## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.350

## Analisis Hukum terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Beracara Memberikan Bantuan Hukum
M. Rudi Hartono 1* , Radi Candra 2 1, 2 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jl. Sunan Bonang RT. 12, Kel. Simpang III Sipin, Kec. Kotabaru-Jambi
* Correspondence email: mrudihartono700@gmail.com, fitrishylviana16@gmail.com
Abstrak. Keberadaan  Advokat  sebagai  pencari  keadilan  pada  masa  sekarang  ini  sangat t dibutuhkan n dan  penting  dalam kehidupan n bermasyarakat t serta  berbangsa  seiring g dengan  meningkatnya  kesadaran n hukum serta  kompleksnya      permasalahan hukum didalam masyarakat. Advokat t merupakan n suatu profesi i yang memberikan jasa a hukum kepada masyarakat atau kliennya yang  menghadapi  masalah  hukum,  baik k yang g berhubungan  dengan n perkara a pidana,  perdata,  maupun  tata  usaha  negara. Jasa a hukum m yang g diberikan n Advokat t dapat  berupa  konsultasi  hukum,  bantuan hukum,  pemberi  advice  hukum,  menjalankan kuasa,  mewakili,  mendampingi,  membela,  dan  melakukan n perbuatan  hukum  lainnya  untuk k dan  atas  nama  klien.  Dalam memberikan  jasa  hukum  tersebut,  seorang g Advokat  bisa  melaksanakanyan  melalui  prodeo  (Cuma  -Cuma)  atau u memperoleh honorrium atau pembayaran jasa dari i klien. Secara umum kedudukan n advokat t setara dengan n penegak k hukum  lainnya  seperti i Hakim, Jaksa, serta Kepolisian. Dengan demikian advokat juga berperan penting dalam penegakkan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Peranan yang seharusnya dari advokat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang ” Advokat.

## Kata Kunci : Kekebalan; Hak; Advokat
Abstract. The existence of advocates as justice seekers at this time is very much needed and important in the life of the community and nation as well as increasing legal awareness and the complexity of legal problems in society. Advocacy is a profession that provides legal services to the public or its clients who face legal problems, both those related to criminal, civil and state affairs. Legal  services  provided  by  Advocates  can  be  in  the  form  of  legal  consultations,  legal  assistance,  legal  advice  providers, exercising power, representing, assisting, defending, and performing other legal actions for and on behalf of clients. In providing these  legal  services,  an  Advocate  can  carry  out  it  through  a  prodeo  (Free  of  charge)  or  obtain  an  honorarium  or  payment  for services  from  the  client.  In  general,  the  position  of  an  advocate  is  equal  to  that  of  other  law  enforcers  such  as  the  judges, prosecutors,  and  the  police.  :  "Thus,  advocates  also  play  an  important  role  in  upholding  and  protecting  the  law  for  the community. The proper role of an advocate has been regulated in Law Number 18 of 2003 concerning "Advocates .
Keyword : Immunity, right, and Advocate

## PENDAHULUAN
Advokat  termasuk  profesi  mulia  ( officium  nobile ),  karena  didalam  melaksanakan      kewajiban    dan pekerjaannya   seorang g Advokat  menjadi i fasilitator didalam m menemukan i sesuatu yang  benar n dan  penegakkan keadilan n demi      membela a Hak  Asasi  Manusia a serta    memberi    pembelaan n hukum m yang g memiliki  sifat kebebasan  serta   kemandirian  serta tidak  melakukan  pemihakan  ataupun t tidak pandang  buluh  terhadap  lawan kliennya a apakah    golongan n kuat, p pejabat,  penguasa,  ataupun  lainnya.      Untuk    mencapai    hal  tersebut    maka seorang    Advokat  juga  harus  bertindak  profesional,  menjunjung i tinggi ik kehormatan, k keberanian,  berkomitmen, berintegritas, h hukum, k keadilan,  serta      selalu    menjunjung i tinggi    Janji  Advokat,    serta  Kode e Etik k Profesi i didalam  melaksanakan  kewajibannya  sesuai dengan n fungsi dan tugasnya.  Oleh sebab itu, pada masa lalu, sekarang maupun di masa mendatang, profesi Advokat senantiasa akan mengambil posisi untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 1
Perkataan n “ Advocaat ”   dilihat  dari etimologi  berasal l dari i bahasa a Latin, yaitu u “Advocare” yang g berarti i “ to d defend,  to o calls  to o one’s s aid d to o vouch h or warant” .      Sedangkan      didalam        istilah    kata      Inggris “ Advocatee” yang  artinya  :  “ to  speaks  in n favours    of  or  depend d by    argument t ,  to  supports,  indicatee,  or recommendeed publiclys ”. 2 Advokat t secara   terminologi,   memiliki  arti seseorang ahli  hukum m yang  memberi bantuan n ataupun   pertolongan n didalam persoalan  hukum. 3
Bantuan  atau    pertolongan    ini    bersifat    memberikan    nasehat  -  nasehat  sebagai    jasa    baik,  didalam perkembangan    selanjutnya    bisa  dimintakan  oleh  siapa  saja    yang m memerlukan,    membutuhkannya a untuk k beracara a didalam h hukum.  Jasa hukum m ialah   jasa a yang  diberi oleh   Advokat  berwujud  memberi konsultasi
1 Frans  Hendra  Winarta,  1995, Advokat  Indonesia  Citra,  Idealisme  dan  Keprihatinan, Pustaka  Sinar  Harapan,  Jakarta, hlm.15 ” 2 Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan, Sinar Harapan, Jakarta, 1995. Hlm. 72. ”
3 Lasdin Wlas, 1989, Cakrawala Advokat Indonesia , Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.hal.3 ”
M. Rudi  Hartono  dan Radi Candra,  Analisis  Hukum terhadap  Hak Imunitas Advokat  Dalam Beracara Memberikan Bantuan Hukum
hukum,  melaksanakan    kuasa,  mewakili i ,  mendampingi i ,  membela,  dan  melaksanakan  perbuatan    hukum    lainnya untuk kepentingan hukum kliennya ” . 4
Pada waktu   memberi  bantuan n hukum m pada  klien  yang  membuat  sesuatu tindak k pidana,  maka s seorang Advokat h harus b berpedoman  pada a Kode Etik Advokat t Indonesia a dan “ Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor  18    Tahun    2003  Tentang  Advokat ” serta      peraturan  rundang-undang    lain      yang m mengatur  mengenai Advokat. Kentuan itu  ditujukan    agar  peranan  Advokat didalam memberikan   usaha  pembelaan  bagi   kliennya yang    disangka    telah      melakukan  tindak  pidana    tetap    didasarkan      pada    rasa  keadilan  dan  kebenaran.    Faktanya sampai  sekarang   ini masih ditemukan  Advokat yang kadang   tidak  korperatif  didalam  usaha menegakan  hukum, prilaku    Advokat    seperti    ini    yang    memperlihatkan      bahwa    masih    terdapat  adanya      Advokat      yang  belum menjunjung tinggi profesionalisme dan  idealism advokat.
Akan  tetapi  faktanya  didalam    kehidupan    masyarakat  profesi  Advokat  kadang  jadi    bias  oleh      sebagian pandangan  masyarakat,  khususnya  yang   berhubungan dengan peranan Advokat   didalam  memberi  jasa bantuan hukum.  Terdapat    sebagian    orang    yang  beranggapan    pada      profesi    Advokat      sebagai    profesi      yang  terkadang memutarbalikan  suatu  kebenaran  atau   kenyataan.  Profesi  advokat  dipandang   sebagai    pekerjaan  bagi  seorang yang  tidak  memiliki      hati  nurani,  oleh  sebab    selalu  membela  seseorang  atau    mereka      yang    melakukan  suatu kejahatan, serta memperoleh kesenangan diatas  kesusahan  bagi  orang lain.
Adanya    profesi      Advokat  di I Indonesia s sebagai    “ agents  of  law  developmentt ”    agen n pembangunan n hukum m t terlebih  menjadi i “ agents  of  law  enculturations ”    agen      membudidayakan n hukum m bagi i masyarakat t tidak    sebaliknya a sebagai i “ agent s of  law  commercialization ”  agen  komersialisasi  hukum  dalam  memberikan  jasa hukum. 5
Didalam  memakai      jasa  Advokat,    adalah  suatu    kebutuhan    atas    rasa  kesadaran n hukum  sendiri    ataupun karena    sebab      peranan    Advokat  yang  terlampau    agresif    didalam    memberikan    pengaruh    bagi      klien  dalam berperkara  pada    pengadilan    untuk    kepentingan    Advokat t .  Didalam  perkembangan  selanjutnya      diperlukan peningkatkan    rasa      sadar    hukum    untuk    tegaknya  suatu      kebenaran,  keadilan  yang    tidak    diskriminatif. Memberikan    jasa    bantuan    hukum    yang    dikhususkan      pada    seseorang      yang    mempuyai    kaitan    erat  dengan “ equality  before  the  law ”  (persamaan    didalam    hukum)    serta    “ access    to  legals councell ”    (media    akses  legal dipersidangan)  yang  memberikan  jaminan  “ justice e for r all ”  keadilan n bagi semua a orang. 6
Guna  menghindarkan   supaya  tulisan penelitian   jurnal  yang penulis lakukan, tidak  jauh  menyimpang pada rumusan   masalah  yang diinginkan,  untuk  itu  didalam   penulisan  ini maka  penulis  memberikan batasan-batasan dalam  permasalahan-permasalahan yang akan dibahas yang  mencakup  beberapa hal  dibawah ini :
1. Bagaimana a pengaturan n hak k imunitas s yang  dimiliki  oleh  Advokat t menurut  Undang-Undang g Republik Indonesia Nomor r 18 Tahun n 20003 ? 2. Bagaimana pelaksanaan hak imunitas Advokat dalam beracara memberikan bantuan hukum ?

## METODE
Pendekatan n Penelitian n “ Pendekatann        penelitian n yang      dipakai  didalam      penelitian n ini  secara a Sosio  Legal l Research ,  yaitu penelitian n dengan memperhatikan  implementasi   hukum  ataupun  peraturan undang-undang   yang  berlaku didalam kehidupan n sosial l masyarakat. 7 Didalam    hal l ini i untuk k mengetahui i dan  memahami i bagaimana a peraturan undang-undang    tersebut t diterapkan    didalam  pelaksanaan  hak  imunitas  Advokat    dalam    beracara    memberikan bantuan hukum.

## Spesifikasi Penelitian ”
Spesifikasi Penelitian yang bersifat deskriptif analisis , yaitu memberikan  gambaran  dan  analisa  pada  suatu kejadian   hukum yang terjadi dengan menggambarkan  peristiwa-peristiwa    yang   ada, 8 didalam hal ini berhubungan dengan  penelitian    tentang   pelaksanaan n hak-hak  imunitas s Advokat t didalam beracara a memberi jasa  bantuan n hukum. ”
4 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18 Tahun 2003 tentang  “ Advokat ”  Pasal 1 Ayat (2). ” 5 A. Rahmat t Rosyadi i , dan Hartini i Sri, Advokat t Didalam Perspektif f Islam  dan  Hukum Positif , Ghalia a Indonesia, D Jakarta, 2003. Hlm. 18
6 Ibid., Hlm. 19.
7 J. S Supranto, Metode e Penelitian  Hukum dan  Statistik k ,  cet. Ke-1, (Jakarta a :Rhineka Cipta, 2003), hal.21.
8 I Ibid. ,
M. Rudi  Hartono  dan Radi Candra,  Analisis  Hukum terhadap  Hak Imunitas Advokat  Dalam Beracara Memberikan Bantuan Hukum
Sumber Data ” “ Untuk  memperoleh      data    serta    informasi    yang  dibutuhkan    didalam  menyusun  penelitian n ini,  didapatkan melalui i data Primer r dengan n cara melakukan penelitian n kepustakaan n (Library Research ) terhadap: 1. Bahan Hukum Primer ”
Yakni    merupakan  bahan n hukum  yang  mengikat t berupa a peraturan  undang-undang    yang      berkaita n dengan permasalahan  yang diteliti i seperti ” : a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ” ,
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ” , 2. Bahan Hukum Skunder ”
Yakni      bahan n hukum m yang    berupa a kajian n pada    buku, k koran, t tulisan-tulisan i ilmiah  seperti    makalah, literatur h hukum, j jurnal    hukum,  majalah h ,  artikel l dan  bahan n tertulis    yang  lain    memiliki  hubungan  dengan permasalahan  yang diteliti ” . 3. Bahan Hukum Tertier ”
Yakni    bahan n hukum  yang g memberi    suatu    penjelasan n pada    bahan h hukum    primer r serta  bahan n hukum m skunder, berupa a Kamus Hukum ” .

## Analisa Data
Data-data  primer r yang  penulis  peroleh  didalam  kepustakaan,  kemudian  dikumpulkan  untuk k selanjutnya disusun, diolah, serta d diklasifikasikan  kedalam bagian n yang t tertentu,  untuk diolah selanjunya dianalisis.    Analisis data    yang    dipergunakan  didalam  penelitian n ini  memiliki  sifat  analisis  kualitatif,  yaitu      suatu u analisa      dengan menelaah h semua  hasil data a mengenai hak  imunitas  Advokat  dalam  beracara  memberikan  bantuan hukum yang selanjutnya   disajikan   didalam   bentuk   uraian n didalam pembahasan n ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 20003 ”
Pemberian n jasa  bantuan n hukum  pada  masyarakat t sebagai i klien n yang  tersangkut    permasalahan    hukum pada  hakekatnya    adalah    tugas s utama a advokat.  Advokat  yang  ditunjuk k menerima a perintah h ataupun order r maupun  kuasa a dari i klien didasarkan  perikatan   yang  bebas,  yang dibuat secara  tertulis, atau  tidak t tertulis, yang g tunduk    kepada    Kode e Etik  Profesi i Advokat, t tidak t tunduk    terhadap  kekuasaan n politik,  yang  memiliki kewajiban n serta tanggung g jawab b publik. ”
Didalam    proses s menegakan    hukum  dalam    persidangan    melibatkan n banyak  lembaga i yang  satu u dengan lainnya    memiliki  wewenang  yang b berbeda.  Lembaga i yang  dimaksudkan  diantaranya advokat.    Dalam k memberi jasa a bantuan  hukum,  yang  mana  ketika  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dapat  berperan  sebagai  pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran ” . 9
Oleh  sebab  itu  Advokat  harus  mampu  untuk  mengidenifikasi  suatu  peristiwa  dengan  mempergunakan  ilmu pengetahuan  hukum  materiil  dan  hukum  formilnya;  begitu  pula  Advokat  mengetahui  batas  kewenangannya. Pengaturan semacam ini untuk menjamin hak-hak klien dalam penyidikan ” .
Beberapa pasal dalam Undang-undang ini hanya memberikan kekebalan terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya  dengan  “itikad  baik”.  Dalam  hal  ini  dibuktikan  bahwa  Advokat  tersebut  dalam  menjalankan  profesinya tidak dengan itikad baik, yang bersangkutan dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. ”
Undang-Undang Advokat mengakui hak imunitas secara sangat terbatas. Terdapat 2 (dua) macam hak imunitas yang diberikan Undang-Undang Advokat kepada para Advokat yaitu: Hak Imunitas di luar sidang pengadilan dan Hak imunitas didalam sidang pengadilan (di setiap lingkungan dan tingkat pengadilan). ”
Pengaturan mengenai  hak imunitas dan malpraktek Advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Hak imunitas dalam Pasal 14 dari Undang- Undang Advokat, yang menentukan sebagai berikut:
“ “ Advokat  bebas  mengeluarkan  pendapat  atau  pernyataan  dalam  membela perkara  yang  menjadi  tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang- undangan. ” ”
9 “ Rapaun Rambe, Teknik Praktek Advokat , PT. Grasindo, Jakarta, 2003. Hlm. 37. ”
M. Rudi  Hartono  dan Radi Candra,  Analisis  Hukum terhadap  Hak Imunitas Advokat  Dalam Beracara Memberikan Bantuan Hukum
Penjelasan resmi atas Pasal 14:
“ “ Yang dimaksud dengan “bebas” adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan tanpa  rasa  takut,  atau  perlakuan yang  merendahkan  martabat  profesi. Kebebasan  tersebut  dilaksanakan  sesuai  dengan  kode  etik  profesi  dan peraturan perundang-undangan. ” ”
Pasal 15: “ “ Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. ” ”
Penjelasan resmi atas Pasal 15 :
“ “ Ketentuan  ini  mengatur  mengenai  kekebalan  Advokat  dalam  menjalankan tugas  profesinya  untuk  kepentingan kliennya  di  luar  sidang  pengadilan pengadilan  dan  dalam  mendampingi  kliennya  pada  dengar  pendapat  di lembaga perwakilan rakyat. ” ”
Pasal 16: “ “ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. ” ”
Penjelasan resmi atas Pasal 16 :
“ “ Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi  tegaknya  keadilan  berdasarkan hukum  untuk  membela  kepentingan kliennya.  Yang  dimaksud  dengan  “sidang  pengadilan”  adalah  sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan .” ”
Pasal 17:
“ “ Dalam  menjalankan profesinya,  Advokat  berhak  memperoleh  informasi, data, dan  dokumen  lainnya, baik  dari instansi  Pemerintah  maupun  pihak lain  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  tersebut  yang  diperlukan  untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundangundangan. ” ”
Pasal 18:
“ “(2) Advokat  tidak  dapat  diidentikkan  dengan  Kliennya  dalam  membela perkara  Klien  oleh  pihak  yang berwenang dan/atau masyarakat .” ”
Pasal  18  ayat  (2)  dari  Undang-Undang  Advokat  menentukan  dengan  jelas  bahwa,  Advokat  tidak  dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat. ” Advokat  wajib  merahasiakan  segala  sesuatu  yang  diketahui  atau  diperoleh  dari  kliennya  karena  hubungan profesinya.  Advokat  berhak  atas  kerahasiaan  hubungannya  dengan  klien,  termasuk  perlindungan  atas  berkas  dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat. ”
Pasal 19:
“ “(2) Advokat  berhak  atas  kerahasiaan  hubungannya  dengan  Klien,  termasuk perlindungan  atas  berkas  dan dokumennya  terhadap  penyitaan  atau pemeriksaan  dan  perlindungan  terhadap  penyadapan  atas  komunikasi elektronik Advokat. ” ”
Pengaturan mengenai hak imunitas dan pelanggaran Advokat dalam Organisasi Advokat juga tertuang melalui Kode Etik Advokat Indonesia. Pengaturan hak dan kewajiban dalam Pasal 3:
a. “Advokat dapat menolak untuk memberi  nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan  jasa dan  atau  bantuan  hukum  dengan  pertimbangan  oleh  karena  tidak  sesuai  dengan  keahliannya  dan  bertentangan dengan  hati  nuraninya,  tetapi  tidak  dapat  menolak  dengan  alasan  karena  perbedaan  agama,  kepercayaan,  suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan atau kedudukan sosialnya. ” b. Advokat  dalam  melakukan  tugasnya  tidak  bertujuan  semata-mata  untuk  memperoleh  imbalan  materi  tetapi  lebih mengutamakan tegaknya Hukum, kebenaran dan keadilan. ”
c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia. ”
d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat. ”
e. Advokat  wajib  memberikan  bantuan  dan  pembelaan  hukum  kepada  teman  sejawat  yang  diduga  atau  didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. ”
M. Rudi  Hartono  dan Radi Candra,  Analisis  Hukum terhadap  Hak Imunitas Advokat  Dalam Beracara Memberikan Bantuan Hukum
f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat. ”
g. Advokat harus senantiasa menjungjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile). ”
h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat. ” i. Seorang  Advokat  yang  kemudian  diangkat  untuk  menduduki  suatu  Jabatan  Negara  (Eksekutif,  Legislatif  dan Yudikatif)  tidak  dibenarkan  untuk  berpraktek  sebagai  Advokat  dan  tidak  diperkenankan  namanya  dicantumkan atau  dipergunakan  oleh  siapapun  atau  oleh  kantor  manapun  dalam  suatu  perkara  yang  sedang  diproses  berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.” ”
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  diatas,  advokat  dalam  bertindak  sedapatnya  harus  menghindarkan  diri  dari pelanggaran  profesinya  yang  tersirat  dalam  hubungan  antara  Advokat  dan  klien.  Hal  ini  dikarenakan  berawal  dari terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi  yang dilakukan oleh diri Advokat dalam membela kepentingan klien, maka tidak tertutup kemungkinan pelanggarannya akan  kemudian disertai tindak pidana. Pelanggaran kode etik dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia ” : a. “Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. ”
