## IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM KASUS PIDANA ANAK-ANAK
Oleh: Sitti Mawar & Azwir

## ABSTRAK
Pada  Qanun    Jinayat  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  pasal  67  menyebutkan bahwa  apabila  anak  yang  telah  mencapai  umur  12  tahun  tetapi  belum  mencapai umur  18  tahun  atau  belum  menikah  melakukan  jarimah,  maka  terhadap  anak tersebut  dapat  dikenakan  ‘uqubat  paling  banyak  1/3  (satu  per  tiga)  dari  ‘uqubat yang  telah  ditentukan  bagi  orang  dewasa  dan/atau  dikembalikan  kepada orangtuanya  atau  walinya  atau  ditempatkan  di  tempat  yang  disediakan  oleh pemerintah  Aceh  atau  pemerintah  kabupaten  atau  kota,  namun  pelaksanaannya belum  maksimal. Tujuan  penelitian  dalam penelitian ini  dimaksudkan  untuk mengetahui kedudukan  Mahkamah  Syar’iah  di  kota  Langsa  dalam  menangani perkara  anak  yang  melanggar  ketentuan  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Hukum  Jinayat  dan  penyelesaian  perkara  anak  yang  melakukan  kejahatan  yang telah diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dengan menggunakan penelitian  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan,  penelitian kepustakaan  dilakukan  untuk  memperoleh  data  sekunder  dengan  mempelajari peraturan  perundang-undangan    dan  literatur  lainnya  yang  ada  hubungan  dengan masalah  yang  diteliti,  penelitian  lapangan  dilakukan  untuk  memperoleh  data primer  dengan  cara  mewawancarai  responden  dan  informan. Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa,  belum  ada  peradilan  khusus  untuk  anak  di  Mahkamah Syar’iah Langsa dalam mengadili perkara  pidana anak, sebelum adanya ketetapan khusus  terhadap  pelaku  anak-anak  dalam qanun  jinayah maka  harus  mengikuti ketentuan  perundang-undangan  nasional,  penyelesaian  perkara  anak  yang melakukan  pelanggaran  hukum  jinayah  di  selesaikan  secara  diversi  pada kepolisian  tanpa melalui  jalur  pengadilan. Disarankan  kepada  pemerintah  daerah Aceh agar membuat peraturan khusus dan mengesahkan tentang peradilan khusus anak  pada  Mahkamah  Syar’iah dan  disarankan  kepada  pihak  kepolisan  agar menggunakan qanun jinayah dalam menyelesaikan perkara anak yang melanggar ketentuan hukum jinayah supaya qanun jinayah yang diterapkan dapat maksimal.
Kata Kunci: Implementasi-Hukum Jinayat-Pidana Anak
A. Kedudukan  Mahkamah  Syar’ iah  di  Kota  Langsa  Dalam  Menangani Perkara  Anak  Yang  Melanggar  Ketentuan  Qanun  Nomor  6  Tahun 2014
Aceh pada masa reformasi menuntut pemberlakuan syariat Islam, tuntutan referendum  kepada  Aceh  mendominasi  tuntutan  pemberlakuan  syariat  Islam.
Pemerintah Pusat merespon tuntutan ini dengan mengundangkan Undang-Undang
Nomor  44  Tahun  1999  tentang  penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah Istimewa Aceh pada 9 Juli 2001 dimasa kepemimpinan  Megawati Soekarno Putri mengeluarkan Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2001  yang  mengatur  tentang Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  seperti  adanya
Mahkamah  Syar’iah,  Qanun,  Lembaga  Daerah,  Zakat,  Wilayatul  Hisbah,
kepemimpinan adat dan lain-lain. 1

## Pada  pembentukan Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2001  dibentuklah
Mahkamah  Syar’iah  yang  mengganti  fungsi  dari  Pengadilan  Agama  sebagai Pengadilan  Khusus,  Mahkamah  Syar’iyah  dijadikan  sebagai  peradilan  Syari’at
Islam  dengan  kewenangan absolut meliputi  seluruh  aspek  Syari’at  Islam,  yang
pengaturannya ditetapkan dalam bentuk Qanun.
Pasal  1  Angka  (8) Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  Tentang
Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  yang  diatur  dalam Undang-Undang. 2
1 Ali  Geno  Berutu,  Pengaturan  Tindak  Pidana dalam  Qanun  Aceh (Jakarta:  Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2017), hlm. 89.
