AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 257-270 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Perbandingan Regulasi Bank Digital di Indonesia dan Singapura

## PERBANDINGAN REGULASI BANK DIGITAL DI INDONESIA DAN SINGAPURA
1 Michele Febriyanti, 2 Imam Haryanto
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Correspondent email : imam.haryanto@upnvj.ac.id
| Article History :
| Submission | Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: : : :
23  Agustus  2023
4  November 2023
10  November  2023 28  November  2023

## Abstract
In  digital  banking,  customers  who  are  served  digitally  can  be  done  starting  from  the business connection between the bank and the customer starting from opening an account, executing account transactions, to closing a deposit account which is carried out through the use of Information Technology.  This of course makes it easier for customers because these activities can be done anywhere. Behind the convenience obtained from using digital banking  services,  there  are  also  risks  involved.  Thus,  the  need  for  legal  protection  for customers  who  use  digital  banks  is  necessary  to  protect  consumers  from  customers  in banking  services,  because  the  law  integrates  and  serves  society.  However,  unfortunately the regulations regarding Digital Banks in Indonesia have not yet stood alone and are still being reviewed by the OJK. Therefore, so that the special regulations for digital banks in Indonesia  can  be  of  good  use  and  not  harm  any  party,  references  are  needed  from  other countries  that  have  issued  legal  regulations  regarding  digital  banking  to  see  the  legal regulations  for  digital  banks  that  have  been  previously  implemented  in  that  country  so that they can become a reference for the process of making special regulations regarding banking  in  Indonesia.  One  country  that  has  implemented  special  regulations  regarding digital  banking  is  Singapore.  Based  on  these  problems,  in  this  journal  the  author  will discuss  the  General  and  Systematic  Overview  of  Legal  Protection  for  Digital  Bank Customers in Indonesia and the Comparison of Digital Bank Regulations in Indonesia and Digital Banks in Singapore for Customers .
Keywords: Digital; Bank; Regulation; Comparation; Customer.

## Michele Febriyanti; Imam Haryanto.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 257-270 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Perbandingan Regulasi Bank Digital di Indonesia dan Singapura

## A. PENDAHULUAN
Adanya  perkembangan  kebutuhan  dalam  masyarakat  seiring  dengan berjalannya  waktu  ini,  teknologi  informasi  saat  ini  dan  di  masa  mendatang mempunyai  peran  terpenting.  Tidak  sekadar  di  negara  maju,  namun  di  negara berkembang  pun  juga  di  berbagai  negara  semakin  menggalakkan  perkembangan teknologi informasi. Jadi teknologi informasi memegang dan dapat menempati posisi penting  dalam  kemajuan  bangsa  untuk  menambah  wawasan  anak  bangsa.  Melalui realitas  virtual  yang  tercipta  dari  pemanfaatan  internet  itu,  memanjakan  pengguna dalam  menjelajahi  dunia cyberspace dengan  menembus  batas  geografi,  birokrasi, hirarki, ras, politik, batas agama, batas budaya, batas kedaulatan negara, dan lainnya. Di  internet,  manusia  dapat  melaksanakan  bermacam  hal  layaknya  di  dunia  nyata. Maka pada segala perubahan atau perkembangan ini dapat berdampak positif maupun negatif . 1
Bank  adalah  salah  satu  inovasi  menciptakan  produk  dan  jasa  dalam  bidang keuangan.  Dalam  hal  ini  saat  menjalani  tugasnya  perlu  berdasarkan  peraturan  yang ada  sesuai  dari  jenis  bank  yang  dimiliki  sebagaimana  yang  terdapat  pada  Undang- Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  perbankan  sebagaimana  sudah  diubah  dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pada zaman yang sudah maju ini, sebagian  bank saat  ini  menawarkan  layanan  bank  digital  yang  tersedia  untuk  setiap  pelanggan. Internet  melalui  jaringan  nirkabel  ini  mengubah  cara  setiap  pelanggan  melakukan perbankan,  memungkinkan  mereka  untuk  memeriksa  saldo  dan  melakukan pembayaran tanpa harus pergi ke bank atau ATM. Layanan bank digital memberikan kemudahan  bagi  penggunanya  Transaksi  dimanapun  mereka  berada  untuk menghemat  waktu  pengguna.  Layanan  yang  diberikan  kepada  nasabah  bank  digital adalah  transaksi  invoice,  informasi  rekening,  transfer  antar  bank  maupun  antar rekening, update informasi suku bunga, pengelolaan perubahan kode PIN (PIN), kartu ATM (Sebagian bank digital saja yang menyediakan ini),  kredit online, dan deposit.
Dalam  perbankan  digital,  nasabah  yang  dilayani  secara  digital  bisa  dilakukan mulai dari terhubungnya usaha antara bank dan nasabah yang diawali dari membuka rekening,  eksekusi  transaksi  rekening,  sampai  menutup  rekening  simpanan  yang dilaksanakan  melalui  pemanfaatan  Teknologi  Informasi.  Sesuai  dalam  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  12/POJK.03/2018  tentang  Penyelenggaraan  Layanan Perbankan  Digital  Oleh  Bank  Umum,  ditetapkan  beberapa  peraturan  yang  berkaitan
1 Abdul Wahid and Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) (Bandung: Refika Aditama, 2005).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 257-270 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Perbandingan Regulasi Bank Digital di Indonesia dan Singapura
dengan pelayanan perbankan digital, sehingga Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  tidak  mengatur  hal  itu. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  12/POJK.03/2018  tersusun  dan  terinci  atas  X Bab dan 29 Pasal, mempunyai gambaran umum  yang diterangkan dalam Penjelasan Umum, berupa peranan Teknologi Informasi yang dijadikan aspek terpenting di9lihat dari  bertambah  tingginya  perangkat  gawai  ( mobile  device )  yang  digunakan  serta komputer  menjadi  media  dalam  transaksi  uang.  Hal  itu  didukung  pula  dari peningkatan  jaringan  internet  yang  digunakan  di  Indonesia  disertai  dari  semakin luasnya infrastruktur jaringan internet yang dibangun.
Salah  satu  prasyarat  untuk  menyediakan  jasa  keuangan  dari  Bank  yaitu penggunaan Teknologi Informasi. Meningkatnya Teknologi Informasi yang digunakan untuk  meningkatkan  pelayanan  terhadap  nasabah  secara  personal  menuntun  Bank kepada  era  perbankan  digital  yang  menjadi  era  baru.  Di  era  perbankan  digital, nasabah yang dilayani secara personal bisa dilakukan mulai dari terhubungnya usaha antara  Bank  dan  nasabah  hingga  berakhir.  Proses  membuka  rekening  simpanan, eksekusi  transaksi  keuangan,  sampai  menutup rekening  simpanan  bisa  dilaksanakan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi . 2
Dibalik kemudahan yang didapat dari penggunaan layanan bank digital ini ada juga resiko yang didapat di dalamnya. Sehingga, perlunya perlindungan hukum untuk nasabah yang menggunakan bank digital diperlukan untuk melindungi konsumen dari nasabah  dalam  layanan  perbankan,  karena  hukum  mengintegrasikan  dan  melayani masyarakat. Namun, sayangnya peraturan mengenai Bank Digital saat ini di Indonesia belum berdiri sendri dan  masih ditijau  oleh OJK.  Oleh sebab itu, agar  aturan khusus bank  digital  di  Indonesia  dapat  bermafaat  dengan  baik  dan  tidak  merugikan  pihak manapun, diperlukan acuan dari negara lain  yang sudah menerbitkan aturan hukum mengenai  perbankan  digital  untuk  melihat  aturan  hukum  bank  digital  yang  telah diterapkan terlebih dahulu di negara tersebut agar dapat menjadi acuan untuk proses pembuatan aturan khusus mengenai perbankan di Indonesia. Salah satu negara yang sudah  menerapkan  aturan  khusus  mengenai  perbankan  digital  adalah  negara Singapura.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  dalam  jurnal  ini  penulis  akan membahas  tentang  Tinjauan  Umum  dan  Sistematika  Perlindungan  Hukum  Bagi Nasabah  Bank  Digital  di  Indonesia  dan  Perbandingan  Regulasi  Bank  Digital  di Indonesia dengan Bank Digital di Singapura .
2 Djuwita N Gaib, “Dinamika Hukum Perbankan Digital Di Indonesia,” Lex Et Societatis 7, no. 11 (2019).

## Michele Febriyanti; Imam Haryanto.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 257-270 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Perbandingan Regulasi Bank Digital di Indonesia dan Singapura

## B. METODE PENELITIAN
Penggunaan  Yudis  Normatif  oleh  peneliti  sebagai  jenis  penelitian  ini  yang mana  mengonsep  hukum  menjadi  apa  yang  terdapat  pada  peraturan  perundang- undangan  ( law  in  books )  ataupun  mengonsep  hukum  menjadi  norma  dan  kaidah sebagai  acuan  berperilaku  manusia  yang  dipandang  tepat.  Pendekatan  masalah  yang dipakai pada penelitian ini yakni pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ) yaitu pendekatan melalui regulasi yang berhubungan pada tema penelitian serta  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  yakni  pendekatan  melalui  sudut pandang  analisa  permasalahan.  Dalam  hal  mengumpulkan  data  penelitian,  secara umum disebut setidaknya tiga jenis dalam mengumpulkan data, yakni observasi atau pengamatan,  dan  bahan  pustaka  ataupun  studi  dokumen.  Data  yang  dikumpulkan peneliti  pada  penelitian  ini  melalui  pendekatan  undang-undang,  dan  studi kepustakaan  ( library  research ).  Penulis  memakai  teknik  analisis  deskriptif  pada penelitian  ini,  secara  umum  teknik  ini  tujuannya  agar  dideskripsikan  secara  akurat, faktual, dan sistematis. Maka dari itu Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai Perbandingan Regulasi Bank Digital Indonesia dengan Bank Digital Singapura

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tinjauan  Umum  dan  Sistematika  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Bank Digital di Indonesia
Seiring  berkembangnya  zaman,  maka  teknologi  yang  ada  ikut  berkembang semakin  maju.  Dunia  perbankan  pun  ikut  maju  dalam  pesatnya  perkembangan zaman.  Sebelumnya  yang  kita  tahu  metode  menyimpan  uang  dalam  perbankan adalah uang disetor ke bank, saldo di update ke dalam buku rekening dan jika ingin mengambil  uang  kita  harus  menggesek  kartu  tabungan  kita.  Namun,  saat  ini  hadir sebuah  inovasi  dalam  dunia  perbankan  yang  baru  dan  memudahkan  nasabah  yaitu bank digital. Layanan dan produk perbankan tradisional dan baru perlu bisa dikirim langsung  oleh  bank  digital  kepada  pelanggan  dengan  memakai  saluran  komunikasi elektronik yang interaktif. Dengan menggunakan bank digital, kita dapat mengakses berbagai  fitur  layanan  bank  secara  online  (tidak  perlu  ke  bank  langsung).  Tidak hanya  dapat  digunakan  untuk  menabung  saja,  saat  ini  bank  digital  juga  dapat digunakan  untuk  deposit  bahkan  kredit.  Hal  ini  membuat  bank  digital  saat  ini banyak  digunakan  oleh  masyarakat  Indonesia  karena  fitur  nya  yang  lengkap  dan
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 257-270 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Perbandingan Regulasi Bank Digital di Indonesia dan Singapura
sistemnya  perbankannya  yang  praktis.  Di  Indonesia  terdapat  sejumlah  bank  digital yang sedang berkembang pesat seperti Line Bank, Blu dan Allo Bank. Bank digital ini mengalami perkembangan yang cukup pesat karena fitur layanan perbankannya yan menari,  serta  banyak  promo-promo  menarik  jika  memakai  pelayanan  yang  bank digital ini sediakan. Contohnya seperti: Line Bank yang menawarkan tambahan saldo hingga Rp 300.000 di awal pembukaan rekening, ditambah adanya fitur-fitur seperti deposito  dan  kredit,  Allo  Bank  yang  menawarkan  promo-promo  menarik  seperti diskon  saat  belanja  dengan  pembayaran  melalui  Allo  Bank,  dan  Sea  Bank  yang menawarkan  bunga  hingga  6%  yang  dijanjikan  cair  setiap  hari  bagi  nasabah  yang menabung  di  Sea  Bank.  Hal  ini  merupakan  beberapa  contoh  yang  membuat  Bank Digital  saat  ini  banyak  digemari  dan  dipakai  oleh  masyarakat  Indonesia.  Selain layanan  perbankan  yang  mudah,  dan  praktis,  serta  banyak  promo-promo  menarik dari Bank Digital, keunggulan Bank Digital lainnya antara lain: 3
1. Struktur organisasi bank digital lebih ramping dan mudah dikontrol.
2. Bank digital tidak memerlukan mesin ATM yang banyak dikarenakan seluruh transaksinya  dilaksanakan  dengan  online  serta  biaya overhead pada  sistem bisa ditekan
3. Bank digital tidak membutuhkan kantor cabang untuk mengoperasikan bisnis yang dimiliki sebab semua hal dikerjakan dari aplikasi, jadi operasional bisnis bisa efisien dan keuntungan yang eksponensial tercipta.
4. Bank  digital  bisa  lebih  banyak  mencapai  pelanggan  melalui  kolaborasi bersama  pinjaman digital  peer-to-peer (P2P)  serta e-commerce agar  tercipta ekosistem keuangan digital.
5. Bank  digital  bisa  memberi  penawaran  bermacam  produk  sebagai  fitur  bagi nasabah  agar  mudah  melakukan  akses  pada  tabungan,  pengajuan  pinjaman, serta investasi masa depan dengan sekadar memakai smarthphone .
Namun,  dibalik  banyak  keuntungan  dan  promo-promo  yang  cukup  menarik minat  masyarakat  Indonesia  terhadap  bank  digital,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa bank  digital  juga  memiliki  beberapa  kelemahan.  Bank  digital  merupakan  bank berbasis  online,  oleh  sebab  itu  bank  digital  rentan  terhadap  kejahatan  cyber, sehingga  bank  digital  rentan  diserang  oleh  hacker.  Menurut  OJK  ada  tiga permasalahan  yang  rentan  dari  adanya  bank  digital,  yaitu  manajemen  risiko, keamanan  data  nasabah  dan cyber. Namun,  untuk  mengantisipasi  hal  tersebut  OJK
3 Muhammad Akbar Suharbi and Hendro Margono, “Kebutuhan Transformasi Bank Digital Indonesia Di Era Revolusi 4.0,” Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan 4, no. 10 (2022): 4751.

## Michele Febriyanti; Imam Haryanto.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 257-270 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Perbandingan Regulasi Bank Digital di Indonesia dan Singapura
akan  memberikan  peraturan  khusus  mengenai  bank  digital  guna  melindungi nasabah  bank  digital.  OJK  juga  nantinya  diatur  tentang cyber  protection ataupun cyber  security yang  tertuang  pada  Peraturan OJK. Namun,  sayangnya  tidak  dalam melindungi data pribadi karena UU perlindungan data pribadi belum diundangkan , 4 hal itu perlu pemerintah perhatikan agar segera mengundangkannya dan pihak bank untuk  memperkuat  sistem  keamanan  pada  layanan  bank  digital  yang  ada,  serta untuk  nasabah  bank  digital,  jika  layanan  bank  digital  meminta  untuk memperbaharui  data  pribadi,  hal  itu  harus  dilaksanakan  agar  bisa  diantisipasi sesuatu yang tidak diharapkan terjadi.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi nasabah dalam menyelenggarakan pelayanan perbankan online dapat dilihat dalam  Pasal  29  (4)  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  yang  menyebutkan  bahwa bank  diwajibkan  memberikan  informasi  tentang  potensi  kerugian  risikonya. Berkaitan pada transaksi nasabah yang bank lakukan atas nama nasabah. Hal ini ada mengingat uang nasabah dipegang oleh bank yang dititipkan kepada bank tersebut. Terkait perlindungan hukum atas data pribadi nasabah, penting juga bagi penyedia layanan perbankan online untuk menerapkan peraturan ini. Selain menerapkan rule on  demand ,  bank  juga  harus  proaktif  dalam  menginformasikan  risiko  kerugian kepada nasabahnya melalui penggunaan layanan online banking . 5
Penerapan  sanksi  berupa  perlindungan  hukum  represif  dibutuhkan  pula dalam  mencegah  terjadinya  pelanggaran  aturan.  Bentuk  perlindungan  hukum tersebut  berasal  dari  ketentuan  60-63  undang-undang  ini,  menyebut  sanksi diberikan  bagi  yang  melanggar  berbagai  pasal  dari  undang-undang  ini.  Sanksi  itu meliputi  sanksi  pidana  dan  sanksi  administrasi.  Sejatinya,  sanksi  perdata  yaitu kompensasi  bagi  nasabah  yang  mengalami  kerugian.  Menurut  undang-undang  ini, sekadar  pasal  tertentu  yang  bisa  menjatuhkan  sanksi  pidana  ataupun  administrasi. Paling  tidak  masih  bisa  disebut  sanksi  hukum  yang  bisa  dijatuhkan,  berupa memperingati  untuk  menjatuhkan  denda  ataupun  nama  baiknya  menjadi  sanksi ringan yang bisa mencegah operator merugikan konsumennya.
Kriminalisasi cyber  crime pada peraturan  perundang-undangan di Indonesia memberikan  dampak  dalam  upaya  pemberantasan cyber  crime ,  khususnya  di
4 Monica  Wareza,  “Awas!  3  Masalah  Ini  Rentan  Hantui  Bank-Bank  Digital  RI,”  October  26,  2021, https://www.cnbcindonesia.com/market/20211026145711-17-286662/awas-3-masalah-ini-rentan-hantui- bank-bank-digital-ri.
5 Dwi Ayu Astrini, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime,” Lex Privatum 3, no. 1 (2015).
Perbandingan Regulasi Bank Digital di Indonesia dan Singapura
Indonesia  dan  belahan  dunia  lainnya.  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang ITE Nomor 21/4/2008 diyakini cukup bisa mengatur masalah hukum terkait sistem internet banking yang menjadi salah satu pelayanan perbankan sebagai bentuk dari teknologi informasi yang berkembang. Keterbatasan berupa aspek teknis serta legal tidak lagi jadi faktor yang menghambat internet banking berkembang di Indonesia, walaupun  tidak  ada  pasal  khusus  dalam  undang-undang  ITE  yang  mempunyai aturan  mengenai  internet  banking  itu  sendiri,  terdapat  pasal  yang  mengaturnya transaksi  yang  melibatkan  media  online.  UU  ITE  juga  mengatur  bahwa,  kecuali undang-undang  itu  sendiri  menentukan  lain,  tiap  pemilik  sistem  elektronik  wajib menggunakan sistem elektronik yang memenuhinya syarat minimal berikut ini:
1. Dapat  melihat  data  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  secara  lengkap sesuai  dengan  masa  retensi  yang  dipersyaratkan  peraturan  perundang- undangan.
2. Dapat  menjamin  ketersediaan,  keutuhan,  keaslian,  kerahasiaan  dan keterjangkauan  informasi  elektronik  dalam  penyelenggaraan  sistem elektronik.
3. Dapat  mengoperasikan  sistem  elektronik  sesuai  dengan  prosedur  atau instruksi yang diberikan.
4. Diberikan prosedur atau petunjuk dalam bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang mengoperasikan sistem elektronik.
5. Menjadi  mekanisme  yang  berkelanjutan  untuk  menjaga  kebaruan,  kejelasan dan akuntabilitas proses atau produk.
Menjaga rahasia bank secara tidak langsung berarti menjaga pula keamanan finansial  nasabah,  dikarenakan  rahasia  bank  menyangkut  menjaga  nasabah  serta simpanan yang dimiliki. Berdasarkan pada ketetapan  pasal 40 (1)  UU No.  10 tahun 1998  tentang  Perbankan  “bank  wajib  merahasiakan  keterangan  mengenai  nasabah penyimpan  dan  simpanannya”.  Dalam  pasal  itu  menegaskan  tentang  aturan bahwasanya  bank  diwajibkan  menjaga  rahasia  data  nasabah  pada  kedudukan  yang dimiliki menjadi nasabah penyimpan. Keamanan rahasia bank yang dijaga oleh bank yakni  dengan  hukum  kerahasiaan,  pencatatan  dalam  bank,  dan  kelaziman operasional.  Bila  bank  memberi  informasi  yang  memberikan  kerugian  kepada pelanggan mengenai pelanggarannya, pelanggan bisa melakukan tuntutan terhadap bank  atas  perbuatan  yang  ilegal.  Karena  itu  nasabah  perlu  bisa  memberikan  bukti

## Michele Febriyanti; Imam Haryanto.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 257-270 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Perbandingan Regulasi Bank Digital di Indonesia dan Singapura
bahwa  kerugiannya  yang  ditimbulkan  adalah  karena  pengungkapan  rahasia perbankan . 6
Surat  Edaran  No.  14/SEOJK.07/2014  tentang  Kerahasiaan  dan  Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK).  Pengeluaran  surat  edaran  itu  berhubungan  pada  pemberlakuan  Peraturan Ototritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.  Para Pelaku usaha Jasa keuangan  (PUJK), meliputi bank diwajibkan menjaga informasi dan/atau data pribadi konsumen serta dilarang melalui cara apa saja memberi informasi dan/atau data pribadi konsumen terhadap pihak ketiga, hal itu  diatur  pada  surat  edaran  OJK  tersebut.  Jika  terdapat  pelanggaran  terhadap rahasia  bank  dari  pihak  bank  maka  bisa  diberikan  tiga  sanksi  yakni,  sanksi  pidana meliputi  terancam  didenda  dan  dipidana  dengan  kumulatif  berdasarkan  Pasal  47 ayat (1) dan (2), sementara sanksi administrasi meliputi pencabutan izin usaha bank yang berkaitan sesuai pada pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan untuk sanksi perdata meliputi  ganti  rugi  berdasarkan  pada  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata. Untuk aturan khusus tentang bank digital di Indonesia sendiri belum diatur secara khusus. OJK masih saat ini masih mengkaji peraturan khusus mengenai bank digital  di  Indonesia  karena  OJK  masih  mempertimbangkan  beberapa  factor  penting sebelum  mengeluarkan  peraturan  khusus  mengenai  bank  digital  di  Indonesia, sehingga  di  Indonesia  bank  digital  untuk  saat  ini  masih  belum  beroperasi  secara penuh di Indonesia.

## 2. Tinjauan Regulasi Bank Digital di Indonesia dan Singapura
Singapura  merupakan  rumah  bagi  salah  satu  industri  jasa  keuangan  paling maju  di  dunia,  dan  survei  yang  dilakukan  oleh  Otoritas  Moneter  Singapura  (MAS) pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa lebih dari 98 persen penduduk dewasa di negara kota tersebut memiliki rekening bank. Dan dengan empat pemohon pertama menerima  izin  perbankan  digital  dari  regulator  pada  tahun  yang  sama,  Singapura memicu  evolusi  besar  dalam  sektor  perbankannya  dengan  secara  resmi  membuka layanan  keuangan  digital  saja.  Sejak  saat  itu,  persaingan  untuk  mendapatkan supremasi  perbankan  digital  di  negara  kota  makmur  ini  semakin  meningkat. Berbeda  dengan  raksasa  perbankan  tradisional,  seperti  OCBC  ( Oversea-Chinese Banking  Corporation ),  UOB  ( United  Overseas  Bank ),  dan  DBS  Bank  yang  memiliki
6 Yunus Husein, Rahasia Bank Dan Penegakan Hukum (Pustaka Juanda Tigalima, 2010).
Perbandingan Regulasi Bank Digital di Indonesia dan Singapura
kehadiran  perbankan  fisik  yang  cukup  besar  di  seluruh  Singapura  dalam  bentuk cabang  dan  mesin  anjungan  tunai  mandiri  (ATM),  jejak  bank  digital  baru  ini sepenuhnya  terbatas  pada  dunia  online.  Pada  bulan  Desember  2020,  MAS mengumumkan seleksi dari empat pemohon yang berhasil mendapatkan izin untuk mengoperasikan bank secara digital, yang dibagi menjadi dua kategori: 7
1. Digital full bank (DFB), yang menyediakan layanan keuangan kepada banyak nasabah perbankan Singapura, termasuk nasabah ritel. Lisensi DFB diberikan kepada  GXS  Bank  (sebuah  konsorsium  yang  didukung  oleh  aplikasi  super Grab  di  Asia  Tenggara,  yang  memegang  60  persen  kepemilikan,  dan Singapore  Telecommunications  [Singtel],  dengan  kepemilikan  40  persen); dan  MariBank  (dimiliki  sepenuhnya  oleh  raksasa  teknologi  Singapura  Sea Group).
2. Bank grosir digital (DWB) , yang memusatkan penawaran keuangannya untuk melayani  komunitas  UKM  (usaha  kecil  dan  menengah)  Singapura.  MAS memberikan  lisensi  DWB  kepada  Green  Link  Digital  Bank  (GLDB)  (sebuah konsorsium  yang  terdiri  dari  perusahaan  real  estat  Greenland  Financial Holdings  yang  berbasis  di  Shanghai,  perusahaan  pembiayaan  perdagangan blockchain Linklogis Hong Kong dan  Beijing Co-operative Equity Investment Fund Management) dan ANEXT Bank (seluruhnya dimiliki oleh Grup Semut).
Di  negara  Singapura,  lisensi  bank  digital  dapat  diajukan  oleh  perusahaan selain Bank. Lisensi ini dibagi jadi dua kategori oleh MAS yaitu digital wholesale bank (DWB) atau grosir digital dan digital full bank (DFB) atau penuh. MAS adalah bank sentral Singapura dan satu-satunya regulator bank, dan mengawasi seluruh lembaga keuangan  di  Singapura,  jika  di  Indonesia  MAS  memiliki  peran  yang  sama  dengan OJK.  Undang-Undang  Otoritas  Moneter  Singapura  tahun  1970  (Undang-Undang MAS)  memberi  MAS  berbagai  kewenangan  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap bank-bank di Singapura, termasuk menerapkan rezim pemulihan dan penyelesaian. Hal  ini  termasuk  mewajibkan  bank  (jika  diberitahukan  oleh  MAS)  untuk mempersiapkan,  memelihara  dan  menyerahkan  rencana  pemulihan  dan  resolusi. Antara  lain,  MAS  juga  diberi  wewenang  untuk  mengalihkan  atau  merestrukturisasi secara wajib seluruh atau sebagian usaha atau saham suatu bank . 8
7 Alexander Jones, “CAN SINGAPORE’S NEW CROP OF DIGITAL BANKS ACHIEVE SUCCESS?,” May 29, 2023, https://internationalbanker.com/banking/can-singapores-new-crop-of-digital-banks-achieve-success/.
8 Yen  Ting  Chi  and  Wei-Qi  Lim,  “Banking  Laws  and  Regulations  2023,”  accessed  November  22,  2023, https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/banking-and-finance-laws-and-regulations/singapore.

## Michele Febriyanti; Imam Haryanto.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 257-270 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Perbandingan Regulasi Bank Digital di Indonesia dan Singapura
Mengutip  pada  laman  resmi  MAS,  izin  diberikan  kepada  DFB  dalam memberikan layanan perbankan, dan mendapatkan simpanan bagi segmen nasabah individual,  retail,  dan  non-retail . 9 Sedangkan,  di  Indonesia  sendiri  layanan  bank digital  belum  dilaksanakan  secara  penuh  karena  OJK  masih  mengkaji  peraturan khusus untuk bank digital. Namun, rencananya sendiri OJK akan mengeluarakan dua kategori layanan bank digital yaitu bank yang beroperasi penuh menjadi bank digital serta  bank  yang  berasal  dari  bank  konvensional  lalu  bertransformasi  sebagai  bank digital.
Kategori  bank  digital  DFB  mengizinkan  perusahaan  diluar  perbankan  untuk mengajukan  pembukaan  layanan  bank  digital,  dengan  syarat  bahwa  perusahaan tersebut merupakan perusahaan Singapura, dan perusahaan tersebut memiliki track record di industry teknologi atau e-commerce . Bukti nyata DFB saat ini adalah lisensi bank  digital  yang  dikeluarkan  oleh  Singapura  terhadap  empat  perusahaan,  yang meliputi konsorsium Greenland Financial Holdings Group, Linklogis Hong Kong, dan Beijing  Co-operative  Equity  Investment  Fund  Management;  Ant  Finansial;  Sea Limited;  dan  konsorsium  Singapore  Telecommunications  Ltd  (Singtel)  dan  Grab Holding.  Sedangkan  di  Indonesia  saat  ini  belum  menegeluarkan  aturan  mengenai pembukaan  lisensi  bank  digital  oleh  perusahaan  non  perbankan  karena  memang aturan Bank Digital sendiri belum diatur secara khusus dan bank digital di Indonesia pun  memang  belum  dilaksanakan  secara  penuh  atau  masih  bernaung  dibawah layanan bank konvensinal, seperti Line Bank yang dikeluarkan oleh Hana Bank, dan blu yang dikeluarkan oleh BCA.
Bank digital Singapura dengan kategori DFB juga sudah menyediakan layanan seperti kredit, investasi, hingga deposito. Hal ini juga sudah dilakukan oleh sebagian layanan bank digital di Indonesia seperti Line Bank yang saat ini sudah menyediakan layanan kredit dan deposito dalam layanan perbankan digitalnya. Sejatinya regulasi bank  digital  di  Indonesia  belum  mempunyai  aturan  yang  jelas  pada  perundang- undangan  dan  masih  diatur  dalam  peraturan  OJK  No.  12/POJK.03/2021BAB  IV, sedangkan  bank  digital  luar  negeri  sudah  terlebih  dahulu  mengeluarkan  regulasi bank digital, seperti negara Singapura.
Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 disebutkan bank yang bisa melaksanakan penyelenggaraan layanan bank digital di Indonesia yaitu bank umum yang ada pada
9 Desy  Setyowati,  “OJK  Godok  Aturan  Bank  Digital,  Bakal  Mirip  Regulasi  Di  Singapura?,”  January  6,  2021, https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5ff5cc4e76dad/ojk-godok-aturan-bank-digital-bakal-mirip- regulasi-di-singapura.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 257-270 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Perbandingan Regulasi Bank Digital di Indonesia dan Singapura
UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dan  bank umum syariah sesuai yang ada pada  UU  No.  21  Tahun  2008  Tentang  perbankan  Syariah.  UU  perbankan  dan  UU Perbankan syariah menerangkan “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pengkatan taraf hidup rakyat banyak”, sementara yang menjadi pembeda dari bank konvensional dan bank  syariah  secara  umum  yaitu  usaha  bank  syariah  yang  dilaksanakan  sesuai prinsip  syariah . 10 Jadi,  di  Indonesia  yang  dapat  membuka  perizinan  Bank  Digital adalah  memang Bank.  Perusahaan  yang memang non-perbankan masih belum  bisa untuk membuka layanan perbankan digital .

## D. KESIMPULAN
Dibalik  keunggulan  yang  ditawarkan  oleh  bank  digital,  ada  beberapa  hal kelemahan  dari  bank  digital,  yaitu  rentan  terhadap  kejahatan cyber yang menyebabkan  data  nasabah  yang  rentan  bocor,  dan  manajem  risiko  yang  tinggi. Peraturan  perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan  data pribadi nasabah  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  perbankan  online  dapat  dilihat  dalam Pasal  29  (4)  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  yang  menyebutkan  bahwa  bank diwajibkan  memberikan  informasi  tentang  potensi  kerugian  risikonya.  OJK mengeluarkan  Surat  Edaran  No.  14/SEOJK.07/2014  tentang  Kerahasiaan  dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen. Pengeluaran surat edaran itu berhubungan  pada  pemberlakuan  Peraturan  Ototritas  Jasa  Keuangan  No. 1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan.  Para  Pelaku usaha  Jasa  keuangan  (PUJK),  meliputi  bank  diwajibkan  menjaga  informasi  dan/atau data  pribadi  konsumen  serta  dilarang  melalui  cara  apa  saja  memberi  informasi dan/atau  data  pribadi  konsumen  terhadap  pihak  ketiga,  hal  itu  diatur  pada  surat edaran OJK tersebut. Jika terdapat pelanggaran terhadap rahasia bank dari pihak bank maka bisa diberikan tiga sanksi yakni, sanksi pidana meliputi terancam didenda dan dipidana  dengan  kumulatif  berdasarkan  Pasal  47  ayat  (1)  dan  (2),  sementara  sanksi administrasi meliputi pencabutan izin usaha bank yang berkaitan sesuai pada pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan untuk sanksi perdata meliputi ganti rugi berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk aturan khusus tentang bank
10 Herdian  Ayu  Andreana  Beru  Tarigan  and  Darminto  Hartono  Paulus,  “PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENYELENGGARAAN LAYANAN PERBANKAN DIGITAL,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 3 (September 24, 2019): 298–99, https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.294-307.

## Michele Febriyanti; Imam Haryanto.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 257-270 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Perbandingan Regulasi Bank Digital di Indonesia dan Singapura
digital  di  Indonesia  sendiri  belum  diatur  secara  khusus.  OJK  masih  saat  ini  masih mengkaji peraturan khusus mengenai bank digital di Indonesia
Salah satu negara yang sudah menerapkan aturan khusus mengenai perbankan digital  adalah  negara  Singapura.  Di  negara  Singapura,  lisensi  bank  digital  dapat diajukan  oleh  perusahaan  selain  Bank.  Lisensi  ini  dibagi  jadi  dua  kategori  oleh  MAS yaitu digital wholesale bank (DWB) atau grosir digital dan digital full bank (DFB) atau penuh,  sedangkan  di  Indonesia  lisensi  bank  digital  Indonesia  belum  dapat  diperikan kepada  perusahaan  non  perbankan.  MAS  memberikan  izin  kepada  DFB  dalam memberikan  layanan  perbankan,  dan  mendapatkan  simpanan  bagi  segmen  nasabah individual, retail, dan non-retail.  Sedangkan, di Indonesia sendiri layanan bank digital belum dilaksanakan secara penuh karena OJK masih mengkaji peraturan khusus untuk bank  digital.  Jadi,  di  Indonesia  yang  dapat  membuka  perizinan  Bank  Digital  adalah memang  Bank.  Perusahaan  yang  memang  non-perbankan  masih  belum  bisa  untuk membuka layanan perbankan digital.

## DAFTAR PUSTAKA
Astrini,  Dwi  Ayu.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Bank  Pengguna  Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime.” Lex Privatum 3, no. 1 (2015).
Chi,  Yen  Ting,  and  Wei-Qi  Lim.  “Banking  Laws  and  Regulations  2023.”  Accessed November 22, 2023. https://www.globallegalinsights.com/practice- areas/banking-and-finance-laws-and-regulations/singapore.
Gaib, Djuwita N. “Dinamika Hukum Perbankan Digital Di Indonesia.” Lex Et Societatis 7, no. 11 (2019).
Husein, Yunus. Rahasia Bank Dan Penegakan Hukum . Pustaka Juanda Tigalima, 2010. Jones,  Alexander.  “CAN  SINGAPORE’S  NEW  CROP  OF  DIGITAL  BANKS  ACHIEVE SUCCESS?,”  May  29,  2023.  https://internationalbanker.com/banking/can- singapores-new-crop-of-digital-banks-achieve-success/.
Setyowati, Desy. “OJK Godok Aturan Bank Digital, Bakal Mirip Regulasi Di Singapura?,” January  6,  2021.  https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5ff5cc4e76dad/ojk- godok-aturan-bank-digital-bakal-mirip-regulasi-di-singapura.
Suharbi,  Muhammad  Akbar,  and  Hendro  Margono.  “Kebutuhan  Transformasi  Bank Digital  Indonesia  Di  Era  Revolusi  4.0.” Fair  Value:  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan Keuangan 4, no. 10 (2022): 4751.
Tarigan,  Herdian  Ayu  Andreana  Beru,  and  Darminto  Hartono  Paulus. “PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  NASABAH  ATAS  PENYELENGGARAAN
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 257-270 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Perbandingan Regulasi Bank Digital di Indonesia dan Singapura
LAYANAN PERBANKAN DIGITAL.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 3 (September 24, 2019): 298–99. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.294-307.
Wahid, Abdul, and Mohammad Labib. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) . Bandung: Refika Aditama, 2005.
Wareza, Monica. “Awas! 3 Masalah Ini Rentan Hantui Bank-Bank Digital RI,” October
26, 2021. https://www.cnbcindonesia.com/market/20211026145711-17- 286662/awas-3-masalah-ini-rentan-hantui-bank-bank-digital-ri.

## Michele Febriyanti; Imam Haryanto.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 257-270 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Perbandingan Regulasi Bank Digital di Indonesia dan Singapura