Journal of Indonesian Tropical Fisheries                                               ISSN 2655 4461 Vol. 2, No 2, Desember 2019 Hal 174-191

## ANALISIS KERENTANAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DITINJAU DARI PRESPEKTIF MITIGASI BENCANA DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI
(Vulnerability Analysis of Coastal Areas Management Viewed from Disaster Mitigation Perspective in Badung Regency, Bali Province)
Ikhsan 1) , Abdul Rauf 2) ,  Asbar 2)
1) Badan Meterologi dan Geofisika Bali
2) Program Studi Ilmu Kelautan FPIK UMI Makassar Korespondensi: ikhsan_pramudya@yahoo.co.id ,
Diterima: tanggal 24 Juli  2019; disetujui: 24 September 2019

## ABSTRACT
The  vulnerability  identification  of  coastal  areas  in  this  study  consisted  of  the  level  of danger  (earthquake  and  tsunami),  physical  vulnerability  and  non-physical  vulnerability. Determination  of  hazard  level  using  modeling  based  on  seismic  history  in  the  subduction  zone south  of  Bali,  while  analysis  of  the  level  of  physical  and  non-physical  vulnerability  is  used Descriptive analysis and Analytical Hierarchy Process (AHP). The analysis process will determine the  ranking  used  as  an  indicator  of  decision  making  to  create  a  vulnerability  level  map  in  the research  area  through  the  Geographic  Information  System  (GIS)  with  three  levels,  namely  high, medium and low. In this study also formulated coastal area management policies in the perspective of disaster mitigation using SWOT analysis. The results of the analysis show that four kelurahan in  Badung  Regency  which  have  high  levels  of  vulnerability  are  Kuta,  Tuban,  Kedonganan  and Tibubeneng. While the seven kelurahan in the medium level of vulnerability are Jimbaran, Benoa, Tanjung  Benoa,  Legian,  Seminyak,  Canggu,  Dalung,  and  the  four  kelurahan  with  low  levels  of vulnerability are Pecatu, Ungasan, Kutuh and Kerobokan. In general the research area is at a high to  moderate  level  of  vulnerability,  this  shows  that  a  comprehensive  disaster  mitigation  effort  is needed  by  implementing  several  strategies  formulated,  including  1)  developing  disaster  resilient village programs by establishing disaster risk reduction forums and volunteer training villages for disaster mitigation, 2) maximizing community knowledge in disaster and mitigation to cope with high  earthquake  and  tsunami  hazard  levels,  3)  implementing  regional  regulations  on  disaster mitigation  based  spatial  planning  effectively  in  controlling  disaster  risk  areas  and  utilizing  green lines as evacuation routes and meeting point.
Keyword : Hazard Factors, Earthquak &, Tsunami, Analytical Hierarchy Process, Badung

## ABSTRAK
Indentifikasi  kerentanan  wilayah  dalam  penelitian  ini  terdiri  atas  tingkat  bahaya (gempabumi  dan  tsunami),  kerentanan  fisik  dan  kerentanan  non  fisik.  Penentuan  tingkat  bahaya menggunakan  pemodelan  berdasarkan  histori  kegempaan  di  zona  subduksi  sebelah  selatan  Bali, sedangkan  analisa  tingkat  kerentanan  fisik  dan  non  fisik  digunakan  analisa  Deskriptif  dan Analytical  Hierarchy  Process  (AHP).  Proses  analisa  akan  menetukan  peringkat  yang  digunakan sebagai  indikator  pengambilan  keputusan  untuk  membuat  peta  tingkat  kerentanan  pada  wilayah penelitian  melalui  Sistem  Informasi  Geografis  (SIG)  dengan  tiga  tingkatan  yaitu  tinggi,  sedang dan  rendah.  Pada  penelitian  ini  juga  merumusan  kebijakan  pengelolaan  wilayah  pesisir  dalam perspektif  mitigasi  bencana  mengunakan  analisa  SWOT.  Hasil  analisa  menunjukan  empat kelurahan  di  Kabupaten  Badung  yang  memiliki  tingkat  kerentanan  tinggi  adalah  Kuta,  Tuban, Kedonganan dan Tibubeneng. Sedangkan tujuh kelurahan dalam tingkat kerentanan sedang adalah Jimbaran,  Benoa,  Tanjung  Benoa,  Legian,  Seminyak,  Canggu,  Dalung,  dan  empat  kelurahan dengan tingkat kerentanan rendah adalah Pecatu,Ungasan,  Kutuh dan Kerobokan. Secara umum wilayah  penelitian  berada  pada  tingkat  kerentanan  tinggi  sampai  dengan  sedang,  hal  ini menunjukan  bahwa  perlu  dilakukan  suatu  upaya  mitigasi  bencana  yang  komprehensif  dengan melakukan  beberapa  strategi  yang  dirumuskan  antara  lain  1)  mengembangkan  program  desa tangguh  bencana  dengan  melakukan  pembentukan  forum  pengurangan  resiko  bencana  dan
pelatihan  relawan  desa  untuk  mitigasi  bencana,  2)  memaksimalkan  pengetahuan  masyarakat dalam  kebencanaan  dan  mitigasi  untuk  menanggulangi  tingkat  bahaya  gempabumi  dan  tsunami yang  tinggi,  3)  penerapan  peraturan  daerah  tentang  tata  ruang  berbasis  mitigasi  bencana  secara efektif  dalam  mengendalikan  kawasan  resiko  bencana  dan  pemanfaat  jalur  hijau  sebagai  jalur evakuasi dan titik berkumpul.
Kata Kunci : Faktor Bahaya, Gempabumi & Tsunami, Analytical Hierarchy Process, Badung

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014  Tentang  Pengelolaan  Wilayah
Pesisir dan Pulau Pulau Kecil menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah  peisir  dan  pulau-pulau  kecil merupakan pengkoordinasian, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan
penegendalian sumber  daya  pesisir  dan  pulau-pulau kecil  yang  dilakukan  oleh  pemrintah, antar  sector,  antara  ekosistem  darat dan  laut  serta  ilmu  pengetahuan  dan
manajemen untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk mengurangi  kerentanan (vulnerability)
wilayah pesisir dan penduduk (inhabitants) dari  bahaya  melanda
pesisir seperti bencana alam gempabumi dan tsunami. Berdasarkan  Pusat  Studi  Gempa Nasional 2017 (PUSGEN 2017) wilayah  pesisir  Kabupaten  Badung disebelah selatan Pulau Bali merupakan  salah  satu  wilayah  yang memiliki  potensi  bencana  gempabumi
dengan  magnitudo  8,5  dan  potensi tsunami yang tinggi, hal ini
disebabkan wilayah tersebut berdekatan dengan zona subduksi yang merupakan pertemuan lempeng Indoaustralia  dan  lempeng  Eurasia, zona subduksi di selatan Bali memiliki aktifitas  kegempaan  yang  sangat  aktif yang dapat memicu tsunami. Berdasarkan    catatan  BMKG  pernah terjadi  lima  kali  gempabumi  kuat    di zona  subduksi  sebelah  selatan  Bali yaitu 19 Juli 1930, 13 April 1985,  02 Juni  1994,  12  Februari  2010  dan  13 Oktober 2011, dua diantaranya memicu terjadinya tsunami. Berdasarkan data BPS Kabupaten Badung perkembangan wilayah  pesisir  Kabupaten  Badung sebagai  barometer  pariwisata  di  pulau Bali  setiap  tahunnya  terus  meningkat dengan  ditandainya  semakin  padatnya bangunan disepanjang pesisir. Aktivitas yang ada di wilayah tersebut sebagian besar didominasi oleh permukiman,  perdagangan,  jasa  dan pariwisata. Peningkatan aktifitas disepanjang wilayah pesisir Kabupaten Badung tentu mengakibatkan Kerentanan ( vulnerability ) akibat
pemanfaatan  lingkungan  yang  tidak terkendali  dan  tidak  teratur.  Untuk  itu dalam pengembangan dan pemanfaatan lahan dipesisir kabupaten Badung perlu dilakukan upaya
mitigasi  yang  merupakan  bagian  tidak terpisahkan dalam pengembangan wilayah  pesisir  Kabupaten  Badung. Salah  satu  faktor  penting  yang  harus dianalisis dalam upaya mitigasi bencana  yakni  penilaian  kerentanan wilayah  terhadap  bencana  yang  akan
terjadi sebagai suatu tindakan preventif  yang  dapat  meningkatkan sikap waspada dan kesiapsiagaan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  proses  pengumpulan data  dilakukan  survey  data  primer dan  sekunder,  Survey  data  primer dilakukan  dengan  menyebarkan kuisioner kepada masyarakat,
BPBD  Kab.  Badung,  Kecamatan dan  Kelurahan  di  lokasi  penelitian guna mendapatkan informasi terkait  pengetahuan  kebencanaan dan kesiapsiagaan serta upaya yang telah  dilakukan  oleh  pemerintah dalam  kaitannya  dengan  mitigasi bencana,  Survey  data  sekunder dilakukan  kepada  dinas  terkait meliputi  data  fisik  dan  non  fisik serta studi referensi untuk meninjau
isi  dan  literatur  yang  berkesesuain dengan penelitian antara lain Peraturan,  buku,  hasil  penelitian,
tugas akhir dan artikel di internet. Dalam penentuan wilayah kerentanan diperlukan beberapa tahapan analisis sebagai berikut:
1. Analisa  tingkat  bahaya  gempa bumi  dan  tsunami    dilakukan dengan
membuat scenario/pemodelan  mengunakan software  shakemap  dan  software comMIT (Community
Model interface  For  Tsunami. Dari pemodelan akan diperoleh tingkat bahaya  gempabumi  dan  tsunami di wilayah penelitian.
2. Analisa  tingkat  kerentanan  fisik dan  non  fisik  dilakukan  dengan analisis deskriptif dan AHP Analytic  Hierarchy  Proccess ).
