## PENGARUH SISTEM AKUNTANSI, KOMPETENSI AKUNTANSI,
SUPERVISION, ACCOUNTABILITY, DAN TRANSPARENCY TERHADAP

## POTENSI PENYALAHGUNAAN DANA DESA
(STUDI EMPIRIS PADA SEJUMLAH DESA DI KABUPATEN PURWOREJO)
Nada Irma Farida, Nanang Agus Suyono, Susanti Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur’an Jawa Tengah di Wonosobo E-mail: nadairmafarida1312@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  sistem  akuntansi,  kompetensi  akuntansi, supervision,  accountability,  dan  transparency  terhadap  potensi  penyalahgunaan  dana  desa  di  Kabupaten Purworejo.  Jenis  penelitian  ini  adalah  kuantitatif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  perangkat  dan  staff balai  desa  di  Kabupaten  Purworejo  yang  berjumlah  5.132  orang.  Metode  pengumpulan  sampel  dalam penelitian  ini  yaitu  menggunakan  random  sampling.  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi, kompetensi akuntansi, supervision, dan transparency  berpengaruh  negatif  terhadap  potensi  penyalahgunaan  dana  desa,  sedangkan  accountability tidak berpengaruh terhadap potensi penyalahgunaan dana desa.
Kata a Kunci :  Sistem  akuntansi,  kompetensi  akuntansi,  supervision,  accountability,  transparency,  dan potensi penyalahgunaan dana desa

## ABSTRACT
This  research  has  purpose  to  analyze  the  effect  of  the  accounting  system,  accounting  competence, supervision,  accountability,  and  transparency  on  the  potential  for  misuse  of  village  funds  in  Purworejo Regency. This type of research is quantitative. The population in this research were the  apparatus and staff of the village hall in Purworejo Regency, amounting to 5.132 people. The sample collection method in this research is using random sampling. The analysis technique used is multiple linear analysis. The results of this  research  indicate  that  the  accounting  system,  accounting  competence,  supervision,  and  transparency have a negative effect on the potential for misuse of village funds, while accountability has no effect on the potential for mesuse of village funds.
Keywords Accounting  system,  accounting  competence,  supervision,  accountability,  transparency,  and potential misuse of village funds.y

## 1. PENDAHULUAN
Pedesaan  merupakan  bagian  integral  dari Negara  Republik  Indonesia.  Membangun  desa berarti  membangun  sebagian  besar  penduduk Indonesia.  Menurut  Brodjonegoro  (2014)  desa akan  segera mendapatkan  dana  miliaran  rupiah, Alokasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  untuk  desa  akan  selalu  meningkat  dari tahun  ke  tahun.  Berdasarkan  Permendagri  No. 113  Tahun  2014  Pasal  1  ayat  9,  “Dana  Desa adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD  Kabupaten/Kota  yang  digunakan  untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat.”
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa diperkirakan  besarnya  cukup  fantastis  dan bervariasi karena nilainya mendekati angka satu milyar  rupiah  per  desa  bahkan  bisa  lebih bervariasi  sesuai  dengan  kondisi  desa.  Adanya tambahan  dana  tersebut  diharapkan  pemerintah desa  akan  semakin  mampu  dalam  membangun serta  memberdayakan  masyarakat  desa  (Faozi, 2015  dalam  Husnurrrosyidah  dan  Suendro, 2018).
Menurut BPKP (2015) dalam hal pengelolaan  dana  desa,  akan  ada  resiko terjadinya  kesalahan  baik  bersifat  administratif maupun  substansif  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  permasalahan  hukum  mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini terjadi  karena  pemerintah  desa  yang  akan mendapatkan  pendanaan  program  dan  kegiatan dari  berbagai  sumber  (APBN  dan  APBD Provinsi/Kabupaten)  mengandung  konsekuensi harus  mampu  mengelola  secara  transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.
