## JURNAL ILMU HUKUM

## HAK ATAS TANAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA

## HAYATUL ISMI
Fakultas Hukum Universitas Riau Jl.Patimura No.9 Pekanbaru Abstrak Abstract Sebuah perusahaan pertambangan untuk dapat melakukan  penambangan  harus memiliki  izin  dari pemerintah lebih dahulu. Sementara itu pada umumnya  hak  atas  tanah  lebih dahulu  diberikan  pemerintah dibandingkan dengan hak penambangan. Berdasarkan aturan  hukum  pertambangan maka  izin  pertambangan  baru bisa  dilakukan  jika  masalah  hak atas  tanahnya  telah diselesaikan terlebih  dahulu  dan  disesuaikan dengan peraturan pokok agraria. A mining company to mine must have permission from the government first. While it is generally land  rights previously granted  by  the  government as compared with mining  rights. Under  the  rules  of the mining law new mining permits can be done if the problem of land rights has been completed in advance and adjusted to the basic rules of agrarian.

## Kata Kunci :Hak atas tanah,Hak atas penambangan

## A. Pendahuluan
Sumber  daya  alam  mineral  dan  batubara  merupakan  kekayaan alam  Indonesia,  kekayaan alam ini  bukanlah  buatan  manusia melainkan kekayaan alam yang merupakan pemberian dari Allah SWT, oleh sebab itu manusia memiliki tanggungjawab untuk mengelola dan memanfaatkannya  untuk  kepentingan  umat  manusia.  Di  Indonesia Negara  memiliki  kewenangan  untuk  menguasai  sumber  daya  alam mineral dan batubara, sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan  sumber  daya  alam  mineral  dan  batubara  ini,  haruslah

## JURNAL ILMU HUKUM
berorientasi  untuk  mensejahterakan  dan  memakmurkan  rakyat Indonesia.
Dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  mineral  dan  batubara tentu akan bersentuhan dengan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya  alam  lainnya  seperti  dalam hal  penggunaan  tanah diatasnya,sehingga tidak  menutup  kemungkinan terjadi  benturan kepentingan dan kewenangan antar instansi atau departemen,misalnya terkait dengan izin pertambangan diberikan oleh pemerintah dalam hal ini adalah dibawah kementerian ESDM, sedangkan terkait dengan hak atas  tanah  diatur  di  Badan  Petanahan  Nasional,  bahkan  bisa terjadi benturan  dengan  hak-hak  rakyat  serta  masyarakat  hukum  adat.  Jika benturan  ini  terus  terjadi  maka  peguasaan  Negara  terhadap  Sumber Daya  Alam  kurang  memberi kontribusi  terhadap  sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Dalam pengelolaan  sumber  daya  alam  mineral  dan batubara, tidak  terlepas  dari  penggunaan  tanah  diatasnya sedangkan  Sumber Daya Alam mineral dan batubara tersebut berada dibawah tanah, jadi perlu  diketahui hukum  yang  mengatur  tentang hak  atas  tanah dan hukum  yang mengatur  izin  pertambangan diatasnya  ketika  ingin mengelola sumber daya alam mineral dan batubara yang ada dibawah tanah  tersebut  agar tidak  terjadi  tumpang  tindih  terhadap  hak  atas tanah dan izin pertambangan yang diberikan oleh pemerintah.

## B. Pembahasan

## a. Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia
Sistem adalah sesuatu yang terdiri atas sejumlah unsur atau komponen yang selalu saling mmpengaruhi dan saling terkait satu sama  lain  oleh  satu  atau  beberapa  asas,  St.Munadjat  Danusaputro menyatakan bahwa sistem merupakan satu kesatuan yang tersusun

## JURNAL ILMU HUKUM
secara  terpadu  antar  bagian-bagian  kelengkapannya,  dengan memiliki tujuan secara pasti. 1
Sementara itu, hukum adalah suatu gejala yang dari dirinya sendiri menghendaki sistematisasi. Dengan demikian sistem hukum merupakan  satu  kesatuan  sistem  besar  yang  tersusun  atas  sub- subsistm  yang  lebih  kecil,  yang  pada  hakikatnya  merupakan  suatu sistem  yang  tersendiri  pula.  Demikian  juga  halnya  dengan kedudukan  hukum  agrarian  dalam  arti  sempit  (hukum  tanah) dalam  system  hukum nasional.  System  hukum  agararia  (hukum tanah)  merupakan  satu  ksatuan  dengan  sub-sub  system  hukum lainnya,  sperti  hukum  pertambangan,  hukum  lingkungan  dan sebagainya,  bekerja  secara  sistematis  dalam  satu  tatanan  system hukum nasional. 2
Sebagian  pakar  menempatkan  hukum  tanah  sebagai  bagian dari  hukum  administrasi  Negara  dalam  sistem  hukum  nasional. Boedi  Harsono  menyatakan  bahwa  di  lingkungan  administrasi pmerintahan di Indonesia, istilah agararia dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun nonpertanian. Semnetara itu, istilah hukum  agrarian  dilingkungan  administrasi  pemrintahan  dibatasi pada  perangkat  peraturan  perundnag-undangan  yang  member landasan hukum bagi penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di  bidang  pertanahan.  Maka,  menurut  Boedi  Harsono,  hukum agraria merupakan bagian dari hukum administrasi Negara. 3
Sejalan  dengan  pendapat  Boedi  Harsono  di  atas,E.Utrecht berpendapat  bahwa  ada  dua  bagian  penting  dari  hukum administrasi Negara, yaitu bagian administrasi Negara di lapangan keuangan  Negara (administrasi  kuangan  Negara)  dan  bagian
1 Ida Nurlinda, Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.38.
2 Ibid
3 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,Sejarah  Pembentukan  Undang- undang  Pokok Agraria,Isi  dan  Pelaksanaannya , Jilid  I,Hukum  Tanah
Nasional,Djambatan,2003.

## JURNAL ILMU HUKUM
administrasi  Negara  di  lapangan  agrarian  (administrasi  agrarian). Selain  karena  Indonsia  merupakan  Negara  agraris,  hal  itu  juga disebabkan  karena  hukum  agrarian  merupakan  hukum  yang mengatur  hubungan  hukum  yang  istimewa,  yaitu  tugas  dari  para pejabat  administrasi  Negara  untuk  mengatur  kepentingan  umum yang berkaitan dengan tugas-tugas keagrariaan. Sebagai bagian dari hukum administrasi Negara, hukum agrarian berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan  pemerintah  di  bidang  pertanahan  dan keagrariaan. 4
Atas dasar pendapat-pendapat pakar di atas, meskipun tanah merupakan bagian  dari hukum benda, yaitu benda tidak bergerak, kedudukan  hukum  tanah  dalam  sistem  hukum  nasional  berada pada  ruang  lingkup  hukum  administrasi  Negara.  Hal  ini  trjadi karena  dalam  hukum  tanah  didominasi  oleh  kebijakan-kebijakan pemerintahan di bidang pertanahan. 5
Konsepsi  hukum  pertanahan  di  Indonesia  pada  prinsipnya bersumber  pada  naskah  proklamasi  dan  UUD  1945.  Dari  naskah proklamasi  dan  pembukaan  UUD  1945  itu  jugalah  dapat  diambil intisari dan pokok-pokok pikiran sebagi berikut:
1. Pemerintah  Indonesia  berkewajiban  untuk  melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
2. Pemerintah  Indonesia  berkewajiban  untuk  memajukan kesejahteraaan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa
Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
3. berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan social.
4. Kemerdekaan  bangsa  Indonesia  harus disusun  dalam suatu Undang-undang dasar.
4 Ibid,hlm.40.
5 Ibid

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
5. Negara  republik  Indonesia  adalah  Negara  yang berkedaulatan  rakyat  yang  didasarkan  pada  kelima  sila dari pancasila.
Perwujudan pokok-pokok pikiran bahwa kemerdekan bangsa Indonesia harus disusun dalam suatu Undang-undang dasar sudah terealisasi dengan lahirnya UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang memuat rechtsidee atau cita-cita hukum sebagaimana dimuat dalam  bab  umum  UUD  1945  yang  terbentuk  dari  pokok-pokok pikiran dalam pembukaan beserta pasal-pasalnya.
Konsepsi  hukum  pertanahan  nasional  adalah  konsepsi hukum  adat,  yaitu  konsepsi  yang  komunalistik  religious,  yang memungkinkan  penguasaan  tanah  secara  individual  dengan  hak- hak  atas  tanah  yang  bersifat  pribadi,  namun  di  dalamnya  juga terkandung  unsur  kebersamaan. Sifat  komunalistik  religious konsepsi  hukum  pertanahan    nasional  ini  diatur  oleh  pasal  1  Ayat (2) UUPA yang menyebutkan :
“ seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk nkekayaan alam yang terkandung  di dalamnya dalam wilayah republic Indonesia,  sebagai karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  adalah bumi,  air  dan  ruang  angkasa  Bangsa  Indonesia  dan merupakan kekayaan nasional”.
Hukum  Adat  adalah  sumber  Hukum  Agraria,  yang  menurut  Ali Achmad  Chomsah  termasuk  dalam  sumber  hukum  tidak  tertulis, 6 yang  keberadaannya  diakui  dan  dilindungi  olehh  konstitusi  RI. Pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  eksistensi  Hukum  Adat telah  dilakukan  aturan  aturan  tentang  pembaharuan  agrarian  dan pengelolaan  sumber  daya  alam  sesuai  dengan  Pasal  18B  ayat  (2) UUD  1945  Pasal  5  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  beserta peraturan pelaksananya.
b. Hak-hak Atas Tanah
6 Ali Achmad Chomsah, Hukum Pertanahan , Prestasi Pustaka,Jakarta,2002.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Hak  Negara  menguasai  bumi  berada  di  sepanjang  wilayah kedaulatannya  terdiri  atas  lapisan  permukaan  bumi  dan  di  bawah permukaan  perut  bumi.  Berdasarkan  hak  menguasai tersebut  dikenal adanya  bermacam-macam  hak  atas  permukaan  bumi  yang  disebut tanah,  yang  dapat  diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh  orang-orang, baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang-orang  lain  serta badan-badan hukum. 7
Untuk  keperluan  penggunaan  Negara  memberikan  izin  berupa hak atas tanah yang disesuaikan dengan kepentingannya. Setiap warga Negara  Indonesia,baik  laki-laki  maupun  wanita  mempunyai kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  sesuatu  hak  atas  tanah serta  untuk  mendapat  manfaat  dan  hasilnya,  baik  bagi  diri  sendiri maupun keluarganya. 8
Penyelenggara  untuk  urusan  hak  atas  tanah  dilakukan  oleh Badan  Petanahan  Nasional  (BPN)  dan  orang  yang  berkepentingan mengajukan  permohonan  terlebih  dahulu  kemudian  untuk  hak  atas tanah  yang  diperoleh  akan  diberikan  sertifikat  sebagai  tanda  bukti kepemilikan hak tersebut. 9
Hak-hak  atas  tanah  diatur  dalam  Pasal  16  dan  Pasal  54 10 Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA),  yaitu  hak  atas  tanah  yang bersifat  tetap,dan  hak  atas  tanah  yang  bersifat  sementara.  Hak  atas tanah yang bersifat tetap meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan,  hak  pakai,  hak  sewa,  hak  membuka  tanah,hak  memungut hasil  hutan  dan  hak-hak  lainnya, sedangkan  hak  atas  tanah  yang bersifat  sementara  adalah  hak  atas  tanah  yang  sifatnya  untuk  jangka waktu  tertentu  dan  terbatas  dan/atau  untuk  selama-lamanya,yang meliputi,  hak  gadai,  hak  usaha  bagi  hasil,  hak  menumpag,hak  sewa
7 Gatot  Supramono, Hukum  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  di Indonesia ,PT Rineka Cipta,Jakarta,2012, hal.174 8 Ibid 9 Ibid
10 Undang-undang Pokok Agraria

## JURNAL ILMU HUKUM
tanah  pertanian. 11 UUPA  juga  mengakui  hak  atas  tanah  terhadap masyarakat adat yang disebut dengan hak ulayat.

## C. Hak Atas Pertambangan
Persoalan  pertambangan  juga  tidak  dapat  dilepaskan  dari masalah agraria, karena kegiatan pertambangan berada didalam tanah dan  untuk  melaksanakan  kegiatan  tersebut  wajib  mendapat  izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
Usaha  pertambangan  dilaksanakan  dalam  bentuk  Izin  Usaha Pertambangan  (IUP),  Izin  Pertambangan  Rakyat  (IPR),  Izin  Usaha Pertambangan  Khusus  (IUPK).maka  apabila  izin  ini  didapat  oleh seorang  pengusaha  atau  pihak  yang  ingin  melakukan  usaha pertambangan, maka ini merupakan hak-hak atas pertambangan.
Izin  Usaha  Pertambangan  diberikan  oleh  Bupati/walikota apabila  wilayah  berada  di  dalam  satu  wilayah kabupaten/kota,jika wilayah  usaha  pertambangan berada  pada  lintas  wilayah kabupaten/kota  maka  izin  diberikan  oleh  gubernur,jika  wilayah pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi maka izin diberikan oleh  Menteri  setelah  mendapatkan  rekomendasi  dari gubernur  dan bupati/walikota  setempat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Izin  Usaha  pertambangan  dapat  diberikan kepada  badan  usaha,koperasi  ataupun  perseorangan,  hal  ini sebagaimana  yang  diatur  di  dalam Pasal  37  dan  Pasal  38 12 undang- undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batu Bara.

## D. Pemakaian Tanah Untuk Pertambangan
Untuk  dapat  melakukan  usaha  pertambangan  sudah  pasti dibutuhkan  sebidang tanah  karena  kegiatan  penambangan  tidak  lain
11 Salim, Hukum Penyelesaian  Sengketa  Pertambangan  di  Indonesia ,Pustaka Reka Cipta,Bandung,2013,hal.89.
12 Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batu Bara

## JURNAL ILMU HUKUM
adalah melakukan penggalian tanah. Keberadaan tambang kebanyakan letaknya berada di dalam perut bumi.
Pasal  134  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2004 tentang Pertambangan mineral dan batubara menjelaskan bahwa  hak atas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) wilayah Pertambangan Rakyat  (WPR),atau  Wilayah  IzinUsaha  Pertambangan  Khusus  tidak meliputi  hak  atas  tanah  permukaan  bumi.  Selanjutya  di dalam  Pasal 136    juga  menjelaskan  bahwa  dalam  melakukan  usaha pertambangannya  wajib  menyelesaikan  hak  atas  tanah  dengan pemegang  hak  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Hak atas tanah tetap milik orang lain dan bukan milik pihak penambang.  Dalam  Pasal  138  UU  pertambangan  juga  mengatur  hak atas IUP,IPR atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. 13
Adanya  kemungkinana  perbenturan  kepentingan  penggunaan tanah sangat terbuka, dimana pemerintah memberikan hak atas tanah dan  hak  atas  pertambangan  kepada  dua  orang  yang  berbeda  tetapi berada  di  tempat  yang  sama.  Pada  permukaan  tanah  pemerintah memberikan  Hak  Milik, Hak Guna Usaha,Hak Guna Bangunan atau Hak  Pakai  kepada  seseorang,sedangkan  di  bawah  permukaan  tanah pemerintahmemberikan  hak  atas  pertambangan  (IUP,IPR,atau  IUPK) kepada orang lain. 14
Pemilik  hak  atas  pertambangan  tentu  tidak  mungkin  dapat langsung  melakukan  penggalian  atau  pengeboran  tanah  karena  disitu ada  pemilik  hak  atas  tanah.  Sedangkan  pemilik  hak  atas  tanah  pada umumnya  juga  tidak  dengan  mudah  orang  lain  memasuki pekarangannya dan melakukan penambangan. Apalagi hak atas tanah lebih  dahulu  diberikan  daripada hak  atas  pertambangan.  Pengerukan tanah  dalam  kegiatan  pertambangan  tanah  dalam  kegiatan
13 Gatot Supramono,op-cit hlm.184.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
pertambangan mengandung risiko yang besar karena permukaan tanah akan mengalami penurunan/ ambles . 15
Untuk pemilik hak atas pertambangan jika kegiatan penggalian tanah  untuk  penambangan  ditolak  oleh  pemilik  hak  atas  tanah  maka proyeknya  tidak  dapat  dilaksanakan  sehingga  akan  menderita kerugian.  Sebaliknya  apabila  pemilik  hak  atas  tanah  memberikan persetujuan  kepada  pemilik  hak  atas  pertambangan,  selain  tanahnya rusak juga tidak dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Pemilik hak atas tanah juga akan menderita kerugian.
Dalam  Pasal  135  Undang-undang  Pertambangan  mengatur, bahwa  pemegang  hak  atas  pertambangan  hanya  dapat  melaksanakan kegiatannya  setelah  mendapat  persetujuan  dari  pemegang  hak  atas tanah.  Kemudian  Pasal  136  Undang-undang  Pertambangan menyebutkan:
a. Pemegang  IUP  atau  IUPK  sebelum  melakukan  operasi  produksi wajib  menyelesaikan  hak  atas  tanah  dengan  pemegang  hak  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Penyelesaian  hak  atas  tanah  tersebut  dapat  dilakukan  secara bertahap  sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK 16 .
Jadi  pemegang  hak  atas  pertambangan  baru  melaksanakan kegiatan  eksplorasi  pertambangan  apabila  pemegang  hak  atas  tanah memberikan persetujuannya. Persetujuan tersebut dapat dalam bentuk lisan  atau  tertulis  lazimnya  berupa  perjanjian  oleh  karena  latar belakang  kegiatan  pertambangan  untuk  kepentingan  bisnis,  tidak tertutup  pemegang  hak  atas  tanah  meminta  imbalan  dari  pihak pemegang  hak  atas  pertambangan  yang  besarnya  sesuai  dengan kesepakatan  mereka  dan dimasukkan  sebagai  salah  satu  klausula dalam  perjanjian.  Jika  pemegang  hak  atas  tanah  meolak  untuk
15 Ibid
16 Pasal  135,  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  Tentang  Pertambangan Mineral dan Batu bara.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
memberikan  persetujuan  pihak  pemegang  hak  atas  pertambangan tidak  dapat  memaksanya.  Agar  haknya  tidak hapus  atau  sia-sia, pemegang  hak  atas  pertambangan  harus  dapat  menyelesaikan persoalan  dengan  jalan  damai  dan  mengutamakan  keamanan  dan ketentraman masyarakat.
Kemudian apabila  pemegang hak  atas  tanah  memberikan persetujuan  dan  pemegang  hak  atas  pertambangan  dapat  melakukan eksplorasi,  maka  untuk  melakukan  eksploitasi  pemegang  hak  atas pertambangan  harus  sudah  menyelesaikan  masalah hak  atas  tanah dengan  pemiliknya.  Penyelesaian  hak  atas  tanah  tersebut  tidak  lain dengan  cara  pembebasan.    Pembebasan  dilakukan  sesuai  dengan kebutuhan luas penambangan, pemegang hak atas pertambangan tidak membebaskan  seluruh  hak  atas  tanah  yang  dimiliki  pemegangnya. Pembebasan  hak  atas  tanah  dengan  cara  memberikan  ganti  rugi kepada pemegang haknya karena pada prinsipnya pemegang hak atas tanah  tidak  boleh  dirugikan  dengan  adanya  kegiatan  pertambangan. Biaya  pembebasan  hak  tersebut  menjadi  tanggungan  pemegang  hak atas  pertambangan  bukan  atas  biaya  Negara  meskipun  izin pertambangan  dari  Negara. Dengan  pembebasan  itu  maka  berakibat tanah  yang  dibebaskan  kembali  dikuasai  oleh  Negara.  Lokasi  yang dilakukan kegiatan penambangan statusnya sebagai tanah Negara.
Konsekuensi  pemegang  hak  atas  pertambangan  yang  telah melaksanakan  penyelesaian  pembebasan  terhadap  bidang-bidang tanah  dapat  diberikan  hak  atas  tanah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundnag-undangan,yaitu
dengan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat.

## C. Kesimpulan
Menurut  Undang-undang  Pokok  Agraria  ada  beberapa  bentuk hak atas tanah, dan jika dilakukan penambangan diatas hak atas tanah tersebut  maka  hak  tersebut  tidak  dapat  diabaikan,  karena  menurut

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Undang-undang  pertambangan  bahwa  hak  atas  penambangan bukanlah  merupakan  hak  atas  tanah  diatasnya  melainkan  hak  untuk melakukan  penambangan  yang  biasanya  ada  ditanah  bagian  bawah (perut bumi) Jadi penambangan tidak dapat dilakukan apabila hak atas tanah diatasnya belum diselesaikan. Namun hal ini dapat diselesaikan melalui  kesepakatan  antara  yang  memiliki  hak  atas  tanah  dan yang memiliki  hak  atas  pertambangan,  apabila  kesepakatan  sudah  didapat barulah dapat dilakukan usaha pertambangan di wilayah tersebut. Jadi hak  atas  pertambangan  yang  diberikan  oleh  pemerintah,  tidaklah menghapus hak atas tanah yang ada diatasnya.

## D. Daftar Pustaka
Ali Achmad Chomsah, Hukum Pertanahan ,Prestasi Pustaka,Jakarta,2002. Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,Sejarah  Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria,Isi dan Pelaksanaannya,Jilid I,Hukum Tanah Nasional ,Djambatan,2003. Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia ,PT Rineka Cipta,Jakarta,
Ida Nurlinda, Prinsip-prinsip  Pembaruan  Agraria  Perspektif Hukum ,Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Salim,Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia ,Pustaka Reka Cipta,Bandung Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Undang-undang Pokok Agraria