## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Regulasi Kejahatan Cyber Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Cybersquatting
Dewi Muti’ah 1 Firda Laily Mufid 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura., Jl. Raya Telang PO. BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura, 69162 E-mail : dewi.mutiah@trunojoyo.ac.id 2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Jember, Jl. Tidar 19 Jember 68124 E-mail : firdalaily@uij.ac.id
Abstract—It’s undeniable that the emergence of the internet is like a double-edged sword, on the one hand it has a positive impact and on the other it has a negative impact. The positive impact of the internet is that we can get various information around  the  world  easily.  Misuse  of  domain  names  has  led  to  a  new  crime  in  the  cyber  world,  namely  cybersquatting. Criminals  take  advantage  of well-known  domain  names  by  making  duplicates  of  those  domain  names  which  then  register them for resale to other parties at a higher price. This article uses normative legal research, meaning that the issues raised, discussed and described in this research are focused on applying the rules or norms in positive law. This type of normative juridical  research  is  carried  out  by  examining  various  kinds  of  formal  legal  rules  such  as  laws,  literatures  that  are theoretical  concepts  which  are  then  related  to  the  problems  that  are  the  subject  of  discussion.  The  results  obtained  from writing  this  article  are  that  regulations  regarding  cyber  regulation  in  Indonesia  are  not  only  regulated  in  KUHP  but  also regulated in Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik and that regulations regarding cyber in Indonesia have not yet reached  cybersquatting  crime..  The  current  ITE  Law  is  in  fact  still  unable  to  realize  criminal  responsibility  for cybersquatting perpetrators.
Keywords — : cyber, cybersquatting, regulation

## I. PENDAHULUAN
Era  globalisasi  saat  ini  menyebabkan  terjadinya  perkemabngan  di  berbagai  sector,  salah  satunya  ialah  sector  teknologi. Perkembangan  yang paling siginifikan dan pesat dalam sector teknologi ialah computer.  Seiring berjalannya  waktu, computer terus berkembangan dan melahirkan suatu hal baru yang kita kenal dengan nama internet. Internet adalah sebuah jaringan yang sangat  besar  yang  saling  terhubung  satu  sama  lain  diseluruh  duni. 1 Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  munculnya internet diibaratkan  pedang  bermata  dua,  di  satu  sisi  memberikan  dampak  positif  dan  di  sisi  lain  menimbulkan  dampak  negative. Dampak posisitif dari adanya internet i alah kita dapat memperoleh berbagai informasi di seluruh dunia dengan mudah. Seiring dengan  perkembangan internet yang  semakin  pesat,  muncul  kejahatan-kejahatan  yang  berkaitan  dengan internet dan menyebabkan persoalan-persoala hukum baru yang terjadi dalam berbagai bidang.
Perkebangan internet selanjutnya  ditandai  dengan  didirikannya  suatu  Lembaga  yang  mengurus  tentang  pengelolaan  nama domain  yang  dikenal  dengan InterNIC pada  tahun  1993  dengan  prinsip  pelayanan first-come-first-served . 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang ITE) Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa nama domain  adalah  alamat internet penyelenggara  negara,  orang,  badan  usaha,  dan/atau  masyarakat,  yang  dapat  digunakan  untuk berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Kenyataannya, penggunaan nama domain berkaitan dengan fungsi nama domain itu sendiri yaitu sebagai alamat di internet . Selain itu, penamaan terhadap nama domain juga berkaitan dengan suatu perusahaan atau suatu produk yang sering kali  dijadikan trademark dari  perusahaan  atau  produk  tersebut.  Perusahaan  atau  produk  tersebut  biasanya  telah  mempunyai reputasi yang bagus dan dikenal masyarakat luas.
Penyalahgunaan  terhadap  nama  domain  telah  menimbulkan  suatu  kejahatan  baru  dalam  dunia cyber, yaitu cybersquatting. Para  pelaku  kejahatan  memanfaatkan  nama  domain  terkenal  dengan  membuat  duplikat  dari  nama  domain  tersebut  yang kemudian  mendaftarkannya  untuk  dijual  Kembali  pada  pihak  lain  dengan  harga  yang  lebih  tinggi.  Dengan  kata  lain, cybersquatting adalah  praktek-praktek  oleh  para  pihak-pihak  tertentu  untuk  mendahului  mendaftarkan  suatu  nama  domain tertentu yang terkait dengan perusahaan lain tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan cara menjual nama domain
1 Widodo, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus , 1st ed (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013). Hlm.v
2 Sabartua Tampubolon, Aspek Hukum Nama Domain di Internet (Jakarta: PT. Tatanusa, 2003). Hlm.4

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
tersebut kepada perusahaan yang seharusnya memiliki nama domain tersebut. 3 Sebagaimana ditulis dalam International Ournal of Law dan Information Technology: 4
Cybersquatting is a particular type of domain name dispute which occurs when someone registers a domain which is associated with a famous firm with the sole intention of selling it on to them at a higher price. Cybersquatting sendiri  dalam  Peraturan  dan  organisasi  Internasional  telah  diatur  dalam Anti-Cybersquatting  Consumer Protection Act (ACPA) dan Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP). ACPA dikeluarkan pada pemerintahan Clinton dan 29 November 1999  yang bertujuan untuk to extend the exisiting means of trademark protection to “non-famous” marks comes to fill  an  important  legal  gap. 5 Organisasi  internasional  selanjutnya  yang  mengatur  mengenai  nama  domain  dan cybersquatting ialah UDRP. UDRP merupakan forum arbitrase yang disahkan pada tanggal 24 Oktober 1999. Ketentuan dalam UDRP hamper sama  dengan ACPA, hanya  saja  prosedur  dalam UDRP lebih  fleksibel,  lebih  singkat,  dan  lebih  murah. 6 Indonesia  sendiri  telah memiliki  suatu  Lembaga  yang  mengatur  mengenai  nama  domain  yaotu  PANDI  (Pengelola  Nama  Domain  Internet  Indonesia). PANDI dibentuk pada 29 Desember 2006 oleh pemerintah Indonesia yang tujuan utamanya adalah mengelola nama domain di Indonesia. 7
Pada kenyataannya, meskipun terdapat organisasi dan peraturan yang mengatur mengenai. Cybersquatting dan nama domain, masih  terdapat  lejahatan  yang  berhubungan  dengan  nama  domain,  khususnya cybersquatting ,  baik  di  luar  negeri  maupun  di Indonesia. Kejahatan cybersquatting yang terjadi di Indonesia ialah kasusu Traveloka, kasus mustikaratu.com, kasusu sengketa chanel5.com.  kasus  mustikaratu  banyak  mendapat  perhatian  di  Indonesia  dan  sempat  diproese  ke  Pengadilan  Jakarta  Pusat, meskipun pada akhirnya kasus tersebut ditolak oleh hakim karena tidak memenuhi unsur-unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum  yang  kemudian  putusan  tersebut  dianulia  oleh  Mahkamah  Agung. 8 Sedangkan  untuk  kasus  yang  terjadi  pada Traveloka.com.  Co-founder  Traveloka  menyatakan  bahwa,  meskipun  mereka  telah  mendaftarkan  merek  dagang  dengan  nama “Traveloka”,  tetapi  mereka  tidak  dapat  melakukan  apa-apa.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  privasi  pemilik  domain-domain tersebut  dilindungi  serta  pihak  travleoka  tidak  mengenatahui  siapa  pelakunya  sebenarnya. 9 Berbeda  dengan  dua  kasus  diatas yang korban dan pelakunya merupakan WNI. Beberapa kasus ini melibatkan WNA baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Salah  satunya  ialah  kasus  sengketa  channel5.com.  kasus  ini  bermula  dari channel  5  broadcasting  Ltd yang  mengajukan complain kepada national arbitration forum mengenai pedaftaran nama domain channel5.com oleh respondent dalam hal ini PT. Pancawana Indonesia, melalui registrat IARegistry.com. 10
Tidak dapat dipungkiri bahwa aktifitas dalam dunai cyber mempunyai  spesifik  sendiri  yang tidak lagi patuh pada Batasan- batasan  territorial  dan  hukum  yang  berlaku  saat  ini  dianggap  masih  belum  memadai  terhadap  kasus-kasus cyber sekarang  ini. Hal tersebut terjadi karena filosofi awal lahirnya Undang-undang ITE yang hanya mengatur mengenai transaksi elektronik saja dan tidak  megatur  mengenai  kejahatan dalam dunia cyber. Sehingga Undang-undang ITE tidak dapat mengimbangi kejahatan- kejahatan cyber yang semakin meningkat. Munculnya segala perbuatan dalam dunia mayantara yang dapat merugikan orang lain, mendorong  untuk  dilakukannya  kriminalisasi  terhadap  perbuatan-perbuatan  tersebut.  Hukum  harus  selalu  berkembang  agar dapat  menjangkau  perkembangan-perkembangan  dalam  teknologi.  Akan  tetapi,  pada  kenyataannyamhukum  masih  jauh tertinggal dari perkembangan teknologi khususnya perbuatan-perbuatan yang terjadi dalam dunia mayantara. Sehingga, hukum masih belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dari kegiatan mayantara tersebut.
Dalam  perkembangan  hukum  positif  di  Indonesia  yang  berlaku  saat  ini,  tidak  ada  norma  yang  menagtur  secara  khusus mengenai  kejahatan-kejahatan  yang  berkaitan  dengan  nama  domain  khususnya cybersquatting. Bahkan,  Undang-Undang  ITE yang  merupakan lex  specialis juga  tidak  secara  khusus  mengatur  mengenai  kejahatan-kejahatan  yang  berkaitan  dengan  nama domain. Undang-Undang ITE hanya memberikan penjelasan mengenai pengertian, pendaftaran, dan pengelolaan nama domain. Undang-Undang  ITE  tidak  mengatur  secara  khusus  mengenai  kejahatan cybersquatting. Sehingga  jika  terdapat  kasus cybersquatting pihak  penuntut  umum  memasukkan  pasal-pasal  KUHP  dalam  dakwaannya,  dan  penyelesaian  seperti  itu  tidak berdasarkan  hukum lex  specialis yaitu  Undnag-Undang  ITE  dan  Undang-Undang  di  luar  KUHP  yang  sifatnya  lebih  khusus. Berdasarkan  hal  tersebut,  memunculkan  keterkaitan  untuk  mengkaji  dengan  dua  permasalahan.  Permasalahan  pertama bagaimana  regulasi  di  Indonesia  mengenai cybercrime .  Permasalahan  kedua  adalah  bagaimana  penerapan  regulasi  tersebut terhadap cyberxquatting .
3 Ibid . hlm.46
4 M Moore, “Cybersquatting: Prevention better than cure?” (2009) 17:2 International Journal of Law and Information Technology 220–231.
5 Tampubolon, supra note 2. Hlm.66 6 Ibid . 7 “Tentang Pandi”, online: <https://pandi.id/profil/tentang-pandi/>.
8 Tampubolon, supra note 2. Hlm.92 9 Yoga Tri Prityanto, “‘Kontroversi cybersquatting menyerang Indonesia dan Traveloka’”, (13 November 2003), online: <https://www.merdeka.com/teknologi/kontroversi-cybersquatting-menyerang-indonesia-dan- traveloka.html>.
10 Tampubolon, supra note 2. Hlm.99

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## II. TINJAUAN TEORITIS

## A. Konsep Cybercrime
Kejahatan  berbasis  teknologi  telematika  dalam  berbagai  sumber  sering  disebut  dengan  istilah:  penyalahgunaan  computer atau  kejahatan  computer,  kejahtaan  mayantara,  kejahtaan  internet,  tindak  pidana  teknologi  informatika  dan  berbaga  istila lainnya. 11 Menurut  Barda  Nawawi  Arief  sebagaimana  dikutip  oleh  Widodo,  pengertian omputer  Related  Crime sama  dengan cybercrime. 12 Cybercrime merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk  kejahatan  konvensional  yang  menggunakan atau  dengan bantuan peralatan komputer. 13 Draft Virginia Computers Crime Act menyatakan bahwa computer adalah “ an electronic, magnetic, optical, electrochemical, or other hight speed data processing device performing logical, arithmetic, or storage functions, and includes any data storage facility  or  communication  facility  directly  related  to  or  operating  in  conjunction  with  such  device,  but  such  term  doesn’t includean  authomated  typerwriter  or  type-setter,  a  portable  hand-held  calculator,  or  other  similar  device” . 14 Dalam  Virginia Computers Crime Act yang diterjemahkan oleh Widodo, komputer adalah peralatan elektronik, magnetik, optikal, elektrokimia, atau alat pengolah data berkecepatan tinggi yang dapat melakukan penalaran, atau fungsi penyimpanan, yang meliputi fasilitas penyimpanan  atau  fasilitas  komunikasi  yang  secara  langsung  berhubungan  dengan  pengoperasian  peralatan  secara  terpadu, tetapi istilah tersebut tidak meliputi mesin ketik atau mesin ketik elektronik, kalkulator jinjing, atau alat serupa lainnya. 15 Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengertian cybercrime adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan, dan semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara materiel maupun melawan hukum secara formil. 16 Dari pemaparan diatas mengenai konsep cybercrime ,  masih  belum  terjadi  kesepakatan  mengenai  definisi  dan  konsep  tentang cybercrime .  Hal  tersebut  senada  dengan yang diungkapkan oleh Agus Raharjo bahwa istilah cybercrime sampai saat ini belum terdapat satu kesatuan pendapat bahkan tidak  ada  pengakuan  internasional  mengenai  istilah  baku,  tetapi  ada  yang  menyamakan  istilah cybercrime dengan computer crime. 17

## B. Karakteristik dan jenis Cybercrime
Terdapat  dua  pendapat  mengenai  kejahatan  telematika  sebagai  kejahatan  yang  berteknologi  tinggi.  Pendapat  pertama menyatakan  bahwa  kejahatan  telematika  merupakan  kejahatan  jenis  baru  yang  berbeda  dengan  kejahatan  konvensional. Pendapat  yang  kedua  menyatakan  bahwa  kejahatan  telematika  sejatinya  kejahatan  konvensional  dengan  menggunakan teknologi  canggih  sebagai  sarananya  dan/atau  sasarannya. 18 Pendapat  pertama  lebih  mengedepankan  pada  perbedaan karakteristik  antara  kejahatan  konvensional  yang  berbasis  sistem  manual  dengan  kejahatan  modern  yang  berbasis computerized/electronic/  digitalized . 19 Pendapat  kedua,  tidak  mengabaikan  perbedaan-perbedaan  antara  sistem  manual  dan sistem elektronik yang mempengaruhi bentuk dan sifat kejahatan ekonomi yang berbasis teknologi, namun memandang bahwa perbedaan karakteristik kejahatan ekonomi berbasis teknologi tersebut hanya sebagai varian dari bentuk kejahatan konvensial, yakni:  pencurian,  penipuan,  penggelapan,  penyelundupan,  dan  berbagai  perbuatan  tidak  jujur  atau  curang  lainnya. 20 Namun demikian,  baik  pendapat  pertama  maupun  pendapat  kedua  mengakui  bahwa  secara  kriminologis  kejahatan  berbasis  teknologi telematika mengarah pada jenis white collar crime dan organized crime yang memerlukan upaya penanggulan secara serius. 21 The  International Handbook  on  Computer  crime mengklasifikasikan cybercrime kedalam  tiga  kategori.  Kategori  pertama, cybercrime adalah  kejahatan  ekonomi  yang  terkait  dengan  komputer,  meliputi  penipuan  dengan  manipulasi  komputer, pembajakan  perangkat  lunak  komputer,  spionase  komputer,  sabotase,  pencurian  jasa,  akses  tidak  sah  ke  dalam  sistem  atau jaringan  komputer,  komputer  sebagai  alat  untuk  menyerang  bisnis  tradisional.  Kategori  kedua,  adalah  pelanggaran  terhadap keleluasaan  pribadi,  yaitu  penggunaan  data  yang  tidak  benar,  pengumpulan  data  secara  tidak  sah,  penyalahgunaan  data, pelanggaran  rahasia  perusahaan.  Sedangkan,  kategori  ketiga,  misalnya  melakukan  penyerangan  terhadap  negara  dan kepentingan politk, dan penyerangan terhadap kebebasan pribadi orang per orang. 22
11 Al Wisnubroto, Strategi Penanggulangan kejahatan Telematika , 1st ed (Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, 2010). Hlm.1
12 Widodo, Sistem Pemidanaan dalam Cybercrime (alternatif ancaman pidana, kerja sosial dan pidana pengawasan bagi pelaku cybercrime) , 1st ed (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009). Hlm.23 13 supra note 1. Hlm.12 14 supra note 12. Hlm.25 15 Ibid . 16 Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara , 1st ed (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013). Hlm.7
17 Agus Raharjo, Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). Hlm.227 18 Wisnubroto, supra note 11. Hlm.6-7 19 Ibid . hlm.7 20 Ibid . 21 Ibid . 22 supra note 16. Hlm.167

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Berdasarkan  uraian  tentang  bentuk-bentuk cybercrime di  atas  dapat  disimpulkan  bahaw  sampai  saat  ini  para  ahli  hukum belum  menyepakati  tentang  bentuk-bentuk  dari cybercrime .  Tetapi  secara  umum  bentuk cybercrime dapat  dikategorikan menjadi dua, yaitu komputer sebagai alat melakukan kejahatan, dan sebagai sarana kejahatan. 23

## C. Konsep cybersqatting
Cybersquatting merupakan  salah  satu  kejahatan  dalam  dunia  siber (cybercrime) yang  berhubungan  dengan  nama  domain. Secara  sederhana,  nama  domain  dapat  dikatakan  seperti  nomor  telepon  dan  alamat  rumah  seseorang.  Pada  awalnya,  nama domain (domain  name) digunakan  hanya  untuk  mengidentifikasi  komputer.  Penggunaannya  kemudian  menjadi  lebih  intensif dan nama domain menjadi bagian dari identitas seseorang (seperti misalnya alamat email atau alamat situs web). 24 Penggunaan nama  domain  sejatinya  hanya  untuk  pemakain  internet.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang  dikemukan  oleh  Andrew  R.  Basile dalam jurnal Internasional. Beliau menyatakan bahwa: 25
The  internet  is  a  network  of  computers  interconnected  for  electronic  communication.  Every  computer connected to the internet is assigned a numeric address, which the other computers on the network use to route  messages  to  that  computer.  A  typical  numeric  internet  address  is  200.98.102.23.  these  addresses are difficult for humans to remeber, so the internet authorities also assign alphanumeric addresses, or domain  name.  Example  of  domain  name  include  “whitehouse.gov”  or  “microsoft.com”. (*Terjemahan Penulis:  Internet  adalah  jaringan  komputer  yang  saling  terhubung  untuk  komunikasi  elektronik.  Setiap komputer  yang  terhubung  ke  internet  diberi  alamat  numerik,  yang  digunakan  komputer  lain  untuk digunakan  dalam  rute  pesan  ke  komputer  tersebut.  Alamat  internet  numerik  yang  khas  adalah 200.98.102.23.  alamat  ini  sulit  bagi  manusia  untuk  mengingat,  jadi  pihak  berwenang  internet  juga menetapkan  alamat  alfanumerik,  atau  nama  domain.  Contoh  nama  domain  termasuk  "whitehouse.gov" atau "microsoft.com").
Black Law Dictinionary memberikan penjelasan mengenai cybersquatting , yaitu: 26
Cybersquatting:  the  act  of  reserving  a  domain  name  on  the  internet,  esp.  a  name  that  would  be  associated with a company’s trademark, and then seeking to profit by selling or licensing the name to the company that has  an  interest  in  being  identified  with  it.  The  practice  was  banned  by  federal  law  in  1999. (*Terjemahan penulis. Cybersquatting: tindakan memesan nama domain di internet, esp. nama yang akan dikaitkan dengan merek  dagang  perusahaan,  dan  kemudian  mencari  keuntungan  dengan  menjual  atau  memberi  lisensi  nama tersebut  kepada  perusahaan  yang  memiliki  kepentingan  untuk  diidentifikasi  dengannya.  Praktek  tersebut dilarang oleh undang-undang federal pada tahun 1999).
Jadi, cybersquatting pada  dasarnya  adalah  praktek-praktek  oleh  para  pihak-pihak  tertentu  untuk  mendahului mendaftarkan  suatu  nama  domain  tertentu  yang  terkait  dengan  perusahaan  lain  tertentu  dengan  tujuan  memperoleh keuntungan besar dengan cara menjual nama domain tersebut kepada perusahaan yang berhak memiliki nama domain tersebut. 27 Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan yang berkaitan dengan nama domain masih belum  di  atur  secara  jelas.  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  hanya  mengatur  mengenai penjelasan,  prosedur,  dan  pengelolaan  nama  domain.  Undang-undang  ITE  tidak  mengatur  mengenai  kejahatan  nama domain yang dalam hal ini cybersquatting .

## III. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normative,  artinya  permasalahan  yang  diangkat,  dibahas  dan  diuraikan  dalam penelitian  ini  difokuskan  dengan  menerapkan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif.  Tipe  penelitian  yuridis normative  dilakukan  dengan  mengkaji  berbagai  macam  aturan  hukum  yang  bersifat  formal  seperti  undang-undang,  literatur- literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubugngkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. 28 Pendekatan  yang  digunakan  ialah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Sumber  bahan  bukum  terdiri dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  terdiri  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1946 tentang  Peraturan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana;  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE.  Selain  itu  digunakan  juga beberapa ketentuan peraturan perundang-perundangan atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.
23 Ibid . hlm.172
24 Tampubolon, supra note 2. Hlm.7 25 Andrew R Basile Jr, “Risghts to Domain Names” (1996) Online Las SPAsLeg Guide Doing Bus Internet 227.
26 Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary (United States of Amerika: Thomson Reuters, 2014). Hlm.470
27 Tampubolon, supra note 2. Hlm.46-47 28 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013). Hlm.194

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  adalah  bahan-bahan  hukum  yang  erat  kaitannya  dengan  bahan  hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada.

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## A. Regulasi di Indonesia terhadap dunia Cyber
Jauh  sebelum  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  diundangkan,  di Indonesia untuk menjangkau cybercrime para penegak hukum menggunakan pasal-pasal KUHP dan peraturan-peraturan di luar KUHO  untuk  mengadili  pelaku cybercrime. Namun,  setela  Undang-Undang  ITE  diundangkan,  Indonesia  telah  mempunya undang-undnag khusus yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia maya (cybercrime), sehingga tidak lagi menggunakan  KUHP  untuk  mengadili  para  pelaku cubercrime. Ketentuan  dalam  KUHP  yang  digunakan  untuk  menangani cybercrime adalah  ketentuan  tentang  pemalsuan  (Pasal  263-276),  pencurian  (Pasal  362-367) 29 ,  penipuan  (Pasal378-395), perusakan barang (Pasal 407-412) dan peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP.
Setelah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Indonesia mengklasifikasikan cybercrime dalam beberapa kategori sebagai berikut: 30 1. Akses Tidak Sah (Illegal Access)
Perbuatan  yang  memenuhi  unsur  tindak  pidana  akses  secara  tidak  sah  terhadap  komputer  dan/atau  sistem  elektronik milik orang lain diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.
(2) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  komputer  dan/atau  sistem  elektronik dengan cara apa pun dengsn tujusn untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
(3) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  komputer  dan/atau  sistem  elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
2. Penyadapan atau Interepsi Tidah Sah (Intercepting) Tindak pidana intersepsi diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.
(2) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan  intersepsi  atau  transmisi  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  tidak  bersifat  publik  dari,  ke,  dan  di  dalam  suatu  komputer  dan/atau sistem  elektronik  tertentu  milik  orang  lain,  baik  yang  tidak  menyebabkan  perubahan  apa  pun  meupun  yang menyebabkan  adanya  perubahan,  penghilangan,  dan/atau  penghentian  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan  yang dilakukan  dalam  rangka  penegakan  hukum  atas  permintaan  kepolisian,  kejaksaan,  atau  institusi  lainnya  yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  intersepsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diatur  dengan  undang- undang.
Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor.5/PUU-VIII/2010 telah membatalkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-undang  Informasi  Transaksi  dan  Elektronik  yang  berisi  tata  cara  penyadapan  yang  hanya  diatur  oleh  Peraturan Pemerintah.  Karena  itu,  ketentuan  pasal  tersebut  tidak  berlaku.  Hal  ji  dapat  dipahami  karena  pembatasan  melalui penyadapan  harus  diatur  dengan  undang-undang  agar  terhindar  dari  penyalahgunaan  wewenang  yang  melanggar  HAM. Pengaturan  penyadapan  di  Indonesia  hanya  dapat  dilakukan  dengan  Undang-undang,  karena  menyangkut  pembatasan HAM yang mendasar, sebagaimana tersirat diatur Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. 31 3. Gangguan Terhadap Data Komputer (Data Interference)
Tindak pidana perubahan data dan gangguan terhadap data komputer diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:
(1) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  dengan  cara  apa  pun  mengubah,  menambah, mengurangi,  melakukan  transmisi,  merusak,  menghilangkan,  memindahkan,  menyembunyikan  suatu  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik prang lain yang tidak berhak.
(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.
29 supra note 1. Hlm.32
30 supra note 16. Hlm.107-113 31 Ibid . hlm.109

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## 4. Gangguan Terhadap Sistem Komputer (Sistem Interference)
Tindak  pidana  berupa  gangguan  sistem  diatur  dalam  Pasal  33  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik berikut.  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan  tindakan  apa  pun  yang  berakibat terganggnya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. 5. Penyalahgunaan Perangkat Lunak Komputer (Misuse Of Device)
Tindak  pidana  berupa  penyalahgunaan  perangkat  komputer  diatur  dalam  Pasal  34  Undang-undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik, yaitu:
(1) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memproduksi,  menjual,  mengadakan  untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
a. Perangkat  keras  atau  perangkat  lunak  komputer  yang  dirancang  atau  secara  khusus  dikembangkan  untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
(2) Tidakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.
6. Pemalsuan Melalui Komputer (Computer-Related Forgery)
Pemalsuan  melalui komputer diatur dala Pasal 35 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut, setiap orang dengan  sengaja dan tanpa hak atau  melawan hukum  melakukan  manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
7. Pornografi Melalui Komputer (Pornography)
Perbuatan pidana pornografi diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut.
(1) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang meiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Berdasarkan  uarian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  kriminalisasi  terhadap  tindak  pidana  pornografi  di  internet  bukan hanya terhadap pornografi anak tetapi juga pornografi dewasa. 32
8. Kejahatan “Tradisional” yang Menggunakan Komputer
Perbuatan pidana tradisonal juga diatur dalamPasal 27 ayat (2), (3), dan (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut.
(2) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
(3) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatam  pemghinaan  dan/atau pencemaran nama baik.
(4) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentrasmisikan  dan/atau  dokumen  elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
Selain  itu,  tindak  pidana  berupa  penyebaran  berita  bohong  melalui  internet  diatur  dalam  Pasal  28  Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut. 33
(1) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong    dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan  antar golongan (SARA).
Tindak  pidana  pengancaman  melalui  internet  kepada  seseorang  diatur  dalam  Pasal  29  Undang-undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  yaitu  setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mengirimkan  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menaku-nakuti yang ditujukan secara pribadi. 34

## B. Penerapan Regulasi Di Indonesia Terhadap Cybersquatting
Cybersquatting merupakan  bagian  dari  kejahatan cybercrime .  Kejahatan  ini  merupakan  kejahatan  yang  berkaitan  dengan nama  domain.  Seperti  yang  telah  penulis  paparkan  di  atas  bahwa cybersquatting merupakan  salah  satu  kejahatan  dalam cybercrime yang berhubungan dengan nama domain. Nama domain secara sederhana dapat dikatakan seperti nomor telepon dan alamat rumah seseorang. Pada awalnya, nama domain digunakan untuk mengidentifikasi komputer, yang penggunaannya lama- lama menjadi lebih intesif dan akhirnya nama domain menjadi bagian dari identitas seseorang (seperti alamat email atau alamat
32 Ibid . hlm.112 33 Ibid . hlm.113 34 Ibid .

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
situs  web). 35 Penggunaan  nama  domain  sejatinya  hanya  untuk  pemakaian  internet  sesuai  dengan  yang  dikemukakan  oleh Andrew R Basile dalam jurnal Internasional yang menyatakan: 36
The internet is a network of computers interconnected for electronic communication. Every computer connected to the internet  is  assigned  a  numeric  address,  which  the  other  computers  on  the  network  use  to  route  messages  to  that computer. A typical numeric internet address is 200.98.102.23. these addresses are difficult for humans to remeber, so the  internet  authorities  also  assign  alphanumeric  addresses,  or  domain  name.  Example  of  domain  name  include “whitehouse.gov” or “microsoft.com”. (*Terjemahan Penulis: Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung untuk  komunikasi  elektronik.  Setiap  komputer  yang  terhubung  ke  internet  diberi  alamat  numerik,  yang  digunakan komputer  lain  untuk  digunakan  dalam  rute  pesan  ke  komputer  tersebut.  Alamat  internet  numerik  yang  khas  adalah 200.98.102.23. alamat ini sulit bagi manusia untuk mengingat, jadi pihak berwenang internet juga menetapkan alamat alfanumerik, atau nama domain. Contoh nama domain termasuk "whitehouse.gov" atau "microsoft.com").
UU ITE sendiri memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan nama domain yang terdapat dalam Pasal 1  angka  20  yaitu  nama  domain  adalah  alamat internet penyelenggara  negara,  orang,  badan  usaha,  dan/atau  masyarakat,  yang dapat  digunakan  untuk  berkomunikasi  melalui  internet,  yang  berupa  kode  atau  susunan  karakter  yang  bersifat  unik  untuk menunjukkan  lokasi  tertentu  dalam internet .  Penggunaan  nama  domain  yang  begitu  pesat  telah  menyebabkan  nama  domain memiliki nilai bisnis yang sangat menggiurkan sehingga mulai disalahgunakan oleh beberapa orang salah satunya ialah praktik jual beli nama domain untuk mengambil keuntungan dari nama domain tersebut yang dikenal dengan kejahatan cybersquatting . International  Jurnal  of  Law  and  Infromation yang  berjudul “Cybersquatting:  Prevention  Better  Than  Cure?” menyatakan bahwa Of all of the cybercrimes, cybersquatting as a phenomenon, was the one that received the most attention as it rapidly increased as quickly as the commercialisation of the internet in the mid 1990’s, as many entrepreneurial types quickly realised the money to be made from forcing big brands into buying such coveted sites as wallstrees.com which was bought for $70 and sold for $1 million 37 (*Terjemahan Penulis. Dari semua cybercrimes , cybersquatting merupakan salah satu fenomena yang telah mendapat  banyak  perhatian  karena  peningkatannya  yang  sangat  cepat  seiring  perkembangan  internet  di  pertengahan  tahun 1990-an, karena banyak jenis kewiraswastaan dengan cepat menyadari bahwa uang itu harus dibuat dari memaksa besar merek membeli situs yang didambakan seperti wallstreet.com yang dibeli seharga $ 70 dan dijual seharga $ 1 juta). Organisasi kekayaan intelektual dunia (WPO), melaporkan bahwa kejahatan cybersquatting berkembang sangat pesat sejak  tahun  2006.  Metode  baru  telah  dikembangkan  untuk  mendapatkan  kendali  atas  alamat  domain  atau  nama  domain  yang berpotensi  memiliki  keuntungan.  Perbuatan  tersebut  telah  mengakibatkan  banyak  pemilik  merek  dagang  terhalangi  pada  saat mencoba untuk membawa produk mereka langsung ke konsumen melalui internet. Praktik cybersquatting sebenarnya berkaitan dengan  nama  domain,  merek  dagang,  dan  hak  kekayaan  intelektual.  Lembaga  yang  mengatur  mengenai  nama  domain  di Indonesia ialah PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia). PANDI sendiri dibentuk oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Desember 2006 yang tujuan utamanya adalah mengelola nama domain di Indonesia. Lahirnya lembaga-lembaga di atas  merupakan  akibat  dari  berkembangnya  kejahatan  mengenai  nama  domain  khususnya cybersquatting. Kasus-kasus cybersquatting sendiri telah banyak terjadi baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Beberapa kejahatan cybersquatting yang    terjadi  di  Indonesia  ialah  kasus  mustikaratu.com,  kasus  sengketa  chanel5.com,  dan  kasus  Traveloka  seperti  yang  telah penulis sebutkan di atas.
Kasus-kasus cybersquatting yang  terjadi  di  Indonesia  seperti  pada  kasus  mustikaratu.com  dan  kasus  traveloka seharusnya  dapat  diterapkan  Undang-Undang    tentang    Merek  dan  Undang-Undang  ITE.  Akan  tetapi,  jika  kasus  tersebut menggunakan Undang-Undang tentang Merek, dalam Undang-Undang tenta Merek tersebut tidak mencantumkan bahwa nama domain memiliki fungsi yang sama dengan merek. Kasus cybersquatting seharusnya dapat menggunakan Undang-Undang ITE, tetapi  dalam  Undang-Undang  ITE  juga  tidak  mengatur  secara  khusus  mengenai  kejahatan  nama  domain  khusus  nya cybersquatting . Akan tetapi pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE  masih  memungkinkan untuk di terapkan dalam  kejahatan cybersquatting ini. Apabila melihat kasus cybersquatting yang terjadi pada PT. Mustika Ratu, yang mengakibatkan konsumen tidak dapat masuk  ke  situs  PT.  Mustika  Ratu  tetapi  masuk  ke  website www.belia.com yang  memasarkan  produk  Sari  Ayu.  Perbuatan tersebut  dapat  diartikan  telah    mengubah  suatu  informasi  elektronik  dan  menyebabkan  suatu  sistem  elektronik  terganggu sehingga  sejatinya  dapat  diterapkan  Pasal  32  Ayat  (1)  Jo  Pasal  48  Ayat  (1)  Undang-Undang  ITE  dan  Pasal  33  Jo  Pasal  49 Undang-Undang  ITE.  Penerapan  Pasal  32  Ayat  (1)  Undang-Undang  ITE  pada  kasus  PT.  Mustika  Ratu  karena  pada  laman webesite PT. Mustika  Ratu telah diubah tampilannya dan produk  yang dipasarkan dalam website bukan lagi produk  dari PT. Mustika Ratu melainkan produk dari Sari Ayu. Sedangkan penerapan Pasal 33 Undang-Undang ITE pada kasus ini dikarenakan para  konsumen  tidak  dapat  masuk  ke website PT.  Mustika  Ratu  tetapi  di  arahkan  pada website www.belia.com yang memasarkan produk-produk dari PT. Martina Berto.  Akan tetapi, penerapan pasal-pasal diatas kurang efektif menjerat pelaku kejahatan cybersquatting mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dan  membuat  pelaku  memiliki  peluang  untuk  lolos  dari pasal tersebut.
35 Tampubolon, supra note 2. 36 Basile Jr, supra note 25.
37 Moore, “Cybersquatting”, supra note 4.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Berbeda dari kasus yang menimpa PT. Mustika Ratu, kasus traveloka.com diarahkan pada website porno yang bernama krucil2.  Seseorang  telah  membeli  beberapa  nama  domain  yang  berhubungan  dengan  traveloka  kemudian  menghubungkannya ke dalam situs porno yang bernama krucil2. Perbuatan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaku telah membuat dapat diaksesnya informasi  elektronik  yang  memiliki  muatan  kesusilaan  dan  dapat  diterapkan  Pasal  27  Ayat  (1)  Jo  Pasal  45  Ayat  (1)  Undang- Undang ITE.
Pasal-pasal  di  atas,  baik  pasal  yang  dapat  di  terapkan  pada  kasus  PT.  Musti  Ratu  maupun  pada  kasus  traveloka.com jika  dikaitkan  dengan  pengertian  kejahatan cybersquatting sudah  pasti  pasal-pasal  tersebut  tidak  kuat  untuk  diterapkan  pada kasus cybersquatting ,  sehingga  akan  menyebabkan  pelaku  kejahatan cybersquatting tidak  dapat  diminta  pertanggungjawaban secara pidana. Sehingga sistem pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang ITE tidak dapat diterapkan. Apabila sistem pertanggungjawaban  pidana  dalam  Undang-Undang  ITE  dipaksakan  terhadap  kejahatan cybersquatting ,  maka  perbuatan tersebut telah bertentangan dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas.
Asas  legalitas  sendiri  dalam  hukum  Indonesia  terdapat  pada  Pasal  1  Ayat  (1)    KUHP  yang  menyatakan  bahwa  tiada suatu  perbuatan  dapat  dipidana,  kecuali  berdasarkan  kekuatan  ketentuan  perundang-undangan  pidana  yang  telah  ada sebelumnya.  Artinya,  suatu  perbuatan  tidak  dapat  dikualifikasikan  dalam  perbuatan  pidana  apabila  perbuatan  tersebut  tidak dilarang menurut undang-undang pidana.
Tuntutan  pidana  hanya  ditujukan  terhadap  perbuatan  yang  telah  dikualifikasikan  sebagai  perbuatan  pidana.  Tapi sebaliknya,  tuntutan  pidana  tidak  dapat  ditujukan  terhadap  perbuatan  yang  belum  atau  tidak  dilarang  dalam  hukum  pidana meskipun  perbuatan  tersebut  dikategorikan  dalam  perbuatan  jahat  dan  telah  menibulkan  kerugian  besar  bagi  korban  atas perbuatan  jahatnya  tersebut  hanya  karena  belum  atau  tidak  diatur  dalam  undang-undang  pidana. 38 Jadi,  terhadap  kasus cybersquatting apabila pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE dipaksakan terhadap kasus ini, maka sejatinya hal tersebut telah melanggar  asas  legalitas  karena cybersquatting sendiri  masih  belum  diatur  secara  khusus  dalam  Undang-Undang  ITE. Meskipun terdapat beberapa pasal yang masih  dapat diterapkan tetapi pasal tersebut tidak cukup kuat untuk membawa pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.
Bedasarkan  pemaparan  di  atas  dapat  digaris  bawahi  bahwa  regulasi  mengenai cyber di  Indonesia  masih  belum menjangkau  kejahatan Cybersquatting .  Pelaku  kejahatan cybersquatting masih  belum  dapat  diminakan  pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU ITE. Pelaku kejahatan cybersquatting sangat  mungkin  untuk dimintakan pertanggungjawaban seacara pidana,  mengingat  kejahatan  tersebut  dapat  menyebabkan  kerugian  secara  materiil.  Undang-Undang  ITE  yang  ada  saat  ini kenyataannya  masih  belum  dapat  mewujudkan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  kejahatan cybersquatting .  Hal tersebut terjadi karena kejahatan cybersquatting masih belum diatur secara dalam hukum positif Indonesia.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  yang  diperoleh  dari  penulisan  artikel  ini  adalah  bahwasanya  regulasi  mengenai  pengaturan  cyber  di  Indonesia selain  diatur  dalam  KUHP  juga  diatur  dalam  Undang-  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  bahwa  regulasi mengenai  cyber    di  Indonesia  masih  belum  menjangkau  kejahatan  Cybersquatting.  Pelaku  kejahatan  cybersquatting  sangat mungkin  untuk  dimintakan  pertanggungjawaban  seacara  pidana,  mengingat  kejahatan  tersebut  dapat  menyebabkan  kerugian secara  materiil.  Undang-Undang  ITE  yang  ada  saat  ini  kenyataannya  masih  belum  dapat  mewujudkan  pertanggungjawaban pidana  terhadap  pelaku  kejahatan  cybersquatting.  Hal  tersebut  terjadi  karena  kejahatan cybersquatting masih  belum  diatur secara  dalam  hukum  positif  Indonesia..  Saran  penulis  adalah,  pemerintah  perlu  membuat  regulasi  mengenai  kejahatan cybersquatting agar kejahatan ini tidak terjadi lagi.
38 Deni Setyo Bagus Yuherawan, Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana (sejarah asas legalitas dan gagasan pembaharuan filosofis hukum pidana) , 1st ed (Malang: Setara Press, 2014). Hlm.3

