Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 218-222| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/ 10.22225/jph.2.2.3291.218-222

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Cokorda lstri Dharmasatyari, I Nyoman Gede Sugiartha, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia cokistya98@gmail.com, nyomansugiharta14@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peran  paralegal  di  dalam  suatu  Lembaga  Bantuan  Hukum  Aliansi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), dan mengungkap hambatan-hambatan yang dihadapi dalam rangka menyelesaikan masalah di lingkup wanita serta juga untuk mempelajari secara jelas peran pendampingan pada wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum  empiris  dengan  pendekatan  hukum  Perundang-undangan.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  bahan hukum  primer  dan  sekunder  yang  diperoleh  melalui  wawancara  dan  dibantu  dengan  studi  kepustakaan  yang berasal dari berbagai literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran paralegal sangat penting dimulai saat korban  memberikan  pengaduan  dan  melaporkan  keluhannya  ke  pihak  LBH  APIK,  paralegal  memberikan pertimbangan-pertimbangan  mengenai  proses  hukum  yang  akan  dilalui  sampai  pada  saat  akan  di  lakukannya persidangan dan selesainya proses hukum. Pendampingan ini dimaksudkan untuk memberikan dan meningkatkan perasaan aman, nyaman serta ketenangan secara mental maupun fisik saat korban memiliki masalah tersebut dan juga agar korban tidak kebingungan saat proses hukum tersebut berlangsung. Adapun kendala kekurangan anggota sehingga tidak efektif dan eksistensi paralegal di setiap daerahnya.
Kata Kunci : Korban, Kekerasan, Paralegal, dan Pidana

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  role  of  paralegals  in  The  Indonesian  Women's  Alliance  for  Justice  Legal  Aid Institute and reveal the obstacles faced in solving problems in the sphere of women and also clearly study the role of mentoring for women who are victims of domestic violence. This study used empirical legal research with a statutory  legal  approach.  Sources  of  data  were  primary  and  secondary  legal  materials  obtained  through interviews  and  assisted  by  literature  studies  from  various  literature. The  results  showed  that  the  role  of  the paralegal was very important starting from the victim submitted a complaint and reported her complaint to LBH APIK,  the  paralegal  gave  considerations  regarding  the  legal  process  that  would  be  passed  until  the  trial  was carried out, and the legal process was completed. This assistance was intended to provide and increase feelings of security, comfort, and peace mentally and physically when the victim has this problem, and so that the victim did  not get confused as well  when the legal process took place. The obstacle to the lack of  members made the existence of paralegals in each region ineffective.
Keywords: Victims, Violence, Paralegal, and Criminal

## I . PENDAHULUAN
Tujuan Negara Hukum sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD RI 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa serta seluruh tumpah air Indonesia. Maka dari itu perlunya kesadaran masyarakat untuk saling  melindungi  satu  sama  lain  sehingga  bisa  terwujudnya  kesejahteraan  bermasyarakat  yang  adil tentram dan sejahterah sehingga tidak adanya lagi kekerasan, apalagi kekerasan dalam rumah tangga yang  sekarang  ini  kasusnya  terus  meningkat.  Kekerasan  dalam  Rumah  tangga  merupakan  perlakuan sesorang kuhusunnya terhadap perempuan yang melanggar hak-hak perempuan dengan cara menindas dan melecehkan kehormatan wanita (Muhajarah, 2016) . Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Perempuan Indonesia untuk keadilan di tahun 2018 ada 248 kasus yang telah ditangani, Kasus yang paling banyak terjadi adalah KORT sebanyak 159 kasus, lalu ada juga diskriminasi, anak berhadapan dengan hukum (ABH),  dan  juga  kekerasan  seksual  persetubuhan.  Kasus  terbanyak  di  kota  Denpasar  sebanyak  154 kasus,  di  Kab.  Gianyar,  Kab.  Buleleng,  dan  Kab.  Badung.  Pada  tahun  2019  kasus  meningkat  yakni sebanyak 408 kasus telah ditangani. kasus KORT pun juga mengalami peningkatan menjadi 236 kasus yang ada, disusul juga dengan kekerasan bentuk seksual, dan juga ABH. Terbanyak melibatkan orang dewasa, lansia, dan anak-anak. Sementara menurut data yang ada pada kornpilasi BP3A Provinsi Bali
