## Keistimewaan Penataan Ruang Menurut Peraturan Daerah Istimewa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Muhammad Iqbal 1) , Yunita Elianda 1) , Ali Akbar 1) , Nurhadiyanti 2)
1)Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
2) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang, Indonesia

## Abstrak
Yogyakarta  sebagai  salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  diberikan  hak  istimewa oleh pemerintah pusat sehingga dalam bentuk pemerintahannya menjadi berbeda dengan  daerah  lainnya.  Bukan  hanya  bentuk  pemerintahan  akan  tetapi  pada aspek-aspek lain bahkan sampai pada penataan ruang daerah. Penelitian ini ingin memberikan  gambaran  mengenai  keistimewaan  penataan  ruang  yang  ada  di Yogyakarta  yang  tertuang  dalam  peraturan  daerahnya.  Untuk  metode  yang digunakan dalam menganalisi hasil penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif  deskriptif.  Hasil  temuan  dalam  penelitian  ini  adalah bahwa keistimewaan  dari  Kota  Yogyakarta  yang  lain  yaitu  terdapat  satuan  ruang strategis  yaitu  adanya  Satuan  Ruang  Tanah  Kadipaten  dan  Satuan  Ruang Tanah  Kadipaten.  Dalam  pengelolaan  tata  ruang  tersebut  di  tuangkan dalam Perda No. 2 Tahun 2010 yang kemudain diundangkan, diberlakukan Undang  Undang  tersebut,  diharapkan  dapat  memberikan  kesejahteraan terhadap hak hak masyarakat dan dalam bentuk faktanya nyatanya masih belum  berjalan  dengan  baik.  Berbagai  faktor  faktor  yang  membuat  hal tersebut  terjadi  diantaranya  masih  adanya  pembangunan  perkotaan  yang tidak  menuruti  Undang  Undang  yang  berlaku.  diantaranya  pembangunan mall  dan  hotel  yang  tidak  teratur.  Seperti  Sleman  city  mall  yang pembangunanya lebih dulu dilakukan sebelum peraturan tersebut berlaku. Kata Kunci : Perda, Tata Ruang, Keistimewaan.

## Abstract
Yogyakarta as one of the regions in Indonesia that have been given special rights by the central government so that the form of government is different from other regions. Not  only  in  the  field  of  government,  but  in  other  aspects  to  the  regional  spatial planning. This research wants to give an overview of the special spatial planning in Yogyakarta  as  stipulated  in  the  regional  regulation.  For  the  method  used  in analyzing  the  results  of  this  study  using  descriptive  quantitative  research  methods. The findings  in  this  study  are  about  Yogyakarta  City  Privileges  which  is  one  of  the strategic spaces owned by the Duchy Land Space Unit and Duchy Land Space Unit. In  managing  the  spatial  plan  mentioned  above  in  Perda  No.  2  of  2010  which  was then  enacted,  the  enactment  of  this  Act  is  expected  to  assist  the  rights  of  the community  and,  in  fact,  is  still  not  going  well.  Various  factors  that  make  this  still happen  exist  because  of  development  that  is  not  following  applicable  laws. Development  malls  and  hotels  are  irregular.  Like  the  Sleman  city  mall,  the construction was done before the regulation took effect.
Keywords: Local Regulation, Spatial Planning, Privileges

## PENDAHULUAN
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  merupakan  salah  satu  daerah  di Indonesia  yang  diberikan  hak  istimewa  dari  Negara  Indonesia  dalam penyelenggaraan urusan di Pemerintahan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945  dalam  mengatur  urusan  keistimewaan  disebutkan  “Kewenangan Istimewa  adalah  wewenang  tambahan  tertentu  yang  dimiliki  Daerah Istimewa  Yogyakarta  selain  wewenang  sebagaimana  ditentukan  dalam Undang-Undang  tentang  pemeriintahan  daerah”.  Keistimewaan  di  dalam struktur  pemerintah  yaitu  terletak  di  pengangkatan  kepala  daerah  dan wakil daerahnya. Sri Sultan dan Paku Alam adalah sebagai pemegang tahta yang  kemudian  tahta  tersebut  akan  terus  diturunkan  kepada  generasi berikutnya. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Yogyakarta memiliki wewenang  dan  tugas  seperti  daerah  yang  lainnya,  dan  ditambah  dengan penyelenggaraan urusan pada daerah keistimewaan.
Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2013 tentang keistimewaan yogyakarata  menyebutkan  “Terdapat  5  pembagian  yang  bisa  diatur  secara otonom oleh DIY, kelima ranah tersebut diatur pada peraturan daerah yang disebut  perdais  (perda  istimewa  )”.  Hal  tersebut  dapat  dijadikanya  tata ruang sebagai salah satu point subtansi keistimewaan, penataan ruang DIY berpeluang  untuk  diperkuat  sesuai  dengan  karakter  lokal,  adapun  tujuan penataan ruang yaitu untuk mengembalikan, memeperbaiki, menegmbangkan  serta  menjadikan  nilai  dan  penggunaan  ruang  DIY. Penyusunan rancangan perdais tata ruang mengacu pada UU No. 26 tahiun 2007 tentang penataan tata ruang. Dengan demikian penyususnan rencana tata  ruang  (RTR)  akan  mengikuti  tingkatan  sesuai  yang  tercantum  pada undang tersebut.
Tanah  sultan  dan  tanah  pakualaman  akan  digunkan  sebagai  daerah strategi  pada  RTRW  DIY  yang  kemudian  akan  menjadi  RTBL  dan  RDTR tentang  wilayah  strategi  tanah  kesultanan  dan  Kawasan  strategis  tanah kesultanan dan kawasan, diantara Kawasan-kawasan yang akan ditetapkan untuk  kawasan  strategis  adalah  kawasan  kraton,  tamansari,  dan  tanah- tanah magersari. Dalam ranah implementasi pada keistimewaan tata ruang
DIY akan menunjukkan kerangka umum umum kebijakan tata ruang pada tanah SG dan PAG arahan pengelolaaan dan pemanfaat tanah non SG dan non PAG.
Tata  ruang  merupakan    wujud  dari  struktur  ruang  dan  pola ruang,sementara  itu  struktur  ruang  yaitu  pusat  pemukiman  dan  jaringan prasarana  dan  sarana  yang  berfungsi  sebagai  pendukung  kegiatan  social ekonomi  masyarakat”.  Tata  ruang  merupakan  rencana  untuk  menata kemabali sitem tata ruang terbengkalai ataupun yang kurang baik menjadi baik,  bagus  dan  berguna  untuk  masyarakat  yang  berada  diwilayah  daerah tersebut.  Adapun  menurut  Eko  Budiharjo,  1997  dalam  buku  Adon Nasrullah,  2015  tata  ruang  menjelaskan  bahwa  “  Keterkaitan  dan keserasian  tata  guna  lahan,  air,  udara  serta  alokasi  sumber  daya  melalaui koordinasi  dan  upaya  penyelesaian  konflik  antar  kepentingan  yang berbeda”.
Selain itu adapun beberapa keistimewaan pada bidang bidang tertentu karena    ada  3  subtansi  yang  dimiliki  DIY  sehingga  melahirkan  beberapa bidang  yang  memiliki  keistimewaan  serta  tidak  ada  pada  daerah-daerah  / wilayah  yang  lain.  Adapun  keistimewaaan    pada  bidang  tata  ruang  yaitu sultan  memiliki  wewenang  dan  kadipaten  dalam  tata  ruang  untuk pengelolaan dan pemanfaatan  tanah kesultanan dan tanah kadipaten.

## METODE PENELITIAN
Dalam  Penelitian  ini  jenis  penelitian  yang  digunakan  metode kuantitatif dan deskriptif yang menggunakan berbagai data yang terdapat di lapangan  dengan  jangka  waktu  tertentu.  Penelitian  dengan  menggunakan metode  kuantitatif  yang  menganalkan  deskriptif  secara  kuantitatif  untuk membuat  gambaran  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta  fakta  yang  akan diselidiki.
Penelitian menggunakan metode ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dan wawancara dan dokumentasi dengan salah satu  staff  atau  ketua  dari  dinas  Tata  Ruang  DIY  Ada  beberapa  teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya :

## • Wawancara
Wawancara  merupakan  sebuah  proses  untuk  mendapatkan  sebuah keterangan atau informasi yang sesuai dengan topik penelitian. Wawancara yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  tertutup    dengan cara  tanya  jawab  tatap  muka  antara  peneliti  dengan  objek  peneliti. Wawancara  adalah  keterangan  yang  diberikan  objek  peneliti  untuk memperoleh suatu keterangan,  memastikan fakta yang terjadi di lapangan, memperkuat  hipotesis  yang  sudah  diramalkan,  dan  mengenali  lebih  dalam tentang topik penelitian yang diteliti. Wawancara tertutup yaitu wawancara yang menggunakan pertanyaan yang sudah dirancang sejak awal persiapan penelitian  sehingga  kemungkinan  yang  didapat  yaitu  jawaban  yang  sangat terbatas dan sudah terstruktur dalam pertanyaan.

## • Dokumentasi
Dokumentasi  merupakan  hal  yang    yang  perlu  dan  penting  untuk kelangsungan  bagaimana  kita  mendapatkan  sebuah  informasi  mengenai gambar  dan  vidio  untuk  penelitian,  oleh  karna  itu  dokumentasi  harus  ada pada  dalam  sebuah  teknik  pengumpulan  data.  karena  dengan  adanya dokumentasi  maka  akan  mempermudah  para  peneliti  untuk  mendapatkan objek yang diteliti serta akan mempermudah peneliti.

## PEMBAHASAN
a) Paparan Keistimewaan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kota  Yogyakarta  merupakan  salah  satu  kota  yang  unik  dan  istimewa, lokasi  kota  yang  dihapit  oleh  sungai  dan  situs  situs  budaya  Yogyakarta yang  unik  membuat  kota  Yogyaakaarta  menjadi  sangat  istimewa.  Lokasi yang dihapit oleh gunung dan Lautan Hindia menambah nilai keistimewaan dari  Kota  Yogyakarta.  Menurut  Reviaanto  dan  Sri  (2008)  yang  dikutip  oleh Suryanto,  dkk  (2015)  menjelaskan  bahwa  lokassi  Kota  Yogyakarta  dinilai menjadi kota yang istimewa karena telah menduduki syarat syarat sebagai ibu  kota  kerajaan.  Keistimewaan  Kota  Yogyakarta  dapat  menjadi  peluang yang besar dalam mencapai berbagai potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  terutama  terhadap  tata  ruang  yang
ada  di  DIY.  Hak  Istimewa  yang  didapatkan  Kota  Yogyakarta  berasal  dari perjuangan  pada  masa  penjajahan  dahulu  yang  mana  Kota  Yogyakarta telah  mempertahankan  dan  menjaga  keutuhan  NKRI.  Hak  istimewa tersebut tidak akan jauh dari sejarah yang dimiliki oleh Yogyakarta.
Menurut  Pasal  1  Undang  Undang  Nomor  13  Tahun  2012 tentang  keistimewaan  DIY  menjelaskan  bahwa  sejarah  dan  hal  asal  usul yang  dimiliki  DIY  sesuai  dengan  Undang  Undang  Dasar  dengan  melihat keistimewaan  sebagai  kedudukan  hukum.    Menueurt  Pasal  7  Undang Undang  Nomor  13  Tahun  2012  menjelaskan  bahwa  kewenangan  dari urusan urusan keistimewaan diantaranya 1) Pengisian Jabatan, wewenang dan  tugas  Gubernur  dan  wakil  gubernur  2)Kelembagaan  Pemerintah Daerah  DIY  3)  Keistimewaan  Budaya  4)  Pengelolaan  Pertanahan  5)  Tata Ruang DIY. Keistimewaan yang diurus merupakan bentuk dari keistimewaan  kedudukan  hukum    untuk  mengatur  dan  mengurus kewenangan istimewa tersebut.
Menurut  Peraturan  Derah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  2  Tahun  2017 disebutkan  bahwa  keistimewaan  dari  Kota  Yogyakarta  yang  lain  yaitu terdapat  satuan  ruang  strategis  yaitu  adanya  Satuan  Ruang  Tanah Kadipaten  dan  Satuan  Ruang  Tanah  Kadipaten.  Pengelolaan  tanah kadipaten  dan  tanah  kasultananakan  diserahkan  ke  administratif  masing masing  daerah  dengan  persetujuan  Sultan  dan  Pakualaman.  Nilai keistimewaan  yang  dimiliki  oleh  Kota  Yogyakaarta  baik  awasan  tanah kasultanan dan tanah kadipaten maupun satuan ruang yang lainnya akan diprioritaskan  Pemerintah  Daerah  bagaimana  caranya  kawasan  satuan ruang  tersebut  digunakan  secara  makssimal  sesuai  dengan  Peraturan Daerah  Istimewa.  Pemrioritasan  kawasan  satuan  ruang  tersebut  akan berpengaruh  terhadap  budaya,  kelestarian  lingkungan,  serta  kepentingan sosial.  Penataan  ruang  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta merupakan  salah  satu  dari  sistem  proses  perencanaan  dan  penataan  Tata Ruang  maupun  pengendalian  pemanfaatan  kawasan  satuan  strategis tersebut.  Berikut  gambar  bagian  bagian  kawasan  kadipaten  dan kasultanan.
Sumber : https://images.app.goo.gl/gYv5WSsiqSuMUiBA8
Menurut  Musliichah  (2017)  penataan  ruang  dilakukan  berdasarkan  filosofi yang ada diantaranya :
“1)Harmoni,  Kelestarian  lingkungan,  sosial  ekonomi  (hamemayu hayuning  bawana);  2)  Spirituql  transenden  (sangkan  paraning dumadi);
3)
Humanisme, asas kepemimpinan demokratis(manunggaling  kawula  lan  gusti);  4)  Kebersamaan (tahta  untuk  rakyat);  5)Harmonisasi  lingkungan  (poros  imajiner laut  seltan-kraton  -gunung  merapi);  6)Ketaatan  historis(sumbu filosofis  Tugu-Kraton-Panggung  Krapyak);  7)Filosofi  inti  kota (catur gatra tunggal); dan 8) Delineasi spasial (pathok negara)”
Hal  yang  menarik  untuk  dibahas  yaitu  keistimewaan  filosofis  ketatanan historis  yang  sangat  unik  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yaitu  adanya sumbu  filosofis  tata  ruangyang  membujur  lurus  selatan  sampai  utara dengan  makna  historis  yang  kuat.  Elemen  elemen  ruang  bangunan  Tugu- Kraton-Panggung  Karpyak    menjadi  konfigurasi  ruang  yang  unik.  Sumbu yang  dijelaskan  tersebut  sebagai  gambaran  konsep  dari  mikrosmos  yang artinya  jika  ditarik  secara  garis  besar  konsep  tersebut  ada  garis  imajiner
Selatan  sampai  Utara  yaitu  dari  laut  selatan  sampai  Gunung  Merapi. Berikut gambar imajiner yang dilihat secara garis besar membujur lurus.
Sumber : https://images.app.goo.gl/Vr8SYbkCBxkfJn7r7 dan https://images.app.goo.gl/iX9LKNDqFcVvYC1r7
Dari analisis gambar diatas makna dari filosofis dari Panggung Krapyak ke utara  menggambarkan  konsep  Spiritual  transenden  yang  diartikan  sebagai darimana  asal  muasal  manusia  dan  arahan  kemana  tujuan  manusia. Dimaulai  dari  awal  mula  manusia  dari  embrional  kemuudian  lahir berproses  berkembang  sampai  dewasa  dan  menikah.  Panggung  krapyak  di utara  memiliki  kampung  bernama  kampung  Mijen  yang  melambangkan benih  benih  manusia.  Makna  sebaliknya  juga  berlaku  dari  arah  Tugu  ke selatan  menggambarkan  perjalanan  manusia  sampai  kembali  kepada Tuhannya.  Tugu  Golong  Gilig  memiliki  arti  bersatunya  karsa,  rasa,  dan cipta  yang  melandasi  kesucian  hati  manusia.  Selain  itu  pasar  Beringharjo dan  kepatihan  menggambarkan  godaan  harta  dan  kekuasaan  yang  harus dihindari manusia. Keunikan tata ruang dengan sumbu filosofis yang kuat di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  layak  menjadi  warisan  budaya  dunia UNESCO  karena  tata  kota  yang  unik  dan  jarang  ditemukan  dibelahan dunia.
b) Kebijakan Tata Ruang dalam Peraturan Daerah Istimewa.
Kebijakan  yang  dilakukan  dari  dinas  tataruang  Daerah  Istimewa Yogyakarta  berfokus  pada  membuat  landasan  landasan  peraturan  yang terkait  dengan  pemanfaatan  ruang  di  satuan  ruang  strategis.  Mengingat bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 mengenai dengan RTRW DIY tahun 2009-2029 dianggap sudah tidak relevan dengan situasi di DIY, oleh karena itu Peraturan Derah harus seceptnya diganti dengan membandingkan kondisi yang sedang dihadapi wilayah DIY. Menurut Qoyin sebagai  seksi  pengaturan  tataruang  Daerah  Istimewa  Yogyakarta menjelaskan bahwa “Banyak Dinamika dilapangan yang terjadi sejak Perda No.  2  Tahun  2010  diundangkan,  sehingga  terjadi  perubahan  yang  tidak sesuai  lagi  dengankonten  Peraturan  Daerah  dan  aturan  tersebut  dapat mengisyaratkan  jika  perubahan  konten  lebih  dari  20%  maka  perlu  dibuat Perda yang baru”.
Ada  berbagai  peristiwa  yang  membuat  sisim  tata  ruang  di  Yogyakarta sebelum  diundangkannya  Peraturan    Daerah  Nomor  2  Tahun  2010 diantaranya  terjadinya  erupsi  gunung  Merapi  ,  adanya  Peraturan  Daerah Istimewa  DIY,  dan  berbagai  kebijakan  kebijakan  strategis  nasional  dengan adanya  pembangunan  pembangunan  yang  berlokasi  di  DIY.    Studi  kasus yang  akhir  akhir  ini  hangat  dibicarakan  dan  masih  baru  yaitu pembangunan bandara Yogyakarta Internasional Airport, adanya perubahan  fungsi  lahaan  yang  awalnya  lahan  tersebut  dijadikan  sebagai mata ppencaharian massyarakat sekarang dibangunnya bandara membuat laahan  masyarakat.  diharapkan  Peraturan  Daerah  yang  baru  harus menyesuaikan  dengan  semua  dinamika  dinamika  yang  terjadi  di  daerah tersebut  dan  menjadi  payung  hukum  bagi  semua  orang  yang  memiliki kepentingan dalam pelaksanaan tata ruang wilayah DIY.
Ruang strategis keistimewaan basisnya yang menjadi inti adalah spot tanah milik  kasultanan  dan  kadipaten  kemudian  perlu  diatur  dari  aspek  sosial budaya.  Tataruang  tidak  hanya  mengurusi  tanah  dan  pemanfaatannya bagaaimaana.  Contoh  tanah  malioboro  yang  sebagian  besar  dimiliki  oleh tanah kasultanan dan kadipaten seperti kepatihan. Banyak tanah juga yang
bukan  milik  kasultanan  dan  kadipaten  tapi  bagaimana  kawasan pemanfaatan  jenis  aktivitas  yang  dilakukan  ditanah  tersebut  tataruang yang mengatur.
Masyarakat  harus  bersikap  berani  dan  tegas  dalam  menghadapi  pihak pihal  yang  memiliki  hak  atas  tanah  kadipaten  dan  kasultanan.  Hal  ini disampaikan oleh keraton Yogyakarta, karena adanya kejadian di lapangan bahwa terdapat keputusan yang trbit yang dikeluarkan oleh kerbat keraton. Dalam  kasus  ini,  masyarakat  jangan  takut  untuk  membela  sesuatu  yang bukan  hak  mereka  di  tanah  kasultanan-kadipaten  dan  tidak  menanggapi siapapun yang menganggap bahwa mereka punya hak atas tanah kasultaan dan  kadipaten.  Masyarakat  harus  menolak  meski  yang  bersangkutan tmengaku  sebagai  kerabat  Sultan  dan  jangan  sampai  dilayani.  Kasultanan dan  Kadipatenlah  yang  memiliki  hak  atas  tanah  tanah  tersebut,  Lembaga Kasultanan  juga  menegaskan  bahwa  tanah  kasultanan  bukanlah  milih pribadi  hanya  saja  kasultananlah  memiliki  hak  untuk  mengelola  dan memanfaatkan  tanah  tanah  tersebut  agar  tidak  disalahgunakan  untuk pembangunan yang “ngawur”. Diperlukannya pengajuan perizinan pemanfaatan  tanah  kasultanan  harus  disetujui  oleh  Sri  Sultan.  Hal  ini menjadi  salah  satu  kasus  yang  harus  diperhatikan,  seharusnya  perlu  ada tindakan  atau  langkah  hukum  kepada  pihak  yang  menerbitkan  dan memalsukan sertifikaat dengan menggunakan nama tanah kasultanan.
Yogyakarta  sebagai  daerah  dengan  potensi  pariwisata  merupakan  daerah tujuan  untuk  wisatawan  baik  local  maupun  mancanegara  untuk  datang melihat potensi-potensi pariwisata yang ada di Yogyakarta. Pada umumnya para  wisatawan  yang  datang  ke  Yogyakarta  melihat  beberapa  bangunan- bangunan  bersejarah,  seperti  tamansari,  kraton,  candi  Borobudur,  candi Prambanan,  dan  lain-lain.  Seiring  banyaknya  wisatawan  yang  datang  ke Yogyakarta  semakin  banyak  pula  peluang  bisnis  untuk  memenuhi kebutuhan  para  wisatawan,Yogyakarta  sebagai  daerah  yang  strategis  juga di  gunakan  sebagai  tempat  conferensi  pertemuan-pertemuan.  Banyak  juga para  investor  yang  melirik  untuk  berinvestasi  di  Yogyakarta  dan  para investor  berkeinginan  untuk  membangun  sebuah  hotel  maupun  ingin
memiliki  perusahaan  yang  berada  di  Yogyakarta.  Maka  dari  itu  banyak penananam  modal  dan  investor  yang  membangun  hotel  dan  mall  di Yogyakarta.
Hampir  setiap  tahun  pembangunan  hotel  di  daerah  yang  dekat  dengan tempat  wisata  mengalami  pertumbuhan  pembangunan  hotel,  sehingga pembanguan  hotel  tidak  bisa  terelakkan  karena  semakin  bnyaknya  para wisatawan  ke  Yogyakarta.  Setiap  tahunya  hamper  terdapat  berapa  hotel baru  di  Yogyakarta  menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Daerah Istimewa Yogyakarta jumlah hotel yang berada di kawasan DIY hingga awal 2018  tercatat  517  hotel.  Sebagai  daerah  yang  memiliki  banyak  hotel  dan banyak  pula  mall  serta  banyaknya  warga  yang  menolak  mengenai bangunan-bangunan  baru,  sebagai  pihak  yang  manampung  aspirasi masyarakat  pemerintah  provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada akhirnya  membuat  kebijakan  baru  mengenai  pengendalian  hotel  yang tertuang  dalam  perturan  walikota  nomor  77  tahun  2013.  Banyaknya bangunan  hotel  dan  mall  yang  menjulang  tinggi,  dan  hal  tersebut  dapat mengganggu  jalur  penerbangan  pada  akhirnya  pemerintah  provinsi  DIY melahirkan  kebijakan  baru  mengenai  peraturan  bahwasanya  pendirian banguan  dengan  ketinggian  lebih  dari  32  meter  harus  seizin  walikota  dan komandan landasan udara Adi Sucipto.
Kebijakan  ini  diatur  pada  pasal  14  ayat  1  dalam  Perdais,  mengenai “pemanfaatan  ruang  yang  diperoleh  pada  satuan  ruang  strategis  sumbu filosofi, yang berbunyi ketinggian bangunan paling tinggi delapan belas (18) meter  pada  area  yang  berjarak  enam  puluh  meter  (60)  meter  diukur  dari batas ruang milik jalan” pada contohnya  seperti pembangunan jalan mulai dari perempatan depan kantor post pusat (dalam kawasan jalan malioboro) hingga  jalan  tugu.  Ketinggian  bangunan  paling  tinggi  18  (delapan  belas) meter  pada  area  yang  berjarak  60  (enam  puluh)  meter  diukur  dari  batas ruang  milik  jalan”  dan  bangunan  cagar  budaya  ketinggian  bangunan  juga diperhitungka,  bangunan  dikanan  dan  kiri  jalan  tersebut    maksimal  18 (delapan  belas)  meter  dengan  kedalaman  dari  garis  batas  luar  ruang  milik jalan    (rumija)  yakni    dengan    ketinggian  60  (enam  puluh)  meter  hal  ini
sudah  tercermin  pada  pasal  14  ayat  1  nomor  2  dan  3  yang  berbunyi “ketinggian bangunan paling tinggi 18 (delapan belas) meter pada area yang berjarak  60  (enam  puluh)  meter  diukur  dari  batas  ruang  milik  jalan”  serta bangunan  baru  menggunakan  gaya  arsitektur  bangunan  berciri  khas Yogyakarta dan memenuhi ketentuan untuk memebentuk sudut 45 o (empat puluh  lima  derajat)    dari  batas  jalan.  Bangunan-bangunan  arsitektur  yang berada  dikawasan  daerah  pinggiran  jalan  malioboro  yang  menjadi bangunan  sejarah  tidaklah  dihancurkan  karena  hal  tersebut  merupakan bangunan  peninggalan  sejarah  guna  untuk  memeperkenalkan  kepada wisatawan hasil jajahan bangsa asing terhadap bangsa Indonesia.