2 Pasal  1  Angka  (8),  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman
Pengadilan  khusus  tersebut  hanya  dapat  dibentuk  dalam  salah  satu  lingkungan peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  yang  pembentukannya  harus diatur dalam Undang-Undang. 3
Badan  peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  dimungkinkan dibentuknya  pengadilan  khusus  seperti  pengadilan  anak,  pengadilan  niaga, pengadilan  hak  asasi  manusia,  pengadilan  tindak  pidana  korupsi,  pengadilan hubungan  Industrial  yang  berada  di  lingkungan  peradilan  umum.  Pengadilan khusus tersebut dapat dilihat dari obyek perkara yang diadili dan juga berdasarkan kewenangan  yang  dimiliki,  maka  memerlukan  keahlian  khusus dalam pemeriksaannya,  bidang  tersebut  tidak  semua  hakim  dapat  mengadilinya,  karena keterbatasan  hakim  dalam  bidang  itu  Selain  memerlukan  keahlian  khusus,  ada juga pengadilan yang membutuhkan penanganan khusus, seperti pengadilan anak, supaya  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  tidak  merasa  bahwa  dirinya  sedang diadili, sehingga harus diciptakan kesan kekeluargaan bagi anak.
Dalam  lingkungan  pengadilan  agama  terdapat  peradilan  Syari’at  Islam  di
Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah. Peradilan Syari’at I slam di Aceh
(Mahkamah Syar’iah) merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan  pengadilan  khusus  dalam  lingkungan  peradilan  umum  sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. 4
Bahwa Undang-Undang Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan
Pidana Anak (SPPA)  secara yuridis merubah paradigma dalam penanganan Anak
3 Pasal 27 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4 Yusrizal,  Sulaiman,  Muklis, Kewenangan  Mahkamah  Syari’at  di  Aceh  sebagai Pengadilan Khusus, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 53, Th. XIII April 2011), hlm. 71
yang  berhadapan  dengan  hukum.  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  merupakan keseluruhan  proses  penyelesaian  perkara  Anak    yang  berhadapan  dengan  hukum mulai  tahap  penyidikan  sampai  dengan  tahap pembimbingan  setelah  menjalani pidana.  Substansi  yang  paling  mendasar  dalam Undang-Undang ini  adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan proses diversi.
Keadilan restorative (Diversi) pada prinsipnya dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindarkan dan menjauhkan Anak dari proses peradilan, penahanan dan pemenjaraan,  perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan  hanya  dapat  dilakukan sebagai upaya terakhir, serta menghindarkan stigmatisasi terhadap Anak.
Selaras  dengan  filosofi  pemasyarakatan,  System  pemasyarakatan  pada hakekatnya adalah system perlakuan/pembinaan pelanggar hukum yang bertujuan pemulihan  kesatuan  hidup,  kehidupan  dan  penghidupan.  Sebagai  suatu  System perlakuan, fungsi pemasyarakatan menjadi sangat vital dan strategis dalam proses peradilan  pidana  anak.  Peran  strategis  pemasyarakatan  mulai  bergerak  sejak proses penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, sejak praajudukasi, ajudikasi dan post ajudikasi. 5
Berbicara  tentang  Penangkapan  anak  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Syariat Islam Kota Langsa yang dilaksanakan oleh Wilayatul Hisbah (WH) Kota Langsa, dalam Penangkapan dan Pelaporan dari masyarakat hanya 2 kategori jarimah yang terkait dengan anak  yaitu Khalwat dan zina, data  yang di dapat dari Tahun 2016 sampai dengan 2017 Sebagaimana data Terlampir.
5 Direktorat  Bimkemas  dan  Pengentasan  Anak,  Pedoman  Perlakuan  Anak  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), hlm. 1
Dari  Data  terlampir  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  anak  yang melanggar ketentuan Qanun jinayat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 di wilayah  kota  Langsa  berjumlah  6  orang,  dari  hasil  penangkapan  dan  pelaporan masyarakat  tersebut  anak  yang  melanggar  ketentuan  Qanun  jinayah  telah diberikan hu kuman atau sanksi yang langsung diberikan oleh Dinas Syari’at Islam
di Kota Langsa.
Berdasarkan  Keterangan  Muhammad  Rizal  selaku  Kabid  Bina  Syari’at
Islam  pada  Dinas  Syri’at  Islam  di  Kota  Langsa  menyebutkan  Bahwa,  anak  yang telah  melanggar  ketentuan  jinayat  telah  di  berikan  sanksi  kepada  masing-masing anak  tersebut  dan  memanggil  pihak  keluarga  untuk  di  berikan  sanksi  dan himbauan  kepada  pihak  keluarga  serta  anak  untuk  menjaga  dan  melestarikan ketentuan  Syari’at  Islam  di  Aceh,  Kemudian  Anak  dikembalikan  kep ada  pihak Keluarga. 6
Data  penangkapan  dan  laporan  yang  ada  pada  kepolisian  terkait  dengan kasus anak dari tahun 2016 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut:
No. Wilayah Ketentuan yang Dilanggar Tahun 2016 Tahun 2017 Jumlah
Laki- laki Perempuan Laki- laki Perempuan
1 Pasal 15 Tentang Qhamar - - 2 - 2
6 Muhammad Rizal, Kabid Bina Syariat Islam Pada Dinas Syari’at Islam Kota Langsa , wawancara tanggal 8 November 2017
2 Pasal 18 Tentang Maisir 1 - 2 - 3 3 Pasal 23 Tentang Khalwat 2 2 7 1 12 4 Pasal 25 Tentang Ikhtilath - - - - - 5 Pasal 33 Tentang Zina - - 1 1 2 6 Pasal 46 Tentang Pelecehan Seksual 1 - 2 - 3 7 Pasal 48 Tentang Pemerkosaan - - - - - 8 Pasal 57 Tentang Qhazaf - - - - - 9 Pasal 63 Tentang Liwath - - - - - 10 Pasal 64 Tentang Musahaqah - - - - - Total 4 2 14 2 22
Sumber data: Kepolisian Wilayah Kota Langsa Bagian Reserse Kriminal, Oktober
2017
Dari pihak kepolisian data penangkapan dan pelaporan atas kejahatan anak yang  melanggar  ketentuan  Qanun  jinayah  cukuplah  tinggi,  dari  hasil  wawancara dengan  pihak  kepolisian  anak  yang  melanggar  atau  berhadapan  dengan  hukum tersebut  tidak  diproses  dengan  menggunakan  ketetapan  Qanun  jinayah, dikarenakan hukuman  yang diterapkan dalam Qanun tidak memungkinkan untuk diterima  anak  apabila  dihukum  cambuk,  maka  setiap  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  di  upayakan  Diversi  sehingga  anak  tersebut  tidak  mengenal namanya pengadilan.
Berdasarkan keterangan Zulfan Selaku Kepala Kasubbag Pembinaan pada
Kejaksaan Negeri  Langsa  Menyebutkan  bahwa  “belum  ada  pelimpahan  kasus pidana  anak  sebagai  pelaku  pelanggar  qanun  jinayah  yang  diberikan  oleh  pihak kepolisian,  dan  apabila  ada  pelimpahan  kasus  yang  diberikan  oleh  kepolisian kejaksaan  akan  mengupayakan  diversi  untuk anak”. 7 dapat  dilihat  bahwa  dari pihak kepolisian mengupayakan anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak menyentuh  yang  namanya  pengadilan  ketentuan  tersebut sesuai  dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 6 Dalam mengupayakan diversi.
a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
7 Zulfan, Kepala Kasubbag Pembinaan Kejaksaan Negeri Langsa, wawancara tanggal 30 Oktober 2017
Secara juridis Syari’at Islam telah menjadi Hukum Positif bagi masyarakat
Aceh,  karena  Syari’at  Islam  telah  mengatur  semua  aspek  kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara menyeluruh (Kaffah). Konsekuensi logis dari diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh dan Syari’at  Islam sebagai  landasan  hukumnya  bagi  masyarakat  Aceh,  maka  seluruh  lapisan masyarakat  Aceh  yang  beragama  Islam    wajib    hukumnya    untuk  menaati  dan
mengamalkan Syari’at Islam. 8
Kewenangan  terhadap  orang-orang  yang  bukan  beragama  Islam  menurut ketentuan  Pasal  129  ayat  (1) Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh  dapat  pula  dialihkan  dari  Pengadilan  Negeri  ke  Mahkamah
Syar’iyah,  yaitu:  “Dalam  hal  terjadi  perbuatan  Jinayah  (Tindak  Pidana)  yang dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  secara  bersama-sama  yang  di  antaranya beragama  Bukan  Islam,  pelaku  yang  beragama  Bukan  Islam  dapat  memilih  dan menundukkan  diri  secara  sukare la  pada  Hukum  Jinayah.”  Hukum  Jinayah  ini yang  berwenang  adalah  Mahkamah  Syar’iyah.  Kemudian  bagi  orang -orang  yang
Bukan  Islam  melakukan  tindak  pidana  yang  tidak  diatur  dalam  KUHP  atau ketentuan pidana di luar KUHP, maka diberlakukan atas dasar Syari’at Is lam pula,
yaitu di Mahkamah Syar’iah.
Peradilan  Syari’at  Islam  di  Aceh  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah
Syar’iyah  merupakan  pengadilan  khusus  jika  dilihat  dari  segi  wewenang  yang dimiliki.  Dikatakan  pengadilan  khusus  karena  Mahkamah  Syar’ iyah  di  Provinsi
Nanggroe  Aceh  Darussalam  mempunyai  2  (dua)  kewenangan  sekaligus  yakni
8 Ibid., hlm. 72
kewenangan  pengadilan  umum  dan  kewenangan  pengadilan  agama  yang dilakukan oleh satu badan peradilan.
Dalam  penyelesaian  perkara  pidana  anak,  Mahkamah  Syar’iah  Langsa
mengikuti peraturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak,  yang  mana  anak  sebagai  generasi  bangsa  harus  adanya  pembinaan  dan pendidikan yang layak, maka apabila anak yang berhadapan dengan hukum harus di lindungi hak-hak anak tersebut.

## Berdasarkan keterangan dari Zakiruddin selaku ketua Mahkamah Syar’iah
Langsa  menyatakan  bahwa, Belum  ada  peradilan  khusus  untuk  anak  di
Mahkamah  Syar’iah  Langsa,  maka  dalam  mengadili  perkara  pidana  anak  yang melanggar  ketentuan  hukum  jinayah  harus  mengikuti  ketentuan  perUndang- Undangan nasional tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 serta Undang-Undang Nomor  35  tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak, sebelum  adanya  ketetapan  khusus  terhadap  pelaku  anak-anak  dalam  Qanun jinayah. 9

## B. Penyelesaian  perkara  anak  yang  melakukan  pelanggaran  dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
Indonesia  sebagai  Negara  Pihak  dalam  Konvensi  Hak-hak  Anak
(Convention  on  the  Rights  of  the  Child)  yang  mengatur  prinsip  perlindungan hukum  terhadap  anak,  berkewajiban  untuk  memberikan  per  lindungan  khusus terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Salah  satu  bentuk  perlindungan anak oleh negara diwujud kan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak
9 Zakiruddin,  Ketua  Mahkamah  Syar’iah  Kota  Langsa,  wawancara  tanggal  9  November 2017
yang  berhadapan  dengan  hukum.  Hal  Ini  ditegaskan  dalam United Nations
Standard  Minimum  Rules  For  The  Administration  of  Juvenile  Justice,  bahwa tujuan  peradilan  anak  adalah  sistem  peradilan  pidana  bagi  anak/remaja  akan mengutamakan kesejahteraan  remaja dan akan memastikan bahwa  reaksi  apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan  dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar  hukumnya maupun pelanggaran hukumnya. 10
Restoratif    justice dan diversi yang  dimasukkan  dalam Undang-Undang
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menjadi  tonggak  sejarah  penting  dalam  sistem peradilan  pidana  dan  memiliki  makna  yang  sangat  besar  dalam  memberikan perlindungan hukum bagi anak. Abintoro Prakoso menyatakan bahwa:
“Pembaharuan sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk melindungi dan mengayomi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  agar  dapat  menyongsong masa depannya  yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang  mandiri,  bertanggung  jawab  dan  berguna  bagi  diri  sendiri,  keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Di samping itu, tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan  hukum  yang  secara  komprehensif  melindungi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  dan  terwujudnya  peradilan  yang  benar-benar menjamin  perlindungan  kepentingan  terbaik  anak  (the  best  interest  of  child) yang berhadapan dengan hukum ” . 11
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peluang bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum  melalui  jalur  non  litigasi.  Bentuk  pelaksanaannya  dilakukan  dengan
10 Yusi Amdani, Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh, (Al- ‘Adalah Vol. XIII, No. 1, Juni 2016), hlm. 62
11 Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, (Surabaya: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 158-159.
melibatkan  anggota  keluarga  korban  dan  wali  si  anak  serta  pihak  lainnya  yang memiliki keterkaitan dengan anak.
Perlindungan  anak  merupakan  suatu  usaha  di  mana anak  dapat melaksanakan  hak  dan  kewajiban.  Perlindungan  anak  merupakan  perwujudan keadilan  masyarakat  di  dalam  ikut  bertanggungjawab  membentuk  suatu  bangsa yang  besar  dengan  cara  membangun  sumber  daya  manusia  sejak  ini. 12
Perlindungan  anak  adalah  segala  usaha  yang dilakukan  untuk  menciptakan kondisi  agar  setiap  anak  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. 13
Perlindungan  anak  dapat  dibedakan  dalam  dua  bagian,  yaitu: Pertama,
Perlindungan anak yang bersifat juridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum  publik  dan  dalam  bidang  hukum  keperdataan. Kedua,  perlindungan  anak yang bersifat non juridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. 14
Undang-Undang Nomor  11  tahun  2012  Pasal  1  Angka  6  menyatakan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Mengenai diversi sebagai salah satu bentuk penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam
12 Muhammad  Ninor  Islam, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Realisasi  Perlindungan Hak Anak Selama Menjalani Proses Penyidikan, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 2, No. 2, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2008), hlm. 56.
13 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, cet. 4, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 41.
14 Ibid, hlm. 41.
Pasal 1 Angka 7 yang menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Pola  penyelesaian  dengan  pendekatan  keadilan restoratif dan diversi sebagaimana  yang telah  disebutkan bertujuan untuk menghindari agar anak  yang berhadapan  dengan  hukum  tidak  secara  langsung  dimasukkan  ke  dalam  penjara.
Konsep ini sebenarnya sudah dianut oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang  lain,  di  mana  tujuan  utamanya  adalah  menjauhkan  anak  dari  hukuman  dan sanksi yang dapat mengekang kebebasannya dalam menjalani kehidupan.
Berdasarkan  Keterangan  Aditya  Pradana  Selaku  penyidik  kepolisian wilayah  Langsa  menyatakan  bahwa  dalam  menangani  kasus  anak  akan  di upayakan  terlebih  dahulu diversi agar  anak  tidak  berhadapan  langsung  dengan pengadilan,  diversi  ini  bertujuan untuk  menghindari  efek  negatif  terhadap  jiwa anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. 15

## Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Pasal 16 Ayat (3) menyatakan. “Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara
anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang belaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir”.
Untuk itu Mahkamah Syar’iah sebagai pengadilan khusus yang berwena ng mengadili  seluruh  ketentuan  Syri’at  Islam  di  Aceh  dapat  melaksanakan  hukum
Islam  yang  telah  tertuang  dalam  Qanun  jinayah,  dalam  pelaksanaan  hukum  bagi anak Mahkamah Syar’iah harus memenuhi ketentuan -ketentuan dalam menangani kasus pidana anak.
15 Aditya  Pradana,  Penyidik  Kepolisian  Wilayah  Kota  Langsa,  wawancara  tanggal  9 November 2017
Dalam  men angani  Kasus  Pidana  Anak  Mahkamah  Syar’iah  berpedoman
sebagai berikut:
1. Mahkamah  Syar’iah  dalam  mengadili  anak  yang  melanggar  ketentuan hukum  jinayah  harus  berpedoman  kepada Undang-Undang Nomor  11 tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sepanjang belum adanya aturan khusus dalam memeriksa dan mengadili anak.
2. Pengadilan  anak  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutuskan  dan menyelesaikan  berkonflik  dengan  hukum  yang  dapat  diajukan  ke  sidang anak  adalah  sudah  berumur  12  (dua  belas)  tahun  tetapi  belum  mencapai umur 1 (9delapan belas) tahun dan belum menikah.
3. Dalam  Sistem  Peradilan  Anak  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan di persidangan wajib diupayakan diversi.
4. Dalam Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
5. Pemeriksaan Perkara:
a. Dalam  hal  anak  melakukan  tindak  jarimah  sebelum  18  tahun  dan diajukan kesidang Mahkamah Syar’iah setelah anak yang bersangkutan melampui  batas  umur  tersebut,  tetapi  belum  mencapai  umur  21  tahun tetap diajukan kesidang anak.
b. Hakim  yang  mengadili  perkara  anak,  adalah  hakim  yang  ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua Mahkamah Agung atas usulan ketua Mahkamah  Syar’iah  yang  bersangkutan  melalui  ketua  Mahkamah Syar’iah Aceh.
c. Dalam  hal  belum  ada  hakim  anak,  maka  ketua  Mahkamah  Syar’iah dapat  menunjuk  hakim  yang  melakukan  tugas  pemeriksaan  bagi tindakan jarimah yang dilakukan oleh orang dewasa.
d. Persidangan  terhadap  anak  dilaksanakan  dengan  hakim  tunggal,  dan dapat  dilakukan  dengan  Hakim  majelis  dalam  hal  apabila  ancaman uqubat atas perbuatan jarimah yang dilakukan anak yang bersangkutan adalah  penjara  7  (tujuh)  tahun  atau  lebih  atau  hukum ta’zir lain  yang setara dan sulit pembuktiannya.
e. Dalam  hal  anak  melakukan  tindakan  jarimah  bersama-sama  dengan orang dewasa, maka anak yang bersangkutan diajukan ke sidang anak, sedangkan  orang  dewasa  diajukan  ke  sidang  yang  dilaksanakan  untuk orang dewasa.
f. Acara Pesidangan anak dilakukan sebagai berikut:
1) Persidangan dilakukan secara tertutup.
2) Hakim,  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  Penasihat  hukum  Terdakwa tidak menggunakan toga.
3) Penyidik,  Jaksa  Penuntut  Umum,  Hakim,  wajib  melaksanakan diversi apabila diancam dengan uqubat dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan jarimah.
4) Hakim wajib  mengupayakan  diversi  paling  lama  7  (tujuh)  hari setelah Ketua Mahkamah Syar’iah menetapkan Hakim.
5) Diversi sebagaimana  dimaksud  pada  angka  4  dilaksanakan  paling lama 30 (tiga puluh) hari.
6) Sebelum  sidang  dibuka,  Hakim  memerintahkan  agar  pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
7) Selama  dalam  persidangan,  terdakwa  wajib  didampingi  oleh orangtua,  wali  atau  orang  tua  asuh,  penasihat  hukum  dan pembimbing kemasyarakatan.
8) Persidangan  terhadap  anak  dilaksanakan  di  dalam  ruang  khusus anak.
9) Pada  waktu  memeriksa  saksi,  hakim  dapat  memerintahkan  agar terdakwa  dibawa  keluar  ruang  sidang,  namun  orang  tua,  wali  atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.
10) Dalam  persidangan,  Terdakwa  anak  dan  saksi  korban  anak  dapat juga  didampingi  oleh  petugas  pendamping  atas  izin  hakim  atau Majelis hakim.
11) Putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
g. Penahanan.
1) Hakim  berwewenang  melakukan  penahanan  bagi  anak  paling  lama 15  hari  dan  dapat  diperpanjang  oleh  Ketua  Mahkamah  Syar’iah yang bersangkutan untuk paling lama 30 hari.
2) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan  kepentingan  anak  dan  atau  kepentingan masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. 3) Tempat penahanan bagi anak harus dipisahkan dari orang dewasa. h. Putusan.
1) Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada  orang  tua  asuh  untuk  mengemukakan  segala  sesuatu  yang bermanfaat bagi anak.
2) Putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. 3) Terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dapat  dijatuhi tindakan atau uqubat. 16
Berdasarkan  Keterangan  Zakiruddin  Selaku  ketua  mahkamah  Syar’iah
Langsa  dalam  menyelesaikan  Perkara  Pidana  Anak  Pada  mahkamah  Syar’iah
Langsa  maka  akan  diadili  sesuai  dengan undang-undang perlindungan  anak dengan  ketetapan  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014  pasal  66  yang  menyatakan
16 Mahkamah  Syar’iah  Aceh ,  Buku  Pedoman  Administrasi dan  Peradilan  Jinayat  Pada Mahkamah Syar’iah di Aceh , hlm. 68-71
“Apabila  anak  yang  belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  melakukan
atau  diduga  melakukan  Jarimah,  maka  terhadap  Anak  tersebut  dilakukan pemeriksaan  berpedoman  kepada  peraturan  perundang-undangan  mengenai peradilan  pidana  anak”.  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  apabila  harus  di upayakan penahanan, maka untuk anak tidak ditahan pada rumah tahanan, tetapi anak  akan  diberlakukan  khusus  serta menjaga  hak-hak  dan  kewajiban  anak dengan menempat kanya pada rumah titipan Anak. 17
Terkait  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan  hukum,  Hasil  penelitian  terhadap Undang-Undang No.  11  tahun  2012 menunjukkan  bahwa  terdapat  berbagai  bentuk  perlindungan  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Di  sini  bentuk  perlindungan  tersebut  dibagi  kepada empat  bagian,  yaitu  bentuk  perlindungan  yang  terdapat  selama  proses  hukum berlangsung  digunakan  istilah litigasi,  bentuk  perlindungan  dalam  proses non litigasi,  aparat  penegak  hukum,  dan  pendamping  Anak  yang  berhadapan  dengan hukum.
1. Litigasi
Terdapat  beberapa  aturan  khusus  yang  diatur  oleh undang-undang terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Aturan-aturan tersebut adalah:
a. Ruang sidang khusus anak.
b. Identitas  anak  dirahasiakan  dalam  pemberitaan  di  media  cetak  maupun elektronik.
c. Pelaku  anak  sebelum  12  tahun  dikembalikan  kepada  orang  tuanya  atau walinya.
d. Petugas tidak memakai atribut kedinasan.
17 Zakirudin,  Ketua  Mahkamah  Syariah  Kota  Langsa  wawancara  tanggal  9  November 2017
e. Wajib diberi bantuan hukum dan didampingi pembimbing kemasyarakatan.
f. Wajib  didampingi  oleh  orang  tua  dan/atau  orang  yang  dipercaya  oleh anak, atau pekerja sosial.
g. Mendapat  pertimbangan  atau  saran  dari  pembimbing  kemasyarakatan setelah  tindak  pidana  dilaporkan,  bila  perlu  meminta  pertimbangan  dari ahli  pendidikan,  psikolog,  psikiater,  tokoh  agama,  pekerja  sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.
h. Anak yang ditangkap ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
i. Anak tidak ditahan bila mendapat jaminan dari orang tuanya.
j. Pemeriksaan  perkara  anak  dalam  sidang  yang  dinyatakan  tertutup  untuk umum, kecuali pembacaan putusan.
Selain ketentuan di atas, masih terdapat hak-hak anak dalam setiap proses peradilan pidana, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No.
11 tahun 2012, yaitu:
a. diperlakukan  secara  manusiawi  dengan  memperhatikan  kebutuhan  sesuai dengan umurnya;
b. dipisahkan dari orang dewasa;
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. melakukan kegiatan rekreasional;
e. bebas  dari  penyiksaan,  penghukuman  atau  perlakuan  lain  yang  kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g. tidak  ditangkap,  ditahan,  atau  dipenjara,  kecuali  sebagai  upaya  terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h. memperoleh  keadilan  di  muka  pengadilan  Anak  yang  objektif,  tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. tidak dipublikasikan identitasnya;
j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
k. memperoleh advokasi sosial;
l. memperoleh kehidupan pribadi;
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. memperoleh pendidikan;
o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan
p. memperoleh  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang- undangan.
