Melakukan Aborsi (studi putusan no.288/pid.sus/2018/pn.njk)

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MALPRAKTEK DOKTER
YANG MELAKUKAN ABORSI
Ricky Darmawan Universitas Islam Indonesia rickydarmawan@yahoo.co.id

## Abstract
Medical actions by doctors who act not in accordance with the rules and applicable moral ethics are now beginning to emerge frequently. At this time, the problem  of  malpractice  in  health  services  began  to  be  discussed  by  various groups  in  the  community.  This  can  be  seen  from  the  many  indictments  of malpractice cases submitted by the public about the profession of doctors who in carrying  out  their  duties  have  committed  wrong  actions  that  result  in  losses resulting in death or disability. Medical malpractice, this is related to the task of the doctor or medical personnel under his command intentionally or negligence to do  something  (active  or  passive).  The  problem  that  the  writer  takes  here  is  that the  malpractice  case  which  the  writer  carefully  sourced  from  the  decision  of Nganjuk District Court No.288 / Pid.sus / 2018 / PN NJK, The theory used in this research  is  the  theory  of  law  enforcement.  While  the  method  used  is  empirical juridical  legal  research,  where  in  analyzing  the  problem  carried  out  by  the method  of  combining  legal  materials  (Decisions)  with  primary  data  obtained  in the  field.  The  output  of  this  paper  is  that  the  handling  of  malpractice  cases  by doctors  without the  need for  procedures according  to  medical  regulations  needs to be considered.
Keywords: Abortion, Doctors, Law Enforcement, Malpractice.

## Abstrak
Tindakan  medis  oleh  dokter    yang  bertindak  tidak  sesuai  dengan  aturan dan  etika  moral  yang  berlaku  ini  kini  mulai  sering  muncul.  Pada  saat  ini, masalah  malpraktik  pelayanan  kesehatan  mulai  dibicarakan  oleh  berbagai kalangan  dalam  masyarakat.  Hal  itu  terlihat  dari  banyaknya  dakwaan  kasus malpraktik yang disampaikan oleh masyarakat tentang profesi dokter yang dalam melakukan  tugasnya  telah  melakukan  tindakan  yang  salah  yang  menimbulkan kerugian  yang  berujung  pada  kematian  atau  cacat.  Malpraktik  medik,  hal  ini berkaitan tugas dokter atau tenaga medis yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja  atau  kelalaian  melakukan  perbuatan  (aktif  atau  pasif).  Permasalahan
El-Iqtishady | Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Melakukan Aborsi (studi putusan no.288/pid.sus/2018/pn.njk)
yang penulis ambil disini dimana Kasus malpraktek yang penulis teliti bersumber pada  putusan  Pengadilan  Negeri  Nganjuk  No.288/Pid.sus/2018/PN  NJK,  Teori yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  teori  penegakan  hukum.  Sementara metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dimana  dalam menganalisis  permasalahan  dilakukan  dengan  metode  memadukan  bahan-bahan hukum (Putusan) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Adapun output dari  tulisan  ini,  bahwa  penanganan  perkara  malpraktek  dokter  yang  diilakukan dokter tanpa danya prosedur sesuai aturan medis perlu di perhatikan.
Kata kunci : Aborsi, Dokter, Malpraktek, Penegakan Hukum.

## PENDAHULUAN
Upaya  peningkatan  kualitas  hidup  manusia  di  bidang  kesehatan  merupakan suatu  usaha  yang  sangat  luas  dan  menyeluruh.  Usaha  tersebut  meliputi peningkatan kesehatan masyarakat  baik fisik maupun non fisik. Di dalam sistem kesehatan  nasional  disebutkan,  bahwa  kesehatan  menyangkut  semua  segi kehidupan  yang  memiliki  ruang  lingkup  dan  jangkauan  yang  sangat  luas  dan kompleks. 1 Hal ini sesuai dengan pengertian kesehatan yang diberikan oleh dunia Internasional  sebagai  berikut: A  State  of  complete  physical  ,  mental  and  social well  being  and  not  merely  the  absence  of  deseaseor  infimity, yang  artinya  sehat adalah  suatu  kondisi  fisik,  mental  dan  kesejahteraan  sosial  yang  merupakan  satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan.
Bidang kesehatan merupakan bagian dari kesejahteraan yang harus diwujudkan di  Negara  Indonesia.  Sebagaimana  cita-cita  bangsa  Indonesia  yang  tercantum  di dalam  pembukaan  UUD  1945  yang  berbunyi  “melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial.”  Dan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  social  tersebut,  harus  tetap mengacu  pada  Pancasila  sebagai  ladasan  awal  dari  politik  hukum  dan  peraturan Perundang-undangan  hal  ini  dimaksudkan  agar  kebijakan  dan  strategi  (politik) hukum dan peraturan per-UU sejalan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dengan tetap membuka  diri terhadap berbagai hal-hal yang baik  yang  merupakan  hasil  perubahan  yang  terjadi  dalam  berbagai  bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara baik di lingkungan pergaulan nasional maupun internasional. 2
1 Bahder  Johan  Nasution,  Hukum  Kesehatan  Pertanggungjawaban  Dokter,  (Surabaya: Rineka Cipta, 2005). h. 2
2 Pranoto  E,  Pembangunan  Sistem  Hukum  Ekonomi  Indonesia  Berlandaskan  Pada  Nilai Pancasila Di Era Globalisasi,  Jurnal Spektrum Hukum, Volume 15 Nomor 1 Tahun  2018, h. 89- 111.
Ricky Darmawan
Melakukan Aborsi (studi putusan no.288/pid.sus/2018/pn.njk)
Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  (UUK)  dalam  konsideren  butir  (a)  menyebutkan  bahwa  kesehatan merupakan  hak  asasi  manusia  dan  salah  satu  unsur  kesejahteraan  yang  harus diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagaimana  dimaksud dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Oleh  karena  itu,  setiap  kegiatan  dan  upaya  untuk  meningkatkan  derajat kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan. 3 Untuk mewujudkan  derajat  kesehatan  yang  setinggi-tingginya  bagi  masyarakat, diselenggarakan  upaya  kesehatan  yang  terpadu  dan  menyeluruh  dalam  bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
Pemenuhan  hak  atas  kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia    memiliki  andil penting dalam menjalankan apa yang diamanatkan dalam International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights , (ICESCR) yang terkandung pada Pasal 2  ayat  (1)  Konvensi  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya,  serta  Pasal  28  I  ayat  (4) UUD  1945  menyatakan  bahwa  perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah  tanggung  jawab  negara,  terutama pemerintah. Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 UU HAM. Tidak  kalah  penting  dibidang  kesehatan,  Pasal  7  UU  Kesehatan  menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau  oleh  masyarakat.  Pasal  9  UU  Kesehatan  menyatakan  bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Salah satu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia adalah hak atas jaminan sosial. Oleh karena itu, sering kali disebutkan bahwa jaminan sosial merupakan  program  yang  bersifat  universal/umum  yang  harus  diselenggarakan oleh  semua  Negara,  termasuk  Negara  Republik  Indonesia,  Sebagaimana diamanatkan  didalam  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 Bab  XA  tentang  Hak  Asasi  Manusia  ,  Pasal  28H  ayat  (3)  menyatakan,“Setiap orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan  pengembangan  dirinya secara  utuh  sebagai  manusia  bermartabat”.  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  pada  tanggal  10  Tahun  1948  Pasal  22  dan Pasal  25,  Deklarasi tersebut menyatakan bahwa  Pasal  22:    Setiap  orang,  sebagai anggota  masyarakat,  berhak  atas  jaminan  sosial  dan  berhak  akan  terlaksananya hak-hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya  yang  sangat  diperlukan  untuk  martabat  dan
3 Ani  Triwanti,  Et.  Al,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Malpraktik  Yang  Dilakukan Oleh Dokter, Revitalisasi Hukum Pidana Adat Dan Kriminologi Kontemporer, 2018, h. 723.
Melakukan Aborsi (studi putusan no.288/pid.sus/2018/pn.njk)
pertumbuhan  bebas  pribadinya,melalui  usaha-usaha  nasional  maupun  kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap Negara. 4
Dewasa  ini  sering  ditemukan  sengketa  yang  terjadi  antara  dokter  dengan pasien.  Ini  sering  ditemui  karena  pola  paternalistik  yang  masih  melekat  antara pasien  dengan  dokter.  Hubungan  dengan  pola  paternalistik  adalah  hubungan dimana kedudukan dokter dengan pasien tidak sederajat, yaitu kedudukan dokter lebih  tinggi  daripada  pasien  karena  dokter  dianggap  mengetahui  tentang  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  penyakit  dan  penyembuhannya.  Di  sisi  lain, dokter  menyadari  pencitraan  itu,  sehingga  baik  secara  sadar  atau  tidak  sadar kemudian  berusaha  mempertahankan  citra  tersebut  dengan  bersikap  seolah-olah dia  lebih  tahu  dari  pasien  dan  bahwa  pasien  harus  berserah  diri  sepenuhnya kepadanya.  Sengketa  yang  terjadi  antara  dokter  dan  pasien  biasanya  disebabkan oleh  kurangnya  informasi  dari  dokter,  padahal  informasi  mengenai  penyakit  dan tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  dokter  merupakan  hak  pasien. 5 Akibatnya tidak  jarang  pasien  lah  yang  menjadi  korban  dengan  terjadinya  berbagai  kasus yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat sehingga memunculkan isu adanya dugaan malpraktek medis.
Seperti pada realita Kasus malpraktek yang penulis teliti dalam penelitian, pada putusan  Pengadilan  Negeri  Nganjuk  No.288/Pid.sus/2018/PN  NJK,  memberikan gambaran  hubungan  bagaimana  dokter  bertindak  tidak  sesuai  dengan  aturan  dan etika  moral  yang  berlaku.  Moralitas  tinggi  yang  harus  selalu  siap  untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya di manfaat dengan melakukan  tindakan  medis  yang  tidak  sesuai  dengan  kode  Etik  Kedokteran Indonesia  (KODEKI).  Dimana  DSB  (30  Tahun)  melakukan  Aborsi  dengan  Dr. WB  dengan  sengaja  menggunakan  metode  kuret  yang  meski  tanpa  adanya kesepakatan,  hal ini  dapat mengancam  nyawa  DSB.  Ditambah  dengan  perbuatan terdakwa dilakukan pada waktu Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Prakteknya telah habis. 6
Hingga saat ini masih terjadi pro dan kontra maupun perdebatan yang tidak ada akhirnya, dari berbagai pihak yang mendukung aborsi maupun yang kontra aborsi.
4 Suhartoyo,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Peserta  BPJS  Kesehatan  di  Rumah  Sakit, Jurnal Adminitrative Law & Governance, Volume 1 Edisi 2 Mei Tahun 2018, h. 49.
5 Secara  umum  hubungan  tersebut  dapat  di  istilahkan  sebagai  informed  consent  yang diartikan  sebagai  persetujuan  yang  diberikan  oleh  seorang  pasien  kepada  dokter  atas  suatu tindakan  medik  yang  akan  dilakukan,  setelah  mendapatkan  informasi  yang  jelas  akan  tindakan tersebut.  Hal  tersebut  diatur  dalam  pasal  45  Undang  –  Undang  No.  29  Tahun  2004  tentang Praktek Kedokteran.
6 Pasal  1  PERMENKES  RI  Nomor  2052/MENKES/PER/X/2011  tentang  Izin  Praktik  dan Pelaksanaan Kedokteraan. Jo Pasal 1 Peraturan Konsil Dokter Nomor 6 Tahun 2011.
Melakukan Aborsi (studi putusan no.288/pid.sus/2018/pn.njk)
Akibat  belum  mendapatkan  titik  temu  masalah  aborsi,  mengakibatkan  adanya penganut  paham  pro-  life  yang  berupaya  mempertahankan  kehidupan  janin,  dan penganut  paham  pro-choice  yang  menginginkan  aborsi  boleh  dilakukan disebabkan  perempuan  mempunyai  hak  untuk  memelihara  kesehatannya  dalam menentukan  hak  kesehatan  reproduksinya.  Dari  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia  hak  aborsi  dibenarkan  secara  hukum  jika  dilakukan karena  adanya  alasan  atau  pertimbangan  medis  atau  kedaruratan  medis  apabila dilakukan tidak bertentangan dengan hukum dan agama. Dengan kata lain, tenaga medis  mempunyai  hak  untuk  melakukan  aborsi  apabila  dengan  pertimbangan media  atau  keadaan  darurat  medis  dilakukan  untuk  menyelamatkan  nyawa  ibu yang hamil.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan bagaimana hak dan kewajiban sebagai akibat  hubungan  hukum  antara  dokter  dan  pasien  tersebut  yang  kemudian berpotensi terjadinya sengketa antara dokter dengan pasien atau sengketa medik. Dalam  upaya  menghindari  atau  mengurangi  angka  sengketa  medik  yang  terjadi, maka  perlu  dipahami  mengenai  hubungan  hukum  antara  dokter  dengan  pasien. Dari  hubungan  hukum  inilah  yang  akan  melahirkan  perbuatan  hukum  dan menimbulkan  adanya  akibat  hukum.  Dalam  suatu  akibat  hukum,  hal  yang  tidak dapat dipisahkan adalah mengenai siapa yang bertanggung jawab dan sejauh apa tanggung  jawab  dapat  diberikan.  Perlu  dilakukan  suatu  kajian  mengenai bagaimana dokter memberikan tanggung jawab atas kerugian yang dialami pasien dalam suatu pelayanan medik. 7
Pada  umumnya  sikap  batin  malpraktek  kedokteran  berupa  kelalaian ( culpoos/culpa )  atau  kesalahan  dalam  arti  sempit.  Kelalaian  dalam  malpraktek kedokteran  pidana  berupa culpa  lata ,  atau  kelalaian  berat  atau  sembrono. Culpa malpraktek kedokteran tertuju baik pada akibat perbuatan maupun sikap melawan hukumnya  perbuatan. 8 Sampai  sekarang,  hukum  kedokteran  di  Indonesia  belum dapat dirumuskan secara mandiri sehingga batasan-batasan mengenai malpraktek belum  apat  dirumuskan,  sehingga  isi  pengertian  dan  batasan-batasan  malpraktek kedokteran  belum  seragam,  bergantung  pada  sisi  mana  orang  memandangnya. 9 Bertitik  tolak  dari  adanya  perbedaan  pendapat  ini,  tidak  mengherankan  jika banyak  putusan  profesi  dokter  yang  menyatakan  tidak  ada  malpraktek  yang dilakukan dokter.
7 Yussy A. Mannas , Legal Relations Between Doctors And Patients And The Accountability Of Doctors In Organizing Health Services, Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal), Vol.6 No.1 Tahun 2018. h. 166.
8 Dami Chazawi, Malpraktik Kedokteran, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). h. 7.
9 Crisdiono  M.  Acha  Diat,  Dinamika  Etika  Dan  Hukum  Kedokteran  Dalam  Tantangan Zaman, (Jakarta: Buku Kedokteran, 2004). h. 21.
Melakukan Aborsi (studi putusan no.288/pid.sus/2018/pn.njk)
Dari  gambaran  kasus  tersebut  dugaan  adanya  malprakek  yang  mendorong penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dalam  mengenai  bagaimana  penegakan hukum  terhadap  dokter  yang  melakukan  aborsi  meskipun  didalamnya  terjadi kesepakatan  akan  tetapi  hal  tersebut  tidak  dilaksanakan  dengan  prosedur  yang tepat,  oleh  karena  itu  penulis  akan  mengkaji  mengenai  “ Penegakan  Hukum Terhadap Malpraktek yang dilakukan oleh Dokter yang Melakukan Aborsi (Studi putusan No.288/pid.sus/2018/PN. NJK)”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum yuridis  Normatif.  Pendekatan  yang  dipergunakan  melalui  prosedur  yang digunakan untuk memecahkan masalah di dalam penelitian ini dengan melakukan analisis  terhadap  data  sekunder  terlebih  dahulu  untuk  kemudian  dilanjutkan dengan  menganalisis  terhadap  data  primer  yang  digunakan  sebagai  data pendukung.  Pendekatan  yuridis  normatif  mengutamakan  data  sekunder  yang meliputi  bahan-  bahan  hukum  primer  (peraturan  perundang-undangan),  bahan hukum sekunder (karya ilmiah, hasil penelitian yang lalu, literatur hukum), bahan hukum  tersier  (kamus  hukum,  bibliografi,  ensiklopedia,  indeks).  Data  primer didapatkan dari dilapangan hasil wawancara dan observasi. 10
Spesifikasi  penelitian  berdasarkan  pada  permasalahan  yang  diambil,  maka spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis.  Bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang diteliti. Sedangkan analitis, berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna terhadap data  yang  berkaitan.  Analisis  dari  data  yang  diperoleh  diharapkan  dapat memberikan jawaban dari permasalahan dalam penulisan ini.

## PEMBAHASAN

## A. Penegakaan Hukum Malpraktek Dokter yang Melakukan Aborsi
Di  Indonesia  sangat  perlu  dilihat  kembali  apa  yang  menjadi  tujuan  dari perbuatan aborsi  tersebut.  Apakah  perbuatan  tersebut  dilakukan  untuk  menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan  perasaan  malu  saja.  Sejauh  ini,  persoalan  aborsi  pada  umumnya  dianggap oleh  sebagian  besar  masyarakat  sebagai  tindak  pidana.  Namun  dalam  hukum positif  di  Indonesia,  tindakan  aborsi  pada  sejumlah  kasus  tertentu  dapat dibenarkan  apabila  merupakan abortus  provocatus  medicialis. Sementara  itu,
10 Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat, Cetakan Kedelapan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009). h. 1.
Melakukan Aborsi (studi putusan no.288/pid.sus/2018/pn.njk)
aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih kenal sebgai abortus provocatus criminalis. 11
Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 346, 347,  348  dan  349  serta  diatur  dalam  UU  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan Pasal 75, 76, 77. Terdapat perbedaan antar Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)  dengan  UU  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dalam  mengatur masalah  aborsi.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dengan  tegas melarang  aborsi  dengan  alasan  apapun.  Sementara  UU  Kesehatan  membolehkan aborsi  atas  indikasi  medis  maupun  karena  adanya  perkosaan.  Akan  tetapi ketentuan  aborsi  dalam  UU  No.  36  Tahun  2009  tetap  ada  batasan-batasan  yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir. 12
Selain  itu  berdasarkan  Undang-undang  Kesehatan  No.  36  Tahun  2009, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya  dapat  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang  mempunyai  keahlian  dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan  tim  ahli.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  aborsi  yang  dilakukan bersifat  legal  ataudapat  dibenarkan  dan  dilindungi  secara  hukum  dan  segala perbuatan  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  terhadap  hak  reproduksi perempuan  bukan  merupakan  suatu  tindak  pidana  atau  kejahatan. 13 Berbeda dengan  aborsi  yang  dilakukan  tanpa adanya  pertimbangan  medis,  aborsi  tersebut dikatakan illegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi ini dikatakan  sebagai  tindak  pidana  atau  tindak  kejahatan  karena  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  mengkualifikasikan  perbuatan  aborsi  tersebut sebagai kejahatan tehadap nyawa.
Tindakan  aborsi  sebagai  salah  satu  perbuatan  yang  dilarang,  maka  sudah sepantasnya  pelaku  aborsi  patut  mempertanggungjawabkan  perbuatannya. Undang-Undang  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  (UUK)  dalam  konsideren  butir  (a)  menyebutkan  bahwa  kesehatan merupakan  hak  asasi  manusia  dan  salah  satu  unsur  kesejahteraan  yang  harus diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagaimana  dimaksud dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
11 Maria  Ulfa  Ansor,  Fiqih  Aborsi  Wacana  Pengaturan  Hak  Reproduksi  Perempuan,
(Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010). h. 3-5.
12 Sulistyowati Irianto, Perempuan Dan Hukum : Menuju Hukum Perspektif Kesetaraan Dan Keadilan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota Ikapi DKI Jaya, 2006). h. 521
13 Ibid.,
Melakukan Aborsi (studi putusan no.288/pid.sus/2018/pn.njk)
1945.  Oleh  karena  itu,  setiap  kegiatan  dan  upaya  untuk  meningkatkan  derajat kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip non-diskriminatif,  partisipatif,  perlindungan  dan  berkelanjutan.  Cerminan  dari undang-undang  tersebut  kiranya  telah  memberikan  gambaran  bahwasanya pentingnya hak hidup dan hak diberikan kesehatan yang layak.
Meskipun hal tersebut telah diatur dan dirumuskan  oleh Undang-undang akan tetapi,  perbuatan  tercela  tersebut  masih  banyak  dilakukan  oleh  kalangan  remaja, tercatat  frekuensi  terjadinya  aborsi  sangat  sulit  dihitung  secara  akurat  karena sangat  sering  terjadi  tanpa  dilaporkan.  Dilansir  laman Badan  Kependudukan  dan Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN) 14 angka  aborsi  di  Indonesia  mencapai 2,4 juta per tahun. BKKBN mencatat, terjadi peningkatan sekitar 15 persen setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, 800.000 kasus di antaranya dilakukan oleh remaja putri yang masih berstatus pelajar.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan perngguguran kandungan  yang  sengaja  digolongkan  kedalam  kejahatan  terhadap  nyawa  (Bab XIX  Pasal  345  sampai  dengan  Pasal  49  KUHP).  Namun  dalam  Pasal  15  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992  Tentang  Kesehatan  dinyatakan  bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil atau janinnya dapat dilakukan dengan tindakan medis tertentu. Hal ini menurut hemat penulis  perlu  adanya  perhatian  khusus  terlebih  di  undangkannya  UU  Kesehatan ada  beberapa  kontroversi  dari  berbagai  lapisan  masyarakat  baik  pada  Pasal tertentu (75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009)  dalam  KUHP  sendiri  tidak  membedakan  antara Aborsi  Provocatus therapeuticus dan Aborsi  Provocatus  Criminalis .  Secara  tegas  keseluruhan tindakan  yang  berkaitan  dengan  pengguguran  kandungan  tanpa  memandang alasan  apapun,  ini  merupakan  tidakan  yang  dapat  dikenakan  dengan  sanksi pidana.  Dalam  kehidupan  nyata  praktek  abosri  tampak  terpendam  dan  tanpa gejolak ini menjadikan dampak negative pada dunis medis dan lingkungan sosial.
Undang-undang  kesehatan  No.  36  Tahun  2009  telah  mengatur  secara  detail terkait dengan tindakan abortus yaitu pada Pasal 75 ayat 1 ”setiap orang dilarang melakukan aborsi” namun dikecualikan dalam ayat 2
a. Indikasi kedaruratan medis  yang dideteksi sejak dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan/ atau janin yang  yang menderita cacat bawaan maupun  yang  tidak  dapat  diperbaiki  sehingga  menyulitkan  bayi  tersebut hidup diluar kandungan , atau
b. Kehamilan akibat perkosaan.
14 http://sdki.bkkbn.go.id/?lang=id  di  akses  pada  tanggal  27  januari,  2020,  pukul.  21.30 wib
Melakukan Aborsi (studi putusan no.288/pid.sus/2018/pn.njk)
Hal  ini  membuat  Perbuatan  aborsi  sukar  sekali  dibuktikan  oleh  pihak yang  berwajib.  Meskipun  demikian  kenyaataan  kebanyakan  melakukan perbuatan  tersebut  secara    sembunyi-sembunyi.  Alasan  yang  bisa dikemukakan  antara  lain  adalah  kehamilan  yang  tidak  diinginkan.  Dalih tersebut  terutama  dipengaruhi  oleh  berbagai  latar  belakang  seperti kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya. Mengingat dalam perkembangannya,  hukum  dalam  menggugurkan  kandungan  tidak  secepat kemajuan  yang  ada  dialami  didunia  kedokteran,  sebab  berbagai  dampak negatif    dialami  kalangan  wanita  yang  terlibat  dalam  Pratik  tersebut. sebagaimana  dari  mereka  bahkan  menemui  ajalnya  akibat  perbuatan tersebut. secara laluasa oknum tertentu melakukan pengguguran kandungan dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menumpuk kekayaan.
Adanya  perbedaan  antara  undang-undang  kesehatan  dengan  KUHP, memberikan  intepretasi  yang  berbeda  dalam  kasus  aborsi  ini.  Undang-undang kesehatan  melihat  ada  beberapa  pertimbangan  yang  memang  tindakan  tersebut bisa  dilakukan  secara  medis  tentunya  dengan  pengawasan  dan  izin  dari  dokter serta  pasien  itu  sendiri.  Berbeda  dengan  KUHP,  didalamnya  tidak  memberikan ruang sedikitpun terhadap  tindakan abosri.
Melihat  rumusan  Pasal  75  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan tampaklah bahwa dengan jelas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 melarang  aborsi  kecuali  untuk  jenis abortus  provocatus  medicalis (aborsi  yang dilakukan  untuk  menyelamatkan  jiwa  si  ibu  dan  atau  janinnya).  Dalam  dunia kedokteran aborsi provocatus dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat  dan  diindikasikan  tidak  dapat  hidup  di  luar  kandungan,  misalnya  janin menderita  kelainan Ectopia  Kordalis (janin  yang  akan  dilahirkan  tanpa  dinding dada  sehingga  terlihat  jantungnya), Rakiskisis (janin  yang  akan  lahir  dengan tulang  punggung  terbuka  tanpa  ditutupi  kulit)  maupun Anensefalus (janin  akan dilahirkan tanpa otak besar). 15
Tindakan dokter yang berimplikasi hukum bagi pelaku Aborsi, selain hukuman yang lebih berat, maka dokter, bidan atau juru obat yang membantu kejahatan itu dapat  dijatuhi  hukuman  tambahan  pencabutan  hak  melakukan  pekerjaannya sebagai  dokter,  bidan  atau  juru  obat.  Sebaliknya  apabila  dokter,  bidan  atau  juru obat  yang  membantu  menggugurkan  atau  membunuh  kandungan  itu  justru menolong jiwa atau menjaga kesehatan wanita tersebut, tidak dihukum. Sekalipun hukum  pidana  mengenal  penghapusan  pidana  dalam  pelayanan  kesehatan,  yaitu
15 Njowito  hamdani,  ilmu  kedokteran  kehakiman,  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 1992). h. 215.
Melakukan Aborsi (studi putusan no.288/pid.sus/2018/pn.njk)
alasan  pembenar  dan  alasan  pemaaf  sebagaimana  halnya  yang  terdapat  didalam yurisprudensi,  namun  tidak  serta  merta  alasan  pembenar  dan  pemaaf  tersebut menghapus suatu tindak pidana bagi profesi dokter. Salah satu yurisprudensi yang memuat  alasan  pembenar  dan  alasan  pemaaf  dalam  pelayanan  kesehatan  adalah yurisprudensi  sebagai  peniadaan  pidana.  Namun  demikian,  tidak  berarti  bahwa bagi  profesi  dokter  dibebaskan  dari  segala  tanggung  jawab  pidana,  sebab  alasan pembenar  dan  alasan  pemaaf  bagi  tindakan  dokter,  hanya  terdapat  pada pengecualian tertentu. 16
Selama  ini  praktek  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  dugaan  malpraktik medik  dirasa  sangat  terbatas.  Untuk  malpraktek  medik  yang  dilakukan  dengan sikap  bathin  culpa  hanya  2  pasal  yang  biasa  diterapkan  yaitu  Pasal  359  (jika mengakibatkan  kematian  korban)  dan  Pasal  360  (jika  korban  luka  berat).  Pada tindak pidana aborsi criminalis (Pasal 347 dan 348 KUHP). Hampir tidak pernah jaksa  menerapkan  pasal  penganiayaan  (Pasal  351-355  KUHP)  untuk  malpraktik medik.
Dalam setiap tindak pidana pastilah terdapat unsur sifat melawan  hukum baik yang  dicantumkan  dengan  tegas  ataupun  tidak.  Secara  umum  sifat  melawan hukum  malpraktik  medik  terletak  pada  dilanggarnya  kepercayaan  pasien  dalam kontrak teurapetik tadi. Oleh arena itu Jika dokter hanya melakukan tindakan yang bertentangan  dengan  etik  kedokteran  maka  konsekuensinya  hanya  melakukan malpraktik  etik.  Untuk  dapat  menuntut  penggantian  kerugian  karena  kelalaian maka  penggugat  harus  dapat  membuktikan  adanya  suatu  kewajiban  bagi  dokter terhadap  pasien,  dokter  telah  melanggar  standar  pelayanan  medik  yang  lazim dipergunakan,  penggugat  telah  menderita  kerugian  yang  dapat  dimintakan  ganti ruginya.
B. Analisis  Terhadap  Putusan  Pengadilan  Negeri  Ngajuk  No.288/Pid.Sus/

## 2018/PN.NJK
Berdasarakan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ngantuk
No.288/Pid.Sus/2018/PN.  NJK,  terkait  tindak  pidana  menggugurkan  kandungan atau  Aborsi  yang  dilakukan  oleh Terdakwa  dr.  Wibowo  bin  Alm.  Busono.  Yang secara  dan  meyakinkan  tindak  pidana  secara  sah  dan  meyakinkan  terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “melakukan, menyuruh melakukan atau yang  turut  serta  melakukan  perbuatan  dengan  sengaja  melakukan  aborsi,  tanpa ada  indikasi  kedaruratan  medis  yang  dideteksi  sejak  usia  dini  kehamilan,  baik
16 Mohamad  Rizky  Pontoh,  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Resiko  Medik  Dan Malpraktek Dalam Pelaksanaan Tugas Dokter, Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 7/November/2013, h.
77.
Melakukan Aborsi (studi putusan no.288/pid.sus/2018/pn.njk)
yang  mengancam  nyawa  ibu  dan/atau  janin,  yang  menderita  penyakit  genetic berat  dan/atau  cacat  bawaan  maupun  yang  tidak  dapat  diperbaiki  sehingga menyulitkan  bayi  tersebut  hidup  di  luar  kandungan  atau  kehamilan  akibat perkosaan  yang  dapat  menyebabkan  trauma  psikologis  bagi  korban  perkosaan” yang  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  dakwaan  pertama  Pasal  194  Undang- Undang  RI  No.  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  Jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1 KUHP.
Bahwasannya  terdakwa  dr.  Wibowo  bin  Alm.  Busono  merupakan  seorang dokter  dengan  nomer  Regristrasi  3511100212088334  tanggal  15  Maret  2012 dengan  masa  berlaku  terhitung  dari  tanggal  30  Juli  2012  sampai  dengan  tanggal 30 Juli 2017 dan telah menjalankan praktek sebagai dokter berdasarkan Surat Ijin Praktek (SIP) Dokter/Dokter Gigi No. 503/15/A/DU/411.202.d/2014 dengan masa berlaku  sampai  dengan  tanggal  30  Juli  2017.  Bersama  dengan  saksi  Sumiyanto Bin Kaelani bertenpat di klinik terdakwa yang berada di Jl. Jl. Gatot Subroto No. 10 Rt. 003/ Rw. 007,  Desa. Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk  atau  setidak-  tidaknya  pada  suatu  tempat  lain  yang  masih  termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk. Berawal dari sakasi Sumiyanto Bin  Kaelani  melakukan  percakapan  seorang  ibu  yaitu  saksi  Dewi  Setia  Budi Kurniawati  Bersama  saksi  Irman  Rifai  Agung  Nugroho  selaku  sumi  korban datang  ke  klinik  terdakwa  dengan  menyediakan  Uang  sebesar  Rp4.000.000 (empat  juta  rupiah)  seperti  yang  telah  di  sepakai  dengan  saksi  Sumiyanto  Bin Kaelani via telepon.
Dalam  kasus    aborsi  yang  dilakukan  oleh  dokter  diluar  kode  etik  cara pembuktiannya dapat dilakukan dengan dua cara yakni:
1. Cara  langsung  yaitu  membuktikan  adanya  kelalaian  memakai  tolok  ukur adanya 4 D yakni:
a. Duty (kewajiban)  Dalam  hubungan  perjanjian  tenaga  dokter  dengan pasien,  dokter  haruslah  bertindak  berdasarkan:  1)  Adanya  indikasi medis 2) Bertindak secara  hati-hati dan teliti 3) Bekerja sesuai standar profesi. 4) Sudah ada informed consent.
b. Dereliction  of  Duty (penyimpangan  dari  kewajiban)  melakukan tindakan  menyimpang  dari  apa  yang  seharusnya  atau  tidak  melakukan apa  yang  seharusnya  dilakukan  menurut  standard  profesinya,  maka dokter dapat dipersalahkan.
c. Direct Cause (penyebab langsung)
d. Damage (kerugian)  Dokter  untuk  dapat  dipersalahkan  haruslah  ada hubungan  kausal  (langsung)  antara  penyebab  (causal)  dan  kerugian (damage)  yang  diderita  oleh  karenanya  dan  tidak  ada  peristiwa  atau
Melakukan Aborsi (studi putusan no.288/pid.sus/2018/pn.njk)
tindakan sela di antaranya, dan hal ini haruslah dibuktikan dengan jelas.
Hasil (outcome) negatif tidak dapat sebagai dasar menyalahkan dokter.
Sebagai adagium dalam ilmu pengetahuan hukum, maka pembuktiannya  adanya  kesalahan  dibebankan/harus  diberikan  oleh  si penggugat (pasien).
2. Cara tidak langsung
Cara  tidak  langsung  merupakan  cara  pembuktian  yang  mudah  bagi pasien, yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil  layanan  perawatan  ( doktrin  res  ipsa  loquitur). Doktrin  res  ipsa loquitur dapat diterapkan apabila fakta-fakta yang ada memenuhi kriteria:
a. Fakta tidak mungkin ada/terjadi apabila dokter tidak lalai
b. Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab dokter
c. Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien dengan perkataan lain tidak ada contributory negligence.
Malpraktek  ini  meliputi  pelanggaran  kontrak  ( breach  of  contract ),  perbuatan yang  disengaja  ( intentional  tort ),  dan  kelalaian  ( negligence ).  Kelalaian  lebih mengarah  pada  ketidaksengajaan  (culpa),  sembrono  dan  kurang  teliti.  Kelalaian bukanlah  suatu  pelanggaran  hukum  atau  kejahatan,  selama  tidak  sampai membawa  kerugian  atau  cedera  kepada  orang  lain  dan  orang  itu  dapat menerimanya. Akan tetapi yang dilakukan oleh dr. Wibowo bin Alm. Busono, Ini telah memberikan dampak baik dari segi hilangnya nyawa serta melanggaran kode etik  medis,  sehingg  dikatakan  berdasarkan  prinsip  hukum  “ de  minimis  noncurat lex”, yakni Hukum tidak mencampuri hal-hal yang diaggap sepele.
Proses Pemeriksaan kandungan terhadap saksi Dewi Setia Budi
Kurniawatiyaitu dengan meraba kandungannya dan dimasukan dengan 2 (dua) jari terlebih  dahulu  menggunakan  sarung  tangan  ke  dalam  vagina  untuk  memeriksa posisi  dan  keadaan  besaran  organ  kandungannya.  Bahwasannya  terdakwa  dr. Wibowo  bin  Alm.  Busono,  melakukan  metode  medis  yang  dilakukan  dengan kuret  dengan  terlebih  dahulu  terdakwa  memasukan  infuse  ”Z”  melalui pergelangan  tangan,  serta  menggunakan  injeksi  hingga  saksi  Dewi  Setia  Budi Kurniawati tidak sadarkan diri.
Bahwasannya  tindak  medis  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  dr.  Wibowo  bin Alm. Busono kepada saksi Dewi Setia Budi Kurniawati tanpa adanya persetujuan tertulis  baik  dari  saksi  maupun  suami  menganggap  bahwa  yang  bersangkutan telah  memahaminya,  dan  terdakwa  sendiri  tidak  memiliki  ijin  khusus  praktek menangani  kandungan.  Pada  saaat  Saksi  Dewi  Setia  Budi  Kurniawati  dan  saksi Irman  Rifai  Agung  Nugroho  ingin  meninggalkan  tempat  kejadian  untuk  pulang, namun  tidak  berapa  lama  datang  beberapa  petugas  kepolisian  yang  diantaranya
Melakukan Aborsi (studi putusan no.288/pid.sus/2018/pn.njk)
bernama Kholik W dan Sunaryo mendatangi tempat kejadian, kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk.
Sejatianya  tindakan  medis  yang  dilakukan  dokter  harus  diberikan  langsung kepada  pasien  dan/atau  keluarga  terdekat,  baik  diminta  maupun  tidak  diminta. Namun  apabila  pasiennya  adalah anak atau  orang  yang  tidak  sadar,  maka  dokter atau  ahli  medis  yang  memeriksa  atau  menangani  si  pasien  wajib  memberikan penjelasan kepada keluarganya atau yang mengantar. Penjelasan tentang tindakan kedokteran  dijelaskan  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  290  Tahun 2008, pada Pasal 7 ayat (3) sekurang-kurangnya mencangkup,
1. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;
2. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;
3. Alternatif tindakan lain, dan risikonya;
4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan;
6. Perkiraan pembiayaan.
Pelaksanaan  tindakan  kedokteran  yang  telah  mendapat  persetujuan  menjadi tanggung  jawab  dokter  yang  melakukan  tindakan  kedokteran.  Sarana  pelayanan kesehatan  bertanggungjawab  atas  pelaksanaan  persetujuan  tindakan  kedokteran. Hal  ini  menjadi  perhatian  dalam  perkara  dengan  terdakwa  dr.  Wibowo  bin  alm. Busono,  dimana  terdakwa  tanpa  adanya  persetujuan  tertulis  baik  dari  saksi maupun suami melakukan tindakan aborsi.
Dalam  uraian  fakta  persidangan  oleh  terdakwa  dr.  Wibowo  bin  alm.  Busono. dengan  terpenuhinya  unsur  delik  “dengan  sengaja  melakukan  aborsi,  tanpa  ada indikasi  kedaruratan  medis  yang  dideteksi  sejak  usia  dini  kehamilan,  baik  yang mengancam  nyawa  ibu  dan/atau  janin,  yang  menderita  penyakit  genetik  berat dan/atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi  tersebut  hidup  di  luar  kandungan  atau  kehamilan  akibat  perkosaan  yang dapat  menyebabkan  trauma  psikologis  bagi  korban  perkosaan  secara  bersama- sama”:  dengan  ini  menyatakan  terdakwa  secara  sah  dan  meyakinkan  melanggar Pasal  194  UU  No.  36  Tahun  2009  jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP,  dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang  Kesehatan sendiri dapat  menjerat  pihak  dokter  dan/atau  tenaga  kesehatan  yang  dengan  sengaja melakukan  aborsi  ilegal,  maupun  pihak  perempuan  yang  dengan  sengaja melakukannya.  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  aborsi tidak  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku  dipidana  dengan  pidana  penjara  10  (sepuluh)  tahun
Melakukan Aborsi (studi putusan no.288/pid.sus/2018/pn.njk)
paling  lama  dan  denda  paling  banyak  Rp.  10.000.000.000,-  (sepuluh  miliyar rupiah).
Berdasarkan  analisis  kasus a  quo bahwa  dalam  proses  terjadi  tindak  pidana aborsi antara Dokter dan pasien tidak adanya persetujuan secara tertulis dan tidak menggunakan  secara  medis  sesuai  dengan  Undang-undang  kesehatan  dan  kode etik  kedokteran.  Malpraktek  menurut  padangan  Van  der  Mijn  mengemukakan bahwasannya Three  Elements  of  Liability sebagai  tolak    ukur  malpraktek  atau kelalaian medik 17 , yaitu adanya kelalaian yang dapat dipersalahkan ( Culpability ), adanya Kerugian ( Damage s), dan adanya hubungan kausal ( Causal Relationship ). Sedangkan menurut Vestal untuk membuktikan bahwa malpraktek atau kelalaian telah  terjadi  Terdiri  dari  4  unsur  yang  harus  ditetapkan 18 :  Kewajiban  ( Duty ), Tidak Melasanakan Kewajiban ( Breach Of The Duty ), Sebab - Akibat ( Proximate Caused ), dan Cedera (Injury ).
Dari  uraian  diatas  perlu  ditekankan  bahwa  unsur-unsur  tersebut  berlaku kumulatif,  artinya  harus  terpenuhi  seluruhnya,  karena  antara  satu  dengan  yang lainnya  saling  berkaitan  dan  saling  melengkapi.  Dengan  kata  lain,  dokter  atau tenaga  kesehatan  dapat  dikatakan  melakukan  tindakan  malpraktek  jika  semua unsur tersebut terpenuhi dan dilakukan. Seorang dokter tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan ( abortus provokatus ). Bahkan sejak awal seseorang yang akan menjalani profesi dokter secara resmi disumpah dengan Sumpah  Dokter  Indonesia  yang  didasarkan  atas    Deklarasi  Jenewa  yang  isinya menyempurnakan  Sumpah  Hippokrates,  di  mana  ia  akan  menyatakan  diri  untuk menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.
Dari  aspek  etika,  Ikatan  Dokter  Indonesia  telah  merumuskannya  dalam  Kode Etik Kedokteran Indonesia mengenai kewajiban umum, pasal setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani.
Pada  pelaksanaannya,  apabila  ada  dokter  yang  melakukan  pelanggaran,  maka penegakan  implementasi  etik  akan  dilakukan  secara  berjenjang  dimulai  dari panitia etik di masing- masing RS hingga Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK). Sanksi tertinggi dari pelanggaran etik ini berupa “pengucilan” anggota dari  profesi  tersebut  dari  kelompoknya.  Sanksi  administratif  tertinggi  adalah pemecatan anggota profesi dari komunitasya. 19
17 Chrisdiono  m.  Achadiat,  Dinamika  Etika  Dan  Hukum  Kedokteran  Dalam  Tantangan Zaman, h. 32.
18 Denia prianichan, malpraktik, artikel: https://deniaprianichan. wordpress.com/2013/05/ 17/henry-campell-b/. Di akses  pada tanggal 28 january 2020. Pukul 20.30 wib
19 Notoatmodjo, soekidjo, Etika Dan Hukum Kesehatan, (Jakarta : Riineka cipta, 2010). h. 168.
Ricky Darmawan
Melakukan Aborsi (studi putusan no.288/pid.sus/2018/pn.njk)
Mengenai  pertanggungjawaban  pidana  yang  dilakukan  dokter  dalam melakukan aborsi maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam  menjatuhkan  putusan,  hak  tersebut  adalah:  (1)  Adanya  Kesalahan;  (2) Bersifat  melawan  hukum;  (3)  Tidak  adanya  alasan  penghapusan  pidana  (alasan pemaaf,  alasan  pembenar).  Dalam  kasus  yang  penulis  teliti,  hakim  berpendapat bahwa  terdapat  hal-hal  yang  membertakan  dan  hal-hal  yang  meringankan,  yaitu (a) Hal-hal yang memberatkan: (1) Perbuatan terdakwa dapat membahayakan jiwa orang  lain,  (2)   Perbuatan  terdakwa  meresahkan  masyarakat,  (3)  Perbuatan terdakwa dilakukan pada waktu Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Prakteknya telah habis; (b) Hal-hal  yang meringankan: (1) terdakwa belum pernah menikah; (2) terdakwa Sudah berusia lanjut. (3) Sering sakit sakitan.
Apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tersebut di atas menurut penulis masih terkesan ringan dan kurang adil, dengan alasan sebagai berikut: (1) Karena bila melihat rumusan ketentuan pidana Pasal 194 Jo 75 UU No. 36 tahun 2009  tentang  kesehatan  yaitu  pidana  penjara  paling  lama  10  tahun;  (2)  Karena dibandingkan  dengan  telah  berkurangnya  calon  generasi  penerus  bangsa  ini  dan tidak  diindahkan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarkat  maka  putusan  ini  tidak dapat  merumuskan  rasa  keadilan  dalam  masyarakat;  (3)  Karena  putusan  yang dijatuhkan oleh hakim, yaitu 3 Bulan penjara dianggap kurang maksimal, sehinga tidak memerikan efek jera kepada para pelaku lain agar tidak melakukan hal yang sama.

## PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pertanggung  jawaban  pidana  dokter  yang  melakukan  pengguguran kandungan  (aborsi)  atas  indikasi  medis  tanpa  seijin  atau  tidak  adanya informasi kepada keluarga pasien  yang mengandung atau keluarganya adalah suatu  tindakan  medis,  maka  dapat  dikatakan  hak  atau  wewenang  profesi dokter. dengan ini terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 194 UU  No.  36  Tahun  2009  jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP,  dengan  pidana penjara  selama  3  (tiga)  bulan  dan  denda  sebesar  Rp.  500.000,-  (lima  ratus ribu  rupiah).    Maka  adanya  suatu  ketentuan  bahwa  sebelum  tindakan  medik dilakukan  seorang  ahli  medik  melakukan  suatu  tindakan  maka  harus  ada penjelasan terlebih dahulu sifat dan tujuan tindakan medik tersebut oleh pihak yang  melakukan  tindakan  medik,  jika  pasien  setuju  harus  menandatangani pada  surat  persetujuan,  dan  jika  dokter  melanggar  ketentuan  tersebut  maka akan mendapatkan sanksi, baik pidana, perdata, dan administratif.
Melakukan Aborsi (studi putusan no.288/pid.sus/2018/pn.njk)
2. Perbutan  dalam  perkara A  quo merupakan  suatu  perbuatan  pidana  yang memiliki  konsekuesni  yuridis  melalui  prosedur  hukum,  yaitu  hasil penyelidikan  dan  penyidikan  dimana  tindakan  tersebut  adalah  perbuatan pidana.  Karena  aborsi  secara  umum  dapat  dibagi  atas  aborsi  spontan  dan aborsi provokatus (buatan). Aborsi provokatus (buatan) secara aspek hukum dapat  golongkan  menjadi  dua,  yaitu  aborsi provokatus  terapetikus (buatan legal)  dan aborsi  provokatus    kriminalis (buatan  ilegal).  Dalam  perundang- undangan  Indonesia,  pengaturan  tentang  aborsi  terdapat  dalam  dua  undang- undang yaitu KUHP dan UU Kesehatan.

## B. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  yang  dilakukan  serta  simpulan  di atas,  penulis  memberikan  saran,  bentuk  penyelesaian  perkara  pidana  malpraktik dalam  putusan  perkara  Nomor.288/Pid.Sus/2018/PN.NJK.,  bahwa  sudah sepatutnya  seorang  dokter  harus  lebih  sering  mengecek  surat  ijin  praktek  serta surat  tanda  registrasi  sebagai  dokter  untuk  menghindari  dari  paktek  kedokteran yang  ilegal.  Perlunya  pengawasan  oleh  Dinas  Kesehatan  setempat  serta  Ikatan Dokter  Indonesia  (IDI)  harus  lebih  teliti  kepada  dokter-dokter  yang  melakukan praktek  tanpa  memiliki  surat  ijin  praktek  serta  surat  tanda  registrasi,  dan  tindak tegas  dalam  menindak  dokter-  dokter  yang  tidak  mematuhi  etika  kedokteran. Tindak  tegas  yang  dilakukan  Dinas  Kesehatan  serta  IDI  diharapkan  dapat membuat  tertib  dokter  yang  melakukan  praktek  ilegal  pada  umumnya  dan  dapat mengurangi jumlah dokter yang melakukan praktek aborsi ilegal pada khususnya.
Melakukan Aborsi (studi putusan no.288/pid.sus/2018/pn.njk)

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Angelina  V.  Achmad. Kajian  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Aborsi  yang dilakukan oleh Dokter Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan . Jurnal lex crimen, Vol. IV Nomor. 6 Agustus 2015. Angga Pranavasta Putra. Penyelesaian Dan Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap  Pasien  Dalam  Perkara  Malpraktik  Medik .  Jurnal  Magistra Law Review, Volume 01 Nomor 01 Januari 2020.
Ani  triwanti,  et.  Al, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Malpraktik  Yang Dilakukan  Oleh  Dokter, Revitalisasi  Hukum  Pidana  Adat  Dan Kriminologi Kontemporer , 2018.
Bahder  Johan  Nasution, Hukum  Kesehatan  Pertanggungjawaban  Dokter. Surabaya: Rineka Cipta, 2005.
Bambang Waluyo. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Crisdiono  M.  Acha  Diat. Dinamika  Etika  Dan  Hukum  Kedokteran  Dalam Tantangan Zaman. Jakarta: Buku Kedokteran, 2004.
Dami Chazawi . Malapraktik Kedokteran. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Maria Ulfa Ansor. Fiqih Aborsi Wacana Pengaturan Hak Reproduksi Perempuan . Jakarta: Pt. Kompas Media Nusantara, 2010.
Njowito  Hamdani. Ilmu  Kedokteran  Kehakiman .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 1992.
Notoatmodjo,  Soekidjo .  Etika  Dan  Hukum  Kesehatan .  Jakarta:  Penerbit  Rineka Cipta, 2010.
Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat , Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Suhartoyo, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Peserta Bpjs Kesehatan Di Rumah Saki t. Jurnal Adminitrative Law & Governance Journal Vol. 1 2018.
Sulistyoowati  Irianto. Perempuan  Dan  Hukum  :  Menuju  Hukum  Berspektif Kesetaraan  Dan  Keadilan .  Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia  Anggota Ikapi Dki Jaya, 2006.
Suryono  Ekontama  Dan  Haris  Pudjiarto .  Abortus  Provocatus  Bagi  Korban
Perkosaan . Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Atmajaya, 2001.
Yussy  A.  Mannas. Legal  Relations  Between  Doctors  And  Patients  And  The Accountability  Of  Doctors  In  Organizing  Health  Services . Jurnal  Cita Hukum (Indonesian Law Journal), Vol.6 No.1. 2018.

## Peraturan Perundang – Undangan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
Melakukan Aborsi (studi putusan no.288/pid.sus/2018/pn.njk)
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  290  Tahun  2008  Tentang  Persetujuan Tindakan Dokter

## Website
https://deniaprianichan.wordpress.com/2013/05/17/henry-campell-b/. http://sdki.bkkbn.go.id/?lang=id