Selain itu untuk sebelah bagian belakang/dalam harus lebih dari 60 (enam puluh)  meter  dari  garis  batas  luar  rumija  /  ruang  milik  jalan  dan diperbolehkan  untuk  membangun  bangunan  yang  lebih  tinggi  dari bangunan  yang  berada  di  depan  banguanya,  dengan  memebentuk  sudut 45 o (empat puluh lima derajat) dari ketinggian yang sudah di tentukan dan jika keinginan lain tersebut dikehendaki sudut pandang 45 o ( empat puluh lima  derajat)  harus  ada  persetujuan  dari  walikota  Yogyakarta  dengan maksimal  ketinggian  32  (tigapuluh  dua  meter).  Ini  lah  yang  pada  akhirnya membedakan daerah Istimewa Yogyakarata dari pada daerah lainya.
Dalam  hal  ini  budaya  juga  menjadi  salah  satu  acuan  guna  sebagai keistimewaan  penanda tata ruang yang berada di daerah Yogyakarta.  Pada dasrnya ada menjadi pokok prinsip yang menentukan obyek keistimewaaan pada ketentuan UU no 26 tahun 2007 mengenai pemanfaatan dan struktur tata  ruang  kota  DIY  ada  beberapa  obyek  keistimewaan  budaya  pada  tata ruang  kota  DIY  yang  dilihat  pada  bagian  keseluruhan  struktur  ruang  kota sebagai  penanda  keistimewaan    dan  ada  sebagian  pola  ruang  kota  guna untuk symbol keistimewaan yaitu dapat dilihat sbb:
Tabel  1  dibawah  ini  merupakan  beberpa  symbol  stuktur  ruang  kota sebagai penanda keistimewaan.
Table  2  dibawah  ini  merupakan  beberpa  symbol  komponen  pola  tata ruang sebagai penanda keistimewaan.
Dalam  hal  ini  penulis  mengambil  studi  kasus  menegenai  jalan malioboro  hal  tersebut  dilator  belakangi  dengan  adanya  buadaya  yang sangan  kental  dalam  proses  ulang  pebuatan  jalan  malioboro  tersebut dapata  di  lihat  struktur  pembangnan  nya  seperti  keterangan  dibawah  ini. Malioboro sebagai kawasan peninggalan sejarah memiliki aspek kebudayaan  dalam  pembuatan  maupun  pembenan  pada  pola  ruangnya pada  adapun  peraturan    yang  harus  dipatuhi  dan  harus  selaras  dengan peraturan  jika  akan  membangun  pertokohan,  hotel,  maupun  yang  lainya adapun  bagian  bagian  yang  di  perbolehkan  maupun  tidak  di  perboleh. Pada hal ini bagian belakang/dalam harus lebih dari 60 (enam puluh) meter dari  garis  batas  luar  rumija  /  ruang  milik  jalan  dan  diperbolehkan  untuk membangun  bangunan  yang  lebih  tinggi  dari  bangunan  yang  berada  di depan  bangunanya,  dengan  memebentuk  sudut  45 o (empat  puluh  lima derajat) dari  ketinggian  yang  sudah  di  tentukan  dan  jika  keinginan  lain
tersebut dikehendaki sudut pandang 45 o ( empat puluh lima derajat) harus ada  persetujuan  dari  walikota  Yogyakarta  dengan  maksimal  ketinggian  32 (tigapuluh  dua  meter).  Ini  lah  yang  pada  akhirnya  membedakan  daerah Istimewa Yogyakarata dari pada daerah lainya.
Kompleks yang berada pada jarak 60 meter dari Kawasan yng sudah di  tentukan  harus  menyesuaikan  dan  memperhatikan  keharmonisan  dan karakter  yang  sejalan  dengan  tujuan  dan  haapan  dari  Kawasan perlindungan  maupun  inti  dari  citra  kota  sealain  itu  juga  harus  sejalan dengan  dengan  perkembangan  bangunan  malioboro,  bangunan-bangunan yang  memiliki  arsitektur  india,  arsitektur  cina  maupun  arsitektur  colonial, sehingga  bangunan-bangunan  baru  bisa  tidak  menenggelamkan  maupun menghapus  bangunan  inti  bangunan  yang  dilindungi  budaya  maupun maupun cagar budaya.
Menurut perdais no 2 tahun 2017 tentang pemanfaatan ruang yang di peroleh  pada  satuan  strategis  sumbu  filosofi  secara  nyatanya  di Yogyakarta  belum  di  realisasikan  secara  konkrit  karena  pada kenyataanya banyak bangunan yang tingginya lebih dari 32 meter, hal ini  dipahami  karena  pada  saat  pembuatan  kebijakan  bangunan tersebut  sudah  ada  dan  jadi,  sehingga  tidak  bisa  langsung  diberikan sangsi. Contoh gambaran mengenai pembangunan yang benar sbb:
Adapun  menurut  “pasal  14  ayat  2  (a)  mengenai  pemanfaatan  ruang yang  tidak  diperbolehkan  pada  satuan  ruang  strategis  sumbu  filososfi yang  berbunyi  membangun  bangunan  baru  yang  melintang  di  atas jalan  pada  Sumbu  Filosofi”  jadi  dalam  pemaknaan  yang  sebenarnya bahwasanya  setiap  ada  bangunan  baru  yang  di  bangun  dan  melintang diatas jalan dan jalan tersebut memiliki folosofi atapun makna tertentu maka hal tersebut tidak dibenarkan dan sudah ada larangan mengenai hal ini. Selain itu jika ada seseorang yang akan membangun bangunan baru  harus  memiliki  makna  mengenai  filosofi  tentang  bangunan  yang akan  di  bangun  di  sepanjang  daerah  yang  memiliki  folosofi  mengenai kebudayaan.
Selain  itu  ada  juga  mengenai  pemanfaatan  ruang  yang  tidak  di perbolehkan pada satuan tata ruang strategis sumbu filosofi yakni pada pasal  14  ayat  2  (b)  yang  memiliki  redaksi  kata  yaitu  “membangun bangunan  di  kanan  dan  kiri  Sumbu  Filosofi  dengan  ketinggian  yang akan  mempengaruhi  dan/atau  menghilangkan  nilai  budaya  Sumbu Filosofi”  maksut  dari  pemaparan  ini  yaitu  bangunan  yang  berada  di kanan  kiri  yang  memiliki  makna  filosofi    serta  bangunan  yang  tinggi akan  memepengaruhi  dan  memudarkan  budaya  yang  memiliki  nilai sumbu  filosofi.  Selain  menjelaskan  mengenai  kebijakan  pemanfaatan ruang yang di perbolehkan pada satuan strategis sumbu filosofi penulis juga akan sedikit membahas mengenai pendanaan istimewa yang yang di berikan pemerintah pusat ke pada Daerah Istimeewa Yogyakarta.
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sebagai  daerah  yang  memiliki  keistimewaan dalam  beberapa  hal  juga  memiliki  keistimewaan  dalam  soal  pendanaan. Dana  keistimewaan  adalah  dana  yang  bersumber  dari  anggaran  bagian bendahara umum negara yang pembagian perhitungan rencana penjatahan sumber  daya  bagi  negara  sebagai  pendanaan  wewenang  istimewa Yogyakarta  dan  merupakan  bagian  pengalihan  belanja  untuk  tranfer belanja. Pada dasarnya pendanaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  memiliki  aturan  perundang-undangan  yang  di  buat  langsung  oleh
gubernur,  yang  sesuai  dengan  perturan  gubernur  Daerah  Istimewa Yogyakarta nomor 23 tahun 2016 tentang pengelolaan dana keistimewaan.
Awal  mula  pengelolaan  dana  istimewa  sudah  diatur  pada  peraturan gubernur  nomor  37  tahun  2014  tentang  pengelolaan  dana  keistimewaan sebagaimana  terakhir  kalinya  diubah  dengan  peraturan  gubernur  nomor 113  tahun  2015  mengenei  berubahnya  peraturan  gubenrur  Daerah Istimewa  Yogyakarta  nomor  37  tahun  2014  tentang  pengelolaan  dana keistimewaan.  Dalam  peraturan  ini  belumlah  di  jelaskan  secara  rinci mengenai  mekanisme  penetapan  pejabat  yang  menjadi  penatausaan keuangan oleh sebab itu gubernur membuat peraturan baru,
Pada  dasarnya  sampai  saat  ini  pemerintah  pusat  masih  menggelontorkan dana  guna  dana  keistimewaan  bagi  DIY    yang  bermula  pada  tahun  2013 dan  berlangsung  hingga  saat  ini,  dan  hal  ini  tidaklah  tau  hingga  sampai kapan  dana  perdais  akan  tetap  di  gelontorkan  untuk  Daerah  Istimewa Yogyakarta  dan  penggelontoran  dana  perdais  bisa  berhenti  sewaktu-waktu jika  pemerintah  pusat  tidak  mengizinkan  dana  tersebut  turun,  serta diawasi  langsung  oleh  direktoran  jenderal  keuangan  negara  republic Indonesia  oleh  sebab  itu  akuntabilitas  dana  yang  di  gelontorkan  harus masuk kepada masyarakat yang ada di Jogjakarta. Dana keistimewaan DIY dimanfaatkan  untuk  membiayai  kewenangan  tamabahan  tertentu  yang  di miliki oleh DIY selain itu juga menentukan wewenang pada undang undang pemerintah  daerah.  Pembiyaan  tersebut  yaitu  1)  “tata  cara  pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernu”. 2) kelembagaa,    dalam    penggunaan  danais  Lembaga  memiliki  peran  yang cukup  penting  sehingga  memerlukan  dana  yang  cukup  banyak  dalam pengembanganya.  3)  kebudayaan,  sebagai  daerah  wisata  tentunya  DIY memiliki kebudayaan yang memiliki potensi untuk menarik wisatawan, oleh sebab  itu  danan  yang  di  gelontorkan  untuk  pengembangan  budaya  juga cukup banyak. 4) pertanahan dan tata ruang hal inilah yang perlu banyak akan  anggaran  untuk  pembangunan-pembangunan  daerah  yang  berada dikabupaten  oleh  sebab  itu  pemerintah  pusat  menganggarkan  banyak mengenai  untuk  pembangunan  infrastruktur  yang  berada  di  wilayah  DIY,
percepatan  pertumbuhan  pembangunan  merupakan  wujud  dari  cita  cita bangsa indonesia yang sudah tertera dalam nawa cita.
Kewenangan  istimewa  yang  didapatkan  oleh  Daerah  Istimewa  Yogyakarta yaitu  adanya  dana  istimewa  pada  berbagaai  urusan  salah  satunya  urusan tata  ruang.  Menurut  Mutiarin  dan  Skir  (2014)  menjelaskan  bahwa  dengan diberlakukan  Undang  Undang  tersebut,  diharapkan  dapat  memberikan kesejahteraan  terhadap  hak  hak  masyarakat  dan  dalam  bentuk  faktanya nyatanya  masih  belum  berjalan  dengan  baik.  Berbagai  faktor  faktor  yang membuat  hal  tersebut  terjadi  diantaranya  masih  adanya  pembangunan perkotaan yang tidak menuruti Undang Undang yang berlaku terutama bagi Peraturan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  sudah  diperbaharui  pada tahun 2017. Penataan ruang perkotaan di Yogyakarta menunjukkan bahwa masih  adanya  pembangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  tersebut diantaranya  pembangunan  mall  dan  hotel  yang  tidak  teratur.  Seperti Sleman city mall yang baru baru ini dibuka, menurut seksi penataan ruang Daerah  Istimewa  Yogyakarta  berpendapat  bahwa  pembangunan  tersebut menyalahi  aturan  yang  ada,  tetapi  tidak  ada  cara  lain  selain  dibangunnya mall  tersebut  karena  sudah  terlanjur  dibangun  setelah  pertauran  tersebut diresmikan.  Pada  tahun  2018  pembangunan  pusat  perbelanjanaan  yang ada  di  Sleman  yaitu  Sleman  City  Mall  telah  dibuka  dengan  berbagai kontroversi,  anak  dari  proyek  PT  Garuda  Mitra  yang  menjadi  pengelola Jogja  City  Mall  tersebut  dikabarkan  telah  menyalahi  Peraturan  Daerah. Pembangunan  Mall  tersebut  telah  diakui  menyalahi  peraturan  daerah Nomor 2 Tahun 2015 mengenai pendirian pembangunan. Masalah perizinan yang  diajukan  hanya  ssebatas  lokasi  bukan  pemanfaatan  tanah.  Menurut seksi  pemanfataan  tata  ruang  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  menegaskan bahwa  Sleman  City  Mall  tersebut  juga  menyalahi  Peraturan  Daerah Istimewa  Yogyakarta  tentang  sistim  pembangunannya  yang  sseharusnya mall  tersebut  di  bangun  agak  kebelakang  agar  pinggir  jalan  tidak  terlalu terlihat padat.
c) Kasus Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) DIY.
