## Artikel

## Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kawasan Perbatasan Republik Indonesia
Arnoldus Rudolf 1 , Fitriani 2* , and Yohanis Endes Teturan 1
1 Public Administration Faculty of Political and Social Science Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia. 2 Public Administration Faculty of Political and Social Science Universitas Musamus, Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua, Indonesia Corresponding authors: fitriani@unmus.ac.id
Abstract: This study aims to provide an overview of the quality of 9-year basic education services in the border areas of the Republic of Indonesia, especially in the Sota district. The research method used  is  descriptive  qualitative  method,  with  20  informants.  The  border  area  is  the  face  of  this country, and education is the basic human capital in order to live a better life. In accordance with the  legislation  in  force  in  the  Republic  of  Indonesia,  requires  a  child  to  attend  9  years  of  basic education (elementary school to junior high school) supported by educational services in the form of  physical  infrastructure  and  human  resources  throughout  the  territory  of  the  Republic  of Indonesia. This study found that in order to improve the quality of basic education services in the Indonesia-PNG  border  area,  the  Merauke  Regency  government  should  take  efforts  to  maintain educational facilities and infrastructure on a regular basis accompanied by good coordination with parties related to the provision of infrastructure facilities and seek to expand the reach of outreach to remote communities. about the importance of 9 years of basic education (SD-SMP). Principals of  elementary  and  junior  high  schools  are  expected  to  be  able  to  provide  examples,  directions, warnings/sanctions to teachers/staff who are late to school accompanied by the efforts of teachers to increase their potential through further studies in higher education/equivalent education for those whose  competence  is  not  in  the  educational  path  and  attend  computer  trainings/courses. Furthermore, parents should always pay attention to the education of their children while at home so that the education they receive is balanced.
Keywords: Quality; Service; Education; Border.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  tentang  kualitas  pelayanan pendidikan dasar 9 tahun di kawasan perbatasan Republik Indonesia khususnya pada distrik sota. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan informan sejumlah 20  orang.  Kawasan  perbatasan  adalah  wajah  negara  ini,  dan  pendidikan  adalah  modal  dasar manusia  agar  dapat  hidup  lebih  layak.  Sesuai  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Negara Republik Indonesia, mewajibkan seorang anak mengikuti pendidikan dasar 9 tahun (Sekolah Dasar hingga  Sekolah  Menengah  Pertama)  dengan  didukung  dengan  pelayanan  pendidikan  berupa infrastruktur fisik dan sdm diseluruh wilayah Republik Indoensia. Penelitian ini menemukan bahwa dalam    rangka  peningkatan  kualitas  layanan  pendidikan  dasar  di  kawasan  perbatasan  Indonesia- PNG, seyogyanya pemerintah Kabupaten Merauke dapat  menempuh  upaya pemeliharaan sarana dan  prasarana  pendidikan  secara  berkala  disertai  koordinasi  yang  baik  dengan  pihak  terkait penyediaan  fasilitas  infrastruktur  dan  berupaya  memperluas  jangkauan  sosialisasi  terhadap masyarakat  terpencil  mengenai  pentingnya  pendidikan  dasar  9  thaun  (SD-SMP).  Para  Kepala sekolah SD dan SMP diharapkan dapat memberikan teladan, arahan, teguran/sanksi  kepada para guru/staf yang terlambat  ke sekolah dibarengi  upaya para guru untuk  meningkatkan potensi  diri melalui studi lanjut di perguruan tinggi/penyetaraan pendidikan bagi yang kompetensinya bukan di jalur  pendidikan  serta  mengikuti  pelatihan-pelatihan/kursus  komputer.  Selanjutnya,  orang  tua hendaknya senantiasa memperhatikan pendidikan anak-anaknya sewaktu di rumah agar pendidikan yang diperoleh anak seimbang.
Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kawasan Perbatasan Republik Indonesia
Keywords: Kualitas; Pelayanan; Pendidikan; Perbatasan.

## 1. Pendahuluan
Pendidikan  berkualitas  tercermin  dari  pelayanan  pendidikan  yang  sesuai  dengan keinginan masyarakat. Untuk itu, kebutuhan masyarakat sebagai subjek jasa pendidikan harus  mampu  dipahami  oleh  penyelenggara  pendidikan  agar  output  pendidikan  sesuai dengan  tuntutan  masyarakat  (Faizal,  2012:2).  Kualitas  pendidikan  yang  menempatkan masyarakat sebagai prioritas utama dari program atau output pendidikan. Pendidikan  yang berkualitas  tidak  hanya  nampak  dari  fasilitas  sarana  dan  prasaran  yang  memadai, tetapi  juga  nampak  dari  lulusan  (output)  dan  layanan  yang  diberikan oleh  lembaga penyelenggara  (UPI,  2012:  287). Program pendidikan wajib 9 tahun  di  Indonesia  telah dirintis    sejak    tahun   1950.    Dalam  Undang-Undang nomor  4  Tahun  1950  jo  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1954  telah  ditetapkan  bahwa  setiap  anak    usia    8-14    tahun terkena  pendidikan  wajib  belajar  9  tahun,  namun  program  pendidikan  wajib  belajar yang    dicanangkan    oleh    pemerintah    belum    dapat    berjalan    sebagaimana  mestinya, karena adanya pengolakan politik secara terus menerus.
Program  wajib  belajar  9  tahun  pada  hakikatnya  merupakan  upaya  sistematis pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia selain program wajib belajar 9  tahun  merupakan  salah  satu  pengembangan  skenario  pendidikan  yang  dijangkauan untuk perluasan dan pemerataan kesempatan belajar bagi setiap warga negara. Program pendidikan  wajib  belajar  9  tahun  pada  hakekatnya  berfungsi    memberikan  pendidikan dasar  bagi  setiap  warga  negara  agar  masing-masing    memperoleh    sekurang-kurangnya pengetahuan   dan   kemampuan    dasar    yang   diperlukan   untuk   dapat    berperan    serta dalam    kehidupan    bermasyarakat,    berbangsa    dan    bernegara.    Dalam    konteks pembangunan  wajib  belajar  9  tahun  adalah  suatu  usaha  yang  harus  dilakukan  untuk meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  Indonesia  agar  memiliki  kemampuan untuk  memahami  dunianya,  mampu  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan,    maupun meningkatkan kualitas hidup dan martabatnya. Maka program pendidikan dasar 9 tahun sangat  berdampak  bagi  masyarakat  di  kawasan  perbatasan,  karena  seperti  yang  kita ketahui bersama bahwa masyarakat kawasan perbatasan Indonesia kondisi pada umumnya sangat memprihatinkan  dalam segala sisi kehidupannya.
Kondisi sesuai  dengan  observasi  awal  yang  dilakukan  di  Sekolah  Dasar  termasuk SD  dan   SMP  yang   berada   di   kawasan perbatasan  RI-PNG  Distrik  Sota  Kabupaten Merauke Terdapat 6 (Enam) unit gedung Sekolah Dasar (SD), dan 3 (Tiga) unit gedung sekolah menengah pertama (SMP) dengan total Murid sebanyak 1.024 dan 82 Guru yang tersebar  di  beberapa  kampung  dan  sekolah-sekolah  sedistrik  sota.  Selain  itu  ditemukan gambaran  bahwa  program  wajib  belajar  9  tahun  belum  optimal  pelaksanaannya  bahkan kenyataan  yang  ada  pada  salah  satu  sekolah  yang  berada  pada  daerah  terpencil masih  ada  anak  usia  7-  12  tahun  yang  belum  bersekolah  atau  putus  sekolah  pada tingkat  sekolah dasar dan ada peserta didik yang mengulang kelas dan masih banyak anak usia  sekolah  yang  tidak  dapat  mengikuti  pendidikan,  masih  sebagaian  besar  peserta didik     tidak melanjutkan sekolah ketingkat pertama karena disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan dan salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan  khususnya  pada  kelompok  miskin  adalah  kurangnya  pemahaman  tentang perlunya  pendidikan  disebabkan  kurangnya  sosialisasi  dari  pihak  yang  bertanggung jawab tentang adanya program wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu kesamaan visi dan misi  antara  pemerintah  serta  orang  tua  peserta  didik  dan  seluruh  stakeholder  dalam membangun  pendidikan  anak  secara  utuh  dan  menyeluruh  perlu  ditumbuhkan  secara berkesinambungan  guna  meningkatkan  kualitas  pendidikan  anak  sesuai  dengan  tujuan sekolah  pada  khususnya  dan  tujuan  pendidikan  nasional  pada  umumnya.  Sesuai  data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke sesuai dengan angka  partisipasi  kasar  (APK) dan  amgka  partisipasi  murni  (APM)  dua  tahun  terakhir  masih  75% siswa yang putus sekolah  bahkan  tidak  melanjutkan  sekolah  tingkat  pertama.  Maka  berdasarkan  kondisi
Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kawasan Perbatasan Republik Indonesia
tersebut  perlu  dilakukan  kajian  bagiamana  kualitas  pelayanan  pendidikan  yang  telah  di lakukan  di  kawasan  perbatasan  Indonesia-PNG  khususnya  pada  pendidikan  dasar  (SD- SMP).

