## Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

## Jati Restuningsih, Kholis Roisah, Adya Paramita Prabandari
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: jatirestu@yahoo.co.id

## Abstract
One form of art that requires copyright protection, namely digital illustration. This is important because copyright  infringement  is  still  common  in  digital  illustration  works  in  Indonesia,  which  is  not  only detrimental to the economy but also to the morale of the creator. This article discusses issues related to digital illustrations including protected objects, and the digital illustration copyright protection system in Copyright Act. The research method  used is normative juridical  where the research refers to  the norms contained  in  the  legislation.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  was  concluded  that  to  get  copyright protection  digital  illustrations  must  be  Original,  Creative,  Fixation  or  have  a  tangible  form  and  and because Indonesia  uses a declarative system, the creator must  publish his  work. The digital illustration copyright  protection  system  contained  in  Law  Number  28  of  2014  concerning  Copyright  in  addition  to regulating what rights are obtained by the creator, the method of transfer also poses a threat to copyright violators, as well as ways that can be taken by the creator to obtain compensation.
Keywords: Legal Protection; Copyright; Digital Illustration

## Abstrak
Salah satu bentuk seni rupa yang memerlukan perlindungan hak cipta  yaitu  ilustrasi digital. Hal tersebut penting  karena  masih  sering  ditemuinya  pelanggaran  hak  cipta  pada  karya  ilustrasi  digital  di  Indonesia, yang  tidak  hanya  merugikan  secara  ekonomi  juga  moral  pencipta.  Artikel  ini  membahas  permasalahan terkait Ilustrasi digital termasuk obyek yang dilindungi, dan sistem perlindungan hak cipta ilustrasi digital dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  di  mana dalam  penelitian  mengacu  kepada  norma-norma  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa untuk mendapatkan perlindungan hak cipta ilustrasi digital harus bersifat  Orisinal, Kreatif, Fiksasi atau memiliki wujud nyata dan dan karena Indonesia menggunakan sistem  dekaratif  maka  pencipta  harus  mengumumkan  hasil  karyanya.  Sistem  perlindungan  hak  cipta ilustrasi digital yang dikandung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selain mengatur tentang  Hak  apa  saja  yang  didapat  oleh  pencipta,  cara  pengalihannya  juga  memberikan  ancaman  bagi pelanggar hak cipta, serta cara yang dapat ditempuh oleh pencipta untuk mendapat ganti rugi.

## Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Ilustrasi Digital

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Permasalahan
Seiring dengan majunya teknologi, berpengaruh pada majunya berbagai hal termasuk bidang seni. Salah satunya adalah seni ilustrasi  yang dalam dua dekade terakhir ini semakin  berkembang dan diminati masyarakat. Salah satu indikasi dari hal tersebut adalah banyak dijumpai seni ilustrasi
digital. Seni ilustrasi digital sendiri adalah bentuk seni menggambar ilustrasi dengan teknik digital painting. Digital painting merupakan proses melukis dengan menggunakan alat digital yaitu berupa komputer  dan  pen  tablet.  Ilustrasi  digital  adalah  suatu  media  baru  dimana  dilakukan  perpaduan antara  seni  visual  khususnya  ilustrasi  dengan  media  baru  berupa  digitalisasi  komputer  yang membebaskan untuk menyampaikan pesan kepada penikmat seni (Male, 2017).
Istilah seni digital mulai dikenal penggunaanya pada awal 1980-an ketika insinyur komputer merancang program mewarnai yang digunakan oleh seniman digital perintis Harold Cohen (Nake, 2019). Teknik digital painting dalam teknik berkarya tergolong sangatlah baru di kalangan seniman, teknik tersebut mempunyai beberapa kelebihan, antara lain teknik digital painting tidak memerlukan alat dan bahan  yang banyak, dan dapat dengan  mudah  menggunakan berbagai pilihan warna dan efek yang sudah tersedia untuk membantu dalam proses pewarnaan (Miko, 2020). Sehingga banyak pengguna teknik digital painting ini menggunakan suatu software atau aplikasi  seperti adobe studio, clip studio paint, manga studio, dan sebagainya untuk menghasilkan gambar secara digital.
Keberadaan  ilustrasi  digital  di  Indonesia  saat  ini  dapat  dikatakan  cukup  berkembang,  hal tersebut dapat dilihat dari ilustrator yang telah menerbitkan karyanya menjadi sebuah komik, cerita bergambar,  sampul  buku, dan  majalah hingga  ilustrator yang  mempublikasikan karyanya  melalui media sosial seperti facebook, instagram, pinterest, pixiv, dan situs lainnya. Ilustrator digital yang berasal dari Indonesia juga telah diakui oleh mancanegara pada khususnya negara Amerika Serikat, dimana negara Amerika terlah dikenal sebagai salah satu negara dengan seni visual paling maju di dunia. Pernyataan tersebut ditunjukkan dengan banyaknya studio animasi digital seperti Pixar, dan Disney.
Segala bentuk karya digital biasanya wujud dari karya tersebut merupakan data atau file, yang dimana  persebarannya  tidak  hanya  dapat  dilakukan  melalui  penggandaan  data  secara  manual melalui flashdisk atau compact  disc, namun  juga  dapat  digandakan  dari  situs  yang  digunakan pencipta untuk mengunggah gambar. Sehingga walaupun ada orang yang mengunduh Mengetahui peredaran ilustrasi digital yang berbentuk file dan disebar menggunakan media internet hal ini tentu menjadikan  ilustrasi  digital  lebih  praktis  dan  mudah  diaplikasikan,  namun  hal  ini  menjadikan Ilustrasi digital rentan akan pelanggaran hak cipta, baik digunakan tanpa izin maupun diakui oleh orang lain.
Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang harus dihargai. Hak Atas Kekayaan  Intelektual  atau Intellectual  Property  Rights merupakan  hak  yang  bersifat  eksklusif
(khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/ penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang  bersifat  khas  dan  baru  (Hariyani,  2010).  Ilustrasi  digital  walaupun  merupakan  bentuk  dari karya sehingga dilindungi oleh hak cipta tetap menjadi sasaran empuk terjadinya pelanggaran hak cipta, baik pelanggaran hak ekonomi seperti memperjual belikan karya, menggunakan karya untuk menambah nilai estetika barang untuk dijual, maupun pelanggaran hak moral seperti memodifikasi tanpa izin atau bahkan mengakui karya tersebut sebagai miliknya. Pelanggaran hak cipta ini tidak terjadi  begitu  saja,  namun  ada  faktor  yang  mendorong  antara  lain  adalah  suatu  kebiasaan/tradisi (aspek  budaya/ culture );  mencari keuntungan (aspek ekonomis); rendahnya pemahaman atas  hak cipta;  rendahnya  penerapan  sanksi  (aspek  yuridis);  dan  tidak  diberlakukannya  razia  berkala (Nurhasan, 2013).
Sebagai  negara  yang  tergabung  dalam  WTO  ( World  Trade  Organization ),  Indonesia  telah menyelaraskan  segala  perundang-undangan  di  bidang  hak  cipta  dengan  norma  dan  standar  yang disepakati (Margono, 2010). Harmonisasi pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam konvensi internasional dengan peraturan perundangan-undangan nasional adalah upaya penyesuaian berbagai macam konvensi internasional hak cipta yang menyangkut pembatasan dan pengecualian hak cipta dengan peraturan perundang-undangan nasional baik secara horizontal maupun vertikal (Riswandi, 2017). Di Indonesia terkait perlindungan terhadap Hak cipta sudah memiliki produk hukum yang mengatur  tentang  Hak  Cipta  tersebut  yaitu  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2002  mengenai  Hak Cipta. Namun undang-undang tersebut mengalami perubahan dan penyempurnaan kembali menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau disebut dengan istilah Undang-Undang Hak Cipta (UUHC).

## 2. Kerangka Teori
Terdapat  2 (dua) teori  yang dipergunakan dalam  artikel  ini antara  lain  teori  Hak dan Teori Kepastian Hukum.
a. Teori Hak
Menurut Sudikno Mertokusumo, hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan  merupakan tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi (Mertokusumo, 2003).
Terdapat 2 macam hak antara lain hak absolut dan hak relatif. Hak absolut merupakan hak kepada pemiliknya untuk mengambil tindakan atau tidak. Hal  tersebut dapat dilakukan kepada siapapun  serta  dengan  melibatkan  semua  orang.  Hak  absolut  isinya  ditentukan  oleh  otoritas
pemilik hak. Seseorang yang memiliki hak absolut ketentuanya adalah orang lain berkewajiban untuk  menghormati  dan  tidak  mengganggunya.  Untuk  pihak  ketiga  (lain)  berhak  untuk mengetahui  eksistensi  dari  hak  absolut  tersebut  sehingga  hak  tersebut  perlu  dipublikasikan. Sedangkan Hak relatif merupakan hak yang di dalamnya mengandung mengenai kewewenangan untuk menuntut hak yang hanya dimiliki subjek hukum terhadap subjek hukum tertentu lain. Hak relatif  ini semata-mata berlaku untuk orang-orang tertentu seperti kreditur tertentu atau debitur tertentu.  Diantara  kedua  pihak  terjadi  hubungan  hukum  yang  menyebabkan  pihak  yang  satu berhak atas suatu prestasi dan yang lain wajib memenuhi prestasi (Mertokusumo, 2003).
b. Teori Kepastian Hukum
Hukum  tanpa  memiliki  nilai  kepastian  maka  akan  menjadikan  hilangnya  makna  karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku untuk semua orang sebagaimana kaidah ubi jus incertum, ibi jus nullum (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum)” (HS, 2010).
Menurut Van Apeldoorn dikatakan bahwa terdapat 2 (dua) aspek terkait kepastian hukum, antara lain:  “Pertama, kepastian hukum  menunjukkan adanya ketentuan hukum yang jelas dan berlaku  berlaku  untuk  masalah-masalah  yang  konkret  demi  mendapatkan  hukum  yang  dapat diprediksi.  Kedua,  kepastian  hukum  menunjukkan  adanya  perlindungan  hukum,  dimana  para pihak  yang  dalam  sengketa  dapat  dihindarkan  dari  perbuatan  kesewenangan  penghakiman” (Prasetyo & Barkatullah, 2014).
Kepastian  Hukum  merupakan  pelaksanaan  hukum  sesuai  dengan  bunyinya,  sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan  perundang-undangan  memerlukan  persyaratan  yang  berkenaan  dengan  struktur internal dari norma hukum itu sendiri (Manulang, 2007).

## 3. Permasalahan
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam artikel ini yaitu:
a. Apakah  Ilustrasi  Digital  termasuk  obyek  yang  dilindungi  dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
b. Bagaimana sistem perlindungan hak cipta ilustrasi digital  berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

## 4. Orisinilitas Hasil Penelitian
Ditemukan beberapa artikel terdahulu yang membahas permasalahan seputar hak cipta, baik hak cipta musik, photography maupun video, dan konten digital. Artikel tersebut antara lain yang tulis oleh Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba dan Ida Ayu Sukihana yang berjudul “Perlindungan Hak  Cipta  Pada  Buku  Elektronik  (e-book)  di  Indonesia”  yang  membahas  mengenai  pengaturan mengenai buku digital atau elektronik (ebook) sebagai salah satu aspek Hak cipta menurut Undang- Undang Hak Cipta dan bentuk penyelesaian sengketa ketika terjadi pelanggaran hak cipta atas buku elektronik  (ebook)  tersebut  (Manulang,  2007).  Kemudian  artikel  yang  diitulis  oleh  Khwarizmi Maulana  simatupang  yang  berjudul  “Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hak  Cipta  dalam  Ranah Digital”  yang  membahas  mengenai  Perlindungan  hokum  terhadap  ciptaan  dalam  era  digital  dan implikasi pengaruh teknologi pengaman terhadap perlindungan hukum karya ciptaan digital serta perlindungan  hokum  terhadap  teknologi  pengaman  yang  melindungi  suatu  karya  cipta  digital (Manulang, 2007).
Artikel yang ditulis ini  memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang sudah disebutkan diatas. Artikel ini lebih fokus menyoroti permasalahan terkait Ilustrasi digital termasuk obyek yang dilindungi, dan sistem perlindungan hak cipta ilustrasi digital dalam Undang-Undang Hak Cipta.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang melakukan penelitian terhadap bahan pustaka sebagai bahan dasar penelitian dengan cara memeriksa peraturan perundang-undangan  dan dokumen  yang berkaitan dengan  masalah penelitian. Spesifikasi  penelitian  yang digunakan adalah dengan  deskriptif analitis.  Metode ini  bertujuan  untuk mendapatkan gambaran mengenai komunitas atau populasi tertentu, atau gambaran gejala atau antara dua atau lebih gejala. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka.  Studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  cara  meneliti  data  sekunder  atau  data tertulis,  berupa bukti-bukti, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi berkaitan dengan tema penelitian (Soemitro,  1982).  Metode  analisa  data  dengan  menggunakan  analisis  data  deskriptif  kualitatif  yaitu metode  penelitian  yang  menghasilkan  deskripsi  analitik  yang  dinyatakan  oleh  narasumber  dalam pernyataan  tertulis  atau  lisan  dan  perilaku  aktual,  dan  penelitian  dilakukan  secara  keseluruhan (Soekanto,  2011).  Analisa  dilakukan  secara  deskriptif  analistis,  yaitu  data  yang  diperoleh
dideskripsikan,  kemudian  dianalisis,  sedangkan  teori  serta  norma  kualitas  tertentu  yang  relevan digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Ilustrasi  Digital  termasuk  obyek  yang  dilindungi  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Hak atas karya cipta merupakan hak yang bersifat deklaratif dan timbul secara otomatis pada saat  karya  cipta  pertama  kali  diumumkan,  tidak  seperti  kekayaan  intelektual  yang  lain.  Hak  itu timbul  tanpa  perlu  melakukan  pendaftaran  ke  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana hak paten, merek dan desain industri yang berprinsip konstitutif.  Sehingga  ketiga  hak  tersebut  baru  muncul  setelah  terdaftar  di  Ditjen  Kekayaan Intelektual. Ada proses yang harus dilalui oleh paten, merek dan desain industri sampai terdaftar. Berbeda dengan hak cipta, pencatatan itu bukanlah merupakan suatu kewajiban, hanya saja sebagai bukti yang kuat di pengadilan bila timbul sengketa di kemudian hari (Ramli, 2018).
Hal  ini  sejalan  dengan  EW  Kinter  dan  J.  Lahr.  Dimana  mereka  merasa  perlunya  adanya standar  dari  pemberian  hak  cipta,  yang  antara  lain  adalah  orisinalitas,  kreatifitas,  dan  fiksasi. Dimana orisinalitas mengacu tentang keunikan dan kebaruan dari karya, walaupun sudah ada karya sejenis sebelumnya  namun ada keunikan tersendiri.  Kreatifitas disini  merupakan standar penentu dari  keorisinalitas  karya,  dimana  ada  sentuhan  ciri  khas  dari  individu  yang  menciptakan.  Fiksasi dari karya merupakan kewajiban dimana karya tersebut memiliki wujud nyata yang berada dibawah tanggung  jawab  pencipta,  dimana  walaupun  itu  berupa  sketsa  yang  digambar  dikertas,  ataupun secara digital (Rachmatirtani, 2017).
Dalam hal ini stelsel deklaratif atau first to use system merupakan perlindungan hukum yang diberikan pada pemegang pertama atau pemakai pertama atas hak cipta. Apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas hak cipta, maka pemegang atau pemakai pertama harus membuktikan bahwa dia sebagai pemegang atau pemakai yang berhak atas hasil ciptaan tersebut. Meski  tidak  mewajibkan  adanya  pendaftaraan  yang  merupakan  stelsel  konstitutif,  namun melakukan pendaftaran memberikan kepastian hukum secara de facto dan de jure yang lebih kuat (Simanjuntak, 2017).
Hakikat  terpenting  dari  hak  cipta  yang  merupakan  bagian  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual adalah  suatu  ciptaan  tertentu  atau  disebut creation menjadi  sesuatu  yang  dapat  dilihat,  dibaca,
maupun digunakan secara praktis (Labetubun, 2019). Unsur yang terdapat dalam hak cipta antara lain adalah : (1) hak eksklusif, (2) pencipta atau penerima hak, (3) mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin, dan (4) pembatasan menurut undang-undang.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  (UUHC),  menjamin  hak  moral dan  hak  ekonomi  pencipta  begitu  hak  cipta  menempel  pada  karya  cipta.  Pada  penjelasan  umum UUHC juga menjelaskan bahwa hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra ( art and literary ) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Salah satu faktor yang  melandasi  perlindungan  hak  cipta  di  Indonesia  adalah  berkembangnya  ekonomi  kreatif, sehingga Pemerintah Indonesia melakukan pembaruan UUHC, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif  nasional. Dengan  UUHC  yang  memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.
Menurut UUHC, Hak Moral adalah hak yang tidak dapat dialihkan dan tetap melekat abadi, sehingga  terdapat  hubungan  yang  erat  antara  pencipta  dan  ciptaannya  yang  pada  dasarnya  tidak dapat  dihilangkan  atau  dihapus,  meskipun  hak  cipta  atau  hak  terkait  telah  dialihkan.  Mencakup pencantuman  nama,  judul  dan  isi  karya,  serta  izin  pemodifikasian,  perubahan  dan  lainnya.  Hak moral ada karena adanya pengaruh dari  pandangan John Locke, Filsuf Inggris abad ke-16 dengan pemikirannya tentang hak milik. John Locke berpendapat hak milik adalah satu dari tiga hal yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Hukum kodrat melarang siapapun merusak, menghilangkan (1) kehidupan, (2) kebebasan, (3) serta hak milik. Ketiga hal ini menurut John Locke tidak dapat dilepas dari diri manusia karena datangnya dari Yang Maha Kuasa. Dari ketiga hak itu, hak milik lah yang menjadi  perhatian  Locke.  John  Locke  berpendapat  bahwa  meskipun  segala  sesuatu  di  dunia  ini adalah milik seluruh umat manusia, “segala sesuatu” tersebut tetap perlu diolah untuk dapat diambil manfaatnya sehingga diperlukan apresiasi kepada “seseorang” yang telah mengolah segala sesuatu tersebut dengan bentuk kepemilikan (Roisah, 2015).
Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapat hasil ekonomi dari karya cipta. Disamping itu juga pemegang  Hak  Cipta  tidak  diperbolehkan  mengadakan  perubahan  suatu  ciptaan  kecuali  dengan pesetujuan  pencipta  atau  ahli  warisnya  dan  apabila  pencipta  telah  menyerahkan  Hak  Ciptanya kepada  orang  lain,  maka  selama  penciptanya  masih  hidup  diperlukan  persetujuannya  untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia diperlukan izin dari ahli
warisnya.  Berdasarkan pada Pasal 9 Ayat (1) UUHC, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang  hak cipta dilarang  melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial  ciptaan.  Pengelola  tempat  perdagangan  dilarang  membiarkan  penjualan  dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.
Perkembangan  dunia  internet  yang  semakin  maju  membuat  objek  digital  kini  umum disebarkan,  diperbanyak  atau  diperjualbelikan  melalui  media  internet  tersebut.  Dalam  hal  ini kegiatan pengumuman, perbanyakan, penggandaan atau jual-beli tersebut dilakukan melalui situs- situs  yang  memang  khusus  dibuat  untuk  melakukan  kegiatan  tersebut  serta telah  memiliki  pasar khususnya  sendiri.  Hal  ini  karena  objek  digital  dianggap  lebih  praktis  dan  ekonomis  ketimbang produk  fisik  yang  membutuhkan  perlakuan  khusus  seperti  ruang  penyimpanan,  pengemasan  dan pengiriman  melalui  kurir.  Keuntungan  lain  dari  perkembangan  digital  adalah  ciptaan  dapat dinikmati  dan  diakses  dimanapun  dan  kapanpun.  Pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  juga  dapat melihat  perkembangan  cangkupan  penikmat  karyanya,  bahkan  dapat  mengetahui  persentase penggemar berdasarkan wilayah,dan juga mencari preferensi karya yang ingin dilihat (Haris, dkk., 2020).
Bagi  ilustrator  ilustrasi  digital  mengunggah  karya  ke  internet  tidak  hanya  sebagai  bentuk kepuasan batin saja namun juga sebagai bentuk deklarasi sehingga ilustrasi tersebut memiliki hak cipta, bahkan apabila karya tersebut baru berupa sketsa. Sehingga apabila ada yang mengaku-ngaku memiliki hak ciptanya, tanggal pengunggahan juga dapat dijadikan sebagai bukti. Pencipta ilustrasi juga  harus  memahami  adanya  resiko  terjadinya  penyebaran  baik  melalui  pengunggahan  ulang maupun kemungkinan digunakan, dan dimodifikasi.
Dari uraian di atas, nampak bahwa berdasarkan UUHC, suatu karya akan  mendapatkan hak ciptanya terhitung sejak dari karya tersebut memiliki bentuk dan dideklarasikan oleh penciptanya. Ilustrasi  digital  baru  menjadi  objek  perlindungan  apabila  ilustrasi  tersebut  sudah  bukan  berupa konsep ide serta telah di publikasikan oleh penciptanya.  Selama dapat dibuktikan bahwa ilustrasi tersebut merupakan hasil kreasi yang orisinil dari penciptanya, maka hak cipta telah melekat pada karya tersebut dan hak-hak yang dimiliki pencipta dilindungi oleh UUHC dengan atau tanpa adanya pendaftaran hak cipta.

## 2. Sistem Perlindungan Hak Cipta Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi memberikan kontribusi yang besar atas perubahan  UUHC. “Teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga  menjadi  media  pelanggaran  hukum  di  bidang  hak  cipta”  (Saidin,  2015).  Diperlukan  adanya pengaturan yang seimbang demi untuk mendapatkan manfaat yang optimal  bagi masyarakat.
Melihat  dari  budaya  hukum  di  beberapa  negara  di  Uni  Eropa  seperti  Prancis  yang  lebih condong pada doktrin  hak  moral John Locke  di  mana sampai pandangan tersebut mempengaruhi Konferensi Diplomatik tahun 1889 di Paris yang menghasilkan perjanjian internasional  mengenai perlindungan  Hak  Milik  Perindustrian  yang  disebut Paris  Convention  for  The  Protection  on Industrial  Property-Paris  Convention .  Di  mana  tiga  tahun  kemudian  di  Bern  dihasilkan  juga International  Convention  for  The  Protection  of  Literary  and  Artistic  Work  (Bern  Convention). Amerika tidak sepenuhnya menerapkan doktrin hak moral. Hal ini dikarenakan adanya pandangan Utilitary  (utility )  yang  memberi  pengaruh  pada  Amerika  dalam  memandang  Hak  Cipta  sebagai suatu aturan yang dibutuhkan dimana dapat memberi manfaat yang lebih banyak pada masyarakat dan  sehingga  tidak  hanya  memberi  perlindungan  yang  berlebihan  pada  penciptanya.  Melindungi kepentingan ekonomi menjadi poin utama sehingga hak ekonomi ciptaan  lebih menonjol daripada hak moral pencipta.
UUHC mengatur tentang jangka waktu kepemilikan hak cipta yaitu 70 tahun, namun hal ini hanya  mengatur tentang  penggunaan  hak  ekonomi  bukan  hak  moral.  Pengguna  karya  cipta tetap harus  mencantumkan  nama  pencipta.  UUHC  juga  mengatur  tentang  upaya  perlindungan  hukum terhadap  setiap  karya  cipta,  dapat  dibagi  atas  dua  macam  yaitu  pertama,  perlindungan  hukum sebelum terjadinya peristiwa atau kejadian  yang  menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pihak pemegang hak, dan kedua, perlindungan hukum yang diberikan setelah peristiwa atau pelanggaran hukum  itu  terjadi.  Tindakan  pencegahan  yang  dapat  dilakukan  pencipta  adalah  menaruh  tanda tangan  atau watermark dan  pemodifikasian  karya  sebagai  penanda  dan  penghambat  terjadinya pelanggaran hak cipta yang dimana hal ini merupakan hak moral dari pencipta, sedangkan bentuk pencegahan yang bersifat represif seperti ancaman sanksi yang akan diberikan jika menggunakan karya  gambar  ilustrasi  digital  tanpa  seizin  Pemegang  Hak  Cipta.  Hal  tersebut  diatur  dalam  pada Pasal 113 ayat (3) dan (4) UUHC.
Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta jika terjadi sengketa terhadap karya ciptanya  adalah  dengan  menempuh  jalur  non  litigasi  ataupun  jalur  litigasi.  Apabila  pada penyelesaian  melalui  jalur non  litigasi tidak  menemukan titik terang dari kedua  belah pihak, dan pemegang  hak  masih  merasa dirugikan, maka pemegang hak cipta dapat  menempuh  jalur litigasi dengan mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta ke Pengadilan Niaga. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 95 UUHC. Mengenai tata cara pengajuannya diatur pada Pasal 100 UUHC.
