JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )

## RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DI DESA GENTENG KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUMEDANG

## Wandi Adiansah,
Mahasiswa Program Magister Pascasarjana Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD Peneliti di Pusat Studi Konflik dan Resolusi Konflik FISIP UNPAD
E-mail: adiansahw@gmail.com

## Nurliana Cipta Apsari dan Santoso Tri Raharjo
Dosen Program Pascasarjana Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD E-mail: nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id , santoso.tri.raharjo@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Konflik  adalah  fenomena  yang  tidak  dapat  dihindarkan  dalam  masyarakat.  Salah  satu  konflik  yang  terjadi  di masyarakat yaitu konfik agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam penggunaan lahan antara masyarakat lokal dengan Perum Perhutani. Dalam konflik agraria ini, berbagai pihak berupaya untuk melakukan resolusi konflik agar konflik yang terjadi tidak terus berlanjut.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Data yang terkumpul  kemudian  diolah  dengan  tahapan  reduksi  data,  analisis  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  dari penelitian  ini  yaitu upaya  resolusi  konflik agraria  di Desa  Genteng Kecamatan  Sukasari  Kabupaten Sumedang dilakukan  yaitu dengan dibentuknya konsensus baru di masyarakat dengan diperbolehkannya para petani untuk melakukan aktivitas pertanian di lahan kehutanan namun dengan jenis tanaman tertentu yaitu tanaman kopi.
Kata kunci: konflik agraria, resolusi konflik.

## ABSTRACK
Conflict is a phenomenon that cannot be avoided in society. One of the conflicts that occurred in the community was  the  agrarian conflict  in the Genteng  Village,  Sukasari District,  Sumedang  District. This conflict  occurred because of differences in interests in land use between local communities and Perum Perhutani. In this agrarian conflict, various parties are trying to make conflict resolution so that the conflict does not continue.
This study uses qualitative methods with data collection techniques in the form of literature studies. The collected data  is  then processed  by stages of  data reduction, data  analysis and conclusion.  The  results  of this study are efforts to resolve agrarian conflict in the Genteng Village, Sukasari Sub-District, Sumedang District, namely by establishing a new consensus in the community by allowing farmers to carry out agricultural activities on forest land but with certain types of plants.
Keywords: agrarian conflict, conflict resolution.

## PENDAHULUAN
Konflik  merupakan  fenomena  yang selalu melekat
dalam kehidupan masyarakat,  sebagai  realitas  yang  tidak dapat dihindarkan dan akan selalu dan terus terjadi (Nasikun dalam Nulhaqim,
2017:76).  Konflik  ini  terjadi  baik  pada tataran individu maupun tataran kelompok dalam  masyarakat  (Putra,  2014).  Menurut
Pasal  1  butir  1  UU  No.  7  Tahun  2012 tentang Penanganan Konflik Sosial,
dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan
konflik  sosial  yaitu  perseteruan  dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok  masyarakat  atau  lebih  yang berlangsung  dalam  waktu  tertentu  dan berdampak  luas  yang  mengakibatkan ketidaknyamanan  dan  disintegrasi  sosial sehingga  mengganggu  stabilitas  nasional dan menghambat pembangunan nasional.
Menurut  De  Dreu  dan  Gelfand  (2007) dalam  Putra  (2013:1)  konflik  merupakan proses  yang  mulai  ketika  individu  atau kelompok mempersepsi terjadinya
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
perbedaan  atau  oposisi  antara  dirinya dengan  individu  atau  kelompok  lain mengenai minat dan sumber daya, keyakinan,  nilai,  atau  praktik-praktik lainnya. Mengacu pada Ritzer dan Douglas (2010)  mengenai  teori  konflik  Dahrendrof melihat masyarakat setiap saat tunduk pada proses  perubahan,  pertikaian  dan  konflik dalam  sistem  sosial  serta  melihat  berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap  disintegrasi  dan  perubahan.
Keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap  anggotanya  oleh  mereka  yang berada  diatas  dengan  menekankan  pada peran  kekuasaan  dalam  mempertahankan ketertiban  dalam  masyarakat.  Berdasarkan teori ini dapat dipahami bahwa masyarakat terbentuk  dengan  adanya  konsensus  dan konflik menjadi persyaratan satu sama lain.
Berdasarkan
beberapa konsep mengenai  konflik  dimuka,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  konflik  sosial  adalah suatu  situasi  proses  yaitu  proses  interaksi antara  dua  atau  lebih  individu  atau kelompok  dalam  memperebutkan  objek yang  sama  demi  kepentingannya.  Salah satu  bentuk  konflik  yang  terjadi  dalam masyarakat  yaitu  konflik  agraria.  Konflik agraria sendiri merupakan salah satu bentuk konflik yang berkaitan dengan tanah. Pada dasarnya  tanah  adalah  aset  yang  paling penting  dalam  kehidupan  masyarakat karena  tanah  adalah  sumber  kehidupan. Dalam  negara  agraris  tanah  merupakan sumber utama dalam berproduksi sehingga di  Indonesia  dalam  hak  kepemilikan,  hak guna  usaha,  hak  pakai,  hak  sewa,  hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dibatasi  dalam  Undang-Undang  Pokok Agraria. Permasalahan
mengenai pertanahan bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara orang dengan orang maupun orang dengan badan hukum.
Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan  Agraria  (KPA)  Tahun  2017 dalam  kurun  waktu  2017,  KPA  mencatat sedikitnya  telah  terjadi  659  kejadian konflik  agraria  di  berbagai  wilayah  di Indonesia dengan luasan 520.491,87
hektar. Konflik-konflik tersebut melibatkan sedikitnya 652.738 Kepala Keluarga (KK). Dibanding  tahun  2016,  angka  kejadian konflik  pada  tahun  ini  menunjukkan kenaikan  yang  sangat  siginifikan  di  mana terjadi  peningkatan  hingga  50%.  Jika dirata-rata,  hampir  dua  konflik  agraria terjadi  dalam  satu  hari  di  Indonesia sepanjang tahun 2017.
KPA  (2017)  juga  mencatat  konflik Agraria  ini  terjadi  dalam  beberapa  sektor mulai  dari  sektor  perkebunan,  properti, infrastruktur, pertanian, kehutanan, pesisir/kelautan dan pertambangan.
Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat,  Riau  dan  Lampung  adalah  lima provinsi  utama  tempat  konflik  agraria paling  banyak  sepanjang  2017.  Secara berurutan,  lima  besar  provinsi  dimana kejadian  konflik  agraria  adalah:  Jawa Timur  dengan  60  (9,10%).  Kemudian, Sumatera  Utara  dengan  59  konflik  agraria (8,95  %),  Jawa  Barat  dengan  55  konflik agraria  (8,34  %),  Riau  dengan  47  konflik agraria  (7,13  %),  dan  terakhir  Lampung dengan  35  konflik  agraria  (5,3  %).  Secara khusus,  Provinsi  Jawa  Timur,  Jawa  Barat, dan  Sumatera  Utara  konflik  agraria  di wilayah  ini  banyak  disumbang  oleh Perkebunan Negara (PTPN) dan Perhutani.
Menurut  Zakie  (2016)  konflik  agraria muncul  karena  kebutuhan  manusia  akan tanah  selalu  bertambah  seiring  dengan pertambahan  penduduk.  Hal  tersebut melahirkan  paradigma  bahwa  kebutuhan akan tanah pertanian bagi petani pada saat ini sangatlah mendesak. Sementara banyak tanah  terlantar  yang  tidak  digarap  adalah sebuah keniscayaan bagi petani yang tidak mempunyai  tanah  garapan  terutama  pada tanah-tanah  yang  dikuasai  oleh  Perum Perhutani. Petani lokal yang berdomisili di tepian  hutan,  memandang  bahwa  secara tradisional  tanah  yang  ada  di  kawasan  itu merupakan sumber penghidupan, cadangan perluasan  tanah  garapan,  dan  sekaligus sebagai  daerah food  security (Permadi, 2016:226) .
Bagi penduduk lokal, gangguan ekologi yang  datang  dari  luar  hutan  akan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
mengancam kehidupan sosial dan ekonomi mereka.  Sementara  perusahaan  pemegang hak  penguasaan  hutan  memandang  bahwa kawasan  hutan  merupakan  tanah  yang secara  legal  telah  dikuasakan  negara kepadanya untuk dikelola secara komersial dengan  tujuan  mendapatkan  keuntungan yang  sebesar-besarnya.  Persoalan  sosial inilah yang menyebabkan konflik yang jika tidak ditangani dengan baik dapat mengancam harmonisasi sosial (Rokhmad, 2016).
Otoritas  penguasaan  dan  pengelolaan sumber daya hutan diberikan kepada Perum Perhutani berdasarkan Undang-undang No. 41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan (selanjutnya  disebut  UU  Kehutanan), dimana Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di  bawah  Kementerian  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan.  Hak  yang  dimiliki  Perum Perhutani  atas  sumber  daya  hutan  adalah hak  pengelolaan  yang  berasal  dari  hak menguasai  negara  melalui  tiga  peran pokok, yaitu sebagai penguasa tanah hutan, perusahaan  kehutanan (forest  enterprise) dan  institusi  konservasi  hutan (forest conservation institution). Konsekuensi yuridis  yang  muncul  adalah  petani  yang menggarap  tanah  kehutanan  (termasuk memanfaatkan  hasil  hutan)  seringkali menimbulkan konflik tanah kawasan hutan di beberapa daerah.
Salah satu konflik agraria antara petani dan  Perum  Perhutani  yang  pernah  terjadi yaitu  kasus  konflik  agraria  di  Desa Genteng,  Kecamatan  Sukasari,  Kabupaten Sumedang.  Mayoritas  mata  pencaharian masyarakat  Desa  Genteng  adalah  bertani.