di tahun 2018 ada 57 I kasus yang ada. Posisi terbanyak terdapat di Kota Denpasar 126, selanjutnya di susul dengan Kab. Badung sebanyak 105, Kab. Karangasem sebanyak 54 kasus, Kab. Gianyar 52 kasus, Kab. Tabanan 39 Kasus, KAb. jumlah kasusnya yaitu klungkung sebanyak 12 kasus, data yang tercatat di Polda Bali ada 28 kasus yang dilaporkan, disusul dengan data dari P2TP2A yaitu sebanyak 70 kasus. Adapun  kasus  yang  melibatkan  laki-laki  yaitu  sebanyak  154  orang,  dan  melibatkan  perempuan sebanyak 417 orang. Meningkatnya jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KORT) memiliki hubungan  yang  erat  dengan  meningkatnya  kesadaran  hukum  dari  masyarakat  yang  mengalaminya sehingga  dimuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  mengenai  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Menurut Lestari, (2017); & Santoso, (2019) Tindakan KORT  saat ini tidak hanya terjadi pada kehidupan berumah tangga saja, namun sudah menjadi urusan publik. Seluruh masyarakat baik yang terbentuk di dalam susunan kekeluargaan atau tidak di himbau untuk secara Bersama-sama mengawasi terjadinya tindak asusila ini yang biasanya sering terjadi kepada anak, istri, bisa pula pembantu rumah tangga, suami dan semua orang yang notabenenya tentu memiliki kemungkinan untuk perlakuan tidak senonoh  itu.  Namun  hal  serupa  paling  banyak  menimpa  anak  dan  juga  istri  namun  tidak  menuntut kemungkinan hanya itu saja bisa juga menimpa seluruh anggota didalam rumah.
Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) terdiri dari berbagai Dasar Hukum Paralegal ada didalam Perinenkumham Nomor I Tahun 2018 tentang paralegal dalam  pemberian  Bantuan  Hukum  yang  menjadi  Lembaga  Bantuan  Hukum  Aliansi  Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Dalam kasus ini peran paralegal sangatlah penting untuk dapat memberi  keadilan  terhadap  korban  yang  mengalarni  KORT  yang  berasal  dari  masyarakat  kurang mampu. Peran pendampingan hukum ini juga telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011  mengenai  bantuan  hukum.  Dalam  undang-undang  tersebut  dikatakan  bahwa  pemberi  bantuan hukum  dalam  hal  ini  adalah  LBH  APLK  berhak  untuk  open  rekrutmen  terhadap  paralegal,  advokat, dosen  fakultas  hukum  ataupun  mahasiswa  fakultas  hukum  untuk  ikut  serta  menangani  kasus  yang ditirnpa  oleh  masyarakat  kita.  Maka  dengan  hal  ini  peran  paralegal  dinyatakan  telah  memperoleh legitimasi hukum sehingga eksistensinya harus diakui oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait yang akan bekerjasarna dengannya.
Penelitian  terdahulu  mengungkapkan  bahwa Paralegal  sangat  penting  untuk  meningkatkan  akses perempuan terhadap keadilan, khusunya bagi mereka yang mengalami  kekerasan dalam rumah tangga (Hartanto & Firdausy, 2014) . Program pendampingan paralegal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban  KDRT  harus  dilakukan  dalam  bentuk  tindakan  preventif  dan  kuratif.  Terbatasnya  lembaga hukum akan menjadi kendala bagi orang yang membutuhkan perlindiunga hukum terutama bagi orang miskin  yng  mengalami  kasus  kekrasan  dalam  rumah  tangga (Kalingga,  2020); & (Fattah &Muthmainnah, 2021) . Berdasarkan kajian terdahulu  penelitian ini bertujuan mengkaji Peranan dari Paralegal saat melakukan pendampingan terhadap seorang korban yang mengalarni Kekerasan dalam Rumah  Tangganya  dan  menganalisis  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  oleh  Paralegal  saat Mendampingi berbagai kasus yang khususnya Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  empiris,  dan  metode  yang  dipakai  didalam pendekatan masalah  ialah pendekatan yuridis empiris. Hal ini dikarenakan oleh berkaitannya kepada efektivitas  pelaksanaan  norna-norma  hukum  secara  tertulis  yang  diundangkan  oleh  pejabat  dan Lembaga  yang  berwenang  yang  dalam  hal  ini  adalah  Negara.  Mengenai  pelaksanaannya  Undang- undang Nornor 23 Tahun 2004 yang didalamnya membahas tentang cara menghapus adanya kekerasan di  dalam  suatu  rumah  tangga  yang  dilaksanakan  oleh  pengacara  serta  juga  paralegal  di  bidang memberikan  serta  mendampingi  orang  yang  mengalami  kekerasan  tersebut  dalam  rurnah  tangganya. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal l angka I UU PKDRT, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya bahan hukum sekunder berpedoman pada artikel, literatur-Iiteratur, jumal hukum dan yang lain terkait dengan permasalahan. Data diperoleh dengan cara wawancara kepada pihak terkait di lembaga bantuan hukum  Indonesia  aliansi  perempuan  unruk  keadilan  (LBH  APIK)  dan  terjun  langsung  ke  lapangan sebagai data primernya, serta teknik pencatatan dan dokumentasi

## III.   HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Peran  Dari  Pendamping  (Paralegal)  saat  Mendampingi    korban  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga atau KDRT
Dalam bahasa Inggris victim memiliki seseorang atau sesuatu yang telah terluka, terbunuh atau telah menderita, atau hancur yang disebabkan baik dikarenakan oleh tindakan atau perilaku seseorang atau hal lainnya. istilah victim ini memiliki arti yang beda dengan istilah korban, hal tersebut dapat dilihat pada sebuah studi yang Namanya viktimologi, asal katanya dari victirna (bahasa latin) dan logos yang berarti  ilmu  pengetahuan (Lndah,  2014) .  Viktimologi  adalah  cabang  ilmu  yang  mempelajari  tentang korban  sebagai  victim,  termasuk  juga  dengan  hubungannya  antara  pelaku  dan  korban,  serta  juga kaitannya kepada interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu pengadilan, polisi, dan hubungan antara para pihak yang terkait didalamnya, didalamnya juga berkaitan dengan hubungan dari  korban dengan kelompok sosial dan institusi (Sunggono & Harianto, 2010) . Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh isrri, suami ataupun anak, yang tentunya memiliki dampak yang buruk kepada psikis, fisik, dan juga keharmonisan di hubungan sesuai dengan yang termasuk dalam pasal  1UU KDRT.
Lingkup tindakan kekerasan dalam keluarga adalah perbuatan yang dilakukan kepada seseorang terutamanya perempuan yang merniliki akibat timbulnya penderitaan fisik (kesengsaraan), psikologis, seksual,  dan  penelantaran  rumah  tangga  yang  termasuk  kepada  ancaman  untuk  melakukan  suatu perbuatan melawan hukum di lingkup rumah tangga. Sebagian besar tindak KDRT pelakunya adalah seorang  suami  atau  ayah,  namun  ada  juga  yang  sebaliknya  dimana  pelakunya  adalah  orang  yang tersubordinasi di dalam rumah tangga. Tidak semuanya tindak bisa ditangani dengan tuntas sebabnya yakni korban sering kali menutupi dengan berbagai alasan salah sarunya ikatan struktur agama, budaya dan  belum  adanya  pemahaman  mengenai  sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Padahal perlindungan hukurn oleh Negara dan masyarakat bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap korban serta menindak pelaku yang bersangkutan. Orang yang mendapatkan tindakan KDRT ialah orang-orang yang sarna-sama mempunyai hubungan darah, dan anak serta bahkan jug a pembantu dalam yang tinggal disana. Pada angka 2 Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa korban ialah seseorang yang mengalami penderitaan secara fisik, secara mental,  atau mendapatkan kerugian secara ekonomi yang disebabkan oleh suaru tindak pidana (Chazawi,  2001) .  Undang-  undang  Nomor  23  Tahun  2004  sebagaimana  termuat  dalam  pasal  3 mengenai asas dan pasal 10 hak-hak korban yang harus dipenuhi dan dipatuhi antara lain l. Asas-asas
a)  Penghormatan hak asasi manusia adalah untuk menghormati setiap hak yang dimiliki orang b)  Keadilan  dan  juga  kesetaraan  gender  merupakan  suatu  pandangan  bahwasanya  semua  orang  atau warga Negara harus menerima suatu perlakuan yang setara dan tidak adanya diskriminasi berdasarkan dari identitas gender yang bersifat kodrati
c)  Non  diskriminasi  ialah  untuk  bisa  saling  menghargai  persamaan  derajat  tersebut  dengan  tidak mernbeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar ras, etnis, agama, warna kulit, suku bangsa, status sosial dan status ideologi.
d) Perlindungan korban ialah dimana penegak hukum dapat memberikan rasa aman dan nyaman saat memberikan keterangan saat proses peradilan berlangsung (Bambang, 2011) . 2. Hak- hak Korban
Secara khusus, korban yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangganya (KDRT), memiliki hak-hak yang dapat diimplementasikan yang termuat dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yakni 1. Penanganan khusus terkait hal yang bersifat rahasia dan privasi korban
2. Adanya perlindungan hukum dari berbagai macam phak baik yang sifatnya sementara berdasarkan yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengadilan
3. Layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis korban
4. Adanya bimbingan rohani
5. Dampingan  dari  para  pekerja  sosial  dan  bantuan-bantuan  hukum  sesuai  dengan  Perundang- undangan (Waluyo Bambang, 20 11 40) .
