Fikra, Mico Juli dan Gunawan Djajaputra (2021) Implementasi Permenperin No. 1 Tahun 2020 tentang RKL  RPL  Rinci  di  Kawasan  Industri. Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia.  6 (7). http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3564 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 7, Juli 2021
IMPLEMENTASI  PERMENPERIN  NO.  1  TAHUN  2020  TENTANG  RKL  RPL RINCI  DI  KAWASAN  INDUSTRI  BLESSINDO  (STUDI  KASUS  DI KABUPATEN TANGERANG)

## Mico Juli Fikra, Gunawan Djajaputra
Universitas Tarumanagara (UNTAR) Jakarta, Indonesia Email: michojulifikra@yahoo.com, gunawand@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Negara Indonesia adalah Negara Hukum, semua aktivitas masyarakat mengacu pada peraturan  yang  berlaku.  Peraturan  bersifat  dinamis,  sehingga  akan  selalu  ada peraturan baru yang akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu Peraturan  baru  yang  dibuat  untuk  dibuat  untuk  mengakomodir  penyederhanaan proses  perizinan  agar  tingkat  investasi  meningkat  adalah  Peraturan  Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang RKL RPL rinci. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  kebijakan peraturan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Penyusunan  RKL  RPL  rinci  di  kawasan industri  Blessindo  Kabupaten  Tangerang, sebagai  salah  satu  kebijakan  yang  baru  diterapkan  oleh  Pemerintah  Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis  empiris, sampel  dalam  penelitian  ini  diambil  dengan  menggunakan  teknik nonrandom secara purposive sampling dimana penarikan sampel dilakukan dengan cara  mengambil  subjek  berdasarkan  pada  tujuan  tertentu.  Berdasarkan  hasil penelitian  yang  didapatkan  dari  hasil  wawancara  dengan  masyarakat  setempat, didapatkan  gambaran  bahwa  masyarakat  belum  mengetahui  mengenai  adanya peraturan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang  Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Rencana Pemantauan  Lingkungan  Hidup  Rinci  bagi  perusahaan  industri  yang  berada  atau akan  berlokasi  di  kawasan  industri.  Kurangnya  informasi  dan  pengetahuan masyarakat mengenai peraturan pemerintah ini  akan sangat mempengaruhi persepsi masyarakat  terhadap  keberadaan  suatu  kegiatan  dan  akan  menentukan  bagaimana masyarakat akan mengambil sikap dan tindakan
Kata Kunci : implementasi kebijakan; RKL RPL rinci; kawasan industri

## Abstract
The  State  of  Indonesia  is  a  State  of  Law,  all  community  activities  refer  to  the prevailing  regulations.  Regulations  are  dynamic,  so  there  will  always  be  new regulations that will be formed according to the needs of the community. One of the new regulations made to be made to accommodate the simplification of the licensing process  in  order  to  increase  investment  levels  is  Regulation  of  the  Minister  of Industry and Trade No. 1 of 2020 concerning detailed RPL RKL. The purpose of this research  is  to  find  out  how  to  implement  the  regulation  policy  of  the  Minister  of
Industry and Trade No. 1 of 2020 concerning the Preparation of detailed RPL RKL in the Blessindo industrial estate of Tangerang Regency, as one of the new policies implemented by the Government of Indonesia. The research method used in this study is empirical juridical approach method, the sample in this study was taken using non random purposive sampling technique where sampling is done by taking the subject based  on  a  specific  purpose.  Based  on  the  results  of  research  obtained  from interviews with local communities, it is obtained an illustration that the public does not yet know about the regulation of the Minister of Industry and Trade Regulation No. 1 of 2020 concerning the Preparation of Environmental Management Plans and Detailed Environmental Monitoring Plans for industrial companies located or will be located in industrial areas. The lack of information and knowledge of the public about  this  government  regulation  will  greatly  affect  the  public's  perception  of  the existence of an activity and will determine how the community will take the attitude and action.

## Keywords: policy implementation; RKL RPL detailed; industrial estate

## Pendahuluan
Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia  adalah  Negara  Hukum,  yang  berarti  bahwa  hukum  merupakan  supremasi tertinggi, yang mengatur seluruh pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Hukum    disini  merupakan  landasan  atau  dasar  untuk  pelaksanaan  seluruh kegiatan,  baik  itu  meliputi  kegiatan  tata  negara,  ekonomi,  sosial,  budaya  bahkan bagaimana tata cara  hidup bermasyarakat.
Hukum itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat  yang  secara  resmi  dianggap  mengikat,  yang  dikukuhkan  oleh  penguasa  atau pemerintah. Hukum memiliki produk berupa perundang-undangan atau kebijakan yang dibentuk  oleh  pemerintah  atau  lembaga  Negara.    Menurut  Hamid  A.  S.  Attamimi, pembentukan Peraturan  perundang-undangan adalah pembentukan norma yang berlaku keluar  dan  mengikat  secara  umum,  yang  dituangkan  dalam  peraturan  Perundang- undangan sesuai hirarkinya (Attamimi et al., 1990) .
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  dapat  melakukan  pemisahan  dan pembagian kekuasaan didalam menjalankan sistem pemerintahannya, Janpatar Simamora menyatakan bahwa di Negara Indonesia Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif, DPR dan  DPD  menjalankan  kekuasaan  legislatif,  serta  MA  dan  MK  sebagai  pelaksana kekuasaan Kehakiman atau kekuasaan Yudikatif (Simamora, 2015) .
Kewajiban  menyusun  suatu  Rancangan  Undang-Undang,  yang  jika  kemudian disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang merupakan tugas legislatif, dalam hal ini adalah  DPR  dan  DPD.  Suatu  Perundang-undangan  atau  Kebijakan  dibentuk  dengan tujuan untuk mengatur tata cara berkehidupan masyarakat Indonesia menyangkut semua aktivitas yang dilakukannya. Suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan akan disusun secara ideal, tertata dan yang terutama adalah untuk melindungi hak-hak warga negaranya,  yang  sesuai  dengan  tujuan  awal  pembentukan  Negara  Republik  Indonesia, yaitu adalah untuk mencapai kesejahteraan Rakyat (Suantra & Nurmawati, 2019) .
Salah  satu  Undang-Undang  terbaru  yang  banyak  menarik  perhatian  masyarakat Indonesia, adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang- undang ini banyak dianggap menjadi sebuah kontroversi, karena Undang-Undang Cipta kerja  tersebut,  banyak  memuat  dan  menyentuh  ranah  undang-undang  dan  peraturan lainnya.  Undang-undang  Cipta  kerja  ini dibuat  dan  disusun  dengan  tujuan  agar  proses perizinan atau regulasi dapat dibuat dengan sederhana, sehingga dapat menarik investor dalam jumlah yang banyak (Siallagan, 2016) .
Disahkannya  Undang-  Undang  Cipta  kerja  pada  tahun  2020,  banyak  membawa dampak  bagi  hampir  seluruh  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  yang  ada, karena  dengan  ditetapkannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  tersebut,  banyak  Peraturan turunannya  yang  berubah,  baik  itu  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Menteri,  hingga Peraturan Daerah. Perubahan kebijakan yang hampir menyeluruh tentu saja menjadi tugas yang  besar  untuk  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat ataupun  pemerintah  daerah,  yang menjadi  pelaksana  sekaligus  penanggung  jawab  penerapan  perundang-undangan  atau kebijakan yang ada.
Salah  satu  perubahan  yang  signifikan  berkaitan  dengan  perizinan  adalah  adanya perubahan  sistem  pengurusan  proses  perizinan  dari  sistem  Manual  dan  terpisah  di masing-masing daerah, menjadi elektronik dan terpusat. Perubahan ini, diawali dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha    Terintegrasi  secara  Elektronik  atau Online  Single  Submission (OSS),  yang setelah terbitnya Undang-undang Cipta Kerja Tahun 2020, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal  12,  diganti  menjadi  Peraturan  Nomor  5  Tahun  2021,  tentang  Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Sejak  diberlakukannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  yang kemudian  diganti  menjadi  Peraturan  Nomor  5  Tahun  2021  tersebut,  hampir  seluruh mekanisme  proses  perizinan  usaha  di  Indonesia  mengalami  perubahan,  salah  satunya adalah berkaitan dengan proses perizinan bagi perusahaan atau pelaku usaha yang akan atau  sudah  melakukan  kegiatan  di  dalam  dalam  kawasan  ekonomi  khusus,  kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Didalam Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dinyatakan bahwa izin lingkungan tidak dipersyaratkan untuk penerbitan  izin  usaha  bagi  perusahaan  atau  pelaku  usaha  yang  Lokasi  usaha  dan/atau kegiatannya  berada  dalam  kawasan  ekonomi  khusus,  kawasan  industri,  atau  kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sehingga mereka tidak diwajibkan lagi untuk memiliki  Dokumen  Lingkungan  Hidup  berupa  AMDAL  (Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan)  dan  atau  UKL  UPL  (Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Upaya Pemantauan  Lingkungan  Hidup),  namun hanya  diwajibkan  untuk  menyusun  Dokumen RKL  RPL  (Rencana  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Rencana  Pemantauan Lingkungan Hidup) Rinci, yang pelaksanaan dan pengawasannya diatur dengan peraturan menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan Hidup.
Pada  Tahun  2020,  Pemerintah  Indonesia  kemudian  menerbitkan  Peraturan pendukung  melalui  Peraturan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  1  Tahun
2020,  yang  mengatur  tentang  penyusunan  Rencana  Pengelolaan  lingkungan  hidup  dan rencana pemantauan lingkungan hidup bagi perusahaan yang berada atau akan berlokasi di Kawasan industri (Shoba, 2006) .