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan penelitian  jenis  kualitatif  yang dinyatakan oleh  sugiyono (2018)  sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis  ataupun  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati.  Penelitian kualitatif pada dasarnya memiliki sejumlah ciri yang membedakannya dengan penelitian jenis lain. Penelitian kualitatif dilakukan pada latar alamiah yang mandiri dan bebas atau pada konteks dari suatu kemurnian atau keutuhan (entity), sehingga keutuhan harus tampil apa adanya  dan tidak  ada pengaruh maupun kepentingan tertentu  Moleong (2000 : 23). Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah  Kabupaten  Merauke,  dan  situs  penelitian  meliputi distrik/kecamatan  yang  terletak  dikawasan  perbatasan  Indonesia  –  papua  new  Guinea, yakni : Distrik Sota. Penulis akan melaksanakan survei, pengamatan dan pengambilan data  serta  informasi  pada  stakeholder  Distrik  Sota  dalam  hal  ini  a).  Kepala  Dinas Pedidikan,  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Merauke,  b).  Kepala  Distrik  Sota,  c).  Kepala sekolah SD YPK Sota, d). SMP Negeri XI Sota, e). Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah  Kabupaten  Merauke.  f).  Tokoh  Masyarakat  Distrik  Sota,  g).  Orang  Tua Siswa/Siswi, h). Siswa/Siswi SMP.

## 3. Hasil
Kualitas  Layanan. Kualitas  layanan  atau  kualitas  jasa  berpusat  pada  upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan  serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. kualitas  layanan  atau  kualitas  jasa  menurut  Wyckof (Tjiptono, 2002:59) adalah sebagai berikut: Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan, dan menurut Parasuraman (1988:23) adalah sebagai berikut :Kualitas   layanan merupakan   refleksi   persepsi   evaluatif   konsumen terhadap pelayanan yang diterima pada suatu waktu tertentu.
Dimensi kualitas layanan menurut Parasuraman, et al ., (1988) dan Brady dan Cronin (2001).  Setamal  Parasuraman, et  al .,  (1988:118)  menyusun  dimensi  pokok  yang menjadi faktor utama penentu kualitas layanan jasa sebagai berikut: (1) Tangible (Bukti langsung).  Yaitu  meliputi  fasilitas  fisik,  peralatan  atau  perlengkapan,  harga,  dan penampilan personal dan material tertulis, (2) Reliability (Keandalan). Yaitu kemampuan untuk  mewujudkan  pelayanan  yang  dijanjikan  dengan  handal  dan  akurat,  (3) Responsiveness (Daya tanggap). Yaitu kemauan untuk membantu para konsumen dengan menyediakan  pelayanan  yang  cepat  dan  tepat,  (4) Assurance (Jaminan).  Yaitu  meliputi pengetahuan, kemampuan, dan kesopanan atau kebaikan dari personal serta kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan dan keinginan, (5) Empathy (Empati). Yaitu mencakup menjaga  dan  memberikan  tingkat  perhatian  secara  individu    atau    pribadi    terhadap kebutuhan-kebutuhan konsumen.
