## RELASI GENDER DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA MUSLIM

## Lilik Andaryani
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda
Abstrak: Hukum  keluarga  dalam  syariat  Islam  mulai  tersentuh pembaruan  setelah  tahun  1915.  Berbeda  dengan  model  pembaruan tahap  pertama  yang  mengadopsi  hukum-hukum  Barat,  pada  tahap kedua  ini,  pembaruan  ditujukan  untuk  menyentuh  persoalan metodologi  hukum  Islam (ushul  al-fiqh). Pendekatan  yang  dipakai dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  Normatif,  yaitu  al-Qur'an dan hadis dan pendekatan yuridis. Data yang  dikumpulkan adalah jenis  data  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  dokumentasi  yang  merujuk  pada undang-undang.  Objek  penelitiannya  yaitu  Mesir,  Tunisia,  dan Indonesia.  Ada  tiga  belas  aspek  dalam  hukum  keluarga  di  dunia Islam  yang  mengalami  pembaruan,  yakni:  batasan  umur  minimal boleh kawin, pembatasan peran wali dalam perkawinan, keharusan pencatatan  perkawinan,  kemampuan  ekonomi  dalam  perkawinan, pembatasan  kebolehan  poligami,  nafkah  keluarga,  pembatasan  hak cerai  suami,  hak-hak  dan  kewajiban  para  pihak  karena  perceraian, masa  kehamilan  dan  implikasinya,  hak  wali  orang  tua,  hak  waris, wasiyat  wajibah,  dan  pengelolaan  wakaf.  Pembaharuan  hukum keluarga muslim dibagi dalam tiga kelompok, yakni: 1) negara yang sama sekali telah meninggalkan hukum syari'at; 2) negara yang sama sekali  tidak  melakukan  pembaruan  terhadap  hukum  keluarga;  dan 3) negara yang memberlakukan hukum keluarga yang di dalamnya telah diadakan pembaruan terhadap hukum Islam atau merupakan kombinasi antara hukum tradisional dan konsepsi hukum modern.
Family law in Islamic shari’ah begun to experience reform after 1915. In contrast to the first phase of reform models adopting the laws of West,  in  the  second  stage,  the  reform  is  intended  to  approach  the issue of Islamic legal methodology ( ushul al-figh). The approach used in  this  study  is  a  normative  approach,  namely  the  Qur'an  and  the Hadith  and  judicial  approach.  Data  collected  is  qualitative  data. Technique  of  collecting  data  employed  in  this  research  is documentation  that  refers  to  laws.  The  research  objects  are  Egypt, Tunisia, and Indonesia. There are thirteen aspects in the family law in  the  Islamic  world  which  have  experienced  renewal,  namely limitation of ages marriage, restriction of guardian's role in marriage, mandatory of marriage registration, economy capability in marriage,
restriction  of  polygamy,  family  income,  restriction  of  husband's rights  of  divorce,  the  rights  and  obligations  for  all  parties  due  to divorce, pregnancy period and its implication, parental custody, the rights  of  inheritance, wasiyat  wajibah ,  and waqf management.  The reform of the Muslim  family  law can  be divided into three  groups, namely; (1) state altogether has left Shari'a h law; (2) state is in no way to reform the family law; (3) state has enacted the family law within which  it  has  been  held  the  reform  of  Islamic  law  or  combination between traditional and modern legal conception.
Keywords: Hukum keluarga, hukum Islam, keluarga muslim

## I. Pendahuluan
Muhamad  Khalid  Mas'ud  menyatakan,  persoalan  terkait  hukum  Islam dapat berubah dan beradaptasi dengan perubahan sosial, ada dua pandangan: Pertama, hukum  Islam  itu  abadi  karenanya  tidak  beradaptasi  dengan perubahan sosial. Hal ini karena hukum Islam bersifat ilahiah dan absolut yang memiliki  sumbernya  pada  kehendak  Tuhan.  Pandangan  seperti  ini  dipegangi oleh  sejumlah  islamisis  seperti  C.S.  Hurgronje,  J.  Shact,  Coulson,  HAR  Gibb, termasuk  juga  Anderson  dan  oleh  kebanyakan  juris  muslim  yang  hadis oriented. Kedua, hukum  Islam  bisa  beradaptasi  dengan  perubahan  sosial. Pandangan ini dipegangi oleh sejumlah ahli dalam bidang Islam semisal Linant de  Beliefonds,  mayoritas  reformis  dan  juris  muslim,  Subhi  Mahmasani, berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum atas dasar pertimbangan maslahah, fleksibilitas  hukum  Islam  dalam  praktik  dan  penekanan  pada  ijtihad menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. 1 Pada  mulanya,  pembaruan  dalam  hukum  hanya  ditujukan  pada  aspek- aspek yang menyangkut hukum perdagangan dan pidana dengan mengadopsi hukum Barat, terutama yang berasal dari Perancis, Jerman, Swiss, dan Belanda. Sebelum  tahun  1915  para  pembaru  menolak  untuk  melakukan  pembaruan dalam  bidang  hukum  keluarga,  dengan  alasan  karena  hukum  keluarga dipandang  sebagai  inti  dan  jantung  hukum  Islam  itu  sendiri  dan  merupakan aturan-aturan yang disebut secara rinci dalam al-Qur'an dan sunah Nabi saw. 2 Hukum keluarga mulai tersentuh pembaruan setelah tahun 1915. Berbeda dengan  model  pembaruan  tahap  pertama  yang  mengadopsi  hukum-hukum Barat,  pada  tahap  kedua  ini,  sebagaimana  ditegaskan  Akhmad  Minhaji, pembaruan  ditujukan  untuk  menyentuh  persoalan  metodologi  hukum  Islam {ushul al-fiqh 3
1 Muhamad  Khalid  Mas'ud, Islamic  Legal  Philosopy,  Study  of  Abu  Ishaq  al-Syathibi's  Life  and Thought, lerj.  Ahsin  Muhammad, Filsafat  Hukum  Mam  Studi  tentang  Hidup  dan  Pemikiran  Abu Ishaq al-Syathibi (Bandung: Pustaka, 1996), h. 1-2.
2 Akh. Minhaji, "Reformasi Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah", dalam Muhammadiyah dan Reformasi (Yogyakarta: Majilis Pustaka, 1999), h. 45-66.
3 Ibid,h. 187-188.
Tahir Mahmood menyatakan, ada tiga belas aspek dalam hukum keluarga di  dunia  Islam  yang  mengalami  pembaruan,  yakni:  batasan  umur  minimal boleh kawin, pembatasan peran wali dalam perkawinan, keharusan pencatatan perkawinan, kemampuan ekonomi dalam perkawinan, pembatasan kebolehan poligami,  nafkah  keluarga,  pembatasan  hak  cerai  suami,  hak-hak  dan kewajiban  para  pihak  karena  perceraian,  masa  kehamilan  dan  implikasinya, hak wali orang tua, hak waris, wasiyat wajibah, dan pengelolaan wakaf. 4
Meskipun  Tahir  Mahmood  mengidentifikasi  ada  tiga  belas  subyek  yang diperbarui  dalam  hukum  keluarga,  kenyataannya,  di  banyak  negara  Islam materi  hukum  keluarga  belum  banyak  berubah  secara  signifikan,  terutama menyangkut hak-hak perempuan. Hal ini menurut Anderson, disebabkan oleh berbagai  pandangan. Pertama, umat  Islam  umumnya  memandang  hukum keluarga, terutama  hukum  perkawinan  sebagai  intisari  atau  substansi  syariat. Kedua, selama  berabad-abad  hukum  keluarga  diakui  sebagai  landasan  utama bagi pembentukan masyarakat muslim. Ketiga, hukum keluarga masih menjadi pedoman utama bagi mayoritas umat Islam di dunia. Keempat, sampai sekarang hukum  keluarga  masih  menjadi  perdebatan  antara  kekuatan-kekuatan konservatif dan kekuatan progessif di dunia Islam. 5
Tidak  mengherankan,  jika  upaya-upaya  pembaruan  hukum  keluarga selalu  menghadapi  perlawanan  yang  berat,  khususnya  dari  kelompok  yang mengklaim  diri  sebagai  pemilik  otoritas  agama.  Sebab,  mengubah  hukum keluarga selalu dianggap sebagai mengubah esensi agama, dan itu dipandang sangat  berbahaya  bagi  keberlangsungan  ajaran  agama.  Sejarah  membuktikan bahwa  hukum-hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah  ekonomi,  politik  dan sebagainya bisa dengan mudah berubah, tetapi tidak demikian halnya dengan hukum  keluarga.  Hukum  keluarga  selalu  diperlakukan  sebagai  sesuatu  yang sakral dan harus dijaga sedemikian rupa agar tidak mengalami perubahan apa pun.  Bahkan,  sebagian  umat  Islam  meyakini  mengubah  hukum  keluarga, terutama  hukum  perkawinan  berarti  mengubah  syariat  Islam.  Sebaliknya, mempertahankan  hukum  keluarga,  meskipun  tidak  lagi  relevan  dengan kebutuhan umat dipandang sebagai upaya mempertahankan agama.
Akibatnya, hanya sebagian negara di dunia Islam mclakukan pembaruan hukum  keluarganya.  Berdasarkan  perspektif  negara  yang  melakukan pembaruan  hukum  keluarga,  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam  tiga  bentuk. Pertama, negara  yang  belum  pernah  melakukan  pembaruan  dalam  hukum keluarganya dan tetap memberlakukan hukum keluarga sebagaimana terdapat dalam  kitab-kitab  fikih  klasik,  seperti  Saudi  Arabia. Kedua, negara  yang melakukan pembaruan secara  radikal dan menggantinya  dengan hukum sipil Eropa, seperti negara Turki. Ketiga, negara yang bemsaha memodifikasi hukum keluarganya  tanpa  menghilangkan  landasan  pijak  yang  asasi,  yaitu  al-Qur'an
4 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries (New Dehli: Tri Parthi, 1987), h. 12.
5 JND. Anderson, Islamic Law in the Modern World, ten. Machnun Husein, Hukum Islam di Dunia Modern (Surabaya:Amapres, 1991), h. 42.
dan hadis, seperti Mesir, Tunisia, Pakistan, Yordania, Syria, dan Irak. 6
Meskipun  tidak  semua  negara  Islam  melakukan  pembaruan  hukum keluarga,  bentuk  pembaruan  yang  dilakukan  berbeda  antara  satu  negara dengan  negara  lain 7 . Pertama, kebanyakan  negara  melakukan  pembaruan dalam  bentuk  undang-undang. Kedua, ada  beberapa  negara  yang melakukannya  dengan  berdasar  dekrit  (raja/presiden),  misalnya  Yaman Selatan  dengan  Dekrit  Raja  dan  Syria  dengan  Dekrit  Presiden  tahun  1953. 8 Ketiga, ada  negara  yang  usaha  pembaruannya  dalam  bentuk  ketetapan- ketetapan  hakim,  seperti  yang  dilakukan  di  Sudan. 9 Beberapa  negara melakukan  pembaruan  hukum  keluarga  secara  menyeluruh,  di  dalamnya meticakup  perkawinan,  perccraian  dan  kewarisan,  seperti  negara  Somalia dengan  hukum  keluarga  Somalia  tahun  1975.  Bahkan,  ada  negara  yang melakukan  pembaruan  dengan  cara  setahap  demi  setahap,  dimulai  dengan satu aturan tertentu, seperti aturan tentang nafkah dan pemutusan perkawinan, aturan  tentang  usia  nikah,  diteruskan  dengan  aturan  lain  yang  masih  dalam persoalan  perkawinan  dan  perccraian,  kemudian  baru  diteruskan  dengan masalah  kewarisan.  Hal  ini  terlihat  dalam  pembaruan  hukum  keluarga  di Mesir, yaitu UU No. 25/ 1920 tentang nafkah dan pemutusan perkawinan; UU No.  56/  1923  tentang  usia  nikah;  UU  No.  25/  1929  tentang  pemutusan perkawinan  dan  perselisihan  keluarga;  UU  No.  77/  1943  tentang  kewarisan; dan UUNo. 71/1946 tentang wasiat. 10
Pembaruan  hukum  keluarga  yang  terjadi  di  dunia  Islam  ada  yang dilakukan  dengan  cara  memberikan  penafsiran  yang  baru  terhadap  nas  yang ad 11 dan  dengan  memasukkan  unsur-unsur  dari  luar  hukum  Islam.  Unsur- unsur  tersebut  di  antaranya  sekulerisme,  merebaknya  gerakan  perempuan  di negara-negara  Eropa  yang  menginginkan  adanya  kesetaraan  antara  laki-laki dan perempuan.
Hal ini sebagaimana tercermin dalam tujuan pembaruan hukum keluarga, yakni  adakalanya  untuk  terciptanya  unifikasi  hukum, 12 peningkatan  status
6 Siti  Musdah Mulia,  "Menuju  Hukum  Perkawinan Yang  Adil",  dalam  Sulistyowati  Irianto (ed.), Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Derperspektif Resetaraan dan Keadilan (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), h. 135.
7 Atho Mudzhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern; Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqh (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 1- 2. 8 Ibid.,h. 3.
9 Tahir Mahmood, Family Law in the Muslim World (Nevi Dehli: The Indian Law Institute, 1972), h. 64.
10 ibid, h. 48. 11 Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 177. 12 Unifikasi  hukum  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga  kelompok;  (1)  unifikasi  hukum  yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa memandang agama, misalnya Tunisia, (2) unifikasi yang bertujuan untuk menyatukan dua aliran pokok dalam sejarah muslim, yakni antara faliam sunni  dan  syi'i  misalnya  Iran.  (3)  kelompok  yang  berusaha  memadukan  antar  mazhab,  (4) unifikasi  dalam  satu  mazhab  tertentu,  misalnya  seperti  di  Indonesia.  Atho  Mudzar  dan Khoiruddin  Nasution  (ed.), op.  tit., h.  2.  Khoiruddin  Nasution, Status  Wanita  di  Asia  lenggara:
perempuan dan untuk merespon tuntutan  zaman. Hal itu disebabkan konsep fikih  tradisional  dianggap  kurang  mampu  menjawab  berbagai  permasalahan yang  timbul  di  masyarakat.  Gambaran  tersebut  membuktikan  bahwa  relasi gender  merupakan  salah  satu  isu  sentral  yang  diusung  dalam  pembaruan hukum keluarga muslim.
Elizabeth H. White menyebutkan, wacana relasi gender yang berkembang dalam  pembaruan  hukum  keluarga  muslim  tampaknya  berkisar  pada  relasi yang  tidak  membatasi  hak-hak  perempuan ( unrestricted ) dan  relasi  yang membatasinya (restricted)} 13 Relasi  yang  tidak  membatasi  memandang,  bahwa perempuan memiliki  hak dan kedudukan yang  setara dengan laki-laki  dalam hukum  keluarga.  Pandangan  ini  sekaligus  mempertegas  anggapan  bahwa relasi  laki-laki  dan  perempuan  dalam  hukum  keluarga  bukanlah  relasi  yang subordinatif,  tetapi  relasi  kesetaraan.  Pandangan  seperti  inilah  yang  pada gilirannya mendorong munculnya perubahan-perubahan  baik  liberal maupun moderat terhadap sejumlah ketentuan hukum keluarga. Sedangkan relasi yang membatasi  cenderung  menganggap  relasi  laki-laki  dan  perempuan  dalam hukum keluarga adalah relasi yang bersifat subordinatif, yang diakomodir oleh kalangan  konservatif.  Pandangan  ini  cenderung  mempertahankan  ketentuan- ketentuan hukum keluarga sebagaimana dalam fikih klasik. 14
Ada kecenderungan, bahwa wacana kesetaraan yang berkembang dalam pembaruan hukum keluarga muslim, adalah wacana kesetaraan, —meminjam istilah  Ratna  Megawangi—  bersifat  "matematis", fifty-fifty", atau  kesetaraan "indentik". Konsep kesetaraan seperti ini didasarkan pada asumsi bahwa laki- laki dan perempuan memiliki hak-hak dan kedudukan yang sama dalam segala aspck, sehingga kesetaraan yang diinginkan adalah kesetaraan yang sama rata antara keduanya. 15
Oleh  karena  itu,  pembaruan  hukum  keluarga  muslim  kadangkala melahirkan  perdebatan  di  kalagan  modernis-progresif  dan  tradisionalis- konservatif. Hal ini berkaitan dengan materi hukum yang dianggap out of date yang dilakukan dengan met ode-met ode tertentu.
Di  antara  aspck  yang  tersentuh  pembaharuan  dalam  hukum  keluarga adalah  poligami,  pencatatan  perkawinan,  dan  perceraian  Aspek-aspek  ini menarik  dan penting  untuk dikaji, karena sampai sekarang masalah poligami masih  menimbulkan  polemik.  Meski  begitu,  baik  aturan  poligami  maupun perceraian  yang  terumus  dalam  hukum  keluarga  muslim,  tidaklah  sama. Dalam aturan poligami misalnya, ada negara yang melarang secara tegas, ada juga melarang dengan syarat, sementara yang lain mencantumkan dalam taklik
Studi  terhadap  Perundang-undangan  Perkawinan  Muslim  Kontemporer  di  Indonesia  dan  Malaysia (Jakarta: INTS, 2002), h. 5.
13 Elizabeth  H.  White,  "  Legal  Reforms  as  an  Indication  of  Women's  Status  Indonesia  Muslim Nations",  dalam  Lois  Beck  dan  Nikkie  Kiddie  (ed.), Women  In  the  Muslim  World (ESA:  Havard University Press, 1978), h. 60 14 Ibid., h. 57-59.
15 Ralna  Megawangi, Membiarkan  Berbeda:  Sudut  Pandang  Baru  tentang  Relasi  Gender (Cet.      I Bandung: Mizan, 1999), h. 26-28.
talak. Begitu juga masalah pencatatan perkawinan selain merupakan hal baru, dan  telah  diatur  dalam  perundangan  hukum  keluarga,  masih  banyak masyarakat yang melakukan nikah sirri. Pencatatan perkawinan belum terlalu dianggap  penting,  padahal  ditujukan  untuk  mewujudkan  ketertiban perkawinan  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  melindungi  kesucian perkawinan dan secara khusus melindungi hak-hak perempuan dalam rumah tangga.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  persoalan  yang  perlu  dicermati  adalah aturan  tentang  poligami,  perceraian,  dan  pencatatan  perkawinan  di  negara Tunisia, Mesir, dan Indonesia. Masing-masing negara tersebut juga mempunyai mazhab yang berbeda, dan apakah dalam menetapkan aturan terkait poligami, perceraian,  dan  pencatatan  perkawinan,  merumuskan  aturan  yang  sama dengan mazhab yang dianutnya, ataukah justru sama sekali berbeda dengan mazhab  negara  yang  dianutnya.  Jika  dikaitkan  dengan  relasi  gender  dalam pembaruan hukum keluarganya, apakah termasuk dalam kategori kesetaraan identik ataukah kesetaraan kontekstual?
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan (Library  Research) yaitu penelitian  dengan  memakai  literatur-literatur  yang  berhubungan  dengan hukum keluarga, khususnya pembahasan poligami, perceraian, dan pencatatan perkawinan, dalam hukum keluarga Mesir, Tunisia, dan Indonesia. Sedangkan jenisnya adalah deskriptif komparatif, yaitu berusaha menggambarkan dengan jelas  dan  sistematis  masalah  penelitian,  kemudian  dilakukan  analisis  setiap pembahasan,  yaitu  konsep  poligami,  perceraian,  dan  pencatatan  perkawinan sebagaimana  diformulasikan  dalam  konsep  tradisional  disandingkan  dengan pembaruan  konsep  poligami,  peceraian,  dan  pencatatan  perkawinan  dalam hukum keluarga Mesir, Tunisia, dan Indonesia. Data yang terkumpul dan telah tersusun tersebut dianalisis sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang diangkat.  Dalam  kaitannya  deagan  penelitian  ini,  peneliti  berusaha menggambarkan  pembaruan  konsep  poligami,  perceraian,  dan  pencatatan perkawinan  di  dalam  perudang-undangan  di  Tunisia,  Mesir,  dan  Indonesia, dibandingkan  dengan  konsep  poligami,  perceraian,  dan  pencatatan perkawinan, dalam kitab-kitab fikih, dengan melihat konsep keberanjakkannya dari konsep tradisional.
Pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  Pendekatan Normatif, digunakan untuk melihat objek kajian dari perspektif nas (al-Qur'an dan  hadis),  pendapat  para  ahli  tafsir  baik  tradisional  maupun  kontemporer, sehingga  dapat  ditemukan  metode  dalam  mengusung  pembaruan  hukum keluarganya  dan  keberanjakkannya  dari  konsep  tradisional.  Pendekatan Yuridis,  melihat  objek  kajian  dalam  perspektif  undang-undang,  dan Pendekatan  Sosiologis,  untuk  melihat  faktor-faktor  sosiologis  yang mempengaruhi  konsep  aturan  poligami,  perceraian,  dan  pencatatan perkawinan, hukum keluarga baik di Mesir, Tunisia, dan Indonesia.
Data  yang  dikumpulkan  adalah  jenis  data  kualitatif,  karena  yang dijadikan  objek  penelitian  merupakan  konsepsi  pembaruan  hukum  yang  ada dalam  Perundang-undang  negara  Mesir,  Tunisia,  dan  Indonesia.  Jadi  teknik
pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dokumentasi yang merujuk pada undang-undang.

## II.   Aturan  Poligami,  Perceraian  dan  Pencatatan  Perkawinan  dalam  Hukum
Keluarga Mesir , Tunisia, dan Indonesia
1.    Tipologi Aturan Poligami dalam Hukum Keluarga Muslim
Islam  membolehkan  poligami,  tetapi  oleh  kaum  perempuan,  seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak dan martabat statusnya, dipandang sebagai  suatu  upaya  eksploitasi  kaum  hawa  demi  kebutuhan  biologis  kaum adam.  Sementara  bagi  kaum  adam  pada  umurnnya,  poligami  adalah  sesuatu yang  legal  dan  telah  dipraktikkan  oleh  Nabi  saw.  Meskipun  Nabi  saw. mempraktikkannya,  tetapi  dalam  perkembangannya,  beragam  pendapatpun mengemuka terkait keberadaan poligami tersebut.
Poligami  senantiasa  menjadi  wacana  yang  menarik  untuk  didiskusikan. Poligami  tidak  hanya  menjadi  obyek  perbincangan  dunia  Islam,  tetapi  juga barat.  Barat  sering  mengangkat  isu  poligami  sebagai  alat  untuk mendeskreditkan Islam. Barat menganggap poligami menjadi salah satu sebab kemunduran  dan  keterbelakangan  dunia  Islam.  Sementara  di  dunia  Islam, akibat  pengaruh  barat  pasca  kolonial,  muncul  diskursus  apakah  konsep poligami  dalam  al-Qur'an  (QS  al-Nisa'/4:3)  berlaku  secara  normatif  atau kontekstual.  Implikasinya,  di  dunia  Islam  terjadi  polarisasi  di  dalam menentukan kebijakan tentang poligami.
Menurut Tahir Mahmood setidaknya ada enam bentuk kontrol terhadap poligami, pertamz, menekankan ketentuan berlaku adil sebagaimana ditetapkan di  dalam  al-Qur'an, keduar, memberi  hak  kepada  istri  untuk  menyertakan pernyataan  anti  poligami  dalam  surat  perjanjian  perkawinan, ketigar, hams memperoleh izin lembaga peradilan, keempat, hak menjelaskan dan mengontrol dari lembaga perkawinan kepada pihak yang akan berpoligami, kelimtr, benar- benar  melarang  poligami,  dan keenam, memberikan  sanksi  pidana  bagi pelanggar  aturan  poligami. 16 Lalu  bagaimanakah  bentuk  kontrol  aturan poligami dalam hukum keluarga muslim, berikut paparannya.
Mesir  dengan  UU (Amandement  Law) No.  100  Tahun  1985,  menetapkan aturan  poligami  sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  11A  dan  pasal  23  A  yang intinya  adalah,  bahwa  poligami  dapat  menjadi  alasan  perceraian  bagi  istri dengan alasan poligami mengakibatkan kesusahan ekonomi, baik dicantumkan dalam  taklik  talak  maupun  tidak.  Di  samping  itu,  pengadilan  harus memberitahukan istri atau istri-istrinya tentang rencana poligami tersebut. Bagi yang  melanggar  aturan  ini  dapat  dihukum  dengan  hukuman  penjara,  atau denda, atau kedua-duanya. Begitu juga bagi pegawai pencatat yang lalai akan dihukum dan dinonaktifkan.
Adapun  bentuk  kontrol  aturan  poligami  dalam  hukum  keluarga  Mesir menurut  teori  Tahir  Mahmood  adalah  selain  melalui  lembaga  peradilan,
16 Tahir Mahmood, Family Law in the Muslim World (New Dehli: The Indian Law Institute, 1972), h. 275-278. Selanjutnya disebut Family.
kontrol  melalui  lembaga  taklik  talak,  lembaga  perkawinan  juga  memberikan sanksi, baik dengan membayar denda juga sanksi pidana.
Poligami dalam hukum keluarga Tunisia dirumuskan dalam pasal 18 No. 66  Tahun  1956,  bahwa  poligami  adalah  hal  yang  dilarang.  Ditegaskan  pula bahwa orang yang melakukan poligami, padahal ia masih terikat perkawinan dengan  istrinya,  dapat  dipidana.  Ancaman  pidananya  ialah  pidana  kurungan selama  satu  tahun  atau  pidana  denda  sebesar  240.000 malims atau  kombinasi pidana kurungan dan pidana denda tersebut. Berdasarkan pasal di atas jelaslah bahwa  dalam  hukum  keluarga  Tunisia,  poligami  merupakan  tindak  pidana yang  dapat  diancam  dengan  pidana,  baik  pidana  kurungan,  pidana  denda maupun kombinasi pidana kurungan dan pidana denda.
Alasan  yang  digunakan  Tunisia  melarang  poligami  ada  dua; pertama, institusi  budak  dan  poligami  hanya  boleh  pada  masa  perkembangan,  tetapi dilarang  setelah  menjadi  masyarakat  berbudaya. Kedua, al-Nisa/4:3,  yang menetapkan  bahwa  syarat  mutlak  seorang  suami  boleh  poligami  kalau  dapat berlaku  adil  terhadap  istri-istrinya.  Sementara  fakta  sejarah  membuktikan hanya Nabi yang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. 17
Senada  dengan  itu,  Esposito  menyebutkan  bahwa  alasan  pemerintah Tunisia  melarang  poligami  karena;  (L)  poligami,  sebagaimana  perbudakan, merupakan institusi yang selamanya tidak diterima mayoritas umat manusia di manapun;  (2)  Ideal  al-Qur'an  tentang  perkawinan  adalah  monogami. 18 Lebih lanjut  Esposito  menjelaskan,  pandangan  Muhammad  Abduh  tentang  ayat poligami dirujuk oleh pemerintah Tunisia.  Menurut Abduh, al-Qur'an (QS al- Nisa'/4:3)  memberi  izin  untuk  beristri  lebih  dari  satu  secara  serius  telah dibatasi oleh al-Qur'an sendiri (QS al-Nisa'/4:129). Dengan demikian, ideal al- Qur'an adalah monogami. Lebih dari itu, syarat yang diajukan, supaya suami berlaku  adil  terhadap  istri-istrinya,  adalah  suatu  kondisi  yang  sangat  sulit, bahkan  tidak  mungkin  dapat  terealisasi  dengan  sepenuhnya. 19 David  Pearl sebagaimana  dikutip  Khoiruddin  menilai,  Tunisia  tetap  melandaskan penetapan  larangan  poligami  pada  al-Qur'an,  karena  Tunisia  ingin  modern tetapi  tetap  ingin  berada  pada  korldoi  agama. 20 Adapun  bentuk  kontrol  di Tunisia  apabila  merujuk  pada  pendapat  Tahir  Mahmood,  selain  melarang poligami  secara  mutlak  juga  memberikan  sanksi  pidana  bagi  yang melanggarnya.
Di Indonesia, prinsip  perkawinan adalah  monogami. 21 Namun demikian
17 Tahir Mahmood, Family, h. 63 18 John L. Esposito, Women in Muslim Family Law (New York: Syracrus University Press, 1982), h. 92. n Ibid,h. 93. 19 ibid 20 Khoiruddin  Nasution, Status  Wanita  di  Asia  Tenggara:  Studi  Terhadap  Penmdang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (Jakarta: INIS, 2002), h. 122. Selanjutnya disebut Status.
21 UU  RI  No.  1/1974  tentang  Perkawinan  pasal  3  (1):  "Pada  asasnya  pada  suatu  perkawinan, seorang  laki-laki  hanya  boleh  mempunyai  seorang  istri.  Seorang  perempuan  hanya  boleh
masih  ada  kemungkinan  untuk  poligami, 22 maksimal  empat  orang. 23 Untuk melakukan  poligami  harus  ada  izin  dari  pengadilan 24 .  Sebaliknya  bila  tanpa izin  maka  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Bagi  PNS  yang  akan berpoligami,  wajib  memperoleh  izin  lebih  dahulu  dari  Pejabat, 25 dan  PNS perempuan tidak diizinkan menjadi istri yang kedua/ ketiga/ keempat. 26
Izin  beristri  lebih  dari  seorang,  termasuk  PNS,  hanya  dapat  diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif, dan ketiga syarat  komulatif. 27 Adapun  syaral-syarat  alternatif  dimaksud  adalah  :  (a)  Istri tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya;  (b)  Istri  mendapat  cacat  badan  atau penyakit yang  tidak  dapat  disembuhkan;  dan  (c)  Istri  tidak  dapat melahirkan keturunan. 28 Sedang  syarat  komulatif  adalah  :  (a)  Adanya  persetujuan  tertulis dari  istri/  istri-istri;  (b)  Adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin keperluan  hidup  istri-istri  dan  anak-anak  mereka;  dan  (c)  Adanya  jaminan tertulis  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap  istri-istri  dan  anak-  anak mereka. 29 Persetujuan istri harus dipertegas di Pengadilan. 30
Bentuk kontrol aturan poligami dalam hukum keluarga di Indonesia bila mengacu  pada  pendapat  Tahir  Mahmood  adalah  melalui  lembaga  peradilan, yakni poligami boleh dilakukan setelah terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan baik itu syarat altematif maupun syarat komulatif.
Dari pemaparan tentang aturan poligami di beberapa negara muslim yang telah diuraikan tersebut, dapat  disimpulkan sebagai berikut. Pertama, Tunisia,
mempunyai seorang suami." 22 UU RI No. 1/1974 tentang Perkawinan pasal 3 (2): "Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang  suami  untuk  beristri  lebih  dari  seorang  apabila  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan."
23 Pasal 55 KHI (1): "Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sarapai empat orang istri."
24 UU RI No. 1/1974 tentang Perkawinan pasal 3 (2) dan KHI pasal 56 (2): "Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan agama."
25 PP RI No. 45 Tahun 1990 pasal 4 (1): " Pegawai Negeri Sipil Laki-Iaki yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat."
26 PP RI No. 10/1983 pasal 4 (2); PP No. 45 Tahun 1990 perubahan no. 2 (2): 'Pegawai Negeri Sipil Perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri yang kedua/ ketiga/ keempat."
27 PP RI No. 10/1983 pasal 10 (1): "Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh  Pejabat  apabila  memenuhi  sekurang-kurangnya  salah  satu  syarat  alternative,  dan  ketiga syarat komulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini."
28 UU RI No. 1/1974 pasal 4 (2); PP No. 9/ 1975 pasal 41 huruf a; PP RI No. 10/1983 pasal 10 (2); dan KHI Pasal 57 ayat (2).
29 UV RI No. 1/1974 pasal 5 ; PP RI No. 9/ 1975 pasal 41 huruf b dan c; PP RI No. 10/1983 pasal 10 (3); dan KHI Pasal 58 ayat (1)
30 KHI pasal 58 (2): Dengan tidak mengurangi pasal 41 huruf b peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, persetujuan istri/istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah  ada  persetujuan  tertulis,  persetujuan  itu  dipertegas  dengan  persetujuan  lisan  istri  pada sidang  Pengadilan  Agama.  Persetujuan  yang  dimaksud  tidak  diperlukan  bagi  seorang  suami apabila  istri  /istri-istrinya  tidak  mungkin  dimintai  persetujuannya  dan  tidak  dapat  menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun  atau  karena  sebab-sebab  Iainnya  yang  perlu  mendapat  penilaian  dari  hakim  pengadilan agama.
melarang  poligami  dengan  alasan  mustahil  seorang  suami  berlaku  adil terhadap istri-istrinya, padahal kriteria mampu berlaku adil ini menjadi syarat mutlak  agar  suami  boleh  berpoligami.  Bagi  yang  melanggar  aturan  ini  dapat dikenakan sanksi, baik pidana maupun denda.
Kedua, dari  bunyi  pasal-pasal  tentang  aturan  poligami  tersebut,  terlihat bahwa  konsep  taklik  talak  sedemikian  diperluas  penerapannya  dalam  UU sebagaimana  disebutkan  sebelumnya.  Adanya  perluasan  konsep  taklik  talak merupakan  salah  satu  cara  untuk  melakukan  pembatasan  praktik  poligami yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terlihat dalam rumusan at uran poligami baik di Mcsir maupun di Indonesia.
Ketiga, dalam  aturan  poligami  dalam  hukum  keluarga  tersebut,  peranan pengadilan  dan  hakim  demikian  besar,  baik  dalam  rangka  melarang  maupun untuk memperkecil peluang terjadinya poligami. Karena poligami hanya akan terjadi jika izin untuk melakukan poligami dikeluarkan oleh pengadilan, dalam artian dilakukan melalui proses sidang di pengadilan.
Paparan-paparan  tersebut  menegaskan,  bahwa  hukum  keluarga  muslim mempersulit  bolehnya  poligami,  hanya  saja  cara  yang  digunakan  berbeda antara satu negara dengan negara lain. Perbedaan itu, di samping karena faktor sosial yang  berbeda, juga karena perbedaan kebutuhan dan tuntutan. Sebagai tambahan,  aturan  hukum  keluarga  satu  atau  sejumlah  negara  dapat  juga mempengaruhi  isi  atau  aturan  hukum  keluarga  di  negara  lain.  Karena  itu, pengaruh  negara  tertentu  menjadi  faktor  lain  dalam  merumuskan  aturan tentang  poligami.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  penyusunan  hukum  keluarga suatu  negara,  biasanya  bersumber  dari  hukum  keluarga  lain.  Sebagai  contoh, hukum keluarga Mesir menjadi salah satu sumber rujukan dalam penyusunan hukum  keluarga  di  Syria,  begitu  pula  sebaliknya,  sementara  untuk  hukum keluarga Tunisia selain bersumber dari mazhab yang dianutnya, juga merujuk pada hukum keluarga Mesir, Yordania, Syria, dan Turki.
Khoiruddin  memilah  aturan  poligami  ke  dalam  beberapa  kelompok:  (1) poligami dilarang secara mutlak, (2) dikenakan hukuman bagi yang melanggar aturan  poligami,  (3)  poligami  harus  ada  izin  dari  pengadilan,  (4)  poligami dapat menjadi alasan cerai, dan (5) boleh poligami secara mutlak. 31
Sedang  menurut  Tahir  Mahmood  dapat  dikelompokkan  menjadi  enam kelompok; (1) boleh poligami secara mutlak, (2) poligami dapat menjadi alasan cerai, (3) poligami harus ada izin dari Pengadilan, (4) pembatasan lewat kontrol sosial,  (5)  poligami  dilarang  secara  mutlak,  dan  (6)  dikenakan  hukuman  bagi yang melanggar aturan tentang poligami. 32
Apabila mengacu aturan poligami sebagaimana dikemukakan Khoiruddin Nasution,  maka  Tunisia  masuk  dalam  kelompok  pertama,  yakni  poligami dilarang  secara  mutlak.  Namim  demikian,    untuk  Tunisia,  selain  dapat dimasukkan dalam kelompok pertama, bisa juga
Sementara  untuk  Mesir  dan  Indonesia,  bila  mengacu  pada  teori
31 Khoiruddin Nasution, Status, h. 127. 32 Tahir Mahmood, Family, h. 275-278.
Khoiruddin  Nasution  tentang  pemilahan  aturan  poligami  di  negara-negara muslim,  maka  negara-negara  tersoblll  secara  umum  bisa  dimasukkan  dalam kelompok  ketiga,  yakni  poligami  harus  ada  izin  dun  pengadilan.  Selain dimasukkan  ke  dalam  kelompok  tiga,  Mesir  bisa  juga  dimasukkan  kc  dalam kelompok kedua, yakni akan dikenakan hukuman bagi yang melanggar aturan poligami  dan  juga  kelompok  empat,  yakni  poligami  bisa  menjadi  alasan perceraian, baik dicantumkan dalam taklik talak maupun tidak.
Berdasar teori yang diajukan oleh Tahir Mahmood, maka Tunisia masuk dalam  kelompok  yang  kelima,  yaitu  poligami  dilarang  secara  mutlak.  Selain dimasukkan dalam kelompok yang melarang poligami secara mutlak, berdasar teori  Tahir  Mahmood  tersebut,  Tunisia  bisa  dimasukkan  ke  dalam  kelompok enam yakni memberikan sanksi hukuman bagi pelaku yang melanggar aturan tentang poligami.
Sedangkan  untuk  Indonesia,  dapat  dikelompokkan  pada  kelompok ketiga,  yakni  poligami  harus  ada  izin  dari  pengadilan,  dengan  syarat-syarat yang lebih diperketat terutama bagi Pegawai Negeri Sipil, karena selain harus mendapatkan izin dari istri pertama, juga harus mendapatkan izin dari atasan.
Penjelasan  tersebut  memberikan  gambaran,  bahwa  variasi  aturan poligami yang  dikelompokkan baik  oleh Khoiruddin Nasution  maupun Tahir Mahmood pada dasarnya adalah sama, hanya urutan saja yang membedakan. Misalnya  untuk  urutan  pertama  Khoiruddin  mengelompokkan  poligami dilarang  secara  mutlak,  sementara  nomor  unit  satu  Tahir  Mahmood memasukkan boleh poligami secara mutlak, dan sebagainya. Namun demikian, Tahir  Mahmood  menambahkan  satu  hal  lagi  variasi  aturan  poligami  dalam hukum  keluarga  di  dunia  Islam,  yakni  pembatasan  poligami  melalui  kontrol sosial, sementara Khoiruddin Nasution tidak ada menyebutkan hal tersebut.
2. Tipologi Aturan Perceraian dalam Hukum Keluarga Muslim
Perceraian  merupakan  sebutan  untuk  melepaskan  ikatan  pernikahan. Perceraian  diperbolehkan  dalam  Islam  karena  pernikahan  dianggap  sebagai sebuah kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehcndak keduanya atau karena  kehendak  salah  satu  pihak.  Bertentangan  dengan  kepercayaan  umum, Islam  juga  memperblehkan  perempuan  mempunyai  hak  cerai.  Seorang perempuan dapat membatalkan pernikahannya dalam bentuk perceraian yang dikenal dengan khulu'. 33
Dalam  masalah  perceraian,  hukum  Islam  memperlakukan  perempuan jauh lebih baik, karena pada masa pra-Islam suami bebas menceraikan istrinya tanpa  batas  maksimal,  sementara  istri  tidak  mempunyai  hak  cerai.  Dengan ungkapan  lain,  Anderson  mencatat,  sebelum  kedatangan  Islam,  perempuan tidak mempunyai wewenang untuk mentalak dan juga tidak mempunyai hak untuk  menceraikan  dirinya  dari  suaminya,  kecuali  suami  memberikan  hak talak itu. Dengan kedatangan Islam, terjadilah perubahan dalam konsep talak. Perubahan  tersebut  bertujuan  untuk  membatasi  hak  talak  suami,  dan
selanjutnya  memberikan  hak  kepada  istri  untuk  mendapatkan  hak  talak berdasarkan pada pertimbangan yang logis dan bukan bersifat sepihak. 34
Upaya  mereformasi  hukum  keluarga,  di  negara  muslim  tetap mempertahankan  hak  suami  untuk  menceraikan  istrinya  sembari  memberi kebebasan  yang  lebih  besar  kepada  kaum  perempuan  untuk  meminta  cerai dalam  kasus  kekerasan,  suami  menderita  sakit  yang  tidak  bisa  disembuhkan, tidak diberi nafkah, suami menikah lagi (poligami) dan ditinggal pergi. Namun demikian,  perubahan  signifikan  yang  terlihat  dalam  hukum  keluarga  muslim terkait aturan perceraian adalah, perceraian hanya akan terjadi bila dilakukan melalui  sidang  pengadilan.  Untuk  lebih  jelasnya,  berikut  gambaran  bebeiapa aturan perceraian dalam hukum keluarga muslim.
Hukum  keluarga  Mesir  pasal  1  UU  No.  25  Tahun  1929  diamandemen dengan UU No. 100 Tahun 1985 menyebutkan: "Talak yang diucapkan seorang suami dalam keadaan mabuk atau di bawah tekanan tidak sah." 35 Begitu juga talak yang dilakukan dengan main-main tidak sail. 36 Talak tiga dianggap hanya sebagai talak satu. 37 Setiap talak dapat dirujuk kecuali talaktiga. 38
Istri dapat meminta cerai kepada suaminya jika suaminya menderita sakit yang  kronik,  gila,  dan  tidak  mungkin  disembuhkan,  si  istri  tidak  mengetahui penyakit  tersebut  sebelumnya,  dan  hubungan  perkawinan  tidak  mungkin dilanjutkan dalam keadaan seperti ini 39 . Bubarnya perkawinan atas permintaan istri akibat sakitnya suami harus dibuktikan dengan surat dokter. 40
Perubahan  yang  paling  menonjol  dari  UU  sebelumnya  adalah  bahwa perceraian  harus  dicatatkan  dalam  sebuah  sertifikat  yang  ditandatangani notaris yang berwenang, dan akibat-akibat yang lahir dari perceraian terhitung sejak  adanya  sertifikat  tersebut. 41 Kemudian  ayat  selanjutnya  menjelaskan bahwa poligami dapat menjadi alasan perceraian. 42
34 J.N.D. Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, terj. Machnun Husein (Surabaya: Amapress, 1990), h. 50
35 Pasal 2 UU Mesir No. 25 Tahun 1929 diamandemen dengan UU Mesir No. 100 Tahun 1985.
36 Pasal 2 UU Mesir No. 25 Tahun 1929 diamandemen dengan UU Mesir No. 100 Tahun 1985.. 37 Pasal 3 UU Mesir No. 25 Tahun 1929
38 Pasal 5 UU Mesir No. 100 Tahun 1985.
39 Pasal 9 UU Mesir No. 100 Tahun 1985.
40 Pasal 11 UU Mesir No. 100 Tahun 1985.
41 UU Mesir No. 100 Tahun 1985 pasal 5: " Perceraian harus dicatatkan dalam sebuah sertifikat yam ditandatangani notaris yang berwenang, selama tiga puluh hari setelah terjadi perceraian. Keberadaan pihak istri harus diperhatikan kalau hadir pada waktu membuat sertifikat. Kalau tidak  hadir,  istri  harus  dikirimi  salinai  sertifikat  dan  pihak-pihak  lain  yang  dianggap  penting sesuai  dengan  prosedur  yang  ada,  dan  harus  ditetapkan  olel  Menteri  Kehakiman.  Akibat perceraian terhitung dari tanggal sertifikat tersebut. Dawoud El Alami dan Doreei HinchdifTe, Op. Cit, h. 56. 42 UU  Mesir  No.  100  Tahun  1985  pasal  11  a:  "...istri  yang  suaminya  poligami  dapat  menjadi alasai  perceraian,  kalau  dengan  poligami  tersebut  terjadi  kemadlaratan  yang  mengakibatkan tidak  dapat  hidup  bersarm  meskipun  dalam  akad  nikah  tidak  ditulis  sebagai  taklik  talak. Adapun masa tenggang yang diberikan kepada isli untuk menetapkan sikap adalah satu tahun. Sejalan dengan itu, perempuan yang dinikahi seorang suami  yan  ternyata  sudah  mempunyai istri yang sebelumnya tidak diketahui, dapat menjadi alasan perceraian.
Hal  lain  yang  menarik dalam hukum  ke/uarga  Mesir  adalah dimunculkannya Judicial  Khulu', yaitu khulu' oleh  hakim  atas  permintaan sepihak dari istri berdasarkan alasan-alasan yang ada.
Ada  dua  langkah  penting  yang  diambil  dalam  hukum  keluarga  Mesir terkait Judicial Khulu' adalah pertama, memberi wewenang hukum kepada istri untuk menuntut talak secara sepihak di pengadilan, tanpa mesti menunjukkan kesalahan  suami  dan  tanpa  persetujuan  suami;  dan kedua, untuk  menetapkan bayaran  yang  harus  diberikan  kepada  suami,  yaitu  pengembalian  mahar  apa pun  yang  sudah  diterimanya-  di  samping  menanggalkan  hak-haknya  yang belum  ditunaikan.  Dengan  demikian,  ketentuan  tersebut  menyatakan  bahwa, ketika  seorang  suami  menolak  untuk  menyetujui  perceraian  berdasarkan kesepakatan bersama, istri meminta pengadilan untuk mengeluarkan putusan cerai,  dengan  mencantumkan  dalam  permohonannya  pernyataan-pernyataan resmi  tertentu  mengenai  ketidakmungkinan  perkawinan  diteruskan,  dan mengembalikan  mahar  yang  telah  diterima  sekaligus  menanggalkan  hak-hak finansial yang belum ditunaikan. 43
Perceraian  dalam  hukum  keluarga  Tunisia  adalah  bubarnya  perjanjian perkawinan. 44 Perceraian  yang  disampaikan  secara  sepihak  tidak  dapat berakibat jatuhnya talak. 45 Perceraian dapat berlaku secara pasti dan efektif bila diputuskan oleh pengadilan, 46 setelah hakim lebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil 47 Suami dilarang menikah lagi dengan istri yang ditalak dengan talak tiga. 48 Sebelumnya, pasal 14 menyebutkan bahwa talak tiga sebagai halangan yang bersifat permanen untuk pernikahan. Perceraian hanya akan  terjadi  jika  ada  persetujuan  dari  kedua  belah  pihak. 49 Istri  boleh  minta cerai  tanpa  alasan  hukum  dengan  syarat  membayar  uang  kompensasi  yang jumlahnya sesuai dengan ketetapan hakim. 50
Di  Indonesia,  perceraian  atau  putusnya  perkawinan  diatur  dalam UU Perkawinan No. 1/ 1974 dan KHI. Menurut KHI Pasal 113 perkawinan dapat putus karena 1) Kematian; 2) Perceraian, dan 3) Atas putusan pengadilan. Talak adalah  ikrar  suami  di  hadapan  sidang  pengadilan  agama  yang  menjadi  salah satu  sebab  putusnya  perkawinan,  dengan  cara  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  129,  130,  dan  131  Kompilasi  Hukum  Islam. 51 Perceraian  hanya  dapat
43 Lynn  Welcham, Women  and  Muslim  Family  Laws  in  Arab  States;  a  Comparative  Overview  of textual Development and Advocacy (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007), h. 113. 44 Pasal 29 UU Tunisia No. 40 Tahun 1957.
45 Pasal 31 UU Tunisia No. 40 Tahun 1957, " Perceraian hanya terjadi atas persetujuan kedua belah pihak."
46 Pasal 31 UU Tunisia No. 40 Tahun 1957
47 Pasal 32 UU Tunisia No. 40 Tahun 1957
48 Pasal 19 UU Tunisia No. 40 Tahun 1957 49 Pasal 31 (b) UU Tunisia No. 40 Tahun 1957 50 Pasal  31  (c)  UU  Tunisia  No.  40  Tahun  1957,  "  Bahwa  perceraian  dapat  terjadi...(c)  baik permintaan  suami  maupun  istri.  Dalam  hal  ini  hakim  akan  menetapkan  jumlah  uang kompensasi  yang  harus  dibayar  suami  kepada  istrinya  dalam  kasus  pertama,  atau  yang  harus dibayar istri kepada suaminya dalam kasus kedua.
dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama,  setelah  Pengadilan  Agama tersebut  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak. 52 Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai. 53 Perkawinan dapat dibatalkan kalau para pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  perkawinan.  Adapun  alasan-alasan perceraian  termuat  dalam  pasal  39  ayat  1  UU  No.  1  /  1974,  antara  lain  di antaranya,  adalah  suami  melanggar  taklik  talak.  Khuluk  diatur  dalam  pasal pasal  124  KHI:  "Khuluk  harus  berdasarkan  atas  alasan  perceraian  sesuai dengan  pasal  116."  Pasal  ini  menegaskan,  bahwa  seorang  istri  dapat mengajukan  perceraian  jika  memang  ada  alasan  yang  dibenarkan  sesuai dengan pasal 116 sebagaimana tersebut di atas.
Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad  nikah  yang  dicantumkan  dalam  akta  nikah  berupa  janji  talak  yang digantungkan  kepada  suatu  keadaan  tertentu  yang  mungkin  terjadi  di  masa yang akan datang.
Masalah taklik talak dan/atau perjanjian perkawinan dicantumkan dalam Perundang-Undangan  Perkawinan  Indonesia,  yakni  dalam  UU  No.  1  tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam UU No. 1 tahun  1974  dicantumkan  pada  Bab  V,  pasal  29,  sementara  dalam  KHI dicantumkan  pada  Bab  VII  pasal  45  s/d  52.  Talak  adalah  ikrar  suami  di hadapan  sidang  pengadilan  agama  yang  menjadi  salah  satu  sebab  putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 Kompilasi Hukum Islam. 54
Dari  pemaparan  aturan  perceraian  sebagaimana  dirumuskan  dalam hukum  keluarga  Mesir,  Tunisia,  dan  Indonesia  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa;
Pertama, secara umum semua hukum keluarga tersebut mengatur bahwa perceraian  hanya  akan  terjadi  bila  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan agama, di luar sidang pengadilan agama perceraian tidak akan diakui. Kedua, perceraian  hanya  akan  terjadi  jika  ada  kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak, sebagaimana  dirumuskan  dalam  hukum  keluarga  Mesir  dan  Tunisia.  Hal  ini tentu  berbeda  dengan  konsep  fikih  bahwa  meskipun  tanpa  persetujuan  sang istri talak tetap bisa jatuh karena hak talak mutlak di tangan suami.
Ketiga, terjadi  perluasan  konsep  taklik  talak,  bahwa  taklik  talak  dapat menjadi  alasan  terjadinya  perceraian,  asalkan  tidak  bertentangan  dengan hukum  Islam.  Sebagaimana  tergambar  dalam  rumusan  hukum  keluarga Indonesia.
Keempat, konsep khuluk masih ditemukan dalam aturan hukum keluarga Islam,  yakni  istri  boleh  mengajukan  cerai  dengan  membayar  sejumlah  uang yang ditetapkan pengadilan, seperti dalam hukum keluarga Tunisia Pasal 31, " Bahwa  perceraian  dapat  terjadi...(c)  baik  permintaan  suami  maupun  istri.
52 Pasal II5 KHI dan Pasal 39ayat 1 UU RINo. I / 1974 TentangPerkawinan 53 Pasal 114 KHI
Dalam  hal  ini  hakim  akan  menetapkan  jumlah  uang  kompensasi  yang  harus dibayar suami kepada istrinya dalam kasus pertama, atau yang harus dibayar istri kepada suaminya dalam kasus kedua; hukum keluarga di Indonesia (KHI) pasal 124 dan 161, pasal 20 UU Mesir Tahun 2000.
Kelima, talak  yang  diucapkan  dengan  berbilang,  tetap  dianggap  sebagai talak  satu,  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Hukum  Keluarga  Mesir  dan Tunisia, bahwa talak yang diucapkan tiga kali tetap jatuh talak satu.
Kccnam, akibat  talak  tiga,  bahwa  suami  dilarang  menikah  lagi  dengan mantan  istrinya  kecuali  mantan  istri  telah  menikah  lagi  dengan  laki-laki  lain dan telah habis masa iddahnya Hal ini terlihat dalam hukum keluarga Tunisia dan Indonesia.
Menurut  Tahir  Mahmood,  aturan  perceraian  dalam  hukum  keluarga muslim dapal dipetakan menjadi enam kelompok, yaitu: (i) intervensi lembaga peradilan;  (ii)  intervensi  peranan  mediator;  (iii)  pembatasan  perceraian  secara tidak langsung; (iv) penghapusan formul; talak tiga; (v) talak yang tidak dapat dirujuk; dan (vi) kontrol melalui kompensasi. 55
Aturan  perceraian  dalam  hukum  keluarga  muslim  tersebut  apabila dihubungkan  dengan  pemetaan  aturan  perceraian  sebagaimana  diungkapkan Tahir Mahmood, dapat disimpulkan sebagai berikut.
Pertama, perceraian  hanya  terjadi  jika  dilakukan  di  depan  pengadilan, maka  unliik  hukum  keluarga  Tunisia,  Mesir  dan  Indonesia  masuk  dalam kelompok  ini,  bahwa  perceraian  hanya  akan  terjadi  jika  dilakukan  di  depan sidang  pengadilan,  dalam  artian  perceraian  akan  terjadi  karena  adanya intervensi  dari  pihak  pengadilan.  Tanpa  ada  campur  tangan  pengadilan, perceraian tidak akan terjadi.
Kedua, intervensi  mediator  dalam  proses  perceraian  tergambar  dalam aturan perceraian dalam hukum keluarga Tunisia pasal 32 dan KHI pasal 115. Artinya,  sebelum  proses  perceraian  terjadi  mediator  berperan  aktif  untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ketika rekonsiliasi tidak berhasil, baru hakim dapat bertindak untuk memutuskan perceraian tersebut.
Ketiga, pembatasan talak oleh suami secara tidak langsung, hal ini terlihat dalam  pasal  yang  menjelaskan  bahwa  talak  tidak  akan  jatuh  jika  diucapkan dalam  kondisi  marah,  di  bawah  tekanan,  maupun  main-main,  sebagaimana tergambar dalam pasal 2 hukum keluarga Mesir No. 25 Tahun 1929. Begitu juga talak tidak akan jatuh jika diucapkan tanpa niat, terlihat dalam pasal 2 dalam hukum  keluarga  Mesir.  Apa  yang  dirumuskan  baik  dalam  hukum  keluarga Mesir  tersebut  berbeda  dengan  pendapat  mazhab  yang  dianutnya,  yaitu mazhab  Hanafi.  Menurut  mazhab  Hanafi,  talak  yang  dijatuhkan  dalam keadaan  terpaksa  adalah  sah. 56 Begitu  juga  talak  yang  dijatuhkan  dalam keadaan main-main adalah sah. 57
Keempat, penghapusan formula talak tiga, terlihat dalam aturan perceraian
55 Tahir Mahmood, Familiy, h. 278-284.
56 Jawad Muggniyah, Fiqh Lima Mazhab ^Jakarta: Lentera, 1999), b. 442
dalam pasal 19 UU No. 40 Tahun 1957 hukum keluarga di Tunisia dan pasal 3 UU Mesir No. 25 Tahun 1929, bahwa talak yang diucapkan tiga kali tetap akan jatuh talak satu. Bahkan dalam hukum keluarga Tunisia dijelaskan bahwa talak tiga merupakan halangan yang bersifat permanen untuk menikah lagi.
Kelima, semua  talak  dapat  dirujuk,  bahwa  suami  dapat  rujuk  kembali dengan bekas istrinya selama dalam masa idah. Adapun talak yang tidak dapat dirujuk adalah talak tiga, talak yang terjadi sebelum persetubuhan, talak akibat khuluk,  talak  yang  dijatuhkan  pengadilan,  talak  karena  salah  satu  pihak menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Hat ini terlihat dalam aturan dalam hukum keluarga di Tunisia dan Indonesia.
Keenam, kontrol  perceraian  melalui  kompensasi/pembayaran  ganti  rugi. Hal  ini  terlihat  dalam  aturan  perceraian  hukum  keluarga  di  Tunisia  dan Indonesia.
3. Tipologi Aturan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Keluarga Muslim Pencatatan Perkawinan dalam hukum keluarga Mesir diatur dalam pasal 11  A  UU  No.  25  Tahun  1929  yang  diamandemen  dengan  UU  No.  100  Tahun 1985 disebutkan bahwa "seseorang  yang  akan menikah harus mengumumkan status  pernikahannya  dalam  pencatatan  perkawinan.  Seorang  laki-laki  yang akan menikah lagi harus mencantumkan nama dan alamat istri pertamanya..." 58 Kemudian  dalam  pasal  23  A  disebutkan  "...seorang  laki-laki  yang membuat  kcterangan  palsu  tentang  status  perkawinannya  atau  keberadaan istri-istrinya,  atau  perceraian  istrinya,  melanggar  ketentuan  sebagaimana disebutkan dalam  pasal 11 A  akan dihukum penjara selama enam bulan atau denda  sekitar  200  pounds.  Pegawai  pencatat  nikah  yang  lalai  menjalankan tugasnya  akan  dipenjara  selama  satu  tahun  dan  didenda  sebesar  50  pounds. Dia  juga  akan  diberhentikan  atau  ditunda  kenaikan  pangkatnya  selama  satu tahun." 59
Pencatatan dalam hukum keluarga Tunisia diatur dalam pasal 4 UU No. 40  Tahun  1957  yang  telah  diperbarui  tahun  1962,  1964,  1966,  dan  1981 disebutkan:  "Perkawinan  seharusnya  dibuktikan  dengan  catatan  resmi. Perkawinan yang dilakukan di luar pengadilan seharusnya dibuktikan dengan cara  yang  berlaku  di  Tunisia,  yakni  sesuai  dengan  peraturan  tentang  akad nikah. 60
Hukum  keluarga  Tunisia  menetapkan,  perkawinan  hanya  dapat dibuktikan  dengan  catatan  resmi  dari  pemerintah {official  document), sesuai dengan UU Tunisia No. 40 Tahun 1957, kemudian diperbarui tahun 1962, 1964, dan  1981,  pasal  4,  "Perkawinan  seharusnya  dibuktikan  dengan  catatan  resmi. Perkawinan yang dilakukan di luar pengadilan seharusnya dibuktikan dengan cara  yang  berlaku  di  Tunisia,  yakni  sesuai  dengan  peraturan  tentang  akad nikah."
Di Indonesia, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan secara umum,
58 Pasal 11A UU Mesir No. 25 Tahun 1925, amandemen UU No. 100 Tahun 1985
59 Pasal 23 UU Mesir No. 25 Tahun 1925, amandemen UUNo. 100Tahunl985 60 Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, op. cit., h. 240.

## diatur dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 2 disebutkan:
(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Walaupun  di  dalam  undang-undang  perkawinan,  masalah  pencatatan perkawinan  ini  hanya  diatur  oleh  satu  ayat,  namun  masalah  pencatatan  ini sangat dominan. Hal ini akan tampak dengan jelas dalam tata cara perkawinan yang  semuanya  berhubungan  dengan  pencatatan.  Lebih  lanjut,  di  dalam  PP Nomor  9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan  undang-undang  perkawinan  pada pasal  2  ayat  (1):  "Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan perkawinannya  menurut  agama  Islam,  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk".  Lebih  lanjut  dalam  pasal  3  ayat  1 dinyatakan:  "Setiap  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan memberitahukan  kehendaknya  kepada  Pegawai  Pencatat  di  tempat perkawinan akan dilangsungkan".
Selanjutnya  pasal  6  peraturan  pemerintah  No.  9/  1975  mengatur  (1) Pegawai  Pencatat  yang  menerima  pemberitahuan  kehendak  melangsungkan perkawinan,  meneliti  apakah  syarat-syarat  perkawinan  telah  dipenuhi  dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
Dengan  demikian,  perkawinan  baru  dianggap  sempurna,  jika  telah memenuhi  syarat  dan  rukun  hukum  Islam  dan  telah  dicatat  oleh  Pegawai Pencatat  Nikah  yang  berwenang.  Hal  ini  diperkuat  oleh  aturan  lain  yang mengatur  tentang  pencatatan  nikah  baik  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.
9/1975 maupun dalam KHI pasal 5 dan 6 berikut.
Pasal 5 KHI:
(1)  Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam,  setiap perkawinan ham
dicatat.
(2)  Pencatatan  perkawinan  tersebut  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  Pegawai Pencatat  N/luli  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor 22 Tahun 1946 jo Undanj undang Nomor 32 Tahun 1954. Selanjutnya pada pasal 6 ditegaskan :
(1) Untuk  memenuhi  ketentuan  pada  pasal  5,  setiap  perkawinan  harus dilangsungkan  dl  hadapan  dan  di  bawah  pengawasan  Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  pengawasan  Pegawai  Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
Rumusan  pasal  5  dan  6  KHI  tersebut  semakin  menegaskan  bahwa pencatatan  perkawinan  merupakan  suatu  keharusan,  dan  perkawinan  yang tidak  dicatatkan  atau  dilakukan  di  luar  pegawai  pencatat  nikah  tidak  akan mempunyai kekuatan hukum.
Walaupun  secara  ideal,  perkawinan  baru  dianggap  sempurna  apabila telah  memenuhi  syarat  materiil  dan  formil  yang  telah  ditentukan,  namun realita  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  masih  menempatkan  pencatatan perkawinan  sebagai  sesuatu  yang  kurang  penting.  Hal  ini  ditandai  dengan masih  banyaknya  praktek  nikah siiri. Pada  dasarnya,  perkawinan  seperti  ini merupakan tindak pidana pelanggaran administrasi yang dapat dijatuhi sanksi pidana,  baik  bagi  pelaku  maupun  petugas  yang  melaksanakan  pernikahan tersebut.  Ketentuan  ini  didasarkan  pada  pasal  3  Undang-undang  Nomor  22 Tahun  1946.  Ketentuan  mengenai  sanksi  pidana,  baik  bagi  orang  yang  tidak menghiraukan  pencatatan  perkawinannya,  maupun  bagi  Pegawai  Pencatat yang  melanggar  ketentuan  juga  dimuat  dalam  Bab  IX  pasal  45  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :
(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
a.  Barangsiapa  yang  melanggar  ketentuan  pasal  3,  10  ayat  (3),  40  Peraturan Pemerintahini  dihukum  dengan  hukuman  denda  setinggi-tingginya  Rp. 7.500,-
b.  Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8,  9,  10ayat  (1),  11,  13,  44  Peraturan  Pemerintah  ini  dihukum  dengan hukuman  kurunganselama-lamanya  3  (tiga)  bulan  atau  denda  setinggi- tingginya Rp. 7.500,-
(2) Tindak  pidana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  di  atas  merupakan pelanggaran.
Berkaitan  dengan  beberapa  ketentuan  yang  menjelaskan  tentang kedudukan pencatatan perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi pencatatan  perkawinan  di  Indonesia  sebenarnya  sudah  diatur  demikian  rinci dan jelas baik dalam UU No.l/ 1974, peraturan pemerintah No. 9/ 1975 tentang pelaksanaan  UU  No.  1/  1974  maupun  dalam  KHI.  Namun  demikian,  masih banyak  masyarakat  Indonesia  yang  menganggap  pencatatan  perkawinan bukan  suatu  keharusan  dan  perkawinan  sudah  dianggap  sah  jika  dilakukan sesuai  dengan  rukun  dan  syarat  yang  telah  ditentukan  sesuai  dengan  hukum Islam.
Hal  ini  tidak  berarti  bahwa  perkawinan  menjadi  batal  karena  adanya pelanggaran  dalam  pelaksanaan  perkawinan  tersebut.  Sebenarnya,  apabila ditelaah, kondisi ini terkait erat dengan pcrbedaan pendapat tentang eksistensi pencatatan  perkawinan.  Sebagian  orang  berpendapat  bahwa  pencatatan perkawinan  hanya  merupakan  persyaratan  administratif  dan  tidak  menjadi syarat  sah  suatu  perkawinan.  Alasannya  bahwa  ketentuan  ini  tidak  diatur dalam nash dan  fikih. Di sisi lain, ada yang berpandangan bahwa pencatatan perkawinan  menjadi  syarat  sah  suatu  perkawinan.  Argumen  mereka didasarkan pada pasal-pasal yang terdapat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dan juga substansi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
Khoiruddin Nasution menyatakan, bahwa aturan pencatatan perkawinan dalam  hukum  keluarga  muslim  setidaknya  menghasilkan  tiga  variasi  aturan
pencatatan  perkawinan,  yaitu; pcrtama, negara  yang  menetapkan  pencatatan perkawinan  sebagai  suatu  keharusan,  sementara  bagi  pihak  yang  melanggar dapat  dihukum,  atau  perkawinannya  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum; Kedua, negara  yang  menjadikan  pencatatan  perkawinan  sebagai  syarat administrasi,  tetapi  tidak  menegaskan  status  dan  akibat  hukum  perkawinan yang  tidak  dicatatkan. Ketiga, meskipun  mengharuskan  pencatatan perkawinan tetapi masih mengakui perkawinan yang tidak dicatatkan. 61
Sedangkan  Tahir  Mahmood  memetakan  aturan  pencatatan  perkawinan dalam hukum keluarga di dunia Islam menjadi dua kelompok, yaitu: pertama, perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  catatan  resmi;  dan kedua, masih mengakui perkawinan meskipun tidak dicatatkan.
Apabila aturan pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga di Mesir, Tunisia,  dan  Indonesia  didasarkan  pada  teori  Khoiruddin  Nasution,  maka Indonesia  dan  Mesir  masuk  pada  kelompok  pertama,  bahwa  pencatatan perkawinan  merupakan  suatu  keharusan,  bagi  yang  melanggar  akan dikenakan hukuman dan perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedang  untuk  Tunisia,  dapat  dimasukkan  pada  kelompok  ketiga,  bahwa pencatatan  merupakan  keharusan,  tapi  masih  mengakui  adanya  perkawinan yang tidak dicatatkan.

## III. Relasi Gender dalam Pembaruan Hukum Keluarga
Pemaparan  pasal-pasal  terkait  aturan  poligami,  perceraian,  dan pencatatan  perkawinan  dalam  hukum  keluarga  muslim  tersebut,  terlihat bahwa  kedudukan  kaum  perempuan  semakin  mendapatkan  tempat.  Selain mendapatkan  hak  yang  sama  dalam  pengajuan  perceraian,  perceraian  juga hanya  akan  terjadi  bila  didasarkan  pada  kesepakatan  kedua  belah  pihak. Demikian  juga  adanya  aturan  dalam  hukum  keluarga  muslim  yang mempersempit peluang bahkan melarang keras poligami, menunjukkan bahwa salah  satu  tujuan  pembaruan  hukum  keluarga  untuk  meningkatkan  status perempuan  terbukti  kebenarannya.  Hal  lain  yang  menunjukkan  semakin meningkatnya  kedudukan  kaum  perempuan  dalam  hukum  keluarga  muslim adalah keberadaan konsep taklik talak dan perjanjian perkawinan. Penggunaan konsep  taklik  talak  dan  penjanjian  perkawinan  semakin  rinci  dibahas  dalam pasal-pasal  hukum  keluarga  muslim.  Tujuan  dari  pencantuman  konsep  ini adalah  sebagai  salah  satu  usaha  menjamin  hak-hak  istri  (perempuan), melindungi mereka dari perlakuan semena-mena dan diskriminasi dari suami (laki-laki), dan meletakkan mereka sejajar dengan kaum laki-laki (suami).
Aturan  lain  dalam  hukum  keluarga  muslim  yang  memberikan perlindungan  dan  kesetaraan  yang  setara  antara  laki-laki  dan  perempuan adalah "Judicial Khvlu" sebagaiman;i diatur dalam hukum keluarga Mesir, yang menegaskan  bahwa  perempuan  mempunyai  hak  yanj',  setara  dalam  hukum karena  memberikan  hak  kepada  istri  untuk  menuntut  talak  secara  sepih;ik  di pengadilan, tanpa mesti menunjukkan kesalahan suami dan tanpa persetujuan
61 Khoiruddin Nasution, Status, h. 158.
suami  Namun  demikian,  konsep judicial  khulu' sebagaimana  dirumuskan dalam hukum keluarg:i Mesir tersebut terlalu berlebihan, karena seorang istri boleh  meminta  cerai  kepada  pihak  pengadilan  meski  tanpa  ada  alasan  yang jelas dan persetujuan dari pihak suami, asalkan pih;ik istri sanggup membayar uang ganti rugi. Memang Islam memberikan istri hak khulu', tetapi karena ada alasan  tertentu  yang  mendasari  terjadinya  khulu'.  Bukan  khulu'  sebagaimana dirumuskan  dalam  hukum  keluarga  Mesir,  yakni  meskipun  tanpa  ada  alasan atau  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  suami  dan  tanpa  persetujuan  suami. Akibatnya, konsep judicial khulu' tersebut menimbulkan pro kontra.
Berdasar teori Elizabeth H. White, relasi gender yang berkembang dalam pembaruan  hukum  keluarga  muslim  tampaknya  berkisar  pada  relasi  yang tidak  membatasi  hak-hak  perempuan (unrestricted) dan  relasi  yang membatasinya (restricted 62 Relasi  yang  tidak  membatasi  memandang,  bahwa perempuan memiliki  hak  dan kedudukan yang  setara dengan laki-laki  dalam hukum keluarga. Pandangan ini sekaligus mempertegas anggapan bahwa relasi laki-laki  dan  perempuan  dalam  hukum  keluarga  bukanlah  relasi  yang subordinatif,  tetapi  relasi  kesetaraan.  Pandangan  seperti  inilah  yang  pada gilirannya mendorong munculnya perubahan-perubahan baik  liberal maupun moderat terhadap sejumlah ketentuan hukum keluarga. Sedangkan relasi yang membatasi  cenderung  menganggap  relasi  laki-laki  dan  perempuan  dalam hukum keluarga adalah relasi yang bersifat subordinatif.
Relasi  gender  dalam  hukum  keluarga  tersebut  terkait  dengan  aturan poligami  bila  merujuk  pada  teori  Elizabeth  dapat  dipilah  sebagai  berikut. Pertama, untuk  Tunisia  yang  melarang  keras  poligami  dalam  hukum keluarganya terkait relasi gender termasuk yang memberikan kesetaraan yang sama  antara  laki-laki  dan  perempuan,  termasuk  relasi  yang  tidak  membatasi hak-hak  perempuan,  karena  laki-laki  dan  perempuan  mempunyai  hak  yang sama dalam hukum keluarga. Dalam hal ini perempuan lebih dilindungi hak- haknya.
Kedua, untuk negara Mesir dan Indonesia, poligami pada dasarnya tidak dilarang,  tetapi  sedikit  diperketat  dengan  menetapkan  keharusan  bagi  suami yang  akan  berpoligami  untuk  mendapatkan  izin  dari  pengadilan.  Ketentuan poligami di negara-negara tersebut memperlihatkan sebuah upaya jalan tengah antara  mempertahankan  poligami  di  satu  sisi  dan  melindungi  hak-hak perempuan  di  sisi  yang  lain  dengan  cara  memperketat  persyaratan  dalam pembolehan poligami.
Sedangkan  untuk  aturan  perceraian,  pada  dasarnya  semua  negara memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mengajukan perceraian, merujuk pada teori Elizabeth termasuk relasi yang tidak membatasi hak-hak  perempuan,  karena  pada  dasarnya  laki-laki  dan  perempuan mempunyai  hak  dan  kedudukan  yang  setara  dalam  hukum  keluarga,  artinya
62 Elizabeth  H.  White,  "  Legal  Reforms  as  an  Indication  of  Women's  Status  Indonesia  Muslim Nations", dalam  Lois Beck dan  Nikkie  Kiddie (ed.), Women In the  Muslim  World  (ESA: Havard University Press, 1978) h. 60.
dalam  perceraian  baik  suami  maupun  istri  punya  hak  dan  kesempatan  yang sama  untuk  mengajukan  perceraian  bila  memang  perkawinan  tidak  mungkin dipertahankan  lagi.  Selain  itu  adanya  pembatasan  hak  talak  suami  terhadap istri  memperlihatkan,  bahwa  baik  hukum  keluarga  Tunisia,  Mesir,  maupun Indonesia cukup akomodatif terhadap wacana persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Bahkan yang paling menimbulkan kontroversi dalam hukum keluarga  Mesir  adalah  adanya  konsep judicial  khulu', yang  memberikan kekuasaan  hukum  kepada  istri  untuk  menuntut  talak  secara  sepihak  di pengadilan, tanpa mesti menunjukkan kesalahan suami dan tanpa persetujuan suami.
Hukum  keluarga  Indonesia,  menyatakan  bahwa  pencatatan  perkawinan merupakan  suatu  keharusan,  bagi  yang  melanggar  akan  dikenakan  hukuman dan perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini hukum keluarga Indonesia memperlihatkan upaya
yang cukup akomodatif terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan memberikan apresiasi yang cukup tinggi terhadap kesetaraan hak antara laki- laki dan perempuan.
Sedang  dalam  hukum  keluarga  Tunisia  menyatakan  bahwa  pencatatan perkawinan  merupakan  keharusan,  tapi  masih  mengakui  adanya  perkawinan yang  tidak  dicatatkan.  Meskipun  pencatatan  perkawinan  merupakan keharusan,  namun  masih  diakuinya  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan, memperlihatkan  bahwa  hukum  keluarga  Tunisia  terkait  aturan  pencatatan perkawinan  memperlihatkan  kurangnya  akomodatif  terhadap  perlindungan hak-hak perempuan.

## IV.   Metode Pembaruan

## 1. Aturan Poligami dalam Hukum Keluarga
Terkait  aturan  poligami  dalam  hukum  keluarga  muslim  sebagaimana dipaparkan  tersebut,  ada  negara  yang  melarang  secara  mutlak  (Tunisia),  ada usaha  negara  untuk  mempersempit  peluang  terjadinya  poligami  (Mesir) maupun negara yang membolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.
Untuk  aturan  tentang  pelarangan  poligami  secara  mutlak  yang dirumuskan  dalam  keluarga  Tunisia,  adalah  ijtihad  dengan  jalan  kembali menginterpretasikan (reinterpretasi)teks, syari'ah,  oleh  pemikir  lain  disebut murni  memenuhi  kebutuhan  sosial  dan  ekonomi  tanpa  mendasarkan  sama sekali  terhadap  alasan  mazhab,  bahwa  pengharaman  poligami,  yang didasarkan  pada  penafsiran  baru  QS  al-Nisa'/4:3,  yakni  keadilan  yang dibutuhkan  untuk  bolehnya  poligami  bukan  hanya  dalam  hal  nafkah,  tetapi juga  termasuk  rasa  cinta.  Adanya  penafsiran  ulang  terhadap  teks  yang  ada untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan zaman. Dalam Islam semua mazhab pemikiran  menyatakan  bahwa  al-Qur'an  mengizinkan  poligami,  sepanjang syarat  adil  itu  terpenuhi.  Bisa  juga  disebut  dengan  metode-meminjam  istilah Tahir Mahmood merupakan reformasi dalam bentuk extra doctrinal reform, yaitu pembaruan hukum yang dilakukan dengan cara memberikan penafsiran yang
sama  sekali  baru  terhadap  nas  yang  ada 63 dan  dengan  memasukkan  unsur- unsur dari luar hukum Islam.
Rumusan  dalam  hukum  keluarga  Tunisia  terkait  aturan  poligami  tentu saja berbeda dengan pendapat mazhab yang dianutnya, yaitu Mazhab Maliki. Mazhab  Maliki  sepakat  bahwa  poligami  dibolehkan  dengan  syarat  dapat berlaku  adil  terhadap  para  istrinya.  Pelarangan  poligami  dalam  hukum keluarga  Tunisia  tersebut  selain  menyimpang  dari  mazhab  yang  dianut,  juga mematahkan asumsi yang ada selama ini, bahwa bila suatu negara menganut mazhab  tertentu,  maka  aturan  hukum  keluarga  mengadopsi  secara  total pendapat  imam  mazhab  yang  dianutnya,  tanpa  mencoba  untuk  melakukan kajian  ulang  apakah  pendapat  imam  mazhab  yang  dianut  tersebut  masih relevan dan sesuai dengan tuntutan zaman. Karena bagaiamanapun perubahan sosial dapat mengubah kebutuhan dan tuntutan, juga dapat mengubah hukum yang  ada,  karena  itu  setiap  perubahan  pasti  menimbulkan  masalah  dan menuntut redefmisi dan refonnulasi dalam  ketentuan-ketentuan  hukum  yang ada,  sehingga  akhirnya  hukum  yang  ada  akan  mampu  mengakomodir perubahan yang ada dalam masyarakat, dan prinsip-prinsip dasar serta pesan moral  ajaran  Islam,  seperi  persamaan,  keadilan  dan  kesetaraan  dapat ditegakkan.Oleh karena itu kaidah fikih." la yunkarv tagayur al-ahkam bi tagayur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal menjadi suatu keniscayaan.
Apabila  merujuk  pada  metode  yang  ditawarkan  Yusuf  Qardawi,  maka aturan  poligami  di  Tunisia  merupakan  metode insya'i, karena  larangan poligami belum pernah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu.
Jadi  dalam  masalah  poligami,  Tunisia  telah  memberikan  pengaruh  yang sangat signifikan dalam mengangkat dan memelihara derajat kaum perempuan dari  tindakan  sewenang-wenang  kaum  laki-laki.  Sebab  poligami  pada hakikatnya merupakan bentuk penghinaan terhadap perempuan. Sebab, tidak ada perempuan yang rela dan bersedia dimadu-sebagaimana halnya laki-laki, tidak  ada  yang  rela  dan  bersedia  dimadu.  Karena  poligami  menimbulkan kerawanan terhadap pelecehan hak-hak kaum perempuan. 64
Meskipun larangan poligami di Tunisia telah memberikan pengaruh yang signifikan  dalam  mengangkat  dan  memelihara  derajat  kaum  perempuan, menutup  sama  sekali  pintu  poligami  tidak  memberikan  jalan  keluar  bagi keluarga  yang  kebetulan  si  istri  mandul,  sementara  suami  ingin  mempunyai keturunan. Islam membolehkan poligami asalkan dapat berlaku adil di antara istri-istri yang ada dan memang ada alasan tertentu yang bersifat darurat.
Untuk  mempersempit  terjadinya  poligami,  Mesir  yang  dominan menganut mazhab Hanafi, dengan UU Mesir {Amandement Law) No. 100 Tahun 1985, menetapkan aturan poligami sebagaimana tertuang dalam pasal 11A dan pasal 23 A bahwa poligami dapat menjadi alasan perceraian bagi istri dengan alasan poligami mengakibatkan kesusahan ekonomi, baik dicantumkan dalam
63 Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 177. 64 Musdah Mulia, Pandunpim, h. 50,
taklik talak maupun tidak. Di samping itu, pengadilan harus memberitahukan istri atau istri-istrinya tentang rencana poligami tersebut. Bagi yang melanggar aturan ini dapat dihukum dengan hukuman penjara, atau denda, atau kedua- duanya.  Begitu  juga  bagi  pegawai  pencatat  yang  lalai  akan  dihukum  dan dinonaktifkan. Hal ini memperlihatkan ada keberanjakan dari pemikiran imam mazhab yang membolehkan meskipun pembolehan tersebut ditambah dengan syarat  harus  adil  yang  tidak  mungin  terpenuhi,  yakni  keadilan  dalam  kasih sayang, perasaan cinta dan sebagainya.
Berdasarkan  paparan  pasal  tersebut,  terlihat  bahwa  metode  pembaruan yang  digunakan  adalah siyasah  syar'iyyah/  takhsis  al-qada'. Begitu  juga  dengan Indonesia.  Hanya  saja  pembatasan  tentang  kebolehan  melakukan  poligami masing-masing  negara  berbeda.  Hal  ini  terlihat  dalam  persyaratan  yang diajukan  oleh  masing-masing  negara  dalam  rangka  mempersempit  peluang terjadinya poligami.
Siyasah  syarlyah adalah  kebijakan  penguasa (uli  al-amr) menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syariah. Atau takhsis  al-qada', penetapan  penguasa  dalam  pembatasan  kewenangan peradilan.  Hak  penguasa {uli  al-amr) menerapkan  peraturan  yang  bermanfaat bagi  rakyat  dan  tidak  bertentangan  dengan  syariah  ini {takhsis  al-qada' dan siyasah  syarlyah) sejalan  dengan  apa  yang  telah  dirumuskan  ulama  usul  fikih dalam qaidah fiqhiyah.
Penggunaan metode siyasah syarlyah dalam aturan poligami dalam hukum keluarga Mesir dan Indonesia merupakan hal yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak  bertentangan  dengan  syariah.  Atau  istilah  lainnya takhsis  al-qada'  Am siyasah  syarlyah dengan  penetapan  menggunakan  administrasi.  Sebab penetapan penguasa dan pembatasan kewenangan peradilan umumnya  terjadi dalam    administrasi.  Pemerintah    mempunyai    hak    untuk  menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syariah ini (takhsbish al-qadla dan siyasah syarTyah).
Pemakaian  metode takhsis  al-qada'l  siyasah  syarlyah dalam  pembaruan hukum  keluarga  didasari  pada  kemaslahatan,  bahwa  adanya  campur  tangan pengadilan/ izin dari pengadilan akan memberikan kemaslahatan bagi pihak- pihak yang terkait, terutama pihak istri. Hal ini dimaksudkan agar para pihak yang  berperkara  (suami  yang  akan  mengajukan  poligami)  lebih  berhati-hati, jika  tanpa  alasan  yang  dibolehkan  oleh  syarak  dan  disertai  bukti  yang mendukung (misalnya terkait alasan kemandulan istri harus ada surat dokter), tidak  melakukan  poligami.  Poligami  terjadi  karena  memang  ada  kondisi darurat.  Demikian  juga  pihak  istri  lebih  terjamin  lagi  haknya,  karena  suami tidak akan sembarangan dalam melakukan poligami. Selain berdasarkan pada kemaslahatan,  juga  karena  aturan  tersebut  lebih  sesuai  dengan  tuntutan  dan perkembangan masyarakat.
2. Aturan Perceraian
Mengenai  aturan  perceraian  dalam  hukum  keluarga  tersebut,  pada prinsipnya  semua  negara  sepakat,  bahwa  perceraian  hanya  akan  terjadi  bila
dilakukan  di  depan  pengadilan  merupakan  metode takhayyur, yakni  memilih pendapat  mazhab  yang  lebih  sesuai  dan  selaras  dengan  tuntutan  dan perkembangan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  adalah  pendapat Syi'ab Imamiah yang mensyaratkan hadirnya saksi. Syi'ab Imamiah menyatakan talak dianggap sah  apabila  dijatuhkan  seorang  suami  di  depan  dua  saksi  yang  adil. 65 Kehadiran  saksi  saat  ini  dianalogikan  dengan  keberadaan  lembaga  peradilan. Meskipun negara-negara tersebut bukan penganut mazhab Syi'ab, tetapi karena pendapat Syi'ab yang  lebih  sesuai  dan  selaras  dengan  perkembangan  zaman, maka pendapat tersebut yang dipilih bahwa perceraian hanya akan terjadi jika dilakukan di depan pengadilan.
Apabila merujuk pendapat Yusuf Qardawi, perceraian yang dilakukan di depan  pengadilan,  merupakan  perpaduan  metode intiqa'i dan insya'i, karena dalam hal ini yang diambil adalah pendapat Syi'ah Imamiah, yang mengatakan bahwa talak harus disaksikan oleh dua orang saksi. Pendapat Syi'ab Imamiyah ini  ditambah  ijtihad  baru,  yakni  dua  orang  saksi  ditransformasikan  menjadi aturan  bahwa  perceraian  hanya  akan  terjadi  jika  dilakukan  di  Pengadilan Agama.
Haddad mengemukakan alasan bahwa perceraian hanya terjadi di depan sidang  pengadilan  dikarenakan:  (1)  Islam  sangat  menganjurkan  perkawinan dan  pelestariannya,  bahkan  Islam  sangat  membenci  perceraian.  Pengadilan diharapkan  dapat  mencapai  tujuan  tersebut;  (2)  Pengadilan  merupakan lembaga  kekuatan  pelindung;  (3)  Kehadiran  pengadilan  adalah  untuk meluruskan setiap tindakan yang melenceng untuk disesuaikan dengan ajaran Islam;  (4)  dengan  berhasilnya  pengadilan  menyelamatkan  perkawinan,  sama artinya menyelamatkan keluarga dan masyarakat dari kehancuran; (5) dengan Pengadilan  diharapkan  agar  penggunaan  hak  talak  tidak  menyimpang  dari ajaran syariah, sehingga hak talak dipakai benar-benar dalam kondisi darurat; (6) Pengadilan diharapkan dapat menjamin ketentraman hidup para istri, sebab kalau  hak  talak  dilakukan  dengan  sangat  mudah  mengakibatkan  pihak  istri (perempuan)  senantiasa  berada  dalam  kekhawatiran;  (7)  Pengadilan sebenarnya  merupakan  perwujudan  dari  juru  damai (hakam); (8)  Pengadilan diharapkan  dapat  berperan  memberikan  pelajaran  kepada  pihak-pihak  yang berperkara; (9) Pengadilan diharapkan dapal mencatat sebab-sebab munculnya perceraian, yang pada gilirannya akan dijadikan bahan kajian sosial yang amat penting  untuk  mengetahui  sumber-sumber  kegagalan  perkawinan;  (10) Pengadilan  diharapkan  dapat  berperan  menjamin  hak  masing-masing  pihak sebagai akibat dari perceraian, misalnya jaminan ganti rugi dan sebagainya. 66 Paparan  tersebut  menjelaskan,  bahwa  perceraian  hanya  akan  terjadi  jika dilakukan  di  Pengadilan,  dengan  berdasarkan  pada  kemaslahatan. Kemaslahatan  yang  didapatkan  adalah  sikap  kehati-hatian  dan  kepastian hukum,  menghindari  sikap  sewenang-wenang  suami,  sehingga  hak-hak  istri
65 Jawad Muggniyah, Fiqh Lima Mazhab (Jakarta: Lentera, 1999), h. 12.
66 At-Tahir Al-Haddad, Al-Mar'ah G Syan'ah wa al-Mujtama'at, terj. M. Adib Bisri, Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat (Cet. Ke-4; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 98-112
lebih terjamin dan terlindungi.
Kedua, selain  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan,  perceraian  tidak akan  terjadi  jika  tidak  ada  kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak  suami-istri. Kesepakatan dan keseimbangan hak antara suami isteri dalam pengajuan cerai dengan  alasan-alasan  yang  mendasarinya  juga  dimaksudkan  untuk menghindari  kesewenang-wenangan  salah  satu  pihak  (suami)  yang mengakibatkan  kerugian  di  pihak  lain  dan  mengembalikan  posisi  isteri  yang sering termarjinalkan oleh konstruksi pemahaman hukum Islam. Rumusan ini tergambar dalam bunyi pasal 31 UU Tunisia No. 40 Tahun 1957. Hal ini tentu berbeda  dengan  konsep  ftkih  bahwa  meskipun  tanpa  persetujuan  sang  istri talak  tetap  bisa  jatuh  karena  hak  talak  mutlak  di  tangan  suami.  Hal  ini merupakan siyasah syarlyah. Ketiga, terjadi  perluasan  konsep  taklik  talak,  bahwa  taklik  talak  dapat menjadi  alasan  terjadinya  perceraian,  asalkan  tidak  bertentangan  dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam KHI pasal 45 s/d 52. Dalam empat mazhab  tidak  ditemukan  adanya  konsep  taklik  talak.  Apa  yang  dirumuskan dalam hukum keluarga Indonesia merupakan metode Siyasah syarlyah dengan mendasarkan pada kemaslahatan.
Keempat, konsep khuluk masih ditemukan dalam aturan hukum keluarga Islam,  yakni  istri  boleh  mengajukan  cerai  dengan  membayar  sejumlah  uang yang  ditetapkan  pengadilan,  seperti  dalam  hukum  keluarga  Tunisia  Pasal  31; hukum  keluarga  di  Indonesia  (KHI)  pasal  124  dan  161,  UU  hukum  keluarga Mesir  hasil  amandemen,  adalah  sejalan  dengan  pandangan  empat  mazhab, bahwa  khuluk  pada  dasarnya  adalah  keinginan  istri  untuk  bercerai  dengan suaminya,  dengan  syarat  istri  membayar  sejumlah  tebusan,  meminjam  istilah Coulson  merupakan  upaya  kodiflkasi  hukum  Islam  menjadi  perundang- undangan  negara,  dalam  hal  ini  pendapat  imam  mazhab  dijadikan  sebagai perundangan negara.
Talak  yang  diucapkan  dengan  berbilang,  tetap  dianggap  sebagai  talak satu,  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Hukum  Keluarga  Mesir  dan  Tunisia. Imam  Malik  tidak  sepakat  dengan  adanya  talak  tiga  sekaligus.  Sementara Mazhab  Hanafi  mengakui  bahwa  talak  tiga  yang  dijatuhkan  sekaligus  jatuh talak  tiga.  Sedangkan  Imam  Syafi'i  mengemukakan  tergantung  niat  suami ketika menjatuhkan talak. Jika diniatkan untuk talak tiga sekaligus, maka jatuh talak tiga, tapi jika tidak diniatkan untuk talak tiga maka tidak akan jatuh talak tiga. Lebih tegas Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayim menyatakan bahwa ucapan talak tiga dianggap sebagai talak satu.
Untuk  Mesir  yang  menganut  Mazhab  Hanafi,  ketentuan  dalam  hukum keluarganya terkait ucapan talak tiga berbeda dengan pendapat mazhab yang dianutnya,  yakni  Mazhab  Hanafi  yang  menyatakan  bahwa  ucapan  talak  tiga jatuh  talak  tiga  sekaligus.  Dalam  hal  ini  metode  yang  dipakai  dalam pembaruan aturan talak tiga adalah metode takhayur, yakni memilih pendapat mazhab  lain  (dalam  hal  ini  pendapat  Imam  Malik  juga  Ibnu  Taimiyyah  dan Ibnu  Qayim),  karena  dianggap  pendapat  mazhab  tersebut  yang  lebih  relevan dan  sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Hal  ini  sekaligus  memberikan  efek
jera agar para suami tidak menganggap main-main ucapan dan bilangan talak. Sedangkan  Tunisia,  sebagai  negara  penganut  Mazhab  Maliki,  terkait ucapan  talak  tiga,  maka  metode  pembaruan  yang  digunakan  dengan meminjam istilah Coulson adalah kodifikasi hukum Islam menjadi perundang- undangan  negara,  dalam  hal  ini  pendapat  Mazhab  Maliki  dijadikan  sebagai aturan dalam hukum keluarga.
Kelima, akibat  talak  tiga,  bahwa  suami  dilarang  menikah  lagi  dengan mantan  istrinya  kecuali  mantan  istri  telah  menikah  lagi  dengan  laki-laki  lain dan telah habis masa idahnya. Hal ini terlihat dalam hukum keluarga Tunisia pasal 14 dan Indonesia.
Terkait  akibat  talak  tiga  bahwa  suami  dilarang  menikah  lagi  dengan mantan istri, meminjam istilah Coulson merupakan metode kodifikasi hukum Islam  menjadi  perundang-undangan  negara,  yaitu  pendapat  imam  mazhab dijadikan  sebagai  aturan  dalam  hukum  keluarga,  akibat  talak  tiga  suami dilarang  menikah  lagi  dengan  mantan  istri, dengan  maksud  agar suami  lebih berhati-hati dalam menjatuhkan talak terhadap istrinya.

## 3. Aturan Pencatatan Perkawinan
Dalam  hukum  keluarga  Mesir  dan  Indonesia  ditegaskan  bahwa pencatatan  perkawinan  merupakan  keharusan,  bagi  yang  melanggar  akan dikenakan  hukuman.  Sementara  untuk  Tunisia,  pencatatan  perkawinan merupakan  suatu  keharusan,  tapi  masih  mengakui  adanya  perkawinan  yang tidak dicatatkan.
Bila  merujuk  pada  teori  Tahir  Mahmood,  aturan  pencatatan  perkawinan dalam  hukum  keluarga  Mesir,  Tunisia,  dan  Indonesia  merupakan  metode siyasah  syarlyah yaitu  kebijakan  penguasa (uli  al-aim) menerapkan  peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syariah. Aturan  pencatatan  perkawinan  di  ketiga  negara  tersebut  pada  dasarnya merupakan metode maslahah/ ijtihad istislahi yakni suatu bentuk ijtihad untuk menemukan  hukum  yang  didasarkan  pada  kemaslahatan  yang  tidak disebutkan secara tegas dalam nas. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, dalam  masa  awal-awal  Islam,  pencatatan  perkawinan  sebagai  alat  bukti  yang autentik belum lagi dibutuhkan, karena memang kondisi dan situasi pada awal Islam  lebih  mengandalkan  ingatan  dan  kepercayaan.  Selain  itu  wilayah  Islam masih belum terlalu luas, perkawinan hanya terjadi dalam wilayah yang tidak terlalu luas sehingga tidak memerlukan bukti pencatatan perkawinan.
Landasan  filosofis  lembaga  pencatatan  perkawinan  adalah  untuk mewujudkan  ketertiban  perkawinan  dalam  masyarakat  dan  menjadikan peristiwa  perkawinan  menjadi  jelas,  memperoleh  kepastian  hukum,  baik  bagi yang  bersangkutan  maupun  bagi  orang  lain  dan  masyarakat.  Sebab  apabila perkawinan  tidak  dicatatkan  akan  mengacaukan  hak-hak  istri  dan  anak-anak yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  pencatatan perkawian  dapat  dipahami  sebagai  bentuk  baru  dari  pemahaman  perintah Nabi  Muhammad  agar  mengumumkan  pernikahan  walau  hanya  dengan menabuh rebana sebagaimana hadis berikut:
Perintah Nabi ini pada masyarakat kesukuan yang kecil dengan menabuh gendang  sudah  cukup  sebagai  pengumuman  resmi,  tetapi  bagi  masyarakat yang  kompleks  dan  penuh  dengan  formalitas  seperti  sekarang  ini, mengumumkan  perkawinan  hanya  dengan  memukul  gendang  dan mengadakan  pesta  atau  walimah  saja  tidak  cukup,  melainkan  harus didokumentasikan dalam bentuk akta perkawinan. 67
Meskipun  tidak  ada  nas  yang  secara  eksplisit  menegaskan  tentang perintah pencatatan perkawinan, akan tetapi ditemukan ayat agar dalam setiap transaksi/perjanjian  itu  dilakukan  pencatatan.  Dalam  QS  al-Baqarah/2:  282 Allah berfirman:
                                                                                                               
           
Meskipun  ayat  ini  tidak  berbicara  tentang  persoalan  pencatatan  nikah, akan  tetapi maqasid al-syariah  yang  dituju  pada  ayat  ini  adalah  untuk menghindari agar salah satu pihak di kemudian hari tidak memungkiri apa-apa yang telah disepakatinya atau mengingkari perjanjian yang telah dilakukannya dengan pihak lain. Paling tidak yang bisa dipahami dari ayat ini adalah Allah melalui firmannya tersebut berusaha menutup semua kemungkinan yang akan membawa  kemudharatan.  Pencatatan  perkawinan  merupakan  perbuatan hukum  yang  penting  karena  akan  menjadi  bukti  bila  terjadi  pengingkaran tentang adanya perkawinan tersebut. Bila transaksi jual beli saja harus dicatat dalam hukum Islam, apalagi perkawinan yang akan banyak menimbulkan hak dan kewajiban, tentu memerlukan pencatatan pula.
Suatu  hal  yang  harus  dipahami  bahwa  teks-teks  al-Qur'an  dan  Hadis sangat  terbatas,  sementara  tingkah  laku  manusia  semakin  hari  semakin beragam, dan peristiwa hukum dari hari kehari semakin banyak bermunculan, sementara  aturan  hukum  yang  mengaturnya  belum  ada.  Di  masa  lalu  belum ada  ketentuan  pencatatan  perkawinan  dikarenakan  pada  masa  itu  belum dirasakan  arti  pentingnya,  di  samping  tingkat  keberagamaan  dan  amanah terhadap lembaga perkawinan cukup tinggi, dan tingkat penyelewengan relatif kecil.  Sementara  untuk  kondisi  sekarang,  tidak  mungkin  lagi  sebuah perkawinan  dilangsungkan  tanpa  adanya  pencatatan.  Banyak  sekali penyelewengan  yang  telah  dilakukan,  di  mana  konsekuensinya  adalah  ada pihak  tcrtentu  yang  akan  dirugikan.  Oleh  karena  itu  untuk  mengantisipasi semua  kemudharatan  yang  akan  timbul,  perlu  dibuat  aturan-aturan  yang mengikat  sehingga  semua  bentuk  kesewenang-wenangan  dapat  dihindari semaksimal mungkin.
