## PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 9, Issue 1, Pages 121 – 131 Januari 2024
e-ISSN: 2654-4385 p-ISSN: 2502-6828
https://journal.umpr.ac.id/index.php/pengabdianmu/article/view/5857
DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i1.5857
How to cite: Gama, Z, P., Setyawan, E., Kusumastuti, D, A., & Alfandia N, S. (2024). Program Pemberdayaan Masyarakat “Saudagar Halal  Madiun”  pada  UMKM  di  Kabupaten  Madiun . PengabdianMu:  Jurnal  Ilmiah  Pengabdian  kepada  Masyarakat , 9 (1),  121-131. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i1.5857

## Program Pemberdayaan Masyarakat “Saudagar Halal Madiun” pada UMKM di Kabupaten Madiun

## Community Empowerment Program "Madiun Halal Merchants" for MSMEs in Madiun
Regency

## Zulfaidah Penata Gama
1
Erlangga Setyawan 2
Dinda Amelia Kusumastuti 2
Nurlita Sukma Alfandia 3 *
1Department  of  Biology,  Faculty  of Mathematics  and  Natural  Sciences, Universitas Brawijaya, Malang, East Java, Indonesia
2Vocational  Faculty,  Universitas Brawijaya,  Malang,  East  Java, Indonesia 3Department of Business Administration, Faculty of Administration Sciences, Universitas Brawijaya, Malang, East Java, Indonesia email: nurlita.sukma@ub.ac.id

## Kata Kunci
Pembukuan Pajak Sertifikasi Halal
UMKM Keywords : Bookkeeping Tax
Halal Certified MSME Received : October 2023
Accepted : November 2023 Published :  Januari 2024

## Abstrak
Kurangnya  pemahaman  terhadap  pencatatan  keuangan  dapat menyebabkan pemilik memiliki keterampilan manajemen aset yang buruk. Selain itu adanya pajak bagi UMKM juga menjadi masalah berikutnya bagi pelaku usaha. Adanya tuntuan dari pemerintah terkait sertifikasi halal juga menyebabkan  pelaku  usaha  yang  menjual  makanan  dan  minuman diwajibkan  mendapatkan  sertifikasi  halal.  Tujuan  kegiatan  ini  adalah pelaku  usaha  mampu  menyusun  pencatatan  sederhana  dari  usaha  yang dilakukan, mengetahui kewajiban perpajakannya dan mampu menghitung sendiri  jumlah  pajak  yang  dibayar,  serta  perserta  diharapkan  dapat memiliki sertifikasi halal untuk usahanya terutama usaha dengan produk makanan dan minuman. Pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan di Kabupaten  Madiun  pada  tanggal  26-27  Juli  2023.  Teknik  Penelitian menggunakan  Tindakan  Partisipatif  (PAR).  Pemberdayaan  masyarakat dilakukan melalui pelatihan ketrampilan, penyuluhan, dan pengembangan usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM).  Dalam  metode  ini,  peserta akan  melakukan  dan  belajar  dari  perubahan  yang  dibuat  dalam  proses pelatihan.  Pelatihan  pembukuan  sederhana,  perpajakan  UMKM,  dan penyerahan sertifikasi halal merupakan tiga sesi yang menyusun kegiatan. Kesimpulannya, pemilik UMKM masih memerlukan pencatatan keuangan yang  dibuat  secara  tertulis  di  atas  kertas,  bahkan  sebagian  besar  tidak berusaha  untuk  mencatatnya.  Mayoritas  peserta  memiliki  penerimaan bruto kecil atau usaha dengan penerimaan bruto kurang dari Rp. 500 juta per tahun sehingga perusahaan tidak dikenakan pajak UMKM. Antusiasme peserta semakin besar saat membantu pengajuan sertifikasi halal.

