## PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA OJEK ONLINE GRAB DI KABUPATEN KENDAL
Oleh:
Satriyo Budi Santoso
Adi Suliantoro
satriyobudisantoso028@gmail.com adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id
Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang

## ABSTRAK
Pada era modern seperti sekarang ini lahirlah sebuah moda transportasi baru berbasis online yang timbul akibat berkembangnya IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Transportasi online di Indonesia ada beberapa macam, namun dalam penelitian ini akan membahas transportasi online pada Aplikasi Grab. Perusahaan Grab merupakan satu diantara perusahaan pengangkutan ojek berbasis online , yang mana  dalam  oprasionalnya  hubungan  kerja  antara  perusahaan Grab dengan  para drivernya  sebatas  hubungan  kemitraan  dengan  kebijakan  perusahaan.  Dari hubungan mitra tersebut, berpotensi terdapat sebuah kelalaian yang dilakukan oleh driver grab yang nantinya pihak grab harus berupaya melindungi dan memberikan pertanggungjawaban kepada penumpang/pengguna Grab. Dengan demikian maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni: 1) perlindungan hukum bagi pengguna Grab di Kabupaten Kendal; dan 2) tanggung jawab Grab Terhadap Konsumen. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis yang mana data diperoleh secara penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan secara faktual terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa perlindungan hukum terhadap penumpang/pengguna Grab dalam Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  terdapat  dalam Pasal  7,  Bab  IV  Pasal  19,  yang  mana  berisi  tentang  tarif  transportasi  online  dan tanggungjawab  pelaku  usaha.  Sedangkan  perlindungan  hukum  di  luar  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  terdapat  dalam Pasal  40  ayat  (1)  dan  Pasal  5  ayat  (2)  Permenhub  No.  32  Tahun  2016  tentang Penyelenggaran Angkutan Umum dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi, kemudian dalam Pasal 186 Pasal 188, Pasal 189, dan Pasal 191 UU No. 22 Tahun 2009  tentang  Kewajiban  Perusahaan  Angkutan  Umum  Perusahaan  Angkutan Umum.perlindungan  hukum  dapat  diberikan  kepada  penumpang/pengguna  Grab terdapat dua, yakni perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Sedangkan wujud pertangungjawaban yang dapat diberikan oleh Grab dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang nilainya sama dengan kerugian, serta berupa perawatan kesehatan apabila diperlukan.
Kata Kunci: grab; kendal; perlindungan hukum.

## PENDAHULUAN
Transportasi  atau  pengangkutan  merupakan  aspek  kegiatan  yang  sangat penting  dalam  kegitan  mobilitas  masyarakat  Indonesia.  Sadar  akan  pentingnya peranan  transportasi,  maka  sistem  transportasi  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan membutuhkan penataan skala nasional sehingga keberadaan angkutan jalan dapat terpadu  melalui  sebuah  sistem  lalulintas  transportasi  dan  mampu  mewujudkan ketersediaan  layanan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas  serta  pelayanan  angkutan  yang  tertib,  nyaman,  efisien  waktu,  lancar  dan terjangkau secara finansial. 1
Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tidaklah termasuk ke dalam kelompok kendaraan bermotor umum karena hanya mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang masuk dalam kelompok atau kategori  kendaraan  bermotor  umum  yang  berarti  sepeda  motor  tidak  boleh digunakan sebagai kendaraan angkutan umum.
Pada era modern seperti sekarang ini lahirlah sebuah moda transportasi baru berbasis online yang timbul akibat berkembangnya IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Kemunculan jenis transportasi online begitu digemari oleh masyarakat. Dengan  adanya  transportasi online ,  masyarakat  secara  perlahan  mulai meninggalkan transportasi konvensional dan beralih ke transportasi berbasis online . Untuk memenuhi kebutuhan akan jasa transportasi tersebut, perlu adanya penyedia jasa yang memberikan pelayanan yang baik dan inovatif. Inovasi bukanlah hanya sekedar  proses  penciptaan  sesuatu  yang  baru,  tetapi  dia  juga  merupakan  produk actual atau outcome (hasil). 2
Perusahaan Grab merupakan  satu  diantara  perusahaan  pengangkutan  ojek berbasis online , yang mana dalam oprasionalnya hubungan kerja antara perusahaan Grab dengan  para  drivernya  sebatas  hubungan  kemitraan  dengan  kebijakan perusahaan. Mitra disini memiliki pengertian yaitu pihak yang melaksanakan antar jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan
1 Abbas Salim, Manajemen Transportasi , Raja Grafindo, Jakarta, 2012. Hlm.6
2 Andika Wijaya, 2016, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
konsumen, atau jasa lainnya melalui aplikasi Grab dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki mitra sendiri.
Grab merupakan layanan transportasi online yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kendal.  Dalam waktu singkat, layanan ojek online ini  berhasil  menjaring  ratusan  mitra  di  Kendal  untuk  menjadi  pengemudi ojek  ( driver )  dan  mendapatkan  pasar  yang  begitu  luas  dalam  mengembangkan usahanya.
Operasional  Grab  juga  meliputi  layanan  pengiriman  barang,  pesan  antar makanan, berbelanja, dan lain sebagainya. Untuk menggunakan layanan Grab calon penumpang  harus  memiliki aplikasi  khusus  yang  tersedia  di smartphone. Disana calon  penumpang  dapat  mencari  dan  memesan  pengendara  Grab  melalui smartphone atau gawai milik calon penumpang.
Tanggung  jawab  pengemudi  ojek  sepeda  motor  berkaitan  dengan  hak-hak konsumen,  karena  tanggung  jawab  dari  pengemudi  ojek  sepeda  motor  sangat diperlukan  apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  hak-hak  konsumen  dalam penyelenggaraan  pengangkutan  yang  semestinya  tidak  mengakibatkan  tidak selamatnya objek yang diangkut sampai tempat tujuan. Pengguna jasa ojek sepeda motor  dapat  disebut  sebagai  konsumen  karena  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  dalam  Pasal  1  Angka  1: “Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”  Perlindungan konsumen berbicara  mengenai  jaminan  atau  kepastian  tentang  terpenuhinya  hak-hak konsumen. 3
Konsumen  ojek online wajib  dilindungi  secara  hukum  melalui  perundang- undangan,  termasuk  juga  penyelesaian  sengketa  hukum  yang  dapat  ditempuh konsumen apabila mengalami kerugian terhadap penggunaan jasa angkutan umum kendaraan bermotor ojek. 4
3 Janus Sidabalok, Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. Hlm. 3
4 Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya , Kencana, Jakarta, 2011. Hlm. 21
Salah  satu  kerugian  yang  dialami  pengguna  jasa  ojek  sepeda  motor  adalah terjadinya  kecelakaan  yang  disebabkan  oleh  kesalahan  pengemudi  ojek  sepeda motor.  Kepastian  payung  hokum  ditujukan  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen  berupa  perlindungan  terhadap  hak-hak  konsumen,  agar  pelaku  usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan konsumen.
Jika keberadaan ojek bersifat jangka panjang, maka pelayanan jasa ojek perlu untuk ditingkatkan sehingga lebih andal dan terjamin keamanan dan perlindungan hukumnya,  hal  ini  penting  untuk  melindungi  pengguna  jasa  ojek.  Hal  tersebut bertujuan  agar  terwujudnya  penyelenggaraan  angkutan  lalu  lintas  dan  angkutan jalan yang lebih aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan transportasi lain.
Dalam penelitiannya penulis akan mengkaji hukum perlindungan konsumen terhadap pengguna ojek online Grab Bike di Kabupaten Kendal. Pengguna dalam tulisannya meliputi pengendara ( driver ) dan Penumpang. Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti aspek hukum yang timbul dari keberadaan bisnis transportasi ojek “ Grab ” yang berbasis online ini, untuk itu perlu dilakukan  penelitian  lebih  mendalam,  penelitian  ini  dituliskan  dalam  skripsi berjudul:  "Perlindungan  Konsumen  Pengguna  Ojek Online  Grab di  Kabupaten Kendal."

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:
1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pengguna Grab di Kabupaten Kendal?
2) Bagaimana tanggung jawab Grab Terhadap Konsumen?

## PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum bagi Penumpang/Pengguna Grab di Kendal
A. Perlindungan  Hukum  dari  UU  No.  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen
Secara umum ojek online berfungsi sebagai jasa angkut orang/barang tetapi bertentangan  dengan  regulasi  perundang-  undangan.  Meskipun  demikian,  bisnis pengangkutan  online  malah  semakin  berkembang  pesat,  bahkan  Menteri Perhubungan  telah  menggeluarkan  Surat  Nomor  UM3012/1/21/Phb/2015  yang
isinya melarang transportasi berbasis online (taksi online dan ojek online) karena dinilai  melanggar  UU  LLAJ.  Presiden  Joko  Widodo  beberapa  kali  memberikan perintah pencabutan surat tersebut guna mempertahankan keberlangsungan bisnis ojek online tersebut karena mencakup lingkup pemberdayaan masyarakat. 5
Kebutuhan  mendesak  terhadap  transportasi  publik  yang  kurang  memadai menjadi  salah  satu  faktor  mengapa  bisnis  ojek online maju  pesat  di  Indonesia. Perusahaan penyedia jasa pengangkutan berbasis online yang pertama kali masuk di Kab. Kendal adalah Grab, yang mana selanjutnya bekerjasama dengan pemkot kota Kendal dalam program mendukung pembangunan smart city . Jika ditelisik dari segi ketenagakerjaan, tentu masyarakat di Kab. Kendal merasa diuntungkan karena perusahaan  Grab  menawarkan  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjalin hubungan kemitraan kerja ‘ self-employe’ dengan Grab.
Permasalahan  muncul  karena  hubungan  kemitraan  sendiri  tidak  termasuk pada  konsep  yang  dikenal  dalam  hukum  ketenaga  kerjaan  di  Indonesia. 6 Istilah hubungan kemitraan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah,  tetapi  dengan  konteks  yang  berbeda.  Undang- Undang  ini  mendefinisikan  kemitraan  sebagai  hubungan  kerjasama  dalam keterkaitan usaha antara pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar,  yang  dilaksanakan  dengan  pola  seperti:  intiplasma,  subkontrak,  dan  lain sebagainya. 7
Guna  mendapatkan  data  pendukung  dalam  penelitiannya,  penulis  telah melakukan wawancara terhadap 50 sampel responden pengguna aplikasi Grab di Kab.  Kendal  yang  meliputi  “Mitra  Grab”  dan  “Penumpang”  pada  tahun  2022.
Berikut penulis sertakan data kuesioner.
5 Moh  Hasbi  Rofiqi,  “Politik  Kebijakan  Pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  terhadap Transportasi  Berbasis  Online  Tahun  2014- 2019,” Parapolitika:  Journal  of  Politics  and Democracy Studies , 1, 1 (2020), hlm. 39.
6 Nabiyla Risfa Izzati dan Mas Muhammad Gibran Sesunan, “MisclassifiedPartnership and the Impact of Legal Loophole on Workers,” Bestuur, 10, 1 (2022) hlm. 58 .
7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1 dan Pasal 26.
Dari  50  sampel  responden  hanya  80%  yang  memiliki  aplikasi  Garab  di smartphone mereka. Tidak semua orang mengunduh aplikasi Grab, meskipun 70% responden  mengakui  keberadaan  Grab  di  Kab.  Kendal  sangat  memudahkan mobilitas mereka.
Frekuensi penggunaan layanan jasa angkut Grab di Kendal diketahui paling sering seminggu sekali dengan persentase 40% bahkan 10 responden mengatakan bahwa mereka tidak menggunakan layanan angkut dalam kurun waktu seminggu. Jarak yang responden tempuh dengan layanan antar Grab paling banyak dibawah 5 Kilometer, yakni sebesar 60%. Alasan responden tidak menggunakan layanan Grab untuk  jarak  jauh  dikarenakan  adanya  Argometer  atau  tarif  Grab  yang  lumayan merogoh kantong untuk perjalanan jarak jauh.
Selanjutnya, para responden baik yang sering menggunakan maupun jarang menggunakan  layanan  pengangkutan  Grab  ketika  ditanya  perihal  pengetahuan mereka terhadap kesadaran perlindungan hukum dan kebijakan perusahaan Grab, hanya 15 orang yang benar-benar mengetahui kebijakan perusahaan terhadap hak- hak  para  konsumen  dalam  mendapatkan  pelayanan  terbaik.  Karena  kurangnya kesadaran  hukum  dan  kurangnya  wawasan  terhadap  kebijakan  suatu  perusahaan, para  konsumen  cenderung  diam  saja  ketika  mereka  mendapatkan  ketidakadilan dalam menikmati suatu pelayanan.
Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat individu yang memberikan pengakuan terhadap terjaminnya hak-hak asasi manusia terhitung  sejak  kelahirannya  sebagai  sebuah  subjek  hukum  berdasarkan  pada aturan-aturan  maupun  pedoman  hukum  (Undang-Undang)  yang  berlaku  dan dilakukan  oleh  aparat  hukum  untuk  menjamin  rasa  aman,  tentram  dan  tertib  di dalam kehidupan masyarakat luas. 8
Dalam  melindungi  konsumen  dalam  sengketa  payung  hukum  ojek  online, pada  pasal  19  UU  No.8  Tahun  1999  menekankan  poin  ke  1  dan  2  yang  mana kewajiban  pengusaha  ojek  online  untuk  bertanggung  jawab  atas  segala  kerugian yang  diterima  oleh  konsumen.  Wujud  tanggung  jawab  berupa  ganti  rugi
8 Utung Rasyidin, Dedi Supriyadi, Pengantar Ilmu Hukum dari Tradisi ke Konstitusi, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Hlm.5
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat individu yang memberikan pengakuan terhadap terjaminnya hak-hak asasi manusia terhitung  sejak  kelahirannya  sebagai  sebuah  subjek  hukum  berdasarkan  pada aturan-aturan  maupun  pedoman  hukum  (Undang-Undang)  yang  berlaku  dan dilakukan  oleh  aparat  hukum  untuk  menjamin  rasa  aman,  tentram  dan  tertib  di dalam kehidupan masyarakat luas. 9
Pentingnya  peranan  perlindungan  hukum  dari  masa  ke  masa  dikarenakan dalam  pembentukan  suatu  negara  memerlukan  sistem tatanan  hukum  yang  dapat mengatur  tiap  warga  negaranya  sehingga  hubungan  timbal  balik  yang  terpadu antara  suatu  negara  dengan  warga  negaranya.  Seperti  halnya  yang  diperlukan penumpang  Grab  di  Kendal  sebagai  subjek  hukum,  mereka  memiliki  hak  atas perlindungan  hukum  konsumen.  Perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada subjek  hukum  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan hukum tersebut dibagi menjadi dua macam,  yaitu  1.)  Perlindungan  Hukum  Preventif  dan  2.)  Perlindungan  Hukum Represif.
Perlindungan hukum prefentif merupakan bentuk perlindungan hukum yang memberikan  kesempatan  kepada  rakyat  untuk  mengajukan  keberatan  atau pendapatnya  sebelum  adanya  keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  yang definitif. Tujuan dari bentuk perlindungan hukum preventif yaitu untuk mencegah terjadinya  sengketa  hukum.  Sedangkan  bentuk  perlindungan  hukum  represif merupakan  dukungan  hukum  yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan  Perlindungan hukum  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  ditangani  oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi yang berupa sanksi.
Perlindungan  konsumen  merupakan  hal  yang  wajib  dilakukan  karena berhubungan  dengan  kesejahteraan  bersama  yang  terkait  dengan  perkembangan
9 Ibid .
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
bisnis di masa  kini. Tujuan perlindungan konsumen adalah memberikan jaminan perlindungan  secara  hukum  kepada  konsumen  dalam  memenuhi  kebutuhannya sehari-hari. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen.

## B. Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang di Luar UU Perlindungan Konsumen
Secara yuridis, pengguna ojek online baik ‘Grab’ maupun ‘Gojek’ dan lain sebagainya  telah  dilindungi  haknya  sebagai  konsumen.  Diluar  UU  No.8/1999, masih  terdapat  payung  hukum  yang  menaungi  konsumen  sebagai  subjek  hukum yang  perlu  dijunjung  tinggi  hak-hak  nya  dalam  bertransaksi  serta  mendapatkan pelayanan  yang  baik  dari  pelaku  usaha.  Grab  yang  beroperasi  dengan  media aplikasi yang terdapat dalam teknologi gawai pintar, menawarkan kemudahan yang sesuai dengan Permenhub No.32 th 2016 tentang Penyelenggaran Angkutan Umum dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi Pasal 40 ayat (1) yang membahas perihal rneningkatkan kernudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, Perusahaan Angkutan Urnum dapat rnenggunakan aplikasi berbasis Teknologi  Inforrnasi.  Ayat  yang  isinya  (2)  Untuk  rneningkatkan  kemudahan pembayaran  pelayanan  jasa  angkutan  orang  tidak  dalarn  trayek.  Perusahaan Angkutan  Urnurn  dapat  melakukan  pembayaran  secara  tunai  atau  rnenggunakan aplikasi berbasis Teknologi Inforrnasi.