Dalam  pandangan  hukum  Islam,  Pemerintah  ataupun  penguasa dibenarkan  membuat  segala  jenis  peraturan  terutama  mengenai  hal-hal  yang tidak  diatur  secara  tegas  dalam  al-Qur'an  dan  Hadis  Nabi  sejauh  tidak
67 Syams al-Din al-Sarakhsi, op. cit. juz V, h., 31.
bertentangan  dengan  kedua  nas  tersebut.  Menurut  ajaran  Islamj)erintah  atau aturan  penguasa  wajib  untuk  ditaati  sebagaimana  firman  Allah  dalam  QS  al- Nisa'/4: 59 berikut.
Ayat  ini  secara  tegas,  di  samping  memerintahkan  mentaati  Allah  dan Rasulnya,  juga  memerintahkan  agar  mentaati  peraturan  yang  ditetapkan  oleh uliJamri (pemerintah,  penguasa).  Ketaatan  kepada  pemerintah  ini  hukumnya wajib.  Hanya  saja  ketaatan  itu  bukan  tanpa  batas  dan  tidak  bersifat  mutlak. Ketaatan  di  sini  terbatas  hanya  terhadap  peraturan  pemerintah  yang  tidak membawa  kepada  kemaksiatan.  Kebijakan  seorang  pemimpin  terhadap rakyatnya  hams  berorientasi  kepada  kemaslahatannya.  Sebagaimana  kaidah fikih berikut. 68
Jadi  ada  kewajiban  moral  bagi  rakyat  untuk  mentaati  pemimpinnya selama kebijakan tersebut adalah untuk kemaslahatan rakyatnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa untuk kondisi sekarang, pencatatan perkawinan  menjadi  sesuatu  yang  sangat  penting  demi  menjaga  kestabilan dalam  masyarakat  dan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pihak-pihak  yang terlibat di dalamnya.
Pemakaian  metode maslahah  mursalah sebagai  penetapan  hukum  terkait aturan  pencatatan  perkawinan  setidaknya  mencakup  empat  tujuan, pertama, menarik maslahat, karena  dengan  dicatatkannya  perkawinan,  maka  akan memberikan  perlindungan  khususnya  kepada  istri  dan  anak-anak  yang dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut.  Sehingga  di  sini  kemaslahatan  jelas tercapai. Kedua, menolak  madarat,  karena  dengan  dicatatkannya  perkawinan, maka  akan  menghindarkan  dari  tindak  pengingkaran  dan  penyelewengan pihak-pihak yang terkait. Ketiga, menutup jalan yang dapat membawa kepada menyia-nyiakan  perintah  syariat.  Karena  dengan  dicatatkannya  perkawinan, berarti  telah  melaksanakan  aturan  pemerintah  juga  sejalan  dengan  perintah Allah  bahwa  apabila  melakukan  transaksi  sebaiknya  dicatat. Keewpat, perubahan zaman. Pada awal Islam, pencatatan perkawinan belum dilakukan, dikarenakan pada masa itu belum dirasakan arti pentingnya, disamping tingkat keberagamaan  dan  amanah  terhadap  lembaga  perkawinan  cukup  tinggi,  dan tingkat  penyelewengan  relatif  kecil.  Sementara  untuk  kondisi  sekarang,  tidak mungkin  lagi  sebuah  perkawinan  dilangsungkan  tanpa  adanya  pencatatan. Banyak sekali penyelewengan yang  telah dilakukan, di mana konsekuensinya adalah ada pihak tertentu yang akan dirugikan. Oleh karena itu, karena adanya perubahan  waktu  dan  kondisi,  pencatatan  perkawinan  menjadi  sesuatu  yang urgen untuk dilakukan. Sebagaimana kaidah berikut: 69
Meskipun  telah  jelas  urgensitas  pencatatan  perkawinan,  namun kenyataannya  di  masyarakat  masih  banyak  terjadi  permasalahan  terkait pencatatan  perkawinan.  Misalnya  masih  banyaknya  masyarakat  yang melakukan  perkawinan  dengan  tidak  dicatatkan,  kadang  dicatatkan  tapi
68 Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazair 8 Qawa'id waFwv'Fiqh at-Syafi'i(Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1979), h. 134.
69 Ibn Qoyyim al-Jauziyah, I'law al-Muwaqi'in 'anRabbial-'Alamin (Beirut: Dar al-Fikr,t.t
petugas  di  lapangan  tidak  melaporkan  ke  KUA  setempat;  mudahnya  orang mendapatkan  surat  nikah  palsu.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  sosialisasi yang  lebih  intens  kepada  masyarakat  tentang  pentingnya  pencatatan perkawinan,  bahwa  perkawinan  dianggap  sah  tidak  hanya  bila  dilakukan sesuai hukum agama, tetapi juga harus dilakukan di depan pegawai pencatat nikah. Selain itu, banyaknya duplikasi serta pemalsuan akta nikah yang dengan mudah bisa didapatkan, sebaiknya KUA-KUA memakai system informasi yang lebih canggih dan terpadu serta terintegrasi, misalnya pencatatan nikah dibuat dengan  system  on  line  dan  terpadu  dan  terintegrasi  dengan  KUA-KUA  lain, sehingga dupilkasi akta nikah akan dapat diminimalisir.
Untuk  mengetahui  tingkat  keberanjakan  dari  fikih  tradisional  ke  era kontemporer  dalam  hal  pembaruan  hukum  keluarga,  digunakan  tipologi sebagaimana  dikemukakan  oleh  Anderson  yang  membaginya  ke  dalam  tiga kelompok,  yakni:  1)  negara  yang  sama  sekali  telah  meninggalkan  hukum syari'at;  2)  negara  yang  sama  sekali  tidak  melakukan  pembaruan  terhadap hukum keluarga; dan 3) negara yang memberlakukan hukum keluarga yang di dalamnya telah diadakan pembaruan terhadap hukum Islam atau merupakan kombinasi antara hukum tradisional dan konsepsi hukum modern.
Berdasarkan  tipologi  Anderson  tersebut,  untuk  Tunisia  terkait  aturan poligami dapat dikategorikan ke dalam kelompok pertama, yakni negara yang sama  sekali  telah  meninggalkan  hukum  syariat,  sementara  untuk  Mesir  dan Indonesia  dapat  dikelompokkan  ketiga,  yakni  negara  yang  memberlakukan hukum  keluarga  yang  di  dalamnya  telah  diadakan  pembaruan  terhadap hukum  Islam  atau  merupakan  kombinasi  antara  hukum  tradisional  dan konsepsi hukum modern.
Sementara  untuk  aturan  perceraian  berdasarkan  tipologi  Anderson, semua  negara  masuk  dalam  kategori  kelompok  ketiga,  yakni  negara  yang memberlakukan hukum keluarga yang di dalamnya telah diadakan pembaruan terhadap  hukum  Islam  atau  merupakan  kombinasi  antara  hukum  tradisional dan konsepsi hukum modern.
Sedang  untuk  aturan  pencatatan  perkawinan,  baik  Tunisia,  Mesir, maupun Indonesia dapat dikategorikan dalam kelompok ketiga, yakni negara yang  memberlakukan  hukum  keluarga  yang  di  dalamnya  telah  diadakan pembaruan terhadap  hukum Islam atau merupakan kombinasi antara hukum tradisional dan konsepsi hukum modern.

## V. Penutup
Persoalan  terkait  hukum  Islam  dapat  berubah  dan  beradaptasi  dengan perubahan  sosial,  ada  dua  pandangan:  Pertama,  hukum  Islam  itu  abadi karenanya  tidak  beradaptasi  dengan  perubahan  sosial.  Hal  ini  karena  hukum Islam  bersifat  ilahiah  dan  absolut  yang  memiliki  sumbernya  pada  kehendak Tuhan.  Kedua,  hukum  Islam  bisa  beradaptasi  dengan  perubahan  sosial.  Pada mulanya,  pembaruan  dalam  hukum  hanya  ditujukan  pada  aspek-aspek  yang menyangkut  hukum  perdagangan  dan  pidana  dengan  mengadopsi  hukum Barat.    Upaya-upaya  pembaruan  hukum  keluarga  muslim  selalu  menghadapi
perlawanan yang berat, khususnya dari kelompok yang mengklaim diri sebagai pemilik  otoritas  agama.  Karena,  mengubah  hukum  keluarga  dianggap mengubah  ajaran  agama,  dan  itu  dipandang  sangat  berbahaya  bagi keberlangsungan  ajaran  agama.  Sementara  hukum-hukum  yang  berkaitan dengan masalah ekonomi, politik dan sebagainya bisa dengan mudah berubah, tetapi tidak demikian halnya dengan hukum keluarga. Hukum keluarga selalu diperlakukan sakral dan dijaga agar tidak mengalami perubahan.  Pembaruan hukum  keluarga  yang  terjadi  di  dunia  Islam  dilakukandengan  2  (dua)  cara yakni  dengan  memberikan  penafsiran  yang  baru  terhadap  nas  yang  ada  erta dengan  memasukkan  unsur-unsur  dari  luar  hukum  Islam.  Negara-negara muslim yang melakukan pembaharuan hukum keluarga dapat dilhat dalam 3 (tiga)  kategori  :  Pertama,  negara  yang  belum  pernah  melakukan  pembaruan dalam  hukum  keluarganya  dan  tetap  memberlakukan  hukum  keluarga sebagaimana  terdapat  dalam  kitab-kitab  fikih  klasik,  seperti  Saudi  Arabia. Kedua,  negara  yang  melakukan  pembaruan  secara  radikal  dan  menggantinya dengan hukum sipil Eropa, seperti negara Turki. Ketiga, negara yang bemsaha memodifikasi  hukum  keluarganya  tanpa  menghilangkan  landasan  pijak  yang asasi,  yaitu  al-Qur'an  dan  hadis,  seperti  Mesir,  Tunisia,  Pakistan,  Yordania, Syria, dan Irak.

## DAFTAR PUSTAKA
Muhamad Khalid Mas'ud, Islamic Legal Philosopy, Study of Abu Ishaq al-Syathibi's Life and Thought, lerj. Ahsin Muhammad, Filsafat Hukum Mam Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi (Bandung: Pustaka, 1996), h. 1-2.
Akh.  Minhaji,  "Reformasi  Hukum  Islam  dalam  Perspektif  Sejarah",  dalam Muhammadiyah dan Reformasi (Yogyakarta: Majilis Pustaka, 1999), h. 45-66. Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries (New Dehli: Tri Parthi, 1987),
h. 12.
JND. Anderson, Islamic Law in the Modern World, ten. Machnun Husein, Hukum Islam di Dunia Modern (Surabaya:Amapres, 1991), h. 42.
Siti    Musdah  Mulia,    "Menuju    Hukum    Perkawinan  Yang    Adil",    dalam Sulistyowati    Irianto    (ed.), Perempuan  dan  Hukum:  Menuju  Hukum  yang Derperspektif Resetaraan dan Keadilan (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), h. 135. Atho Mudzhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern;  Studi  Perbandingan  dan  Keberanjakan  UU  Modern  dari  Kitab-kitab Fiqh (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 1-2.
Tahir Mahmood, Family Law in the Muslim World (Nevi Dehli: The Indian Law Institute, 1972), h. 64.
Atho  Mudzhar, Membaca  Gelombang  Ijtihad,  Antara  Tradisi  dan  Liberasi
(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 177. Khoiruddin Nasution, Status  Wanita di  Asia lenggara: Studi terhadap Perundang- undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (Jakarta: INTS, 2002), h. 5.
Elizabeth  H.  White,  "Legal  Reforms  as  an  Indication  of  Women's  Status Indonesia  Muslim  Nations",  dalam  Lois  Beck  dan  Nikkie  Kiddie  (ed.),
Women In the Muslim World (ESA: Havard University Press, 1978), h. 60 Ralna  Megawangi, Membiarkan  Berbeda:  Sudut  Pandang  Baru  tentang  Relasi Gender (Cet.   I Bandung: Mizan, 1999), h. 26-28.
Tahir Mahmood, Family  Law in the Muslim World  (New Dehli: The Indian Law Institute, 1972), h. 275-278. 1 John L. Esposito, Women in Muslim Family Law (New York: Syracrus University Press, 1982), h. 92.
J.N.D.  Anderson, Hukum  Islam  di  Dunia  Modern, terj.  Machnun  Husein (Surabaya: Amapress, 1990), h. 50
Lynn  Welcham, Women  and  Muslim  Family  Laws  in  Arab  States;  a  Comparative Overview  of  textual  Development  and  Advocacy (Amsterdam:  Amsterdam University Press, 2007), h. 113.
Jawad Muggniyah, Fiqh Lima Mazhab ^Jakarta: Lentera, 1999), b. 442
Lois  Beck  dan  Nikkie  Kiddie  (ed.), Women  In  the  Muslim  World  (ESA: Havard University Press, 1978) h. 60.
Atho  Mudzhar, Membaca  Gelombang  Ijtihad,  Antara  Tradisi  dan  Liberasi
(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 177.
Jawad Muggniyah, Fiqh Lima Mazhab (Jakarta: Lentera, 1999), h. 12.
At-Tahir Al-Haddad, Al-Mar'ah fi Syan'ah wa al-Mujtama'at, terj. M. Adib Bisri,
Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat (Cet. Ke-4; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 98-112
Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazair 8 Qawa'id waFwv'Fiqh at-Syafi'i(Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1979), h. 134.
Ibn  Qoyyim  al-Jauziyah, I'law  al-Muwaqi'in  'anRabbial-'Alamin (Beirut:  Dar  al- Fikr,t.t