## KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN
Muhammad Rendy Rifki Putra a , Heru Susetyo a , Afdol a a Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Email: rendybeno@gmail.com
Naskah diterima: 20 Januari; revisi: 5 Maret; disetujui: 2 Mei 2022 DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1393

## Abstrak:
Notaris  merupakan  Pejabat  umum  yang  diberikan  kewenangan  dalam  membuat  akta  otentik.  Dalam Seiring  berkembangnya  zaman  banyak  masyarakat  Indonesia  yang  menikah  dengan  warga  negara asing. Hal ini berawal melalui proses perkenalan melalui jejaring sosial dan berujunga dengan ikatan perkawinan  dan  mendapatkan  keturunan  Dengan  demikian  terjadilah  Perkawinan  Campuran  yaotu adanya lebih dari satu kewarganegaraan sehingga akan menimbulkan akibat hukum. Seringkali akibat hukum  dari  perkawinan  khususnya  perkawinan  campuran  yang  mana  para  pihak  mendapatkan halangan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  terutama  untuk  memiliki  hak  atas  tanah  di  Indonesia dikarenakan  terjadinya  pembulatan  harta  bersama  dengan  warga  negara  asing  dimana  peraturan perundang-undangan  mengenai  pertanahan  di  Indonesia  menganut  asas  Nasionalisme.  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentan  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  mengatur  mengenai subyek hukum yang dapat boleh memiliki hak atas tanah di Indonesia. Untuk Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, sedangkan dalam perkawinan  campuran  apabila  suami/istri  yang  berkewarganegaraan  Indonesia  memiliki  hak  atas tanah tersebut, maka pasangannya yang berkewarganegaraan asing turut pula menjadi pemilik karena masuk  dalam  harta  bersama.  Persoalan ini  timbul  bagi  para  pihak  perkawinan  campuran yang mana secara  peraturan  yang  berlaku  harta  kekayaan  tersebut  harus  dialihkan atau  diturunkan  jenis  haknya dari  Hak  Milik,  Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak  Guna  Usaha  menjadi  Hak  Pakai,  sehingga  penulis menggunakan  metode  penelitian  pendekatan  yuridis  normatif  dimana  bersumber  dari  bahan-bahan hukum  sekunder  untuk  memahami  hukum  sebagai  perangkat  peraturan  atau  norma  positif  di  dalam perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci: Harta Bersama; Hak atas Tanah; Perkawinan Campuran

## Abstract:
Along  with the  development  of the  times,  many  Indonesian  people  are  married to  foreign  nationals. This  begins  through  the  introduction  process  through  social  networks  and  ends  with  marriage  ties and procreation. Thus, mixed marriages occur, namely the existence of more than one nationality so that  it  will  have  legal  consequences.  Often  the  legal  consequences  of  marriages,  especially  mixed marriages  where  the  parties  get  obstacles  to  take  legal  actions,  especially  to  have  land  rights  in Indonesia due to the rounding up of joint assets with foreign citizens where the laws and regulations regarding  land  in  Indonesia  adhere  to  the  principles  of  Nationalism.  Law  Number  5  of  1960 concerning  Basic  Regulations  on  Agrarian  Principles  regulates  legal  subjects  who  may  have  land rights  in  Indonesia.  For  Property  Rights,  Building  Use  Rights  and  Cultivation  Rights  can  only  be owned  by  Indonesian  citizens,  while  in  mixed  marriages  if  the  husband/wife  who  is  an  Indonesian citizen has rights to the land, the spouse who is a foreign national will also become the owner because it is included in the joint property. . This problem arises for the parties to mixed marriages in which according  to  the  applicable  regulations,  the  assets  must  be  transferred  or  the  types  of  rights  are transferred from Hak Milik, Hak Guna Bangunan and Hak Guna Usaha to Hak Guna Usaha, so the
author  uses  a  normative  juridical  approach  research  method  which  is  sourced  from  materials.  - secondary  legal  materials  to  understand  the  law  as  a  set  of  regulations  or  positive  norms  in  the applicable legislation.
Keywords: Joint Assets; Land Rights; Mixed Marriage

## LATAR BELAKANG
Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Setiap  manusia  berhak  untuk  bahagia  dan mempunyai kebebasan dalam menentukan pasangan hidup mereka tanpa memandang ras dan bangsa  di  Indonesia  banyak  terjadi  perkawinan  antara  yang  berbeda  ras  dan  bangsa  serta berbeda kewarganegaraan sekalipunPerkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  berbunyi  “perkawinan  campuran  ialah perkawinan  antara  dua  orang  yang  di  Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang  berlainan,  karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu  pihak berkewarganegaraan  Asing  dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.