Menurut  Detik  News  (2017)  menyatakan bahwa Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di  sela  “Seminar  Regional  Dinamika  dan Problematika  Tata  Kelola  Desa  (Evaluasi Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2017  Tentang  Desa)”  di  Gedung  Gradhika Bhakti  Praja  kompleks  kantor  Gubernur  Jateng pada  3  Oktober  2017  menyampaikan,  bahwa dana  desa  masih  rawan  disalahgunakan  di sejumlah  desa.  Setidaknya  ada  11  kasus penyalahgunaan dana desa dalam proses hukum
di  Jateng  pada  saat  itu,  salah  satunya  adalah  di Kabupaten Purworejo. Ganjar Pranowo menyebutkan,  saat  di  Purworejo,  ada  laporan penyalahgunaan  dana  desa  di  14  Desa  di Purworejo.  Hal  itu  sesuai investigasi  Kejaksaan Negeri Kabupaten Purworejo yang disampaikan pada  sosialisasi  TP4  D  (Tim  Pengawal, Pengaman  Pemerintahan  dan  Pembangunan Daerah)  terdapat  pengaduan  di  14  desa,  bentuk penyalahgunaannya  antara  lain  kegiatan  fiktif, mark up harga misal harga dimahalkan, mark up jumlah  misal  membeli  barang  5  mengaku  8 dalam  laporannya,  belanja  fiktif,  tidak  ada laporan  pertanggungjawaban  penggunaan,  dan penggunaan  untuk  keperluan  pribadi  atau golongan. Beberapa variabel yang mempengaruhi  potensi  penyalahgunaan  dana desa  adalah  sistem  akuntansi,  kompetensi akuntansi, supervision,  accountability, dan transparency.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Potensi Penyalahgunaan Dana Desa (Y)
Dikaji  dari  Undang-undang  Nomor  20 Tahun  2001  perubahan  atas  Undang-undang Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  penyalahgunaan  ADD merupakan  salah  satu  bentuk  tindak  pidana korupsi.  Hal  ini  didasarkan  pada  rumusan  dari tindak pidana korupsi sebagaimana  dirumuskan dalam  undang-undang  tersebut,  dari  bunyi ketentuan tersebut jelas  bahwa  tindakan Kepala Desa  yang  menyalahgunakan    ADD  untuk kepentingan  pribadi  merupakan  salah  satu bentuk tindak pidana korupsi.
Sistem Akuntansi (X1)
Sistem  akuntansi  adalah  organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2016).

## Kompetensi Akuntansi (X2)
Kompetensi  akuntansi  merupakan  ciri seseorang  yang  dapat  dilihat  dari  keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya (Hervesi, 2005).
Supervision (X3)
Supervision didefinisikan sebagai proses pengamatan  dari  seluruh  kegiatan  organisasi guna  lebih  menjamin  bahwa  pekerjaan  yang
sedang  dilakukan  sesuai  dengan  rencana  yang telah ditentukan sebelumnya (Hasibuan, 2002). Accountability (X4)
Accountability berdasarkan dalam kajian Administrasi  Negara  mempunyai  pengertian bahwa  setiap  tindakan  pemerintah/lembaga dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  pihak- pihak  yang  memiliki  hak  atau  berkewenangan untuk meminta keterangan
akan pertanggungjawaban (Ellectrananda
dan Wibisono, 2018).
Transparency (X5)
Transparency adalah  sebagai  penyedia informasi  tentang  pemerintahan  publik  dan dijaminnya  kemudahan  di  dalam  memperoleh informasi  yang  akurat  dan  memadai  (Agus, 2006).
KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS Pengaruh Sistem Akuntansi Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Ketika  desa  yang  memiliki  sistem akuntansi
yang terkomputerisasi dapat memudahkan  pelaporan  keuangan  dana  desa. Dengan demikian, sistem akuntansi yang baik di dalam  penyelenggaraan  pengelolan  keuangan dana  desa  akan  dapat  mengurangi  potensi penyalahgunaan dana desa. Berdasarkan paparan  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya, maka  dirumuskan  hipotesis  penelitian  sebagai berikut:
H1:  Sistem  Akuntansi  berpengaruh  negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa. Pengaruh  Kompetensi  Akuntansi  Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa
Aparatur desa yang memiliki
kompetensi akuntansi mengandung arti penguasaan kemampuan dan aktivitas mengikuti prosedur akuntansi yang benar sehingga laporan keuangan  yang  dihasilkan  adalah  laporan keuangan  berkualitas  sehingga  menghindarkan aparatur  desa  dari  penyalahgunaan  dana  desa. Berdasarkan  paparan  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H2:  Kompetensi  akuntansi  berpengaruh  negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa. Pengaruh  Supervision  Terhadap  Potensi

## Penyalahgunaan Dana Desa
Beberapa potensi kecurangan khususnya dalam pengelolaan dana desa perlu diidentifikasi dan  dipetakan  bersama-sama  untuk  selanjutnya
ditempuh langkah pengendalian dan supervision untuk meminimalisir potensi tersebut.
Berdasarkan  paparan  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H3: Supervision berpengaruh  negatif  terhadap potensi penyalahgunaan dana desa.
Pengaruh  Accountability  Terhadap  Potensi Penyalahgunaan Dana Desa
Accountability menuntut  Kepala  Desa secara  jabatannya  mempertanggungjawabkan dan  melaporkan  pelaksanaan  APBDesa  secara tertib,  kepada  masyarakat  maupun  kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peratuiran perundang-undangan. Dengan adanya accountability tersebut diharapkan bisa meminimalisir  potensi  penyalahgunaan  dana desa. Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H4: Accountability berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa.

## Pengaruh  Transparency  Terhadap  Potensi Penyalahgunaan Dana Desa
Untuk  mencegah  semakin  maraknya penyalahgunaan  dana  desa,  hal  paling  utama yang  perlu  dilakukan  adalah  menjamin  adanya transparency dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk mewujudkan pemerintah  desa  yang  terbuka  dan  masyarakat desa  yang  aktif,  komitmen,  kesadaran,  dan pengetahuan  masing-masing  pihak  tersebut perlu  dibangun.  Berdasarkan  paparan  yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H5: Transparency berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa.
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  dibuat  model penelitian sebagai berikut:
H1 (-) H2 (-) H3 (-) H4 (-) H5 (-)

## 3. METODE

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  yaitu penelitian  dengan  memperoleh  data  yang berbentuk  angka  atau  data  kualitatif  yang diangkakan (Sugiyono, 2012)

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi adalah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik kesimpulannya  (Sugiyono,  2012).  Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  perangkat  dan  staff balai  desa  di  Kabupaten  Purworejo  yaitu berjumlah 5.132 orang.
Sampel  adalah  sebagian  atau  wakil populasi  yang  diteliti.  Teknik  pengambilan sampel  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan metode random  sampling. Menurut  Sugiyono (2001)  teknik  sampel random  sampling adalah teknik  pengambilan  sampel  dari  anggota populasi  yang  dilakukan  secara  acak  tanpa memperhatikan  strata  yang  ada  dalam  populasi itu. Untuk menentukan jumlah sampel digunakan Rumus  Slovin, Dengan  N  (populasi) sebesar  5.132  maka  jumlah  n  (sampel)  yang digunakan adalah sebesar 98 responden.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer.  Data  primer adalah  data  yang  diperoleh  langsung  oleh peneliti  saat  di  lapangan  (Sugiyono,  2012). Pengumpulan  data  primer  dalam  penelitian  ini melalui  cara  menyebarkan  kuesioner  dan melakukan  wawancara  secara  langsung  dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian  yang  dilakukan,  dalam  hal  ini perangkat  desa  dan  staff  yang  aktif  bekerja  di Balai  Desa  yang  mewakili  masing-masing  desa di Kabupaten Purworejo.
Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan  tertulis  yang  telah  dirumuskan sebelumnya  yang akan dijawab oleh responden. Setiap  indikator  pernyataan  dari  kuesioner menggunakan  skala likert .  Skala  ini  banyak digunakan  untuk  memberikan  peluang  kepada responden  untuk  mengekspresikan  perasaan
dalam  bentuk  persetujuan  terhadap  suatu pernyataan (Bilson, 2005).
DEFINISI OPERASIONAL DAN

## PENGUKURAN VARIABEL

## Potensi Penyalahgunaan Dana Desa (Y)
Penelitian  Yulianah  (2015)  menyatakan bahwa  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  merupakan dana  dari  pemerintah  daerah  yang  langsung masuk  pada  rekening  desa,  dimana  dalam penggunannya  merupakan  kewenangan  penuh dari  Kepala  Desa.  Dengan  demikian,  akan sangat  rentan  terhadap  penyalahgunaan  karena dalam  perencanaan  kegiatanpun  merupakan kewenangan Kepala Desa, sementara masyarakat  yang  dalam  memberikan  masukan Kepala Desa berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Adapun indikator potensi penyalahgunaan  dana  desa  yaitu:  regulasi  dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan, pertanggungjawaban,  keterbukaan,  dan  sumber daya  manusia.  Variabel  ini  diukur  dengan kuesioner yang terdiri dari 6 pernyataan dengan 5 skala likert.
Sistem Akuntansi (X1) Menurut Sudana (2007) sistem informasi  akuntansi  merupakan  suatu  sistem aplikasi terkomputerisasi yang mampu melakukan pengolahan data transaksi keuangan perusahaan secara terintegrasi. Adapun indikator  sistem  akuntansi  yaitu:  tingkat akurasi,  ketepatan,  kecepatan,  dan  kemudahan. Variabel  ini  diukur  dengan  kuesioner  yang terdiri dari 4 pernyataan dengan 5 skala likert.

## Kompetensi  Akuntansi (X2)
Kompetensi  akuntansi  merupakan  ciri seseorang  yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya (Hervesi, 2005). Adapun indikator kompetensi akuntansi yaitu: keterampilan, pengetahuan, kemampuan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Variabel ini diukur  dengan  kuesioner  yang  terdiri  dari  7 pernyataan dengan 5 skala likert.
Supervision (X3)
Supervision didefinisikan sebagai proses pengamatan  dari  seluruh  kegiatan  organisasi guna  lebih  menjamin  bahwa  pekerjaan  yang sedang  dilakukan  sesuai  dengan  rencana  yang telah  ditentukan  sebelumnya  (Hasibuan,  2002). Adapun indikator supervison yaitu: pengamatan, permintaan keterangan, dan
perwakilan wilayah. Variabel ini diukur dengan kuesioner yang terdiri dari 3 pernyataan dengan 5 skala likert.
Accountability (X4)
Accountability dalam pemerintahan desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Damayanti  (2018)  melibatkan  kemampuan pemerintah desa untuk
mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan  dalam  kaitannya  dengan  masalah pembangunan  dan  pemerintahan  desa.  Adapun indikator accountability yaitu:  kemampuan pemerintah,  pemberian  informasi,  dan  laporan keuangan. Variabel ini diukur dengan kuesioner yang  terdiri  dari  3  pernyataan  dengan  5  skala likert.
Transparency (X5)
Menurut Agus Dwiyanto (2006)
transparency adalah sebagai penyedia informasi tentang  pemerintahan  publik  dan  dijaminnya kemudahan  di  dalam  memperoleh  informasi yang  akurat  dan  memadai.  Adapun  indikator transparency yaitu:  keterbukaan  pemerintah desa,  informasi  tentang  kebijakan,  proses pembuatan,  pelaksanaan,  dan  hasil  yang dicapai.  Variabel  ini  diukur  dengan  kuesioner yang  terdiri  dari  5  pernyataan  dengan  5  skala likert.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Tabel Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Model Unstandardize d Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std.
Error Beta 1 (Constant) 35.370  1.510 23.423  .000 Sistem_Akuntansi -.219  .101 -.177 -2.175  .032 Kompetensi_Akuntansi -.284  .070 -.266 -4.076  .000 Supervision -.633  .172 -.340 -3.679  .000 Accountability .308  .161 .181 1.920  .058 Transparency -.436  .112 -.380 -3.879  .000
Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh persamaan  regresi  linear  berganda  sebagai berikut:
Y  =  35,370 – 0,219 SA – 0,284 KA – 0,633 SP + 0,308 AC – 0,436 TP + 1,102
Berdasarkan hasil persamaan regresi berganda menunjukkan bahwa:
1. Nilai konstanta sebesar 35,370 menunjukkan bahwa jika variabel
independen yaitu sistem akuntansi, kompetensi akuntansi, supervision , accountability ,  dan transparency bernilai konstan,  maka  perangkat  desa  yang menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini  rata- rata memiliki
potensi dalam
penyalahgunaan dana desa sebesar
35,370%. 2. Berdasarkan  tabel  4.13  untuk  pengaruh sistem akuntansi terhadap potensi penyalahgunaan dana desa memiliki koefisien –0,219 dan signifikan pada 0,032. Karena  memiliki  tingkat  signifikan  kurang dari  0.05,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  H1  yang  menyatakan  bahwa  sistem akuntansi  berpengaruh  negatif  terhadap potensi penyalahgunaan dana desa diterima.  Artinya  semakin  baik  sistem akuntansi  yang  diterapkan  maka  semakin rendah  potensi  penyalahgunaan  dana  desa, sehingga  setiap  penambahan  poin  pada kualitas  sistem  akuntansi  komputerisasi akan menurunkan tingkat potensi penyalahgunaan dana desa sebesar 21,9%.
3. Berdasarkan  tabel  4.13  untuk  pengaruh kompetensi  akuntansi  terhadap  potensi penyalahgunaan dana desa memiliki koefisien –0,284 dan signifikan pada 0,000. Karena  memiliki  tingkat  signifikan  kurang dari  0.05,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  H2  yang  menyatakan  bahwa kompetensi  akuntansi  berpengaruh  negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa diterima. Artinya semakin kompeten perangkat desa yang bekerja maka semakin rendah  potensi  penyalahgunaan  dana  desa, sehingga  setiap  penambahan  poin  pada kompetensi  akuntansi  akan  menurunkan tingkat  potensi  penyalahgunaan  dana  desa sebesar 28,4%.
4. Berdasarkan  tabel  4.13  untuk  pengaruh supervision
terhadap potensi
penyalahgunaan dana desa memiliki koefisien –0,633 dan signifikan pada 0,000. Karena  memiliki  tingkat  signifikan  kurang dari  0.05,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  H3  yang  menyatakan  bahwa supervision berpengaruh  negatif  terhadap potensi penyalahgunaan dana desa diterima. Artinya semakin baik supervision yang  dilaksanakan  maka  semakin  rendah potensi penyalahgunaan dana desa,
sehingga  setiap  penambahan  poin  dalam pelaksanaan supervision akan  menurunkan tingkat  potensi  penyalahgunaan  dana  desa sebesar 63,3%.
5. Berdasarkan  tabel  4.13  untuk  pengaruh
accountability terhadap potensi penyalahgunaan dana desa memiliki koefisien  0,308  dan  signifikan  pada  0,058. Karena  memiliki  tingkat  signifikan  lebih dari  0.05,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  H4  yang  menyatakan  bahwa accountability berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa ditolak. Artinya accountability yang dilakukan  atau  tidak  dilakukan  tidak mempengaruhi  naik  turunnya  potensi penyalahgunaan  dana  desa  karena  hanya bertujuan untuk melaporkan hasil pelaksanaan  anggaran  serta  perangkat  juga tidak  mempedulikan  sesuai  dan  tidak sesuainya laporan pertanggungjawaban dengan praktek lapangannya.
6. Berdasarkan  tabel  4.13  untuk  pengaruh
transparency terhadap potensi
penyalahgunaan dana desa memiliki koefisien –0,436 dan signifikan pada 0,000. Karena  memiliki  tingkat  signifikan  kurang dari  0.05,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  H5  yang  menyatakan  bahwa transparency berpengaruh  negatif  terhadap potensi penyalahgunaan dana desa diterima.  Artinya  semakin  bebas  dan luasnya  penerapan transparency maka semakin  rendah  potensi  penyalahgunaan dana  desa,  sehingga  setiap  penambahan poin  pada transparency akan  menurunkan tingkat  potensi  penyalahgunaan  dana  desa sebesar 43,6%.
Tabel  Hasil  Uji  Koefisien  Determinasi (Adjusted R Square)
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .867 a .752 .739 1.102
Berdasarkan  perhitungan  menunjukkan nilai adjusted  R  square sebesar  0,739  atau 73,9%,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel potensi  penyalahgunaan  dana  desa  dapat dijelaskan  oleh  variabel  sistem  akuntansi, kompetensi akuntansi, supervision ,
accountability , transparency sebesar  73,9%, sedangkan  sisanya  sebesar  26,1%  disebabkan oleh  faktor-faktor  lain  yang  tidak  diteliti  dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN
Pengaruh Sistem Akuntansi Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Berdasarkan hasil penelitian yang menguji  potensi  penyalahgunaan  dana  desa  di Kabupaten  Purworejo  menunjukkan  bahwa bahwa  sistem  akuntansi    berpengaruh  negatif terhadap  potensi  penyalahgunaan  dana  desa atau  H1  diterima.  Artinya  bahwa  sistem akuntansi  di  desa  Kabupaten  Purworejo  sudah baik  dikarenakan  pemrosesan  akuntansi  yang dilakukan  sudah  secara  komputerisasi,  seperti pengelolaan  dana  desa  dimulai  dari  pembuatan jurnal,  mencatat  pemasukan  dan  pengeluaran, serta  membuat  laporan  keuangan  sudah menggunakan  aplikasi  SISKEUDES  (Sistem Keuangan Desa). Semakin baik sistem akuntansi  yang  diterapkan  maka  semakin rendah potensi penyalahgunaan dana desa.
Pengaruh  Kompetensi  Akuntansi  Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa
Berdasarkan hasil penelitian yang menguji  potensi  penyalahgunaan  dana  desa  di Kabupaten  Purworejo  menunjukkan  bahwa bahwa  kompetensi  akuntansi    berpengaruh negatif  terhadap  potensi  penyalahgunaan  dana desa  atau  H2  diterima.  Artinya  bahwa  aparatur desa  kabupaten  Purworejo  sudah  kompeten dalam  bidang  akuntansi,  seperti  memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan dana desa yang telah menggunakan sistem komputerisasi dan aplikasi SISKEUDES,  perangkat  mampu  bekerjasama dengan rekan kerja, dan tolong menolong dalam bekerja,  serta  bisa  menyelesaikan  pekerjaan dengan  tepat  waktu.  Semakin  kompeten perangkat  desa  yang  bekerja  maka  semakin rendah potensi penyalahgunaan dana desa.
Pengaruh  Supervision  Terhadap  Potensi Penyalahgunaan Dana Desa
Berdasarkan hasil penelitian yang menguji  potensi  penyalahgunaan  dana  desa  di Kabupaten  Purworejo  menunjukkan  bahwa bahwa supervision berpengaruh negatif terhadap  potensi  penyalahgunaan  dana  desa atau  H3  diterima.  Artinya  bahwa  pengelolaan dana  desa  di  Kabupaten  Purworejo  telah
melakukan  pengawasan  dengan  baik  seperti adanya  pengendalian  dan  pengawasan  dana oleh  pemerintah  desa  dan  masyarakat  secara optimal  serta  dari  inspektorat  kurang  lebih setiap  2  tahun  sekali  dan  adanya  permintaan keterangan oleh pengawas tentang penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  aliran penggunaan dana desa. Semakin ketat pengawasan  yang  dilakukan  maka  semakin rendah potensi penyalahgunaan dana desa. Pengaruh  Accountability  Terhadap  Potensi Penyalahgunaan Dana Desa
Berdasarkan hasil penelitian yang menguji  potensi  penyalahgunaan  dana  desa  di Kabupaten  Purworejo  menunjukkan  bahwa bahwa accountability tidak berpengaruh terhadap  potensi  penyalahgunaan  dana  desa atau H4 ditolak. Artinya accountability dilakukan  atau  tidak  tetapi  faktor  lain  seperti sistem akuntansi, kompetensi akuntansi, supervision ,  dan transparency tidak  dilakukan maka akan terjadi potensi penyalahgunaan dana desa  dan  jika accountability dilakukan  atau tidak  sedang  faktor  lain  diterapkan  maka  akan mengurangi  potensi  penyalahgunaan  dana  desa karena hanya bertujuan untuk melaporkan hasil pelaksanaan  anggaran  serta  perangkat  juga tidak mempedulikan sesuai dan tidak sesuainya laporan  pertanggungjawaban  dengan  praktek lapangannya,  selain  itu  rata-rata  pendidikan terakhir  perangkat  desa  adalah  SMA  sehingga pengetahuan  dalam  pembuatan  dan  bagaimana isi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan belum dikuasai dengan sedalam-dalamnya.
Pengaruh  Transparency  Terhadap  Potensi Penyalahgunaan Dana Desa
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  menguji potensi penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa bahwa transparency berpengaruh  negatif  terhadap potensi  penyalahgunaan  dana  desa  atau  H5 diterima.  Artinya  bahwa  pemerintah  desa Kabupaten  Purworejo  mengelola  keuangan secara terbuka atau transparency seperti laporan akuntabilitas  kinerja  instansi  dipublikasikan secara bebas dan dapat diakses oleh masyarakat luas yaitu dengan memasang papan atau banner perhitungan  anggaran  dana  desa  di  depan  balai desa,  informasi  yang  tersedia  dapat  dimengerti oleh  semua  kalangan,  dan  dilaksanakannya pertanggungjawaban  instansi  secara  periodik.
Semakin bebas dan luasnya penerapan transparency maka  semakin  rendah  potensi penyalahgunaan dana desa.

## 5. PENUTUP Kesimpulan
Hasil  pengujian  statistik  dalam  penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Sistem  akuntansi  berpengaruh  negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa (H 1 diterima).  Artinya  Sistem  akuntansi yang  baik  ditandai  dengan  pemrosesan akuntansi  dilakukan  secara  komputerisasi dan menggunakan sistem akuntansi, informasi  yang  dihasilkan  sangat  akurat, tepat sasaran, tepat guna, dan memudahkan pengguna sistem akuntansi dalam penyelesaian  pekerjaan  yang  dimaksud sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa.
2. Kompetensi  akuntansi  berpengaruh  negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa (H 2 diterima).  Artinya  aparatur  yang memiliki  kompetensi  akuntansi  yaitu  yang memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugas  dalam  bidang  akuntansi,  mempunyai pengetahuan  dalam  bidang  akuntansi, mampu bekerjasama dengan baik, menyelesaikan  pekerjaan  tepat  waktu, selalu  berusahan  menyelesaikan  pekerjaan tanpa  kesalahan,  dan  menerima  gaji  sesuai hasil  kerjanya  maka  kualitas  laporan keuangan  yang  dihasilkan  juga  baik sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa.
3. Supervision berpengaruh  negatif  terhadap potensi  penyalahgunaan  dana  desa  (H 3 diterima). Artinya supervision yang optimal yaitu pengamatan yang menjamin pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, adanya permintaan  keterangan  oleh  pengawas tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan  aliran  penggunaan  dana  desa,  dan adanya perwakilan pengawas dari pemerintah,  pendamping  desa,  masyarakat sekitar  sehingga  potensi  penyalahgunaan dana desa akan terminimalisir.
4. Accountability tidak  berpengaruh  terhadap potensi  penyalahgunaan  dana  desa  (H 4 ditolak). Artinya accountability yang dilakukan  atau  tidak  dilakukan  tidak
mempengaruhi naik turunnya potensi penyalahgunaan dana desa. Hal ini disebabkan  karena accountability yang dijalankan  belum  sesuai  dengan  kriteria yang  seharusnya  dipenuhi,  dimungkinkan karena rata-rata pendidikan terakhir perangkat  desa  adalah  SMA  sehingga pengetahuan dalam pembuatan dan bagaimana  isi  laporan  keuangan  yang dipertanggungjawabkan  belum  dikuasai dengan sedalam-dalamnya.
5. Transparency berpengaruh negatif terhadap potensi  penyalahgunaan  dana  desa  (H 5 diterima).  Artiny a  transparency yang  baik yaitu  ketika  laporan  akuntabilitas  kinerja instansi  dipublikasikan  secara  bebas  dan dapat  diakses  oleh  masyarakat  luas, informasi  yang  tersedia  dapat  dimengerti oleh  semua  kalangan,  dan  dilaksanakannya pertanggungjawaban instansi secara
periodik  melalui  sehingga  dapat  mencegah semakin  maraknya  penyalahgunaan  dana desa.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  diambil, maka saran yang dapat diberikan adalah
1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten
Purworejo  untuk  lebih  meningkatkan kualitas  sistem  akuntansi  dan  kompetensi akuntansi serta lebih menekankan
supervision, accountability,
dan
transparency dalam  rangka  meminimalisir potensi  penyalahgunaan  dana  desa  di Kabupaten Purworejo.
2. Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  ingin mengadakan  penelitian  serupa,  agar  dapat mengembangkan hasil penelitian ini dengan  mengambil  objek  penelitian  atau variabel baru, selain yang sudah digunakan oleh peneliti sebelumnya.
3. Untuk penelitian-penelitian berikutnya
diharapkan dapat menambah variabel bebas yang belum digunakan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi potensi penyalahgunaan  dana  desa,  misalnya: regulasi, kelembagaan, dan tata laksana.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Atik,  R.,  B.  E.  Purnama,  dan  Sukadi.  2008.
Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan pada Desa Ngadirajen. Jurnal Speed.
Agus,  Dwiyanto.  2006. Mewujudkan  Good Governance  Melayani  Publik. Yogyakarta:
Universitas Gajah Mada. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  Republik  Indonesia.  2015.
Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa . Palembang: BPKP.
Basri,  C.  2014. Desa  Belum  Siap  Kelola
Dana Desa Yang Besar . Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Bilson,  Simamora.  2005. Analisis  Multivariat Pemasaran .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Brodjonegoro,  B. P.  S. 2014. Desa Belum Siap Kelola  Dana  Desa  yang  Besar .  Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Damayanti,  Wienda.  2018. Transparansi  dan Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  dalam Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa .  Jurnal Akuntansi.  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Ellectrananda  Anugerah  Ash  Shidiqq  dan Hindrawan  Wibisono.  2018. Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  Sebagai  Upaya Pencegahan  Korupsi  Pengelolaan  Dana Desa. Jurnal  Seminar  Nasional  Hukum Universitas Negeri Semarang.
Fitri,  Sukmawati  dan  Alfi  Nurfitriani.  2019.
Pengaruh  Transparansi  dan  Akuntabilitas terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Jurnal  Ilmiah  Bisnis,  Pasar  Modal,  dan UMKM.
Gibson.  2004. Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Jakarta: Jaya Abadi. Gustiawan. 2013. Pengelolaan Data
Kependudukan:  Menghasilkan  Laporan Data Penduduk, Masuk, Meninggal, Lahir,
Pindah, dan Laporan Umur .
Hanifah, Lia. Wawo, Andi Basru. Husin. 2016.
Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan.  Universitas  Halu  Oleo Kendari.
Hasibuan,  Malayu.  2002. Manajemen  Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara. Helmy,  Ella.  2012. Rancang  Bangun  Sistem Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah . Jurnal Universitas Diponegoro.
Hoesada,  J.  2014. Komite  Standar  Akuntansi Pemerintah (KSAP) . Jakarta. http://repository.unika.ac.id/17354/8/13.60.022 5%20DEVI%20SIWI%20ISWANTI%20%
284.83%29.LAMP.pdf
http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AK UNTABILITAS-DANA-DESA http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800 https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d- 3668489/11-kasus-penyalahgunaan-dana- desa-di-jateng-diproses-hukum https://teorionline.wordpress.com/2010/01/24/p opulasi-dan-sampel/
Huda,  Ni’matul.  2007. Pengawasan  Pusat Terhadap  Daerah  dalam  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. FH UII Press.
Husnurrosyidah & Suendro, G. 2018. Pengaruh
Sistem Akuntansi dan Kompetensi Akuntansi Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa . Jurnal
Aktsar.  Universitas  Semarang  dan  IAIN Kudus. Imam Ghozali. 2006. Aplikasi Analisis Multivariat  dengan  Program  SPSS. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
Imam Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariat  dengan  Program  SPSS. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
Imam Ghozali. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete  dengan  Program  IBM  SPSS 23. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. Ismail,  Muhammad.  Widagdo,  Ari  Kuncara. Widodo,  Agus.  2016. Sistem  Akuntansi Pengelola  Dana  Desa .  Jurnal  Universitas Sebelas Maret.
Julita,  Eva  dan  Syukriy  Abdullah.  2020. Transparansi  dalam  Pengelolaan  Dana Desa. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi.
Madril, O. 2018. Obral Remisi untuk Koruptor. http://digilib.um.ac.id.
Maratul Makhmudah. 2016. Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa , Fakultas Hukum
Universitas Islam Malang, Fakultas Hukum Universitas  Brawijaya  Malang”.  Yustisia 95.
Mardiasmo.  2004. Otonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Andi .
Marten,  Bunga.  Aswari,  Aan.  Djanggih, Hardianto.  2018. Konsepsi  Penyelamatan Dana Desa dari Perbuatan Korupsi. Jurnal Holrev.
Mulyadi.  2016. Sistem  Akuntansi. Jakarta:
Salemba Maret.
Papuas,  Alfrianus.  2012. Rancang  Bangun Sistem  Informasi  Pendapatan  Asli  Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten  Sangihe .  Jurnal  Universitas Diponegoro .
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. PP No. 60 Tahun 2014. Priyatun,  Iis.  2018. Pengawasan  Terhadap Pengelolaan  Dana  Desa  Oleh  Inspektorat Daerah  Kabupaten  Lampung  Selatan . Jurnal Universitas Lampung.
Ratih  dan  Asri.  2012. Pengaruh  Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan  Keuangan  Daerah  dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kinerja SKPD pada
Pemerintahan  Provinsi  Kepulauan  Riau.
Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Sagita,  Reflay  Ade  dan  Widayanti.  2017. Pengawasan  Penggunaan  Dana  Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di
Kabupaten  Wonosobo .  Jurnal  Hukum Khaira Ummah. UNISSULA Semarang.
Sakthi  HR,  Hairil.  2017 .  Pengawasan  Dana Desa  Oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa di Desa Samplungan Kecamatan Galesong Utara Kebupaten Takalar. Jurnal Universitas Hasanuddin. Sholeh,  Moh.  2017. Pengaruh  Kompetensi Akuntansi Pegawai dan Teknologi
Informasi  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan . Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Siagian,  Sondang  P.  2005. Fungsi-fungsi Manajerial . Edisi revisi. Jakarta.
Sri  Mulyani. Penjelasan  Tentang  Transfer Daerah  dan  Dana  Desa  pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Informasi APBN 2018 .
Sujarweni, V. Wiratna. 2019. Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Sudana,  A.A.K.O.  2007. Rancang  Bangun Sistem Informasi Akuntansi Pada Perusahaan  Layanan  Jasaboga  Pesawat Udara . Jurnal Teknologi Elektro.
Sugiyono.  2001. Metode  Penelitian .  Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D). Bandung: Alpabeta. Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: PT Alfabet. Sukmalalana  dkk.  2017. Akuntabilitas  & Dinamika  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas
Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.
Suliyanto.  2011. Ekonometrika  Terapan:  Teori dan  Aplikasi  dengan  SPSS .  Yogyakarta:
Andi Offset.
Susilo,  Joko  Hadi.  2019. Alokasi  Dana  Desa untuk    Mewujudkan  Good  Governance. Malang: Inteligensia Media.
Umi Narimawati. (2008). Metodologi
Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi. Bandung: Agung Media.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Waluyo.  2007. Manajemen  Publik  (Konsep Aplikasi  dan  Implementasinya  dalam Pelaksanaan  Otonomi  Daerah .  Bandung: CV Manjar Maju. Yulianah, Yuyun. 2015. Potensi Penyelewengan  Alokasi  Dana  Desa  Dikaji Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa . Jurnal Mimbar Justitia. Jurnal Universitas
Suryakancana.