## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3318/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## PELAKSANAAN DERADIKALISASI OLEH BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

## Dody Prihatman Purba, Marina Adriana
Article Info Abstrak Article history: Received: 12 Mei 2022 Publish: 26 Juli 2022 Penelitian  yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam pelaksanaan deradikalisasi terhadap narapidana tindak pidana terorisme, mengetahui dan menganalisis relevansi pelaksanaan deradikalisasi narapidana tindak  pidana  terorisme  terhadap  pencegahan  pengulangan  Tindak  Pidana  Terorisme serta  mengkaji  dan  merumuskan  pelaksanaan  deradikalisasi  dalam  pencegahan pengulangan Tindak Pidana Terorisme di masa yang akan datang.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  tesis  ini  adalah  metode  penelitian normatif  empiris  karena  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  dan mendeskripsikan bahan-bahan pustaka, yang berupa litertaur, perundang-undangan dan dikaitkan  dengan  hasil  wawancara  narasumber  dan  responden  yang  memiliki  kaitan dengan permasalahan  yang akan  dibahas. Metode analisis data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat  yang  teratur,  runtun,  logis  dan  tidak  tumpang  tindih  sehingga  memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan deradikalisasi pada dasarnya berangkat  dari  asumsi  bahwa  terorisme  berawal  dari  radikalisme  sehingga  upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Namun tidak dapat dipungkiri adanya fakta beberapa mantan napi terorisme yang kembali melakukan aksi teror selepas menjalani  hukuman  di  lapas.  Dilihat  dari  mantan  narapidana  terorisme  yang  sukses ketika kembali ke masyarakat maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan deradikalisasi sukses,  akan  tetapi  bila  dilihat  dari  mantan  narapidana  terorisme  yang  kembali mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme maka pelaksanaan deradikalisasi belum berjalan baik. deradikalisasi merupakan upaya pencegahan kejatan secara penal karena dengan  pemidanaan  menjadi  pintu  masuk  untuk  pelaksanaan  deradikalisasi  sebab deradikalisasi  dilakukan  terhadap  orang  yang  sudah  terlibat  dalam  tindak  pidana terorisme dan mendapatkan putusan yang telah inkracht sehingga mendapatkan program deradikalisasi. Melalui sistem peradilan pidana, pelaksanaan deradikalisasi merupakan pencegahan  kejahatan  dengan  upaya  penal  yang  dilakukan  secara  berkesinambungan untuk dapat mencegah mantan narapidana terorisme mengulangi tindak pidana terorisme.

## Keywords:
Deradikalisasi, Terorisme, Pencegahan  Pengulangan
Tindak Pidana
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Dody Prihatman Purba

## 1. PENDAHULUAN
Dalam upaya penanganan kejahatan terorisme, Indonesia telah memiliki perangkat hukum nasional guna menghadapi serangkaian kasus terorisme, yakni merespons peristiwa Bom Bali I dan Bom Bali II yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 lahir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme  kemudian  diikuti  dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada peristiwa peledakan Bom di  Bali  tanggal  12  Oktober  2002,  Menjadi  Undang-Undang.  Dalam  perkembangannya, berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  013/PUU-I/2003  tanggal  23  Juli  2004 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  karenanya  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat. Setelah  itu  dilakukan  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  No.  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang- Undang.
Penggunaan  perangkat  hukum  dalam  rangka  penanggulangan  suatu  kejahatan  dapat dikatakan sebagai politik kriminal ( criminal policy ), yang menurut Muladi politik kriminal dapat berarti  sebagai  usaha  rasional  untuk  menanggulangi  kejahatan.  Politik  kriminal ini  merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas yang merupakan dari politik sosial untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Pada awalnya, penanggulangan Tindak Pidana Terorisme mengandalkan strategi penindakan dengan pendekatan kekerasan atau hard approach. Strategi ini  telah  dijalankan  oleh  Detasemen  Khusus  88  (selanjutnya  disebut  dengan  Densus  88)  dan berhasil  mengungkap  dan  menangkap  berbagai  tragedi  teror  di  tanah  air,  namun  strategi  ini ternyata tidak cukup. Oleh karena itu diperlukan strategi lain yaitu soft approach salah satunya melalui deradikalisasi.
Pemidanaan melalui program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme bukanlah untuk membalas  perbuatan  jahat  yang  sudah  dilakukan  tetapi  menyadarkan  agar  tidak  mengulangi perbuatannya  kembali,  akan  tetapi  doktrin  yang  dianut  oleh  narapidana  terorisme  sulit dihilangkan meskipun ia telah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga ada  narapidana  terorisme  yang  mengulangi  kembali  perbuatannya.  Padahal  program deradikalisasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang  merupakan  payung  hukum  bagi  pelaksanaan  deradikalisasi  dimana  dalam pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  aspek  pencegahan  secara  simultan,  terencana  dan terpadu  perlu  dikedepankan  untuk  meminimalisasi  terjadinya  Tindak  Pidana  Terorisme. Pelaksanaan  program  deradikalisasi  berawal  dari  pemahaman  bahwa  terorisme  dimulai  dari adanya  proses  radikalisasi,  sehingga  untuk  memerangi  terorisme,  maka  lebih  efektif  dengan memutus  proses  radikalisasi  tersebut.  Dengan  adanya  payung  hukum  mengenai  deradikalisasi dalam Undang-Undang seharusnya pelaksanaannya bisa lebih efektif dengan hasil yang optimal akan tetapi beberapa peristiwa teror yang dilakukan oleh mantan teroris yang pernah mengikuti program deradikalisasi memperlihatkan bahwa jaringan mereka terus bermutasi menjadi sel-sel kecil  yang  berbahaya.    Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dan  selanjutnya  dituangkan  dalam  bentuk  tesis  dengan  judul  Pelaksanaan Deradikalisasi  Oleh  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  Dalam  Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Terorisme.

## 2. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah,  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika  dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa gejala  hukum  tertentu,  dengan  jalan  menganalisanya.  Kecuali  itu,  maka  juga  diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu  pemecahan  atas  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  di  dalam  gejala  yang bersangkutan.
Apabila  ditinjau  dari  sumber  datanya  atau  dari  sudut  tujuan  penelitian  hukum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum
sosiologis atau empiris. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, menambahkan 1 (satu) jenis  penelitian  hukum  lagi  berdasarkan  fokus  penelitian  sehingga  penelitian  hukum  dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum dilihat dari sudut sifatnya, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga)  yaitu penelitian eksploratoris atau penjelajahan, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Apabila dilihat dari sudut bentuknya, penelitian hukum dapat  dibedakan  menjadi  3  (tiga),  yaitu  penelitian  diagnostik,  penelitian  preskriptif,  dan penelitian evaluatif.
Berdasarkan  uraian  yang  sudah  dijelaskan  di  atas,  apabila  dilihat  dari  sudut  sumber datanya,  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  tesis  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum normatif  empiris  yang  merupakan  penggabungan  dari  jenis  penelitian  hukum  normatif  dan jenis penelitian hukum empiris, sehingga peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Apabila  dilihat  dari  sudut  sifatnya,  penelitian  dalam  bentuk  tesis  ini  dapat  dikualifikasikan sebagai  penelitian  deskriptif  analitis,  hal  ini  dikarenakan  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya  adalah  terutama  untuk  mempertegas  hipotesa-hipotesa  agar  dapat  membantu didalam  memperkuat  teori-teori  lama  atau  didalam  kerangka  menyusun  teori-teori  baru. Penelitian ini akan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen  dan  catatan  lapangan,  kemudian  dianalisa  yang  dituangkan  kedalam  bentuk  tesis untuk  memaparkan  permasalahan  kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan  yang  jelas  untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang sedang diteliti. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa  penelitian  tesis  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  seteliti  mungkin  mengenai dasar  pemikiran  pelaksanaan  deradikalisasi  dalam  pencegahan  pengulangan  Tindak  Pidana Terorisme,  kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)  dalam  pelaksanaan  deradikalisasi  terhadap  narapidana  Tindak  Pidana  Terorisme selain  itu  mengenai  relevansi  pelaksanaan  deradikalisasi  terhadap  pencegahan  pengulangan Tindak  Pidana  Terorisme  serta  prospek  pelaksanaan  deradikalisasi  dalam  mencegah pengulangan Tindak Pidana Terorisme di masa yang akan datang. Penelitian tesis ini apabila dilihat  dari  sudut  bentuknya,  maka  penelitian  ini  dapat  dikualifikasikan  sebagai  penelitian preskriptif. Hal ini karena penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, terutama terkait pelaksanaan deradikalisasi dalam pencegahan pengulangan Tindak Pidana Terorisme di masa yang akan datang.
2. Bahan Penelitian
Penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian hukum digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP,  KUHAP, Perpu Nomor 1 Tahun 2002, UU Nomor 15 Tahun 2003, UU Nomor 5 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan lainnya dan peraturan teknis yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.
a. Bahan Hukum Sekunder Bahan  hukum  sekunder  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer, sehingga  memiliki  hubungan  yang  erat  kaitannya  dengan  bahan  hukum  primer  dan membantu memahami bahan hukum primer. Terdiri dari buku, literatur, makalah/ laporan penelitian, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel dari media massa dan internet.
b. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier,  yakni  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## 3. Cara dan Alat Pengumpulan Data
a. Cara dan Alat Memperoleh Data Primer Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara baik kepada narasumber  maupun  responden.  Alat  dalam  melakukan  wawancara  dengan  menggunakan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti bersifat terbuak dan hanya berisi pertanyaan- pertanyaan pokok secara garis besar dan  dimungkinan adanya pertanyaan tambahan  yang relevan dengan penelitian.
b. Cara dan Alat Memperoleh Data Sekunder
Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  melalui  penelitian  kepustakaan  dengan  cara dokumentasi  menggunakan  alat  yang  disebut  studi  dokumen.  Peneliti  menggali  informasi dari berbagai macam dokumen yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.
4. Jalannya Penelitian
Jalannya penelitian hukum ini dibagi 3 (tiga) tahap, yaitu :
a. Tahap Persiapan, yakni tahap untuk melakukan persiapan-persiapan untuk masuk ke dalam tahapan penelitian.
b. Tahap Pelaksanaan, yakni tahap untuk melakukan pengambilan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
c. Tahap  Penyelesaian,  yakni  tahap  melakukan  penyusunan  penulisan  hukum  yang  telah diambil datanya pada tahap pelaksanaan untuk kemudian disusun ke dalam bentuk format penulisan  yang  telah  ditentukan.  Pada  tahap  ini  juga  dilakukan  pengolahan  data  dan menganalisis terhadap data-data tersebut.
