Abstrak —Rasa  aman  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Meningkatnya kasus  tindak  kriminal  di  ruang  publik  yang  disebabkan  oleh faktor  ruang  mengakibatkan  ruang  gerak  masyarakat  menjadi terbatas. Dalam sudut pandang arsitektur dan perencanaan kota, ruang  yang  tidak  dirancang  dengan  baik  akan  semakin  rentan terhadap  tindak  kriminal.  Ruang  publik  yang  pada  mulanya dihadirkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  dalam beberapa  kondisi  justru  memberikan  peluang  terjadinya  tindak kriminal.  Untuk  itu  diperlukan  upaya  untuk  menjamin  keamaan setiap pengguna yang melakukan aktivitas di ruang publik tanpa memberi  batasan-batasan  yang  rigid.  Ditinjau  dari  pendekatan environmental  design based on crime prevention yang membahas tentang  perancangan  arsitektur  atau  lingkungan  yang  berfokus pada  pencegahan  tindak  kriminal  akan  menurunkan  resiko terjadinya  tindak  kriminal.  Menerapkan  prinsip CPTED (Crime Prevention  Through  Environmental  Design) dalam  rancangan arsitektur  merupakan  upaya  menekan  resiko  terjadinya  tindak kriminal  di  ruang  publik. Peripheral  vision ,  permutasi  bentuk interaksi,  modifikasi  sirkulasi  dan  hirarki  ruang  digunakan sebagai  dasar  dalam  eksplorasi  tatanan  ruang.  Eksplorasi tersebut  menghasilkan  sebuah  desain  yang  memiliki  sistem sirkulasi  yang  bekelindan  (antar  ruang  saling  terikat  dan terhubung)  serta  kemampuan  ruang  untuk  dapat  terlihat  dari berbagai titik dan mampu melihat ke berbagai titik. Kualitas dari arsitektur yang dihadirkan akan membantu mewujudkan kondisi kontrol  sosial  yang  memungkinkan  setiap  penggunanya  bisa saling berinteraksi dan saling mengawasi.
Kata  Kunci —Berkelindan,  CPTED,  Ruang  Publik,  Saling Mengawasi, Sirkulasi

## I. PENDAHULUAN
ATANAN  ruang  dalam  desain  ruang  publik  yang memungkinkan  setiap  penggunanya  bebas  beraktivitas dengan  aman,  bisa  saling  berinteraksi  dan  saling  mengawasi merupakan penyelesaian atas permasalahan tindak kejahatan di ruang publik (Gambar 1).
Meningkatnya  kasus  tindak  kriminal  di  ruang  publik termasuk  ruang  publik  perkotaan  mengakibatkan  ruang  gerak masyarakat  menjadi  terbatas  dan  harus  siap  menghadapi kemungkinan  menjadi  korban  tindak  kriminal  di  area  publik. Padahal  jumlah  penduduk  yang  tinggal  di  perkotaan  semakin meningkat  dan  dilansir  dari  data  BPS  tahun  2014  persentase penduduk perkotaan akan mencapai 66,6% pada tahun 2035[1] (Tabel 1) (Gambar 2).
Gambar 1. Perspektif Mata Burung
Tabel 1. Persentase Penduduk Perkotaan di Indonesia Tahun 2010 – 2035 INDONESIA 2010 2015 2020 2025 2030 2035 % 49,8 53,3 56,7 60,0 63,4 66,6
Sumber : BPS, 2014
Gambar 2.  Persentase Penduduk Daerah Perkotaan 2010-2035. Sumber : BPS, 2014

## Akses Melihat, Terlihat dan Sirkulasi yang Berkelindan pada Ruang Publik
Wisnu Retno Kartika Sari dan I Gusti Ngurah Antaryama Departemen Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) e-mail : antaryama@arch.its.ac.id
T
Ditinjau  dari  kacamata  arsitektur  dan  perancangan  kota, ruang merupakan salah satu elemen yang mampu mempengaruhi  aktivitas  dan  tindak  sosial  masyarakat.  Ruang berperan  aktif  dalam  sebuah  tindak  kriminal  (Shaw  dan McKay, 1942)[2]. Ruang dengan faktor fisik seperti kepadatan bangunan  yang  tinggi,  jenis  penggunaan  lahan  campuran, aksesibilitas  dan  pencahayaan  yang  kurang  memadai  di  malam hari  dapat  membentuk  sebuah  kawasan  yang  rawan  terhadap tindak  kriminal,  serta  memberikan  kesempatan  kepada  pelaku kriminal  untuk  melakukan  tindak  aksinya  (Jeffery,  1972)[2]. Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  ruang  yang  tidak  dirancang dengan baik akan semakin rentan terhadap tindak kriminal.
Ruang  publik  yang  pada  mulanya  dihadirkan  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  akhirnya  dalam  beberapa kondisi mampu memberikan peluang terjadinya tindak kriminal. Tetapi pada dasarnya ruang publik diperlukan oleh masyarakat untuk mewadahi kebutuhan mereka yang beragam (Gambar 3). Seharusnya  selain  mampu  mewadahi  aktivitas,  ruang  publik harus  mampu  menghadirkan  rasa  aman  pada  setiap penggunanya.  Rasa  aman  merupakan  salah  satu  kebutuhan dasar  manusia  dalam  menjalankan  aktivitas  sehari-harinya[3] (Gambar  4),  sehingga  kita  akan  berpegang  pada  satu argumentasi bahwa ruang publik diperlukan untuk menampung berbagai  macam  kebutuhan,  tapi  ada  beberapa  upaya  yang harus  dilakukan  untuk  menjamin  keamanan  kegiatan  yang berlangsung di dalamnya (Gambar 3 dan Gambar 5).
Respon  arsitekturalnya  berupa  ruang  publik  sebagai  titik temu  aktivitas  masyarakat  yang  bertujuan  menekan  terjadinya tindak kriminal, dengan kriteria mampu mewadahi aktivitas dan menjamin keamanan aktivitas yang berlangsung didalamnya.
Konteks  yang  diambil  adalah  Jl.  Babarsari,  Kec.  Depok, Kab.  Sleman,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Penentuan  lokasi tapak  ini  didasarkan  pada  beberapa  faktor,  antara  lain  :  (1) kawasan  sub  urban  yang  memiliki  kepadatan  penduduk  dan aktivitas yang cukup tinggi, (2) memiliki tingkat kejahatan yang cukup  tinggi,  (3)  potensi  terjadinya  tindak  kejahatan  karena faktor  ruang,  (4)  berpotensi  sebagai  ruang  publik  untuk aktivitas masyarakat sekitar.

## II. METODE PERANCANGAN

## A. Pendekatan Desain
Pendekatan yang digunakan dalam perancangan arsitektur ini Environmental  Design  based  on  Crime  Prevention  – Environmental  Crime  Prevention (Gambar  6).  Berdasarkan pernyataan  Sutton,  Cherney  &  White,  2008[4]  Perancangan arsitektur    terkait  pola  spasial  ruang  atau  modifikasi  aspek lingkungan yang mempertimbangan strategi pencegahan tindak kriminal mampu menekan resiko terjadinya tindak kejahatan.
Berdasarkan  pendekatan Environmental  Crime  Prevention CPTED (Crime  Prevention  Through  Environmental  Design) merupakan sebuah alternaif perancangan yang diterapkan untuk mencegah  terjadinya  tindak  kriminal.  CPTED  ini  diusung oleh kriminolog C. Ray Jeffery pada tahun 1971. Terdapat 3 strategi yang  dikemukakan  dalam  konsep  CPTED  antara lain: Natural Access  Control,  Natural  Surveillance dan Territorial Reinforcement [5] (Gambar 7).
Gambar 3.  Ilustrasi Fenomena Tindak Kejahatan di Ruang Publik.
Gambar 4.  Hirarki Maslow.
Sumber : https://studiousguy.com/maslows-hierarchy-of-needs/
Gambar 5.  Ilustrasi Proses dari Topik Fenomena Sosial ke Isu Arsitektural.

## B. Force Based Framework
Force Based Framework merupakan kerangka berpikir yang mempertimbangkan  faktor x sebagai  sebuah force atau pertimbangan  penting. Force adalah  faktor  non-formal  yang bisa  digunakan  atau  menjadi  pertimbangan  penting  dalam membuat keputusan desain [5] (Gambar 8).

