## TANTANGAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI TINGKAT LOKAL 1

## Maria Ulfah Anshor *)
*) Penulis adalah Ketua Umum PP Fatayat NU.
Abstract : Woman leadership normatively has strong legitimating basis, from theological, philosophical, or law’s perspective. However, in reality still face many obstacles, internal or external. Main agenda to struggle is around education, economic, health, and stopping violence to woman. Several strategies for future election are: fist , review to all entire law products that contradict with gender equality principle. Second , is enhancing political education through independent civil society organizations. Third , woman participation in general election must be more critics to vote leader that have perspective and concern to people. Fourth , is preparing leader cadre that ready to fill 30% woman quota in legislative or executive institution on all level. Keywords : Woman leadership, woman quota, election.

## A. PENDAHULUAN
Kepemimpinan  perempuan  secara  normatif  memiliki  legitimasi  yang  sangat  kuat,  baik  secara teologis, filosofis, maupun hukum. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah disetujui oleh  negara-negara  anggota  PBB,  termasuk  oleh  Indonesia,  menyebutkan  sejumlah  pasal  yang memberikan  kebebasan  kepada  perempuan  untuk  memilih  pemimpin  maupun  menjadi  pemimpin. Begitu juga dalam Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 7 Tahun 1984 dan dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan, telah memberikan jaminan bahwa perempuan terbebas dari tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun. UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah menjamin keterwakilan perempuan baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (pasal  46).  Selain  itu,  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  9  Tahun  2000  tentang  Pengarus  Utamaan Gender  dalam  Pembangunan  Nasional  yang  mengharuskan  seluruh  kebijakan  dan  Program Pembangunan Nasional dirancang dengan perspektif gender.
Namun,  dalam  tataran  realitas  masih  mengalami  banyak  tantangan  dan  hambatan,  baik  secara internal maupun eksternal. Sekadar contoh, masih segar dalam ingatan kita adalah penetapan kuota 30% bagi perempuan sebagai calon anggota legislatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum.  Ternyata  hasilnya  pada  Pemilu  2004  belum  signifikan,  masih jauh di bawah target.
Sebagai  gambaran,  di  DPR-RI  perempuan  hanya  mendapatkan  11,27%  dari  550  orang,  di  DPD perempuan mendapat 21% dari 128 orang, dan di DPRD propinsi hanya 9% dari 1.849 orang. 2 Padahal ketika itu, kampanye perempuan memilih perempuan diapresiasi oleh banyak kalangan dan pendidikan politik untuk masyarakat boleh dibilang lumayan besar. Fakta tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik masih menghadapi tantangan dan hambatan. Pada kasus Pemilu 2004, dari sisi isi ( content ) hukum, seperti yang kita tahu, masih setengah hati dan tidak ada sanksi, begitu juga dari sisi struktur maupun kulturnya, masih sangat bias gender. Apalagi dengan ditolaknya kuota dalam Undang- undang Partai Politik pada tahun 2002, membuat tidak kondusif penempatan perempuan dalam nomor urut pencalonan pada Pemilu 2004 sehingga sangat merugikan kaum perempuan.
Oleh  karena  itu,  perubahan  terhadap  UU  yang  terkait  dengan  pemilu  merupakan  keharusan  yang tidak bisa ditawar. Begitu juga paket Rancangan Undang-undang politik yang terdiri dari UU RI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, UU RI nomor 22 tahun  2003  tentang  Susunan,  dan  Kedudukan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR),  Dewan  Per- wakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  dan  Dewan  Perwakilan  Rakya  Daerah (DPRD); UU RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, harus mengakomodir semangat affirmative action ke dalam batang tubuh seluruh RUU politik tersebut.

## B.  MENGENALI HAMBATAN YANG MULTIDIMENSI
Budaya  masyarakat  yang  bersumber  dari  tradisi  telah  berlangsung  secara  turun  temurun menempatkan peran perempuan di sektor domestik, dan laki-laki di sektor publik, mengakibatkan akses dan partisipasi perempuan dalam dunia politik sangat rendah. Konsekuensi yang terjadi kemudian sangat logis  kalau  ranah  politik  hingga  saat  ini  masih  patriarkhis,  laki-laki  mendominasi  secara  luas  arena politik,  termasuk  di  dalamnya  memformulasikan  aturan-aturan  dan  standar  permainan  politik  yang menihilkan kepentingan perempuan. Perempuan yang terjun ke dunia politik harus menerima kenyataan diperlakukan  sebagai  kelompok  minoritas  yang  dihadapkan  pada  banyaknya  undang-undang  atau kebijakan yang tidak memiliki perspektif perempuan.
Begitu juga budaya masyarakat yang bersumber dari pemahaman agama, khususnya di tingkat lokal, turut  menjadi  faktor  yang  menghambat  lajunya  kepemimpinan  perempuan.  Dari  pengalaman  pemilu tahun 2004, berikut penulis ilutrasikan sebagai bahan pengayaan salah satu bentuk pembelajaran politik yang  harus  dihadapi  perempuan.  Contohnya,  di  lingkungan  Nahdlatul  Ulama  (NU),  meskipun  sudah ada  fatwa  bahwa  perempuan  diperbolehkan  menjadi  pemimpin  di  tingkat  nasional,  tetapi implementasinya tidak mudah.
Dalam  Musyawarah  Nasional  Alim  Ulama  Nahdlatul  Ulama  yang  diselenggarakan  pada  17-21 Nopember 1997, ditetapkan Keputusan Nomor 004/Munas/11/1997 mengenai Kedudukan Perempuan dalam Islam. Keputusan tersebut mengakui bahwa:
Islam memberikan hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an dan Hadis, namun dalam kenyataan pengaruh budaya patriarkhi telah mendistorsi prinsip tersebut sehingga menjadikan perempuan tersubordinasi dan terdiskriminasi dalam peran-peran publik.

## Selain itu, secara eksplisit disebutkan juga bahwa:
Dalam konteks peran publik menurut prinsip Islam, perempuan diperbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengan konsekuensi bahwa ia dapat dipandang mampu, dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran sosial dan politik  tersebut.  Dengan  kata  lain,  kedudukan  perempuan  dalam  proses  sistem  negara-bangsa  telah  terbuka  lebar, terutama perannya dalam masyarakat majemuk ini, dengan tetap mengingat bahwa kualitas, kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas  harus  menjadi  ukuran,  sekaligus  tanpa  melupakan  fungsi  kodrati  perempuan  sebagai  sebuah keniscayaan.
Keputusan  tersebut  tidak  hanya  membanggakan  perempuan  di  lingkungan  lembaga  dan  badan otonom perempuan NU karena telah memiliki landasan yuridis yang sah, tetapi dijadikan pegangan oleh gerakan perempuan dan lembaga-lembaga di luar struktur NU dalam melakukan penyadaran terhadap kaum perempuan di Indonesia. Dalam keputusan tersebut secara tegas menyaratkan kualitas, kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Syarat tersebut bersifat umum, berlaku bagi laki-laki maupun perempuan.
Persyaratan-persyaratan  inilah  yang  selayaknya  dijadikan  sebagai  dasar  pertimbangan  dalam menetapkan pilihan capres maupun cawapres sehingga tidak terjebak pada fatwa yang seksis.
Namun  kenyataannya,  pada  pemilu  2004,  di  antara  para  kiai  mengeluarkan  fatwa  baru  untuk kepentingan kelompoknya masing-masing. Bagi kiai-kiai yang pro pasangan Megawati dengan Hasyim Muzadi menginstruksikan kepada seluruh santrinya untuk mendukung Mega-Hasyim, dengan ancaman bagi  yang  tidak  mau  mendukung  dianggap  murtad,  dengan  alasan  mengedepankan  kebaikan  ( kemas- lahatan )  bagi  warga  NU.  Sebagaimana  dijelaskan  oleh  mereka,  “Kami  tidak  memakai  pertimbangan hukum atau konstitusi, melainkan manfaat dan maslahatnya bagi warga NU”.
Sebaliknya,  bagi  kiai-kiai  yang  pro  Shalahuddin  Wahid  mengeluarkan  fatwa  haram  memilih maupun  menganjurkan  presiden  perempuan.  Hal  itu  sebagaimana  disampaikan  salah  satu  kiai, “Meskipun  pendapat  tersebut  didasarkan  pada  kitab-kitab  lama,  tetapi  larangan  memilih  presiden perempuan tetap berlaku dalam konteks dunia modern”.
Para  kiai  memang  memiliki  otoritas  untuk  mengeluarkan  fatwa  karena  masing-masing  diakui memiliki kedalaman ilmu keislaman yang tinggi, namun kedua fatwa tersebut sangat disayangkan karena terkesan  menjustifikasi  kepentingan  politik  yang  saling  menjatuhkan  lawan,  bahkan  mempertontonkan arogansinya kepada publik di luar komunitas NU.
Fatwa Pasuruan yang berisi larangan memilih presiden perempuan sangat mengagetkan para aktivis dan  tokoh  gerakan  pemberdayaan  perempuan  di  Indonesia  (ketika  itu)  karena  bertentangan  dengan prinsip-prinsip  universal  mengenai  hak-hak  perempuan,  baik  dalam  Islam  maupun  dalam  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia,  dan  deklarasi  lainnya,  seperti  Konvensi  Penghapusan  segala  Bentuk Diskriminasi  terhadap  Perempuan.  Dari  kalangan  NU,  khususnya  Fatayat  NU,  sangat  menyayangkan kalau  tokoh-tokoh  kharismatik  NU  mengeluarkan  fatwa  hanya  untuk  kepentingan  kelompok  tertentu yang sifatnya jangka pendek.
Dalam  tradisi  Islam,  fatwa  memang  bukan  teks  yang  memiliki  kekuatan  setara  dengan  al-Qur’an atau Hadis sehingga setiap saat bisa saja berubah atau dibuat fatwa baru untuk menganulir fatwa lama. Akan  tetapi,  tidak  berarti  bahwa  fatwa  bisa  dibuat  berdasarkan  pesanan  atau  kepentingan  golongan, apalagi  kepentingan  pribadi  dengan  mengabaikan  tujuan  pembentukan  hukum  Islam  ( maqashid  al- syari’ah ),  yaitu  merealisir  kebaikan  atau  kemaslahatan  umat  manusia.  Konteks  kemaslahatan  tersebut meskipun  bersifat  relatif, tetapi  memiliki  indikasi-indikasi  yang  sebenarnya  bisa  diukur.  Pemberdayaan perempuan  yang  dilakukan  oleh  banyak  lembaga  di  Indonesia  termasuk  di  NU  merupakan  salah  satu upaya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia yang harus dipandang sebagai perintah Tuhan.
Tantangan  lain  adalah  praktik  politik  uang  ( money  politic ).  Fenomena  tersebut  mewarnai  hampir seluruh  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  seorang  calon  pemimpin,  baik  dalam  pemilu  legislatif, eksekutif, termasuk pilkada menjadi sangat mahal. Bahkan sebagian besar partai politik menjadikannya sebagai faktor penentu dalam menetapkan nominasi kandidat sehingga mengabaikan etika politik yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bagi kepentingan bangsa. Etika politik yang  sarat  dengan  nilai-nilai  luhur  dan  jujur,  tampaknya  telah  bergeser  dengan  “nilai  uang”.  Selama pengambil  keputusan,  partai  politik  menjadikan  uang  sebagai  prasyarat  dalam  rekruitment  kandidat, mereka akan selalu menutup mata terhadap kader perempuan yang berkualitas.
Asumsi  tersebut  diperkuat  oleh  jajak  pendapat  Kompas  yang  menyimpulkan  bahwa  “59  persen responden  menilai,  hingga  saat  ini  tidak  ada  satu  pun  partai  politik  yang  bersih  dari  praktik  korupsi, kolusi,  dan  nepotisme”.  Sejauh  ini,  publik  pun  masih  menilai  berbagai  pertarungan  antarpartai  politik
yang  selama  ini  terjadi,  baik  di  parlemen,  pemerintahan,  atau  di  tubuh  partai  sendiri,  tidak  lepas  dari praktik politik uang”. 3

## C. STRATEGI MENEROBOS TANTANGAN
Pemilu  2009  harus  dijadikan  momentum  untuk  kembali  mengingatkan  masyarakat  sipil  bahwa pemilihan pemimpin membawa konsekuensi, yang hasilnya akan berdampak jangka panjang. Sekali kita salah pilih terhadap pemimpin yang korup, pemimpin yang tidak memiliki etika dan nurani, pemimpin yang tidak memiliki konsep terhadap perubahan, penegakan keadilan, dan kesetaraan bagi perempuan, serta pemimpin yang tidak punya komitmen terhadap penderitaan rakyat, maka akibat yang dikorbankan sangat  mahal.  Tidak  sekadar  materi,  tetapi  juga  nilai-nilai  dan  ideologi  yang  selama  ini  telah  kita perjuangkan bersama.
Persoalan perempuan bukan persoalan yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan aspek-aspek yang lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan terobosan yang komprehensif untuk meningkatkan partisipasi pe- rempuan sebagai pengambil kebijakan publik. Di antara agenda utama yang harus diperjuangkan untuk perbaikan kondisi masyarakat serta peningkatan posisi perempuan adalah masih sama seperti isu pada pemilu  2004,  yaitu  di  seputar  pendidikan,  ekonomi,  kesehatan,  dan  penghentian  kekerasan  terhadap perempuan.
Beberapa  strategi  untuk  pemilu  mendatang  di  antaranya: pertama ,  melakukan  peninjauan  ulang terhadap seluruh produk hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan gender. Rancangan Undang-Undang paket politik yang merupakan usulan perubahan terhadap UU bidang politik, saat ini masih  dalam proses pembahasan di DPR  RI. Seluruh  tahapan dalam proses pembahasan UU  tersebut harus  dikawal  secara  menyeluruh.  Jangan  sampai  ada  satu  pasal  pun  yang  menghambat  perempuan menempati  posisi-posisi  strategis,  baik  di  legislatif  maupun  eksekutif.  Perspektif  gender  menjadi keharusan dalam persyaratan rekruitmen calon legislatif ataupun eksekutif agar kebijakan-kebijakan dan perundang-undangan yang merugikan perempuan dapat diminimalisir.
Kedua ,  meningkatkan  pendidikan  politik  kepada  warga  negara  sebagai  pemilih  melalui  organisasi- organisasi masyarakat sipil yang independen. Masyarakat harus sadar bahwa berpartisipasi dalam pemilu adalah  hak  setiap  individu  sebagai  warga  negara  yang  dilindungi  dan  dijamin  kebebasannya  oleh undang-Undang.  Masyarakat  tidak  perlu  takut  untuk  menolak,  dan  tidak  ikut  memililih,  jika  memang tidak  ada  calon  terbaik  yang  bisa  dipilih.  Masyarakat  sebagai  pemilih,  harus  mengetahui  bahwa  para calon,  masing-masing  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan,  yang  harus  diinformasikan  secara  objektif dan transparan kepada masyarakat, khususnya di grass root . Masyarakat harus dididik mengikuti pemilu secara  demokratis  agar  tidak  dijadikan  objek  kepentingan  perolehan  suara,  oleh  tokoh-tokoh  politik. Masyarakat sudah waktunya untuk diberdayakan dalam politik, bukan diperdaya dan dieksploitasi untuk kepentingan  elit  partai  politik.  Menganggap  masyarakat  sebagai  objek  perolehan  suara  adalah  keliru, mereka  adalah  subjek  yang  memiliki  otoritas  dan  mampu  menentukan  hak  suaranya.  Apapun  status sosial mereka, suara mereka sangat signifikan untuk mengantarkan pemimpin yang arif dan adil.
Ketiga ,  partisipasi  perempuan  dalam  pemilihan  umum  harus  dilakukan  lebih  kritis  untuk  memilih pemimpin yang memiliki perspektif dan kepedulian kepada rakyat. Dengan kata lain, meningkatkan pen- didikan kritis bagi perempuan pemilih pada pemilihan umum mendatang, mutlak harus dilakukan agar mereka hanya memilih partai yang merepresentasikan kepentingan perempuan. Jangan sampai mereka terjebak  pada kepentingan-kepentingan pragmatis, dengan  mengabaikan kepentingan  strategis  terhadap
perbaikan  kondisi  bangsa  yang  nyaris  terpuruk.  Program-program  yang  dikampanyekan  para  calon pemimpin,  baik  untuk  legislatif  maupun  eksekutif  harus  mengindikasikan  adanya  jaminan  untuk menjadikan bangsa Indonesia ke depan lebih baik.
Keempat ,  menyiapkan  kader-kader  pemimpin  yang  siap  mengisi  kuota  30%  perempuan  dalam legislatif  maupun  eksekutif  di  seluruh  level  agar  jumlah  keterwakilan  perempuan  meningkat, sebagaimana yang diharapkan, yaitu minimal 30% dari total kursi yang tersedia.

## ENDNOTE
1 Disampaikan  pada  diskusi Tantangan  Kepemimpinan  Perempuan:  Kini  dan Mendatang yang  diselenggarakan  Pokja  Perempuan  Kerjasama  dengan  Harian Kompas , di Jakarta pada 23 Nopember 2007.
2 Ani Soetjipto, Politik Perempuan Bukan Gerhana (Jakarta: Kompas , 2005), hal. 7.
3 Kompas , Senin, 28 Pebruari 2005, hal 7.

## DAFTAR PUSTAKA
Soetjipto, Ani. 2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana . Jakarta: Kompas.
Kompas , Edisi Senin, 28 Pebruari 2005.