Vol. 5 No. 2, Juni 2022

## Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Tina Marlina *1 , Montisa Mariana 2 , Irma Maulida 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia tinamarlina64@gmail.com, montisa@ugj.ac.id, irma@ugj.ac.id
Article History: Submission   : 2022-06-21 Review : 2022-06-22 Publication   : 2022-06-30

## ABSTRAK
Dalam  rangka  membangun  sumber  daya  manusia  Indonesia  yang  berkualitas  perlu adanya  upaya  bersama  antara  pemerintah,  masyarakat  dan  keluarga  dalam menanggulangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka usaha mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah  tangga  sebenarnya  Pemerintah  telah  mengeluarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yaitu,  Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan yang ingin  dicapai  dalam  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  dengan  tema  Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah untuk mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat studi Advokasi salah satunya terkait tentang kekerasan dalam Rumah Tangga.  Metode yang digunakan  dalam  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  pada  para  pengurus/Ibu-ibu PKK Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon adalah dengan menggunakan metode  penyuluhan  hukum,  pendampingan  dan  pemberian  konsultasi  terhadap pemecahan  masalah  yang  terkait  dengan  penyadaran  hukum  terhadap  penghapusan KDRT  yakni  mengenai  pencegahan  dan  perlindungan  korban  KDRT  dan  penegakan hukum terhadap pelaku KDRT.
Kata kunci : Sosialisasi, Penghapusan, KDRT

## PENDAHULUAN
Akhir-akhir  ini  sering  kita  lihat  baik  melalui  media  cetak  maupun  elektronik yang  menayangkan  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dilakukan  oleh suami  terhadap  istri,  ayah  terhadap  anak,  ibu  terhadap  anak  dan  pengasuh  terhadap anak asuhnya serta majikan terhadap pembantu rumah tangga. Kejadian tersebut tidak hanya memelibatkan keluarga yang mampu  yang  bertempat tinggal di perkotaan saja, melainkan  telah  melibatkan  masyarakat  yang  tidak mampu  yang  bertempat  tinggal  di pedesaan  terutama  yang  menjadi  korban  kekerasaan  dalam  rumah  tangga  adalah perempuan.  Akibat  dari  tindak  kekerasan  tersebut  dapat  menimbulkan  kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga
Vol. 5 No. 2, Juni 2022
termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Dalam  rangka  membangun  sumber  daya  manusia  Indonesia  yang  berkualitas perlu  adanya  upaya  bersama  antara  pemerintah,  masyarakat  dan  keluarga  dalam menanggulangi  permasalahan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Penanganan  untuk masalah  ini  memerlukan  penanganan  yang  terpadu.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut dalam rangka usaha mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga  sebenarnya  Pemerintah  telah  mengeluarkan  peraturan  perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004.
Namun  demikian,  dalam  kenyataan  masih  banyak  anggota  masyarakat  pada umumnya  dan  kaum  ibu  pada  khususnya  yang  belum  mengetahui,  memahami  secara jelas isi ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  khususnya  ibu-ibu  PKK  dan Ibu-ibu  sekitar  pedesaan  terhadap  peraturan  perundangan  yang  terkait  dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sehingga mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga.
Tanpa ikut sertanya masyarakat khususnya ibu-ibu dalam membantu mengatasi masalah di  atas  usaha pemerintah  tidak akan  berhasil  dengan  baik. Berkaitan  dengan hal ini perlu adanya penyadaran hukum terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

## METODE
Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat pada para pengurus/Ibu-ibu    PKK  Desa  Sampiran  Kecamatan  Talun  Kabupaten  Cirebon  adalah dengan  menggunakan  metode  penyuluhan  hukum,  pendampingan  dan  pemberian konsultasi  terhadap  pemecahan  masalah  yang  terkait  dengan  penyadaran  hukum terhadap  penghapusan  KDRT  yakni  mengenai  pencegahan  dan  perlindungan  korban KDRT dan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT. Melalui gabungan metode-metode tersebut diharapkan peserta tidak hanya mendapatkan materi tentang KDRT saja akan tetapi juga terlatih untuk memecahkan berbagai masalah KDRT yang terjadi.
Vol. 5 No. 2, Juni 2022

## Gambar 2. Berdiskusi dengan Sekretaris Desa dan pengurus PKK

## PEMBAHASAN Pemahaman pentingnya Penghapusan KDRT di Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon
Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  harus  di  hapuskan.  Negara  hadir dalam  hal  ini  dengan  menyusun  Undang-Undang  Nomer  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga pada kenyataannya  memang  menunjukkan  bahwa  tindak  kekerasan  secara  fisik,  psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga banyak terjadi sehingga di butuhkan perangkat hukum yang memadai untuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Istilah  kekerasan  digunakan  untuk  menggambarkan  perilaku,  baik  yang  terbuka (overt), atau tertutup (covert), baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive),  yang  disertai  oleh  penggunaan  kekuatan  kepada  orang  lain.  Undang- Undang  No.  23  tahun  2004,  Pasal  1  ayat  (1)  mendefinisikan  kekerasan  dalam  rumah tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup rumah tangga.
Memang  tidak  ada  definisi  tunggal  dan  jelas  yang  berkaitan  dengan  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Meskipun  demikian,  biasanya  kekerasan  dalam  rumah  tangga secara mendasar, meliputi :
(a) kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian,
(b) kekerasan  psikologis,  yaitu  setiap  perbuatan  dan  ucapan  yang  mengakibatkan ketakutan,  kehilanagan  rasa  percaya  diri,hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan,
(c) kekerasan seksual, yaitu stiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban  atau  disaat  korban  tidak  menghendaki;  dan  atau  melakukan  hubungan seksual  dengan  cara-cara  yang  tidak  wajar  atau  tidak  disukai  korban;  dan  atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.
(d) kekerasan  ekonomi,  yaitu  setiap  perbuatan  yang membatasi    orang  (perempuan) untuk  bekerja  di  dalam  atau  di  luar  rumah  yang  menghasilkan  uang  dan  atau
Vol. 5 No. 2, Juni 2022
barang; atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.
Perempuan  hampir  selalu  menjadi  korban  kekerasan  karena  budaya  dan  nilai- nilai masyarakat kita dibentuk oleh kekuatan patriarkal dimana laki-laki secara kultural telah  dipersilahkan  menjadi  penentu  kehidupan.  Menurut  Foucault,  laki-laki  telah terbentuk  menjadi  pemilik  ‘kuasa’  yang  menentukan  arah  ‘wacana  pengetahuan’ masyarakat.  Kekerasan  terhadap  perempuan  secara  garis  besar  (pada  umumnya) terjadi  melalui  konsep adanya  control  atas diri  perempuan, baik  terhadap  pribadinya, kelembagaan, simbolik dan materi.
Dengan  demikian,  ketika  hubungan  antar  jenis  kelamin  dikonstruksi  melalui hubungan dominasi-subordinasi, maka perempuan berposisi sebagai pihak yang diatur oleh  laki-laki.  Bangunan  relasi  ini  bekerja  melalui  seluruh  system  social  tadi  yang kemudian melahirkan identitas gender yang membedakan laki-laki dan perempuan.
Secara  sosio-kultural,  hubungan  laki-laki – perempuan  (relasi  gender)  di Indonesia secara kompleks terbangun melalui beberapa alasan, antara lain:
1. laki-laki secara fisik lebih kuat dari pada perempuan dan ada kemungkinan tingkat agresivitas  yang  tinggi  memiliki  dasar  biologis  pula.  Dalam  masyarakat  laki-laki juga  dibiasakan  untuk  melatih  menggunakan  fisiknya  sekaligus  berkelahi, menggunakan  senjata  dan  menggunakan  intimidasi  kekuatan  sejak  masa  kanak- kanak.
2. dalam  masyarakat  ada  tradisi  panjang  mengenai  dominasi  laki-laki  terhadap perempuan,  dan  toleransi  penggunaan  kekuatan  oleh  laki-laki.  Tradisi  tersebut tertampilkan melalui film, pornografi, musik rok, dan media pada umumnya.
3. realitas  ekonomi  memaksa  perempuan  untuk  menerima  penganiayaan  dari  orang pada siapa dia bergantung.
4. pada  tingkat  individual,  factor  psikologis  berinteraksi  dengan  hal-hal  yang disebutkan  di  atas,  untuk  menjelaskan  bahwa  sebagian  laki-laki  melakukan kekerasan  dan  sebagian  perempuan  menjadi  korban  kekerasan;  sementara sebagian  laki-laki  lain  tidak  melakukan  kekerasan  tersaebut  dan  sebagian perempuan juga tidak menjadi sasaran kekerasan.
5. pada  akhirnya  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  perbedaan  kekuatan  dan  kekuasaan antara  perempuan  dan  laki-laki  dalam arti perbedaan  yang dipersepsikan  sebagai hak dan kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap satu sama lain.
KDRT  terjadi  dalam  lingkup  personal  yang  penuh  muatan  relasi  emosi, penyelesaianya  tidak  segampang  kasus-kasus  kriminal  dalam  konteks  publik.  Suara perempuan  atau  korban  kekerasan  domestic  cenderung  membisu.  Terdapat  beberapa alasan  yang  menyebabkan  tindakan  KDRT  seperti  fenomena  gunung  es,  lebih  banyak kasus yang terpendam ketimbang yang terlihat.
Beberapa alasan yang membuat korban enggan melakukan tindakan hukum ketika terjadi kekerasan, antara lain:
1. Bahwa tidakan kekerasan yang dialami adalah sesuatu yang lumrah terjadi, bahkan dianggap  sebagai  proses pendidikan yang  dilakukan  suami  terhadap  istri,  atau orangtua  terhadap  anak.  Anggapan  ini  dihubungkan  dengan  kepercayaan  bahwa suami adalah pemimpin keluarga, sehingga mempunyai hak mengatur (kalau perlu dengan kekerasan) terhadap anggota keluarganya.
2. Harapan bahwa  tindak kekerasan  akan  berhenti.  Tindakan  kekerasan  mempunyai “siklus  kekerasan”  yang  menipu. Hal  itu  dibungkus  sebagai  rasa  cinta  dan komitmen pada pasangannya, tetapi terus berulang.
Vol. 5 No. 2, Juni 2022
3. Ketergantungan  ekonomi.  Jika  perempuan  memiliki  kemandirian  ekonomi  dan mempunyai  hak/wibawa  dan  kekuasaan  di  luar  keluarga,  tingkat  kekerasan  oleh pasangannya menjadi lebih rendah.
4. Demi  anak-anak.  Pengetahuan  umum  yang  melihat  anak  akan  menjadi  korban konflik  orangtua,  seringkali  menyebabkan  perempuan  mengalah.  Sosok  ideal perempuan  menjelma  pada  diri  seorang  ibu  yang  berkorban  serta  membaktikan dirinya  pada  anak-anak  dan  suami,  sehingga  kebutuhan  dan  identitas  dirinya menjadi  hilang  dalam  rutinitas  rumah  tangga  yang  dijalaninya.  Pengorbanan  ini tidak hanya hidup dalam budaya dan masyarakat, melainkan realitas agama. Bunda Maria  digambarkan  sebagai  sosok  ibu  yang  berkorban  untuk  anaknya  dan mendapatkan  kebahagiaan  dalam  membahagiakan  orang  lain.  Para  perempuan, menurut  Daly, harus  mampu  mengatakan  “tidak”  terhadap  moralitas pengorbanan, sehingga  kedirian  perempuan  atau ethic  of  personhood (etika  diri) menjadi muncul dalam menanggapi keinginan dan kebutuhan personal perempuan.
5. Rasa  lemah  dan  tidak  percaya  diri  serta  rendahnya  dukungan  dari  keluarga  dan teman.  Pandangan  masyarakat  terhadap  perempuan  janda  membuat  perempuan korban  kekerasan  tetap  mempertahankan  perkawinannya,  dan  keluarga  sulit memberikan dukungan sebagai akibat stigma tresebut.
6. Tekanan  lingkungan  untuk  tetap  bertahan  dalam  hubungan  itu  dan  anggapan bahwa tindak kekerasan itu adalah akibat kesalahan dia.

## Meningkatkan  Kemampuan  Pencegahan  terhadap  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga di Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon
Kekerasan dalam rumah tangga yang sering disingkat KDRT merupakan tindakan yang di lakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, isteri, maupun anak-anak yang berdampak  buruk  terhadap  keutuhan  fisik,  psikis,  dan  keharmonisan  hubungan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
Dalam  kehidupan  kita  setiap  hari,  hampir  selalu  menemui  adanya  kasus  KDRT, namun  proses  penyelesainnya  rata-ata  melalui  urusan  damai.  Akan  tetapi,  melalui proses  damai  biasanya  akan  terulang  lagi  kasus  yang  sama.  Umumnya  KDRT  banyak dilakukan oleh suami terhadap isteri dan anak-anak. Kekerasan di dalam rumah tangga disebabkan  oleh  suami  terhadap  isteri  biasanya  disebabkan  karena  beberapa  hal berikut ini :
a. Isteri tidak mengikuti kehendak suami
b. Perilaku isteri yang tidak hormat kepada suami
c. Pikiran suami sudah di pengaruhi oleh wanita lain (selingkuh)
d. Ekonomi dalam keluarga yang tidak stabil
e. Karakter suami yang selalu bertindak kasar
Ada  beberapa  Upaya  pencegahan  terhadap  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga antara lain:
1. Upaya Preventif
Upaya  Preventif  dalam  pencegahan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yaitu tindakan  yang  perlu  di  lakukan  oleh  seorang  isteri  untuk  mencegah  terjadinya  KDRT yang dilakukan oleh suami yaitu :
a. Tingkatkan komunikasi internal secara santun dengan suami b. Menghargai dan menghormati suami sebagai kepala keluarga
c. Memenuhi permintaan suami yang bersifat positif
d. Komunikasikan kebutuhan ekonomi dalam keluarga secara bersama-sama
Vol. 5 No. 2, Juni 2022
e. Membuat perencanaan dalam keluarga secara bersama-sama
f. Melayani suami dengan penuh cinta dan kasih sayang
g. Selalu percaya dengan suami
2. Upaya Represif
Upaya  represif  dilakukan  setelah  terjadinya  peristiwa  pidana,  yaitu  upaya penegakan  hukum  terhadap  mereka  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  kejahatan. Seseorang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  akan  menjalani  proses  pemeriksaan yang  akhirnya  akan  menerima  vonis  dari  hakim  yang  apabila  terbukti  bersalah  akan dijatuhi  hukuman  dengan  mengasingkannya  dari  lingkungan  masyarakat  guna melindungi ketentraman masyarakat.
Jadi hukuman berupa pidana adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekwensi logis dilakukannya  kejahatan  karena  sudah  barang  tentu  setiap  kejahatan  harus  dijatuhi hukuman. Dengan demikian dijatuhkannya hukuman berupa pidana adalah merupakan maksud dari pada usaha penanggulangan kejahatan dengan cara represif.
3. Upaya Reformatif
Upaya reformatif adalah suatu bentuk usaha untuk merubah kembali seseorang yang telah melakukan kejahatan dan kejahatan itu tidak akan terulang kembali apabila dia telah kembali ke masyarakat.
Sebagai  manusia  yang  beriman  maka  dalam  menjalani  kehidupan  berkeluarga, harus  selalu  memohon  perlindungan  dari  Allah  sehingga  kehidupan  dalam  keluarga mendapatkan  keharmonisan  berkat  penyertaan  Allah.  Jadi,  sebagai  seorang  isteri, apabila mengalami kasus KDRT maka berdoalah dan memohon petunjuk kepada Allah agar perilaku suami yang sering kasar disadarkan oleh Alah sendiri.
Setiap pasangan suami/isteri sangat tidak menginginkan untuk hidup berpisah (cerai). Apalagi  kalau  sudah  lama  menjalin  hubungan,  dan  terlebih  lagi  seorang  isteri  tentu sangat  tidak  menginginkan  untuk  berpisah  dengan  suaminya  karena  dengan  beban pertimbangan beban tanggung jawab ekonomi bagi keluarga. Tetapi kalau KDRT terus terjadi di dalam rumah tangga maka saran yang menurut penulis baik yaitu :
a. Tinggalkan  suami-mu  dalam  beberapa  waktu  agar  sang  suami  mulai  menyadari pentingnya kehadiran seorang isteri di dalam kehidupan berumah tangga
b. Memohon  kepada  keluarga  terdekat  untuk  berikan  sanksi  adat  kepada  suami dengan membuat pernyataan tegas
c. Buatlah perjanjian dengan suami akan tindakan KDRT yang di lakukan
d. Laporkan kepada pihak yang berwenang agar dapat di proses secara hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

## KESIMPULAN
a. Kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan secara fisik, seksual, psikologis. Kekerasan dalam Rumah Tangga dibedakan ada 4 macam Kekerasan antara lain:
1. kekerasan fisik , 2. kekerasan psikologis , 3. kekerasan seksual ,
4. kekerasan ekonomi
b. Ada Beberapa Upaya pencegahan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga antara lain:
1. Upaya Preventif
Vol. 5 No. 2, Juni 2022
2. Upaya Represif
3. Upaya Reformatif
REFERENSI
Fajarianto,  O.,  Lestari,  A.  D.,  Erawati,  D.,  Komunikasi,  I.,  Swadaya,  U.,  &  Jati,  G.  (2021). PEMANFAATAN QR CODE SEBAGAI MEDIA PROMOSI DAN . 9 (1).
Farha  Ciciek.  (2003). Jangan  Ada  Lagi  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Jubaedah,  S.,  &  Fajarianto,  O.  (2021).  MODEL  PENGEMBANGAN  DESA  WISATA BERBASIS  KEARIFAN  LOKAL  SEBAGAI  STRATEGI  PENINGKATAN  EKONOMI MASYARAKAT  DI  DESA  CUPANG  KECAMATAN  GEMPOL  KABUPATEN CIREBON. Abdimas Awang Long , 4 (1), 1-12.
Sari,  P.  K.,  Rostini,  D.,  Fajarianto,  O.,  &  Safitri,  Y.  (2020). The  Effect  of  Social  Media  on Reading Intensity of Fifth Grade Elementary School Students . https://doi.org/10.2991/assehr.k.200402.049
Sri Wulandari, Aghnia Dian Lestari, & Otto Fajarianto. (2021). PENGGUNAAN APLIKASI DIGITAL KEARSIPAN PADA PAUD ARRAHMAN DESA KARANGMANGU KABUPATEN CIREBON. Abdimas Awang Long , 4 (2), 39-44.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pojokjabar, tanggal 21 Desember 2018.
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2211/pecegahan-kdrt-sejak- dini-mulai-dari-keluarga https://www.kompasiana.com/bri44lex/5cb0a232cc52830cf41e32d2/upaya- mengatasi-kekerasan-dalam-rumah-tangga