Dilihat dari pengertian perkawinan campuran diatas maka menurut Pasal 57 Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  ruang  lingkupnya  lebih  sempit  karena hanya  berbeda  kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihaknya  harus  warga  negara  Indonesia. Sedangkan  perkawinan  campuran  menurut  S.  1898/158  ruang  lingkupnya  lebih  luas  karena selain berbeda kewarganegaraan juga perkawinan dapat dilakukan karena perbedaan agama, tempat,  dan  golongan.  Konsep  perkawinan  campuran  di  Indonesia  yang  dimaksud  adalah perkawinan  antara  warga  negara  Indonesia  dengan  warga  negara  asing  yang  mempunyai agama yang sama tetapi berbeda kewarganegaraan. 1
Perkawinan  campuran  memang  dibolehkan  asalkan  pasangan  tersebut  seagama walaupun berbeda kewarganegaraan mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  yang  menyatakan  “Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Permasalahan yang muncul bagi  pasangan  WNA  dan  WNI  yang  melangsungkan  perkawinan  adalah,  kebanyakan  dari mereka  tidak  membuat  perjanjian  kawin  sebelum  melangsungkan  perkawinan.  Akibat  dari perkawinan  yang  tidak  membuat  perjanjian  kawin  adalah,  adanya  persatuan  harta  antara WNA  dan  WNI  tersebut.  Akibat  hukum  dari  penyatuan  harta  dalam  perkawinan  ini  adalah, segala  sesuatu  dalam  perkawinan  yang  dimiliki  oleh  WNA  adalah  juga  milik  WNI  yang terikat  perkawinan.  Begitu  pula  sebaliknya,  apabila  WNI  kawin  dengan  WNA  dengan penyatuan harta, maka WNI tidak dapat memiliki Hak Milik atas tanah di Indonesia, karena secara  tidak  langsung  kepemilikan  tanah  juga  menjadi  milik  pihak  WNA.  Hal  itu  dilarang oleh  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Pokok  Agraria  disingkat  UUPA)  yang  menyebutkan seorang WNA dilarang memiliki tanah dengan status Hak Milik di Indonesia.
Bagi pasangan WNA-WNI yang tidak dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik, masih dapat memiliki tanah dengan status Hak Pakai. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 UUPA, definisi dari Hak Pakai adalah sebagai berikut:
“Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi
1 Sudargo Gautama, Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996).
wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya,  yang  bukan  perjanjian  sewa-menyewa  atau  perjanjian  pengolahan tanah,  segala  sesuatu  asal  tidak  bertentangan  dengan  jiwa  dan  ketentuan undang-undang ini”.
Pemberian  Hak  Pakai  kepada  WNA  selanjutnya  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing  yang  Berkedudukan  di  Indonesia  (selanjutnya  disebut  PP  Nomor  103  Tahun  2015). Ketentuan Pasal 2 PP Nomor 103 Tahun 2015 ini menyebutkan orang asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai. Orang asing yang dapat memiliki rumah  tempat  tinggal  atau  hunian  adalah  orang  asing  pemegang  izin  tinggal  di  Indonesia sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Meskipun  Hak  Pakai  bagi  WNA telah diatur dalam PP Nomor 103 Tahun 2015, namun Hak Pakai masih sering dianggap tidak mampu memberikan kepastian hukum bagi para WNA dan pasangan WNA dan WNI.
Selain  itu  apabila  ada  perjanjian  perkawinan  dalam  suatu  perkawinan  maka  ada kemungkinan  dalam  perkawinan  tersebut  terjadi  pengungkitan  terhadap  harta  tersebut, begitulah  persepsi  yang  ditangkap  oleh  masyarakat  ketika  mendengar  tentang  perjanjian perkawinan. Sebagian masyarakat di Indonesia apabila membicarakan soal harta perkawinan melalui  suatu  perjanjian  perkawinan  dianggap  sebagai  perbuatan  yang  menyinggung perasaan.  Terdapat  banyak  manfaat  yang  dapat  diambil  dari  adanya  perjanjian  perkawinan dalam perkawinan campuran yang dibuat seperti istri terlindungi dari kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak baik dari suami selama melakukan pengurusan atas harta kekayaan dalam perkawinan, agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau istri ke dalam perkawinan tidak termasuk sebagai harta persatuan, dan harta pribadi yang dibawa istri terlepas  dari  kepengurusan  yang  dilakukan  oleh  suami  sehingga  istri  dapat  mengurus  harta pribadinya sendiri . 2
Kedudukan  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  dihadapan  Notaris  yang  merupakan Akta Otentik terutama dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing sangatlah penting untuk dibuat dalam mengatur tentang harta kekayaan karena dapat  menjadikan  suatu  tanda  bukti  yang  otentik  dan  dapat  dijadikan  alat  bukti  kuat  di pegadilan karena apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka dikemudian hari akan terjadi masalah  dalam  hal  harta  bawaan  dan  harta  bersama,  terutama  untuk  Hak  Milik  atas  tanah. Apabila  tidak  ada  perjanjian  perkawinan  maka  warga  negara  Indonesia  pelaku  perkawinan campuran tersebut tidak akan bisa membeli tanah dengan hak milik dan rumah atas namanya sendiri.  Karena  dengan  terjadinya  pernikahan  dengan  warga  negara  asing  berarti  terjadi pencampuran  harta  dengan  warga  negara  asing,  sedang  hukum  di  Indonesia  sendiri  tak memperbolehkan hak milik untuk warga negara asing.
Dengan  adanya  perjanjian  perkawinan  dalam  perkawinan  campuran  tersebut memisahkan  harta  dari  warga  negara  Indonesia  dan  warga  negara  asing,  maka  apabila dikemudian  hari  warga  negara  Indonesia  ingin  membeli  tanah  dengan  hak  milik  tidak  akan bercampur dengan harta warga negara asing. Selain itu perjanjian perkawinan ini dapat juga memuat  mengenai  kewarganegaraan  anak  yang  nantinya  dilahirkan  dari  perkawinan campuran,  bahwa  anak  yang  nantinya  dilahirkan  akan  mengikuti  kewarganegaraan  ibu
2 J Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012).
dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kewarganegaraan sendiri sangat penting karena berhubungan dengan status seseorang. 3
Perjanjian Perkawinan ini juga dapat membantu dalam hal menentukan hukum negara mana yang dipergunakan oleh pemegang kewarganegaraan tersebut. Akibat dari perkawinan campuran  antara  warga  negara  Indonesia  dan  warga  negara  asing  dilihat  dari  sisi kewarganegaraan yaitu salah satu pihak dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya  dan  dapat  juga  kehilangan  kewarganegaraannya  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia. 4 Undang-Undang Kewarganegaraan  Indonesia  No.  62  Tahun  1958  (yang  selanjutnya  disebut  UU Kewarganegaraan  Lama)  maupun  Undang-Undang  Kewarganegaraan  Indonesia  No.  12 Tahun 2006 (yang selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan Baru) tidak memberikan status kewarganegaraan  Indonesia  secara  otomatis  bagi  wanita  WNA  yang  menikah  dengan  pria WNI,  tetapi  apabila  wanita  WNA  tersebut  ingin  menjadi  WNI  maka  ia  harus  mengajukan permohonan resmi sesuai peraturan yang berlaku.
Demikian  juga  wanita  WNI  yang  menikah  dengan  seorang  pria  WNA  dapat  tetap mempertahankan  kewarganegaraan  Indonesia,  bila  ia  hendak  mengikuti  kewarganegaraan suami  menjadi  WNA,  maka  wanita  tersebut  diharuskan  untuk  mengajukan  permohonan sesuai  peraturan  yang  berlaku.  Hal  yang  demikian  itu  dapat  menimbulkan  perbedaan kewarganegaraan dalam keluarga suatu perkawinan campuran. Menurut peneliti hal tersebut menarik  dan  penting  untuk  dibahas  agar  tidak  terjadi  kebingungan  dalam  kejadian  factual sehubungan dengan jaminan kepastian hukum.
Permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  antara  lain: Pertama, bagaimana kedudukan  kepemilikan  hak  atas  tanah  dalam  perkawinan  campuran. Kedua bagaimana akibat  hukum  dari  perjanjian  perkawinan  bagi  pasangan  perkawinan  campuran  terhadap kedudukan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normative.  Pendekatan-pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu:  Pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus, dan pendekatan filosofis. Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder Teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan Teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Kedudukan Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campura
Perkawinan merupakan suatu perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di  alam  dunia  berkembang  biak. 5 Suatu  perkawinan  yang  dilakukan  secara  sah  akan mempunyai akibat hukum, termasuk akibat hukum dalam bidang Hukum Kekayaan. Dengan adanya  Perjanjian  Kawin  maka  akan  meminimalisir  kemungkinan  terjadinya  konflik mengenai  harta  kekayaan  antara  suami  istri,  baik  yang  diperoleh  sebelum  perkawinan maupun sesudah perkawinan dilangsungkan. Akibat perkawinan terhadap harta benda diatur secara jelas oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur pada Pasal 35, 36. Pasal 35  memberikan  penjelasan  apa  yang  dimaksud  dengan  harta  bersama  dan  harta  bawaan.
3 Samsul Wahidin, Pokok–Pokok Pendidikan Kewarganegaraan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
4 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011).
5 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).
Penggunaan  harta  bersama  dalam  perkawinan  harus  dengan  persetujuan  suami  istri  tersebut dimana  suami  istri  mempunyai  hak  penuh  atas  harta  bersama  secara  bersama-sama  dengan kedudukan  yang  seimbang.  Sedangkan  untuk  harta  bawaan,  suami  istri  mempunyai  hak sepenuhnya sendiri untuk mengelola terhadap harta benda tersebut.
Hal  tersebut  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  36  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974.  Dalam  Perkawinan  Campuran,  disarankan  kepada  calon  suami  istri  tersebut  untuk membuat  Perjanjian  Kawin  pisah  harta  atau  disebut  Perjanjian  Kawin  Diluar  Persekutuan Harta Benda sebelum melakukan perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar suami dan/atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia tetap dapat memiliki tanah di wilayah Indonesia (dengan status  Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha  atau  Hak  Guna  Bangunan)  maupun  memiliki  saham dalam  Perseroan  yang  berdiri  menurut  hukum  di  Indonesia  dimana  saham-sahamnya  harus dimiliki warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
Akibat  yang  timbul  dari  perkawinan  yang  sah  yaitu  timbulnya  persatuan  harta  atau disebut harta bersama atau harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan (harta bersama) menurut  hukum  adalah  semua  harta  yang  diperoleh  dan  dikuasai  suami  dan  istri  selama mereka  terikat  dalam  perkawinan,  baik  harta  kerabat  saudara  yang  dikuasai,  maupun  harta perseorangan  yang  berasal  dari  harta  warisan,  hibah,  harta  penghasilan  sendiri,  harta pencarian  hasil  bersama  suami  dan  istri  dan  barang-barang  hadiah. 6 Menurut  Hilman Hadikusuma, harta benda perkawinan dikelompokkan sebagai berikut: 7
1. Harta  bawaan,  yaitu  harta  yang  dibawa  oleh  suami  dan  istri  kedalam  ikatan  perkawinan, baik  berupa  hasil  jerih  payah  masing-masing  ataupun  yang  berasal  dari  hadiah  atau warisan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan mereka berlangsung.
2. Harta  pencarian,  yakni  harta  yang  diperoleh  sebagai  hasil  kaya  suami  dan  istri  selama ikatan perkawinan berlangsung.
3. Harta peninggalan.
4. Harta pemberian seperti hadiah, hibah, dll.
Untuk  Perkawinan  Campuran  akibatnya  adalah  sama  dengan  perkawinan  pada umumnya. Hanya saja untuk benda tidak bergerak, yaitu tanah yang berupa Hak Milik tidak dapat  dimiliki  oleh  suami  atau  istri  yang  berstatus  sebagai  WNA.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok  Agraria.  Pasal  9  Ayat  (2)  UUPA  menyatakan  bahwa  tiap-tiap  warga  negara Indonesia,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk memperoleh suatu hak atas tanah dan untuk mendapat manfaat serta hasilnya, baik bagi diri sendiri  maupun  keluarganya.  Warga  negara  Indonesia  dalam  hal  ini  adalah  warga  negara Indonesia  tunggal,  yang  tidak  mempunyai  kewarganegaraan  ganda,  dan  tidak  mengadakan percampuran harta akibat dari perkawinan campuran (Pasal 21 Ayat (3) dan (4) UUPA). Hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia adalah, sebagai berikut:
a. Hak Milik dalam Pasal 21 UUPA b. Hak Guna Usaha dalam Pasal 30 UUPA c. Hak Guna Bangunan dalam Pasal 36 UUPA d. Hak Pakai dalam Pasal 42 UUPA e. Hak Sewa dalam Pasal 45 UUPA
Tanah  di  dalam  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  salah  satu  sumber daya  alam  yang  utama,  yang  mempunyai  nilai  batiniah  yang  sangat  mendalam  bagi  rakyat
6 Ibid.
7 Ibid.
Indonesia. 8 Kebutuhan atas tanah tersebut tidak hanya menarik untuk rakyat Indonesia, tetapi juga  menarik minat  investor asing,  bahkan untuk memiliki hak atas tanah di  Indonesia.  Hal tersebut cukup mudah untuk ditemukan terutama di daerah-daerah pariwisata yang memiliki tingkat  perekonomian  daerah  yang  cukup  baik.  Di  Indonesia  perkawinan  campuran  yang terjadi dapat dalam dua bentuk yaitu: Pertama , Wanita Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut  WNI)  yang  menikah  dengan  pria  Warga  Negara  Asing  (selanjutnya  disebut  WNA); dan Kedua ,  Pria  WNI  menikah  dengan  wanita  WNA. 9 Perkawinan  campuran  adalah perkawinan  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita,  yang  di  Indonesia  tunduk  pada  hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.  Hukum-hukum  yang  berlainan  itu  terjadi  karena  perbedaan  kewarganegaraan, tempat,  golongan,  dan  agama.  Perkawinan  campuran  menurut  UU  Perkawinan  hanya menekankan  pada  perbedaan  kewarganegaraan  dan  salah  satunya  harus  warga  negara Indonesia. 10
Dari  ketentuan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  warga  negara  Indonesia  dapat memiliki berbagai jenis hak atas tanah di Indonesia yaitu, Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan dapat juga menjadi pemegang Hak Sewa. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku jika warga negara Indonesia tersebut melakukan perkawinan campuran dan tidak membuat perjanjian perkawinan yang menyebabkan terjadinya percampuran harta. Dengan  timbulnya  harta  bersama  dalam  perkawinan  campuran,  tampaknya  hak  atas kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah bagi warga negara Indonesia yang terikat  perkawinan  campuran  tidak  dimungkinkan  untuk  terjadi  jika  pasangan  tersebut sebelumnya  tidak  mengadakan  perjanjian  perkawinan.  Hal  ini  dikarenakan  timbulnya  harta bersama  dalam  perkawinan  campuran  menyebabkan  warga  negara  Indonesia  memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara asing untuk memiliki harta bersama berupa suatu hak  atas  tanah  maupun  bangunan  ataupun  satuan  rumah  susun. 11 Objek  hak  atas  tanah meliputi  permukaan  dan  tubuh  bumi,  air,  dan  ruang  yang  ada  di  atasnya  dalam  batas-batas tertentu.  Pemegang  hak  atas  tanah  diberikan  kewenangan  untuk  mempergunakan  hak  atas tanah,  namun  pemegang  hak  juga  dibatasi  haknya  oleh  Undang-Undang.  Pembatasan  itu meliputi: 12
1. Harus memperhatikan fungsi sosial;
2. Kepemilikan hak atas tanah tidak boleh melebihi maksimum dan minimum;
3. Yang  dapat  mempunyai  hak  milik  hanya  WNI  dan  badan  hukum  Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah.
Pada  saat  pihak  warga  negara  Indonesia  memperoleh  hak  atas  tanah  maupun bangunan yang sebenarnya tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing, namun ketika hal itu diperoleh dalam masa perkawinan yang berlangsung tanpa perjanjian perkawinan, maka hak atas tanah maupun bangunan tersebut masuk ke dalam harta bersama sehingga warga negara asing tersebut demi hukum memiliki bagian sebanyak setengah bagian, walaupun nama dari
8 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,  Himpunan  Peraturan-Peraturan  Hukum  Tanah,  Edisi  Revisi (Jakarta: Djambatan, 2002).
9 Irma Devita Purnamasari, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris (Bandung: Kaifa, 2015).
10 Bayu  Seto  Hardjowahono, Dasar-Dasar  Hukum  Perdata  Internasional (Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti, 2013).
11 Sonny D Judiasih, Harta Benda Perkawinan (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015).
12 M Arba, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
warga  negara  asing  tidak  tercantum  di  dalam  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  menjadi  bukti kepemilikannya. (Sonny D Judiasih 2015) (M Arba 2015)
Dengan turut dimilikinya hak tas tanah tersebut oleh warga negara asing dalam harta bersama, maka jika hak atas tanah itu hak milik wajib dilepaskan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak milik tersebut (berlaku Pasal 21 Ayat (3) juncto Pasal 26 Ayat (2)  UUPA)  begitupun  jika  hak  atas  tanah  tersebut  hak  guna  bangunan  maka  dalam  jangka waktu  1 (satu) tahun harus  dialihkan atau dilepaskan (berlaku Pasal  36 ayat  (2) UUPA).  Di satu  sisi  yang  lain,  telah  jelas  ditentukan  oleh  hukum  negara  Republik  Indonesia,  bahwa hanya  warga  negara  Indonesia  yang  dapat  mempunyai  hubungan  sepenuhnya  dengan  bumi, air,  dan  ruang  angkasa  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  9  Ayat  (1)  UUPA,  sehingga yang  dapat  memiliki  hak  milik  atas  tanah  yang  mepunyai  sifat  turun  temurun,  terkuat  dan terpenuh hanyalah warga negara Indonesia.
Perkawinan  dengan  seorang  yang  berkewarganegaraan  asing  menyebabkan  seorang warga negara Indonesia tidak bisa lagi mempunyai atau berhak atas suatu hak atas tanah yang subyek  hukumnya  hanya  boleh  dimiliki  oleh  seorang  yang  berkewarganegaraan  Indonesia tanpa adanya percampuran harta jika ia terikat perkawinan campuran, warga negara Indonesia tersebut  tidak  berhak  atas  tanah  hak  milik,  hak  guna  usaha  dan  hak  guna  bangunan. Agar  seorang  warga  negara  Indonesia  dalam  perkawinan  campuran  tetap  dapat  mempunyai hak  yang  sama  seperti  warga  negara  Indonesia  lainnya  terkait  kepemilikan  suatu  hak  atas tanah,  maka  suami  dan  istri  tersebut  harus  memisahkan  hak  atas  tanah  terkait  dari  harta bersama.  Pemisahan  harta  tersebut  dilakukan  dengan  membuat  perjanjian  perkawinan  yang mengatur  mengenai  pemisahan  harta  kekayaan,  sehingga  apa  yang  diperoleh  dan  dimiliki suami atau istri tetap berada pada penguasaan masing- masing.
Pasal  21  Ayat  (3)  UUPA  menyatakan  bahwa  orang  asing  yang  sesudah  berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena pekawinan, demikian pula warga negara  Indonesia yang mempunyai hak milik dan  setelah  berlakunya  Undang-  Undang  ini  kehilangan  kewarganegaraannya  wajib melepaskan  hak  itu  dalam  jangka  waktu  satu  tahun  sejak  diperolehnya  hak  tersebut  atau hilangnya  kewarganegaraan  itu,  jika  sesudah  jangka  waktu  tersebut  lampau  hak  milik  itu harus  dilepaskan,  maka  hak  tersebut  hapus  karena  hukum  dan  tanahnya  jatuh  pada  Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Dengan ketentuan  ini,  secara  hukum  tertutuplah  hak  bagi  warga  negara  Indonesia  yang  terikat perkawinan  campuran  dengan  persatuan  harta  untuk  dapat  memiliki  hak-hak  atas  tanah  di Indonesia yang tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.
Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, bahwa kedua belah pihak baik suami maupun istri memiliki hak yang sama terhadap harta yang diperoleh tersebut tanpa melihat dari pihak mana perolehan harta tersebut (sesuai Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan). Karena itulah, seorang warga negara Indonesia yang terikat  perkawinan  campuran  tanpa  perjanjian  perkawinan  tidak  bisa  mempunyai  hak  milik atas tanah di Indonesia. Dalam hal jika suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia dan berniat tetap ingin mempunyai hak milik atas tanah dengan ikatannya sebagai pasangan perkawinan campuran, maka harus membuat perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta bersama dan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan tersebut dilakukan,
kemudian perjanjian perkawinan tersebut  harus disahkan oleh Pegawai  pencatat perkawinan sebagaiman yang telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.
Dengan  terpisahnya  harta  masing-  masing  warga  negara  (suami  dan  istri),  maka selama  berlangsungnya  perkawinan  warga  negara  Indonesia  dapat  menikmati  hak-haknya seperti  yang  telah  ditetapkan  dalam  Pasal  9  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  UUPA,  sedangkan  bagi pasangannya  yang  berkewarganegaraan  asing  tetap  dapat  memiliki  hak-hak  atas  tanah maupun  satuan  rumah  susun  di  Indonesia  sesuai  dengan  pembatasan-pembatasan  tentang kepemilikan  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia. Mengenai warga negara Indonesia (pelaku perkawinan campuran) dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan warga negara  Indonesia lainnya tersebut  telah diatur juga dalam Pasal  3 Ayat  (1)  dan Ayat  (2) Peraturan  Pemerintah Nomor 103  Tahun 2015, bahwa warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan orang asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, asalkan hak-hak atas tanah yang  diperolehnya  tersebut  bukan  merupakan  harta  bersama,  yang  dibuktikannya  dengan adanya perjanjian perkawinan dalam hal pemisahan harta antara suami dan istri.
Pembuatan  perjanjian  perkawinan  antara  warga  negara  Indonesia  yang  terikat perkawinan  dengan  warga  negara  asing  membawa  akibat  hukum,  bahwa  selama berlangsungnya  perkawinan  tersebut  salah  satu  pihak  suami/istri  tetap  dapat  memiliki  hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Di dalam perkawinan antara  warga  negara  Indonesia  dan  warga  negara  asing  yang  dilakukan  dengan  perjanjian perkawinan, warga negara Indonesia tetap dapat memiiki hak atas tanah secara mutlak, tanpa harus memperhatikan kepentingan warga negara asing yang terikat perkawinan dengannya. 13

## Akibat  Hukum  dari  Perjanjian  Perkawinan  bagi  Pasangan  Perkawinan  Campuran terhadap Kedudukan Kepemilikan Hak atas Tanah di Indonesia
Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatannya  dalam  membuat  akta  tidak  luput  dari kesalahan atau kekeliruan baik yang disebabkan karena perilaku yang tidak profesional atau memihak salah satu pihak sehingga terjadi permasalahan dalam akta yang dibuatnya. Sebagai pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  Notaris  seringkali  bertindak tidak hati-hati yang berakibat menimbulkan permasalahan hukum,  baik  dalam ranah hukum pidana maupun ranah hukum  perdata, ini disebabkan karena para pihak yang membuat  akta autentik  memberikan  dokumen  palsu  ataupun  memberikan  keterangan  palsu  kepada  notaris sehingga menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya.
Perjanjian  Kawin  dalam  KUHPerdata  maupun  dalam  UU  Perkawinan  merupakan  suatu perjanjian  mengenai  harta  benda  suami  istri  selama  perkawinan  mereka,  yang  menyimpang dari  asas  atau  pola  yang  ditetapkan  oleh  Undang  –  Undang.  Merujuk  pada  Pasal  29  UU Perkawinan sebelum adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, dimana dinyatakan:” (1). Pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  kedua  pihak  atas  persetujuan bersama  dapat  mengadakan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  Pegawai  pencatat perkawinan,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga  sepanjang  pihak ketiga tersangkut.
(2). Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
(3). Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
13 Sonny D Judiasih, Harta Benda Perkawinan .
(4). Selama  perkawinan  berlangsung  tersebut  tidak  dapat  diubah,  kecuali  bila  dari  kedua belah  pihak  ada  persetujuan  untuk  mengubah  dan  perubahan  tidak  merugikan  pihak ketiga.”
Selain  itu,  menurut  Pasal  73  Peraturan  Presiden  Nomor  25  Tahun  2008  Tentang Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  Dan  Pencatatan  Sipil,  perjanjian perkawinan  juga  harus  dilaporkan  kepada  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  di Indonesia  dalam  kurun  waktu  1  (satu)  tahun.  Perjanjian  perkawinan  ini  haruslah  dibuat dengan  akta  notaris,  selain  itu  dapat  dibuat  dengan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh Pengawas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.
Setelah  disahkannya  Putusan  MK  69/PUU-XIII/2015  berdampak  dengan  berubahnya ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) UU Perkawinan, menjadi sebagai berikut:” (1)  Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas  persetujuan  bersama  dapat  mengajukan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh pegawai  pencatat  perkawinan  atau  notaris,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
(2)  Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
(3) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau  perjanjian  lainnya  tidak  dapat  diubah  atau  dicabut,  kecuali  bila  dari  kedua  belah pihak  ada  persetujuan  untuk  mengubah  atau  mencabut,  dan  perubahan  atau  pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”
Dampak  Putusan  MK  tersebut  telah  mengubah  norma  berlakunya  pembuatan Perjanjian Kawin Perjanjian Kawin terhadap kapan dibuatnya Perjanjian Kawin, yaitu:
1. Dengan  diperbolehkannya  pembuatan  Perjanjian  Kawin  pada  waktu,  sebelum dilangsungkan,  atau  selama  dalam  ikatan  perkawinan,  berarti  bahwa  perjanjian perkawinan  dapat  dibuat  kapan  saja,  yakni  sebelum  perkawinan  menurut  hukum masing-masing  agama  dan  kepercayaannya,  sebelum  pencatatan  perkawinan  oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau selama perkawinan berlangsung.
2. Perjanjian  perkawinan  berlaku  sejak  perkawinan  dilangsungkan,  kecuali  ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berlakunya perjanjian perkawinan sejak perjanjian perkawinan  yang  dibuat  sepanjang  masa  perkawinan  tidak  akan  berakibat  kepada terhadap harta benda perkawinan yang telah terjadi sebelum perjanjian kawin dibuat.
3. Selama  perkawinan  berlangsung  atas  persetujuan  kedua  belah  pihak  (suami  istri) diperbolehkan mengubah atau mencabut perjanjian perkawinan yang dapat mengenai harta benda perkawinan atau perjanjian lainnya, asal perubahan dan pencabutan tidak merugikan pihak ketiga.
Perjanjian  Kawin  wajib  didaftarkan  dan  disahkan.  Sebelum  adanya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015,  pengesahan  Perjanjian  Kawin  dilakukan pada  saat  pencatatan  perkawinan.  Apabila  tidak  dicatatkan  saat  tersebut,  maka  tidak  dapat disahkan.  Keterlambatan  pengesahan  Perjanjian  Kawin  dapat  dilakukan  dengan  meminta penetapan  Pengadilan  Negeri  bagi  yang  tidak  beragama  Islam,  sedangkan  bagi  pemeluk Agama  Islam  dapat  meminta  penetapan  Pengadilan  Agama,  agar  pegawai  pencatat perkawinan  dapat  mengesahkan  Perjanjian  Perkawinan  yang  pengesahannya  terlambat tersebut.
Setelah  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015, pengesahan  Perjanjian  Perkawinan  dapat  dilakukan  kapan  saja,  tidak  harus  pada  saat dilakukannya  pencatatan  perkawinan.  Berkaitan  dengan  tidak  atau  belum  dicatatkannya Perjanjian  Kawin  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan,  maka  Perjanjian  Kawin  tersebut  tidak berlaku kepada pihak ketiga melainkan hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya, yakni  hanya  antara  suami  istri  tersebut,  sesuai  dengan  asas Pacta  sund  servanda .  Hal  ini sebagaimana  dinyatakan  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  585  k/  Pdt/  2012: “Pencatatan  perjanjian  perkawinan  pada  pegawai  pencatat  perkawinan  hanya  terkait  soal administrasi  dan  pembuktian  adanya  perjanjian  perkawinan  bagi  pihak  ketiga,  sedangkan untuk kedua belah pihak berlaku asas Pacta sund Servanda .”
Berlakunya Perjanjian Kawinan sejak Perjanjian  Kawin yang dibuat sepanjang masa perkawinan tidak akan berakibat kepada terhadap harta benda perkawinan yang telah terjadi sebelum  perjanjian  kawin  dibuat.  Selama  perkawinan  berlangsung  atas  persetujuan  kedua belah  pihak  (suami  istri)  diperbolehkan  mengubah  atau  mencabut  perjanjian  perkawinan mengenai harta benda perkawinan atau perjanjian lainnya, selama perubahan dan pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.
Dibuatnya  perjanjian  perkawinan  setelah  kawin  tersebut  tanpa  dengan  menentukan keberlakuannya  maka  konsekuensi  hukumnya  perjanjian  tersebut  mulai  berlaku  sejak perkawinan  dilangsungkan  yang  diikuti  dengan  status  Harta  Bersama  menjadi  terpisah  bila dikehendaki  kedua  belah  pihak  dalam  perjanjian  tersebut,  tanpa  harus  mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta. Karena materi muatan perjanjian yang dibuat oleh  para  pihak  yaitu  perjanjian  pemisahan  harta  yang  dalam  prinsip  kebebasan  berkontrak para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan materi muatannya, bila dalam hal ini para pihak  telah  menentukan  bahwa  harta  yang  tadinya  telah  berstatus  Harta  Bersama  menjadi harta  masing-masing  pihak,  maka  secara  hukum  dapat  dibenarkan,  sehingga  harta  yang demikian  itupun  yang  diperoleh  oleh  suami  istri  selama  perkawinan  berlangsung  baik sebelum  atau  setelah  dibuatnya  perjanjian  perkawinan  menjadi  milik  masing-masing  suami istri.
Sehubungan  dengan  permasalahan  tersebut  dengan  dibuatkan  Perjanjian  Perkawinan dihadapan  Notaris  menjadikan  hal-hal  apa  saja  yang  disepakati  oleh  pasangan  suami-istri menjadi kesepakatan yang memiliki kepastian hukum, Otentik dan menjadi alat bukti kuat di muka  pengadilan.  Dengan  adanya  Jabatan  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya, Notaris  memperhatikan  kewenangan,  kewajiban  dan  larangan  yang  tercantum  dalam  UUJN dan  kode  etik  notaris  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan jasanya  di  bidang  perdata terutama dalam pembuatan akta  otentik.  “Kewenangan  notaris merupakan  amanah  UUJN  yang  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada, karena tanpa ada kewenangan yang jelas dan sah tidak mungkin notaris dapat membuat akta otentik”. 14 Salah satu wewenang notaris adalah memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan  pembuatan  akta.  Penyuluhan  hukum  yang  dilakukan  notaris  merupakan  bagian  dari pembangunan  hukum  nasional  melalui  sosialisasi  peraturan  perundang-undangan  tertentu untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  memperoleh  keadilan  untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam pembuatan akta otentik.
Tugas  dan  wewenang  Notaris  yang  diatur  dalam  Pasal  15  Undang-undang  Nomor  2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  ialah  membuat  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan
14 Effendi Lutfi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi (Bandung: Bayumedia Publishing, 2004).
yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse , salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan  akta-akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang, sehingga selain akta yang menjadi  bagian dari tugas dan wewenang pejabat lain yang ditunjuk, seorang Notaris dapat membuatnya.
Notaris  dapat  memberikan  penyuluhan  kepada  klien  yang  akan  membuat  akta kepadanya saja. Penyuluhan hukum notaris dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman yang benar tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan akta yang diinginkan oleh para  pihak  (penghadap).  Notaris  harus  menjelaskan  isi  akta  yang  telah  dibuat,  karena  tidak semua  orang  yang  membuat  akta  dapat  memahami  isi  akta  dengan  baik.  Notaris  tidak menerima  honorarium  dalam  memberikan  penyuluhan  hukum  kepada  klien.  Lnadasa  utama penyuluhan  hukum  adalah  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  yang  menyebutkan  Negara Indonesia berdasar atas hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan. 15
Pada  dasarnya  Perjanjian  Kawin  tidak  dapat  diubah  atau  dicabut  secara  sepihak selama  dalam  masa  perkawinan  atau  selama  perkawinan  berlangsung.  Namun  Perjanjian Kawin dapat diubah atau dicabut atas dasar keinginan bersama dari para pihak, yakni pihak suami  dan  pihak  istri  bersama-sama.  Dengan  demikian  perubahan  Perjanjian  Kawin  secara unilateral  tidak  diperbolehkan,  tapi  dimungkinkan  untuk  merubah  secara  bilateral.  Hal  ini sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  29  ayat  (4)  UU  Perkawinan  yang  menyatakan: “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.” Sebagaimana Perjanjian pada umumnya, ada beberapa alasan untuk membatalkan Perjanjian Kawin. Alasan itu dapat dikelompokan ke dalam 5 (lima) kategori antara lain:
a. Tidak  terpenuhinya  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  Undang-Undang  untuk  jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum;
b. Tidak terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian, yang berakibat:
1) Perjanjian batal demi hukum
Apabila perjanjian batal  demi hukum,  artinya dari  semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, dan dengan demikian tidak pernah ada suatu perikatan. Berikut ini alasan-alasan suatu perjanjian batal demi hukum:
a) Batal demi hukum karena syarat formil tidak terpenuhi;
b) Batal demi hukum karena syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi;
c) Batal  demi  hukum  karena  dibuat  oleh  orang  yang  tidak  berwenang  melakukan perbuatan hukum;
d) Batal demi hukum karena ada syarat batal yang tepenuhi.
2) Perjanjian dapat dibatalkan; (Munir Fuady 2011)
Perjanjian  dapat  dibatalkan  apabila  perjanjian  tersebut  tidak  memenuhi  unsur subjektif  untuk  sahnya  suatu  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata,  yaitu:  Kesepakatan  para  pihak,  dan  Kecakapan  para  pihak  untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah:
a) orang-orang yang belum dewasa;
b) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.”
c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian bersyarat;
15 Munir Fuady, Teori Negara Hukum (Bandung: Refika Aditama, 2011).
d. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar actio pauliana ;
e. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus.
Fungsi  perjanjian  perkawinan  sangat  penting  terutama  dalam  perkawinan  campuran, tetapi masih banyak pelaku perkawinan campuran yang tidak mengetahui tentang pentingnya membuat  perjanjian  perkawinan.  Perjanjian  perkawinan  dalam  perkawinan  campuran berperan  untuk  mengadakan  pemisahan  harta  kekayaan  yang  akan  berdampak  pada  hak pasangan  warga  negara  Indonesia  terutama  untuk  dapat  memiliki  Hak  milik  atas  tanah  di Indonesia,  karena  apabila  tidak  ada  perjanjian  perkawinan  maka  terjadi  percampuran  harta yang menyebabkan warga negara Indonesia tersebut tidak dapat memilik hak atas tanah yang berbentuk  Hak Milik.  Tetapi bagi  mereka yang ikhlas dalam menjalani perkawinan tersebut maka tidak diperlukan perjanjian perkawinan tersebut.

## KESIMPULAN
Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran memang sangatlah penting untuk dibuat karena adanya pemisahan harta kekayaan yang berguna agar warga negara Indonesia tersebut dapat  memiliki  hak  atas  tanah  dengan  status  hak  milik  serta  sebagai  suatu  solusi  apabila dikemudian  hari  terdapat  sesuatu  hal  yang  tidak  diinginkan  dan  semuanya  sudah  diatur.. Status  hak  atas  tanah  yang  dimiliki  suami  istri  dalam  perkawinan  campuran  apabila mempunyai perjanjian perkawinan maka pasangan yang berkewarganegaraan Indonesia dapat memilik hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa.  Tetapi  berbeda  apabila  pasangan  tersebut  tidak  mempunyai  perjanjian  perkawinan maka dianggap terjadi percampuran harta maka mereka hanya dapat menikmati hak pakai dan hak  sewa  saja.  Apabila  terjadi  perceraian,  kematian  dan  beralihnya  kewarganegaraan  maka ada akibat hukum yang didapat atas perubahan hak atas tanah tersebut seperti apabila terjadi perceraian  maka  akibatnya  adalah  harta  bersama  harus  dibagi  dua,  apabila  terjadi  kematian maka akan terjadi pewarisan terhadap tanah yang ditinggalkan dengan cara mengikuti agama mereka dengan menentukan ahli waris yang sah lalu membagi sesuai dengan bagiannya dan apabila terjadi beralihnya kewarganegaraan maka akibatnya hak atas tanah yang berupa hak milik  tidak  dapat  dimiliki  lagi  harus  dipindah  tangankan  karena  dalam  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang dapat memilik hak atas tanah berupa hak milik hanya warga negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Bayu Seto Hardjowahono. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Edisi Revisi . Jakarta: Djambatan, 2002.
Effendi Lutfi. Pokok-Pokok Hukum Administrasi . Bandung: Bayumedia Publishing, 2004. Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Adat . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
Irma Devita Purnamasari. Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris . Bandung: Kaifa, 2015.
J Andy Hartanto. Hukum Harta Kekayaan Perkawinan . Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.
M Arba. Hukum Agraria Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Martiman Prodjohamidjojo. Hukum Perkawinan . Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
Munir Fuady. Teori Negara Hukum . Bandung: Refika Aditama, 2011. Samsul Wahidin. Pokok–Pokok Pendidikan Kewarganegaraan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Sonny D Judiasih. Harta Benda Perkawinan . Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
Sudargo Gautama. Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158), . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.