140
Farah Rhesyfa Abril, Muthoifin

## Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
P-ISSN : 2085-2487;  E-ISSN : 2614-3275 Vol. 10, No. 1, (March) 2024. Journal website: jurnal.faiunwir.ac.id

## Research Article

## Analisis Pidana Mati Di Indonesia Perspektif Hukum Islam
Farah Rhesyfa Abril 1 , Muthoifin 2
1. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; I000200107@student.ums.ac.id
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; Mut122@ums.ac.id
Copyright  ©  2024  by  Authors,  Published  by  Risalah:  Jurnal  Pendidikan  dan  Studi  Islam.  This  is  an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).
Received :  August 20, 2023 Revised :  January 28, 2024 Accepted :  Februari 15, 2024 Available online    :  March 21, 2024
How  to  Cite :  Farah  Rhesyfa  Abril,  and  Muthoifin.  2024.  “Analisis  Pidana  Mati  Di  Indonesia  Perspektif
Hukum Islam”. Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 10 (1):140-48.
https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i1.771.
Abstract: This  article  aims  to  analyze  the  death  penalty  in  Indonesia  from  the  perspective  of Islamic  law.  The  death  penalty  has  become  a  controversial  topic  in  many  countries,  including Indonesia,  where  the  practice  is  still  practiced.  In  the  context  of  sharia,  several  questions  arise regarding the legality, fairness, and relevance of the death penalty. This study uses normative legal research  methods  and  analysis  of  Islamic  legal  sources  related  to  the  death  penalty.  The  analysis involved  legal  literature,  fatwas,  and  the  views  of  scholars  on  the  implementation  of  the  death penalty  in  Islam.  In  addition,  a  comparative  approach  is  used  to  compare  the  practice  of  death penalty  in  Indonesia  with  sharia  principles.  The  results  showed  that  the  understanding  and interpretation of the death penalty in the context of sharia can vary. Some clerics support the death penalty  as  a  just  form  of  retribution  and  as  an  effective  punishment  in  deterring  serious  crimes. However, another view emphasizes the importance of a holistic understanding of the principles of mercy,  justice,  and  maqasid  al-shariah  (the  purposes  of  sharia)  that  must  be  taken  into consideration.  In  the  Indonesian  context,  this  study  examines  the  practice  of  the  death  penalty regulated  by  national  laws,  focusing  on  cases  related  to  the  gravest  violations  of  the  law  such  as terrorism and narcotics. Analysis of the practice of the death penalty in Indonesia shows that there are  incompatibilities  with  several  sharia  principles,  including  proportional  justice,  fulfillment  of individual rights, and legal certainty.
Keywords : Death Penalty, Indonesia, Islamic Law, Analysis, Criminal
141

## Analisis Pidana Mati Di Indonesia Perspektif Hukum Islam
Farah Rhesyfa Abril, Muthoifin
Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pidana mati di Indonesia dari perspektif hukum islam. Pidana mati telah menjadi topik yang kontroversial di banyak negara, termasuk Indonesia, di mana praktik ini masih dijalankan. Dalam konteks syariah, beberapa pertanyaan muncul mengenai legalitas, keadilan, dan relevansi hukuman mati. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif  dan  analisis  terhadap  sumber-sumber  hukum  Islam  yang  terkait  dengan  pidana  mati. Analisis  tersebut  melibatkan  literatur  hukum,  fatwa,  dan  pandangan  para  ulama  mengenai implementasi  hukuman  mati  dalam  Islam.  Selain  itu,  pendekatan  komparatif  digunakan  untuk membandingkan praktik pidana mati di Indonesia dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  pemahaman  dan  interpretasi  terhadap  pidana  mati  dalam  konteks  syariah dapat bervariasi. Beberapa ulama mendukung hukuman mati sebagai bentuk pembalasan yang adil dan  sebagai  hukuman  yang  efektif  dalam  mencegah  kejahatan  berat.  Namun,  pandangan  lain menekankan pada pentingnya pemahaman yang holistik terhadap prinsip-prinsip rahmat, keadilan, dan  maqasid  al-shariah  (tujuan-tujuan  syariah)  yang  harus  diambil  dalam  pertimbangan.  Dalam konteks  Indonesia,  penelitian  ini  mengkaji  praktik  pidana  mati  yang  diatur  oleh  undang-undang nasional, dengan  fokus pada kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran hukum terberat seperti terorisme dan narkotika. Analisis terhadap praktik pidana mati di Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian  dengan  beberapa  prinsip  syariah,  termasuk  keadilan  proporsional,  pemenuhan hak-hak individu, dan kepastian hukum.
Kata Kunci : Pidana Mati, Indonesia, Hukum Islam, Analisis, Kriminal

