## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 14 (2) (2022): 63-73 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia
Analisis Kebijakan Luar Negeri: Studi Kasus Kebijakan Operation Sovereign Border s Australia tahun 2013

## Paramita Asri Widyastuti*, Daffa Amadeuz, Prihandono Wibowo
Program Studi Hubungan Internasional*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” , Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60294

## Submitted : 08 Juni 2021 Revision : 01 Juli 2021 Accepted : 15 Juni 2022

## Abstrak
Tiap  negara  tentu  memiliki  hak  otonomi  dalam  menentukan  arah  kebijakan  luar  negeri,  sesuai  dengan kepentingan nasionalnya, tak terkecuali kebijakan yang terkait dengan migrasi internasional. Australia di tahun 2013  mencanangkan Operation  Sovereign  Borders (OSB)  yang  menghentikan  kedatangan  para irregular  migrant , termasuk para pencari suaka. Kebijakan ini banyak disoroti karena dianggap melanggar prinsip non-refoulement Konvensi  1951  dan  Protokol  1968,  kebijakan  ini  juga  dinilai  melanggar  kedaulatan  perairan  negara-  negara tetangga  sebab  Australia  mengembalikan  lagi  kapal  ke  perairan  internasional.  Pada  penelitian  ini,  penulis menganalisis alasan dari diresmikannya kebijakan OSB oleh Australia. Penulis menggunakan konsep persepsi ancaman sebagai landasan dalam menganalisis persepsi Australia terhadap pencari suaka, serta konsep rational choice dengan variabel- variabel yang dapat menjawab alasan Australia meresmikan kebijakan ini. Hipotesis dari penelitian  ini  adalah  Australia  meresmikan  OSB  berdasarkan  persepsinya  terhadap  para  pencari  suaka,  yang dianggap dapat menjadi ancaman tersendiri di negaranya. Adapun, kebijakan OSB dianggap merupakan solusi paling rasional dalam menangani rombongan perahu yang memasuki perairan Australia.
Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri, Rational Actor Model , Australia, Pencari Suaka

## Abstract
Each country certainly has the right to autonomy in determining the direction of foreign policy in accordance with its  national  interests,  including  policies  related  to  international  migration.  Australia  in  2013  launched  Operation Sovereign Borders (OSB) which stopped the arrival of irregular migrants, including asylum seekers. This policy has been  highlighted  because  it  is  considered  to  violate  the  non-refoulement  principle  of  the  1951  Convention  and  the 1968 Protocol. This policy is also considered to have violated the sovereignty of the waters of neighboring countries because  Australia  returned  ships  to  international  waters.  In  this  study,  the  authors  analyzed  the  reasons  for Australia's OSB policy inauguration. The author uses the concept of Threat Perception as the basis for analyzing Australian perspectives in taking foreign policy towards asylum seekers, as well as the concept of the Rational Actor Model  in  answering  Australia's  reasons  for  formalizing  this  policy.  The  hypothesis  of  this  study  is  that  Australia inaugurated OSB based on its perception of asylum seekers, who are considered to be a threat in their own right in their  country.  Meanwhile,  the  OSB  policy  is  considered  the  most  rational  solution  in  dealing  with  groups  of  boat people entering Australian waters.
Keywords : Foreign Policy, Rational Actor Model, Australia, Asylum seekers
How   to   Cite: Widyastuti, P. A. dkk (2022).   Analisis Kebijakan Luar Negeri : Studi Kasus Kebijakan Operation Sovereign Borders Australia tahun 2003 . Politeia : Jurnal Ilmu Politik , 14 (2): 63-73. *Corresponding author: E-mail: mitawdst@gmail.com

## PENDAHULUAN
Australia  merupakan  salah  satu negara  tujuan  yang  diminati  oleh migran,  stabilitas  ekonomi  dan keadaan  domestiknya  menjadi  faktor pendukung yang menjadikan
Australia  sebagai  negara  destinasi dengan  minat  yang  cukup  tinggi. Terhitung  pada  pertengahan  tahun 2020,  Australia  menjadi  rumah  dari 7.6  juta  migran,  14%  di  antaranya adalah  pemegang  visa  permanen (Australian  Bureau  of  Statistics,  2021) sedangkan  800.000  di  antaranya diterima  dengan  alasan  program humaniter  yang  tak  terbatas  pada pengungsi  saja  (Hughes  &  Keski- Nummi,  2016).  Untuk  mencapai wilayah  Australia  sendiri,  terdapat  2 jalur yang dapat dilewati oleh migran, yakni  jalur  laut  dan  jalur  udara. Berbeda  dengan  jalur  udara  yang umumnya  dilewati  oleh  para  pekerja migran  berdokumen  lengkap,  jalur laut mayoritas dilewati oleh kumpulan  individu  yang  melarikan diri akibat konflik negaranya. Individu-  individu  ini  kemudian memiliki  julukan boat  people ,  yang mencari  suaka  ke  Australia  via  jalur laut.
Pada  tahun  2013,  Australia meresmikan Operation Sovereign Borders (OSB)  yang  dipimpin  oleh organisasi  militer  Australia  (Leslie  & Corcoran,  2014).  Operasi  ini  memiliki tujuan untuk menghentikan boat people atau irregular  migrant  arrival yang umumnya  berasal  dari  perairan Australia.  Resmi  seiring  dengan naiknya  Perdana  Menteri  Tony Abbott, Operation  Sovereign  Borders merupakan salah satu visi utama yang diusung  oleh  partai  koalisi.  Berbeda dengan beberapa kebijakan sebelumnya, pada OSB,
para
pendatang  yang  memasuki  Australia menggunakan  perahu  sama  sekali tidak  memiliki  kesempatan  untuk mendapatkan  izin  bermukim  di Australia.  Sehingga,  mereka  akan tetap  tinggal  di  pulau-  pulau  kecil sekitar  Australia  seperti  Nauru  dan Papua  Nugini,  yang  menjadi  tempat detensi  penahanan  tanpa  batasan waktu  yang  jelas  (Leslie  &  Corcoran, 2014).
OSB kemudian memicu kecaman dari  dunia  internasional,  operasi  ini dianggap  melanggar  prinsip-prinsip yang  perlu  dianut  Australia  sebagai ratifikator Konvensi 1951 dan Protokol 1968, khususnya prinsip non- refoulement atau pelarangan mengembalikan  pencari  suaka  ke wilayah  asalnya.  Adapun,  Australia memindahkan tanggungjawabnya terhadap  perahu-  perahu  yang memasuki  wilayahnya  kepada  pulau- pulau  kecil  yang  menjadi  pusat penahanan atau detensi migran ilegal, seperti  Pulau  Nauru  atau  Papua Nugini.  Tak  hanya  itu,  dengan mengembalikan  perahu  yang  telah memasuki wilayahnya, Australia juga dianggap melanggar kedaulatan teritori  perairan  Indonesia  karena dianggap  memasukkan  perahu  ke wilayah  milik  negara  lain  (Elizabeth, Setyawanta, & Trihastuti, 2016).
Namun  terdapat  justifikasi  dan pertimbangan  tersendiri  oleh  sebuah negara  sebelum  meresmikan  suatu kebijakan,  tak  terkecuali  OSB  yang dicanangkan  oleh  Australia.  Pada  hal ini,  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh Australia  tentunya  berusaha  untuk mengakomodir
kepentingan domestiknya terlebih dahulu, sebelum berusaha mengakomodir  kepentingan eksternal, dengan berbagai pertimbangan  konsekuensi.  Maka,
rumusan  masalah  pada  penelitian  ini adalah mengapa Australia meresmikan Operation  Sovereign Borders ? METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif yang menjelaskan alasan mengapa Australia  meresmikan  kebijakan  luar negeri Operation  Sovereign  Borders di tahun  2013  lewat  analisis  dari beberapa  variabel  yang  digunakan sesuai  dengan  teori.  Data  yang diperoleh  merupakan  data  sekunder atau  data  yang  diambil  secara  tidak langsung,  umumnya,  data  sekunder diperoleh  lewat  studi  pustaka  dari artikel  ilmiah,  buku,  laporan  resmi, artikel  daring  dan  literatur  lainnya (Klotz  &  Prakash,  2008).  Sedangkan metode  yang  digunakan  dalam menganalisis  data  adalah  metode kualitatif,  pada  metode  ini,  data direduksi dan dipertajam sesuai fokus penelitian  lalu  kemudian  disusun untuk  memenuhi  kesimpulan  pada akhir penulisan (Silalahi, 2009).

## PEMBAHASAN
Boat  People Sebagai  Ancaman Keamanan
Non-Tradisional Australia Pada  studi  keamanan  dan strategi,  ancaman  merupakan  situasi dimana  sebuah  kelompok  memiliki kapabilitas untuk menimbulkan konsekuensi  negatif  terhadap  aktor lainnya.  Ancaman  ini  bisa  bersifat tradisional  maupun  non-tradisional, dan  dapat  dilakukan  oleh  aktor  baik negara  maupun  non-negara.  Senada dengan kajian keamanannya, ancaman  tradisional    erat  kaitannya dengan  hal-  hal  yang  bersifat
pertahanan dan high  politics , sehingga seringkali  solusi  yang  digunakan adalah  penggunaan  senjata  dan kekuatan  militer.  Namun,  seiring dengan  pergeseran  era  dan  semakin berkurangnya konflik militer, ancaman  pun  meluas  tak  hanya sebatas  ancaman  tradisional  saja tetapi  juga  ancaman  non-tradisional seperti ancaman ekonomi, lingkungan,  dan  politik  misalnya migrasi ilegal, penyelundupan manusia, kekurangan pangan, perubahan  iklim,  persebaran  wabah penyakit, hingga kejahatan transnasional (Marzęda - Młynarska, 2016).  Respon  yang  digunakan  pun bergeser menjadi kerjasama, diplomasi,  hingga  kebijakan  luar negeri (Yani, Montratama, & Mahyudin, 2017). Boat  people yang  mendatangi wilayah  Australia  sendiri  memiliki keterkaitan dengan lonjakan gelombang  pencari  suaka,  yang kemudian  disebut  krisis  pengungsi. Tentu saja gelombang krisis pengungsi merupakan isu transnasional,  atau  isu  yang  tidak hanya  berdampak  pada  satu  negara saja  dan  juga  tidak  berasal  dari  satu negara saja. Marzęda - Młynarska menjelaskan,  transnasionalisasi  krisis migrasi  artinya  batas-  batas  negara dalam menangani isu tersebut semakin  lama  semakin  kabur,  karena tiap negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan internasional sesuai dengan Konvensi 1951  dan  Protokol  1968  (Mar zęda -
Młynarska, 2016) . Keragaman identitas  dan  etnis  para  pengungsi juga  menjadi  salah  satu  faktor mengapa  krisis  pengungsi  termasuk isu  transnasional,  keragaman  ini  juga yang menjadi alasan sulitnya
memanajemen lonjakan pencari suaka,  karena  tidak  dapat  diprediksi jumlah  dan  asal  para  pengungsi tersebut. Boat  people yang  memasuki wilayah  Australia  sendiri  telah memenuhi kedua kriteria ‘transnasional’ dari ancam an keamanan  non-tradisional.  Pertama dengan  asumsi  bahwa boat  people adalah  pencari  suaka  yang  mencari perlindungan  ke  wilayah  Australia, artinya  isu  tersebut  bukan  hanya  isu domestik yang dialami oleh Australia saja,  tetapi  juga  dialami  oleh  negara- negara  lain  di  bawah  mandat internasional memberikan perlindungan  bagi  pencari  suaka. Kedua, boat  people yang  memasuki wilayah  Australia  juga  tidak  berasal dari satu negara saja. Afganistan, Iran, dan  Pakistan,  Sri  Lanka  dan  Irak menjadi  5  negara  yang  menjadi  asal boat people di Australia (Phillips, 2015). Lalu,  pada  kasus boat  people Australia,  keinginan  untuk  segera mendapatkan perlindungan dan kepastian  kehidupan  mendorong banyak  pencari  suaka  memilih menggunakan laut. Namun juga pada perjalanan  untuk  sampai  ke  wilayah Australia,  mereka  juga  beresiko mempertaruhkan  nyawa  dan  biaya kepada agensi travel yang membawanya ke tujuan akhir. Sehingga,  isu  ini  bukan  hanya menyangkut  keamanan  nasional  saja tetapi  juga  hak  pencari  suaka  untuk mendapatkan  perlindungan,  serta resiko  ekonomi  dan  sosial  yang  akan dihadapi (Ghamgusar, Sahraei, Malhotra, Norton, & Dell, 2013). Meskipun pada konsepnya, pencari suaka yang memasuki
Australia  lewat  perairan  dan  ilegal telah dianggap melanggar kedaulatan Australia  sebagai  sebuah  negara.
Perahu-  perahu  yang  membawa pencari suaka juga dianggap beresiko ditumpangi  oleh  para  penyelundup manusia  yang  hendak  memasuki wilayah Australia tanpa menggunakan  dokumen  resmi.  Hal ini  kemudian  yang  dikhawatirkan oleh pemerintahan Australia,
pelanggaran  kedaulatan  serta  potensi kejahatan  transnasional  yang  dibawa oleh  para  pendatang  tanpa  dokumen resmi.
Analisis Kebijakan Operation Sovereign Border Australia Salah  satu  pendekatan  yang digunakan dalam menganalisis kebijakan luar negeri adalah pendekatan  level  negara,  artinya, negara menjadi aktor uniter atau aktor utama  dalam  perumusan  kebijakan luar  negeri.  Graham  T.  Allison menjelaskan bahwa negara merupakan  aktor  rasional  yang  tentu saja memilih kebijakan yang berorientasi  pada  tujuan  yang  telah ditetapkan  negara,  selain  itu,  negara akan  memilih  kebijakan  yang  paling menguntungkan  dan  meminimalisir konsekuensi  (Smith,  Hadfield,  & Dunne, 2016). Model ini berlandaskan pada  analisis  level  negara  bangsa yang  sesuai  dengan  perspektif  realis, dimana  negara  merupakan  aktor otonom  yang  memiliki  kekuasaan tertinggi  di  ranah  internasional (Jackson & Sorensen, 2013).
Shannon  L.  Blanton  dan  Charles Kegley  (2016)  membagi  tahapan  dari proses  pengambilan  kebijakan  luar negeri  menjadi  4,  yakni problem recognition and definition atau identifikasi permasalahan,
goals selection atau  solusi  beserta  tujuan yang  hendak  dicapai, identification
options  and  alternatives atau  pilihan- pilihan  kebijakan  sebagai  bentuk manifestasi  dari  solusi  yang  telah dirumuskan,  terakhir  adalah choice atau kebijakan yang dipilih
berdasarkan  kalkulasi  untung  rugi masing-  masing  alternatif  kebijakan (Blanton & Kegley, 2016).

## Problem Recognition and Definition
Permasalahan  yang  dihadapi Australia  adalah  isu boat  people atau pencari suaka yang memasuki wilayah Australia menggunakan perahu  dan  jalur  ilegal.  Isu  mengenai pencari  suaka  berulangkali  menjadi isu  yang  hangat  dibahas  di  ranah politik  Australia  sejak  awal  tahun 1990-an,  sehingga, Operation  Sovereign Borders bukanlah  kebijakan  pertama Australia  dalam  menangkal  perahu- perahu  kecil  yang  akan  memasuki wilayah perairannya. Sejak
pemerintahan  John  Howard  di  tahun 2001, Australia telah memperkenalkan upaya  penanganan  dan  penangkalan bagi  perahu-  perahu  yang  masuk  ke perairannya  secara  ilegal,  yang  juga disebut Pacific Solution . Pacific Solution sendiri  memuat  kebijakan  yang memindahkan pencari suaka ke pusat detensi  di  pulau-  pulau  kecil  sekitar Australia  seperti  Nauru,  Pulau Manus,  dan  Papua  Nugini  selagi menunggu status permohonan pengungsinya (Wright, 2014). Hal  ini  kemudian  mendorong pemerintah Australia untuk menghentikan  segala  bentuk  upaya penyelundupan manusia
yang melanggar  kedaulatan  teritorialnya, tidak  terkecuali  para  pencari  suaka (BBC,  2017).  Pemerintah  Australia beranggapan bahwa
perjalanan menggunakan perahu selain melanggar  kedaulatan,  namun  juga berbahaya dan beresiko tinggi terhadap  kematian  di  tengah  laut. Belum lagi, harga yang harus dibayar oleh para pencari suaka tidak sepadan dengan  resiko  yang  dihadapi  selama perjalanan laut.
Tony  Abbott  selaku  Perdana Menteri yang menjabat ketika resminya  OSB  menyatakan  bahwa penjagaan teritori dari perahu- perahu yang  menyelundupkan imigran gelap adalah fokus utama dari pemerintahannya.  Hal  ini  tergambar pada penjelasan Scott Morrison selaku Menteri  Keimigrasian  dan  Penjagaan Perbatasan  pada  konferensi  pers mengenai Operation Sovereign Border , 5 hari setelah diresmikan oleh pemerintah Australia (Tang &
Hammond, 2014).
“Our  resolve  to  implement  what we  have  promised  the  Australian  people, to  stop  the  boats,  is  absolute.  Those seeking  to  come  on  boats  will  not  be getting what they have come for. They will be met by a broad chain of measures end to end that are designed to deter, to disrupt, to prevent their entry from Australia and certainly to ensure they are not settled in Australia ,”
Visi  misi  pemerintahan  Tony Abbott  dalam  menghalau boat  people juga ikut didukung oleh pembentukan persepsi masyarakat Australia terhadap para pendatang atau pencari suaka,  khususnya  mereka  yang melakukan  perjalanan  secara  ilegal menggunakan  perahu.  Salah  satu bentuknya  adalah  dikotomi  antara good  refugee dan bad  refugee , good refugee menjadi  sebutan  kepada pencari suaka yang memasuki wilayah  Australia  lewat  proses
resettlement resmi,  baik  ditempatkan dari negara transit lainnya atau pulau- pulau  kecil  yang  berada  di  wilayah sekitar  Australia.  Sedangkan bad refugee merupakan  sebutan  bagi pencari suaka yang dianggap memotong  antrian  dengan  langsung memasuki perairan Australia menggunakan perahu, yang kemudian  disebut  sebagai boat  people (McAdam, 2013).
Sempat  terjadi  lonjakan  angka kedatangan  perahu-  perahu  lewat jalur irregular pada tahun 1999 sampai 2001,  kemudian  angka  ini  menurun seiring  dengan  diresmikannya Pacific Solution .  Mulanya  menyentuh  angka 51  di  tahun  2000,  menurun  hingga hanya menjadi 1 sampai 7 perahu saja per  tahunnya.  Barulah  di  tahun  2009 hingga  2012  angka  ini  kembali melonjak  naik  mencapai  ratusan, bahkan  hampir  menyentuh  300  di tahun  2012  (Philips  &  Spinks,  2013).
Lonjakan ini kemungkinan disebabkan oleh melonggarnya kebijakan terhadap para pencari suaka pada  era  pemerintahan  Kevin  Rudd (McKenzie  &  Hasmath,  2013)  yang berupaya untuk mengeluarkan kebijakan yang dirasa lebih manusiawi dibandingkan Pacific Solution . Sehingga, penulis menyimpulkan bahwa lonjakan angka kedatangan boat  people ketika Pacific Solution berusaha untuk diubah, serta boat  people sebagai  ancaman  non- tradisional merupakan masalah utama yang mendorong
pemerintah Australia  untuk  segera  menemukan solusi  dalam  menangani  perahu- perahu  yang  memasuki  perairannya, tak  terkecuali  bagi  para  perahu  yang mengangkut  pencari  suaka.  Hal  ini kemudian  berefek  pada  kemenangan
Tony Abbott yang mengkampanyekan upayanya  menghentikan  kedatangan perahu- perahu ke perairan Australia, dan  menjanjikan  kebijakan  imigrasi yang  lebih  komprehensif  dan  tegas dan berjanji akan segera mengimplementasikannya dalam kurun waktu 100 hari pemerintahannya (Rourke, 2013). Goals Selection, Identification Options, and Alternatives Pada variabel selanjutnya adalah goals selection , identification options , dan alternatives .  Kepentingan  ini  dapat berupa  kepentingan  ekonomi  hingga kemanan  nasional.  Sesuai  dengan konteks  perlindungan  kedaulatan, kepentingan nasional Australia adalah menjaga keamanan, khususnya keamanan perairannya dari kedatangan  perahu-  perahu  yang menggunakan jalur ilegal. Pemerintahan Tony Abbott menjanjikan  kebijakan  penanganan pencari suaka yang lebih komprehensif  bagi  Australia  (Rourke, 2013).
Kemudian,  pilihan  alternatif yang  dapat  dipilih  oleh  Australia dalam  upayanya  menangani boat people ,  pada  tahap  ini  juga  dilakukan kalkulasi konsekuensi serta keuntungan berdasarkan kepentingan nasional  milik  Australia.  Hal  yang kemudian  menjadi  permasalahan adalah  upaya  sekelompok  pencari suaka  yang  dianggap  ‘melompati antrian’  yakni dengan  menggunakan perahu  dan  langsung  mendatangi benua utama Australia melewati jalur ilegal.  Sehingga  Australia  memiliki dua  pilihan  yakni  kebijakan  dengan pendekatan  yang  kooperatif  atau konfrontantif. Pemerintahan Australia
memiliki  pilihan  untuk  kembali melanjutkan  kebijakan Pacific  Solution yang  diresmikan  oleh  John  Howard, atau  melanjutkan  kebijakan  Kevin Rudd  yang  berupaya untuk  menutup pulau-  pulau  yang  menjadi  pusat detensi  dan  memberikan  seluruh pencari suaka yang telah mendapatkan temporary  protection visas, menjadi permanent  protection visas (Australia  Refugee  Council,
2021).
Pada  kalkulasinya,  kebijakan Kevin Rudd pada periode pertamanya menjabat  sebagai  Perdana  Menteri  di tahun 2007 dianggap lebih
manusiawi.  Rudd  mengutamakan hubungan  kerjasama  dengan  negara- negara  tetangga,  dan  berupaya mencarikan  isu  pencari  suaka  jalan keluar  lewat  kerjasama  dengan negara- negara transit seperti Indonesia.  Rudd  menempatkan  para pendatang yang
menggunakan perahu  ke  Papua  Nugini,  sembari menunggu aplikasi suakanya diterima oleh  Pemerintah  Australia  (Prastya  & Yuniati,  2015).  Tetapi,  konsekuensi yang  ditanggung  dari  longgarnya kebijakan  ini  adalah  membeludaknya pencari suaka yang  kemudian datang ke  wilayah  Australia  (Ramadhani, 2020).
Rudd juga menekankan mandate  Australia  sebagai  ratifikator Konvensi  1951  dan  Protokol  1968 mengenai  penanganan  pengungsi, yang  artinya,  Australia  memiliki kewajiban tak hanya sebatas memberikan  perlindungan  namun juga  sebagai  tempat  dimana  pencari suaka akan resettled atau ditempatkan secara  permanen  serta  mendapatkan pengakuan  statusnya.  Tentu  saja kebijakan  ini  jauh  dari  kepentingan nasional  yang  hendak  dicapai  oleh Australia, yakni keamanan perbatasan
khususnya perairan
Australia. Asumsinya,  apabila  kebijakan  ini dilanjutkan, akan terus terjadi fluktuasi  pencari  suaka  yang  dapat mengancam  penduduk  Australia, khususnya kedatangan perahu- perahu ilegal yang berpotensi membawa ancaman- ancaman lainnya seperti  pembawa  pelaku  kejahatan transnasional,  penyakit  yang  tidak terdeteksi akibat minimnya keselamatan  selama  perjalanan  di laut, hingga individu yang menyalahgunakan perjalanannya untuk melakukan perpindahan wilayah. Kemudian, kebijakan Pacific Solution yang diresmikan John
Howard.  Kebijakan  ini  menempatkan para  pendatang  yang  menggunakan perahu  ke  pulau  Manus  dan  Papua Nugini sembari menunggu eligibilitas aplikasi  suakanya  atau  yang  biasa disebut offshore  processing (Australia Refugee Council, 2021). Pemerintahan Howard juga memperkenalkan temporary  visa  protection ,  dimana pengungsi  hanya  akan  diberikan  3 tahun  visa  perlindungan  dan  harus mengaplikasikan lagi serta membuktikan  apabila  ia  masih membutuhkan perlindungan. Apabila terbukti masih membutuhkan perlindungan,  visa  yang  didapatkan berikutnya  adalah  visa  permanen (Australia  Refugee  Council,  2021). Kebijakan  ini  dianggap  diskriminatif terhadap para pencari suaka, utamanya temporary  protection  visa mengakibatkan ketakutan para pencari suaka (yang telah mendapatkan status sementara sebagai  pengungsi)  terhadap  resiko dikembalikan lagi ke wilayah asalnya, pemerintahan Australia juga dianggap menggunakan pulau- pulau
kecil  di  sekitaran  Pasifik  sebagai tempat  pembuangan  pencari  suaka, belum  lagi  Australia  juga  dianggap melanggar Konvensi 1951 dan Protokol  1968  lewat  penolakannya dalam  menerima  pencari  suaka  yang memerlukan penanganan segera (Wright,  2014).  Tetapi,  kebijakan  ini lah yang kemudian mampu menurunkan  angka  pencari  suaka yang  datang  menggunakan  perahu secara drastic dan outcome inilah yang hendak dituju oleh Australia.

## Choice
Terakhir,  adalah  kebijakan  yang akhirnya dipilih oleh Australia dalam menangani  gelombang boat  people sesuai  dengan  pertimbangan  dan kalkulasi untung rugi. Penulis menganalisis  bahwa  Australia  lebih condong  pada  kebijakan  yang state centric meski  dianggap  diskriminatif dan  melanggar  hukum  internasional.
Australia lebih mengakomodasi kepentingan  domestiknya  ketimbang mengambil  resiko  yang  berimbas pada  masuknya  imigran-  imigran gelap  (yang  terkadang  mencakup pencari suaka). Hal ini tercermin pada keputusan dan kebijakan yang dipilih oleh  pemerintahan  Tony  Abbott, yakni Operation  Sovereign  Border. Berkaca  pada  timpangnya  angka kedatangan boat  people pada  masa pemerintahan  John  Howard  dan Kevin Rudd menjadi garis besar yang dianggap menjadi dorongan Australia untuk kembali mengimplementasikan kebijakan  yang  hampir  mirip  dengan Pacific Solution , karena kebijakan yang dilonggarkan  berpotensi  memiliki dampak  yang  hampir  sama  seperti pemerintahan  Kevin  Rudd,  fluktuasi angka yang tidak terkendali.
OSB  memiliki  beberapa  poin kebijakan  yakni  (1)  menghentikan perahu- perahu yang hendak memasuki  wilayah  Australia,  serta memberikan dukungan kepada negara  transit  untuk  mencegah pencari  suaka  melakukan  perjalanan ke  perairan  Australia,  (2)  mengatur pemulangan  penumpang  perahu, terlepas  dari  eligibilitas  mereka sebagai pencari suaka, (3) meningkatkan  kapasitas  penahanan yang  berada  di  Pulau  Manus  dan
Nauru, (4) mengerahkan sekoci untuk mengembalikan  pencari  suaka  yang kapalnya  dianggap  tidak  layat  untuk berlaut,  (5)  memperkenalkan  visa perlindungan  sementara  selagi  para pencari  suaka  menunggu  penetapan status pengungsi,
(6) menolak permohonan  status  pengungsi  bagi mereka yang dianggap telah menghancurkan  dokumen  identitas dengan  sengaja  (Asylum  Seeker Resource  Center,  2013).  Terlihat  pula dalam beberapa
promosinya, pemerintah  Australia  benar-  benar menegaskan  keengganannya  untuk menerima  perahu-  perahu  yang memasuki wilayah perairannya. Tercantum  kata-  kata  seperti “Zero chance  of  reaching  Australia ”,  dan  “ No way. You will not make Australia home ” yang menegaskan kebijakan Australia terhadap  para  pencari  suaka  yang memasuki wilayahnya dengan perahu (Bridge Initiative Team, 2019).
OSB  juga  memiliki  banyak konsekuensi yang harus dihadapi oleh Australia, pelanggaran terhadap prinsip-  prinsip  yang  seharusnya dianut  Australia  sebagai  ratifikator Konvensi  1951  dan  Protokol  1968. Salah  satu  prinsip  yang  dilanggar adalah  prinsip non-refoulement atau pengembalian  pencari  suaka  agar
tidak  memasuki  perairan  nasional tanpa  pengecekan  status,  apakah mereka  memenuhi  kriteria  untuk mendapatkan status sebagai
pengungsi  atau  tidak.  Selain  itu, tindakan ini dianggap melanggar hak asasi  mengingat  tidak  semua  kapal yang  ditumpangi  para  pencari  suaka merupakan  kapal  yang  layak  berlaut. Sehingga,  mengembailkan  kapal  ke perairan internasional memiliki resiko yang  cukup  berbahaya  dibandingkan memberi perlindungan terlebih dahulu. Australia dianggap melepaskan tanggungjawabnya sebagai ratifikator Konvensi Pengungsi,  dan  malah  menempatkan para  pencari  suaka  kepada  resiko yang  lebih  besar,  yakni  terdampar  di perairan internasional dengan sumber daya yang minim (McAdam, 2013).
Selain  pelanggaran  terhadap Konvensi  1951  dan  Protokol  1968, beberapa  konsekuensi  lain  dari kebijakan  OSB  adalah  pelanggaran terhadap  kewajiban  Hak  Asasi Manusia  internasional  secara  umum. Peran  Australia  sebagai  ratifikator Konvensi  1951  dan  Protokol  1968 seharusnya  bertanggungjawab  dalam mengembalikan  hak-  hak  yang  telah dilanggar  oleh  para  pencari  suaka  di negara  asalnya,  peran  ini  kemudian yang diabaikan oleh Australia berkenaan dengan kepentingan nasionalnya dalam menjaga
perbatasan  (Elizabeth,  Setyawanta,  & Trihastuti, 2016).

## KESIMPULAN
Kebijakan Operation  Sovereign Borders yang ditetapkan oleh Australia
memperlihatkan stance Australia dalam upayanya menangani gelombang  pencari  suaka  yang memasuki  wilayahnya  menggunakan perahu.  Pada  analisis  penelitian  ini, penulis menemukan bahwa boat people merupakan  ancaman  non-tradisional bagi  wilayah  Australia.  Sehingga, dalam  upayanya  mencegah  potensi ancaman  yang  lebih  besar,  beberapa kebijakan luar negeri telah ditetapkan oleh Australia menyangkut penanganannya  terhadap boat  people dan hingga saat ini, yang masih terus digunakan adalah OSB.
Pada  analisisnya,  kebijakan  OSB dianggap paling rasional dan memungkinkan  dalam  menurunkan angka pencari suaka yang menggunakan  perahu.  Kebijakan  ini merupakan  cerminan  yang  hampir mirip  dengan Pacific  Solution milik John  Howard  di  tahun  2001.  Berkaca pada pengalaman melonggarkan kebijakan,  berimbas  pada  lonjakan perahu  yang  memasuki  wilayah Australia,  pemerintahan  Tony  Abbott akhirnya  meresmikan  OSB  sebagai kebijakan  yang  dinilai  komprehensif mengakomodasi kepentingan nasional
Australia dan menghentikan gelombang  perahu  yang  memasuki perairan Australia. Sayangnya, kebijakan yang dianggap akomodatif terhadap kepentingan nasional memiliki konsekuensi  lebih  besar.  Australia dianggap melanggar beberapa prinsip hak  asasi  manusia,  Australia  juga melanggar kedaulatan perairan Indonesia,  serta  mengabaikan  hak- hak  para  pencari  suaka  yang seharusnya  menjadi  tanggungjawab Australia sebagai ratifikator Konvensi 1951  dan  Protokol  1968.  Penulis menyimpulkan bahwa memang
kebijakan  yang  diambil  Australia dianggap  rasional  dan  memenuhi kepentingan nasional yakni penjagaan kedaulatan,  apabila  ditinjau  dari perspektif  Australia  sebagai  aktor uniter.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Allison,  G.  T.  (1971). Essence  of  Decision: Explaining  the  Cuban  Missile  Crisis. Canada: Little, Brown & Company. Blanton, S. L., & Kegley, C. (2016). World Politics:  Trend  and  Transformation. Boston: Cengage Learning. Caballero-Anthony, M. (2016). Understanding Non-Traditional Security.  In  M.  Caballero-Anthony, Introduction  to  the  Non-Traditional Security  Studies:  A  Transnational Approach (pp.  3-19).  London:  Sage
Publications. Jackson,  R.,  &  Sorensen,  G.  (2013). Pengantar Studi Hubungan Internasional:  Teori  dan  Pendekatan. (D.  Suryadipura,  &  P.  Suyatiman, Trans.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Klotz, A., & Prakash, D. (2008). Qualitative
Methods  in  International  Relations:  A
Pluralist Guide. New York: Palgrave Macmillan. Silalahi, U. (2009). Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
Smith,  S.,  Hadfield,  A.,  &  Dunne,  T.
(2016). Foreign  Policy:  Theories, Actors,  Cases. Oxford:  Oxford University Press.
Yani, Y. M., Montratama, I., & Mahyudin, E. (2017). Pengantar Studi Keamanan.
Malang: Intrans Publishing.

## Jurnal Ilmiah
Elizabeth,  C.  D.,  Setyawanta,  L.  T.,  & Trihastuti,  N.  (2016).  Kebijakan Operation Sovereign Borders Australia dalam Penanganan Manusia  Perahu  dan  Implikasinya Terhadap  Kedaulatan  Indonesia. Diponegoro Law Journal, 5 (3), 1-17. Hughes,  P.,  &  Keski-Nummi,  A.  (2016). Beyond Operation Sovereign Borders:  A  Long-Term  Asylum Policy  for  Australia. High-Level Roundtable  on  Asylum  Seeker  Policy. Australia: Centre for Policy Development. Jupp,  J.  (1995).  From  'White  Australia'  to 'Part  of  Asia':  Recent  Shifts  in Australian Immigration Policy Towards  the  Region. International Migration Review, 29 (1), 207-228.
Marzęda - Młynarska,  K.  (2016,  Juni  23).
Non-Traditional  Security  Challenges and  Regional  Governance:  EU  and ASEAN  Answers  to  the  Migration Crisis. Retrieved from http://web.isanet.org/Web/Confer ences/CEEISA-ISA- LBJ2016/Archive/ce94d4e8-acac-
4564-9a24-430824fffa82.pdf McAdam, J. (2013). Australia and Asylum Seekers. International  Journal  of
Refugee Law, 25 (3), 435-448. McKenzie,  J.,  &  Hasmath,  R.  (2013). Deterring the 'boat people': Explaining the Australian government's People Swap response to asylum seekers.
Australian Journal of Political Science, 48 (4), 417-430.
Peterie, M., & Neil, D. (2020). Xenophobia towards  asylum  seekers:  A  survey of  social  theories. Journal  of Sociology, 56 (1), 23-35. Prastya, A. B., & Yuniati, S. (2015). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Australia terhadap Imigran Gelap Pada Masa Pemerintahan Partai Buruh Australia. Jurnal  Ilmu  Hubungan Internasional Universitas Jember, 12 (1), 1-15. Ramadhani,  M.  A.  (2020).  ebijakan Australia dalam Menangani Gelombang  Pengungi  dan  Pencari Suaka di Era Kepemimpinan Kevin Rudd. LINO:  Jurnal  Hubungan Internasional  Universitas  Sulawesi
Barat , 55-71.
Wright,  B.  D.  (2014). Asylum  Seekers  and Australian Politics, 1996-2007. Retrieved  from  University  of Adelaide Digital Library: https://digital.library.adelaide.edu. au/dspace/bitstream/2440/84730/ 8/02whole.pdf
Laporan Resmi Asylum  Seeker  Resource  Center.  (2013,
Juli). Operation  Sovereign  Borders. Retrieved  from  Asylum  Seeker Resource Center: https://www.asrc.org.au/wp- content/uploads/2013/07/Operati on-Sovereign-Borders-May-
2014.pdf
Australia  Refugee  Council.  (2021,  Maret
1). Australia's  Asylum  Policies.
Retrieved  from  Australia  Refugee Council:
https://www.refugeecouncil.org.au /asylum-
policies/4/#https://www.refugeec ouncil.org.au/timeline/#
Australian  Bureau  of  Statistics.  (2021,
April  23). Migration,  Australia . Retrieved  Mei  5,  2021,  from https://www.abs.gov.au/statistics /people/population/migration- australia/latest- release#:~:text=In%202020%2C%20t here%20were%20over%207.6%20mi llion%20migrants,world%20was%2 0represented%20in%20Australia%2 7s%20population%20in%202020. Bridge  Initiative  Team.  (2019). Factsheet: Operation  Sovereign  Borders. Bridge: Georgetown University Initiative. Phillips, J. (2015, Maret 2). Asylum Seekers and  Refugees;  What  are  the  facts? Retrieved  from  Parliament  of Australia: https://www.aph.gov.au/about_p arliament/parliamentary_departme nts/parliamentary_library/pubs/rp /rp1415/asylumfacts#_Toc4130674 42 Philips,  J.,  &  Spinks,  H.  (2013,  Juli  23). Boat Arrivals in Australia Since 1976.
Retrieved  Mei  26,  2021,  from Parliament of Australia: https://www.aph.gov.au/About_P arliament/Parliamentary_Departme nts/Parliamentary_Library/pubs/r p/rp1314/BoatArrivals#_Toc34723 0715 Tang,  A.,  &  Hammond,  D.  (2014). The Push  Back  Situation  in  Australia:  A
Case  Study  on  Human  Rights  Abuses for  Indonesian  Migrants  and  Refugees Trying  to  Seek  Refugee  in  Australia. Human Rights at Sea.
Artikel Online BBC. (2017, Oktober 31). Australia asylum: Why  is  it  controversial? Retrieved from BBC News: https://www.bbc.com/news/worl d-asia-28189608 Ghamgusar, M., Sahraei, F., Malhotra, K.,
Norton,  J.,  &  Dell,  J.  (2013, September  4). Australia:  Why  Boat People  Risk  It  All. Retrieved  from BBC: https://www.bbc.com/news/worl d-asia-23933103
Leslie,  T.,  &  Corcoran,  M.  (2014,  Maret 26). Operation  Sovereign  Borders:  The First  Six  Months. Retrieved  from ABC News: https://www.abc.net.au/news/201 4-03-26/operation-sovereign-
borders-the-first-6- months/5734458?nw=0 Rourke,  A.  (2013,  September  7). Tony Abbott, the man who promised to 'stop the  boats',  sails  to  victory. Retrieved from The Guardian: https://www.theguardian.com/wo rld/2013/sep/07/australia- election-tony-abbott-liberal-victory