E - ISSN: 2598 - 6252 VOL. 2 NO. 1 (2018)

## Diskursus Gender Dalam Hukum Islam

## Mesraini
Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW)
Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat Rizky Nanda, Syarifah Gustiawati Mukri
Selisik Upaya Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi Di Kota Tangerang Selatan Banten
Supriyadi Ahmad, Yuniati Nuraini
Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi
Tentang Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam
Dani Ahmad Ramdani, Sutisna
Ilhaq Hukum Pada Masyarakat Multi Kultur Indonesia; Pemikiran Hukum Muhammad Hasyim Asy’ari 1871 -1947 M Qosim Arsadani AS
Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat
Perspektif Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho dan Yusuf Qardhawi
Muhammad Hafizhuddin Hazazi, Suyud Arif, Sutisna
Transaksi Tanpa Ijab Kabul Dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam
Ahmad Mukri Aji
Mizan: Journal of Islamic Law is continuation of Mizan Ahwal Al-Syakhsiyah Journal since 2013, published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor West Java, Indonesia. Mizan of Islamic Law published twice a year since 2017 (June and Desember), is a multilingual (Bahasa Indonesia, Arabic, English, and Russian), Peer-Reviewed journal, and specialized in Islamic Law, Islamic Studies, and Sharia. This journal is published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun Bogor, in partnership with APSI (Indonesian Sharia Advocates Association). Editors welcome scholars researchers and pratitioner of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published throught this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication, each author is solely responsible for the content of published articles.
MIZAN; Journal of Islamic Law has been indexed at Google Scholar, Moraref, Sinta, and become a CrossRef Member since year 2017. Therefore, all articles published by MIZAN; Journal of Islamic Law will have unique DOI number.
[ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252]

## ADVISORY EDITORIAL BOARD
Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor) Muhammad Munir (International Islamic University Islamabad, Pakistan) Andi Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ending Bahruddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Kholil Nawawi (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Hendri Tanjung (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor) Nur Rohim Y (Kazan Federal University, KFU Russia)

## EDITOR IN CHIEF
Syarifah Gustiawati Mukri

## EDITORS
Suyud Arif Sutisna Yono

## ASSISTANT TO THE EDITORS
Siti Anisaul Kamilah

## Redaktur Office
Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badang Tanah Sareal Bogor 16162 Telp. (62-251) 8356884, Faks. (62-251) 8356884 Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan, E-mail: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com Permalink: https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor
VOL. 2 NO. 1 (2018)
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI
1 Diskursus Gender Dalam Hukum Islam

## (Gender Discourse in Islamic Law)
Mesraini
13 Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW)

## Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat
(Comparative StudyBetween Islamic Law and Dutch Civil Law (BW) About Marriage Guardians for Adopted Children)
Rizky Nanda, Syarifah Gustiawati Mukri

## 29
Selisik Upaya Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi Di Kota Tangerang

## Selatan Banten
(Efforts to Prevent Corruption and Gratification in South Tangerang City of Banten)
Supriyadi Ahmad, Yuniati Nuraini
47 Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi Tentang

## Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam
(Comparative Study of Imam Nawawi and Yusuf al-Qardhawi about Shaking Hands Not Mahram in Islam)

## Dani Ahmad Ramdani, Sutisna
59 Ilhaq Hukum Pada Masyarakat Multi Kultur Indonesia; Pemikiran Hukum
Muhammad Hasyim Asy’ari 1871-1947 M
(Ilhaq Law in Multi Culture Society of Indonesia; Legal Thought Muhammad Hasyim Asy'ari 1871-1947)

## Qosim Arsadani AS
75 Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Perspektif Sayyid Abu Bakar
Asy-Syatho dan Yusuf Qardhawi
(The Meaning of Fi Sabilillah As Mustahiq Zakat Perspective Sayyid Abu Bakar Asy- Syatho and Yusuf Qardhawi)
Muhammad Hafizhuddin Hazazi, Suyud Arif, Sutisna
91 Transaksi Tanpa Ijab Kabul Dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam
(Unsolicited-Qabul Transaction in Society Perspective of Islamic Law)

## Ahmad Mukri Aji
Vol. 2 No. 1 (2018), pp: 13-28. ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252. DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.210
Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang
Wali Nikah Bagi Anak Angkat *
(Comparative StudyBetween Islamic Law and Dutch Civil Law (BW) About Marriage Guardians for Adopted Children)
Rizky Nanda, Syarifah Gustiawati Mukri FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Jl. Sholeh Iskandar km. 02, Kedung Badak Bogor E-mail: risky.nanda@gmail.com , syarifah@fai-uika.ac.id
DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.210

## Abstract:
The existence of a marriage guardian in marriage is a harmony that must be fulfilled for  the  prospective  bride  in  marriage.  This  is  as  stipulated  in  Article  19  KHI.  His father's  position  cannot  be  replaced  by  his  position  as  guardian  at  any  time. Although  the  biological  father  never  gave  a  living  or  disappeared  during  the development  period  of  the  child.  This  study  wants  to  examine  the  method  of comparison between the rules in Islamic Law and in Civil Law (BW) on the position of the marriage guardian.
Keywords: Comparative  Study,  Marriage  Guardian,  Adopted  Child,  Islamic  Law and Civil Law (BW)
Abstrak :
Adanya wali  nikah dalam  pernikahan  merupakan rukun  yang harus  dipenuhi  bagi calon  mempelai  wanita  dalam  pernikahan.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 19  KHI.  Posisi  ayah  kandung  tidak  dapat  tergantikan  kedudukannya  sebagai  wali hingga kapanpun. Meski ayah kandung tersebut tidak pernah memberi nafkah atau menghilang  pada  masa  perkembangan  sang  anak.  Penelitian  ini  ingin  mengkaji dengan metode perbandingan antara aturan dalam Hukum Islam dan dalam Hukum Perdata (BW) terhadap kedudukan wali nikah tersebut.
Kata Kunci : Studi Komparatif, Wali Nikah, Anak Angkat, Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW)
* Naskah diterima tanggal: 17 Maret 2018, direvisi: 25 Mei 2018, disetujui untuk terbit: 15 Juni 2018.

## Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW)

## Pendahuluan
Pada  dasarnya  Hukum  Perdata  yang  selama  ini  kita  kenal  dan  ketahui merupakan serangkaian aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang  yang  satu  dengan  yang  lainnya  dengan  menitik  beratkan  kepada kepentingan  perseorangan  saja,  yang  bersumber  pada  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  BW.  Begitu  juga  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam atau disingkat dengan (KHI) yang pada tanggal 10 Juni  1991,  mendapat  legalisasi  pemerintah  dalam  bentuk  Instruksi  Presiden kepada  Menteri  Agama  untuk  digunakan  oleh  Instansi  Pemerintah  dan  oleh masyarakat yang memerlukannya. Instruksi itu dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tanggal 22 Juli 1991. Maka dengan demikian bahwa baik  itu,  KUH  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek),  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  maupun  Kompilasi  Hukum  Islam,  tidak  akan terlepas pembahasannya mengenai perwalian, karena definisi daripada Hukum Perdata tersebut yaitu hukum yang mengatur tentang kepentingan perseorangan dalam hal keperdataan. 1
Dalam  aturan  Islam,  anak  angkat  yang  diasuh  orang  tua  angkat,  tidak boleh diubah nasabnya. Dulu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memiliki anak  angkat  namanya  zaid.  Hingga  masyarakat  menyebutnya  Zaid  bin Muhammad. Padahal Nama ayahnya yang asli: Haritsah. Sampai akhirnya Allah menurunkan ayat di atas, karena tidak ada hubungan nasab antara anak angkat dengan  orang  tua  angkat,  maka  tidak  berlaku  hukum-hukum  nasab  dalam  hal ini,  sehingga  mereka  tidak  bisa  saling  mewarisi,  tidak  bisa  menjadi  mahram, tidak  pula  wali  nikah.  Hukum  nasab  yang  berlaku,  tetap  kembali  ke  bapaknya yang  asli.  Sehingga  yang  berhak  menjadi  wali  untuk  anak  ini  adalah  ayah kandungnya dan keluarga ayah kandungnya. Ayah angkat bisa jadi wali jika dia mendapatkan  mandat  dari  ayah  kandungnya.  Dalam  hal  ini,  ayah  angkat berstatus sebagai penerima wasiat (wakil) si bapak asli. Sebagaimana keterangan Al- Buhuti di atas.
Sementara  itu,  terdapat  perbedaan  antara  hukum  Islam  dengan  hukum perdata  Belanda  mengenai  wali  pernikahan  bagi  anak  angkat.  Hukum  perdata Belanda  berasal  dari  hukum  perdata  Perancis  yaitu  Code  Napoleon  yang disusun berdasarkan hukum Romawi Corpus Juris Civilis yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau  dikenal  dengan  Burgerlijk  Wetboek  dan  biasa  disingkat  dengan  B.W. Sebagian  materi  B.W.  sudah  dicabut  berlakunya  dan  sudah  diganti  dengan Undang-Undang  RI  misalnya  mengenai  UU  Pernikahan,  UU  Hak  Tanggungan,
1 Muhammad  Daud  Ali,  dkk,  Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional, Cet ke- 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 1
UU  Kepailitan.  Setelah  Indonesia  Merdeka  berdasarkan  aturan  Pasal  2  aturan peralihan  UUD  1945,  KUHPdt.  Hindia  Belanda  tetap  dinyatakan  berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang- Undang Dasar  ini.  BW  Hindia  Belanda  disebut  juga  Kitab  Undang-  Undang  Hukum Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia. 2
Dalam  Staatblaad  1917  No.  129,  akibat  hukum  dari  pengangkatan  anak adalah  anak  tersebut  secara  hukum  memperoleh  nama  dari  bapak  angkat, dijadikan  sebagai  anak  yang  dilahirkan  dari  pernikahan  orang  tua  angkat  dan menjadi  ahli  waris  orang  tua  angkat.  Artinya,  akibat  pengangkatan  tersebut maka  terputus  segala  hubungan  perdata,  yang  berpangkal  pada  keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. 3

## Pengertian Wali Nikah
Secara  bahasa,  wali  bisa  berarti  rasa  cinta  ( mahabbah )  dan  pertolongan ( nushrah ), bisa juga berarti kekuasaan ( sulthah ) dan kekuatan ( qudrah ). Ini berarti, seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. Sedangkan  menurut  istilah,  kata  "wali"  mengandung  pengertian  orang  yang menurut hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum  anak  itu  dewasa,  pihak  yang  mewakilkan  pengantin  perempuan  pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria).
Kata  wali  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah  dengan  laki-laki. 4 Perwalian  dari  bahasa  Arab  adalah  Walayah  atau wilayah yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan  melakukan  sesuatu,  kalau  perlu  secara  paksa  diluar  kerelaan  dan persetujuan dari orang yang diperwalikan. 5 Yang dimaksud dengan wali secara umum  adalah  seseorang  yang  karena  kedudukannya  berwenang  untuk bertindak  atas  nama  orang  lain,  Sedangkan  wali  dalam  pernikahan  adalah seseorang  yang  bertindak  atas  nama  mempelai  perempuan  dalam  suatu  akad nikah. 6
Wali nikah adalah orang yang bertanggung jawab atas pernikahan yang dilaksanakan  di  bawah  perwaliannya,  sehingga  pernikahan  tidak  dianggap  sah apabila tidak terdapat wali nikah, yang menyerahkan mempelai wanita kepada
2 Salim HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.88.
3 Hans  H.M.  Ter  Haar,  Wilbert  D.  Kolkman,  Leon  C.A.  Verstappen,  etc.  Hukum  tentang orang, hukum keluarga dan hukum waris di Belanda dan Indonesia. Bali: Pustaka Larasan. h. 3-73
4 Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka 1989, h. 1007
5 Muhammad  Bagir  al-Habsy,  Fiqh  Praktis,  Bandung:  mizan  2002,  hlm.  56.  6  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana 2006, h. 167
6 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h.69

## Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW)
penghulu.  Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  ijab  di  dalam pernikahan  menurut  hukum  Islam  adalah  wewenang  wali  semata-mata. Sehingga  karena  peranan  wali  yang  mempunyai  arti  penting  akan  tetap dipertahankan  apabila  wanita  itu  tidak  mempunyai  wali  nasab  bisa  digantikan kedudukannya oleh wali hakim. Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu  pihak  laki-laki  yang  dilakukan  oleh  mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

