Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 172-176| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2814.172-176

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK KEPADA ORANG TUA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HAM
I Wayan Ogi Wiryawan, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia ogihendra1717@gmail.com , mademinggu21@gmail.com , suryani.@fhwjurnal@gmail.com

## Abstrak
Saat  ini,  penganiayaan  kepada  orang  tua  yang  dilakukan  oleh  anak,  sering  terjadi  dikalangan  masyarakat  yang  biasa disebut dengan kekerasan anak terhadap orang tua. Anak menjadi jahat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal sehingga nekat berbuat perilaku tidak berperikemanusiaan terhadap orangtuannya sendiri. Kasus ini juga merupakan pelanggaran Hak Asisi Manusia yang wajib ditegakan. Namun, seorang anak tidak dapat dipidana karena maish dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemidanaan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana kepada orang tua dan menjelaskan sanksi pemidanaan yang diberikan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunaan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data primer yaitu aturan hukum yang diurut secara sistematik terdiri dari perundang-undangan sedangkan data sekunder yaitu terdiri dari buku-buku, teks, prinsip-prinsip dan tulisan tentang hukum yang terkait pengaaniayaan. Terdapat juga berupa tulisan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa anak tetap dapat dikenakan sanksi pidana namun juga bisa dikenakan sanksi berupa sanksi pembinaan oleh instansi terkait. Anak dalam kasus ini yang melakukan tindak pidana penganiayaan  adalah  seorang  anak  dibawah  umur,  pemidanaannya  pun  berbeda  dengan  pemidanaan  biasa  dimana pemidanaan anak bertujuan membina anak dan bukan berfokus pada efek jera bagi pelaku kejahatan.
Kata Kunci : Penganiayaan; Pemidanaan; Anak; Orang Tua; HAM.

## Abstract
At present, abuse of parents by children, often occurs in the community, which is commonly referred to as child abuse against parents. Children become evil due to two factors, namely internal factors and external factors so that they are reckless to commit inhumane behavior towards their own parents. This case is also a violation of human rights that must be  enforced.  However,  a  child  cannot  be  convicted  of  being  underage.  This  study  aims  to  analyze  the  criminal arrangements for minors who commit crimes against parents and explain the criminal sanctions given to a child who commits a criminal act of maltreatment. The research method used is normative legal research using a statutory approach as well as a conceptual approach. The data used are primary data, namely legal rules sorted systematically consisting of legislation, while secondary data consists of books, texts, principles and writings on laws related to persecution. There is also a form of writing in this research. The results of this study indicate that children can still be subject to criminal sanctions but can also be subject to sanctions in the form of fostering sanctions by related agencies. The child in this case who commits the crime of abuse is a minor, the punishment is different from ordinary punishment where child punishment is aimed at fostering the child and not focusing on the deterrent effect of the criminal.
Keywords: Persecution; Criminalization; Child; Parents; HAM.

## I. PENDAHULUAN
Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya tanpa pilih bulu. Menurut, Harahap ( 2002 ), perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap serangkaian tindakan  pemerintah yang berlandaskan  pada  prinsip  hak  asasi  manusia  dan  prinsip  negara  hukum.  Arus globalisasi yang telah terjadi selain menghadirkan berbagai efek positif terhadap sendi-sendi kehidupan juga menimbulkan beberapa efek negatif yang sangat merugikan, menimbulkan berbagai macam bentuk masalah turut andil mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia meliputi bidang budaya, sosial, politik,
ekonomi,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  sehingga  terdapat  suatu  perubahan-perubahan  secara  mendasar dalam kebiasaan masyarakat sehari-hari seperti perubahan terhadap pola pikir dan tingkah laku masyarakat sehari-harinya.
Semakin  berkembangnya  ilmu  teknologi,  memungkinkan  masyarakat  untuk  lebih  konsumtif  dalam menggunakannya ( Ngafifi, 2014 ). Saat ini dikalangan masyarakat telah banyak terjadi segala bentuk tindakan menyimpang seperti kenakalan remaja yang dilakukan anak-anak yang masih berada dibawah umur. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor dari dalam dan luar dimana kebebasan pertama-tama dibatasi oleh faktor dari dalam baik fisik maupun psikis ( Bertens, 1994 ).
Peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia merupakan suatu peraturan yang wajib ditaati oleh seluruh warga-warga Negara Indonesia. sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945), menyatakan: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa  Indonesia  asli  dan  orang –orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.
Jika dilihat berdasarkan perspektif psikologi kerap ditemukan pada para remaja yang memiliki perilaku menyimpang dari norma hukum yang ada di Indonesia.  Salah  satunya  dari  perbuatan  menyimpang  yaitu tindak  penganiayaan  ini  dilakukan oleh anak kepada orang tua diarea keluarga. Penganiayaan adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang atau kelompok yang mengakibatkan luka memar ( Firma Umar, 2017 ).
Penganiayaan  memang  sering  terjadi  dilingkungan  masyarakat.  Penganyaan  ini  bermmacam-macam mulai penganiayaan ringan sampai penganiayaan, penganiyaan berat bahkan menyebabkan kematian. Hal ini terjadi dipicu oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan dan dalam kehidupan sehari-hari telah banyak terjadi tindak  penganiayaan  yang  biasanya  mayoritasnya  dilakukan  oleh  laki-laki  dan  perempuan.  Suatu  tindak penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang, diketahui akhir-akhir ini didalam lingkungan keluarga banyak dijumpai adanya suatu perbuatan menyimpang dari seorang anak kepada orang tua.
Perbuatan kejahaatan terhadap orang tua sampai saat ini masih terbilang indeksnya tinggi, hal tersebut dikarenakan sanksi yang berlaku berupa sanksi fisik yang akan dijatuhkan  kepada seorang  anak dibawah umur yang melakukan perbuatan yang menyimpang terhadap suatu norma hukum yang ada. Oleh karena iitu orang tua sangat dibutuhkan peranan dalam lingkungan keluarga untuk dapat memberikan kasih sayang, serta mendidik anak tersebut dengan tujuan agar seorang anak memiliki kepribadian yang baik terhadap orang lain. Berdasarkan  Pasal  28A  Undang-Undang  Dasar  1945  (“UUD  1945”)  yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk  hidup serta berhak mempertahankan  hidup dan kehidupanya” Dilanjutkan dengan pengaturan HAM Pasal 4 UU No. 39 tahun 199 tentang HAM. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa setiap kejahatan yang  dilakukan  oleh  anak  harus  tetap  bertanggungjawab  atas  perilaku  yang  dilakukannya  agar  dia mendapatkan pembeajaran dan perubahan diri, hal ini menjadi pendidikan karakter bagi anak ( Afifah, 2014 ). Penelitian  kedua  Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  tetap  dimintai  pertanggungjawabannya,  ancaman pidana  bagi  anak  yang  melakukan  suatu  perbuatan  yang  melawan  hukum  ditentukan  oleh  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana,  namun  penjatuhan  pidananya  ditentukan  setengah  dari  maksimal  ancaman  pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak  ( Pangemanan,  2015 ).  Selanjutnya  Hardiansyah,  ( 2020 )  mengungkapkan  Tindakan  pidana  yang diberikan  kepada  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  kesusilaan  secara  berlanjut  yakni  dilaksanakan  dengan tindakan berupa mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya untuk dibina dan dididik, sehingga  dalam penelitian ini lebih mendalami tentang sanksi yang diterapkan atau berlaku seorang anak dibawah umur yang melakukan  tindak  penganiayaan  kepada  orang  tua  kandung.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis pengaturan pemidanaan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana kepada orang tua dan menjelaskan  sanksi  pemidanaan  yang  diberikan  terhadap  seorang  anak  yang  melakukan  tindak  pidana penganiayaan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  atau  kepustakaan  dengan  pendekatan perundang-undangan.Pada  penelitian  normatif  mengkaji  mengenai  analisis  pengertian-pengertian  dalam
hukum atau konsep-konsep dalam hukum, analisis asas dan sistem hukum, analisis norma hukum dan analisis keberlakuan  hukum  ( Diantha,  2016 ).  Data  penelitian  digunakan  adalah  Bahan  hukum  primer  yaitu  aturan hukum  yang  diurut  secara  sistematik  terdiri  dari  perundang-undangan,  sedangkan  bahan  hukum  sekunder terdiri dari buku-buku, teks, prinsip-prinsip dan tulisan tentang hukum yang terkait pengaaniayaan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Orang Tua
Penerapan pemberlakuan pertanggungjawaban pidana  haruslah didahului dengan perbuatan yang melawan hukum  atau  suatu  kesalahan  terlebih  dahulu,  dapat  dikatakan  bahwa  sebelum  seseorang  dijatuhi pertanggungjawaban haruslah berdasarkan atas kesalahan dimana kesalahan seseorang tersebut menjadi dasar pokok  diberikannya  sanksi  yang  sesuai  dengan  kesalahannya  sehingga  keadilan  akan  dapat  ditegakkan berdasarkan dengan kepastian hukum.
Menurut, Tirtaamidjaja, penganiayaan adalah rasa sakit yang ditimbulkan dengan cara sengaja kepada orang  lain,  tetapi  jika  rasa  sakit  yang  di  lakukan  itu  untuk  menyelamtkan  diri  atau  badan  tidak  disebut penganiayaan atau bisa disebut untuk menjaga diri ( Leden, 2002 ). Penganiayaan yang dilakukan oleh anak kepada orang tua dapat dijatuhi hukuman dalam  pasal 351 KUHP tentang penganiayaan namun dalam  hal ini  jika  subjek  hukumanya  yaitu  pelaku  penganiayaan  adalah  anak  dibawah  umur  maka  terhadap  pelaku diadili  menggunakan  hukum  acara  peradilan  anak,  diamana  pengertian  anak  dalam  peradilan  anak  adalah mereka yang masih berada dibawah umur.
Jadi  penganiayaan  oleh  anak  kepada  orang  tua  dapat  dikenakan  pasal  351 KUHP JO Pasal 1 angka (3)  Undang-Undang  No.  11  tahun  2012  tentang  peradilan  anak.  Jika ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia maka penganiayaan termasuk melanggar Pasal 28 A, 28 J angka (1) dan 28 J ayat (2). Pemidanaan dapat diartikan pemberian sanksi dan penetapan sanksi, kata “pidana” ini diartikan hukum dan “pemidanaan” sebagai  penghukuman.  Umumnya  pidana  dijatuhkan  untuk  pelaku  kejahatan  agar  tidak  lagi  berbuat  jahat orang lain takut melakukan kejahatan yang sama. Hukum pidana di Indonesia diatur dua jenis pemidanaan yaitu Pidana pokok yaitu pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan Pidana Tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.
Penganiayaan  oleh  anak  kepada  orang  tua  adalah  pelanggaran  HAM  yang  wajib  ditegakkan  HAM menjadi salah satu hak dasar yang harus mendapatkan payung hukum sebagai dasar penegakan hukum yaitu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28A tentang hak untuk hidup dan penerapanya dilanjutkan pada pasal 351 tentang penganiayaan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan kehidupan jika seorang anak melanggar hal tersebut tidak dapat dipidana anak tersebut karena di bawah umur, dalam hal ini anak tetap dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana terkait pemidanaanya telah diatur sesuai hak asasi seorang anak dan psikologi anak agar tercapai tujuan pemidanaan tersebut.

## 2. Sanksi  Pidana  Terhadap  Anak  yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Penganiayaan Kepada Orang Tua
N.E Algraa, ddkk Mengemukakan pengertian sanksi. Sanksi adalah: Pengukuhan,  penguatan  suatu  Tindakan yang  tanpa  itu  tidak  sah  menurut hukum. Dalam hukum pidana, hukuman alat pemaksa, selain dari hukuman, juga  gunanya  menaati  ketetapan  yang  dijatuhkan  dalam  peraturan  atau  perjanjian,  syarat  yang  ditentukan. Esensi sanksi, yaitu Hukuman dan  Alat pemaksa.
Anak adalah generasi-generasi muda sebagai sumber daya manusia peran penting, yang memiliki ciri dan sifat khusus dan peran strategis. Anak membutuhkan pembinaan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik,  mental  secara  utuh selaras  dan seimbang karena pada dasarnya orang tualah yang berperan  penting  dalam  permasalahan  ini.  Dalam  lingkungan  kedudukan  anak  sebagai  subjek  hukum ditentukan  dari  sistem  hukum  kepada  anak  didalam  lingkungan  masyarakat  yang  ada  di  status  hukum  dan termasuk  tidak  mampu  atau  di  bawah  umur,  maksud  tidak  mampu  ialah  karena  pertumbuhan  fisik  dan kedudukan akal sedang berkembang dalam diri anak tersebut ( Hutahaean, 2013 ).
Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan penganiayaan ialah paling lama setengah dari ancaman pidana mati  orang dewasa, yang di maksud dalam hal ini diancam pidana mati atau penjara seumur hidup maka karena itu ancaman pidana buat anak yaitu maksimal 10 tahun, dengan adanya ancaman tersebut berfokus membuat anak takut melakukan tindak kejahatan dan efek jera bagi anak.
Ada beberapa Pasal-pasal yang sesuai dengan unsur pidana penganiayaan yakni: Pasal 351 sampai 358, berdasarkan  ketentuan  pasal  di  atas  jelas  bahwa  tindak  penganiayaan  tidak  menimbulkan  rasa  sakit  atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencarian, maka si pelaku dapat dikenakan pasal tentang penganiayaan.  Tetapi  jika  korban  penganiayaan  tersebut  menjadi  bawaan  si  pelaku  maka  pidananya  dapat ditambah  sepertiga  dan  jika  korban  penganiayaan misalnya ibu  atau  si  keluarga  pelaku  ditambah  sepertiga maka tidak termasuk penganiayaan ringan. Berdasarkan ketentuan diatas, bisa kita simpulkan yang ditekankan ialah  penganiayaan  itu  menyebabkan  rasa  sakit  atau  tidak  dan  mengakibatkan  korban  tidak  dapat melaksanakan atau  melakukan pekerjaan karena  sakit yang dialaminya,  namun tidak sampai  berakibat luka berat maka penganiayaan itu dapat dipidana dengan undang-undang yang berlaku.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang tua, diatur pada Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal ini anak tetap dapat dikenakan sanksi pidana namun juga bisa dikenakan  sanksi  berupa  sanksi  pembinaan  oleh  instansi  terkait.  Setiap  sanksi  dapat  diterapkan berdasarkan  atas  perbuatan  yang  telah  diperbuat  oleh  pelaku  yang  notabenenya adalah seorang  anak,  yang kedua  sanksi  pidana  yang  diberikan  terhadap  seorang  anak  dibawah  umur  yang  melakukan  tindak  pidana penganiayaan  terhadap  orang  tua  tidak  bisa  dikenakan  sanksi  pidana  seperti  yang  diatur  dalam  pasal  10 KUHAP namun terhadap kasus ini dapat dikenakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana sanksi yang dapat dijatuhkan yaitu tertera pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Pemidanaan Nya pun berbeda  dengan  pemidanaan  biasa,  dimana  pemidanaan  anak  bertujuan  untuk  membina  anak  dan  bukan terfokus pada efek jera bagi pelaku kejahatan.

## 2. Saran
Melalui penelitian ini diharapkan kepada lembaga  aparat  penegak  hukum seharusnya  dapat  bertindak  adil dalam  setiap  menyelesaikan  disetiap  perkara  yang  bertentangan  dengan  hukum,  karena  sejauh  ini  aparat dinilai lambat oleh masyarakat dalam penanganan masalah mengenai perkara anak. Contohnya bila pelakunya adalah  anak  pejabat  maka  aparat  dengan  cepat  menyelesaikan  kasus  tersebut,  berbeda  dengan  konteks pelakunya anak biasa aparat seharusnya bisa berlaku adil dan tegas  menjalankan  tugas  dan  prosedur  serta undang-undang yang berlaku tanpa memihak dan tidak pandang bulu. Di dalam pemberian sanksi agar sanksi yang diberikan kepada anak tidak membuat moral anak rusak dan dan agar tujuan dari diadakan pemidanaan dapat terwujud. Kedua, kepada masyarakat dan orang tua sebaiknya lebih memberi banyak waktu dan kasih sayang  serta  arahan-arahan  yang  baik  dan  juga  tidak  membiasakan  anak  melihat  adegan-adegan  yang berperilaku kasar. Berikan bimbingan terhadap  anak dengan  halus  dalam  berbagai  hal yang  dialami  oleh anak  didalam keseharianya baik dalam lingkungan anak tersebut maupun di area masyarakat sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifah, W. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (19), 48–62. Bertens, K. (1994). Etika Seri Filsafat . Pt. Gramedia. Diantha, P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori . Prenada Media Group. Firma Umar, I. (2017). Penanganan Kasus Anak Korban Kejahatan Penganiayaan. Jurnal Supremasi , 12 (1), 1689–1699. Harahap, Z. (2002). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara . Rajawali Pers. Hardiansyah,  A.  (2020). Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Kejahatan  Kesusilaan  Secara Berlanjut . 1 (2), 78–92. Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Anak. Jurnal Yudisial , 6 (1). Leden, M. (2002). Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh . Sinar Grafika.
Ngafifi,  M.  (2014).  Kemajuan  Teknologi  Dan  Pola  Hidup  Manusia  Dalam  Perspektif  Sosial  Budaya. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi , 2 (1), 33–47. Pangemanan, J. B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesi. Jurnal Lex et Societatis , 3 (1), 101–108.