Kawasan  Perbatasan .  Menurut  pengertian  berdasarkan  Undang-Undang  No.  43 tahun 2008  tentang  wilayah negara  kawasan perbatasan  ( Frontier  Areas )  adalah  bagian dari  wilayah  perbatasan  negara  yang  terletak  pada  sisi  dalam  sepanjang  garis  wilayah Indonesia  dengan  negara  lain  dalam  hal  batas  wilayah  negara  di  darat,  “Kawasan Perbatasan  berada  di  Kecamatan”.  Serta  melalui  Undang-Undang  No.  26  tahun  2007 tentang Penataan Ruang, Kawasan Perbatasan saat ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan. Penejelasan ini bukan berarti  pengembangan  kawasan  perbatasan  tidak  hanya  berorientasi  pada  pendekatan hankam. ( Partnership for Governance Reform .2011).
Pembangunan kawasan perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan  nasional,  terutama  untuk  menjamin  keutuhan  dan  kedaulatan  wilayah,
Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kawasan Perbatasan Republik Indonesia
pertahanan  keamanan  nasional,  serta  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  di  kawasan perbatasan.  Kebijakan  pembangunan  wilayah  perbatasan  di  Indonesia  saat  ini  berubah orientasinya,  dari  “ inward  looking “nmenjadi  “ outward  looking ”  sebagai  pintu  gerbang aktivitas  ekonomi  dan  perdagangan  dengan  negara  tetangga.  Hal  ini  karena  perbatasan negara  tidak  hanya  menjadi  wilayah  pertahanan,  namun  juga  menjadi  wilayah  yang penduduknya perlu dilindungi secara utuh dengan memberikan kesejahteraan. Paradigma inward looking , melihat perbatasan negara hanya sebagai wilayah pertahanan yang harus dijaga  secara  militeristik  ( security  approach ),  sementara  paradigma outward  looking memandang  NKRI  sebagai  satu  entitas  yang  memiliki  elemen  kedaulatan,  wilayah penduduk yang harus dilindungi secara utuh.
Bahwasanya  perbatasan  negara  disamping  sebagai  wilayah  pertahanan,  juga memiliki  sumber  daya  yang  harus  dipergunakan  secara  ramah  lingkungan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Akan  tetapi  pendekatan  kesejahteraan dilaksanakan  tidak  meninggalkan  esensi  dari  pendekatan  keamanan  dalam  rangka ancaman  global.  Pendekatan  kesejahteraan  mengacu  pada  pemenuhan  kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, dan papan merupakan prioritas untuk dipenuhi  oleh  pemerintah  dalam  rangka  menjaga  stabilitas  keamanan  masyarakat. Pemerintah  juga  harus  memenuhi  kebutuhan  sekunder  dan  tersier  masyarakat  seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Dalam pandangan pendekatan kesejahteraan, pembangunan sosial ekonomi merupakan alat yang ampuh untuk menciptakan kedamaian masyarakat.
Hasil  penelitian  ini  yang  menggunakan  5  indikator  dari  Parasuraman  (1988) menemukan :
a. Bukti Fisik
Bukti  fisik  dimaknai  sebagai  fasilitas  yang  dapat  dilihat  dan  digunakan  oleh masyarakat  pengguna  layanan  pendidikan.  Pertama,  dalam  hal  sarana  dan prasarana yang dimiliki oleh sejumlah SD dan SMP masih minim, seperti masih kekurangan  ruang  perpustakaan,  ruang  kepala  sekolah,  ruang  guru,  tempat ibadah, kamar mandi guru, kamar mandi siswa, gudang, tempat ibadah, tempat olahraga,  kursi  guru,  lemari,  laboratorium  dan  komputer,  sehingga  realitas  ini belum  selaras  dengan  pendapat  Parasuraman  (1988).  Kedua,  dalam  hal penampilan  para  guru/staf  di  sejumlah  SD  dan  SMP  masih  kurang  memadai karena  mereka  belum  semua  memiliki  seragam  sehingga  terlihat  masih  sering memakai  baju  harian  pada  saat  ke  sekolah  dan  realitas  ini  selaras  dengan pendapat Parasuraman (1988).