Pasal 186 UU No. 22 tahun 2009 tentang Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum  Perusahaan  Angkutan  Umum  wajib  mengangkut  orang  dan/atau  barang setelah  disepakati  perjanjian  angkutan  dan/atau  dilakukan  pembayaran  biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang. Pasal 186 tersebut membahas perihal  transaksi  dan  pemberian  tarif  angkut,  pembayaran  yang  menjadi kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumen. Jika dalam pelaksanaan terjadi tindak kecurangan yang melanggar kode etik mitra Grab, maka mitra pengemudi dapat dijatuhi sanksi dan dilaporkan kepihak berwajib.
Pasal  188  UU  No.22  tahun  2009  Perusahaan  Angkutan  Umum  wajib mengganti  kerugian  yang  diderita  oleh  Penumpang  atau  pengirim  barang  karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.
Pasal  189  UU  No.22  tahun  2009  tentang  Kewajiban  Perusahaan  Angkutan Umum yang berisi ‘Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188’.
Pasal 191 UU No.22 tahun 2009, Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab  atas  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  segala  perbuatan  orang  yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. 10
Pasal  5  ayat  (2)  Permenhub  No.12  tahun  2019  menjelaskan  bahwa  Bagi penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi  untuk  memenuhi  persyaratan  aspek  keamanan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Perusahaan Aplikasi paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 11
a) Mencantumkan identitas Penumpang yang melakukan pemesanan melalui aplikasi;
b) Identitas pengemudi dan Sepeda Motor yang tercantum dalam aplikasi harus sesuai dengan pengemudi dan sepeda motor yang melayani;
c) Menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan  putih  sesuai  dengan  data  di  aplikasi  atau  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
d) Dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e) Mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan di dalam aplikasi; dan
f) Melengkapi  aplikasi  dengan  fitur  tombol  darurat  (panic  button)  bagi Pengemudi dan Penumpang.

## Tanggung Jawab Grab Terhadap Konsumen
Kota  Kendal  yang  saat  ini  sedang  dalam  usaha  pembangunan smart  city , melakukan  kerjasama  dengan  perusahan  Grab  Indonesia  untuk  meningkatkan
10 Undang-Undang No. 22 Bagian Sebelas. Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum Paragraf 1/Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum/2009.
11 Permenhub No. 12 Jenis dan Kriteria/BabII/Pasal5/Ayat2/2019
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
mobilitas guna mendukung pembangunan daerah. Perusahaan Grab dalam waktu singkat berhasil merekrut banyak mitra di Kab. Kendal yang mana menjadi sumber penghasilan  bagi  para  mitranya.  Konsumen  Grab  di  Kab.  Kendal  juga  tergolong banyak.  Antusias  warga  Kendal  yang  mendukung  keberadaan  Grab  terlihat  dari hasil survei yang penulis lakukan terhadap 50 orang, dimana 80% warga Kendal memiliki aplikasi Grab di ponsel pintar mereka. Banyak area di Kabupaten Kendal yang tidak dilewati oleh trasportasi umum, sehingga warga Kendal memilih layanan ojek online untuk menjangkau wilayah tersebut. Selain dirasa lebih praktis, Grab juga lebih   terjangkau   tarif   perjalanannya. Selain  itu  dari  segi  perekonomian, mitra grab termasuk grabfood juga merasa diuntungkan.
Begitu  banyak  manfaat  yang  ditawarkan  oleh  aplikasi  penyedia  jasa pengangkutan  ini,  namun  dari  hasil  wawancara  pada  saat  di  lapangan,  penulis mejumpai  keluhan  yang  diutarakan  oleh  konsumen  Grab.  Keluhan  yang  dinilai sangat  merugikan  penumpang  merupakan  hal  akan  penulis  kaji  terkait  dengan hukum perlindungan konsumen. Hasil survei yang penulis dapatkan menjadi acuan untuk  menelisik  kerugian  dan  sengketa  hukum  perlindungan  konsumen  terkait pemenuhan  Hak  dan  Kewajiban  konsumen  dan  produsen  barang  dan/atau  jasa. Tabel 1 pada pembahasan sebelumnya merupakan hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan pada tahun 2022. Tingkat kesadaran masyarakat khususnya warga di Kab. Kendal terhadap hak mendapatkan perlindungan sebagai konsumen sangaat kecil, hanya beberapa orang dengan wawasan tertentu benar- benar sadar akan hak konsumen  untuk  mendapatkan  perlindungan  secara  hukum  dan  mengajukan gugatan  kepada  produsen  atas  ketidak  nyamanan  serta  kerugian  yang  didapatkan para  konsumen  karena  minim  pengetahuan  itu  menyebabkan  konsumen  merugi. Beberapa  orang  memberikan  respon  atas  kerugian  yang  diterimanya,  dengan melaporkan kejadian kepada otoritas perusahaan Grab.
Kerugian  yang  diperoleh  tidak  selalu  berhubungan  dengan  keuangan, penumpang  juga  dirugikan  secara  waktu.  Sebagai  contoh,  pada  saat  melakukan pemesanan  grab  bike  pihak  mitra  belum  menguasai  area  penjemputan  sehingga proses penjemputan menjadi lama dan membuat calon penumpang menunggu lama. Hal  itu  menjadi  salah  satu  keluhan  yang  penulis  dapatkan  dari  hasil  survei.  Jam
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
oprasional  Grab  sangat  fleksibel,  para  mitra  bisa  menerima  pemesanan  selama mereka mengaktifkan status aktif pada aplikasi mereka bahkan ketika mitra hendak peroperasi selama 24 jam. Responden dalam hasil wawancara juga menyayangkan ketika mereka mendapati pemesanan tidak direspon oleh mitra atau driver grab, hal ini sangan merugikan penumpang dalam efisiensi waktu. Kejadian seperti itu sering terjadi ketika driver lupa mematikan aplikasi pada saat selesai bekerja dan hendak istirahat.
Tidak  kejahatan  kriminal  yang  menjurus  ke  tindak  pidana  berat  sejauh  ini belum  pernah  terjadi  di  Kab.  Kendal.  Hasil  wawancara  dengan  narasumber menunjukan  adanya  tindak  kecurangan  dalam  aspek  pembayaran,  dimana penumpang telah melakukan pembayaran mengunakan uang elektronik OVO, akan tetapi  pihak  driver  meminta  pembayaran  tunai.  Hal  ini  dapat  terjadi  ketika penumpang grab lupa jika telah melakukan pebayaran melalui OVO dan terburu- buru  saat  sampai  di  lokasi  tujuan.  Sehingga,  penumpang  tidak  sempat mengingatkan  driver  Grab  jika  telah  melakukan  pembayaran.  Dalam  menyikapi ketidakn  yamanan  tersebut,  para  penumpang  yang  telah  merasa  dirugikan menginginkan  keadilan  kepada  perusahaan  untuk  menjamin  hak  konsumen terpenuhi. Lantas bagaimana kebijakan yang diambil oleh pihak perusahaan Grab sebagai  wujud  pertanggung  jawaban  atas  pelayanan  yang  tidak  memuaskan  dan merugikan para konsumen.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah dilakukan  kepada  para  konsumen Grab, diketahui bahwa terdapat beberapa kerugian yang berkemungkinan diperoleh oleh  penumpang,  seperti  kerugian  waktu,  kelalaian  driver  yang  kadang mengaktifkan aplikasi meskipun sedang tidak beroperasi, dan juga ditemukan kasus pembayaran ganda yang mana penumpang telah membayar dengan metode OVO namun driver masih meminta secara tunai.
Hal-hal  tersebut  menimbulkan  kerugan  terhadap  konsumen  Grab,  dengan demikian perlunya pertanggungjawaban Grab terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  di  lapangan.  Pada  aplikasi  Grab  telah disediakan fitur yang berfungsi sebagai media penyampaian konsumen Grab dalam
menilai  kinerja  para mitra  yang  ada  di  lapangan.  Sehingga  para  penumpang  bisa melakukan penilaian terhadap pelayanan baik pihak Grab maupun mitranya.
Dengan  adanya  fitur  keluhan  bagi  konsumen,  pihak  Grab  akan  menangani permasalahan  yang  terkait  antara  driver  dan  penumpang  untuk  diselesaikannya kerugian-kerugian  yang  ditimbulkan.  Adapun  wujud  pertangungjawaban  yang dapat  diberikan  oleh  Grab  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau  penggantian barang  yang  nilainya  sama  dengan  kerugian,  serta  berupa  perawatan  kesehatan apabila diperlukan.
Berdasarkan  Pasal  19  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Tanggungjawab  Pelaku  Usaha  yang terkait  dengan  penggantian  kerugian  kepada konsumen serta Grab memberlakukan Kode Etik yang berisi aturan, keselamatan, keamanan  dan  standar  layanan  yang  diharapkan  dapat  diterapkan  seluruh pengemudi,  dapat  disimpulkan  bahwa  pihak  Grab  telah  memenuhi  unsur-unsur pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Grab.

## SIMPULAN
1. Perlindungan  hukum  terhadap  penumpang/pengguna  Grab  dalam  Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 7, Bab IV Pasal 19, yang mana berisi tentang tarif transportasi online dan tanggungjawab pelaku usaha. Sedangkan perlindungan hukum di luar Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Permenhub No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran  Angkutan  Umum  dengan  Aplikasi  Berbasis  Teknologi Informasi, kemudian dalam Pasal 186 Pasal 188, Pasal 189, dan Pasal 191 UU No.  22  Tahun  2009  tentang  Kewajiban  Perusahaan  Angkutan  Umum Perusahaan Angkutan Umum.
2. Perlindungan  hukum  dapat  diberikan  kepada  penumpang/pengguna  Grab terdapat  dua,  yakni  perlindungan  secara  preventif  dan  perlindungan  secara represif.  Adapun  perlindungan  secara  preventif  yaitu  pemerintah  dalam melindungi hak dan kewajiban konsumen dan pengusaha (produsen), dan secara represif yaitu menyelesaikan sengketa yang ditangani oleh Pengadilan Umum
dan Peradilan Administrasi yang berupa sanksi bagi pihak yang merugikan dan memberikan hak bagi pihak yang dirugikan.
3. Wujud  pertangungjawaban  yang  dapat  diberikan  oleh  Grab  dapat  berupa pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  yang  nilainya  sama  dengan kerugian,  serta  berupa  perawatan  kesehatan  apabila  diperlukan.  Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Tanggungjawab Pelaku Usaha yang terkait dengan penggantian kerugian kepada konsumen serta Grab memberlakukan  Kode  Etik  yang  berisi  aturan,  keselamatan,  keamanan  dan standar  layanan  yang  diharapkan  dapat  diterapkan  seluruh  pengemudi,  dapat disimpulkan bahwa pihak Grab telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  Kode Etik Grab.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas Salim, Manajemen Transportasi , Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
Adi  Nugroho, Proses  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Ditinjau  dari  Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya , Kencana, Jakarta, 2011.
Andika  Wijaya,  2016,  Aspek  Hukum  Bisnis  Transportasi  Jalan  Online,  Jakarta: Sinar Grafika.
Janus  Sidabalok, Hukum  perlindungan  Konsumen  di  Indonesia, Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2006.
Moh  Hasbi  Rofiqi,  “Politik  Kebijakan  Pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo terhadap  Transportasi  Berbasis  Online  Tahun  2014-2019,” Parapolitika: Journal of Politics and Democracy Studies , 1, 1 (2020).
Nabiyla Risfa Izzati dan Mas Muhammad
Gibran Sesunan, “MisclassifiedPartnership and the Impact of Legal Loophole on Workers,” Bestuur, 10, 1 (2022).
Permenhub No. 12 Jenis dan Kriteria/BabII/Pasal5/Ayat2/2019
Undang-Undang  No.  22  Bagian  Sebelas.  Kewajiban,  Hak,  dan  Tanggung  Jawab Perusahaan Angkutan Umum Paragraf 1/Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum/2009.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah, Pasal 1 dan Pasal 26.
Utung Rasyidin, Dedi Supriyadi, Pengantar Ilmu Hukum dari Tradisi ke Konstitusi, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).