Aborsi dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara
Asra Sakira Universitas Hasanuddin Email: asrasakirarachmin123@gmail.com
p-ISSN : 2745-7796 e-ISSN : 2809-7459
Abstrak. Masalah  aborsi  selalu  menjadi  kontroversial  di  antara  banyak  orang,  termasuk  dalam masyarakat  Islam.  Meskipun  semua  fuqahâ (ahli  hukum  Islam)  sepakat  dalam  melarang  aborsi janin setelah jangka waktu 120 hari kehamilan-karena diasumsikan telah animasi, sebaliknya, perselisihan di antara  mereka  dalam  melihat  praktek  ke  janin  sebelum  jangka  waktu  120  hari.  Beberapa menganggapnya sebagai mubah (izin mampu), beberapa orang menganggap sebagai makrûh (dibenci) dan  lain-lain  berpikir  sebagai  haram  (dilarang).  dan  bagaimana  hukum  dalam  negara  menganggapi permasalahan  aborsi  yang  menyebutkan  bahwa  aborsi  dilarang  terkecuali  ada  indikasi  kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Menurut peraturan tersebut pelaksanaan aborsiharus memenuhi prosedur pembuktian berupa pembuktian usia kehamilan melalui surat keterangan dokter, keterangan penyidik  dan  keterangan  psikolog  tentang  terjadinya  perkosaan.  Penelitian  ini  mencoba  untuk mengeksplorasi dan membandingkan pengertian pengartian pengertian yang disebutkan di atas dengan fokus pada metode penafsiran hukum yang digunakan oleh masing masing kelompok para ahli hukum dan alasan yang mendasari perbedaan di antara mereka. Sebagai studi ini mengungkapkan, perbedaan pendapat  muncul  karena  setiap  kelompok  menggunakan  (sumber  hukum)  dalil  yang  berbeda  untuk mendukung argumen mereka-kelompok ahli hukum bergantung pada hadis (nabi berkata), penggunaan lain qiyas (analogi reasoning), di mana seperti yang lain berlaku sebuah ayat Alqur’an.
Kata Kunci: Islam, pemikiran, fanatisme, fundamentalisme
http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi

## PENDAHULUAN
Defenisi Kesehatan dan hak reproduksi telah dirumuskan dan dijabarkan sebagai hasil kesepakatan  dunia  dalam  sebuah  konferensi internasional (konferensi badan serikat Bangsa-Bangsa (UN) mengenai kependudukan  di  Kairo,  Mesir  pada  tahun 1994 (ICPD), dimana pemerintah RI menjadi peserta  dan  turut  mendatangani  hasilnya (Usman, 2018). Kesehatan reproduksi adalah suatu  kondisi  yang  sempurna  dari  fisik, mental dan keadaan sosial (tidak hanya bebas dari  penyakit  atau  kelemahan  /kecacatan) dalam  setiap  persoalan  yang  berhubungan dengan sistem, fungsi serta proses reproduksi. Konsep  dan  defenisi  lainnya  yang  juga disepakati  dan  berkaitan  dengan  Kesehatan
reproduksi  yaitu  Kesehatan  seksual,  hak seksual, dan hak reproduksi (Fidawaty, 2018).
Sejak tahun 2000, Kesehatan reproduksi merupakan  salah  satu  topik  penting  yang mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik didalam  maupun  di  luar  negeri.  Meluasnya liputan media massa sampai ke pelosok negeri yang  menyajikan  fakta  seputar  kesehatan reproduksi,  baik  positif  maupun  negatif mendorong pemerintah, perorangan swasta,dan  Lembaga  swadaya  masyarakat untuk menganbil peran aktif dalam menyosialisasikan  sekaligus  memberikan jalan  keluar  atas  permasalahan  Kesehatan reproduksi (Hudiyani, 2021).
Angka  kematian  ibu  di  Indonesia sebesar  228  per  100.000  kelahiran  hidup walaupun lebih  rendah dibandingkan dengan
angka  IMR  sebelumnya  yakni  307  per 100.000  kelahiran  hidup,  masih  termasuk dalam kategori tinggi di antara negara negara asia selatan dan pasifik. Faktor penyabab yang tinggi  adalah  pendarahan,  di  samping  faktor sosial  budaya  dan  non-  Kesehatan  lainnya. Fakta  ini  dikikuti  oleh  tingginya  angka kematian kematian bayi dengan angka 34 per 1000  kelahiran  hidup  serta  aborsi  akibat kehamilan  yang  tidak  diinginkan  (KDT)  di kalangan remaja, Data WHO memperkirakan 10- 50 persen AKI disebabkan aborsi. Berarti, dari setiap seratus ribu kelahiran hidup sekitar 37  sampai  186  perempuan  diantaranya meninggal sia-sia karena komplikasi pengguguran kehamilan (Khusna, 2020).
Pergaulan  bebas  antara  laki-laki  dan perempuan di luar pernikahan, terutama para pelajar dan mahasiswa saat ini sudah sampai batas  yang  sangat  mengkhawatirkan.  Ini akibat  melemahnya  nilai-  nilai  agama  dalam kehidupan masyarakat, ditambah lagi dengan perkembangan  teknologi  informasi,  yang memudahkan  akses  untuk  mencari  berbagai macam  informasi,  terkadang  disalahgunakan oleh  anak-anak  ataupun  remaja.  Di  samping itu, gencarnya media massa yang menawarkan kehidupan  glamor,  bebas  dan  serba  hedonis yang  menyebabkan  generasi  muda  terseret dalam jurang kehancuran.
Data statistis BKBN (Badan Koordinasi Keluarga  Berencana  Nasional)  menunjukkan bahwa  sekitar  2.000.000  kasus  aborsi  terjadi setiap tahun di Indonesia. Untuk kasus aborsi di  luar  negeri  khususnya  di  Amerika  data- datanya  telah  dikumpulkan  oleh  dua  badan utama,  yaitu  Federal  Centers  for  Disease Control (CDC) dan Alan Guttmacher Institute (AGI) yang menunjukkan hampir 2 juta jiwa terbunuh akibat aborsi. Jumlah ini jauh lebih banyak  dari  jumlah  nyawa  manusia  yang dibunuh  dalam  perang  manapun  dalam sejarah  negara  itu.  Begitu  juga  lebih  banyak dari  kematian  akibat  kecelakaan,  maupun akibat penyakit (Mulyawan, 2019).
Walaupun  secara  tegas  aborsi  dilarang oleh  undang-undang,  kecuali  karena  alasan tertentu, dalam  realita kehidupan sehari-hari,
hal  tersebut  banyak  sekali  terjadi  atau dilakukan karena berbagai alasan sebagaimana  dikemukakan  oleh  Ekotama, dkk. Dewi menyatakan, bahwa jumlah aborsi dalam  kehidupan  masyarakat  cenderung meningkat  karena  berbagai  faktor  sehingga dia menyimpulkan bahwa motivasi perempuan  melakukan  aborsi  berkaitan  erat dengan  akseptor  KB  dan  kehamilan  di  luar nikah (Baidawi & Sunarto, 2020).
Berbeda  dengan  pendapat  di  atas, menurut  Indraswari,  kasus  aborsi  tidak menunjukkan  karakteristik  khusus  terutama bila  dilihat  dari  segi  pendidikan  dan  status pernikahan.  Ada  kecenderungan,  aborsi adalah  suatu  fenomena  yang  menimpa masyarakat  lintas  strata  sosial  ekonomi, pendidikan, budaya, dan agama (Fitri, 2019). Selanjutnya Indraswati mengatakan:
... terdapat kecenderungan peningkatan praktik  aborsi  yang  dilakukan  oleh  pelajar SMP dan SMA, alumnus SMA (pekerja), dan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan perubahan pola interaksi dan pola gaya hidup yang  melanda  kalangan  remaja  dan  dewasa muda.
Apa  yang  dikemukan  tersebut  cukup beralasan,  di  wilayah  perkotaan  dan  semi perkotaan  hubungan  antar  individu  secara perlahan  namun  pasti  bertransformasi  dari hubungan berpola paguyuban (gemeinschaft) ke hubungan berpola patembayan (gesselschaft).  Pola  hubungan  paguyuban yang  berciri  kebersamaan  dan  saling  peduli pada  masalah  sesama  anggota  komunitas mulai  digeser  oleh  pola  patembayan  yang berciri hubungan transaksional. Dalam derajat tertentu,  pola  patembayan  diikuti  dengan lemahnya kontrol sosial masyarakat terhadap sesama (Ahmad, 2019).
Dengan  pola  interaksi  seperti  ini  yang diikuti  perubahan  pola  gaya  hidup  yang cenderung  “serba  permisif”  mengakibatkan meningkatnya  kasus  kehamilan  pranikah. Ditambah  lagi  adanya  stimulasi  seksual  dari lingkungan berupa tayangan media massa dan hiburan  komersial  dengan  beragam  bentuk dan intensitas yang secara umum merupakan
komersialisasi hiburan yang lebih mengkampanyekan  aspek  kenikmatan  seks dari pada aspek tanggung jawabnya.
Dalam kondisi ini dalam derajat tertentu dapat  dipahami  “runtuhnya”  daya  tahan remaja dalam menghadapi kebanjiran stimulasi
seksual
yang mengakibatkankehamilan pranikah dan selanjutnya  diikuti  oleh  tindakan  aborsi. Meski  demikian,  secara  kritis  bisa  ditarik generalisasai  bahwa  aborsi  dilakukan  tidak hanya  dikarenakan  kehamilan  di  luar perkawinan,  tetapi  juga  terjadi  di  dalam perkawinan,  oleh  perempuan  yang  berstatus istri.  Baik  abortus  dikarenakan  kehamilan  di luar  perkawinan  ataupun  dalam  perkawinan, keduanya  memiliki  beberapa  alasan  yang berbeda, dan keduanya merupakan fenomena terselubung  yang  cenderung  ditutupi  oleh pelakunya (Wibowo, 2019).
Lahirnya  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  61  Tahun  2014  tentang  Kesehatan Reproduksi,  yang  membolehkan  praktik aborsi atau legalisasi aborsi telah menimbulkan  keresahan  dan  kontroversi  di tengah  masyarakat.  Peraturan  Pemerintah (PP)  Nomor  61  Tahun  2014  tentang Kesehatan Reproduksi ini merupakan pelaksanaan  dari  Pasal  75  ayat  (1)  UU Kesehatan,  bahwa  aborsi  dilarang  terkecuali ada indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat  perkosaan  yang  dapat  menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
Banyak  tokoh  agama  menghimbau kepada  pemerintah  untuk  me-ninjau  kembali PP tersebut. Langkah ini guna menghindarkan sebagian masyarakat  atau tenaga medis  yang cenderung pragmatis. Jika tidak, maka praktik aborsi  bisamenggejala  terutama  di  kalangan remaja  yang  selama  ini  telah  dikhawatirkan semakin  banyak  yang  melakukan  hubungan seks  bebas.  PP  tentang  legalisasi  aborsi  ini bisa  dimanfaatkan  juga  untuk  sengaja menggugurkan janin dalam kandungan karena tidak dikehendaki.
Legalisasi  aborsi  korban  perkosaan  ini bertujuan  untuk  melindungi  masa  depan korban  perkosaan.  Untuk  menghindarkan
trauma  psikologis  dan  beban  sosial  wanita korban  perkosaan.  Alasan  ini  juga  dijadikan argumen  bagi  pendukung  legalisasi  aborsi sebagai  realisasi  penegakan  Hak  Asasi Manusia.  Wanita  korban  perkosaan  juga memiliki kebebasan menentukan sesuatu atas dirinya, apalagi menyangkut kehamilan yang tidak  diinginkan  itu  akan  memberi  dampak sosial  dan  psikologis.  Jika  wanita  korban perkosaan  ingin  melakukan  aborsi,  itu  juga semata-mata karena mereka juga mempunyai hak  asasi  untuk  menentukan  kehidupan pribadinya yang bebas dari tekanan psikologis dan  sosial  akibat  kehamilan  yang  tidak dikehendaki tersebut.
Dengan  alasan  melindungi  hak  asasi wanita  korban  perkosaan,  serta  melindungi masa  depannya.  Sementara  janin  yang  ada dalam  kandungan  wanita  tersebut  juga mempunyai hak untuk hidup, perlu dilindungi. Terjadi benturan antara kepentingan melindungi hak asasi janin yang akan  tumbuh  dalam  rahim  dengan  hak  ibu yang ingin terlepas dari beban psikologis dan sosial.  Di  sisi  lain,  Islam  bukanlah  agama yang kaku, tetapi  dinamis,  yang memandang kehidupan  manusia  ini  dari  berbagai  sudut, sehingga  dari  berbagai  permasalahan  yang dihadapi  manusia  dapatditemukan  solusinya (Utoro, 2021).
Oleh  karena  itu,  perlu  dikaji  prosedur pemeriksaan  terhadap  korban  perkosaan sebelum  melakukan  tindakan  aborsi  dan bagaimana hukum melakukan aborsi menurut Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. Terjadi kontroversi tentang legalisiasi aborsi menurut PP  No  61  Tahun  2014  tentang  kesehatan reproduksi.  Berdasarkan  uraian  tersebut, maka  permasalahan  dalam  tulisan  ini  adalah bagaimana  prosedur  periksaan  terhadap korban sebelum melakukan aborsi? bagaimana  hukum  melakukan  aborsi  bagi korban  dan  hak  kesehatan  reproduksi  dalam perspektif hukum nrgara dan hukum Islam?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif,  yaitu  pendekatan  yang
didasarkan pada peraturan perundang- undangan, teoriteori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan cakupan hukum melakukan aborsi baik secara umum, ataupun karena  adanya  alasan  medis  dan  korban perkosaan.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah data kepustakaan, sedangkan jenis data yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  adalah data sekunder.
Data  sekunder  merupakan  data  yang diperoleh  dari  studi  kepustakaan  terhadap bahan-bahan  hukum  atau  referensi  yang berkaitan  dengan  permasalahan  penelitian. Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan- bahan  hukum yang  berkaitan  dengan permasalahan  penelitian  yaitu  tentang  aborsi menurut ketentuan perundang-undangan, serta  hukum  Islam.  Data  yang  dibutuhkan meliputi:
1) Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan hukum  yang  mempunyai  kekuatan mengikat secara umum, seperti Alquran dan hadis, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (hakim).
2) Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan hukum  yang  memberi  penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur-literatur,  media  cetak  atau elektronik  khususnya  yang  berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu hukum melakukan aborsi bagi korban perkosaan  menurut  PP  No  61  Tahun 2014.
3) Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan hukum  yang  memberi  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder, seperti kamus atau ensiklopedia.
Pengumpulan
data (sekunder) dilakukan dengan menggunakan studi pustaka,  dengan  cara  membaca,  menyalin, mengutip, dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.  Baik  terhadap  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  maupun bahan hukum tersier.
Data  yang  terkumpul  selanjut  diolah, pengolahan  data  dilakukan  dengan  cara:1) Pemeriksaan data, dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh sudah sesuai dengan permasalahan, dapat dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah.  2) Klasifikasi  data  dilakukan  sesuai  dengan kriteria  atau  pokok-  pokok  bahasan  masing dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian.  3)  Rekonstruksi  data,  yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan,  dan  logis  sehingga  mudah dipahami dan diinterpretasikan. 4) Sistematisasi  data,  yaitu  menempatkan  data menurut  kerangka  sistematika  pembahasan berdasarkan  urutan  permasalahan  dalam penelitian.
Analisis  data  dilakukan  dalam  bentuk analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun  secara  sistematis,  lengkap,  dan terperinci menurut pokok bahasan yang telah ditentukan,  hal  ini  guna  memudahkan interpretasi  dan  menarik  kesimpulan  sebagai jawaban  permasalahan  penelitian.  Hasil analisis  danpembahasan  tersebut  kemudian ditulis  dalam  bentuk  laporan  penelitian  yang mendeskripsikan  secara  lengkap,  jelas,  dan sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## ABORSI
Pengertian Aborsi
Secara istilah aborsi adalah pengguguran  kandungan,  keluarnya  hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. Dalam  kamus  Inggris  Indonesia  Abortion diterjemahkan dengan pengguguran kandungan. Kata Abortion dalam Blaks’s Law Dictionary,  diterjemahkan  menjadi  aborsi dalam  bahasa  Indonesia  mengandung  arti: “The  spontaneous  orarticially  induced expulsion of  an embrio  or featus. As used in illegal  context  refers  to  induced  abortion. Dengan  demikian,  menurut  Blaks’s  Law Dictionary,  keguguran  dengan  keluarnya embrio  atau  fetus  tidak  semata-mata  karena
terjadi  secara  alamiah,  akan  tetapi  juga disengaja  atau  terjadi  karena  adanya  campur tangan  (provokasi)  manusia.6  Ensiklopedia Indonesia  memberikan  pengertian  aborsi sebagai  berikut:  “pengakhiran  kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin  mencapai  berat  1.000  gram”.  Definisi lain  tentang  aborsi  adalah  suatu  proses pengakhiran  hidup  dari  janin  sebelum  diberi kesempatan untuk bertumbuh (Afifah, 2018).
Selain itu, berikut adalah definisi aborsi menurut para ahli tentang, yaitu:
a) Eastman:  Aborsi  adalah  keadaan terputusnya  suatu  kehamilan  dimana fetus  belum  sanggup  berdiri  sendiri diluar uterus. Belum sanggup diartikan  apabila  fetus  itu  beratnya terletak  antara  400  -  1000  gram  atau kehamilan kurang dari 28 minggu.
b) Jeffcoat:  Aborsi  yaitu  pengeluaran dari  hasil  konsepsi  sebelum  28 minggu,  yaitu  fetus  belum  viable  by llaous.
c) Holmer:  Aborsi  yaitu  terputusnya kehamilan  sebelum  minggu  ke-16 dimana  plasentasi  belum  selesai. Dalam  pengertian  medis,  aborsi adalah  terhentinya  kehamilan  dengan kematian  dan  pengeluaran  janin  pada usia  kurang  dari  20  minggu  dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum  janin  dapat  hidup  di  luar kandungan secara mandiri.
Menurut Suryono Ekotama, dkk mengatakan bahwa dari segi medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan bisa digugurkan.  Kandungan  perempuan  bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis  untuk  menggugurkan  kandungan  itu. Misalnya jika diketahui anak yang akan lahir mengalami  cacat  berat  atau  si  ibu  menderita penyakit jantung yang akan sangat berbahaya sekali  untuk  keselamatan  jiwanya  pada  saat melahirkan  nanti.  Sekalipun  janin  itu  sudah berusia  lima  bulan  atau  enam  bulan, pertimbangan  medis  masih  membolehkan dilakukan abortus provocatus (Musolli, 2020). Abortus provocatus yang dikenal di Indonesia
dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang  berarti  pengguguran  kandungan  karena kesengajaan.  Abortus  Provocatus  merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai  wiladah sebelum waktunya atau  keguguran.  Pengertian  aborsi  atau Abortus  Provocatus  adalah  penghentian  atau pengeluaran  hasil  kehamilan  dari  Rahim sebelum  waktunya.  Dengan  kata  lain “pengeluaran”  itu  dimaksudkan  bahwa keluarnya  janin  disengaja  dengan  campur tangan  manusia,  baik  melalui  cara  mekanik, obat atau cara lainnya.
Jenis-jenis  Aborsi  Proses  abortus  dapat berlangsung dengan cara:
1) Spontan/alamiah (terjadi secara alami,
tanpa tindakan apapun);
2) Buatan/sengaja (aborsi yang
dilakukan secara sengaja); 3) Terapeutik/medis (aborsi yang dilakukan  atas  indikasi  medis  karena terdapatnya suatu permasalahan/komplikasi).
Abortus  secara  medis  dapat  dibagi menjadi dua macam:
1) Abortus  spontaneous,  adalah  aborsi yang  terjadi  dengan  tidak  didahului faktor-faktor mekanis ataupun medicinalis  semata-mata  disebabkan oleh faktor alamiah.
Rustam  Mochtar  dalam  Muhdiono menyebutkan macam macam aborsi spontan
a) Abortus completes, (keguguran lengkap) artinya seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong.
b) Abortus inkopletus, (keguguran bersisa)  artinya  hanya  ada  sebagian dari  hasil  konsepsi  yang  dikeluarkan yang  tertinggal  adalah  deci  dua  dan plasenta.
c) Abortus iminen, yaitu keguguran yang membakat dan akan terjadi dalam hal ini  keluarnya  fetus  masih  dapat dicegah  dengan  memberikan  obat- obat hormonal dan anti pasmodica.
d) Missed abortion, keadan di mana janin sudah  mati  tetapi  tetap  berada  dalam rahim  dan  tidak  dikeluarkan  selama dua bulan atau lebih.
e) Abortus  habitulis  atau  keguguran berulang  adalah  keadaan  dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih.
f) Abortus infeksious dan abortus septic, adalah  abortus  yang  disertai  infeksi genital.
Kehilangan janin tidak disengaja biasanya  terjadi  pada  kehamilan  usia  muda (satu  sampai  dengan  tiga  bulan).  Ini  dapat terjadi  karena  penyakit  antara  lain:  demam; panas tinggi;  ginjal  TBC, Sipilis  atau karena kesalahan genetik. Pada aborsi spontan tidak jarang  janin  keluar  dalam  keadaan  utuh.15 Kadangkala  kehamilan  seorang  wanita  dapat gugur  dengan  sendirinya  tanpa  adanya  suatu tindakan  ataupun  perbuatan  yang  disengaja. Hal  ini  sering  disebut  dengan  “keguguran” atau  aborsi  spontan.  Ini  sering  terjadi  pada ibu-ibu yang masih hamil muda, dikarenakan suatu  akibat  yang  tidak  disengaja  dan diinginkan  ataupun  karena  suatu  penyakit yang dideritanya.
2) Abortus  provokatus,  adalah  aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat- obatan maupun alat-alat. Aborsi yang dilakukan secara sengaja (abortus provocatus) ini terbagi menjadi dua:
a) Abortus provocatus medicinalis. Adalah  aborsi  yang  dilakukan  oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila  tindakan  aborsi  tidak  diambil akan membahayakan jiwa ibu.
b) Abortus provokatus medisinalis/artificialis/therapeuticus adalah  aborsi  yang  dilakukan  dengan disertai indikasi medis.
Adapun  syarat-syarat  yang  ditentukan sebagai indikasi medis adalah:
1) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki  keahlian  dan  kewenangan untuk  melakukannya  (yaitu  seorang dokter  ahli  kebidanan  dan  penyakit
kandungan)  sesuai  dengan  tanggung jawab profesi.
2) Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli  medis  lain,  agama,  hukum, psikologi).
3) Harus  ada  persetujuan  tertulis  dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat.
4) Dilakukan  di  sarana  kesehatan  yang memiliki tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah.
5) Prosedur tidak dirahasiakan.
6) Dokumen medic harus lengkap.
Abortus provocatus criminalis. Adalah aborsi yang  terjadi  oleh  karena  tindakan-  tindakan yang  tidak  legal  atau  tidak  berdasarkan indikasi  medis,  sebagai  contoh  aborsi  yang dilakukan  dalam  rangka  melenyapkan  janin sebagai  akibat  hubungan  seksual  di  luar perkawinan. Secara umum pengertian abortus provokatus  criminalis  adalah  suatu  kelahiran dini  sebelum  bayi  itu  pada  waktunya  dapat hidup  sendiri  di  luar  kandungan.  Pada umumnya  janin  yang  keluar  itu  sudah  tidak bernyawa  lagi.  Sedangkan  secara  yuridis abortus  provokatus  criminalis  adalah  setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi  dilahirkan,  tanpa  memperhitungkan umur  bayi  dalam  kandungan  dan  janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.
Berdasarkan  pengertian  tersebut,  pada abortus provocatus ini ada unsur kesengajaan. Artinya,  suatu  perbuatan  atau  tindakan  yang dilakukan agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya.  Menurut  kebiasaan  maka  bayi dalam  kandungan  seorang  wanita  akan  lahir setelah jangka waktu 9 bulan 10 hari. Hanya dalam  hal  tertentu  saja  seorang  bayi  dalam kandungan  dapat  lahir  pada  saat  usia kandungan baru mencapai 7 bulan ataupun 8 bulan.  Dalam  hal  ini  perbuatan  aborsi  ini biasanya  dilakukan  sebelum  kandungan berusia 7 bulan. Menurut pengertian kedokteran  yang  dikemukakan  oleh  Lilien Eka Chandra, aborsi (baik keguguran maupun pengguguran  kandungan)  berarti  terhentinya
kehamilan  yang  terjadi  di  antara  saat tertanamnya  sel  telur  yang  sudah  (blastosit) dirahim sampai kehamilan 28 minggu. Batas 28  minggu  dihitung  sejak  haid  terakhir  itu diambil  karena  sebelum  28  minggu,  janin belum dapat hidup (viable di luar rahim).

## HAK KESEHATAN REPRODUKSI
Isu tentang kesehatan reproduksi perempuan  telah  diakui  secara  internasional sejak  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  Tahun 1968  di  Teheran,  berlanjut  dengan  Deklarasi
Meksiko Tahun 1975 sebagai hasil Konferensi  Wanita  se-Dunia  ke-1,  dan diperkuat  dengan  Konferensi  Wanita  se- Dunia  ke-2  di  Kopenhagen,  ke-3  di  Nairobi dan  ke-4  di  Beijing  (Hayati,  2022).  Hak perempuan  atas  kesehatan  reproduksi  juga dijamin  dalam  Pasal  12  Konvensi  tentang Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi terhadap  Perempuan  (Convention  on  the Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination against  Women/  CEDAW)  yang  telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Wanita pada tanggal 24 Juli 1984. Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan
(International  Conference  on  Population  and Development/  ICPD)  tahun  1994  di  Kairo merumuskan  kesehatan  reproduksi  sebagai keadaan  sehat  dan  sejahtera  secara  fisik, mental,  dan  sosial  bukan  karena  ketiadaan penyakit  dan  kecacatan  yang  berkaitan dengan fungsi, sistem, dan proses-prosesnya.” Indonesia  merupakan  salah  satu  negara peserta dalam konferensi ICPD dan berkomitmen  untuk  melaksanakan  hasil konferensi, yaitu 10 program kesehatan yang meliputi:  (1)  pelayanan  sebelum,  semasa kehamilan, dan pascakehamilan; (2) pelayanan  kemandulan;  (3)  pelayanan  KB yang optimal;  (4) pelayanan dan penyuluhan HIV/AIDS;  (5)  pelayanan  aborsi;  (6) pelayanan  dan  pemberian  Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang berkaitan
dengan  kesehatan  reproduksi;  (7)  pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi remaja; (8) tanggung jawab keluarga; (9) peniadaan sunat dan  mutilasi  anak  perempuan;  dan  (10) pelayanan kesehatan lansia (Idrus, 2006; 251). Di samping 10 program kesehatan reproduksi tersebut,  dalam  Deklarasi  ICPD  juga  diakui adanya 4 hak reproduksi perempuan, yaitu:
1) Kesehatan reproduksi sebagai komponen  dari  kesehatan  secara keseluruhan,  sepanjang  siklus  hidup, baik bagi laki-laki maupun perempuan;
2) Pengambilan  keputusan  yang  terkait dengan  reproduksi,  termasuk  pilihan sukarela dalam
pernikahan, pembentukan keluarga dan penentuan jumlah  anak,  waktu  dan  jarak kelahiran,  dan  hak  untuk  memiliki akses  kepada  informasi  dan  sarana yang dibutuhkan untuk latihan pilihan sukarela;
3) Kesetaraan  dan  keadilan  untuk  laki- laki dan perempuan untuk memungkinkan  individu  membuat pilihan bebas dan informasi di semua bidang kehidupan, bebas dari diskriminasi berdasarkan gender;
4) keamanan  seksual  dan  reproduksi, termasuk  kebebasan  dari  kekerasan seksual dan pemaksaan, dan hak untuk privasi.
Dampak Negatif Aborsi pada Perempuan,  Secara  keseluruhan,  di  seluruh dunia, aborsi adalah penyebab kematian yang paling  utama  dibandingkan  kanker  dan penyakit  jantung,  dan  tindakan  aborsi mengandung  resiko  yang  cukup  tinggi  bagi perempuan apabila tidak dilakukan berdasarkan  standar  profesi  medis.  Berbagai cara  yang  dilakukan  dalam  praktek  aborsi adalah;  1)  Manipulasi  fisik,  yaitu  dengan melakukan  pijatan  pada  rahim  agar  janin terlepas dari rahim. Biasanya akan terasa sakit sekali karena pijatan yang dilakukan dipaksakan  dan  berbahaya  bagi  organ  dalam tubuh;  2)  Menggunakan  berbagai  ramuan dengan  tujuan  agar  rahim  menjadi  panas.
Ramuan  tersebut  seperti  nanas  muda  yang dicampur  dengan  marica  atau  obat  keras lainnya; 3) Menggunakan alat bantu tradisional  yang  tidak  steril  yang  dapat mengakibatkan  infeksi.  Tindakan  ini  juga membahayakan  organ  dalam  tubuh.  Adapun akibat  yang  dapat  ditimbulkan  akibat perbuatan  aborsi  antara  lain:  1)  Pendarahan sampai  menimbulkan  shock  dan  gangguan neurologis/syaraf di kemudian hari, dan akibat lanjut pendarahan adalah kematian; 2) Infeksi alat  reproduksi  yang  dilakukan  secara  tidak steril.  Akibat  dari  tindakan  ini  adalah kemungkinan remaja mengalami kemandulan di kemudian hari setelah menikah; 3) Resiko terjadinya  ruptur  uterus  (robek  rahim)  besar dan  penipisan  dinding  rahim  akibat  kuretasi. Hal ini dapat juga menimbulkan kemandulan karena  rahim  yang  robek  harus  diangkat keseluruhannya; 3) Terjadinya  fistula  genital tarumatis, yaitu timbulnya saluran yang secara normal  tidak ada  yaitu saluran antara  genital dan saluran kencing  atau  saluran pencernaan (Fernando,  2021).  Resiko  komplikasi  atau kematian  setelah  aborsi  legal  sangat  kecil dibandingkan  dengan  aborsi  ilegal  yang dilakukan oleh tenaga yang terlatih. Beberapa penyebab  utama  resiko  tersebut  antara  lain: pertama,  sepsis  yang  disebabkan  oleh  aborsi yang  tidak  lengkap,  sebagian  atau  seluruh produk  pembuahan  masih  tertahan  dalam rahim. Jika infeksi  ini tidak segera ditangani akan  terjadi  infeksi  yang  menyeluruh sehingga  menimbulkan  aborsi  septik,  yang merupakan komplikasi aborsi legal yang fatal; kedua,  pendarahan,  hal  ini  disebabkan  oleh aborsi yang tidak lengkap, atau cedera organ panggul  atau  usus;  ketiga,  efek  samping jangka  panjang  berupa  sperumbatan  atau kerusakan  permanen  di  tuba  fallopi  (saluran telur) yang menyebabkan kemandulan (Pardede, 2019).

## HUKUM ISLAM
Bila ditinjau dari segi linguistik, dalam perspektif syara’, kata “abortus” atau “aborsi” dikenal  dengan  ungkapan  al-Ijhadh  atau Ishqat  al-Haml,  yang  berarti  menjauhkan,
mencegah, atau dengan kata lain didefinisikan sebagai  keluarnya  atau  gugurnya  kandungan dari  seorang  ibu  yang  usia  kandungannya belum  mencapai  20  minggu.  Dalam  konteks Islam  menyatakan  bahwa  kehidupan  janin (anak  dalam  kandungan)  adalah  kehidupan yang harus dihormati. Oleh sebab itu, adalah suatu pelanggaran jika melakukan pengguguran  terhadap  janin  yang  sedang dikandung  (aborsi),  apalagi  aborsi  tersebut tanpa alasan yang sah atau dikuatkan oleh tim medis. Perbedaan pendapat dikalangan ulama didasarkan dari sejarah pada masa Rasulullah, telah terjadi suatu pertengkaran atau perkelahian antara dua orang wanita dari suku Huzail.  Salah  satunya  yang  tengah  hamil dilempar  batu  dan  mengenai  perutnya. Akibatnya, janin atau bayi dalam kandungannya itu meninggal. Ketika persoalan tersebut diadukan kepada Rasulullah,  pembuat  jarîmah  tersebut  (yang melempar) dikenakan sanksi hukum ghurrah, yaitu seperduapuluh diyat (Kuswardani et al., 2019).
Ketetapan inilah yang kemudian diadopsi oleh para fukaha untuk menetapkan sanksi hukum terhadap orang yang melakukan aborsi  tanpa  alasan  yang  sah  atau  tindak pidana  terhadap  pengguguran  kehamilan. Kemudian mengenai abortus nonthempeuticus pada usia janin sebelum 120 hari, pendapat  para ulama terbagi  dalam tiga aliran,  yaitu  boleh,  makruh  dan  haram (Somawinata & Taqiyuddin, 2020).
Menurut  mayoritas  fukaha,  melakukan aborsi bagi janin  yang telah berusia 120 hari hukumnya  haram.  Sedang  usia  sebelum  120 hari terjadi khilâfiyah. Ada yang berpendapat boleh,  makrûh,  dan  haram.  Alasan  yang mengharamkan usia 120 hari dan membolehkan sebelum 120 hari adalah hadis yang  diriwayatkan  oleh  Muslim  dan  Ibn Mas’ud yang menyatakan tentang penciptaan janin,  dari  nuthfah  ke  ‘alaqah,  ke  mudghah dan sampai ditiupkannya ruh pada usia ke 40 hari (Badruzaman, 2019).
Menurut Imam al-Ramli dari kelompok pengikut Imam Syâfi’i, melakukan aborsi bagi
janin  yang  sudah  berusia  120  hari,  haram hukumnya. Karena diperkirakan bahwa janin sudah  bernyawa.  Bagi  yang  melakukannya maka sangsinya adalah ghurrah,11 yakni diyat yang  harus  dipenuhi  oleh  orang  yang melakukan pembunuhan janin, berupa membayar  seorang  budak  laki-laki  atau perempuan  kepada  keluarga  si  janin  atau membayar  kafarat  senilai  dengan  seperdua puluh  diyat  biasa,  yaitu  lima  ekor  unta. Sedangkan  pengguguran  sebelum  120  hari hukumnya boleh (Muzaki, 2020).
Ibn  Hazm  juga  berpendapat  bahwa pembunuhan  janin  setelah  ditiupkannya  ruh dan  usianya  mencapai  120  hari  dianggap sebagai  tindakan  kejahatan  pembunuhan dengan  sengaja  dan  dijatuhkan  hukuman qishâs,  kecuali  dimaafkan  oleh  si  korban. Tindakan  tersebut  wajib  ghurrah  dan  tidak wajib  membayar  kafarat  karena  dianggap sebagai pembunuhan sengaja.12 Ibn Qudâmah  berpendapat  bahwa  jika  ternyata janin  itu  mati  akibat  dari  suatu  pemukulan pada  perut  ibunya,  maka  pelakunya  diberi ganjaran berupa kafarat, di samping diyat dan ghurrah, yaitu memerdekakan seorang budak yang beriman. Jika tidak dapat melakukannya, maka  ia  harus  berpuasa  selama  dua  bulan berturut-turut.  Bahkan,  hal  itu  diwajibkan atasnya  baik  janin  itu  hidup  atau  mati. Dasarnya  adalah  surat  al-  Nisâ’  [4]:  29, tentang  sanksi  hukum  terhadap  si  pembunuh karena  tersalah.  Kemudian  dari  fukaha Syafî’iyah (kecuali al-Ghâzali), dan mayoritas fukaha  Hanâbilah  (kecuali  Ibn  Rajab)  serta mayoritas  fuqahâ  Hanâfiyah,  berpendapat bahwa  penguguran  kandungan  (aborsi)  yang dilakukan  atas  persetujuan  suami  istri  dan tidak menggunakan alat yang membahayakan serta  janin  yang  digugurkan  tersebut  belum berusia  40  hari,  maka  hukumnya  makrûh. Alasan  dari  mahzab  Hanâfi  adalah  karena janin itu belum berbentuk (Kaka, 2021).
Dari  apa  yang  dikemukakan  ulama (kelompok  mazhab)  tentang  aborsi,  terutama masalah usia janin yang haram dan yang boleh untuk  dilakukannya  aborsi,  ternyata  berbeda dengan  persepsi  yang  dipaparkan  oleh  dunia
medis  kedokteran.  Secara  medis,  janin menjelang  minggu  keenam  sampai  ketujuh sudah memperlihatkan adanya denyut jantung.  Oleh  sebab  itu,  Hassan  Hathoud, seorang  guru  besar  bidang  Obstetri  dan Ginekologi Fakultas Kedokteraan Universitas Quwait,  menganggap  para  ulama  saat  itu menanggapi hadis tersebut masih terbatas. Itu disebabkan keterbatasan perkembangan sains dan  teknologi,  terutama  tentang  embriologi, pada saat mereka memberi makna yang sama antara  “asal  mula  kehidupan  janin”  dengan “ditiupkannya ruh”
Al-Ghazali berpendapat bahwa pengguguran  dan  pembunuhan  terselubung merupakan tindakan kejahatan terhadap suatu wujud yang telah ada. Wujud itu mempunyai beberapa  tingkatan.  Tingkat  pertama  ialah masuknya  nuthfah  (sperma)  ke  dalam  rahim dan  bercampur  dengan  air  mani  perempuan (ovum) serta siap untuk menerima kehidupan.16 Hal ini senada dengan pendapat Mahmûd  Syalthûth  (Aswandi  &  Roisah, 2019).
Demikian juga pendapat Imâm alRamli dari kelompok mahzab Syâfi’i. Alasan mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhâri dan  Muslim  tentang  penciptaan  janin  yang berusia 40 hari baru kemudian ditiupkan ruh. Sedangkan Abû Ishâq alMarwaei berpendapat bahwa  seseorang  yang  minum  obat  untuk menggugurkan kandungannya selama berbentuk ‘alaqah atau mudghah, maka hal itu dibolehkan. Demikian pula pendapat kelompok  Hanâfiyah  yang  membolehkannya secara mutlak.18 Hal sama juga dikemukakan oleh  Abû  Bakar  Ibn  Sa’id  al-Furati  dan  al- Qalyubi bahwa minum obat untuk menggugurkan  kandungan  saat  janin  masih berbentuk nuthfah atau ‘alaqah, maka hal itu dibolehkan (Irawan et al., 2018).
Imâm  al-Subki  berpendapat  bahwa pengguguran kandungan dari hasil perbuatan zina,  dibolehkan  asal  masih  berupa  nuthfah atau  ‘alaqoh,  yaitu  sebelum  delapan  puluh hari.  Demikian  juga  pendapat  Imâm  alRamli dari kelompok mahzab Syâfi’i. Alasan mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhâri
dan  Muslim  tentang  penciptaan  janin  yang berusia 40 hari baru kemudian ditiupkan ruh. Sedangkan Abû Ishâq alMarwaei berpendapat bahwa  seseorang  yang  minum  obat  untuk menggugurkan kandungannya selama berbentuk ‘alaqah atau mudghah, maka hal itu dibolehkan. Demikian pula pendapat kelompok  Hanâfiyah  yang  membolehkannya secara  mutlak.  Hal  sama  juga  dikemukakan oleh  Abû  Bakar  Ibn  Sa’id  al-  Furati  dan  al- Qalyubi bahwa minum obat untuk menggugurkan  kandungan  saat  janin  masih berbentuk nuthfah atau ‘alaqah, maka hal itu dibolehkan (Azizah, 2020).
Aliran yang berpendapat makrûh Menurut pendapat Ibn Rusyd, dari kelompok mahzab  Maliki,  jika  terjadi  pemukulan terhadap  wanita  yang  sedang  hamil  dan menyebabkan  kematian  janinnya,  maka sanksinya  adalah  tidak  wajib  kafarat  tapi sebaiknya kafarat. Alasannya seperti apa yang telah  dilakukan  pada  kasus  perkelahian  dua orang wanita suku Huzail di atas. Ibn Wahban berpendapat  bahwa  pengguguran  kandungan dibolehkan jika karena uzur. Jika tidak, maka hukumnya  makrûh.  Sedangkan  Muhammad Said Ramadhan al- Bûti menilai pengguguran kandungan  dibolehkan  asal  ada  kesepakatan antara ayah dan ibu si janin. Karena menurut hukum syara’, seorang ayah bisa sah jika dia mempunyai  anak  yang  dilahirkan  dari  istri yang  sah.  Sedangkan  zina  tidak  mutlak diperlukan  (ayah).  Dalam  kasus  seperti  ini, hakim  dapat  menduduki  sebagai  ayah  untuk memberi izin dan pertimbangan. Tapi ia tidak bisa  memaafkan  dalam  masalah  qishas meskipun itu anak zina. Karena ia bertentangan  dengan  mashlahah.  Tetapi hakim  bisa  menggantikan  dalam  keadaan darurat. Alasannya karena air sperma setelah ke  rahim  belumlah  hidup,  tapi  mempunyai hukum sebagai manusia hidup, seperti halnya telur binatang buruan pada waktu Ihrâm. Oleh sebab  itu,  ahli  tahqîq  berkata,  “maka kebolehan mengugurkan kandungan itu harus diartikan  karena  dalam  keadaan  uzur,  atau dengan  pengertian  bahwa  ia  tidak  berdosa seperti dosanya membunuh” (Dewa, 2020).
Aliran  yang  berpendapat  haram  Imâm al-Ghazâli berpendapat bahwa hukum pengguguran kandungan haram secara mutlak,  bahkan  sejak  bertemunya  sperma laki-laki  dan  ovum  wanita.  Pendapat  ini didukung  Mahmûd  Syaltût  dan  Yûsuf Qaradhawi. Menurut pendapat ‘Abd alRahmân al-Baghdâdi,  jika pengguguran itu dilakukan  setelah  40  hari  masa  kehamilan, yaitu  saat  mulai  terbentuknya  janin,  maka hukum  pengguguran  adalah  haram.  Sama halnya  pengguguran  janin  setelah  ditiupkan ruh.  Sebab,  janin  yang  sedang  dalam  proses pembentukan organorgannya dapat dipastikan sebagai janin yang sedang mengalami proses terbentuknya  manusia  sempurna.  Alasannya adalah  surat  al-Mukminûn  [23]:  14  yang artinya berbunyi:
Kemudian  air  mani  itu  Kami  jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan  segumpal  daging,  dan  segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang  belulang  itu  Kami  bungkus  dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang  (berbentuk)  lain.  Maka  Maha  sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.
Dalam  ayat  di  atas,  ditafsirkan  bahwa sebelum membentuk  “mahluk lain” memang ada  fase-fase  tertentu  yang  secara  bertahap sudah  dianggap  mempunyai  ruh  atau  suatu kehidupan,  yaitu  rûh  hayawâni  dan  rûh insâniyah. Rûh hayawâni telah dimiliki sejak pembuahan  terjadi,  sedangkan  rûh  insâni berada ketika janin sudah berbentuk  lengkap seperti yang dilakukan oleh Sayyid Quthub.
Kemudian selanjutnya mereka beralasan pada surat Nuh [71]: 14 yang artinya berbunyi:  padahal  dia  sesungguhnya  telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
Kemudian surat al-Mukminun [23]: 12, 13 dan 14:
Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan  manusia  dari  suatu  saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati  itu  air  mani  (yang  disimpan)  dalam tempat  yang  kokoh  (rahim).  Kemudian  air
mani  itu  Kami  jadikan  segumpal  darah,  lalu segumpal  darah  itu  Kami  jadikan  segumpal daging,  dan  segumpal  daging  itu  Kami jadikan  tulang  belulang,  lalu  tulang  belulang itu Kami.

## HUKUM NEGARA
Perlindungan hukum berarti melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan  dan  perlindungan  yang  sama  oleh hukum  dan  undang  undang,  oleh  karena  itu untuk  setiap  pelanggaran  hukum  yang dituduhkan  padanya  serta  dampak  yang diderita  olehnya  ia  berhak  pula  untuk mendapat  pRegulasi  tentang  pengguguran kandungan yang disengaja (abortus provocatus)  dalam  Kitab  Undang-  Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  diatur  dalam  Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan  ke  dalam  kejahatan  terhadap nyawa.  Berikut  ini  adalah  uraian  tentang pengaturan abortus provocatus  yang terdapat dalam  KUHPerlindungan  dari  hukum  yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Tetapi perlu  kita  ketahui  bahwa  dalam  kasus perkosaan pihak korban telah terabaikan dari jangkauan hukum. Ini terbukti dari banyaknya kasus  dengan  korban  perempuan  yang  tidak mampu terselesaikan secara adil dan memuaskan (Bahri, 2019a).
Regulasi tentang pengguguran kandungan yang disengaja (abortus provocatus)  dalam  Kitab  Undang-  Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  diatur  dalam  Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan  ke  dalam  kejahatan  terhadap nyawa.  Berikut  ini  adalah  uraian  tentang pengaturan abortus provocatus  yang terdapat dalam KUHP.
Pasal  346  KUHP: “Seorang  wanita  yang sengaja  menggugurkan  atau  mematikan kandungannya  atau  menyuruh  orang  lain untuk  itu,  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama empat tahun”.
Pasal 347 KUHP:
1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan  seorang  wanita  tanpa
persetujuannya, diancam dengan pidana  penjara  paling  lama  dua  belas tahun.
2) Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan matinya  wanita  tersebut,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama lima belas tahun.
Pasal 348 KUHP: 1) Barangsiapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan  seorang  wanita  dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2) Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan matinya  wanita  tersebut,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama tujuh tahun.
Pasal  349  KUHP: “Jika  seorang  dokter, bidan  atau  juru  obat  membantu  melakukan kejahatan  berdasarkan  pasal  346,  ataupun membantu  melakukan  salah  satu  kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana  yang ditentukan  dalam  pasal  itu  dapat  ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”.
Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut, tampak sekali bahwa KUHP tidak membolehkan  suatu  abortus  provocatus  di Indonesia.  KUHP  tidak  melegalkan  abortus provocatus  tanpa  kecuali.  Bahkan  abortus provocatus medicalis atau abortus provocatus therapeuticus  pun  dilarang,  termasuk  di dalamnya  adalah  abortus  provocatus  yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan. Oleh  karena  sudah  dirumuskan  demikian, maka  dalam  kasus  abortus  provocatus  yang dilakukan  oleh  korban  perkosaan,  minimal ada  dua  orang  yang  terkena  ancaman  sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam  KUHP,  yakni  si  perempuan  sendiri yang hamil karena perkosaan serta barangsiapa yang sengaja membantu siperempuan tersebut menggugurkan kandungannya.  Seorang  perempuan  yang hamil  karena  perkosaan  dapat  terkena ancaman  sanksi  pidana  kalau  ia  sengaja
menggugurkan  kandungan  tanpa  bantuan orang  lain.  Ia  juga  dapat  terkena  ancaman sanksi  pidana  kalau  ia  meminta  orang  lain dengan  cara  menyuruh  orang  itu  untuk menggugurkan  kandungannya.  Khususnya untuk  orang  lain  yang  disuruh  untuk menggugurkan kandungan dan ia benar-benar melakukannya, maka baginya berlaku rumusan  pasal  347  dan  348  KUHP  sebagai berikut:  “…barangsiapa  dengan  sengaja menggugurkan…”  Jika  terbukti  bersalah  di muka pengadilan, ia turut dipidana sebagaimana  si  perempuan  hamil  yang melakukan  abortus  provocatus  tersebut. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang  Kesehatan  yang  menggantikan undang-undang  kesehatan  sebelumnya  yaitu UndangUndang  Nomor:  23  tahun  1992, melalui Pasal 75,76, dan Pasal 77 memberikan penegasan mengenai pengaturan pengguguran kandungan (abortus provocatus).
Berikut  ini  adalah  uraian  lengkap mengenai  pengaturan  aborsi  yang  terdapat dalam pasal-pasal tersebut: Pasal 75:
1) Setiap  orang  dilarang  melakukan aborsi.
2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin,  yang  menderita  penyakit genetik  berat  dan/atau  cacat bawaan,  maupun  yang  tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
b) Kehamilan  akibat  perkosaan yang dapat menyebabkan trauma  psikologis  bagi  korban perkosaan.
3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau
penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang
dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai indikasi  dihitung  dari  hari  pertama haid  terakhir,  kecuali  dalam  hal kedaruratan  medis  kedaruratan  medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 76: Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu;
b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan  dan  kewenangan  yang memiliki  sertifikat  yang  ditetapkan oleh menteri;
c) Dengan  persetujuan  ibu  hamil  yang bersangkutan;
d) Dengan  izin  suami,  kecuali  korban perkosaan; dan
e) Penyedia  layanan      kesehatan      yang memenuhi   syarat   yang   ditetapkan oleh      Menteri.  Pasal  77:  Pemerintah wajib  melindungi  dan  mencegah perempuan  dari  aborsi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat  (3)  yang  tidak  bermutu,  tidak aman,  dan  tidak  bertanggung  jawab serta  bertentangan  dengan  norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang  Nomor  36  Tahun tersebut  jika  kita  kaitkan  dengan aborsi karena kehamilan tidak dikehendaki (KTD) akibat perkosaan, maka  dapat  disimpulkan:  Pertama, secara  umum  praktik  aborsi  dilarang; Kedua,  larangan  terhadap  praktik dikecualikan  pada  beberapa  keadaan, kehamilan  akibat  perkosaan  yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi  korban  perkosaan.  Selain  itu tindakan  medis  terhadap  aborsi  KTD akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila:
1) Setelah  melalui  konseling  dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten;
2) Dilakukan sebelum kehamilan berumur  6  (enam)  minggu  dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
3) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan  dan  kewenangan  yang memiliki  sertifikat  yang  ditetapkan oleh menteri;
4) Dengan  persetujuan  ibu  hamil  yang bersangkutan; dan
5) Penyedia  layanan  kesehatan  yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.
Apabila  dihubungkan  dengan  aborsi karena  kehamilan  tidak  dikehendaki  (KTD) akibat  perkosaan,  dimana  kehamilan  akibat perkosaan  yang  dapat  menyebabkan  trauma psikologis  bagi  korban  perkosaan  dapat dijadikan  sebagai  alasan  darurat  (pemaksa) untuk  melakukan  aborsi  sebenarnya  perlu menjadi  pertimbangan  dalam  menerapkan sanksi  pidana,  khususnya  bagi  para  penegak hukum  (Hakim).  Karena  janin  yang  diaborsi adalah  sebagai  akibat  pemaksaan  hubungan (perkosaan)  dengan  ancaman  kekerasan. Perkosaan  sendiri  merupakan  tindak  pidana yang  pelakunya  harus  dijatuhi  sanksi  pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun sesuai Pasal 285 KUHP. Sedangkan korbannya harus mendapat  perlindungan  hukum  yang  salah satu  caranya  adalah  mengembalikan  kondisi jiwanya akibat tekanan daya paksa dari pihak lain  (tekanan  psikologis).  Alasan  tekanan psikologis  akibat  perkosaan  inilah  yang seharusnya  dapat  dijadikan  pertimbangan untuk  menentukan  bahwa  aborsi  akibat perkosaan sebagai suatu pengecualian, sehingga  seharusnya  legal  dilakukan.  Arif Gosita  dalam  bukunya  Masalah  Korban Kejahatan  Kumpulan  Karangan  mengatakan bahwa:  “Dalam  kasus  abortus,  janin  ditolak sebagai makhluk hidup dan dianggap sebagai objek  mati.  Oleh  karena  diformulasikan
seperti  itu  maka  penghancurannya  saat  itu tidak  dianggap  sebagai  suatu  pembunuhan dan tidak menimbulkan kemarahan moral atau pertentangan  moral  seperti  pada  kasus pembunuhan  lain.”28  Apabila  dihubungkan dengan  Pasal  48  KUHP  tentang  daya  paksa (overmacht),  sebenarnya  Pasal  75  ayat  (2) huruf  b  UU  No.  36  Tahun  2009  yang mengatur  tentang  pengecualian  melakukan aborsi  terhadap  kehamilan  akibat  perkosaan, mengakui  adanya  daya  paksa  bagi  barang siapa yang melakukan aborsi.
Ketentuan tentang overmacht atau daya paksa  yang  terdapat  dalam  pasal  48  KUHP, yaitu:  “Barangsiapa  melakukan  perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.29 Dari ketentuan pasal 48 KUHP tersebut  dapat  disimpulkan,  bahwa  yang dimaksud  dengan  daya  paksa  adalah  suatu paksaan  atau  tekanan  yang  tidak  dapat dihindarkan.  Adapun  paksaan  itu  dilakukan oleh  seseorang  terhadap  orang  lain  dengan suatu ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya. Tentu saja dalam hal ini, orang yang diancam  tersebut  mempunyai  dugaan  kuat bahwa  ancaman  itu  benar-benar  akan dilaksanakan apabila ia menolak mengerjakan sesuatu yang dikehendaki pemaksa (pengancam).  Daya  paksa  (overmacht)  ini merupakan  alasan  pemaaf.  Dalam  alasan pemaaf  ini,  seseorang  yang  melakukan perbuatan  pidana  tidak  dapat  dijatuhi  pidana karena  tidak  adanya  kesalahan.  Artinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan  perbuatan  pidana.  Tetapi  ia  tidak dipidana,  karena  tidak  adanya  kesalahan. Dengan  demikian,  alasan  pemaaf  adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.  Karena  overmacht  sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48 KUHP hanya memuat  alasan  pemaaf,  artinya  perbuatan yang  dilakukan  tetap  bersifat  melawan hukum,  tetapi  kesalahannya  bisa  dimaafkan karena  pengaruh  daya  paksa  tadi.  Seseorang yang melakukan perbuatan pidana, sedangkan ia  berada  di  bawah  pengaruh  daya  paksa sehingga  ia  terpaksa  melakukan  perbuatan
tersebut  tidak  dapat  dijatuhi  pidana.  Hal  ini merupakan hal yang tepat dan mencerminkan rasa keadilan, sebab orang tersebut melakukan perbuatan pidana karena dorongan yang tidak mampu dilawannya, misalnya karena mengancam  keselamatan  jiwanya  (Bahri, 2019b).
Dalam  kasus  abortus  provokatus  pada korban  perkosaan  terjadi  konflik  antara  2 (dua)  hak,  yakni  hak  perempuan  yang  hamil bertentangan  dengan  hak  janin.  Dengan demikian untuk menentukan apakah perempuan yang melakukan abortus provokatus atas kandungannya dapat dipidana atau  tidak  dapat  dinilai  darikepentingan manakah  yang  lebih  utama  (Nurdin,  2020). Hak  janin  untuk  tetap  hidup  atau  hak perempuan untuk tetap menjalankan hidupnya tanpa tekanan psikologis dan sosial. Mencermati  ketentuan  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009 khususnya  Pasal  75  ayat  (2)  huruf  b  yang mengatur tentang aborsi karena alasan darurat (pemaksa) dalam hal ini adalah adanya trauma psikologis  yang  dialami  oleh  wanita  hamil sebagai  akibat  tindak pidana perkosaan  yang dialaminya. Pada akhirnya penyelesaian kasus tersebut sangat tergantung pada para penegak hukum untuk menegakkan keadilan terutama bagi perempuan yang jelas-jelas berkedudukan  sebagai  korban  perkosaan. Pendapat  ahli  hukum  masa  kini,  sudah seharusnya  menjadi  pertimbangan  dalam rangka  menjatuhkan  pidana,  jadi  tidak semata-mata  didasarkan  pada  bunyi  undang- undang, akan tetapi juga memperhatikan latar belakang  perbuatan  dilakukan.  Hal  inipun dalam  proses  pembuktiannya  juga  tidak mudah, karena harus dibuktikan lebih dahulu perkosaannya  (Tutik,  2018).  Apabila  aborsi karena  perkosaan  dijadikan  pengecualian sebagaimana alasan medis, maka kriteria yang dijadikan  pengecualian  harus  benar-benar jelas dan tegas, sehingga tidak disalahgunakan oleh  oknum  yang  tidak  bertanggungjawab, akibatnya  aborsi  marak  dilakukan.  Dengan demikian  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun memperbolehkan  praktik  aborsi  terhadap
kehamilan akibat perkosaan dengan persyaratan  dilakukan  oleh  tenaga  yang kompeten,  dan  memenuhi  ketentuan  agama dan perundang-undangan yang berlaku.

## KESIMPULAN
Tindakan aborsi bagi korban perkosaan menurut  PP  No  61  Tahun  2014  harus memenuhi  kriteria  dan  prosedur  berupa pembuktian  usia  kehamilan  melalui  surat keterangan  dokter,  keterangan  penyidik  dan keterangan  psikolog,  konseling  pra  tindakan dan konseling pasca tindakan. Namun, dalam praktiknya  perlu  kesadaran  dan  pengawasan semua  pihak,  agar  tidak  terjadi  praktik  suap dan menyalahgunaan kewenangan bagi pihak yang  berkompeten.  Jadi  aborsi  hanya  boleh dilakukan  jika  benar-benar  dapat  dibuktikan bahwa  pemohon  aborsi  benar-benar  korban perkosaan  dan  mendapat  surat  keterarangan dari dokter, penyidik dan psikolog.
Menurut  HAM,  aborsi  bagi  korban perkosaan  hanya  boleh  dilakukan  untuk melindungi  jiwa  janin  dan  ibu,  selain  dari alasan tersebut dianggap sebagai pelanggaran HAM,  sedangkan  menurut  hukum  Islam, hukum  aborsi  berbeda  pada  setiap  kasus tergantung kepada situasi, kondisi dan alasan masing masing-masing pihak yang melakukan aborsi  sesuai  dengan  kaidah  hukum  Islam bahwa  hukum  itu  berubah  sesuai  dengan perubahan zaman, tempat  dan keadaan, serta kaidah  hukum  bahwa  hukum  itu  mengikuti illatnya bahwa ada illat ada hukumnya.
Namun  dari  semua  perbedaan  hukum tentang  aborsi  itu,  pada  prinsipnya  semua bertujuan  untuk  mencapai  kemaslahatan manusia  sesuai  dengan  maqâshid  syarî’ah /tujuan  hukum  Islam  dalam  menjaga  lima perkara yang bersifat darûriyat yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifah, W. (2018). HUKUM DAN
KONSTITUSI: PERLINDUNGAN

## HUKUM  ATAS  DISKRIMINASI  PADA
HAK  ASASI  PEREMPUAN  DI  DALAM KONSTITUSI. In DiH: Jurnal Ilmu Hukum . Universitas  17  Agustus  1945  Surabaya. https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1583
Ahmad,  S.  (2019).  HUKUM  ABORSI  AKIBAT
PERKOSAAN (ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP

## PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG  KESEHATAN  REPRODUKSI
).  In El-Mashlahah (Vol.  8,  Issue  1).  IAIN Palangka  Raya.  https://doi.org/10.23971/el- mas.v8i2.1321
Aswandi,  B.,  &  Roisah,  K.  (2019).  NEGARA

## HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA
(HAM).  In Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia (Vol. 1, Issue 1, p. 128). Institute of  Research  and  Community  Services Diponegoro  University  (LPPM  UNDIP). https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145
Azizah,  A.  I.  N.  (2020).  PENGADAAN
WALIMATUL ‘URSY DI MASA
PANDEMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
NEGARA.  In MAQASHID  Jurnal  Hukum Islam (Vol. 3, Issue 2, pp. 52–65). Institute Agama Islam Al-Qolam. https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.430
Badruzaman,  D.  (2019).  Hak-Hak  Politik  Warga
Negara  non  Muslim  sebagai  Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. In Jurnal Supremasi (Vol. 9, Issue 1, pp.  19–38).  Universitas  Islam  Balitar. https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.575
Bahri, S. (2019a). Paradigma fikih baru Jamal al-
Banna dan relevansinya terhadap pembaruan peran  perempuan  dalam  hukum  keluarga Islam  (Fiqh  al-Munakahat).  In Ijtihad :
Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan (Vol.  19,  Issue  1,  pp.  1–26). IAIN Salatiga. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v1i1.1-26
Bahri, S. (2019b). Paradigma fikih baru Jamal al- Banna dan relevansinya terhadap pembaruan peran  perempuan  dalam  hukum  keluarga Islam  (Fiqh  al-Munakahat).  In Ijtihad :
Jurnal Wacana Hukum Islam dan
Kemanusiaan (Vol.  19,  Issue  1,  pp.  1–26).
IAIN
Salatiga.
https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i1.1-26
Baidawi,  A.,  &  Sunarto,  M.  Z.  (2020).  HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF KHI DAN  MADZHAB  SYAFI’I.  In HAKAM: Jurnal  Kajian  Hukum  Islam  dan  Hukum Ekonomi Islam (Vol. 4, Issue 1). Universitas
Nurul Jadid. https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1928 Dewa,  A.  D.  K.  (2020). Pandangan  Hukum  dan Kesehatan Terhadap Aborsi dan
Euthanasia .  Center  for  Open  Science. https://doi.org/10.31219/osf.io/cws2x
Fernando,  A.  S.  (2021).  Hak  Asasi  Politik
Perempuan di Indonesia Dalam
Perlindungan  Hukum  Positif  dan  Hukum Islam.  In Politea (Vol.  4,  Issue  1,  p.  37).
State Islamic College of Kudus.
https://doi.org/10.21043/politea.v4i1.10058
Fidawaty, L. (2018). Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi  Manusia  dan  Hukum  Islam  (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi). In AL- ’ADALAH (Vol. 14, Issue 1, p. 107). Raden Intan State Islamic University of Lampung. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2930
Fitri, A. B. M. (2019). HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI  ISTERI  DALAM  ISLAM  DAN HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA.  In Usratuna:  Jurnal  Hukum Keluarga Islam (Vol. 3, Issue 1, pp. 49–67).
STIE Mahardika.
https://doi.org/10.29062/usratuna.v3i1.154
Hayati,  F.  (2022).  Hak  Asasi  Perempuan  Dalam Hukum  Islam.  In Al  Qalam:  Jurnal  Ilmiah
Keagamaan dan Kemasyarakatan (Vol. 16,
Issue 3, p. 1095). Sekolah Tinggi Ilmu Qur an Amuntai.
https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.1026
Hudiyani,  Z.  (2021).  DISKURSUS  ABORSI DALAM  PERSPEKTIF  FIKIH  KLASIK DAN  KONTEMPORER.  In Al-Ahwal  Al- Syakhsiyyah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  dan Peradilan Islam (Vol. 2, Issue 1, pp. 43–61). Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung. https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12172
Irawan, B., Isharyanto, & Hartriwiningsih. (2018).
PEMAJUAN  HAK  ATAS  KESEHATAN REPRODUKSI BAGI PEREMPUAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SRAGEN. In Jurnal Hukum dan Pembangunan  Ekonomi (Vol.  5,  Issue  1). Universitas Sebelas Maret. https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18360 Kaka,  D.  L.  (2021). NEGARA  HUKUM  DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) . Center for Open Science.
https://doi.org/10.31219/osf.io/yeguj
Khusna, D. (2020). EKSISTENSI BATAS USIA
MINIMAL 19 TAHUN BAGI PEREMPUAN  DALAM  PERKAWINAN. In Negara dan Keadilan (Vol. 9, Issue 1, p. 1). Universitas
Islam Malang. https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.6927
Kuswardani, K., Handrawan, H., & Wardhani, W.
K. (2019). Hak Reproduksi Perempuan dan Hukum  Pidana.  In Halu  Oleo  Law  Review (Vol.  3,  Issue  2,  p.  212).  Fakultas  Hukum
Universitas Halu Oleo. https://doi.org/10.33561/holrev.v3i2.8744
Mulyawan,  F.  (2019).  Eksistensi  Hak  Asasi Manusia  dalam  Hukum  Nasional  dan Hukum  Islam.  In Ijtihad (Vol. 34, Issue 2). Universitas  Islam  Negeri  Imam  Bonjol Padang. https://doi.org/10.15548/ijt.v34i2.13
Musolli, M. (2020). HUKUM KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM RANAH PUBLIK:
Kajian  Tafsir  Tekstual  dan  Kontekstual.  In HAKAM:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam  dan Hukum  Ekonomi  Islam (Vol.  4,  Issue  1). Universitas Nurul Jadid. https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1371
Muzaki,  M.  (2020).  KEDUDUKAN  KAWIN
PAKSA  DALAM  KAJIAN  ISLAM  DAN HAM. In Negara dan Keadilan (Vol. 8, Issue
2). Universitas Islam Malang. https://doi.org/10.33474/hukum.v8i2.4642
Nurdin, A. (2020). Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan  Hak-Hak  Perempuan  Di  Aceh Menurut  Hukum  Islam.  In El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga (Vol. 2, Issue 2, p.
139).  Universitas  Islam  Negeri  Ar-Raniry. https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7652
Pardede,  M.  (2019).  Hak  Menguasai  Negara
Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Peruntukannya. In Jurnal Penelitian Hukum
De  Jure (Vol.  19,  Issue  4,  p.  405).  Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  dan HAM. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.40 5-420
Somawinata,  Y.,  &  Taqiyuddin,  H.  (2020).  Hak
Waris Anak Perempuan di Cimanuk (Antara Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Penetapan Pengadilan Agama Nomor 69/Pdt.P/2013/Pdlg). In Al-Istinbath : Jurnal Hukum  Islam (Vol.  5,  Issue  2,  p.  229).
STAIN Curup.
https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1839
Tutik,  T. triwulan.  (2018).  Pembaharuan  Hukum Tata  Negara  Indonesia  Dalam  Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum Nasional. In Al-Daulah: Jurnal Hukum dan
Perundangan  Islam (Vol.  8,  Issue  2,  pp. 373–398). State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel. https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.2.373- 398 Usman,  A.  S.  (2018).  LINGKUNGAN  HIDUP SEBAGAI SUBJEK HUKUM: REDEFINISI RELASI HAK ASASI MANUSIA
DAN HAK ASASI

## LINGKUNGAN
HIDUP

## DALAM
PERSPEKTIF  NEGARA  HUKUM.  In
Jurnal  Ilmiah  Hukum  LEGALITY (Vol.  26, Issue  1,  p.  1).  Universitas  Muhammadiyah Malang. https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6610
Utoro, D. (2021). HUKUM DAN HAK PASIEN
DALAM
MENDAPATKAN PELAYANAN  KESEHATAN  DI  ERA PANDEMIK.  In Jurnal  Hukum  dan
Pembangunan  Ekonomi (Vol.  9,  Issue  1,  p. 65). Universitas
Sebelas Maret. https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52644
Wibowo, S. (2019). HUKUM ABORSI DALAM
PERSPEKTIF INTERKONEKTIF
(TINJAUAN DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA). In Justisi
Jurnal  Ilmu  Hukum (Vol.  3,  Issue  1). Universitas  Buana  Perjuangan  Karawang. https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.506