## KEBIJAKAN SELEKTIF DI BIDANG KEIMIGRASIAN MENGHADAPI PANDEMI GLOBAL COVID-19

## (Selective Policy in Immigration to Facing Global Pandemic COVID-19)
Guntur Widyanto, Riri Ardyaningtyas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang Jl. Ahmad Yani No.18, Kel. Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang
41312 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi
Jl. Perjuangan, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi 17122 No. Telp/HP : 1 087759912411, 2 087760963412 e-mail : gunturwidyanto@gmail.com ; ririardyaningtyas@hotmail.com

## Abstrak
Menghadapi  penyakit  COVID-19  yang  ditetapkan  statusnya  sebagai  pandemi  global  oleh  Badan Kesehatan  Dunia,  pemerintah  Indonesia  memberlakukan  berbagai  kebijakan  untuk  mencegah penyebaran penyakit COVID-19 di wilayah Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi yang  berwenang  di  bidang  keimigrasian  juga  turut  memberlakukan  berbagai  kebijakan,  terutama terkait  dengan keberadaan Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Indonesia. Kata Kunci: Covid-19, Kebijakan Selektif, Imigrasi.

## Abstract
Facing COVID-19 which is announced as pandemic global by World Health Organization (WHO), Indonesia  government  has  established  some  policies  to  pretend  COVID-19  spread  in  Indonesia territory.  Directorate  General  of  Immigration  as  authorized  institution  in  immigration  also established the policies, mainly for foreigner who stay in Indonesia territory.
Keywords : Covid-19, Selective Policy, Immigration

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Dalam  Bab  1  Pasal  1  (3)  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian, disebutkan  bahwa  fungsi  dari  keimigrasian adalah fungsi pelayanan keimigrasian, keamanan  negara,  penegakkan  hukum,  dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.  Dalam  melaksanakan  fungsi- fungsi di atas, dikeluarkan berbagai kebijakan yang  mendukung  berjalannya  fungsi-fungsi tersebut.  Dalam  hal  pelayanan  bagi  Warga Negara  Asing  (WNA)  yang  akan  masuk  dan tinggal  di  Indonesia,  diberlakukan  kebijakan selektif  ( selective  policy ).  Kebijakan  selektif adalah  kebijakan  yang  diberlakukan  bagi setiap  WNA  yang  akan  masuk  ke  wilayah Indonesia, dimana hanya WNA yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan  keamanan  dan  ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. WNA yang akan masuk dan  tinggal  pun  harus  memiliki  maksud  dan tujuan  yang  jelas  selama  berada  di  wilayah Indonesia.
Dalam  pelaksanaannya,  diberlakukan juga kebijakan-kebijakan lain yang mendukung  kebijakan  selektif,  seperti diterbitkannya peraturan menteri atau peraturan  lainnya  yang  disesuaikan  dengan kondisi global pada waktu tersebut. Sehingga kebijakan  selektif  ini  bersifat  fleksibel, diikuti  dengan  kebijakan  lain  yang  sifatnya sebagai pelengkap.
Sejak  akhir  Desember  2019,  dunia dikejutkan  dengan  wabah  penyakit  yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS- CoV-2)  atau  yang  lebih  umum  dikenal sebagai  virus  corona  yang  menyebabkan COVID-19  ( coronavirus  disease 2019). Virus  ini  berasal  dari  daerah  Wuhan, Republik  Rakyat  Tiongkok  (RRT),  dan dalam sekejap menyebar ke seluruh penjuru dunia.  Penularannya  sendiri  melalui  tetesan kecil  ( droplet )  yang  keluar  dari  mulut  atau hidung  saat  bersin  atau  batuk. Droplet ini nantinya  akan  menempel  pada  permukaan benda, dan jika seseorang memegang benda tersebut  lalu  memegang  salah  satu  anggota tubuh yang ada di wajah (mulut, hidung atau
mata)  maka  orang  tersebut  kemungkinan besar  terinfeksi  COVID-19.  Selain  itu,  bisa juga  disebabkan  karena  tanpa  sengaja penderita menghirup udara yang terkontaminasi  oleh  COVID-19,  maka penderita memiliki kemungkinan besar untuk terinfeksi.  Penyakit  ini  memiliki  gejala umum seperti demam dengan suhu tubuh ≥38 derajat  celcius,  pilek,  batuk  kering,  sakit tenggorokan,  atau  sesak  nafas.  Namun ditemukan  terdapat  pula  penderita  tanpa gejala  namun  positif  terinfeksi  COVID-19. Virus  ini  dapat  bertahan  cukup  lama  di permukaan  benda  tertentu,  bahkan  hingga mencapai waktu beberapa hari.
Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah  penderita  yang  terkonfirmasi  positif mengidap COVID-19 dan jumlah negara yang mengkonfirmasi  adanya  kasus  COVID-19 terus meningkat. Dimana tingkat kematiannya sendiri  di  beberapa  negara  mencapai  angka 5%,  dan  untuk  proses  penyembuhannya tergantung  dari  kondisi  penderita.  Hal  ini disebabkan  sampai  dengan  tulisan  ini  dibuat, belum ditemukan obat atau vaksin yang dapat menanggulangi  penyakit  COVID-19.  Proses penyebarannya  pun  terjadi  secara  massif  dan sangat  cepat.  Melihat  hal  tersebut, World Health  Organization (WHO)  menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Sehingga seluruh  negara  di  dunia  harus  waspada  dan cekatan dalam upaya mempersempit kemungkinan  penderita  COVID-  19  terus bertambah.
