Program Studi Magister Ilmu Hukum
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)
Rudiadi 1 , Ratna Herawati 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ratna_h27@yahoo.com

## ABSTRAK
Era reformasi yang terjadi pada tahun 1998 menandai berakhirnya Pemerintahan Orde Baru, hal inilah yang melatar belakangi lahirnya otonomi daerah dan UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Perjalanan sistem otonomi daerah terus mengalami perubahan, hal itu ditandai dengan lahirnya UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya UU No.23 tahun 2014 ini menjadi dasar lahirnya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, hal itu semakin memperkuat status desa sebagai pemerintahan yang memiliki hak otonomi yang asli dan demokratis. Lahirnya UU Desa ini menjadi dasar hukum mengenai pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Indonesia, seperti yang disebutkan  dalam  Pasal  31  ayat  (1). Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  pendekatan  Yuridis  Empiris, spesifikasi  penelitian  adalah  Deskriptif  Analitis  dan  data  yang digunakan data pri,er dan sekunder. Hasil analisa penelitian menyimpulkan: peraturan tentang Pilkades pasca Era reformasi diatur dalam UU No.22 tahun 1999 dan UU No.32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun setelah lahirnya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, pelaksanaan Pilkades dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah di Indonesia, seperti yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1). Selain itu, pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tahun 2016 terdapat beberapa permasalahan: adanya aturan persyaratan pencalonan yang dikhususkan untuk Calon Kepala Desa yang beragama  Islam,  yaitu  “dapat  membaca  al-quran”,  sedangkan  bagi  Calon  Non-muslim  tidak  diatur persyaratan tersebut. Hal itu mengindikasikan adanya diskriminatif dalam agama, serta  dapat merusak proses  demokrasi  di  desa.  Permasalahan  lain  yang  terjadi  adalah,  adanya  campur  tangan  Panitia Kabupaten  secara  langsung  dalam  proses  seleksi  bakal  Calon  Kepala  Desa.  Selain  itu,  pelaksanaan Pilkades serentak dilihat dalam perspektif otonomi desa, idealnya semua tahapan dalam pemilihan dan juga tahapan penyeleksian Bakal Calon diserahkan kepada Panitia Pemilihan di desa.
Kata Kunci: Otonomi Daerah; Otonomi Desa; Pilkades Serentak
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Penulis Kedua, Penulis Koresponden
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## A. Pendahuluan
Gerakan  reformasi  berindikasi  positif  dalam mengikis sisa-sisa rezim Pemerintahan Orde Baru. Affan Gaffar mengatakan bahwa selama 32 tahun kehidupan  bernegara  dibawah  pimpinan  rezim Soeharto  telah  banyak  melahirkan  permasalahan dalam  Negara,  dan  dengan  berakhirnya  rezim tersebut pada tahun 1998 sebagai awal dimulainya Era  reformasi  dan  semangat  otonomi  daerah. 3
Kebijakan  otonomi  daerah  di  Indonesia  lahir ditengah  gejolak  sosial  yang  sangat  massif  pada tahun  1998,  gejolak  sosial  tersebut  didahului  oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997.  Gejolak  sosial  yang  melanda  Negara Indonesia pada tahun 1998, kemudian melahirkan gejolak  politik  yang  puncaknya  ditandai  dengan berakhirnya  Pemerintahan  Orde  Baru  yang  telah berkuasa  selama  lebih  kurang  32  tahun  di Indonesia dan melahirkan Era reformasi. 4
Secara harfiah otonomi  daerah  berasal  dari kata “Otonomi” dan “Daerah”, sedangkan dalam bahasa  Yunani otonomi  berasal  dari  kata ”Autos dan “Namos”.  Kata  “autos” berarti  sendiri  dan “namos” berarti  aturan  atau  undang-undang, 5 sehingga kata  otonomi  daerah dapat  diartikan sebagai  kewenangan  untuk  mengatur  sendiri  atau kewenangan  untuk  membuat  aturan  guna mengurus  rumah  tangganya sendiri. Pelaksanaan
3 Tumpal  P.  Saragi, Mewujudkan  Otonomi  Masyarakat  Desa (Jakarta: CV. Cipiruy, 2014), halaman 3
4 https://www.academia.edu/4728435/Latar_Belakang_Otono mi_Daerah (diakses: Sabtu, 24 September 2016, jam: 09.35) 5 https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah#Dasar_hukum (diakses: Sabtu, 24 September 2016, jam:  09.37)
otonomi  daerah  selain  berlandaskan  pada  acuan hukum,  juga  sebagai  implementasi  tuntutan globalisasi yang  harus  diberdayakan  dengan  cara memberikan  daerah  kewenangan  yang  lebih  luas, lebih  nyata  dan  bertanggung  jawab,  terutama dalam  mengatur,  memanfaatkan  dan  menggali sumber-sumber  potensi  yang  ada  di  daerah masing-masing. 6
Dalam  UUD  1945  (sebelum  amandemen) Pasal  18  telah  dijabarkan  tentang  pembagian kekuasaan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:
“Pembagian  daerah  Indonesia  atas  daerah besar  dan  kecil  dengan  bentuk  susunan pemerintahannya  ditetapkan  dengan  undang- undang  dengan memandang  dan  mengingati dasar  permusyawaratan  dalam  sistem pemerintahan  negara,  dan  hak-hak  asal  usul dalam daerah yang bersifat istimewa”. 7
Sejak  berlakunya  UU  No.22  Tahun  1999  Tentang Pemerintahan  Daerah,  yang  kemudian  disusul dengan  UU  No.32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan  Daerah,  serta UU  No.23  Tahun 2014,  secara  substansial  memberikan  otonomi kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota suatu kewenangan  serta  otonomi  yang  lebih  luas dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.
Terjadinya  perubahan  paradigma  dalam proses  penyelenggaraan  pemerintahan tersebut, juga  memberi  pengaruh  terbukanya  ruang  bagi
6 Syamsudin Haris, Desentralisasi & Otonomi Daerah (Jakarta : LIPI Press, 2005), halaman 70
7 Ibid, halaman 14.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
134
desa  untuk  mengurus  dan  mengatur  rumah tangganya  sesuai  dengan  karakteristik  masing- masing. Dalam  UU No.23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pada BAB 1 ketentuan umum, Pasal 1 ayat 43  disebutkan bahwa:
“Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang disebut  dengan nama  lain,  selanjutnya  disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Hal  ini  menjadi  dasar  hukum  begitu pentingnya  aturan  yang  khusus  mengatur  tentang desa, pengakuan desa oleh Negara, oleh karena itu lahirlah  UU  No.6  Tahun  2014 Tentang  Desa. Keberadaan  undang-undang  desa  ini  merupakan hal yang sangat penting, setidaknya karena 2 (dua) alasan: Pertama, melalui undang-undang desa diharapkan terbentuk basis legal pengaturan yang jelas dan spesifik mengenai desa, karena sejak reformasi pengaturan desa diatur dalam undang- undang Pemerintahan Daerah. Kedua,  melalui undang-undang desa ini diharapkan ada terobosan baru terwujudnya  pembaharuan  desa  ke  arah demokratisasi,  dan  menyempurnakan  semangat otonomi yang hendak diwujukan dalam konstitusi. 8
8 thesis.umy.ac.id/datapublik/t46860.pdf.  (diakses:  Sabtu,  24 September 2016, jam: 23.31)
Selain  itu,  yang  menjadi  sangat  menarik  dan penting  untuk  adalah  ketentuan  tentang pemilihan Kepala Desa, Pasal 31 dijelaskan:
(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak  diseluruh  wilayah  Kabupaten/Kota; (2)Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota menetapkan  kebijakan  pelaksanaan  pemilihan Kepala  Desa  secara  serentak  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  1  dengan  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;(3)Ketentuan  lebih lanjut  mengenai  tata  cara  pemilihan  Kepala Desa  serentak  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1,2) diatur  dengan  atau  berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Adanya  aturan  yang  menjelaskan  tentang pemilihan  Kepala  Desa  ini,  semakin  memperkuat semangat  untuk  menerapkan  demokratisasi diseluruh wilayah di Indonesia dan juga semangat dalam  penyempurnaan  otonomi  daerah.  Untuk memperkuat aturan tentang UU No.6 Tentang Desa ini, maka lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)  No.112  Tahun  2014  yang  secara khusus  mengatur  tentang pemilihan  Kepala  Desa. Dalam Permendagri No.112  Tahun  2014 ini ada beberapa hal yang sangat penting untuk dipahami yaitu  pada  bagian  BAB  II  mengenai  proses pemilihan Kepala Desa, dan BAB III yaitu tahapan pelaksanaan  pemilihan.  Dalam  BAB  II  tentang pemilihan Kepala Desa Pasal 2, 3, disebutkan:
(2)Pemilihan  Kepala  Desa  dilakukan  secara serentak  satu  kali  atau  dapat  bergelombang; (3)Pemilihan  Kepala  Desa  satu  kali
Program Studi Magister Ilmu Hukum
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 dilaksanakan  pada  hari  yang  sama  diseluruh desa pada wilayah Kabupaten/kota.
Selanjutnya, dalam  Permendagri  No.112 Tahun 2014, Pasal 5, dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/kota  melalui  Bupati  juga  ikut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala  Desa,  yaitu  dengan  membentuk  Panitia Pemilihan  ditingkat  Kabupaten. Selain  itu,  dalam Peraturan juga menjelaskan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap keberlangsungan  pemilihan  Kepala  Desa.  Adapun yang  menjadi  salah  satu tugas  dari  (BPD) adalah membentuk Panitia Pemilihan di desa.
Adanya  ketentuan  undang-undang  tentang Pilkades  secara  serentak tersebut, Kabupaten Rokan  Hilir  yang  terletak  di  Provinsi  Riau,  adalah salah satu kabupaten yang melaksanakan Pilkades serentak, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2016.,  yaitu  berdasarkan  Perda Kab.  Rokan  Hilir, Prov.  Riau,  Nomor  5  Tahun  2015  Tentang Pemilihan, Penetapan, Pemberhentian  Penghulu, serta Perbup Rokan hilir No.1 Tahun 2016 Tentang Aturan  Teknis  Pelaksanaan  Pilkades  Serentak. Tugas  dan  tanggung  jawab  dibentuknya  Panitia Pemilihan di Kabupaten seperti yang diatur dalam Permendagri  No.  112  Tentang  Pilkades  Serentak adalah  untuk  mengkoordinir,  mengawasi, memfasilitasi  pelaksanaan  proses  Pilkades serentak  yang  dilaksanakan  oleh  Panitia  di  desa, sehingga  terlaksana  dengan  baik.  Sedangkan Panitia Pemilihan di desa seperti yang diatur dalam
Perda  Kabupaten  Rokan  Hilir  No.5  Tahun  2015 bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan  Pilkades,  dimulia  dari  tahapan persiapan,  pendaftaran,  penjaringan  bakal  calon, penyeleksian  bakal  calon,  sampai  pada pelaksanaan  dan  penntuan  Kepala  Desa  yang baru.
Berdasarkan hasil Pra-survey yang dilakukan oleh  Peneliti  saat  pelaksanaan  pemilihan  Kepala Desa  pada  bulan  Juni  2016, fakta  yang  terjadi dilapangan  adalah  adanya terdapat  kejanggalan dalam  tahap  pelaksanaannya.  Kejanggalan tersebut adalah adanya campur tangan Pemerintah Kabupaten,  melalui  Panitia  Pemilihan  tingkat kabupaten  yang  dibentuk  oleh  Bupati  secara langsung  dalam  proses  pemilihan, yaitu dalam tahapan proses seleksi bakal Calon Kepala Desa. Selain  itu,  adanya  persyaratan  pencalonan “dapat membaca  alquran” yang  termasuk  dalam  syarat pencalonan  yang  dianggap  diskriminatif  agama, serta  merusak  semangat  demokrasi  dan otonomi desa.
Hal  ini  jelas  bertentangan  dengan  hakikat Pancasila  serta mencoreng  semangat otonomi yang  hendak  diwujudkan di  desa.  Seharusnya Panitia Pemilihan di Kabupaten yang telah dibentuk berdasarkan undang-undang tidak perlu turut serta secara  langsung  dalam  semua  tahapan  Pilkades serentak  yang  dilaksanakan  di  desa,  seharusnya hal  itu  diberikan  wewenang  kepada  Panitia Pemilihan  di  desa  demi  mewujudkan  semangat otonomi desa.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka Penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian Tesis, dengan judul: PEMILIHAN  KEPALA  DESA SERENTAK  DALAM  PERSPEKTIF  OTONOMI DESA  (Studi  Kasus  Pelaksanaan  Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau).
B. Metode Penelitian
Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara  ilmiah untuk  mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.  Terdapat empat  kata  kunci  dalam  metode penelitian  yaitu: cara  ilmiah,  rasional,  empiris,  dan  sistematis. 9
Secara  harfiah,  pengertian  penelitian  (reseacrh) adalah  pencarian  kembali.  Pencarian  yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dari pencarian ini akan  dipakai  untuk  menjawab  permasalahan tertentu. 10
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh Penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  metode Penelitian  Kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif adalah  metode  penelitian  naturalistik,  karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah, dan  data  yang  terkumpul  dan  analisisnya  bersifat kualitatif. 11 Metode  pendekatan  yang  digunakan
9 Sugioyono, 2011, Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatis, dan R&D), (Bandung: ALFABETA cv. ), halaman 2
10 Agusmidan dan Zainan Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta:  PT. RajaGrafindoPersada,  2004),  halaman 19 11 Sugiyono, Metode  Penelitian  (Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D), Op.Cit., halaman 8
penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan  Yuridis  Empiris.  Pendekatan  yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dalam masyarakat.
Dalam  penelitian  ini,  spesifikasi  penelitian yang  digunakan  oleh  Penulis  adalah  Deskriptif Analitis.  Penulis  akan  memaparkan  secara keseluruhan  dengan  melakukan  analisis  terhadap data  primer  yang  diperoleh  dilapangan dengan data  sekunder  yang  didapat  dari  bahan kepustakaan. Selain itu Metode pengumpulan data yan  digunakan  adalah  dengan  metode  Random Sampling. Metode random sampling adalah metode pengumpulan  data  ditentukan  oleh  peneliti  secara acak berdasarkan kemauan peneliti.
Selanjutnya, adapun jenis data yang terdapat dalam penelitian ini dibagi dalam Data Primer yaitu data  yang  didapat  dari  lapangan,  dan  Data Sekunder  yang  didapat  dari  kepustakaan.  Selain itu,  metode  analisis  yang  digunakan  oleh  penulis adalah  dengan  metode  Deskriptif  Analitis.  Penulis akan  menganalisis  data  dengan  pendekatan kualitatif  terhadap  data  primer  dengan  data sekunder    yang  berupa  tinjauan  kepustakaan. Penggunaan  metode    deskriptif  analitis  ini diharapkan  penulis  mampu  memaparkan  secara keseluruhan  mengenai  permasalahan  Pilkades serentak  dalam  perspektif  otonomi  desa, serta menemukan  solusi  terhadap  permasalahan tersebut.
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## C. Pembahasan dan Hasil Penelitian
1. Perkembangan
Peraturan Perundang-
Undangan  Tentang  Pilkades  sehingga  di Laksanakan Serentak di Indonesia.
Konstitusi  Negara    Republik  Indonesia sebenarnya secara jelas juga sudah menyebutkan tentang kekuasaan dan keberadaan desa sebagai bagian  yang  penting  dalam  negara.  Undang– Undang  Dasar  Negara  Indonesia  Tahun  1945 (UUD  NRI  Tahun  1945) menegaskan  bahwa negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara Republik Indonesia.
Pengertian  desa  secara  politik  adalah sebagai suatu organisasi kekuasaan, yang secara politik  mempunyai  mempunyai  wewenang  tertentu karena  merupakan  bagian  dari  pemerintahan negara.  Dalam  pengertian  secara  politik  ini,  desa sering  dirumuskan  sebagai  suatu  kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri. 12
Keberadaan  desa  dalam  konteks  politik,  sebagai bagian  dari  masyarakat  hukum  desa  mempunyai hak  untuk  mengurus  kehidupan  mereka  secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya itu sudah dimiliki sejak kesatuan masyarakat hukum  itu  ada  tanpa  diberikan  oleh  siapapun,
12 Mashuri  Mashab, Politik  Pemerintahan  Desa  Di  Indonesia, Cetakan ke-1 (Yogyakarta : Fisipil UGM, 2013), halaman  3
sehingga  dari  sinilah  mengapa  desa  disebut sebagai otonomi asli. 13
Jika  dilihat  dari  konsep  demokrasi dan penyelenggaraan  otonomi  asli  yang  dimiliki  oleh desa  dalam  bidang  politik tersebut,  maka salah satu  wujud  kehendak  rakyat  sebagai  partisipasi masyarakat  dalam  bidang  politik  adalah keterlibatannya  dalam  Pemilu.  Jika  dilihat  dari bentuk  pemilihan  yang  paling  kecil  adalah Pemilihan  Kepala  Desa,  Seperti  yang  dikatakan oleh  Joseph  Schumpeter,  baginya  demokrasi dalam  hal  sempit  merupakan  sebuah  metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. 14 Secara  historis  pilkades  telah  berjalan lama dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur  dan  adil  telah  dipahami  sebagai  pengakuan terhadap keanekaragaman  sikap  politik  partisipasi masyarakat dalam demokratisasi ditingkat desa.
a. Pilkades  dalam  UU  No.22  Tahun  1999

## Tentang Pemerintahan Daerah
Terkait  permasalahan  pemilihan  Kepala Desa,  didalam  UU  No.22  Tahun  1999  Tentang Pemerintahan  Daerah, diatur  dalam  BAB  XI Tentang  Desa  yaitu  dalam  Pasal  95  sampai dengan  Pasal  98.  Dalam  Pasal  95  disebutkan sebagai berikut:
(1)Pemerintah  Desa  terdiri  atas  Kepala  Desa atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dan perangkat  Desa;  (2)Kepala  Desa  dipilih
13 Ibid., halaman 3
14 Georg  Sorensen, Demokrasi  dan  Demokratisasi  (Proses dan  prospek  dalam  sebuah  dunia  yang  sedang  berubah , disunting  Oleh  Tajuddin  Nur  efendi  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2014), halaman 14
Program Studi Magister Ilmu Hukum
138
langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi  syarat;  (3)Calon  Kepala  Desa  yang terpilih  dengan  mendapatkan  dukungan  suara terbanyak, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan  oleh  Badan  Perwakilan  Desa  dan disahkan oleh Bupati. 15
Undang-undang
tersebut diatas menjelaskan  bahwa  yang menjadi  unsur  penting dalam  Pemerintahan  Desa  adalah  Kepala  Desa dan  juga  Perangkat  Desa.  Dalam  rangka  untuk memilih  atau  menentukan  siapa  yang  akan menjadi  Kepala  Desa,  maka  proses  yang  akan dilakukan  adalah  dengan  dipilih  langsung oleh penduduk desa tersebut. Selain itu, dalam Pasal 95  angka  ke-3  djelaskan  bahwa  untuk menentukan  siapa  yang  akan  menduduki  posisi sebagai  Kepala  Desa,  akan  ditentukan  dengan suara  terbanyak  yang  diperoleh  saat  proses pemilihan  tersebut,  dan selanjutnya ditetapkan oleh  BPD kemudian dilantik  oleh  Bupati berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya,  masa  jabatan  untuk  seorang Kepala Desa yang diatur dalam UU No.22 Tahun 1999 ini adalah sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan,  namun  Pemerintah  Daerah  bisa menetapkan  peraturan  tentang  masa  jabatan sesuai dengan kondisi budaya daerah setempat. Selain  itu,  menurut  ketentuan  Pasal  96  bahwa yang  dapat  dipilih  untuk  menjadi  Kepala  Desa
15 Nikmatul  Huda, Hukum  Pemerintahan  Desa  (dalam konstitusi Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi) (Malang, Jawa Timur: Setara Prees, 2015),  halaman 178
adalah penduduk desa warga Negara RI dengan syarat sebagai berikut :
1) Bertakwa kepada Tuhan YME;
2) Setia  dan  taat  kepada  Pancasila  dan  UUD 1945;
3) Tidak  pernah  terlibat  langsung,  atau  terlibat dalam  kegiatan  mengkhianati  Pancasila  dan UUD 1945;
4) Perpendidikan  sekurang-kurangnya  Sekolah Menengah Pertama;
5) Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
6) Sehat jasmani dan rohani;
7) Tidak terganggu jiwanya
8) Berkelakuan baik, jujur, dan adil;
9) Tidak pernah dihukum pidana;
10) Tidak  dicabut  hak  pilihnya  berdasarkan pidana tetap;
11) Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat setempat;
12) Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
13) Memenuhi  syarat  lain  susuai  dengan  adat- istiadat yang diatur peraturan daerah. 16
b. Pilkades  dalam  UU  No.32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Perjalanan reformasi yang ditandai dengan lahirnya  UU  No.22  Tahun  1999    Tentang Pemerintahan  Derah  diselimuti  oleh  semangat reformasi  yang  sangat  menggebu-gebu  dalam segala  aspek  kehidupan  bernegara,  bahkan berlangsung  dengan  cepat.  Sehingga  dalam perjalanan  reformasi  yang  begitu  cepat  tersebut
Program Studi Magister Ilmu Hukum
dirasakan  bahwa  Undang-Undang  yang  menjadi dasar  pelaksanaan  otonomi  daerah  ini  belum mampu  sepenuhnya  untuk  mencapai  apa  yang diharapkan,  sehingga  perlu  dilakukan  perbaikan sesuai  denga  jiwa  dan  semangat  bedemokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Akhirnya  UU  No.22  Tahun  1999  Tentang Pemerintahan  Daerah  diganti  dengan  UU  No.32 Tahun  2004    Tentang  Pemerintahan  Daerah, Hadirnya UU No.32 Tahun 2004 ini juga terdapat pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  Desa. 17
Dalam  UU  No.32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan  Daerah  berjumlah  240  Pasal, terkait dalam hal pemilihan Kepala Desa, terdapat dalam  BAB  XI  Bagian  kedua  yaitu  Tentang Pemerintahan  Desa,  dari  Pasal  203  sampai dengan  Pasal  205.  Dalam  Pasal  203  ditentukan mengenai  pemilihan  Kepala  Desa  yaitu  sebagai berikut:
(1)Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 202 ayat 1 dipilih langsung oleh dan dari penduduk  desa  warga  negara  Repablik Indonesia  yang  syarat  selanjutnya  dan  tata cara  pemilihannya  diatur  dengan  Perda yang berpedoman  kepada  Peraturan  Pemerintah; (2)Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak  dalam  pemilihan  kepala  desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1 ditetapkan sebagai kepala desa; (3)Pemilihan kepala  desa  dalam  kesatuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak  tradisionalnya
sepanjang  masih  hidup  dan  yang  diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat  yang  ditetapkan  dalam  Perda dengan  berpedoman  pada  Peraturan Pemerintah.
Terkait mengenai persyaratan untuk dapat dipilih  menjadi  Kepala  Desa,  diatur  lebih  lanjut dalam Pasal 44, adapun yang menentukan calon Kepala  Desa  adalah  penduduk  desa  warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
1) Bertakwa kepada Tuhan YME;
2) Setia  kepada  Pancasila  sebagai  Dasar Negara,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dan kepada  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, serta Pemerintah;
3) Berpendidikan  paling  rendah  tamat Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama dan/atau sederajat;
4) Berusia paling rendah 25 tahun;
5) Bersedia untuk dicalonkan;
6) Penduduk desa setempat;
7) Tidak  pernah  dihukum  karena  melakukan tindak  pidana  kejahatan  dengan  hukuman paling singkat 5 tahun;
8) Tidak  dicabut  hak  pilihnya  sesuai  dengan Keputusan  pengadilan  yang  mempunyai kekuatan hukum tetap;
9) Belum  pernah  menjabat  sebagai  Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
Program Studi Magister Ilmu Hukum
10)memenuhi  syarat  lain  yang  diatur  dalam Perda Kabupaten/Kota. 18
Selanjutnya,  masa  jabatan  Kepala  Desa yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  adalah selama 6 tahun, dan bisa dipilih dalam satu kali masa jabatan  berikutnya.  Proses  pemilihan Kepala  Desa  dilakukan  secara  langsung  oleh masyarakat  desa  secara  rahasia,  jujur  dan  adil. Selain  itu,  semua  tahapan  dalam  pemilihan Kepala Desa merupakan tanggung jawab Panitia Pemilihan di desa mulai dari pembentukan Panitia Pemilihan  itu  sendiri, hingga penetapan  Kepala Desa terpilih.
c. Pilkades  Serentak  dalam  UU  No.6  Tahun
2014 Tentang Desa
Setelah  lahirnya  UU  no.23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan  Daerah,  dan  UU  No.6 Tahun  2014  Tentang  Desa,  cukup  memberikan kekuatan akan  adanya  otonomi  desa  dan kemandirian  desa  dalam  menentukan  masa depan desa itu sendiri. 19 Dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa ini terdapat sebanyak 18 BAB dan  122  Pasal,  yang  secara  keseluruhan membahas  tentang  desa,  wewenang  desa, tanggung  jawab  desa,  Pemerintahan  Desa, pemilihan  Kepala  Desa  dan  sebagainya. Berkaitan  dengan  permasalahan  pemilihan Kepala  Desa,  terdapat  dalam  Pasal  31  sampai
18 Ibid., halaman 196
19 Suharto, Didik G., 2016, Membangung Kemandirian Desa, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).
dengan  Pasal  39.  Dalam  Pasal  31  dijelaskan sebagai berikut:
(1)Pemilihan  Kepala  Desa  dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten; (2)Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala  Desa  secara  serentak  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  1  dengan  Peraturan Daerah  Kabupaten;  (3)Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  tata  cara  pemilihan  Kepala  Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan  ayat  2  diatur  dengan  atau  berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pasal 31 diatas menjelaskan bahwa Kepala Desa  dipilih  secara  langsung  oleh  dan  dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai dengan  perundang-undangan  yang  berlaku. Selain  itu,  masa  jabatan  seorang  Kepala  Desa adalah 6  (enam)  tahun  terhitung  sejak tanggal pelantikan. Kepala  Desa  dapat  menjabat  paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut- turut atau tidak secara berturut-turut
Selanjutnya,  proses  Pilkades  dalam Undang-Undang  ini  dilaksanakan  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  seperti  yang disebutkan  dalam  UU  No.6  Pasal  32.  Sebagai wujud tanggung jawab BPD dalam melaksanakan pemilihan,  maka  dibentuklah  Panitia  Pemilihan, dimana  anggota  Panitia  Pemilihan  terebut merupakan  wakil  dari  perangkat  desa,  lembaga masyarakat  desa  dan  juga  tokoh  masyarakat.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Salah satu tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah mensosialisasikan pemilihan Kepala Desa kepada  masyarakat,  menjaring  bakal  calon, melakukan  seleksi  bakal  calon  dan sebagainya. Selanjutnya, dalam UU No.6 Tahun 2016, Pasal 33  disebutkan  bahwa  yang  menjadi  syarat pencalonan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
1) Warga negara Republik Indonesia;
2) Bertakwa kepada Tuhan YME;
3) Memegang  teguh  dan  mengamalkan
Pancasila, melaksanakan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun
1945,  serta  mempertahankan  dan memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal  di  Desa  setempat  paling  kurang  1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
8) Tidak  sedang  menjalani  hukuman  pidana penjara;
9) Tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap karena  melakukan  tindak  pidana  yang diancam  dengan  pidana  penjara  paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5
(lima)  tahun  setelah  selesai  menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur  dan  terbuka  kepada  publik  bahwa yang  bersangkutan  pernah  dipidana  serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang;
10)Tidak  sedang  dicabut  hak  pilihnya  sesuai dengan  putusan  pengadilan yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11)Berbadan sehat;
12)Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
13)Syarat  lain  yang  diatur  dalam  Peraturan
Daerah.
Pelaksanaan  pemilihan  Kepala  Desa dalam  undang-undang  ini  dilaksanakan secara serentak  diseluruh  wilayah  Kabupaten/Kota, dengan  maksud  untuk  menghindari  hal  negatif dalam  pelaksanaannya. Selanjutnya,  pengaturan tentang  Pilkades  serentak  juga  diatur  secara khusus  dalam  Permendagri  Nomor  112  Tahun 2014  Tentang  Pemilihan  Kepala Desa  Serentak. Secara  umum  pelaksanaan  pemilihan  Kepala Desa  di  awali  dengan  pembentukan  Panitia Pemilihan  di  Kabupaten  yang  dibentuk  oleh Bupati, tugas dari Panitia Pemilihan di Kabupaten ini  adalah  untuk  mengkoordinir,  sosialisasi, mengawasi,  mempersiapkan  perlengkapan pemilihan  yang  akan  dilaksanakan  oleh  setiap desa melalui Panitia Pemilihan di tingkat desa.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
2. Pilkades Serentak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi  Riau  Tahun  2016  dalam  Perspektif Otonomi Desa.
Salah  satu  hal  yang  baru  dalam  UU  No.6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah dalam Pasal 31 ayat  (1)  yaitu  sebagai  berikut:  “Pemilihan  Kepala Desa  dilaksanakan  secara  serentak  di  seluruh wilayah  Kabupaten/Kota”.  Dalam  undang-undang desa ini disebutkan bahwa pemilihan Kepala Desa akan  dilaksanakan  secara  serentak  di  seluruh Indonesia,  adanya  aturan  tersebut  menjadi landasan  hukum  yang  sangat  penting  dalam mewujudkan demokrasi di desa.
Kabupaten  Rokan  Hilir  merupakan  salah satu kabupaten yang juga melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak, yaitu terdapat sebanyak 66 Kepenghuluan yang melaksanakan pemilihan tahap pertama  dan  tersebar  di  12  Kecamatan. 20 Dalam UU No.6 Tahun 2014, Pasal 31 ayat (2) disebutkan:
“Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala  Desa  secara  serentak  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dengan  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.
Sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam undang- undang  desa  tersebut,  maka  Pemerintah Kabupaten  Rokan  Hilir  menetapkan  Peraturan Daerah  (Perda)  Nomor  5  Tahun  2015  Tentang Pemilihan,  Pengangkatan,  Dan  Pemberhentian Penghulu.  Selain  itu,  sebagai  petunjuk  teknis  dari
20 Hasil  Survey, Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  di Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 17 juli 2016.
Peraturan  Daerah  Nomor  5  tahun  2015  Tersebut, maka  Lahirlah  Peraturan  Bupati  (Perbup)  Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan  Pemilihan  Penghulu  Serentak. Pelaksanaan  pemilihan  Kepala  Desa  melalui beberapa tahap persiapan, dalam Perda Nomor 5 Tahun  2015,  BAB  III  tentang    pelaksanaan Pemilihan  Penghulu,  Pasal  6  disebutkan  tentang Pemilihan Penghulu, dilaksanakan melalui tahapan:
1) Persiapan;
2) Pencalonan;
3) Pemungutan suara; dan
4) Penetapan. 21
Pemilihan  Kepala  Desa  serentak  yang dilaksankan  di  Kabupaten  Rokan  Hilir  menjadi tanggung  jawab  bagi Pemerintahan  Daerah  dan Pemerintahan Desa, oleh karena itu Pemerintahan Daerah  melalui  Bupati  perlu  membentuk  Panitia Pemilihan  di  Kabupaten,  yang  berfungsi mengkoordinir  dan  mengawasi  jalannya  pemilihan di desa yang dilaksanakan Oleh Panitia Pemilihan desa. Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015  Pasal 5, dijelaskan  bahwa tugas dari Panitia di Kabupaten secara umum bertugas merencanakan, mengkoordinasi,  melakukan  bimbingan  teknis, menetapkan jumlah surat suara, memfasilitasi, dan sebagainya.
Disamping  itu,  didalam  Peraturan  Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak,
21 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Penghulu.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pasal  9  ayat  1  juga  diatur  tentang  tugas  dan kewajiban  Panitia  Pemilihan  Kepala  Desa,  yaitu sebagai berikut :
(1)Panitia  Pemilihan  Sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 6 (pembentukan Panitia Pemilihan) ayat  3  mempunyai  tugas,  sebagai  berikut: (a)Menyusun  tahapan  kegiatan  Pemilihan Penghulu;  (b)Menetapkan  daftar  pemilih;
(c)Melaksanakan  Penjaringan  dan  penjaringan bakal  calon  berdasarkan  persyaratan yang ditentukan; (d) Melaksanaka pemungutan suara dan  penghitungan  suara;  (e)Menetapkan  calon terpilih. 22
Keberadaan  Panitia  Pemilihan  di  Kabupaten berfungsi  untuk  mengkoordinir  dan  memfasilitasi apa saja yang dibutuhkan oleh Panitia Pemilihan di desa untuk melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa.  Selain  itu,  keberadaan  Panitia  pemilihan tingkat Kabupaten tidak mempunyai hak untuk turut serta  secara  langsung  dalam  tahapan  pemilihan yang dilaksanakan di desa.
Berangkat  dari  paradigma  berfikir  yang terdapat dalam  Perda  Kab.  Rokan  Hilir  Nomor  5 Tahun  2015  dan  Perbup  Rokan  Hilir  Nomor  1 Tahun  2016 diatas,  dalam  pelaksanaan  pemilihan Kepala  Desa  serentak hakikatnya dilaksanakan sepenuhnya oleh Panitia Pemilihan di desa. Tugas tersebut dimulai dari tahapan pembentukan Panitia Pemilihan  oleh  BPKep,  membuka  pendaftaran, penjaringan  bakal  calon,  seleksi  bakal  calon,
22 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak, Pasal 9 Ayat 1,2,3.
penetapan  calon  Kepal  Desa,  pelaksanaan pemilihan,  dan  penetapan  pemenang,  yang selanjutnya  dilantik  oleh  Bupati  sebagai  pejabat yang berwenang.
Berkaitan  dengan  penjelasan  diatas,  dalam Pra-survey  yang  dilakukan  oleh  Peneliti  terhadap pelaksanaan  pemilihan  Kepala  Desa  serentak  di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 17 Juni 2016, terdapat beberapa hal yang dianggap tidak  sesuai  dengan  semangat  otonomi  desa seperti yang terdapat dalam undang-undang desa. Adapun  permasalahan  yang  tersebut  adalah sebagai berikut:
1) Pertama,  Dalam  Perda  Kabupaten  Rokan
Hilir Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 32 tentang persyaratan  pencalonan,  huruf (P)
disebutkan: “Bagi  calon  yang  beragama Islam  dikenai  syarat  khusus  yaitu  dapat membaca  Al-Quran”,  sedangkan  bagi  calon Kepala  Desa  yang  tidak  beragama  islam tidak  dibebankan  syarat  yang  berkaitan dengan  agama.  Adanya  aturan  tersebut dapat  merusak  proses  demokrasi  dan semangat otonomi desa.
2) Kedua, dalam  permasalahan  seleksi “Dapat membaca  Al-quran” tersebut,  dilaksanakan di  Kabupaten  dan  diambil  alih  oleh  Panitia Pemilihan di Kabupaten. Jika mengacu pada Peraturan  daerah  Kabupaten  Rokan  Hilir Pasal  9  huruf (d) mengenai  tugas  Panitia Pemilihan  di  desa  adalah “mengadakan penjaringan  dan  penyaringan  bakal  calon
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Penghulu  sesuai persyaratan  yang  telah ditentukan”.
Disamping  itu,  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Pasal 1 angka (18), juga  dijelaskan  bahwa  yang dimaksud dengan  penjaringan  adalah  seleksi  yang dilakukan oleh Panitia  Pemilihan  desa, baik secara  administratif  maupun  penilaian kemampuan  dan  kepemimpinan  para  bakal calon Penghulu. Selain itu, Dalam peraturan Bupati Rokan Hilir hal Pasal 9 ayat (1), juga dijelaskan  bahwa  tahapan  tersebut merupakan  tugas  dan  kewajiban  Panitia Pemilihan di desa.
Oleh karena itu, dari beberapa permasalahan yang dikemukakan  diatas  perlu  dikaji  bagaimanakah pelaksanaan  pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  di kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 dalam perspektif otonomi desa.
Menanggapi permasalahan    yang telah disampaikan  diatas,  maka  Peneliti  melakukan beberapa  cara  untuk  mencari  data-data  dan informasi  terkait  pelaksanaan  pemilihan  Kepala Desa  serentak  di  Kabupaten  Rokan  Hilir,  Provinsi Riau, Pada tanggal 17 Juli 2016. Adapun langkah- langkah  yang  dilakukan  oleh  Peneliti  adalah melakukan  survey  di lapangan tentang pelaksanaan  pemilihan  Kepala  Desa  tersebut seperti  yang  sudah  dilakukan.  Selain  itu,  Peneliti juga  melakukan  wawancara  dengan  pihak-pihak tertentu seperti: Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hilir, Ketua Panitia Pemilihan di
desa  sebanyak  8  orang,  dan  juga  wawancara dengan  Calon  Kepala  Desa  yaitu  8  orang. Disamping  itu,  Peneliti  juga  menyebarkan Kuesioner/Angket kepada masyarakat di beberapa desa  yang  melaksanakan  pemilihan  Kepala  Desa serentak,  dengan  maksud  untuk  mendapatkan tanggapan  dari  masyarakat  terkait  masalah  yang sudah disampaikan oleh Peneliti.
Berkaitan  dengan  permasalahan  adanya persyaratan “dapat membaca al-quran” bagi Calon Kepala  Desa  yang  beragama  Islam  tersebut, Jasrianto  (Kepala  Bagian  Pemerintahan  Desa Kabupaten  Rokan  Hilir),  mengatakan  bahwa  yang melatarbelakangi  adanya  persyaratan “dapat membaca alquran” tersebut dikarenakan Kabupaten Rokan Hilir merupakan kabupaten yang bergelar Negeri Seribu Kubah, yang memiliki nilai- nilai agama sebagai budaya lokal yang sangat kuat. Selain  itu,    Pemerintah  Kabupaten  mengharapkan Kepala  Desa  yang  terpilih  harus  bisa  membaca Alquran  serta  memahami  nilai-nilai  Agama  Islam, sehingga  bisa  menjadi  Kepala  Desa  yang  baik. Namun  ia  mengatakan  bahwa  aturan “dapat membaca  al-quran” tersebut  memang  terlihat diskriminatif  dan  tidak  demokratis,  sehingga kedepannya  Pemerintah  Kabupaten  perlu memperbaiki  terkait  aturan  pencalonan  Kepala Desa. 23
Sila  pertama  Pancasila  disebutkan  yaitu: “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”, artinya  Negara
23 Hasil Wawancara: Bersama Kepala Bagian Pemerintahan Desa  Kabupaten  Rokan  Hilir,  Jasrianto  SE,  MM. (Bagan Siapiapi, 1 desember 2016)
Program Studi Magister Ilmu Hukum
dengan  tegas  mengakui  agama  sebagai  bagian yang  terpenting  dalam  kehidupan  Negara.  Namun Pancasila  secara  tegas  juga  tidak  membeda- bedakan  antara  agama yang  satu  dengan  yang lainnya.  Oleh  karena  itu,  Peneliti  menilai  bahwa adanya  ketidakpahaman  Pemerintah  Kabupaten sebagai  pembuat  aturan,  tentang  hakikat demokrasi  dan  tentang  makna  otonomi  desa. Sehingga  adanya  persyaratan  tersebut  bisa menimbulkan  permasalahan,  karena  hanya mengutamakan satu golongan saja serta  merusak proses demokrasi di desa.
Adanya  aturan  persyaratan  pencalonan “dapat membaca al-quran” bagi Calon Kepala Desa yang  beragama  Islam  seperti  yang  telah disebutkan, kemudian  Peneliti  melakukan wawancara dengan beberapa Calon Kepala Desa. Jhoni  efendi  (Calon  Kepala  desa)  mengatakan adanya  persyaratan “dapat  membaca  al-quran” tersebut sangat baik, karena seorang pemimpin itu harus  memiliki  pengetahuan  agama  yang  baik, salah satunya adalah harus bisa membaca al-quran dengan  baik.  Selain  itu,  dia  mengatakan seharusnya  Pemerintah  Kabupaten  juga  membuat aturan  yang  sama  terhadap  Calon  Kepala  Desa yang  Non-muslim  sesuai  dengan  nilai-nilai agamanya.” 24
Selain  itu,  Ghozali  Syafi’i  (Calon  Kepala Desa) Mengatakan: sebagai seorang muslim yang baik  tentu  harus  mendukung  adanya  aturan  yang
24 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Jhony  Efendi,  (Calon Kepala Desa Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih)
bernilai  agama,  termasuk  juga  adanya  syarat “dapat  membaca  al-quran”.  Namun  sangat disayangkan karena bagi Calon  Kepala Desa yang Non-muslim  terdapat  perbedaan, seharusnya Pemerintah  tidak  membedakan antara  para  Calon Kepala Desa apapun agama yang dianutnya”. 25 Jika  dipahami  dari  hasil  wawancara  diatas, terdapat perbedaan jawaban diantara Calon Kepala Desa.  Dapat  disimpulkan,  bahwa  sebenarnya mereka  tidak  menyetujui  diberlakukannya  aturan persyaratan tersebut, karena mereka menganggap aturan tersebut hanya diberikan kepada Calon yang beragama  Islam  saja.  Selain  itu,  adanya  aturan tersebut  tidak  bisa  menjadi  jaminan  akan  lahirnya seorang  pemimpin  yang  betul-betul  bisa mengayomi  masyarakatnya.  Dengan  kata  lain, adanya  persyaratan “dapat  membaca  al-quran” tidak  sesuai  dengan  konsep  demokrasi,  karena terdapat  perbedaan  antara  persyaratan  Calon Kepala  Desa  yang  beragama  islam  dan  bukan islam.
Wujud  dari  demokrasi  adalah  desentralisasi dan  otonomi  daerah,  hal  itu  berarti  pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak merupakan bagian dari otonomi di desa. Terkait dengan permasalahan proses  seleksi “Dapat  membaca  al-quran” yang dilaksanakan  di  Kabupaten  secara  serentak, Penulis  mencoba  melakukan  wawancara  dengan Ketua  Panitia  Pemilihan  Kepala  Desa  serentak yang ada di beberapa desa. Salah satunya adalah
25 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ghozali  Zyafi’i,  (Calon Kepala  Desa  Sintong  Bakti,  Kecamatan  Tanah  Putih), Tanggal 13 Desember 2016.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
wawancara  yang  dilakukan  oleh  Peneliti  dengan Dodhy (Ketua Panitia), dia mengatakan akan lebih baik jika proses seleksi “dapat membaca al-quran” tersebut  diserahkan  kepada  Panitia  Pemilihan  di desa,  sehingga  masyarakat  bisa  menyaksikan secara  langsung  bagaimana  kualitas  pemimpin yang akan dipilihnya”. 26 Selain itu, Salman Maiza (Sekretaris  Panitia)  mengatakan  Permasalahan seleksi “Dapat  membaca  al-quran” yang dilaksanakan  di  Kabupaten  sudah  diatur  dalam Peraturan Bupati, maka Panitia Pemilihan di desa hanya  menunggu  hasilnya.” 27 Namun  akan  lebih baik jika proses tersebut diserahkan kepada Panitia Pemilihan di desa, karena hal itu adalah bagian dari tugas Panitia Pemilihan.
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  pemilihan Kepala  Desa  serentak  di  Kabupaten  Rokan  Hilir tahun  2016  tentang  persyaratan “dapat  membaca al-quran” tersebut,  setelah  dilakukan  penelitian dengan  wawancara dapat  disimpulkan  bahwa persyaratan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  demokrasi. Selanjutnya, adanya  campur tangan  Panitia  Pemilihan  di  Kabupaten dalam tahapan  penyeleksian  bakal  Calon “dapat membaca  al-quran”, yang  dilakukan  di  Kabupaten juga bertentangan dengan Harmonisasi Perundang-undangan.  Dalam  UU  No.  6    Tahun 2014  Tentang  Desa  dan  Permendagri  Nomor  112
26 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Dhody  (Ketua  Panitia Pemilihan Kepala Desa, di Desa Menggala Teladan) Tanggal 10 desember 2016 27 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Salman  Maiza  S.Pd., (Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa, di Desa Sekeladi). Tanggal 10 Desember 2016.
tahun  2014,  jelas  disebutkan  bahwa  desa  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Selain  itu,  dalam  Permendagri  No.112 tersebut, yaitu Pasal 9 tentang tugas dan kewajiban Panitia  Pemilihan  di  desa  yaitu  hurud  (d) disebutkan “Mengadakan  penjaringan  dan penyaringan bakal calon”, sedangkan dalam Perda Kabupaten  Rokan  Hilir  No.5  dan  Perbup  No.1 Tahun  2016  tersebut  menghendaki  penyeleksian Bakal  Calon  terkait  “dapat  membaca  al-quran” tersebut  dilaksanakan  di  Kabupaten,  sehingga Penulis  menganggap  hal  ini  juga  tida  susuai dengan  Harmonisasi  perundang-undangan  serta semangat  otonomi  desa  yang  terdapat  dalam  UU Desa.
3. Pilkades  Serentak  yang  Ideal  di  Kabupaten Rokan Hilir dalam Perspektif Otonomi Desa.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  6    Tahun 2014  Tentang  Desa  adalah  sebagai  bukti  akan keberadaan  Pemerintahan  Desa  sebagai pemerintahan  yang  memiliki kewenangan  yang utuh.  Adanya  kewenangan  tersebut  semakin memperjelas adanya hak Otonomi di desa, dimana Pemerintahan Desa berhak mengatur pemerintahannya  sendiri,  berdasarkan  hak  asal-
Program Studi Magister Ilmu Hukum
usul  dan  wewenang  dari  Pemerintah.  Widjaja (seperti  yang  dikutip  oleh  Nasrullah  Jamaluddin) mengatakan,  bahwa  otonomi  desa  merupakan otonomi  yang  asli,  bulat  dan  utuh  serta  bukan pemberian dari Pemerintah. 28
Selain itu, Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014  Tentang  Desa  juga  membahas  tentang pemilihan  Kepala  Desa,  yaitu  pemilihan Kepala Desa  secara  serentak  di  seluruh  Indonesia,  yang selanjutnya diatur berdasarkan Peraturan Daerah di Kabupaten masing-masing. Pelaksanaan pemilihan Kepala  Desa/Penghulu  di  Kabupaten  Rokan  Hilir, Provinsi  Riau,  diatur  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten  Rokan  Hilir  Nomor  5  Tahun  2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian  Penghulu.  Selain  itu,  juga  diatur berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun  2016  Tentang  Aturan  Teknis  Pemilihan Penghulu  Serentak.  Namun  kemudian  diubah beberapa kali menjadi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun  2016,  serta  Peraturan  Bupati  Nomor  21 Tahun 2016.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hilir Nomor  5  Tahun  2015  Pasal  32,  dan  Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 18, telah  diatur  mengenai  persyaratan  pencalonan Kepala  Desa.  Berkaitan  dengan  pelaksanaan pemilihan  Kepala  Desa/Penghulu  di  Kabupaten Rokan  Hilir  Tahun  2016,  telah  disampaikan  oleh Peneliti  bahwa  terdapat  beberapa  hal  yang dianggap  tidak  sesuai  dengan  semangat  otonomi
desa serta prinsip-prinsip demokrasi. Adapun yang menjadi  permasalahan  adalah:  dalam  Pasal  32 Angka 16, yaitu “Bagi calon yang beragama Islam dikenai  syarat  khusus  yaitu  dapat  membaca  Al- Quran”.  Selain  itu,  yang  dianggap  bermasalah adalah mengenai proses seleksi terkait persyaratan tersebut, yang diambil alih oleh Panitia Pemilihan di Kabupaten.  Oleh  karena  itu,  Peneliti  menganggap bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa/Penghulu  tersebut  tidak  sesuai  dengan prinsip demokrasi dan prinsip otonomi desa.
Pelaksanaan  aturan “Dapat membaca  al- quran” tersebut  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai pancasila,  karena  penerapan  aturan  persyaratan tersebut  hanya  diberikan  kepada  Calon  Kepala Desa  yang  beragama  Islam.  Dalam  Sila  ke-1 Pancasila  secara  tegas  disebutkan “Ketuhanan Yang  Maha  Esa”,  hal  itu  berarti  Negara  dengan jelas  mengatakan  bahwa  keberadaan  agama merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam kehiduapan  Negara.  Namun  Sila  ke-1  tersebut pada  hakikatnya  tidak  membeda-bedakan  antara agama  yang  satu  dengan  agama  yang  lain, sehingga semua orang harus mendapatkan aturan yang sama apapun agama dan sukunya. Selain itu, persyaratan tersebut seakan-akan lebih mengutamakan  satu  golongan  saja,  sehingga aturan  persyaratan  pencalonan  dalam  pemilihan Kepala  Desa/Penghulu  serentak  di  Kabupaten Rokan Hilir terlihat tidak demokratis.
Adanya  aturan  persyaratan  pencalonan dalam pemilihan Kepala Desa serentak, merupakan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
148
bentuk  keseriusan  pemerintah  dalam  memilih pemimpin politik yang benar-benar berkualitas dan bertanggung  jawab.  Berkaitan  dengan  pemilihan Kepala  Desa/Penghulu  secara  serentak  di Kabupaten  Rokan  Hilir  tahun  2016,  terkait  aturan persyaratan  calon  Kepala  Desa  sebenarnya  tidak menjadi  masalah  jika  memasukkan  unsur-unsur yang  bernilai  agama  atau  budaya  lokal  seperti “Dapat  membaca  al-quran”  tersebut.  Namun  perlu diketahui, adanya persyaratan yang bernilai agama harus  berlaku  untuk  semua  Calon  Kepala  Desa, tanpa  membedakan  suku  maupun  agama.  Oleh karena itu, idealnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala  Desa  serentak  di  Kabupaten  Rokan  Hilir mengenai persyaratan pencalonan yang mengandung “nilai-nilai agama”, maka Pemerintah harus  memberlakukan  aturan  tersebut  kepada semua  bakal  Calon  Kepala  Desa  sesuai  dengan agamanya,  hal  itu  dilakukan  demi  terciptanya proses  demokrasi  yang  baik  dalam  pemilihan Kepala Desa.
Selain itu, salah satu tujuan undang-undang desa adalah untuk mewujudkan semangat otonomi desa,  termasuk  juga  dalam  pelaksanaan  politik  di desa.  Dalam  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan Bupati Rokan Hilir Pasal 9, telah disebutkan secara jelas  bahwa  yang bertanggung  jawab melaksanakan  semua  tahapan  pemilihan  di  desa secara langsung adalah Panitia Pemilihan di desa. Sedangkan tugas dan kewajiban Panitia Pemilihan di Kabupaten seperti yang diatur dalam Peraturan
Daerah  Kabupaten  Rokan  Hilir  Nomor  5  Tahun 2015, yaitu Pasal 5.
Pelaksanaan  proses  seleksi “dapat membaca  al-quran” terhadap  bakal  Calon  Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan di Kabupaten, idealnya proses  tersebut  diserahkan  kepada  Panitia Pemilihan  di  desa.  Ada  beberapa  alasan  yang mendasari yaitu sebagai berikut :
1) Dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten  Rokan
Hilir  Tahun  2015,  Pasal  9  Tentang  Tugas dan  Kewajiban  Panitia  Pemilihan  di  desa, serta Peraturan Bupati Rokan Hilir  Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Aturan Teknis, Pasal 9 Tentang  Tugas  dan  Kewajiban  Panitia Pemilihan  di  desa,  sudah  dijelaskan  tugas dan  kewajibannya.  Sehingga  Dapat disimpulkan  bahwa  proses  tersebut merupakan  tugas  dan  kewajiban  Panitia Pemilihan di desa;
2) Pemerintahan  Desa  memiliki  hak  otonomi desa,  yaitu  wewenang  untuk  menjalankan Pemerintahannya  sendiri,  termasuk  proses pelaksanaan  pemilihan  Pemimpin  politik  di desa.  Oleh  karena  itu,  seharusnya  semua tahapan  pemilihan  Kepala  Desa  diserahkan kepada  Pemerintahan  Desa,  yaitu  Panitia Pemilihan di desa;
3) Selain  itu,  dalam  proses  seleksi “Dapat membaca  al-quran” terhadap  Bakal  Calon sebenarnya  harus  disaksikan oleh masyarakat  setempat.  Disamping  sebagai bentuk transparansi Panitia Pemilihan dalam
Program Studi Magister Ilmu Hukum
proses  seleksi  supaya  tidak  terjadi kecurangan,  namun  juga  sebagai  ajang penilaian  dari  masyarakat  desa  secara langsung terhadap bakal calon Kepala Desa yang akan dipilih, sehingga masyarakat bisa menilai  dan    memilih  Calon  Kepala  Desa yang  benar-benar  berkualitas.  Oleh  karena, seharusnya  diserahkan  kepada  Panitia Pemilihan di desa.
Berdasarkan alasan  yang  dikemukakan diatas, maka  idealnya  semua  tahapan  dalam proses  pemilihan  Kepala  Desa/Penghulu  tersebut diserahkan  kepada  Panitia  Pemilihan  di  desa. Sedangkan  Panitia  Pemilihan  di  Kabupaten berkewajiban  untuk  mengkoordinir,  memfasilitasi semua  keperluan  dalam  pemilihan,  serta mengawasi semua tahapan yang dilakukan dalam pemilihan Kepala Desa/Penghulu.
D. Simpulan dan Saran a. Kesimpulan
1. Peraturan  Perundang-undangan  tentang pemilihan  Kepala  Desa  di  Indonesia,  telah diatur dalam konstitusi jauh sebelum lahirnya Era  reformasi.  Setelah  terjadi  Era  reformasi pada  tahun  1998,  aturan  tentang  pemilihan Kepala  Desa  terdapat  dalam  UU  No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Selain  itu,  dalam  UU  No.32  Tahun  2004 Tentang  Pemerintahan  Daerah  juga  diatur tentang  pemilihan  Kepala  Desa.  Setelah lahirnya  UU  No.23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  yang  menggantikan
UU  No.32  Tahun  2004,  maka  lahirlah  UU No.6  Tahun  2014  Tentang  Desa yang dilaksanakan  secara  serentak  diseluruh wilayah di Indonesia.
2. Pelaksanaan  Pilkades  serentak  di  Kab. Rokan  Hilir  Tahun  2016  terdapat  beberapa permasalahan.  Dalam  Perda  Kab.  Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2015, Pasal 32 huruf (P) tentang  persyaratan  pencalonan,  serta Perbup  Rokan  Hilir  Tahun  2016  Pasal  18 huruf  (P)  disebutkan: “Bagi  calon  Kepala Desa  yang  beragama  islam  dikenai  syarat khusus  yaitu  dapat  membaca  Al-quran”. Adanya aturan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,  dalam  Sila  ke-1 Pancasila  secara  tegas  disebutkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, hal itu berarti Negara  dengan  jelas  mengatakan  bahwa keberadaan  agama  merupakan  hal  yang sangat  penting  dalam  kehidupan  Negara. Namun  dalam  Sila  ke-1  tersebut  pada hakikatnya  tidak  membeda-bedakan  antara agama yang satu dengan agama yang lain, sehingga  semua  orang  harus  mendapatkan aturan  yang  sama  apapun  agama  dan sukunya.  Selain  itu,  persyaratan  tersebut seakan-akan  lebih  mengutamakan  satu golongan saja, sehingga aturan persyaratan pencalonan  dalam  pemilihan  Kepala Desa/Penghulu  serentak  di  Kabupaten Rokan  Hilir  tersebut  bertentangan  dengan prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi desa.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Selanjutnya, proses seleksi “dapat membaca al-quran”  terhadap  Bakal  Calon  yang dilaksanakan di  Kabupaten  dan  diambil  alih oleh  Panitia  Kabupaten.  Jika  dilihat  dalam Perda  Kab.  Rokan  Hilir  Nomor  5  Tahun 2015, Pasal 9, tentang tugas dan kewajiban Panitia  Pemilihan  di  desa,  proses  tersebut merupakan  tanggung  jawab  Panitia Pemilihan  di  desa,  bukan  tugas  Panitia Kabupaten.  Oleh  karena  itu,  proses  seleksi tersebut  bertentangan    dengan  Pasal  9 Peraturan Daerah, serta tidak sesuai dengan semangat otonomi desa yang terdapat dalam undang-undang desa.
3. Idealnya  dalam  pelaksanaan  pemilihan Kepala  Desa  serentak  di  Kabupaten  Rokan Hilir  dalam  perspektif  otonomi  desa  adalah: (1)Berkaitan  dengan  adanya  aturan persyaratan  pencalonan  yang  mengadung nilai-nilai agama seperti “dapat membaca al- quran”,  maka  Pemerintah  Kabupaten  harus benar-benar  mengkaji  aturan  tersebut. Dengan  demikian  tidak    akan  terjadi  unsur diskriminatif agama dalam pemilihan Kepala Desa,  hal  itu  demi  terciptanya  proses demokrasi  yang  baik  dalam  pemilihan Kepala Desa; (2)Selain itu, berkaitan proses seleksi  “dapat  membaca  al-quran”  terhadap Bakal  Calon  yang  dilaksanakan  di Kabupaten  dan  diambil  alih  oleh  Panitia  di Kabupaten.  Jika  dilihat  alam  perspektif otonomi desa, idealnya pelaksanaan proses
seleksi “dapat membaca al-quran” diserahkan  kepada  Panitia di  desa.  dalam Perda  Kabupaten  Rokan  Hilir, Pasal  9 tentang  tugas  dan  kewajiban  Panitia Pemilihan  di  desa,  proses  tersebut merupakan  tanggung  jawab  Panitia Pemilihan di desa.

## b. Saran
1. Diharapkan  kepada  Pemerintah  Kabupaten Rokan Hilir untuk mengkaji dan memperbaiki kembali  aturan  mengenai  persyaratan pencalonan Kepala Desa, yaitu terkait syarat “Bagi  calon  Kepala  Desa  yang  beragama Islam  dikenai  syarat  khusus yaitu  dapat membaca  Al-quran”. Karena  persyaratan tersebut  terlihat  lebih  mengutamakan  Calon Kepala  Desa  yang  beragama  Islam.  Jika persyaratan  pencalonan  yang mengandung Nilai-nilai  Agama  atau  Budaya  Lokal  tetap harus  dimasukkan,  seharusnya  tidak  hanya ditujukan  untuk  satu  golongan saja,  hal  itu demi  menjaga  proses  demokrasi  yang  baik dalam  pemilihan  Kepala  Desa  serentak  di Kabupaten Rokan Hilir;
2. Diharapkan  kepada  Pemerintah  Kabupaten Rokan Hilir untuk mengkaji dan memperbaiki kembali  terkait  proses  seleksi  “dapat membaca al-quran”, terhadap  Bakal  Calon. Dalam  Perda  Kab. Rokan  Hilir  Nomor  5 Tahun 2015, Pasal 9, semua tahapan dalam proses  Pemilihan  Kepala  Desa,  termasuk proses  penyeleksian  Bakal  Calon  menjadi
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Calon  Kepala  Desa,  adalah  bagian  dari tugas dan tanggung jawab Panitia Pemilihan di desa;
3. Daerah  melalui  Panitia  Pemilihan  di Kabupaten,  untuk  lebih  memaksimalkan persiapan baik dari segi fasilitasnya maupun dari  segi  peraturannya.  Selain  itu,  perlu adanya  pengawasan  yang  benar-benar serius  dari  Pemerintah  Daerah  melalui Panitia  Pemilihan  Kabupaten,  terhadap pelaksanaan  pemilihan  Kepala  Desa  oleh Panitia  Pemilihan  di  desa.  Sehingga  tidak terjadi  tindakan-tindakan  kecurangan  baik oleh  Calon  maupun  tim  suksesnya, pemalsuan  data  persyaratan  pencalonan, permasalahan lainnya.

## Daftar Pustaka
Agusmidan  dan  Zainan  Asikin,  2004, Pengantar Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta:  PT. RajaGrafindoPersada.
Haris, Syamsudin, 2005, Desentralisasi & Otonomi
Daerah, Jakarta : LIPI Press
Huda, Nikmatul, 2015, Hukum Pemerintahan Desa
(dalam  konstitusi  Indonesia  sejak kemerdekaan  hingga  era  reformasi) Malang, Jawa Timur: Setara Pres.
Jamaludin,  Adon  Nasrullah,  2015, Sosiologi
Perdesaan, Cetakan  ke-1,  Bandung:  CV.
PUSTAKA SETIA.
Mashab, Mashuri, 2013, Politik Pemerintahan Desa Di  Indonesia, Cetakan  ke-1,  Yogyakarta: Fisipl UGM.
Saragi,  Tumpal  P.,  2014, Mewujudkan  Otonomi Masyarakat Desa, Jakarta: CV. Cipiruy.
Sorensen,  Georg.,  2014, Demokrasi  dan Demokratisasi (Proses dan prospek dalam sebuah  dunia  yang  sedang  berubah) , Telah  disunting Oleh  Tajuddin  Nur  efendi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suharto, Didik G., 2016, Membangung Kemandirian Desa, Cetakan  ke-1,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Sugioyono,  2011, Metode  Penelitian  (Kuantitatif,
Kualitatis, dan R&D), Bandung:
ALFABETA. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan,
Pengangkatan, Pemberhentian Penghulu. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak. thesis.umy.ac.id/datapublik/t46860.pdf. https://www.academia.edu/4728435/Latar_Belakan g_Otonomi_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah#Dasa r_hukum