## HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DALAM NEGARA PANCASILA

## Budiyono
Fakultas Hukum Universitas Lampung Email: budifathia@yahoo.co.id

## abstract
Relations among the state and religion in the state of Pancasila, wherein the first  principle  of  Pancasila  is  Belief  in  the  one  and  only  God  asserted  that Indonesia is not  a  country which is  based  on a religion  and  not  a  state that separates  religion  and  state.  But  countries  that  believe  in  the  existence  of God, wherein the state puts the religion and belief as spirit of integrity of the Unitary  Republic  of  Indonesia.  Relations  among  the  state  and  religion  are interdependent relations, where in religion gives spirituality in the nation and state, while the state guarantees religious life.
Keywords: State, Religion, Interdependent.

## abstrak
Hubungan  negara  dan  agama  dalam  negara  yang  berdasarkan  Pancasila  di mana  sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  menegaskan  bahwa  Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan suatu agama dan bukan pula negara yang memisahkan  agama  dan  negara.  Tetapi  negara  yang  berketuhanan  di  mana negara  menempatkan  agama  dan  kepercayaan  sebagai  roh  atau  spirit keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Hubungan  agama dan negara  adalah hubungan  saling  membutuhkan,  di  mana  agama  memberikan kerohanian  yang  dalam  berbangsa  dan  bernegara  sedangkan  negara menjamin kehidupan keagamaan.
Kata kunci: Negara, Agama, Saling Membutuhkan

## A. Pendahuluan
Kehidupan beragama di Indonesia secara yuridis mempunyai landasan yang  kuat  sebagai  mana  termaktub  dalam  dasar  negara  maupun  Undang- Undang Dasar  1945.  Negara  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa mengandung prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama atau  bukan  negara yang  berdasarkan  agama  tertentu  dan  bukan  pula  suatu negara sekuler yang memisahkan agama dengan urusan negara.
Indonesia  memiliki  falsafah  negara  Pancasila  yang  mengakui tentang ketuhanan.  Oleh  karena  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dan  merupakan
sumber  dari  segala  sumber  hukum,  maka  apapun  aturan  atau  hukum  yang terbentuk  harus  mengacu  pada  nilai-nilai  Pancasila.  Pengakuan  agama  atau kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa,  serta  jaminan  terhadap penduduk  yang  beragama  dan  menjalankan  ibadah  berdasarkan  atas  agama atau kepercayaan itu, merupakan ciri negara berketuhanan Yang Maha Esa, dengan  demikian  bahwa  Indonesia  bukan  negara  agama,  karena  tidak berdasarkan  agama  tertentu,  juga  bukan  negara  sekuler karena  tidak memisahkan  antara  urusan  negara  dan  agama.  Tetapi  negara  memberikan perlindungan  pada  semua  agama  dan  aliran  kepercayaan.  ini  berarti  bahwa setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  beragama  atau  berkepercayaan.  Tidak seorang  pun  boleh  dikenakan  pemaksaan  yang  akan  mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya  sendiri,  dan  negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya.
Berdasarkan  pada  Pasal  29  UUD  1945  beserta tafsirnya  tersebut, pemerintah berkewajiban  mengatur  kehidupan  beragama  di  Indonesia. Sebagai pelaksanaan Pasal 29 (2) UUD 1945 pemerintah mengeluarkan UU No.  1/PNPS/1965 tentang pencegahan  penyalahgunaan  dan/atau  penodaan agama  yang  dikukuhkan  oleh  UU  No.  5  Tahun  1969 tentang pernyataan berbagai  Penetapan  Presiden  dan  Peraturan  Presiden  sebagai  Undang- Undang. 1
Bentuk  keikutsertaan  pemerintah  dalam  persoalan  agama  adalah dengan  adanya  pengakuan  terhadap  beberapa  agama  di  Indonesia. Pengakuan ini muncul dalam bentuk keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  No. 477/74054/1978  yang  antara  lain  menyebutkan:  Agama  yang diakui  pemerintah, yaitu  Islam,  Katolik,  Kristen/Protestan,  Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu.
Pemerintah  juga  membentuk  dan  mengakui  lembaga-lembaga  seperti MUI,  WALUBI,  PGI,  KWI, dan  HINDU DHARMA.  Kelompok-kelompok inilah  yang  diberi  wewenang  mengontrol  bentuk-bentuk  kegiatan  dan  tafsir keagamaan di masyarakat. Kemurnian dan keshahihan tafsir yang benar pada gilirannya akan dijadikan dalih untuk mengontrol dan mengendalikan sejauh mana  praktek-praktek  keagamaan  yang  dijalankan  seorang  individu  atau kelompok  masyarakat  menyimpang  atau tidak  dari  garis-garis  pokok  ajaran keagamaan  atau  dikatakan  sebagai  induk  agama.  Dalam  APBN  maupun APBD tersedia anggaran untuk urusan keagaaman
1 Pasal 1 menyebutkan, “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan  atau  mengusahakan  dukungan  umum,  untuk  melakukan  penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai  kegiatan-kegiatan  keagamaan  dari  agama  itu;  penafsiran  dan  kegiatan  mana menyimpang dari pokok- pokok ajaran agama”.
Banyaknya  aturan  pemerintah  dalam  mengatur  kehidupan  beragama tersebut  menunjukkan  seberapa  jauh  keikutsertaan  pemerintah  dalam kehidupan  beragama  di  Indonesia.  Keikutsertaan pemerintah  dalam  urusan agama  mendapat  tanggapan  dari  sejumlah  tokoh  diantaranya  adalah  Hatta dan Daliar Noor. Menurut Hatta masalah agama dan negara harus dipisahkan sedangkan menurut Daliar Noor berpendapat, bahwa intervensi
negara/pemerintah  dalam  masalah  agama  sebatas  lingkup  administrasi. 2 Pendapat senada dikemukakan oleh Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi yang menyatakan intervensi negara atau pemerintah terhadap agama terbatas pada masalah  administrasi  belaka  meliputi:  fasilitas,  sarana, dan  prasarana.  Jadi bukan pada materi agamanya atau dengan kata lain negara tidak mencampuri dan  tidak  ingin  mencampuri  urusan  syari’ah  dan  ibadah  agam a-agama  di Indonesia. 3 Keikutsertaan negara dalam urusan agama seperti yang terjadi di Indonesia  sangat  berbeda  di  negara-negara  sekuler  di mana  negara  dilarang untuk mencampuri urusan agama.
Mengingat kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi, apakah keikutsertaan  negara  dalam  urusan  agama  sudah  sesuai  dengan  UUD  1945 dan  apakah  keikutsertaan  negara  dalam  urusan  agama  hanya  sekadar memberi jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan memeluk agama dan kepercayaan  serta  menjalankan  ibadah  sesuai  dengan  agama  dan kepercayaannya  masing-masing  atau  negara  juga  melakukan  pembinaan terhadap  agama  dan  kepercayaan.  Yang  menjadi  persoalan  adalah  apakah pada  posisi  inilah  harus  terdapat  pembeda  yang  dapat  dijadikan  pegangan sehingga  peran  negara  tidak  terlalu  jauh  memasuki  urusan  individu,  serta tidak pula memasuki ranah  masyarakat. Jika negara telah memasuki urusan individu,  maka  hakikat  beragama  sebagai  wujud  keyakinan  hati  nurani  dan kepercayaan  individual  akan  hilang.  Di  sisi  lain,  jika  negara  terlalu  jauh memasuki  wilayah  masyarakat,  maka  negara  dapat  tergelincir  menjadi  alat mayoritas yang menindas minoritas. Persoalan yang muncul dalam kaitannya antara aturan  pemerintah  dan  ajaran  agama  tersebut  seharusnya  segera diselesaikan agar tidak memicu munculnya permasalahan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  hukum  normatif  (legal research)  dikatakan  demikian,  karena  fokus  penelitian  ini  adalah  gagasan atau konsep, dalam konteks ini yang dimaksud adalah bagaimana hubungan negara dengan agama dalam negara Pancasila.
2 Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, Intervensi Negara Terhadap Agama, (Yogyakarta, UII Press, 2001),hlm. 5.
3 Ibid.
Pendekatan  yang  bersifat  hukum  normatif  tersebut  dilakukan  dengan menggunakan bahan  hukum.  Bahan  hukum  dalam  penelitian  ini diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu;
1. bahan  hukum  primer  (primary  law  material)  berupa  bahan  hukum  yang mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum  yang memunyai kekuatan  mengikat  bagi  pihak-pihak  yang berkepentingan seperti konvensi dan dokumen hukum yang berhubungan dengan  hubungan  negara  dengan  agama.  Bahan  hukum  primer  yang dipergunakan  tersebut  meliputi UUD  Negara  RI  Tahun  1945,  Program Legislasi Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. bahan  hukum  sekunder  (secondary  law  material)  merupakan  bahan hukum  yang  memberikan penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer. Bahan  hukum  ini  diperoleh  dari  referensi  hukum  dan nonhukum  berupa hasil-hasil  penelitian,  literatur  hukum  yang  mendukung  permasalahan; dan
3. bahan  hukum  tersier  (tertiary  law  material)  merupakan  bahan  hukum yang diperoleh  melalui  pemanfaatan  kamus,  ensiklopedia  yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## C. Pembahasan
Pendiri  negara  Indonesia  nampaknya  menentukan  pilihan  yang  khas dan  inovatif tentang bentuk  negara  dalam  hubungannya  dengan  agama. Dengan  melalui  pembahasan  yang  sangat  serius  disertai  dengan  komitmen moral  yang  sangat  tinggi  sampailah  pada  suatu  pilihan  bahwa  negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Mengingat  kekhasan  unsur-unsur  rakyat  dan  bangsa  Indonesia  yang  terdiri atas  berbagai  macam  etnis,  suku,  ras, agama,  dan  budaya nampaknya Founding  Fathers kita  sulit  untuk  menentukan  begitu  saja  bentuk  negara sebagaimana yang ada di dunia.
Pancasila  sebagai  dasar  negara  dan falsafah kenegaraan  Indonesia diterima dan ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila merupakan hasil kesepakatan  luhur  para  pendiri  bangsa  dalam  mendirikan  negara  Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman suku, ras, agama, dan budaya (Pluralitas). Pancasila  yang  secara  sadar  dan  sengaja itu  ditempatkan  dalam  pembukaan UUD  1945 sebagai  landasan  kefilasafatan  yang  mendasari  dan  menjiwai dalam  penyusunuan  ketentuan-ketentuan  dalam  Undang-Undang  Dasar  itu. Dengan  demikian,  maka  Pancasila  melandasi kebijakan-kebijakan  dalam penyelenggaraan  bernegara  dan  berbangsa yang  dituangkan  dalam  politik hukumnya, sejak  berlakunya  undang-undang dasar  tersebut,  maka
penyusunan  dan  pelaksanaan  dari  Sistem  Tata  Hukum  Indonesia  harus  di dijiwai Pancasila.
Pancasila sebagai  Pandangan  Hidup  Bangsa  berpangkal  pada  satu keyakinan  bahwa  alam  semesta  berserta isinya sebagai  suatu  keseluruhan yang  terjalin  secara  harmonis  adalah  hasil  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Manusia adalah salah satu mahluk ciptaan Tuhan dan akan kembali kepada- Nya.  Karena  itu  bertakwa  dan  mengabdi  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa adalah  suatu  kewajiban  manusia  sebagai  mahluk  ciptaan-Nya.Manusia sebagai  mahluk ciptaan Tuhan  adalah  mahluk  yang  bermasyarakat  artinya manusia memerlukan manusia lainya untuk hidup bersama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kebersamaan itu, manusia dikodratkan memiliki kepribadian  yang  berbeda  manusia  yang  satu  dengan  yang  lainnya. Keseluruhan  kepribadian  yang  berbeda-beda  itu  mewujudkan  satu  kesatuan dalam  perbedaan  dalam  Lambang  Negara  Republik  Indonesia,  kodrat  itu dirumuskan  dalam  semboyan:  “Bhinneka  Tunggal  Ika”.  Semboyan  tersebut memberikan  pedoman  bagi  manusia  dalam  bermasyarakat  artinya  untuk tetap  mempertahankan  eksistensinya  sebagai  masyarakat  manusia  maka masyarakat manusia harus mengakui dan menghormati perbedaan yang ada di masyarakat.
Penerimaan  Pancasila  sebagai  dasar  negara  Republik  Indonesia menurut  Mahfud,  M.D.  membawa  konsekuensi  diterima  dan  berlakunya kaidah-kaidah  penuntun  bagi  pembuatan  kebijakan  negara  terutama  politik hukum nasional. 4 Selanjutnya menurut Mahfud. M.D. dari Pancasila tersebut lahir  sekurang-kurangnya  empat  kaidah  penuntun  dalam  pembuatan  politik hukum atau kebijakan negara lainya, yaitu: 5 .
1. kebijakan  umum  dan  politik  hukum  harus  menjaga  intergrasi  atau keutuhan  bangsa  baik  secara  ideologi  maupun  secara  teritori.  Setiap hukum  atau  kebijakan  apa  pun  di  Indonesia  tidak  boleh  menyebabkan atau berpotensi terancamnya keutuhan kita sebagai bangsa baik ideologis maupun  wilayah  teritorisnya.  Politik  hukum  dan  kebijakan  umum haruslah  menjadi  milik  dan  diterima  secara  bersama  tanpa  dirusak  oleh nilai-nilai  sektarian.  Haruslah  ditangkal  dan  ditindak  tegas  setiap kebijakan atau upaya apa pun yang berpotensi atau bertendensi merobek keutuhan ideologi dan teritori kita;
2. kebijakan  umum  dan  politik  hukum  haruslah di  dasarkan  upaya membangun  demokrasi  (kedaulatan  rakyat)  dan  nomokrasi  (negara
4 Moh Mahfud MD.menjelaskan arti politik hukum adalah legal policy atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan pergantian hukum lama. Moh Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia), hlm. 5.
5 Moh. Mahfud. MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontriversi Isu, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 26-27.
hukum)  sekaligus.  Indonesia  adalah  negara  demokrasi  yang  berarti menyerahkan pemerintahan dan penentuan arah kebijakan negara kepada rakyat melalui konstelasi poltik yang sehat, namun Indonesia juga negara hukum  (nomokrasi)  sehingga  setiap  kebijakan  negara  yang  dibuat  atas nama  rakyat  haruslah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum  dan  filosofi hukum yang mendasarinya;
3. kebijakan  umum  dan  poltik  hukum  haruslah  didasarkan  upaya membangun  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Indonesia bukan  negara  penganut  paham  liberalisme,  tetapi  secara  ideologis menganut prismatika antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
4. kebijakan  umum  dan  poltik  hukum  haruslah  didasarkan  pada  prinsip toleransi  beragama  yang  berkeadaban.  Indonesia  bukan  negara  agama sehingga  tidak  boleh  melahirkan  kebijakan  atau politik  hukum  yang berdasar  atau  didominasi  oleh  satu  agama  tertentu  atau  nama  apa  pun; tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama, sehingga setiap  kebijakan  atau  politik  hukumnya  haruslah  dijiwai  oleh  ajaran berbagai  agama-agama  yang  bertujuan  mulia  bagi  kemanusian. Kedudukan  agama  sebagai  sumber  hukum  haruslah  diartikan  sebagai sumber hukum materiil yakni bahan untuk dijadikan hukum formal.
Perubahan  UUD  1945  sebagai  agenda  utama  era  reformasi  mulai dilakukan  oleh  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  (MPR)  pada  tahun  1999. Pada  Sidang  Tahunan  MPR  1999,  seluruh  fraksi  di  MPR  membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu: 6
1. sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
2. sepakat  untuk  mempertahankan  bentuk  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia;
3. sepakat  untuk  mempertahankan  sistem  presidensiil  (dalam  pengertian sekaligus  menyempurnakan  agar  betul-betul  memenuhi  ciri-ciri  umum sistem presidensiil);
4. sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan
5. sepakat  untuk  menempuh  cara  adendum  dalam  melakukan  amandemen terhadap UUD 1945.
Kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat yang  tidak  memasukkan  Pembukaan  UUD  1945  yang  didalamnya  ada Pancasila  sebagai  dasar  negara  dan  ideologi  negara  yang  tidak  ikut diamandemen  adalah  suatu  keputusan  yang  tepat,  baik  secara  filosofis maupun secara politis, dalam hidup bernegara bagi bangsa Indonesia.
6 Lima  kesepakatan  tersebut  dilampirkan  dalam  Ketetapan  MPR  No.  IX/MPR/1999 tentang Penugasan  Badan  Pekerja  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Secara filosofis,  Pembukaan UUD  1945  yang  didalamnya  terdapat dasar  negara  Pancasila,  merupakan  hasil  kesepakatan  para  pendiri  bangsa untuk  hidup  bersama  dalam  ikatan  satu  bangsa  yang  majemuk.  Di  dalam Pembukaan  UUD  1945  selain  Pancasila  juga  memuat  pernyataan kemerdekaan Indonesia serta indentitas diri bangsa dan landasan melangkah dalam  mencapai  cita-cita  bangsa  dan  tujuan  negara.  Dari  sudut  hukum, Pembukaan  UUD  1945  yang  memuat  Pancasila  sebagai  dasar  falsafah negara  yang  melahirkan  cita  hukum  (rechtside)  dan  dasar  sistem  tersendiri sesuai  dengan  jiwa  bangsa  Indonesia.  Pancasila  sebagai  dasar  negara menjadi  sumber  segala  sumber  hukum  yang  memberikan  pedoman  hukum serta  mengatasi  semua  peraturan  perundang-undangan  termasuk  undang- undang  dasar.  Pembukaan  UUD  1945  dan  Pancasila  yang  dikandungnya menjadi staatsfundamentalnorms atau  kaidah-kaidaah  pokok  negara  yang fundamental  dan  tidak dapat  diubah  dengan  jalan  hukum,  kecuali perubahaan  mau  dilakukan  terhadap  jati  diri  bangsa  Indonesia  yang dilahirkan pada tahun 1945.
Secara  politik,  kesepakatan  MPR  tidak  merubah  Pembukaan  UUD 1945, sangatlah tepat karena salah satu agenda reformasi adalah amademen UUD  1945  yang  berkaitan  pembenahan  struktur  ketatanegaraan  guna membatasi  kekuasaan  agar  tidak  sewenang-wenang.  Untuk  membenahi sistem  dan  struktur  ketatanegaraan  itu,  yang  perlu  diamandemen  adalah pasal-pasal atau batang tubuh UUD 1945 tanpa mempersoalkan Pembukaan UUD 1945. Kesepakatan MPR yang tidak merubah Pembukaan UUD 1945, menunjukkan bahwa Pembukaan UUD yang di dalamnya terdapat Pancasila merupakan  hal  yang  bersifat final bagi  bangsa  Indonesia  sebagai  suatu negara yang majemuk.
Berdasarkan  pernyataan  para  tokoh  agama  dan  negara  Indonesia, maka sebenarnya Ketuhanan Yang Maha Esa, sama sekali bukan merupakan suatu prinsip yang memasuki ruang akidah umat beragama melainkan suatu prinsip hidup bersama dalam suatu negara, dari berbagai lapisan masyarakat yang  memiliki  keyakinan  agama  yang  berbeda-beda.  Hal  ini  dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan manusia yang bermartabat dan berkeadaban.
Oleh  karena  itu, dalam  negara  yang  berdasar  atas  Ketuhanan  Yang Maha Esa, kehidupan agama tidak dipisahkan sama sekali melainkan justru agama  mendapatkan  legitimasi  filosofis,  yuridis, dan  politis  dalam  negara, hal  ini  sebagaimana  terkandung  dalam  Pembukaan  UUD  1945.  Secara filosofis  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  terkandung  dalam  sila  pertama Pancasila  yang  berkedudukan  sebagai  dasar  filsafat  negara  Indonesia, sehingga  sila  pertama  tersebut  sebagai  dasar  filosofis  bagi  kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dalam hal hubungan negara dengan agama.
Secara filosofis relasi ideal antara negara dengan agama, prinsip dasar negara  berdasar  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  yang  berarti  setiap  warga
negara  bebas  berkeyakinan  atau  memeluk  agama  sesuai dengan  keyakinan dan  kepercayaannya.  Kebebasan  dalam  pengertian  ini  berarti  bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada domain privat atau pada tingkat  individu.  Dapat  juga  dikatakan  bahwa  agama  perupakan  persoalan individu  dan  bukan  persoalan negara.  Negara  dalam  hubungan  ini  cukup menjamin  secara  yuridis  dan  memfasilitasi  agar  warga  negara  dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa aman, tenteram, dan damai. Akan tetapi, bagaimanapun juga manusia membentuk negara tetap harus ada regulasi  negara  khususnya  dalam  kehidupan  beragama.  Regulasi  tersebut diperlukan  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  kepada  warga  negara. Regulasi  tersebut  berkaitan  dengan  upaya-upaya  melindungi  keselamatan masyarakat  (public  savety),  ketertiban  masyarakat  (public  order),  etik  dan moral  masyarakat  (moral  public),  kesehatan  masyarakat  (public  healt), dan melindungi  hak  dan  kebebasan  mendasar  orang  lain  (the  fundamental  right and  freedom  orders). Regulasi  yang  dilakukan  oleh  negara  terhadap kebebasan  warga  negara dalam  memeluk  agama,  nampaknya  masih memerlukan pengembangan lebih lanjut.
Secara  yuridis  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  tercantum  dalam  sila pertama dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam ilmu hukum kedudukan  Pembukaan  UUD  1945  yang  di  dalamnya  terkandung  nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan suatu staatsfundamentalnorm dalam negara  Indonesia.  Dalam  pengertian  ini  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa merupakan prinsip konstitutif maupun regulatif bagi tertib hukum Indonesia, sehingga  merupakan  suatu  pangkal  tolak  derivasi  bagi  tertib  hukum Indonesia serta hukum positif yang berada di bawahnya.
Dalam  suatu  pelaksanaan  kenegaraan  yang  harus  dipenuhi  demi tercapainya  hak  dan  kewajiban  warga  negara,  maupun  negara  adalah perangkat hukum sebagai hasil derivasi dari dasar filsafat negara Pancasila. Dalam  hubungan  ini  agar  hukum  dapat  berfungsi  dengan  baik  sebagai pengayom  dan  pelindung  masyarakat,  maka  hukum  seharusnya  senantiasa mampu  menyesuaikan  dengan  perkembangan  dan  dinamika  aspirasi masyarakat.  Oleh  karena  itu, hukum  harus  senantiasa  diperbaharui,  agar hukum  bersifat  aktual  dinamis  sesuai  dengan  keadaan  serta  kebutuhan masyarakat.  Dalam  hubungan  ini  Pancasila  merupakan  suatu  sumber  nilai bagi  pembaharuan  hukum  yaitu  sebagai  suatu  “cita - cita  hukum”,  yang berkedudukan sebagai Staatsfundamentalnorm dalam  negara  Indonesia. Sebagai suatu cita-cita hukum, Pancasila dapat memenuhi fungsi konstitutif maupun  fungsi regulatif.  Dengan  fungsi konstitutif Pancasila  menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri. Demikian  juga  dengan  fungsi regulatif-nya  Pancasila  menentukan  apakah suatu  hukum  positif  itu  sebagai  produk  yang  adil  atau  tidak  adil.  Sebagai Staatsfundamentalnorm Pancasila merupakan pangkal tolak derivasi (sumber
penjabaran)  dari  tertib  hukum  Indonesia  termasuk  Undang-Undang  Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. 7
Pancasila yang didalamnya terkandung nilai-nilai religius, nilai hukum moral, nilai hukum kodrat, dan nilai hukum Tuhan merupakan suatu sumber hukum  material  bagi  hukum  positif  Indonesia.  Dengan  demikian  Pancasila menentukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tersusun  secara  hierarkis.  Dalam  susunan  yang  hierarkis  ini  Pancasila menjamin  keserasian  atau  tiadanya  kontradiksi  di  antara  berbagai  peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun  horizontal. Hal ini mengandung  suatu  konsekuensi  jikalau  terjadi ketidakserasian  atau pertentangan  norma  hukum  yang  satu  dengan  lainnya  yang  secara  hierarkis lebih  tinggi,  apalagi  dengan  Pancasila  sebagai  sumbernya,  maka  hal  ini berarti  jika  terjadi ketidaksesuaian, maka  hal  ini  berarti  terjadi  suatu inkonstitusionalitas  (unconstitutionality)  dan  ketidaklegalan  (illegality),  dan oleh  karenanya, maka  norma  hukum  yang  lebih  rendah  itu  batal  demi hukum. 8
Bangsa  Indonesia  sebagai  salah  satu  bangsa  di  dunia  nampaknya ditakdirkan  memiliki  karakteristik,  baik  dalam  konteks  geopolitiknya maupun  struktur  sosial  budayanya,  yang  berbeda  dengan  bangsa  lain  di dunia  ini.  Oleh  karena  itu, para founding  fathers Republik  ini  memilih  dan merumuskan suatu dasar filosofi, suatu kalimatun sawa yang secara objektif sesuai  dengan  realitas  bangsa  ini,  yaitu  suatu  dasar  filsafat  bangsa  dan negara  Indonesia  yang  sila  pertamanya  berbunyi  ”Ketuhanan  Yang  Maha Esa”, di tengah -tengah negara ateis, sekuler serta negara teokrasi. Perumusan dasar  filosofi  negara  ini  dalam  suatu proses  yang  cukup  panjang  dalam sejarah. Negara Indonesia dengan dasar filosofi ’Ketuhanan Yang Maha Esa’ memiliki  ciri  khas  jika  dibandingkan  dengan  tipe  negara  ateis  dan  negara sekuler. Oleh karena itu, dalam negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, kehidupan agama tidak dipisahkan sama sekali melainkan justru agama  mendapatkan  legitimasi  filosofis,  yuridis, dan  politis  dalam  negara, hal  ini  sebagaimana  terkandung  dalam  Pembukaan  UUD  1945.  Secara filosofis Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung dalam sila pertama.

## 1. Hubungan Negara dan Agama
Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah menemukan suatu formulasi yang khas tentang hubungan negara dan agama, di tengah-tengah tipe negara yang  ada  di  dunia,  yaitu  negara  sekuler,  negara  ateis, dan  negara  teokrasi. Para  pendiri  negara  bangsa  ini  menyadari  bahwa  ‘kausa  materialis’  negara
7 Mahfud,  M.D. Pancasila  sebagai  Paradigma  Pembaharuan  Hukum,  Jurnal  Filsafat Pancasila, (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, 1999), hlm. 59.
8 Ibid, hlm. 59.
Indonesia  adalah pada  bangsa  Indonesia  sendiri. Bangsa  Indonesia  sejak zaman  dahulu  adalah  bangsa  yang  religius,  yang  mengakui  adanya  ‘Dzat Yang  Maha  Kuasa’,  yai tu  Tuhan,  dan  hal  ini  merupakan  suatu  dasar ontologis  bahwa  manusia  sebagai  warga  negara  adalah  sebagai  makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
Hubungan agama dan negara telah diperdebatkan sejak lama. Bahkan, masalah  ini  dianggap  pemicu  pertama  kalinya  konflik  intelektual  dalam kaitannya  beragama  dan  bernegara.  Dalam  perkembangan  peradaban manusia, agama senantiasa memilki hubungan negara. Hubungan agama dan negara  mengalami  pasang  surut.  Ada  suatu  masa  di  mana  agama  dekat dengan  negara  atau  bahkan  menjadi  negara  agama  atau  sebaliknya  pada masa-masa  agama  mengalami  ketegangan  dengan  negara, dalam perjalanannya hubungan antara agama dengan negara, tentu tidak dapat lepas dari pengaruh sosial budaya atau politik yang melatarbelakanginya.
Puncak  hubungan negara dengan  agama  terjadi  konsepsi  Kedaulatan Tuhan (theocracy)  dalam  pelaksanaanya  diwujudkan  dalam  diri  raja. Kedaulatan  Tuhan  dan  Kedaulatan  Raja  berhimpit  satu  sama  lain  sehingga raja  adalah  absolut  yang  mengungkung  peradaban  manusia pada  abad pertengahan.  Kondisi tersebut  melahirkan  gerakan  sekulerisme  yang berusaha  memisahkan institusi negara dari  institusi  agama,  antara negara dengan gereja. 9
Sejarah  hubungan  agama  dan  negara  di  Indonesia  selalu  mengalami perdebatan  yang  tidak  pernah  usai  semenjak  negara  ini  didirikan. Pembahasan mengenai hubungan negara dan agama sesungguhnya tidak saja berasal  ketika  rapat  Badan Penyelidik  Usaha Persiapan  Kemerdekaan (BPUPK)  negara  Indonesia.  Tetapi  sudah  berlangsung  jauh  hari  di  antara para  pendiri  bangsa.  Perbedaan  pandangan mengenai  hubungan  negara dengan agama sudah dimulai sejak sebelum  kemerdekaan yakni perdebatan ideologis  antara  PNI  dengan  tokohnya  Soekarno yang  mewakili  kelompok nasionalis  sekuler  dengan  kalangan  Islam  dengan  Tokohnya  HOS Cokroaminoto,  Agus  Salim,  Ahmad Hasan,  dan  M.  Natsir yang  mewakili kelompok nasionalis Islam.
Soekarno  berbeda  pandangan  dengan  M.Natsir  mengenai  masalah hubungan  agama  dengan  negara,  Soekarno  mendukung  gagasan  pemisahan agama  dengan  negara.  Menurut  Soekarno,  agama  merupakan  urusaan spritual  dan  pribadi,  sedangkan  negara  merupakan  persoalan  dunia  dan kemasyarakatan.  Oleh  karena  itu,  Soekarno  berpendapat  ajaran  agama hendaknya  menjadi tanggung jawab pribadi  dan  bukan  negara  atau pemerintah.  negara  dalam  hal  ini  tidak  punya  wewenang  mengatur  apalagi
9 Jimly  Asshiddiqie, Menuju  Negara  Hukum  yang  demokratis,  (Jakarta:  Sekretariat  Jendral dan Kepaniteraan, 2008), hlm. 703.
memaksakan  agama  kepada warga  negaranya.  Sementara  Natsir berpandangan  sebaliknya  yaitu  tidak  ada  pemisahan  antara  negara  dengan agama.  Menurut  Natsir  agama  (Islam)  bukan  semata-mata  mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur manusia dengan manusia.  Natsir  beranggapan  bahwa  negara  adalah  lembaga,  sebuah organisasi  yang  memiliki  tujuan,  lengkap  dengan  sarana  fisik  serta  norma- norma  khusus  yang  diakui  umum.  Dalam  sebuah  masyarakat  terdapat berbagai  lembaga (pendidikan,  ekonomi,  agama,  politik,  keluarga),  negara mencakup  keseluruhan  dan  semua  lembaganya  ,  negara  mempersatukan lembaga-lembaga  ini  di  dalam  sistem  hukum,  mengatur  masyarakat  yang berbeda-beda. Negara juga berhak memaksa anggotanya mematuhi peraturan dan hukumnya. 10
Dikotomi  pemikiran  mengenai  masalah  hubungan  agama  dengan negara  ternyata  mendominasi  perdebatan  pemikiran  di  BPUPKI  selama membahas  dasar  Negara  Indonesia.  Perdebatan  pemikiran  di  BPUPKI  itu sebenarnya  meneruskan  perdebatan  yang  sudah  berlangsung  sebelumnya antara dua kelompok ideologi utama itu. Ideologi kebangsaan tampak dalam pandangan-pandangan  mempertahankan  persatuan persatuan,  kebangsaan, kekeluargaan,  kerakyatan,  dan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  menurut kemanusian  yang  adil  dan  beradab.  Ideologi  Barat  modern  sekuler  tampak dalam  pandangan  mereka  yang  menginkan  dipisahkannya  urusan  agama dengan negara  sedangkan  ideologi  Islam tampak  dari  pendapat  yang menghendaki  Islam  yang  menjadi  dasar  negara.  Sehingga dalam  sidang BPUPKI dapat dikelompokkan secara ideologi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok sekuler (gabungan antara ideologi kebangsaan dan ideologi barat modern)  dan  kelompok  nasionalis  Islam  (gabungan  antara  antara  ideologi kebangsaan dan Islam). 11
Ada  beberapa pandangan  penting  yang disampaikan  tokoh  dari kalangan nasionalis  sekuler.  Mengenai  perumusan  dasar  negara.  Yang pertama pandangan Muh. Yamin. Antara lain mengemukakan bahwa negara yang  akan  dibentuk  adalah  suatu  negara  kebangsaan  Indonesia  yang sewajarnya dengan peradaban kita dan menurut susunan dunia sekeluarga di atas  dasar  kebangsaan  dan  ke-Tuhanan.  Selanjutnya  Muh  Yamin mengajukan  lima  dasar  negara,  yaitu;  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, Kebangsaan  persatuan  Indonesia,  rasa  kemanusian  yang  adil  dan  bersadab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. 12
10 Adnan  Buyung  Nasution, Aspirasi  Pemerintahan Konstitusional  di  Indonesia,  (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), hlm. 107.
11 Valina  Singka  Subekti, Menyusun  Konstitusi  Transisi,  (Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada,
2008), hlm. 116.
12 Risalah BPUPKI, hlm. 10-20.
Selanjutnya Soepomo menyampaikan persetujuannya dengan
pemikiran  Hatta  ,  bahwa  dalam  negara  persatuan  di  Indonesia  hendaknya urusan  negara  dipisahkan  dari  urusan  agama. Kemudian,Soepomo menegaskan pendirianya bahwa negara yang hendak didirikan adalah negara nasional yang bersatu, yaitu negara yang tidak akan mempersatukan dirinya dengan golongan yang terbesar, tetapi yang akan mengatasi segala golongan dan  akan  menghormati keistimewaan  dari  segala  golongan,  baik  golongan yang  besar  maupun  yang  kecil.  Dengan sendirinya  Soepomo,  dalam  negara nasional yang bersatu itu urusan agama akan terpisah dari urusan agama dan dengan  sendirinya  dalam  negara  nasional  yang  bersatu  itu  urusan  agama diserahkan  kepada  golongan-golongan  agama  yang  bersangkutan.  Soepomo mengakui  adanya  perbedaan  menyangkut  hubungan  negara  dengan  agama. Memang  di  sini terlihat  ada  dua paham,  ialah;  paham  dari  anggota-anggota ahli  agama,  yang  menganjurkan  supaya  Indonesia  didirikan  sebagai  negara Islam, dan anjuran lain, sebagaimana telah dianjurkan oleh tuan Moh. Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan: bukan negara Islam. 13
Pendiri  negara Indonesia  nampaknya  menentukan  pilihan  yang  khas dan  inovatif tentang bentuk  negara  dalam  hubungannya  dengan  agama. Dengan  melalui  pembahasan  yang  sangat  serius  disertai  dengan  komitmen moral  yang  sangat  tinggi  sampailah  pada  suatu  pilihan  bahwa  negara Ind onesia adalah negara yang berdasarkan atas ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Mengingat  kekhasan  unsur-unsur  rakyat  dan  bangsa  Indonesia  yang  terdiri atas  berbagai  macam  etnis,  suku,  ras  agama  nampaknya Founding  Fathers kita sulit untuk menentukan begitu saja bentuk negara sebagaimana yang ada di dunia.
Negara  demokrasi  model  barat  lazimnya  bersifat  sekuler,  dan  hal  ini tidak  dikehendaki  oleh  segenap  elemen  bangsa  Indonesia.  Negara  komunis lazimnya  bersifat  atheis,  yang  menolak  agama  dalam  suatu  negara, sedangkan negara  agama  akan  memiliki  konsekuensi  kelompok  agama tertentu akan  menguasai  negara  dan  di  Indonesia  dalam  hal  ini  Islam.  Oleh karena  itu, negara  berdasar  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  merupakan pilihan  kreatif  dan  merupakan  suatu  proses  eklektis  inkorporatif.  Artinya pilihan  negara  yang  berdasar  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  adalah  khas dan nampaknya yang sesuai dengan kondisi objektif bangsa Indonesia. Agus Salim  menyatakan  bahwa  dasar  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  adalah merupakan  pokok  atau  dasar  dari  seluruh  sila-sila  lainnya.  Sila  Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pedoman dasar bagi kehidupan kenegaraan yang terdiri  atas  berbagai  elemen  bangsa.  Berdasarkan  pandangan  Agus  Salim tersebut  prinsip  dasar  kehidupan  bersama  berbagai  pemeluk  agama  dalam
13 Ibid, Risalah BPUPKI, hlm. 40.
suatu  negara  Republik  Indonesia.  Dalam  kehidupan  bersama  ini  negara maupun semua paham dan aliran agama tidak dibenarkan masuk pada ruang pribadi akidah masing-masing orang. 14
Secara  filosofis  relasi  ideal  antara  negara  dengan  agama,  prinsip dasar negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti setiap warga negara  bebas  berkeyakinan  atau  memeluk  agama  sesuai  dengan  keyakinan dan  kepercayaannya.  Kebebasan  dalam  pengertian  ini  berarti  bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada domain privat atau pada tingkat  individu.  Dapat  juga  dikatakan  bahwa  agama  merupakan  persoalan individu  dan  bukan  persoalan  negara.  Negara  dalam  hubungan  ini  cukup menjamin  secara  yuridis  dan  memfasilitasi  agar  warga  negara  dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa aman, tenteram, dan damai.

## D. Penutup
Negara  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945,  di mana  sila  Ketuhanan Yang Maha Esa,  bukanlah  negara  yang  terpisah  dari agama,  tetapi  juga  tidak  menyatu  dengan  agama.  Hubungan ideal  antara negara  dengan  agama dalam  negara  yang  memiliki,  prinsip  berdasar Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,adalah  negara  secara  aktif  dan  dinamis membimbing,  menyokong,  memelihara,  dan  mengembangkan  agama  dan kepercayaan. yang  berarti  setiap  warga  negara  bebas  berkeyakinan  atau memeluk  agama dan  kepercayaan sesuai dengan  keyakinan  dan kepercayaannya. Kebebasan  dalam  pengertian  ini  berarti  bahwa  keputusan beragama  dan  beribadah  diletakkan  pada  domain  privat  atau  pada  tingkat individu. Dapat juga dikatakan bahwa agama merupakan persoalan individu dan  bukan  persoalan  negara.  Negara  dalam  hubungan  ini  cukup  menjamin secara  yuridis  dan  memfasilitasi  agar  warga  negara  dapat  menjalankan agama  dan  beribadah  dengan  rasa  aman,  tenteram, dan  damai  tanpa  ada ganguan dari setiap orang atau sekelompok masyarakat selama pelaksanaan keyakinan tersebut tidak menimbulkan ganguan  ketertiban dan ketentraman masyarakat,  hubungan  agama  dan  negara  adalah  saling  membutuhkan. Agama  membutuhkan  negara  untuk  perkembangan  agamanya  dan  negara membutuhkan agama untuk peningkatan moral bangsa.
14 Roem, Mohammad, dan Agus Salim, Ketuhanan Yang Maha Esa danLahirnya Pancasila,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1977).

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Asshiddiqie, Jimly, 2008. Menuju Negara Hukum yang demokratis, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan.
Hamidi, Jazim, dan  M.  Husnu  Abadi,  2001. Intervensi  Negara  Terhadap Agama, Yogyakarta: UII Press.
Mahfud  MD,  Moh., Membangun  Politik  Hukum,  Menegakan  Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
,2007. Konstitusi  dan  Hukum  dalam  Kontriversi  Isu, Jakarta: Rajawali Pers.
Nasution,  Adnan  Buyung,  1995. Aspirasi  Pemerintahan Konstitusional  di Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Risalah BPUPKI. Roem,  Mohammad,  dan  Agus  Salim,  1997. Ketuhanan  Yang  Maha  Esa danLahirnya Pancasila, Jakarta: Bulan Bintang.
Subekti,  Valina  Singka,  2008. Menyusun  Konstitusi  Transisi, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

## B. Jurnal
Mahfud,  M.D.  “ Pancasila  sebagai  Paradigma  Pembaharuan  Hukum ”, Yogyakarta  Jurnal  Filsafat  Pancasila,  Pusat  Studi  Pancasila Universitas Gadjah Mada, 1999

## C. Peraturan Perundang-undangan
UUD 1945
D. Situs Internet
http://semestaglory.blogspot.com/2012/07/makalah-analisis-kelahiran-uu- migas.html. http://koestoer.wordpress.com/tophit/mengapa-bpmigas-harus-bubar. http://majalahenergi.com/akademisi/kisruh-migas-pasca-uu-migas-no-22- tahun2001.