## EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG RI NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DI INDONESIA

## Zul Anwar Ajim Harahap
(Lecturer of of Shariah and Law Sciences Faculty at IAIN Padangsidimpuan) Email: anwarharahap@yahoo.com

## Abstract
This  research  begins  from  the  reality  of  the  existence  of  the  provisions  of  the legislation  Health  which,  according  to  the  analysis  of  the  authors  has  a dimension of Islamic law, so this research motivated the problem of the existence of Islamic law into national law and how Islamic law in the Law of health. The methodology  was  use  a  qualitative  research,  so  that  the  analysis  was  use interpretative analysis, and comparative and inductive analysis. Results found is that  Islamic law  has  existed  in  the  legislation  of  health,  seen  from  the  passages that are similar to the context of Islamic law.
Key Words: Existence, Islamic Law, Health Law

## Abstrak
Penelitian  ini  berawal  dari  kenyataan  tentang  adanya  ketentuan  dalam Undang-undang  kesehatan  yang  menurut  analisa  penulis  memiliki  dimensi hukum Islam, sehingga penelitian ini dilatarbelakangi adanya masalah eksistensi hukum  Islam  dalam  hukum  nasional  dan  bagaiman  hukum  islam  dalam Undang-undang  kesehatan.  Metodologi  yang  digunakan  adalah  metodologi studi kualitatif, sehingga analisa yang dipakai adalah analisa interpretative, dan komparatif  dan  analisa  induktif.  Hasil  yang  ditemukan  adalah  bahwa  hukum Islam  telah  eksis  dalam  Undang-undang  kesehatan,  terlihat  dari  adanya  pasal- pasal yang mirip dengan konteks hukum islam.
Kata Kunci : Eksistensi, Hukum Islam, Undang-undang Kesehatan .

## PENDAHULUAN
Dalam perjalanan Kodifikasi Hukum Nasional Indonesia, keberadaan hukum Islam sangat penting, selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum Islam juga menjadi  inspirator  dan  dinamisator  dalam  pengembangan  hukum  nasional.  Hukum  Islam sangat  dekat  dengan  sosioantropologis  bangsa  Indonesia,  sehingga  kehadirannya  dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas.
Hukum  Islam  memiliki  prospek  dan  potensi  yang  sangat  besar  dalam pembangunan hukum nasional. beberapa contoh hukum Islam yang sudah menjadi hukum nasional  antara  lain:  UU  Perkawinan,  UU  Peradilan  Agama,  UU  Penyelenggaraan  Ibadah Haji,  UU  Pengelolaan  Zakat,  dan  UU  Otonomi  Khusus  Nanggroe  Aceh  Darussalam  serta beberapa undang-undang lain, baik yang secara langsung maupun tidak langsung memuat hukum  Islam  seperti  UU  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  perbankan  yang  mengakui

## 136 Tazkir Vol. 01 No. 2 Juli – Desember 2015
keberadaan Bank Syari'ah dengan prinsip syari'ahnya., atau UU NO. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan  Agama  yang  semakin  memperluas  kewenangannya,  dan  UU  Nomor  21  Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Masuknya  hukum  Islam  dalam  hukum  Nasional  seperti  yang  dikemukakan  dalam teori eksistensi di atas, dapat digambarkan dalam produk-produk yang sudah ada. Di antara produk  undang-undang  dan  peraturan yang  bernuansa  hukum  Islam,  umumnya  memiliki tiga  bentuk:  Pertama,  hukum  Islam  yang  secara  formil  maupun  material  menggunakan corak  dan  pendekatan  keislaman;  Kedua,  hukum  Islam  dalam  proses  taqnin  diwujudkan sebagai sumber-sumber materi muatan hukum, di mana asas-asas dan pninsipnya menjiwai setiap produk peraturan dan perundang-undangan; Ketiga, hukum Islam yang secara formil dan material ditransformasikan secara persuasive source dan authority source .
Sampai saat ini, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia semakin memperoleh  pengakuan  yuridis.  Pengakuan  berlakunya  hukum  Islam  dalam  bentuk peraturan  dan  perundang-undangan  yang  berimplikasi  kepada  adanya  pranata-pranata sosial, budaya, politik dan hukum. Salah satunya adalah diundangkannya Undang Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan.
Abdul  Ghani  Abdullah  mengemukakan  bahwa  berlakunya  hukum  Islam  di Indonesia  telah  mendapat  tempat  konstitusional  yang  berdasar  pada  tiga  alasan,  yaitu: Pertama,  alasan  filosofis,  ajaran  Islam  rnerupakan  pandangan  hidup,  cita  moral  dan  cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan mi mempunyai peran penting bagi terciptanya norma  fundamental  negara  Pancasila);  Kedua,  alasan  Sosiologis.  Perkembangan  sejarah masyarakat  Islam  Indonesia  menunjukan  bahwa  cita  hukum  dan  kesadaran  hukum bersendikan  ajaran  Islam  memiliki  tingkat  aktualitas  yang  berkesiambungan;  dan  Ketiga, alasan  Yuridis  yang  tertuang  dalam  Pasal  24,  25  dan  29  UUD  1945  memberi  tempat  bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian diawali dengan rumusan masalah pokok yang akan diteliti adalah :
1. Bagaimana eksistensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional?
2. Bagaimana  Hukum  Islam  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  bidang  Kesehatan  di Indonesia?
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui eksistensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional.
2. Untuk  menjelaskan  bagaimana  Hukum  Islam  dalam  Peraturan  Perundang-undangan bidang Kesehatan di Indonesia.
Eksistensi Hukum Islam dalam Undang..... Zul Anawar Ajim 137
Dalam  rangka  mendekatkan  pemahaman  tentang  term-term  yang  dipakai  dalam penelitian  ini,  berikut  ini  akan  digambarkan  istilah-istilah  yang  dianggap  penting  dengan maksud agar dapat dipahami dengan benar. Istilah-istilah tersebut adalah :
1. Eksistensi
Eksistensi adalah keberadaan sesuatu pada sesuatu yang lain. Dalam penelitian ini, eksistensi  yang  dimaksud  adalah  tempat  hukum  Islam  dalam  aturan  perundang- undangan  bidang  kesehatan,  baik  yang  bersifat  nilai  hukum  islam,  atau  hukum  Islam secra  mandiri  yang  ada  dalam  rumusan  pasal-pasal  perundang-undangan  bidang kesehatan tersebut.
Dalam  perjalanan  Kodifikasi  Hukum  Nasional  Indonesia,  keberadaan  hukum Islam  sangat  penting,  selain  sebagai  materi  bagi  penyusunan  hukum  nasional,  hukum Islam  juga  menjadi  inspirator  dan  dinamisator  dalam  pengembangan  hukum  nasional. Untuk  lebih  mempertegas  keberadaan  hukum  Islam  dalam  konstalasi  hukum  nasional dapat dilihat dari Teori eksistensi tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia.  Teori  ini  mengungkapkan  bahwa  bentuk eksistensi hukum  Islam  di  dalam hukum nasional lndonesia ialah:
a. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional lndonesia.
b. Ada  dalam  arti  kemandirian,  kekuatan  dan  wibawanya  diakui  adanya  oleh  hukum nasional dan   diberi status sebagai hukum  nasional.
c. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional lndonesia.
d. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.
2. Hukum Islam
Hukum  Pidana  Islam  merupakan  sebagian  dari  Hukum  Islam  yang  ada,  untuk menjelaskan maksud dari Hukum Pidana Islam tersebut terlebih dahulu akan dijelaskan tentang hukum Islam.
Hukum  Islam  dengan  berbagai  defenisi  harus  digambarkan  dalam  tiga bentuknya, yaitu syariat, fiqh dan hukum Islam. 1
Syari'ah  secara  etimologis  dapat  diartikan  jalan  menuju  sumber  air.  Dari pengertian  ini,  syariah  berarti  keseluruhan  jalan  hidup  yang  digarisksn  Allah dan diturunkan kepada nabi Muhammad yang mencakup i'tiqodiyah dan akhlaq. Karena itu, pada awalnya syari'ah identik dengan Dien atau millah. 2
Akan  tetapi  dalam  perkembangan  selanjutnya,  syari'ah  yang  berkaitan  dengan i’tiqodiyah dipisahkan  menjadi ilmu  kalam(tauhid)  dan  syari'ah  yang  berhubungan
1 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hal. 37.
2 A.Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal. 7
138 Tazkir Vol. 01 No. 2 Juli – Desember 2015
dengan akhlak di bahas dalam ilmu  tasawuf. Jadi semula syari'ah mempunyai arti yang luas, yaitu meliputi seluruh ajaran agama baik yang berkaitan dengan akidah (itiqodiyah) maupun berkaitan dengan perbuatan lahir dan sikap batin (akhlaq) manusia.
Syari'at  juga  didefenisikan  oleh  Abdul  Wahab  Khallaf  sebagai  ketentuan Allah  berkaitan  perbuatan  subyek  hukum  untuk  melakukan  suatu  perbuatan,  memilih atau  melakukan  sesuatu  sebagai  syarat,  sebab  atau  penghalang. 3 Dengan  demikian syari'ah merupakan khitab Allah yang berhubungan  dengan  tindak  tanduk  manusia di  luar  akhlaq,  sehingga  syariah  berhubungan  dengan  hukum-hukum  yang  bersifat amaliah.
Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan  bahwa syari'ah adalah  hukum yang di  tetapkan  Allah  dan  rasulnya  yang  secara  jelas  terdapat  dalam Al-Qur'an  dan  hadis  nabi.    Karena  itu  syari'ah  bersifat  tetap,  tidak  berubah  dan seharusnya  tidak  ada  perbedaan  pendapat,  seperti  kewajiban  sholat,  zakat, bebuat adil merupakan syari'ah yang jelas diperintahkan Allah.
Sementara  itu  menurut  Amir  Syrifuddin,  ada  ulama  yang  mengkhususkan pengertian  syari'ah  dengan  apa  yang  bersangkutan  dengan  pengadilan  dan  pengajuan perkara kepada badan peradilan (Mahkamah). Qatadah, pakar Islam klasik sebagaimana diriwayatkan  oleh  al-Thabari  menggunakan  kata  syari'ah  berkaitan  dengan  hak, kewajiban,  perintah  dan larangan,  dengan  tidak  mencaktip  akidah  dan  hikmah  yang dikandung  oleh  agama.  Dari  berbagai  defenisi  syari'ah  tersebut,  menurut  Dede Rosyada,  defenisi  yang  dikemukakan  oleh  Syaltout  lebih  akomodatif,  karena mengganbarkan dan mewakili dua jenis syariah, yaitu ketetapan yang diturunkan oleh Allah  dan  juga  mencakup  norma  yang  dihasilkan  oleh  ijthad  manusia  dalam  usahanya memahami ketetapan Allah itu. 4
Hukum Islam merupakan istilah khas Indinesia sebagai terjemahan dari al fqh al  Islamy atau al-  syari'ah  al-  Islamiyah yang  dalam  literatur  barat  disebut Islamic  law sebagaimana  dikemukakan  oleh  Joseph  Schacht. 5 "  Hukum  Islam  merupakan  rangkaian antara  kata.  "hukum'  dan  "Islam"  yang  berasal  dari  kosa  kata  bahasa  arab hukum dan Islam, dua kata yang banyak disebut dalam Al-Qur'an tetap juga telah menjadi kosa kata baku  dalam  bahasa  Indonesia.  Hukum  dalam  pengertian  yang  sudah  lazim,  adalah kumpulan  kaidah  dan  aturan  tingkah  laku  manusia  yang  berlaku  dan  mengikat dalam  kehidupan  masyarakat  yang  dibuat  oleh  pihak  berwenang.  Sedangkan Islam merupakan  nama  agama  yang  di  turunkan  oleh  Allah  kepada  nabi  Muhammad sebagai pedoman hidup manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan keselamatan
3 Abdul Wahab Khallaf, Ushul Fiqh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hal. 21.
4 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 4.
5 joseph Schact, Islamic Law, (The University of Chichago, 1955), hal. 12.
di akhirat.
Manfaat  dari  penelitian  ini  adalah  :  bahwa  hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan menjadi bahan kajian dan pemikiran bagi para ahli hukum Islam.
a. Hasilnya diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Islam.
b. Juga  dapat  diharapkan  sebagai  perluasan  wawasan  para  pemikir  Hukum  Islam, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman.
c. Pada  tataran  praktis,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan pemikiran  bagi  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dalam  bentuk  perda dalam  upaya  pelaksanaan  Hukum  Islam,  memberi  sumbangan  pemikiran  bagi  para pembuat kebijakan tentang bagaimana proses pelaksanaan Hukum Islam.

## PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  Kualitatif  namun  bersifat  normative  yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum. 6
Penelitian  ini  mencoba  memperkuat  teori-teori  tentang  eksistensi  dan  fungsi Hukum  dalam  masyarakat,  berikut  perubahan-perubahan  yang  terjadi  dalam  proses- proses  perubahan  social.  Teori-teori  inilah  yang  kemudian  lebih  terkenal  dengan  ‚ the social    theories  of  law ‚  dan  seluruh  kajiannya  di  sistemasi  kedalam  kajian  ‚  hukum  dan Masyarakat ‛ ( law and society ).
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan Hukum  (Law  approach),  dengan  dikhusukan  pada  pendekatan  filsafat  Hukum  Islam, yang bercirikan logic, kritis terhadap suatu ketentuan Hukum.
3. Sumber Data
Yang  menjadi  sumber data  dalam  penelitian ini ada dua,  yaitu  sumber  data  primer dan skunder.
Data  Primer  diperoleh  dari  Undang-undang  nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan,  ditambah  dengan  Kajian  tentang  Hukum  Islam  yang  relevan  dengan  judul penelitian tersebut, yaitu antara lain :
a. Al-Qawa’id al-Shugra , Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashirah, 1996.
b. Qawa’id  al-Ahkam  fi  Masalih  al-anam, (Beirut:  Libanon  Muassasat  al-Rayyan,  Cet  ke  2, 1998 M).
6 Bambang Sunggono., Metodologi Penelitian Hukum,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada), hlm. 42

## 140 Tazkir Vol. 01 No. 2 Juli – Desember 2015
Data Skunder diperoleh dari karya-karya pakar Hukum Islam dan lainnya yang berkaitan dengan bahasan yang sedang diteliti, misalnya Fatawa-Fatwa MUI karya Prof. Dr. M.  Atho  Mudzhar,  Ensiklopedi  Hukum Islam,  dan  lainnya  yang  menjadi  data  pendukung dari kebutuhan penelitian.
Ada  beberapa  metode  yang  lazim  digunakan  dalam  penelitian  Kualitatif,  yaitu metode  interpretatif,  yaitu  metode  yang  digunakan  secara  umum  dalam  kajian hermeneutika. 7 Metode  analisa  ini  adalah  suatu  metode  yang  berusaha  menjelaskan  dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah pernyataan. 8
Kedua, metode Analisa induksi, yaitu menganalisa kasus-kasus yang ada kemudian pemahaman yang ditemukan dirumuskan dalam statemen yang umum.

## HASIL PENELITIAN
Dalam  usaha  meneliti  keberadaan  hukum  Islam  yang  ada  dalam  aturan-aturan kesehatan,  terlebih  dahulu  diungkapkan  elemen-elemen  hukum  Islam  yang  ada  dalam aturan-aturan  tentang  kesehatan,  yaitu  Undang-undang  kesehatan  sejak  Kemerdekaan sampai undang-undang yang ada dan berlaku sampai hari ini.
1. UU No. 9/1960.
Undang  Undang  No.  9  Tahun  1960  Tentang  :  Pokok  –  Pokok  Kesehatan    yang dikeluarkan Tanggal  :  15 Oktober 1960 yang berisi VI BAB, 17 Pasal dan berisi tentang : Ketentuan-ketentuan  Umum,  Tugas-tugas  Pemerintah,  Alat  perlengkapan  Pemerintah, Usaha  Swasta,  yang  dalam  aturan  peralihannya  menyebutkan  bahwa  undang-undang ini  dibuat  untuk  membatalkan  uu  produk  Belanda, het  Reglement  op  de  Dienst dervoksgezondheid ‛.
Dalam  Undang-undang  Kesehatan  ini,  sebagai  hasil  konversi  dari  aturan-aturan belanda,  nuansa  hukum  Islam  yang  sangat  sedikit.  Sebagaimana  dua  pasal  yang disebutkan  di  atas.  Aturan  tersebut  masih  berkisar  aturan-aturan  hukum  kesehatan secara umum. Karena undang-undang ini adalah hasil terjemahan dari aturan kesehatan yang  ada  di  Belanda.  Elemen  Hukum  Islam  yang  ditemukan  di  dalamnya  hanyalah berkisar pengaturan minuman keras dan bimbingan beribadah bagi penderita. (pasal 11 dan pasal 8).
2. UU Nomor 23  terahun 1992
UU  Tahun  1960  tersebut  kemudian  disempurnakan  dengan  Undang-Undang Republik  Indonesia    Nomor  23  Tahun  1992    Tentang  Kesehatan  yang  berisi  tentang
7 Syahrin Harahap, Metodologi Studi Tokoh , (Jakarta: Istiqomah Mulya Press, 2006), hal. 59
8 Ibid ., hal. 60.
aturan-aturan kesehatan yang menggabungkan aturan-aturan kesehatan yang telah ada sebelumnya. 9
Dalam  undang-undang  ini  menurut  hemat  penulis  sudah  mulai  mengatur  lebih luas  tentang  hukum  Islam,  karena  sudah  memuat  aturan-aturan  tentang  Aborsi, Transpalansi organ tubuh/bedah plastik, Transfusi darah, bayi tabung, dan Zat Adiktif, namun  belum  mengatur  tentang  bayi  tabung  (kelahiran  di  luar  rahim),  dan  donor darah.  Di  samping  aturan-aturan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan kesehatan. Hal ini sudah dicakup dalam UU berikutnya, yaitu :

## 3. UU Nomor 36 Tahun 2009
Setelah  17  Tahun  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan dilaksanakan dalam bidang kesehatan, Aturan tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan  perkembangan,  tuntutan,  dan  kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat  sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru yaitu Undang-undang nomor 36 tahun 2009; Undang-undang ini terdiri dari 205 Pasal dan 22 BAB. 10
Dari gambaran yang diungkapkan ini dapat dijelaskan bahwa Undang-undang ini lebih rinci dan sudah lebih luas wewenangnya sesuai dengan perkembangan teknologi kesehatan dan informasi. Berikut ini hal-hal yang menjadi aturan-aturan kesehatan yang memiliki titik singgung dengan Hukum Islam.

## Pasal-pasal tentang Zat Adiktif

## Pasal 113
a. Pengamanan  penggunaan  bahan  yang  mengandung  zat  adiktif  diarahkan  agar tidak  mengganggu  dan  membahayakan  kesehatan  perseorangan,  keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
b. Zat  adiktif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  tembakau,  produk yang  mengandung  tembakau,  padat,  cairan,  dan  gas  yang  bersifat  adiktif  yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.
c. Produksi,  peredaran,  dan  penggunaan  bahan  yang  mengandung  zat  adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.
Pasal 114
Setiap  orang  yang  memproduksi  atau  memasukkan  rokok  ke  wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.
9 UU nomor 23 tahun 1992. Pasal 8. (www.Kemendagri.org.)
10 UU nomor 36 tahun 2009. (www.Kemendagri.org.)

## 142 Tazkir Vol. 01 No. 2 Juli – Desember 2015
Pasal 115
(1) Kawasan tanpa rokok antara lain:
a.   fasilitas pelayanan kesehatan;
b.   tempat proses belajar mengajar;
c.   tempat anak bermain;
d.   tempat ibadah;
e.   angkutan umum;
f.   tempat kerja; dan
g.   tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
(2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. 11

## Pasal-pasal tentang Transpalansi Organ Tubuh
Pasal 64
(1)   Penyembuhan  penyakit  dan  pemulihan  kesehatan  dapat  dilakukan  melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
(2)   Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
(3)   Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.
Pasal 65
(1)   Transplantasi  organ  dan/atau  jaringan tubuh  hanya  dapat dilakukan  oleh  tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
(2)   Pengambilan  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  dari  seorang  donor  harus memperhatikan  kesehatan  pendonor  yang  bersangkutan  dan  mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.
(3)   Ketentuan  mengenai  syarat  dan  tata  cara  penyelenggaraan  transplantasi  organ dan/atau  jaringan  tubuh  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 67
(1)   Pengambilan  dan  pengiriman  spesimen  atau  bagian  organ  tubuh  hanya  dapat dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang  mempunyai  keahlian  dan  kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
11 Ibid.
Eksistensi Hukum Islam dalam Undang..... Zul Anawar Ajim 143
(2)   Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau  bagian  organ  tubuh  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 68
(1)   Pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang  mempunyai  keahlian  dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
(2)   Ketentuan  mengenai  syarat  dan  tata  cara  penyelenggaraan  pemasangan  implan obat  dan/atau  alat  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 69
(1)   Bedah  plastik  dan  rekonstruksi  hanya  dapat  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
(2)   Bedah  plastik  dan  rekonstruksi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  norma  yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.
(3)   Ketentuan  mengenai  syarat  dan  tata  cara  bedah  plastic  dan  rekonstruksi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  ditetapkan  dengan  Peraturan Pemerintah.
Pasal 70
(1)   Penggunaan  sel  punca  hanya  dapat  dilakukan  untuk  tujuan  penyembuhan penyakit  dan  pemulihan  kesehatan,  serta  dilarang  digunakan  untuk  tujuan reproduksi.
(2)   Sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari sel punca embrionik.
(3)   Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penggunaan  sel  punca  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 12

## Pasal-pasal tentang Aborsi
Pasal 75
(1)   Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
(2)   Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a.  Indikasi  kedaruratan  medis  yang  dideteksi  sejak  usia  dini  kehamilan,  baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik
12 Ibid.

## 144 Tazkir Vol. 01 No. 2 Juli – Desember 2015
berat  dan/atau  cacat  bawaan,  maupun  yang  tidak  dapat  diperbaiki  sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
b.  Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
(3)   Tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  hanya  dapat  dilakukan  setelah melalui  konseling  dan/atau  penasehatan  pra  tindakan  dan  diakhiri  dengan konseling  pasca  tindakan  yang  dilakukan  oleh  konselor  yang  kompeten  dan berwenang.
(4)   Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  indikasi  kedaruratan  medis  dan  perkosaan, sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
Pasal 76
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
a.  sebelum  kehamilan  berumur 6  (enam)  minggu  dihitung dari  hari  pertama  haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
b.  oleh  tenaga  kesehatan  yang  memiliki  keterampilan  dan  kewenangan  yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
c.  dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
d.  dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
e.  penyedia  layanan  kesehatan  yang  memenuhi  syarat  yang  ditetapkan  oleh Menteri.

## Pasal 77
Pemerintah  wajib  melindungi  dan  mencegah  perempuan  dari  aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman,  dan  tidak  bertanggung  jawab  serta  bertentangan  dengan  norma  agama  dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13

## Pasal-pasal tentang Keluarga Berencana (vasektomi/tubektomi)
Pasal 78
(1)   Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan  bagi  pasangan  usia  subur  untuk  membentuk  generasi  penerus  yang sehat dan cerdas.
Eksistensi Hukum Islam dalam Undang..... Zul Anawar Ajim 145
(2)   Pemerintah  bertanggung  jawab  dan  menjamin  ketersediaan  tenaga,  fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.
(3)   Ketentuan mengenai pelayanan keluarga berencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

## Pasal-pasal tentang Bedah Mayat
Pasal 117
Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.
Pasal 123
(1)   Pada  tubuh  yang  telah  terbukti  mati  batang  otak  dapat  dilakukan  tindakan pemanfaatan organ sebagai donor untuk kepentingan transplantasi organ.
(2)   Tindakan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 14

## Pasal tentang Bayi Tabung
Pasal 127
(1)   Upaya  kehamilan  di  luar  cara  alamiah  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
a.   hasil  pembuahan  sperma  dan  ovum  dari  suami  istri  yang  bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
b.   dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang  mempunyai  keahlian  dan kewenangan untuk itu; dan
c.   pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
(2)    Ketentuan  mengenai  persyaratan  kehamilan  di  luar  cara  alamiah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 15
Setelah  mengemukakan  pasal-pasal  terkait  dengan  hukum  Islam,  selanjutnya akan kemiripan dari pasal tersebut dengan hukum Islam.
Pandangan    Islam  terhadap  tindakan aborsi  karena  perkosaan dapat  dilihat berdasarkan    pandangan    dan  pendapat    para    ulama    ke    empat    madzhab  yakni Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi’i yang  secara  umum  menyetujui  tindakan aborsi
14 Ibid.
15 Ibid.
146 Tazkir Vol. 01 No. 2 Juli – Desember 2015
sebelum  usia  janin  40  hari. 16 Sementara  fatwa  MUI  tahun  2005 menyetujui  secara tegas    tindakan   aborsi  karena  perkosaan  dengan  persyaratan  usia  janin    tidak  lebih dari    40    hari,    kondisi    ibu  hamil  terganggu  secara  mental,  dilakukan  di    sarana kesehatan/rumah  sakit  tertentu dan  diputuskan  oleh  sebuah  tim  yang terdiri  dari ahli  kesehatan,  tokoh masyarakat dan ulama begitu juga.
Legalisasi  tindakan  aborsi  karena  perkosaan  seperti  yang  diatur dalam  Pasal 75  UU  Kesehatan  secara prinsip  merupakan  upaya  perlindungan dan  pemenuhan hak    asasi    perempuan  terutama    hak    reproduksi    dan    hak    hidup  serta mempertahankan kehidupan. Sebelum UU ini, yakni UU  No.  23 Tahun  1992  tentang Kesehatan  telah memberikan  pengecualian  terhadap  tindakan aborsi  tersebut  yakni meniadakan    unsure  kesalahan    dalam    perbuatan    tersebut    dengan  alasan    adanya indikasi  medis.
Dalam    Pasal    15    UU    NO    No.    23    Tahun  1992        ditekankan    bahwa penghentian kehamilan  dapat  dilakukan  apabila berdasarkan indikasi medis dimana kehamilan itu  akan  membahayakan  nyawa  ibu  dan/atau janin.
Surjono    Ekotomo    memberikan    pengertian    terhadap        abortus  provocatus sebagai    sebuah    tindakan    yang  menghentikan    kehamilan    dengan    cara  disengaja sebelum usia  kehamilan  20  minggu. Konsep  ini  mengacu  pada  istilah  dari  segi medis   yang   memberikan    batasan    usia    20  minggu    untuk    suatu   keluarnya    hasil konsepsi (pembuahan)  dengan  berat  mudigah  kurang dari  500  gram  yang  dapat disebut  sebagai aborsi.  Karena  apabila  sesudah  usia  20 minggu  disebut  dengan istilah  partum (persalinan) dengan peluang hidup janin lebih besar  dibanding  usia sebelum  20  minggu. 17
Bila  dilihat  dari  Pasal  345  dan  346  KUHP  tindakan    pengguguran    kandungan merupakan suatu  tindak  pidana,  dengan  atau  tanpa persetujuan  perempuan  yang mengandung. Bahkan  bagi  orang  lain  yang  menganjurkan tindakan  ini  saja  sudah diancam  sanksi pidana.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  segala hal yang berhubungan dengan tindakan aborsi adalah  sebuah  tindak  pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  Masalah    abortus    provocatus    diatur    dalam  beberapa  pasal  antara lain:
a.  Pasal 299 (1)
Barangsiapa  dengan  sengaja  mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya  diobati,    dengan    sengaja    memberitahukan  atau    ditimbulkan    harapan,
16 ‘Abd al-Qadir ‘Audah, al-Tasyri’ al-Janaiy al-Islamy, (Beirut:Muassasah al-Risalah, 1992), hal. 292-293.
17 Suryono  Ekotomo, Abortus  Provocatus Bagi  Korban  Perkosaan,  Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana ;( Yogyakarta:   Penerbit  Universitas  Atma Jaya, 2001), hal. 25-26
bahwa    karena  pengobatan    itu    hamilnya    dapat  digugurkan,    diancam    pidana penjara paling lama empat tahun. 18
b.  Pasal 346 :
Seorang    wanita    yang    sengaja  menggugurkan    atau    mematikan kandungannya    atau    menyuruh    orang    lain  untuk  itu,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama empat tahun.
c.  Pasal 347
(1)    Barangsiapa    dengan    sengaja  menggugurkan    atau    mematikan  kandungan seorang  wanita  tanpa persetujuannya  diancam  dengan  pidana penjara paling lama dua belas tahun.
d.  Pasal 348
(1)    Barangsiapa    dengan    sengaja  mengugurkan    atau    mematikan    kandungan seorang    wanita    dengan    persetujuannya  diancam    dengan    pidana    penjara paling lama lima tahun enam bulan. 19
Prinsip  ini kemudian  diperkuat  oleh  ketentuan  di  dalam Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan.
Aborsi  yang  ada  dalam    UU    Kesehatan    merupakan  pengecualian    dari ketentuan  yang  terdapat dalam  KUHP  yang  telah  diuraikan  di atas. Pengaturan tentang    penghentian  kehamilan    atau    aborsi    termasuk    dalam    bab  tentang Kesehatan  Reproduksi  dan  masalah aborsi  diatur  dalam  Pasal  75  sampai  dengan Pasal 79.
Pengertian  aborsi  dalam  fiqh  berasal  dari bahasa  Arab Al-ijhadh ,  merupakan mashdar dari  ajhadha  atau  juga  dalam  istilah  lain  bisa disebut  dengan isqath  al- haml ,  keduanya mempunyai  arti  perempuan  yang  melahirkan secara  paksa  dalam keadaan  belum  sempurna penciptaannya. 20
Secara    bahasa    disebut    juga    lahirnya    janin  karena    dipaksa    atau    dengan sendirinya  sebelum    waktunya.    Sedangkan   makna gugurnya   kandungan    menurut ahli    fiqh    tidak  keluar    dari    makna    bahasa,    diungkapkan  dengan    istilah menjatuhkan  ( isqath ), membuang  ( tharh ),  melempar  ( ilqaa’ )  dan melahirkan dalam keadaan mati (imlaash.). 21
18 KUHP dan KUHAP, (Bandung: Citra Umbara, 2010, cet ke VI), hal. 95
19 Ibid ., hal. 108-109.
20 ‘Audah, loc., Cit. Juga Maria  Ulfah  Anshor;  ;  Fiqih  Aborsi, Wacana  Penguatan  Hak  Reproduksi Perempuan;  (Jakarta: Penerbit  Buku  Kompas, 2006), hal. 31-32
21 Ibid.

## 148 Tazkir Vol. 01 No. 2 Juli – Desember 2015
Berkaitan    dengan    pendapat  para  Fuqaha,    pendapat    para  ulama    sangat beragam,    meskipun    dengan  argumentasi  yang  sama-sama  bersumber  pada teks.Ulama  dari  Madzhab  Hanafi membolehkan  pengguguran  kandungan sebelum kehamilan  berusia  120  hari  dengan alasan  belum  terjadi  penciptaan.  Pandangan sebagian  ulama  lain  dari  madzhab  ini  hanya membolehkan  sebelum  kehamilan berusia    80  hari    dengan    alasan    penciptaan    terjadi    setelah  memasuki    masa mudghah  atau  janin memasuki usia 40 hari kedua. 22
Sementara    mayoritas    ulama    Hanabilah  membolehkan    pengguguran kandungan  selama    janin    masih    dalam    bentuk    segumpal  darah    (‘alaqah)    karena belum    berbentuk  manusia.  Syafi’iyah    melarang    aborsi    dengan    alasan  kehidupan dimulai    sejak    konsepsi  sebagaimana    dikemukakan    oleh    Al-Ghazali  dalam    Ihya Ulunuddin,    tetapi    sebagian    lain  dari    mereka    yaitu    Abi    Sad    dan    Al-Qurthubi membolehkan.  Namun  Al-Ghazali  dalam  Al-Wajiz  pendapatnya  berbeda  dengan Al-Ihya, dimana  beliau  mengakui  kebenaran  pendapat bahwa  aborsi  dalam  bentuk segumpal    darah  atau    segumpal    daging    tidak    apa-apa    karena  belum    terjadi penyawaan. 23
Munas Ulama Nahdatul Ulama (NU) tahun 2002    telah  memberikan  wacana fiqh  aborsi bahwa  aborsi  dilarang  karena  merupakan pembunuhan  terhadap  calon manusia,   kecuali  untuk menyelamatkan    nyawa ibu.  Begitu  pula keputusan    Majelis Tarjih  Muhammadiyah pada  Muktamar  Tarjih  ke  XXII  di  Malang menyebutkan aborsi  dilarang  karena merupakan  perbuatan  yang  menentang  harkat dan martabat manusia. 24
Sementara Majelis Ulama Indonesia  (MUI),  yang  menjadi ‚kiblat‛  pemerintah untuk  mengeluarkan kebijakan terkait masalah-masalah keIslaman, pada tahun 1983 MUI Mengeluarkan Fatwa tentang kependudukan, kesehatan dan pembangunan, yang salah  satu  keputusannya  menyatakan  tentang  aborsi,  yang  berbunyi  bahwa ‚Pengguguran kandungan (abortus) termasuk MR (Menstrual Regulation) dengan cara apapun dilarang oleh jiwa dan ajaran Islam (haram) baik dikala janin sudah bernyawa (Umura  4  Bulan  dalam  Kandungan)  ataupun  dikala  janin  belum  bernyawa  (belum berumur  4  Bulan  dalam  Kandungan)  karena  perbuatan  itu  merupakan  pembunuhan terselubung  yang  dilarang  oleh  syariat  Islam,  kecuali  untuk  menyelamatkan  jiwa  si ibu‛. 25
22 ‘Audah, op.cit., hal. 295-296 23 ‘Audah., ibid ., hal. 297 24 Maria Ulfah, op.cit., hal. 35.
25 MUI, ibid .,  hal.  327.  Fatwa  tentang  Kependudukan,Kesehatan  dan  Pembangunan.  Fatwa  ini dikeluarkan tanggal 3 Desember 1983.
Pada  tahun  2000 26 MUI mengeluarkan  fatwa yang khusus berkenaan dengan Aborsi yang keputusannya mengukuhkan fatwa tahun 1983 tersebut di atas, kemudian ditambah  dengan  pernyataan  :  ‚Mengharamkan  semua  pihak  untuk  melakukan, membantu, atau mengizinkan aborsi‛.
Kemudian  pada  tahun    2005    Komisi    Fatwa    Majelis  Ulama    Indonesia    (MUI) menetapkan  fatwa nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi. Fatwa ini juga menghasilkan keputusan tentang keharaman melakukan aborsi dengan menyatakan ‚ Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi pada dinding rahim ibu (nidasi)‛.
Namun dalam Fatwa ini juga memutuskan bahwa aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat, yaitu pada keadaan :
a. Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut.
b. Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
c. Janin  yang  dikandung  dideteksi  menderita  cacat  genetic  yang  kalau  lahir  sulit disembuhkan.
d. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang.
Namun kebolehan ini harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.berbeda yang  menyangkut  masalah  aborsi.
Dari Fatwa ini dapat dijelaskan bahwa  aborsi  bisa  dilakukan  bila kehamilan disebabkan    oleh    kasus  pemerkosaan    dan    inses    (hubungan    sedarah).  Dan, syaratnya,    aborsi    hanya    diizinkan    bila  usia    janin    dalam    kandungan    belum mencapai  40    hari.    Selain    itu,    dikeluarkan    fatwa    boleh  menggugurkan  janin,  bila secara  genetis  janin  yang    dikandung    kelak    akan    menjadi    masalah  di    kemudian hari,  dengan  usia janin  tak  lebih dari 40 hari. Ini  terbilang  mengejutkan,  mengingat selama  ini  MUI  menutup  pintu  rapat-rapat pada  berbagai  kemungkinan  aborsi.
Jika kita bandingkan dengan bunyi pasal 75 dan 76 UU nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan :
(1)   Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
(2)   Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a.  indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau  cacat  bawaan,  maupun  yang  tidak  dapat  diperbaiki  sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
b.  kehamilan  akibat  perkosaan yang  dapat menyebabkan  trauma  psikologis  bagi korban perkosaan.
26 Majelis  Ulama  Indonesia,  Kumpulan  Fatwa  MUI  sejak  1975,  (Jakarta:  Penerbit  Erlangga,  2011),  hal. 395-399.

## 150 Tazkir Vol. 01 No. 2 Juli – Desember 2015
(3)   Tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  hanya  dapat  dilakukan  setelah melalui  konseling  dan/atau  penasehatan  pra  tindakan  dan  diakhiri  dengan konseling  pasca  tindakan  yang  dilakukan  oleh  konselor  yang  kompeten  dan berwenang.
(4)   Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  indikasi  kedaruratan  medis  dan  perkosaan, sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.

## Pasal 76
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
a.  sebelum  kehamilan  berumur  6  (enam)  minggu  dihitung  dari  hari  pertama  haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
b.  oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
c.  dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
d.  dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
e.  penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Penulis menemukan ada kemiripan aturan tentang Aborsi, yaitu :
Kedua  aturan  tersebut  menjelaskan  larangan  melakukan  aborsi  kecuali ditemukan  ada  indikasi  kedaruratan  (kata  Darurat  ini  menjadi  kata  yang  sama-sama dipakai dalam bunyi ketetapannya) medis yang dideteksi sejak dini (Kalimat ini persis apa  yang  ada  dalam  Fatwa  MUI)  kehamilan,  baik  yang  mengancam  nyawa  si  Ibu dan/ataujanin,  yang  menderita  penyakit  genetic  berat  dan/atau  cacat  bawaan,  serta kebolehan melakukan aborsi pada kehamilan akibat perkosaan, dan tindakan tersebut dilakukan oleh tim yang berwenang.
Namun  ada  sedikit  perbedaan  terlihat  pada  usia  janin  dalam  hal  kebolehan melakukan  aborsi,  akan  tetapi  jika  diperhitungkan  hakikatnya  sama,    MUI  memberi batasan usia janin sebelum janin berusia 40 hari, sementara Undang-undang Kesehatan menetapkan sebelum berumur 6 Minggu artinya kurang lebih 40-42 Hari.
Dari  keterangan  ini  memungkinkan  bahwa  ketetapan  tentang  Aborsi  dalam UU  no  36  Tahun  2009  tersebut  diyakini  telah  lebih  dulu  mempertimbangkan  Fatwa MUI yang berkaitan dengan hal tersebut.
Fatwa  MUI  mengenai  aborsi  sudah  tiga  kali  dikeluarkan.  Fatwa  yang  satu menyempurnakan  atau  menjelaskan  fatwa  yang  lainnya.  Fatwa  aborsi  yang  pertama dikeluarkan  pada  tanggal  28  Oktober  1983.  Ketika  itu  MUI  menyelenggarakan Musyawarah  Nasional  (Munas)  Ulama  khusus  membahas  masalah-masalah kependudukan  (demographic  issues),  kesehatan  (health),  dan  pembangunan
Eksistensi Hukum Islam dalam Undang..... Zul Anawar Ajim 151
(development).  Salah  satu  bahagian  dari  keputusan  Musyawarah  itu  mengenai kesehatan  ialah  mengenai  keluarga  berencana  (family  planning)  yang  antara  lain mengatakan  bahwa  penggunaan  alat  kontrasepsi  dalam  rahim  atau  Internal  Utarine Devices  (IUD)  dapat  dibenarkan  jika  pemasangan  dan  pengontrolannya  dilakukan oleh  tenaga  medis  atau  paramedis  wanita  atau  bila  terpaksa  dapat  dilakukan  oleh tenaga medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita lain, sedangkan family planning  dengan  vasektomi  dan  tubektomi  adalah  haram  hukumnya.  Haram  pula hukumnya  melakukan  pengguguran  kandungan  atau  aborsi  dengan  cara  apaun, termasuk MR (menstrual regulation), baik dikala bayi sudah bernyawa ataupun belum bernyawa, karena perbuatan itu merupakan pembunuhan manusia secara terselubung kecuali dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Banyak ayat  Al-Quran dan hadis  Nabi  Muhammad  telah  dikutip  sebagai  landasan  bagi  fatwa  itu,  tetapi  isinya bersifat  umum  saja  karena  tema  Munas  itu  memang  amat  luas  yaitu  tentang kependudukan, kesehatan, dan pembangunan. 27
Fatwa  aborsi yang  kedua  dikeluarkan  pada  tanggal  29  Juli 2000, diputuskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) MUI keenam tahun 2000. Fatwa itu dikeluarkan dengan alasan karena di tengah-tengah masyarakat muncul pro dan kontra mengenai hukum melakukan aborsi sebelum peniupan ruh (nafkh al-ruh). Fatwa itu mengatakan mengukuhkan keputusan Munas Ulama Indonesia tanggal 28 Oktober tahun 1983 dan menegaskan  lagi    bahwa  melakukan  aborsi  sesudah  nafkh  al-ruh  hukumnya  ialah haram, kecuali apabila ada alasan medis seperti untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Fatwa  itu  selanjutnya  mengatakan  bahwa  melakukan  aborsi  sejak  terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelum nafkh al-ruh, adalah juga haram, terkecuali ada alasan  medis  atau  alasan  lain  yang  dibenarkan  oleh  Syariat  Islam.  Fatwa  itu  juga mengharamkan  semua  pihak  yang  terlibat  untuk  melakukan,  membantu,  atau mengizinkan aborsi. 28
Fatwa aborsi kedua ini mengutip beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan mengenai proses dan tahapan-tahapan penciptaan manusia yaitu Surat Al-Mukminun ayat 12-14, Surat Al-Hajj ayat 5, dan Surat Al-Isra ayat 33).  Fatwa itu juga mengutip hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang  menerangkan  tentang waktu  peniupan  ruh  (nafkh  al-ruh)  bagi  si janin. Kemudian  fatwa  itu  mengutip  pendapat  ulama  yang  bermacam-macam  mengenai hukum  aborsi  sebelum  nafkh  al-ruh,  ada  yang  membolehkannya  secara  mutlak,  ada yang  membolehkannya  karena  ada  alasan  medis  (uzur)  ,  ada  yang  mengatakan makruh,  dan  ada  pula  yang  mengatakan  haram  secara  mutlak.  Fatwa  itu  pun
27 K.H. Makruf Amin, et al, HIMPUNAN FATWA MUI SEJAK 1975, pp. 318-330.
28 K. H. Makruf Amin, et al, HIMPUNAN FATWA MUI SEJAK 1975, PP. 395-399.

## 152 Tazkir Vol. 01 No. 2 Juli – Desember 2015
mengutip  pendapat  Imam  Al-Ghazali  bahwa  jika  sperma  (nuthfah)  telah  bercampur (ikhtilat)  dengan  ovum  dan  siap  menerima  kehidupan  (ist’idad  li  qabul  al-hayah), maka  merusaknya  adalah  haram  hukumnya  dan  merupakan  tindakan  pidana. Akhirnya  fatwa  itu  mengutip  dua  kaidah  fiqhiyah,  kesatu  yang  mengatakan: ‚Menghindarkan kerusakan diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan,‛ dan kedua yang mengatakan: ‚Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.‛
Adapun  fatwa  aborsi  yang  ketiga  dikeluarkan  pada  tanggal  21  Mei  2005,  dengan alasan  karena  di  dalam  masyarakat  ketika  itu  semakin  banyak  orang  melakukan  aborsi tanpa mengikuti tuntutan agama dan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi sehingga  dapat  membahayakan  ibu  yang  mengandungnya  dan  masyarakat  secara  umum. Fatwa  itu  mengatakan  bahwa    aborsi  haram  hukumnya  semenjak  terjadinya  implantasi blastosis pada dinding rahim  ibu (nidasi). Aborsi hanya dibolehkan karena uzur, baik uzur yang  bersifat  darurat  ataupun  uzur  hajat.  Uzur  yang  bersifat  darurat  yaitu  apabila perempuan  yang  hamil  menderita  sakit  fisik  berat  seperti  kanker  stadium  lanjut,  TBC dengan caverna, dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang ditetapkan oleh Tim dokter, atau  kehamilan itu  mengancam  nyawa  si ibu.  Adapun  uzur  hajat  yaitu  apabila  janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan, atau kehamilan  akibat  perkosaan  yang  ditetapkan  oleh  tim  yang  berwenang  yang  di  dalamnya antara lain terdapat keluarga korban, dokter, dan ulama. Fatwa itu menegaskan kebolehan semua  aborsi  yang  dikecualikan  itu  hanya  untuk  dilakukan  sebelum  janin  berusia  40  hari. Fatwa  itu  juga  menegaskan  bahwa  aborsi  haram  hukumnya  bagi  kehamilan  yang  terjadi akibat perbuatan zina. 29
Fatwa  aborsi  ketiga  ini  mengutip  beberapa  ayat  Al-Quran  tentang  larangan membunuh anak karena takut kemiskinan (QS Al-An’am ayat 151 dan Isra’ayat 13) dan ayat- ayat Al-Quran mengenai tahapan penciptaan manusia (QS Al-Hajj ayat 5 dan Al-Mukminun ayat 12-14). Fatwa itu juga mengutipkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang proses penciptaan  manusia  dalam  perut  ibunya  dan  saat  ditiupkan  ruh  kepada  janin.  Dikutipkan juga  hadis  mengenai  diat  janin  atas  pembunuhan  wanita  yang  sedang  hamil.  Setelah  itu dikutipkan empat buah kaidah fiqhiyah yang masing-masingnya mengatakan: ‚Tidak boleh membahayakan  diri  sendiri  dan  tidak  boleh  pula  membahayakan  orang  lain‛; ‛Menghindarkan  kerusakan  diutamakan  daripada  mendatangkan  kemaslahatan;‛ ‚Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang;‛ dan ‚Hajat terkadang menduduki keadaan darurat.‛ Pada bagian akhir uraian mengenai landasan fatwa kemudian  dikutipkan bahwa  ulama  sepakat  haram  hukumnya  bila  aborsi  dilakukan  setelah nafkh  al-ruh ,  tetapi
29 K. H. Makruf Amin, et al, HIMPUNAN FATWA MUI SEJAK 1975, PP. 455-463.
Eksistensi Hukum Islam dalam Undang..... Zul Anawar Ajim 153
ulama  berbeda  pendapat  apabila  aborsi  dilakukan  sebelum  nafkh  al-ruh.  Dikutipkan  pula pendapat  Syaikh  Atiyyah  Shaqr,  Ketua  Komisi  Fatwa  Al-Azhar,  yang  mengatakan  bahwa kehamilan  karena  zina  tidak  boleh  digugurkan  kandungannya,  tetapi  kehamilan  karena diperkosa boleh digugurkan kandungannya.
Sungguh  sangat  menarik  untuk  memperhatikan  fatwa  MUI  mengenai  aborsi  itu. Pertama,  fatwa  itu  dikeluarkan  berulang-ulang  karena  katanya  semakin  banyak  orang melakukan  aborsi  tanpa  mengikuti  aturan  agama  Islam.  Kedua,  dari  segi  dalil  yang dikemukakan  selalu  mengulang  dalil-dalil  dalam  fatwa  lama  seraya  menambahkan  dalil- dalil baru baik berupa ayat Al-Quran, hadis Nabi, pendapat ulama, maupun kaedah-kaedah hukum yang digunakan. Fatwa kedua lebih lengkap dan lebih kuat dalilnya daripada fatwa pertama  dan  fatwa  ketiga  lebih  lengkap  dan  lebih  kuat  dalilnya  daripada  fatwa  kedua. Ketiga,  dari  segi  aborsi  yang  boleh  dilakukan  selalu  terjadi  perluasan  dan  penambahan. Aborsi  sesudah  nafkh  al-ruh  semua  ulama  sepakat  mengharamkannya,  kecuali  apabila kehamilan  itu  membahayakan  nyawa  si  ibu.  Hal  itu  dikatakan  oleh  fatwa  pertama,  kedua dan ketiga.
Dalam  UU  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  36 Tahun 2009  terdapat  beberapa pasal yang mengatur masalah-masalah bioetika yang telah dikeluarkan fatwanya oleh MUI. Pasal  64  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  dan  Pasal  65  ayat  (1)  dan  (2)  UU  itu  mengatur  mengenai transplantasi.  Pasal-pasal  itu  mengatakan  bahwa  penyembuhan  penyakit  dan  pemulihan kesehatan  dapat  dilakukan  melalui  transplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh,  implant obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastic dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
Transplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  itu  dilakukan  hanya  untuk  tujuan kemanusiaan  dan dilarang  untuk  dikomersialkan.  Organ  dan/atau  jaringan  tubuh  dilarang diperjualbelikan  dengan  dalih  apapun  juga.  Transplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di tempat pelayanan kesehatan tertentu.
Pengambilan  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  dari  seorang  donor  harus  (wajib) memperhatikan  kesehatan  pendonor  yang  bersangkutan  dan  mendapat  persetujuan pendonor  dan/atau  ahli  waris  keluarganya.  Demikianlah  pokok-pokok  isi  kedua  pasal  itu. Jelas sekali di situ diatur bahwa untuk pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh itu harus mendapat  persetujuan  pendonor  dan/atau  ahli  waris  keluarganya  sebagaimana  juga dinyatakan  oleh  fatwa  MUI  mengenai  hukum  transplantasi  tersebut  di  atas.  Perbedaan antara fatwa MUI dan UU itu ialah bahwa MUI hanya mengasumsikan si pendonor itu telah wafat,  sedangkan  UU itu  nampaknya memungkinkan  si  pendonor itu  masih  hidup  seperti tersirat dari kata-kata ‚harus memperhatikan kesehatan pendonor.‛
Kemudian  dalam  UU  Nomor  36    Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  aborsi  diatur  lagi yang  isinya  bahwa  selain  tetap  melarang  aborsi,  tetapi  juga  memperkenalkan  konsep

## 154 Tazkir Vol. 01 No. 2 Juli – Desember 2015
pengecualian, sebagaimana termuat pada Pasal 75 dan 76. Pada Pasal 75 UU itu dikatakan bahwa  setiap  orang  dilarang  melakukan  aborsi.  Larangan  itu  dapat  dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar  kandungan;  atau  kehamilan  akibat  perkosaan  yang  dapat  menyebabkan  trauma psikologis bagi korban perkosaan.
Tindakan  aborsi  yang  dikecualikan  itu  hanya  dapat  dilakukan  setelah  melalui konseling dan/atau penasehatan pra-tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang  dilakukan  oleh  konseler  yang  kompeten  dan  berwenang.  Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  indikasi  kedaruratan  medis  dan  perkosaan  itu  akan  diatur  lebih  lanjut  dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian pada Pasal 76 diberikan catatan bahwa aborsi-aborsi yang dikecualikan itu hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur enam minggu dihitung mulai  dari  hari  pertama  haid  terakhir,  kecuali  dalam  hal  kedaruratan  medis.  Juga dipersyaratkan  bahwa  aborsi  yang  dikecualikan  itu  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang memiliki  ketrampilan  dan  kewenangan  yang  memiliki  sertifikat  yang  sah,  dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan, dengan izin suaminya kecuali dalam hal korban perkosaan,  dan  di  tempat  penyedia  layanan  kesehatan  yang  memenuhi  syarat  yang ditetapkan.
Kalau kita perhatikan persamaan dan perbedaan antara fatwa MUI terakhir tentang aborsi tahun 2005 dan bunyi Pasal 75 dan 76 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut ternyata hampir seluruh persyaratan bagi aborsi yang dikecualikan itu sama dengan apa yang telah difatwakan oleh MUI, sehingga dapat dikatakan bahwa bunyi Pasal 75 dan 76 itu memang dipengaruhi oleh fatwa MUI yang terbit lebih dahulu dari UU tersebut.

## BEDAH MAYAT (Otopsi)
Dalam  Fatwa  MUI  Nomor  6  Tahun  2009  menetapkan  keputusan  tentang  otopsi jenazah, yaitu :
1. Bahwa  pada  dasarnya  setiap  jenazah  harus  dipenuhi  hak-haknya,  dihormati keberadaannya dan tidak boleh dirusak.
2. Otopsi  Jenazah  dibolehkan  jika  ada  kebutuhan  yang  ditetapkan  oleh  pihak  yang  punya wewenang untuk itu.
3. Otopsi jenazah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a) Didasarkan kepada kebutuhan secara syar’i (seperti mengetahui penyebab kematian untuk  penyelidikan  hukum,  atau  pendidikan  kedokteran),  ditetapkan  oleh  seorang atau lembaga yang berwenang dan dilakukan oleh ahlinya.
b) Otopsi  merupakan  jalan  keluar  satu-satunya  dalam  memnuhi  tujuan  sebagaimana maksud pada poin a).
c) Jenazah  yang  diotopsi  harus  segera  dipenuhi  hak-haknya,  seperti  dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan.
d) Jenazah  yang  akan  dijadikan  objek  otopsi  harus  memperoleh  izin  dari  dirinya sewaktu  hidup  melalui  wasiat,  izin  dari  ahli  waris,  dan  atau  izin  dari  pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 30
Dari  ketentuan-ketentuan  yang  telah  diungkapkan  di  atas,  tergambar  bahwa ditemukan  adanya  ketentuan-ketentuan  dalam  pasal-pasal  yang  ada  dalam  peraturan perundang-undangan  bidang  Kesehatan  yang  mengadopsi  dan  mengakomodasi  bahkan menjadikan hukum Islam sebagai sumber perundang-undangan tersebut, hal ini terlihat dari redaksi pasal-pasal yang ada yang memiliki redaksi yang sangat mirip dengan fatwa-fatwa MUI.

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan dapatlah diambil simpulan bahwa hukum Islam sesungguhnya telah eksis dalam peraturan perundang-undangan bidang kesehatan. Hal ini terbukti banyaknya pasal-pasal yang terkait dengan  hukum Islam, anatara lain pengaturan tentang  tidak  diperbolehkannya  jual  beli  darah,  larangan  terhadap  bedah  mayat,  larangan terhadap  tndakan  aborsi  dan  aturan-aturan  yang  terkait  dengannya,  serta  pasal-pasal lainnya  yang  merupakan  hasil  kontribusi  hukum  Islam,  yang  bersumber  dari  fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
156 Tazkir Vol. 01 No. 2 Juli – Desember 2015

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
‘Abd al-Qadir ‘Audah, al-Tasyri’ al-Janaiy al-Islamy, Beirut:Muassasah al-Risalah, 1992.
Dahlan,  M.U., Pengantar  Hukum  Kesehatan ,  Korpri  Sub  Unit  Kanwil Depkes,  Propiosi  Jawa Timur, Surabaya. 1988.
Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Djamil,  Fathurrahman,  Dr.,  MA., Filsafat  Hukum  Islam ,  Jakarta:  logos  Wacana  Ilmu,  Cet.
II,1999.
H.  M.  Ichwan  Sam,  et  al,  HIMPUNAN  FATWA  DEWAN  SYARIAH  NASIONAL INDONESIA,  edisi  revisi,    diterbitkan  atas  kerjasama  Dewan  Syariah  Nasional Majlis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Jakarta, 2006.
Harun, Nasrun., Ushul Fiqh 1 , ( Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, Cet II, 1997.
Hasan. M. Ali , Masail Fiqhiyah Al-Haditsah ,  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
Ibn  Qudamah, Raudah  al-Nazhir  wa  Junnat  al-Manazhir, Beirut:  Dar  al-Kutub  al-alamiyah,
1994, cet ke-2.
Jurnalis  Uddin,  et  al,  REINTERPRETASI  HUKUM  ISLAM  TENTANG  ABORSI,  penerbit Universitas Yarsi, 2006.
K. H. Makruf Amin, et al, HIMPUNAN FATWA MUI SEJAK 1975.
Khallaf, Abd al-Wahab, Mashadir al-Tasyri’ al-Islamy fima la Nash  fih , Kuwait: Dar al-Qolam,
1972, cet ke-3.

## KUHP dan KUHAP, Bandung: Citra Umbara, 2010, cet ke VI
Majelis Ulama Indonesia, Kumpulan Fatwa MUI sejak 1975, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
Manan, Abdul, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
Maria  Ulfah  Anshor;  ;  Fiqih  Aborsi, Wacana  Penguatan  Hak  Reproduksi Perempuan; Jakarta: Penerbit  Buku  Kompas, 2006.
Mas'ud,  Muhammad  Khalid, Filsafat  Hukum  Islam  dan  Perubahan  Sosial, terjemahan  oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
Eksistensi Hukum Islam dalam Undang..... Zul Anawar Ajim 157
Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqh 1, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1993.
Mohamad  Atho  Mudzhar,  Fatwa-Fatwa  Majlis  Ulama  Indonesia;  Sebuah  Studi  Tentang Pemikiran  Hukum  Islam  Di  Indonesia,  1975-1988,    Penterbit  Indonesian- Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), Jakarta, 1993.
Musthofa Zaid, Dr. al-Maslahat fi Tasyri’ al-Islami wa Najm al-din al-Thufi, Dar al-Fikr al-arabi, Cet ke-2, 1964.
Qardawi ,Yusuf , Halal Dan Haram Dalam Islam ,  Jakarta : PT. Bina Aksara, 1993
Shidik  Safiudin ,  Hukum  Islam  Tentang  Berbagai  Persoalan  Kontemporer, Jakarta:  Intimedia, 2004.
Sya’ban  Muhammad Ismail,  Dr., al-Tasyri’  al-Islamy ,  Mesir:  Maktabah  Nahdhah  almisri,  cet ke-2, 1985,
Syahrin Harahap, Metodologi Studi Tokoh , Jakarta: Istiqomah Mulya Press, 2006.
Syahrin Harahap, Metodologi Studi Tokoh , Jakarta: Istiqomah Mulya Press, 2006.
Syarifuddin, Amir, Prof.,Dr., Ushul Fiqh , Jakarta: Kencana, Cet ke-5, 2011, Jilid 2.
Syekh Muhammad al-Thahir bin ‘Asyuro, Maqasid al-syariah al-Islamiyah ,  Yordania: Dar al- Nafais, Cet ke-2, 2001.
Timoty Linsey, Law and Society, NSW:The federation Press, 1999
UU nomor 36 tahun 2009. (www.Kemendagri.org.)
Zuhaili, Wahbah, Ushul Fiqh Islamy, Damaskus: Dar al Fikr, 1986, juz 2.