## PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP PENGAMANAN ASET TETAP DAERAH
Riski Eka Nursafitri 1) , Sari Andayani 2)
Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur riskiekans04@gmail.com 1 , sariandayani.ak@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRACT
Activities  in  government  agencies  are  closely  related  to  the  use  of  fixed  assets  for  both  operational activities  and  services  to  the  community.  So  that  the  responsibility  to  maintain  its  security  must  be carried  out  properly.  Problems  that  often  occur  in  regional  fixed  assets  are  the  lack  of  orederly management  of  asset  ownership  documents,  maintenance  of  assets  that  are  less  efficient,  dan  the existence of assets that have not been certified. Based on these problems, this study was conducted to determine  dan  analyze  the  influence  of  human  resource  competence,  the  use  of  information technology,  and  internal  government control  systems  on  the  security  of  regional  fixed  assets.  In  this quantitative  research,  the  sample  used  consisted  of  53  employees  who  worked  in  the  Dinas Pengelolaaan  Bangunan  dan  Tanah,  dan  Bagian  Layanan  Pengadaan  dan  Pengelolaan  Aset  Kota Surabaya. Researchers conducted data analysis through the Partial Least Square (PLS) method and hypothesis testing  can be concluded that the internal control system implemented by the government has  a  significant  influence  on  security  of  regional  fixed  assets,  then  in  terms  of  the  utilization  of information  technology  and  the  small  number  of  human  resource  competencies  show  no  significant influence on the security of regional fixed assets.

## ABSTRAK
Aktivitas pada instansi pemerintahan erat kaitannya dengan penggunaan aset tetapbaik untuk kegiatan operasional  maupun  pelayanan  kepada  masyarakat.  Sehingga  tanggungjawab  untuk  menjaga keamanannya harus terlaksana dengan baik. Permasalahan yang sering terjadi pada aset tetap daerah yaitu  belum  tertibnya  penatausahaan  dokumen  kepemilikan  aset,  pemeliharaan  aset  yang  kurang efisien,  dan  adanya  aset  yang  belum  tersertifikasi.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  penelitian  ini dilakukan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  kompetensi  sumber  daya  manusia, pemanfaatan  teknologi  informasi,  dan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  terhadap  pengamanan aset tetap daerah. Dalam penelitian kuantitatif ini, sampel yang digunakan terdiri atas 53 pegawai dari jumlah keseluruhan sebanyak 312 pegawai yang bekerja di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, dan Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Kota Surabaya. Peneliti melakukan analisis data melalui metode Partial Least Square (PLS) dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern yang diterapkan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pengamanan aset  tetap  daerah,  kemudian  dalam  hal  pemanfaatan  teknologi  informasi  serta  besar  kecilnya kompetensi  sumber  daya  manusia  menunjukkan  tidak  adanya  pengaruh  signifikan  terhadap pengamanan aset tetap daerah.
Kata  kunci : kompetensi  sumber  daya  manusia;  pemanfaatan  teknologi  informasi;  sistem pengendalian intern pemerintah;  pengamanan aset tetap daerah .

