## ANALISIS HAMBATAN PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA DI KOTA MAKASSAR
Analysis of Obstacles In The Implementation of Electronic Certificates And Efforts To Resolve Them In Makassar City
Syamsur 1* , Baso Madiong 2 , Andi Tira 2
1 Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: syamsursip@gmail.com
Diterima: 22 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk  menganalisis  hambatan  pemberlakuan  sertifikat  elektronik  dan  upaya  penyelesaian  hambatan pemberlakuan  sertifikat  elektronik  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  keamanan  data  hak  atas  tanah masyarakat di Kota Makassar. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan  analisis.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Teknik  analisis  data  dilakukan dengan  memeriksa,  meneliti  dan  menganalisis  data  yang  telah  diperoleh  dari  hasil  penelitian  melalui  wawancara  dengan beberpa  pejabat  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Makassar  dan  selanjutnya  data  tersebut  diolah  dan  disajikan  dalam  bentuk narasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Makassar  dan  beberapa  sumber  literatur  bahwa implementasi dari kebijakan sertipikat elektronik sejak diterbitkan pada tahun 2021 sampai sekarang belum bisa diterapkan dan  masih  dalam  tahap  persiapan.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  penghambat  diantaranya  adalah  kesiapan Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan kemampuan dalam menguasai teknologi informasi dan validasi data, baik data fisik maupun data yuridis yang belum rampung. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kota Makassar perlu melakukan upaya- upaya percepatan dan inovasi dalam rangka mengatasi hambatan tersebut.
Kata Kunci : Perlindungan, Keamanan Data, Sertifikat Elektronik

## ABSTRACT
This study aims to analyze the obstacles in the implementation of electronic certificates and efforts to resolve obstacles in the implementation  of  electronic  certificates  in  providing  legal  protection  against  data  security  and  community  land  rights  in Makassar City. The type of research is normative legal research with a statutory approach and an analytical approach. The research method used is qualitative research method. Data analysis techniques are conducted by checking,  examining and analyzing  data  that  has  been  obtained  from  the  results  of  research  through  interviews  with  several  officials  at  the  Land Office of Makassar City and then the data is processed and presented in narrative form. Based on the results of research  at the  Land  Office  of  Makassar  City  and  several  sources  of  literature,  the  implementation  of  the  electronic  certificate  policy since it was issued in 2021 has not been implemented and is still in the preparation stage. This is due to several inhibiting factors,  including  the  readiness  of  human  resources  related  to  the  ability  to  master  information  technology  and  data validation,  both  physical  data  and  juridical  data  that  have  not  been  completed.  Therefore,  Land  Office  of  Makassar  City needs to make efforts to accelerate and innovate in order to overcome these obstacles.
Keywords: Protection,Data Security, Electronic Certificates
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi  mengalami  kemajuan  yang  semakin  pesat. Kemajuan  teknologi  secara  khusus,  telah  mempengaruhi  tata cara  kehidupan  di  dalam  masyarakat.  Tidak  dapat  dihindari lagi  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik  menjadi ujung  tombak  era  globalisasi  yang  kini  melanda  hampir  di
seluruh  dunia,  kemajuan  teknologi  pada  akhirnya  akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan karena berkembangnya teknologi digital telah mengakibatkan  terjadinya  keterpaduan  ataupun konvergensi dalam  perkembangan  teknologi  informasi,  media  dan telekomunikasi (Febrianti, 2021).
Sistem  pendaftaran  tanah  di  seluruh  dunia  telah  tunduk pada  proses  modernisasi  dengan  menerapkan  teknologi
Indonesian Journal of Legality of Law e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Analisis Hambatan Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Serta Upaya Penyelesaiannya … (Syamsur, Baso Madiong, Andi Tira)
informasi  dan  komunikasi.  Prestasi  yang  cukup  besar  dalam modernisasi  tanah  sistem  registrasi  yang  ditunjukkan  dengan menjamin akses publik ke pendaftaran tanah secara online dan memperkenalkan infrastruktur untuk proses pendaftaran tanah secara elektronik (Mujiburohman, 2021). Perkembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  juga  merambah  ke  dalam  bidang pertanahan  yaitu  dengan  adanya  pelaksanaan  pendaftaran tanah  yang  dapat  dilakukan  secara  elektronik.  Adapun  hasil pendaftaran  tanah  tersebut  berupa  data,  informasi  elektronik, bukan lagi berupa buku. Transformasi sertipikat elektronik ini mendukung  budaya paperless  office di  era  digital,  menjadi mudah  dalam  pemeliharaan  dan  pengelolaan,  dapat  diakses kapan saja dan dimana saja (Febrianti, 2021).
Transformasi  kemajuan  elektronik  menggeser  sistem pendaftaran  tanah  yang  sebelumnya  merupakan  proses berbasis kertas menjadi elektronik. Di Indonesia, penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi  mengubah  secara progresif  transaksi  pasar  dan  layanan  publik  yang  semula analog (manual) berubah menjadi layanan berbasis elektronik. Seiring  dengan  perkembangan  zaman  di  era  revolusi  4.0, Pemerintah  melakukan  terobosan  baru  dalam  mengimbangi dinamika  masyarakat  yang  semakin  kompleks.  Jika  tidak demikian  akan  terjadi stagnansi hukum  yang  dikenal  bahwa hukum  akan  selalu  tertinggal  di  belakang  perkembangan zaman  (Nafan, . 2022)  Di  bidang  pertanahan  dalam  rangka mewujudkan  modernisasi  pelayanan  pertanahan  mulai  untuk menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik, sampai pada  menuju  dokumen  yang  dihasilkan  berbentuk  dokumen elektronik (Aniscasary, Ramasari, 2022)
Sejak  pertengahan  tahun  2020  pelayanan  di  Kantor Pertanahan sudah mulai menerapkan sistem online , sistem ini sangatlah  membantu,  lebih  cepat,  mudah  dan  praktis.  Seperti penerapan sistem Hak Tanggungan secara elektronik atau HT- el (HT Elektronik). Sistem inipun dianggap berhasil, sehingga pada  tanggal  21  Januari  2021,  Kementerian  ATR/BPN  mulai menerapkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/ Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2021 tentang  Sertipikat  Elektronik,  disebutkan  bahwa  semua  hasil pendaftaran  tanah  akan  diterbitkan  dalam  bentuk  dokumen elektronik (Ramadhani, 2021)
Kehadiran  peraturan  ini  menjadi  perbincangan  hangat dan  menimbulkan  polemik  di  masyarakat  dengan  berbagai tanggapan yang berbeda-beda. Sebagian masyarakat, menerima  rencana  ini  sebagai  bentuk  modernisasi  pelayanan pertanahan  yang  diharapkan  akan  memberikan  keamanan, kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang hak  atas  tanah.  Namun,  tidak  sedikit  masyarakat  yang menanggapi  secara  apriori  mengenai  rencana  ini  sebagai rencana yang terburu-buru dan belum didukung kesiapan yang matang yang memungkinkan terjadinya kondisi ketidakamanan  data  pendaftaran  tanah  dan  dapat  berujung pada ketidakpastian hak atas tanah.
Seyogyanya  yang  diutamakan  atau  diselesaikan  lebih dahulu  program  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah Indonesia,  karena  sertipikat  hak  atas  tanah  merupakan  tanda bukti  hak  yang  diberikan  pada  tahap  akhir.  Maka  setelah tanah-tanah  telah  terdaftar  baru  diadakan  modernisasi pelayanan pertanahan termasuk didalamnya adalah  sertipikat- el . Banyak pihak beranggapan sertipikat- el belum dibutuhkan saat ini, karena masih banyaknya sengketa tanah, baik karena sertipikat  dipalsukan,  sertipikat  tumpang  tindih,  termasuk meregister  tanah  seluruh  indonesia  untuk  dijadikan  prioritas utama  dalam  penyelesaiannya.  Persoalan  sertipikat- el bukan pada  bentuk  atau  wujud  sertipikatnya,  karena  sertipikat merupakan  proses  akhir  dalam  kegiatan  pendafaran  tanah,
masalah  utamanya  diproses  elektronik  dari  awal  pendaftaran tanahnya  sampai  penerbitan  sertipikatnya  dan  masalah keamanan data untuk melindungi pemegang hak (Mujiburohman, 2021).
Kementerian  ATR/BPN  sebagai  penyelenggara  sistem pendaftaran  tanah  secara  elektronik  telah  menyatakan kesiapannya,  meskipun  penerapannya  akan  dilakukan  secara bertahap  (Alimuddin,  2021)  Pada  tahap  uji  coba  pelaksanaan sertipikat tanah elektronik ini tidak akan diberlakukan kepada tanah  masyarakat  umum,  melainkan  pelaksanaannya  hanya terbatas  pada  Barang  Milik  Negara  (BMN),  aset-aset  Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  berbagai  perusahaan  atau sektor  swasta  skala  besar.  Untuk  lokasi  kantor  pertanahan yang  akan  menerapkan  pemberlakuan  sertipikat  elektronik dalam  tahap  uji  coba  ini  hanya  di  beberapa  kota  saja. Selanjutnya,  Kementerian  ATR/BPN  menargetkan  program kebijakan  sertipikat  elektronik  ini  sudah  mulai  diterapkan hingga 5 (lima) tahun ke depan. (Rachman, Hastri, 2021)
Pertimbangan  kementerian  ATR/BPN  terhadap  lokasi pemilihan beberapa kantor pertanahan adalah  karena  masalah infrastruktur,  sarana,  prasarana,  serta public  awreness .  Di Indonesia  masalah  infrastruktur  ini  menjadi  polemik  lawas yang tak kunjung usai, karena memang sejatinya ketidakmerataan
infrastruktur ini terlihat jelas ketimpangannya  di  berbagai  wilayah.  Jadi  beberapa  lokasi kantor  pertanahan  yang  dipilih  oleh  Kementerian  ATR/BPN yang infrastruktur kotanya dirasa sudah cukup siap hanya di 5 (lima)  kantor  pertanahan  di  DKI  Jakarta  dan  2  (dua)  kantor pertanahan di Surabaya. Pada perkembangan selanjutnya akan diterapkan  juga  di  kantor  pertanahan  kota  lainnya  seperti  di Banten, Denpasar, Batam, Surakarta, Tangerang, dan Medan.
Huda  dan  Wandebori  (2021)  bahwa  kendala  sertipikasi tanah digital di Kabupaten Karawang disebabkan oleh 2 (dua) faktor  yaitu:  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Selanjutnya Febrianti  (2021)  bahwa  kendala  dalam  implementasi Sertipikat Elektronik di Kota Bekasi yaitu validasi data bidang tanah,  sinkronisasi  dan  harmonisasi  peraturan  perundangan, sosialisasi yang belum merata, sarana dan prasana yang belum memadai.sedangkan  Mujiburohman  (2021)  bahwa  kendala sertipikat- el dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu Pertama , faktor pendidikan dan faktor ekonomi, Kedua , faktor kesiapan sarana  prasarana  dan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM). Ketiga , faktor-faktor sebab tertentu.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  hambatan pemberlakuan  sertifikat  elektronik  dan  upaya  penyelesaian hambatan pemberlakuan sertifikat elektronik dalam memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  keamanan  data hak atas tanah masyarakat di Kota Makassar.

## 2. METODE
Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  normatif  merupakan jenis  penelitian  berdasarkan  fokus  kajiannya  (Irwansyah, 2021).    Penelitian  normatif  adalah  penelitian  untuk  menguji suatu  norma  atau  ketentuan  yang  berlaku.  Juga  dapat dikatakan  sebagai  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme atau  interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, posisi peneliti adalah  sebagai  instrumen  kunci,  tekhnik  pengumupulan  data dilakukan dengan triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi), data yang diperoleh cenderung
kualitatif,  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil penelitian  kualitatif  dapat  bersifat  temuan  potensi  masalah, keunikan  objek,  makna  suatu  peristiwa,  proses  dan  interaksi sosial,  kepastian  kebenaran  data,  konstruksi  fenomena, temuan  hipotesis  (Sugiyono,  2020)  Jenis  penelitian  yaitu penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan  ( statuta  approach )  dan  pendekatam  analisis ( analysis approach ).
Penelitian  dilaksanakan  di  Kota  Makassar  yaitu  pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. Adapun dasar pertimbangan penulis dalam  memilih lokasi penelitian adalah Kota  Makassar  merupakan  ibu  kota  dari  Provinsi  Sulawesi Selatan  dan  gerbang  Indonesia  Timur.  Sebagai  ibukota provinsi yang memiliki aktivitas pembangunan dan perekonomian yang selalu berkembang setiap tahun, termasuk pola  pikir  masyarakat  yang  maju  sehingga  keberadaan  tanah sangat urgen. Dengan demikian, pemerintah penting memberi jaminan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hak  atas  tanah melalui pendaftaran tanah secara elektronik.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  penulis dalam penelitian ini, yaitu:
a) Wawancara ( interview ) Wawancara
dilakukan terhadap beberapa narasumber  yaitu  pejabat  pada  Kantor  Pertanahan Kota Makassar. Untuk wawancara terkait data fisik dalam  persiapan  penerapan  sertipikat- el ,  penulis melakukan  wawancara  dengan  Bapak  Dyah  Faizal selaku  Kepala  Seksi  Survei  dan  Pemetaan. Selanjutnya  untuk  wawancara  terkait  dengan  data yuridis  dalam  persiapan  penerapan  sertipikat- el , penulis  melakukan  wawancara  dengan  Bapak Aksara  Alif  Raja,  selaku  Kepala  Seksi  Penetapan Hak  dan  Pendaftaran  dan  Bapak  Andi  Ryan  Eru Kurniawan.  M,  selaku  koordinator  pada  Seksi Penetapan  Hak  dan  Pendaftaran  pada  Kantor Pertanahan Kota Makassar.
b) Dokumentasi Dokumentasi  adalah  cara  pengumpulan  data  yang ditujukan  untuk  memperoleh  data  langsung  dari tempat  penelitian,  meliputi  buku-buku  yang relevan,  peraturan-peraturan,  laporan  kegiatan, foto-foto,  film  dokumenter,  data  yang  relevan penelitian.  Penulis  melakukan  dokumentasi  berupa pengumpulan  data  yang  relevan  dengan  kegiatan penelitian  dari  beberapa  Aplikasi  yang  digunakan pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Makassar,  yaitu Aplikasi  Komputerisasi  Kantor  Pertanahan  (KKP), Sentuh  Tanahku,  Survey  Tanahku  dan  My Sertipikat.  Kegiatan  dokumentasi  juga  berupa pengambilan  foto-foto  kegiatan  dalam  proses pengumpulan  data,  sebagai  bukti  dan  laporan bahwa  telah  melakukan  penelitian  pada  kantor Pertanahan Kota Makassar.
Adapun sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, terbagi tiga, yaitu:
a) Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  secara langsung  dari  narasumber/responden  (Darmawan, 2019)  Adapun  data      primer  diperoleh  dari  hasil wawancara  dengan  beberapa  narasumber  yang  ada pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. Selain itu,
penulis  melakukan  dokumentasi  terkait  persiapan dan mekanisme pendaftaran tanah secara elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar.
b) Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari dokumen,  publikasi,  laporan  penelitian  dari dinas/instansi  maupun  sumber  data  lainnya  yang menunjang.
c) Data  tersier  adalah  data  yang  menjadi  petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  data  primer  dan sekunder  (Sunggono,  2019).  Sumber  datanya berasal  dari  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI),  Kamus  Bahasa  Inggris,  dan  Kamus Agraria dan Tata Ruang.
Tekhnik  analisis  data  dilakukan  dengan  memeriksa, meneliti dan menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian  untuk  menjamin  kebenaran  dan  validitasnya,  agar dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  kenyataan. Selanjutnya  data  tersebut  diolah  dan  disajikan  dalam  bentuk narasi.  Untuk  data  yang  diperoleh  melalui  wawancara  dan dokumentasi  selanjutnya  diolah  dan  dianalisis  secara kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberian  hak  atas  tanah  oleh  Negara  kepada perseorangan atau sekelompok masyarakat atau badan hukum untuk  menggunakan  dan  memanfaatkan  tanah  tidak  lain adalah bertujuan untuk menciptakan hubungan hukum konkrit antara  pengguna  tanah  dengan  tanah  yang  bersangkutan. Terciptanya  hubungan  konkrit  tersebut  berdampak  pada penguasaan  tanah  secara illegal sehingga  menimbulkan  hak disamping  kewajiban  bagi  yang  bersangkutan  untuk mempertahankannya.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  suatu perangkat atau instrumen hukum  yang bertujuan  memberikan perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  yang bersangkutan (Soerodjo, 2021).
Salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pemegang hak  atas  tanah  yaitu  dengan  memberikan  jaminan  kepastian hukum  (kepastian  hak)  bagi  pemegang  hak  atas  tanah  yang bersangkutan.  Hal  ini  sudah  sejalan  dengan  tujuan  hukum yaitu  untuk  menciptakan  kepastian,  disamping  keadilan  dan kemanfaatan.  Tujuan  hukum  adalah  untuk  memberikan kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  setiap  orang. Apabila  terjadi  pelanggaran  yang  menimbulkan  kerugian, maka  harus  dilakukan  upaya  penegakan  hukum  untuk memulihkan keadaan ( restitium in integrum ). Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang hak  atas  tanah.  Di  samping  itu  juga  untuk  memberikan informasi  kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah, agar dapat dengan mudah memperoleh data yang diperlukan  berkaitan  dengan  tanah  guna  mengadakan perbuatan hukum  mengenai tanah.  Adapun tujuan lain adalah terselenggaranya  tertib  adminitrasi  pertanahan,  sehingga memudahkan  dalam  merumuskan  kebijakan  di  bidang pertanahan.
Kegiatan pendaftaran tanah  menghasilkan data fisik dan data  yuridis.  Yang  dimaksud  data  fisik  adalah  data  yang memuat  keterangan  letak,  batas,  dan  luas  bidang  tanah termasuk keterangan mengenai keadaan-keadaan atau kondisi-
Analisis Hambatan Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Serta Upaya Penyelesaiannya … (Syamsur, Baso Madiong, Andi Tira)
kondisi  di  atas  tanah  tersebut.  Data  yuridis  adalah  data  yang memuat keterangan mengenai status hukum, status kepemilikan  (pemegang  hak)  dalam  hal-hal  lain  yang membebani tanah tersebut. Data fisik dan data yuridis tersebut dibukukan  dalam  buku  tanah  yang  selanjutnya  diterbitkan sertipikat  sebagai  tanda  bukti  hak  bagi  yang  bersangkutan yang  namanya  tercantum  dalam  buku  tanah  dan  sertipikat tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal  32  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997.
Berkaitan  dengan  pendaftaran  tanah  secara  elektronik, penulis  menggunakan  teori  perlindungan  hukum  dan  teori kesadaran  hukum  dalam  menganalis  penerapan  kebijakan sertipikat  elektronik  di  Kota  Makassar.  Teori  perlindungan hukum  digunakan  untuk  menganalis  terkait  jaminan  Kantor Pertanahan  Kota  Makassar  dalam  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  keamanan  data  hak  atas  tanah  mayasrakat, agar tidak gampang diretas oleh para hacker . Sedangkan teori kesadaran  hukum  untuk  menganalisi  terkait  kesadaran  digital ( digital awareness ) pegawai yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dan budaya digital (digital culture ) masyarakat yang ada di Kota Makassar dalam menerapkan sertipikat- el .
Teori  perlindungan  hukum  merupakan  teori  yang berkaitan  dengan  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat. Roscou  Pound  mengemukakan  hukum  merupakan  alat rekayasa  sosial  ( law  as  tool  of  social  enginering ). Kepentingan  manusia  adalah  suatu  tuntutan  yang  dilindungi dan  dapat  dipenuhi  manusia  dalam  bidang  hukum.  Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi  tiga  macam,  yang  meliputi:  (Salim  HS,  Nurbani, 2017)
1. Public interest (kepentingan umum);
Kepentingan  umum  yang  utama  terdiri  dari  kepentingan negara  sebagai  badan  hukum  dalam  mempertahankan kepribadian  dan  subtansinya  dan  kepentingan  negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
2. Social interest (kepentingan masyarakat);
Kepentingan  masyarakat  yang  dilindungi  hukum,  ada tiga  yaitu  kepentingan  masyarakat  bagi  keselamatan umum,  kepentingan  bagi  lembaga-lembaga  sosial, kepentingan  terhadap  kerusakan  moral,  kepentingan dalam pemeliharaan sumber sosial, kepentingan masyarakat  dalam  kemajuan  umum,  dan  kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual.
3. Privat interest (kepentingan individual). Kepentingan individual yang perlu mendapat perlindungan  hukum, ada tiga  macam  yaitu kepentingan kepribadian  ( interest  personality ),  kepentingan  dalam hubungan  rumah  tangga  ( interest  in  domestic ),  dan kepentingan subtansi ( interest of substance ).
Philipus  M.  Hadjon  menyatakan  bahwa  perlindungan hukum  bagi  rakyat  berupa  tindakan  pemerintah  yang  bersifat preventif dan represif .  Apabila  ditinjau  dari  tujuannya, perlindungan hukum terbagi atas dua kategori yaitu:
1. Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan hukum yang  diberikan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk mencegah  sebelum  terjadinya  pelanggaran.  Hal  ini terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dengan maksud  untuk  mencegah  suatu  pelanggaran  serta memberikan  rambu-rambu  atau  batasan-batasandalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif ialah merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan  hukuman  tambahan  yang  diberikan  apabila  sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
Selanjutnya  menurut  Steven  J.  Heymen,  perlindungan hukum memiliki tiga elemen pokok, yaitu: (Tira, 2019) 1. Perlindungan  hukum  terkait  dengan  kedudukan  atau keadilan individu, yang berarti kedudukan sebagai  orang bebas dan warga negara.
2. Perlindungan  hukum  terkait  dengan  hak-hak  substantif, yang  berarti  hukum  mengakui  dan  menjamin  hak individu untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan.
3. Pengertian paling dasar dari perlindungan hukum adalah terkait  dengan  penegakan  hak,  yaitu  cara  khusus pemerintah  mencegah  tindakan  pelanggaran  terhadap hak-hak substantif ,  memperbaiki,  dan  memberikan hukum atas pelanggaran tersebut.
