## Analisis Terhadap Pengaturan Plagiasi di Indonesia
Sapto Budoyo, Toebagus Galang, Wahyu Timur, Haryono
saptobudoyo@upgris.ac.id
Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semaarang

## Abstrak
Penegakan Plagiasi di Indonesia dapat dibilang belum cukup efektif karena tingkat plagiasi yang masih  cukup  tinggi.  Pada  tahun  2013  saja  sudah  ditemukan  bahwa  setidaknya  ada  808  kasus Plagiasi di Indonesia. hal ini perlu dikaji lebih dalam, sebagaimana yang dilakukan oleh penulis dalam  artikel  ini.  Dengan  pokok  permasalahan  yakni  kenapa  hal  ini  bisa  terjadi,  dan  apakah pengaturan di Indonesia sendiri sudah cukup efektif.
hasil  penelitian  menunjukkan  permasalahan  yang  menjadi  kelemahan  dari  sistem  penegakan Plagiasi  di  Indonesia  yakni  belum  diaturnya  Plagiasi  terkait  Kriptomnesia  yang  terjadi  ketika memori  yang  terlupakan  kembali  tanpa  disadari  oleh  orang  yang  bersangkutan,  yang mempercayai  bahwa  memori  tersebut  merupakan  suatu  hal  baru  dan  pertama  kalinya  sehingga ide  yang  muncul  tanpa  disadari  meniru  Karya  orang  lain.  Hal  yang  juga  menjadi  salah  satu alasan  kuat  mengapa  plagiasi  dilakukan  ini  berbeda  dengan  self-plagiarism  yang  dilakukan dengan sengaja sehingga masukan yang bisa diberikan adalah perlu adanya aturan khusus  yang mengatur hal tersebut.
Kata Kunci : Analisis, Pengaturan Plagiasi, Indonesia

## Abstract
Plagiarism  Enforcement  in  Indonesia  can  be  said  to  have  not  been  quite  effective  because  the plagiarism level is still quite high. In 2013 alone it was found that there were at least 808 cases of plagiarism in Indonesia. this needs to be studied more deeply, as was done by the authors in this article.  With  the  subject  matter  of  why  this  can  happen,  and  whether  the  arrangement  in Indonesia  itself  is  quite  effective.The  results  of  the  study  show  that  the  problem  that  is  a weakness  of  the  Plagiarism  enforcement  system  in  Indonesia  is  that  it  does  not  regulate Cryptomnesia-related Plagiarism that occurs when forgotten memories are returned unnoticed by the  person  concerned,  who  believes  that  memory  is  a  new  and  first  thing  so  that  ideas  arise without consciously imitating the work of others. This is also one of the strong reasons why this plagiarism is different from self-plagiarism that is done intentionally so that the input that can be given is the need for special rules governing it.
Keyword : Analysis, Plagiarism Law, Indonesia.

## 1. Latar Belakang
Dunia  pendidikan  tinggi  Indonesia tertinggal  rankingnya  dari  negara  lain  seperti Amerika dan Inggris karena berdasarkan hasil survey topuniversities.com, dari ratusan Universitas  di  seluruh  indonesia  hanya  ada  3 Universitas  yakni  Universitas  Indonesia, Institut  Teknologi  Bandung  dan  Universitas Gajah  Mada  yang  mampu  menembus  500 universitas terbaik dunia.
Rendahnya ranking tersebut dapat dikarenakan  oleh  banyak  hal  namun  sebagai sebuah  institusi  yang  bergerak  di  bidang pendidikan  maka  hal  yang  patut  dijadikan perhatian ialah karya tulis ilmiah. Bagi sebuah negara, perkembangan karya tulis ilmiah yang baik  tentu  menmpengaruhi  perkembangan Iptek,  dan  ekonomi  serta  sosial  dan  budaya yang  baik  pula  namun  pada  kenyataannya masih  sering  ditemukan  kasus  kasus  seperti Plagiasi  misalnya  sebagaimana  dapat  dilihat pada kasus Plagiasi Universitas Negeri Jakarta yang terjadi pada 2016. dimana kasus Plagiasi disertasi  Nur  Alam  tersebut  menurut  aplikasi pengecek Tingkat Plagiasi Terindikasi sebagai plagiat hingga 74,4 Persen. Hal ini merupakan fenomena gunung es, karena pada tahun 2013 saja  sudah  ditemukan  bahwa  setidaknya  ada
808 kasus Plagiasi di Indonesia. (kompas.com;2/10/2017).
Belajar  dari  pengalaman  tersebut  maka dibentuklah  Tim  Evaluasi  Kinerja  Akademik (EKA)  dari  Kementerian  Riset,  Teknologi, dan  Pendidikan  Tinggi  untuk  memantau Plagiasi  di  Indonesia  dan  ini  merupakan  titik tonggak  perubahan  bagi  dunia  akademik  di
Indonesia untuk membersihkan budaya Plagiasi.
Plagiasi, yakni penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri (Stepchyshyn;2007). sebagaimana yang dicontohkan  pada  kasus  diatas  bukanlah sebuah  kejahatan  yang  ringan,  karena  di kalangan akademisi hal ini memiliki hukuman yang  amat  berat  karena  Setiap  perguruan tinggi  menetapkan  syarat  kelulusan  untuk mendapatkan  gelar  akademik,  profesi,  atau vokasi  (Pasal  25  ayat  [1]  UU  Sisdiknas).  Jika karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan  gelar  akademik,  profesi,  atau vokasi  terbukti  hasil  jiplakan,  maka  gelarnya akan dicabut (Pasal 25 ayat [2] UU Sisdiknas).
Lebih  jauh  lagi,  ketentuan  hukum  ini tidak  hanya  berlaku  bagi  kalangan  akademisi Dosen  namun  juga  Mahasiswa,  sebagaimana tercantum  dalam  UU  Sisdiknas  dimana lulusan  yang  terbukti  menjiplak  karya  ilmiah orang  lain  juga  diancam  dengan  pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200 juta (Pasal 70 UU Sisdiknas).
Hal  ini  berpotensi  merugikan  kalangan akademisi  bila  tidak  mengetahuinya  dengan baik  meskipun  karya  yang  diplagiasi  tersebut merupakan karyanya sendiri (auto-plagiasi).
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  maka penulis  tertarik  untuk  mengkajinya  ke  dalam artikel ilmiah dengan pokok permasalahan :
1. Bagaimana dengan Pengaturan
Plagiasi di Indonesia saat ini ?
2. Alasan Apa yang melandasi terjadinya Plagiasi ?

## 2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## A. Pengaturan Terhadap Plagiasi di Indonesia
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014. Dalam  undang-undang  tersebut,  pengertian Hak  cipta  adalah  "hak  eksklusif  bagi  pencipta atau  penerima  Hak  untuk  mengumumkan  atau memperbanyak  ciptaannya  atau  memberikan izin  untuk  itu  dengan  tidak  mengurangi pembatasan-pembatasan  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku"  (pasal  1 butir  1).  Hak  ini  meliputi  ciptaan  buku, program  komputer,  pamflet,  perwajahan  (lay out)  karya  tulis  yang  diterbitkan,  ceramah, kuliah,  pidato,  alat  peraga  yang  dibuat  untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama  musikal,  tari,  koreografi,  pewayangan, pantomim,  seni  rupa  dalam  segala  bentuk (seperti  seni  lukis,  gambar,  seni  ukir,  seni kaligrafi,  seni  pahat,  seni  patung,  kolase,  dan seni  terapan),  arsitektur,  peta,  seni  batik  (dan karya  tradisional  lainnya  seperti  seni  songket dan  seni  ikat),  fotografi,  sinematografi,  dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri).
Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan,  tafsir,  saduran,  bunga  rampai (misalnya  buku  yang  berisi  kumpulan  karya tulis,  himpunan lagu  yang direkam  dalam satu media,  serta  komposisi  berbagai  karya  tari pilihan),  dan  database  dilindungi  sebagai ciptaan  tersendiri  tanpa  mengurangi  Hak  cipta atas ciptaan asli (UU 19/2002 pasal 12).
Konsep  Hak  cipta  di  Indonesia  pada dasarnya sama dengan konsep copyright dalam bahasa  Inggris  (  yang  secara  harafiah  artinya "hak  salin").  Copyright  ini  diciptakan  sejalan dengan  penemuan  mesin  cetak.  Sebelum penemuan mesin ini oleh Johannes Gutenberg, proses  untuk  membuat  salinan  dari  sebuah karya  tulisan  memerlukan  tenaga  dan  biaya yang  hampir  sama  dengan  proses  pembuatan karya  aslinya.  Sehingga,  kemungkinan  besar para  penerbitlah,  bukan  para  pengarang,  yang pertama  kali  meminta  perlindungan  hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.(Sudaryat;2010)
Hak  Cipta,  berbeda  dengan  kekayaan intelektual  lainnya  yang  disebut  juga  dengan Hak  Industri,  Hak  Cipta  Merupakan  Hak Perseorangan  yang  terdiri  dari  Hak  Moral, merupakan  Hak  yang  melekat  secara  abadi pada  diri  Pencipta  untuk  tetap  mencantumkan atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya  untuk  umum;  menggunakan  nama aliasnya atau samarannya; mengubah Ciptaannya  sesuai  dengan  kepatutan  dalam masyarakat;  mengubah  judul  dan  anak  judul Ciptaan;  dan  mempertahankan  Haknya  dalam hal  terjadi  distorsi  Ciptaan,  mutilasi  Ciptaan, modifikasi  Ciptaan,  atau  hal  yang  bersifat merugikan  kehormatan  diri  atau  reputasinya. Sedangkan Hak Ekonomi adalah Hak eksklusif Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  untuk mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  Ciptaan.  ( Pasal  5  dan  Pasal  8  UU  No.28  Tahun  2014 tentang Hak cipta.
Hak ekonomi adalah Hak untuk mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  ciptaan, sedangkan  Hak  moral  adalah  Hak  yang melekat  pada  diri  pencipta  atau  pelaku  (seni, rekaman,  siaran)  yang  tidak  dapat  dihilangkan dengan  alasan  apa  pun,  walaupun  Hak  cipta atau Hak terkait telah dialihkan.(Roisah;2013)
Selain  Hak  Hak  tersebut  diatas,  dalam hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  diatur  pula "hak terkait", yang berkaitan dengan Hak cipta dan  juga  merupakan  Hak  eksklusif,  yang dimiliki oleh pelaku karya seni (yaitu pemusik, aktor,  penari,  dan  sebagainya),  produser rekaman  suara,  dan  lembaga  penyiaran  untuk mengatur  pemanfaatan  hasil  dokumentasi kegiatan  seni  yang  dilakukan,  direkam,  atau disiarkan  oleh  mereka  masing-masing  (UU 19/2002  pasal  1  butir  9–12  dan  bab  VII). Sebagai  contoh,  seorang  penyanyi  berhak melarang  pihak  lain  memperbanyak  rekaman suara nyanyiannya.