Apabila pemilik hak cipta ingin melalui jalur hukum untuk mendapat ganti rugi dari kerugian hak ekonomi, maupun menggugat karena adanya pelanggaran hak moral, maka pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat mengajukan gugatan juga dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga. Hal ini bertujuan untuk meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan beserta alat penggandaan untuk menggandakan hak cipta dan  produk  terkait.  Serta  untuk  menghentikan  kegiatan  penguman,  pendistribusian,  komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan dan produk hak terkait.
Terkait ciptaan, baik tidak atau telah dicatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tidak mempengaruhi proses maupun prosedur pengajuan gugatan. Hal ini dikarenakan pelindungan hak cipta tidak mensyaratkan pencatatan sebagai bukti atas lahirnya hak eksklusif pencipta terhadap ciptaannya  sebagaimana adanya  pinsip deklaratif dalam  UUHC. Berdasarkan  Pasal 102 ayat (1) UUHC dinyatakan bahwa upaya hukum pengajuan gugatan hanya dapat diajukan hingga kasasi saja sehingga tidak ada upaya hukum banding.
Walaupun  ada  upaya  preventif  dan  represif  hal  ini  tetap  sulit  diterapkan  mengingat penyebaran  ilustrasi  digital  yang  melalui  media  internet  sehingga  tidak  hanya  dapat  terjadi  oleh sesama  Warga  Negara  Indonesia  namun  juga  kepada  ataupun  oleh  Warga  Negara  Asing. Pelanggaran hak cipta pada ilustrasi digital, dapat terjadi baik berupa penyebarluasan karya tanpa seizin pencipta, maupun penggunaan hasil karya untuk diperjual belikan. Terkadang pelaku hanya berniat  menyebar  luaskan  sebagai  tanda  apresiasi,  namun  tanpa  disadari  telah  melanggar  hak ekonomi pencipta. Tentunya adanya pelanggaran hak ekonomi tidak saja berakibat pada kurangnya pemasukan keuangan bagi pencipta, namun juga menjadikan faktor hilangnya semangat berkarya pencipta.
Permasalahan yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman hak cipta secara umum oleh masyarakat,  yang  pada  dasarnya  tidak  terbiasa  terhadap  adanya  hak  cipta  dikarenakan  kurang pahamnya  masyarakat  mengenai  adanya  peraturan  terkait  hak  cipta  ini.  Adanya  anggapan
dikalangan  masyarakat  yang  sudah  mengakar  selama  ini  yaitu  mengenai  suatu  karya  dapat digunakan  dan  dimiliki  bersama  serta  apa  yang  ada  di  Internet  dianggap  menjadi  milik  umum. Bentuk fisik dari karya seni digital yang berupa file dengan penyebaran konten yang lebih banyak secara virtual, namun juga menjadikan lebih mudah untuk di produksi ulang. Permasalahan yang banyak terjadi biasanya dimana seseorang mengunggah ulang suatu ilustrasi digital dengan tujuan mengapresiasi,  namun  tidak  melampirkan  nama  pencipta  atau credit dari  mana  ia  mendapatkan ilustrasi tersebut. Hal ini menjadikan rawan kerancuan akan siapa pencipta dari ilustrasi tersebut, tidak  sedikit  pula  yang  beranggapan  bahwa  ilustrator  akan  merasa  senang  karena  ilustrasinya disebarluaskan.
Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus pelanggaran hak cipta terhadap ilustrasi digital yang sempat  terjadi  di  Indonesia.  Kasus  penjiplakan  salah  satu  karya  dari  Ilustrator  Ida  Bagus  Ratu Antoni Putra atau lebih dikenal dengan nama Monez, yang karya design mural bergambar bunga- bunga  yang  ia  unggah  di  platform  portofolionya  dan  dibuat  khusus  untuk  mural  dinding  Folie Kitchen  Bali dijiplak oleh  Kinseminyak dan dipajang di dua restoran di Bali.  Kasus  ini  berakhir damai setelah dilakukan mediasi dan pihak Kinseminyak mengakui telah menjiplak dan meminta maaf (Agnes, 2018).
Kasus yang melanggar hak moral dari pencipta juga terjadi pada Nadiyah Rizki ilustrator yang karyanya diunggah ulang ke instagram oleh Awkarin (Kartikasari, 2019). Dalam kasus ini Awkarin terlihat  tidak  paham  mengenai  hak  cipta  yang  menempel  pada  suatu  karya,  mengunduh  dan membagikan  gambar  dengan  tujuan  untuk  mengapresiasi,  sebagai  pemercantik  instagramnya, namun dia tidak menulis siapa pencipta aslinya. Tidak hanya kasus tersebut, kasus pelanggaran yang dilakukan  kepada  ilustrator  luar  negeri  pun  sempat  terjadi,  contohnya  penggunaan  ilustrasi  dari ilustrator luar negeri yang dengan tanpa izin pada jaket merek Erigo dan Zeotic System. Di mana pihak Erigo mengakui kesalahan dan  membayar royalti ke Nora Potwora  ilustrator Polandia, dan Zeotic System memilih untuk menghapus akun instagramnya (Bahar, 2020).