Penerapan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan peraturan atau kebijakan baru ini, tentu saja akan menimbulkan dampak yang  kendala  tersendiri  didalam  pelaksanaannya,  hal  ini  dikarenakan  akan  selalu  ada perubahan tanggung jawab, peran serta aturan yang mengatur berbagai aspek serta pelaku yang  ada  didalamnya,  yang  dapat  menghambat  implementasi  penerapan  kebijakan tersebut,  maka  berdasarkan  pemaparan  tersebut  diatas,  penulis  tertarik  untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang  Penyusunan  RKL  RPL Rinci di Kawasan industri Blessindo Kabupaten Tangerang. Melalui Penelitian ini penulis akan mencoba menganalisis bagaimana proses suatu kebijakan baru diimplementasikan di lapangan, serta apa saja hambatan dan Upaya yang ada pada suatu proses implementasi kebijakan baru.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  Implementasi Kebijakan  Peraturan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  1  Tahun  2020 Tentang  Penyusunan  RKL  RPL  Rinci  di  Kawasan  industri  Blessindo  Kabupaten Tangerang, sebagai salah satu kebijakan yang baru diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Mengetahui kendala-kendala apakah yang timbul dalam implementasi kebijakan Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  1  Tahun  2020  di  Kawasan  industri  Blessindo Kabupaten Tangerang. Mengetahui upaya-upaya apakah yang perlu dilakukan oleh Pihak Pengelola  Kawasan  industri  Blessindo  serta  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan Kabupaten Tangerang untuk mengurangi kendala-kendala yang timbul dalam penerapan Peraturan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  1  Tahun  2020  di  Kawasan industri Blessindo Kabupaten Tangerang.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  gunakan  adalah  metode  pendekatan  yuridis  empiris, pendekatan  ini  merupakan  pendekatan  yang  menggabungkan  data-data  primer  dan sekunder didalam penelitian yang dilakukan. Pada penelitian yuridis empiris, tahap awal yang  dilakukan  adalah  mengkaji  permasalahan  dengan  menggunakan  peraturan  yang ada,  baik  peraturan  tertulis  ataupun  tidak  tertulis,  yang  menjadi  data  sekunder  dalam penelitian ini, untuk kemudian dianalisis dengan hasil yang didapatkan dari data primer yaitu  melalui  wawancara  terstruktur  yang  dilaksanakan  dilapangan  untuk  mengetahui bagaimana  implementasi  Peraturan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  1 Tahun  2020  Tentang  Penerapan  RKL  RPL  Rinci  di  Kawasan  industri  Blessindo Kabupaten Tangerang.
Ruang  lingkup  atau  fenomena  yang  diamati  tentang  pembatasan  keluasan  dan kedalaman cakupan penelitian. Fenomena penelitian adalah suatu gejala yang mendasar atau  suatu  kejadian,  peristiwa  tentang  perilaku-perilaku  yang  diamati,  atau  proses aksi interaksi yang saling berkaitan. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-
bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut (Soekanto, 2005) meliputi:
1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.
Lokasi  penelitian  ini  yaitu  di  Kawasan  industri  Blessindo,  Cirarab,  Kec.  Legok, Tangerang,  Banten  15820.  Sampel  dalam  penelitian  ini  diambil  dengan  menggunakan teknik nonrandom secara purposive sampling dimana penarikan sampel dilakukan dengan cara  mengambil  subjek  berdasarkan  pada  tujuan  tertentu.  Dalam  penelitian  ini  sampel yang  diambil  dari  populasi  adalah  perusahan  yang  ada  di  kawasan  industri  Blessindo Kabupaten Tangerang. Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah:
1. Tenant atau  Perusahaan  Yang  ada  di  dalam  Kawasan  industri  Blessindo  Kabupaten Tangerang
2. Pengelola Kawasan industri Blessindo Tangerang
3. Pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari instansi terkait melalui penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder  dalam penelitian ini mencakup:
1. Bahan-bahan  hukum  primer,  meliputi:  Pancasila,  UUD  1945,  Peraturan  Perundang- undangan dan  yurisprudensi.
2. Bahan-bahan hukum sekunder, meliputi: buku teks, laporan penelitian, artikel ilmiah.
3. Bahan  hukum  tersier,  bahan  ini  sebagai  pedoman  untuk  mengkaji  bahan hukum primer dan bahan  sekunder, yang diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, ensiklopedi, surat kabar maupun majalah.
Studi ini dilakukan terhadap dokumen-dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selain studi kepustakaan, alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian lapangan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman  wawancara.  Mula-mula  kepada  responden  diajukan  pertanyaan  yang  sudah terstruktur,  kemudian      beberapa  butir  pertanyaan  tersebut  diperdalam.  Hasil  dari wawancara      ini      diharapkan      dapat     memberikan      gambaran    secara  komprehensif tentang  pembangunan    Kawasan    Industri    dalam    menunjang  minat  investasi  di Kabupaten Tangerang.
Setelah  keseluruhan  data  primer  dan  data  sekunder  terkumpul,  langkah  yang diambil peneliti selanjutnya adalah mengolah dan melakukan analisis data. Pengolahan data dilakukan dengan tujuan untuk merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga  siap  pakai  untuk  dianalisis.  Selanjutnya  data  yang  ada  akan  dianalisis  secara kualitatif. Analisis ini dapat diperoleh gambaran secara utuh atas masalah yang menjadi pembahasan.

## Hasil dan Pembahasan
A. Implementasi  Kebijakan    Peraturan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyusunan RKL RPL Rinci di Kawasan industri Blessindo Kabupaten Tangerang.
Pemerintah  bertekad  menciptakan  iklim  bisnis  yang  kondusif  di  Tanah  Air. Salah satunya adalah dengan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam mengurus  mekanisme  perizinan.  Langkah  strategis  ini  tertuang  pada  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang telah diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang  Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Salah  satu  implikasi  yang  paling  berdampak  untuk  para  pelaku  usaha  dan kegiatan  adalah  dihilangkannya  kewajiban  dari  para  pelaku  usaha  yang  ada  atau berencana  untuk  melakukan  kegiatan  di  dalam  kawasan  industri,  untuk  menyusun dokumen lingkungan hidup baik berupa Amdal ataupun UKL UPL yang semula harus dinilai  dan  diserahkan  kepada  Pemerintah  Daerah  atau  Pusat  sesuai  dengan  jenis kegiatan dan kewenangan penilaiannya, sekarang hanya diwajibkan untuk melakukan penyusunan Dokumen RKL RPL Rinci, yang penilaiannya dilaksanakan oleh pemilik atau pengelola kawasan.
