## HAMBATAN DAN TANTANGAN  PEREMPUAN ANGGOTA LEGISLATIF PASCA AFFIRMATIVE ACTION
Rini Sulastri Sosiologi Fisip UIN Sunan Gunung Djati Bandung; Email : rinisulastri10@uinsgd.ac.id
Diterima : 1 November  2020,  Revisi : 20 November 2020 Disetujui : 28 November 2020

## ABSTRACT
The involvement of women within politics acquires tremendous obstacles, notably there is still androcentrism within the public sector in Indonesia. This article aimed to explore the obstacles and challenges for women in political field after the affirmative action Through the  literature  study,  this  article  asserts  the  data  concerning  women's  involvement in parliament after affirmative action, the obstacles and challenges when they are able to be officially elected in parliament at the national level (DPR RI).Women who were officially elected to be parliament members at DPR RI after the affirmative action based on the 2004 to 2019 general election results had increased compared with before the implementation of the affirmat ive action. The increasing of  women’s quantity in parliament at the national level is  not  apart  from  various  obstacles including  social  construction,  women  minor mentalities, and support less from political parties. Women who are successfully elected and work at the national parliament level acquire challenges from the society, so that they have to be able to show their competencies and improve their quality to be the professional legislative members.
Key Words : affirmative action, social construction, women, and politics

## ABSTRAK
Keterlibatan perempuan dalam bidang politik mendapatkan hambatan yang luarbiasa, terutama  masih  melekatnya androsentrisme  pada  sektor  publik  di  Indonesia.  Tujuan artikel  ini  untuk  mengungkapkan  hambatan dan  tantangan  perempuan d alam  ranah politik pasca adanya affirmative  action . Melalui studi literatur, artikel ini mengungkapkan data  kerterlibatan  perempuan  dalam  lembaga  legislatif  pasca affirmative  action , hambatan dan tantangan saat mampu masuk dalam  lembaga legislatif tingkat nasional (DPR RI). Perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI pasca affirmative action dari hasil  pemilu  tahun  2004  hingga  2019  mengalami peningkatan  dibandingkan dengan sebelum diterapkannya affirmative  action .  Meningkatnya kuantitas perempuan dalam parlemen tidak terlepas dari berbagai hamabatan diantaranya konstruksi sosial, kurangnya dukungan partai politik dan mental minor perempuan. Perempuan yang berhasil terpilih dan masuk dalam parlemen mendapatkan tantangan dari masyarakat sehingga harus bisa menunjukkan kemampuan dan meningkatkan kualitasnya sebagai anggota legislatif.
Kata kunci : Affirmative  Action, Konstruksi Sosial, Perempuan dan Politik

## PENDAHULUAN
Konstruksi sosial yang terpengaruh budaya patriaki, menampatkan posisi  perempuan  sebagai second  class  citizens dalam  ranah  politik.
Perempuan merasakan kesulitan dalam masuk ke ranah politik, ternyata bukan isu di  Indonesia saja,  namun menjadi isu internasional. Berbagai cara dilakukan untuk membuka peluang perempuan seperti yang dilakukan oleh PBB dalam Convention on Political Right For Women dan Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW). Melalui konvensi tersebut,  menetapkan hak-hak  politik  perempuan,dan menjamin kesetaraan antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  akses  dan kesempatan  di  ranah  politik  (Soetjipto,  2005).  Dampak  dari  konfensi tersebut, perempuan  dari  berbagai  negara  mendapatkan  hak  politiknya termasuk indonesia meskipun pada  saat itu instrumen kebijakan berupa undang-undang.
Hadirnya undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi  mengenai  penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap perempuan,  yang  didalamnya  menjelaskan  bahwa  :  ketetuan  dalam konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan  nasional  yang  mengandung  asas  persamaan  hak antara pria dan wanita sebagai wujud tata hukum indonesia yang sudah kita anggap  baik  atau lebih baik  bagi  dan  sesuai,  serasi serta selaras dengan aspirasi  bangsa Indonesia (Nasir,2020). Dalam pelaksanaannya konvensi ini  wajib  disesuaikan dengan  tata  kehidupan  masyarakat yang  meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyaraat Indonesia (APIK, 2010).
Pada  tahun 1999  disyahkannya undang-undang no 39  tahun 1999 tentang  HAM  yang  secara  tegas  melindungi  Hak  Asasi  Manusia  dan kebebasan dasar manusia dalam berpolitik. Undang-undang tersebut baru sebagai  jaminan atas  kebebasan perempuan  dalam  berpolitik, meskipun pada  kenyataannya  saat  itu  belum  banyak  perempuan  yang  mau  dan mampu terjun dalam ranah politik.
Menjelang  Pemilihan  Umum  tahun  2004,  terdapat  gerakan perempuan  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  keterwakilan  dapat tercapai. Hasil perjuangan gerakan perempuan menghasilkan dua undang-
undang politik yaitu UU  nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik dan UU nomor 12  tahun 2003 tentang pemilu. Dalam UU nomor 31 tahun 2002 tercantum klausal mengenai tindakan afirmatif meskipun belum tercantum angka  30  persen,  namun dalan  pasal  13  ayat  3  tercantum dengan  jelas bahwa kesetaraan dan keadilan gender dicapai melalui peningkatan jumlah perempuan  secara  signifikan  dalam  kepengurusan  parpol  di  setiap tingkatan.  Legalitas  perempuan  dalam  ranah  politik  diperkuat  dengan adanya UU nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu yang pada pasal 65 ayat 1 secara  spesifik  menyebutkan  stiap  partai  politik  peserta  pemilu  dapat mengajukan  calon  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD kabupaten/Kota untuk setiap  daerah  pemilihan dengan  memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen (Soetjipto, 2005).
Dalam  pelaksanaan  pemilu periode  selanjutnya, disusun berbagai aturan  formal  untuk memperkuat affirmative  action diantaranya  pada tahun 2009,  diberlakukan UU  Pemilu No.10/2008  dimana  daftar  calon yang diajukan partai politik memuat 30% perempuan dan penempatannya minimal satu perempuan dalam setiap tiga nama calon. Pada Pemilu tahun 2014,  terdapat  UU  Pemilu No.8/2012 (ketentuan yang sama dengan UU 10/2008 yaitu adanya kuota 30%), namun diperkuat dengan adanya PKPU No.7/2013 yang  mewajibkan pencalonan perempuan sebagaimana diatur dalam UU harus dilakukan di setiap daerah pemilihan. Dalam Pemilu 2019, diberlakukan  UU  Pemilu  No.7/2017  yang  didalamnya  mengandung ketentuan yang sama dengan UU No.8/2012 (Margret et al., 2018).
Pengakuan dan dorongan terhadap perempuan dalam ranah politik secara  formal  diperlukan  untuk  mendorong  partisipasi  aktif  dari perempuan dan mengatasi berbagai hambatan sosial, ekonomi, politik dan lainnya. Philips (dalam Paxton, P., &  Hughes, 2007) menyebutkan bahwa pengakuan  formal  sebagai  langkah  awal  menuju  penguatan  partisipasi politik  perempuan.  Jaminan  ini  sebagai  salah  satu  langkah perempuan untuk lebih kuat yang telah termarginalkan begitu lama sebagai langkah selanjutnya.
Keikut sertaan perempuan dalam pemilihan umum secara langsung Kepala  Daerah  maupun    nasional,  telah  mewarnai  dinamika  politik  di Indonesia. Dalam pemilu 2004,  2009, dan  2014 affirmative action yang mewajibkan setiap partai peserta pemilu untuk menempatkan perempuan sedikitnya  30  persen  pada  daftar  calon  tetap  (DCT)  belum  bisa mendongkrak keterpilihan perempuan  secara  signifikan. Hal  ini terlihat dari  antusiasnya perempuan  maju  dan  mencalonkan diri  sebagai  calon legislatif dari berbagai daerah di  Indonesia. Tahun 2004 dan 2009 calon legislatif  perempuan  meningkat  dibandingkan  pemilu  sebelumnya meskipun belum memenuhi kuota 30% yang di tetapkan (Prihartini, 2018). Penerapan kuota 30% turut menambah semangat bagi perempuan untuk terlibat dalam  kegiatan politik,  terutama dalam keikutsertaannya dalam pemilihan anggota  legislatif di  berbagai  daerah  seperti  di  Provinsi Riau periode  2014-2019  yang  menunjukkan  meningkatnya  keterwakilan perempuan  sesuai  dengan  kebijakan  tentang  keterwakilan  perempuan (Artina, 2016).
Nimrah  dan  Sakaria  et  al.,  (2015)  menjelaskan  bahwa  aktivitas politik perempuan terus meningkat yang tercatat oleh sejarah bangsa ini, meskipun secara kuantitas belum mencerminkan secara proporsional dan signifikan menempati jabatan atau posisi yang strategis dalam pengambilan keputusan atau kebijakan penting. Hal ini dapat  terlihat dalam anggapan masyarakat bahwa  perempuan  dalam  pemilihan umum menjadi  pilihan kedua setelah laki-laki dalam menduduki jabatan politik.
Dalam  mengisi  jabatan  publik  secara  politik,  diberlakuan sistem pemilihan umum secara langsung baik pemilihan legislatif daerah maupun pusat,  Presiden  maupun  Kepala  Daerah.  Kesempatan  perempuan  dari berbagai  latar  belakang  budaya  dan  pendidikan  mendapatkan  peluang karena struktur kesempatan dalam dunia politik sudah terbuka. Pada tahun 2014, pencalonan perempuan dalam pemilihan Kepala Daerah m asih relatif rendah karena  dianggap  hal  yang  baru,  namun keterlibatan perempuan dalam  pencalonan  anggota  legislatif  mengalami  peningkatan  (Azizah,

## 2014).
Peningkatan keterlibatan perempuan dalam ranah politik didukung oleh berbagai UU  yang didalamnya mengandung kesempatan perempuan yang  terbungkus dalam affirmative  action .  Terdapat  kesan bahwa peran perempuan setelah adanya affirmative action dalam ranah politik nampak lebih  kuat,  namun  masih  terdapat  berbagai  kendala  yang  dihadapi perempuan untuk terjun dalam ranah politik seperti hambatan-hambatan kultural  dalam  masyarakat.  Bahkan,  ketika  perempuan  sudah  mampu masuk ke ranah politik dan terpilih menjadi anggota legislatif atau DPR di tingkat pusat,  perempuan  tersebut dihadapkan  dengan  tantangan untuk membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi bagian di ranah politik

## METODE PENELITIAN
Untuk dapat  menjawab permasalahan yang diangkat dalam artikel ini, penulis menggunakan metode literature review , dalam pengumpulan data  penulis  menggumpulkan  data  tentang  keterlibatan  perempuan, hambatan dan tantangan pasca affirmative action melalui data-data berupa jurnal  penelitian,  hasil  penelitian,  buku  penunjang  dan  berita online .
Creswell  (2010)  menjelaskan  bahwa  tujuan  dari  literatur  review  ini berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan dengan menghubungkannya dengan literatur-literatur yang ada, untuk mengisi gap penelitian sebelumnya. Artikel ini  ini  sebagai  bentuk mengisi gap  yang belum  terbahas  yaitu  memfokuskan  pada  tantangan  dan  hambatan perempuan  dalam  parlemen  pasca affirmative  action melalui literature review . Literature review berisi ulasan, rangkuman dan pemikiran tentang beberapa sumber pustaka tentang topik yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  artikel  ini  mengungkapkan  hambatan  dan  tantangan perempuan dalam parlemen pasca adanya affirmative action . Keterlibatan perempuan  dalam  ranah  politik  khususnya anggota  legislatif  (DPR  RI) mengalami peningkatan setelah adanya kebijakan affirmative action .  Hal
ini dapat  terlihat dalam tabel jumlah anggota  DPR  RI  pasca affirmative action , sebagai berikut:
Tabel 1.  Jumlah Anggota DPR RI tahun 2004  hingga 2024
Periode Jumlah Anggota DPR RI Jumlah Perempuan % Laki-laki % 2004-2009 550 61 11,09 489 88,91 2009-2014 560 101 18,04 459 81,96 2014-2019 560 97 17,32 463 82,68 2019-2024 575 118 20, 5 457 79,5
Sumber : www.dpr.go.id dan diolah peneliti
Berdasarkan data jumlah anggota DPR RI tahun 2004 hingga 2024, terlihat peningkatan yang sangat tinggi pada  periode tahun 2004-2009 ke periode 2009-2014. Pada periode tahun 2014-2019 jumlah anggota DPR RI perempuan mengalami penurunan, dan meningkat tajam pada hasil pemilu tahun  2019.  Bila  dibandingkan  dengan  hasil  pemilu  sebelum  adanya affirmative action , misalnya tahun 1999, hanya 45 perempuan atau 9% dari jumlah  seseluruhan  anggota  DPR  RI  sebanyak  500  orang.  Hal  ini menguatkan argument bahwa,  adanya affirmative  action meningkatkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik khususnya yang masuk dalam anggota legislatif DPR RI.
Ketika  aturan  formal  berupa  UU  pemilu  yang  mengandung affirmative  action dapat  disebut  sebagai  sebuah  peluang  besar  bagi perempuan  untuk  masuk  dalam  ranah  politik,  namun  perempuan mengalami  berbagai  hambatan  yang  datang  dari  lingkungan masyarakatnya.  Nimrah  dan  Sakaria  et  al.,  (2015)  menjelaskan bahwa adanya affirmative action yang membuat perempuan turut ikut berperan dalam  dunia  politik.  Perempuan seringkali diabaikan  dalam  hal  politik, padahal  perempuan  memiliki sumber daya  manusia (SDM)  yang  setara dengan laki-laki. Persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan hanya dapat  mengerjakan ranah domestik dan  tidak  cocok  untuk untuk berperan  aktif  dalam  politik  sebagai stereotype yang  melekat dan  turut mempengaruhi sistem politik di Indonesia.

## Hambatan

## Konstruksi sosial
Untuk dapat  masuk dan  terlibat dalam  ranah politik,  perempuan harus  bisa  mendobrak  budaya  masyarakat  dan  pandangannya  pada perempuan  yang  diidentikan dengan berbagai  pekerjaan domestik. Citra perempuan  dalam  masyarakat  digambarkan  sebagai  seseorang  yang memiliki rasa empati, kelembutan, peduli, kasih sayang, sifat pengasuh dan sensitif. Laki-laki digambarkan sebagai sebagai  orang yang tegas,  agresif, rasional, kemampuan berfikir logis dan analitis. Sifat yang  tergambarkan dalam  masyarakat tersebut merupakan hasil  konstruksi sosial,  sehingga sangat  mungkin untuk dipertukarkan  (Silaban  et  al.,  2015).  Konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat tentang citra perempuan dan laki-laki seringkali menjadi hambatan bagi perempuan untuk terlibat dalam dunia publik atau politik.
Kasus yang terjadi pada pemilukada langsung di wilayah Jawa Timur khususnya  kandidat  perempuan  dijelaskan  oleh  Azizah,  Nurul  (2014) diantaranya  kandidat  perempuan  tidak  bisa  lepas  dari  pandangan tradisional  masyarakat  bahwa  perempuan  “cocoknya”  bekerja  di  ranah domestik bukan di ranah publik apalagi  politik. Sebagian  besar kandidat tidak  mudah  untuk mendapatkan  ijin  berpolitik  dari  keluarga  intinya, karena harus meyakinkan keluarga inti dengan waktu yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian peran domestik dan publik masih kuat dalam struktur keluarga.
Pembagian  peran  domestik  dan  publik  dalam  masyarakat  tidak terlepas  dari  struktur  masyarakat  setempat  yang  biasa  menempatkan perempuan  menjadi second  sex terlebih dalam pemilihan dalam  jabatan publik.  Konstruksi sosial di  daerah pedesaan  sangatlah kuat,  terlebih di beberapa  daerah  hal  tersebut  diutarakan  dalam  beberapa  istilah  yang merujuk pada perempuan hanya sebagai second sex . Pada masyarakat Jawa dikenal dengan istilah tiyang wingking yang artinya orang belakang, hal ini merujuk pada  perempuan yang biasa di  belakang atau dapur. Begitu juga
pada  masyarakat  Sunda  dikenal  dengan  sebutan  perempuan pondok lengkah yang artinya langkahnya pendek , hal ini merujuk pada perempuan tidak  bisa  mengambil keputusan cepat  karena  segala  keputusan  ada  di tangan  laki-laki.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Nurcahyo  (2016)  bahwa perempuan  bukanlah  sebagai  orang  yang  dapat  mengambil  keputusan dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi dan maupun politik. Hal ini disebabkan  karena  adanya  pandangan  bahwa  laki-laki  yang  harus mengambil keputusan karena laki-laki sebagi pemimpin dalam masyarakat. Perempuan hanya dijadikan sebuah opsi  lain atau alternatif bila laki-laki tidak bisa atau tidak mampu. Hal inilah yang menjadikan hambatan bagi perempuan untuk bisa memenangkan sebuah pemilihan baik itu pemilihan umum  sebagai  anggota  legislatif,  Kepala  Daerah  bahkan  Kepala  Desa karena adanya konstruksi sosial yang kuat.
Perempuan  memiliki  hambatan  yang  besar  dalam  dunia  politik, tidak jarang berbagai  kendala kultural menjadi sandungan dalam proses pemilihan seperti dalam kasus terpilihnya Kepala Desa perempuan di Desa Ciakar  Kabupaten  Ciamis.  Diperlukan waktu yang  lama  dalam  merubah pandangan  tentang  perempuan  yang  tidak  layak  menjadi  pemimpin. Diperlukan  agen  perubahan  dalam  merubah  pandangan  masyarakat terhadap perempuan yang masuk dalam ranah publik apalagi ranah politik sebagai pemimpin di pemerintahan terkecil yaitu Desa. Agen perubahan itu terdiri dari perempuan sebagai calon Kepala Desa serta Kyai dan Ajengan di  desa tersebut yang memiliki power untuk merubah masyarakat secara perlahan-lahan dan dalam waktu yang lama (Sulastri, 2017).
Perubahan struktur masyarakat yang lebih terbuka diperlukan untuk memberikan peluang  dan  kesempatan  perempuan  untuk terlibat dalam dunia politik. Apalagi aturan formal bagi keterlibatan perempuan sudah ada dan  diterapkan  sejak  masa  reformasi.  Jaminan  atas  peluang  dan keterlibatan  perempuan  telah  diatur  secara  sistematis  dalam  suatu kebijakan atau aturan yang  memiliki dasar hukum yang jelas seperti UU yang  berisi affirmative  action sudah  ada,  tinggal  keterbukaan  dari
masyarakat  dan  perempuan  dapat  menunjukkan  kemampuan  serta kapasiatasnya  untuk  bisa  masuk  ke  ranah  politik,  bahkan  menjadi pemimpin baik di tingkat lokal, nasional hingga internasional.

## Kurangnya Dukungan Partai Politik
Peluang  perempuan  untuk  masuk  dalam  dunia  politik  menjadi terbuka katika ada aturan formal yang mengatur tentang kuota pencalonan yang  disebut  sebagai affirmative  action. Adanya  aturan  tersebut, menimbulkan  berbagai  reaksi  dari  para  aktifis  perempuan.  Kebijakan affirmative action dapat  dipandang  sebagai kemajuan dalam perjuangan politik perempuan, namun dalam praktekya partai politik masih terdapat kecenderungan untuk  menempatkan posisi  nomor  urut  calon  legislatif perempuan  pada  nomor  urut  bawah.  Adanya  ketegasan  KPU  dalam menerapkan kuota 30% terlihat ketika KPU mengembalikan daftar calon legislatif  yang  diajukan  partai  politik  kurang  dari  30%,  namun dalam prakteknya kuota tersebut seringkali tidak dapat terpenuhi (Sutarso, 2004).
Partai  politik  memiliki andil  yang  sangat  besar  dalam  pemilihan umum legilatif, untuk menjadi pemenang pemilu diperlukan penempatan calon legislatif yang kemungkinan besar akan dipilih oleh warga masyarakat (Sule, 2020). Mekanisme yang diterapkan oleh partai politik menunjukkan bagaimana  pola  hubungan antara  partai  politik  dengan  calegnya  serta sistem pemilu apa yang diterapkan. Saat sistem pemilu distrik, partai politik hanya  berperan  sebagai  pengantar  dalam  pencalonannya  sebagai  caleg, selanjutnya caleg  tersebut yang  bersaing  untuk mendapatkan dukungan berupa suara pemilih. Bila dalam sistem proporsional, maka partai politik menggunakan daftar calon secara terbukan sesuai dengan UU No. 10 tahun 2008.  Dalam  menentukan nomor urut caleg,  partai  politik  menerapkan beberapa skema diantaranya berdasarkan dukungan dari calon pemilih dan berdasarkan  atas  "keinginan"  partai  politik  yang  diprioritaskan  untuk didudukkan di DPRD atau DPR (Hidayatullah, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa prioritas penempatan nomor urut teratas, biasanya diperuntukkan untuk mendulang suara partai. Dalam masyarakat yang masih kenatal akan
patriarki,  tentunya partai  politik  akan  lebih  mengutamakan laki-laki di nomor urut pertama sebagai cara  mendulang suara dan tujuannya untuk memenangkan pemilu.
Azizah  (2013)  turut  menjelaskan bahwa  masyarakat  yang  masih dipengaruhi  oleh  tradisi  patriarki  yang  kuat,  pemilih  dalam  pemilu cenderung  akan  memberikan  suara  pada  calon  legislatif  yang  berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan calon legislatif perempuan. Kondisi masyarakat Indonesia yang  masih terpengaruh dengan  budaya  patriarki sangat dipahami oleh partai politik, sehingga sistem pemilu maupun dalam penetapan  calon  legislatif  cenderung  konservatif  dan  meminggirkan perempuan. Keterwakilan perempuan yang rendah tidak dianggap  sebagai masalah yang  besar  dalam pemilu tahun 2004  meskipun ada  ketentuan kuota 30% bagi perempuan, terlebih ketika tidak ada sanksi yang tegas bagi partai  politik  yang  belum memenuhi ketentuan kuota  yang  ditetapkan. Dalam prakteknya, penerapan  kuota 30%  bagi perempuan  menimbulkan konflik  kepentingan  yang  mengakibatkan  marginalisasi  calon  legislatif perempuan  yang  dilakukan  melalui  berbagai  mekanisme  mulai  dari penjaringan  caleg,  pengaturan  peserta  konggres/Munas dan  konservasi gender politics .
Partai  politik  memiliki  peran  penting  dalam  mengantarkan perempuan duduk di parlemen. Fahri (2015) menjelaskan dalam pemilihan umum 2014 partai politik belum terlihat komitmen yang kuat supaya calon anggota  legislatif  perempuan  dapat  terpilih,  melalui berbagai  rumusan kebijakan partainya. Hal  ini terlihat dari penempatan  nomor urut dalam menyusun daftar calon anggota legislatif yang diajukan partai politik dan dianggap  sebagai  tindakan partai  yang  diskriminatif, perempuan  seperti “anak  tiri”  di  partainya  sendiri.  Dalam  proses  penyeleksian dan penempatan  sebagai  calon  parlemen daerah,  provinisi  maupun nasional “permainan”  sering  kali  memarginalkan  perempuan.  Partai  politik seharusnya  menjadi  tempat  untuk  menyalurkan  partisipasi  politiknya untuk  dipilih  oleh  masyarakat  sebagai  anggota  legislatif,  namun  pada
kenyataannya perempuan masih cenderung ditempatkan pada nomor urut pemilihan yang kurang strategis. Nomor urut dalam pemilihan merupakan hal yang sangat penting dalam peluang keterpilhan calon anggota legislatif, hal ini terbukti dari hasil pemilu 2019 bahwa total jumlah caleg yang terpilih berasal dari nomor urut 1 sebanyak 63,83%. Bila dilihat dari posisi nomor urut tiga teratas yang terpilih sebanyak 87,13%. Caleg perempuan dengan nomor urut 7  atau  lebih  besardari  daftar  calon  tidak  ada  yang  terpilih (Cakrawikari, 2019)
Untuk memenuhi target kuota 30  %  perempuan dalam parlemen, tentunya harus mendapat dukungan dari partai politik dan perempuan yang mencalonkan diri  memiliki kapasitas  atau  kemampuan  yang  memadai. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  penulis  dari www.dpr.go.id ,  sebuah prestasi yang membanggakan bagi kita bahwa kuantitas perempuan yang menjadi  anggota  legislatif  (DPR  RI)  mengalami peningkatan  dari  hasil pemilu sebelumnya. Keseluruhan anggota DPR RI  sebanyak 575  anggota, sebanyak  118  perempuan  berhasil  menjadi  anggota  legislatif,  meskipun secara persentase masih dibawah kuota yang ditetapkan sebanyak 30%.
Anggota  DPR  RI  perempuan  hasil  pemilu  2014  sebanyak  20,5% sebagai prestasi bagi perempuan dan partai  politik, hal ini didukung oleh sitem pemilihan umum dan peraturan-peraturan dalam pemilu terutama yang  dijalankan  oleh  KPU.  Melalui  KPU,  penerapan  calon  perempuan sebanyak 30% sudah dijalankan. Menurut Moento (2020) tugas KPU pada pemilu  2019  yang  paling  berat  yaitu  membangun  pendidikan  politik masyarakat yang menjelaskan tentang hak-hak mereka baik untuk memilih maupun dipilih bagi seluruh warga Negara yang telah memiliki haknya.

## Mental Minor Perempuan
Hak untuk memilih dan dipilih diperoleh tiap  warga Negara diatur oleh UU nomor 39 tahun 1999 Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan me milih dalam pemilihan umum  berdasarkan  persamaan  hak  melalui  pemungutan  suara  yang langsung, umum, bebas, rahasia,  jujur dan adil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan”. Berdasarkan landasan yuridis tersebut, seluruh  warga  Negara  Indonesia  baik  laki-laki  maupun  perempuan diberikan hak dalam pemilihan umum untuk memilih maupun dipilih.
Hak  untuk dipilih sudah  diatur dalam  UU  dan  adanya affirmativ action berupa  kuota 30 %  seringkali tidak disambut oleh perempuan itu sendiri,  sehingga  kuota yang  disediakan  tidak  pernah  terpenuhi hingga pemilu  yang  terbaru  pada  tahun  2019.  Seringkali  kendala  mengapa perempuan  sulit  memanfaatkan  peluang  yang  ada  justru  dari  diri perempuan  itu  sendiri.  Salviana  (2010)  menjelaskan  bahwa perempuan seringkali memiliki mental minor yang  timbul karena  kesehariannya di sektor domestik, sehingga bila perempuan disektor publik akan lebih tepat bila pekerjaannya seperti sebagai perawat di Rumah Sakit atau ba by sitter , bukanlah sebagai politikus.
Partai  politik  merasakan  kesulitan  dalam  proses  perekrutan perempuan sebagai calon anggota legislatif, meskipun tujuan mendasarnya ingin menjalankan prosedur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.  Proses  rekruitmen  dimaksudkan  untuk  memenuhi  kuota  30% perempuan  yang  bertujuan  untuk  mensosialisasikan  politik  yang mencerminkan  citra  positif  dalam  masyarakat.  Partai  politik  turut menyeleksi motivasi perempuan untuk menjadi calon anggota legislatifnya, yang dirasakan sulitnya mendapatkan motivasi yang kuat seperti memiliki ambisi, dominan dan cenderung mengendalikan situasi pada internal partai dalam mencapai visi dan misi partai (Kiptiah, 2019).
Rahmah (2017) menjelaskan keterwakilan perempuan yang kurang dalam  pencalonan  anggota  legislatif  yang  dirasakan  oleh  partai  politik karena kurangnya keinginan atau motivasi dari  kader partai  perempuan. Seringkali perempuan memiliki rasa tidak mau bersaing terlebih dengan sesama  perempuan,  dan  kurangnya kemamuan untuk memperjuangkan hak-hak  perempuan  dalam  politik.  Perempuan  juga  masih  tersandung dengan  kondisi  kultural  masyarakat,  seperti  terbatasnya  ruang  gerak perempuan yang harus meminta ijin dari keluarga terutama suaminya. Hal
yang  paling  penting  yaitu  permpuan  kurang  memiliki  modal  utama berkiprah  dalam  politik  yaitu  kemampuannya  dalam  berpolitik  yang didukung oleh sumber daya yang memadai seperti pendidikan.
Pendidikan  bagi  perempuan  sangatlah  penting  terlebih  bagi perempuan yang  ingin memperjuangkan haknya untuk dapat  mengakses dunia politik dan bisa menjadi bagian dari pembuat kebijakan. Seringkali hambatan perempuan dalam dunia politik justru datang dari dalam dirinya sendiri,  yang  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga  yaitu  minat  politik, kemampuan politik dan kesadaran politik perempuan (Kollo, 2017).
Penulis dapat  menjabarkan tiga  kelompok  hambatan perempuan dalam  dunia  politik  dalam  Kollo  (2017),  sebagai  berikut  :  perempuan memiliki minat politik yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, hal ini bisa saja terjadi karena adanya dikotomi antara ranah domestik dan publik, sehingga dunia politik masih dianggap  sebagai dunianya laki-laki. Meski  ada  perempuan  yang  berminat  dalam  politik,  namun  mereka dihadapkan  dengan  berbagai  kondisi marginalisasi dalam  politik  disaat perempuan  tidak  banyak  dilibatkan dalam  proses  politik  seperti  proses pengambilan  keputusan.    Kemampuan politik  perempuan  yang  rendah, berkaitan dengan latar belakang pendidikan yang ditempuhnya. Bila latar belakang pendidikannya rendah makan wawasan tentang politik menjadi terbatas  dan  keterampilan  yang  dimilikinya  pun  menjadi  rendah. Kesadaran  politik  perempuan  rendah  dikarenakan  perempuan  bekerja terbiasa dengan melibatkan perasaan, sedangkan dalam politik diperlukan pola  pikir rasional. Hal inilah yang dapat  menjadikan perempuan kurang bisa  memanfaatkan affirmative  action ,  sehingga  partispasi  politiknya menjadi rendah.
Dari  berbagai  hasil  penelitian  berkaitan  dengan  hambatan  yang datang dari diri perempuan dalam berpolitik, penulis dapat menyimpulkan rendahnya  keterlibatan  perempuan  dalam  proses  pencalonan  dalam anggota legislatif karena : pertama, pendidikan formal maupun pendidikan politik  yang  kurang  akses  oleh  perempuan.  Minimnya  pendidikan
perempuan  tentunya  mempengaruhi  kualitasnya  dalam  berpolitik  dan wawasan politiknya. Kedua, motivasi yang rendah perempuan dalam politik dikarenakan kurangnya pendidikan maupun pengetahuan tentang politik. Hal  ini  mengakibatkan  perempuan  kurang  memiliki  motivasi  untuk memperjuangkan  hak-hak  perempuan  pada  lembaga  formal  seperti legislatif. Ketiga, mental perempuan yang sangat terpengaruh oleh budaya patriarki. Sejak usia masih anak-anak perempuan mendapatkan sosialisasi gender oleh keluarga atau masyarakat bahwa perempuan bersifat patuh dan menerima,  sehingga  mental  untuk  bersaing  sangatlah  rendah.  Bila hambatan dari  dalam  diri  perempuan  maupun dari  luar  seperti  budaya maupun sistem politik dapat  diatasi,  maka partisipasi  politik perempuan dapat meningkat.

## Tantangan
Perempuan yang  berhasil masuk dalam  parlemen (DPR  RI)  hasil pemilihan  tahun  2019  sebanyak  20,5%,  prestasi  yang  luarbiasa  bagi perempuan bisa menembus pastrisipasi politik sebanyak itu meskipun tidak memenuhi  kuota  yang  disediakan.  (Umagapi,  2020)  menjelaskan representasi perempuan di DPR untuk pertama kali menembus angka 20%. Hal  ini  menarik untuk ditelusuri dampaknya  pada  kebijakan-kebijakan pemerintahan yang pro pada perempuan ataukah pemenuhian syarakt bagi parpol yang di terapkan. Dari jumlah keseluruhan anggota DPR RI periode 2019-2024  sebanyak 575  anggota legislatif hanya sekitar 118  perempuan yang  lolos  menjadi  anggota  DPR  RI  meskipun  hampir  sebagian  besar perempuan berasal dari dinasti politik. Figur perempuan yang berasal dari bawah dan merupakan aktivis perempuan belum ditemukan.
Berdasarkan  hasil  pemilu  2019,  sebanyak  118  caleg  perempuan terpilih di DPR RI, sebanyak 37,6% adalah petahana dan caleg yang pernah menjabat sebagai anggota legislatif di tingkat lokal atau nasional meskipun bukan  petahana  sebanyak  15,3%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  caleg perempuan  terpilih  di  DPR  RI  setengahnya  tercatat  telah  memiliki pengalaman sebagai anggota legislatif (Cakrawikari, 2019).
Bagi  anggota  DPR  RI  perempuan  yang  kini  sedang  menjabat, tantangan besar sedang  dihadapinya.  Tantangan itu  berupa  pembuktian bahwa dengan terpilihnya perempuan di DPR RI dapat mewarnai kebijakan yang lebih sensitif gender dan perempuan juga bisa memainkan perannya sebagai  pengambil  keputusan.  Salahsatu  ajang  pembuktian  komitmen anggota legislatif perempuan di awal masa jabatannya yaitu adanya proses pembahasan  RKUHP  dan  RUU  PKS  yang  berkaitan  dengan  hak perempuan,  namun  suara  politisi  perempuan  sebagai  representasi perempuan Indonesia tidak terdengar kuat. Hal ini berbeda dengan suara publik  yang  melayangkan  protes  atas  norma-norma  yang  tidak menunjukkan pro pada perempuan (Bramasta, 2019).
Cakrawikari (2019) memaparkan bahwa anggota DPR RI perempuan pada  periode  2014-2019 tidak ada  yang  berhasil menduduki posisi ketua Komisi dan unsur pimpinan legislasi, namun pernah ada  satu perempuan yang  sempat  menjabat posisi  Ketua  Badan  Kerja  Sama  Antar Parlemen (BKSAP). Jabatan yang paling tinggi yang dicapai  oleh perempuan adalah wakil ketua dalam AKD. Nurita (2019) menuliskan pada tanggal 1 Oktober 2019,  Puan  Maharani dilantik menjadi ketua DPR  RI.  Pencapaian  yang luarbiasa bagi  perempuan, selama 70 tahun baru kali ini perempuan bisa menjadi menduduki ketua DPR  RI.  Harapan  besar ada  di  pundak  ketua DPR RI perempuan, semoga bisa membuatkebijakan yang sensitif gender.
Bivitri  Susanti  dalam  Cakrawikari  (2019)  mejelaskan  proses pembuatan  kebijakan  yang  memiliki  sensitif  gender  dan  kepentingan perempuan bisa dihadirkan jika terdapat anggota legislatif perempuan yang menduduki kursi pimpinan, bukan cuma pimpinan DPR tapi juga pimpinan alat  kelengkapan  dewan  (AKD).  Dalam  pembuatan  undang-undang terdapat beberapa tahapan strategis diantaranya perencanaan, pada  tahap ini  perwakilan  perempuan  diperlukan  pandangannya  di  badan  legislasi DPR  dan  memastikan  agenda  perempuan  masuk  dalam  Prolegnas. Selanjutnya,  tahap  penyusunan  dan  pembahasan,  dalam  tahapan  ini anggota  legislatif  perempuan  sangat  penting  untuk dapat  hadir  sebagai
pimpinan  di  Baleg  dan  Komisi  terkait.  Hal  ini  berkaitan  dengan, kontribusiya  dalam  keputusan-keputusan  strategis  terutama  bagi kepentingan perempuan.
Dari berbagai literatur berkaitan dengan tantangan anggota DPR RI yang  terpilih,  penulis  memliki  point  penting  dari  tantangan  tersebut diantaranya  :  pertama,  perempuan  yang  terpilih  dan  kini  menduduki sebagai anggota bahkan ketua DPR RI perlu menunjukkan kualitasnya pada masyarakat.  Hal  yang  terpenting  yaitu  kualitas  anggota  legislatif dibandingkan dengan  kuantitas. Kedua,  Dalam kondisi masyarakat yang masih  kental  budaya  patriarkinya,  perlu  menunjukkan  keterlibatannya dalam  berbagai  kebijakan yang  pro  terhadap  perempuan  sehingga  bisa menjadi tokoh yang muncul dan menonjol dari partai pengusungnya.

## SIMPULAN
Peluang keterlibatan perempuan dalam ranah politik sudah terbuka lebar  saat  hadirnya  kebijakan  affirmative  action.  Kebijakan  ini mensyaratkan  kuota  yang  harus  dipenuhi  oleh  partai  politik  dalam menyusun daftar calon anggota legislatif banyak 30  %.  Peraturan formal tersebut  dikuatkan  dengan  berbagai  peraturan  sepertu  UU  pemilu No.10/2008,  UU  Pemilu No.8/2012,  PKPU  No.7/2013  dan  UU  Pemilu No.7/2017. Terdapat  jaminan legal formal bagi perempuan untuk terlibat dalam  bidang  politik  sudah  terbuka,  namun  masih  ada  kendala  yang dihadapi  perempuan  untuk memasuki ranah  politik  khususnya sebagai anggota legislatif.
Hambatan  yang  dihadapi  perempuan  untuk  menjadi  anggota legislatif  dapat  dkategorikan  menjadi  dua  yang  berasal  dari  luar  diri perempuan dan dari dalam diri perempuan itu sendiri. Bila dilihat dari luar perempuan,  hambatan  yang  dihadapinya,  pertama,  berupa  konstruksi sosial  masih  ada  pendikotomian  antara  wilayah  domestik  dan  publik. perempuan  masih dipandang  untuk berada  di  wilayah domestik, politik merupakan wilayah publik  yang  diperuntukan bagi  laki-laki. Perempuan yang terlibat di wilayah publik, seringkali ruang geraknya menjadi sempit
karena  segala  sesuatu  harus  seijin  suami  bagi  yang  sudah  menikah. Pandangan  masyarakat juga  masih kuat  terutama dalam  pandangannya tentang sosok pemimpin itu merujuk pada laki-laki bukanlah perempuan. Kedua, kurangnya dukungan dari partai politik. Hal ini dapat  terlihat dari nomor urut yang  diberikan pada  perempuan  berada  pada  posisi  bawah, sehingga  peluang  untuk  terpilih  menjadi  lebih  rendah  dibandingkan dengan nomor urut atas. Hambatan yang datang dari dalam diri perempuan yaitu mental minor perempuan seperti pendidikan formal dan pendidikan politik  yang  rendah,  motivasi  yang  rendah  yang  diakibatkan  karena sosialisasi gender yang  bias  dimana perempuan  dikonstruk untuk patuh dan menerima dan tidak ada mental untuk bersaing.
Bagi  perempuan  yang  sudah  berhasil  terpilih  menjadi  anggota legislatif,  tantangan  besar  sedang  dihadapinya.  Tantangan  itu  berupa pembuktian  pada  masyarakat  bahwa  perempuan  mampu  berkontribusi dalam  perumusan  kebijakan  yang  sensitif  gender  dan  mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi perempuan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
APIK.  (2010).  Pelaksanaan  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
Artina, D. (2016). Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 23(1), 123 – 141. https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art7
Azizah,  N.  (2013).  Dilema  Demokrasi  Liberal:  Hambatan  Normatif, Institusional dan Praktikal dalam Pemberlakuan Kuota Perempuan di Indonesia.  Jurnal  Hubungan  Internasional,  2(2),  184 – 197. https://doi.org/10.18196/hi.2013.0040.184-197 Bramasta,  D.  B.  (2019).  Jumlah  Anggota  DPR  Perempuan  Meningkat, Diimbangi dengan Kualitas? Www.Kompas.Com. https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/03/160400165/jumla h-anggota-dpr-perempuan-meningkat-diimbangi-dengan-kualitas- ?page=all
Cakrawikari. (2019). Prospek Keterwakilan Perempuan di Posisi Pimpinan Lembaga Legislatif : Membaca Hasil Pemilu 2019.
Creswell, J.  W.  (2010). ,  Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 3th, terjemahan Achmad Fawaid.
Faculty, L. D. (n.d.). STUDI PERSPEKTIF GENDER DAN MELURUHNYA BUDAYA PATRIARKIDI PROPINSI JAWA TIMUR.
Fahri.  (2015).  Library  of  Riau  University.  PERJUANGAN  POLITIK PEREMPUAN  MERAIH  KURSI  DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH  DI  KABUPATEN  INDRAGIRI  HILIR  PADA  PERIODE 2014-2019, 2(8), 1 – 17.
Hidayatullah, B. A. (2014). Implementasi Sistem Keterwakilan Perempuan dalam  Pemilu: Studi pada  Masyarakat Patrilineal di  Indonesia By : Bagus Anwar Hidayatulloh **. 3(1).
Kiptiah, M. (2019). Motivasi Keterwakilan Perempuan dalam Politik Pada Pemilu  Legislatif  Di  Kabupaten  Tanah  Laut.  Jurnal  Humaniora Teknologi, 5(1), 13 – 18. https://doi.org/10.34128/jht.v5i1.45
Kollo,  F.  L.  (2017).  Budaya  Patriarki dan  Partisipasi  Perempuan dalam Bidang  Politik. Prosiding Konferensi Nasinal  Kewarganegaraan III, November, 320 – 318.
Margret, A., Panjaitan, Y., Novitasari, M., & Ikasarana, J. (2018). Menyoal Data Representasi Perempuan  di Lima  Ranah. 1 – 297. http://cakrawikara.id
Moento,  P.  A.  (2020).  Kesuksesan  Komisi  Pemilihan  Umum  Dalam Menyelenggarakan Pemilu 2019. Politicon : Jurnal Ilmu Politik, 2(1),
35 – 47. https://doi.org/10.15575/politicon.v2i1.7957
Nasir,  I.  (2020).  Analisis  Hukum Penanganan Pelanggaran Adminitrasi Pemilu/Pemilihan. Khazanah Hukum, 2(1), 41-50.
Nimrah  dan  Sakaria,  S.,  Kunci,  K.,  &  Budaya  Patriarki,    dan.  (2015). Perempuan  Dan  Budaya  Patriarki  Dalam  Politik  (Studi  Kasu s Kegagalan  Caleg  Perempuan Dalam Pemilu Legislative 2014  ).  The POLITICS:  Jurnal  Magister  Ilmu  Politik  Universitas  Hasanuddin, 1(2), 2407 – 9138.
Nurcahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya, 6(01), 25. https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878 Nurita,  D.  (2019).  Malam Ini,  Puan Maharani Dilantik Jadi  Ketua DPR 2019-2024. Www. Tempo.Com. https://nasional.tempo.co/read/1254562/malam-ini-puan- maharani-dilantik-jadi-ketua-dpr-2019-2024
Paxton, P.,  &  Hughes, M.  (2007).  Women, Politics, and  Power: A  Global Perspective. Thousands Oaks. Sage Publications. Prihartini, E. S. (2018). Bagaimana mendongkrak keterwakilan perempuan di DPR? Www.Theconversation.Com. https://theconversation.com/bagaimana-mendongkrak-
keterwakilan-perempuan-di-dpr-89541
Rahmah,  S.  M.  (2017).  PELAKSANAAN  UNDANG-UNDANG  PARTAI POLITIK  TERHADAP  KETERWAKILAN  PEREMPUAN  DI  DPRD KABUPATEN SINJAI.
Salviana,  V.  dan  T.  S.  (2010).  Sosiologi Gender- Modul  1-9.  Universitas Terbuka.
Silaban, A. H., Perencanaan, M., Wilayah, P., Manajemen, K., Pemuda, K., &  Hasanuddin, U.  (2015).  Implementasi Politik Perempuan di Kota Makassar.  The POLITICS:  Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudi, 1(1), 75 – 84.
Soetjipto, A. W. (2005). Politik Perempuan Bukan Gerhana. Buku Kompas.
Sulastri,  R.  (2017).  Peran  Kyai  dan  Ajengan  dalam  Perubahan  Sosial Masyarakat Desa Ciakar.
Sutarso, J. (2004). KONSTRUKSI ISU GENDER DALAM POLITIK : STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM 2004.
Sule, B., & Sambo, U. (2020). THE 2019 GENERAL ELECTION  AND THE POLITICS OF INCONCLUSIVE ELECTION IN NIGERIA: A REVIEW OF THE AFFECTED STATES. Khazanah Sosial, 2(3), 105-124.
Umagapi,  J.  L.  (2020).  REPRESENTASI  PEREMPUAN  DI  PARLEMEN HASIL PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG. 19 – 34.