Masih sangat jarang adanya kasus pelanggaran hak cipta yang sampai dibawa ke pengadilan, bahkan  di  luar  negeri  sekalipun.  Hanya  perusahaan  besar  seperti  Marvel  yang  pernah dipermasalahkan  oleh  Horizon  Comics  tentang  poster  “Iron  Man  3”  yang  mirip  dengan  karakter Caliban  dalam  series  “Radix”  (Welk,  2019).  Ilustrator  yang  berdiri  sendiri  tanpa  dinaungi  suatu perusahaan  biasanya  tidak  berani  menempuh  jalur  hukum,  tidak  hanya  karena  biayanya  namun karena kurangnya pemahaman tentang perlindungan hak cipta.
Dalam hal ini suatu karya ilustrasi digital adalah hasil dari kretifitas dari pencipta yang dengan adanya teknologi yang membantunya sehingga memungkinkan untuk lebih bebas dalam membuat ilustrasi,  sehingga  dapat  menerapkan  teknik-teknik  yang  rumit  tanpa  khawatir  menghabiskan resource seperti tinta ataupun kertas saat melakukan percobaan. Dengan adanya kebebasan tersebut didaya gunakan oleh ilustrator sehingga menghasilkan ilustrasi digital yang kemudian menjadi hak milik nya.
Meskipun dengan alat dan kebebasan yang sama tidak semua orang memilik kretifitas, skill dan  motivasi  untuk  menciptakan  suatu  karya,  sehingga  orang  lain  tidak  boleh  mengaku  atau menggunakan  karya  orang  lain  dan  pencipta.  Hal  tersebut  sudah  selayaknya  harus  diberikan perlindungan. Menghargai hak cipta merupakan bentuk apresiasi dari proses pembuatan suatu karya, sehingga  hal  ini  akan  memotivasi dan  menginspirasi  orang  lain untuk  menghasilkan  karya-karya cipta yang baru.
Berbeda  dengan  musik  dan  film  yang  sudah  ada  teknologi  yang  mencegah  terjadinya pembajakan lagu dan film melalui deteksi nada dan visual pada situs Youtube sehingga akun-akun yang  melakukan  pelanggaran  hak  cipta tidak  dapat  mendapatkan  keuntungan  bahkan  akun  dapat terancam  dihilangkan.  Berbeda  dengan  ilustrasi  yang  meskipun  data  kemiripan  dapat  ditelisik melalui Google Image , maupun situs pencarian gambar masih banyak yang tidak memahami, dan apabila sudah menjadi barang lain contohnya dicetak/print sebagai gantungan kunci, pengaplikasian semakin sukar untuk bisa ditelisik dan dicegah dengan teknologi.  Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dan perlu adanya penyebaran informasi dan pengetahuan  kepada penikmat karya untuk memberi  respek  dengan  menghormati  ketentuan  penggunaan  gambar,  seperti  tidak  mengunggah ulang tanpa menulis nama pencipta, atau  menggunakan bahkan memodifikasi ilustrasi digital tanpa izin pencipta. Meskipun tidak membeli karya dengan uang, penikmat tetap dapat menikmati dengan tetap memberi penghormatan pada pemilik hak cipta. Hal tersebut sangat penting karena transaksi sosial  tidak  harus  menuntut  sesuatu  yang tangible ,  bahwa  menghargai  hak  cipta  yang  walaupun merupakan suatu transaksi sosial intangible juga tak ternilai harganya bagi pencipta karya seni.
UUHC  memang  mengatur  mengenai  perlindungan  hak  cipta terhadap  ilustrasi  digital  serta mengatur  tentang  ancaman  dan  proses  arbitrasi  apabila  terjadi  pelanggaran  hak  cipta,    namun terkendala dengan masyarakat yang kurang memahami hak cipta, ilustrasi digital, serta penyebaran ilustrasi digital yang mudah dan melalui internet menjadikan  perlindungan susah untuk diterapkan, karena  tidak  hanya  harus  memproteksi  dari  kemungkinan  pelanggaran  dalam  negeri  namun  juga
pelanggaran yang dilakukan di luar negeri.  Ancaman yang ada dalam UUHC  juga dirasa kurang berhasil  mencegah,  terjadinya  pelanggaran,  serta  kurang  relevan  untuk  ilustrasi  digital,  karena meskipun peminatnya  banyak tak sedikit  yang  menjual karya  ilustrasi digital dengan  harga  yang cukup  murah,  atau  bahkan  berkarya  untuk  kenangan  pribadi  sehingga  kebanyakan  para  pencipta ilustrasi  digital  merasa  menempuh  arbitrase  hanya  memakan  waktu  dan  uang  dan  lebih  memilih menggunakan hukuman sosial.

## D. SIMPULAN
Ilustrasi  digital  merupakan  jenis  karya  dari  seni  rupa,  dengan  menggunakann  Teknik  digital, sehingga  untuk  menjadi  objek  perlindungan  hak  cipta,  ilustrasi  digital  harus  memenuhi  beberapa ketentuan, yaitu harus Orisinal, Kreatif, Fiksasi atau memiliki wujud nyata, dan karena Hak Cipta di Indonesia  menggunakan  prinsip  deklaratif,  maka  Hak  Cipta  tidak  muncul  pada  saat  adanya pendaftaran, namun pada saat karya tersebut telah jadi dan pertama kali diumumkan. Ilustrasi digital yang  diunggah  ke  sosial  media  sudah  menjadi  objek  hak  cipta  sejak  penciptanya  mempublikasikan dengan cara diunggah, tanpa melakukan pendaftaran hak cipta sekalipun.
Perlindungan  Hak  Cipta  di  Indonesia  berdasarkan  pada  UUHC,  yang  memuat  beberapa  pasal yang  mengatur  tentang  pemberian  Hak  Cipta,  batasan  pemberian  Hak  Cipta  serta  langkah  yang ditempuh apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta. Apabila terjadi adanya pelanggaran hak cipta maka dapat  diselesaikan  melalui  jalur  pengadilan/arbitrase  oleh  Pengadilan  Niaga.  Hal  tesebut  bertujuan untuk mencegah penyebarluasan barang hasil Hak Cipta secara ilegal, dan untuk menuntut ganti rugi. Meskipun demikian kenyataan di lapangan banyak pelaku Ilustrasi Digital yang tidak menempuh jalur hukum  karena  dirasa  kurang  relevan  dan  ancaman  tidak  dapat  mencegah  dan  melindungi  ilustrasi digital, dan lebih memilih untuk memberi sanksi sosial. Ilustrasi digital di luar negeri sekalipun, masih jarang ditemukan kasus mengenai perlindungan hak cipta yang sampai ke pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Hariyani, I. (2010). Prosedur Mengurus HAKI yang Benar . Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
Haris, F., dkk. (2020). "Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta". Jakarta: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
HS, S. (2010). Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Male, A. (2017). Illustration: A Theoritical & Contextual Perspective . London: Bloomsbury Visual Art.
Manulang, F. M. (2007). Hukum Dalam Kepastian . Bandung: Prakarsa.
Margono, S. (2010). Aspek Hukum Komersialisasi Aset Interlektual . Bandung: Nuansa Aulia.
Mertokusumo, S. (2003). Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty.
Prasetyo,  Teguh.,  &  Barkatullah,  Abdul  Halim.  (2014). Filsafat,  Teori  dan  Ilmu  Hukum :  Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat . Jakarta: Rajawali Pers.
Ramli, A. M. (2018). Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif . Bandung: PT Alumni.
Riswandi, B. A. (2017). Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital . Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
Roisah,  K.  (2015). Konsep  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) :  Sejarah  Pengertian  dan  Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa . Malang: Setara Press.
Saidin, O. (2015). Aspek hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Propert Rights) . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soekanto, Soerjono., & Mamuji, Sri. (2011). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) . Jakarta: Rajawali Press.

## Artikel Jurnal:
Labetubun, M. A. H. (2018). "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual". Sasi, Vol.24, (No.2), p. 138-149.
Manuaba, Ida Ayu Lidya Nareswari., & Sukihana, Ida Ayu. (2020). " Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) Di Indonesia". Jurnal Kertha Semaya, Vol.8,(No.10), p. 1589-1597. Nurhasan. (2013). Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Cipta. Jurnal Lex Specialis , (Edisi Khusus). Rachmatirtani,  D.  (2017). Analysis  of  fixation  doctrine  in  the  Copyright  Law  Applied  to  Non-Musical Works . Tesis. Universitas Indonesia.
Simanjuntak, I. A. (2017). "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta (Studi Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Sampul Buku Tulis di Pengadilan Niaga Semarang)". Diponegoro Law Journal, Vol. 6, (No. 2), p. 1–13.
Simatupang, K.M. (2021). "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital". Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , Vol. 15,(No,1), p. 67-80.
Soemitro, R. H. (1982). Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Graha Indonesia.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## Sumber Online:
Agnes, T. (2018). Mural Karya Ilustrator Monez Diduga Dijiplak di Bali. DetikHot . Retrieved 22 July 2020 from https://hot.detik.com/art/d-4343717/mural-karya-ilustrator-monez-diduga-dijiplak-di-bali. accesed 22th July 2020.
Bahar, A. (2020). Lagi-lagi Brand Lokal Jiplak Karya Seniman Luar, Ilustrator yang Plagiat Ternyata Sama Kayak Kasus Erigo. Retrieved from https://hai.grid.id/read/071998224/lagi-lagi-brand-lokal-jiplak- karya-seniman-luar-ilustrator-yang-plagiat-ternyata-sama-kayak-kasus-erigo. Accesed 8th Agustus 2021.
Kartikasari, B. (2019). Mengenal Lebih Dekat Sosok Nadiyah Rizki S, Ilustrator yang Berseteru dengan
Awkarin. TribunJogja.Com . Jogjakarta. Retrieved from
https://jogja.tribunnews.com/2019/10/31/mengenal-lebih-dekat-sosok-nadiyah-rizki-s-ilustrator- yang-berseteru-dengan-awkarin. Accesed 31th Oktober 2019.
Welk, B. (2019). Marvel Wins Copyright Infringement Lawsuit Over ‘Iron Man 3’ Movie Poster. Yahoo Entertainment . Retrieved 20 June 2021 from https://www.yahoo.com/entertainment/marvel-wins- copyright-infringement-lawsuit-152440201.htm. Accesed 20th Juni 2021. ""