5. Analisis Data
Data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  dikelompokkan  berdasarkan  kesamaan sifatnya, kemudian dipisahkan antara data yang penting dengan yang tidak penting, antara data yang relevan dengan yang tidak relevan, berdasarkan kualitas kebenarannya. Adapun pemaparan  hasil  penelitian  untuk  rumusan  masalah  pertama  dan  kedua  dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang jelas untuk  menjawab  rumusan  masalah  penelitian  yang  sedang  diteliti.  Sedangkan  pemaparan hasil penelitian untuk rumusan masalah ketiga dilakukan dengan metode preskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Kendala-kendala  Yang  Dihadapi  Oleh  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme (BNPT)  Dalam  Pelaksanaan  Deradikalisasi  Terhadap  Narapidana  Tindak  Pidana Terorisme.
a. Pelaksanaan  Deradikalisasi  Pelaku  Tindak  Pidana  Terorisme  oleh  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Deradikalisasi  yang  dilakukan  didalam  lapas  dimulai  sejak  proses  pemeriksaan, penyidikan,  dan  penahanan.  Pada  proses  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  hingga pelaksanaan putusan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan pihak  terkait  melakukan  identifikasi  dan  klasifikasi  terhadap  para  pelaku  tindak  pidana terorisme sehingga dapat ditentukan pendekatan yang tepat terhadap yang bersangkutan. Hal  ini  dijelaskan  oleh  Narasumber  Muhammad  Affin  Bahtiar  yang  mengatakan  bahwa deradikalisasi dilakukan mulai dari tersangka sampai akhirnya menjadi narapidana. Ketika seseorang  menjadi  tersangka  tindak  pidana  terorisme  maka  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masuk untuk melakukan identifikasi guna mengetahui tingkat keradikalan tersangka, peran tersangka apakah sebagai kelompok inti, kelompok militan, kelompok pendukung, atau kelompok simpatisan.
Deradikalisasi  di  luar  lapas  yang  dilakukan  kepada  mantan  narapidana  terorisme, orang  atau  kelompok  orang  yang  sudah  terpapar  paham  radikal  terorisme  dapat dilaksanakan melalui pembinaan wawasan kebangsaan dapat berupa kegiatan bela negara, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga ideologi negara, pengamalan dan penghayatan  Pancasila,  wawasan  nusantara,  dan/  atau  pemantapan  nilai  kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan dapat berupa toleransi beragama, harmoni sosial dalam kerangka kesatuan dan persatuan nasional, dan/ atau kerukunan umat beragama, dan/ atau kewirausahaan dapat berupa pelatihan kerja, kerjasama usaha, dan modal usaha. Program deradikalisasi di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut :
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Division for Applied Social Psychology Research (DASPR) pada bulan Juli 2017-Februari 2018, terdapat beberapa temuan terkait dengan  pelaksanaan  deradikalisasi  di  dalam  lapas  yaitu,  pengembangan  kapasitas  diri berupa pelatihan kewirausahaan, pelatihan manajemen konflik ataupun pelatihan kepada petugas lapas mendapatkan kesan yang positif dari penerima manfaat dalam hal ini napiter yaitu  sebanyak  90%.  Konter  ideologi  adalah  kegiatan  dengan  tujuan  untuk  mengubah ideologi  radikal  si  penerima  manfaat.  Misalnya  diskusi  tentang  Islam  yang  damai, toleransi, kepancasilaan dan lainnya. Kegiatan diskusi tersebut mendapatkan respon positif sebanyak 30% dan respons negatif sebanyak 70%. Artinya, lebih banyak penerima manfaat yang kurang menyukai kegiatan diskusi yang bertujuan untuk mengubah ideologi mereka. Namun masih ada penerima manfaat yang senang dengan kegiatan diskusi tersebut melalui presentase yang ditunjukkan diagram dibawah ini. Yaitu sebesar 30%. Sebanyak 90% atau mayoritas penerima manfaat merespons negatif pada kegiatan deradikalisasi dengan cara memberikan  modal.  Artinya  mayoritas  penerima  manfaat  tidak  puas  dengan  progam pemberian  modal  usaha  tersebut.  terdapat  beberapa  temuan  menarik  dari  napiter,  yaitu beberapa  napiter  ataupun  eks-napiter  yang  hanya  mau  mengikuti  program  karena mendapatkan insentif uang. Napiter memberikan respons yang berbeda pada setiap metode program  : terdapat napiter yang menyukai program-program dengan metode permainan, namun ada juga yang lebih menyukai metode diskusi.
Sumber : Division for Applied Social Psychology Research (DASPR)
Pelaksanaan  deradikalisasi  di  luar  lapas  yang  dilaksanakan  salah  satunya  melalui kewirausahaan  merupakan  bentuk  atensi  dari  pemerintah  dengan  memberikan  bantuan modal usaha berupa barang dengan tujuan agar mantan narapidana terorisme dapat hidup mandiri  dan  tidak  mengembangkan  paham  dan  tindakan  radikal  yang  mereka  anut. Beberapa mantan narapidana terorisme menganggap bahwa pemberian modal usaha bagi

## Pelaksanaan Deradikalisasi di Indonesia
Di dalam lapas Di luar lapas
1. Identifikasi 2. Rehabilitasi
3. Reedukasi
4. Reintegrasi sosial
1. Pembinaan wawasan kebangsaan
2. Pembinaan wawasan keagamaan
3. Kemandirian
mantan narapidana terorisme dirasa kurang efektif karena tidak semua mantan narapidana terorisme  mempunyai  kemampuan  untuk  berjualan,  deradikalisasi  dalam  bentuk kewirausahaan  pelaksanaannya  dirasa  kurang  mengena,  karena  tidak  semua  mantan narapidana  terorisme  berbakat  menjadi  pengusaha  sehingga  ketika  Badan  Nasional Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  memberikan  modal  usaha  berupa  barang  kepada mereka, tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh mantan narapidana terorisme.
Pemberian modal usaha bertujuan agar para mantan narapidana terorisme bisa hidup mandiri dan mencukupi keluarganya, apabila ada beberapa mantan narapidana terorisme yang  tidak  cocok  dengan  deradikalisasi  dalam  bentuk  pemberian  modal  usaha,  maka mantan  narapidana  terorisme  tersebut  dapat  meminta  bantuan  kepada  Badan  Nasional Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  agar  dicari  jalan  keluar  yang  terbaik  agar  mantan narapidana terorisme tersebut bisa bekerja dan menghidupi keluarganya.
b. Kendala-kendala  Dalam  Pelaksanaan  Deradikalisasi  Yang  Dilaksanakan  Oleh  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan bahwa para pelaku  pengulangan  tindak  pidana  terorisme  bukanlah  representatif  untuk  program deradikalisasi.  Namun  demikian  sebagai  koordinator  dan  pelaksana  program deradikalisasi,  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  menyadari  program deradikalisasi  belum  berjalan  optimal.  Oleh  karena  itu  dalam  proses  pelaksanaan deradikalisasi,  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  mengalami  bentuk kendala  yang  mengakibatkan  program  deradikalisasi  tidak  dapat  berjalan  sesuai  dengan yang diharapkan. Kendala tersebut berasal dari kendala internal dan kendala eksternal.
1) Kendala Internal
Kendala  internal  merupakan  hambatan  yang  berasal  dari  dalam  instansi  Badan Nasional  Penanggulangan  Terorisme  dalam  pelaksanaan  deradikalisasi,  baik  yang dilaksanakan di dalam lapas maupun yang dilaksanakan di luar lapas. Adapun kendala internal tersebut yaitu :
a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).
b) Sinergitas  antar  kementerian/  lembaga.  Kurangnya  sinergitas  antar  kementrian/ lembaga..
c) Pelaksanaan deradikalisasi di daerah-daerah.
d) anggaran  untuk  pelaksanaan  deradikalisasi.  Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme  juga  mengalami  kendala  dalam  masalah  keuangan.  Minimnya  dana kadang kala membuat beberapa program deradikalisasi yang sudah disusun tidak dapat dilaksanakan.
2) Kendala Eksternal
Kendala  eksternal  merupakan  hambatan  pelaksanaan  deradikalisasi  terhadap narapidana  terorisme  maupun  mantan  narapidana  terorisme  yang  berasal  dari  luar instansi  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme,  contohnya  dari  lembaga pemasyarakatan sebagai tempat napiter melaksanakan deradikalisasi ataupun dari diri narapidana terorisme sendiri. Kendala eksternal tersebut yaitu :
a) Letak geografis Indonesia yang sulit dijangkau.
b) Beberapa  kelompok  radikal  yang  tidak  mau  diajak  bekerjasama  sehingga menyulitkan  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  dalam melakukan identifikasi dan monitoring identifikasi
c) Pembinaan  narapidana  terorisme  yang  dilakukan  oleh  lembaga  pemasyarakatan belum menemukan format yang jelas, oleh sebab itu tidak ada kesamaan kebijakan setiap lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana terorisme.
Dalam  menghadapi  kendala  internal  maupun  eksternal  dalam  pelaksanaan deradikalisasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme membentuk Forum Koordinasi Pencegahan  Terorisme  (FKPT).  FKPT  berperan  sebagai  perpanjangantangan  Badan Nasional Terorisme (BNPT) di daerah tetapi FKPT pun belum dapat berjalan maksimal.
Sebagai contoh FKPT Sumatera Utara yang memiliki anggota 8 (delapan) orang, jumlah pengurus inti ini dinilai kurang memadai untuk optimalisasi kinerja organisasi.
2. Relevansi Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Tindak Pidana Terorisme Terhadap Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Terorisme.
a. Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Terorisme Pasal  43F  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme  menyebutkan,  deradikalisasi  adalah  suatu  proses  yang  terencana,  terpadu, sistematis  dan  berkesinambungan  yang  dilaksanakan  untuk  menghilangkan  atau mengurangi  dan  membalikkan  pemahaman  radikal  terorisme  yang  telah  terjadi.  Dengan pengertian tersebut maka obyek deradikalisasi adalah mereka yang sudah terpapar paham radikal terorisme.
