## KEBEBASAN PERS DAN HAK PUBLIK

## Acan Mahdi

## Abstrak
Tulisan ini adalah upaya melihat kembali urgensi kebebasan pers bagi masyarakat. Dengan mere- vew ulang konsep kebebasan pers, dan melihat praktik kebebasan pers dibeberapa negara, tulisan ini mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa, kebebasan pers merupakan hak asasi warga Negara. Karenanya, kebebasan pers dalam masyarakat demokrasi merupakan pengejawantahan hak asasi manusia tersebut. Dengan membuka kran demokrasi melalui kebebasan pers berarti kita membuka atau memberikan kesempatan kepada warga Negara untuk mendapatkan hak asasinya. Kajian-kajian mengenai urgensi kebebasan pers bagi masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan pers sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan hak-hak publiknya seperti, partisipasi dalam politik, akses kesehatan dan pendidikan yang baik, serta menjaga kekuasaan dari prilaku menyimpang dan korupsi. Kebebasan pers bahkan menjadi jaminan bagi investor
untuk menanamkan modalnya.
Kata Kunci: Kebebasan Pers, Hak Publik

## A. Muqaddimah
Dalam  pengayaannya,  tulisan  ini akan dimulai dengan memaparkan mengenai konsep kebebasan pers, kebebasan  pers  dan  masyarakat,  dan beberapa  catatan  yang  penting  untuk menjadi  bahan  diskusi.  Terakhir,  tulisan ini  akan memperlihatkan  “benang merah” dari  keseluruhan  isi  tulisan  ini,  seperti pada kesimpulan.

## B. Konsep Kebebasan Pers
Kebebasan  pers  di  sini  adalah sebagai  terjemahan  dari freedom  of  the
press, yang dianalogikan sebagai kebebasan dari penguasa. Dalam sejarah (Adinegoro,1961:  60),  pengakuan  dan perlindungan  atas  hak  untuk  bebas  dari pengaruh  atau  tekanan  penguasa  sudah dimulai  sejak  deklarasi Magna  Charta (1215).  Dalam  konteks  pers,  secara eksplisit  ditetapkan  dalam  Pasal  12 Virginia  Bill  of  Right (15  Mei  1776) tentang kebebasan persuratkabaran.
Selanjutnya, spirit Piagam Virginia dimasukkan  ke  dalam  Konstitusi  Amerika Serikat  (1787).  Kemudian,  tahun  1789,
Piagam Virginia diadopsi  pula  oleh Perancis.
Kebebasan pers dengan demikian adalah  kebebasan  berkomunikasi  dan berekspresi  dalam  memberikan  informasi kepada publik melalui media massa, baik media  cetak  maupun  media  elektronik. Kebebasan  ini  menunjuk  tidak  adanya campur  tangan  Negara  atau  pemerintah maupun  elemen  masyarakat  lain,  baik individu maupun kolektif dalam memberikan informasi kepada publik, dan secara konstitusional keberadaanya dilindungi oleh negara.
Salah  satu  pendekatan  untuk melihat  praktik  kebebasan  pers  adalah dengan  teori  pers  bebas  ( libertarian ).
Teori  pers  bebas  ( libertarian )  merupakan antitesa  dari  pendekatan  sebelumnya dalam  praktik  pers,  yaitu  pers  otoriter ( outritarian ), yang menjadikan pers sebagai  subordinat  pemerintah  atau negara. Sebagaimana nama yang melekat  pada  dirinya,  pers  libertarian merupakan praktik kebebasan pers, yang dalam  praktiknya  menolak  intervensi pemerintah atau penguasa dalam memberikan  informasi  kepada  khalayak pembacanya. Pers, dalam teori libertarian bukan subordinat dari penguasa, melainkan mitra sejajar pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan.
Penelitian ini hanya akan membahas dan menggunakan  pers  libertarian  atau  pers
bebas  sebagai  pendekatan  untuk  melihat fenomena  praktik  kebebasan  pers  di tanah air.
Pers  bebas  diyakini  lahir  dari rahim libertarian, yang menjadikan kebebasan  individu  sebagai  hak  asasi. Siebert  (1986:  43)  menjelaskan  bahwa lahirnya  pers  bebas  dipengarui  oleh filsafat  libertarian  yang  berkembang  di abad  XVII  dan  XVIII.  Prinsip-prinsip demokrasi yang menghargai dan memberikan  kebebasan  individu  dalam memandang  realitas  sosial  merupakan prinsip-prinsip utama dalam filsafat libertarian.    Manusia  menurut  kaum libertarian  adalah  binatang  yang  rasional dan  memiliki  tujuan  sendiri.  Kebahagian dan  kesejahteraan  individual  adalah tujuan  masyarakat,  dan  manusia  sebagai organisme yang berfikir, sanggup mengorganisir  dunia  sekelilingnya  dan membuat keputusan yang dapat memajukan  kepentingannya.  Para  filsuf libertarian menolak dengan tegas anggapan  bahwa  negara  adalah  ekpresi usaha  manusia  yang  tertinggi,  meski mereka mengakui dengan sedikit keraguan,  bahwa  negara  merupakan  alat yang berguna dan bahkan sangat diperlukan.  Kebenaran  menurut  kaum libertarian  adalah  sesuatu  yang  bisa  saja berbeda dengan yang diajarkan sebelumnya, tetapi kebenaran merupakan kesatuan  yang  pasti  dan  dapat  ditemui
serta  dapat  didemonstrasikan  kepada semua  manusia  yang  berfikir.    Secara sederhana menurut Siebert, teori libertarian menempatkan manusia sebagai  mahluk  yang  berakal  yang mampu  membedakan  sendiri  mana  yang benar  mana  yang  salah.  Mereka  tidak perlu dibimbing oleh penguasa.
Kebenaran  tidak  lagi  menjadi  milik kekuasaan, tetapi menjadi salah satu hak asasi  manusia,  dan  karenanya  menjadi milik setiap individu.
Sumbangan  terpenting  liberalisme dalam  kehidupan  masyarakat,  terutama hubungan  pers  dan  penguasa  adalah pernyataan  pentingnya  setiap  orang, kepercayaan pada kemampuan berfikirnya,  dan  konsep  hak-hak  asasi,  di mana kebebasan memilih agama, berbicara, dan kebebasan pers merupakan bagiannya. Siebert (1986: 48) mengutif pendapat Prof. Carl Becker yang dianggap  sangat  tepat  sebagai  landasan bagi pemikiran di atas, sebagai berikut:
” doktrin demokrasi tentang
kebebasan berbicara
dan
kebebasan pers apakah itu
dianggap  sebagai  hak  asasi  atau hak yang tidak dapat dipindahkan,
berdasarkan pada beberapa asumsi.  Salah  satu  di  antaranya adalah bahwa manusia ingin mendapatkan kebenaran dan akan cenderung
ingin dibimbing kebenaran itu. Asumsi lain adalah,
bahwa  satu-satunya  cara  yang pada  akhirnya  akan  memberikan kebenaran adalah kompetensi
opini  yang  bebas  di  ”pasar terbuka”.  Asumsi  lainnya  lagi mengatakan  bahwa  karena  setiap orang berbeda-beda pendapatnya, maka setiap orang harus diperbolehkan menyampaikan secara  bebas  dan  bahkan  giat pendapatnya  sendiri,  asalkan  ia mengijinkan ula orang lain menggunakan  hak  yang  sama.
Asumsi terakhir mengatakan bahwa  dengan  adanya  saling toleransi dan saling
membandingkan  opini-opini  yang berbeda  itu  akan  muncul  opini yang  terbukti  paling  rasional  dan dapat diterima semua pihak.”
Abad XVIII diyakini Siebert sebagai abad dimana prinsip-prinsip pers secara keseluruhan beralih dari otoritarisn ke  libertarian.  Pada  awal  abad  tersebut, lanjut Siebert, pengawasan pers otoritarian  sedang  sekarat.  Kekuasaan kerajaan  untuk  mengatur  pers  telah dihapuskan,  gereja  tidak  lagi  berfunsi sebagai agen-agen pengatur, dan monopoli  negara  dalam  penerbitan  telah dihapuskan.  Menjelang  akhir  abad  itu, prinsip-prinsip  pers  libertarian  disisipkan dalam  hukum  dasar  dan  kalimat  undang- undang  yang  melindungi  kebebasan berbicara  dan  kebebasan  pers.  Siebart mencatat  setidaknya  ada  tiga  orang Inggris  dan  satu  orang  Amerika  yang telah memberikan sumbangan- sumbangan  penting  dalam  masa  transisi, yaitu:  John  Milton  di  abad  XVII;  John Erskine dan Thomas Jefferson pada abad XVIII; dan John Stuart Mill d abad XIX.
Pernyataan  Mill  yang  terkenal mengenai pentingnya kebebasan individu untuk  berekspresi  seperti  yang  dikutif Siebert berikut ini:
” Jika  semua  umat  manusia  kecuali satu  orang,  punya  satu  pendapat yang  sama  dan  hanya  satu  orang pendapatnya  yang  berbeda,  maka umat  manusia  tidak  dibenarkan untuk  membungkam  yang  satu orang  itu,  sama  halnya  orang  yang satu itu, jika punya kekuasaan, tidak dibenarkan membungkam umat manusia. Jika sebuah opini merupakan  milik  perorangan  yang tidak  ada  nilainya  selain  untuk dirinya  sendiri;  jika  dihilanginya kesempatan  untuk  menikmati  opini itu semata-mata merupakan sebuah kerugian  pribadi,  maka  akan  ada kerugian  yang  dibebankan  pada sedikit  orang  atau  pada  banyak orang. Tetapi membungkam pernyataan  pendapat  merupakan kejahatan  karena  membungkam  itu adalah perampokan terhadap manusia;  anak  cucu  kita  dan generasi yang sekarang ini; mereka yang tidak sepakat dengan opini itu,
tetap  lebih  banyak  daripada  yang meyetujuinya. Jia itu benar, mereka kehilangan kesempatan untuk merubah kesalahan menjadi kebenaran;  jika  opini  itu  salah, mereka kehilangan keuntungan
yang begitu besar, yaitu pemahaman  yang  lebih  jelas  dan kesan  yang  lebih  hidup  tentang kebenaran  sebagai  tabrakan  antara kebenaran itu dengan kesalahan.”
Selain  itu  Siebert  juga  mengutif pendapat  Thomas  Jefferson  tentang kebebasan  pers,  filsuf  dan  juga  seorang negarawan, seperti di bawah ini.
”tidak  ada  eksperimen    yang  lebih menarik  daripada  eksperimen  kita sekarang  ini  dan  yang  kita  yakini pada  akhirnya  akan  memberikan bahwa  manusia  dapat  diperintah oleh pikiran dan kebenaran. Dengan  demikian,  obyek  kita  yang pertama adalah membukakan seluruh jalan  bagi manusia menuju kebenaran.  Cara  yang  terbaik  yang pernah ada sampai sekarang adalah  dengan  kebebasan  pers. Karenanya,  perslah  yang  lebih dahulu dibungkam oleh orang-orang yang  takut  tindakannya  diselidiki. Keteguhan  rakyat  dalam  bertahan di  tengah  penyalahgunaan  pers, ketajaman mereka untuk membedakan antara kebenaran dan keselahan, menunjukkan bahwa  mereka  dapat  dipercaya untuk  mendengarkan  semua  yang benar  dan  salah.  Karena  itu  saya meyakininya,  untuk  lebih  pasti, bahwa  membuka  pintu  kebenaran, dan membentengi kebiasaan menguji  segalanya  dengan  akal pikiran,  adalah  rantai-rantai  paling tepat  untuk diikatkan pada  tangan- tangan  para  petugas  kita,  untuk mencegah  agar  mereka  nanti  tidak membelenggu  rakyat  dengan  dasar keinginan sendiri.”
Pers  bebas  (libertarian)    pada dasarnya menunjuk dan mengindikasikan tidak  adanya  campur  tangan  penguasa (pemerintah),  maupun  setiap  elemen masyarakat lain, baik perorangan maupun kolektif  dalam  menyampaikan  informamsi kepada publik. Hal ini merupakan implikasi  pratis  dari  prinsip-prinsip  dasar demokrasi.  Memang  secara  historis,  pers libertarian  tumbuh  dan  berkembang  dari rahim demokrasi.

## C. Kebebasan Pers dan Masyarakat
Bagi  masyarakat  demokratis,  pers bahkan  dibaca  sebagai  pilar  keempat, selain  eksekutif,  yudikatif  dan  legislatif. Pers  dalam konteks ini berfungsi sebagai ”anjing  penggonggong”,  selain  fungsi ekonomi, informasi, hiburan dan
pendidikan bagi
masyarakat.
Pengawasan  yang  ketat  oleh  pers  bagi kehidupan  berbangsa,  terutama  dalam pelaksanaan pemerintahan menempatkan dirinya  sebagai  kekuatan  lain  diluar pemerintah dalam arti luas. Hal ini  wajar, dari beberapa kajian literatur yang peneliti lakukan,  seperti  yang  telah  dipaparkan sebelumnya  menunjukkan  peranan  pers yang begitu signifikan dalam pembangunan  manusia  dan  masyarakat. Kebebasan  pers,  berdasarkan  penelitian- penelitian  tersebut  berbanding  lurus dengan  prilaku  korupsi  oleh  pelaksana pemerintahan.  Kebebasan  pers  juga berdasarkan penelitian tersebut, berbanding lurus dengan kehidupan yang lebih baik, akses kesehatan dan pendidikan  yang  baik  bagi  masyarakat. Kebebasan  pers,  seperti  ditunjukkan  dari penelitian  tersebut,  bahkan  berbanding lurus dengan pengetahuan dan partisifasi politik masyarakat.
Dalam  pemerintahan  demokrasi, posisi  pers  adalah  sebagai  partner pemerintah  dalam  menjalankan  roda
pemerintahan.  Keberadaannya  sebagai penyimbang  dan  sebagai  wadah  tempat aspirasi warga negara dapat diperbincangkan.  Pers  dan  pemerintah saling mengisi satu sama lainnya. Hubungan yang terbangun adalah simbiosis mutualisme.

## D. Diskusi
Rudiger  (2002)  meneliti  hubungan kebebasan pers, modal kemanusiaan dan korupsi.  Penelitian  ini  awalnya  berjudul Press  Freedom,  Human  Capital,  And Corruption . Penelitian ini dilakukan dengan survey dibeberapa Negara Eropa dan negara berkembang di Asia.
Studi  ini  menyimpulkan  bahwa, petama ,  rendahnya  tingkat  kebebasan pers dapat menyebabkan korupsi meningkat.  Bahwa  di  negara-negara dengan  tingkat  pengawasan  sipil  mereka yang rendah terhadap kepentingan umum, peningkatan pendidikan (pendidikan, terutama lebih maju) mungkin  tidak  memiliki  dampak  positif yang  diharapkan  pada  korupsi,  terutama saat  mereka  bisa  meningkatkan  agen sewa mencari kapasitas. Kami memberikan bukti empiris bahwa kenaikan  sekunder  dan  pendidikan  tinggi memiliki dampak negatif terhadap korupsi di negara-negara yang kurangnya kebebasan  pers.  Tidak,  sebaliknya,  tidak
ada  efek  negatif  seperti  dari  pendidikan dasar  Kami    kemudian  berkonsentrasi pada hubungan langsung antara kebebasan  pers  dan  korupsi.  Meskipun mudah  diamati  dan  diakui  secara  luas bahwa  tingginya  tingkat  kebebasan  pers cenderung berjalan seiring dengan rendahnya  tingkat  korupsi  (dan  wakil versa),  kami  telah  menyediakan  bukti bahwa  penyebab  berjalan  terutama  dari pers kebebasan untuk korupsi, yaitu tidak adanya  kebebasan  pers  mengarah  pada korupsi meningkat. Penguatan kebebasan pers  dengan  demikian  merupakan  alat yang efisien dalam memerangi korupsi.
Kedua , hubungan antara keterbukaan  perdagangan  dan  korupsi tidak  menjadi  fokus  utama  artikel  ini, namun  tampaknya  layak  disebutkan bahwa hasil kami berbeda secara substansial  dari  yang  disajikan  dalam literatur  empiris  sejauh  ini.  Minoritas artikel  tidak  menemukan  korelasi  kuat, tetapi  mayoritas  menemukan  korupsi lebih  rendah  tingkat  berjalan  beriringan dengan keterbukaan lebih untuk berdagang.  Anehnya,  kita  menemukan berlawanan  kuat  efek  dalam  dimensi waktu, yaitu negara-negara yang meningkatkan keterbukaan mereka terhadap perdagangan mengalami tingkat korupsi meningkat pada saat yang sama. Sebagai masalah ini belum menjadi fokus utama  dari  makalah  ini  kami  ingin
menginterpretasikan  temuan  ini  bersama kebijaksanaan,  dan  terutama  sebagai cara  untuk  menunjukkan  bahwa  ada kebutuhan  mendesak  untuk  penelitian lebih  mendalam.  Namun,  ketika  kita berpikir bahwa pembukaan umum di atas sebuah  ekonomi  untuk  perdagangan internasional  berkhasiat  dalam  dirinya sendiri, untuk saat ini kami akan meminta untuk  sangat  hati-hati  dalam  membuka advokasi demi melawan korupsi.
T. Leeson (2005) melakukan studi dengan  judul Media  Freedom,  Political Knowledge, and  Participation .  Seperti judulnya  penelitian  ini  menitikberatkan pada  relasi  kebebasan  media  terhadap pengetahuan dan partisipasi politik masyarakat.  Studi  ini  dilakukan  dengan survei  terhadap  tiga  belas  negara  di Eropa  di  antaranya  Turki,  Romania  dan Bulgaria.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa  kebebasan  media  yang  rendah sangat terkait dengan pengetahuan politik masyarakat miskin, partisipasi politik yang yang  rendah  dan  partisipasi  pemilih  yang rendah.  Secara  khusus,  di  mana  negara mengontrol media, warga Negara cenderung    bodoh  dan  apatis  secara politis.  Pada  gilirannya,  warga  yang bodoh  dan  apatis  terhadap  politik,  tidak punya  pengetahuan  politik  atau  tidak cukup aktif untuk secara efektif memantau  atau  menghukum  kegiatan
politisi mementingkan diri sendiri.
Keadaan  sebaliknya  terjadi  di  Negara dengan  kebebasan  media  yang  lebih tinggi.
Anne-Sophie Novel (2006)
meneliti  tentang Press  Freedom  and Poverty  :  An  analysis  of  the  correlations between  the  freedom  of  the  press  and various  aspects  of  human  security, poverty  and  governance. Studi  dilakukan dengan  survey  dibeberapa  Negara  maju Eropa  dan  Asia.  Negara  maju  di  Asia yang menjadi sampel di antaranya adalah Jepang,  sedangkan  Negara  berkembang di antaranya Malaysia dan Brunai Darussalam.
Studi  ini  berkesimpulan  bahwa kebebasan pers berkorelasi positif terhadap tingkat pembangunan yang baik dan  mengurangi  kemiskinan.  Studi  ini juga  memperlihatkan  hubungan  yang positif  antara  kebebasan  pers  dan  akses kesehatan yang layak, dan akses pendidikan  yang  baik.  Namun  penelitian ini  memberikan  pengecualian,  bahwa kebebasan pers bukanlah barang mewah bagi negara-negara dengan tingkat ekonomi tinggi, seperti di Jepang, Malaysia  dan  Brunai  Darussalam.  Ketiga negara  ini  berhasil  membangun  dengan baik,  dengan  tingkat  kemiskinan  yang kecil,  akses  kesehatan  yang  layak  dan pendidikan yang bermutu bagi
masyarakatnya, meskipun tingkat kebebasan pers yang rendah.
Pippa  Norris  (2006),  mencoba mengukur dampak kebebasan pers terhadap  berbagai  indikator  demokrasi. Penelitian  ini  berjudul The  Role  of  the Free Press in Promoting Democratization,
Good Governance, and Human Development. Penelitian  ini  dilakukan dengan  survei  diberbagai  negara  di empat  benua,  kecuali  Australia.  Untuk benua Asia, di antaranya China dan Iran, benua  Eropa  di  antaranya  Swedia  dan Belgia,  Afrika  di  antaranya  Nigeria  dan Rwanda, dan Benua Amerika di antaranya  Cuba  dan  Venezuela.  Studi  ini menyimpulkan  bahwa  terdapat  korelasi yang  positif  antara  kebebasan  pers dengan penegakan demokrasi, pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia disebuah negara. Keseluruhan analisis memberikan dukungan  yang  besar  terhadap  klaim- klaim  dari  teoretisi  liberal  tentang  peran kritis  pers  bebas,  sebagai  salah  satu komponen  utama  dari  kedua  demokrasi dan    pemerintahan  yang  baik.  Ini berfungsi untuk mengkonfirmasi apa yang banyak telah lama dicurigai atau dianggap  tidak  kritis,  tetapi  seperti konfirmasi penting
untuk mengintegrasikan  kembali  studi  tentang struktur komunikasi politik menjadi pendekatan  standar  untuk  menjelaskan
proses  demokratisasi.  Struktur  media berita  dan  peran  yang  mengadopsi jurnalis  merupakan  komponen  penting dari pemahaman yang lebih komprehensif perubahan rezim.
Marina Guseva, Dkk. (2007) dengan  studinya  berjudul Press  freedom and  development  :  An  analysis  of correlations between freedom of the press and the different dimensions of development,  poverty,  governance  and peace. Studi  ini  dilakukan  dengan  survei diberbagai negara dunia. Studi
menyimpulkan bahwa pertama , kebebasan  pers  sangat  terkait  dengan tingkat pembangunan dan tingkat kemiskinan di suatu negara, terpenuhinya kebutuhan, akses kesehatan dan pendidikan  yang  layak. Dua ,  bahwa kebebasan pers secara positif berkorelasi terhadap  tata  pemerintahan.  Negara- negara  yang  tidak  memeiliki  kebebasan pers cenderung mangalami krisis pemerintahan. Individu berdasarkan penelitian  ini  cenderung  mengabaikan sistem mereka dalam membangun sehingga  menyalahgunakan    kekuasaan. Tiga ,  kebebasan  pers  berkorelasi  positif dengan  rendahnya  tingkat  pengeluaran militer    dan  personil  militer.  Hubungan antara  kebebasan  pers  dan  kekerasan atau keamanan sangat lemah. Kurangnya data  numerik  yang  dapat  digunakan berarti bahwa tidak ada yang sangat kuat
kesimpulan yang dapat dihubungi tentang kaitan antara kebebasan pers dan pribadi keamanan.
Nabamita Dutta-Sanjuta Roy (2007), melaukan penelitian dengan judul The Role of Foreign Direct Investment on Press  Freedom. Sama  dengan  penelitian yang dilakukan Eun Sak SA, penelitian ini menjadikan  kebebasan  pers  sebagai variabel  yang  dipengaruhi  ( devendent variable ). Secara umum penelitian penelitian ini menyimpulkan bahwa peran investasi langsung luar negeri berkorelasi positif terhadap kebebasan pers. Dijelaskan  dalam  penelitian  ini  bahwa tingkat  investasi  luar  negeri  yang  tinggi berdampak  positif  terhadap  sektor  media dan kebebasan pers.
Revianti  (2006)  meneliti  Budaya Sensor-Diri  Dalam  Kebebasan  Pers  di Jepang. Studi dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan empat teori dasar  pers    sebagai  pisau  analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama ,  kontrol  pemerintah  terhadap pers  Jepang  tidak  begitu  jelas  terbuka sebagaimana  terjadi  pada  negara-negara lain,  namun  control  oleh  organisasi- organisasi  media  sendiri  sangat  efektif dan  menghasilkan  keadaan  yang  sama sebagaimana  pada  situasi  public  yang tidak mendapatkan informasi cukup tentang pelaksanaan pemerintahan. Bahwa  pers  Jepang  acapkali  dikatakan
atau  dianggap  bebas,  bahkan  mungkin paling  bebas  di  Asia,  adalah  karena pemerintah  Jepang  jarang  mengambil tindakan  pembatasan  langsung  secara terbuka terhadap pers.
Kedua, tindakan pembatasan langsung  atau  sensor terhadap  pers  oleh pemerintah atau kelompok yang berkuasa lain mungkin tidak perlu dilakukan, karena pers atau kalangan media Jepang sendiri telah  dengan  cermat,  rajin  dan  hati-hati melakukan  pengawasan  terhadap  dirinya sendiri. Sensor-diri telah menjadi semacam  hal  yang  terinternalisasi  dan dengan  penuh  kesadaran  dan  sukarela mereka  lakukan,  karena  tidak  mau mengganggu harmoni yang sudah terjalin antara media, pemerintah dan korporasi.
Tiga, Bahwa, dalam masa transformasi sosial di Jepang, media turut memainkan  peranannya  sebagai  sarana informasi,  edukasi,  dan  entertainment. Namun  keadaan  budaya  masyarakat Jepang yang lebih mementingkan hubungan harmonis dari pada kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat, system politiknya serta perkembangan  sejarahnya,  menjadikan lebih diutamakan praktek sensor-diri pada media jepang.
Empat, keunikan  keadaan  pers yang  terkait  dengan  nilai  budaya  di Jepang  ini –  dan  mungkin  juga  hal  yang sama terdapat di Negara-negara Asia lain
dengan  kekhasan  konteks  budayanya masing-masing menjadikan teori-teori pers  dasar  tidak  dapat  sepenuhnya diterapkan di Jepang.
Mark  Pearson  dan  Camille  Galvin (2007)  meneliti  peran  Parlemen  Australia dalam  menyuarakan  kebebasan  dalam konteks  internasional.  Penelitian  berjudul The  Australian  parliament  and  press freedom  in an internasional context . Studi dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif dengan grouded  Glaser  dan  Strauss theori untuk menjawab pertanyaan penelitian.  Penelitian  ini  berkesimpulan bahwa, pertama, jumlah  dan  berbagai negara  yang  disebutkan  oleh  anggota parlemen dalam  konteks kebebasan pers menunjukkan  bahwa  mereka  melihat kebebasan pers sebagai isu internasional dan  bahwa  Australia  memiliki  hak  untuk mengucapkan  atas  dengan  kewenangan tertentu, meskipun tidak tampaknya otoritas  sebanyak  Amandemen  Pertama Amerika  Serikat  yang  masih  dianggap sebagai benchmark kebebasan pers. Ada alasan lagi bahwa diskusi pers kebebasan dipertimbangkan dalam konteks  internasional,  karena  komunikasi dengan teknologi modern termasuk Internet dan isu-isu keamanan internasional telah  membuat diskusi tentang  kebebasan  pers  dalam  konteks murni  dalam  negeri  kurang  relevan. anggota parlemen Australia senang untuk
menyajikan  kebebasan  pers  Australia sebagai  sebuah  mercusuar  ke  negara- negara  kurang  demokratis.  Namun,  ini mungkin  sedikit  lancang  sejak  hanya peringkat  41  dalam  Reporters  Without Borders (RSF) indeks tahunan kebebasan pers  (Pacific  Media  Watch,  2004). Australia menempati peringkat di belakang  beberapa  mantan  Blok  timur negara  dalam  indeks,  termasuk  Hungaria (28),  Republik  Ceko  (19)  dan  Polandia (32),  antara  kritik  dari  pengawas  yang tentang kebijakan-kebijakan yang membatasi tekan akses ke pengungsi.
Dua, Australia  berdiri  di  Irak  dan partisipasinya dalam Koalisi dan bersedia dalam  Perang Irak  pada  tahun  2003  bisa ditafsirkan  oleh  beberapa  orang  sebagai makna  yang  memperjuangkan  nilai-nilai dasar  demokrasi  seperti  kebebasan  pers yang telah mengambil langkah melampaui retorika.
Dubrovnik (2007)
mencoba mempertanyakan masa depan kebebasan pers  dan  demokrasi  di  negaranya. Penelitian ini berjudul The Future of Press Freedom  and  Demokrasy  in  Croatia . Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan empat teori dasar  pers  sebagai  pisau  analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama ,  pengaruh  politik  yang  kuat terhadap  wartawan  yang  diizinkan  untuk secara  bebas  memberikan  informasi
kepada  masyarakat  tentang  informasi yang tidak relevan, namun masalah politik yang  halus  masih  di  bawah  kontrol pemerintah.
Kedua, Kroasia dapat meningkatkan  kebebasan  pers  untuk menciptakan  masyarakat  yang  lebih demokratis dengan memperhatikan pentingnya pendidikan publik dan wartawan yang tidak boleh jatuh di bawah pengaruh politik manipulator, tetapi menggunakan  penilaian  akal  mereka sendiri sebagai gantinya.
Raymond  Louw  (2008)  meneliti tentang  kebebasan  media,  transparansi dan pemerintahan. Judul asli penelitian ini adalah Media  Freedom,  Transparency and  Governance .  Studi  ini  dilakukan diempat  Negara  benua  Afrika,  yaitu Ghana,  Kenya,  Rwanda  dan  Afrika Selatan.  Penelitian  ini  berkesimpulan bahwa  kasus  di  empat  negara  ini  - Ghana,  Kenya,  Rwanda  dan  Afrika Selatan  -  memperlihatkan  kebebasan ekspresi  yang  tertutup  dalam  laporan mereka ke Uni Afrika. Di Kenya, misalnya, pers  itu  dianggap  penting, whistle  blower untuk prilaku korupsi; di Rwanda, masalah  ini  rumit  dengan  peran  yang dimainkan oleh beberapa wartawan - dan lain-lain yang menyamar sebagai wartawan - selama genosida 1994.

## E. Kesimpulan
Pembahasan  di  atas  mengantar kita  pada  kesimpulan  bahwa,  kebebasan pers merupakan hak asasi warga Negara. Karenanya, kebebasan pers dalam
masyarakat demokrasi
merupakan pengejawantahan  hak  asasi  manusia tersebut. Dengan membuka kran demokrasi melalui kebebasan pers berarti kita membuka atau memberikan kesempatan kepada warga Negara untuk mendapatkan hak asasinya.
Kajian-kajian  mengenai  urgensi kebebasan pers bagi masyarakat menunjukkan  bahwa  kebebasan  pers sangat  membantu  masyarakat  dalam mendapatkan  hak-hak  publiknya  seperti, partisipasi dalam politik, akses kesehatan dan pendidikan yang baik, serta menjaga kekuasaan  dari  prilaku  menyimpang  dan korupsi. Kebebasan pers bahkan menjadi jaminan bagi investor untuk menanamkan modalnya.  Meskipun  kajian-kajian  ini bersifat  kuantitatif,  tetapi  paling  tidak membuka  mata  kita  bahwa  kebebasan pers  sedikit  banyak  membantu  dalam mewujudkan  masyarakat  yang  lebih  baik. Namun  harus  dicatat  juga  bahwa  dalam konteks tertentu, kebebasan pers bukanlah  “barang”  mahal.  Studi-studi kuantitatif  di  atas  memberikan  gambaran kepada  kita  bahwa  terdapat  Negara- negara  terutama  di  Asia,  yang  tidak
memiliki  kebebasan  pers,  namun  mampu memberikan hak public kepada msayarakatnya dengan baik.

## F.  Daftar Bacaan

## Buku
D.  Adinegoro,  1961. Publistik  dan Djurnalistik , cet. 1 Jakarta: Gunung Agung
Siebert,  F.S.,  Theodore  Peterson,  dan Wilbur  Schramm.  1956. Four Theories  of  the  Press .  Urbana,
IL: University of Illinois Press.

## Internet
Anne-Shove Novel, 2006. Press Freedom  and  Poverty  :  An analysis of the correlations between  the  freedom  of  the press  and  various  aspects  of human  security,  poverty  and governance ,  (Jurnal  Penelitian), http://portal.unesco.org/
(11/04/2010);
Dubrovnik,  2007. The  Future  of  Press Freedom  and  Democracy  in Croatia, (Jurnal penelitian), http://www.cpi.hr/ download/links/hr/8277.pdf (26/5/2010)
Eun  Suk  SA,  2006. Factor  influencing freedom  of  the  press  in  South Korea: A survey of Print
Journalists opinions , (Jurnal
Penelitian), http://www.ccsenet.org/journal/in dex.php/ass/article/view/202/291 0  (3/05/2010); Ilya  Revianti  Sudjono,  2006. Budaya
Sensor-Diri  dalam  Kebebasan Pers di Jepang , (Jurnal penelitian), http://journal.ui.ac.id/ Marina  Guseva  dkk,  2007. Press Freedom  and  Development:  An Analysis of Correlations between freedom  of  the  Press  and  the different dimentions of development, poverty government  and  peace ,  (Jurnal penelitian), http://unesdoc.unesco.org/ images/ 0016/001618/
161825e.pdf Mark  Pearson  dan  Camille  Galvin,
2007, The Australian parliament
and press freedom in an internasional context, (Jurnal penelitian), http://epublications.bond.edu.au/ cgi/ viewcontent.cgi?article=1256&co ntext=hss_pubs (3/05/2010) Nabamita  Dutta  and  Sanjukta  Roy,
2007. The Role of Foreign Direct
Investment  on  Press  Freedom ,
(Jurnal
Penelitian),
http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/10185/1/The_Role _of_Foreign_Direct_Investment_ on_Press_Freedom.pdf, (25/06/2010); Rudiger Ahrend, 2002. Press
Freedom,  Human  Capital,  and Corruption .  (Jurnal  Penelitian),
http://www.delta.ens.fr/ abstracts/wp200211.pdf Raymond Louw, 2008. Media
Freedom, Transparency and Governance ,  (Jurnal  Penelitian), http://www.afrimap.org/ english/images/documents/SAIIA _Louw_Media_200809.pdf,
(26/06/2P010) Peter T. Leeson, 2005. Media
Freedom,  Political  Knowledge, and Participation , (Jurnal Penelitian),
http://www. peterleeson.com  /ig_and_ap.pdf (6/7/10);
Pippa Norris, 2006. The role of the free press in promoting democratization, good governance, and human development, (Jurnal  Penelitian) //www.  humanrightsinitiative.org/ programs/ai/rti/articles/ undp_rti_2006/annex3_backgrou nd_paper.pdf, (12/04/2010);