ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 10, Nomor 2, Juni 2021: 212 - 226 DOI 10.33772/etnoreflika.v10i2.1114 ISSN: 2252-9144 (Cetak)
ISSN: 2355-360X (Online)

## REVITALISASI PRANATA SOSIAL DAN REKONSTRUKSI PENYELENGGARAAN MUSRENBANG
SOCIAL INSTITUTION REVITALIZATION AND RECONSTRUCTION OF MUSRENBANG IMPLEMENTATION
Peribadi 1 , Megawati Asrul Tawulo 2
1 Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
2 Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Email korespondensi: citaperibadi@gmail.com
Diterima: 10 Maret 2021; Direvisi: 22 Juni 2021; Disetujui: 23 Juni 2021
Copyright © 2021 The Author This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
How  to  cite  (APA) : Peribadi  &  Tawulo,  M.  A.  (2021)  Revitalisasi  pranata  sosial  dan  rekonstruksi penyelenggaraan  Musrenbang. ETNOREFLIKA:  Jurnal  Sosial  dan  Budaya,  10 (2),  212–226. https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i2.1114

## ABSTRACT
The  study  aims  to  develop  a  strategic  formulation  by  means  of  integrating  and synthesizing  traditional  typical  planning  pattern  called  Meobu-Obu  and Musrenbang (Community consultation on development planning held annually from village level to national level) as participatory development planning  occurring so far  in  the  area  of  South  Konawe  Regency  Government.  The  attempts  of reconstructing  and  functionalizing  rural  social  institutions  were  developed  through community studies, participatory studies and eclectic case studies. The results show that  the  process  of  utilizing  Village  Funds  (VF)  still  focuses  more  on  physical development  aspect  rather  than  the  aspect  of  community  socio-economic empowerment.  Meanwhile,  the  process  of  organizing  the  Musrenbang  tends  to  be formalistic  to  merely  abort  the  procedural  aspects.  Similarly,  the  institution  of kalosara  still  wrestles  with  ritualistic  field  of  un  sich  continuosly,  so  that  the sacralization  of  kalosara  culture  has  not  entered  the  developmental  field  yet.  It  is exactly in this context that the result of research offers a formulation of  Musrenbang based on cultural value of kalosara to be used in the future in the attempt of building the rural areas, particularly in the mainland of Southeast Sulawesi Province.

## Keywords: social institution, social capital and village fund

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk  mengembangkan  sebuah  formulasi  strategis  dengan  cara mengintegrasikan serta mensitesiskan antara  pola perencanaan khas tradisional yang disebut Meobu-Obu dengan  Musrenbang  sebagai  pola  perencanaan  pembangunan partisipatif  yang  selama  ini  berlangsung  di  wilayah  Pemerintahan  Kabupaten Konawe  Selatan.  Upaya  rekonstruksi  dan  refungsionalisasi  pranata  sosial  perdesaan tersebut  dikembangkan  melalui  studi  komunitas,  studi  partisipatif  dan  studi  kasus secara  eklektik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ternyata  penggunaan  serta pemanfaatan  Dana  Desa  (DD)  masih  terfokus  pada  upaya  pembangunan  fisik ketimbang  aspek  pemberdayaan  sosial  ekonomi  masyarakat.  Sementara  proses penyelenggaraan  Musrenbang  cenderung  berlangsung  formalistis  untuk  sekedar menggugurkan  aspek  proseduralnya.  Demikian  pula,  pranata lalosara masih  terus berkutat  di  ranah  ritualistik  un  sich,  sehingga  sakralisasi  budaya kalosara belum masuk  ke  wilayah  pembangunan.  Dalam  konteks  inilah,  maka  hasil  penelitian menawarkan  sebuah  formulasi  Musrenbang  berbasis  nilai  budaya kalosara untuk digunakan  ke  depan  dalam  rangka  membangun  wilayah  perdesaan  serta mensejahtrakan  masyarakat  perdesaan,  khususnya  bagi  mereka  yang  menempati wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kata kunci : pranata sosial, modal sosial dan dana desa

## PENDAHULUAN
Pengembangan  potensi  wilayah perdesaan  melalui  berbagai  strategi, terutama pembenahan pertanian moderen yang  berlandaskan  pada  pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), harus bertitik tolak dari upaya revitalisasi kelembagaan dan  pranata  sosial  perdesaan.  Betapa tidak,  potensi  sosial  kapital  petani  kita yang  pernah  dirasakan  manfaatnya  oleh warga masyarakat di waktu silam, namun saat  ini  telah  terjadi  perubahan  sosial budaya  dengan  berbagai  problematika- nya.  Beragam  dampak  sosial  dan  asosial yang  mencuat  di  balik  kemajuan  dan lompatan  yang  digapai  secara  kuantitatif selama  modernisasi  pembangunan  nasio- nal.  Hal  itu  kemudian  kian  dipe-rparah pada  saat  revolusi  hijau  diimplemen- tasikan  ke  seluruh  wilayah  nusantara hingga  ke  pelosok  negeri.  Ironisnya, polarisasi serta kesenjangan sosial ekonomi mencuat beriringan dengan kian menipisnya  lapisan kohesivitas masya- rakat perdesaan.
Berbagai cetak biru pembangunan wilayah perdesaan yang terus direnovasi, termasuk  dalam  konteks  program  pe- nanggulangan  kemiskinan  (Pronangkis) melalui  berbagai  jenis  bantuan  dana pemberdayaan,  namun  masih  terkesan belum  memperhatikaan  serta  kurang memperhitungkan  urgensi  fungsi  dan peran  pranata  sosial  dan  kelembagaan masyarakat  perdesaan.  Hal  ini  kemudian berakibat  dan  bahkan  berujung  pada bergesernya  keberadaan  lembaga  adat ( indigeneous  institution ) dan  implikasi- nya pada sikap dan  tindakan petani yang cenderung  kontroversial.  Pada  akhirnya pula,  perilaku  orang-orang  desa  cende- rung  tidak  lagi  dipusingkan  dengan  ke- beradaan  nilai  pranata  sosial  sebagai muttiara  kehidupan  masyarakat  perdesa- an  di  masa  lampau.  Tentu  saja  hal  ini, adalah bukan saja semata-mata berhasrat untuk  mendekonstruksi  sistem  sosial perdesaan,  tetapi  juga  memberi  kesem- patan bangkitnya tunas-tunas masa depan yang  kelak  menunjukkan  perilaku  pe-
nyimpangan  di tengah warga  masyarakat perdesaan (Peribadi, 2013).
Urgensi  penyelamatan  dana  pem- berdayaan  yang  telah  cukup  banyak dikucurkan dari berbagai kalangan untuk menumbuh-kembangkan kesejahteraan sosial  ekonomi  warga  masyarakat  per- desaan,  tampak  signifikan  dengan  upaya rekonstruksi  dan  revitalisasi  pranata sosial.  Karena  itu,  artikel  ini  merupakan hasil  penelitian  yang  menggambarkan model penyelenggaran Musrenbang yang bersumber  dari  hasil  perpaduan  antara pola  musyawarah  kontemporer  dengan Meobu-Obu sebagai  gaya  khas  peren- canaan  tradisional  yang  pernah  berlang- sung  di  masa  Pemerintahan  Kerajaan Konawe  dengan  menggunakan”Pranata Kalosara ”  yang  kini  masih  tetap  disak- ralkan  oleh  etnis  Tolaki/Mekongga. Dalam  konteks  ini,  penelitian  diarahkan kepada  upaya  memformulasikan  sebuah model penyelenggaraan Musrenbang ber- basis  nilai  budaya kalosara ,  sehingga terlihat  proses  integrasi  antara  Musren- bang  di  tingkat  desa  dengan  Pranata Okambo dan Toono  Motuo yang  juga berada  di  wilayah  perdesaan.  Demikian pula  proses  integrasi  antara  Musrenbang di  tingkat  kecamatan  dengan  Pranata Puutobu dan Otobu yang  juga  ada  di level  wilayah  kecamatan.  Begitu  pula proses keterkaitan Musrenbang di tingkat wilayah  kabupaten/kota  dengan  pranata Lipu dan Sapati serta pranata Wonua dan Mokole (Peribadi,  et.  al.,  2016;  Peribadi, dkk., 2019; Peribadi, dkk., 2021).
Sejumlah  pandangan  ahli  terke- muka  menyoal  konsep  kelembagaan  dan organisasi,  namun  seluruhnya  menitik- beratkan  bahwa  kelembagaan  dan  orga- nisasi  berintikan  pada  objek  yang  sama sebagai  bentuk  social  form.  Sebaliknya, kedua  konsep  ini  berbeda  sebagaimana ditegaskan Wiradi (2000) bahwa institusi dan  organisasi  itu  berbeda  karena  faktor pola-pola kelakuan, norma-norma, fungsi dari  tata  kelakunan  dan  kebutuhan  apa
saja  yang  menjadi  orientasi  pada  aspek institusi  tersebut.  Sedangkan  pada  aspek organisasi, di dalamnya terkandung unsur seperti  struktur  umum,  struktur  kewe- nangan/kekuasaan,  alokasi  sumber  daya, aspek-aspek  solidaritas,  hubungan  ke- giatan  dengan  tujuan,  dan  lain  seba- gainya.  Selanjutnya,  Pakpahan  (1989) berargumen  bahwa  kedua  konsep  ini tidak  bisa  dipisahkan  karena  yang  satu- nya  disebut  institusi  berfungsi  sebagai perangkat  lunak  ( software )  dan  lainnya yang disebut organisasi berfungsi sebagai perangkap keras ( hardware ) dalam suatu bangunan  grup  sosial.  Hal  itu  kemudian dipertegas  oleh  Nataatmadja  (dalam syahyuti,  2002)  bahwa  kelembagaan  dan organisasi  adalah  dua  hal  yang  tidak dapat dipisahkan, sebab organisasi adalah perangkat  keras  dan  kelembagaan  ialah perangkat  lunaknya.  Pada  dasarnya,  ke- tiga  pandangan  tersebut,  terkandung substansi  makna  yang  sama  dalam menyoal  keberadaan  kelembagaan  dan organisasi,  sehingga  kita  dapat  menang- kap  kesamaan  dan  keberbedaan  kedua konsep tersebut secara jelimet.
Tanpa  menyoal  persamaan  dan perbedaan  konseptual  tersebut,  maka Poerwanto  (2008)  menandaskan  bahwa kunci utama persaingan produk pertanian Indonesia  di  masa  akan  datang  adalah perlunya  penyempurnaan  kelembagaan petani  dengan  cara  melakukan  rekayasa sosial,  penguatan  kelembagaan,  dan pendampingan  dewan  pakar  agar  dapat terus berkibar kerhidupan sosial ekonomi masayarakat  perdesaan.  Pentingnya  pe- manfaatan segala jenis dana pembangun- an  desa  untuk  memberdayakan  masya- rakat  perdesaan  serta  sekaligus  melaku- kan  rekonstruksi  pranata  dan  kelemba- gaan  sosial  dan  pengembangan  potensi sumber daya lainnya yang ada di sebuah wilayah  perdesaan.  Atas  latar  pijakan itulah  penulisan  artikel  ini  dimaksudkan dalam  rangka  mengusulkan  suatu  proses rekonstruksi  terhadap  pranata  sosial  per-
desaan, sehingga pengadaan infrastruktur dan  peningkatan  kesejahteraan  sosial ekonomi  warga  masyarakat  perdesaan yang  dananya  bersumber  dari  dana  desa serta  dana  kemanusiaan  lainnya  dapat terlaksana  secara  maksimal  dan  berdam- pak  positif  ke  depan.  Ikhwal  ini  sangat penting, karena dalam pandangan Collier,  dkk.,  (1996)  gegap  gempita proyek  modernisasi  di  zaman  Orde  Baru telah  menimbulkan  sejuta  kekecewaan. Hal  itu  terjadi,  karena  sistem  kelem- bagaan  egaliter  di  wilayah  perdesaan mengalami  pergeseran,  sehingga  kemu- dian cenderung tertutup dan pada giliran- nya  bermuara  kepada  kesenjangan  sosial ekonomi masyarakat perdesaan.
Sementara itu, sosial kapital tam- pak terlihat pada semua warga komunitas perdesaan mulai dari Sabang ke Marauke hingga  Pulau  Miannas  ke  Pulau  Rote. Menurut  Lyda  Judson  Hanifan  bahwa betapa  berharganya  modal  sosial  bagi warga  masyarakat  berupa  niatan  dan kemauan  baik,  persahabatan,  berempati, kejujuran  dan  lain  sebagainya.  Hal  ini kemudian digagas dan diperluas lagi oleh Bourdieu  dengan  merumuskan  modal sosial  sebagai  sumberdaya  yang  aktual dan potensial dalam sebuah jaringan dan hubungan  kelembagaan  yang  saling mengenal  dan  saling mengakui  (Putnam, 1995;  Fukuyama,  1995;  Lawang,  2005; Coleman,  2011;  Alfitri,  2011).    Dengan demikian,  sosial  capital  adalah  bukan hanya  nilai  dan  norma  budaya  yang semata-mata menjadi  universal  simbolis- tik  belaka  bagi  masyarakat  pedesaan. Tetapi,  juga  dapat  difungsikan  untuk menyelamatkan serta mensukseskan penggunaan  dana-dana  pembangunan desa  dan  program  pemberdayaan  ma- syarakat  perdesaan.  Karena  itulah,  maka harus  ada  upaya  maksimal  untuk  me- ningkatkan peran warga perdesaan mela- lui  penguatan  pranata  dan  kelembagaan sosial perdesaan.
Secara  harfiah, Kalo sebagai social  capital  adalah  dijabarkan  dalam beberapa  konsep,  di  antaranya:  (1) mowewei yang  artinya  membelitkan;  (2) mombali yang  artinya  melingkari;  (3) metaboriri yang artinya duduk melingkar atau  membundar  untuk  makan  bersama; (4) meobu-obu berarti  duduk  secara membundar  untuk  membicara  kepen- tingan  bertsama;  (5) metomusako yang artinya  berdiri  berkeliling  dalam  me- nangkap  ternak,  dan  dalam  melakukan tarian  massal;  dan  (6) modinggu yang artinya  menumbuk  padi  secara  bersama- sama.  Adapun  secara  fungsional,  Kalo merupakan  ide  dalam  mayoritas  dan sebagai  realitas  dalam  kehidupan  Orang Tolaki,  pengintegrasi  unsur-unsur  kebu- dayaan  Suku  Tolaki,  adat  pokok  yang multifungsional,  standar  hidup  tercipta- nya  ketertiban  sosial  dan  moral  dan  alat untuk  mempersatukan  pertentangan  kon- septual dan sosial dalam kebudayaan dan dalam kehidupan masyarakat suku Tolaki/Mekongga (Tarimana, 1998;
Koodoh  dkk,  2011;  Tamburaka,  2016). Demikian  pula,  menurut  Hakim  (2017) bahwa  dari  sudut  pandang  pemahaman dan  penghayatan  yang  mendalam,  maka dapat  dilambangkan  bahwa  sesung- guhnya kalosara bermuatan  ajaran  yang sangat  fundamental  dalam  konteks  teo- logis,  kosmologis,  antropologis  dan  so- siologis  yang  terkait  secara  integral, interdependen dan timbal balik.
Strategi  pembangunan  yang  se- yogyanya  harus  dikedepankan  adalah pembangunan  yang  berorientasi  kepada upaya penguatan kapasitas. Bagi Friedman  (1992)  kita  harus  berupaya mengembangkan  proses  pemberdayaan dalam  konteks  dimensi  kekuasaan  atau kekuatan  sosial ( social power) , kapasitas politik  ( political  power/bargaining  posi- tion ),  dan  potensi  psikologis  ( psycho- logical  power) .  Sejalan  dengan  itu, Sugandhi (2008) berpendapat pendekatan partisipatoris itu merupakan langkah stra-
tegis  untuk  meningkatkan  kemampuan membangun  dan  potensi  kelembagaan terhadap  warga  komunitas  setempat dengan  cara  membelajarkan  diri  secara empirik  dengan  jalan  melibatkan  parti- sipasi warga masyarakat lokal dalam ber- bagai aspek kehidupan sosialnya.
Akhirnya secara fenomenal,  mes- kipun terlihat perbedaan dari segi pende- katan  yang  digunakan,  namun  sesung- guhnya  teori  dan  konsep-konsep  tentang asas  kebudayaan  masyarakat  terlihat  ada kesamaan pandangan, meliputi: (1) kom- ponen  kemasyarakatan  yang  mengan- dung  unsur  kebudayaan  dan  sistem  nilai budaya  adalah  saling  terkait  secara integral;  (2)  komponen  kebudayaan  ada- lah  serentetan  kegiatan  anak  manusia guna  pemenuhan  segala  macam  jenis kebutuhannya;  (3)  integralisasi  semua faktor  yang  ada  didukung  oleh  se- rangkaian prinsip yang dinamakan  struk- tur  sosial,  pola  kebudayaan  dan  sistem simbolistik  yang  tertuang  dalam  pada etos  dan  pandangan  hidupnya.  Selu- ruhnya  adalah  jiwa  dan  watak  yang memberi  dorongan  untuk  terjalinnya  sa- ling ketergantungan; dan (4) pancara jiwa dan watak dimaksud terkandung di dalam adat, kebiasaan, pikiran, konsepsi, gagasan-gasan,  perilaku  individu  yang hidup bertetangga  (Wolf, 1983; Manners dan Kaplan, 2002; Liliweri, 2003).
Intisari  budaya  inilah  yang  seha- rusnya  digunakan  sebagai  landasan  da- lam menumbuhkan model antisipatif dan kuratif  terhadap  berbagai  problematika sosial  yang  mengemuka,  termasuk  dan terutama  upaya  penyelesaian  masalah konflik  sosial  serta  pemantapan  pem- bangunan  pertanian  dan  penggunaan Dana  Desa.  Karena  itulah,  maka  perma- salahan utama yang dikedepankan adalah bagaimana mengintegrasikan antara Musrenbang  sebagai  perencanaan  pem- bangunan partisipatif dengan pola perencanaan  khas  tradisional Meobu- Obu ,  sehingga  penggunaan  dana-dana
pembangunan  pedesaan di  wilayah Pemerintahan  Kabupaten  Konawe  Sela- tan dapat berlangsung efektif dan efisien. Atas  dasar  itu  pula,  maka  upaya  revi- talisasi  atas  pranata  sosial  dan  formulasi khas  proses  penyelenggaraan  Musren- bang, merupakan tujuan utama penelitian ini.

## METODE PENELITIAN
Substansi penelitian bersifat eksploratif  sebagai  upaya  menemukan semua  faktor  dan  masalah  yang  ber- afinitas  dengan  program  pemanfaatan dana  desa  serta  dana  pembangunan  lain- nya dengan berbagai dinamika sosialnya. Karena itu, obyek kajian didekati dengan pendekatan  kualitatif  yang  berintikan pada  studi  komunitas  dan  studi  kasus. Ikhwal  ini  merupakan  langkah  stretegis untuk  memahami  problematika  kehidup- an  sosial  ekonomi  dan  sosial  budaya manusia  perdesaan  secara indigenous people .  Dalam  konteks  studi  komunitas, maka  menurut  Steward  (1950)  bahwa studi  komunitas  berintikan  pada  aspek etnografi, historikal dan komparatif yang harus  berlangsung  secara  eklektik  dalam merampungkan  serta  menganalisis  data penelitian.
Upaya  proses  pengumpulan  da- ta  di  lapangan  secara  holistik  dan  kons- truktif, maka pendekatan etnografi diutamakan  sebagai  aspek  metodologis dalam rangka merepresentasikan persepsi dan  perilaku  masyarakat  perdesaan  se- suai  dengan  subyektivitasnya  sebagai peneliti.    Namun  demikian,  tidak  berarti mengabaikan  proses  pengkajian  histo- rikal  sebagai  upaya  mempelajari  sejarah kehidupan  sosial  pada  sebuah  wilayah perdesaan.  Tak  terkecuali,  pendekatan komparatif juga dapat digunakan sebagai perbandingan antara  budaya  satu  dengan budaya  lainnya  yang  ada  di  sekitarnya. Adapun upaya mendalami berbagai kasus penyimpangan  atau  penyalagunaan  dana desa  selama  ini,  maka  pendekatan  kua-
litatif  tersebut  dilengkapi  dengan  desain studi  kasus.  Perspektif  ini,  bagi  Yin (2008)  studi  kasus  merupakan  strategi penelitian  yang  paling  tepat  digunakan jika  pertanyaan  diawali  dengan  perma- salahan mengapa sebuah perisitiwa sosial mencuat  kepermukaan  ( deskriptif )  dan bagaimana  proses  terjadinya  beserta faktor-faktor  yang  mempengaruhinya ( eksplanasi ).  Disamping  itu,  studi  kasus merupakan  bentuk  penelitian  kualitatif yang memungkinkan dialog ( teori kritis ), interaksi  ( konstruktivisme )  yang  dapat dipadukan  dengan  pengungkapan  pan- dangan emik ,  sehingga  secara  khusus untuk  kebenaran  empirik  inderawi  dan empirik  rasional  dapat  digapai  melalui proses studi kasus ini.
Studi  ini  dilakukan  di  wilayah perdesaan  Kabupaten  Konawe  Selatan, sehingga  semua  komponen  masyarakat Konawe  Selatan  yang  dinilai  layak  dan memadai  untuk  memberikan  sejumlah informasi  bisa  dijadikan  sebagai  sumber data. Akan tetapi, bagi mereka yang  dari kalangan  elite  masyarakat  dan  pemerin- tah  desa  di  wilayah  Pemerintahan  Kabu- paten  Konawe  Selatan,  merupakan  sum- ber  informasi  utama  penelitian  yang dilakukan  dengan  proses  wawancara  be- bas  dan  mendalam.  Akhirnya,  data  yang berhasil  dirampungkan  dianalisis  sejak awal penelitian berlangsung sampai pada proses  penelitian  berakhir.    Adapun  tek- nik  analisis  data  bersifat  kualitatif interpretif  yang  dipertajam  dengan  cara mengembangkan  proses  reduksi  data, kategorisasi data, pemeriksaan keabsahan data  dan  hingga  pada  penafsiran  data (Milles  dan  Huberman  1992;  Muhadjir, 2011; Peribadi, 2021) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya  refungsionalisasi  budaya sebagai  bagian  dari  proses  rekonstruksi tergolong  sebagai  gebrakan  sosial  yang strategis  agar  dapat  memperoleh  jalan keluar  terhadap  penyelenggaraan  prog-
ram  pembangunan  di  era  sekarang  mau- pun  di  masa  depan.  Tentu  saja  hal  itu memungkinkan  tercapai,  karena  nilai budaya  itu  sesungguhnya  dapat  menjadi pendorong  dalam  bentuk  motivasi  inter- nal  dan  eksternal  serta  bahkan  nilai budaya  sangat  berpengaruh  untuk  tampil sebagai  pendorong  dan  penggebrak  da- lam  mempercepat  pergerakan  individu dan  pergerakan  sosial  dalam  kehidupan sehari-hari.  Namun  secara  fenomenal, kini tampak sangat jelas terlihat nilai bu- daya  itu  tengah  dijangkiti  virus  dekons- truksi  sosial  berupa  proses  degradasi, proses dekulturasi, proses despritualisasi, demoralisasi,  dehumanisasi,  deforestasi, dan  berbagai  bentuk  asosial  dan  inflasi moral  lainnya.  Dengan  demikian,  harus dientaskan kembali dalam sebuah formu- lasi  strategis  untuk  difungsikan  sebagai pilar-pilar  pembangunan  dan  pember- dayaan masyarakat.

## Musrenbang  dan  Efektivitas  Peng- gunaan Dana Desa
Temuan  penelitian  menunjuk- kan  bahwa  praktek  penyelenggaraan Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan yang  dilangsungkan  di  beberapa  daerah Sulawesi  Tenggara  terkesan  hanya  for- malitas  belaka  dan  hanya  sekedar  me- lewati  dan  melunasi  kewajiban  prose- duralnya.  Akibatnya,  Musrenbang  yang dilaksanakan tersebut mendapat keritikan dan  bahkan  berupa  sanksi  sosial  dalam bentuk  ketidakpercayaan  yang  kemudian melahirkan  tudingan  hanya  sekedar menghambur-hamburkan  “uang  rakyat”. Dengan demikian, berarti perlu dorongan peningkatan  antusiasme  kemauan  politik ( political wil)l  untuk  menerapkan  UU No.  25  Tahun  2004  sebagai  payung  hu- kum penyelenggaraan Musrenbang dengan  berlandaskan  pada  kecerdasan inteleksi (intelektual spiritual)  dari kaum elite  yang  diamanahi  tugas  peran  kelem- bagaan pemerintahan.
Secara  empirik,  adalah  tidak  ha- nya  belum  dapat  disebut  representatif, tetapi  juga  seringkali  warga  masyarakat cenderung  menjadi  objek  yang  dianggap tidak  memahami  atau  tidak  menguasai perkara  dan  permasalahan  di  lingkungan sosialnya.  Padahal  sebetulnya  warga masyarakat  itu  sendiri  yang  lebih mengetahui,  bahkan  menguasai  seluruh keadaan  di  wilayahnya.  Karena  itu, adalah sangat tidak beralasan jika masya- rakat  sebagai  warga  yang  dilahirkan  dan dibesarkan di kampung itu, tidak dilibat- kan  dalam  merencanakan,  melaksanakan dan mengevaluasi program pembangunan lingkungan  desanya  secara  keseluruhan. Dalam  konteks  ini,  orang-orang  yang datang  atau  didatangkan  dari  luar  untuk membantu jalannya program pem- bangunan  perdesaan  berserta  program pemberdayaannya,  seyogyanya  berperan sebagai  pembelajar  atau  membelajarkan diri  dari  orang-orang  yang  dituakan  oleh masyarakat setempat.
Ketika  kita  berpijak  pada  riset pembebasan,  maka  secara  metodologis dapat disebutkan bahwa selain kita harus mulai  membebaskan  perspektif  kajian dari  otorianisme  kaum  positivisme,  mo- dernisme  dan  strukturalisme  dalam sebuah  prinsip “to  learn  about  the people” menuju  kepada  belajar  dari warga (to  learn  from  the  people) .  Maka kita  pun  harus  mulai  merngedepankan metodologi  kritis,  konstruktivisme,  par- tisipatoris  dan  profetik,  sehingga  prog- ram  pembangunan  wilayah  perdesaan serta  pemberdayaan  masyarakat  desa dapat  berlangsung  secara button  up atau tidak  lagi  secara top  down itu,  terutama dalam  proses  penyelenggaraan  Musren- bang. Artinya, dalam rangka menumbuh- kembangkan  program  pemberdayaan  di seluruh  lapisan  masyarakat,  baik  itu  di perkotaan  dan  maupun  di  wilayah  pede- saan, maka sudah saatnya kita meningga- lkan,  menanggalkan  dan  melepaskan paradigma metodologi konvensional.
Hasil  penelitian  menemukan  dan menunjukkan  serta  menampilkan  gam- baran suram atas proses penyelenggaraan Musrenbang  dan  implementasinya  di daerah  Pemerintahan  wilayah  Sultra, yang  secara  lebih  spesifik  menggeliat  di daerah  Kabupaten  Konawe  Selatan. Perihal  itu  nampak  terang  benderang yang  bermula  dari  tahapan  proses  sosia- lisasi,  proses  akomodasi  aspirasi  di  ting- katan yang sangat dasar, proses interaktif dalam  forum,  kesinambungan  usulan program warga pada tiap tingkatan Mus- renbang,  sampai  pada  realisasi  program yang diimplementasikan. Bagaimana hasilnya  dan  apa  manfaatnya  bagi wilayah perdesaan dan para penghuninya ?  Betapa  suara  warga  masyarakat  ter- dengar  begitu  nyaring  menuding  bahwa “Musrenbang  adalah  tidak  lebih  dari kegiatan seremonial belaka”.
Betapa  tidak,  sebagian  besar waktu  penerapan  Musrenbang  dipenuhi dengan sambutan-sambutan pejabat. Mu- lai  dari  kelas  sosial  paling  tinggi setingkat  Bappeda,  Anggota  Dewan, Camat,  hingga  pada  Lurah.  Demikian pula  modul  yang  mengemuka  dalam penyelenggaraan  Musrenbang  tersebut adalah  tak  ubahnya“  kaset  yang  diputar ulang  dan  terus  berulang”.  Karena  pada dasarnya perihal itu telah  diinformasikan dalam  sambutan  pada  acara-acara  lain yang  terkesan  “bernada  kampanye  po- litik”.  Sedangkan  pembicaraan  tentang kepentingan  vital  untuk  warga  masya- rakat  itu  sendiri,  terdengar  sekilas disinggung  pada  akhir  pembicaraan. Ironisnya, para aparat lebih mendominasi forum  dan  lebih  banyak  melontarkan pembicaraan  serta  menawarkan  usulan program.  Padahal  belum  pasti  seluruh aparat pemerintah tersebut sudah meresapi  isak  tangis  dan  jeritan  hati masyarakat  dengan  berbagai  suka  duka- nya sehari-hari. Terlebih lagi, bila aparat itu  tampil  bersikap  dan  berperilaku selaku  ”turis-turis  pembangunan”  yang
hanya  datang  di  lapangan  dengan  santai dan  penuh  canda  sebagaimana  pernah disentil oleh Chambers.
Secara  empirik,  mereka  sebagai aparat  tidak  pernah  bergelut  seperti  me- reka  yang  selama  ini  berjibaku  sebagai sukarelawan P2KP serta PNPM MP yang betul-  betul  menguasai  permasalahan  di lokasi  itu.  Adapun  masyarakat  yang dilibatkan  dalam  penyelenggaraan  Mus- renbang,  tampak  lebih  dominan  berasal dari  orang-orang  yang  tidak  kritis  dan disenangi  oleh  Pemerintah  Kelurahan. Tak  pelak  lagi,  dari  pihak  kaum  wanita dan  kalangan  muda  serta  segenap  ke- lompok sosial ekonomi masih cenderung terpasung  dan  terabaikan.  Hal  itu  pun terjadi  pada  warga  yang  terbilang  kritis di  kampungnya,  mereka  tidak  diundang untuk  mengahadiri  Musrenbang.  Aki- batnya,  hasil  riset  menandaskan  bahwa dana desa belum bisa memenuhi harapan dan  kebutuhan  vital  masyarakat  pede- saan,  karena  proses  penggunaan  Dana desa  masih  lebih  dominan  secara  fisikal bila  dibandingkan  dengan  program  pem- berdayaan sosial ekonomi.

## Diskursus  Musrenbang  Berbasis  Bu- daya Kalosara
Sikap  dan  perilaku  individu  serta tindakan  sosial  yang  menunjukkan  gaya khas kongkalingkong atas fungsionalisasi dana-dana  kemanusiaan  yang  terkesan masif  dan  santer  serta  bahkan  ke- dengarannya  cukup  menggemparkan  se- lama  kurun  waktu  dikucurkannya  dana- dana  program  pemberdayaan  di  tengah masyarakat  perdesaan.  Maka  peristiwa fenomenal  dan  faktra  empirik  tersebut mendorong untuk segera menyelenggara- kan  revolusi  mental  sebagaimana  yang telah dihembuskan oleh Presiden Jokowi. Meskipun  implementasi  program  Revo- lusi  Mental  masih  dianggap  sebatas wacana  yang  belum  jelas  jantrungnya. Akan  tetapi,  program ini tampak  relevan dikedepankan di tengah fenomena
hiperrealitas yang  membingungkan  dan mencemaskan  atas  penyelamatan  dana- dana pembangunan dan dana-dana kema- nusiaan lainnya.
Tak  pelak  lagi,  ketika  tawaran dan  usulan  program  revolusi  mental  ini ditopan oleh kerangka “Cultural Weberian” dan spiritual Khaldunian me- lalui  proses  sintetis  yang  integral  dan interdependen. Pertama ,  tesis  Cultural Weberian  merupakan  grand  theory  atas bangkitnya  kapitalisme  di  Amerika  dan di  Eropa  yang  didasari  oleh  “Etika Calvinis  Protestan”  sebagai  kekuatan penggerak ( driving force ) dalam menum- buhkembangkan  kehidupan  sosial  eko- nomi.  Hal  ini  kemudian  ditemukan  dan dikembangkan  oleh  Robert  Bellah  pada nilai  budaya  bangsa  Jepang  dan  China. Menurutnya,  bangkitnya  peradaban  Je- pang  dan  China  menjadi  negara  yang berkekuatan  ekonomi  raksasa,  adalah didasari  dan  dilandasi  oleh  nilai  budaya Shinto  dan  Konfuchu.  Kajian  yang  sama juga  ternyata  ditemukan  dan  dides- kripsikan oleh Geertz sebagai antropolog Amerika  yang  ditugaskan  oleh  kolonial Belanda untuk mempelajari budaya Jawa. Pada  gilirannya,  pengaruh  nilai  budaya atas  revolusi  peradaban  tersebut  dikate- gorikan  sebagai  Teori  Budaya  dalam perspektif  teori  dan  konsep-konsep  mo- dernisasi.
Upaya  melengkapi  dan  sekaligus memperkaya  perspektif  teori  budaya dimaksud,  maka  penulis  mencoba  mem- bandingkan  antara  perspektif  Cultural Weberian  dan  perspektif  Spritual  Khal- dunian  sebagai  variabel  internal  yang sama-sama  berpengaruh  atau  sama-sama sebagai  kekuatan  penggerak  terhadap kebangkitan  sebuah  peradaban  yang  ge- gap  gempita.  Jika  ontologi  tesis  Weber, Bellah  dan  Geertz  diangkat  dan  dikem- bangkan dari budaya calvinis, shinto dan konfunchu,  maka  ontologi  kajian  Ibnu Khladun didevelop dari nilai Rukun Iman dan Rukun Islam yang telah dihayati dan
diamalkan  secara  istiqamah  oleh  para sahabat  Rasulullah  Muhammad  SAW, termasuk  beberapa  di  antaranya  yang tampil  menjadi  konglomerat  di  Jazirah Arab  ketika  itu.  Para  sahabat  Rasul  ter- sebut  tampil  prima  dengan  prinsip  spiri- tual yang menunjukkan etos kerja “berani kaya  dan  berani  taqwa”.  Karena  itu, adalah  tidak  mengherankan  jika  sahabat Rasul  yang  kaya  raya  itu  menunjukkan sikap  kedemawanan  sosial  yang  begitu tinggi  dengan  penuh  ketaatan  dan  ke- ikhlasan  untuk  mengeluarkan  zakat, infaq,  dan  sadaqah  sebagai  upaya  mem- bangun  negara  serta  meningkatkan  kese- jahtraan  sosial  ekonomi  para  penghuni- nya.  Pada  gilirannya  terdengarlah  berita yang  seolah  menjadi  sebuah  anekdot bahwa  hasil  pengumpulan  zakat,  infaq dan  sadaqah  yang  diserahkan  kepada orang yang berhak menerimanya, ternya- ta  kembali  ke  Baitul  Maal  karena  tidak ada lagi orang yang kategori miskin yang mau  menerima  pemberian  zakat  itu.  Hal itu  pun  terjadi  di  zaman  kepemimim- pinan  Umar  Bin  Abdul  Azis  sebagai turunan dari Umar Bin Abdul Khattab.
Betapa  menakjubkan,  jika  kedua perspektif  teori  nilai  budaya  dan  reli- giositas  ini  disintetiskan  sehingga  dapat menjadi  landasan  teoritis  bagi  Peme- rintahan Jokowi dan pemerintahan-peme- rintahan  negara  lain  dalam  mengedepan- kan  program  Revolusi  Mental.  Namun secara khusus dalam penelitian dan penu- lisan  artikel  ini  yang  dikaji  di  wilayah daratan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara, maka  rekonstruksi  dan  reformulasi  pe- nyelenggaraan Musrenbang berbasis kul- tural  adalah  didevelop  dari  nilai  dan norma kalosara yang  masih  diyakini kesakralannya oleh etnis Tolaki/ Mekongga. Betapa diyakininya, sehingga terkesan seperti sakralisasi Al Quran bagi umat  Islam  yang  menghayati  dan  meng- amalkannya  sehari-hari.  Artinya,  sangat penting  dilakukan  penyuntikan  kekuatan nilai  budaya  ke  dalam  ranah  pem-
bangunan  daerah  serta  desain  formulasi Musrenbang,  sehingga  Musrenbang  da- pat  berlangsung  sesuai  dengan  hasil rancangan basis budaya Kalosara .
Kalau  tidak  dapat  diikuti  sepe- nuhnya  sebagaimana  hasil  rancangan  di- maksud, maka Paling tidak, nilai budaya Kalosara yang  masih  sakral  ini  dapat menjadi selef  control dan social  control . Tak  pelak  lagi,  dalam  konteks  fung- sionalisasi  dana  pembangunan,  terutama dana  desa  yang  selama  ini  cenderung disalahgunakan  dan  diseleweingkan  se- bagaimana  dana  kemanusiaan  Bansos yang  tengah  diporak-porandakan  oleh kaum  politisi  rezim  kini,  Karena  itu, besar  harapan  agar  proses  penye- lenggaraan  Musrenbang  yang  dilandasi oleh  ritual  adat Kalosara ,  dapat  menjadi resep  jitu  untuk  mengantisipasi  berbagai perilaku  serong  di  dalam  menyelesaikan sebuah program pembangunan
Upaya perumusan strategis antara Musrenbang selaku demokrasi deliberatif yang  perencanaannya  berintikan  pada paradigma pembangunan partisipatif modern  telah  dipadukan  dengan Meobu- Obu sebagai  strategi  perencanaan  kon- vensional  yang  melembaga  di  dalam pranata  sosial Onapo/Okambo di  bawah kendali  oleh Toono  Motua sebagai seorang yang dituakan. Demikian halnya, di  tingkat  kecamatan (Otobu) dipandu oleh Puu’  tobu ,  serta  di  tingkat  Ka- bupaten oleh Sapati dan Mokole ataupun Sangia di tingkat Provinsi, sehingga pro- ses  penyelenggaraan  Musrenbang  dapat berlangsung sebagaimana yang didamba- dambakan  oleh  masyarakat.  Karena  itu, bertolak  dari  prinsip  “Kultural  We- berian”  dan  Spiritual  Khaldunian,  maka besar  harapan  agar  upaya  penyuntikan kekuatan nilai budaya kalosara ke dalam pelaksanaan  acara  Musrenbang  dapat membuahkan proses pertemuan dan pem- bicaraan serta perdebatan yang reasional, indah,  damai,  kondusif  dan  humanis rasional  sebagaimana  dikehendaki  oleh
Habermas  sebagai  penganut  teori  kritis dari  kalangan  Mashaf  Frankfurt.  Selain itu,  juga  besar  harapan  agar  mampu menggerakkan dan membangkitkan kesa- daran  spiritualitas  untuk  memfung- simaksimalkan  dana  desa  secara  efektif, jujur  dan  adil.  Maka  pada  akhirnya, musyawarah  untuk  merencanakan  berba- gai  program  yang  mendesak  dan  urgent adalah  tidak  lagi  berlangsung  secara rutinitas  belaka  dalam  bentuk  serimonial dan  transaksional  yang  hanya  mene- piskan  proses  regulasinya.  Akan  tetapi, benar-benar dapat menjadi forum penam- pungan aspirasi yang obyektif dan repre- sentatif serta konsisten.
Meobu-obu sebagai pola perenca- naan  partispatif  konvensional  yang  per- nah  diimplementasikan  di  masa  lalu  di wilayah Pemerintahan Kerajaan Konawe, adalah  berlangsung  dalam  bentuk  duduk membundar  dengan  maksud  membicara- kan  dan  memusyawarakan  secara  men- dalam  demi  menggapai  suasana  kehi- dupan yang mensejahtrakan dan memba- hagiakan masyarakat. Dalam konteks pe- nyelenggaraan  Musrenbang  yang  ber- langsung di tingkat pranata Otobu , maka dikembangkan  strategi  Pemetaan  Swa- daya  untuk  menemukan  berbagai  infor- masi  yang  berkembang  ketika  refleksi pemikiran  dikedepankan  sesuai  dengan data  dan  fakta  yang  ada.  Selain  itu,  juga dimaksudkan  untuk  mendalami  secara kritis atas informasi dan fakta yang sudah dtemukan,  sehingga  setiap  informasi yang  mengemuka  harus  langsung  diana- lisis.  Disamping  itu,  juga  dapat  mend- alami  hubungan  timbali  balik  dengan merumuskan  sebuah  pohon  masalah  se- perti  yang  dilakukan  sewaktu  refleksi diselenggarakan, sehingga upaya  refleksi pemikiran  tidak  hanya  berlangsung  di siklus  awal,  tetapi  terus  berlangsung  di berbagai ruang siklus, terutama pada saat pemetaan swadaya. Adapun ketika menyoal  diskursus  Musrenbang  di  ting- kat  pranata Sapati ,  maka  yang  dikem-
bangkan  adalah  melakukan  konsultasi secara mendalam dalam rangka pemben- tukan  lembaga  Swadaya  Masyarakat. Artinya,  kita  akan  berhimpun  secara sukarela dengan penuh keikhlasan. Seba- liknya,  adalaah  bukan  berkumpul  atau berorganisasi  dengan  cara  terpaksa  dan apalagi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor  eksternal.  Dalam  konteks  inilah, maka kita mulai berupaya menumbuhkan jiwa kemandirian serta semangat bekerja- sama  dalam  kemitraan  untuk  memper- juangkan  yang  ingin  dicapat  bersama. Sedangkan  di  tingkat  pranata Mokole , maka akan  disempurnakan  dengan  me- nyusun PJP, PJM dan PJP.
Peralihah  teori  perencanaan  dari pola  instrumental  rasionalitas  ke  strategi komunikasi rasional, maka sudah saatnya kearifan  lokal  seperti  nilai  budaya kalosara harus  mulai  dilibatkan  pada perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi program. Karena teori perencanaan seba- gai  perspektif  khusus  yang  telah  meng- iringi pelibatan masyarakat dalam peren- canaan melalui konsep dan praktek yang di  antaranya  disebut advocacy  planning, transactive,  pluralism,  communicative, collaborative, dan  lain-lain  (Peribadi, dkk.,  2019).  Maka  berarti  secara  lang- sung  dan  tidak  langsung  serta  suka  atau tidak suka, local wisdom dan local know- ledge lainnya  harus  disertakan  secara partisipatif  dan  konstruktif.  Karena  itu, Secara  visual,  diskursus  Perencanaan Participaitory  berbasis kalosara yang secara  praktikal  disebut  Musrenbang telah  dilegitimasi  oleh  sang  ahli  dari kalangan  akademisi,  kaum  politisi  dan pihak  bangsawan  Tolaki  seperti  ter- cantum pada gambar 1.
Kalo Sebagai Fokus Aktivitas Pembangunan Musrenbang Kabupaten Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa Musrenbang Provinsi Toono Mot uo Mokol e/ San gi a Pu'ut obu Sapati Lip u Otob u Wonua Ok am bo
Gambar 1.
Desain Formulasi Perencanaan Participatory (Musrenbang) berbasis Pranata Sosial Kalosara pada Masyarakat Tolaki/Mekongga.

## Proses Verifikasi dan Validasi
Penjelasan  dalam  sub  ulasan  ini, penulis  hanya  menuangkan  5  (lima) pemikiran  representasentatif  yang  kate- gori  sebagai  informan  dari  sebanyak  33 orang  validator  ahli  yang  sudah  men- verifikasi  serta  memvalidasi  hasil  pe- rumusan  Musrenbang  berbasis kalosara . Pertama, bagi seseorang tokoh adat serta mantan birokrat yang  kini familiar deng- an panggilan budayawan Sulawesi Teng- gara serta terus menulis seputar permasa- lahan  adat  istiadat  Tolaki,  memberi  pan- dangan  ketika  proses  wawancara  sedang berlangsung. Menurutnya bahwa:
“Pas  sekali  jika  kandungan  makna kalosara dipadukan  dengan  musya- warah perencanaan pembangunan,
supaya  cara  urun  rembuk  orang-orang tua  kita  di  masa  lalu  dapat  dientaskan kembali dan sekaligus dirasakan manfaatnya  oleh  masyarakat  dewasa ini  sebagai  generasi  mudanya,  se- hingga  kaum  milenial  bisa  juga memahami  arti  pentingnya  nilai  bu- daya  kita.  Tentu  saja  demikian,  karena selain  metode  alamiah  seperti  ini  bisa dikemas  menjadi  ilmiah,  juga  sebe- tulnya mengandung nilai spiritual yang membuat  aktor-aktor  pembangunan takut  untuk  melakukan  penyimpangan. Tidak  hanya  itu,  kalau  acara  musya- warah  pembangunan  saat  ini  dihadiri
oleh  tokoh-tokoh  masyarakat  sebagai orang  yang  dituakan,  maka  selain mereka  mampu  membahasakan  aspi- ratif  masyarakat  diwakilinya,  juga kehadiran  mereka  sudah  pasti  di- apresiasi  oleh  para  pejabat  dari  ber- bagai  tingkatan.  Karena  itu,  benar- benar  saya  mengapresiasi  rancangan tersebut  dan  ini  dapat  dikatakan  seba- gai penghargaan dari orang luar daerah selaku  kerabat  kita  yang  bukan  orang Tolaki”  (Basaula  Tamburaka,  wawan- cara 28 Juli 2018).
Kedua, seseorang  putra  Kolaka Timur yang  berpendidikan tinggi dengan gelar doktor yang  saat ini menjadi dosen di  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Halu Oleo  Kendari  menjawab  pertanyaan penulis bahwa:
“Pada  dasarnya,  media  komunikasi  bu- daya  menjadi  sangat  penting  untuk diangkat kembali ke permukaan, sehing- ga  serbuan  dari  dampak  revolusi komu- nikasi  digital  dengan  berbagai  akseso- risnya  yang  menghipnotis  kawula  tua dan  kawula  muda  saat  ini,  dapat disaring  dan  dieliminir  secara  akurat. Karena  itu  media  komunikasi  budaya seperti  pranata kalosara adalah  tidak hanya  berfungsi  sebagai  instrumen  fil- terisasi,  tetapi  juga  dapat  difungsikan sebagai  instrumen  musyawarah  dalam merencanakan  berbagai  program  pem- bangunan.  Jadi  tepatlah  kalau  Pak Peribadi  berinisiatif  untuk  menginteg- rasikan  model  perencanaan  konvensio- nal  dengan  model  perfencanaan  mo- deren,  karena  di  dalamnya  masing- masing  ada  kelebihan  yang  bisa  diper- temukan. Dan yang takkalah pentingnya lagi  bahwa  nilai  budaya  yang  meng- andung  kearifan  lokal  dapat  mengerem aktor-aktor pembangunan sehingga enggan  menyalahgunakan  dana  pem- bangunan  itu.  Kesimpulannya, kalosara dapat  dijadikan  salah  satu  instrumen yang  dapat  menyatukan  anggapan  dari bermacam-macam kepentingan  (Kelom- pok warga, eksekutif dan legislatif) serta dapat  menciptakan  ruang  matriks  yang bisa  mengakomodir  smua  kepentingan- kepentingan  itu.  Itulah  sebetulnya  yang
merupakan substansi dari konsep mepo- koaso  meronga  ronga  ato  wangu  i wonuando yang  berarti  bersatu  padu kita membangun kampung serta wilayah kita”  (Doktor  Ambo  Wanua  Nusantara, wawancara 1 Juli 2019).
Ketiga, seseorang akademisi
UHO dan putra Tolaki jebolan University of  Guelph  Canada  serta  The  University of  Queensland Australia  menjawab  per- tanyaan  penulis  ketika  berlangsung  pro- ses wawancara. Baginya bahwa:
“Rancangan  formulasi  seperti  ini  sudah sangat tepat untuk digunakan di wilayah daratan  jazirah  Sulawesi  Tenggara, karena kalosara sangat sakral bagi orang Tolaki  dan  Mekongga  yang  mayoritas penghuninya. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan  kemudian  adalah  bagaimana dengan  daerah  lain  dan  apalagi  kalau pada  tataran  atau  tingkatan  nasional yang  model  penyelenggaraan  musren- bangnya  secara  keseluruhan  khan  sudah paten  dan  seragam.  Namun  demikian, untuk  mempertimbangkan  budaya  lokal masing-masing,  maka  cocok  sekalimi jika  Musrenbang  diintegrasikan  dengan pranata kalosara di  daerah  ini.  Maka selain  penghayatan  nilai  budaya  bisa membuat  aktor-aktor  pembangunan  ter- kendali perilakunya oleh sakralisasi nilai budaya,  sehingga  mungkin  pada  gili- rannya  dapat  menumbuhkan  kejujuran dalam  melakukan  pembangunan,  maka juga  kita  dapat  memanfaatkan kalosara sebagai  media  komunikasi  budaya, terutama  di  wilayah  yang  mayoritas orang  Tolaki/Mekongga  atau  sebagai penduduk  lokal.  Tetapi  untuk  hal  ini, maka  saya  sarankan  agar  modelnya berbentuk  hirarkis  saja  atau  bukan  be- rupa  bulatan  siklus”  (Profesor.  Asrul Sani,  Meter.  Sc,  Ph.  D.,  wawancara  1 Juli 2019).
Keempat, seseorang generasi bangsawan  dari  Mowila  Kabupaten Konawe  Selatan  yang  saat  ini  berke- dudukan  selaku  Pimpinan  DPRD  Kabu- paten  Konawe  Selatan.  Beliau  adalah alumni  sosiologi  FISIP  Universitas  Halu
Oleo  menuturkan  pandangannya  ketika wawancara  sedang  berlangsung.  Menu- rutnya bahwa:
”Sebetulnya,  perihal  apa  saja  yang  ber- kaitan  dengan  kegiatan  yang  bertujuan untuk  menumbuhkembangkan  kehidup- an  sosial  di  kalangan  masyarakat  To- laki/Mekongga, terutama kaitannya dengan  masalah  pertentangan,  perteng- karan dan perkelahian yang biasa disorot oleh teori konflik dalam sosiologi, maka menurut  hemat  saya  bahwa  selain  nilai budaya kalosara dapat  difungsikan  se- bagai  media  sosial  pembangunan,  juga lebih  ampuh  dan  tepat  atau  lebih strategis untuk digunakan sebagai instrumen  penyelesaian  konflik  sosial yang  setiap  saat  terjadi.  Apalagi  dalam forum  Musrenbang  yang  juga  biasa terjadi  perbedaan  pandangan  atas  prog- ram  mana  yang  harus  lebih  diutamakan dan  dikedepankan,  maka  kehadiran tokoh adat dapat dengan mudah mendinginkan  perdebatan  itu  melalui sebuah  ritual  dengan  ritual mosehe . Dengan cara itu, maka Insya Allah tidak ada  lagi  sehelai  benang  kusut  yang tersimpan,  karena  dalam  ritual mosehe itulah semuanya bersifat saling memaaf- kan”  (Irham  Kalenggo,  wawancara  20 Juni 2019).
Kelima, dalam  pandangan  salah seorang  putra  Konawe  Selatan  dan  juga sebagai  staf  pengajar  Sosiologi  FISIP Universitas  Halu  Oleo  serta  mantan pejabat  di  Kantor  Gubernur  Sulawesi Tenggra  betutur  pada  saat  wawancara berlangsung bahwa:
“Hasil desain pak Peribadi tentang Mus- renbang  berdasarkan  nilai kalosara ini, adalah  sudah  sangat  cocok  dan  relevan dengan  penyelenggaraan  di  berbagai tingkatan  pemerintahan  dan  bahkan sesuai  dengan  roh  Permendagri.  Maka- nya, saya menyatakan sejujurnya bahwa ini  merupakan  formulasi  desain  yang paling  cantik  yang  pernah  saya  baca. Sementara  memang  Musrenbang  itu bertujuan  untuk  menampung  keinginan dan  kemauan  dan  aspirasi  yang  ber- sumber  dari  bawah  ( button  up )  yang
pada  gilirannya  membuahkan  hasil perencanaan untuk kurun waktu tertentu.
Kalau untuk satu tahun dapat melahirkan sebuah program jangka pen- dek  yang  disebut  RKPD,  maka  untuk kurun  waktu  lima  tahun  disebut  dengan RPJMD.  Adapun  yang  disebut  RPJPD merupakan  perencanaan  dalam  kurun waktu 20 tahun. Sekali lagi saya katakan dan  tandaskan  bahwa  Musrenbang berbasis kultural seperti  ini adalah tidak hanya  mencerminkan  aspirasi  masyara- kat,  tetapi  juga  aspirasi  tersebut  akan menjadi  amanah  yang  membuat  aparat pemerintah  merasa  cemas  jika  ter- abaikan  (Dr.  Eka  Paksi,  wawancara  12 Juli 2019).

## KESIMPULAN
Dominasi  pemakaian,  pengguna- an  dan  pemanfaatan  dana  desa  sebagai dana  pembangunan  dan  dana  kema- nusiaan dalam konteks raga (fisik) diban- ding  non  raga  (non  fisik),  maka  pada dasarnya adalah  menyerahkan kebebasan kepada  sang  aktor  dan  aktris  serta penyelenggara  pengelola  biaya  pem- bangunan  desa  untuk  mendapatkan  atau memperoleh  keuntungan  dengan  cara- cara yang tidak wajar berupa penggelem- bungan  bayaran (mark  up) serta  ber- macam  wujud  sikap  penyimpangan  lain- nya.  Akibatnya,  dapat  membuahkan kecurigaan  dan  persepsi  negatif  serta buruk sangka di benak warga.
Proses  penyelenggaraan  Musren- bang  adalah  selain  cenderung  berlang- sung  secara  formalistis  dengan  maksud untuk  menggugurkan  aspek  procedural- nya,  juga  proses  komunikasi  yang berlangsung di dalam forum Musrenbang adalah  cenderung  tidak  seimbang  atau didominasi  oleh  pihak  pemerintahan. Artinya,  proses  komunikasi  rasional dimaksud  Habermas  cenderung  tidak berlangsung  sebagaimana  mestinya  atau seharusnya.  Sementara  pranata kalosara yang masih sakral  bagi warga komunitas Tolaki serta Mekongga di daerah daratan Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  nampak
masih  terus  terletak  di  ranah  ritualistik. Artinya,  hingga  saat  ini kalosara belum dimanfaatkan dalam konteks pem- bangunan  daerah,  tertutama  dalam  kon- teks pembangunan wilayah perdesaan.
Akhirnya, maka upaya memfung- simaksimalkan  nilai  dan  norma kalosara ke  ruang  perencanaan  pembangunan wilayah perdesaan, maka di akhir tulisan ini  menawarkan  suatu  diskursus  peru- musan  penyelenggaraan  Musrenbang secara  khas  kultural  di  tingkatan Onapo/ Okambo di daerah pedesaan, Otobu/Puu’ tobu di daerah kecamatan serta Sapati di tingkatan  kabupaten-kota  dan Mokole ataupun Sangia pada  tingkatan  Provinsi.
Hasil  perumusan  tersebut  adalah  tidak hanya  merupakan  proses  sintetis  yang bernuansa simbolistis, namun bisa menjadi  kekuatan  penggerak  ( driving force )  dalam  rangka  membangkitkan enersi  partisipatif  serta  energi  keswada- yaan  warga  di  tengah  kehidupan  komu- nitas  Tolaki/Mekongga  Provinsi  Sulawe- si Tenggara.

## SARAN
Ikhwal  terpenting  disarankan  da- lam  tulisan  ini  bahwa  sebaiknya  mulai saat  ini  warga  masyarakat  yang  me- nempati  atau  menghuni  wilayah  daratan Provinsi  Sulawesi  Tenggara  agar  mulai mencoba menggunakan formulasi penye- lenggaraan  Musrenbang  sebagai  hasil rancangan  sitentis  antara  paradigma pembangunan konvensional dengan para- digma  pembangunan  moderen.  Betapa kita  yakini  dan  sangat  percaya  bahwa kalosara yang  sangat  sakral  pada  pemi- kiran  dan  penghayatan  batin  bagi  warga komunitas  Tolaki/  Mekongga,  dapat menjadi  pengendali  diri  dan  pengen- dalian  sosial  serta  menjadi  kekuatan penggerak  ( driving  force )  dalam  menye- lenggarakan  serta  melangsungkan  kehi- dupan sosialnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfitri.  (2011). Community  development : teori dan aplikasi . Yogyakarta: Pus- taka Pelajar.
Collier  I.  W.  dkk.  (1996).  Pendekatan baru dalam pembangunan pedesaan:  kajian  pedesaan  selama dua  puluh  lima  tahun.  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Coleman,  J.  S.  (2011). Social  capital  in the  creation  of  human  capital: American Journal  of  Sociology 94: S95-S120.
Friedman.  (1992).  Empowerment,  the politics of alternative development. Cambridge and Oxford: Blackwell . Fukuyama,  F.  (2007).  Trust:  the  social virtues  and  the  creation  of  pros- perity. New York: The Free Press Hakim, G. (2017). Hukum adat kalosara. Kendari: Barokah Raya.
Koodoh, E. E. (2011). Hukum adat orang Tolaki. Yogyakarta: Teras.
Lawang,  R.  M.  Z.  (2005).  Kapital  sosial dalam perspektif sosiologi.  Depok: FISIP UI Press.
Liliweri,  A.  (2003).  Makna  budaya  da- lam  komunikasi  antar  budaya . Yokyakarta: LKIS. Manners,  A.  R.  &  Kaplan,  D.  (2002). Teori budaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Milles,  B.  M.  &  Huberman,  M.  A.
(1992).  Analisis  data  kualitatif: buku  sumber  tentang  metode- metode baru. Jakarta: UI-Press.
Muhadjir,  Noeng,  (2011).  Metodologi penelitian:  paradigma  positivisme objektif,  fenomenologi  interpre- tatif logika bahasa platonis,
chomskyist,  hegelian  dan  herme- neutik,  paradigma  studi  Islam, matematik  recursion-set  theory  & struktural  equation  modeling  dan mixed. Yokyakarta: Rake Sarasin.
Pakpahan,  A.  (1989).  Kerangka  analitik untuk  penelitian  rekayasa  sosial: perspektif ekonomi institusi. Prosi-
ding  Patanas:  Evolusi  Kelemba- gaan Pedesaan di  Tengah Perkem- bangan  Teknologi  Pertanian. Bo- gor:  Pusat  Penelitain  Agro  Eko- nomi.
Peribadi.  (2013).  Fenomena  eksploitasi agraris oleh kaum kapital domestik: sebuah  studi  kasus  di  wilayah perkebunan Kabupaten Kolaka
Utara  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,
ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan
Budaya  2 (2),  2013. https://doi.org/
10.33772/etnoreflika.v2i2.44
Peribadi,  et.  al.  (2016). Institutional  and Capacity  Building  Rural  Social Institutions ,  International  Journal of Innovative Science, Engineering
&  Technology  Vol.  3  Issue  2, February 2016. India: IJISET.
Peribadi,  et  al.  (2019).  Konstruksi perencanaan  participatory  berbasis budaya kalosara : sebuah perspektif sosiologi  pembangunan.  Yokya- karta: Deepublish (Anggota IKAPI). Peribadi, et al. (2021). Strategi community  development  berbasis kalosara ,  sebuah  tinjaun  teoritis dan  praktikal, Edisi  Revisi .  Suma- tera Barat: Mitra Cendikia Media.
Peribadi. (2021). Post qualitatif dan riset pembebasan.  Yogyakarta:  Zahir Publishing.
Putnam,  R.  D.  (1995).  “Bowling  alone:
America,s  declining  social  capital.
Journal of Demokrasi , 65-78.
Poerwanto,  R.  (2008).  Membangun  per- tanian  masa  depan:  meraih  keung- gulan  pertanian  Indonesia,  dalam Pemikiran  Guru  Besar  Institut Pertanian  Bogor:  Perspektif  Ilmu- ilmu Pertanian dalam Pem- bangunan  Nasional .  Bogor:  Pene- bar Swadaya.
Syahyuti.  (2002).  Penelitian  kelembaga- an dan organisasi pertanian: konsep,  metodologi,  dan  acuan
kerja. https://kelembagaandas.word press.com/penelitian-kelembagaan/ syahyuti-2/ .  Diakses  tanggal  11 September  2019  pada  pukul  19.30 WIT
Steward,  H.  J.  (1950).  Area  research, theory  and  practice. Social  Science Research  Council .    New  York  17:
230 Park Avenue.
Sugandhi,  A.  (2008).  Pedoman  Teknis Perencanaan Partisipatif PJM Pronangkis,  PMU/Proyek,  P2KP.
www.p2kp.org/pustaka . Tamburaka,  B.  (2016).  Memahami kalo-
sara secara mudah. Kendari:
Barokah Raya.
Tarimana, A. (1998). Kebudayaan Tolaki. Jakarta: Balai Pustaka.
Wiradi,  G.  (2000).  Reforma  agraria: perjalanan  yang  belum  berakhir. Yogyakarta:  Insist  Press  bekerja- sama  dengan  KPA  dan  Pustaka Pelajar.
Wolf, R. E. (1983). Petani, suatu tinjauan antropologi. Jakarta: CV. Rajawali. Yin,  R.  K.  (2008).  Studi  kasus:  desain
dan metode . Jakarta: PT. Raja Gra- findo Persada.