## Syarat-Syarat Wali Nikah
Wali  nikah  bertanggung  jawab  atas  sahnya  suatu  akad  pernikahan,  karena perwalian  itu  ditetapkan  untuk  membantu  ketidak  mampuan  orang  yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua  orang  dapat  diterima  menjadi  wali,  tetapi  hendaklah  orang-orang  yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut:
Pertama;  Telah  dewasa  atau  berakal  sehat.  Artinya  ia  sudah  bisa membedakan yang baik buruk, atau sudah pernah bermimpi keluar air mani, ini merupakan syarat umum bagi orang yang melakukan akad. 7 Berdasarkan sabda Nabi Saw. ”Diangkatnya kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang  tertidur  sampai  ia  bangun,  seseorang  yang  masih  kecil  sampai  ia  dewasa dan orang gila sampai ia sehat. ”
Kedua:  Laki-laki.  Seorang  perempuan  tidak  boleh  menjadi  wali  dalam pernikahan,  berdasarkan  hadits  Nabi  yang  berbunyi: Dari  Abu  Hurairah,  ia berkata, “Wanita tidak bisa menjadi wali wanita. Dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya  sendiri.  Wanita  pezina- lah  yang  menikahkan  dirinya  sendiri.” (HR.  Ad Daruquthni,  3:  227.  Hadits  ini  dishahihkan  oleh  Syaikh  Al  Albani  dan  Syaikh Ahmad Syakir). 8
Ketiga; Muslim. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi, berdasarkan firman Allah Swt Q.S Al-Imran Ayat 28:
Janganlah  orang-orang  mukmin  mengambil  orang-orang  kafir  menjadi  wali dengan  meninggalkan  orang-orang  mukmin.  Barang  siapa  berbuat  demikian, niscaya  lepaslah  ia  dari  pertolongan  Allah,  kecuali  karena  (siasat)  memelihara diri  dari  sesuatu  yang  ditakuti  dari  mereka.  Dan  Allah  memperingatkan  kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).
Keempat;  Tidak  sedang melakukan ihram, baik haji  atau  umrah. Hal ini berdasarkan  hadist Nabi  dari  „Usman  menurut  riwayat  muslim  yang
7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h.69
8 Ibnu Majah, Al-Hadis As-Syarif (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al- Ishdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000), h .1872.

## mengatakan. “orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang”
Kelima; Adil dalam arti tidak pernah terlihat dengan dosa besar dan tidak sering  melakukan  dosa  kecil  serta  tetap  memelihara  sopan  santun.  Bahwa keharusan  wali  itu  adil  berdasarkan  sabda  Nabi,  dalam  hadis  Aisyah  yang menyatakan. “ tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil. ” 9

## Macam-Macam Wali Nikah
Dalam  beberapa  referensi  hukum  Islam,  baik  yang  berbahasa  Arab  atau berbahasa  Indonesia,  ulama  berbeda-beda  dalam  menyebutkan  macam  wali dalam  pernikahan,  maka  macam-macam  wali  nikah  yang  cocok/relevan  untuk daerah  Indonesia  yang  mayoritas  menggunakan  mazhab  Syafi ‟ i  sebagai landasan hukum. Adapun rinciannya sebagai berikut:
a. Wali nasab.
Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan darah nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan atau orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. 10
Adapun  susunan  urutan  wali  adalah  sebagai  berikut;  1).  Bapaknya,  2). Kakeknya  (Bapak  dari  bapak  mempelai  perempuan),  3).  Saudara  laki-laki  yang seibu sebapak, 4). Saudara laki-laki yang sebapak, 5). Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak, 6). Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), 7). Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya.
Sekiranya  wali  pertama  tidak  ada  hendaknya  diambil  wali  yang  kedua, dan  jika  wali  kedua  tidak  ada  hendaklah  diambil  wali  ketiga  dan  begitulah seterusnya.  Mengikut  tertib  wali,  bapak  hendaklah  menjadi  wali  bagi  semua perkawinan  anaknya  dan  jika  bapak  tidak  ada  karena  meninggal  dunia  maka hak wali berpindah kepada kakek pengantin perempuan itu dan jika kakek juga meninggal  dunia  maka  hak  wali  itu  berpindah  kepada  saudara  lelaki  seibu- sebapak  kepada  pengantin  perempuan  dan  begitulah  bidang  kuasa  wali mengikuti tertib susunannya. 11
b. Wali tahkim
Yaitu wali yang diangkat oleh calon mempelai suami dan atau calon istri. Hal  itu  diperbolehkan,  karena  ada  bukti  wali  yang  berhak  tidak  dapat menjalankan tugasnya suatu sebab tertentu atau menolak menjadi wali. Seperti yang  telah  diriwayatkan  oleh  Yunus  bin  Abdil  A ‟ la,  bahwa  Syafi ‟ i  pernah
9 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 77-78.
10 Slamet Abidin Dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 1, Bandung: Pustaka Setia 1999, hlm.24
11 Tihami  Sohari  Sahrani,  Fiqh  Munakahat  (Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap),  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2009, h. 89
berkata  “seandainya  ada  seorang  perempuan  dalam  suatu  perkumpulan,  ia memasrahkan wali  kepada  seorang  laki-laki, sedang  perempuan  tersebut  tidak mempunyai  wali,  maka  hal  tersebut  dianggap  boleh  dilakukan,  ada  pula  yang mengemukakan, bahwa wali nikah dapat diangkat dari orang yang terpandang, disegani, luas ilmu fikihnya terutama tentang munakahat. 12
c. Wali Mujbir
Adapun  yang  dimaksud  dengan  wali  mujbir  adalah  seorang  wali  yang berhak  mengawinkan  tanpa  menunggu  kerelaan  yang  dikawinkan  itu. 13 Disebabkan  pertimbangan  kemaslahatan  tetapi  dapat  mencegah  pernikahan putrinya  dengan  calon  pilihannya.  Umpamanya  mempunyai  cacat,  baik  lahir maupun  akhlak,  cacat  moral,  sehingga  dikhawatirkan  akan  berakibat  buruk terhadap pernikahannya nanti, dan hilangnya kemaslahatan baginya. 14 Padahal kemaslahatan  merupakan  hal  yang  urgen  dan  harus  dicapai  dalam  segala tindakan  manusia.  Sehingga  tercapai  tujuan  dari  syariat  itu  sendiri,  yaitu mencapai kemaslahatan umum bagi semua. 15
d. Wali Hakim
Adapun  yang  dimaksud  dengan  wali  hakim  adalah  penguasa  atau  orang yang  ditunjuk  oleh  penguasa  (pemerintah  aparat  KUA  dan  PPN)  untuk menangani  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pernikahan.  Adapun  seorang  yang berhak  menjadi  wali  hakim  antara  lain:  Pemerintah  (shultan),  Khalifah (pemimpin)  dan  penguasa  diberi  wewenang  dari  kepala  negara  untuk menikahkan wanita yang tidak berwali.
Berdasarkan  sabda  Nabi  Saw  yang  berbunyi ”maka hakimlah yang bertindak menjadi  wali  bagi seseorang  yang  tidak ada  walinya” . 16 Bahwa  adanya  wali  hakim disebabkan karena terjadinya hal- hal sebagai berikut seperti; tidak adanya wali nasab,  tidak  cukup  syarat-syaratnya,  wali  aqrab  dipenjara  tidak  bisa  ditemui, wali  aqrab  mempersulit,  dan  wali  aqrabnya  sedang  ihram/haji.  Tetapi  wali hakim  tidak  berhak  menikahkan  apabila  seperti  wanita  yang  belum  baligh, kedua belah pihak tidak sekufu, tanpa seizin wanita yang akan menikah, dan di luar daerah kekuasaannya. 17
12 Moh. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam (JakartaInd- Hillco,1985), h. 177
13 Rahmad Hakim, Hukum Perkawinan Islam , Bandung: Pustaka Setia, 2000, h.21 14 Abdul Rahmad Ghazali, Fikih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2008, h.63
15 Ahmad  Mukri  Aji,  Urgensi  maslahat  mursalah  dalam  dialektika  pemikiran  hukum Islam, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), h. 88.
16 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, h. 249.
17 Abdul Rahmad Ghazali, Fikih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2008, h. 63.

## Fungsi Wali dalam Pernikahan
Dari  beberapa  rukun  dalam  pernikahan  menurut  hukum  Islam,  wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafi`i tidak  sah  nikah  tanpa  adanya  wali  bagi  pihak  perempuan  sedangkan  untuk pihak  laki-laki  tidak  diperlukan  adanya  wali  nikah.  Pendapat  lain  mengatakan bahwa  fungsi  wali  nikah  sebenarnya  adalah  sebagai  wakil  dari  perempuan, sebenarnya wali tersebut tidak diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah  laki-laki.  Namun  dalam  praktik  selalu  pihak  perempuan  yang mengucapkan  ijab  (penawaran)  sedangkan  pengantin  laki-laki  mengucapkan ikrar  qabul  (penerimaan),  karena  pada  dasarnya  wanita  itu  pemalu  maka pengucapan  ijab  tersebut  diwakilkan  pada  walinya,  jadi  wali  di  sini  hanya sekedar sebagai wakil karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut. 18
Pendapat  di  atas  menjelaskan  bahwa  fungsi  wali  adalah  sebagai pengganti  dari  perempuan  yang  akan  melangsungkan  akad  nikah,  akan  tetapi yang  berlaku  pada  masyarakat  di  jazirah  Arab  pada  waktu  awal  Islam,  wali dapat  menikahkan  anak  perempuannya  tanpa  melalui  izin  anak  perempuan yang  akan  dinikahkan,  ketika  Islam  datang  praktik  menikahkan  tanpa persetujuan dari anak perempuan kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad. 19

## Pengertian Anak Angkat
Anak  angkat  dalam  bahasa  Inggris adoption (adopt) yang  berarti  anak, mengangkat  anak.  Kata  adopsi  sendiri  dari  kata adoptie dalam  bahasa  Belanda, yang  punya  arti  mengangkat  anak  Dalam  bahasa  Arab  disebut  “ tabanni ”  yang diartikan ‘ ittikhadzhu ibnan ( انباذ ختا (yang menjadikannya sebagai anak). 20
Menurut  Soerjono  Soekanto  adopsi  adalah  suatu  perbuatan  mengangkat anak  untuk  dijadikan  anak  sendiri  atau  mengangkat  seseorang  dalam kedudukan  tertentu  yang  menyebabkan  timbulnya  hubungan  yang  seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah. 21 Zakiyah Darajat juga mendefinisikan anak angkat (tabanni) dalam dua pengertian antara lain:
1. Seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk mendidik dan disekolahkan pada pendidikan formal. Orang itu memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan sehingga anak itu nantinya menjadi orang  yang  berpendidikan  dan  beragama.  Pengangkatan  seperti  itu adalah kebaikan dan Islam mengerjakan hal seperti itu.
18 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, h. 250
19 Mohd. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, Jakarta Ind-Hillco, 1985, h. 217.
20 Asad M Al Kalali. Kamus Indonesia Arab , Jakarta: Bulan Bintang, 1987, h.5
21 Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga , Alumni Bandung, 2010, h. 52
2. Mengangkat  anak  menurut  adat  kebiasaan  yang  disebut  tabanni  atau adopsi.  Yakni  anak  itu  dimasukkan  dalam  keluarga  yang  mengangkat sebagai anaknya sendiri sehingga menjadi ahli waris. Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa pengangkat anak metode pangasuhan anak yang berbeda, yaitu bukan dari orang tua kandung tapi berpindah pada orang lain,  yaitu  orang  tua  angkat.  Pengangkat  anak  dalam  Islam  tidak memutuskan  hubungan  nasab  atau  darah.  Pengangkatan  anak  yang dibenarkan sesuai agama masing-masing. 22

