Tinjauan Hukum Islam Terhadap Formulasi Akad Dalam Pembuatan Rumah Sistem Borongan
(Studi Kasus Di Desa Tunggul Kec. Paciran Kab. Lamongan)
Ihlal Fauqi, Ainul Masruroh
Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Darul Ulum Lamongan
ihlalfauqi@gmail.com ainulmasruroh@unisda.ac.id

## Abstrak
Perjanjian  pemborongan  rumah  merupakan  suatu  perjanjian  dimana  seorang  pemborong menerima pesanan pembuatan rumah dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan  pembayaran  sesuai  kesepakatan.  Di  Desa  Tunggul,  perjanjian  antara  konsumen  dan pemborong dilakukan secara lisan dan isi perjanjian tersebut tidak memuat mengenai bentuk penyelesaian  masalah.  Perjanjian  antara  konsumen  dan  pemborong  di  Desa  Tunggul berlangsung baik, meskipun pada kenyataannya tidak sedikit para pemborong dan konsumen harus  menanggung  risiko  kerugian  yang  di  sebabkan  oleh overmacht dan wanprestasi .  Hal tersebut  menimbulkan  pertanyaan  akad  apa  yang  disepakati  oleh  kedua  pihak  tersebut. Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis,  yaitu  penelitian  yang  mengambarkan  bentuk  akad dalam  pembuatan  rumah  dengan  sistem  borongan.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  adalah  dokumentasi  untuk  memperoleh  gambaran  lokasi  penelitan,  observasi untuk  mengetahui  akad  serta  wawancara  pemborong  dan  konsumen  di  Desa  Tunggul  untuk memperoleh data yang valid. Teknik analisis data menggunakan analisa kualitatif, yaitu data yang  diperoleh  kemudian  disusun  secara  sistematis  kemudian  dianalisis  kualitatif  untuk mencapai  kejelasan masalah mengenai  risiko  kerugian. Setelah dianalisis dapat  disimpulkan bahwa  praktek  perjanjian  pemborongan  rumah  di  Desa  Tunggul    Kecamatan  Paciran Kabupaten  Lamongan  menggunakan  akad istisna’ dengan  bentuk  akad  secara  lisan.  Akad tersebut sesuai atau sah dalam Hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun akad.
Kata Kunci: Hukum Islam, Formulasi Akad, Sistem Borongan, Istisna’

## Pendahuluan
Di dalam Islam, hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam dan norma-norma hukum  yang  bersumber  dari  agama.  Makanya  konsep  hukum  Islam  berbeda  dengan  konsep hukum  pada  umumnya,  khususnya  hukum  modern.  Umat  Islam  meyakini  bahwa  hukum Islam berdasarkan wahyu illahi yang disebut dengan istilah syariah , yang berarti jalan  yang di gariskan Allah SWT untuk manusia. 1 Dalam Islam, selain hukum Islam ada juga namanya
1 Barjah Latupono, Buku Ajar Hukum Islam , (yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hlm. 02.
hukum syariah dan hukum fiqih, perbedaan antara ketiganya terletak pada sumbernya, kalau hukum syariah bersumber dari wahyu (al-Qur’an dan al-Sunnah), hukum fiqih bersumber dari para ulama dan ahli fikih yang telah menggali hukum-hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist.  Sedangkan  hukum  Islam  sendiri  lebih  umum  dari  pada  kedua  kata  lainnya,  karena apabila  berupa  hukum-hukum qath’i dinamakan  dengan  syari’ah.  Sedangkan  bila  berupa hukum yang dzanni maka dinamakan dengan fikih.
Selama  berabad-abad  hukum  Islam  menduduki  posisi  yang  sangat  penting  dalam peradaban  dan  struktur  dunia  Islam. 2 Dari  dulu  hingga  sekarang  bisa  dikatakan  bahwa pengaruhnya  tidak  ada  bandingannya  dalam  sejarah  dan  kebudayaan  umat  manusia.  Hal  itu dikarenakan  peradaban  Islam  didasarkan  pada  nilai  agama  Islam.  Selain  itu,  agama  Islam selalu  memberikan  tempat  utama  terhadap  hukum.  Karena  itulah  kekayaan  ajaran  dan pemikiran hukum merupakan salah satu warisan peradaban Islam yang sangat penting.
Islam  mengajarkan  kepada  manusia  agar  senantiasa  bekerja  dan  berusaha  mencari mata pencarian yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang  sudah  diajarkan  oleh  agama  Islam  dan  tidak  melenceng  dari  hukum  Islam. 3 Kerja sebenarnya  sudah  menjadi  bagian  dari  kehidupan.  Dalam  arti  lebih  luas,  kerja  diartikan sebagai semua bentuk aktivitas yang membawa benefit baik materi maupun non materi. Allah sendiri  sangat  suka  kepada  orang-orang  yang  bekerja  keras  memanfaatkan  waktunya  untuk memjemput rezeki guna memenuhi semua kebutuhan pokoknya.
Pemenuhan  kebutuhan  pokok  merupakan  hak  dan  tanggungjawab  setiap  individu. Salah  satu  jenis  kebutuhan  yang  menjadi  tanggungjawab  individu  antara  lain  adalah kebutuhan  akan  tempat  tinggal  yaitu  rumah.  Banyak  orang  yang  berpendapat  bahwa kebutuhan  pokok  manusia  tidak  akan  lengkap  jika  tidak  mempunyai  rumah  sendiri.  Karena rumah  hakikatnya  tidak  hanya  sebagai  tempat  berlindung  saja.  Setiap  manusia  mempunyai keinginan agar rumah yang di huni nyaman, memenuhi standar kesehatan, standar kontruksi, serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
Tujuan pembangunan rumah pun ditekankan pada pentingnya lingkungan yang sehat serta terpenuhinya suasana kehidupan yang memberi rasa aman, nyaman dan tentram. Tujuan ini  menjadi  harapan  bagi  setiap  konsumen  rumah.  Kebutuhan  masyarakat  akan  perumahan saat  ini  sangatlah  tinggi,  oleh  karena  itu  para  pemborong  mendapat  peluang  usaha pembangunan  rumah  untuk  meraih  keuntungan.  Pemborong  mempunyai  tujuan  untuk
2 Mardani, Hukum Islam , (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 02
3 Arief Subhan, Didin Syafrudin, Fuad Jabali, Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat , (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 70
mendapatkan  keuntungan  dengan  sasaran  pembangunan  rumah  di  segala  sektor,  baik menengah keatas maupun menengah ke bawah.
Pihak  pemborong  maupun  pihak  konsumen  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang sangat  luas, tidak hanya  setelah selesainya pekerjaan akan tetapi  juga pada masa setelah itu yaitu  masa  pemeliharaan.  Pada  masa  itu  kemungkinan  ada  kerusakan  atau  kekurangan  baik disebabkan  oleh  kelalaian  pekerja  ataupun  karena  hal-hal  di  luar  kekuasaan  pihak pemborong.  Dengan  kata  lain,  pihak  pemborong  masih  bertanggung  jawab  penuh  terhadap keselamatan dari objek yang diborongkan.
Di  Desa  Tunggul  Kecamatan  Paciran  Kabupaten  Lamongan,  terdapat  beberapa masyarakat  yang  menjadi  pemborong  dan  juga  terdapat  beberapa  masyarakat  yang membangun rumah menggunakan sistem borongan. Pemborong sendiri dapat dibagi menjadi 2  (dua)  macam,  yaitu  pemborong  keseluruhan  dan  juga  pemborong  jasa  tukang.  Dalam perjanjiannya,  mayoritas  para  pemborong  menggunakan  perjanjian  secara  lisan  dan  dalam perjanjian  tersebut  tidak  memuat  mengenai  bentuk  penyelesaian  masalah.  Berakar  dari masalah tersebut, menimbulkan sebuah pertanyaan, siapakah yang nantinya bertanggungjawab jika terjadi masalah yang menyebababkan kerugian pada salah satu pihak..
Hal  ini  sangat  mungkin  terjadi  karena  pekerjaan  pemborong  hanya  didasari  rasa percaya  dan  juga  hubungan  yang  sudah  terjalin  dengan  baik.  Walaupun  demikian,  hal  itu perlu  mendapatkan  perhatian  yang  serius,  mengingat  dalam  proses  pembuatan  rumah  pasti tidak terlepas dari sebuah masalah atau resiko yang dapat merugikan salah satu pihak. Maka hal  ini  memerlukan  penyelesaian  secara  hukum.  Bagaimana  pandangan  hukum  Islam terhadap  akad  dalam  pembangunan  rumah  dengan  sistem  borongan  di  Desa  Tunggul Kecamatan Paciran?
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  mengenai  sistem borongan  rumah  yang  diterapkan  di  Desa  Tunggul  serta  dapat  memberikan  masukan- masukan dan saran untuk perubahan yang lebih baik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan sebagaimana  yang  ditetapkan  oleh  hukum  Islam.  Di  sisi  lain,  penelitian  ini  dapat  juga digunakan oleh para pembaca sebagai tambahan informasi dan referensi.

## Landasan Teori

## Akad dalam hukum Islam
Kata akad berasal  dari bahasa  Arab al-aqdu yang secara  etimologi  berarti  perikatan, perjanjian  dan  permufakatan.  Menurut  para  ulama  fiqih,  kata  akad  di  definisikan  sebagai
hubungan  antara  ijab  dan  kabul  sesuai  dengan  kehendak  syariat  yang  menetapkan  adanya pengaruh hukum dalam objek perikatan. Rumusan di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus  merupakan  perjanjian  kedua  belah  pihak  untuk  mengikatkan  diri  tentang  perbuatan yang  akan  di  lakukan  daam  suatu  hal  yang  khusus.  Akad  ini  di  wujudkan  yang  pertama, dalam ijab dan kabul.  kedua, sesuai  dengan kehendak syariat.  Ketiga,  adanya  akibat hukum dalam perikatan. 4
Akad atau perjanjian atau transaksi dapat di artikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan  nilai-nilai  syariah.  Dalam  istilah  fiqih,  secara  umum  akad  berarti  sesuatu  yang menjadi  tekad  seseorang  untuk  melaksanakan,  baik  yang  muncul  dari  satu  pihak,  seperti talak, wakaf, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai
Menurut  kompilasi  hukum  ekonomi  syariah,  yang  di  maksud  dengan  akad  adalah kesepakatan  dalam  suatu  perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  melakukan  dan/atau tidak  melakukan  perbuatan  hukum  terentu. 5 Sedangkan  menurut  KBBI  (kamus  besar  bahasa indonesia). Akad adalah  Perjanjian atau kontrak yang merupakan pertalian ijab dengan qabul menurut cara-cara yang disyari’atkan dan berpengaruh terhadap obyeknya. 6
Perjanjian Istisna’ dalam Hukum Islam
Pengertian Al-Istishna /Jual Beli Pesanan
Istishna’ secara  etimologis  adalah  masdar  dari Sitashna’  Asy-Sya’i ,  artinya  meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu.
Adapun  menurut  terminologis  ilmu  fiqih  artinya:  perjanjian  terhadap  barang  jualan  yang berada  dalam  kepemilikan  penjual  dengan  syarat  di  buatkan  oleh  penjual,  atau  meminta  di buatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual. 7
Transaksi Bai’ Al-Istishna’ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah di sepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. 8 Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran di lakukan di muka, melalui cicilan atau di tangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.
4 Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2016), 72
5 Pusat  Pengkajian  Hukum  Isalam  Dan  Masyarkat  Madani. Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah (Depok: Kencana, 2017), 15
6 https://www.kamusbesar.com/akad
7 Ibid…., 123
8 Ibid….,17
Menurut Ulama fuqaha , Bai’ Al-Istishna’ merupakan suatu jenis khusus dari Bai’ As- Salam .  Biasanya  jenis  ini  di  pergunakan  di  bidang  manufaktur  dan  konstruksi.  Dengan demikian ketentuan Bai’ Al-Istishna, mengikuti ketentuan dan aturan Bai’ As-Salam.
Dasar Hukum Al Istishna
Hukum transaksi Bai’ Istishna’ terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits.
a.      Al-Qur’an
Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Qs. Al Baqarah: 275) b.      Al-hadits
Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan  kepada  beliau  bahwa  raja-raja  non-Arab  tidak  sudi  menerima  surat  yang tidak  distempel.  Maka  beliau  pun  memesan  agar  ia  dibuatkan  cincin  stempel  dari bahan  perak.  Anas  menisahkan:  Seakan-akan  sekarang  ini  aku  dapat  menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim)
Perbuatan  nabi  ini  menjadi  bukti  nyata  bahwa  akad Istishna' adalah  akad  yang dibolehkan. 9

## Sejarah Desa Tunggul
Desa  Tunggul  sudah  ada  sejak  zaman  Wali  Songo,  sebagai  cikal  bakal/orang  yang merintis Desa Tunggul adalah santri Sunan Drajat/Raden Syarifuddin Konon santri Kanjeng Sunan  Drajat  tersebut  tiadan  ada  yang  tahu  namanya  namun  dimakamkan  di  makan  desa Tunggul  sekarang,  setelah  nyantri/mondok  di  Sunan  Drajat  bertahun-tahun  akhirnya  ilmu yang  diperoleh  dari  Kanjeng  Sunan  Drajat,  baik  ilmu  keagamaan  maupun  ilmu kemaysrakatan  dianggap  sudah  cukup  dan  mumpuni.  Maka  santri  tersebut  ditugaskan  oleh Kanjeng  Sunan  Drajat  untuk  menyebarkan  Agama  Islam/berdakwah  di  sebelah  barat  desa Drajat.
Akhirnya  pada  suatu  hari  beliau  sowan/menghadap  kepada  gurunya  yaitu  Raden Syarifuddin/Raden  Qosim  (Sunan  Drajat)  menceritakan  perihal  da’wahnya  yang  ditentang dan  dihalang-halangi  oleh  warga  setempat.  Akhirnya  Sunan  Drajat  merasa  kasihan  dan menyuruh santri tersebut berda’wah menyebarkan Agama Islam ke sebelah baratnya desa tadi (desa  yang  masyarakatnya  banyak  menentang  dan  menghalangi  dalam  berda’wah).    Kata Kanjeng  Sunan  Drajat  :  Kalau  kamu  mau  pergi  ke  sebelah  baratnya  lagi  maka  kamu  akan menjadi  orang  Pinunjul  disegani  wargamu  asal  kamu  bisa  menjalankan  amanah  yang disyariatkan oleh Allah. Berlakulah arif dan bijaksana dalam menangani permasalahan. Maka berangkatlah  santri  tersebut  ke  tempat  yang  telah  ditentukan  oleh  Kanjeng  Sunan  Drajat
9 Idem ,125
dengan  terlebih  dahulu  meminta  doa  restu  ” Aji  aji,  Joyo  Kawiyayan ”  kepada  Raden Syarifuddin/Sunan  Drajat.  Tidak  begitu  lama  dalam  perjalanan,  sampailah  beliau  di  tujuan dan berjumpa dengan warga. Akhirnya beliau memutuskan untuk menetap di Desa Tunggul ini.
Nama  Desa  Tunggul  itu  berasal  dari  istilah  Mino  Tunggul  Ulung  yang  berati  Mino artinya  Ikan  Tunggul  artine  Yen  Metu  Unggul  atau  Pawetune  Unggul  Ulung  antinya tershohor/terkenal  namun  dengan  bergesernya  waktu  orang  sering  menyebut  Tunggul  saja, dan  menurut  cerita  di  Pelabuahan  yang  dulu  pelabuhan  ini  adalah  milik  belanda  yang bernama Marmoyo sebelah baratnya ada ikan besar ada yang menyebut ikan Bah dalam cerita ada  orang  yang  memancing  ikan  disekitar  itu  perasaannya  naik  di  atas  batu  sehingga  saat memancing  beliau  bergeser  tidak  terasa  setelah  tahu  diselama  memancing  itu  diatas  ikan besar itu orang saering berpesan hati hati nak kalau mau kelaut mancing atau karang ada ikan bah  ikan  itu  lah  yang  sebut  ikan  Mino  Tunggul  Ulung  dan  kepalanya  posinya  sering  di sebelah selatan.
Di  Desa  Tunggul  ini  terdapat  juga  tokoh  legendaris  yaitu  KH.  Muhammad  Amin Musthofa  beliau  masih  keturunan  Kanjeng  Sunan  Drajat  dan  juga  keturunan  Jiko  Tingkir dalam sejarah Babat tanah Jowo dari Syeh Abdul Jabbar, Adapaun Sejarah Kepala Desa yang memerintah Desa Tunggul  sebagai berikut  :
1. Bapak Singorejo (Petinggi Jaman Belanda)
2. Bapak Wongsorejo/Kartip (1901 – 1941)
3. Bapak Tirto Atmojo/Samsul Hadi (1941 – 1970)
4. Bapak Samiran Hadi Prayitno (1970 – 1990)
5. Bapak Sutopo (1991 – 2007)
6. Bapak M. Yasin (2007 – 2025)

## Kondisi Geografis Desa Tunggul
Secara  umum  letak  geografis  Desa  Tunggul  terletak  di  pesisir  Pantai  Laut  Jawa. Tunggul  adalah  kawasan  yang  tergolong  ke  dalam  daerah  datar.  Topografi  dan  bentangan lahan  daratan  250  ha.  Perbukitan  75  ha.  di  dominasi  oleh  kegiatan  pertanian  yang  berupa tanah tegalan yang berbatu, batasan-batasan wilayah Desa Tunggul :
1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Selatan
: Desa Sendang Agung Kecamatan Paciran
3. Sebelah Barat : Desa Paciran Kecamatan Paciran
4. Sebelah Timur : Desa Kranji Kecamatan Paciran
Luas  wilayah  Desa  Tunggul  yang  besar  dimanfaatkan  warganya  untuk  mendukung mata pencaharian warga. Untuk lebih detailnya dapat dilihat dalam tabel berikut.
Data Pengunaan Lahan di Desa Tunggul kecamatan Paciran Tahun 2019 No. Penggunaan Lahan Luas 1. Luas Desa Tunggul 325 ha 2. Luas Pemukiman 37,28 ha 3. Luas Sawah / Tegalan 89 ha 4. Luas Kuburan 82 ha 5. Luas Pekarangan 12,232 ha 6. Luas Perkantoran 50 ha 7. Luas Sekolah / Madrasah 80 ha

## Sumber : Profil desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
Secara  umum  dilihat  dari  keadaan  geografisnya,  desa  Tunggul  merupakan  wilayah yang  subur  dengan  sistem  irigasi  yang  baik.  Keadaan  demikian  cocok  sekali  untuk  usaha pertanian baik padi maupun jagung dan tanaman lainya. Namun sebelumnya keadaan irigasi masih  belum  tertata  rapi  dan  sangat  bertolak  belakang  dari  keadaan  yang  sebenarnya  bisa dimanfaatkan  para  warga  Desa  Tunggul  masih  belum  dapat  mengelola  air  secara  maksimal untuk keperluan irigasi sawah / ladang.
Jarak tempuh Desa Tunggul ke ibu kota kecamatan adalah 3 km, yang dapat ditempuh dengan  waktu  sekitar  10    menit.  Sedangkan  jarak  tempuh  ke  ibu  kota  kabupaten  adalah  46 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.
Wilayah Desa Tunggul terdiri dari 2 dusun yaitu: Dusun Tunggul dan Dusun Genting, yang  masing-masing  dipimpin  dengan  2  Kepala  Dusun.  Posisi  Kasun  menjadi  sangat strategis  seiring  banyaknya  limpahan  tugas  desa  kepada  aparat  ini.  Dalam  rangka memaksimalkan  fungsi  pelayanan  terhadap  masyarakat  di  Desa  Tunggul,  dari  dua  dusun tersebut terbagi menjadi, Dusun Tunggul yang terdiri dari 4 RW dan 19 RT, Dusun Genting yang terdiri dari 1 RW dan 2 RW.

## Kondisi Demografis

## Kependudukan
Berdasarkan data statistik kependudukan yang ada di Desa Tunggul, jumlah penduduk Desa Tunggul adalah terdiri dari  1.820 KK, dengan jumlah total 4.795 jiwa, dengan rincian 2.418 laki-laki dan 2.377 perempuan.

## Kondisi Pendidikan
Pendidikan  merupakan  hal    yang  penting  dan  menjadi  penentu  agar  suatu    bangsa dapat    melangkah    lebih    maju    dandapat    bersaing    dengan  negara-negara  lainnya.  Setiap warga  negara  berhak  mendapatkan  pendidikan  yang  layak  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat. Hal  ini  dikarenakan  pendidikan    bertujuan    untuk    mencerdaskan    masyarakat    dan    dapat dijadikan  sebagai  alat  ukur  maju  mundurnya  suatu  negara.  Pada    tahun    1948,    pemerintah Indonesia  sudah  membagi  empat tingkatan    yakni    pendidikan    rendah,    pendidikan menengah    pertama, pendidikan  menengah  atas  dan  pendidikan tinggi.
Dengan  tingkat  pendidikan  yang  tinggi  maka  akan  mendongkrak  tingkat  kecakapan masyarakat  yang  pada  gilirannya  akan  mendorong  tumbuhnya  ketrampilan  kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran  dan  kemiskinan.  Prosentase  tingkat  pendidikan  Desa  Tunggul  dapat  dilihat pada Tabel berikut.
Data Penduduk menurut Pendidikan di Desa Tunggul kecamatan Paciran Tahun 2019
No. Tingkat Pendidikan Masyarakat Jumlah 1. Pra Sekolah 321 2. Jumlah penduduk sedang SD / Sederajat 277 3. Jumlah penduduk tamat SD / Sederajat 103 4. Jumlah  penduduk  sedang  SLTP  / Sederajat 389 5. Jumlah  penduduk  tamat  SLTP  / Sederajat 209 6. Jumlah  penduduk  sedang  SLTA  / Sederajat 487 7. Jumlah  penduduk  tamat  SLTA  / Sederajat 567 8. Jumlah  Penduduk  sedang  diperguruan tinggi (S1,S2,S3) 120 9. Jumlah  penduduk  tamat  perguruan tinggi (S1,S2,S3) 230
Jumlah
2.703

## Sumber Data Desa Tunggul Kecamatan Pciran Kabupaten Lamongan

## Kondisi Kesehatan
Masalah  pelayanan  kesehatan  adalah  hak  dari  setiap  warga  masyarakat  dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif  harus  didukung  oleh  kondisi  kesehatan.    Untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, maka pemerintah Desa Tunggul  berusaha  menigkatkan  sarana  dan  prasarana  yang  sangat  memedahi.  Agar masyarakat memperoleh pelayanan secara baik. Di Desa Tunggul terdapat 1 balai pengobatan pengobatan  / polindes serta terdapat 5 posyandu bagi penduduk usia balita dan pelayanan KB dengan tenaga bidan desa dan dibantukader-kader kesehatan dari PKK.
Sebenarnya  tenaga  kesehatan  di  desa  Tunggul  cukup  banyak,  akan  tetapi  hambatan birokrasi  birokrasi  yang  menyebabkan  mereka  tidak  terjangkau  dalam  program  kesehatan pemerintah dan cenderung membuka pelayanan kesehatan secara pribadi.
Partispasi  masyarakat  dalam  perencanaan  keluarga  sehat  dan  pasangan  usia  subur  ,  dapat dilihat  dari  jumlah  remaja  putri  umur  12-17  Tahun,  jumlah  perempuan  usia  subur  15-49 Tahub  berjumlah  899  orang,  jumlah  pasangan  Usia  Subur  871,  dan  jumlah  ibu  hamil  67 Orang, Sedangkan jumlah  bayi yang diimunisasikan dengan polio dan DPT-1 berjumlah 73 bayi, DPT-2 dan Polio berjumlah 74, DPT-3 dan Polio berjumlah 77 orang, dan jumlah Bayi yang sudah Imunisasi cacar berjumlah 87 orang.
Tingkat  partisipasi  demikian  ini  relatif  tinggi  walaupun  masih  bisa  dimaksimalkan mengingat  cukup  tersedianya  fasilitas  kesehatan  dan  swasta  cukup  dekat.  Adanya  progran Pelayanan  Kesehatan  bagi  Masyarakat  Miskin  dan  yang  sudah  lanjut  Usia  (Posyandu LANSIA) cukup membantu peningkatan dan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2018 terdapat 460 penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan melalui Program desa tersebut.

## Kondisi Sosial
Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis,  memberikan  pengaruh  kepada  masyarakat  untuk  menerapkan  suatu  mekanisme politik  yang  dipandang  lebih  demokratis.  Dalam  konteks  politik  lokal  Desa  Tunggul, tergambar  dalam  pemilihan  kepala  desa  dan  pemilihan-pemilihan  lain  (pilleg,  pilpres, pilkada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum berpartisipasi dalam pemilihan Umum berjumlah 3.808 orang.
Pola  kepemimpinan  di  Wilayah  Desa  Tunggul  mengedepankan  pola  kepemimpinan yang  demokratis.  Hal  ini  terlihat  baik  dari  segi  pola  kepemimpinan,  mekanisme  pemilihan kepemimpinan,  sampai  dengan  partisipasi  masyarakat  dalam  menerapkan  sistem  politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal.
Dalam  hal  kegiatan  keagamaan,  suasananya  sangat  dipengaruhi  oleh  aspek  budaya dan  sosial  Jawa.  Hal  ini  tergambar  dari  dipakainya  kalender  Jawa/  Islam,  masih  adanya budaya  slametan,  tahlilan,  dan  lainnya,  yang  semuanya  merefleksikan  sisi-sisi  akulturasi budaya Islam dan Jawa.
Dengan  semakin  terbukanya  masyarakat  terhadap  arus  informasi,  hal-hal  lama  ini mulai  mendapat  respon  dan  tafsir  balik  dari  masyarakat.  Hal  ini  menandai  babak  baru dinamika  sosial  dan  budaya,  sekaligus  tantangan  baru  bersama  masyarakat  Desa  Tunggul. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik,  agama,  dan  budaya  di  Desa  Tunggul.  Tentunya  hal  ini  membutuhkan  kearifan tersendiri,  sebab  walaupun  secara  budaya  berlembaga  dan  berorganisasi  adalah  baik  tetapi secara  sosiologis  masalah  ini  juga    akan  beresiko  menghadirkan  kerawanan  dan  konflik sosial.

## Kondisi Ekonomi
Mayoritas  mata  pencaharian  penduduk  Desa  tunggul  adalah  di  bidang  pertanian dengan  hasil  (jagung,  kacang  tanah,  cabai,  padi  dll),  dan  peternakan  (sapi,  ayam  kampung, bebek,  kambing,  domba).  Nelayan  (udang,  belo,  tongkol  dll).  Hal  ini  disebabkan  karena sudah  turun  temurun  sejak  dulu  bahwa  masyarakat  adalah  petani,  peternak.  Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Di bidang Ekonomi penduduk menurut mata pencaharian di desa Tunggul kecamatan
Paciran No. Mata Pencaharian Jumlah 1. Petani 678 2. Buruh tani 379 3. Nelayan 187 4. Karyawan perusahaan swasta 86 5. Pegawai negri sipil 79
6. Peternak 14 7. Montir 11 8 Pedagang keliling 8 9. Lain-lain 27 Jumlah 1.469

## Sumber Data Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

## Praktik Perjanjian Pembangunan Rumah Sistem Borongan Di Desa Tuggul Kabupaten Lamongan
Praktek perjanjian pemborongan dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis, apabila nilai  borongan  menyangkut  angka  yang  besar  biasanya  perjanjian  pemborongan  dilakukan secara tertulis dan sebaliknya jika nilai borongan tidak terlalu besar maka biasanya di lakukan secara lisan. 10
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  diketahui  akad  atau  perjanjian  pembuatan  rumah sistem  borongan  di  Desa  Tunggul  tidak  berbeda  dengan  perjanjian    kerjasama    pada umumnya.  Perjanjian  pembuatan  rumah  terjadi  secara  pribadi  antara  pemilik  rumah  dan  si pemborong  rumah  dimana  kedua  belah  pihak  memiliki  kata  sepakat  dalam  perjanjian tersebut,  dan  diketahui  perjanjian  tersebut  dilakukan  secara  lisan  dan  hal  ini  dilakukan  oleh orang  yang  berakal,  sehat,  tidak  ada  paksaan  dari  siapapun,  pembayarannya  juga  pun dilakukan  secara  bertahap. 11 Selain  itu  perjanjian  pemborongan  di  Desa  Tunggul  juga terdapat  yang namanya masa pemeliharaan dimana jika terjadi kerusakan setelah rumah jadi itu menjadi tanggung jawab pemborong dengan syarat hanya kerusakan-kerusakan kecil , jika terjadi  kerusakan  besar    akan  di  musywarahkan  kembali  dengan  konsumen  dengan  jangka waktu 1-2 bulan. 12
Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak yang  melakukan perjanjian pemborongan dan  membawa  akibat  hukum  bagi  keduanya.  Asas    kebebasan  berkontrak  ini  telah memugkinkan  perkembangan  dalam  hukum  perjanjian.  Semua  pihak  dapat  menciptakan
10 Perjanjian Baku Atau Perjanjian Standar, (http;//tunardy.com). diakses tanggal 19 juli 2020
11 Wawancara dengan Bapak Askuri, Tanggal 02 juli 2020
12 Wawancara dengan Bapak Rifqi, Tanggal 02 Juli 2020
sendiri bentuk perjanjian asalkan perjanjian tersebut dibuat dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Menurut  Ibu  Nur  Aminah  Perjanjian  pemborongan  di  lakukan  dengan  cara  dimana pihak  A  sebagai  konsumen  datang  kerumah  si  B  sebagai  pemborong  untuk  melakukan perjanjian,  sebelum  perjanjian  itu  disepakati  pemilik  rumah  memberikan  gambaran  dan rincian  mengenai  rumah  yang  akan  dibangun,  si  pemborong  menjelaskan  kepada  si  pemilik rumah,  bahan  yang  digunakan  dan  besar  biaya  yang  keluarkan  dalam  penyelesaian  rumah tersebut.  Jika  si  konsumen  sepakat  dengan  biaya  pembuatan  rumah  dan  waktu  yang dibutuhkan dalam penyelesaian pembuatan rumah tersebut maka realisasi perjanjian tersebut bisa  dilaksanakan,    dengan  adanya  kata  sepakat  kedua  belah  pihak  tidak  bisa  membatalkan perjanjian tersebut tanpa persetujuan pihak lain. 13
Realisasi  perjanjian  adalah  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  yang  telah  diperjanjikan oleh pembuat perjanjian, supaya perjanjian ini dapat mencapai tujuan. Dalam perjanjian bisa saja  tidak  dilaksanankan  dengan  semestinya.  Ketidak  terlaksananya  kontrak  tersebut mempunyai akibat yang berbeda-beda.
Berdasarkan hasil penelitian praktik pemborongan rumah di Desa Tunggul di temukan 2 contoh kasus sehingga perjanjian tersebut menimbulkan kerugian salah satu pihak, kasus itu antara lain:
1. pembayaran yang tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal. pada kesepakatan awal pembayaran di sepakati  dengan tiga tahap , tahap pertama 50% di bayar  di  muka  tahap  di  bayarkan  saat  pembuatan  rumah  sudah  masuk  50%  dan pembayaran  tahap  ke  tiga  di  bayarkan  saat  pembuatan  rumah  sudah  selesai  100% dan  di  bayar  lunas,  dan  pada  prakteknya  setelah  rumah  tersebut  selesai  di  bangun belum ada pembayaran tahap ke tiga atau pelunasan . 14
2. Penyelesaian  pembangunan  rumah  yang  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan  awal karena  kelalaian  pemborong  dalam  menyediakan  material.  Pada  kesepakatan  awal pembangunan  rumah  telah  di  sepakati  bersama  dengan  jangka  waktu  3  bulan,  tapi pada  prakteknya  rumah  tersebut  belum  selesai  di  bangun  dari  jangka  waktu  yang telah di sepakati. 15
Uraian di atas menunjukkan bahwasaanya perjanjian pemborongan di desa tunggul.
13 Wawancara dengan Ibu Nur Aminah, Tanggal 02 juli 2020
14 Wawancara dengan Bapak Rifqi , Tanggal 02 juli 2020
15 Wawancara dengan Bapak Aziz , Tanggal 02 Juli 2020
Dari uraian di atas bisa dilihat bahwa dalam pelaksanaan pemborongan rumah tidak terlepas dari  suatu  masalah  atau  hambatan  yang  dapat  membuat  praktek  perjanjanjian  tidak  sesuai dengan  akad  awal.  Apabila  dalam  prakteknya  terjadi    kesalahan  atau  masalah  yang menimbulkan  kerugian  maka  kerugian  ditanggung  si  pemborong  rumah  tersebut  jika kesalahan itu di sebabkan oleh kelalaian si pemborong.

## Bentuk  Perjanjian  Dan  Penanggungan  Resiko  Kerugian  Di  Desa  Tunggul  Kabupaten Lamongan
Akad  atau  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih,  perjanjian  dalam  pemesanan pembangunan rumah inilah yang menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing  pihak.  Kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  perjanjian  haruslah bersepakat setuju tanpa ada paksaan satu pihak.
Pelaksanaan  pembangunan  fisik  dibidang  jasa  banyak  melibatkan  sumber-sumber daya,  baik  sumber  daya  manusia  atau  sumber  daya  alam  berupa  bahan  bangunan.  Tahap pelaksaan  di  lakukakn  sesuai  prosedur  agar  tidak  terjadinya  hambatan  selama  pekerjaan tersebut  berangsung.  Namun  pada  tahap-tahap  pekerjaan  tersebut  adakalanya  terjadi hambatan baik disebabkan oleh faktor manusia maupun sumber daya lainnya.
Perjanjian  borongan  sama  halnya  dengan  kontrak  kerja  yang  selalu  menimbulkan konsekuensi adanya hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila hak tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu pihak maka pihak tersebut dinyatakan melanggar perjanjian atau akad awal.
Menurut  hasil  wawancara  Di  Desa  Tunggul  kabupaten  lamongan,  diketahiu  bahwa pembuatan  rumah  yang  akan  di  bangun  ada  akad  atau  perjanjian  diawal.  Dalam  prakteknya sebagian perjanjian tersebut tidak sesuai dengan perjanjian di awal  yang sudah di paparkan sebelumnya, terdapat 2 kasus pelanggaran dalam perjanjiannya.
1. masalah pembayaran, perjanjian awal  pembayaran disepakati  dengan tiga tahap , tahap pertama 50% dibayar dimuka tahap kedua dibayarkan saat pembuatan rumah sudah masuk 50% dan pembayaran tahap ke tiga dibayarkan saat pembuatan rumah sudah selesai 100% dan dibayar lunas, dan pada prakteknya setelah rumat tersebut selesai  di  bangun  belum  ada  pembayaran  tahap  ke  tiga.  Mengenai  kasus  ini penanganannya adalah pihak pemborong menagih konsumen untuk membayar dan memberikan perpanjangan waktu perpanjangan waktu pembayaran.
2. Penyelesaian  pembangunan  rumah  yang  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan  awal karena kelalaian pemborong dalam menyediakan material. Pada kesepakatan awal pembangunan rumah telah di sepakati bersama dengan jangka waktu 3 bulan, tapi
pada  prakteknya  rumah  tersebut  belum  selesai  di  bangun  dari  jangka  waktu  yang telah  di  sepakati.mengenai  kasus  ini  penyelesaiannya  adalah  pemborog  harus menanggung  sendiri    kerugiannya  dikarenakan  kesalahan  si  pemborong  sehingga pembangunan tidak selesai tepat waktu.
Suatu  perjanjian  haruslah  ditepati  karena  perjanjian  adalah  suatu  kegiatan  yang menimbulkan  kewajiban,  dalam  hal  ini  pemilik  harus  menepati  isi  perjanjian  yang  telah  di sepakati  diawal.  Setiap  akad  atau  perjanjian  yang  dilakukan  harus  disertai  dengan  ijab  dan qabul  karena  kedua  unsur  itu  harus  ada  dalam  sebuah  akad  atau  perjanjian.  Karena  makna dari  akad  sendiri  adalah  perikatan  ijab  dan  qabul  yang  dibenarkan  syara’  yang  menetapkan keridhoan  kedua  belah  pihak.  Atau  secara  khusus  akad  adalah  kesepakatan  antara  kedua belah pihak atau dua kehendak.
Kemudian  dilihat  dari  segi  pengerjaannya,  konsumen  menentukan  tipe,  lokasi  serta harga borongan rumah, serta cara pembayaran uang tanda jadi dan jangka waktu pembayaran serta jangka watu pengerjaan rumah yang telah disepakati kedua belah pihak.
Kewajiban  pemborong  sendiri  yaitu  menyelesaikan  pembangunan  rumah  sesuai  perjanjian yang telah disepakati dan setelah perjanjian itu selesai konsumen bisa mendapatkan hak nya. Sebaliknya  kewajiban  konsumen  juga  harus  dipenuhi  sehingga  pemborong  juga  bisa mendapatkan  hak  nya.  dengan  aturan  yang  seperti  ini  tidak  ada  salah  satu  pihak  yang  di rugikan.

## Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Di Desa Tunggul Kabupaten Lamongan
Dari Segi Akad Atau Perjanjianya
Islam  memandang  hukum  islam  mampu  memenuhi  cita  rasa  keadilan.  hukum  islam mempunyai  keistimewaan  yang  membuatnya  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  serta menjamin  ketenangan  dan  kebahagiaan  mereka.  Adanya  aturan-aturan  menjadikannya  bisa sejalan  dengan  fitrah  manusia  dan  mudah  di  amalkan  dalam  keadaan  bagaimanapun.  Di samping itu, segala segala hukum  yang di nashkan dalam Al-Qur’an dan sunnah Rosulullah SAW  adalah  logis  dan  sesuai  dengan  ketetapan  akal  dan  logika  yang  benar  dan  belum  di pengaruhi oleh hawa nafsu, hukum itu juga mempunyai hikmah dan rahasia yang tinggi, baik dari  segi  budi  pekerti,  kejiwaan  maupun  kemasyarakatan.  adapun  hukum  yang  di  dasarkan pada qiyas dan dengan memperhatikan dasar-dasar keadilan dan kaidah hukum. 16
16 Mutiara Amaliyah, Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tanggung Jawab Kerugian Dalam Sistem Borongan Pembuatan Rumah Desa Kutawaringin , (skripsi: Fakultas Syariah Progam Study Ekonomi Syariah Lampung 2018)
Dalam  hukum  islam  akad  yang  di  pakai  dalam  perjanjian  pemborongan  rumah  di Desa  Tunggul  di  sebut  akad istisna ’.  Akad istisna’ di  definisikan  sebagai  akad  meminta seseorang  untuk  membuatkan  sebuah  barang  tertentu  dengan  bentuk  tertentu  atau  kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. 17 Pembuat barang lalu berusaha untuk membuat atau membeli barang menurut  spesifikasi  yang  telah  di  sepakati  dan  menjualnya  kepada  pembeli  akhir.    Kedua belah  pihak  bersepakat  atas  harga  serta  sistem  pembayaran  di  lakukan  di  muka,  melalui cicilan atau di tangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.
Akad  atau  perjanjian  memiliki  aturan-aturan  yang  bersumber  dari  hukum  islam  yang berfungsi  untuk  menjaga  dan  menjamin  hak-hak  dalam  kehidupan  manusia,  agar  terhindar dari  sifat  dendam  dan  menjaga  kemaslahatan  umum  serta  agar  pertukaran  bisa  berjalan lancar.  Karena  pada  dasarnya  manusia  memiliki  sifat  tamak  dan  suka  mementingkan  diri sendiri.
Aturan-aturan  dan  tata  cara  berakad  dalam  islam  di  tunjukkan  dalam  bentuk  syarat- syarat  dan  rukun  akad,    rukun-  rukun  akad  berfungsi  sebagai  tolak  ukur  sah,  tidak  sah,  dan batalnya akad. Rukun-rukun berakad meliputi: Al-Aqid (orang yang melakukan akad), Shigat (ijab  dan  kabul), Al-Ma’qud  Alaih (objek  akad)  dan  tujuan  pokok  akad  yang  mana  telah  di uraikan pada bab sebelumnya. 18
Pembahasan mengenai Shigat dan Al-Aqid atau orang yang melakukan akad dimana, agar akad menjadi sah maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: adanya ijab dab kabul, mumayyiz atau  harus  memenuhi  ahliyah  al  ada.  Dan  muhktar  atau  bertransaksi  atas kehendaknya  sendiri,  tanpa  ada  paksaan.  Dalam  praktiknya  akad  atau  perjanjian pemborongan  rumah  di  desa  tunggul  di  lakukan  oleh  orang  yang  sudah  baligh  dan  berakal, tidak ada paksaan dalam berakad, dan di sertai dengan ijab dan kabul.  Jadi mengenai syarat yang berkaitan dengan al aqid dan shigat  tidak ada masalah dengan hal itu.
Selanjutnya rukun yang harus terpenuhi adalah tujuan pokok akad. agarakad menjadi sah  tujuan  pokok  akad  harus  jelas.  Dalam  prakteknya  akad  pembangunan  rumah  sistem borongan  di  desa  tunggul    bertujuan  memberikn  manfaat  kepada  pemilik  rumah  sehingga pemilik  rumah  memiliki  tempat  untuk    berteduh  dan  mejadikan  rumah  tersebut  menjadi tempat tinggal jadi mengenai syarat ini juga tidak ada masalah.
Kemudian rukun terakhir yang harus terpenuhi  yaitu masalah objek akad (al-ma’qud alaih ).  Dalam  akad Ma’qud  Alaih haruslah  berupa  jasa  yang  di  butuhkan  masing-masing
17 Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2016),
18 Mardani . Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2016), 72
pihak.  Dalam  kaitannya  dengan  pemborongan  rumah  di  desa  tunggul  tidak  ada  masalah, karena  objek  dalam  perjanjian  disinilah  jasa  menyewa  tenaga  orang,  tujuan  dan  manfaat dalam kerja sama ini adalah jelas.
Di  dalam  perjanjian  pemborongan  di  Desa  Tunggul  juga  terdapat  yang    namanya masa  pemeliharaan  dimana  jika  terjadi  kerusakan  setelah  rumah  jadi    itu  menjadi  tanggung jawab  pemborong  dengan  syarat  hanya  kerusakan-kerusakan  kecil,  jika  terjadi  kerusakan besar  akan di musywarahkan kembali dengan konsumen dengan jangka waktu 1-2 bulan.
Menurut  hasil  penelitian  perjanjian  atau  akad  yang  di  lakukan  di  desa  lubuk  lapang dalam  kerja  sama  pembuatan  rumah  di  katajkan  sesuai  dengan  hukum  islam.  Di  mana  di dalam akad atau perjanian terdapat rukun dan syaratnya rukun di dalam perjanjiannya adalah kedua  belah  pihak  konsumen  maupun  pemborong  yang  membuat  suatu  kesepakatan  atau berakad.  Ijab  dan  qabul  yang  telah  di  lakukan  kedua  belah  pihak.  Pembayaran  yang  di berikan  kepada  pemborong  juga  jelas  dan  sudah  di  sepakati  di  awal  perjanjian.  Tujuan perjanjian di sini ialah memberikan manfaat kepada pemilik rumah sehingga pemilik rumah memiliki  tempat  untuk  berteduh  dan  menjadikan  rumah  tersebut  menjadi  tempat  tinggal. Objek  dalam  perjanjian  disinilah  jasa    menyewa  tenaga  orang,  tujuan  dan  manfaat  dalam kerja sama ini juga jelas, perjanjian juga di lakukan oleh kedua belah pihak yang sudah balig. Kedua  belah  pihak  yang  berkad  sama-sama  menyatakan  kerelaan  dalam  melakukan perjanjian tersebut tanpa ada paksaan.

## 1. Dari Segi Penanggungan Resiko Kerugian
Konsep  mengenai  tanggung  jawab  kerugian  dalam  hukum  Islam    sudah  ada  sejak syariat Islam diturunkan. Banyak nash dalam Al-Qur’an yang menjelaskan tentang tanggung jawab  kerugian.  Para  pakar  fikih  kemudian  menformulasikan  kaidah-kaidah  pertanggung jawaban  yang  bersumber  dari  beberapa  nash,  baik  Al-Qur’an  maupun  hadits,  mereka melakukan  identifikasi  perbuatan  mana  yang  berimplikasi  pada  hukuman  pidana  (uqubah) dan mana yang berimplikasi pada hukuman perdata (daman). Dalam hubungan dengan suatu perikatan  para  pihak  wajib  melaksanakan  perikatan  yang  timbul  dari  akad  yang  mereka sepakati.    Hal  ini  desebabkan  karena  setiap  perikatan  yang  disepakati  oleh  para  pihak memberikan implikasi hukum yaitu perikatan yang mereka sepakati menjadi undang-undang yang  sifatnya  mengikat  bagi  para  pihak  dan  wajib  dilaksanakan  sebagaimana  yang  telah disepakati dalam perjanjian. 19
19 Mutiara Amaliyah “ Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tanggung Jawab Kerugian Dalam Sistem Borongan Pembuatan Rumah Desa Kutawaringin” (skripsi: Fakultas Syariah Progam Study Ekonomi Syariah Lampung 2018)
Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana semestinya, tentu  timbul  kerugian  pada  pihak  lain  yang  mengharapkan  dapat  menwujudkan kepentingannya melalui akad tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak konsumen  dengan  membebankan  tanggung  jawab  untuk    tanggung  jawab  atas  pihak  yang mangkir janji.
Prinsip  utama  perjanjian  atau  akad  dalam  islam  adalah  keadilan.  Keadilan  yang  di maksud  di  sini  adalah  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  diantara  para  pihak  yang  melakukan perjanjian yaitu konsumen dan pemborong pembuatan rumah. 20
Asas  keadilan  dalam  berakad  atau  perjanjian  ini  memiliki  landasan  hukum  yang  terdapat dalam surat an-Nahl :90
Artinya:  Sesungguhnya  Allah  menyuruh  (kamu)  berlaku  adil  dan  berbuat  kebajikan, memberi  kepada  kaum  kerabat,  dan  Allah  melarang  dari  perbuatan  keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajara 21 .
Hasil  penelitian  yang  yang  di  lakukan  di  desa  tunggul  ditemukan  beberapa  masalah yang muncul dan menimbulkan kerugian pada salah  satu  pihak    yang melakukan perjanjian pembangunan rumah sistem borongan di desa tunggul kabupaten lamongan.
Masalah  pertama,  tentang  pembayaran  yang  tidak  tepat  waktu,  pada  perjanjian  awal pembayaran di lakukan dengan 3 tahap, tahap pertama 50% sebagai uang muk, tahap kedua di bayarkan ketika pembangunan rumah sudah 50% dan pembayaran terakhir atau pelunasan di  bayarkan  saat  rumah  sudah  100%  selesai  di  bangun,  tapi  pada  prakteknya  saat  rumah selesai  di  bangun  pembayaran  tahap  ketiga  belum  juga  di  bayarkan.  Penanganannya  yaitu pemborong menagih dan memberikan perpanjangan waktu pembayaran dan pihak konsumen berjanji akan melunasi pembayaran tersebut.
Masalah  kedua.  Tentang  mundurnya  waktu  penyelesaian  pembangunan  rumah,  yang semestinya  pada  akad  awal  konsumen  dapat  menenpati  rumah  dalam  jangka  waktu  3  bulan namun  pada  waktunya  rumah  tersebut  belum  selesai  di  bangun,  di  karenakan  kesalahan pemborong sering terlambat dalam hal penyediaan material yang di belinya. Penanganannya pemborong  harus  mengganti  rugi  sendiri  biaya  tambahan  untuk  pembayaran  upah  tukang karena masalah tersebut di sebabkan oleh kelalaiannya sendiri.
Allah meminta kepada orang-orang muslim untuk selalu menepati janji yang terdapat dalam al-Qur’an surat al maidah ayat 1.
20 Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2016), 91
21 https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90, diakses Tanggal 20 Juli 2020
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  aqad-aqad  itu.  Dihalalkan  bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak  menghalalkan  berburu  ketika  kamu  sedang  mengerjakan  haji.  Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. 22
Pada  dasarnya  semua  pekerjaan  yang  di  kerjakan  harus  ada  pertanggung  jawaban masing-masing  sekiranya  terjadi  kerusakan  kelalaian  atau  kehilangan  maka  di  lihat  dulu permasalahannya,  apa  ada  unsur  kelalaian,  kesengajaan  atau  tidak.,  jika  tidak  maka  maka tidak  perlu  menanggungnya  dan  jika  ada  unsur  kesengajaan  atau  kelalaian  maka  harus menanggungnya dengan cara mengganti rugi atau yang lainnya. Jadi pemborog bertanggung jawab  jika  terjadinya  masalah  atau  pelanggaran  yang  di  lakukan  dalam  perjanjian  yang  di seakati  misalnya  menanggung  seniri  kerugian  yang  di  sebabkan  kelalaian  si  pemborong  itu sendiri.  Sebaliknya , konsumen  juga  menanggung  sendiri  kerugian  jika  kerugian  itu  di sebabkan oleh kelalaiannya sendiri.
Penjelasan di atas dapat di simpulkan  bahwa perjanjian kerja sama borongan rumah, pemborong atau konsumen yang melakukan kesalahan dan tidak melakukan kewajibannya itu tidak  di  benarkan  oleh  syariat  islam  karena  dapat  merugikan  salah  satu  pihak,  dalam penelitian  ini  adanya  kesalah  atau  masalah  yang  di  lakukan  oleh  pemboronh  yang  tidk melakukan  pekerjaannya  sesuai  dengan  prjanjian  yang  telah  di  sepakati  bersama  mengenai batas  waktu  pembuatan  rumah.  Dan  kesalahan  yang  di  lakukan  oleh  konsumen  yang  tidak melakukan  kewajibannya  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  di  sepakati  mengenai pembayaran.
Sedangkan untuk  penanganan penaggungan  resiko kerugian perjanjian pemborongan di  desa  tunggul  sesuai  dengan  hukum  islam.  Kasus  tersebut  adalah:  penanganan  kasus kerugian  di  karenakan  pembayaran  pemborongan  yang  tidak  tepat  waktu  kasus  tersebut sesuai  dengan  hukum  islam  karena  pemborong    masih  menagih  dan  memeberikan perpanjanga  waktu  pembayaran    dan  konsumen  berjanji  akan  membayar  kekurangan pembayaran..  Selanjutnya  penanganan  kasus  kerugian  karena  kemunduran  waktu penyelesaian  rumah sudah sesuai dengan hukum islam di karenan pemborong sudah bersedia menanggung  sendiri  biaya  tambahan  untuk  pembayaran  upah  tukang  kasus  tersebut  sesuai dengan hukum islam karena kerugian nya di sebabkan oleh kelalaian si pemborong sendiri.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasi  peneitian  dapat  di  simpulkan  bahwa,  bentuk  akad  yang  di  pakai pemborong dan konsumen  di desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam
22 https://tafsirq.com/5-Al-Ma%27idah/ayat-1, diakses Tanggal 20 Juli 2020
hukum    islam  di  sebut  akad  istisna’.  akad  yang  di  pakai  adalah  akad  lisan.  Menurut  hasil penelitian perjanjian atau akad yang di lakukan di desa Tunggul dalam kerja sama pembuatan rumah di katakan sesuai dengan hukum islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat akad atau perjanjian dalam hukum islam.  rukun di dalam perjanjiannya adalah kedua belah pihak konsumen maupun pemborong yang membuat suatu kesepakatan atau berakad. Ijab dan qabul yang  telah  di  lakukan  kedua  belah  pihak.  Pembayaran  yang  di  berikan  kepada  pemborong juga  jelas  dan  sudah  di  sepakati  di  awal  perjanjian.  Tujuan  perjanjian  di  sini  ialah memberikan manfaat kepada pemilik rumah sehingga pemilik rumah memiliki tempat untuk berteduh  dan  menjadikan  rumah  tersebut  menjadi  tempat  tinggal.  Objek  dalam  perjanjian disinilah  jasa    menyewa  tenaga  orang,  tujuan  dan  manfaat  dalam  kerja  sama  ini  juga  jelas, perjanjian juga di lakukan oleh kedua belah pihak yang sudah balig. Kedua belah pihak yang berkad  sama-sama  menyatakan  kerelaan  dalam  melakukan  perjanjian  tersebut  tanpa  ada paksaan.  Tetapi  dalam  pelaksanaannya  terdapat  beberapa  masalah  yang  tidak  di  benarkan oleh hukum islam karena dapat merugikan salah satu pihak.

## Saran
Pihak  pemborong  dan  konsumen  membuat  perjanjian  secara  tertulis  dan  memuat  isi perjanjian mengenai penyelesaian masalah. Tidak harus melibatkan notaris, tetapi perjanjian tersebut  di  lengkapi  dengan  materai.  Hal  tersebut  sebagai  acuan  jika  terjadi  penyelesaian masalah serta meminimalisisr terjadinya resiko  kerugian peemborong maupun konsumen.

## Daftar Rujukan
Latupono, Barjah, Buku Ajar Hukum Islam , (yogyakarta: CV Budi Utama, 2017).
Mardani. Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2016).
Subhan,  Arief,  Didin  Syafrudin,  Fuad  Jabali, Islam  Untuk  Kesejahteraan  Masyarakat , (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).
Mardani, Hukum Islam , (Jakarta: Prenamedia Group, 2014).
http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/  Di  Akses Tanggal 01-06-2020.
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem. Di Akses Pada Tanggal 02-04-2020. https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90, diakses tanggal 20 juli 2020. https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29 Di Akses Tanggal 01-06-2020. https://tafsirq.com/5-Al-Ma%27idah/ayat-1, diakses tanggal 20 juli 2020. https://www.kamusbesar.com/akad.
https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-risiko.html.  Di  Akses  Tanggal  02-04- 2020.
Garna, Judistira, Metode Penelitian, ( Bandung: Primaco Akademica, 2008).
Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014).
Muhajirin.  “ Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Pembayaran  Pembuatan  Kandang  Ayam Borongan  Desa  Gunung  Sar” (Skripsi:  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum  Progam  Study Ekonomi Syariah Universitas Islam Negri Walisongo Semarang 2018).
Perjanjian Baku Atau Perjanjian Standar, (http;//tunardy.com). diakses tanggal 19 juli 2020. Abdullah,  Boedi,  M.Ag. Metode  Penelitian  Ekonomi  Islam ,  (Bandung:  Cv  Pustaka  Setia, 2014).
Pusat  Pengkajian  Hukum  Isalam  Dan  Masyarakat  Madani. Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah (Depok: Kencana, 2017).
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, ( Bandung: Alfabeta).
Nikmah, Tika Wahidatun “ Tinjauan Yuridis Dab Normatif Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Antara  Cv Putra  Kencana Bangsa Dengan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar” (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Proam Study Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).
Mardani. Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2016).
Ningsih,  Dwi  Suryati  “ Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Penanggungan  Resiko  Dalam Pengantaran  Makanan  Pesanan  Via    Go-Food” (skripsi:  Fakultas  Syariah  dan  Hukum Progam Study Hukum Ekonomi Syariah yogyakarta 2018).