b. Advokat  tidak  dibenarkan  memberikan  keterangan  yang  dapat  menyesatkan  klien  mengenai  perkara  yang  sedang diurusnya. ” c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. ” d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. ”
e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. ”
f. Advokat  dalam  mengurus  perkara  cuma-cuma  harus  memberikan  perhatian  yang  sama  seperti  terhadap  perkara untuk mana ia menerima uang jasa. ” g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. ”
h. Advokat  wajib  memegang  rahasia  jabatan  tentang  hal-hal  yang  diberitahukan  oleh  klien  secara  kepercayaan  dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu. ”
i. Advokat  tidak  dibenarkan  melepaskan  tugas  yang  dibebankan  kepadanya  pada  saat  yang  tidak  menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a. ” j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan  kepentingan-kepentingan  tersebut,  apabila  dikemudian  hari  timbul  pertentangan  kepentingan  antara pihak-pihak yang bersangkutan. ” k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.” ”
Berdasarkan hal tersebut, maka seorang advokat didalam bertindak sudah seharusnya menjunjungi tinggi kode etik profesi advokat yang dimiliki, meskipun didalam beracara advokat dilindungi oleh Undang-Undang Advokat dan memiliki  hak  imunitas  untuk  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  membela  kepentingan  klien,  namun  dalam beracara  seorang  advokat  harus  mampu  menghindarkan  diri  dari  tindakan-tindakan  yang  dapat  menimbulkan kesalahan atau pelanggaran nantinya. ”
Pelaksanaan hak imunitas Advokat dalam beracara memberikan bantuan hukum ”
Mengenai  pelaksanaan  hak-hak  imunitas  yang  dimiliki  oleh  seorang  advokat    sebagaimana  yang  telah  diatur didalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat,  maka    hak-hak  imunitas  dari  seorang  advokat dalam beracara memberikan bantuan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni ” :

## Hak Imunitas di Dalam Sidang Pengadilan
Hak  imunitas  seorang  advokat  didalam  beracara  pada  saat  persidangan  di  pengadilan,  terdiri  dari  beberapa bentuk hak imunitas sebagaiman diatur didalam Pasal 14 dan Pasal 16 dari Undang-Undang Advokat, yakni ” 1. Hak Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan. ”
2. Pendapat atau pernyataan tersebut dilakukan di dalam pengadilan di semua lingkungan dan tingkatan. ”
3. Hak  tidak  mendapatkan  tekanan,  ancaman,  hambatan,  rasa  takut  dan  merendahkan  martabat  profesi  advokat didalam berpendapat atau pernyataan ”
4. Hak  mempertanggungjawabkan  semua  Pendapat  atau  pernyataan  dikeluarkan  dalam  menjalankan  perkara  yang menjadi tanggung jawab seorang advokat. ”
5. Hak melakukan kuasa penuh mewakili diri klien didalam mendampingi dan beracara di persidangan, ”
6. Hak tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana,  selama tidak melanggar seorang advokat tidak melanggar kode etik profesi advokat; ”

## M. Rudi  Hartono  dan Radi Candra,  Analisis  Hukum terhadap  Hak Imunitas Advokat  Dalam Beracara Memberikan Bantuan Hukum

## Hak Imunitas di Luar Sidang Pengadilan
Mengenai Hak imunitas yang dimiliki oleh seorang Advokat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya membela kepentingan klien di luas proses persidangan di Pengadilan diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang terdiri dari beberapa bentuk sebagai berikut: ” 1. Hak  Kebebasan  lebih  luas,  yaitu  kebebasan  dalam  menjalankan  tugas  profesi  untuk  menjalankan  perkara,  tidak hanya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat atau pernyataan. ”
2. Hak untuk tetap terus  mendampingi klien didalam maupun diluar proses persidangan pada kegiatan tertentu, ”
3. Hak untuk  tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana, meskipun jaminan  kebebasan tersebut mempunyai konsekuensi logis juga terhadap tidak dapat dituntutnya Advokat secara perdata maupun pidana. ” “