Berdasarkan  teori  perlindungan  hukum  di  atas,  penulis menganalisis  bahwa  pemberian  perlindungan  hukum  pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah. Dalam kaitannya dengan penerapan sertipikat- el , Kementerian ATR/BPN yang mewakili  Pemerintah  berkewajiban  untuk  memberikan perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  ( social  interest ) dalam hal jaminan terhadap kemananan data dalam sertipikat- el ,  sehingga  masyarakat  tidak  merasa  khawatir  dan  gelisah dengan  munculnya  polemik  dan  isu  yang  beredar  berkaitan keamanan data dalam sertipikat- el yang gampang diretas.
Selain itu, salah satu aspek yang cukup berperan penting dalam  mencapai  tujuan-tujuan  hukum  adalah  kesadaran hukum.  Eksistensi  kesadaran  hukum  masyarakat  sebagai usaha untuk mencapai sahnya hukum, merupakan konsekuensi dari berbagai permasalahan yang timbul dalam penerapannya. Kesadaran  hukum  adalah  komponen  terpenting  yang  paling berakar  pada  kultur  bangsa,  sehingga  pembinaannya  juga tidak  dapat  dilepaskan  dari  konteks  kehidupan  kultur masyarakat.  Ketika  persolaan  rumitnya  hukum  ditegakkan untuk  mencapai  tujuannya,  ketika  itu  pula  dipikirkan  bahwa rekayasa kesadaran  hukum itu seyogianya dimulai sejak dini. Semakin  konsisten  hukum  ditegakkan,  akan  semakin menguatkan pula kesadaran warga masyarakat (Mas. 2021)
Menurut  Ewick  dan  Silbey,  kesadaran  hukum  adalah mengacu  ke  cara-cara  di  mana  orang-orang  memaknakan hukum  dan  institusi-institusi  hukum,  yaitu  pemahaman- pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang (Ali, 2009) Menurut Paul Scholten telah merumuskan pengertian  kesadaran hukum,  sebagai kesadaran atau  nilai-nilai  yang  terdapat  dalam  diri  manusia  tentang hukum  atau  tentang  hukum  yang  diharapkan  ada.  Penekanan Scholten terletak pada nilai-nilai bagaimana  fungsi dan peran yang hendak dijalankan untuk mencapai tujuan hukum. Bukan suatu  penilaian  hukum  terhadap  kejadian  konkret  dan  fakta- fakta hukum yang terjadi pada suatu masyarakat.
Menurut Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang  terdapat  dalam  diri  manusia,  tentang  keserasian  antara ketertiban  dengan  ketenteraman  yang  dikehendaki  atau sepantasnya.  Menurut  Soerjono  Soekanto,  ada  4  indikator kesadaran  hukum,  yaitu:  pengetahuan  tentang  hukum, pemahaman  tentang  hukum,  sikap  terhadap  hukum,  dan perilaku hukum.
Salah  satu  fungsi  hukum  adalah  untuk  mencapai  tujuan asasinya  yang  didukung  oleh  kesadaran  hukum  masyarakat dalam  pembangunan  sosial  seperti  dikatakan  oleh  Muchtar Kusumaatmaja  adalah  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan. Olehnya  itu,  apabila  hukum  telah  berfungsi  secara  efektif  di dalam  masyarakat,  maka  hukum  dapat  mencapai  tujuannya yang menimbulkan efek keadilan sekaligus bermanfaat secara luas bagi masyarakat. Bahkan, dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan.
Berdasarkan  uraian  beberapa  teori  kesadaran  hukum  di atas  dalam  kaitannya  dengan  penerapan  sertipikat- el ,  penulis menganalis  bahwa  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum diperlukan  indikator  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang hukum  baik  kepada  pegawai  pada  Kantor  Pertanahan  Kota Makassar  maupun  masyarakat  di  Kota  Makassar.  Sehingga kebiijakan  tentang  sertipikat- el tidak  mengalami  hambatan dalam penerapannya.
Pendaftaran  tanah  adalah  hal  terpenting  bagi  para pemilik  tanah  untuk  dapat  diterbitkan  secara  cepat  dan  biaya yang  murah.  Adapun  asas-asas  dalam  pendaftaran  tanah: (Setiawan, 2019)
1. Asas sederhana
2. Asas aman
3. Asas terjangkau
4. Asas mutakhir
Asas-asas  pendaftaran  tanah  sebenarnya  telah  lama disitir  oleh  Sir  Charles  Fortescue-Bricdate,  yakni:  (Setiawan,
2019)
1. Security , yakni bertolak dari kemantapan dari kemampuan  sistem,  sehingga  seseorang  akan  merasa aman  atas  hak  tersebut  baik  karena  membeli  tanah ataupun  mengakibatkan  tanah  untuk  suatu  jaminan  atas utang.
2. Simplicaty, yakni sederhana sehingga setiap orang dapat mengerti.
3. Accuracy, yakni  bahwa  terdapat  ketelitian  daripada sistem pendaftaran tanah secara lebih efektif.
4. Expedition, yakni  dapat  lancar  dan  segera,  sehingga menghindari tidak jelas yang bisa berakibat berlarut-larut dalam pendaftaran tanah tersebut.
5. Cheapness, yaitu, biaya semurah mungkin.
6. Suitability  to  circumstances, yakni  pendaftaran  tersebut akan  tetap  berharga  baik  sekarang  maupun  di  kemudian hari.
7. Completeness of the record , yakni:
a. perekaman  tersebut  harus  lengkap  lebih-lebih  lagi masih ada tanah-tanah yang belum terdaftar.
b. pendaftaran  dari  setiap  tanah  sesuai  dengan keadaan pada waktu didaftarkan.
Pelayanan pertanahan sejak dulu yang dinilai masyarakat masih konvensional, pelayanan berbelit-belit, waktunya lama, biayanya  mahal  adalah  bertentangan  dengan  asas-asas  dalam pendaftaran  tanah.  Di  era  digital  sekarang,  Kementerian ATR/BPN berupaya untuk melakukan transformasi pelayanan dari  konvensional  ke  elektronik  berkaitan  dengan  pendaftran tanah.  Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  kebijakan  pendaftaran yang  berbasis  digital  dengan  luaran  berupa  sertipikat elektronik,  maka  Kementerian  ATR/BPN  sudah  mulai  taat terhadap asas-asas dalam pendaftaran tanah.
Berdasarkan analisis penulis bahwa dengan diterapkannya sertipikat elektronik akan membuat masyarakat merasa  lebih  terlayani  yaitu  berkaitan  dengan  biaya  lebih murah,  prosedurnya  lebih  mudah  dan  cepat,  lebih  aman  dan data pendaftaran tanah yang dihasilkan lebih mutkahir dan ter- update dibandingkan  dengan  yang  masih  analog  atau konvensional.
Perkembangan dan kemajuan teknologi yang sedemikian pesat  menyebabkan  perubahan  kegiatan  kehidupan  manusia dalam  berbagai  bidang  yang  secara  langsung  telah
memengaruhi  lahirnya  bentuk-bentuk  perbuatan  hukum  baru. Untuk mendukung pengembangan teknologi tersebut, pemerintah  mengeluarkan  peraturan  perundang-undangan yaitu  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008,  sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam undang-undang  tersebut  pemerintah  telah  menjamin  bahwa dokumen  elektronik,  informasi  elektronik  dan/atau  hasil cetaknya  dapat  dipergunakan  sebagai  alat  bukti  yang  sah  di persidangan. Agar dapat dijadikan alat bukti sebagai alat bukti digital  ( digital  evidence ),  maka  sertipikat- el harus  memenuhi syarat formil dan syarat materil.
Pada  tahun  2020,  pemerintah  mengeluarkan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja  (UUCK)  atau  lebih  populer  dikenal  dengan  istilah omnibus  law .  Dalam  Pasal  147  UUCK  yang  telah  diganti dengan Perppu Cipta Kerja berbunyi:
“ Tanda  bukti  hak  atas  tanah,  hak  milik  atas  satuan rumah  susun,  hak  pengelolaan,  dan  hak  tanggungan, termasuk akta peralihan hak atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik .”
Berkaitan  dengan  pertanahan,  pada  bagian  keempat UUCK  ada  lima  peraturan  turunan  yang  diterbitkan  oleh pemerintah.  Salah  satu  dari  peraturan  tersebut  adalah  PP Nomor  18  tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah.  Dalam Pasal  84  ayat  (1)  PP  No.18/2021  dinyatakan  bahwa penyelenggaraan  dan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  dapat dilakukan secara elektronik. Penyelenggaraan dan pelaksanaan  pendaftaran  tanah  berupa  data,  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
Menindaklanjuti  Pasal  147  UUCK  dalam  mendukung upaya digitalisasi layanan pertanahan, Kementerian ATR/BPN mengeluarkan  kebijakan  atau beleid tentang  Sertipikat Elektronik yaitu Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021  sebagai  payung  hukum.  Dalam  Ketentuan  Umum  Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa:
“Sertipikat  elektronik  yang  selanjutnya  disebut Sertipikat-el adalah Sertipikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektonik.”
Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara  elektronik  dan  diselenggarakan  melalui  sistem elektronik. Hasil dari pelaksanaan  kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara elektronik berupa informasi elektronik, dan/atau  dokumen  elektronik.  Adapun  tujuan  dari  kebijakan Sertipikat- el adalah  menciptakan  efesiensi  pendaftaran  tanah, kepastian  dan  perlindungan  hukum,  mengurangi  jumlah sengketa, konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan,  menaikkan  nilai registering  property dalam rangka memperbaiki peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB).
Adapun  perbedaan  sertipikat  elektronik  dan  sertipikat analog, yaitu: (Suyadi, 2021) a. Sertipikat Elektronik
1) Kode  dokumen,  yaitu  menggunakan Hascode, kode unik  dokumen  elektronik  yang  di- generate oleh sistem.
2) Scan  QR  Code ,  yaitu  menggunakan QR  Code, berisi tautan  yang  memudahkan  masyarakat  mengakses langsung dokumen elektronik.
Analisis Hambatan Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Serta Upaya Penyelesaiannya … (Syamsur, Baso Madiong, Andi Tira)
3) Nomor  identitas , yaitu  menggunakan  identitas tunggal  ( single  identity), hanya  menggunakan  satu nomor yaitu Nomor Identifikasi Bidang (NIB)
4) Ketentuan, kewajiban, dan larangan, yaitu menyatakan  aspek Right,  Restriction,  Responsibility
(3R)  yaitu:  ketentuan,  kewajiban,  dan  larangan dicantumkan
5) Tanda  tangan,  yaitu  menggunakan  tanda  tangan elektronik yang tidak dapat dipalsukan.
6) Bentuk  dokumen,  yaitu  bentuk  dokumen  berupa dokumen  elektronik  yang  memberikan  informasi padat dan ringkas (dalam bentuk file pdf ).
b. Sertipikat Analog
1) Kode  dokumen  yaitu  menggunakan  kode  blanko yaitu nomor seri unik gabungan huruf dan angka.
2) Scan QR Code , yaitu tidak menggunakan QR Code 3) Nomor  identitas,  yaitu  menggunakan  banyak  nomor, yaitu:  Nomor  Hak,  Nomor  Surat  Ukur,  Nomor Identifikasi Bidang (NIB), dan Nomor Peta Bidang.
4) Ketentuan,  kewajiban,  dan  larangan,  yaitu  dicatat pada kolom penunjuk, pencatatan ketentuan ini tidak seragam  tergantung  Kantor  Pertanahan  masing- masing.
5) Tanda  tangan,  yaitu,  menggunakan  tanda  tangan manual sehingga rawan dipalsukan. Bentuk dokumen:  berbasis  kertas,  yaitu  berupa  blanko  isian berlembar-lembar.
Sertipikat- el sudah  menunjukkan  keterangan-keterangan tentang isi dari Sertipikat- el , mengenai: Logo, Jenis Hak, NIB, Hascode , QRCode , 3 R ( Right, Restriction and Responsibility ),  Tanda  Tangan  Elektronik  dilengkapi  Cap Kantor Pertanahan, serta keterangan lainnya
Tabel 1 Perbedaan Sertipikat Elektronik dan Sertipikat Analog Perbedaan Sertipikat Elektronik Sertipikat Analog Kode Dokumen Menggunakan Hascode Kode Blanko Scan QR Code Menggunakan QR Code Tidak Menggunakan QR Code Nomor Identitas Single Identity Menggunakan banyak nomor Ketentuan, Kewajiban & Larangan Menyatakan Aspek Right, Restriction, Responsibility Dicatat pada kolom penunjuk Tanda Tangan Menggunakan Tanda Tangan Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Manual Bentuk Dokumen Dokumen Elektronik Berbasis Kertas Sumber Data: Kementerian ATR/BPN Tahun 2022.
Latar belakang diluncurkannya sertipikat tanah elektronik adalah:
a. Efesiensi  dan  transparansi  pendaftaran  tanah  perlu ditingkatkan.
b. Pengelolaan  arsip  dan  warkah  pertanahan  akan  lebih terjamin dengan digitalisasi sertipikat tanah.
c. Intensitas  layanan  derivatif  akan  meningkat,  berbanding lurus  dengan  bertambahnya  jumlah  tanah  terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
d. Trend  modernisasi  dan  tuntutan  ekosistem  ekonomi, sosial  dan  budaya  menuju  industry  4.0,  dengan  adanaya perkembangan  tekhnologi  sehingga  cepat  atau  lambat harus mengikuti perubahan tekhnologi yang ada.
e. Meningkatnya  bencana  alam  seperti  banjir,  longsor,  dan gempa  bumi,  dengan  adanya  sertipikat  tanah  elektronik maka  fisik  sertipikat  tanah  tersebut  akan  aman  karena dalam bentuk dokumen elektronik.
f. Sudah terbukti berhasil pada instansi pemerintah lainnya, yaitu  Kementerian  Koodinator  dengan  OSS  ( online single  submission ),  Kementerian  Keuangan  dengan apalikasi keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  dengan  fidusia  elektronik  dan  sektor  swasta dalam modernisasi pelayanan.
g. Menaikkan  nilai registering  property dalam  rangka memperbaiki  peringkat Ease  of  Doing  Business Indonesia  yaitu  memperbaiki  peringkat  kemudahan berusaha.
h. Mengurangi  kewajiban  masyarakat  untuk  datang  ke kantor  pertanahan  sampai  80%,  dengan  adanya  sistem elektronik  maka  dapat  diakses  dimana  saja  dan  kapan saja.
i. Persepsi  masyarakat  bahwa  pelayanan  pertanahan dikelola  secara  tradisional,  sedangkan  perkembangan tekhnologi  semakin  canggih  dan  beberapa  negara  lain sudah menerapkan sertipikat tanah elektronik.
Adapun  manfaat  dan  kelebihan  penerapan  sistem sertipikat- el dari segi penyimpanan, diantaranya: a. Menghemat tempat penyimpanan, misalnya penyimpanan  buku  tanah  dan  warkah  yang  selama  ini membutuhkan  ruang  yang  besar  dan  luas,  serta  akan terus bertambah banyak seiring waktu.
b. Dokumen-dokumen  yang  tersimpan  secara  digital  kecil kemungkinan akan hilang.
c. Meminimalisasi  kerusakan  dokumen,  baik  secara  alami (kertas buram, dimakan rayap) maupaun karena bencana alam  (banjir,  kebakaran)  ini  terjadi  bila  menggunakan cetak kertas.
d. Mudah  pencarian,  cepat  ditemukan  akan  menghemat waktu.
e. Menghemat biaya.
f. Keamanan dokumen lebih terjamin, karena menggunakan  kode  atau  sandi  tertentu,  hanya  orang yang memiliki otorisasi dapat mengaksesnya.
g. Mudah  dalam  melakukan recovery data,  dengan melakukan back  up data,  dibandingkan  me recovery dokumen kertas, misalnya karena terbakar, terkena banjir maupun pencurian, maka akan sulit mem backup data.
Masalah  keamanan  sistem  elektronik  merupakan  salah satu aspek penting dalam melindungi sistem informasi. Begitu pentingnya  informasi  hanya  dapat  diakses  terbatas  dan  oleh pihak-pihak tertentu, serta diamankan dengan kode-kode sandi yang  rumit,  supaya  pihak  yang  tidak  berhak  ( ilegal )  tidak dapat  mengaksesnya.  Jatuhnya  informasi  kepada  pihak  lain dapat  mengakibatkan  kerugian  dan  dapat  disalahgunakan informasi tersebut.
Mengenai  kekhawatiran  yang  terjadi  di  masyarakat adalah  apabila  terjadi  kebocoran  data  ( hacker ),  Kementerian ATR/BPN  telah  menyiapkan  antisipasi  kebocoran  data melalui  kerjasama  dengan  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara (BSSN).  Sertipikat  tanah  elektronik  akan  memberlakukan tanda  tangan  elektronik  dan  menggunakan  teknologi persandian kriptografi yang dijamin BSSN. BSSN memberikan  dukungan  keamanan  pertukaran  data  dan informasi  dengan  memanfaatkan  Sertifikat  Elektronik  untuk menjamin autentikasi, integritas data serta penyangkalan data yang  dipertukarkan.  Sertifikat  Elektronik  memberikan jaminan  otentikasi  data  karena  sertifikat  digital  dapat menunjukkan  langsung  pemilik  dari  sertifikat  di  dalam  suatu dokumen,  kemudian  integritas  karena  pada  sertifikat elektronik  menjamin  keutuhan  data  dengan  melihat  apakah ada  suatu  perubahan  di  dalam  dokumen  yang  telah ditandatangani, dan anti penyangkalan  karena dapat langsung
dibuktikan  waktu  penandatangan  serta  dapat  menyangkal pemalsuan dari suatu keutuhan data.
Beberapa  keunggulan  dari  sertipikat  tanah  elektronik dibandingkan dengan sertipikat tanah analog: a. Kementerian  ATR/BPN  menerapkan ISO27001:2013 , yaitu untuk sistem manajemen keamanan informasi yang memastikan  semua  proses  yang  dilakukan  berdsarkan analisa resiko dan mitigasinya berdasarkan International Best Practises , dan ISO 27001 yakni standar yang diakui internasional  dalam  pengelolaan  risiko  keamanan informasi,  dengan  menggunakan  sistem  ini  maka  segala kemungkinan  ancaman  keamanan  bisa  diprediksi  dan diatasi.
b. Menggunakan  metode  enkripsi  terhadap  semua  data, baik  yang  disimpan,  ditransfer  atau  diolah  oleh  sistem ATR/BPN,  metode  enkripsi  secara  eksplisit  dapat diartikan  sebagai  suatu  proses  untuk  mengubah  pesan sehingga  tidak  dapat  dilihat  tanpa  menggunakan  kunci pembuka rahasia. Enskripsi adalah proses mengamankan suatu  informasi  dengan  membuat  informasi  tersebut tidak  dapat  dibaca  tanpa  bantuan  pengetahuan  khusus. Dan  juga  sertipikat  tanah  elektronik  menggunakan hashcode untuk menghindari terjadinya pemalsuan, akan sangat  susah  untuk  memalsukan dokumen elektronik ini karena  harus  membobol hashcode dan  tanda  tangan elektronik.
c. Menggunakan tanda tangan elektronik yang menunjukan identitas penandatanganan dokumen elektronik dan logo BSRE (Balai sertifikasi
elektronik) yang memberitahukan informasi bahwa tanda tangan elektronik menggunakan otoritas sertifikat oleh BSRE.
d. Menggunakan sertipikat elektronik menggunakan 2FA ( 2 Factor  Authentication )  yaitu  dua  proses  identifikasi menggunakan  password  dan  security  code  (kode keamanan)  untuk  memastikan  hanya  pemilik  sertipikat yang dapat membuka dokumen digital tersebut.
e. Penyimpanan  data  digital  ATR/BPN  dilakukan  dengan model  enskripsi  dan  di backup secara  teratur  di  dalam data center ,  dan  DRC  ( Disaster  Recovery  Center )  yaitu suatu  tempat  yang  secara  khusus  ditujukan  untuk menempatkan sistem, aplikasi hingga data-data cadangan ketika  terjadi  gangguan  serius  atau  bencana  yang menimpa satu atau berbagai unit kerja di perusahaan.
f. Data  pemilik  tanah  akan  menyesuaikan  dengan pendekatan perlindungan data pribadi dimana hanya data tertentu yang dapat diakses secara publik.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis  menemukan hambatan-hambatan  dalam  implementasi  sertipikat- el dan upaya penyelesainnya pada Kantor Pertanahn Kota Makassar.
1. Hambatan Implementasi Sertipikat Elektronik
Kebijakan  tentang  sertipikat- el banyak  mengalami hambatan  dalam  penerapannya.  Hasil  penelitian  sebelumnya di beberapa daerah diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Nurul  Huda  dan  Harimukti  Wandebori  di  Kabupaten Karawang,  Suci  Febrianti di  Kantor  Pertanahan  Kota  Bekasi, Susilo  Widiyantoro,  I.G.  Nyoman  Guntur,  Nur  Rahmanto, Dwi Wahyuningsih di Kantor Pertanahan Kota Magelang dan Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Magelang,  Nur  Hidayah Alimuddin di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah. Secara  umum  kendala  implementasi  sertipikat- el ,  adalah
kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), kesiapan infrastruktur dan validasi data.
Terdapat kendala-kendala dalam pemberlakuan sertipikat tanah elektronik, kendala-kendala tersebut antara lain: a. Pemberlakuan  sertifikat  elektronik  tidak  dapat  serta merta  dilaksanakan  tanpa  adanya  basis  data  yang  valid mengenai  peta  bidang  tanah  di  seluruh  Indonesia sehingga  tanpa  adanya  peta  bidang  tanah  secara menyeluruh  untuk  seluruh  bidang  tanah  di  Indonesia baik  yang sudah terdaftar  maupun belum terdaftar, akan sulit  untuk  dapat  mewujudkan  sertipikat  elektronik. Untuk  hal  ini  maka  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang  terlebih  dahulu  perlu  memastikan  ketersediaan dan  validitas  data  dan  peta  bidang  tanah  di  seluruh Indonesia.  Tidak  ada  sejengkal  tanah  di  Indonesia  yang tidak dipetakan dan tidak tervalidasi
b. Validitas data pemilikan tanah di Indonesia tidak semata- mata  tergantung  hanya  pada  Kementerian  Agraria  dan Tata Ruang, karena terdapat keterkaitan dengan lembaga lain  yang  akan  turut  mempengaruhi  validitas  basis  data pertanahan  misalnya  data  kependudukan  dan  catatan sipil.  Realitas  selama  ini  membuktikan  bahwa  data kependudukan  di  Indonesia  belum  tertib  dan  masih banyak  data  yang  tidak  terupdate  sehingga  untuk menjaminan  validitas  data  pertanahan,  perlu  ada kepastian  validitas  data  kependudukan  di  seluruh Indonesia.  Selain  itu,  validitas  data  dalam  rangka  Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  pun  perlu  diperhatikan karena  proses  pendaftaran  tanah  akan  berkaitan  dengan penerimaan  negara  baik  dalam  bentuk  PBB  maupun dalam  bentuk  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan.  Oleh  karena  itu,  sebelum  menerapkan sertipikat  elektronik,  data  antara  lembaga-lembaga tersebut  benar-benar  harus  memastikan  validitas  data masing-masing  sehingga  dapat  terintegrasi  tanpa menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
c. Masih  perlunya  penyempurnaan  norma  hukum  yang terkait  dengan  sertipikat  elektronik,  perlu  kembali dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi perundangan dan peraturannya agar tidak menimbulkan permasalahan baru dari mulai proses pendaftaran hingga proses pengolahan datanya,  karena  sertipikat  adalah  alat  bukti  kepemilikan yang memiliki kekuatan hukum.
d. Masih  belum  optimalnya  upaya  sosialisasi  sertipikat elektronik  kepada  berbagai  pihak,  sehingga  masih khawatir  dengan  manfaat  dan  perlindungan  hukumnya, termasuk  kepada  pihak  Legislatif;  Dengan  demikian, belum  ada  dukungan  penuh  dari  Legislatif  untuk penerapan sertipikat elektronik.
e. Secara  teknologi,  penggunaan  digitalisasi  hanya  akan gampang  diakses  oleh  masyarakat  perkotaan  dan  kelas menengah  keatas,  sedangkan  di  wilayah  pedesaan  akses teknologi  digitalisasi  masih  sulit  dan  belum  merata, ditambah  oleh  sebagian  masyarakat  pedesaan  yang masih  gagap  teknologi;  Dengan  demikian  terlebih dahulu,  harus  dilakukan  edukasi  teknologinya  kepada masyarakat dan kelengkapan sarana dan prasarananya.
f. Sistem  Informasi  Teknologi  (IT)  yang  dikelola Pemerintah,  seperti:  elektronik  Kartu  Tanda  Penduduk (e-KTP)  ,  termasuk  Kementerian  ATR/BPN  nampaknya
Analisis Hambatan Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Serta Upaya Penyelesaiannya … (Syamsur, Baso Madiong, Andi Tira)
belum  benar-benar  aman.  Aspek  keamanan  dan reformasi birokrasi pertanahan belum terjamin, sehingga berpotensi  hilangnya  data  kepemilikan  tanah  dan  rentan untuk disalahgunakan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  Pertanahan  Kota Makassar,  penulis  mendapatkan  beberapa  hambatan  dalam implementasi  sertipikat- el ,  diantaranya:  kesiapan  SDM, validasi data fisik  dan data yuridis  yang belum rampung,  dan pendaftaran  tanah  secara  lengkap  di  Kota  Makassar  belum selesai. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan melakukan upaya- upaya  percepatan  dan  inovasi  sehingga  dapat  menyelesaikan hambatan-hambatan dalam menerapkan sertipikat- el .
2. Upaya  Penyelesaian  Hambatan  Sertipikat-el  di  Kota Makassar
Beberapa upaya penyelesaian hambatan dalam implementasi  sertipikat- el pada  Kantor  Pertanahan  Kota Makassar, diantaranya:
a. Kesiapan SDM
Salah  satu  variabel  yang  dapat  mempengaruhi  suatu kebijakan
agar dapat dilaksanakan atau diimplementasikan  dengan  baik  adalah  sumber  daya manusia  ( human  resources ).  Dalam  era  digitalisasi sekarang ini diperlukan sumber daya manusia berkompoten  dalam  bidang  informasi  dan  teknologi. Selain  itu,  diperlukan  sumber  daya  manusia  yang  selalu mengikuti  perkembangan  terknologi  yang  ada,  sehingga tidak gagap teknologi.
Wawancara  dengan  Aksara  Alif  Raja,  selaku  Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran berkaitan kesiapan SDM pada Kantor Pertanahan Kota Makassar bahwa: “SDM yang pada kantor Pertanahan Kota Makassar, jika dilihat  dari  jumlah  pegawainya  sudah  cukup  untuk melakukan  percepatan  dalam  pelayanan  pendaftaran tanah  berbasis  elektronik.  Akan  tetapi,  tidak  bisa dipungkiri  bahwa  masih  banyak  pegawai  yang  kurang disiplin  menggunakan  waktunya  dalam  bekerja.  Selain itu,  masih  perlu  dilakukan  pembinaan  dan  pelatihan teknis dalam rangka peningkatan kualitas SDM.” Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  jumlah  SDM  yang pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Makassar  sebanyak  217 orang  pegawai.  Dari  segi  kuantitas, jumlah  SDM  yang ada  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Makassar  sudah memenuhi  standar  dalam  melakukan  pelayanan.  Akan tetapi dari segi kualitas, masih perlu peningkatan kualitas yang  berkaitan  dengan  budaya  digital  ( digital  culture ) dan  kesadaran  digital  ( digital  awareness )  dalam mempelajari  teknologi  informasi  terbaru  terutama generasi  tua  yang  masih  familiar  dengan  yang  analog. Oleh  karena  itu,  diperlukan  pelatihan  dan  bimbingan teknis  secara  berkala  serta  mengikuti  diklat  teknis  yang diadakan  oleh  Kementerian  ATR/BPN  melalui  Pusat Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (PPSDM)  baik secara online ( daring ) maupun tatap muka ( luring ).
b. Validasi data
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  jumlah  dokumen analog yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Makassar mencapai  jutaan.  Kegiatan  validasi  data  didahului dengan  digitalisiasi  dokumen.  Oleh  karena  itu,  untuk bisa  menerapkan  sertipikat- el ,  maka  diperlukan  upaya percepatan.  Adapun  upaya  yang  dilakukan  oleh  Kantor Pertanahan  Kota  Makassar  yaitu  dengan  melakukan percepatan  digitalisasi  dokumen  dan  validasi  data,  baik data  fisik  maupun  data  yuridis.    Upaya  percepatan dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT.  Indo  Arsip  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan
membentuk  tim  peningkatan  kualitas  data  yang  berasal dari  pegawai  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Makassar. Sehingga  jumlah  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  valid mengalami  peningkatan  kualitas  data  yang  signifikan dari  tahun  ke  tahun.  Data  yang  valid  tersebut  akan digunakan  dalam  persiapan  menuju  data  siap  elektronik dalam penerapan sertipikat- el.
c. Pendaftaran tanah belum tuntas
Estimasi jumlah bidang tanah di seluruh Indonesia ±126 juta bidang tanah. Sejak tahun 1961 s.d. 2016 (56 tahun), jumlah  bidang  tanah  yang  terdaftar  melalui  pendaftaran tanah  pertama  kali  baik  secara  sporadik  (perorangan) maupun  sistematik  (proyek)  melalui  Program  Nasional Agraria  (Prona),  Program  daerah  (Proda),  program Lintas  Sektoral,  Redistribusi  Tanah,  SMS,  MBR,  BMN dan program lainnya sebesar 46 juta (36.5%). Pada tahun 2017  s.d.  Mei  2023,  jumlah  bidang  tanah  yang  telah didaftarkan  melalui  pendaftaran  rutin  (sporadik)  dan melalui  proyek  PTSL  (sistematik)  serta  program  lainya mencapai  102.4  juta  bidang  tanah.  Tanah  yang  terdaftar mengalami peningkatan yang signifikan yaitu meningkat 5  kali  lipat  dari  periode  sebelumnya.  Sehingga  sisa jumlah  bidang  tanah  yang  belum  terdaftar  diperkirakan selesai  sampai  tahun  2025  sebesar  19  juta  bidang  tanah (Kristian, 2023).
