## J urnal Legisia
Volume 16 Nomor 1 Tahun 2024 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA PELAKU PENGEDARAN OBAT SIRUP ANAK YANG MENGAKIBATKAN ACUTE KIDNEY INJURY (AKI)
Agnes Monica Aritonang Agnesaritonang855@gmail.com Universitas Prima Indonesia
Mario Setia Budi Saragih
Mariosaragih2000@gmail.com Universitas Prima Indonesia
Rizky Maulana Hasibuan rm1930684@gmail.com Universitas Prima Indonesia

## Abstract
This study discusses one of the things not fulfilled by business actors, related agencies in this case BPOM can revoke the distribution permit and stop the production and marketing of these drugs, a real example that is currently in the news is the case of Acuted Kidney Injury (AKI) or what we know as Acute Kidney Failure  which  is  included  in  the  collection  of  extraordinary  cases  that  occur  in  Indonesia  because  it requires  a  lot  of  life, from  this  event  it  was  found  that  negligence  in  producing  drugs  in  the  form  of substances  whose  indications  exceeded  the  limits  allowed  by  BPOM.  As  a  result,  there  are  many problems about this case. As a result, there is a lot of gossip among citizens about the forms of criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts, in this case unscrupulous entrepreneurs of children's syrup drugs, so that victims get their rights in the form of compensation and compensation. In this case, the  government  as  a  supervisor  and  guarantor  of  drugs  and  food  through  BPOM  is  also  highlighted regarding its supervisory performance, because drugs that are suspected of having mixed substances that exceed the safe threshold actually escape the supervision of related parties and even have production permits and distribution permits listed on the packaging labels of children's syrup drugs Keywords : responsibility,  case of Acuted Kidney Injury (AKI)

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang salah satu hal tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, instansi terkait dalam hal  ini  BPOM  dapat  mencabut  izin  edar  dan  menghentikan  produksi  dan  pemasaran  obat-obatan tersebut, contoh nyata yang saat ini menjadi berita adalah kasus Acuted Kidney Injury (AKI) atau yang kita kenal dengan Gagal Ginjal Akut yang termasuk dalam kumpulan kasus luar biasa yang terjadi di Indonesia  karena  membutuhkan  banyak  hidup,  dari  peristiwa  ini  ditemukan  bahwa  kelalaian  dalam memproduksi  obat  berupa  zat  yang  indikasinya  melebihi  batas  yang  diperbolehkan  oleh  BPOM. Akibatnya,  ada  banyak  permasalahan  tentang  kasus  ini.  Akibatnya,  banyak  gosip  di  kalangan  warga tentang  bentuk-bentuk  pertanggungjawaban  pidana para  pelaku tindak pidana  dalam hal  ini  oknum pengusaha obat sirup anak-anak, sehingga para korban mendapatkan haknya dalam bentuk ganti rugi dan ganti rugi. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pengawas dan penjamin obat dan makanan melalui BPOM juga disoroti terkait kinerja pengawasannya, karena obat yang diduga memiliki zat campuran yang melebihi ambang batas aman justru luput dari pengawasan pihak terkait bahkan memiliki izin
produksi dan izin edar yang tertera pada label kemasan obat sirup anak.
Kata Kunci: pertanggung jawaban, kasus Acuted Kidney Injury (AKI)

## PENDAHULUAN.
Menurut pengamatan  Badan Pusat Statistik (BPS), Terhitung hari ini ada sekitar 30,83 juta  anak  usia  dini di Indonesia. Dari angka tersebut, ada sejumlah 13,56% adalah bayi (usia < 1 tahun), 57,16%  adalah jumlah Bayi dibawah Lima Tahun(balita) (rentang usia 1-4 tahun) dan 29,28% adalah anak prasekolah (usia 5-6 tahun). 1
Berdasarkan pengamatan dinas terkait dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Indonesia(DISDUKCAPIL)  tercatat  pada  semester  2021,  telah  terjadi 376.610 angka kelahiran, 619.672 angka kematian. Akta Kelahiran, Akta Kematian, maupun Surat  Keterangan  Pindah/Datang  Warga  Negara  Indonesia  atau  biasa  disebut  SKPWNI adalah sumber data-data angka kelahiran dan kematian yang dipapakar diatas melalui angka penerbitan,”  Jelas  Prof.  Zudan  Arif  Fakrulloh  (Dirjen  Dukcapil  Kemendagri) .  Sehingga kesehatan setiap anak yang terlahir tersebut perlu diperhatikan oleh para orang tua sehingga tumbuh kembangnya dapat berjalan dengan maksimal. 2
Namun dewasa ini cuaca yang tidak menentu (Pancaroba) mengakibatkan munculnya sakit  penyakit  seperti  batuk,  pilek,  dan  demam.  Anakanak  sangat  rentan  terhadap  sakit penyakit tersebut dikarenakan anti bodi para anak tersebut belum terbentuk secara sempurna sehingga anak membutuhkan obat untuk sakit penyakit tersebut.
Solusi dari permasalahan tersebut dengan mencari obat dari penyakit yang diderita buah hati  mereka  baik  di  Apotek/toko  obat  lainnya.  Pada  umumnya  sediaan  berupa  obat  sirup adalah  hal  yang  lazim  kita  temui  dipasaran  dikarenakan  sediaan  dalam  bentuk  obat  sirup cenderung mudah untuk dikonsumsi dibandingkan obat dalam sediaan  tablet/kapsul.
Namun  pada saat ini sedang hangat diberitakan mengenai kejadian gagal ginjal akut pada anak atau Acute Kidney Injury (AKI) yang diakibatkan oleh obat dalam sediaan cair yang dianggap tercemat zat Etilen  Glikol (EG) dan Dietilen  Glikol (DEG). Menurut penjelasan Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makan(BPOM):    “ Tolerable  Daily  Intake (TDI)  adalah  ambang batas aman untuk cemaran Etilen Glikol maupun Dietilen Glikol sebanyak 0,5 mg/kg berat badan per hari, Per 19 Oktober 2022, hasil uji sampling terhadap 39 batch dari 26 jenis sirup obat menunjukkan kontaminasi EG pada 5 (lima) produk melebihi ambang batas keamanan.
Dari  laporan  masyarakat  yang  resah  sehingga  pemerintah  dalam  hal  ini  BPOM melakukan  pengembangan  dan  ditemukan  8  produk  obat-obatan  sirup  anak  yang  masih terindikasi  tercemar  zat  EG  dan  DEG  sehingga  pemerintah  dalam  hal  ini  diharapkan  bisa mengambil Langkah tegas berupa penarikan izin edar dan pemusnahan produk-produk yang beredar dipasaran.
1 Badan Pusat Statistika: “ Profil Anak Usia Dini 2022 ”, diakses dari:
https://www.bps.go.id/publication/2022/12/13/dea4ac1faa8b3e121c9fb925/profil-anak-usia-dini-2022.html ,pada tanggal  30 November  2022, pukul 11:00
2 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indonesia: “Distribusi Penduduk Indonesia Per Juni 2021: Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit, diakses dari
Submit Approve Publish 11 Desember 2023 30 Desember  2023 30 Januari 2024
Badan Pengawas Obat dan Makanan( BPOM) alhasil mengabil Langkah tegas berupa penarikan  dari  pasaran.  Langkah  ini  dianggap  perlu  dilakukan  mengingat  banyaknya  para oknum  pengedar/pemasok  sekaligus  menjadi  produsen  obat  sirup  anak  yang  masih membandel  mengedarkan  obat  hasil  produksi  mereka  walaupun  sudah  ada  himbauan  dan larangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diawasi oleh Kementrian Kesehatan (KEMENKES). 3
Sehingga  dalam  keterangannya  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (KemenPPPA)  mengucapkan  turut  berdukacita  yang  amat  dalam terhadap  wafatnya  133  anak,  yang  Sebagian  besar  merupakan  anak  usia  Bayi  Lima Tahun(Balita), kasus gagal ginjal akut progeresif atypikal/Atypical Progressive Acute Kidney Injury adalah penyebab hal ini terjadi. Sehingga Puan Maharani selaku ketua DPR RI menilai besarnya persentase kematian dikasus gagal ginjal akut pada anak tersebut diakibatkan case fatality rate yang cukup tinggi. 4
Bahkan 206 adalah angka kasus gagal ginjal yang mana terdapat  anak meninggal dunia sebanyak  Sembilan  puluh  sembilan,  Sehingga  beliau  menghimbau  Pemerintah  untuk secepatnya  mematenkan  Kejadian  Luar  Biasa  (KLB)  pada  kasus  jika  seluruh  syarat  dan persyaratan dipenuhi.
Sehingga  diharapkan  artikel  ini  dapat  menjadi  sumber  bacaan  dan  informasi  terbaru kepada  masyarakat  maupun  para  penegak  Hukum  mengenai  bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dilakukan korporasi seperti kasus pengedaran obat sirup pada anak yang mengakibatkan Accute Kidney Injury (AKI) , Hak-hak para korban obat sirup  dan  bentuk pengawasan pemerintah atas penyebaran produk-produk obat khususnya yang terdapat  di Indonesia bersinergi dengan Badan Obat dan Makanan  (BPOM) sehingga para korporasi dari pengedar obat-obatan khususnya obat sirup pada anak dapat lebih teliti dan berhati-hati dalam mejual obat yang mereka pasarakan sehinggga kiranya kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari dan para konsumen terkait obat sirup dapat teliti dan lebih bijak lagi dalam memilih obat sirup yang aman untuk buah hati mereka.

## METODE PENELITIAN
Didalam proses penelitian ini kami menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. D alam buku yang berjudul “Metode penelitian Hukum: Normatif dan Empiris” yang ditulis oleh Johnny Ibrahim dan Joenaedi effendi disebutkan Penelitian yuridis normatif merupakan metode yang berlandaskan pada teori dan aturan hukum. 5
Dalam  penelitian  normatif,  sering  sekali  hukum  dipahami  sesuai  dengan    yang tercantum didalam peraturan perundang- undangan  atau dengan istilah “law in book”  atau hukum  sebagai  kaidah/norma  dan  merupakan  acuan  bersikap  dalam  kehidupan  sosial terhadap  apa  yang  di  anggap  patut.    Sehingga  dapat  disimpulan  bahwa  penelitian  Yuridis Normatif adalah salah satu jenis penelitian yang mana menggunakan berbagai bahan hukum
3 KEMENTRIAN  PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN  DAN    PERLINDUNGAN  ANAK  REPUBLIK INDONESIA : “KEMENPPPA DUKUNG INVESTIGASI MENYELURUH KASUS GAGAL GINJAL AKUT PADA  ANAK”,  diakses  dari  https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4188/kemenpppa -dukung- investigasi-menyeluruh-kasus-gagal-ginjalakut-pada-anak ,  pada tanggal 6 Desember 2022 , pukul 21:30
4 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA : “Apabila Telah Penuhi Kriteria, Segera Tetapkan Kasus
Gagal Ginjal Akut Anak Sebagai
KLB” diakses dari
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41316/t/Apabila+Telah+Penuhi+Kriteria%2C+Segera+Tetapkan+Kasus +Gagal+Ginjal+ Akut+Anak+Sebagai+KLB, pada tanggal 8 Desember 2022, pukul 22:00.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Prenadamedial Group, Jakarta,2014, hlm.133
seperti  peraturan  undang-undangan  yang  tertulis  sebagai   panduan  bagaimana berperilaku yang pantas  ditengah-tengah masyarakat. 6
Tujuan  Pendekatan  Penelitian  itu  sendiri  adalah  untuk  mencari  ide  maupun  gagasan dari berbagai unsur-unsur terhadap isu yang sedang berkembang untuk dicari jawabanya. Dari Lima  tipe  pendekatan  penelitian,  penulis  menggunakan  pendekatan  penelitian Yuridis/perundangundangan ( Statute Approach ). 7 Menurut Johnny Ibrahim dan Jonaedi effendi disebutkan  dibukunya  yang  berjudul    Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan  Empiris dikatakan “Akan tetapi terdapat suatu hal yang dapat dipastikan disuatu penelitian hukum noormatif, Ialah digunakanya pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Disebut dapat dipastikan dikarenakan menurut pemahaman hukum, penelitian hukum dengan metode normatif  dilakukan berdasarkan oleh bahan hukum yang sudah ada sebelumnya.
Peraturan  perundang-undangan  yang  kami  maksud  adalah  peraturan  perundang- undangan yang mengatur hal tersebut diantaranya UU  Tahun 2009 nomor 36 pasal 105 dan 106 mengenai sediaan farmasi ataupun Peraturan perundang-undangan tahun 1999 nomor 8 mengenai perlindungan konsumen, maupun peraturan perundang-undang tahun 2014 nomor 35 mengenai perlindungan anak, Ataupun peraturan perundang-undang tahun 2016 nomor 13 mengenai ”Tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi”.
Adapun  sumber-sumber  maupun  bahan  hukum  yang  kami  pergunakan  didalam melakukan penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer meliputi peraturan  perundang- undangan,  tulisan-tulisan  yang  bersifat  resmi  maupun    wacana-wacana  tertulis  dalam pembuatan perundang-undang dan hasil dari  putusan para hakim, bahan hukum sekunder meliputi kumpulan buku yang bertemakan  hukum  maupun skripsi ataupun tesis bahkan disertasi yang bertema hukum dan jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dengan hukum , dan  terakhir  bahan  hukum  tersier  meliputi  literatur-literatur  lain  yang  memiliki  kaitan dengan  objek  permasalahan.  Adapun  tata  cara  menganalisa  sumber  maupun  bahan-bahan hukum yang dilakukan yaitu melalui teknik mengkategorisasikan semua bahan hukum yang terkumpul sebelumnya kemudian dengan teknik kualitatif analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban  Pidana  Kepada  Pelaku  Pengedaran  Obat  Sirup  Anak  Yang Mengakibatkan ACUTE KIDNEY INJURY (AKI).
Hal  yang  harus  kita  ketahui  sebelum  membahas  apa  itu  pertanggungjawaban  pidana ialah kita patut paham  dahulu pengertian  tindakkan pidana dan juga apa itu pelaku tindak pidana, Pelaku tindak pidana (Dader) yang berdasarkan terjemahan bahasa Belanda disebut “ Dader ”  berarti  pengarang  ataupun  pelaku,  menurut  ajaran/doktrin  yang  ada  maksud  dari pelaku  tindak  pidana  tersebut  ialah  seseorang  yang  telah  melakukan  semua  unsur  tindak pidana sebagai mana semua unsur tersebut tertulis dan diatur dalam peraturan perundang- undang  dan  berdasar  pada  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana(KUHP)  adalah  sebagai berikut:  Seseorang/mereka  yang  telah  melakukan,  yang  telah  memerintahkan  untuk melakukan,  dan  juga  mereka  yang  turut  ikut  ambil  bagian  dalam  melakukan  perbuatan tersebut; Seseorang/mereka yang telah memberikan maupun menjanjikan suatu hal dengan cara  penggunaan    kekuasaan  yang  salah  maupun  penyalahgunaan  martabat,  baik  dengan penyesatan, kekerasan maupun ancaman, atau  memberikan keterangan, kesempatan  maupun
6 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum:Normatif dan Empiris , Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, hlm.131
7 Ibid, hal 177
sarana,  dengan  sengaja  mengusulkan  seseorang  ataupun  orang  lain  guna  berbuat  tindakan tersebut.
Para pelaku ialah tiap-tiap individu yang mana berperan aktif dalam berbuat tindak pidana  yang  berkenaan,  atau  dengan  maksud  lainnya  ialah    seseorang  yang  berdasar  pada sebuah  kesengajaan/niatan  maupun  sebuah  ketidak  kesengajaan  sesuai  dengan  yang  telah diatur didalam peraturan  Perundang-Undang  yang telah menyebabkan  sesuatu efek maupun akibat  yang  tidak  dikehendaki  berdasarkan  Undang-Undang,  baik  yang  tergolong  unsur subjektif  ataupun  unsur  objektif,  terlepas  dari  cara  melihat  keputusan  tersebut  benarkah diambil  untuk  berbuat  tindakan  pidana  itu  berasal  dalam  dirinya    maupun  tidak,  atau dikarenakan permintahaan/arahan dari pihak lainnya. 8
Pelaku pengedaran obat sirup anak yang mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak (AKI) dalam hal ini ialah produsen obat sirup itu sendiri,  produsen obat tersebut sebelumnya sudah memiliki izin dalam memproduksi produknya yang berupa sediaan farmasi seperti yang tertulis  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  35  tahun  2014  tentang  standar keafirmasian di apotek pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik”. 9
Dalam hal ini dalam proses produksi obat-obatan produsen harus memegang tegung pedoman  Farmakope  yang  sudah  ditetapkan  dan  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan,  Undang-undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  adalah  salah  satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kesehatan dan farmakope pasal 105 ayat (1) berbunyi “Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya”. 10
Sehingga setiap produsen obat-obatan harus berpedoman pada peraturan Farmakope Indonesia yang sudah diatur sebelumnya, lebih lanjut, dalam UU Nomor 36 tahun 2009 pasal 45  ayat  (1)  disebutkan  “Setiap  orang  dilarang  mengembangkan  teknologi  dan/atau  produk teknologi  yang  dapat  berpengaruh  dan  membawa  risiko  buruk  terhadap  kesehatan masyarakat”. 11 dalam pasal ini disebutkan bahwa setiap orang bahkan produsen obat yang sudah  memiliki  izin  dari  BPOM  sekalipun  tidak  boleh  melakukan  inovasi  yang  dapat membahayakan  Kesehatan  masyarakat..  Dalam  proses  produksi  juga  produsen  obat  harus memenuhi  Standarisasi  mutu  dalam  industri  farmasi  yang  sudah  ditetapkan  yang  disebut Farmakope Indonesia (FI).
Namun  didalam  hukum  pidana  Indonesia  seseorang  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  pidana  bukan  hanya    karena  unsur-unsur  pelanggaran  dalam  pidana (delik) yang  terdapat  dalam diri sipelaku saja akan tetapi harus juga membuktikan unsur- unsur kesalahan( subjective guilt), Kemampuan bertanggungjawab, perbuatan batin(keinginan dalam  diri  sendiri)  dan  tidak  adanya  alasan  pemaaf  dalam  diri  sipelaku.  Akan  tetapi  kita ketahui Bersama bahwa produsen obat-obatan tersebut bukan merupakan seseorang dalam bentuk  pribadi  manusia  namun  produsen  obat-obatan  tersebut  merupakan  sekumpulan orang-orang dalam bentuk korporasi sehingga pemidanaanya tidak dapat disamakan dengan pemidanaan seseorang manusia.
8 Ilham Fadilah Rajab, “ PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG KORUPSI TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA NEGARA”, diakses dari http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf , pada tanggal 21 Oktober 2023 pukul 11:40.
9 Pasal 1 ayat (5)  Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 tahun 2014 tentang standar keafirmasian di apotek
10 pasal 105 ayat (1)  Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
11 pasal 45 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Berdasar pada akibat  masif yang ditimbulkan oleh kejadian gagal ginjal akut pada anak, maka dianggap perlu secara serius memperhatikan bentu-bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan kepada pelaku, berikut adalah bentuk-bentuknya: Pertanggujawaban berupa Penjara : Pertanggungjawaban pidana dalam bentuk kurungan/penjara adalah hal yang lazim  kita  jumpai,  pemberian  sanksi  kurungan  dalam  waktu  tertentu  bertujuan  guna memberika  efek  jera  kepada  pelaku  tindak  pidana  tersebut. Pertanggujawaban  berupa Denda : Pertanggungjawaban pidana dalam bentuk denda adalah penyerahan sejumlah uang kepada negara sebagai sanksi atas tindak pidana yang dilakukanya. Dan Pertanggujawaban berupa  Restitusi :  Restitusi  adalah  bentuk  kompensasi/pengembalian  kerugian  kepada korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, berdasarka PP nomor 35 tahun 2020 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Walaupun kompensasi,  restitusi  dan  bantuan  tersebut  tidak  dapat  mengembalikan  kerugian  maupun nyawa  seseorang  yang  hilang  akibat  tindak  pidana,  namun  diharapkan  dapat  membantu memulihkan hak-hak korban.
Hukuman  Kepada  Pelaku  Penderasan  Obat  Sirup  Anak  Yang  Mengakibatkan Acuate Kidney Injury (AKI)
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa informasi pada kasus gagal ginjal akut di anak(AKI) pada  indikasi  akibat  adanya  cemaran  zat-zat  yang  berbahaya  yaitu  EG  serta  DEG  yang disengaja  dicampur  oleh  pihak  Produsen  dalam  kadar  yang  melebihi  batas  sefty  kedalam campuran  obat  sebagai  zat  pelarut,Melihat  informasi  yang  ada  maka  pihak  Produsen  obat sekaligus pelaku pengedar(distributor)obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak(AKI) dapat dikatakan memenuhi pelanggaran hukum yang ada karena tidak mengikuti mekanisme Cara Pembuatan Obat yang Baik(CPOB) sehingga dapat diganjar dengan pidana yang  diatur  pada  Undang-undang  no  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  pasal  196  yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi serta/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau  kemenfaatan,dan  mutu  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  98  ayat  (2)  serta  ayat  (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun serta hukuman paling banyak Rp 1.000,000,000,00(satu miliar rupiahgejala yang di)” 12
Maka dalam pasal 201 ayat (1) yang berbunyi: ” Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196,  Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199,  dan  Pasal  200  dilakukan  oleh  korporasi,  selain  pidana  penjara  dan  denda  terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198, Pasal 19 9, dan Pasal 200”. 13 Dan di ayat (2) dikatakan : “Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada      ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau, b. pencabutan status badan hukum”. 14 Sehingga dalam hal mengenai korporasi bukan merupakan orang(person) tersebut  tidak menjadi penghalang dalam proses pemidanaan mengingat disuatu korporasi terdiri  atas  orang-orang  baik  pegawai/karyawa,  pejabat-pejabat  korporasi  maupun employe(pemilik)  Perusahaan  itu  sendiri  yang  mana  individu-individu  tersebut  bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya sesuai dengan perbuatan yang dilakukanya.
Dalam hal ini OMBUDSMAN berpendapat bahwa telah terjadi “Maladministrasi” pada penanggulangan  kasus  Gangguan  Ginjal  Akut  Progesif  Atipikal(GGAPA)  pada  anak  dan
12 pasal 98  ayat (2) dan (3) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
13 pasal 201 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
14 pasal 201 ayat (2) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
pengawasan obat sirop  oleh Badan Pengawasan  Obat  dan Makanan (BPOM). 15 Yang mana pengertian  Maladministaris  itu  sendiri  adalah  perilaku  atau  perbuatan  melawan  hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang  tersebut,  termasuk  kelalaian  atau  pengabaian  kewajiban  hukum  dalam penyelenggaraan  pelayanan  public  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  negara  dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang  perseorangan”,  UU  Nomor  37  Tahun  2008  pasal  1  ayat(3). 16 Oleh  karenanya    setiap perilaku Maladministrasi yang dilakukan pada saat melakukan pelayanan publik maka hal tersebut  dapat  dimintakan  pertanggungjawabannya  baik  administrative,  perdata  maupun pidana.
Sehingga dalam hal ini pertanggungjawaban pidana BPOM,  Kemenkes dan Kementrian Perindustrian  dapat  dimintakan  dikarenakan  ditemukannya  kelalaian(kealpaan)  yang menyebabkan  kematian sehingga kasus gagal ginjal akut pada anak masuk kedalam Kejadian Luar  Biasa(KLB)  oleh  kerena  para  pelaku  tindak  pidana  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi pidana 359 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara” 17 .  Kealpaan BPOM, Kemenkes  dan  Kementrian  Perindustrian  dalam  mengawasi  peredaran  obat  sirup  anak menyebabkan  akibat  yang  cukup  masif  sehingga  merengguk  korban  jiwa,  pemerintah seharusnya bersikap tegas dan cepat dalam mengatasi kasus ini, dan BPOM, Kemenkes dan Kementiran  Perindustrian  juga  diminta  untuk  mau  bertanggungjawab  baik pertanggungjawaban Administratif, pertanggungjawaban Perdata maupun pertanggungjawaban Pidana.
Bentuk  Pengawasan  Pemerintah  Dalam  Kasus  Pengedaran  Obat  Sirup  Anak  Yang Mengakibatkan Acute Kidney Injury (AKI).
Badan pengawas yang dibentuk pemerintah dalam hal mengawasi peredaran makanan, obat-obatan  dan  kosmetik  salah  tiganya  adalah  BPOM,  Kementrian  Kesehatan  dan Kementrian perindustrian, dalam hal ini Badan pengawas obat dan makanan (BPOM) adalah salah  satu  yang  sangat  disoroti  di  kasus  gagal  ginjal  pada  anak  ini,  mengingat  Peraturan Presiden  Nomor 80  tahun 2017 pasal 1 ayat  (1) yang berbunyi: “ Badan Pengawas Obat dan Makanan,  yang  selanjutnya  disingkat  BPOM  adalah  lembaga  pemerintah  nonkementerian yang menyelen ggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan”. 18 Sehingga BPOM merupakan garda terdepan dalam hal pengawasan mengingat BPOM adalah Lembaga yang meneliti apakah produk-produk obat, makanan, dan kosmetik tersebut layak untuk dikomsumsi dan diedarkan dimasyarakat. BPOM juga berhak mengeluarkan izin edar terhadap suatu produk dan juga berhak menarik izin edar apabila suatu produk dianggap terkontaminasi zat berbahaya dan dianggap berbahaya bagi masyarakat, hak BPOM tersebut dibarengi  dengan  kewajiiban  yang  harus  dilakukan  BPOM  tersebut  ialah  melakukan pengecekan  secara  berkala  izin  edar  suatu  produk  dan  pengujian  ulang  kandungan  dalam produk. Hal diatas bertujuan untuk memenuhi standarisasi produk-produk obat, makanan,
15 OMBUDSMAN,” Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak, Ombudsman Sampaikan Temuan dan Tindakan Korektif Kepada Menkes dan Kepala BPOM, diakses dari: https://ombudsman.go.id/news/r/kasus-gagal-ginjal-akut-pada-anak-ombudsman- sampaikan-temuan-dan-tindakan-korektif-kepada-menkes-dan-kepala-bpom, pada tanggal 26 Oktober,  pukul 19:00
16 pasal 1 ayat(3) UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang OMBUDSMAN Republik Indonesia
17 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 359
18 pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
dan kosmetik aman untuk dipergunakan dan tercipta kepercayaan masyarakat akan produk industri dalam negeri.

## SIMPULAN
Setelah melakukan penelitian penulis menarik kesimpulan dari rumusan masalah adalah sebagai berikut : Ada beberapa bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana, khususnya kasus gagal ginjal pada anak, pertanggungjawaban berupa penjara, denda ataupun restitusi kepada korban maupun kepada keluarga korban merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana guna menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Pelaku pengedaran obat sirup pada anak yang menyebabakan Gagal ginjal akut pada anak(AKI) yang sekaligus menjadi produsen obat sirop itu sendiri dapat di kenakan pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana dan ditemukan kesalah dalam dirinya dengan ancaman pidana undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 196 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,  khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan,  yang  selanjutnya  disingkat  BPOM  adalah  lembaga pemerintah  nonkementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang pengawasan  Oba t  dan  Makanan”,  maka  badan -badan  pengawas  bentukan  pemerintah tersebut  bersinergi  dan  berkolaborasi  dalam  fungsi  pengawasan  guna  menjamin  kelayakan konsumsi bahan obat dan makanan yang diedarkan dimasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  POM “Informasi keempat  hasil  pengawasan    bpom  terhadap  sirup  obat  yang  diduga  mengandung cemaran Etilen Glikol(EG) dan Dietilen Glikol(DEG)”, diakses dari https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/informasi-keempat-hasil-pengawasan- bpom-terhadap-sirup-obat-yang-diduga-mengandung-cemaran-etilen-glikol-eg-dan- dietilen-glikol-deg ,pada tanggal 10 Oktober 2023 pukul 01:10
databoks.co.id  :  “ Anak  Usia  Dini  di  Indonesia  Capai  30,83  Juta  pada  2021 ”,  diakses  dari: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/anak-usia-dini-di-indonesia- capai-3083-juta-pada-2021. pada tanggal  30 November  2022, pukul 11:00
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  : “ Apabila Telah Penuhi Kriteria, Segera  Tetapkan  Kasus  Gagal  Ginjal  Akut  Anak  Sebagai  KLB” diakses  dari https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41316/t/Apabila+Telah+Penuhi+Kriteria%2C+ Segera+Tetapkan+Kasus+Gagal+Ginjal+  Akut+Anak+Sebagai+KLB,  pada  tanggal  8 Desember 2022, pukul 22:00.
DINAS  LINGKUNGAN  HIDUP DAN  KEHUTANAN  DLHK  ACEH:  “ Pemerintah Aceh Gerak Cepat Tangani Penyakit Ginjal Akut pada Anak”,
https://dlhk.acehprov.go.id/2022/10/pemerintah-aceh-gerak-cepat-tangani-penyakit- ginjal-akut-padaanak/,   diakses pada tanggal 26 Oktober 2023, pukul 18:00.
Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Indonesia:  “ Distribusi  Penduduk Indonesia  Per  Juni  2021:  Jabar  Terbanyak,  Kaltara  Paling  Sedikit,  diakses  dari : ” https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia- per-juni-2021-jabarterbanyak-kaltara-paling sedikit#:~:text=%E2%80%9CPer%20semester%202021%2C%20terjadi%20376.610,at au%20SKPWNI%2C%E2%80%9D%20 papar%20Zudan.  pada tanggal 30 November 2022, pukul 11:10.
Hasbullah F.Sjawie, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Depok, 2018 Ilham  Fadilah  Rajab,  “ PENEGAKAN  HUKUM  UNDANG-UNDANG  KORUPSI  TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  TENTANG  PEMBERANTASAN  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  YANG  DILAKUKAN PENYELENGGARA
NEGARA”, diakses
dari http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf ,  pada  tanggal  21  Oktober  2023  pukul 11:40.
Indonesia  baik.id:  “ Daftar  8  Obat  Sirup  Ditarik  dari  Peredaran” diakses  dari https://indonesiabaik.id/infografis/daftar-8-obat-sirup-ditarik-dari-peredaran , pada tanggal 26 Oktober 2023, pukul 19:00
Jariang  media  katadata  databoks:  “ Daftar  Negara  Pemasok  Etilen  Glikol  ke  Indonesia,  Arab  Saudi Terbesar”, diakses dari
: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/21/daftar-negara-pemasok- etilen-glikol-ke-indonesia-arab-saudi-terbesar ,  pada  tanggal  26  oktober  2023, pukul 18:30.
Jonaedi  Efendi  dan  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum:Normatif  dan  Empiris ,  Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2016.
KEMENTRIAN  PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN  DAN    PERLINDUNGAN  ANAK REPUBLIK INDONESIA : “KEMENPPPA DUKUNG INVESTIGASI MENYELURUH KASUS
GAGAL GINJAL AKUT PADA
ANAK”, diakses dari https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4188/kemenpppa-dukung- investigasi-menyeluruh-kasus-gagal-ginjalakut-pada-anak ,  pada tanggal 6 Desember 2022 , pukul 21:30
Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) Nomor 359
Kompas.com:” 6 Anak Penderita Ginjal Akut Misterius Meninggal di Medan, Usianya 1-6 Tahun, Ini Gejala Awalnya ”,  diakses  dari https://medan.kompas.com/read/2022/10/18/173158878/6-anak- penderita-ginjal-akut-misterius-meninggal-di-medan-usianya-1-6-tahun,      pada tanggal  30  November  2022,  pukul  15:00.  Siaran  Pers  Dinas  Kesehatan  Provinsi  DKI Jakarta: ” GANGGUAN GINJAL AKUT ATIPIKAL DI DKI JAKARTA, ORANG TUA WAJIB

## PAHAMI TATALAKSANA PENGOBATAN PADA
ANAK ”, diakses daril https://drive.google.com/file/d/16E1jrMWZfFNvnhrfJZURvKuzQrORJqp/view,  pada tanggal 30 November 2022, pukul 15:00.
Mahmud  Mulyadi,  Feri  Antoni  Surbakti, Politik  Hulum  Pidana  Terhadap  Kejahatan  Korporasi, Jakarta, 2010,
OMBUDSMAN,” Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak, Ombudsman Sampaikan Temuan dan Tindakan  Korektif  Kepada  Menkes  dan  Kepala  BPOM,  diakses  dari: https://ombudsman.go.id/news/r/kasus-gagal-ginjal-akut-pada-anak-ombudsman- sampaikan-temuan-dan-tindakan-korektif-kepada-menkes-dan-kepala-bpom,  pada tanggal 26 Oktober,  pukul 19:00
Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  35  tahun  2014  Pasal  1  ayat  (5)      tentang  standar keafirmasian di apotek
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan
PERTANGGUNGJAWABAN  BPOM  TERHADAP  PEREDARAN  OBAT  SIRUP  YANG MENYEBABKAN KEMATIAN KEMATIAN PADA ANAK AKIBAT GAGAL GINJAL AKUT, diakses dari https://ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/view/1009/874  ,  pada  tanggal  26 oktober 2023 pukul 17: 35
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Prenadamedial Group, Jakarta,2014.
Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2008 pasal 1 ayat(3) tentang OMBUDSMAN
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 105 dan 106 Tentang sediaan Farmasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen