DOI: ……………………………
PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU DALAM MENENTUKAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) MELALUI WORKSHOP DI UPTD  SDN BANDA SOLEH 1 KECAMATAN KOKOP KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019
Mohammad Yusuf
Kepala Sekolah UPTD SDN Banda Soleh 1 Kecamatan Kokop - Bangkalan Email: mohammad_yusuf60@gmail.com

## Abstrak
Peran guru dalam meningkatkan kualitas layanan masyarakat adalah menjadikan anak-anak  di  sekolah  bisa  belajar  tenang,  tentram,  dan  menyenangkan.  Oleh sebab  itu,  guru  juga  harus  mendapatkan  pembinaan.  Sebagian  dari  pembinaan guru  adalah  pengembangan  diri  untuk  menetapkan  standar  Kriteria  Ketuntasan Minimal  (KKM)  yang  masih  belum  maksimal  bahkan  ada  yang  tidak  mampu untuk  membuat  KKM.  Pembinaan  dilakukan  diantaranya  dengan  workshop. Tingkat  keberhasilan  diantaranya  dengan  mengobservasi  kesiapan  mental, bahan,  dan  kehadiran  guru.  Hasil  penelitian  menunjukkan  ada  peningkatan kemampuan guru dalam menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) melalui workshop di UPTD  SDN Banda Soleh 1. Hal ini dibuktikan 4 dari 12 orang yang siap  mental  dalam  siklus  I  atau  33%  mengalami  peningkatan  pada  siklus  II mencapai 92% atau 11 dari 12 guru. Selanjutnya pada siklus I terdapat 5 dari 12 orang belum siap bahan atau 42%, tetapi pada siklus II guru-guru bisa membawa bahan  hingga  mencapai  92%  atau  11  dari  12  orang  sesuai  kriteria.  Sedangkan dari sisi kehadiran, guru tetap hadir semua dalam pelaksanaan pembinaan yang berada di UPTD SDN Banda Soleh 1 Kecamatan Kokop.
Kata kunci : KKM, workshop, guru.

## Abstract
The  role  of  teacher  in  improving  the  quality  of  society  service  is  making  the students able to learn quietly, peacefully and joyfully. Therefore, teachers should also  get  founding.  One  of  founding  for  teachers  is  self-development  as  to determine  the  standard  Minimum  Passing  Criteria  known  as  KKM  (Kriteria Ketuntasan Minimal). It is because the teachers have not been capable enough to make  KKM. Coaching  is  carried  out  including  workshops.  The  level  of  success includes  observing  mental  readiness,  material,  and  teacher  attendance.  The results  showed  an  increase  in  the  ability  of  teachers  to  determine  Minimum Completion Criteria (KKM) through workshops in the UPTD of SDN Banda Soleh 1. This  was  evidenced by 4 out  of 12 people who were mentally prepared in  the first cycle or 33% experienced an increase in the cycle II reached 92% or 11 of 12 teachers. Furthermore, in the first cycle there were 5 out of 12 people not ready for material or 42%, but in cycle II the teachers could bring material up to 92% or 11 of 12 people according to the criteria. Whereas in terms of attendance, the teacher  was  still  present  all  in  the  implementation  of  coaching  in  the  UPTD  of Banda Soleh 1 Elementary School in Kokop District.
Keywords: KKM, workshop, teacher.
DOI: ……………………………

## PENDAHULUAN
Peran guru dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat adalah menjadikan  anak-anak  di  sekolah  bisa  belajar  tenang,  tentram,  dan menyenangkan.  Sehingga  dalam  kegiatan  proses  pembelajaran  bisa  mengikuti dengan konsentrasi. Karena peserta didik dapat menyimak mata pelajaran hingga meresap  ke  dalam  pikiran.  Oleh  sebab  itu,  guru  juga  harus  mendapatkan pembinaan,  baik  dari  sisi  supervisi  akademik  maupun  dari  pengembangan  diri untuk  lebih  profesional.  Sebagian  dari  pembinaan  tenaga  pendidik  adalah pengembangan  diri  untuk  menetapkan  standar  Kriteria  Ketuntasan  Minimal (KKM).
Kompetensi  guru  mempunyai  banyak  makna,  Brokke  and  Stone  yang dikutip  oleh  E.  Mulyasa  mengemukakan  bahwa  kompetensi  guru  merupakan gambaran  kualitatif  tentang  hakikat  perilaku  guru  yang  penuh  arti.  Sementara Charles  yang  dikutip  oleh  E.  Mulyasa  mengemukakan  bahwa  kompetensi merupakan  perilaku  yang  rasional  untuk  mencapai  tujuan  yang  dipersyaratkan sesuai  dengan  kondisi  yang  diharapkan 1 .  Sedangkan  dalam  undang-undang Republik  Indonesia  nomor  14  tahun  2005  tentang  guru  dan  dosen,  dijelaskan bahwa:  “kompetensi  adalah seperangkat  pengetahuan, keterampilan dan  perilaku yang  harus  dimiliki,  dihayati,  dan  dikuasai  oleh  guru  atau  dosen  dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
Kompetensi  guru  merupakan  perpaduan  antara  kemampuan  personal, keilmuan,  teknologi,  sosial,  dan  spiritual  yang  secara kaffah membentuk kompetensi  standar  profesi  guru,  yang  mencangkup  penguasaan  materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan  pribadi profesionalisme 2 .
Berdasarkan  Undang-Undang  Guru  dan  Dosen  pasal  10  (1),  kompetensi guru  ada  4,  meliput kompetensi  pedagogik, kompetensi  profesional, kompetensi kepribadian,  dan  kompetensi  sosial.  Menurut  Slamet  PH  yang  dikutip  oleh Syaiful  Sagala  mengatakan    bahwa  kompetensi  pedagogik  terdiri  dari  sub- kompetensi  (1)  berkontribusi  dalam  pengembangan  KTSP  yang  terkait  dengan mata  pelajaran  yang  diajarkan;  (2)  mengembangkan  silabus  mata  pelajaran berdasarkan  standar  kompetensi  (SK)  dan  kompetensi  dasar  (KD);  (3) melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus yang telah  dikembangkan;  (4)  merancang  manajemen  pembelajaran  dan  manajemen kelas;  (5)  melaksanakan  pembelajaran  pro  perubahan  (aktif,  kreatif,  inovatif, eksperimentatif,  efektif  dan  menyenangkan);  (6)  menilai  hasil  belajar  peserta didik  secara  otentik;  (7)  membimbing  peserta  didik  dalam  berbagai  aspek, misalnya: pelajaran, kepribadian, bakat, minat dan karir; dan (8) mengembangkan
1 E.  Mulyasa. Menajadi  Kepala  Sekolah  Profesional .  (Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya,  2009), hlm 38.
2 E.  Mulyasa. Menajadi  Kepala  Sekolah  Profesional .(Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya,  2009), hlm 26.
DOI: ……………………………
profesionalisme sebagai  guru 3 . Di samping itu guru dapat profesional bila secara terus menerus melakukan profesionalisasi 4 .
Adapun  kompetensi  profesional  dijelaskan  dalam  Standar  Nasional Pendidikan pada pasal 28 (3) butir C dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi  profesional  adalah  kemampuan  penguasaan  materi  pembelajaran secara  luas  dan  mendalam  yang  memungkinkan  membimbing  peserta  didik memenuhi  standar  kompetensi  yang  ditetapkan  dalam  Standar  Nasional Pendidikan 5 .  Sedangkan  kompetensi  kepribadian  dijelaskan  dalam  Standar Nasional  Pendidikan  pada  pasal  28  (3)  butir  b,  bahwa  yang  dimaksud  dengan kompetensi  kepribadian  adalah  kemampuan  kepribadian  yang  mantap,  stabil, dewasa,  arif,  dan  berwibawa  menjadi  teladan  bagi  peserta  didik  dan  berakhlak mulia.
Adapun  kompetensi  kepribadian  sangat  besar  pengaruhnya  terhadap pertumbuhan dan  perkembangan pribadi  peserta  didik.  Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak,  guna  menyiapkan  dan  mengembangkan  sumber  daya  manusia  serta mensejahterakan  masyarakat,  kemajuan  negara,  dan  bangsa  pada  umumnya 6 . Sedangkan kompetensi  sosial dijelaskan dalan Standar Nasional Pendidikan pada pasal 28 ayat (3) butir D, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial  adalah  kemampuan  guru  sebagai  bagian  dari  masyarakat  untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga  kependidikan,  orang  tua  atau  wali  peserta  didik,  dan  masyarakat  sekitar 7 . Kompetensi  sosial juga bisa diartikan  sebagai kemampuan guru  dalam  membina dan  mengembangkan  interaksi  sosial  baik  sebagai  tenaga  profesional  maupun sebagai anggota  masyarakat.
Dengan  demikian,  seharusnya  seorang  tenaga  pendidik  (guru)  tidak hanya tanggung jawab didalam kelas saja, tetapi harus mewarnai perkembangan anak didik diluar kelas. Dengan kata lain, tenaga pendidik (guru) tidak sekedar orang  yang  hadir  di  depan  kelas  unntuk  menyampaikan  materi  pengetahuan tertentu,  tetapi  juga  anggota  masyarakat  yang  harus  ikut  aktif  dalam mengarahkan perkembangan anak didik menjadi anggota masyarakat.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  standar  kompetensi tenaga pendidik (guru) adalah suatu ukuran  yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam  bentuk  penguasaan  pengetahuan  dan  berperilaku  layaknya  seorang  guru untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi dan jenjang pendidikan supaya mutu guru dapat diketahui.
Mutu  tenaga  pendidik  terdiri  atas  dua  rangkaian  kata  yaitu  “mutu”  dan “tenaga pendidik”. Dalam dunia pendidikan, standar ini menurut Depdiknas dapat
3 Syaiful  Sagala.. Kemampuan Profesional Guru dan  Tenaga Kependidikan .  (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 31-32.
4 Nurhadi  Ali. Profesi  Keguruan  Menuju  Pembentukan  Guru  Profesional .  (Kuningan:  Goresan Pena, 2017) hlm 75.
5 E.  Mulyasa,. Menajadi  Kepala  Sekolah  Profesional .(Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya,  2009), hlm 135.
6 Ibid, 117.
7 Ibid, 173.
DOI: ……………………………
dirumuskan  melalui  hasil  belajar  mata  pelajaran  skolastik  yang  dapat  diukur secara  kuantitatif,  dan  pengamatan  yang  bersifat  kualitatif,  kususnya  untuk bidang-bidang pendidikan sosial. Rumusan mutu pendidikan bersifat dinamis dan dapat  ditelaah  dari  berbagai  sudut  pandang.  Kesepakatan  tentang  konsep  mutu dikembalikan  pada  rumusan  acuan  atau  rujukan  yang  ada  seperti  kebijakan pendidikan,  proses  belajar  mengajar,  kurikulum,  sarana  prasarana,  fasilitas pembelajaran dan tenaga kependidikan.
Sementara itu Singgih D. Gunarsa mendefinisikan guru sebagai orang yang membantu  peserta  didik  untuk  mencapai  tujuan  yang  hendak  dicapai 8 .  Dalam konteks  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  guru  adalah  tenaga  profesional  yang pekerjaan  utamanya  mengajar  dan  mendidik  sebagai  bentuk  pengabdian  kepada komunitas  belajar  ( learning  community )  atau  dalam  lingkup  lebih  luas  kepada masyarakat,  bangsa,  dan  Negara.  Dengan  kesimpulan  ini,  maka  setiap  aktivitas yang dilakukan seseorang dalam konteks pendidikan akan terejawantahkan dalam bentuk sebagai fasilitator, inisiator, mediator, maupun evaluator.
Dalam  PP  No  19  Tahun  2005  pasal  2  (1)  bahwa:  “Standar  Nasional pendidikan  terdiri  atas  standar  isi,  proses,  kompetensi  lulusan,  tenaga  pendidik dan kependidikan, sarana dan prasaranan, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala” 9 .
Standar  pendidik  dan tenaga kependidikan  dalam SNP pasal 28 (1) bahwa: “Pendidik  harus  memiliki  kualifikasi  akademik  dan  kompetensi  sebagai  agen pembelajaran,  sehat  jasmani  dan  rohani,  serta  memiliki  kemampuan    untuk mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional”.  Sedangkan  ayat  (2)  menjelaskan bahwa: “kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan  minimal  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  pendidik  yang dibuktikan  dengan  ijazah  dan/atau  sertifikat  keahlian  yang  relevan  sesuai ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku”.  Adapun  pada  ayat (3) menjelaskan  bahwa:  “kompetensi  sebagai  agen  pembelajaran  pada  jenjang pendidikan  dasar  dan  menengah  serta  pendidikan  anak  usia  dini  meliputi: kompetensi  pedagogik,  kompetensi  kepribadian,  kompetensi  profesional,  dan kompetensi  sosial” 10 .
Adapun  PP  No  74  tahan  2008  tentang  guru  pasal  3  ayat  2  serta Permendiknas  No  16  tahun  2007  tentang  standar  kualifikasi  akademik  dan kompetensi  guru    menyebutkan  bahwa  terdapat  empat  kompetensi  utama  yang harus  dimiliki  guru  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  keguruannya,  yakni kompetensi  pedagogik,  kompetensi  kepribadian,  kompetensi  sosial  dan kompetensi  profesional.  Oleh  karenanya,  dalam  rangka  mengembangkan komepetensi-kompetensi  tersebut,  maka  diperlukan  adanya  upaya  pembinaan sistemik  dan  berkelanjutan  terhadap  guru  agar  ia  dapat  melaksanakan  fungsi- fungsi keguruannya secara optimal.
8 Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D Gunarsa,. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), hlm 109.
9 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No  19  Tahun  2005  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.
10 Ibid, 7.
DOI: ……………………………
Satu  hal  yang  sangat  penting  untuk  diperhatikan  ketika  melakukan  proses pembinaan  ke  empat  kompetensi  utama  tersebut  adalah  proses  pembinaan  yang berbasis  pendidikan  nilai.  Pendidikan  nilai  merupakan  proses  penanaman  dan pengembangan  nilai-nilai  pada  diri  seseorang.  Dalam  pengertian  yang  hampir sama,  Mardiatmadja  dalam  Mulyana  mendefinisikan  pendidikan  nilai  sebagai bantuan  terhadap  peserta  didik  agar  menyadari  dan  mengalami  nilai-nilai  serta menempatkannya  secara  integral  dalam  keseluruhan  hidupnya.  Pendidikan  nilai tidak  hanya  merupakan  program  khusus  yang  diajarkan  melalui  sejumlah  mata pelajaran, akan tetapi mencakup keseluruhan program pendidikan 11 .
Pembinaan  profesionalisme  guru  yang  berfokus  kepada  ke  empat kompetensi  utama  sebagaimana  disebutkan  di  atas  harus  terintegrasi  dengan konsepsi  pendidikan  nilai.  Dalam  hal  pengembangan  kompetensi  pedagogik misalnya, maka selain guru harus menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik,  moral,  spiritual,  sosial,  kultural,  emosional  dan  intelektual,  serta  guru menguasai  teori  belajar  dan  prinsip-prinsip  pembelajaran  yang  mendidik,  guru juga  harus  dibekali  bagaimana  melakukan  proses  pendidikan  atau  pembelajaran yang  berbasis  pendidikan  nilai,  berbagai  pendekatan  dalam  pendidikan  nilai seperti  pendekatan  penanaman  nilai,  pendekatan  perkembangan  kognitif, pendekatan  analisis  nilai,  pendekatan  klarifikasi  nilai,  dan  pendekatan pembelajaran  berbuat  harus  dikuasai  oleh  guru,  sehingga  ia  tidak  sebatas melaksanakan  fungsi  formalnya,  melainkan  jauh  dari  itu  sampai  kepada  upaya- upaya nyata dalam mengembangkan peserta didik  yang berkarakter sebagaimana yang diamanahkan UU No 20 tahun 2003 bab II pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional 12 .
Demikian  halnya  dengan  pengembangan  kompetensi  kepribadian  guru, prosesnya  harus  berbasis  pada  pendidikan  nilai,  sosok  guru  yang  mampu  tampil menjadi  pribadi  yang  utuh,  paripurna,  insan  kamil,  warga  negara  yang  baik,  dan kaffah sebagaimana  yang  menjadi  tujuan  dari  pendidikan  nilai  harus  menjadi target  dari  program  pembinaan  profesionalisme  guru  melalui  kompetensi kepribadiannya. Begitu pula dalam hal kompetensi sosial, guru profesional harus melaksanakan  tugasnya  dengan  berpegang  teguh  kepada  sistem  nilai  bangsanya serta  berusaha  untuk  menjaga  kelestarian  tata  nilai  tersebut  melalui  upaya-upaya internalisasi  nilai  bangsanya  kepada  peserta  didik  dan  rekan  kerja  yang  menjadi partnernya.
Kriteria ketuntasan minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik, dan  orang  tua  peserta  didik.  Oleh  karena  itu  pihak-pihak  yang  berkepentingan terhadap  penilaian  di  sekolah  berhak  untuk  mengetahuinya.  Satuan  pendidikan perlu  melakukan  sosialisasi  agar  informasi  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh peserta  didik  dan  atau  orang  tuanya.  Kriteria  ketuntasan  minimal  harus dicantumkan  dalam  laporan  hasil  belajar  (LBH)  sebagai  acuan  dalam  menyikapi hasil belajar peserta didik.
Salah  satu  prinsip  penilaian  pada  kurikulum  berbasis  kompetensi  adalah menggunakan  acuan  kriteria,  yakni  menggunakan  kriteria  tertentu  dalam
11 Mulyana, Rohmat, , Mengartikulasikan Pendidikan Nilai , (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm 119.
12 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
DOI: ……………………………
menentukan  kelulusan  peserta  didik.  Kriteria  paling  rendah  untuk  menyatakan peserta  didik  mencapai  ketuntasan  dinamakan  Kriteria  Ketuntasan  Minimal (KKM).
Dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Nomor  23  Tahun 2013  Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun  2010  Tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Pendidikan  Dasar  di Kabupaten/Kota disebutkan “apabila guru belum memiliki dan menerapkan RPP dalam melakukan pembelajaran maka kepala sekolah wajib melakukan pembinaan dan/atau  pelatihan  baik  melalui  kegiatan  di  tingkat  sekolah  maupun  di  lingkup yang lebih luas seperti KKG, MGMP, dan sejenisnya”. Dalam peraturan tersebut juga  disebutkan  bahwa  “apabila  masih  ada  guru  yang  belum  memenuhi  standar dalam  melakukan  penilaian  pembelajaran  peserta  didik  maka  kepala  sekolah dan/atau  pengawas  perlu  memberikan  bimbingan  dan  memberikan  kesempatan kepada guru untuk mengikuti pelatihan penilaian melalui kegiatan KKG, MGMP dan sejenisnya” 13 .
Penentuan  Kriteria  Ketuntasan  Minimal  (KKM)  merupakan  tahap  awal dalam penilaian hasil belajar siswa. Adapun menurut peraturan Depdiknas tentang pelaksanaan  penilaian  hasil  belajar  adalah  ”menggunakan  acuan  kriteria,  yakni menggunakan  kriteria  tertentu  dalam  menentukan  kelulusan  peserta  didik” 14 . Yang  dimaksud  dengan  hal  tersebut  adalah  sekolah  membuat  penentuan  standar ketuntasan minimal yang dibuat oleh masing-masing guru kelas dan disahkan oleh kepala  sekolah,  serta  menyatakan  bahwa  nilai  paling  rendah  yang  harus  dicapai oleh peserta didik dalam masing-masing mata pelajaran.
Kriteria  ketuntasan  minimal  ditetapkan  oleh  persentasi  tingkat  pencapaian kompentensi  sehingga  dinyatakan  dengan  angka  maksimal  100  (seratus).  Angka maksimal  100  merupakan  kriteria  ketuntasan  ideal.  Target  ketuntasan  secara nasional diharapkan mencapai minimal 75, Satuan pendidikan dapat memulai dari kriteria ketuntasan minimal dibawah target nasional kemudian ditingkatkan secara bertahap.  Kriteria  Ketuntasan  Minimal  menjadi  acuan  bersama  pendidik,  peserta didik,  dan  orang  tua.  Oleh  karena  itu  pihak-pihak  yang  berkepentingan  terhadap penelitian  di  sekolah  berhak  untuk  mengetahuinya.  Satuan  pendidikan  perlu melakukan  sosialisasi  agar  informasi  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh  peserta didik  dan  atau  orang  tuanya.  Kriteria  Ketuntasan  Minimal  harus  dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LBH) sebagai acuan dalam menyikapi hasil belajar peserta didik.
Dalam  peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  RI  Nomor  13  Tahun  2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah, yang mencakup standar kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, kompetensi sosial, dan kewirausahaan.  Kelima  kompetensi  tersebut  harus  dimiliki  setiap  kepala  sekolah profesional. Dari kelima kompetensi, berdasarkan fakta yang ada di lapangan pada kompetensi  supervisi  diperoleh  bahwa  dalam  penyelenggaraan  pendidikan tersebut  kepala  sekolah  tidak  mungkin  melaksanakan  seluruh  kegiatan  sendiri, oleh  karena  itu  ada  pendelegasian  kepada  guru  maupun  staf,  untuk  memastikan
13 Permendikbud Tahun 2013.
14 Depdiknas. 8. Kriteria Ketuntasan Minimal (Jakarta: Depdiknas, 200),hlm 51.
DOI: ……………………………
bahwa pendelegasian tugas itu dilaksanakan secara tepat waktu dengan cara yang tepat  atau  tidak  maka  diperlukanlah  supervisi,  yaitu  menyelia  pekerjaan  orang lain 15 .
Tetapi kenyataan di lapangan, guru masih belum maksimal bahkan ada yang tidak  mampu  untuk  membuat  KKM  seperti  yang  terjadi  di  UPTD  SDN  Banda Soleh  1  Kecamatan  Kokop  Bangkalan.  Berdasarkan  supervisi  awal  dari  12  guru yang ada hanya 2 guru (hanya 16,7%), yaitu Fahrizal Juamianto, S.Pd.,M.Pd dan Maria  Ulfa  SPd  yang  mampu  menentukan  dan  mengadministrasikan  KKM dengan baik 16
Oleh  sebab  itu  untuk  memperoleh  proses  pembelajaran  yang  lebih  baik diperlukan  semangat  kerja  para  guru  di  UPTD  SDN  Banda  Soleh  1  Kecamatan Kokop. Salah satunya dengan mengetahui berapa ketuntasan minimal yang harus dicapai.  Artinya  dengan  bekerja  sama  dengan  guru  lain  semakin  mempercepat guru mengerti cara membuat KKM. Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan kerjasama  sangat  penting  termasuk  dalam  pembelajaran.  Kerja  sama  menjadi faktor  penguat  untuk  mencapai  tujuan.  Kerjasama  juga  dapat  membantu pencapaian tujuan yang diinginkan dengan melakukan tugas dan tanggung jawab bersama 17 .
Berdasarkan temuan diatas, maka peneliti sebagai kepala sekolah  di UPTD SDN Banda Soleh 1 memberikan tindakan dengan workshop. Kegiatan workshop adalah  suatu  pertemuan  ilmiah  dalam  bidang  sejenis  (pendidikan)  untuk menghasilkan  karya  nyata.  Workshop  dipandang  sebagai  cara  efektif  dalam rangka  pengembangan  profesi,  sebab  dengan  workshop  terjadi  interaksi  dan komunikasi  secara  langsung  untuk  membahas  serta  menyelesaikan  segala permasalahan yang dihadapi sesuai dengan bidang tugas 18 .
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  dilakukan  penelitian  tindakan sekolah  dengan  judul:  Peningkatan  Kemampuan  Guru  Dalam  Menentukan Kriteria  Ketuntasan  Minimal  (KKM)  Melalui  Workshop  di  UPTD    SDN  Banda Soleh 1 Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Tahun 2019.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berbentuk  Penelitian  Tindakan  Sekolah  ( School  Action Research), yaitu sebuah penelitian yang merupakan kerjasama antara peneliti dan guru,  dalam  meningkatkan  kualitas  guru  agar  menjadi  lebih  baik  dalam meningkatkan mutu sekolah.
15 Depdiknas, Kopetensi Kepala Sekolah (Depdiknas. Jakarta 2007), hlm 227.
16 Observasi Maret 2019
17 Nurhadi,  Ali  &  Irfaida.  2018.  Kerja  Sama  Kelembagaan  pada  Madrasah  Adiwiyata  di  MTs Negeri 2 Pamekasan. Researh Journal of Islamic Education Management (Re-Jiem). Vol 1 No 2 (1-13).
18 Muhari.  (2013). Meningkatkan  Kemampuan  Guru  Kelas  V  dan  VI  dalam  Menyusun  Tes  Hasil Belajar Akhir Semester Melalui Workshop di Gugus Sekolah I Kecamatan Kamal  Kabupaten Bangkalan  Tahun  2013. Penelitian  Tindakan  Sekolah.  Tidak  diterbitkan:  Pengawas  UPTD Pendidikan di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan (hal 13)
DOI: ……………………………
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif, dengan  menggunakan  teknik  persentase  untuk  melihat  peningkatan  yang  terjadi dari  siklus  ke  siklus.  ”Metode  deskriptif  dapat  diartikan  sebagai  prosedur pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dengan  menggambarkan  atau  melukiskan keadaan  subjek  atau  objek  penelitian  (seseorang,  lembaga,  masyarakat,  dan  lain- lain)  pada  saat  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  atau  sebagaimana adanya 19 .  Dengan  metode  ini  peneliti  berupaya  menjelaskan  data  yang  peneliti kumpulkan melalui observasi atau pengamatan.
PTS  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Sekolah  atau Pengawas Sekolah. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Kepala Sekolah sekitar supervisi  klinis,  menyangkut  aspek  akademik  seperti  proses  pembelajaran  yang diselenggarakan oleh guru-guru. Meningkatkan kemampuan guru dalam membuat Kriteria Ketuntasan Minimal, RPP, silabus, dan penilaian hasil belajar  siswa dan lain-lain.  PTS  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  penelitian  tindakan,  atas  hal-hal yang  ada  dalam  ruang  lingkup  pendidikan  di  sekolah,  sifatnya  memerlukan tindakan  segera,  dilakukan  oleh  Kepala  Sekolah  atau  Pengawas  Sekolah  secara berulang-ulang  melalui  langkah-langkah,  yaitu  membuat  perencanaan  ( plan ), melaksanakan  ( action ),  observasi  ( observation ),  dan  refleksi  ( reflection ),  sampai pada batas keadaan yang telah ditentukan.
Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) ini bertujuan untuk memperbaiki situasi sekolah,  yaitu  meningkatkan  kinerja  guru  sekolah  yang  terkait  dengan  mutu, inovasi,  keefektifan,  efisiensi,  produkivitas  sekolah,  meningkatkan  kemampuan profesional  sebagai  kepala  sekolah  serta  membimbing  guru  dalam  menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
Penelitian  dilakukan  terhadap  12  orang  Guru  yang  berada  di  UPTD  SDN Banda  Soleh  1  tahun  2019  yang  terdiri  dari  guru  kelas  dan  guru  mata  pelajaran. Dipilihnya  UPTD  SDN  Banda  Soleh  1  untuk  menjadi  tempat  pembinaan disebabkan  sekolah  tersebut  sebagai  tempat  tugas  utama  sebagai  kepala  sekolah. Adapun  nara  sumber  yang  akan  membina  pelaksanaan  adalah  peneliti,  serta pengawas pembina.
Pelaksanaan  tindakan  sekolah  dilakukan  pada  bulan  Mei  sampai  dengan bulan  Juni  2019  yang  mengingat  pada  bulan  tersebut  adalah  bertepatan  dengan dimulainya  pengerjaan  program  guru  untuk  membuat  perangkat  pembelajaran pada  semester  I  untuk  tahun  pelajaran  2019/2020.  Adapun  teknik  pengumpulan data  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi  dan  dokumentasi.  Alat  pengumpulan data  adalah  instrumen  observasi  yang  dipatok  dua  siklus  dengan  dua  kali pertemuan,  yaitu  siklus  I  dengan  dua  pertemuan,  dan  siklus  II  juga  dengan  dua kali pertemuan. Adapun dokumentasi yang digunakan adalah format nilai capaian hasil observasi dan foto kegiatan guru pada siklus I dan II.
Selanjutnya analis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif  dengan  membandingkan  hasil  kegiatan  antar  siklus.  Data  siklus  I  dan siklus  II  dibandingkan  dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan  pada  waktu penyusunan.  Adapun  prosedur  digambarkan  pada  refleksi  setiap  siklus,  untuk
19 Nawawi,  Hadari,. Metode  Penelitian  Bidang  Sosial .  (Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press, 1985),hlm  63.
DOI: ……………………………
menyempurnakan  tindakan  serupa  yang  dilakukan  dengan  siklus  lanjutan.  Jika indikator yang diinginkan sudah tercapai maka penelitian diberhentikan.
Langkah-langkah  siklus  penelitian  tindakan  sekolah,  yaitu  tahap perencanaan,  pelaksanaan,  observasi,  dan  refleksi.  Adapun  untuk  menjadi  acuan pelaksanaan, yaitu melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah dan menganalisis  penyebab  masalah  melalui  pemeriksaan  penetapan  Kriteria Ketuntasan  Minimal  oleh  guru  baik  sebagai  guru  kelas  maupun  guru  mata pelajaran.
Indikator  keberhasilan  dalam  penelitian  tindakan  sekolah  ini  adalah  proses pelaksanaan dalam penetapan kriteria ketuntasan minimal, yaitu kesiapan mental, bahan,  dan  kehadiran  guru.  Adapun  hasil  pelaksanaan  guru  dalam  menetapkan KKM sesuai kriteria yang diharapkan, yaitu 85% guru memperoleh nilai baik dan amat  baik.  Apabila  kurang  dari  85%  guru  tidak  memenuhi  indikator  yang  telah ditetapkan,  berarti  tindakan  dianggap  belum  berhasil.  Oleh  karena  itu  perlu dilakukan perbaikan dan dilaksanakan pada siklus II.
Adapun pengukuran kesesuaian kriteria  guru dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di UPTD SDN Banda Soleh 1 seperti dalam Tabel 1.1 berikut ini.

## Tabel 1.1 Pengukuran Kesesuaian Kriteria Guru
Kategori Mental Bahan Kehadiran Hasil Observasi SK SK SK TSK H TH Persentase% % % % % % % Pencapaian Indikator MI TMI MI Keterangan : SK : Sesuai kriteria TSK : Tidak sesuai kriteria H : Hadir TH : Tidak hadir % : Persentase PI : Pencapain Indikator MI : Mencapai indikator TMI : Tidak mencapai indikator

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Fokus penelitian ini mencakup kualitas guru dalam pembinaan pembuatan Kriteria  Ketuntasan  Minimal  dalam  meningkatkan  kinerjanya.  Temuan  pertama kali adalah kualitas guru di UPTD SDN Banda Soleh 1 Kecamatan Kokop dalam membuat  Kriteria  Ketuntasan  Minimal  (KKM)  yang  menjadi  patokan  sekolah sangat  kurang  memuaskan.  Oleh  karena  itu  peneliti  menggagas  pelaksanaan penelitian  dengan  berkoordinasi  pada  pengawas  pembina  untuk  melakukan penelitian tindakan sekolah. Adapun hasil penelitian seperti berikut ini.
DOI: ……………………………

## Hasil Penelitian Siklus I
Dalam pertemuan pertama dalam siklus I dilaksanakan  pada tanggal 7 Juni 2019  guru  diberi  materi  tentang  indikator,  Standar  Kompetensi  Lulusan  (SKL), Standar  Kompetensi  (SK),  dan  Kompetensi  Dasar  (KD),  silabus,  dan  RPP.  Dan penjelasan  bahwa  penetapan  KKM  harus  disosialisasikan  pada  peserta  didik, orang tua, dan Dinas Pendidikan.
Kemudian dalam pertemuan kedua dalam siklus I, yaitu pada tanggal 8 Juni 2019 guru yang diberi tugas untuk membuat Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sesuai dengan pemberian materi yang dilakukan satu hari sebelumnya. Maka hasil yang diperoleh dalam siklus I seperti dalam Tabel 1.2 berikut ini.

## Tabel 1.2 Hasil Obsevasi Guru Dalam Mengikuti  Pembinaan di UPTD SDN Banda Soleh 1 pada Siklus I
Kategori Mental Bahan Kehadiran SK TSK SK TSK H TH Hasil Observasi 4 8 5 7 12 - Persentase% 33% 67% 42% 58% 100% 0% Pencapaian Indikator TMI TMI MI
Hasil  yang  tertera  dalam  Tabel  1.2  di  atas,  dari  aspek  mental  sebanyak  4 orang  atau  33%  guru  memperoleh  sesuai  dengan  kriteria,  dan  sebanyak  8  orang atau 67% guru memperoleh tidak sesuai kriteria. Dalam aspek bahan sebanyak 5 orang atau 42% guru sesuai kriteria, sebanyak58 orang atau 45% guru tidak sesuai kriteria.  Sedangkan  dari  aspek  kehadiran,  sebanyak  12  orang  atau  100%  guru hadir dalam pelaksanaan pembinaan pada siklus I.
Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  guru  masih  belum  siap  mental  dalam melaksanakan  penetapan  Kriteria  Ketuntasan  Minimal  (KKM)  karena  hanya  ada 33%  dari  guru  yang  hadir  mendapat  pengamatan  yang  sesuai  kritria  pembuatan KKM.  Sedangkan  67%  orang  belum  siap  untuk  membuat  KKM.  Adapun  dari aspek  bahan  hanya  ada  42%  sesuai  kriteria,  sedangkan  58%    tidak  memenuhi kriteria.  Sedangkan  dalam  aspek  kehadiran,  guru  yang  berada  di  UPTD  SDN Banda Soleh 1 hadir semua. Maka kesimpulan dalam pelaksanaan siklus I masih belum berhasil untuk membuat KKM.
Maka  berdasar  hasil  siklus  I  diputuskan  untuk  memperbaiki  beberapa langkah, yakni dalam memfokuskan pada penetapan KKM, yaitu indikator, SKL, SK, KD, silabus, dan RPP. Oleh karena itu pada siklus yang berikutnya langkah- langkah  penentuan  KKM  harus  diberi  pemahaman  yang  lebih  transparan  dan gamblang.  Oleh  sebab  itu,  pada  siklus  berikutnya  akan  dijelaskan  kembali mengenai konsep KKM yang benar.
Hasil  refleksi  berupa  kegiatan  diskusi  antara  peneliti  sebagai  kepala  di UPTD SDN Banda Soleh 1 dengan   pengawas  diketahui  bahwa nilai  yang dapat ditafsirkan  masih  kurang  baik  pada  umumnya  disebabkan  karena  dalam menetapkan  KKM  guru  belum  benar-benar  memperhatikan  indikator,  SKL,  SK,
DOI: ……………………………
KD, silabus, dan RPP. Bahkan guru sendiri juga belum mampu mengembangkan kegiatan  yang  mengacu  pada  silabus  dan  RPP.  Oleh  karena  itu,  pada  siklus berikutnya  akan  dibimbing  lebih  serius  kepada  guru  yang  belum  memahaminya dan dapat merangsang atau memotivasi guru untuk terlibat secara aktif.

## Hasil Penelitian Siklus II
Hasil    penelitian  dalam  siklus  II  dilaksanakan  pada  tanggal  18  Juni  2019 guru kembali diberi materi tentang indikator, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar  Kompetensi  (SK),  dan  Kompetensi  Dasar  (KD),  silabus,  dan  RPP.  Serta penjelasan  bahwa  penetapan  KKM  harus  disosialisasikan  pada  peserta  didik, orang tua, dan Dinas Pendidikan. Kemudian dalam pertemuan kedua dalam siklus II,  yaitu  pada  tanggal  19  Juni  2019  guru  yang  kembali  diberi  tugas  untuk membuat  Kriteria  Ketuntasan  Minimal  (KKM)  sesuai  dengan  pemberian  materi yang dilakukan satu hari sebelumnya. Maka hasil yang diperoleh dalam siklus  II seperti dalam Tabel 1.3 berikut ini.

## Tabel 1.3 Hasil Obsevasi Guru Dalam Mengikuti Pembinaan  di UPTD SDN Banda Soleh 1 pada Siklus II
Kategori Mental Bahan Kehadiran SK TSK SK TSK H TH Hasil Observasi 11 1 11 1 12 - Persentase% 92% 8% 92% 8% 100% 0% Pencapaian Indikator MI MI MI
Hasil  yang tertera dalam  Tabel 1.3 tersebut  dari aspek mental  sebanyak  11 orang atau 92% guru memperoleh sesuai kriteria, dan sebanyak 1 orang atau 8% guru  memperoleh  tidak  sesuai  kriteria.  Dalam  aspek  bahan  sebanyak  11  orang atau 92% guru memperoleh sesuai kriteria, hanya sebanyak 1 orang atau 8% guru memperoleh  tidak  sesuai  kriteria.  Sedangkan  dari  aspek  kehadiran,  sebanyak  12 orang atau 100% guru hadir semua dalam pelaksanaan pembinaan pada siklus II.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa guru yang sebelumnya masih belum siap mental dalam siklus  I, maka dalam melaksanakan penetapan  Kriteria  Ketuntasan Minimal  (KKM)  pada  siklus  II  sudah  bisa  beradaptasi  dengan  guru-guru  yang lain,  karena  hasil  pengamatan  jauh  meningkat.  Hal  ini  dibuktikan  dari  4  orang yang siap mental dan 8 orang yang tidak sesuai kriteria dalam siklus I, tetapi pada siklus  II  mental  para  guru  bisa  beradaptasi  dengan  guru-guru  yang  lain  hingga mencapai 92% untuk membuat KKM dan hanya 1 orang guru atau 8% yang tidak sesuai kriteria. Selanjutnya pada siklus I terdapat  5 orang  yang siap bahan dan 7 orang  belum  siap  bahan,  tetapi  pada  siklus  II  guru-guru  bisa  membawa  bahan hingga  mencapai  92%  atau  11  orang  sesuai  kriteria.  Sedangkan  dari  sisi kehadiran,  guru tetap hadir semua dalam pelaksanaan pembinaan  yang berada di UPTD  SDN  Banda  Soleh  1  Kecamatan  Kokop.  Maka  kesimpulan  dalam
DOI: ……………………………
pelaksanaan  siklus  II  sudah  mencapai  harapan  dan  melebihi  target  yang  hendak dicapai  untuk  membuat  KKM.  Maka  berdasar  hasil  siklus  II  ini  pembinaan diberhentikan, karena telah mencapai apa yang diharapkan.
Hasil refleksi berupa kegiatan diskusi antara peneliti dengan pengawas dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kokop diketahui bahwa nilai yang dapat ditafsirkan sudah memuaskan semua pihak; baik dari unsur pengawas, maupun Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kokop.

## PEMBAHASAN
Latar  belakang  penelitian  ini  adalah  hasil  observasi  awal  peneliti menetapkan  Kriteria  Ketuntasan  Minimal  (KKM)  di  UPTD  SDN  Banda  Soleh  1 Kecamatan  Kokop  Kabupaten  Bangkalan,  karena  peneliti  bertindak  sebagai kepala  di  sekolah  tersebut.  Pada  saat  peneliti  akan  merevisi  KKM  yang  telah dibuat  guru-guru  di  sekolah,  ternyata  banyak  ditemukan  ketidaksesuaian  antara indikator,  SKL,  SK,  KD,  silabus,  dan  RPP  yang  dilampirkan  oleh  para  guru  di sekolah.  Hal  tersebut  menjadi  beban  pikiran  peneliti  karena  sebagai  penanggug jawab  di  sekolah  tersebut.  Inilah  yang  menjadi  akar  permasalahan  sehingga muncul  gagasan  untuk  melaksanakan  workshop  dengan  melibatkan  guru  yang sudah memiliki kemampuan dalam menetapkan KKM.
Oleh  karena  itu  ketika  ada  kunjungan  supervisor  ke  sekolah  peneliti mengusulkan  untuk  mengadakan  pembinaan  penetapan  Kriteria  Ketuntasan Minimal  (KKM)  untuk  meningkatkan  guru  di  UPTD  SDN  Banda  Soleh  1 Kecamatan  Kokop.  Usulan  tersebut  mendapat  respon  yang  positif  dari  Bapak pengawas pembina yaitu Drs Suwito serta Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kokop.  Dari  pertemuan  itulah  muncul  gagasan  untuk  diadakan  pembinaan pembuatan penetasan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada tanggal 7 sampai dengan 8 Juni  2019 pelaksanaan siklus  I, dan tanggal  18 sampai dengan  19 Juni 2019 pelaksanaan siklus II.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  melakukan  pengamatan  terhadap  aktivitas guru  dalam  pembuatan  KKM  mulai  dari  bagaimana  mereka  menganalisis  KKM sesuai  dengan  langkah-langkah  penyusunan  sampai  dengan  hasil  KKM  yang disusun.  Disamping  itu  juga  dilakukan  penilaian  bagaimana  kesesuaian pembuatan KKM dengan indikator, SKL, SK, KD, silabus, dan RPP yang dibuat oleh masing-masing guru guru yang mendapat pembinaan.
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  seperti  yang  telah  dipaparkan  pada bagian sebelumnya, maka dapat  disimpulkan bahwa terjadi  peningkatan  Kualitas masing-masing peserta dalam kegiatan pembinaan di UPTD SDN Banda Soleh 1 Kecamatan  Kokop  Kabupaten  Bangkalan.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa guru  yang  sebelumnya  masih  belum  siap  mental  dalam  siklus  I,  maka  dalam melaksanakan  penetapan  Kriteria  Ketuntasan  Minimal  (KKM)  pada  siklus  II sudah bisa beradaptasi dengan guru-guru yang lain, karena hasil pengamatan jauh meningkat.  Hal  ini  dibuktikan  dari  4  orang  yang  siap  mental  dan  8  orang  yang tidak  sesuai  kriteria  dalam  siklus  I,  tetapi  pada  siklus  II  mental  para  guru  bisa beradaptasi  dengan  guru-guru  yang  lain  hingga  mencapai  92%  untuk  membuat KKM  dan  hanya  1  orang  guru  atau  8%  yang  tidak  sesuai  kriteria.  Selanjutnya
DOI: ……………………………
pada  siklus  I  terdapat  5  orang  yang  siap  bahan  dan  7  orang  belum  siap  bahan, tetapi  pada  siklus  II  guru-guru  bisa  membawa  bahan  hingga  mencapai  92%  atau 11  orang  sesuai  kriteria.  Sedangkan  dari  sisi  kehadiran,  guru  tetap  hadir  semua dalam  pelaksanaan  pembinaan  yang  berada  di  UPTD  SDN  Banda  Soleh  1 Kecamatan  Kokop.  Maka  kesimpulan  dalam  pelaksanaan  siklus  II  sudah mencapai harapan dan melebihi target yang hendak dicapai untuk membuat KKM. Maka berdasar hasil siklus II ini pembinaan diberhentikan, karena telah mencapai apa yang diharapkan.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  melalui  workshop  dapat meningkatkan  kualitas  guru  dalam  menetapkan  Kriteria  Ketuntasan  Minimal  di UPTD  SDN  Banda  Soleh  1  Kecamatan  Kokop  Kabupaten  Bangkalan. Keberhasilan tindakan ini disebabkan oleh pemahaman secara menyeluruh tentang Kriteria  Ketuntasan  Minimal  yang  sangat  diperlukan  oleh  para  guru  di  UPTD SDN  Banda  Soleh  1  Dengan  pemahaman  yang  baik,  maka  penetapan  Kriteria Ketuntasan  Minimal  diperoleh  dengan  baik  pula.  Mengoptimalkan  pemahaman guru  terhadap  Kriteria  Ketuntasan  Minimal  melalui  pembinaan  intensif  dalam bentuk  workshop  yang  berkesinambungan  dimana  diharapkan  para  guru berdiskusi, bekerja sama dan berkonsultasi secara aktif. Aktivitas ini akan sangat membantu  mereka  dalam  memahami  Kriteria  Ketuntasan  Minimal  yang  pada akhirnya  mereka  mampu  menetapkan  Kriteria  Ketuntasan  Minimal.  Kerjasama sangat penting termasuk dalam pembelajaran. Kerja sama menjadi faktor penguat untuk mencapai tujuan. Kerjasama juga dapat membantu pencapaian tujuan yang diinginkan dengan melakukan tugas dan tanggung jawab bersama 20 .
Dijadikannya  KKM  sebagai  pedoman  dalam  penilaian  diharapkan mengurangi kekeliruan guru dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik. Kriteria  ketuntasan  minimal  menjadi  acuan  bersama  pendidik,  peserta  didik,  dan orang  tua  peserta  didik.  Oleh  karena  itu  penilaian  di  sekolah  berhak  untuk mengetahuinya.  Satuan  pendidikan  perlu  melakukan  sosialisasi  agar  informasi dapat  diakses  dengan  mudah.  Karena  kriteria  ketuntasan  minimal  harus dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB) sebagai acuan dalam menyikapi hasil belajar peserta didik.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pelaksanaan penelitian disimpulkan bahwa terdapat peningkatan  kemampuan  guru  dalam  menentukan  Kriteria  Ketuntasan  Minimal (KKM)  melalui  workshop  di  UPTD    SDN  Banda  Soleh  1  Kecamatan  Kokop Kabupaten  Bangkalan  Tahun  2019.  Hal  ini  disebabkan  guru  yang  sebelumnya masih  belum  siap  mental  dalam  siklus  I,  maka  dalam  melaksanakan  penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada siklus II sudah bisa beradaptasi dengan guru-guru yang lain, karena hasil pengamatan jauh meningkat. Hal ini dibuktikan dari 4 orang yang siap mental dan 8 orang yang tidak sesuai kriteria dalam siklus I,  tetapi  pada siklus  II mental para  guru bisa beradaptasi dengan  guru-guru  yang
20 Nurhadi, Ali & Irfaida..  Kerja Sama Kelembagaan pada Madrasah Adiwiyata di MTs Negeri 2 Pamekasan. Researh Journal of Islamic Education Management (Re-Jiem). 2018. Vol 1 No 2 (1-13).
DOI: ……………………………
lain hingga mencapai 92% untuk membuat KKM dan hanya 1 orang guru atau 8% yang  tidak  sesuai  kriteria.  Selanjutnya  pada  siklus  I  terdapat  5  orang  yang  siap bahan  dan  7  orang  belum  siap  bahan,  tetapi  pada  siklus  II  guru-guru  bisa membawa bahan hingga mencapai 92% atau 11 orang sesuai kriteria. Sedangkan dari  sisi  kehadiran,  guru  tetap  hadir  semua  dalam  pelaksanaan  pembinaan  yang berada di UPTD SDN Banda Soleh 1 Kecamatan Kokop.
Berdasarkan  hasil  penelitian  disarankan  bagi  kepala  sekolah  dan  guru;
Pertama ,  pemahaman  tentang  Kriteria  Ketuntasan  Minimal  (KKM)  perlu  terus ditingkatkan  mengingat  hal  tersebut  merupakan  pengukur  mutu  pembelajaran  di sekolah,  dan  para  guru  harus  dapat  mengenali  aspek  dalam  penetapan  Kriteria Ketuntasan  Minimal  (KKM)  secara  proporsional  dan  kepala  sekolah  dapat melakukan  pembinaan  diantaranya  dengan  workshop. Kedua ,  bagi  pengawas dapat melaksanakan pembinaan guru tentang KKM melalui workshop di wilayah Kelompok Kerja Guru (KKG).

## DAFTAR PUSTAKA
Depdiknas, Kompetensi Kepala Sekolah. Jakarta: Depdiknas, 2007. Depdiknas, Penilaian Jakarta: Depdiknas, 2007. Depdiknas.. Kriteria Ketuntasan  Minimal Jakarta: Depdiknas, 2008. E.  Mulyasa.. Menajadi  Kepala  Sekolah  Profesional. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2009.
Mulyana,  Rohmat, Mengartikulasikan  Pendidikan  Nilai .  Bandung,  Alfabeta, 2004.
Muhari, Meningkatkan  Kemampuan  Guru  Kelas  V  dan  VI  dalam  Menyusun  Tes Hasil  Belajar  Akhir  Semester  Melalui  Workshop  di  Gugus  Sekolah  I Kecamatan Kamal  Kabupaten Bangkalan Tahun 2013. Penelitian Tindakan Sekolah.  Tidak  diterbitkan:  Pengawas  UPTD  Pendidikan  di  Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
Nawawi,  Hadari.. Metode  Penelitian  Bidang  Sosial Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 1985.
Nurhadi,  Ali. Profesi  Keguruan  Menuju  Pembentukan  Guru  Profesional . Kuningan: Goresan Pena, 2017.
Nurhadi,  Ali  &  Irfaida..  Kerja  Sama  Kelembagaan  pada  Madrasah  Adiwiyata  di MTs  Negeri  2  Pamekasan. Researh  Journal  of  Islamic  Education Management (Re-Jiem), 2018. Vol 1 No 2 (1-13). Oemar Hamalik. Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No  19  Tahun  2005  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
Permendikbud Tahun 2013.
Singgih D Gunarsa dan Yulia Singgih D Gunarsa.. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaj. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003. Syaiful  Sagala. Kemampuan  Profesional  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan. Bandung: Alfabeta, 2009.
UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.