Pemerintah  Indonesia mulai menerapkan kebijakan  selektif  yang  berkaitan  dengan penyebaran COVID-19, dengan
mengeluarkan  berbagai  macam  kebijakan tambahan  di  bidang  keimigrasian,  dimulai dengan  diterbitkannya  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  3  Tahun  2020 Tentang  Penghentian  Sementara  Bebas  Visa Kunjungan, Visa, Dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan  Terpaksa  Bagi  Warga  Negara Republik  Rakyat  Tiongkok  pada  tanggal  05 Februari  2020.  Hingga  yang  terbaru  yaitu diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang Pelarangan  Sementara  Orang  Asing  Masuk Wilayah  Negara  Republik  Indonesia  pada tanggal 31 Maret 2020.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis menentukan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah : Bagaimana Direktorat  Jenderal  Imigrasi  menerapkan selective  policy untuk  melaksanakan  fungsi keimigrasian sebagai
fasilitator pembangunan  kesejahteraan  masyarakat  di tengah penyebaran wabah COVID-19 sebagai pandemi global?

## Tujuan
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  langkah  yang  telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengatasi penyebaran wabah COVID-19  dalam  rangka  melaksanakan fungsi  keimigrasian  sebagai  fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

## Metode Penelitian
1. Pendekatan
Penulis memperoleh
data yang
digunakan  sebagai  bahan  pembahasan  dan analisis  dalam  pembuatan  penelitian  ini dengan  menggunakan  metode  deskriptif analisis.  Dalam  hal  ini,  penulis  ingin menggambarkan  dan  memaparkan  keadaan yang terjadi secara sistematis, disertai dengan beberapa tahapan pengumpulan dan pengolahan data.
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan  penelitian  hukum  normatif  yang bersifat kualitatif.
Penelitian yang menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif berdasarkan  kepada  penelitian  kepustakaan atau penelitian data sekunder untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup  asas-asas  hukum,  kaidah  hukum serta  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  Fungsi  Kemingrasian
Sebagai
Fasilitator
Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat. 2. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan mekanisme pengidentifikasian serta inventarisasi
1 Syahrin, Alvi. Hak Asasi Berimigrasi. Jakarta : Majalah
terhadap peraturan perundang-undangan yang  berlaku  dan  berkaitan  dengan  tema penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka berupa tulisan dan karya ilmiah.

## 3. Teknik Analisa Data
Teknik  yang  digunakan  oleh  penulis untuk melakukan analisa data terhadap peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengatasi penyebaran  wabah  COVID-19  dalam  rangka melaksanakan  fungsi  keimigrasian  sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat  adalah  dengan  menggunakan logika  berpikir  campuran.  Konsep  logika berpikir campuran terdiri dari proses abstraksi hukum,  nilai-nilai  hukum,  asas- asas hukum, konsep  hukum,  dan  norma  hukum  yang dirumuskan  secara  umum  dalam  aturan- aturan  hukum  positif.  Kemudian,  penulis menjabarkan  hal  tersebut  untuk  melakukan analisa terhadap topik utama pada penelitian

## PEMBAHASAN
Salah satu dampak yang ditimbulkan dengan semakin berkembangnya teknologi, informasi dan  komunikasi  (TIK)  di  era  globalisasi dewasa  ini  adalah  tidak  adanya  lagi  batasan bagi  seseorang untuk  melakukan lintas batas dari  satu  wilayah  ke  wilayah  yang  lainnya. Perkembangan teknologi juga ditandai dengan  semakin  beragamnya  sarana  yang dapat digunakan  oleh  manusia  untuk melakukan  perpindahan  (migrasi)  dari  satu wilayah ke wilayah lain.
Melansir  dari Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia
(KBBI) , migrasi adalah perpindahan  penduduk  dari  satu  tempat (negara  dan  sebagainya)  ke  tempat  (negara dan  sebagainya)  lainnya  untuk  menetap. Bentuk  dari  migrasi  itu  sendiri  cukup beragam.  Mulai  dari  migrasi  antardesa, migrasi  antarkota,  migrasi  berantai,  migrasi bermusim, migrasi dari desa ke kota, migrasi ekstern, migrasi intern, migrasi kota ke desa, hingga migrasi paksaan.
Nasution (dalam Syahrin, 2015 : 45-48) 1 menyebutkan, kebebasan pergerakan manusia untuk  berpindah  antar  negara  merupakan suatu  hak  dasar  atau  asasi  manusia  yang
Bhumi Pura, 2015.
dijamin  dalam  konstitusi.  Hak  bermigrasi tersebut,  telah  diatur  dalam  Pasal  28E Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun
1945 (Amandemen), yang menyebutkan  bahwa  : “Setiap  orang  bebas memeluk  agama  dan  beribadat  menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah  negara  dan  meninggalkannya,  serta berhak kembali”.
Fenomena  bermigrasinya  seseorang  dari satu  wilayah  ke  wilayah  yang  lainnya,  kian menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Hal ini tidak dipungkiri lagi dapat membawa  dampak  yang  positif  maupun negatif  bagi  wilayah  yang  menjadi  lokus untuk seseorang melakukan migrasi. Beberapa  dampak  positif  yang  menurut penulis dapat ditimbulkan dari adanya proses migrasi  yaitu  terjadinya  penyerapan  tenaga kerja  dari  luar  daerah  sehingga  berdampak langsung terhadap meningkatnya perekonomian  di  suatu  wilayah.  Selain  itu, dengan adanya proses migrasi tersebut dinilai mampu  untuk  mendorong  kemajuan  suatu wilayah/negara,  termasuk  dengan  adanya peningkatan infrastruktur.
Sementara itu, penulis berasumsi bahwa dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari adanya  proses  migrasi  tersebut  adalah terjadinya  lonjakan  jumlah  penduduk  di suatu  wilayah/negara,  sehingga  beban  di wilayah/negara tersebut semakin meningkat. Selain itu, bila tidak ditangani secara serius, maka  bukan  hal  yang  mustahil  dengan adanya migrasi ini juga mendorong terjadinya  lonjakan  tindakan  kriminalitas  di suatu wilayah/negara.
Untuk menanggulangi hal tersebut, perlu adanya upaya preventif yang harus dilakukan oleh  pemerintah  di  suatu  wilayah/negara untuk  dapat  menyaring  setiap  orang  yang akan  masuk  ke  wilayahnya.  Saat  ini, kewenangan  untuk  mengatur  masuk  dan keluarnya  seseorang  ke  wilayah  Indonesia berada  di  Pemerintah  Republik  Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi.
Kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi  untuk  melaksanakan  tugas  dan fungsi  di  bidang  keimigrasian,  tercantum
dalam  Pasal  1  Angka  (6)  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam  pasal  ini  disebutkan  bahwa  : “Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana  tugas  dan  fungsi  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  di  bidang Keimigrasian”.
Sementara itu, dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang  Keimigrasian  disebutkan  bahwa Direktorat  Jenderal  Imigrasi  selaku  bagian dari  Pemerintah  Republik  Indonesia  yang menjalankan  tugas  dan  fungsi  di  bidang keimigrasian, memiliki empat fungsi keimigrasian.  Keempat  fungsi  tersebut adalah  memberikan  layanan  keimigrasian, penegakan  hukum,  keamanan  negara,  dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Bila  berkaca  pada  aturan  yang  berlaku sebelum    ditetapkannya    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, terdapat  hal  baru  yang  menjadi  fungsi keimigrasian  yang  harus  dijalankan  oleh Direktorat  Jenderal  Imigrasi    dan      tidak tercantum   dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun  1992  Tentang  Keimigrasian.  Fungsi tersebut  yaitu  hadirnya  Direktorat  Jenderal Imigrasi  sebagai  fasilitator  pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Keempat  fungsi  keimigrasian  tersebut, pada  dasarnya  saling  mengikat  dan  dapat mempengaruhi  satu  sama  lain.  Selain  itu, penerapan  dari  keempat  fungsi  tersebut  juga dapat  diimplementasikan  dalam  kurun  waktu yang  bersamaan.  Sebagai  contoh,  penerapan fungsi pelayanan keimigrasian dan penegakkan hukum yang dilakukan bersamaan pada saat melakukan pemeriksaan dokumen  perjalanan  dan  izin  masuk  orang asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

## Penerapan Selective Policy dalam Menekan Persebaran COVID-19
Untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan keimigrasian,  Direktorat  Jenderal  Imigrasi menerapkan  prinsip Selective  Policy .  Dalam paragraf  kesembilan  bab  pembahasan  pada Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang  Keimigrasian  disebutkan  bahwa  : “Berdasarkan  keibjakan  selektif  (selective
policy) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manisa,  diatur  masuknya  Orang  Asing  ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah  Indonesia  harus  sesuai  dengan maksud  dan  tujuannya  berada  di  Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka  melindungi  kepentingan  nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta  tidak  membahayakan  kemanan  dan ketertiban  umum  diperbolehkan  masuk  dan berada di Wilayah Indonesia”.
Berdasarkan aturan tersebut diatas, hemat penulis  menyimpulkan  bahwa  tidak  semua orang  asing  diperbolehkan  untuk  masuk  dan tinggal  di  wilayah  Indonesia.  Hanya  orang asing yang membawa manfaat bagi pembangunan bangsa serta tidak mengganggu kepentingan  umumlah  yang  berhak  menetap di  Indonesia.  Bagi  orang  asing  yang  dinilai tidak dapat membawa manfaat bagi Indonesia, maka permohonan izin masuknya ke wilayah Indonesia dapat ditolak. Penolakan permohonan  izin  masuk  kepada  orang  asing dapat  dilakukan  oleh  Perwakilan  Pemerintah Republik  Indonesia  di  negara  orang  asing tersebut  atau  Pejabat  Imigrasi  di  Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
Ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi  global  oleh  WHO  memperkuat argumentasi  sebelumnya  bahwa    sebagai barisan  terdepan  yang  melakukan  “filtrasi” terhadap  keluar  masuknya  seseorang  ke wilayah Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi  telah  menerapkan selective  policy untuk  menekan  semakin  bertambahnya  kasus persebaran  COVID-19  di  wilayah  Indonesia. Diantaranya,  dengan  mengimplementasikan sejumlah aturan mengenai pembatasan pemberian  izin  masuk  bagi  Warga  Negara Asing (WNA).
Pembatasan  pemberian  izin    masuk diawali  dengan  diterbitkannya  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  3  Tahun 2020  Tentang  Penghentian  Sementara  Bebas Visa  Kunjungan,  Visa,  Dan  Pemberian  Izin Tinggal  Keadaan  Terpaksa  Bagi  Warga Negara  Republik  Rakyat  Tiongkok  (RRT) pada  tanggal  05  Februari  2020.  Penetapan RRT  sebagai  negara  pertama  yang  menjadi objek pembatasan izin masuk disebabkan awal
penyebaran  COVID-19  berasal  dari  negara tersebut,  sehingga  diberlakukan  pembatasan masuk  dan  keluar  wilayah  Indonesia  bagi warga  negara  RRT.  Sebagai  gantinya,  setiap warga negara RRT yang tidak bisa kembali ke negaranya  dan  masa  berlaku  izin  tinggalnya akan  habis  diberikan  Izin  Tinggal  Keadaan Terpaksa selama 30 (tiga puluh) hari.
Dalam aturan tersebut, penerapan selective  policy dapat  terlihat  dalam  pasal  2 dan  3.  Dalam  pasal  2  disebutkan  bahwa pemberian  bebas  visa  kunjungan  dan  visa kepada  Warga  Negara  Tiongkok  atau  orang asing dari Negara Tiongkok sementara waktu dihentikan. Kemudian, dalam pasal selanjutnya  dijelaskan  bahwa  warga  negara dan  orang  asing  yang  dihentikan  pemberian visanya  adalah  yang  pernah  tinggal  atau mengunjungi  wilayah  Republik  Rakyat Tiongkok (RRT) dalam  kurun waktu  14 hari sebelum  masuk  ke  wilayah  Republik Indonesia.
Penerapan selective  policy juga  terdapat pada  saat  pemberian  Izin  Tinggal  Dalam Keadaan  Terpaksa  (ITDKT)  bagi  WNA  asal negara  RRT.  Hal  tersebut  tertuang  dalam Surat  Edaran  Nomor  IMI-0954.GR.01.01 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa Kunjungan Saat Kedatangan  dan  Pemberian  Izin  Tinggal Keadaan  Terpaksa  bagi  Warga  Negara Republik Rakyat Tiongkok. Dalam poin e sub bab  isi  Surat  Edaran,  disebutkan  bahwa “ Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia memberikan  Izin  Tinggal  Keadaan  Terpaksa sebagaimana  ketentuan  dalam  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian,
Perpanjangan,  Penolakan,  Pembatalan  dan Berakhirnya  Izin  Tinggal  Kunjungan,  Izin Tinggal  Terbatas,  dan  Izin  Tinggal  Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal, dengan melampirkan persyaratan  :  a)  Paspor  Kebangsaan  atau dokumen  perjalanan  yang  sah  dan  masih berlaku, b) visa, dan/atau, c) izin tinggal yang dimiliki”.
Berdasarkan poin tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa tidak semua WNA asal RRT  dapat  diberikan  Izin  Tinggal  Keadaan
Terpaksa  (ITKT).  Hanya  WNA  yang  dapat memenuhi  kriteria  tersebut  saja  yang  boleh mengajukan  ITKT.  Sementara,  bagi  WNA yang izin tinggalnya tidak sah atau telah habis masa berlakunya, tidak dapat diberikan ITKT. Bahkan,  bagi  yang  telah  habis  masa  berlaku izin  tinggalnya  akan  dikenakan  biaya  beban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan  Tarif  Atas  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Menyikapi  penyebaran  COVID-19  yang semakin luas, pada tanggal 28 Februari 2020 dikeluarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM  Nomor  7  Tahun  2020  Tentang Pemberian  Visa  Dan  Izin  Tinggal  Dalam Upaya  Pencegahan  Masuknya  Virus  Corona menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2020. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa setiap orang asing yang akan  masuk  ke  wilayah  Indonesia  harus mengajukan permohonan visa kepada Pejabat Dinas  Luar  Negeri  di  Perwakilan  Republik Indonesia di RRT.
Penerapan selective  policy dalam  aturan ini  dapat  ditinjau  dari  adanya  kewajiban kepada setiap orang asing yang akan masuk ke wilayah  Indonesia  untuk  melengkapi  diri dengan  surat  keterangan  sehat  dari  otoritas resmi dalam bahasa Inggris, berada di wilayah yang  bebas  corona  selama  14  (empat  belas) hari,  dan  mengisi  pernyataan  bersedia dikarantina  atau  singgah  di  wilayah  bebas corona  selama  14  hari  jika  terbukti  memiliki gejala-gejala  COVID-19  untuk  warga  negara RRT  pemegang  Izin  Tinggal  Keadaan terpaksa  diperbolehkan  untuk  menambah masa berlaku izin tinggalnya selama 30 hari ke depan.
Pada tanggal 17 Maret 2020, Kementerian Luar  Negeri  mengeluarkan  Surat  Edaran Nomor
D/00663/03/2020/64 Tentang
Kebijakan  Tambahan  Pemerintah  Indonesia Terkait  Perlintasan  Orang  Dari  dan  Ke Indonesia. Dalam surat edaran ini, diputuskan untuk  dilakukan  penangguhan  pemberian Bebas Visa Kunjungan (BVK), Visa Kunjungan  Saat  Kedatangan  ( Visa  On Arrival ),  dan  Bebas  Visa  Diplomatik/Dinas selama 1 (satu) bulan. Sehingga setiap WNA
diharuskan  untuk  memiliki  visa  yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia, dengan melampirkan surat keterangan sehat dari otoritas resmi di masing- masing  negara.  Juga  untuk  setiap  pendatang yang  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari sebelum  kedatangan  pernah  berkunjung  ke Iran,  Italia,  Vatikan,  Spanyol,  Perancis, Jerman,  Swiss,  dan  Inggris  tidak  diijinkan masuk/transit  di wilayah Indonesia.
Melengkapi  pernyataan  Kementerian Luar  Negeri  tersebut,  Kementerian  Hukum dan  HAM  mengeluarkan  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  8  Tahun  2020 Tentang  Penghentian  Sementara  Bebas  Visa Kunjungan  Dan  Visa  Kunjungan  Saat Kedatangan  Serta  Pemberian  Izin  Tinggal Keadaan  Terpaksa.  Bagi  WNA  yang  tidak bisa  kembali  ke  negaranya  disebabkan kebijakan lockdown di  negaranya,  dapat diberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa.
Menurut  hemat  penulis,  penerbitan peraturan  tersebut  merupakan  langkah  yang dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi untuk  semakin  memperketat  aturan  terhadap warga  negara  asing  yang  ingin  masuk  ke Wilayah Indonesia sebagai langkah peningkatan terhadap selective policy. Dalam peraturan  tersebut,  tidak  hanya  orang  asing asal negara RRT atau yang pernah berada dan tinggal di negara tersebut saja yang  diberikan pembatasan izin masuk ke Wilayah Indonesia. Namun,  penghentian  sementara  pemberian bebas  visa  kunjungan  juga  berlaku  kepada orang  asing  penerima  bebas  visa  kunjungan sesuai dengan yang tercantum pada lampiran Peraturan  Presiden  Nomor  21  Tahun  2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Lebih lanjut, disebutkan bahwa pemberian visa hanya dapat dilakukan  berdasarkan  permohonan  melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
Dengan  semakin  menyebarnya  COVID- 19 di wilayah Indonesia, pemerintah kembali menerbitkan  Peraturan  Menteri  Hukum    dan HAM  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang Pelarangan  Sementara  Orang  Asing  Masuk Wilayah  Negara  Republik  Indonesia  pada tanggal  31  Maret  2020.  Dalam  peraturan  ini dijelaskan  bahwa  WNA  yang  bisa  masuk  ke wilayah  Indonesia  adalah  WNA  pemegang Izin Tinggal  Sementara (ITAS),  Izin  Tinggal
Tetap  (ITAP),  Visa  Diplomatik  dan  Visa Dinas,  tenaga  bantuan  dan  dukungan  medis, pangan  dan  alasan  kemanusiaan,  awak  alat angkut,  dan  Orang  Asing  yang  akan  bekerja pada  proyek  strategis  nasional.  Bagi  WNA pemegang  Izin  Tinggal  Kunjungan,  Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang  masa  berlakunya  dilakukan penangguhan  otomatis  dengan  memberikan Izin  Tinggal  Keadaan  Terpaksa  tanpa  harus mengajukan permohonan ke kantor imigrasi.
Selective Policy sebagai Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Seperti  yang  telah  penulis  sampaikan sebelumnya,  pelaksanaan selective  policy merupakan  amanat  dari  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Penerapan  kebijakan  selektif  merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi  yang  bertujuan  untuk  membatasi hanya  orang  asing  yang  membawa  manfaat saja  yang  diperbolehkan  memasuki  wilayah Indonesia.  Manfaat  tersebut  termasuk  juga membawa dampak yang baik bagi pertumbuhan perekonomian bangsa.
Sesuai  dengan  7  Agenda  Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  Tahun 2020-2024 yang dirilis oleh Badan Pembangunan  Nasional  (Bappenas),  yang salah  satunya  yakni  diperlukan  agenda  yang dapat  memperkuat  stabilitas  politik,  hukum dan  keamanan  (polhukam)  dan  transformasi pelayanan publik. Dimana negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan  rasa  aman,  serta  pelayanan publik  yang  berkualitas  pada  seluruh  warga negara  dan  menegakkan  kedaulatan  negara. Selain  itu,  pemerintah  juga  harus  terus berusaha  untuk  meningkatkan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  dan  transparan  yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :
a. Reformasi  kelembagaan  birokrasi  untuk pelayanan publik berkualitas;
b. Meningkatkan hak politik dan kebebasan sipil;
c. Memperbaiki  sistem  peradilan,  penataan regulasi, dan tata kelola keamanan siber;
d. Mempermudah  akses  terhadap  keadilan dan sistem anti korupsi;
e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara
Indonesia (WNI) di luar negeri.
