## ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

## REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET ANALYSIS OF CITIES IN NORTH SUMATERA PROVINCE
Murni Dahlena 1 , Junita Putri Rajana 2
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah 1,2 murnidahlenanst@umnaw.ac.id 1

## ABSTRACT
APBD shows the potential ability of a region to manage its regional resources to be a source of income in the context of regional development and prosperity. This research was  conducted  to  analyze  and  identify  the  financial  capacity  of  the  region  for  the purposes  of  planning  the  following  year  or  other  interests.  Regional  Revenue  and Expenditure  Budget  (APBD)  is  a  financial  plan  prepared  by  each  region  based  on Regional Regulations, in this case the regency /  city area in North Sumater Province. This  study  uses  district  /  city  APBD  data  in  North  Sumatra  Province  for  the  past  4 years,  from  2014  to  2017.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  financial performance  of  district  /  city  governments  in  North  Sumatra  Province  is  good  and independent,  marked  by  the  large  components  Regional  original  income  continues  to increase from 2014 to 2017.
Keywords : Revenue, Expenditure, Performance

## ABSTRAK
APBD menunjukkan kemampuan potensial suatu daerah dalam mengelola sumber daya daerahnya  untuk  dijadikan  sumber  pendapatan  dalam  rangka  pembangunan  serta kesejahteraan daerah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kemampuan  keuangan  daerah  untuk  kepentingan  perencanaan  tahun  berikutnya  atau kepentingan  lainnya.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  daerah  (APBD)  merupakan rencana keuangan yang dipersiapkan oleh masing-masing daerah berdasarkan Peraturan Daerah,  dalam  hal  ini  adalah  daerah  kabupaten/kota  yang  ada  di  Provinsi  Sumater Utara.  Penelitian  ini  menggunakan  dat  APBD  kabupaten/kota  yang  ada  di  Provinsi Sumatera  Utara  selama  4  tahun  terakhir  yaitu  tahun  2014  sampai  dengan  2017.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten / kota yang ada  di  Provinsi  Sumatera  Utara  sudah  baik  dan  mandiri  ditandai  dengan  besarnya komponen pendapatan asli daerah yang terus meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.
Kata Kunci : Pendapatan, Belanja, Kinerja

## PENDAHULUAN
Pemerintah daerah menggunakan Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk merencanakan  keuangan  pemerintah daerah  selama  1  tahun  anggaran. APBD  dibahas  dan  disetujui  bersama oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan Perwakilan  Rkyat  Daerah  (DPRD)  dan hasilnya  ditetapkan  dengan  ketentuan
Perturan Daerah. APBD menunjukkan kemampuan  potensial  suatu  daerah dalam mengelola sumber daya daerahnya  untuk  dijadikan  sumber pendapatan dalam rangka pembangunan serta kesejahteraan daerah. APBD yang dianggarkan memiliki dketerkaitan dengan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN), karena sumber
pendapatan  suatu  daerah  tidak  hanya bersumber  dari  daerah  itu  sendiri. Didalam komponen APBD suatu daerah  juga  terdapat  anggaran  dana transfer  dari  pemerintah  pusat  yang tertuang  dalam  APBN.  Dengan  adanya keterkaitan  APBD  dan  APBN  maka pemerintah daerah harus dapat mencapai  dan  atau  menciptakan  pola belanja  yang  ideal,  yaitu  pola  belanja yang seimbang dengan pendapatan.
Hal ini bertujuan agar pemerintah  daerah  tidak  mengalami defisit,  yauitu  anggaran  belanja  yang lebih  tinggi  dari  pendapatan  daerah  itu sendiri.  Selain  itu  apabila  pemerintah daerah meniliki pola belanja yang lebih tinggi  dari  pendapatan  daerah,  maka pemerintah pusat tentu akan menganggarkan  bantuan  dalam  bentuk dna transfer kepada pemerintah daerah. Kondisi  keuangan  pemerintah  daerah dengan sumber dana transfer yang lebh besar  dari  pendapatan  asli  daerah  itu sendiri  akan  menunjukkan  bahwa daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang rendah.
Kinerja keuangan adalah ukuran pencapaian  suatu  program  keuangan yang  telah  dianggarkan  pemerintah daerah  dan  diukur  dengan  tingkat pencapaian  realisasi  yang  didapat. Kinerja  keuangan  yang  baik  apabila rencana  keuangan  yang  dianggarkan dapat  terealisasi  dengan  sempurna. Kinerja  keuangan  yang  baik  juga terpenuh dengan terealisasi nya kemandirian  suatu  daerah,  dimana komponen  sumber  pendapatan  asli daerah yang lebih besar dari komponen sumber dana transfer (Haryani, 2016).. Anggaran Pendapatan dan Belanja  (APBD)  merupakan  suatu rencana  kerja  kuantitatif  pemerintah yang dinyatakan dalam satuan moneter. Komponen APBD mencerminkan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran  pemerintah  daralm  rangka membiayai  kegiatan  daerah  selama  1 (satu)  tahun  anggaran.  APBD  dapat dijadikan salah satu alat untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat  demi  tercapainya  tujuan otonomi  daerah  yang  luas,  nyata  dan bertanggungjawab (Haryani, 2016). Proses  penyusunan  APBDharus benar-benar dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat  dan  tetap  memperhatikan potensi  keanekaragaman  sumber  daya yang ada di daerah tersebut. Komponen APBD  terdiri  dari  pendapatan,  belanja dan pembiayaan. Komponen
pendapatan  yang  ada  di  Pendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) sumber yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapaan Daerah yang Sah (Sinambela, 2016).
Selanjutnya,  komponen  belanja
yang  ada  di  dalam  APBD  terdiri  dari  : Belanja  Langsung  dan  Belanja  Tak Langsung. Belanja langsung terdiri dari
Belanja  Aparatur  Daerah,  Belanja Pelayanan  Publik,  Belanja  Bagi  Hasil dan  Bantuan  Keuangan.  Belanja  Tak Langsung.  diklasifikasikan  menjadi  3 kategori  yaitu  Belanja  Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan,  dan  Belanja  Modal  / Pembangunan. Belanja Pelayanan Publik dikelompokkan menjadi 3 yakni Belanja  Administrasi  Umum,  Belanja
Operasional  dan  Pemeliharaan,  serta
Belanja Modal. Pembiayaan merupakan komponen APBD yang terakhir, pembiayaan  adalah  sumber  -  sumber penerimaan  dan  pengeluaran  daerah yang  dimaksudkan  untuk  menutup defisit  anggaran  atau  sebagai  alokasi surplus  anggaran  (Suryantini,  2017).
Menurut kelompok
sumbernya, pembiayaan terdiri dari: sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber
pembiayaan  berupa  penerimaan  daerah adalah:  sisa  lebih  anggaran  tahun  lalu, penerimaan  pinjaman  dan  obligasi, hasil  penjualan  aset  daerah  yang dipisahkan,  dan  transfer  dari  dana cadangan.
Sedangkan
sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri  atas:  pembayaran  utang  pokok yang  telah  jatuh  tempo,  penyertaan modal,  transfer  ke  dana  cadangan,  dan sisa  lebih  anggaran  tahun  sekarang (Ramadhani, 2016).
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan
Daerah  merupakan  hak  Pemerintah Daerah  yang  diakui  sebagai  penambah nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode tahun  anggaran  yang  bersangkutan. Hak  yang  dimaksud  dalam  pendapatan daerah  adalah  semua  penerimaan  uang melalui  rekening  kas  umum  daerah, yang menambah ekuitas dana dan tidak perlu  dibayar  kembali  oleh  daerah. Sumber  pendapatan  daerah  terdiri  atas
Pendapatan  Asli  Daerah,  Pendapatan Transfer  dan  Lain-Lain  Pendapatan Daerah  yang  Sah  (Risyanto,  2015). Pengelolaan  pendapatan  daerah  sangat penting dilakukan agar dapat mengoptimalkan  sumber  pendapatan daerah  dalam  rangka  meningkatkan kapasitas  fiskal  daerah  tersebut  dalam rangka memaksimalkan
penyelenggaraan  pemerintahan  untuk pelayanan kepada masyarakat.
Dalam  menganalisis  belanja daerah,  terdapat  ketentuan  bahwa belanja  yang  telah  dianggarkan  dengan batas  maksimum  pengeluaran  yang boleh  dilaksanakan  oleh  pemerintah daerah.
Belanja daerah dapat mencerminkan kinerja pemerintah daerah  baik  atau  buruk.  Kinerja pemerintah  daerah  dikatakan  baik pabila  realisasi  belanja  tidak  melebihi dari yang telah dianggarkan, begitu jug sebaliknya.  Analisis  varians  juga  dapat dilakukan untuk menilai apakah realisasi  belanja  daerah  telah  berjalan efektif  dan  efisien  sesuai  yang  telah dianggarkan. Berdasarkan  Laporan  Realisasi Anggaran yang dibuat oleh
pemerintah,    pembaca    laporan    dapat memperoleh informasi secara  langsung besarnya    varians    anggaran    belanja dengan  realisasinya    yang    dapat dinyatakan  dengan  nilai  nominal  atau besarnya  persentasi  perbedaan.  bisa dinyatakannya dalam nilai
nominalnya    atau    presentasenya (Hiariey, 2017)
Selisih anggaran  belanja daerah dikategorikan      dua      jenis,      yaitu: selisih      disukai (favourable variance) ,   dan   selisih   tidak   disukai (unfavourable    variance). Favourable variance terjadi apabila realisasi belanja    lebih    kecil    dari    yang  telah dianggarkan,  sedangkan unfavourable variance terjadi  jika  realisasi  belanja lebih    besar    dari    yang  telah
dianggarkan.
Dalam menganalisis varians belanja daerah terdapat
beberapa  hal  penting  yang  perlu diperhtikan,  antara  lain  :  mengapa terjadi  varanians,  apakah  varians  yang terjadi  cukup  beralasan  dan  dapat dipertanggungjawabkan ? Berapa besarnya nilai varins,
apakah jumlahnya  signifikan,  berapa  tingkat varians  yang  bisa  ditoleransi,  dan  lain sebagainya (Kaeng & Saerang, 2017)
Keuangan  daerah  merupakan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam mengelola  keungan  yang  dimulai  dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan
pengevaluasian berbagai sumber keuangan  sesuai  dengan  kewenangan pemerintah daerah dalam rangka terwujudnya tujuan desentralisasi Menurut  UU  No.17  Tahun 2003,  keuangan  daerah  adalah  semua hak  dan  kewajiban  pemerintah  daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah  daerah  yang  dapat  dinilai dengan  uang,  serta  segala  sesuatu  baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan  milik  daerah  berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan  daerah  meliputi  :  1)  hak daerah  untuk  memungut  pajak  dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman,  2)  kewajiban  daerah  untuk menyelenggarakn  urusan  pemerintahan daerah, 3) penerimaan dan pengeluaran daerah,  4)  kekayaan  daerah  yang dikelola  sendiri  atau  oleh  pihak  lain, dan  4)  kekayaan  pihak  lain  yang dikuasai  oleh  pemerintah  daerah  dlam rangka penyelenggaraan
tugas pemerintahan  dan  /  atau  kepentingan umum
Beberapa penelitian telah melakukan analisa terhadap APBD dari berbagai  daerah  di  Indonesia  dengan menggunakan  metode  analisa  yang berbeda-beda (Suryantini, 2017;
Ramadhani  2016;  Hiariey  2017)  .
Untuk  itu,  penelitian  ini  dilakukan untuk  mengetahui  tingkat  realisasi APBD,  komponen  keuangan,  pola belanja dan tingkat kemandirian keuangan  kabupaten/kota  yang  ada  di Provinsi  Sumatera  Utara  mulai  dari tahun 2014 sampai dengan 2017.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan dengan  menggunakan  teknik  analisa kualitatif. Data atau informasi berbentuk  angka-angka  yang  nantinya akan  ditarik  kesimpulan  dengan  cara membandingkan data yang satu dengan yang  lainnya.  Analisis  data  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah analisis  deskriptif,  yaitu  memberikan penjelasan denagn melihat perkembangan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Data penelitian  bersumber  dari  Laporan APBD dan Laporan Realisasi Anggaran seluruh  kabupaten  /  kota  yang  ada  di Provinsi Sumatera Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  sebagai bentuk  perencanaan  pembangunan daerah  yang memuat program-program pembangunan  secara  rinci  sekaligus dengan sumber pembiayaannya. Sejalan  dengan  tujuan  otonomi  dan desentraliasi,  maka  pemerintah  daerah diharapkan  dapat  mandiri  dalam mengelola keuangannya.
Besaran  kontribusi  pengeluaran pemerintah  daerah  sangat  berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah daerah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Program pembangunan dinyatakan dalam satuan moneter dan dianggarkan dalam APBD yang  seyogyanya  merupakan  bentuk terencana  yang  dilakukan  pemerintah
untuk menghasilkan kapasitas pemerintahan dengan kemampuan yang handal,  profesional,  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  taraf  hidup kesejahteraan  masyarakat.  Berikut  ini adalah  gambaran  komposisi  anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten  dan  kota  yang  ada  di
Provinsi  Sumatera  Utara  selama  tahun 2014  sampai  dengan  tahun  2017  yang tertuang dalam tabel 1 berikut ini :

## Tabel 1 Sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
Sumber : Data Olahan (2020)
Tahun  2014,  dari  keseluruhan total  pendapatan  yang  diterima  oleh pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara, pajak  daerah  memberikan  kontribusi yang  paling  besar  diantara  sumber pendapatan lainnya. Rasio Perbandingan  sumber  pendapatan  asli daerah  dan  sumber  pendapatan  yang berasal dari bantuan pusat adalah 85%. Dana  perimbangan  merupakan  alokasi dana  yang  bersumber  dari  pemerintah pusat  (APBN).  Dana  perimbangan memiliki  nilai  yang  cukup  besar  di tahun  2014  yaitu  Rp  1.812.638.981, namun  jika  dinilai  secara  keseluruhan masih  relatif  kecil  dari  sumber pendapatan yang lain.
Tahun 2015, pendapatan daerah mengalami  kenaikan  sebesar  sebesar 10%  dari  7.772.029.153  menjadi 8.480.758.953  dari  tahun  sebelumnya, dan  diikuti  pula  dengan  meningkatnya pendapatan  asli  daerah  dari  tahun sebelumnya. Komposisi sumber pendapatan  asli  daerah  paling  tinggi berasal dari pajak dibandingkan sumber dana  bantuan  pemerintah  pusat.  Dana perimbangan  mengalami  penurunan sebesar 8,4% yaitu menjadi 1.521.2531.168  dari  tahun  sebelumnya Rasio kemandirian keuangan pemerintah  lebih  dari  100%  ditandai dengan menurunya bantuan pemerintah pusat  dalam bentuk dana perimbangan. No Jenis Penerimaan 2014 2015 2016 2017 A. Pendapatan Daerah 7.772.029.153 8.480.758.953  9. 973. 988.772  12 234 837 882 1. Pendapatan Asli Daerah 4.416.811.865 4.883.880.619  4. 630.468.148 5 287 469 402 1.1. Pajak Daerah 4.054.634.671 4.427. 143.659  4. 168.615. 292  4 823 549 139 1.2. Retribusi Daerah 78.49. 614 36.071.947 31 .964 .609 34 289 674 1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 156.330.873 25 .240. 903 261 .613 .672 195 827 847 1.4 Lain-lain PAD yang Sah 127.348.707 170.424.110 168. 274 .575 233 802 741 2. Dana Perimbangan 1.812.638.981 1. 521 .253.168  2. 272 .745 .765  6 928 134 940 2.1. Bagi Hasil Pajak 380.468.139 313.793.086 485 .325 .624 446 154 989 2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 23.310.178 20 .451. 831 30 .591.978 14 702 345 2.3. Dana Alokasi Umum 1.349.132.276 1. 139 .261.371  1 .604. 505 .673  2 629 224 545 2.4. Dana Alokasi Khusus 59 728 388 47.746.880 152 .322. 490 3 .838 .053 .061 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah 1 542 578 307 2 .075.625.166  3 .070 .774 .859  19 .233 .540 B. Pembiayaan Daerah 51 426 062 14.897. 906 1 .123 .954 357. 472
Tahun 2016, pendapatan daerah mengalami  kenaikan  sebesar  117% menjadi  9.973.988.772  dari  tahun sebelumnya  sebesar  8.480.758.953 dengan  sumber  pendapatan  asli  daerah yang  berasal  dari  pajak  daerah  yang memiliki  kontribusi  terbesar  dengan tingkat  kemandirian  sebesar  yang relatif besar lebih dari 100% dari tahun sebelumnya.  Secara  nyata  tingkat kemandirian  dapat  dilihat  dari  naiknya pendapatan  daerah,  dan  semakin kecilnya  pembiayaan  daerah  di  tahun tersebut. Tahun 2017, kenaikan pendapatan  daerah  terjadi  dalam jumlah yang besar menjadi 12.234.837.882  dari  tahun  sebelumnya yang  hanya  9.973988.772  dengan kontribusi  sumber  pendapatan  terbesar masih  diperoleh  dari  pendapatan  pajak
daerah.  Tingkat  kemandirian  juga menjadi  sngat  tinggi  di  tahun  ini ditandai  dengan  menurun  drastis  nya bantuan  pemerintah  menjadi  hanya 357.472  dari  1.123.954  di  tahun sebelumnya.
Komponen  APBD  selanjutnya yang  akan  dibahas  untuk  menilai  dan menganalisis anggaran keuangan pemerintah  adalah  dengan  menilai struktur belanja. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa komponen  belanja  yang  ada  di  dalam APBD  adalah  Belanja  Langsung  dan Belanja  Tak  Langsung.  Berikut  adalah data  pengeluaran  /  belanja  pemerintah kabupaten/kota  yang  ada  di  Provinsi Sumatera  Utara  selama  tahun  2013 sampai dengan tahun 2017 :

## Tabel 2 Anggaran Belanja Pemerinta Kabupaten/ KotaPemerintah Provinsi Sumatera Utara
Sumber : Data Olahan (2020)
Berdasarkan data yang ada pada tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  pada tahun 2014 komponen belanja pemerintah  yang  besar  berasal  dari belanja tidak langsung  yaitu senilai Rp 5.371.411.132 bila dibandingkan
dengan  total  belanja  langsung  yang hanya  Rp  5.371.411.132.  Komponen
belanja  tidak  langsung  meimiliki  nilai yang relatif besar dibandingkan belanja langsung  karena  terdapat  komponen belanja  lain  yang  sifatnya  bantuan seperti  belanja  subsidi,  belanja  hibah, belanja  bantuan  sosial  dan  lainnya. Belanja  bagi  hasil  memiliki  nilai tertinggi yaitu Rp 1.692.809.639 No.  Jenis Pengeluaran 2014 2015 2016 2017 A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5. 371 .411 .132 5 .886 083 .698 7 059 489 325 881.983.873 1 Belanja Pegawai 1 .008. 161 .979 1 055 299 207 1 371 733 360 214.664.405 2 Belanja Bunga 0 0 0 0 3 Belanja Subsidi 0 0 0 0 4 Belanja Hibah 1 .611 .718..257 2 094 026 766 3 022.816 ...000 6.083.700 5 Belanja Bantuan Sosial 1. 065. 000 0 1.382.500 6 Belanja Bagi Hasil Sharing 1.692..809 .639 2 330 828 370 2. 478. 630.055 7 Belanja Bantuan Keuangan 1 .053. 174 .611 405 929 355 178. 809.910 176.773.002 8 Pengeluaran Tidak Terduga 498 100 4. 482 .346 0 7 .500 .000 0 B. BELANJA LANGSUNG 2 256 064 927 2. 437 .145. 478 2 .073 .083 .486 2. 891 .355.120 483 .080.468 1 Belanja Pegawai 144 .540 .209 151. 092. 148 175. 532.064 46 .841 .165 2 Belanja Barang dan Jasa 1. 146 633. 041 989. 746 .989 1 .472. 525 .876 196 .715 .443 3 Belanja Modal 1. 145 .972. 228 932 .244. 349 1 .243 .297 .180 239. 523. 861 C.Pembiayaan  Daerah 14 .897. 905 536 .489 .675 0 4. 000 .000 JUMLAH/ TOTAL 7 823 455 215 8 495 656 859 9 975 112 726 0
diantara komponen belanja yang
sifatnya  bantuan  yang  lainnya.  Pos belanja  tak  langsung  hanya  memiliki tiga  (3)  komponen  yaitu    belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja  modal.  Pengeluaran  belanja pegawai  memiliki  kontribusi  terbesar dalam komponen belanja tak langsung.
Komponen belanja tak langsung tahun  2015    mengalami  peningkatan sebesar  90%  menjadi  5.886.083.698 dari 5.371.411.132 di tahun sebelumnya,  belanja  bagi  hasil  masih menjadi  kontribusi  tertinggi  pada komponen  belanja  tidak  langsung. Belanja langsung mengalami penurunan  sebesar  12%  menjadi 2.073.083.486  dari  tahun  sebelumnya yaitu 2.437.145.478. Kontribusi belanja pegawai  pada  komponen  belanja langsung  mengalami  kenaikan  menjadi 151.092.148  dari  tahun  sebelumnya, sedangkan kontribusi belanja barang/jasa serta belanja modal mengalami  penurunan  dari  tahun sebelumnya yaitu masing-masing 989.746.989 untuk belanja barang/ jasa dan 932.244.349 untuk belanja modal. Tahun  2016,  komponen  belanja tak langsung naik sebesar 83% menjadi Rp 7.059.489.325 dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi dikarenakan naiknya  komponen  belanja  hibah sebesar 69% menjadi Rp 3.022.816.000 dari  tahun  sebelumnya.  Komponen belanja  pegawai  di  belanja  tidak langsung  juga  mengalami  kenaikan sebesar 76% menjadi Rp 1.371.733.360  dari  tahun  sebelumnya. Belanja bantuan keuangan turun drastis sebesar  44%  menjadi  Rp  178.809.910 dari tahun sebelumnya. Dan pengeluaran tidak terduga yang nihil di tahun sebelumnya, muncul menjadi Rp 7.500.000  di  tahun  2017.  Komponen belanja  langsung  naik  sebesar  72% menjadi  Rp  7.059.489.325  dari  tahun sebelumnya  Rp  5.886.083.698  ditahun
sebelumnya.  Kontribusi belanja modal di belanja langsung mengalami kenaikan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya,  yaitu  naik  75%  menjadi
Rp 1.243.297.180.
Tahun  2017,  komponen  belanja tak  langsung  mengalami  penurunan .yang  cukup  pesat  lebih  dari  100% menjadi 881.983.873. Hal ini dikarenakan  adanya  penurunan  yang cukup  pesat  lebih  dari  100%  di  2 komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja  hibah  dan  belanja  bantuan sosial.  Pengeluaran  tidak  terduga  yang sempat muncul di tahun sebelumnya, di tahun  2017  telah  nihil  kembali.  Begitu juga dengan belanja langsung mengalami  penurunan  sebesar  16% menjadi  Rp  483.080.468  dari  tahun sebelumnya,  hal  ini  dikarenakan adanya penurunan di beberapa komponen  belanja  langsung  lainnya seperti: belanja pegawai yang mengalami  penurunan  sebesar    26% menjadi  Rp  46.841.165,    belanja barang/jasa  turun  13%    menjadi 196.715.443, serta belanja modal turun 19%  menjadi  Rp  239.523.861  dari tahun sebelumnya.
Dari  keseluruhan  analisis  yang digunakan  dalam  mengukur  kinerja APBD Kota Medan menunjukkan hasil yang  cukup  baik  sehingga  dari  sisi analisis  ini  kinerja  APBD  Kota  Tegal menunjukkan  hasil  yang  positif. Diantara analisis tersebut yaitu Sumber pendapatan  pemerintah  kabupaten  / kota  yang  ada  di  Provinsi  Sumatera Utara  mengalami  kenaikan  setiap tahunnya  dari  tahun  2014  sampai dengan  tahun  2017.  Hal  ini  berarti Kinerja  pendapatan  pemerintah  daerah dikatakan  baik  apabila  mengalami peningkatan secara positif dalam beberapa  periode  anggaran  (Lubis  & Nurlia,  2017).  Namun,  Komponen pendapatan  yang  berasal  dari  dana bantuan  pemerintah  pusat  mengalami
penurunan  dari  tahun  ke  tahun  mulai dari  2014  sampai  dengan  tahun  2017. Kinerja  keuangan  baik  dan  tingkat kemandirian  keuangan  pemerintah daerah  mengalami  kenaikan  yang signifikan  dari  tahun  2014  sampai dengan tahun 2017. Kenaikan
kemandirian  keuangan  pemerintah daerah ini menunjukkan bahwa dengan adanya  pola  bantuan  pemerintah  pusat yang  lebh  besar  bersesuaian  dengan kemampuan  keungan  daerah  sehingga kinerja  keuangan  Kab/Kota  Medan dapat  dikatakan  baik  (Ramadhani, 2016).

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil yang diperoleh  dari  pembahasan  diatas, maka  penelitian  analisis  anggaran pendapatan  dan  belanja  pemerintah kabupaten/kota  yang  ada  di  Provinsi Sumatera  Utara  ini  memperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Sumber  pendapatan  pemerintah kabupaten  /  kota  yang  ada  di Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan setiap tahunnya  dari  tahun  2014  sampai dengan tahun 2017. 2. Komponen pendapatan yang berasal dari dana bantuan pemerintah pusat mengalami penurunan  dari  tahun  ke  tahun mulai  dari  2014  sampai  dengan tahun 2017.
3. Kinerja keuangan baik  dan tingkat kemandirian  keuangan  pemerintah daerah  mengalami  kenaikan  yang signifikan  dari  tahun  2014  sampai dengan tahun 2017.
Saran Melalui  hasil  penelitian  ini maka  pemerintah  kabupaten  /  kota yang  ada  di  Provinsi  Sumatera  Utara untuk senantiasa mempertahankan dan meningkatkan  kualitas  manajemen
pengelolaan  keuangan  daerah  agar tetap  dalam  posisi  baik  dan  mandiri ditandai  dengan  besarnya  komponen pendapatan  asli  daerah  yang  terus meningkat

## DAFTAR PUSTAKA
Haryani.  (2016). Analisis  Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Bireun. Jurnal Kebangsaan. 5(9). Hiariey,  C.  (2017).  Analisis  Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD)  Di  Kota  Ambon. e- Repository Sarjana FEB Universitas Gajayana Malang . Kaeng,  A.,  R.,  &  Saerang,  D.,  P.
(2017).  Analisis  Pendapatan Asli  Daerah  untuk  Belanja Daerah  pada  Pemerintah  Kota Tomohon. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 3 (2).
Lubis,  D.P.K.  &  Nurlia,  H.  (2017). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten Labuhan  Batu  Tahun  Anggaran 2011-2013. Jurnal  KHITABAH. 1(1). Ramadhani,  &  Randria,  F.  (2016). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota  Tarakan  Tahun  2010  – 2015. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 14(1). Risyanto, H. (2015). Analisis Kemampuan  Keuangan  Daerah dan  Kemandirian  Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut Tahun  Angaran  2004-2013. Coopetition . 6(1).
Sinambela,  E.  (2016). Analisis  Kinerja
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah  Provinsi  Sumatera Utara .  Jurnal  Riset  Akuntansi dan Bisnis. 16(1). Suryantini,  N.,P  (2017).  Analisis Kinerja  Keuangan  Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali. Prosiding Seminar Nasional AIMI.