## KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME PERSPEKTIF HADITS
Teguh Luhuringbudi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia sampaiteguh@gmail.com
Achmad Yani
Kantor Wilayah Kementrian Agama, Kabupaten Buleleng, Bali, Indonesia achmadyani.yani@yahoo.co.id
Abstract . This study concludes that the rise of corruption, collusion, and nepotism in the time of the Prophet Muḥammad comes from a variety of special terms and is contained in ḥadīth. These emerging terms affect the different usage associations of each term. The method used in this research is analytical and descriptive method. This study uses two approaches. The first approach used in the research is the 'ilm al- Ḥadīth approach. This approach is used to measure ḥadīth - ḥadīth relating to corruption, collusion and nepotism in terms of quality of matan and sanad; and its asbāb al - Wurūd. The second approach is the linguistic approach. This approach is enabled to explore the rationality of corruption, collusion,  and  nepotism  through  tradition,  systematics,  and  language  tendencies  in producing an understanding. This research has several objectives. Firstly, to authenticate corruption, collusion, and nepotism as disciplinary and inconsistent attitudes that can be present  in  human  beings  without  being  limited  by  the  dimension  of  time  and  space. Secondly,  to  verify  and  measure  the  existence  of  cases  of  corruption,  collusion,  and n epotism in the time of Mu'ammad ibn 'Abdillāh by analyzing the matan al - Ḥadīth, Sharh al- Ḥadīth, and asbāb al - Wurūd. Thirdly, inventory the terms of corruption, collusion, and nepotism in ḥadīth and map their usage.
Keywords : Corruption, Collusion, Nepotism, and Ḥadīth
Abstrak . Penelitian ini menyimpukan bahwa maraknya karupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa nabi Mu ḥ ammad hadir dari istilah khusus yang beragam dan terdapat dalam ḥadīth. Istilah -istilah yang muncul tersebut berdampak pada asosiasi penggunaan yang berbeda dari masing-masing istilahnya.  Metode yang digunakan  dalam penelitian ini adalah  metode  analitis  dan  deskriptif.  Penelitian  ini  menggunakan  dua  pendekatan. Pendekatan  pertama  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  pendekatan  ‘ilm  al - Ḥadīth. Pendekatan ini difungs ikan untuk menakar ḥadīth - ḥadīth yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme secara kualitas matan dan sanadnya; dan asbāb al - Wurūd nya.  Pendekatan  kedua  adalah  pendekatan  kebahasaan.  Pendekatan  ini  difungsikan untuk menelusuri rasionalitas terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui tradisi, sistematika,  dan  kecenderungan  kebahasaan  dalam  memproduksi  suatu  pemahaman. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, mengobjektifikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme  sebagai  sikap  indisipliner  dan  inkonsisten  yang  dapat  hadir  dalam  diri manusia tanpa dibatasi dimensi waktu dan ruang. Kedua, memastikan dan mengukur keberadaan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa Mu ḥammad ibn ‘Abdillāh dengan  menganalisis  matan  al- Ḥadīth,  Sharh  al - Ḥadīth,  dan  asbāb  al - Wurūd. Ketiga, menginventarisir  istilah-istilah  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  dalam ḥadīth  dan memetakan penggunaannya.
Kata Kunci : Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Ḥadīth

## Pendahuluan
Muhammad ibn ‘Abdillā h
merupakan sosok yang menjadi teladan dengan kebulatan perangai dari berbagai  sudut  pandang.  Pandangan yang  menyatakan  bahwa  Muhammad ibn  Abdillah  sebagai  sosok  yang sempurna  seringkali  tidak  dapat  lepas dari intervensi subyektif.
Subyektifitas tersebut didasarkan
pada norma, ikatan ideologis, pemahaman
konservatif,
dan keterlibatan  dogma.  Pandangan  lain menyatakan  kebulatan  perangai  yang berkonotasi  positif  didasarkan  pada budaya  ilmiah  yang  pada  akhirnya menghasilkan negative  frame maupun positive frame pada diri Muhammad ibn Abdillah.
Hal  tersebut  didasarkan  pada upaya  merespon  suatu thesa yang menyatakan  bahwa  Muhammad  ibn ‘Abdillā h sebagai sosok yang berperangai baik tanpa atau minim nilai indisipliner-inkonsistensi.  Respon  yang diterapkan  berupa  budaya  ilmiah  dan tradisi tulis untuk membuktikan sejauh mana  tingkat  perangai  baik  yang  ada pada diri Muhammad ibn Abdill ā h. Kedua pandangan tersebut bermuara  pada  upaya  menghadirkan antithesa atau pertanyaan kritis berupa sejauh mana integritas
moral
Muham mad ibn ‘Abdillā h sebagai public figure dan kontekstualisasinya? Etika  Nabi  Mu ḥ ammad  SAW  dan dekadensi moral umat Islam merupakan diskursus  yang  tidak  kunjung  selesai dan selalu melibatkan subyektifitas dari setiap variabel pengukurannya. Variabel pengukuran  berupa  disiplin  keilmuan ( Islamic  Studies , Dir ā s ā t  Isl ā miyyah ) yang sejatinya memiliki nuansa obyektif dan  bebas  nilai  digunakan  untuk melegitimasi  suatu  sikap  ideologis- dogmatis-subyektif  sebelum  penelitian (terkait)  berhasil  memproduksi  hasil penelitian.
Upaya mengkomparasikan diskursus  waktu  atau  tempat  dalam tema atau kasus tertentu tidak lebih dari upaya  kesewenang-wenangan  untuk memberi  sentimen  positif  pada  waktu atau  tempat  tertentu  dan  sentimen negatif terhadap waktu atau tempat lain.
Objektifikasi  suatu  moralitas harus  dilakukan  dengan  menetralkan suatu  tema  atau  kasus  dengan menyampaikan  pengetahuan  bahwa setiap  dimensi  waktu  dan  tempat memiliki  dinamika  tersendiri  dan  tidak dapat disamakan dengan yang lain.
Dinamika  etika  Mu ḥ ammad  ibn ‘Ab dill ā h  sebagai public  figure yang dibandingkan  dengan  dekadensi  moral umat Islam perlu dilakukan objektifikasi.  Beragam  kepribadian  dan perilaku  setiap  manusia  merupakan unifikasi yang rumit untuk diidentifikasi, apalagi diteliti secara mendalam.
Upaya  pengukuran  etika  dan moral umat Islam di dimensi waktu dan tempat yang berbeda perlu dikhususkan pada  tema,  pengambilan  data,  disiplin keilmuan,  dan  tujuan  tertentu  sehingga diharapkan dapat menghasilkan wawasan yang mendalam, deeply added insight .  Hal  ini  juga  berguna  dalam melacak  dan  memastikan  dinamika moralitas  pada  masa  Nabi  Mu ḥ ammad ibn ‘Abdillā h.
Penelusuran  etika  Muhammad SAW  dan  moralitas  masyarakat  di zamannya  perlu  ditilik  pada  tema korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme.  Hal  ini tidak  hanya  didasarkan  pada  stigma korupsi  sebagai extraordinary  crime , namun  juga  keberadaan  kolusi  dan nepotisme  yang  berdampak  pada dimensi ketata-negaraan, sosial, keadilan,  kemanusiaan,  dan  hak  asasi manusia.
Pelacakan sejarah korupsi, kolusi, dan  nepotisme  di  masa  Nabi  SAW menjadi pertimbangan tersendiri dalam mengukuhkan  teori  sejarah  dari  ketiga tema  tersebut.  Pelacakan  tersebut
menjadi  stimulasi  dalam  memicu penelitian-penelitian  lanjutan  yang membahas  penanganan  korupsi,  kolusi, dan nepotisme.
Pemahaman  mendasar  tentang ketiga  tema  tersebut  didasarkan  pada keterbatasan  dalam  mengendalikan  id, ego,  dan  superego  sekaligus  fitrah manusia  untuk  mengaktualisasikan kebahagiaan paripurna. Perolehan kebahagiaan  sempurna  sebagai  fitrah manusia secara alami akan membenarkan  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme. Hal ini berarti bahwa ketiga tema tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja atau di zaman reformasi pemerintahan  Indonesia  saja,  namun jauh  pada  masa  sebelumnya  manusia telah  mengalami  bahkan  melestarikan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pondasi Primordial: Definisi, Historisitas, Normativitas,
dan Dinamika  Korupsi,  Kolusi,  dan
Nepotisme Definisi  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme  dapat  dilihat  dari  sudut pandang  hukum  dalam  konteks  ke-
Indonesia-an. Korupsi
adalah penyalahgunaan amanah
untuk kepentingan pribadi. 1
Produk  hukum  mendefinisikan kolusi  sebagai  pemufakatan  atau kerjasama  secara  melawan  hukum antar-Penyelenggara  Negara  atau  antar
1 Syamsul  Anwar, Fikih  Antikorupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan  Tajdid  PP.  Muhammadiyah (Jakarta:  Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006), 10. Teguh Luhuringbudi, Analisa  Pengaruh  al-Qaw ā id  al- U ṣū liyyah dan al-Fiqhiyyah terhadap Perbedaan Pendapat  dalam  Fiqih:  Kasus  Hukuman  untuk Tindak  Pidana  Korupsi ,  Makalah  Matakuliah Islamic  Law (Jakarta:  Sekolah  Pascasarjana Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah, 2016), 1.
2 Kolusi  dalam  aspek  perdagangan didefinisikan sebagai hubungan antara penawar ( bidder )  yang  membatasi  persaingan  dan merugikan pembeli publik. 24.
Penyelenggara  Negara  dan  pihak  lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan  atau  negara. 2 Nepotisme  adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan
keluarganya  dan  atau  kroninya  di  atas kepentingan  masyarakat,  bangsa,  dan negara. 3
Perbedaan  pendapat  muncul terkait  entitas  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme. Pendapat yang memposisikan  ketiganya  sebagai  satu kesatuan  dapat  dilihat  dari  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  46 tahun  2009  yang  berbunyi,  “tindak pidana yang secara tegas dalam undang- undang  lain  ditentukan  sebagai  tindak pidana korupsi.” 4
Pendapat  yang  tidak  secara inklusif  menyebutkan  nepotisme  dan kolusi  sebagai  satu  entitas  dengan korupsi tersebut dijelaskan dalam ayat 2 pasal  5  UU  RI  Nomor  20  Tahun  2001 yang berbunyi, “Yang dimaksud penyelenggara  negara dalam  Pasal  ini adalah
penyelenggara
negara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  Penyelenggara  Negara  yang Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi, dan Nepotisme.
Pengertian
penyelenggara  negara tersebut  berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-u ndang ini.” 5
3 Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme,  Bab  I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 3, 4, dan 5.
4 Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  46  Tahun  2009  tentang  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bab III (Kewenangan), Pasal 6, Butir C.
5 Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 Ayat 2.
Korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme merupakan  tindakan  indisipliner  yang terjadi  sejak  lama,  baik  dalam  konteks ke-Indonesia-an  maupun  sejarah  di masa Mu ḥammad ibn ‘Abdillā h. Luhuringbudi mencontohkan ketiga tindakan tersebut dalam konteks ke-Indonesia-an  dengan  pemlesetan singkatan “ Vereenigde  Oost-Indische Compagnie ”  yang  berarti  “Persekutuan Perusahaan  Hindia  Timur”  menjadi redaksi “ Vergaan Onder Corruptie” yang berarti “Bangkrut Karena Korupsi” pada tahun 1602. 6 Ketiga  tindakan  tersebut  juga terjadi di masa Muhammad ibn ‘ Abdill ā h yang  berdampak  pada  produk  hukum berupa  kehalalan ganimah (harta rampasan  perang).  Hal  ini  diperjelas dengan kutipan Hadis berikut:
الله لوسر لاق : لاق الله يضر َةَرْ يَرُه ْيبَِأ ْنَع ىلعص ٌلُجَر ْينِْعَ بْ تَ ي لا هموقل لاقف يءاَييبْنلأا َنم ٌّبين اَزَغ" : اَيبِ يْبَْي اَّمَلَو اَيبِ َينِْبَ ي ْنأ ُدْييرُي َوُهَو  ٍةَأَرْما َعْضُب َكَلَم ىََتَْشا ٌدَحَأ  َلاَو اَهَ فْوُقُس ْعَفْرَ ي َْلََو اتًوُيُ ب  َنََب ٌدَحَأ  َلاَو َو  ٍتاَفيلَخ  ْوَأ اامَنَغ ْنيم َنََدَف اَزَغَ ف اَهَد َلايو ُريظَتْ نَ ي َوُه يرْصَعْلا َة َلََص يةَيْرَقْلا يسْمَّشليل لاقف كلذ ْنيم اابْ ييرَق ْوَأ ْتَسيبُحَف اَنْ يَلَع اَهْسيبْحا مهللا ٌرْوُمْأَم َنََأَو ٌةَرْوُمْأَم يكَّنيإ ْتَئاَجَف َميئاَنَغْلا َعَمَجَف يهْيَلَع الله َحَتَ ف  َّتََّح َراَّنلا  ينِْعَ ي ْينِْعيياَبُ يْلَ ف  الاْوُلُغ ْمُكْييف َّنيإ لاقف اَهْمَعْطَت ْمَلَ ف اَهَلُكْأَتيل مكيف لاقف يهيدَييب ٍلُجَر ُدَي ْتَقيزَلَ ف ٌلُجَر ٍةَلْ ييبَق ي لُك ْنيم ٍةَث َلََث  ْوَأ يْيَْلُجَر ُدَي  ْتَقيزَلَ ف َكُتَلْ ييبَق ْينِْعيياَبُ يْلَ ف ُلْوُلُغْلا يب ُلْوُلُغلا مكيف لاقف يهيدَي اْوُءاَجَف ٍةَرَقَ ب يسْأَر يلْثيم ٍسْأَريب َّلَحَأ َُّثُ اَهْ تَلَكَأَف ُراَّنلا ْتَئاَجَف اَهْوُعَضَوَ ف يبَهَذلا ْنيم "اَنَل اَهَّلَحَأَف َنََزْجَعَو اَنَفْعَض ىَأَر َميئاَنَغْلا اَنَل ُالله
6 Teguh  Luhuringbudi, Analisa  Pengaruh al-Qaw ā id  al-U ṣū liyyah  dan  al-Fiqhiyyah terhadap  Perbedaan  Pendapat  dalam  Fiqih: Kasus  Hukuman  untuk  Tindak  Pidana  Korupsi ,
Peristiwa perang di masa Muhammad merupakan peristiwa sejarah  yang  menelurkan  empat  kasus sekaligus.  Kasus  pertama  adalah  kasus kolusi.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan adanya persekongkolan dalam menyembunyikan  harta  sebagaimana redaksi اْوُءاَجَف ْثيم ٍسْأَريب يبَهَذلا ْنيم ٍةَرَقَ ب يسْأَر يل . Tindakan  penyembunyian  harta yang dilakukan oleh pasukan Muhammad  ibn  ‘Abdillā h  merupakan kerjasama dan pemufakatan jahat dalam melawan  hukum  (berupa  instruksi Muhammad untuk mengumpulkan semua  harta  rampasan  perang)  yang merugikan  rasa  keadilan  sesama prajurit.
Pembuktian persekongkolan sebagai  inti  dari  definisi  kolusi  yang bermakna  lebih  dari  satu  subjek  atau pihak  dibuktikan  dengan  redaksi اْوُءاَجَف yang  mengandung ḍ om ī r - pronoun yang jama’ atau plural .  Hal  ini  dapat mengakibatkan
kesenjangan dan perasaan  iri  bagi  prajurit  yang  saling bekerjasama dalam perang namun tidak mendapatkan kompensasi atau apresiasi  setelah  perang  sedangkan pihak  atau  prajurit  mendapatkan kompensasi atau apresiasi. Kasus  kedua  dari  hadis  tersebut adalah kasus korupsi. Variabel penyalahgunaan  amanah  dapat  dilihat dari kemunculan instruksi sebagai basis normatif  dan  pengingkaran  sebagai basis inkonsisten.
Basis  normatif ḥ ad īth tersebut dapat  terlihat  dari َميئاَنَغْلا  َعَمَجَف .  Instruksi normatif Muhammad tidak sepenuhnya mendapatkan  jawaban  positif  yang dibuktikan  dengan  fenomena ينِْعَ ي  ْتَئاَجَف
Makalah  Matakuliah Islamic  Law (Jakarta: Sekolah  Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), 1.
ْنيم ْينِْعيياَبُ يْلَ ف  الاْوُلُغ ْمُكْييف َّنيإ لاقف اَهْمَعْطَت ْمَلَ ف اَهَلُكْأَتيل َراَّنلا ٌلُجَر ٍةَلْ ييبَق ي لُك . Kutipan  tersebut  merupakan upaya  dalam  memastikan  sejauh  mana instruksi  atau  hukum  berjalan  di grass root .  Hal  ini  membuahkan  hasil  karena adanya  penemuan  penggelapan  dengan redaksi يبَهَذلا  ْنيم ٍةَرَقَ ب  يسْأَر  يلْثيم  ٍسْأَريب sebagai barang  temuan.  Terminologi al-Ghul ū l dalam  Hadis  ini  dapat  dikategorikan sebagai  korupsi  berdasarkan  definisi yang  diutarakan  oleh  Muhammad N āṣ ir. 7 Kasus  ketiga  adalah  nepotisme. Hadis tersebut memberikan keterangan bahwa  perbuatan  melawan  hukum dengan  tidak  mengumpulkan  seluruh harta  rampasan  perang  ( ghan ī mah ) merupakan suatu sikap indisipliner. Perlawanan  hukum  ini  dilakukan sebanyak tiga kali. Pertama ketika Nabi mengumpulkan harta rampasan perang merupakan  suatu  instruksi  ( َميئاَنَغْلا  َعَمَجَف ) agar  seluruh  prajurit  turut  melakukan hal  yang  sama  walaupun  hasil  akhir menyatakan adanya ketidakpatuhan dan penggelapan.
Kedua ,  tidak  adanya  perasaan bersalah  disertai  pengakuan  perbuatan indisipliner (sebagai bentuk perlawanan hukum)  saat  Nabi  mengatakan  ada indikasi gul ū l hingga keadaan demikian menuntut  adanya  Pakta  Integritas ( bai ’ at )  seperti  redaksi  berikut َّنيإ  لاقف َ ف ٌلُجَر ٍةَلْ ييبَق  ي لُك ْنيم ْينِْعيياَبُ يْلَ ف  الاْوُلُغ ْمُكْييف ٍلُجَر ُدَي  ْتَقيزَل
يهيدَييب .
7 N āṣ ir  mendefinisikn  al-Ghul ū l  adalah seorang  yang  mengambil  harta  rampasan perang  secara  diam-diam  sedikit  atau  banyak dan  tidak  menyetorkannya  kepada  komandan perang untuk dibagi rata. Al-Shaikh Mu ḥ ammad N āṣ ir al-D ī n ibn al- Ḥā j N ū h al-Alb ā ni, Ṣ ah ī h al- Targh ī b wa al-Tarh ī b , Juz 2: 30.
8 Teguh  Luhuringbudi, Analisa  Pengaruh al-Qaw ā id  al-U ṣū liyyah  dan  al-Fiqhiyyah
Ketiga,  Pakta  integritas  tersebut memunculkan
pernyataan dari Muhammad ibn ‘Abdillah dalam
mengukuhkan adanya tindakan perlawanan  hukum  dan  tidak  adanya satu  pihak  pun  yang  mengakui  atau minimal  memberi  kesaksian  terkait tindakan indisipliner gul ū l yang terjadi. Hal  ini  dibuktikan  dengan  redaksi لاقف يهيدَييب ٍةَث َلََث ْوَأ يْيَْلُجَر ُدَي ْتَقيزَلَ ف َكُتَلْ ييبَق ْينِْعيياَبُ يْلَ ف ُلْوُلُغْلا مكيف ُلْوُلُغلا مكيف لاقف . Tindakan  indisipliner  dengan tidak  mengakui  adanya gul ū l (korupsi) merupakan  fenomena  ketidakstabilan sosial  ( social  pathology )  yang  menurut Haller  dan  Shore  disebabkan  karena kurang maksimalnya kegunaan ilmu dan ranah  sosial  ( social  discipline )  yang menggerogoti kehidupan sosial. 8 Persekongkolan  dalam  melawan hukum untuk kepentingan keluarga dan kroni  dibuktikan  dengan  adanya keterlibatan  lebih  dari  satu  pelaku dalam  bentuk  redaksi  verbal اْوُءاَجَف sebagai  representasi  dalam  memahami fenomena nepotisme.
Kasus keempat adalah historisitas kehalalan ghan ī mah .  Integritas  dan dedikasi  umat  Islam  terhadap  instruksi pimpinan,  Muhammad  SAW  yang  tidak dapat dipertanggungjawabkan menghadirkan penilaian terhadap fenomena manusia dalam konteks hadis tersebut. Hal  ini  menjadi  pertimbangan Muhammad SAW dan Allah SWT dalam mengapresiasi  lemahnya  integritas  dan dedikasi  umat  Islam  dalam  merawat budaya  disiplin  untuk  menstimulasi
terhadap  Perbedaan  Pendapat  dalam  Fiqih: Kasus  Hukuman  untuk  Tindak  Pidana  Korupsi , Makalah  Matakuliah Islamic  Law (Jakarta: Sekolah  Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), 1. Dieter Haller dan Cris  Shore  (Ed), Corruption:  Anthropological Perspective (London: Pluto Press, 2005), 4.
sistem  dan  birokrasi  yang  terarah- terukur, good  governance .  Kasus korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  yang terjadi  di  saat  perang  tersebut melahirkan  produk  hukum  berupa kehalalan ghan ī mah . Korupsi  muncul  bukan  tanpa sebab.  Treisman  membagi  penyebab korupsi  menjadi  lima  sebab.  Pertama, income  kompetitif  berbanding  terbalik dengan  kinerja.  Kedua,  intervensi pemerintah  terhadap  pasar  terlalu tinggi. Ketiga,  perlakuan sama terhadap beragam  komoditas  atau  produk  oleh pemerintah.  Keempat,  undang-undang atau  peraturan  yang  rumit  dan  tidak transparan. 9 Sundell berpendapat bahwa korupsi lahir karena tidak adanya upaya  memprofesi 10 onalkan  birokrasi untuk melindungi dari pengaruh politik.
Suksesi tindakan sekaligus pelestarian  kolusi  terjadi  karena beberapa faktor atau penyebab. Pertama, adanya kontrak atau pengadaan  publik  dengan  sistem birokrasi  dan  administrasi  yang  lemah sehingga berpotensi melahirkan budaya persaingan yang tidak sehat. 11
Kedua ,  pengadaan  publik  yang lebih  khusus  (terutama  pengadaan barang)  membuat  prosesnya  menjadi lebih  khusus  pula  sehingga  rentan terhadap  praktik  anti  persaingan. Peraturan  dan  persyaratan  yang menuntut  proses  yang  lebih  detil  dan
9 Boris  Begovic, Corruption:  Concepts, Types,  Causes,  and  Consequences (Center  for International  Private  Enterprise  Economic Reform  Feature  Service,  2005),  1-7.  Daniel Treisman, “The Causes of Corruption: A Cross - national Study,” Journal of Public Economics , 76 (2000): 399-457.
10 Anders  Sundell, Nepotism  and Meritocracy ,  QoG  Working  Paper  Series (Gothenburg:  The  Quality  of  Government Institute, 2014), 4.
11 The OECD Global Forum on Competition, Collusion and Corruption in Public Procurement 2010: 9-10.
12 Hal  ini  berdampak  pada  upaya pelemahan  demokrasi,  menghambat  tata
berlebihan  sehingga  lebih  mudah diprediksi  dan  memunculkan  pelung kolusi. 12 Ketiga ,  tidak  adanya  upaya pencegahan  berupa  penyelenggaraan sistem dan transaksi yang transparan.
Sebab-sebab kemunculan
nepotisme  dapat  ditilik  dari  beberapa pendapat.  Pendapat  pertama  muncul dari  Sundell  yang  menyatakan  bahwa nepotisme disebabkan empat hal.
Pertama ,  pengaruh  politik  yang dibuktikan  dengan  tidak  adanya reformasi  (sebagai  suatu  prinsip kenegaraan)  sehingga  profesionalitas birokrasi  menjadi  dipertanyakan. 13 Prinsip  yang  dimaksud  adalah  promosi dan  transformasi  posisi  tanpa  biaya administratif  dengan  tuntutan  adanya kreteria  objektif  yang  salah  satunya berupa persyaratan pendidikan.
Kedua ,  senioritas  dan  tidak adanya  meritokrasi. Ketiga ,  adanya unsur  kekeluargaan  dalam  suatu pekerjaan, tugas, atau tanggungjawab. 14 Keempat ,  aristokrasi  memiliki  peluang dalam mengakses pendidikan yang lebih baik  dan  pada  akhirnya  menjamin keberadaan  posisi  politis  dan  karir tertentu. 15 Pendapat-pendapat  yang menjabarkan  sebab-sebab  nepotisme tersebut  memiliki  dampak  pada  tidak berjalannya birokrasi yang professional.
Identifikasi praktik korupsi dapat dilihat  dari  beberapa  unsur. Pertama , penyalahgunaan  posisi  publik  untuk
pemerintahan  yang  sehat,  dan  menghambat investasi  dan  pembangunan  ekonomi.  The OECD Global Forum  on Competition, Collusion and Corruption in Public Procurement 2010: 10.
13 Anders  Sundell, Nepotism  and Meritocracy ,  QoG  Working  Paper  Series (Gothenburg:  The  Quality  of  Government Institute, 2014), 10.
14 Anders  Sundell, Nepotism  and Meritocracy ,  QoG  Working  Paper  Series (Gothenburg:  The  Quality  of  Government Institute, 2014), 12-13.
15 Anders  Sundell, Nepotism  and
Meritocracy ,  QoG  Working  Paper  Series (Gothenburg:  The  Quality  of  Government Institute, 2014), 20.
keuntungan finansial di bidang monopoli  dalam  berbagai  pelayanan infrastruktur.
Kedua , memperoleh tender dengan  cara  yang  tidak  sah  bagi perusahaan  yang  mimiliki  hubungan dengan  orang-orang  di  posisi  publik. Ketiga ,  penunjukan  individu  atas  dasar nepotisme.
Keempat ,  memfasilitasi  perizinan dan  pemotongan  pajak  untuk  individu yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hubungan pribadi. Kelima, penyalahgunaan  barang  publik  untuk partai politik atau penggunaan pribadi. 16
Pembatasan  kajian  penelitian  ini didasarkan  pada  dua  hal. Pertama , pembatasan  berdasarkan  tema  besar dilakukan  dengan  memfokuskan  pada wacana  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme. Kedua ,  pembatasan  berdasarkan  waktu adalah  tinjauan  hadis-hadis  korupsi,
kolusi, dan nepotisme yang mengindikasikan adanya ketiga tindakan indisipliner di masa nabi; dan konteks ke-Indonesia-an. Kedua  pembatasan  ini  untuk ditujukan untuk melihat kadar degradasi  moral  pada  masa  nabi  dan pada  masa  reformasi  di  Indonesia. Ketiga ,  Hadis  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah gulul , rishwah , suht , bai’āt al - Imām li dunya , dan jaur al- Qādī aw al- Imām.
Pembatasan  masalah  tersebut  di atas  merupakan  dasar  penelitian  yang ditujukan untuk
melakukan
16 Azmi Shuabi, Elements of Corruption in th eMiddle  East  and  North  Africa:  The  Palestinian Case , disampaikan pada 9th International Anti- Corruption  Conference  (IACC),  10-15  October, 1999, Durban, South Africa, 2.
17 Nur  Achmad, PENCEGAHAN  KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HADIS Studi Hadis Korupsi dalam  Kutub  al-Sittah (Jakarta:  Sekolah Pascasarjana  UIN  Syarif  Hidayatullah,  2007), 103-128. Lihat dalam Tabel : Daftar Inventaris Hadis Korupsi.
18 Muslim, Ṣ a ḥī h ,  Kit ā b  al- Ṭ ah ā rah,  B ā b Wuj ū d  al- Ṭ ah ā rah  li  al- Ṣ al ā h,  no.  224.  Ab ū
pengembangan  studi  hadis.  Achmad berhasil menginventarisir hadis tentang korupsi  yang  dibagi  menjadi  tiga  hadis gulul secara  umum,  empat  belas  hadis gul ū l  al-ganimah ,  sembilan  hadis gul ū l al-sadaqah dan hadiyyah al- ‘ummal , tiga hadis risywah , dua hadis suht , satu hadis bai’at  al -imam  li  al-dunya ,  lima  hadis jaur al-qadi aw al-imam . 17
Iklim  monoton  yang  dihadirkan Achmad dalam studi Hadisnya difokuskan  pada  tema  besar  korupsi semata. Penulis berusaha mengembangkan  Hadis gulul , rishwah , suht , bai’āt al - Imām li dunya , dan jaur al- Qādī  aw  al - Imām pada  pemetaan  tema korupsi, kolusi, dan nepotisme. .

## The Facts of the Case
No Kategori Had ī s Hadis Nomor Had ī s
1 Gul ū l تعسم  نيإ  :  لاق  رمع  نبا  نع ُلَبْقُ ت لا " : لوقي ىلعص الله لوسر ْنم ٌةَقدص  لاَو  ٍرْوهُط  ييرغب ٌةلَص
ٍلولغ " 18
G 1
2 الله  ُلوسر  لاق  :  لاق  َنباوث  نع
َدسلجا ُحورلا  َقَراف نَم " : ىلعص يزْنَكْلا  :  ٍثلَث  نيم  ٌءْييرَب  وهو و يلْولُغْلا "َةَّنَْلجا َلَخَد ينْيَّدلاو 19 G 2 3 نأ ٍ ييمَعْ ثَلخا ٍ ييشْبُح نب الله يدبع نع يلاَمْعَلأا  ُّيأ  :َليئُس  ىلعص  بينلا يهْييف  َّكش لا  ٌنايمإ : لاق ؟ُلَضْفَأ لا ٌداه يجَو َلْولغ .ٌةَرْوُْبَْم ٌةَّجَحَو يهْييف G 3 D ā w ū d,  Sunan,  Kit ā b  al- Ṭ ah ā rah,  B ā b Far ḍ i al- Wu ḍū’, no. 59, juz 1, h.36. Tirmiẓī , Sunan, Kit ā b al- Ṭ ah ā rah,  B ā b M ā J ā’a Lā Tuqbalu  al- Ṣ al ā t bi Gairi Ṭ ah ū r, no. 1, h. 9. Nas ā’ī , Sunan, Kit ā b al- Ṭ ah ā rah, B ā b Far ḍ al-Wu ḍū’, no 139, h. 31. Ibn M ā jah, Sunan, Kit ā b al- Ṭ ah ā rah, B ā b L ā Tuqbalu al- Ṣ al ā t  bi  Gairi Ṭ ah ū r,  no.  271,  272,  273,  dan 274, h. 57.
19 Tirmiz ī , Sunan , Kit ā b al-Sair, B ā b M ā J ā’a fi al-Ghul ū l, No. 1573, h. 403. Ibn M ā jah, Sunan, Kit ā b al- Ṣ ad ā q ā t , B ā b al-Tashd ī d f ī al-Dain, No. 2412, h. 386.
ُلْوُط :لاق ؟ُلَضْفَأ يةلَصلا ُّيأَف َلْييق
ُقْلا ؟ُلَضفأ يةقدصلا ُّيأف لييق .يتْوُ ن يةَرْجيلحا يأَف .ليق ي ليقُمْلا ُدْهُج :لاق َرَجَه ْنَم لاق ؟ُلَضْفَأ الله َمَّرَح اَم ؟ُلَضْفَأ يداهيلجا ُّيأف ليق .َّلَجَو َّزَع يهيلاَيبِ  َْيْيكيرْشُلما  َدَهاَج  ْنَم  :لاق ؟ُفَرْشَأ يلْتَقْلا ُّيَأَف َلْييق .يهيسْفَ نَو لاق "ُهُداَوَج َريقُعَو ُهُمَد َقْييرْهُأ ْنَم : 20 4 Rishwah َنَعَل : لاق ٍرْمَع ينْب يالله يدبع نع ىلعص  يالله  ُلْوُسَر ي يشاَّرلا ييشَتْرُمْلاَو 21 R 1 5 يالله  ُلوسر َنَعَل :لاق َةريره  يبِأ نع في  َييشَتْرُمْلاَو  َييشاَّرلا  ىلعص يمْكُْلحا 22 R 2 6 نع يالله َلوسر ُتْعيَسم :لاق ٍمْيَلُس ْيبَِأ ،ْمُهاََنََو َساَّنلا َرَمَأ يعاَدَوْلا يةَّجَح في
:اْوُلاَق ،"؟ُتْغَّلَ ب ْلَه َّمهللا" :َلاَق َُّثُ
ْتَفَحاََتَ اَذيإ" :َلاَق َُّثُ .ْمَعَ ن َّمهللا َداَعَو اَهَ نْ يَ ب اَمْييف يكْلُمْلا ىَلَع ٌشْيَرُ ق ْوَأ ُءاَطَعْلا ".ُهْوُعَدَف ااشُر َناَك 23 R 3 7 Su ḥ t :لاق . ي يل َلَيْلْا  ٍقيراَُمُ ينْب َةَصْييبَق نع يالله  َلوُسَر  ُتْيَ تَأَف  ،اةَلاََحَ  ُتْلَّمََتَ ْميقَأ" :لاَقَ ف ، اَهْ ييف ُهُلَأْسَأ ىلعص ."اَيبِ َكَل َرُمْأَنَ ف ُةَقَدَّصلا اَنَ ييتَْتَ  َّتََّح
:لاق  َُّثُ  :  لاق َّنيإ  ،ُةَصْييبَق  يا" :ٍةَث َلََث  يدَحَيلأ  َّلايإ  ُّليَتَ  َلا َةَلَأْسَمْلا اةَلاََحَ َلَّمََتَ ٌلُجَر ُةَلَأْسَمْلا ُهَل ْتَّلَحَف S 1 20 Tirmi ẓī , Kit ā b al- Ṭ ah ā rah, B ā b M ā J ā’a fi al-Gul ū l,  no.  1573,  h.  403.  Ibn  M ā jah,  Sunan,
Kit ā b al- Ṣ ad ā q ā t, B ā b al-Tasyd ī d f ī al-Da ī n, no. 2412, h, 386.
21 Ab ū D ā w ū d,  Sunan,  Kit ā b  al-Aq ḍ iyah, B ā b f ī Kar ā hiyati al-Rishwah, no. 3580, Juz. 3, h. 291. Tirmi ẓī , Sunan, Kit ā b al-Ahk ā m, B ā b M ā J ā’a fi al-R ā shi wa al-Murtasy ī fi al- Ḥ ukmi, no. 1337, h.  344. Ibn M ā jah,  Sunan,  Kit ā b al-Ahk ā m, B ā b al-Tagl ī z f ī al- Ḥ aif wa al-Risywah, no. 2313,
22 Tirmi ẓī , Sunan, Kit ā b al-Ahk ā m, B ā b M ā
J ā’a  fi  al -R ā syi  wa  al-Murtasy ī fi  al- Ḥ ukmi,  no. 1336, h. 344.
َُّثُ  اَهَ بْ ييصُي  َّتََّح ٌلُجَرَو  ،ُكيسُْيم ُهَلاَم  ْتَحاَتْجا  ٌةَحيئاَج  ُهْتَ باَصَأ يصُي  َّتََّح  ُةَلَأْسَمْلا  ُهَل  ْتَّلَحَف َبْي ٍشْيَع ْنيم ااماَويق – ااداَديس : لاق ْوَأ ٍشْيَع  ْنيم - ٌةَقاَف ُهْتَ باَصَأ ٌلُجَرَو ، ْنيم اَجيْلحا ْييوَذ ْنيم ٌةَث َلََث َمْوُقَ ي  َّتََّح ،ٌةَقاَف  انَ َلَُف  ْتَباصَأ  ْدَقَل  :يهيمْوَ ق َبْييصُي  َّتََّح  ،ُةَلأْسَمْلا ُهَل  ْتَّلَحَف ٍشْيَع ْنيم ااماَويق – ااداَديس : َلاَق ْوَأ ٍشْيَع  ْنيم – َنيم  َّنُهاَويس  اَمَف ،ُةَصْييبَق يا ،يةَلَأْسَمْلا ااتْحُس اَهُلُكَْيَ اَهُ بيحاص ااتْحُس " 24 8 ْيل لاق :لاق َةَرْجُع ينْب  يبْعَك ْنَع
يللهبا  َكُذْييعُأ" : ىلعص يالله  ُلوسر ْنيم َةَرْجُع ُنْب ُبْعَك
َنْوُ نْوُكَي يءاَرَمُأ
ْمَُبِاَوْ بَأ  َييشَغ  ْنَمَف  ْييدْعَ ب  ْنيم ىَلَع  ْمَُنَاَعَأَو  ْمييبِيذَك  ْيفي  ْمُهَ قَّدَصَف
ُظ َلاَو ُهْنيم  ُتْسَلَو ْي نِيم َسْيَلَ ف ْميهيمْل ْمَُبِاَوْ بَأ َييشَغ ْنَمَو َضْوَْلحا َّيَلَع ُديرَي ْمُهْ قي دَصُي ْمَلَ ف ىَشْغَ ي َْلَ ْوأ ْمييبِيذَك  يفي َنَأَو ْي نِيم َوُهَ ف ْميهيمْلُظ ىَلَع ْمُهْ نيعُي َْلََو ُبْعَك يا .َضْوَْلحا  َّيَلَع ُديَيرَسَو ُهْنيم ُمْوَّصلاو ٌناَهْرُ ب َةلََّصلا ، َةَرْجُع ُنْب ُئيفْطُت  ُةَقَدَّصلاو  ٌةَنْ ييصَح  ٌةَّنُج يا .ُراَّنلا ُئاَمْلا ُئيفْطُي اَمَك َةَئْ ييطَْلخا ٌمَْلح  ْوُ بْرَ ي  َلا ُهَّنيإ َةَرْجُع  ُنْب  ُبْعَك
S 2
23 Ab ū D ā w ū d,  Sunan,  Kit ā b  al-Khar ā j  wa al-Im ā rah, B ā b f ī Kar ā hiyati al-Iftir āḍ f ī Ā khir al- Zam ā n, no. 2959, juz 3, h. 71.
24 Muslim, Ṣ a ḥīḥ , Kit ā b al-Zak ā h, B ā b Man Ta ḥ illu lahu al- Mas’alah, no. 1044, h. 373. Abū D ā w ū d,  Sunan,  Kit ā b  al-Zak ā h,  B ā b  M ā Taj ū zu f ī hi  al- Mas’alah,  no.  1640,  juz  2,  h.  40.  Nasā’ī , Sunan,  Kit ā b  al-Zak ā h,  B ā b  al- Ṣ adaqah  li  man Ta ḥ ammala  bi Ḥ am ā latin,  no  2577.  D ā rim ī , Sunan, Kit ā b al-Zak ā h, B ā b Man Ta ḥ illu lahu al- Ṣ adaqah, no 1670, juz 1, h. 283-284.
ْنيم  َتَبَ ن ٍتْحُس ُراَّنلا  ْتَناَك  َّلايإ "يهيب  َلَْوَأ 25 9 Bai’at al -
Im ā m li al-Duny ā
يالله لوسر لاق : لاق َةريره ْيبِأ نع َمْوَ ي الله ُمُهُمي لَكُي  َلا ٌةَث َلََث" : ىلعص َلاَو يةَماَييقْلا ٌباَذَع ْمَُلَْو ْميهْيي كَزُ ي :ٌمْييلَأ ُعَنَْيم  يقْييرَّطليبا ٍءاَم  يلْضَف ىلَع ٌلُجَر َلا اامايمإ َعَيَبا ٌلُجَرَو ،يلْييبَّسلا َنْبا ُهْنيم ُدْييرُي اَم ُهاَطْعَأ ْنيإ ،ُهاَيْ نُديل  َّلايإ ُهُعيياَبُ ي َفَو يياَبُ ي ٌلُجَرَو ،ُهَل  يفَي َْلَ  َّلايإَو ُهَل ُع الَُجَر َفَلَحَف ،يرْصَعْلا  َدْعَ ب ٍةَعْليسيب اَذَكَو  اَذَك  اَيبِ  ىَطْعَأ  ْدَقَل  يللهيبا ".اَيبِ يطْعُ ي َْلََو ،اَهَذَخَأَف ،ُهَقَّدَصَف 26 BID 1 1 0 Jaur al- Qad ī aw al-Im ā m :لاق ىلعص ي بينلا ينَع ، َةَدْيَرُ ب نع يف  ٌديحاَو  :  ٌةَث َلََث  ُةاضُقْلا"
يةَّنَْلجا يةَّنَلجا ف ْييذَّلا اَّمَأَف ، يراَّنلا ف يناَنْ ثاَو ٌلُجَرَو ، يهيب ىَضَقَ ف َّقَْلحا َفَرَع ٌلُجَرَ ف
يف َوُهَ ف يمْكُْلحا في َراَجَف َّقَْلحا َفَرَع ٍلَهَج ىلع يساَّنليل ىَضَق ٌلُجَرَو يراَّنلا ."يراَّنلا  يف َوُهَ ف 27 JQI 1 1 1 يبَِأ ينْبا نع لوسر لاق : َلاَق ، َفْوَأ َْلَ اَم ىيضاقْلا َعَم ُالله" : ىلعص الله ُهَميزَلَو  ُهْنَع  ىلََتَ  َراَج  اَذيإَف  ،ْرَُيَ "ُناَطْيَّشلا 28 JQI 2 1 2 لاق : لاق  ي ييرْدُْلخا ٍدْييعَس ْيبَِأ نع يداَهيْلجا ُلَضْفَأ" : ىلعص الله  ُلوسر ْوَأ ٍريئاَج  ٍناَطْلُس َدْنيع  ٍلْدَع ُةَميلَك ".ٍريئاَج ٍْيريمَأ 29 JQI 3 25 Tirmi ẓī , Sunan , B ā b M ā Ẓ ukira f ī Fa ḍ li al- Ṣ al ā h, no. 614, h. 177. A ḥ mad, Musnad , juz 3, h. 321 dan 399.
26 Bukh ā r ī , Ṣ ah ī h , Kit ā b al-A ḥ k ā m, B ā b Man B āya’a Rajulan lā Yub āyi’uhu illā li al-Duny ā , no. 7212, h. 1306. Bukh ā r ī , Kit ā b al-Shah ā d ā t, B ā b al-Yam īn ba’da al - ‘Aṣ ri, no. 2672, h. 486-487.
27 Ab ū D ā w ū d,  Sunan,  Kit ā b  al-Aq ḍ iyyah, B ā b f ī al-Q āḍī Yukh ṭi’u, no. 3573, Juz 3, h. 288 - 289. Ibn M ā jah, Sunan, Kit ā b al-A ḥ k ā m, B ā b al- Ḥā kim Yajtahidu fa Yu ṣī bu al- Ḥ aq, No. 2315, h. 370. 28 Tirm ī z ī , Sunan, Kit ā b al-A ḥ k ā m, B ā b M ā J ā’a fī al-Im ā m al- ‘Ā dil, No. 1330, h. 343.
1
3
الله لوسر لاق : لاق ٍدْييعَس ْيبَِأ ْنَع الله لَإ  يساَّنلا  َّبَحأ َّنإ" : ىلعص
يةَماَييقْلا َمْوَ ي ٌماَمإ ااسيلَْمَ ُهْنيم ْمُهَنَْدَأَو َمْوَ ي يالله  َلَيإ يساَّنلا َضَغْ بأ َّنإو ،ٌليداَع ٌماَميإ  ااسيلَْمَ  ْمُهَدَعْ بَأَو  يةَماَييقْلا ".ٌريئاَج 30 JQI 4
1 4 يصاَعْلا ينْبَو يرْمَع ينْب يالله يدْبع نع الله لوسر ُتْعيَسم : لاق ىلعص ُلوقي َالله  َّنإ" : َلا ااعاَزيتْنا َمْليعْلا  ُضيبْقَ ي َمْليعْلا ُضيبْقَ ي ْنيكلو يداَبيعْلا َنيم ُهُعيزَتْ نَ ي ااميلاَع يقْبُ ي َْلَ اَذيإ  َّتََّح يءاَمَلُعْلا يضْبَقيب اْوُليئُسَف  الااَّهُج  ااسْوُؤُر  ُساَّنلا  َذََّتَا ".اْوُّلَضَأَو اْوُّلَضَف ٍمْليع يْيرَغيب ْوَ تْ فَأَف 31

## JQI 5

## Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan  penguraian  atau  reduksi datanya.  Penelitian  ini  juga  tergolong sebagai penelitian pustaka karena objek materil  dan  objek  formil  dalam penelitian  ini  diambil  dari  literasi kepustakaan  yang  digunakan  dalam penyusunan  kerangka  berpikir  yang menjadi  landasan  sejak  awal  hingga analisis  dalam  penelitian  ini.  Sumber primer atau objek materil penelitian ini adalah kitab berjudul Kutub al-Sittah . Proses  pengumpulan  data  yang berasal dari buku/kitab Kutub al-Sittah dilakukan  dengan  beberapa  tahap. Pertama, menginventarisir ḥadīth - ḥadīth yang  memiliki  probabilitas
29 Ab ū D ā w ū d,  Sunan,  Kit ā b  al-Mal āḥī m, B ā b al-Amr wa al-Nahy, No. 4344, Juz 4, h. 109. Tirmi ẓī ,  Sunan,  Kit ā b  al-Fitan,  B ā b  M ā J ā’a Af ḍ alu  al-Jih ā d  Kalim ā t Ḥaq  ‘inda  Ṣ ul ṭā n  J ā’ir, No. 2174, h. 524.
30 Tirmizi, Sunan, Kit ā b al-A ḥ k ā m, B ā b M ā J ā’a fī al-Im ā m al- ‘Ā dil, No. 1329, h. 343.
31 Bukh ā r ī , Ṣ a ḥīḥ , Kit ā b al- ‘Ilmi, Bā b Kaifa Yuqba ḍ u al- ‘Ilmu, No. 100, h. 37. Muslim, Ṣ a ḥīḥ , Kit ā b al- ‘Ilmi, Bāb Raf’i al - ‘Ilmi waQabḍ ihi, No. 2673,  h.  1030.  Tirmizi,  Sunan,  Abw ā b  al- ‘Ilmi, B ā b M ā J ā’a fī Zih ā b ī al- ‘Ilmi, No. 2652, h. 625. Al - Man ā w ī , Fai ḍ al-Qad ī r, No. 1826, Jilid 2, h. 347.
JURNAL AQLAM  -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 3, Nomor 2, Desember 2018
sebagai  indikator,  penjelasan,  bahkan pengertian  dari  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme. Kedua, mengklasifikasi istilah-istilah  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme  dari ḥadīth - ḥadīth yang diteliti.  Istilah-istilah  korupsi,  kolusi, dan  nepotisme  berupa Ghulūl , Rishwah , Su ḥ t , Bai’at al -Im ā m li al-Duny ā , dan Jaur al-Qad ī aw  al-Im ā m disampaikan  di pendahuluan  sebagai  bahan  dasar analisis di pembahasan selanjutnya.
Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan  dengan  beberapa  tahap. Pertama ,  menandai  kata,  diksi,  atau redaksi  yang  menunjukkan  pemaknaan atau  pembahasa  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme di setiap ḥadīth yang diteliti. Kedua ,  memberikan  komentar  terkait status  dan  kualitas ḥadīth . Ketiga , mendefinisikan  istilah-istilah  korupsi, kolusi,  dan  nepotisme  dalam ḥadīth secara kebahasaan.
Keempat , memberikan  komentar  dan  penafsiran dari  para  mu ḥ addith  terkait  maksud dari redaksi, diksi, atau kata yang terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme di setiap ḥadīth nya. Kelima , menyampaikan  kondisi  korupsi,  kolusi, dan  nepotisme  pada  masa  Mu ḥ ammad ib n  ‘Abdillah  SAW yang  berkaitan  pada setiap  kasus  di  setiap ḥadīth nya.
Keenam , malakukan interpretasi linguistik. Ketujuh, malakukan perpaduan  analisis  antara  interpretasi linguistik, kondisi pada masa Mu ḥammad  ibn  ‘Abdillah  SAW  melalui beragam  literasi,  dan  keterangan  dari asbāb  al - Wurūd .      Ketujuh,  malakukan framming . Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme dalam Istilah al- Ghulūl
32 Muslim menjelaskan dugaan kuat bahwa Ibn  ‘Ā mir  terlibat  dalam  kasus  korupsi sebagaimana  pernyataannya  berikut: كنإ  هانعمف ت الله قوقح كب ق لعتو ،ةرصبلا ىلع اايلاو تنك دقف لولغلا نم لَاسب تسل
لَاع ىلع هثحو رماع نبا رجز دصق رمع نبا نأ ،ملعأ اللهو ،رهاظلاو دابعلا قوقحو
لما نع علَقلإا ىلع هضيرتَو ةبوتلا تافلاخ . Muslim, Ṣ a ḥī h , Kit ā b al- Ṭ ah ā rah,  B ā b  Wuj ū d  al- Ṭ ah ā rah  li  al- Ṣ al ā h, no. 224, Cetakan Kedua (Kerajaan Saudi Arabia
Hadis G1 merupakan ḥadīth yang secara  terus-terang  ditujukan  pada tindakan  korupsi.  Hal  ini  dapat  dilihat dari pernyataan ةرصبلا ىلع  َتنكو Umar ibn Khattāb pada Ibn ‘Āmir . Pernyataan  tersebut  dimaknai Muslim bahwa Ibn ‘Āmir tidak mungkin mendapat  perhatian  dari  Allah  atas penyakit  yang  menimpanya  karena disinyalir  terjerat  kasus  keadilan  sosial berupa  penyimpangan  hak-hak  Allah, masyarakat, dan lingkungan.
Muslim  juga  berpendapat  bahwa Umar  ibn  al- Khattāb  bermaksud menyadarkan Ibn ‘Āmir dengan mengupayakan  agar  bertaubat  dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diperbuat terkait dengan korupsi. 32 Hadis  G2  yang  tidak  memiliki kecenderungan  dalam  tipologi  korupsi, kolusi, maupun nepotisme perlu diamati lebih  jauh.  Penulusuran  sejarah  ( asbāb al- Wurūd )  dan  interpretasi mu ḥ addith tidak menjelaskan secara rinci Hadis ini.
Penyatuan  seluruh  struktur  teks Hadis  diupayakan  untuk  memperoleh pemahaman dan maksud sehingga tidak menyisakan  kabar  yang  sulit  dipahami. Penyatuan  tersebut  dimaksudkan  tidak hanya  untuk  menghilangkan  kesan kontradiksi dalam Hadis semata. Sisi lain penyatuan unsur linguistik teks disebabkan  karena  kesan  kontradiksi Hadis  sebenarnya  memiliki  maksud yang tidak jauh berbeda. 33 Diksi al- Ghulūl yang  berada diantara al-Kanz dan al-Dain memungkinkan  memiliki  makna  yang dapat menjembatani kontradiksi makna diantara  keduanya.  Kata  al-Kanz  yang
Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan Penerangan: Darus Salam, Muharram 1421/April 2002), 114.
33 Laila  Sari  Masyhur,  “Studi  Analitik Hadits  Penyalahgunaan  Fungsi  Jabatan:  Kasus Ibnu Lutbiah,” Jurnal Ushuluddin , Vol. XVII, No. 1 (Januari  2011):  98-114  [109].  Lihat  juga Nuruddin ‘Itr, Manhaj al-Naqd f ī ‘Ulū m al-Hadis , Cetakan Ketiga (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 338.
KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME PERSPEKTIF HADITS -- Teguh Luhuringbudi
berarti  menimbun  barang  dan  kata  al- Dain  yang  berarti  hutang adalah potret kontradiksi  atau  oposisi  biner  yang memungkinkan bahwa makna al- Ghulūl dalam konteks kalimat ini memiliki citra sebagai sesuatu yang dapat menjembatani kedua redaksi kontradiktif tersebut.
Hal  ini  memungkinkan  bahwa kata al- Ghulūl memiliki makna menyuap atau  menyogok;  dan  atau  korupsi. Pemaknaan tersebut didasarkan karena al-Kanz  merupakan  potret  ekonomi yang  menunjukkan  kemapanan  dan  al- Dain menunjukkan ketidakmapanan. Pemaknaan sogok atau suap merupakan unsur terpenting dari kolusi dan  nepotisme  yang  bernuansa  untuk subjektifitas kepentingan pribadi, keluarga,  kelompok  penyuap  atau penyogok.  Hal  ini  menyebabkan  bahwa kata  al- Ghulūl  pada  G2  tidak  hanya dimaknai  sebagai  korupsi,  namun  juga kolusi dan nepotisme.
Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme dalam Istilah Rishwah Hadis  R1  bernuansa  kolusi  dan nepotisme. Abū ‘Īsā menyatakan bahwa kualitas  Hadis  adalah ḥ asan ṣahīh dan diriwayatkan oleh Abī Salamah ibn ‘Abd al- Rahmān  yang  didapatkan  dari ‘Abdullah ibn ‘Amr. 34 Hadis  ini  merupakan  kecaman. Kecaman ini ditujukan pada al- Rāshī dan al- Murtashī. Definisi al- Rāshī sebagai al- Mu ’ṭī ( ىطعلما ) dan al- Murtashī sebagai al- Ākhidh ( ذخلآا ) oleh al- Tarmidhī dimaksud sebagai dua tindakan indisipliner  dengan  menggunakan  cara illegal ( nail bi bāṭīlan ) dan mengajukan
34 Ab ū ‘Ī sa  Mu ḥammad  ibn  ‘Ī s ā al- Tarmidh ī , Sunan al-Tarmidh ī , B ā b M ā J ā’a fi al - R ā sh ī wa al-Murtash ī fi al- Ḥ ukm , Hadis ke-1341 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005). 408. Kualitas ṣ a ḥī h didasarkan  pada  riwayat  ‘Alī ibn  Mu ḥ ammad, lihat  Ab ī ‘Abdillā h  Mu ḥ ammad  ibn  Yaz ī d  al- Qazw ī n ī (Ibn  M ā jah), Sunan , Kit ā b  al-Ahk ā m ,
maksud kontra produktif ( taw ṣṣul badālī ẓ ulmin ). 35 Redaksi al- Rāshī dan al- Murtashī yang  didasarkan  pada  bentuk  ma ṣ dar berupa rishwah yang berarti pemberian, sogokan, atau suap ini merupakan fakta sosial  yang  terekam  dan  dilembagakan oleh ucapan Mu ḥ ammad ini merupakan tindakan  sosial  secara  aktif  yang melibatkan  lebih  dari  satu  orang  atau pihak.  Hal  ini  berdampak pada  asosiasi rishwah  dalam  Hadis  R1  ini  tidak mungkin  mengacu  pada  kenyataan korupsi pada masa itu.
Oposisi biner yang menghadirkan dua  redaksi  dalam  oral  Mu ḥ ammad merupakan rekaman keberadaan interaksi  aktif  antara al- Rāshī dan al- Murtashī .  Hadis  ini  tidak  menjelaskan rantai  keuntungan  (dalam  konteks negatif-destruktif)  yang  dialamatkan untuk  keluarga  atau  rekanan  pelaku yang terlibat rishwah sehingga mempermudah  asosiasi  istilah rishwah sebagai bentuk nepotisme.
Hadis  ini  merupakan  bentuk kecaman  dan  ancaman  untuk  tidak melakukan rishwah sehingga  bagi pelaku yang melanggar ucapan Mu ḥ ammad dapat dikategorikan sebagai  upaya  melawan  hukum  yang biasa disebut kolusi.
Hal ini menyebabkan  bahwa Ḥadīth R1  lebih cenderung bernuansa kolusi disbanding sekedar nepotisme, terlebih korupsi.
Ḥ ad īth R2  bernuansa  kolusi  dan nepotisme. Abū ‘Īsā menyatakan bahwa kualitas  Hadis  adalah ḥ asan ṣahīh dan diriwayatkan oleh Abū Mūsā Mu ḥ ammad  ibn  al- Muthannā  yang diketahui dari Abū ‘Āmir al - ‘Aqadiyy. 36
B ā b al-Tagl ī z f ī al- Ḥ aif wa al-Rishwah , no. 2313 (Riy ā d: Maktabatu al-Muf ā riq, 1417 H.), 396.
35 Ab ī ‘Ī s ā Mu ḥammad  ibn  ‘Ī s ā ibn  al- Tarmidh ī , J āmi’u al - Tarmidhi ma’a Shamā ilu al- Tarmidhi (TK: TP., T.Th), 212.
36 Informasi lain menyatakan bahwa Hadis ini  diriwayatkan  oleh  Ibn  Ab ī Dhi’ bin  yang diketahui  dari  Kh ā lid  al- Ḥārith  ibn  ‘Abd  al -
JURNAL AQLAM  -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 3, Nomor 2, Desember 2018
Hadis yang tidak ditemukan asbāb al- Wurūd nya  ini  menampilkan  dua redaksi yang saling berinteraksi sehingga  mendekati  pada  definisi nepotisme  walaupun  tidak  dijelaskan status  kekerabatan  dan  sosial  yang terjalin antara al- Rāshī , al- Murtashī , dan pihak lain secara mendetil.
Hal  inilah  yang  menyebabkan redaksi rishwah sebagai kata mendasar dan  kata  kunci  dalam ḥ ad īth ini cenderung  mendekati  nuansa  dan etimologi nepotisme. 37 Pelaksanaan suap dan penerimaan suap setelah ucapan Mu ḥ ammad  dalam R2 ini di masanya merupakan tindakan melawan hukum yang dapat dikategorikan sebagai kolusi. 38
Hadis  R3  mengandung  unsur kolusi dan nepotisme. Hal ini didasarkan pada  redaksi al- ‘Aṭā’u yang  berarti pemberian  (tentu  dengan  konotasi negatif  dalam  konteks  perebutan kekuasaan yang ditandai dengan redaksi اَهَ نْ يَ ب  اَمْييف  يكْلُمْلا  ىَلَع  ٌشْيَرُ ق  ْتَفَحاََتَ  اَذيإ ) 39 dan rushān yang berarti sogokan atau suap .
Kasus nepotisme yang mensyaratkan adanya upaya menguntungkan diri sendiri dan jalinan sosial  terdekat  dibuktikan  dengan terciptanya  budaya  “memberi”  untuk maksud pragmatis.
Bentuk lain dari nepotisme adalah upaya  perekrutan  individu  tanpa
Ra ḥ m ā n.  Khalid  mengetahuinya  dari  Ab ī Salamah yang mengetahuinya dari ‘Abdillah ibn ‘Amr. Abū ‘Ī sa Mu ḥammad ibn ‘Ī s ā al-Tarmidh ī , Sunan al-Tarmidh ī , B ā b M ā J ā’a fi al -R ā sh ī wa al- Murtash ī fi al- Ḥ ukm , Hadis ke-1342 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005). 408.
37 Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme,  Bab  I
Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 3, 4, dan 5.
38 Undang-undang  Republik  Indonesia
Nomor
28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme,  Bab  I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 3, 4, dan 5.
mempertimbangkan  peraturan  atau proses uji kelayakan. Hal ini merupakan upaya  inkonstitusional  yang  terjadi  di masa
Mu ḥ ammad untuk mempertahankan  atau  untuk  merebut kekuasaan  sebagaimana  tertulis  dalam tekstualitas ḥadīth اهنيب اميف كللما ىلع . 40 Nepotisme  terjadi  di  tengah kondisi  masyarakat  suku  Quraish  yang saling  bersaing  dan  bertikai  untuk memperebutkan  kekuasaan  sehingga netralitas  dan  objektifitas  untuk memilih pemimpin atau suatu kebijakan yang bersifat produktif, konstruktif, dan visioner diabaikan oleh upaya perekrutan  jalur  kekerabatan  dan pertemanan  dalam  mengisi  posisi kekuasaan  dan  dominasi  permufakatan yang menguntungka pihak tertentu saja dari  proses  musyawarah  yang  telah dilakukan sebelumnya. 41 Kasus  kolusi  yang  terjadi  dalam penggambaran  Hadis  R3  ditandai dengan  redaksi ءاطعلا atau اشر .  Kedua tindakan ini menuntut adanya kerjasama  secara  aktif  dalam  rangka menyalahi  ketentuan,  peraturan,  dan hukum.
Kedua  tindakan  ini  berbanding sejajar  dengan  definisi  kolusi  yang berbunyi  pemufakatan  atau  kerjasama secara melawan hukum antar- Penyelenggara  Negara  atau  antar Penyelenggara  Negara  dan  pihak  lain
39 Kata al- ‘Aṭā’u berarti gift atau present dalam  bahasa  Inggris  yang  dapat  juga  berarti “pemberian”  dalam  bahasa  Indonesia.  Kata  ini merupakan  bentuk  tunggal  dari al- A’ṭ iyyah ( ُةَّييطْعَلأا ).  Hans  Wehr, A  Dictionary  of  Modern Wrtten Arabic , Ed. J. Milton Cowan, Edisi Ketiga (New  York:  Spoken  Language  Services,  1971), 622. 40 Andrew  Hoctor, Nepotism  &  HRM Practices – How They Affect Player Satisfaction: A  Study  of  G.A.A  Clubs (National  College  of Ireland, 2012), 11.
41 L.  Wong  dan  B.  Klenier, Nepotism International  Journal  of  Productivity  and Performance Management, Vol. 3, No. 34 (1994): 10-19.
KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME PERSPEKTIF HADITS -- Teguh Luhuringbudi
yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. 42
Hal  inilah  yang  menyebabkan redaksi ءاطعلا atau اشر pada  Hadis  R3 mewakili  dua  dimensi  intoleran- inkonsisten  berupa  nepotisme  dan korupsi.
Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme dalam Istilah Su ḥ t
Hadis S1
mengandung kecenderungan  dan  nuansa  nepotisme. Hal  ini  didasarkan  pada  perbuatan meminta-minta  yang  dilarang  kecuali tiga  hal  berupa  beban,  hutang,  atau tanggungjawab  ( ةلا ملحا  لُّمتَ ); 43 bencana atau kecelakaan ( ةَحيئاج ); dan kebangkrutan atau kerugian ( ةَقاف ).
Perbuatan  meminta-minta  selain ketiga  pengecualian  tersebut  di  atas dikategorikan sebagai su ḥ t yang berarti barang yang tidak terjangkau ( ill-gotten property ),  kepemilikan  ilegal  ( illegal possession ), perdagangan yang tidak sah
( unlawful trade ), sesuatu yang terlarang ( something forbidden ). 44
Redaksi Hadis S1 yang membicarakan tentang perbuatan “meminta - minta” adalah kondisi dimana salah  seorang  muslim  mengajukan permintaan pada Mu ḥ ammad. Permintaan  seperti  ini  dapat  terjalin
42 Kolusi  dalam  aspek  perdagangan didefinisikan sebagai hubungan antara penawar ( bidder )  yang  membatasi  persaingan  dan merugikan pembeli publik. 24.
43 Redaksi ةلا حَ didefinisikan  oleh  Muslim sebagai harta yang ditanggung manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa seseorang yang menengadahkan  tangannya  dalam  keadaan genting kemudian pihak atau lain mengulurkan tangannya  atau  memberi  atau  membayarkan pada peminta tersebut dengan kerelaan ( حلَصإ ) antara  kedua  belah  pihak  yang  menunjukkan suatu jelas atau lugas تاذ يْبلا . Ab ī al- Ḥ usain ī ibn al- Ḥ ajj ā j ī ibn  al-Muslim  al-Qusairiyyi  al- Nais ā b ū riyy, Ṣ a ḥī h  Muslim ,  Cetakan  Kedua (Kerajaan  Arab  Saudi:  Dar  al-Sal ā m  dan
dengan  adanya  kesepakatan  dan  fungsi aktif  dari  pihak  peminta  dan  pihak pemberi.
Tindakan  yang  dimaksud  dengan su ḥ t seperti ini juga tidak harus menanti kesepakatan  dan  kerjasama  pihak peminta  dan  pemberi  karena  Muslim memberi keterangan bahwa tindakan ini adalah  tindakan  yang  dilarang  atau ḥarām . 45
Tindakan  seperti  ini  tentu berpotensi  untuk  tidak  hanya  pada dirinya sendiri, namun juga pada pihak kekerabatan  dan  pertemanan  dalam individu sosial yang berkaitan dan dekat dengan  pihak  peminta  atau  pihak  yang melakukan su ḥ t .  Hal  inilah  yang menyebabkan  bahwa  Hadis  S1  lebih mendekati definisi nepotisme dibanding korupsi maupun kolusi dalam pendekatan kebahasaan.
Hadis  S2  yang  berstatus ḥ asan gharīb ini cenderung bernuansa korupsi dan  nepotisme. 46 Hal  ini  didasarkan pada  beberapa  peristiwa  sebelum pembahasan ṣ uht berupa para pemimpin yang intoleran dan indisipliner;  pemebenaran  kebohongan beserta  konsekuensinya;  dukungan  ke- dzalim-an  beserta  konsekuensinya; perlawanan terhadap kebohongan dank e-dzalim-an  beserta  konsekuensinya; ṣalāt sebagai  bukti  kebenaran;  puasa
Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Penerangan,  April  2000  M.  /  Muharram  1421 H.), 419,
44 Rohi  Baalbaki, al-Mawr ī d ,  Cetakan Ketujuh (Beirut: Dar al- ‘Ilm li al -Mal ā y ī n, 1995), 625.
45 Ab ī al- Ḥ usain ī ibn  al- Ḥ ajj ā j ī ibn  al- Muslim  al-Qusairiyyi  al-Nais ā b ū riyy, Ṣ a ḥī h Muslim ,  Cetakan  Kedua  (Kerajaan  Arab  Saudi: Dar  al-Sal ā m  dan  Kementerian  Agama  Islam, Wakaf,  Dakwah  dan  Penerangan,  April  2000 M./Muharram 1421 H.), 420.
46 Nur Achmad, Pencegahan Korupsi dalam Perspektif  Hadis:  Studi  Hadis  Korupsi  dalam Kutub  al-Sittah ,  Tesis  (Jakarta:  Sekolah
PAscasarjana Universitas Islam Syarif
Hidayatullah, 2007), 119. JURNAL AQLAM  -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 3, Nomor 2, Desember 2018
sebagai  pelindung  kebenaran;  dan sedekah sebagai penghapus kesalahan.
Peristiwa-peristiwa
tersebut diakhiri ungkapan bahwa anggota tubuh biologis  yang  eksis  didasarkan  pada indikasi su ḥ t mendapat  perhatian berupa neraka sebagai responnya.
Hal  ini  dapat  dirujuk  pada peristiwa-peristiwa  yang  mengawali sebelumnya  bahwa  Mu ḥ ammad  telah meramalkan  suatu  masa  yang  sulit untuk  membedakan  kehalalan  dan keharaman sesuatu yang dikonsumsi.
Hal  ini  didasarkan  pada  kondisi pemerintahan di suatu daerah (negara) yang  inkonsisten  dan  inkonstitusional. Solusi  yang  bersifat  preventif  dari Mu ḥ ammad  adalah  salat,  puasa,  dan zakat  untuk  mengontrolkedisiplinan mental, pikiran, dan tubuh dari makanan dan minuman yang dikonsumsi.
Suatu yang telah dikonsumisi dan menjadi  daging  dapat  dikategorikan sebagai  makanan  dan  minuman  yang memungkinkan untuk didapat dari hasil mengambil  secara  illegal  berupa korupsi;  dan  persekongkolan  untuk memperoleh  suatu  tujuan  yang  dapat dinikmati  oleh  diri  pribadi  dan  rantai sosial terdekat berupa nepotisme.
Hadis  S2  ini  tidak  dapat dikategorikan  sebagai  kolusi  karena substansi  pemahaman dan  definisi  dari kolusi adalah permufakatan sosial dalam melawan  hokum  sebagai  tindakan utama.
Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme dalam  Istilah Bai’at  al -Im ā m  li  al- Duny ā Hadis BID 1 merupakan gambaran kondisi  kolusi.  Hadis  dengan  kualitas
47 Ibn M ā jah, Sunan , Kit ā b Tij ā r ā t, B ā b M ā J ā’a fī al-Kar ā hiyati al-Aim ā n f ī al-Syar ā’ wa al - Bai’,  No.  2207,  Cetakan  Pertama  (Riyad: Maktabatu al- Ma’ā rif, 1417 H.), 379-380.
48 Bukh ā r ī , Ṣ ah ī h, Kit ā b al-A ḥ k ā m, B ā b Man B āya’a Rajulan Lā Yub āyi’uhu illā li al- Duny ā , No. 7212 (), 1513.
ṣ a ḥīh  ini 47 menampilkan  tiga  peristiwa yang  sosial  yang  berkaitan  sebagai bentuk respon terhadap fakta kemanusiaan  masa  Mu ḥ ammad  berupa apresiasi  terhadap backpacker ( Ibn  al- Sabīl ),  persekongkolan  dan  consensus dalam  pengangkatan  seseorang  untuk menjadi  pemimpin  ( Bai ’atu  al - Imām ), dan  duata  dalam  berniaga  atau berdagang. 48
Peristiwa  pertama  merupakan manajemen  sosial.  Peristiwa  kedua merupakan etika musyawarah-mufakat, etika kepemimpinan, tata kelola pemerintahan.
Peristiwa ketiga merupakan etika bisnis.
Ketiganya merupakan suatu interaksi kemanusiaan yang berkonotasi negatif.  Ketiganya  juga  menyuguhkan perhatian pada peristiwa kedua berupa Bai’at al - Imām li al - Dunyā . Redaksi Bai’at  al - Imām  li  al - Dunyā lebih  mendekati  pada  konteks dan  definisi  kolusi  yang  menekankan adanya  pemufakatan  jahat  untuk mengangkat seseorang sebagai pemimpin  untuk  kepentingan  sesaat  ( li al- Dunyā ). Pengangkatan seseorang pemimpin  tidak  dapat  dilandasi  dari kepentingan kelompok tertentu. Hal ini di  luar  etika  pemilihan  pemimpin  yang sewajarnya  dipilih  berdasarkan  status kredibilitas dan otentisitas model peran etis calon pemimpin; kemampuan untuk peka terhadap isu terbaru yang penting; keberadaan  iklim  pemilihan  yang mempertimbangkan  sisi  manajemen pribadi dan manajemen sosial dari calon pemimpin itu sendiri. 49
Konsep  penting  kedua  yang  lahir dari definisi korupsi adalah potensi atau
49 Cristopher  M.  Barnes  dan  Lieutenant Colonel  Joseph, What  Does  Contemporary Science Say about Ethical Leadership? (The Army Ethic of Military Review, 2010), 90-91.
KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME PERSPEKTIF HADITS -- Teguh Luhuringbudi
penemuan  kerugian  bagi  orang  lain. Redaksi Bai’at  al - Imām  li  al - Dunyā dalam  Hadis  BID 1  dipastikan  memiliki potensi  yang  merugikan  bagi  calon pemimpin lain secara langsung dan bagi rakyat  atau  pihak  yang  akan  dipimpin secara  tidak  langsung.  Hal  ini  terjadi karena adanya upaya untuk membungkam karakter pemimpin ideal. 50 Hal  inilah  yang  menyebabkan istilah Bai’at al - Imām li al - Dunyā dalam Hadis  BID  1  tidak  tepat  disandingkan pada  kondisi  nepotisme  yang  menitik beratkan pada upaya memberi keuntungan pada diri sendiri, keluarga, sahabat,  kelompok,  dan  pihak  tertentu semata tanpa berupaya mengakomodasi banyak pihak secara  komprehensif  dan adil.
Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme dalam Istilah Jaur al-Qad ī aw al-Im ā m Hadis  JQI  1  menyoroti  fenomena perlawanan  terhadap  hukum  dan kebodohan (keteledoran atau kelalaian) yang  dilakukan  oleh  hakim  sebagai bentuk kolusi dan nepotisme. Ibn Mājah menyatakan  bahwa  kualitas  Hadis  ini adalah ṣ a ḥīh . 51 Hakim  yang  memutuskan  suatu perkara  tanpa  dilandasi  peraturan  dan hukum  yang  berlaku  merupakan  upaya
50 Karakter  pemimpin  ideal  yang  tidak merugikan  orang  lain  dan  tidak  didasarkan pada  kepentingan  sesaat  ( li  al-Duny ā )  dapat dilihat dari parameter nilai, sikap, kepercayaan, perilaku,  kebiasaan  dan  praktik  dan  sampai batas  tertentu  tergantung  pada  budaya organisasi,  profesional  atau  institusional. Katarina  Katja  Mihelic,  Bogran  Lipicnik,  dan Metka Tekavcic, “Ethical
Leadership,”
International  Journal  of  Management  & Information  Systems ,  Vol.  14,  No.  5  (Fourth Quarter 2010): 31-42 [32].
51 Ab ī ‘Abdillā h  Mu ḥ ammad  ibn  Yaz ī d  al- Qazw ī n ī (Ibn M ā jah), Sunan Ibn M ā jah , Kit ā b al- A ḥ k ā m,  B ā b  al- Ḥā kimu  Yajtahidu  Fayu ṣī bu  al- Haq,  Hadis  Ke  2315  (Riyad:  Maktabatu  al- Ma’ā rif, 1417 H.), 396.
perlawanan  hukum  secara  sengaja  dan berdampak pada kerugian yang dialami orang  lain  sebagaimana  definisi  kolusi yang hadir dari UU RI Tahun 1999. 52 Pemahaman  mendasar  terkait kolusi adalah “kerjasama” yang memiliki konotasi yang negatif.
53 Hal inilah yang menyebabkan bahwa perisitiwa perlawanan  hukum  dengan  istilah Jaur al- Qāḍī  aw  al - Imām pada  Hadis  JQI  1 merupakan  gambaran  kolusi  yang terjadi  secara  nyata  pada  masa Mu ḥ ammad. Kolusi yang dilakukan oleh aparat penegakan  hukum  dapat  berdampak pada  hilangnya  infrastruktur  dan layanan  publik  secara  kualitas  dan jangkauan. 54 Peristiwa kelalaian atau keteledoran  seorang  hakim  dalam memutuskan suatu perkara merupakan tindakan  ketidakadilan  karena  jabatan atau  posisi  tersebut  menuntut  adanya kemampuan  dan  kecakapan  yang disyaratkan sebagai bentuk menjunjung objektifitas dalam rangka menyelenggarakan salah satu penerjemahan  keadilan.  Salah  satu unsur  yang  perlu  dipahami  dari tindakan kelalaian
adalah ketidaktahuan. 55
Seorang  hakim  yang  tidak  tahu dalam proses dan regulasi penyelesaian
52 Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme,  Bab  I
Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 3, 4, dan 5.
53 Patrick  Andreoli-Versbach  dan  Fens- Uwe  Franck,  “Econometric  Evidence  to  Target Ta cit Collusion in Oligopolistic Markets,” Journal of Competition Law & Economics , Vol 11, No. 2 (July 2015): 463-492 [464].
54 Global  Forum  on  Competition, Policy Roundtables: Collusion and Corruption in Public Procurement (Organisation  for  Economic  Co- operation and Development, 2010), 10.
55 Mark Spranca, Elisa Minsk, dan Jonathan Baron, Omission and Commision in Judgment and Choice ,  Ed.  Jon  Haidt  (University  of Pennsylvania, Augst 2003): [2].
JURNAL AQLAM  -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 3, Nomor 2, Desember 2018
masalah merupakan
bentuk ketidakprofesionalan  seseorang  dalam berkarir. Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk  kolusi  karena  dianggap  sebagai upaya  melawan  hukum  yang  berlaku; atau  sebagai  bentuk  nepotisme  karena ketidakkompetenan seorang hakim yang perlu  dipertanyakan  narasi  sejarah perekrutan hakim tersebut.
Sejarah  perekrutan  hakim  yang tidak  kompeten  tentu  memunculkan asumsi adanya nepotisme atau perekrutan  yang  didasarkan  pada  jalur kekerabatan  dan  bukan  berdasarkan proses kompetisi yang objektif,
transparan, dan
dapat dipertanggungjawabkan.
Redaksi Jaur  al- Qāḍī  aw  al - Imām yang dilahirkan dari Hadis JQI 1 dengan peristiwa kesalahan putusan oleh hakim yang  berdasarkan  ketidakkompetenan atau kebodohannya ini dapat diasosiasikan  sebagai  bentuk  lain  dari nepotisme  yang  dilandasi  subyektifitas asumsi  dan  ramalan  Mu ḥ ammad  akan adanya narasi genetik proses perekrutan  hakim  yang  bernuansa nepotisme. Hadis JQI 2 memotret penyikapan spiritual  dengan  etika  profesi  yang menimbulkan dua kecondongan penafsiran  berupa  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme.  Hadis  ini  memiliki  kualitas ḥasan gharīb menurut Tirmizi atau ṣ a ḥīh menurut al- Manāwi. 56 Seorang  hakim  yang  bertindak adil  tanpa  memihak  pada  subyektivitas tertentu  dan  tidak  melanggar  aturan hukum  yang  berlaku  merupakan gambaran  etika  profesi  yang  didukung oleh pesan agama sebagaimana redaksi ْرَُيَ َْلَ اَم ىيضاقْلا َعَم ُالله JQI 2.
Redaksi ْرَُيَ yang berarti menyimpang  adalah  tindakan  negatif
56 Nur  Achmad, Pencegahan  Korupsi Perspektif  Hadis:  Studi  Hadis  Korupsi  dalam Kutub  al-Sittah ,  Tesis  (Jakarta:  Sekolah
yang  tidak  spesifik  merujuk  pada perbuatan  tertentu,  namun  dapat diklasifikasikan berdasarkan kasus yang memungkinkan  terjadi  pada  seorang hakim.
Redaksi Jaur  al- Qāḍī  aw  al - Imām sebagai  istilah  yang  dimunculkan  dari upaya penyimpangan atau ketidakadilan (yang  dibuktikan  dengan  redaksi ْرَُيَ ) seorang  hakim  dari  Hadis  ini  dapat dikategorikan  ke  dalam  tiga  persoalan berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ketidakadilan  yang  dilakukan seorang  hakim  dalam  menjalankan profesinya  yang  melibatkan  hubungan kerjasama untuk melawan hukum yang berlaku merupakan potret kolusi.
Ketidakadilan  dalam  mereduksi atau mengeliminasi pertimbangan yang dijadikan  dasar  untuk  memutuskan suatu perkara merupakan upaya korupsi dari seorang hakim.
Upaya  untuk  memenangkan  atau membijaki  suatu  permasalahan  yang melibatkan  rekan  atau  keluarga  dari hakim  merupakan  tindakan  subyektif untuk  menguntungkan  jalinan  sosial terdekat  secara  sepihak.  Hal  ini merupakan upaya nepotisme.
Hadis  JQI  3  dapat  dikategorikan sebagai Hadis yang memiliki kecenderungan  dan  nuansa  pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kecenderungan  tersebut  didasarkan pada  redaksi  umum  yang  dihadirkan berupa ٍريئاَج ٍْيريمَأ ْوَأ ٍريئاَج ٍناَطْلُس .
Redaksi  ini  didasarkan  pada ketidakadilan  yang  perlu  dituntut  oleh siapapun.
Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dapat didasarkan  pada  dua  hal  yaitu kesengajaan dan politis; dan kesewenang-wenangan. 57
Pascasarjana  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah, 2007), 121.
57 Human  Right  Watch, They  Want  Us Exterminated: Murder, Torture, Sexual
KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME PERSPEKTIF HADITS -- Teguh Luhuringbudi
Unsur kesengajaan yang dilakukan pemimpin yang berbuat tidak adil  dapat  dikategorikan  sebagai gambaran  korupsi  yang  terjadi  pada masa Mu ḥ ammad dalam hal administrasi, birokrasi, dan keuangan. Unsur  politis  yang  dilakukan pemimpin dalam pemimpin untuk tidak mendistribusikan keadilan secara merata  dan  terkesan  subyektif  dapat dikategorikan sebagai upaya nepotisme karena  hal  ini  dilakukan  untuk keuntungan dan kepentingan yang dapat dinikmati  oleh  pihak  tertentu  semata tanpa mempertimbangkan asas akomodasi dan kemerataan. Unsur kesewenang-wenangan yang dilakukan seorang pemimpin yang tidak  adil  di  masa  nabi  dapat  pahami dengan mempertimbangkan kemungkinan keberadaan upaya pemanfaatan  jabatan  dan  pangkat tertentu untuk berkomunikasi dan atau bekerjasama  antara  sesama  elemen pemerintahan  atau  di  luar  elemen pemerintahan untuk untuk melemahkan atau  merekayasa  suatu  aturan  atau produk  hukum  yang  telah  ada  dan berlaku.
Hal  inilah  yang  menyebabkan pemimpin  yang  menyeleweng  dapat dikategorikan  sebagai  bentuk  kolusi. Pembenaran agama dengan
menginstruksikan untuk memberi peringatan  pada  pemimpin  yang melanggar  atau  menyeleweng  sebagai bentuk  kebebasan  berpendapat  yang dibuktikan dengan redaksi أ يْلجا ُلَضْف ُةَميلَك يداَه ٍلْدَع .
Perhatian agama terhadap indikasi  kontra  komitmen  pada  diri pemimpin  juga  dapat  diasumsikan
Orientation  and  Gender  in  Iraq (New  York:
2009), 35.
58 Human  Right  Watch, They  Want  Us Exterminated: Murder, Torture, Sexual
Orientation  and  Gender  in  Iraq (New  York: 2009), 35.
sebagai bentuk hilangnya cita-cita moral yang disebabkan oleh politik,
kepentingan pribadi, dan kekuasaan. 58 Hadis JQI 4 menunjukkan inkonsistensi  seorang  pemimpin  yag digambarkan  dalam  redaksi رئاج  مامإ dengan  definisi  “pemimpin  yang menyimpang”  menyisakan  penalaran dan penafsiran yang beragam. Keberagaman pemahaman terkait “menyimpang”  dapat  dikategorikan salah  satu  dari  atau  keseluruhan  dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Indikasi  yang  muncul  untuk memahami  redaksi رئاج ( jāir )  adalah dengan merujuk pada redaksi sebelumnya  yang  berbunyi لداع ( ‘ādil ).
Hal  ini  menyebabkan  definisi jāir sebagai antonim dari ‘ādil . Ketidakadilan dalam  banyak  kasus  dapat  dipahami sebagai  bentuk  pelanggaran  yang  tidak terbatas  pada  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme.
HadisJQI  5  merupakan  potret kolusi  yang  kerap  terjadi  dalam  ranah akademik.
Konspirasi
dalam mengangkat  pemimpin  yang  tidak memiliki  kompetensi  akademik  yang memadai  dalam  bidang  dan  institusi karirnya tercermin  dalam ااسْوُؤُر  ُساَّنلا  َذََّتَا الااَّهُج . 59 Refleksi ḥadīth ini  menyarankan untuk  tidak  memilih  rektor,  kepala sekolah, kyai, kepala jurusan, guru, dan sebagainya  tanpa  dilandasi  bekal keilmuan yang mumpuni secara implisit. Sejarah  kemunculan ḥadīth ini  diawali dari  konteks  upaya  antisipasi  nabi Mu ḥ ammad  dalam  menginstruksikan pengikutnya  untuk  belajar dari  sumber ter update .
59 Konteks  akademik  dapat  dilihat  dari redaksi ملعلا (dan beragam derivasinya), اسوؤر , dan لااهج .
JURNAL AQLAM  -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 3, Nomor 2, Desember 2018
Ke- update -an suatu sumber keilmuan  dalam  disiplin  manajemen sosial  dan  konflik  (berupa al- Qur’ān ) yang  sering  dikutip  Nabi  merupakan suatu  rujukan  yang  lebih  relevan  dan lebih  komprehensif  dibanding  rujukan yang berasal dari mu ṣḥ af yang dipercaya pengikut  dari  komunitas  Yahudi maupun Na ṣ rani. 60

## Penutup
Penelitian ini menunjukkan bahwa  empat  belas  hadis  yang  tertera sebelumnya  dengan  istilah  khusus  dari masing-masing  hadis  tersebut  tidak dapat diasosiasikan ke dalam salah satu dari  tindakan  intoleran-inkonsisten berupa  korupsi,  kolusi,  atau  nepotisme semata.
Kemungkinan istilah khusus yang
hadir setiap hadis pun dapat diasosiasikan  pada  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme secara sekaligus. Hal ini juga berbanding lurus dengan upaya melihat nuansa  dan  kadar  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme  di  masa  Mu ḥ ammad  yang ditentukan  dari  asosiasi  setiap  istilah yang hadir dari setiap ḥadīth.

## DAFTAR PUSTAKA
Abū Dāwūd, Sunan . Achmad, Nur. Pencegahan Korupsi dalam Perspektif Ḥadīth:  Studi  Ḥadīth
Korupsi  dalam  Kutub  al-Sittah ,
Tesis (Jakarta:
Sekolah
60 Asb ā b al-Nuz ū l Hadis ini adalah ماملاا هجرخا ةماما بِا ثيدح نم نيابْطلاو دحَا ىلعص بينلا لاق عادولا ةجح في ناك الم لاق ثلَث هتلحَ باهذ ملعلا باهذ نا لاا لاقف عفري وا  َضيبْقَ ي نا لبق ملعلا اوذخ ا نَرهظا يْبو انم ملعلا عفري فيك الله بين يا هنع ةياور فيو تارم
انملعت دقو فحاصلم هذه لاقف بضغم وهو هسأر هيلا عفرف انمدخو نَءاسنو نَءانبا اهانملعو هيف ام
مهءايبنا مهءاج اميف اهنم اوملعتي لَ فحاصلما مهرهظا يْب ىراصنلاو دوهيلا
PAscasarjana  Universitas  Islam Syarif Hidayatullah, 2007). al- Naisābūriyy, Abī  al - Ḥusainī  ibn  al - Ḥajjājī ibn al -Muslim al-Qusairiyyi. Ṣ a ḥīh  Muslim ,  Cetakan  Kedua (Kerajaan  Arab  Saudi:  Dar  al- Salām  dan  Kementerian  Agama Islam,  Wakaf,  Dakwah  dan Penerangan,  April  2000  M.  / Muharram 1421 H.). al- Qazwīnī , Abī  ‘Abdillā h  Mu ḥ ammad ibn  Yazīd  (Ibn  Mājah), Sunan  Ibn Mājah (Riyad:  Maktabatu  al- Ma’ārif, 1417 H.) . Al-Sayyid  al- Sharīf  al - ‘Allāmah  al - Mu ḥ addith  al- Sayyid  Ibrāhīm  ibn al-Sayyid  Muhammad  ibn  al- Sayyid Kamāluddin Naqīb Miṣ r ibn Hamzah  al- Ḥ usaini  al- Ḥ anafi  al- Damshiqi, Kitāb  al - Bayān  wa  al - Ta’rīf fī Asbāb Wurūd al - Ḥadīth al - Sharīf (T.K.: al- Bahā’ Tijāh Dār al - Ḥukūmah, 1329).
Andreoli-Versbach, Patrick., dan Franck,
Fens-Uwe
(July 2015). “Econometric  Evidence  to  Target Tacit  Collusion  in  Oligopolistic Markets,” Journal  of  Competition
Law  &  Economics ,  Vol  11,  No.  2:
463-492.
Anwar,  Syamsul. Fikih  Antikorupsi: Perspektif  Ulama  Muhammadiyah Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  PP. Muhammadiyah (Jakarta:  Pusat Studi  Agama  dan  Peradaban, 2006).
Baalbaki,  Rohi. al- Mawrīd ,  Cetakan Ketujuh  (Beirut:  Dar  al- ‘Ilm  li  al - Malāyīn, 1995).
Barnes,  Cristopher  M.,  dan  Lieutenant Colonel  Joseph, What  Does Contemporary  Science  Say  about
Al-Sayyid al-Shar ī f al- ‘Allā mah al- Mu ḥ addith  al-Sayyid  Ibr ā h ī m  ibn  al-Sayyid Muhammad  ibn  al-Sayyid  Kam ā luddin  Naq ī b Mi ṣ r  ibn  Hamzah  al- Ḥ usaini  al- Ḥ anafi  al- Damshiqi, Kit ā b  al-Bay ā n  wa  al- Ta’rī f  f ī Asb ā b Wur ū d  al-Hadis  al-Shar ī f (T.K.:  al-Bah ā’  Tijā h D ā r al- Ḥ uk ū mah, 1329), 187.
KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME PERSPEKTIF HADITS -- Teguh Luhuringbudi
Ethical  Leadership? (The  Army Ethic of Military Review, 2010) Begovic,  Boris. Corruption:  Concepts, Types,  Causes,  and  Consequences (Center  for  International  Private Enterprise  Economic  Reform Feature Service, 2005).
Bukhārī,  Kitāb  al - Shahādāt,  Bāb  al - Yamīn  ba’da  al - ‘Aṣ ri,  no.  2672,  h.
486-487.
Global  Forum  on  Competition, Policy Roundtables: Collusion and Corruption  in  Public  Procurement (Organisation  for  Economic  Co- operation and Development, 2010).
Haller,  Dieter.,  dan  Cris  Shore  (Ed),
Corruption: Anthropological
Perspective (London:  Pluto  Press,
2005).
Hoctor,  Andrew. Nepotism  &  HRM Practices – How They Affect Player Satisfaction: A Study of G.A.A Clubs (National  College  of  Ireland, 2012).
Human  Right  Watch, They  Want  Us Exterminated:  Murder,  Torture, Sexual  Orientation  and  Gender  in Iraq (New York: 2009). Luhuringbudi,  Teguh. Analisa  Pengaruh al- Qawāid  al -U ṣūliyyah  dan  al - Fiqhiyyah  terhadap  Perbedaan Pendapat  dalam  Fiqih:  Kasus Hukuman  untuk  Tindak  Pidana Korupsi ,  Makalah  Matakuliah Islamic  Law (Jakarta:  Sekolah Pascasarjana  Universitas  Islam
Negeri Syarif Hidayatullah, 2016). Masyhur,  Laila  Sari  (Januari  2011). “Studi Analitik Hadits Penyalahgunaan  Fungsi  Jabatan: Kasus Ibnu Lutbiah,” Jurnal Ushuluddin ,  Vol.  XVII,  No.  1:  98-
114.
Mihelic,  Katarina  Katja.,  Lipicnik,
Bogran.,  dan  Tekavcic,  Metka (Fourth  Quarter  2010). “Ethical Leadership,” International Journal
of  Management  &  Information Systems , Vol. 14, No. 5: 31-42. Mu ḥammad Nāṣ ir al- Dīn ibn al - Ḥāj Nūh al- Albāni, Al-Shaikh. Ṣahīh  al - Targhīb wa al - Tarhīb , Juz 2: 30. Nasā’ī,  Sunan,  Kitāb  al - Ṭahārah,  Bāb Far ḍ al-Wu ḍū’, no 139, h. 31. Penjelasan atas Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan atas  Undang-undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, Pasal 5 Ayat 2.
Shuabi,  Azmi. Elements of  Corruption  in th  eMiddle  East  and  North  Africa: The Palestinian Case , disampaikan pada  9th  International  Anti- Corruption Conference (IACC), 10- 15  October,  1999,  Durban,  South Africa.
Spranca, Mark., Minsk, Elisa., dan Baron, Jonathan. Omission and Commision in  Judgment  and  Choice ,  Ed.  Jon Haidt (University of Pennsylvania,
Augst 2003).
Sundell,
Anders.
Nepotism and Meritocracy ,  QoG  Working  Paper Series (Gothenburg: The Quality of Government Institute, 2014).
The OECD Global Forum on Competition, Collusion and Corruption in Public Procurement 2010.
Tirmi ẓī, Sunan, Kitāb al - Ṭahārah, Bāb Mā Jā’a  Lā  Tuqbalu  al - Ṣalāt  bi  Gairi Ṭahūr, no. 1, h. 9.
Treisman, Daniel (2000). “The Causes of Corruption:  A  Cross-national Study,”
Journal of Public
Economics , 76: 399-457. Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi, Kolusi,  dan  Nepotisme,  Bab  I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 3,
4, dan 5.
Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  46  Tahun  2009  tentang
JURNAL AQLAM  -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 3, Nomor 2, Desember 2018
Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi,  Bab  III  (Kewenangan), Pasal 6, Butir C. Wehr,  Hans. A  Dictionary  of  Modern Wrtten Arabic , Ed. J. Milton Cowan,
Edisi  Ketiga  (New  York:  Spoken Language Services, 1971). Wong,  L.,  dan  Klenier,  B.  (1994). Nepotism  International  Journal  of Productivity  and  Performance Management, Vol. 3, No. 34: 10-19.