Dalam kode etik hak imunitas  Advokat dibatasi dengan Pasal 3 Kode Etik Profesi Advokat. Seorang Advokat dianggap  memiliki  hak  imunitas  (kekebalan)  di  saat  Advokat  bekerja  atau  menjalankan  tugasnya.  Berpedoman  pada pengertian “ original intend” ;  bunyi  asli  Undang-Undang  No.18  Tahun  2003  tentang  Advokat  Pasal  16,  imunitas  itu hanya  berlaku  pada  saat  persidangan,  karena  di  dalam  penjelasannya  tegas  dikatakan  bahwa  pengertian  persidangan itu adalah pada tingkatan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. ”
Sesungguhnya jika mengacu pada undang-undang tersebut imunitas yang diberikan tidaklah cukup. Mengingat tugas  dan  tanggung  jawab  Advokat  bukan  hanya  pada  saat  persidangan.  Melainkan  24  jam  selama  Advokat  bekerja membela  atau  mewakili  kepentingan  kliennya.  Barangkali  pada  saat  undang-undang  itu  dibuat  tidak  pernah  terpikir bahwa profesi Advokat juga sama dan sederajat dengan Polisi, Hakim Dan Jaksa, maklum dari catatan yang ada. Di mana mereka punya imunitas dalam pekerjaan sehingga tidak was-was atau khawatir dianggap melanggar hukum saat bekerja. ” Asas  “ legalitas ”  yang  diadopsi  KUHP  kita  dalam  pasal  1  ayat  (1).  Tegas  menyebutkan  bahwa  tidak  bisa dipidana  seseorang  jika  tidak  ada  aturan  yang  melarang  sebelumnya  atas  perbuatan  hukum  seseorang.  Artinya, perbuatan  pidana  seseorang  hanya  bisa  dihukum  jika  perbuatan  yang  disangkakan  itu  sudah  diatur  dalam  sebuah undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu terjadi. ”
Hak Imunitas Advokat yang dijamin Undang-Undang karena dalam membela kepentingan klien Advokat tidak boleh  dihinggapi  rasa  takut  dan  harus  membela  dengan  rasa  aman,  dilindungi  oleh  negara  c.q.  pemerintah  dalam melaksanakan  pekerjaannya  dan  pembelaan  separuh  hati  akan  merugikan  kepentingan  klien  yang  dibela.  Atas  dasar itulah Advokat diberi perlindungan berupa imunitas. ”
Imunitas  Advokat  yang  dijamin  dalam  Undang-Undang  Advokat  akhir-akhir  ini  sering  kali  disalah  artikan, bahwa  semua  tindakan  Advokat  untuk  membela  klien  dibenarkan  dan  tidak  dapat  dituntut  secara  hukum.  Namun, memalsu  bukti,  menghina,  memfitnah,  dan  perbuatan  lain  yang  dilarang  hukum  tentu  saja  tidak  imun/kebal  dari tuntutan hukum. ”
Seorang  Advokat tentu saja tidak bisa diidentikkan dengan perbuatan hukum klien atau orang  yang dibelanya, terkecuali  ia  menjadi  bagian  dari  kejahatan  itu  misalnya  Advokat  ikut  menyogok  dan  mengantar  uang  suap  atau membantu untuk melarikan diri. ”
Jika Advokat diperiksa oleh Polisi, sepanjang pemeriksaan itu terkait dengan pekerjaan  atau profesinya, maka Polisi  baru  bisa  bertindak  jika  sebelumnya  telah  meminta  keterangan  dari  Organisasi  Advokat  tentang  sah  dan tidaknya  pekerjaan  seorang  Advokat.  Advokat  memiliki  hak  imunitas  (kekebalan).  Karena  itu,  dalam  membela kliennya,  tidak  selamanya  Advokat  begitu  saja  digugat  oleh  pihak  ketiga  atau  ditangkap/ditahan  oleh  pihak  yang berwajib. Seperti juga jaksa dan hakim mempunyai hak imunitas dalam menjalankan tugasnya. ”
Apabila  di  analogikan  Advokat  yang  diadukan/dilaporkan  menipu  kliennya  karena  kliennya  kalah.  Yang pertama  sebelum  polisi  memeriksa  Advokat,  klien  mesti  meminta  Organisasi  Advokat  tersebut  menjelaskan  apakah yang  dilakukan  seorang  Advokat  tersebut  sesuai  standar  profesi  atau  tidak.  Sehingga  perbuatan  tersebut  termasuk kategori penipuan atau pelanggaran etika profesi. ”
Misalnya Advokat diadukan  karena memberikan janji bahwa perkara yang ditangani sudah pasti menang. Jika Advokat  yang  bersangkutan  sudah  diperiksa  Dewan  Kehormatan  Advokat  dan  ditemukan  kesalahannya  maka hukumannya dua. Oleh Organisasi  Advokat  bisa dijatuhi sanksi  administrasi bahkan dipecat dan memperoleh sanksi pidana dari penegak  hukum. Namun jika  tidak ditemukan bukti dalam pemeriksaan Dewan Kehormatan tentang  apa yang diadukan, maka ia tidak bisa diproses pidana. ”
Didalam  prakteknya  menjalankan  tugas  dan  tanggungjawab,  seorang  advokat  menpunyai  Hak  untuk menyimpan rahasia klien, yakni rahasia-rahasia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ” : 1. Rahasia tersebut merupakan informasi yang substansial dan penting bagi klien atau bagi pembelanya. ”
2. Rahasia  tersebut  sebelumnya  belum  pernah  terbuka  untuk  umum  secara  meluas.  Apabila  rahasia  tersebut  telah terbuka untuk umum tetapi belum meluas, atau jika rahasia tersebut sudah dibuka oleh advokat kepada orang lain. ” 3. Rahasia tersebut bukanlah informasi yang memang tersedia untuk publik (publik information). ”
4. Rahasia yang jika dibuka akan menimbulkan rasa malu bagi klien, Advokat atau pihak-pihak lainnya. ”
M. Rudi  Hartono  dan Radi Candra,  Analisis  Hukum terhadap  Hak Imunitas Advokat  Dalam Beracara Memberikan Bantuan Hukum
5. Rahasia yang jika dibuka akan merugikan kepentingan kliennya. ”
6. Rahasia yang jika dibuka akan mempersulit pembelaan Advokat terhadap kliennya. ”
7. Rahasia  yang  jika  dibuka  akan  menimbulkan  kemungkinan  klien  tidak  lagi  memberikan  informasi  selanjutnuya kepada Advokat. Hal tersebut akan mempersulit advokat dalam melakukan pembelaannya. ”
8. Bagi klien, informasi tersebut sangat penting dan atau sensitif. ”
9. Jika  dibuka  rahasia  tersebut,  akan  menimbulkan  kemarahan/gejolak/atau  sikap  masyarakat  yang  merugikan kepentingan klien dan atau merugikan kepentingan pembelaan. ”
Advokat  dalam  berperkara  membela  kliennya  dilarang  untuk  membocorkan  rahasia  kliennya.  Advokat  pun tidak  boleh  menggunakan  rahasia  kliennya  untuk  merugikan  kepentingan  klien  tersebut.  Advokat  tidak  boleh menggunakan rahasia kliennya untuk kepentingan pribadi Advokat atau untuk kepentingan pihak ketiga. ” Sesuai Pasal 19 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dan Kode Etik Profesi Advokat Pasal 4 huruf (h): ”
“Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.” ” “
Dalam  berperkara  menggunakan  biaya-biaya  tidak  perlu  hingga  memberatkan  kliennya.  Akan  tetapi  hak  ini hanya dapat digunakan para Advokat sebagai pengecualian. ”

## SIMPULAN
1. Pengaturan  mengenai  hak  imunitas  profesi  advokat  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  yakni  Hak imunitas  dalam  Pasal  14  dari  Undang-  Undang  Advokat,  mengenai  kebebasasn  mengeluarkan  pendapat  atau pernyataan dalam membela perkara, Pasal 15: mengenai kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya, Pasal 16: Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, Pasal 17: Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, Pasal 18 ayat (2) : Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat, Pasal 19: ayat (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien. ” 2. Pelaksanaan  hak  imunitas  Advokat  dalam  beracara  memberikan  bantuan  hukum  saat  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawabnya,  para  advokat  dilindungi  dan  diberikan  hak  imunitas  untuk  melakukan  perbuatan-perbuatan hukum mengatasnamakan kepentingan klien. Sepanjang tidak melakukan perbuatan-perbuatan  yang dilarang oleh hukum dan tidak melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan indikasi suatu tindak pidana bagi diri advokat. ”

## DAFTAR PUSTAKA
A. Rahmat Rosyadi, dan Hartini Sri, Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif , Ghalia  Indonesia, Jakarta,
2003.
Frans Hendra Winarta, 1995, Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik , cet. Ke-1, (Jakarta:Rineka Cipta, 2003) Lasdin Wlas, 1989, Cakrawala Advokat Indonesia , Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Rapaun Rambe, Teknik Praktek Advokat , PT. Grasindo, Jakarta, 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang “ Advokat ”