## 1) Context/Culture/Needs
Menentukan  konteks  lokasi  yang  tepat  yaitu  kawasan  sub urban  yang  memiliki  kondisi  kepadatan  bangunan  dan aktivitas  yang  cukup  tinggi,  memiliki  angka  tindak  kriminal yang cukup tinggi, terdapat potensi terjadinya tindak kriminal akibat faktor ruang.
Menganalisis  konteks culture yang  ada  di  sekitar  lokasi, rutinitas  aktivitas  yang  terjadi  di  sekitar  kawasan  tersebut adalah  interaksi  penduduk  sekitar  dan  kegiatan  komunal yang sering terjadi di ruang-ruang publik.
Kebutuhan  di  kawasan  sekitar  tapak  adalah  ruang  publik komunal  yang  mewadahi  keberagaman  aktivitas  masyarakat dan  mampu  menjamin  keamanan  atas  aktivitas  yang berlangsung di dalamnya.
2) Identify Forces
Beberapa  faktor  yang  digunakan  sebagai  pertimbangan penting dalam membuat keputusan desain adalah keberagaman  penduduk  dan  aktivitas  yang  terjadi  di  Jalan Babarsari  (Gambar  9),  pola  pergerakan  masyarakat  selama beraktivitas di kawasan tersebut (Gambar 10 dan Gambar 11) dan kemampuan mata manusia dalam melihat dan mengawasi lingkungan sekitarnya (Gambar 12).
3) Propose Form
Menerapkan  konsep  dan  prinsip  CPTED dan  beberapa metode  yang  digunakan  untuk  membentuk  tatanan  ruang, sirkulasi dan gubahan massa, antara lain : Diagrammatic Site Overlay  (Layering  Space) (Gambar  12) ,  Diagramatic  Event (Layering  various  Events) (Gambar  14), Programming (Penataan  program  ruang  berdasarkan  permutasi  interaksi dan ekplorasi cakupan pandang mata manusia (Gambar 12).

## III. HASIL DAN EKSPLORASI

## A. Konsep Desain
Arsitektur  yang  mampu  menekan  resiko  terjadinya  tindak kejahatan  di  ruang  publik  dengan  konsep  tatanan  ruang  yang dapat  saling  mengawasi  dan  sirkulasi  berkelindan  (antar ruang saling  terikat  dan  terhubung).  Konsep  desain  tersebut  dapat diwujudkan  dengan  melakukan  modifikasi  aspek  fisik lingkungan.  Konsep  desain  di  atas  akan  menciptakan  sebuah kondisi dimana masyarakat atau pengguna memiliki kesempatan  untuk  saling  mengawasi  (masyarakat  membantu diri  mereka  sendiri  agar  tetap  aman).  Dampaknya  adalah mendorong terjadinya kontrol sosial lebih dari masyarakat.
Gambar 6. Diagram Teori Pendekatan.
Gambar 7. Diagram Strategi CPTED Gambar 8. Diagram Penerapan Force Based
Gambar 9. Diagram Analisa Aktivitas.

## B. Lokasi
Berdasarkan layering dari  peta  kawasan,  hasil  simulasi spasial  kawasan,  hasil  pemetaan  sirkulasi  dan  kawasan (Gambar  15)  dipilih  lokasi  tapak  yang  memiliki  kepadatan aktivitas  dan  sirkulasi  tinggi,  tingkat  konektivitas  dan interagrasi ruang yang tinggi, tangka kriminalitas yang tinggi.

## C. Akses Terlihat dan Melihat
Penerapan konsep CPTED, Natural Surveillance : pengawasan  dengan  kontrol  visual  (bisa  melihat  ke  berbagai titik  dan  dapat  dilihat  dari  berbagai  titik  menggunakan eksplorasi  tatanan  ruang  berdasarkan peripheral  vision )  dan Territorial Reinforcement : menghadirkan batas-batas transparan yang mampu membentuk sebuah ruang (mengawasi bagian dalam ruangan), tetapi tidak membatasi pandangan mata (mengawasi bagian luar ruangan).
Penataan  zona    program  aktivitas  pada  tapak  (Gambar  16) disusun  berdasarkan  hasil  analisa  sirkulasi  (Gambar  10)  dan aktivitas  masyarakat  (Gambar  9)  yang  berlangung  di  kawasan sekitar  tapak.  Strategi  desain  yang  dilakukan  adalah membentuk  tatanan  massa  dan  ruang  yang  memiliki kemampuan  kontrol  visual  terhadap  lingkungan  sekitar  yang memungkinkan  setiap  pengguna  di  setiap  ruang  yang  tersebar
di  tapak  mampu  melihat  (mengawasi)  titik-titik  aktivitas disekelilingnya  sekaligus  dapat terlihat (diawasi) dari beberapa titik-titik aktivitas lainnya (Gambar 17) . Penataan  program  ruang  yang  disusun berdasarkan diagram peripheral  vision (Gambar  12)  mampu  mewujudkan  konsep akses  terlihat  dan  melihat  di  atas.  Studi  penerapan peripheral vision pada  tapak  (Gambar  18)  akan  membantu  menentukan titik mana yang menjadi area pengawasan dan area mana yang akan  diawasi  (Gambar  19).  Strategi  yang  dilakukan  adalah mengubah  garis  sudut  pandang  pada  studi  peripheral  vision menjadi  arus  sirkulasi  (Gambar  20),  kemudian  pertemuan antara  titik  pengawasan  dan  diawasi  dengan  sirkulasi, kemudian dikombinasikan dengan zona program aktivitas akan menghasilkan  tatanan  dan  gubahan  massa  dengan  konsep terlihat dan melihat (Gambar 21).
Eksplorasi  tatanan  ruang  secara  3  dimensi  menggunakan peripheral vision  dapat  menghasilkan  tatanan  massa  dengan akses  terlihat-melihat  yang  mampu  mengawasi  ke  beberapa titik  sekaligus  dapat  diawasi  dari  beberapa  titik  juga  (Gambar 22)

## D. Sirkulasi yang Berkelindan
Penerapan  konsep  CPTED,  Natural  Access  Control  : sirkulasi  yang  berkelindan  yaitu  fleksibilas  sirkulasi  yang diwujudkan  dengan  akses/sirkulasi  yang  tidak  terbatas  sebagai upaya  meningkatkan  kontrol  sosial  terhadap  lingkungan sekitar.
Tatanan  program  ruang  yang  mudah  dijangkau  dapat meningkatkan  terjadinya  interaksi  dan  mampu  meminimalisir adanya  titik  buta.  Penataan  program  ruang  dalam  tapak dihasilkan  dari  proses  pembagian  program  aktivitas  (Gambar 23)    berdasarkan  sifat-sifat  ruang,  penyetaraan  hirarki  ruang dengan  membuat  kedalaman  setiap  ruang  menjadi  setara (Gambar  23)    ,  kemudian  menyusun  ruang  yang  telah dimodifikasi  kedalamannya  menjadi  terkoneksi  dan  saling terintegrasi dengan ruang-ruang disekitarnya (Gambar 24) .
Memaksimalkan  pertemuan  interaksi  secara  vertikal  dan horizontal  menghasilkan  jumlah  interaksi  yang  paling  banyak (Gambar  25).  Penggabungan  bentuk  interaksi  vertikal  dan horizontal  menghasilkan  sirkulasi  yang  berkelindan,  yaitu terikat,  saling  terhubung  antar  satu  titik  ke  titik  lainnya  dan memiliki  arus  sirkuasi  yang  menerus  baik  secara  vertikal maupun horizontal (Gambar 26).
Eksplorasi  tatanan  sirkulasi  secara  3  dimensi  menghasilkan konfigurasi  sirkulasi  berkelindan  yaitu  sirkulasi  yang  saling terhubung,  terikat  dan  menembus  antar  ruang  mengakibatkan pergantian  orang  secara  dinamis  dan  memaksimalkan  kontrol sosial pada area tersebut(Gambar 27).
Gambar 10. Diagram Analisa Pergerakan Masyarakat
Gambar 11. Diagram Analisa Pergerakan Masyarakat. Gambar 12. Diagram Peripheral Vision.
Gambar 13. Diagram Layering Hasil Simulasi dan Lahan.
Gambar 14. Diagram Layering: Event Movement Space.
Gambar 15. Diagram Konsep Penumpukan Layer (Imitasi Konteks Urban).

## IV. KESIMPULAN
Permasalahan  tindak  kriminal  di  ruang  publik  yang disebabkan  oleh  ruang  yang tidak terdesain dengan baik dapat diselesaikan  dengan  eksplorasi  penataan  bentuk,  ruang  dan sirkulasi  dengan  menggunakan  prinsip-prinsip  CPTED. Tatanan ruang  dengan perbedaan level pada setiap ruang yang disusun  berdasarkan peripheral  vision akan  menghasilkan kualitas arsitektur yang memungkinkan antar ruang bisa saling mengawasi,  ruang-ruang  tersebut  dapat  melihat  ke  berbagai titik  dan  dapat  dilihat  dari  berbagai  titik.    Tatanan  sirkulasi antar  ruang  dengan  kedalaman  ruang  yang  dibuat  setara  dan modifikasi  sirkulasi  yang  dibuat  menembus  dari  satu  ruang  ke ruang  lainnya  membentuk  sirkulasi  yang  berkelindan  (saling terikat dan terhubung). Sirkulasi yang berkelindan menghasilkan  konfigurasi  interaksi  yang  semakin  tinggi  dan tidak  terkendali  ,  mengakibatkan  kuantitas  pengguna  yang cukup  tinggi  dan  pergantian  pengguna  secara  dinamis  yang mampu  berperan  sebagai  faktor  pengawas  terhadap  tindak kriminal.  Sebuah  ruang  publik  yang  dirancang  demikian  akan menjadi  sebuah  investasi  tempat  yang  aman  dan  mampu menekan  resiko  terjadinya  tindak  kriminal,  karena  mampu memicu terjadinya interaksi sosial yang aktif didalamnya, serta mampu  meningkatkan  kontrol  sosial  terhadap  lingkungan sekitarnya.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  W.R.K.S.  mengucapkan  terima  kasih  kepada Direktorat  Pendidikan  Tinggi,  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  yang  telah  memberikan dukungan  finansial  melalui  Beasiswa  Bidik  Misi  tahun  2015- 2019 dan seluruh pihak yang membantu memberikan informasi, bahan  referensi  serta  memberi  dukungan  penuh  dalam menyelesaikan jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  “Persentase  Penduduk  Daerah  Perkotaan menurut  Provinsi,  2010-2035,” www.bps.go.id ,  2014.  [Online]. Available: https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1276/persentase- penduduk-daerah-perkotaan-menurut-provinsi-2010-2035.html.
[2] A. Syaban, “Ruang kriminalitas di Kota Manado,” alfathsyaban.wordpress.com , 2017.
[Online]. Available: https://alfathsyaban.wordpress.com/2017/04/02/karakteristik-ruang- kriminalitas-di-kota-manado/.
[3] Badan  Pusat  Statistik, Statistik  Kriminal  Tahun  2018 .  Jakarta:  Badan Pusat Statistik, 2018.
[4] Australian  Institute  of  Criminology,  “Crime  prevention  approaches, theory  and  mechanisms.  Australian  Government  Australian  Institute  of
Criminology,”
aic.gov.au , 2017. [Online]. Available: https://aic.gov.au/publications/rpp/rpp120/crime-prevention-approaches- theory-and-mechanisms.
[5] T.  Crowe, Crime  Prevention  Through  Environmental  Design : Applications  of  Architectural  Design  and  Space  Management Concepts . USA: Butterworth-Heinemann, 2000.
Gambar 16. Persebaran Program Aktivitas. Gambar 17. Aksonometri. Gambar 18. Studi Peripheral Vision pada tapak.
Gambar 19. Penentuan Titik dan Sudut Pengawasan.
Gambar 20. Maket Eksplorasi Sirkulasi dan Titik Pengawasan.
Gambar 21. Maket Eksplorasi Sirkulasi dan Gubahan Massa.
Gambar  22.  Perspektif  titik  pengawasan  (satu  titik  mengawasi  beberapa  titik lainnya).
Gambar 23. Pengolahan Zonasi dan Hirarki Ruang.
Gambar 24. Persebaran Program Aktivitas. Gambar 25. Permutasi Interaksi.
Gambar 24. Eksplorasi Gabungan Sirkulasi Horizontal dan Vertikal.
Gambar 27. Denah sirkulasi.