Analisa deskriptif digunakan untuk menentukan variabel- variabel yang berpengaruh
terhadap kerentanan fisik dan non fisik,  sedangkan  analisis  AHP digunakan untuk menentukan bobot  tiap  variabel-variabel  yang berpengaruh terhadap kerentanan. Hasil analisis di overlay menggunakan  perangkat  lunak
Geographic Information  System (GIS). 3. Analisa perumusan strategi mitigasi  dalam  penanggulangan tingkat kerentanan dilakukan
dengan  analisa  SWOT,  analisa
SWOT  digunakan  melihat  faktor Strength (kekuatan), faktor Weaknes (kelemahan), faktor Peluang  (Oppotrunity)  dan  faktor Threat (ancaman) yang ada untuk mensinergikan kecepatan,
ketepatan, kesiapsiagaan dan keputusan  yg  efektif  dan  efisien dalam  upaya  mitigasi  bencana gempabumi dan tsunami.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisa Tingkat Bahaya Bencana
(Gempa bumi dan Tsunami) Analisa  tingkat  bahaya  bencana dilakukan dengan membuat pemodelan gempa pada zona
subduksi sebelah selatan Bali, magnitudo gempa berdasarkan potensi gempabumi dengan magnitudo maksimum 8,5 (PUSGEN)  2017.  Hasil  pemodelan merupakan peta tingkat bahaya bencana  gempabumi  dan  tsunami berdasarkan  intensitas  gempabumi dengan  skala modified  Marcelli Intensity  (MMI), nilai  percepatan tanah (PGA)  dan  run  up tsunami. Adapun  hasil  analisis  tingkat  bahaya disajikan dalam gambar berikut :
Dari  Gambar  1.  dapat  dilihat bahwa secara umum wilayah
penelitian  memiliki  tingkat  bahaya bencana  gempabumi  dan  tsunami yang tinggi.
B. Analisis Kerentanan Fisik dan Non fisik
Berdasakan data penelitian
maka  didapatkan  variabel-variabel
yang berpengaruh terhadap kerentanan diwilayah penelitian, maka dilakukan  analisis  deskriprif,  berikut hasil analisa deskriptif terhadap variabel-variabel kerentanan yang berpengaruh terhadap bencana gempabumi dan tsunami:
Tabel 1. Analisa Deskritif
No Variabel Deskriptif 1 Topografi Area  dengan    topografi  pantai  yang  landai  adalah  area  dengan tingkat    kerentanan  yang  tinggi,  karena  gelombang  tsunami  akan lebih  tinggi  di  daerah  pantai dengan bentuk pantai landai 2 Kepadatan Bangunan Area  dengan  kepadatan  bangunan  yang  menengah  merupakan  area dengan  tingkat  kerentanan  yang  menengah.  Karena  kepadatan bangunan dapat dilihat melalui jumlah bangunan fisik dibandingkan dengan  luas  area  secara  keseluruhan,  berpotensi  mengalami kerusakan dampak negatif akibat bencana gempa bumi dan tsunami.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  factor tingkat  kepadatan  bangunan mempengaruhi kerentanan 3 Penggunaan Lahan Area  lahan  yang  digunakan  untuk  banteng  alami  merupakan  area dengan tingkat kerentanan yang rendah karena memeiliki beberapa parameter yang dapat digunakan sebagai penahan tsunami. 4 Jalur Evakuasi Area  yang  terdapat  jalur  evakusi  merupakan  area  dengan  tingkat bahaya  yang  rendah  dan  sebaliknya.  Karena  jalur  evakuasi merupakan hal yang sangat penting untuk prnyelamatan diri ketika bencana terjadi. 5 Kepadatan Penduduk Area  dengan  jumlah  kepadatan  penduduk  yang  tinggi  merupakan area  dengan  tingkat  kerentanan  yang  tinggi,  Maka  dari  itu  dapat disimpulkan  bahwa  penyebab  kerentanan  ini  adalah  tingkat kepadatan penduduk berpengaruh pada wilayah rawan gempa bumi dan tsunami 6 Usia Balita Area  dengan  presentase  Jumlah  penduduk  umur  rentan  balita menengah  merupakan  area  dengan  tingkat  kerentanan  menengah.
Jumlah penduduk umur balita  lebih berpotensi mengalami dampak negatif (korban jiwa) yang lebih besar akibat bencana gempa bumi dan  tsunami.  Hal  ini  dikarenakan  lemahnya    kemampuan  mereka untuk  evakuasi  dan  bertahan  dalam  mengantisipasi  bencana  gempa bumi dan tsunami yang terjadi di wilayah penelitian. Maka dari itu
dapat  disimpulkan  bahwa  penyebab  kerentanan  ini  adalah persentase penduduk usia balita .
7 Usia Renta (70 tahun keatas) Area  dengan  presentase  Jumlah  penduduk  umur  rentan  tua menengah  merupakan  area  dengan  tingkat  kerentanan  menengah. Jumlah  penduduk  umur  tua    lebih  berpotensi  mengalami  dampak negatif (korban jiwa) yang lebih besar akibat bencana gempa bumi dan  tsunami  dan  tsunami.  Hal  ini  dikarenakan  lemahnya kemampuan  mereka  untuk  evakuasi  dan  bertahan  dalam mengantisipasi  bencana  gempa  bumi  dan  tsunami  yang  terjadi  di wilayah  penelitian.  Maka  dari  itu  dapat  disimpulkan  bahwa penyebab kerentanan ini adalah persentase penduduk usia tua. 9 Wanita Area  dengan  presentase  jumlah  penduduk  wanita  sangat  tinggi merupakan  area  dengan  tingkat  kerentanan  sangat  tinggi.  Jumlah penduduk  wanita  lebih  berpotensi  mengalami  dampak  negatif  yang lebih  besar  akibat  bencana  gempa  bumi  dan  tsunami  dan  tsunami. Hal ini dikarenakan lemahnya kemampuan untuk evakuasi bertahan dalam  mengantisipasi  bencana  gempa  bumi  dan  tsunami  dan tsunami  yang  terjadi  di  wilayah  penelitian.  Maka  dari  itu  dapat disimpulkan  bahwa  penyebab  kerentanan  ini  adalah  tingginya persentase penduduk wanita.
Disabilitas
Area dengan presentase jumlah penduduk penyandang cacat sangat rendah  merupakan  area  dengan  tingkat  kerentanan  sangat  rendah. jumlah  penduduk  penyandang  cacat  (diindikasikan  penduduk  yang mengalami  cacat  fisik  dan  mental)  lebih  berpotensi  mengalami dampak  negatif  yang  lebih  besar  akibat  bencana  gempa  bumi  dan tsunami.  Hal  ini  dikarenakan  kurangnya  kepekaan  dalam mengantisipasi  bencana  gempa  bumi  yang  terjadi  di  wilayah penelitian.  Maka  dari  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  penyebab kerentanan ini adalah tingginya persentase penduduk cacat.
Kemiskinan Area dengan presentase rumah tangga miskin tinggi merupakan area dengan  tingkat  kerentanan  tinggi.  Rumah  tangga  miskin  (yang diindikasikan  melalui  jumlah  penduduk  miskin)  lebih  berpotensi mengalami dampak negatif yang lebih besar akibat bencana gempa bumi dan tsunami. Hal ini dikarenakan lemahnya kemampuan untuk bertahan  dan  pulih  (recover)  dalam  mengantisipasi  bencana  gempa bumi dan tsunami yang terjadi di wilayah penelitian. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penyebab kerentanan ini adalah tingginya jumlah penduduk miskin. Sumber : Hasil Analisis 2019 Analisa selanjutnya untuk menentukan  bobot (weighting) yang menjadi  prioritas  variable-variabel yang mempengaruhi kerentanan menggunakan  analisa  AHP  ( Analytic Hierarchy  Proccess )  dengan  matriks
pairwise comparison
(Matriks perbandingan  berpasangan)  untuk menghasilkan  bobot  relatif  antar kriteria  maupun  alternative  (Saaty, 1986).  Adapun  hasil  pembobotan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Table 2. pembobotan analisa SHP Dari hasil pembobotan
(weighting) pada  masing-masing faktor  kerentanan  kerentanan  pada proses  AHP (Analytical  Hierarchy
Proccess) dan proses reclassify atau pengklasifikasian faktor berdasarkan parameter  yang  sudah  ditentukan, maka  untuk  proses  selanjutnya adalah melakukan penumpukan (overlay)  beberapa  peta  faktor kerentanan  tersebut  menggunakan analisa  Overlay  Weighted  Sum.
Adapun formula model yang
digunakan dalam penentuan kerentanan wilayah penelitian adalah sebagai berikut :
Wilayah Kerentanan = Bobot * Skor……(1) maka  didapatkan  nilai  kerentanan fisik  untuk  masing-masing  wilayah penelitian sebagai berikut :
Tabel 3. Nilai Kerentanan Fisik
Dari nilai masing-masing variabel  kerentanan  pada  wilayah penelitian  makan  didapatkan  peta tingkat kerentanan
fisik sebagaimana gambar dibawah ini :
Gambar 2. Peta Tingkat Kerentanan Fisik
Adapun nilai kerentanan non fisik dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Table 4. Nilai Kerentanan Non Fisik
Dari nilai masing-masing variabel  kerentanan  pada  wilayah penelitian  makan  didapatkan  peta tingkat kerentanan non fisik
sebagaimana  gambar  dibawah  ini:
Gambar 3. Peta Kerentanan Non Fisik
Dari  peta  tingkat  bahaya (gempabumi  dan  tsunami),  tingkat kerentanan  fisik  dan  non  fisik kemudian  dioverlay  menggunakan
GIS,  adapun  hasil  peta  tingkat kerentanan  di  kabupaten  Badung dapat  dilihat  pada  gambar  dibawah ini.
Gambar 4. Peta Kerentanan Wilayah
Dari Gambar 4. wilayah pesisir yang  memiliki  tingkat  kerentanan yang  tinggi  di  Kabupaten  Badung adalah  Kelurahan  Kuta,  Kelurahan Tuban,  Kelurahan  Kedonganan,  dan Kelurahan  Tibubeneng.  Kerentanan merupakan tingkat kekurangan kemampuan  suatu  masyarakat  untuk mencegah,  menjinakkan,  mencapai kesiapan,  dan  menanggapi  dampak bahaya  tertentu.  Wilayah  pesisir merupakan  wilayah  yang  rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi  dan  tsunami.  Setiap  kelompok masyarakat memiliki tingkat kerentanan  yang  berbeda-beda  dalam menghadapi bencana.
Berdasarkan  analisa  terhadap tingkat  bahaya  bencana,  kerentanan fisik dan non fisik diwilayah penelitian  didapatkan  hasil  bahwa sebagian  besar  wilayah  penelitian berada  pada  level  kerentanan  sedang –  tinggi,  hal  ini  menunjukkan  bahwa
perlu  adanya  suatu  upaya  mitigasi bencana  yang  komprehensif  yang harus  dilakukan  mengingat  semakin berkembangnya  jasa  pariwisata  yang tentunya  mengundang  peningkatan jumlah  penduduk  dan  kepadatan bangunan  yang  beresiko  terhadap potensi  bencana  yang  dapat  terjadi pada daerah penelitian.
Dalam  upaya  mitigasi  bencana gempa bumi dan tsunami pada daerah penelitian  perlu  adanya  edukasi kepada  masyarakat  tentang  sumber gempa  dan  potensi  tsunami  yang merupakan bagian yang sangat penting  dan  pertama  kali  harus dilakukan  sebagai  upaya  pencegahan atas dampak yang ditimbulkan, dengan mengenali sumber gempa dan potensi  tsunami  yang  dapat  melanda wilayahnya maka upaya-upaya preventif (pencegahan) bisa dilakukan sehingga  dampak  kerusakan  akibat
gempa  bumi  dan  tsunami  di  daerah penelitian bisa diminimalkan. .
Upaya mitigasi yang bisa dilakukan  didaerah  penelitian  dalam mengatasi  tingkat  kerentanan  fisik dan  non  fisik  yang  ada  antara  lain melakukan  penataan  ruang  berbasis mitigasi bencana, hal ini dimaksudkan  sebagai  penataan  ruang yang  memuat  pengurangan  resiko bencana  sebagai  dasar  dalam  alokasi pemanfaatan  ruang  bagi  pemukiman masyarakat dan pembangunan.
Penataan ruang tidak hanya berkaitan dengan perencanaan dan pemanfaatan ruang,  tetapi  juga pengendalian
pemanfaatan ruang,
termasuk
pengendalian  terhadap  kemungkinan terjadinya  bencana,  sehingga  mampu berkontribusi  dalam pengurangan resiko  bencana.  Hal  ini  dapat dilakukan  melalui  pengakomodasian kajian dan pemetaan wilayah
kebencanaan sebagai salah satu dasar dalam merumuskan struktur dan pola ruang  dalam  RTRW.  Tidak  sekedar menempatkan kawasan rawan bencana  sebagai  salah  satu  zona, tetapi  juga  menempatkan  kawasan budidaya  dengan  mempertimbangkan kemungkinan terjadinya bencana pada kawasan tersebut .
Undang-Undang Nomor 24
tahun  2004  yamg  di  ikuti  oleh Peraturan  Pemerintah  yang  mengatur tentang penanggulangan bencana telah mengamanatkan kepada pemrintah  baik  pusat  dan  daerah dalam  melaksanakan  pembangunan harus memuat aspek-aspek pengurangan bencana, hal ini
dimaksudkan  agar  selaras  dengan kebutuhan  masyarakat  dan  menjadi solusi bagi
permasalahan dimasyarakat  terutama  masyarakat nelayan  dalam  menghadapi  bencana pesisir.  Konsiden  Undang-undang Nomor  26  tahun  2007  tentang Penataan  Ruang  menjelaskan  bahwa secara  geografis  Indonesia  masuk dalam kawasan rawan bencana sehingga  diperlukan  penatan  ruang berbasis  mitigasi  bencana  terutama dikawasan  rawan  bencana  sebagai sebagai  upaya  keselamatan  bagi  jiwa dan harta benda.   Selain itu, Undang- Undang  No  1  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  27  tahun  2007  tentang
Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Dan Pulau-Pulau Kecil juga telah mengamanatkan  pemerintah  daerah untuk  wajib  menyusun  perencanaan zonasi  wilayah  pesisir  yang  berbasis
mitigasi bencana. Ini artinya, Undang-Undang tersebut harus mempertimbangkan  peta  geo-spasial yang meliputi aspek geologi, penyebaran  penduduk,  dan  garis patahan  lempeng  bumi,  Oleh  karena itu,  analisis  kerentanan  masyarakat pesisir  terhadap  bencana  dan  upaya mitigasi  perlu  dilakukan  terutama pada  wilayah  sepanjang  pesisir  yang berisiko bencana gempa dan tsunami.
Undang-Undang  Nomor  26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan  rencana  umum  tata ruang  merupakan  penataan  ruang wilayah  yang  disusun  berdasarkan
metode pendekatan wilayah administratif yang terdiri dari RTRW  nasional,  RTRW  provinsi dan RTRW kabupaten/kota. Rencana  Umum  tata  ruang  nasional merupakan  arahan  kebijakan  dan strategi pemamfaatan ruang
wikayah  nasional  yang  disusun untuk  menjaga  integritas  nasional, keseimbangan dan keserasian perkembanagn  antar  wilayah  dan antar  sektor  serta  keharmonisan antar lingkungan alam dan lingkungan buatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Undang-Undang  Nomor  26 tahun  2007  tentang  Penataan  ruang menyebutkan bahwa rencana umum tata  ruang  provinsi  adalah  rencana kebijakan  operasional  dari  RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan  wilayah  provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi
pengembangan  sektor,  koordinasi lintas  wilayah  kabupaten/kota  dan sektor,  serta  pembagian  peran  dan fungsi  kabupaten/kota  di  dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan.  Rencana  umum tata  ruang  kabupaten/kota  adalah penjabaran  RTRW  provinsi  ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota  yang  sesuai  dengan fungsi  dan  peranannya  di  dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan
wilayah ini selanjutnya  dituangkan  ke  dalam rencana  struktur  dan  rencana  pola ruang  operasional,  rencana  detail tata  ruang  merupakan  penjabaran dari  RTRW  pada  suatu  kawasan terbatas, ke dalam rencana pengaturan pemanfaatan yang memiliki  dimensi  fisik  mengikat
dan  bersifat  operasional.  Rencana detail  tata  ruang  berfungsi  sebagai instrumen perwujudan
ruang
khususnya  sebagai  acuan  dalam permberian advise  planning dalam
pengaturan  bangunan  setempat  dan rencana tata bangunan dan lingkungan Dalam  pelaksanan  penataan ruang  baik  tingkat  provinsi,  kota dan kabupaten harus dapat disinergikan    dengan  penyusunan
Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil  (R2WP3K), dalam pelaksananaan rencana umum  tata  ruang  dijabarkan  dalam rincian  tata  ruang  yang  disusun dengan  metode  pendekatan  nilai strategis  kawasan  dan/atau  kegiatan kawasan  dengan  muatan  subtansi yang dapat mencakup hingga penetapan  bagian  dan  sub  bagian
yang  dilengkapai  peraturan  zona sebagai  peraturan  zonasi  sebagai salah satu dasar dalam mengendalikan pemanfaatan
ruang sehingga    dapat  dilakukan sesuai  dengan  rencana  umum  tata ruang  beserta  rinciannya  termasuk wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau kecil.  Rencana  rincian  tata  ruang dapat  berupa  rencana  tata  ruang
Kawasan  strategis  dan  rencana detail  tata  ruang,  hal  ini  telah diamanatkan  dalam  UU  No.  27 tahun  2007  jo  UU  No.  1  Tahun 2014  yang  menyebutkan  bahwa pemerintah  daerah  wajib  menyusun Rencana Zonasi wilayah pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) sesuai  kewenangan  masing-masing. UU  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah Pasal 14 menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan
pemerintahan  bidang  kehutanan, kelautan  serta  energi  dan  sumber energi  dann  sumber  daya  mineral dibagi  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah provinsi, hal ini berimplikasi pada kewenangan pengelolaan  perairan  (0-12  mil) yang  dilaksankan  oleh  pemerintah provinsi. Peraturan daeran tentang
RZWP-3K  merupakan  instrumen yang  sangat  penting  sebagai  dasar perijinan  lokasi  dan  pengelolaan untuk investasi
kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau  kecil.  Tanpa  adanya instrumen  terkait  pengaturan  dan pemamfaatan  sunber  daya  pesisir dan  pulau-pulau  kecil  yang  jelas
maka dimungkinkan konflik pemmanfaatan dan pengelolaan akan  terus  bermunculan,  sebagai akibatnya  adalah  degredasi  kulitas lingkungan,  ketidakpastian  lokasi investasi dan konflik antar pemangku  kepentingan  akan  sulit diatasi.  Peraturan  daerah  tentang RTRW dab RZWP-3K dapat dipandangh  sebagai  dasar  bagi pemerintah  dalam  upaya  penataan kebijakan tata ruang untuk
pemamfaatan ruang dan mendorong perkembangan  perekonomian  di wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau kecil.

## c. Analisis Kebijakan dengan

## SWOT
Dalam  penelitian  ini  untuk perumusan  strategi  penangulangan dan pengelolaan kerentanan wilayah ditinjau  dari  perspektif  mitigasi bencana  gempabumi  dan  tsunami
menggunakan
Analisis SWOT ( Strength,  Weakness,  Opportunity, and Threats) (Rangkuti,  2009). Tahap analisis SWOT yang digunakan  dalam  menganalisis  data yang ada yaitu dengan mengumpulkan  semua  informasi dengan kuisioner yang mempengaruhi  untuk  merumuskan strategi dalam upaya mitigasi bencana pada wilayah penelitian. Berdasarkan hasil identifikasi komponen SWOT maka dilakukan  pemberian  bobot  dan rating, Hasil analisis untuk komponen  SWOT  pada  faktor-
faktor  internal  matriks internal strategic  factor  analysis summary (IFAS)  dan  faktor-faktor  matriks eksternal  strategic  factor  analysis summary (EFAS)  diperoleh nilai skor,  yang  disajikan  pada  tabel berikut:
Tabel 5. Matrik Faktor Internal (IFAS)

## Sumber : Hasil Analisis 2019
Tabel 6. Matrik Faktor Eksternal (EFAS)

## Sumber : Hasil Analisis 2019
Identifikasi  pada  faktor  internal dan eksternal maka dapat menciptakan empat  strategi  utama,  yaitu:  strategi
SO (strength dan opportunities), strategi WO (weakness dan
opportunities),  strategi  ST  (strength dan treats) dan strategi WT (weakness dan  treats)  yang  secara  rinci  dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7. Matrik SWOT
Sumber:Hasil analisa 2019
Hasil  analisis  SWOT  untuk merumuskan strategi kebijakan
mitigasi  bencana  dalam  menangulangi kerentanan  pada  tabel  diatas  dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Strategi SO (Strength dan
Opportunities) Strategi ini digunakan untuk memamfaatkan kekuatan guna
menangkap  peluang  yang  ada  pada daerah  penelitian,  strategi yang digunakan  adalah  mengembangkan program desa tangguh bencana dengan melakukan pembentukan
forum  pengurangan  resiko  bencana dan  pelatihan  relawan  desa  untuk mitigasi  bencana,  program  ini  dapat
menciptakan  daya  tahan  masyarakat dalam  menghadapi  kerentanan  yang ada,  melalui  forum  pengurangan resiko  bencana  dan  relawan  desa maka  akan  menciptakan  suatu  upaya mitigasi  yang  lebih  konfrehensif  dan terarah  sehingga  tujuan  dan  visi pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam membentuk masyarakat yang
tangguh bencana dapat diwujudkan.
2. Stategi ST (Strength dan Treats)
Strategi      ini      digunakan      untuk memanfaatkan kekuatan dalam menghadapi  ancaman  yang  mungkin terjadi  didaerah  penelitian,  strategi yang digunakan adalah memaksimalkan pengetahuan masyarakat  dalam  kebencanaan  dan mitigasi untuk menanggulangi tingkat
bahaya gempabumi dan tsunami yang tinggi dan penerapan peraturan daerah  tentang  tata  ruang  berbasis mitigasi bencana secara efektif dalam
mengendalikan kawasan resiko
bencana  dan  pemanfaat  jalur  hijau sebagai  jalur  evakuasi  dan  titik berkumpul. Memaksimalkan pengetahuan  tentang  kebencanaan dan mitigasi yang dimiliki
masyarakat  merupakan  salah  unsur penting dalam upaya mitigasi bencana,  masyarakat  akan  mengerti
dan memahami tingkat resiko bencana  dari  daerah  tempat  mereka bermukim, hal ini akan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagann masyarakat  ketika  bencana  alam terjadi di daerah mereka.
Kegiatan  mitigasi  bencana  saat ini  masih  bersifat  sektoral,  untuk  itu diperlukan  komitmen  dan  keseriusan pemerintah  pusat  maupun  daerah dalam  penanggulangan  bencana  yang sifatnya  preventif,  paradigma  untuk pengurangan  risiko  bencana  harus diselaraskan dengan
program pembangunan. Pengurangan risiko kawasan  bencana  dilakukan  untuk mengurangi  dampak  buruk  bencana melalui  penataan  kawasan  terutama pada  kawasan  rawan  bencana,  dengan demikian program-program pengurangan  resiko  bencana  sedapat mungkin  dipadukan  ke  dalam  rencana pembangunan  di  tingkat  pusat  dan daerah.  Penerapan  peraturan  daerah dalam penataan kawasan rawan bencana  merupakan  nilai  yang  tidak lagi dapat ditawar-tawar karena penataan  ruang  berbasis  mitigasi dalam menata kawasan resiko bencana memerlukan  inisiatif  dan  komitmen pemerintah  serta  para  pemangku kepentingan  dalam  pemamfaatan  dan
pengelolaan sumber daya yang tersedia serta mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana.
Perencanaan  yang  jelas  memberikan arahan kebijakan
serta penanggungjawab  program  agar  dapat dilakukan secara efektif, sinergis, tidak terjadi gap dan overlapping aktifitas. 3. Strategi WO (Weakness dan Opportunities)
Stategi  ini  diterapkan  untuk memanfaatkan peluang dalam mengatasi klemahan yang ada didaerah  penelitian,  strategi  yang digunakan adalah memanfaatkan lembaga usaha desa sebagai alternatif pendanaan  dalam  upaya  mitigasi bencana  dan  menjalin  kerjasama dengan  ormas  dan  masyarakat  untuk menanam  magrove  disekitar  pantai dalam upaya mitigasi bencana.
Dalam  setiap  kegiatan  tentunya tidak akan lepas dari pendanaan, suatu kegiatan  tentunya  akan  sulit  berjalan tanpa  adanya  dana  demikian  pula halnya  mitigasi  bencana,  selama  ini pendanaan  kegiatan  mitigasi  bencana selalu  bergantung  pada  ketersediaan dana  yang  ada  di  pemerintah,  untuk itu  perlu  adanya  suatu  alternatif pendanaan  untuk  kegiatan  mitigasi ditiap-tiap  desa.  Setiap  Kelurahan  di
Bali  khususnya  di  kabupaten  Badung memiliki usaha desa yang berkembang dengan pesat, usaha desa ini  bisa  menjadi  alternatif  dengan mengalokasikan  sedikit  dana  usaha untuk  kegiatan  mitigasi  bencana. Mangrove  merupakan  benteng  alami yang  sudah  teruji  dalam  mengurangi dampak  kerusakan  akibat  adanya gelombang tinggi dan terjangan gelombang tsunami, kegiatan penanaman  mangrove  bukan  hanya menjadi  tanggung  jawab  pemerintah saja  namun  harus  menjadi  tanggung jawab semua komponen yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya pesisir termasuk masyarakat dan organisasi
masyarakat.
4. Strategi WT ( Weakness dan

## Treats)
Strategi  ini  diterapkan  untuk mengatasi kelemahan terhadap ancaman yang ada didaerah penelitian, strategi yang digunakan adalah
mengembangkan
program
perlindungan  aset  produktif  untuk mengatasi  kerugian  material  yang diakibatkan  oleh  bencana.  Satu  hal yang  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa setiap  bencana  yang  terjadi  selalu meninggalkan kerugian baik jiwa  dan
harta    yang    tidak    sedikit,    dalam melakukan pemulihan/ recovery
infrastruktur akibat selalu memerlukan dana  yang  tidak  sedikit.  Akibat  suatu bencana  banyak  juga  usaha-usaha produktif  masyarakat  menjadi  lumpuh dan  bahkan  mengalami  kebangkrutan. Pengembang perlingdungan aset/usaha produktif  bisa  menjadi  solusi  bagi pemerintah  dan  masyarkat  untuk mengurai  kerugian  materil  yang  lebih besar sehingga dapat segera melakukan recovery akibat trauma atas
kejadian bencana yang terjadi.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Wilayah  pesisir  Kabupaten  Badung yang  memiliki  tingkat  kerentanan
tinggi adalah Kuta, Tuban, Kedonganan dan Tibubeneng. Sedangkan  tujuh  kelurahan  dalam tingkat  kerentanan  sedang  adalah Jimbaran,  Benoa,  Tanjung  Benoa, Legian, Seminyak, Canggu,
Dalung, dan empat kelurahan
dengan  tingkat  kerentanan  rendah adalah  Pecatu,Ungasan,  Kutuh  dan Kerobokan.
2. Prioritas  strategi  kebijakan  mitigasi bencana untuk menanggulangi
tingkat kerentanan pesisir Kabupaten Badung terhadap bencana  gempabumi  dan  tsunami berupa  mitigasi  non  struktural mencakup  3  strategi  yaitu  1) mengembangkan program desa tangguh bencana dengan melakukan pembentukan  forum  pengurangan resiko bencana dan pelatihan relawan desa untuk mitigasi bencana, 2) memaksimalkan pengetahuan masyarakat dalam kebencanaan  dan  mitigasi  untuk menanggulangi tingkat bahaya gempabumi  dan  tsunami  yang tinggi,  3)  penerapan  peraturan daerah  tentang  tata  ruang  berbasis mitigasi  bencana  secara  efektif dalam mengendalikan kawasan resiko  bencana dan pemanfaat jalur hijau  sebagai  jalur  evakuasi  dan titik berkumpul.

## SARAN
Saran  untuk  kegiatan  mitigasi non  struktural  mencakup  3  strategi harus dibuatkan kebijakan oleh pemangku kepentingan, sehingga menjadi  landasan  dalam  penyusunan program kerja dan pelaksanaannya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Naskah  jurnal  ini  merupakan bagian  dari  tulisan  tesis  saya  dan
Ketua  Prodi  MPTK  Danial  Sultan, Abdul  Rauf,  M.Si  dan,  Asbar,  M.Si, Ihsan  serta  semua  pihak  yang  tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas bantuannya  sehingga  terselesaikannya jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Coastal  Design  Guidelines  for  NSW:
This  Document  Illustrates  how an  Urban  Design  Approach Informs Developments Sensitive to the Unique Natural and  Urban  Characteristics  of Coastal Places in NSW, Coastal  Council  of  New  South Wales, 2003 Pusgen  2007.  Peta  Sumber  Dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun  2017.  Badan  Penelitian dn  Pengembangan  Kementrian pekerjaan Umum Dan Perumahan  Rakyat,  ISBN978- 602-5489-01-3. Rangkuti,  F.  2009. Analisis  SWOT. Teknik  Membedakan  Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan  Strategis  untuk Menghadapi Abad 21. Cet. 16.
PT. Ikrar Mandiriabadi. Jakarta
Saaty  1986.  Mat/d  Modelling,  Vol.  9, No.  3-5,  pp.  161-176,  1987
Printpd  in  Great  Britain. The Analitic  Hierarchy  Process- What It Is And How It Is Used , 4922 Ellsworth Avenue, Pittsburgh, PA 15213, U.S.A UU  RI  No.1  tahun  2014  Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  27 Ttahun 2007 Tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. UU  RI  No.  24  Tahun  2004  tentang
Penanggulangan Bencana.
UU  RI  No.  26  Tahun  2007  tentang Penataan Ruang.
UU  RI  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.