PERLINDUNGAN MOTIF BATIK MILIK PENGRAJIN PERORANGAN DI BOJONEGORO MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI
(STUDI KASUS DI SENTRA PENGRAJIN BATIK JENEGOROAN)
Hidayatul Nikmah Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Email: idaarekbojonegoro@gmail.com

## ABSTRAK
This research indicates that there is protection of batik in Bojonegoro regency, that is batik craftsmen  have  to  register  to  Disperindag  Bojonegoro  regency  as  a  temporary  protection. The  regulation  number  19  of  2002  about  Copyright  and  recognized  by  law  is  registering djhki according to article 37 act no. 19 2002 on copyright.Form copyright protection a batik reviewed in mui fatwa  was appertain hak milik huquq milkiyyah one property right huquq maliyyah.Batik is category  mal or possessions because mal jointed on two principle namely ainiyah  and  urf  batik is  included  in  the  category  ainiyah  because  it  is  category  objects  or property  intangible.  So  that  obtains  legal  protection.On  mui  fatwa  use  copyright  another without  permission  of  a  creator  is  his  legal  common  and  is  liable  compensation  is categorized theft.On act.No. 19 year 2002 on copyright b
Hasil  penelitian ini  menunjukkan  bahwa  bentuk  perlindungan  motif  batik  dari  Pemerintah Kabupaten  Bojonegoro  yaitu  mendata,  menghimbau  para  pengrajin  batik  untuk mendaftarkan  ke  Disprindag  Kab,  Bojonegoro  sebagai  bentuk  perlindungan  sementara. Pada UU. No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta perlindungan yang resmi dan diakui oleh hukum adalah mendaftarkan ke DJHKI sesuai pasal 37 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.  Bentuk  perlindungan  hak  cipta  motif  batik  ditinjau  dalam  Fatwa  MUI  merupakan tergolong  hak  milik  huquq  milkiyyah  salah  satu  hak  kekayaan  huquqmâliyyah.  Batik merupakan  kategori  mâl  atau  harta  karena  mâl  bersendi  pada  dua  asas  yaitu  ‘ainiyah dan‘urf batik merupakan masuk dalam kategori ‘ainiyah karena merupakan kategori benda atau  harta  yang  berwujud.  sehingga  memperoleh  perlindungan  hukum.  Pada  Fatwa  MUI menggunakan  hak  cipta  orang  lain  tanpa  izin  dari  pencipta  adalah  hukumnya  haram  dan bisa  dikenakan  ganti  rugi  termasuk  kategori  pencurian.  Pada  UU.  No.  19  Tahun  2002 Tentang  Hak  Cipta  bahwa  hak  cipta  melindungi  hak  moral  dan  hak  ekonomi  yang hukumannya telah diatur dalam pasal 72 UU. No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
Kata Kunci : Hak Cipta, Hukum Islam, Batik Jonegoroan, Huquq Mâliyyah , Huquq Milkiyyah, Harta.
Batik  Jenegoroan  muncul  karena Industri  Kecil  Menengah  (IKM)  diyakini memiliki  nilai  strategis  dalam  perekonomian nasional  dan  peningkatan  PDRB  dan  Industri Kecil  Menengah  merupakan  bagian  dari sandaran  pembangunan  ekonomi  nasional.
Pemerintah Kab. Bojonegoro terkait perlindungan  motif  batik  bahwa  pemerintah kab.  Bojonegoro  di  sini  memberikan  per- lindungan  dengan  membuka  atau  memberi anjuran  untuk  mendaftarkan  ke  Disprindag Kab.  Bojonegoro  sebagai  salah  satu  bentuk
214 | Hidayatul Nikmah, Perlindungan Motif Batik..
perlindungan  yang  diberikan  pengrajin  batik terkait  motif  batik  milik  pengrajin  perorangan. Pemkab Bojonegoro memberi perlindungan ini bahwa  pemerintah  sendiri  pernah  menerima laporan  terkait  pengrajin  batik  yang  mencoba mencontoh  motif  batik  milik  pengrajin perorangan,  dengan  laporan  tersebut  peme- rintah  menindak  lanjuti  dengan  datang  dan membuktikan  terkait  laporan  pencontohan motif  batik  milik  pengrajin  perorangan  di  sini pemerintah  menegur  dan  ketika  teguran  telah dilakukan dan tidak di hiraukan maka  tindakan selanjutnya  adalah  pencabutan  izin  usaha. Akan  tetapi  perlindungan  dari  Pemkab.  Bojo- negoro ini hanya sebatas itu saja, perlindungan yang  sebenarnya  pada  hak  cipta  adalah pendaftaran ke DJHKI yang
dimana  pendaftaran  ke  DJHKI  ini merupakan  pendaftaran  hak  cipta  yang  resmi dan diakui oleh hukum.
Fatwa  MUI  Nomor  :1/  MUNASVII/ MUI/15/2005  menetapkan  fat-wa  tentang perlindungan  Hak  Kekayaan  In-telektual (HKI) bahwa dalam fatwa  ini,  yang dimaksud dengan  kekayaan  intelektual  adalah  kekayaan yang  timbul  dari  hasil  olah  pikir  otak  yang menghasilkan  suatu  produk  atau  proses  yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  yang  di  mana  pada  Islam terdapat larangan memakai dan memanfaatkan hak  orang  lain  sebagaimana  pada  Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya :
 ” janganlah sebagaimana kamu memakan harta
sebagian yang lain dengan jalan yang batil .” 1
Ayat  di  atas  mengingatkan  umat Islam agar  tidak  memakai  atau  menggunakan hak orang  lain dan tidak pula memakan  harta orang  lain,  kecuali  dengan  persetujuan pemilik. 2
Alasan  penulis  mengambil  judul  ini  karena motif  batik  di  Bojonegoro  ini  terkait  motif batik adalah karena batik merupakan salah satu ciptaan  yang  di  lindungi  oleh  Undang-Undang
1 Qs. Al-Baqarah:118
2 Masjfuk, Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam . Edisi I. Cet I. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994, h. 214.
No.  19  Tahun  2002  Tentang  Hak  Cipta  dan Fatwa MUI merupakan hukum Islam yang juga membahas  terkait  Hak  Kekayaan  Intelektual yaitu  salah  satu  dari  hak  Cipta  yang  dimana Fatwa  MUI  bahwa  hak  cipta  merupakan  hak milik dan juga hak kekayaan yang didalam nya terdapat  harta yang  bisa  memperoleh perlindungan hukum.
Menurut  W.R.Cornish,  hak  milik intelektual  melindungi  pemakaian  ide  dan informasi  yang mempunyai  nilai  komersil atau nilai  ekonomi. 3 Menurut  Ismail  Saleh, Intelectual  Property  Rights dapat  diter- jemahkan sebagai  hak  kepemilikan  intelektual, menyangkut  hak  cipta  ( copyrights )  dan  hak milik perindustrian ( industrial  property rights ). 4 Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  atau Intellectual  Property  Rights  (IPRs) merupakan hak  ekonomi  yang  diberikan  oleh  hukum kepada  seorang  pencipta  atau  penemu  atas suatu  hasil  karya  dari  kemampuan  intelektual manusia. 5 manfaat  HKI bagi  negara  Indonesia. Ada  beberapa  manfaat  yang  diperoleh  dari suatu sistem HKI yang baik, yaitu: 6
- HKI  dapat  meningkatkan  pertumbuhan perdagangan  dan  investasi  sebuah negara;
- HKI  dapat  mengembangkan  dan meningkatkan teknologi;
- HKI  mampu  mendorong  perusahaan dapat bersaing secara global;
- HKI  dapat  membantu  meningkatkan inovasi inventoran secara efektif;
- HKI  dapat  mengembangkan  sosial budaya masyarakat;
(a) HKI  dapat  menjaga  reputasi perusahaan  di  dunia  internasional untuk kepentingan ekspor.
3 Etty Susilowati, “Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur ” (Yogyakarta: Genta Press, 2007), h.106.
4 Ismail  Saleh, Hukum  dan  Ekonomi (Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 1990), h.45.
5 Khoirul  Hidayah, Hukum  HKI  (Hak  Kekayaan Intelektual  di  Indonesia  Kajian  Undang-Undang  & Integrasi Islam) (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 2- 3.
6 Khoirul, Hukum HKI , h.9.
Pada  pasal  1  Undang-Undang  No.  19 Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta  menyatakan bahwa: 7
Pencipta  adalah  seseorang  atau  be- berapa  orang  secara  bersama-sama  yang  atas inspirasinya  melahirkan  suatu  ciptaan  ber- dasarkan  kemampuan  pikiran,  imajinasi, kecakapan,  ketrampilan,  atau  keahlian  yang dituangkan  ke  dalam  bentuk  yang  khas  dan bersifat pribadi.
Ciptaan  adalah  hasil  setiap  karya pencipta yang menunjukan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
Pemegang  hak  cipta  adalah  pencipta sebagai  pemilik  hak  cipta,  atau  pihak  yang menerima  hak  tersebut  dari  pencipta  atau pihak  lain  yang  menerima  lebih  lanjut  hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
Pengumuman  adalah  pembacaan,  pe- nyiaran,  pameran,  penjualan,  pengedaran  atau penyebaran,  suatu  ciptaan  dengan  meng- gunakan  alat  apapun,  termasuk  media  internet, atau melakuakan dengan cara apapun sehingga suatu  ciptaan  dapat  dibaca,  didengar  atau dilihat orang lain.
Perbanyakan  adalah  penambahan  jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian  yang  sangat  subtansial  dengan  meng- gunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama,  termasuk  mengalih  wujudkan  secara permanen atau temporer.
Penggolongan  tersebut  mengakibatkan tidak  selamanya  si  pencipta  berstatus  sebagai pemegang  hak  cipta.  Pada  saat  si  pencipta telah  mengalihkan  semua  hak  cipta  atas ciptaannya pada pihak lain, pencipta tidak lagi berstatus  sebagai  pemegang  hak  cipta  yang tertinggal  pada  si  pencipta  hanyalah moral rights atau  hak  moral  yang  menghubungkan nama pencipta dengan ciptaan tersebut selama- lamanya  dimaksud  dengan  pemegang  hak cipta  adalah  pencipta  sebagai  pemilik  hak cipta,  atau  pihak  yang  menerima  hak  tersebut dari  pencipta  atau  pihak  lain  yang  menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut, sebagaimana  yang dimaksudkan oleh pasal  1  butir  (4)  Undang-Undang  No.  19 Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta.  Undang-
7 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
Undang  Hak  Cipta  juga  mengenal  konsep terjadinya  pemilikan  hak  cipta  berdasarkan suatu  peristiwa  hukum  terjadinya  pemilikan hak  cipta  berdasarkan  suatu  peristiwa  hukum yang  diatur  dalam  pasal  3  ayat  (2)  Undang- Undang  No.  19  Tahun  2002  tentang  Hak Cipta,  seperti  pengalihan  hak  berdasarkan perjanjian,  jual  beli,  pemberian  hibah,  wasiat, warisan,  perjanjian  tertulis  dan  sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Adapun  hak  yang  terkandung  dalam Hak Cipta ( Copyrights ) adalah hak moral, hak yang  melekat  pada  diri  pencipta  yaitu  hak untuk  selalu  dicantumkan  nama  pencipta dalam  setiap  ciptaanya  dan  hak  atas  keutuhan ciptaanya,  tidak  dapat  dihilangkan  atau dihapus,  meskipun  hak  cipta  atau  hak  terkait telah  dialihkan. 8 Hak  ekonomi  adalah  hak yang  dimiliki  oleh  pencipta  atau  pemegang hak  cipta  untuk  mendapat  manfaat  ekonomi dari  penciptanya,  atau  hak  mengizinkan  atau melarang  orang  lain  untuk  menggunakan  dan atau memperbanyak ciptaannya. 9
Pelanggaran  hak  cipta  pada  dasarnya ada dua yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan  pelanggaran  terhadap  hak  ekonomi pencipta.  Pelanggaran  hak  ekonomi  diatur  di dalam pasal 72 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002  tentang  Hak  Cipta.  Pelanggaran  yang dimaksud dalam pasal 72 Undang-Undang No. 19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta  dika- tegorikan  sebagai  tindak  pidana  sedangkan pelanggaran  hak  moral  diatur  dalam  pasal  24 Undang-Undang  No.  19  Tahun  2002  tentang Hak  Cipta,  dan  pelanggaran  yang  dimaksud dapat  dilakukan  dengan  gugatan  perdata  dan ganti  rugi.  Lembaga  yang  diberi  kewenangan untuk  menyelesaikan  pekara  pelanggaran  hak ekonomi adalah pengadilan niaga. 10
Pendaftaran  ciptaan  dalam  pasal  37 Undang-Undang  No.  19  Tahun  2002  tentang Hak Cipta menyatakan bahwa: 11
8 Khoirul hidayah, hukum HKI , h. 49-50.
9 Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum
Intellectual  Property  Right (Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2005), h. 4-5.
10 Khoirul, Hukum HKI, h. 59.
11 Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002.
216 | Hidayatul Nikmah, Perlindungan Motif Batik..
Pendaftaran  ciptaan  dalam  daftar  umum ciptaan  dilakukan  atas  permohonan  yang diajukan  oleh  pencipta  atau  oleh  pemegang hak cipta atau kuasa;
Permohonan  diajukan  kepada  Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang di- tulis  dalam  Bahasa  Indonesia  dan  disertai contoh  ciptaan  atau  penggantinya  dengan dikenai biaya;
Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal akan memberikan  keputusan  paling  lama  9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diteri- manya permohonan secara lengkap;
Kuasa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  adalah  konsultan  yang  terdaftar  pada Direktorat Jenderal;
Ketentuan  mengenai  syarat-syarat  dan  tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (4)  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Pemerintah;
Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  tata  cara permohonan  ditetapkan  dengan  Keputusan Presiden.
Pada  pasal  12  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  19  Tahun  2002  tentang  Hak Cipta.  Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  sastra yang mencakup: 12
(1) Buku,  program  computer,  pamflet, perwajahan  ( lay  uo t)  karya  tulis  yangdan semua hasil karya tulis lain;
(2) Ceramah,  kuliah,  pidato,  dan  ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
(3) Alat  peraga  yang  dibuat  untuk kepentingan  pendidikan  dan  ilmu  penge- tahuan;
(4) Lagu  atau  musik  dengan  atau  tanpa teks;
(5) Drama  atau drama  musikal  koreografi, pewayangan, pantonim;
(6) Seni  rupa  dalam  segala  bentuk  seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
(7) Arsitektur;
(8) Peta;
(9) Seni batik;
(10) Fotografi;
12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002.
(11) Sinematografi;
(12) Terjemahan,  tafsir,  saduran,  bunga rampai, database, dan  karya  lain  dari  hasil pengalihwujudan.
Hak  cipta  dalam  hukum  Islam.  hak berasal  dari  bahasa  arab hâqq ,  secaraharfiah berarti “kepastian” atau “ketetapan”, sebagaimana terdapat dalam Surat Yasin:7. 13
Artinya:”  sesungguhnya  telah  pasti berlaku  perkataan  (ketentuan  Allah) terhadap  kebanyakan  mereka,  kerena mereka tidak beriman.” 14 Al-milkiyyah atau
al-milku (kepemilikan,  hak  milik)  adalah  hubungan keterikatan  antara  seseorang  dengan  harta yang  dikukuhkan  dan  dilegitimasi  ke- absahannya  oleh  syarak  yang  hubungan keterkaitan  itu  menjadikan  harta  tersebut hanya  khusus  untuknya  dan  ia  berhak  mela- kukan  semua  bentuk  pentasharufan  terhadap harta  itu  selagi  tidak  ada  suatu  hal  yang menjadi  penghalang  dirinya  dari  melakukan pentasharufan. 15 Hak  cipta  sebagai  Harta Mâliyah dalam  pandangan  para  fuqaha bersendi kepada dua asas dan dua unsur yaitu ‘ainiyah  dan  urf yang  dimaksud  dengan ‘ainiyah ialah harta itu merupakan benda, ada wujudnya  dalam  kenyataan  sedangkan  yang dimaksud  dengan urf adalah  harta  itu dipandang  harta  oleh  manusia,  baik  oleh semua  manusia,  ataupun  sebagian  mereka dapat  diberi  atau  tidak  diberi  sesuatu  yang tidak  berlaku  demikian,  tidaklah  dipandang harta  walaupun  benda,  seperti  manusia  yang merdeka,  sepotong  roti. Mâl yaitu  harta  ialah segala  benda  yang  berharga  yang  bersifat materi  yang beredar antara manusia. 16 Terkait pelanggaran hak cipta bahwa dalam keputusan Fatwah MUI tahun 2005 tentang perlindungan hak  kekayaan  Intelektual  mengutip  pendapat dari  Fathi  al-Duraini  yang  mengatakan terdapat  pendapat  ulama  tentang  HKI,  antara
13 Ghuffron  A.  Masadi, Fiqh  Muamalah  Konstektual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 31.
14 Qs. Yaasiin, (36): 7.
15 Wahbah  Az-Zuhaili, Fikih  Islam  Wa  Adillatuhu ,  terj,
Abdul Hasyyie al-Kattani dkk, Jilid V1, (Cet 1; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 449.
16 T.M.  Hasbi  Ash  Shiddieqy, Pengantar  Fikih Muamalah (Cet. IV; Jakarta: P.T. Bulan Bintang. 2001), h.142.
lain.  Mayoritas  ulama  dari  kalangan  mazhab Maliki,  Syafi`i  dan  Hambali  berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinil dan manfaat  tergolong  harta  berharga  seba- gaimana  benda  jika  boleh  dimanfaatkan secara  syara  (hukum  Islam). 17 Adapun  dalil- dalil  syâr’î  yang  dapat  dijadikan  dasar  me- larang  pelanggaran  hak  cipta  dengan perbuatan-perbuatan  tersebut  di  atas  antara lain sebagai berikut: 18
Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 188
Yang artinya :
“  janganlah  sebagaimana  kamu memakan  harta  sebagian  yang  lain dengan jalan yang bathil. 19

## Metode Penelitian.
Pada  penelitian  ini,  peneliti  langsung ke  lapangan  untuk  mengamati  serta  mengum- pulkan  data-data  yang  memiliki  peran  utama dalam  hasil  penelitian,  maka  peneliti  di  sini menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris. Hukum  empiris  bertujuan  untuk  mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan  dengan  melakukan  studi  mengenai sistem  norma  saja.  Hukum  yang  pada kenyataannya  dibuat  dan  diterapkan  oleh manusia  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Ar- tinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari  keadaan  social  masyarakat  serta  prilaku manusia  yang  terkait  dengan  lembaga  hukum tersebut. 20 Pada
penelitian ini terkait perlindungan  motif  batik  milik  perorangan dalam  kajian  Undang-Undang  No.  19 Tahun  2002 Tentang  Hak  Cipta  dan  Fatwa MUI  maka  peneliti  menggunakan  pen- dekatan  penelitian  yuridis  sosiologis. Pendekatan  yuridis  sosiologis  atau  sering disebut  sebagai  penelitian  hukum  yang
17 Keputusan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia,  Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), lihat Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar  fi  al-Fiqh  al-Islami  al-Muqaran,  (Bairut: Mu`assasah al- Risalah, 1984), h. 20.
18 Masjfuk, Masail Fiqhiyah Kapita , h. 213.
19 Qs. Al-Baqarah:118
20 Mukti faja ND,Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum  Normatif  &  Empiris (Cet.  2;  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 44.
sosiologis berdasarkan mazhab sociological jurisprudence adalah  penelitian  yang berbasis  pada  norma  hukum  normatif (peraturan  perundang-undangan),  tetapi bukan  mengkaji  mengenai  sistem  norma dalam  aturan  perundangan,  namun  menga- mati  bagaimana  reaksi  dan  interaksi  yang terjadi  ketika  sistem  norma  itu  bekerja  di dalam  masyarakat. 21 Metode  penentuan subyek  yang  digunakan  adalah purposive sampling yang  disebut  juga  sampel bertujuan,  artinya  memilih  sampel  ber- dasarkan  penelitian  tertentu  karena  unsur- unsur  atau  unit-unit  yang  dipilih  dianggap mewakili populasi. 22 Penelitian ini menggunakan dua jenis data kualitatif yaitu data primer dan data sekunder. Data primer atau  data  dasar  adalah  data  yang  diperoleh langsung  dari  masyarakat. 23 Dalam  hal penelitian  ini  mengambil  penelitian  secara langsung  dengan  wawancara  kepada beberapa  narasumber  yaitu  Sutini  pemilik Diana  Batik,  Wiranto  pemilik  Elsa  Batik, Achmad  Aris  pemilik  UD.  Risma  Batik Prayungan,  Hariyanto  pemilik  UD.  Mega Spot,  Pudji  Rahayu  pemilik  Marelly  Jaya dan  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan Kab.  Bojonegoro.  Pengumpulan  data  dila- kukan  dengan  dua  cara  yaitu  dokumentasi dan  wawancara. 24 Pada  penelitian  ini peneliti  melakukan  yaitu  melalui  tahapan pengolahan,  edit  atau editing ,  klasifikasi (classifaying) ,  verifikasi (verifying) dan analisis (analyzing) .
Bentuk  perlindungan  yang  dilakukan  oleh pengrajin dan pemerintah daerah terhadap motif  batik  milik  pengrajin  perorangan  di Bojonegoro
Mendata  dan  mendokumentasikan  motif-motif milik pengrajin batik.
21 Mukti, Dualisme Penelitian , h.47.
22 Bahder  Johan  Nasution. Metode  Penelitian  Ilmu Hukum (Bandung: CV. Bandar Maju, 2008). h.159-16.
23 Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2006), h.12.
24 S. Nasution dan M. Thomas, Buku Penuntun Membuat Tesis,  Skripsi,  Disertasi,  dan  Makalah (Bandung: Jemmars, 1988), h.58.
218 | Hidayatul Nikmah, Perlindungan Motif Batik..
Pemerintah melakukan pendataan kepada motif batik milik pengrajin perorangan dengan tujuan agar  tidak  ditiru  oleh  pengrajin  lain.  Peme- rintah  di  sini  membuka  pendaftaran  bagi pengrajin batik yang memiliki motif hasil karya sendiri bukan tiruan dan pengembangan dari 14 motif  batik  Jenegoroan  serta  motif  milik pengrajin lain.
Pemberian  sanki  kepada  pengrajin  yang terbukti menyontoh motif milik pengrajin batik lain .
Pemberian  sanksi  ini  diberikan  kepada pengrajin  yang  terbukti  meniru  motif  batik milik  pengrajin  lain  tanpa  izin  dari  pemilik motif.  Pengrajin  akan  diberi  teguran  jika teguran tidak dihiraukan maka izin usaha akan dicabut.
Memberi  Info  kepada  para  pengrajin  batik mengenai hak cipta dan perlindungannya. Pemerintah  di  sini  mengadakan  pertemuan kepada  para  pengrajin  di  Kab.  Bojonegoro setiap  satu  bulan  sekali.  Pada  pertemuan  ini pemerintah  mengumpulkan  para  pengrajin batik  di  Kab.  Bojonegoro  selain  pemerintah memberikan  info  mengenai  hak  cipta  motif batik  dan  perlindungannya  yang  di  akui  oleh negara  dan  secara  resmi  yaitu  dengan mendaftarkan  hasil  karya  motif  batiknya  ke DJHKI  selain  itu  juga  membicarakan  keluhan- keluhan yang dialami oleh pengrajin batik .
Menghimbau  para  pengrajin  batik  untuk mendaftarkan  motif  batik  karya  pengrajin sendiri dan nama unit usahanya.
Pada  pendaftaran  ini  maka  pemerintah  daerah menyerahkan  kepada  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Kab.  Bojonegoro  (Disprindag) untuk  mengahimbau  para  pengrajin  batik  di Bojonegoro  untuk  mendaftarkan  hasil  karya motif  batik  dan  nama  unit  usaha  agar  mudah mengontrol  siapa-siapa  saja  yang  telah memiliki  motif  batik  karya  sendiri  serta  untuk mengawasi  para  pengrajin  batik  di  kab. Bojonegoro  jika  melakukan  pelanggaran dengan  mencontoh,  memperbanyak  dan menjual  secara  umum  motif  batik  milik  peng- rajin lain yang tanpa sepengetahuan pemerintah daerah Kab. Bojonegoro.
Pelarangan menggunakan batik printing .
Pemerintah  menghimbau  kepada  pengrajin batik di Bojonegoro untuk tidak menggunakan batik printing .  Terkait  dengan  perlindungan pemkab.  Bojonegoro  untuk  melindungi  karya pencipta motif batik perorangan maka terdapat prosedur  proses  pendaftaran  ke  Disprindag Kab. Bojonegoro.
Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Milik Pengrajin Perorangan
Di Bojonegoro Ditinjau Undang- Undang  No.  19  Tahun  2002  Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI.
Perlindungan  hukum  pada  hasil ciptaan  atau  hak  cipta  motif  batik  menurut penulis  sangat  penting  sekali  guna  melindungi hak  milik  pencipta  atas  ciptaanya.  Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hak cipta  terutama  batik  maka  pemerintah  menge- luarkan  lah  Undang-Undang  No.  19  Tahun 2002  dan  Fatwa  MUI  guna  memberikan perlindungan  yang  utuh  bahwa  pengambilan hak  milik  orang  lain  untuk  memperoleh keuntungan  dalam  undang-undang  dan  hukum Islam  terkait  Fatwa  MUI  di  larang.  Pada pembahasan kali ini peneliti akan memaparkan terkait  perlindungan  hak  cipta  pada  Undang- Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI
Perlindungan Motif Batik Milik
Pengrajin  Perorangan  di  Bojonegoro Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
Pemerintah untuk memberikan bentuk perlindungan  terkait  hak  cipta  terutama  batik karena  hak  cipta  motif  batik  merupakan  salah satu  hak  milik  dari  hasil  jerih  payah  untuk menciptakan sebuah ide untuk menjadi sebuah bentuk  karya  yang  indah  dan  memiliki  nilai. Hak  cipta  merupakan  salah  satu  hak  kekayaan intelektual  yang  merupakan  hasil  dari  daya fikir manusia untuk membuat dan menciptakan sebuah  karya  atau  seni.  Hak  cipta  yang dilindungi adalah  ide  yang telah berwujud dan asli oleh karena itu undang-undang melindungi hak cipta terutama motif batik yang merupakan salah  satu  ciptaan  yang  dilindungi  pemerintah untuk  melindungi  hak  karya  seseorang  itu maka  pemerintah  mengeluarkan  undang- undang  yang  berlaku  saat  ini  yaitu  Undang- Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
Pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Hak  Cipta  No.  12  Tahun  2002  Tentang  Hak Cipta. 25
Ciptaan  adalah  hasil  setiap  karya Pencipta  yang  menunjukkan  keas- liannya  dalam  lapangan  ilmu  penge- tahuan, seni, atau sastra.
Pada motif batik merupakan salah satu bentuk  seni  atau  ciptaan  yang  dilindungi  oleh Undang-Undang  No.  19  Tahun  2002  Tentang Hak  Cipta.  Pada  Pada  pasal  12  ayat  (1) Undang-Undang  No.  19  Tahun  2002  tentang Hak Cipta. satu huruf i, menyebutkan bahwa.
Ciptaan  yang  dilindungi  adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang mencakup: 26
(1) Buku,  program  computer,  pamflet, perwajahan  ( lay  uo t)  karya  tulis  yangdan semua hasil karya tulis lain.
(2) Ceramah,  kuliah,  pidato,  dan  ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
(3) Alat  peraga  yang  dibuat  untuk kepentingan  pendidikan  dan  ilmu  penge- tahuan.
(4) Lagu  atau  musik  dengan  atau  tanpa teks.
(5) Drama  atau drama  musikal  koreografi, pewayangan, pantonim
(6) Seni  rupa  dalam  segala  bentuk  seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan.
(7) Arsitektur.
(8) Peta.
(9) Seni batik.
(10) Fotografi.
(11) Sinematografi.
(12) Terjemahan,  tafsir,  saduran,  bunga rampai, database, dan  karya  lain  dari  hasil pengalihwujudan.
Seni  batik  merupakan  ciptaan  yang dilindungi.  Perlindungan  motif  batik  atau  seni batik merupakan ciptaan yang dilindungi dalam kategori mengumumkan, memperbanyak, ciptaan  yang  tidak  meminta  izin  kepada pencipta.  Pada  Undang-Undang  No.  19  Tahun
25 Pada pasal 3 ayat (3) No. 12 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
26 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002.
2002  terkait  perlindungan  motif  batik  bahwa undang-undang melindungi hak moral atau hak yang  selalu dicantumkan  nama pencipta dalam setiap karyanya yang akan di perbanyak atau di contoh  dan  hak  ekonomi  pencipta  yaitu  hak yang  dimana  pencipta  mendapatkan  manfaat ekonominya dari hasil karya atau ciptaanya.
Pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.  19  Tahun  2002  Tentang  Hak  Cipta mengatakan bahwa :
Hak  Cipta  merupakan  hak  eksklusif bagi  Pencipta  atau  Pemegang  Hak Cipta  untuk  mengumumkan  atau memperbanyak  Ciptaannya, yang timbul  secara  otomatis  setelah  suatu ciptaan  dilahirkan  tanpa  mengurangi pembatasan  menurut  peraturan  pe- rundang- undangan yang berlaku. 27
Pada  pelanggaran  hak  cipta  motif batik  baik  itu  memperbanyak,  mengumumkan, mengcopy  dan  menjual  secara  umum  untuk memperoleh keuntungan pribadi menurut pasal 72  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  19  Tahun 2002  Tentang  Hak  Cipta  akan  dikenakan pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  bulan dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp.  1.000.000 satu  juta  rupiah  dan  denda  paling  lama  7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pada ayat  (2)  juga  dijelaskan  bahwa  jika  ada pengrajin batik yang mengedarkan dan menjual kepada  umum  motif  batik  hasil  pelanggaran hak cipta maka  akan dikenakan dengan pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  atau denda  paling  banyak  Rp.  500.000,00  (lima ratus juta rupiah).
Pada  penjelasan  di  atas  untuk memperoleh  perlindungan  motif  batik  maka para pengrajin harus mendaftarkan karyanya ke DJHKI sesuai pada ketentuan pasal 37 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa: 28
(1) Pendaftaran  ciptaan  dalam  daftar umum  ciptaan  dilakukan  atas  permohonan yang  diajukan  oleh  pencipta  atau  oleh
27 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
28 Undang-Undang No 19 Tahun 2002.
220 | Hidayatul Nikmah, Perlindungan Motif Batik..
pemegang hak cipta atau kuasa.
(2) Permohonan  diajukan  kepada  Direk- torat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang  ditulis  dalam  Bahasa  Indonesia  dan disertai  contoh  ciptaan  atau  penggantinya dengan dikenai biaya.
(3) Terhadap  permohonan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  Direktur  Jenderal akan  memberikan  keputusan  paling  lama  9 (sembilan)  bulan  terhitung  sejak  tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
(4) Kuasa  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  adalah  konsultan  yang  terdaftar pada Direktorat Jenderal.
(5) Ketentuan  mengenai  syarat-syarat  dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai  konsultan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (4)  diatur  lebih  lanjut  dalam Peraturan Pemerintah.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan  ditetapkan  dengan  Keputusan Presiden.
Pada  perlindungan  motif  batik  di dalam  UU  No.  19  Tahun  2002  Tentang  Hak Cipta  bahwa,  Pencipta  atau  pemegang  hak cipta  harus  melakukan  pendaftaran  ke Direktorat  Jendral  Hak  Kekayaan  Intelektual Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia R.I (DJHKI) sebagai bukti utama yang sah dan resmi  jika  terjadi  pelanggaran  atas  karya ciptaannya  yang  dicontoh  dan  di  perjual- belikan  secara  umum  maka  dengan  bukti pendaftaran  ciptaan  motif  batik  ke  Direktorat Jendral  Hak  Kekayaan  Intelektual  Kemen- terian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  R.I (DJHKI) bisa melakukan gugatan perdata atau ganti  rugi  jika  melanggar  hak  moral  pencipta jika  dalam  penggunaan  motif  batik  tidak menyantumkan  nama  pencipta  atau  pencipta motif batik tidak di akui sebagai pemilik hasil ciptaan  tersebut,  sebagaimana  pada  pasal  24 UU.  No  19  Tahun  2002  Tentang  Hak  Cipta yang menyebutkan bahwa.
(1) Pencipta  atau  ahli  warisnya  berhak menuntut  Pemegang  Hak  Cipta  supaya nama  Pencipta  tetap  dicantumkan  dalam Ciptaannya.
(2) Suatu  Ciptaan  tidak  boleh  diubah walaupun  Hak  Ciptanya  telah  diserahkan kepada  pihak  lain,  kecuali  dengan  perse- tujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli
warisnya  dalam  hal  Pencipta  telah  me- ninggal dunia.
(3) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada ayat  (2)  berlaku  juga  terhadap  perubahan judul  dan  anak  judul  Ciptaan,  pencantuman dan  perubahan  nama  atau  nama  samaran Pencipta.
(4) Pencipta  tetap  berhak  mengadakan perubahan  pada  Ciptaannya  sesuai  dengan kepatutan dalam masyarakat. 29
Pada pelanggaran hak moral dapat di ajukan  gugatan  perdata  atau  ganti  rugi  serta bisa  masuk  pada  ranah  tindakan  pidana  jika melanggar  hak  ekonomi  pencipta  atau pemegang hak cipta yaitu hak untuk mendapat manfaat  ekonomi  yang  dimana  dapat  di  jerat dengan  pasal  72  UU  No.  19  Tahun  2002 Tentang Hak Cipta yang telah peneliti jelaskan di atas.
Pada  penjelasan  pada  Undang- Undang  No.  19  Tahun  2002  Tentang  Hak Cipta  bahwa  terkait  perolehan  atau  perlin- dungan  hukum  motif  batik  menurut  Undang- Undang  No.  19  Tahun  2002  Tentang  Hak Cipta  harus  sesuai  dengan  ketentuan  pada pasal 37 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta seperti yang peneliti jelaskan di atas.
Terkait  perlindungan  motif  batik menurut UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.  Pada  penelitian  yang  peneliti  lakukan bahwa  pengrajin  batik  di  kab.  Bojonegoro belum  keseluruhan  melakukan  pendaftaran sesuai  dengan  ketentuan  pada  UU  No.  19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
Pada  hasil  penelitian  yang  telah peneliti  lakukan  bahwa  dari  lima  narasumber yang  peneliti  ambil  yaitu  Diana  Batik,  Elsa Batik,  UD.  Risma  Prayungan,  UD.  Mega  Spot dan Marelly Batik.
Pada  lima  narasumber  yang  peneliti wawancara ada beberapa pengrajin yang belum memiliki  motif  hasil  karyanya  sendiri.  Para pengrajin  batik  ini  biasanya  menggunakan  14 motif  Batik  Jenegoroan  yang  hak  ciptanya dipegang  oleh  pemerintah  Kab.  Bojonegoro. Pengrajin bebas menggunakan, memperbanyak, menggabungkan  dan  mengembangkan  sendiri dari  14  motif  Batik  Jenegoroan  tersebut  agar terlihat  berbeda  dari  aslinya  hal  tersebut
29 Pasal 24 UU. No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Pengrajin  batik  di  kab.  Bojonegoro  banyak
menggunakan  motif-motif  gabungan  serta pengembangan dari 14 motif Batik Jenegoroan.
Pada hasil wawancara  yang dilakukan peneliti dengan narasumber bahwa yang belum melakukan  pendaftaran  hak  cipta  dan  yang sudah  melakukan  pendaftaran  hak  cipta  dalam data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari lima sampel didapatkan 2 atau 40% yang sudah melakukan  pendaftaran  hak  cipta  pada Direktorat  Jendral  Hak  Kekayaan  Intelektual Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia
dan 3 atau 60% belum mendaftar. Adapun hasil wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan  para pengrajin  batik  akan  peneliti  uraikan  dalam bentuk tabel seperti di bawah ini.

## Tabel 2: Data Pengrajin Batik yang Mendaftarkan Hak Cipta Motif Batik
No Nama Pengrajin Jumlah Motif Milik Terdaftar Belum Terdaftar Alasan 1.  Sutini (Diana Batik) Punya (Motif Daerah)  Tidak Penting 2.  Wiratno (Ellsa Batik) 28 Motif dan Pengembangan motif daerah  Tidak Penting 3.  Achmat Aris, (UD. Risma Batik Prayungan) 3 Motif dan Pengembangan motif daerah  Penting 4.  Hariyanto (UD Mega Spot) 2 Motif dan Pengembangan motif daerah  Tidak Penting 5.  Pudji Rahayu, (Marelly Jaya) 8 Motif dan Pengembangan motif daerah  Penting Mendaftarkan Hak Cipta Motif Batik . 30
Perlindungan  Hak  Cipta  Menurut Fatwa MUI
Pada  hukum  islam dikenal  dengan al- milkiyyah adalah  hubungan  keterikatan  antara seseorang  dengan  harta  pada  Fatwa  MUI terdapat  larangan  terkait  pengambilan  hak orang  lain  yang  bukan  haknya  atau  biasa disebut  dengan  pelanggaran  hak  cipta  terkait mengcopy, memperbanyak, membajak dan lain sebagainya  untuk  mencari  keuntungan  pribadi. Maraknya  pelanggaran  hak  cipta  di  Indonesia yang  merugikan  bagi  pencipta  atau  penemu maka  di  sini  MUI  sebagai  wadah  musyawarah ulama, zu’ama dan  cendekiawan  Islam  di Indonesia  oleh  karena  itu  MUI  mengeluarkan
30 Wawancara (Bojonegoro, 05-12 Januari 2014).
fatwah terkait  hak cipta atau kaitannya dengan HKI  Fatwa  No.1/MUNASVII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan
Hak Kekayaan
Intelektual.  Pada  Fatwa  MUI  HKI  atau  hak kekayaan  intelektual  yang  merupakan  salah satu  hak  cipta  yang  dipandang  sebagai  salah satu huquq  mâliyah atauhak  kekayaan  yang memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dengan harta atau mâl.
Pada  Al-Qur’an  Surat  Al-Baqarah  ayat  188 yang  artinya  :  “janganlah  sebagaimana  kamu memakan  harta  sebagian  yang  lain  de-ngan jalan yang bâthil. 31 ”
Pada  ayat  di  atas  menurut  peneliti bahwa  Islam  melarang  memakan  harta  orang lain  dengan  jalan  yang  haram.  Hukum  Islam sangat  menghargai  hak  milik  orang  lain,
31 Qs. Al-Baqarah:118
terutama  harta  serta  Islam  melarang  manusia mencari  keuntungan  dengan  jalan  yang bâthil yang  dimana  bisa  merugikan  hak  orang  lain menjual,  mencontoh,  dan  mengedarkan  motif milik  pengrajin  lain  tanpa  sepengetahuan pemilik  motif  batik  adalah  perbuatan  yang  di larang  Allah  yang  di  mana  jika  melakukan penyontohan motif batik milik orang lain tanpa izin  pemilik  kemudian  menjual  untuk mendapat  keuntungan  secara  pribadi  termasuk kategori pencurian yang di mana mencuri dapat dikenakan  ganti  rugi  atau ta’zir yang  menurut Wahbah  Az-Zuhaili  menjelaskan  terkait ta’zir bahwa  beliau  mengatakan  bahwa ta’zir adalah hukuman  yang  bentuk  dan  ukurannya  tidak ditentukan  oleh syara’ ,  akan  tetapi syara’ memasrahkannya  kepada  kebijakan  negara untuk  menjatuhkan  bentuk  hukuman  yang menurutnya  sesuai  dengan  kejahatan  yang dilakukan dan bisa memberikan efek  jera. Ma- yoritas  bentuk  hukuman  yang  terdapat  dalam undang-undang  hukum  positif  adalah  masuk kategori hukuman ta’zir . 32
Terkait  dengan  pencontohan  motif batik untuk dijual guna memperoleh keuntungan  secara  pribadi  dapat  di  kenakan ta’zir yaitu Undang-Undang  Hak Cipta No. 19 Tahun  2002  Tentang  Hak  Cipta  yang  me- rupakan  bagian  dari    kebijakan  negara  dan termasuk  yang  bentuk  hukumannya  dalam kategori  penjara  atau  denda  tergantung  besar kecilnya  pelanggaran  dan  kerugian  yang dialami oleh pencipta.
Tabel 3: Persamaan perlindungan hak cipta motif batik menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI

## PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HAK
CIPTA Fatwa MUI dan
UU NOMOR 19 TAHUN 2002.
Persamaan Perlindungan Undang-Undang
No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan  Hukum Islam (Fatwa MUI) No Fatwa MUI UU Nomor 19 Tahun 32 Wahbah, Fiqih Islam , Jilid 4, h. 256.
2002
1  Hak  cipta  motif batik  merupakan hak  milik  ( al- milkiyyah) dan tergolong hak kekayaan  ( huquq mâliyah) Hak Kekayaan disebut  sebagai  Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam UUHC. 2  Hak  Cipta  bagi pencipta  menurut hukum Islam memiliki hak kepemilikan sempurna Hak cipta bagi pencipta tertuang dalam  Pasal  1  ayat (1)  UU  No.  19 Tahun  2002  Tentang Hak  Cipta  disebut sebagai hak eksklusif atau hak tunggal
3  Terdapat perlindungan hukum  dalam  hak cipta  atas  motif batik  merupakan keterkaitan  antara orang dengan harta ( al- milkiyyah) Terdapat perlindungan  hukum dalam  hak  cipta  atas motif batik merupakan keterkaitan antara orang  dengan  harta ( al-milkiyyah) dan memiliki nilai ekonomi 4  Hak  cipta  atas motif  batik  dapat dijadikan  obyek akad  baik  akad komersial maupun non komersial. Pasal  3  ayat  (1)  dan (2) UU No. 19 tahun 2002  tentang  Hak Cipta  bahwa    obyek hak  cipta  merupakan benda  bergerak  dan dapat dialihkan. 5  Menurut Fatwa MUI.  Bahwa  hak cipta  motif  batik bisa dialihkan kepemilikan melalui  jual  beli, pewarisan, dan wasiat. Menurut UUHC bahwa  hak  cipta motif batik bisa dialihkan kepemilikannya, Pasal 3 ayat (2) 6  Tujuan perlindungan  hak cipta menurut Fatwa MUI bertujuan melindungi hak pencipta atas hasil Tujuan  perlindungan hak cipta dalam UUHC bertujuan melindungi hak pencipta  atas  hasil ciptaannya agar tidak di manfaat oleh
222 | Hidayatul Nikmah, Perlindungan Motif Batik..
ciptaannya  agar tidak  di  manfaat oleh  orang  lain untuk mencari keuntungan secara pribadi serta tidak merugikan  hak- hak orang lain. orang  lain  untuk mencari  keuntungan secara  pribadi  serta tidak merugikan hak- hak orang lain.
Pada data di atas bahwa terdapat persamaan ketentuan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI terkait perlindungan hak cipta. Hak cipta hanya
melindungi ide yang berwujud. Pada penelitian selanjutnya peneliti akan memaparkan terkait perbedaan perlindungan hak cipta motif batik Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI. Pada tabel di bawah ini akan peneliti uraikan untuk mempermudah pembaca.
Tabel 4: Perbedaan perlindungan hak cipta morif batik menurut Undang-Undang No. 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta No Persoalan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Fatwa MUI 1. Subyek hak cipta UUHC subyek hak cipta terdiri dari 2 pencipta dan pemegang hak cipta yang terdiri dari pemilik hak cipta (pencipta) dan pihak yang memperoleh hak cipta dari pencipta.(pemegang hak cipta). Subyek akad atau orang yang berakad hanya pencipta . 2. Sanski atau hukuman yang di terapkan Besar kecilnya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan sudah di atur dan ditentukan sanksinya yaitu pidana dan denda besar kecilnya hukuman telah di cantumkan pada pasal 72 Ganti rugi yang besar kecilnya ganti rugi belum di tetapkan. 3. Bentuk Pelanggaran Pada UUHC bentuk pelanggaranya bermacam-macam diantaranya mengumumkan, memperbanyak ciptaan, mengedarkan dan lain-lain Dalam hukum Islam atau Fatwa MUI bentuk pelanggara berupa pencurian 4. Syarat perolehan perlindungan hukum secara resmi dan penuh. Pada UUHC harus melalui pendaftaran Ke DJHKI sebagai bukti resmi bahwa ciptaanya memperoleh perlindungan hak cipta secara keseluruhan dan diakui oleh Negara.
Pada ketentuan hukum Islam pada Fatwa MUI tidak ada ketentuan harus yang mengharuskan mendaftarkan ciptaanya ke DJHKI secara hukum Islam ciptaan yang merupakan hasil daya fikir manusia sendiri, maka memperoleh perlindungan hukum Islam secara keseluruhan dan hukum nya haram jika mengambil atau menggunakan hak orang lain untuk kepentingan mencari keuntungan secara pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Masadi,  Ghuffron. Fiqh  Muamalahn Konstektual . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Az-Zuhaili,  Wahbah. Fikih  Islam  Wa
Adillatuhu .  Terjemahan.  Jilid  1V.  Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
Hasbi  Ash-Shiddeqy,  Tengku  Muhammad. Pengantar  Fikih  Muamalah. Cet.IV. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2001. Hidayah,  Khoirul. Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual  di  Indonesia  Kajian Undang-Undang  &  Integrasi  Islam . Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
Nasution,  Bahder  Johan. Metode  Penelitian Ilmu  Hukum .  Bandung:  CV.  Bandar
Maju, 2008.
Nasution  S.  &  M.  Thomas. Buku  Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah . Bandung: Jemmars, 1988.
Purwaningsih,  Endang. Perkembangan  Hukum Intellectual  Property  Right .  Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
Saleh,  Ismail. Hukum  dan  Ekonomi .  Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990.
Susilowati,  Etty. Kontrak Alih Teknologi pada Industri  Manufaktur .  Yogyakarta: Genta Press, 2007.
Zuhdi,  Masjfuk. Masail  Fiqhiyah  Kapita Selekta  Hukum  Islam .  Edisi  I.  Cet  I. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002 Tentang Hak Cipta