## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KADALUWARSA DI LABUHANBATU (DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)
Oleh: Wahyu Simon Tampubolon Dosen  Tetap Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu (Wahyu.tampubolon@yahoo.com)

## ABSTRAK
Perkembangan  produk  dan  jenis  makanan  dan  minuman  yang  beredar  dimasyarakat  baik berupa produk barang yang dipasarkan kepada  masyarakat, apabila tidak berhati-hati dalam memilih produk  makanan  dan  minuman  yang  diinginkan  konsumen,  maka  konsumen  hanya  akan  menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung  jawab. Karena tanpa disadari konsumen hanya  menerima  begitu  saja  barang  yang  dikonsumsinya.  Makanan    merupakan  kebutuhan  yang memeliki  risiko  yang  tinggi  karena  makanan  tersebut  dikonsumsi  oleh  masyarakat  untuk kelangsungan  hidupnya.  Tetapi  dalam  praktiknya  kegiatan  perdagangan  produk  makanan menunjukkan, masih banyaknya pelaku usaha yang dengan sengaja menjual produk-produk makanan yang  telah  kadaluwarsa.  Hal  ini  dapat  merugikan  dari  hak-hak  konsumen  karena  dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan dari konsumen.
Pemerintah  harus  memberikan  perhatian  yang  serius  kepada  kualitas  dari  makanan  dengan melakukan penyempurnaan yang lebih lanjut terhadap peraturan mengenai standar ukuran dari makan sehat  dan  tidak  sehat.  Meningkatkan  fungsi  pembinaan  dan  pengawasan  kepada  pelaku  usaha makanan  guna  untuk  mengurangi  berbagai  bentuk  pelanggaran  terhadap  ketentuan  mengenai makanan  dan  fungsi  koordinasi  antar  instansi  yang  kurang  berjalan  dengan  baik  harus  segera diperbaiki  dengan  dibarengi  oleh  peningkatan  sumber  daya  dari  aparatur  pemerintah  untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atau masyarakat.
Kata kunci : konsumen, kadaluwarsa, perlindungan hukum
I. PENDAHULUAN
Pengaturan
mengenai makanan kadaluwarsa  telah  diatur  dalam  undang- undang khusus mengenai makanan kadaluwarsa.  Hal  ini  dilatar  belakangi  oleh keberadaan  peraturan  perundang-undangan  di bidang perlindungan konsumen yang ternyata belum dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen dari akibat mengkonsumsi makanan  yang  telah  kadaluwarsa.  Hal  ini semakin  diperparah  dengan  perilaku  pelaku usaha  yang  masih  saja  memperdagangkan makanan yang telah rusak khususnya makanan yang  telah  kadaluwarsa  yang  merupakan
akibat dari ketiadaan undang-undang khususnya  mengenai  makanan  kadaluwarsa. Salah  satu  penyebab  terjadinya  persaingan yang  tidak  sehat  antar  sesama  pelaku  usaha, budaya  hukum  konsumen  yang  tidak  mampu untuk bersikap kritis, ketiadaan sanksi hukum yang  tegas  terhadap  pelanggaran,  kurangnya koordinasi antar instansi-instansi terkait, serta tidak  berjalannya  fungsi  pengawasan.  Dalam hal ini pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawabannya secara perdata, Pidana,  maupun  administrasi  negara.  Apabila terjadi persengketaan maka dapat diselesaikan melalui pengadilan.

## Arti Kadaluwarsa merupakan lewatnya
ataupun  habisnya  jangka  waktu  sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi  kesehatan  yang  mengkonsumsinya. Dengan demikian kadaluwarsa adalah penjualan  barang    ataupun  peredaran  produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual  kepada  konsumen.  Hal  ini  disebabkan karena  produk  tersebut  telah  kadaluwarsa sehingga  dapat  mengganggu  kesehatan  dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup  lama  dapat  menyebabkan  kanker,  dari hal  atau  tanggal  daluwarsa  merupakan  batas jaminan  produsen  ataupun  pelaku  usaha terhadap produk yang diproduksinya. Sebelum mencapai  tanggal  yang  telah  ditetapkan tersebut  kualitas  atas  produk  tersebut  dapat dijamin  oleh  produsen  atau  pelaku  usaha sepanjang  kemasannya  belum  terbuka  dan penyimpanannya  sesuai  dengan  seharusnya. Apabila kemasannya terbuka ataupun penyimpanannya  tidak  sesuai  makan  hal  ini akan  memungkinkan  berkembangnya  bakteri ataupun kuman- kuman yang dapat mencemari makanan tersebut sehingga dapat merusak dan memberikan  akibat  yang  tidak  baik  terhadap mutu  dari  makanan  tersebut.  Dan  apabila makanan  tersebut  telah  memasuki  batas tanggal penggunaannya maka makanan tersebut  sudah  tidak  layak  untuk  dikonsumsi karena  didalam  makanan  tersebut  sudah tercemar oleh bakteri ataupun kuman sehingga kualitas  mutu  dari  produk  tersebut  tidak  lagi dijamin oleh produsen ataupun pelaku usaha.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis Penelitian  Normatif  yaitu  Penelitian  yang menelaah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan Undang-undang tentang Pangan. Sumber Data sekunder dalam penelitian  ini  yaitu:  a.  Bahan  Hukum  Primer sebagai  bahan-bahan  hukum  positif  yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan :1) Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  ;2)  Undang-undang  Nomor  18 Tahun 2012 tentang Pangan sedangkan untuk bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  bahan  yang digunakan  untuk  memberikan  penjelasan mengenai bahan hukum primer dan terdiri dari literatur-literatur yang berisi tentang pendapat- pendapat  Para  ahli  hukum  berkaitan  dengan perlindungan konsumen dan pangan.
Dalam  penulisan  ini  yang  menjadi Permasalahan adalah Bagaimanakah
Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa di Labuhanbatu?
Adapun  tujuan  penulisan  ini  yaitu Untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  bagi konsumen  menurut  Undang  Undang  No.  8 Tahun  1999  terhadap  makanan  kadaluwarsa yang beredar dan dijual bebas di Labuhanbatu. Kegiatan  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  baik  secara  teoritis maupun  pratis,  yaitu:  Secara  Teoritis  dapat Menambah pengetahuan dan wawasan
mengenai  perlindungan  konsumen  terhadap peredaran makanan kadaluwarsa di Labuhanbatu. Penulis juga berharap dari hasil yang  dirumuskan  dalam  penelitian  ini  dapat menjadi  bahan  bacaan  ataupun  literatur  bagi pembaca  yang  tertarik  tentang  perlindungan konsumen.  Secara  Praktis  dapat  Menambah wawasan  dan  pengetahuan  bagi  kalangan masyarakat  dalam  perlindungan  konsumen terhadap  peredaran  makanan  kadaluwarsa  di Labuhanbatu dan dalam menyelesaikan permasalahan  yang  timbul  apabila  terjadi  hal tersebut.

## III. PEMBAHASAN
3.1. Perlindungan Hukum bagi
konsumen terhadap peredaran
makanan kadaluwarsa di Labuhanbatu Perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak konsumen terutama didalam Undang - Undang No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen,  diatur  tentang  larangan-larangan bagi  produsen  dalam  memproduksi  barang produksinya  untuk  melindungi  konsumen. Tertera dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang.
a. Tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
b. Tidak  sesuai  dengan  berat  bersih,  isi bersi  atau  netto,  dan  jumlah  dalam hitungan  sebagaimana  yang  dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
c. Tidak  sesuai  dengan  ukuran,  takaran, timbangan  dan  jumlah  dalam  ukuran yang sebenarnya.
d. Tidak  sesuai  dengan  kondisi,  jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana  dinyatakan  dalam  label, etiket  atau  keterangan  barang  dan/atau jasa tersebut.
e. Tidak  sesuai  dengan  mutu,  tingkatan, komposisi,  proses  pengolahan,  gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana  dinyatakan  dalam  label atau  keterangan  barang  dan/atau  jasa tersebut.
f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa  pada  makanan  atau  jangka waktu
penggunaan/pemanfaatan  yang  paling baik atas barang tertentu;
h. Tidak  mengikuti  ketentuan  berproduksi secara  halal,  sebagaimana  pernyataan “halal” yang  di cantumkan dalam label.
i. Tidak  memasang  label  atau  membuat penjelasan  barang  yang  membuat  nama barang,  ukuran,  berat/isi  bersih  atau
netto,  komposisi,  aturan  pakai,  tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat  pelaku  usaha  serta  keterangan lain  untuk  penggunaan  yang  menurut ketentuan harus di pasang/dibuat. j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau  petunjuk  penggunaan  barang dalam
bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.
2. Pelaku  usaha  dilarang  memperdagangkan barang  yang  rusak,  cacat  atau  bekas,  dan tercemar  tanpa  memberikan  informasi secara lengkap dan benar.
3. Pelaku  usaha  dilarang  memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak,  cacat  atau  bekas  yang  rusak  dan tercemar, dengan atau
tanpa memberikan  informasi  secara  lengkap  dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada  ayat  1(satu)  dan  ayat  2(dua) dilarang mempergunakan  barang  dan/atau  jasa tersebut  serta  wajib  menariknya  dari peredaran.
Walaupun undang-undang tersebut memberikan  dasar  peraturan  hukum  terhadap perlindungan  konsumen,  namun  seringkali masih  di  jumpai  produk-produk  makanan dalam  kemasan  yang  tidak  sesuai  dengan standarisasi  mutu  makanan  atau  tanpa keterangan  kadaluwarsa  atau  batas  masa konsumsi makan.
- Pasal 205 KUHP
Mengatur tentang perbuatan yang karena kealpaannya  menyebabkan  barang-barang berbahaya  bagi  nyawa  atau  kesehatan  orang, dijual,  diserahkan  atau  dibagi-bagikan  tanpa diketahui  sifat  berbahayanya  oleh  yang membeli  atau  yang  memperoleh,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  bulan atau denda paling banyak tigaratus rupiah. Jika mengakibatkan  matinya  orang,  si  bersalah dikenakan  pidana  penjara  paling  lama  satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun dan barang-barang itu disita. - Pasal 359 KUHP
Kealpaannya yang menyebabkan matinya  orang  lain,  diancam  pidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau kurungan paling lama satu tahun.
- Pasal 360 KUPH23
Kealpaannya  yang  menyebabkan  orang lain  mendapat  luka  berat,  diancam  pidana paling  lama  lima  tahun  atau  kurungan  paling lama satu tahun (ayat 1). Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan  atau  pencaharian  selama  waktu tertentu, diancam pidana paling lama sembilan bulan  atau  kurungan  paling  lama  enam  bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah (ayat 2).
- Pasal 382 KUHP
Tentang tindakan menjual, menawarkan atau  menyerahkan  makanan,  minuman  atau obat-obatan  yang  diketahui  palsu  diancam penjara paling lama empat tahun.
- Pasal 383 KUHP24
Mengancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, penjual yang berlaku curang  terhadap  pembeli  karena  sengaja menyerahkan barang lain yang ditunjuk untuk dibeli.  Juga  terhadap  pembeli  mengenai  jenis keadaan  atau  banyaknya  barang yang diserahkan dengan menggunakan tipu muslihat.
Hal yang dilakukan untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa  dimasyarakat  yakni  upaya preventif  dan  upaya  represif.  Upaya preventif  adalah  upaya  yang  dilakukan sebelum  terjadinya  tindak  pidana  atau sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak pidana  sedangkan  upaya  represif  adalah upaya  yang  dilakukan  setelah  terjadinya tindak  pidana  tersebut  terjadi  dengan menindak  laporanlaporan  dari  masyarakat. Makanan merupakan komoditi yang memiliki  resiko  yang  tinggi  karena makanan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat  untuk  kelangsungan  hidupnya. Keterlibatan  aturan-aturan  tersebut,  dapat dipahami  dengan  aspek  perlindungan konsumen di dalamnya, misalnya berkenaan  dengan  hak-hak  konsumen terhadap  gangguan  dari  pihak  lain. Menyadari lemahnya posisi tawar konsumen  dalam  memperoleh  informasi yang  benar  dan  jujur  dari  pelaku  usaha, maka upaya untuk memberikan perlindungan  terhadap  konsumen  tidak cukup apabila hanya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang bersifat
fragmentasis  dan  tersebar  dalam  berbagai macam  pengaturan,  tetapi  perlu  dipadukan dalam  suatu  kesatuan  yang  terintegrasi dengan  baik  dan  sistematis,  berhubungan dengan  kepentingan  konsumen,  maka pengaturan mengenai makanan telah diatur di  dalam  beberapa  pengaturan,  salah  satu produk  hukum  tentang  pangan  adalah Undang  –  Undang  Nomor  7  Tahun  1996 tentang Pangan.
Undang-  undang  tentang  pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan,  pembinaan,  dan  pengawasan terhadap  kegiatan  atau  proses  produksi, peredaran  dan  atau  perdagangan  pangan. Sebagai landasan hukum di bidang pangan, undang-undang tentang pangan dimaksudkan  menjadi  acuan  dari  berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan,  baik yang  sudah ada  maupun  yang  akan  dibentuk.  Sebelum dilakukan  pengkajian  dan  pembahasan tentang  produk  pangan  kadaluwarsa,  maka sebaiknya  diperlukan  suatu  pengumpulan peraturan perudang-undangan yang berhubungan  dengan  produk  pangan, khususnya tentang produk pangan kadaluwarsa.
Beberepa  upaya  preventif  yang  di lakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa  yaitu  melakukan  pembinaan kepada  pelaku  usaha  dan    konsumen,  sidak atau  razia  ke  pusat-pusat  perbelanjaaan,  dan melakukan  penyitaan  terhadap  barang-barang
yang  ditemukan  dan  kemudian  di  musnakan. Upaya  preventif  yang  di  lakukan  oleh  pihak kepolisian yaitu dengan melakukan razia-razia ke  pusat  perelanjaan,  jika  di  temukan  barang kadaluwarsa  maka  polisi  akan  melakukan penyitaan dan pemusnaan barang dengan cara di  bakar.  Di  BPOM  upaya  preventif  yang dilkukan  untuk  menanggulangi  peredaran makanan  kadaluwarsa  dengan  melakukan pembinaan  dan  pengawasan  kepada  para pedagang  atau  pelaku  usaha.  Pengawasan tersebut  dengan  tahapan  pre  market  yaitu pengawasan yang di lakukan sebelum produk tersebut  diedarkan  di  masyarakat  untuk  di konsumsi  dan    pro  market  yaitu  pengawasan yang di lakukan saat produk telah beredar atau di jajakan ke masyarakat.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah dikemukakan penulis sebelumnya maka dapat diambil  kesimpulan  bahwa  Perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa sudah diatur secara jelas dan tegas didalam Undang Undang Perlindungan Konsumen  dimana ada hak hak konsumen dan juga kewajiban sebaliknya juga Pelaku  Usaha  juga  mempunyai  hak  dan kewajiban,  namun  hal  yang  menyebabkan masih  banyak  terjadinya  peredaran  makanan kadaluwarsa di Labuhanbatu dan secara tidak langsung  merupakan  suatu  kejahatan  yang terselubung  terhadap  peredaran  makanan kadaluwarsa  di  masyarakat  khususnya  di Labuhanbatu.
Kurangnya  pengawasan  dalam  hal  ini Pemerintah  Labuhanbatu  untuk  melakukan pengawasan disetiap usaha-usaha yang menyediakan  atau  menjual  makanan  dan minuman,  dan  memberikan  suatu  tindakan yang  tegas  apabila  terjadi  hal  tersebut,  serta kekurang aktifan masyarakat dalam memberikan  informasi  dan  laporan  tentang adanya  makanan  dan  minuman  yang  dijual secara  bebas yang telah kadaluarsa,  membuat pelaku usaha secara leluasa menjual dagangannya,  tanpa  takut  mendapat  teguran dan  hukuman,  serta  banyaknya  masyarakat yang  menganggap  sepele  hal  ini,  dan  tidak perlu  membesar-besarkan  masalah  dan  tidak mau  repot  untuk  mengembalikan  lagi  barang yang telah dibeli dan melaporkannya ke pihak berwajib, karena konsumen beranggapan akan lebih  banyak  biaya  yang  harus  di  keluarkan jika  melaporkannya  kepada  pihak  yang berwajib.

## DAFTAR PUSTAKA
a. Buku
Barkatullah,  Abdul  Halim,  2010,  Hak-Hak Konsumen, Bandung: Nusa Media.
Harianto,
Dedi, 2010, Perlindungan
Konsumen  Bagi  Konsumen  Terhadap Iklan  Yang  Menyesatkan,  Bogor: Ghalia Indonesia.
Miru,Ahmadi  dan  Sutarman  Yodo,  2010, Hukum  Perlindungan  Konsumen, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Pieris,  John  dan  Wiwik  Sri  Widiaty,  2007, Negara  Hukum  dan  Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan
Kadaluwarsa, Jakarta: Pelangi
Cendikia, 2007.
Rajagukguk,  Erman,  Pentingnya,  2000, Perlindungan  Konsumen  dalam  Era Perdagangan  Bebas  dalam  Husni Syawali dan Neni Sri Irmayanti (Pen), Hukum  Perlindungan  Konsumen,
Bandung: PT.Mandar Maju.
Shidarta, 2004, Hukum Perlindungan
Konsumen Indonesia, Jakarta:
Grasindo. Susanto,  Happy,  2008,  Hak-Hak  Konsumen Jika  Dirugikan,  Jakarta:  Trnasmedia
Pustaka.
Sidabalok, Janus, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Shofie, Yusuf,  2002, Pelaku  Usaha,
Konsumen dan Tindak Pidana
Koorporasi, Jakarta:
Ghalia
Indonesia.
b. Perundang –undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.
Undang  –  Undang  Nomor  18  Tahun  2012
Tentang Pangan.
c. Jurnal/Makalah
Siregar,  A.  (2019).  Keabsahan  Jual  Beli
Online  Shop  Di  Tinjau  Dari  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik (Ite). Jurnal Ilmiah Advokasi, 7(2), 109-125. Https://Doi.Org/10.36987/Jiad.V7i2.13 39
d. Website http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/12 3456789/26811/Chapter%20II.pdf;jsess ionid=43916E8ECE61A80C2E0DF30A E264D045?sequence=3