## STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DAN RUANG TERBUKA HIJAU UNTUK MERAIH PENGHARGAAN ADIPURA
Ipa Hafsiah Yakin UNSAP Sumedang Email: Ipa.yakin@yahoo.co.id

## Abstrak
Adipura  adalah  program  kerja  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  yang berlingkup  nasional  untuk  mewujudkan  wilayah  yang  berwawasan  lingkungan  menuju pembangunan berkelanjutan. Sumedang yang pernah meraih dua kali Piala Adipura. Keinginan untuk meraih kembali Piala Adipura terus diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yaitu  melalui  penanganan  masalah  sampah  dan  ruang  terbuka  hijau.  Inti  dari  penelitian  ini adalah  bagaimana  strategi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sumedang  dalam  pengelolaan sampah  dan  ruang  terbuka  hijau  untuk  meraih  penghargaan  Piala  Adipura.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  dengan  informan  penelitian  dari  unsur  Pejabat Pemerintah,  Pemerhati  Lingkungan,  Pakar  di  bidang  lingkungan  hidup,  dan  masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, display data dan triangulasi data. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  strategi  dalam  pengelolaan  sampah  dan  ruang  terbuka  hijau dinilai masih belum optimal. Hal tersebut dampak dari kurang konsistennya pemerintah daerah menangani  sampah  dan  ruang  terbuka  hijau  di  wilayah  perkotaan,  kurangnya  peran  serta masyarakat  dan  kebijakan  pemerintah  daerah  yang  belum  mendukung  dalam  penanganan masalah  lingkungan  di  Kabupaten  Sumedang.  Hambatan  lain  ditimbulkan  dari  kurangnya sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian lingkungan sehingga banyak menimbulkan kerusakan lingkungan. Saran dari penelitian  ini  yaitu  komitmen  pemerintah  daerah  Kabupaten  Sumedang  untuk  menerapkan sistem  pengelolaan  3R  ( Recyle,  Reuse,  Reduce )  dengan  ditunjang  anggaran,  sarana  dan prasarana  serta  sumber  daya  manusia  yang  profesional  di  bidang  lingkungan  hidup  dan kehutanan.
Kata Kunci : Strategi, pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, adipura.

## Abstract
Adipura is a work program of the Ministry of Environment and Forestry with a national scope to create an environmentally friendly area towards sustainable development. Sumedang, who has  won  the  Adipura  Cup  twice.  The  desire  to  win  the  Adipura  Cup  again  continues  to  be realized through various programs and activities, namely through handling waste problems and  green  open  spaces.  The  essence  of  this  research  is  how  the  strategy  of  the  Sumedang Regency  Government  in  waste  management  and  green  open  space  to  win  the  Adipura  Cup award.  This  research  uses  qualitative  research  methods,  with  research  informants  from elements of Government Officials, Environmental Observers, Environmental Experts, and the community.  Data  analysis  techniques  used  are  data  reduction,  data  display  and  data triangulation. The results of the study indicate that the strategy in waste management and green open space is still considered not optimal. This is the impact of the local government's lack of
consistency in handling waste and green open spaces in urban areas, the lack of community participation  and  local  government  policies  that  have  not  been  supportive  in  handling environmental problems in Sumedang Regency. Other obstacles arise from the lack of human resources in the environmental and forestry sectors, and the weak supervision and control of the environment, causing a lot of environmental damage. Suggestions from this research are the commitment of the local government of Sumedang Regency to implement a 3R management system (Recycle, Reuse, Reduce) supported by budget, facilities and infrastructure as well as professional human resources in the environmental and forestry fields.
Keywords: Strategy, waste management and green open space, adipura.

## A. PENDAHULUAN
Sampah  menjadi  permasalahan  serius  di  Kabupaten  Sumedang.  Penghargaan  menjadi  Kota Buludru  sekarang  bukan  lagi  menjadi  sebuah  kebanggaan  tetapi  menjadi  sebuah  tantangan yang harus dipecahkan. Tahun 1980 gelar penghargaan sebagai kota Buludru menghantarkan Sumedang sebagai peraih Piala Adipura yang pertama tahun 1984 dan penghargaan 1997 di bawah  Kepemimpinan  Bupati  H.M  Husein  Jachjasaputra.    Program  Adipura  harus  dapat merespon Target Jakstranas, yaitu menjadikan semua kota-kota di Indonesia pada tahun 2025, pengelolaan  sampahnya  100%,  dengan  30%  pengurangan  dan  70%  penanganan.  Sehingga Program  Adipura  harus  dapat  mendorong  daerah  dalam  pencapaian  yang  diamanatkan Jakstranas  (Peraturan  Presiden  Nomor  97  Tahun  2017  Tentang  Kebijakan  dan  Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga).
Beberapa  permasalahan  yang  timbul  dalam  sistem  penanganan  sampah  yang  terjadi selama ini adalah :
a) Dari  segi  pengumpulan  sampah  dirasa  kurang  efisien  karena  mulai  dari  sumber  sampah sampai ke tempat pembuangan akhir, sampah tidak dipilah-pilah sehingga kalaupun akan diterapkan teknologi lanjutan berupa komposting maupun daur ulang perlu tenaga untuk pemilahan menurut jenisnya sesuai dengan yang dibutuhkan, dan hal ini akan memerlukan dana serta menyita waktu.
b) Pembuangan  akhir  ke  TPA  (Tempat  Pembuangan  Akhir)  dapat  menimbulkan  masalah, antara lain : Perlu lahan yang besar bagi Tempat Pembuangan Akhir sehingga hanya cocok bagi kota yang masih mempunyai banyak lahan yang tidak terpakai. Apabila penduduk di kota  semakin  bertambah jumlahnya  maka  sampah akan  semakin  bertambah  baik  jumlah dan jenisnya. Hal ini akan semakin bertambah juga luasan lahan bagi TPA
Selain itu, Berbagai masalah lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pembangunan- pembangunan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  di  Kabupaten  Sumedang  secara garis besar adalah sebagai berikut :
1) Pencemaran  udara  yang  diakibatkan    oleh  polusi  udara  dari  kendaraan  bermotor  dan industri-industri;
2) Pencemaran  air  yang  diakibatkan  oleh  limbah  cair  yang  berasal  dari  sumber-sumber potensial seperti sektor bisnis (industri, hotel, restoran, pasar tradisional), rumah sakit, dan rumah tangga/domestik;
3) Pencemaran  tanah,  terutama  di  daerah-daerah  pertanian  yang  disebabkan  karena penggunaan pupuk buatan secara terus menerus serta sampah dari masyarakat kota, yang mengakibatkan  tanah  menjadi  asam,  kurang  bahan  organik,  mematikan  hewan  air,  dan membahayakan perikanan;
4) Permasalahan  pengelolaan  sampah  yang  diakibatkan  oleh  keterbatasan  sarana  dan prasarana persampahan yang tidak sejalan dengan peningkatan laju timbunan sampah,
5) seperti  timbunan  sampah  di  Pasar  Impres  Sumedang,  Pasar  Tanjungsari  dan  Pasar Cimanggung;
6) Penebangan-penebangan liar yang masih terjadi di Kabupaten Sumedang  yang membuat ekosistem alam terganggu dan menjadi penyebab timbulnya bencana-bencana alam;
7) Permasalahan  banjir  di  berbagai  daerah  di  Wilayah  Kabupaten  Sumedang  seperti  di wilayah Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Jatinangor, sebagian di Wilayah Sumedang Kota.
Salah satu dari masalah lingkungan hidup yang paling terlihat adalah masalah sampah. Sampah  yang  tidak  dikelola  dengan  baik  jelas  sangat  mengganggu,  merusak  pandangan, bahkan membahayakan kesehatan. Namun bila dikelola dengan baik, sampah dapat bermanfaat banyak.  Karena  dampak  negatif  lebih  banyak  dirasakan,  banyak  masyarakat  enggan  bila wilayahnya  dijadikan  tempat  pembuangan  akhir.  Namun  apabila  semua  menolak,  persoalan pengelolaan sampah ini tidak akan terselesaikan. Sementara volume sampah setiap hari terus bertambah dan harus dibuang ke suatu tempat pembuangan.
Ruang  Terbuka  Hijau  yang  teridentifikasi  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Kabupaten Sumedang seluas 102,88 HA. Capaian kinerjanya sangat tinggi. Perbandingan dari capaian  kinerja  tahun  sebelumnya  sebesar  99,88%  di  tahun  2018  terdapat  kenaikan  namun dilihat dari capaian tahun 2017 sebesar 101,01% terdapat penurunan. Hal tersebut karena pada tahun  2019  kegiatan  pemeliharaan  Ruang  Terbuka  Hijau  dititik  beratkan  pada  perbaikan ornamen taman dan peningkatan kualitas tanaman. Beberapa permasalahan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau  di Kabupaten Sumedang diantaranya adalah :
1)  Upaya  peningkatan  luasan  lahan  Ruang  Terbuka  Hijau  selalu  terkendala  ketersediaan lahan.
2)  Seringkali terkendala dengan kepentingan publik yang lain misalnya PLN, misalnya tajuk perindang jalur hijau dianggap menganggu perkabelan listrik.
Program Adipura di tahun 2019 ini direvitalisasi dan ditingkatkan dengan mendorong praktik-praktik pengurangan sampah dari sumber hingga circular economy dengan pelibatan seluruh  lapisan  masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan  komitmen  Pemerintah  terhadap  isu lingkungan global dan Pemerintah Daerah bahwa pengelolaan dengan model kumpul-angkut- buang  harus  ditinggalkan.  Sampah  harus  dikelola  sejak  dari  sumbernya  mengingat  semakin sulitnya memperoleh lahan TPA dan beratnya dampak pencemaran sampah yang tidak dikelola dengan  baik.  Dalam  konteks  ini,  pemerintah,  terutama  kabupaten/kota,  bertanggung  jawab dalam pengelolaan sampah sebagai manifestasi dari fungsi pelayanan publik. Untuk itu sumber daya  masyarakat  perlu  dioptimalkan  melalui  upaya-upaya  pelibatan  masyarakat  dalam pengelolaan sampah yang difasilitasi pemerintah.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  maka  penyusun  mengangkat  yang  menjadi  Isu utama yaitu mengenai Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Dalam Pengelolaan Sampah  dan  Ruang  Terbuka  Hijau  Untuk  Meraih  Penghargaan  Adipura.  Berdasarkan identifikasi  masalah  di  atas,  sebagai  pernyataan  masalah    adalah  Bagaimana  Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau untuk meraih penghargaan Adipura. Bagaimana partisipasi masyarakat Kabupaten Sumedang dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau untuk meraih penghargaan Adipura.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Esensi  dari  Program  Adipura  adalah  untuk  menyelesaikan  persoalan  lingkungan  hidup sehingga terwujud Kabupaten/Kota yang bersih, teduh dan berkelanjutan. Lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan hak bagi setiap warganegara. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten  Sumedang  harus  mempunyai  strategi  melalui  komitmen  Bupati  Sumedang  yang
berperan  untuk  membuat  kebijakan  dengan  mendorong  agar  para  pihak      (khususnya masyarakat, lembaga swadaya masyakat maupun lembaga pemerintah yang menjadi lokasi titik pantau)  untuk  berkomitmen,  berkoordinasi  dan  bekerja  sama  secara  sinergi  dan  kolaborasi dengan  didukung  partisipasi  masyarakat  dalam  rangka  Pemerintah  Daerah    Kabupaten Sumedang  untuk  meraih  penghargaan  adipura.  Samsuriyadi  (2017:3)  menyatakan  bahwa strategi  pemerintah  daerah,  dalam  meraih  penghargaan  piala  Adipura,  maka  konsep operasional peneliti gunakan dari teori yang ada adalah tipe-tipe organisasi sebagai berikut :

## 1. Strategi Organisasi (Corporate Strategy)
Dalam  strategi  organisasi,  sebuah  strategi  dirumuskan  melalui  visi  dan  misi  suatu pemerintah daerah atau instansi yang dituangkan ke dalam suatu program atau kegiatan- kegiatan. Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi organisasi ini adalah visi dan misi.
2. Strategi Program (Program Strategy)
Strategi program ini lebih memberikan perhatian kepada implikasi-implikasi strategik dari suatu  program.  Adapun  aspek-aspek  yang  dapat  dilihat  dari  strategi  program  ini  adalah Apakah strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau instansi akan memberikan dampak positif baik terhadap instansi maupun masyarakat, atau malah sebaliknya.
3. Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource Support Strategy)
Strategi  pendukung  sumber  daya  merupakan  suatu  strategi  yang  memanfaatkan  segala sumber daya yang ada dalam sebuah pemerintah daerah atau instansi. Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi sumber daya ini adalah :

## a. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana atau lebih dikenal dengan peralatan adalah setiap benda atau alat yang  dipergunakan  untuk  memperlancar  atau  mempermudah  pekerjaan  atau  gerak aktivitas dari instansi daerah maupun Pemerintah Daerah.
b. Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  merupakan  suatu  aset  atau  modal  non  material  yang  harus tersedia dengan baik bagi terwujudnya tujuan dari suatu instansi yang merupakan motor penggerak bagi pelaksanaan segala program dan kegiatan dari sebuah instansi tersebut.
c. Sumber Daya Finansial
Keuangan merupapakan salah satu faktr yang sangat urgen dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dari sebuah instansi. Suatu kegiatan tidak akan dapat berjalan baik jika tidak didukung oleh ketesediaan finansial dalam sebuah instansi.

## 4. Strategi Kelembagaan (Insstitusional Strategy)
Dalam  strategi  kelembagaan  ini,  kekuatan  strategi  dari  suatu  instansi  terhadap  suatu masalah  terletak  pada  bagaimana  instansi  tersebut  dapat  memanfaatkan  semaksimal mungkin unsur-unsur kelembagaan (aturan, SOP, tanggung jawab, serta kewenangan) yang dimilikinya untuk dapat mendukung pelaksanaan dari suatu kegiatan.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  .  Peneliti  ingin mendapatkan  pemahaman  yang  sifatnya  umum  terhadap  kenyataan  sosial  dari  perspektif partisipan.  Pemahaman  tersebut  tidak  ditentukan  terlebih  dahulu,  tetapi  didapat  setelah melakukan  analisis  terhadap  kenyataan  sosial  yang  menjadi  focus  penelitian.  Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang   kenyataan-kenyataan. Penelitian memilih menggunakan metode penelitian kualitatif karena  peneliti  ingin  menggali  informasi  dengan  menggunakan  cara  yang  digunakan  dalam penelitian kualitatif seperti wawancara mendalam dan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti
akan melakukan beberapa metode untuk mengumpulkan data dari para pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang dengan teknik pengumpulan data  wawancara,  observasi,  studi  dokumentasi.  Penentuan  sampel  penelitian  menggunakan purposive  sampling  dimana  informan  yang  dijadikan  informan  penelitian  merupakan  para pejabat struktural, pemerhati lingkungan yang berkompeten di bidangnya. Model interaktif ini akan diterapkan dalam penelitian ini dengan diawali pengumpulan data (data collection) yang menggunakan  empat  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi  partisipatif,  wawancara terstruktur, dokumentasi dan triangulasi, kemudian dilanjutkan dengan reduksi data. Reduksi data  adalah  merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  yang penting, dicari tema dan polanya.

## D. HASIL DAN PEMBAAHASAN
Tujuan dari pengelolaan sampah adalah kota yang bersih dalam pengertian lingkungan bersih dan  sehat.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  subsistem  pengelolaan  persampahan  kota seyogyanya  tidak  mengabaikan  sistem-sistem  pengelolaan  itu  sendiri,  yaitu  sistem kelembagaan  sebagai  unsur  penyelenggara,  sistem  hukum  sebagai  unsur  pengatur.  Unsur pembiayaan yang tidak lain unsur pendorong. Unsur penyelenggara yang tersendiri dari tiga komponan yatu pemda sastra, lsm-lsm yang bergerak di bidang lingkungan sebagai pemerhati dan  pengamat  lingkungan.  Unsur  pengatur  yakni  pengaturan  dan  penerapannya.  Unsur pendorong  yaitu  sumber  dana  dan  retribusi.  Unsur  pengaruh  yakni  pengaturan  dan penerapannya.  Unsur  pendorong  yaitu  sumber  dana  dan  retribusi.  Unsur  pemotivator  yang terdiri  dari  pengumpulan,  pengangkutan,  dan  pembuangan  akhir.  Unsur  penggerak  yaitu recycle, reuse dan reduce. Unsur-unsur  semestinya berjalan serentak sebagai suatu kesatuan gerak, tidak bergerak sendiri-sendiri. Kebijakan yang dilakukan yang selama ini perencanaan biasanya top down, bukan bottom up. Karena masalah sampah perkotaan adalah melibatkan warga kota, seharusnya perencanaan dilakukan dengan sistem partisipatif.
Sistem pengelolaan sampah yang baik tidak akan pernah terjadi, bila hanya menyoroti salah satu aspek saja, padahal masalah sampah selalu bergerak sesuai dengan perkembangan kota  dan  dinamisasi  masyarakat.  Jika  terjadi  ketidak  keharmonisan,  maka  kita  kembaikan kepada  subsistem  yang  ada  kelembagaan,  hukum,  pembiayaan,  operaisonal  dan  peran  serta masyarakat.  Jika  kelembagaanya  berjalan  kurang  baik,  kita  semestinya  menyoroti  unsur penyelenggara ini. Jika hukumnya tidak berjalan maka unsur pengatur ini yang masih dilihat lagi. Demikian juga jika pembiayaannya tidak pas, maka unsur pendorong ini akan macet.
Sistem  pengelolaan  sampah  yang  baik    tidak  akan  pernah  terjadi,  bila  kita  hanya menyoroti  salah  satu  aspek  saja,  padahal  masalah  sampah  selalu  bergerak  sesuai  dengan perkembangan  kota  dan  dinamisasi  masyarakat.  Jika  terjadi  ketidak  harmonisan,  maka  kita kembalikan  kepada  subsistem  yang  ada  kelembagaan,  hukum  pembiayaan,  operasional, peranserta masyarakat. Jika kelembagaannya berjalan kurang baik, kita semestinya menyoroti unsur penyelenggara ini. Jika hukumnya tidak berjalan, maka unsur pengatur ini yang masih dilihat  lagi.  Demikian  juga  jika  pembiayaannya  tidak  pas,  maka  unsur  pendorong  ini  akan macet. Demikian juga sub-sub sistem yang lain dapat dilihat sebagaimana telah dijelaskan.
Sistem pengelolaan sampah yang baik akan menjadi dampak pada kebersihan kota atau lingkungan hidup bersih yang sehat. Jika seluruh sistem pengelolaan sampah perkotaan dilihat sebagai  kesatuan  gerak.  Pengalaman  pengelolaan  sampah  perkotaan  menjadi  acuan  untuk menilai  pelaksanaan  pelaksanaan  subsistem  yang  telah  dijelaskan.  Demikian juga  kebijakan yang  akan  diambil  termasuk  prioritas  penanganan  dan  pelaksanaan.  Tidak  boleh  dilupakan bahwa sebab akibat dari pelaksanaan masing-masing subsistem saling berinteraksi secara erat dan  mempengaruhi  secara  keseluruhan.  Seberapa  besar  prosentase  dari  masing-masing
penyelenggaraan  subsistem  tergantung  dari  kepemimpinan  dari  kota  tersebut  untuk memutuskan tentunya Kepala Daerah Bupati atau walikota.
Maka  untuk  mewujudkan  strategi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sumedang  dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau untuk meraih penghargaan adipura, maka kunci utamanya adalah ada pada Bupati/Wakil Bupati selaku Kepala Daerah di Kabupaten Sumedang yang bisa membuat kebijakan dan menekan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang  di  Kabupaten  Sumedang  untuk  melangkukan  langkah-langkah  dukungan  strategi dalam  meraih  Adipura.  Sehingga  pendanaan  untuk  program  dan  kegiatan  di  Satuan  Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang diarahkan untuk strategi meraih adipura.

## E. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Untuk Meraih Penghargaan Adipura, Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sumedang  belum  konsisten  untuk menangani masalah sampah dan ruang terbuka hijau. Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu menata kembali Ruang Terbuka Hijau. Pengelolaan sampah di wilayah perkotaan Kabupaten Sumedang  masih  secara  parsial  belum  mengintegrasikan  aspek  pengelolaan  sampah  secara menyeluruh.  Masyarakat  belum  dilibatkan  dalam  pengambilan  keputusan  untuk  mengelola sampah.  Masyarakat  dapat  berperan  dalam  pengelolaan  sampah  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kebijakan pemberian Adipura pernah berhenti karena berbagai  faktor  salah  satunya  faktor  politis.  Dampak  dari  kebijakan  tersebut  menyebabkan pengelolaan  sampah  dan  penataan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di  wilayah  perkotaan Kabupaten Sumedang menjadi tidak serius, sehingga banyak sarana prasarana pendukung yang masih sangat jauh dari optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Aris Dwi Andrianto. (2017). Analisis Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Balikpapan Dalam Meraih  Adipura  Kencana  Tahun  2017).  Sebatik  1410-3737.  Jurnal  Komunikasi Korporat, Magister Imu Komnikasi, London School of Public Relation Jakarta.
Basriyanta (2007). Memanen Sampah. Yogyakarta : Kanisius.
Damanhuri  dan  Padmi,  (2004).  Diktat  Pengelolaan  Sampah.  Teknik  Lingkungan  Institusi Teknologi Bandung : Bandung.
Damanhuri  dan  Tri  Padmi  (2010).  Pengelolaan  Sampah  Edisi  Semester  I  –  2010/2011. Bandung : Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institusi Teknologi Bandung.
Fa  Andrianus  Pandie.  (2013).  Pengelolaan  Persampahan  Dalam  Mendukung  Perolehan Adipura di Kota Semarang. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol.9 (1) : 11  – 19 Maret 2013.
Fahrul  Rozi.  (2018).  Upaya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  Dalam Mendapatkan Piala Adipura Tahun 2017. JOM FISIP Vol.5 Edisi 11 Juli – Desember 2018.
Geblert Michael.dkk.(1996). Pengolahan Sampah. Malang : PPPGT/VEDC Malang. Harson.  M.(2014).  Pengaruh  Bermain  Game  Terhadap  Perkembangan  Remaja.  Surya  :
University Serpong.
Hadiwiyoto (1983). Penanganan dan Pemanfaatan Sampah. Yayasan Idayu : Jakarta. Hartiningsih, Chalid. dkk.(2012). Potensi Dadih Susu Kerbau Fermentasi Sebagai Antioksidan dan Antibaketeri Prosiding Semirata FMIPA Universitas Lampung, Hal. 369-375.
Kamal Hidjaz (2010). Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Makasar : Pustaka Refleksi.
Kartikawan Yudhi. (2007). Pengelolaan Persampahan. Yogyakarta : J. Lingkungan Hidup ramadibrata  Kasman  R..(2007).  Sistem  Pengelolaan  Reaktor  Sampah  Terpadu  Silarsat.
Bandung : Humaniora.
Keputusan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  37  Tahun  1995  Tentang  Pedoman Pelaksanaan Kebersihan Kota dan Pemberian Penghargaan. www.jdih.kemkes.go.id Kodoatie,  R.J.  dan  Sjarief,  Rustam.(2005).  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Terpadu,  Andi Yogyakarta.
Muhamad  Ansorudin  Sidik.  (2011).  Peran  Adipura  Pada  Pelaksanaan  Sistem  Pengelolaan Sampah di Indonesia. J.Tek Ling Vol. 12 No. 3 Hal. 319 – 331 Jakarta Mei 2011 ISSN 1441-318X.
Mutmainnah, Siti Wardhani Bakri Katti.(2014). Analisis Pengaruh Motivasi  Kualitas, Biaya Pendidikan dan Lama Studi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti PPAk. Jurnal FE Universitas Merdeka Madiun.
Prasatia.(2013).  ”analisis  faktor  yang  mempengaruhi  kemungkinan  financial  distress perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  BEI  periode  2008-2011”.  Skripsi.  Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro
Rangkuti,  Freddy  (2014).  Analisis  SWOT.  Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis.  Jakarta  :  PT. Gramedia Pustaka Utama.
Ridwan H.R. (2013). Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Rajawali Pers.
Salusu (2005). Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta : PT. Grasindo.
Salusu  dan  Raymond  Young  (2015).  Pengambilan  Keputusan  Stratejik  Untuk  Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Yogyakarta : Andi.
Samsuriyadi. (2017). Strategi Pemerintah Kabupaten Bintan Dalam Meraih Penghargaan Piala Aipura Tahun 2015. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang 2017
Sastrawijaya (2000). Pencemaran Lingkungan. Jakarta : Rineka Cipta Soekmana  Soma,  (2010).  Pengantar  Ilmu  Teknik  Lingkungan  Seri  :  Pengelolaan  Sampah Perkotaan, Bogor : IPB Press (IPB Taman Kencana Bogor), 1-12, 48-49. Suarna (2008). Keterampilan Dasar Menulis. Jakarta : Universitas Terbuka. Sucipto (2009). Optimalisasi Penggunaan NaOH dan Tapioka Pada Produksi Kertas Seni dari
Pelepah  Pisang.  Jurusan  Teknologi  Industri  Pertanian.  Fak.  Teknologi  Pertanian  – Universitas Barawijaya Jurnal Ilmiah Hal : 46 – 53.
Sudradjat.(2007). Mengelola Sampah Kota. Jakarta : Penebar Swadaya. Sugiyono.(2018). Metode Penelitian Kuantiatif, Kualitatif dan R& D. Bandung : Alfabeta.
Syaqdiah  Nasution.  (2019).  Strategi  Kota  Janjungpinang  Dalam  Meraih  Adipura  2015).  E- Journal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Prodi Ilmu Amdinistrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
Tri  Harisma  Jati.(2013).  Peran  Pemerintah  Dalam  Pengelolaan  Sampah  Lingkungan Permukiman Perkotaan. Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol.1 No.1
Undang Undang Nomor 18 Tahun  2008 tentang Pengelolaan Sampah. www.jdih.setnet.go.id diakses tanggal 1 Oktober 2020.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. www.jdih.setnet.go.id diakses tanggal 1 Oktober 2020
Zulfikar,  Djualiati  Saleh,  Andi  Rosdianti  Razak.  (2015).  Strategi  Pemerintah  Dalam Penerimaan Adipura di Kabupaten Maros. Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2015. Vol.1 No.2