## Abstract
Lack  of  understanding  of  financial  records  can  cause  owners  to  have  poor  asset management  skills.  Apart  from  that,  taxes  for  MSMEs  are  another  problem  for business  actors.  The  existence  of  demands  from  the  government  regarding  halal certification also means that business actors who sell food and drinks are required to  obtain  halal  certification.  The  aim  of  this  activity  is  that  business  actors  can compile simple records of the business carried out, know their tax obligations, and be able to calculate the amount of tax paid themselves. Participants are expected to be able to have halal certification for their businesses, especially businesses with food and  beverage  products.  Community  empowerment  was  carried  out  in  Madiun Regency on 26-27 July 2023. Participatory Action Research (PAR) is used in this community  service.  Community  empowerment  is  carried  out  through  skills training,  counseling,  and  development  of  micro,  small,  and  medium  enterprises (MSMEs). In this method, participants will make and learn from changes made in the  training  process.  Simple  bookkeeping  training,  MSME  taxation,  and submission of halal certification are the three sessions that make up the activities. In conclusion, MSME owners still need financial records written on paper, and most still need to try to record them. Most participants have small gross receipts or businesses  with  gross  receipts  of  less  than  Five  hundred  million  per  year,  so companies are not subject to MSME tax. Participants' enthusiasm grew when they helped apply for halal certification.
©  2024  Zufaidah  Penata  Gama,  Erlangga  Setyawan,  Dinda  Amelia  Kusumastuti,  Nurlita  Sukma  Alfandia. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya . This is Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License  ( http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ).  DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i1. 5867

## PENDAHULUAN
UMKM disebut sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha yang menguntungkan dan memenuhi syarat hukum bagi usaha mikro disebut dengan usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha menguntungkan yang beroperasi secara mandiri dan dijalankan oleh orang atau organisasi yang bukan merupakan cabang atau anak perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh perusahaan skala menengah atau besar. Pengertian usaha menengah adalah suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dimiliki atau dikuasai oleh orang atau badan selain usaha kecil atau besar (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008). UMKM memberikan jaring pengaman  bagi  masyarakat  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  ekonomi  yang  konstruktif,  khususnya  bagi  masyarakat berpenghasilan  rendah.  UMKM  adalah  kategori  bisnis  tertentu  yang  memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap pertumbuhan  PDB  suatu  negara  dalam  rangka  mempersiapkan  Era  Industri  4.0  (Rosita,  2020).  UMKM  mempunyai dampak  ekonomi  yang  signifikan  terhadap  lapangan  kerja  dan  penciptaan  lapangan  kerja.  UMKM  mempekerjakan sebagian besar tenaga kerja di Indonesia (Arviana, 2023).
Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, digitalisasi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing suatu negara. UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian karena  kontribusinya  terhadap  penciptaan  lapangan  kerja,  pertumbuhan  ekonomi  lokal,  serta  peningkatan  distribusi pendapatan. Namun, UMKM sering menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi, khususnya dalam menghadapi tren digitalisasi.
Pelaku usaha UMKM dituntut untuk menjadi lebih terampil dan kreatif untuk keberlangsungan usahanya. Usaha Kecil Mikro Menengah di Madiun mengalami beberapa permasalahan, salah satunya kurangnya akses modal usaha. Sebagian besar pemilik UMKM masih menghadapi kesulitan dalam mengakses modal usaha (Hartono & Hartomo, 2016). Faktor utama  penyebabnya  adalah  persyaratan  yang  terlalu  ketat  dari  lembaga  keuangan  formal  dan  masih  minimnya pengetahuan tentang cara mengakses sumber pendanaan alternatif, misalnya pinjaman, koperasi, atau lembaga keuangan mikro. Dalam  hal  persyaratan  terkait  akses  modal, lembaga keuangan formal  misalnya bank, akan meminta laporan keuangan sebagai bukti eksistensi usaha tersebut.
Bagi  pelaku  usaha  UMKM  tidak  diwajibkan  menyusun  laporan  keuangan  secara  mendetail.  Pengelolaan  keuangan merupakan aspek penting dalam pengelolaan dan perkembangan usaha (Maharani, 2022). Pelaku UMKM mengalami kendala melakukan pencatatan keuangan dan membuat laporan keuangan. Belum mampunya pelaku UMKM dapat disebabkan ketidakmampuan sumber daya manusia yang dimiliki UMKM. Rendahnya kualitas SDM dalam UMKM menyebabkan  UMKM  tidak  mampu  untuk  menyelenggarakan  pencatatan  keuangan  yang  dapat  dijadikan  dasar pemotongan penghasilan yang dikenakan pajak (Triatmoko et al., 2022).
Pencatatan keuangan sederhana merupakan rangkuman dari keseluruhan proses pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam sebuah periode. Pada usaha yang masih baru dirintis dan berskala kecil, pelaku usaha cukup melakukan pencatatan keuangan sederhana secara rinci dan teratur (Ginee, 2021). Para pelaku usaha dapat membuat pencatatan sederhana mengenai pemasukan dan pengeluaran. Pencatatan keuangan yang dilakukan secara cermat akan membantu para pengusaha atau pelaku UMKM dalam mengendalikan keuangan perusahaan sehingga usaha yang dijalankan akan berkembang  dengan  baik  (Sukma  Wijaya  &  Sartika,  2021).  Sebagian  besar  pelaku  usaha  UMKM  di  Madiun  juga mengalami kurangnya ketrampilan dan pengetahuan manajerial, terutama pengelolaan keuangan usaha.
Masalah berikutnya yang dihadapi pelaku usaha UMKM di Madiun adalah tidak adanya jaringan bisnis yang kuat. Izin usaha dan sertifikasi menjadi sangat penting bagi pelaku usaha mikro untuk naik kelas agar usaha mikro dapat masuk ke rantai pasok dan akses pasar yang lebih luas. Salah satu sertifikasi yang penting adalah sertifikasi halal. Jaminan terhadap kehalalan suatu produk pangan dapat diciptakan dengan membentuk sertifikasi halal (Syafitri et al., 2022). Sertifikasi halal juga berkaitan dengan peningkatan daya saing produk.
Sebagai  pendukung  perekonomian  di  Indonesia,  UMKM  terkendala  rendahnya  pemahaman  pelaku  usaha  terhadap sertifikasi halal. Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim sehingga produk makanan harus sesuai dengan syariat
agama Islam. Perkembangan pasar makanan halal mengalami pertumbuhan yang signifikan, diperkirakan mencapai lebih dari  satu  triliun  dolar  karena  peningkatan  permintaan  dari  komunitas  Muslim  dan  non-Muslim  (Lubis et  al., 2016). Pertumbuhan ini didorong dengan adanya pemahaman makanan halal yang terjamin kualitasnya bagi non muslim karena lebih memperhatikan kebersihan, kesehatan, dan rasa (Ayyub, 2015; Poniman et al., 2015).
Kehalalan suatu produk makanan tidak hanya bergantung pada kehalalan bahan utama tetapi juga perlu memperhatikan bahan campuran lainnya sejak awal proses produksi hingga produk jadi dan sampai ke tangan konsumen (Akim, Konety, Purnama, & Adilla, 2018). Sertifikat halal merupakan jaminan terhadap kehalalan suatu produk, mengingat terdapat resiko perubahan  status  halal  menjadi  non  halal  yang  terjadi  akibat  perubahan  bahan  baku  sampai  produk  yang  diterima konsumen  (Gunawan et  al., 2020).  Sertifikat  halal  penting  untuk  meningkatkan  kepercayaan  diri,  kepercayaan,  dan kepuasan pelanggan (Abdul et al., 2013).
Beberapa UMKM menunjukkan bahwa minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal sangat rendah. Hal ini disebabkan kurangnya informasi terkait mekanisme pengajuan sertifikasi dan dokumen penunjang yang belum dipahami (Wahyuni,  Putra,  Handayani,  &  Maulidah,  2021).  Selain  itu,  kurangnya  pembinaan,  dan  stigma  kerumitan  proses pemenuhan standar pangan dan sertifikasi halal menyebabkan minat pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal menjadi sangat rendah. Saat ini pengajuan sertifikasi halal sudah menggunakan aplikasi website berupa Sistem Informasi Halal (SiHalal) (Ahmadiyah et al., 2022).
Beberapa  permasalahan  yang  dialami  oleh  para  pelaku  UMKM  di  Madiun  mendorong  tim  pengabdian  masyarakat melakukan  pelatihan  pencatatan  sederhana  dan  perhitungan  pajak.  Selain  itu,  kegiatan  pengabdian  masyarakat  juga melakukan  pendampingan  pengurusan  ijin  dan  sertifikasi  halal  secara  online.  Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini mencoba mangakomodir kebutuhan pelaku usaha yang ada di Madiun yang belum pernah diakomodasi oleh kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya. Tujuan yang ingin dicapai dari pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:
1. Pelaku usaha mampu menyusun pencatatan sederhana dari usaha yang dilakukan.
2. Pelaku usaha mengetahui kewajiban perpajakannya dan mampu menghitung sendiri besaran pajak yang harus dibayar.
3. Pelaku usaha diharapkan juga dapat memiliki sertifikat halal untuk usahanya terutama usaha dengan produk makanan.

## METODE
Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan analisis situasi masyarakat  yaitu tahap awal yang penting dilakukan untuk memahami kondisi masyarakat dan menentukan jenis kegiatan yang dilakukan. Tahapan berikutnya adalah  survey dan diskusi  untuk  mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan  pengabdian  masyarakat. Berdasarkan hasil dari survey dan diskusi, kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Randualas, Kecamatan Kare,  Kabupaten  Madiun.  Kegiatan  dilaksanakan  pada  26 – 27  Juli  2023.  Solusi  yang  ditawarkan  melalui  kegiatan pengabdian  masyarakat  meliputi  pendampingan  sertifikasi  halal,  pelatihan  pencatatan  sederhana,  dan  pelatihan perpajakan bagi UMKM.
Metode  pengabdian  masyarakat  yang  digunakan  adalah  Participatory  Action  Research  (PAR).  PAR  melibatkan pelaksanaan  penelitian  untuk  mendefinisikan  masalah  dan  menerapkan  informasi  ke  dalam  aksi  sebagai  upaya pemberdayaan  masyarakat  (Rahmat  &  Mirnawati,  2020).  Pemberdayaan  masyarakat  bertujuan  untuk  meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah yang dihadapi dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya pelatihan ketrampilan, penyuluhan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Afandi et al., 2022). Dalam metode ini, peserta akan melakukan dan belajar dari perubahan yang dibuat dalam proses pelatihan (Soedarwo et al, 2022).
Peserta yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat secara spesifik ditujukan kepada beberapa unsur sebagai berikut:
a. Pihak perguruan tinggi atau lembaga lain yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat
b. Pelaku UMKM sebagai peserta langsung dalam kegiatan pengabdian masyarakat
c. Asosiasi atau lembaga yang mewakili UMKM berupa BUMDES
d. Pemerintah daerah atau instansi terkait
e. Masyarakat setempat
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  terdiri  dari  beberapa  tahapan,  yaitu  penyampaian  materi  dari  tim  yang  memiliki kemampuan dalam bidang terkait (akuntansi, perpajakan, dan sertifikasi halal). Penyampaian materi dilanjutkan dengan simulasi dan demonstrasi agar materi lebih dapat dimengerti oleh peserta. Tahapan terakhir adalah pendampingan. Tim melakukan  pendampingan  kepada  peserta  sehingga  dapat  diketahui  sejauh  mana  pelatihan  ini  dipraktikan.  Tingkat ketercapaian tujuan kegiatan diukur dengan melihat hasil simulasi pencatatan sederhana dan perhitungan pajak yang dilakukan  oleh  peserta.  Sedangkan  pada  pendampingan  sertifikasi  halal.  Tingkat  ketercapaiannya  dilihat  dengan melakukan observasi melihat antusias peserta yang mendaftarkan usaha mereka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tahapan Persiapan Pengabdian Masyarakat
Analisis situasi dan kondisi dilaksanakan  sebelum serangkaian kegiatan pengabdian masyarakat  dimulai.  Analisis ini dilakukan  dengan  bantuan  mahasiswa  yang  sedang  melakukan  Kegiatan  Mahasiswa  Membangun  Desa  (MMD) Universitas Brawijaya tahun 2023 di Desa Randualas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Sebagian besar masyarakat merupakan pelaku usaha UMKM dengan produk utama adalah makanan dan minuman. Selain mahasiswa, perwakilan dari tim pengabdian masyarakat juga terlibat dalam tahapan ini, yaitu ibu Zulfaidah Penata Gama, S.Si., M.Si., PhD. selaku ketua kegiatan ini. Pihak desa yang hadir adalah perwakilan dari pemerintah desa Randualas.
Berdasarkan hasil analisis situasi dan kondisi masyarakat, diperoleh informasi mengenai kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM selama ini. Yaitu, kurangnya ketrampilan pengelolaan keuangan dan pajak, serta belum adanya pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal. Sebagian pelaku usaha UMKM mengaku telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai persyaratan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Telah ada tim dari pihak bank yang mendampingi masyarakat di sana untuk memperoleh NPWP. Akan tetapi, kondisi di lapangan menggambarkan mayoritas masyarakat yang  telah memperoleh NPWP  tidak mengetahui perihal kewajiban  perpajakan terkait  usahanya.  NPWP diperlukan dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

## Pelatihan Penyusunan Pencatatan Sederhana
Pencatatan sederhana merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku UMUM. Adanya keterbatasan tingkat pendidikan  dan  pemikiran  bahwa  penyusunan  pencatatan  keuangan  yang  rumit  menjadi  penyebab  pelaku  UMKM menjadi  enggan  melakukan  pencatatan.  Penyampaian  materi  terkait  pelatihan  penyusunan  pencatatan  sederhana dilakukan oleh ibu Nurlita Sukma Alfandia, S.E., M.A. Materi yang disampaikan meliputi definisi pencatatan sederhana, pentingnya penyusunan pencatatan sederhana bagi pelaku usaha, fungsi dari pencatatan sederhana, beberapa format pencatatan sederhana. Format pencatatan sederhana yang diberikan adalah format untuk mencatatat transaksi kas masuk, kas keluar, piutang dan hutang, dan persediaan. Format yang diperkenalkan kepada pelaku usaha dibuat sesederhana mungkin. Hal ini berkaitan dengan tingkat pendidikan dan kondisi yang ada di lapangan sehingga materi dapat dipahami oleh peserta kegiatan.
Bagi pelaku usaha UMKM memang tidak diwajibkan menyusun laporan keuangan secara mendetail. Aspek penting yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan dan perkembangan usaha (Maharani, 2022). Pada usaha yang masih baru dirintis dan berskala kecil, pelaku usaha cukup melakukan pencatatan keuangan sederhana secara rinci dan teratur (Ginee, 2021). Dalam melakukan pencatatan sederhana, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti mencatat transaksi secara teratur,  mencatat  semua  transaksi  yang  terjadi,  dan  menyimpan  bukti-bukti  transaksi  (Author,  n.d.).  Template  yang disampaikan dibuat sesederhana mungkin agar mudah untuk dipahami peserta.
Pada pencatatan kas dibuat secara harian dengen memisahkan kas masuk dan kas keluar. Buku kas harian: pencatatan pemasukan (kas masuk) berisi tabel atau kertas kerja dengan keterangan meliputi tanggal transaksi, jenis transaksi, nominal kas  masuk,  dan  saldo.  Jenis  transaksi  untuk  kas  masuk  dapat  berupa  hasil  penjualan  dan  pembayaran  hutang  dari pelanggan. Pada buku kas masuk, pemilik usaha dapat mencatat seluruh pemasukan kas per hari dalam satu bulan. Tujuan buku kas ini  agar pemilik usaha dapat  mengetahui uang  yang dipegang dalam setiap harinya. Untuk memudahkan pemahaman peserta, transaksi yang digunakan sebagai contoh lebih mengarah ke usaha dagang dengan produk yang sering dijual, misalnya peralatan masak.
Hampir sama dengan pencatatan kas keluar, tabel atau kertas kerjanya berisi informasi kas keluar. Jenis transaksi untuk kas keluar meliputi pembelian dan pembayaran piutang kepada suplier. Pada buku kas keluar, pemilik usaha dapat mencatat seluruh pengeluaran kas per hari dalam satu bulan. Tujuan buku kas keluar adalah agar pemilik usaha dapat mengontrol pengeluaran setiap hari. Sesuai dengan aspek penting dilakukannya pencatatan yaitu pengelolaan keuangan (Maharani, 2022).  Contoh tampilan buku kas harian baik untuk pencatatan pemasukan dan pencatatan pengeluaran disajikan pada halaman berikutnya.
1. Buku Kas Harian: Pencatatan Pemasukan

## 2. Buku Kas Harian: Pencatatan Pengeluaran
Pencatatan  piutang  dan  hutang  disusun  secara  terpisah.  Pada  pencatatan  piutang  wajib  mencantumkan  nama konsumen yang memiliki hutang atau belum melakukan pembayaran secara 100%, tanggal transaksi, serta tanggal pelunasan. Pada pencatatan hutang wajib mencantumkan nama suplier, tanggal transaksi dan tanggal pelunasan. Tujuan dilakukannya pencatatan terhadap piutang dan hutang adalah terkait pengelolaan piutang dan hutang yang sudah dan belum dibayarkan. Berikut  merupakan contoh buku  piutang dan  hutang yang disampaikan kepada peserta.

## 3. Buku Kas Harian: Pencatatan Piutang

## 4. Buku Kas Harian: Pencatatan Hutang
Pada pencatatan persediaan, pelaku UMKM dengan jenis usaha dagang atau manufaktur bisa merinci nama produk atau bahan  baku yang dibeli beserta tanggal pembelian. Pencatatan persediaan juga harus memberikan informasi nama produk yang terjual atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi beserta tanggal penjualan atau tanggal penggunaannya. Pencatatan persediaan diharapkan dapat memberikan informasi arus masuk dan keluar persediaan yang dimiliki untuk mencegah kurang atau hilangnya persediaan. Berikut contoh buku persediaan yang disampaikan kepada peserta.
5. Buku persediaan
Gambar 1. Penyampaian Materi Pencatatan Sederhana.