2. Non Litigasi melalui diversi
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana.  Artinya  penyelesaian  perkara  tersebut diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban  dan  pihak  lain  yang  terkait untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Diversi  dapat  ditempuh  sejak  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan  negeri.  Artinya  proses  penyelesaian perkara  tindak  pidana  anak  dapat  dilakukan  sejak  kasusnya  ditangani  oleh kepolisian  atau  bahkan  sebelum  disidik  oleh  aparat  kepolisian. Apabila  perkara tersebut telah dilimpahkan kepada kejaksaan selaku penuntut, diversi masih tetap dapat  dilaksanakan.  Bahkan  diversi  masih  tetap  diupayakan  meskipun  perkara tersebut  sudah  mulai  disidangkan  di  pengadilan.  Dengan  demikian  diversi dianggap  penyelesaian  yang  paling  baik  bagi  pihak-pihak  yang  berhadapan dengan  hukum.  Meski  secara  terus  menerus  dapat  diupayakan  diversi  sampai  ke tahapan proses peradilan, namun diversi tidak berlaku bagi anak yang melakukan tindak  pidana  yang  diancam  dengan  ancaman hukum  lebih  dari  tujuh  (7)  tahun penjara dan juga tidak berlaku bagi pengulangan tindak pidana (residivis).
3. Aparat penegak hukum
Aparat  penegak  hukum  di  sini  meliputi  polisi  sebagai  penyidik,  jaksa sebagai penuntut, dan hakim sebagai pihak yang menyidangkan dan memutuskan perkara.  Dalam  kaitan  dengan  perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan
hukum, terdapat aturan tersendiri yang berbeda dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Ketentuan khusus tersebut berlaku bagi polisi, jaksa,  dan  hakim.  Penyidik  adalah  penyidik  khusus  yang  telah  ditetapkan berdasarkan  Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara  Indonesia  atau  pejabat  lain yang  ditunjuk.  Artinya  penyidik  khusus  anak  telah  memenuhi  persyaratan  untuk itu,  yaitu  telah  berpengalaman  sebagai  penyidik,  mempunyai  minat, perhatian, dedikasi,  dan  memahami  masalah  anak,  dan  telah  mengikuti  pelatihan  teknis tentang peradilan anak.
Ketentuan  khusus  tersebut  diberlakukan  juga  bagi  penuntut  umum,  yaitu penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain  yang ditunjuk  oleh  Jaksa  Agung.  Kualifikasi  yang  dibutuhkan  adalah  telah berpengalaman sebagai  penuntut  umum,  mempunyai  minat,  perhatian,  dedikasi, dan  memahami  masalah anak,  dan  telah  mengikuti  pelatihan  teknis  tentang peradilan  anak.  Ketentuan  khusus  ini berlaku  juga  bagi  hakim  pengadilan  anak.
Jadi  hakim  yang  dapat  memeriksa  di  sidang pengadilan  adalah  hakim  yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usulan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan  melalui  ketua  pengadilan  tinggi.  Syarat  untuk  dapat ditetapkan sebagai  hakim  peradilan  anak  adalah  telah  berpengalaman  sebagai  hakim dalam lingkungan  peradilan  umum,  mempunyai  minat,  perhatian,  dedikasi,  dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Ketentuan ini berlaku juga bagi hakim banding dan hakim kasasi.

## 4. Pendamping anak yang berhadapan dengan hukum
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 turut mengatur adanya keterlibatan pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum. pendamping tersebut adalah:
a. Pembimbing  kemasyarakatan,  yaitu  Pembimbing  Kemasyarakatan adalah  pejabat  fungsional  penegak  hukum  yang  melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan  terhadap  Anak  di  dalam  dan  di  luar  proses  peradilan pidana. b. Pekerja  Sosial  Profesional  adalah  seseorang  yang  bekerja,  baik  di lembaga  pemerintah  maupun  swasta,  yang  memiliki  kompetensi  dan profesi  pekerjaan  sosial  serta  kepedulian  dalam  pekerjaan  sosial  yang diperoleh  melalui  pendidikan,  pelatihan,  dan/atau  pengalaman  praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
c. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara  profesional  untuk  melaksanakan  tugas  pelayanan  dan penanganan  masalah  sosial  dan/atau  seseorang  yang  bekerja,  baik  di lembaga  pemerintah  maupun  swasta,  yang  ruang  lingkup  kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
d. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
e. Wali adalah orang atau badan  yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
f. Pendamping  adalah  orang  yang  dipercaya  oleh Anak  untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.
g. Advokat  atau  pemberi  bantuan  hukum  lainnya  adalah  orang  yang berprofesi  memberi  jasa  hukum,  baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan,  yang  memenuhi  persyaratan  berdasarkan  ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
h. Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  yang  selanjutnya  disingkat  LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
i. Lembaga  Penempatan  Anak  Sementara  yang  selanjutnya  disingkat LPAS  adalah  tempat  sementara  bagi  Anak  selama  proses  peradilan berlangsung.
j. Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  yang  selanjutnya disingkat  LPKS  adalah  lembaga  atau  tempat  pelayanan  sosial  yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
k. Klien  Anak  adalah  Anak  yang  berada  di  dalam  pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
l. Balai  Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut  Bapas  adalah  unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi
penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. 18
Di  kota  Langsa  anak  yang  berhadapan  langsung  dengan  hukum  yang membutuhkan  pendamping  selama  proses  penyelidikan  maupun  persidangan, menurut  Aditya  pradana  Selaku  Penyidik  Polres  Langsa  menyebutkan  bahwa pendamping anak adalah orang tua dari si anak ataupun wali dari anak, agar anak merasa  tenang  dan  tidak  terganggu  kejiwaannya  dalam proses  penyelidikan ataupun pengacara yang dikuasakan atasnya. 19

## Berdasarkan  Keterangan  Rasyadi  selaku  Panitera  Muda  Hukum  Jinayat
Mahkamah  Syar’ iah  Kota  Langsa  menyebutkan  bahwa,  pendamping  anak  dalam persidangan  adalah  orang  tuanya/walinya  atau  pun  orang  terdekat  dengan  anak yang  dapat  mendampingi  selama  proses  persidangan  berlangsung,  hal  tersebut bertujuan  untuk  menjaga  kejiwaan  anak  dalam  persidangan,  Pembimbing  anak selama proses persidangan berlangsung merupakan pihak kejaksaan. 20
18 Penelitian Tentang, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum ( Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh, ( Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Vol. 1, No.1, Maret 2015 ), hlm. 55- 56
19 Aditya  Pradana,  Penyidik  Kepolisian  Wilayah  Kota  Langsa,  wawancara  tanggal  5 November 2017
20 Rasyadi,  Panitera  Muda  Hukum  Jinayah  Pada  Mahkamah  Syar’iah  Kota  Langsa  5 November 2017

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Nadang  Sambas, Pembaharuan  Sistem  Pemidanaan  Anak  di  Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
Kartini  Kartono, Pantologi  Sosial  II  Kenakalan  Remaja,  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2006)
Chairul  Huda, “Dari  ‘Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan’  Menuju  Kepada  ‘Tiada Pert anggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan’” ,  (Jakarta:  Kencana, 2008)
Lukman  Fatahulla  Rais, Tindak  Pidana  Perkelahian  Pelajar,  (Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan, 1997)
Adami  Charizawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  1,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2008)
Nurdin  Usman, Konteks  Implementasi  Berbasis  Kurikulum,  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2002)
Rahmad  hakim, Hukum  Pidana  Islam  (Fiqih  Jinayah),  (Bandung:  Pustaka  Setia, 2000)
M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

## Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judical
Prudence)  Termasuk  Interprestasi  Undang-Undang  (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, (Jakarta: Kencana, 2012)
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
Fully Handayani, Pengantar Hukum Indonesia,(Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
Jazuli, Fiqh  Jinayah  (Upaya  Mengulangi  Kejahatan  dalam  Islam),  (Jakarta: Rajawali Pers. Cet.III, 2000)
Paisol Burlian, Implementasi Konsep Hukum Qhisas di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
Usammah, Pertanggung Jawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam, (Tesis, USU e-repository 2008)
Wigiati  Sutedjo, Hukum  Pidana  Anak,  cet.  Ke-2,  (Bandung:  Refika  Aditama, 2008)
A.Syamsudin  Meliala  dan  E.Sumaryono, Kejahatan  Anak  Suatu  Tinjauan  dari Psikologis dan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1998)
Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Restu Agung, 2007)
Djoko Prakoso,  Kedudukan  Justisiable  di  dalam  KUHP,  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1986)
Maulana  Hasan  Wadong, Advokasi  dan  Hukum  Perlindungan  Anak,  (Jakarta: Grasindo, 2000)
Muladi, Kapita  Slekta  Sistem  Peradilan  Pidana,  (Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 1995)
Nyoman Serikat Putra Jaya, Sistem Peradilan Pidana  (Criminal Justice  System), (Semarang: Badan penerbit Universitas Dipenogoro, 2006)
Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  Perspektif  Eksistensialisme  dan Abolisionisme, (Bandung: Bina Cipta, 1996)
Purnianti,  Mamik  Sri  Supatmi,  dan  Ini  Made  Martini  Tinduk,  menguutip  Robert C.Trajanowics and Marry Morash, Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, (UNICEF Indonesia, 2003)
Maulana  Hassan  Wadong,  Pengantar  Advokasi  dan  Hukum  Perlindungan  Anak,
Jakarta: Grasindo, 2000)
Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008)
Abdul  Ghofur  Anshori,  Yulkarnain  Harahab, Hukum  Islam  Dinamika  dan Perkembangannya di Indonesia, (Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008)