Jika  seluruh  poin-poin  di  atas  bisa dilaksanakan  dengan  baik,  maka  akan terwujud  kesejahteraan  masyarakat  yang sesuai  dengan  sasaran  pemerintah  yakni mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang mandiri,  maju,  adil,  dan  makmur  melalui percepatan  pembangunan  di  berbagai  bidang dengan  menekankan  terbangunnya  struktur perekonomian  yang  kokoh  berlandaskan keunggulan  kompetitif  di  berbagai  wilayah yang  didukung  oleh  sumber  daya  manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Direktorat  Jenderal  Imigrasi  sebagai instansi  berwenang  di  bidang  keimigrasian, di  bawah  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia,  memiliki  peran  yang strategis dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional
dengan
mengeluarkan  berbagai  kebijakan  di  bidang keimigrasian  yang  disesuaikan  dengan situasi terkini. Dalam kasus pandemi global COVID-19 ini, Direktorat Jenderal  Imigrasi memberlakukan  berbagai  kebijakan  dalam rangka  memberi  rasa  aman  dan  kepastian hukum kepada  setiap  warga  negara, khususnya  bagi  orang  asing  yang  saat  ini berada di wilayah Indonesia.
Pembatasan pemberian izin masuk bagi orang  asing  yang  ingin  memasuki  wilayah Indonesia  di  tengah  menyebarnya  wabah COVID-19  sebagai  pandemi  global,  juga sejalan  dengan  amanat  yang  terkandung dalam  pasal  13  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian.  Dalam pasal ini disebutkan bahwa Pejabat Imigrasi mempunyai  kewenangan  untuk  menolak orang asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut :
a. Namanya  tercantum dalam  daftar Penangkalan;
b. Tidak  memiliki  Dokumen  Perjalanan yang sah dan berlaku;
c. Memiliki dokumen  Keimigrasian yang palsu;
d. Tidak memiliki  Visa,  kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki
Visa;
e. Telah  memberi  keterangan  yang  tidak benar dalam memperoleh Visa;
f. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
g. Terlibat  kejahatan  internasional  dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
h. Termasuk  dalam  daftar  pencarian  orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
i. Terlibat  dalam  kegiatan  makar  terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
j. Termasuk  dalam  jaringan  praktik  atau kegiatan  prostitusi,  perdagangan  orang, dan penyelundupan manusia.
Dengan dibatasinya izin masuk terhadap orang  asing  ke  Wilayah  Indonesia  selain bertujuan  untuk  menghentikan  penyebaran wabah COVID-19 yang mungkin saja berasal dari  orang  asing  yang  memasuki  wilayah Indonesia.  Sehingga,  diharapkan  dapat membantu  menurunkan  angka  penyebaran COVID-19 secara nasional.
Faktor  kesehatan  masyarakat  merupakan unsur  yang  sangat  penting  untuk  kemajuan perekonomian  suatu  negara.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Schultz  dan  Denison  (1960- 1962) menunjukkan bahwa 20% pertumbuhan ekonomi  Amerika  Serikat  untuk  beberapa dasa warsa disebabkan oleh perbaikan tingkat pendidikan.  Sementara  Perbaikan  derajat kesehatan  masyarakat  akan  meningkatkan tingkat  partisipasi  dan  produktivitas  tenaga kerja serta tingkat partisipasi pendidikan yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Mushkin  (dalam  Tjiptoherijanto  dan Soesatyo,
1994) 2 menyatakan bahwa penurunan tingkat kematian pada tahun 1900 di Amerika Serikat mempengaruhi
peningkatan Gross  National  Product (GNP) sebesar 60 Milyar dollar AS pada tahun 1960, karena  adanya  penambahan  tenaga  sebanyak 13  juta  jiwa.  Sedangkan  penurunan  tingkat kematian  sejak  tahun  1920  menyebabkan kenaikan  GNP  sebesar  28  Milyar  dollar  AS dalam tahun 1960.
Salah satu sektor pertumbuhan
2 jiptoherijanto Prijono & Soesetyo Budhi. Ekonomi Kesehatan . Jakarta : Pusat Antar Universitas – EK-UI.
3 Sukardi. Peran Penegakan Hukum Dalam
perekonomian  yang  mengalami  dampak langsung  dari  adanya  wabah  COVID-19 berasal dari sektor pariwisata. Sebagai contoh, sejak  diberlakukannya  larangan  penerbangan dari  dan  ke  negara  RRT,  jumlah  wisatawan asal RRT yang berkunjung ke Bali mengalami penurunan.  Pada  tahun  2019,  dari  6,3  juta wisatawan  mancanegara,  sebanyak  1,1  juta berasal  dari  RRT.  Namun,  sejak  Januari hingga pertengahan Februari 2020, tercatat 22 ribu wisatawan asal RRT batal  mengunjungi wilayah  Indonesia  (tribunnews.com,  14 Februari 2020).