Stigmatisasi  atau  pemberian  cap  sebagai  mantan  narapidana  terorisme  membuat mantan  narapidana  terorisme  tidak  diberikan  ruang  untuk  kembali  menjalankan  fungsi sosial  seperti  masyarakat  lainnya,  sehingga  dapat  menimbulkan  frustasi  bagi  mantan narapidana  akibat  pengucilan  tersebut  tentu  saja  kondisi  seperti  itu  sangat  potensial membuat  seorang  mantan  narapidana  untuk  mengulangi  kejahatannya  dan  kembali  ke kelompoknya yang lama sebagai jalan terakhir untuk tetap menjalankan hidupnya.
b. Deradikalisasi Untuk Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Terorisme. Deradikalisasi merupakan  penanggulangan  kejahatan  dengan  menggunakan  sarana penal yaitu usaha menanggulangi kejahatan dengan menggunakan  hukum pidana karena deradikalisasi  dilakukan  kepada  tersangka,  terdakwa,  terpidana  dan  narapidana  Tindak Pidana  Terorisme    dan  mantan  narapidana  terorisme,  orang  atau  kelompok  orang  yang sudah terpapar paham radikal.   pelaksanaan deradikalisasi relevan terhadap pencegahan pengulangan terorisme karena Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam melakukan deradikalisasi juga bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah baik pusat maupun  di  daerah  baik  Polri,  TNI  maupun  dinas-dinas  sosial  untuk  melakukan pendampingan  terhadap  mantan  narapidana  terorisme,  sehingga  dengan  adanya pendampingan  tersebut  menjadi  monitor  bagi  mantan  narapidana  terorisme  dalam beraktivitas,  sebagai  contoh  ketika  mantan  narapidana  terorisme  mengalami  kesulitan ketika  kembali  dalam  masyarakat  maka  TNI  ataupun  kepolisian  melalui  babinsa  dan babinkambtibmas  dapat membantu mantan  narapidana  terorisme tersebut  untuk  kembali diterima  dimasyarakat  ataupun  bahkan  bila  mantan  narapidana  terorisme  melakukan penyimpangan  dalam  hal  pelanggaran  hukum  ataupun  akan  menandakan  akan  kembali kepada  kelompok  lamanya  maka  dengan  adanya  pendampingan  tersebut  menjadi early warning bagi Badan nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ataupun instansi wilayah untuk  mengambil  kebijakan  terhadap  mantan  narapidana  terorisme  tersebut  agar  tidak kembali  kepada  kelompok  lamanya  dan  mengulangi  perbuatannya.  Oleh  karena  itu pelaksanaan  deradikalisasi  yang  pada  dasarnya  berangkat  dari  asumsi  bahwa  terorisme berawal  dari  radikalisme  sehingga  upaya  memerangi  terorisme  lebih  efektif  melalui deradikalisasi  mempunyai  relevansi  dengan  pencegahan  pengulangan  tindak  pidana terorisme apabila  dilihat  dari  perspektif mengenai  tujuan  sistem  peradilan  pidana,  maka pelaksanaan deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana merupakan upaya untuk mencegah agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana terorisme tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut.
3. Prospek  Pelaksanaan  Deradikalisasi  Dalam  Mencegah  Pengulangan  Tindak  Pidana Terorisme di Masa Yang Akan Datang.
a. Pelaksanaan Deradikalisasi di Beberapa Negara
Pada  sub  bab  sebelumnya  penulis  telah  memaparkan  mengenai  pelaksanaan deradikalisasi  di  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  No.  5  Tahun  2018  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun  2019  Tentang  Pencegahan  Tindak  Pidana  Terorisme  dan  Perlindungan  Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan, selanjutnya penulis akan melakukan  analisis  dengan  menggunakan  pendekatan  komparatif  dengan  negara-negara yang telah melaksanakan deradikalisasi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang  utuh  tentang  negara-negara  yang  telah  melaksanakan  deradikalisasi  berdasarkan peraturan  yang  berlaku  di  masing-masing  negara  sehingga  pada  akhir  sub  bab  ini  akan diambil kesimpulan mengenai pelaksanaan deradikalisasi di beberapa negara tersebut dan negara mana yang dapat menjadi benchmarking pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia. Pelaksanaan deradikalisasi di Asia Tenggara berjalan dengan metode deradikalisasi perorangan berbasis penjara seperti yang dilaksananakan di negara Arab Saudi, Malaysia, Singapura,  dan  Yaman  (dengan  metode  dialog  teologis)  didasarkan  pada  asumsi  bahwa sebagian  besar  militan  Islam  tidak  memiliki  pemahaman  yang  benar  tentang  Islam  dan karena  itu  dapat  direformasi  kembali.  Dikatakan  berbasis  penjara  karena  pelaksanaan deradikalisasi  dilaksanakan  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  sedangkan  untuk pelaksanaan deradikalisasi di Mesir berbeda dengan negara Yaman, Arab Saudi, Malaysia, Singapura  yang  dilakukan  kepada  individu  narapidana.  Di  Mesir,  pelaksanaan deradikalisasi  diarahkan  pada  kelompok  atau  organisasi  untuk  menderadikalisasi kelompoknya.  Deradikalisasi  berjalan  dengan  melibatkan  orang-orang  yang  menempati posisi  puncak  dalam  struktur  organisasi  JI  Mesir.  Kekuatan  struktur  ini  yang  mampu membawa gerbong JI Mesir sehingga terjadi “pertaubatan massal”.
Kemudian  untuk  negara  yang  menjadi benchmarking dalam  pelaksananaan deradikalisasi di masa yang akan datang adalah Malaysia dan Singapura.
b. Pelaksanaan  Deradikalisasi  Dalam  Mencegah  Pengulangan  Tindak  Pidana  Terorisme  di Masa Yang Akan Datang.
Pada  hasil  penelitian  sebelumnya  didapatkan  mengenai  gambaran  pelaksanaan deradikalisasi  di  Indonesia  dan  berbagai  negara  yang  telah  melaksanakan  deradikalisasi sebagai  penanggulangan  tindak  pidana  terorisme.  Selanjutnya  pada  sub  bab  ini  akan dipaparkan mengenai konsep pelaksanaan deradikalisasi di masa yang akan datang dengan memaparkan  gagasan  yang  sudah  ada  kemudian  mengembangkannya  lebih  terperinci sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia pada masa yang akan datang.
1) Deradikalisasi Dalam Proses Peradilan Program
deradikalisasi harus dilakukan secara komprehensif, berkesinambungan  dan  dalam  waktu  jangka  panjang.  Pada  tahap  penyidikan  dan penuntutan,  yang  paling  penting  dilakukan  adalah  proses  identifikasi.  Pada  proses identifikasi  dilakukan  untuk  mengetahui  kondisi  awal  para  sasaran  sebelum mendapatkan program intervensi deradikalisasi, seperti ukuran mengenai radikalisme, mengukur  mengenai  motivasi  keterlibatan  terorisme  apakah  karena  ekonomi, kemiskinan,  perlakuan  tidak  adil  atau  ada  penyebab  lain  yang  membuat  seseorang terlibat dalam tindak pidana terorisme, dan ideologi untuk mengetahui cara-cara yang dapat  dilakukan  untuk  mencapai  tujuannya  tersebut  selain  itu  dilakukan profiling mengenai  rekam  jejak,  kategori  dan  klasifikasi  dan  karakter  pelaku  tindak  pidana terorisme. Setiap instansi yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan, maupun peradilan mempunyai database penilaian perilaku dari pelaku tindak pidana terorisme tersebut. Kemudian dituangkan dalam laporan penilaian deradikalisasi dengan maksud agar hasil laporan penelitian dimulai dari penyidikan, penuntutan dan peradilan dapat menjadi  dasar  pelaksanaan  deradikalisasi  sehingga  pelaksanaan  deradikalisasi  sesuai dengan sasaran. Selanjutnya hasil penelitian tersebut memuat paling sedikit mengenai identitas,  motivasi,  tingkat  kepaparan  terhadap  paham  radikalisme  terorisme, keterlibatan,  peran,  serta  posisi  dalam  kelompok  atau  jaringan  terorisme. Database
tersebut selanjutnya dapat digunakan dan dilanjutkan dalam lembaga pemasyarakatan untuk memulai rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial.
2) Deradikalisasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan
Dari  hasil  laporan  identifikasi  dari  mulai  penyidikan,  penuntutan  dan persidangan maka dapat digunakan untuk pelaksanaan deradikalisasi dalam lapas yang disesuaikan  dengan  hasil  laporan  identifikasi  pada  tahap  penyidikan,  penuntutan  dan persidangan.  Rehabilitasi  yang  dilakukan  oleh  Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme (BNPT) dilakukan dalam 3 (tiga) pendekatan yaitu moderasi ideologi, pola perlakuan dan pembinaan. Moderasi ideologi dilakukan untuk mengubah cara pandang dan  keyakinan  atas  ideologi  radikal.  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme (BNPT)  melakukan  dengan  metode  ceramah  dan  diskusi  keagamaan.  Hasil  temuan mengenai metode ini berjalan tidak efektif dikarenakan lebih banyak penerima manfaat yang  kurang  menyukai  kegiatan  diskusi  yang  bertujuan  untuk  mengubah  ideologi mereka.  Akan  tetapi  moderasi  ideologi  masih  dapat  dilakukan  tetapi  cara penyampiannya  dapat  dirubah  dengan  cara  menggelar  permainan  peran  yang dimaksudkan  agar  seseorang  bisa  menjadi  orang  lain  dan  belajar  berempati  sehingga dapat  berbaur  dengan  orang  lain.  Selain  itu  juga  meningkatkan  kemampuan  wali/ pamong  narapidana  terorisme  baik  sebagai  pendamping  maupun  sebagai  orang  yang menangani  narapidana  dengan  resiko  tinggi.  Pembangunan  lapas  khusus  narapidana terorisme seperti yang ada di kawasan Indonesian peace and Security Center (IPSC), Sentul,  Bogor  merupakan  salah  satu  sarana  dan  prasarana  untuk  memaksimalkan pelaksanaan  deradikalisasi.  Hal  ini  akan  membantu  kesiapan  petugas  lapas  karena fasilitas  lapas  yang  memadai  untuk  dilakukannya  deradikalisasi.  penulis  berpendapat sebaiknya ada kesesuaian materi dan metode deradikalisasi bagi lembaga lain di luar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang ingin membantu melakukan proses  deradikalisasi  di  dalam  lapas  dan  berada  di  bawah  komando  Badan  Nasional Penanggulangan  Terorisme  (BNPT).  Sekalipun  di  Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme  (BNPT)  terdapat  Deputi  bidang  pencegahan,  perlindungan  dan deradikalisasi,  personel  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  masih sangat kurang jika harus menjadi pelaksana program deradikalisasi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu sebaiknya peran lapas dimaksimalkan untuk pelaksanaan deradikalisasi di dalam lapas karena petugas lapas yang ada di lapangan bersentuhan langsung dengan para narapidana terorisme. Setiap kegiatan deradikalisasi di dalam lapas dibuat laporan pelaksanaannya  yang  selanjutnya  akan  digunakan  untuk  proses  reintegrasi  ke masyarakat dan pelaksanaan deradikalisasi bagi mantan narapidana terorisme.
3) Deradikalisasi Pasca Pemidanaan
Berkaca  dari  pelaksanaan  deradikalisasi  di  Singapura,  pemerintah  bergantung pada komunitas untuk rehabilitasi sosial dimana komunitas yang melibatkan masyarakat ini  membantu  keluarga  narapidana  terorisme  untuk  dapat  mempengaruhi  anggota keluarganya yang terlibat tindak pidana terorisme agar mau menerima rehabilitasi dan mempersiapkan  napiter  kembali  ke  masyarakat  setelah  menjalani  hukumannya. Berdasarkan  hal  tersebut  dalam  pelaksanaan  reintegrasi  sosial  narapidana  terorisme dapat bekerjasama dengan pihak keluarga dan lapas untuk mempersiapkan narapidana terorisme  kembali  ke  masyarakat.  Hasil  atau database mengenai  identifikasi  selama proses peradilan dan pelaksanaan deradikalisasi dalam lembaga pemasyarakatan dapat digunakan untuk mempersiapkan narapidana terorisme kembali ke masyarakat. Bagian yang terpenting dari pelaksanaan deradikalisasi adalah bagaimana cara mengembalikan para narapidana terorisme ke masyarakat setelah mereka menjalani hukumannya. Usaha ini tidak mudah karena menyangkut stigma negatif yang diberikan kepada masyarakat bahkan oleh keluarganya. Identitas sosial yang terbangun menjadikan masyarakat takut dan penuh kewaspadaan karena mantan narapidana dianggap sebagai sosok yang perlu dicurigai  akan  mengulangi  tindak  pidana  sebelumnya.  Tantangan  terberat  bagi  para
mantan narapidana terorisme sesungguhnya adalah bagaimana menghadapi dunia luar lapas.  Bagi  para  mantan  narapidana  terorisme,  tentu  akan  sulit  untuk  bisa  diterima kembali secara utuh dalam jaringan terorismenya semula karena akan dicurigai dalam dua hal, yaitu dianggap telah membongkar rahasia kelompok atau juga dianggap sebagai mata-mata pemerintah. Kondisi yang akan dihadapi para mantan narapidana terorisme ataupun mantan narapidana lain di luar lapas adalah dua kemungkinan, yaitu diterima kembali oleh lingkungan masyarakat atau diterima kembali oleh kelompok sebelumnya. Dalam pandangan tersebut, tentu tidak ada alternatif lain selain masyarakat dan keluarga menerima  kembali  serta  menjauhkannya  dari  kelompok  kriminal  sebelumnya  agar identitas sosial yang terbangun tidak terulang untuk melakukan kejahatan kembali. Oleh karena  itu,  diperlukan  usaha  yang  konkret  dari  semua  pihak  agar  stigmatisasi  tidak menjadikan mantan narapidana terorisme menjauh dari pola pembinaan deradikalisasi. Hal  demikian  dapat  diwujudkan  melalui  penyaluran  bakat  dan  minat  para  mantan narapidana terorisme kepada hal-hal yang bersifat konstruktif untuk bekal hidup di masa mendatang.

## 4. KESIMPULAN
a. Upaya  memerangi  terorisme  dapat  dilakukan  melalui  deradikalisasi  namun  dalam pelaksanaannya  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  mengalami  bentuk kendala  baik  kendala  dari  internal  maupun  kendala  eksternal.  Kendala  internal  berupa kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), Sinergitas antar kementerian/ lembaga, pelaksanaan deradikalisasi di daerah-daerah, anggaran untuk pelaksanaan deradikalisasi. Badan Nasional Penanggulangan  Terorisme  juga  mengalami  kendala  dalam  masalah  keuangan.  Minimnya dana kadang kala membuat beberapa program deradikalisasi yang sudah disusun tidak dapat dilaksanakan.  Kendala  eksternal  berupa  Letak  geografis  Indonesia  yang  sulit  dijangkau, beberapa kelompok radikal yang tidak mau diajak bekerjasama sehingga menyulitkan Badan Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  dalam  melakukan  identifikasi  dan  monitoring identifikasi,  pembinaan  narapidana  terorisme  yang  dilakukan  oleh  lembaga  pemasyarakatan belum  menemukan  format  yang  jelas,  oleh  sebab  itu  tidak  ada  kesamaan  kebijakan  setiap lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana terorisme.
b. Relevansi  pelaksanaan  deradikalisasi  dengan  pencegahan  pengulangan  tindak  pidana terorisme  yaitu  deradikalisasi  merupakan  program  yang  dijalankan  dan  dikoordinasi  oleh BNPT untuk pencegahan pengulangan tindak pidana terorisme. Dilihat dari perspektif sistem peradilan pidana, deradikalisasi merupakan pencegahan kejahatan dengan upaya penal yang dilakukan  secara  berkesinambungan  untuk  dapat  mencegah  mantan  narapidana  terorisme mengulangi  tindak  pidana  terorisme  dan  relevansi  tersebut  didasarkan  bahwa    pemidanaan merupakan  pintu  masuk  untuk  pelaksanaan  deradikalisasi  karena  deradikalisasi  dilakukan terhadap orang yang sudah terlibat dalam tindak pidana terorisme dan mendapatkan putusan yang telah inkracht sehingga mendapatkan program deradikalisasi.
c. Prospek pelaksanaan deradikalisasi dalam mencegah pengulangan tindak pidana terorisme di masa  yang  akan  datang  sebaiknya  dilakukan  secara  berkelanjutan  melalui  sistem  peradilan pidana dimulai dari deradikalisasi dalam proses peradilan dimana pada tahap penyidikan dan penuntutan,  yang  paling  penting  dilakukan  adalah  proses  identifikasi,  deradikalisasi  dalam lapas  dengan  memaksimalkan  peran  lapas  untuk  pelaksanaan  deradikalisasi  di  dalam  lapas karena  petugas  lapas  yang  ada  di  lapangan  bersentuhan  langsung  dengan  para  narapidana terorisme. Setiap kegiatan deradikalisasi di dalam lapas dibuat laporan pelaksanaannya yang selanjutnya  akan  digunakan  untuk  proses  reintegrasi  ke  masyarakat  dan  pelaksanaan deradikalisasi  bagi  mantan  narapidana  terorisme.  Deradikalisasi  pasca  pemidanaan,  Badan Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  dapat  bekerjasama  dengan  bapas  atau  dengan lembaga lain di luar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang terlibat dalam proses deradikalisasi atau dengan lembaga maupun yayasan yang didirikan oleh para mantan pelaku  tindak  pidana  terorisme  dengan  metode  dan materi  deradikalisasi  di luar  lapas  yang
sama sehingga ada kesesuaian materi dan metode deradikalisasi yang diberikan kepada mantan narapidana  di  seluruh  lapas-lapas  yang  ada  di  seluruh  indonesia  dan  dengan  tetap memperhatikan kebutuhan serta profiling ataupun database yang dilakukan mulai dari tahap penyidikan sampai dengan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  penulis  jabarkan  maka  penulis  memberikan saran-saran yang terkait dengan penelitian penulis, antara lain :
a. Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  harus  menegaskan  peran  utamanya dalam  pelaksanaan  deradikalisasi,  apakah  sebagai  koordinator  atau  pelaksana.  Apabila sebagai  pelaksana  maka  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  hanya membuat grand design program yang selanjutnya akan dijalankan oleh pihak-pihak terkait misalnya kemensos, ditjenpas, pemerintah daerah, lembaga-lembaga lain di luar BNPT yang melaksanakan deradikalisasi kemudian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam melakukan deradikalisasi dapat berkoordinasi dengan lembaga lain khususnya dirjen pemasyarakatan untuk pelaksanaan deradikalisasi di dalam lapas dan juga lembaga lain di luar lapas untuk persiapan proses reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme kembali ke masyarakat.
b. Memaksimalkan  peran  lapas  dalam  pelaksanaan  deradikalisasi  dengan  membuat  materi kurikulum dan metode deradikalisasi yang dapat dilaksanakan oleh lapas dalam pembinaan WBP  Terorisme  dengan  koordinasi  dari  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme (BNPT) sehingga ada kesesuaian untuk materi kurikulum dan metode deradikalisasi yang diberikan kepada napiter di seluruh lapas-lapas di Indonesia.
c. Agar  Aparat  Penegak  Hukum  dapat  mempunyai database terorisme  yang  lengkap  untuk mendukung profiling dan kegiatan-kegiatan penanggulangan terorisme.
d. Penguatan  peran  NGO  atau  LSM  atau  Ormas  dalam  pelaksanaan  deradikalisasi  yang mencakup aspek reintegrasi sosial para Warga  Binaan Pemasyarakatan (WBP) terorisme, mantan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  terorisme,  dan  keluarganya  untuk pencapaian hasil akhir deradikalisasi yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Alius,  Suhardi,  2019, Pemahaman  Membawa  Bencana  Bunga  Rampai  Penanggulangan Terorisme, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Muladi, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang.
Soekanto,  Soerjono,  1986, Pengantar  Penelitian  Hukum, Cetakan  Ketiga,  Penerbit  Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, Dasar-Dasar Metode Penelitian , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
_______________, 1994, Penelitian Hukum Normatif , PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
B. Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232).
Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).
Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018  Nomor  92,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

## C. Hasil Penelitian
Division  for  Applied  Social  Psychology  Research  (DASPR),  Juli  2017-Februari  2018,  Laporan Akhir Asesmen Program Deradikalisasi Membina Efektivitas program Deradikalisasi Di Dalam Lapas , hasil penelitian , Jakarta.
D. Internet
Dwina Elfika Putri, “Upaya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Dalam Mencegah Tindak  Pidana  Terorisme  di  Sumatera  Utara  (Studi  di  FKPT  Sumatera  Utara)”, https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/download/23376/10267 ,  diakses  pada tanggal 8 Desember  2020.