## Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 11, No.1.
Pewarisan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010
1 Ahmad Suroaji, 2 Hudi, 3 Munasir 123 Universitas Islam Nahdlatul Ulama
1 ahmadaji494@gmail.com, 2 hudi@unisnu.ac.id, 3 munasir@unisnu.ac.id Abstract
Keyword: Constitutional Court Decision; Inheritance Rights; Children Out of Wedlock.
This  research  is  motivated  by  the  high  number  of  children  born  out  of wedlock.  According  to  the  Shafi'i  School,  children  born  out  of  wedlock cannot inherit from their fathers because their lineage is completely severed, thus  they  can  only  inherit  from  their  mothers  and  maternal  relatives. However,  Constitutional  Court  Decision  Number  46/PUU-VIII/2010 states  that  children  born  out  of  wedlock  have  civil  relations  with  their mothers  and  maternal  relatives,  and  with  their  fathers  if  it  can  be scientifically  proven  or  with  other  legal  evidence.  This  study  aims  to determine the inheritance rights and status of children born out of wedlock according to the Shafi'i School and the Constitutional Court. The method used  is  qualitative  research  through  literature  study,  with  primary  and secondary data, and is descriptive-analytical in nature.
Kata Kunci :
Putusan  MK;  Hak Waris;  Anak  di  Luar Nikah.

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  banyaknya  anak  yang  lahir di  luar perkawinan sah. Menurut Mazhab Syafi’i, anak di luar nikah tidak bisa saling  mewarisi  dengan  ayahnya  karena  nasabnya  terputus,  sehingga hanya  mewarisi  dari  pihak  ibu  dan  kerabat  ibu.  Namun,  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  menyatakan  bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan kerabat ibu,  serta  dengan  ayahnya  jika  dapat  dibuktikan  secara  ilmiah  atau dengan alat bukti lain. Penelitian ini bertujuan mengetahui hak waris dan kedudukan anak di luar nikah menurut Mazhab Syafi’i dan Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi  pustaka,  dengan  data  primer  dan  sekunder,  bersifat  deskriptif analisis.

## Pendahuluan
Pernikahan  merupakan  sebuah  harapan dari  pasangan  yang  ingin  melanjutkan  ke hubungan  yang  lebih  serius,  adanya pernikahan  akan  menciptakan  sebuah
hubungan  keluarga.  Keluarga  merupakan anggota  atau  unit  yang  paling  kecil  dari masyarakat  yang  terdiri  dari  bapak,  ibu, serta anak-anaknya yang mempunyai dasar ikatan,  baik  ikatan  darah  dan  ikatan
perkawinan, ikatan inilah yang menjadikan keluarga  yang  diharapkan  oleh  banyak orang. keluarga merupakan sebuah jantung dari  lingkungan  masyarakat  dan  tulang punggung  untuk  membangun  suatu masyarakat  menjadi  masyarakat  yang  kuat dan kokoh (Wahid & Halilurrahman, 2019).
Dengan  berkeluarga  berarti  orang tersebut telah memperjuangkan kelangsungan hidup secara turun temurun serta  melestarikan  agama  Allah,  dengan berkeluarga,  akan  menghasilkan  sebuah anak yang akan menjadi penerus mereka.
Peran penting yang dimiliki oleh seorang anak  dalam  suatu  ikatan  perkawinan  dan juga  sebagai  harapan  keluarga  selain  itu anak  juga  sebagai  penyambung  keturunan dari orang tuanya (Gusnita, 2023).
Dalam  sebuah  kehidupan  keluarga tersebut pasti akan ada masanya salah satu dari  keluarga  tersebut  meninggal  dunia manusia  akan  merasakan  kehidupan  dan kematian. Pandangan umum pada masyarakat kalau ada orang yang meninggal dunia  tentu  pikiran  yang  tertuju  adalah kewarisan (Oemarsalim., n.d.).
Dalam keadaan meninggal pasti terdapat masalah baik dalam harta warisan dan orang
yang  ditinggalkan,  dalam  harta  yang diharapkan bagi orang yang meninggalkan adalah  keadilan  dalam  pembagian  warisan dan seberapa jauh mereka mendidik anak- anaknya  yang  saleh  membagi  hartanya dalam membagi waris.
Waris merupakan semua hal yang berupa pusaka atau harta yang ditinggalkan orang yang sudah meninggal (pewaris) berupa hak dan  kewajiban  seperti  harta  benda  serta hutang,  kemudian  diwariskan  kepada  ahli waris.
Sementara  pewaris  merupakan  orang yang  telah  wafat  yang  akan  mewariskan hartanya  kepada  ahli  warisnya,  jika  ia mempunyai  harta  yang  telah  diperolehnya di dunia ini maka tidak dapat dibawa setelah ia meninggal. Jika harta tersebut tidak bisa dibawa maka dari itu akan dibagikan kepada mereka  yang  mempunyai  hak  untuk menerimanya,  yaitu  sanak  keluarga almarhum  dan orang  yang  sudah  ditunjuk (Khouw et al., 2022), yang kemudian disebut sebagai ahli waris.
Ahli waris merupakan anggota keluarga dari  orang  yang  sudah  meninggal  dan kemudian menggantikan kedudukan pewaris dalam hak atas kekayaan yang telah
ditinggalkan  karena  pewaris  meninggal (Elmiyah Nurul, 2005).
Hukum  waris  pada  dasarnya  berkaitan dengan  seseorang  yang  sudah  meninggal yang sudah berakhir kepemilikan hartanya ke ahli warisnya secara otomatis, yang ruang lingkupnya masih menyangkut penyelesaian  harta  peninggalannya  yang meliputi harta pusaka seseorang yang telah meninggal beralih ke yang berhak yakni ahli waris yang ditinggalkan.
Maka diperlukannya  hukum waris yang bisa  menjadi  solusi  untuk  menyelesaikan persoalan  tentang  perpindahan  harta tersebut.  Maka  dari  itu,  warisan  tersebut bisa dibilang ketentuan yang mengatur cara penerusan  dan  peralihan  harta  kekayaan berwujud  maupun  tidak  berwujud  dari pewaris  kepada  orang  yang  berhak menerimanya (ahli waris).
Maka  penyelesaian  harta  tersebut  akan ditentukan siapa yang berhak mendapatkan bagian  harta  pewaris  tersebut  dan  bagian- bagian  mereka  masing-masing  (Leleang  & Zubair,  2019).  Dan  orang  yang  berhak menjadi  ahli  waris  yaitu:  ashabul  furudh, ahabul  nasabiyah,  ashabul  sababiyah,  radd kepada ashabul furudh, zhawul arham, maulal
muwalah,  orang  yang  diakui  nasabnya kepada  orang  lain,  orang  yang  menerima wasiat melebihi sepertiga harta peninggalan dan baitul mal.
Kemudian anak di luar nikah merupakan anak  yang  dilahirkan  kurang  dari  enam bulan  sesudah  terjadinya  pernikahan seorang  isteri  dan  suaminya  yang  sah, sampai  melahirkan  kejelasan  kalau  anak yang  dilahirkan  bukanlah  dari  anak  suami yang resmi.
Latar  belakang  terjadinya  anak  di  luar nikah karena banyak pemuda-pemudi yang melakukan pergaulan bebas apalagi pada era digital saat ini kemajuan teknologi semakin canggih  serta  dorongan  dari  konten  sosial media yang menjerumus kearah negatif, dan akibatnya  rentan  sekali  hubungan  atau interaksi yang terlalu dekat antara laki-laki dan wanita yang menjerumus padahal tidak baik  seperti  hubungan intim  di  luar  nikah dan hamil di luar nikah, sehingga berimbas pada  nasab  antara  anak  dengan  bapak biologisnya  yang  akan  berdampak  pada status kedudukan yang tidak jelas terutama hal waris anak dari hubungan gelap tersebut (Tri  Khartika  Nurry  Wiranti.,  Emmi Rahmiwita., 2020).
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  1  tahun  1974  tentang perkawinan,  pasal  43  hanya  mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan kerabat ibunya,  maka  hubungan  keperdataan  ini tidak  ada  hubungannya  dengan  ayah biologisnya  semakna  dengan  ketentuan tersebut dalam Kompilasi hukum Islam juga menyatakan  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan saling  mewarisi  dengan  ibu  dan  kearabat dari ibunya.
Dengan  demikian,  Undang-Undang Republik Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam sejalan bahwa anak yang dilahirkan di luar  penikahan  hanya  memiliki  hubungan saling mewarisi sari ibu dan kerabat ibunya saja, dan tidak memiliki nasab atau terputus nasabnya  dari  ayah  biologisnya  dan  tidak bisa saling mewarisi.
Dalam Fikih Syafi’i dijelaskan demikian bahwa  anak  yang  lahir  di  luar  pernikahan tidak mendapatkan hak waris atau terputus nasabnya, ada tiga hal yang melatarbelakangi  sebab  seseorang  bisa mewarisi  harta  pusakanya,  yaitu  adanya hubungan  nasab,  pernikahan  yang  sah,
serta wala’, maka faktor nasab dalam anak di luar  nikah  sangat  membuktikan  atau meyakinkan apakah anak hasil perkawinan mendapat  hak  waris  atau  tidak,  ada  atau tidaknya  suatu  hubungan  perkawinan mempunyai  pengaruh  yang  besar  dalam hubungan  nasab,  para  ulama  setuju  ada akibat hukum timbul dari suatu keterkaitan atau hubungan yang mempunyai dasar atau landasan  perkawinan  yang  sah,  dalam penjelasan ini merupakan adanya hubungan  anak  bernasab  kepada  orang tuanya.  Apabila  anak  itu  tidak  dihasilkan dari hubungan yang tidak diakui oleh syara maka  ada  konsekuensi  anak  itu  tidak bernasab kepada ayahnya.
Hubungan nasab antara anak luar nikah dengan  ayahnya  tidak  ditentukan  oleh sebab  alamiyah  seperti  pada  ibu  dan  anak tersebut, tapi hubungan tersebut disebabkan  oleh  hukum,  yaitu  hubungan pernikahan  yang  sah  atau  tidak,  sehingga suatu hubungan itu yang menentukan anak tersebut  mendapatkan  hak-haknya  dari ayahnya atau tidak.
Nasab  merupakan  salah  satu  pondasi yang  kuat  yang  menunjang  berdirinya sebuah  keluraga,  karena  nasab  keluarga
mengikat  antar  anggota  keluarga  dengan pertalian darah.
Dalam hal ini, anak adalah bagian dari ayah,  nasab  begitu  penting  maka  nasab merupakan salah satu lima maqasid syari’ah. Nasab seorang anak terhadap ibunya tetap bisa  diakui  dari  setiap  sisi  kelahiran,  baik yang  syar’i  maupun  tidak  (Zainul  Mu’ien Husni.,  Emilia  Rosa.,  Lilik  Handayani.,
2021).
Dalam  hal  ini,  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 tentang  anak  yang  dilahirkan  di  luar pernikahan telah menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  perkawinan  bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Sebelum  adanya  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang dilairkan di luar pernikahan di anggap sebagai  anak  di  luar  perkawinan,  yang berarti anak tersebut tidak memiliki status hukum  yang  jelas  dan  tidak  bisa mendapatkan  hak-hak  yang  sama  dengan anak yang lair dari pernikahan yang sah.
Namun  setelah  adanya  putusan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor
46/PUU-VIII/2010,  terjadi  perubahan dalam  perlakukan  hukum  terhadap  anak yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan,  yakni setiap anak memiliki hak yang sama tanpa memandang  status  kelahirannya.  Artinya anak yang lahir di luar pernikahan memiliki hak yang sama untuk diakui dan dilindungi oleh  hukum  seperti  anak  yang  ahir  dari perkawinan yang sah.
Disebutkan  dalam  pasal  43  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah menjadi anak yang dilahirkan di luar pernikahan  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  kerabat  dari ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti yang  lain  menurut  hukum  mempunyai hubungan  darah,  termasuk  hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
Dengan  adanya  putusan  Mahkamah Konstitusi  ini  dapat  membawa  perubahan yang signifikan terhadap Hukum Keluarga di  Indonesia,  termasuk  mengakui  status hukum  sipil  anak  di  luar  nikah  sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum.
Sebelumnya, hukum positif selama ini membedakan status hukum anak luar nikah
dengan  anak  sah,  karena  tidak  ada hubungan  hukum  sipil  dengan  ayah biologisnya.
Keputusan  tersebut  juga  berpotensi menimbulkan  beberapa  akibat  hukum yaitu,  pemberian  nafkah  dari  ayah biologisnya  dapat  dibuktikan  melalui  tes DNA. Serta agar bisa mendapat hak waris, dapat  dibuktikan  hubungan  darah  dengan ayah kandungnya.
Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  46/PUU-VIII/2010  tidak  secara spesifik  menyebutkan  jenis  anak  di  luar nikah,  apakah  dari  pernikahan  yang  sah tetapi tidak tercatatkan pada lembaga yang berwenang atau terjadi akibat tanpa ikatan perkawinan yang sah.
Putusan  tersebut  hanya  menegaskan bahwa  anak  di  luar  nikah  juga  dapat memiliki  hubungan  hukum  sipil  dengan ayah  kandungnya,  yang  dapat  dibuktikan dengan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, namun  tidak  merinci  aturan  dan  aspek pewarisan  seperti  bagian-bagian  tentang hak waris anak di luar nikah.
Penelitian  ini  akan  membahas mengenai  anak  di  luar  nikah  yang  di fokuskan pada hak waris anak diluar nikah
menurut  Mazhab  Syafi`i  dan  kedudukan anak diluar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

## Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  melalui  studi  pustaka.  Adapun jenis  penelitian  ini  adalah  studi  pustaka yang bersifat deskriptif analisis yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data yang berkaitan dengan pewarisan  anak  diluar  nikah  perspektif Mazhab  Syafi’i  dan  Putusan  Mahkamah Konsstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan sumber  data  primer  dan  sekunder.  Data primer  diambil  dari  al-Umm,  Rawdhat  al- Thalibin, Mugni al-Muhtaj, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, serta isi putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VII/2010.  Dan data  sekunder  di  ambil  dari  jurnal,  buku yang berkaitan dengan pembahasan.
Adapun pengumpulan data menggunakan  metode  kepustakan  dengan menganalisis  data  dan  menggali  data dengan  mengumpulkan  buku-buku  teks, karya  tulis  ilmiah,  literatur  dan  lain-lain diuraikan dan dihubungkan.
Data  yang  terkumpul  kemudian
dilakukan  analisis  data,  dengan  beberapa langkah,  meliputi:  1)  reduksi  data, memfokuskan data pada permasalahan yang dikaji dan melakukan upaya penyederhanaan,  dengan  tujuan  untuk memilah bahan hukum yang terbukti valid mendapatkan  temuan-temuan  yang  akan menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini;  2) menyajikan  data  perspektif  dari  Mazhab Syafi’i  dan  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan mengkaji  dan  menganalisa  sumber  yang
berkaitan dengan pembahasan; 3) menemukan  kesimpulan  dari  rumusan masalah  hak  waris  anak  di  luar  nikah  dan kedudukan  anak  di  luar  nikah  pasca putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Hasil dan Diskusi
Dalam  pandangan  Mazhab  Syafi’i  pada dasarnya  keturunan  (pada  hal  ini  anak) adalah  sah  jika  awal  kehamilan  seseorang terjadi melalui hubungan yang sah. Untuk mengetahui  secara  hukum  apakah  dalam kandungan tersebut berasal dari suami ibu atau bukan, maka dapat ditentukan dengan masa kehamilan.
Apabila  seorang  wanita  hamil  akibat dari  hubungan  zina,  kemudian  wanita tersebut  dinikahkan  dengan  seorang  pria yang  menghamilinya  dan  akhirnya melahirkan  kandungan  lebih  dari  enam bulan  dari  pernikahan  dilakukan,  maka dalam hal ini anak tersebut telah ada dalam kandungan  sebelum  terjadi  pernikahan. Maka  anak  tersebut  kedudukannya  hanya menjadi  anak  yang  sah  dari  ibunya  saja, bukan  anak  yang  sah  dari  bapaknya (Sarong, 2010).
Menurut  Mazhab  Syafi’i  ada  dua pendapat,  pendapat  yang  pertama  bahwa nasab anak zina tetap kepada ibunya, bukan pada bapak biologisnya walaupun keduanya sudah  menikah  sebelum  anak  lahir.  Ini pendapat  mayoritas  ulama  Mazhab  Syafi’i. Pendapat kedua, status anak zina dalam ini dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila anak  lahir  di  luar  nikah  di  atas  6  bulan setelah akad nikah antara kedua pezina, dan tidak  dinasabkan  ke  ayah  biologisnya  jika anak  lahir  kurang  dari  enam  bulan  pasca pernikahan,  kecuali  apabila  si  suami melakukan ikrar pengakuan anak.
Kaitannya  dengan  waris,  Hukum kewarisan anak di luar nikah sama dengan
anak mula’anah, yaitu tidak saling mewarisi dari  bapak  biologis  dan  anak  tersebut disebabkan karena putusnya nasab, beserta keluarga dari pihak bapak biologisnya, maka anak tersebut hanya mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya (An-Nawawiy, n.d.).
Dalam hal pewarisan, menurut Mazhab Syafi’i, anak yang dilahirkan di luar nikah tidak  bisa  mendapatkan  warisan,  karena sudah  terputus  nasabnya  dan  sudah  tidak ada  hubungan  dari  laki-laki  dengan menghamili  perempuan  yang  melahirkan anak itu, tetapi ia bisa mendapatkan warisan dari ibunya.
Tsabit  (ketetapan)  nasab  anak  zina kepada  ibunya  dan  tidak  tsabit  kepada bapaknya,  jika  kelahirannya  kurang  dari masa  enam  bulan  dari  masa  pernikahan ibunya.  Dalam  pewarisan  anak  dari perzinaan  tidak  bisa  mendapatkan  hak warisan,  karena  anak  tersebut  sudah  tidak ada nasab dan anak itu sudah sebagai orang asing.
Karena sebab orang bisa mendapatkan warisan adalah salah satu dari tiga perkara tersebut  (1)  pernikahan  yang  sah  (2) hubungan karena pernikahan (3)
Nasab/Keturunan.  Dalam  hal  ini  posisi
anak di luar nikah sama dengan anak Li’an sebab  sama  dengan  anak  zina  karena  anak tersebut  tidak  mengikuti  nasab  dari  suami yang me-li’an, dan anak tersebut mengikuti nasab  dari  ibu  yang  melahirkannya,  maka dalam  ketentuan  ini  berlaku  bagi  waris, nafkah  dan  lain-lain  (Dunggio  Abdul Hamid, Suleman Zulkarnain, 2021).
Kemudian  implikasi  terhadap  anak  di luar  nikah  menurut  Mazhab  Syafi’i  yakni, anak  di  luar  nikah  boleh  dinikahi  oleh bapak  biologisnya,  tidak  saling  mewarisi diantara  keduanya,  tidak  mendapatkan nafkah  dari  bapak  biologisnya,  dan  tidak mendapat hak perwalian.
Anak  di  Luar  Nikah  Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010
Dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  46/PUU-VIII/2010  terdapat  upaya perlindungan  hak-hak  anak  yang  lahir  di luar  nikah  yang  diputuskan  oleh Mahkamah  Konstitusi  pada  Senin  13 Februari  2012  atas  permohonan  yang diajukan  oleh  Machicha  Mochtar  dan anaknya  untuk  memohon  pengakuan hukum terhadap .. kedudukan anaknya yang terlahir  di  luar  nikah  agar  mempunyai
kedudukan keperdataan yang sama dengan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah pada  umumnya,  hanya  saja  Machica  dan Moerdiono  sudah  melakukan  nikah  sirih dan  tapi  belum  terdaftar  di  pencatatan KUA. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan  dalam  salah  satu  amar putusannya  bahwa “Anak  yang  dilahirkan diluar  perkawinan  mempunyai  hubungan keperdataan  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai hubungan  darah,  termasuk  hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Dalam  hal  tersebut, . Mahkamah Konstitusi membuat kebijakan baru. . Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan permohonan pengujian pasal yang diajukan oleh Machica Mochtar, artis yang menikah sirih  dengan  mantan  Menteri  Sekertaris Negara di Era Orde Baru yaitu Moerdiono.
Dalam  hal  tersebut  Machica  Mochtar mengajukan permohonan agar Pasal 2 ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 yang  mengatur  masalah  pencatatan perkawinan  dan  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan “anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” dalam ketentuan  tersebut  Macicha  Mochtar  dan anaknya merasa dirugikan hak konstitusionalnya  karena  tidak  diakui menurut hukum sebagai isteri dan anaknya tidak  mempunyai  hubungan  keperdataan dengan ayahnya (Moerdiono) dan keluarga ayahnya (Asnawi 2013).
Machica  Mochtar  memohon  agar putranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono  agar  diakui  sebagai  anak  dari almarhum  Moerdiono,  perkawinan  antara Machica  Mochtar  dan  Moerdiono . yang tidak dicatatkan di akte nikah yang dibuat oleh  KUA  serta  anak  tersebut  tidak mendapatkan  nafkah  dari  almarhum Moerdiono.
Machica  Mochtar  dalam  mengajukan permohonannya melalui Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pengakuan tentang  status  dan  kedudukan  hukum anaknya.
Dalam  pengujian  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974    untuk  mengetahui kebenaran atau validitas suatu perkawinan.
Dalam  pemberlakuan  hukum  ini  juga berdampak  pada  status  anak  pemohon  II yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I,  menjadi  anak  di  luar  nikah  berdasarkan ketentuan  norma  hukum  dalam  Pasal  34 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974. Pemohon I memandang status anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan tidak sah.
Maka  sebagian  dari  permohonan tersebut  dikabulkan  oleh  Mahkamah Kontitusi  pada  tanggal  17  Februari  2012 dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar  nikah  yang  isi  dari  putusan  tersebut menyatakan  bahwa  pasal  43  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 dalam  diktumnya  mereview  ketentuan pasal  43  ayat  (1)  Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi:
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai  hubungan  perdata    dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat dibuktikan berdasarkan ilmu  pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum  mempunyai  hubungan  darah,
termasuk  hubungan  perdata  dengan ibunya”(Yosephus Mainake, 2013).
Dampak  dari  putusan  ini  sangat  luas karena  beberapa  faktor  antara  lain  karena uji materi ini diajukan oleh artis dan mantan istri  pejabat  tersebut,  dalam  hal  ini  materi putusan ini sangat pokok karena materinya adalah  hukum  islam  yang  sangat  aplikatif dan bersifat mengakar hingga lapisan bawah masyarakat, karena menyangkut dalam hal lembaga perkawinan dan lembaga pencatatan sipil.
Dampak  dari  putusan  Mahkamah Konstitusi  ini  menembus  beberapa  lintas kementrian,  diantara  lain  Kementrian Agama, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementrian Hukum dan HAM,  Kementrian Dalam  Negeri dan Mahkamah agung RI.
Bahkan  dampaknya  sampai  ke  pelosok diseluruh  Indonesia  ikut  merasakan dampak  dari  putusan  ini.  dalam  amar putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010  berpendapat  bahwa anak  luar  kawin  tetap  mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya (Sarifudin, 2019).
Dalam  hal  ini  munculnya  putusan Mahkamah Konstitusi ini akan berdampak pada ketentuan hak kewarisan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya karena menurut putusan tersebut ayah biologisnya mempunyai hubungan darah dan hubungan  keperdataan  dengan  anak  yang dibenihkannya  yang  dapat  dibuktikan melalui  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau alat bukti lain.
Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi ini tentu menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat,  bagi  pihak  yang  pro  terhadap putusan  ini  menilai  keputusan  dari Mahkamah  Konstitusi  adalah  terobosan kebijakan baru dalam melindungi hak-hak anak  yang  dilahirkan  di  luar  pernikahan (Yulia Risa, 2021).
Sementara  itu  bagi  pihak  yang  kontra justru menghawatirkan putusan ini karena merupakan  legalisasi  terhadap  pernikahan siri maupun perbuatan zina serta pergaulan bebas. Akan tetapi kalau membiarkan pasal 43  ayat  (1)  UU.  No.  1  Tahun  1974  tetap berlaku,  maka  sama  artinya  Negara membiarkan penelantaran sistemik terhadap anak-anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah.
Dalam hal ini tentu melanggar HAM (N. Irfan,  2013).    Mahkamah  Konstitusi  juga menilai  tidak  tepat  dan  tidak  adil  jika hukum menetapkan anak yang lahir diluar nikah  hanya  memiliki  hubungan  perdata dengan  ibunya  saja  serta  hukum membebaskan  laki-laki  yang  seharusnya tanggung . jawabnya atas perbuatannya yang menyebabkan  atas  kelahiran  anak  di  luar nikah  tersebut,  dan  juga  hukum meniadakan hak-hak anak terhadap bapak biologinya. Apalagi pada saat ini sudah ada perkembangan teknologi yang memungkinkan  bisa  menjadi  pembuktian terhadap anak dan bapak biologisnya.
Mahkamah juga menegaskan konsekuensi hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului oleh  hubungan  seksual  antara  laki-laki dengan  perempuan.  Dengan  munculnya putusan Mahkamah  Konstitusi  tentu akan berakibat  pada  perombakan  hukum  yang signifikan dan status hubungan keperdataan  dengan  anak  luar  nikah memiliki status kedudukan hukum, karena hukum  positif  selama  ini  menempatkan status  hukum  anak  di  luar  nikah  tidak
memiliki hak keperdataan dengan ayahnya melainkan hanya dengan ibunya.
Hal  ini  anak  luar  kawin  tersebut mempunyai  hak  kewarisan  dari  ayah biologisnya  jika  terbukti  pada  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat bukti  lain  bahwa  anak  tersebut  adalah memiliki  hubungan  nasab  atau  hubungan darah (Luffiyah, 2022). Apalagi pada saat ini sudah  ada  perkembangan  teknologi  yang memungkinkan  bisa  menjadi  pembuktian terhadap anak dan bapak biologisnya.
Mahkamah juga menegaskan konsekuensi hukum  dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului oleh  hubungan  seksual  antara  laki-laki dengan  perempuan.  Dengan  munculnya putusan Mahkamah  Konstitusi  tentu  akan berakibat  pada  perombakan  hukum  yang signifikan dan status hubungan keperdataan  dengan  anak  luar  nikah memiliki status kedudukan hukum, karena hukum  positif  selama  ini  menempatkan status  hukum  anak  di  luar  nikah  tidak memiliki hak keperdataan dengan ayahnya melainkan hanya dengan ibunya Hak  Waris  Anak  di  Luar  Nikah  Perspektif Mazhab Syafi’i
Dalam  kasus  anak  di  luar  nikah,  faktor hubungan  nasab  sangat  menentukan apakah  anak  yang  lahir  di  luar  nikah tersebut  memiliki  hak  waris  atau  tidak. Maka  pernikahan  secara  sah  atau  tidak sangat berpengaruh bagi kelanjutan nasab.
Dari  pendapat  Mazhab  Syafi’i  anak  di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab hanya  dengan  ibunya,  dengan  demikian anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah  biologisnya, karena  anak  tersebut  dilahirkan  di  luar pekawinan yang sah.
Dampak  dari  nasab  sangat  berpengaruh besar,  lantaran  nasab  bagian  dari  hukum dan  sekaligus  adanya  keterkaitannya kekerabatan. Adanya keterkaitan kekerabatan  ini  akan  berujung  terhadap pemenuhan hak-hak atau kewajiban, mulai berdasarkan  pemenuhan  hak  nafkah,  hak perwalian serta hak kewarisan.
Dalam  hal  pewarisan,  sebab  untuk mendapatkan  warisan  menjadi  unsur penting,  karena  sebab  mendapatkan warisan salah satunya adalah nasab, karena hal  ini  sangat  penting  untuk  legalitas hubungan  kekeluargaan  yang  berdasarkan
ikatan  darah  sebagai  latar  belakang  dari pernikahan yang sah.
Dalam  hal  ini,  maksud  dari  pendapat Mazhab  Syafi’i  tentang  anak  yang  lahir  di luar  nikah  hanya  memiliki  nasab  pada ibunya  dan  tidak  memiliki  hubungan keperdataan  dengan  ayah  biologisnya, adalah  sebagai  bentuk  upaya  untuk melestarikan nasab.
Sementara  itu  pendapat  Mazhab  Syafi’i tentang  hal  hak  waris  anak  di  luar  nikah, dalam  hal  ini  anak  di  luar  nikah  tidak mendapatkan  hak  waris  dari  ayah biologisnya  karena  dari  nasabnya  sudah terputus  secara  mutlak  dan  hanya mendapatkan  waris  dari  ibu  dan  keluarga ibunya  ataupun  anak  tersebut  meninggal dunia  maka  dari  pihak  ibu  dan  keluarga ibunya  yang  mewarisi  semua  harta peninggalan anak tersebut.
Dapat  diuraikan  bahwa  perspektif Mazhab Syafi’i mengenai anak yang lahir di luar  nikah  nasabnya  terputus  dari  ayah biologisnya  dan  berimplikasi  pada pemenuhan  hak  nafkah,  hak  perwalian serta hak kewarisan.
Dari  ketentuan  tersebut  pasti  berat dirasakan  bagi  para  ibu  dan  anak  yang
dilahirkan  bila  tanpa  ikatan  perkawinan, karena dalam ketentuan tersebut tidak bisa menuntut  hak  apapun  terlebih  anak  yang tidak  pernah  berkehendak  lahir  menjadi anak zina atau anak yang dilahirkan di luar nikah  padahal  anak  itu  di  lahirkan  suci (fitrah)  hanya  saja  yang  salah  adalah perbuatan  kedua  orang  tuanya  yang melakukan  hubungan  zina.  Karena  setiap anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak mendapatkan  kepastian  hukum  yang  adil dan perlakuan yang sama dimata hukum.
Bisa  dibilang  ketentuan  dari  Mazhab Syafi’i  bahwa  status  anak  di  luar  nikah sudah  terputus  nasabnya  dari  ayah biologisnya, karena dari ketentuan tersebut sebagai  bentuk  upaya  melestarikan  dan menjaga nasab.
Dari  ketentuan  Mazhab  Syafi’i  sangat berbeda  dengan  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII 2010 dalam putusannya  anak  yang  lahir  di  luar  nikah justru bisa mendapatkan hak keperdataanya dengan ayah biologisnya yaitu dengan cara dibuktikan berdasarkan ilmu  pengetahuan dan teknologi atau alat bukti yang lain.
Analisis  Kedudukan  Anak  di  Luar  Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang  kasus  anak  di  luar  nikah  Nomor 46/PUU-VIII/2010,  yang  ditetapkan  pada tanggal 13 Februari 2012, diputuskan bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah memiliki hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya,  serta  laki-laki  sebagai ayahnya,  yang  dapat  dibuktikan  dengan menggunakan  alat  bukti  hukum  seperti hubungan  darah,  termasuk  hubungan keperdayaan dengan ayah kandungnya.
Dalam  hal  ini  anak  di  luar  nikah  tetap mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Maka kedudukan anak di luar nikah  bisa  mendapatkan  hak  dari  ayah biologisnya, munculnya putusan
Mahkamah Konstitusi ini akan berdampak pada ketentuan hak kewarisan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya karena menurut putusan tersebut ayah biologisnya mempunyai hubungan darah dan hubungan  keperdataan  dengan  anak  yang dibenihkannya  yang  dapat  dibuktikan melalui  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau alat bukti lain.
Hal  ini  menjadikan  anak  luar  kawin tersebut  mempunyai  hak  kewarisan  dari ayah  biologisnya  jika  terbukti  pada  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat bukti  lain  bahwa  anak  tersebut  adalah memiliki  hubungan  nasab  atau  hubungan darah.
Karena tidak tepat atau tidak adil dimana hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu hubungan dari ayah dan ibunya hanya  memiliki  hubungan  dengan  ibunya saja meski anak itu lahir di luar pernikahan yang  sah,  dan  kurang  tepat  jika  hukum meniadakan  beban  seolah-olah  memberi kebebasan kepada laki-laki yang melakukan perbuatan  zina  hingga  terjadi  kehamilan dan  kelahiran  anak  yang  seharusnya menjadi  tanggung  jawabnya  sebagai seorang ayah.
Upaya  perlindungan dan kepastian dari hak-hak  anak  termasuk  juga  anak  lahir  di luar  nikah  karena  setiap  anak  berhak keberlangsungan hidup untuk tumbuh dan berkembang  serta  berhak  mendapatkan perlindungan.  Dengan  dikeluarkannya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010,  upaya  dari  Mahkamah Konstitusi  memberikan  perlindungan  dan
kepastian untuk anak lahir di luar nikah dan dapat  membantu  hak  keperdataan  anak yang lahir di luar nikah termasuk hak waris yang  selama  ini  bertentangan  dengan perspektif Mazhab Syafi’i.
Maka dalam hal ini hak keperdataan anak di  luar  nikah  khususnya  hak  waris  dapat diperjuangkan  yang  sebelumnya  ayah biologisnya  selama  ini  tidak  sama  sekali memberikan  sebagian  hartanya  dan  bebas dari  tanggung  jawab  maka  pasca  putusan MK  tersebut  orang  tua  yang  selaku  ayah biologisnya harus memiliki beban tanggung jawab  selayaknya  ayah  dengan  seorang anak.
Meski putusan MK sangat bertentangan dengan  akidah  Islam  dan  Mazhab  Syafi’i, jalan  yang  bisa  diambil  untuk  menengahi kedua perbedaan perspektif tersebut adalah dengan memberikan wasiat wajibah kepada anak  tersebut,  yaitu  dengan  ayah biologisnya  ingin  memberikan  bagian hartanya  kepada  anak  biologinya,  bisa dilakukan melalui wasiat.
Misalnya  si  ayah  menuliskan  wasiat, bahwa  si  A  (Anak  Biologisnya)  diberi bagian  tertentu  dari  total  harta  setelah  si ayah  meninggal,  karena  wasiat  boleh
diberikan kepada selain ahli waris. dan jika ayah  biologisnya  ingin  bertanggung  jawab untuk  anaknya  yang  lahir  di  luar  nikah hanya sebatas pemberian hadiah saja karena nasab tersebut sudah terputus.
Simpulan
Kedudukan  anak  di  luar  nikah  pasca putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010  yaitu  setelah  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010 memiliki hubungan keperdataan dengan  ayahnya  dan  keluarga  ayahnya karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 menyatakan  Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu  pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum  mempunyai  hubungan  darah, termasuk  hubungan  perdata  dengan ibunya.
Dengan  demikian  anak  yang  lahir  di luar  nikah  bisa  mendapatkan  hak keperdataannya  serta  hak  kewarisannya dari  ayah  biologisnya.  Meskipun  putusan tersebut  menimbukan  kontroversi  dan
berdebatan  akan  tetapi  putusan  tersebut harus  diakui  sebagai  sebuah  jalan  keluar memberikan  perlindungan  dan  kepastian untuk  anak  lahir  di  luar  nikah  dan  dapat membantu hak keperdataan anak yang lahir di luar nikah termasuk hak waris.
Daftar Pustaka
Ahmad  Suhendra.,  Abdul  Kodir.,  n.m.
(2022).  Studi  komparatif  status  hukum anak  temuan  perspektif  hukum  dan hukum  positif.  Hikamuna:  jurnal pengkajian hukum islam, 7, 450.

## Ali, Zainudin. (2014). Hukum Perdata Islam
Di Indonesia. Jakarta. Sinar grafika.
Amir, Syarifudin. (2011). Hukum Kewarisan
Islam. Jakarta. Sinar grafika.
Amruzi, F. Al. (2017). Hak dan Status Anak
Syubhat Dalam Pernikahan. Ilmu Hukum
Dan Pemikiran.
An-Nawawiy, Y. Bin s. (n.d.). Rawdhah ath-
Thalibin, juz 5.

## Ananda, l. (2020). Hak Waris Anak di Luar
Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
Positif.

## Andini,  W.  (2021).  Analisis  Hukum  Islam
Terhadap  Status  Anak  Luar  Kawin Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/puu- viii-2010 di Tinjau dari KUH-Perdata dan

## KHI.
Asman.  (2020).  Hamil  di  Luar  Nikah  Dan Status  Anaknya  (Studi  Komperatif Antara Imam Syafi’i Dan Imam Ahmad Bin  Hambal).  Shar-e;  Jurnal  Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 6, 11.
Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. Hukum Islam
Dan Pranata Sosial Islam, 08, 73.
Muhammad.,  al-Khatib.,  asy-Syarbiny.,
(1997). Mugniy al-Muhtaj. Beirut: Dar al- Ma’rifah.
Aulia,    Tim  Redaksi.  (2012).  Kompilasi Hukum  Islam:  Hukum  Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan, cet 3,. Nuansa Aulia.
Azwar,  S.  (n.d.).  Metode  Penelitian.
Yogyakarta. Pustaka Belajar.
Budiman,  N.  (2020).  Tinjauan  Yuridis
Tentang  Kedudukan  Hak  Anak  Luar Kawin Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam  (Khi)  Dan  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii-2010.
Cahyani, Tinuk Dwi. (2018). Hukum Waris dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya. Universitas Muhammadiyah Malang.
Darmalaksana,  W.  (2020).  Metode
Penelitian  Kualitatif  Studi  Pustaka  Dan Studi  Lapangan.  Pre-print  digital  Library Uin Sunan Gunung Djati Bandung,
Dunggio Abdul

## Hamid, Suleman
Zulkarnain,  D.  S.  D.  (2021).  Status Hukum  Anak  Di  Luar  Nikah  Dalam Perspektif  Fikih  Islam  Dan  Hukum Positif  Di  Indonesia.  Hukum  Islam,
2(2622-965x), 21.
Efendi,  Jonaedi.  (2018).  Metode  Penelitian
Hukum. Depok. Prenada Media.
Elmiyah  Nurul,  a.  S.  (2005).  Hukum
Kewarisan  Perdata  Barat.  Jakarta.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Gusnita,  C.  (2023).  Fenomena  Pernikahan
Anak  Usia  Dini  Sebagai  Penyimpangan
Budaya  Indonesia.  Jurnal  Ikraith-
Humaniora, 7, 2.
Hamiyuddin.  (2018).  Kedudukan  Anak  Di Luar Nikah Di Indonesia. Musawa.
Hasan,  Ali.  (2008).  Perbandingan  Mazhab.
Jakarta. PT Grafindo Persada.
Huzaemah.  (2007).  Pengantar  Perbandingan Mazhab. Jakarta. Jakarta Logos.
Ibnu rusyd. (n.d.). Bidayatul Mujtahid Jilid 2. Irfan,  Muhammad.  Nurul.  (2013).  Nasab  &
Status Anak Dalam Hukum Islam (p. 88).
Jakarta. Sinar grafika offset.

## Irfan, Nurul Muhammad. (2013). Nasab dan
Status Anak Dalam Hukum Islam. Jakarta.
Amzah.
Kadar,  Yusuf.  (2018).  Fiqih  Perbandingan. Jakarta. Rajawali Pers.

## Kemenag. (2013). Panduan Praktis Pembagian
Waris.  Direktorat  Urusan  Agama  Islam Dan  Pembinaan  Syariah,  Direktorat Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam Kementrian Agama.
Khouw, S. R., Angga, l. O., & Fataruba, s.
(2022).  Kajian  Hukum  Islam  Tentang Wasiat  Wajibah  Kepada  Ahli  Waris Beda Agama. Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum,

## 1(11), 1120–1129.
Kurniawan,  R.  (2023).  Nalar  Hukum  Fikih Syafi’iyah  Dalam  Penentuan  Nasab Status  Anak  Hasil  Perselingkuhan.
Jurnal Studi Hukum Islam, 12, 86.
Leleang, a. T. L. T., & zubair, a. Z. A. (2019).
Problematika  Dalam  Penerapan  Hukum Waris  Islam.  al-Bayyinah,  3(2),  220–234.
Https://doi.org/10.35673/al- bayyinah.v3i2.47
Luffiyah,  n.  (2022).  Pro-kontra  Atas Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/Puu-Viii/2010  Tentang  Kedudukan
Dan  Hak  Anak  Luar  Kawin.  Mabahits;
Jurnal Hukum Keluarga, 3, 149.
Lussiana,  V.  (2022).  Hukum  Kewarisan  Di Indonesia  (Studi  Komparatif  Antara Hukum  Islam  Dengan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata).  Jurnal Alwatzikhoebillah; Kajian Islam, 8, 294.
Martoredjo,  A.  I.  A.  (2021).  Status  Nasab
Anak  Lahir  Di  Luar  Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi
Manusia.  Al-Mujtahid:  Journal  of  Islamic
Family Law,
1(1), 1. Https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1640
Masfufah.  (2023).  Hukum  Menikahkan
Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya  Menurut  Imam  Syafi’i.
Celestial law, 1(1), 49.
Milya,  s.  (2020).  Penelitian  Kepustakaan (Library  Research)  Dalam  Penelitian
Pendidikan IPA. Natural Science [diakses
11 juli 2022], 6(1), 41–53.
Noviarni,  D.  (2021).  Kewarisan  Dalam Hukum  Islam  Di  Indonesia.  Hukum
Keluarga Islam, 1(1), 62–75.
Nur  Kholifah,  M.  R.  (2022).  Metodologi
Istinbath  Hukum  Imam  asy-Syafi’i.
Jurnal Sinda, 2(2), 43.
Oemarsalim.  (n.d.).  Dasar-dasar  Hukum
Waris  indonesia  (p.  4).  Jakarta.  Rineka cipta.
Prodjodikoro, w. (1991). Hukum Perkawinan di Indonesia.
R soetojo prawirohamidjojo. (2000). Hukum Waris  Kodifikasi.  Airlangga  University
Press.
Rahayu, T. Q., Karwiyah, & Pertiwi, A. P.
(2022).  Peran  Tes  Dna  Terhadap Kedudukan Status Anak Li’an Dari Hasil Perkawinan  Yang  Sah  Ditinjau  Dari Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum Positif  Di  Indonesia.  Jurnal  Hukum  Lex
Generalis, 3, 9.
Rizkia Dina Azkiya, Fahrianna Nurrisa, K.
(2023).  Perkembangan  Mazhab  Syafi’i Sebagai Landasan Pemikiran Masyarakat Indonesia. Agama, Sosial dan Budaya.
Saebani, B. A. (2011). Fiqh Mawaris. Jakarta.
Cv. Pustaka Setia.
Saifudin,  n.  (2007).  Ilmu  Fiqh  Suatu Pengantar  Komprehensif  Kepada  Hukum Islam. Bandung. Tafakur.
Sarifudin.  (2019).  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/puu-viii/2010 Dalam Bingkai Hukum Progresif. Jurnal Yuridis, 6, 101.
Sarong,  Hamid.  (2010).  Hukum  Perkawinan

## Islam Di Indonesia. Banda Aceh Yayasan
Pena.
Simanjuntak, S. K. L. D. K. (2005). Hukum
Waris  Islam  (Lengkap  Dan  Praktis).
Jakarta. Sinar Grafika.
Sirajuddin,  Abbas.  (1994).  Sejarah  dan
Keagungan Mazhab Syafi’i. Jakarta. Sinar Grafika.
Suparman,  Eman.  (1995).  Intisari  Hukum
Waris  Indonesia.  Bandung.  Bandung  PT
Bandar Maju.
Syarifudin,  Amir.  (1984).  Pelaksanaan
Hukum Kewarisan Islam Dalam
Lingkungan  Adat.  Jakarta.  PT  Gunung
Agung.

## Syarkun, S. (2008). Menguasai Ilmu Faraidh
Dengan  Cepat,  Tepat,  Dan  Akurat.
Jombang. Pelita.
Tarmidzi,  Muhammad.  (2020).  Pembagian
Waris  Terhadap  Anak  di  Luar  Nikah Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/puu- viii-2010 di tinjau sari kuh-perdata dan KHI.
Tri  Khartika  Nurry  Wiranti.,  Emmi
Rahmiwita.,  I.  P.  (2020).  Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau  Dari  Kompilasi  Hukum  Islam.
Delegalata; Jurnal Ilmu Hukum.
Utrecht, E. (1996). Pengantar Dalam Hukum
Indonesia. Jakarta. Balai Buku Ihtiar.
Wahid,  A.,  &  Halilurrahman,  m.  (2019).
Keluarga
Institusi Awal Dalam

## Membentuk  Masyarakat  Berperadaban.
Jurnal Studi Keislaman, 5(1), 104–118.
Yahya  bin  Syaraf.  (2007).  Rawdhah  ath- thalibin (M. B. Mukti (ed.); H. M. A. Z. H. Muhyidin  Mas  Rida,  H.  Abdurrahman Siregar (Trans.)). Jakarta. Pustaka Azzam.
Yosephus Mainake. (2013). Hak Waris Anak Luar  Kawin  Menurut  Hukum  Perdata, Hukum  Islam  Dan  Hukum  Adat.  Law Review, 13.
Yulia  Risa.  (2021).  Analisis  Yuridis Penemuan  Hukum  Terhadap  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.46/Puu-
Vii/2010 Terhadap Anak Yang Dilahirkan  Di  Luar  Perkawinan  Yang Sah. Law Jurnal, 3, 2021.
Zainul  Mu’ien  Husni.,  Emilia  Rosa.,  Lilik Handayani.,  D.  F.  P.  (2021).  Analisis Status  Anak  Luar  Kawin  Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam.

## Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam, 1, 3
Zuhaili, w. (2011b). Fiqih islam wa adillatuhu (b.  Permadi  (trans.)).  Jakarta.  Gema insani.