Hak-hak  eksklusif  yang  tercakup  dalam Hak  cipta  tersebut  dapat  dialihkan,  misalnya dengan  pewarisan  atau  perjanjian  tertulis  (UU 19/2002  pasal  3  dan  4).  Pemilik  Hak  cipta dapat  pula  mengizinkan  pihak  lain  melakukan Hak  eksklusifnya  tersebut  dengan  lisensi, dengan  persyaratan  tertentu  (UU  19/2002  bab V).
Di dalam penegakan Hak cipta maka erat hubungannya dengan Plagiasi, sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok  orang  yang  disebut  sebagai plagiator berupa penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang
lain  dan  menjadikannya  seolah  karangan  dan pendapat sendiri.
Untuk  dapat  mengetahui  dengan  baik batasan  batasan  apakah  suatu  perbuatan  dapat dikatakan  sebagai  perbuatan  Plagiasi  atau bukan, dalam buku Bahasa Indonesia: Sebuah
Pengantar Penulisan Ilmiah, Felicia Utorodewo dkk. menggolongkan hal-hal berikut sebagai tindakan plagiarisme:
1. Mengakui  tulisan  orang  lain  sebagai tulisan sendiri,
2. Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri,
3. Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri,
4. Mengakui  karya  kelompok  sebagai kepunyaan atau hasil sendiri,
5. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan  yang  berbeda  tanpa menyebutkan asal usulnya,
6. Meringkas  dan  memparafrasekan (mengutip  tak  langsung)  tanpa menyebutkan sumbernya, dan
7. Meringkas  dan  memparafrasekan dengan  menyebut  sumbernya,  tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya  masih  terlalu  sama  dengan sumbernya.
Sedangkan perbuatan yang tidak tergolong sebagai perbuatan plagiarisme yakni :
1. Menggunakan informasi yang berupa fakta umum.
2. Menuliskan kembali (dengan mengubah kalimat atau parafrase) opini orang lain dengan memberikan sumber jelas.
3. Mengutip  secukupnya  tulisan  orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya.
Plagiasi,  sebagaimana  yang  dicontohkan pada  kasus  seperti  yang  terjadi  di  Universitas Negeri Jakarta bukanlah sebuah kejahatan yang ringan,  karena  di  kalangan  akademisi  hal  ini memiliki  hukuman  yang  amat  berat  karena Setiap  perguruan  tinggi  menetapkan  syarat kelulusan  untuk  mendapatkan  gelar  akademik, profesi,  atau  vokasi  (Pasal  25  ayat  [1]  UU Sisdiknas)  adapun  mengenai  sanksi  sanksi tersebut  dapat  dilihat  pada  Undang  Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada umumnya,  serta  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional  RI  no.  17  Tahun  2010  tentang SANKSI  bagi  pelaku  plagiat  pada  Khususnya yang memuat aturan sebagai berikut :

## Pasal 12
Sanksi  bagi  Mahasiswa  yang  terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan  dalam  Pasal  10  ayat  (4), secara  berurutan  dari  yang  paling ringan sampai dengan yang paling berat terdiri atas :
1. Teguran
2. Peringatan tertulis
3. Penundaan pemberian sebagai Hak Mahasiswa
4. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa.
5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai Mahasiswa
6. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai Mahasiswa atau;
7. Pembatalan ijazah apabila Mahasiswa telah lulus dari suatu program.
Sanksi bagi Dosen/peneliti/tenaga kependidikan  yang  terbukti  melakukan  plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 ayat (6),  secara  berurutan  dari  yang  paling  ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas :

## 1. Teguran
2. Peringatan tertulis
3. Penundaan pemberian Hak Dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
4. Penurunan  pangkat  dan  jabatan akademik/fungsional
5. Pencabutan  Hak  untuk  diusulkan sebagai  guru  besar/profesor/ahli peneliti  utama  bagi  yang  memenuhi syarat.
6. Pemberhentian  dengan  hormat  dari status sebagai Dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
7. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai Dosen/peneliti/tenaga kependidikan. 8. Pembatalan  ijazah  yang  diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Apabila Dosen/peneliti/tenaga
kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf  f,  huruf  g,  dan  huruf  h  menyandang gelar  guru  besar/profesor/ahli  peneliti  utama, maka  ia  juga  dijatuhi  sanksi  tambahan  berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau  pejabat  yang  berwenang  atas  usul perguruan  tinggi  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah  atau  atas  usul  perguruan  tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Koordinator  Perguruan  Tinggi  Swasta  ( Kopertis,  atau  yang  sekarang  dikenal  dengan LLDIKTI).
Kemudian terkait dengan
Pemberhentian guru besar/profesor/ahli tersebut, Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali Dosen/peneliti  /tenaga  kependidikan  dalam jabatan  guru besar/profesor/ahli peneliti utama atas  usul  perguruan  tinggi  lain,  apabila Dosen/peneliti  /tenaga  kependidikan  tersebut
pernah  dijatuhi  sanksi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) huruf f atau huruf g serta dijatuhi sanksi  tambahan  berupa  pemberhentian  dari jabatan    jabatan  guru  besar/profesor/ahli peneliti utama.
Pemimpin  perguruan  tinggi  juga  tidak luput  dari  aturan  penegakan  Plagiasi,  dimana apabila  pemimpin  perguruan  tinggi  tersebut terbukti tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2). dan ayat (3), Menteri  dapat  menjatuhkan  sanksi  kepada plagiator  dan  kepada  pemimpin  perguruan tinggi  yang  tidak  menjatuhkan  sanksi  kepada plagiator.
Sanksi  kepada  pemimpin  perguruan tinggi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5) berupa:
1. Teguran
2. Peringatan tertulis 3. Pernyataan  Pemerintah  bahwa  yang bersangkutan tidak berwenang
melakukan  tindakan  hukum  dalam bidang akademik.
ketentuan  sanksi  sebagaimana  yang dimaksud  diatas  diberikan  apabila  memenuhi kriteria  sebagaimana  tertulis  pada  pasal  13, yakni :
1. Sanksi sebagaimana dimaksud
dalam  pasal  12  ayat  (1)  huruf  a, huruf  b,  dan  huruf  c  dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam  pasal  12  ayat  (1)  huruf  d, huruf  e,  huruf  f  dan  huruf  g, dijatuhkan  sesuai  dengan  proporsi plagiat  plagiat  hasil  telaah  dan apabila  dilakukan  secara  sengaja dan/atau berulang.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam  pasal  12  ayat  (2)  huruf  a, huruf  b,  huruf  c  dan  huruf  d dijatuhkan  sesuai  dengan  proporsi
plagiat  hasil  telaah  dan  apabila dilakukan secara tidak sengaja.
4. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam  pasal  12  ayat  (2)  huruf  d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, dijatuhkan  sesuai  dengan  proporsi plagiat  plagiat  hasil  telaah  dan apabila  dilakukan  secara  sengaja dan/atau berulang.
5. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  12  tidak menghapuskan  sanksi  lain  sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

## B. Mengapa Plagiasi Dilakukan
Penegakan Plagiasi di Indonesia menginduk  kepada  Undang-Undang  No.  20 Tahun  2003  yang  diatur  secara  lebih  lanjut dalam  Peraturan  Menteri  Nomor  17  Tahun 2010  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa menganalisa  penegakan  Anti  Plagiasi  di Universitas  PGRI  Semarang  sama  saja dengan menganalisa penegakan Anti-Plagiasi di seluruh Universitas di seluruh Indonesia.
Hal  yang  patut  menjadi  perhatian  di dalam penegakan Anti-Plagiasi  di Indonesia ialah  standar  dari  Plagiasi  itu  sendiri  karena hingga  saat  penelitian  ini  dilakukan  belum ada  standar  nasional  ambang  batas  Plagiasi yang  tercantum  secara  eksplisit  di  dalam Peraturan Perundangan undangan.
Walaupun institusi yang hingga saat ini seringkali  dijadikan  patokan  yakni  Institut Perbanas  misalnya,  menetapkan  ambang batas  Plagiasi  sebesar  20%  untuk  bidang ilmu  eksakta,  dan  25%  untuk  bidang  ilmu non  eksakta,  namun  pada  kenyataannya seringkali  ambang  batas  ini  tidak  seragam pada  setiap  universitas  karena  ambang  batas
tersebut,  bila  menilik  pada  hasil  penelitian ini  dimana  rata  rata  tingkat  Plagiasi  pada kalangan akademisi Universitas PGRI Semarang  berada  pada  taraf  30-35  Persen yang  bila  dibandingkan  dengan  beberapa Universitas lain ditemukan hasil yang kurang lebih  sama  merepresentasikan  fakta  bahwa ambang  batas  sebagaimana  yang  diterapkan oleh perbanas ini tidak dapat merepresentasikan  standar  ambang  batas Plagiasi  di  Indonesia  walaupun  standar ambang  batas  tersebut  seringkali  digunakan pada  berbagai  Jurnal-Jurnal  terkemuka Dunia.
Ambang batas Plagiasi memang
menjadi  suatu  upaya  yang  pening  demi mendukung originalitas karya tulis akademisi baik itu Dosen maupun Mahasiswa  namun  hendaknya  ini  tidak menjadi  batu  penghalang  bagi  Dosen maupun  Mahasiswa  di  dalam  berkarya. Terkait ambang batas seperti yang diterapkan oleh  Perbanas  memang  perlu  diterapkan kepada  kalangan  akademisi  namun  ada baiknya  bila  tidak  diterapkan  kepad  semua kalangan akademisi karena berdasarkan hasil penelitian  dapat  dilihat  bahwa  tingkat Plagiasi  pada  kalangan  Mahasiswa  lebih tinggi  dari  Dosen.  Hal  ini  dirasa  wajar karena  selain  tingkat  SDM  Dosen  dan Mahasiswa jauh berbeda, tingkat pengawasan  antara  Dosen  dan  Mahasiswa pun juga berbeda. Karena bagi Dosen, artikel yang berkualitas merupakan tuntutan profesi sehingga  pengawasan  terhadap  Plagiasi sangat ketat. Namun di sisi lain, pengawasan
tindakan  Plagasi  terhadap  karya  ilmiah Mahasiswa masih belum ketat karena jumlah yang  banyak  sehingga  apabila  dilakukan pengecekan  satu  per  satu  dengan  standar yang tinggi tentu akan menyulitkan sehingga yang  perlu  menjadi  perhatian  disini  adalah nilai  kegunaan  dan  keefektifannya.  Bila terhadap  Dosen  diterapkan  aturan  ambang batas  Plagiasi  25  persen  maka  hal  ini  dapat ditkatakan  sebagai  tepat  guna  dan  efektif karena  Dosen  yang  merupakan  sumber  ilmu tidak  hanya  bagi  Mahasiswa  namun  juga masyarakat  tentu  harus  memenuhi  standar profesional  yang  ada,  dimana  Plagiasi menjadi  salah  satunya.  Namun  di  sisi  lain, apabila  terhadap  Mahasiswa  juga  diterapkan aturan  yang  sama  maka  akan  sangat menyulitkan  Mahasiswa  di  dalam  mencapai kelulusan sehingga kurang efektif. Selain itu apabila  ditinjau  dari  segi  tepat  guna, rendahnya  tingkat  Plagiasi  pada  karya  tulis skripsi  Mahasiswa  bukanlah  menjadi  poin utama  dalam  penyusunan  skripsi  karena berbeda  dengan  Dosen  yang  memang memiliki tugas Tri Dharma yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tujuan Mahasiswa mengikuti  perkuliahan  hanya  untuk  mencari pekerjaan  sehingga  peneliti  merasa  wajar apabila  beberapa  Universitas  bahkan  berani menerapkan  batas  ambang  Plagiasi  hingga 50 persen untuk Skipsi Mahasiswa sebagaimana dilansir pada
https://Dosen.perbanas.id/batas-kemiripan- karya-ilmiah/.
Perlindungan  karya  ilmiah  terhadap
Plagiasi  memang  sangat  penting  untuk melindungi  originalitas  serta  mencegah kecurangan  namun  Permasalahan  Ambang batas yang hingga saat ini belum ada standar yang  berlaku  secara  nasional  menjadi permasalahan  tersendiri.  Namun  dua  hal temuan  dari  penelitian  ini  yang  menarik untuk dikaji.
Pertama,  yakni  ketika  terjadi  tindakan memPlagiasi  namun  bukan  atas  karya  orang lain melainkan diri sendiri atau yang dikenal juga  dengan  istilah  autoPlagiasi  atau  self- plagiarism.
Walaupun hal ini tidak secara eksplisit diatur dalam tak tercantum dalam Permendiknas  No  17/2010,  ”auto-Plagiasi”, yang  berasal  dari  terjemahan  bahasa  Inggris self-plagiarism adalah  pemakaian  lagi  karya sendiri  secara  signifikan,  identik,  atau mendekati  identik,  tanpa  memberi  tahu tindakan  itu  atau  tanpa  merujuk  karya aslinya.
Istilah  self-plagiarism  sendiri  masih pro-kontra  begitu  pula  dengan  ketentuan perlu  tidaknya  tindakan  ini  mendapat hukuman.  Stephanie  J  Bird,  penulis Self- plagiarsm and dual and redundant publications:  What  is  the  Problems?, misalnya,  menganggap  pemakaian  istilah  itu tak tepat karena definisi plagiat
mensyaratkan  ada  ”pihak  lain”  yang dicurangi.  Sementara,  dalam  hal  pemakaian kembali  karya  sendiri  itu  tak  ada  pihak  lain yang dicurangi.
David  B  Resnik ,  ahli  bioetika  dari National  Institutes  of  Health ,  AS,  tak
keberatan  dengan  istilah  self-plagiarism karena di dalamnya terdapat unsur ketidakjujuran.  Namun,  memang  bukan pencurian intelektual. Pertanyaannya, apakah semua pemakaian kembali karya ilmiah, baik sebagian  maupun  keseluruhan,  baik  dalam pembuatan,  pemuatan,  publikasi,  maupun presentasi  (tanpa  menyebut  sumber  secara memadai),  dianggap  auto-plagiat?  Kalau benar,  rasanya  tiada  ilmuwan,  Dosen,  atau akademisi yang tak sering melakukannya.
Perbedaan  pandangan  tentang  auto- plagiat  juga  dapat  ditemukan  pada  tiap keilmuan. The  Journal  of  International Business  Studies  (JIBS), misalnya,  dengan tegas  memasukkan  auto-plagiat  bagian  dari kode etik yang harus dihindari penulis. Pada JIBS Code of Ethics for Authors dinyatakan, self-plagiarism adalah tindakan yang tak bisa diterima.  Beda  lagi The  American  Political Science  Association  (APSA) yang  hanya memasukkan  masalah  plagiat  dalam  kode etiknya, yang didefinisikan: ”Dengan sengaja mengambil  hasil  karya  orang  lain  sebagai karya  miliknya”,  namun  tak  menyinggung masalah auto-plagiat.
Pada A Guide to Professional Ethics in Political  Science  (2008) yang  diterbitkan APSA  malah  diatur  masalah  pengulangan publikasi  ilmiah.  Misalnya,  dinyatakan bahwa tesis bila dipublikasikan sebagian atau keseluruhan oleh penulisnya, yang bersangkutan  tak  punya  kewajiban  etik memberitahukan.  Pun  penulis  dibolehkan mengirim  suatu  naskah  kepada  lebih  dari satu  jurnal  profesional,  namun  wajib
memberitahukannya kepada editor.
Pamela  Samuelson,  profesor  ilmu hukum dan informasi Universitas California, Berkeley,  menyebut  beberapa  alasan  kapan pengulangan  publikasi  suatu  karya  ilmiah dibolehkan. Dalam tulisannya Self- Plagiarism  or  fair  use? ia  mengemukakan, pengulangan  publikasi  ilmiah  terdahulu boleh  dilakukan  apabila:  karya  ilmiah  itu perlu  dikemukakan  lagi  sebagai  landasan karya  ilmiah  berikutnya;  bagian  dari  karya ilmiah  terdahulu  itu  terkait  bukti  dan  alasan baru  pada  karya  berikutnya;  sasaran  yang dituju  publikasi  karya  ilmiah  itu  beragam karena  sifatnya  yang  multidisiplin,  sehingga publikasi  di  media  yang  berbeda  diperlukan untuk menjangkau komunitas multidisiplin.
Ada  pendapat,  auto-plagiat  terjadi  bila dalam pengulangan karya tak disertai catatan rujukan memadai atas karya terdahulu. Lalu, muncul pertanyaan, haruskah penulis membuat  catatan  rujukan  atas  karyanya sendiri?  Sebab,  secara  logika,  semua  batang tubuh  teks  suatu  karya  ilmiah  yang  tak merujuk  karya  orang  lain,  secara  implisit bersumber  dari  yang  bersangkutan.  Jadi,  tak perlu dibuat catatan rujukan.
Pendapat lain, auto-plagiat itu pelanggaran  ringan,  tak  perlu  diatur.  Akan tetapi,  ada  praktik  pemakaian  kembali  karya sendiri  yang  bisa  dikategorikan  pelanggaran etika  akademik  serius,  karena  ada  unsur curang.  Misalnya,  pengulangan  karya  yang Hak  ciptanya  sudah  milik  pihak  lain, Mahasiswa yang menggunakan karya ilmiahnya untuk  memenuhi  tugas  pada lebih
dari  satu  mata  kuliah,  atau  pemakaian  ulang karya  ilmiahnya  untuk  tugas  akhir  yang mensyaratkan orisinalitas (skripsi, tesis, atau disertasi).  Bagi  Dosen,  bila  menggunakan karya  ilmiahnya  untuk  kedua  kalinya  untuk usulan  kenaikan  pangkat,  padahal  karya  itu telah  digunakan  untuk  maksud  sama. Namun,  memang,  kalau  semua  pengulangan karya  dianggap  pelanggaran,  betapapun ringan  pelanggaran  itu,  mungkin  bisa menghambat  tugas  Dosen  atau  ilmuwan. Padahal,  menurut  UU  No  12/2012  tentang Pendidikan  Tinggi,  Pasal  12  Ayat  (2),  tugas Dosen sebagai ilmuwan tak hanya mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan/atau teknologi,  tapi  harus  menyebarluaskannya sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  self- Plagiarism  bukalnlah  merupakan  perbuatan hukum yang dapat dipidana melainkan hanya merupakan  pelanggaran  etika  akademik  saja karena di dalamnya tidak ada unsur peniruan atau  pengakuan  karya  orang  lain  sebagai miliknya.
Penemuan  kedua  yang  menarik  untuk dikaji  ialah  Cryptomnesia.  Istilah  ini tergolong  masih  baru  dan  cukup  asing  di Indonesia.  Cryptomnesia  menururt  Taylor ialah suatu kondisi ketika suatu memori yang sebenarnya sudah ada pad aingatan seseorang  namun  seiring  waktu  terlupakan sehingga  berada  pada  alam  bawah  sadar ( Subconsciousness )  sehingga  ketika  orang tersebut  menemukan  ide  baru  ia  mengalami sebuah  pengalaman  memori  bahwa  ide tersebut  ialah  merupakan  sebuah  Ide  baru, padahal  ide  tersebut  tidak  lain  adalah
Memori  yang sudah tertanam  di  dalam alam bawah sadarnya.
Untuk dapat memahami tentang Cryptomnesia,  Peneliti  mengambil  contoh hasil  penelitian  yang  dilakukan Brown dan Marsh ,studi  empiris  pertama  mengenai kriptomnesia, orang-orang di dalam kelompok  secara  bergantian  menciptakan sebuah  contoh  kategori  (misalnya,  jenis burung:  burung  beo,  kenari,  dll.).  Mereka kemudian diminta untuk membuat eksemplar baru dalam kategori  yang sama,  yang belum dihasilkan sebelumnya, dan juga menyebutkan  kembali  kata-kata  yang  telah mereka  hasilkan.  Para  peserta  studi  tersebut secara  tidak  sengaja  menjiplak  sekitar  3-9% kali,  baik  menyebut  ulang  apa  yang  telah dihasilkan  oleh  orang  lain,  atau  telah  salah menyangka  apa  yang  telah  disebutkan  oleh orang lain sebagai hasil mereka sendiri. Efek yang  sama  juga  direplikasi  menggunakan percobaan-percobaan  lain  seperti  teka-teki pencarian  kata  (word  search  puzzles),  dan dalam sesi brainstorming.
Lewat  Penelitian  tersebut,  telah  dapat membedakan dua jenis kriptomnesia, meskipun keduanya sering dipelajari bersama-sama. Perbedaan antara kedua jenis plagiarisme  ialah  pada  memori  bias  yang bertanggung jawab/mendasarinya—secara spesifik,  apakah  memori  yang  terlupakan, ataukah  diri  pemikirnya?  Jenis  bias  pertama ialah  sisi  keakraban  seseorang.  Plagiator menghasilkan  ulang  sebuah  ide  yang  sudah pernah  disampaikan  sebelumnya,  namun mempercayai  bahwa  ide  tersebut  adalah
ciptaannya yang original. Ide yang direproduksi  itu  bisa  jadi  merupakan  ide orang  lain,  atau  seseorang  memiliki  ide tersebut di waktu sebelumnya.
Jenis  kriptomnesia  yang  kedua  ialah hasil  kesalahan  penciptaan,  dimana  ide-ide orang lain diingat sebagai ide sendiri. Dalam kasus ini, pihak plagiator menyadari sepenuhnya  bahwa  ide  tersebut  berasal  dari waktu sebelumnya, tetapi salah mengingatnya sebagai asal ide tersebut (atau, mengalami  kehilangan  memori  tertentu  saat menghadapi hal tersebut di media cetak atau dalam  percakapan,  menganggap  bahwa  ide itu bagi pihak plagiariator merupakan ide asli mereka).
Berbagai  istilah  telah  diciptakan  untuk membedakan antara kedua bentuk plagiarisme  yang terjadi  -  pelupaan kejadian vs. sumber pelupaan, dan kesalahan penciptaan  vs.  pengakuan  kesalahan.  Dua jenis  kriptomnesia  muncul  masing-masing secara independen: tidak ada hubungan yang ditemukan  di  antara  tingkat  kesalahan  dan dua  jenis  kriptomnesia  tersebut  dipicu  oleh penyebab  yang  berbeda  sehingga  bila ditinjau  dari  segi  Niat  pelakunya,  tentu  hal ini  perlu  dibedakan  dari  Tindakan  Plagiasi dan Self-Plagiarism.
Selanjutnya, dalam hubungannya dengan  Cryptomnesia  peneliti  berargumen bahwa hal  ini seharusnya diatur dalam pasal tersendiri  sebagai  pengecualian  karena  ia bukan  merupakan  tindakan  yang  melanggar hukum.  Baik  itu  bentuk  pertama,  maupun bentuk  kedua.  Hal  ini  penulis  rasa  sudah
sesuai  dengan  spirit  Permen  Nomor  17 Tahun  2010  bahwa  dalam  melaksanakan otonomi  keilmuan  dan  kebebasan  akademik,
Mahasiswa/ Dosen/ peneliti/ tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran  dan  etika  akademik,  terutama larangan  untuk  melakukan  plagiat  dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas  dalam  bidang  akademik  dapat tumbuh  dan  berkembang.  Berkaitan  dengan pernyataan  diatas,  maka  dapat  dikatakan bahwa Cryptomnesia seharusnya tidak dikategorikan sebagai Plagiasi.
Lebih  lanjut,  peneliti  juga  lebih memperkuat  Argumen  bahwa  Cryptomnesia tidak seharusnya dikategorikan sama dengan Plagiasi  dengan  Berpegang  pada  pasal  362 KUHP tentang pencurian yang berbunyi :
“Barang  siapa  mengambil  barang sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian kepunyaan  orang  lain,  dengan  maksud dimiliki  secara  melawan  hukum,  diancam karena  pencurian,  dengan  pidana  penjara paling  lama  lima  tahun  atau  denda  paling banyak enam puluh rupiah”
Pasal tersebut merupakan dasar kenapa Plaiasi dianggap sebagai perbuatan
Kejahatan    yang  ahrus  dihukum.  Namun perlu  diingat  bahwa  “pencurian”  disini merupakan  pencurian  “ide”  yang  tentu  sulit dibuktikan, karena berbeda dengan pencurian barang  yang  bentuk  fisiknya  ada,  pencurian sebuah  “ide”  yang  dalam  hal  ini  dapat disamakan  dengan  Hak  cipta  tentu  hanya bisa  dibuktikan  dengan  kapan  Hak  cipta tersebut  diumumkan. Namun  dnegan adanya wacana  baru  mengenai  Cryptomnesia  yang
diiringi dengan cukup banyaknya kasus yang bermunculan tentang Cryptomnesia ini maka pemerintah hendaknya pelru mengkaji ulang pengaturan  Plagiasi  dengan  memperdalam pengaturan unsur “kesengajaan”.
Untuk  dapat  menghindari  Plagiasi  ada beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan. Beberapa  upaya  telah  dilakukan  institusi perguruan  tinggi  untuk  menghindarikan masyarakat  akademisnya,  dari  tindakan plagiarisme,  sengaja  maupun  tidak  sengaja. Berikut ini, pencegahan dan berbagai bentuk pengawasan  yang  dilakukan  antara  lain (Permen  Diknas  No.  17  Tahun  2010  Pasal 7):
1. Karya  Mahasiswa  (skripsi,  tesis  dan disertasi) dilampiri dengan surat pernyataan  dari  yang  bersangkutan,  yang menyatakan  bahwa  karya  ilmiah  tersebut tidak mengandung unsur plagiat.
2. Pimpinan Perguruan  Tinggi  berkewajiban mengunggah  semua  karya  ilmiah  yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya,  seperti  portal  Garuda  atau portal lain yang ditetapkan oleh
Direktorat Pendidikan Tinggi.
3. Sosialisasi  terkait  dengan  UU  Hak  Cipta No.  19  Tahun  2002  dan  Permendiknas No.  17  Tahun  2010  kepada  seluruh masyarakat akademis.
Selain  bentuk  pencegahan  yang  telah disebutkan  di  atas,  sebagaimana  ditulis dalam
http://writing.mit.edu/wcc/avoidingplagiaris m,  ada  langkah  yang  harus  diperhatikan untuk  mencegah  atau  menghindarkan  kita dari plagiarisme, yaitu melakukan pengutipan dan/atau melakukan paraphrase .
1. Pengutipan
1. Menggunakan  dua  tanda  kutip,  jika mengambil  langsung  satu  kalimat, dengan menyebutkan sumbernya.
2. Menuliskan  daftar  pustaka,  atas karya  yang  dirujuk,  dengan  baik dan  benar.  Yang  dimaksud  adalah sesuai  panduan  yang  ditetapkan
masing-masing institusi dalam
penulisan daftar pustaka.
2. Paraphrase
1. Melakukan  parafrase  dengan  tetap menyebutkan  sumbernya.  Parafrase adalah mengungkapkan ide/gagasan orang  lain  dengan  menggunakan kata-kata  sendiri,  tanpa  merubah maksud  atau  makna  ide/gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya. Selain dua hal di atas, untuk menghindari plagiarisme, kita dapat
menggunakan  beberapa  aplikasi  pendukung antiplagiarisme  baik  yang  berbayar  maupun gratis. Misalnya:
1. Menggunakan  alat/aplikasi  pendeteksi plagiarisme. Misalnya: Turnitin , Wcopyfind , dan sebagainya.
2. Penggunaan aplikasi Zotero , Endnote dan aplikasi  sejenis  untuk  pengelolaan  sitiran dan daftar pustaka.
Tips menulis, agar terhindar dari
plagiarisme
1. Tentukan buku yang hendak anda baca
2. Sediakan  beberapa  kertas  kecil  (seukuran saku) dan satukan dengan penjepit.
3. Tulis  judul  buku,  pengarang,  penerbit, tahun  terbit,  tempat  terbit,  jumlah halaman pada kertas kecil paling depan
4. Sembari  membaca  buku,  salin  ide  utama yang  anda  dapatkan  pada  kertas-kertas kecil tersebut.
5. Setelah  selesai  membaca  buku,  anda fokus pada catatan anda
6. Ketika  menulis  artikel,  maka  jika  ingin menyitir  dari  buku  yang  telah  anda  baca, fokuslah pada kertas catatan.
7. Kembangkan  kalimat  anda  sendiri  dari catatan yang anda buat

## 3. Kesimpulan
a.  penegakan  Plagiasi  di  Indonesia  selain berpegang  pada  UU  no.  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta,  juga  berpegang  pada Permendiknas  No  17/2010  dimana  terhadap plagiator,  selain  dapat  diberlakukan  snaksi pidana,  sanksi  administrasi  juga  dapat dikenakan  terlebih  jika  plagiator  tersebut adalah mahasiswa atau dosen.
b.  Lewat  penelitian  ini  temuan  yang  didapat yakni  bahwa  tidak  semua  tindakan  Plagiasi yang dilakukan murni karena faktor kesengajaan.  hal  ini  dikenal  dengan  istilah Cryptomnesia  yang  berbeda  dengan  self- plagiarism.  Adapun  untuk  menghindari Plagiasi  dapat  dilakukan  dengan  cara melakukan  Pengutipan  atau  Parafrase  dan menggunakan  software  pengecekan  Plagiasi seperti Turnitin atau Plagiarismchecker.

## Daftar Pustaka

## Buku
Arikunto,  Suharsimi.  (2006).  Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktik.  Jakarta:  PT.
Rineka Cipta.
Bambang Waluyo, (2008), Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika
Brown,  A.  S.,  &  Murphy,  D.  R.  (1989). Cryptomnesia:  Delineating  inadvertent  plagiarism.
Journal  of  Experimental  Psychology:  Learning, Memory, and Cognition, 15, 432–442.
Burhan  Ashshofa.  (2007).  Metode  Penelitian Hukum; Rineka Cipta, Jakarta.
Claubaugh,  G.K.  &  Rozycki,  E.G.  (2001).  The Plagiarism Book: A Student’s Manual.
Cooper, Donald TR dan C William Emory. (1998).
Metode Penelitian Bisnis. Jakarta:Erlangga. J.  Supranto.(1995).  Pengantar  Statistik  Bidang Hukum ; Rineka Cipta, Jakarta.
Kholis  Roisah.(2013). Dinamika  Perlindungan  Ki Indonesia  Dalam  Tatanan  Global ,  Pustaka Magister, Semarang.
Sri Redjeki Hartono,(1993), Aspek Hukum Perdata Perlindungan  Hak  Milik  Intelektual;  Pasca Magister Ilmu Hukum, Semarang.
Stepchyshyn,  Vera;  Nelson,  Robert  S.  (2007).
Library  plagiarism  policies.  Assoc.  of College & Research Libraries.

## Jurnal
Brown,  A.  S.,  &  Murphy,  D.  R.  (1989).
Cryptomnesia: Delineating inadvertent plagiarism. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 15, 432–442.
Ferrel, Ocadd Bryan, A Lukas.  (2000). The Effect of Market Orientation and Product Inovation.
Journal of Marketing Vol 28 No. 2 Gatignon,
Hubert and Xuereb.
Jean-Marc.  (1997).  Strategic  Orientation  of  The
Firm and New Product Performance. Journal of Marketing Research, Vol XXXIV.
Marsh,  R.  L.,  &  Bower,  G.  H.  (1993).  Eliciting cryptomnesia:  Unconscious  plagiarism  in  a
puzzle  task.  Journal  of  Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 19, 673–688. Mulyana,  Cakrawala  Pendidikan,  Pencegahan Tindak Plagiarisme Dalam Penulisan
Skripsi:  Upaya  Memperkuat  Pembentukan Karakter Di Dunia Akademik Mei 2010, Th.
XXIX, Edisi Khusus Dies Natalis UNY Pelham Alfred M. (1997). Mediating Influences on the Relationship Between Market Orientation  and  Profitability  in  Small Industry Firms. Journal of Marketing Theory and Practice, Summer.
Prakosa,  Bagas  dan  Ghozali  Imam.  (2005).
Pengaruh  Orientasi  Pasar,  inovasi  dan orientasi  pembelajaran  terhadap  Kinerja Perusahaan  Untuk  Mencapai  Keunggulan Bersaing  (Studi  Empiris  pada  Industri Manufaktur  di  Semarang).  Jurnal  Ekonomi dan Bisnis. Vol. 6, No. 2.
Sudaryat,dkk,(1994),  Hak  Kekayaan  Intelektual ;Oase Media,Bandung, 2010.Narver, John C. and Stanley F Slater 1994. Does Competitive Environment  Moderate  The  Marketing
Orientation Perfomance
Relationship.
Journal of marketing. Vol 8, January.

## Wawancara
Dra. Ambarini Asriningsari, M. Hum, Kepala UPT Perpustakaan  Universitas  PGRI  Semarang Pada 22 Agustus 2018

## Unduhan
https://tirto.id/temuan-plagiat-disertasi-di- Universitas-negeri-jakarta-cvrZ
Artikel, Diakses pada 29 Agustus 2018