Tanjungpura Law Journal, Vol. 8, Issue 2, July 2024, Page : 185 - 218 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541 0490 DOI: 10.26418/tlj.v8i2.67437
Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj Article Info
Submitted: 31 January 2024 | Reviewed: 16 July 2024 | Accepted: 22 July 2024

## EKSTENSI KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT INDONESIA: HARMONISASI KEWENANGAN HUKUM LAUT INDONESIA
Fajar Sugianto 1 , Sanggup Leonard Agustian 2

## Abstract
The maritime security discourse in Indonesia by the Maritime Security Agency (Bakamla) is ineffective. The main cause is the disharmony of authority in security, order, and law enforcement in Indonesia between Bakamla and other institutions. The facts show that maritime law enforcement in Indonesia still uses the Multi Agency Single Tasks paradigm; This is in contrast to Malaysia, India, Japan, and the United States which already use the Single Agency Multi Task paradigm. This normative legal research uses statutory, conceptual, and comparative approaches, with the main discussion relating to the implementation of single-agency multi-task and harmonization through expanding the authority of the state described. The results of the research show that for the single agency multi-tasks paradigm to be implemented, delegation of authority for security, control, and maritime law enforcement to coast guards is very necessary because this delegation is carried out by Malaysia and Japan which regulate coast guards in their regulations. Efforts to harmonize authority in securing, controlling, and enforcing maritime law in Indonesia, delegation of authority to Bakamla, confirmation of relations with related agencies after the delegation is carried out, as well as changes to the organizational structure of Bakamla, are urgent things to do.
Keywords: extension of authority; harmonization; maritime security agency
2 Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Kewirausahaan dan Bisnis, Universitas Agung Podomoro, APL Tower Lt. 5, Podomoro City, Jakarta Barat, Indonesia, email: sanggup.agustian@podomorouniversity.ac.id.
1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Karawaci Village Jln. MH Thamrin Boulevard 1100, Klp. Dua, Tangerang, Banten 15811, Indonesia. email: fajar. sugianto@uph.edu.

## Abstrak
Diskursus keamanan laut di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) tidak efektif. Penyebab utama dikarenakan adanya disharmonisasi kewenangan dalam pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum di Indonesia antara Bakamla dan institusi lainnya. Fakta menunjukkan bahwa penegakan hukum laut di Indonesia masih menggunakan paradigma Multi Agencies Single Tasks; hal ini berbanding terbalik dengan negara Malaysia, India, Jepang, dan Amerika Serikat yang sudah menggunakan paradigma Single Agency Multi Task. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, dengan pembahasan utama terkait penerapan single agency multi task berikut harmonisasi melalui perluasan kewenangan dari negara yang diuraikan. Hasil penelitian menunjukkan agar paradigma single agency multi tasks dapat dijalankan pelimpahan kewenangan pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum laut kepada coast guard sangat diperlukan, dikarenakan pelimpahan ini dilakukan oleh Malaysia dan Jepang yang mengatur coast guard dalam regulasinya. upaya harmonisasi kewenangan dalam pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum laut di Indonesia, pelimpahan kewenangan pada Bakamla, penegasan mengenai hubungan dengan instansi terkait setelah pelimpahan dilakukan, serta perubahan terhadap struktur organisasi Bakamla menjadi urgensi untuk dilakukan.
Kata Kunci: badan keamanan laut; ekstensi kewenangan; harmonisasi

## I. Pendahuluan
Masih belum efektifnya penegakan hukum dan keamanan laut di Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru didiskusikan. Pada tahun 2014 misalnya, Eka Martiana Wulansari melalui penelitiannya “ Penegakan Hukum di Laut dengan Sistem Single Agency Multy Task” menyoroti eksistensi banyaknya badan yang memegang tugas dan fungsi penegakan hukum dan keamanan laut di Indonesia yang tidak efisien karena termasuk dalam multi agencies single task . 3 Paradigma multi agencies single task tersebut tidaklah efisien karena dalam pelaksanaanya, koordinasi yang sinergis akan sulit dicapai karena masing-masing badan memiliki strategi, kebijakan, dan prasarana yang berbeda-beda, sumber daya yang berbeda, serta tidak dalam sistem yang terintegrasi. 4 Akibatnya adalah dalam hal penegakan hukum dan keamanan laut, Indonesia mengalami kerugian berupa citranya yang memburuk, kerugian sebanyak 30-40 triliun setiap tahun karena adanya illegal fishing , pembelanjaan uang negara yang tidak efisien, dan tingginya angka pelanggaran dan kejahatan di laut. 5 Oleh karenanya melalui
5 Ibid , 5.
4 Ibid , 4.
3 Lihat secara umum Wulansari, E. M. (2014) ‘Penegakan Hukum di Laut dengan Sistem Single Agency Multy Task’, Jurnal Rechtsvinding : 1-6.
penelitian tersebut disebutkan bahwa pembentukan single agency multi tasks menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada.
Langka nyata dari negara Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membentuk suatu badan yang disebut dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada Desember 2014, dengan tugas utama adalah untuk mengkoordinasi segala operasi yang berkaitan dengan keamanan laut, menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan kelautan, dan mengorganisir kerjasama dengan negara tetangga untuk memastikan keamanan operasi di laut agar terjamin dan berguna secara optimal. 6 Namun, eksistensi Bakamla sendiri masih dianggap kurang maksimal. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa setelah terbentuknya Bakamla, tumpang tindih kewenangan, disharmonisasi kewenangan, dan tidak efektifnya penegakan hukum di laut masih terjadi. Hal ini misalnya dapat dilihat pada penelitian yang ditulis oleh Ranu Samiaji dengan judul, “Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Indonesia” yang menyoroti praktek illegal fishing yang masih marak terjadi baik sebelum atau sesudah Bakamla didirikan. 7
Pada penelitian tersebut, disoroti bahwa masih maraknya illegal fishing sekalipun Bakamla telah dibentuk disebabkan karena beberapa faktor: 8
1. Bakamla sendiri merupakan badan yang tidak dibentuk dengan Undang-Undang, melainkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Perpres Bakamla);
2. Perpres Bakamla tidak memberikan kewenangan pada Bakamla dalam menangani masalah illegal fishing ;
3. Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan) tidak memberikan kewenangan bagi Bakamla sebagai penyidik perikanan.
Selanjutnya, selain penelitian-penelitian yang disebutkan sebelumnya,
8 Ibid , 18.
7 Lihat secara umum Samiaji, R. (2015) ‘Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Indonesia’, Brawijaya Law Journal : 1-22.
6 Munaf, D. R, dan Susanto. (2015) Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut Berbasis Sistem Peringatan Dini . Jakarta: Gramedia.
penelitian yang dilakukan Christina Aryani dengan judul, “Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional” juga memberikan sorotan kepada kewenangan Bakamla yang masih tumpang tindih, dan pengaturan mengenai keamanan dan penegakan hukum laut yang masih berparadigma multi agencies single task . 9 Atas permasalahan tersebut, melalui penelitian itu diberikan solusi untuk dibuatnya rancangan Undang-Undang Keamanan Laut sebagai Solusi Permasalahan Keamanan Laut Nasional. Adapun hal-hal yang menjadi pokok peraturan dari rancangan Undang-Undang tersebut harus meliputi pemantauan, pengamatan, komando dan pengendalian, pemeriksaan, serta penegakan hukum. 10 Lebih lanjut, dalam penelitian tersebut, terdapat tiga hal yang menjadi pokok pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut, yaitu: 11
1. Pembentukan single agency multi tasks dalam penegakan hukum di laut. Sebagai upaya agar penegakan hukum di laut menjadi lebih efisien. Badan tersebut nantinya akan memberikan garis kewenangan yang jelas di setiap lembaga mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang berwawasan maritim.
2. Sinkronisasi sistem informasi keamanan laut melalui National Maritime Security Centre (NMIC) sebagai upaya sinkronisasi sistem informasi.
3. Manajemen sarana dan prasarana keamanan laut. Misalnya sistem tata kelola kapal patroli dan fasilitas pendukung lain yang berguna sebagai optimalisasi fungsi peringatan dini, operasi pengamanan dan penyelamatan, serta operasi pencarian dan pertolongan di wilayah laut Indonesia.
Merujuk pada penjabaran-penjabaran yang disimpulkan dari tiga penelitian sebelumnya, secara sederhana, penelitian-penelitian tersebut menuntut adanya harmonisasi kewenangan dalam penegakan hukum di laut. Penelitian pertama menyarankan pembentukan single agency multi tasks, penelitian kedua menyarankan adanya koordinasi antar lembaga/badan, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum di laut
11 Aryani, C. Op.cit , 167-169.
10 Munaf, D. R, dan Susanto. Op.cit .
9 Lihat secara umum Aryani, C. (2021) ‘Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Keamanan Laut Nasional’, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia : 155-173.
(terkhusus masalah illegal fishing ), dan penelitian terakhir, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, menyarankan adanya harmonisasi kewenangan dalam keamanan laut melalui Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut.
Berkaitan dengan masalah-masalah dan solusi yang disoroti melalui penelitian-penelitian yang disebutkan sebelumnya, penulis pada dasarnya sepakat bahwa harmonisasi kewenangan dalam keamanan dan penegakan hukum laut diperlukan. Namun, hasil dari penelitian-penelitian tersebut masih hanya menekankan pada pentingnya koordinasi, padahal, permasalahan yang disoroti adalah mengenai banyaknya lembaga yang terlibat untuk satu tugas. Penelitian ketiga menyadari permasalahan tersebut, namun, solusi pada poin pertama yang ditawarkan masih menekankan pada koordinasi antar lembaga dan belum memberikan ilustrasi konkrit kewenangan apa yang harus dimiliki single agency multi tasks tersebut.
Untuk itulah melalui penelitian ini, penulis akan menawarkan gagasan harmonisasi kewenangan dalam pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum laut di Indonesia melalui perluasan kewenangan yang dimiliki Bakamla agar kewenangan dalam pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum tersebut tidak terbagi-bagi dalam banyak badan. Sehingga pada penelitian ini, fokus pembahasan akan berorientasi pada: pertama, penerapan kewenangan coast guard yang menganut paradigma one agency multi tasks di mana , konsep tersebut sebagai suatu kewenangan sudah dipraktekkan di beberapa negara diantaranya Malaysia, India, Jepang dan Amerika Serikat; kedua, perbandingannya dengan kewenangan yang dimiliki oleh Bakamla Indonesia; dan ketiga, ius constituendum perluasan kewenangan Bakamla sebagai upaya harmonisasi.

