## Majalah.Hukum.Nasional
Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i1.135 https://mhn.bphn.go.id
PERSPEKTIF.PLURALISME.HUKUM PASCA.PEMBENTUKAN.UNDANG.UNDANG.CIPTA.KERJA
(Legal Pluralism Perspective Post Establishment Omnibus Law)
Yuni.Priskila.Ginting Universitas Pelita Harapan MH Thamrin Boulevard Lippo Karawaci 1100 e-mail: yuni.ginting@uph.edu

## Abstrak
Indonesia sebagai negara hukum mempertahankan dan melindungi sosial serta ekonomi berlandaskan pada kegiatan ekonomi yang diserahkan kepada pasar bebas. Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip negara kesejahteraan membuat administrasi negara diwajibkan untuk berperan secara aktif diseluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini terkait dengan dinamika hukum pasca pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dari perspektif pluralisme hukum terhadap pemulihan ekonomi dan investasi dan kebijakan pasca pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif pluralisme hukum. Penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang dikaitkan dengan praktik dan persepsi. Dinamika hukum dan kebijakan pasca pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dari perspektif pluralisme hukum terhadap pemulihan ekonomi dan investasi. Omnibus Law hadir sebagai sebuah konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik. Undang-Undang Cipta Kerja dibuat dengan maksud untuk mengatasi permasalahan pengaturan bidang terkait pembangunan dan investasi.
Kata.kunci: Pluralisme Hukum, Pasca Pembentukan Undang Undang, Cipta Kerja

## Abstrack
Indonesia is a rule of law that maintains and protects social and economic systems that are handed over to the free market. Indonesia adheres to the principle of a welfare state which makes state administration obliged to  play  an  active  role.  The  problem  is  related  to  the  dynamics  of  law  after  the  enactment  of  the  Omnibus Law from the perspective of legal pluralism on economic recovery and investment and post-formation policies of the Omnibus Law in the perspective of legal pluralism. The author uses normative juridical legal research, namely research that emphasizes the use of written legal norms associated with practices and perceptions. The dynamics of law and policy after the formation of the working copyright law from the perspective of legal pluralism on economic recovery and investment. Omnibus Llaw exists as a legal product concept that serves to consolidate various themes, materials, subjects, and laws and regulations in each different sector to become a large and holistic legal product. Omnibus Law was created with the intention of addressing regulatory issues related to development and investment.
Keywords: Legal Pluralism, Post Establishment, Omnibus Law

## A. Pendahuluan
UUD 1945 mengamanatkan negara me- menuhi sejumlah hak warga negara demi men- ciptakan kesejahteraan rakyat. Konstitusi dengan tegas mengamanatkan kesejahteraan seba- gai prioritas kebijakan publik, oleh karenanya
negara mengupayakan  terwujudnya negara kesejahteraan ( welfare  state ), di mana negara menjamin terpenuhinya standar kesejahteraan bagi warga negara. Founding  fathers Republik Indonesia menempatkan keadilan sosial sebagai cita-cita sentral yang perlu dipikul oleh

## P E R S P E K T I F  P L U R A L I S M E  H U K U M P A S C A  P E M B E N T U K A N  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A
negara. 1 Welfare state sendiri di Indonesia telah diterapkan dalam dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945, akan tetapi perwujudan amanat UUD 1945 tentang jaminan sosial tersebut baru disahkan pada tahun 2004 melalui Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 2 Indonesia apabila dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai dokumen perencanaan pembangunan akan menjadi negara maju dengan pendapatan produk domestik bruto terbesar keempat di dunia pada tahun 2045. 3 Dari RPJMN tersebut salah satu cara yang dinilai progresif adalah dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan sejumlah aturan perundangan dalam waktu singkat dan cepat melalui metode Omnibus Law .
Ominibus Law dipandang sebagai reformasi atau  pembaharuan  hukum  yang  tidak  hanya fokus pada pembaharuan peraturan perundang- undangan saja, tetapi mencakup sistem hukum secara keseluruhan yaitu reformasi substansi, struktur, dan budaya hukum sehingga perlu menggunakan konsep pluralisme hukum sebagai perspektif yang hadir untuk mengkritik atas  perpsektif  sentralisme  dan  positivisme dalam penerapan hukum kepada masyarakat. John Griffiths mendefinisikan pluralisme hukum sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan
1  D. Triwibowo dan Bagahijo, S, Mimpi Negara Kesejahteraan , [Jakarta: LP3ES. 2017], Hlm.17 2 Wicipto Setiadi, Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudaha Berusaha, Jurnal Rechts Vinding:Media Pembinaan Hukum Nasional , [Jakarta, 2018] Hlm.42
3  Kementerian Koordinator Perekonomian, Pemaparan RUU Cipta Kerja, [Jakarta, 2020], Hlm19 4 John Griffiths, What is Legal Pluralism , [Taylor and Francis: Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law , vol. 18 No 24, 1986], Hlm.2
5 Agnes  Fitryantica, Harmonisasi  Peraturan  Perundang-undangan  Indonesia  melalui  Konsep  Omnibus  Law ,[ Jurnal Gema Keadilan. Vol. 6 Edisi III. Oktober-November, Semarang 2019]. Hlm.303 6  Stuart Mill, John, The Greatest Happiness Principle-Utilitarianism, On Liberty & The Subjection of Women, [Madison &
Adams Press. 2017], Hlm.16
7 C.F.G. Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia , [Bandung:Bina Cipta, 1979], Hlm. 30
dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama. 4 Tujuan dari dibuatnya Ominibus Law untuk mencabut  atau  mengubah  beberapa undang-undang. 5
Indonesia sebagai negara hukum dalam arti  sempit  ( rechtstaat in engere zin ), hanya mempertahankan dan melindungi sosial serta ekonomi berlandaskan asas leissez faire, laissez aller yaitu kegiatan ekonomi, terkandung pengertian bahwa ide kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Pasal 33 UUD 1945 Ayat 1 dengan asas kekeluargaan merupakan salah  satu  alternatif  terhadap  demokrasi ekonomi yang membentuk sikap berdaulat atas sumber ekonomi sehingga kegiatan ekonomi deserahkan kepada pasar bebas. Negara yang menganut prinsip negara kesejahteraan membuat administrasi negara diwajibkan untuk  berperan  secara  aktif  di  seluruh  aspek kehidupan masyarakatnya. 6 Prinsip utama dalam kebijaksanaan ekonomi terletak pada peningkatan kesempatan dan kesanggupan masyarakat secara swadaya untuk pembangunan ekonomi nasionalnya. Pemerintah seharusnya secara  apriori  tidak  menolak  modal,  teknologi dan bantuan luar negeri untuk ikut serta dalam pembangunan  ekonomi  nasional,  selama  tidak merugikan pembangunan ekonomi nasional. 7
Di era liberalisasi perdagangan yang ditandai dengan mega  competition , investor

## P A S C A  P E M B E N T U K A N  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A
semakin leluasa dalam berinvestasi dan untuk mendapatkan investor penerima modal harus menyiapkan berbagai upaya debirokratisasi dan deregulasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Di era tujuh puluhan, motivasi investor asing berinvestasi di berbagai kawasan adalah memperoleh sumber daya alam dan memproduksi dari lokasi yang lebih murah. Di era delapan puluhan motivasi relokasi menjadi lebih penting, hal ini disebabkan karena biaya  produksi  semakin  tinggi. 8 Indonesia sebagai negara hukum dituntut untuk mampu menyesuaikan perkembangan keadaan. Indonesia harus membuka diri, menerima unsur-unsur dari luar yang dapat memperlancar pembangunan nasional yang sedang dikerjakan oleh bangsa ini. 9
Daya saing investasi di Indonesia sangat rendah disebabkan karena negara lain memberikan  berbagai  insentif  sedangkan Indonesia masih mengandalkan keunggulan komparatif yang mana negara lain mengandalkan keunggulan  kompetitif.  Keunggulan  kompetitif yang digunakan negara lain dapat dilihat dari diberlakukannya peraturan yang berstandar internasional, menerapkan good corporate governance , praktek pemerintahan yang bersih, transparansi dan akuntabilitas dalam kebijaksanaan  publik.  Jika  suatu  negara  tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka investor akan berpindah dari suatu negara ke negara lain. 10 Undang-Undang Cipta kerja didesain untuk dapat menyeimbangkan antara regulasi 8  Sentosa Sembiring, Hukum Investasi , [Bandung:Nuansa Aulia, 2010], Hlm. 59 9 Baharuddin  Lopa,  Etika  Pembangunan  Hukum  Nasional,  dalam  Artidjo  Alkostar  (ed), Identitas  Hukum  Nasional , [Yogyakarta:FH UII, 1997], Hlm. 25
10  Umar Juoro, Menarik Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Dalam Investasi antara Pertumbuhan dan Keadilan , [Jakarta:The ARC, 2003], Hlm. 91
11  Dwi Kusumo Wardhani, Disharmoni Antara RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), [ Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha ,Vol. 6 No. 2, Agustus 2020], Hlm. 440
ekonomi  untuk  memastikan  efisiensi  pasar sebagian melalui promosi daya saing yang memadai di antara para pelaku usaha, regulasi sosial untuk mempromosikan internalisasi semua biaya yang relevan dan peraturan administrasi yang bertujuan untuk memastikan berfungsinya operasi sektor publik dan swasta.
Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan pendekatan omnibus , metode ini memiliki beberapa keunggulan untuk dapat dengan cepat merapihkan dan mengharmonisasikan undang-undang yang tumpang tindih dan tidak beraturan. Omnibus Law merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem perundang- undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai undang-undang sapu jagat karena  mampu  mengganti  beberapa  norma undang-undang dalam satu peraturan. Selain itu konsep ini juga dijadikan misi untuk memangkas beberapa  norma  yang  dianggap  tidak  sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara. 11 Metode ini menimbulkan komplikasi jika substansi yang diatur sangat luas. Dengan cara pandang pembangunan ekonomi, penanam modal dianggap sebagai agen utama pembangunan. Penanam modal mendapatkan  perlakukan  istimewa  dengan kemudahan-kemudahan  dan  insentif  yang disediakan melalui peraturan kemudahan investasi. Dari sudut akademis Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bentuk pembangunan ekonomi  dan  merupakan  inisiatif  pemerintah kepada DPR RI yang menimbulkan berbagai

## P E R S P E K T I F  P L U R A L I S M E  H U K U M P A S C A  P E M B E N T U K A N  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A
reaksi di masyarakat. Secara subtansi Undang- Undang Cipta Kerja memuat perubahan, penghapusan dan pembatalan atas undang- undang yang terkait dengan pembangunan dan investasi. Pluralisme hukum dapat menjadikan masyarakat  Indonesia  memerlukan  mengerti akan pentingnya norma dan komunikasi hukum untuk dapat memperlihatkan hukum yang baik kepada masyarakat dan mendampingi terciptanya sistem yang sehat.
Norma fundamental Indonesia adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. 12 Pluralisme hukum merupakan realitas dalam dunia hukum sehingga diperlukan pendekatan terhadap norma-norma lain dalam memberikan sudat pandang terhadap pembaharuan hukum. Undang-Undang Cipta Kerja substansinya mengatur beberapa ketentuan yang telah ada dan tersebar dalam produk hukum, dengan  perspektif  pluralisme  hukum  dapat menyeimbangkan aspek legal dan realita sosial masyarakat terhadap perubahan yang secara tidak  langsung  mengakibatkan  konflik  hukum yang disebabkan oleh adanya perbedaan sistem hukum. Komunikasi hukum yang dimaksud bukan hanya memasukkan suatu aturan hukum ke dalam Lembaran Negara atau mengumumkannya melalui media massa namun perlu adanya edukasi hukum secara massif kepada masyarakat agar ketaatan terhadap hukum disadari.
Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberikan landasan hukum yang memadai tentang bagaimana riset dan inovasi yang relevan bagi  pembangunan  ekonomi  yang  kompetitif
12 Soeprapto, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan , [Yogyakarta:Kanisius, 2007], Hlm.28
dan berkelanjutan. Dengan perspektif pluralisme hukum dapat memberikan pendekatan kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Cipta Kerja  sehingga  masyarakat  menaati  hukum karena telah memahami bahwa masyarakat menjalankan aturan yang mereka sendiri ciptakan melalui wakil-wakilnya, bukan menjalankan hukum karena takut akan hukum itu  sendiri.  Perspektif  pluralisme  hukum memberikan pandangan bahwa masyarakat menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja bukan karena takut dihukum, melainkan karena hukum atau Undang-Undang Cipta Kerja yang hidup ditengah masyarakat adalah peraturan yang dapat mensejahterahkan masyarat melalui inovasi untuk meningkatkan daya saing global dan kekuatan ekonomi non-ekstrakti.
Berdasarkan   uraian   di   atas   penulis tertarik untuk   menganalisis    bagaimana dinamika hukum pasca pembentukan Undang-Undang Cipta  Kerja  dari  perspektif  pluralisme  hukum terhadap pemulihan ekonomi dan investasi? dan bagaimana kebijakan pasca pembentukan Undang-Undang  Cipta  Kerja  dalam  perspektif pluralisme hukum? Omnibus Law adalah sebuah konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum  besar  dan  holistik  dan  Undang-Undang Cipta Kerja berusaha untuk menghapus dan mengubah beberapa regulasi dengan harapan akan mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia dengan mendorong masuknya investasi, terciptanya usaha baru, dan lapangan pekerjaan baru.

## P A S C A  P E M B E N T U K A N  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A

## B.. Metode.Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif,  dengan  data  yang  bersumberkan dari data pustaka ( library research ).  Penelitian ini cenderung menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 13 Melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bentuk masukan pada undang-undang cipta kerja di Indonesia khususnya dalam pemulihan ekoonomi dan investasi  dalam  perspektif  pluralisme  hukum. Penelitian  deskriptif  analitis  ini  memberikan uraian lengkap secara menyeluruh dan mendeskripsikan hasil analisis suatu masalah yang sedang diteliti. 14

## C.. Pembahasan
Tahun 2019 Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menjabarkan Visi Indonesia 2045 yang salah satu tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia. 15
Presiden Joko Widodo menjelaskan salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia adalah terlalu banyaknya peraturan khususnya di bidang ekonomi dan bisnis yang kemudian menekan perbaikan investasi di Indonesia. Sebagai solusi pemerintah Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan akan menyederhanakan tumpang  tindih  peraturan  dan  akan  memacu pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan
13  Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidan Hukum , [Bandung:Alfabeta, 2015], Hlm.123 14 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Paenelitian Hukum dan Jurimetri , [Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988],Hlm.35
15 Kristianto Purnomo,Jokowi Ingin Indonesia Masuk 5 Ekonomi Terbesar Dunia di 2045, Apa Syaratnya?”, Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2019/10/21/074400026/jokowi-ingin-indonesia-masuk-5-ekonomi-terbesar- dunia-di-2045-apa-syaratnya?page=all,Diakses 20 Februari 2021
16  Henry Donald Lbn. Toruan, Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan model Omnibus Law, Jurnal Hukum to-ra , Vol.3, No. 1, April 2017, Hlm. 465
17 Ihsanuddin, “Presiden Jokowi Kecewa Calon Investor Banyak Lari ke Negara Tetangga”, https://nasional.kompas.com/ read/2019/09/04/16425441/presiden-jokowi-kecewa-calon-investor-banyak-lari-ke-negara-tetangga, Diakses 20 Februari 2021
lapangan kerja baru dan meningkatkan kemudahan untuk berusaha di Indonesia.
Konsep hukum di Indonesia dalam tata urutan perundang-undangan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya menetapkan undang-undang  sebagai  yang  tertinggi,  tidak mengenal peraturan diatas undang-undang. 16
Potensi yang dimiliki Indonesia untuk menarik investor belum berbanding lurus dengan tingkat investasi di Indonesia yang masih sangat rendah, jika dibandingkan dengan negara di kawasan Asia  Tenggara  seperti  Malaysia,  Singapura, Vietnam, dan Thailand. Investor asing lebih memilih untuk berinvestasi di negara tersebut dibandingkan di Indonesia. 17 Padahal salah satu strategi pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi adalah melakukan reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi perlu dilakukan untuk menyelesaikan hambatan investasi yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpeng tindih, dan banyaknya regulasi  yang  tidak  harmonis  terutama  dalam regulasi pusat dan daerah.
Negara merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggung jawab mencapai janji kesejahteraan kepada rakyatnya, terutama memainkan peran distribusi sosial dan investasi ekonomi. Negara berfungsi untuk

## P E R S P E K T I F  P L U R A L I S M E  H U K U M P A S C A  P E M B E N T U K A N  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A
mengatur segala hal yang harus dilakukan untuk menciptakan  ketertiban  dan  keteraturan  serta mengupayakan kesejahteraan. 18 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 sebesar 2,97% year on year (yoy). Pertumbuhan tersebut mengalami kontraksi 2,41% dibandingkan triwulan IV 2019. Penurunan pertumbuhan ekonomi disebabkan turunnya sejumlah ekspor salah satunya ke China dan Amerika Serikat, dua negara tujuan ekspor terbesar Indonesia. Meski kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangat berat, namun masyarakat Indonesia tetap memprotes dan menolak Undang-Undang Cipta Kerja terutama karena potensi berkurangnya hak buruh, upah buruh, dan keamanan pekerjaan.
Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa hanya kegiatan usaha yang berdampak penting  terhadap  lingkungan,  sosial,  ekonomi dan budaya dan rincian pengaturannya akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Konsep welfare  state atau social service- state , yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup  yang minimal, merupakan anti-tesis dari konsep negara penjaga malam yang tumbuh dan berkembang di abad ke-19. 19 Pada negara kesejahteraan, pemerintah atau pengurus negara  wajib  berperan  aktif  di  seluruh  aspek kehidupan masyarakatnya. Ciri khas negara hukum modern adalah adanya pengakuan dan penerimaan terhadap peran yang dilakukan sehingga  terbentuk  suatu  kekuatan  yang  aktif 18  Conboy, Maria Soetopo, “ Indonesia  Getting  its  Second  Wind:  Law  and  Economics  for  Welfare  Maximization ”, [Jakarta:Kompas Gramedia, 2015], Hlm.22
19 Soeprapto, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan , [Yogyakarta:Kanisius, 2007], Hlm.13
20  Bagian Menimbang, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. 21 Suparji, Penanaman Modal Asing di Indonesia , [Jakarta:Universitas Al Azhar, 2008], Hlm. 146
dalam rangka membentuk atau menciptakan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan.
Pemerintah untuk mendorong kemudahan berusaha tidak hanya berhenti pada pembentukan PTSP, pembenahan terus dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Pemerintah  membuka  ruang  bagi  setiap  orang yang ingin berusaha untuk dapat bersaing secara sehat. Reformasi regulasi ditempatkan sebagai strategi  penting  dalam  meningkatkan  daya saing untuk melakukan pemangkasan regulasi yang dianggap menghambat investasi melalui Paket Kebijakan Ekonomi. Hal ini dilaksanakan dengan pola memunculkan peraturan baru yang dirumuskan dalam rangka percepatan investasi, yang berdampak pada dicabutnya beberapa peraturan terkait yang dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. 20
Sejak terjadi krisis ekonomi, sistem hukum Indonesia tidak mampu  menciptakan kepastian, stabilitas, dan keadilan. Hal ini dapat dari substansi  dari peraturan perundang-undangan yang  tidak  sinkron,  aparatur  penegak  hukum yang tidak mendukung perbaikan iklim investasi dan kualitas budaya hukum yang rendah. 21 Guna mempercepat pembangunan ekonomi ke arah stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan permodalan terutama permodalan yang berasal proyek produktif. Kepastian hukum merupakan sine qua non dalam pembangunan ekonomi, karena tanpa proses hukum yang efektif  perbaikan  ekonomi  dan  politik  sulit terjadi.
Permasalahan terhadap pertumbuhan dan

## P A S C A  P E M B E N T U K A N  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A
kebebasan ekonomi dan kebebasan berusaha tidak  lepas  dari  permasalahan  regulasi  yang tumpang  tindih  sehingga  rentan  akan  adanya korupsi. Kebebasan ekonomi tetap didasarkan pada kesepakatan para pihak dan bukan pemaksaan dan kekerasan. Hukum ditetapkan untuk melakukan pemisahan terhadap yang  boleh  dilakukan  serta  yang  tidak  boleh dilakukan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. 22 Undang-undang cipta kerja yang dalam teknis penyusunannya menggunakan model Omnibus Law mencakup sebelas bidang kebijakan berikut:
1.  Penyederhanaan Perizinan.
2.  Persyaratan Investasi.
3. Ketenagakerjaan.
4. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M dan Perkoperasian.
5.  Kemudahan Berusaha.
6.  Dukungan Riset dan Inovasi.
7.  Administrasi Pemerintahan.
8.  Penerapan Sanksi.
9.  Pengadaan Tanah, Alih Fungsi Lahan Pertanian, Pertanahan, dan Isu Terkait lainnya.
10.  Investasi dan Proyek Strategi Nasional.
11.  Kawasan Ekonomi.
Undang-undang Cipta Kerja, salah satu tujuannya adalah terciptanya pembangunan nasional yang dapat mewujudkan keadilan, kemakmuran,  kesejahteraan,  dan  ketertiban. Konsep investasi mempunyai peranan yang penting  dan  strategis  dalam  menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan pembangunan nasional memerlukan
22  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum:Suatu Pengantar , [Yogyakarta:Liberty, 2008], Hlm.80 23  Rachmat Trijono, Kamus Hukum , [Jakarta:Pustaka Kemang, 2016], Hlm.39
pendanaan yang besar untuk dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya diperoleh dari sumber pendanaan dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.
Dengan di sahkannya Undang-Undang Cipta Kerja tentu diharapkan sebagai penunjang pembangunan nasional khususnya dalam pembangunan sektor riil yang pada gilirannya diharapkan akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja secara luas. Administrasi negara  tentunya  tidak  bisa  terlepas  dari  yang namanya birokrasi. Birokrasi sendiri memiliki pengertian  yaitu  prosedur  yang  harus  diikuti dalam mengurus sesuatu hal, baik dengan pelayanan  publik  atau  tidak,  pada  lembaga atau departemen pemerintah. 23 Mengingat bahwa hukum adalah norma yang bersaing dengan norma-norma yang lain secara implisit menyiratkan pesan moral bagi siapapun pembuat hukum maupun kebijakan agar dalam proses  pembuatannya  senantiasa  berkiblat  ke arah tercapainya tujuan Negara.
Perubahan pola hubungan antar masyarakat dalam bidang hukum dan ekonomi (bisnis) atau disebut sebagai konsep transplantasi hukum sebagai kebijakan pembangunan hukum nasional merupakan pilihan politik yang sesuai dengan jiwa dan roh hukum Indonesia, jiwa, dan kepribadian bangsa Indonesia, dasar ideologis- filosofis  Pancasila  yang  merupakan  nilai paradigmatik  asli  dari  budaya  dan  masyarakat Indonesia.  Pilihan  politik  dalam  aktivitas pembuatan norma hukum konkrit tanpa harus mengabaikan posisi dan keberadaan Indonesia di tengah-tengah pergaulan internasional, hukum yang dilahirkan adalah hukum yang

## P E R S P E K T I F  P L U R A L I S M E  H U K U M P A S C A  P E M B E N T U K A N  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A
berkomitmen secara nasional, berpikir global dan bertindak secara lokal. 24
Tujuan Undang-Undang Cipta kerja adalah melakukan transformasi struktur ekonomi melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan pembukaan lapangan kerja baru. Harapannya, Indonesia bisa menjadi negara maju dengan tingkat  pendapatan  per  kapita  rata-rata  Rp  27 juta per bulan pada 2045. Undang-Undang Cipta Kerja dirancang agar bisa menghindari jebakan negara berpenghasilan menengah. Dalam melakukan penataan regulasi, Indonesia perlu menerapkan teknik legislasi baru tanpa harus merevisi berbagai undang-undang yang substansinya terkait dengan perizinan, melainkan cukup dengan membuat satu undang-undang baru yang mengamandemen pasal dalam beberapa undang-undang.
Beberapa syarat agar Indonesia dapat keluar dari jebakan ekonomi. Pertama, pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,7 persen-6,0 persen sehingga akan tercipta 2,7 juta-3 juta lapangan pekerjaan baru per tahun. Kedua, peningkatan investasi 6,6 persen-7 persen sehingga terjadi peningkatan pendapatan perkapita  dan  konsumsi.  Ketiga,  peningkatan produktivitas  yang  juga  akan  diikuti  kenaikan pendapatan. Undang-Undang Cipta Kerja diproyeksikan menjadi salah satu pengungkit penting  bagi  peningkatan  produktivitas  dan daya  saing  perekonomian  domestik.  John Griffiths  mendefinisikan  pluralism  hukum sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang 24  Evaristus Hartoko W, 2002, Good Corporate Governance in Indonesia, [Griffin’s View on International and Comparative Law , Volume 3 Number 1, Januari 2002], Hlm. 103 25 John Griffiths, Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah deskripsi Konseptual, [Tim HuMa (ed), 2005], Hlm.116 26  Safri Nugraha et. al ., Hukum Administrasi Negara , edisi revisi., [Depok: Center for Law and Good Governance Studies FHUI, 2007), Hlm.83
sama. 25 Sederhananya pluralisme hukum dapat dipahami dengan cara sebagai berikut:
1. Pluralisme hukum menjelaskan relasi berbagai sistem hukum yang bekerja dalam masyarakat.
2.  Pluralisme hukum memetakan berbagai hukum yang ada dalam suatu bidang sosial.
3.  Pluralisme hukum menjelaskan relasi, adaptasi,  dan  kompetisi  antar  sistem hukum. Pluralisme hukum memperlihatkan pilihan warga memanfaatkan hukum tertentu ketika berkonflik.
Melalui pengertian sederhana dari pluralisme hukum tersebut masyarakat dapat mengambil  kesimpulan  bahwa  perspektif pluralisme hukum ini adalah kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stabilitas makro ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang penting dilakukan oleh pemerintah adalah membuat kebijakan baru yang mendorong investasi. Kepentingan umum dilakukan dengan melakukan layanan publik yang merupakan kegiatan yang menggunakan kewenangan publik, dan dilakukan untuk memenuhi kepuasan kebutuhan publik. 26
Dengan  adanya  efisiensi  regulasi  dan kemudahan berusaha, yang tentunya harus diikuti  komitmen  dan  penegakan  hukum  yang jelas,  akan  memberikan  kepastian  hukum kepada para pengusaha maupun investor untuk membangun lebih banyak industri manufaktur di Indonesia dan sektor lainnya. Reformasi di

## P A S C A  P E M B E N T U K A N  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A
bidang hukum harus memperhatikan tuntutan- tuntutan globalisasi, seperti keterbukaan hukum nasional terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara internasional. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas, di satu pihak, dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi, di pihak lain.  Dampaknya,  akan  sering  terjadi  konflik antarwarga dalam memperebutkan sumber- sumber ekonomi tersebut. 27
Sistem hukum dunia bermula dari pemikiran Plato mengenai negara hukum dengan konsepnya, “bahwa penyelenggaran negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan yang baik yang disebut dengan istilah  “nomoi”. 28 Hukum dipandang sebagai suatu sistem nilai yang secara keseluruhan dipayungi oleh sebuh norma dasar disebut grundnorm atau basic norm . 29 Hukum bergerak di antara dua dunia yang berbeda, baik dunia nilai maupun realitas sosial. Akibatnya sering terjadi ketegangan di saat hukum itu diterapkan. Ketika hukum yang sarat dengan nilai-nilai itu hendak diwujudkan, maka ia harus berhadapan dengan berbagai macam faktor yang memengaruhi dari lingkungan sosialnya.
Pluralisme hukum memiliki area yang bergagam dan mencakup norma lain di luar dari norma hukum. Hal ini maka berkaitan dengan kenyataan dalam kehidupan sosial di Indonesia yang beragam dengan kebiasaan yang berbeda- beda,  yang  artinya  norma  hukum  bersaing dengan budaya yang hidup di tengah-tengah
27  Gunarto Suhardi, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi , [Yogyakarta:Universitas Atmajaya, 2002], Hlm. v 28  Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , [Bandung:Citra Aditya Bakti,1991], Hlm.255
29  Esmi Warasih Pujirahayu, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis , [Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang,
2011], Hlm.6970
30  Werner Menski, Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Africa , [New York: Cambridge University Press, 2006], Hlm.108
masyarakat. Omnibus Law biasanya dilakukan agar  struktur  perekonomian  lebih  fleksibel sehingga mampu mengadaptasi perubahan eksternal. Penulis berpendapat sama melalui perspektif  plurasimes  hukum bahwa Undang- Undang Cipta Kerja ini memberi dan menerima dalam kehidupan dan kebudayaan di dalam masyarakat di Indonesia. Sehingga, dijadikan sebagai alasan pembenar untuk dinamika pertumbuhan ekonomi
Dengan  perpektif  pluralisme  hukum maka pengaturan terkait investasi yang sudah mengikat kebiasaan di tengah masyarakat tidak terjadi  tumpang  tindih.  Undang-Undang  Cipta Kerja apabila ingin diterima di masyarakat maka diperlukan kejelasan dalam pengaturan hukum positif yang juga memperhatikan aspek sosial atau budaya di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan pluralisme hukum yang oleh Werner Mesnski, dijabarkan bahwa dilakukan dengan empat pendekatan yakni  normatif  filosofis,  normatif  legalistis, socio-legal , dan pluralisme hukum approach . 30 Melalui pluralisme hukum approach ini terdapat dua hal yang diperhatikan yaitu adalah hukum negara yang sifatnya positifistik sedangkan yang kedua adalah aspek masyarakat atau socio-legal .

## D.. Penutup
Kondisi undang-undang cipta kerja dalam perspektif  pluralisme  hukum  merupakan realitas konkrit berswujud ius  constitutum . Undang-Undang Cipta Kerja dibuat dengan maksud untuk mengatasi permasalahan over

## P E R S P E K T I F  P L U R A L I S M E  H U K U M P A S C A  P E M B E N T U K A N  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A
regulated dan over lapping pengaturan bidang terkait pembangunan dan investasi. Di sisi lain Undang-Undang Cipta Kerja mensyaratkan adanya aturan turunan sehingga berpotensi melahirkan hyper regulated dan pengaturan yang jauh lebih kompleks. Pluralisme hukum yang  kuat  karena  ada  situasi  ketika  antar berbagai sistem hukum melangsungkan interaksi yang  saling  tidak  mendominasi.  Individu  atau kelompok yang hidup dalam lapangan atau
wilayah sosial tertentu bebas memilih salah satu hukum dan bebas untuk mengkombinasikan berbagai sistem hukum dalam melangsungkan aktivitas  keseharian  atau  untuk  menyelesaikan permasalahan. Pluralisme hukum yang lemah adalah salah satu sistem hukum memiliki posisi superior di hadapan dengan sistem hukum lainnya. Masyarakat lebih sering menggunakan salah satu sistem hukum karena tekanan.

## P A S C A  P E M B E N T U K A N  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A

## DAFTAR.PUSTAKA

## A.. Buku
Hartono, C.F.G. Sunaryati, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia, [Bandung:Bina Cipta, 1979]
Irianto, Sulistyowati & Shidra, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, [Jakarta:Pustaka Obor Indonesia, 2009]
Lopa, Baharuddin, Etika Pembangunan Hukum Nasional, dalam Artidjo Alkostar (ed), Identitas Hukum Nasional, [Yogyakarta:FH UII, 1997]
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum:Suatu Pengantar, [Yogyakarta:Liberty, 2008]
Nugraha, Safri et. al., Hukum Administrasi Negara, edisi revisi., [Depok: Center for Law and Good Governance Studies FHUI, 2007)
Pujirahayu, Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, [Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2011]
Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, [Bandung:Citra Aditya Bakti,1991]
Sembiring, Sentosa, Hukum Investasi,[Bandung:Nuansa Aulia, 2010]
Soemitro, Ronny Hanitijo , Metode Paenelitian Hukum dan Jurimetri, [Jakarta:Ghalia Indonesia,
1988]
Soeprapto, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, [Yogyakarta:Kanisius, 2007]
Suhardi Gunarto, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, [Yogyakarta:Universitas Atmajaya, 2002]
Suparji, Penanaman Modal Asing Di Indonesia,[Jakarta:Universitas Al Azhar, 2008]
Suratman  dan  H.  Philips  Dillah,  Metode  Penelitian  Hukum:  Dilengkapi  Tata  Cara  dan  Contoh
Penulisan Karya Ilmiah Bidan Hukum, [Bandung:Alfabeta, 2015]
Trijono, Rachmat, Kamus Hukum, [Jakarta:Pustaka Kemang, 2016]
Triwibowo, D. dan Bagahijo, S, Mimpi Negara Kesejahteraan, [Jakarta: LP3ES. 2017]

## B.. Makalah
Agnes  Fitryantica, Harmonisasi  Peraturan  Perundang-undangan  Indonesia  melalui  Konsep Omnibus Law , Jurnal Gema Keadilan. Vol. 6 Edisi III. Oktober-November, [Semarang, 2019] Conboy, Maria Soetopo, “ Indonesia  Getting  its  Second  Wind:  Law  and  Economics  for  Welfare Maximization ”, [Jakarta:Kompas Gramedia, 2015],
Evaristus Hartoko W, 2002, Good  Corporate  Governance  in  Indonesia,  [Griffin’s  View  on International and Comparative Law , Volume 3 Number 1, Januari 2002] Griffiths,  John, What  is  Legal  Pluralism , [Taylor  and  Francis:  Journal  of  Legal  Pluralism  and Unofficial Law , vol. 18 No 24, 1986]
Henry Donald Lbn. Toruan, Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan model Omnibus Law, Jurnal Hukum to-ra, Vol.3, No. 1, April, [Jakarta, 2017]
John  Griffiths,  Memahami  Pluralisme  Hukum,  Sebuah  deskripsi  Konseptual,  [Tim  HuMa  (ed),
2005]

## P E R S P E K T I F  P L U R A L I S M E  H U K U M P A S C A  P E M B E N T U K A N  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A
Juoro, Umar, Menarik Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Dalam Investasi antara Pertumbuhan dan Keadilan, [Jakarta:The ARC, 2003]
Kementerian Koordinator Perekonomian, Pemaparan RUU Cipta Kerja, [Jakrta, 2020] Mill, Stuart, John, The Greatest Happiness Principle-Utilitarianism, On Liberty & The Subjection of Women, [Madison & Adams Press. 2017]
Simatupang,  Dian  Puji,  Petunjuk  Penelitian  Usulan  Penelitian  Disertasi,  [Jakarta:Program  Studi
Doktor Ilmu Hukum Unkrisna, 2013]
Wardhani, Dwi Kusumo, Disharmoni Antara Ruu Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan PrinsipPrinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), [Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha ,Vol. 6 No. 2, Agustus 2020]
Wicipto  Setiadi,  Simplifikasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Dalam  Rangka  Mendukung
Kemudaha Berusaha, Jurnal Rechts Vinding:Media Pembinaan Hukum Nasional, [Jakarta, 2018]

## C.. Internet
Ihsanuddin, “Presiden Jokowi Kecewa Calon Investor Banyak Lari ke Negara Tetangga”,https:// nasional.kompas.com/read/2019/09/04/16425441/presiden-jokowi-kecewa-calon-investor- banyak-lari-ke-negara-tetangga, Diakses 20 Februari 2021
Kristianto  Purnomo,Jokowi  Ingin  Indonesia  Masuk  5  Ekonomi  Terbesar  Dunia  di  2045,  Apa Syaratnya?”, Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2019/10/21/074400026/ jokowi-ingin-indonesia-masuk-5-ekonomi-terbesar-dunia-di-2045-apa-syaratnya?page=all, Diakses 20 Februari 2021

## D.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

## P A S C A  P E M B E N T U K A N  U N D A N G - U N D A N G  C I P T A  K E R J A

## BIODATA.PENULIS
Dr.. Yuni. Priskila. Ginting,S.H.,M.H merupakan Dosen Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Anggota Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Anggota Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI). Hasil Publikasi karya tulis ilmiah di antaranya adalah sebagai berikut Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Korupsi Yang Mendapat Pengampuan Pajak, Jurnal Litigasi, Universitas Pasundan, Suspicious Financial Transactions From Narcotic Trading Result As Origin Criminal Measures In Money Laundering, Veteran Law Review , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan Holding BUMN Memerlukan Adanya Standar Prosedur Operasi Dalam Mencapai Aspek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Majalah Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.