Paralegal adalah seseorang yang memberikan serta melayani layanan hukum secara non litigasi yang sudah pernah diberikan pelatihan serta memiliki sertifikasi paralegal, hal ini juga terdaftar sebagai organisasi bantuan hukum yang salah satu Lembaga yang memiliki fasilitas bantuan hukum paralegal
adalah Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Upaya untuk  dilakukannya  pendampingan  dari  paralegal  di  Lembaga  Bantuan  Hukum  Aliansi  Perempuan Indonesia  untuk  Keadilan  terhadap  korban,  dilaksanakan  dari  saat  korban  melapor  ke  hingga  saat tuntasnya  kasus  tersebut.  Penelitian  yang  didapat  dan  juga  data  terkumpul  yang  dilakukan  pirnpinan Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Perempuan Lndonesia untuk Keadilan diperoleh data tentang penting perlindungan dan pendampingan hukurn terhadap korban KdRT dirnulai dari kasus dilaporkan sampai selesainya kasus di peradilan.  Menurut Bambang Sunggono, Aries Harianto, (2010 30-42) Terdapat beberapa strategi  hukum yang dipakai oleh orang atau dalam hal  ini Paralegal terhadap korban yang mengalami  KDRT,  yakni  secara  secara  kualitatif  dan  preventif,  yaitu  dengan  pendekatan  kol  abortif antara lain:
1) Pendekatan dengan pihak korban, dengan menggunakan pendekatan psikologis dan agama
2) Memberikan pelayanan kesehatan kepada pihak korban yang membutuhkan
3) Memberikan pengetahuan mengenai kecakapan hidup/life skills kepada pihak korban KDRT
4) Memberikan bantuan hukum baik di jalur litigasi maupun non litigasi kepada pihak korban
2. Hambatan  Paralegal  dalam  Melakukan  Pendampingan  dari  Korban  dan  beserta  juga  Cara Penyelesaian Hambatannya .
Dalam pelaksanaannya Undang-undang yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rurnah Tangga, seringkali menernui hambatan, baik dari penegak hukum, masyarakat, dan bahkan dari pihak korban (Widiartana, 2009) . Adapun berbagai hambatan yang ditemui dari pihak korban yaitu a. Korban ragu untuk berhubungan atau melapor ke pihak kepolisian
b. Tenggang  waktu  terjadinya  tindak  kekerasan  dengan  melapor  ke  kepolisian  yang  lama,  sehingga tidak bisa dilakukan visum ctreyertum
c. Korban kurang mernahami bahkan tidak memahami apakah perbuatan dari pelaku merupakan tindak pidana atau pelanggaran hukum.
d. Korban malu dan bahkan tidak mau untuk melapor, karena berkaitan dengan keluarganya sendiri.
e. Korban merasa ketakutan akan keadaan rumah tangga yang semakin menderita dengan diadilinya atau dipidananya pelaku
f. Korban takut balas dendarn dari pelaku
Sedangkan harnbatan yang ditemui dari masyarakat memang masih ada yang berpendapat yang menganggap kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri adalah urusan keluarga saja dan bukan termasuk kejahatan yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Pendapat tersebut masih ada dan masih sangat erat dipikiran berbagai kalangan masyarakat, sehingga akan menjadi hambatan bagi  penegak  hukum  di  bidang  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Sedangkan  yang  dijumpai penegak hukum di lapangan yaitu a. Dari Kepolisian yang harus menerima laporan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga dan harus menyelidiki  kebenarannya  baik  dari  keterangan  korban,  saksi,  dan  rnasyarakat  setempat.  Agar segera menerangkan hak- hak korban untuk mendapatkan pelayanan pendampinga
b. perkara mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga agar dengan ini penasehat hukum atau advokat bisa memberikan pembelaan pada saat korban memberikan keterangan di muka pengadilan
c. Dari  Pengadilan  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  korban  khususnya  mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan bagi korban yang terkena dampak kekerasan dalam rumah  tangga  dan  memberikan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindak  kejahatan  dalam  rumah  tangga. Pelaksanaan tugas paralegal menghadapi.
Adapun cara mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga  antara lain
a. Setiap keluarga wajib untuk mengamalkan ajaran agama yang dianutnya seorang ayah/bapak harus menjadi imam bagi anak dan istri dalam mengatur urusan rumah tangga
b. Harus menerapkan dan mengembangkan komunikasi timbal batik antara suami, istri dan anak-anak
c. Seorang Istri atau lbu wajib mendidik anak sejak kecil, apabila marah jangan memukul dan berkata kasar kepada lawannya agar tidak terbiasa
d. Menyelesaikan setiap permasalahan dengan percakapan hangat antar seluruh anggota keluarga.
e. Jika  terjadi  pertengkaran  serius,  salah  satu  atau  kedua-duanya  harus  meminta  kepada  orang  yang dituakan untuk memediasi.

## IV.    SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan.
Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka dapat disimpulan  bahwa Peranan dari paralegal saat melakukan pendampingan kasus yakni dari saat korban memberikan  pengaduan  dan  melaporkan  keluhannya  ke  pihak  LBHAPIK,  paralegal  memberikan pertimbangan-pertimbangan  mengenai  proses  hukum  yang  akan  dilalui  sampai  pada  saat  akan  di lakukannya persidangan dan  selesainya proses hukum. Pendampingan meningkatkan perasaan  aman, nyaman serta ketenangan secara mental maupun fisik saat korban memiliki masalah tersebut dan juga agar korban tidak kebingungan saat proses hukum tersebut berlangsung.  Adapun kendala yang sering dialami  oleh  paralegal  saat  melakukan  pendampingan  hukum,  misalnya  dari  paralegal  ataupun  juga pihak  korbannya.  Sebuah  kendala  bisa  dinilai  keefektifannya  dan  eksistensi  paralegal  di  setiap daerahnya.
2. Saran
Terkait hasil penelitian ini, adapun yang disaramnkan oleh peneliti yaitu diharapkan kepada lembaga paralegal  yang  ada  di  Indonesia  sangat  diperlukan  adanya  penguatan  kedudukan  secara  struktural  di posisi  paralegal  yang  berkedudukan  sebagai  pemberi  bantuan  hukum.  Hal  bertujuan  untuk  paralegal dalam  melaksanakan  tugasnya  tidak  bingung  dan  menyalahi  aturan  serta  batasannya.  Selain  itu paralegal di Indonesia harus diadakan penambahan jumlah di setiap wilayah Indonesia agar terciptanya keadilan yang merata untuk seluruh Warga Negara Indonesia.  Diaharapkan Pemerintah dan juga aparat penegak hukum,  lembaga pemerintahan seharusnya diadakannya modemisasi untuk aturan hukumnya, khususnya  untuk  diadakannya  modemisasi  mengatur  serta  memuat  tentang  keberadaan  paralegal. Selanjutnya  peneliti  menyadari  masih  memeiliki  keterbatasan  dalam  melakukan  penelitian  ini,  maka disarankan  oleh  peneliti  selanjutnyan  untuk  melakukan  penelitian  terkait  permasalahan  kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang, W. (2011). Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi . Jakarta. Sinar Grafika. Chazawi, A. (2001). Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa . Jakarta. Raja Grafindo Persada.
Fattah, I., & Muthmainnah. (2021). Peranan Para Legal Mendampingi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota ParePare. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (2), 384–395. Hartanto, R. V. P., & Firdausy, A. G. (2014). Paralegal dan Akses Perempuan terhadap Keadilan :Kajian Tentang Peranan Paralegal dalam Pemberdayaan Hukum Untuk Meningkatkan Akses Perempuan terhadap Keadilan. Yustisia Jurnal Hukum , 3 (2), 77–87.
Kalingga,  Q.  R.  H.  (2020).  Program  Pendampingan  (Paralegal)  dalam  Memberikan  Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Percut Sei Tuan. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora , 5 (1), 50–57. Lestari,  D.  (2017).  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  Terhadap  Perempuan. Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 35 (3), 367. Lndah,  M.  (2014). Perlindungan  Korban  Suatu  Perspektif  Viktimologi  dan  Kriminologi .  Jakarta. Kencana.
. (2016). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum dan Agama. Sawwa , 11 (2), 127–146.
Santoso,  A.  B.  (2019).  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  terhadap  Perempuan:  Perspektif Pekerjaan Sosial. Komunitas , 10 (1), 39–57. Sunggono,  B.,  &  Harianto,  A.  (2010). Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia .  Bandung.  Mandar Maju.
Widiartana. (2009). Victimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan .