Volume 5 Issue 1, March 2021: pp. 109-119. Copyright © 2021 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Perlindungan terhadap Hak Konsumen dalam Kaitan dengan Pembatalan Jadwal Penerbangan Selama Masa Pandemi Virus Corona
The Protection toward Consumer Rights in Dealing with Cancellation of Flight Schedule during Corona Virus Pandemic Period
Darwisyah Budiastuti 1 , Alam Kurniawan 2
1. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: darwisyah.budiastuti-2019@fh.unair.ac.id;
2. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: alam.kurniawan-2019@fh.unair.ac.id.

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Consumer protection; Airline; COVID-19 This paper addressed at analyzing consumer protection which is an absolute matter  for  the  government  to  maintain  consumer  confidence  in  the  use  of goods  or  services  in  a  legal  entity.  Consumer  trust  is  a  top  priority  in  all matters, but what happens if consumer trust has been violated, therefore the
Government’s  role  is  needed  in  this  case  to  protect  consumers.    The government’s role must be r ealized with legal products that can provide legal protection to consumers. This research is a juridical-normative research using a conceptual approach and a statutory approach. The legal issues that are used as the formulation of the problem are divided into two, namely what is the form of consumer protection for prospective passengers from the airline that makes flight cancellations and what is the form of dispute resolution in consumer protection for prospective passengers. The results of this research are first, consumer protection for prospective passengers from airlines who cancel flights in accordance with Ministerial Regulation Number 25 of 2020 concerning transportation control during the Idul Fitri 1441 H homecoming period in order to prevent the spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and  the  Law  Number  8  of  1999  concerning  Consumer  Protection,  the  two forms of dispute resolution in consumer protection for prospective passengers are dispute resolution outside the Court and Dispute Resolution through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK).

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Perlindungan konsumen; Maskapai; COVID-19 Tulisan  ini  ditujukan  atas analisis perlindungan  konsumen  merupakan  hal mutlak yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kepercayaan konsumen atas pemakaian barang atau jasa dalam suatu badan hukum. Kepercayaan konsumen menjadi prioritas utama dalam segala hal, tetapi apa jadinya jika kepercayaan  konsumen  telah  dilanggar,  oleh  karena  itu  diperlukan  peran Pemerintah dalam kasus ini untuk melindungi konsumen. Peran Pemerintah tersebut  haruslah  diwujudkan  dengan  produk  hukum  yang  dapat memberikan perlindungan hukum pada konsumen. penelitian ini merupakan penelitian  yuridis-normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  konseptual
dan pendekatan perundang-undangan. Isu hukum yang dijadikan rumusan masalah terbagi menjadi dua yaitu apa bentuk perlindungan konsumen bagi calon  Penumpang  dari  pihak  maskapai  yang  melakukan  pembatalan penerbangan dan apakah bentuk penyelesaian sengketa dalam perlindungan konsumen  bagi  calon  penumpang.  Hasil  penelitian  ini  yaitu  pertama, Perlindungan  konsumen  bagi calon  Penumpang dari  pihak  maskapai  yang membatalkan  penerbangan  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Nomor  25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441  Hijriah  dalam  rangka  pencegahan  penyebaran  Coronavirus  Disease 2019  (COVID-19)  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  kedua  bentuk  penyelesaian  sengketa  dalam perlindungan konsumen bagi calon penumpang yaitu penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa  melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  sarana  transportasi  umum  telah  menjadikan  dunia  seolah  tanpa  batas. Jarak  ratusan  kilometer  yang  dahulu  harus  ditempuh  berhari-hari,  kini  dapat  dicapai hanya dalam waktu hitungan jam saja kebutuhan akan sarana transportasi pun kini seolah telah berubah menjadi kebutuhan utama. Sebagai salah satu sarana transportasi umum, pesawat menawarkan berbagai keunggulan di bandingkan sarana transportasi lainnya. Efisiensi  waktu,  tarif  yang  cukup  terjangkau,  kenyamanan  pelayanan  yang  diberikan, jangkauan destinasi yang luas dan hampir tidak terbatas dan lain sebagainya merupakan keunggulan  yang  luas  dan  hampir  tidak  terbatas  dan  lain  sebagainya  merupakan keunggulan  yang  dinilai  sangat  tepat  untuk  mendukung  proses  mobilitas  dalam  arus globalisasi.  Untuk  penerbangan  domestik,  hukum  nasional  Indonesia  mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  dengan  ketentuan  nilai  ganti  ruginya  berada  di Peraturan Menteri Perhubungan 77 Tahun 2011. 1