Adapun  upaya  yang  dilakukan  Kantor  Pertanahan  Kota Makassar  yaitu  dengan  melakukan  percepatan  pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)  dengan  menerapkan  sistem  3M,  yaitu  mendekat, merapat,  menyeluruh.  Sistem  pendaftaran  tanah  tersebut dilakukan  dari  berbasis  kelurahan  per  kelurahan  kemudian menjadi kota lengkap.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  kebijakan  tentang  Sertipikat  Elektronik  belum diimplementasikan  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Makassar, karena  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  diantaranya  adalah validasi data yang belum selesai dan kesiapan SDM. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar dalam  menyelesaikan  hambatan  dalam  penerapan  sertipikat elektronik, yaitu: melakukan percepatan validasi warkah data fisik  dan  data  yuridis  dengan  membentuk  tim  peningkatan kualitas  data  dan  bekerjasama  dengan  pihak  ketiga,  serta melakukan  peningkatan  kualitas  SDM  dengan  mengikuti pelatihan dan workshop secara berkala.
Pihak  Kantor  Pertanahan  Makassar  diharapkan  untuk segera menerapkan sertipikat elektronik dengan meningkatkan perlindungan  terhadap  keamanan  data  pribadi  masyarakat dengan  penggunaan  tekhnolgi  terbaru  yaitu  blockchain  dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak (stakeholder). Seliain  itu,  Pemerintah  seharusnya  mengeluarkan  peraturan yang  lebih  tinggi  dari  Peraturan  Menteri  yang  mengatur khusus  secara  teknis  tentang  pandafaran  tanah  secara elektronik  berupa  Peraturan  Pemerintah,  sehingga  lebih memberikan  jaminan  kepastian  dan  perlindungan  hak  atas tanah masyarakat.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Aa  Muhammad  Insany  Rachman  dan  Evi  Dwi  Hastri,  2021. “Analisis  Kendala  Implementasi  Peraturan  Menteri ATR/  Kepala  BPN  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang Sertipikat  Elektronik.”  Mulawarman  Law  Review,
Volume  6  Issue  2,  Desember  2021.  Faculty  of  Law, Mulawarman University Indonesia,
Achmad  Ali,  2017.  Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory) dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence),      Kencana, Jakarta.
Adrian  Sutedi,  2019.  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah,  Sinar Grafika, Jakarta.
Andi  Tira,  2019.  “Perlindungan  Pemegang  Sertifikat  Hak
Milik Atas Tanah Melalui Keputusan Tata Usaha.Negara.”.Clavia:.Jurnal.of.Law,.Vol.17. No.2,.November.2019,
Bambang  Sunggono.  2019.  Metode  Penelitian  Hukum.
Rajawali Pers, Depok.
Deni  Darmawan,  2019.  Metode  Penelitian  Kuantitatif.  PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Dian  Aries  Mujiburohman,  2021.  “Transformasi  dari  Kertas ke Elektronik: Telaah Yuridis dan Tekhnis Sertipikat.Tanah.Elektronik.”.BHUMI:.Jurnal.Agraria.da n,,Pertanahan,Vol.7,No.1,Mei,2021 Gretty Putri Ramadhani, 2021. “Analisis Yuridis Diberlakukannya Sertipikat Elektronik Kaitannya Sebagai.Alat.Bukti.Di.Persidangan.”.Jurnal.Signifikan.H umaniora,.
I  Ketut  Oka  Setiawan,  2019,Hukum  Pendaftaran  Tanah  & Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta.
Irawan Soerodjo. 2021. Hukum Pertanahan: Hak Pengelolaan Atas  Tanah  (HPL)  Eksistensi,  Pengaturan  dan  Praktik. Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
Irwansyah,  2021.  Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  dan Paratek  Penulisan  Artikel.  Mirra  Buana  Media, Yogyakarta.
Marwan  Mas.  2021.  Pengantar  Ilmu  Hukum.  Sah  Media, Makassar.
Muhd.Nafan,.2022..”Kepastian  Hukum  terhadap  Penerapan Sertipikat  Elektronik  sebagai  Bukti  Penguasaan  Hak ATas Tanah di Indonesia.” Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022.,
Novita  Riska  Ratih,  2021.”Analisis  Yuridis  Sertipikat  Tanah
Milik Elektronik
(E-Certificate)
Demi
Mewujudkan.Kepastian.Hukum.”.Jurnal.Signifikan.dan,
Humaniora,,Vol.2,No.4,(2021),Agustus,
Nur  Hidayah  Alimuddin,  2021.  “Implementasi  Sertifikat
Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum
Kepemilikan.Hak.Atas.Tanah.di.Indonesia.”.Jurnal..SAS
I..Vol.27..No.3.Juli..September 2021,
Nurul  Huda  dan  Harimukti  Wandebori,  2021.  “Problematika Transformasi  Sertipikat  Tanah  Digital.”  Marcapada: Jurnal  Kebijakan  Pertanahan,.Volume  2  No.  1,
November 2021, Sekolah Tinggi
Pertanahan.Nasional.Yogyakarta,
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Sertipikat Elektronik.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik. Riduwan, 2018. Skala Pengukuran Variabel-Variabel
Penelitian. Alfabeta, Bandung.
Rio  Prasetio,  2022.  Problematika  Yang  Muncul  Karena Penerbitan  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah.”  Jurnal Hukum.Bisnis,.Volume.6.Nomor.1,.Jurnal.Hukum Bisnis
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017. Penerapan teori Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi.  Rajawali Pers. Jakarta. Shella  Aniscasary  dan  Risti  Dwi  Ramasari,  2022.  “Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik.Berdasarkan.Peraturan.Menteri.Agraria..dan.. Tata..Ruang..Nomor.1.Tahun.2021
Suci.Febrianti,.2021.“Perlindungan.Hukum.terhadap.Pemegan g.Sertipikat.Hak.Atas.Tanah.Elektronik.”Indonesian.Not ary.Vol.3..No.3(2021),.
Sugiyono, 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta, Yogyakarta.
Susilo  Widiyantoro,  I.G.  Nyoman  Guntur,  Nur  Rahmanto,
Dwi  Wahyuningsih,  2022.  “Tantangan  Menuju Penerapan Sertipikat Elektronik Di Kota  dan Kabupaten Malang.” Publikama: Jurnal Ilmu.Administrasi.Publik.UMA,.10(2) Wahyu  Surya  Dharma,  Surya  Perdana,  dan  Juli  Moertiono, 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah.Yang.Dilakukan.Secara.Elektonik.”.Legalitas:.Jur nal.Hukum,.15(1),..
Yagus  Suyadi,  2021.  “Materi  Webinar  Pemberlakuan Sertipikat Tanah Elektronik Ditinjau dari Keamanan dan Kepastian Hukum.” hlm.8,.