Mengatur  teknis  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  diatas,  pemerintah  melalui Kementerian  Perdagangan  dan  Perindustrian  mengeluarkan  suatu  kebijakan  dalam bentuk  Peraturan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  1  Tahun  2020 tentang  Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Rencana Pemantauan  Lingkungan  Hidup  (RKL  RPL)  Rinci  bagi  perusahaan  industri  yang berada  atau  berlokasi  di  Kawasan  industri.  Lawrence  Meir  Friedman  menyatakan bahwa untuk menilai berhasil atau tidaknya suatu hukum atau kebijakan  tergantung dari tiga elemen utama, yaitu:
1. Substansi Hukum
Substansi hukum merupakan sistem yang menentukan apakah suatu hukum atau kebijakan dapat dilaksanakan atau tidak. Substansi hukum disini adalah isi atau muatan  dari  Peraturan  Menteri  Perdagangan  dan  Perindustrian  Nomor  1  Tahun 2020 ini sendiri.
Kita  jabarkan  substansi  atau  muatan  dari  peraturan  Peraturan  Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 tersebut memuat enam bab, yang terdiri dari:
-Bab I  : Ketentuan Umum
-Bab II  : Penyusunan dan Permohonan Persetujuan RKL RPL Rinci -Bab III: Pemeriksaan dan Persetujuan RKL RPL Rinci -Bab IV: Pembiayaan
-Bab V  : Pembinaan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan RKL RPL Rinci -Bab IV: Ketentuan Peralihan -Bab VII: Penutup
-Lampiran  1:  Tambahan  penjelasan  atau  lampiran  mengenai  Format  surat  dan formulir  dalam  rangka  penyusunan  rencana  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan rencana pemantauan lingkungan hidup rinci bagi perusahaan industri yang berada atau akan berlokasi di  kawasan industri.
Garis  besar  substansi  peraturan  menteri  tersebut,  kita  dapat  melihat  bahwa secara substansi proses pelaksanaan penyusunan dokumen  rkl rpl rinci mulai dari pihak-pihak yang diwajibkan untuk menyusun dokumen rkl rpl rinci, pihak yang dapat  melaksanakan  penyusunan  dokumen  rkl  rpl  rinci,  pihak  yang  menilai  dan mengawasi  penyusunan  dokumen  rkl  rpl  rinci,  serta  pihak  yang  mengawasi berjalannya  implementasi  kebijakan  tersebut  sudah  termuat  didalam  Peraturan Menteri tersebut dengan jelas. Selain itu, didalam Peraturan Menteri tersebut telah dijelaskan tentang tata cara penyusunan dokumen rkl rpl rinci, tata cara penilaian dokumen rkl rpl rinci, serta hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.
Sehingga secara sistematis Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor  1  Tahun  2020  ini  sudah  dapat  dilaksanakan  oleh  pihak-pihak  yang tercantum dalam peraturan menteri tersebut, yaitu:
a. Pelaku usaha yang sudah dan atau akan melaksanakan kegiatan usaha di kawasan industri, selaku penyusun dokumen rkl rpl rinci.
b. Pemilik  atau  pengelola  kawasan  industri,  selaku  penilai  dan  pengawas penyusunan dokumen rkl rpl rinci.
c. Pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  selaku  pengawas  terhadap implementasi  kebijakan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  dan  Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 tersebut.
Berkaitan  dengan  Substansi  hukum  ini,  Lawrence  Meir  Friedman  pun menyatakan bahwa, dalam penilaian mengenai aspek substansi hukum,  kita harus memperhatikan  hukum  yang  hidup,  baik  itu  berupa  peraturan  tertulis  ataupun peraturan yang tidak tertulis, menyangkut dari hukum atau kebijakan yang sedang kita  teliti.  Maka  disini  kita  harus  mengetahui  hukum atau  kebijakan  yang  terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 ini, adapun beberapa hukum dan kebijakan yang terkait adalah:
Undang-undang  nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah diganti oleh Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
a. Peraturan  Pemerintah  Tahun  24  Tahun  2018  Tentang  Pelayanan  Perizinan Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik,  yang  telah  diganti  oleh  Peraturan Pemerintah  nomor  5  tahun  2021 tentang Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha Berbasis Risiko.
b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2012  Tentang  Izin  Lingkungan,  yang telah  diganti  oleh  Peraturan  Pemerintah  nomor  22  Tahun  2021  tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
c. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  nomor  26  tahun  2018 tentang  Pedoman  Penyusunan  dan  Pemeriksaan  Dokumen  Lingkungan  Hidup
Dalam  Pelaksanaan  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Secara  Elektronik  (OSS), yang  diganti  oleh  Peraturan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci Bagi Perusahaan Industri Yang Berada atau akan Berlokasi di Kawasan industri.
d. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik,  yang  telah  diganti  oleh Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 30 Tahun 2019, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Berdasarkanberbagai  peraturan  tersebut  diatas,  kita  dapat  menyimpulkan bahwa,  aspek  substansi  hukum  dalam  implementasi  kebijakan  Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci Bagi  Perusahaan  Industri  Yang  Berada  atau  akan  Berlokasi  di  Kawasan  industri sudah terpenuhi, sehingga kebijakan ini seharusnya sudah dapat diimplementasikan,  karena  substansi  dalam  kebijakan  tersebut  telah  memuat berbagai pengaturan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan perubahan kebijakan yang ada.
2. Struktur Hukum
Struktur hukum adalah perangkat yang menentukan apakah suatu hukum atau kebijakan dapat ditegakan atau tidak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981,  struktur  hukum  adalah  meliputi  Kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  Badan Pelaksana Pidana (LAPAS), kewenangan lembaga penegak hukum tersebut dijamin oleh  Undang-Undang,  sehingga  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab terlepas  dari  pergantian  kekuasaan  pemerintah  atau  pengaruh-pengaruh  yang lainnya.
Penegakan  hukum  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  sudah  dimulai  sejak diterapkannya  Undang-Undang  No  32  Tahun  2009  tentang  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  yang  sekarang  telah  menjadi  telah  menjadi  Undang- Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ansori, 2018) . Sarana penegakan hukum tersebut dilakukan melalui tiga tahap yaitu:
a. Sanksi Administrasi
Sanksi  administrasi  merupakan  tahap  pertama  yang  akan  dikenakan kepada pelaku usaha atau perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran atau pengrusakan  terhadap  lingkungan.  Sanksi  administrasi  ini  tercantum  dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No 32 tahun 2009, yang menjelaskan bahwa sanksi administrasi terdiri dari:
1) teguran tertulis
2) paksaan pemerintah
3) pembekuan izin lingkungan
4) pencabutan izin lingkungan
Sanksi  administrasi  ini  merupakan  fungsi  instrumental  yang  berfungsi untuk  mencegah  dan  menanggulangi  pelanggaran  terhadap  lingkungan  hidup. Pemberian  sanksi  ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  agar  pelanggaran  terhadap aturan  dapat  dihentikan  secara  langsung. Dalam  hal ini,  kepala  daerah  berhak dan  memiliki  wewenang  untuk  mengajukan  usul  pencabutan  usaha  kepada pejabat  yang  berwenang,  terutama  jika  ada  aduan  dari  masyarakat  yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran yang terjadi.
Sanksi administrasi ini biasanya diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  untuk penyelenggara  kegiatan  yang  berada  di  kewenangan  Pusat,    atau  dari  Dinas Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  atau  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kebersihan untuk yang kegiatannya berada di kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kota atau Kabupaten.
b. Sanksi Perdata
Sanksi  perdata  merupakan  tindakan  hukum  yang  kedua  yang  diberikan terhadap  perusahaan  yang  melakukan  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan. Terhadap  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  untuk  menggugat  ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup, terdapat dua jalur ( Pasal 84 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ) yaitu:
1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan menurut Pasal 85 dan Pasal 86 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar  pengadilan  diselenggarakan  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup (Yuliana, Purnaweni, & Rengga, 2015) . Hal ini dilakukan secara sukarela oleh  pihak  yang  berkepentingan,  yaitu  pihak  yang  dirugikan  dan  yang mengakibatkan  kerugian,  instansi  pemerintah  yang  terkait  serta  dapat  pula melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Penyelesaian melalui cara ini dilakukan dengan cara mediasi lingkungan, akibat  hukum  mediasi  lingkungan  yang  oleh  para  pihak  biasanya  dituangkan dalam  bentuk  persetujuan  mediasi  tertulis  yang  dianggap  berkekuatan  hukum sebagai kontrak yang tunduk pada ketentuan BW.
c. Sanksi Pidana
Sanksi  pidana  merupakan  aspek  tindakan  hukum  yang  terakhir.  Sanksi pidana  diberikan  terhadap  perusahaan  yang  melakukan  pencemaran  dan perusakan  lingkungan,  mempunyai  fungsi  untuk  mendidik  perusahaan
sehubungan  dengan  perbuatan  yang  dilakukan,  terutama  ditujukan  terhadap perlindungan  kepentingan  umum  yang  dijaga  oleh  ketentuan  hukum  yang dilanggar tersebut. Selain itu fungsinya juga untuk mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.
Menjatuhkan pidana untuk kasus lingkungan pada perusahaan maka juga berlaku  peraturan-peraturan  seperti  kasus  pidana  lainnya  yaitu  asas  legalitas maksudnya  harus  berdasarkan  hukum  yang  ada  pada  saat  perbuatan  itu dilakukan dan harus terbukti kesalahannya.
Ancaman  pidana  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal-pasal  UU  No.  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolan  Lingkungan  Hidup  adalah pidana  penjara  dan  denda.  Selain  itu  ada  pidana  tambahan  atau  tindakan  tata tertib terhadap badan usaha Pasal 119 UU No.32 Tahun 2009 berupa:
1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
2) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan / atau kegiatan.
3) Perbaikan akibat tindak pidana.
4) Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.
5) Penempatan Perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun
3. Budaya Hukum
Budaya Hukum menurut (Friedman & Hayden, 2017) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Budaya hukum disini merupakan keadaan atau kekuatan sosial, yang menentukan bagaimana  hukum  tersebut  digunakan,  dihindari  atau  disalahgunakan,  sehingga budaya  hukum  ini  erat  kaitannya  dengan  kesadaran  hukum  di  dalam  suatu masyarakat. Suatu masyarakat yang taat kepada hukum, akan dianggap memiliki budaya hukum yang baik, dan sebaliknya suatu masyarakat yang ketaatan terhadap hukumnya rendah, maka dapat dikatakan bahwa budaya hukum yang mereka miliki adalah kurang baik (Pertiwi, 2018) .
Maka  implementasi  kebijakan  peraturan  disini  lebih  berkenaan  kepada bagaimana  masyarakat  mempercayai  dan  meyakini  bahwa  suatu  kebijakan  atau peraturan  yang  ada,  dapat  membawa  manfaat  bagi  masyarakat  disekitar lingkungannya,  ketika  mereka  mengetahui  bahwa  peraturan  yang  ada  akan melindungi  mereka  dan  lingkungan  yang  ada  disekitarnya,  maka  kecenderungan untuk  mentaati  peraturan  itu  akan  tinggi,  namun  jika  masyarakat  merasa  bahwa kebijakan tersebut tidak mengakomodir kebutuhan mereka, maka masyarakat akan cenderung  untuk  menolak  atau  membiarkan  segala  bentuk  kebijakan  yang  ada (Purba, 2017) .
Proses implementasi sebuah peraturan baru, memang dibutuhkan komunikasi yang  baik  dan  terarah  dari  pemerintah  ataupun  pemilik  kawasan  terhadap masyarakat  yang  ada  disekitar  lokasi  kegiatan.  Jika  pemerintah  mampu berkoordinasi  dengan  aparatur  setempat  seperti  di  tingkat  Desa  dan  Kecamatan, maka  biasanya  sebuah  peraturan  akan  lebih  mudah  diterima  oleh  masyarakat,
sedangkan  untuk  kebijakan  yang  melibatkan  pelaku  usaha,  jika  mereka  mampu mengelola  kegiatan  usahanya  agar  tidak  mencemari  lingkungan,  dan  melakukan menjalin  hubungan  baik  dengan  masyarakat  yang  ada  disekitar  lokasi  kegiatan, misalnya melalui kegiatan CSR, maka kecenderungan masyarakat untuk menerima kebijakan tersebut akan cenderung tinggi.
B. Kendala-Kendala  Dalam  Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020.
1. Substansi Hukum
Penerapan  kebijakan  teknis,  dalam  hal  ini  substansi  yang  ada  didalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020 seringkali tidak konsisten dengan substansi yang ada didalam Peraturan yang ada diatasnya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, yang telah diganti oleh Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021, misalnya pada Pasal 53 ayat (4) yang menyatakan bahwa  pelaksanaan  dan  pengawasannya  diatur  dengan  peraturan  menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan  Hidup.  Sedangkan  seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  Peraturan  ini dikeluarkan  oleh  Kementrian  Perindustrian  dan  Perdagangan,  sehingga  dalam pelaksanaan kewenangan, terutama didaerah dalam hal ini di Kabupaten sendiri ada kerancuan  wewenang,  apakah  pelaksanaan  penyelenggaraan  peraturan  ini  ada  di bawah  pengawasan  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  Kabupaten Tangerang atau ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang. Yang Jelas dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pejabat dari Dinas Lingkungan  Hidup  Tangerang,  belum  ada  sama  sekali  kawasan  industri  di Kabupaten Tangerang yang telah menerapkan kebijakan ini, sehingga perusahaan atau  pelaku  usaha  yang  ada  dikawasan  industri  masih  menyusun  dokumen lingkungan berupa dokumen UKL UPL yang masih dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang (Ulih, 2016) .
Permasalahan  lainnya  yang  cukup  menjadi  hambatan  untuk  penerapan implementasi  kebijakan  ini  adalah,  adanya  peralihan  tanggung  jawab  penilaian penyusunan  dokumen  lingkungan  dari  pemerintah  daerah,  dalam  hal  ini  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Tangerang  kepada  pengelola  kawasan.  Padahal dalam  wawancara  yang  dilakukan  dengan  pengelola  kawasan,  mereka  sendiri belum  mendapatkan  informasi  tentang  kebijakan  tersebut,  serta  mereka  tidak memiliki  sumber  daya  manusia  dan  sarana  seperti  yang  dipersyaratkan  dalam peraturan tersebut.
2. Struktur Hukum
Kendala  yang  seringkali  dihadapi  dalam  implementasi  kebijakan  sebuah Peraturan  adalah  berkaitan  dengan  Sarana  hukum  dan  aparat  hukum  itu  sendiri. Dalam  kaitannya  dengan  sarana  hukum,  fasilitas  serta  sarana  penunjang  dalam pelaksanaan  penegakan  dan  pengawasan  berjalannya  suatu  peraturan  seringkali tidak memadai misalnya sumber daya manusia serta biaya operasional yang tidak memadai  untuk  melakukan  pengawasan.  Sedangkan  berkaitan  dengan  aparatur
hukum itu sendiri, banyak kasus-kasus lingkungan terkendala dikarenakan jumlah aparat  penegak  hukum  profesional  yang  mampu  menangani  kasus-kasus lingkungan  masih  sangat  terbatas.  Disamping  itu  adalah  mustahil  kiranya  kita mengharapkan  para  penegak  hukum  itu  dapat  menguasai  berbagai  aspek lingkungan.  Karena  lingkungan  hidup  mencakup  aspek  yang  sangat  luas  dan kompleks  yang  berkenaan  dengan  berbagai  disiplin  ilmu.  Keterbatasan pengetahuan  dan  pemahaman  aspek-aspek  lingkungan  oleh  penegak  hukum menjadi  faktor  kendala  yang  sangat  dominan  dalam  upaya  untuk  menciptakan kesamaan persepsi penanganan perkara lingkungan
3. Budaya Hukum
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat, didapatkan gambaran bahwa masyarakat belum mengetahui mengenai  adanya  peraturan  Peraturan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci Bagi Perusahaan Industri Yang Berada  atau  akan  Berlokasi  di  Kawasan  industri.  Kurangnya  informasi  dan pengetahuan  masyarakat  mengenai  peraturan  pemerintah  ini    akan  sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keberadaan suatu kegiatan dan akan menentukan bagaimana masyarakat akan mengambil sikap dan tindakan. Menurut (Chasanah, 2017) , pengetahuan adalah suatu daya didalam hidup manusia. Dengan pengetahuan  manusia  mengenali  peristiwa  dan  permasalahan,  menganalisa, mengurai, mengadakan interpretasi dan menentukan pilihan-pilihan. Dengan daya pengetahuan  ini  manusia  mempertahankan  dan  mengembangkan  hidup  dan kehidupan. Bermodal kepada daya itu manusia membentuk sikap dan nilai hidup, menentukan pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan.
Berkaitan  dengan implementasi  peraturan  menteri  nomor  1  tahun  2020  ini, masyarakat seharusnya harus dibekali dengan pengetahuan yang benar mengenai lingkungan  dan  bagaimana  kewajiban  dari  para  pelaku  usaha  dalam  melakukan pengelolaan terhadap lingkungan, sehingga persepsi adanya kegiatan usaha industri yang  ada  dilingkungan  sekitar  mereka,  dapat  terbentuk  secara  baik.  Disini masyarakat sebenarnya dapat berfungsi sebagai mitra perusahaan untuk sama-sama menanggulangi pencemaran yang ada. Namun pada kenyataannya di lapangan kita sering  menemukan  adanya  kesenjangan  pengetahuan  masyarakat  terhadap pengelolaan  lingkungan  itu  sendiri,  sehingga  masyarakat  tidak  terlibat  dalam menentukan sikap  dan tindakan dalam suatu kebijakan (Jainah, 2011) .
Sebenarnya  gap pengetahuan  ini dapat dikurangi dengan adanya edukasi dari pemerintah setempat mengenai pengelolaan lingkungan, terutama bagi masyarakat yang termasuk dalam wilayah peruntukan bagi industri. Kualitas lingkungan yang baik  sangat  tergantung  pada  persepsi  masyarakat  terhadap  kualitas  lingkungan. kualitas lingkungan yang baik dapat tercapai secara optimal sesuai dengan  harapan dan    keinginan  masyarakat  mengenai  kualitas  suatu  lingkungan.  Bila      persepsi masyarakat mengenai lingkungan  didukung oleh pengetahuan  masyarakat  tentang
kualitas  lingkungan  yang  baik  dan  cara  mencapainya,  tentunya  akan  sangat mempengaruhi  setiap  tindakan  atau  perlakuan  yang  diambil  terhadap lingkungan sekitarnya. Masyarakat akan  mengetahui  setiap  perubahan  yang  mungkin  akan terjadi  bila  ada  suatu kegiatan disekitarnya (Prameswari, Resen, & Dahana, 2014) .
C. Upaya-Upaya yang dilakukan dalam Mengatasi Kendala-Kendala yang Ada
1. Substansi Hukum
a. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan  Hidup  Rinci  Bagi  Perusahaan  Industri,  Pemerintah  Pusat  perlu secara jelas memberikan batasan waktu maksimal pemberlakukan Peraturan ini kepada Pemerintah Daerah.
b. Perlu  ada  pendelegarian  atau  garis  tugas  yang  jelas  tentang  kewenangan pelaksanaan pengawasan  implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup  Rinci  Bagi  Perusahaan  Industri  Yang  Berada  atau  akan  Berlokasi  di Kawasan industri ini.
c. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tangerang  perlu  memberikan  pengarahan  dan informasi yang jelas kepada Pemilik atau Pengelola Kawasan tentang Tata cara pelaksanaan peraturan menteri ini, terutama tentang sistem penilaian dokumen lingkungan hidup, yang harus dilakukan.
2. Struktur Hukum
a. Perlu adanya pembiayaan dan penyediaan sarana yang jelas untuk para penegak hukum,  sehubungan  dengan  pengawasan  penerapan  kebijakan  baik  untuk Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan  Hidup  Rinci  Bagi  Perusahaan  Industri  Yang  Berada  atau  akan Berlokasi di Kawasan industri ini sendiri, ataupun implementasi peraturan yang lainnya.
b. Perlu dibentuknya badan atau aparatur hukum yang secara khusus mengawasi berjalannya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
c. Perlu  adanya  pembekalan  atau  pelatihan  berkaitan  dengan  pengelolaan  dan pemantauan lingkungan bagi para aparatur hukum, sehingga mereka mengetahui kewajiban dan hak dari pada pelaku usaha, pemerintah serta masyarakat yang terlibat dalam suatu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha, dampak yang  ditimbulkan  serta  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  pemantauan lingkungan hidup.
3. Budaya Hukum
a. Perlu  adanya  sosialisasi  dan  koordinasi  yang  baik  antara  pemerintah  dengan aparat desa atau kecamatan sehubungan dengan implementasi Peraturan Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan
Hidup  Rinci  Bagi  Perusahaan  Industri  Yang  Berada  atau  akan  Berlokasi  di Kawasan industri.
b. Perlu adanya komunikasi yang baik antara pihak pelaku usaha baik dalam hal ini sebagai  pengelola  kawasan,  ataupun  pelaku  usaha  yang  ada  dialam  kawasan industri dengan pihak aparat pemerintah setempat, dalam hal ini ditingkat Desa dan Kecamatan, sehingga dapat meminimalisir konflik yang akan timbul.
c. Perusahaan harus melakukan kegiatan CSR kepada masyarakat, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

## Kesimpulan
Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci Bagi Perusahaan Industri Yang Berada atau akan Berlokasi di Kawasan industri, pada Kawasan industri Blessindo Kabupaten Tangerang belum dilaksanakan di  Kawasan industri Blessindo Kabupaten Tangerang.  Tiga sistem unsur dalam penegakan suatu kebijakan atau peraturan dapat dilihat dari tiga unsur, yaitu adalah Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum. Substansi hukum yang termuat dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020 secara  substansial,  semua  pengaturan  pelaksanaan  telah  terakomodir  dengan  jelas didalam peraturan tersebut, namun sosialisasi implementasi kebijakan ini masih sangat kurang  memadai,  sehingga  banyak  pengelola  kawasan  yang  tidak  siap  menerapkan peraturan ini dalam waktu yang dekat, dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia dan sarana yang mereka miliki. Struktur Hukum atau pranata hukum, yang berfungsi sebagai penegak  hukum  belum  berjalan  secara  maksimal,  hal  ini  karena  belum  adanya  garis koordinasi  yang  jelas  antara  pemerintah  dan  aparat  hukum  dalam  pelaksanaan  dan pengawasan  penerapan  sebuah  kebijakan.  Budaya  Hukum  merupakan  hal  yang  harus sangat  diperhatikan  oleh  pemerintah  baik  pusat  ataupun  pemerintah  daerah  dalam implementasi  sebuah  kebijakan,  karena  tanpa  adanya  dukungan  yang  positif  dari masyarakat, implementasi sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan maksimal, namun seringkali, masyarakat itu sendiri, tidak mengetahui tentang berbagai kebijakan yang ada, padahal banyak kebijakan itu yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan langsung dengan kegiatan industri.

## BIBLIOGRAFI
Ansori, Lutfil. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Yuridis , 4 (2), 148–163. Google Scholar
Attamimi, A. Hamid S., Wahyono, Padmo, Suny, Ismail, Martosoewignjo, Sri Soemantri, Soekanto,  Soerjono,  Budiardjo,  Miriam,  Rahardjo,  Sutjipto,  Hardjasoemantri, Koesnadi,  &  Basah,  Sjachran.  (1990). Peranan  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara:  Suatu  Studi  Analisis Mengenai  Keputusan  Presiden  Yang  Berfungsi  Pengaturan  Dalam  Kurun  Waktu Pelita I-Pelita Iv . Google Scholar
Chasanah, Uswatun. (2017). Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Pendidikan. Tasyri’:
Jurnal Tarbiyah-Syari’ah Islamiyah , 24 (01), 77–92. Google Scholar
Friedman, Lawrence Meir, & Hayden, Grant M. (2017). American Law: An Introduction . Oxford University Press. Google Scholar
Jainah, Zainab Ompu. (2011). Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Keadilan Progresif , 2 (2). Google Scholar
Pertiwi, Endah. (2018). Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung  Perbuatan  Melawan  Hukum  Oleh  Para  Pihak. Jurnal  Ius  Kajian Hukum Dan Keadilan , 6 (2), 245–258. Google Scholar
Prameswari,  K.,  Resen,  M.,  &  Dahana,  C.  (2014). Efektivitas  Peraturan  Daerah Kabupaten  Klungkung  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Ketertiban  Umum  Terkait Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Sebagai Tempat Parkir . Google Scholar
Purba, Iman Pasu. (2017). Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan , 14 (2), 146–153. Google Scholar
Shoba, Ana. (2006). Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemantauan  Lingkungan Pada  Beberapa  Industri  Di  Kabupaten  Tangerang .  Program  Pascasarjana Universitas Diponegoro. Google Scholar
Siallagan,  Haposan.  (2016).  Penerapan  Prinsip  Negara  Hukum  Di  Indonesia.
Sosiohumaniora , 18 (2), 122–128. Google Scholar
Simamora,  Janpatar.  (2015).  Comparison  Of  Constitutional  Court  Authority  Between Indonesia  And  South  Korea. Jurnal  Dinamika  Hukum , 15 (3),  331–338. Google Scholar
Soekanto, Soerjono. (2005). Hukum Adat Indonesia . Google Scholar
Suantra,  I.  Nengah,  &  Nurmawati,  Made.  (2019).  Penegakan  Hukum  Terhadap
Pelanggaran  Atas  Ketentuan  Perizinan  Toko  Swalayan  Di  Wilayah  Provinsi  Bali. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana(Udayana  Master  Law  Journal) , 8 (2),  188–206. Google Scholar
Ulih,  Adewisesa.  (2016). Implementasi  Peran  Inspektorat  Dalampengawasan Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Agam  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Universitas Andalas. Google Scholar
Yuliana, Chintya Elva, Purnaweni, Hartuti, & Rengga, Aloysius. (2015). Implementasi Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan Jalan:(Khusus)  Untuk  Pengendara  Sepeda  Motor  Di  Kota  Semarang. Journal  Of Public Policy And Management Review , 4 (2), 143–153. Google Scholar

## Copyright holder:
Mico Juli Fikra, Gunawan Djajaputra (2021)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: