Judge : Jurnal Hukum Volume 05, Number 02, 2024,  doi.org/10.54209/judge.v5i02.570 E.SSN : 2775-4170 (Online - Elektronik) https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index
Analisis Kritik Pembuktian Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata : Tantangan Dan Prospek Di Era Digital – Dr.Fauziah Lubis et.al

## ANALISIS KRITIK PEMBUKTIAN ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA : TANTANGAN DAN PROSPEK DI ERA DIGITAL
Dr.Fauziah Lubis 1 , Sofia Ramadhani Purba 2
Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Article Info ABSTRACT Keywords: Evidence, Electronic, Digital Age Numerous  parts  of  life  have  encountered  huge  change  because  of  the advancement of data and correspondence innovation (ICT), including the lawful calling.  One  of  the  significant  effects  of  ICT  is  the  introduction  of  electronic evidence  as  a  new  type  of  evidence  in  civil  procedural  law.  Electronic  proof offers various advantages, like simplicity of passage, stockpiling, and scattering. Notwithstanding, then again, electronic proof likewise raises different troubles, like  approval,  dependability  and  security.  The  purpose  of  this  study  is  to investigate the potential of electronic evidence in civil procedural law, as well as  its  drawbacks  and  opportunities  in  the  digital  age.  To  figure  out  what  the difficulties  and  possibilities  are  in  the  advanced  period  in  electronic  proof  as proof in common cases in court. The strategy utilized in gathering information here  is utilizing  auxiliary  information  techniques,  specifically  through  writing concentrates  on  got  through  supporting  diaries  and  articles.  How  does  the Indonesian  Common  Technique  Regulation  direct  electronic  reports  and additionally data as proof. What is the acknowledgment, legitimacy and strength of  the  proof  in  common  case  preliminaries  to  make  lawful  sureness  for individuals looking for equity.
This is an open access article under the CC BY-NC license
Corresponding Author: Dr.Fauziah Lubis, Sofia Ramadhani Purba. Email : fauziahlubis@uinsu.ac.id, sofiaramadhani04@gmail.com,

## PENDAHULUAN
Penggunaan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata menimbulkan sejumlah kesulitan, termasuk kekhawatiran mengenai keaslian dan keabsahannya. Selain itu, masih banyak permasalahan lain  seperti  belum  adanya  keseragaman  penanganan  barang  bukti  digital  oleh  penegak  hukum  dan pelaku usaha penyedia jasa serta standar khusus penanganan barang bukti digital. Oleh karena itu, harus ada pedoman yang jelas dan tegas dalam menangani pembuktian elektronik.
Salah  satu  tanggung  jawab  hakim  dalam  sistem  peradilan  perdata  di  Indonesia  adalah menentukan  apakah  suatu  hubungan  hukum  yang  menjadi  dasar  suatu  gugatan  itu  nyata  atau  tidak. Untuk  memenangkan  apa  yang  terjadi,  kehadiran  hubungan  yang  sah  yang  menjadi  premis  perkara harus  mempunyai  pilihan  untuk  digunakan. 1 Tahap  pembuktian  dalam  suatu  proses  persidangan sangatlah penting karena diperlukan untuk dapat menunjukkan apa yang telah dihipotesiskan. Pedoman prosedural  hukum  pembuktian  secara  keseluruhan  memberi  tekanan  pada  pihak-pihak  yang  bertikai untuk menunjukkan pendapatnya atau siapapun yang sedang bertikai harus menunjukkannya. Dengan asumsi pihak yang dirugikan berpendapat bahwa tergugat telah mengabaikan hak-hak istimewa pihak
1 Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartawinata, Regulasi Teknik Umum dalam Prinsip dan Praktek, Bandar Maju: Bandung, 2002, hal. 58.
yang  dirugikan,  maka  pihak  yang  dirugikan  berkomitmen  untuk  menunjukkan  anggapan  tersebut dengan didukung sepenuhnya oleh bukti-bukti yang kuat sebagaimana diatur dalam peraturan. 2
Selanjutnya, sebaliknya, apabila pihak yang berperkara dalam surat tanggapannya berpendapat bahwa  perkara  yang  diajukan  pihak  yang  dirugikan  tidak  benar,  maka  beban  untuk  menunjukkan kekeliruan  penafsiran  dan  pertentangan  pihak  yang  dirugikan  ada  pada  tergugat.  Kerangka  ekuitas elektronik adalah solusi terhadap kesulitan-kesulitan yang ada saat ini, dan melambangkan keyakinan Pengadilan Tinggi dalam menciptakan keadilan yang mendasar, cepat dan sederhana.
Untuk  memudahkan  penerapan  proses  hukum  yang  non-diskriminatif,  penerapan  prinsip  ini bertujuan agar proses peradilan dapat diakses oleh semua orang. Demikian pula alat bukti elektronik dapat mempermudah berbagai pihak dalam pemeriksaan alat bukti di PTUN. Menarik diri dari aturan- aturan  tersebut,  salah  satu  perenungan  yang  kemudian  menyerukan  perubahan  administratif  dan  sah untuk mengatasi hambatan-hambatan sekaligus mengkoordinasikan nilai, serta termasuk tuntutan masa- masa yang memerlukan perkumpulan perkara dan pengorganisasian yang sah di pengadilan agar dapat mencapai  keberhasilan  dan  kemanfaatan.  Mengingat  kedua  faktor  tersebut  dan  sidang  pendahuluan secara elektronik di pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkara. 3

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI

## A. PEMBUKTIAN ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG YANG MENGATURNYA
Sejak Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Pertukaran Elektronik terkait dengan  Peraturan  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Revisi  Peraturan  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Pertukaran  Data  dan  Pertukaran  Elektronik,  istilah  “konfirmasi  elektronik”  mulai  digunakan  dalam dunia  regulasi.  Menurut  ayat  (1)  Peraturan  ITE,  yang  dimaksud  dengan  “Barang  Bukti  Elektronik” adalah  “Data  Elektronik”,  “Arsip  Elektronik”,  dan  “Cetakan”  yang  merupakan  alat  bukti  sah  yang substansial dan memenuhi syarat konvensional dan syarat materil yang diatur dalam Peraturan ITE 4 Sesuai aturan tersebut, data elektronik atau arsip elektronik merupakan alat bukti tambahan pada tahap  awal.  Pasal  5  Peraturan  ITE  yang  menyatakan  bahwa  alat  bukti  elektronik  semacam  itu mempunyai  arti  sebagai  berikut,  dapat  diartikan  sebagai  data  elektronik  dalam  ketentuan  umum Peraturan ITE: komposisi, foto, suara, dan gambar merupakan contoh informasi elektronik.
1. Informasi Elektronik dan Catatan Elektronik serta cetakannya merupakan alat bukti yang sah dan sah.
2. Sesuai dengan tata cara dan tata cara Indonesia, data elektronik, arsip elektronik tambahan, atau kemungkinan hasil cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bukti  tambahan yang sah.
Pasal  1  Peraturan  ITE  Nomor  11  Tahun  2008  memberikan  penjelasan  lebih  dalam  dan  luar mengenai  berbagai  jenis  alat  bukti  elektronik,  termasuk  Data  Elektronik  dan  Arsip  Elektronik, sedangkan koreksi Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 memberikan penjelasan yang lebih luas. Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan : Tulisan, suara, gambar, peta, denah, foto, perdagangan informasi elektronik (EDI), surat elektronik, pesan, kawat, telecopy, atau sejenisnya, serta Kode Akses, gambar, atau lubang. yang telah tertangani dan mempunyai arti atau dapat dirasakan oleh individu yang dapat menangkapnya, merupakan gambaran dari data elektronik.
Perdagangan elektronik adalah pameran sah yang dipimpin dengan menggunakan PC, asosiasi PC,  atau  media  elektronik  lainnya.  Proses  pengumpulan,  perencanaan,  penyimpanan,  penanganan, deklarasi,  membedah,  atau  berpotensi  menyebarkan  data  dikenal  sebagai  inovasi  data.  Setiap  data elektronik  yang  dibuat,  dikomunikasikan,  dikirim,  diperoleh,  atau  disimpan  dalam  bentuk  yang sederhana,  terkomputerisasi,  elektromagnetik,  optik,  atau  struktur  serupa  dan  harus  terlihat,
2 “Ketua pengadilan negeri wajib mengingat pokok-pokok aturan di bawah ini mengenai penerimaan atau penolakan alat bukti dalam perkara perdata,” Ibid., Pasal 162 HIR.
3 Elfran. Salim, Agus; Bima, “Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Pada Peradilan Tata Usaha Negara,” Paulus Law Journal 2 Nomor 1 (2020),
4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan
diperlihatkan,  atau  berpotensi  didengar  melalui  PC  atau  kerangka  elektronik  dipandang  sebagai rekaman elektronik.
Berhitung namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, denah, foto atau semacamnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, gambar, atau lubang yang mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang  mampu. pegang  mereka. Dalam hal undang-undang, baik Kitab Undang-undang Hukum maupun  Peraturan  HIR  Indonesia  yang  mengatur  pembuktian  tidak  menganggap  arsip  elektronik sebagai alat bukti. Namun demikian, beberapa peraturan baru telah mengatur dan menganggap bukti elektronik sebagai bukti yang sah, antara lain:
1. Pedoman Nomor 8 Tahun 1997 tentang Hirarki Berkas
2. Peraturan Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999
3. Pedoman Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pedoman Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pedoman Nomor 20 Tahun 2001 tentang Kriminalisasi Pelanggaran Penurunan Nilai
4. Hak Cipta Peraturan Nomor 19 Tahun 2002
5. Mengenai Komisi Pemusnahan Kotoran, Peraturan No. 30 Tahun 2002
6. Undang-undang 11 Tahun 2008 dan 24 Tahun 2003, keduanya tentang Bagian Data dan Pertukaran Elektronik Mahkamah Konstitusi,
Meskipun demikian, meskipun telah terdapat Peraturan Pencatatan Organisasi dan Peraturan ITE serta beberapa pedoman lainnya, namun tidak dapat dikatakan bahwa Peraturan Acara di Indonesia, baik  yang  bersifat  pidana  maupun  pidana,  dengan  jelas  mengarahkan  pembuktian  elektronik  pada pembuktian  bersama.  karena  pedoman  pembuktian  elektronik  telah  dilaksanakan  sebelumnya. merupakan  peraturan  materiil  yang  juga  harus  ditingkatkan  dengan  peraturan  formal  atau  peraturan prosedural.

## B. KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA
Sesuai Paton dalam bukunya A Course Reading Law mengungkapkan bahwa pembuktian dapat berupa  lisan,  naratif,  atau  materiil.  Kata-kata  yang  diucapkan  selama  persidangan  dianggap  sebagai bukti lisan. Pernyataan tentang suatu peristiwa merupakan bukti lisan. Alat bukti yang bersifat dokumen dapat ditemukan dalam bentuk surat, sedangkan alat bukti materil adalah alat bukti fisik yang dapat dilihat atau kelihatan di samping dokumen atau alat bukti materiil (bukti demonstratif). 5
Peraturan  dan  pedoman  umum  formal  (pedoman  prosedural)  berkenaan  dengan  afirmasi  di Indonesia,  baik  Kitab  Undang-undang  Peraturan  Baku  (HIR/RBg)  maupun  Peraturan  Pelaku Pelanggaran  Hukum,  belum  memerlukan  dokumen  atau  informasi  elektronik  sebagai  alat pembuktiannya.  Kehadiran  alat bukti elektronik  telah  diarahkan dan dipersepsikan  secara sah dalam berbagai  peraturan  dan  pedoman  sebelum  adanya  Peraturan  ITE,  yang  kemudian  diubah  dengan Peraturan  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Pertukaran  Data  dan  Pertukaran  Elektronik.  “Data  Elektronik  dan  tambahan  Arsip  Elektronik  atau kemungkinan hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah,” tegas Pasal 5 ayat 1 Peraturan ITE yang mengatur adanya berbagai macam alat bukti elektronik.
1. data elektronik,
2. catatan elektronik,
3. data dan dokumen elektronik, serta versi cetaknya,
4. data elektronik dan hasil cetakannya,
5. catatan elektronik dan hasil cetakannya
6. informasi elektronik yang dicetak, dan
7. elektronik dokumen dicetak.
Untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah yang sah, data elektronik dan catatan elektronik harus memenuhi keperluan formil dan materiil yang masih beredar. Keharusan yang patut adalah data atau  arsip  elektronik  bukanlah  laporan  atau  surat  yang  menurut  peraturan  harus  dituangkan  dalam
5 Sudikno Mertokusumo, op.cit., Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Enam, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal 141
bentuk tertulis. 6 Sementara itu, kebutuhan materialnya adalah bahwa data dan arsip elektronik harus menjadi nyata, tidak bercacat dan dapat diakses. Data elektronik atau mungkin catatan elektronik serta cetakan data elektronik dan tambahan laporan elektronik merupakan tambahan dari alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan acara materiil di Indonesia." Alat bukti elektronik diartikan dalam dua cara sebagai "perpanjangan" dari alat bukti hukum yang sah. Untuk Pertama, menambahkan alat bukti yang diatur dalam peraturan acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP.
Data elektronik atau berpotensi laporan elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP yang diatur dalam peraturan acara pidana di Indonesia. , misalnya dalam  KUHAP.  KUHAP  mendefinisikan  alat  bukti  surat  sebagai  hasil  informasi  tercetak  dan/atau dokumen elektronik.
Kehadiran data elektronik dan catatan elektronik bersifat membatasi dan dianggap sebagai alat bukti  yang  sah  untuk  memberikan  keyakinan  yang  sah  sehubungan  dengan  pelaksanaan  kerangka elektronik dan pertukaran elektronik, khususnya dalam pembuktian dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan  sah  yang  dibantu  melalui  kerangka  elektronik.  Namun  demikian,  pengakuan  alat  bukti elektronik  sebagai  alat  bukti  yang  sah  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  ITE  dirasa  masih  belum memadai bagi motivasi praktik hukum, karena pedoman alat bukti elektronik masih baru. Belum sampai pada hukum acara (hukum formal) pada tataran hukum materiil. 7

## C. PENGATURAN PEMERIKSAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA
Pedoman penilaian pembuktian elektronik dalam peraturan prosedural umum telah menjadi isu utama  dalam  peningkatan  inovasi  data.  Akhir-akhir  ini  penggunaan  pembuktian  elektronik  semakin meluas,  khususnya  pada  pemeriksaan  pendahuluan  umum.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  mengatur secara jelas dan solid bagaimana bukti elektronik digunakan dalam siklus pendahuluan umum. 8
Syarat-syarat  Pemeriksaan  Barang  Bukti  Elektronik:  Agar  barang  bukti  elektronik  dapat digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam  pemeriksaan  pendahuluan,  harus  memenuhi  beberapa  syarat. Pertama-tama,  bukti  elektronik  harus  dapat  memastikan  validitas,  kebenaran,  dan  aksesibilitasnya. Kedua,  bukti  elektronik  harus  bertanggung  jawab  dan  tersedia  untuk  pertemuan  yang  bersangkutan. Ketiga, pembuktian elektronik harus mempunyai pilihan untuk menjamin keamanan dan kehormatan informasi atau data terkait.
Sesuai dengan peraturan acara di Indonesia, Pasal 5 ayat 2 Peraturan ITE mengatur bahwa data elektronik, laporan elektronik tambahan, dan hasil cetakan merupakan alat bukti tambahan yang sah. Pasal  5  ayat  4  Peraturan  ITE  mengatur  prasyarat  formal,  yaitu  data  atau  arsip  elektronik  bukan merupakan catatan atau surat yang diwajibkan oleh peraturan untuk dituangkan dalam bentuk tulisan. Sementara  itu,  Pasal  6,  15,  dan  16  Peraturan  ITE  mengatur  tentang  kebutuhan  materiil  yang  secara mendasar  menentukan  bahwa  arsip  dan  data  elektronik  harus  diperuntukkan  untuk  bonafide,  tanpa cacat, dan tersedia. 9

## D. TANTANGAN PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK
Banyak aspek kehidupan yang mengalami perubahan besar berkat kemajuan teknologi data dan korespondensi  (TIK),  termasuk  panggilan  hukum.  Salah  satu  dampak  signifikan  dari  TIK  adalah diperkenalkannya  alat  bukti  elektronik  sebagai  alat  bukti  baru  dalam  hukum  acara  perdata.  Bukti elektronik  menawarkan  berbagai  keuntungan,  seperti  kemudahan  pengiriman,  penimbunan,  dan penyebaran. Meski demikian, pembuktian elektronik juga menghadirkan berbagai kendala yang harus
6 Pasal 5 ayat (4) UU ITE, (vide. Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Jakarta, Tatanusa, 2012, hal. 275)
7 Vide Efa Laela Fakhriah, dalam makalah "Kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti di pengadilan setelah berlakunyo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", hal.3
8 Manan, Bagir, (2005), Sistem Peradilan Berwibawa : Suatu Pencarian, Penerbit FH UII Press.
9 Johan Wahyudi, Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan, Jurnal Perspektif, Vol. XVII, No. 2, Edisi Mei, 2012, hal. 124
diperhatikan  dengan  cermat  dalam  penerapannya.  Faktor  penting  termasuk  kesulitan  berikut  dalam menggunakan bukti elektronik:
1. Autentikasi dan keandalan
Kredibilitas  dan  keandalan  bukti  elektronik  merupakan  salah  satu  penghalang  mendasar. Bukti elektronik tidak terlindungi dari pengendalian, perubahan bentuk dan penyesuaian sehingga sulit untuk memastikan bahwa bukti tersebut benar-benar berasal dari sumber pertama dan belum dimodifikasi. Hal ini penting mengingat fakta bahwa dalam kasus-kasus umum, bukti elektronik dapat  menjadi  alasan  navigasi  juri.  Untuk  memastikan  keaslian  dan  keandalan  bukti  elektronik, diperlukan strategi yang tepat seperti tanda tangan digital, enkripsi, dan jalur audit.
2. Privasi dan Perlindungan
Data Data individual dan sensitif tentang kelompok  yang terlibat dalam suatu kasus sering kali dapat dilacak dalam bukti elektronik. Penggunaan bukti elektronik dalam penilaian awal benar- benar  dapat  mengabaikan  peluang  keamanan  dan  kepastian  data  pada  pertemuan.  Selain  itu, pedoman yang  komprehensif dan jelas diharapkan dapat mengontrol penggunaan, penyimpanan, dan akses terhadap bukti elektronik. Namun, hak keamanan pertemuan dan jaminan informasi tetap harus dipertimbangkan.
3. Keterampilan dan Pengetahuan
Pemanfaatan  pedoman  prosedur  pembuktian  elektronik  secara  menyeluruh  memerlukan kemampuan  dan  data  yang  memuaskan  dari  hakim,  dewan,  dan  kepolisian.  Para  pihak  perlu mengetahui cara mengumpulkan, menyimpan, dan menyajikan bukti elektronik dengan benar, dan hakim  perlu  mengetahui  cara  mengevaluasi  keaslian  dan  kualitas  bukti  elektronik  yang  tak tergoyahkan.  Selain  itu,  polisi  harus  memiliki  informasi  dan  kemampuan  yang  penting  untuk menangani  kasus-kasus  termasuk  bukti  elektronik,  seperti  penyelidikan  TKP  tingkat  lanjut, pengumpulan, dan pemeriksaan.
4. Ketersediaan Infrastruktur
Untuk  menyimpan  dan  mengakses  informasi  yang  terkomputerisasi,  pemanfaatan  bukti elektronik memerlukan kerangka kerja yang memadai. Hal ini mencakup aksesibilitas organisasi, program,  dan  peralatan  yang  dapat  diandalkan  dan  aman.  Karena  kurangnya  infrastruktur, penggunaan  bukti  elektronik  dapat  menjadi  tantangan,  terutama  di  daerah  terpencil  atau  daerah dengan akses internet terbatas.
5. Harmonisasi Hukum
Agar  alat  bukti  elektronik  dapat  digunakan  dalam  perkara  perdata,  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  hukum  acara  perdata  dan  peraturan  perundang-undangan  alat  bukti elektronik harus diselaraskan. Hal ini diperlukan untuk memastikan tidak ada peraturan perundang- undangan yang bertentangan satu sama lain dan menyulitkan penggunaan alat bukti elektronik.
Permasalahan penggunaan bukti  elektronik  dalam  aturan  acara  publik  perlu  ditangani  secara hati-hati dan menyeluruh. Untuk menjamin bahwa bukti elektronik dapat digunakan secara wajar, hati- hati dan sesuai dengan standar hukum yang relevan, diperlukan pedoman yang jelas, perluasan batas hakim  dan  pertemuan,  dan  kerangka  kerja  yang  memuaskan.  Penerapan  alat  bukti  elektronik  dalam hukum acara perdata berpotensi memfasilitasi tumbuhnya peradilan yang akuntabel dan terbuka secara digital,  memperluas  akses  terhadap  keadilan,  serta  meningkatkan  kecepatan  dan  efektivitas penyelesaian perkara.
Dalam  peraturan  prosedur  umum,  kesulitan  dalam  penggunaan  alat  bukti  elektronik  harus ditangani  secara  menyeluruh  dan  hati-hati.  Untuk  menjamin  bahwa  pembuktian  elektronik  dapat digunakan  secara  wajar,  dapat  diandalkan,  dan  sesuai  dengan  standar  hukum  materiil,  diperlukan pedoman yang jelas, perluasan batas hakim dan majelis, serta kerangka kerja yang memadai. Penerapan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata berpotensi memfasilitasi tumbuhnya peradilan yang akuntabel  dan  terbuka  secara  digital,  memperluas  akses  terhadap  keadilan,  serta  meningkatkan kecepatan dan efektivitas penyelesaian perkara. 10
10 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Djambatan: Jakarta, Cet 3, 2005, hal 160.

## E. PROSPEK PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menghadirkan banyak peluang baru di berbagai bidang kehidupan, termasuk profesi hukum. Hukum acara perdata mempunyai peluang yang sangat besar untuk memperkenalkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti baru. Alat bukti elektronik memiliki  sejumlah  manfaat  yang  dapat  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  dan  transparansi  dalam perkara perdata. Mengenai kemungkinan penggunaan bukti elektronik, beberapa fokus penting adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Penyelesaian Perkara
Dalam perkara perdata, proses pembuktian dapat disederhanakan dan dipercepat dengan alat bukti elektronik. Para pihak tidak perlu lagi menghadirkan saksi atau membawa dokumen fisik ke pengadilan  karena  alat  bukti  elektronik  dapat  dengan  mudah  diakses,  disimpan,  dan  dibagikan. Proses penyelesaian kasus dapat dipercepat dan sebagai hasilnya dapat menghemat waktu dan uang. Memanfaatkan  teknologi  forensik  digital,  barang  bukti  elektronik  juga  dapat  dianalisis  untuk mengungkap informasi yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang.
2. Perluasan Akses terhadap Keadilan
Bukti elektronik dapat membantu memperluas akses terhadap ekuitas bagi individu, terutama bagi  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  yang  jauh  atau  memiliki  aset  terbatas.  Bukti  elektronik dapat dikumpulkan dan diajukan ke pengadilan dengan menggunakan alat elektronik yang tersedia secara  efektif,  misalnya  telepon  seluler  atau  PC.  Berkat  hal  ini,  masyarakat  dapat  mengajukan perkara dan memperjuangkan haknya di pengadilan dengan lebih mudah.
3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Proses Peradilan
Pembuktian elektronik dapat memperluas keterusterangan dan tanggung jawab dalam siklus hukum. Bukti elektronik dapat dicatat dan disimpan dengan hati-hati, sehingga cenderung mudah dijangkau  oleh  pihak  yang  berwenang  dan  pejabat  yang  ditunjuk.  Hasilnya,  para  pihak  dapat memantau proses persidangan dengan lebih baik, memastikan bahwa proses tersebut adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Mendukung Perdagangan Elektronik dan Ekonomi Digital
Dalam  ekonomi  digital  dan  era  perdagangan  elektronik,  bukti  elektronik  menjadi  semakin penting.  Perjanjian  jual  beli  online,  pembayaran  elektronik,  dan  komunikasi  elektronik  lainnya semuanya  dapat  digunakan  sebagai  bukti  elektronik  untuk  mendukung  transaksi  elektronik. Pemanfaatan  bukti  elektronik  yang  kuat  dalam  peraturan  prosedural  umum  dapat  mendukung peningkatan bisnis elektronik dan perekonomian maju di Indonesia.
5. Meningkatkan Potensi Penegakan Hukum
Bukti elektronik dapat membantu memperluas potensi pengawasan kasus-kasus umum. Bukti elektronik  dapat  digunakan  untuk  menemukan  pelaku,  mengidentifikasi  pelaku,  dan mengumpulkan  bukti  substansial  untuk  menangkap  pelaku.  Hal  ini  dapat  membantu  kepolisian untuk mengidentifikasi kasus-kasus umum dengan lebih aktual dan efektif.
Di era digital, alat bukti elektronik mempunyai banyak potensi untuk menyempurnakan hukum acara perdata. Dalam perkara perdata, penggunaan alat bukti elektronik dapat mendukung pertumbuhan perdagangan elektronik dan ekonomi digital di Indonesia sekaligus meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Namun, diperlukan upaya serius untuk mengatasi sejumlah kendala yang ada, seperti otentikasi, privasi,  dan  infrastruktur,  untuk  mewujudkan  potensi  tersebut.  Di  era  digital,  kunci  untuk  mencapai keadilan yang adil dan akuntabel mungkin terletak pada penggunaan bukti elektronik yang cerdas dan bertanggung jawab.

## F. I MPLIKASI TERHADAP KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM
Banyak  aspek  kehidupan  yang  mengalami  transformasi  signifikan  akibat  perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk profesi hukum. Pengenalan alat bukti elektronik sebagai bentuk alat bukti baru dalam hukum acara perdata merupakan salah satu dampak signifikan dari TIK.  Penggunaan  bukti  elektronik  dalam  peraturan  acara  umum  memiliki  konsekuensi  penting  bagi
keadilan  dan  keyakinan  yang  sah.  Berikut  adalah  beberapa  fokus  penting  sehubungan  dengan konsekuensi ini: 11
1. Dampak Positif
a. Alat  bukti  elektronik  berpotensi  menyederhanakan  dan  mempercepat  proses  pembuktian, sehingga  kasus  dapat  diselesaikan  dengan  lebih  cepat  dan  terjangkau.  Hal  ini  dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian perkara.
b. Memperluas  Akses  Terhadap  Keadilan:  Masyarakat,  khususnya  yang  berada  di  daerah terpencil,  dapat  dipermudah  dalam  mengajukan  perkara  dan  memperjuangkan  haknya  di pengadilan dengan bantuan alat bukti elektronik.
c. Memperluas  Keterusterangan  dan  Tanggung  Jawab  Siklus  Hukum:  Bukti  elektronik  dapat dicatat dan disimpan dengan hati-hati, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh majelis dan hakim, sehingga meningkatkan keterusterangan dan tanggung jawab dalam siklus hukum.
d. Mendukung Perdagangan Elektronik dan Ekonomi Digital: Bukti elektronik semakin berperan penting dalam perkembangan perdagangan elektronik dan ekonomi digital di Indonesia.
e. Meningkatkan  Potensi  Penegakan  Hukum:  Dalam  kasus  perdata,  bukti  elektronik  dapat membantu  meningkatkan  potensi  penegakan  hukum,  sehingga  penyelesaian  kasus  menjadi lebih cepat dan efektif. 12
2. Dampak Negatif
a. Validasi dan Kualitas yang Tak Tergoyahkan Kesulitan: Bukti elektronik tidak berdaya untuk dikendalikan,  disalahartikan,  dan  disesuaikan,  sehingga  sulit  untuk  menjamin  legitimasi  dan keandalannya.  Hal  ini  mungkin  justru  memicu  pilihan  yang  tidak  berdasar  dan  tidak  dapat dibenarkan.
b. Pelanggaran Jaminan Keamanan dan Informasi: Bukti elektronik sering kali berisi data pribadi dan  sensitif,  yang  penggunaannya  di  pengadilan  mungkin  dapat  menyalahgunakan  hak perlindungan dan asuransi informasi dari pertemuan tersebut.
c. Keterbatasan  Kemampuan  dan  Informasi:  Penggunaan  bukti  elektronik  memerlukan kemampuan dan informasi yang memadai dari hakim, majelis, dan kepolisian. Pembatasan ini dapat  menghambat  penggunaan  bukti  elektronik  dan  menimbulkan  penyimpangan  dalam pilihan.
d. Keterbatasan  Infrastruktur:  Penting  untuk  memiliki  infrastruktur  yang  memadai  untuk menyimpan  dan  mengakses  data  digital.  Penerapan  bukti  elektronik  mungkin  sulit  karena keterbatasan infrastruktur, khususnya di daerah terpencil.
e. Kerentanan Hukum: Penggunaan bukti elektronik sebenarnya memerlukan pedoman yang jelas dan luas untuk mengarahkan pemasukan, penimbunan dan penggunaannya. Kerentanan yang sah dapat menimbulkan masalah dan hambatan dalam penggunaan bukti elektronik.
3. Upaya Menjaga Keadilan dan Kepastian Hukum
a. Membuat  Regulasi  yang  Jelas  dan  Komprehensif:  Diperlukan  regulasi  yang  jelas  dan komprehensif  untuk  mengatur  penggunaan  bukti  elektronik  dalam  hukum  acara  perdata. Regulasi tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pembuktian dan privasi, serta memastikan bahwa keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga.
b. Meningkatkan Kapasitas Hakim dan Para Pihak: Diperlukan peningkatan kapasitas hakim dan para pihak dalam memahami dan menangani bukti elektronik. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan edukasi publik.
c. Memperkuat Infrastruktur Teknologi Informasi: Diperlukan infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk menyimpan dan mengakses data digital. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan  kualitas  jaringan  internet,  menyediakan  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak yang memadai, serta meningkatkan keamanan siber.
11 Afifuddin, H., & Saebani, B. A. (2012). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia
12 Ramiyanto, Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 3, November 2017, hal. 473
d. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang penggunaan  bukti  elektronik  yang  bertanggung  jawab  dan  aman.  Hal  ini  dapat  dilakukan melalui edukasi publik dan kampanye kesadaran masyarakat.
Penggunaan bukti elektronik dalam hukum acara perdata memiliki potensi untuk meningkatkan keadilan dan  kepastian  hukum.  Namun,  untuk  mewujudkan  potensi tersebut,  diperlukan  upaya  yang serius untuk mengatasi berbagai tantangan dan implikasi negatif yang ada. Dengan regulasi yang jelas, peningkatan kapasitas, infrastruktur yang memadai, dan kesadaran masyarakat yang tinggi, penggunaan bukti elektronik dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum dalam hukum acara perdata di era digital.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Tantangan  dalam  pemanfaatan  bukti  elektronik  dalam  peraturan  acara  umum  harus  ditangani secara  mendalam  dan  hatihati.  Untuk  menjamin  alat  bukti  elektronik  dapat  digunakan  secara  adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, diperlukan peraturan yang jelas, peningkatan kapasitas hakim dan pihak, serta infrastruktur yang memadai. Dalam hukum acara perdata, penggunaan  alat  bukti  elektronik  dapat  mendukung  pembangunan  peradilan  yang  transparan  dan akuntabel  di  era  digital,  memperluas  akses  terhadap  keadilan,  serta  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas penyelesaian perkara.
Implikasinya  terhadap  keadilan  dan  kepastian  hukum  juga  dibahas  dalam  jurnal  ini,  beserta kesulitan dan peluang yang terkait dengan penggunaan alat bukti elektronik. Verifikasi dan Kualitas yang Tak Tergoyahkan: Menjamin validitas dan keandalan bukti elektronik sangatlah penting, karena tidak berdaya untuk dikontrol dan disesuaikan. Jaminan Keamanan dan Informasi: Penggunaan bukti elektronik  dapat  mengabaikan  kebebasan  asuransi  keamanan  dan  informasi  pada  pertemuan  yang bersangkutan. Untuk memahami dan menangani alat bukti elektronik, hakim, pihak, dan aparat penegak hukum harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Akses terhadap infrastruktur yang  memadai  untuk  penyimpanan  dan  pengambilan  data  digital  sangatlah  penting.  Ketidakpastian Hukum:  Untuk  mengatur  penggunaan  alat  bukti  elektronik  diperlukan  peraturan  yang  jelas  dan komprehensif.
Membuat  Regulasi  yang  Jelas  dan  Komprehensif:  Regulasi  harus  mempertimbangkan keseimbangan  antara  kepentingan  pembuktian  dan  privasi,  serta  memastikan  keadilan  dan  kepastian hukum. Meningkatkan Kapasitas Hakim dan Para Pihak: Pelatihan, seminar, dan edukasi publik dapat meningkatkan  pemahaman  dan  kemampuan  dalam  menangani  bukti  elektronik.  Memperkuat Infrastruktur  Teknologi  Informasi:  Meningkatkan  kualitas  jaringan  internet,  menyediakan  perangkat keras  dan  perangkat  lunak  yang  memadai,  serta  meningkatkan  keamanan  siber.  Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Edukasi publik dan kampanye kesadaran masyarakat tentang penggunaan bukti elektronik yang bertanggung jawab dan aman.

## REFERENCE
Afifuddin, H., dan Saebani, BA (2012). Metode Penelitian Kualitatif Bandung : Pustaka Setia Elfran. Salim, Agus; Bima, “Pendahuluan Elektronik (E-Case) di Peradilan Manajerial Negara,” Buku Harian Peraturan Paulus 2 Nomor 1 (2020)
Dokumen  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti  di  Alat  Bukti  Pengadilan  oleh  Johan  Wahyudi,  Jurnal Perspektif, Volume XVII, Nomor 2, Edisi Mei 2012, halaman 124
Sistem Peradilan yang Berwenang: Pencarian, Bagir Manan (2005), FH UII Press. Nafri, Moh, (2019), Arsip Elektronik As
Pasal 5 ayat (4) UU ITE, (vide. Josua Sitompul, Internet, Cybercrime, Cyberlaw: Garis Besar Sudut Peraturan Pidana, Jakarta, Tatanusa, 2012, hal. 275)
Retnowulan  Sutianto  dan  Iskandar  Oeripkartawinata,  Regulasi  Teknik  Umum  dalam  Prinsip  dan Praktek, Bandar Maju: Bandung, 2002, hal. 58.
Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  Edisi  Keenam,  Liberty,  Yogyakarta,  1996,  hal.  Sudikno Mertokusumo, op. cit. 141
Yusandy,  Bertiga.  “Peranan  Alat  Bukti  Elektronik  dalam  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia  dan Kekuatannya.” Buku Harian Pengajaran Serambi Akademica, Sains dan Humaniora Vol. 7, Tidak (2019).
Alam,  M.  N.  (2019).  Pembuktian  dalam  sengketa  perdata  di  era  digital:  Suatu  analisis  kritis.  Jurnal Hukum dan Teknologi, 15(2), 87-104.
Andriana,  R.  (2021).  Transformasi  pembuktian  dalam  hukum  acara  perdata:  Perspektif  teknologi informasi. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 31(3), 215-230.
Budi, A. S. (2020). Tantangan pembuktian elektronik dalam sengketa perdata di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 22(1), 56-74.
Cahyono,  T.  (2022).  Prospek  dan  hambatan  pembuktian  elektronik  dalam  proses  peradilan  perdata. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 19(2), 97-114.
Darmawan,  L.  (2018).  Pembuktian  elektronik  dalam  hukum  acara  perdata:  Tinjauan  peraturan  dan praktik. Jurnal Kajian Hukum, 10(1), 45-62.
Handayani,  E.  (2023).  Inovasi  hukum  dalam  pembuktian  elektronik  di  era  digital.  Jurnal  Legislasi Indonesia, 20(1), 34-49.
Kurniawan, R. (2021). Analisis yuridis pembuktian elektronik dalam perkara perdata: Studi kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jurnal Yuridika, 18(3), 123-140.
Sari,  D.  (2019).  Validitas  alat  bukti  elektronik  dalam  persidangan  perdata.  Jurnal  Hukum  dan Kenotariatan, 14(2), 203-220.
Susanto,  A.  (2020).  Dinamika  pembuktian  elektronik  dalam  hukum  acara  perdata  Indonesia.  Jurnal Hukum dan Keadilan, 13(2), 87-102.
Wulandari,  M.  (2022).  Tantangan  pembuktian  elektronik  dalam  hukum  acara  perdata  di  era  digital: Tinjauan praktik dan regulasi. Jurnal Hukum dan Teknologi, 17(1), 112-130.