Eksistensi Pasal 1320 KUHPerdata dalam Perjanjian Bisnis E- Commerce di Indonesia
Nurhayani 1 , Ahmad Bardi 2 , Sukran Jamil 3
1, 2, 3 Universitas Nahdlatul Wathan Mataram E-mail : Nurhayanirebila96@gmail.com, lis.ardi@yahoo.co.id, Yonk_baya84@yahoo.com
Article History: Received: 06 Februari 2024 Revised: 22 Februari 2024 Accepted: 25 Februari 2024
Abstract : Business development is growing rapidly along with the development of information technology which has given birth to the term electronic commerce (e-commerce), namely digital business transactions both for the purpose of purchasing and selling products. Between business, information technology is also related to legal issues, namely contract law based on Article 1320 of the Civil Code which regulates the terms of an agreement, including agreement, competence, certain matters and halal causes. The problem that arises is whether Article 1320 of the Civil Code is still relevant as a legal basis for the practice of electronic commerce (e-commerce)? The research method used is a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that Article 1320 of the Civil Code is open, so it is still relevant as a legal umbrella for e- commerce activities.
Keywords : Relevance, Article 1320 Civil Code, e Commerce
PENDAHULUAN Perkembangan ilmu pengetahuan dibidang teknologi infrmasi terus terjadi, salah satunya adalah teknologi internet (interconection networking ) yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk kepentingan bisnis secara online. Kemajuan teknologi informasi saat ini tidak dapat dihindari bahkan sangat dibutuhkan oleh para pebisnis. Perubahan semacam itu tidak bisa dihindari, karena berlangsung dengan cepat secara fleksibel dan kemampuan telematika yang dapat memasuki berbagai aspek kehidupan. Kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan- perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, dan susunan kemasyarakatan (Soerjono Soekanto: 1980:87-88) Dalam bidang bisnis ditemukannya teknologi internet atau cybernet memungkinkan terjadi perubahan model transaksi oleh para pebisnis, sehingga transaksi bisnis tidak hanya dilakukan secara langsung ( face to face, direct selling ) tetapi menggunakan teknologi internet sebagai medianya dan tidak perlu lagi menggunakan kertas tetapi menggunakan Electronic Data Exchange (EDE), Electronic Fund Transfer (ETT) dan teknologi-teknologi lain yang menggunakan jaringan net. Transaksi bisnis melalui internet dikenal dengan istilah electronic commerce (e-commerce) yaitu transaksi bisnis secara digital baik untuk kepentingan pembelian maupun penjualan produk, jasa dan informasi, termasuk pula proses jasa layanan pelanggan dan layanan-layanan intra-business (dalam satu perusahaan). Transaksi dengan menggunakan e-

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
commerce sudah terjadi sejak tahun 1996 misalnya situs http:// www.sanur.com sebagai toko buku on-line. Di Indonesia transaksi e-commerce dari Sensus Ekonomi 2016 diketahui data sementara e- commerce berkembang sangat pesat, misalnya pada tahun 2006 sampai 2016 telah mengalami kenakan yaitu 17 % sehingga jumlah usahanya sekitar 26,2 juta," (http://bisnis.liputan6.com). Namun perkembangan e-Commerce tidak diimbangi dengan perkembangan hukum sebagai payung hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi kesenjangan yang serius antara perkembangan hukum dengan teknologi khususnya dalam penyelenggaraan sistem keamanan secara elektronik. Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam menjalankan pemerintahan dilakukan berdasarkan hukum dan tidak dijalankan berdasarkan kekuasaan semata-mata.
E-commerce adalah penggunaan teknologi internet untuk perdagangan atau nteraksi business to business , dan business to consumer (http://bisnis.liputan6.com). Beberapa persepsi tentang E-commerce : (www.clicksaya.com) . Dari perspektif komunikasi, E-commerce adalah pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui peralatan elektronik lainnya, dari perspektif proses bisnis, E-commerce adalah aplikasi dari teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja, dari perspektif layanan, E-commerce merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya layanan ( service cost ) ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman, dari perspektif online , E-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang ataupun informasi melalui internet dan sarana online lainnya. Kegiatan bisnis lewat E-commerce memberikan kemudahan bagi penjual dan konsumen karena pemesanan barang dapat dilakukan dimana saja dengan menggunakan sarana handphon dan bagi pelaku bisnis tidak harus memiliki lokasi kantor atau toko seperti perdagangan lansung, sehingga bisnis lebih mdah dan murah. Kemudahan, harga murah, dan lebih praktis inilah yang ditawarkan dari e-Commerce . Secara rinci, manfaat bisis e-Commerce menurut Adi Nugroho antara lain (Adi Nugroho:2006:20-21). Bagi pelaku usaha dapat: memperpendek jarak, Perusahaan-perusahaan dengan lebih mendekatkan diri dengan konsumen. Dengan hanya mengklik link-link yang ada pada situs-situs, konsumen dapat menuju keperusahaan dimana pun saat itu mereka berada, perluasan pasar. Jangkauan pemasaran menjadi semakin luas dan tidak terbatas oleh area geografis dimana perusahaan itu berada, perluasan jaringan mitra bisnis. Pada perdagangan tradisional, sangat sulit bagi suatu perusahaan untuk mengetahui posisi geografis mitra kerjanya yang berada di negara-negara lain atau benua lain. Bagaimanapun juga mitra kerja sangat penting untuk kosultasi dan kerja sama baik teknis maupun non teknis. Dengan adanya perdagangan elektronik lewat jaringan internet, hal-hal tersebut bukan mejadi masalah yang besar lagi, Efesien. Perusahaan-perusahaan yang berdagang secara elektronik tidak membutuhkan kantor dan toko yang besar, menghemat kertas-kertas yang digunakan untuk transaksi-transaksi, periklanan, serta pencatatan-pencatatan. Selain itu perdagangan elektronik juga sangat efisien dari sudut waktu yang digunakan. Pencarian informasi-informasi produk atau jasa dan transaksi- transaksi bisa dilakukan lebih cepat serta lebih akurat.
Manfaat bagi konsusmen, yaitu: (Adi Nugroho:2006:20-21). Efektif. Konsumen dapat memperoleh informasi tentang produk/jasa yang dibutuhkannya dan bertransaksi dengan cara yang cepat dan murah, Aman secara fisik. Konsumen tidak perlu mendatangi toko tempat perusahaan menjajakan barangnya dan ini memungkinkan konsumen dapat bertransaksi dengan aman sebab di daerah tentunya mungkin sangat berbahaya jika berkendara dan membawa uang
tunai dalam jumlah sangat besar, Fleksibel. Konsumen dapat melakukan transaksi dari berbagai lokasi, baik dari rumah, kantorm warnet, atau tempat-tempat lainnya.Sedangkan manfaat bagi umum, yaitu: (Adi Nugroho:2006:20-21) mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan. Dengan adanya perdagangan elektronik yang dapat dilakukan dimana saja, konsumen tidak perlu melakukan perjalanan-perjalanan ke toko-toko, dimana hal ini akan mengurangi jumlah kendaraan yang berlalu-lalang di jalanan. Berkurangnya kendaraan di jalanan berarti menghemat bahan bakar dan mengurangi tingkat polusi udara sebab gas-gas buangan kendaraan bermotor dan mencemari lingkungan, membuka peluang kerja baru. Era perdaganan elektronik akan membuka peluang-peluang kerja baru bagi mereka yang tidak buta teknologi. Muncul pekerjaan-pekerjaan baru seperti pemograman komputer, perancang Web , ahli dibidang basis data, analis sistem, ahli dibidang jaringan komputer, dan sebagainya, menguntungkan dunia akademis. Berubahnya pola hidup masyarakat dengan hadirnya perdagangan elektronik, kalangan akademisi akan diperkaya dengan kajian-kajian psikologis, antropogis, sosial budaya, dan sebagainya, yang berkaitan dengan cara dan pola hidup yang berkaitan dengan dunia maya. Selain itu, dampak langsung dari hadirnya internet secara langsung akan menantang kiprah ilmuwan di bidang teknik komputer, teknik telekomunikasi, elektronika, pengembangan perangkat lunak, dan sebagainya, meningkatkan sumber daya manusia. Perdagangan elektronik, seperti juga teknologi komputer pada umumnya, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yaitu orang yang bisa teknologi saja, sehingga pada gilirannya akan merangsang orang-orang untuk mempelajari teknologi komputer demi kepentingan mereka sendiri. Selain itu, dalam melakukan perdagangan elektronik seseorang suatu saat akan tersesat kesitus-situs berkualitas yang akan meningkatkan pemahaman orang yang bersangkutan.
Perkembangan teknologi bisnis tersebut memiliki dampak terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya hukum yang mengatur tentang perikatan dan perjanjian jual beli yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang- undang Hukum Dagang (KUHD) tidak lagi mampu mengatur tentang internet atau transfer of title terutama masalah hukum yang berkaitan dengan (Ninik Suparni: 2009: 25). Tijdstrip van het contract (keabsahan dokumen dan catatan elektronik tanpa tanda tangan), bagaiamana membedakan objek transaksi dalam bentuk barang bergerak, tidak bergerak, dan benda tidak bertubuh, Levering atau transfer of title terutama kalau ada wanprestasi, karena barang tidak sesuai dengan gambar dan pembayaran melalui credit card , Aansprakelijheid van russenpersonen dan Yurisdiksi pengadilan.
Salah satu yang menjadi perhatian dari peneliti adalah masalah model perjanjian bisnis dalam e-Commerce hubungannya dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat sesuatu pejanjian, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Apakah syarat sah perjanjian tersebut dapat diterapkan dalam e-Commerce?.
LANDASAN TEORI Kontrak atau perjanjian merupakan hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut M. Yahya Harahap: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak uuntuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.” (Syahmin AK:2006).
Perjanjian jual beli di atur dalam buku II KUH Perdata tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Konsep perjanjian dalam KUH Perdata bersifat terbuka, yaitu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
yang berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (Subekti:2005:13). Sifat terbuka ini sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sifat terbuka dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerdata ayat 1 yaitu (Abdul Halim Barkatullah:2005:91) bebas dalam hal seseorang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas dalam hal subjek, menentukan dengan siapa akan mengikatkan diri dalam perjanjian, bebas dalam hal menentukan bentuk perjanjian, bebas dalam hal menentukan isi dan syarat perjanjian, Serta bebas dalam menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya. Kebebasan yang dapat dipadankan dengan bisnis e- commerce adalah bebas dalam menentukan bentuk perjanjian tertulis atau tidak tertulis. Asas terbuka dalam hukum perikatan memungkinkan sahnya transaksi bisnis e- commerce secara hukum untuk diterapkan di Indonesia. Perjanjian yang dilakukan pada transaksi e-commerce merupakan perjanjian obligatoir atau perjanjian timbal balik dimana satu pihak harus melakukan kewajiban dan pihak lain memperoleh hak (Edmon Makarim: 2004: 2016). Pihak penjual akan mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli sejumlah apa yang diperjanjikan melalui kurir dan pembeli mengirim atau mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati melalui lembaga keuangan (Bank). Perjanjian bisnis secara online termasuk dalam perjanjian konsensuil, yaitu kata sepakat kedua belah pihak cukup untuk timbulnya perjanjian tersebut. Asas konsensualisme merupakan dasarnya perjanjian dan perikatan karena dengan adanya kesepakatan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk melaksanakannya sejak detik terjadinya. Kesepakatan mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian sudah cukup dinyatakan perjanjian itu telah sah, tidak perlu hal-hal lain atau formalitas tertentu kecuali ada dalam undang-undang. Kata, menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang yang menjadi objek perjanjian. Kesepakatan merupakan persesuaian paham antar penjual dengan konsumen (Abdul Halim Barkatullah:2004:26). Unsur kecakapan dalam membuat suatu perjanjian dalam transaksi bisnis e-commerce adalah hal yang paling sulit dibuktikan bahwa orang itu telah cakap atau tidak melakukan suatu perjanjian, hal ini dikarenakan dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung. Kesepakatan terjadi ketika pihak pembeli meng” clik ” tanda bahwa pembeli setuju dengan penawaran.
METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain ( Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004: 14). Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konsep beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum yang terkait dengan perjanjian. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer “ those recorded rules which will be enforced by the state. They may be found in decicion of appellate court, statutes passed by legislatures, ex ecutive decress and regulations and rulling at administrative agencies” atau semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh Negara, semua itu bisa diemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap, undang-undang (I Made Pasek Diantha, 2016). Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau bahan hukum yang mempunyai otoritas seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
HASIL DAN PEMBAHASAN Perikatan dalam hukum perdata adalah hubungan hukum yang lahir dari suatu perikatan secara lansung maupun online. Menurut Fajar Sugianto: Perikatan erat kaitannya dengan prestasi (prestatie) yang menjadi elemen penting di dalam perikatan, karena merepresentasikan janji yang harus dilakukan sesuai dengan isi perikatan. Sifat umum prestasi yaitu harus sudah tertentu atau dapat ditentukan, dapat dimungkinkan, diperbolehkan oleh hukum, harus ada manfaat bagi para pihak dalam perikatan dan dapat terdiri dari satu atau beberapa perbuatan (Fajar Sugianto : 2017:1). Perikatan dalam Buku II KUHPerdata adalah perikatan yang lahir dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu para pihak harus sepakat, cakap, hal tertentu dan perjanjian yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Para pihak diberikan kebebasan untuk melakukan perjanjian asalkan memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Menurut Subekti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (Subekti:2005:13).
Sistem terbuka tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata:“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Kebebasan dalam Pasal 1338 KUHPerdata maksudnya adalah (Abdul Halim Barkatullah:2005:91) bebas dalam hal seseorang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas dalam hal subjek, menentukan dengan siapa akan mengikatkan diri dalam perjanjian, bebas dalam hal menentukan bentuk perjanjian, bebas dalam hal menentukan isi dan syarat perjanjian serta bebas dalam menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan dan menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan (Salim HS.2006:9). Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh “asas konsensualisme”. Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi kontrak dibatasi oleh sepakat pihak lainnya.
Kebebasan tersebut dapat menjadi pedoman bagi para pebisnis maupun konsumen untuk melakukan transaksi secara online atau bisnis e-commerce. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa modern saat ini KUHPerdata yang merupakan kiab undang-undang peninggalan Belanda yang berlaku berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 masih dapat digunakan sebagai sumber hukum, khususnya bisnis e-commerce. Perjanjian yang dilakukan pada transaksi e- commerce merupakan perjanjian obligatoir atau perjanjian timbal balik dimana satu pihak harus melakukan kewajiban dan pihak lain memperoleh hak (Edmom Makarim: 2004:216). Dalam dunia bisnis online secara empiris, pihak penjual akan mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli sejumlah apa yang diperjanjikan melalui kurir dan pembeli mengirim atau mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati baik ditransfer maupun dibayar melalui kurir pada mengantar barang yang diperjanjikan atau dibayar secara Cash On Delivery (COD) atau bayar ditempat setelah barang sampai kepada konsumen.
Proses perjanjian secara online adalah perjanjian yang sangat mudah dapat dilakukan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
dengan media Handphon karena pada dasarnya para pihak akan dial apabila ada kesepakatan, sepakat mengenao barang dan sepakat mengenao harga barang, walaupun harga barang tidak dapat ditawar sebagaimana bisnis secara lansung dan bagi konsumen hanya memiliki pilihan yaitu menyetujui atau tidak harga barang tersebut. Apabila konsumen setuju, maka pada saat itulah dicapai kata sepakat dan apabila konsumen tidak setuju dengan harga yang ditawarkan, maka tidak tercapai kesepakatan. Artinya perjanjian bisnis melalui e-commerce merupakan perjanjian konsensuil atau perjanjian yang mana kata sepakat kedua belah pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian tersebut.
Menurut Asas konsensualisme, kesepakatan adalah dasar dari perjanjian dan perikatan karena dengan adanya kesepakatan akan menimbulakn hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk melaksanakannya sejak terjadinya kesepakatan. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut (Edmom Makarim: 2004:26). Syarat selanjutnya dari perjanjian adalah cakap atau kecakapan. Unsur kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, khususnya dalam transaksi e-commerce adalah hal yang paling sulit dibuktikan bahwa orang itu telah cakap atau tidak melakukan suatu perjanjian karena para pihak tidak bertemu lansung atau tidak saling kenal mengenal satu dengan yang lainnya. Bahkan praktiknya seorang anak yang masih usia Sekolah Dasar dapat melakukan bisnis e-commerce, walaupun dari segi usia belum dapat dikatakan cakap berbuat hukum. Pasal 1330 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut: “yang tak cakap untuk membuat perjanjian adalah anak yang belum dewasa, Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh udnang-undang dilarang untuk membuat suatu persetujuan”. Syarat kecakapan seringkali di langgar dalam dunia bisnis e- commerce. Faktor yang paling penting dalam suatu transaksi bisnis adalah kepercayaan dan keamanan. Dua hal ini adalah hal yang paling rentan dalam transaksi bisnis e-commerce , tidak bertemunya kedua belah pihak membuat permasalahan kepercayaan dan keamanan menjadi hal yang beresiko tinggi dalam bertransaksi di internet. Model pembayarannya dalam transaksi e- commerce juga belum ada pengaturannya dan hanya berdasarkan atas kesepakatan saja. Syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang terdiri dari sepakat cakap, hal tertentu dan halal. Dalam perjanjian bisnis secara online dapat diketahui bahwa hubungan hukum tersebut telah memenuhi syarat-syarat perjanjian. Pertama, syarat sepakat bentuk kesepakatan para pihak adalah apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak, pihak konsumen menyetujui jenis dan harga barang sehingga melakukan pemesanan. Kedua syarat cakap. Menurut R. Soeroso:kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang -orang yang menurut undang- undang dinyatakan tidak cakap (R. Soeroso: 2010:12). Ketiga syarat hal tertentu, hal atau objek tertentu (eenbepaald onderwerp) adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan yaitu barang yang menjadi obyek jual beli atau hal yang diperjanjikan berupa barang elektronik atau non elektronik. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditor (Yahya Harahap 1986;10). Bentuk prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata) (H.Salim HS:2006:9). Keempat, syarat causa yang halal yaitu tujuan dari perjanjian atau objek perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Apabila dalam perjanjian syarat sepakat dan syarat cakap tidak terpenuhi maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat hal tertentu dan syarat halal tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut secara hukum dianggap batal demi hukum atau tidak diakui secara hukum. Kata “dapat dibatalkan”memiliki maksud bahwa apabila perjanjian tersebut baik perjanjian secara online melalui bisnis e-commerce apabila dikehendaki oleh salah satu pihak untuk dibatalkan, maka secara hukum perjanjian tersebut bisa batal, sebaliknya apabila para pihak tidak ada yang melakukan upaya pembatalan, maka perjanjian tersebut secara hukum sah sebagai perjanjian demikian juga akibat hukum dari perjanjian tersebut diakui secara hukum dan dapat diberikan perlindungan, sedangkan apabila syarat hal tertentu dan syarat halal tidak terpenuhi, maka dianggap tidak pernah terjadi perjanjian, sehingga secara hukum pihak yang merasa dirugikan tidak dapat perlindungan secara hukum.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sampai saat ini masih eksis digunakan sebagai dasar hukum atau payung hukum dari bisnis secara online atau e-commerce dan dapat mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga dapat melahirkan hak dan kewajiban.

## DAFTAR REFERENSI
Soerjono Soekanto.1980. Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta Adi Nugroho, 2006. e-Commerce “Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya” , Informatika , Bandung Ninik Suparni, 2009. Cyberspace problematika dan Antisipasi Pengaturannya, Sinar Grafika,
Jakarta
Subekti,2005. Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta Abdul Halim Barkatullah Dkk. 2005. Bisnis E-commerce “Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia”. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Edmon Makarim. 2004. Kompilasi Hukum Telematika, PT. Raja Grfindo Persada, Jakarta Munir Fuady, 2000. Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung Syahmin AK , 2006. Hukum Kontrak Internasional, Rjagrafindo Persada, Jakarta R. Soeroso, 2010. Perjanjian di bawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta H.Salim HS,2006. Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU). Jakarta, Sinar Grafika
Fajar Sugianto, 2017. Perancangan & Analisis Kontrak, R.A.De.Rozarie, Surabaya P.S Atijah (b), 1981. Promises, Morals and Law, Clarendon Press, Oxford J. Beatson, 2002. Anson’s Law of Contract, Oxford University Press, Oxford, 2002