Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Seni Batik Jambi di Kota Jambi
Syarifa Mahila 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi 1 Email : mahila218@gmail.com.

## ABSTRACT
Batik Artwork is a work in the field of Intellectual Property Rights which is more primarily included in the Copyright field. To product a piece of batik cloth, several processes are needed, so that a piece of batik  cloth  has  the  possibility  of  attaching  several  intellectual  property  rights  other  than copyrights.Batik Jambi business is one group of Small and Medium Industries (IKM) that develops in the City of Jambi. Based on data obtained from the Jambi City Office of Trade and Industry, in 2016 there  were 98 units of Batik Jambi IKM, in 2017 there  were 88 units of Batik Jambi IKM.Each IKM generally  has  no  intellectual  property  rights.  Only  limited  brands  registered  with  the  Trade  and Industry Office as brands for registration of business licenses. This is because they still feel that they are not yet in line with the turnover they earn, while registration is certainly a cost.
Keywords : Batik Art, Intellectual Property Rights, Legal Protection.

## PENDAHULUAN
Keberadaan  HaKI  (Hak  atas  Kekayaan Intelektual) dalam kehidupan manusia dan dalam hubungan  pergaulan  Internasional  antar  negara yang  saling  bergantung  tidak  dapat  dielakkan. Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi memberi  pengaruh  terhadap  masalah  Hak Kekayaan  Intelektual.  Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan  Intelektual  (Ditjen  HKI)  memberikan perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual dan menggalakkan peningkatan karya kreatif  dengan  menyelenggarakan  sistem  Hak Kekayaan Intelektual. Sebagai Negara berkembang  sesungguhnya  keberadaan  aturan tentang HKI bisa dikatakan memberikan dampak positif  bagi  perkembangan  perdagangan  dan perekonomian.  Terutama  untuk  para  pelaku ekonomi  kreatif,    mereka  menjadi  pihak  yang jelas  mendapat  tempat  didalam  perlindungan HKI.
Bangsa Indonesia sebagai negara
berkembang  tidak  mudah  dalam  menerapkan
rezim HKI. Sebab, Indonesia mempunyai  kekhasan    dalam  karakteristik masyarakatnya.  Masyarakat di Indonesia
merupakan masyarakat komunal yang menempatkan  kepentingan  bersama  lebih  tinggi dari  kepentingan    individu,  meskipun  itu  tidak berarti  pula  bahwa  individu  kehilangan  hak- haknya. ( Agus Sardjono : 2006: 132 )
Perlindungan  HKI  yang  kuat  selain memberikan kepastian hukum, juga memberikan manfaat  yang  dapat  dirasakan  dari  segi  politis, ekonomi,  sosial  budaya,  bahkan  segi  pertahanan keamanan  pun  bisa  meraih  manfaat  dari  adanya perlindungan  HKI  ini.  Secara  garis    besarnya
kita    dapat    melihat  beberapa  keuntungan  dan manfaat  yang  dapat  diharapkan  dengan  adanya perlindungan HKI secara ekonomi,  yaitu  antara lain:
1) Perlindungan HKI yang kuat dapat memberikan  dorongan  untuk  meningkatkan landasan teknologi nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang  lebih cepat  lagi.
2) Pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan  iklim  yang  lebih  baik  bagi tumbuh  dan  berkembangnya  gairah  mencipta atau  menemukan  sesuatu  di  bidang  ilmu pengetahuan,  seni dan sastra.
3) Pemberian  perlindungan  hukum  terhadap HKI  bukan  saja  merupakan  pengakuan negara  terhadap  hasil  karya  dan  karsa manusia, melainkan juga merupakan penciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanaman  modal  asing,  serta  memperlancar perdagangan internasional. ( Wahyu Agus K: 2010:21 )
Seni  Batik  merupakan  karya yang termasuk dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual yang sudah diakui secara Internasional.  Indonesia  memang  kaya  dengan tradisi  membatiknya,  jadi  tidak  heran  jika berbagai cara terus dilakukan untuk melestarikan budaya  mengenakan  kain  bermotif  batik, termasuk  di  Kota  Jambi.  Batik  Jambi  memiliki ciri khas tertentu, motif atau desainnya berkaitan dengan  kekayaan  budaya  dan  alam  dengan mencerminkan  sosial/budaya  Jambi,  gambaran sumber  daya  Jambi  serta  memiliki  nilai  sejarah.
Beberapa model motif batik Jambi yang diambil dari  tema  lingkungan  sekitar  yaitu  Kangkung, Keladi,  Tali  Aek  (tumbuhan  yang  menjalar  ke air). Sedangkan unsur tumbuhan yang di jadikan motif  batik  diambil  dari  pohon,  bunga  dan  dan buah.  Jenis  tumbuhan  itu  antara  lain:  Bungo Duren, Bungo Pauh, Bungo Kaco Piring, Bungo Tanjung,  Bungo  Cengkeh.  Motif  dari  unsur fauna yaitu: Kuwaw Berhias, Merak Ngeram dan motif lainnya yang termasuk di dalamnya adalah Kapal Sanggat/Kapal Pecah.
Karya Seni Batik merupakan karya bidang Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  lebih  utamanya termasuk dalam bidang Hak Cipta. Namun untuk menghasilkan  selembar  kain  batik  diperlukan beberapa  proses,  sehingga  terhadap  selembar kain  batik  terdapat  kemungkinan  melekat beberapa  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Haki  untuk produk  batik  dapat  dimiliki  secara  komunal maupun  secara  personal  tergantung  siapa  yang menghasilkan karya tersebut.
Mengingat  pembahasan  tentang  batik  ini cukup  luas,  oleh karenanya penulis merumuskan    masalah    yang    akan    menjadi perhatian pokok nantinya, yaitu:
1. Hak  Kekayaan  Intelektual  apa  saja  yang terdapat pada Seni Batik .
2. Bagaimana Keberadaan Hak Kekayaan
Intelektual Seni Batik Jambi di Kota Jambi.

## Landasan Teoritis
Untuk melakukan analisis suatu penelitian diperlukan teori. Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan  dan  menginterpretasikan hasil-hasil  penelitian  dan  menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. (Burhan Ashshofa:1998:23).
Secara  umum  prinsip  utama  Haki  bahwa siapapun  yang  menghasilkan  suatu  karya intelektual, akan mendapatkan pengakuan kepemilikan  secara  alamiah.  Keberadaan  Haki sebagai  bagian  dari privat  rights dapat dipedomani teori hukum alam yang dikemukakan  oleh  John  Locke.  Menurut  John Locke,  setiap  pribadi  mempunyai  hak-hak alamiah  yang  dibawa  sejak  lahir,  yaitu  hak hidup,  hak  atas  kebebasan  dan  hak  milik. Menurutnya  bahwa property (  kekayaan  )  akan melekat  pada  diri  seseorang,  apabila  ada  upaya dari  orang  tersebut  untuk  menghasilkan  sesuatu dalam  dirinya  melalui  sesuatu  (alam)  yang sudah  disediakan  oleh  Tuhan.  Perolehan alamiah  melalui  penciptaan  telah  dianut  oleh John Locke dan kaum sosialis yang berkembang
dalam  sistem  Hukum  Romawi  dengan  paham bahwa  benda  yang  diperoleh  secara  demikian adalah  kepunyaan  seseorang  tersebut  atau dikenal dengan asas suum cuique tribuere.
Hegel  juga  menulis  masalah  property dalam  bukunya Philosophy  of  Rights ,  yang menggambarkan  perubahan  bentuk  secara  seri dalam  masa  transisi.  Pendekatan  Hegel  dalam Personality  Theory yang  menyebutkan  bahwa property is the embodiment of personality. Teori ini menekankan pengembangan property sebagai milik personal (Djulaeka:2014:61).
Kedua teori diatas dapat dijadikan sebagai dasar pembahasan tentang pengakuan keberadaan  Haki.  Kedua  filosof  tersebut menggambarkan  bahwa propert y  (kekayaan) selalu  dikaitkan  dengan  keberadaan  sesorang dalam  menikmati  aktualisasi  jerih  payahnya  dan bersifat personal. Hal ini menjadikan karakteristik  Haki  sebagai  bagian  dari  hak seseorang  secara  absolut  dan  proporsional.  Seni batik  dapat  dikatakan  berawal  dari  pengetahuan yang  dimiliki  secara  komunal.  Namun  dengan keahlian  yang  dimiliki  oleh  masing-masing individu  yang  mengembangkan  seni  batik khususnya  batik  Jambi,  menciptakan  karya  seni batik  yang  beragam.  Dengan  demikian  karya seni  batik  khususnya  batik  Jambi  dapat  dimiliki secara  personal  sebagai  Haki  melalui  inovasi yang mereka lakukan.

## METODE PENELITIAN.
Menurut Ronny Hanitijo Soemitro,
penelitian merupakan kegiatan yang mengunakan  penalaran  empirik  dan/  atau  non empirik  dan  memenuhi  persyaratan  metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.  ( Roni Haditijo :  2001  )  Metode  penelitian  adalah  cara-cara berfikir  dan  berbuat,  yaitu  dipersiapkan dengan    baik  untuk    mengadakan    penelitian dan   untuk mencapai suatu tujuan penelitian.

## Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris yaitu  menganalisis  dan  mengkaji  bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam  masyarakat  dapat  dikaji  dari  tingkat efektivitas  hukum,  kepatuhan  terhadap  hukum, peranan  lembaga  atau  institusi  hukum  di  dalam penegakan  hukum,  implementasi  aturan  hukum, pengaruh aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh  masalah  sosial  terhadap  aturan  hukum (  Salim.HS:  2014:20).  Pada  penelitian  ini peneliti  akan  mengkaji  tentang  efektivitas
hukum  dalam  hal  ini  tentang  efektivitas  aturan hukum  yang  mengatur  tentang  Hak  Kekayaan Intelektual khususnya terhadap seni batik Jambi.

## Metode Pendekatan
Dalam  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  hukum  empiris  yang  menjadi  fokus kajiannya  pada  bekerjanya  hukum  dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi  hukum  merupakan  pendekatan  yang menganalisis  tentang  bagaimana  reaksi  dan interaksi  yang  terjadi  ketika  sistem  norma  itu bekerja  di  dalam  masyarakat.  (  Salim.HS  : 2014:23).  Dalam  hal  ini  adalah  sistem  hukum yang  berkaitan  dengan  perlindungan  Hak Kekayaan Intelektual.

## Tehnik Penentuan Sampel
Penetapan  sample  dilakukan  dengan tehnik Non  Probabilitas atau Non  Random Sampling dalam  hal  ini  dipakai Purposive Sampling dengan  cara  mengambil  subyek didasarkan pada tujuan tertentu.
Responden dalam penelitian ini adalah :
a. Kepala  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian Kota Jambi.
b. Kasubbid  Ahu  dan  KI  Kantor  Kementrian Hukum & HAM Wilayah Jambi.
c. Pengrajin Batik Jambi 2 orang.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  dan  sumber  data  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  terdiri  dari  data primer dan data skunder:
a. Data  Primer  dikumpulkan  dengan  cara wawancara  bebas  terpimpin  yaitu  dengan mempersiapkan  terlebih  dahulu  pertanyaan- pertanyaan  sebagai  pedoman  dengan  tetap dimungkinkan  adanya  variasi  pertanyaan yang  disesuaikan  dengan  situasi  pada  saat wawancara.
b. Data    Sekunder,    adalah    perolehan    data dengan   studi   dokumen   yang meliputi :
1. Bahan  hukum  Primer,  yaitu bahan-bahan hukum yang
bersifat  mengikat  yang  terdiri dari :
a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
b) Undang  –  undang  Nomor  28  Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
c) Undang  –  undang  Nomor  13  Tahun 2016 tentang Paten.
d) Undang  –  undang  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis
e) Undang  –  undang  Nomor  30  Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
2. Bahan  hukum  Skunder,  yang memberikan penjelasan mengenai  bahan  hukum  Primer, yaitu : a) Sebagai landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau  tulisan-  tulisan para  ahli  atau  pihak-pihak  lain  yang berwenang untuk
memperoleh informasi baik bentuk ketentuan formal melalui naskah resmi/ makalah- makalah yang ada.
b) Dokumen  yang  berkaitan  dengan Perlindungan  hukum  Hak  Kekayaan Intelektual.
c) Buku-buku  tentang  Hukum  Perdata, Hak Kekayaan Intelektual.

## Analisa Data
Mengingat  penelitian  ini  merupakan penelitian  yang  bersifat    deskriptif,  maka penelitian      ini      menggunakan      metode analisis      kualitatif      yaitu  apa  yang  dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya  yang  nyata,  diteliti  dan  dipelajari sebagai  suatu  yang  utuh.    Dari  hasil  tersebut kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan  yang merupakan  jawaban  atas  permasalahan  yang diangkat dalam penelitian ini.

## Pengertian Hak Kekayaan Intelektual
Istilah Haki
(HKI) merupakan terjemahan  dari Intellectual Property Right yang dideskripsikan  sebagai  hak  atas  kekayaan  yang timbul  karenakemampuan  intelektual  manusia. Istilah  Haki  bukanlah  satu-satunya  terjemahan dari    kata Intellectual  Property  Right .    “Secara substansi,  pengertian  Haki  dapat  dideskripsikan sebagai  hak  atas  kekayaan  intelektual  yang timbul  dan  lahir  karena      kemampuan intelektual    manusia”.  (  Afriliyana  Purba: 2005:13)
Pada intinya Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Haki (HKI) dan Intellectual Property Rights
(IPR) adalah  hak  untuk  menikmati  secara ekonomis  hasil dari suatu  kreativitas intelektual. Berdasarkan  pengertian  ini  maka  perlu  adanya penghargaan  atas  hasil  karya  yang  telah dihasilkan  yaitu  perlindungan  hukum  bagi kekayaan  intelektual  tersebut.  Tujuannya  adalah
untuk  mendorong  dan  menumbuh  kembangkan semangat terus berkarya dan mencipta.
Aspek atau segi ekonomi dapat menampilkan  kajian  bahwa  Haki    adalah  objek kekayaan  yang  dapat  ditransaksikan  dalam proses  tukar  menukar  kebutuhan  ekonomis manusia.  Ditinjau  dari  aspek  politik  Haki menjadi  instrumen  negara-negara  maju  untuk memengaruhi negara-negara berkembang setelah isu  tentang  Haki  dimasukan  menjadi  isu  pokok dalam World  Trade  Organization (WTO)  yang melahirkan  The  Agreement  on  Trade  Related Aspects  of  Intellektual  Property  Rights  (  TRIPs Agreement)  dan  instrumen  hukum  ikutannya. (OK.Saidin:2015:1).  Sistem  HaKI  merupakan hak  privat  (private  rights).  Seseorang  bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak.
Klasifikasi  Haki  berdasarkan  persetujuan TRIPs  tercantum  pada  Part  II  tentang Standart Conserning  Aviability,  Scope  and  Use  of Intellectual Property Rights terdiri dari:
(1) Copyrights and Related Rights.
(2) Trademark.
(3) Geographical Indication.
(4) Industrial Design
(5) Patent
(6) Layout designs of integrated Circuits.
(7) Protection of Undiclosed Information.
(8) Control  of  Anti  Competitive  Practicesin Contractual
Licences . (Kholis
Roisah:2015:11)
Klasifikasi  Haki  berdasarkan  hukum nasional  Indonesia,  tidak  sepenuhnya  mengikuti instrumen  Internasional,  tetapi aturan  hukumnya tetap  menyesuaikan  dengan  persetujuan  TRPs. Klasifikasi Haki menurut hukum Indonesia yaitu :
(1) Hak Cipta dan Hak Terkait.
(2) Paten
(3) Merek
(4) Desain Industri
(5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
(6) Rahasia Dagang
(7) Perlindungan Varitas Tanaman.

## Sejarah Singkat Perkembangan Batik Jambi
Keberadaan  batik  Jambi  sudah  ada  sejak tahun 1875. Sejak jaman Kerajaan Melayu batik Jambi  sudah  dikerjakan  secara  turun  temurun oleh  para  kerabat  dan  keluarga  istana  Kerajaan Melayu Jambi namun setelah runtuhnya kerajaan serta  dengan  adanya  penjajahan  yang  dilakukan oleh  bangsa  lain  seperti  Jepang  dan  Belanda
kegiatan  pembatikan  mulai  berkurang  dan sempat berhenti, hanya beberapa orang saja yang masih membatik.
Pertengahan tahun 70-an ditemukan beberapa  lembar  kain  batik  kuno.  Hal  ini mendorong Kanwil
Departemen Perindustrian/Dinas  Perindustrian  Tingkat      I Jambi    untuk    menggali    dan    menumbuhkan kembali    kegiatan pembatikan kain batik Jambi diawali  dengan  melatih  ibu  Rts.  Hadijah  dan mendatangkan  ahli  batik  dari  Balai  Batik. (Asianto dalam Suhikmah:1998:40).
Sejak  itu  batik  Jambi  mulai  kembali dikenal  namun  masih  pada  kalangan  terbatas karena  produksinya  sangat  minim.    Sejalan dengan  itu  industri  batik  di  Jambi  mulai berkembang,  tapi  masih  dalam  skala  kecil  atau yang  biasa  dikenal  dengan  istilah home  industri yang termasuk katergori industri kecil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hak Kekayaan Intelektual Pada Seni Batik
Pembuataan  batik  dibutuhkan  ketekunan, keuletan,  kecermatan,  dan  keahlian  untuk menghasilkan  sebuah  motif  batik  yang  beraneka ragam  yang  dipengaruhi  berbagai  faktor. Ekspresi  dari  pembuatan  batik  inilah    yang menyebabkan batik menjadi suatu  seni.
Pembuatan  batik  melalui  beberapa  tahap, dengan  demikian  pada  produk  batik  dapat memiliki  beberapa  hak  kekayaan  Intelektual tergantung  si  penemunya  dan  memang  yang paling  utama  adalah  hak  cipta.  Hakikatnya  hak cipta batik ini sebenarnya memberikan perlindungan  bagi  si  pencipta  untuk  menikmati secara  materil  jerih  payahnya  dari  karya  cipta tersebut. Batik yang termasuk sebagai pengetahuan tradisional mendapatkan perlindungan  agar  karya  cipta  seni  batik  milik Indonesia  yang  menjadi  warisan  budaya  bangsa ini  tidak  dimiliki/ditiru  oleh  negara  lain. Seandainya negara lain  ada  yang  ingin  meniru maka harus membayar royalti kepada pemerintah  Negara  Indonesia  yang  nantinya dapat menjadi salah satu sumber devisa negara.
Bentuk perlindungan hukum sebuah karya cipta  seni  batik  yang  diperoleh  melalui pendaftaran    hak  cipta,  antara  lain    sebagai berikut:
a. Pencipta  maupun  pemegang  hak  cipta  seni batik  akan  mendapatkan  kepastian  hukum mengenai  hak  cipta  seni  batik  dalam  arti mendapatkan pengakuan hak atau ciptaannya.
b. Memberikan  kedudukan  lebih  kuat  apabila
terjadi  sengketa  daripada  pencipta  atau pemegang hak yang tidak mendaftarakan hak ciptanya guna mempermudah proses pembuktian  apabila  ada  suatu  permasalahan atau sengketa. Hasil dari pendaftaran tersebut berupa sertifikat  dari  Ditjen  HKI. Sertifikat inilah yang nantinya dapat menyakinkan dan membantah pihak lawan .
Karya  seni  batik  termasuk  sebagai  karya cipta  yang  dilindungi  menurut Pasal  40  ayat  (1) huruf  j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang  Hak  Cipta (“UU  Hak  Cipta”).  Yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik  kontemporer  yang  bersifat  inovatif,  masa kini,  dan bukan  tradisional.  Karya  tersebut dilindungi  karena  mempunyai  nilai  seni,  baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.
Pasal 1 Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:
1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta  adalah  seorang  atau  beberapa  orang yang  secara  sendiri-sendiri  atau  bersama- sama  menghasilkan  suatu  ciptaan  yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan  adalah  setiap  hasil  karya  cipta  di bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra yang  dihasilkan  atas  inspirasi,  kemampuan, pikiran,  imajinasi,  kecekatan,  keterampilan, atau  keahlian  yang  diekspresikan  dalam bentuk nyata.
Perlindungan  hak  cipta  dibagi  menjadi dua,  yaitu  perlindungan  terhadap  hak  moral  dan perlindungan terhadap hak ekonomi.
Perlindungan  terhadap  hak  moral  pencipta untuk:
(1) tetap mencantumkan atau tidak mencatumkan namanya pada salinan sehubungan  dengan  pemakaian  ciptaannya untuk umum;
(2) menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
(3) mempertahankan  haknya  dalam  hal  terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan,  atau  hal  yang  bersifat  merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
Masa  perlindungan  hak  moral  diberikan tanpa  batas  waktu  sesuai  dengan  Pasal  57  ayat (1)  UU  28  Tahun  2014.    Untuk  hak  ekonomi, perlindungannya diberikan selama hidup
pencipta  dan  terus  berlangsung  selama  70  tahun setelah  pencipta  meninggal  dunia,  terhitung mulai  tanggal  1  Januari  tahun  berikutnya  (Pasal 58  ayat  (1)  UU  28  Tahun  2014).  Apabila  hak cipta  tersebut  dimiliki  oleh  suatu  badan  hukum, maka  masa  perlindungannya  berlaku  selama  50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
Jenis ciptaan yang perlindungannya diberikan  selama  hidup  pencipta  ditambah  70 tahun  setelah  pencipta  meninggal  dunia  seperti yang  diatur  dalam  Pasal  58  tersebut  hanya berlaku untuk ciptaan:
a. buku,  pamflet,  dan  semua  hasil  karya tulis lainnya;
b. ceramah,  kuliah,  pidato  dan  Ciptaan sejenis lain;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama,  drama  musikal,  tari,  koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. karya  seni  rupa  dalam  segala  bentuk seperti  lukisan,  gambar,  ukiran,  kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. karya arsitektur;
h. peta; dan
i. karya seni batik atau seni motif lain.
Sementara  itu, untuk  jenis  ciptaan  yang berupa:
a. karya fotografi;
b. potret;
c. karya sinematografi;
d. permainan video;
e. program komputer;
f. perwajahan karya tulis;
g. terjemahan,  tafsiran,  saduran,  bunga rampai,  basis  data,  adaptasi,  aransemen, modifikasi,  dan  karya  lain  dari  hasil transformasi;
h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi  atau  modifikasi  ekspresi budaya tradisional;
i. kompilasi  ciptaan  atau  data,  baik  dalam format  yang  dapat  dibaca  dengan program  komputer  atau  media  lainnya; dan
j. kompilasi  ekspresi  budaya  tradisional selama  kompilasi  tersebut  merupakan karya yang asli;
Sesuai  dengan  Pasal  59  ayat  (1), perlindungannya  diberikan  selama  50  tahun
sejak  pertama  kali  dilakukan  pengumuman. Sementara untuk ciptaan yang berupa karya seni terapan, menurut Pasal 59 ayat (2) perlindungannya  diberikan  selama  25  tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
Selain  hak  cipta,  pada  produk  batik  dapat juga mengajukan pendaftaran hak merek. Dalam perlindungan  Hukum  Merek,  ada  perlindungan Indikasi  Geografis ,    yaitu  suatu  tanda  yang menunjukkan  daerah  asal  suatu  barang  dan/atau produk  yang  karena  faktor  lingkungan  geografis termasuk  faktor  alam,  faktor  manusia  atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan  reputasi,  kualitas,  dan  karakteristik tertentu  pada  barang  dan/atau  produk  yang dihasilkan.
Hal  ini  diatur  dalam Pasal  1  angka 7 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis (“UU Merek  dan  IG ”), hak  atas Indikasi  Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada  pemegang  hak  Indikasi  Geografis  yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik  yang  menjadi  dasar  diberikannya pelindungan  atas  Indikasi  Geografis  tersebut masih ada.
Ketentuan  mengenai  Indikasi  Geografis diatur  dalam Pasal  53 UU  Merek  dan  Indikasi Geografis sebagai berikut:
(1) Indikasi Geografis dilindungi setelah
Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.
(2) Untuk memperoleh pelindungan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.
(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
a. lembaga  yang  mewakili  masyarakat  di kawasan geografis tertentu yang
mengusahakan  suatu  barang  dan/atau produk berupa:
1. sumber daya alam;
2. barang kerajinan tangan; atau
3. hasil industri.
b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
Produk  Batik  dihasilkan  tentunya  melalui beberapa  proses  yang  dilakukan  oleh  pengrajin yang  membentuk  industri,  baik  industri  kecil, menengah  maupun  sudah  berkembang  menjadi industri  besar.  Sehingga  selembar  batik  sudah pasti merupakan hasil industri. Oleh karena batik merupakan  hasil  industri  maka  dapat  diberi peluang  untuk  didaftarkan  oleh  pengrajin  atau pengusahanya  sebagai  Haki  dalam  bentuk  hak
Indikasi  Geografis  sebagaimana  diatur  pada Pasal  53  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis. Kenapa  produk  batik  dapat  didaftarkan  sebagai Haki  Indikasi  Geografis,  hal  ini  dikarenakan produk  batik  merupakan  karya  seni  yang mempunyai  ciri  khas  tersendiri  pada  masing- masing  daerah.  Untuk  membedakan  antara produk  batik  yang  dihasilkan  oleh  masing- masing pengrajin yang tentunya juga mempunyai  perbedaan,  maka  masing-masing pengrajin atau pengusaha batik dapat mendaftarkan merek produknya masing-masing.
Pada  proses  pembuatan  dan  pewarnaan produk batik secara umum sama, namun masing- masing  pengrajin/pengusaha  batik  tentunya mempunyai  cara  dan  kiat-kiat  tersendiri  untuk menghasilkan  produk  batik  yang  berkualitas. Kiat-kiat  tersebut  merupakan  rahasia  dagang yang  sangat  berharga  bagi  pemiliknya.  Jika rahasia dagang tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain  tanpa  izin  dan  dengan  cara  curang,  maka tidak menutup kemungkinan dapat mempengaruhi  omset  pemiliknya.  Untuk  itu setiap  pengrajin/pengusaha  batik  wajib  menjaga kerahasiaan rahasia dagangnya. Menjaga kerahasiaan  rahasia  dagang  merupakan  syarat wajib  untuk  mendapatkan    perlindungan  rahasia dagangnya. Jika ada pihak lain yang meniru atau membocorkannya  tanpa  izin  pemiliknya,  dapat digugat  untuk  membayar  ganti  rugi.  Diantara bentuk  rahasia  dagang  yaitu  komposisi  zat pewarna  sehingga  menghasilkan  warna  yang khas dan kualitas tersendiri yang merupakan ciri dan nilai jual dari masing-masing pengrajin/pengusaha batik.
Rahasia  Dagang,  sebagaimana  ternyata dalam Pasal 1 poin 1 UU Nomor 30  tahun 2000 tentang  Rahasia  Dagang  (“ UU Rahasia Dagang”) , didefinisikan sebagai berikut : “ Rahasia  Dagang  adalah  informasi  yang  tidak diketahui  oleh  umum  di  bidang  teknologi dan/atau  bisnis,  mempunyai  nilai  ekonomi karena  berguna  dalam  kegiatan  usaha  dan dijaga kerahasiannya”.
Menurut  Pasal  2  UU  Rahasia  Dagang, ruang  lingkup  dari  rahasia  dagang  tersebut meliputi  metode  produksi,  metode  pengolahan, metode  penjualan  atau  informasi  lain  di  bidang teknologi  dan/atau  bisnis  yang  memiliki  nilai ekonomi yang  tidak  diketahui  masyarakat umum. Kesimpulannya,
Rahasia Dagang merupakan informasi yang tidak
diungkapkan (undisclosed informations), oleh karena  itu  harus  dijaga  kerahasiaannya  dengan sebagaimana mestinya.
Rahasia  dagang  tersebut,  menurut  UU Rahasia  Dagang  tidak  perlu  didaftarkan  atau dicatatkan. Kepemilikan rahasia dagang otomatis dimiliki  oleh  pemegang  haknya,  ketika  unsur- unsur  obyek  atas  hak  rahasia  dagang  terpenuhi. Pencatatan  rahasia  dagang  wajib  dilakukan hanya saat terjadi saat pengalihan hak, yaitu atas terjadinya  pewarisan,  hibah,  wasiat  perjanjian tertulis  atau  sebab-sebab  lain  yang  dibenarkan oleh  peraturan  undang-undang.  Salah  satu bentuk pengalihan hak adalah dengan pemberian lisensi.  Lisensi,  dalam  Pasal  1  angka  5  UU Rahasia Dagang, didefinisikan sebagai izin yang diberikan  oleh  pemegang  hak  rahasia  dagang kepada  pihak  lain  melalui  perjanjian  pemberian hak  (bukan  pengalihan  hak).  Dengan  diberikan lisensi,  maka  penerima  hak  akan  menikmati manfaat  ekonomi  dari  Rahasia  Dagang  yang diberikan  perlindungan,  melalui  jangka  waktu dan syarat tertentu.
Pada  proses  pembuatan  batik  dapat dilakukan pengembangan metode proses pembuatannya  yang  menurut  ketentuan  tentang Haki sebagai hak paten. Hak Paten diatur dalam UU  No.  13  Tahun  2016  tentang  Paten  (“ UU Paten “)  dimana  pengertian  Paten  dalam  UU

## Paten adalah sebagai berikut:
Paten  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang  teknologi untuk  jangka  waktu  tertentu melaksanakan  sendiri  invensi  tersebut  atau memberikan  persetujuan  kepada  pihak  lain untuk melaksanakannya. Paten itu hak kekayaan intelektual  yang  diperuntukan  untuk penemuan di bidang teknologi bukan logo (merk).
Perlindungan Hak Paten adalah meliputi:
(1) Paten,  yaitu  diberikan  untuk  Invensi  yang baru,  mengandung  langkah  inventif,  dan dapat  diterapkan  dalam  industri.  Jangka waktu  perlindungan  Paten  yaitu  20  (dua puluh)  tahun  terhitung  sejak  tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang.
(2) Paten  Sederhana,  yaitu  diberikan  untuk setiap  Invensi  baru  berupa  pengembangan dari  produk  atau  proses  yang  telah  ada  dan dapat  diterapkan  dalam  industri.  Jangka waktu  perlindungan  Paten  Sederhana  yaitu 10  (sepuluh)  tahun  terhitung  sejak  tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang.
Invensi dalam Paten tidak meliputi:
(1) kreasi estetika;
(2) skema;
(3) aturan  dan  metode  untuk  melakukan kegiatan  yang  melibatkan  kegiatan  mental; permainan; dan bisnis.
(4) aturan  dan  metode  yang  hanya  berisi program komputer;
(5) presentasi mengenai suatu informasi; dan
(6) temuan  (discovery)  berupa  (i)  penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal;dan  (ii)  bentuk  baru  dari  senyawa yang  sudah  ada  yang  tidak  menghasilkan peningkatan  khasiat  bermakna  dan  terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.
Masyarakat  masih  banyak  yang  keliru beranggapan  bahwa  perbuatan  mendaftarkan merek  maupun  hak  cipta  dengan  menggunakan istilah  mematenkan.  Istilah  mendaftarkan  paten merek  atau  mematenkan  merk  atau  daftar  hak paten  merek  adalah  keliru  dimana  paten  dan merek merupakan hak kekayaan intelektual yang berbeda.  Pengertian  dan  perlindungan  Paten sebagaimana telah diuraikan diatas.
Pengertian  merek  sebagaimana  diatur pada  Pasal  1  angka  (1)  UU  No  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  (“ UU Merek & IG “)  bahwa
Merek  adalah  tanda  yang  dapat  ditampilkan secara  grafis  berupa  gambar,  logo,  nama, kata,  huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam bentuk  2  (dua)  dimensi  dan/atau  3  (tiga) dimensi,  suara,  hologram,  atau  kombinasi dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Hak  atas  Merek  diperoleh  setelah  Merek tersebut  terdaftar.  Merek  terdaftar  mendapat pelindungan  hukum  untuk  jangka  waktu  10 (sepuluh)  tahun  sejak  Tanggal  Penerimaan  dan dapat  diperpanjang  untuk  jangka  waktu  yang sama.  Berdasarkan  uraian  diatas,    dapat disimpulkan  bahwa  pada  produk  batik  terdapat peluang  untuk mendaftarkan beberapa jenis  Hak Kekayaan  Intelektual  yang  berfungsi  untuk melindungi  karya  seseorang  dalam  bidang  seni batik  yang  tidak  terbatas  pada  perlindungan  hak cipta saja.

## Keberadaan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Pada Seni Jambi di Kota Jambi. Batik
Usaha  Batik  Jambi  merupakan  salah  satu kelompok  Industri  Kecil  dan  Menengah  (IKM) yang  berkembang  di  Kota  Jambi  dan  bahkan menjadi  salah  satu  produk  unggulan  daerah.
Pada  tahun  2016  tercatat  98  unit  IKM  Batik Jambi  yang  tersebar  di    beberapa  kecamatan yang  ada  di  Kota  Jambi  yaitu  Kecamatan Danau      Teluk  dan  Pelayangan  (  Kawasan Sebrang Kota Jambi /sekoja ), Kecamatan Danau Sipin,  Kecamatan  Telanai  Pura,    Kecamatan Kota  Baru,  ,  Kecamatan  Jambi  Selatan, Kecamatan  Pasar,  Kecamatan  Jelutung  & Kecamatan  Jambi  Timur.  (Data  Disperindag Kota  Jambi  Desember  2016).  Pada  tahun  2017 tercatat  88  unit  IKM  Batik  Jambi  yang  tersebar pada  beberapa  kecamatan  yang  sama  pada  data tahun  2016.  (Data  Disperindag  Kota  Jambi 2017).
Meningkatkan  daya  saing  IKM  Batik Jambi  dapat  dilakukan  melalui  inovasi  dalam motif,  warna  dan  produk  turunannya  guna menghadapi  serbuan  produk  batik  dan  tekstil lainnya.    Pemberian  nama  pada  motif    Batik Jambi,  diberikan  pada  setiap  satu  bentuk  motif seperti  Batang  Hari,  Bungo  Pauh,  Duren  Pecah, Kapal  Sanggat,  Merak  Ngeram,  Tampok Manggis,  Candi  Muara  Jambi,  Kaca  Piring, Puncung  Rebung,  dan  Angso  Duo  Bersayap. Artinya,  penamaan  bukan  diberikan  pada  suatu rangkaian  bentuk  dari  berbagai  unsur  atau elemen yang telah didesain sedemikian rupa dan telah  menjadi  satu    kesatuan  yang  utuh. Meskipun  demikian  dalam  penerapannya  tidak monoton  pada  satu  motif  saja  dan  sehelai  kain biasanya  terdiri  dari  motif  pokok  dengan didampingi  motif    isian  lainnya  seperti  motif tabor titik, tabor bengkok, dan belah ketupat.
Pengrajin  Batik  Jambi  mayoritas  terpusat di  kawasan  Seberang  Kota  Jambi  yang menghasilkan  berbagai  macam  corak  dan  motif. Seperti  motif  angsoduo,  keris  siginjai,  sungai batanghari,  durian  pecah,  kapal  dan  motif-motif lainnya.  Sekoja merupakan sentra batik terbesar di Jambi. Daerah Jambi memiliki pengrajin yang aktif  berproduksi  di  setiap  kelurahannya. (jambi.antaranews.com:2017). Dekranasda Provinsi  Jambi  mengutamakan  pengembangan batik  dengan  tetap  mempertahankan  kearifan lokal.
Pada  produk  batik  terdapat  kemungkinan diberikan  beberapa  macam  Hak  Kekayaan Intelektual  (Haki).  Demikian  juga  halnya  pada produk  batik  Jambi  dapat  didaftarkan  berbagai Haki untuk melindungi karyanya dari kecurangan pihak lain. Namun sangat disayangkan  bahwa  industri  batik  Jambi  di  kota Jambi  sebagian  besar  hanya  mendaftar  dalam bentuk  izin  usaha  saja  sebagaimana  yang terdaftar pada Dinas Perdagangan &
Perindustrian Kota Jambi. Sedangkan pendaftaran  hak  cipta  produk  batik  Jambi  masih sangat  minim,  apalagi  pendaftaran  mereknya, sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Kasubbid AHU  dan  Karya  Intelektual  Kementrian  Hukum & HAM RI Kantor Wilayah Jambi, Bpk.Zulhendri  Faisal,  SH.MH.  : Masyarakat masih  sedikit  yang  mendaftarkan  hak  cipta produk batik yang mereka buat. Yang mengajukan  hak  cipta  melalui  kantor  KumHam Wilayah  Jambi  kebanyakan  merupakan  hak cipta  dari  bidang  lainnya.  Kantor  KumHam hanya mencatat register permohonan, selanjutnya apakah permohonan tersebut diterima  atau  tidak,  informasinya  langsung kepada yang bersangkutan, sehingga kami tidak punya  data  lengkap  pemegang  sertifikat  HAKI yang diajukan oleh masyarakat Jambi .
Pendaftaran dapat dilakukan secara on line dan  cukup  mencatatkan  regitrasinya  saja  pada Kantor  Kementrian  Hukum  &  HAM  daerah. Kementrian  Hukum  &  HAM  Kantor  Wilayah Jambi  tidak  mempunyai  data  lengkap  tentang Haki  yang  sudah  diterima  dan  yang  sudah mempunyai  sertifikat.  Untuk  itu  diperlukan penelitian  lebih  lanjut  tentang  kepemilikan  haki khususnya  pada  produk  batik  Jambi  di  Kota Jambi.
Dengan  semakin  pesatnya  pertumbuhan batik  dan  makin  terbukanya  pasar  global,  untuk melindungi desain motif batik Jambi, pemerintah daerah  Jambi  bekerjasama  dengan  Dekranasda Jambi  telah  mendaftarkan  ciptaan  seni  batik Jambi  pada  Dirjen  HaKI,  untuk  mendapatkan perlindungan  hak  cipta  dengan  tujuan  motif Jambi  dapat  terjaga  keaslian  dan  kelestariannya. Beberapa  motif  yang  telah  mendapatkan  Hak Cipta  (HaKI)  dan  akan  terus  diperjuangkan, sebagaimana daftar berikut :
No. Judul Motif Asal 1. Kuau Berhias Provinsi Jambi 2. Bungo Pauh Provinsi Jambi 3. Bungo Melati Provinsi Jambi 4. Merak Ngeram Provinsi Jambi 5. Kapal Sanggat Provinsi Jambi 6. Duren Pecah Provinsi Jambi 7. Kepak Lepas Provinsi Jambi 8. Tagapo Provinsi Jambi 9. Sisik Ikan Provinsi Jambi 10. Bungo Antelas Provinsi Jambi 11. Batanghari Provinsi Jambi 12. Bungo Bangkai Kabupaten Bungo 13. Bungo Sawit Kabupaten Batanghari 14. Punai Merindu Kabupaten Batanghari 15. Perahu Pencolong Kabupaten Batanghari
16. Bungo Nago Sari Kabupaten Batanghari 17. Daun Karet Kabupaten Batanghari 18. Pohon Rotan Kabupaten Batanghari.
(Jambikota.go.id: 2018).
Setiap  kabupaten/kota  se-Propinsi  Jambi, telah  pula  membuat  ciri  khas  desain  batik  dari daerah  masing  –  masing,  seperti  Kota  Jambi mempunyai  motif  khas  yaitu  merak  ngeram, batanghari,  kapal  sanggat,  duren  pecah,  dll. Pemegang sertifikat hak ciptanya adalah provinsi Jambi.  Hal  ini  dikarenakan  Kota  Jambi merupakan  ibu  kota  provinsi  Jambi,  maka  sulit memisahkan  secara  khusus  kepemilikan  Haki untuk produk batik ini.
Dari  data  yang  diperoleh  tersebut  diatas terlihat bahwa sertifikat Haki produk batik Jambi khususnya  kota  Jambi  baru  terbatas  pada  hak cipta. Sementara untuk hak merek masih terbatas pada  pendaftaran  merek  sebagai  nama  usaha industri batik atau nama untuk izin  usaha batik, itupun pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana  hasil  wawancara peneliti  dengan  beberapa  orang  pemilik  sanggar batik yang ada di seberang kota Jambi ( sekoja). Salah seorang Pengrajin & pemilik sanggar batik di  kota  Jambi  mengatakan  bahwa  mereka  para pengrajin  sudah  sering  mengikuti  seminar maupun  pelatihan  tentang  batik  termasuk pelatihan  tentang  pendaftaran  hak  kekayaan intelektual  yang  diadakan  oleh  Kementrian Hukum  &  HAM  kantor  wilayah  Jambi  maupun oleh  Dinas  Perdagangan  &  Perindustrian  Kota Jambi.  Hal  senada  juga  disampaikan  oleh pengrajin batik Jambi lainnya di Sekoja. Namun para pengrajin masih belum melakukan pendaftaran  secara  individu,  baik  hak  cipta maupun  merek,  menurut  mereka  karena  masih mempertimbangkan biaya pendaftaran, sementara omset mereka belum memadai.
Berdasarkan  beberapa  informasi  yang didapat  sebagaimana  diuraikan  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  keberadaan  Hak  Kekayaan Intelektual  batik  Jambi  khususnya  Kota  Jambi baru  terbatas  pada  kepemilikan  Hak  Cipta  yang dimiliki  oleh  pemerintah  daerah.  Sedangkan pendaftaran  hak  cipta  bagi  masing-masing individu masih kurang diminati oleh masyarakat, padahal mereka mempunyai karya dalam bentuk kreasi baru pengembangan dari motif yang sudah ada.  Demikian  juga  dengan  teknis  pewarnaan dan  teknis  proses  pembuatan  batik  yang dikembangkan  oleh  masing-masing  pengrajin dapat  dijadikan  sebagai  Haki  milik  individu sebagai  hak  Rahasia  Dagang  atau  sebagai  hak
Paten  maupun  hak  Merek.  Dengan  demikian Haki untuk batik Jambi tidak hanya dimiliki oleh pemerintah  daerah,  tetapi  dapat  juga  dimiliki secara individu oleh pengrajin. Hal ini tentu saja merupakan peluang untuk meningkatkan pendapatan  mereka  tidak  hanya  dari  hasil menjual  produknya  saja,  tetapi  juga  dapat memperoleh  pendapatan  dari  perjanjian  lisensi dengan pihak lain dari Haki yang mereka miliki.

## SIMPULAN
Dari  uraian  pada  bab  pembahasan  dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pembuatan  produk  batik  melalui  beberapa tahapan  dari  mulai  pembuatan  desain  motif, melukis  dengan  lilin  cair  pada  kain, pewarnaan, nglorot selanjutnya proses pencucian  dan  pengeringan,  yang  masing- masing  memerlukan  keahlian  dan  kreatifitas tersendiri. Dengan beberapa tahapan tersebut maka  pada  produk  batik  terdapat    beberapa hak kekayaan intelektual yang perlu mendapatkan perlindungan, seperti hak cipta, rahasia dagang, hak paten, indikasi geografis dan merek .
2. Batik  Jambi  merupakan  salah  satu    produk unggulan  UMKM  provinsi  Jambi,  demikian juga  Kota  Jambi.  Usaha  Batik  Jambi merupakan  salah  satu  kelompok  Industri Kecil  dan  Menengah  (  IKM  )  yang berkembang di Kota Jambi. Berdasarkan data yang  diperoleh  pada  Dinas  Perdagangan  dan Perindustrian Kota Jambi, bahwa pada tahun 2016 tercatat 98 Unit IKM Batik Jambi, pada tahun  2017  terdapat  88  unit  IKM  Batik Jambi.  Masing-masing  IKM  pada  umumnya belum mempunyak hak kekayaan intelektual. Hanya  terbatas  merek  yang  didaftar  pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai  merek  untuk  pendaftaran  izin  usaha. Hal  ini  disebabkan  karena  mereka  masih merasa  belum  sesuai  dengan  omset  yang mereka peroleh, sementara untuk pendaftaran tentu dibutuhkan biaya.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Abdulkadir Muhammad, “Hukum  Perdata Indonesia”  ,  PT.Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 2000.
Afrillyanna  Purba,  TRIPs-WTO  &  Hukum  HKI Indonesia  Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni  Batik  Tradisional    Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Agus  Sardjono, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan
Pengetahuan
Tradisional, Bandung:
PT.Alumni, 2006.
Burhan    Ashshofa, Metode  Penelitian  Hukum , Rineka Cipta Jakarta, 1998. Djulaeka,  Konsep  Perlindungan  Haki  Perspektif
Kajian Filosofis
HaKI Kolektif-
Komunal,Setara Press, Jawa Timur, 2014. Kholis  Roisah, Konsep  Hukum  Hak  Kekayaan
Intelektual, Setara Pres : Malang, 2015.
M.  Solly  Lubis, Filsafat  Ilmu  dan  Penelitian ,
Mandar Maju Bandung, 1994
OK.Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan
Intelektual  (  Intelectual  Property  Rights), PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2015. Sudjana Sudaryat, dan Rika Ratna Permata, Hak Kekayaan Intelektual, Memahami prinspdasar, cakupan dan Undang-
Undang    yang  berlaku, Bandung:  Oase Media, 2010. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan Desertasi, Jakarta:  Rajagrafindo  Persada, 2014. Jurnal Ilmiah Suhikmah, Upaya  Pemerintah  Daerah  Jambi Dalam  Rangka  Perlindungan  Hukum Terhadap  Ciptaan  Motif  Batik  Yang Belum Terdaftar, Tesis, 2008. Wahyu Agus Kurniawati As, Studi Perlindungan Hukum  Hak  Cipta  Seni  Batik  di  Kota Surakarta, Skripsi tahun 2010. Moch Najib Imanullah dkk.  “Problematika Hak
Kekayaan
Intelektual (HKI) pada
Kerajinan  Batik  Kayu”. Majalah  Hukum
Yustisia .  Nomor  68.  Surakarta:  Fakultas Hukum  Unversitas Sebelas Maret, 2005.
_________, Peta Jalan (Road-Map) Pengembangan  Produk  Unggulan  Batik Dalam  Kerangka  Sistem  Inovasi  Daerah
(Sida)  Kota  Jambi ,  Bappeda  Kota  Jambi Tahun 2015. Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang  –  undang  Nomor    28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta.
Undang – undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Undang – undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Undang – undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Website https://psetiadharma.wordpress.com/tag/batik/. https://jambi.antaranews.com/berita/322751/upa
ya-pemerintah-menduniakan-batik-jambi https://jambikota.go.id/new/profil-industri.