## Jurnal de Facto
Volume 10 No. 1 Juli 2023 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN DALAM KONDISI DARURAT KESEHATAN COVID-19 DI KOTA MAKASSAR
IMPLEMENTATION OF HEALTH QUARANTINE CRIME IN COVID-19 HEALTH EMERGENCY CONDITIONS IN MAKASSAR CITY
Nasrullah nasrullah.arsyad@umi.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

## ABSTRAK
Hukum memiliki peranan yang sangat penting didalam kehidupan masyarakat, diantaranya agar tercipta ketertiban, penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan unsur terpenting  dalam  menciptakan  nilai  keadilan,  perwujudan  nilai  keadilan  diwujudkan melalui  penindakan  terhadap  pelanggaran  hukum,  penegakan  hukum  terhadap  tindak kejahatan  ditujukan  tidak  hanya  untuk  memberikan  sanksi  hukum  kepada  pelaku, melainkan juga untuk melindungi dan memastikan keadilan bagi korban tindak pidana.dari beberapa literatur dapat diartikan jika tindak pidana kekarantinaan kesehatan merupakan tindak pidana yang terjadi dalam upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit  dan/atau  faktor  risiko  kesehatan  masyarakat  yang  berpotensi  menimbulkan kedaruratan kesehatan. Mendasari hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana  implementasi  tindak  pidana  kekarantinaan  kesehatan  dalam  kondisi  darurat kesehatan  covid-19  di  Kota  Makassar,  dan  faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi penegakan hukum kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian  hukum  empiris,  dengan  menggunakan  data  primer,  dan  data  sekunder. Pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  pendekatan  perundang-undangan  (satatute approach)  dengan  membandingkan  implementasinya  pada  saat  terjadi  kedaruratan kesehatan di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi tindak pidana  kekarantinaan  kesehatan  dalam  kondisi  darurat  kesehatan  covid-19  di  Kota Makassar  belum  berjalan  sesuai  dengan  undang-undang.  Hal  tersebut  dipengaruhi  oleh faktor penegakan hukum, sarana dan prasarana, dan faktor budaya masyarakat.
Kata  Kunci  :  Penegakan  Hukum;  Kekarantinaan  Kesehatan;  Faktor-Faktor  yang mempengaruhi Penegakan Hukum.

## ABSTRACT
Law has a very important role in people's lives, including in order to create order, law enforcement against a criminal act is the most important element in creating the value of justice, the realization of the value of justice is realized through enforcement of violations of the law, law enforcement against crime is aimed not only to provide legal sanctions to perpetrators  but  also  to  protect  and  ensure  justice  for  victims  of  criminal  acts.  Some literature can be interpreted the criminal act of health quarantine as a criminal act that occurs to prevent and prevent the exit or entry of diseases and/or public health risk factors that can potentially cause health emergencies. Based on this, this study aims to determine how  the  implementation  of  health  quarantine  criminal  acts  in  the  Covid-19  health emergency in Makassar City, and what factors affect the enforcement of health quarantine
laws in Makassar City. This type of research is empirical legal research, using primary and secondary data. The problem approach in this study is statutory (statute approach) by comparing its implementation during a health emergency in Makassar City. The results of this study show that the implementation of health quarantine criminal acts in the Covid-19 health emergency in Makassar City has not been run by the law. This is influenced by law enforcement factors, facilities and infrastructure, and community cultural factors.
Keywords: Law Enforcement; Health Quarantine; Factors affecting Law Enforcement.

## I. Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah
Data    menyebutkan  1.856.038  orang  terkonfirmasi  positif  covid-19  pada tanggal  6  Juni  2021,  adapun  sejumlah  51.612    orang  meninggal  dunia 1 .  kondisi tersebut  mengakibatkan  diterapkannya  berbagai  kebijakan  untuk  menekan  laju peningkatan angka terinfeksi virus covid-19. salah satunya adalah melalui Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang    Kekarantinaan  Kesehatan.  Penegakan hukum  terhadap pelanggaran pidana kekarantinaan kesehatan diatur dalam  Pasal 90 , Pasal 91, Pasal 93, dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. selain itu terdapat juga pengaturan terkait dalam Pasal 14  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular. Penyelenggaraan  Pemerintah  pusat  dan  daerah    mengambil  andil  yang  krusial dalam penyelenggaraan karantina Kesehatan ini yang dimana merupakan hal yang ditanggung  dan  dibelakangi  oleh  pemerintah  untuk  mencegah  terjadinya  resiko dalam darurat masyarakat. Kasus ini dapat dipantau melalui masyarakat, alat – alat angkutan, benda  dan juga lingkungan 2 .
Selain itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 juga mengatur tentang hak dan kewajiban,  kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu  masuk, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, dokumen  karantina    kesehatan,  sumber  daya  kekarantinaan  kesehatan,  informasi
1 Susanto, dkk. hal, 13
2 Ida  Ayu  Sri  Wahyuni,Dkk.  Tindak  Pidana  Pelanggaran  Kekarantinaan  Kesehatan  Yang Mengakibatkan Kedaruratan Masyarakat.Jurnal Interpretasi Hukum Vol.3 No.1-Maret 2022, hal.21
kekarantinaan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana 3 .
Sebagai bentuk penanganan terhadap wabah pendemi tersebut maka sesuai ketentuan  dalam  Undang-Undang  No.6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan Kesehatan, terdapat 2 bentuk penanganan yang dapat digunakan dalam menghadapi wabah Covid-19 yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Karantina Wilayah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),  pemerintah  memilih  opsi  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam menangani  Covid-19  tersebut. 4 Pada  huruf  b  Konsideran  Menimbang  UU Kekarantinaan  Kesehatan  dijelaskan  bahwasanya:  “Kemajuan  teknologi transportasi  dan  era  perdagangan  bebas  dapat  berisiko  menimbulkan  gangguan kesehatan  dan  penyakit  baru  atau  penyakit  lama  yang  muncul  kembali  dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat,  sehingga  menuntut  adanya  upaya  cegah  tangkal  penyakit  dan  faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya,  peran  serta  masyarakat,  dan  kerja  sama  internasional”.  Berlakunya  UU Kekarantinaan  Kesehatan  diharapkan  adanya  kepastian  hukum  terhadap pengendalian dan pencegahan penularan virus yang signifikan. Tentunya undang- undang  tersebut  tidak  hanya  mengatur  terkait  aspek  teknis  pencegahan  serta pengendalian  penyebaran  virus,  tetapi  juga  berkenaan  dengan  penerapan  sanksi pidana  ketika  terjadi  suatu  kedaruratan  Kesehatan. 5 Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  di  Kota  Makassar  telah  disetujui  Kementerian  Kesehatan  RI,  persetujuan tersebut tertuang dalam SK dengan Nomor HK.01.07/MENKES/257/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di  wilyah Kota Makassar Sulawesi
3 Nurbaiti  Syarif,  Sigit  Haryanto.  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Nyelenggaraan  Karantina Kesehatan  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  6  Tahun    2018  Tentang  Kekarantinaan  Kesehatan.  Jurnal  Pro Justitia Vol.2 No.2 Agustus 2021, hal.52
4 Permadi, P. L., & Sudirga, I. M. (2020). Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan PSBB Dalam Penanggulangan Covid-19. Jurnal Kertha Semaya, 8(9), 1355-1365.
5 Purba, I. P. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentangkekarantinaan Kesehatan Di Jawa Timur Menghadapi Pandemi Covid 19. Jurnal Pahlawan, 4(1), 1-11.

## Jurnal de Facto 10(1) : 78-91
Selatan dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19).
Contoh  penerapan  karantina  kesehatan  pada  saat  terjadi  kedaruratan kesehatan di Kota Makassar dimana banyak masyarakat melakukan perbuatan yang menyimpang  dari  norma-norma  hukum.  Perbuatan  mereka  ini  sudah  sangat menghawatirkan kerana sudah mengarah pada perbuatan pidana. Bahkan dari data yang  ada  pada  polrestabes  Makassar  dari  tahun  2019  sampai  dengan  tahun  2021 sejak dilakukannya PSBB terdapat 89 kasus 6 .

## B. Rumusan Masalah
Bagaimanakah implementasi tindak pidana kekarantinaan kesehatan dalam kondisi darurat  kesehatan  covid-19  di  Kota  Makassar,  dan  faktor-faktor  apa  saja  yang mempengaruhi penegakan hukum kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan masalah dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan (satatute approach) dengan membandingkan implementasinya pada saat terjadi kedaruratan kesehatan di Kota Makassar.
Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggabungkan data primer, sekunder  dan  tersier  secara  penyusunan  sistem  perundang–  undangan  dengan menguraikan  data  dan  mengolah  sesuai  dengan  hukum  normatif  dan  dibubuhi menggunakan cara penjelasan dari hal umum ke hal yang lebih mengkhusus. Sistem analisis materi hukum dilakukan dengan cara mengolah dan memaparkan setelah bahan tersebut terkumpul yakni materi hukum primer, sekunder, dan tersier dengan terkumpulnya  materi  penulis  dapat  menganalisa  dan  mengkaji  penelitian  secara detail  dengan  menggunakan  tafsiran  hukum  yang  dikenal  dengan  deskriptif kualitatif.
6 Data polrestabes Makassar tahun 2019-2021.

## D. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan umum tentang Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara. 7
Penegakan  hukum  dapat  diartikan  pada  penyelenggaraan  hukum  oleh petugas  penegakan  hukum  dan  setiap  orang  yang  mempunyai  kepentingan  dan sesuai  kewenangannya  masing-masing  menurut  aturan  hukum  yang  berlaku. Dengan  demikian  penegakan  hukum  merupakan  suatu  sistem  yang  menyangkut suatu  penyerasian  antara  lain  dan  kaidah  serta  perilaku  nyata  manusia. Kaidahkaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan  yang  dianggap  pantas  atau  seharusnya,  perilaku  atau  sikap  tindak  itu bertujuan  untuk  menciptakan,  memelihara,  mempertahankan  kedamaian. Penegakan  Hukum  merupakan  suatu  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  kepastian hukum,  kemanfaatan  sosial  dan  keadilan  menjadi  kenyataan.  Proses  perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. 8
Soerjono  Soekanto  menyatakan  bahwa  ada  beberapa  faktor  penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu: 9 a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas  dalam  UndangUndang  yang  tujuannya  agar  Undang-Undang  ersebut mempunyai  dampak  positif.  Artinya,  agar  Undang-Undang  tersebut  mencapai tujuannya  secara  efektif  dalam  kehidupan  masyarakat.  b.  Faktor  penegak  hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah  satu  pilar  terpenting  dalam  proses  penegakkan  hukum,  sering  melakukan berbagai  tindakan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  sehingga menimbulkan  berbagai  masalah.  c.  Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung penegakkan hokum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa
7 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.
8 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologi Hukum , Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 15
9 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.47
adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia  yang  berpendidikan  dan  terampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang memadai  dan  keuangan  yang  cukup.  d.  Faktor  masyarakat  Penegakkan  hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh  karena  itu  dipandang  dari  sudut  tertentu  masyarakat  dapat  mempengaruhi penegakkan  hukum.  e.  Faktor  kebudayaan  Kebudayaan  hukum  masyarakat merupakan  suatu  proses  internalisasi  nilai-nilai  dalam  rangka  memahami  hukum dan  berupaya  untuk  menerapkannya  secara  baik  demi  kepentingan  bersama. Kebudayaan  pada  dasarnya  mencakup  nilai-nilai  yang  mendasari  hukum  yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.
2. Tinjauan umum tentang Kekarantinaan Kesehatan
Awal  mula  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  terkait Kekarantinaan Kesehatan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang  Karantina  Laut  dan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1962  tentang Karantina Udara karna kondisi saat ini sudah tidak relevan lagi dan tidak sesuai lagi dengan  perkembangan,  tuntutan,  dan  kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat, sehingga  perlu  dicabut  dan  diganti  dengan  undangundang  yang  baru  mengenai kekarantinaan  kesehatan.  Kedua  undangundang  tersebut  masih  mengacu  pada peraturan kesehatan internasional yang disebut International Sanitary Regulations (ISR) tahun 1953. ISR Kemudian diganti dengan International Health Regulations (IHR) pada tahun 1969 dengan pendekatan epidemiologi yang didasarkan kepada kemampuan sistem surveilans epidemiologi. Pada Majelis Kesehatan Dunia ke-41 pada tahun 1995, WHO dan anggota negara-negaranya sepakat untuk merevisi IHR (1969) Revisi tersebut, Sidang Majelis Kesehatan Dunia Tahun 2005 telah berhasil merevisi  IHR  tahun  1969  sehingga  menjadi  IHR  tahun  2005  yang  diberlakukan sejak tanggal 15 Juni 2007. pada tanggal 7 Agustus 2018 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disahkan Presiden Joko Widodo di jakarta.  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan meskipun  munculnya  jauh  terlambat  disebabkan  karena  International  Health Regulations (IHR) tahun 2005 mengharuskan  Indonesia meningkatkan kapasitas,
meningkatkan  kemampuan  dalam  mensurvei  kesehatan  dan  respons,  serta Kekarantinaan Kesehatan di wilayah Pintu Masuk, baik Pelabuhan, Bandar Udara, maupunPos Lintas Batas Darat Negara. 10
3. Kondisi Darurat Kesehatan
Kesehatan masyarakat  di  suatu  negara merupakan hal  sentral  dan penting serta  perlu  untuk  prioritaskan,  dikarenakan  kesehatan  sendiri  merupakan  sentral dari  kehidupan  setiap  individu  masyarakat.  Dengan  adanya  penyebaran  virus corona  yang  menerpa  Indonesia  sampai  dengan  sekarang,  tentunya  proteksi terhadap  kesehatan  masyarakat  sangat  diperlukan.  Dimana  untuk  dapat memberikan  proteksi  kepada  masyarakat  demi  menaggulangi  hal-hal  yang  tidak diinginkan  pemerintah  tentunya  menetapkan  pembatasan  dalam  sekala  besar sebagai  respon  dari adanya darurat  kesehatan masyarakat,  sesuai  yang tercantum didalam Peraturan perundang-undangan Nomor.6/2018 pada Pasal 1 ayat (2) yang mengatur tentang suatu kekarantinaan dalam hal kesehatan.  Berikut isinya : “ Suatu keadaan yang mendesak dalam hal kesehatan yang dimiliki masyarakat merupakan kajadian  yang  dimana  kesehatan  pada  masyarakat  yang  memiliki  sifat  luar  biasa ditandai  dengan  adanya  penyebaran  penyakit  menular  dan  kejadian  yang disebabkan oleh pencemaran biologi, radiasi nuklir,bioterorisme dan kontaminasi kimia  serta  pangan  yang  memunculkan  suatu  bahaya  dalam  hal  kesehatan  dan memiliki potensi meluas hingga lintas wilayah ataupun lintas negara”., 11

## II. Pembahasan
Implementasi  tindak  pidana  kekarantinaan  kesehatan  dalam  kondisi darurat kesehatan covid-19 di Kota Makassar.
Dari  data  yang  diperoleh  bahwa  pelaku  tindak  pidana  kekarantinaan kesehatan pada saat terjadi PSBB di Kota Makassar dari tahun 2019 awal terjadinya wabah  covid-19  sampai  dengan  tahun  2021  mengalami  peningkatan  hal  tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
10 http://repository.uinsu.ac.id/17903/2/BAB%20I.pdf
11 Zali, K. P. (2021), Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Kesehatan Pada Masa Darurat  Kesehatan  Covid-19  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan  (Studi  Di  Rsud  Kabupaten  Jombang) ,(Doctoral  dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

## Jurnal de Facto 10(1) : 78-91
Tabel  1  Jumlah  Kasus  Tindak  Pidana  Kekarantinaan  Kesehatan  Tahun  2019 Sampai dengan tahun 2021
No Tahun Kasus yang masuk Kasus terproses Kasus tidak terproses 1 2019 19 1 18 2 2020 32 3 29 3 2021 38 2 36 Jumlah 89 6 83
Sumber data: Polrestabes Makassar Pada Tahun 2019-2021.
Berdasarkan  sumber  yang  diperoleh  dari  kepolisian,  penanganan kekarantinaan  kesehatan  pada  saat  kedaruratan  dibagi  menjadi  tiga  kategori berdasarkan instrumen peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
1. Berdasarkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan covid-19.
3. Berdasarkan  Peraturan  Walikota  Makassar  Nomor  22  tahun  2020  tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar.
Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  menerangkan  bahwa  dalam melakukan  karantina  wilayah  haruslah  berlandasan  pada  beberapa  asas  meliputi, asas  manfaat,  asas  kemanusiaan,  asas  keadilan,  asas  perlindungan,  asas  non diskriminasi,  asas  keterpaduan,  asas  kedaulatan  negara,  asas  kesadaran  akan hukum, dan asas kepentingan umum. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 diatur bahwa  dalam  menyelenggarakan  karantina  kesehatan,  setiap  orang  yang  berada dalam  karantina  haruslah  memperoleh  hak  yang  sama,  memperoleh  pelayanan medis yang sesuai, kebutuhan untuk makanan, dan kebutuhan sehari-hari.
Selanjutnya dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga  menyebabkan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan/  atau  pidana  denda  paling  banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Ketentuan dan larangan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tersebut bertujuan bahwa  jika  ada  pihak-pihak  yang  tidak  mengindahkan  imbauan  untuk  karantina maupun  pembatasan  sosial,  maka  pihak  tersebut  dapat  dianggap  tidak  berperan serta dalam  penanggulangan wabah virus  corona  dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.
Tentang penerapan pidana terhadap pelanggaran  ketentuan Undang-undang ini,  yang  dilaksanakan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Kekarantinaan  Kesehatan yang    selanjutnya  disebut  PPNS.  PPNS  Kekarantinaan  Kesehatan  dapat melaksanakan  kerja  sama  dalam  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana Kekarantinaan  Kesehatan  dengan  lembaga  penegak  hukum  dalam  negeri  dan negara  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai administrasi penyidikan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. 12
Berdasarkan  data  jumlah  kasus  positif  covid-19  yang  terus  mengalami kenaikan maka untuk menakan laju pendemi, diberlakukan tindakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di Makassar.  Pada  tahun  2020  pelaku  pelanggaran  hukum  terhadap  pelanggaran undang-undang kekarantinaan kesehatan ini ditindak lanjuti sesuai dengan proses peradilan pidana.
Pelanggaran  terhadap  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  ini diakibatkan banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan karantina, seperti pemalsuan dokumen kesehatan, menurunkan barang atau orang sebelum  memperoleh  surat  izin  dilakukannya  karantina,  dan  tidak  memasangkan isyarat karantina. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh pengguna jasa, nahkoda, maupun instansi yang terkait dengan penanganan kesehatan.
Untuk dapat  ditetapkan  Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu  wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. jumlah kasus dan/atau  jumlah  kematian  akibat  penyakit  meningkat  dan  menyebar  secara
12 Weganisa Puspa.S. Penerapan sanksi pidana dalam pelanggaran karantina kesehatan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.
signifikan  dan  cepat  ke  beberapa  wilayah;  dan  b.  terdapat  kaitan  epidemiologis dengan  kejadian  serupa  di  wilayah  atau  negara  lain.  Pelaksanaan  PSBB  di  Kota Makassar  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  ini  dan  juga  berdasarkan  perturan walikota.  Adapun  Pembatasan  kegiatan  diluar  rumah  dalam  pelaksanaan  PSBB meliputi:
a. Pelaksanaan pembelajaran disekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
b. Aktifitas bekerja ditempat kerja.
c. Kegiatan keagamaan di Rumah Ibadah.
d. Kegiatan ditempat atau fasilitas umum.
e. Kegiatan sosial dan budaya.
f. Pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. 13
Berdasarkan  hasil  penelitian  jika  pelaksanaan  pembatasan  sosial  berskala besar  (PSBB)  di  Kota  Makassar,  ditemukan  jika  terdapat  masyarakat  melawan polisi,  seperti  juga  dengan  pelanggaran  lain  seperti  kabur  dari  ruang  isolasi, menolak  dites  korona,  pengusaha  yang  membandel  mendatangkan  kerumunan, menyelenggarakan  hajatan,  sampai  mengancam  tenaga  medis  merupakan  bentuk pelanggaran hukum juga.
Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar.
Penerapan  pidana  kekarantinaan  selama  dilaksanakannya  PSBB  akibat pandemi  covid-19  di  Kota  Makassar  merupakan  langkah  yang  tepat,  namun terkendala dengan adanya faktor-faktor sebagai berikut:
1. Faktor Penegak Hukum
Faktor penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian sangat mempengaruhi penerapan  pidana  kekarantinaan  kesehatan  di  Kota  Makassar,  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  responden  menjelaskan  jika  personel  dan  sumber  daya kepolisian pada Polrestabes Kota Makassar masih sangat terbatas, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
13 Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020

## Jurnal de Facto 10(1) : 78-91
Tabel  2  Pengaruh  Penegak  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Kekarantinaan Kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar.
No Pendapat Responden Frekuensi Persentase 1 Berpengaruh 10 71% 2 Kurang Berpengaruh 3 22% 3 Tidak Berpengaruh 1 7% Jumlah 14 100%
Sumber data: Hasil olah data terhadap jawaban responden dari angket thn 2022.
Berdasarkan tabel tersebut, maka faktor penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian  sangat  berpengaruh  terhadap  efektivitas  penerapan  tindak  pidana kekarantinaan  kesehatan  terhadap  para  pelaku  di  Kota  Makassar,  sebanyak  70% responden  menjawab  bahwa  kinerja  kepolisian  dengan  indikator  seperti  jumlah personel kepolisian, kemampuan sumber daya manusia, termasuk moralitas, sangat berpengaruh, hanya 22% responden yang menjawab kurang berpengaruh dan 7% responden yang menjawab tidak berpengaruh.
2. Faktor Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan,  alat  tersebut  bisa  berupa  alat  utama  atau  alat  yang  membantu  proses kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Adapun indikator sarana  dan  prasarana  yang  diukur  dalam  penelitian  ini  adalah  sarana  fisik  yang berfungsi sebagai faktor pendukung salah satunya adalah ruang titpan tahanan yang sangat tidak memadai, hal tersebut digambarkan pada tabel berikut:
Tabel  3  Pengaruh  Sarana/Prasarana  Terhadap  Penerapan  Tindak  Pidana Kekarantinaan Kesehatan di Kota Makassar.
No Pendapat Responden Frekuensi Persentasi 1 Berpengaruh 8 57% 2 Kurang Berpengaruh 4 29% 3 Tidak Berpengaruh 2 14% Jumlah 14 100%
Sumber data: Hasil olah data terhadap jawaban responden dari angket thn 2022.
Tabel  tersebut  diatas  responden  yang  menjawab  berpengaruh  sebanyak  8 orang  atau  57%  dan  yang  menjawab  kurang  berpengaruh  sebanyak  4  orang  atau 29%, yang menjawab tidak berpengaruh ada 2 orang ataua 14%. Sehingga dapat ditentukan  bahwa  faktor  saran/prasaran  dalam  sangat  berpengaruh  terhadap

## Jurnal de Facto 10(1) : 78-91
afektifitas penegakan tindak pidana kekarantinaan kesehatan yang terjadi di Kota Makassar.
3. Faktor budaya masyarakat
Masyarakat  adalah  sekumpulan  individu  individu  yang  hidup  bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan,  norma  norma,  dan  adat  istiadat  yang  ditaati  dalam  lingkungannya. Kesadaran hukum setiap orang sangat dituntut keberadaannya, apabila setiap orang memahami hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum maka kesadaran hukum masyarakat akan meningkat.
Berdasarkan  perkembangan  kejahatan  yang  terus  meningkat  baik  secara kuantitas maupun kualitas, maka aparat kepolisian mengupayakan cara-cara untuk mengantipasi  terjadinya  tindak pidana kekarantinaan kesehatan, salah satu upaya yang  dilakukan  aparat  penegak  hukum  adalah  melakukan  patroli  rutin  serta memberikan himbauan terkait tindak pidana tersebut. Adapun indikator pengaruh budaya  masyarakat  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  kekarantinaan kesehatan adalah tingkat kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan terkait, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel  4  Pengaruh  Budaya  Masyarakat  Terhadap  Penerapan  Tindak  Pidana Kekarantinaan di Kota Makassar.
No Pendapat Responden Frekuensi Persentasi 1 Berpengaruh 7 50% 2 Kurang Berpengaruh 5 36% 3 Tidak Berpengaruh 2 14% Jumlah 14 100%
Sumber data: Hasil olah data terhadap jawaban responden dari angket thn 2022. Tabel  tersebut  di  atas  menggambarkan  bahwa  kesadaran  masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada saat terjadi kedaruratan kesehatan. Responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 7 orang  atau  50%  dan  yang  menjawab  kurang  berpengaruh  sebanyak  5  orang  atau 36%, yang menjawab tidak berpengaruh ada 2 orang atau 14%. Dengan demikian jika  dikaitkan  dengan  teori  efektivitas  penegakan  hukum  maka  masyarakat  yang memahami  hukum  sebagai  suatu  proses  penegakan  hukum.  Oleh  karenanya, penegakan  hukum  adalah  bagian  dari  sistem  hukum  sehingga  tanpa  penegakan
hukum maka kaidah kaidah hukum materil diibaratkan bagaikan tumpukan kertas saja artinya hukum itu tidak bermanfaat jika tidak di tegakkan. Dimana masyarakat mempunyai  pengaruh  yang  kuat  terhadap  pelaksanaan  penegakan  hukum.  Sebab penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  mencapai kedamaian dalam masyarakat.
III. Penutup

## A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penerapan  atau  implementasi  tindak  pidana  kekarantinaan  kesehatan  pada masakeberlakuan  SPBB  di  Kota  Makassar  belum  efektif  atau  belum  terlaksana sesuai  pertauran  perundang-undangan  yang  berlaku,  terbukti  dengan  adanya peningkatan jumlah kasus dan pelaporan yang belum terproses dari tahun ke tahun. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  tindak  pidana  kekarantinaan kesehatan pada masakeberlakuan SPBB di Kota Makassar adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor budaya masyarakat.
B. Saran
1. Perlu peningkatan sumber daya manusia dan kapasitas anggota kepolisian di Polrestabes  Makassar  khususnya  dalam  penanganan  kasus  tindak  pidana kekarantinaan kesehatan.
2. Perlu penambahan sarana dan prasarana untuk pada Polrestabes Kota Makassar untuk mendukung penegakan hukum tindak pidana kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar.
3. Perlu  terus  dilakukan  penyuluhan  hukum  untuk  menumbuhkan  kesadaran masyarakat agar mematuhi peraturan perundang-undangan terkait kekarantinaan  kesehatan  terutama  di  masa  pemberlakukan  PSBB  di  Kota Makassar.

## Jurnal de Facto 10(1) : 78-91

## Daftar Pustaka
Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta 2004 Jakarta
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
Beni Ahmad Sebani, Sosiologi Hukum ,Pustaka Setia 2007 Bandung Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum , Sinar Grafika Yogyakarta 1998 Dian  Kartika  Sari,  Kebijakan  Pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB) di Malang Raya dalam Perspektif Politik Hukum, Jurnal Magister Hukum Perspektif, Vol.12 No.1 Tahun 2021 Ida Ayu Sri Wahyuni,Dkk. Tindak Pidana Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Yang Mengakibatkan Kedaruratan Masyarakat, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.3 No.1-Maret 2022
Nurbaiti  Syarif,  Sigit  Haryanto.  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Nyelenggaraan  Karantina  Kesehatan  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  6 Tahun  2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan . Jurnal Pro Justitia , Vol.2 No.2 Agustus 2021
Permadi, P. L., & Sudirga, I. M. (2020). Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan PSBB Dalam Penanggulangan Covid-19. Jurnal Kertha Semaya , 8(9), 1355-1365.
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologi Hukum , Sinar Baru, Bandung, 1983
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983, Rajawali Press, Jakarta
Weganisa  Puspa.S.  Penerapan  sanksi  pidana  dalam  pelanggaran  karantina kesehatan  di  tinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang kekarantinaan kesehatan, Prosiding Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung Zali, K. P. (2021), Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Kesehatan Pada Masa  Darurat  Kesehatan  Covid-19  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  (Studi  Di  Rsud  Kabupaten Jombang) ,(Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).