Volume 4, Nomor 2, September 2016
ISSN 2338 – 333X

## PERAHU
(Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Diterbitkan oleh :

## FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG
PERAHU Vol. 4 Nomor 2 Halaman 1-57 Sintang September 2016 ISSN 2338 – 333X
(Penerangan Hukum)

## JURNAL ILMU HUKUM
PERAHU. Terbit enam bulan sekali. Berisi tulisan yang berasal dari hasil penelitian dan kajian analisis-kritis di bidang Hukum.
Penanggungjawab : Petrus Atong H.M. Kurniawan Candra
Abang Zainudin Felix Semaun Pemimpin Umum : Robert Hoffman Pemimpin Redaksi :
Redin
Wakil Pemimpin Redaksi :
Sopian
Sekretaris Redaksi : Antonius Erwandi Redaktur Pelaksana : Genopepa Sedia Rosalia Tri Supranti Nikodimus Tata Usaha : Batha Juariah Florensius Tijan Jenny Novelia Percetakan :
Perc. Kurnia-Sintang
Alamat  Redaksi  dan  Tata  Usaha  :  Fakultas  Hukum  Universitas  Kapuas,  Jalan  Y.C.  Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.
Redaksi mengundang para dosen/staf pengajar, mahasiswa, pengamat, praktisi dan lainnya yang berminat  untuk  memberikan  tulisan  mengenai  bidang  ilmu  hukum.  Tulisan  dapat  dikirim melalui pos atau e-mail. Tulisan yang dimuat adalah tulisan yang belum pernah diterbitkan pada media  lain.  Naskah  diketik  di  atas  kertas  A4  spasi  ganda  sepanjang  kurang  lebih  10  halaman. Naskah yang diterima dilakukan pengeditan tanpa mengurangi makna isi tulisan.
Isi tulisan diluar tanggung jawab percetakan.
Tulisan yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi Fakultas Hukum Universitas Kapuas
(Penerangan Hukum)

## JURNAL ILMU HUKUM

## DAFTAR ISI
PERALIHAN  HAK  ATAS  TANAH  BERDASARKAN  PASAL  37  AYAT  (1) PERATURAN  PEMERINTAH  NOMOR  24  TAHUN  1997  TENTANG PENDAFTARAN  TANAH  DI  KANTOR  PERTANAHAN    KABUPATEN
SINTANG Robert Hoffman ............................................................................................................ 1-28 DAMPAK  AKTIVITAS  PERTAMBANGAN  EMAS  TAMPA  IZIN  (  PETI  )

## TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI DESA BARU LOMBAK KECAMATAN, MELIAU KABUPATEN SANGGAU FX. Nikolas .................................................................................................................. ............................................................................................................................. 29-37 PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MENAMPUNG  DAN  MENYALURKAN  ASPIRASI  UNTUK  MELESTARIKAN BUDAYA  MASYARAKAT  DI  DESASOLAM  RAYA  KECAMATAN  SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG Antonius Erwandi  ........................................................................................................ 38-46
PERJANJIAN  TEMPAT  PENITIPAN  ANAK  ORANG  TUA  YANG  KURANG
MAMPU DENGAN PERKUMPULAN SUNGAI  KEHIDUPAN BORNEO DITINJAU DARI PASAL 1320 KUH PERDATA TENTANG SAHNYA PERJANJIAN Gadion  ............................................................................................................ 47-57

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum,” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasi-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal  PERAHU,  Volume  4  Nomor  2,  September  2016  kali  ini  menyajikan topik-topik  mengenai  :.  1.  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan  Pasal  37  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang    Pendaftaran  Tanah  Di  Kantor Pertanahan  Kabupaten Sintang. 2. Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tampa Izin ( PETI  )  Terhadap  Lingkungan  Hidup  Di  Desa  Baru  Lombak  Kecamatan,  Meliau Kabupaten  Sanggau.  3.  Peranan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Dalam Menampung  Dan  Menyalurkan  Aspirasi  Untuk  Melestarikan  Budaya  Masyarakat  Di Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. 4. Perjanjian Tempat Penitipan  Anak  Orang  Tua  Yang  Kurang  Mampu  Dengan  Perkumpulan  Sungai Kehidupan Borneo  ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata Tentang  Sahnya Perjanjian.
Akhir  kata,  semoga  penerbitan  PERAHU,  jurnal  ilmiah  di  bidang  hukum  ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selamat Membaca.

## PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PASAL 37 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG

## Robert Hoffman
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

## ABSTRAK
Kata Kunci :
Peralihan Hak Atas Tanah
Ketentuan  Pasal  37  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  menyatakan bahwa pendaftaran tanah atas peralihan hak atas tanah  melalui  jual  beli,  hanya  dapat  didaftarkan jika  dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Berdasarkan latar  belakang  permasalahan  tersebut  maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian  ini dengan  judul  : ” Peralihan  Hak  Atas  Tanah Berdasarkan  Pasal  37  Ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran  Tanah  di  Kabupaten  Sintang .” . Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dengan pendekatan sosiologis (empiris).
Dalam penelitian ini sebagai populasinya adalah pihak-pihak yang melaksanakan peralihan hak atas tanah  berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP No.  24  Tahun  1997,  sedangkan  yang  dijadikan sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  :    Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sintang,  Staf Pegawai  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sintang pada urusan pendaftaran tanah, Pejabat Pembuat Akta  Tanah  (PPAT)  di  Kabupaten  Sintang, Pemegang  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  dalam pengalamannya pernah melakukan peralihan hak atas  tanah  dan  telah  didaftarkan  di  Kantor Pertanahan  di  Kabupaten  Sintang,  dan  Pihak yang  melakukan  transaksi  jual-beli  atas  tanah yang dilakukan dibawah tangan. . Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah analisis yuridis deskriptif kualitatif
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa peralihan  hak  atas  tanah  berdasarkan  Pasal  37 ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun  1997  di  Kabupaten Sintang  dilakukan  dengan  syarat  dan  prosedur sebagaimana  tercantum  dalam  Standar  Prosedur
Operasi  Pengaturan  dan  Pelayanan  Pertanahan (SPOPPP)  Peralihan  Hak-Jual  Beli  pada  Kantor Pertanahan,  yang  merupakan  Lampiran  dari Surat  Keputusan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005, yang dibuktikan dengan akta jual-beli yang dibuat dihadapan dan ditandatangani  dihadapan  PPAT,  dan  masih adanya  beberapa  faktor  yang  menghambat pendaftaran  tanah  dimana  faktor  penghambat pendaftaran  tersebut  datang  dari  PPAT,  Kantor Pertanahan dan Masyarakat.
Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  ini bahwa  peralihan  hak  atas  tanah  berdasarkan Pasal  37  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah sudah  tepat  sebab  peralihan  hak  atas  tanah melalui jual beli dibuktikan dengan akta jual-beli yang  dibuat  dihadapan  dan  ditandatangani dihadapan  PPAT  dan  Faktor-faktor  yang menghambat  peralihan  hak  atas  tanah  melalui jual  beli  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Sintang yaitu : faktor budaya hukum dari PPAT, Kantor  Pertanahan  dan    Kantor  Perpajakan,  dan faktor substansi hukum khususnya dari peraturan-peraturan  mengenai  pendaftaran  tanah atas  peralihan  hak  yang  belum  disebarluaskan ataupun disosialisasikan kepada masyarakat luas.
Dari  hasil  kesimpulan  penulis  sarankan agar  peralihan  hak  atas  tanah  berdasarkan  Pasal 37  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  dapat dipertahankan  untuk  masa-masa  yang  akan datang,  dan  Faktor-faktor  yang  menghambat peralihan  hak  atas  tanah  melalui  jual  beli  di Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sintang  agar diperbaiki  lagi,  khususnya  pada  faktor  struktur hukum  yakni  peraturan-peraturan  mengenai peralihan  hak  atas  tanah  agar  disebarluaskan kepada  masyarakat  luas  dan  faktor  budaya hukum  yakni  PPAT,  Kantor  Pertanahan  dan Kantor  Pajak  agar  dapat  menumbuhkan  sikap melayani masyarakat dengan cepat dan tepat.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Negara  Republik  Indonesia  hingga  saat ini  telah  memiliki  berbagai  macam  instrumen yuridis dalam mengatur bidang pertanahan mulai dari  UUPA 1 hingga  pada  peraturan-peraturan pelaksanaannya  seperti  peraturan  pemerintah, peraturan menteri dan peraturan-peraturan lainnya.  Keberadaan  instrumen  yuridis  tersebut tentunya memberikan kebahagiaan, sebab dengan hadirnya instrumen yuridis tersebut dapat memberikan  jaminan  dan  kepastian  hukum terhadap  hak  kepemilikan  tanah  bagi  setiap orang  atau  badan-badan  hukum  di  seluruh Indonesia.
Mengingat besar dan pentingnya peranan hak-hak atas tanah dalam kehidupan  masyarakat ini,  maka  agar  tanah  mempunyai  status  hukum yang  pasti  diperlukan  adanya  landasan  hukum yang  mantap.  Pemberian  jaminan  kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan :
1. Tersedianya  perangkat  hukum  tertulis yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan konsisten.
2. Penyelenggaraan pendaftaran yang
efektif. 2
Dalam  rangka menuju  terwujudnya kepastian  hukum  terhadap  hak-hak  atas  tanah dilakukan  pendaftaran  hak  atas  tanah  yang pelaksanaannya didasarkan pada Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Ketentuan Pokok-Pokok
Agraria
beserta peraturan  pelaksanaannya,  yang  mempunyai tujuan pokok yaitu :
1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum  agraria  nasional  yang  merupakan alat untuk membawa kemakmuran,
kebahagiaan  dan  keadilan  bagi  negara dan  rakyat  terutama  rakyat  tani,  dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur,
1 Singkatan  dari  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun 1960 Tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1960  Nomor  104  dan  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  2043), selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan UUPA.
2 Harsono,  Boedi.  2005. Hukum  Agraria Indonesia-Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya .  Jakarta  :  Djambatan., hlm. 69.
2. Meletakkan dasar-dasar
untuk mengadakan  kesatuan  dan  kesederhaan dalam hukum pertanahan, 3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan  kepastian  hukum  mengenai hakhak atas tanah bagi rakyat seluruhnya,
4. Pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak, yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian yang kuat.
Oleh  karena  itu  dalam  Pasal  19  UUPA mengharuskan kepada masyarakat untuk mengadakan
pendaftaran tanah yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  di  seluruh wilayah Indonesia. Adapun tujuan
diselenggarakannya  pendaftaran  tanah  seperti yang  diperintahkan  dalam  Pasal  19  UUPA tersebut yaitu :
1. Bagi  pemegang  hak  atas  tanah  untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan  hukum  dan  dengan  mudah dapat  membuktikan  haknya  atas  tanah yang dikuasainya.
2. Bagi  para  pihak  yang  berkepentingan, seperti calon pembeli atau calon kreditur, untuk  memperoleh  keterangan  yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek  perbuatan  hukum  yang  akan dilakukan.
3. Bagi  pemerintah  untuk  terselenggaranya tertib administrasi pertanahannya.
Adapun  kewajiban  pendaftaran  tanah yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah,  meliputi kegiatan sebagai berikut :
1. Pengukuran,  pemetaan  dan  pembukuan tanah,
2. Pendaftaran  hak-hak  atas  tanah  dan peralihan hak-hak tersebut,
3. Pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian yang kuat. Peraturan pelaksanaan tentang
pendaftaran  tanah  yaitu  :  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997 Tentang  Pendaftaran  Tanah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1997  Nomor  59  dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3696),  selanjutnya  dalam  penelitian  ini disebut dengan PP No. 24 Tahun 1997. Peraturan pemerintah  tersebut  memberikan  jaminan  dan kepastian  hukum  terhadap  hak  kepemilikan tanah berupa : pemberian sertifikat kepada setiap pemegang  hak  atas  tanah  di  seluruh  Indonesia
yang  melakukan  pendaftaran  tanah  di  Kantor Pertanahan.  Hal  ini  sebagaimana  dinyatakan dalam  Pasal  4  ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun  1997, yang  menyatakan  bahwa  :  “ Untuk  memberikan kepastian dan perlindungan hukum  sebagaimana tujuan  dari  pendaftaran  tanah,  maka  kepada pemegang  hak  yang  bersangkutan  diberikan sertifikat  hak  atas  tanah.”  Pengertian  sertifika t itu  menurut  Pasal  1  angka  20  PP  No.  24  Tahun 1997 adalah : “Surat tanda bukti hak ... ”
Jadi  dengan  adanya  PP  No.  24  Tahun 1997,  maka  setiap  orang  atau  badan  hukum  di seluruh  Indonesia  sebagai  pemegang  hak  atas tanah  dapat  terjamin  dan  memiliki  kepastian hukum  terhadap  hak  kepemilikan  tanahnya, sebab  pemerintah,  dalam  hal  ini  aparatur pertanahan di Kantor Pertanahan akan memberikan  sertifikat  ketika  dilakukannya pendaftaran tanah.
Menurut  PP  No.  24  Tahun  1997,  bahwa sertifikat  yang  diberikan  itu  bukan  hanya  pada proses pendaftaran tanah untuk pertama kali saja namun mencakup juga dalam proses pendaftaran tanah  atas  peralihan  hak  atas  tanah  melalui  jual beli,  tukar  menukar,  hibah,  pemasukan  dalam perusahaan  dan  perbuatan  hukum  pemindahan hak  lainnya.  Penulis  dalam  penelitian  ini memfokuskan  pada  pendaftaran  tanah  atas peralihan hak atas tanah melalui jual beli.
Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun  1997  bahwa  pendaftaran  tanah  atas peralihan hak atas tanah  melalui jual beli,  hanya dapat  didaftarkan  jika  dibuktikan  dengan  akta yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT)  yang  berwenang  menurut  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Lebih  lengkapnya  Pasal  37  Ayat  (1)  PP  No.  24 Tahun 1997 menyatakan sebagai berikut :
“Peralihan hak a tas tanah dan hak  milik atas satuan  rumah  susun  melalui  jual  beli,  tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,
kecuali pemindahan  hak  melalui  lelang  hanya  dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat  oleh  PPAT  yang  berwenang  menurut ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.”
Jadi,  dari  ketentuan  Pasal  37  ayat (1)  PP No. 24 Tahun 1997 di atas dapat diartikan bahwa sertifikat  tanah  akan  diberikan  oleh  aparatur pemerintah  di  Kantor  Pertanahan  dalam  proses
pendaftaran  tanah  jika  ada  bukti  akta  peralihan hak atas tanah  jual-beli  yang dibuat oleh Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yang  berwenang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  dan  sebaliknya,  jika tidak terdapat bukti akta peralihan hak atas tanah jual-beli  yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)  tersebut, maka pendaftaran tanah tidak  akan  dilakukan  dan  tentunya  sertifikat tanah  juga  tidak  akan  diberikan  yang  berujung pada  kerugian  bagi  pemegang  hak  atas  tanah, sebab  tidak  ada  lagi  jaminan  dan  kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut.
Daerah  Kabupaten  Sintang  sebagai  salah satu  daerah  kabupaten  di  Provinsi  Kalimantan Barat,  dalam  perkembangannya  terus  menjadi perhatian  bagi  setiap  orang  atau  badan  hukum yang ingin mengembangkan segala potensi yang ada  di  daerah  tersebut.  Pada  saat  ini, pembangunan di daerah Kabupaten Sintang terus bertumbuh  dan  berkembang,  mulai  dari  sektor perumahan dan pemukiman, perkebunan, peternakan,  perkantoran  dan  lain  sebagainya. Kondisi  ini  memperlihatkan  bahwa  tanah  yang terbentang  luas  di  daerah  Kabupaten  Sintang memiliki peranan penting bagi setiap orang atau badan hukum dalam memenuhi kebutuhannya.
Berdasarkan  hasil  pra-penelitian  penulis di  masyarakat  terdapat  suatu  anggapan  bahwa pendaftaran  tanah  terhadap  peralihan  hak  atas tanah  melalui  jual-beli  sangat  sulit  dilakukan sehingga masih banyak orang belum mendaftarkan  tanahnya  ke  Kantor  Pertanahan Sintang.  Apabila  kondisi  ini  terus  terjadi  maka dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  si  pemegang hak  atas  tanah  sebab  mereka  tidak  memiliki sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian  ini  yang diberi  judul : ” Peralihan Hak Atas  Tanah  Berdasarkan  Pasal  37  Ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 Tentang  Pendaftaran  Tanah  di  Kabupaten Sintang ” dengan  permasalahan  yang  akan dibahas  adalah  yaitu  :  1).  Bagaimanakah peralihan  hak  atas  tanah  berdasarkan  Pasal  37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah?;  dan  2). Faktor-faktor  apa  saja  yang  menghambat peralihan  hak  atas  tanah  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Sintang?

## TINJAUAN PUSTAKA
Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan Pasal  37  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah
Pengertian  hak  atas  tanah,  masing- masing  ahli  memberikan  pendapatnya.  Menurut Mertokusumo 3 dan   Perangin 4 bahwa pengertian hak  atas  tanah  adalah  : “ Hak  yang  memberi wewenang  kepada  yang  mempunyai  hak  untuk menggunakan  atau  mengambil  manfaat  dari tanah  yang  dihakinya .”  Menurut Sumardjono 5 bahwa  pengertian  Hak  atas  Tanah  sebagai  suatu hubungan hukum didefinisikan sebagai :
Hak  atas  permukaan  bumi  yang  memberi wewenang  kepada  pemegangnya  untuk menggunakan  tanah  yang  bersangkutan, beserta tubuh bumi dan air serta ruang udara diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan  langsung  berhubungan  dengan penggunaan  tanah  itu,  dalam  batas-batas menurut  UUPA  dan  peraturan  hukum  lain yang lebih tinggi.
Menurut  Hutagalung 6 bahwa  pengertian hak  atas  tanah  adalah  : “ Hak  yang  memberikan wewenang untuk  memakai tanah  yang diberikan kepada  orang  atau  badan  hukum. ”  Sedangkan menurut Harsono 7 ,  bahwa : ”P engertian hak atas tanah yang disebutnya sebagai hak-hak penguasaan  atas  tanah  berisikan  serangkaian wewenang,  kewajiban  dan/atau  larangan  bagi pemegang  haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah  yang  di  haki. ” Hak  atas  tanah  menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUPA yaitu :
a. Hak Milik,
b. Hak Guna Usaha (HGU),
c. Hak Guna Bangunan (HGB),
d. Hak Pakai,
3 Mertokusumo,  Sudikno,  dalam  Santoso,  Urip. 2010. Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah . Jakarta : Kencan Prenada Media Grup,.hlm. 49.
4 Perangin,  Effendi.  1986. Hukum  Agraria  di Indonesia,  Suatu  Telaah  dari  Sudut  Pandang  Praktisi Hukum . Jakarta : Rajawali,.hlm. 229.
5 Sumardjono,  S.  W.  Maria.  2008. Tanah  dalam Perspektif  Hak  Ekonomi  Sosial  dan  Budaya .  Jakarta  : Kompas,. hlm.128.
6 Hutagalung,  Arie  Sukanti  dan  Gunawan,
Markus,  2008. Kewenangan  Pemerintah  di  Bidang Pertanahan . Jakarta : Rajawali Press., hlm. 29.
7 Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia, Op. Cit ., hlm. 262.
e. Hak Sewa,
f. Hak Membuka Tanah,
g. Hak Memungut Hasil Hutan,
h. Hak-hak  lain  yang  tidak  termasuk  dalam hak-hak  tersebut  diatas  yang  akan ditetapkan  dengan  Undang-undang  serta hak-hak yang sifatnya sementara meliputi :  hak  gadai,  hak  usaha  bagi  hasil,  hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian.
Hak  Milik  adalah  hak  yang  sifatnya sangat  khusus,  yang  bukan  sekedar  berisikan kewenangan  untuk  memakai  suatu  bidang  tanah tertentu  yang  dihaki,  tetapi  juga  mengandung hubungan psikologis-emosional antara pemegang  hak dengan tanah  yang  bersangkutan. Hak  ini  diperuntukkan  khusus  bagi  Warga Negara  Indonesia,  baik  untuk  tanah  yang diusahakan maupun untuk keperluan membangun diatasnya.
Sifat  hak  ini  tidak  terbatas  jangka waktunya,  dapat  beralih  karena  pewarisan, hibah,  hibah  wasiat  serta  dapat  dipindahkan kepada pihak  lain  yang  memenuhi  syarat. Dapat pula  dijadikan  jaminan  hutang  dengan  dibebani hak  tanggungan.  Dalam  Pasal  20  UUPA dinyatakan,  bahwa  Hak  Milik  adalah  hak  atas tanah  yang  “terkuat  dan  terpenuh.” Artinya diantara  hak-hak  atas  tanah,  hak  miliklah  yang tidak  ada  batas  waktu  penguasaan  tanahnya  dan luas lingkup penggunaannya.
Pemberian  sifat  ini  tidak  berarti  bahwa tanah  itu  merupakan  hak  yang  mutlak,  tak terbatas  dan  tidak  dapat  diganggu  gugat.  Tetapi dengan pembatasan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 UUPA. Dalam Memori Penjelasan  Pasal  6  tersebut  ditegaskan  bahwa hak  atas  tanah  apapun  yang  ada  pada  seseorang tidaklah boleh dipergunakan (atau tidak dipergunakan)  semata-mata  untuk  kepentingan pribadinya.  Pemakaian  (atau  tidak  dipakainya) tanah dengan cara merugikan atau menyebabkan dirugikannya masyarakat, tidak dapat dibenarkan.  Hal  ini  berarti,  bahwa  tanah  itu harus  dipergunakan  sesuai  dengan  keadaan  dan sifat dari pada haknya. Dengan demikian barulah penggunaan itu dapat bermanfaat, baik bagi yang punya maupun bagi masyarakat dan negara.
Fungsi  sosial  hak  atas  tanah  dapat  pula berarti  bahwa  tanah  harus  dipelihara  dengan sebaik-baiknya oleh setiap orang yang
bersangkutan.
Tanah harus
dipelihara sedemikian rupa hingga kerusakan dapat dicegah dan  kesuburannya  bertambah.  Dalam  Pasal  15 UUPA  ditegaskan  bahwa  siapa  saja  yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang bersangkutan harus memeliharanya, bukan hanya pemiliknya saja. Dengan adanya fungsi sosial ini tidak  berarti  bahwa  kepentingan  perseorangan tidak ada artinya sama sekali.
Dalam UUPA diperhatikan pula kepentingan perseorangan. Seperti yang dikemukakan  dalam  Memori  Penjelasan  tentang Pasal 6 ini, bahwa harus diadakan keseimbangan diantara kepentingan perseorangan dan kepentingan  umum.  Kedua-duanya  itu  harus saling mengimbangi. Dengan demikian diharapkan tercapainya cita-cita yang diinginkan, yakni  kemakmuran,  keadilan  dan  kebahagiaan bagi seluruh rakyat.
Berbeda  dengan  Hak  Milik,  untuk  hak atas tanah yang lain, seperti Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, merupakan hak atas tanah juga akan  tetapi  tujuan  penggunaannya  hanya dibatasi,  misalnya  untuk  mendirikan  bangunan, jadi  tidak  boleh  misalnya  hak  ini  dipergunakan untuk  tanah  pertanian,  perkebunan,  perikanan dan  sejenisnya. Masa  berlaku HGB pun dibatasi hanya  30  tahun,  akan  tetapi  dapat  diperpanjang selama 20 tahun, demikian seterusnya sepanjang mendapat  persetujuan  dari  pemerintah,  dapat dibebani  dengan  hak  tanggungan,  diwariskan dan  dijual  beli  tanpa  harus  meminta  ijin  dari pemerintah.
Sedangkan  Hak  Pakai  atas  tanah  negara masa  berlakunya  dibatasi  paling  lama  20  tahun dan  dapat  diperpanjang  lagi  20  tahun  serta demikian  seterusnya  sepanjang  direstui  oleh pemerintah. Penggunaannya  jelas dibatasi  hanya untuk  menggunakan  dan/atau  memungut  hasil dari  tanahnya,  namun  tanah  ini  bisa  dibebani dengan  hak  tanggungan,  diwariskan  atau dialihkan  oleh  pemegang  haknya  kepada  pihak lain dengan syarat harus memperoleh persetujuan/ijin terlebih dahulu dari pemerintah.
Pengertian  hak  untuk  tanah-tanah  yang belum  bersertifikat  lebih  mengacu  kepada  hak seseorang  yang  telah  memperoleh  manfaat  dari tanah  yang  dikuasai  oleh  negara.  Dalam  hal  ini tanah  tersebut  masih  dalam  kekuasaan  negara dan  seseorang  dapat  menggarapnya  untuk diusahakan.  Tanah  tersebut  dapat  beralih
kepemilikannya setelah terlebih dahulu dimohonkan  haknya  dengan  didaftarkan  ke Kantor  Pertanahan  setempat  sehingga  tanah tersebut  beralih  menjadi  tanah  hak  milik. Seorang  yang  menjadi  pemegang  hak  atas tanah tidak  dapat  memberikan  hak  miliknya  dengan begitu  saja  karena  hak  tersebut  merupakan kewenangannya namun yang dapat dilakukannya adalah  mengalihkan  atau  melepaskan  hak  atas tanah yang dimilikinya. Dengan melepaskan hak atas  tanah  maka  tanah  tersebut  menjadi  tanah negara.  Tanah  negara  dapat  dibedakan  menjadi dua  jenis,  yaitu  tanah  negara  bebas  dan  tanah negara  tidak  bebas.  Tanah  negara  bebas  adalah tanah negara yang langsung dibawah penguasaan negara,  di  atas  tanah  tersebut  tidak  ada  satupun hak yang dipunyai oleh pihak lain selain negara. 8 Tanah  negara  bebas  ini  bisa  langsung dimohon  oleh  kita  kepada  negara/pemerintah dengan  melalui  suatu  prosedur  tertentu  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Sedangkan tanah  negara  tidak  bebas  adalah  tanah  negara yang diatasnya sudah ditumpangi oleh suatu hak pihak  lain,  misalnya  :  tanah  negara  yang diatasnya  ada  hak  pengelolaan  yang  dipunyai oleh Perum Perumnas. Berlakunya hak pengelolaan  ini  adalah  sepanjang  oleh  negara untuk  memberikan  sebagian  tanahnya  kepada pihak ketiga seperti kita dengan seijin pemerintah  (dalam  hal  ini  Kepala  BPN)  untuk menjadi hak milik.
Hak  atas  tanah  apapun  semuanya memberi  kewenangan  untuk  memakai  suatu bidang  tanah  tertentu  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan  tertentu.  Pada  hakekatnya  pemakaian tanah  itu  hanya  terbatas  untuk  dua  tujuan, pertama  :  untuk  diusahakan,  misalnya  untuk usaha  pertanian,  perkebunan,  perikanan/tambak, peternakan  dan  lain  sebagainya.  Kedua,  tanah dipakai  sebagai  tempat  membangun  sesuatu, seperti untuk membangun gedung, bangunan air, jalan,  jembatan,  lapangan  olah  raga,  pelabuhan dan  lain-lain.  Jadi  semua  hak  atas  tanah  itu adalah hak untuk memakai tanah.
Jadi,  dari  beberapa  pengertian  hak  atas tanah diatas dapat dikatakan dalam penelitian ini bahwa  yang  dimaksud  dengan  hak  atas  tanah adalah  :  ”hak  yang  memberikan  wewenang
8 Parlindungan,  AP.  1997. Konversi  Hak-Hak Atas Tanah . Bandung : Mandar Maju., hlm.135.
kepada  pemegang  hak  untuk  menguasai  tanah sesuai  haknya  masing-masing  meliputi  Hak Milik,  HGU,  HGB,  Hak  Pakai,  Hak  Sewa,  Hak Membuka  Tanah,  Hak  Memungut  Hasil  Hutan, Hak-hak  lain  yang  ditetapkan  dengan  undang- undang  serta  hak-hak  yang  sifatnya  sementara meliputi  :  hak  gadai,  hak  usaha  bagi  hasil,  hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian. ” Istilah ”peralihan” berasal dari kata da sar ”alih”  yang  diartikan  sebagai  ”ganti,  tukar, pindah,  atau  ubah”  sehingga  kata  ”peralihan” dapat diartikan sebagai ”pergantian”, ”pertukaran”,  ”perpindahan”,  atau  ”perubahan.” 9 Oleh  karena  itu,  kalimat  ”peralihan  hak  atas tanah” dapat juga disebut deng an pergantian hak atas tanah, pertukaran hak atas tanah, perpindahan  hak  atas  tanah,  atau  perubahan  hak atas tanah.
Berkenaan  dengan  pengertian  tentang peralihan  hak  atas  tanah,  banyak  pihak  telah memberikan pendapatnya. Menurut Kurniawan, 10 bahwa :  ” Peralihan  hak  atas  tanah adalah  perbuatan  hukum  pemindahan  hak  atas tanah yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut  terlepas  dari  pemegangnya  semula  dan menjadi  hak  pihak  lain. ”  Menurut  Kuswanto, 11 bahwa  :  ”Peralihan  hak  atas  tanah  adalah  suatu peristiwa  hukum  dimana  subyek  kepemilikan tanah  beralih  dari  seseorang  (A)  ke  orang  lain (B).  Menurut  Faruq, 12 bahwa  :  ” Peralihan  atau pemindahan  hak  adalah  suatu  perbuatan  hukum yang  bertujuan  memindahkan  hak  dari  suatu pihak  ke  pihak  lain. ”  Sedangkan  menurut Sugiarti  dan  Prastuti, 13 bahwa  :  ”Pengertian
9 Yuniar,  Tanti  Sip.  1987. Kamus  Lengkap Bahasa Indonesia . Jakarta : Agung Media Mulia., hlm.26.
10 Kurniawan, Noer. 2013. Peranan PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah http://kurniawanoer.blogspot.com/2013/01/.html.  diunduh melalui www.google.com, Kamis, 23 Januari 2015, Pukul. 24.22 Wib.
11 Kuswanto,  Heru.  2011.  Modul  PPHAT  7 Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Biaya  Jual  Beli  Tanah. http://dosen.narotama.ac.id/wp- ontent/uploads/2011/05/.pdf. diunduh melalui www.google.com,  Kamis,  23  Januari  2015,  Pukul.  24.22
Wib. 12 Faruq, Denyel. 2011.  Pelaksanaan Pemindahan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli. https://denyelfaruq.wordpress.com. diunduh melalui www.google.com,  Kamis,  23  Januari  2015,  Pukul.  24.22 Wib.
13 Sugiarti,  Sri  Ari  dan  Prastuti,  Novi.  2003. Sistem  Informasi  Pengolahan  Data  Peralihan  Hak  Atas Tanah  Berdasarkan  Akta  Jual  Beli  Pada  Kantor
peralihan  hak  atas  tanah  yaitu  beralihnya  hak atas  tanah  yang  bersangkutan  baik  karena peristiwa  hukum  maupun  perbuatan  hukum kepada pihak lain.
Jadi,  dari  beberapa  pendapat  di  atas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian peralihan  hak  atas  tanah  adalah :  ” peristiwa hukum  pemindahan  hak  atas  tanah  dari  suatu pihak  kepada  pihak  lain,  atau  dengan  kata  lain hak  atas  tanah  yang  semula  dipunyai  oleh  suatu pihak  berpindah  ke  pihak  lain  akibat  adanya perbuatan  hukum. ” Menurut  Muzaijanah  bahwa perbuatan hukum dalam peralihan hak atas tanah meliputi  :  1).  Jual  beli,  2).  Tukar  menukar,  3). Hibah,  4).  Pemberian  menurut  hukum  adat,  5). Pemasukan  dalam  perusahaan  atau  inbreng,  dan 6). Hibah wasiat atau legaat. 14
Perbuatan-perbuatan hukum tersebut, kecuali  hibah  wasiat,  dilakukan  pada  waktu pemegang  haknya  masih  hidup  dan  merupakan perbuatan  hukum  pemindahan  hak  yang  bersifat tunai.  Artinya,  bahwa  dengan  dilakukannya perbuatan  hukum  tersebut,  hak  atas  tanah  yang bersangkutan  berpindah  kepada  pihak  lain. Sedangkan dalam hal perbuatan hukum pemindahan  hak atas tanah  berupa hibah wasiat, hak atas tanah yang bersangkutan beralih kepada penerima  wasiat  pada  saat  pemberi  wasiat meninggal dunia. 15
Peralihan hak atas tanah  melalui jual beli hanya  dapat  didaftarkan  jika  dibuktikan  dengan akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang  berwenang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Hal  ini  sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa :
“Peralihan  hak  atas  tanah  dan  hak  milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar  menukar,  hibah,  pemasukan  dalam perusahaan dan perbuatan hukum
Pertanahan  Kabupaten  Karawang .  Bandung  :  Unikom, diunduh  melalui  www.google.com,  Kamis,  23  Januari 2015, Pukul. 24.22 Wib.
14 Muzaijanah, Aries. 2007. Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atas Dasar Hibah Wasiat di Kecamatan Purwokerto Selatan Kota
Purwokerto . Semarang : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro., hal. 59.
http://eprints.undip.ac.id/15381/1/Aries_Muzaijanah.pdf, diunduh  melalui  www.google.com,  pada  hari  Selasa,  21 Januari 2015, Pukul. 01.51 Wib.
15 Ibid .
pemindahan hak lainnya, kecuali
pemindahan  hak  melalui  lelang  hanya dapat  didaftarkan  jika  dibuktikan  dengan akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang berwenang  menurut  ketentuan  peraturan perundang- undangan yang berlaku.”
Ketentuan  Pasal  37  ayat  (1)  PP  No.  24 Tahun  1997  tersebut  mengartikan  bahwa  syarat utama  agar  peralihan  hak  atas  tanah  tersebut dapat didaftarkan  ke kantor pertanahan, adalah : akta PPAT. Keharusan adanya akta PPAT dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah dikarenakan akta  PPAT  dipandang  sebagai  sumber  utama dalam  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum  PP No.  24  Tahun  1997,  bahwa  :  “ Akta Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  merupakan  salah satu  sumber  utama  dalam  rangka  pemeliharaan data pendaftaran tanah..”
Jadi,  dapat  disimpulkan  dalam  penelitian ini  bahwa  fungsi  akta  PPAT  dalam  proses peralihan  hak  atas  tanah  adalah  sebagai  sumber utama  dalam  pemeliharaan  data  pendaftaran tanah.
Akta  PPAT  menurut  Peraturan  Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah,  selanjutnya  dalam  penelitian  ini  disebut dengan PerkaBPN No. 3 Tahun 1997, yaitu :
Pasal 95
(1) Akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan  dasar  pendaftaran  perubahan data pendaftaran tanah adalah :
a. Akta  jual  beli,  yaitu  :  akta  yang dibuat  oleh  PPAT  sebagai  akta peralihan hak karena jual beli.
b. Akta tukar menukar, yaitu : akta yang dibuat  oleh  PPAT  sebagai  akta peralihan hak karena tukar menukar.
c. Akta  hibah,  yaitu  :  akta  yang  dibuat oleh PPAT sebagai akta peralihan hak karena hibah.
d. Akta pemasukan ke dalam perusahaan,  yaitu  :  akta  yang  dibuat oleh PPAT sebagai akta peralihan hak karena pemasukan dalam perusahaan.
e. Akta pembagian hak bersama,  yaitu : akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  sebagai akta  peralihan  hak  karena  pembagian hak bersama.
f. Akta  pemberian  hak  tanggungan, yaitu  :  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT sebagai  akta  peralihan  hak  karena adanya pemberian hak tanggungan.
g. Akta pemberian HGB atas tanah Hak Milik,  yaitu  :  akta  yang  dibuat  oleh PPAT  sebagai  akta  peralihan  hak karena  adanya  pemberian  HGB  atas tanah Hak Milik.
h. Akta  pemberian  hak  pakai  atas  tanah Hak  Milik,  yaitu  :  akta  yang  dibuat oleh PPAT sebagai akta peralihan hak karena  adanya  pemberian  hak  pakai atas tanah Hak Milik.
Selanjutnya,  menurut  ketentuan  Pasal  38 ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun  1997  bahwa  untuk membuat  akta  PPAT  harus  dihadiri  oleh  para pihak  yang  melakukan  perbuatan  hukum  yang bersangkutan;  dan  disaksikan  oleh  sekurang- kurangnya  2  (dua)  orang  saksi  yang  memenuhi syarat  untuk  bertindak  sebagai  saksi  dalam perbuatan  hukum  itu.  Dihadiri  oleh  para  pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan  dan  disaksikan  oleh  sekurang- kurangnya  2  (dua)  orang  saksi  yang  memenuhi syarat  untuk  bertindak  sebagai  saksi  dalam perbuatan  hukum  itu  tersebut,  PP  No.  24  Tahun 1997  tidak  menjelaskan  lebih  lanjut  tentang tempat  dan  kepada  siapa  si  pembuat  akta  dan para  saksi  itu  hadir,  sehingga  dalam  hal  ini penulis  menafsirkannya  bahwa  tempat  hadirnya para  pihak  dan  saksi  adalah  Kantor  PPAT sehingga  ditempat  itulah  mereka  berhadapan dengan PPAT.
Penafsiran penulis didasari dari ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1998  Nomor 52),  selanjutnya  dalam  penelitian  ini  disebut dengan  PP  No.  37  Tahun  1998,  yang  dalam Pasal 20-nya menyatakan sebagai berikut :
(1) PPAT  harus  berkantor  di  satu  kantor dalam daerah kerjanya.
(2) PPAT  wajib  memasang  papan  nama  dan menggunakan  stempel  yang  bentuk  dan ukurannya ditetapkan oleh Menteri. Begitu  juga  dengan  ketentuan  Peraturan
Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2009  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor
1  Tahun  2006  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,  selanjutnya  dalam  penelitian  ini  disebut dengan  PerkaBPN  No.  23  Tahun  2009,    yang dalam  ketentuan  Pasal  46-nya  menyatakan sebagai berikut :
(1) PPAT  wajib  berkantor  di  1  (satu)  kantor dalam  daerah  kerjanya  sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
pengangkatannya  atau  penunjukan  dari Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Dalam  hal  PPAT  merangkap  jabatan sebagai  Notaris,  maka  kantor  tempat melaksanakan  tugas  jabatan  PPAT  wajib di  tempat  yang  sama  dengan  kantor Notarisnya.
(3) Selain  berkantor  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  PPAT  tidak dibenarkan  membuka kantor cabang atau perwakilan  atau  bentuk  lainnya  yang terletak  di  luar  dan  atau  di  dalam  daerah kerjanya  dengan  maksud  menawarkan jasa kepada masyarakat.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  dapat penulis  tafsirkan  bahwa  :  oleh  karena  PPAT diharuskan  memiliki  kantor,  maka  tempat  hadir para  pihak  dan  saksi  dalam  proses  pembuatan akta  peralihan  hak  atas  tanah  sebagaimana dimaksudkan  dalam  ketentuan  Pasal  38  ayat  (1) PP No. 24 Tahun 1997 adalah Kantor PPAT atau Kantor  Notaris  yang  merangkap  PPAT.  Oleh karena  itu,  dalam  tulisan  ini  dapat  disimpulkan bahwa  pembuatan  akta  peralihan  hak  atas  tanah harus  dilakukan  dihadapan  Pejabat  Pembuat Akta Tanah (PPAT) di kantornya.
Selanjutnya,  menurut  ketentuan  Pasal  39 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997, bahwa :
(1) PPAT menolak untuk membuat akta, jika
:
a. Mengenai  bidang  tanah  yang  sudah terdaftar  atau  hak  milik  atas  satuan rumah susun, kepadanya tidak
disampaikan  sertifikat  asli  hak  yang bersangkutan  atau  sertifikat  yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar  yang  ada  di  Kantor Pertanahan; atau
b. Mengenai  bidang  tanah  yang  belum terdaftar,
kepadanya tidak disampaikan : 1) Surat  bukti hak  atau  surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah; dan 2) Surat keterangan yang menyatakan  bahwa  bidang  tanah yang bersangkutan belum besertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak  di  daerah  yang  jauh  dari kedudukan  Kantor  Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan  dengan  dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau
c. Salah satu atau para pihak  yang akan melakukan  perbuatan  hukum  yang bersangkutan  atau  salah  satu  saksi tidak  berhak  atau  tidak  memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau
d. Salah  satu  pihak  atau  para  pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau
e. Untuk  perbuatan  hukum  yang  akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku; atau
f. Obyek perbuatan hukum yang bersangkutan  sedang  dalam  sengketa mengenai  data  fisik  dan  atau  data yuridisnya; atau
g. Tidak  dipenuhi  syarat  lain  atau dilanggar  larangan  yang  ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
(2) Penolakan  untuk  membuat  akta  tersebut diberitahukan  secara  tertulis  kepada pihak-pihak  yang  bersangkutan  disertai alasannya.
Proses  pendaftaran  peralihan  hak  atas tanah  oleh  PPAT  telah  dinyatakan  dalam ketentuan  Pasal  40  ayat  (1)  dan  (2)  PP  No.  24 Tahun 1997, sebagai berikut :
(1) Selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  kerja sejak  tanggal  ditandatanganinya  akta yang bersangkutan,
PPAT wajib menyampaikan  akta  yang  dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang
bersangkutan  kepada  Kantor  Pertanahan untuk didaftar.
(2) PPAT wajib menyampaikan
pemberitahuan  tertulis  mengenai  telah disampaikannya  akta  tesrebut  kepada para pihak yang bersangkutan.
Jadi, ketentuan di atas mewajibkan PPAT untuk  menyampaikan  akta  berikut  dokumen- dokumennya  kepada  kantor  pertanahan  dalam kurun  waktu  selama  7  (tujuh)  hari  sejak ditandatangani akta tersebut. Hal ini mengartikan bahwa  penyampaian  akta  oleh  PPAT  sejak ditandatangani  akta  tidak  boleh  melewati  hari ke-8,  tapi  harus  berada  dalam  waktu  7  (tujuh) hari.
Jika PPAT tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka PPAT dikenakan sanksi, sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  62  PP  No. 24 Tahun 1997, sebagai berikut :
Pasal 62 PPAT  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya mengabaikan ketentuan-ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38, Pasal  39  dan  Pasal  40  serta  ketentuan  dan petunjuk  yang  diberikan  oleh  Menteri  atau Pejabat  yang  ditunjuk  dikenakan  tindakan administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian  dari  jabatannya  sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan  dituntut  ganti  kerugian  oleh pihak-pihak  yang  menderita kerugian  yang diakibatkan  oleh  diabaikannya  ketentuan- ketentuan tersebut.
Jadi,  berdasarkan  ketentuan  tersebut, sanksi  yang  dikenakan  kepada  PPAT  yang mengabaikan  tugasnya  adalah  : tindakan administratif  berupa  :  teguran  tertulis  sampai pemberhentian  dari  jabatannya  sebagai  PPAT, dengan  tidak  mengurangi  kemungkinan  dituntut ganti  kerugian  oleh  pihak-pihak  yang  menderita kerugian  yang  diakibatkan  oleh  diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut.
Setelah PPAT menyampaikan akta berikut  dokumen-dokumennya  kepada  kantor pertanahan sesuai dengan waktu yang ditentukan maka  selanjutnya  kantor  pertanahan  memproses pendaftaran. Namun demikian, PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan  menolak  melakukan  pendaftaran peralihan  hak  atas  tanah  jika  salah  syarat  yang ditentukan tidak dipenuhi, sebagaimana
dinyatakan dalam ketentuan Pasal 45 PP No. 24 Tahun 1997, sebagai berikut :
Pasal 45
(1) Kepala  Kantor  Pertanahan  menolak untuk  melakukan  pendaftaran  peralihan atau  pembebanan  hak,  jika  salah  satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi : a. Sertifikat atau surat keterangan tentang  keadaan  hak  atas  tanah  tidak sesuai  lagi  dengan  daftar-daftar  yang ada pada Kantor Pertanahan;
b. Perbuatan hukum sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  37  ayat  (1) tidak  dibuktikan  dengan  akta  PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 41,  kecuali  dalam  keadaan  tertentu sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 37 ayat (2);
c. Dokumen  yang  diperlukan  untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan  hak  yang  bersangkutan tidak lengkap; d. Tidak  dipenuhi  syarat  lain  yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan;
e. Tanah  yang  bersangkutan  merupakan obyek sengketa di Pengadilan.
f. Perbuatan  hukum  yang  dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan  oleh  putusan  Pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap; atau
g. Perbualan hukum sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  37  ayat  (1) dibatalkan  oleh  para  pihak  sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan.
(2) Penolakan  Kepala  Kantor  Pertanahan dilakukan secara tertulis, dengan menyebut alasan-alasan penolakan itu.
(3) Surat  penolakan  disampaikan  kepada yang berkepentingan,
disertai
pengembalian  berkas  permohonannya, dengan salinan kepada PPAT atau Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan. Jika  Kepala  Kantor  Pertanahan  tidak melaksanakan  ketentuan  tersebut  maka  Kepala Kantor
Pertanahan
dikenakan sanksi, sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  63  PP  No. 24 Tahun 1997, sebagai berikut :
Pasal 63 Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  dalam melaksanakan  tugasnya  mengabaikan ketentuan  dalam  Peraturan  Pemerintah ini  dan  ketentuan  dalam  peraturan pelaksanaannya serta ketentuan-
ketentuan  lain  dalam  pelaksanaan  tugas kegiatan  pendaftaran  tanah  dikenakan sanksi  administratif  sesuai  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi,  berdasarkan  ketentuan  tersebut, sanksi  yang  dikenakan  kepada  Kepala  Kantor Pertanahan yang mengabaikan tugasnya adalah : sanksi administratif.
Faktor-faktor  yang  Menghambat  Peralihan Hak Atas Tanah
Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa  peralihan  hak  atas  tanah  merupakan peristiwa hukum pemindahan hak atas tanah dari suatu  pihak  kepada  pihak  lain,  atau  dengan  kata lain  hak  atas  tanah  yang  semula  dipunyai  oleh suatu  pihak  berpindah  ke  pihak  lain  akibat adanya  perbuatan  hukum.  Peralihan  hak  atas tanah melalui jual beli menurut Pasal 37 ayat (1) PP  No.  24  Tahun  1997  dalam  pengaturannya  : ” hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang  berwenang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku. ” Hal  itu  mengartikan bahwa  aturan  yang  tercantum  dalam  Pasal  37 ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun  1997  tersebut merupakan pedoman untuk melaksanakan pendaftaran  tanah  atas  peralihan  hak  atas  tanah melalui  jual  beli.  Pelaksanaan  suatu  peraturan perundang-undangan tidak selalu efektif, terkadang  dapat  juga  mengalami  hambatan. Begitu juga halnya dengan pelaksanaan  Pasal 37 ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun  1997  mengenai pendaftaran  tanah  atas  peralihan  hak  atas  tanah melalui  jual  beli.  Untuk  mengukur  efektivitas peraturan  perundang-undangan  dapat  dilakukan dengan  teori  efektivitas  hukum.  Kata  efektivitas berasal  dari  kata  dasar  efektif  dalam  bahasa Latin “efficere” yang mengandung arti menimbulkan,  mencapai  hasil.  Efektivitas  lebih mengarah  pada  nuansa  hasil  (hasil  guna, doeltreffendheid) . Menurut Kamus Umum Bahasa  Indonesia,  efektivitas  diartikan  sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang  dapat  menghasilkan  atau  membuahkan,
mengakibatkan. 16 Untuk  mengetahui  efektif- tidaknya  pelaksanaan  Pasal  37  ayat  (1)  PP  No. 24 Tahun 1997 dapat dilihat dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut :
1. Menurut  Lawrence  M  Friedman 17 bahwa  :
” hukum  itu  merupakan  gabungan  antara komponen  substansi,  struktur  dan  kultur. Komponen  substansi  yaitu  sebagai  output dari  sistem  hukum,  berupa  peraturan- peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan  baik  oleh  pihak  yang  mengatur maupun  yang  diatur.  Komponen  struktur hukum  yaitu  kelembagaan  yang  diciptakan oleh  sistem  hukum  itu  dengan  berbagai macam  fungsi  dalam  rangka  mendukung bekerjanya sistem tersebut. Sedangkan komponen  kultur  hukum  yaitu  terdiri  dari nilai-nilai dan
sikap-sikap yang memengaruhi  bekerjanya  hukum  yang  oleh Achmad  Ali 18 dikatakan  sebagai  suasana pikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang menentukan  bagaimana  hukum  digunakan, dihindari atau disalahgunakan.”
2. Menurut  Soerjono  Soekanto 19 bahwa  : ”efektivitas hukum dapat dilihat dari :
a. Faktor hukumnya sendiri.
b. Penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang membentuk  maupun  yang  menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  di mana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
e. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil karya,  cipta,  dan  rasa  yang  didasarkan pada  karsa  manusia  di  dalam  pergaulan

## hidup.”
Berdasarkan  teori  efektivitas  hukum tersebut,  maka  untuk  mengetahui  efektif  atau tidaknya  pelaksanaan  Pasal  37  ayat  (1)  PP  No. 24  Tahun  1997,  penulis  dalam  penelitian  ini
16 Poerwadarminta.,  W.J.S.,  1975. Kamus  Umum Bahasa Indonesia . Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 16.
17 Lawrence M. Friedman dalam Warassih, Esmi. 2005. Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis . Semarang : Suryandaru Utama, hlm.29 .
18 Ali, Achmad. 2008. Menguak Realitas Hukum . Jakarta : Prenada Media Group, hlm.9-10.
19 Soekanto, Soerjono. 2010. Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta  :  Rajawali Pers., hlm. 8.
menggunakan  pendekatan  3  (tiga)  komponen hukum,  yaitu  komponen  substansi,  struktur  dan kultur, sebagai berikut :
1. Komponen substansi hukum dalam penelitian  ini  berkenaan  dengan  peraturan- peraturan,
keputusan-keputusan yang digunakan  baik  oleh  pihak  yang  mengatur maupun yang diatur atau singkatnya berkenaan dengan hukumnya sendiri. Terkait dengan  hal  ini,  Lon  L.  Fuller 20 mengatakan bahwa :
1. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung sekadar keputusan- keputusan yang bersifat ad hoc .
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
4. Peraturan-peraturan  disusun  dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung  tuntutan  yang  melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan  tidak  boleh  sering  dirubah- ubah.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan  yang  diundangkan  dengan pelaksanaannya sehari-hari.
Menurut Zainuddin Ali 21 bahwa : “kaidah hukum  harus  memenuhi  syarat,  yaitu  berlaku se cara  yuridis,  sosiologi,  filosofis.” Begitu  juga menurut  Ronny  Hanintijo  Soemitro 22 yang mengutip pendapat Metzger mengatakan bahwa :
a. Makna  atau  isi  aturan-aturan  hukum  itu harus mudah ditangkap atau dipahami.
b. Isi  aturan-aturan  hukum  harus  diketahui masyarakat luas.
c. Aturan-aturan  hukum  harus  dimobilisasi dengan  bantuan  aparat  administrasi  dan warga masyarakat.
d. Tersedianya  mekanisme  penyelesaian sengketa  yang  mudah  dihubungi  dan dimasuki  warga  masyarakat  serta  efektif untuk menyelesaikan sengketa itu.
20 Warassih,  Esmi.  Pranata  Hukum..., Op. Cit., hlm. 31.
21 Zainuddin Ali. 2006. Sosiologi Hukum . Jakarta : Sinar Grafika., hlm. 94.
22 Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  1989. Studi  Hukum dan Kemiskinan . Semarang : Tugu Muda, hlm. 46.
Isi  aturan-aturan  hukum  yang  harus diketahui masyarakat luas tersebut juga dinyatakan  oleh  Satjipto  Rahardjo 23 bahwa  : ” orang  harus  mengetahui  adanya  peraturan. Menurut  Pasal  94  dan  Pasal  95  UU  No.  12 Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan,  bahwa  naskah  peraturan yang  telah  diundangkan  dalam  lembaran  negara atau lembaran daerah harus disebarluaskan, yang dinyatakan sebagai berikut :
Pasal 94 : Penyebarluasan  Peraturan  Daerah  Provinsi atau  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota yang  telah  diundangkan  dalam  Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota.
Pasal 95 : Naskah  Peraturan  Perundang-undangan yang  disebarluaskan  harus  merupakan salinan  naskah  yang  telah  diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik  Indonesia,  Tambahan  Berita
Negara  Republik  Indonesia,  Lembaran
Daerah,  Tambahan  Lembaran  Daerah,  dan Berita Daerah.
Bahkan  menurut  ketentuan  Pasal  29  ayat (1)  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2007  tentang  Pengesahan, Pengundangan  dan  Penyebarluasan  Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya disingkat Perpres  No.  1  Tahun  2007  dinyatakan  bahwa  : ” Pemerintah  wajib  menyebarluaskan  peraturan perundang-undangan  yang  telah  diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita  Negara  Republik  Indonesia.” Apabila pengaturan pasal tersebut dijadikan unsur-unsur, maka  yang  menjadi  unsur-unsur  dalam  Pasal  29 ayat  (1)  Perpres  No.  1  Tahun  2007  tersebut adalah :  1). peraturan perundang-undangan  yang telah  diundangkan  dalam  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  dan  Berita  Negara  Republik Indonesia wajib disebarluaskan dan 2).
Penyebarluasan  tersebut  merupakan  kewajiban pemerintah.
Untuk  mengimplementasikan  Pasal  29 ayat  (1)  di  atas,  maka  pemerintah  dalam melaksanakan kewajiban untuk 23 Rahardjo,  Satjipto.  2000. Ilmu  Hukum . Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.70.
menyebarluaskan peraturan perundang-undangan wajib  pula  memperhatikan  ketentuan-ketentuan lain  yang  terdapat  dalam  Perpres  No.  1  Tahun 2007  yaitu  :  Pasal  29  ayat  (4)  dan  (5)  tentang sasaran  dan  tujuan  penyebarluasan  peraturan perundang-undangan  dan  Pasal  29  ayat  (6) juncto Pasal 31, 32, 33 dan Pasal 34 tentang tata cara penyebarluasan peraturan perundang- undangan melalui media cetak, media elektronik, kegiatan-kegiatan lain dan sosialisasi.
Ketentuan  Pasal  29  ayat  (4)  dan  (5) Perpres  No.  1  Tahun  2007  tentang  sasaran  dan tujuan  penyebarluasan  peraturan  perundang- undangan menyatakan  bahwa  :  “penyebarluasan peraturan  perundang-undangan  dimaksudkan agar  masyarakat  mengerti  dan  memahami maksud-maksud yang terkandung dalam
peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan dimaksud.” Yang dimaksud  masyarakat  adalah  lembaga  negara, kementerian/lembaga pemerintah non departemen  (LPND),  pemerintah  daerah,  pihak terkait  lainnya  dan  masyarakat  di  lingkungan non pemerintah lainnya.
Ketentuan  Pasal  29  ayat  (4)  dan  (5) Perpres  No.  1  Tahun  2007  tentang  sasaran  dan tujuan  penyebarluasan  peraturan  perundang- undangan  tersebut  wajib  diperhatikan  oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kewajibannya,  sebab  ketentuan  pasal  tersebut memberikan  hak  kepada  masyarakat  untuk mengerti  dan  memahami  maksud-maksud  yang terkandung dalam peraturan perundang- undangan  dimaksud.  Pemberian  hak  tersebut bertujuan  untuk  melaksanakan  maksud-maksud yang  terkandung  dalam  peraturan  perundang- undangan  dimaksud.  Pemberian  hak  kepada masyarakat  tersebut  mengartikan  bahwa  bila masyarakat  tidak  terpenuhi  haknya  dalam  hal memperoleh  pengertian  dan  pemahaman  yang terkandung dalam peraturan perundang- undangan  maka  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan masyarakat.
Begitu  pula  dengan  ketentuan  Pasal  29 ayat  (6)  juncto  Pasal  31,  32,  33  dan  Pasal  34 Perpres  No.  1  Tahun  2007  tentang  tata  cara penyebarluasan  peraturan  perundang-undangan melalui media cetak, media elektronik, kegiatan- kegiatan  lain  dan  sosialisasi.  Pasal  29  ayat  (6) Perpres  No.  1  Tahun  2007  menyebutkan  bahwa
penyebarluasan  dilakukan  melalui  3  (tiga)  cara sekaligus  yaitu  melalui  media  cetak,  media elektronik dan cara  lainnya. Sementara  itu Pasal 31,  32,  33  dan  Pasal  34  Perpres  No.  1  Tahun 2007  menyebutkan  bahwa  :  dalam  rangka penyebarluasan melalui media cetak :
a. Menteri menyampaikan salinan peraturan perundang-undangan  yang  diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,  dan  Berita  Negara  Republik Indonesia  kepada  Kementerian/Lembaga yang  memprakarsai  atau  menetapkan peraturan  perundang-undangan  tersebut; dan menyediakan  salinan  peraturan perundang-undangan  yang  diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,  dan  Berita  Negara  Republik Indonesia bagi masyarakat yang membutuhkan.
b. Sekretariat Negara dan Sekretariat
Kabinet  menyampaikan  salinan  otentik naskah  peraturan  perundang-undangan yang  disahkan  atau  ditetapkan  oleh
Presiden, baik yang diundangkan maupun yang tidak diundangkan kepada Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga
Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah dan pihak terkait.
c. Sekretariat Lembaga menyampaikan
salinan otentik naskah peraturan perundang-undangan  yang  ditetapkan oleh  Lembaga  yang  bersangkutan,  yang diundangkan  dalam  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  kepada  Lembaga Negara, Kementerian/ Lembaga
Pemerintah  Non  Departemen,  dan  pihak terkait.
d. Sekretariat Kementerian/sekretariat
Lembaga  menyampaikan  salinan  otentik naskah  peraturan  perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga yang
bersangkutan,  yang  diundangkan  dalam Berita Negara Republik Indonesia kepada Lembaga  Negara,  Kementerian/Lembaga Pemerintahan  Non  Departemen,  dan pihak terkait. Pihak yang untuk keperluan tertentu  membutuhkan  salinan  otentik peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permintaan kepada
Sekretariat  Negara,  Sekretariat  Kabinet,
sekretariat  Kementerian  dan  sekretariat Lembaga yang bersangkutan.
Dalam  rangka  penyebarluasan  melalui media elektronik, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet,  sekretariat  Lembaga,  dan  sekretariat Kementerian/ sekretariat Lembaga menyelenggarakan  sistem  informasi  peraturan perundang-undangan  yang  berbasis  internet. Disamping itu, penyebarluasan peraturan perundang-undangan  melalui  media  cetak  dan media elektronik dapat melakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain. Dalam rangka penyebarluasan  peraturan  perundang-undangan dengan  cara  lain,  dapat  melakukan  sosialisasi baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan menteri dan/atau lembaga terkait lain. Sosialisasi dilakukan  dengan  cara  tatap  muka  atau  dialog langsung,  berupa  ceramah,  workshop/seminar, pertemuan  ilmiah,  konferensi  pers  dan  cara lainnya.
Ketentuan  pasal-pasal  tersebut  di  atas wajib  pula  diperhatikan  oleh  pemerintah  dalam mengimplementasikan kewajibannya untuk menyebarluaskan peraturan perundang- undangan.  Sebab  ketentuan  pasal-pasal  tersebut telah  memberikan  kepastian  kepada  masyarakat bahwa  hak  untuk  mengerti  dan  memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan diperoleh masyarakat melalui media cetak, media elektronik, kegiatan-kegiatan lain dan sosialisasi. Hal  ini  mengartikan  bahwa  bila  peraturan perundang-undangan tidak disebarluaskan melalui media cetak, media elektronik, kegiatan- kegiatan  lain  dan  sosialisasi,  maka  masyarakat tidak  dapat  memperoleh  haknya  untuk  mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang- undangan tersebut.
Jadi berdasarkan ketentuan Perpres No. 1 Tahun  2007  tersebut  maka  seluruh  peraturan perundang-undangan  yang  telah  diundangkan wajib disebarluaskan kepada  masyarakat.  Secara etimologis,  istilah  frasa/kata  “penyebarluasan” dari Kamus Bahasa Indonesia adalah proses, cara atau  perbuatan  menyebarkan  ke  mana-mana  dan menjadikan  merata  berita  dan  lain  sebagainya 24 . Terkait  dengan  itu,  maka  yang  dapat  menjadi unsur-unsur  dalam  penyebarluasan  peraturan perundang-undangan  adalah  :  1).  Peraturan
24 Anwar,  Dessy.  2003. Kamus  Lengkap  Bahasa Indonesia . Surabaya : Amelia., hlm. 406.
perundang-undangan merupakan suatu berita dan 2).  Sebagai  berita,  maka  penyebaran  peraturan perundang-undangan  tersebut  memerlukan  cara, proses  atau  perbuatan,  3)  Sebagai  berita,  maka penyebaran peraturan perundang-undangan dilakukan  secara  merata  kemana-mana.  Namun demikian,  bila  mengacu  pada  ketentuan  Perpres No.  1  Tahun  2007,  maka  penyebarluasan peraturan  perundang-undangan  bukan  hanya sekedar  melakukan  cara,  proses  atau  perbuatan menyebarkan  peraturan  perundang-undangan merata ke mana-mana melainkan agar masyarakat  mengerti  dan  memahami  maksud- maksud  yang  terkandung  dalam  peraturan perundang-undangan  dimaksud,  sehingga  dapat melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  dimaksud  (Pasal  29  ayat  (4)  Perpres P5).
Dengan demikian, penyebarluasan peraturan  perundang-undangan  yang  dimaksud dalam  penelitian  ini  adalah  proses,  cara  atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyebarkan  peraturan  perundang-undangan secara merata sebagai suatu berita atau informasi agar  masyarakat  mengerti  dan  memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia sehingga dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah  satu  prinsip  negara  hukum  adalah asas  legalitas  yang  mengandung  makna  bahwa setiap  tindakan  hukum  pemerintahan  dan  warga negara  harus  berdasarkan  pada  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam  asas legalitas itulah maka pentingnya untuk menyebarluaskan peraturan perundang-undangan sebagai  salah  satu  jenis  peraturan  perundang- undangan.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  29  ayat (1)  Perpres  No.  1  Tahun  2007  bahwa penyebarluasan  peraturan  perundang-undangan merupakan  kewajiban  pemerintah.  Dalam  ilmu hukum  administrasi,  rumusan  pasal  tersebut mengandung  arti  bahwa  :  “melalui  peraturan perundang-undangan  (dalam  hal  ini  Perpres  No. 1  Tahun  2007),  maka  pemerintah  diberikan kewenangan  untuk  melaksanakan  kewajiban menyebarluaskan
peraturan perundang- undangan .” Dalam
melaksanakan kewenangannya maka didalamnya tersirat adanya kewajiban
pertanggungjawaban. 25
25 Ridwan  HR.  2006. Hukum  Administrasi Negara . Jakarta : Raja Grafindo., hlm. 357
Pertanggungjawaban  berasal  dari  kata  tanggung jawab  yang  berarti  keadaan  wajib  menanggung segala  sesuatunya  (kalau  ada  sesuatu  hal,  boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). 26 Jadi,  bila  dijadikan  unsur-unsur maka unsur-unsur yang terdapat dalam kewajiban pemerintah menyebarluaskan peraturan  perundang-undangan  adalah  :  1). Kewenangan,  dan  2).  Pertangungjawaban  dalam melaksanakan wewenang.
Dalam ilmu perundang-undangan, penyebarluasan  peraturan  perundang-undangan merupakan salah satu asas peraturan perundang- undangan  yaitu  :  asas  “ het  beginsel  van  de kenbaarheid ”  (dapat  di kenali),  sebagaimana dikemukakan  A.  Hamid  Attamimi 27 bahwa  asas “ het  beginsel  van  de  kenbaarheid (dapat dikenali)  merupakan  salah  satu  asas  peraturan perundang-undangan yang baik di Belanda yaitu :  “apabila  suatu  peraturan  perundang -undangan tidak  dikenali  dan  diketahui  oleh  setiap  orang, lebih-lebih  oleh  yang  berkepentingan,  maka  ia akan  kehilangan  tujuannya  sebagai  peraturan.  Ia tidak mengembangkan asas persamaan dan tidak pula  asas  kepastian  hukum,  dan  selain  itu  tidak menghasilkan  pengaturan  yang  direncanakan. Asas ini sangat diperlukan, terlebih-lebih apabila peraturan perundang-undangan tersebut membebani  masyarakat  dan  rakyat  dengan berbagai  kewajiban.  Asas  yang  menyatakan bahwa  setiap  orang  dianggap  mengetahui peraturan  perundang-undangan,  perlu  diimbangi dengan asas ini.” 28
Keberadaan asas penyebarluasan berbeda dengan  asas  peraturan  perundang-undangan lainnya yaitu asas pengundangan. Asas pengundangan  itu  mengartikan    bahwa  :  setiap orang “dianggap mengetahui” peraturan perundang-undangan. Asas tersebut biasa dikenal  dengan teori  fiksi  hukum atau  biasa
dikenal
juga dengan sebutan
teori persangkaan 29 . Tentang teori fiksi hukum, dapat
26 Ibid ., hlm. 334.
27 Agus  Budi  Setiyono.  2008. Pembentukan Peraturan  Hukum  Daerah  Yang  Demokratis  Oleh Pemerintah Daerah . (Semarang : Universitas Diponegoro).,
hlm. 13. Diunduh
dari http://eprints.undip.ac.id/16258/1/AGUS_BUDI_SETIYO NO.pdf.
28 Ibid.
29 Abdul  Gani  Abdullah.  2004. Pengantar
Memahmi Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Jurnal Legislasi
dijelaskan  di  sini  bahwa  fiksi  atau Fictie ialah bahwa  kita  menerima  sesuatu  yang  tidak  benar sebagai suatu hal  yang  benar. Dengan perkataan lain  kita  menerima  apa  yang  sebenarnya  tidak ada,  sebagai  ada  atau  yang  sebenarnya  ada sebagai  tidak  ada. 30 Kata fictie itu  biasanya dipakai orang, jika orang dengan sadar menerima sesuatu sebagai kebenaran, apa yang tidak benar. Fictie atau  dusta  yang  demikian  itu  memegang peranan  yang  penting  dalam  hukum,  dan  sudah dipakai  sejak  dahulu.  Sebagai  contoh,  rakyat Romawi  yang  meninggal  dalam  tawanan dipandang meninggal sebagai budak  dan menurut  hukum  Romawi,  seorang  budak  tak dapat meninggalkan warisan yang sah. 31 Dengan demikian  maka  surat  wasiat  yang  dibuatnya sebelum ia ditawan menjadi tidak berlaku. Akan tetapi, lex  cornelia (dari  Sulla)  menentukan bahwa  bila  seorang  rakyat  meninggal  dalam tawanan  perang  ia  seharusnya  dianggap  sebagai orang yang meninggal pada saat pengangkatannya,  sehingga  surat  wasiatnya berlaku (fictio  legis  corneliae) . 32 Fictie tersebut yang  pada  mulanya  hanya  ditentukan  untuk hukum  waris  kemudian  dilakukan  untuk  segala hubungan  hukum  dari  seorang  tawanan.  Rakyat Romawi  yang tertangkap sebagai tawanan,  yang kembali dinegerinya sendiri tak pernah dianggap sebagai  bekas  tawanan  perang.  Bangsa  Romawi memakai fictie sebagai  alat  teknik  pertolongan untuk perkembangan hukum. Dalam hal tersebut, perkembangan  hukum  Inggris  memperlihatkan persamaan  dengan  hukum  Romawi. 33 Fiksi hukum  yang  berarti  setiap  orang  dianggap  telah mengetahui  adanya  suatu  Undang-Undang  yang telah  diundangkan  di  kenal  dengan  istilah “ Ignorare Legis est lata Culpa” . 34
Maria  Farida  Indrati  Soeprapto 35 dalam tuli sannya  memandang  istilah  “pengundangan”
Indonesia  -  Volume  1  Nomor  2  -  September  2004.
Diunduh dari
http://www.djpp.depkumham.go.id/files/jurnal/vol1no2/Ar tikel.pdf.
30 Rahmat S Sokonagoro. 2010. Peristilahan Fiksi Hukum  (Fictie  Hukum)  dalam  Teori  dan  dalam  Praktek .
Diunduh melalui internet www.google.com,
http://www.sokonagoro.com/13-peristilahan-fiksi-hukum- fictie-hukum-dalam-teori-dan-dalam-praktek.html.
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati.  Ilmu Perundang-undangan., Op. Cit ., hlm.   176.
berbeda  dengan  istilah  “pengumuman”  (dalam tulisannya,  penyebarluasan  merupakan  bagian dari  “pengumuman”).  Menurutnya,  istilah pengundangan  dari  istilah  Belanda  dikenal dengan “ Afkondiging” Sedangkan istilah pengumuman  dalam  bahasa  Belanda  dikenal dengan  “ Publicatie” Begitu  pun  dalam  bahasa Inggris,  istilah  pengundangan  dikenal  sebagai “ Promulgation” dan istilah pengumuman dikenal  sebagai “Publication.” Masing-masing diartikan yaitu : 36
Afkondiging
(Pengundangan)
:
ter  openbare  bekendmaking, voor orderscheidene overheidshandelingen voorgeschreven  en  wel  veal op  strafe  van  nietigheid (pemberitahuan kepada umum,  ditetapkan  terhadap tindakan-tindakan pemerintah tertentu, sebagian dengan sanksi pidana) Publicatie (Pengumuman/ Penyebarluasan) : bekendmaking, openbaarmaking (pengumuman, membuat sesuatu terbuka untuk umum atau diketahui oleh umum). Promulgation (Pengundangan) : The  order  given  to  cause  a law  to  be  executed,  and  to make it public; it differs from publication (perintah  yang diberikan agar suatu undang- undang  diberlakukan  dan diumumkan). Publication (Pengumuman/ Penyebarluasan) : To make public, to make known to people in general; to bring before public
(mengumumkan kepada
rakyat banyak; membawa kepada khalayak ramai). Menurut Maria Farida Indrati
Soeprapto 37 bahwa :  “pengundangan  merupakan pemberitahuan  secara  formal  suatu  peraturan negara  dengan  penempatannya  dalam  suatu penerbitan  resmi  yang  khusus  untuk  maksud  itu sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Dengan pengundangan,  peraturan  negara  itu  telah memenuhi prinsip pemberitahuan formal, peraturan  negara  itu  telah  memenuhi  ketentuan sebagai peraturan negara, prosedur pembentukan yang disyaratkan bagi peraturan negara itu sudah dicukupi,  dan  peraturan  negara  itu  sudah  dapat dikenali (kenbaar) sehingga  dengan  demikian
36 Ibid.
37 Ibid.
peraturan  negara  tersebut  mempunyai  kekuatan mengikat.
Tujuan  pengundangan  ialah  agar  secara formal  setiap  orang  dapat  dianggap  mengenali peraturan negara (een ieder wordt geacht de wet te kennen) , agar tidak seorang pun berdalih tidak mengetahuinya
(opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende) , dan agar ketidaktahuan  seseorang  akan  peraturan  hukum tersebut  tidak  memaafkannya (ignorantia  iuris neminem  excusat) .  Jadi,  landasan  bagi  perlunya suatu pengundangan adalah setiap orang dianggap  mengetahui  undang-undang (een  ieder wordt geacht de wet te kennen) atau ketidaktahuan seseorang terhadap undang- undang  tidak  memaafkannya (ignorantia  iuris neminem excusa) ” 38 . Sedangkan pengumuman
adalah pemberitahuan  material  dari  suatu  peraturan perundang-undangan, yaitu pemberitahuan secara  material  suatu  peraturan  negara  kepada khalayak ramai dengan tujuan utama mempermaklumkan isi peraturan tersebut seluas- luasnya.  Pengumuman  dapat  dilakukan  dengan berbagai  cara,  dengan menyebarluaskannya , dengan menguar-uarkannya dan dengan cara lain sebagainya.  Tujuan  pengumuman  ialah  agar secara  material  sebanyak  mungkin  khalayak ramai  mengetahui  peraturan  negara  tersebut  dan memahami  isi  serta  maksud  yang  terkandung didalamnya. 39 Dari  pemikiran  Maria  Farida Indrati  Soeprapto  tersebut,  dapat  dikatakan bahwa dalam konsep pengundangan mengandung  asas  : “setiap  orang  dianggap mengetahui  peraturan  perundang- undangan” atau  dalam  ilmu  hukum  dikenal  dengan  teori fiksi hukum. Sedangkan dalam konsep penyebarluasan  mengandung  asas :  “setiap orang mengetahui peraturan perundang- undangan.” Selain  itu,  dalam  tulisan  Soimin 40 yang  memberikan  pengertian  pengundangan mengatakan  bahwa  :  “pengundangan  adalah syarat  tunggal  untuk  kekuatan  mengikat. Kekuatan  mengikat  merupakan  dasar  untuk mempunyai kekuatan berlaku.
38 Ibid., hlm.177.
39 Ibid.
40 Soimin.  2010. Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  Negara  di  Indonesia. Yogyakarta  : UII Press., hlm. 206.
Dengan  pengundangan  itu  maka  timbul pula asas hukum bahwa “setiap orang dianggap mengetahuinya” atau  dikenal  dengan  teori  fiksi hukum.  Sedangkan  penyebarluasan,  Soimin menjelaskannya dalam pernyataan yang mengatakan  bahwa  supaya  setiap  orang  dapat mengetahuinya  peraturan  perundang-undangan yang  telah  diundangkan  disebarluaskan  oleh pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah.  Apakah orang  itu  betul-betul  mengetahuinya,  ataukah tidak,  ini  masalah  lain,  karena  itu  tergantung sifat penyebarluasan tersebut kepada masyarakat sebagai warga negara.  Dari pemikiran Soimin di atas, dapat dikatakan bahwa konsep pengundangan mengandung asas : “ setiap orang dianggap  mengetahui  peraturan  perundang- undangan” atau  dikenal  dengan  teori  fiksi hukum.  Sedangkan  konsep  penyebarluasan mengandung  asas  : “seriap  orang  mengetahui peraturan perundang- undangan.”
Dengan  demikian,  apabila  dilakukan perbandingan terhadap pengundangan dan penyebarluasan,  maka  akan  ditemukan  beberapa persamaan  dan  perbedaannya.  Persamaannya, bahwa pengundangan dan penyebarluasan adalah sama-sama  diperlukan  peraturan  perundang- undangan. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat  dari  asas,  sifat,  tujuan  dan  waktu sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
Pengundangan Penyebarluasan Asas Setiap orang dianggap mengetahui peraturan perundang- undangan Setiap orang mengetahui peraturan perundang- undangan
Sifatnya Masih sebuah
anggapan atau persangkaan dari setiap orang terhadap mengetahuinya suatu peraturan perundang- undangan. Sudah menjadi fakta atau kenyataan yang diperoleh setiap orang. Tujuannya Untuk menciptakan daya mengikat dan mulai berlakunya suatu peraturan perundang- undangan. Untuk menciptakan ketaatan setiap orang terhadap peraturan perundang-
undangan yang sudah
diundangkan
sehingga mengikat dan berlaku. Waktu Setelah peraturan perundang- undangan itu disahkan yang kemudian diundangkan dalam penerbitan resmi negara. Setelah peraturan perundang- undangan itu diundangkan dalam penerbitan resmi negara yang kemudian disebarluaskan kepada setiap orang.
Dari uraian di atas, maka penyebarluasan peraturan  perundang-undangan  bertujuan  untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman suatu peraturan perundang- undangan. Dalam rangka memberikan pengetahuan,  pengertian  dan  pemahaman  suatu peraturan perundang-undangan
maka penyebarluasan  tersebut  memerlukan  sarana komunikasi  sebagaimana  menurut  Soimin 41 bahwa  :  “untuk  mengetahui  dan  mengerti peraturan perundang-undangan diperlukan sarana  komunikasi.”  Menu rut  Miftah  Thoha 42 bahwa  :  “komunikasi  adalah  suatu  proses penyampaian  dan  penerimaan  berita  atau  info dari  seseorang  kepada  orang  lain.  Kemudian Keith Davis dan John W. Newstrom 43 mengemukakan  bahwa  :  “komunikasi  adalah penyampaian (transfer) informasi dan pengertian dari  satu  orang  ke  orang  lain.  Komunikasi merupakan  cara  penyampaian  gagasan  fakta, pikiran  dan  nilai  kepada  orang  lain”.  Sementara itu,  Edwin  Fillipo  yang  disampaikan    Gunawan Jiwanto 44 mendefinisikan  komunikasi  sebagai suatu  tindakan  mendorong  pihak  lain  untuk menginterpretasikan  suatu  ide  dalam  suatu  cara yang diinginkan oleh pembicara ataupun penulis.
Berangkat  dari  pemikiran  para  ahli  di atas, maka peraturan perundang-undangan merupakan  suatu  informasi  yang  dapat  menjadi
41 Ibid., hlm. 207.
42 Thoha,  Miftah.  1990. Pembinaan  Organisasi  : Proses  Diagnosa  dan  Intervensi. Jakarta  :    Rajawali Press.,hlm.15.
43 Davis,  Keith  dan  Newstroom,  W.  John.  1992. Perilaku  Dalam  Organisasi .  Diterjemahan  oleh  Agus Dharma. Jakarta : Erlangga., hlm.150.
44 Jiwanto,  Gunawan.  1985. Komunikasi  dalam Organisasi, Pusat Pengembangan Manajemen . Yogyakarta : Andi Offset., hlm.34.
sebuah komunikasi. Menurut Gordon B. Davis 45 bahwa  informasi  adalah data  yang  telah  diolah menjadi  suatu  bentuk  yang  penting  bagi  si penerima  dan  mempunyai  nilai  yang  nyata  yang dapat  dirasakan  dalam  keputusan-keputusan yang  sekarang  atau  keputusan-keputusan  yang akan  datang.  Begitu  juga  Burch  dan  Strater 46 mengatakan bahwa informasi adalah pengumpulan  atau  pengolahan  data  untuk memberikan  pengetahuan  atau  keterangan. Sedangkan  George  R.  Terry 47 ,  mengatakan bahwa informasi  adalah  data  yang  penting  yang memberikan pengetahuan yang berguna.
Dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia, informasi  merupakan  suatu  hak  asasi  manusia dan  hak  warga  negara  Indonesia  yang  dijamin berdasarkan  Pasal  28F  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD 1945), yang menyatakan bahwa tujuan perolehan informasi  untuk  mengembangkan  pribadi  dan lingkungan  sosialnya.  Prinsip  jaminan  atas  hak untuk memperoleh informasi sesuai dengan sifat negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara hukum  yang  menjunjung  tinggi  harkat  dan martabat  manusia  yang  menjamin  persamaan kedudukan  semua  warga  negara  di  dalam hukum,  dan  keinginan  bangsa  Indonesia  untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi  hak  asasi  manusia  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan atas hak asasi untuk  memperoleh  informasi  dengan  tujuan untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan sosialnya  secara  tegas  telah  diatur  dalam  Pasal 14  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang menyatakan  bahwa  :  setiap  orang  berhak  untuk berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  yang diperlukan  untuk  mengembangkan  pribadi  dan lingkungan  sosialnya  dan  setiap  orang  berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan informasi  dengan  menggunakan  segala  jenis sarana  yang tersedia.
45 Davis,  Gordon  B..  1974. Management Information  System  :  Conceptual  Foundation,  Structure and  Development. McGraw-Hill  International  Book Company : Aucklland dll., hlm.32.
46 Bruch  dan  Strater.  1974. Information  System  : Theory and Practice . Santa Barbara, California : Hamilton Publishing Company., hlm.23.
47 Terry,  George  R..  1962. Office  Management and Control, Fourth Edition . Homewood, Ilinois : Richard D. Irwin Inc., hlm. 21.
Di  samping  itu,  hak  untuk  memperoleh informasi  bahkan  di  jamin  di  seluruh  negara  di dunia,  sebagaimana  yang  dinyatakan  pada  Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik,  yang  telah  ditetapkan  oleh  Resolusi Majelis  Umum  2200  A  (XXI)  Perserikatan Bangsa-Bangsa,  tanggal  16  Desember  1966, yang  telah  pula  diratifikasi  Indonesia  menjadi Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun  2005  Tentang  Pengesahan International Covenant  On  Civil  And  Political  Rights (Kovenan  Internasional  Tentang  Hak-hak  Sipil dan  Politik).  Pada  Pasal  19  ayat  (2)  Kovenan Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik  tersebut menyatakan  bahwa  :  setiap  orang  berhak  atas kebebasan  untuk  menyatakan  pendapat;  hak  ini termasuk  kebebasan  untuk  mencari,  menerima dan  memberikan  informasi  dan  pemikiran apapun,  terlepas  dari  pembatasan-pembatasan secara  lisan, tertulis, atau dalam  bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
Dari  pemaparan  di  atas,  sangat  jelaslah bahwa Indonesia sebagai negara hukum memberikan  jaminan  kepada  seluruh  warga negaranya untuk memperoleh informasi. Informasi  yang  dicari,  diperoleh,  dimiliki, disimpan,  atau  diolah  oleh  seluruh  manusia  dan warga  negara  Indonesia  tersebut  tidak  ada batasan  jenis  dan  bentuknya.  Informasi  yang tanpa  jenis  dan  bentuknya  itu  memberikan  arti bahwa sesuatu apapun dapat dijadikan informasi, bahkan  peraturan  perundang-undangan  juga dapat  dikatakan  sebagai  bentuk  informasi. Menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi  Publik,  yang  dimaksud  dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,  dan  tanda-tanda  yang  mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya  yang  dapat  dilihat,  didengar,  dan dibaca  yang  disajikan  dalam  berbagai  kemasan dan  format  sesuai  dengan  perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi  secara elektronik  ataupun  non-elektronik.  Bahkan secara  khusus  lagi,  dapat  dikatakan  bahwa peraturan  hukum  daerah  sebagai  peraturan perundang-undangan merupakan informasi publik,  sebagaimana  menurut  Pasal  1  angka  2 Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  bahwa  yang dimaksud  dengan  informasi  publik  adalah
informasi  yang  dihasilkan,  disimpan,  dikelola, dikirim,  dan/atau  diterima  oleh  suatu  badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan  negara  dan/atau  penyelenggara dan  penyelenggaraan  badan  publik  lainnya  yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  Badan Publik  dalam  pasal  tersebut  adalah  lembaga eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  dan  badan  lain yang  fungsi  dan  tugas  pokoknya  berkaitan dengan  penyelenggaraan  negara,  yang  sebagian atau  seluruh  dananya  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dan/atau Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  atau organisasi  nonpemerintah  sepanjang  sebagian atau  seluruh  dananya  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dan/atau Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah, sumbangan  masyarakat,  dan/atau  luar  negeri (Pasal 1 angka 3).
Jadi, peraturan perundang-undangan dapat  dikatakan  sebagai  informasi  khususnya informasi  publik  bagi  setiap  orang  sehingga informasi itu harus disebarluaskan kepada setiap orang  yang  bertujuan  agar  khalayak  ramai mengetahui peraturan perundang-undangan yang bersangkutan  dan  mengerti/memahami  isi  serta maksud-maksud  yang  terkandung  didalamnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres No. 1  Tahun  2007  dan  telah  dinormatifkan  melalui Pasal  29  ayat  (4)  dan  (5)  Perpres  No.  1  Tahun 2007.
2. Komponen  struktur  hukum  dalam  penelitian ini  berkenaan  dengan  tugas  dan  fungsi kelembagaan,  mulai dari penegak  hukumnya maupun sarana atau fasilitas yang mendukung  penegakan  hukum.  Menurut Satjipto Rahardjo 48
bahwa : ”untuk mengupayakan  hukum  atau  aturan/ketentuan dapat  bekerja  dan  berfungsi  (secara  efektif) salah  satunya  adalah  adanya  pejabat/aparat penegak  hukum  sebagaimana  ditentukan dalam peraturan hukum tersebut.”
3. Komponen  kultur  hukum  berkenaan  dengan nilai-nilai  dan  sikap-sikap  masyarakat  atau berkenaan  dengan  lingkungan  di  mana hukum  tersebut  berlaku  atau  diterapkan  dan kebudayaan.
48 Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum... Op. Cit .
Menurut  Satjipto  Rahardjo 49 bahwa  : ”orang  (individu/masyarakat)  sebagai  subjek maupun  objek  hukum  melakukan  perbuatan hukum,  baik  yang  mematuhi  atau  melanggar hukum,  dan  bersedia  untuk  berbuat  sesuai hukum, karena hukum diciptakan dan dilaksanakan manusia. Menurut Ronny Hanintijo Soemitro 50 bahwa  :  ”efektif -tidaknya  suatu sistem  hukum  salah  satunya  ditentukan  oleh adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan  anggota-anggota  masyarakat  bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum memang  memiliki  daya  kemampuan  yang efektif.  Ahmad  Ali 51 mengatakan  bahwa  : “ Efektif  atau  tidaknya  pelaksanaan  perundang- undangan di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh    kesadaran  hukum  dan  ketaatan  hukum. Kesadaran  hukum  merupakan  :  “kesadaran  atau nilai-nilainya  yang  terdapat  di  dalam  diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada.”
Menurut  Soerjono  Soekanto 52 bahwa  : ”ada  4  (empat)  kesadaran  hukum,  yaitu  :  1). Pengetahuan  tentang  hukum;  2).  Pengetahuan tentang isi hukum; 3). Sikap hukum; dan 4). Pola perilaku hukum.” Sementara itu, ketaatan hukum menurut H.C.Kelman 53 dapat dibedakan kualitasnya dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :
a. Ketaatan  yang  bersifat compliance ,  yaitu jika  seseorang  taat  terhadap  suatu  aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
b. Ketaatan  yang  bersifat identification , yaitu  jika  seseorang  taat  terhadap  suatu aturan  hanya  karena  takut  hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
c. Ketaatan  yang  bersifat  internalization, yaitu  jika  seseorang  taat  terhadap  suatu aturan  benar-benar  karena  ia  merasa aturan  itu  sesuai  dengan  nilai-nilai
intrinsic yang dianutnya.
Ketaatan  hukum  itu  memiliki  hubungan erat  dengan kesadaran  hukum  menurut Soerjono Soekanto  bahwa  :  “hubungan  antara  kesadaran hukum  dan  kepatuhan  hukum  mempunyai kecenderungan  yang  kuat  untuk  tidak  dapat dibuktikan  secara  pasti  oleh  hakim  perilaku
49 Ibid .
50 Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  Studi  Hukum  dan Kemiskinan..., Op. Cit .
51 Ali,  Achmad.  1998. Menjelajahi  Kajian Empiris  Terhadap  Hukum .  Jakarta  :  Yasrif  Watampone., hlm. 191.
52 Soerjono Soekanto dalam Ibid .
53 H.C.Kelman dalam Ibid .
hukum  tidaklah  semata-mata  didasarkan  pada fungsi. Rendahnya frekuensi perbuatan tadi yaitu bahwa perbuatan tersebut sepantasnya dilakukan dan  bahwa  terjadinya  adalah  untuk  mencapai keserasian antara ketertiban dengan ketentraman di  dalam  masyarakat.”  Zainuddin  Ali 54 mengatakan  bahwa  :  “apabila  membicarakan efektivitas  hukum  dalam  masyarakat  Indonesia berarti  membicarakan  daya  kerja  hukum  dalam mengatur  dan/atau  memaksa  warga  masyarakat untuk taat terhadap hukum.”

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam  rangka  melakukan  pendaftaran peralihan  tanah  karena  jual  beli,  kiranya  perlu dilalui  beberapa  tahapan  yang  harus  dilalui  oleh pemohon  hak  yang  bersangkutan.  Tahapan tersebut  merupakan  jenjang  untuk  mendapatkan gambaran  yang  jelas  bagaimana  caranya  dan persiapan  apa  yang  harus  dilakukan  apabila  kita hendak  melakukan  pendaftaran  peralihan  tanah karena jual beli. Tahapan tersebut antara lain :
a. Mendatangi  Kantor  PPAT/Notaris  yang wilayah  kerjanya  membawahi  lokasi tanah yang dimohon;
b. Pelaksanaan  pemindahan  hak  atas  tanah dengan akta jual beli;
c. Melaksanakan  pendaftaran  peralihan  hak untuk  memperoleh  balik  nama  sertipikat tanah dari pejabat berwenang. 55
Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Sintang  kepada  penulis  mengatakan  bahwa  : ”permohonan  pendaftaran  tanah  atas  peralihan hak  atas  tanah  melalui  jual  beli  dari  data rekapitulasi tahun 2014 hingga tanggal 15 Maret 2015  berjumlah  115  permohonan  dengan perincian  7  permohonan  telah  selesai  sesuai standar  operasional  prosedur  (SOP),  dan  108 permohonan  telah  selesai  melawati  SOP.” 56
Lebih  jelasnya  dapat  dilihat  dalam  tabel  berikut ini.
54 Zainuddin Ali. Sosiologi Hukum.. Op. Cit .
55 Ibid . 56 Hasil  Wawancara  penulis  dengan  Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sintang  pada  tanggal  6 April 2015.
Tabel  4.1.  Rekapitulasi  Berkas  pemohonan Peralihan Hak Atas Tanah Jual Beli, Tahun 2014 hingga Tanggal 12 Maret 2015.
Nama Prosedur Jumlah Sudah Selesai Sesuai SPOPPP Sudah Selesai Melampaui SPOPPP % Peralihan Hak Jual Beli 115 7 108 6,09
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, Tahun 2015.
Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Sintang  kepada  penulis  mengatakan  bahwa  : ” dokumen  penting  yang  harus  dibawa  oleh pemohon  pada  saat  mengajukan  permohonan adalah  akta  jual  beli  yang  diterbitkan  oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). ” 57 Hal ini dibenarkan  oleh  salah  seorang  pemohon  yang berhasil  diwawancarai  penulis  yang  mengatakan bahwa :  ”salah satu dokumen untuk pendaftaran tanah  atas  peralihan  hak  atas  tanah  melalui  jual beli  adalah  akta  jual  beli  yang  dikeluarkan  oleh PPAT.” 58 Menurut  pemohon  tersebut  bahwa dalam pembuatan akta  jual-beli, para pihak  baik penjual  maupun  pembeli  harus  sama-sama menghadap PPAT.
Menurut salah seorang PPAT di Kabupaten  Sintang  yang  berhasil  diwawancara penulis mengatakan 59 bahwa  :  ”sebe lum pembuatan  akta  jual  beli,  pemohon  terlebih dahulu  harus  menyerahkan  dokumen-dokumen yaitu :
1. Pihak penjual harus menyerahkan :
a. Apabila hak atas tanahnya sudah terdaftar maka  sertipikat  asli  hak  atas  tanah  yang akan  diperjualbelikan  harus  diserahkan, untuk dilakukan pemeriksaan pada
Kantor  Pertanahan  mengenai  kesesuaian sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan  dengan  daftar-daftar  yang ada  di  Kantor  Pertanahan  dengan memperlihatkan  sertipikat  asli.  Untuk hak  atas  tanah  yang  belum  terdaftar, penjual  harus  membawa  bukti-bukti
57 Ibid .
58 Hasil Wawancara penulis dengan salah seorang pemohon di Kabupaten Sintang pada tanggal 6 April 2015.
59 Hasil  Wawancara  penulis  dengan  Hobby Simanungkalit,  SH,  Notaris/Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT) di Kabupaten Sintang pada tanggal 7 April 2015.
kepemilikan,  antara  lain  :  surat  tanda bukti  hak  milik.  Hal  itu  sesuai  dengan
Pasal  97  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun
1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
b. Identitas  atau  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP)  penjual  beserta  Kartu  Keluarga (KK).  Apabila  suami  atau  isteri  dari pemilik  hak  atas  tanah  (yang  namanya tercantum dalam sertipikat) tersebut salah satunya  tidak  dapat  hadir  pada  waktu penandatanganan akta jual beli dihadapan PPAT,  maka  harus  ada  surat  persetujuan yang dilegalisasi oleh Notaris. Sedangkan untuk  hak  atas  tanah  yang  berasal  dari warisan  disyaratkan  untuk  WNI  Pribumi menyerahkan copy (pada waktu
pembuatan  akta  jual  beli  asli  suratnya harus dibawa) dari surat keterangan waris yang  ditandatangani  dan  diketahui  oleh RT,  RW,  Lurah  dan  Camat.  WNI  Non Pribumi  harus  menyerahkan  copy  (pada waktu  pembuatan  akta  jual  beli  asli  atau salinan  suratnya  harus  dibawa)  surat keterangan  waris  yang  dibuat  oleh Notaris atau yang berdasarkan penetapan Pengadilan.  Hal  itu  sesuai  dengan  Surat Direktur  Pendaftaran  Tanah,  Direktorat
Jendral  Agraria  Departemen  Dalam Negeri  Nomor  Dpt/12/63/12/69,  tanggal 20  Desember  1969  jo  Pasal  111-112 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah.
c. Surat  Nikah,  apabila  penjual  sudah menikah  dan  bila  ada  perjanjian  kawin, salinan  akta  perjanjian  kawinnya  harus dibawa  serta  surat  cerai  bila  sudah bercerai.
d. Bukti  pembayaran  PBB  tahun  terakhir beserta keterangan dari Kantor Pelayanan Pajak  bahwa  tidak  terdapat  tunggakan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  atau ada  bukti  pembayaran  PBB  untuk  10 tahun  terakhir.  PBB  tahun  terakhir
tersebut  juga  akan  dipergunakan  oleh PPAT  untuk  menghitung  besarnya  Pajak Penghasilan (PPh) atas peralihan hak atas tanah bagi penjual dan untuk menghitung besarnya  pajak  Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  untuk pembeli.
e. Bukti  pelunasan  atau  pembayaran  Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan  Hak  Atas  Tanah  dan/atau Bangunan. Hal itu sesuai dengan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2008  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan  Hak  Atas  Tanah  dan/atau Bangunan.
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Pihak pembeli menyerahkan :
a. Identitas  atau  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Hal  ini untuk  melihat  apakah  pembeli  berhak untuk  membeli  tanah  tersebut.  Hal  itu sesuai dengan  Pasal 21 UUPA dan Pasal 26 ayat (2) UUPA.
b. Bukti pelunasan pembayaran Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal itu sesuai dengan Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2000  tentang BPHTB  Pasal  9  ayat  (1)  bahwa  :  “Saat terutang  pajak  atas  perolehan  hak  atas tanah  dan  atau  bangunan  untuk:  a.  jual beli  adalah  sejak  tanggal  dibuat  dan ditandatanganinya  akta;  dan  ayat  (2)
Pajak  yang  terutang  harus  dilunasi  pada saat terjadinya perolehan hak
sebagaimana maksud dalam ayat (1).”
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal itu  sesuai  dengan  Peraturan  Dirjen  Pajak
Nomor PER-35/PJ/2008 tanggal 9 September  2008  tentang  Kewajiban Pemilikan NPWP Dalam Rangka Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan.
d. Kuitansi pelunasan harga jual beli. Sebelum akta jual-beli ditandatangai oleh
PPAT,  terlebih  dahulu  PPAT  melakukan pemeriksaan/pengecekan  sertipikat  pada  Kantor Pertanahan.  Hal  tersebut  sebagaimana  dikatakan PPAT  di  Kabupaten  Sintang  kepada  penulis bahwa :
Sebelum  melaksanakan  pembuatan  akta mengenai  pemindahan  atau  pembebanan hak  atas  tanah,  PPAT  wajib  terlebih dahulu melakukan pemeriksaan/pengecekan  pada  Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan  dengan  daftar  buku  tanah yang  ada  di  Kantor  Pertanahan  dengan memperlihatkan  sertipikat  asli.  Apabila sertipikat  yang  dimaksud  sesuai/cocok dengan  daftar  yang  ada  di  Kantor
Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan  memberikan  cap  atau  tulisan dengan  kalimat  :  ”Telah  diperiksa  dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan”  pada  halaman  perubahan sertipikat  asli,  kemudian  diparaf  dan diberi tanggal pengecekan. 60
Menurut  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Sintang  kepada  penulis  bahwa  : alasan  dari  adanya  ketentuan  tersebut  adalah agar  supaya  segera  diketahui  oleh  PPAT  dan pihak  terkait  lainnya  bila  terdapat  ketidak- sesuaian  data-data  antara  yang  tertulis  di sertipikat  dengan  data  yang  ada  di  buku  tanah yang  disimpan  di  Kantor  Pertanahan.  Apabila sertifikat tersebut bukan dokumen yang diterbitkan  oleh  Kantor  Pertanahan,  maka  pada sampul  dan  semua  halaman  sertipikat  tersebut dibubuhi  cap  atau  tulisan  dengan  kalimat ”Sertipikat  ini  tidak  diterbitkan  oleh  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Sinta ng,”  kemudian diparaf.  Setelah  sertifikat  tersebut  selesai diperiksa maka dikembalikan kepada PPAT yang bersangkutan,  pengembalian  sertipikat  tersebut dilakukan  pada  hari  yang  sama  dengan  hari pengecekan,  biaya  pengecekan  itu  sebesar  Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Selanjutnya PPAT dalam jangka waktu 7 (tujuh)  hari  setelah  akta  jual-beli  ditandatangani diwajibkan menyampaikan akta berikut dokumen-dokumen  yang  bersangkutan  kepada Kantor  Pertanahan  untuk  didaftarkan  peralihan haknya.  Dalam  hal  PPAT  terlambat  untuk menyampaikan  akta  hibah  berikut  dokumen lainnya  tersebut  ke  Kantor  Pertanahan,  maka sanksi  atas  keterlambatan  itu  sangat  lemah.
60 Hasil  Wawancara  penulis  dengan  Hobby Simanungkalit,  SH,  Notaris/Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT) di Kabupaten Sintang pada tanggal 7 April 2015.
Artinya Kepala Kantor Pertanahan tetap menerima  berkas-berkas  yang  diserahkan  lebih dari  tujuh  hari  itu,  disertai  pemberitahuan tentang  pelanggaran  ketentuan  batas  waktu penyerahan akta tersebut. Apabila keterlambatan itu  berlangsung  sampai  waktu  yang  lama, misalnya  satu  tahun,  maka  pemohon  harus membuat  surat  pernyataan  bahwa  kepemilikan atas tanah itu masih tetap padanya, belum beralih kepada pihak lain.
Menurut  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Sintang  kepada  penulis  bahwa  : ” terhadap penyerahan berkas dokumen peralihan hak tersebut, Kantor Pertanahan wajib memberikan  tanda  bukti  penerimaannya  yang diterimakan  kepada  PPAT  yang  bersangkutan. Selanjutnya  PPAT  memberitahukan  kepada penerima  hak  mengenai  telah  diserahkannya permohonan  pendaftaran  peralihan  hak  tersebut di Kantor Pertanahan.
Mengenai siapa yang menyerahan berkas/dokumen  tersebut,  dalam  prakteknya  di lapangan ditemui fakta bahwa yang menyerahkan  berkas-berkas  tersebut  adalah PPAT, namun ada kalanya juga pemohon sendiri yang  menyerahkan  berkas  permohonan  untuk didaftarkan  pada  Kantor  Pertanahan.  Hal tersebut dibenarkan oleh salah seorang  pemohon yang  melakukan  peralihan  sertipikat  tanahnya karena jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, melaksanakan sendiri pendaftarannya di Kantor  Pertanahan.  Oleh  petugas  Kantor Pertanahan berkas tersebut diterima dan kepadanya diberikan tanda bukti penerimaannya, setelah  sebelumnya  pemohon  membayar  biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  dan  Peraturan  Menteri  Negara Agraria  Nomor  3  Tahun  1997,  tidak  ada larangan  bagi  pemohon  untuk  melakukan pendaftaran  hak  atas  tanah  miliknya  sendiri  ke Kantor Pertanahan, karena tidak ada sanksi  bagi pihak  yang  berkepentingan  untuk  mendaftarkan perbuatan  hukum  yang  telah  dilakukan  dan dibuktikan  dengan  akta  PPAT,  hal  tersebut diatasi  dengan  diadakannya  ketentuan  bahwa PPAT dalam waktu tertentu diwajibkan menyampaikan  akta  tanah  yang  dibuatnya beserta  dokumen-dokumen  yang  bersangkutan kepada  Kantor  Pertanahan  untuk  keperluan pendaftarannya. Ketentuan ini diperlukan
mengingat  dalam  praktek  tidak  selalu  berkas tersebut sampai kepada Kantor Pertanahan.
Mengenai
prosedur pelaksanaan pendaftaran  peralihan  hak  karena  jual  beli  di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, diperoleh keterangan  dari  Kepala  Urusan  Umum  dan Kepegawaian  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Sintang bahwa : ” untuk pelaksanaan pendaftaran peralihan  tanah  karena  jual-beli  tidak  terlepas dari  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  Standar Prosedur  Operasi  Pengaturan  dan  Pelayanan Pertanahan  (SPOPPP)  Peralihan  Hak-Jual  Beli pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sintang, yang merupakan Lampiran dari Surat Keputusan Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1 Tahun  2005,  yang  berisi  ketentuan  yaitu  antara lain :
Tabel 4.2. Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan  (SPOPPP)  Peralihan-Jual  Beli  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Sintang, tahun 2015.
Dasar Hukum Persyaratan Biaya Waktu 1. Undang- Undang No. 5 Tahun 1960; 2. Undang- Undang No. 21 Tahun 1997 Jo Undang- Undang No. 20 Tahun 2000; 3. Peraturan Pemerinta h Nomor 24 Tahun 1997; 4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Ke pala BPN Nomor 3 Tahun 1997; 5. Peraturan Pemerinta h Nomor 46 Tahun 2002; 6. SE Ka.BPN- 600-1900 tanggal 31
Juli 2003.
1. Surat Pengantar dari PPAT; 2. Surat
Permohonan;
3. Sertipikat Asli;
4. Akta Jual Beli;
5. Identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya (foto copy KTP dan KK yang masih berlaku) *) 6. Surat Kuasa,
jika permohonann ya dikuasakan; 7. Bukti pelunasan SSB BPHTB;
8. Bukti pelunasan SSP
Pph Final **);
9. SPPT PBB
tahun Berjalan; 10. Ijin Pemindahan Hak, jika : a. Peminda han hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun Rp. 25.000/Stp 3 Hari
(1` hari kerja = 8 jam)
yang didalam sertipikat nya
dicantum kan tanda yang menyatak an bahwa hak tersebut hanya boleh dipindaht angankan apabila telah diperoleh izin dari instansi yang berwena ng; b. Peminda han hak pakai atas tanah
Negara.
11. Surat Pernyataan calon penerima hak, yang menyatakan : a. Bahwa yang bersangk utan dengan peminda han hak tersebut tidak menjadi pemegan g hak atas tanah yang melebihi ketentua n maksimu m penguasa an tanah menurut ketentua n peratura n perundan g- undangan yang
berlaku.
b. Bahwa yang bersangk utan dengan peminda han hak tersebut tidak menjadi pemegan g hak atas tanah absentee ( guntai ) menurut ketentua n perundan g- undangan yang berlaku. c. Bahwa yang bersangk utan menyada ri bahwa apabila pernyata an sebagaim ana dimaksud pada 11a dan 11b tersebut tidak benar maka tanah kelebihan atau tanah absentee tersebut menjadi obyek landrefor m .
12. Bahwa yang bersangkutan bersedia menanggung semua akibat hukumnya, apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada 11a dan 11b tidak
benar.

## Ket :
*) dilegalisir oleh pejabat berwenang, **) untuk PPh apabila hibah vertikal tidak diperlukan.
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, Tahun 2015.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sintang  bahwa  : ” tentang  prosedur  pelaksanaan  pendaftaran peralihan  hak  atas  tanah  karena  jual  beli  di Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sintang  dengan mendasarkan  pada  SPOPPP  tersebut  diperoleh gambaran sebagai berikut :
a. Pemohon  dengan  membawa  dokumen persyaratan datang ke Loket II;
b. Petugas  Loket  II  menerima  dokumen, mengecek  kelengkapan  dokumen,  bila dokumen  lengkap,  petugas  mengentry data permohonan dalam komputer, kemudian  mencetak  STTD  (Surat  Tanda Terima  Dokumen)  dan  SPS  (Surat perintah  Setor)  dan  memberikannya kepada pemohon;
c. Pemohon  membayar  biaya  pendaftaran peralihan  sebesar  Rp.  50.000,-  (lima puluh ribu rupiah) ke bendahara di Loket III dan menerima kuitansi bukti pembayaran (DI. 306);
d. Petugas  Loket  II  menyerahkan  STTD (DI. 301) kepada pemohon dan selanjutnya menyerahkan dokumen kepada  petugas  pelaksana  Peralihan Pembebanan Hak.
e. Petugas  arsip  buku  tanah  menyiapkan buku  tanah  danmenyerahkan  buku  tanah kepada petugas pelaksana;
f. Petugas  pelaksana  mengoreksi  dokumen dan  membuat  catatan  peralihan  hak  pada buku tanah dan sertifikat;
g. Petugas  pelaksana  meneruskan  dokumen kepada Kasubsi PPT dan PPAT;
h. Kasubsi PPH dan PPAT :
1) Mengoreksi dan memvalidasi dokumen, jika tidak benar kembali ke petugas pelaksana untuk diperbaiki; 2) Membubuhkan paraf catatan peralihan  pada  buku  tanah  dan sertifikat;
3) Meneruskan  dokumen  pada  Kasi  HT dan PT.
i. Kasi  HT  dan  PT  mengoreksi  dan memvalidasi dokumen :
1) Jika  tidak  benar  kembali  ke  petugas pelaksana untuk diperbaiki;
2) Membubuhkan
paraf catatan peralihan  hak  pada  buku  tanah  dan sertifikat;
3) Meneruskan dokumen kepada Kepala Kantor.
j. Kepala kantor :
1) Mengoreksi dan memvalidasi
dokumen;
2) Jika  tidak  benar  kembali  ke  petugas pelaksana untuk diperbaiki;
3) Membubuhkan
paraf catatan peralihan  hak  pada  buku  tanah  dan sertipikat;
4) Meneruskan dokumen kepada petugas pelaksana.
k. Petugas pelaksana HT dan PT :
1) Memberikan stempel kantor;
2) Mengembalikan buku tanah ke petugas arsip buku tanah;
3) Menyerahkan dokumen warkah kepada petugas arsip warkah;
4) Menyerahkan sertipikat kepada petugas Loket IV.
l. Petugas Loket IV :
1) Mencetak bukti penyerahan produk;
2) Menyerahkan sertipikat kepada pemohon.
Tentang  prosedur  pendaftaran  dari  awal sampai  akhir/selesai  dengan  diserahkannya sertipikat yang sudah dibalik nama ke atas nama pemohon  diperlukan  jangka  waktu  sekitar  3  -  4 minggu  dengan  bagan  alir  proses  peralihan  hak atas tanah sebagaimana digambarkan berikut ini. Gambar  4.2.  Bagan  Alir  Proses  Pendaftaran Tanah Atas Peralihan Hak Atas Tanah
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, Tahun 2015.
Mengenai  pencatatan  peralihan  hak dalam  buku  tanah  dan  sertipikatnya  dilakukan sebesai berikut :
a. Nama pemegang hak lama di dalam buku tanah  dicoret  dengan  tinta  hitam  dan dibubuhi paraf Kepala Kantor Pertanahan;
b. Nama  atau  nama-nama  pemegang  hak yang  baru  dituliskan  pada  halaman  dan kolom  yang  ada  dalam  buku  tanahnya dengan  dibubuhi  tanggal  pencatatan  dan besarnya  bagian  setiap  pemegang  hak dalam  hal  penerima  hak  beberapa  orang dan  besarnya  bagian  ditentukan,  dan kemudian  ditanda  tangani  oleh  Kepala Kantor  Pertanahan  dan  cap  dinas  Kantor Pertanahan;
c. Yang  tersebut  pada  huruf  a  dan  b  juga dilakukan  pada  sertipikat  hak  yang bersangkutan  dan  daftar-daftar  umum lain  yang  memuat  nama  pemegang  hak lama;
d. Nomor  hak  dan  identitas  lain  dari  tanah yang  dialihkan  dicoret  dari  daftar  nama pemegang  hak  lama  dan  nomor  dan identitas  tersebut  dituliskan  pada  daftar nama penerima hak
Setelah  proses  tersebut  selesai,  sertipikat yang  telah  berganti  nama  dengan  nama pemegang  hak  yang  baru  maka  sertipikat tersebut  diserahkan  kepada  pemegang  hak  yang bersangkutan atau kuasanya. 61
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut menunjukan  bahwa  peralihan  hak  atas  tanah berdasarkan  Pasal  37  ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun 1997  di  Kabupaten  Sintang  dilakukan  dengan syarat  dan  prosedur  sebagaimana  tercantum dalam  Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan (SPOPPP) Peralihan Hak- Jual  Beli  pada  Kantor  Pertanahan,  yang merupakan  Lampiran  dari  Surat  Keputusan Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1 Tahun  2005,  yang  dibuktikan  dengan  akta  jual- beli  yang  dibuat  dihadapan  dan  ditandatangani dihadapan PPAT.
Dari  hasil  penelitian  tersebut  penulis berpendapat  bahwa  peralihan  hak  atas  tanah tersebut sudah tepat, sebab hal itu sesuai dengan
61 Hasil  Wawancara  penulis  dengan  Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sintang  pada  tanggal  6 April 2015.
ketentuan  Pasal  37  ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun 1997, yang menyatakan bahwa :
“Peralihan  hak  atas  tanah  dan  hak  milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar  menukar,  hibah,  pemasukan  dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan  hak  melalui  lelang  hanya dapat  didaftarkan  jika  dibuktikan  dengan akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang berwenang  menurut  ketentuan  peraturan perundang- undangan yang berlaku.”
Ketentuan  Pasal  37  ayat  (1)  PP  No.  24 Tahun  1997  tersebut  mengartikan  bahwa  syarat utama  agar  peralihan  hak  atas  tanah  tersebut dapat didaftarkan ke kantor pertanahan, adalah : akta PPAT. Keharusan adanya akta PPAT dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah dikarenakan akta  PPAT  dipandang  sebagai  sumber  utama dalam  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum  PP  No.  24  Tahun  1997,  bahwa  :  “ Akta Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  merupakan  salah satu  sumber  utama  dalam  rangka  pemeliharaan data pendaftaran tanah..”
Dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah ada kalanya tidak berjalan dengan lancar,  dikarenakan  masih  adanya  beberapa faktor  yang  menghambat  pendaftaran  tanah dimana  faktor  penghambat  pendaftaran  tersebut datang dari :
1. PPAT :
Faktor penghambat yang biasanya datang dari pihak PPAT adalah : pada awal tahun sering terjadi  Kantor Pajak Bumi dan Bangunan  belum menerbitkan SPPT untuk tahun berjalan, padahal saat itu datang pemohon untuk mengalihkan hak atas  tanah,  saat  itu  data  NJOP  yang  diperlukan belum  ada,  maka  dapat  terjadi  PPAT  menunda proses  tersebut  menunggu  sampai  terbitnya SPPT dari Kantor PPB itu. 62
Menurut penulis,  faktor penghambat dari pihak  PPAT  tersebut  bila  dilihat  dari  efektivitas hukum  merupakan  faktor  budaya  hukum  dari Kantor Perpajakan dan PPAT.
2. Kantor Pertanahan :
a. Masih  adanya  didalam  memberikan keterangan atau penjelasan kepada
62 Hasil  Wawancara  penulis  dengan  Hobby Simanungkalit,  SH,  Notaris/Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT) di Kabupaten Sintang pada tanggal 7 April 2015.
masyarakat  petugas  Kantor  Pertanahan berbelit-belit;
b. Berkas  yang  sudah  lama  sampai  di Pertanahan  tetapi  sampai  waktunya  yang ditetapkan  belum  selesai,  baru  setelah pemohon  menanyakan  kepada  petugas, diperoleh  jawaban  bahwa  masih  ada kekurangan yang harus dipenuhi pemohon. 63 Menurut  penulis,  faktor penghambat  dari  Kantor  Pertanahan tersebut  bila  dilihat  dari  efektivitas hukum  merupakan  faktor  budaya  hukum dari Kantor Pertanahan.
3. Masyarakat :
a. Masih  adanya  masyarakat  yang  belum mengerti atau mengetahui tentang pendaftaran tanah. b. Masih adanya masyarakat yang menganggap  bahwa  pendaftaran  tanah memerlukan  biaya  tinggi  dan  urusan yang lambat/rumit. 64
Menurut  penulis,  faktor  penghambat  dari masyarakat tersebut bila dilihat dari efektivitas hukum merupakan faktor substansi  hukum  khususnya  datang  dari peraturan-peraturan  mengenai  pendaftaran tanah  atas  peralihan  hak  yang  belum disebarluaskan ataupun disosialisasikan kepada masyarakat luas. Terhadap permasalahan yang
menghambat  pelaksanaan  pendaftaran  tanah tersebut  dapat  dicari  upaya  untuk  mengatasi hambatan yang timbul tersebut.
a. Untuk  PPAT,  dalam  hal  kesulitan  pada awal  tahun  belum  diterbitkan  SPPT  oleh Kantor PBB, maka PPAT dapat menempuh jalan meminta Surat
Keterangan  NJOP  kepada  Kantor  PBB, karena  persoalan  NJOP  adalah  penting dalam  hal  untuk  menghitung  besarnya pembayaran  pajak  perolehan  hak  atas tanah  dan  bangunan  yang  harus  dibayar oleh  pemohon,  dimana  hal  tersebut merupakan  salah  satu  syarat  yang  harus
63 Hasil  Wawancara  penulis  dengan  Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sintang  pada  tanggal  6 April 2015.
64 Hasil Wawancara penulis dengan salah seorang pemohon di Kabupaten Sintang pada tanggal 6 April 2015.
dipenuhi  pemohon  untuk  mendaftarkan peralihan tanah miliknya. 65 b. Untuk  Kantor  Pertanahan,  harus  melihat kembali mengenai pengertian pendaftaran  tanah  itu  sendiri  serta  asas- asas  dan  tujuan  penyelenggaraannya. Adapun  asas-asasnya  adalah  sederhana, aman,  terjangkau,  mutakhir  dan  terbuka. Dengan  adanya  asas-asas  tersebut  maka dapat memberi pengertian, maksud kepada  masyarakat  supaya  masyarakat tidak  lagi  mudah  ditipu  oleh  pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan merugikan  masyarakat  sendiri.  Sebab dengan mengerti dan mengetahui masyarakat  dapat  mengurus  pendaftaran tanahnya  dengan  lancar,  benar  dan memberi  keuntungan  bagi  masyarakat sendiri. 66
c. Untuk  masyarakat,  terhadap  soal  bahwa masih  dianggap  bahwa  pendaftaran memerlukan  biaya  tinggi  dan  urusan yang  lambat/rumit,  dapat  diterangkan bahwa  biaya  akan  lebih  tinggi  lagi  jika tanah yang bersangkutan terjadi masalah/sengketa,  jika  terjadi  seperti  itu diperlukan  biaya  yang  tinggi  dan  waktu yang lebih lama. 67

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Peralihan  hak  atas  tanah  berdasarkan  Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah sudah  tepat  sebab  peralihan  hak  atas  tanah melalui jual beli dibuktikan dengan akta jual- beli yang dibuat dihadapan dan ditandatangani dihadapan PPAT.
2. Faktor-faktor  yang  menghambat  peralihan hak  atas  tanah  melalui  jual  beli  di  Kantor
65 Hasil  Wawancara  penulis  dengan  Hobby Simanungkalit,  SH,  Notaris/Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT) di Kabupaten Sintang pada tanggal 7 April 2015.
66 Hasil  Wawancara  penulis  dengan  Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sintang  pada  tanggal  6 April 2015.
67 Hasil Wawancara penulis dengan salah seorang pemohon di Kabupaten Sintang pada tanggal 6 April 2015.
Pertanahan  Kabupaten  Sintang  yaitu  :  faktor budaya hukum dari PPAT, Kantor Pertanahan  dan    Kantor  Perpajakan,  dan faktor  substansi  hukum  khususnya  dari peraturan-peraturan  mengenai  pendaftaran tanah  atas  peralihan  hak  yang  belum disebarluaskan ataupun disosialisasikan kepada masyarakat luas.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut,  dalam penelitian  ini,  saran  penulis  adalah  sebagai berikut :
a. Peralihan  hak  atas  tanah  berdasarkan  Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah dapat  dipertahankan  untuk  masa-masa  yang akan datang.
b. Faktor-faktor  yang  menghambat  peralihan hak  atas  tanah  melalui  jual  beli  di  Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang agar diperbaiki  lagi,  khususnya  pada  faktor struktur  hukum  yakni  peraturan-peraturan mengenai  peralihan  hak  atas  tanah  agar disebarluaskan  kepada  masyarakat  luas  dan faktor  budaya  hukum  yakni  PPAT,  Kantor Pertanahan  dan  Kantor  Pajak  agar  dapat menumbuhkan  sikap  melayani  masyarakat dengan cepat dan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Ali,  Achmad. 1998. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum . Jakarta : Yasrif Watampone.
......................  2008. Menguak  Realitas  Hukum . Jakarta : Prenada Media Group.
Anwar,  Dessy.  2003. Kamus  Lengkap  Bahasa Indonesia . Surabaya : Amelia. Bruch  dan  Strater.  1974. Information  System  :
Theory  and  Practice .  Santa  Barbara, California : Hamilton Publishing Company. Davis, Gordon B.. 1974. Management Information System : Conceptual
Foundation,  Structure  and  Development . McGraw-Hill International Book Company : Aucklland dll.
Davis,  Keith  dan  Newstroom,  W.  John.  1992.
Perilaku  Dalam  Organisasi .  Diterjemahan
oleh Agus Dharma. Jakarta : Erlangga.
Harsono, Boedi. 2005. Hukum Agraria Indonesia-Sejarah  Pembentukan  Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya . Jakarta : Djambatan.
Hutagalung,  Arie  Sukanti  dan  Gunawan, Markus, 2008. Kewenangan Pemerintah di Bidang  Pertanahan .  Jakarta  :  Rajawali Press.
Jiwanto,  Gunawan.  1985. Komunikasi  dalam Organisasi, Pusat Pengembangan Manajemen . Yogyakarta : Andi Offset.
Mertokusumo,  Sudikno,  dalam  Santoso,  Urip.
2010. Pendaftaran  Tanah  dan  Peralihan Hak Atas Tanah . Jakarta : Kencan Prenada Media Grup.
Parlindungan, AP. 1997. Konversi Hak-Hak Atas Tanah . Bandung : Mandar Maju.
Perangin,  Effendi.  1986. Hukum  Agraria  di Indonesia,  Suatu  Telaah  dari  Sudut Pandang  Praktisi  Hukum .  Jakarta  : Rajawali.
Poerwadarminta.,  W.J.S.,  1975. Kamus  Umum Bahasa Indonesia . Jakarta : Balai Pustaka.
Rahardjo, Satjipto.  2000. Ilmu Hukum . Bandung
: Citra Aditya Bakti.
Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara . Jakarta : Raja Grafindo.
Soekanto,  Soerjono.  2010. Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Penegakan Hukum . Jakarta
: Rajawali Pers.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  1989. Studi  Hukum dan Kemiskinan . Semarang : Tugu Muda.
.......................................... 1990. Metodologi
Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri .  Jakarta  : Ghalia Indonesia. Soimin. 2010. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia. Yogyakarta : UII Press.
Sumardjono,  S.  W.  Maria.  2008. Tanah  dalam Perspektif  Hak  Ekonomi  Sosial  dan
Budaya . Jakarta : Kompas.
Terry, George R.. 1962. Office Management and Control,  Fourth  Edition .  Homewood, Ilinois : Richard D. Irwin Inc.
Thoha,  Miftah.  1990. Pembinaan  Organisasi  :
Proses  Diagnosa  dan  Intervensi .  Jakarta  :
Rajawali Press.
Warassih,  Esmi.  2005. Pranata  Hukum  Sebuah Telaah  Sosiologis .  Semarang  :  Suryandaru Utama.
Yuniar, Tanti Sip. 1987. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia . Jakarta : Agung Media Mulia. Zainuddin Ali. 2006. Sosiologi Hukum . Jakarta : Sinar Grafika.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1960  Nomor 104  dan  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 2043), selanjutnya  dalam  penelitian  ini  disebut dengan UUPA. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran  Tanah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1997  Nomor 59  dan  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3696). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1998 Nomor 52.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun 1997  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun
2009  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun 1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sumber Internet : Abdul Gani Abdullah. 2004. Pengantar Memahmi Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.  Jurnal  Legislasi  Indonesia  - Volume  1  Nomor  2  -  September  2004. Diunduh dari http://www.djpp.depkumham.go.id/files/jur nal/vol1no2/Artikel.pdf.
Agus  Budi  Setiyono.  2008.  Pembentukan Peraturan Hukum Daerah Yang Demokratis  Oleh  Pemerintah  Daerah. (Semarang  :  Universitas  Diponegoro)., hlm. 13. Diunduh dari http://eprints.undip.ac.id/16258/1/AGUS_ BUDI_SETIYONO.pdf
Data  Kabupaten  Sintang  dalam  Angka  Tahun
2014.  Sintang  :  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Sintang, Katalog BPS : 1102001.6107. Faruq,  Denyel.  2011.  Pelaksanaan  Pemindahan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli. https://denyelfaruq.wordpress.com.
diunduh  melalui  www.google.com, Kamis, 23 Januari 2015, Pukul. 24.22 Wib. Kurniawan,  Noer.  2013.  Peranan  PPAT  Dalam Peralihan Hak Atas Tanah http://kurniawanoer.blogspot.com/2013/01/ .html.  diunduh  melalui  www.google.com, Kamis, 23 Januari 2015, Pukul. 24.22 Wib.
Kuswanto,  Heru.  2011.  Modul  PPHAT  7
Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Biaya  Jual
Beli Tanah. http://dosen.narotama.ac.id/wp- ontent/uploads/2011/05/.pdf.
diunduh melalui  www.google.com,  Kamis,  23 Januari 2015, Pukul. 24.22 Wib.
Rahmat  S  Sokonagoro.  2010.  Peristilahan  Fiksi
Hukum  (Fictie  Hukum)  dalam  Teori  dan dalam  Praktek.  Diunduh  melalui  internet www.google.com, http://www.sokonagoro.com/13- peristilahan-fiksi-hukum-fictie-hukum- dalam-teori-dan-dalam-praktek.html. Sugiarti, Sri Ari dan Prastuti, Novi. 2003. Sistem
Informasi  Pengolahan  Data  Peralihan  Hak
Atas  Tanah  Berdasarkan  Akta  Jual  Beli
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.  Bandung  :  Unikom,  diunduh melalui  www.google.com,  Kamis,  23 Januari 2015, Pukul. 24.22 Wib. Muzaijanah, Aries. 2007. Pelaksanaan Pendaftaran  Peralihan  Hak  Atas  Tanah Atas  Dasar  Hibah  Wasiat  di  Kecamatan Purwokerto  Selatan  Kota  Purwokerto. Semarang : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro., hal. 59. http://eprints.undip.ac.id/15381/1/Aries_Muzaija nah.pdf, diunduh
melalui www.google.com,  pada  hari  Selasa,  21 Januari 2015, Pukul. 01.51 Wib.

## DAMPAK AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS TAMPA IZIN ( PETI ) TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI DESA BARU LOMBAK KECAMATAN, MELIAU KABUPATEN SANGGAU

## FX. Nikolas
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang (nikolasFX0@gmail.com)

## ABSTRAK
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu semakin maraknya  aktivitas pertambangan tanpa ijin  (PETI)  yang  dapat  menimbulkan  Dampak terhadap  kerusakan  lingkungan  selain  itu aktivitas  PETI  dapat  dikategorikan  pelanggaran hukum.
Hasil penelitian menunjuklan bahwa terdapat  fakta  pelanggaran  hukum  di  dalam pelaksanaan  aktivitas  PETI  di  Kabupaten Sanggau  dan  untuk  menindaklanjuti  aktivitas PETI aparat penegak hukum melakukan tidankan preventif dengan
melakukan
penyuluhan  dan  himbauan  kepada  masyarakat tentang  bahaya  PETI  selain  itu    dilakukan tindakan  represif  dimana  Penegak  hukum melakukant Tindakan penindakan atau penegakan  hukum  yang  dilakukan  penegak hukum  adalah  menangkap  dan  memproses sampai  dengan  penuntutan  kepada  pemilik tambang  serta  perkerja  yang  ikut  melakukan pertambangan yang telah mengakibatkan terjadinya  peristiwa  pencemaran  Lingkungan baik di lingkungan air maupun lingkungan tanah. Kesimpulan  yaitu  Aktivitas Pertambangan Emas Tampa  Izin    yang  di  lakukan  masyarakat mempunyai  sebab  -  akibat  yaitu  pencemaran ligkungan air an sungai. Aktivitas Pertambangan Emas Tampa Izin yang mengakibatkan pencemaran  lingkungan  perlu  adanya  upaya hukum  untuk  masyarakat  yang  melakukan pertambangan  dan  penyuluhan  hukum  dari aktivitas  pertambangan  tersebut.  Surat  izin  yang dikeluarkan pemerintah tidak gunakan sebagaimana  mestinya  oleh  pemilik  tambang karena  pemilik  tambang  (  dompeng  )  tidak melaksanakan  intruksi  menghindari  pencemaran lingkungan.  Sanksi  yang  diberikan  kepada pemilik  tambang  sangat  ringan  dan  tidak  sesuai dengan  akibat  dari  tambang  tersebut. Saran
Penelitian :  Pemerintah  harus  tegas  dalam menanggani  masalah  PETI  di  Kabupaten sanggau khususnya secara umumnya Kalimantan Barat.  lebih  baik  melakukan  tindakan  preventif dibandingkan tindakan represif Pemerintah harus melakukan  proaktif  dalam  memberikan  izin sampai dengan pelaksanaan pertambangan tersebut  untuk  mencegah  terjadinya  pencemaran lingkungan. Serta pemberian sanksi yang seberat – beratnya  kepada  mereka  terutama  yang mempunyai  tambang,  Melarang  melakukan pertambangan dengan mesin
Kata Kunci : Aktivitas, Pertambangan

## EmasTanpa Ijin, Pencemaran Lingkungan

## PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG
Sejak  abad  ke  7  pertambangan  skala  kecil juga  telah  dilakukan  untuk  bahan  galian  intan pada  endapan-endapan  aluvial  di  Kalimantan. Pada  mulanya  usaha  ini  merupakan  kegiatan kelompok-kelompok keluarga masyarakat setempat,  tetapi  karena  peningkatan  perolehan bahan galian tersebut kemudian oleh Pemerintah Belanda diupayakan ditingkatkan untuk pertambangan skala besar. Walaupun dilaporkan secara tidak lengkap, tercatat bahwa peningkatan kegiatan  pertambangan  berlangsung  mulai  abad ke 18. Dalam perjalanannya dari masa 350 tahun pendudukan Pemerintah Kolonial Belanda hingga  setelah  kemerdekaan  Indonesia,  usaha pertambangan  berskala  besar  dilakukan  secara terbatas  terutama  untuk  bahan  galian  emas, batubara  dan  timah;  sementara  pertambangan berskala kecil mengalami perkembangan signifikan sejalan dengan peningkatan kebutuhan ekonomi masyarakat. Usaha pertambangan skala kecil  (terutama  untuk  bahan  galian  emas)
menjadi  tidak  terkendali  hingga  dikenal  dengan sebutan Pertambangan Emas Tanpa Ijin.
Istilah  PETI  semula  dipergunakan  untuk Pertambangan  Emas  Tanpa  Ijin,  tetapi  dalam perkembangan  selanjutnya  permasalahan  peti tidak  hanya  pada  komoditi  bahan  galian  emas tetapi  juga  diterapkan  pada  pertambangan  tanpa izin  untuk  bahan  galian  lain  baik  golongan  a,  b maupun c  (Peraturan Pemerintah No. 27  Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian) yang biasanya termasuk pada Pertambangan  Skala  Kecil  (PSK).  Pada  ahirnya PETI menimbulkan permasalahan pada Pemerintah  Daerah  karena  kesulitan  dalam mengawasi dan mengotrol kegiatannya, akibatnya  banyak  kasus  lingkungan  yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tersebut juga banyaknya dampak negatif pada lingkungan disekitar  tambang  tersebut  seperti  pencemaran air.  Hal  ini  tejadi  akibat  adanya  penggunaan senyawa  merkuri  untuk  memisahkan  biji  emas dengan  logam  lainnya.  Apabila  hal  ini  tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah maka masyarakat  yang  berada  di  sekitar  tambang tersebut  akan  mengalani  berbagai  macam penyakit salah satunya penyakit Minamata, PETI sebagai  industri  mempunyai  resiko  lingkungan tinggi, dan selalu mendapatkan perhatian khusus oleh publik, dan menjadi salah satu masalah dan pekerjaan  rumah  bagi  Departemen  Energi  dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kegiatan  penambangan  emas  tanpa  izin (PETI)  di  Kabupaten  Sanggau  akhir-akhir  ini semakin  berkembang,  dimana  pengolahnya dilaksanakan  tidak  dengan  tekhnologi  yang seharusnya  dan  hanya  dengan  cara  yang sederhana  yang  dimulai  dengan  penggalian batuan,  pengolahan  dan  pembuangan  limbah. Setiap  proses  membawa  dampak  perusakan ekosistem/lingkungan  baik  secara  langsung  atau pun  jangka  panjang.Penambangan  dilakukan tidak  hanya  di  darat  tapi  juga  di  sungai.  Sungai yang menjadi tempat penambangan di Kabupaten  Sanggau  adalah  sungai  Meliau. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991  tentang  sungai,  “sungai  adalah  tempat - tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran  air  mulai  dari  matai  air  sampai dengan muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta  sepanjang  pengalirannya  oleh  garis sempadan”.
Dampak  yang terjadi dengan adanya PETI adalah  pencemaran  air,  tanah  dan  juga  udara. Pencemaran  air  dan  tanah  terjadi  karena  dalam penambangan  digunakannya  merkuri  untuk memisahkan  biji  emas  dengan  pasir.  Merkuri atau  air  raksa  adalah  sejenis  logam  cair,  dan sangat  berbahaya  apabila  masuk  ke  tubuh manusia.  Merkuri  dapat  menyerang  organ  vital manusia  contohnya  ginjal,  hati,  jantung  bahkan otak manusia.Permasalahan PETI tersebut apabila  dikaji  menurut  Hukum  Lingkungan, maka pencemaran lingkungan yang terjadi akibat dari  kegiatan  pertambangan  emas  tersebut merupakan  wilayah  hukum  lingkungan.  Dalam penegakannya  dibutuhkan  kerjasama  antara penegak hukum dan masyarakat setempat.

## KAJIAN TEORITIS
Ekosistem  berasal  dari  kata  “ Oikos  Dan System ”  Oikos  yang  berarti  rumah  dan  Sistem merupakan  suatu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan  yang  merupakan  satu  kesatuan. Sehingga  pengertian  ekosistem  menurut  undang – undang nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 5 “ tataan  unsur  lingkungan  yang  merupakan kesatuan  yang  utuh  menyeluruh  dan  saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas  dan  produktifitas  lingkungan  hidup. Daerah  lingkungan  hidup  merupakan  ekosistem yang  terdiri  dari  kompenen  abiotik,  biotik  dan sosial budaya yang saling berintereaksi dan sling mempengaruhi. 68 Bagian ilmu pengetahuan yang mempelajari  hubungan  timbal  balik  disebut dengan  ekologi  yang  berasal  dari  kata  “ Oikos dan Logos ( pengetahuan ) jadi ekologi adalah “ ilmu  pengetahuan  hubungan  organisme  dan lingkungannya.  Ilmu  yang  mempelajari  ekologi disebut  dengan ilmu lingkungan 69 .  Emas merupakan  logam  yang  sangat  berat  dan konsentrasi utamanya berdekatan dengan lapiran – lapisan  primer  dan  hanya  debu  yang  paling halus,  yang  terbawa  hampir  diseluruh  semua sungai  di  Kalimantan  Barat. 70 Pemerintah memberikan  kewenangan  untuk  melakukan pengelolaan  Lingkungan  Hidup  diluar  dari kewenangan  pemerintah  pusat  dan  provinsi diberikan kewenangan kepada pemerintah
68 Muh. Aris Marfia. Moralitas Lingkungan.2005, hal 63
69 N.T.H Silalahi. Hukum Lingkungan dan Ekologi pembangunan. 2004. Hal. 16
70 Ibid. Hal. 576
daerah  masing – masing  kewenangan  tersebut adalah :
1. Pemberian  konsensi  (  pemanfaatan/ pengusahaan ) sumber daya alam yang berdampak  pada  keseimbangan  daya dukung  ekosistem  dan  masayrakat setempat ( penelengaraan perizinan ).
2. Pengendalian  dampak  dari  kegiatan terhadap sumber daya air, udara, tanah termsuk  melaksanakan  pengawasan penataan  sampai  dengan  penjatuhan sanksi  administrasi  (  pengendalian dampak lingkungan). 71 Sehingga menurut
Salim HS.
Hukum pertambangan  adalah  : “  Keseluruhan  Kaidah Hukum  yang  mengatur  kewenangan  negara dalam  pengelolaan  melaksanakan  bahan  galian( tambang ) dan mengatur hubungan antara negara dengan  orang  dan  atau  badan  hukum  dalam pegelolaan  dan  pemanfaatan  bahan  galian  ( tambang )”. 72
Kaidah hukum tambang dibeda kan menjadi dua macam yaitu :
1. Kaidah  hukum  pertambangan  tertulis merupakan  kaidah – kaidah  hukum yang terdapat dalam undang – undanag, traktat, dan yurispridensi dan
2. Kaidah  hukum  pertambangan  tidak tertulis merupakan ketentuan –
ketentuan  hukum  yang  hidup  dan berkembang  dalam  masyarakat  dan bersifat  lokal  artinya  hanya  berlaku dalam masayrakat setempat. 73
Kegiatan  Pertambangan  Emas  Tampa Izin  (  PETI  )  yang  dilakukan  masyarakat  yang berada disekitar  Desa Baru Lombak  Kecamatan, Meliau  Kabupaten  Sanggau  di  sungai  ini  telah menimbulkan dampak kerusak lingkungan hidup dimana  ekosistem  yang  berada  dilingkungan sungai  dimana  air  sungai  merupakan  sumber kehidupan bagi setiap mahluk hidup yang berada di  sekitar  sungai  terlebihnya  digunakan  oleh manusia  (  masyarakat  )  disekitar  aliran  Desa Baru  Lombak  Kecamatan,  Meliau  Kabupaten Sanggau  untuk  digunakan  dalam  kehidupan sehari – hari seperti MCK.
71 Supriadi. SH.M.Hum. Hukum Lingkungan Di Indonesia. 2008. Thal.177
72 H. Salim HS. SH.M.Hum. Hukum Pertambangan Di Indonesia. 2005.hal 8 73 Ibid. Hal. 8
Hukum
lingkungan merupakan terjemahan  dari  istilah  bahasa  Inggris  “ Environmental  Law”.  Hukum  lingkungan digunakan  untuk  menyebut  pengakat  norma hukum  yang  mengatur  hukum  yang  mmengatur pengelolaan  lingkungan  hidup  (  fisik  )  dengan tujuan  menjamin  kelestariandan  mengembangan kemampuan lingkungan hidup. Melihat dinamika permasalah  lingkungan  hidup  yang  semangkin memprihatinkan  di  seluruh  dunia  sehingga  para ahli  lingkungan  hidup  mencari  pengentian tentang  lingkungan  hidup Prof.  Dr.  Mella Ismelina,SH.M.Hum dalam  bukunya  Hukum Lingkungan  (  Paradigma  dan  Sketsa  Tematis) lingkungan  hidup  adalah  “  kesatuan  ruang dengan  semua  benda  ,  daya,  keadaan,  dan mahluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya yang
mempengaruhi alam
itu sendiri,kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan  manusia  serta  mahluk  hidup lainnya. 74 Menurut
Otto Soemarwoto Lingkungan Hidup adalah “ Jumlah semua benda dan  kondisi  yang  ada  dalam  ruang  yang  kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita”. 75
Sedangkan pendapat Munadjat Danusaputro mengartikan  Lingkungan  Hidup sebagai  berikut  :  “  Semua  benda  dan  kondisi termasuk  manusia  dan  tingkat  perbuatannya yang  terdapat  ruang  tempat  manusia  berada  dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia  dan  jasad  hidup  lainnya”. 76 Dan menurut  pendapat  Daut  silalahi    hukum lingkungan  hidup  adalah  :  “  Sekumpulan ketentuan – ketentuan  dan  prinsip – prinsip hukum  yang  diberlakukannya  untuk  tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. 77 Dengan  demikian  jika  pengertian  dari para  ahli  tersebut  diatas  merupakan  suatu pedoman  kepada  masayarakat  atau  pemerintah untuk  melakukan  langkah – langkah  seperti mengeluarkan  kebijakan  atau  penegakan  hukum untuk  perlindungan  terhadap  ekosistem  yang diakibatkan oleh PETI.
74 Prof. Dr. Mella Ismelina,SH.M.Hum, Hukum Lingkungan ( Paradigma dan Sketsa Tematis) ,CV.
Prisma Esta Utama.Bandug.2011.hal.177
75 N.T.H Silalahi. Hukum Lingkungan dan Ekologi pembangunan. 2004. Hal. 4
76 Ibid. Hal.4
77 Prof.Dr. Adji Samakto,SH.MH. Kapitalisme, modernisasi, dan kerusakan lingkungan hidup.2008.hal.104
Lynn  White mengatakan  bahwa kesalahan  manusia  yang  menimbulkan  masalah lingkungan  disebabkan  oleh  cara  pandangnya terhadap  alam  yang  dianggap  sebagai  sesuatu yang  dikuasi  dan  untuk  dimanfaatkan. 78 Hukum Lingkungan  digunakan  untuk  mengatasi  malsah kerusakakan  lingkungan  hukum  lingkungan menurut Drupsteen merupakan hukum fungsional,
karena bertujuan
untuk menaggulangi  pencemaran,  pengurasan,  dan pengeruskan lingkungan sehingga tercipta lingkungnan  yang  baik,sehat  indah,  dan  nyaman bagi  seluruh  rakyat. 79 Untuk  mengatasi  masalah tersebut  perlu  adaanya  penegakan  hukum  yang jelas dari pemerintah atau penegak hukum untuk melindungi  dan  menjaga  ekosistem  tersebut sehingga  penegakan  hukum  yang  berkaitan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan  tentunya  berkaitan  dengan  masalah penegakan hukum pidana. Tujuan diterapkannya hukum  adalah  sebagai  salah  satu  sarana  politik kriminal  untuk  perlindungan  masyarakat  yang se ring disebut dengan istilah “social defence “ 80
Menurut Barda  Nawawi ada  4  aspek perlindungan  masyarakat  yang  harus  juga mendapat  perhatian  dalam  penegakan  hukum pidana khususnya yaitu :
a. Masyarakat memerlukan perlindungan  terhadap  perbuatan anti  sosial  yang  merugikan  dan membahayakan  masyarakat,  maka wajar  penegak  hukum  bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang.
Masyarakat  memerlukan  perlindungan  terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan  dan  nilai  yang  tergantung  sebagai akibat  adanya  kejahatan. 81 Penegak  hukum adalah  kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai – nilai  yang  terjabar  dalam  kaidah – kaidah, pandangan – pandangan  dalam  menciptakan sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran  nilai  untuk  menciptakan  kedamaian
78 Daut silalahi . Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia.2001.hal.15
79 Jur.Andi Hamzah . Penegakan Hukum Lingkungan.2005.Hal.9
80 Barda nawawi arief,beberapa aspek kebijakan penegakan hukum pidana.PT.Citra aditya Bakti,Bandung 1988.Hal.11
81 Ibid,Hal. 13
karena  tegaknya  hukum  dapat  dilihat  dari beberapa factor yang saling berkaitan 82
Penegakan hukum dalam Negara
dilakukan secara preventif dan represif, penegakan  hukum  secara  preventif  adalah  untuk mencegah  agar  tidak  terjadinya  pelanggaran hukum,  dan  penegakan  hukum  secara  represif yaitu  jika  tindakan  preventif  tidak  berhasil dilakukan  maka  perlu  adanya  penindakan  dari penegak hukum secara hukum. Tindakan hukum secara  represif  pada  tingkat  operasionalnya didukung  dan  melalui  lembaga  yang  secara organisatoris  yang  terpisah  satu  dengan  yang lainnya  namun  tetap  berada  dalam  kerangka penegakan  hukum  dimulai  dari  kepolisian, kejaksaan  dan  pengadilan  sampai  kepada lembaga  kemasyarakatan. 83 Menurut  Satochid kartanegara  menyatakan  bahwa  suatu  tindakan dapat  disebut  sebagai  tindak  pidana  jika  telah memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:
1. Unsur obyektif yang terdiri dari :
 Suatu tindak  tanduk  jadi  suatu tindakan
 Suatu akibat tertentu
 Keadaan
2. Unsur subyektif yang terdiri dari :
 Dapat dipertanggung jawabkan
 Adanya kesalahan. 84
Menurut Prof. Wijono Prodjodikoro, S.H tindak  pidana  adalah  suatu  perbuatan  yang pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum pidana dan  pelaku  ini  dapat  dikatakan  sebagai  subyek tindak  pidana. 85 Berdasarkan  data  yang  terjadi dilapangan keruskan yang diakibatkan oleh PETI di  lingkungan  Desa  Baru  Lombak  Kecamatan Meliau  Kabupaten  Sanggau  perlunya  penegakan hukum  untuk  mencegah  kerusakan  yang  lebih memprihatinkan masayarakat setempat.
Pertambangan  Emas  Tanpa  Ijin  (PETI) yang  terjadi  di  wilayah  Kabupaten  Sanggau menjadi perhatian  berbagai pihak, karena  sangat mengganggu  kelestarian  lingkungan  khususnya pencemaran  air  sungai  yang  ditimbulkan  dari kegiatan  tersebut.  Banyak  warga  sekitar  aliran sungai yang mengeluhkan keadaan ini.
82 Soejono soekanto,faktor – factor yang mempengaruhi penegak hukum ,PT.Raja grafindd persada,Jakarta 1983,Hal 3
83 Teguh Prasetyo dan Abdul ,Op.cit,hal.112
84 Satochid kartanegara op,cit.Hal 74
85 Wirjono projodikoro,asas – asas hukum pidana di Indonesia,PT.Eresco bandung 1998,hal 55
Kepolisian  Daerah  Kalimantan  Barat  mulai menertibkan akitivitas PETI di berbagai Kapupaten  yaitu  Sambas,  Bengkayang,  Landak, Sanggau  dan  Melawi,  dengan  mengedepankan penindakan  hukum.  Sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 22 ayat (1) “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting  terhadap  lingkungan  hidup  wajib memiliki amdal”. Salah satu wilayah dilakukannya  aktivitas  PETI  di  kabupaten Sanggau  adalah  di  Desa  Baru  Lombak Kecamatan  Meliau.  Penambangan  ini  dilakukan secara  kelompok-kelompok  kecil  yang  terdiri dari 5-7 orang anggota pada lokasi yang tersebar. Dilakukan  dengan  cara  yang  tidak  sistematis, dapat  dilihat  dari  cara  penambangan  yang tersebar  tidak  merata.  Mereka  menambang berdasarkan  perkiraan  bahwa  didaerah  tersebut mengandung banyak emas yang sangat menguntungkan.
Kerusakan  dan  Pencemaran  Lingkungan Hidup
Pengertian  keruskan  lingkungan  hidup menurut Undang – undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 17 adalah “ perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik,kimia dan atau  hayati  lingkungan  hidup  yang  melampaui kriteria baku keruskan lingkungan hidup”. 86 Dan pengertian  peruska  lingkungan  hidup  adalah menurut undang – undang nomor 32 tahun 2009 pasal  1  ayat  16  “  tindakan  orang  yang menimbulkan  perubahan  langsung  atau  tidak langung  terhadap  sifat  fisik,  kimia,  dan  hayati lingkungan  hidup  sehingga  melampaui  kriteria baku keruskan lingkungan dapat disebabkan oleh manusia dan faktor alam. Menurut Soejono yang dimaksud  dengan  pencemaran  adalah  :  “
Perubahan  ekosistem  atau  tata  lingkungan  yang tida  menguntungkan  (  merusak  dan  merugikan) yang  disebabkab  oleh  kehadiran  benda-  benda asing  sebagai  akibat  perbuatan  manusia.  Benda- benda  asing  itu  dapat  berupa  industri  dan sebagainya  .  sedangkan  menurut Danu  saputra pencemaran  merupakan  suatu  lingkungan  oleh kegiatan  manusia  atau  oleh  proses  alam  sendiri dalam  konsentrasi  sedemikian  rupa  sehingga menyebabkan  terjadinya  perubahan  ndalam keadaan termasuk yang mengakibatkan llingkungan  itu  tidak  berfungsi  semula  dalam
86 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 17
kesehatan dan keselamatan ”. 87 Prof. Dr. Mella Ismelina,SH.M.Hum Perubahan  atau  beberapa kompenen  lingkungan  hidup  baik  karena kegiatan  manusia  atau  karena  proses  alam  yang ceara langsung atau tidak langsung menimbulkan  akibat  negatif  terhadap  kesehatan dan kesejahteraan manusia 88
Menurut  Otto  Soemarwoto terjadinya pencemaran  (  Pollution)  disebabkan  oleh  empat Faktor yaitu :
1) Karena  lebih  besarnya  produksi suatu  zat  daripada  kecepatan penggunaaanya  /  degradasinya
secara fisik 2) Proses biologi yang membentuk/mengkonsentrasikan zat pencemaran tertentu
3) Berdasarkan  proses  fisika-kimia nonbiologis dan
4) Terjadinya kecelakann yang dapat melepaskan  zat – zat  tertentu kedalam lingkungan. 89
Dan untuk menentukan telah terjadinya pencemaran  dapat  dilakukan  dengan  5  cara sebagai berikut :
1) Pencemaran sebagai setiap perubahan  atas  lingkungan  (  Any Alternation Of The Enviroment) 2) Pencemaran sebagai hak kedaulatan  teritorial  (  The  Right Of The Territorial Sovereign )
3) Pencemaran  sebagi  perusak  ( Demage )
4) Pencemaran sebagai
bercamurnya  dengan  penggunaan lain atas lingkungan ( Interference With Other Use Of Environment )
5) Pencemaran  sebagai  melebihi kemmpuan  menerima  unsur/  zat asing  oleh  lingkungan  (  As Exceeding The Assimilative Capacity Of The Environment ). 90
87 Agus Mulyana.Keruskan Lingkungan Sebagai Akibat Dari Kegiatan Penambangan Emas Tampa Izin 2006.Hal 11- 12
88 Prof. Dr. Mella Ismelina,SH.M.Hum Lingkungan Hidup paradigma dan sketsa tematis, CV. Prisma esta Utama Bandung, Hal. 85 89 N.t.h. Silalahi. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. 2004 Hal. 280
90 Ibid. Hal.284
Penggunaan  bahan  kimia  (  merkuci  )  dalam kegiatan  pertambangan  jika  tidak  berdasarkan aturan maka akan dapat menyebabkana pencemaran  disekitar  areal  pertambangan  dan dapat  menyebabkan  penyakit  salah  satunya pemyakit  yang  disebabkan  oleh  mercuri  yaitu penyakit minamata yang ditemukan di minamata jepang  Dalam  bidang  kesehata  kerja  dikenal dengan  istilah  keracunan  akut  dan  keracunan kronik,.  Keracunan  akut  didefinisikan  sebagai suatu  bentuk  keracubab  yang  terjadi  dalam jangka  waktu  singkat  atau  sangat  singkat. Perisytiwa  keracunan  akut  ini  dapat  terjadi apabila  individu  atau  biota  secara  tidak  sengaja menghidup  atau  menelan  bahan  beracun  dalam dosis atau jumlah besar adapun keracunan kronik didefinisikan  dengan  terhidup  atau  tertelannya bahan  beracun  dalam  dosis  rendah  tetapi  dalam jangka  waktu  yang  panjang  kercunan  kronik lebih  sering  diderita  oleh  para  pekerja  di tambang – tambang. 91

## Perizinan Pertambangan Rakyat
Izin  merupakan  alat  pemerintah  yang bersifat yuridis preventif , dan digunakan sebagai instrumen hukum administrasi untuk mengendalikan  perilaku  masyarakat.  Karena  itu sifat  dan  fungsi  surat  izin  adalah  preventif  , karena  dalam  instrumen  izin,  tidak  bisa dilepaskan  dengan  pemerintah  dan  kewajiban yang  harus  ditaati  oleh  pemegang  izin.  Selaian itu  fungsi  izizn  adalah  represif,  izizn  dapat difungsikan sebagai intrumen untuk menenaggulagi  masalah  lingkungan  sesebabkan aktivitas  manusia  yang  melekat  dengan  dasar perizinan.  Suatau  izizn  yang  diterbutkan,  harus memenuhi ketentuan perundang – undangan.
Setiap kegiatan usaha bahan galian jenis apapun  harus  mendapat  izizn  dari  pemerintah, izin  ada  karena  terdapat  norma – norma  yang mengaturnya  atau  ada  norma  umum  yang melarang kegiatan tertentu. Izin adalah persetujun dari pengusaha berdasarkan undang – undang  atau  peraturan  pemerintah  untuk  dalam keadaan  tertentu  menyimpan  dari  larangan umum  tersebut.  Tujuan  izizn  yaitu  untuk mempengaruhi  masayarakat  untuk  mengiikuti keinginan  pemerintah.  Pengertian  izin  usaha pertambangan IUP dan Izin pertambangan rakyat IPR  dalam  undang – undang  No.  4  Tahun  2009 yang terdapat dalam pasal 1 ayat 7 dan ayat 10.
91 Trilianty Lestarista. Faktor- Faktor Yang Berhubungan Dengan Keracunan Mercuri Pada PETI. Skripsi 2010

## Pengawasan Pertambangan Rakyat
Pengawasan  sangat  perlu  dilakukan  oleh pemerintah  terhadap  pemilik  izizn  yang  akan melakukan pertambangan dikwatirkan akan tidak memenuhi  syarat – syarat  yang  telah  ditentukan adapun  pengertian  pengawasan  adalah  menurut Siagan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi  untuk menjami  agar  semua  pekerjaan  yang  sedang dilaksanakan  berjalan  sesuai  dengan  rencana yang  ditentukan  sebelunnya  sedangkan  menurut sujamto  pengawasan  adalah  segala  usaha  dan kegiatan  untuk  mengetahui  menilai  kenyataan yang  sebenarnya  mengenai  pelaksanaan  tugas atau  kegiatan  apakah  sudah  sesuai  dengan pelaksanaan  tugas  atau  kkegiataan  apakah  suah sesuai dengan semestinya atau tidak.
Sedangkan menurut C.S.T Kancil pengawasan  itu  sendiri  dibedakan  menjadi  3  ( Tiga ) yaitu : 1. Pengawasan Umum yaitu pengawasan  yang  dilakukan  oleh pemerintah pusat terhadap
keseluruhan  pelaksanaan,  tugas,  dan kewenangan  yang  telah  diberikan oleh pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah 2. Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang mengharuskan setiap peraturan dasar dari keputusan yaitu  pengawasan  pokok – pokok tersebut.
3. Pengawasan represif yaitu pengawasan yang menyangkut penangugan atau
pembatalan peraturan  pemerintah  perundang – undangan yang lebih tinggi. 92
Fakta – Fakta  Terjadinya  Pencemaran Lingkungan Hidup
Pada  hari  Kamis  tanggal  09  Februari 2012  sekira  jam  09.00  wib  Kanit  dan  anggota Intelkam  Polsek Meliau bertemu dengan Kepala Dusun  Balai  Tinggi  yaitu  sdr.  MULYADI  yang memberitahukan  bahwa  masyarakat  di  Dusun tersebut  resah karena air Sungai Meliau kembali keruh dan tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat dikarenakan kembali maraknya kegiatan PETI di Desa  Baru  Lombak  Kec.Meliau.  Menurut  sdr. MULYADI  akibat  kegiatan  PETI  tersebut  air
92 C.S.T. Kancil Pokok-Pokok Pemerintah Daerah  .Aksara Baru , jakarta, 1979,hal.126
sungai  meliau  sudah  sekitar  3  (  tiga  )  hari mengalami  keruh  yang  mana  masyarakat  takut untuk  menggunakan  air  sungai  dan  sdr. MULYADI  berharap  agar  segera  diambil tindakan  tegas  terhadap  kegiatan  PETI  tersebut karena  guna  menghindari  hal-hal  yang  tidak diinginkan  apabila  masyarakat  Dusun  Balai Tinggi  datang  ke  lokasi  PETI.  Pada  hari  selasa tanggal  31  Januari  2012  sekira  jam  11.00  wib bertempat  dirumah  Kepala  Dusun  Baru  Lombak Desa  Balai  Lombak  Kecamatan  Meliau  telah dilaksanakan  pertemuan  yang  bertujuan  untuk membahas  tentang  kegiatan  penambangan  PETI yang dilakukan masyarakat tanpa ijin resmi.
Dalam  kegiatan  tersebut  dihadiri  oleh Camat  Meliau  Drs.  WAYAH  UNTUNG  P.  J, Kapolsek  Meliau  AKP  YUWONO,  Kades  Baru Lombak  sdr.  LENTUK  JANTAN,  Kades  Balai Tinggi  sdr. SAHLAN,  Kadus Baru Lombak  sdr. KAMSULANG dan perwakilan dari penambang PETI.  Kapolsek  Meliau  memberikan  himbauan baik secara tertulis maupun lisan yang mana agar kegiatan  PETI  dihentikan  karena  kegiatan  PETI telah  mencemari  air  sungai  meliau  yang melintasi  Desa  Baru  Lombak,  Desa  Enggadai dan  Desa  Balai  Tinggi.  Muspika  Kec.  Meliau juga menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan  oleh  kegiatan  PETI  dan  apabila kegiatan  tersebut  masih  berlangsung  maka  para pelaku  penambang  PETI  akan  diproses  sesuai hukum yang berlaku serta diharapkan masyarakat agar tetap melaporkan kegiatan PETI kepada Muspika Kec. Meliau.

## Upaya  Hukum  Yang  Dilakukan  Penegak
Hukum

## Tindakan preventif
Adapun  upaya  yang  dilakukan  oleh penegak  hukum  dalam  mencegah  terjadinya keruskan  lingkungan  tersebut  penegak  hukum melakukan  upaya  hukum  sebagaui  berikut  : Melaksanakan penyuluhan dan Himbauan
Kepada  masyarakat  tentang  bahaya  yang ditimbulkan kegiatan PETI,
Melakukan pendataan  Lokasi  dan  para  pekerja  PETI tersebut, Melakukan Lidik dan Pulbaket terhadap kegiatan PETI tersebut, sehingga pada hari Senin tanggal  23  April  2012  sekira  jam  10.50  Wib bertempat di Ruang PPKO Polres Sanggau telah dilaksanakan  Rapat  Koordinasi  antara  Muspida Kab.  Sanggau  dengan  Muspika  Kec.  Meliau,
Tomas  dan  Todat  Kec.  Meliau  yang  membahas permasalahan maraknya  kegiatan  PETI  ( Penambangan  Emas  Tanpa  Ijin  )  yang  terjadi  di Ds.  Baru  Lombak  Kec.  Meliau  Kab.  Sanggau. Rapat  koordinasi  tersebut  dipimpin  langsung oleh  Kapolres  Sanggau  AKBP  WINARTO,  SH, MH  dan  dihadiri  oleh  Wakil  Bupati  Sanggau PAOLUS  HADI,  S.  IP,  M.  Si,  Kajari  Kab. Sanggau,  Perwakilan  dari  Pengadilan  Negeri Sanggau, Perwakilan dari Dandim 1204
Sanggau,  Kapolsek  Meliau,  Danramil  Meliau, Camat Meliau, Kades dan  Kadus, Tomas, Todat serta perwakilan dari masyarakat yang berjumlah +  33  (  Tiga  Puluh  Tiga  )  orang  Maksud  dan tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi tersebut adalah  untuk  membahas  dan  menyelesaikan permasalahan  maraknya  kegiatan  PETI  yang terjadi di wilayah Ds. Baru Lombak Kec. Meliau Kab.  Sanggau  yang  mana  dengan  adanya kegiatan  tersebut  telah  memberikan  dampak negatif  yang  sangat  merugikan  masyarakat setempat yang tinggal di sekitar lokasi PETI.
Adapun  dampak  negatif  yang  sangat dirasakan  oleh  masyarakat  dari  kegiatan  PETI tersebut adalah terjadinya pencemaran lingkungan  khususnya  Pencemaran  Air  Sungai Meliau  dikarenakan  limbah  PETI  mengalir  ke dalam  aliran  sungai  yang  mana  sungai  tersebut merupakan  sungai  yang  airnya  dikonsumsi  oleh masyarakat  secara  langsung  untuk  kebutuhan sehari – hari,  namun  saat  ini  air  sungai  tersebut sudah tidak bisa lagi dikonsumsi oleh masyarakat banyak dan  menyebabkan terjadinya pendangkalan,  hal  ini  menyebabkan  masyarakat menjadi kesulitan untuk mendapatkan ketersediaan  air  bersih  untuk  konsumsi  seperti memasak,  minum,  mandi  dan  mencuci,  adapun sumber  air  yang  masih  bisa  digunakan  oleh masyarakat  jauh  jaraknya  yang  harus  ditempuh dengan  menggunakan  sepeda  motor  dan  ada masyarakat  yang  tidak  mempunyai  kendaraan harus  memikul air tersebut dengan berjalan kaki sejauh + 2 Km.
Selain  permasalahan  pencemaran  lingkungan tersebut  maraknya  kegitan  PETI  di  Ds.  Baru Lombak  Kec.  Meliau  membuat  banyak  orang yang  berasal  dari  luar  wilayah  Kab.  Sanggau berdatangan  ke  Ds.  Baru  Lombak  untuk  bekerja melakukan penambangan emas, hal ini menimbulkan  permasalahan  sosial  baru  di  Ds. Baru Lombak  yaitu dengan  maraknya perjudian, banyaknya  warung – warung  yang  menjual
minuman keras serta adanya praktek prostitusi di sekitar  lokasi  PETI  tersebut  dan  hal  tersebut sangat meresahkan masyarakat Ds. Baru Lombak Kec. Meliau.
Setelah  dilakukan  pembahasan  oleh Muspida  Kab.  Sanggau  dan  mendengarkan pendapat serta saran dari Muspika, Tomas, Todat dan perwakilan masyarakat yang hadir, Kapolres Sanggau  memberikan  peringatan  dan  tenggang waktu  kepada  para  penambang  Peti  tersebut selama  1  (  Satu  )  Minggu  untuk  menghentikan kegiatan  Peti  tersebut,  serta  meninggalkan tempat  /  lokasi  menambang  dengan  membawa serta  seluruh  peralatan  Dompeng,  dan  apabila masih ada masyarakat yang melakukan penambangan akan dilakukan tindakan tegas.

## Tindakan Represif
Melihat tindakan preventif telah dilakukan  serta  melihat  peristiwa  yang  terjadi disekitar  pertambangan  selain  permasalahan pencemaran  lingkungan  tersebut  maraknya kegitan  PETI  di  Ds.  Baru  Lombak  Kec.  Meliau membuat  banyak  orang  yang  berasal  dari  luar wilayah  Kab.  Sanggau  berdatangan  ke  Ds.  Baru Lombak untuk bekerja melakukan penambangan emas,  hal  ini  menimbulkan  permasalahan  sosial baru  di  Ds.  Baru  Lombak  yaitu  dengan maraknya  perjudian,  banyaknya  warung – warung  yang  menjual  minuman  keras  serta adanya  praktek  prostitusi  di  sekitar  lokasi  PETI tersebut  dan  hal  tersebut  sangat  meresahkan masyarakat Ds. Baru Lombak Kec. Meliau.
Penegak  hukum  khususnya  polisi  dalam hal  ini  mendapat  laporan  dari  masyarakat disekitar pertambanagn tersebut Tindakan penindakan  atau  penegakan  hukum yang dilakukan  penegak  hukum  adalah  menangkap dan  memproses  sampai  dengan  penuntutan kepada pemilik tambang serta perkerja yang ikut melakukan pertambangan yang telah mengakibatkan  terjadinya  peristiwa  pencemaran Lingkungan  baik  di  lingkungan  air  maupun lingkungan tanah.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Aktivitas  Pertambangan  Emas  Tampa Izin  yang di lakukan masyarakat di desa Baru Lombak Kecamantan Meliau
Kabupaten  Sanggau  mempunyai  sebab  -
akibat  yaitu  pencemaran  ligkungan  air dimana, air yang digunakan oleh masyarakat disepanjang air sungai mengalir  tidak  dapat  digunakan  oleh masyarakat untuk keperluan MCK.
2. Aktivitas  Pertambangan  Emas  Tampa Izin  yang  mengakibatkan  pencemaran lingkungan  perlu  adanya  upaya  hukum untuk masyarakat yang melakukan pertambangan  dan  penyuluhan  hukum dari aktivitas pertambangan tersebut.
3. Surat  izin  yang  dikeluarkan  pemerintah tidak  gunakan  sebagaimana  mestinya oleh  pemilik  tambang  karena  pemilik tambang ( dompeng ) tidak melaksanakan intruksi menghindari pencemaran lingkungan. 4. Kurangnya  proaktif  pemerintah  dalam menanggani permasalahan Peti di Kabupaten Sanggau
5. Sanksi  yang  diberikan  kepada  pemilik tambang  sangat  ringan  dan  tidak  sesuai dengan akibat dari tambang tersebut.

## Saran
Melihat  peristiwa – peristiwa  yang  terjadi di  Kabupaten  Sanggau  membuat  prihatin  dan perlunya pendapat atau saran yang memungkinkan menjadi masukan kepada pemerintah  Kabupaten  Sanggau  dan  jajarannya agar  mementingkan  kepentingan  masyarakat yang  lebih  besar  dimana  saran – saran  kami sebagai berikut :
1. Pemerintah harus tegas dalam menanggani  masalah  PETI  di  Kabupaten sanggau  khususnya  secara  umumnya Kalimantan  Barat.  Karena  Kalimantan Barat sekarang marak terjadi pertambangan tampa izin ataupun pertambangan berizin, tidak hanya melakukan peduli lingkungan atau melakukan  pemilihan  duta  lingkungan hidup  tetapi  pemerintah  harus  melihat langsung  peristiwa  yang  terjadi  kepada masyarakat.  Dikarenakan  lebih  baik meelakukan tindakan preventif dibandingkan tindakan represif permasalahan  sekarang  adalah  dimana pemerintah  melakukan  tindakan  represif bandingkan  tindakan    preventif,  artinya pemerintah  melihat  terjadi  peristiwa hukum terlebih dahulu, kemudian
melakukan  perbaikan  terhadap  peristiwa hukum  jika  diibaratkan  dalam  pribahasa NASI SUDAH MENJADI BUBUR.
2. Pemerintah  harus  melakukan  proaktif dalam  memberikan  izin  sampai  dengan pelaksanaan pertambangan tersebut untuk
mencegah terjadinya
pencemaran
lingkungan.
3. Serta  pemberian  sanksi  yang  seberat –
beratnya  kepada  mereka  terutama  yang mempunyai tambang, dan lakukan
blaklist kepada nama yang membuat surat izin. 4. Melarang melakukan pertambangan dengan mesin

## PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI UNTUK MELESTARIKAN BUDAYA MASYARAKAT DI DESASOLAM RAYA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG

## Antonius Erwandi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang (erwandi.unka@gmail.com)

## ABSTRAK
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah peran BPD dalam masyarakat khususnya sebagai perwakilan  masyarakat  yang  dapat  menyerap serta  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  dengan tata  cara  atau  mekanisme  yang  tersistematis sehingga dapat dijadikan suatu rencana pembangunan di dalam RAPBDes.
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu pendekatan  deskriptip  kualitatif,  teknik  analisis data  adalah  kualitatif  sedangkan  alat  yang digunakan  yaitu  Panduan  Observasi,  Pedoman wawancara  dan  dokumentasi.  Subjek  penelitian sebanyak  7  orang  yaitu  Kepala  Desa,  Ketua BPD,  Anggota  BPD  sebanyak  3  orang,  Ketua kelompok seni budaya 2 orang.
Hasil  penelitian  yaitu  seni  dan  budaya masyarakat  memerlukan  kebijakan  pemerintah desa  sebagai  bentuk  dukungan  dan  aspirasi tersebut  menjadi  tugas  BPD.  Selain  itu diperlukan  koordinasi  dari  pemerintah  desa  dan BPD kepada pemerintah kecamatan dan Kabupaten  untuk  memperhatikan  kesenian  dan budaya  daerah  dalam  bentuk  alokasi  dana pembinaan  serta  pengadaan  kelengakapan  yang diperlukan  dan  hal  tersebut  sejauh  ini  belum dapat  dipenuhi  oleh  pemerintah  desa  karena keterbatasan anggaran di desa.
Kesimpulan dari penelitian  ini  yaitu Tata cara  penyaluran  aspirasi  masyarakat  dilakukan dengan  anggota  BPD  sebelum  pelaksanaan Musrenbang  Desa  dan  dilaksanakan  ditingkat dusun,  Perencanaan  Program  kerja  BPD  yaitu dengan melaksanakan koordinasi kepada seluruh anggota  serta  laporan  hasil  rapat  dengan masyarakat  ditingkat  dusun  disampaikan  dalam rapat  BPD.  Pelaksanaan  Program  kerja  BPD direalisasikan  berdasarkan  jadwal  dan  dengan mengundang  tokoh  masyarakat  dan  kelompok pemuda  serta  kelompok  seni  dan  budaya. Koordinasi  BPD  dilakukan  dengan  seluruh
anggota,  kepala  desa,  dan  pihak-pihak  yang berkepntingan untuk mendukung dan mendorong kegiatan  seni  dan  budaya  agar  tetap  aktif. Partisipasi  masyarakat  dalam  menyampaikan aspirasi kepada BPD sudah meningkat.
Saran-saran  yaitu  :  Menambah  waktu rapat dan pertemuan dengan masyarakat manjadi tiga kali yaitu pada saat perencanaan pembangunan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  dari kinerja BPD. Menyampaikan kepada masyarakat secara  transparan  program  kerja  yang  dilakukan dan lebih mengutamakan kerja pengawasan serta penyaluran  aspirasi  ke  pemerintahan  desa. Pelaksanaan  program  kerja  secara  sistematis sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya  agar  setiap aspek tanggungjaab dapat dinilai kinerjanya oleh masyarakat.  Meningkatkan  koordinasi  kepada pemerintah  kecamatan  dan  kabupaten  dalam membahas  pembinaan  seni  budaya  di  desa. Mempertahankan pola partisipasi aktif masyarakat  dalam  meyampaikan  asprasi  kepada BPD.
Kata  Kunci  :  Peranan,  Badan  Permusyawaratan Desa,  Aspirasi,  Melestarikan, Budaya

## PENDAHULUAN
Dimensi  pembangunan  yang  menyeluruh dapat  diartikan  sebagai  pembangunan  yang mencakup  seluruh  aspek  di  dalam  kehidupan masyarakat  baik  aspek  sosial,  ekonomi  dan politik  serta  aspek  sumber  daya  manusianya. Dalam  aspek  sosial  keberadaan  kebudayaan  di tengah-tengah  masyarakat  merupakan  fakta nyata  bahwa  kebudayaan  menjadi  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  sendi-sendi  kehidupan sehari-hari.  Oleh  karena  itu  pemerintah  selaku penyelenggara pembangunan berkewajiban untuk semaksimal mungkin menciptakan kondisi harmoni  sosial  dengan  tetap  menjaga  dan
melestarikan  nilai-nilai  kebudayaan  di  dalam masyarakat.
Peran Badan Permusyawaratan Desa atau BPD  sebagai  lembaga  pemerintahan  desa memiliki  arti  penting  dalam  melestarikan kebudayaan  di  dalam  masyarakat  mengingat BPD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat  desa  di  lembaga  pemerintahan. Amanat  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014 Tentang  Desa  khususnya  BAB  I  Pasal 1 menyebutkan  bahwa  Badan  Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari  penduduk  desa  berdasarkan  keterwakilan wilayah  dan  ditetapkan  secara  demokratis. Selanjutnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  6 tahun  2014  Tentang  Desa  khususnya  pasal  63 poin  e  bahwa  BPD  wajib  menghormati  nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa. salah  satu  wujud  dari  menghormati  adat  istiadat masyarakat desa yaitu dengan membuat peraturan desa tentang pelestarian nilai-nilai adat kebudayaan masyarakat setempat.
Sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  BPD sebagai salah satu lembaga perwakilan masyarakat ditingkat desa harus dapat menampung aspirasi  masyarakat yang kemudian memberikan  suatu  kepastian  agar  kebudayaan yang  terdapat  di  dalam  masyarakat  tersebut dapat  terus  terjaga  dan  di  lestarikan  sebagai bentuk identitas bagi masyarakatnya. Pembangunan  kebudayaan  masyarakat  di  desa merupakan salah satu landasan dari terbentuknya suatu  masyarakat  yang  bermartabat,  demikian juga jika pembangunan budaya kurang mendapat perhatian  akan  berdampak  kurang  baik  dalam membangun  karakteristik  bangsa,  mengingat bangsa  Indonesia  terdiri  dari  berbagai  macam suku  dan  budaya  yang  harus  dihargai  dan dihormati oleh semua elemen dalam pembangunan.
Pentingnya  budaya  tidak  saja  sebagai potensi  yang  dapat  dikembangkan  akan  tetapi jika dilihat dari sejarahnya, kebudayaan merupakan  salah  satu  unsur  yang  dapat menciptakan  berbagai  nilai-nilai  pemersatu masyarakat.  keberadaan  kebudayaan  masyarakat yang  masih  ada  hingga  saat  ini  seperti kebudayaan  tari,  seni  budaya  kuda  lumping, wayang  juga  menjadi  salah  satu  kegiatan  yang
positif  yang  dapat  diwariskan  kepada  generasi berikutnya.

## KAJIAN PUSTAKA
Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup  masyarakat  yang  perwujudannya  tampak pada  tingkah  laku  para  anggotanya.  kebudayaan tercifta  oleh  banyak  faktor  organ  biologis manusia,  lingkungan  alam,  lingkungan  sejarah, dan  lingkungan  psikologisnya.  Masyarakat Budaya  membentuk  pola  budaya  sekitar  satu atau beberapa fokus budaya. Fokus budaya dapat berupa nilai misalnya keagamaan, seni, ekonomi, ideologi dan sebagainya.
Pengertian sosial budaya dapat dirumuskan sebagai kondisi masyarakat (bangsa) yang  mempunyai  nilai-nilai  dalam  kehidupan masyarakat  berbangsa  dan  bernegara  yag dilandasi  dengan  falsafah  negara  kesatuan Republik  Indoesia.  Ketahanan  di  bidang  sosial budaya  dimaksud menggambarkan  kondisi dinamis  suatu  bangsa  atau  masyarakat,  berisi keuletan  dan  ketangguhan  yang  mengandung kemampuan  pengembangan  kekuatan  nasional didalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari dalam maupun dari luar  yang  langsung  maupun  tidak  langsung membahayakan  kelangsungan  kehidupan  sosial budaya bangsa dan negara.
Menurut Tikson (2005:18) bahwa pembangunan  nasional  dapat  pula  diartikan sebagai  transformasi  ekonomi,  sosial  dan budaya  secara  sengaja  melalui  kebijakan  dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya,  dapat  dilihat  melalui  peningkatan atau  pertumbuhan  produksi  yang  cepat  di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya  terhadap  pendapatan  nasional semakin  besar.  Sebaliknya,  kontribusi  sektor pertanian  akan  menjadi  semakin  kecil  dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Menurut Suharto (2006:23)
pembangunan  sosial  adalah  strategi  yang bertujuan  meningkatkan  kualitas  kehidupan manusia  secara  paripurna.  Pembangunan  sosial lebih  berorientasi  pada  prinsip  keadilan  sosial ketimbang  pertumbuhan  ekonomi.  Beberapa sektor  yang  menjadi  pusat  perhatian  pendekatan ini mencakup pendidikan, kesehatan,
ketenagakerjaan, jaminan sosial dan pengentasan kemiskinan.
Dalam arti
normatif, prinsip pembangunan  sosial  juga  menganjurkan  untuk menyatukan  keterkaitan  aspek  dan  kebijakan ekonomi,  sosial,  kemasyarakatan,  dan  pribadi dalam  rangka  mendukung  martabat  manusia  itu sendiri.  Anjuran  untuk  mempertinggi  martabat manusia  dilakukan  pada  berbagai  tingkat nasional,  maupun  internasional  dengan  cara toleransi  serta  menghormati  pluralisme  atau keanekaragaman  budaya,  sosial  dan  politik. Lebih  lanjut,  pembangunan  sosial  mempunyai prinsip  untuk  memperkukuh  hak  terhadap pembangunan  dan  hak  asasi  lainnya,  serta memajukan  hak  dan  tanggung  jawab  untuk kemajuan  sosial  dan  keamanan  untuk  semua. Berdasarkan  prinsip  nilai  tersebut,  maka  setiap orang  berhak  untuk  mendapat  kehidupan  yang layak,  dimulai  dari  terpenuhinya  kebutuhan dasar sampai pada kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas pribadinya. Menurut Soekanto, (2002;243)
Pengertian  “Peranan  merupakan  aspek  dinamisi
kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sesuai dengan  kedudukannya,  maka  ia  menjalankan suatu peranan.” Menurut Komaruddin (1994;768)    mengungkapkan  konsep  tentang peran (role) sebagai berikut :
1. Bagian  dari  tugas  utama  yang  harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola  perilaku  yang  diharapkan  dapat menyertai suatu status.
3. Bagian  suatu  fungsi  seseorang  dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi  yang  diharapkan  atau  menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.
Berdasarkan  pengertian  tersebut  dapat diambil  pengertian  bahwa  peranan  merupakan tugas  yang  didalamnya  terdapat  perilaku sehingga  menunjukan  adanya  karakteristik  yang saling  berhubungan  dengan  fungsinya.  Dengan demikian  suatu  lembaga  diharapkan  dapat menjalankan  fungsinya  sesuai  dengan  peraturan yang  berlaku dan  memberikan  fungsi  nyata bagi keberadaan lembaga tersebut.
Di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 72  Tahun  2005  tentang  Desa,  pasal  1  angka  6 menyebutkan bahwa:
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya  dalam  angka  8  Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama  lain,  selanjutnya  disingkat  BPD,  adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan desa”...  Sebagai  perwujudan  demokrasi,  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dibentuk Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  atau sebutan  lain  yang  sesuai  dengan  budaya  yang berkembang  di  desa  yang  bersangkutan  yang berfungsi  sebagai  lembaga  pengawasan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  seperti dalam  pembuatan  dan  pelaksanaan  peraturan desa,  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa,  dan keputusan kepala desa.
Abdullah  (2005:168-169)  menjelaskan bahwa  :  “Badan  Permusyawaratan  Desa, selanjutnya  disebut  BPD,  adalah  suatu  badan yang  sebelumnya  disebut  Badan  Perwakilan Desa,  yang  berfungsi  menetapkan  Peraturan Desa  bersama  kepala  desa,  menampung  dan menyalurkan aspirasi  masyarakat. Anggota BPD adalah  wakil  dari  dari  penduduk  desa  yang bersangkutan,  yang  ditetapkan  dengan  cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam  hal  ini  adalah  penduduk  desa  yang memangku  jabatan  seperti  ketua  rukun  warga, pemangku  adat  dan  tokoh  masyarakat  lainnya”. Selanjutnya    Menurut  Widjaja    (279  :  149) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  adalah 1.  Badan  Permusyawratan  Desa  berfungsi menetapkan  peraturan  desa  bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2.  a.  Anggota  BPD  adalah  wakil  dari penduduk  desa  yang  bersangkutan yang ditetapkan dengan  musyawarah dan  mufakat.  Dimaksud  dengan
wakil  dalam  ketentuan  ini  adalah penduduk  desa  yang  memangku jabatan  seperti  ketua  rukun  warga, tetangga,  pemangku  adat,  dan  tokoh masyarakat lainnya.
b.  Pimpinan  BPD  dipilih  dari  dan  oleh anggota BPD.
c.  Masa  jabatan  anggota  BPD  adalah enam  tahun  dan  dipilih  lagi  untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
d.  Syarat  dan  tata  cara  penetapan anggota  BPD  diatur  dalam  perda yang  berpedoman  pada  peraturan pemerintah
Fungsi  BPD  menurut  Undang-Undang No.  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah antara lain:  1. Pasal 209, BPD berfungsi menetapkan  Peraturan  Desa    bersamaKepala Desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat.  2.  Pasal  215  ayat  (1),  bersama Kepala  Desa  ikut  serta  dalam  pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga.
Sebagai  seuatu  lembaga  yang  mewakili masyarakat  di  tingkat  pemerintahan  desa  peran BPD  sangat  diharapkan  dapat  berjalan  dengan baik  sehingga  aspirasi  masyarakat  dapat  di sampaikan  dan  di  serap  sehingga  dapat dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah  desa.  Menurut    Wijaya  (2004  :  279) Suatu aspirasi masyarakat dapat diajukan melalui Kepala  Dusun  kemudian  Kepala  Dusun  akan menyampaikan  aspirasi  tersebut  kepada  Kepala Desa  tentang  suatu  hal.  Aspirasi  yang  sudah diterima oleh Kepala Desa selanjutnya disampaikan  kepada  BPD  untuk  dibahas  dalam suatu rapat mejelis guna mendapatkan kesepakatan  untuk  dilaksanakan.  Selanjutnya suatu aspirasi yang berasal dari masyarakat dapat disampaikan  melalui  anggota  BPD,  anggota BPD  tersebut  menyampaikannya  kepada  Ketua BPD  untuk  mengadakan  rapat  pembahasan dengan  mengundang  Pemerintah  desa  (Kepala desa)  dan/atau  perangkatnya  dalam  suatu  rapat mejelis  untuk  selanjutnya  mendapatkan  suatu kesepakatan  untuk  dilaksanakannya  aspirasi tersebut.
Menurut  Fitria  (2009:  24-25)   Salah  satu bentuk tugas dan fungsi dari Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu menampung dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat.  Badan
Permusyawartan  Desa  (BPD)  sebagai  wakil rakyat di desa merupakan tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya  dan  untuk  menampung  segala keluhan-keluhan  dan  kemudian  menindaklanjuti aspirasi  tersebut  untuk  disampaikan  kepada instansi atau lembaga terkait.  Lebih lanjut Fitria (2009:  27)  ada  beberapa  cara  yang  dilakukan untuk  menampung  segala  aspirasi  atau  keluhan- keluhan  yang  kemudian  ditindaklanjuti  yaitu dengan  cara  tertulis  dan  secara  lisan.  Cara tertulis  sehingga  masalah-  masalah  tersebut terkait dengan pembangunan dan kemajuan desa akan dibahas dan dibicarakan  lebih  lanjut dalam bentuk  peraturan-peraturan  desa,  dan  dengan cara  lisan  yaitu  masyarakat  menyampaikan aspirasinya langsung kepada Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  pada  saat  ada pertemuan desa atau rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. Menurut Solekhan (2012 :12)
mengatakan  bahwa  :  “Forum  Musrenbangdes yang merupakan forum  partisipasi  untuk menyuarakan  aspirasi  masyarakat  desa,  dalam prakteknya  masih  belum  bisa  termanfaatkan secara  maksimal.  Faktor  yang  menyebabkannya antara  lain:  pola  budaya  paternalistik  yang cendrung  menurut  saja  apa  kata  pimpinan. Akibatnya, stake  holders yang  terlibat  dalam Musrenbangdes  lebih  banyak  didominasi  oleh para  elit  desa,  yang  hanya  terbatas  pada  aktor pemerintahan  desa  dan  lembagalembaga  formal di tingkat desa
Berdasarkan  pada  pendapat  para  ahli tersebut dapat dijelaskan bahwa masyarakat desa pada dasrnya memilik hak dalam menyampaikan pendapat  baik  secara  lisan  maupun  tulisan  dan dalam  suatu  rapat  yang  sengaja  dibentuk  untuk menampung dan mendengarkan aspirasi masyarakat.  Selain  itu  BPD  memiliki  kewajiban untuk  menindak  lanjuti  setiap  keluahan  dan aspirasi  masyarakat  melalui  kebijakan,  dan program  kerja  bersama  dengan  kepala  desa. Demikian  juga  dalam  hal  melestarikan  adat istiadat  yang  ada  di  daerah  tersebut  karena  adat istiadat selama ini menjadipedoman bagi seluruh lapisan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial.

## METODE PENELITIAN
Rancangan penelitian yang akan digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bentuk
deskriptif analisis. Menurut Mardalis (2003 : 26) mengungkapkan  defenisi  penelitian  deskriptif bertujuan  untuk  mendiskripsikan  apa-apa  saja yang saat ini berlaku, didalamnya terdapat upaya mendiskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterprestasi kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.
Metode  penelitian  deskriptif  yang  secara teknis  ini  termasuk  dalam  bentuk  penelitian kualitatif  dengan mengandalkan  observasi, wawancara, dan studi dokumen sebagai instrumen pengumpulan data. Penelitian kualitatif  menurut  Moleong  (2005  :  6)  adalah penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian,  misalnya  prilaku,  persepsi,  motivasi, tindakan  dan  sebagainya,  secara  holistik  yang alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai metode ilmiah.
Menurut lanjut Nazir (2003:54) mengatakan bahwa: ”Metode penelitian deskriptif  adalah  suatu  metode  dalam  meneliti status  sekelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu set  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran,  ataupun suatu  kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat  deskripsi,  gambaran  atau  lukisan secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan  antar fenomena yang dis elidiki”.
Metode  penelitian  dengan  pendekatan kualitatif  menurut  Moleong  (2005  :  6)  adalah penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian,  misalnya  prilaku,  persepsi,  motivasi, tindakan  dan  sebagainya,  secara  holistik  yang alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai metode  ilmiah.  Selanjutnya  menurut  Satori (2009  :22)  penelitian  kualitatif  adalah  ” penelitian  yang  menekankan  pada quality atau hal  yang  terpenting  dari  sifat  suatu  barang/jasa. Hal terpenting
tersebut
berupa kejadian/fenomena atau gejala sosial.
Menurut  Arikunto  (2007  :  86)  subjek penelitian  merupakan  tempat  dimana  variabel tersebut  melekat,  tempat  variabel  berada  dan sebagai  sumber  data  karena  darinya  dapat diperoleh  data  penelitian.  Dalam  penelitian  ini yang menjadi subjek penelitian sebanyak 7 orang yaitu:
1.  Kepala  Desa  Solam  Raya  Kecamatan  Sungai
Tebelian
2.  Ketua  BPD  Desa  Solam  Raya  Kecamatan Sungai Tebelian
3.  Anggota  BPD  Desa  Solam  Raya  Kecamatan Sungai Tebelian 3 orang
4. Ketua Kelompok Seni Budaya di Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian 2 orang
Untuk  mendapatkan  data-data  yang  di perlukan  untuk  memecahkan  masalah  dan  sub masalah  dalam  penelitian  ini  di  gunakan beberapa  teknik  pengumpulan  data,  agar  data yang dikumpulkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah.  Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu :
1. Observasi Observasi merupakan tahap awal sebelum  melakukan  penelitian  dimana  peneliti mengamati secara langsung keadaan di lapangan. Pengamatan langsung dilapangan tersebut bertujuan  agar  peneliti  dapat  memperoleh gambaran  tentang  keadaan  atau  situasi  sehingga dapat ditangkap kesan yang ada lapangan. 2. Wawancara
Teknik wawancara yaitu peneliti mengadakan  kontak  langsung  secara  lisan dengan  subyek  penelitian  atau  informan  kunci. Dalam  penelitian  ini  wawancara  dilakukan secara  terstruktur  (panduan  wawancara)    yaitu pertanyaan-pertanyaan  yang  telah  disiapkan sesuai  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti yang dipergunakan untuk mengadakan komunikasi  (dialog)  secara  langsung  dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian. 3.  Dokumentasi
Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan  data  yang  bersumber  dari  arsip dan  dokumen  baik  yang  terdapat  pada  instansi tersebut ataupun referensi-referensi lain yang ada hubungannya  dengan  masalah  penelitian.  Studi dokumentasi  merupakan  cara  pengumpulan  data yang mencatat hal-hal yang berhubungan dengan aspek  penelitian  berupa  kepustakaan,  arsip maupun catatan penunjang lainnya.
Menurut  Arikunto  (2000  :  13 4)  “  alat pengumpulan data atau instrument pengumpulan data  adalah  alat  bantu  yang  dipilih  dan digunakan  oleh  peneliti  dalam  kegiatannya mengumpulkan  data  agar  kegiatan  tersebut menjadi  sistematis  dan  dipermudah  olehnya”. Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  alat pengumpulan data adalah sebagai berikut : 1. Panduan Observasi
Panduan  observasi  meruapakan  suatu daftar  pengamatan  yang  digunakan  oleh  peneliti untuk  mencatat  berbagai  obyek  pengamatan sesuai dengan ruang lingkup penelitian. 2. Pedoman Wawancara
Pedoman  wawancara  merupakan  daftar pertanyaan  yang  sudah  disiapkan  sebelumnya untuk ditanyakan secara langsung kepada subyek penelitian  dan informan  kunci.  Pedoman wawancara  merupakan  pedoman  bagi  peneliti dalam melakukan wawancara mendalam, pertanyaan yang diajukan dapat saja berkembang sesuai dengan kondisi dilapangan yang dihadapi. 3. Dokumen
Dokumen  merupakan  salah  satu  sumber data yang digunakan untuk memperoleh berbagai data  khususnya  data  sekunder  yang  ada hubungannya dengan konteks penelitian. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka analisis  datanya  adalah  analisis  non  statistik. Martodirdjo (1991:85) mengatakan bahwa analisis deskriptif adalah usaha untuk menyederhanakan  sekaligus  menjelaskan  bagian dari keseluruhan langkah-langkah klasifikasi dan kategori sehingga dapat tersusun suatu rangkaian deskripsi yang sistematis sehingga  dapat diperoleh suatu kesimpulan.
Selanjutnya  Widoyoko,  (2008  :  18) ” Analisis  data  merupakan  upaya  mencari  dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang  diteliti  dan  menyajikannya  sebagai  temuan bagi  orang  lain”. Analisis  data  dimulai  dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber yaitu wawancara dan dokumen- dokumen.  selanjutnya  mendeskripsikan  sesuai dengan  hasil  informasi  yang  diperoleh  secara keseluruhan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat  BPD  dewasa  ini  semakin  diperlukan oleh  masyarakat  sebagai  bagian  dari  sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berdemokrasi,  Keberadaan  BPD  dalam  sistem pemerintahan  desa  menjadi  salah  satu  perhatian penting  dari  berbagai  kalangan  mengingat penyelenggaraan otonomi daerah harus didukung dengan  keterlibatan  masyarakat  dalam  berbagai aspek  pembangunan.  Pembangunan  yang  baik
dan  terarah  harus  sesuai  dengan  apa  yang menjadi  keperluan  masyarakat  serta  yang  dapat mendukung  perekonomian  masyarakat  setempat sehingga  keberadaan  BPD  sebagai  representasi dari  masyarakat  harus  berjalan  sebagaimana mestinya  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsinya.
Setiap  daerah  memiliki  potensi  masing- masing  yang  dapat  di  manfaatkan  demi meningkatkan  pembangunan.  Potensi  daerah berupa sumber daya alam dan  juga sumber daya manusia  hanya  akan  bermanfaat  bagi  seluruh masyarakat  jika  sudah  di  rencanakan  dan dilaksanakan  secara  baik  dan  benar  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  tersebut.  namun demikian  untuk  mencapai  keinginan  tersebut diperlukan  adanya  proses  yang  sesuai  dengan alam  demokrasi  saat  ini  dimana  aspirasi masyarakat harus disampaikan kepada perwakilan  masyarakat  dipemerintahan  dan selanjutnya dijadikan agenda dalam musrenbang.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Kepala  Desa  Solam  Raya  Kecamatan  Sungai Tebelian  diperoleh  informasi  yaitu  berdasarkan tugas  pokok  dan  fungsi  BPD  selama  ini  sistem dan tata cara penyaluran aspirasi dari masyarakat yaitu melalui rapat-rapat BPD dengan para tokoh masyarakat  yang  diundang  sesuai  dengan rencana  waktu  pembahasan  Musrenbangdes. peran tokoh masyarakat tentunya sudah mewakili apa yang menjadi keinginan masyarakat  dan  untuk  mengetahui  keinginan masyarakat  para  tokoh  masyarakat  biasanya lebih memahami secara menyeluruh.
Lebih  lanjut  hasil  wawancara  dengan Kepala  Desa  Solam  Raya  menuturkan  bahwa peran  BPD  sudah  baik  dalam  menyampaikan aspirasi-aspirasi  masyarakat  kepada  forum  rapat musrenbang  yang  disampaikan  selanjutnya  oleh pemerintah  desa  kepada  pemerintah  kecamatan. Sedangkan  aspirasi  yang  diperlukan  untuk meningkatkan  berbagai  potensi  yang  ada  di masyarakat juga disampaikan kepada pemerintah desa  sehingga  kebijakan  pemerintah  desa  tidak harus menunggu hasil musrenbang jika memungkinkan  untuk  diambil  kebijakan  di tingkat  desa.  Demikian  juga  dengan  pelestarian adat budaya di masyarakat yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Berikutnya  hasil  wawancara  dengan Ketua BPD Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian  disampaikan  selama  ini  BPD  sudah
melaksanakan  perannya  dalam  menampung  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat  di  desa  Solam Raya  dalam  berbagai  bentuk  baik  secara  tertulis maupun  yang  disampaikan  secara  lisan  dalam hasil  rapat  koordinasi  BPD  dengan  masyarakat. Berkaitan  dengan  tatacara  penyampaian  aspirasi juga  sudah  berlangsung  sesuai  dengan  iklim demokrasi  dimana  pola-pola  aspirasi  yang disampaikan  berkenaan  dengan  aspek-aspek pembangunan  yang  belum  maksimal  dilakukan oleh  pemerintah  desa.  Selain  itu  aspirasi  dalam bentuk  budaya  yaitu  melestarikan  adat  budaya masyarakat  juga  merupakan  aspirasi  yang  sudah dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  dimana pemerintah desa memberikan ruang dan kebebasan bagi setiap suku yang ada untuk dapat melestarikan adat budaya demi keberlangsungan pembangunan daerah.
Lebih  lanjut  dituturkan  oleh  Ketua  BPD pada  dasarnya  masyarakat  sudah  memahami berbagai tatacara dalam menyampaikan aspirasinya,  selain  itu  juga  masyarakat  sangat menhormati  peran  BPD  yang  dalam  era desentralisasi  ini  sangat  membantu  masyarakat dalam  menjembatani  keinginan  masyarakat dengan pemerintah. Bahkan dalam proses-proses tatacara  menjaring  aspirasi  oleh  BPD  sangat kompleks  yang  di  kemukakan  tidaksaja  dalam hal pembangunan namun dalam hal permasalahan-permasalahan  dalam  masyarakat juga  sering  disampaikan  kepada  BPD.  hal  itu membuktikan bahwa antara BPD dan masyarakat terdapat  suatu  koordinasi  yang  sangat  baik sehingga  pola-pola  perencanaan  pembangunan juga akan semakin terarah.
Berdasarkan  hasil-hasil  wawancara  yang telah  diperoleh  dari  Ketua  BPD  Solam  Raya dapat  dideskripsikan  yaitu  kondisi  demokrasi desa yang sudah diamanatkan oleh Undang-Ukat untuk menyampaikan Undang-Undang nomor 32 tahun 2012 tentang otonomi daerah dan Undang- Undang tentang desa merupakan bentuk kebijakan  yang  dapat  diterima  oleh  masyarakat dan  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  masyarakat dalam, menyampaikan aspirasinya sehingga akan sangat memudahkan bagi pemerintah memberikan arah pembangunan. Secara normatif pemerintah  desa  dan  BPD  dalam  mejalankan kebijakan  juga  sudah  mengacu  pada  proses- proses  dan  tatacara  yang  dapat  dipahami  oleh masyarakat. kebersamaan masyarakat dan pemerintah  merupakan  salah  satu  modal  dalam
menjalankan pembangunan. Apapun yang diharapkan  oleh  kebijakan  tentunya  akan  terus berlangsung  seiring  dengan  waktu  serta  kondisi yang sesuai bagi iklim demokrasi di tingkat desa dan  dengan  demikian  kebudayaan  masyarakat sebagai  bagian  dari  hasil  cipta  dan  karya  juga akan dapat dijalankan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Berikutnya  hasil  wawancara  dengan Anggota  BPD  Desa  Solam  Raya  Kecamatan Sungai Tebelian dikatakan bahwa untuk melaksanakan kerja pelayanan kepada masyarakat  terutama  dalam  melakukan  peran sebagai  perwakilan  masyarakat  di  tingkat  desa anggota  BPD  diberikan  kesempatan  untuk seluas-luasnya  menjaring  apasaja  yang  menjadi keinginan masyarakat. Sistem dan tatacara dalam menampung  aspirasi  sudah  dipahami  oleh anggota  BPD  yang  mewakili  dari  setiap  dusun yang  ada.  Tatacara  penyampaian  aspirasi  sudah disosialisasikan  kepada  masyarakat  dan  untuk saat ini sudah berjalan dengan benar oleh karena itu  dalam  melestarikan  budaya  khususnya kesenian  yang  berasal  dari  luar  daerah  juga sudah dilakukan oleh masyarakat, demikian juga dengan  masyarakat  asli  daerah  yang  diberi kebebasan  dalam  mengapreseasikan  kebudayaan bersama  dalam  berbagai  momen  baik  secara keluarga  maupun  kelompok.  Kondisi  ini  terus dijaga demi terciptanya suatu kondisi yang aman dan juga harmonis bagi semua warga masyarakat.
Selanjutnya menurut anggota BPD
diperoleh  informasi  bahwa  peran  BPD  dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat  tidak  terbatas  waktu  artinya  kapan saja masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada anggota BPD, selain itu BPD juga sudah menjadwalkan rapat dengan masyarakat sebelum musrenbang desa dilakukan namun  terbatasnya  waktu  maka  diperlukan tatacara  diluar  rapat-rapat  khusus  masyarakat dengan  BPD.  Tatacara  tentunya  tidak  harus bersifat formal karena kebiasaan dalam masyarakat  umumnya  lebih  terbuka  jika  sistem penyampaian aspirasi disampaikan pada anggota BPD  pada  saat  yang  tidak  ditentukan  seperti pada  saat  rapat.  Oleh  karenya  tatacara  demikian lebih  efektif  dan  tidak  bertentangan  dengan ketentuan tetapi yang disampaikan jelas merupakan kepentingan bersama bagi masyarakat luas.
Berangkat  dari  hasil  wawancara  yang terhimpun  dari  anggota  BPD  Solam  Raya  dapat dijelaskan  bahwa  pelaksanaan  penyampaian aspirasi  oleh  masyarakat  umumnya  tidaksaja pada  saat  rapat  BPD  dengan  masyarakat  tetapi juga  dapat  dilakukan  secara  bebas  tanpa  adanya ketentuan  waktu.  Hal  ini  dikarenakan  pada  saat rapat  waktunya  sangat  terbatas  sehingga  belum dapat menampung hal-hal yang akan disampaikan oleh masyarakat. Berkenaan dengan tatacara  penyampaian  aspirasi  khususnya  dalam hal seni dan budaya yang cukup terkenal di desa solam  raya  sejak  dulu  sudah  di  berikan kesempatan  yang  sama  kepada  setiap  suku  dan kelompok masyarakat untuk dapat melaksanakan proses  adat  isitiadat  dalam  berbagai  momen. Potensi  yang  dapat  memberikan  nilai  positif kepada  masyarakat  tersebut  di  lindungi  oleh pemerintah  desa  karena  dapat  menciptakan berbagai  kreatifitas  dan  pendidikan  budaya  bagi generasi  muda  oleh  karenanya  pelestarian  seni budaya  tidak  saja  didukung  oleh  pemerintah akan  tetapi  juga  didukung  oleh  BPD  sebagai perwakilan masyarakat.
Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan Ketua  Kelompok  Seni  Budaya  di  Desa  Solam Raya  Kecamatan  Sungai  Tebelian  mengatakan dalam  mejalankan  aktivitas  kebudayaan  di  desa solam  raya  ini  sudah  berlangsung  lama  dan sudah memperoleh ijin dari pemerintah desa, hal ini  tidak  saja  pada  kesenian  daerah  akan  tetapi pada  budaya  daerah  lainnya  yang  biasa digunakan  masyarakat  juga  sudah  disampaikan kepada  pemerintah  desa  untuk  tetap  dijaga  dan dijalankan oleh  masyarakat. Selain  itu dikatakan oleh  ketua  kelompok  seni  budaya  dalam berbagai  acara  seni  budaya  daerah  sering ditampilkan  sebagai  upaya  memperkenalkan kebudayaan  daerah  dan  hal  ini  juga  merupakan keinginan  masyarakat  pada  awalnya  yang  ingin memberikan  nilai  positif  bagi  terciptanya pembangunan budaya yang berkelanjutan.
Berlandaskan  hasil  wawancara  yang terhimpun  dari  Ketua  Seni  Budaya  Desa  Solam Raya  dapat  dijelaskan  bahwa  terdapat  kepuasan dari masyarakat dalam mengapresiasikan kesenian tradisional dan juga adat istiadat di desa Solam Raya hal ini karena dukungan pemerintah desa dan juga BPD dalam bentuk kebijakan. seni budaya  di  Desa  Solam  Raya  sering  dijadikan pengisi  acara  dalam  setiap  momen  resmi  yang dilakukan  di  Desa  dan  Kecamatan  sebagai
bentuk  memperkenalkan  keharmonisan  dan keragaman  kebudayaan  di  desa  Solam  Raya. Bentuk  dukungan  pemerintah  diharapkan  dapat menjamin  keberlangsungan  dari  kesenian  dan adat  budaya  sehingga  nilai  positif  yang  menjadi tujuan utama yaitu melestarikan dan memperkenalkan  kepada  generasi  muda  dengan mudah dapat terlaksana. keberhasilan pemerintah desa  Solam  Raya  dalam  mengangkat  dan melestarikan  seni  dan  budaya  juga  menjadi potensi  daerah  yang  terus  didukung  secara kooperatif  oleh  BPD  sebagai  bagian  dari  wadah menyampaikan aspirasi masyarakat setempat.
Berdasarkan  hasil  observasi  penelitian diperoleh hasil yaitu terdapat beberapa dokumen yang  berkenaan  dengan  hasil  rapat  BPD  dengan masyarakat dalam meyampaikan aspirasi pembangunan,  dalam  dokumen  tersebut  salah satu  yang  menjadi  aspirasi  masyarakat  yaitu adanya  usulan  terhadap  peningkatan  seni  dan budaya  masyarakat  dalam  bentuk  pengusulan bantuan  fasilitas  serta  bantuan  peralatan  yang menjadi  bagian  dari  pengembangan  kesenian daerah. Hasil dari musyawarah tersebut selanjutnya  disampaikan  oleh  BPD  kepada pemerintah  desa  untuk  dijadikan  agenda  dalam Musrenbang Desa Solam Raya.
Dari  hasil  observasi  tersebut  dapat dijelaskan  bahwa  sistem  penyampaian  atau penyaluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah  melalui  BPD  sudah  berjalan  sesuai dengan  keharusan  yang  diamanatkan  peraturan kepada  BPD  demikian  juga  sebaliknya  BPD Solan  Raya  telah  menjalankan  perannya  sebagai perwakilan  masyarakat  yang  menampung  dan menyampaikan  perihal  usulan  masyarakat  ke pemerintah desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Tata  cara  penyaluran  aspirasi  masyarakat dilakukan  dengan  anggota  BPD  minimal  satu kali  dalam  satu  tahun  sebelum  pelaksanaan Musrenbang  Desa  dan  dilaksanakan  ditingkat dusun.  Perencanaan  Program  kerja  BPD  yaitu dengan melaksanakan koordinasi kepada seluruh anggota  serta  laporan  hasil  rapat  dengan masyarakat  ditingkat  dusun  disampaikan  dalam rapat  BPD.  Pelaksanaan  Program  kerja  BPD direalisasikan  berdasarkan  jadwal  dan  dengan mengundang  tokoh  masyarakat  dan  kelompok
pemuda  serta  kelompok  seni  dan  budaya  pada tingkat dusun dan Desa.

## Saran
Menambah  waktu  rapat  dan  pertemuan dengan  masyarakat  manjadi  tiga  kali  yaitu  pada saat perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan evaluasi  dari  kinerja  BPD.  Menyampaikan kepada  masyarakat  secara  transparan  program kerja  yang  dilakukan  dan  lebih  mengutamakan kerja  pengawasan  serta  penyaluran  aspirasi  ke pemerintahan  desa.  Pelaksanaan  program  kerja secara  sistematis  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya  agar  setiap  aspek  tanggungjawab dapat dinilai kinerjanya oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Rozali  2005 Pelaksanaan  Otonomi Luas  dengan  Pemilihan  Kepala  Daerah Secara Langsung, Jakarta : RajaGrafindo Persada,. Arikunto, S. 2007. Prosedur Penelitian . Jakarta :
Renika Cipta. Komarudd in (1994). “ Ensiklopedia
Manajemen ” Jakarta: Bumi Aksara. Mardalis  (2003). Metode  Penelitian  Suatu
Pendekatan . Jakarta : Rineka Cipta.
Melisa Fitra, (2009), Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di  Desa.”
(Skripsi  Sarjana  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Pemerintahan, ) dalam Moleong  ,  J  Lexy  (  2005  ). Metodologi Penelitian  Kualitatif ,  Bandung  :  PT.
Remaja Rosdakarya.
Nasir,  M.  1988. Metode  Penelitian Jakarta  : Ghalia Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 tentang Desa Solekhan,
Moch. . 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa .  Malang:  Setara
Press.
Soekanto,  Soerjono  (2002). Sosiologi  Suatu Pengantar .  Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada.
Suharto,  Edi,  2005, Analisis  Kebijakan  Publik: Panduan  Praktis  Mengkaji  Masalah  dan Kebijakan  Sosial, Cetakan  Kedua.  Edisi
Revisi. Bandung: ALFABETA.
....................,  2008, Kebijakan  Sosial  Sebagai Kebijakan Publik, Cetakan Kedua. Bandung: ALFABETA. Widoyoko,  S.E.P.  (2008). Analisis  Kualitatif Dalam Penelitian Sosial, (Online). Tersedia : http://www.um- pwr.ac.id/web/artikel/224-analisis-
kualitatif-dalam-penelitian- sosial.html(diakses  16  Oktober  2012,  jam 09:45).
Wijaya,  HAW.  2004. Penyelenggaran  Otonomi Di  Indonesia,  Dalam  Rangka  Sosialisasi Undang-  Undang  No.  32  Tahun   tentang Pemerintahan Daerah,

## PERJANJIAN TEMPAT PENITIPAN ANAK ORANG TUA YANG KURANG MAMPU DENGAN PERKUMPULAN SUNGAI  KEHIDUPAN BORNEO DITINJAU DARI PASAL 1320 KUH PERDATA TENTANG SAHNYA PERJANJIAN

## Gadion Fakultas Hukkum Universitas Kapuas Sintang

## ABSTRAK
Penyerahan  anak  orang  tua  kepada perkumpulan  merupakan  harapan  bagi  setiap orang  tua  yang  tidak  mampu  untuk  membantu pendidikan  anak  selama  anak  tersebut  belum bisa  beraktivitas  yang  mengasilkan  bagi  diri sendiri  dan  keluarganya,  oleh  sebab  itu  dengan adanya  perkumpulan  yang  membantu  orang  tua anak  untuk  membina  dan  menyekolahkan  anak dalam  suatu  perkumpulan  pelayanan  dibidang agama  merupakan  suatu  harapan  bagi  tumbuh kembang  dan  masa  depan  anak  tersebut. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah Bagaimana  Penerapan  pasal  1320  KUH  Perdata terhadap  perjanjian  orang  tua  yang  kurang mampu  dengan  Perkumpulan  Sungai  kehidupan Borneo.Apakah perjanjian antara orang tua yang tidak  mampu  dengan  Perkumpulan  Sungai Kehidupan  Borneo  dianggap  sah  berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata.
Metode  yang  dipergunakan  dalam penelitian  ini  adalahMetode  Yuridis  Sosiologis yaitu  pendekatan  masalh  melalui  penelitian hukum dengan fakta yang ada pada instansi yang bersangkutan  ataupun  masyarakat  sehubungan dengan  permasalahan  yang  ditemui  dalam penelitian,  Sifat  penelitian  ini  adalah  Deskriptif analisi, yaitu suatu penelitan yang menggambarkan secara menyeluruh dari systematis  obyek  dari  pokok  permasalahan. merupakan penelitian  yang  menggambarkan dan menguraikan  keadaan  maupun  fakta  yang  ada secara  jelas  diuraiikan  secara  sistematisatas pelaksanaan  sahnya  perjanjian    dan  penerapan perjanjian      yang    berdasarkan  pasal  1320  KUH Perdata  atas  kesepakatan  orang  tua  yang  kurang mampu  dengan  Perkumpulan  sungai  Kehidupan Borneo  di  Desa  Manggal  kabupaten  Pinoh Selatan  Kabupaten  Melawi.  Pada  penulisan proposal  ini  penulis  akan  menganalisa  serta menyusun  data  yang  telah  terkumpul,  untuk dapat  diambil  kesimpulan  serta  memberikan
suatu  gambaran  tentang  Perjanjian  orang  tua yang  kurang  Mampu  dengan  Perkumpulan sungai  Kehidupan  Borneo  di  desa  Manggala Kecamatan  pinoh  Selatan  Kabupaten  Melawi Pada  penulisan  skripsi  ini  penulis  akan menganalisa  serta  menyusun  data  yang  telah terkumpul, untuk dapat diambil kesimpulan serta memberikan  suatu  gambaran  tentang  Perjanjian orang  tua  anak  dengan  Perkumpulan  Sungai Lehidupan Borneo di Desa Manggala kecamatan Pinoh Selatan kabupaten Melawi
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa Perjanjian  orang  tua  dengan  pihak  Perkumpulan adalah  hasil  dari  kesepakatan  yang  dituangkan berdasarkan  perjanjian  dimana  orang  tua mempersilakan  anaknya  untuk  dibina  dan dirawat  oleh  Perkumpulan  sesuai  dengan  umur, dan  pendidikan  anak.  Pendidikan  anak  yang diberikan  oleh  Perkumpulan  merupakan  salah satu  dari  program  Perkumpulan  yang  diberikan kepada  anak  didik.    selama  ddalam  proses pendidikan maupun selama didalam Perkumpulan.  Untuk  itu  orang  tua  anak  dan Pengurus  Perkumpulan  mempunyai  kesepakatan diantara kedua belah pihak selama anak tersebut menjadi anak didik Perkumpulan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Perjanjian  orang  tua  anak  dengan  Perkumpulan sungai  Kehidupan  Borneo  adalah  perjanjian dengan  unsur  itikat  baik  dan  kepercayaan dimana  orang  tua  menitipkan  anak  kepada Perkumpulan  adalah  supaya  anak  mendapatkan Kehidupan  serta  pendidikan  yang  layak  yang terdapat pada Perkumpulan dan untuk mewujudkan  cita-cita  yang  diharapkan  orang tuan  maupun  anak  kepada  Perkumpulan.Dari kesimpulan  yang  telah  penulis  sampaikan  oleh sebab  itu  maka  penulis  memberikan  saran sebagai  berikut  :  Bagi  orang  tua  anak  dalam memberikan kepercayaan Pendidikan dan Pembinaan kepada Pihak Pengurus Perkumpulan Sungai  Kehiupan  Borneo  agar tidak  melepaskan
rasa  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap anak.Bagi  Perkumpulan  Sungai  Kehiddupan Borneo  bahwa  tempat  penitipan  anak  agar memperhatikan  perjanjian  orang tua  anak  dalam penyerahan  anak  sebagai  anak  didik  didalam perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo. Kata Kunci : Perjanjian, Penitipan Anak, Kurang Mampu

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  karunia  Tuhan  Yang Maha  Esa  yang  memiliki  peran  strategis  untuk kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa  depan,  oleh  karenanya,  setiap  anak  harus mendapatkan  kesempatan  yang  seluas-luasnya untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  obtimal, baik  fisik,  mental  maupun  sosial  dan  berakhlak mulia agar tercapainya ketahanan dan pertahanan negara dimasa yang akan datang.
Hak  asasi  anak  merupakan  bagian  dari hak  asasi  manusia  yang  termuat  dalam  Undang- undang  Dasar  1945  dan  konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  tentang  hak-hak  anak.  Dari  sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa  depan  bangsa  dan  generasi  penerus  cita- cita bangsa, setiap anak berhak atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang, serta  mendapatkan  pendidikan  yang  layak  dan rasa  keamanan.  Seorang  anak  apabila  didalam mendapatkan  kasih  sayang  dan  pendidikan  dan cita-cita  dimasa  depan  adalah  tanggung  jawab bagi  setiap  orang  tua  untuk  memenuhi  dan mengarahkan  anak  untuk  lebih  baik,  kehidupan anak  adalah  kehidupan  yang  seharusnya  sangat indah  dan  menyenangkan  oleh  karena  seluruh kebutuhaan anak terpenuhi oleh kedua orang tua, dan  dengan  adanya  tuntutan  dan  perkembangan zaman sehingga orang tua mempunyai keinginan untuk  memberikan  kehidupan  serta  pendidikan yang  layak  agar  masa  depan  anak  dapat terpenuhi,  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan tersebut  masih  terdapat  beberapa  masyarakat yang  tingkat  ekonominya  belum  memadai  atau tidak  mampu  untuk  memenuhi  kebutuhan  anak sehingga  dalam  kehidupan  sehari-hari  orang  tua yang  tidak  mampu  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup maupun pendidikan bagi anak, maka orang tua  mengambil  suatu  inisiatif  untuk  menitipkan anak pada suatu lembaga yang bergerak dibidang sosial  demi  terpenuhinya  kebutuhan  pendidikan anak  dimasa  yang  akan  datang.  Penitipan  anak
yang dimaksud adalah tempat  untuk anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun mendapatkan  pendidikan  yang  layak  sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anak.
Anak  juga  merupakan  cikal  bakal lahirnya  suatu  generasi  baru  yang  merupakan penerus  cita-cita  bangsa  dan  sumber  daya manusia  bagi  pembangunan  nasional.  Anak adalah  asset  bangsa,  masa  depan  bangsa  dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak  sekarang,  semakin  baik  keperibadian  anak sekarang  maka  semakin  baik  pula  kehidupan masa  depan  bangsa  begitu  pula  sebaliknya, apabila  keperibadian  anak  tersebut  buruk  maka akan  bobrok  pula  kehidupan  bangsa  yang  akan datang,  untuk  memenuhi  kebutuhan  pendidikan anak  bagi  orang  tua  yang  kurang  mampu merupakan  kewajiban  bagi  orang  tua  untuk mencari dan  menyerahkan anak kepada lembaga atau  yayasan  maupun  lembaga  negara  terkait untuk  membina  dan  memberikan  kelayakan kehidupan selain pendidikan anak tersebut.
Pendidikan  yang  layak  dan  hidup  yang layak bagi anak merupakan dambaan bagi setiap orang  tua  dan  anak  itu  sendiri  karena  dengan hidup  yang  layak  menjadikan  anak  tersebut dapat menjalankan kehidupan apa yang diinginkan  sesuai  dengan  kebutuhan  anak  itu sendiri,  secara umum orang berpendapat bahwa masa  kanak-kanak  merupakan  masa  yang panjang dalam rentang kehidupan bagi kehidupan  anak,  masa  kanak-kanak  seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga kehidupan  anak  yang  didalam  melaksanakan kegiatan sehari-hari mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa.
Perjalannan anak didalam masa terjadinya  sebelum  dewasa  merupakan  waktu yang  kadangkala  tidak  disadari  sehingga  waktu- waktu bagi anak untuk melaksanakan kehidupan perlu  adanya  bimbingan  dari  orang  tua  atau orang lain, oleh sebab itu ada beberapa orang tua anak  yang  kurang  mampu  agar  kiebutuhan anaknya terpenuhi terutama kebutuhan pendidikan  sehingga  menitipkan  anak  tersebut pada suatu lembaga untuk mendapatkan pendidikan  dan  kehidupan  yang  layak,  peran serta orang tua anak yang kurang mampu adalah dengan  menitipkan  anak  tersebut  pada  lembaga Sungai  Kehidupan  Borneo  adalah  dengan
memberikan  kepercayaan  sepenuhnya  kepada perkumpulan  Sungai  Kehidupan  Borneo  untuk membina  dan  mendidik  anak  tersebut  sampai dengan  anak  tersebut  berhasil  atau tamat  belajar untuk  menutut  ilmu  sesuai  dengan  yang diharapkan oleh orang tua anak.
Penyerahan  anak  orang  tua  kepada perkumpulan  merupakan  harapan  bagi  setiap orang  tua  yang  tidak  mampu  untuk  membantu pendidikan  anak  selama  anak  tersebut  belum bisa  beraktivitas  yang  mengasilkan  bagi  diri sendiri  dan  keluarganya,  oleh  sebab  itu  dengan adanya  perkumpulan  yang  membantu  orang  tua anak  untuk  membina  dan  menyekolahkan  anak dalam  suatu  perkumpulan  pelayanan  dibidang agama  merupakan  suatu  harapan  bagi  tumbuh kembang dan masa depan anak tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA
Dalam  menjalankan  kesepakatan  antara para  pihak  tentunya  harus  ada  yang  dinamakan dengan  perjanjian  bagi  para  pihak,  perjanjian tersebut  dibuat  berdasarkan  kata  kesepakatan atas  suatu  perjanjian,  menurut  pendapat  Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian perjanjian  adalah  :  “Suatu  perbuatan  dengan mana  satu orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. 93
Menurut  Mariam  Darus  Badrulzaman mengartikan  perjanjian  atau  kontrak  sebagai perbuatan  hukum  yang  menimbulkan  perikatan yaitu  “hubungan  hukum  yang  terjadi  diantara dua  orang  atau  lebih,  yang  terletak  didalam lapangan  kekayaan  dimana  pihak  yang  satu berhak  atas  prestasi  dan  pihak  lainnya  wajib memenuhi prestasi”. 94
Wirjono Prodjodikoro Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara  dua  pihak,  dalam  mana  suatu  pihak berjanji atau di anggap berjanji untuk melakukan suatu  hal  atau  untuk  tidak  melakukan  sesuatu hal,  sedang  pihak  lain  berhak  menuntut pelaksanaan janji itu 95
93 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan , Citra Aditia Bakti, Bandung, 1992, hal 77
94 Syaifuddin,M,2012, Hukum Kontrak, Mandar Maju, Hal 22 95 Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum Perjanjian , PT. Bale, Bandung, 1986, hal, 9
Sedangkan menurut R. Setiaawan memndefinisikan  perjanjian  adalah  “Suatu perbuatan  berdasarkan  kata  sepakat  antara  dua orang  atau  lebih  pihak  untuk  mengadakan akibat-akibat  hukum  yang  yang  diperkenankan. Jadi  sebetulnya  perjanjian  itu  tidak  lain  dari persetujuan  yang  mengakibatkan  hak  dan kewajiban”. 96
Selain  pengertian-pengertian  perjanjian diatas dapat juga dilihat dalam pasal 1313  KUH Perdata “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan  mana satu orang atau lebih  mengikatkan dirinya  terhadap;  satu  orang  a tau  lebih”. Abdul Kadir  Muhammad  Perjanjian  adalah “ suatu persetujuan  dengan  mana  dua  orang  pihak  atau lebih  mengikatkan  diri  untuk  melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan ”. 97
Dari  pengertian  perjanjian-perjanjian tersebut,  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa perjanjian  merupakan  hubungan  yang  terjadi antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  saling  terkait yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  serta bertanggung  jawab  terhadap  prestasi  yang dilakukan.
Menurut  R.Subekti  perjanjian  adalah “suatu peristiwa dima na seorang berjanji kepada orang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saling berjanji  untuk  melaksanakan  suatu  hal’.  Dari peristiwa  ini  timbullah  suatu  hubungan  antara dua  orang  tersebut  yang  dinamakan  perikatan. Perjanjian itu menertibkan suatu perikatan antara dua  orang  yang  membuatnya  dalam  bentuknya, perjanjian  itu  berupa  suatu  rangkaian  perikataan yang  mengandung  janji-janji  atau  kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. 98
Abdulkadir  Muhammad  memberikan pengertian  perjanjian  adalah  suatu  persetujuan dengan  mana  dua  orang  atau  lebih  saling mengikatkan  diri  untuk  melaksanakan  suatu  hal mengenai harta kekayaan. 99
Sedangkan menurut Sudikno
Martokusumo  perjanjian  adalah  suatu  hubungan hukum  antara  dua  pihak  atau  lebih  berdasarkan
96 R.Setiawan , Pokok-Pokok Hukum Perdata , Putra.A Bardin, Bandung 1999, hal 49
97 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal, 225.
98 Subekti, Hukum perjanjian, intermasa,
Jakarta, 2005 hal, 2 99 Abdulkadir Muhammad 1993, Hukum Perdata Indonesia, Cipta Aditya Bakti Bandung, hal 225
kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 100
Menurut R wirjono Prodjodikoro menyebutkan  sebagai  berikut  “suatu  perjanjian diartikan  sebagai  suatu  perbuatan  hukum mengenai  harta  benda  kekayaan  antara  dua pihak”  .Menurut  pendapat  A,Qirom  Samsudin Meliala bahwa perjanjian adalah “suatu peristiw a simana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana  seorang  lain  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan sesuatu hal” 101
Jadi kesimpulan dari pengertian perjanjian  diatas  adalah    perjanjian  disebut sebagai  persepakatan  atau  persetujuan,  sebab para pihak yang membuatnya tentunya menyepakati  isi  dari  perjanjian  yang  dibuat untuk melaksanakan sesuatu prestasi tertentu.
Dalam  mengadakan  suatu  perjanjian maka  perjanjian  tersebut  dianggap  sah  haruslah memenuhi dua syarat pokok yakni :
1. Syarat  subyektif  adalah  para  pihak  yang mengadakan perjanjian
2. Syarat  obyaktif  adalah  mengenai  apa  yang harus diperjanjikan.
Perjanjian  yang  mengenai  kedua  syarat  diatas yaitu  syarat  subyektif  dan  syarat  obyektif terdapat  didalam  pasal  1320  KUH  Perdata  yaitu untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan dengan 4 (empat) syarat antara lain :
1. Sepakat bagi mereka yang mengikat diri Bahwa semua pihak menyetujui semua materi yang  diperjanjiakan,  tidak  ada  paksaan  atau tekanan dimana seseorang melakukan perbuatan  karena  takut  ancaman  (1324  KUH Perdata),  adanya  penipuan  yang  tidak  hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (pasal 1328 KUHPerdata). Terhadap perjanjian  yang  dibuat  atas  dasar  “sepakat” berdasarkan  alasan-alasan  tersebut,  dapat diajukan pembatalan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Cakap adalah bahwa para pihak telah dewasa dan tidak dibawah pengawasan karena prilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam  undang-undang  dilarang  membuat perjanjian terrentu.
3. Suatu hal tertentu
100 Sudikno Martokusumo 1966, hal 97
101
http://febridian.blogspot.co.id/2012/06/pengertian- perjanjian.html diakses hari Sealasa jam 13.00 Wib
Perjanjian  yang  dilakukan  menyangkut  objek atau  hal  yang  jelas  dan  yang  diperjanjikan. Jikla  tidak  maka  perjanjian  tersebut  batal demi hukum.
4. Suatu sebab yang halal.
Bahwa  perjanjian  dilakukan  dengan  itikat baik bukan ditujukan untuk suatu kejahatan. 102
Apa bila syarat-syarat perjanjian tersebut  telah  dipenuhi,  maka  perjanjian  orang tua  yang  kurang  mampu  dengan  perkumpulan Sungai  Kehidupan  Borneo  dalam  membina  dan memberi  pendidikan  yang  layak  bagi  anak adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak. Ketentua  dalam  perjanjian  tersebut  ditentukan oleh  pihak-pihak  yang  membuatnyua  dan mewajibkan mereka untuk melaksanakannya, hal tersebut  telah  ditegaskan  pada  pasal  1338  KUH Perdata  yang  berbuyi  : “Semua  Perjanjian  yang dibuat  secara  sah  berlaku  secara  undang-undang bagi mereka yang mem buatnya”.
Adapun Abdulkadir Muhammad menguraikan unsur-unsur dalam suatu perjanjian atau kontrak antara lain :
a. Ada  pihak-pihak,  minimal  dua  orang  yang terdiri  dari  subjek  hukum  berupa  manusia kodrat  dan  badan  hukum (recht  person). Dalam hal para pihak manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap.
b. Ada persetujuan antara para pihak berdasarkan  kebebaan  untuk  mengadakan tawar-menawar
(bergaining) atau kensensus dalam suatu perjanjian.
c. Ada  satu  atau  beberapa  tujuan  yang  ingin dicapai,    yang  tidak  boleh  bertentangan dengan  undang-undang,  ketertiban  umum, kebiasaan  yang  diakui  masyarakat  dan kesusilaan.
d. Ada prestasi  yang harus dilaksanakan oleh satu  pihak  dan  dapat  dituntut  oleh  pihak lainnya, begitu juga sebaiknya.
e. Ada  bentuk  tertentu,  yang  dapat  dibuat secara  tertulis  dalam  suatu  akta,  autentik maupun  dibawah  tangan,  bahkan  dapat dibuat secara lisan.
f. Ada syarat-syarat tertentu menurut undang-undang,  agar  suatu  kontrak  yang dibuat menjadi sah. 103
102 R.Subekti, 1999, Pokok-Pokok Hukum Perdata Bandung  hal : 339
Kesepakatan  antara  orang  tua  anak dengan  Perkumpulan  berbentuk  lisan  dengan memberikan  kepercayaan  kepada  Perkumpulan untuk membina anak dan mendapatkan kehidupan yang layak serta mendapatkan tempat tinggal    yang  layak  yang  disediakan  oleh  pihak Perkumpulan.
Kemudian untuk melihat apakah perjanjian  tersebut  sah  atau  tidak  sahnya,  sesuai atau  tidak  sesuainya  dengan  keinginan  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  serta apakah termuat tidaknya empat unsur-unsur dari sayarat-sayarat  sebuah  perjanjian  yang  menurut pasal  1320  KUH  Perdata  yang  berbunyi  sebagai berikut :
1. Sepakat  bagi  mereka  yang  mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal. 104
Dari  penjelasan  mengenai  sahnya  suatu perjanjian  dapat  dilihat  bahwa  dalam  perjanjian antara  orang  tua  yang  tidak  mampu  untuk menitipkan  anak  kepada  Perkumpulan  Sungai Kehidupan Borneo adalah telah memenuhi unsur dari  sayarat  sahnya  suatu  perjanjian  ,  dimana orang tua anak yang kurang mampu memberikan kepercayaan kepada Perkumpulan Sungai Kehidupan  Borneo  untuk  mendidik  anak  dan melaksanakan  pendidikan  pada  perkumpulan tersebut.  Atas  dasar  kata  sepakat  tersebut  maka para  pihak  baik  dari  Perkumpulan  Sungai Kehidupan  Borneo  dan  orang  tua  anak  untuk melaksanakan  kewajiban-kewajiban  yang  telah disepakati.
Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo merupakan  perkumpulan  yang  membantu  para anak-anak  yang  orang  tua  tidak  mampu  untuk memberikan  pendidikan  kepada  anak  supaya dapat  melanjutkan  pendidikan  ataupun  dapat mendapatkan  pendidikan  yang  layak,  dengan memberikan  atau  menitipkan  anak  oleh  orang tua  yang  tidak  mampu  kepada  Perkumpulan sungai Kehidupan Borneo adalah sutu perbuatan hukum  dimana  hukum  merupakan  mengatur tingkah  laku  anggota-anggota  masyarakat  dan pada  pokoknya  bertujuan    suapaya  ada  bahagia dan rasa selamat pada masyarakat, dalam hal ini
103 Prof.Dr. Ahmad Miru,SH,M.S dan Sakka Pati,SH,MH 2008, Hukum Perikatan Penjelaskan Magna Pasal 1233 sampai 1456 BW , Rajawali Press, Hal 23 104 Ibid Hal 57
hukum  mengandung  menyebutan  perhubungan hukum  antara  anggota-anggota  masyarakat  dan juga  menyebutkan  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban dari setiap mereka.
Perbuatan hukum bukan hanya perseorangan  atau  manusia  secara  perseorangan (individuel),  akan  tetapi  yang  bertindak  dalam hukum yang mengakibatkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari perhubungan- perhubungan hukum yaitu badan yang disamping manusia yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban  dan  perhubungan  lain  ter hadap orang lain atau badan lain.
Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro menjelaskan “Badan hukum
(rechtspersoon) dapat  berupa  Negara,  suatu daerah  otonom,  suatu  perkumpulan  orang-orang (corporasi), suatu  perusahaan,  atau  suatu  harta benda tertentu (yayasan, stichti ng).” 105
Timbulnya  suatu  perjanjian  antarapara pihak  dalam  suatu  perjanjian  adanya  kata sepakat diantara pihak  yang  membuat perjanjian tersebut.  Perjanjian  dianggap  sah  apabila  para pihak  dalam  perjanjian  tersebut  memenuhi beberapa  syarat  dalam  perjajian,  menurut Hukum  perjanjian  memberikan  kebebasan  yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan  perjanjian  yang  berisi  apa  saja, asalkan  tidak  melanggar  ketertiban  umum  dan kesusilaan 106 .
Asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal  1338  ayat  satu  (1)  KUHPerdata  yang berbunyi:  “Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Dengan demikian menurut asas kebebasan  berkontrak,  seseorang  padaumumnya mempunyai  pilihan  bebas  untuk  mengadakan perjanjian 107 .  Pada  asas  ini  terkandung  suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau  tidak  melakukan  perjanjian,  bebas  dengan siapa  ia  mengadakan  perjanjian,  bebas  tentang apa  yang  diperjanjikan  dan  bebas  untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian 108
105 Projodjodikoro Wirjono, Azas-Azas Hukum Perdata , PT.Bale Bandung 1990  Hal 23 106 Subekti, op, Cit, Hal 12
107 Peter Mahmud Marzuki, Batas-Batas kebebasan berkontrak , Yuridika, volume 18 No. 3 Tahun 2003, Hal 31
108 Subekti, op, cit
Pada  rumusan  Pasal  1338  KUHPerdata di  atas,  terdapat  istilah  ‘secara  sah’  yang bermakna  bahwa  dalam  pembuatan  perjanjian yang  sah  (menurut  hukum)  adalah  mengikat, karena  di  dalam  asas  ini  terkandung  ‘kehendak para pihak’ 109 untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan  kepercayaan  diantara  para  pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Asas kepercayaan    merupakan  nilai  etis  yang bersumber pada moral 110 Maka dapat dinyatakan
Asas
konsensualisme  sebagaimana  terdapat  dalam Pasal  1338  KUHPerdata,  kesepakatan  menurut asas  ini  perjanjian  lahir  cukup  dengan  adanya kata  sepakat  ditekankan  adanya  persesuaian kehendak  ( meeting  mind )  sebagai  inti  dari hukum kontrak. 111 Dalam asas hukum perjanjian mengenal beberapa asaas penting yang merupakan  dasar  kehendak  para  pihak-pihak dalam  mencapai  tujuan  beberapa  asas  tersebut antara lain:
a. Asas konsensual Asas  ini  mengandung  arti  bahawa  perjanjian terjadi  sejak  saat  tercapainya  kata  sepakat (konsesnsus)  antara  pihak-pihak  mengenai pokok  perjanjian.  Sejak  saat  itu  perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Asas ini  dapat  disimpulkan  dalam  pasal  1320  ayat (1)  KUHPerdata  yang  berbunyi  :  “salah  satu syarat  sahnya  perjanjian  adalah  kesepakatan kedua  belah  pihak”.  Hal  ini  mengandung makna bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan  secara  formal  tetapi  cukup  dengan adanya kesepakatan.
b. Asas kebebasan berkontrak
Setiap  orang  bebas  mengadakan  perjanjian apa  saja,  baik  yang  sudah  diatur  atau  belum diatur  dalam  undang-undang.  Akan  tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak  dilarang  oleh  undang-undang  tidak bertentang  dengan  ketertiban  umum,  dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.
109 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian Asas  Proposionalitas  dalam  Kontrak  Komersil,  Op.,cit , hlm. 105 110 Mariam  Darus  Badrulzaman, Perjanjian Kredit  Bank, (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,    1991),  hlm.
108-109.
111 Djasadin  Saragih, Sekilas  Perbandingan Hukum  Kontrak  Civil  Law  dan  Common  Law, Lokakarya ELIPS  Project-Materi  perbandingan  Hukum  Perjanjian, Kerjasama FH UNAIR dan FH UI, Hotel Sahid Surabaya, 1993, hlm. 5.
c. Asas pelengkap
Asas  ini  mengandung  arti  bahwa  ketentuan undang-undang  boleh  tidak  diikuti  apabila pihak-pihak  menghendaki  dan  membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang  dari  ketentuan  undang-undang tetapi  apabila  dalam  perjanjian  yang  mereka buat  tidak  ditentukan  lain,  maka  berlakulah ketentuan  undang-undang.  Asas  ini  hanya menghendaki  hak  dan  kewajiban  pihak-pihak saja.
d. Asas pacta sun servada
Asas  ini  memiliki  ketentuan  yang  mengikat. Hal  ini  dapat  disimpulkan  dalam  pasal  1338 KUH  Perdata  ayat  (1)  KUH  Perdata  yang berbunyi :  “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku  sebagai  undang-undang,  sedangkan perjanjian  yang dirumuskan pasal 1313  KUH Perdata  yaitu  :  “p erjanjian  adalahj  suatu perbuatan  yang  dilakukan  oleh  satu  orang atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang lain atau lebih.
Dalam  KUHPerdata  terdapat  tiga  hal yang  dapat  dijadikan  alasan  pembatalan  kontrak berdasarkan adanya cacat kehendak, yaitu: 1. Kesesatan  atau dwaling (vide  Pasal  1322 KUHPerdata),  kekhilafan  terjadi  apabila orang  dalam  suatu  persesuaian  kehendak mempunyai  gambaran  yang  keliru  mengenai orangnya dan mengenai barangnya 112
2. Paksaan  atau dwang (vide  Pasal  1323-1327 KUHPerdata),  paksaan  dalam  arti  luas meliputi ancaman baik kata-kata atau tindakan.  Orang  yang  di  bawah  ancaman maka kehendaknya tidak bebas maka perjanjiannya dapat dibatalkan 113
3. Penipuan  atau bedrog (vide  Pasal  1328
KUHPerdata),  Perjanjian  yang  dilakukan dapat dibatalkan.
Dalam penipuan kehendaknya  itu  keliru  karena  penipuan dilakukan  dengan  sengaja  dari  pihak  lawan untuk  mempengaruhi  ke  tujuan  ynag  keliru atau supaya mempunyai gambaran keliru 114 Namun  menurut  Jesse  S.  Rafhael menyatakan  bahwa  persesuaian  kehendak  itu harus  dilakukan  secara  jujur.  Apabila  kontrak dilakukan  dengan  adanya  penipuan  ( fraude), kesalahan  ( mistake ),  paksaan  ( duress ),  dan penyalahgunaan  keadaan  ( undue  influence ),
112 Purwahid Patrik, Op.,cit, hlm. 58
113 Ibid, hal 60
114 Ibid
maka  kontrak  menjadi  tidak  sah,  dan  dapat dibatalkan. 115

## METODE PENELITIAN

## Metode Pendekatan
Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Metode  Yuridis Sosiologis  yaitu  pendekatan  masalah  melalui penelitian  hukum  dengan  fakta  yang  ada  pada instansi  yang  bersangkutan  ataupun  masyarakat sehubungan  dengan  permasalahan  yang  ditemui dalam penelitian 116
Dengan  metode  pendekatan  terhadap pengurus Sungai khidupan Borneo yang terdapat di  desa  manggala  Kecamatan  Pinoh  Selatamn Kabupaten  Melawi.,  artinya  penulis  mencari secara  langsung  dan  mendapatkan  data  dari Pengurus  Perkumpulan    yang  berwenang didalam  melaksanakan  perjanjian  bagi  kedua belah pihak dalam melakukan atau melaksanakan perjanjian.

## Teknik Pengumpulan Data
Data  valid  tidak  diperoleh  begitu  saja, akan tetapi harus menggunakan teknik pengumpulan data.
a. Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang  relevan dengan  pemecahan  masalah  pembahasan  yang didapat  dari  sumber  utama  yang  berkaitan dengan  masalah  yang  diteliti  dan  dikumpulkan langsung  oleh  peneliti  dari  obyek  penelitian. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. 1. Ketua Perkumpulan sungai Kehidupan Borneo
2. Orang Tua yang Kurang mampu
3. Pengurus Sungai Kehidupan Borneo
Peneliti  melakukan  wawancara  ini dengan  menggunakan  teknik  wawancara  terarah (directive  interview)  yaitu  penelitian  terlebih dahulu merencanakan pelaksanaan wawancara. b. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang diperoleh  melalui  bahan  kepustakaan.  Diperoleh
115 Salim H.S. Perkembangan Hukum Kontrak, Op.,cit, hlm. 27.
116 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia, Jakarta, hal : 2006
dengan  cara  melakukan  penelitian  kepustakaan guna  mendapatkan  landasan  teoritis  berupa pendapat-pendapat  atau  tulisan  para  ahli  atau pihak-pihak lain yang berwenang. Data sekunder dapat berupa :
1. Bahan Hukum Primer 2. Bahan Hukum Sekunder 3. Bahan Tertier

## Populasi dan Sampel
a. Populasi
Dalam  penelitian  tersebut  maka diatas,  maka  penulis  dalam  penelitian  ini mengambil  populasi  yaitu  Ketua  Pengurus perkumpulan Sungai  Kehidupan  Borneo, Staf perkumpulan  Sungai  Kehidupan  Boeneo, orang tua anak yang kurang mampu.
b. Sampel
Sehubungan  dengan  itu,  maka  dalam penelitian ini penulis telah mengambil sampel sebagai berikut :
1. Ketua  Perkumpulan  Sungai  Kehidupan Borneo
1 orang 2. Staf  atau  Pengurus  Sungai  Kehidupan Borneo 1 orang 3. Orang  Tua  anak  yang  kurang  mampu 2 orang

## Teknik Analisa Data
Analisa  adalah  suatu  metode  atau  cara untuk memecahkan suatu masalah atau mengkaji suatu  hipotesis,  berdasarkan  data  yang  telah dikumpulkan
dan pada
akhirnya diinterprentasikan untuk menjawab suatu masalah. Dalam peneelitian ini analisis data yang diperguunakan  analisis  kualitatif  adalah  suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif  analitis  yaitu  yang  dinyatakan  oleh rsponden secara tertulis  atau lisan seerta tingkah laku  yang  nyata,  yang  diiteliti  dan  dipelajari sebagai Sesutu yang utuh, 117
Maksudnya adalah data  yang diperoleh disusun  secara  sistematis  kemudian  dianalisa secara  kualitatif  agar  kejelasan  masalah  yang akan  dibahas,  data  yang  diperoleh  baik  studi dilapangan maupun studi dokumen pada dasarnya  merupakan  data  yang  dianalisis  secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian  dituangkan  dalam  bentuk  uraian  logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis
117 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, ha :93.
(dikelompokan,  digolongkan  sesuai  dengan karakyeristik),  untuk  memperoleh  penyelesaian masal  dalam  proposal  skripsi  ini.  Kemudian ditarik  suatu  kesimpulan  secara  deduktif,  yaitu proses  awal  dari  proposisi-proposisi  khusus (sebagai  hasil  pengamatan)  dan  berakhir  pada suatu  kesimpulan  (pengetahuan  baru)  berupa asas umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penitipan  anak  merupakan  salah  satu alternatip  lain  bagi  orang  tua  dalam  menunjang masa depan anak untuk mencapai suatu cita-cita, oleh  sebab  itu  beberapa  orang  tua  yang  kurang mampu mempercayakan kepada Yayasan, Lembaga Sawadaya Masyarakat, atau Perkumpulan yang membidangi untuk menampung  anak-anak  yang  orang  tunya  tidak mampu  untuk  memenuhi  kehidupan  serta pendidiakan anak.
Salah satu dari lembaga yang menampung  anak-anak  yang  orang  tuanya kurang  mampu  adalah  Perkumpulan  Sungai Kehidupan  Borneo  di  Kabupaten  Melawi. Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan Ketua  Perkumpulan  Sungai  Kehidupan  Borneo Bpk  Charles    M.SE    mengatakan  bahwa  orang tua  yang  mempercayakan  untuk  menyekolahkan serta mendapatkan kehidupan  yang  layak adalah atas  dasar  dari  keinginan  orang  tua,  sedangkan pihak  perkumpulan  juga  harus  menyeleksi  dari setiap  pendaftar  yang  diajukan  oleh  gereja sebagai  perwakilan  orang  tua  serta  orang  tua yang  langsung  mendatangi  pihak  perkumpulan untuk mendaftarkan anak dari setiap daerah yang terdapat  di  Kalimantan  Barat  pada  umumnya Kabupaten Melawi secara khususnya.
Setiap  hasil  penyeleksian  yang  di lakukan oleh perkumpulan dan melihat dari latar belakang orang tua dan anak, maka perkumpulan melakukan pendataan serta memberikan kesempatan  bagi  anak  untuk  mendapatkan pendidikan di Perkumpulan.
Salah  satu  keinginan  dari  Perkumpulan adalah  ikut  mencerdasakan  Kehidupan  Bangsa sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945  dalam  Pembukaan  pada  Alinea  ke  -4 (empat) yang berbunyi :
"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah  negara  Indonesia  yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi  dan  keadilan  sosial,  maka  disusunlah kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu  dalam suatu  Undang-Undang  Dasar  negara  Indonesia, yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan  negara Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa,  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab, persatuan  Indonesia,  dan  kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan  suatu  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia."
Perjanjian  orang  tua  dengan  pihak Perkumpulan adalah hasil dari kesepakatan yang dituangkan berdasarkan perjanjian dimana orang tua  mempersilakan  anaknya  untuk  dibina  dan dirawat  oleh  Perkumpulan  sesuai  dengan  umur, dan  pendidikan  anak.  Pendidikan  anak  yang diberikan  oleh  Perkumpulan  merupakan  salah satu  dari  program  Perkumpulan  yang  diberikan kepada anak didik. Berikut ini adalah Tabel 4.2.1 program-program  perkumpulan  yang  diberikan kepada anak didik oleh Perkumpulan :
Tabel  4.1.5  Progaram  perkumpulan  yang diberikan kepada anak didik
No Program-Program Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo
1 Membina anak-anak dalam menjalankan pelayanan Agama
2 Membina anak-anak dalam menjalankan pendidikan
3 Membina anak-anak dalam pergaulan
4 Membina anak-anak untuk mencapai cita-cita yang diinginkan
5 Membina mental spritual bagi kaum muda berupa penyuluhan
6 Menyedikan tempat-tempat pembinaan dan asama Sumber Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo yang diolah 2016 Pembinaan
anak-anak didalam pelayanan  adalah  untuk  menambah  iman  dan kepercayaan anak kepada Tuhan yang Maha Esa, serta  untuk  memberikan  anak  pentingnya  arti dari  pelayanan  agama  kepada  diri  sendiri maupun  kepada  orang  disekitarnya  nantinya. Dengan  demikian  tujuan  dari  Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo dalam membina anak-
anak  didik  dari  TK  (Taman  Kanak-kanak) sampai  dengan  Pendidkan  Tingkat  Atas  (SMA) adalah  selain  Pendidikan  yang  didapatkan  juga pembinaan keagamaan.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara  dengan  pengurus  Perkumpulan Pelayanan  Sungai  Kehidupan  Borneo,  bahwa anak-anak  yang  melaksanakan  pendidikan  dari tingkat  Taman  Kanak-Kanak  sampai  dengan Sekolah  Menengah  Atas,  tidak  dipungut  dengan biaya, serta mendapatkan fasilitas agar menunjang  pendidikan  dan  kelayakan  bagi  anak untuk  hidup  didalam  perkumpulan.Pembinaan dilakukan  adalah  untuk  memberikan  kepada anak  agar  mendapatkan  ilmu  pengetahuan  serta memberikan  bagi  anak  untuk  menjadikan  anak tersebut  mandiri  dalam  menghadapi  lingkungan dan masyarakat.
Perjanjian antara orang tua anak dengan Perkumpulan  pelayanan  Sungai  Kehidupan Borneo  dilakukan  atas  dasar  perjanjian  kedua belah  pihak,  apabila  anak  tersebut  diterima  dan melengkapi  beberapa  persyaratan  yang  diminta perkumpulan  maka  anak-anak  yang  dibawah naungan Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo  akan  memberikan  peraturan-peraturan yang disepakati antara lain:
1. Bahwa  siap  mengikuti  aturan-aturan  yang dikeluarkan  oleh  Perkumpulan  Sungai Kehidupan Borneo
2. Mengikuti  setiap  kegiatan-kegiatan  yang
dilakukan oleh perkumpulan untuk kemajuan pendidikan.
3. Menghormati dan mentaati setiap kewajiban yang diberikan kepada anak.
4. Mendapatkan  pendidikan  yang  layak  dari Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo. Dengan adanya kewajiban yang diberikan Perkumpulan Sungai Kehidupan
Borneo  kepada  anak-anak  dalam  perkumpulan, maka  Perkumpulan  Kehidupan  Borneo  juga berkewajiban  untuk  memberikan  kehidupan yang layak bagi anak antara lain :
1. Anak  mendapatkan pendidikan  yang  layak dalam  perkumpulan  Sungai  Kehidupan Boreno.
2. Anak mendapatkan pembinaan dan pelatihan  yang  layak  untuk  kemajuan  dan kepribadian anak.
3. Anak  mendapatkan kebutuhan  yang cukup untuk kesehatan.
4. Mendapatkan  fasilitas  yang  cukup  untuk kepentingan anak dalam perkumpulan.
Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo dalam  membina  anak-anak  didik  lebih  mnitik beratkan  kepada  pendidikan  Kerohanian  dan pelayanan  agama.  Oleh  sebab  itu,  otrang  tua yang  kurang  mampu  dalam  menitipkan  anak  di Perkumpulan  adalah  salah  satu  keinginan  dan harapan  bagi  keluarga  untuk  memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak bagi anak.
Berikut  ini  bentuk-bentuk  kesepakatan orang  tua  kurang  mampu  dengan  Perkumpulan Sungai  Kehidupan  Borneo  berdasarkan  tabel 42.1.
Tabel  4.2.2.1  Kesepakatan  orang  tua  dan Perkumpulan
No Orang Tua Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo 1 Orang tua anak menyerahkan atau menitipkan anak dengan membeikan kepercayaan sepenuhnya kepada Pihak Perkumpulan Perkumpulan menerima anak dari orang tua dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab 2 Orang Tua anak mengikuti aturan- aturan yang dituangkan oleh Perkumpulan Perkumpulan menerapkan aturan- aturan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak Perkumpulan 3 Memberikan kan kewenangan bagi perkumpulan untuk membina dan pelajaran bagi anak Membina dan memberikan pendidikan serta kehidupan yang layak bagi anak
Dari  tabel  4.2.2.1  diatas  dapat  di simpulkan  bahwa  baik  orang  tua  anak  maupun perkumpulan  bahwa  orang  tua  menitipkan  anak kepada perkumpulan dengan penuh kepercayaan untuk membinan anak dan mendapatkan pendidikan  serta  kehidupan  yang  layak  bagi
anak,  serta  mengikuti  aturan-aturan  yang dituangkan oleh pihak Perkumpulan.
Dengan  demikian  bahwa  kesepakatan yang  dilakukan  oleh  orang  tua  anak  dengan perkumpulan  adalah  hasil  dari  kepercayaan  bagi kedua belah pihak, dalam melaksanakan kesepakatan  tersebut.  Sala  satu  tujuan  isi  dari Kesepakatan  tersebut  adalah  adanya  rasa  itikat baik  bagi  kedua  belah  pihak  (Orang  tua  dan Perkumpulan), itikat baik ini diwujudkan dengan adanya  kesepakatan  yang  dibuat  serta  diberikan penjelasan  bagi  Perkumpulan  kepada  orang  tua anak.
Berikut  ini  tabel  aturan-aturan  anak selama  didalam  Perkumpulan  sungai  Kehidupan Borneo.
Tabel  4.2.2.2  Aturan  bagi  anak  selama  didalam
Perkumpulan  Sungai  Kehidupan Borneo No Tata Tertib Selama di Dalam

## Perkumpulan
1 Dilarang membawa senjata tajam
2 Dilarang membawa miras, narkoba, rorok dan sejenisnya
3 Berpakaian rapi dan bersih
4 Dilarang merokok
5 Dilarang berpacaran selama dalam lingkungan Perkumpulan
6 Anak didik tidak diperkenankan
membawa kendaraan didalam lingkungan perkumpulan
7 Warga perkumpulan wajib menghormati dan menjaga sesama warga, tidak
membedakan teman dan  tidak membuat gengster
8 Apa bila ada tamu wajib memberi laporan sebelum masuk diarea perkumpulan
9 Tidak diperkenankan menggunakan aksesoris ataupun perhiasan dilingkungan perkumpulan
10 Rambut tidak diperkenankan gondrong dan tidak diperkenankan mewarnai rambut
11 Tidak diperkenankan anak didik dalam perkumpulan membawa HP, Kektop dan alat elektronik lainnya
12 Setiap warga perkumpulan wajib mengikuti kegiatan sekolah dan seluruh
peraturan
Sumber Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo yang diolah 2016
Dari  tabel  ddiatas  menunjukan  bahwa Perkumpulan  Singai  Kehidupan  Borneo  dalam membina anak-anak didik yang terdapat didalam perkumpulan  mempunyai  aturan-aturan  yang harus  dipatuhi  dan  ditaati  agar  apabila  selama anak didik  yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku didalam lembaga Perkumpulan.
Tujuan dari aturan-aturan yang diterapkan  kepada  anak-anak  didik  didalam perkumpulan supaya selama didalam perkumpulan anak-anak didik lebih
berkonsentrasi untuk menimba ilmu dan pengetahuan yang diberikan oleh Perkumpulan.

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
Dari  beberapa  penjelassan  diatas  maka dapat  penulis  memberikan  kesimpulan  sebagai berikut :
1.
Perjanjian orang tua anak dengan Perkumpulan  sungai  Kehidupan  Borneo adalah  perjanjian  dengan  unsur  itikat  baik dan  kepercayaan  dimana  orang  tua menitipkan  anak  kepada  Perkumpulan adalah supaya anak mendapatkan Kehidupan  serta  pendidikan  yang  layak yang terdapat pada Perkumpulan dan untuk mewujudkan  cita-cita  yang  diharapkan orang tuan maupun anak kepada Perkumpulan.
2. Perkumpulan  Sungai  Kehidupan  Borneo dalam  menerima  anak  didik  deseleksi dengan memperhatikan latar belakang anak serta memberikan pendidikan dan kehidupan  yang  layak  bagi  anak.  Agar terwujudnya cita-cita  bangsa  secara umum yaitu  mewujudkan  kecerdasan  dalam kehudpan bangsa dan bernegara. Selain itu Perkumpulan  Sungai  Kehidupan  Borneo dalam membina anak didik dittitik beratkan pada pelayanan keagamaan.

## Saran
Dari beberapa kesimpulan yang penuliss  utarakan  diata  maka  dapat  penulis berikan beberapa ssaran seabagai berikut :
1. Bagi  orang  tua  anak  dalam  memberikan kepercayaan  Pendidikan  dan  Pembinaan kepada  Pihak  Pengurus  Perkumpulan Sungai  Kehiupan  Borneo  agar  tidak
melepaskan rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak.
2. Bagi  Perkumpulan  Sungai  Kehiddupan Borneo  bahwa  tempat  penitipan  anak  agar memperhatikan  perjanjian  orang  tua  anak dalam penyerahan anak sebagai  anak didik didalam  perkumpulan  Sungai  kehidupan Borneo.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir
Muhammad,
1991, Hukum
Perikatan, Citra Aditia Bakti, Bandung.
Agus  Yudha  Hermoko, Hukum  Perjanjian  asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil
Bambang Waluyo,1991 Penelitian Hukum
Dalam Praktek, Jakarta, sinar grafika.
Djasadin  Saragih,1993, Sekilas  Perbandingan Hukum  Kontrak  Civil  Law  dan  Common Law, Lokakarya  ELIPS  Project-Materi perbandingan Hukum
Perjanjian,
Kerjasama  FH  UNAIR  dan  FH  UI,  Hotel
Sahid Surabaya.
Hadari Nawawi,2007, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah  Mada  University  Press, Yokyakarta.
J.H. Niewenhuis,
Pokok-pokok Hukum Perikatan , (Terjemahan Djasadin Saragih),
(Surabaya: Universitas Airlangga, 1985)
Mariam  Darus  Badrulzaman,  1991, Perjanjian Kredit Bank, Bandung: Citra Aditya Bakti. Peter  Mahmud  Marzuki,  Batas -Batas  kebebasan berkontrak, Yuridika,  volume  18  No.  3 Tahun 2003 Projodjodikoro  Wirjono1990 Azas-Azas  Hukum Perdata .Bale Bandung. R.Setiawan,1999, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Putra.A Bardin, Bandung.
R.Subekti,  1999, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata ,Bandung Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian  Hukum  dan  jurimetri ,  Jakarta GhaliaIndonesia .............................................1983 Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Ghalia
Setiawan,1987, Pokok-pokok Hukum Perikatan,
Jakarta: Bina Cipta.
Soerjono  Soekanto,2006 Pengantar  Penelitian Hukum, universitas Indonesia, Jakarta http://febridian.blogspot.co.id/2012/06/pengertian- perjanjian.html diakses hari Sealasa jam 13.00 Wib