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## VI. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Garner, Bryan A, 2014, Black’s Law Dictionary (United States of Amerika: Thomson Reuters).
Marzuki, Peter Mahmud, 2013, Penelitian Hukum ,Jakarta: Prenadamedia Group.
Raharjo, Agus, 2002, Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002..
Tampubolon, Sabartua, 2003, Aspek Hukum Nama Domain di Internet , Jakarta: PT. Tatanusa.
Widodo, 2013, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara , 1st ed, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
———, 2013, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus , 1st ed ,Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
———, 2009, Sistem Pemidanaan dalam Cybercrime (alternatif ancaman pidana, kerja sosial dan pidana pengawasan bagi pelaku cybercrime) , 1st ed Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
Wisnubroto, Al,2010, Strategi Penanggulangan kejahatan Telematika , 1st ed ,Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta.
Yuherawan, Deni Setyo Bagus, 2014, Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana (sejarah asas legalitas dan gagasan pembaharuan filosofis hukum pidana) , 1st ed Malang: Setara Press.

## B. Jurnal dan Internet
Basile Jr, Andrew R, “Risghts to Domain Names” (1996) Online Las SPAsLeg Guide Doing Bus Internet 227.
Moore, M, “Cybersquatting: Prevention better than cure?” (2009) 17:2 International Journal of Law and Information Technology 220–231.
Prityanto, Yoga Tri, “‘Kontroversi cybersquatting menyerang Indonesia dan Traveloka’”, (13 November 2003), online:
<https://www.merdeka.com/teknologi/kontroversi-cybersquatting-menyerang-indonesia-dan- traveloka.html>.
“Tentang Pandi”, online: <https://pandi.id/profil/tentang-pandi/>.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik