## Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia
State of Law, Democracy and Law Enforcement in Indonesia
Ias Muhlashin Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: iasmuhlashin@gmail.com
Info Artikel
Abstract Diterima 12 Desember 2020 Revisi I 23 Februari 2021 Revisi II 27 Mei 2021 Disetujui 25 Juni 2021 Indonesia  sebagai  sebuah  negara  yang  lahir  pada  abad  ke-20,  mengadopsi konsep  bernegara  hukum  sesuai  prinsip  konstitusionalisme.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  kesepakatan  (consensus)  bangsa  Indonesia  sejak  UUD  1945 sebagai  konstitusi  negara  Indonesia  ditetapkan.  Kesepakatan  inilah  yang pada perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut  falsafah  kenegaraan  atau  staatsidee  (cita  negara).  Demokrasi  dan negara  hukum  adalah  dua  konsepsi  yang  saling  berkaitan  yang  satu  sama lainnya  tidak  dapat  dipisahkan.  Pada  konsepsi  demokrasi,  di  dalamnya terkandung  prinsip-prinsip  kedaulatan  rakyat  (democratie)  sedangkan  di dalam  konsepsi  negara  hukum  terkandung  prinsip-prinsip  negara  hukum (nomocratie).  Mekanisme  penegakan  hukum  juga  harus  mampu  melindungi hak  warga  negaranya  dari  ketidakadilan  dengan  prinsip  kemanusiaan  dan saling  menghormati  terhadap  keberlangsungan  hukum  yang  ada.  Hal  itu menjadi  satu  kesatuan  dalam  sistem  hukum dengan otoritas  penegak hukum. Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  demokratis,  menganut  kedaulatan rakyat sekaligus kedaulatan hukum.
Kata Kunci: Demokrasi, Negara Hukum, Penegakan Hukum
Indonesia  as  a  country  that  was  born  in  the  20th  century  has  adopted  the concept of a rule of law in accordance with the principles of constitutionalism. This  can  be  seen  from  the  agreement  (consensus)  of  the  Indonesian  people since  the  1945  Constitution  as  the  constitution  of  the  Indonesian  state  was promulgated.  This  agreement,  in  its  development,  was  transformed  into  a common  goal  which  was  also  called  the  state  philosophy  or  staatsidee  (the ideals  of  the  state).  Democracy  and  rule  of  law  are  two  interrelated conceptions  that  cannot  be  separated  from  one  another.  In  the  conception  of democracy  it  contains  the  principles  of  people's  sovereignty  (democratie), while  in  the  concept  of  a  rule  of  law  contains  the  principles  of  a  rule  of  law (nomocratie).  The  rule  of  law  institutional  mechanism  must  also  be  able  to protect the rights of its citizens from injustice with humanitarian principles and mutual respect for the survival of existing laws. It becomes an integral part of the  legal  system  with  law  enforcement  authorities.  Indonesia  as  a  democratic constitutional state adheres to people's sovereignty  and the rule of law.
Keyword: Democracy, Rule of Law, Law Enforcement

## Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia
Ias Muhlashin

## A. PENDAHULUAN
Pemahaman  tentang  negara  hukum  telah  berkembang  cukup  lama  yakni  sejak pertama  kali  dikemukakan  oleh  Plato  pada  tahun  429  SM.  Untuk  itu  kekuasaan  harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof ( the philosopher king ).  Namun  dalam  bukunya  “The  Statesmen”  dan  ”The  Law”,  Plato  menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua ( the second best ) yang menempatkan  supremasi  hukum.  Pemerintahan  yang  mampu  mencegah  kemerosotan kekuasaan  seseorang  adalah  pemerintahan  oleh  hukum. 1 Istilah  negara  hukum  atau negara  berdasar  atas  hukum  dalam  konstitusi  Indonesia  dapat  dijumpai  dalam penjelasan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945.  Dalam memahami  konsep  negara  hukum  Indonesia,  pembahasan  tidak  terlepas  dari  konsep atau  pemikiran  negara  hukum  yang  telah  berkembang  sebelum  terbentuknya  negara Republik Indonesia. 2
Konsep negara hukum pada dasarnya dapat dikelompokan ke dalam tiga konsep, yakni konsep rechtsstaat yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental, konsep rule of law yang berkembang dan diterapka di negara-negara Anglo-Saxon dan socialist legality  yang  berkembang  dan  diterapkan  antara  lain  di  negara-negara  komunis. Berbagai konsep negara hukum tersebut sampai saat ini tetap memiliki pengaruh yang cukup  besar  dalam  tatanan  hukum  pada  masing-masing  kawasan  dan  saling memengaruhi  antara  satu  sistem  hukum  yang  satu  dengan  lainnya,  terutama  pada negara-negara berkembang atau baru merdeka pasca perang dunia kedua, tak terkecuali Indonesia. 3
Indonesia  sebagai  sebuah  negara  yang  lahir  pada  abad  ke-20,  mengadopsi konsep  bernegara  hukum  sesuai  prinsip  konstitusionalisme.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari kesepakatan  ( consensus )  bangsa  Indonesia  sejak  UUD  1945  sebagai  konstitusi  negara Indonesia  ditetapkan.  Kesepakatan  inilah  yang  pada  perkembangannya  menjelma menjadi  cita-cita  bersama  yang  biasa  juga  disebut  falsafah  kenegaraan  atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun  sawa diantara  sesama  warga  masyarakat  dalam  konteks  kehidupan bernegara. 4
Negara  yang  menganut  sistem  demokrasi  tidak  akan  terlepas  dari  hukum. Keserasian hubungan supra struktur politik dan infara struktur politik akan terjalin jika ada koridor atau aturan-aturan baku yang disepakati dan dijalankan bersama. Disinilah peran  hukum  sebagai  acuan  yang  akan  membawa  demokrasi  terwujud  dengan meminimalisir berbagai pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Jika pelanggaran itu terjadi maka sudah jelas yang menjadi rujukan dari  penanganan  dan  penindakan  dari  pelanggaran  tersebut  yakni  hukum  yang mengaturnya.  Karena  hukum  itu  sendiri  pada  prinsipnya  berfungsi  untuk  menciptakan ketertiban masyarakat. Hukum perlu ditegakan sehingga ketertiban masyarakat ini dapat
1 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi , (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 147.
2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).
3 Zainal  Arifin  Hoesein, Kekuasaan  Kehakiman  di  Indoenesia ,  (Jatim:  Setara  Press  Kelompok Instrans Publishing, 2016), h. 22.
4 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2010), h. 22.
terwujud.  Namun  dalam  proses  penegakan  hukum  itu  sendiri  banyak  faktor  yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
1. Materi  hukum;  dalam  hal  ini  apakah  rumusan  undang-undang  sudah  baik  dan mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Sarana-prasarana; ini juga sangat mendukung lancarnya proses penegakan hukum.
3. Aparat penegak hukum; sebagai ujung tombak penegakan hukum.
4. Budaya  hukum;  ini  juga  faktor  penentu  suksesnya  penegakan  hukum  yang  sangat erat kaitanya dengan budaya di masyarakat yang ada. 5
Indonesia  masa  kini,  banyak  masyarakat  yang  tidak  percaya  terhadap  lembaga dan  penegakan  hukum  karena  di  sebabkan  persoalan-persoalan  hukum  yang  tidak kunjung  efektif  dalam  penanganannya.  Ketidakpercayaan  pada  sistem  hukum  di Indonesia,  yang  makin  hari  mungkin  memperhatinkan.  Kecenderungan  itu  tidak  saja terjadi  di  lembaga-lembaga  peradilan  tetapi  juga  di  seluruh  lapisan  sosial.  Untuk menjawab  problematika  ini,  penulis  tertarik  untuk  mengkajinya  lebih  komprehensif dalam  bentuk  makalah  yang  difokuskan  pada  pembahasan  tentang  negara  hukum  dan demokrasi serta penegakannya di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian  yang bersifat kepustakaan ( library research ) dengan menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif serta mengkaji konsep negara hukum dengan literasi-literasi lainnya sebagai objek utama dalam penelitian ini.

## C. PEMBAHASAN

## Konsepsi Negara Hukum
Ide  negara  hukum  merupakan  produk  dari  sejarah,  sebab  rumusan  atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia.  Karena  itu  dalam  rangka  memahami  secara  tepat  dan  benar  konsep  negara hukum,  perlu  terlebih  dahulu  diketahui  gambaran  sejarah  perkembangan  pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum. Pemikiran tentang negara hukum merupakan gagasan modern yang multi-perspektif dan selalu aktual.
Ditinjau  dari  perspektif  historis  perkembangan  pemikiran  filsafat  hukum  dan kenegaraan  gagasan  mengenai  negara  hukum  sudah  berkembang  semenjak  1800 Sebelum Masehi. Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani kuno. 6 Berdasarkan uraian penjelasan di atas dalam literature hukum Indonesia, selain istilah rechtsstaat untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga  dikenal  istilah the  rule  of  law .  Namun  istilah the  rule  of  law yang  paling  banyak digunakan hingga saat ini. Konsepsi dan gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato,  ketika  ia  mengintroduksi  konsep Nomoi ,  sebagai  karya  tulis  ketiga  yang  dibuat diusia tuanya, sementara itu dalam dua tulisan pertama, Politeia dan Politicous , belum muncul  istilah  negara  hukum.  Dalam Nomoi ,  Plato  mengemukakan  bahwa
5 Bernard  LTanya.  dkk. Teori  Hukum;  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi . (Yogyakarta: Genta Publishing 2010), h.104.
6 Jimly  Asshiddiqie ,  Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  dalam  Konstitusi  dan  Pelaksanaannya  di Indonesia , (Jakarta: Ichtiar Baru, 1994), h.11.

## Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia
Ias Muhlashin
penyelenggaraan  negara  yang  baik  ialah  yang  didasarkan  pada  pengaturan  (hukum) yang  baik.  Dalam  bukunya Politicous yang  dihasilkan  dalam  penghujung  hidupnya, Plato  (429-347  SM)  menguraikan  bentuk-bentuk  pemerintahan  yang  mungkin dijalankan.  Pada  dasarnya,  ada  dua  macam  pemerintahan  yang  dapat  diselenggarakan; pemerintahan  yang  dibentuk  melalui  jalan  hukum,  dan  pemerintahan  yang  terbentuk tidak melalui jalan hukum. 7
Gagasan  Plato  tentang  negara  hukum  ini  semakin  tegas  ketika  didukung  oleh muridnya, aristoteles, yang menulisnya dalam buku Politics . Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu:
1. Pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepentingan umum.
2. Pemerintahan  dilaksanakan  menurut  hukum  yang  berdasarkan  pada  ketentuan- ketentuan  umum,  bukan  hukum  yang  dibuat  secara  sewenang-wenang  yang menyampingkan konvensi dan konstitusi.
3. Pemerintahan  yang  berkonstitusi  berarti  pemerintahan  yang  dilaksanakan  atas kehendak  rakyat,  bukan  berupa  paksaan  tekanan  yang  dilaksanakan  secara despotik. 8
Konsep  negara  hukum  modern  di  Eropa  Kontinental  dikembangkan  dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “ rechtsstaat ” antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband,  Julius  Stahl,  Fichte,  dan  lain-lain.  Sedangkan  dalam  tradisi  Anglo  Amerika konsep  negara  hukum  dikembangkan  dengan  sebutan  “ The  Rule  of  Law ”  yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi ( nomocratie ) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. 9
Dalam bukunya, Mahfud MD membagi negara hukum, yaitu:
1. Negara Hukum Formal.
Pada  kemunculannya  kembali  asas  demokrasi  di  Eropa  hak-hak  politik  rakyat dan  hak-hak  asasi  manusia  secara  individu  merupakan  tema  dasar  dalam  pemikiran politik (ketatanegaraan). Untuk itu timbulah gagasan tentang cara membatasi kekuasaan pemerintah  melalui  pembuatan  konstitusi  baik  yang  tertulis  dan  tidak  tertulis  dengan tujuan  pembatasan  pemerintah  dan  jaminan  atas  hak-hak  politik  rakyat.  Gagasan  ini kemudian  dinamakan  Konstitusionalisme  dalam  sistem  ketatanegaraan.  Salah  satu cirinya  adalah  sifat  pemerintahan  yang  pasif,  artinya  pemerintah  hanya  menjadi  wasit atau  pelaksana  berbagai  keinginan  rakyat  yang  dirumuskan  oleh  wakil  rakyat  di parlemen. Peranan negara lebih kecil daripada peranan rakyat karena pemerintah hanya menjadi pelaksana keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal.
Perumusan yuridis tentang gagasan konstitusionalisme dicapai pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 yang ditandai dengan pemberian istilah Rechtsstaat atau Rule of Law . Frederich Julius Stahl memberikan ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut:
a. Hak-hak asasi manusia.
b. Pemisahan  atau  pembagian  kekuasaan  untuk  menjamin  hak-hak  asasi  manusia itu yang biasa dikenal sebagai Trias Politika.
7 Budiono  Kusumahamidjojo, Filsafat  Hukum;  Problematika  Ketertiban  Yang  Adil ,  (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 36.
8 Ibid., h. 40.
9 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia , Op.Cit, h. 152
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
d. Adanya peradilan Administrasi. Sedangkan A.C. Dicey memberikan ciri Rule of Law sebagai berikut:
a. Supremasi  hukum  dalam  arti  tidak  boleh  ada  kesewenangwenangan  sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
b. Kedudukan  yang  sama  didepan  hukum  baik  bagi  rakyat  biasa  maupun  bagi pejabat.
c. Terjaminnya  hak-hak  asasi  manusia  oleh  undang-uundang  dan  keputusan- keputusan Pengadilan.
2. Negara Hukum Material.
Konsep  negara  hukum  formal  mulai  digugat  menjelang  abad  ke-20  yakni pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara baik dibidang sosial dan ekonomi  (pemerintah  hanya  penjaga  malam)  bergeser  kearah  gagasan  baru  bahwa pemerintah  harus  bertanggung  jawab  atas  kesejahteraan  rakyat.  Untuk  itu  pemerintah harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Gagasan baru ini disebut Welfare State atau  Negara  Hukum  Material  (dinamis).  International  Commision  Of  Jurist pada Konferensi di Bangkok tahun 1965 merumuskan ciri-ciri atau syarat pemerintahan yang demokratis dibawah Rule of Law (yang dinamis,baru) sebagai berikut:
a. Perlindungan  konstitusional,  artinya  selain  menjamin  hak-hak  individu  harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
b. Badan kehakiman yang tidak memihak.
c. Pemilihan Umum yang bebas.
d. Kebebasan menyatakan pendapat.
e. Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi.
f. Pendidikan kewarganegaraan. Konsep  negara  hukum  material,  pemerintah  diberikan Freis  Ermessen atau Pouvoir  discretionnaire yaitu  kemerdekaan  yang  dimiliki  pemerintah  untuk  turut serta dalam  kehidupan  sosial  dan  keleluasaan  untuk  selalu  terikat  pada  produk  legislasi parlemen. 10
3. Negara Hukum Pancasila
Adapun  Konsep  Negara  Hukum  Indonesia  (Pancasila).  Paham  negara  hukum yang digunakan di Indonesia dan pernah populer adalah istilah ( recthsstaat ). Sementara itu,  untuk  memberikan  ciri  “ke  Indonesiaannya”  juga  dikenal  istilah  negara  hukum dengan  menambah  atribut  Pancasila”,  sehingga  menjadi  “negara  hukum  Pancasila. Dalam  penjelasan  UUD  1945  dikatakan,  Pancasila  merupakan  cita  hukum  atau rechtsidee . Sebagai cita hukum, Pancasila berada pada posisi yang memayungi hukum dasar  yang  berlaku.  Pancasila  sebagai  norma  tertinggi  yang  menentukan  dasar keabsahan  ( ligitimacy )  suatu  norma  hukum  dalam  sistem  norma  hukum  Republik Indonesia. 11
10 Moh. Mahfud, MD. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi , (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 20-27.
11 Satya Arinanto, Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun  Buku  Proceding  Kongres  Pancasila  dalam  Berbagai  Perspektif ,  (Jakarta:  Sekretarit  Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2009), h. 211.

## Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia
Ias Muhlashin
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum 12 ” dengan merujuk tujuan negara yang tercantum  dialinia  keempat  pembukaan  UUD  1945  khususnya  pada  redaksi, “Memajukan  kesenjatraan  umum”  ada  yang  berpendapat  bahwa  Indonesia  menganut paham kesejahtaran ( welfare state ), seperti Azhari dan Hamid S. Attamimi, mengatakan bahwa  negara  yang  ingin  dibentuk  (pada  waktu  itu  oleh  bangsa  Indonesia  adalah “negara  kesejatraan.”  Pada  bagian  lain  AzharI  mengatakan.“  kalau  di  Barat  negara kesejatraan  baru  dikenal  Tahun  1960,  maka  bangsa  Indonesia  ini  sudah  merumuskan pada Tahun 1945 oleh Soepomo bapak Konstitusi. 13
Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam UUD 1945  (setelah  amandemen)  bahwa,  Pasal  1  ayat  (3);  "Indonesia  ialah  hukum (rechtsstaat)". Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban  pemerintah  untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  negara,  sebagaimana  yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu.
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
b. Memajukan kesejahteraan umum.
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
d. Melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial. 14
Kajian  dari  hasil  penelitan  tentang  konsep  Negara  hukum  dan  prinsip  Negara hukum  di  beberapa  Negara,  maka  tampak  unsur-unsur  Negara  hukum  Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :
a. Pancasila  dijadikan  dasar  hukum  dan  sumber  hukum,  Pancasila  sebagai kristalisasi  nilai-nilai  yang  hidup  di  masyarakat  juga  memuat  prinsip  dalam agama sehingga mempunyai kesamaan dengan nomokrasi Islam.
b. Kedaulatan negara ada pada rakyat dilaksanakannya oleh lembaga Negara, yaitu sebagaimana disebut dalam konstitusi yang bermakna adanya permusyawaratan, hal ini mengingatkan kesamaan dengan prinsip rule of law .
c. Adanya  pembagian  kekuasaan  kepada  lembaga-lembaga  tinggi  Negara ( distribution of powers ).
d. Kekuasaan atau pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi.
e. Adanya independensi kekuasaan kehakiman.
f. Adanya  kerja  sama  antara  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Pemerintah  dalam pembentukan hukum dan perundang-undangan.
g. Adanya  jaminan  hak-hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  yang  bertanggung jawab. 15
Negara Pancasila mengakui manusia sebagai individu yang mempunyai hak dan kebebasan,  tetapi  sekaligus  mengakui  bahwa  secara  fitrah  manusia  itu  juga  adalah makhluk sosial yang tidak bisa menjadi manusiawi kalau tidak hidup bersama manusia- manusia  lain.  Dalam  konsep  keseimbangan  yang  seperti  itu  maka  Pancasila  bukanlah penganut konsep individualisme yang memutlakkan hak dan kebebasan individu, tetapi
12 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
13 Ridwan  HR ,  Hukum  Administrasi  Negara,  Dikutip  dari  Azhary,  Negara  Hukum  Indonesia , (Jakarta: UII-Press, 1995), h. 18-20.
14 Muin  Fahmal, Peran  Asas-Asas  Umum  pemerintahan  yang  Layak  Dalam  Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih , (Yogyakarta: Total Media, 2008), h. 141.
15 Ibid., h. 144.
juga  bukan  penganut  konsep  kolektivisme  yang  mau  menyamakan  semua  manusia begitu  saja  tanpa  menghargai  hak  dan  kebebasan  individu.  Dalam  konteks  sistem hukum,  Sistem  Hukum  Pancasila  berbeda  dari  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  yang hanya menekankan pada legisme, civil law , administrasi, kepastian hukum, dan hukum- hukum tertulis yang menjadi ciri-ciri rechtsstaat. Sistem hukum Pancasila juga berbeda dari  sistem  hukum  Anglo  Saxon  yang  hanya  menekankan  pada  peranan  yudisial, common law , dan substansi hukum, yang merupakan ciri-ciri the rule of law .
Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan jiwa dan falsafah dari hukum dan kehidupan  berbangsa  di  Indonesia  yang  berasal  dari  jiwa  bangsa  Indonesia.  selain  itu Pancasila juga sebagai tolak ukur bagi segala kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan yang menyangkut berkesusilaan atau bernilai etika. 16

## Hubungan Negara Hukum dan Demokrasi
Secara teoritis demokrasi adalah suatu pemerintahan dari dari rakyat, oleh rakyat dan  untuk  rakyat.  Jika  dikaitkan  dengan  praktek  ketata  negaraan  meskipun  sebuah negara mengklaim dirinya adalah negara demokrasi tetapi dalam banyak hal negara itu sesungguhnya  mengabaikan  banyak  asa-asas  dan  prinsip  demokrasi.  Istilah  demokrasi berasal  dari  bahasa  Latin  “ demos ”  yang  berarti  rakyat,  rakyat  “ cratein ”  yang  berarti pemerintah.  Dengan  demikian,  demokrasi  berarti  pemerintahan  rakyat.  Namun  dalam dunia moderen, pengertian demokrasi lebih ditekankan makna bahwa kekuasaan urusan- urusan politik ada ditangan rakyat. 17
Demokrasi  mempunyai  citra  yang  baik, karena  merupakan  landasan  kehidupan bernegara dengan memberikan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia sepenuhnya, semua pihak saling menjunjung tinggi hukum, ada persamaan hak dan kewajiban bagi semua  orang  warga  negara  terhadap  kebebasan  berpolitik,  berserikat,  mengeluarkan pendapat,  baik  tertulis  maupun  lisan.  Mendirikan  serta  masuk  menjadi  anggota  partai politik,  tidak  diberikan  pembatasan-pembatasan  adanya  kebebasan  memilih  dan memeluk  agama  atau  kepercayaan  terhadap  Tuhan  yang  Maha  Esa,  serta  menjalankan ibadah  menurut  kepercayaannya  masing-masing  tanpa  adanya  paksaan  dari  pihak penguasa  ataupun  golongan  lain.  Demokrasi  sebagai  dasar  hukum  bernegara  ini tercemin  dalam  pasal  1  ayat  (2)  kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan  dilaksakan menurut  Undang-Undang  Dasar  1945.  Hal  ini  merupakan  wujud  pelaksaan  kedaulatan rakyat  yang  menjalankan  pemerintahan  suatu  negara.  Demokrasi  mempunyai  arti penting  bagi  masyarakat  yang  menggunakan  nya  sebab  dengan  demokrasi  hak  rakyat untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan dapat terjamin. 18
Demokrasi  dan  negara  hukum  adalah  dua  konsepsi  yang  saling  berkaitan  yang satu  sama  lainnya  tidak  dapat  dipisahkan.  Pada  konsepsi  demokrasi,  di  dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat ( democratie ) sedangkan di dalam konsepsi negara  hukum  terkandung  prinsip-prinsip  negara  hukum  ( nomocratie ),  yang  masing- masing  prinsip  dari  kedua  konsepsi  tersebut  dijalankan  secara  beriringan  sebagai  dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan
16 Satya Arinanto, Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun Buku Proceding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif , Op.Cit, h. 170.
17 Franz  Magnis  Susesno, Mencari  Sososk  Demokrasi,  Sebuah  Telaah  filosofis.  Dikutip  dari Ridwan HR , Hukum Administrasi Negara , Cetakan ke-enam (Jakarta : Raja Rajawali Pers, 2001), h. 8.
18 Moh. Mahfud MD. Demokrasi Konstitusi di Indonesia, (Yogyakarta: liberti, 1993), h. 19.

## Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia
Ias Muhlashin
“negara  hukum  yang  demokratis”  ( democratische  rechtsstaat )  atau  dalam  bentuk konstitusional disebut constitutional democracy . 19
Menurut  Jimly  Ashidique,  pada  konsepsi  demokrasi,  di  dalamnya  terkandung prinsip-prinsip  kedaulatan  rakyat  ( democratie )  sedangkan  di  dalam  konsepsi  negara hukum  terkandung  prinsip-prinsip  negara  hukum  ( nomocratie ),  yang  masing-masing prinsip  dari  kedua  konsepsi  tersebut  dijalankan  secara  beriringan  sebagai  dua  sisi  dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” ( democratische rechtsstaat ) atau dalam bentuk konstitusional disebut constitutional  democracy .  Disebut  sebagai  “negara  hukum  yang  demokratis”, karena  di  dalamnya  mengakomodasikan  prinsip-prinsip  negara  hukum  dan  prinsip- prinsip demokrasi, yaitu:
1. Supremasi  Hukum  ( Supremacy  of  Law ).  Adanya  pengakuan  normatif  dan  empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan  dalam  Hukum  ( Equality  before  the  Law )  Setiap  orang  adalah  sama kedudukannya  dalam  hukum  dan  pemerintahan.  Segala  sikap  dan  tindakan diskriminatif  adalah  sikap  dan  tindakan  terlarang,  kecuali  tindakan-tindakan  yang bersifat  khusus  dan  sementara  untuk  mendorong  mempercepat  perkembangan kelompok tertentu ( affirmative action ).
3. Asas  Legalitas  ( Due  Process  of  Law )  Segala  tindakan  pemerintahan  harus didasarkan  atas  peraturan  perundangundangan  yang  sah  dan  tertulis.Peraturan perundang-undangan  tersebut  harus ada  dan  berlaku  terlebih  dulu  atau  mendahului perbuatan yang dilakukan.
4. Adanya  pembatasan  kekuasaan  negara  dan  organ-organ  negara  dengan  cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horisontal.Pembatasan kekuasaan ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan  kekuasaan  dan  mengembangkan  mekanisme  checks  and  balances antara cabang-cabang kekuasaan.
5. Sebagai upaya pembatasan kekuasaan, saat ini berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan  pemerintahan  yang  bersifat  independent,  seperti  bank  sentral, organisasi tentara, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru  seperti  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia,  Komisi  Pemilihan  Umum, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain-lain.
6. Peradilan  bebas  dan  tidak  memihak  ( independent  and  impartial  judiciary )  mutlak keberadaannya  dalam  negara  hukum.Hakim  tidak  boleh  memihak  kecuali  kepada kebenaran  dan  keadilan,  serta  tidak  boleh  dipengaruhi  oleh  siapapun  baik  oleh kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
7. Peradilan  Tata  Usaha  Negara  adalah  bagian  dari  peradilan  secara  luas  yang  harus bebas  dan  tidak  memihak,  namun  keberadaannya  perlu  disebutkan  secara  khusus. Dalam  setiap  negara  hukum,  harus  terbuka  kesempatan  bagi  warga  negara  untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara.
8. Disamping  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Negara  hukum  modern  juga  lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi sebagai upaya memperkuat
19 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis , (Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstiusi, 2008), h. 690.
sistem check and balances antara  cabang-cabang  kekuasaan  untuk  menjamin demokrasi.  Misalnya,  mahkamah  ini  diberi  fungsi  melakukan  pengujian  atas konstitusionalitas  undang-undang  dan  memutus  sengketa  kewenangan  antar lembaga-lembaga  negara  yang  mencerminkan  cabang-cabang  kekuasaan  negara yang dipisah-pisahkan.
9. Adanya  perlindungan  konstitusional  terhadap  HAM  dengan  jaminan  hukum  bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.
10. Bersifat  Demokratis  ( Democratische  Rechtsstaat ).  Dianut  dan  dipraktekkannya prinsip  demokrasi  atau  kedaulatan  rakyat  yang  menjamin  peran  serta  masyarakat dalam  proses  pengambilan  keputusan  kenegaraan,  sehingga  setiap  peraturan perundang-undangan  yang  diterapkan  dan  ditegakkan  mencerminkan  perasaan keadilan masyarakat.
11. Berfungsi  sebagai  sarana  mewujudkan  tujuan  bernegara  ( Welfare  Rechtsstaat ). Dalam  konteks  Indonesia,  gagasan  negara  hukum  yang  demokratis  adalah  untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
12. Adanya  transparansi  dan  kontrol  sosial  terhadap  setiap  proses  pembuatan  dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan  mekanisme kelembagaan  demi  menjamin  kebenaran  dan  keadilan.  Partisipasi  secara  langsung sangat  dibutuhkan  karena  mekanisme  perwakilan  di  parlemen  tidak  selalu  dapat diandalkan  sebagai  satu-satunya  saluran  aspirasi  rakyat.  Ini  adalah  bentuk representation  in  ideas  yang  tidak  selalu inherent  dalam  representation  in presence. 20
Oleh  karena  itu,  negara  hukum  itu  harus  ditopang  dengan  sistem  demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan  kedaulatan  rakyat  yang  dijalankan  melalui  sistem  demokrasi.  Dalam  sistem demokrasi  partisipasi  rakyat  merupakan esensi  dari  sistem  ini.  Akan  tetapi,  demokrasi tanpa  pengaturan  hukum  akan  kehilangan  bentuk  dan  arah,  sementara  hukum  tanpa demokrasi akan kehilangan makna.

## Pengaturan Negara Hukum dan Demokrasi dalam UUD 1945
Negara Indonesia adalah negara hukum.Secara konstitusional hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Bahkan secara historis negara hukum ( Rechtsstaat ) adalah  negara  yang  diidealkan  oleh  para  pendiri  bangsa  sebagaimana  kemudian dituangkan  dalam  penjelasan  umum  UUD  1945  sebelum  perubahan.  Pasal  1  Ayat  (3) UUD  1945  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum. Hal  itu  sesuai  dengan  alinea  4  Pembukaan  UUD  1945  yang  menyatakan  “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara  Indonesia”.Sebagai  negara  hukum,  segala  tindakan  penyelenggara  negara  dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Inilah prinsip nomokrasi yang  dianut  dalam  UUD  1945.  Di  sisi  lain,  Pasal  1  Ayat  (2)  juga  menyatakan  bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam alenia 4 Pembukaan UUD 1945 juga dinyatakan “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan  Indonesia itu  dalam  suatu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia, yang terbentuk  dalam  suatu  susunan  Negara  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat” Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat ini, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus
20 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Op.Cit, h. 154.

## Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia
Ias Muhlashin
mencerminkan  kehendak  rakyat  sehingga  harus  dijamin  adanya  peran  serta  dalam proses  pengambilan  keputusan  kenegaraan.  Hukum  dibuat  berdasarkan  prinsip demokrasi. 21
Menurut  Mahfud  MD  bahwa  konsepsi  negara  hukum  di  Indonesia  merupakan konsepsi  sintetis  dari  konsep  yang  berbeda  dengan  tradisi  hukumnya  yakni  diwarnai secara  campur  aduk  oleh  konsep  rechtsstaat, rule  of  law dan  negara  hukum  material yang  kemudian  diberi  nilai  keIndonesiaan  sebagai  nilai  spesifik  sehingga  menjadi negara hukum Pancasila. 22
Negara  hukum  di  Indonesia  dengan  dasar  Pancasila  dan  UUD  1945  agak berbeda  dengan  konsep  negara  hukum  yang  berlaku  di  dunia  barat.  Negara  hukum  di Barat  menekankan  pada  pembatasan  kekuasaan  dan  penjaminan  hak-hak  individu. Sedangkan  negara  hukum  Indonesia  dengan  dasar  Pancasila,  memiliki  latar  belakang kelahiran dan konsep berbeda  dengan negara hukum yang dikenal di Barat. Walaupun berbeda,  negara  hukum  Pancasila  memiliki  elemen-elemen  yang  sama  dengan  elemen negara  hukum  dalam  rechtstaat  maupun  rule  of  law  yaitu  penjaminan  hak-hak  dasar manusia. Selain itu juga memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan negara hukum  Indonesia  berbeda  dengan  konsep  negara  hukum  yang  dikenal  secara  umum. Perbedaan  itu  terletak  pada  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pembukaan  UUD  1945 yang didalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdi pada keutuhan negara kesatuan Indonesia 23 .

## Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Demokrasi
Pemegang  kedaulatan  tertinggi  di  Indonesia  adalah  rakyat,  yang  menunjukkan Indonesia  adalah  negara  demokrasi.  Hal  ini  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut  Undang-Undang  Dasar” 24 .  Bagi  suatu  negara  demokrasi,  pastilah  menjadikan pula  ‘hukum’  sebagai  salah  satu  asasnya  yang  lain.  Ada  dua  bukti  otentik  dan konstitusional  bahwa  Indonesia  berasas  negara  hukum.  Pertama,  disebutkannya  secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia ialah negara  yang  berdasar  atas  hukum  ( rechtsstaat )  tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan ( machstaat )”.  Kedua,  negara  Indonesia  sudah  memenuhi  persyaratan  untuk  disebut sebagai negara hukum. 25
Persoalan paradigmatik merupakan persoalan yang sifatnya jangka panjang dan mendasar.Untuk  mewujudkan  negara  hukum  yang  berorientasi  pada  keadilan  dan kebenaran  substansial,  harus  dilakukan  pergeseran  orientasi  paradigma  atas  konsepsi negara  hukum  dari rechtsstaat menjadi the  rule  of  law seperti  yang  banyak dikembangkan  di  negara-negara  Anglo  Saxon.  Dengan  paradigma  ini,  setiap  upaya penegakkan  hukum  akan  mampu  melepaskan  diri  dari  jebakan-jebakan  formalitas prosedural  serta  mendorong  para  penegak  hukum  untuk  kreatif  dan  berani  menggali
21 Hasil perubahan ketiga UUD 1945 dan Penjelasan UUD 1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan memasukkan ke dalam materi batang tubuh.
22 Moh. Mahfud, MD. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi . Op.Cit, h. 138.
23 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Op.Cit, h. 130.
24 Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2).
25 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).
nilai-nilai keadilan serta menegakkan etika dan moral di dalam masyarakat dalam setiap penyelesaian kasus hukum. Perubahan paradigma ini harus diartikan pula sebagai upaya mengembalikan  rasa  keadilan  dan  moral  sebagai  sukma  hukum  yang  akan  dibangun untuk masa depan negara hukum Indonesia. 26
Supremasi  hukum  dapat  dimaknai  secara  sempit,  yaitu  menempatkan  hukum pada  posisi  supreme  (teratas)  untuk  menyelesaikan  persoalan  yang  timbul,  baik  dalam masyarakat  maupun  dalam  konteks  politik  dan  kenegaraan.  Kehadiran  hukum  dalam menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  timbul  dalam  masyarakat  haruslah  lebih  dari hanya sekedaruntuk secara ad hoc menyelesaikan sengketa ( dispute ) kongkrit.
Penegakan  hukum  dalam  pemaknaan  supremasi  hukum  secara  sempit  ini seringkali dihubungkan pada kasus-kasus di mana terdapat pelanggar hukum yang dapat menghindarkan diri dari kewajiban-kewajiban hukum tertentu, karena kurang efektifnya penegakan hukum. Dalam negara hukum demokrasi, persoalan penegakan hukum hanya merupakan  salah  satu  dari  banyak  aspek tentang  hubungan  antara  negara,  hukum, dan masyarakat.  Pembahasan  supremasi  hukum  haruslah  dimaknai  sebagai  supremasi hukum dalam konteks sebuah negara hukum demokrasi. Supremasi hukum yang hanya bermakna  sempit  saja  akan  dapat  membuahkan  pengokohan  terhadap  sistem  otoriter, yang  mana  justru  dalam  sistem  inilah  paling  dominan  penggunaan  kekuasaan  yang dibungkus dalam bentuk formal hukum untuk melakukan represi kepada rakyat.
Sebuah  negara  hukum  demokrasi  mempunyai  lima  asas  normatif  yang fundamental, yaitu:
1. Asas legaliteit.
2. Perlindungan hak-hak dasar.
3. Asas pengawasan oleh peradilan.
4. Pemisahan kekuasaan.
5. Demokrasi. 27
Dalam  kenyataannya  praktek  di  lapangan  masih  banyak  terjadi  pelanggaran- pelanggaran  terhadap  hukum  tersebut.  Hukum  yang  semula  diharapkan  menjadi  tiang penyangga  dan  alat  untuk  membangun  kehidupan  yang  berkeadilan  dan  berkepastian dalam masyarakat yang tertib, ternyata dilanda krisis yang tak kalah hebatnya. Korupsi, konflik  daerah,  dan  tindakan  kekerasan  kini  marak  terjadi  di  Indonesia.  Setelah memasuki masa reformasi yang hendak menjadikan pembangunan hukum sebagai salah satu agendanya, Indonesia terjebak ke dalam ironi. Pertama , Indonesia diketahui secara internasional  sebagai  salah  satu  negara  paling  korup  di  dunia,  namun  sangat  jarang koruptor yang dapat dijerat dengan hukum. Kedua , secara konstitusional Indonesia telah menetapkan  dirinya  sebagai  negara  hukum,  tetapi  dalam  kenyataannya  hukum  tidak dapat  ditegakkan  dengan  baik.  Itu  semua  memberi  kesimpulan  bahwa  peran  hukum dalam reformasi masih sangat lemah dan tidak menunjukkan kinerja yang efektif.
Tidak  sedikit  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di  Indonesia.  Moh  Mahfud  MD menguraikan  diantara  pelanggaran  hukum  yang  banyak  terjadi  yaitu  adakalanya orang yang  menurut  rasa  keadilan  harus  ditahan  namun  kenyataannya  tidak  ditahan, sebaliknya  orang  yang  menurut  kewajaran  tidak  perlu  ditahan  namun  kenyataannya malah  ditahan.  Tidak  jarang  juga  masyarakat  tertahan  lamanya  nasib  suatu  perkara,
26 Moh. Mahfud MD, Perdebatan  Hukum Tata  Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: LP3ES, 2007), h. 153.
27 Jimly Asshiddiqie , Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi , Op.Cit, h. 298.

## Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia
Ias Muhlashin
apakah  akan  dilimpahkan  ke  pengadilan  atau  tidak,  bahkan  sering  ditengarai  adanya permainan  untuk  meneruskan  atau  menghentikan  proses  suatu  perkara  pidana  dengan pembayaran  tertentu.  Bagi  mereka  yang  memiliki  uang,  suatu  kasus  bisa  dibeli  agar tidak  diteruskan  ke  pengadilan  dengan  kesimpulan  ‘tidak  cukup  bukti’  dan  karenanya dikeluarkan  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan.  Akibatnya,  hukum  kemudian menjadi alat permainan untuk mencari kemenangan di dalam sengketa atau berperkara di  pengadilan  dan  bukan  untuk  menegakkan  keadilan,  kebenaran,  dan  ketertiban  di dalam  masyarakat.  Bahkan  orang  yang  mengadukan  atau  menyampaikan  laporan terjadinya  tindak  pidana,  tidak  jarang  malah  dijadikan  tersangka  dan  diperas  dengan sejumlah uang agar tidak diproses lebih lanjut. 28
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  hukum  itu  dibutuhkan  oleh  manusia  dan berfungsi  bagi  kelangsungan  hidupnya,  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Sudikno Mertokusumo  bahwa,  hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia, agar  kentingan  manusia  terlindungi,  hukum  harus  dilaksanakan.  Pelaksanaan  hukum dapat berlangsung secara tentram, damai, tetapi dapat terjadi juga pelanggaran terhadap hukum, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakan hukum. Lebih jauh menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur  yang  harus  diperhatikan,  yaitu  kepastian  hukum  ( reachts-sichherheit ), kemanfaatan ( zweckmassigkeit ) dan keadilan ( gerechtigkeit ).
Ketiga unsur yang dikemukakan oleh Sudikno merupakan syarat bagi perlakuan suatu  hukum,  karena  untuk  tercapainya tujuan  hukum  itu  sendiri  ketiga  unsur  tersebut menjadi  tolak  ukur  bagi  penilaian  atas  berhasil  tidaknya  penerapan  hukum  di  tengah masyarakat,  lebih  jelasnya,  penerapan  suatu  hukum  jika  tidak  memberi  kepastian hukum terhadap suatu persoalan yang disengketakan, juga tidak memberi rasa keadilan terhadap  mereka  yang  berperkara,  itu  berarti  hukum  tersebut  tidak  memberi  manfaat kepada  manusia.  Jadi,  hal-hal  diatas  perlu  ditekankan  dan  dituntut  pada  setiap pemelihara  atau  penegak  hukum,  terutama  pada  zaman  atau  kurun  waktu  di  mana norma-norma  etika  melemah  dalam  masyarakat.  Para  penegak  hukum,  melalui penyadaran  atau  terhadap  ketentuan  tersebut,  diharapkan  dapat  menjaga  moralitasnya yang setinggi-tingginya di dalam mengembalakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 29
Keberadaan  suatu  negara  hukum  memungkinkan  untuk  memberikan  rasa keadilan  kepada  masyarakatnya  secara  universal  dengan  prinsip-prinsip  hukum demokrasi, sehingga keberadaan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara  otomas  memberikan  konsepsi  pembelajaran  dan  pendidikan  terhadap  ketaatan hukum  yang  diharapkan  karena  adanya  suatu  hukum.  Tanpa  adanya  kesadaran  dan pengetahuan  tentang  hukum  yang  dimaksud  oleh  masyarakatnya  secara  dak  langsung akan membebani negara itu sendiri sebagai penyelenggara negara terhadap hukum dan masyarakat  sebagai  pihak  yang  seharusnya  taat  terhadap  hukum.  Mekanisme kelembagaan  negara  hukum  juga  harus  mampu  melindungi  hak  warga  negaranya  dari kedakadilan  dengan  prinsip  kemanusiaan  dan  saling  menghorma  terhadap keberlangsungan hukum yang ada. Hal itu menjadi satu kesatuan dalam sistem hukum
28 Desy  Indriani,  Penegakan  Hukum  Berkeadilan  Sebagai  Perwujudan  Demokrasi  Indonesia, Artikel ADALAH , Buletin Hukum dan Keadilan. Volume 2 Nomor 6d (2018) ISSN: 2338 4638, h. 56.
29 Abdul  Wahid ,  Etika  Profesi  Hukum  Dan  Nuansa  Tantangan  Profesi  Hukum  Di  Indonesia , (Bandung: Tarsiti, 1997), h. 183-184.
dengan otoritas penegak hukum. Lembaga kehakiman yang secara bebas dan taat akan asas  keadilan  untuk  memberikan  pengendalian  terhadap  keberadaan  hukum  negara sebagai negara hukum.

## D. PENUTUP Kesimpulan
Konsep  Negara  Hukum  Indonesia  (Pancasila).  Paham  negara  hukum  yang digunakan  di  Indonesia  dan  pernah  populer  adalah  istilah  ( recthsstaat ).  Sementara  itu, untuk memberikan ciri “ke Indonesiaannya” juga dikenal istilah negara hukum dengan menambah  atribut  Pancasila”,  sehingga  menjadi  “negara  hukum  Pancasila.  Dalam penjelasan  UUD  1945  dikatakan,  Pancasila  merupakan  cita  hukum  atau rechtsidee . Sebagai cita hukum, Pancasila berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku.  Pancasila  sebagai  norma  tertinggi  yang  menentukan  dasar  keabsahan ( ligitimacy ) suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia. Negara  Indonesia  sebagai  negara  yang  demokrasi  dengan  konsensus  hukum yang  ada,  mengantarkan  tatanan  hukum  yang  lebih  fleksibel  dan  dinamis,  serta penegakan  secara  demokrasi  terhadap  persepsi  bahwa  setiap  warga  negara  Indonesia mempunyai  hak  konstusi  dalam  peraturan  perundang-undang  sebagai  pemegang kekuasaan penuh negara. Secara teoritis penegakan hukum di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam penerapannya. Dengan berbagai konsepsi yang ada dan kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum dan masyarakat secara umum dalam tataran aturan yang  diberlakukan  menjadi  sedikit  apatis  dengan  tingkat  kepercayaan  yang  semakin luntur  dan  keyakinan  yang  semakin  pesimis  terhadap  penegakan  hukum  di  Indonesia. Penegakan  Negara  hukum  Demokrasi  Indonesia  harus  menjadi  perhatian  serius pemerintah  agar  wibawa  hukum  dapat  terbangun.  Semua  aparat  penyelengga  negara harus taat dan tunduk kepada hukum. Apabila kita konsisten menerapkan konsep negara hukum,  akan  tercipta  hubungan  yang  harmonis  dan  serasi  antara  pemerintah  dengan rakyat  dengan  memprioritaskan  kerukunan  seperti  yang  terkandung  dalam  negara hukum Pancasila.

## Saran
Masyarakat  yang  demokratis  di  dalam  negara  hukum,  hak-hak  sipil  dan kebebasan  harus  dihormati  dan  dijunjung  tinggi.  Bagaimanapun  kebutuhan  akan kebebasan  individual  dan  sosial  harus  dipenuhi.  Kebebasan  individual  mengacu  pada kemampuan  manusia  sebagai  individu  untuk  menentukan  sendiri  apa  yang  harus dilakukannya  dalam  hidup  ini.  Dengan  kebebasan  ini,  seseorang  dapat  berprakarsa untuk  menempuh  langkah-langkah  terbaik  demi  mengembangkan  diri  dan  masyarakat bangsanya.  Dengan  kebebasan  sosial  dimaksud  sebagai  ruang  bagi  pelaksanaan kebebasan  individual.  Pembatasan-pembatasan  secara  ketat  yang  dilakukan  oleh lembaga pemerintah atau militer atas kehidupan warga negara dapat merusak kebebasan individual.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin  Hoesein,  Zainal, Kekuasaan  Kehakiman  di  Indonesia ,  Jatim:  Setara  Press Kelompok Instrans Publishing, 2016.

## Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia
Ias Muhlashin
Arinanto,  Satya, Negara  Hukum  dalam  Perspektif  Pancasila ,  dalam  Agus  Wahyudi (Ed.),  Tim  Penyusun  Buku  Proceding  Kongres  Pancasila  dalam  Berbagai Perspektif, Jakarta: Sekretarit Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2009.
Asshiddiqie, Jimly, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru, 1994.
Asshiddiqie, Jimly, HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Asshiddiqie,  Jimly, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2010.
Asshiddiqie,  Jimly, Menuju  Negara  Hukum  Yang  Demokratis ,  Jakarta  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstiusi, 2008.
Desy,  Indriani,  Penegakan  Hukum  Berkeadilan  Sebagai  Perwujudan  Demokrasi Indonesia, Artikel  Adalah ,  Buletin  Hukum  dan  Keadilan.  Volume  2  Nomor  6d (2018) ISSN: 2338 4638.
Fahmal, Muin, Peran Asas-Asas Umum pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Yogyakarta : Total Media, 2008.
Hari,  Ridwan, Hukum  Administrasi  Negara, Dikutip  dari  Azhary ,  Negara  Hukum Indonesia, Jakarta: UII-Press, 1995.
Hasil perubahan ketiga UUD 1945 dan Penjelasan UUD 1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan memasukkan ke dalam materi batang tubuh.
Kusumahamidjojo,  Budiono, Filsafat  Hukum;  Problematika  Ketertiban  Yang  Adil, Jakarta: Grasindo, 2004.
Ltanya,  Bernard.  dkk. Teori  Hukum;  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing 2010
MD ,Mahfud, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi , Yogyakarta: Gama Media, 1999.
MD, Mahfud, Demokrasi Konstitusi di Indonesia , Yogyakarta: liberti, 1993.
MD, Mahfud, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen  Konstitusi , Jakarta: LP3ES, 2007.
Susesno,  Franz  Magnis, Mencari  Sososk  Demokrasi,  Sebuah  Telaah  filosofis. Dikutip dari Ridwan HR , Hukum Administrasi Negara , Cetakan ke-enam. Jakarta : Raja Rajawali Pers, 2001.
Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
Wahid,  Abdul, Etika  Profesi  Hukum  Dan  Nuansa  Tantangan  Profesi  Hukum  Di Indonesia, Bandung: Tarsiti, 1997