Pembangunan  Infrastruktur  Jalur  Jalan  Lintas  Selatan  (JJLS) merupakan  program  Nasional  yang  yang  melewati  5  provinsi  yang  ada  di Pulau  Jawa  yang  salah  satu  provinsi  yang  dilalui  adalah  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Salah  satu  Desa  yang  dilewati  oleh  pembangunan  JJLS  di Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  adalah  Desa  Gadingsari,  Kecamatan Sanden, Kabupaten  Bantul. Dampak dari pembangunan JJLS ini terhadap desa  yang  dilalui  salah  satunya  adalah  terjadinya  perubahan  penggunaan lahan  disepanjang  wilayah  yang  dilewati.  Pada  penelitian  ini  akan  dilihat bagaimana  perubahan  penggunaan  lahan  di  desa  Gadingsari  sebelum  dan setelah  JJLS.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  perubahan penggunaan  lahan  yang  terjadi  di  Desa  Gadingsari.  Metode  analisis  yang digunakan  adalah  metode  analisis  deskriptif  kualitatif.  Perubahan penggunaan  lahan  didapatkan  dari  Analisis  Overlay  Citra  Satelit  dalam rentang waktu, yaitu sebelum JJLS dibangun tahun 2013 dan setelah JJLS dibangun  pada  tahun  2017  serta  diperkuat  dengan  survey  lapangan  dan wawancara mendalam. Dari hasil penelitian di dapatkan bahwa luas lahan untuk  pemukiman  di  Desa  Gadingsari  sebelum  dan  setelah  adanya  JJLS mengalami perubahan. Sebelum adanya JJLS luas lahan pemukiman 78.90 hektar dan bertambah luasnya menjadi 104.93 hektar setelah pembangunan  JJLS,  terjadi  pertambahan  luas  sekitar  32.99  %.. Proses pembangunan  jalur  jalan  lintas  selatan  (JJLS)  di  wilayah  DI  Yogyakarta telah  berlangsung  sejak  tahun  2005  dan  kendala  utamanya  adalah  proses pembebasan  lahan  yang  menelan  anggaran  Rp  1,112  triliun  untuk  lahan seluas  2.492.325  meter  persegi  dengan  total  kebutuhan  lahan  untuk  JJLS empat  jalur  mencapai  3.456.805  meter  persegi. Kepala  Bidang  Bina  Marga Dinas Pekerjaan Umum Energi dan Sumber Daya Mineral (DPU ESDM) DIY, Bambang  Sugaib  mengatakan,  proyek  yang  dimulai  sejak  tahun  2005  ini awalnya  menggunakan  APBD  Pemda  DIY  dan sharing dari  APBD Kabupaten. "Pengeluaran  anggaran  pembebasan  bisa  diperbesar  dimulai dari  tahun  2014  sampai  2019.  Karena  pada  saat  itu  sudah  mulai  dibiayai dengan  dana  keistimewaan,"  ujar  Bambang  Sugaib  saat  memaparkan progress  JJLS  di  proyek  LOT5  JJLS  Jerukwudel-Baran-Duwet,  Girisubo,
Gunungkidul.  Berikut  gambar  proyek  JJLS  yang  akan  digarap  pemerintah DIY.
Sumber : https://kusnantokarasan.com/tag/jjls-bantul/
Saat  ini,  pihaknya  tengah  merampungkan  trase  Jeruk  Wudel-Duwet  di perbatasan Gunungkidul-Wonogiri. Jalan sepanjang 10,6 kilometer tersebut dibuat empat lajur dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 260 miliar. Untuk sementara ruas jalan TepusJerukwudel perkiraan kebutuhan tanah mencapai 250.402 meter persegi. JJLS merupakan jalur trans selatan Jawa  yang  melajur  dari  Jawa  Barat  hingga  Jawa  Timur  dengan  total panjang  jalan  121,83  kilometer.  JLSS  di  DIY  terbagi  di  Kulonprogo  dengan panjang 23,29 km, Bantul 16,28 km, dan Gunungkidul 82,26 km. Bambang Sugaib  mengatakan,  total  116  kilometer  yang  akan  dibangun  dari Kabupaten  Kulonprogo  menuju  Gunungkidul,  sudah  lebih  separuh dikerjakan,  atau  sudah  mencapai  75  kilometer.  Sementara,  untuk  ruas
Ngremang-Garongan  luas  tanah  yang  akan  dibebaskan  mencapai  144.706 meter persegi, dengan perkiraan anggaran mencapai Rp 291 miliar. Ruas ini ditargetkan  bisa  diselesaikan  pembebasan  lahannya  hingga  tahun  2024 mendatang.  Beberapa  ruas  lain  yang  dibebaskan  adalah  Garongan-Congot (137.772  meter  persegi)  dan  ditargetkan  dibebaskan  pada  tahun  2021, sedang  ruas  Legundi-Planjan  (236.600  meter  persegi)  yang  ditargetkan tahun  2022,  serta,  ruas  Girijati-Legundi  (195.000  meter  persegi)  dan ditargetkan selesai tahun 2024.
Selain proses pengadaan tanahnya dan pembangunannya cukup lama, karena faktor medan panjang, area perbukitan kapur dan batuan yang perlu  waktu  lama  untuk  perataan.  "Medan  yang  cukup  licin  juga berpengaruh,  termasuk  perlunya  identifikasi  lahan  milik  ribuan  warga yang  memerlukan  waktu  lama  untuk  mengidentifikasi,"  ujarnya.  Dia menyebutkan,  untuk  pembangunan  konstruksi  JJLS-nya  dilakukan Pemerintah Pusat dalam hal ini Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengawasan  Jalan  Nasional  (P2JN)  secara  bertahap  karena  memang membutuhkan  anggaran  yang  cukup  besar.  Bambang  mengatakan, JJLS  berfungsi  sebagai  akses  utama  yang  dapat  dihubungkan  dengan akses lokal yang dibangun Pemkab setempat menuju kawasan wisata di sepanjang  pantai,  juga  sebagai  akses  utama  yang  melintasi  dan menghubungkan  dengan  kawasan  wisata  di  sepanjang  Pantai  Selatan baik  di  Gunungkidul,  Bantul  hingga  Kulonprogo.    Sementara,  project Officer  Satuan  Kerja  Jalan  Nasional  Wilayah  V,  Juniar  Perkasa mengungkapkan,  pihaknya  sudah  memperhitungkan  secara  matang pembangunan  JJLS.  Rute  jalan  menghindari  ronggarongga  jalur  air bawah tanah atau gua.

## KESIMPULAN
Peraturan  Derah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  2  Tahun  2017  disebutkan bahwa  keistimewaan  dari  Kota  Yogyakarta  yang  lain  yaitu  terdapat  satuan ruang  strategis  yaitu  adanya  Satuan  Ruang  Tanah  Kadipaten  dan  Satuan Ruang  Tanah  Kadipaten.  Pengelolaan  tanah  kadipaten  dan  tanah kasultananakan diserahkan ke administratif masing masing daerah dengan persetujuan Sultan dan Pakualaman. Nilai keistimewaan yang dimiliki oleh Kota  Yogyakaarta  baik  awasan  tanah  kasultanan  dan  tanah  kadipaten maupun satuan ruang yang lainnya akan diprioritaskan Pemerintah Daerah bagaimana  caranya  kawasan  satuan  ruang  tersebut  digunakan  secara
makssimal  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Istimewa.  Pemrioritasan kawasan  satuan  ruang  tersebut  akan  berpengaruh  terhadap  budaya, kelestarian  lingkungan,  serta  kepentingan  sosial.  Penataan  ruang Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  merupakan  salah  satu  dari sistem proses perencanaan dan penataan Tata Ruang maupun pengendalian pemanfaatan kawasan satuan strategis tersebut.
Kebijakan yang dilakukan dari dinas tataruang Daerah Istimewa Yogyakarta berfokus pada membuat landasan landasan peraturan yang terkait dengan pemanfaatan  ruang  di  satuan  ruang  strategis.  Mengingat  bahwa  Peraturan Daerah  Nomor  2  Tahun  2010  mengenai  dengan  RTRW  DIY  tahun  2009- 2029  dianggap  sudah  tidak  relevan  dengan  situasi  di  DIY,  oleh  karena  itu Peraturan  Derah  harus  seceptnya  diganti  dengan  membandingkan  kondisi yang  sedang  dihadapi  wilayah  DIY.  Menurut  Qoyin  sebagai  seksi pengaturan  tataruang  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  menjelaskan  bahwa “Banyak  Dinamika dilapangan    yang  terjadi  sejak  Perda  No.  2  Tahun  2010 diundangkan,  sehingga  terjadi  perubahan  yang  tidak  sesuai  lagi  dengan konten.  Peraturan  Daerah  dan  aturan  tersebut  dapat  mengisyaratkan  jika perubahan konten lebih dari 20% maka perlu dibuat Perda yang baru”.
Kewenangan  istimewa  yang  didapatkan  oleh  Daerah  Istimewa  Yogyakarta yaitu  adanya  dana  istimewa  pada  berbagaai  urusan  salah  satunya  urusan tata  ruang.  Menurut  Mutiarin  dan  Skir  (2014)  menjelaskan  bahwa  dengan diberlakukan  Undang  Undang  tersebut,  diharapkan  dapat  memberikan kesejahteraan  terhadap  hak  hak  masyarakat  dan  dalam  bentuk  faktanya nyatanya  masih  belum  berjalan  dengan  baik.  Berbagai  faktor  faktor  yang membuat  hal  tersebut  terjadi  diantaranya  masih  adanya  pembangunan perkotaan yang tidak menuruti Undang Undang yang berlaku terutama bagi Peraturan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  sudah  diperbaharui  pada tahun 2017. Penataan ruang perkotaan di Yogyakarta menunjukkan bahwa masih  adanya  pembangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  tersebut diantaranya  pembangunan  mall  dan  hotel  yang  tidak  teratur.  Seperti Sleman city mall yang baru baru ini dibuka, menurut seksi penataan ruang Daerah  Istimewa  Yogyakarta  berpendapat  bahwa  pembangunan  tersebut
menyalahi  aturan  yang  ada,  tetapi  tidak  ada  cara  lain  selain  dibangunnya mall  tersebut  karena  sudah  terlanjur  dibangun  setelah  pertauran  tersebut diresmikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariyanti, V., Sjamsinarsi, I. R., & Wicaksono, A. A. (2013). The Sermo Dam Experience  ,  Indonesia  Community  Development  as  Key  Success  for Dam Project Implementation and Operation.
Bank  Dunia.  (2014). Kesenjangan  di  Indonesia:  Tren,  Penyebab,  Kebijakan. Jakarta: Bank Dunia.
Clammer,  J.  (1996). Values  and  Development  in  Southeast  Asia .  Michigan: Pelanduk Publications.
Dixon, W. J., & Modd, A. M. (2013). The Statistical Sign Test. Journal of the American Statistical Association , 41 (236), 557–566.
Florida, Richard. (2017). Canada’s New Urban Crisis . Toronto.
Hardiansah,  E.  C.  (2015).  Pengantar  Edisi  Khusus  55  Tahun  Pendidikan Planologi : Pembangunan Kota Inklusif di Era Desentralisasi, 26 (1), 1–6.
Nadarajah,  M.,  &  Yamamoto,  A.  T.  (Eds.).  (2006). Urban  Crisis  Culture  and the Sustainability of Cities . New York: United Nation University Press.
Resosudarmo,  B.  P.,  &  Thorbecke,  E.  (1996).  The  Impact  of  Environmental Policies  on  Household  Incomes  for  Different  Socio-Economic  Classes: The Case of Air Pollutants in Indonesia. Ecological Economics , 17 (2), 83– 94.
Sholikhah,  M.,  Suratman,  B.,  Soesatyo,  Y.,  &  Soejoto,  A.  (2014).  Analisis Faktor  Yang  Memengaruhi  Ketimpangan  Pendidikan. Jurnal  Ilmu Pendidikan , 20 (20), 176–182.
Suryanto.  (2015).  "Keistimewaan  Tata  Ruang  Yogyakarta".  Yogyakarta: Disertasi .
Todaro, M., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan Ekonomi: Edisi Kesebelas . Jakarta: Erlangga.
Udkhiyah, R., Kristian, G., & Adlan, C. A. (2012). Analisis Sistem Informasi Geografis  Statistik  Logistik  Biner  dalam  Upaya  Pengendalian  Ekspansi Lahan Terbangun Kota Yogyakarta. 52–58.
Wayan, N., Piramida, L., Sari, E., Pujianiki, N. N., Bagus, I., & Purbawijaya,
N. (2014). Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Undang-Undang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  (Studi  Kasus :  Pantai  Sanur  ,  Denpasar). Jurnal Teknik Sipil , 15–21.