## II. Metode
Penelitian ini disusun sebagai penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan proses kegiatan dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. 12 Pada penelitian ini, untuk menjawab pokok pembahasan yang ada, digunakan tiga jenis metode
12 Marzuki, P. M. (2010) Penelitian Hukum . Cetakan 6. Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 35.
189 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
pendekatan, pertama yaitu pendekatan perundang-undangan, kedua pendekatan konsep, dan terakhir adalah pendekatan perbandingan, yang dilakukan dengan dilakukan dengan cara membandingkan, baik sistem hukum, aturan hukum, ataupun prinsip-prinsip hukum yang berlaku pada suatu negara ke negara-negara yang lain. Pada penelitian ini, perbandingkan hukum akan dilakukan dengan menggunakan metode Micro Comparison yaitu dengan membandingkan mengenai lembaga atau masalah-masalah khusus yang ada dalam sistem-sistem hukum dengan menggunakan perbandingan materi hukum. 13 Selanjutnya, pada penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode library research atau studi kepustakaan. Kemudian, bahan hukum yang dikumpulkan akan dianalisa menggunakan model penalaran deduktif, yaitu dengan menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari suatu preposisi-preposisi yang bersifat umum ke khusus.

## III. Analisis dan Pembahasan
A. Penerapan One Agency Multi Task dalam Keamanan Laut di Berbagai Negara
1. Malaysia
Badan yang memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan laut di Malaysia, diatur pada ketentuan Pasal 1 angka (2) Malaysian Maritime Enforcement Agency Act No. 633 of 2004 (Selanjutnya disebut sebagai Act No.
633/2004 ) disebut sebagai Malaysian Maritime Enforcement Agency
(MMEA)—badan tersebut merupakan badan yang berada di bawah naungan Kementrian Urusan dalam Negeri. Selanjutnya melalui ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Act No.633/2004, diatur bahwa MMEA memiliki fungsi sebagai berikut:
a. To enforce law and order under any federal law;
b. To perform maritime search and rescue;
c. To prevent and suppress the commission of an offense;
13 Pembahasan terkait Micro Comparison dapat dilihat dalam Örücü, E. (2004) The Enigma of Comparative Law: Variations on a Theme for the Twenty-First Century . Leiden: Springer, hlm. 21-32 dan Nelken, D. (2007) Comparative Law: A Handbook , New York: Bloomsbury, hlm. 56-62. Lihat juga Husa, J. ‘Research Design of Comparative Law – Methodology of Heuristics? ’, dalam Adams, M. dan Heirbaut, D. (2014) The Method and Culture of Comparative Law; Essays in Honour of Mark Van Hoecke . Oxford: Hart Publishing, hlm. 57-60.
Volume 8 Issue 2, July 2024 | Tanjungpura Law Journal 190
d. To lend assistance in any criminal matters on a request by a foreign state as provided under the mutual assistance in criminal matters act 2002;
e. To carry out air and coastal surveillance;
f. To provide platform and support services to any relevant agency;
g. To establish and manage maritime institutions for the training of officers of the agency; and
h. Generally to perform any other duty for ensuring maritime safety and security or did all matters incidental thereto.
Banyaknya fungsi yang dimiliki MMEA sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat (1) sendiri tidak terlepas dari fakta bahwa berdasarkan Act No. 633/2004, tepatnya pada pasal 6 ayat (3), MMEA memiliki tanggungjawab yang luas dalam masalah kelautan, yaitu untuk menjadi badan pencari dan penyelamat di laut ( for the performance of maritime search and rescue ); mengendalikan dan mencegah polusi di laut ( for controlling and preventing maritime pollution ); untuk mencegah dan menekan penjarahan atau pembajakan di laut ( for preventing and suppressing piracy ); dan terakhir adalah untuk mencegah dan menekan perdagangan ilegal narkotika ( for preventing and suppressing illicit traffic in narcotic drugs, on the high seas ).
Selanjutnya, atas fungsi dan tanggungjawab yang luas tersebut, Act No.633/2004 melengkapi MMEA dengan kewenangan-kewenangan yang menjangkau seluruh fungsi dan tanggungjawab yang dibebankan pada MMEA. Kewenangan tersebut diatur pada ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa:
a. The agency shall have powers to carry out the purposes mentioned in subsection 3(2) and to do all things reasonably necessary for or incidental to the performance of its functions under section 6.
b. In particular, but without prejudice to the generality of subsection (1), the agency shall have power:
1) To receive and consider any report of the commission of an offense;
2) To stop, enter, board, inspect and search any place, structure, vessel of aircraft and to detain any vessel or aircraft;
3) To demand the production of any license, permit, record, certificate or any document and to inspect such license, permit, record, certificate or other
191 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
document or make copies of or take extracts from such license, permit, record, certificate or other document;
4) To investigate any offence which it has reason to believe is being committed, or is about to be committed or has been committed;
5) To exercise the right of hot pursuit;
6) To examine and seize any fish, article, device, goods, vessel, aircraft or any other item relating to any offence which has been committed or it has reason to believe has been committed;
7) To dispose of any fish, article, device, goods, vessel, aircraft or any other item relating to any offence which has been committed or it has reason to believe has been committed;
8) To arrest any person whom it has reason to believe has committed an offence; and
9) To expel any vessel which it has reason to believe to be detrimental to interest of or to endanger the order and safety in the Malaysian maritime zone.
Act Number 663/2004 melalui ketentuan pasal tersebut memberikan dengan tegas tidak hanya kewenangan untuk menindak, menahan, ataupun menyelidiki segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaritiman atau kelautan, namun juga diskresi untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu yang dilakukan di laut sebagai suatu bentuk pelanggaran. Namun, melalui ayat (6) dipertegas mengenai hal-hal apa saja yang termasuk sebagai aktivitas yang dapat merugikan kedamaian, ketertiban, dan keamanan laut Malaysia. Misalnya ialah tindakan mencemari laut, survei tanpa izin, dan sebagainya.
Lebih lanjut, sekalipun memang MMEA melalui pasal-pasal yang disebutkan sebelumnya cukup jelas memiliki kewenangan dan ruang lingkup tugas yang sangat luas, namun, koordinasi antar lembaga masih menjadi hal yang dipertegas dalam Act Number 663/2004. Hal ini misalnya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 8 yang mengatur bahwa apabila seseorang ditangkap berdasarkan peraturan tersebut, tidak ada penindakan lebih lanjut dapat dilakukan terhadap orang tersebut tanpa adanya persetujuan tertulis dari public prosecutor. Hal itu dipertegas juga melalui Pasal 16 yang mengatur bahwa “ the
agency and the relevant agencies shall closely coordinate, consult and liaise with each other and render to each other assistance for carrying out the provisions of this act.”
MMEA sendiri pada dasarnya bukanlah merupakan badan yang ada sejak dulu, namun baru lahir pada tahun 2005. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh MMEA tersebut sebelumnya dimiliki oleh 12 departemen yang berbeda di Malaysia, yaitu:
a. Marine Operation Force of The Royal Malaysia Police.
b. Department of Immigration.
c. Royal Malaysian Navy.
d. Royal Malaysian Air Force.
e. Marine Department of Peninsular Malaysia.
f. Marine Department of Sabah and Sarawak.
g. Department of Fisheries (DOF).
h. Royal Malaysian Customs Department.
i. Department of Environment.
j. Department of Lands and Mines.
k. Mineral and Geoscience Department.
l. Maritime Enforcement Coordination Centre.
Banyaknya departemen yang memiliki kewenangan di laut di Malaysia pra-MMEA menghasilkan permasalahan kewenangan yang saling tumpang tindih satu sama lainnya. Atas dasar itulah kemudian MMEA dibentuk dengan harapan agar penegakan hukum dan keamanan laut di Malaysia lebih efisien. 14 Selain alasan tersebut, pembentukan dari MMEA sendiri pada dasarnya juga didasarkan pada adanya anggapan bahwa ketika terlalu banyak organisasi yang terlibat dalam penegakan keamanan laut di Malaysia, duplikasi peran akan terjadi, tumpang tindih kewenangan dan konflik area yurisdiksi, persaingan tidak sehat dalam pengamanan aset, dan under-utilization aset-aset yang dimiliki antar lembaga akan terjadi. Sehingga, ide dasar lahirnya MMEA memanglah sangat kental akan efisiensi, baik dalam pemanfaatan aset ataupun penggunaan dana dan sumber daya yang dimiliki negara. Untuk mencapai itulah, single agency
14 Ooi, I. (2007) ‘The Malaysian Maritime Enforcement Agency Act 2004: Malaysia’s Legal Response to the Threat of Maritime Terrorism’, Australian and New Zealand Maritime Law Journal , 21: 71.
193 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
dengan kewenangan yang luas menjadi penting. 15
Selanjutnya, karena MMEA mengambil alih kewenangan 12 instansi atau badan tersebut, cukup jelas bahwa MMEA tidak semata merupakan badan yang berorientasi militer. Merujuk pada kewenangan-kewenangannya yang diuraikan sebelumnya, jelas, MMEA memiliki kewenangan yang sangat luas, menjangkau yang berorientasi pada militer dan non-militer, sepanjang hal tersebut menyangkut wilayah laut Malaysia.
Lebih lanjut, upaya untuk mendukung agar MMEA dapat bekerja secara efisien dan memenuhi seluruh tugasnya yang luas, dikatakan bahwa dukungan pendanaan yang kuat dari pemerintah diperlukan, misalnya adalah untuk membeli kapal dan fasilitas yang canggih, merekrut peneliti yang mumpuni, bahkan untuk merekrut ahli-ahli hukum yang mumpuni guna mendukung aktivitas MMEA. Untuk memenuhi hal tersebut, juga dikatakan bahwa pembelajaran terhadap coast guard lain yang sukses di negara asing diperlukan seperti Amerika dan Jepang. Hal-hal inilah yang telah dilakukan oleh Amerika dan Jepang yang memang terkenal memiliki coast guard yang mumpuni dalam penegakan hukum di laut. 16 Perkembangan terbaru bahkan menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sebanyak RM 1.3 Miliar alokasi dana diberikan pada MMEA sebagai lanjutan terhadap Malaysia Maritime Strategic Plan. Hal ini lebih besar sebanyak 30% dari alokasi dana yang diberikan pada MMEA pada tahun 2022 . 17