Selain memberikan penghentian sementara  pemberian  bebas  visa  kunjungan dan  visa  kunjungan  saat    kedatangan, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memberikan izin tinggal keadaan terpaksa bagi orang asing yang  berada  di  wilayah  Indonesia  yang terkena dampak lockdown akibat virus corona. Pemberian  Izin  Tinggal  Keadaan  Terpaksa kepada  setiap  orang  asing  yang  berada  di wilayah Indonesia yang terkena dampak virus corona tersebut merupakan bentuk penegakkan hukum keimigrasian serta pemberian  kepastian  hukum  dari  Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal  Imigrasi.    Sehingga,    keberadaan orang   asing tersebut dinyatakan legal secara hukum,  meskipun  izin  tinggalnya  telah berakhir atau tidak dapat dilakukan perpanjangan.
Adanya penegakan dan kepastian hukum dapat  menjadi  motor  penggerak  yang  akan mengarahkan proses pembangunan ekonomi yang  adil  dan  beradab.  Penegakan    hukum, akan  memastikan  terwujudnya  keadilan ekonomi,  persaingan  sehat,  dan  pemerataan pembangunan  di  segala  bidang  (Sukardi, 2016 : 445) 3 .
Dalam  Pasal  3  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  11  Tahun  2020, pelarangan  sementara  orang  asing  untuk masuk wilayah Indonesia diberikan pengecualian  terhadap  orang  asing  yang masuk ke dalam kategori berikut :
a. Orang  Asing  pemegang  Izin  Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
Pembangunan  Ekonomi .  Jakarta  :  Jurnal  Hukum  & Pembangunan 46 No. 4 .
b. Orang Asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas;
c. Orang Asing pemegang Izin Tinggal  Diplomatik  dan  Izin  Tinggal Dinas;
d. Tenaga  bantuan  dan  dukungan  medis, pangan dan alasan kemanusiaan;
e. Awak alat angkut; dan
f. Orang  asing  yang  akan  bekerja  pada proyek strategis nasional.
Dari  pasal  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa  pembatasan  izin  masuk  tidak  berlaku bagi  orang  asing  yang  akan  terlibat  pada proyek  strategis  nasional.  Menurut  hemat penulis,  pencantuman  daftar  orang  asing tersebut bertujuan agar rencana pembangunan ekonomi melalui pengerjaan proyek strategis nasional  tidak  tetap  berjalan  dan  tidak terhambat  dengan  adanya  wabah  COVID-19 di Indonesia.
Salah  satu  contoh  penggunaan  orang asing  sebagai  tenaga  kerja  dalam  proyek strategis  nasional  adalah  pada  pembangunan infrastruktur  yang  merupakan  bagian  dari  5 fokus  pembangunan  selain  pembangunan manusia, ekonomi wilayah, dan polhukhanham. Keberlangsungan pembangunan  infrastruktur  harus  dapat  terus berjalan, sebab sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan perekonomian  negara.

## PENUTUP
Keimigrasian  sebagai  salah  satu  garda terdepan  dalam  rangka  menjaga  kedaulatan negara  tentunya  memiliki  wewenang  untuk memberlakukan  berbagai  kebijakan  yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini. Jika  dirasa  perlu,  maka  akan  ada  perubahan kebijakan  dari  ketentuan  peraturan  yang berlaku  sebelumnya.  Seperti  saat  ini  dimana diberlakukan  status  pandemi  global  terhadap penyakit  COVID-19  oleh  Badan  Kesehatan Dunia  ( World  Health  Organization/WHO ), dimana pemerintah Indonesia turut memberlakukan  berbagai  kebijakan  sebagai antisipasi  semakin  menyebarnya  COVID-19 di  wilayah  Indonesia.  Direktorat  Jenderal Imigrasi pun menetapkan beberapa kebijakan, terutama  yang  berkaitan  dengan  keberadaan WNA yang berada di wilayah Indonesia. Hal ini  dilakukan  untuk  memberikan  rasa  aman
baik  bagi  WNI  ataupun  WNA  dengan memberikan pelayanan publik yang disesuaikan  dengan  protokol  kesehatan  yang sudah  diberlakukan  oleh  pemerintah  dan WHO.
Pembaharuan  peraturan  juga  dilakukan setiap bulan juga disesuaikan dengan kondisi terakhir,  dan  urgensi  yang  berkaitan  dengan instansi  lain.  Kebijakan  selektif  menjadi pertimbangan  utama  di  setiap  peraturan dengan  harapan  setiap  warga  negara  yang masuk ke wilayah Indonesia tidak merugikan atau  membahayakan  warga  negara  yang berada di wilayah Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan. Integrasi dengan instansi-  instansi  terkait  diperlukan  untuk mewujudkan peraturan yang jelas, transparan, dan  dapat  dipahami  untuk  selanjutnya  dapat diterapkan.

## Kesimpulan
Direktorat  Jenderal  Imigrasi  memberlakukan berbagai  kebijakan  terkait  dengan  status pandemi global terhadap penyakit COVID-19 di  wilayah  Indonesia.  Dimulai  dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang Penghentian Sementara
Bebas Visa Kunjungan, Visa, Dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan  Terpaksa  Bagi  Warga  Negara Republik  Rakyat  Tiongkok  (RRT)  pada tanggal  05  Februari  2020.  Setelah  dilakukan evaluasi, kembali diterbitkan Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  7  Tahun 2020  Tentang  Pemberian  Visa  Dan  Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona pada tanggal 28 Februari 2020. Menyikapi  semakin  banyaknya  negara  yang melakukan lockdown dan  bertambahnya wilayah  epidemi  COVID-19,  dikeluarkan Surat  Edaran  Nomor  D/00663/03/2020/64 Tentang  Kebijakan  Tambahan  Pemerintah Indonesia Terkait Perlintasan Orang Dari dan Ke Indonesia oleh Kementerian Luar Negeri, yang  diperkuat  dengan  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  8  Tahun  2020 Tentang  Penghentian  Sementara  Bebas  Visa Kunjungan  Dan  Visa  Kunjungan  Saat Kedatangan  Serta  Pemberian  Izin  Tinggal Keadaan Terpaksa. Melihat perlunya pembatasan  masuknya  WNA  ke  wilayah
Indonesia,  dikeluarkan  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang  Pelarangan  Sementara  Orang  Asing Masuk  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia pada tanggal 31 Maret 2020. Dimana sampai saat  ini  ditetapkan  bahwa  hanya  WNA pemegang ITAS, ITAP, visa diplomatik, visa dinas, dan yang bekerja pada proyek strategis nasional  yang  bisa  masuk  ke  wilayah Indonesia dengan membawa surat keterangan sehat dan telah berada di wilayah atau negara bebas  COVID-19  selama  14  hari  sebelum masuk ke wilayah Indonesia.
Kebijakan-kebijakan  ini  dikeluarkan sebagai  bentuk  pemerintah,  khususnya Direktorat  Jenderal  Imigrasi,    dalam menjalankan fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan-  kebijakan  ini,  diharapkan  dapat mendukung pemerintah dalam upaya mengatasi    penyebaran  COVID-19  yang lebih masif.

## Saran
Untuk  memastikan  agar  fungsi  Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai fasilitator pembangunan  kesejahteraan  masyarakat  di tengah  penyebaran  pandemi  COVID-19  di Wilayah  Indonesia,  maka  perlu  dilakukan langkah-langkah yang tegas dan nyata sebagai berikut :
1. Melakukan  evaluasi  secara  terukur  dan berkala
terhadap perkembangan penyebaran COVID-19 di Indonesia;
2. Melakukan penyesuaian terhadap
dinamika yang terjadi melalui penerbitan peraturan terbaru yang berfungsi sebagai pelengkap maupun pengganti aturan yang sudah ada sebelumnya;
3. Menerbitkan  aturan  turunan  sebagai pedoman  teknis  pelaksanaan  terhadap aturan yang berada satu tingkat diatasnya sehingga  dapat  mencegah  terjadinya perbedaan pandangan terhadap
pelaksanaan setiap aturan yang ada; 4. Melakukan  sinergisitas  dengan  seluruh lembaga yang berkaitan dengan pengawasan  terhadap  keberadaan  orang asing tersebut di Wilayah Indonesia;
5. Menerbitkan aturan khusus yang mengatur mengenai mekanisme
perpanjangan  izin  tinggal  bagi  setiap orang asing pasca berakhirnya penyebaran  COVID-19  di  Wilayah Indonesia oleh instansi berwenang;
6. Melakukan  sosialisasi  baik  di  kalangan internal  organisasi  maupun  kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pembangunan  Nasional, Rancangan Awal  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020- 2024 , Maret 2019, Jakarta.
Sukardi, Peran  Penegakan  Hukum  Dalam Pembangunan  Ekonomi, Maret  2016, Jakarta : Jurnal Hukum & Pembangunan 46 No. 4.
Syahrin,  M.  Alvi, Hak  Asasi  Bermigrasi,
Majalah  Bhumi  Pura,  November  2015, Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi.
Syahrin,  M.  Alvi, Menakar  Kedaulatan Negara  Dalam  Perspektif  Keimigrasian , Maret  2018,  Jakarta  :  Jurnal  Penelitian Hukum DE JURE, Vol.18.
Tjiptoherijanto  Prijono  &  Soesetyo  Budhi, Ekonomi Kesehatan, 1992, Jakarta : Pusat Antar Universitas – EK-UI.

## Peraturan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang Keimigrasian.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif  Atas  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  yang  berlaku  pada  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3
Tahun 2020 Tentang Penghentian
Sementara Bebas Visa  Kunjungan, Visa, Dan  Pemberian  Izin  Tinggal  Keadaan Terpaksa  Bagi  Warga  Negara  Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Visa Dan
Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan
Masuknya Virus Corona.
Peraturan Menteri  Hukum  dan HAM Nomor
8  Tahun  2020  Tentang  Penghentian Sementara  Bebas  Visa  Kunjungan  Dan
Visa  Kunjungan  Saat  Kedatangan  Serta
Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa. Peraturan Menteri  Hukum  dan HAM Nomor 11  Tahun  2020  Tentang  Pelarangan Sementara Orang Asing  Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia Surat  Edaran  Nomor  IMI-0954.GR.01.01 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara  Bebas  Visa  Kunjungan,  Visa Kunjungan Saat Kedatangan dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa  bagi  Warga  Negara  Republik Rakyat Tiongkok. Surat  Edaran  Nomor  D/00663/03/2020/64 Tentang Kebijakan Tambahan Pemerintah Indonesia Terrkait Perlintasan Orang Dari dan Ke Indonesia.