## 1 . PENDAHULUAN
Dalam  instansi  pemerintahan  terdapat komponen  utama  yang  sangat  mendukung kelancaran aktivitas pemerintah yaitu aset tetap. Dari  segi  fungsinya,  aset  tetap  berfungsi sebagai  sarana  dan  prasarana  untuk  melakukan berbagai  pelayanan.  Dari  segi  nilainya,  aset tetap memiliki nilai yang tinggi jika dibandingkan  dengan  jenis  aset  lainnya.  Oleh sebab itu, proses penyelenggaraan pemerintahan  akan  berjalan  maksimal  dengan tersedianya aset tetap yang memadai. Sehingga
perlu adanya manajemen pengelolaan aset yang baik  untuk  menjaga  keamanan  aset,  mencegah terjadinya kerusakan atau hilangnya aset, status kepemilikan  aset  yang  belum  jelas,  dan pelaporan aset yang tidak lengkap.
Aset  tetap  daerah  termasuk  bagian  dari barang milik daerah yang prosedur pengelolaannya   diatur dalam Permendagri No. 19  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan Barang  Milik  Daerah.  Pengelolaan  yang dilakukan antara lain perencanaan,
penganggaran,
pengadaan, penggunaan,
pemeliharaan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan,  pembinaan,  dan  pengawasan serta pengendalian.
Surabaya  yang  dikenal  sebagai  kota pahlawan  menjadi  pusat  pemerintahan  di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya
memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas aset-aset yang dimanfaatkan dalam pelayanan kepada masyarakat. Selama tahun anggaran 2011-2020 opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  dari pemeriksaan  BPK  berhasil  dipertahankan  oleh Pemerintah  Kota  Surabaya.  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  tersebut  dinyatakan  wajar tanpa  pengecualian  karena  telah  disusun  sesuai peraturan  dan  batas  kewajaran  yang  normal, meskipun  masih  terdapat  permasalahan  terkait aset  tetap  yang  belum  terselesaikan  seperti tanah  bangunan  milik  daerah  yang  masih  atas nama  pihak  lain,  aset  belum  tersertifikasi, pemanfaatan  dan  pemeliharaan  aset  yang kurang efisien, serta belum tertibnya penatausahaan dokumen kepemilikan aset.
Keberhasilan pengamanan aset tetap daerah  dipengaruhi  oleh  kompetensi  yang dimiliki sumber daya manusianya meliputi latar belakang  pendidikan,  tingkat  pemahaman terkait aset tetap, dan pengalaman selama kerja dibagian  aset  tetap  daerah  (Aljufri  Bokingo 2017).  Apabila  pemerintah  gagal  dalam mengamankan aset tetap daerah akan berdampak pada hilangnya aset tersebut hingga timbulnya kerugian bagi negara.
Memasuki  era  digitalisasi,  pemerintah dapat memanfaatkan teknologi dalam menunjang kegiatan operasional. Dalam Permendagri  No.  19  Tahun  2016  upaya meningkatkan  ketertiban  pengamanan  aset daerah  diciptakannya  suatu  sistem  informasi yang  dikenal  dengan  SIMBADA  (Sistem Informasi  Manajemen  Barang  Milik  Daerah) yang  telah  diaplikasikan  sejak  tahun  2015. Menurut  (Rosihan  2016)  prinsip stewardship dapat  terlaksana  dengan  baik  jika  sistem informasi  dimanfaatkan  secara  maksimal. Pernyataan  tersebut  sejalan  dengan  penelitian (Juliadi 2017) yang menyatakan sistem informasi  manajemen  aset  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap pengamanan aset tetap.
Selain  memanfaatkan  teknologi,  tindakan preventif  dalam  pengamanan  aset  yaitu  sistem pengendalian  intern  pemerintah.  Fokus  utama dari sistem pengendalian intern yaitu pencegahan
untuk meminimalisir
penyimpangan  yang  dapat  merugikan  daerah. Permasalahan aset tetap pada sistem pengendalian disebabkan oleh rendahnya kompetensi,  kurangnya  koordinasi,  dan  tidak dilaksanakannya  penghapusan  dan  pendataan aset daerah (Hidayat 2017). Sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap pengamanan aset tetap. Hal tersebut dibuktikan dari  hasil  penelitian  (Ekayanti  2018)  dan (Juliadi 2017).
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  pengaruh  dari  tindakan  yang telah  dilakukan  pemerintah  dalam  mengatasi permasalahan  aset  tetap  daerah  yang  belum terselesaikan  diantaranya  permasalahan  YKP, Bintang  Osowilangun,  Kolam  Renang  Brantas, Pasar Turi, dan permasalahan tanah aset pemkot di Jalan Ngagel yang terbit sertifikat atas nama pihak lain.
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan, masih jarang yang membahas tentang pengamanan  aset  tetap  daerah  khususnya  pada Pemerintah  Kota  Surabaya,  sehingga  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  terhadap hal  tersebut.  Karena  tujuan  dari  penelitian  ini supaya  dipahami  pengaruh  kompetensi  sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi,  dan  sistem  pengendalian  intern pemerintah  terhadap  pengamanan  aset  tetap daerah  yang  kedepannya  diharapkan  mampu terlaksana secara optimal.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1   Teori Stewardship Dalam sektor publik, pemerintah merupakan  pemegang  amanah (steward) dan masyarakat sebagai pemberi amanah (principal). Hal  tersebutsesuai  dengan  teori Stewardship, dimanapemegang  amanah  lebih termotivasi  pada  target  atau  tujuan  utama organisasi,  bukan  untuk  tujuan-tujuan  individu (Yoyo 2017).
Masyarakat selaku principal menginginkan aset-aset  milik  daerah  dikeola  dan  diamankan dengan baik sehingga dapat dipergunakan untuk fasilitas  pelayanan  publik.  Sebagai  pihak  yang diberikan kepercayaan, pemerintah wajib mempertanggungjawabkannya.
2.2   Kompetensi Sumber Daya Manusia Setiap  organisasi  atau  instansi  tentu memiliki  sumber  daya  manusia  yang  menjadi faktor penggerak utama untuk mencapai tujuan. Kompetensi  sesuai  bidang  pekerjaan  dapat meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  pegawai
dalam  bekerja.  Kompetensi  yaitu  kemampuan seseorang  dalam  melaksanakan  pekerjaan  atas dasar pengetahuan, keteranpilan dan sikap kerja yang  dituntut  oleh  lingkungan  kerja  tersebut (Wibowo 2016).
Indikator  pembentuk  kompetensi  sumber daya manusia  yaitu pengetahuan, keterampilan, dan  sikap  (Wibowo  2016).  Pengetahuan  yaitu informasi yang diketahui dan diperoleh melalui proses pembelajaran serta pengalaman. Pengetahuan  dapat  dikembangkan  dengan keterampilan  sehingga  muncul  inovasi  baru dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.
Semakin  banyaknya  sumber  daya  manusia yang  kompeten  pada  instansi  pemerintahan, maka  pengelolaan  terhadap  aset  daerah  akan terlaksana  dengan  baik.  Dalam  penelitian (Wahyuni  2018)  juga  menyatakan  bahwa kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh terhadap  pengelolaan  barang  milik  daerah. Dengan  demikian,  hipotesis  yang  diajukan adalah sebagai berikut :
H1  :  Kompetensi  sumber  daya  manusia berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset tetap daerah 2.3   Pemanfaatan Teknologi Informasi
` Definisi teknologi informasi yaitu perpaduan antara hardware , software , teknologi jaringan, database, dan pendukung
telekomunikasi lainnya (Sutabri 2014). Pemanfaatan teknologi informasi pada organisasi atau instansi bertujuan meningkatkan efektivitas  serta  efisiensi  dalam  melakukan pekerjaan,  mengembangkan  kreativitas,  dan membantu  memecahkan  masalah.  Teknologi yang  dimanfaatkan  secara  optimal  akan menghasilkan  informasi  yang  akurat,  relevan, dan  menjadidasar  pengambilan  keputusan (Rahmawati 2018).
Berdasarkan  Permendagri  No.  19  Tahun 2016  Pemerintah  Kota  Surabaya  menggunakan aplikasi  SIMBADA  untuk  penatausahaan  dan pemantauan aset-aset daerah, serta memperkecil kesalahan  data.  Program  aplikasi  inimeliputi perencanaan  kebutuhan  aset,  pengadaan  aset, penatausahaan  aset,  penghapusan  aset,  dan akuntansi aset (Neraca). Keberhasilan pemanfaatan  teknologi  informasi  dapat  diukur melalui  jumlah  komputer  yang  memadai  untuk melaksanakan  tugas,  jaringan  internet  yang baik,  aplikasi  yang  digunakan  sesuai  dengan kebutuhan,  dan  pemeliharaan  peralatan  yang rutin,  serta  adanya  tenaga  ahli  teknisi
(Yosefrinaldi 2013). Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : H2 :Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset tetap daerah
2.4   Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan
Pemerintah  No.  60  Tahun  2008  adalah  proses pengendalian pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan  secara  terus-menerus  oleh  pimpinan dan seluruh pegawai. Penerapan SPIP bertujuan memberikan keyakinan atas tercapaianya tujuan organisasi  dengan  kegiatan  yang  efektif  dan efisien,  pelaporan  keuangan  yang  andal, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan  perundang-undangan.  Terdapat  lima unsur  SPIP  yaitu  lingkungan  pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi  dan  komunikasi,  serta  pemantauan pengendalian  intern.  Kelima  unsur  tersebut saling berkaitan dan berkesinambungan. Sumber  daya  manusia  di  dalam  organisasi merupakan  fondasi  utama  yang  membangun lingkungan  pengendalian  dalam  mencapai sasaran.
Pengendalian  intern  dilakukan  oleh    pihak yang  berwenang  pada  instansi  pemerintahan dan pimpinan lembaga sebagai upaya meningkatkan  akuntabilitas  dan  tranparansi dalam  pengelolaan  aset  daerah,  dan  mencegah terjadinya  penyimpangan  yang  menimbulkan kerugian.  SPIP  sangat  penting  keberadaannya dalam  setiap  instansi  untuk  dapat  menciptakan lingkungan  organisasi  yang  kondusif.  SPIP dapat  diciptakan  dengan  menjaga  integritas, pemisahan  tugas  yang  jelas,  nilai  etika  seluruh komponen  organisasi,  dan  rutin  dilakukannya monitoring  serta  evaluasi  untuk  keseluruhan proses  pengelolaan  dan  pengamanan  aset. Sehingga  semakin  baik  sistem  pengendalian intern  yang  dimiliki  oleh  setiap  instansi  maka semakin  baik  pengamanan  aset  tetap  daerah yang  dilakukan  (Ekayanti  2018).  Dengan demikian,  hipotesis  yang  diajukan  adalah sebagai berikut :
H3 : Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap
pengamanan aset tetap daerah