Pada prinsipnya kegiatan pengangkutan udara merupakan hubungan hukum yang bersifat perdata akan tetapi mengingat transportasi udara telah menjadi kebutuhan masyarakat secara luas maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam kegiatan pengangkutan udara  yaitu  menentukan  kebijakan-kebijakan  atau  regulasi  yang  berhubungan  dengan kegiatan  pengangkutan  udara  sehingga  kepentingan  konsumen  pengguna  jasa transportasi udara terlindungi. 2 Demi menjaga keselamatan dan keamanan penumpang dibuatlah  peraturan  perundang-undangan  tersebut  untuk  melindungi  para  calon penumpang dari kerugian yang disebabkan force majeure dalam hukum perjanjian adalah suatu keadaan di mana seseorang yang terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan  atau  peristiwa  yang  tidak  terduga  dan  tidak  dapat  diantisipasi  pada  saat dibuatnya perjanjian yang menerbitkan kewajiban tersebut, dan keadaan atau peristiwa tersebut  secara  hukum  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  pihak  yang
1 Adhy Riadhy Arafah dan Sarah Amalia Nursani, Pengantar Hukum Penerbangan Privat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 1.
2 Ashar  Sin ilele,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penumpang  Pada  Transportasi  Udara  Niaga  pada Bandara  Sultan  Hasanuddin  Makassar,” Al  Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Ketatanegaraan 5,  no.  2 (2016): 193.
bersangkutan. 3 Manfaat  dari  aspek  penegakan  hukum  perlindungan  konsumen  adalah untuk  memberikan  kenyamanan  terhadap  masyarakat  (konsumen),  karena  dengan dilaksanakannya penegakan hukum perlindungan konsumen maka dampak hukum bagi korporasi (pelaku usaha) sebagai produsen akan berhati-hati akan risiko hukum, secara tidak  langsung  korporasi-korporasi  akan  berusaha  untuk  meningkatkan  kualitas  mutu produksinya. 4
Pada  tanggal  11  Maret  2020  World  Health  Organization  (WHO)  akhirnya  menyatakan COVID-19 sebagai global pandemik. Dengan pertimbangan ini dan berbagai pertimbangan lainnya  Presiden  Joko  Widodo  menetapkan Coronavirus  Disease  2019 atau  COVID-19 menjadi bencana nasional dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020  Tentang  Penetapan  Bencana  Non  alam  Penyebaran Coronavirus  Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut Keppres 12/2020) pada 13 April  2020. 5 Pandemi  COVID-19  dalam  beberapa  bulan  terakhir  telah  melumpuhkan aktivitas dan mobilitas masyarakat hampir di seluruh penjuru dunia. Fakta bahwa hingga saat ini belum ditemukan vaksin yang tepat untuk mengatasinya, sementara penularan dan  penyebarannya  yang  kian  hari  kian  meluas  yang  berdampak  pada  jutaan  angka kematian,  terpaksa  mendorong  setiap  Negara  untuk  mengambil  kebijakan  tegas  dalam bentuk  pembatasan  interaksi  fisik  antar  manusia.  Lebih  lanjut,  guna  menunjukkan keseriusannya, terhitung sejak tanggal 24 April 2020 hingga 31 Mei 2020, pemerintah juga telah dengan tegas melarang operasional seluruh moda transportasi dan menutup seluruh fasilitas terkait yang dilakukan dalam rangka mudik. Mengingat potensi penularan wabah yang akan semakin meluas akibat tradisi mudik karena mudik akan menjadi momentum terjadinya mobilisasi/pergerakan masa secara besar-besaran. Terkait dengan pelarangan mudik  ini,  lantas,  bagaimana  nasib  tiket  moda  transportasi  yang  telah  dibeli  oleh masyarakat atau konsumen, tapi urung digunakan, dalam hal ini apakah konsumen berhak mendapat  pengembalian  uang  tiket  atau Refund ataukah  pihak  penyelenggara  jasa transportasi  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawabannya  untuk  melakukan Refund dengan  dalil  telah  terjadi  keadaan  memaksa  atau force  majeure . 6 adapun  dalam  kasus COVID-19 dalam dunia penerbangan bisa disebut sebagai Force majeure relatif yaitu force majeure yang mengubah keadaan tetapi masih ada alternatif-alternatif atau jalan keluar penyelesaian  masalah  yang  dapat  disubstitusikan,  dikompensasi,  ditunda,  dan sebagainya. 7
3 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 214.
4 Ali Mansyur dan Irsan Rahman, “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional,” Jurnal Pembaharuan Hukum 2, no. 1 (2016): 3.
5 Herman Herman et al., “Tinjauan Yuridis Mengenai Dampak COVID -19 Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja,” Halu Oleo Law Review (2020): 158.
6 David Tobing, “Refund Menurut Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,” Bahasan.ID , last modified 2020,  diakses  Desember  19,  2020,  https://bahasan.id/refund-menurut-hukum-perlindungan- konsumen-di-indonesia/.
7 Herman et al., “Tinjauan Yuridis Mengenai Dampak COVID -19 Terhadap Pemutusan Hubungan Ke rja,” 163.
Berdasarkan  uraian  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  beberapa masalah  dalam  usulan  penelitian  ini,  yakni  mengenai  apakah  bentuk  Perlindungan Konsumen  bagi  calon  Penumpang  dari  pihak  maskapai  yang  melakukan  pembatalan penerbangan, dan apakah bentuk penyelesaian sengketa dalam perlindungan konsumen bagi calon penumpang.

## 2. Metode
Metode penelitian yang digunakan adalah legal research atau penelitian hukum. Bruce dan Ruth  Talbot-Stokes  mengemukakan  bahwa  penelitian  hukum  dilakukan  untuk memperkenalkan  suatu  permasalahan  hukum  atau  isu  hukum  tertentu. 8 Penelitian  ini menggunakan conceptual approach atau pendekatan konseptual yakni melihat mengkaji konsep  perlindungan  konsumen  Indonesia  dalam  rangka  memberikan  perlindungan terhadap  konsumen  atau  calon  penumpang  maskapai  yang  dirugikan  akibat  masa pandemi  COVID-19.  Selain  menggunakan  pendekatan  konseptual,  penulis  juga menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  atau statue  approach .  Pendekatan perundang-undangan  dilakukan  dengan  menelaah  ketentuan  peraturan  perundang- undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di bahas. 9

## 3. Bentuk  Perlindungan  Konsumen  bagi  Calon  Penumpang  dari  Pihak  Maskapai yang Melakukan Pembatalan Penerbangan
Perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara dua pihak, di mana pihak pertama yang disebut sebagai pengangkut mengikatkan diri untuk mengangkut dari dan ke tempat tujuan, baik barang maupun penumpang dengan aman dan selamat dan pihak  kedua  yang  disebut  pengguna  jasa  angkutan  mempunyai  kewajiban  untuk membayar  biaya  pengangkutan.  Namun  adakalanya,  pengangkutan  tidak  dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengantarkan barang dan/atau penumpang dengan aman  dan  selamat  hingga  sampai  ke  tempat  tujuan.  Kondisi  tersebut  kemudian mengakibatkan  pengangkutan  untuk  bertanggung  gugat  dan  membayar  sejumlah kompensasi  kepada  pihak  yang  dirugikan  akibat  pengangkutan  tidak  dapat  memenuhi kewajibannya. 10 Dalam  Pasal  19  Peraturan  Menteri  Nomor  25  Tahun  2020  tentang pengendalian  transportasi  selama  masa  mudik  Idul  Fitri  1441  Hijriah  dalam  rangka pencegahan  penyebaran Coronavirus  Disease 2019 (COVID-19)  menyebutkan  Larangan sementara penggunaan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf d merupakan larangan kepada setiap warga negara melakukan perjalanan di dalam negeri melalui bandar udara dari  dan  ke wilayah  yang ditetapkan sebagai pembatasan sosial  berskala  besar  dan/atau  zona  merah  sebagai  pembatasan  sosial  berskala  besar
8 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efensi, Penelitian Hukum (Legal Research) (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),
2.
9 Ibid., 110.
10 Arafah dan Nursani, Pengantar Hukum Penerbangan Privat , 22.
dan/atau  zona  merah  penyebaran Coronavirus  Disease 2019 (COVID-19)  baik  dengan menggunakan transportasi umum maupun transportasi pribadi.
Dengan  memperhatikan  adanya  ketidakmampuan  penumpang  atau  pengirim  barang dalam  membuktikan  kesalahan  pengangkut  disebabkan  karena  keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya, konsep mengenai tanggung gugat atau liability mengalami perkembangan  sehingga  lahirlah  prinsip presumption  of  liability .  Berdasarkan  prinsip presumption of liability , beban pembuktian tidak berada di pihak penumpang melainkan di  pihak  pengangkut.  Beban  pembuktian  ini  juga  sering  kali  dikenal  sebagai  beban pembuktian  terbalik  di  mana  maskapai  selalu  dianggap  bersalah  dan  wajib  membayar ganti kerugian tanpa perlu adanya pembuktian oleh penumpang terlebih dahulu. 11 Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen.  karena  posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. 12
Dalam Pasal 10 ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri  menyebutkan  penumpang  dapat  meminta  pengembalian  biaya  jasa  angkutan udara ( refund ticket ) dalam hal terjadi force majeur sebesar harga tiket yang dibeli oleh penumpang dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Untuk penerbangan dengan kelompok pelayanan full Service, dilakukan pemotongan biaya administrasi sebesar 20% (dua puluh perseratus);
b) Untuk  penerbangan  dengan  kelompok  pelayanan  medium  Service,  dilakukan pemotongan biaya administrasi sebesar 15% (lima belas perseratus);
c) Untuk  penerbangan  dengan  kelompok  pelayanan no-frilis ,  dilakukan  pemotongan biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus).
Penetapan  mekanisme refund  ticket dari  maskapai  kepada  calon  penumpang  yang membatalkan  penerbangannya  ini  merupakan  bagian  dari  upaya  Kementerian Perhubungan dalam memberikan perlindungan serta meningkatkan pelayanan terhadap pengguna  jasa  penerbangan  domestik  di  Indonesia. 13 Berdasarkan  KUHPerdata, refund masuk  dalam  kategori  ganti  kerugian  akibat  tidak  dijalankannya  suatu  prestasi (wanprestasi).  Wanprestasi  diatur  dalam  Pasal  1243  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata yang berbunyi penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya
11 Ibid., 26.
12 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: Grasindo, 2004), 11.
13 B Budimah, “Pembatalan Tiket oleh Calon Penumpang Maskapai Penerbangan di Indonesia,” Maleo Law Journal 2, no. 1 (2018): 19.
hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.
Hubungan Konsumen dan Pihak Pelaku Usaha perihal refund ini diatur dalam Pasal 4 huruf (h)  mengenai  hak  konsumen  yaitu  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi dan/atau  pengganti,  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian  atau  tidak  sebagaimana  mestinya,  dan  juga  diatur  dalam  pasal  7  huruf  (g) tentang  kewajiban  Pelaku  Usaha  yang  mengatur  memberi  kompensasi,  ganti  rugi dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  atau  dimanfaatkan tidak  sesuai  dengan  perjanjian  dan  di  Pasal  19  ayat  2  sudah  sangat  jelas  diterangkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha apabila akibat mengonsumsi barang atau jasa dapat menimbulkan  beberapa  hal  seperti  kerusakan,  pencemaran  dan  atau  kerugian  pada konsumen. ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Konsep pengembalian dana atau refund terdapat  juga  dalam  peraturan  perundangan  tentang  penerbangan  yaitu  pengembalian dana atau refund.
Dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  185  Tahun  2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam  Negeri  Pasal  6  menyebutkan  tentang  Standar  pelayanan  pemesanan  tiket ( reservation ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b antara lain: a. Media reservasi;  b. Contact  person calon  penumpang;  c.  Prosedur  perubahan  tiket;  dan  d. Pembatalan tiket dan jangka waktu pengembalian uang tiket ( refund ticket ). Dalam Pasal tersebut  sudah  sangat  jelas  dicantumkan  bahwa  pembatalan  penerbangan  dapat diberikan kompensasi berupa pengembalian uang atau refund .

## 4. Bentuk  Penyelesaian  Sengketa  dalam  Perlindungan  Konsumen  bagi  Calon Penumpang
Banyaknya  kasus  tidak  dipenuhinya  kontrak  antara  maskapai  dan  penumpang  yang berdampak  pada  kerugian  yang  dialami  oleh  penumpang  merupakan  hal  wajar  dalam pelaksanaan  transportasi.  Namun  demikian,  ganti  rugi  maupun  proses  yang  diperoleh penumpang  harus  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  penerbangan.  Hingga  saat  ini, Indonesia  belum  memiliki  wadah  khusus  penanganan  kerugian  penumpang  untuk transportasi  udara.  Akibatnya,  penyelesaian  sengketa  lebih  lazim  dilakukan  melalui proses negosiasi dengan pihak maskapai yang tak jarang melahirkan permasalahan baru seperti perkelahian hingga perusakan fasilitas bandara. 14 Untuk mengatasi keberlikuan proses  pengadilan,  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  memberi  jalan  alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 45 Ayat (4) UUPK menyebutkan,  “jika  telah  dipilih  upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. “ini berarti,
14 Arafah dan Nursani, Pengantar Hukum Penerbangan Privat , 101.
penyelesaian  di  pengadilan  pun  tetap  dibuka  setelah  para  pihak  gagal  menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan. 15
Penyelesaian  sengketa  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK). Pengertian  BPSK  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen dan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan menyebutkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selanjutnya dalam Keputusan ini disebut BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen. Badan ini sangat penting dibutuhkan di daerah dan kota di seluruh  Indonesia.  Anggota-anggota  terdiri  dari  perwakilan  aparatur  pemerintah, konsumen  dan  pelaku  usaha.  Konsumen  yang  bermasalah  terhadap  produk  yang dikonsumsi  akan  dapat  memperoleh  haknya  secara  lebih  mudah  dan  efisien  melalui peranan BPSK. 16
Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:
a) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
b) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku;
c) Melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran ketentuan dalam UUPK;
d) Menerima  pengaduan  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis  dari  konsumen  tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
e) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
f) Memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
g) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UUPK;
h) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
i) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen,  atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
j) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
k) Memberitahukan  putusan  kepada  pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
l) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar  ketentuan- ketentuan UUPK.
Kewenangan BPSK sendiri sangat terbatas. Lingkup sengketa yang berhak ditanganinya hanya mencakup pelanggaran Pasal 19 Ayat (2), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Sanksi yang dijatuhkannya hanya berupa sanksi administratif. Pengertian sanksi administratif di
15 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , 175.
16 Muhammad  Pradika  Setia  Agafta  dan  Adianto  Adianto,  “Tanggung  Jawab  Maskapai  Penerbangan terhadap Keterlambatan Penerbangan,” Mimbar Keadilan 4, no. 2 (2017): 155.
sini telah mendapat pengaruh dari sistem Common Law , sehingga dapat berupa penetapan ganti rugi. 17
Menurut  penjelasan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  tidak  hanya  bertugas  menyelesaikan  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan,  tetapi  juga  melakukan  kegiatan  berupa  pemberian  konsultasi,  pengawasan terhadap  pencantuman  klausul  baku,  dan  sebagai  tempat  pengaduan  dari  konsumen tentang  adanya  pelanggaran  yang  diduga  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  Adapun  yang menjadi pembahasan di sini adalah tugas BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara sebagai berikut: 18
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral ( neutral ), tidak memihak ( impartiality ) dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini dinamakan mediator. Mediator bertugas hanya sebagai  fasilitator  yang  membantu  para  pihak  yang  bersengketa  dalam  menyelesaikan masalahnya  tanpa  kewenangan  untuk  mengambil  sebuah  keputusan.  Artinya, pengambilan keputusan tetap berada ditangan para pihak bukan di tangan mediator. 19
Mediasi juga mempunyai kelebihan, kelebihan mediasi di antarnya yaitu: 20
1. Efisiensi waktu dan biaya;
2. Hasil kesepakatan yang memuaskan;
3. Bersifat rahasia;
4. Hubungan tetap terjaga dengan baik;
5. Prosedur yang lebih fleksibel.
Sedangkan kelemahan mediasi di antaranya yaitu:
1. Sangat tergantung dengan itikad baik;
2. Mediasi  akan  sulit  mencapai  kesepakatan  apabila  para  pihak  tidak  memberikan informasi secara jelas dan transparan;
3. Kesepakatan  yang  telah  dicapai  tidak  mempunyai  kekuatan  eksekutorial,  kekuatan seperti kontrak sebelum didaftarkannya ke pengadilan;
4. Kesepakatan  yang  disepakati  masih  memerlukan  campur  tangan  dari  pihak pengadilan  yaitu  dengan  didaftarkannya  kesepakatan  tersebut.  Artinya pelaksanaannya masih memerlukan “fiat eksekusi” dari pengadilan.
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa. 21 Dalam  mencari  sengketa,  para  pihak  menyerahkan  sepenuhnya  kepada
17 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , 180.
18 Agafta  dan  Adianto,  “Tanggung  Jawab  Maskapai  Penerbangan  terhadap  Keterlambatan  Penerbangan,” 155.
19 Endrik Safudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Malang: Intrans Publishing, 2018), 33.
20 Ibid., 41.
majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. 22 Sengketa yang diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa dalam hukum perdata khususnya  dalam  kasus  di  bidang  perdagangan  dan  mengenai  hak-hak  yang  menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai oleh pihak yang bersengketa. Ruang lingkup  perdagangan  meliputi  perniagaan,  perbankan,  keuangan,  penanaman  modal, industri,  dan  hak  kekayaan  intelektual. 23 Namun  perlu  diketahui  bahwa  ada  sengketa- sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase yaitu sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata Buku III bab ke delapan belas (18) Pasal 1851 s/d 1854. 24
Konsiliasi  ( conciliation )  merupakan  salah  satu  bentuk  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  dengan  dibantu  oleh  pihak  ketiga  (konsiliator).  Pihak  ketiga  (konsiliator) dalam  konsiliasi  berbeda  dengan  pihak  ketiga  (mediator)  dalam  mediasi.  Konsiliator bersifat lebih aktif dibandingkan dengan mediator. Namun dalam praktiknya, perannya saling  dipertukarkan.  Seperti  halnya  dengan  mediasi,  dalam  konsiliasi  akan  terjadi pertemuan  secara  sukarela  yang  bertujuan  membawa  pihak-pihak  yang  bersengketa untuk  mencari  jalan  keluar  dalam  menyelesaikan  sengketa  atau  perselisihan  yang dihadapi para pihak. 25
Kemudian  Pasal  45  Ayat  (3)  UUPK  menyebutkan.  “Penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang.”  Jelas  seharusnya  bukan  hanya tanggung jawab pidana yang tetap dibuka kesempatannya untuk diperkarakan, melainkan juga  tanggung  jawab  lainnya,  misalnya  di  bidang  administrasi  negara.  Konsumen  yang dirugikan  haknya,  tidak  hanya  diwakilkan  oleh  jaksa  dalam  penuntutan  di  peradilan umum untuk kasus pidana, tetapi ia sendiri dapat juga menggugat pihak lain di lingkungan peradilan tata usaha negara jika terdapat sengketa administratif di dalamnya. 26
Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. “Ketentuan ayat berikutnya mengatakan, “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan  atau  di  luar  pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela  para  pihak  yang bersengketa. 27

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  berikut  disajikan  kesimpulan  yang  merupakan  jawaban terhadap  permasalahan  dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini  bahwa  bentuk  Perlindungan
22 Agafta  dan  Adianto,  “Tanggung  Jawab  Maskapai  Penerbangan  terhadap  Keterlambatan  Penerbangan,” 156.
23 Safudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase , 74.
24 Ibid. 25 Ibid., 60.
26 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , 169.
27 Ibid., 168.
Konsumen  bagi  Calon  Penumpang  dari  pihak  maskapai  yang  melakukan  pembatalan penerbangan di akibatkan karena adanya COVID-19 dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 telah disebutkan larangan sementara penggunaan transportasi udara sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 ayat (2)  huruf  d  merupakan  adanya  larangan  kepada  setiap  warga  negara  Indonesia melakukan perjalanan di dalam negeri melalui bandar  udara  dari dan ke wilayah yang ditetapkan  sebagai  pembatasan  sosial  berskala  besar  dan/  atau  zona  merah  sebagai pembatasan  sosial  berskala  besar  baik  menggunakan  transportasi  umum  maupun transportasi pribadi. Konsumen yang dirugikan akibat dibatalkannya jadwal penerbangan berhak menerima ganti rugi berupa refund , refund sendiri telah diatur dalam Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak konsumen  yaitu  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  pengganti, apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana  mestinya.  Konsep  pengambilan  dana  atau refund ini  menjadi  hal  wajib dilakukan  oleh  maskapai  kepada  calon  penumpang  yang  jadwal  penerbangannya dibatalkan  akibat  pandemi  COVID-19.  Selain  itu,  bentuk  Penyelesaian  Sengketa  dalam Perlindungan  Konsumen  bagi  Calon  Penumpang  yaitu  penyelesaian  sengketa  melalui Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK).  BPSK  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  melalui  Mediasi,  Konsiliasi ( conciliation) dan Arbitrase. Dalam UUPK menyatakan setiap konsumen yang dirugikan dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas  untuk  menyelesaikan sengketa antara konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan  atau  di  luar  pengadilan  tergantung  kepada  pilihan  dari  pihak  yang bersengketa.

## Daftar Pustaka
Agafta,  Muhammad  Pradika  Setia,  dan  Adianto  Adianto.  “Tanggung  Jawab  Maskapai Penerbangan  terhadap  Keterlambatan  Penerbangan.” Mimbar  Keadilan 4,  no.  2 (2017).
Arafah, Adhy Riadhy, dan Sarah Amalia Nursani. Pengantar Hukum Penerbangan Privat . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
Budimah,  B.  “Pembatalan  Tiket  oleh  Calon  Penumpang  Maskapai  Penerbangan  di Indonesia.” Maleo Law Journal 2, no. 1 (2018).
Fuady, Munir. Konsep Hukum Perdata . Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Herman,  Herman,  Wahyu  Aliansa,  Andrean  Gregorius  Simamora,  dan  Nadilla  Mayang Chahyani.  “Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Dampak  COVID -19  Terhadap  Pemutusan Hubungan Kerja.” Halu Oleo Law Review (2020).
Mansyur,  Ali,  dan  Irsan  Rahman.  “Penegakan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Sebagai Upaya  Peningkatan Mutu  Produksi  Nasional.” Jurnal  Pembaharuan  Hukum 2,  no.  1 (2016).
Safudin,  Endrik. Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan  Arbitrase .  Malang:  Intrans Publishing, 2018.
Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Jakarta: Grasindo, 2004.
Sinilele,  Ashar. “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penumpang  Pada  Transportasi  Udara Niaga pada Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.” Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 5, no. 2 (2016).
Susanti, Dyah Ochtorina, dan A’an Efensi. Penelitian Hukum (Legal Research) . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Tobing,  David.  “Refund  Menurut  Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia.” Bahasan.ID . Last modified 2020. Diakses Desember 19, 2020. https://bahasan.id/refund-menurut-hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/.