## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 6 | Nomor 1 | Januari 2022
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah
1 Amjah, 2 Leo Agustino, 3 Arenawati
1 Program Studi Magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan, Serang-Banten, 42122
Email: 1 amjahcibeureum@gmail.com, 2 leo.agustino@untirta.ac.id, 3 arenawati@untirta.ac.id
Kata Kunci:

## ABSTRAK
Implementasi, Kebijakan,  Pengelolaan Sampah Pada  tahun  2018  pemerintah    Kabupaten  Lebak  menerbitkan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lebak  Nomor  4  Tahun  2018  Tentang Pengelolaan  Sampah  sebagai  wujud  upaya  pembatasan  timbulan sampah di Lebak, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan    pengelolaan  sampah  dimaksud.  Dalam  penelitian  ini peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif  studi  kasus  untuk mengetahui  secara  mendalam  implementasi  perda  tersebut.  Teori yang digunakan untuk menguji perda ini menggunakan teori Edward III  (1980)  tentang  implementasi  kebijakan  publik,  dalam  proses pengumpulan  data  peneliti  melakukan  observasi,  wawancara,  dan triangulasi.  Perda  pengelolaan  sampah  belum  ditindaklanjuti  oleh desa  Malingping  Selatan  sehingga  dalam  pengelolaan  sampah  di Malingping  Selatan  belum  berdasarkan  amanat  perda,  begitupun dengan  Desa  Cikatapis  pengelolaan  sampah  sudah  melalui  perdes namun belum berjalan sebagaimana mestinya, misal masih kurangnya sosialisasi,  tidak  adanya  peralatan,  terbatasnya  jumlah  pekerja, kurang  konsistennya  pihak  pemerintah  desa,  belum  disiplinnya petugas sampah dan belum adanya SOP pengelolaan sampah.

## A. PENDAHULUAN
Penduduk  Indonesia  yang  beragam  suku  dengan  tingkat  pertumbuhan    yang    tinggi mengakibatkan  bertambahnya volume sampah dari hasil aktifitas manusia di seluruh penjuru negeri. Disamping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang  semakin  beragam.  Data  yang  pernah  dipublikasikan    Kementerian    Lingkungan    Hidup  dan Kehutanan  (KLHK)  menyebutkan  jumlah  rata-rata  produksi  sampah  di  Indonesia  mencapai  175.000 ton    per    hari    atau    setara    dengan    64  juta  ton  per  tahun.  Hal  serupa  terjadi  di  Kabupaten  Lebak, tingginya  volume  sampah  sangat  menjadi  perhatian  pemerintah  Kabupaten  Lebak,  kendati  telah
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
mendapatkan piala adipura dari kementrian lingkungan hidup pada tahun 2019 lalu,  namun pada saat ini tumpukan sampah tidak terkendali dan menggunung di tempat pembuangan sampah akhir (TPA) yang  berlokasi  di  desa  Sindangmulya  Kecamatan  maja  kabupaten  Lebak,  salah  satu  anggota  DPRD Lebak  memberikan  komentar  pedas  kepada  Dinas  lingkungan  hidup  kabupaten  Lebak,    Dewan menilai  kondisi  itu  sangat  menyedihkan,  dan  bahkan  telah  mencoreng  citra  piala  adipura  yang diberikan  oleh  Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  Kepada  pemerintah Kabupaten  Lebak  pada  tahun  2019  lalu.  “  Selaku  mitra  kerja  DLH  saya  merasa  kecewa  adanya persoalan ini, harusnya ini tidak boleh terjadi kepala dinas lingkungan hidup harus bertanggungjawab karena  tidak  logis  ada  alasan  keterlambatan  BBM,  harusnya  kebutuhan  kedepan  harus  bisa diperhitungkan  sehingga    anggaran  bisa  disiapkan”.  Kata  salah  satu  anggota  DPRD  Lebak  (Musa Weliansyah).  Haryati, 2021. (DPRD Lebak nilai gunungan sampah di TPA Dengung mencoreng citra Adipura).
Pada kesempatan ini peneliti memfokuskan penelitian pada dua Desa yaitu Desa Malingping Selatan  Kecamatan  Malingping  dan  Desa  Cikatapis  Kecamatan  Kalanganyar  dengan  data  timbulan sampah sebagai berikut:
1. Timbulan Sampah di Desa Malingping Selatan
Tabel 1.1 Timbulan sampah harian No Nama Kampung RT Jumlah Jiwa  Timbulan Sampah Perhari (Kg) 1. Polotot Utara 01/1 219 87,6 2. Polotot Selatan 11/01 188 75,2 3. Lebak Lame 2/2 422 168,8 4. Cikeusik Lebak 3/2 590 236 5. Cikeusik Mesjid 4/2 286 114,4 6. Cikeusik Timur 5/2 568 227,2 7. Lebak Jaha 7/3 716 286,4 8. Kaum Pasar 8/3 117 46,8 9. Pasar ikan lama 9/3 92 36,8 10.  Lebak Terminal 6/4 174 69,6 11.  Lebak Pasar 9/4 169 136,4 12.  Pasir Haur Lebak 10/4 172 136,8 Jumlah 4055 1.622 Sumber (Peneliti 2021).
2. Timbulan Sampah di Desa Cikatapis Tabel 1.2 Timbulan sampah harian No  Nama Kampung RT/RW Jumlah Jiwa Timbulan Sampah Perhari  (Kg) 1. Rancagawe 01/01 385 154 02/01 264 105,6 03/01 296 118,4 2. Angsana 01/02 294 117,6 02/02 299 119,6 03/02 421 168,4
04/02 360 144 05/02 396 158,4 3. Keong 01/03 388 155,2 02/03 325 130 03/03 371 148,4 04/03 360 144 05/03 454 181,6 4. Babakan 01/04 305 122 02/04 235 94 Jumlah (Kg) 5.150 2.060 Sumber: Peneliti (2021)

## B. METODE
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  karena  penelitian dilakukan  pada  obyek  yang  alamiah,dimaksud  alamiah  disini  adalah  obyek  yang  berkembang  apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut, adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif  studi  kasus menurut Creswell  (dalam  Sugiono    2013:24).  Peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  studi  kasus  dengan maksud  mengetahui  lebih  dalam  mengenai  implementasi  kebijakan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan sampah dengan lokus di  Desa Malingping Selatan dan Desa Cikatapis. Dengan tujuan memahami fenomena sosial secara holistik dalam bentuk kalimat, melaporkan pendapat informan dengan detail, disusun dalam sebuah data alamiah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan peneliti sebagai berikut:
Tabel 1.3
Informan Peneliti No  Nama Jabatan Informan 1. Uding Kasi Pengelola Sampah DLH Lebak 2. Muhamad Rengga Sekretaris Desa Malingping Selatan 3. Darmawan Kepala Desa Cikatapis 4. Alison Pengelola Sampah Desa Malingping Selatan 5. Encep mulyadi Pengelola Sampah Desa Cikatapis 6. Rena Masyarakat Desa Malingping Selatan 7. Penti Masyarakat Desa Malingping Selatan 8. Emis gianti Masyarakat Desa Cikatapis 9. Zahratul uyun Akademisi UNMA Banten 10.  Triyana Aktivis 11.  Ruri Pemerhati kebijakan Sumber: Peneliti (2021).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  menelaah  makna  implementasi  kebijakan  publik  peneliti  terlebih  dahulu mendefinisikan  tiga  kata    tersebut  “Implementasi,  Kebijakan,  dan  Publik”  dimana  implementasi merupakan pengejawantahan/presentasi/pelaksanaan dari suatu produk keputusan yang telah dibuat sebelumnya  yang  berupa  kebijakan  yang  juga  memiliki  arti  bahwa  kebijakan  merupakan  produk
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
hukum  yang  dibuat  eksekutif  dengan  mendapat  persetujuan  legislatif  baik  itu  level  pusat,  daerah kabupaten/kota  hingga  desa  dengan  tujuan  untuk  mengatasi  suatu  permasalahan  publik,  intinya hadirnya kebijakan publik merupakan suatu pilihan terbaik dari berbagai alternatif pilihan yang ada, dan publik sendiri diartikan sebagai masyarakat. Berikut pendapat menurut beberapa ahli.Mazmanian dan  Sabatier  (dalam  Waluyo,2007:49)  ia  mengatakan  bahwa  implementasi  adalah  pelaksanaan keputusan  kebijakan  dasar,  biasanya  dalam  betuk  undang-undang,  namun  dapat  pula  berbetuk perintah  atau  keputusan  eksekutif  yang  penting  atau  badan  peradilan  lainnya.  Horn  (dalam  Tahir, 2014:55), mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada  pencapaian  tujuan  yang  telah  digariskan  dalam kebijakan.  Model  Implementasi  George  Edward  III  (dalam  agustino  2019:136-142),    Edward  III menanamkan  model  implementasi  kebijakan  publiknya  dengan  istilah  Direct  and  Indirect  Impact  on Implementation.  dalam  teori  Edward  III  (1980),  terdapat  empat  variabel  yang  sangat  menentukan keberhasilan implementasi suatu  kebijakan yaitu (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi dan (iv) struktur birokrasi.
1. Komunikasi
Komunikasi  sangat  menentukan  keberhasilan  implementasi  kebijakan  publik, komunikasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakanharus ditransmisikan. Selain  dari  kebijakan  yang dikomunikasikan  harus tepat, akurat, dan konsisten, komunikasi (pentransmisian  informasi)  diperlukan  agar  pembuat  keputusan  dan  implementor  akan semakin  konsisten  dalam  melaksanakan  setiap  kebijakan  yang  diterapkan.  Terdapat  tiga indikator dalam mengukur keberhasilan  komunikasi yaitu:  a). komunikasi, b). Kejelasan, c). Konsistensi.
2. Sumber daya
Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan dimana hal ini menjadi faktor yang paling dominan, tanpa adanya sumber daya yang memadai keberhasilan dari kebijakan hanyalah hayalan yang tidak mungkin terwujud, indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu: a). Staf, b). Informasi, c). Wewenang, dan d). Fasilitas.
3. Disposisi
Disposisi  atau  sikap  para  pelaksana  kebijakan  menjadi  faktor  yang  tidak  bisa diremehkan  karena  meskipun  segala  hal  dipenuhi  namun  para  pelaksana  kebijakan  tidak mempunyai tekad yang serius dalam menjalankan tugasnya maka keberhasilan implementasi kebijakan menjadi hal yang sangat mustahil, untuk itu para pelaksana kebijakan tidak hanya harus  mengetahui  apa  yang  harus  mereka  kerjakan  tetapi  juga  harus  memiliki  kemampuan untuk  melaksanakannya  sehingga  tidak  terjadi  bias.  Terdapat  beberapa  indikator  dalam mengukur keberhasilan disposisi yaitu: a). Efek disposisi, b). Melakukan pengaturan birokrasi (Staffing the bureaucracy), c). Insentif.
4. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi merupakan  hal  yang tidak dapat diremehkan dalam keberhasilan implementasi  kebijakan,  karena  kebijakan  yang  begitu  kompleks  dan  menuntut  adanya kerjasama  banyak  orang,  ketika  struktur  birokrasi  tidak  kondusif  pada  kebijakan  yang ditetapkan  maka  hal  ini  akan  menyebabkan  sumber-sumber  daya  menjadi  tidak  produktif. Terdapat  dua  karakteristik  yang  mampun  mendongkrak  kinerja  struktur  birokrasi  yaitu:  a). Membuat Standar Operating Procedures (SOPs), b). Melaksanakan pragmentasi.
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lebak
Adalah suatu produk hukum yang diterbitkan pemerintah kabupaten lebak, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, hal ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan sampah di kabupaten Lebak, pada penelitian ini difokuskan pada dua tempat yang berbeda dimana untuk wilayah Lebak Selatan  difokuskan di Desa Malingping Selatan Kecamatan Malingping  dan  untuk  wilayah  Lebak  Utara  adalah  Desa  Cikatapis  Kecamatan  Kalanganyar.  Pada Desa Malingping Selatan pengelolaan sampah belum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018, namun dikelola melalui peraturan desa tentang pungutan desa, sedangkan di Desa Cikatapis pengelolaan sampah sudah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun  2018  dengan  cara  menerbitkan  perdes  pengelolaan  sampah  Nomor  2  Tahun  2019.  Untuk menjawab  perumusan  masalah  yang  telah  ditentukan  peneliti  bagaimana  Implementasi  Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Malingping Selatan dan Desa Cikatapis.
1. Komunikasi
- Kurangnya  sosialisasi  dan  pembinaan  dari  dinas  lingkungan  hidup  kepada  pemerintahan desa sehingga tidak semua desa memiliki peraturan desa tentang pengelolaan sampah, selain itu juga pemerintah desa kebingungan mengenai teknis pengelolaan sampah yang baik dan benar.
- Perintah  yang  diberikan  kepada  petugas  pengelola  sampah  kurang  jelas,  intruksi  yang diberikan  tidak  dijelaskan  tahapan  tahapan  yang  harus  dilakukan  oleh  petugas    sehingga terkadang  membingungkan  para  implementor  di  lapangan,  selain  itu  petugas  merasa  ada dualisme  kepemimpinan  karena  yang  memberi  SK  adalah  kepala  desa,yang  memberi intruksi juga kepala desa namun yang memberi honor  adalah bumdes.
- Pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Malingping Selatan  tidakdiatur dengan peraturan desa  tentang    retribusi  sampah,  berbeda  dengan  Desa  Cikatapis  dimana  di  Desa  Cikatapis pengelolaan sampah sudah didasari oleh peraturan desa  tentang pengelolaan sampah.
2. Sumber Daya
- Jumlah  pengelola  sampah  di  kedua  desa  masih  sangat  kurang,  selain  itu  mereka  tidak dibekali dengan kompetensi dibidang pengelolaan sampah.
- Petugas  pengelolaan  sampah  di  Desa  Cikatapis  belum  patuh  menjalankan  peraturan  desa terkadang  pengambilan  sampah  dari  masyarakat  tidak  dilaksnakan  setiap  hari,selain  itu tidak  adanya  fasilitas  pengelolaan  sampah  di  Desa  Malingping  Selatan  maupun  Desa Cikatapis.
- Tingkat  kepatuhan  masyarakat  masih  sangat  rendah,  sehingga  pelaksanaan  pengelolaan sampah di kedua desa belum seperti seharusnya.
- Honor bulanan yang diterima petugas pengelola sampah di kedua desa masih sangat rendah, sehingga berdampak pada kinerja.
- Waktu pengambilan sampah di Desa Cikatapis tidak setiap hari, melainkan  dua hari sekali.
3. Disposisi
- Sikap  yang  dilakukan  petugas  sudah  cukup  baik,ramah,dan  tidak  pernah  membuat  ulah yang aneh aneh, masyarakat merasa senang dengan pelayanan sampah di Desa Malingping Selatan dan Desa Cikatapis.
- Pelaksanaan rekrutmen tidak didasarkan pada rekrutmen yang dipublikasikan untuk umum, akan tetapi rekrutmen ini lebih kepada faktor kedekatan dengan kepala desa baik itu di Desa Malingping selatan maupun di Desa Cikatapis.
- Insentif  yang  diberikan  masih  sangat  rendah,sehingga  dikeluhkan  oleh  para  petugas pengelola sampah baik di Desa Malingping selatan maupun di Desa Cikatapis.
4. Birokrasi
- Belum  adanya  standar  operasional  prosedur  pelayanan  yang  dibuat  oleh  pemerintah desa,sehingga dalam pelayanan di lapangan tidak memiliki pedoman yang jelas.
- Belum dibuatnya struktur kelembagaan pengelola sampah sehingga garis kordinasinya dan pembagian tugas menjadi kurang jelas.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  peneliti  menyimpulkan  bahwa  kurangnya  sosialisasi  dan pembinaan oleh dinas lingkungan hidup kepada desa – desa di kabupaten lebak, sehingga dampaknya desa tidak serius menunaikan intruksi sebagaimana terdapat dalam perda lebak tentang pengelolaan sampah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 dan 2 (Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018). Dari sisi  sarana dan prasarana baik di Desa Cikatapis maupun Desa Malingping Selatan  masih sangat kurang  dimana  di    tidak  terdapat  gerobak  dorong,  tong  sampah  disetiap  rumah,  TPS,    dan  belum memiliki  kendaraan  pengangkut,    dari  sisi  kepatuhan  tingkat  kepatuhan  masyarakat  masih  sangat rendah sehingga pelaksanaan pengelolan sampah di kedua desa belum dapat dimaksimalkan. Dari sisi Insentif  petugas  dikedua  desa  masih  sangat  rendah  sehingga  sangat  dikeluhkan  oleh  petugas dilapangan. Dari sisi sikap pelaksana sudah cukup baik namun pelaksanaan rekrutmen petugas tidak dipublikasikan,  pelaksanaan  rekrutmen  petugas  dilaksanakan  hanya  berdasarkan  kedekatan  dengan Kepala Desa baik di Malingping Selatan maupun di Desa Cikatapis. Dari sisi SOP belum dibuatnya SOP pengelolaan  sampah  baik  di  Desa  Malingping  Selatan  maupun  Desa  Cikatapis  serta  belum  adanya struktur kelembagaan pada kedua desa tersebut.

## REFERENSI

## Buku
Agustino, Leo . 2019. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
John W. Cresswell,2016.  Pendekatan Metode Kualitatif, kuantitatif, dan Campuran.  Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Moloeng, Lexy. J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif  Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta Tahir,  Arifin.  2014.  Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah.  Bandung:
Alfabeta

## Buku Lain
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

## Sumber Lain
Haryati T, 2021 (DPRD Lebak Nilai gundungan sampah sampah di TPA dengung coreng citra adipura)
Diakses dari https://poskota.co.id/2021/04/15/dprd-lebak-nilai-gunungan-sampah-di-tpa- dengung-coreng-citra-adipura . Dikutip 3 April; 2021