## Pelatihan Penyusunan Perpajakan bagi UMKM
Setelah  dilakukan  penyusunan  pencatatan  keuangan  secara  sederhana,  pelaku  UMKM  diberikan  materi  mengenai perpajakan bagi UMKM. Materi disampaikan oleh ibu Dinda Amelia Kusumastuti, S.E., M.S.A. Pajak bagi UMKM adalah pajak yang dibebankan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hanya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang akan dikenakan pajak, sedangkan untuk usaha mikro tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak (Reeves, 2022).
Di awal materi disampaikan terlebih dahulu penjelasan mengenai pajak secara umum. Penjelasan mengenai dasar hukum perpajakan bagi UMKM, pengertian pajak, manfaat pajak bagi berbagai pihak, dan subjek pajak. Kemudian, ada penjelasan mengenai definisi dan kategori UMKM, serta karakteristik UMKM di setiap kategori UMKM. Peserta kegiatan dapat memahami usaha mereka termasuk kategori yang mana. Pemahaman ini penting sebelum masuk ke ranah kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM. Seperti yang telah dijelaskan bahwa tidak semua kategori UMKM yang tidak dikenakan pajak, yaitu usaha mikro.
Materi perpajakan yang disampaikan disesuaikan dengan Surat Keterangan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Surat keterangan tersebut diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menerangkan Wajib  Pajak  yang  telah  memenuhi  kriteria  tertentu  yang  dikenakan  Pajak  Penghasilan  berdasarkan  peredaran  bruto tertentu. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia yang tentunya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebelum praktik menghitung pajak bagi UMKM, pemateri menjelaskan mengenai NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan  tanda  pengenal  bagi  Wajib  Pajak  untuk  keperluan  administrasi  perpajakan.  NPWP  digunakan  untuk mengidentifikasi wajib pajak dan memudahkan pengawasan kantor pajak dalam hal kepatuhan pembayaran pajak. Subjek pajak  yang  memenuhui  persyaratan  subjektif  dan  objektif  wajib  mendaftarkan  diri  untuk  mendapatkan  NPWP. Pendaftaran NPWP kini dapat dilakukan secara online melalui laman website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau datang secara  langsung  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  sesuai  dengan  KTP  calon  wajib  pajak.  Peserta  juga  diberikan  contoh perhitungan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak UMKM sebesar 0,5%. Ketika peredaran bruto telah mencapai lebih dari 4,8M dalam setahun maka akan dikenakan pajak UMKM. Pajak bagi UMKM termasuk dalam Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 yang lebih diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Dalam peraturan tersebut dijelaskan
bahwa pengusaha dengan peredaran bruto tertentu memiliki omzet tidak melebihi Rp. 4,8 miliar per tahun, maka akan dikenakan  tarif  sebesar  0,5%.  Akan  tetapi,  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  7  tahun  2021  tentang  Harmonisasi Perpajakan, UMKM orang pribadi dengan omzet per tahun tidak melebihi Rp. 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan final UMKM (Lathifa, 2023).
Tujuan pelatihan perpajakan adalah 1) Peserta dapat mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dilakukan dan 2) Peserta dapat menghitung sendiri besar pajak yang harus mereka bayarkan terkait dengan usaha yang mereka miliki. Setelah pelatihan diketahui bahwa pelaku usaha telah memiliki NPWP dengan didaftarkan secara kolektif oleh pihak Bank yang membantu pengurusan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang datang ke desa. Terkait praktik perhitungan pajak UMKM, pemateri  mengajak  masing-masing  peserta  untuk  menghitung  peredaran  bruto  usahanya.  Dengan  demikian,  dapat diketahui apakah usaha yang mereka lakukan telah memenuhi syarat untuk dikenai pajak atau belum. Setelah mencoba melakukan perhitungan, ternyata beberapa usaha masih berstatus usaha mikro dengan peredaran bruto di bawah Rp. 500 juta per tahun sehingga tidak dikenai pajak sama sekali berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2021. Akan tetapi, apabila pelaku usaha telah memiliki NPWP, terdapat kewajiban perpajakan yang melekat pada diri pelaku usaha tersebut. Meskipun tidak ada pajak yang harus dibayarkan, tetapi apabila pelaku usaha memiliki atau terdaftar sebagai wajib pajak, maka masih ada kewajiban melaporkan pajak dengan SPT baik SPT Masa maupun Tahunan.
Gambar 2. Penyampaian Materi Perpajakan bagi UMKM.

## Pelatihan dan Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal secara Online
Agenda terakhir adalah materi mengenai sertifikasi halal untuk pelaku UMKM. Materi disampaikan oleh bapak Erlangga Setyawan,  SP.,  MM.  Pemateri  telah  memiliki  sertifikasi  Pendamping  Proses  Produk  Halal  (P3H)  sehingga  dapat memberikan materi dengan lebih tepat dan jelas. Materi yang disampaikan meliputi pengetahuan tentang bahan dan tiitk kritis manakan dan minuman. Kemudian dilanjutkan dengan materi digital dan registrasi SIHALAL yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha (Self Declare).
Durasi penyampaian materi adalah 45 menit dan 15 menit untuk pendampingan pengajuan sertifikasi halal secara online. Materi pertama bertujuan agar peserta memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk mengidentifikasi titik kritis bahan dan memahami dokumen pendukung bahan. Sebelum proses pengajuan sertifikasi halal, pelaku usaha harus memahami bahan dan jenis dokumen pendukung bahan halal, serta persyaratan bahan dapat dinyatakan halal. Materi ini penting agar pelaku  usaha  dapat  memahami  karakteristik  bahan  yang  digunakan  apakah  termasuk  kategori  halal  atau  non  halal. Berdasarkan regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) setelah terbitnya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP
nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH, pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia dituntut untuk dipercepat. Mengacu pada undang-undang tersebut, selambat-lambatnya tanggal 17 Oktober 2024, semua produk yang dipasarkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal (Kompasiana, 2023).
Persyaratan  bahan  halal  berdasarkan  Fatwa  MUI.  Halal  adalah  bahasa  Arab  yang  berarti  diperbolehkan,  diterima, diijinkan, dan legal.  Sedangkan Thoyyib yang berarti baik dan aman untuk dikonsumsi. Definisi  halal merujuk  pada kondisi bahwa  agama Islam tidak  melarang  untuk mengkonsumsinya. Halal  merupakan  hal  yang fundamental bagi konsumen muslim. Suatu produk yang layak, aman, dan halal untuk dikonsumsi dapat meningkatkan kepuasan dan kebutuhan konsumen. Pangan segar, pangan olahan, pangan siap saji, dan pangan jajanan harus bebas dari cemaran bahaya biologis, kimia, dan fisik, serta tidak mengandung babi. Produk dapat dikatakan halal tidak hanya dari sisi bahan saja, tetapi juga dilihat proses pembuatannya. Setelah pelaku usaha memahami kehalalan bahan yang digunakan, mereka dapat mempersiapkan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan sertifikasi halal secara online. Pengajuan sertifikasi halal dilakukan secara online melalui laman http://ptsp.halal.go.id
Gambar 3. Tampilan Website SIHALAL.
Pada laman ini, pendamping akan membantu pelaku UMKM untuk membuat akun terlebih dahulu sebelum melakukan upload dokumen yang dibutuhkan. Secara SOP, maka alur sertifikasi halal adalah sebagai berikut.
1. Pelaku usaha membuat akun, mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal, dan bersama dengan Pendamping Proses Produk Halal melengkapi data permohonan kemudian mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha.
2. Pendamping proses produk halal melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha
3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap hasil pendampingan proses produk halal dan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)
4. Komite fatwa menerima hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk
5. BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikat halal, dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal dari SIHALAL.
Gambar 4. Alur Pengajuan Sertifikasi Halal.
Tujuan  pendampingan  ini  adalah  peserta  dapat  merasa  terbantu  dalam  hal  pengajuan  sertifikasi  halal  atas  produk makanan dan minuman yang mereka miliki. Setelah dilakukan penyampaian materi sertifikasi halal, beberapa pelaku UMKM tampak melakukan pendampingan pembuatan akun pada portal laman SIHALAL. Meskipun ada beberapa yang terkendala dokumen pengajuan  misalnya NPWP. Karena kurangnya informasi  sebelum  pemberian materi  pada  hari tersebut, yang bersangkutan tidak mempersiapkan kartu NPWP sehingga proses pengajuan tidak dapat dilanjutkan.
Gambar 5. Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal.

## KESIMPULAN
S ecara umum, kegiatan pengabdian masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat “Saudagar Halal Madiun” berjalan dengan baik. Hal itu terlihat dari antusiasme masyarakat sebagai peserta kegiatan dan perwakilan desa, serta pihak-pihak lain yang hadir dalam kegiatan tersebut. Dari pelaksanaan kegiatan ini, pelaku UMKM masih belum memiliki pencatatan keuangan yang dilakukan secara tertulis hanya coretan di sebuah kertas saja. Bahkan sebagian besar tidak melakukan pencatatan sama sekali. Selama pemberian materi perpajakan bagi UMKM baru diketahui bahwa sebagian besar peserta memiliki usaha dengan skala usaha kecil atau peredaran bruto di bawah 4,8 Miliar. Peserta kegiatan lebih antusias pada saat pendampingan pengajuan sertifikasi halal. Hal ini disebabkan karena peserta yang merupakan pelaku UMKM mengetahui pentingnya memperoleh sertifikasi halal untuk usahanya. Sesi pelatihan kemudian ditutup dengan foto bersama peserta kegiatan, pemateri, dan perwakilan pihak pemerintah desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tim  PKM  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  Universitas Brawijaya yang telah memberikan kesempatan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Mahasiswa Membangun Desa (MMD) tahun 2023. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Desa Randualas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun yang telah terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini.

## REFERENSI
Abdul, M., Ismail, H., & Mustapha, M. (2013). Halal Food Certification: Case of Malaysian SME Entrepreneurs. 12 (2), 163 – 173. https://doi.org/ 10.17265/1537-1514/2013.02.007
Afandi,  A.,  Laily,  N.,  Wahyudi,  N.,  Umam,  M.  helmi,  Kambau,  R.  A.,  Rahman,  S.  A.,  Wahyudi,  J.  2022.  Metodologi Pengabdian Masyarakat. Retrieved from http://diktis.kemenag.go.id
Ahmadiyah, A. S., Sarno, R., Anggraini, R. N. E., Ariyani, N. F., Munif, A., & Hidayati, S. C. 202). Pendampingan Pengurusan
Ijin Edar dan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro dan Kecil. Sewagati , 6 (3). https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.248
Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. 2018. Understanding of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Jatinangor on the Obligation of Halal Certification in Food Products. Kumawula: Journal of Community Service ,
1 (1), 31 – 49. https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258
Arviana, G. N. 2023. UMKM: Definisi, Kriteria, hingga Peran dan Kondisinya di Indonesia. Retrieved August 10, 2023, from https://glints.com/id/lowongan/umkm-adalah/
Author. (n.d.). Pencatatan Keuangan Sederhana bagi UMKM – Departemen Manajemen IPB. Retrieved August 16, 2023, from https://manajemen.ipb.ac.id/pencatatan-keuangan-sederhana-bagi-umkm/
Ayyub, R. M. 2015. Exploring perceptions of non-Muslims towards Halal foods in UK. British Food Journal , 117 (9), 2328 – 2343. https://doi.org/10.1108/BFJ-07-2014-0257
Ginee.  2021.  Pencatatan  Keuangan  Sederhana  untuk  Usaha  Kuliner  Mikro  -  Ginee.  Retrieved  August  10,  2023,  from https://ginee.com/id/insights/pencatatan-keuangan-sederhana/
Gunawan,  S.,  Darmawan,  R.,  Qadariyah,  L.,  Wirawasista,  H.,  Firmansyah,  R.,  Hikam,  M.  A.,  Nopember,  S.2020. Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. Sewagawati . 4 (1) 14 – 19.
Hartono, H., & Hartomo, D. D. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Umkm Di Surakarta. Jurnal Bisnis Dan Manajemen , 14 (1), 15. https://doi.org/10.20961/jbm.v14i1.2678
Kompasiana.  2023.  Sertifikasi  Halal  Penting  bagi  UMKM  -  Kompasiana.com.  Retrieved  August  16,  2023,  from https://www.kompasiana.com/kkntematikuinsaizu52/64db0de3633ebc75e42e4872/sertifikasi-halal-penting- bagi-umkm
Lathifa,  D.  2023.  Berapa  Tarif  Pajak  UMKM  Tahun  2022.  OnlinePajak. https://www.online-pajak.com/tentang-ppn- efaktur/pajak-umkm-2022#