## Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Perangkat Desa Sebagai Strategi Pencegahan Korupsi
Taufik * ,
STKIP Taman Siswa Bima, Bima, Indoneisa; taufikputera548@gmail.com

## Nurwahidah,
STKIP Taman Siswa Bima, Bima, Indoneisa; anahida204@gmail.com
*Coresponding Author Info Artikel: Dikirim: 1 Maret 2023 ; Direvisi: 10 April 2023; Diterima: 14 April 2023 Cara sitasi: Taufik., & Nurwahidah. (2023). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Perangkat Desa Sebagai Strategi Pencegahan Korupsi. JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia , 6(1), 1-16.
Abstrak . Korupsi  masuk  dalam  kategori  perilaku extra  ordinary  crime .  Korupsi  terjadi  di segala lini pemerintahan di Indonesia baik tingkat pusat sampai kepada tingkat desa terlebih setelah adanya program dana desa. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi pendidikan antikorupsi bagi perangkat desa sebagai strategi pencegahan korupsi di tingkat  desa.  Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  Permasalahan  korupsi  di  Indonesia  sudah sampai pada taraf menimbulkan skeptisme semua kalangan. perlu adanya langkah dan upaya khusus. Pendidikan anti korupsi bisa dipandang sebagai inovasi pendidikan, yang merespon kebutuhan  masyarakat  untuk  menjadikan  negara  ini  lebih  transparan,  maju,  dan  bebas korupsi. Perangkat Desa sebagai sebuah komunitas sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat penting untuk memiliki karakteristik kecerdasan sebagaimana disebutkan dalam pembahasan.  Pendidikan  anti  korupsi  bagi  perangkat  desa  sebagai  langkah  preventif sehingga  terhindar  dari  praktik  korupsi  dapat  terealisasi  dengan  memberikan  pendidikan moral dan pendalaman pemahaman sejak dini pada masyarakat dan generasi bangsa. Hal itu dapat  dilakasanakan  dengan  menerapkan  kurikulum  di  lembaga  pendidikan,  serta  upaya sosialisasi  dan  pembinaan  pada  aparatur  oleh  pemerintah  sebagai  langkah    antisipatif. Penegakan  hukum  yang  tidak  pandang  bulu  serta  menerapkan  aturan  yang  lebih  ketat sehingga menghilangkan upaya-upaya praktik tindakan pidana korupsi pada setiap aparatur negara.
Kata Kunci : Pendidikan, Anti Korupsi, Perangkat Desa.
Abstract . Corruption is included in the category of extraordinary crime behavior. Corruption occurs in all lines of government in Indonesia, both at the central level and at the village level, especially after the village fund program. This literature research aims to explain the urgency of anti-corruption education for village officials as a strategy for preventing corruption at the village level. This study explains that the problem of corruption in Indonesia has reached the level of causing skepticism from all walks of life. special steps and efforts are needed. Anti- corruption education can be seen as an educational innovation, which responds to the needs of society to make this country more transparent, advanced and free from corruption. Village apparatus as a social community that has direct contact with the community is important to have  the  characteristics  of  intelligence  as  mentioned  in  the  discussion.  Anti-corruption education  for  village  officials  as  a  preventive  measure  to  avoid  corrupt  practices  can  be realized by providing moral education and deepening understanding from an early age to
© 2023 JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia
society  and  the  nation's  generation.  This  can  be  done  by  implementing  a  curriculum  in educational  institutions,  as  well  as  efforts  to  socialize  and  develop  apparatus  by  the government as an anticipatory step. Law enforcement that does not discriminate and applies more  stringent  rules  so  as  to  eliminate  attempts  to  practice  corruption  in  every  state apparatus.
Keywords : Education, Anti-Corruption, Village Officials

## Pendahuluan
Indonesia  melalui  konsep  nawacita  memiliki  program  pembangunan    yang diprioritaskan, yaitu membangun Indonesia dari akar rumput dengan memperkuat daerah-daerah  dan  desa.  Hal  tersebut  diupayakan  dengan  menerbitkan  Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk menciptakan desa yang  mandiri  dan  berdaya  dengan  adanya  program  Dana  Desa.  Lebih  lanjut Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun  2014  tentang  dana  desa  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  pelaksanaan  undang-undang  nomor  6 tahun 2014 tentang desa mengatur terkait sumber dana desa yang berasal dari APBN untuk  menyelenggarakan  pembangunan  desa.  Pembangunan  disini  tidak dimaksudkan hanya untuk pembangunan infrastruktur desa melainkan juga untuk memberdayakan masyarakat desa (Hulu et al., n.d.)
Namun,  yang  perlu  diperhatikan  adalah  Indonesia  menjadi  negara  dengan  skor korupsi paling tinggi di negara-negara bagian ASIA pada tahun 2005, berdasar survei yang  dilakukan  oleh  konsultan  PERC  di  Hong  Kong  terhadap  12  negara  di  Asia, Indonesia mendapatkan skor sekitar 9,25 hampir mencapai angka 10 (skor 10 ialah skor paling tinggi). Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara paling korup (Aditya Dewantara et al., 2022).
Korupsi masuk dalam kategori perilaku extra ordinary crime . Korupsi terjadi di segala lini  pemerintahan  di  Indonesia  baik  tingkat  pusat  sampai  kepada  tingkat  daerah- daerah  termasuk  desa  terlebih  setelah  adanya  program  dana  desa.  Sebagai  contoh pada tahun 2022, terdapat banyak kasus korupsi dana desa terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Di antaranya ialah  lurah di Yogyakarta, desa di Riau, desa di Toraja Sulawesi Selatan, dan beberapa desa di daerah lainnya. Lebih lanjut menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada semester 1 tahun 2022, Indonesia mengalami kerugian sekitar 33,665 Triliun.
Pemerintah  Desa  memiliki  kewenangan  untuk  mengelola  dan  mengembangakan dana desanya. Idealnya dengan hadirnya program dana desa, masyarakat desa bisa lebih  sejahtera  dengan  hadirnya  program-program  pemberdayaan  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa.  Desa  melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  bisa  meningkatkan  perekonomian  desa  secara  mandiri.  Sehingga terwujud tujuan hadirnya program dana desa yakni dari desa membangun negeri.
Namun  demikian,  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  bagaimana  pemerintah  desa melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan sumber
daya  alam  desa?  Baik  dalam  pengambilan  kebijakan,  pengalokasian  anggaran, maupun  dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Sehingga  ketakutan  sebagian  kalangan terhadap pelaksanaan Undang Undang Desa, terutama dalam pengelolaan sumber daya  desa  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  terhindar  dari  tindak  pidana  korupsi. Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi harus terus dilakukan, sampai ke level pemerintahan yang paling rendah. Sehingga terwujudnya ekonomi masyarakat desa yang  meningkat  dan  tatanan  pemerintahan  yang  baik  dapat  terwujud.  Secara otomatis reformasi birokrasi dan good government berjalan paralel berdasarkan fungsi dan kebutuhannya.
Pendidikan memiliki tujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri  tiap  individu  ataupun  masyarakat  sehingga  membentuknya  menjadi  individu pada taraf human serta menjadi anggota masyarakat yang beradab. Taraf human di sini  merujuk  pada  sebuah  proses  di  mana  pendidikan  dapat  mengangkat  derajat manusia menjadi lebih bermoral, bermartabat, memiliki karakter yang baik, memiliki nilai-nilai ( values ) yang dianut (Nurwahidah & Eva Syarifatul Jamilah, 2022).
Pendidikan  anti  korupsi  menjadi  suatu  upaya  yang  perlu  dan  penting  untuk diselenggarakan.  Dengan  tujuan  untuk  membangun  kembali  pemahaman  yang benar  dari  masyarakat  mengenai  korupsi,  meningkatkan  kesadaran (awareness) terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun, dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi. Tujuan praktis ini,  bila  dilakukan  bersama-sama  semua  pihak,  akan  menjadi  gerakan  masal  yang akan  mampu  melahirkan  bangsa  baru  yang  bersih  dari  ancaman  dan  dampak korupsi.
Lebih  lanjut  berdasar  penelitian  terdahulu  mengkonfirmasi  bahwasanya  menjadi perlu  dilakukannya  pendidikan  antikorupsi  bagi  masyarakat  dan  perangkat  desa sebagai upaya untuk memberikan pemahaman terkait dengan dampak atas tindakan korupsi  (Ritonga et  al., 2022). Kajian  dalam  penulisan ini  akan  difokuskan  kepada bagaimana  urgensi  pendidikan  antikorupsi  bagi  perangkat  desa  sebagai  strategi pencegahan korupsi di tingkat desa.

## Metode
Penyusunan  penulisan  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif-kualitatif  dengan metode  kepustakaan  ( library  research ).  Metode  kepustakaan  merupakan  suatu  cara penelitian  bibliografi  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan  ilmiah  termasuk pengumpulan bahan-bahan seperti sasaran penelitian, teknik pengumpulan dengan metode  kepustakaan  dan  mengorganisasikan  serta  menyajikan  data-data.  Lebih lanjut  ciri  yang  membedakan  penelitian  ini  adalah  bahwa  dalam  teknik pengumpulan data metode kepustakaan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dihadapkan secara langsung dengan macam-macam data atau teks, baik itu berasal dari buku, artikel ilmiah, prosiding, majalah dan sumber sekunder lainnya. Bukan
berasal  dari  data/penelitian  langsung  ke  lapangan.  Sedangkan  teknik  analisis menggunakan teknik analisis isi ( content analysis ) yaitu agar mendapatkan inferensi yang  valid  serta  bisa  diteliti  kembali  berdasarkan  konteksnya.  Prosedur  yang dilakukan adalah memilih, membandingkan, menggabungkan, memilah bermacam pengertian sampai ditemukan data yang relevan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Definisi Pendidikan Anti Korupsi
Dalam  bahasa  Latin  korupsi  disebut corruptio atau corruptus dan corrumpere suatu kata Latin yang tua. Dari bahasa Latin tersebut membentuk kata corruption , corrupt , dan corruptie , yang keseluruhannya bermakna “kebusukan, keburukan, ketidakjujuran” . Namun  korupsi  sering  disebut  dengan  kata corruption sama  artinya  dengan “penyuapan”.(Hamzah, 1984) Sedangkan dalam KBBI, korupsi adalah penyelewengan  atau  penyalahgunaan  uang  negara  (perusahaan  dan  sebagainya) untuk  keuntungan  pribadi  atau  orang  lain.(KBBI,  t.t.)  Secara  istilah  korupsi  dapat ditemukan dalam berbagai pengertian, seperti di bawah ini:
a. Secara  harfiah  Korupsi  adalah  keburukan,  kebejatan,  dapat  disuap,  tidak bermoral,  penyimpangan  dari  kesucian,  kata-kata  atau  ucapan  yang menghina atau memfitnah.
b. Korupsi  adalah  melakukan  tindak  pidana  memperkaya  diri  sendiri  yang secara  langsung  dan  tidak  langsung  merugikan  keuangan/perekonomian negara (Subekti & Tjitrosoedibio, 1980).
Berdasarkan  beberapa  pendapat  tersebut  korupsi  adalah  perbuatan  buruk  dengan menerima  atau  memberikan  sesuatu  yang  bukan  hak  dan  tempatnya  yang  akan menimbulkan kerugian terhadap orang lain, masyarakat, maupun negara. Dengan pengertian  korupsi  secara  harfiah  dapatlah  dikemukakan  bahwa  sesungguhnya “ korupsi ”  itu  sebagai  suatu  istilah  sangat  luas  artinya  bervariasi  menurut  waktu, tempat dan bangsa (Subekti & Tjitrosoedibio, 1980).
Aspek internal pemicu korupsi yaitu aspek sikap Individu, semacam watak tamak/ rakus,  moral  yang  kurang  kuat;  cenderung  mudah  tergoda  untuk  korupsi,  style hidup yang konsumtif tidak diimbangi dengan pemasukan. Aspek eksternal pemicu korupsi yaitu aspek perilaku warga terhadap korupsi dapat ditimbulkan oleh budaya warga.  Misalnya,  warga  menghargai  seorang  sebab  kekayaan  yang  dimilikinya. Aspek  ekonomi,  penghasilan  tidak  mencukupi  kebutuhan.  Aspek  politis  bahwa kontrol  sosial  merupakan  sesuatu  proses  yang  dicoba  guna  mempengaruhi  orang agar  bertingkah  laku  cocok  dengan  harapan  warga.  Aspek  organisasi,  kurang keteladanan  pimpinan,  pengawasan  lemah  dan  minimnya  kepatuhan  pada  etika hukum ataupun pemerintahan (Suryani, 2015).
Penyebab  timbulnya  korupsi  adalah  sifat  egoisme,  yaitu  adanya  niat  dan kesempatan. Artinya, jika ada niat untuk korupsi tetapi tidak ada kesempatan, maka korupsi  tidak  terjadi.  Sebaliknya  jika  ada  kesempatan  untuk  melakukannya  tetapi niat  melakukannya  tidak  ada,  maka  korupsi juga  tak  akan  terjadi.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perpaduan antara moral dan sistem. Keegoisnme manusia membuat ia merubah sistem untuk kepentingan pribadi (Frimayanti, 2017).
Secara konsepsional, bentuk-bentuk korupsi itu sendiri menurut Shed Husen Alatas dibagi menjadi 7 tipologi, yaitu(Putra, 2005):
1. Korupsi  transaktif  ( transactive  corruption ).  Di  sini  menunjukkan  kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi  keuntungan  kedua  belah  pihak  dan  dengan  aktif  diusahakan tercapainya keuntungan oleh kedua-duanya.
2. Korupsi  yang  memeras  ( extortive  corruption )  adalah  jenis  korupsi  dimana pihak  pemberi  dipaksa  untuk  menyuap  guna  mencegah  kerugian  yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.
3. Korupsi investif ( investive corruption ) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan.  Korupsinya  dalah  dalam  rangka  mempertahankan  diri,  seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
4. Korupsi  perkerabatan  ( nepotistic  corruption )adalah  penunjukkan  yang  tidak syah  terhadap  teman  atau  sanak  saudara  untuk  memegang  jabatan  atau pemerintahan  atau  tindakan  yang  memberikan  perlakuan  yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku.
5. Korupsi defensif ( defensive corruption )di sini pemberi tidak bersalah tetapi si penerima yang bersalah.
6. Korupsi  otogenik  (autogenic  corruption)  suatu  bentuk  korupsi  yang  tidak melibatkan oranglain dan pelakunya hanya seorang diri.
7. Korupsi dukungan ( supportive corruption )di sini tidak langsung menyangkut uang  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain.  Tindakantindakan  yang  dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.
Dari berbagai jenis korupsi yang ada, pada prinsipnya rakyatlah yang menjadi korban, karena koruptor bukan hanya merampok uang negara dan uang rakyat, tetapi juga merampas kesempatan bagi rakyat untuk memperoleh kesejahteraan. Usaha-usaha pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
© 2023 JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia
otomatis menjdai terganggu akibat maraknya praktek korupsi, karena korupsi di Indonesia  saat  ini  sudah  melibatkan  kalangan  eksekutif  dan  legislatif,  atau dilakukan  pejabat  publik  dan  politisi,  sehingga  akan  mempengaruhi  kebijakan untuk mensejahterakan rakyat (Soemodihardjo, 2012).
Mencermati  fakta  diatas,  kiranya  yang  perlu  ditelaah  lebih  jauh  adalah bagaimana proses penegakan hukum terhadap persoalan-persoalan korupsi yang sedang melilit bangsa ini, walaupun sebenarnya korupsi tidak saja dapat dilihat dari sudut hukum, tapi juga ekonomi, sosial budaya dan filsafat. Namun karena dalam  penegakannya  memerlukan  payung  hukum  yang  jelas,  maka  persoalan penegakan  hukum  menjadi  suatu  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  upaya pemberantasan  korupsi.  Menurut  Soerjono  Soekanto,  yang  dimaksud  dengan penegakan  hukum  adalah  kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.(Soekanto, 2002)
Penegakan  hukum  juga  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  diantaranya adalah:
1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Pendidikan  anti  korupsi  bisa  dipandang  sebagai  inovasi  pendidikan,  yang merespon kebutuhan masyarakat untuk menjadikan negara ini lebih transparan, maju,  dan  bebas  korupsi.(Rahmiati  &  Ismarita,  2015)  Wacana  pendidikan  anti korupsi  didasarkan  pada  pemberantasan  korupsi  yang  dilakukan  secara integratif  dan  simultan  yang  berjalan  beriringan  dengan  tindakan  represif koruptor. Tujuan dari pendidikan antikorupsi adalah membangun nilai-nilai dan mengembangkan  kapasitas  untuk  membentuk  posisi  sipil  anak  didik  dalam melawan korupsi.
2. Urgensi Pendidikan Anti-Korupsi bagi Perangkat Desa
Disadari ataupun tidak, pendidikan ialah ujung tombak dalam memerangi wabah korupsi  yang  tengah  menjangkiti  bangsa  ini.  Sebagai  ujung  tombak,  pastinya peran pendidikan antikorupsi menjadi sangat vital untuk tercapainya salah satu tujuan  negara  Indonesia  adalah  memajukan  kesejahteraan  universal.  Tujuan negara  tersebut  akan  tidak  mudah  tercapai  bila  korupsi  masih  menjangkiti hampir segala sendi kehidupan bangsa ini.
Jika  kita  amati  dunia  pendidikan  saat  ini,  akan  tercermin  bahwa  pendidikan formal  yang  didapat  di  sekolah  selama  ini  lebih  dominan  mengembangkan pendidikan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  padahal  untuk  mewujudkan pendidikan anti korupsi pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran moral action , agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi( competence ) saja,  tetapi  sampai  memiliki  kemauan  ( will )  dan  kebiasaan  ( habits )  dalam mewujudkan  nilai-nilai  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Untuk  mendidik  anak- anak  sampai  pada  taraf moral  action diperlukan  tiga  proses  pembinaan  yang berkelanjutan mulai dari proses moral knowing, moral feeling , hingga sampai pada moral  action.  Ketiganya  harus  dikembangkan  secara  terpadu  dan seimbang.(Wibowo, 2013)
Dengan  demikian  diharapkan  potensi  peserta  didik  dapat  berkembang  secara optimal,  baik  dari  aspek  kecerdasan  intelektual,  yaitu  memiliki  kecerdasan, pintar,  kemampuan  membedakan  baik  dan  buruk,  benar  dan  salah,  serta menentukan mana yang bermanfaat. Kecerdasan emosional berupa kemampuan mengendalikan  emosi,  menghargai  dan  mengerti  perasaan  orang  lain,  dan mampu bekerja dengan orang lain. Kecerdasan sosial , yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi,  senang,  menolong,  berteman,  senang  bekerjasama,  senang berbuat  untuk  menyenangkan  oranglain.  Adapun  kecerdasan  spiritual,  yaitu memiliki kemampuan iman yang anggun, merasa selalu diawasi oleh Allah SWT, gemar melakukan perbuatan baik, disiplin beribadah, sabar, ikhlas, jujur, pandai bersyukur  dan  berterimakasih.  Sedangkan  kecerdasan kinestetik ,  adalah menciptakan  kepedulian  terhadap  dirinya  dengan  menjaga  kesehatan  jasmani, tumbuh  dari  rizki  yang  halal  dan  sebagainya.  Maka  sosok  manusia  yang mengembangkan  berbagai  kecerdasan  tersebut,  diharapkan  siap  menghadapi dan memberantas perbuatan korupsi atau bersikap anti korupsi.
Bentuk  kecerdasan  yang  ditampilkan  tersebut  menjadi  solusi  preventif  dalam upaya menghindari tindakan korupsi pada segala tingkatan dalam masyarakat. Perangkat  Desa  sebagai  sebuah  komunitas  sosial  yang  bersentuhan  langsung dengan  masyarakat  penting  untuk  memiliki  karakteristik  kecerdasan
sebagaimana disebutkan. Sebaliknya jika kecerdasan tersebut tidak dimiliki oleh keseluruhan  perangkat  Desa  maka  bukan  tidak  mungkin  bila  terjadi  praktik korupsi dalam proses realisasi anggaran dana desa.
Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, harus dikelola dengan baik oleh kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa mewakili pemerintah desa, sehingga setiap kepada kepala desa berhak untuk mengelola dan menggunakan dana desa dalam program maupun kegiatan  yang  bertujuan  membangun  dan  mengembangkan  desanya  masing- masing.  Namun  pada  realitanya  praktik  korupsi  telah  menjangkit  setiap  lini pemerintahan hingga pada tingkatan paling dasar dalam unsur kepemerintahan yakni Desa. Apabila di era Orde Baru korupsi dilakukan terkonsolidasi di level pemerintah  pusat  yang  meliputi  aspek  politik  dan  pembangunan,  pada  era Reformasi korupsi telah terdesentralisasi ke daerah-daerah yang meliputi hampir seluruh  aspek  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Bahkan,  korupsi melibatkan oligarki elit lokal Sehingga tidak heran banyak pejabat daerah beserta keluarganya terlibat kasus korupsi, sebut saja kasus Walikota Cilegon Tubagus Iman, kasus Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, kasus Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan masih banyak lagi.(Tirande dkk., 2022)
Dengan kewenangan yang besar tersebut, tidak menutup kemungkinan peluang terjadi  praktik  korupsi  yang  dilakukan  kepala  desa  terhadap  dana  desa  yang dikelola, dan tidak jarang hal tersebut dilakukan bersama dengan aparatur desa sebagai upaya menutupi jejak tindakan korupsi. Lebih jauh jika menelusuri pada aspek  informasi  anggaran  bahwa  tindakan  korupsi  yang  terjadi  pada  aparatur desa  tidak  hanya  berlaku  pada  dana  desa  saja.  Terdapat  beberapa  bentuk tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat desa, antara lain:
a. Dalam tahap perencanaan pembangunan Desa
b. Dalam tahap pelaksanaan pembangunan Desa
c. Dalam tahap evaluasi pembangun Desa
Tiga  bentuk  tersebut  kemudian  dapat  dikongkritkan  dalam  5  bentuk  tindak pidana  koripsi  yang  sering  dijadikan  modus  oleh  para  aparatur  Desa,  sebagai berikut:
1) Penggelembungan Anggaran
Merujuk  pada  Undang-undang  No  6  tahun  2014  tentang  Desa  mewajibkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana desa dari  anggaran nasional untuk  peningkatan  pelayanan  publik,  pemberdayaan  masyarakat  serta
pembangunan desa. Alokasi dana tersebut difungsikan untuk pembangundan Daerah tertinggal dan Transmigran. Berdasarkan pada data yang dikeluarkan oleh Kemendes PDTT, dari 2014 hingga 2016 tercatat lebih dari 120.000 kh jalan, 1.960 km jembatan, 5.220 unit pasar desa, pembangunan tambatan perahu sebanyak 5.116 unit, pembanungan embung 2.047 unit dan pembangunan irigasi sebanyak 97.176 unit serta pembangunan lainnya untuk menunjang kebutuhan masyarakat desa.
Berdasarkan pada data yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch, bahwa sepanjang tahun 2015 hingga 2017, terjadi kasus tindak pidana korupsi di  tingkat  desa  yang  mana hal  itu  terjadi  dengan  sangat  masif. Pada  tahun 2015  kasus  pidana  korupsi  di  desa  terjadi  sebanyak  17  kasu,  jumlah  ini meningkat pada tahun 2016 menjadi 41 kasus dan 2017 menjadi 96 kasus. Jika di total, dalam kurun waktu 3 tahun saja telah terjadi tindak pidana korupsi sebanyak  154  kasus  dengan  kerungian  negara  mencapai  47,56 milyar.(Indonesia Corruption Watch, 2018)
Dari 154 kasus yang terjadi jika dikerucutkan maka sekitar 127 kasus terjadi pada tindak pidana kasus korupsi dana desa. Dari 127 kasus sekitar 112 kasus tindakan  pidana  korupsi  dilakukan  oleh  kepala  Desa,  selebihnya  oleh perangkat  desa  sekitar  32  orang  dan  keluarga  kepala  desa  3  orang.  Modus operadi  yang  digunakan  berbagai  bentuk  model,  salah  satunya  adalah dengan  melakukan  penggelembungan  Anggaran.(Indonesia  Corruption Watch, 2018)
Data  lain  juga  ditemukan  pada  kasus  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh mantan  kepala  Desa  Mawu,  Kecamatan  Ambalawi,  Bima  NTB.  Abidin Afandir yang merupakan kepala Desa Mawu tahun 2017, melakukan tindak pidana  korupsi  hingga  menyebabkan  kerugian  negara  hingga  Rp.  545  juta. Akibat  perbuatannya  tersebut,  Abidin  divonis  selama  empat  tahun  penjara dan membayar kerugian Rp. 508 juta. Pada tahun 2018 kasus yang sama pun terjadi pada Mahfud yang merupakan mantan kepala desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Bima NTB yang menyebabkan kerugian pada negara mencapai Rp 385 juta. Tindakan pidana korupsi tersebut terjadi pada beberapa program seperti bidang  penyelenggaraan  pemerintah  desa  Rp  81,9  jt,  bidang  pelaksanaan pembangunan  desa  Rp  182,8  jt,  dan  belanja  bidang  pemberdayaan masyarakat  Rp  74,8  jt.  Kasus-kasus  tersebut  berkaitan  erat  dengan  upaya penggelembungan  dana  Desa  oleh  para  pelaku  untuk  kepentingan  pribadi dan keluarga mereka.
© 2023 JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia
2) Kegiatan/Proyek Fiktif
Kegiatan/proyek  fiktif  menjadi  bentuk  modus  selanjutnya  yang  digunakan oleh  para  pelaku  korupsi  dana  desa  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa  dan aparat desa. Sepanjang 2015-2017, ditemukan ada 15 kasus kegiatan/proyek fiktif yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Kasus yang terjadi pada Kepala Desa  Kaluku,  Kecamatan  Batang,  Kabupaten  Jeneponto,  Syamsu  Japarang tahun  2016  menjadi  kasus  pidana  korupsi  yang  berkekuatan  hukum. Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  jaksa  dan  pengadilan, ditemukan  beberapa  bukti  berupa  membuat  nota/kuitansi  fiktif  dari pembelian barang untuk Pemerintah Desa yang sebenarnya tidak ada, seperti pembelian inventaris (kursi) senilai Rp. 16.075.000, pembelian bahan material pengerjaan jalan setapak yang berlebihan Rp. 2.972.000, perjalanan dinas Rp. 1.500.000, belanja atk rp. 4.270.000, pembelian seragam BPD yang terindikasi fiktif Rp. 2.500.000, dan kegiatan/proyek lainnya. Atas perbuatannya kerugian negara dari royek/kegiatan fiktif tersebut mencapai Rp. 48.987.000.
3) Laporan Fiktif
Selama  tahun  2015-2017  terdapat  17  kasus  laporan  fiktif  sebagai  modus korupsi  dana  desa.  Salah  satu  kasus  laporan  fiktif  tersebut  terjadi  di  Desa Larpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, pada tahun anggaran 2016. Hal  itu  dilakukan  oleh  Musdari  yang  menjabat  sebagai  Penjabat  (Pj)  Desa Larpak,  dan  Moh  Kholil  sebagai  pelaksana  proyek.  Kedua  pihak  saling bersekongkol  untuk  membuat  laporan  dana  desa  2016  seakan-akan  proyek sudah  selesai  dilaksanakan,  padahal  kenyataannya  belum.  Sehingga  saat diaduit  ditemukan  kerugian  negara  mencapai  Rp.  316.000.000.(Indonesia Corruption  Watch,  2018)  Berbeda  dengan  proyek  fiktif,  laporan  fiktif dilakukan dengan melakukan rekayasa laporan keuangan tidak sebagaimana kondisi pelaksanaan proyek dan RAB yang telah rancang sebelumnya.
4) Penggelapan
Pada bentuk modus yang keempat ini, serupa dengan konsep penggelapan dalam KUHP, intinya  adalah  perolehan  barang itu  bukan  karena  kejahatan melainkan secara sah.(Hamzah, 2010, hlm. 26) Salah satu kasus yang terjadi menggunakan  modus  ini  adalah  kasus  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa Matang Ulim, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara tahun 2017. Ia menggelapkan  dana  desa  sebesar  Rp  325.275.00  dengan  melakukan pemalsuan tanda tangan bendahara desa dalam proses pencairannya. Uang tersebut kemudian justru digunakan untuk membayar hutang dan liburan ke
Malaysia  oleh  kepala  desa.  Berdasarkan  pada  data  yang  ditemukan  oleh Indonesia Corruption Watch bahwa sejak 2015-2017 tercatat 32 kasus pidana korupsi dana desa dengan menggunakan modus penggelapan.
5) Penyalahgunaan Anggaran
Pada  modus  terakhir  ini,  tercatat  51  kasus  pidana  korupsi  dana  desa  yang terjadi  kurun  waktu  2015  hingga  2017.  Pada  tahun  2018  kasus  yang menggunakan modus ini terjadi pada desa Taraweang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Kasus itu dimulai dengan dicairkannya beberapa dana oleh Kepala Desa dari bendahara desa untuk pengadaan lampu jalan sebesar Rp  140.  929.000,  uang  bantuan  masjid  sebesar  Rp  20.000.000,  dan  uang pengadaan  papan  monografi  desa  serta  papan  desa  sebesar  Rp  1.450.000. Dana yang dicairkan kemudian tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, dan  dana-dana  tersebut  digunakan  oleh  Kepala  Desa  untuk  membayarkan hutang  pribadi  kepala  desa  senilai  Rp  161.329.000.  Sehingga  menyebabkan kerugian pada negara serta merugikan masyarakat desa secara umum.
Melihat  pada  fakta  serta  modus  tindakan  pidana  korupsi  di  atas,  tindakan korupsi  dana  desa  secara  umum  dilakukan  oleh  pelaku  secara  sadar  dan tersengaja.  Rupanya  penyebab  utama  munculnya  perilaku  berbagai  macam tindak kejahatan, termasuk tindak korupsi, adalah kondisi internal dari individu yang bersangkutan, yaitu rendahnya moralitas yang mereka miliki. Orang yang memiliki  moralitas  tinggi,  dengan  penuh  kesadaran  dan  tanggung  jawab,  hati nuraninya  akan  menolak  atau  berontak,  apabila  dalam  dirinya  muncul keinginan  untuk  melakukan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan norma-norma sosial dan aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Untuk mengatasi berbagai tindak  kejahatan  khususnya  perilaku  korupsi  saat  ini  dan  di  masa  yang  akan datang, ada dua upaya yang dapat dilakukan, yaitu upaya preventif dan upaya korektif, di antaranya melalui pendidikan, pengawasan dan penegakan hukum secara tegas.
Menurut Biyanto dalam Agus Wibowo, ada beberapa alasan betapa pentingnya pendidikan anti korupsi segera diaplikasikan di sekolah hingga perguruan tinggi juga menjadi sangat penting untuk disosialisasikan pada aparatur desa sehingga mampu  memahami  serta  menghindari  segala  bentuk  kemungkinan  terjadinya tindak  pidana  korupsi  dana  desa,  diantaranya  adalah: Pertama ,  dunia pendidikan,  khususnya  lembaga  pendidikan  pada  umumnya  memiliki seperangkat  pengetahuan  (knowledge),  untuk  memberikan  pencerahan terhadap  berbagai  kesalahpahaman  dalam  usaha  pemberantasan  korupsi.  Itu karena  sampai  saat  ini  definisi  korupsi  baru  sebatas  pada  pengertian  legal formal.  Sementara,  berbagai  bentuk  praktek  korupsi  telah  tumbuh  subur  dan
© 2023 JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia
menggurat  akar  ditengah-tengah  masyarakat  kita.  Dalam  situasi  seperti  ini, lembaga pendidikan dengan sumber daya yang dimiliki, dapat menjadi referensi untuk mencerahkan problematika praktek korupsi.
Kedua :  lembaga  pendidikan  penting  dilibatkan dalam  pemberantasan  korupsi karena  memiliki  jaringan  (networking)  yang  kuat  hingga  ke  seluruh  penjuru tanah  air.  Pelibatan  lembaga  pendidikan  mulai  dari  tingkat  dasar,  menengah, hingga pendidikan tinggiakan menjadikan usaha pemberantasan korupsi dapat menjelma sebagai gerakan yang bersifat massif. Dengan gerakan yang massif ini diharapkan  bahwa  pada  saatnya  bangsa  Indonesiadapat  keluar  dari  problem korupsi.  Keterlibatan  lembaga  pendidikan  menjadi  sangat  solutif  dilakukan, karena  diharapkan  dengan  keikutsertaan  lembaga  pendidikan  maka  usaha mensosialisasikan  buruknya  praktik  korupsi  dapat  terlakasana  dengan  baik. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 50 ayat 1, bahwa bagi perangkat desa harus memenuhi empat syarat, salah satunya adalah  Minimal  tingkat  pendidikan  adalah  SMA  atau  sederajat.  Berdasarkan pada  aturan  UU  tersebut  maka  menjadi  sangat  kongkrit  jika  pendidikan  anti korupsi  diterapakan  sejak  dini  pada  masyarakat  sehingga  mampu mengantisipasi tindakan korupsi bagi setiap perangkat desa di masa depan.
Ketiga ,  jika  ditelisik  latar  belakang  sosial  satu  persatu  pelaku  tindak  korupsi maka  dapat  dikatakan  bahwa  mayoritas  mereka  adalah  alumni  perguruan tinggi.  Mereka  rata-rata  bergelar  sarjana.  Ini  berarti  secara  sosial  mereka berpendidikan cukup mapan. Persoalannya kemudian adalah mengapa mereka melakukan  korupsi?  Selain  faktor  kesengajaan  yang  dapat  memperkaya  diri sendiri,  sangat  mungkin  perbuatan  tersebut  dilakukan  karena  mereka  tidak mengetahui  seluk  beluk  tindak  pidana  yang  dapat  dikategorikan  sebagai korupsi. Dengan adanya beberapa argumentasi tersebut, maka lembaga-lembaga pendidikan  dapat  dimaksimalkan  fungsinya  sehingga  mampu  memberikan sumbangan  yang  berharga  untuk  pemberantasan  korupsi  dan  penegakan integritas publik (public integrity). Yang harus disadari bahwa pemberantasan korupsi melalui pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Maka hasilnya pun tidak dapat dilihat dalam sekejap.
Dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  sendiri,  diperlukan  payung hukum yang jelas dan tegas dalam rangka memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi. Menurut Satjipto Rahardjo, pada hakekatnya hukum mengandung ide ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai suatu yang abstrak , termasuk
ide  tentang  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  sosial,  apabila  berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan tentang ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak tersebut.
3. Strategi Pencegahan Korupsi di Tingkat Desa
Ada banyak cara yang bisa dilakukan sebagai upaya untuk pencegahan korupsi. Negara  kita  sudah  mempunyai  banyak  perangkat  hukum  seperti  Kepolisian, Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dan  masih  banyak  Lembaga  lain  yang berwenang menangani masalah korupsi. Namun korupsi masih terus merajalela berada  di  negara  kita,  sehingga  perlu  adanya  inisiatif,  inovasi  dan  upaya pencegahan lain. Pada aspek pendidikan setidaknya ada dua langkah yang harus dilakukan  sebagai  upaya  mengatasi  serta  mengantisipasi  tindakan  pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa.
Pembentukan moral anak bangsa merupakan salah satu upaya preventif dalam rangka pencegahan tindak korupsi di masa yang akan datang. Berbicara tentang moral,  dunia  pendidikan  adalah  harapan  kita  yang  paling  urgen  untuk membentuk  pribadi  yang  utuh  dan  bermoral  terutama  pendidikan  dalam keluarga.  Moral  adalah  bagian  dari  sistem  kepribadian.  Merujuk  pada  teori psikologi Sigmun Freud, bahwa kepribadian manusia terdiri tiga struktur yaitu Id, Ego dan Super Ego. Id sebagai fisiologi, Ego sebagai aspek psikologis, dan Super Ego sebagai aspek moral dan sosial.(Freud, 2000)
Super Ego terdiri dari dua komponen, yaitu Ego Ideal dan Hati Nurani . Ego Ideal ini bertugas  memberikan  arahan,  petunjuk,  bimbingan  bagi  pribadi  agar  yang bersangkutan selalu berprilaku ideal, dalam arti sesuai dengan nilai-nilai moral, sesuai dengan norma-norma hukum, norma agama dan norma sosial. Selain itu, Ego  Ideal  ini  bertugas  memberikan  hadiah  kepada  pribadi  apabila  telah melakukan  perbuatan  yang  ideal  tadi.  Bentuk  hadiahnya  adalah  rasa  senang, puas,  dan  bahagia  secara  psikologis.  Sebaliknya  Hati  Nurani  bertugas menghambat,  melarang  atau  merintangi  apabila  pribadi  berniat  melakukan tindakan  yang  tak  ideal,  melanggar  hukum,  melanggar  norma  agama  dan masyarakat serta berbagai tindak kejahatan, seperti tindak korupsi. Hati nurani juga bertugas untuk memberikan hukuman bagi pribadi apabila salah/terlanjur melakukan  perbuatan  tidak  bermoral,  atau  melanggar  norma-norma  yang berlaku. Bentuk hukumannya, adalah berupa penyesalan diri dan pertobatan.
Fondasi  dasar  dari Super  Ego (Ego  Ideal  dan Hati  Nurani)  ini,  mulai  terbentuk sejak anak berusia tiga sampai dengan tujuh tahun, di mana fase perkembangan usia ini dikenal dengan masa Falik. Sedangkan fase selanjutnya adalah berfungsi
© 2023 JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia
untuk  memperhalus  dan  mengembangkan  saja.  Ego  Ideal  terbentuk  melalui identifikasi (peniruan) anak terhadap tingkah laku orang tuanya. Sedangkan Hati Nurani  terbentuk  melalui  teguran,  sangsi  atau  hukuman  yang  diterima  dari orang tua, atas perbuatan yang dianggap salah yang dialami anak. Di sini jelas pembentukan fondasi moral anak dimulai dalam keluarga, dan itu semua adalah tanggung jawab orang tua.(Bertens, 1990)
Ada  pula  yang  mengatakan  bahwa  untuk  memberantas  korupsi,  sistem  dan lembaga  pemerintahan  serta  lembaga-lembaga  negara  harus  direformasi. Reformasi ini meliputi reformasi terhadap sistem, kelembagaan maupun pejabat publiknya. Ruang untuk korupsi harus diperkecil. Transparansi dan akuntabilitas serta  akses  untuk  mempertanyakan  apa  yang  dilakukan  pejabat  publik  harus ditingkatkan. Lebih lanjut terdapat pendapat juga yang mengatakan bahwa bekal pendidikan  (termasuk  Pendidikan  Agama)  memegang  peranan  yang  sangat penting  untuk  mencegah  korupsi.  Pendidikan  agama  dalam  hal  ini  adalah pendidikan moral dan karakter generasi sehingga mampu mempersiapkan diri dalam rangka menjaga diri segala tindakan negativ di masa depan.
Selain dari pada itu, dalam hal ini pemerintah memiliki peran aktif dalam rangka mengurangi  hingga  menghilangkan  praktik  korupsi  hingga  pada  akarnya. Tidaknya  memperhatikan  tindakan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah pusat,  daerah  dan  wilayah  namun  hingga  pada  ruang  yang  paling  kecil  yakni tingkat  desa.  Pemerintah  bersama  komponen-komponennya,  bersama masyarakat,  bertanggung  jawab  untuk  mengatasi  berbagai  tindak  kejahatan, termasuk korupsi dengan beberapa upaya yang dapat dilakukan. Pertama adalah upaya pengentasan kemiskinan dan perlakukan yang adil untuk semua lapisan masyarakat, agar mereka tidak mencuri jemuran, mencuri ayam dan sekelasnya.
Kedua , penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terbuka. Dalam hal ini para aparat yang bertanggung jawab hendaknya tidak jemu-jemu untuk mengungkap kasus korupsi dan menangkap para pelakunya, kemudian memprosesnya sampai tuntas,  dengan  sangsi  yang  optimal.  Dalam  proses  hukum  sampai  proses eksekusinya,  sedapat  mungkin  harus  dilakukan  secara  terbuka,  sehingga masyarakat  dapat  mengakses  informasi  setiap  proses  tersebut  dalam  setiap kebutuhan  dan  kesempatan. Ketiga ,  adanya  pengawasan  yang  intens  terhadap perilaku aparat, sehingga tidak ada ruang bagi mereka untuk melakukan korupsi. Keempat , diciptakannya sistem birokrasi yang baik dan terbuka. Karena ini juga akan mempersempit ruang gerak mereka yang mau melakukan korupsi. Keenam, yang tidak kalah penting adalah perilaku modeling, yaitu contoh dari para orang- orang  terpandang  seperti  pemuka  masyarakat,  baik  dari  kalangan  agamawan,
tokoh  politik,  aparat  pemerintah  terutama  para penegak  hukumnya  agar  tidak melakukan  tindakan-tindakan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  pelanggaran hukum (Wahyuni & Vitriani, 2022).
Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu Gerakan  Antikorupsi  di  masyarakat.  Gerakan  ini  adalah  upaya  bersama  yang bertujuan  untuk  menumbuhkan  Budaya  Anti  Korupsi  di  masyarakat.  Dengan tumbuhnya  budaya  anti-  korupsi  di  masyarakat  diharapkan  dapat  mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan Anti Korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang  yang  harus  melibatkan  seluruh  pemangku  kepentingan  yang  terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Upaya pembinaan, pengawalan, serta kewasdaan  harus  terus  ditingkatkan  dalam  rangka  mengawal  setiap  kebijakan dan  penggunaan  dana  negara  oleh  aparatur negara.  Terkhusus  pada  tingkatan desa,  peran  masyarakat,  tokoh  masyarakat,  kelompok  intelektual  untuk  sama- sama  mengawal  serta  mengontrol  setiap  kebijakan  dan  atau  penggunaan  dana desa  berdasarkan  aturan  yang  tepat  dan  kebutuhan  yang  diperlukan  oleh masyarakat.  Dengan  demikian  segala  bentuk  praktik  korupsi  dapat  terhindar mulai dari tingkat paling dasar dalam sistem pemerintahan.

## Simpulan
Permasalahan  korupsi  di  Indonesia  sudah  sampai  pada  taraf  menimbulkan skeptisme semua kalangan. Sehingga perlu adanya Langkah dan upaya khususnya pada  calon  penerus  bangsa  yaitu  anak-anak  yang  dirasa  mudah  untuk  menerima pengarahan.  Upaya  pencegahan  anti  korupsi  dengan  penanaman  nilai  integritas dilakukan  dengan  cara yang  menarik  mudah  dimengerti,  agar tidak  monoton  dan efektif bukanlah hal yang mudah. Upaya tersebut penting untuk memperkuat aspek kognitif,  dengan  penanaman  nilai  integritas  yang  kreatif  merupakan  kunci  bagi keberhasilan  mengoptimalkan  etika  dan  perilaku  masyarakat,  khususnya  aparatur desa  sebagai  pelaksana  kebijakan  dan  pelaksana  anggaran  desa  yang  telah diamanahkan  oleh  negara.  Peran  semua  kalangan  juga  diperlukan  untuk menciptakan lingkungan sebagai land of integrity yang mendukung efektifitas upaya pencegahan korupsi. Pendidikan anti korupsi bagi perangkat desa sebagai langkah preventif  sehingga  terhindar  dari  praktik  korupsi  dapat  terealisasi  dengan memberikan  pendidikan  moral  dan  pendalaman  pemahaman  sejak  dini  pada masyarakat dan generasi bangsa. Hal itu dapat dilakasanakan dengan menerapkan kurikulum  di  lembaga  pendidikan,  serta  upaya  sosialisasi  dan  pembinaan  pada aparatur oleh pemerintah sebagai langkah  antisipatif. Penegakan hukum yang tidak pandang  bulu  serta  menerapkan  aturan  yang  lebih  ketat  sehingga  menghilangkan upaya-upaya praktik tindakan pidana korupsi pada setiap aparatur negara.

## Daftar Pustaka
Aditya  Dewantara,  J.,  Sausan,  N.,  Fiolita  Sari,  I.,  Ariska,  D.,  Tri  Wulandari,  A., Fransiska, M., Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, P., Keguruan dan Ilmu Pendidikan, F., Tanjungpura, U., Pontianak, K., & Kalimantan Barat, P.  (2022).  Efektivitas  Pendidikan  Anti  Korupsi  Untuk  Meminimalisir  Tindak Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Jurnal Kewarganegaraan , 6 (2). Bertens, K. (1990). Psychoanalysis . Gramedi.
Nurwahidah,  &  Eva  Syarifatul  Jamilah.  (2022).  Internalisasi  Nilai-Nilai  Merdeka Belajar  dalam  Pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam. Heutagogia:  Journal  of Islamic Education , 01 (02), 83–86. https://ejournal.uin-
suka.ac.id/tarbiyah/HJIE/article/view/5172/2400
Ritonga, M. K., Rohana, & dkk. (2022). Pentingnya Penanaman Nilai Dan Prinsip Anti Korupsi  Pada  Perangkat  Desa  di  Desa  Bandar  Kumbul. IKA  BINA  EN
PABOLO : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT , 2 (1), 78–80. Freud, S. (2000). Psychoanalysis . IRCISOD.
Frimayanti,  A.  I.  (2017).  PENDIDIKAN  ANTI  KORUPSI  DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, 8 (1), Art. 1. Hamzah,  A.  (1984). Korupsi  di  Indonesia:  Masalah  dan  Pemecahannya .  Gramedia Pustaka Utama.
Hamzah,  A.  (2010). Delik-Delik  Tertentu  (Speciale  Delicten)  Di  Dalam  KUHP . Sinar Grafika.
Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (n.d.). Jurnal Pendidikan Ilmu- Ilmu Sosial  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa . http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Indonesia  Corruption  Watch.  (2018). Dana  Desa  Rentan  Disalahgunakan . https://antikorupsi.org/id/article/dana-desa-rentan-disalahgunakan KBBI.  (t.t.). Arti  kata  korupsi .  https://kbbi.web.id/korupsi.  Diambil  22  Februari 2023, dari https://kbbi.web.id/korupsi
Putra,  N.  S.  (2005). Tindak  Pidana  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  di  Indonesia . Badan Penerbit UNDIP.
Rahmiati, I., & Ismarita. (2015). Pemetaan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dalam Pendidikan Menengah Umum di Kota Surabaya, Sidoarjo dan Malang. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , 15 (02). Soekanto,  S.  (2002). Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Raja Grafindo Persada.
Soemodihardjo,  D.  (2012). Memberantas  Korupsi  di  Indonesia:  Vol.  Cet.  I .  Shira Media.
Subekti, & Tjitrosoedibio, R. (1980). Kamus Hukum: Vol. Cet.5 . Pradnya Paramita. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=553201
Suryani,  I.  (2015).  PENANAMAN  NILAI  ANTI  KORUPSI  DI  PERGURUAN
TINGGI  SEBAGAI  UPAYA  PREVENTIF  PENCEGAHAN  KORUPSI. Jurnal Visi Komunikasi , 14 (02), 285–301.
Tirande, D., Nirahua, S. E. M., & Toule, E. R. M. (2022). Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. PATTIMURA Legal Journal , 1 (2), Art. 2. https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6435
Wahyuni, R. D., & Vitriani, T. (2022). Upaya Preventif Pencegahan Korupsi melalui Edukasi Penanaman Nilai Integritas Di Desa Bulusulur. Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial , 3 (2), Art. 2.
https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v3i2.150
Wibowo, A. (2013). Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan anti Korupsi di sekolah . Pustaka Pelajar.