Layaknya seorang petani, untuk
meningkatkan perekonomiannya maka
mereka membutuhkan tanah untuk melakukan  aktivitas  pertaniannya.  Bagi petani yang tidak memiliki lahan pertanian pribadi,  mereka  memanfaatkan  tanah terlantar milik Perum Perhutani yang ada di kawasan  hutan  di  sekitar  tempat  tinggal mereka  untuk  bercocok  tanam.  Konflik agraria ini muncul ketika Perum Perhutani berusaha  mengambil  alih  lahan  yang
sedang  digarap  oleh  petani  dengan  tujuan untuk melakukan konservasi hutan sebagai upaya  untuk  menjaga  ekosistem  dan kelestarian hutan. Petani yang juga merasa memiliki  hak  untuk  menggunakan  lahan tersebut  merasa  dirugikan.  Perbedaan kepentingan inilah yang akhirnya menyebabkan  konflik  agraria  di  Desa Genteng.  Hal  ini  menegaskan  pernyataan
Chandra  (1992:20)  bahwa  konflik  dapat terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan diantara komunitas
masyarakat.
Bagi  masyarakat  petani  Desa  Genteng jaminan atas tanah tertuang dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok  Agraria  (selanjutnya  disebut  UU Pokok Agraria). Undang-undang ini dibuat untuk mengatur mengenai hak-hak pertanahan  bagi  masyarakat  Indonesia secara  menyeluruh.  Di  lain  pihak  UU Kehutanan merupakan salah bentuk jaminan  bagi  Perhutani  untuk  melakukan konservasi hutan. Hal ini membuat banyak petani  Desa  Genteng  tergusur  dari  tanah yang sedang dia kelola untuk menyambung hidup.
Pada  dasarnya  konflik  tidak  dapat dibiarkan  dan  harus  dikelola  dengan  baik karena  jika  tidak,  yang  terjadi  adalah kerugian  bagi  kehidupan  masyarakat. Konflik  sering  kali  dianggap  sebagai masalah sosial yang sulit untuk diselesaikan.  Dalam  upaya  penanganan konflik diperlukan pemahaman dan metode yang  komprehensif.  Pemahaman  yang komprehensif ini merujuk pada pemahaman konflik yang tidak saja dilihat dari  peristiwa  konflik  yang  terjadi,  akan tetapi  juga  melihat  akar  masalah  konflik dan  sistem  sosial  yang  ada  di  masyarakat. Hal  ini  diperlukan  untuk  mencegah munculnya  pola-pola  penanganan  konflik yang  justru  akan  mengaburkan  pokok permasalahan dari konflik yang terjadi.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  konflik yang  terjadi  pada  masyarakat  harus  dapat dimanajemen  secara  baik,  hal  ini  dikenal dengan istilah manaemen konflik. Menurut Fuad  &  Maskanah  (2000)  manajemen
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
konflik  merupakan  langkah-langkah  yang diambil  para  pelaku  atau  pihak  ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian  konflik  dan  mungkin  atau tidak  mungkin  menghasilkan  ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif. Manajemen  konflik  dapat  melibatkan bantuan  diri  sendiri,  kerjasama  dalam memecahkan  masalah  (dengan  atau  tanpa bantuan  pihak  ketiga)  atau  pengambilan keputusan  oleh  pihak  ketiga.  Suatu pendekatan  yang  berorientasi  pada  proses manajemen  konflik  menunjuk  pada  pola komunikasi  (termasuk  perilaku)  para pelaku  dan  bagaimana  regulasi  yang  ada dapat  mengatur  kepentingan  para  pihak (Harun dan Dwiprabowo, 2014:265-280).
Manajemen  konflik  pada  dasarnya dapat dilakukan melalui pendekatan resolusi  konflik.  Resolusi  konflik  menurut Weitzman  & Weitzman  (dalam  Morton  & Coleman  2000:  197)  mendefinisikan resolusi  konflik  sebagai  sebuah  tindakan pemecahan  masalah  bersama (solve  a problem  together). Lain  halnya  dengan Fisher  et  al  (2001:7)  yang  menjelaskan bahwa  resolusi  konflik  adalah  usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa  tahan  lama  diantara  kelompok- kelompok  yang  berseteru.  Pada  akhirnya setiap  resolusi  konflik  harus  mampu mendorong  para  pihak  yang  berkonflik untuk  menghentikan  semua  tindakan perselisihan  terhadap  satu  sama  lain  dan dapat  saling  menerima  keberadaan  satu sama lain (Wallensteen, 2002:8).
Resolusi  konflik  dapat  dilakukan dengan
menggunakan berbagai pendekatan.  Salah  satu  pendekatan  dalam penanganan  konflik  yaitu  pendekatan berbasis komunitas. Menurut Haider (2009) pendekatan berbasis masyarakat/komunitas (Community  Based  Approach) dalam resolusi  konflik  yaitu  suatu  pendekatan yang  berusaha  memberdayakan  kelompok dan  lembaga  yang  berada  pada  level komunitas  lokal  dengan  memberikan
kontrol  langsung  kepada  masyarakat  atas pengambilan keputusan, perencanaan langkah aksi, pelaksanaan serta pemantauan, melalui proses yang
menekankan  partisipasi  dan  manajemen inklusif  dari  masyarakat  lokal.  Bentuk pendekatan resolusi konflik berbasis komunitas menurut Haider (2009) terdapat lima  bentuk  utama  yaitu  mengoptimalkan peran  pemerintah  lokal,  melakukan  upaya pemberdayaan komunitas lokal, melakukan upaya  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan modal sosial dan melakukan upaya kontrak sosial.
Terkait dengan konflik agraria tersebut, pada  dasarnya  apabila  konflik  dibiarkan dan  tidak  dikelola  dengan  seksama,  maka yang terjadi adalah kerugian bagi kehidupan masyarakat, karena akan menimbulkan  banyak  korban  baik  harta atau nyawa serta tata kehidupan sosial yang tidak aman dan tidak sehat. Berbagai upaya dilakukan  untuk  mengatasi  konflik  antara masyarakat Desa Genteng dengan Perhutani ini. Dalam tulisan ini, akan dikaji lebih lanjut bagaimana pendekatan resolusi konflik  yang  diterapkan  dalam  mengatasi konflik agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  kajian  ini yaitu  menggunakan  metode  penelitian kualitatif  deskriptif  dengan  tujuan  untuk menganalisis  resolusi  konflik  berbasis komunitas  berdasarkan  perspektif Human Behaviour  and  Sosial  Enviromnent dan perspektif  pekerjaan  sosial  mikro.  Data dalam  artikel  ini  diperoleh  melalui  teknik studi literatur dan studi penelitian terdahulu.  Data  tersebut  kemudian  diolah melalui  tahapan  reduksi  data,  analisis hingga penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN ANALISIS Gambaran Umum Desa Genteng
Desa  Genteng  merupakan  salah  satu desa  yang  terletak  di  Kecamatan  Sukasari
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
Kabupaten  Sumedang.  Sebelah  utara  dan barat  desa ini  berbatasan  langsung  dengan Gunung  Manglayang.  Oleh  karena  itu, topografi desa ini sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan perbukitan  yang  termasuk  dalam  kategori dataran  tinggi  dengan  ketinggian  tempat 800-1200  mdpl.  Berdasarkan  data  dari Profil Desa Genteng Tahun 2017, desa ini terbagi kedalam 6 dusun, 19 RW dan 76 RT dan  dihuni  oleh  6.139  jiwa  penduduk dengan 2.219 Kepala Keluarga.
Mayoritas  penduduk  Desa  Genteng menggantungkan hidup dari sektor pertanian,  perkebunan  dan  peternakan. Selain  sumber  daya  alam  yang  sangat mendukung dalam sektor tersebut, masyarakat  Desa  Genteng  juga  memiliki keterampilan  dalam  pengelolaan  sumber daya alam berupa bertani sayuran organik, padi, palawija, tembakau, dan keterampilan berternak.  Pada  tahun  2017  tercatatat terdapat 2.856 orang petani dan 1.332 orang peternak.

## Asal  Mula  Konflik  Agraria  Desa Genteng
Mata  pencaharian  penduduk  Desa Genteng  yang  sebagian  besar  merupakan petani menuntut adanya ketersediaan lahan pertanian  untuk  bercocok  tanam.  Bagi petani yang tidak memiliki lahan pertanian pribadi,  mereka  memanfaatkan  tanah terlantar milik Perum Perhutani yang ada di kawasan  hutan  Gunung  Manglayang  di sekitar  tempat  tinggal  mereka  untuk bercocok  tanam.  Jenis  tanaman  yang ditanam  oleh  petani  Desa  Genteng  di kawasan  hutan  tersebut  yaitu  sayuran, palawija dan tembakau. Aktivitas pertanian di kawasan hutan ini telah dilakukan selama belasan  tahun.  Setiap  tahunnya  petani berusaha  untuk  melakukan  pembukaan lahan di kawasan hutan tersebut.
Berdasarkan sejarah kebijakan
pertanahan  di  Indonesia periode 2005-saat ini,  kebijakan  pertanahan  diarahkan  pada
"tanah  untuk  keadilan  dan  kesejahteraan rakyat".  Periode  ini  ditandai  dengan kebijakan penertiban tanah  terlantar,
penyelesaian  sengketa,  redistribusi  tanah, peningkatan legalisasi aset-tanah masyarakat yang diimplementasikan melalui  Reforma  Agraria  (Firmansyah, dkk,  2018).  Pada  periode  ini,  tanah-tanah terlantar terutama yang berada di kawasan hutan  ditertibkan  dan  diambil  alih  oleh Perum Perhutani. Begitu pun tanah terlantar yang ada di kawasan hutan Desa Genteng. Konflik  agraria  Desa  Genteng  ini  pun muncul  ketika  Perum  Perhutani  berusaha mengambil alih lahan yang sedang digarap oleh petani dengan tujuan untuk melakukan konservasi  hutan  sebagai  upaya  untuk menjaga  ekosistem  dan  kelestarian  hutan. Petani  yang  juga  merasa  memiliki  hak untuk menggunakan lahan tersebut merasa dirugikan.  Perbedaan  kepentingan  inilah yang  akhirnya  menyebabkan  konflik agraria di Desa Genteng.

## Analisis  Resolusi  Konflik  Agraria  Desa Genteng
Konflik  agraria  yang  terjadi  di  Desa Genteng  Kecamatan  Sukasari  Kabupaten Sumedang antara masyarakat petani dengan Perum  Perhutani  tersebut  pada  dasarnya tidak  terlepas  dari multiple  system yang dikemukakan  oleh  Zastrow.  Zastrow (2007)  menjelaskan  bahwa  setiap  individu secara  konstan  dan  dinamis  terlibat interaksi dengan lingkungan sosial mereka baik  dalam  sistem  mikro,  mezzo  maupun makro (multiple  system). Sistem  mikro mengacu pada seorang individu yang dalam istilah Zastrow terbagi menjadi tiga sistem utama yaitu sistem biologis, psikologis, dan sosial (biopsikososial). Dalam sistem mikro ini  Zastrow  berfokus  pada  kebutuhan, masalah,  dan  kekuatan  individu.  Sistem kedua  yaitu  sistem  mezzo  yang  mengacu pada  kelompok  kecil  termasuk  keluarga, kelompok  kerja,  dan  kelompok  sosial lainnya.  Ketiga  yaitu  sistem  makro  yang mengacu  pada  sistem  yang  lebih  besar. Dalam  sistem  makro  Zastrow  berfokus pada  kondisi  sosial,  politik,  dan  ekonomi serta  kebijakan  yang  mempengaruhi  akses masyarakat  terhadap  sumber  daya  dan kualitas hidup mereka.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
Berkaitan  dengan  konflik  agraria  Desa Genteng  dalam  sistem  mikro,  secara individu  para  petani  memiliki  masalah terkait  dengan  tidak  dimilikinya  lahan pertanian  pribadi  (tanah  milik).  Adanya masalah ini kemudian melahirkan kebutuhan akan lahan pertanian yang akan digunakan  oleh  mereka  untuk  bercocok tanam. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan  tersebut,  kekuatan (power) individu mendorong mereka untuk memanfaatkan  tanah  kehutanan  terlantar miliki  Perum  Perhutani yang  ada  disekitar kawasan  tempat  tinggal  mereka  untuk melakukan aktivitas pertanian.
Berdasarkan sistem mezzo dapat dipahami bahwa masalah yang terjadi pada petani di Desa Genteng tersebut tidak hanya dialami  oleh  satu  individu  saja.  Namun lebih  luas  lagi  masalah  ini  dialami  oleh hampir  sebagian  besar  petani  di  Desa tersebut.  Dalam  sistem  makro,  upaya pemecahan masalah dengan memanfaatkan tanah  kehutanan  terlantar  miliki  Perum Perhutani  ternyata  menimbulkan  masalah baru bagi masyarakat petani Desa Genteng yaitu  ketika  Perum  Perhutani  ingin mengambil  alih  lahan  tersebut.  Perbedaan kepentingan yang terjadi kemudian menimbulkan  konflik  agraria  antara  dua pihak  tersebut.  Hal  inilah  yang  menurut Zastrow  (2007)  disebut  sebagai  kebijakan yang  mempengaruhi  akses  masyarakat terhadap  sumber  daya.  Uraian  ini  pada dasarnya  telah  mendukung  pernyataan Zastrow  yang  menyebutkan  bahwa  setiap tingkah  laku  individu,  kelompok  dan masyarakat  akan  selalu  dipengaruhi  oleh lingkungan sosial mereka.
Konflik  agraria  yang  terjadi  di  Desa Genteng  ini  pada  dasarnya  merupakan masalah yang terjadi pada level komunitas (sistem makro). Zastrow (2007:29) menyatakan  bahwa  sistem  makro  dalam sebuah  masyarakat  menjadi  salah  satu  hal yang signifikan dalam memahami perilaku manusia.  Salah  satu  teori  yang  dapat digunakan  dalam  memahami  perilaku komunitas ini yaitu Teori Ekologi Manusia. Teori  ekologi  manusia  menurut  Fellin
(2001:119)  yaitu teori  yang  berfokus  pada hubungan atau interaksi komunitas dengan lingkungan  mereka.  Bagian  dari  interaksi ini  melibatkan  akses  individu/komunitas pada  sumber  daya.  Menurut  pandangan Zastrow  (2007)  disetiap  komunitas  mana pun,  beberapa  kelompok  pasti  akan memiliki  akses  yang  lebih  besar  pada sumber  daya  daripada  yang  lain.  Menurut Fellin  (2001:119)  yang  berlaku  untuk sistem makro masyarakat meliputi competition,  segregation dan integration.
Competition, menyangkut bagaimana anggota masyarakat bersaing untuk memanfaatkan  sumber  daya.  Sementara segregation adalah isolasi atau pembatasan beberapa kelompok terhadap akses menuju sumber daya tersebut. Sedangkan
integration, mengacu pada proses
menyatukan  dan  memadukan  berbagai kelompok menjadi satu kesatuan yang utuh dan fungsional.
Berkaitan dengan penjelasan mengenai teori  ekologi  manusia  tersebut,  dapat dipahami bahwa competition dalam konflik agraria yang terjadi di Desa Genteng terjadi karena  adanya  perbedaan  kepentingan dalam  hal  pemanfaatan  sumber  daya, persaingan  antara  dua  pihak  dalam pemanfaatan  sumber  daya  dan  adanya keterbatasan akses beberapa pihak terhadap sumber  daya  tersebut.  Disatu  sisi  petani berusaha  untuk  memanfaatkan  tanah terlantar milik Perum Perhutani yang ada di kawasan  hutan  di  sekitar  tempat  tinggal mereka  untuk  bercocok  tanam.  Namun disisi  lain,  pemerintah  mengeluarkan sebuah kebijakan melalui Perum Perhutani untuk melakukan konservasi hutan sebagai upaya  untuk  menjaga  ekosistem  dan kelestarian  hutan.  Hal  ini  mendukung pernyataan Firmansyah dkk (2018:63) yang menyebutkan bahwa konflik agraria merupakan sebuah konsekuensi yang harus dihadapi  sebagai  bagian  atau  cara  dari pengaruh  kebijakan  yang  diberlakukan pemerintah.  Dari  perbedaan  kepentingan antar  masyarakat  lokal  dengan  Perum Perhutani tersebut, maka terjadilah persaingan (competition) antara  kedua
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
pihak dalam hal pemanfaatan lahan. Dalam persaingan  tersebut,  terjadi segregation yaitu dengan adanya pembatasan akses para petani untuk melakukan aktivitas pertanian di lahan kehutanan oleh Perum Perhutani.
Adanya  konflik  agraria  di  Desa Genteng, mendorong berbagai pihak terutama  masyarakat  lokal  berusaha  untuk melakukan  resolusi  konflik.  Sebagai  hasil dari  resolusi  konflik  tersebut,  maka diperolehlah  integrasi  sosial (integration). Integrasi  disini  menurut  Fellin  (2001), mengacu  pada  proses  menyatukan  dan memadukan  berbagai  kelompok  yang berkonflik menjadi satu kesatuan yang utuh dan  fungsional.  Integrasi  sebagai  bagian resolusi  konflik  dalam  konflik  agraria  ini yaitu  Perum  Perhutani  memperbolehkan petani untuk melakukan aktivitas pertanian di  lahan  kehutanan  dengan  jenis  tanaman yang  telah  ditentukan.  Jenis  tanaman  ini yaitu  tanaman  kopi.  Ketinggian  lahan  di Desa Genteng yang mencapai 1.200-1.500 mdpl sangat cocok untuk dijadikan tempat budidaya  kopi.  Upaya  ini  juga  didukung secara  langsung  oleh  Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat  melalui  Program  Penanaman Kopi Java  Preanger. Hasil  dari  resolusi konflik ini tetap menjami para petani untuk dapat  melakukan  aktivitas  di  kawasan hutan,  bahkan  cara  ini  juga  dapat meningkatkan  kesejahteraan  para  petani. Hal ini karena tanaman kopi memiliki nilai ekonomi  yang  tinggi  dan  tidak  kalah dengan jenis tanaman lainnya.
Menurut Ralf  Dahrendrof  dalam Bakri (2015) resolusi konflik yang efektif sangat bergantung  pada  tiga  faktor.  Pertama, kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi  konflik  diantara  mereka.  Kedua, kepentingan  yang  diperjuangkan  harus terorganisir sehingga masing-masing pihak memahami  tuntutan  pihak  lain.  Ketiga, kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dalam hubungan interaksi diantara mereka.
Berdasarkan hal tersebut, tujuan dilakukannya  upaya  resolusi  konflik  ini pada  dasarnya  yaitu  untuk  menghentikan konflik  antara  masyarakat  lokal  dengan
Perum Perhutani agar tidak terus berlanjut. Ketika  konflik  terjadi  kedua  aktivitas  dari kedua pihak yang terlibat konflik ini tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Masyarakat  lokal  tidak  dapat  melakukan aktivitas  pertaniannya  yang  berdampak pada  hilangnya  sumber  mata  pencaharian dan  pendapatan  mereka.  Perum  Perhutani juga tidak dapat melakukan aktivitasnya di kawasan  hutan  yang  menjadi  wilayah konflik  karena  dihalang-halangi  oleh masyarakat  lokal.  Dengan  dilakukannya resolusi  konflik,  aktivitas  kedua  pihak tersebut  dapat  dilaksanakan  tanpa  ada kekhawatiran satu sama lain.
Kedua, resolusi konflik yang dilakukan juga bertujuan untuk memperjuangkan dan mengoranisir  kepentingan  kedua  belah pihak. Dengan adanya integrase sosial yang telah dijelasakan dimuka, maka petani Desa Genteng dapat melakukan aktivitas pertanian  di  kawasan  hutan  sebagai  salah satu  sumber  mata  pencaharian  serta pendapatan  mereka,  disisi  lain  tujuan Perum Perhutani untuk melakukan konservasi  hutan  pun  dapat  terpenuhi. Terakhir,  tujuan  dari  resolusi  konflik agraria Desa Genteng ini yaitu agar kedua belah  pihak  yang  berkonflik  saling menyepakati aturan yang telah dibuat.
Selain  menggunakan  Teori  Ekologi Manusia,  konfik  agraria  di  Desa  Genteng ini dapat juga dilihat dengan menggunakan perspektif Teori Konflik. Zastrow (2007:442)  menyebutkan  bahwa  pada dasarnya konflik merupakan upaya memperjuangkan kekuasaan diantara berbagai  kelompok  sosial.  Sementara  itu, Oko (2008:22) berpendapat bahwa berdasarkan  teori  konflik,  masyarakat terbentuk  karena  adanya  ketidaksamaan, ketidakadilan  dan  ketidaksetaraan,  konflik sosial  yang  terjadi  di  masyarakat  pada dasarnya  merupakan  respon  yang  tidak terhindarkan  dari  adanya  ketidaksetaraan tersebut.  Sejalan  dengan  hal  tersebut, Fisher (2002) juga mengemukakan pendapat  yang  sama  yaitu  bahwa  konflik terjadi  karena  adanya  kebutuhan  manusia baik  secara  fisik,  mental  maupun  sosial
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
yang  tidak  terpenuhi  atau  terhalangi. Berdasarkan  asumsi  teori  konflik  tersebut, kasus  konflik  agraria  di  Desa  Genteng muncul ketika adanya keterbatasan sumber daya  yang  dibutuhkan  oleh  manusia  yang dalam  hal  ini  yaitu  lahan  pertanian.
Keterbatasan sumber daya ini menyebabkan  konflik  pada  masyarakat karena  orang-orang  baik  secara  individu maupaun  kelompok  berusaha  untuk  saling menguasai sumber daya tersebut.
Konflik  sering  kali  dianggap  sebagai sesuatu  hal  yang  negatif.  Namun  menurut para  pendukung  teori  konflik,  pada dasarnya  konflik  juga  sangat  bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil  konflik  itu  sendiri  yang  sering  kali melahirkan konsensus baru dan perubahan sosial positif di masyarakat. Konflik dapat melahirkan  penataan  ulang  distribusi sumber  daya  yang  langka  di  antara kelompok-kelompok masyarakat yang berkonflik.  Konflik  dapat  mengarah  pada perbaikan, kemajuan,
pengurangan diskriminasi  terhadap  kelompok  yang tertindas,  dan  munculnya  kelompok- kelompok  baru  sebagai  kekuatan  dominan di  masyarakat.  Tanpa  konflik,  masyarakat akan  menjadi  stagnan.  Dalam  hal  ini, konflik  agraria  yang  terjadi  di  Desa Genteng  telah  melahirkan  konsensus  baru di masyarakat yaitu dengan
diperbolehkannya para petani untuk melakukan  aktivitas  pertanian  di  lahan kehutanan  melalui  Program  Penanaman Kopi Java Preanger.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dimuka,  maka dapat  disimpulkan  beberapa  hal  dari konflik agraria di Desa Genteng ini, yaitu:
a. Konflik  agraria  Desa  Genteng terjadi  karena  adanya  perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan lahan  kehutanan  antara masyarakat lokal  dengan  Perum  Perhutani. Selain  itu,  konflik  ini  juga  terjadi karena adanya ketidaksamaan, ketidakadilan  dan  ketidaksetaraan, konflik  sosial  yang  terjadi  di
masyarakat pada dasarnya merupakan  respon  yang  tidak terhindarkan dari adanya ketidaksetaraan tersebut. b. Konflik agraria yang terjadi di Desa Genteng  terjadi  pada multiple system mulai  dari  sistem  mikro,
mezzo maupun makro. c. Pada  konflik  agraria  di  Desa Genteng terdapat competition, segregation dan
integration.
Competition yaitu  karena  adanya perbedaan  kepentingan  dalam  hal pemanfaatan sumber daya, persaingan  antara  dua  pihak  dalam pemanfaatan  sumber  daya  dan adanya keterbatasan akses beberapa pihak terhadap sumber daya tersebut. Segregation yaitu  adanya pembatasan akses para petani untuk melakukan  aktivitas  pertanian  di lahan kehutanan oleh Perum Perhutani. Sedangkan sebagai hasil dari  resolusi  konflik  diperolehlah integrasi  sosial (integration) yaitu Perum  Perhutani  memperbolehkan petani  untuk  melakukan  aktivitas pertanian di lahan kehutanan dengan  jenis  tanaman  yang  telah ditentukan. Integrasi sosial ini juga dapat  dianggap  sebagai  konsensus baru dan perubahan sosial positif di masyarakat.
d. Tujuan dilakukannya upaya resolusi konflik  ini  pada  dasarnya  yaitu untuk menghentikan konflik, memperjuangkan dan mengoranisir kepentingan kedua belah pihak dan agar  kedua  belah  pihak  yang berkonflik saling menyepakati aturan yang telah dibuat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan kepada editor dan mitra bestari, yang telah memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan  artikel  ini.  Juga  kepada pengelola  Jurnal  Kolaborasi  Resolusi Konflik, yang telah memberikan kesempatan  untuk  menerbitkan  artikel
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
kami.  Kemudian,  terima  kasih  juga disampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah  Teori  Intervensi  Individu  dan Keluarga  serta  mata  kuliah  Tingkah  Laku Manusia  dengan  Lingkungan  Program Pascasarjana  Kesejahteraan  Sosial  FISIP UNPAD  yang  telah  menyediakan  waktu untuk berdisikusi dalam mendalami analisis yang ditulis ke dalam artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA Buku dan Jurnal
Bakri,  Hendry.  (2015).  Resolusi  Konflik melalui  Pendekatan  Kearifan  Lokal Pela  Gandong  di  Kota  Ambon.  The POLITICS:  Jurnal  Magister  Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Volume 1, Number 1, January 2015.
Chandra,  Robby.  (1992).  Konflik  Dalam
Kehidupan  Sehari-Hari.  Yogyakarta: Kanisius.
Fellin, P. (2001). Understanding American communities.  In  J.  Rothman,  J.  L. Erlich,  &  J.  E.  Tropman  (Eds.), Strategies  of  community  intervention (6thed.,  pp.  118  –132).  Itasca,  IL:
Peacock. Felsman, D. Firmansyah,  Anry;  Raharjo,  Santoso  Tri, Sintianingrum. (2018). Advocacy Coalition Framework dalam Penyelesaian Konflik Tanah di Badega Kabupaten Garut. Bandung: ITB Press.
Fisher  Simon,  Ibrahim,  Dekka.  (2002).
Working  With  Conflict:  Skill  & Strategies  for  Action.  New  York  :
Responding To Conflict.
Fisher,  Simon,  dkk.  (2001).  Mengelola Konflik:  Keterampilan  &  Strategi Untuk  Bertindak.  Jakarta:  The  British Council.
Fuad, H.F. & Maskanah, S. (2000). Inovasi Penyelesaian  Sengketa  Pengelolaan
Sumber  Daya  Hutan.  Bogor:  Pustaka
Latin.
George  Ritzer,  Douglas  J.  Goodman.
(2010). Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana.
Haider,  Huma.  (2009).  Community-based Approaches to Peacebuilding in
Conflict-affected and Fragile Contexts.
Governance  and  Social  Development Resource Center. University of Birmingham. Harun,  Marinus  Kristiadi;  Dwiprabowo, Hariyatno.  (2014).  Model  Resolusi Konflik Lahan Di Kesatuan Pemangkuan  Hutan  Produksi  Model Banjar.  Jurnal  Penelitian  Sosial  dan Ekonomi  Kehutanan  Vol.  11  No.  4 Desember 2014, Hal. 265 - 280. Juliette  Oko.  (2007).  Understanding  and Using Theory in Social Work.
Southernhay  East:  Learning  Matters
Ltd.
Konsorsium  Pembaruan  Agraria.  (2017).
Catatan Akhir Tahun 2017 Konsorsium Pembaruan  Agraria:  Reforma  Agraria di  Bawah  Bayangan  Investasi-Gaung Besar di Pinggiran Jalan. Jakarta: KPA.
Morton & Coleman. (2000). The Handbook
of Conflict Resolution. Illinois: Waveland Press Inc. Nulhaqim, Soni Akhmad., Irfan, Maulana., Harding, Diana., Jatnika, Dyana Chusnulita.  (2017).  Konflik  Sosial  Di Kampung  Nelayan  :  Studi  Kasus  di
Pantai Utara Kota Cirebon, Jawa Barat. Jurnal  Sosiokonsepsia  Kementerian Sosial  Republik  Indonesia  Volume  6 Nomor 2 Januari-April 2017. Permadi,  Iwan.  (2016).  Perlindungan Hukum  Terhadap  Petani  Penggarap Tanah  Negara  Milik  Perum  Perhutani. Jurnal Arena Hukum Volume 9 Nomor 2 Agustus 2016, Halaman 225-252.
Putra,  Bagus  Ani.  (2013).  Peran  kearifan lokal dalam resolusi konflik keyakinan beragama  di  Jawa  Timur.  Jurnal Masyarakat,  Kebudayaan  dan  Politik Volume  26  Nomor  1  Tahun  2013,
Halaman 1-14.
Putra,  Said  Hidayat,  Turrintoro,  Astuti, Puji. (2014). Faktor Determinan Konflik  Agraria  Di  Desa  Setrojenar
Kecamatan Bulus pesantren Kabupaten Kebumen.  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan, Volume 1, No. 1, Tahun 2014. Rokhmad, Abu. (2016). Paradigma Hukum Islam  dalam  Penyelesaian  Sengketa.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
International  Journal  Ihya  Ulum  Al- Din. Volume 18 Nomor 1 Tahun 2016. Wallensteen, Peter. (2002). Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the
Global System. London: SAGE Publications.
Zakie,  Mukmin.  (2016).  Konflik  Agraria yang Tak Pernah Reda. Jurnal Legality Volume  24  Nomor  1  Maret-Agustus 2016. Zastrow,  Charles  &  Ashman,  Karen  K. Kirst.  (2007).  Understanding  Human Behavior  and  the  Social  Environment. Thompson : Belmont, USA.

## Sumber Lain
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok- Pokok Agraria. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial.