## IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG

## Kariaman Sinaga
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas
Dharmawangsa
Email: kariamansinaga@dharmawangsa.ac.id
RINGKASAN - Kebijakan lahrnya dana desa menjadi momentum strategis dalam upaya  pengembangan  pemerintahan  desa.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  anggaran desa  yang  dapat  dipergunakan  untuk  pembangunan  yang  pada  tahun-tahun sebelumnya  belum  dianggarkan  oleh  pemerintah  pusat.  Melalui  dana  desa  yang dikucurkan pemerintah diharapkan akan memberikan percepatan serta kemandirian desa  sejalan  dengan  tuntutan  tujuan  nasional  Indonesia.  Untuk  melakukan percepatan  dalam  pembangunan  pemerintahan  desa  maka  sangat  diperlukan efektivitas dan evisiensi dalam penggunaannya pada masing-masing pemerintahan desa.  Upaya  percepatan  pembangunan  pemerintahan  desa  melalui  implementasi dana  desa  sealan  dengan  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi  Pemerintahan  pada  pasal  1  ayat  92  yang  menyatakan  bahwa pemerintahan  memiliki  fungsi  yang  meliputi  tugas  pengaturan,  pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Penelitian  dilakukan  melalui  pemilihan  desa  yang  menjadi lokasi  penelitian  implementasi  dana  desa  terhadap  pembangunan  berdasarkan kriteria desa yang memiliki keterwakilan gambaran desa secara umum. Beberapa desa yang mewakili tersebut adalah: Desa Kotangan, Desa Jaharun B, dan Desa Sei Karang.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghasilkan  keterwakilan  desa  secara keseluruhan  yang  mewakili karakteristik sebagai desa yang berbasis perkebunan, pertanian, dan desa yang berbasis usaha atau perdagangan,Hasil penelitian tentang evaluasi implementasi dana desa dalam rangka pengembangan wilayah Kecamatan Galang  melalui  pemberdayaan  masyarakat  masih  mengalami  beberapa  kendala yaitu: 1.Terjadinya pandemic coid 19 yang telah memberikan dampak bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang tidak dapat memberikan kebebasan beraktivitas sebagaimana  sebelumnya.  2.Dilakukannya  recofusing  anggaran  baik  di  tingkat Provinsi,  Kabupaten,  Kecamatan,  maupun  pemerintah  desa  sendiri  untuk memprioritaskan  penanganan  kesehatan  untuk  mencegah  meluasnya  dampak pandemik.  Dengan  demikian  dana  desa  yang  seharusnya  dipergunakan  untuk pemberdayaan masyarakat dialihkan untuk penanganan pandemik covid 19.

## Kata Kunci: Implementasi, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  dana  desa  menjadi  merupakan  satu  upaya  pencapaian  tujuan nasional  yang  sebagaimana  tercantum  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945  yakni  salah  satunya  mencapai  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  upaya pencapaiannya, sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsinya  yang  meliputi:  fungsi  pembangunan,  fungsi  pelayanan,  dan  fungsi pemberdayaan.  Untuk  menjalankan  fungsi  negara  khususnya  memberdayakan masyarakat diperlukan anggaran serta sangat ditentukan oleh pemanfaatan situasi dan  kondisi  baik  kondisi  sosial,  budaya,  politik,  serta  pertahanan  dan  keamanan suatu masyarakat.
Dalam  konteks  pemerintahan  desa,  Sugiman  (2018),  menyatakan  desa memiliki asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan  mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 melalui  perlindungan  dan  pemberdayaan  agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan demokratis yang akan menjadi landasan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hal menjadi dasar bahwa pemahaman terhadap suatu masyarakat untuk dapat melakukan pemberdayaan yang didukung oleh anggaran yang dimiliki.
Berbagai bentuk penganggaran telah dilakukan terhadap pemerintahan desa sesuai  dengan  pihak  kelembagaan  yang  menjalankan  baik  di  tingkat  nasional maupun ditingkat daerah. Dalam penelitian yang dilakukan di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ini dilakukan dalam rangkan penyaluran dana desa yang diperoleh  setiap  pemerintah  desa  dari  pemerintah  nasional  dalam  mendukung pembangunan desa yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
Pendekatan  yang  menjadi  pembahasan  dalam  kajian  penelitian  adalah melalui pendekatan berdasarkan kondisi demografi desa (inklusifisme) yang dapat menjadi  dasar  bagi  pemerintahan  desa  di  Kecamatan  Galang  dalam memberdayakan  masyarakat.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  diperlukannya pengelolaan  keuangan  yang  lebih  profesional  dalam  upaya  melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pembangunan desa.
Penyaluran dana desa di Kecamatan Galang diharapkan dapat memberikan dukungan  kuat  dalam  upaya  melakukan  pembangunan,  pelayanan,  dan
pemberdayaan  di  desa  melalui  evaluasi  yang  dilakukan.  Kondisi  sosial,  budaya, maupun  potensi  alam  yang  dimiliki  masing-masing  desa  menunjukkan  perlunya penyesuaian penggunaan dana desa yang sesuai dengan kebutuhan. Nilai strategis lainnya yang diharapkan dari pemberdayaan masyarakat memerlukan evaluasi yang akan  memberikan  efisiensi  dalam  peningkatan  pembangunan  desa.  Dalam implementasinya,  pemerintah  daerah  atau  satuan  kerja  perangkat  daerah  terkait diharapkan  dapat  menjadi  mitra  yang  bersinergi  dalam  pembangunan  desa  yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
Dalam  mendukung  pengembangan  desa  sangatdiperlukan  koordinasi dengan  pihak-pihak  terkait  baik  dari  pihak  pemerintah,  pihak  swasta  dan masyarakat.  Penelitian  yang  dilaksanakan  diharapkan  dapat  memberikan  suatu evaluasi sehingga upaya pembangunan desa yang dilaksanakan lebih berkualitas.

## Implementasi Kebijakan
Pada  dasarnya  suatu  kebijakan  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  mengatasi persoalan-persoalan  yang  dihadapi  baik  yang  dilakukan  dalam  konteks pemerintahan  daerah  maupun  pemerintah  nasional.  Dalam  pelaksanaannya  suatu kebijakan memerlukan suatu evaluasi agar kebijakan yang dijalankan benar-benar dapat  mengatasi  persoalan  pembangunan  atau  memberikan feed  back yang  akan memperbaiki kebijakan selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa suatu kebijakan akan  mengalami  penguatan  melalui  adanya  perubahan  dalam  perencanaan  yang diuji secara terus menerus melalui evaluasi pada pelaksanaan suatu kebijakan.
Dengan  demsuatu  kebijakan  memiliki  sifat  berulang  ( repetisi )  sesuai dengan putaran kebijakan yang akan berjalan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan  suatu  wilayah  atau  negara  (Euliau  dan  Prewit:  2016).  Melalui kebijakan sangat diharapkan akan memberikan kepatuhan dalam pelaksanaannya. Hal ini juga menunjukkan luasnya dampak pelaksanaan kebijakan yang dilakukan melalui regulasi atas melalui kesepakatan antara berbagai pihak.
Menyangkut  kebijakan  yang  dilaksanakan,  Nugroho:  (2003)  menyatakan bahwa  suatu  kebijakan  tidak  musti  dilakukan  melalui  peraturan  perundang- undangan  yang  diberlakukan  secara  tertulis  tetapi  juga  termasuk  kebijakan  yang
tidak  tertulis  yang  dihasilkan  melalui  kesepakatan-kesepakatan.  Hal  ini memperkuat posisi rakyat yang mendukung upaya perjanjian yang dapat ditempuh untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  disepakati  bersama.  Hal  ini  merupakan  upaya atau jalur yang juga strategis dalam kaitannya dengan memberdayakan masyarakat yang dimungkinkan untuk dapat dilakukan di tingkat bawah tanpa harus mengalami hambatan  dengan  sistem  birokrasi  yang  dapat  menghambat  dalam  proses pembangunan desa.
Implementasi  suatu  kebijakan  sangat  memerlukan  kesesuaian  dengan lingkungan  tempat  dilaksanakan  suatu  kebijakan.  Unit  pemerintah  yang menjalankan  kebijakan  tanpa  memperhatikan  aspek  lingkungan  akan  mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya (Robert Eyestone: 1972). Implementasi kebijakan secara umum juga dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam arti  yang  lebih  luas.  Hal  ini  menyangkut  berbagai  bidang  terkait  pengembangan wilayah  hingga pemerintahan desa yang  meliputi: aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan pembangunan.
Secara hirarkhi kebijakan itu sendiri merupakan turunan dari perencanaan yang  diperoleh  melalui  ranah  politik  yakni  kesepakatan  antara  eksekutif  dan legislatif  serta  pihak-pihak  lain  yang  terlibat.  Kebijakan  nasional  khususnya tentang pelaksanaan dana desa merupakan program yang dilakukan dengan model dari atas ke bawah (the top down approach) kebalikannya dari model kebijakan dari bawah ke atas (button up). Dalam implementasinya pelaksanaan dana desa sejalan dengan pelaksanaan otonomi yang memberikan ruang untuk pengelolaan anggaran dana desa untuk pembangunan.
Kebijakan dana desa merupakan bentuk pengembangan atau pembangunan desa  sejalan  otonomi  yang  dijalankan  pemerintah  pusat  dengan  tetap memperhatikan regulasi yang ditetapkan secara nasional dan perkembangan pada level  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah.  Pendekatan  pemberdayaan masyarakat pada masing-masing wilayah sesuai dengan kondisi wilayah atau desa menjadi  dasar  dalam  proses  administrasi  publik.  Penelitian  model  implementasi dikembangkan oleh Brian  W Hogwood dan Lewis A Gunn memiliki persyaratan sebagai  berikut:  1.Kondisi  eksternal,  2.Ketersediaan  waktu  dan  sumber-sumber
yang memadai, 3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia, 4.Kebijakan yang sesuai dengan penempatannya, 5.Memiliki hubungan kausalitas yang langsung, 6.Hubungan saling ketergantungan yang kecil , 7.Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, 8.Tugas yang terperinci, 9.Komunikasi dan koordinasi yang sempurna, dan 10.Keterlibatan pihak-pihak yang berwenang.
Model  implementasi kebijakan  lainnya dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam proses implementasi yang akan dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat  menjadi  bagian  yang  akan  diuji  atas  pelaksanaan  suatu  model implementasi. Model  yang dilakukan Horn  melihat adanya keterkaitan antara  isu dengan kebijakan yang dijalankan dan keterkaitan model kebijakan dengan prestasi kerja sehingga akan lebih menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Untuk melihat  tingkatan  model  kebijakan  yang  dilaksanakan  terdiri  dari:  standar  dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi dan penguatan aktivitas, karakteristik pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dan disposisi implementor.
Pelaksana implementasi kebijakan  meliputi  struktur birokrasi, norma, dan pola  hubungan  yang  akan  mempengaruhi  implementasi,  sedangkan  disposisi mencakup  respon  implementator,  pemahaman  terhadap  kebijakan,  dan  intensitas yang dimiliki implementator. Terkait dengan orientasi suatu kebijakan merupakan pembahasan  tentang  komunikasi  yang  terbangun  antar  lembaga  terkait  dalam melaksanakan suatu kegiatan. Sedangkan pelaksanaan dari model kebijakan yang diteliti meliputi pihak pemerintah dan swasta yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan.  Model  lainnya  dikemukakan  oleh  Daniel  Mazmanian  dan  Paul  A Sabatier  yang  disebut  kerangka  analisis  implementasi  yang  menekankan  pada variabel  penting  keberhasilan  suatu  kebijakan  yaitu:  mudah  dan  sulitnya mengendalikan suatu kebijakan, kemampuan menstrukturkan suatu kebijakan, dan pengaruh langsung variabel politik terhadap suatu kebijakan. Aspek politik dapat menjadi  perhatian  dikarenakan  adnya  dominasi  individu  atau  kelompok  tertentu dalam menjalankan suatu kebijakan.

## Pembangunan Desa
Pembangunan merupakan salah satu bagian dari fungsi pemerintahan selain dari  fungsi  pelayanan,  fungsi  pemberdayaan,  dan  fungsi  pengaturan  untuk mencapai cita-cita nasional yang menghasilkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat,  adil  dan  makmur..  Untuk  melakukan  pembangunan  dalam  konteks perdesaan memerlukan penyesuaian yang dilakukan melalui komunikasi, kordinasi, dan  disposisi.  Hal  inilah  yang  dilakukan  dalam  melakukan  implementasi sebagaimana Nurcholis (2011) menyatakan bahwa desa merupakan satu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang  tertentu  batas-batasnya,  memiliki  ikatan  lahir  dan  bathin  yang  sangat  kuat, baik  karena  keturunan,  kepentingan  politik,  ekonomi,  sosial,  kemanandan kebersamaan lainnya.
Dengan  demikian  dalam  melakukan  pembangunan  desa  memerlukan pemahaman  tentang  desa  dalam  upaya  menjalankan  pembangunan  melalui  dana desa yang diberikan pemerintah. Hal ini sejalan dengan ketetapan-ketetapan yang dilakukan  pemerintah  yang  notabene  merupakan  aspirasi  dari  masyarakat, meskipun  tidak  selamanya  ketetapan-ketetapan  yang  dilakukan  pemerintah sepenuhnya mendukung pembangunan desa.
Pembangunan yang dilakukan dalam mencapai cita- cita nasional meliputi berbagai  bidang  termasuk  bidang  pangan  yang  menjadi  kebutuhan  dasar. Pemenuhan  kebutuhan  dasar  telah  menjadi  perhatian  baik  ditingkat  nasional maupun  global,  sebagaimana  adanya  Gerakan  Ketahanan  Pangan  (GKP)  sebagai sektor yang dapat bersinergi dengan dengan Lembaga Organisasi Pangan Sedunia (FAO).  Untuk  mencapainya,  maka  diperlukan  adanya  pemberdayaan  masyarakat melalui  gerakan  sosial  yang  diinisiasi  oleh  masyarakat  sehingga  menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan.(Yuni Kusumawati, 2022).

## Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  upaya  yang  dilakukan  untuk melakukan  penguatan  terhadap  masyarakat  yang  lemah  melalui  adanya pemberdayaan yang merupakan bagian dari fungsi pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk melakukan implementasi maupun program pada pemerintah
desa  dilakukan  melalui  sinergitas  anatar  program  pembangunan,  pelayanan, pemberdayaan,  dan  pengaturan.  Nilai  strategis  dari  pemberdayaan  yang  menjadi salah  satu  focus  dalam  penelitian  yang  dilakukan  adalah  potensi  alam  maupun potensi  sumber  daya  manusia  yang  tidak  akan  memberikan  manfaat luas  apabila tidak  melalukan  implementasi  yang  memberikan  kesempatan  untuk  melakukan komunikasi, disposisi, dan kordinasi dalam kontes implementasi dana desa dalam mendukung pembangunan di desa.
Pada level pemberdayaan yang dilakukan pada level pemerintah desa akan memberikan  gambaran  sinergitas  yang  diwakili  oleh  pihak  pemerintah,  pihak swasta,  maupun  pihak  masyarakat  seehingga  memiliki  representatif  dalam memahami  suatu  desa.  Kemudian  program  yang  dijalankan  khususnya  program pemberdayaan  masyarakat  memerlukan  penyesuaian  terhadap  program  ynag dijalankan  pada  lvel  pemerintah  pusat  maupun  level  pemerintah  pusat  maupun program-program terkait lainnya.
Melalui berbagai kelompok yang ada di masyarakat maka diharapkan akan dapat meningkatkan kehidupan masyaraka. Djamal R (2016:3) menyatakan untuk pengembangan  suatu  kelompok  perlu  memperhatikan  faktor  eksternal  dan  faktor internal kelompok, sedangkan untuk pendayagunaannya perlu meningkatkan unsur demografi,  teknologi  komunikasi,  pengolahan  dan  pemasaran,  petunjuk  teknis, peran organisasi sesuai dengan tuntutan perkembangan.
Demolingo (2015) menyatakan bahwa pemerintah harus berorientasi pada pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengembangan  pariwisata  yang  meliputi pembangunan  assesibilitas,  fasilitas  pariwisata,  atraksi  wisata,  maupun  informasi dan  promosi.  Hal  ini  memperkuat  akan  pentingnya  pemberdayaan  yang  harus diprioritaskan  dalam  melakukan  pengembangan  pariwisata.  Dalam  melakukan pemberdayaan  maka  diperlukan  tahapan  pemberdayaan  yang  benar  sehingga memberikan kepercayaan dan keberhasilan terhadap program pemberdayaan yang dijalankan.  Sedangkan  untuk  keberhasilan  pemberdayaan  yang  dilakukan  perlu menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya suatu masyarakat.
Secara  umum,  pemberdayaan  masyarakat  dapat  dilakukan  dengan memperhatikan 2 (aspek) yang ada pada masyarakat yaitu: aspek internal dan aspek
eksternal. Faktor internal berasal dari dalam masyarakat sendiri sedangkan faktor eksternal  merupakan  kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang  terkait  dengan pemberdayaan masyarakat itu sendiri (Wasistiono: 2003). Dalam memberdayakan masyarakat  sangat  diperlukan  nilai-nilai  kehidupan  untuk  meningkatkan  kualitas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Dalam prakteknya maka proses pemberdayaan harus memiliki orientasi yang jelas dalam memberdayakan masyarakat. Orientasi yang  digunakan  meliputi  pada  tujuan  yang  ingin  dicapai,  mengacu  kepada tantangan, serta mengacu pada sumber daya yang dimiliki (Riant Nugroho: 2004).
Dalam  meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat,  diperlukan  adanya kebebasan  untuk  melakukan  peningkatan  kompetensi  melalui  penyediaan sumberdaya,  kesempatan  yang  lebih  banyak,  memberikan  pengetahuan  serta ketrampilan.  Hal  ini  akan  memberikan  kesempatan  yang  lebih  luas  untuk  dapat meningkatkan kemampuan masyarakat melalui cara yang paling sesuai tidak hanya sekedar memberikan bantuan tetapi  memberikan solusi keberlanjutan  masyarakat (Ife  dan  Tesoriero:  2008).  Masyarakat  diharapkan  dapat  mengendalikan  menuju kepada pengendalian masa depannya dan dapat mempengaruhi orang lain.

## Road Map Penelitian
Untuk  menentukan  arah  penelitian  yang  jelas,  maka  sangat  dibutuhkan adanya tahapan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat fokus pada masalah yang  telah  ditetapkan  namun  tetap  mengakomodir  adanya  temuan  dalam pelaksanaan penelitian. Identifikasi potensi desa akan menjadi dasar utama dalam melaksanakan  pembangunan.  Hal  ini  telah  menjadi  bagian  awal  suatu  penelitian dalam pembangunan yang dijalankan di desa.
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Identifikasi Potensi SDA dan SDM Desa Mengetahui Proses Komunikasi,Kordinasi, dan Disposisi Mengetahui Keterkaitan Program Pembangunan terhadap Pemberdayaan Masyarakat
Berkaitan  dengan  beberapa  spesifikasi  penelitian  tentang  implementasi kebijakan  di  atas  maka  akan  memperjelas  penelitian  yang  dilakukan  terhadap pelaksanaan dana desa yang merupakan pembiayaan pembangunan secara nasional terhadap pemberdayaan masyarakat.Hal ini juga akan memperjelas bagian-bagian penting dari implementasi suatu kebijakan yang berbasis pemberdayaan masyarakat sejalan dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki.
Tabel 1. State Of The Art No Penelitian Terdahulu Penelitian yang akan dilakukan 1.  1. Chasanah K.Rosyadi S.Kurniasih D. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) (2017) menyatakan  bahwa  pelaksanaan dana  desa  ternyata  lebih  kepada pembangunan  fisik  tetapi  tidak mengarah  pada  pemberdayaan masyarakat.
Penelitian  yang  dilakukan  akan melihat  penggunaan  dana  desa berbasis  pemberdayaan  masyarakat sehingga  akan  lebih  mendukung pengembangan wilayah dan pencapaian tujuan pembangunan nasional secara efektif dan efisien. 2. Komunikasi  yang  dibangun dalam  menetapkan  penggunaan dana desa telah dilakukan secara horizontal  oleh  pemerintah  desa dengan  pihak  BPD  (Bada
Perwakilan Desa) sehingga tidak melibatkan  masyarakat  luas  dan
lebih mengutamakan tanggungjawab  secara  vertikal kepada bupati melalui camat. Penelitian  yang  dilakukan  akan melihat  penggunaan  dana  desa terhadap  pemberdayaan  masyarakat melalui program pembangunan pemberdayaan  masyarakat  dengan melibatkan masyarakat dengan melakukan  penyesuaian  atas  potensi sumber daya yang dimiliki.

## KAJIAN TEORI
Dengan  demsuatu  kebijakan  memiliki  sifat  berulang  ( repetisi )  sesuai dengan putaran kebijakan yang akan berjalan secara terus menerus sesuai dengan
perkembangan  suatu  wilayah  atau  negara  (Euliau  dan  Prewit:  2016).  Melalui kebijakan sangat diharapkan akan memberikan kepatuhan dalam pelaksanaannya. Hal ini juga menunjukkan luasnya dampak pelaksanaan kebijakan yang dilakukan melalui regulasi atas melalui kesepakatan antara berbagai pihak.
Menyangkut  kebijakan  yang  dilaksanakan,  Nugroho:  (2003)  menyatakan bahwa  suatu  kebijakan  tidak  musti  dilakukan  melalui  peraturan  perundang- undangan  yang  diberlakukan  secara  tertulis  tetapi  juga  termasuk  kebijakan  yang tidak  tertulis  yang  dihasilkan  melalui  kesepakatan-kesepakatan.  Hal  ini memperkuat posisi rakyat yang mendukung upaya perjanjian yang dapat ditempuh untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  disepakati  bersama.  Hal  ini  merupakan  upaya atau jalur yang juga strategis dalam kaitannya dengan memberdayakan masyarakat yang dimungkinkan untuk dapat dilakukan di tingkat bawah tanpa harus mengalami hambatan  dengan  sistem  birokrasi  yang  dapat  menghambat  dalam  proses pembangunan desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021 dan selesai pada bulan Desember  2021,  sedangkan  lokasi  penelitian  dilakukan  di  Kecamatan  Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya (alami) dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti  secara  tepat dan  memahami  setiap  konteks  fenomena  secara  keseluruhan. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Creswell (2010),  mengemukakan bahwa penelitian kualitatif  merupakan  metode- metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.
Proses  penelitian  kualitatif  ini  melibatkan  upaya-upaya  penting,  seperti mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  dan  prosedur-prodeur  mengumpulkan  data yang spesifik, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Sedangkan jenis penelitian
ini  adalah  deskriptif  yang  menggambarkan  realitas  objek  penelitian  dan memberikan makna dari obyek yang diteliti. Bahkan pendapat Straus dan Corbin (2003)  menyatakan  bahwa  penelitian  ini  juga  mengungkapkan  dan  memahami sesuatu di balik fenomena yang baru diketahui.
Analisa  data  dilakukan  dengan  analisis kualitatif terhadap  hasil  wawancara, pengamatan  atau  observasi,  pengumpulan  data  sekunder.  Analisis  ini  digunakan untuk menggambarkan tentang pemberdayaan masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan objek wisata. Selanjutnya dilakukan penekanan pada pemaknaan data dengan analisis deskriptif kualitatif melalui tiga proses yang berkaitan  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Lan  Dey  (1993);  mendeskripsikan fenomena,  mengklarifikasikannya,  dan  melihat  bagaimana  konsep-konsep  yang muncul  itu  satu  dengan  lainnya  berkaitan  yang  memproduksi  kesimpulan  secara keseluruhan. Untuk menunjukkan bahwa ketiganya berkaitan satu dengan lainnya. Tetapi  karena  analisis  kualitatif  merupakan  proses  interatif,  peneliti  juga menyajikan ketiganya dalam spiral interatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan dana desa dari pemerintah pusat pada pemerintahan desa, tidak terlepas dari  adanya  struktur  pemerintahan  di  Kecamatan  Galang  dalam penerapannya . Pembahasan  tentang  struktur  organisasi Pemerintah  Kecamatan Galang dengan  implementasi  dana  desa  dalam  mendukung  pembangunan  desa berbasis  pemberdayaan  masyarakat  telah  dilakukan  sesuai  dengan  struktur pemerintahan  desa.  Pada  tingkat  pemerintah  kecamatan  dan  pemerintahan  desa dijalankan  sesuai  dengan  struktur  yang  ada  serta  kordinasi  pada  bidang  dan khususnya seksi pemberdayaan masyarakat dan Seksi Kesejahteraan Sosial.
Penerapan unsur yang terkait dengan dukukungan implementasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Galang adalah:
1. Kordinasi.
Penguatan  program  pemberdayaan  masyarakat  telah  dilakukan  dalam penerapan  anggaran  dana  desa  untuk  pembangunan  desa  di  Kecamatan  Galang, Kabupaten Deli Serdang. Sebagaimana di tingkat nasional telah ditetapkan bahwa penanganan  yang  dilakukan  melalui  eksekutif  tertinggi  yakni  Presiden  Republik
Indonesia  Bapak  Ir.Joko  Widodo  yang  menjalankan  visi  dan  misi  pembangunan Indonesia  yang  telah  ditetapkan  melalui  lembaga-lembaga  terkait  termasuk memberdayakan masyarakat melalui pengucuran dana desa. Sedangkan pada tahap tingkat  pemerintah  daerah  sebagaimana  pemerintah  Kecamatan  Galang  dan Pemerintah  Desa  menjadi  garda  terdepan  atau  tolok  ukur  keberhasilan pembangunan desa yang dilakukan melalui skema pemberdayaan masyarakat.
Melalui  Sekretaris  Kecamatan  Galang  terkait  dengan  teknis  penyerahan anggaran  dana  desa  dilakukan  melalui  pengusulan  dari  pemerintah  desa  yang disampaikan  kepada  pihak  kecamatan,  maka  sebelumnya  pemerintah  desa  harus melakukan  rapat  kordinasi  antara  pihak  pemerintah  desa  dengan  tokoh-tokoh masyarakat  untuk  menetapkan  program-program  pembangunan  yang  akan dijalankan.  Dalam  hal  ini  temuan  yang  memerlukan  kajian  atau  penelitian selanjutnya  adalah  skema  yang  dijalankan  dalam  menentukan  perwakilan  yang akan  menjadi  perwakilan  masyarakat  dalam  menetapkan  program  kerja.  Hal  ini sangat  ditentukan  oleh  kemampuan  dari  sumber  daya  manusia  antara  perangkat pemerintah desa dengan sumber daya manusia yang ada di desa-desa yang ada di lingkungan Kecamatan Serdang Bedagai, kabupaten Deli Serdang.
Implementasi dana desa yang disalurkan dari pemerintah pusat merupakan hal  yang  sangat  strategis  dan  menjadi  sumber  dana  yang  sangat  membantu pembangunan desa yang dilakukan sesuai dengan demografi desa masing-masing, hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Kepala Desa Jaharun B Kecamatan Galang Bapak Jarno yang merupakan salah satu desa yang dipilih mewakili desa-desa di Kecamatan Galang dalam kegiatan penelitian. Namun dalam pelaksanaannya unsur masyarakat  masih  belum  memanfaatkan  peluang  pemberdayaan  yang  dilakukan masyarakat karena menyangkut pada sumber daya manusia dan faktor lainnya.
2. Disposisi
Disposisi  yang  dilakukan  pemerintah  Kecamatan  Galang  maupun pemerintah  desa  tetap  mengacu  kepada  peraturan  yang  berlaku  secara  nasional maupun  regional  serta  aturan  yang  diberlakukan  di  tingkat  pemerintahan  desa. Dalam hal ini termasuk pada penerapan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 yang telah  mengamanahkan  tentang  struktur  pemerintahan  desa  dengan  menempatkan
kepala Dusun sebagai Kepala Pelaksana atau Kepala Wilayah di lingkungan desa masing-masing. Termasuk pemanfaatan guna mendukung disposis yang didasarkan pada  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  yang  memberikan otonomi sehingga lebih maksimal dalam kemandirian pembangunan desa.
Dalam kaitannya dengan teori administrasi publik bahwa fungsi pemerintah untuk menjalankan pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas disposisi  yang dijalankan. Dalam kaitannya dengan penelitian  yang dilaksanakan  bahwa  sistem  disposisi  telah  berjalan  baik  namun  belum menghasilkan  kinerja  yang  signoifikan  dalam  mendukung  peningkatan pembangunan desa.
3. Komunikasi.
Komunikasi  yang  dilakukan  pihak  pemerintah  kecamatan  maupun pemerintah desa di Kecamatan Galang masih belum memberikan pemahaman yang jelas  bagi  masyarakat  dalam  mendukung  pembangunan  desa  yang  berbasis pemberdayaan  masyarakat  melalui  dukungan  anggaran  dana  desa.  Hal  ini  terkait dengan kualitas implementasi lainnya yang saling berhubungan dalam mewujudkan pembangunan desa yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Masyarakat memiliki hak  yang  luas  dalam  berkontribusi  terhadap  pembangunan,  namun  belum dimanfaatkan  karena  ketidaktahuan  yang  bersumber  pada  rendahnya  kualitas komunikasi  yang  berjalan.  Sebagaimana  penerapan  pelayanan  yang  dijalankan sesuai  UU  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik  yang  memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan barang maupun jasa sesuai dengan ketentuan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Masih rendeahnya kualitas komunikasi yang berjalan juga dapat dilihat pada masih  minimnya  kreativitas  dan  inovasi  dari  masyarakat  yang  menuntut  adanya komunikasi yang intens antara pihak masyarakat, pemerintah, maupun swasta.

## Pembangunan Desa
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa dijelaskan  bahwa  desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  nama  lain  yang  memiliki batas  wilayah  yang  berwenang  yang  memiliki  batas  urusan  pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Indonesia. Dalam pelaksanaannya  yang  berjalan  konsep  penguatan  desa  adat  tidak  berjalan  tetapi menggunakan konsep desa yang dikeluarkan oleh pemerintah secara nasional.
Konsep lahirnya undang-undang terutama dalam proses pembangunan hal ini  memiliki  pengaruh  yang  kuat karena  akan  memiliki  rasa  memiliki  yang  lahir sesuai dengan perkembangan sejarah suatu desa sesuai daerah masing-masing. Hal ini  diperlukan  agar  tidak  terjadi  gave  yang  dapat menimbulkan  kepercayaan  dan pemahaman  yang  kuat tentang  konsep  membangun  desa  karena  terjadi  lompatan perubahan kepada situasi yang berbeda dan menghilangkan konsep desa yang ada sebelumnya.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam penelitian bahwa potensi desa-desa  di  Kecamatan  Galang  beberapa  potensi  yang  dimiliki  adalah    potensi perkebunan, pertanian, dan potensi pertanian, namun dalam mendukung partisipasi masyarakat  masih  sangat  minim  komunitas  yang  terkait  dengan  potensi-potensi yang  dimiliki.  Peran  serta  atau  partisipasi  masyarakat  yang  menonjol  lebih dilakukan  para  ibu-ibu  rumah  tangga  yang  tergabung  dalam  kelompok  PKK Kecamatan Galang yang melakukan budidaya untuk tanaman obat-obatan (Ketua PKK Kecamatan Galang Ibu Ayu Sartika Sitorus Pane).

## Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan  di  Kecamatan  Galang  sesuai dengan pelaksanaan penelitian pada tahun 2021 secara umum lebih dirahkan pada penanganan  pandemi  covid  19.  Dalam  pelaksanaannya,  Pemerintah  Kecamatan Galang beserta pemerintah desa yang ada di Kecamatan Galang  telah melakukan upaya pemberdayaan melalui penggunaan dana desa secara optimal sesuai anggaran yang  diterima,  namun  belum  maksimal  dalam  upaya  melakukan  pemberdayaan masyarakat.
Sejalan  dengan  fungsi  pemerintah,  maka  selain  fungsi  pemberdayaan, pemerintah juga menjalankan fungsi pembangunan dan pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi atau saling mendukung. Hal ini sebagaimana di sampaikan oleh
Sekretaris  Kecamatan  Galang  Bapak  Bakti  Harahap  yang  menyatakan  bahwa “anggaran  pembiayaan  pembangunan  yang  seharusnya  menjadi  pembiayaan pembangunan  telah  dilakukan  pengalihan  pembiayaan  pelayanan  yaitu  untuk penanganan,  pencegahan  maupun  penanggulangan  dampak  sosial  ekonomi masyarakat. Hal ini dilakukan karena menyangkut aspek kemanusiaan”.
Selanjutnya  program  pemberdayaan  masyarakat  menurut  Sekretaris Kecamatan  Bapak  Bakti  Harahap  bahwa:  “masyarakat  masih  bersifat  menunggu dalam  upaya  pembangunan  desa, sehingga  masih  sangat bersifat  monoton  dalam penggunaan  anggaran  dana  desa.  Hal  ini  terkait  dengan  kualitas  sumber  daya manusia  dalam  mempergunakan  kesempatan  atau  anggaran  yang  terbatas  untuk meningkatkan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa”.
Partisipasi  masyarakat  juga  sejalan  dengan  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  merubah  paradigma  pembangunan  yang  menempatkan masyarakat  sebagai  pelaku  utama  dalam  proses  pembangunan  sedangkan pemerintah  merupakan  fasilitator  serta  membangun  kondusifitas  untuk  lahirnya prakarsa atau partisipasi lokal ( Purnatara A, dan Mujianto (2019).

## Pembangunan Desa
Dalam  pembangunan  desa  melalui  pemberdayaan  masyarakat  yang dilaksanakan  di  Kecamatan  Galang  masih  sangat  memerlukan  konsep pembangunan  yang  bersinergi  dengan  berbagai  pihak  sebagaimana  konsep pemberdayaan  dari  pihak  Kementerian  Desa  dan  daerah  Tertinggal  yang memadukan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan NGO (Non  Government  Organization).  Berbagai  pihak  stakeholder  memiliki tanggungjawab  dalam  melakukan  pembinaan  terhadap  upaya  pemberdayaan masyarakat  sebagaimana  tuntutan  dalam  Undang-Undan  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa.
Sebagaimana  problem  ditingkat  daerah  maupun  nasional,  persoalan kolaborasi menjadi hal yang masih harus ditingkatkan pada implementasi dana desa dalam  mendukung  pembangunan  desa.  Pemerintah  Desa  di  Kecamatan  Galang sangat memerlukan peningkatan dalam  upaya pengembangan, kemandirian, serta
pemanfaatan  kekuatan-kekuatan  yang  ada  di  Pemerintah  Kecamatan  secara maksimal.  Seperti  adanya  markas-markas  TNI  maupun  perusahaan-perusahaan perkebunan  baik  milik  BUMN  (Badan  Usaha  Milik  Negara)  maupun  PMA (Perusahaan  Milik  Asing)  untuk  dapat  disinergikan  dalam  mendukung pemberdayaan masyarakat.

## SIMPULAN I
Dalam  pelaksanaan  implementasi  dana  desa  dalam  mendukung pembangunan  desa  di  Kecamatan  Galang  yang  berbasis  pada  pemberdayaan masyarakat  secara  umum  belum  memberikan  dampak  yang  significan  dalam pengembangan desa, hal ini disebabkan adanya pandemic covid 19 yang berdampak luas  terhadap  kehidupan  masyarakat  desa  di  Kecamatan  Galang  serta  perlunya peningkatan  sinergitas  pihak  yang  berkepentingan  dalam  mendukung pembangunan  desa  yang  berbasis  pada  pemberdayaan  masyarakat  di  Kabupaten Deli  Serdang  sehingga  anggaran  pembangunan  yang  dikucurkan  dapat  lebih maksimal dalam pemanfaatannya.
Pendekatan  inklusifisme  dalam  pembangunan  desa  masih  diperlukan mengingat karakteristik desa yang berbeda terutama terkait dengan demografi desa yang belum dijadikan tolok ukur dalam penyaluran dana desa. Hal ini juga untuk mendukung  keberhasilan  dalam  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  yang  adil dengan  didukung  oleh  anggaran  dana  desa  yang  dikucurkan  pemerintah. Pemberdayaan  masyarakat  yang  dijalankan  merupakan  sinkronisasi  fungsi pemerintah antara pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang didasari pada kualitas didposisi, kordinasi, dan komunikasi yang dijalankan.
Implementasi dana desa yang dijalankan di Kecamatan Galang Kabupaten Deli  Serdang  meskipun  mengalami  dampak  yang  besar  dalam  mendukung pemberdayaan  masyarakat  sangat  membutuhkan  sinergitas  dengan  pihak pemerintah, pihak swasta, dan dari masyarakat sendiri. Hal ini dikarenakan akses sosial maupun ekonomi yang terganggu dengan adanya pandemic covid 19 dapat diatasi apabila terbangun sinergitas dengan para stakeholder. Sebagaimana motto Kementerian  Desa  dan  Daerah  Tertinggal  Dalam  upaya  pembangunan  desa  atau
Motto Kementerian yakni Desa Membangun juga telah dilakukan penguatan atau regulasi  untuk  mendukung  partisipasi  masyarakat  sebagaimana  disampaikan sebelumnya  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2016 Tentang Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Negara  Republik  Indonesia  Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  RI    Nomor  84  Tahun  2015  Tentang  Struktur Organisasi Desa
Kementerian  Desa  dan  Daerah  Tertinggal  Republik  Indonesia,  2019,  Jakarta, Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
Ife,  Jim  &  Tesorieno,  Frank,  2008,  Community  Development:  Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta https://undana.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-Pemberdayaan-
Masyarakat-Desa.pdf
Nugroho, Riant, 2004, Public Policy, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta Djamal Rachman, Kelembagaan Kelompok Petani Sebagai Sarana Pemberdayaan Usaha Budidaya  Ikan di  Kabupaten Demak, Prosiding Seminar Nasional, Lustrum Ke-2 Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, 2016, Yogyakarta Sinaga Kariaman, dan Cut Alma Nuraflah, Pengembangan Objek Wisata Berbasis Pemberdayaan  Masyarakat,  Bungai  Rampai  Riset  Komunikasi,  Desanta Muliavisitama, 2019, Bengkulu
Sirojuzilam  dan  Syaiful  Bahri.  2014. Pembangunan  Ekonomi  Wilayah  Sumatera Utara . USU Press. Medan.
Wasistiono, Sadu, 2003, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, Fokus Media, Bandung
Yoeti, H. O. A., 1997. Pengantar Ilmu Pariwisata , Penerbit Angkasa; Bandung
Jurnal: Yuni  Kusumawati,  Bagaimana  Solusi  Ketahan  Pangan  Sederhana  di  Masa Pandemi, Artikel, 28 Juni 2022, https://organisasi.sragenkab.go.id/bagaimana-solusi-ketahanan-pangan- sederhana-selama-pan Arif  Purbantara  dan  Mujianto,  2019,  modul  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa, Kemendes PDT From: https://www.jstor.org/stable/2110066, https://doi.org/10.2307/2110066,
Eyestone Robert, The Analysis of Public Policy: Recent Additions to an Ancient and Honorable Literature, Vol.16.No.2. May 1972,pp 324-337 (14 pages), Publish By Mildwest Political Science Association