## IMPLEMENTASI PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BAGI PENGANTIN BARU “ KAPERU” DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL

## Ismoyo Hartadi dan Meidi Syaflan
Program Magister Manajemen, STIE Widya Wiwaha

## Abstrak
Penelitian  tesis  ini  dimaksudkan  untuk  menganalisis  faktor  penyebab  tingginya jumlah  aduan  dan  upaya  untuk  menanggulangi  tingginya  jumlah  aduan  pelayanan penerbitan  dokumen  kependudukan  yaitu  kartu  keluarga  dan  kartu  tanda  penduduk bagi  pengantin  baru  atau Kaperu .  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif deskriptif,  hasil  penelitian  yang  dideskripsikan  dalam  sebuah  narasi  mengungkapkan permasalahan yang didapatkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi.
Produk  hasil  inovasi  dan  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Agama Kabupaten  Bantul  dengan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Bantul  dalam  implementasinya  terdapat  ketidaksesuaian  dengan  standar  operasional prosedur  pelayanan  dan  nota  perjanjian  MoU  yang  telah  disepakati  bersama berdampak  pada  tingginya  jumlah  aduan.  Jumlah  aduan  tertinggi  berasal  dari pemohon  layanan  kaperu  yang  berdomisili  di  4  Kecamatan  yakni  Kecamatan  Plered, Bantul, Pajangan dan Srandakan.
Hasil  yang  didapatkan  dari  penelitian  tersebut  diketahui  faktor  penyebab tingginya  jumlah  aduan  disebabkan  oleh,  keterlambatan  dan  kesalahan  dokumen, rendahnya  komitmen  kerja,  rendahnya  kedisiplinan  kerja,  beban  kerja  yang  melebihi kapasitas yang mampu dijangkau dan diselesaikan. Upaya untuk mengatasi tingginya jumlah  aduan  dilakukan  strategi  manajemen  sumber  daya  mausia  ditempuh  dengan cara  memberikan  layanan  antar  dokumen  kependudukan  melalui  bantuan  caraka, singkronisasi  data  oleh  Administration  Data Base ,  kebijakan  pendisiplinan  dengan memberikan  sanksi  dan  penghargaan,  Perencanaan  Rekrutmen  Karyawan  dan Pengintegrasian Tugas Antar-Bidang.
Kata Kunci : Implementasi, Kaperu, Komitmen, Kedisiplinan, Beban Kerja, Rekrutmen, seleksi.

## PENDAHULUAN
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bantul  pada  awal  tahun 2017  meluncurkan  produk  terbarunya  terkait  penerbitan  dokumen  kependudukan. Produk  baru  ini  meliputi  penerbitan  Kartu  Keluarga  dan  Kartu  Tanda  Penduduk  baru bagi  pengantin  baru  selanjutnya  disebut Kaperu .  Inovasi  ini  melibatkan  kerja  lintas organisasi  yakni  Kementerian  Agama  wilayah  Kabupaten  Bantul  yang  dibawahnya adalah Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Bantul dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

## Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha
Sistem  terintegrasi  melalui  Web  service  antara  SIAK-SIMKAH,  mampu menghasilkan produk keluaran yakni Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang didapatkan  oleh  pasangan  pengantin  baru  bersamaan  dengan  Buku  atau  Akta Perkawinan.  Kemudahan  akses  pelayanan  yang  didapatkan  oleh  masyarakat  luas berupa  kesesuaian  data  fisik  dan  data  base  tanpa  repot  melakukan  kepengurusan pergantian status di KK ataupun di KTP. Misi yang diemban oleh kedua organisasi ini adalah efisiensi dan efektivitas birokrasi melalui penciptaan aplikasi untuk mendukung kemudahan  akses  dengan  memotong  struktur  birokrasi  yang  berbelit,  tumpang  tindih dan berulang.
Kaperu dalam  perjalanannya  menuai  beragam  opini  dari  masyarakat,  semenjak peluncuran  hingga  sampai  saat  ini  terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh Kantor  Urusan  Agama  dan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupten Bantul  selaku  pemangku  kepentingan  program  tersebut.  Beragam  keluhan,  aduan terkait program Kaperu menjadi perhatian khusus kedua intansi tersebut. Implementasi atau  pelaksanaan  program  Kaperu  memiliki  kelemahan  dan  kerentanan,  ditengah- tengah  animo  masyarakat  yang  menginginkan  kemudahan  akses  untuk  mendapatkan produk tersebut. Alhasil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul banyak mendapatkan aduan terkait pelaksanaan program inovasi tersebut.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Bantul  selaku  pelaksana  pelayanan publik, dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan harapan dan  keinginan  masyarakat  Bantul  dari  hal  tersebut  sangat  diutamakan  peran  sumber daya  manusia  yang  handal  agar  kualitas  pelayan  pegawai  dapat  lebih  baik.  Kualitas pelayanan  yang  baik  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  handal  dan  budaya kerja yang menerapkan kinerja efisien dan efektif.
Kesalahan  dalam  pembuatan  KTP  elektronik  mengalami  peningkatan  yang sangat  signifikan  hal  ini  menunjukkan  adanya  penurunan  kualitas  pelayanan  di  Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Penurunan kualitas pelayanan dan  tingginya  jumlah  aduan  setiap  tahunnya  memunculkan  pertanyaan  terkait  proses pelayanan  yang  dilakukan  oleh  kedua  pemangku  kepentingan.  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bantul  dengan  Kementerian  Agama  Wilayah Kabupaten  Bantul  bertanggunjawab  terkait  proses  pelayanan  inovasi  kerjasama dengan  produk  keluaran Kaperu. Belum  optimalnya  implementasi  Kaperu  menjadi pekerjaan  yang  harus  segera  dituntaskan,  ditelusuri  akar  permasalahan  dan penyebabnya  berdasarkan  fakta  dan  temuan  di  lapangan  sehingga  didapatkan mekanisme atau prosedur penanganan yang tepat.
Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian adalah
1.  Untuk mendiskripsikan faktor penyebab meningkatnya aduan pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk bagi pengantin baru.
2.  Untuk  mendeskripsikan  pemecahan  permasalahan  untuk  mengurangi  tingginya aduan pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk bagi pengantin baru.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Prosedur Penanganan Pengaduan
Pengaduan  berasal  dari  masyarakat  yang  mengadu  kepada  pemerintah  berupa saran,  pertanyaan  atau  keluhan.  Menurut  Endar  Sugiyanto  (1999)  dijelaskan  bahwa sumber-sumber  keluhan  pelanggan  antara  lain:  pelanggan  internal  (pegawai  suatu instansi/organisasi) dan pelanggan eksternal (masyarakat).

## Komitmen Kerja
Komitmen kerja, merupakan istilah lain dari komitmen organisasional, merupakan dimensi  perilaku  yang  dapat  digunakan  untuk  menilai  kecenderungan  pegawai. Komitmen  kerja  adalah  suatu  keadaan  seorang  karyawan  yang  memihak  organisasi tertentu, serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya  dalam  organisasi  (Robbins  dan  Judge,  2008).  Mowday  (dalam Sopiah,  2008)  mengungkapkan  bahwa  komitmen  kerja  adalah  identifikasi  dan keterlibatan  seseorang  yang  relatif  kuat  terhadap  organisasi.  Lebih  lanjut  bahwa komitmen kerja sebagai keberpihakan dan loyalitas karyawan terhadap organisasi dan tujuan organisasi.

## Disiplin Kerja
Disiplin  merupakan  sikap,  tingkah  laku  dan  perbuatan  yang  sesuai  dengan peraturan  perusahaan  baik  yang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis.  Peraturan  yang dimaksud termasuk absensi, lambat masuk, serta cepat pulang karyawan. Jadi hal ini merupakan  suatu  sikap  indisipliner  karyawan  yang  perlu  disikapi  dengan  baik  oleh pihak manajemen. Disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai,  patuh  dan  taat  terhadap  peraturan-peraturan  yang  berlaku,  baik  yang tertulis  maupun  tidak  tertulis  serta  sanggup  menjalankannya  dan  tidak  menggelak untuk  menerima  sanksi-sanksinya  apabila  ia  melanggar  tugas  dan  wewenang  yang diberikan kepadanya (Sastrohadiwiryo, 2003).

## Beban Kerja
Beban  kerja adalah  istilah  yang  mulai  dikenal sejak  tahun 1970-an.  Banyak  ahli yang  telah  mengemukakan  definisi  beban  kerja  sehingga  terdapat  beberapa  definisi yang berbeda mengenai beban kerja. Ia merupakan suatu konsep yang multi dimensi, sehingga sulit diperoleh satu kesimpulan saja mengenai definisi yang tepat. Gopher & Doncin  mengartikan  beban  kerja  sebagai  suatu  konsep  yang  timbul  akibat  adanya keterbatasan  kapasitas  dalam  memproses  informasi.  Saat  menghadapi  suatu  tugas, individu diharapkan dapat menyelesaikan tugas tersebut suatu tingkat tertentu. Apabila keterbatasan  yang  dimiliki  individu  tersebut  menghambat/menghalangi  tercapainya hasil  kerja  pada  tingkat  yang  diharapkan,  berarti  telah  terjadi  kesenjangan  antara tingkat kemampuan yang diharapkan dan tingkat kapasitas yang dimiliki. Kesenjangan ini  menyebabkan  timbulnya  kegagalan  dalam  kinerja performance  failures .  Hal  inilah yang mendasari pentingnya pemahaman dan pengukuran yang lebih dalam mengenai beban kerja (Gopher & Doncin, 1986).

## Definisi Sistem Administrasi dan Informasi Kependudukan
Konsep Siak tidak lepas dari pembahasan Sistem, Informasi dan kependudukan. konsep  demografi.  Secara  umum  kependudukan  mempunyai  lingkup  studi  mengenai hubungan  antara  faktor-faktor  perubahan  penduduk  (lima  komponen  penting,  yaitu kelahiran,  kematian,  perkawinan,  migrasi  dan  mobilitas  sosial)  dan  faktor-faktor  lain (politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk).

## Definisi Sistem Informasi Manjemen Nikah ( SIMKAH)
Sistem  Informasi  Manajemen  Nikah  (SIMKAH)  merupakan  program  aplikasi komputer  yang  berguna  untuk  mengumpulkan,  mengolah,  serta  menyimpan  data  dari seluruh  KUA  di  Indonesia  yang  terkumpul  secara  online.  SIMKAH  telah  diluncurkan oleh  Kemenag  RI  pada  tahun  2011.  Sejalan  dengan  adanya  SIMKAH,  pendaftaran nikah  dicatat  oleh  penghulu  kemudian  data-data  dicatat  menggunakan  SIMKAH  yang dilakukan  oleh  operator  SIMKAH.  Dengan  penggunaan  SIMKAH  ini,  data-data pernikahan  tidak  hanya  tersimpan  di  KUA  Kecamatan  saja,  akan  tetapi  juga  di Kabupaten  dan  juga  pusat.  Data-data  ini  dipublikasi  secara  umum  dan  dapat  diakses oleh  masyarakat,  yang  tertera  dalam  situs  internet  yang  terkoneksi  dalam  system simkah KUA.

## Definisi Kartu tanda penduduk bagi pengantin baru “ Kaperu”
Layanan Kaperu atau  kartu  tanda  penduduk  bagi  pengantin  baru  merupakan produk inovasi dan kerjasama percepatan update data kependudukan yang melibatkan dua  instansi  yang  berkaitan  yakni  Kementerian  Agama  Kabupaten  Bantul  dengan Dinas  Kependudukan  dan  Pencacatan  Sipil  Kabupaten  Bantul.  Program  inovasi  ini menghasilkan  produk  yakni  kartu  tanda  penduduk  dan  kartu  keluarga  yang  telah  ter update berdasarkan  data  terbaru, up  date data  meliputi  status  perkawinan,  status pekerjaan,  golongan  darah,  dan  pendidikan  terakhir.  Pelaksanaan Kaperu melibatkan 17 Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.

## METODE PENELITIAN
Analisis  kualitatif  deskriptif  berusaha  untuk  menuturkan  pemecahan  masalah yang  ada  sekarang  berdasarkan  data-data.  Penelitian  kualitatif  dengan  desain deskriptif adalah penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau  kelompok  tertentu  tentang  keadaan  dan  gejala  yang  terjadi  (Koentjaraningrat, 1993).
Pada  penelitian  ini  yang  menjadi  objek  penelitiannya  adalah  implementasi pelayanan  penerbitan  kartu  tanda  penduduk  bagi  pengantin  baru.  Subjek  penelitian akan  menjadi  informan  yang  akan  memberikan  berbagai  macam  informasi  yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi dua macam, yaitu informan kunci (subjek penelitian), dan informan tambahan.
Penelitian  berpusat  pada  Aktivitas  Pelayanan  Penerbitan  program Kaperu yang berlokasi  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bantul  yang beralamat  di  Komplek  II  Perkantoran  Pemkab  Bantul,  Jl.  Lingkar  Timur  Manding,
Bantul  55714.  Metode  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  pada  penelitian  ini adalah:  observasi,  Wawancara, FGD ,  dan indept  Interview .  Teknik  analisis  yang dipergunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif. Penelitian  kualitatif adalah penelitian  tentang  riset  yang  bersifat deskriptif dan  cenderung  menggunakan  analisis dengan pendekatan induktif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Faktor Penyebab Meningkatnya Aduan Pelayanan Inovasi Kaperu
Program  Inovasi  dan  Kerjasama  dalam  penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk  dan Kartu Keluarga diprakarsai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul  yang  bekerja  sama  dengan  Kemenag  Kabupaten  Bantul  yang  melibatkan Kantor Urusan Agama 17 Kecamatan di Bantul. Program ini merupakan percepatan up date data  kependudukan  dengan  sistem web terintegrasi  yang  di  jembatani  oleh Kominfo  Kabupaten  Bantul.  Penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk  dan  Kartu  Keluarga yang selanjutnya disebut sebagai Kaperu mulai dilakukan kerja sama pada 1 Juli 2017 dengan bekerja sama 4 KUA di Bantul yakni KUA Kecamatan Bantul, Pleret, Piyungan dan  Sewon.  Tahun  2018  disusul  oleh  11  KUA  yakni  KUA  Kecamatan  Pajangan, Pandak,  Banguntapan,  Kasihan,  Dlingo,  Bambanglipuro,  Kretek,  Pundong,  Jetis  dan Imogiri,  di  tahun  2019  semua  KUA  Kecamatan  se-Kabupaten  Bantul  komitmen melakukan  Inovasi  dan  kerja  sama  ditandai  dengan  ikut  sertanya  KUA  Kecamatan Sedayu dan Srandakan. Berikut ini faktor penyebab meningkatnya jumlah aduan:
1.  Keterlambatan dan Kesalahan Dokumen Kaperu
a.  Keterlambatan Dokumen
Pengentrian  data  yang  terlambat  oleh  KUA  melalui  sistem  request  WA web dan web  service dilakukan  dalam  tempo  cepat,  banyak  dan  beruntun. Petugas  Simkah  tidak  menaati  peraturan  MoU  bahwasanya  pengentrian  data dilakukan pada saat jam kerja dan dilakukan sesuai dengan permohonan yang paling  lambat  3  hari  dari  prosesi  perkawinan  dengan  menyerahkan  satu  paket surat  nikah  beserta  Kartu  Tanda  Penduduk  dan  Kartu  Keluarga  Baru  bagi Penganti baru.
Tingginya  jumlah  pengaduan  disebabkan  oleh  keterlambatan  dokumen kaperu yang dalam proses pelayanannya tidak sesuai dengan kenyataan yang tertrera  dalam  perjanjian  kerjasama.  Operator  simkah  tidak  mengentry  data tepat  pada  waktunya,  sehingga  tugas  menumpuk  dan  mengecewakan masyarakat karena tidak sesuai dengan ketentuan.
Permasalahan  lainnya  adalah  dokumen  kependudukan  produk  dari Kaperu  terlambat  dalam  pengambilan  hal  ini  berulang-ulang  terjadi  selama  3 bulan terakhir di KUA Kecamatan Pleret dan KUA Kecamatan Pajangan dalam pengambilan  dokumen  sampai  memakan  waktu  6  hari  kerja.  Dokumen  yang sudah  jadi  diambil  manakala  ditanyakan  oleh  pemohon,  tidak  efisiennya program  menurut  KUA  Kecamatan  Srandakan  karena  pemohon  harus menunggu 3 hari hanya untuk mendapatkan  KK dan KTP baru satu rangkaian
dengan surat nikah padahal surat nikah langsung bisa didaptakan saat itu juga. Berikut  kutipan  wawancara  dengan  operator  pelayanan  Kaperu.  Penyebab selain  tidak  tertibnya  waktu  pengentrian  data  keterlambatan  dokumen disebabkan  oleh  keterlambatan  pengambilan  dokumen  yang  dilakukan  oleh petugas operator.
b.  Kesalahan Dokumen Kaperu
Kesalahan tidak dalam melakukan entry nomer surat nikah oleh petugas simkah  Kesalahan  pengentrian  nomor  yang  tertukar  dengan  pemohon  lain hingga  tidak  sama  sekali  dilakukan  pengentrian  melalui  aplikasi web  service sehingga data yang masuk tidak sesuai dengan data terbaru.
1)  Data Dokumen Tertukar
Data  fisik  kartu  keluraga  dan  kartu  tanda  penduduk  pengantin  baru dalam  beberapa  kasus  terjadi  permasalahan  kesalahan  data  akibat  dari data yang di entry tertukar. Terdapat kesalahan akibat dari pengentrian data yang  tertukar  tidak  sesuai  dengan  permohonan  yang  telah  dilakukan. Kesalahan  dari  berasal  dari  operator  simkah  yang  tidak  melakukan pengentrian  data  melalui web  service atau  melalui request  Whatshapps Grub padahal dalam kolom permohonan pengubahan data sudah diisi oleh pemohon  kaperu  pada  saat  menyerahkan  dokumen  di  Kantor  Urusan Agama Setempat.
2)  Kesalahan Pengentrian Data
Kesalahan  pengetrian  data  kepndudukan  produk  kaperu  tidak  hanya merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab  operator  simkah  akan  tetapi  juga merupakan  tanggung  jawab  operator  Siak.  Kesalahan  dalam  pengentrian data yang berakibat pada data yang tercantum dalam identitas dokumen KK dan  KTP  pengantin  baru tidak sesuai  ada  data yang  harusnya  tidak  hilang malah  hilang  dalam  proses  pembuatan  KK  dan  KTP  baru.  Berikut  kutipan pengaduan dari pemohon
Kesalahan  dilakukan  oleh  operator  simkah  Kesalahan  juga dilakukan oleh  operator  siak  dalam  mengentri  data  golongan  darah  Update  KK  dan KTP  lama  dengan  baru  terdapat  kolom  pengisian  golongan  darah  padahal di  dokumen  KTP  lama  tertera  ada  golongan  darah  akan  tetapi  karena kurang  kehati-hatian  sinkronisasi  data  harus  di save dulu  sebelum mengentri data perubahan lainnya .
3)  Pengulangan pengentrian Data
Kesalahan dilakukan oleh petugas siak tidak melakukan validasi data yang  diajukan  sehingga  terbit  Kartu  Tanda  Penduduk  dan  Kartu  Keluarga yang  belum  ter update ,  kesalahan  lain  salah  memindahkan  KK  dan  KTP kesalahan  teknis  petugas  siak  yang  disebabkan  oleh  petugas  simkah  ini merupakan kesalahan dilakukan pihak simkah
Kesalahan  yang  dilakukan  petugas simkah  adalah  pengentrian  ulang data  yang  seharusnya  cukup  untuk  sekali  diajukan  akan  tetapi  sampai
terulang  sehingga  mengakibatkan  data  ganda  dan  menambah  kesulitan petugas  siak  dalam  memilah  dan  memilih  data  yang  akan  diproses pengajuan cetak.
2.  Beban Kerja
Pekerjaan  penerbitan  KK  dan  KTP  pengantin  baru  menambah  rutinitas  dan aktivitas  petugas  simkah  Kantor  Urusan  Agama  menjadi  lebih  banyak. Ketidakmampuan  dalam  membagi  waktu  dan  memprioritaskan  mana  yang  harus terlebih  dahulu  dikerjakan  membuat  dilema  yang  tidak  berkesudahan.  Jalan sementara  yang  diambil  adalah  membagi  waktu  secara  acak,  dikala  sedang  tidak ada  tugas  yang  menumpuk  dilaksanakan  jika  ada  yang  lebih  mendesak didahulukan.
Alasan ketidakmampuan sumber  daya manusia  untuk  melakukan dikarenakan  beban  kerja  yang  terlalu  besar  juga  dirasakan  oleh  Operator  Simkah KUA  Srandakan.  Beban  kerja  yang  cukup  besar  dan  tanggung  jawab  yang diemban Operator simkah memunculkan berbagai permasalahan di Kantor Urusan Agama  tempat  dimana  Operator  Simkah  bekerja,  peran  ganda  memungkinkan sekali menambah beban kerja yang berat sehingga menurunkan hasil atau output dari  pelaksanaan  program  tersebut.  Permasalahan  beban  yang  semakin  berat pernah  dibahas  pada  awal launching program  kaperu  yakni  Disdukcapil  Bantul selaku  pemrakarsa  program  menjanjikan  petugas  pengantar  dan  pengambil dokumen yang pada awalnya dilakukan di KUA Kecamatan Bantul dan Pleret, akan tetapi  dalam  perjalanannya  tahun  kedua  dan  ketiga  kebijakan  diubah  sehingga memberatkan operator simkah.
Beban tugas yang menjadi tanggung jawab operator terlalu banyak. Operator Simkah secara tidak langsung memiliki beban tugas, fungsi dan jabatan ganda dan harus  bertanggung  jawab  kepada  3  Instansi  yang  berbeda  dalam  tempo  waktu yang singkat. Kepadatan aktivitas berakibat pada penurunan output untuk masing- masing  layanan  yang  dikerjakan  oleh  operator  simkah.  Kebingungan  dalam pengaturan waktu apabila jadwal layanan ketiga instansi yakni Kemenag, Dukcapil , dan KUA bersamaan akan sangat sulit dijangkau dan dilaksanakan.
Faktor penyebab meningkatnya aduan adalah ketidakmampuan penyelesaian berkas  sehingga  pelayanan  optimal  yang  terjadi  adalah  beban  tugas  yang  terlalu overload sehingga menyulitkan dan membebani ke dua belah pihak yakni KUA dan Disdukcapil Bantul.
3.  Kedisiplinan
Kepadatan  aktivitas  pencatatan  pernikahan  yang  ada  di  Kantor  Urusan Agama  di  wilayah  17  Kecamatan  di  Kabupaten  Bantul.  Memiliki  siklus  kepadatan dan  kelonggaran  tertentu,  pada  bulan  bulan  tertentu  padat  dan  pada  bulan  bulan tertentu  lengang.  Aspek  kedisiplinan  kerja  operator  simkah  dan  siak  juga  perlu diadakan monitoring dan  evaluasi,  karena  dimungkinan  bahwa  operator  siak  dan simkah tidak menerapkan kedisiplinan dalam bekerja.
Kedisiplinan kerja menjadi permasalahan yang serius untuk beberapa Kantor Urusan  Agama  menurut  Staf  Ahli  Kementerian  Agama  Bantul,  bahwa  operator
simkah  didapati  tidak  melakukan  atau  melangar  Standar  Operasional  prosedur dalam bekerja.
Permasalahan  tertib  administrasi  juga  dikeluhkan  oleh  Bidang  Pengelolaan Informasi  dan  Administrasi  Kependudukan  melalui  Seksi  Inovasi  dan  Kerja  sama mengungkapkan  bahwa  ketertiban  administrasi  dalam  bentuk  dokumen  belum tertata  rapi,  sehingga  memperlambat  dan  mengangu  kinerja  optimal  baik  petugas siak maupun petugas simkah.
Tingkat  kedisiplinan  operator  siak  dan  simkah  dalam  pengarsipan  dokumen dan  waktu  dalam  bekerja  belum  sesuai  dengan  ketugasan  masing-masing,  arsip dokumen sangat penting jika ada pemohon yang melakukan aduan sehingga bukti yang  dimiliki  sebagai  dokumen  dapat  dijadikan  pertimbangan  dan  sebagai  bahan dalam  menentukan  untuk  mempermudah  proses  penyelesaian  permasalahan. Kedisiplinan dalam brekerja utamanya waktu belum secara sadar operator simkah utamanya memanfaatkan waktu atau meluangkan waktu untuk kerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing operator.

## 4.  Komitmen
Temuan  dilapangan  terjadi  inskonsistensi  dari  petugas  pelayanan  di  KUA Kecamatan  Srandakan  yang  terbukti  tidak  atau  belum  melakukan  terhadap program  tersebut.  Kasus  lain  terdapat  di  KUA  Kecamatan  Pajangan  yang  lupa dalam  mengentri  nomor  surat  nikah  sehingga  yang  terjadi  adalah  proses  harus diulangi  dan  memakan  waktu  untuk  revisi  dan  penerbitan  inovasi  tersebut. Permasalahan  utamanya  adalah  keenganan  petugas  siak  simkah  untuk  datang mengambil dokumen kependudukan yang telah dicetakkan sehingga sikap petugas KUA apatis dokumen kaperu
Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Bantul  pemohon  hanya  diberikan  secarik kertas  yang  kemudian  dipersilahkan  untuk  pengurusan  sendiri  di  disdukcapil  jadi secara  riil  tidak  berjalan  program  inovasi.  Kecamatan  Pleret  rutin  melakukan update dan  secara  kontinu  aktif  mengentri  data  dan  sesuai  akan  tetapi  dalam pengambilannya sering terlambat sampai berhari-hari.
Komitmen  untuk  layanan  terintegrasi  juga  tidak  dilaksanakan  ambil  contoh Srandakan  dan  Pajangan  yang  tidak  melaksanakan  MoU  sebagai  mana  mestinya kedua  Kantor  Urusan  Agama  ini  mulai  dari  kerja  yang  belum  maksimal, permasalahan  administrasi  dan  permasalahan  loyalitas  terhadap  program.  Berikut yang mendasari operator simkah melakukan hal tersebut.
Permasalahan  komitmen  masih  belum  ada  mekanisme  pengaturan  agar masing-masing  pihak  memiliki  komitmen  yang  kuat  terhadap  program  tersebut. Permasalahan ketaatan terhadap peraturan MoU perjanjian kerja sama diutarakan oleh Operator Siak-Simkah Kua Kecamatan Plered Ibu Wahyuningsih bahwasanya upaya  mentaati  peraturan  dan  keinginan  mensukseskan  program  dilandasi komitmen  menjalankan tugas-tugasnya  ada,  akan  tetapi  belum  dapat diklasifikasikan  sebagai  operator  yang  konsisten  terhadap  komitmen  tersebut. Faktor penyebab banyaknya aduan masyarakat terkait produk kaperu karena pada
level  sumber  daya  pelaksana  kaperu  yakni  operator  simkah  belum  secara konsisten berkomitmen terhadap program tersebut.

## Upaya Mengurangi Tingginya Jumlah Aduan
Peningkatan kualitas meliputi proses permohonan, pengentrian data, pencocokan data, penerbitan dokumen, dan pendistribusian dokumen kependudukan. Proses ini melibatkan operator Simkah KUA 17 Kecamatan di Kabupaten Bantul yang bekerja sama dengan operator Siak Kaperu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Bantul  dalam  pemberian  penanganan  aduan  menjadi  upaya  perbaikan pelayanan  dan  peningkatan  kualitas.  Aduan  beraneka  ragam  yang  datanya  dari masyarakat  menjadi  stimulus  positif  dalam  menentukan  langkah –langkah  antisipatif untuk peningkatan kualitas pelayanan.

## 1.  Caraka Pengantar Dokumen
Keterlambatan dokumen disebabkan oleh keterlambatan dalam pengambilan dokumen untuk mengatasi hal tersebut diperlukan tenaga bantuan didalam proses ini.  Disdukcapil  Bantul  seperti  pada  awal launching dilakukan  perbaikan  dan dilakukan upaya menjembatani dan memberikan solusi untuk program kedepannya lebih baik.
Upaya untuk mengatasi permasalahan keterlambatan dokumen harus segera ditangani  dengan  cepat  tepat,  dan  efisien  dengan  memberikan  solusi  terkait kendala tersebut.
Langkah  yang  diusulkan  oleh  operator  siak-simkah  KUA  di  4  Kecamatan melalui  forum  diskusi  menjelaskan  keinginan  dan  harapan  mereka  respon  positif dari  Dukcapil  dalam  menyediakan  tenaga  tambahan  untuk  membantu, menjembatani program tesebut.
Jalan  tengah  yang  diambil  oleh  Disdukcapil  adalah  langkah  antisipasi  untuk mengurangi  jumlah  aduan  yang  masuk  terkait  program  inovasi  kerja  sama  yang dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  bersama-sama  saling  membantu  ketugasan masing-masing.  Fungsi  dan  tugas  caraka  mengambil  dokumen  lama  dan mengantarkan dokumen baru diharapkan hal ini akan mendorong iklim kinerja yang baik sehingga output yang dihasilkan baik dan mampu menampilkan performa kerja yang optimal.
2.  Sinkronisasi Data Melalui Validasi Data oleh ADB
Kesalahan dalam pengentrian data menjadi tanggung jawab dari Disdukcapil Bantul selaku dinas yang memiliki akses data base tersebut. Untuk permasalahan kekeliruan yang diakibatkan oleh operator siak menjadi tugas dari administrasi data base untuk  segera  melakukan  validasi  dan  konsolidasi  agar  cepat  terselesaikan. Kasus  kesalahan  entry  data  dari  KUA  nantinya  akan  ditangulangi  dengan mengaktifkan  operator  khusus  yang  berkomunikasi  dengan  pemohon  melalui sebuah  aplikasi  yang  memungkinkan  dilakukan  pemantauan  atas  proses pengerjaan dokumen.
Keterlibatan  pemohon  dalam  setiap  proses  dengan  pemantauan  terhadap pengajuan  produk  Kaperu  mulai  direncanakan  kedepannya  melalui  bantuan
sebuah  apliksi  yang  lebih up  to  date dan  memudahkan  masyarakat,  berikut pemaparan kepala Seksi Siak
Solusi  dalam  menangani  kesalahan  data  dengan  cara  melibatkan  petugas ADB  dan  operator  siak-simkah  dan  partisipasi  pemohon  melalui  sebuah  aplikasi yang terhubung dengan ketiga pemangku kepentingan yakni masyarakat, KUA dan Disdukcapil Bantul.
3.  Kebijakan Pendisiplinan Melalui Pemberian Sanksi dan Penghargaan
Komitmen  kerja  yang  rendah  dari  beberapa  operator  dan  beban  kerja  yang terlalu  berat  membuat  operator  simkah  yang  bekerja  tidak  maksimal  yang cenderung  tidak  komitmen  dan  loyal  terhadap  perjanjian  kerja  sama  nota  MoU yang  telah  disepakati  bersama,  langkah  penyelesaian  untuk  mengatasi permasalahan tersebut ditempuh dukcapil beberapa cara.
Pemberian reward dilakukan  untuk  meningkatkan  komitmen  dan  loyalitas operator  simkah  agar  bekerja  dengan  baik,  disiplin  dan  menaati  peraturan perjanjian  kerja  sama.  Bentuk  reward  yang  diberikan  berupa  angka  kredit  dinilai dari  jumlah entry data  permohonan  dan  penyelesaian  berkas  kaperu,  penilaian  ini nantinya  dijadikan  dasar  untuk  pemberian reward dalam  bentuk  tunjangan akumulasi  dalam  satu  tahun.  Apabila  memenuhi  kriteria  tersebut  akan  diberikan penghargaan sebagai mitra kerja yang baik dan berkomitmen.
Penyelesaian  permasalahan  ketertiban,  komitmen  dan  pelanggaran  kinerja sampai  tahun  2021,  masih  menjadi  kewenangan  dari  Kementerian  Agama  untuk menindak  Operator  simkah  yang  tidak  menaati  peraturan,  pemberian  sanksi  yang dapat  dilakukan  oleh  Disdukcapil  Bantul  dalam  kasus  ini  hanya  sampai  pada teguran lisan, teguran tertulis, sosialisasi, pembinaan dan penon-aktifan sementara apabila  kondisi  sudah  tidak  dapat  ditanggulangi.  penon-aktifan  sementara pelayanan  Kaperu  di  Kantor  Urusan  Agama,  tugas-tugas  kemudian  dialihkan  dan dibebankan  kepada  Loket  B  untuk  penerbitan  Kartu  Keluarga  dan  Loket  A  untuk penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk  bagi  Pengantin  baru  melalui  pengisian  formulir yang disediakan KUA.
4.  Perencanaan Rekrutmen Karyawan dan Pengintegrasian Tugas Antar Bidang
Keterbatasan  kapasitas  dalam  menyelesaikan  dokumen  kependudukan produk  inovasi  kaperu  memunculkan  permasalahan  terhadap  ketepatan, kecermatan, ketelitian dan kecepatan dalam bekerja. Beban tugas yang besar tidak diimbangi  dengan  sumber  daya  manusia  yang  memadahi  mengakibatkan  kinerja menjadi  menurun  dan  kualitas  layanan  juga  tidak  optimal.  Penanganan permasalahan  keterbatasan  kapasitas  sementara  volume  kerja  yang overload diperlukan  solusi  alternatif  melalui  penambahan  personil  untuk  menagulangi permasalahan tersebut. Kebijakan penambahan jumlah personil juga diungkapkan oleh  Kepala  Seksi  Identitas  Penduduk  selaku  penangung  jawab  bagian  produksi dokumen kependudukan.
Langkah  atisipasi  ini  tarafnya  masih  alternatif  dikarenakan  penambahan personel dapat dilakukan pada tahun anggaran baru untuk hal ini terkait anggaran dan pengajuan disetujui ataukah tidak perlu dilakukan pengkajian terlebih dahulu.
Dalam waktu jangka pendek untuk mengatasi permasalahan dapat dilakukan dengan pengintegrasian tugas lintas bidang dengan penambahan tenaga bantuan petugas operator lain yang ditunjuk oleh bidang ataupun oleh kepala dinas melalui perintah  langsung,  dan  untuk  tahun  anggaran  baru  dilakukan  rekrutmen  dan seleksi pengadaan pegawai baru.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pelaksanaan  Program  Inovasi  dan  Kerja  sama  percepatan  penerbitan  Kartu Tanda  penduduk  dan  Kartu  Keluarga  bagi  pengantin  baru  di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Bantul,  Srandakan,  Pleret  dan  Pajangan  belum  optimal  dijalankan. Beberapa  kenala  teknis mulai  dari kedisipinan petugas  operator,  proses  produksi dan distribusi mengalami permasalahan yang cukup serius.
Penyimpangan dilakukan oleh kedua belah pihak baik oleh opertor siak maupun simkah, keduanya tidak menjalankan SOP dan mejalankan Nota Perjanjian yang terulis dan  disepakati  bersama,  berdasarkan  hasil  penelitian  terdapat  4  faktor  penyebab tingginya  jumlah  Pengaduan  yakni:  a)  Keterlambatan  dan  Kesalahan  Dokumen Kaperu, b) Beban Kerja, c) Kedisiplinan, d) Komitmen
Keempat  faktor  tersebut  yang  menyebabkan  keempat  Operator  Simkah  Kantor Urusan  Agama  tidak  melakukan  pengentrian  data  sesuai  yang  telah  di  amanatkan dalam  perjanjian  Mou  sehingga  data  yang  masuk  merupakan  data  yang  tidak  sesuai. Data yang tidak sesuai tersebut ter entri dan diterima oleh pemohon, sehingga timbul komplain  terkait  layanan.  Keterlambatan  penyerahan  dokumen  kaperu  menjadi permasalahan  yang  berulang  kali  terjadi  dan  membebani  masyarkat  dikarenakan  KK dan KTP mendesak diperlukan sementara itu data fisik belum mereka terima.
Kasus  salah entry oleh  petugas  Simkah  dan  tidak  dilakukanya  validasi  data kebenaran data  oleh  operator  Siak. Dalam kasus  ini  petugas  siak  bertanggung  jawab untuk menangulangi permasalahan tersebut. Kualitas layanan yang belum optimal dan komitmen  untuk  menjalin  kerja  sama  belum  dilakukan  secara  maksimal,  diperlukan upaya  untuk  mengurangi  tingginya  jumlah  aduan.  Berdasarakan  hasil  penelitian didapatkan 4 cara ataupun prosedur untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu: a) menyediakan caraka sebagai pengantar dokumen kaperu, b) Sinkronisasi Data Melalui Validasi  Data  oleh  ADB,  c)  Kebijakan  Pendisiplinan  Melalui  Pemberian  Sanksi  dan Penghargaan,  d)  Perencanaan  Rekrutmen  Karyawan  dan  Pengintegrasian  Tugas Antar Bidang.

## Saran
1.  Pemantapan  kembali  komitmen  inovasi  dan  kerja  sama  yang  melibatkan  kedua belah  pihak  sehingga  program  tersebut  berjalan  dengan  semestinya.  Monitoring dan  evaluasi  berkala  dengan  penindakan  kedisiplinan  yang  diprakarsai  oleh masing –masing pemangku kepentingan.
2.  Menerapkan  prinsip  efisien  dan  efektif  dalam bekerja,  sesuai  perjanjian nota  MoU bahwasanya  program  tesebut  merupakan  program  percepatan update data kependudukan  yang  terintegrasi  melalui  data base sistem,  proses  manual offline dilakukan manakala proses online mengalami permasalahan. Pelatihan teknis bagi Operator  Simkah  untuk  menunjang  kualitas  kinerja  dan  mengembangkan  sumber daya manusia.
3.  Jaminan  kelayakan  dan  ketepatan  layanan  yang  diberikan  perlu  di  perjelas  waktu pengerjaan, hingga penyelesaian dokumen kependudukan.
4.  Kejelasan  Informasi  dan  keterbukaan  dari  masing-masing  pemangku  kepentingan sehingga prosedur yang tumpang tindih tidak terulang kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariska,  L.  (2017).  Analisis  Sistem  Informasi  Manajemen  Nikah  Simkah  Di  KUA Kecamatan  Sawahan  Surabaya  (Doctoral  Dissertation,  Uin  Sunan  Ampel Surabaya).
Dian,  U,  Sad  (2005).  Penanganan  Pengaduan  Masyarakat  Mengenai  Pelayanan Publik, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol 15 No 3.
Dwiyanto,  Agus,  2003,  Reformasi  Tata  Pemerintahan  Otonomi  Daerah,  Cetakan Pertama, Pskk,Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Endar,  Sugiyanto,  1999,  Manajemen  Penanganan  Pengaduan  Publik,  Jurnal  Fisip: Surakarta
Fahmi, Irham 2013, Manajemen Kinerja. Teori dan Aplikasinya, Alfabeta Bandung Gie,  The  Liang,  1995,  Efesiensi  Kerja  Bagi  Pembangunan  Negara  :Suatu  Bunga
Rampai Bacaan,Gajah Mada University Press, Yogyakarta
Handoko,  T.  Hani,  2011.  Manajemen  Personalia  Sumber  Daya  Manusia,  BPFE Yogyakarta
Hariandja,  Marihot  Tua  Efendi,  2002,  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Cetakan Pertama, Pt.Grasindo, Jakarta.
Hasibuan,  Malayu  S,P,  2012,  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Bumi  Aksara,

## Jakarta
Jai,  S.  A.,  Setyawan,  D.,  &  Adiwidjaja,  I.  (2016).  Implementasi  Sistem  Informasi Administrasi Kependudukan. Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
Kaswan,  2011,  Pelatihan  dan  Pengembangan  untuk  Meningkatkan  Kinerja  SDM. Alfabeta, Bandung
Manullang Atik & Ratminto, 2012. Manajemen Pelayanan. Pustaka Pelajar
Nita,  A.  O.  (2018).  Penerapan  Simkah  (Sistem  Informasi  Manajemen  Nikah)  Dalam Peningkatan  Mutu  Pelayanan  Nikah  Di  Kantor  Urusan  Agama  Cimahi  Selatan (Doctoral Dissertation, Uin Sgd Bandung).
Nur,  B.  (2019).  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  (Siak)  Dalam Meningkatkan  Pelayanan  Publik  Pada  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kota Palopo. Journal I La Galigo| Public Administration Journal, 2(1), 38-44.
Robbins, Stephen P, dan Coulter, Mary ( 2010) Manajemen edisi kesepuluh, Erlangga: Jakarta
Sastrohadiwiryo,  2008,  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  dan  Disiplin  Kerja,  Jurnal
Fisip Surabaya
Satriani, A. A. (2014). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Online Di  KUA  Kota  Surabaya  Dalam  Perspektif  Pma  Nomor  11  Tahun  2007  (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Ampel Surabaya).
Sopiah. (2008). Perilaku Organisasi. Andi Offset: Yogyakarta
Suwanto,  &  Priansa,  D,  2011.  Manajemen  SDM  dalam  Organisasi  Publik  dan  Bisnis.
Bumi Aksara: Jakarta
Wibowo, 2007. Manajemen Kinerja. Edisi Pertama, PT Raja Grafino Persada, Jakarta. Yohanitas,  Witra  Apdhi  &  Prayitn,  Teguh  Henry  (2014),  Pengelola  Pengaduan Masyarakat Kota Bekasi, Jurnal Borneo Administrator Vol 10 No 3 Yuskar, H, Selly Devisia. 2011. Pengaruh independensi Auditor, Komitmen Organisasi,
Pemahaman Good  governance,  Integritas  Auditor, Budays  Organisasi,  dan  Etos Kerja Terhadap Kinerja Auditor: Studi Empiris Kantor akuntan Publik, SNA Aceh.