b. Kehandalan
Kehandalan adalah kemampuan dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan, serta tidak membeda-bedakan dalam pelayanan/diskriminatif. Pertama, dalam hal kehandalan, dari sejumlah guru/staf di  berbagai  SD  dan  SMP  belum  semuanya  yang  bergelar  S1.  Kemudian  dari Standar Pelayanan Pendidikan yang sudah ditentukan masih ada beberapa SPM yang belum bisa dipenuhi dan masih banyak yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensi  yang  dimiliki.  Realitas  ini  tidak  selaras  dengan  pendapat Parasuraman  (1988).  Kedua,  dalam  hal  perlakuan  tidak  diskriminatif  dalam layanan pendidikan di sejumlah SD dan SMP , realitas semacam itu justru tidak ditemukan dalam proses belajar-mengajar dan interaksi sosial lainnya termasuk pada saat guru memberikan nilai kepada siswa adalah sesuai dengan kemampuan mereka  masing-masing.  Artinya,  realitas  ini  selaras  dengan  pendapat Parasuraman (1988).
c. Daya Tanggap
Daya  tanggap  dimaksudkan  sebagai  kemampuan  dalam  memberikan  layanan pendidikan secara cepat dan tepat. Berkaitan dengan hal tersebut, diketahui dalam
Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kawasan Perbatasan Republik Indonesia
memberikan  pelayanan  pendidikan  di  sejumlah  SD  dan  SMP  diketahui  masih kurang  baik  karena  para  guru/staf  masih  sering  datang  terlambat  ke  sekolah sehingga  proses  belajar  mengajar  menjadi  tertunda  dan  kurang  maksimal disebabkan  oleh  letak  geografis  dan  jauh  dari  tempat  domisili  para  guru/staf. Realitas ini tidak selaras dengan pendapat Parasuraman (1988).
d. Jaminan
Jaminan  diartikan  sebagai  kemampuan  dalam  menimbulkan  keyakinan masyarakat selaku objek layanan pendidikan dan sikap serta sopan santun kepada mereka.  Pertama,  dalam  hal  menimbulkan  keyakinan  terhadap  masyarakat  di sejumlah SD dan SMP masih tergolong kurang baik dan perlu ditingkatkan sebab guru yang belum semua bergelar Sarjana sehingga kurang meyakinkan orang tua dan  siswa  dalam  memberikan  pembelajaran.  Realitas  ini  tidak  selaras  dengan pendapat Parasuraman (1988). Kedua, dalam hal sikap sopan santun, diketahui sopan santun para guru/staf di sejumlah SD dan SMP kepada siswa sudah cukup baik dalam interaksi di lingkungan sekolah, pada saat proses pembelajaran dan lainnya.  Saat  memberikan  pelajaran  para  guru  dapat  menyampaikan  pelajaran secara rileks sehingga siswa pun mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru. Realitas ini selaras dengan pendapat Parasuraman (1988).
e. Empati
Empati  dimaknai  sebagai  kemampuan  dalam  memberikan  pelayanan  dengan bersikap ramah dan memahami kebutuhan masyarakat selaku objek pelayanan. Pertama,  dalam  hal  bersikap  ramah,  para  guru/staf  di  sejumlah  SD  dan  SMP sudah baik terlihat pada saat para guru/staf berinteraksi dengan siswa, baik dalam proses  pembelajaran  maupun  lainnya.  Hal  ini  selaras  dengan  pendapat Parasuraman (1988). Kedua, dalam hal memahami kebutuhan siswa, di sejumlah SD  dan  SMP  terlihat  sudah  baik  di  mana  para  guru/staf  senantiasa  berupaya memfasilitasi  sejumlah  hal  yang  dibutuhkan  oleh  para  siswa.  Hal  ini  selaras dengan pendapat Parasuraman (1988).

## 4. Discussion
Pendidikan merupakan salah satu pilar strategis dalam upaya pembangunan sebuah bangsa.  Dengan  pendidikan  yang  berdaya  saing  tinggi,  kualitas  sumber  daya  manusia suatu  bangsa  dapat  berkontribusi  secara  maksimal  guna  peningkatan  taraf  kehidupan secara  luas  di  berbagai  bidang,  baik  di  kawasan  perkotaan  maupun  pedesaan.  Dengan dukungan sumber daya manusia aparatur di bidang pendidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan,  upaya  meningkatkan  taraf  pendidikan  masyarakat  diprogramkan.  Namun demikian, ketimpangan layanan pendidikan masih terlihat terutama di kawasan perbatasan Indonesia-PNG (Distrik Sota). Di sejumlah SD dan SMP secara faktual ditemui kondisi layanan  pendidikan  yang  masih  kurang  baik.  Pertama,  dari  aspek  bukti  fisik  terdapat sarana  dan  prasarana  yang  terbatas  dan  penampilan  guru/staf  yang  terkesan  kurang memadai.  Kedua,  dari  aspek  kehandalan  di  mana  sumber  daya  manusia  guru/staf  yang minim  baik  dalam  hal  jumlah,  tingkat  pendidikan,  dan  tingkat  kompetensinya  namun ditopang dengan perlakuan yang manusiawi, tidak diskriminatif terhadap siswa. Ketiga, dari aspek daya tanggap diketahui para guru/staf masih sering datang terlambat ke sekolah. Keempat,  dari  aspek  jaminan  di  mana  dalam  hal  menimbulkan  keyakinan  terhadap masyarakat  masih  tergolong  kurang  baik  sebab  rendahnya  tingkat  pendidikan  guru sedangkan  sikap  sopan  santun  para  guru/staf  sudah  cukup  baik  dalam  interaksi  di lingkungan sekolah. Kelima, dari aspek empati ditemui sikap ramah para guru/staf yang tergolong sudah baik dalam interaksi di lingkungan sekolah serta memfasilitasi sejumlah hal yang dibutuhkan oleh para siswa.

## 5. Kesimpulan
Kawasan  perbatasan  adalah  wajah  negara  ini,  dan  pendidikan  adalah  modal  dasar manusia agar dapat hidup lebih layak. Sesuai perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik  Indonesia,  mewajibkan  seorang  anak  mengikuti  pendidikan  dasar  9  tahun (Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama) dengan didukung dengan pelayanan pendidikan  berupa  infrastruktur  fisik  dan  sdm  diseluruh  wilayah  Republik  Indonensia. Oleh sebab itu, dalam  rangka peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar di kawasan perbatasan  Indonesia-PNG,  seyogyanya  pemerintah  Kabupaten  Merauke  dapat menempuh upaya pemeliharaan  sarana dan prasarana pendidikan secara berkala disertai koordinasi yang baik dengan pihak terkait penyediaan fasilitas infrastruktur dan berupaya memperluas  jangkauan  sosialisasi  terhadap  masyarakat  terpencil  mengenai  pentingnya pendidikan dasar 9 thaun (SD-SMP). Para Kepala sekolah SD dan SMP diharapkan dapat memberikan  teladan,  arahan,  teguran/sanksi  kepada  para  guru/staf  yang  terlambat  ke sekolah dibarengi upaya para guru untuk meningkatkan potensi diri melalui studi lanjut di perguruan  tinggi/penyetaraan  pendidikan  bagi  yang  kompetensinya  bukan  di  jalur pendidikan serta mengikuti pelatihan-pelatihan/kursus komputer. Selanjutnya, orang tua hendaknya  senantiasa  memperhatikan  pendidikan  anak-anaknya  sewaktu  di  rumah  agar pendidikan yang diperoleh anak seimbang.

## Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kawasan Perbatasan Republik Indonesia

## Referensi
1. A, Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry. 1988. SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer
Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing. Vol 64 (1) pp 12-37.
2. Brady, M.K. dan Cronin, J.J. 2001. Some New Thoughts on Conceptualizing Perceived Service Quality: A Hierarchical Approach. The Journal of Marketing 2001; 65(3): 34 – 49.
3. Fandy Tjiptono, 2002 ,Manajemen Jasa, Penerbit Andi Yogyakarta.
4. Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.