## Tata Cara Pengangkatan Anak
a.  Pendapat  Majelis  Ulama  yang  dituangkan  dalam  surat  nomor:  11- 335/MUI/VI/82  tanggal,  18  Sya’ban  1402  H/  10  Juni  1982  yang  di  tandatang ani oleh ketua umum K.H. M Syukeri Ghozali, sebagai berikut. 23
1) Adopsi  yang tujuan  pemeliharaan,  penberian  bantuan  dan  lainlain  yang sifatnya  untuk  kepentingan  anak  angkat  dimaksud  adalah  boleh  saja menurut hukum Isslam.
2) Anak-anak  yang  beragama  Islam  hendaknya  dijadikan  anak  angkat (adopsi)  oleh  ayah/  ibu  angkat  yang  beragama  Islam  pula.  Agar keIslamannya itu ada jaminan tetap dipelihara.
3) Pengangkatan  anak  angkat  (adopsi)  tidak  akan  mengakibatkan  hak kekeluargaan  yang  biasa  dicapai  dengan  nasab  keturunan.  Oleh  karena itu  adopsi  tidak  mengakibatkan  hak  waris/wali  mewalikan/  mewakili, dan lain-lain. Oleh karena itu ayah ibu angkat jika akan memberikan apa- apa  kepada  anak  angkatnya  hendaklah  dilakukan  pada  masa  masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa.
4) Adapun  adopsi  yang  dilarang  adalah:  a)  Adopsi  oleh  orang-orang  yang berbeda  agama,  misalnya  Nasrani  dengan  maksud  anak  angkatnya dijadikan  pemeluk  agama  Nasrani,  bahkan  sedapat-dapatnya  dijadikan pemimpin agama itu.
5) Pengangkatan  anak  angkat  Indonesia  oleh  orang-orang  Eropa  dan Amerika atau  lain-lainnya  biasanya  berlatar  belakang seperti  tersebut  di atas, oleh karena itu hal ini ada usaha untuk menutup adopsi.
b.  Ketentuan  lain  diatur  dalam  UU  RI  nomor:  23  tahun.  2002.  Tentang perlindungan  anak.  Pada  bagian  kedua  tentang  pengangkatan  anak  yaitu  pasal 39 yang berisi: 24
22 Zakiyah Darajat, Ilmu Fiqh , Jilid III, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 145.
23 Muderis Zaim, Fatwa MUI. 1982. h. 57
24 Indonesia Legal Center Publising, Undang-undang RI no. 3 th. 1997 tentang, Pendidikan Anak, PT Abadi, Jakarta, 2004, h.60
1) Pengangkatan  anak  hanya  dapat  dilakukan  untuk  kepentingan  yang terbaik  bagi  anak  dan  di  lakukan  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2) Pengangkatan  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  tidak membahas hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
3) Calon  orang  tua  angkat harus  seagama  dengan agama  yang  dianut  oleh calon anak angkat.
4) Pengangkatan  anak  oleh  warga  negara  asing  hanya  dapat  dilakukan sebagai upaya terakhir.
5) Dalam hal asal- usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan  agama  mayoritas  penduduk  setempat.  Pasal  40,  juga  mengatur tentang  orang  tua  angkat  yang  harus  dilakukan  yaitu:  a.  Orang  tua angkat  wajib  memberitahukan  kepada  anak  angkatnya  mengenai  asal usulnya  dan  orang  tua  kandungnya.  b.  Pemberitahuan  asal-usul  dan orang tua kandungnya sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

## Kedudukan  Wali  Nikah  bagi  Anak  Angkat  ditinjau  dari  Hukum  Islam  dan Hukum Perdata (BW).
Menurut  Hukum  Islam  anak  angkat  tidak  dijadikan  sebagai  anak kandung  tetapi  hanya  bersifat  pengasuhan  saja,  tidak  memutuskan  hubungan dengan orang tua kandungnya, orang tua angkat tidak menjadi wali anak angkat tetapi  setelah  adanya  Kompilasi  Hukum  Islam  hak  dan  kewajiban  serta kekuasaan  orang  tua  ikut  beralih  dari  orang  tua  kandung  kepada  orang  tua angkat. Dalam hal perwalian orang tua angkat dapat menjadi wali atas diri anak dan harta anak angkat tetapi tidak dapat menjadi wali nikah apabila anak angkat tersebut  perempuan.  Akan  tetapi,  ayah  angkat  dapat  jadi  wali  nikah,  jika  dia mendapatkan  mandat  dari  ayah  kandungnya.  Dalam  hal  ini,  ayah  angkat berstatus  sebagai  penerima  wasiat  (wakil)  si  bapak  asli.  Namun  jika  bapak angkat  tidak  mendapatkan  mandat  atau  tidak  izin  kepada  wali  yang  sah  maka dia tidak boleh menjadi wali pernikahan anak angkatnya. Jika tetap dinikahkan maka nikahnya batal.
Ditinjau  dari  Hukum  Perdata  Barat  (BW).  Menurut  catatan  Ter  Haar, sebagaimana  dikutip  oleh  J.  Satrio,  pengangkatan  anak  di  dalam  Hukum  Adat bukan merupakan sesuatu lembaga yang asing. Lembaga ini dikenal luas hampir di  seluruh  Indonesia.  Alasan  yang  menjadi  pertimbangan  pengangkatan  anak juga  bermacam-macam.  Ada  yang  karena  untuk  kepentingan  pemeliharaan  di hari  tua  dan  ada  yang  kerana  kasihan  terhadap  anak  yatim  piatu.  Bahkan,  ada kalanya pengangkatan anak dilakukan dengan pertimbangan yang mirip dengan

## Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW)
adopsi  yang  diatur  oleh  ketentuan  adopsi  (Stb  Nomor  129  tahun  1917)  yaitu untuk  menghindari  punahnya  suatu  keluarga.  Tentang  siapa  yang  boleh mengangkat  anak  tidak  ada  ketentuannya.  Akan  tetapi  menurut  R.  Soeroso, dijumpai  ketentuan  minimal  berbeda  15  tahun.  Demikian  juga  tentang  siapa yang  boleh  diadopsi  juga  tidak  ada  ketentuan  harus  anak  laki-atau  anak perempuan.  Batas  usia  anak  yang  dapat  diangkat  juga  berbeda  antara  daerah hukum yang satu dengan daerah hukum yang lain.
Hal ini wajar mengingat perbedaan-perbedaan adat di suatu tempat juga memungkinkan terjadinya perbedaan nilai-nilai hukum mereka. Walaupun tetap hukum yang berlaku merupakan kemauan dan kesepakatan dari masyarakat itu sendiri,  karena  hukum  untuk  masyarakat  bukan  masyarakat  untuk  hukum. 25 Dalam  hukum  adat  anak  angkat  atau  pengangkatan  anak  ini  diakui  dan  harus dilakukan  secara  jelas,  tegas  dan  terang  atau  tunai,  yaitu  dilakukan  dengan upacara-upacara  adat.  Hal  ini  berkaitan  dengan  hubungan  atau  kedudukan hukum  antara  anak  angkat  dengan  orang  tua  angkat  serta  orang  tua kandungnya. Dalam masyarakat hukum adat, dengan pengangkatan anak, maka putuslah  hubungan  keluarga  antara  anak  tersebut  dengan  orang  tua kandungnya.  Dalam  hal  pewarisan  anak  tersebut  mewarisi  dari  orang  tua angkatnya  seperti  halnya  anak  kandung.  Jadi  kedudukan  hukum  antara  anak angkat  dengan  anak  kandung  sama  dalam  hal  pewarisan.  Ketentuan  yang berkaitan  dengan  pengangkatan  anak  versi  Hukum  Barat  ini  diatur  dalam Staatsblad Pasal 5 s.d. 15 antara lain:
1) Suami  istri  atau  duda  yang  tidak  mempunyai  anak  laki-laki  yang  sah dalam  garis  laki-laki  baik  keturunan  dari  kelahiran  atau  keturunan karena  pengangkatan.  Dengan  demikian,  diperbolehkan  mengangkat anak laki-laki sebagai anaknya.
2) Seorang  janda  (cerai  mati)  yang  tidak  mempunyai  anak  laki-laki  dan tidak dilarang oleh bekas suaminya dengan suatu wasiat. (Pasal 5)
3) Yang boleh diangkat adalah anak Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan  tidak  beranak  dan  tidak  sedang  dalam  status  diangkat  oleh  orang lain. (Pasal 6)
4) Usia yang diangkat harus 18 tahun lebih muda dari suami dan 15 tahun lebih muda dari istri. (Pasal 7 ayat 1); Adopsi harus dilakukan atas kata sepakat;
5) Pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris. (Pasal 10)
6) Pengangkatan  terhadap  anak  perempuan  dan  pengangkatan  dengan cara  tidak  membuat  akta  otentik  batal  demi  hukum.  (Pasal  15  ayat  Di
25 Nur Rohim Yunus, Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia , (Bogor: Jurisprudence Press, 2012), h. 78.
samping itu adopsi, atas tuntutan oleh pihak yang berkepentingan juga dapat dinyatakan batal.
7) Suatu  adopsi  tidak  dapat  dibatalkan  dengan  kesepakatan  para  pihak. (Pasal  15  ayat  1).  Pasal  tersebut  merupakan  penyimpangan  dari ketentuan Pasal 1338 ayat KUH Perdata (BW) yang menyatakan bahwa suatu  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  dapat  dibatalkan  dengan sepakat para pihak yang membuat perjanjian yang bersangkutan.
8) Secara yuridis formal, motif tidak ada ketentuannya. Akan tetapi, secara cultural  motif  pengangkatan  anak  dalam  system  adat  Tionghoa  agar dapat  meneruskan  keturunan,  agar  dapat  menerima  abu  leluhur,  dan sebagai  pancingan  agar  dapat  memperoleh  keturunan  laki-laki  dalam BW,  yaitu  karena  BW  memandang  suatu  pernikahan  sebagai  bentuk hidup  bersama,  bukan  untuk  mengadakan  keturunan.  KUHPerdata Belanda  yang  lama  tidak  mengenal  lembaga  adopsi  sehingga KUHPerdata  Indonesia  pun  tidak  mengenalnya  meskipun  Code  Civil Perancis mengenal adopsi. Hal ini disebabkan karena pandangan orang- orang  Belanda  yang  menganggap  anak  hanya  mereka  yang berhubungan  darah  semata-mata.  Akan  tetapi,  perkembangan selanjutnya  adalah  bahwa  adopsi  sudah  dikenal  dalam  KUH  Perdata Belanda yang baru yaitu sejak tahun 1956.

## Studi  Komparatif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Perdata  Barat  (BW)  Mengenai Kedudukan Wali Nikah bagi Anak Angkat
Dalam KUHPerdata (BW) tidak ada aturan-aturan yang khusus mengenai wali nikah bagi anak angkat. KUH Perdata Belanda (BW) maupun KUH Perdata Indonesia  hanya  mengatur  sistem  perwalian  secara  umum.  Walaupun  terdapat perbedaan-perbedaan, untuk orang yang beragama Islam saat ini yang kita pakai sebagai  undang-undang  di  Indonesia  adalah  ketentuan  UU  No.1  tahun  1974 tentang perkawinan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata khusus  dipergunakan  hanya  sebagai  pedoman  hukum  bukan  sebagai  undang- undang (asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis) Dalam hal ini, KUH Perdata tidak  mengatur  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  wali  nikah.  Adapun  wali  nikah dijelaskan  dalam  pasal  19-23  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang  menjelaskan mengenai macam-macam wali nikah, dan siapa-siapa yang berhak menjadi wali bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya serta pasal 14 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa wali nikah merupakan  salah  satu  pihak  yang  berhak  untuk  mencegah  terjadinya perkawinan.  Setelah  peneliti  melakukan  studi  komparatif  terhadap  Hukum Perdata  Barat  dan  Hukum  Perdata  Islam  maka  peneliti  dapat  mengetahui perbedaan yang mendasar antara kedua hukum tersebut dan mengelompokkan perbedaan  tersebut  ke  dalam  6  bagian,  yaitu:  1).  Ketentuan  Umur,  2).

## Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW)
Pengangkatan  wali,  3).  Kewajiban  wali  terhadap  diri  anak,  4).  Kewajiban  wali terhadap harta anak, 5). Ketentuan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, 6).  Ketentuan  tentang  perwalian  pengawas,  perwalian  oleh  perkumpulan, yayasan, dan lembaga sosial.
Selain dari perbedaan-perbedaan tersebut, terdapat pula perbedaan yang Istimewa  yang  hanya  terdapat  dalam  hukum  perdata  Islam,  yaitu  wali  nikah bagi  anak  angkat  perempuan  wajib  ayah  kandungnya  sedangkan  berdasarkan KUH Perdata Belanda (BW) wali nikah dapat ditunjuk dan diwakilkan.
Berdasarkan uraian di atas, Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perdata  Barat  (BW)  Mengenai  Kedudukan  Wali  Nikah  bagi  Anak  Angkat diperoleh persamaan dan perbedaan sebagai berikut:
a.  Wajib  adanya  Wali  di  dalam  Pernikahan.  Di  dalam  Al  Qur'an  dan Hadist  terdapat  ketentuan  tentang  adanya  wali  dalam  suatu  perkawinan. Ketentuan  itu  antara  lain:  1)  Firman  Allah  SWT  di  dalam  surat  An  Nisa  25 "Hendaklah kamu nikahi perempuan itu dengan seizin Walinya". 2) Hadist yang diriwayatkan  oleh  Achmad.  "Tidak  sah  nikah  melainkan  dengan  wali  dan  dua orang  saksi  yang  adil".  3)  Hadist  yang  diriwayatkan  oleh  Hurairoh.  "Tidaklah Wanita  menikahkan  dirinya  bahwasanya  wanita  berzina  itu  adalah  yang menikahkan  dirinya".  4)  Hadist  yang  diriwayatkan  Bukhori  /  Muslim.  "Barang siapa yang menikah tanpa seijin walinya, maka nikahnya batal" . Di dalam pasal 19  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan:  “Wali  nikah  dalam  perkawinan merupakan  rukun  yang  harus  dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita  yang bertindak  untuk  menika hkannya” 26 Hal  ini  sesuai  dengan  yang  tertera  dalam KUH  Perdata  (BW)  Staatblaad  1917  No.  129  dan  UU  Perkawinan  di  Indonesia, yang  menyatakan  wali  dalam  pernikahan  serta  haknya  dalam  pembatalan pernikahan dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1).
b.  Wali  Nikah  Anak  Angkat  Perempuan  Wajib  Ayah  kandung  dan  wali nasabnya.  Sebagaimana  yang  diceritakan  Ibnu  Umar:  Kami  tidak  pernah memanggil  Zaid  bin  Haritsah,  namun  Zaid  bin  Muhammad,  sampai  Allah menurunkan  firmannya  di  surat  Al-Ahzab  ayat  (HR.  Bukhari)  Berdasarkan hadits  di  atas,  seorang  anak  angkat  perempuan  yang  akan  melaksanakan pernikahan, maka yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandungnya, dan boleh mewakilkan  kepada  ayah  angkatnya  untuk  menikahkannya.  Selanjutnya  di dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  mengenai  pernikahan  dijelaskan  dalam pasal  20-23  yang  menyatakan:  1)  Yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  ialah seorang  laki-laki  yang  memenuhi  syarat  hukum  Islam  yakni  muslim,  akil  dan baligh.  2)  Wali  nikah  terdiri  dari  Wali  nasab  dan  Wali  hakim  Pada  pasal  21, dibahas  empat  kelompok  wali  nasab  yang  pembahasannya  sama  dengan  fiqh Islam  seperti  pertama,  kelompok  kerabat  laki-laki  garis  lurus  keatas.  Kedua, kelompok  kerabat  saudara  laki-laki  kandung,  seayah  dan  keturunan  laki-laki
mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara  seayah  dan  keturunan  laki-laki  mereka.  Keempat,  kelompok  saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.  Sedangkan  berdasarkan  KUH  Perdata  (BW)  dijelaskan  dalam  hal perwalian,  sejak  putusan  diucapkan  oleh  pengadilan,  maka  orang  tua  angkat menjadi  wali  dari  anak  angkat  tersebut.  Sejak  saat  itu  pula,  segala  hak  dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat  perempuan  beragama  Islam,  bila  dia  akan  menikah  maka  yang  bisa menjadi  wali  nikahnya  hanyalah  orangtua  kandungnya  atau  saudara sedarahnya 27 .  2.  Perbedaan  a.  Kedudukan  Wali  dalam  Pernikahan  Terdapat perbedaan signifikan mengenai pengangkatan wali. Sebagaimana dipahami pada KUH  Perdata  (BW)  tidak  mencantumkan  wali  sebagai  rukun  nikah,  alasannya dengan dibuatnnya aturan-aturan pembatasan umur dan kemestian pesetujuan, keberadaan  wali  sebagai  pihak  yang  menentukan  menjadi  tidak  penting,  lain halnya  pada  KHI  posisi  wali  berkedudukan  sangat  penting  dalam  hal perkawinan.  Menurut  KUH  Perdata  terjadinya  perwalian  ini  dapat  diperinci sebagai  berikut:  1)  Perwalian  oleh  suami/isteri  yang  hidup  terlama,  pasal  345 sampai  dengan  pasal  354.  2)  Perwalian  yang  ditunjuk  oleh  bapak  /  ibu  dengan surat wasiat  atau  akte notaris,  pasal  355  sampai  dengan  358.  3) Perwalian  yang diangkat  oleh  hakim,  pasal  359  sampai  pasal  364  b.  Usia  anak  yang  berhak mendapatkan perwalian Di dalam KUH Perdata Belanda (BW) Pasal 330 ayat (3) menyatakan  seorang  anak  yang  berhak  menerima  perwalian  adalah  anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun. Hal ini tidak sesuai dengan Hukum Islam yang menyatakan  wajib  hukumnya  adanya  wali  dari  calon  pengantin  wanita  yang telah baligh dan berakal sehat tanpa batasan umur.

## Kesimpulan
Berdasarkan  Hadits-hadits  serta  Kompilasi  hukum  Islam  (KHI)  wali berkedudukan  sangat  penting  dalam  hal  perkawinan.  Wali  dalam  pernikahan seorang  anak  angkat  perempuan  akan  melaksanakan  pernikahan  adalah  ayah kandungnya,  dan  boleh  mewakilkan  kepada  ayah  angkatnya  untuk menikahkannya.  Hal  tersebut  dapat  didefinisikan  yang  berhak  menikahkan seorang anak angkat perempuan adalah orang tua kandung dan wali nasabnya, apabila tidak ada satu pun kerabat dekatnya yang tidak mau atau tidak sempat maka  dapat  diwakilkan  kepada  orang  lain  sebagai  wali  hakim  pernikahannya. KUH  Perdata  (BW)  tidak  mencantumkan  wali  sebagai  rukun  nikah,  alasannya dengan  dibuatnya  aturan-aturan  pembatasan  umur  dan  kemestian  pesetujuan, keberadaan  wali  sebagai  pihak  yang  menentukan  menjadi  tidak  penting.  Di dalam KUH Perdata (BW) Pasal 330 ayat (3) dijelaskan seorang anak yang berhak
27 Zaini Muderis, Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Cetakan ke-4. h. 125.

## Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW)
menerima  perwalian  adalah  anak-anak  yang  berusia  di  bawah  21  tahun.  Selain itu  pula  KUH  Perdata  (BW)  menjelaskan  dalam  hal  perwalian,  sejak  putusan diucapkan  oleh  pengadilan,  maka  orang  tua  angkat  menjadi  wali  dari  anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih  pada  orang  tua angkat.  Kecuali bagi  anak  angkat  perempuan beragama Islam,  bila  dia  akan  menikah  maka  yang  bisa  menjadi  wali  nikahnya  hanyalah orangtua  kandungnya  atau  saudara  sedarahnya.  Setelah  peneliti  mengadakan studi  komparatif  berdasarkan  sumber-sumber  serta  literatur,  maka  diperoleh beberapa  persamaan  dan  perbedaan  antara  lain:  a.  Persamaan  1)  Wajib  adanya Wali di dalam Pernikahan 2) Wali Nikah Anak Angkat Perempuan Wajib Ayah kandung  dan  wali  nasabnya.  b.  Perbedaan  1)  Hukum  Islam  menegaskan pentingnya  kedudukan  wali  dalam  pernikahan  sementara  KUH  Perdata  (BW) wali tidak dimasukkan dalam rukun pernikahan. 2) KUH Perdata Belanda (BW) Pasal  330  ayat  (3)  menyatakan  seorang  anak  yang  berhak  menerima  perwalian adalah anak- anak yang berusia di bawah 21 tahun sedangkan menurut Hukum Islam calon pengantin wanita yang telah baligh dan berakal sehat tanpa batasan umur wajib memiliki seorang wali dalam pernikahannya.

## Daftar Pustaka
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2002) Abidin, Slamet, dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
Aji,  Ahmad  Mukri,  Urgensi  maslahat  mursalah  dalam  dialektika  pemikiran hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Pernikahan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2004.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
Ghazzi, Syekh Muhammad bin Qasim, Fath al-Qarib, Indonesia: Maktabah allhya at-Kutub  al-Arabiah,  tth.  Hakim,  Rahmat,  Hukum  Pernikahan  Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
Hamid,  Zahry,  Pokok-Pokok  Hukum  Pernikahan  Islam  dan  Undang-  Undang Pernikahan di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978
Hasan,  Ahmad,  Soal  Jawab  Tentang  Berbagai  Masalah-Masalah  Agama,
Bandung: PT Penerbit Diponegoro, Jilid 1-2, 2003. Ismail, Syuhudi, Pengantar Ilmu Hadis, Bandung: Angkasa, 1994. Jaziri,  Abdurrrahman,  Kitab  al- Fiqh  ‘ala  al -Mazahib  al- Arba’ah,  Juz  IV,  Beirut:
Dar al-Fikr, 1972.
Kattani, al-Risalah al-Mustatrafah, Karachi: Nur Muhammad, 1960. Khalaf, Abd al- Wahhab, ‘Ilm Usul al -Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
Muchtar, Kamal, Ushul Fiqh, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
Mudjib,  Abdul,  Kaidah-Kaidah  Ilmu  Fiqh  (Al- Qowa’idul  Fiqhiyyah),  Jakar ta: Kalam Mulia, t.th. Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Pernikahan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997. Qurthubi,  al- Jami’  li  Ahkam  al - Qur’an  (Tafsir  al -Qurthubi),  Beirut:  Dar alMa’rifah, Juz 1, t.th.
Ramulyo,  Moh.  Idris,  Hukum  Pernikahan  Islam,  Suatu  Analisis  dari UndangUndang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
Rofiq,  Ahmad,  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1977.
Rusyd,  Abul  Walid  Muhammad  Ibn  Ahmad  Ibn  Muhammad  Ibnu,  Al-  Faqih, Bidayat  al-Mujtahid  Wa  nihayat  al-Muqtasid,  Beirut:  Dar  al-  Jiil,  juz  2, 1409H/1989M. Sabiq Sayyid, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 2004 Saekan  dan  Erniati  Effendi,  Sejarah  Penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam  di
Indonesia, Surabaya: Arkola, 1977.
San'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul as-Salam, Juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
Sarthawi,  Mahmud  Ali,  Syarkh  Qanun  al-Ahwal  al-Shakhshiyyah,  Aman Jordania: Daar al-Fikr, 1997.
Ash-Shiddieqy, Hasbi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
Ash-Shiddieqy,  Hasbi,  Koleksi  Hadis-Hadis  Hukum,  Semarang:  PT.  Pustaka Rizki Putra, jilid 8, 2001
Ash-Shiddieqy, Hasbi, Mutiara Hadis, jilid 5, Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra,
2003.
Ash-Shiddieqy,  Hasbi,  Pokok-Pokok  Pegangan  Imam  Madzhab,  Semarang:  PT
Putaka Rizki Putra, 1997
Sosroatmodjo,  Arso,  dan  A.  Wasit  Aulawi,  Hukum  Pernikahan  di  Indonesia, Jakarta; Bulan Bintang, 1975.
Syafi’î,  Al -Imam  Abi  Abdullah  Muhammad  bin  Idris,  Al-Umm,  Juz.  5,  Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth.
Syairazi, Ibrahim ibn 'Ali Ibn Yusuf, Al-Muhadzab fi al-Fiqh al-Imam asy-Syafi'i,
Juz. 2, Beirut: Daar al-Fikr, tth. Syalthut, Mahmud, Fiqih Tujuh Madzhab, terj. Abdullah Zakiy al- Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
Syarakhsi,  Muhammad  Ibn  Abi  Sahl,  Al-Mabshuth,  Juz.  5,  Beirut:  Daar alMa'rifah, 1404.
H. Syarifuddin, Amir, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
Syaukkani,  Al-Alamah  Ibn  Ali  Ibn  Muhammad,  Nail  al – Autar  Min  Asyrari Muntaqa al-Akhbar, Juz 4, Beirut: Daar al-Qutub al- Arabia, tth.
Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, “Al - Syafi’i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih”, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005
Syurbasyi,  Ahmad  Asy,  Al-Aimmah  al-Arba'ah,  Terj.  Futuhal  Arifin,  "Biografi
Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
Tahanawi, Qawaid fi 'Ulum al-Hadis, Beirut: Maktab al-Nahdah, 1972. Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986. Uwaidah,  Syekh  Kamil  Muhammad,  Fiqih  Wanita,  terj.  M.  Abdul  Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002. Wakhid, Muhammad Abdul, Syarh Fath al-Qadir, Juz 3, Beirut: Daar al-Fikr, tth. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al- Qur’an, Al - Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Depag RI, 1986.
Yunus,  Mahmud,  Hukum  Pernikahan  dalam  Islam,  Jakarta:  PT  Hidakarya
Agung, Cet. 12, 1990.
Yunus,  Nur  Rohim.  Restorasi  Budaya  Hukum  Masyarakat  Indonesia,  Bogor: Jurisprudence Press, 2012.
Zaini  Muderis,  Adopsi, Suatu  Tinjauan  Dari  Tiga  Sistem  Hukum, Jakarta:  Sinar
Grafika, 2015. Cetakan ke-4
Zahrah, Abu, Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah, Kairo: Mathba'ah al- Madani, t.th. Zahrah,  Abu,  Hayatuhu  wa  Asruhu  wa  Fikruhu  ara-Uhu  wa  Fiqhuhu,  Terj.
Abdul  Zahrah,  Muhammad  Abu,  Usul  al-Fiqh,  Cairo:  Dar  al-Fikr  al- ‘Arabi, 1958
Zein, Satria Effendi M., Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005.