## 2.5   Aset Tetap
PSAP  No.  07  mendefinisikan  aset  tetap sebagai  aset  berwujud  dengan  masa  manfaat lebih  dari  satu  tahun.  Aset  tetap  yang
mendukung  aktivitas  instansi  pemerintahan diklasifikasikan  menjadi  beberapa  kelompok yaitu tanah, bangunan, gedung, mesin, peralatan,  jalan,  irigasi,  jaringan,  konstruksi dalam  pengerjaan,  dan  aset  militer.  Jenis  aset tetap pemerintah lainnya dapat berupa aset yang dimanfaatkan  oleh  masyarakat  umum  seperti kontraktor, universitas, dan  instansi pemerintah lain.
Pengakuan aset tetap diatur dalam Permendagri  No.  64  Tahun  2013  tentang Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Berbasis  Akrual  pada  Pemerintah  Daerah. Pencatatan setiap aset tetap pemerintah dilakukan  secara  tertib  mulai  perolehan  aset hingga  pelepasan  aset  berdasarkan  bukti transaksi  atau  dokumen  pendukung  lainnya. Aset  tetap  akan  mengalami  penyusutan  pada setiap  periode.  Besarnya  penyusutan  dicatat sebagai beban penyusutan dan akan mengurangi nilai perolehan aset yang ada dalam neraca.
Selain  itu,  dapat  dilakukan  penilaian kembali (revaluation) aset tetap untuk mencerminkan  nilai  aset  tetap  di  masa sekarang.  Revaluasi  dapat  mengakibatkan kenaikan  atau  penurunan  terhadap  nilai  asset yang  tercatat.  Klasifikasi  aset  pemerintah  yang dapat  di  revaluasi  yaitu  aset  tetap  dengan  nilai perolehan  cukup  signifikan  seperti  tanah, gedung,  bangunan,  jalan,  irigasi,  dan  jaringan (PSAP  No.  07).  Sedangkan  perlakuan  untuk aset  tetap  yang  tidak  memiliki  manfaat ekonomik di masa mendatang dapat diberhentikan atau dilepaskan secara permanen. Aktivitas  penghentian  dan  pelepasan  aset  tetap harus  dicatat    dalam  Catatan  Atas  Laporan Keuangan  dan  aset  tersebut  dieliminasi  dari neraca (PSAP No. 07).

## 2.6   Pengamanan Aset
Pengamanan  aset  didefinisikan  sebagai tindakan  preventif  dalam  pengelolaan  aset daerah yang dilakukan secara fisik, administratif,
dan
tindakan hukum.
Pengamanan  secara  fisik,  administrasi,  dan hukum bertujuan agar aset terjaga keamanannya dan  terhindar  dari  tindakan  penyimpangan, sehingga  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal (Shabrina, 2014).
Dalam  Permendagri  No.  19  Tahun  2016 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah  dijelaskan  bahwa  pengamanan  fisik pada aset kendaraan meliputi pemasangan tanda kepemilikan, pemakaian sesuai tujuan, penyimpanan  baik  tertutup  maupun  terbuka.
Pengamanan  fisik  pada  aset  tidak  bergerak seperti  tanah,  gedung,  dan  bangunan  meliputi pemasangan papan tanda kepemilikan, pemagaran dan penjagaan.
Pengamanan administrasi pada aset kendaraan  meliputi penatausahaan kelengkapan tanda  kepemilikan  seperti  BPKP,  faktur pembelian,  STNK,  Kartu  Pemeliharaan,  dan Berita  Acara  Serah  Terima.  Pengamanan administrasi  pada  aset  tanah,  gedung,  dan bangunan meliputi penatausahaan, tanda kepemilikan  seperti  Akta  jual  beli,  Surat  Izin Mendirikan  Bangunan,  Berita  Acara  Serah Terima, Kartu  Identitas  Barang,  serta  dokumen pendukung lainnya yang terkait dan diperlukan. Sedangkan  pengamanan  hukum  dilakukan untuk menyelamatkan aset daerah yang diambil alih oleh pihak lain.

## 3. METODOLOGI
Jenis  penelitian  ini  yaitu  kuantitatif, dimana  peneliti  menentukan  populasi  dan sampel  untuk  pengumpulan  data  dengan menggunakan instrumen penelitian. Selanjutnya dilakukan  analisis  dan  uji  hipotesis  pada  data yang bersifat statistik tersebut (Sugiyono 2018).
Uji  hipotesis  dilakukan  pada  variabel independen  yang  terdiri  dari  kompetensi sumber  daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi informasi,  dan  sistem  pengendalian  intern pemerintah, sedangkan variabel dependen yaitu pengamanan  aset  tetap  daerah.  Setiap  variabel memiliki  indikator-indikator  penelitian  sebagai berikut.

## Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian
Variabel Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia - Pengetahuan - Keterampilan - Sikap (Wibowo 2016) Pemanfaatan Teknologi Informasi - Hardware - Software - Network - Ahli Teknisi (Sutabri 2014) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - Lingkungan Pengendalian - Penilaian Risiko
- Kegiatan Pengendalian
- Informasi dan Komunikasi
- Pemantauan
(Republik, Peraturan Pemerintah  No.  60  Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah 2008) Pengamanan Aset Tetap Daerah - Pengamanan Fisik - Pengamanan Administrasi - Pengamanan Hukum
(Republik, Peraturan Menteri Dalam  Negeri  No.  19  Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan  Barang  Milik Daerah 2016)
Sumber : Diolah, 2021.
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah pegawai  Dinas  Pengelolaan  Bangunan  dan Tanah serta pegawai Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Kota Surabaya  sebanyak  312  pegawai.  Teknik pengambilan sampel menggunakan Nonprobability  Sampling berupa Purposive Sampling ,  dimana  sampel  ditentukan  dengan cara  menetapkan  kriteria  tertentu  yang  sesuai dengan  tujuan  penelitian  (Sugiyono  2018). Kriteria responden dalam penelitian ini sebagai berikut  :  1)  Pegawai  yang  memiliki  tugas  dan tanggungjawab  di  bidang  pengamanan  aset daerah;  2)  Pegawai  yang  memiliki  tugas  dan tanggungjawab mengoperasikan teknologi pendukung  pengamanan  aset  daerah;  dan  3) Pegawai yang memiliki tugas dan tanggungjawab  melakukan  pengendalian  intern dalam pengamanan aset daerah.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan penyebaran kuesioner secara langsung ke lokasi penelitian.  Berdasarkan  kriteria  yang  ada diperoleh  sampel  sebanyak  53  responden. Pengukuran  variabel-variabel  mengunakan  tipe skala Likert.
Analisis  data  dan  uji  hipotesis  dilakukan melalui  analisis Partial  Least  Square  (PLS) dengan software SmartPLS 3.0. Pengujian awal untuk  menentukan  tingkat  validitas  dan reliabilitas  antara variabel  laten  dengan indikatornya  dilakukan  analisis  outer  model yang terdiri dari c onvergent validity, discriminant validity, composite reliability, dan cronbach’s alpha. Kemudian dilakukan analisis inner  model untuk  memprediksi  hubungan kausal  antar  variabel  yang  diuji.  Analisis Inner Model terdiri  dari  Koefisien  Determinasi  dan Predictive Relevance .
Hipotesis  yang  ditetapkan  di  uji  dengan kriteria  sebagai  berikut  :  1)  jika  nilai T- Statistics >1,96  atau  nilai  probabilitas  <  0,05 maka hipotesis dinyatakan diterima. 2) jika nilai T-Statistics < 1,96 atau nilai probabilitas > 0,05 maka hipotesis dinyatakan ditolak.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1   Hasil Penelitian
Sampel pada penelitian ini adalah pegawai yang  bekerja  di  Dinas  Pengelolaan  Bangunan dan  Tanah,  serta  Bagian  Layanan  Pengadaan dan  Pengelolaan  Aset  Kota  Surabaya  dengan jumlah  kuesioner  yang  disebar  sebanyak  53 kuesioner.  Berikut  tabel  penyebaran  dan pengambilan kuesioner :

## Tabel 2. Penyebaran dan Pengambilan Kuesioner

## Sumber: Penulis, 2021
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner responden dikelompokkan sesuai dengan karakteristik sebagai berikut :

## Tabel 3. Karakteristik Responden

## Sumber: Penulis, 2021
Dari  tabel  3  diketahui  bahwa  responden laki-laki  jumlahnya  lebih  banyak  dibandingkan responden  perempuan  dan  sebanyak  43% responden  berusia  antara    20  -  27  tahun. Pendidikan  terakhir  yang  paling  banyak  di jenjang Strata satu (S1).
Tabel 4. Nilai Outer Loading
Pengujian  awal  pada  analisis  outer  model bertujuan  untuk  mengetahui  validitas  dan reliabillitas  model.  Dari  tabel  4  dapat disimpulkan bahwa syarat memenuhi
convergent  validity yaitu  nilai outer  loading setiap  indikatorantara  0,5  -  0,6.  Akan  tetapi untuk  hasil  uji  yang  menunjukkan  tidak  valid harus  dieliminasi  dan  dilakukan  pengujian ulang  untuk  mendapatkan  hasil  yang  valid. Berikut adalah tabel nilai outer loading setelah pengujian kembali :
Tabel 5. Nilai Outer Loading Setelah Pengujian Kembali

## Sumber: Penulis, 2021
Dari  hasil  pengujian  kembali  nilai outer loading terdapat  indikator  yang  dieliminasi, diantaranya  indikator  X1.4,  X1.6,  X3.3,  dan X3.6.
Tabel 6. Average Variant Extracted (AVE)
Sumber: penulis, 2021
Selanjutnya  yaitu  pengujian discriminant validity dengan melihat nilai AVE. Dari tabel 6 diketahui  nilai  AVE  semua  variabel  >  0,5. Artinya semua varibel telah memiliki discriminant validity yang baik.
Tabel 7. Composite Reliability dan

## Cronbach’s Alpha

## Sumber: Penulis, 2021
Pengujian  terakhir  dari  analisis  outer model adalah uji reliabilitas.  Dari tabel 7 dapat diketahui  bahwa  tingkat  reliabilitas  variabel independen  dan  dependen  dalam  penelitian memiliki  nilai  yang  tinggi.  Hal  tersebut  dapat dilihat dari nilai composite reliability > 0,6 dan cronbach’s alpha > 0,7.
Tabel 8. Koefisien Determinasi dan Predictive Relevance
Sumber: Penulis, 2021
Setelah  analisis outer  model selanjutnya yaitu  analisis inner  model dengan  melihat  nilai R-Square  dan  Q-Square.  Dari  tabel  8  dapat diketahui besarnya pengaruh variabel independen  terhadap  variabel  dependen  yaitu 43,2%  dan  sisanya  56,8%  dipengaruhi  oleh faktor lain.
Selain  itu  juga  dilakukan  uji Predictive relevance untuk menentukan seberapa baik nilai penelitian  yang  dihasilkan  oleh  model.  Dalam penelitian  ini  nilai  Q-Square  sebesar  0,154 menunjukkan  model  mempunyai predictive relevance yang baik.
Tabel 9. T-Statistics dan P-Values

## Sumber: Penulis, 2021
Dari  tabel  9  dapat  diketahui  bahwa  H1 dinyatakan  ditolak  karena  memiliki  nilai T- Statistics sebesar 1,173 dan H2 juga dinyatakan ditolak karena memiliki nilai T-Statistics 1,180. Sedangkan  H3  dinyatakan  diterima  karena memiliki  nilai T-Statistics 2,724  dan P-Values 0,007.

## 4.2  Pembahasan
Dari  hasil  analisis  model  dan  pengujian hipotesis,    maka  dapat  diketahui  bahwa  hanya satu  variabel  yang  berpengaruh  terhadap pengamanan aset tetap daerah. Penjelasan setiap variabel independen adalah sebagai berikut : 1.   Variabel  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia (X1) Hasil analisis dan uji hipotesis menunjukkan  bahwa  nilai T-Statistics sebesar 1,173  dan P-Values sebesar  0,241.  Artinya kompetensi  sumber  daya  manusia  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  pengamanan aset  tetap  daerah.  Hal  tersebut  disebabkan karena  kurangnya  partisipasi  pegawai  untuk mengembangkan  keterampilan  yang  telah dimiliki.  Dengan  meningkatkan  keterampilan kinerja  pegawai  akan  lebih  efektif  dan  efisien. Kesalahan-kesalahan  yang  terjadi  juga  dapat diminimalisir.  Selain  itu,  motivasi  pegawai untuk menambah pengetahuan dengan membaca  literature  berupa  jurnal  atau  buku- buku dapat dikatakan belum maksimal. Sehingga  dapat  menimbulkan  keterlambatan penerimaan  informasi  yang  ada  keterkaitannya dengan aset daerah.
Hasil  uji  hipotesi  memperkuat  (Aljufri Bokingo  2017)  dalam  penelitiannya,  dimana Aljufri  Bokingo  memperoleh  hasil  bahwa
secara parsial besar/kecilnya kompetensi sumber  daya  manusia  tidak  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  pengamanan  barang  milik daerah.
2.   Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) Hasil analisis dan uji hipotesis menunjukkan  bahwa  nilai T-Statistic sebesar 1,180  dan P-Values sebesar  0,239.  Artinya pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  pengamanan aset  tetap  daerah.  Hal  tersebut  disebabkan karena  belum  sepenuhnya  teknologi  informasi yang  digunakan  dimanfaatkan  dengan  baik seperti jumlah unit komputer yang belum cukup daam  menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  tidak adanya  tenaga  ahli  (teknisi)  dalam  unit  kerja. Selain  itu,  sering  adanya  pembaruan  sistem yang mengakibatkan efektivitas kinerja pegawai menurun  karena  membutuhkan  waktu  untuk memahami setiap perubahan sistem yang baru.
Terdapat  kesamaan  hasil  uji  hipotesis dengan  penelitian  (Wahyuni  2018)  yang membuktikan  bahwa  pemanfaatan  teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap pengamanan aset tetap daerah.

## 3.  Variabel  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah (X3)
Hasil analisis dan uji hipotesis menunjukkan bahwa  nilai T-Statistics sebesar  2,724  dan P- Values sebesar 0,007. Artinya Sistem
Pengendalian  Intern  Pemerintah  berpengaruh signifikan  terhadap  pengamanan  aset  tetap daerah.  Dengan  meningkatnya  kualitas  sistem pengendalian  intern  yang  dimiliki  instansi pemerintahan  maka  akan  meningkat  pula kualitas    pengamanan  aset  daerah  yang dilakukan.  Sehingga  kerugian  terhadap  aset daerah,  tindak  kecurangan atau  kesalahan  yang dilakukan  oleh  sumber  daya  manuasia  maupun sistem komputerisasi dapat minimalisir.
Hasil penelitian ini memperkuat penelitian (Astini  2018).  Dalam  penelitiannya  disebutkan bahwa  sistem  pengendalian  intern  pemerintah memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pengamanan aset tetap daerah. Sejalan dengan  penelitian  lain  oleh  (Pratami  2020) menyimpulkan  bahwa  sistem  pengendalian intern  pemerintah  memiliki  pengaruh  simultan terhadap pengamanan aset tetap daerah.

## 5. PENUTUP
5.1  Kesimpulan
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi  informasi,  dan  sistem  pengendalian intern  pemerintah  terhadap  pengamanan  aset tetap daerah. Kesimpulan dari hasil analisis dan uji hipotesis adalah sebagai berikut :
1. Kompetensi  sumber  daya  manusia  tidak berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset tetap daerah. 2. Pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset tetap daerah.
3. Sistem  pengendalian  intern  pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset tetap daerah.

## 5.2   Saran
Saran  dari  peneliti  untuk  kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu :
1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mendukung metode wawancara untuk memperkuat hasil pengumpulan data melalui kuesioner.
2. Peneliti  berikutnya  diharapkan  mampu mengembangkan  atau  menambah  variabel lain  yang  memiliki  keterkaitan  terhadap pengamanan aset tetap daerah.
3. Peneliti  di  masa  mendatang  diharapkan mampu  melibatkan  populasi  dan  sampel yang  jumlahnya  lebih  besar  daripada penelitian ini, dimana hal tersebut kemungkinan  memiliki  pengaruh  pada  hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Aljufri  Bokingo,  Muslimin,  dan  Nina  Yusnita., 2017, Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia, Penatausahaan,  Pengawasan  Barang Milik  Daerah  Terhadap  Pengamanan Barang  Milik  Daerah ,    Jurnal  Katalogis, 43-54.
Astini,  Yuli.,  2018, Kualitas  Aparatur,  Sistem Informasi,  Sistem  Pengendalian  Intern dan  Efektivitas  Manajemen  Aset  Tetap, Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan  Bisnis  Vo. 13 No. 2,  173-184.
Ekayanti.,  2018, Determinants  Effectiveness Fixed  Asset  Management  of  District Government  on  the  Island  of  Lombok ,
International Journal of Business Management  and  Economic  Research (IJBMER),  1219-1229.
Hidayat, M. A., 2017, Studi Kasus
Permasalahan, Universitas Mataram Juliadi,  M.,  2017  ,  Pengaruh  Kualitas  Sumber Daya, Universitas Mataram Pratami,  Raisa  Anggita.,  2020, Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah  terhadap  Pengamanan  Aset Tetap ,  Prosiding  The  11th  Industrial Research Workshop and National Seminar.
Rahmawati, Astika, I Wayan Mustika, dan Lilik
Handaya.,  2018, Pengaruh  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Dan Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota
Tangerang  Selatan ,    Jurnal  Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) , Republik, Indonesia., Peraturan Menteri Dalam Negeri  No.  19  Tahun  2016  tentang Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah.
—. Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah . Rosihan.,  2016,  Pengaruh  Kualitas  Aparatur Daerah,  Regulasi,  Sistem  Informasi,  dan
Komitmen  terhadap  Manajemen  Aset
(Studi  Pemerintah  Provinsi  Papua),  Jurnal
Kajian  Ekonomi  dan  Keuangan  Daerah Volume 2 Nomor 1, 2016: 1-16. Sugiyono., 2018, Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung: Alfabeta.
Sutabri,  Tata.,  2014, Pengantar  Teknologi Informasi, Yogyakarta: Andi. Wahyuni,  Sri.,  2018, Pengaruh  Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Teknologi  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Melalui  Pengelolaan  Barang Milik Daerah. Wibowo.,  2016, Manajemen  Kinerja, Jakarta: Rajawali Pers. Yosefrinaldi.,  2013, Pengaruh  Kapasitas
Sumber  Daya  Manusia  dan  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian  Sistem  Pengendalian  Intern
Pemerintah ,  Jurnal Akuntansi, 2013. Yoyo,  Sudaryo.,  2017, Keuangan  di  Era Otonomi Daerah, Yogyakarta: ANDI