## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara, karena itu  pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Diamanatkan dalam Pasal 31 UUD  1945  prioritas  anggaran  pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD. Kenyataan ini merupakan progesifitas dan ko- mitmen dalam hal memajukan dunia pendidikan. Sejak tahun 1994 pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 1 tahun 1994 tentang Pelak- sanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan kemudian dikuatkan dengan diterbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan  Penuntasan Wajib  Belajar  Pen-
didikan Dasar Sembilan Tahun dan Pembe- rantasan Buta Aksara.
Searah dengan tujuan pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan reformasi atau me- nyempurnakan sistem pendidikan yang meliputi: (1) Penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana dalam proses tersebut harus ada pendidikan yang  memberikan  keteladanan  dan  mampu membangun kemauan serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. (2) Peru- bahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma  manusia  sebagai  sumber  daya

## PELAKSANAAN  PROGRAM  DANA BANTUAN  OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

## Hetti F. Manurung dan Achmad Hidir
FISIP Universitas Riau,  Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract : Implementation Funds Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). This study describes the analysis of the implementation phase of the BOS program and identify the things that make the analysis program as found in the Elementary School (SD) Yayasan Bina Mitra rides Pekanbaru.  This  research  uses  descriptive  qualitative  method.  Data  were  collected  through interviews and further categorized according to the categorization of the stages of implementation. The things that affect the implementation of the model studied by adopting the evaluation. Model evaluation was conducted to determine whether the implementation of the program in accordance with  the  standards  established  program  implementation.  Further  communication  variables, resources, disposition, and bureaucratic structures (Edward, 1980) was used to analyze the factors that support and hinder the implementation of BOS. The results showed that the implementation of the BOS program at the implementation stage is generally characterized by a lack of practice in accordance  with  the  provisions  of  the  Implementation  Guide  BOS  2009.  In  addition  to  the administrative management of BOS in school yet less transparent and positive attitude of the school management.
Abstrak: Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) . Penelitian ini mendeskripsikan analisis program BOS pada tahap pelaksanaan dan mengidentifikasi hal-hal yang menjadikan analisis program sebagaimana ditemukan di Sekolah Dasar (SD) Yayasan Bina Mitra  Wahana  Pekanbaru.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Data dikumpulkan dengan wawancara dan selanjutnya dikategorisasikan menurut kategorisasi tahapan implementasi. Hal-hal yang mempengaruhi implementasi dikaji dengan mengadopsi model evaluasi. Model evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar- standar pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Selanjutnya variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward, 1980) digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat implementasi BOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BOS pada tahap pelaksanaan secara umum diwarnai oleh beberapa praktik yang kurang sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Pelaksanaan BOS 2009. Selain itu secara administratif pengelolaan BOS di sekolah belum transparan dan sikap yang kurang positif dari pengelola sekolah.
Kata Kunci: pelaksanaan program, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), transparansi
pembangunan  menjadi  paradigma  manusia sebagai subyek pembangunan secara utuh.
Pemerintah secara terus menerus melakukan upaya, antara lain melalui penanganan penuntasan terhadap Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Kebijakan pembangunan bidang pen- didikan  dalam  kurun  waktu  2004-2009  di- prioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas. Program  BOS  dikembangkan  terkait  hal tersebut seperti manajemen berbasis sekolah (MBS), adanya pengurangan subsidi BBM. Dikarenakan dana BOS langsung disalurkan ke sekolah,  maka  peran  kepala  sekolah  dalam manajemen BOS menjadi penting terutama dalam perancangan  dan  implementasi  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Oleh karena itu, selain memiliki tujuh tugas pokok dan fungsi yang disebut EMASLIM ( educator, manager, administrator, supervisor, leader,  innovator  and  motivator ),  kepala sekolah kini berperan dalam manajemen BOS.
Permasalahan Program BOS di Yayasan Sekolah Dasar Bina Mitra Wahana Pekanbaru, secara konsep program ini diberikan untuk dapat memperoleh layanan pendidikan wajib belajar yang memadai dan bermutu, tetapi kenyataan dilapangan pelaksanaan program BOS belum dapat berjalan seperti yang diharapkan. Hal dapat kita buktikan bahwa biaya yang dianggar- kan belum dapat mencukupi setiap tahun karena adanya defisit belanja setiap periode, di mana pengelola  yayasan mengganggarkan semua kebutuhan atau beban sekolah ke dana BOS kecuali penggajian tenaga pendidik.
Ketertarikan untuk melihat dampak pelaksa- naan  BOS  di Yayasan  Bina  Mitra  Wahana Pekanbaru adalah dana ini belum pernah di- evaluasi, baik oleh lembaga sekolah maupun lembaga lain, sehingga sampai saat ini belum mengetahui seberapa manfaat dan cakupan, pemerataan bagi siswa/siswi, prestasi siswa serta sarana pendukung proses belajar mengajar. Sehingga untuk mengetahui tingkat efektivitas pencapaian sasaran program BOS perlu dila- kukan kajian melalui analisis program.
Pengertian yang sangat sederhana tentang
implementasi  adalah  sebagaimana yang  di- ungkapkan Jones (1991) di mana implementasi diartikan sebagai  getting the job done” dan “doing it . Tetapi di balik kesederhanaan rumu- san yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tam- bahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.
Implementasi kebijakan harus membuat suatu perencanaan atau persiapan: (1) Membuat program sekolah sesuai dengan alokasi dana yang akan diterima dan jika ada kelebihan agar disosialisasikan antara sekolah dengan komite. (2) Adanya koordinasi secara efektif dan tran- sparansi. (3) Masalah yang akan mungkin timbul sebagai dampak dana BOS antara sekolah dan komite harus saling memahami sesuai dengan kondisi dan situasi sekolah. (4 ) Membentuk tim pengendali yang bersifat internal sehingga ma- najemen keuangan dapat dikendalikan dengan baik dan melakukan sosialisasi dengan komite.
Untuk mengefektifkan implementasi kebija- kan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Irfan (1997) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu:
a. Bersifat self-executing , yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan, maka kebijakan tersebut akan  terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu  negara  terhadap kedaulatan negara lain.
b. Bersifat non self-executing yang berarti bah- wa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.
Implementasi kebijakan akan selalu ber- kaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada impelementasi kebijakan negara.
Penelitian ini mendeskripsikan analisis prog- ram dana BOS pada tahap pelaksanaan dan mengidentifikasi hal-hal yang menjadikan analisis program sebagaimana ditemukan di Sekolah Dasar (SD) Yayasan Bina Mitra Wahana Pekanbaru.

## METODE
Penelitian ini dilakukan pada Sekolah Dasar Swasta, yaitu SD Yayasan Bina Mitra Wahana yang  berlokasi di Kota Pekanbaru. Peneliti memilih objek  ini sebagai tempat penelitian, karena permasalahan dana BOS belum pernah diteliti oleh lembaga maupun pihak lain. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan data dan keadaan atau kecenderungan yang terjadi serta melakukan analisis untuk mencapai keadaan yang diinginkan di waktu yang akan datang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Implementasi Pelaksanaan Dana BOS
Tujuan program dana BOS menurut Pan- duan  Penggunaan  Dana  BOS  berdasarkan Permendiknas  No.  37  Tahun  2010,  yaitu: ”Membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun,  baik  di  sekolah  negeri  maupun swasta  kecuali  rintisan  sekolah  bertaraf internasional  dan  meningkatan  mutu  pen- didikan  dalam  penuntasan  wajib  belajar  9 tahun” . Implementasi kebijakan dana BOS pada dasarnya membiayai operasional sekolah- nya secara mandiri. Kebijakan BOS di satu sisi membantu sekolah negeri/swasta dalam pem- biayaan operasional. Orang tua juga terbantu karena dana BOS juga digunakan untuk me- ringankan iuran orang tua. Berbagai kebutuhan dan fasilitas belajar peserta didik juga sangat terbantu dengan adanya dana BOS. Sementara itu sekolah-sekolah swasta menanggung seluruh pembiayaan, termasuk biaya personalia. Maka kebijakan BOS dimaksudkan untuk membuat pendidikan gratis, sekolah-sekolah swasta hanya sebesar 20% dari anggaran yang diterima.
Cakupan dana program BOS dalam pelak- sanaannya merupakan pengentasan kemiskinan
bidang pendidikan sekitar 20% yaitu membantu kelancaran  operasional  sekolah,  meskipun kenyataan dana BOS memberikan kontribusi yang cukup bagi sekolah. Namun bentuk layanan sekolah terhadap siswa masih terbatas.

## Faktor-faktor  yang  Mendukung  dan Menghambat Pelaksanaan Dana BOS
Program dana BOS memberikan bantuan dana untuk kegiatan operasional sekolah dalam jumlah yang cukup besar, khususnya keringanan biaya sumbangan bagi siswa miskin. Oleh ka- renanya, program ini telah mengubah struktur pendanaan sekolah secara signifikan. Di satu sisi, besarnya dana yang diterima sangat membantu meringankan beban orang tua dan instansi pen- didikan dalam pembiayaan sekolah. Dengan demikian diharapkan akan dapat memperbaiki dan meningkatkan kapasitas SD Yayasan Bina Mitra Wahana Pekanbaru.
Adanya peran komite sekolah dan pihak- pihak yang terkait dalam pengelolaan dana BOS di sekolah terdiri dari kepala sekolah selaku penanggung jawab, anggota yaitu wakil kepala sekolah, bendahara, satu orang tenaga pendidik dan komite sekolah. Di mana k epala sekolah menunjuk guru/bendahara sekolah yang ber- tanggung jawab untuk mengelola dana BOS di tingkat sekolah. Sementara Komite Sekolah memantau penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh kepala sekolah.
Komite sekolah merupakan mitra sekolah yang berkedudukan dan berperan sebagai pem- beri pertimbangan, pendukung, pengawas, dan mediator penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 dan Kepmendiknas Nomor 044/U/202 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Komite sekolah terdiri dari unsur-unsur mas- yarakat, seperti dewan guru, tokoh masyarakat, dan orang tua/wali murid, dan pembentukannya harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas. Pengambilan keputusan bersama antara sekolah dan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program kerja yang dilakukan oleh sekolah.
Kebijakan implementasinya di lapangan dilihat dari permasalahan yang muncul di lokasi penelitian berkaitan dengan pelaksanaan dana BOS dan kebijakan sekolah gratis yang dilaku- kan melalui program BOS untuk jenjang pen- didikan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, terdapat dua persoalan mendasar dalam proses implementasinya yaitu kebijakan- nya sendiri dan lingkungan kebijakan. Dari aspek kebijakannya sendiri dapat dikaji bahwa sekolah gratis tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di seluruh wilayah hukum Negara Kes- atuan Republik Indonesia dalam rangka per- luasan  dan  pemerataan  pendidikan  dasar. Implementasi  pelaksanaan  dana  BOS  yang dikucurkan menjadi sorotan bagi masyarakat dimana realisasi dana di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat di buku petunjuk dana BOS. Dalam hal ini pendekatan kebijakan  adalah  pendekatan  dari  atas (top down policy) yang dimaksudkan untuk merubah perilaku lingkungan kebijakan.
Kebijakan sekolah gratis memberikan ke- sempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia yang telah memasuki usia sekolah untuk memperoleh pendidikan dasar. Kebijakan sekolah gratis merupakan kemauan politik pemerintah yang lebih banyak bersifat politis dan menempatkan sekolah gratis menjadi fokus sistem pendidikan.

## SIMPULAN
Pelaksanaan dana BOS yang cenderung mengeluarkan dana untuk kegiatan yang tidak tepat yang seharusnya menjadi kewajiban dari
pengelola sekolah berupa kegiatan perayaan hari nasional, keagamaan maupun akreditasi sekolah. Faktor-faktor  yang  mendukung  dan  yang menghambat pelaksanaan program dana BOS memberikan keringanan kepada para orang tua dalam pembiayaan pendidikan sehingga mempu motivasi kepada orang tua untuk menyekolahkan anaknya dalam menempuh pendidikan dasar 9 tahun.  Kendala dan strategi yang dialami dalam pelaksanaan dana BOS adalah lemahnya peran komite sekolah, kepala sekolah, dan tenaga pendidik dalam membuat Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS) dan pengelolaan dana BOS.

## DAFTAR RUJUKAN
Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan  Publik. Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Isjoni,  H.  2006. Pendidikan  Sebagai  Masa Depan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Islamy,  Irfan  M.  1992. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara . Jakarta:
Bumi Aksara
Jones, Charles O, 1991. Pengantar Kebijakan Publik . Jakarta: Rajawali Pers.
Supriadi Dedi, 2001. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah . Bandung: Remaja
Rosda Karya
Suprihanto.  1988. Manajemen  Personalia . Yogyakarta: BPFE
Winarno,  Budi.  2005. Teori  dan  Proses Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Media Pressindo