Grafika, hal. 171.
tersebut  yang  berstatus  tanah  negara  dapat diakui  sebagai  aset  tetap  daerah.  Hal  ini sesuai dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor  8  Tahun  1953  tentang  Penguasaan Tanah-Tanah  Negara,  bahwa  tanah  negara dikuasai oleh pemerintah berdasarkan surat keputusan  pemberian  hak  yang  diterbitkan oleh  Menteri  Dalam  Negeri  yang  sekarang diterbitkan  oleh  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional.
Menurut  Maria  S.W.  Soemardjono dalam  bukunya  yang  berjudul  Kebijakan Pertanahan; Antara Regulasi dan Implementasi  menyatakan  bahwa  tanah  ini merupakan tanah negara karena berdasarkan Staatsblaad Tahun 1911 Nomor  110  tentang  Penguasaan  Benda-
Benda  Tidak  Bergerak,  Gedung-Gedung dan  Lain-Lain  Bangunan  Milik  Negara juncto Peraturan  Pemerintah  Nomor  8 Tahun  1953  tentang  Penguasaan  Tanah- Tanah  Negara,  instansi  pemerintah  yang telah menguasai tanah sejak zaman Pemerintahan  Hindia  Belanda  sampai berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8 tahun  1953  maka  tanah  tersebut  berstatus dalam  penguasaan  ( in  beheer )  instansi pemerintah yang bersangkutan. 5
Berkaitan dengan hal tersebut, maksud  dari  penulis  terhadap  persepsi negatif  masyarakat  mengenai  konsep  tanah negara  ini,  adalah  timbulnya  kesewenang- wenangan  negara  terhadap  penguasaan tanah negara yang diwakili oleh pemerintah daerah  dalam  lingkup  penelitian  ini  ialah Pemerintah  Kota  Samarinda  dimana  tanah negara  yang  telah  tercatat  sebagai  aset pemerintah  tersebut  seolah-olah  menjadi milik  Pemerintah  dalam  lingkup  penelitian ini  ialah  Pemerintah  Kota  Samarinda. Artinya,  peruntukkann  dan  penggunaan tanah negara yang menjadi aset pemerintah dilakukan semena-mena seolah-olah
Pemerintah  dalam  lingkup  penelitian  ini ialah Pemerintah Kota Samarinda memiliki alas hak milik diatas tanah negara tersebut, padahal  batasan  alas  hak  tanah  yang diberikan  oleh  negara  hanya  sebatas  alas
5 Maria  S.W.  Soemardjono,  2006. Kebijakan Pertanahan  :  Antara  Regulasi  dan  Implementasi . Jakarta, Kompas. Hal. 63.
hak  pakai,  sehingga  yang  merasakan dampaknya  adalah  masyarakat  itu  sendiri, padahal  bedasarkan  amanat  Pasal  33  ayat (3)  UUD  1945  mengenai  bumi,  air,  dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat,  penggunaan  tanah negara  diperuntukkan  untuk  kepentingan rakyat. Hal ini menimbulkan ironi terhadap realita  penguasaan  tanah  oleh  negara  yang dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  dianggap merupakan  perwakilan  negara,  padahal penguasaan  tanah  yang  digunakan  oleh pemerintah daerah dalam lingkup penelitian ini ialah Pemerintah Kota Samarinda hanya sebatas  hak  pakai,  sehingga  tentu  dapat dibatalkan  berdasarkan  ketentuan  aturan Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999  Tentang  Tata  Cara  Pemberian  Dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan Hak  Pengelolaan.  Hanya  saja  yang  harus diteliti  kembali  untuk  meluruskan  persepsi negatif  apakah  sertifikat  hak  pakai  yang telah tercatat sebagai aset pemerintah dalam lingkup  penelitian  ini  ialah  Pemerintah Kota Samarinda dapat dibatalkan berdasarkan  prosedur  pembatalan  sertifikat hak  pakai  tanah  yang  ada  pada  ketentuan aturan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas Tanah  Negara  Dan  Hak  Pengelolaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam hal ini posisi kedudukan Badan Pertanahan Nasional  tentu  memiliki  peranan  penting sebagai  alat  penegak  hukum  agraria  satu- satunya khususnya dalam  mewujudkan hak menguasai  tanah  oleh  negara.  Maksud  dari peranan  penting,  terlihat  pada  peran  Badan Pertanahan  Nasional  sebagai  pelaksana pembatalan sertifikat hak pakai tanah diatas atas tanah negara sesuai ketentuan Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun
1999  Tentang  Tata  Cara  Pemberian  Dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan Hak Pengelolaan. Hanya saja, kendala yang timbul  adalah  ketika  Badan  Pertanahan Nasional diberikan wewenang hanya sebatas  menunggu  untuk  menyelesaikan
bukan  sebagai  mediator,  atau  pengambil keputusan  dalam  penyelesaian  konflik antara  masyarakat  dengan  pemerintah terkait  pembatalan  sertifikat  pinjam  pakai tanah sebagai aset pemerintah.

## Perumusan Masalah
Adapun  Permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah :
1. Bagaimana  proses  pembatalan  status tanah  terhadap  sertifikat  hak  pakai tanah  sebagai  aset  pemerintah  pada Badan  Pertanahan  Nasional  Kota
Samarinda ?
2. Apa  saja  kendala  yang  dihadapi Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Samarinda  dalam  proses  pembatalan sertifikat  hak  pakai  tanah  sebagai aset pemerintah Kota Samarinda ?

## Tujuan dan Manfaat Penelitian
dapun  penelitian  bertujuan  ntuk mengetahui  dan  memahami    proses pembatalan  status  tanah  terhadap  sertifikat hak  pakai  tanah  sebagai  aset  pemerintah pada  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Samarinda. Dan untuk memberikan gambaran  tentang    kendala  yang  dihadapi Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dalam proses pembatalan sertifikat  hak  pakai  tanah  sebagai  aset pemerintah Kota Samarinda. Adapun  kegunaan  dilaksanakannya penelitian hukum ini adalah Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dalam  menyelesaikan  sengketa  pertanahan guna memberikan gambaran tentang tinjauan hukum terhadap pembatalan sertifikat  hak  pakai  tanah  sebagai  aset pemerintah  di  Badan  Pertanahan  Nasional Kota  Samarinda,  dan  untuk  mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan  yang  di  teliti  mengenai tinjauan hukum terhadap pembatalan sertifikaat  hak  pakai  tanah  sebagai  aset pemerintah  di  Badan  Pertanahan  Nasional Kota Samarinda.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah  yuridis  empiris  yang  dengan  kata lain adalah jenis penelitian hukum
sosiologis  dan  dapat  disebut  pula  dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa yang  terjadi  dalam  kenyataannya  di masyarakat.  Atau  dengan  kata  lain  yaitu suatu  penelitian  yang  dilakukan  terhadap keadaan  sebenarnya  atau  keadaan  nyata yang  terjadi  di  masyarakat  dengan  maksud untuk  mengetahui  dan  menemukan  fakta- fakta  dan  data  yang  dibutuhkan,  setelah data  yang  dibutuhkan  terkumpul  kemudian menuju  kepada  identifikasi  masalah  yang pada  akhirnya  menuju  pada  penyelesaian masalah. 6
Sumber  data  yang  digunakan  di dalam  penelitian  ini  diambil  dari  data primer dan data  sekunder.
a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan  yang  akan  dibahas. 7
Sumber  data  diperoleh  dari  lapangan secara  langsung  dengan  wawancara  di Kantor Pertanahan Samarinda.
b. Data  sekunder  adalah  data-data  yang diperoleh  dari  buku-buku  sebagai  data pelengkap  sumber  data  primer.  Data sekunder mencakup
dokumen- dokumen,  buku,  hasil  penelitian  yang berwujud  laporan,  dan  seterusnya. 8
Adapun  buku  yang  menjadi  sumber data  sekunder  adalah  buku  buku tentang  pembatalan  sertifikat  pinjam pakai  tanah  sebagai  aset  pemerintah serta  peraturan  perundang-undangan terkait  pembatalan  sertifikat  pinjam pakai  tanah  sebagai  aset  pemerintah,
diantaranya: 1. Undang-Undang Dasar 1945
(UUD) Amandemen IV
2. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Undang-Undang Pokok Agraria
6 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek ,  Jakarta, Sinar Grafika, hal.15-16
7 Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum .  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:.hal.30.
8 Ibid.
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  40
Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak  Guna  Bangunan  Dan  Hak  Pakai Atas Tanah 4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata  Cara  Pemberian  Dan Pembatalan Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan  Hak Pengelolaan
5. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor 11  tahun  2016  tentang  Penyelesaian Kasus Pertanahan
6. Keputusan  Menteri  Negara  Agraria/ Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  6  Tahun  1998  Tentang Pemberian  Hak  Milik  Atas  Tanah Untuk Rumah Tinggal

## Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Pada bagian ini peneliti mendapatkan data  yang  akurat  dan  otentik  karena dilakukan  dengan  mengumpulkan  sumber data  baik  data  primer  dan  sekunder,  yang disesuaikan  dengan  pendekatan  penelitian. Teknik  pengumpulan  data  primer  dan  data sekunder yang digunakan adalah : a. Wawancara Langsung Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang  dirancang  untuk  memperoleh jawaban yang relevan dengan  masalah penelitian kepada responden. 9 Wawancara langsung dalam pengumpulan  fakta  sosial  sebagai bahan  kajian  ilmu  hukum  empiris, dilakukan  dengan  cara  tanya  jawab secara langsung dimana semua pertanyaan  disusun  secara  sistematis, jelas  dan  terarah  sesuai  dengan  isu hukum, yang diangkat dalam penelitian.  Wawancara  langsung  ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi  yang  benar  dan  akurat  dari sumber  yang  ditetapkan  sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang  diperoleh  mengenai  apa  yang
9 Op.Cit , hal. 82.
diinginkan dicatat atau direkam dengan  baik. 10 Wawancara  dilakukan untuk  memperoleh  keterangan  secara lisan  guna  mencapai  tujuan  yaitu mendapatkan  informasi  yang  akurat dari narasumber yang berkompeten.

## Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  sesuai dengan  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan  pendekatan  secara  kualitatif, yaitu  analisis  data  mengungkapkan  dan mengambil  kebenaran  yang  diperoleh  dari kepustakaan  dan  penelitian  lapangan  yaitu dengan  menggabungkan  antara  peraturan- peraturan,  yurisprudensi,  buku-buku  ilmiah yang  ada  hubungannya  dengan  pembatalan sertifikat  pinjam  pakai  tanah  sebagai  aset pemerintah,serta keterangan informasi yang diperoleh dengan cara wawancara,
kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya, dan dapat ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Proses  Pembatalan  Status  Tanah Terhadap  Sertifikat  Hak  Pakai Tanah  Sebagai  Aset  Pemerintah Pada  Badan  Pertanahan  Nasional Kota Samarinda Sebelum membahas mengenai pembatalan sertifikat hak pakai tanah, maka perlu diketahui dulu yang menjadi pertimbangan utama atau dasar bagi Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dalam menerbitkan  sertifikat  hak  pakai  tanah diatas  tanah  negara.  Pertimbangan  utama atau  dasar  tersebut  dapat  ditemukan  pada perihal menimbang dalam ketentuan Peraturan  Menteri  Negeri  Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999  Tentang  Tata  Cara  Pemberian  Dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan Hak  Pengelolaan  yang  menyatakan  bahwa pemberian  sertifikat  hak  pakai  tanah  diatas tanah  negara  merupakan  implementasi pemberian  hak  atas  tanah  sesuai  dengan
10 Bahder Johan Nasution,  2008,
Metode Penelitian Ilmu Hukum , Bandung: CV Mandar Maju. hal. 167-168.
amanat  Undang-undang  Nomor  5  Tahun 1960  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40 Tahun 1996 perlu diatur mengenai tata cara pemberian  dan  pembatalan  hak  atas  Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan. Setelah memahami dasar pertimbangan  diterbitkannya  sertifikat  hak pakai  diatas  tanah  negara,  maka  dalam  hal kaitannya  dengan  penelitian  penulis  terkait tanah negara yang menjadi aset  pemerintah dalam  hal  ini  lingkup  penelitian  penulis Pemerintah  Kota  Samarinda  tersebut  dapat terjadi,  menurut  beliau  apabila  Pemerintah Kota  Samarinda  mengajukan  pemohonan untuk  penerbitan  sertifikat  hak  pakai  tanah di  atas  tanah  negara  yang  belum  memiliki alas  hak  tanah,  atau  yang  lainnya  maka
Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dapat menerbitkan sertifikat hak pakai tanah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka menurut beliau wajar bila status tanah negara  berubah  menjadi  aset  pemerintah ketika  diatasnya  telah  memiliki  alas  hak tanah berupa hak pakai dan penggunaannya diperuntukkan  sebagai  aset  pemerintah, selama  prosedur  pengajuan  pemohonan diterbitkan  sertifikat  hak  pakainya  sesuai dengan  ketentuan  aturan  Pasal  32  sampai dengan  pasal  48  Peraturan  Menteri  Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas Tanah  Negara  Dan  Hak  Pengelolaan.  Oleh karena  itu,  berdasarkan  hasil  wawancara, beliau  menyatakan  bila  ada  sertifikat  yang diterbitkan  tentu  sertifikat  tersebut  juga dapat  berakhir,  sehingga  sertifikat  hak pakai tanah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda sebagai aset  daerah  tentu  penggunaanya  juga  dapat berakhir.  Berakhirnya  hak  pakai  tanah diatas tanah negara tersebut menurut beliau bukanlah  tanpa  alasan.  Beliau  menjelaskan bahwa  ada  beberapa  faktor    yang mempengaruhi berakhirnya hak pakai tanah diatas  tanah  negara  diantaranya  habisnya jangka  waktu  hak  pakai  dan  adanya pembatalan sertifikat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara
Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.
Berakhirnya  jangka  waktu  sertifikat
hak pakai menurut beliau dapat diperpanjang kembali, dan dasar
pertimbangan  terkait  perpanjangan  jangka waktu sertifikat hak pakai tanah pada tanah negara  bagi  Badan  Pertanahan  Nasional Kota  Samarinda  ialah  ketentuan  Pasal  142 sampai dengan Pasal 149 Peraturan Menteri Negeri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  9  Tahun  1999  Tentang Tata  Cara  Pemberian  Dan Pembatalan  Hak Atas  Tanah  Negara  Dan  Hak  Pengelolaan. Terkait  pembatalan  sertifikat  hak  pakai tanah  pada  tanah  negara  dapat  dibatalkan, maka  berdasarkan  hasil  wawancara  beliau menjelaskan  bahwa  apabila  ada  sertifikat hak  pakai  yang  menjadi  aset  pemerintah dapat diterbitkan, maka juga tentu sertifikat hak  pakai  yang  diajukan  oleh  pemerintah dalam  hal  ini  lingkup  penelitian  penulis adalah  Pemerintah  Kota  Samarinda  dapat dibatalkan.  Proses  pembatalannya  sendiri juga  harus  disesuaikan  dengan  ketentuan aturan Peraturan Menteri Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara
Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas Tanah  Negara  Dan  Hak  Pengelolaan. Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  maka dapat  penulis  jelaskan  secara  garis  besar prosedur pembatalan terhadap sertifikat hak pakai  tanah  sebagai  aset  pemerintah  serta status  tanah  akibat  pembatalan  sertifikat hak  pakai  tanah  sebagai  aset  pemerintah oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Samarinda, sebagai berikut; 1. Adanya Cacat Hukum Administratif  Yang  Diterbitkan Karena  Pemohonan  Pada  Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda Bahwa  sertifikat  hak  pakai  tanah dapat  dibatalkan  melalui  jalur  disebabkan adanya  cacat  administratif  oleh  Badan Pertanahan  Nasional  Kota  Samarinda, bahkan  beliau  menambahkan,  sekalipun sertifikat  hak  pakai  tersebut  diberikan kepada  Pemerintah,  dalam  hal  ini  seperti misalnya  Pemerintah  Kota  Samarinda untuk  menggunakan  tanah  negara    dan tercatat  sebagai  aset  pemerintah,  menurut
beliau  selama  konteksnya  hanya  bersifat hak pakai tentu dapat dibatalkan. Pernyataan  tersebut  diperkuat  dengan adanya  ketentuan  aturan  Pasal  104  ayat  2 Peraturan  Menteri  Negeri  Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999  Tentang  Tata  Cara  Pemberian  Dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan Hak  Pengelolaan,  yang  menyatakan  bahwa pembatalan hak atas tanah dapat diterbitkan salah  satunya  karena  terdapat  cacat  hukum administrasi  dalam  penerbitan  keputusan pemberian  dan/atau  sertipikat  hak  atas tanahnya.
Penjelasan  ketentuan  pasal  tersebut, seolah  menegaskan  bahwa  penguasaan tanah  oleh  Pemerintah  Kota  Samarinda sebagai  aset  pemerintah  yang  menjadi lingkup  penelitian  penulis  hanya  bersifat temporer  dan  tidak  permanen.  Artinya, tanah  yang  telah  memiliki  sertifikat  hak pakai  sebagai  bagian  dari  aset  pemerintah tentu  dapat  dibatalkan  dan  tidak  menjadi milik  pemerintah  daerah.  Hal  tersebut diberlakukan  untuk  semua  tanah  negara yang tercatat sebagai aset pemerintah dalam hal  ini  Pemerintah  Kota  Samarinda  yang telah memiliki sertifikat hak pakai.
Lebih lanjut beliau kembali menjelaskan  bahwa  pembatalan  sertifikat hak  pakai  yang  disebabkan  karena  cacat hukum administratif dapat dilakukan dengan, salah satunya adalah karena adanya pemohonan yang diajukan ke kantor Badan Pertanahan  Nasional,  dalam  hal  ini  yang menjadi  konsentrasi  penulis  ialah  Badan Pertanahan  Nasional  Kota  Samarinda.  Hal tersebut  telah  diatur  sesuai  ketentuan Peraturan  Menteri  Negeri  Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999  Tentang  Tata  Cara  Pemberian  Dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan Hak  Pengelolaan,  permohonan  pembatalan hak  atas  tanah  yang  terdapat  pada  Bab  VI Tata  Cara  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah
Paragraf ke-1. Selanjutnya, menurut beliau pembatalan hak atas tanah yang disebabkan karena cacat hukum administatif yang salah satunya disebabkan karena adanya pemohonan  dapat  diajukan  secara  tertulis, hal ini sesuai dengan ketentuan aturan Pasal 108 Peraturan Menteri Negeri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas Tanah  Negara  Dan  Hak  Pengelolaan, sedangkan  berkaitan  dengan  ketentuan syarat-syarat pemohonan diatur jelas dalam Pasal  108  ayat  2  dan  ayat  3  Peraturan Menteri  Negeri  Agraria/Kepala  Badan
Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan
Hak Pengelolaan.
Selain  mengajukan  secara  tertulis, dan  melengkapi  persyaratan  pemohonan, beliau  menambahkan  bahwa  pengajuan tersebut  juga  harus  dilengkapi  dengan adanya  alasan  pemohonan  yang  harus dilampirkan  saat  mengajukan  pemohonan. Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  aturan Pasal  109  Peraturan  Menteri  Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas Tanah  Negara  Dan  Hak  Pengelolaan. Berkaitan dengan alasan pemohonan tersebut,  maka  menurut  beliau  substansi dalil  pemohonan  itu  harus  disesuaikan dengan  ketentuan  aturan  Pasal  107  ayat  1 Peraturan  Menteri  Negeri  Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999  Tentang  Tata  Cara  Pemberian  Dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan Hak Pengelolaan, yaitu;
a. Kesalahan Prosedur;
b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
c. Kesalahan Subyek hak;
d. Kesalahan obyek hak;
e. Kesalahan jenis hak;
f. Kesalahan perhitungan luas;
g. Terdapat  tumpang  tindih  hak  atas tanah;
h. Terdapat  ketidakbenaran  pada  data fisik dan/atau data yuridis; atau
i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.
Selanjutnya,  menurut  beliau  dalil pemohonan yang disesuaikan dengan kriteria  kesalahan  administratif  pada  Pasal Pasal  107  ayat  1  Peraturan  Menteri  Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara
Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas Tanah  Negara  Dan  Hak  Pengelolaan  akan diperiksa  kembali  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan  dalam  hal  ini  sesuai  lingkup penelitian penulis Badan Pertanahan Nasional  Kota  Samarinda  sebagai  yang mewakili Menteri Negara Agraria. Pemeriksaan dalil pemohonan tersebut  akan  dilakukan  setelah  pemohon yang  bersangkutan  mengajukan  kepada
Menteri Negara Agraria yang diwakili oleh Kepala  Kantor  Pertanahan,  dan  beliau menegaskan  pengajuan  pemohonan  kepada Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  mewakili Menteri  Negara  Agraria  harus  disesuaikan dengan keberadaan letak tanah tersebut. Hal ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  110 Peraturan  Menteri  Negeri  Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9 Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara  Pemberian Dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara Dan Hak Pengelolaan.
Oleh  karena  itu,  beliau  menegaskan terkait  kewenangan  wilayah  ini  bahwa  bila ada  satu  permohonan  pembatalan  maka hanya berlaku untuk satu atau beberapa hak atas tanah tertentu yang letaknya dalam satu Kabupaten.Kota,  sehingga  apabila  ada pengajuan pemohonan pembatalan
sertifikat  hak  pakai    tanah  dalam  hal  ini yang  menjadi kaitan dari penelitian penulis adalah  tanah  negara  yang  diterbitkan sertifikat  hak  pakai  tanahnya  dan  menjadi aset Pemerintah Kota Samarinda, pengajuan tersebut harus diajukan ke kantor pertanahan  Badan  Pertanahan  Nasional Kota Samarinda, dan pengajuan pemohonan  tersebut  hanya  berlaku  untuk tanah  negara  yang  telah  bersertifikat  hak pakai serta tercatat sebagai aset pemerintah dan  wilayah  tanah  tersebut  berada  di  Kota Samarinda. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal  111  ayat  2  Peraturan  Menteri  Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.
Setelah pengajuan berkas pemohonan diterima,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  111 Peraturan  Menteri  Negeri  Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9 Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara  Pemberian Dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara
Dan  Hak  Pengelolaan,  bahwa    Kepala Kantor  Pertanahan  akan  memeriksa  dan meneliti  data  yuridis  dan  data  fisik,  lalu kemudian  mencatat  dalam  formulir  isian, dan  memberikan  tanda  terima  berkas permohonan sesuai formulir isian, kemudian memberitahukan kepada pemohon  untuk  melengkapi  data  yuridis dan data fisik apabila masih diperlukan. Setelah permohonan di teliti kelengkapan  dan  kebenaran  data  yuridis dan  data  fisik  permohonan  pembatalan hak atas  tanah  oleh  Kepala  Kantor  Pertanaan, maka  dalam  hal  keputusan  pembatalan hak telah  dilimpahkan  kepada  Kepala  Kantor wilayah  dengan  menyampaikan  berkas permohonan yang dimaksud kepada Kepala Kantor  Wilayah  disertai  dengan  pendapat dan  pertimbangannya.  Hal  ini  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  112  Peraturan Menteri  Negeri  Agraria/Kepala  Badan
Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan Hak Pengelolaan. Setelah menerima berkas
permohonan  yang  disertai  pendapat  dan pertimbangan  Kepala  Kantor  Wilayah memerintahkan kepada Kepala Bidang Hak Atas Tanah untuk mencatat dalam formulir isian,  dan  memeriksa  serta  meneliti kelengkapan  data  yuridis  dan  data  fisik, sehingga  apabila  belum  lengkap  segera meminta  Kepala  Kantor  Pertanahan  untuk melengkapinya.
Lebih  lanjut  beliau  menjelaskan apabila ditemukan  kekurangan oleh Kepala Kantor Wilayah maka dikembalikan kepada Kepala  Kantor  Pertanahan  untuk  diteliti lagi  kelengkapan  dan  kebenaran  data yuridis  dan  data  fisik  atas  tanah  yang dimohon  pembatalannya  beserta  pendapat dan pertimbangan serta memeriksa kelayakan  permohonan  tersebut  dapat  atau tidaknya dikabulkan, apabila berkas tersebut  telah  lengkap  maka  dilimpahkan kembali  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah dalam  hal  keputusan  pembalan  sertifikat hak  pakai  tersebut,  yang  mana  Kepala Kantor Wilayah akan menerbitkan keputusan  pembatalan  hak  atas  tanah  yang dimohon  atau  keputusan  penolakan  yang disertai  dengan  alasan  penolakannya.  Hal
ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  113 Peraturan  Menteri  Negeri  Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9 Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara  Pemberian Dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara Dan Hak Pengelolaan. Selain itu, mengenai pelimpahan kewenangan dalam menerbitkan keputusan pembatalan hak atas tanah  menurut  beliau  kembali  menjelaskan bahwa  bukan hanya Kepala  Kantor Wilayah yang dapat menerbitkan keputusan pembatalan  hak  atas  tanah  tersebut,  namun juga  dapat  dilimpahkan  langsung  oleh Kepala  Kantor  Pertanahan  kepada  Menteri disertai  pendapat  dan  pertimbangannya, sehingga  apabila  ada  sertifikat  hak  pakai tanah yang diajukan permohonan pembatalan  hak  atas  tanahnya  di  Kota Samarinda, kemudian berdasarkan pertimbangan  Kepala  Kantor  Pertanahan Kota Samarinda berkas permohonan tersebut harus dilimpahkan kepada Menteri Negara Agraria, maka keputusan pembatalan  terhadap  sertifikat  hak  pakai dapat  langsung  dikeluarkan  oleh  Menteri Negara  Agraria.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  114  Peraturan  Menteri Negeri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  9  Tahun  1999  Tentang Tata  Cara  Pemberian  Dan Pembatalan  Hak Atas  Tanah  Negara  Dan  Hak  Pengelolaan. Secara garis besar pelimpahan kewenangan keputusan  pembatalan  terhadap  sertifikat hak  pakai  kepada  Menteri  Negara  Agraria memiliki  prosedur  yang  sama  dengan pelimpahan
kewenangan keputusan pembatalan  terhadap  sertifikat  hak  pakai kepada  Kepala  Kantor  Wilayah.  Hal  ini dapat  terlihat  pada  Pasal  115  sampai dengan Pasal 117 Peraturan Menteri Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.
Dalam  hal  ini  beliau  menerangkan bentuk dari pembatalan sertifikat hak pakai tanah  pada  tanah  negara  karena  cacat administratif  yang  disebabkan  permohonan berupa  surat  keputusan  pembatalan  hak atau surat keputusan penolakan pembatalan yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Badan Pertanahan Nasional. Hal ini sesuai dengan Pasal  118  Peraturan  Menteri  Negeri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas Tanah  Negara  Dan  Hak  Pengelolaan,  dan juga  ditegaskan  kembali  dalam  Pasal  56 ayat 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional
Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. 2. Adanya Cacat Hukum Administratif  Yang  Diterbitkan Tanpa  Pemohonan  Pada  Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Aidi, SH selaku Kepala Sub  Bagian  Tata  Usaha  pada  Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda,bahwa beliau menjelaskan kembali  selain  pembatalan  sertifikat  hak pakai  karena  cacat  hukum  administratif dapat dilakukan karena adanya pemohonan, dalam  ketentuan  aturan  Peraturan  Menteri Negeri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  9  Tahun  1999  Tentang Tata  Cara  Pemberian  Dan Pembatalan  Hak Atas  Tanah  Negara  Dan  Hak  Pengelolaan juga memberikan kewenangan untuk membatalkan  hak  atas  tanah  apabila ditemukan cacat hukum administratif tanpa adanya  pemohonan.  Hal  ini  berdasarkan ketentuan  Pasal  119  Peraturan  Menteri Negeri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  9  Tahun  1999  Tentang Tata  Cara  Pemberian  Dan Pembatalan  Hak Atas  Tanah  Negara  Dan  Hak  Pengelolaan. Sesuai  ketentuan  pasal  tersebut  bahwa pemberian  kewenangan  pembatalan  hak atas  tanah  tanpa  adanya  pemohonan dilakukan  oleh  pejabat  yang  berwenang. Maksud  dari  pejabat  yang  berwenang  ini ialah  pejabat  yang  berada  dalam  lingkup kerja bidang pertanahan yaitu Pejabat Yang Berkedudukan di Badan Pertanahan Nasional.  Untuk  prosedur  pembatalan sertifikat  hak  pakai  karena  cacat  hukum administratif yang disebabkan tanpa adanya pemohonan,  hampir  sama  dengan  prosedur pembatalan  sertifikat  karena  cacat  hukum administratif  yang  dapat  diajukan  karena adanya pemohonan, yang berbeda hanyalah pada point tidak adanya prosedur pemohonan  syarat  pengajuan,  sehingga
langsung  diproses  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan dalam hal ini lingkup penelitian penulis  adalah  Badan  Pertanahan  Nasional Kota  Samarinda  yang  selanjutnya  akan langsung  mengadakan  penelitian  data yuridis,  dan  data  fisik  apabila  diketahui adanya  cacat  hukum  administratif  dalam proses penerbitannya. Hal ini sesuai dengan pasal  120  ayat  1  Peraturan  Menteri  Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas Tanah  Negara  Dan  Hak  Pengelolaan. Merujuk  pada  ketentuan  pasal  tersebut, beliau  menambahkan  meskipun  tanpa pemohonan  bukan  berarti  tidak  serta  merta dapat dibatalkan bila tidak adanya dalil atau dasar yang kuat dalam pembatalan sertifikat hak pakai tersebut, maka dalam hal ini tetap harus  menyesuaikan  kriteria  kesalahan cacat  hukum  administratif  yang  menjadi dalil  pembatalan  sertifikat  hak  pakai  tanpa pemohonan tersebut.
Kriteria  kesalahan  cacat  hukum administratif  yang  dimaksud  dalam  hal  ini ialah  ketentuan  aturan  Pasal  107  ayat  1 Peraturan  Menteri  Negeri  Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999  Tentang  Tata  Cara  Pemberian  Dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan
Hak Pengelolaan, yaitu;
a. Kesalahan Prosedur; b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
c. Kesalahan Subyek hak;
d. Kesalahan obyek hak;
e. Kesalahan jenis hak;
f. Kesalahan perhitungan luas;
g. Terdapat  tumpang  tindih  hak  atas tanah;
h. Terdapat  ketidakbenaran  pada  data fisik dan/atau data yuridis; atau
i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.
Selanjutnya,  setelah  adanya  hasil penelitian,  maka  hasil  penelitian  tersebut dapat  disampaikan  kepada  Kepala  Kantor Wilayah  atau  kepada  Menteri  untuk diusulkan  pembatalannya  disertai  dengan pendapat  dan  pertimbangannya.  Hal  ini sesuai  dengan  pasal  120  ayat  2  Peraturan Menteri  Negeri  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  1999
Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan Hak  Pengelolaan.  Menurut  beliau  bentuk pembatalan  sertifikat  hak  pakai  tanah karena  cacat  hukum  administratif  yang disebabkan tanpa adanya pemohonan serupa dengan bentuk pembatalan sertifikat hak  pakai  tanah  karena  cacat  hukum administratif yang disebabkan karena adanya  pemohonan  yaitu  berupa  surat keputusan  pembatalan  hak  atau  surat keputusan penolakan pembatalan.
Selanjutnya,  beliau  menambahkan bahwa surat keputusan pembatalan hak atau surat keputusan penolakan pembatalan yang dikeluarkan  oleh  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  disampaikan  kepada  pemohon atau  yang  bersangkutan  melalui  surat tercatat  atau  dengan  cara  lain  yang menjamin  sampainya  keputusan  tersebut kepada  yang  berhak.  Hal  ini  sesuai  dengan Pasal  123  Peraturan  Menteri  Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara
Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. 3. Adanya Putusan Pengadilan Berkekuatan  Hukum  Tetap  Pada Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Samarinda Selain  dapat  dibatalkan  karena  cacat administratif, prosedur pembatalan sertifikat  hak  pakai  dapat  pula  dibatalkan karena  penetapan  putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap. Beliau  menjelaskan  bahwa  keputusan pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan  putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap diterbitkan atas pemohonan yang berkepentingan, dan amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan  hukum  tetap  berbunyi  mengenai dinyatakan  batal  atau  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  atau  yang  pada  intinya sama  dengan  itu.  Hal  ini  sesuai  dengan Pasal  124  Peraturan  Menteri  Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas Tanah  Negara  Dan  Hak  Pengelolaan.  Oleh karena  itu,  beliau  menegaskan  meskipun putusan pengadilan telah terbit apabila tidak
diajukan pemohonan pembatalan haknya ke Badan  Pertanahan  Nasional,  tetap  tidak dapat dilaksanakan amar putusan pengadilan tersebut meskipun sudah
mempunyai  kekuatan  hukum,  sehingga harus ada pemohonan pembatalan sertifikat hak  pakai  tanah  karena  melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan  hukum  tetap  yang  mana  putusan pengadilan  tersebut  diajukan  langsung kepada  Menteri  atau  Kepala  Kantor Wilayah  atau  melalui  Kepala  Kantor Pertanahan itu bersifat wajib. Hal ini sesuai dengan  Pasal  125  ayat  (1)  Peraturan Menteri  Negeri  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  1999
Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan
Hak  Pengelolaan.  Menurut  beliau  kekuatan hukum  putusan  pengadilan  tersebut  hanya berlaku untuk satu sertifikat hak pakai yang ingin  dibatalkan,  sehingga  satu  putusan pengadilan hanya mendapatkan satu pemohonan  pembatalan  dan  wilayahnya hanya  berada  dalam  satu  kota.  Hal  ini sesuai  pula  dengan  Pasal  125  ayat  2 Peraturan  Menteri  Negeri  Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999  Tentang  Tata  Cara  Pemberian  Dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan Hak Pengelolaan.
Mengenai  tata  cara  pemohonan pembatalan  sertifikat  hak  pakai  tanah karena  melaksanakan  putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap, berdasarkan penjelasan beliau, secara garis  besar  memiliki  kesamaan  dengan pemohonan  pembatalan  hak  karena  cacat administratif  yang  mana  syarat-syarat permohonan pembatalan hak tersebut harus sesuai dengan ketentuan Pasal 126
Peraturan  Menteri  Negeri  Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999  Tentang  Tata  Cara  Pemberian  Dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan Hak Pengelolaan.
Selain  itu  kesamaan  yang  lainnya adalah  pemohonan  yang  diajukan  melalui Kepala Kantor Pertanahan, dengan menerima berkas permohona dan
melakukan  pemeriksaan  dan  penelitian kelengkapan  data  yuridis  dan  data  fisik, mencatat  dalam  formulir  isi,  memberikan
tanda terima berkas permohonan
pembatalan,  dan  memberitahukan  kepada pemohon  untuk  melengkapi  data  yuridis dan  fisik  jika  masih  diperlukan.  Hal  ini sesuai  dengan  Pasal  127  Peraturan  Menteri Negeri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  9  Tahun  1999  Tentang Tata  Cara  Pemberian  Dan Pembatalan  Hak Atas  Tanah  Negara  Dan  Hak  Pengelolaan. Selanjutnya  Kepala  Kantor  Pertanahan dalam  hal  ini  sesuai  lingkup  penelitian penulis  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Samarinda meneliti kelengkapan dan kebenaran  data  yuridis  dan  data  fisik permohonan  pembatalan  hak  atas  tanah serta  mencocokkan  hak  atas  tanah  dengan amar  putusan  pengadilan  dengan  data yuridis  yang  terakhir  sebelum  diproses lebih  lanjut  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut dijelaskan oleh beliau, apabila    berkas  dianggap  telah  lengkap tetapi  ternyata  terdapat  perbedaan  antara data  yuridis  dan  data  fisik  dengan  amar putusan pengadilan, Kepala Kantor Pertanahan  dalam  hal  ini  sesuai  lingkup penelitian penulis Badan Pertanahan Nasional  Kota  Samarinda  menyampaikan berkas  pemohonan  tersebut  disertai  dengan keterangan  mengenai  perbedaan  dimaksud kepada  Menteri  Negara  Agraria.  Hal  ini sesuai  dengan  Pasal  128  Peraturan  Menteri Negeri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  9  Tahun  1999  Tentang Tata  Cara  Pemberian  Dan Pembatalan  Hak Atas  Tanah  Negara  Dan  Hak  Pengelolaan. Selanjutnya,    apabila  Menteri  Negara Agraria  telah  menerima  berkas  pemohonan dan  keterangan,  maka  Menteri  Negara Agraria  memerintahkan  kepada  Pejabat yang  ditunjuk  untuk  mencatat  dalam formulir  isian,  memeriksa  dan  meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila  belum  lengkap  segera  meminta Kepala  Kantor  Pertanahan  dalam  hal  ini sesuai  lingkup  penelitian  penulis  Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda untuk melengkapinya.  Beliau  juga  menambahkan kembali  bahwa  keberadaan  amar  putusan pengadilan tetap harus diteliti kembali oleh
Menteri Negara Agraria terkait kelengkapan  dan  kebenaran  data  yuridis dan data fisik permohonan serta memeriksa kelayakan permohonan untuk dapat dinyatakan apakah amar putusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 129 dan ayat 1, ayat 2,  dan  ayat  3,  serta  Pasal  129  dan  ayat  1, ayat 2, dan ayat 3 Peraturan Menteri Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas
Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Setelah pemeriksaan tersebut Menteri Negara Agraria memutuskan pemohonan  tersebut  apakah  menerbitkan keputusan  pembatalan  hak  atas  tanah  yang dimohon atau memberitahukan bahwa amar putusan pengadilan
tidak dapat dilaksanakan  disertai  dengan  alasan  dan pertimbangannya.  Dalam  hal  ini,  Menteri
Negara  Agraria  tidak  dapat  melaksanakan amar  putusan  pengadilan  dapat  mohon fatwa  kepada  Mahkamah  Agung  dalam pelaksanaan amar putusan pengadilan yang dimaksud.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  129 ayat  4,  dan  ayat  5,  serta  Pasal  131  ayat  4, dan  ayat  5  Peraturan  Menteri  Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas Tanah  Negara  Dan  Hak  Pengelolaan. Berkaitan dengan bentuk pembatalan sertifikat  hak  pakai  tanah  karena  putusan pengadilan,  menurut  penjelasan  beliau bentuknya serupa dengan bentuk pembatalan  sertifikat  hak  pakai  tanah karena  cacat  administratif  yaitu  berupa surat  keputusan  pembatalan  hak  atas  tanah atau keputusan tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kakuatan  hukum  tetap  yang  kemudian disampaikan  kepada  pemohon  memalui surat  tercatat  cacat  dengan  cara  lain  yang menjamin  sampainya  keputusan  tersebut kepada  yang  berhak.  Hal  ini  sesuai  dengan Pasal  133  Peraturan  Menteri  Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas Tanah  Negara  Dan  Hak  Pengelolaan. Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  beliau menerangkan  bahwa  prosedur  pembatalan sertifikat hak pakai tanah pada tanah negara jika  melalui  putusan  pengadilan  harus diajukan terlebih dahulu ke Badan
Pertanahan  Nasional  untuk  diteliti  kembali hingga dapat diputuskan untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan
Hak  Atas  Tanah  oleh    Badan  Pertanahan Nasional,  sehingga  prosedur  pembatalan sertifikat  hak  pakai  tanah  karena  putusan pengadilan  dapat  terwujud  apabila  ada pemohonan  dari  yang  berkepentingan  yang kemudian  dikeluarkannya  Surat  Keputusan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  oleh  Badan Pertanahan Nasional.
4. Status  Tanah  Akibat  Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Tanah Sebagai  Aset  Pemerintah  Pada Badan  Pertanahan  Nasional  Kota

## Samarinda
Bahwa  mengenai  kedudukan  proses pembatalan  sertifikat  hak  pakai  tanah  ini yang  mana  proses  pembatalan    sertifikat hak  pakai  tanah  ini  diberlakukan  secara keseluruhan. Artinya, tidak ada pengecualian  termasuk  proses  pembatalan sertifikat  hak  pakai  dapat  terjadi  bila sertifikat  hak  pakai  tersebut  berada  diatas tanah negara, sehingga berdasarkan pernyataan beliau maka menurut
pengamatan  penulis,  proses  pembatalan sertifikat  hak  pakai  tanah  yang  berada diatas  tanah  negara  juga  dapat  terjadi sekalipun  tanah  negara  tersebut  telah diinventarisir  sebagai  aset  pemerintah dalam  hal  ini  yang  menjadi  konsentrasi peneliti adalah Pemerintah Kota Samarinda.
Berdasarkan pernyataan tersebut, maka  timbul  pertanyaan  bagaimana  status tanah akibat pembatalan sertifikat hak pakai tanah tersebut. Untuk menjawabnya penulis melakukan
pengamatan mengenai perubahan  status  hak  atas  tanah  khususnya perubahan status tanah yang beralaskan hak pakai.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan beberapa  teori  serta  peraturan  perundang- undangan  yang  penulis  baca,  maka  dapat penulis  jelaskan  bahwa  status  tanah khususnya status tanah yang beralaskan hak pakai  dapat  berubah.  Dalam  hal  ini  adanya peralihan  hak  tanah  khususnya  hak  pakai dapat  ditingkatkan  menjadi  hak  lain  selain hak  pakai.  Dengan  kata  lain,  status  tanah hak  pakai  dapat  ditingkatkan  menjadi  hak lain  seperti  hak  milik,  terkait  mekanisme peningkatan  status  dari  hak  pakai  tanah diatas  tanah  negara  menjadi  hak  atas  tanah
yang  lain,  berdasarkan  penjelasan  beliau harus  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam hal ini bila tanah yang diajukan sebelumnya beralaskan  hak  pakai  sudah  memiliki  alas hak  lain  sebelum  ada  hak  pakai  bukan murni tanah negara maka dapat menggunakan  ketentuan  aturan  Keputusan Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun  1998 Tentang  Pemberian  Hak  Milik  Atas  Tanah Untuk Rumah Tinggal, dan dalam ketentuan  peraturan  tersebut  peningkatan status  tanah  hak  pakai.  Ketentuan  aturan tersebut  menjelaskan  bahwa  status  tanah hak  pakai  dapat  ditingkatkan  menjadi  hak milik  bukan  hak  lain  seperti  hak  guna bangunan atau hak guna usaha.
Lebih lanjut penulis jelaskan, sedangkan  untuk  tanah  yang  diajukan sebelumnya  tidak  ada  alas  hak  dan merupakan  tanah  negara  maka  peralihan hak  atau  peningkatan  status  hak  atas tanahnya  harus  sesuai  dengan  ketentuan aturan Peraturan Menteri Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara
Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas Tanah  Negara  Dan  Hak  Pengelolaan, dengan  catatan  peningkatan  status  tanah hak  pakai  ini  bukan  ditingkatkan  menjadi hak  milik,  hingga  saat  ini  penulis  belum menemukan  adanya  aturan  yang  bersinergi dengan  pernyataan  bahwa  sertifikat  hak pakai pada tanah negara dapat ditingkatkan menjadi hak milik. Penulis hanya menemukan  aturan  bahwa  tanah  negara dapat  menjadi  hak  milik  apabila  belum adanya  pengajuan  alas  hak  tanah  diatas tanah  negara,  dan  memiliki  histori  yang harus  dibuktikan  yang  sesuai  dengan persyaratan-persyaratan  yang  terdapat  pada ketentuan  aturan  Peraturan  Menteri  Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas Tanah  Negara  Dan  Hak  Pengelolaan. Beliau  kembali  menjelaskan  bahwa  terkait status tanah yang belum ada hak alas tanah dan  dinyatakan  sebagai  tanah  negara  tidak dapat  dihapus,  sehingga  tanah  negara  akan tetap  menjadi  hak  negara  menguasai  tanah secara  langsung.  Oleh  karena  itu  menurut
analisa  penulis,  apabila  ada  pembatalan sertifikat  hak  pakai  tanah  diatas  tanah negara  yang  telah  tercatat  sebagai  aset pemerintah dalam hal ini lingkup penelitian penulis adalah Pemerintah Kota Samarinda, maka  akibat  dari  pembatalan  sertifikat  hak pakai  tanah  sebagai  aset  pemerintah tersebut  adalah  status  tanah  yang  berubah. Dalam  hal  ini  penulis  merujuk  pada  Pasal 56  ayat  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah yang  menyatakan  bahwa,  status  tanah tersebut  kembali  menjadi  tanah  negara. Maksud  dari  kata  hapusnya  hak  pakai, kemudian  dijelaskan  kembali  secara  lugas dalam  Pasal  55  ayat  1  point  a  dan  poin  b Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun 1996  tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, yang menjelaskan  bahwa  yang  termasuk  dari hapusnya  hak  pakai  diantaranya  ialah berakhirnya  jangka  waktu  sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya  atau  dalam  perjanjian pemberiannya,  dan  dibatalkan  oleh  pejabat yang  berwenang.  Dalam  hal  kaitannnya, tanah  negara  yang  telah  memiliki  alas  hak tanah  berupa  hak  pakai  dan  telah  tercatat sebagai  aset  pemerintah  dalam  hal  ini lingkup penelitian penulis adalah Pemerintah Kota Samarinda, maka merujuk pada  ketentuan  aturan  Pasal  57  ayat  1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016
Tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan, bahwa  pelaksanaan  pembatalan  hak  atas tanahnya dilakukan tanpa menunggu proses penghapusan  aset  atau  aktiva  tetap  dari Pemerintah  Daerah.  Lebih  lanjut  dapat penulis  jelaskan,  merujuk  pada  ketentuan aturan  Pasal  57  ayat  2  Peraturan  Menteri Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan
Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian  Kasus  Pertanahan,  bahwa setelah dilaksanakannya pembatalan Kepala
Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemegang  aset  yang  hak  atas  tanahnya dibatalkan agar dilakukan penghapusan aset atau  aktiva  tetap.    Selain  itu  dapat  penulis jelaskan  terkait  peningkatan  status  tanah
yang telah menjadi aset pemerintah, bahwa apabila  pemerintah  dalam  hal  ini  lingkup penelitian  penulis  adalah  Pemerintah  Kota Samarinda ingin meningkatkan status tanah yang  memiliki  alas  hak  pakai  dan diperuntukkan  sebagai  inventarisasi  aset pemerintah dalam hal ini lingkup penelitian penulis  adalah  Pemerintah  Kota  Samarinda tidak dapat terjadi.
Hal ini karena kewenangan Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini  lingkup penelitian  penulis  adalah  Pemerintah  Kota Samarinda  hanya  sebatas  menguasai  tanah bukan  memiliki  yang  kemudian  tanah negara  tersebut  dikonversi  menjadi  hak pakai  tanah,  dan  peningkatan  sertifikat  hak pakai  tidak  dapat  dilakukan  diatas  tanah negara  kecuali  belum  ada  alas  hak  diatas tanah  negara  tersebut.  Berdasarkan  uraian penjelasan  tersebut,  maka  dapat  penulis simpulkan  secara  garis  besar  bahwa prosedur pembatalan terhadap sertifikat hak pakai  tanah  yang  tercatat  sebagai  aset pemerintah dalam hal ini lingkup penelitian penulis adalah Pemerintah Kota Samarinda, dapat  dilakukan  oleh  Badan  Pertanahan Nasional  Kota  Samarinda  berdasarkan ketentuan  aturan  Peraturan  Menteri  Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas Tanah  Negara  Dan  Hak  Pengelolaan, apabila  ditemukan  dua  hal  yaitu  adanya cacat  hukum  administratif,  dan  adanya putusan  pengadilan  yang  memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  yang  kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan Sertifikat  Hak  Atas  Tanah,  sedangkan terkait  mengenai  status  tanah  akibat pembatalan  sertifikat  hak  pakai  tanah  yang menjadi  aset  pemerintah  dalam  hal  ini lingkup penelitian penulis adalah
Pemerintah  Kota  Samarinda,  ialah  kembali menjadi tanah negara yang mana dalam hal ini  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Samarinda tidak perlu menunggu
dicoretnya tanah negara dari aset pemerintah  karena  dengan  dikeluarkannya Surat Keputusan Pembatalan Sertifikat Hak Atas  Tanah,  maka  status  tanah  tersebut kembali  menjadi  tanah  yang  langsung dikuasai oleh negara.
B. Kendala  Yang  Dihadapi  Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda Dalam Proses Pembatalan  Sertifikat  Hak  Pakai Tanah  Sebagai  Aset  Pemerintah Kota Samarinda Dalam  proses  pembatalan  sertifikat hak  pakai  tanah  diatas  tanah  negara  yang menjadi  aset  pemerintah  dalam  hal  ini lingkup penelitian penulis adalah Pemerintah Kota Samarinda tentu menemukan  kendala  atau  hambatan  dalam menyelesaikan prosedur pembatalan
sertifikat  hak  pakai  tanah  sebagai  aset pemerintah  di  Kota  Samarinda.  Kendala tersebut  dapat  penulis  jelaskan  sebagai berikut; 1. Tidak Adanya Pengajuan

## Pemohonan
Salah  satu  tantangan  terbesar  bagi
Badan  Pertanahan  Nasional  dalam  lingkup penelitian  ini  Badan  Pertanahan  Nasional Kota  Samarinda  adalah  tidak  aktifnya pemohon  mengajukan  pemohonan  tehadap pembatalan  sertifikat  hak  pakai  tanah. Dalam  hal  kaitannya  dengan  penelitian penulis mengenai pembatalan sertifikat hak atas  tanah  yang  menjadi  aset  pemerintah dalam lingkup penelitian ini ialah Pemerintah  Kota  Samarinda,  maka  jarang ditemukan adanya pemohon yang
mengajukan  cacat  hukum  administratif terhadap tanah negara yang tercatat sebagai aset  pemerintah  dalam  lingkup  penelitian ini ialah Pemerintah Kota Samarinda.
Hal  ini  menurut  beliau  sekali  lagi disebabkan  oleh  tidak  aktifnya  pemohon mengajukan  pemohonan,  sehingga  sulit bagi  Badan  Pertanahan  Nasional  dalam lingkup  penelitian  ini  Badan  Pertanahan Nasional  Kota  Samarinda  memproses pembatalan sertifikat hak pakai tanah diatas tanah negara yang menjadi aset pemerintah dalam lingkup penelitian ini ialah Pemerintah  Kota  Samarinda.  Begitu  pula dengan pemohonan yang diajukan
berdasarkan  putusan  pengadilan  yang memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Dalam hal  ini  menurut  beliau  yang  harus mengajukan  adalah  yang  memenangkan putusan  pengadilan  tersebut  agar  dapat diproses  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional dalam lingkup penelitian ini Badan
Pertanahan Nasional Kota Samarinda untuk dibatalkannya  sertifikat  pembatalan  hak atas  tanah  tersebut.  Lebih  lanjut  beliau menambahkan,  hal  ini  juga  berlaku  untuk sertifikat  hak  atas  tanah  yang  menjadi  aset pemerintah  dalam  lingkup  penelitian  ini ialah  Pemerintah  Kota  Samarinda,  apabila ada  pengajuan  pemohonan  pelaksanaan putusan  pengadilan  yang  memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  maka  Badan Pertanahan Nasional dalam lingkup penelitian  ini  Badan  Pertanahan  Nasional Kota Samarinda akan melaksanakan prosedur  pembatalan  sertifikat  hak  pakai tanah  meskipun  telah  tercatat  sebagai  aset pemerintah.
Dalam  hal  pengajuan  pemohonan karena  putusan  pengadilan  merupakan  hal yang  paling  sering  menjadi  kendala  bagi Badan  Pertanahan  Nasional  dalam  lingkup penelitian  ini  Badan  Pertanahan  Nasional Kota Samarinda akan menyelesaikan prosedur  pembatalan  sertifikat  hak  pakai tanah. Menurut beliau adanya kesalahpahaman  oleh  masyarakat  terhadap kedudukan  putusan  pengadilan  tersebut.
Dalam  hal  ini  Badan  Pertanahan  Nasional dalam lingkup penelitian ini Badan Pertanahan  Nasional  Kota  Samarinda  tidak dapat  menindaklanjuti  apabila  belum  ada yang  mengajukan  pemohonan  bedasarkan putusan pengadilan tersebut untuk membatalkan  sertifikat  hak  pakai  tanah meskipun  putusan  pengadilan  tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini, menurut pemahaman  penulis,  beliau  menyamakan proses  pembatalan  sertifikat  hak  pakai tanah  diatas  tanah  negara  dengan  tanah yang  telah  memiliki  alas  hak  tanah. Artinya, prosedur pembatalan sertifikat hak pakai  diatas  tanah  negara  dapat  terjadi apabila ada pemohonan yang diajukan baik melalui  cacat  administrasi  maupun  putusan pengadilan, sehingga menurut beliau sangat sulit memprediksi sertifikat hak pakai yang mana yang bermasalah dan harus dibatalkan. Terlebih  lagi,  apabila  sertifikat  hak pakai pada tanah negara tersebut merupakan  aset  dari  pemerintah  seperti Pemerintah Kota Samarinda. Beliau menegaskan  bahwa,  harus  ada  pemohon
dalam  mengajukan  prosedur  pembatalan sertifikat  hak  pakai  termasuk  sertifikat  hak pakai  pada  tanah  negara  sebagai  aset pemerintah,  sehingga  hal  ini  menjadi kendala yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
terkait  menemukan  sertifikat  hak  pakai tanah  diatas  tanah  negara  yang  bermasalah dan  harus  diberikan  surat  keputusan pembatalan hak atas tanah. 2. Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Samarinda Bersifat Pasif . Membahas mengenai kendala selanjutnya,  maka  menurut  beliau  perlu memahami dulu apa yang menjadi pertimbangan utama atau dasar bagi Badan Pertanahan Nasional dalam lingkup penelitian  ini  Badan  Pertanahan  Nasional Kota Samarinda dalam menerbitkan sertifikat  hak  pakai  tanah  diatas  tanah negara.  Menurut  beliau  pertimbangan utama  atau  dasar  tersebut  dapat  ditemukan pada  perihal  menimbang  dalam  ketentuan Peraturan  Menteri  Negeri  Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999  Tentang  Tata  Cara  Pemberian  Dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan Hak  Pengelolaan  yang  menyatakan  bahwa pemberian  sertifikat  hak  pakai  tanah  diatas tanah  negara  merupakan  implementasi pemberian  hak  atas  tanah  sesuai  dengan amanat  Undang-undang  Nomor  5  Tahun 1960  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40 Tahun 1996 perlu diatur mengenai tata cara pemberian  dan  pembatalan  hak  atas  Tanah Negara  dan  Hak  Pengelolaan.  Setelah memahami dasar
pertimbangan diterbitkannya  sertifikat  hak  pakai  diatas tanah  negara,  maka  lebih  lanjut  dalam wawancara  beliau  menyatakan  bila  ada sertifikat  yang  diterbitkan  tentu  sertifikat tersebut  juga  dapat  berakhir,  sehingga sertifikat  hak  pakai  tanah  yang  digunakan oleh  Pemerintah  Daerah  Kota  Samarinda sebagai  aset  daerah  tentu  penggunaanya juga dapat berakhir.
Berakhirnya  hak  pakai  tanah  diatas tanah  negara  tersebut  menurut  beliau bukanlah  tanpa  alasan.  Beliau  menjelaskan bahwa  ada  beberapa  faktor    yang mempengaruhi berakhirnya hak pakai tanah diatas  tanah  negara  diantaranya  habisnya jangka  waktu  hak  pakai  dan  adanya
pembatalan sertifikat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara
Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas Tanah  Negara  Dan  Hak  Pengelolaan. Berakhirnya  jangka  waktu  sertifikat  hak pakai  menurut  beliau  dapat  diperpanjang kembali,  dan  dasar  pertimbangan  terkait perpanjangan  jangka  waktu  sertifikat  hak pakai  tanah  pada  tanah  negara  bagi  Badan Pertanahan  Nasional  Kota  Samarinda  ialah ketentuan  Pasal  142  sampai  dengan  Pasal 149 Peraturan Menteri Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas
Tanah  Negara  Dan  Hak  Pengelolaan. Berdasarkan  penjelasan  beliau  tersebut, maka  menurut analisa penulis  bukan hanya tidak aktifnya pemohon mengajukan permohonan  namun  juga  karena  peran
Badan  Pertanahan  Nasional  dalam  lingkup penelitian  ini  Badan  Pertanahan  Nasional
Kota Samarinda cenderung pasif menunggu adanya pemohon yang mengajukan pembatalan  sertifikat  hak  pakai  tanah khususnya  tanah  negara.  Hal  ini  diperkuat dengan  adanya  argument  beliau  yang menyatakan  bahwa  belum  ada  pembatalan sertifikat  hak  pakai  tanah  yang  dilakukan diluar  dari  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yaitu  Peraturan  Menteri  Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.
Artinya, selama ini Badan Pertanahan Nasional dalam lingkup penelitian  ini  Badan  Pertanahan  Nasional Kota Samarinda hanya menunggu pemohon dalam  mengajukan  pemohonan  untuk melaksanakan prosedur pembatalan
sertifikat  hak  pakai  tanah  khususnya  yang tercatat  sebagai  aset  pemerintah  dimana menurut beliau peran dari Badan Pertanahan Nasional termasuk Badan
Pertanahan Nasional Kota Samarinda hanya sebagai  pelaksana  bukan  sebagai  eksekutor sehingga sifatnya pasif dan tidak atif dalam hal  pembatalan  sertifikat  hak  pakai  diatas tanah negara. Menurut pengamatan penulis, hal  itu  sendiri  terjadi  karena  Badan
Pertanahan Nasional dalam lingkup penelitian  ini  Badan  Pertanahan  Nasional Kota Samarinda memiliki batasan wewenang bukan sebagai pengambil keputusan  terkait  penyelesaian  prosedur pembatalan sertifikat hak pakai tanah diatas tanah  negara,  namun  hanya  sebagai pelaksana dari peraturan perundang-
undangan terkait urusan pertanahan, padahal menurut penulis  Badan Pertanahan Nasional  dalam  lingkup  penelitian  ini Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda  merupakan  alat  bagi  penegakan hukum  agraria  nasional  bukan  hanya sebagai  pelaksana  hukum  agraria  nasional namun  juga  seharusnya  dapat  menjadi eksekutor (pengambil  keputusan),  sehingga dirasa  kurang  dalam  melaksanakan  fungsi dan  tugas  Badan  Pertanahan  Nasional dalam lingkup penelitian ini Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
sebagai  penegak  hukum  agraria  nasional khususnya di Kota Samarinda.
Menurut penulis dengan diperluasnya peran  Badan  Pertanahan  Nasional  dalam lingkup  penelitian  ini  Badan  Pertanahan Nasional  Kota  Samarinda,  maka  apabila ada
pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan terkait sertifikat hak pakai tanah khususnya  tanah  negara  yang  telah  tercatat sebagai aset  pemerintah,  Badan  Pertanahan Nasional  khususnya  Badan  Pertanahan Nasional  Kota  Samarinda  dapat  segera mengambil tindakan tegas dengan membuat keputusan  untuk  membatalkan  sertifikat hak  pakai  tanah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  tanpa harus  menunggu  adanya  permohonan. Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat penulis simpulkan bahwa secara garis besar kendala yang dihadapi oleh Badan Pertanahan  Nasional  khususnya  Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dalam proses  pembatalan  sertifikat  hak  pakai tanah  pada  tanah  negara  sebagai  aset Pemerintah  Kota  Samarinda  didominasi oleh  tidak  aktifnya  pemohon  dalam mengajukan  permohonan  pembatalan  hak atas tanah yang didukung oleh peran Badan Pertanahan  Nasional  khususnya  Badan Pertanahan  Nasional  Kota  Samarinda  yang pasif  dalam  menyelesaikan  permasalahan terkait  proses  pembatalan  sertifikat  hak
pakai  tanah  pada tanah  negara  sebagai  aset
Pemerintah Kota Samarinda. Oleh karenanya, penulis berharap Badan Pertanahan  Nasional  khususnya  Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dapat aktif  turut  serta  dalam  mengantisipasi kendala tersebut, terkait prosedur pembatalan  sertifikat  pinjam  pakai  tanah pada  tanah  negara  yang  telah  menjadi  aset pemerintah.

## PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN
Pembatalan sertifikat hak pakai tanah pada  tanah  negara  sebagai  aset  pemerintah disebabkan  karena  dua  hal  yaitu  cacat administratif  dan  putusan  pengadilan  yang persyaratannya telah diatur dalam Peraturan Menteri  Negeri  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan
Hak  Pengelolaan.  Selain  itu  mengenai status  tanah  akibat  adanya  pembatalan sertifikat  hak  pakai  tanah  yang  merupakan aset  pemerintah  kembali  menjadi  tanah negara,  dan  dilakukan  tanpa  menunggu proses  penghapusan  aset  atau  aktiva  tetap dari Pemerintah Daerah, kemudian diberikan bentuk Surat Keputusan Pemabatalan Hak Atas Tanah yang
dikeluarkan  oleh  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dalam proses  pembatalan  sertifikat  hak  pakai tanah  pada  tanah  negara  sebagai  aset Pemerintah  Kota  Samarinda  didominasi oleh  tidak  aktifnya  pemohon  dalam mengajukan  permohonan  pembatalan  hak atas tanah yang didukung oleh peran Badan Pertanahan  Nasional  Kota  Samarinda  yang pasif dalam menyelesaikan proses pembatalan  sertifikat  hak  pakai  tanah  pada tanah  negara  sebagai  aset  Pemerintah  Kota Samarinda.
Adapun  saran  dalam  peneltian  ini Penulis  berharap  kedepannya  peran  Badan Pertanahan  Nasional  khususnya  Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda diperluas bukan sebagai pelaksana
keputusan  namun  juga  dapat  sebagai pengambil  keputusan,  mengingat  Badan Pertanahan  Nasional  khususnya  Badan
Pertanahan Nasional Kota Samarinda merupakan satu-satunya alat bagi penegakan  hukum  agraria  nasional. Dan Penulis berharap kedepannya Badan Pertanahan  Nasional  khususnya  Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dapat aktif  turut  serta  dalam  mengantisipasi kendala tersebut, terkait prosedur pembatalan  sertifikat  pinjam  pakai  tanah pada  tanah  negara  yang  telah  menjadi  aset pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU – BUKU
Achmad  Chulaemi,  1993, Hukum  Agraria, Perkembangan,  Macam  Hak  Atas Tanah dan Pemindahannya , Semarang, FH Undip. Ali  Achmad  Chomzah,  2002, Hukum
Pertanahan  ;  Pemberian  Hak  Atas Tanah  Negara,  Sertipikat  dan Permasalahannya , Jakarta,  Prestasi Pustaka. Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian  Huk um.    Jakarta,  PT Raja Grafindo Persada.
Bachtiar  Effendie.  1993. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan- peraturan  Pelaksanaannya. Cet.2. Bandung, Alumni. Bahder  Johan  Nasution,    2008, Metode
Penelitian  Ilmu  Hukum ,  Bandung,
CV Mandar Maju. Boedi  Harsono,  2002. Hukum  Agraria Indonesia , Himpunan  Peraturan- peraturan  Hukum  Tanah ,  Jakarta,
Djambatan.
John  Salindeho,  1993, Masalah  Tanah
Dalam    Perkembangan ,  Jakarta, Sinar Grafika.
K.  Wantijk  Saleh,  1982, Hak  Anda  Atas Tanah , Jakarta, Ghalia Indonesia
Lexy  J.  Moleong,  2010, Metodelogi Penelitian  Kualitatif ,  Ed.  Rev, Jakarta, Remaja Rosdakarya Maria S.W. Soemardjono, 2006. Kebijakan Pertanahan  :  Antara  Regulasi  dan Implementasi . Jakarta, Kompas.
Muhammad  Bakri,  2007, Hak  Menguasai Tanah  Oleh  Negara ,  Yogyakarta,
Citra Media Sudarto,  2002., Metodologi  Penelitian Filsafat ,  Jakarta,  Raja  Grafindo Persada. Sudjito,1987, Prona  Pensertifikatan  Tanah Secara  Massal  dan  Penyelesaian Sengketa  Tanah  yang  bersifat Strategis , Yogyakarta, Liberty Urip  Santoso.  2010. Pendaftaran  dan Peralihan Hak atas Tanah . Jakarta,
Kencana.
Waluyo Bambang, 2002, Penelitian Hukum Dalam  Praktek ,  Jakarta,  Sinar Grafika.

## Peraturan Perundang – Undangan
Undang  –  Undang  Dasar  (UUD)  1945 Amandemen IV Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Undang-Undang  Pokok Agraria Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor 9  tahun  1999  tentang    Tata  Cara Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak Atas  Tanah  Negara  Dan  Hak
Pengelolaan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun
1996  tentang  Hak  Guna  Usaha,
Hak  Guna  Bangunan  Dan  Hak Pakai Atas Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor  11  tahun  20116  tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor 6  Tahun  1998  Tentang  Pemberian Hak  Milik  Atas  Tanah  Untuk Rumah Tinggal