Masalah Penetapan Batas Landas Kontinen dan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia
Oleh : Danar Widiyanta 1

## Abstrak
Zone Ekonomi Eksklusif merupakan hal yang penting bagi Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki potensi kekayaan yang luar biasa, terutama di wilayah lautnya. Potensi itu berupa kandungan minyak dan gas serta mineral di samping perikanan. Potensi ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kekuatan bangsa Indonesia.
Posisi geografis Indonesia memiliki nilai strategis baik secara ekonomi maupun politik global. Batas wilayah Indonesia yang berbatasan dengan 11 negara tetangga sangat positif, namun juga ada sisi negatifnya apabila tidak dikelola dengan baik, terpadu dan komprehensif.
Kata kunci: ZEE, perbatasan, potensi Indonesia,

## A. Pendahuluan
Sejak Indonesia mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif  (ZEE) pada tanggal 21 Maret 1980 sampai sekarang, Indonesia belum dapat dikatakan berdaulat atas klaim ZEE 200 mil.  Penetapan ZEE ini ternyata telah menimbulkan permasalahan dengan Negara-negara tetangga seperti dengan Malaysia, Filipina, Vietnam dan sebagainya. Penetapan batas ZEE 200 mil memang sangat penting bagi Indonesia untuk menghindarkan dari persengketaan di kemudian hari terkait dengan wilayah perairan dan dasar laut yang bertambah. Penyelamatan dan pengamanan terhadap sumber-sumber kekayaan laut dalam perairan yang begitu luas merupakan tantangan bagi Indonesia.
Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengamanan wilayah perairan adalah adanya batas-batas perairan yang jelas. Ketidakjelasan batas ZEE 200 mil dengan Negara tetangga akan menimbulkan berbagai kesulitan  sebagai akibat terjadinya pelanggaran wilayah dan pencurian-pencurian ikan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing. Pelanggaran wilayah  serta aktifitas pencurian ikan sering kali menimbulkan ketegangan regional di wilayah Asia Tenggara.
1 Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNY
Setelah memakan waktu cukup lama ZEE 200 mil dapat dirumuskan. ZEE tidak dikualifikasikan sebagai laut bebas tetapi sebagai suatu ketentuan hukum tersendiri. Makin banyak Negara yang mengumunkan ZEE 200 mil, maka proses pembentukan hukum kebiasaan internasional dewasa ini, ZEE 200 mil  telah menjadi hukum laut internasional 2 . Indonesia mengikuti jejak Negara-negara lainnya dan mengumumkan ZEE 200 mil pada tanggal 21 Maret 1980.
Pengumuman tentang ZEE tanggal 21 Maret 1980 mengemukanan bahwa ZEE Indonesia ialah jalur di luar laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan UU N0 4/Prp. Tahun 1960 tetang perairan Indonesia dengan lebar 200 mil laut diukur dari garis-garis Pangkal laut Wilayah Indonesia. Akibat penerapan ZEE ini, luas wilayah Indonesia baik berupa darat maupun air dan landas kontimen secara keseluruhan menjadi sekitar 8,5 juta km persegi. Sebelum UU N0 4/Prp. Tahun 1960 diterapkan wilayah Indonesia hanya sekitar 2 Juta Km persegi 3 .
Sejauh ini Indonesia telah mengadakan perjanjian batas landas kontinen dan perjanjian batas laut wilayah dengan Negara-negara tetangga.  Negara-negara tetangga Indonesia yaitu Vietnam, Australia, Malaysia, Filipina dan Papua Nugini termasuk 90 negara yang telah ,mengumumkan ZEE 200 mil. Dengan Negara tetangga ini Indonesia harus mengadakan penetapan batas ZEE selain harus menyelesaikan beberapa perundingan mengenai penetapan batas landas kontinen yang sedang dalam proses.

## B. Konsep dan Penerapan ZEE Indonesia
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah daerah di luar Laut Teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan UU N0 4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Cakupan daerah itu meluas hingga 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar Laut Teritorial Indonesia diukur. Dalam praktek kenegaraan menunjukkan bahwa rezim zona ekonomi ekslusif 200 mil laut telah
2 Penjelasan Menteri Luar Negeri mengenai Pengumuman Pemerintah tentang ZEE Indonesia Selebar 200 mil, Jakarta, 21 Maret 1980.
3 Munadjat Danusaputro, “Wawasan Nusantara & ZEE Indonesia”, Ketahanan Nasional , N0 27, Tahun IX/1980, hlm. 25-26.
diterima sebagai bagian dari hukum internasional laut baru. Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia ditetapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada.
Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan posisi silangnya yang styrategis. Posisi silang yang strategis menyebabkan Indonesia mempunyai peranan penting dalam lalu lintas laut. Posisi silang ini ternyata juga membahayakan bagi Negara baik dalam bidang social ekonomi, kebudayaan, maupun pertahanan dan keamanan.
Indonesia menganut persetujuan hukum Laut Internasional yang telah disepakai pada tahun 1982. Berdasarkan hal tersebut wilayah perairan Indonesia meliputi batas laut territorial, batas landas kontinen dan batas zona ekonomi ekslusif. Batas laut territorial adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil kea rah laut. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung terluar pulau di Indonesia. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar merupakan laut pedalaman. Di dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia.
Batas landas kontinen  adalah batas dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Kedalaman landas kontinen tidak lebih dari 150 meter. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. Kalau ada dua negara yang berdampingan menguasai laut dalam satu landas kontinen dan jaraknya kurang dari 400 mil, batas landas kontinen masing-masing negara ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing. Kewajiban negara ini adalah tidak mengganggu lalu lintas pelayaran damai di dalam batas landas kontinen.
Pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Juanda yang melahirkan Wawasan Nusantara. Di dalam deklarasi itu ditentukan bahwa batas perairan wilayah Indonesia adalah 12 mil dari garis dasar pantai masing-masing pulau sampai titik terluar. Tanggal 18 Pebruari 1960 dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 4 Tahun 1960 yang menjamin adanya hak lintas damai ( innocent passage ) bagi kapal-kapal asing di perairan Indonesia yang menggantikan hak lintas bebas ( free passage ).
Pada tahun 1973 Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang_undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang didasarkan pada wilayah perairan Indonesia, maka diadakanlah perjanjian atau persetjuan mengenai batas dan landas kontinen dengan Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Australia, Singapura dan India.
Poin-poin penting mengenai batas wilayah Republik Indonesia sebagai berikut 4 :
1. Perjanjian RI dan Malaysia mengenai landas kontinen Selat Malaka dan Laut Natuna (Laut Cina Selatan). Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur, mulai berlaku tanggal 7 November 1969.
2. Perjanjian RI dengan Thailand mengenai landas kontinen Selat Malaka bagian utara dan laut Andaman. Perjanjian ini diselenggarakan di Bangkok pada tanggal 17 Desember 1971 yang diberlakukan mulai tanggal 7 April 1972.
3. Perjanjian landas kontinen RI dengan Malaysia dan Thailand. Diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 1971 di Kuala Lumpur yang diberlakukan mulai tanggal 16 Juli 1973.
4. Perjanjian RI dengan Australia mengenai penetapan batas dasar laut Arafuru dan daaerah Utara Papua-Papua Nugini. Perjanjian ini diadakan di Canberra tanggal 18 Mei 1971 dan mulai berlaku tanggal 18 November 1973.
5. Perjanjian RI dengan Australia mengenai penetapan garis batas daerah-daerah dasar laut selatan Pulau Tanibar dan Pulau Timur. Perjanjian ini diadakan di Jakarta tanggal 9 Oktober 1973 dan mulai berlaku pada tanggal 8 November 1973.
4 Suwarno p. Raharjo, “Batas Wilayah Laut RI : Problematika di Balik manfaat yang Besar”, dalam O.C. Kaligis & Associates, Sengketa Sipadan-Ligitan : Mengapa Kita Kalah , (Jakarta : O.C. Kaligis & Associates, 2003), hlm. 169.
6. Perjanjian perbatasan RI dengan Singapura mengenai penetapan garis batas laut wilayah (laut territorial). Diadakan di Jakarta tanggal 25 Mei 1973 yang diberlakukan pada tanggal 25 Mei 1973.
7. Perjanjian perbatasan RI dengan India mengenai penetapan garis batas dan landas kontinen Laut Andaman. Perjanjian ini diadakan di Jakarta tanggal 25 Agustus 1974 dan mulai berlaku pada saat ditandatangani.
Pada tanggal 21 Maret 1980 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sepanjang 200 mil, diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Pada zona ini Indonesia memiliki hak untuk segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam permukaan laut, di dasar laut, dan di bawah laut serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut lainnya.

## D.  Deklarasi  dan Undang Undang ZEE Indonesia
Pada tanggal 21 Maret 1980 Indonesia telah mendeklarasikan ZEE Indonesia. Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang- undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dan dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Di Zone Ekonomi Ekslusif, Indonesia telah ada dan berlaku 5 :
1. Hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan pelestarian hidup dan sumber daya alam yang tidak hidup dari tanah dan sub-dasar laut dan perairan dan hak-hak kedaulatan berkenaan dengan kegiatan lain untuk eksplorasi ekonomi dan eksploitasi zona, seperti produksi energi dari arus air, dan angin.
5 "http://id.wikisource.org/wiki/‘Deklarasi Pemerintah Indonesia mengenai Zona  Ekonomi Eksklusif Indonesia", diakses pada tanggal 11 Oktober 2011 jam 19.15 wib.
2.  Yurisdiksi sehubungan dengan : pembentukan dan pengunaan buatan, instalasi pulau dan struktur, penelitian ilmiah kelautan, pelestarian lingkungan laut dan hak-hak lain berdasarkan hokum internasional.
3.  Hak berdaulat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Deklarasi ini Pemerintah, sehubungan dengan dasar laut dan lapisan tanah, terus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan di Indonesia tentang Perairan Indonesia dan Landas Kontinen Indonesia, perjanjian internasional dan hukum internasional.
4.  Dalam  Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan navigasi dan penerbangan dan peletakan sub-kabel laut dan pipa akan terus diakui sesuai dengan prinsip-prinsip baru hukum internasional laut.
5.  Di mana garis batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menimbulkan masalah batas dengan Negara berdekatan atau sebaliknya, Pemerintah Indonesia siap, pada waktu yang tepat, untuk masuk ke dalam perundingan dengan Negara yang bersangkutan dengan maksud untuk mencapai kesepakatan.
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang- undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia 6 . Dalam Pasal 3 ayat 1 dikatakan Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan. Ayat 2  menyatakan Selama persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada dan tidak terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut adalah garis tengah atau garis sama jarak antara garis-garis
6 Pasal 2  UU No 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia tanggal 18 Oktober 1983.
pangkal laut wilayah Indonesia atau titik-titik terluar Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara tersebut, kecuali jika dengan negara tersebut telah tercapai persetujuan tentang pengaturan sementara yang berkaitan dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia termaksud 7 .
Dalam Bab IV mengatur tentang kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia. Bab IV terdiri atas pasal 5-8. Bab V mengatur tentang ganti rugi terdiri atas pasal 9- ppasal 12. Bab VI mengatur tentang penegakan hukum terdiri atas 3 pasal yaitu pasal 13-15. Ketentuan pidana diatur dalam bab VII pasal 16-18.
Kebijakan ZEE diperlukan dalam rangka mempertegas kedaulatan Negara dan meningkatkan keamanan laut. Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 Km2.Ini berarti lus wilayah laut Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratanya. Sesuai  dengan Hukum laut Internasional yang telah disepakati dua setengah kali luas daratanya. Sesuai dengan Hukum laut Internasional telah disepakati oleh PBB tahun 1992.
Konsep pengelolaan ZEE ada beberapa konsep. Pertama pengelolaannya dilakukan secara terpusat oleh Negara. Kedua kerjasama pengelolaan bisal dilakukan dengan Negara lain, dengan pemda serta antar sektor. Ketiga Pemerintah pusat mengurusi beberapa hal mengenai pengawasan pemanfaaatan SDA hayati dan nonhayati, pengamanan laut dan pulau-pulau perbatasan dan pengurusan batas wilayah maritime. Keempat bekerjasama dengan pihak lain dalam bentuk wilayah perbatasan, wilayah territorial dan wilayah ZEE Indonesia.
Beberapa ketentuan internasional tentang Zona Ekonomi Ekslusif atau UNCLOS 1982 telah diratifikasi dan mulai berlaku tahun 1994, namun 70 % ZEE Indonesia belum disepakati Negara tetangga.  ZEE yang belum disepakati berada di perbatasan dengan Negara Timur Leste, Palau, Filipina, Vietnam, Thailand, dan India. Sejauh ini kesepakatan batas ZEE tercapai dengan pihak Australia dan Papua Nugini. Dalam UNCLOS, ZEE didefinisikan sebagai hak berdaulat atas pengelolaan sumber kekayaan alam pada kolam air.
7 Pasal 3, Ibid .

## E. Dampak dari Penetapan ZEE
Dalam rangka terwujudnya NKRI yang tegas dan berwibawa, salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah mempertegas kembali Zona Ekonomi Ekslusif kita. Pada tanggal 12 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Juanda yang melahirkan "Wawasan Nusantara".  Dalam deklarasi ini ditentukan bahwa batas perairan wilayah Republik Indonesia adalah 12 mil dari garis dasar pantai masing- masing pulau sampai titik terluar. Tanggal 18 Februari 1960 dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 Tahun 1960 yang menjamin adannya hak lintas damai ( innocent passage ) bagi kapal-kapal asing di perairan Indonesia yang menggantikan hak lintas bebas ( free passage ).
Kemudian pada tahun 1973 Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang- Undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang didasarkan pada wilayah perairan Indonesia, maka diadakanlah perjanjian atau persetujuan mengenai garis batas dan landas kontinen dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Australia, Singapura dan India.
Mengingat luasnya wilayah laut ZEE Indonesia dan adanya overlap dengan ZEE negara lain, maka perlu adanya tindakan tegas pemerintah Indonesia dalam menetapkan garis batas ZEE dengan negara-negara yang berbatasan dengan NKRI. “Penetapan batas ZEE ini harus diupayakan dengan aktif dan berkesinambungan untuk menghindari potensi masalah di kemudian hari dengan berbagai negara. Untuk dapat melakukan hal itu, Indonesia dapat melibatkan pakar dalam bidang masing-masing agar dapat membuahkan strategi pengelolaan yang tepat dan bermanfaat bagi Indonesia. Meski ketentuan internasional tentang Zona Ekonomi Eksklusif atau UNCLOS 1982 telah diratifikasi dan mulai berlaku tahun 1994, 70 persen ZEE Indonesia belum disepakati negara tetangga 8 .  ZEE yang belum disepakati berada di perbatasan dengan negara Timor Leste, Palau,
Filipina, Vietnam, Thailand, dan India. Sejauh ini kesepakatan batas ZEE tercapai dengan pihak Australia dan Papua Nugini.
Meski batas landas kontinen telah ditetapkan berdasarkan Konvensi PBB tahun 1958, tetapi proses tersebut belum terselesaikan hingga kini. Untuk landas kontinen sekitar 30 persen yang belum disepakati, yaitu yang berbatasan dengan Filipina, Palau, dan Timor Leste. Selain itu, sampai kini pihak Indonesia belum mencapai kesepakatan tentang batas laut teritorial dengan tiga negara, yaitu Singapura, Malaysia, dan Timor Leste. Panjangnya mencapai 40 persen dari seluruh batas yuridiksi maritim Indonesia.  Batas laut teritorial dengan Malaysia yang belum terselesaikan ada di tiga wilayah, yaitu yang berada di Selat Malaka sepanjang 17 mil laut; 12 mil laut di Tanjung Datuk, Kalimantan Barat; dan 18 mil di Sebatik, Kalimantan Timur. Sedangkan dengan Timor Leste, Pemerintah Indonesia belum menyepakati lebih dari 100 mil panjang batas laut teritorial.
Sementara  itu berdasarkan perjanjian tahun 1973 tentang batas wilayah antara Singapura-Indonesia telah ditetapkan enam titik pangkal yang berada di sebelah barat hingga timur Pulau Batam. Bila dilihat dari sisi Singapura, titik pangkal itu berada di Sultan Shoul hingga ke timur Singapura atau sebelah barat Changi. Titik-titik ini sudah definit, tidak terpengaruh dengan perluasan wilayah Singapura karena reklamasi. Bagian yang kini dipermasalahkan adalah ada di bagian barat sepanjang 14 mil. Sedangkan di sebelah timur  meliputi garis batas sepanjang 28 mil. Pembicaraan penetapan batas wilayah antara Singapura dan Indonesia telah dimulai lagi tahun lalu. Pihak Singapura hanya menyepakati penetapan wilayah barat.
Untuk pembahasan batas wilayah dengan Singapura, terutama di bagian barat, Indonesia berpegang pada peta yang dibuat tahun 1973. Sedangkan Singapura saat ini meminta dilakukannya survei kembali. Namun bila perundingan dengan Singapura tentang batas wilayah tetap buntu, langkah yang mungkin ditempuh Indonesia adalah mengajukannya ke International Tribunal for the Law of the Sea di Hamburg, Jerman.  Dalam hal ini ia optimistis Indonesia memperoleh hak kedaulatan atas batas wilayah itu.
Di antara perundingan batas wilayah dengan enam negara tetangga, Sobar melihat penetapan batas wilayah paling cepat dapat terealisasi dengan Filipina, yang telah menyatakan kesediaannya untuk penyelesaian proses ini. Pembicaraan kedua belah pihak untuk penetapan batas wilayah di Laut Sulawesi telah dimulai tahun 1994.
Sementara itu penetapan batas wilayah dengan Palau belum dapat dilakukan karena Indonesia belum memiliki hubungan diplomatik dengan negara kecil di Pasifik ini. Saat ini pihak perunding dari Indonesia menunggu persetujuan dari DPR untuk membuka hubungan diplomatik dengan Palau.
Sebagai negara maritim dan kepulauan ( the archipelagic state ) terbesar di dunia, dengan 17.500 lebih pulau dan 81.000 km garis pantai (terpanjang kedua setelah Kanada) serta 75 persen (5,8 juta km2) wilayahnya berupa laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia memiliki batas-batas wilayah berupa perairan laut dengan 10 negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Papua Niugini, Australia, Timor Timur, dan Palau.
Sementara wilayah darat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga hanya dua, yakni Malaysia di Kalimantan dan Papua Niugini di Papua. Penetapan dan penegakan batas wilayah merupakan hal yang sangat krusial karena menyangkut kedaulatan wilayah Indonesia di laut, aspek perekonomian (pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan), dan aspek hankam serta stabilitas kawasan.
Adapun batas-batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga meliputi: (1) batas laut teritorial, (2) batas zona tambahan, (3) batas perairan ZEE, dan (4) batas landas kontinen. Yang dimaksud laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai yang meliputi ruang udara dan laut serta tanah di bawahnya sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Zona tambahan mencakup wilayah perairan laut sampai ke batas 12 mil laut di luar laut teritorial atau 24 mil laut diukur dari garis pangkal. ZEE adalah suatu wilayah perairan laut di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal; yang mana suatu negara pantai ( coastal state )
memiliki hak atas kedaulatan untuk eksplorasi, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya alam. Landas kontinen suatu negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang menyambung dari laut teritorial negara pantai melalui kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya sampai ujung terluar tepian kontinen.
Sayangnya, hingga saat ini penetapan batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga masih banyak yang belum tuntas. Dari 10 negara yang wilayah lautnya berbatasan dengan Indonesia, baru antara Indonesia dan Australia yang batas-batas wilayah lautnya telah diselesaikan secara lengkap.  Sementara dengan negara-negara tetangga lainnya baru dilaksanakan penetapan batas-batas landas kontinen dan sebagian batas-batas laut teritorial serta ZEE. Kondisi semacam inilah yang sering menimbulkan konflik wilayah laut antara Indonesia dan negara-negara tetangga, seperti kasus Sipadan, Ligitan, dan Ambalat. Konflik yang terjadi akan menimbulkan ketidakstabilan dan mengganggu pembangunan perekonomian pada wilayah tersebut.
1. Permasalahan dengan Australia dan Timor Leste.
Dengan merdekanya Timor Leste, maka batas maritime di Laut Timor perlu ditinjau kembali, terkait dengan tidak berlakunya batas-batas laut terkait Timur Gap. Adanya tumpang tindih antara yuridiksi atas ZEE yang dimiliki oleh Indonesia dan yurisdiksi landas kontinen yang dimiliki Australia membawa implikasi membatasi keleluasaan penuh Indonesia dalam mengelola ZEE di wilayah Laut  Timor. Harapannya bahwa Australia bersamaan dengan penetapan batas landas kontinennya dengan Timor Leste mau meninjau kembali dan menyesuaikan dengan jiwa ZEE. Di selat Leti dan Selat Ombai di utara Pulau Atauro serta di Utara Oecussi/Ambenu batas-batas maritime, baik territorial, maupun ZEE perlu segera disepakati dengan Timor Leste untuk member kepastian hukum bagi kedua Negara. Dengan kepastian hkum memungkinkan perencanaan pengelolaan laut, termasuk perikananuntuk jangka panjang 9 .
9 Rudolf W. Matindas, “Masalah Delimitasi Batas maritime Zona Ekonomi Ekslusif dan Zona Perikanan Khusus dengan Australia dan Timor Leste” dalam O.C.  Kaligis & Associater, Sengketa Sipadan dan Ligitan Mengapa Kita Kalah , (Jakarta : O.C. Kaligis & Associates, 2003), hlm. 92.
Penyelesaian yang tuntas hal batas-batas maritime dengan Australia dan Timor Leste akan memberikan kepastian hukum.
Indonesia juga masih memiliki permasalahan batas landas kontinen dengan Australia di sekitar perairan P. Chrismas. Kesepakatan juga belum tercapai terkait status  Karang Ashmore. Indonesia berpendapat sebagai karang sedangkan pihak Australia menganggap Asmore Reef danSandey Islands merupakan pulau sehingga berhak atas perairan ZEE selebar 200 mil mengacu pada pasal 121 ayat 1 konvensi 1982 10 .
2. Permasalahan dengan Malaysia.
Batas laut territorial Malaysia di bagian utara Selat Malaka masih menyisakan permasalahan. Malaysia bukan Negara kepulauan sesuai Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, namun telah menerapkan prinsip-prinsip penarikan garis pangkal lurus kepulauan antara Pulau Jara dengan Pulau Perrak yang jaraknya 123 mil laut. Garis pangkal tersebut dipergunakan sebagai dasar penetapan lebar laut teritorialnya sebesar 12 mil laut kea rah laut sehingga mengakibatkan sebagian ZEE Indonesia masuk menjadi laut territorial Malaysia.
Batas laut territorial Malaysia di Selat Singapura. Perbatasan laut antara Pulau Bintan dengan Johor Timur yang berjarak diperkirakan 11 mil laut sampai sekarang belum ditetapkan bersama kedia Negara. Pihak Malaysia menerapkan batas laut territorial sampai jarak 3,3 mil laut dari Pulau  Bintan yang menggunakan patokan Horsburgh yang terletak di pintu masuk Selat Singapura dari arah Timur. Sedangkan secara historis fungsi Karang Horsburgh mempunayi kedudukan khusus bagi pelayaran internasional. Batas landas kontinen di Laut Cina Selatan dan sebelah timur Pulau Sebatik sampai sekarang belum ada kesepakatan.
Kekalahan Indonesia atas persengketaan pulau-pulau Ligitan-Sipadam di Mahkamah Internasional seharusnya segera disusul dengan delimitasi batas laut antara wilayah Indonesia dan Malaysia sebagai tandingan atas perbatasan laut Malaysia yang sudah dilakukan secara sepihak oleh Malaysia di tahun 1979.
10 Suwarno P. Raharjo, “Batas Wilayah Laut RI : Problematika di Balik Manfaat yang Besar, dalam O.C. Kaligis, Ibid , hlm.  168-169.
Persengketaan Indonesia dan Malaysia mengenai bagian dari Laut Sulawesi di sebelah timur Kalimantan yang disebut “Ambalat” atau “Ambalat offshore area” muncul untuk pertama kali di bulan Februari-Maret 2005 11 .
Perselisihan Ambalat ini bukan sengketa territorial; kedua pihak ini tidak berselisih tentang kedaulatan an sich , melainkan tentang klaim tumpang-tindih atas landas kontinen dan ZEE di mana mereka mempunyai hak kedaulatan yang spesifik. Dimensi sebenarnya dari persengkataan ini tidak jelas. Kendatipun ada tumpang tindih antara konsesi eksplorasi minyak yang diberikan kedua Negara, persengketaannya melampaui wilayah yang diperselisihkan ini. Masalahnya ialah bahwa kendatipun kedua Negara, Indonesia dan Malaysia, meratifikasi UNCLOS dan mengklaim 12 mil laut territorial dan landas kontinen dan ZEE sejauh 200 mil, tetapi hanya satu Negara saja, Malaysia, yang sudah merumuskan luas klaim juridikasinya. Krisis Ambalat dapat diselesaikan dengan baik tanpa Indonesia harus kehilangan kawasan tersebut. Akan tetapi di masa depan bukan tidak mungkin akan muncul kasus serupa mengingat keterbatasan sumber daya dan dana Indonesia mengelola pulau-pulau terpencil yang jauh dari perhatian Jakarta 12 .
3. Permalahan dengan Vietnam.
Masih terdapat perbedaan persepsi dalam penentuan batas wilayah laut antara RI-Vietnam dio sekitar Kepulauan Natuna. Perairan yang terletak antara P. Sekatung di Kepulauan Natuna dan P. Kondor di Vietnam merupakan kawasan yang memiliki sumber daua alam yang potensial bagi pembangunan bangsa, namun masih belum ada kesepakatan penentuan garis batas. Hal ini mengingatkan kondisi geografis antara kedua pulau tersebut memiliki jarak tidak lebih dari 245 mil. Sedangkan menurut Pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa klaim maksimal kedua Negara bagi penentuan Batas Landas Kontinen adalah 200 mil dari garis pangkal. Dengan demikan kedua klaim akan tumpang tindih dan membentuk area yang penyelesaiannya perlu dirundingkan antara kedua Negara
11 C.P.F. Luhulima, Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015 , (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 146.
12 Bambang Cipto, Hubungan Internasional di Asia Tenggara ,
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 203.
berdasarkan asas keadilan.Selanjutnya, berdasarkan Pasal 5 Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS’ 82) penarikan garis pangkal oleh  Vietnam dengan menggunakan pulau tertular adalah tidak sesuai karena Vietnam bukan Negara kepulauan 13 .
4. Permasalahan dengan Palau.
Posisi kepulauan Palau berada di Selatan Samudera Pasifik berbatasan dengan perairan Utara Irian Jaya (Papua), tepatnya di P.P. Asia dan P.P Mapia (milik Indonesia). Penetapan batas ZEE antara Indonesia dan Palau belum dapat dilaksanakan sehingga kedua Negara masih dihadapkan pada masalah nelayan tradisional . Untuk menarik suatu batas ZEE yang adil, mengingat jarak antara P. Helen (pulau paling Selatan Palau) dengan P. Fani/P.P Asia adalah kurang dari 400 mil laut, maka seyogyanya metode jarak sama (equidistance) dapat diterapkan. Adapun jarak antara P. Helen (milik Palau) dan P. Fani (milik Indonesia adalah 117 mil laut, setelah penarikan batas territorial 12 mil di kedua pulau tersebut ditarik, maka sisa jarak 93 mil. Penentuan batas ZEE di kawasan ini melibatkan juga Filipina karena perpanjangan batas ZEE melalui perairan P. Miangas dan Laut Filipina 14 .
5. Permasalahan dengan RRC.
Permasalahan di Laut Cina Selatan dengan diumumkannya Hukum Laut Teritorial RRC dan zone tambahannya pada 25 Pebruari 1992 maka terbentuk pula wilayah perairan ZEE Inddonesia yang tumpang tindih dengan klaim pihak RRC.

## E. Kesimpulan
Konsep ZEE Indonesia tertuang dalam pengumuman tentang ZEE tanggal 21 Maret 1980. Pengumuman ZEE 200 mil  memuat beberapa pokok mengenai penetapan jalur ZEE Indonesia, hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pelaksanaan hak-hak berdaulat tersebut, pengakuan mengenai kebebasan tertentu dan kesediaan mengadakan perundingan mengenai penetapan
13 O.C. Kaligis & Associates, op.cit , hlm 167-168.
14 Ibid ., hlm.168
batas antara Negara tetangga. Pokok-pokok yang dikemukana didasarkan pada ketentuan-ketentuan internasional mengenai regim ZEE 200 mil yang perumusannya tercantum  dalam Bab V INCT ( Informal Composite Negotiating Text ) pasal 55-75.
Pengumuman tentang ZEE 200 mil mengemukanan bahwa ZEE Indonesia ialah jalur di luar laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan UU N0 4/Prp. Tahun 1960 tetang perairan Indonesia dengan lebar 200 mil laut diukur dari garis-garis Pangkal laut Wilayah Indonesia. Akibat penerapan ZEE ini, luas wilayah Indonesia baik berupa darat maupun air dan landas kontimen secara keseluruhan menjadi sekitar 8,5 juta km persegi. Sebelum UU N0 4/Prp. Tahun 1960 diterapkan wilayah Indonesia hanya sekitar 2 Juta Km persegi.
Permasalah yang timbul akibat penerapan ZEE 200 mil, ada hubungannya dengan batas laut dan landas kontinen dengan negara tetangga. Indonesia sebagai Negara pantai menyadari pentingnya hal tersebut, sehinga dalam rangka itu kemudian diadakan perjanjian penetapan  batas laut wilayah, landas kontinen dan ZEE 200 mil. Indonesia telah mengadakan perjanjian batas landas kontinen dan perjanjian batas laut wilayah dengan Negara-negara  tetangga seperti dengan Vietnam, Australia, Malaysia, Filipina dan Papua Nugini.  Dengan Negara tetangga  Indonesia mengadakan penetapan batas ZEE untuk mengurangi ketegangan wilayah di Asia Tenggara, akibat klaim yang tumpang tindih antar negara. Sampai sekarang Indonesia masih menyisakan beberapa permasalahan perbatasan dengan beberapa negara tetangga.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri,  (1976). Wawasan Negara Nusantara dan Hukum Laut Indonesia , Jakarta : Deplu.
Bambang Cipto, (2010). Hubungan Internasional di Asia Tenggara , Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Brierly, J.L., (1963). Hukum Bangsa-Bangsa (terj Moh Rojab), Jakarta : Bhratara.
Dimyati Hartono (1977). Hukum Laut Internasional , Jakarta : Bhratara karya Akasara.
Hadi Soesastro, A.R. Sutopo (ed), (1981). Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia dan Kawasan Asia Pasitik . Jakarta : CSIS.
Hasyim Djalal, (1978). Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut , Jakarta : Deplu.
http:// id. Wikisource.org/wiki/ “Deklarasi Pemerintah Indonesia mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, diakses tanggal 11 Oktober 2011 jam 19.15 WIB.
Kaligis, O.C., (2003). Sengketa Sipadan-Ligitan Mengapa Kita Kalah , Jakarta : O.C. Kaligis & Associates.
Kompas , tanggal 3 Maret 2011.
Luhulima, C.P.F., (2011). Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015 , Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Mochtar Kusumaatmadja, (1978). Hukum Laut Internasional , Bandung : Karya Nusantara.
Undang- undang N0 4/Prp. Tahun 1960,  tentang Perairan Indonesia.