Jurnal EMT KITA Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology .
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) KITA, 8(3), 2024, 854-863 Available online at  http://journal.lembagakita.org/index.php/emt

## Manajemen Perpajakan: Analisis Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia (Kajian Literatur)
Anindya Nariswari 1* , Sarah Selli Ardelia 2 , Puji Wahono 3 , Indra Pahala 4 1*,2,3,4 Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.
Abstrak. Perencanaan pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia merupakan aspek penting penting dalam mengelola kewajiban pajak perusahaan secara efisien. Penelitian ini mengkaji berbagai strategi perencanaan pajak PPN, termasuk pengkreditan pajak masukan, evaluasi kompensasi PPN, penundaan penerbitan faktur pajak, pembelian dari penjual PKP, dan implementasi teknis. Melalui penerapan strategi-strategi ini, perusahaan dapat mengurangi beban pajak secara legal, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan profitabilitas. Penelitian tidak hanya menyoroti pentingnya  perencanaan  pajak  dalam  mengurangi  kewajiban  pajak,  tetapi  juga  memberikan  panduan  praktis  untuk membantu  perusahaan  dalam  mengelola  kewajiban  pajaknya  dengan  lebih  efisien  dan  efektif.  Selain  itu,  penelitian  juga menunjukkan bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan berbagai insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah untuk mencapai  tujuan  tersebut.  Hasil  penelitian  diketahui  bahwa  perencanaan  pajak  strategis  untuk  PPN  di  Indonesia melibatkan pemanfaatan insentif pajak, memastikan struktur transaksi dioptimalkan, dan mematuhi undang-undang dan kebijakan  pemerintah  yang  relevan  terkait  PPN.  Melalui  perencanaan  pajak  PPN  yang  efektif,  perusahaan  dapat merampingkan manajemen pajak mereka, mengurangi beban pajak secara sah, dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan profitabilitas.
Kata kunci: Kajian Literatur; Pajak PPN; Perencanaan Pajak.
Abstract. Tax  planning  for  Value  Added  Tax  (VAT)  in Indonesia  is  an  important  important  aspect  in  managing company  tax obligations  efficiently.  This  study  examines  various  VAT tax  planning  strategies, including  the  crediting of input tax, evaluation of VAT compensation, delaying the issuance of tax invoices, purchases from PKP sellers, and technical implementation. Through the application of these strategies, companies can reduce tax burdens legally, increase operational efficiency, and increase profitability. Research not only highlights the importance of tax planning in reducing tax obligations, but also provides practical guidelines to assist companies in managing their tax obligations more efficiently and effectively. In addition, research also shows how companies can use various tax incentives provided by the government to achieve these goals. The results of the study are known that strategic tax planning for VAT in Indonesia involves the use of tax incentives, ensuring the structure of transactions is optimized, and comply with relevant government laws and government policies related to VAT. Through effective VAT tax planning, companies can streamline their tax management, reduce tax burdens legally, and ultimately increase efficiency and profitability.
Keywords: Literature Review; VAT; Tax Planning.
* Corresponding Author. Email: aninnaris05@gmail.com 1* . DOI: https://doi.org/10.35870/emt.v8i3.2607
Received: 31 May 2024, Revision: 8 June 2024, Accepted: 20 June 2024, Available Online : 1 July 2024. Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204. Copyright @ 2024. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Pendahuluan
Bagi  negara,  pajak  merupakan  salah  satu sumber  penerimaan  penting  yang  akan digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran negara,  baik  pengeluaran  rutin  maupun pengeluaran  pembangunan.  Sebaliknya,  bagi perusahaan,  pajak  adalah  suatu  beban  yang akan  mengurangi      laba bersih  (Zulfiani et al ., dalam  Suandy,  2016).  Pengenaan  pajak memiliki peran yang signifikan dalam mengatur keuangan suatu negara, termasuk di Indonesia. Bahkan,  pajak  menjadi  sumber  utama pendapatan  bagi  Indonesia.  Sebagai  contoh, pada tahun 2022, penerimaan pajak menyumbang  sebesar  Rp  1,5  triliun  dari  total pendapatan  negara  sebesar  Rp  2,2  triliun (Annur,  2023).  Hal  ini  menunjukkan  betapa pentingnya kontribusi pajak dalam menghasilkan  pendapatan  yang  mendukung fungsi-fungsi  pemerintah  dan  program- program pembangunan.
Pengenaan  pajak  bagi  perusahaan  atau  bisnis juga  merupakan  aspek  yang  tidak  dapat diabaikan  dalam  konteks  keuangan  negara.  Di Indonesia,  sistem  perpajakan  bagi  perusahaan dan  bisnis  diatur  secara  ketat  oleh  undang- undang  yang  berlaku.  Pajak  yang  dikenakan terhadap  perusahaan  atau  bisnis  dapat bervariasi tergantung pada jenis usaha, besarnya pendapatan, dan faktor-faktor lainnya. Menurut Romantis et al ., (2020), tujuan utama pendirian perusahaan  adalah  untuk  mencapai  laba maksimal.  Oleh  karena  itu,  perusahaan  akan berupaya  sebaik  mungkin  untuk  memperoleh keuntungan  tertinggi  dengan  biaya  yang  paling efisien.  Salah  satu  praktik  umum  yang dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  ini  adalah melalui manajemen pajak. Manajemen perpajakan  merupakan  aspek  penting  bagi perusahaan  atau  bisnis  dalam  menjalankan kegiatan operasionalnya. Konsep ini mencakup perencanaan,  organisasi,  kontrol,  dan  evaluasi terhadap kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh  perusahaan  atau  bisnis  tersebut  dengan tujuan  utamanya  adalah  untuk  meminimalkan beban pajak sekecil mungkin dengan cara yang legal.
Salah  satu  strategi  dalam  manajemen perpajakan adalah perencanaan pajak. Perencanaan  pajak  dilakukan  dengan  cara
mengidentifikasi  dan  memanfaatkan  berbagai insentif  pajak  serta  mengoptimalkan  struktur perusahaan  atau  bisnis  agar  dapat  mengurangi kewajiban  pajak  secara  sah.  Dalam  hal  ini, perusahaan  atau  bisnis  dapat  memanfaatkan berbagai  insentif  pajak  yang  disediakan  oleh pemerintah, seperti potongan pajak, keringanan pajak,  atau  fasilitas  pajak  lainnya  untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.
Secara  spesifik,  penelitian  akan  membahas perencanaan  pajak  untuk  Pajak  Pertambahan Nilai.  Hal  ini  dikarenakan  PPN  merupakan salah  satu  jenis  pajak  yang  penting  dan  sering dikenakan  terhadap  transaksi  jual  beli  barang dan jasa di Indonesia. Perencanaan pajak untuk PPN  melibatkan  strategi  untuk  memanfaatkan berbagai  keringanan  atau  insentif  pajak  yang ada, serta memastikan bahwa struktur transaksi perusahaan  atau  bisnis  telah  dioptimalkan secara  efisien  untuk  mengurangi  kewajiban pajak PPN. Dalam  perencanaan  pajak  PPN, perusahaan  atau  bisnis  harus  memperhatikan berbagai  ketentuan  undang-undang  yang berlaku serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  terkait  PPN.  Hal ini  mencakup  pemahaman  mendalam  tentang tarif PPN, pengecualian atau pengurangan PPN, serta  prosedur  penghitungan  dan  pelaporan PPN kepada otoritas pajak. Dengan melakukan perencanaan  pajak  PPN  secara  efektif, perusahaan  atau  bisnis  dapat  mengoptimalkan pengelolaan  pajaknya,  mengurangi  beban  pajak secara  sah,  dan  pada  akhirnya  meningkatkan efisiensi  dan  profitabilitasnya.  Untuk  dapat mencapai efisiensi pajak atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang, maka perlu melakukan  perencanaan  pajak (Tax  Planning) (Harjanti et  al .,  2019).  Melihat  permasalahan yang  dialami  tersebut,  maka  peneliti  tertarik untuk  membahas  strategi  dan  praktik  terbaik dalam  perencanaan  pajak  PPN  untuk membantu  perusahaan  atau  bisnis  dalam mengelola  kewajiban  pajaknya  dengan  lebih efisien  dan  efektif  rangka  mencapai  efisiensi pembayaran  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) terutang.

## Tinjauan Literatur
Teori Agensi Menurut  Soetan  &  Oyetunji  (dalam  Clarke,
2007),  Teori  Keagenan  berkaitan  dengan pertentangan  kepentingan  yang  timbul  karena perbedaan  tujuan  antara  agen  dan  pemilik bisnis serta perbedaan toleransi terhadap risiko antara  mereka.  Menurut  teori  ini,  agen cenderung memprioritaskan kepentingan pribadinya  dengan  mengorbankan  kepentingan pemilik yang mempekerjakannya untuk mengurus  bisnis.  Hal  ini  disebabkan  oleh adanya
ketimpangan informasi yang menguntungkan  manajer  yang  memiliki  akses lebih  banyak  terhadap  informasi  bisnis dibandingkan pemilik. Oleh karena itu, pemilik diharapkan untuk mengimplementasikan mekanisme  yang  dapat  mengharmoniskan kepentingan  manajer  dengan  kepentingan pemilik bisnis. Dalam perencanaan pajak, fiskus merupakan representasi negara yang bertanggung jawab atas penerimaan, pengawasan, dan pemeriksaan pajak, sementara perusahaan  bertindak  sebagai  agen  yang diharapkan  memberikan  kontribusi  dalam kewajiban  perpajakan.  Fiskus  berkepentingan agar  perusahaan  membayar  pajak  sebanyak mungkin,  sedangkan  perusahaan  melihat  pajak sebagai beban yang mempengaruhi penghasilan bersih  dan  keberlangsungan  perusahaan (Adityamurti E. & Ghozali I., 2017).
Pajak Menurut Amir, Mirna P., et al . (dalam Adiman & Rizkina, 2020), pajak adalah suatu kewajiban yang wajib dipatuhi dan tunduk pada peraturan yang mengikat, di mana setiap peraturan selalu menyertakan sanksi, seperti sanksi administrasi yang  dapat  dianggap  sebagai  penggunaan sumber  daya  secara  tidak  efisien.  Menurut Harjanti, R.S. et al . (dalam Idrus, M. dkk, 2017) menyatakan  bahwa  pajak  memiliki  peran  yang sangat  vital  dalam  menghasilkan  pendapatan bagi negara, dengan sumbangan pajak memiliki proporsi  yang  lebih  besar  daripada  sumber penerimaan  lainnya  (non  pajak)  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN).  Menurut  Mardiasmo  (2011:1,  dalam Marentek,  E.  E.  &  Budiarso,  N.,  2016),  pajak memiliki dua fungsi, yaitu:
1) Anggaran (budgeter), yang  berarti  pajak digunakan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah  untuk  mendanai  berbagai pengeluaran  yang  dibutuhkan.  Sebagai ilustrasi, penambahan pajak dalam
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  sebagai  sumber  pendapatan domestik.
2) Pengatur (reguler), yang  berarti  pajak berperan sebagai instrumen untuk menerapkan  kebijakan  pemerintah  dalam hal  sosial  dan  ekonomi.  Sebagai  ilustrasi, Contohnya,  peningkatan  tarif  pajak  pada minuman  beralkohol  dan  barang-barang mewah dapat diminimalisir.

## Jenis Pajak
1) Berdasarkan Cara Pemungutannya
a) Pajak  Langsung adalah  jenis  pajak yang harus  ditanggung  secara  langsung  oleh wajib  pajak  yang  bersangkutan  tanpa dapat dialihkan kepada pihak lain.
b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain untuk ditanggung.
2) Berdasarkan Sifatnya
a) Pajak  Subjektif  adalah  jenis  pajak  yang menitikberatkan pada subjeknya, dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wajib pajak. b) Pajak  Objektif  adalah  pajak  yang berfokus pada objeknya tanpa mempertimbangkan  kondisi  individu wajib pajak.
3) Berdasarkan Lembaga Pemungutannya a) Pajak  Pusat  adalah  pajak  yang dikumpulkan  oleh  Pemerintah  Pusat untuk keperluan fiskal negara.
b) Pajak  Daerah  adalah  pajak  yang dikumpulkan  oleh  Pemerintah  Daerah untuk keperluan fiskal daerah.

## Manajemen Perpajakan
Menurut  Franrick  (2016,  dalam  Hapsari, Tarischa  Naura, et al .,  2023),  manajemen  pajak merujuk  pada  strategi  yang  digunakan  untuk memenuhi  kewajiban  perpajakan  secara  tepat, sambil mencoba mengurangi jumlah pajak yang harus  dibayar  untuk  mencapai  tingkat  laba  dan likuiditas  yang  diinginkan.  Adapun  Pohan (2022,  dalam  Hapsari,  Tarischa  Naura, et  al ., 2023) mengungkapkan bahwa manajemen pajak merupakan  suatu  upaya  terstruktur  yang dilakukan  oleh  individu  atau  entitas  hukum untuk  mengatur  tanggung  jawab  perpajakan mereka  secara  efektif.  Tujuan  dari  manajemen ini  adalah  untuk  mengelola  aspek-aspek
perpajakan dengan efisien dan efektif, sehingga dapat  memberikan  kontribusi  yang  optimal terhadap  profitabilitas  dan  pendapatan  dari badan usaha.

## Perencanaan Pajak
Perencanaan  pajak  merupakan  strategi  untuk mengorganisir  pembayaran  pajak  oleh  wajib pajak secara optimal, dengan tujuan meminimalkan  jumlah  pajak  yang  harus dibayarkan,  selaras  dengan  ketentuan  hukum dan  regulasi  perpajakan  yang  berlaku (Tambahani, D.G., dkk dalam Oditama, 2016). Selanjutnya, menurut peneliti lain, Hidayat I. & Sutria  O.P.  (2023),  Perencanaan  pajak  adalah sebuah  langkah  awal  untuk  pengelolaan  pajak. Secara  umum,  fokus  dari  perencanaan  pajak adalah  untuk  mengurangi  jumlah  pajak  yang harus  dibayarkan.  Tujuan  utama  dari perencanaan  pajak  adalah  mengatur  agar  pajak yang  harus  dibayar  seminim  mungkin  dengan memanfaatkan regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, perencanaan pajak seringkali dianggap  mirip  dengan  penghindaran  pajak karena keduanya bertujuan untuk memaksimalkan  pendapatan  setelah  dipotong pajak. Hal ini mempengaruhi pengurangan laba yang  tersedia  untuk  dibagikan  kepada pemegang  saham  atau  untuk  diinvestasikan kembali.  Strategi  untuk  mengurangi  kewajiban pajak  dapat  dilakukan  melalui  berbagai  cara, baik  dengan  mematuhi  aturan  perpajakan maupun  dengan  mencari  celah-celah  dalam aturan tersebut.
Menurut  Lestari,  P.  F.  P.  (dalam  Pohan, 2018:20),  terdapat  beberapa  keuntungan  yang sering  kali  didapatkan  dari  pelaksanaan perencanaan pajak yang teliti:
1) Mengurangi  pengeluaran  kas  karena  beban pajak  yang  merupakan  komponen  biaya dapat ditekan.
2) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow) dengan  lebih  baik;  perencanaan  pajak yang  matang  memungkinkan  estimasi kebutuhan  kas  untuk  pembayaran  pajak, sehingga  perusahaan  dapat  menyusun anggaran kas dengan lebih presisi.
Tujuan Perencanaan pajak Menurut  Yuyun et  al .,  2023  (dalam  Pohan, 2013),  tujuan  utama  dari  perencanaan  pajak
yang efektif adalah sebagai berikut:
1) Mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar.  Langkah-langkah  yang  diambil dalam  proses  perencanaan  pajak  adalah untuk  mengoptimalkan  pembayaran  pajak yang masih sesuai dengan hukum pajak dan tidak melanggar regulasi yang berlaku.
2) Meningkatkan keuntungan setelah pembayaran pajak.
3) Mengurangi  kemungkinan  dampak  negatif dari pemeriksaan pajak.
4) Memastikan  pemenuhan  kewajiban  pajak secara  tepat,  efisien,  dan  sesuai  dengan peraturan perpajakan, termasuk:
a) Mematuhi  semua  aturan  administratif untuk menghindari sanksi seperti bunga, denda, atau hukuman pidana.
b) Memastikan kepatuhan terhadap regulasi  perpajakan  yang  berkaitan dengan  aktivitas  pemasaran,  pembelian, dan  keuangan,  seperti  pemotongan pajak  sesuai  dengan  ketentuan  (PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23).
Persyaratan Perencanaan Pajak Yang Baik Menurut  Pohan  (2018,  dalam  Lestari,  P.  F.  P., 2024),  sebuah  strategi  perencanaan  pajak  yang efektif  membutuhkan  beberapa  prasyarat. Pertama,  mematuhi  semua  aturan  perpajakan yang  berlaku.  Kedua,  strategi  tersebut  harus berdasarkan  pertimbangan  bisnis  yang  rasional. Ketiga, perencanaan pajak harus disokong oleh bukti-bukti  yang  memadai,  seperti  kontrak, faktur,  invoice  pajak,  pesanan  pembelian,  dan bukti pengiriman. Dengan memenuhi persyaratan  tersebut,  perencanaan  pajak  dapat dilaksanakan  secara  efektif  dan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.

## Pajak Pertambahan Nilai
Menurut  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 2009  “Pajak  Pertambahan  Nilai  adalah  pajak atas  konsumsi  barang  dan  jasa  di  Daerah Pabean  yang  dikenakan  secara  bertingkat  di setiap  jalur  produksi  dan  distribusi”.  Menurut Manrejo,  S.,  &  Sebayang,  D.  (dalam  Resmi, 2016),  Pajak  Pertambahan  Nilai  memiliki beberapa  karakteristik,  antara  lain  sebagai berikut:  merupakan  jenis  pajak  tidak  langsung yang  memungkinkan  beban  PPN  dapat dipindahkan  kepada  pihak  lain,  di  mana  pihak yang  melakukan  penyerahan  barang  atau  jasa
yang  membayar  pajak,  sedangkan  pihak  yang sebenarnya  menanggung  beban  pajak  berada pada  penanggung  pajak.  PPN  juga  bersifat objektif, artinya tarifnya ditetapkan berdasarkan keberadaan objek pajak dan mempertimbangkan  kondisi  subjek  pajaknya. Selain itu, PPN dikenal sebagai pajak multistage yang  diterapkan  secara  bertahap  pada  setiap tahap produksi dan distribusi barang atau jasa. Karakteristik  lainnya  adalah  non-kumulatif, yang  artinya  PPN  tidak  menumpuk  karena sistem pengkreditan pajak masukan memungkinkan  pengurangan  pajak  yang  telah dibayarkan  pada  saat  pembelian  barang  atau jasa  dengan  pajak  yang  harus  disetor  saat penjualan barang atau jasa. Metode pengkreditan  pajak  tersebut  dikenal  sebagai Credit  Method/Invoice  Method/Indirect  subtraction method ,  yang  merupakan  ciri  khas  dari  Pajak Pertambahan  Nilai  tipe Consumption Type Value Added Tax (VAT) di Indonesia.

## Objek PPN
Menurut  Manrejo,  S.,  &  Sebayang,  D.  R. (2021),  dalam  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  dan  Pajak  Penjualan  Barang  Mewah, pasal  4  menetapkan  bahwa  PPN  akan diterapkan  pada  beberapa  kegiatan,  antara  lain penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam Daerah  Pabean  oleh  pengusaha,  impor  BKP, penyerahan  jasa  kena  pajak  di  dalam  Daerah Pabean  oleh  pengusaha,  pemanfaatan  BKP tidak  berwujud  dari  luar  Daerah  Pabean  di dalam  Daerah  Pabean,  pemanfaatan  jasa  kena pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), ekspor BKP tidak berwujud oleh  Pengusaha  Kena  Pajak,  dan  ekspor  jasa kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
Dalam  Undang-Undang  No  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan dalam klaster  Perpajakan,  di  mana  batubara  telah ditambahkan  sebagai  objek  PPN  berdasarkan perubahan  pada  Pasal  4A  Pasal  2  huruf  a. Selain  itu,  dalam  UU  No  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja, penyerahan dalam bentuk konsinyasi  tidak  lagi  dianggap  sebagai  Objek Pajak.  Sementara  itu,  dalam  Undang-Undang No  7  Tahun  2021  tentang  HPP,  terjadi penghapusan  pada  Pasal  4A  ayat  2a,  2b,  serta
ayat  3a,  3b,  3c,  3d,  3e,  sehingga  barang  hasil pertambangan  dan  barang  kebutuhan  pokok kini  menjadi  BKP  yang  menjadi  objek  PPN, sedangkan jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan  sosial,  jasa  pengiriman  surat  dengan perangko,  jasa  keuangan,  dan  jasa  asuransi menjadi JKP yang merupakan objek PPN.

## Perhitungan PPN
Perhitungan  Pajak  Pertambahan  Nilai  sesuai dengan  UU  PPN  Nomor  7  Tahun  2021 dilakukan  dengan  mengalikan  Tarif  Pajak Pertambahan Nilai (11% atau 0% untuk barang yang  diekspor  dan  dikenai  PPN)  dengan  DPP atau  jumlah  dasar  pengenaan  pajak  yang meliputi  Harga  Jual,  Penggantian,  Nilai  Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lainnya (Yuyun Yuyun et al ., 2023).

## 𝑃𝑃𝑁 𝑇𝑒𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
=  𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑃𝑃𝑁 𝑥 𝐷𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
Menurut  Marentek,  E.  E.  &  Budiarso,  N. (dalam Sukardji  ,2015:  7), Penghitungan Pajak Pertambahan  Nilai  dapat  dilakukan  dengan beberapa metode, seperti berikut ini:
1) Metode  Pengurangan  Secara  Langsung
(Subtraction Method) Dalam  metode  ini,  PPN  dihitung  dengan cara  mengalikan  tarif  PPN  dengan  selisih antara harga jual dan harga beli. Rumusnya adalah:
𝑃𝑃𝑁  =  𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑃𝑃𝑁  ×   (𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐽𝑢𝑎𝑙  ± 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐵𝑒𝑙𝑖 )
2) Metode Pengurangan Secara Tidak Langsung  /  Kredit  /  Faktur (Indirect Subtraction / Credit / Invoice Method) Metode  ini  mengurangkan  PPN  yang dipungut  oleh  penjual  atau  pengusaha  jasa dari  penyerahan  barang  atau  jasa,  dengan PPN  yang  dibayar  kepada  penjual  atau pengusaha  jasa  lain  atas  perolehan  barang atau jasa. Rumusnya adalah:

## 𝑃𝑃𝑁
=  𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 ±  𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑒𝑙𝑖𝑎𝑛
3) Metode  Penghitungan  Nilai  Tambah

## (Addition Method)
Metode  ini  mengalikan  tarif  PPN  dengan hasil  penjumlahan  unsur-unsur  nilai tambah. Rumusnya adalah:

## 𝑃𝑃𝑁  =  𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑃𝑃𝑁  ×  𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ
Metode digunakan untuk menghitung besarnya PPN  yang  harus  dibayarkan  atau  dipungut dalam transaksi jual beli barang atau jasa.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  menggunakan  metode Systematic Literature Review . Menurut Saputra, F., & Ali, H. (2022), Systematic  Literature  Review adalah pendekatan  yang  melibatkan  penelitian  dan analisis  terhadap  kumpulan  literatur  yang relevan,  seperti  jurnal-jurnal  yang  telah diterbitkan  sebelumnya,  dengan  fokus  pada teori  yang  dibahas  dalam  lingkup  tertentu khususnya  manajemen  perpajakan  untuk mempelajari berbagai cara melakukan perencanaan  pajak  PPN  di  Indonesia sehingga dapat  menghemat  beban  pajak  perusahaan. Penelusuran  literatur  dilakukan  pada  Februari- Maret  2024.  Tahap  pertama  dari  studi  kajian pustaka  ini  diawali  dengan  melakukan pencarian  pada  laman  Google  Scholar  dengan kata  kunci  “ Tax  Planning ,  Perencanaan  Pajak, Perencanaan  Pajak  PPN”.  Selanjutnya  penulis melakukan  proses screening dari  berbagai artikel yang  ditemukan  sehingga  menghasilkan  6 artikel  yang  dianalisis  lebih  lanjut  dalam penelitian ini.
Gambar 1. Tahapan Penelitian

## Hasil dan Pembahasan
Metode-Metode Tax Planning Di Indonesia
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  merupakan salah  satu  aspek  penting  dalam  pengelolaan pajak  yang  memerlukan  perencanaan  yang cermat untuk mengoptimalkan kewajiban pajak dan meminimalkan risiko atas potensi sengketa
pajak.  Dengan  menggunakan  berbagai  teknik dan  strategi  yang  tepat,  perusahaan  dapat mengelola  kewajiban  pajaknya  secara  efisien, meningkatkan  cash  flow,  serta  menciptakan keunggulan  kompetitif.  Berdasarkan  artikel artikel ilmiah yang telah penulis telusuri, Penulis menemukan  beberapa  cara  yang  sering dilakukan oleh pemilik usaha di indonesia untuk menghemat beban Pajak Pertambahan Nilainya.

## Pengkreditan Pajak Masukan
Pertama, Perusahaan dapat melakukan pengkreditan  pajak  masukan  (Akbar,  2021; Rofiah et al ., 2024; Yuyun et al ., 2023). Kegiatan ini  merupakan  kebijakan  dalam  sistem perpajakan  di  mana  perusahaan  diperbolehkan untuk  mengurangkan  jumlah  pajak  yang  harus dibayarkan  kepada  pemerintah  dengan  jumlah pajak  yang  telah  mereka  bayarkan  atas pembelian  barang  atau  jasa  dari  pemasoknya. Dalam  sistem  ini,  perusahaan  memperoleh "kredit"  atas  pajak  yang  telah  mereka  bayarkan untuk digunakan sebagai pengurang pajak pada pembayaran  pajak  mereka  yang  berikutnya. Konsep  ini  diatur  dalam  Pasal  9  (9)  UU  PPN 1984  yang  menyatakan  bahwa  Pajak  Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan  Pajak  Keluaran  pada  Masa  Pajak  yang sama,  dapat  dikreditkan  pada  Masa  Pajak berikutnya  paling  lama  3  (tiga)  bulan  setelah berakhirnya  Masa  Pajak  yang  bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum  dilakukan  pemeriksaan. Berikut  illustrasi untuk  perencanaan  pajak  untuk  PPN  melalui metode pengkreditan PPN Masukan:
Tabel 1. Tax Planning dengan Pengkreditan
PPN Masukan Keterangan Jumlah Penjualan BKP (tidak termasuk PPN) Rp  200.000.000 PPN atas penjualan Rp  22.000.000 Pembelian  BKP  (tidak termasuk PPN) Rp  100.000.000 PPN atas Pembelian BKP Rp  11.000.000 Tarif PPN %  11
Sumber: Data Diolah Penulis (2024).
Dari  tabel  yang  disajikan,  terlihat  bahwa perusahaan memiliki kewajiban membayar Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  sebesar  Rp 22.000.000  atas  penjualan  Barang  Kena  Pajak
(BKP). Selanjutnya, tercatat bahwa perusahaan telah melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP)  sebesar  Rp  100.000.000  (tanpa  PPN). Dengan  tarif  PPN  sebesar  11%,  maka  jumlah PPN  yang  harus  dibayarkan  atas  pembelian BKP  tersebut  adalah  Rp  11.000.000.  Namun, perusahaan memiliki opsi untuk mengkreditkan PPN  masukan  guna  mengurangi  jumlah  yang harus dibayarkannya sebagai berikut:
𝑃𝑃𝑁 𝑡𝑒𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 = 22.000.000 − 11.000.00 = 𝑅𝑝 11.000.000
Evaluasi Kompensasi PPN
Kedua,  melalui  peninjauan  kembali  terhadap kompensasi PPN, perusahaan dapat menghemat  pajaknya  (Alfath  Annisaa  & Nuryanah,  2023;  Yuyun et  al .,  2023).  Evaluasi kompensasi  PPN  adalah  proses  meninjau kembali  jumlah  PPN  yang  dibayar  atau dikompensasi  oleh  entitas  bisnis  kepada pemerintah,  dengan  tujuan  untuk  memastikan kepatuhan  terhadap  ketentuan  perpajakan. Dalam  konteks  perencanaan  pajak,  evaluasi kompensasi  PPN  bermanfaat  karena  dapat membantu perusahaan mengidentifikasi potensi penghematan  pajak.  Misalnya,  jika  terdapat lebih  bayar  dalam  pembayaran  PPN,  evaluasi tersebut  dapat  membantu  perusahaan  untuk mendapatkan  kembali  dana  yang  seharusnya dikompensasi oleh pemerintah. Berikut ilustrasi perencanaan pajak untuk PPN melalui metode evaluasi kompensasi PPN:
Tabel 2. Tax Planning dengan Evaluasi
Kompensasi PPN Keterangan Jumlah Lebih bayar PPN tahun 2022  Rp  20.000.000 Jumlah  PPN  terutang  tahun 2023 Rp  50.000.000
Sumber: Data Diolah Penulis (2024).
Menurut  evaluasi  yang  dilakukan,  pada  tahun pajak sebelumnya, perusahaan telah membayar lebih  banyak  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) sebesar  Rp  20.000.000.  Apabila  perusahaan memilih  opsi  kompensasi  PPN,  maka  lebih bayar  tersebut  akan  dianggap  sebagai pengurang  PPN  yang  terutang  pada  tahun 2021. Oleh karena itu, jumlah PPN yang harus dibayarkan  pada  tahun  2023  menjadi  Rp 30.000.000.

## Penundaan Penerbitan Faktur Pajak
Ketiga,  pengurangan  beban  PPN  dapat  dicapai dengan  menunda  penerbitan  faktur  pajak (Akbar, 2021; Ayu Zulfiani et al ., 2021; Yuyun et al .,  2023).  Tindakan  ini  seringkali  dilakukan pada  transaksi  penjualan  kredit,  di  mana perusahaan  dapat  menunda  pembayaran  PPN ke  pemerintah  dengan  menunda  penerbitan faktur  pajak  hingga  suatu  waktu  yang ditentukan.  Dengan  demikian,  perusahaan memiliki  fleksibilitas  untuk  mengelola  arus  kas dan  menunda  kewajiban  pajak  hingga  periode yang  lebih  sesuai  dengan  kebutuhan  keuangan mereka.

## Pembelian BKP/JKP dari Penjual PKP
Keempat,  perusahaan  dapat  membeli  Barang Kena  pajak  (BKP)  atau  Jasa  Kena  Pajak  (JKP) dari  supplier  yang  sudah  dikukuhkan  menjadi Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  (Ayu  Zulfiani et al .,  2021;  Rofiah et  al .,  2024).  Tindakan  ini memungkinkan  perusahaan  pembeli  untuk memanfaatkan  kredit  PPN  yang  telah dibayarkan  oleh  penjual  pada  kewajiban  PPN pembeli.  Dengan  demikian,  perusahaan  dapat mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan  kredit  PPN  yang  tersedia  atas pembelian  tersebut,  sekaligus  memastikan kepatuhan  terhadap  ketentuan  perpajakan  yang berlaku. Strategi ini merupakan salah satu aspek penting  dalam  perencanaan  pajak  yang memungkinkan  perusahaan  untuk  mengelola secara  efisien  kewajiban  pajaknya  sambil memaksimalkan manfaat pajak yang tersedia.

## Implementasi Teknis
Kelima,  di  samping  aspek  perhitungan  pajak, perusahaan  juga  dapat  mengimplementasikan perencanaan pajak dari perspektif teknis (RZ et al ., 2022). Studi terdahulu menunjukkan bahwa tax planning dapat dilakukan dengan menyelenggarakan  pembukuan  yang  akurat, memenuhi  kewajiban  perpajakan  secara  tepat waktu,  serta  melakukan  penyelarasan  antara SPT  PPN  dan  laporan  keuangan.  Dalam konteks  ini,  perusahaan  akan  mengoptimalkan proses  administratif  dan  melaksanakan  tugas perpajakan  secara  efektif,  sehingga  dapat meminimalkan  risiko  ketidakpatuhan  dan memastikan  konsistensi  antara  data  yang dilaporkan kepada otoritas pajak dan informasi keuangan  yang  disampaikan  kepada  pemangku
kepentingan.  Dengan  demikian,  melalui pendekatan  teknis  ini,  perusahaan  dapat meningkatkan  efisiensi  operasionalnya  serta mencapai  kepatuhan  yang  lebih  baik  terhadap regulasi perpajakan.

## Mendaftarkan Perusahaan Menjadi PKP
Terakhir, pengurangan beban pajak pertambahan  nilai  dapat  dicapai  dengan mendaftarkan  perusahaan  sebagai  Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Rofiah et al ., 2024). Dengan status  PKP,  perusahaan  dapat  memanfaatkan keuntungan seperti kemampuan untuk mengkreditkan PPN masukan yang dibayarkan pada  pembelian  barang  atau  jasa.  PPN masukan  ini  kemudian  dapat  dikurangkan  dari jumlah  PPN  yang  harus  disetorkan  kepada pihak  pajak,  menghasilkan  pengurangan  total beban  pajak  yang  harus  dibayarkan  oleh perusahaan.  Dengan  demikian,  menjadi  PKP memberikan  kesempatan  bagi  perusahaan untuk  mengoptimalkan  manfaat  pajak  yang tersedia dan mengelola secara efisien kewajiban pajaknya.

## Kesimpulan
Dari  hasil  analisis  mengenai tax  planning (perencanaan  pajak)  pada  pajak  pertambahan nilai  yang  diterapkan  di  Indonesia  ditarik kesimpulan  bahw  perencanaan  pajak  yang efektif  untuk  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) sangat penting untuk mengoptimalkan kewajiban  pajak  dan  meminimalkan  risiko sengketa  pajak.  Dengan  menggunakan  teknik dan  strategi  yang  tepat,  perusahaan  dapat mengelola  kewajiban  pajak  mereka  secara efisien, meningkatkan arus kas, dan mendapatkan  keunggulan  kompetitif.  Berbagai cara  seperti  menunda  pembayaran  PPN, menjadi  Pengusaha  Kena  Pajak,  dan  membeli Barang  Kena  Pajak  atau  Jasa  Kena  Pajak  dari pemasok  yang  terdaftar  dapat  membantu mengurangi  beban  Pajak  Pertambahan  Nilai. Selain  itu,  mendaftarkan  perusahaan  sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan menerapkan perencanaan  pajak  teknis  dapat  meningkatkan efisiensi  pajak  dan  kepatuhan  terhadap peraturan  perpajakan.  Secara  keseluruhan, perencanaan  pajak  strategis  untuk  PPN  di Indonesia  melibatkan  pemanfaatan  insentif
pajak, memastikan struktur transaksi dioptimalkan,  dan  mematuhi  undang-undang dan  kebijakan  pemerintah  yang  relevan  terkait PPN.  Melalui  perencanaan  pajak  PPN  yang efektif,  perusahaan  dapat  merampingkan manajemen  pajak  mereka,  mengurangi  beban pajak  secara  sah,  dan  pada  akhirnya meningkatkan efisiensi dan profitabilitas.
Dalam kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, peneliti  ingin  memberikan  saran  bahwa meskipun  perusahaan  mungkin  menggunakan metode tax  planning yang  sudah  di  jelaskan diatas sebagai strategi utama dalam perencanaan pajaknya,  perusahaan  harus  tetap  mengikuti semua  perubahan  peraturan  perpajakan  agar dapat  menghemat  pajak  lebih  efektif. Disamping itu, disarankan agar konsultan pajak perusahaan mendokumentasikan strategi perencanaan pajak perusahaan untuk memastikan pelaksanaannya lebih terstruktur.

## Daftar Pustaka
Adityamurti, E., & Ghozali, I. (2017). Pengaruh penghindaran  pajak  dan  biaya  agensi terhadap  nilai  perusahaan. Diponegoro Journal  of  Accounting,  6 (3),  124-135. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ accounting/article/view/18228
Akbar,  R.  K.  (2021).  Analisis  studi kasus  pajak pertambahan  nilai  untuk  usaha  jasa konstruksi pada PT. Daman Varia Karya. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB  Universitas Brawijaya, 9 (2), 1 – 16. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb /article/view/7263
Alfath  Annisaa,  M.,  &  Nuryanah,  S.  (2023).
Evaluasi  manajemen  perpajakan  atas pajak pertambahan nilai (Studi kasus pada perusahaan  start-up  X). Journal  of Economics  and  Business  UBS,  12 (4),  2532 – 2549. https://doi.org/10.52644/joeb.v12i4.408
Amir, M. P. (Mirna), Tangkau, J. (Jaqueline), & Miran,  M.  (Michael).  (2021).  Analisis  tax planning  pada  PT.  Hutama  Surya Perdana
di Mamuju. None . https://www.neliti.com/publications/44 2987/none
Ayu Zulfiani, Arif, M., & Rambe, R. F. (2021). Analisis  penerapan  tax  planning  pajak pertambahan  nilai  (PPN)  terhutang. Jurnal  Akuntansi  Audit  Dan  Perpajakan Indonesia (JAAPI), 2 (2), 194 – 203. https://doi.org/10.32696/jaapi.v2i2.935
Hakim Darmadi, I. N., & Zulaikha, Z. (2013). Analisis  faktor  yang  mempengaruhi manajemen  pajak  dengan  indikator  tarif pajak  efektif  (Studi  empiris  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa  Efek  Indonesia  pada  tahun  2011- 2012). Diponegoro  Journal  of  Accounting,  0 , 368-379. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ accounting/article/view/5948
Hapsari, T. N., Syakira, G., Christina, E., Daffa, M.,  Ihsan,  A.,  &  Wijaya,  S.  (2023). Analisis  strategi  manajemen  perpajakan pada  jenis  usaha  ekspedisi:  Studi  kasus pada  PT  DEF. Akuntansiku, 2 (2),  83-92. https://doi.org/10.54957/Akuntansiku. V2i2.421
Harjanti, R. S., Karunia, A., & Kamal, B. (2019). Analisis  tax  planning  dalam  rangka mencapai  efisiensi  pajak  pertambahan nilai  (PPN)  pada  PT  Ramadhan Caturkarsa  Layorda  Tegal. Monex: Journal of  Accounting  Research,  8 (2),  2549-5046. https://doi.org/10.30591/Monex.V8i2
Hidayat,  I.,  &  Sutria,  P.  O.  (2022).  The influence  of  determined  tax  load,  tax planning,  and  profitability  in  profit management in the company manufacturing  the  mining  sector,  the coal  sub  sector  listed  on  the  Indonesia Stock Exchange year. APTISI Transactions on Management, 7 (1), 79 – 85. https://doi.org/10.33050/atm.v7i1.1833
Lestari, P. F. P. (2024). Penerapan perencanaan pajak  (tax  planning)  dalam  upaya meningkatkan efisiensi kewajiban pembayaran  pajak  pada  PT  Sanshiro Harapan  Makmur  Kab.  Bogor. Jurnal Pendidikan  Tambusai,  8 (1),  2614-6754. https://jptam.org/index.php/jptam/artic le/view/14168
Manrejo,  S.,  &  Sebayang,  D.  (2021).  Analisis implementasi  perencanaan  PPN  dan PPnBM  pada  PT  Astragraphia  Xprins Indonesia.
AKURASI:  Jurnal  Riset
Akuntansi  dan  Keuangan,  3 (3),  197-210. https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i3.43
0
Marentek,  E.  E.  (Edward),  &  Budiarso,  N. (Novi).  (2016).  Evaluasi  penerapan  tax planning  untuk  meminimalkan  pajak pertambahan  nilai  pada  PT.  Transworld Solution  Jakarta  Selatan. Jurnal  Riset Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  dan  Akuntansi . https://www.neliti.com/publications/29 56/evaluasi-penerapan-tax-planning- untuk-meminimalkan-pajak- pertambahan-nilai-pada
Rofiah,  S.,  Rahmawati,  D.,  Riskiya,  S.,  & Musfiroh, L. (2024). Analisis tax planning: Upaya meminimalkan pajak pertambahan nilai  pada  PT.  Sinergi  Gula  Nusantara Pabrik  Gula  Glenmore. Jurnal  Riset Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  dan  Akuntansi, 2 (2), 93 – 98.
RZ,  A.  R.,  Nasution,  A.  P.,  &  Barus,  M.  D. (2022). Analisis tax planning atas restitusi pajak  pertambahan  nilai  (Studi  kasus
Nindya Prana KSO). Ensiklopedia Education Review, 4 (1), 2003 – 2005.
Saputra,  F.,  &  Ali,  H.  (2022).  Penerapan manajemen  POAC:  Pemulihan  ekonomi serta  ketahanan  nasional  pada  masa pandemi  Covid-19  (Literature  review manajemen POAC). Jurnal Ilmu Manajemen
Terapan, 3 (3), 316 – 328. https://doi.org/10.31933/jimt.v3i3.733
Soetan, A. T., & Oyetunji, T. O. (2018, August). Tax  planning  for  organization  survival: How  relevant  is  accounting  theory. International  Journal  of  Innovative  Science  and
Research  Technology .  Retrieved  March  29, 2024, from https://ijisrt.com/wp- content/uploads/2018/08/Tax-
Planning-for-Organization-Survival- How-Relevant-is-Accounting-Theory.pdf
Tambahani, G. D., Sumual, T. E., & Kewo, C. (2021). Pengaruh perencanaan pajak (tax planning)  dan  penghindaran  pajak  (tax avoidance)  terhadap  nilai  perusahaan: Studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun 2017-2019. Jurnal  Akuntansi  Manado (JAIM), 2 (2),
142-154. https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1359
Yuyun,  Agustin,  B.  H.,  &  Srikalimah.  (2023). Evaluasi tax planning guna meningkatkan efisiensi  pajak  pertambahan  nilai  (Studi kasus pada PT Agrimara Cipta Nutrindo). Jurnal  Mutiara  Ilmu  Akuntansi  (JUMIA), 1 (2), 74 – 85.
Zulfiani,  A.,  Arif,  M.,  &  Rambe,  R.  F.  (2021). Analisis  penerapan  tax  planning  pajak pertambahan  nilai  (PPN)  terhutang  pada CV  Arya. Jurnal  Akuntansi  Audit  dan Perpajakan  Indonesia .  Retrieved  April  1, 2024. https://doi.org/10.32696/jaapi.v2i2.935.