Vol. 3 No. 1 (2021) pp. 15-24 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Telaah Kritis Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan
Bagi Pelaku Pedofilia

## Galih Bagas Soesilo
Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia *email: galihbsoesilo@gmail.com
DOI : https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.892
Submitted: November 2020 Revised: Desember 2020 Accepted: Janauari 2021

## ABSTRAK
Kata Kunci: Anak, Kebiri Kimia, Hak Terpidana Anak merupakan investasi terbesar bagi suatu peradaban bangsa yang memiliki peran strategis sehingga keberadaanya dan eksistensinya wajib diperhitungkan.  Diakhir  tahun  2020  Pemerintahan  era  Presiden  Joko Widodo,  sebagai  upaya  bentuk  nyata  pemberantasan  dan  upaya penanggulangan  kejahatan  seksual  yang  dilakukan  kepada  anak dibawah  umur  telah  ditandatangani.  Melalui  Peraturan  Pemerintah Nomor 70  Tahun  2020  yang  merupakan amanah  dari  Undang-undang Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan Kedua  atas  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Terdapat  beberapa  isu  dan  masalah  berkaitan adanya  ketentuan  pemberatan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  kekerasan seksual  anak  dengan  cara  kebiri  kimia.  Penerapan  kebiri  kimia  ini menimbulkan  pro  dan  kontra  berkaitan  dengan  tingkat  efektifitas untuk menekan angka kejahatanya, berbanding dengan pemberlakuannya  yang  dianggap  melanggar  hak  asasi  manusia  yang telah  dijamin  oleh  Undang-undang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku pedofilia.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa hukuman kebiri
Vol. 3 No. 1 (2021)
sebagai  hukuman  tambahan  diharapkan  memberikan  efek  jera  atau balasan yang dianggap pantas serta diharapkan memperbaiki kelakuan terpidana  setelah  selesai  menjalani  pidana  pokoknya.  Dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia tidak dilakukan secara serta merta. Melainkan  melalui  tiga  tahap  yaitu  penilaian  klinis,  kesimpulan  dan pelaksanaan. Sehingga ada potensi pelaku tindak pidana kejahatan sek- sual anak tidak dijatui hukuman kebiri kimia.

## ABSTRACT
Keywords :
Children, Chemical Castration, Rights of the Convict Children  are  the  biggest  investment  for  a  nation's  civilization  that  has  a strategic role so that its existence and existence must be taken into account. At the end of 2020, the government of President Joko Widodo, as a tangible form of eradicating and preventing sexual crimes committed against minors, has been signed.  Through  Government  Regulation  Number  70  of  2020,  which  is  a mandate from Law Number 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulation  instead  of  Law  Number  1  of  2016  concerning  the  Second Amendment  to  Law  Number  23  of  2002  concerning  Child  Protection.  There are several issues and problems related to criminal sanctions for perpetrators of sexual  violence  against  children  through  chemical  castration.  The  application of  chemical  castration  raises  pros  and  cons  related  to  the  effectiveness  of reducing the crime rate, compared to its implementation, which is considered to violate human rights guaranteed by law. This study aims to identify chemical castration  as an  additional punishment for paedophiles. The method used is  a normative legal research method. The study results indicate that castration as an additional punishment is expected to provide a deterrent effect or a response that  is  considered  appropriate  and  is  expected  to  improve  the  convict's behaviour  after  completing  his  main  sentence.  In  the  implementation  of chemical castration, punishment is not carried out immediately. Rather, it goes through  three  stages,  namely  clinical  assessment,  conclusion  and implementation. So there is a potential that perpetrators of child sex crimes are not subject to chemical castration.

## 1. PENDAHULUAN
Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi  Elektronik,  Rehabilitasi,  dan  Pengumuman  Identitas  Pelaku Kekerasan Seksual terhadap  Anak.  Hal  ini  merupakan  Kado  akhir tahun 2020 dari pemerintah Indonesia, sebagaimana bentuk pro-aktif hadirnya negara atas pemcegahan  dan  penenggulangan tindakan  kekerasan  seksual  kepaada  anak.
Vol. 3 No. 1 (2021)
Terbitnya  Peraturan  Pemerintah  tersebut  telah  melalui  proses  yang  begitu panjang  yang  sebelumnya  sebagai  bentuk  aksi  reaktif  atas  keperihatinan segenap elemen Indonesia atas tingginya kasus kekerasan & kejahatan seksual terhadap  anak.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2020  tersebut merupakan  turunan  dari  Pasal  81A  ayat  (4)  dan  Pasal  82A  ayat  (3)  Undang- undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua  atas  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
Kejahatan  seksual  anak  yang  pernah  terjadi  dan  sangat  menyita perhatian  publik,  ialah  kasus  seorang  remaja  perempuan  berusia  14  tahun, warga Lampung Timur  melapor ke  Polda  Lampung  karena  diperkosa  oleh  12 orang.  Akibat  pemerkosaan  tersebut  korban  menderita  sakit  pada  bagian rahimnya terjadi  pada tanggal 22 April 2014 (Eni Muslihah, 2014) . Selanjutnya ka sus yang terjadi pada Oktober 2015, inisial AAP 12 tahun, seorang siswi di Madrasah  Tsanawiyah  Al-Mubarak,  Jakarta  Pusat  ditemukan  mati mengenaskan setelah dibunuh dan diperkosa oleh RZ di areal Perhutani Desa Pangaur,  Jasinga,  Kabupaten  Bogor (Metro,  2015). Kemudian  kasus  yang menyita  keperihatinan  publik  yaitu  kasus  pencabulan  dan pembunuhan yang menimpa anak berusia  14 tahun yang bernama Yuyun murid SMP pada Sabtu 2  April  2016  yang  diperkosa  dan dibunuh  oleh  14  orang  diladang  sawit  yang saat  itu  korban  dalam  perjalanan  pulang  dari  sekolah (Jambi  Tribunnews, 2016).
Pengertian  hukuman  kebiri  kimia  sebagaimana  tertuang  didalam peraturan  tersebut  adalah  pemberian  zat  kimia  melalui  penyuntikan  atau metode  lain,  yang  dilakukan  kepada  pelaku  yang  pernah  dipidana  karena melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  anak  melakukan persetubuhan  dengannya  atau  dengan  orang  lain,  sehingga  menimbulkan korban  lebih  dari  1  (satu)  orang,  mengakibatkan  luka  berat, gangguan  jiwa, penyakit  menular,  terganggu  atau  hilangnya  fungsi  reproduksi,  dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi (Ilyas,  2015) .  Muncul  pro  dan  kontra  tentang  adanya ketentuan pidana  tambahan  tersebut.  Ada  yang  mendukung  dan  layak  untuk  segera diaplikasikan dan adapula pihak yang kurang sepakat dan bahkan menentang dengan  prespektif  melihat  hak-hak  kemanusiaan  yang  melekat  dari  pelaku kejahatan.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam penentuannya  dipandang  penting  karena  ada hubungannya erat antara jenis penelitian dengan sistematika dan metode, serta analisis  data  guna  mencapai  nilai  validasi  yang  tinggi  baik  data  yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian (Dillah, 2013).
Peneltian ini berfokus pada penelitian hukum normatif karena mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang- undangan di Indonesia. Oleh karena itu untuk memperoleh hasil penelitian, data yang dipergunakan adalah data  sekunder.  Kemudian  bahan  hukum  yang  digunakan  diantaranya adalah bahan  hukum  primer  yaitu peraturan  perundang-undangan,  bahan  hukum sekunder  yaitu  buku  dan  jurnal  yang  secara  khusus  membahas  mengenai sanksi pidana kebiri kimia, selain itu penulis juga menggunakan bahan hukum tersier  yaitu  artikel  maupun  berita  yang  terkait  berasal  dari internet  sebagai pelengkap bahan hukum dalam penelitian ini (Ishaq, 2017) .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penjatuhan  hukuman  pidana  terhadap  pelaku  kejahatan  seksual terhadap anak sebelumnya telah diatur didalam sumber hukum pidana negara Indonesia  (KUHP),  dan  Undang-undang  tentang  perlindungan  anak,  telah memuat  sanksi  hukum  bagi  pelaku  pemerkosaan,  akan  tetapi  terdapat beberapa  kelemahan  yang  timbul  terhadap  sanksi  hukum.  Sanksi  pidana terhadap pelaku pemerkosaan tersebut dirasa tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, bahkan tak jarang pelaku mengulangi perbuatannya tanpa rasa iba kepada korban.
Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena  anak  selalu  diposisikan  sebagai sosok  lemah  atau  yang  tidak  berdaya dan memiliki  ketergantungan  yang  tinggi  dengan  orang-orang  dewasa  di sekitarnya. Hampir dari setiap kasus yang berhasil terungkap pelaku kejahatan merupakan  orang-orang  yang  dekat  dengan  korban.  Tidak  jarang  bahwa pelaku  adalah  kebanyakan  dari  lingkungan  keluarga  atau  lingkungan  sekitar anak tinggal, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, dan lingkungan sosial  anak.  Dengan  kata  lain,  siapa  pun  dapat  menjadi  pelaku  kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia (Ino Novian, 2015) .
Vol. 3 No. 1 (2021)
Seperti  kasus  yang  terbaru  ini  yang  terjadi  wilayah  hukum  Polresta Deliserdang,  Sumatra  Utara  dimana  ada  seorang  ayah  kandung  yang  telah berulang  kali  melecehkan  anak  kandungnya  yang  masih  dibawah  umur sebanyak  20  kali.  Tentunya  dalam  aturan  hukum  yang  telah  ada  saat  ini, pelaku dapat dijerat hukuman tambahan berupa kebiri kimia (Banjarmasinpost, 2021). Dalam kasus tersebut ditumukan sebuah fakta bahwa kakak  pelaku  (15  tahun)  juga  terlibat  kejahatan  kekerasan  seksual  terhadap adik kandungnya.
Dalam  menyikapi  hal  ini  terhad  pelaku  kejahatan  seksual  anak  yang dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur,  maka  Peraturan  Pemerintah  Nomor  70 Tahun 2020 yang memerintahkan adanya hukuman kebiri kimia dan hukuman tambahan  yang  termuat  didalamnya,  tidaklah  diberlakukan.  Ada  sejumlah syarat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang akan dijatuhi  hukuman  kebiri.  Syarat  umum  bagi  pelaku  kekerasan  seksual terhadap  anak  di  bawah  umur  yang  akan  di  jatuhkan  hukuman  kebiri (Kurniawan, 2017).
1. Pertama  pelaku  yang  akan  dikebiri  divonis  hukuman  pidana  minimal  5 tahun dan maksimal 20 tahun.
2. Kedua  keputusan  hakim  yang  mutlak  di  berika  kepada  pelaku  atau terdakwa,  karna  keputusan  hakim  menjadi  syarat  utama  dalam memberikan penetapan sanksi kebiri kimia.
3. Ketiga hukuman kebiri diberikan apabila pelaku sudah dewasa atau sudah berumur dia atas 18 tahun.
Untuk  mengenal  pasti  apa  yang  dimaksud  dengan  anak,  maka  mesti merujuk  daripada  pengertian  anak  itu.  Menurut  Peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  ketentuan  batas  kedewasaan  merupakan  tolak  ukur pengertian anak (Hikmah et al., 2015), diantaranya disebutkan pada:
1. Anak  menurut  ketentuan  umum  Pasal  1 ayat 2 Undang-Undang Nomor  4 Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  disebutkan  bahwa  anak  adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
2. Anak  menurut  Undang-Undang No mor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan Anak dinyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
3. Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  menyebutkan  anak  pada batasan  belum  cukup  umur  dalam  Pasal  45  yang  menyatakan  dalam
menuntut  orang  yang  belum  cukup  umur  karena  melakukan  perbuatan sebelum umur enam belas tahun.
4. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana pada Pasal  330  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) menyatakan  bahwa  belum  dewasa  adalah  mereka  yang  belum  mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.
Yang  dimaksudkan  dengan  anak  dalam  pembahasan  ini  ialah  istilah anak  yang  diartikan  oleh  Undang-undang  (UU)  No  35  tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-  undang  No  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak,  terlihat  bahwa  yang  dimaksud dengan  anak  adalah  orang  yang  belum beru- sia  18  tahun.  Pasal  1  dalam  UU  No  35  tahun 2014  menyatakan  bahwa yang  dimaksud  dengan  anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan pengertian anak juga telah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor  70 Tahun 2020  Pasal 1 ayat (1).
Sepanjang  sejarah  peradaban  manusia,  praktik  pengebirian  sudah dilakukan manusia bahkan jauh sebelum tercatat dalam sejarah. Kebiri kadang kala dilakukan atas dasar alasan keagamaan atau sosial di budaya tertentu di Eropa,  Timur  Tengah,  Asia  Selatan,  Afrika,  dan  Asia  Timur  (Munthe,  2016). Setelah  peperangan,  pemenang  biasanya  mengebiri dengan  memotong  penis dan  testis  mayat  prajurit  yang  telah  dikalahkan  sebagai  tindakan  simbolis menggambil  kekuatan  dan  keperkasaan  mereka.  Kemudian  tindakan  kebiri dipakai  untuk  menjaga  dan  melindungi  istri  ketika  mereka  (para  kaisar) bertugas  di  kerajaan  Timur  Tengah,  dan  pada  masa  purba,  pengebirian  juga melibatkan pemotongan seluruh alat  kelamin pria, baik testis sekaligus penis. Praktik  ini  sangat  berbahaya  dan  kerap  mengakibatkan  kematian  akibat pendarahan  hebat  atau  infeksi,  sehingga  dalam  beberapa  kebudayaan  seperti Kekaisaran  Byzantium,  pengebirian  disamakan  dengan  hukuman  mati (Rodliyah et al., 2020).
Hukuman  kebiri  diera  sekarang  ialah  hukuman  kebiri  kimia  seperti amanah  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2020 Pasal  1  ayat  (2). Walaupun  dari  sudut  proses dirasa  masih  ringan  dari  pada  kebiri  yang  dil- akukan  pada  zaman  dahulu,  tetapi  dipahami  bahwa  hukuman  kebiri  kimia dilihat  dari  sudut kacatama Hak Asasi Manusia, melang- gar  Pasal  33  ayat  (1) Undang-Undang  No-  mor  39  Tahun  2009  Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  yang menyatakan  bahwa  setiap  orang berhak untuk bebas dari penghukuman yang kejam,  tidak  manusiawi,  merendahkan derajat  dan  martabat  kemanusiannya.
Vol. 3 No. 1 (2021)
Hukuman  kebiri  akan  menimbulkan  efek  malu  tidak  hanya  bagi  pelaku kekerasan seksual anak namun juga keluarga pelaku. Belum lagi, pelaku tidak bisa  meneruskan  keturunan  akibat  dari  hukum  kebiri  tersebut.  Kedua  hal tersebut bisa membuat pelaku mengalami tekanan yang luar biasa dan tidak ada jaminan bahwa pelaku tidak akan mengulangi lagi perbuatanya.
Perlu dikatahui bahwa, didalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020  Pasal  5  menyatakan  hukuman  kebiri  kimia  diberlakukan  paling  lama selama  dua  tahun  yang  dilakukan  segera  setelah  pelaku  selesai menjalankan pidana pokok (lihat juga Pasal Pasal 9 huruf c PP No. 70 Tahun 2020).
Menurut  Amnesti  Internasional,  Hukuman  kebiri  kimia  melanggar hukum  internasional  akan  larangan  tindak  penyiksaan,  dan  perlakuan  atau penghukuman  lainnya  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  atau  merendahkan martabat  manusia  sebagai  mana  yang  di  atur  oleh  Kovenan  Internasional tentang  Hak-hak  Sipil  dan  Politik  (ICCPR).  Proses  pemandulan  yang  sifatnya sementara ini membuat hak para pelaku kejahatan seksual memiliki keturunan terhapus (Rodliyah et al., 2020) .
Selain  lembaga  diatas  yang  memang  langsung  yang  bersinggungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Hak Asasi  Manusia,  adapula kritisasi  yang disampaikan oleh beberapa lembaga yang patut untuk didengar pendapatnya seperti, Pendapat dari Majelis Ulama Indonesia yang secara tegas menolak  hukuman  kebiri  kimia bagi  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak (pedofilia),  alasanya  didasari  bahwa  tinda-  kan  kebiri  kimia  adalah  bentuk upaya  merubah  ciptaan  yang  Maha  Kuasa (IDN  Times,  2021). Selanjutnya Pengurus  Wilayah  Nahdlatul  Ulama  (PWNU)  Jawa  Timur  turut  mengkaji pemberlakuan  hukum  kebiri  bagi  pelaku  kejahatan  seksual  di  kalangan  anak adalah  haram,  hal  ini  didasari  bahwa  mayoritas  ulama mensyaratkan  takzir tidak  berdampak  negatif,  sementara  dari  sisi  kesehatan  kebiri  kimia  tidak hanya  merusak  organ  reproduksi  tapi  dapat  merusak  organ  yang  lain (NUonline,  2019). Kemudian  dari  salah  satu  Ortom  Muhammadiyah  yaitu  PP Nasyiatul  Aisyiyah  (NA)  juga  ikut  memberikan  pendapat,  yaitu  supaya dengan diberlakunya PP No. 70 Tahun 2020 harus dikritisi dengan melihat dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang korban hukuman kebiri kimia  adalah  hal  yang  layak  dan  pantas  diberikan,  sementara  untuk  pelaku sendiri hukuman kebiri kimia akan memberikan trauma tersendiri, oleh karena itu mesti ada bimbingan dari segi psikologis (Muhammadiyah.or.id, 2021).
Vol. 3 No. 1 (2021)
Perihal pelaksanaan hukuman kebiri kimia dalam amanahnya Peraturan Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2020  Pasal  9  huruf  b,  yang  mana  tertuliskan bahwa  Jaksa  memerintahkan  Dokter  untuk  melakukan  pelaksanaan  tindakan kebiri  kimia,  hal  ini  memerlukan  diskusi  dan  pembahasan  yang  lebih mendalam,  mengingat  bahwa  profesi  Dokter  terikat  dengan  kode  etik  dan sumpah  profesinya  iaitu  tidak  melakukan  sesuatu  yang  dapat  merusak kesehatan pasien (IDN Times Bali, 2021).
Bukan  namanya  pidana  apabila  sifatnya tidak  memaksa  dan  terkesan melanggar  HAM.  Penjatuhan  pidana  kepada  orang  yang dianggap  bersalah menurut  hukum  pidana,  secara  garis  besar  dapat  bertolak  dari  perbuatan terpidana dimasa lalu dan/ atau untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Apabila  bertolak  dimasa  lalu,  maka  tujuan  pem-  idanaan  adalah  sebagai balasan,  tetapi  berorientasi  dimasa  yang  akan  datang,  maka tujuan  pidana adalah  untuk  memperbaiki  ke- lakuan  terpidana.  Selanjutnya  dikenal  dengan adanya teori relatif atau teori tujuan, tujuan pemidanaan adalah mencegah keja- hatan. Teori relatif  atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi  terhadap  teori  absolut.  Secara garis  besar, tujuan  pidana  menurut  teori relatif  bukanlah  sekedar  pembalasan,  akan  tetapi  untuk  mewujudkan ketertiban  di  dalam  masyarakat.  Jadi,  tujuan  pidana  menurut  teori  relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata  lain,  pidana  yang  dijatuhkan  kepada pelaku  kejahatan  bukanlah untuk  membalas  kejahatannya,  melainkan  untuk  mempertahankan  ketertiban umum (Fitri Wahyuni, 2013).
Perlu diketahui bersama, bahwa penjatuhan hukuman tidak serta merta setiap  pelaku kejahatan  seksual  anak  langsung  bisa  dikenai kebiri  kimia.  Ada beberapa  proses  ataupun  tahapan  sebelumnya  menjelankan  perintah  hakim yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Tahapan  tersebut  dibagi  menjadi  tiga tahap  yaitu  penilaian  klinis,  kesimpulan  dan  pelaksanaan.  Ketiga  tahapan tersebut dilakukan secara runtut dan dilakukan oleh ahli memiliki kompetensi di  bidang  medis  dan  psikiatri  untuk  menentukan  layak  atau  tidak  layaknya pelaku  kejahatan  seksual  anak  dijatuhi  hukuman  kebiri.  Disini  peran  dan fungsi negara dapat hadir dan dirasakan oleh segenap warga negara Indonesia tanpa  terkecuali,  terlepas  itu  pelaku  kejahatan  sekalipun (Dirgantara  et  al., 2017) .
Vol. 3 No. 1 (2021)

## 4. KESIMPULAN
Upaya  pemerintah  untuk  memberikan  efek  jera  pelaku  kejahatan seksual  anak  dengan  memberikan  hukuman  tambahan  yang  tidaklah  ringan bagi  pelaku  kejahatan  perlu  diapresiasi.  Dengan  telah  diterbitnya  segenap peraturan  dari  Undang-undang  perlindungan  anak  dan  juga  terbitnya Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2020  di-  harapkan  mampu  menekan dengan  maksimal angka  penurunan  kejahatan  seksual  anak.  Beberapa  teknis birokrasi  prihal  pelaksanaan  hukuman  kebiri  kimia  yang  telah disampaikan diatas,  semoga  segera  terselesaikan  sampai  dengan  tahapan  teknis  dan  tidak ada  pihak  yang  merasa  dibebani  dengan  tugas  tersebut.  Serta  perlu  adanya evaluasi  dan  kajian-kajian  kembali  apabila  kemudian  hari  telah  ada  pelaku yang telah dihukum kebiri kimia.

## DAFTAR PUSTAKA
Banjarmasinpost.  (2021).  Ayah  Bejad  Siap  Dihukum  Kebiri  Gegara  Tergiur Kemolekan Tubuh Anak Kandung, Rudapaksa 20 Kali. , Https://Banjarma- Sin.Tribunnews.Com/2021/01/22/Ayah-Bejad-Siap-Di-
Hukum-Kebiri-Gegara-Tergiur-Kemolekan-Tubuh-Anak-  Kandung-Rudapaksa- 20-Kali?Page=all , 1.
Dillah, S. & P. (2013). Metode Penelitian Hukum .
Dirgantara,  M.  A.,  Kallo,  S.,  Syahrin,  A.,  &  Bariah,  C.  (2017).  Analisis  Yuridis Kebijakan  Pemidanaan  dengan  hukuman  Kebiri  Terhadap  Pelaku Pedofilia. USU Law Journal , 5 (1), 119–127.
Eni Muslihah. (2014). Gadis 14 Tahun Diperkosa 12 Orang. Kompas , 1.
Fitri  Wahyuni.  (2013).  Hukuman  Kebiri  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pemerkosaan  Anak  Dan  Kaitannya  Dengan  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 6 (2), 286.
Hikmah, N., Jauhari, I., & Hasyim, S. (2015). Analisis Terhadap Peraturan Batas Umur  Anak  Ditinjau  Menurut  Peraturan  Perundang-Undangan  dan Putusan Hakim dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri. Jurnal Ilmu Hukum , 3 (1), 66–75.
IDN Times. (2021). Tolak Hukuman Kebiri Kimia, MUI: Itu Mengubah Ciptaan Allah SWT.
Https://Www.Idntimes.Com/News/Indonesia/Fitang-Ad- Hitia/Tolak-Hukuman-Kebiri-Kimia-Mui-Itu-Mengubah- Ciptaan-Allah-Swt/1 .
IDN Times Bali. (2021). Predator Seksual Anak Dikebiri Kimia,  Ini Tanggapan
IDI. Https://Bali.Id- Ntimes.Com/News/Indonesia/Lia-Hutasoit-1/Kebiri-
Kimia-Predator-Seksual-Anak-Idi-Ungkap-Efeknya- Bagi-Tubuh-Regional- Bali/3 , 3.
Ilyas,  S.  (2015).  Sanksi  Kebiri  Kimiawi  Bagi  Pelaku  Pedofilia  dalam  Prespektif
Hukum di Indonesia. Jurnal AL-MURSALAH , 1 (2), 21–29.
Ino  Novian.  (2015).  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak:  Dampak  dan Penanganannya,  dalam  Pusat  Kajian  dan  Pengembangan  Kesejahteraan Sosial. Sosio Informa , 1 (1), 13–28.
Ishaq.  (2017).  Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta Disertasi. In ALFABETA, cv .
Jambi  Tribunnews.  (2016). Aksi  Simpati  Dunia  Maya  untuk  Yuyun,  Siswi  SMP yang Mati Usai Diperkosa 14 Pemuda .
Kurniawan,  A.  (2017).  Analisis  Hukuman  Kebiri  Terhadap  Pelaku  Pencabulan Anak Di Tinjau Dari Tujuan Pemidanaan. Poenale , 5 (6), 12–13.
Metro. (2015). Pembunuhan Siswi Madrasah, IniKronologinya. Tempo , 1.
Muhammadiyah.or.id. (2021). Hukuman Kebiri Pada Pelaku Kekerasan Seksual Pada  Anak,  Ketum  NA :  Perlu  Dikritisi ! Https://Muhammadi-
Yah.or.Id/Hukuman-Kebiri-Pada-Pelaku-Kekerasan- Seksual-Pada-Anak- Ketum-Na-Perlu-Dikritisi/ , 1.
Munthe,  C.  A.  (2016).  Relevansi  sanksi  kebiri  kimia  dalam  perpu  no.  1  tahun 2016  tentang  perubahan  kedua  atas  undang-undang  nomor  23  tahun 2002  tentang  perlindungan  anak  terhadap  tujuan  pemidanaan. Jurnal Hukum Justitia Et Pax , 32 (2), 106–122.
NUonline.  (2019).  NU  Jatim  Haramkan  Hukuman  Kebiri  Kimia  bagi  Pelaku Pencabulan. Https://Www.Nu.or.Id/Post/Read/110442/Nu-Jatim-Ha-
Ramkan-Hukuman-Kebiri-Kimia-Bagi-Pelaku-Pencabu- Lan .
Rodliyah, Al-Husaini, M., & Hamzah, A. S. (2020). Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Pedofilia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang  Perlindungan  Anak. Jurnal  Dinamika  Sosial  Budaya , 22 (2),  129– 139.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License