## PENDAHULUAN
Pidana  mati  merupakan  isu  yang  sangat  sensitif  dan  kontroversial  di berbagai  negara  di  seluruh  dunia,  termasuk  Indonesia.  Sebagai  negara  dengan populasi  Muslim  terbesar  di  dunia,  pemahaman  terhadap  hukum  Islam  memiliki pengaruh yang signifikan dalam konteks pidana mati di Indonesia. Sejalan dengan pidana  Indonesia  yang  menerapakan pidana  mati  bagi  pelaku  kejahatan  tertentu, dalam  Islam  juga  dikenal  adanya  pidana  mati  yang  dikenal  dengan  qishash  yang artinya pembalasan yang sepadan. Menurut sebagian orang, makna dari qishash ini adalah  si  pelaku  kejahatan.  Bila  ia  melakukan  pembunuhan,  maka  ia  akan dihukum mati, bila ia melukai anggota tubuh korbannya, maka ia akan mendapat pembalasan  dengan  dilukai  anggota  tubuhnya  seperti  luka  yang  diderita korbannya.[1]
Dalam konteks hukum  Indonesia, pidana mati diatur oleh undang-undang dan  peraturan  terkait.  Hukuman  pidana  mati  di  Indonesia  diterapkan  terhadap pelanggaran  hukum  yang  dianggap  sangat  serius,  seperti  kejahatan  narkotika, terorisme,  pembunuhan  berencana,  dan  penculikan  yang  mengakibatkan kematian.[2]
Adapun yang menjadi dasar hukum qishash terdapat dalam Al-Qur’an pada surah Al-Baqarah ayat 178-179 dan surah Al-Maa’idah ayat 45. Pada surah tersebut menjelaskan  dasar  hukum,  klasifikasi,  teknis,  tujuan,  fungsi  dan  hikmah qishash.[3]
Pada  tahun  1997,  Indonesia  melalui  UU  No.  3  Tahun  1997  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,  memberlakukan  hukuman  mati  bagi pelaku  tindak  pidana  terorisme.  Selanjutnya,  melalui  UU  No.  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika,  Indonesia  juga  menerapkan  hukuman  mati  terhadap  pelaku tindak pidana narkotika tertentu.(Azhary, Muhammad Tahir, 2003)[4]
142

## Analisis Pidana Mati Di Indonesia Perspektif Hukum Islam
Farah Rhesyfa Abril, Muthoifin
Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menganalisis pidana mati di Indonesia dari  perspektif  hukum  Islam.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum normatif  dengan  memeriksa  sumber-sumber  hukum  Islam  yang  terkait  dengan hukuman  mati,  termasuk  Al-Quran,  hadis,  ijma'  (kesepakatan  ulama),  dan  qiyas (analogi  hukum).  Analisis  ini  akan  mempertimbangkan  prinsip-prinsip  hukum Islam  yang  mendasari  hukuman  mati,  konteks  sejarah,  serta  pemahaman  ulama tentang implementasi hukuman ini. (Bukhari, Imam, 1994)[5]

## LITERATURE RIVIEW
Jurnal 1: Pelaksanaan pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,  harus  dengan  keputusan  presiden,  Pelaksanaan  pidana  mati  dilakukan dengan  ditembak  sampai  mati,  cara-cara  pelaksanaan  pidana  mati  telah  diatur dalam Perkap (Peraturan Kapolri) No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pidana Mati,  Undang-Undang  No.  2  Pnps  tahun  1964,  beserta  terdapat  juga  pada Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP).  Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia bukan semata-mata bertujuan utuk mengurangi atau menghilangkan  sama  sekali  dari  hak-hak  asasi  manusia.  Namun  di  dalam pelaksanaannya lebih kepada tanggungjawab negara melindungi warga negaranya setiap  tindakan  yang  diperbuat  oleh  warga  negaranya.  Tujuan  pemberlakuan hukuman mati untuk memberikan balasan besrta efek jera bagi pelaku kejahatan, dari  aspek  kemanusiaan  hukuman  mati  diperlukan  guna  melindungi  masyarakat dari  perbuatan  orang  jahat  dan  untuk  kemaslhatan  umat  manusia.  Sinkronisasi atau  hubungan  pidana  mati  hukum  pidana  Indonesia/nasional  terhadap  hukum Islam  terdapat  pada  persamaan  dan  perbedaan  yang  paling  pokok  diantara keduanya, yaitu Persamaannya terletak pada tujuan pemidanaannya antara pidana mati menurut hukum pidana Indonesia dan hukum  Islam merupakan upaya yang terakhir  dilakukan  apabila  upaya  yang  lain  untuk  menangani  kejahatan  tidak berhasil.[6]
Jurnal 2: Pespektif hukum Islam terhadap hukuman mati adalah hukumnya wajib  terutama  pada  tindak  kejahatan  pembunuhan,  dalam  Islam  hal  ini  dikenal sebagai qishash. Di Indonesia hukuman mati merupakan pidana pokok dan selaras dengan hukum Islam tapi tidak sama. Perbedaannya adalah hukuman mati dalam Islam ditujukan pada kejahatan pembunuhan dan disertai dengan alternatif berupa pemaafan  dan  diyat  dengan  melibatkan  keluarga  korban  serta  dilaksanakan didepan  umum  sedangkan  hukuman  mati  di  Indonesia  yang  ditujukan  bukan hanya  pada  kejahatan  pembunuhan  terutama  pembunuhan  berencana  melainkan juga  pada  kejahatan  teroris,  narkotika  bahkan  tipikor  dan  tidak  melibatkan keluarga  korban  serta  tidak  dilakukan  di  depan  umum.  Hukuman  mati  dalam Islam  dan  di  Indonesia  tidak  melanggar  hak  asasi  manusia  terutama  hak  hidup sebab  dalam  qishash,  hukuman  mati  merupakan  jaminan  hak  hidup  dan  di Indonesia hukuman mati diatur dalam banyak regulasi dan sesuai dengan prinsip relativisme dalam HAM.[7]
Jurnal  3:  Pidana  mati  diatur  oleh  hukum  Islam  dan  hukum  positif dinamakan unsur formil, melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana, baik dengan  melakukan  perbuatan  atau  tidak  melakukan  perbuatan.  Hukum  pidana
143

## Analisis Pidana Mati Di Indonesia Perspektif Hukum Islam
Farah Rhesyfa Abril, Muthoifin
mati  menurut  hukum  Islam  adalah  pembunuhan  dengan  cara  sengaja menggunakan  alat  yang  mematikan  pada  kebiasaannya,  perzinaan,  perampokan, pemberontakan,  dan  murtad.  Hikmah  yang  terkandung  dalam  pidana  mati menurut  hukum  Islam  adalah  pencegahan,  dan pengajaran  serta pendidikan  agar tujuan hukum itu bisa tercapai.[8], [9]
Jurnal  4:  Eksistensi  hukuman  mati  dalam  hukum  pidana  umum  Indonesia adalah  tetap  dipertahankan  dalam  rangka  menghargai  eksistensi  kehidupan pribadi,  masyarakat  maupun  negara.  Hal  ini  diatur  dalam  KUHP  dan  UU  di  luar KUHP. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hukuman mati di Indonesia, juga sesuai dengan nilai nilai agama Islam, karena ke duanya sama-sama menganut asas ultimun  remidium.  Keberadaan  hukuman  mati  masih  diyakini  menjadi  efek  jera bagi pelaku kejahatan. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hukuman mati di Indonesia  sejalan  hukuman  mati  sejalan  dengan  lima  tujuan  Islam  hukum  yang mengatur  dan  memelihara  agama,  jiwa,  akal,  kehormatan  dan  garis  keturunan, terutama  referensi  putusan  yang  sangat  relevan  berdasarkan  Al  -  Quran  dan  al  - Hadits  dalam  pengaturan  jarimah  atau  kejahatan  dan  hukuman,  relevansi hukuman mati di Indonesia dalam hukum Islam, mekanismenya tidak harus sama konteks tekstual dan praktis dalam Islam.[10]

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  yang  diarahkan  untuk  mengkaji  aspek  hukum  dengan  melakukan pengkajian  secara  preskriptif  tentang  ketentuan  peraturan  perundang-undangan dan  landasan  teori  yang  berkaitan  dengan  hukuman  mati  dalam  hukum  Islam. Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.  Penelitian  hukum  normatif  (doctrinal)  merupakan  suatu  penelitian  hukum yang  objeknya  adalah  apa  yang  dikonsepsikan  hukum  tertulis  dalam  peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum yang konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.. Beberapa  pakar  mengatakan  bahwa  ada  dua  pendekatan  dalam  penelitian doktrinal  yang  meliputi  pendekatan  undang-undang  (statute  approach)  dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Peter Marzuki mengatakan bahwa pendekatan undang-undang (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  berhubungan  dengan isi  hukum  yang  sedang  ditangani. Sedangkan  pendekatan  konseptual  (conceptual approach)  adalah  penelitian  dengan  melakukan  pendekatan  yang  beranjak  dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu hukum.[11]

## HASIL DAN PEMBAHASAN Al Maslahat Hukum Islam
Al maslahat al mursalah atau istislah adalah teori kepentingan umum dalam hukum  Islam.  Al  maslahah  menurut  Imam  Malik  adalah  salah  satu  dari  sumber
144
Farah Rhesyfa Abril, Muthoifin
syariah  yang  mengandung  tiga  syarat  yakni  (1)  Kepentingan  umum  atau kemaslahatan umum tidak berkenaan dengan ibadah; (2) Kepentingan umum atau kemaslahatan  umum  itu  harus  selaras  dengan  jiwa  syariah,  dan;  (3)  Kepentingan atau  kemaslahatan  umum  itu  haruslah  merupakan  suatu  yang  diperlukan  bukan bersifat  kemewahan.  Ada  pula  teori  adaptabilitas  dalam  hukum  Islam  yang bersumber  dari  prinsip  maslahah.  Prinsip  inilah  yang  membuat  hukum  Islam mampu merespons setiap perubahan sosial.
Eksistensi maslahah sebagai metode istinbath hukum bila dikaitkan dengan peran  akal  di  dalamnya,memunculkan  corak  maslahah  yang  berbeda-beda  di kalangan  pemikiran  hukum  Islam.  Kata  maslahah  yang  dalam  Bahasa  Indonesia dikenal  dengan  maslahat,  berasal  dari  Bahasa  Arab  yaitu  maslahah.  Maslahah  ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna  atau  kegunaan.  Al-  Khawarizmi (997  H)  menyebutkan,  maslahah  adalah  al- marodu  bil  maslahatil  mukhaafazatu  'ala  maqsudi-syar'i  bida  f'i-l  mufaasidi  ani-l kholqi, yaitu memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan diri manusia (makhluq). Ulama telah berkonsensus, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta benda dan keturunan atau kehormatan.[12]
Tujuan  hukum  Islam  pada  prinsipnya  bagaimana  mewujudkan “kemanfaatan”  kepada  seluruh  umat  manusia,  yang  mencakupi  “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini, sesuai dengan 3 (tiga) prinsip umum Al-Qur’an yaitu al-Asl fi al-manafi al-hall wa  fi  al-mudar  al-man ‟ u  (segala  yang  bermanfaat  dibolehkan,  dan  segala  yang mudarat  dilarang),  La  darara  wa  la  dirar  (jangan  menimbulkan  kemudaratan  dan jangan  menjadi  korban  kemudaratan),  dan  ad-Darar  yuzal  (bahaya  harus dihilangkan). Dalam bentuknya yang sudah maju, teori hukum Islam (islamic legal theory)  mengenal  berbagai  sumber  dan  metode  yang  darinya  dan  melaluinya hukum  (Islam)  diambil.  Sumber-sumber  yang  darinya  diambil  adalah  al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang keduanya memberikan materi hukum. Sedangkan sumber- sumber  yang  melaluinya  hukum  berasal  adalah  metode-metode  ijtihad  dan interpretasi, atau pencapaian sebuah konsensus (ijma').
Tempat  utama  dalam  urutan  seluruh  sumbersumber  ini  adalah  al-Qur'an, kemudian  diikuti  oleh  Sunnah  yang,  walaupun  menduduki  posisi  kedua, memberikan materi hukum terbanyak yang bisa diambil. Ketiga adalah konsensus, yakni  cara  untuk  mencapai  kesepakatan  di  mana  para  ahli  hukum  Islam  yang kreatif  (mujtahid),  mewakili  mayoritas  komunitas,  dianggap  telah  sampai  pada sebuah persetujuan yang atas sebuah hukum teknis yang berlaku, dan karenanya ia menjadi  konklusif  dan  pasti  secara  epistemologis  sebagaimana  al-Qur'an  dan Sunnah. Kepastian yang diberikan atas sebuah kasus hukum menjadikan kasus itu, bersamaan  dengan  pemberlakuannya,  sebagai  sebuah  sumber  materi  di  mana kasus hukum serupa bisa diselesaikan melaluinya.[13]
Ijtihad  memiliki  tiga  bentuk  yakni  taqlid,  ittiba ‟ dan  tarjih.  Taqlid  adalah mengikuti  pendapat-pendapat  mujtahidin  yang  terdahulu  mengenai  garis-garis hukum  dari  Alquran  dan  hadits  yang  mengamalkan  sebagai  sesuatu  yang  sah. Selanjutnya  ittiba’  adalah  mengikuti  pendapat  seorang  mujtahid  dengan
145

## Analisis Pidana Mati Di Indonesia Perspektif Hukum Islam
Farah Rhesyfa Abril, Muthoifin
memahami serta mengerti baik cara-cara maupun alasan-alasan yang menjadikan dasar  yang  bersangkutan  mengalirkan  garis-garis  hukum.  Adapun  tarjih  ialah membandingkan  alasan  yang  dipergunakan  untuk  menetapkan  suatu  hukum kemudian memilih alasan-alasan mana yang terkuat diantara beberapa alasan yang ada. Tarjih adalah melakukan sesuatu kelebihan bagi salah satu dari dua dalil atau lebih yang serupa atas yang lain dengan sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Ada tiga faktor  yang  menyebabkan  hukum  Islam  masih  memiliki  peran  besar  dalam kehidupan bangsa, yaitu pertama, Hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam,  minimal menetapkan apa yang harus dianggap  baik  dan  buruk,  apa  yang  menjadi  perintah,  anjuran,  perkenaan,  dan larangan  agama;  kedua,  Banyak  putusan  hukum  dan  yurisprudensial  dari  hukum Islam  telah  diserap  menjadi  hukum  positif  yang  berlaku,  dan;  ketiga  Adanya golongan  yang  masih  memiliki  aspirasi  teokratis  di  kalangan  umat  Islam  dari berbagai  negeri  sehingga  penerapan  hukum  Islam  secara  penuh  masih  menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai daya tarik cukup besar.[14]

## Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia dalam Islam
Fakta  telah  membuktikan  bahwa  risalah  Islam  (sejak  permulaannya  kota suci  Mekah  sudah  memasukkan  hak-hak  asasi  manusia  dalam  ajaran-ajaran dasarnya  bersamaan  dengan  penekanan  masalah  kewajiban  manusia  terhadap sesamanya. Oleh karenanya, kita dapat menemukan di berbagai surat dalam Kitab Suci  Al  Qur`an yang  diturunkan  pada  awal-awal periode  Mekkah,  yang  berbicara tentang pengutukan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang  berlaku  pada  masa  itu.  Al  Qur`an  tidak  hanya  mengutuk  berbagai pelanggaran  hak-hak  asasi  manusia  yang  terjadi  pada  masa  itu,  tetapi  juga memberikan  motivasi  secara  positif  kepada  manusia  untuk  menghargai  hak-hak tersebut.  Hal  ini  sebagaimana  difirmankan  Allah  S.W.T:  “Dan  apabila  bayi-bayi perempuan  yang  dikubur  hidup-hidup  ditanya,  karena  dosa  apakah  dia  dibunuh” (Q.S. At-Takwir : 8-9).
Nabi Muhammad S.A.W. telah mengadakan berbagai tindakan sebagaimana telah  ditetapkan  dalam  Al  Qur`an  yang  menghendaki  terwujudnya  pelaksanaan hak-hak  asasi  manusia.  Selain  itu,  beliau  telah  memproklamasikan  kesucian  hak- hak  asasi  manusia  ini  untuk  segala  zaman  ketika  berkhutbah  di  depan  kaum muslim  pada  waktu  haji  wada`  (perpisahan),  yakni  sebagaimana  diriwayatkan dalam  H.R.  Muslim  (Kitab  al-Hajj),  sebagai  berikut:“Jiwamu,  harta  bendamu,  dan kehormatanmu  adalah  sesuci  hari  ini.  Bertakwalah  kepada  Alloh  dalam  hal  istri- istrimu dan perlakuan yang baik kepada mereka, karena mereka adalah pasangan- pasanganmu  dan  penolong-penolongmu  yang  setia.  Tak  ada  seorang  pun  yang lebih  tinggi  derajatnya  kecuali  berdasarkan  atas  ketakwaan  dan  kesalehannya. Semua manusia adalah anak keturunan Adam, dan Adam itu diciptakan dari tanah liat.  Keunggulan  itu  tidak  berarti  orang  Arab  berada  di  atas  orang  nonArab  dan begitu  juga  bukan  nonArab  di  atas  orang  Arab.  Keunggulan  juga  tidak  dipunyai oleh  orang  kulit  putih  lebih  dari  orang  kulit  hitam  dan  begitu  juga  bukan  orang kulit  hitam  di  atas  orang  kulit  putih.  Keunggulan  ini  berdasarkan  atas ketakwaannya”.
146

## Analisis Pidana Mati Di Indonesia Perspektif Hukum Islam
Farah Rhesyfa Abril, Muthoifin
Islam  memandang  hak  asasi  manusia  dalam  kacamata  theosentris (mengandung  aspek  ketuhanan  dan  hidupnya  manusia  dimaksudkan  untuk mengabdi  kepada-Nya.  Dengan  kata  lain  HAM  dalam  pandangan  Islam dikategorisasikan  sebagai  aktivitas  yang  didasarkan  pada  diri  manusia  sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sedangkan di Barat, HAM lebih bertitik tolak kepada antroposentris  dimana  melihatnya  dengan  menyelaraskan  dengan  keberadaan manusia  sehingga  watak  yang  berkembang  lebih  dekat  penghargaan  terhadap individu semata.[15]

## Pelaksanaan Sanksi Qishash atau Hukuman Mati di Indonesia
Berdasarkan  data  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  bulan  februari  2018, di  seluruh  Indonesia  terdapat  182  (seratus  delapan  puluh  dua)  orang  terpidana mati.  Dari  data  tersebut  jumlah  yang  telah  dieksekusi  sebanyak  66  (enam  puluh enam)  orang,  dan  sebagian  masih  tertunda.  Berdasarkan  putusan  hakim,  vonis hukuman  mati  yang  dijatuhkan  tersebut  terangkum  dalam  berbagai  jenis kejahatan seperti pembunuhan, narkotika, perampokan dan pencurian. Hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pembuat sendiri. Namun  hukuman  tersebut  diperlukan,  sebab  bisa  membawa  keuntungan  yang nyata bagi masyarakat. Ketika terdapat seseorang yang berbuat jahat kemudian ia dihukum,  maka  ini  merupakan  pelajaran  bagi  orang  lain  agar  tidak  melakukan kejahatan.
Dalam  Islam  dimaksudkan  agar  seseorang  tidak  melanggar,  sangsi  itu sendiri  pada  intinya  adalah  bukan  supaya  si  pembuat  kejahatan  itu  dapat  derita karena  pembalasan,  akan  tetapi  bersifat  preventif  terhadap  perbuatan  dan pengajaran  serta  pendidikan.  Perintah  hukuman  mati  sebagaimana  dalam  Al Qur’an, Allah swt., berfirman sebagai berikut yang artinya “Hai orang-orang yang beriman,  diwajibkan  atas  kamu  qishaash  berkenaan  dengan  orang-orang  yang dibunuh;  orang  merdeka  dengan  orang  merdeka,  hamba  dengan  hamba,  dan wanita  dengan  wanita.  Maka  barangsiapa  yang  mendapat  suatu  pema'afan  dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah  (yang  diberi  ma'af)  membayar  (diyat)  kepada  yang  memberi  ma'af dengan  cara  yang  baik  (pula).  yang  demikian  itu  adalah  suatu  keringanan  dari Tuhan  kamu  dan  suatu  rahmat.  barangsiapa  yang  melampaui  batas  sesudah  itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih” (QS. Al Baqarah: 178).
Hukuman  yang  terkandung  dalam  naş  tersebut  adalah  diwajibkannya hukuman qishash atas kasus pembunuhan. Namun di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan susunan kalimat. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan  qishash.  Perbedaan  tersebut  secara  prinsip  terbagi  menjadi  dua kelompok. Pertama Mazhab Jumhur yang terdiri dari mazhab Malikiyah, Syafi’iyah, dan  Hanabilah.  Mereka  menafsirkan  susunan  kalimat  tersebut  bahwa  Allah mewajibkan  adanya  persamaan  antara  pelaku  dan  korban  dalam  menerapkan hukum  qishash,  yaitu  orang  merdeka  dengan  orang  merdeka,  hamba  dengan hamba,  dan  wanita  dengan  wanita.  Dan  termasuk  dalam  hal  ini  orang  muslim. Kedua  mazhab  Hanafiyah,  yang  menolak  pendapat  jumhur,  Hanafiyah berpendapat  bahwa  dalam  ayat  ini  Allah  mewajibkan  hukuman  dibunuh  bagi
147
Farah Rhesyfa Abril, Muthoifin
setiap  pelaku  pembunuhan  tanpa  ada  ketentuan  syarat  persamaan  antara  pelaku dan  korban.  Susunan  kalimat  dalam  naş  tersebut  berfungsi  sebagai  penjelas.  S. Margono, 2005)

## KESIMPULAN
Diskresi  kepolisian  berbasis  kearifan  lokal  adalah  cara  yang  paling  ideal dalam rangka melindungi dan memelihara nlai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai jati diri bangsa Indonesia. Penegakan hukum pidana di Indonesia tentunya harus  berada  dalam  konteks  ke-Indonesiaan  dalam  mencapai  Keadilan  bagi seluruh  rakyat.  Kemitraan  antara  Kepolisian  dengan  tokoh  masyarakat  ataupun tokoh  adat  merupakan  salah  satu  cara  dalam  menerapkan  diskresi  kepolisian berbasis kearifan lokal dalam penanganan perkara yang dimungkinkan untuk tidak diselesaikan melalui pengadilan (yusticial). Tentunya langkah ini dapat ditempuh dengan adanya pembatasan seperti pada penyelesian perkara tindak pidana ringan, karena  tindak  pidana  seperti  perjudian,  narkotika  dan  tindak  pidana  yang mengancam kesatuan dan keamanan negara tentunya harus diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku (secara litigasi). Pespektif hukum Islam terhadap hukuman mati adalah hukumnya wajib terutama pada tindak kejahatan pembunuhan, dalam Islam  hal  ini  dikenal  sebagai  qishash.  Di  Indonesia  hukuman  mati  merupakan pidana  pokok  dan  selaras  dengan  hukum  Islam  tapi  tidak  sama.  Perbedaannya adalah  hukuman  mati  dalam  Islam  ditujukan  pada  kejahatan  pembunuhan  dan disertai dengan alternatif berupa pemaafan dan diyat dengan melibatkan keluarga korban serta dilaksanakan didepan umum sedangkan hukuman mati di Indonesia yang ditujukan bukan hanya pada kejahatan pembunuhan terutama pembunuhan berencana  melainkan  juga  pada  kejahatan  teroris,  narkotika  bahkan  tipikor  dan tidak melibatkan keluarga korban serta tidak dilakukan di depan umum. Hukuman mati  dalam  Islam  dan  di  Indonesia  tidak  melanggar  hak  asasi  manusia  terutama hak hidup sebab dalam qishash, hukuman mati merupakan jaminan hak hidup dan di  Indonesia  hukuman  mati  diatur  dalam  banyak  regulasi  dan  sesuai  dengan prinsip relativisme dalam HAM. Penerapan hukuman mati terkait undang-undang HAM  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  konstitusional.  Legalitas  hukuman  mati terdapat  dalam  banyak  peraturan  perundang-undangan  seperti  KUHP,  UU Narkotika,  UU  Pengadilan  HAM,  UU  Tipikor  dan  UU  Pemberantasan  Tindak Pidana  Terorisme.  Penerapan  hukuman  mati  di  Indonesia  masih  diperlukan terhadap  tindak  pidana  tertentu.  Hukuman  mati  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  di Indonesia  ditujukan  untuk  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dianggap  sebagai kejahatan serius.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] D.  Hendarsyah  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Syariah  Bengkalis  Jl  Poros Sungai Alam -Selat Baru and S. Alam, “PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DAN  UANG  VIRTUAL  SEBAGAI  PENGGANTI  UANG  TUNAI  DI INDONESIA.”  [Online].  Available:  http://www.bank-indo.com/pengertian- uang-elektronik-dan-macam-bank-penyedianya/.

## Analisis Pidana Mati Di Indonesia Perspektif Hukum Islam
Farah Rhesyfa Abril, Muthoifin
[2]  A.  Astuti  and  G.  Wiyono,  “ANALISIS  CASH  HOLDING  BERBASIS KEKUATAN KAS DAN MODAL KERJA BERSIH,” JBTI: Jurnal Bisnis: Teori dan Implementasi , vol. 10, pp. 137–149, 2019, [Online]. Available: http://journal.umy.ac.id/index.php/bti
[3]  M.  Maharani  and  S.  Ampuni,  “Perilaku  anti  sosial  remaja  laki-laki  ditinjau dari  identitas  moral  dan  moral  disengagement,” Indigenous:  Jurnal  Ilmiah Psikologi , vol. 5, no. 1, pp. 54–66, May 2020, doi:
10.23917/indigenous.v5i1.8706.
[4]  A.  Taher et  al. ,  “PENDIDIKAN  MORAL  DAN  KARAKTER:  SEBUAH PANDUAN,” 2014.
[5]  A.  Sudrajat,  J.  Syariah,  D.  E.  Islam,  S.  Ponorogo,  A.  Sodiq,  and  S.  Kudus, “ANALISIS  PENILAIAN  KINERJA  BANK  SYARIAH  BERDASARKAN  INDEKS MAQASID SHARI’AH (Studi Kasus pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015).”
[6]  C.  Pratami,  T.  Tubarad,  A.  Z.  Indra,  and  J.  Akuntansi,  “Analisis  Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Menggunakan Syariah Maqasid Index (SMI).”
[7]  R. R. Saputra, H. Muharram, D. C. Ayu, A. Afif, J. Jan, and N. A. Rakhmawati, “Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram,” ETTISAL : Journal of Communication , vol. 5, no. 1, Jun. 2020, doi: 10.21111/ejoc.v5i1.3692.
[8]  R. R. Saputra, H. Muharram, D. C. Ayu, A. Afif, J. Jan, and N. A. Rakhmawati, “Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram,” ETTISAL : Journal of Communication , vol. 5, no. 1, Jun. 2020, doi: 10.21111/ejoc.v5i1.3692.
[9]  A.  Astuti  and  G.  Wiyono,  “ANALISIS  CASH  HOLDING  BERBASIS KEKUATAN KAS DAN MODAL KERJA BERSIH,” JBTI: Jurnal Bisnis: Teori dan Implementasi , vol. 10, pp. 137–149, 2019, [Online]. Available: http://journal.umy.ac.id/index.php/bti
[10]  “admin,+Akurat,+vol.7_54-64”.
[11]  M.  Prasaja  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi,  “K  I  N  E  R  J  A  15  (2),  2018  57-67 Determinan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah,” 2018, [Online]. Available: http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA
[12]  B.  Ardiyanto,  “ANALISIS  PEMBIAYAAN  IJARAH  DALAM  PERSPEKTIF PROSEDUR  DAN  STANDAR  AKUNTANSI  SYARIAH  DI  BMT  MENTARI KOTA GAJAH LAMPUNG TENGAH.”
[13]  S.  Diajukan  untuk  Memenuhi  Persyaratan  Memperoleh  Gelar  Sarjana Ekonomi  Islam,  “ANALISA  TERHADAP  APLIKASI  PEMBIAYAAN  IJARAH MULTIJASA PADA BMT AL-MUNAWWARAH.”
[14]  A.  Taher et  al. ,  “PENDIDIKAN  MORAL  DAN  KARAKTER:  SEBUAH PANDUAN,” 2014.
[15]  R. R. Saputra, H. Muharram, D. C. Ayu, A. Afif, J. Jan, and N. A. Rakhmawati, “Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram,” ETTISAL : Journal of Communication , vol. 5, no. 1, Jun. 2020, doi: 10.21111/ejoc.v5i1.3692.