## 2. India
India, memiliki badan yang menjaga keamanan lautnya yang disebut dengan Indian Coast Guard (ICG). Badan tersebut pertama kali dibentuk pada tahun 1970-an sebagai badan untuk memenuhi kebutuhan mendesak India dalam penegakan dan keamanan laut—aktivitas kelautan yang semakin meningkat di sekitar wilayah perairan Indialah yang menjadi alasan utamanya. 18
18 Tajudin, E. (2015) Study of Managerial Challenges Confronting a New Agency: the Case of the Malaysian Maritime Enforcement Agency . Teesis . Naval Postgraduate School: 30.
17 The Sun. (2022). RM 1.3 Billion Allocation for MMEA in Line with Maritime Strategic Plan. Tersedia
di:
https://thesun.my/local/rm13-billion-allocation-for-mmea-in-line-with-maritime-strategic-plan-DB9 939243 (Diakses 3 November 2023).
16 Kasmin, S. (2010) ‘Enforcing Ship-Based Marine Pollution for Cleaner Sea in the Straits of Malacca’, Environment Asia , 3: 64.
15 Lynch, T. (2012) ‘Malaysian Maritime Enforcement Agency: A Modern Coast Guard Model’, Front Line Security , 7(1): 23.
Sepanjang waktu, sektor marine fisheries di India berkembang dengan pesat, armada-armada penangkap ikan semakin besar dan banyak, dan bersamaan dengan itu penangkapan dan perdagangan ikan meningkat secara substansial di perairan India. 19 Pembentukan ICG sendiri dibicarakan pada september 1974, pembicaraan tersebut dilakukan oleh Angkatan Laut India ( Indian Navy ), Angkatan Udara India ( The Air Force ), dan departemen pendapatan India ( department of revenue ) sebagai upaya untuk melawan aktivitas-aktivitas pencurian dan penyelundupan di laut India dan sekitarnya.
ICG sendiri merupakan badan Armed Force yang beroperasi di bawah naungan kementerian pertahanan India. 20 Hal ini bermula ketika The Rustanji Committee pada 31 Juli 1975 menyarankan bahwa atas kebutuhan dan urgensi tersebut, ICG dijadikan suatu badan yang berada di bawah kementerian pertahanan India. Namun, Sekretaris Kabinet membuat rekomendasi bahwa badan tersebut harusnya berada di bawah naungan kementerian dalam negeri ( the Ministry of Home Affairs ). Sementara itu, Perdana Menteri India, Indira Gandhi lebih memiliki rekomendasi yang disarankan oleh The Rustanji Committee. Kemudian, ICG dimasukan sebagai badan yang menjadi bagian dari angkatan laut India. Sehingga, sederhana untuk dikatakan bahwa ICG India merupakan bagian dari angkatan bersenjata India. 21
Mengenai tugas dan kewenangannya, Coast Guard Act 1978 tidak mengatur kewenangan dari ICG seluas kewenangan MMEA. Perbedaan besarnya adalah dalam banyak hal MMEA merupakan badan utama yang menjaga keamanan laut Malaysia. ICG sebaliknya, karena pada dasarnya merupakan bagian dari angkatan laut India, memiliki kewenangan-kewenangan tidak sebanyak MMEA, namun penekanan mengenai fungsinya sebagai badan pendukung dipertegas. Hal ini selanjutnya dapat diperhatikan melalui ketentuan Pasal 14 Coast Guard Act 1978 yang mengatur bahwa:
a. It shall be the duty of the coast guard to protect by such measures, as it thinks fit, the maritime and other national interests of India in the maritime zone of India.
21 Ibid.
20 Indian Coast Guard. (2013) Performance Audit on the Role and Functioning of the Indian Coast Guard, Report No. 7 of 2011-2012 , hlm. 1.
19 Gopalakrishnan dan George, G. (2016) ‘Marine Fishers: Experience and Expectations’, A Publication of the Indian Coast Guard , 17(1): 1.
195 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
b. Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the measures referred to therein may provide for:
1) Ensuring the safety and protection of artificial islands, offshore terminals, installations and other structure and devices in any maritime zone;
2) Providing protection to fisherman including assistance to them at sea while in distress;
3) Taking such measures as are necessary to preserve and protect the maritime environment and to prevent and control marine pollution;
4) Assisting the customs and other authorities in anti-smuggling operations;
5) Enforcing the provisions of such enactments as are for the time being in force in the maritime zone; and
6) Such other matters, including measures for the safety of life and property at sea and collection of scientific data, as may be prescribed.
c. The coast guard shall perform its functions under this section in accordance with, and subject to such rules as be prescribed and such rules may, in particular, make provisions for ensuring that the coast guard functions in close liasion with union agencies, institutions and authorities so as to avoid duplication of effort.
Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, cukup jelas untuk menyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh ICG lebih berorientasi kepada kewenangan secara militer, hal ini dikecualikan pada kewenangannya untuk mencegah dan mengendalikan polusi di laut. Namun, pasal tersebut jelas menunjukkan bahwa berbeda dengan MMEA yang lebih berfungsi sebagai badan yang memiliki fungsi dan tanggungjawab pada seluruh aspek di laut, ICG lebih berorientasi pada keamanan laut dalam orientasi militeristik. Hal ini tentu juga tidak bisa dilepaskan pada fakta bahwa ICG merupakan bagian dari angkatan laut India, berbeda dengan MMEA.
Perbedaan kewenangan ini kemudian semakin dipertegas dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Act No. 663/2004 dengan Coast Guard Act 1978. Pasal 8 Act No. 663/2004 mengatur bahwa bahwa apabila seseorang ditangkap berdasarkan peraturan tersebut, tidak ada penindakan lebih lanjut dapat dilakukan terhadap orang tersebut tanpa adanya persetujuan tertulis dari
public prosecutor. Berbeda dengan pengaturan tersebut, pasal 59 Coast Guard Act 1978 memberikan kewenangan lebih pada ICG dalam menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. Bahkan, pasal 61 Coast Guard Act 1978 memberikan pengaturan bahwa apabila badan lain seperti magistrate or police officer menemukan adanya pelanggaran di yurisdiksi ICG, badan tersebut harus membantu ICG dan menyerahkannya pada ICG. Penegasan kewenangan ICG dalam masalah penindakan yang lebih kuat dari MMEA juga lebih ditekankan dengan adanya Coast Guard Courts yang diatur pada pasal 64 Coast Guard Act 1978.
Selanjutnya, sekalipun kewenangan dari ICG dapat dikatakan cenderung bersifat militeristik, namun, tugas dan kewenangan ICG untuk mencegah polusi di laut pun cukuplah luas dan terkoordinasi, seperti misalnya bagian lingkungan dari ICG juga turut membuat sensitivity mapping scales, mapping shoreline sensitivity, mapping of biodiversity-sensitive elements, dan lain sebagainya. 22 Selain kewenangan-kewenangan tersebut, tugas dari ICG dalam menjaga keamanan laut India juga memberikan kewenangan ICG untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Hal ini misalnya dapat dilihat dari kerjasama ICG dengan Jepang dalam hal keamanan, strategi, dan pertahanan di laut. 23

## 3. Jepang
Badan yang menjaga keamanan laut Jepang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Japan Coast Guard Law disebut sebagai Japan Coast Guard (JCG).
Badan tersebut merupakan badan yang berada dalam naungan Ministry of Land,
Infrastructure, Transport and Tourism (Kementerian Agraria, Infrastruktur,
Transportasi dan Pariwisata). Selanjutnya, melalui pasal 2 Japan Coast Guard Law, diatur bahwa JCG memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut.
a. The Japan Coast Guard shall, for the purpose of ensuring safety and order at sea perform the duties concerning enforcement of laws and regulations at sea, maritime search and rescue, prevention of maritime pollution, prevention and suppression of crimes at sea, detection and arrest of criminals at sea, regulation of vessels traffic at sea, services concerning
23 Panda, R. (2012) ‘India-Japan Defence Partnership’, Indian Foreign Affairs Journal , 7(3): 311-320.
22 Hebbar, A. A. (2013) ‘Sensitivity Mapping for Oil Spill Response’, A Publication of Indian Coast Guard , 14(2).
197 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
hydrography and aids to navigation, other services for ensuring maritime safety and the services concerning matters incident thereto.
b. Those functions heretofore under the jurisdiction of the Secretariat of the Minister of Transport, Director General’s Secretariat of the General Maritime Bureau of Ministry of Transport, Bureau of Shipping, Ship Bureau,
Bureau for Seafarers, Commissions for Marine Accidents Inquiry, Lighthouse Bureau, Hydrographic Bureau or those functions of other administrative authorities which are mentioned in the preceding paragraph shall be placed under the jurisdiction of the Japan Coast Guard.
Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, cukup jelas bahwa sama halnya MMEA, JCG memiliki kewenangan yang luas dan merupakan badan tunggal dalam menangani seluruh urusan keamanan dan ketertiban laut Jepang. Hal itu sedemikian dipertegas dalam ayat (2) yang memerintahkan adanya pelimpahan kewenangan dari badan-badan lain, sepanjang itu berkaitan dengan keamanan dan ketertiban laut Jepang pada JCG. Sekalipun demikian, kerjasama antar lembaga tetaplah merupakan hal yang menjadi keharusan di Jepang. Melalui Pasal 27, Japan Coast Guard Law mengatur kerjasama semacam itu diperuntukkan untuk membantu tugas antar lembaga apabila antar lembaga saling membutuhkan kompetensi satu sama lainnya. Selengkapnya ketentuan tersebut mengatur:
a. The Japan Coast Guard, the police authorities, the customs and other administrative authorities concerned shall maintain liaison and may, when deemed necessary for the prevention and suppression of crimes and search for and arrest of criminals, consult and coordinate with each other and request each other to dispatch competent officials or to render other necessary cooperation.
b. The Japan Coast Guard, the police authorities, the customs and other agencies concerned shall, when requested under the preceding paragraph, render cooperation as far as practicable.
Selanjutnya, karena berbeda dengan ICG yang merupakan badan keamanan laut sekaligus bagian dari pertahanan karena berada di bawah angkatan laut India, dan kementerian pertahanan India, JCG bukanlah
merupakan badan yang diadakan untuk menangani aktivitas-aktivitas militer yang terjadi di laut Jepang dan sekitarnya. Untuk permasalahan tersebut, Jepang memiliki badan yang disebut the Japan Maritime Self-Defence Force (JMSDF). 24 Kedua badan tersebut pada dasarnya memiliki koordinasi yang bagus, di mana JCG menangani urusan kriminalitas di laut, sedangkan JMSDF menangani masalah pertahanan. Namun, koordinasi ini pernah menjadi persoalan ketika adanya kasus masuknya 230 kapal pemancing China ditemani oleh 7 kapal Chinese Coast Guard (CCG) di dekat perairan Senkaku.
4. Amerika
Perbandingan mengenai coast guard tidak akan lengkap tanpa membahas mengenai the United State Coast Guard (USCG). Hal ini disebabkan bahwa USCG tidak hanya merupakan coast guard yang dianggap paling sukses di dunia, melainkan juga yang tertua, yaitu dibentuk pada 28 Januari 1915. 25 USCG sendiri merupakan badan yang sangat luas kewenangannya berkaitan dengan keamanan dan penegakan hukum di laut, bahkan, USCG sendiri digolongkan sebagai salah satu dari 5 angkatan bersenjata di Amerika, dan disebut sebagai lembaga multi-mission maritime service. 26
Pada mulanya, USCG merupakan badan yang berada di bawah naungan Treasury Department sebagai suatu badan yang memiliki tugas utama untuk memungut tarif dan pajak di laut. Pada perkembangannya, tepatnya pada tahun 2003, UCSG dipindahkan sebagai badan yang berada pada naungan Department of Homeland Security dan dalam keadaan tertentu seperti perang, akan bergerak di bawah komando Angkatan Laut Amerika. 27
Merujuk pada transisi dan penjelasan tersebut, USCG dapat dikatakan sebagai badan yang unik dibandingkan coast guard yang lain. Pada satu sisi USCG merupakan badan yang termasuk sebagai angkatan bersenjata Amerika, bersamaan dengan itu, badan tersebut juga merupakan badan penegak hukum federal terkhusus yang menyangkut masalah kelautan. Oleh karenanya,
27 Tajudin, Op.cit, 29.
26 Bruce, S. B. dan Truver, S. C. (2000). America’s Coast Guard: Safeguarding US Maritime Safety and Security in the 21 st Century . Washington: US Coast Guard HQ, hlm. 1.
25 Tajudin , Op.cit, 101.
24 Pajon, C. (2017) ‘Japan’s Coast Guard and Maritime Self-Defense Force in the East China Sea: Can a Black-and-White System Adapt to a Gray-Zone Reality?’, Asia Policy , 223: 113.
kewenangan-kewenangan yang dimiliki USCG didasarkan pada fungsi utamanya yang luas, yaitu meliputi badan keamanan laut nasional, menjaga sumber daya laut nasional, menjaga keamanan dan keselamatan laut, maritime mobility, dan karena merupakan angkatan bersenjata, juga merupakan lembaga yang memiliki fungsi untuk menjaga keamanan nasional. 28
Dasar utama dari fungsi dan kewenangan USCG sendiri terletak pada fungsinya sebagai Maritime Security . Atas dasar fungsi tersebut, USCG memiliki berbagai macam wewenang yang diperlukan sebagai upaya untuk menjaga keamanan laut. Misalnya adalah kewenangan untuk menaiki kapal apa pun yang tunduk pada yurisdiksi Amerika atau pelaksanaan hukum Amerika, untuk melakukan inspeksi, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan di laut lepas dan perairan yang merupakan yurisdiksi Amerika. 29
USCG lebih lanjut juga memiliki yurisdiksi dan kekuatan dalam penegakan hukum yang luas dan kuat—USCG menegakkan atau membantu menegakkan undang-undang federal, perjanjian, dan perjanjian bilateral dan multilateral lainnya di perairan yang tunduk pada yurisdiksi Amerika dan di laut lepas sebagai lembaga penegakan hukum laut yang utama. Saat melakukan penegakan hukum terhadap migrasi ilegal ke Amerika Serikat, penjaga pantai melakukan operasi Pencarian dan Penyelamatan (SAR) dan terbukti bahwa banyak larangan imigran tidak berdokumen dimulai dengan operasi SAR. Selain itu, fungsi USCG adalah mengamankan keamanan pelabuhan dan pertahanan pelabuhan sebagai komponen kunci operasi pertahanan nasional. Tujuan utama dari menjaga keamanan pelabuhan adalah untuk melindungi potensi serangan terhadap fasilitas pesisir dan pelabuhan oleh para teroris dan mereka juga percaya bahwa menolak masuknya teroris dan menggunakan domain maritim Amerika Serikat akan menjamin keamanan negara.
Wewenang USCG atas keamanan pelabuhan telah diperkuat dengan ditetapkannya Maritime Transportation Security Act 2002 . Menurut
Undang-undang tersebut, kapten Pelabuhan Penjaga Pantai menjadi Federal Maritime Security Coordinators (FMSC). Oleh karena itu, USCG telah mengambil
29 USCG. Doctrine for the US Coast Guard, Coast Guard Publication 1 . Washington: US Coast Guard HQ, hlm. 11.
28 Ibid.
peran utama dalam semua koordinasi operasi keamanan kelautan di pelabuhan dan jalur perairan Amerika Serikat. 30 Sejauh menyangkut penegakan hukum terhadap pembajakan, USCG juga telah memiliki kewenangan untuk melakukan operasi pencegatan laut dan anti-pembajakan, hubungan luar negeri, dan tugas-tugas peperangan pendukung lainnya di semua wilayah utama. 31
Lebih jauh, USCG tidak hanya melakukan aktivitas penegakan hukum terhadap ancaman keamanan laut namun juga melakukan operasi pencegahan agar ancaman-ancaman tersebut tidak terjadi di dalam wilayah laut. Selain itu, karakteristik USCG tidak berbeda dengan angkatan laut karena ia juga merupakan angkatan bersenjata dengan kemampuan pertahanan nasional khusus seperti intersepsi dan pelarangan maritim, respons lingkungan militer, operasi pelabuhan, keamanan dan pertahanan, pencegatan udara, memerangi teroris dan dukungan Respons Ancaman Opsional Maritim. Mereka dapat melakukan aktivitas penegakan hukum secara efektif untuk setiap ancaman keamanan maritim tanpa meminta bantuan dari angkatan laut. 32
B. Perbandingan Coast Guard di Malaysia, India, Jepang, dan Amerika dengan Indonesia
Uraian mengenai coast guard di Malaysia, India, Jepang, dan Amerika yang dijelaskan sebelumnya telah menghasilkan suatu gagasan penting bahwa suatu badan tunggal yang menangani masalah keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di laut diperlukan. Indonesia, dibandingkan dengan negara-negara tersebut memanglah belum menunjukkan adanya badan tunggal tersebut. 33 Langka nyata dari negara Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membentuk suatu badan yang disebut dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada Desember 2014, dengan tugas utama adalah untuk mengkoordinasi segala operasi yang berkaitan dengan keamanan laut, menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan kelautan, dan mengorganisir kerjasama dengan negara tetangga untuk memastikan keamanan
33 Bradford, J. F. (2005) ‘The Growing Prospects for Maritime Security Cooperation in Southeast Asia’, Naval War College Review , 58(3): 63-68.
32 Ibid, hlm. 13.
31 Ibid, hlm.14.
30 Ibid, hlm. 15.
operasi di laut agar terjamin dan berguna secara optimal. 34
Sebelum lahirnya Bakamla pada tahun 2014, badan yang mengkoordinasi keamanan di Indonesia dibentuk berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Perpres 81/2005), badan ini tidak seperti coast guard yang lainnya, hanyalah seperti badan pendukung jika diperhatikan berdasarkan fungsi dan kewenangannya. Melalui pasal 3 Perpres 81/2005 diatur bahwa Badan Koordinasi Keamanan Laut mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu. Selanjutnya, dalam menjalankan tugas itu, diatur pada ketentuan pasal 4, Badan Koordinasi Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut;
2. Koordinasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia;
3. Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu.
Merujuk pada rumusan pasal tersebut, cukup jelas bahwa Badan Koordinasi Keamanan Laut hanya merupakan sebuah badan pendukung saja yang tidak memiliki fungsi yang signifikan dalam keamanan laut. Jikapun dilihat pada ketentuan pasal 5, keanggotaan Badan Koordinasi Keamanan Laut bukanlah berisi keanggotaan seolah badan tersebut merupakan badan yang baru, namun seolah hanya menjadi badan penaung badan-badan yang lain dengan tugas dan fungsi yang minim.
Ketidakefektifan adanya Badan Koordinasi Keamanan Laut kemudian semakin ditunjukkan dengan dimanfaatkannya pembuatan Badan Keamanan Laut melalui ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (selanjutnya UU Kelautan) yang mengatur bahwa:
34 Munaf, D. R, dan Susanto. Op.cit .
Volume 8 Issue 2, July 2024 | Tanjungpura Law Journal 202
“Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.”
Akhirnya pada tahun 2014, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Perpres Bakamla), Badan Keamanan Laut atau Bakamla dibentuk. Badan ini merupakan badan yang mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia (Pasal 2 Perpres Bakamla), dan berada pada naungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia (Pasal 1 angka (1)).
Bakamla sebagai pengganti Badan Koordinasi Keamanan Laut tentu saja memiliki fungsi dan kewenangan yang lebih luas. Fungsi tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 3 Perpres Bakamla serta Pasal 62 UU Kelautan yang mengatur bahwa: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bakamla menyelenggarakan fungsi:
1. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
2. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
3. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
4. Menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
5. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
6. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
7. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.” Berkaitan dengan tugas tersebut, selanjutnya dalam Pasal 4, diatur bahwa
Bakamla memiliki kewenangan yaitu untuk melakukan pengejaran seketika; memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait; dan mengintegrasikan sistem informasi. Serta, dalam
203 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
menjalankan kewenangan tersebut, Bakamla harus melakukannya secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali. Berdasarkan analisis di atas, dapat diartikan bahwa bahwa Bakamla merupakan wujud dari realisasi visi besar negara Indonesia sebagai negara Poros Maritim Dunia. Eksistensi Bakamla merupakan suatu keharusan untuk menjaga kedaulatan laut di Indonesia. 35
Merujuk pada uraian pasal tersebut, jelas terdapat perbedaan antara Bakamla dengan MMEA, ICG, JCG, dan USCG. Perbedaan tersebut terletak pada sekalipun Bakamla dibuat dengan maksud sebagai one stop agency yang menangani masalah keamanan di laut, namun, kewenangan-kewenangan lembaga lain di laut masih tidaklah digantikan oleh Bakamla. Hal ini berbeda dengan MMEA, ICG, JCG, dan USCG yang telah diuraikan sebelumnya. Terlebih, eksistensi tugas Bakamla untuk memberikan dukungan teknis dan operasional, menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait, serta memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, menunjukkan bahwa Bakamla bukan aktor utama dan/atau satu-satunya dalam keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di laut, berbeda dengan MMEA, ICG, JCG, dan USCG.
Senada dengan hal tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Shanti Kartika pada tahun 2016 menunjukkan terdapat tiga belas Badan atau Lembaga yang secara kewenangan tumpang tindih dengan Bakamla dan/atau memiliki kewenangan dalam bidang kelautan seperti halnya Bakamla. Badan-badan tersebut yaitu: 36
1. Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia (TNI AL) dalam bidang keamanan dan pertahanan teritorial serta kedaulatan wilayah di laut Indonesia;
2. Direktorat Kepolisian Perairan dalam bidang penyidikan terhadap kejahatan di wilayah laut Indonesia;
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam bidang pengawasan pelanggaran lalu lintas barang impor/ekspor (penyelundupan);
36 Kartika, S. D. (2016) ‘Keamanan Maritim dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum’, Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan , 5(2): 143-167.
35 Darajati, M. R. dan Syafei, M. (2018) ‘Politik hukum pembentukan badan keamanan laut dalam menjaga keamanan maritim di Indonesia’, Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 16(1).
4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam bidang menjaga pantai dan penegakan hukum di wilayah laut.
5. Direktorat Jenderal PSDKP KKP dalam bidang kekayaan laut dan perikanan;
6. Bakamla dalam bidang koordinasi kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di laut Indonesia;
7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam bidang pertambangan dan pengawasan sumber daya kelautan;
8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam bidang pengawasan cagar budaya serta pengamanan terhadap wisatawan;
9. Direktorat Jenderal Imigrasi dalam bidang keimigrasian dan penyidikan tindak pidana keimigrasian;
10. Kejaksaan Agung dalam bidang penuntutan mengenai tindak pidana yang terjadi di wilayah kelautan;
11. Kementerian Pertanian dalam bidang penindakan dan pengawasan penyelundupan komoditas pertanian melalui laut;
12. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bidang penyelundupan satwa dan penebangan liar di laut; dan
13. Kementerian Kesehatan dalam bidang pengawasan dan pemeriksaan kesehatan di kapal.
Memperhatikan penjelasan tersebut, sudah tentu terdapat tumpang tindih kewenangan antara badan-badan tersebut dengan Bakamla. Hal ini misalnya, terlihat pada tugas Bakamla terkait pelaksanaan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang tumpang tindih dengan tugas TNI AL dan Direktorat Kepolisian Perairan. Hal ini tentu sangat berbeda dengan MMEA, ICG, JCG, dan USCG yang benar-benar menjadi one stop agency dalam bidang kelautan. Perbandingan tersebut selanjutnya dapat diperhatikan melalui tabel berikut:

## Tabel 1

## Perbandingan Kewenangan Badan Tunggal Keamanan Laut
Badan Tugas Keamanan Lingkup Tugas yang Ditangani Hubungan dengan Badan Lain MMEA Lembaga Tunggal. Militer dan Non-Militer ● menegakkan hukum dan ketertiban berdasarkan hukum federal mana pun, ● melakukan pencarian dan penyelamatan maritim, ● mencegah dan menekan dilakukannya suatu pelanggaran, ● memberikan bantuan dalam masalah pidana atas permintaan negara asing sebagaimana diatur dalam undang-undang bantuan timbal balik dalam masalah pidana tahun 2002, ● melakukan pengawasan udara dan pantai, menyediakan platform dan layanan dukungan kepada lembaga terkait, ● mendirikan dan mengelola lembaga maritim untuk pelatihan petugas badan tersebut, dan umumnya untuk melaksanakan tugas lain apa pun untuk menjamin keselamatan dan keamanan maritim atau dalam semua hal yang bersifat insidental. Berada di dalam naungan kementerian dalam negeri. Mengambil alih kewenangan Marine Operation Force of The Royal Malaysia Police. Department of Immigration. Royal Malaysian Navy. Royal Malaysian Air Force, Marine Department of Peninsular Malaysia, Marine Department of Sabah and Sarawak, Department of Fisheries (DOF), Royal Malaysian Customs Department, Department of Environment, Department of Lands and Mines, Mineral and Geoscience Department, Maritime Enforcement Coordination Centre. Bekerjasama dengan Public Prosecutor dalam penindakan pelanggaran. ICG Lembaga Tunggal. Militer dan Non-Militer ● menjamin keselamatan dan perlindungan pulau-pulau buatan, terminal lepas pantai, instalasi dan struktur serta perangkat lainnya di zona maritim mana pun, ● memberikan perlindungan kepada nelayan termasuk bantuan kepada mereka di laut saat dalam keadaan darurat, ● mengambil tindakan yang diperlukan untuk melestarikan dan melindungi lingkungan maritim dan untuk mencegah Di bawah kementerian pertahanan dan bagian dari angkatan laut India. Tidak diatur mengenai kewenangan badan yang diambil alih namun bertanggungjawab dalam seluruh urusan kelautan yang bersifat militeristik.
dan mengendalikan pencemaran laut, ● membantu bea cukai dan pihak berwenang lainnya dalam operasi anti-penyelundupan, ● menegakkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang untuk sementara waktu berlaku di zona maritim, ● hal-hal lain tersebut, termasuk langkah-langkah untuk keselamatan jiwa dan properti di laut dan pengumpulan data ilmiah, sebagaimana ditentukan. JCG JCG untuk Pelanggaran , FMSC untuk pertahanan dan ancaman militer ● menjamin keselamatan dan ketertiban di laut,
● melaksanakan tugas penegakan peraturan perundang-undangan di laut, ● pencarian dan penyelamatan laut,
● pencegahan pencemaran laut,
● pencegahan dan pemberantasan kejahatan di laut, ● pendeteksian dan penangkapan pelaku kejahatan di laut, ● pengaturan lalu lintas kapal di laut. , dinas-dinas ● mengenai hidrografi dan bantuan navigasi, ● dinas-dinas lain untuk menjamin keselamatan maritim dan dinas-dinas yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di dalamnya. Berada di bawah naungan kementerian agraria, infrastruktur, transportasi dan pariwisata. Mengambil alih kewenangan the Secretariat of the Minister of Transport, Director General’s Secretariat of the General Maritime Bureau of Ministry of Transport, Bureau of Shipping, Ship Bureau, Bureau for Seafarers, Commissions for Marine Accidents Inquiry, Lighthouse Bureau, Hydrographic Bureau or those functions of other administrative authorities. USCG Lembaga Tunggal. Militer dan Non-Militer ● penindakan pelanggaran, pengejaran, keamanan lingkungan laut dari polusi, pengawalan, patroli, penanganan pemancingan ilegal, penyeludupan, penjarahan, dan pertahanan. Berada di bawah naungan homeland security dan dalam keadaan tertentu seperti perang di bawah naungan dan komando angkatan laut Amerika. Tidak diatur mengenai kewenangan badan yang diambil alih namun bertanggungjawab dalam seluruh urusan
207 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
kelautan yang bersifat militer dan non-militer Bakamla Bersifat koordinasi dengan TNI dan Kepolisian Perairan ● koordinasi kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di laut indonesia Berada di bawah kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tidak mengambil alih kewenangan badan apapun. Bersifat koordinasi.
Berdasarkan tabel tersebut, cukup jelas perbedaan signifikan antara kewenangan Bakamla dan coast guard yang lain. Bila badan yang lain menjadi aktor utama dalam keamanan, ketertiban, dan penegak hukum di laut, Bakamla hanya serasa menjadi pelengkap dan berkoordinasi dengan tiga belas lembaga lain. Berkaitan dengan itu, UU Kelautan melalui Pasal 63 ayat (2) dan Perpres Bakamla melalui pasal 4 ayat (2) pun sebenarnya mengatur mengenai pentingnya koordinasi antar lembaga atau badan dalam keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di laut, yaitu bahwa kewenangan Bakamla harus dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu komando. Namun, adanya perbedaan strategi, kepemimpinan, dan komando antar lembaga-pun seolah menjadi hambatan nyata untuk melaksanakan kewenangan secara terintegrasi dalam satu komando. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam penelitian Wasisto, bahwa banyaknya lembaga untuk melaksanakan satu tugas menyebabkan adanya fragmentasi penegakan hukum di laut. 37
Malaysia sendiri pada dasarnya sebelum dibentuknya MMEA mengalami hal serupa dengan Indonesia berkaitan dengan masalah kewenangan dalam keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di laut. Namun, harmonisasi dan pelimpahan kewenangan badan-badan yang lain pada satu badan yaitu MMEA melalui Act No. 663/2004, serta peningkatan anggaran, menjadi kunci sukses Malaysia dalam keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di Laut. Sama halnya dengan Malaysia, Jepang-pun melalui Pasal 2 Japan Coast Guard Law secara langsung melimpahkan kewenangan-kewenangan yang semula dimiliki
37 G. Wasisto, (2015) Kewenangan Bakamla dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan . Tesis. Universitas Brawijaya.
Volume 8 Issue 2, July 2024 | Tanjungpura Law Journal 208
badan lainnya dalam masalah kelautan pada JCG, implikasinya, Japan Coast Guard menjadi salah satu coast guard terdepan hingga Malaysia-pun dalam pembuatan dan perbaikan MMEA belajar dari badan tersebut. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, penguatan dan perluasan kewenangan Bakamla melalui pelimpahan kewenangan-kewenangan yang dimiliki dua belas lembaga lain diperlukan, agar sama halnya seperti Malaysia dan Jepang, Bakamla menjadi badan yang efektif dan efisien dalam masalah keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di laut.
Perluasan kewenangan Bakamla sendiri menjadi penting mengingat di Indonesia, penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut tidak lepas dari kebijakan kelautan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Kebijakan kelautan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis bangsa melalui kebijakan budaya kelautan, kebijakan tata kelola kelautan, kebijakan ekonomi kelautan, kebijakan keamanan maritim, dan kebijakan lingkungan laut. 38 Kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan dengan dua strategi, yaitu dengan membentuk Penjaga Pantai Indonesia yang kuat dan meningkatkan pertahanan dan keamanan di laut. 39

## C. Ius Constituendum Harmonisasi Melalui Perluasan Kewenangan
Bakamla
Badan Pembinaan Hukum Nasional menyatakan bahwa harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. 40 Harmonisasi sendiri pada dasarnya dilakukan apabila terjadi disharmonisasi hukum antar berbagai peraturan. Berkaitan dengan itu, disharmonisasi dapat terjadi antara satu peraturan perundang-undangan dengan
40 Suhartono. (2011) Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel) . Tesis. Universitas Indonesia, hlm. 94.
39 Ansori, A. H., Suhardono, E. (2017) ‘Sinergi BAKAMLA dengan TNI AL Guna Penanggulangan Tindak Pidana di Laut dalam Rangka Penegakan Hukum’, Strategi Pertahanan Laut , 3(3): 47-68.
38 Katinawati. (2013) ‘Peran ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam Keamanan di Asia Tenggara’, Jurnal Hubungan Internasional , 1(3).
yang lainnya apabila: 41
1. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;
2. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan
perundang-undangan berganti-ganti karena dibatasi oleh masa jabatan dan peralihan tugas;
3. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibandingkan pendekatan sistem;
4. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
5. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas.
Senada dengan itu, menurut L.M. Gandhi terjadinya disharmoni hukum dapat terletak di pusat legislasi umum atau norma umum, misalnya perbedaan pendapat dan aspirasi mengenai tujuan, asas, sistem hukum serta organisasi wewenang. Dalam pengamatan dalam praktek, L.M. Gandhi mengemukakan penyebab disharmoni yaitu: 42
1. Perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan
perundang-undangan. Selain itu jumlah peraturan yang makin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal semua peraturan tersebut. Dengan demikian pula ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua undang-undang yang berlaku niscaya tidak efektif;
2. Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaan;
3. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah. Kita kenal dengan juklak yang malahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan;
4. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi dan surat edaran mahkamah agung;
42 Suhartono, Op.cit, hlm. 39.
41 Susetio, W. (2013) ‘Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria’, Lex Jurnalica , 10(3): 142.
5. Kebijakan-kebijakan instansi pemerintah pusat yang saling bertentangan;
6. Perbedaan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah;
7. Perbedaan antara ketentuan hukum dengan rumusan pengertian tertentu;
8. Benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.
Berdasarkan pada penjelasan mengenai harmonisasi dan disharmonisasi tersebut, cukup jelas dapat dilihat bahwa salah satu faktor disharmonisasi kewenangan dalam pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum di laut ialah dikarenakan adanya benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas dan mungkin juga disebabkan pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibandingkan pendekatan sistem. Untuk itulah melalui sub-bab ini, akan diberikan ius constituendum dan/atau formulasi dari kewenangan tersebut sebagai upaya harmonisasi.
Merujuk pada sub-bab sebelumnya, permasalahan mengenai Bakamla dapat disimpulkan terjadi karena beberapa faktor yaitu:
1. Kurangnya kewenangan Bakamla sebagai badan yang memiliki tugas penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
2. Eksistensi kewenangan badan-badan lain yang pada dasarnya termasuk dalam tugas pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan di Indonesia. Seperti yang dimiliki oleh TNI AL dan Kepolisian Perairan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kesehatan.
Karenanya, sebagai upaya untuk mengharmonisasi, perbaikan terhadap dua faktor tersebut diperlukan, yaitu dengan cara:
1. Berkaitan dengan poin pertama, perlu diberikan perluasan terhadap kewenangan Bakamla, seperti halnya yang dimiliki MMEA, ICG, JCG, dan USCG. Namun, kewenangan yang berorientasi militer seperti yang dimiliki MMEA, ICG, dan USCG, yaitu dalam hal keamanan dari ancaman militer dikecualikan. Hal ini disebabkan Bakamla memegang persenjataan, namun
211 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
bukanlah merupakan badan militer seperti MMEA, ICG, dan USCG. Selain itu, koordinasi dalam penindakan pelanggaran dan penindakan masalah pertahanan dari ancaman militer sangat dimungkinkan. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama JCG dan FMSC.
2. Berkaitan dengan eksistensi kewenangan yang dimiliki oleh lembaga lain, pendekatan yang digunakan oleh Jepang melalui Pasal 2 Japan Coast Guard Law dan pendekatan yang dilakukan Malaysia dengan mendelegasikan kewenangan yang dimiliki Marine Operation Force of The Royal Malaysia Police. Department of Immigration, Royal Malaysian Navy.
Royal Malaysian Air Force, Marine Department of Peninsular Malaysia, Marine Department of Sabah and Sarawak, Department of Fisheries (DOF), Royal Malaysian Customs Department, Department of Environment, Department of Lands and Mines, Mineral and Geoscience Department, Maritime Enforcement Coordination Centre kepada MMEA dapat dilakukan dengan mempertimbangkan relevansinya dengan Bakamla.
Berdasarkan hal tersebut, dengan merujuk pada penjelasan sebelumnya, penulis menawarkan formulasi perluasan kewenangan Bakamla melalui beberapa hal, yaitu:
1. Perubahan Pasal 61 UU Kelautan. Semula mengatur bahwa “Badan keamanan laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia” menjadi:
a. Badan Keamanan Laut mempunyai tugas:
1) melakukan penindakan, penyelidikan, dan penyidikan, serta penahanan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan di wilayah laut Indonesia, termasuk pelanggaran dalam bidang lingkungan dan energi dan sumber daya mineral;
2) Melakukan penindakan, penyelidikan, dan penyidikan serta penahanan terhadap pelaku penyelundupan dan perdagangan ilegal dan penangkapan ikan secara ilegal;
3) Melakukan patroli dan pengawasan pantai, pengawasan cagar budaya dan pengamanan terhadap wisatawan;
4) Menjalankan tugas pencarian dan penyelamatan di wilayah laut.
b. Tugas-tugas Badan Keamanan Laut yang diatur dalam ayat (1), apabila dimiliki oleh kementerian dan/atau lembaga lain di luar sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, menjadi yurisdiksi dan tugas dari Badan Keamanan Laut.
c. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Keamanan Laut bertugas memberikan bantuan dan berkoordinasi dengan Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia dalam bidang pertahanan teritorial serta kedaulatan wilayah di laut Indonesia dan Kejaksaan Agung dalam bidang penuntutan.
2. Perubahan Pasal 62 UU Kelautan, semula mengatur bahwa: Dalam melaksanakan tugas Bakamla menyelenggarakan fungsi:
a. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
b. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
c. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
d. Menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
e. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
f. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
g. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional. Menjadi:
Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:
a. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
b. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
c. Melaksanakan penjagaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
d. Pelanggaran yang dimaksud pada huruf c meliputi: pelanggaran dalam bidang lingkungan hidup, pelanggaran dalam bidang energi dan sumber daya mineral, serta penyelundupan, dan perdagangan ilegal.
e. Pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
f. Bekerjasama dengan Angkatan Laut Indonesia dalam sistem pertahanan nasional.
3. Perubahan terhadap Perpres Bakamla dengan menyesuaikan dengan perubahan tugas dan fungsi dalam UU Kelautan. Serta perubahan terhadap susunan organisasi bersamaan dengan perluasan kewenangan Bakamla. Sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 5 Perpres Bakamla yang semula mengatur bahwa:
Bakamla terdiri atas:
a. Kepala;
b. Sekretariat Utama;
c. Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi;
d. Deputi Bidang Operasi dan Latihan; dan
e. Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama.
Menjadi:
Bakamla terdiri atas:
a. Kepala;
b. Sekretaris Utama;
c. Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi;
d. Deputi Bidang Patroli dan Pengamanan;
e. Deputi Bidang Penindakan Pelanggaran Lingkungan dan Sumber Daya Mineral;
f. Deputi Bidang Penindakan Perdagangan Ilegal, Penangkapan Ikan, dan Penyelundupan;
g. Deputi Bidang Penelitian dan Pelatihan;
h. Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama.

## IV. Penutup
Berdasarkan pada pembahasan yang diuraikan dalam beberapa sub-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa agar paradigma single agency multi tasks dapat dijalankan seperti halnya di Malaysia, India, Jepang, dan Amerika, pelimpahan kewenangan pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum di laut kepada coast guard diperlukan. Hal ini seperti dilakukan pada MMEA, ICG,
JCG, dan USCG. Selain pelimpahan tersebut, penegasan terhadap kewenangan-kewenangan yang telah dilimpahkan seperti halnya yang dilakukan di Malaysia dan Jepang dalam regulasi yang mengatur mengenai coast guard juga diperlukan. Oleh karenanya sebagai upaya harmonisasi kewenangan dalam pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum laut di Indonesia, pelimpahan kewenangan pada Bakamla, penegasan mengenai hubungan dengan instansi terkait setelah pelimpahan dilakukan, serta perubahan terhadap struktur organisasi Bakamla diperlukan.
Bibliografi Buku:
Adams, M. dan Heirbaut, D. (2014) The Method and Culture of Comparative Law;
Essays in Honour of Mark Van Hoecke . Oxford: Hart Publishing.
Bruce, S. B. dan Truver, S. C. (2000). America’s Coast Guard: Safeguarding US Maritime Safety and Security in the 21 st Century . Washington: US Coast Guard HQ.
Indian Coast Guard. (2013) Performance Audit on the Role and Functioning of the Indian Coast Guard, Report No. 7 of 2011-2012 .
Marzuki, P. M. (2010) Penelitian Hukum . Cetakan 6. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Munaf, D. R, dan Susanto. (2015) Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut Berbasis Sistem Peringatan Dini . Jakarta: Gramedia. Örücü, E. dan Nelken, D. (2007) Comparative Law: A Handbook , New York: Bloomsbury.
Örücü, E. (2004) The Enigma of Comparative Law: Variations on a Theme for the Twenty-First Century . Leiden: Springer.
215 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
USCG. Doctrine for the US Coast Guard, Coast Guard Publication 1 .
Washington: US Coast Guard HQ.

## Artikel Jurnal:
Ansori, A. H., Suhardono, E. (2017) ‘Sinergi BAKAMLA dengan TNI AL Guna Penanggulangan Tindak Pidana di Laut dalam Rangka Penegakan Hukum’,
Strategi Pertahanan Laut , 3(3). DOI: https://doi.org/10.33172/spl.v3i3.139
Aryani, C. (2021) ‘Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Keamanan Laut Nasional’, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia . DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.155-173
Bradford, J. F. (2005) ‘The Growing Prospects for Maritime Security Cooperation in Southeast Asia’, Naval War College Review , 58(3).
Gopalakrishnan dan George, G. (2016) ‘Marine Fishers: Experience and Expectations’, A Publication of the Indian Coast Guard , 17(1).
Hebbar, A. A. (2013) ‘Sensitivity Mapping for Oil Spill Response’, A Publication of Indian Coast Guard , 14(2).
Kartika, S. D. (2016) ‘Keamanan Maritim dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum’, Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan , 5(2). DOI: https://doi.org/10.22212/jnh.v5i2.238
Kasmin, S. (2010) ‘Enforcing Ship-Based Marine Pollution for Cleaner Sea in the
Straits of Malacca’, Environment Asia , 3 . DOI:
https://doi.org/:10.14456/ea.2010.41
Katinawati. (2013) ‘Peran ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam Keamanan di Asia Tenggara’, Jurnal Hubungan Internasional , 1(3).
Lynch, T. (2012) ‘Malaysian Maritime Enforcement Agency: A Modern Coast Guard Model’, Front Line Security , 7 ( 1).
Ooi, I. (2007) ‘The Malaysian Maritime Enforcement Agency Act 2004: Malaysia’s Legal Response to the Threat of Maritime Terrorism,’ Australian and New Zealand Maritime Law Journal , 21.
Pajon, C. (2017) ‘Japan’s Coast Guard and Maritime Self-Defense Force in the East China Sea: Can a Black-and-White System Adapt to a Gray-Zone Reality?’, Asia Policy , 23. DOI: https://doi.org/10.1353/asp.2017.0016
Panda, R. (2012) ‘India-Japan Defence Partnership’, Indian Foreign Affairs
Journal , 7(3).
Samiaji, R. (2015) ‘Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Indonesia’,
Brawijaya Law Journal .
Susetio, W. (2013) ‘Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria’, Lex Jurnalica , 10(3). DOI: https://doi.org/10.47007/lj.v10i3.361
Wulansari, E. M. (2014). “Penegakan Hukum di Laut dengan Sistem Single Agency Multy Task,” Jurnal Rechtsvinding .

## Internet:
The Sun. (2022). RM 1.3 Billion Allocation for MMEA in Line with Maritime Strategic Plan. Tersedia di: https://thesun.my/local/rm13-billion-allocation-for-mmea-in-line-with-maritim
e-strategic-plan-DB9939243 (Diakses 3 November 2023).

## Peraturan Perundang-Undangan Indonesia:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380).
Dokumen Hukum Internasional:
Indian Coast Guard Act, 1975.
Japan Coast Guard Law, Law No. 28 of April 27, 1948 as amended through Law No. 102 of 1999.
Malaysian Maritime Enforcement Agency Act 2004 (Act 633).
Tesis:
G. Wasisto, (2015) Kewenangan Bakamla dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan . Tesis. Universitas Brawijaya.
Suhartono. (2011) Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel) . Tesis. Universitas Indonesia.
Tajudin, E. (2015) Study of Managerial Challenges Confronting a New Agency: the Case of the Malaysian Maritime Enforcement Agency . Tesis. Naval Postgraduate School.