## Vol. 4 No. 1 Januari 2022

## EFEKTIVITAS   PENANGGULANGAN PEMBAJAKAN KARYA CIPTA DALAM PERSPEKTIF  SISTEM HUKUM
Sudjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Sdjana67@gmail.com
Naskah dikirim : 9 November 2021 Naskah diterima untuk diterbitkan : 7 Januari 2022
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.5939

## ABSTRACT
This study aims to determine the effectiveness of countermeasures against copyright piracy from a legal system perspective.
The research method used is a normative juridical approach, starting from secondary data consisting of primary  legal  materials,  secondary  legal  materials,  and  tertiary  legal  materials.  The  data  collection technique was carried out through document study and qualitative normative data analysis.
The legal structure is related to Law no. 28/2014 concerning Copyright still has obstacles related to the consistency  of  law  enforcers  (especially  investigators,  especially  Civil  Servant  Investigators)  who  have carried out their functions but have not been effective due to internal and external constraints. In terms of legal substance, the Copyright Law has a normative weakness, namely adhering to a complaint offense against  copyright  crimes  which  causes  law  enforcement  to  take  longer.  Meanwhile,  in  terms  of  legal culture, the public has not fully respected the creations of  other parties, as evidenced by the increasing number of piracy of copyright works and a way of thinking that considers intellectual property including copyright  to  only  have  a  social  function,  even  though  it  is  also  an  individual  right  that  has  economic value.  Therefore,  the  application  of  the  legal  system  according  to  Friedman  on  the  effectiveness  of counter piracy of copyright works has not been effective.
Keywords: Key words: Effectiveness; Piracy; Copyright

## ABSTRAK
Kajian  ini  bertujuan  untuk    menentukan  efektifitas  penanggulangan  pembajakan  Hak  Cipta  dalam perspektif sistem hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode pendekatan yuridis normatif, bertitik tolak dari data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  dokumen  dan  analisis  data    bersifat normatif kualitatif.
Struktur  hukum  berkaitan  dengan    UU  No.  28  Tahun  2014  tentang    Hak  cipta  masih  memiliki  kendala berkaitan  dengan  konsistensi  penegak  hukum  (terutama  Penyidik,  khususnya  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil)  yang  sudah  menjalankan  fungsinya  tetapi  belum  efektif  karena  adanya  kendala  internal  dan eksternal.  Dari  segi  Substansi  hukum,    UU  Hak  Cipta  memiliki  kelemahan  secara  normatif  yaitu menganut delik aduan pada tindak pidana hak cipta yang menyebabkan penegakan hukum menjadi lebih lama. Sedangkan dari segi  budaya hukum, masyarakat belum sepenuhnya menghargai kreasi pihak lain terbukti  semakin  banyaknya  pembajakan  karya  cipta  serta  cara  berpikir  yang  menganggap  kekayaan intelektual  termasuk  Hak  cipta  hanya  berfungsi  sosial  saja  padahal  juga  merupakan  hak  individu  yang memiliki  nilai  ekonomi.    Oleh  karena  itu,  Penerapan  Sistem  Hukum    Menurut    Friedman  Terhadap Efektivitas   Penanggulangan Pembajakan karya cipta  belum efektif.
Kata kunci : Efektivitas; Pembajakan ; Hak Cipta.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022

## PENDAHULUAN
Hak cipta merupakan kekayaan intelektual 1 di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang  mempunyai  peranan  strategis  dalam  mendukung  pembangunan  bangsa  dan  memajukan kesejahteraan  umum  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga  memerlukan  peningkatan  pelindungan  dan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait.
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  menjadi  salah  satu  variabel dalam  Undang-Undang  tentang  Hak  Cipta  ini,  mengingat  teknologi  informasi  dan  komunikasi di  satu  sisi  memiliki  peran  strategik  dalam  pengembangan  Hak  Cipta,  tetapi  di  sisi  lain  juga menjadi  alat  untuk  pelanggaran  hukum  di  bidang  ini.  Pengaturan  yang  proporsional  sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.
Penjelasan umum UU No 28 Tahun 2014 mengatakan :
Langkah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  dan  Pemerintah  mengganti Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002  tentang  Hak    Cipta  dengan  Undang-Undang No 28 Tahun 2014 adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi  dan  hak  moral  Pencipta  dan  pemilik  Hak  Terkait    sebagai    unsur  penting dalam  pembangunan  kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat    mengikis  motivasi  para    Pencipta    dan    pemilik    Hak  Terkait  untuk  berkreasi.
Hilangnya      motivasi  seperti  ini  akan  berdampak  luas  pada  runtuhnya  kreativitas makro  bangsa  Indonesia.  Bercermin  kepada  Negara-negara  maju  tampak  bahwa pelindungan yang  memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi  kreatif    secara  signifikan    dan      memberikan    kontribusi  nyata    bagi perekonomian  dan  kesejahteraan rakyat.
Mengingat  hal-hal  tersebut  di  atas,  Indonesia  perlu  memberikan  perlindungan  hukum terhadap kreasi hak cipta untuk menjamin hak dan kewajiban pencipta atau pemegang hak cipta serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak melakukan pembajakan. Keberhasilan untuk  merangsang  aktivitas  pencipta  ditentukan  oleh  efektivitas    Undang-undang  Hak  Cipta yang  mampu  mendorong    munculnya  kreasi  yang  orisinal      karena  pencipta  merasa  mendapat perlindungan  yang  memadai  berdasarkan  sistem  hukum  yang  berlaku  apabila    ada  pihak  lain yang  menggunakan  atau  memanfaatkan  hak  tersebut  tanpa  izinnya  (pembajakan).  Pembajakan terhadap  karya  cipta  yang  paling  marak  adalah  pembajakan  karya  cipta film  yang  diwujudkan ke  dalam  VCD/DVD,  karena  semakin  berkembanganya  teknologi,      banyaknya  permintaan
1 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menjadi landasan perubahan  nomenklatur  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  menjadi  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual, sehingga  istilah Hak Kekayaan Intelektual menjadi Kekayaan Intelektual.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
masyarakat  atas  barang-barang  bajakan  tersebut  karena  harganya  lebih  murah,    dan  tingginya produksi film baru yang memicu masyarakat untuk medaparkannya. Contoh: kasus pelanggaran hak  cipta  musik  dan  lagu  yang  dituangkan  dalam  bentuk  Video  Compact  Disc/Digital  Video Disc.  5  Lokasi  perdagangan  Video  Compact  Disc/Digital  Video  Disc  bajakan  yang  sangat popular dikawasan Ibu Kota (Jakarta) merupakan kawasan yang sangat strategis karena letaknya di  salah  satu  pusat  bisnis  perbelanjaan  di  Jakarta  dari  latar  belakang  sosisal  ekonomi  mereka dapat  dikategorikan  sebagai  masyarakat  bawah,  pedagang  Video  Compact  Disc/Digital  Video Disc  bajakan  sendiri  berasal  dari  lingkungan  sekitar  dan  selebihnya  berasal  dari  luar  daerah Jakarta dan para pedagang tersebut telah melakukan perdagangan dikawasan Ibu Kota (Jakarta) lebih  dari  3  (tiga)  tahun,  adapun  Video  Compact  Disc/Digital  Video  Disc  bajakan  yang diperdagangankan  itu  meliputi  Video  Compact  Disc/Digital  Video  Disc  yang  berisikan  Musik dan  Lagu  serta  berisikan  Film  bahkan  kepingan  Video  Compact  Disc/Digital  Video  Disc kosong. Adanya peredaran Video Compact Disc dan Digital Video Disc yang bermuatan Musik, Lagu  dan  Film  berasal  dari  dalam  negeri  bahkan  juga  berasal  dari  luar  negeri,  umumnya pedagang  Video  Compact  Disc/Digital  Video  Disc  bajakan  yang  paling  laku  didominasi  oleh Video Compact Disc/Digital Video Disc yang isinya merupakan hal terbaru. Perdagangan Video Compact  Disc  dan  juga  Digital  Video  Disc  bajakan  setiap  kiosnya  memperdagangkan  kurang lebih 1.000 (seribu) keping Video Compact Disc dan Digital Video Disc sementara itu di daerah tersebut diperkirakan ada lebih dari 350 (tiga ratus). 2
Untuk  menanggulangi      ekpor  dan  impor    yang  diduga  merupakan  hasil  pelanggaran hak cipta di  kawasan pabean, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan PERMA No. 4 Tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Penangguhan Sementara bertujuan untuk dapat melaksanakan ketentuan  Pasal  54  sampai  dengan  Pasal  64  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2006  tentang Perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang mengatur tentang syarat  dan  tata  cara  pengajuan  permohonan  perintah  penangguhan  sementara  karena  Undang- Undang Kepabeanan belum mengatur dengan jelas dan rinci tentang syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan perintah penangguhan sementara waktu, pengeluaran barang impor  atau ekspor  yang  diduga  merupakan  hasil  pelanggaran  merek  atau  hak  cipta  dari  kawasan  pabean. Mahkamah  Agung  RI  juga  telah  mengeluarkan  PERMA  No  5  Tahun  2012,  karena  Undang- Undang  tentang  Desain  Industri,  Paten,  Merek,  Hak  Cipta  belum  mengatur  dengan  jelas  dan
2 Amin,  Zainul (2018). Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif Di Negara Kesatuan Republik  Indonesia, Mimbar  Keadilan Jurnal  Ilmu  Hukum  Februari  2018,  h.  129,  tersedia  dari https://media.neliti.com/media/publications/265553-penegakan-hukum-terhadap-hak-cipta-dalam-2e4a413d.pdf (Diakses 15 Agustus 2020).

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
rinci  tentang  syarat-syarat  dan  proses  pengajuan  Permohonan  Penetapan  Sementara  di Pengadilan Niaga. 3
Menurut  Friedman,  keberhasilan  penegakan  hukum  tidak  hanya  ditentukan  oleh hukumnya    saja  tetapi  juga  unsur  lainnya  yang    merupakan  satu  kesatuan  fungsi    (sistem hukum).  Berkaitan  dengan  hal  itu,    Friedman  menjelaskan    bahwa  unsur-unsur  sistem  hukum terdiri  dari  struktur  hukum  ( legal  structure ),  substansi  hukum  ( legal  substance ),  dan  budaya hukum  ( legal  culture ).  Ketiga  unsur  tersebut  berpengaruh    terhadap  efektivitas  penegakan hukum,  sehingga  penegakan  hukum    terhadap  pembajakan  hak  cipta    dapat  berhasil  apabila didukung oleh  efektivitas unsur-unsur sistem hukumnya.
Berdasarkan  hal  itu,  kajian  ini  akan  membahas  tentang    bagaimana  efektivitas penanggulangan  pembajakan  karya  cipta  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 dalam perspektif  sistem hukum Friedman?.
Beberapa  kajian  tentang  pembajakan    karya  cipta  dan  sistem  hukum  pernah  ditulis, antara lain:
1. Yohanes  Ari  Turyandoko,  Penegakkan  Hak  Cipta  Dari  Tindakan  Pembajakan  Di
Indonesia, Jurnal, Lex Crimen Vol. II/No. 5/September/2013,https://media.neliti.com/media/publications/3073-ID- penegakkan-hak-cipta-dari-tindakan-pembajakan-di-indonesia.pdf.
2. Azmi Fendri, Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia,
Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 2, tanpa tahun.
https://media.neliti.com/media/publications/9119-ID-perbaikan-sistem-hukum- dalam-pembangunan-hukum-di-indonesia.pdf.
Artikel  Yohanes  Ari  Turyandoko  membahas  tentang  pembajakan  karya  cipta  menurut UU  No  19 Tahun  2002,    dan  Azmi  Fendri  mengkaji tentang  sistem  hukum  tetapi  tidak  secara tegas  membahas  sistem  hukum  menurut  Friedman.  Sedangkan  kajian  ini  berbeda  karena membahas  permasalahan  terkait    pembajakan  dan  sistem  hukum  Friedman  sehingga  memiliki originalitas.
Kajian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris  karena  kajian  ini memfokuskan  pada efektivitas hukum ( law in action )  atau hukum dalam kenyataannya. Teknik pengumpulan  data  menggunakan  studi  dokumen  dan  analisis  data  dilakukan  secara  normatif kualitatif  yaitu  merupakan prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa  kata-
3 Mustafa, Marni  Emmy, Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Perma No.4 Tentang  Perintah  Penangguhan  Sementara  dan  Perma  No.5  Tahun  2012  Tentang  Penetapan  Sementara ,    tersedia dari http://www.pt-medan .  go.id/images/file/  Upaya%20Penanggulangan%20  Pelanggaran%  20  Hak  %20 Kekayaan% 20Intelektual.pdf h. 3-4 (Diakses 26 Agustus 2020).

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
kata tertulis atau lisan dari orangorang dan perilaku yang dapat diamati, 4 didasarkan pada norma atau kaidah yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah Metode pendekatan yuridis normatif,  bertitik tolak  dari  data  sekunder  yaitu  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  yaitu  peraturan perundangundangan yang  berkaitan dengan  obyek  kajian, bahan hukum sekunder  yaitu bahan hukum  yang  menjelaskan  bahan  hukum  primer  berupa  teori  pendapat  para  ahli,  dan  bahan hukum  tersier  berfungsi  untuk  menjelaskan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder yaitu kamus, ensiklopedia, dan sumber digital (internet).
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  dokumen    yaitu  meneliti  dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan  obyek permasalahan dan dan analisis data  bersifat normatif  kualitatif.  Normatif  karena  bertitik  tolak  dari  perundang-undangan  yang  berlaku melalui  telaahan    kepustakaan  ( library  research ) 5 ,  sedangkan  kualitatif  yaitu  menganalisis masalah penelitian dan membuat kesimpulan tanpa menggunakan perhitungan statistik.

## PEMBAHASAN
Sub  Sistem Hukum : Struktur Hukum  ( Legal Structure )
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  sistem  mempunyai  pengertian: (1)  perangkat unsur  yg  secara  teratur  saling  berkaitan  sehingga  membentuk  suatu  totalitas;  (2)  susunan  yg teratur dari pandangan, teori, asas, dsb; dan (3) metode. Sedangkan hukum sulit untuk diberikan pengertian atau definisi  yang dapat mencakup “keseluruhan makna hukum” karena mencakup bidang yang sangat luas dan bersifat abstrak karena itu para akhli hukum memberikan definisi tentang  hukum    yang  berbeda  sesuai  dengan  sudut  pandang  masing-masing  sebagaimana pendapat   Immanuel  Kant  “ Noch  suche  die  Juristen  eine  Definition  zu  ihrem  Begriffe  von Recht ” (tidak ada seorang akhli hukum yang dapat mendefinisikan hukum).
Penggunaan islah “sistem hukum” lebih mengarah kepada serapan dari bahasa Inggris yaitu legal  system. Dalam  penggunaan  istilah  bahasa  Inggris,  para  ahli  hukum  asing  dak menggunakan  islah  “ law ”  dalam  islah  sistem  hukum,  namun  menggunakan  islah  ” legal ”. Apabila  merunut  literatur  yang  ada,  yang  muncul  adalah legal  system dan  bukan law  system
4 Moleong, Lexy J.(2010). Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya.  Bandung. h. 4.
5 Sonata,  Depri    Liber.  (2014),  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris:  Karaktyer  Khas    dari  Metode3 meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014. ISSN 1978-5186, hlm 30.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
atau  the  system  of  law ,  sehingga  penggunaan  islah  ” legal  system ”  menjadi  biasa  dan  dapat dipersamakan dengan islah “sistem hukum.” 6
Menurut  Sudikno Mertukusumo, sistem hukum  adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan 7 karena itu, pada dasarnya sistem hukum adalah suatu struktur formal. 8 Sistem hukum diartikan keseluruhan unsur-unsur hukum yang saling  berkaitan atau berinteraksi, sehingga jika salah  satu  unsur  tidak  berfungsi  maka  keseluruhan  unsur-unsur  tersebut  tidak  dapat  berjalan dengan baik.  Hans Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma, 9 yaitu patokan berprilaku yang dapat berwujud perintah, larangan, dan kebolehan. Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi diatasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar 10 atau grund norm .
Untuk menguatkan pelaksanaan sistem hukum, maka harus didukung oleh unsur-unsur yang mendukungnya. Unsur-unsur sistem terdiri atas : 11
1. Sistem senantiasa diciptakan dan diatur oleh sekelompok manusia, atau gabungan dari  kelompok  manusia,  mesin  dan  fasilitas,  akan  tetapi  dapat  juga  terdiri  dari gabungan kelompok manusia, seperangkat pedoman dan alat pengolah data.
2. Rangkuman  dari  keseluruhan  bagian  (sub-subsistem)  yang  dapat  dipecah  lagi menjadi subsistem, dan begitu seterusnya.
3. Saling terkait satu subsistem dengan subsistem lainnya.
4. Memiliki self-adjustment sebagai suatu kemampuan yang secara otomatis mampu untuk  menyesuaikan  diri  dengan  lingkungannya.  Terdapat  juga  mekanisme kontrol dan self regulation untuk mengatur diri sendiri.
5. Memiliki tujuan yang jelas (terarah) dan untuk mencapai tujuannya tersebut harus mampu  untuk  melakukan  transformasi  terhadap  setiap  masukan  dan  perubahan yang  terjadi  di  luar  dirinya,  sehingga  sistem  sering  juga  disebut  dengan transformator.
Struktur internal sistem hukum mencakup pengertian aspek kelembagaan sistem hukum, yaitu  berkaitan  dengan  proses  pelembagaan  fungsi-fungsi  hukum  dan  mekanisme  hubungan antara lembaga dan antar fungsi-fungsi hukum, yang dalam arti luas mencakup mulai dari fungsi pembuatan hukum ( law and rule making ), penerapan hukum ( the administration of law ), sampai
6 Marbun,  Rocky  (2014).  Grand  Design  Polik  Hukum  Pidana  dan  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia  Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 – No. 3 . h. 567-568.
7 Mertokusumo,    Sudikno  (2010), Penemuan  Hukum. Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta.  h.  24.  Lihat  juga http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-sistem-hukum-menurut-para-pakar.html (Diakses  5  Desember 2019).
8 Kusumaatmadja, Mochtar & B. Arief Sidharta. (2013). Pengantar Ilmu Hukum: Buku I. Alumni. Bandung.  h. 121.
9 Kelsen, Hans . (2010). Teori Umum Tentang Hukum dan Negara . Bandung : Nusa Media.h. 159.
10 Ibid, h. 161.
11 http://tabirhukum./2016/11/definisi-sistem-hukum-dan-unsur-unsurnya.html (Diakses 14 Desember 2019).

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
ke  penegakan  hukum  dan  keadilan  ( law  enforcement ).  Khusus  mengenai  pelembagaan  fungsi penegakan  hukum  tercakup  pula  mulai  dari  pengertian  fungsi  penyidikan,  penuntutan, pembuktian,  peradilan,  sampai  ke  pengenaan  sanksi,  koreksi,  pemulihan,  dan  fungsi resosialisasi. 12
Friedman mengartikan struktur hukum ( legal structure )
“The structure of a system is its skeleton or framework; it is the permanent shape, the  institutional  body  of  the  system,  the  though  rigid  nones  that  keep  the  process flowing within bounds… The structure of a legal system consists of elements of this kind:  the  number and  size of  courts;  their  jurisdiction  (that  is,  what kind  of  cases they  hear,  and  how  and  why);  and  modes  of  appeal  from  one  court  to  another. Structure also means how the legislature is organized, how many members.., what a president  can  (legally)  do  or  not  do,  what  procedures  the  police  department follows,  and  so  on.  Structure,  in  a  way,  is  a  kind  of  cross  section  of  the  legal system? A kind of still photograph, which freezes the action.” 13
Berdasarkan pengertian tersebut secara singkat dapat dijelaskan  bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksanaan hukum). Penegakan  hukum    hak  cipta  masih  banyak  kelemahannya  dalam  praktik-praktik  bisnis  di lapangan,  baik  dikarenakan  lemahnya  aparat  penegak  hukum  terutama  yang  berkaitan  secara langsung dengan hak cipta masih kurang  berperan.  Akibatnya, kualitas penegakan hukum hak cipta  menjadi  kurang  memuaskan  padahal  perbincangan  di  tingkat  internasional  sudah  mulai bergeser  dari  masalah  penundukan  diri  terhadap  standar-standar  internasional  di  dalam perjanjian TRIPs ke masalah penegakan hukum ( law enforcement ). Saat ini sudah terdapat 143 pejabat  penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Kekayaan  Intelektual  yang  berada  di  bawah  naungan Kementerian Hukum dan HAM, yang tersebar baik di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun di seluruh Kantor Wilayah. 14 Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan  PPNS  KI  di  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  belum  memberikan kontribusi yang siginifikan terhadap penegakan hukum kekayaan intelektual. Berdasarkan data putusan  pidana  kekayaan  intelektual  yang  ada,  penyidikan  cenderung  dilakukan  oleh  pihak kepolisian  ketimbang  PPNS 15 ,  padahal    PPNS  KI    seharusnya  lebih  memahami  Hukum Kekayaan Intelektual karena merupakan bidang kerjanya. Selain itu,  belum tercipta koordinasi
12 Asshiddiqie,  Jimly.  (2012). Struktur  Hukum  dan  Hukum  Struktural  Indonesia : Dialektika  pembaruan  Sistem Hukum Indonesia , Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama. Juli. h. 19.
13 Friedman,  Lawrence  W.(2010).  Sistem  Hukum :  Perspektif  Ilmu  Sosial(The  Legal  System  ;  A  Social  Science Perspective), Nusa Media, Bandung.  h. 33.
14 Citrawan,  Harison  dan  Achmad  Fikri  Rasyidi.    (2019),  Efektivitas  Penegakan  Hukum  Di  Bidang  Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri SIPIl, Mimbar hukum volume 31, nomor 2, juni 2019, h. 174-190, h 176.
15 Ibid.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
secara  insentif  dengan  koordinator  pengawas  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil,  sehingga  proses penyidikan tindak pidana hak cipta yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil hak cipta atas  perkara  hak  cipta  yang  dilaporkan  diselesaikan  melalui  pengadilan  niaga  dan  akhirnya kasus di Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Padahal ketentuan dan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia sebagai koordinasi pengawas Pejabat Pegawai Negeri Sipil sangat jelas dan keberadaan  tersebut  dapat  memudahkan  proses  penegakan  hukum  atas  pelanggaran  dan kejahatan hak cipta. 16
Beberapa faktor internal yang menjadi kendala kinerja penyidikan kekayaan intelektual oleh  PPNS  meliputi:  (i)  belum  terdapat  struktur  PPNS  KI  di  Kantor  Wilayah,  dan  (ii) penempatan dan pengangkatan jabatan seorang PPNS KI ke dalam jabatan atau posisi tertentu, baik di tingkat pusat maupun wilayah, yang tidak relevan dengan tugas dan wewenang sebagai PPNS.  Secara  eksternal  berdasarkan  regulasi  yang  ada,  dapat  dipahami  bahwa  mekanisme penegakan  hukum  kekayaan  intelektual  dapat  dijalankan  dengan  beberapa  jalur.  Untuk  itu, dapat  dipahami  bahwa  kuantitas  tindak  pidana  yang  disidik  oleh  PPNS  KI  tidak  dapat  secara serta  merta  dianggap  sebagai  parameter  efektivitas  dari  sisi  regulasi.  Di  sisi  lain,  kondisi ketidakmutlakan  penyelesaian  perkara  pidana  kekayaan  intelektual  melalui  jalur  litigasi  ini dianggap akan mendukung fungsi hukum pidana sebagai ultimum remidium 17
Pemerintah telah menyamakan persepsi tentang  penegakan hukum kekayaan intelektual antar para penegak hukum baik penyidik, penuntut umum maupun pemutus perkara dan aparat bea  cukai  sebagai  penjaga  atau guardian lintas  batas-batas  negara.    Selanjutnya  menurut Priharniwati, Ditjen KI  dalam upaya penegakan hukum juga telah berkoordinasi dengan aparat terkait  secara  intensif,  seperti  kepolisian,  Kejaksaan  dan  Bea  Cukai.  Pada  bulan  Juni  2003 dengan  Kepolisian  RI  telah  ditandatangani  Nota  Kesepahaman  (MoU)  dan  juga  dilaksanakan pula    penandatanganan  MoU  dengan  Ditjen  Bea  Cukai  dan  Kejaksaan  Agung.    Kebijakan tersebut bertujuan agar subsistem struktur hukum dapat terintegrasi dengan baik dan tercapainya sinkronisasi diantara penegak hukum sehingga kinerjanya lebih efektif.
Fungsi  hukum    menurut  Mochtar  Kussumaatmadja  sebagai  “sarana  pembaharuan masyarakat”    didasarkan  kepada  anggapan  bahwa  adanya  keteraturan  atau  ketertiban  dalam usaha  pembangunan  dan  pembaharuan  itu  merupakan  suatu  yang  diinginkan  atau  dipandang (mutlak)  perlu.  Anggapan  lain  yang  terkandung  dalam  konsepsi  hukum  sebagai  sarana pembaharuan adalah  bahwa  hukum  dalam  arti  kaidah  atau  peraturan  hukum  berfungsi  sebagai
16 Amin, Zainul. (2018), Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, h.133.
17 Citrawan,   Harison dan Achmad Fikri Rasyidi, op.cit, h.187.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
alat  (pengatur)  atau  sarana  pembangunan  dalam  arti  penyalur  arah  kegiatan  manusia  ke  arah yang  dikehendaki  oleh  pembangunan  dan  pembaharuan.    Konsep  tersebut  relatif  masih  sesuai dengan  pembangunan  hukum  nasional  saat  ini,  namun  perlu  juga  dilengkapi  dengan pemberdayaan birokrasi ( beureucratic engineering ) yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan  (penulis:  termasuk  penegak  hukum),  sehingga  fungsi  hukum  sebagai  sarana pembaharuan  dapat  menciptakan  harmonisasi  antara  elemen  birokrasi  dan  masyarakat  dalam satu  wadah  yang  disebut  “ beureucratic  and  social  engineering ”  (BSE). 18 Konsep  ini    pada hakikatnya  ketidakpercayaan terhadap birokrasi yang banyak menggunakan jalan pintas dalam menggunakan  hukum  hanya  untuk  kepentingan  dirinya  semata.  Oleh  sebab  itu  Romli Atmasasmita  menganjurkan  perubahan  atau  rekayasa  tidak  hanya  terjadi  pada  ruang-ruang sosial  tetapi  juga  harus  terjadi  perubahan  terhadap  lembaga  birokrasi.  Rekayasa  birokrasi  dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber  pada  Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa 19 sehingga  diharapkan    efektivitas  penegak hukum berjalan dengan semestinya.
Efektivitas  (kata  sifat)  memiliki  arti  berhasil  atau  tepat  guna  yang  berasal  dari  kata dasar “efektif.” Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah  ditetapkan.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kata  efektif  mempunyai  arti  efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya  hasil,  sering  atau  senantiasa  dikaitkan  dengan  pengertian  efisien,  meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan  antara  input  dan  outputnya  (penulis:  asas  hemat).  Dengan  demikian,  secara singkat  pengertian  efisiensi  berarti  melakukan  atau  mengerjakan  sesuatu  secara  benar,  “ doing things  right ”,  sedangkan  efektivitas  melakukan  atau  mengerjakan  sesuatu  tepat  pada  sasaran “ doing the right things .” 20
Kaitan  dengan  pengembangan  kelembagaan  hukum,  harus  dikembangkan  suatu mekanisme  jelas  hubungan  kerja  antar  lembaga  hukum,  sehingga  suatu  proses  hukum  dapat berjalan  dengan  lebih  pasti  dan  cepat.  Kelembagaan  hukum  yang  berkaitan  dengan  badan
18 Mulyadi,  Lilik, Teori  Hukum  Pembangunan  Prof.  Dr.  Mochtar   Kusumaatmadja, S.H.,  LL.M .  h.  2  tersedia  dari https://badilum.info/upload_file/img/ article/doc/kajian_ deskriptif_analitis_ teori_hukum_pembangunan.pdf (Diakses 18 Desember 2019).
19 Atmasasmita,  Romli  (2012). Teori  Hukum  Integratif .  Genta  Publishing.  Yogyakarta.  h.  97.  Lihat  juga    Damang, Dinamisasi  dan    Pengaruh    Sosiological    Jurisprudence  di  Indonesia,  tersedia  dari http://www.  Negara  hukum.  com/  hukum/ sosiological-jurisprudence.html . (Diakses 17 Desember 2019).
20 Anonim,  http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/456/jbptunikompp-gdl-iiphimawan-22764-7-babii.pdf    (Diakses  9 Desember 2019).

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
peradilan,  juga  perlu  dikembangkan  agar  tidak  semua  perkara  harus  masuk  pengadilan, 21 sehingga  efektivitas  dan  efisiensi  kinerja  pengadilan    tercapai.  Dalam  merespon  perubahan masyarakat  di  Indonesia  telah  berkembang  beberapa  lembaga  hukum,  baik  yang  berada  pada wilayah  pembentukan  hukum,  pelaksana  hukum,  maupun  penegakan  hukum.  Dalam  praktek, lembaga hukum lebih identik dengan lembaga penegakan hukum. Sistem penegakan hukum di Indonesia  terkait  erat  dengan  sistem  peradilan  pidana  terpadu  ( integrated  criminal  justice system ).  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  terdapat  empat  sub-sistem  yakni:  1.  sub-sistem penyidikan; 2. sub-sistem penuntutan; 3. sub-sistem pengadilan dan penjatuhan putusan/ pidana; dan 4. sub-sistem pelaksanaan putusan/pidana. 22
Aparat  penegak  hukum  dalam  pengertian  luas  merupakan  institusi  penegak  hukum, sedangkan  dalam    arti  sempit,  aparat  penegak  hukum  adalah  polisi,  jaksa,  dan  hakim.  Dalam penyelenggaraan  sistem  peradilan  pidana,  diperlukan  jajaran  aparatur  penegak  hukum  yang profesional,  cakap,  jujur,  dan  bijaksana.  Para  penegak  hukum  memiliki  tanggung  jawab menegakkan wibawa hukum dan menegakkan keadilan. Profesionalisme penegak hukum dapat dilihat dari tingkat penguasan ilmu hukum, keterampilan dan kepribadian para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam bekerja. Penegak hukum disebut profesional karena  kemampuan  berpikir  dan  bertindak  melampaui  hukum  tertulis  tanpa  menciderai  nilai keadilan.  Dalam  menegakkan  keadilan,  dituntut  kemampuan  penegak  hukum  mengkritisi hukum  dan  praktik  hukum  demi  menemukan  apa  yang  seharusnya  dilakukan  sebagai  seorang profesional.    Kualitas  komitmen  tergantung  kemampuan  membangun  self-image  positif  dan menjadi refleksi pentingnya self-esteem sebagai nilai. 23
Sub Sistem Hukum : Substansi Hukum ( Legal Substance )
“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people  inside  the  system  …the  stress  here  is  on  living  law,  not  just  rules  in  law books.” 24
Substansi    berarti  aturan,  norma,  dan  pola  perilaku  orang-orang  di  dalam  sistem  yang sebenarnya  ...  penekanannya  adalah  hukum  hidup  ( living  law ),  bukan  hanya  peraturan    dalam perundang-undangan ( law in book )." Substansi atau isi hukum sebagai acuan dalam penegakan
21 Setiadi,  Wicipto (2012). Arti Penting Lembaga-Lembaga Hukum di Indonesia dalam Merespon Perubahan Sosial , Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama. Juli.   h. 60.
22 Ibid . h. 62.
23 Winarta, Frans Hendra. (2012), Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama. Juli. h.  80.
24 Friedman ,Lawrence W, loc.cit.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
hukum mempunyai peran penting sebagai pedoman  atau pegangan bagi penegak hukum dalam melakukan wewenangnya. Hal ini berarti kelemahan isi hukum akan mengakibatkan penegakan hukum tidak efektif sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak terpenuhi.
Ketentuan tentang  obyek  yang  dilindungi  hak  cipta tercantum  dalam  Pasal  40  UU  No 28 Tahun 2014 yang berbunyi :
(1). Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
a. buku,  pamflet,  perwajahan  karya  tulis  yang  diterbitkan,  dan  semua  hasil karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
c. alat  peraga  yang  dibuat  untuk  kepentingan  pendidikan  dan  ilmu pengetahuan;
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. karya  seni  rupa  dalam  segala  bentuk  seperti  lukisan,  gambar,  ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. karya seni terapan;
h. karya arsitektur;
i. peta;
j. karya seni batik atau seni motif lain;
k. karya fotografi;
l. Potret;
m. karya sinematografi;
n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o. terjemahan,  adaptasi,  aransemen,  transformasi,  atau  modifikasi  ekspresi budaya tradisional;
p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r. permainan video; dan
s. Program Komputer.
(2). Ciptaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  n  dilindungi  sebagai  Ciptaan tersendiri  dengan  tidak  mengurangi  Hak  Cipta  atas  Ciptaan  asli.  (3)  Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan  yang  tidak  atau  belum  dilakukan  Pengumuman  tetapi  sudah  diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.
(3). Pelindungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  yang  memungkinkan  Penggandaan  Ciptaan tersebut.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Perlindungan;  proses,  cara,  perbuatan  tempat  berlindung,  hal  (perbuatan) memperlindungi  (menjadikan  atau  menyebabkan  berlindung). 25 Dalam  kaitan  dengan perlindungan    karya  cipta,  maka  efektivitas      diartikan  sebagai  proses  atau  cara  agar  tujuan perlindungannya tercapai sebagaimana disebutkan dalam Dasar Pertimbangan  disahkannya UU No. 28 Tahun 2014 dapat tercapai.
Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. 26 Dalam  kaitan  dengan Hak  cipta,  Pencipta  adalah  seorang  atau  beberapa  orang  yang  secara  sendiri-sendiri  atau bersama-sama  menghasilkan  suatu  ciptaan  yang  bersifat  khas  dan  pribadi. 27 Pemegang  Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari  Pencipta,  atau  pihak  lain  yang  menerima  lebih  lanjut  hak  dari  pihak  yang  menerima  hak tersebut secara sah. 28
Ciptaan  adalah  setiap  hasil  karya  cipta  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra yang  dihasilkan  atas  inspirasi,  kemampuan,  pikiran,  imajinasi,  kecekatan,  keterampilan,  atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. 29
Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan  pendistribusian  barang  hasil  penggandaan  dimaksud  secara  luas  untuk  memperoleh keuntungan  ekonomi. 30 Penggandaan  adalah  proses,  perbuatan,  atau  cara  menggandakan  satu salinan  Ciptaan  dan/atau  fonogram  atau  lebih  dengan  cara  dan  dalam  bentuk  apapun,  secara permanen atau sementara. 31
Di Amerika Serikat dan dalam industri musik internasional, perbanyakan suatu ciptaan baik  secara  keseluruhan  maupun  pada  bagian-bagian  tertentu,  dengan  menggunakan  bahan- bahan yang sama atau tidak sama tersebut dapat dibagi dalam tiga (3) kategori:
1. Counterfeit, merupakan  bentuk  pembajakan  dengan  melakukan  penggandaan ulang  suatu  album  karya  rekaman,  dalam  bentuk  sama  sekali  mirip  dengan aslinya baik dalam kemasan album, ilustrasi cover maupun susunan lagunya.
2. Piracy ,  merupakan  bentuk pembajakan  karya rekaman  yang  dilakukan  dengan menggunakan  berbagai  lagu  dari  yang  sedang  populer,  dikenal  dengan  istilah
25 Anonim, http://seputarpengertian.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-  hukum.  html .  (Diakses  11 Desember 2019).
26 Pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 2014.
27 Ibid , Pasal 1 angka 2.
28 Ibid , Pasal 1angka 4.
29 Ibid, Pasal 1 angka 3.
30 Ibid , Pasal 1 angka 23.
31 Ibid , Pasal 12 angka 12.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
“seleksi”  atau  ketikan. Piracy juga  merupakan  duplikasi  yang  ilegal  terhadap produk yang telah direkam terlebih dahulu.
3. Boot  Legging, merupakan  bentuk  pembajakan  yang  dilakukan  dengan  cara merekam langsung suatu pertunjukkan musik dari seorang penyanyi, dan album rekaman  ini  digandakan  lalu  dijual  sebagai  album  khusus  dari  penyanyi tersebut. 32
Pemegang  Hak  memiliki  hak  eksklusif 33 adalah  hak  yang  hanya  diperuntukkan  bagi Pencipta,  sehingga  tidak  ada  pihak  lain  yang  dapat  memanfaatkan  hak  tersebut  tanpa  izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Hal ini berarti hak  moral tidak dapat dialihkan kepada pihak lain karena melekat pada diri pencipta atau pemegang hak cipta.
Substansi  hukum  dalam  arti  hukum  sebagai    sistem  peraturan,  dapat  dikemukakan pendapat  H.L.A Hart tentang “konsep hukum,” yang membagi 2 (dua) yaitu peraturan primer dan  peraturan  sekunder.  Peraturan  primer  adalah  aturan-aturan  yang  memberikan  kewajiban ( obligation ) dalam suatu sistem hukum 34 , misalnya UU Hak cipta memberikan kewajiban untuk menghormati  karya  cipta  pihak  lain  melalui  larangan  melakukan  pembajakan.    Selain  aturan primer  sebuah  sistem  hukum  juga  memiliki  bentuk  aturan  lain,  yakni  aturan  sekunder  yaitu landasan  dari  aturan  primer  yang  dibagi  kedalam    tiga  jenis,  yaitu  aturan  pengakuan  ( rule  of recognition ),  aturan  perubahan  ( rule  of  change ),  dan  aturan  pemutusan  ( rule  of  adjudication ). Ketiga aturan tersebut menurut Hart merupakan syarat adanya sebuah sistem hukum. Karena itu, tanpa  adanya  aturan  sekunder  tidak  ada  sistem  hukum  dalam  kehidupan  modern.  Suatu komunitas  yang  hanya  diatur  oleh  aturan  primer  memiliki  tiga  kelemahan. 35 Pertama, ketidakpastian  ( uncertainty ).  Masyarakat  tidak  memiliki  pegangan  yang  pasti  untuk membedakan  aturan-aturan  hukum  dengan  aturan  lainnya  seperti  aturan  moralitas,  kebiasaan atau  agama.  Kelemahan  ketidakpastian  ini  dapat  diatasi  oleh  salah  satu  jenis  dari  aturan sekunder, yakni aturan pengakuan ( rule of recognition ) yang menentukan validitas hukum yang berlaku  dalam  masyarakat.  Adapun The  rule  of  recognition adalah  praktik-praktik  sosial  yang dianggap  otoritatif  seperti  praktik  pengadilan.  Kedua,  aturan-aturan  tersebut  bersifat  statis, karena  masyarakat  tidak  memiliki  cara  untuk  menyesuaikan  aturan  dengan  kondisi  yang  terus
32 Mirwansyah.  (2017)  .  Tinjauan Terhadap Perlindungan  Bagi Pencipta  Lagu  Menurut  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal, tersedia dari https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.24967%2Fjcs.v2i1.69  (Diakses  8  Januari 2020).
33 Penjelasan Pasal 4  UU Hak cipta
34 Bello,  Petrus  CKL.  (2013).  Hubungan  Hukum  Dan    Moralitas    Menurut  H.L.  A  HART.  Jurnal  Hukum  dan Pembangunan Tahun ke-43 No. 3 Juli-September. h. 351-352.
tersedia dari http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.27 (Diakses 12  Januari 2020).
35 Ibid.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
berubah,  baik  melalui  proses  penghapusan  aturan-aturan  lama  maupun  dengan  cara memperkenalkan aturan-aturan yang baru. Karena itu, aturan perubahan memberikan wewenang terhadap pemerintah untuk mengajukan peraturan baru atau menghapus peraturan lama. Ketiga, administrasi dari aturan-aturan tidak efisien ( inefficient ) karena tidak ada lembaga yang secara khusus diberi kekuasaan untuk menetapkan hukuman ketika terjadi pelanggaran hukum.  karena itu,  aturan-aturan  pemutusan  ( rule  of  adjudication )  menetapkan  siapa  pihak  yang  berwenang untuk  memberi  putusan  dan  menentukan  standar  dari  keputusan  yang  memadai  bagi pelanggaran  yang  terjadi. 36 Dalam  kaitan  dengan  hak  cipta,  pemerintah  terus  melakukan perubahan perundang-undangan dengan tujuan untuk memberikan sanksi yang tegas dalam hal terjadi pembajakan dan pengunaan  sifat delik atau tindak pidana.
Penggunaan  delik  aduan  dalam  UU  No  28  Tahun  2014  merupakan  perubahan  yang dilakukan  terhadap  UU  No  19  Tahun  2002    yang  menganut  delik  biasa,  dengan  tujuan  agar penyelesaian  lebih  efektif.  Namun,  menurut  penulis  perubahan  sifat  delik  itu  justru mengakibatkan  tidak  efektifnya  penerapan  UU  Hak  cipta  untuk  menanggulangi  pembajakan. Hal ini mengingat, penerapan  delik biasa untuk prosesnya tidak memerlukan aduan dari pihak yang merasa dirugikan sehingga penganggulangannya lebih cepat karena penegak hukum (Polisi atau  PPNS=Penyidik  Pengawai  Negeri  Sipil)  dapat  segera  melakukan  penyidikan.  Perubahan tindak pidana Hak Cipta dari delik biasa menjadi delik aduan akan menghambat tindakan yang akan  dilakukan  oleh  penegak  hukum  karena  harus  selalu  menunggu  aduan  dari  pihak  yang berkepentingan.  Padahal  tindak  pidana  di  bidang  Hak  Cipta  termasuk  paling  banyak dibandingkan dengan Jenis Kekayaan Intelektual lainnya. Dengan demikian, penegakan hukum pidana  dalam  hak  cipta  melalui  delik  aduan  kurang  efektif    karena  untuk  melakukan penyelesaian  terhadap pembajakan perlu dilakukan pengaduan terlebih dahulu oleh pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pencipta atau pemegang hak cipta tidak selalu mengetahui adanya pelanggaran  tersebut.    Dari  sisi  tujuan  hukum      perubahan  delik  tersebut  tidak  sesuai  dengan kepastian hukum dan  kegunaan atau kemanfaatan.
Di  dalam  filosofi  hukum  pidana,  sangat  tepat  bahwa  pelaku  pembajakan  karya  cipta seseorang dapat dikenakan ancaman pidana maksimal. Perlindungan hukum terhadap hak cipta sebagai  kekayaan  pribadi  telah  menjadi  faktor  kunci  dalam  pertumbuhan  kapitalisme  dan ekonomi pasar bebas. 37 Sistem hukum meletakkan kekayaan dalam tiga kategori, yaitu; pertama,
36 Ibid.
37 Yanto,  O  (2015).  Konsep Perlindungan  Hak  Cipta  Dalam  Ranah  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Studi  Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD), Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 3 September-Desember. h. 752. tersedia dari https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8706/7796 (Diakses 17 Januari 2020).

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
sebagian  besar  masyarakat  mengakui  hak  kepemilikan  pribadi  dalam  kekayaan  pribadi,  yang dikenal  dengan intangible  things ;  kedua,  kekayaan  dalam  pengertian  riil,  seperti  tanah  dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual, seperti hak cipta. Konsep inilah yang dicoba dipergunakan sebagai dasar pemikiran dalam perlindungan kekayaan intelektual. 38
Substansi  hukum  merupakan  hasil  dari  suatu  pengaktualisasian  nilai-nilai  dan  kaidah- kaidah  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  ( living  law ),  baik  dalam  arti  hukum  tertulis maupun  hukum  tidak  tertulis.  Untuk  itu  penghormatan  dan  penguatan  terhadap  kearifan  lokal serta hukum adat harus jadi perhatian khusus. Sehingga volksgeist yang dimaksud oleh Savigny betul-betul  terakomodir  dengan  baik  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  dan  pada akhirnya  produk  hukum  yang  dilahirkan  ini  jadi  fungsional  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara ( positive law ). Berkaitan dengan substansi hukum ini juga diharapkan kreativitas dari hakim  melalui  yurisprudensi  sebagai  pengayaan  materi  hukum  nasional  yang  tetap mengedepankan tujuan dari hukum itu sendiri. 39
Sub Sistem Hukum :  Budaya Hukum  ( Legal Culture )
Pembangunan  hukum  diarahkan  pada  perwujudan  masyarakat  yang  mempunyai kesadaran  dan  budaya  hukum  yang  tinggi  dalam  mewujudkan  negara  hukum  serta  penciptaan kehidupan  masyarakat  yang  adil  dan  demokratis. 40 Gustav  Radbruch  memberikan  pengertian budaya  setelah  mengembangkan  pemikiran  Immanuel  Kant.  Menurut  Immanuel  Kant  bahwa, ada dua bidang dualam kehidupan, yaitu bidang fakta dan bidang seharusnya. Gustav Radbruch menghubungkan  antara  bidang  fakta  dengan  bidang  seharusnya  tersebut.  Penggabungan keduanya  dilandasi  pada  pemikirannya  bahwa  sesungguhnya  di  dalam  kehidupan  terdapat bidang yang  mengandung  unsur fakta ( das sein ) dan unsur seharusnya ( das sollen ). Keduanya sebenarnya  dapat  dihubungkan.  Bidang  yang  mampu  menghubungkan,  menurut  Gustav Radbruch  adalah  budaya  ( culture ). 41 Budaya  (culture)  menurut  Gustav  Radbruch,  merupakan perwujudan nilai-nilai (yang memuat bidang seharusnya) di dalam fakta, yang tercermin dalam tingkah laku manusia maupun peraturan. Hukum, dengan demikian menurut Gustav Radbruch,
38 Tanjung, Khaerul  H  . (2017) Hak Kekayaan Intelektual . Jakarta. h.23.
39 Fendri, Azmi. (2010). Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No. 2. h.99 tersedia dari http://dx.doi.org/10.30652/jih.v1i02.1157.
40 Undang-undang  Nomor    17  Tahun  2007    tentang    Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  tahun  2005- 2025.
41 Faozi,    Rochmani,  Safik  Adi  Suliantoro.  (2016).  Budaya    Hukum    Hakim    Dalam    Penyelesaian  Perkara Lingkungan  Hidup  Di  Pengadilan. Unisbank  Semarang. 28 Juli. ISBN: 978-979-3649-96-2. h. 512. tersedia dari https://media.neliti.com/media/publications/174341-ID-budaya-hukum-hakim-dalam-penyelesaian-pe.pdf .  (Diakses 23 Januari 2020).

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
merefleksikan budaya yang merupakan jembatan antara nilai dan kenyataan. Dengan demikian menurut Gustav Radbruch kehendak manusia tidak akan sebebas-bebasnya, karena terikat pada nilai-nilai. Dalam pandangan Gustav Radbruch, aturan hukum  merupakan paduan antara nilai- nilai  yang  harus  diwujudkan  dan  kenyataan  yang  tidak  boleh  melanggar  nilai-nilai  itu.  Nilai yang  terkandung  dalam  hukum  itu  menurut  Gustav  Radbruch  adalah  keadilan.  Dalam pandangannya, pengupayaan keadilan harus diwujudkan dalam peraturan yang nyata. 42
Menurut Friedman:
“The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those ports of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways.  …in other  word,  is  the  climinate  of  social  thought  and  social  force  wicch  determines how law is used, avoided, or abused.”
Budaya  hukum,  sistem  kepercayaan,  nilai,  ide  dan  harapan.  Budaya  hukum  merujuk pada  kebiasaan  adat  budaya  umum,  cara  melakukan  dan  berpikir    pada  kekuatan  sosial  dari hukum dan dengan cara tertentu,  dengan kata lain, apakah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial  menentukan  bagaimana  hukum  digunakan,  dihindari,  atau  disalahgunakan.    Friedman memasukan budaya hukum sebagai subsistem hukum, Sebelumnya, pandangan kaum positivis- legalistik  hanya  menganggap  hukum  positif  merupakan  satu-satunya  hukum  dan  satu-satunya unsur dari setiap sistem hukum. 43
Sikap  prilaku  budaya  masyarakat  Indonesia  sendiri  yang  belum  memahami  hak  cipta secara  sepenuhnya  dan  tidak  didukung  oleh  kesadaran  hukum  yang  memadai  seringkali menyalahartikan bahwa perlindungan KI  tidak sejalan dengan budaya setempat. 44 Karya yang dihasilkan  oleh  individu  melalui  penggunaan  Intelektual    perlu  digunakan  untuk  kepentingan bersama. 45 Keadaan  semacam  ini  menurut  Djauhari  Oratmangun  harus  dikoreksi  dan  terus diarahkan  sehingga  budaya  menghargai  KI  dapat  ditegakkan  secara  realistik.    Apabila penghargaan  terhadap  KI,  khususnya  hak  cipta  rendah,  selain  akan    menghambat  lahirnya kreativitas,  sehingga  terjadi  kemandegan  dalam  berkreasi  juga  kemungkinan  mendapatkan sanksi dari  badan internasional terkait perlindungan KI (WIPO atau TRIPs).
42 Samekto, FX. Adji (2013). Hukum Dalam Lintasan Sejarah . Indepth Publishing, Bandar Lampung. h. 48-49.
43 Ali,  Achmad.  (2010).  Menguak  Teori  Hukum  ( Legal  Theory )  dan  Teori  Peradilan  ( Judicialprudence )  Termasuk Interpretasi Undang-undang  Legisprudence).Kencana Prenada Media Group. Jakarta. h. 225.
44 Hukum adat  berdasarkan pada hal-hal yang bersifat konkrit, sehingga agak sulit mengakui konstruksi abstrak yang umum  pada  sistem  hukum  barat,  salah  satunya  adalah  perbedaan  antara  benda  berwujud  dan  tidak  berwujud (immaterial)    seperti  halnya  KI.  Konsep  komunal  mengakibatkan  KI  bergaya  barat  sulit    dimengerti    oleh kebanyakan masyarakat (adat) Indonesia sehingga dapat dimungkinkan bahwa KI yang  dianggapnya  individualism akan  disalahartikan  bahkan  ditolak.
45 Hal  ini  dipengaruhi  oleh  cara  berpikir  masyarakat  (adat)    Indonesia  yaitu  “komunal”  (bahwa    masyarakat menjunjung tinggi rasa kebersamaan).

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Budaya hukum adalah proses yang menentukan  bagaimana  hukum  mencapai  tujuan- tujuan  sosial    seperti    apa    tujuan    hukum    itu    diciptakan.    Proses  ini  meliputi  awal  mula dibentuknya hukum, hingga hukum itu diterapkan oleh penegak hukum. Sebagai  suatu  sistem, budaya    hukum    prosedural    akan    mempengaruhi    budaya    hukum    substansial.  Dalam penegakan  hukum  dapat  dilihat  dengan jelas,  bagaimana  budaya  hukum  (substansial  dan prosedural)  berinteraksi  positif  dan  negatif  dengan  budaya  hukum  local  sehingga  tegaknya hukum  dalam  masyarakat  sangat  dipengaruhi    oleh  budaya  hukum.  Oleh  karena  itu pembangunan    hukum    nasional    yang    salah    satu  komponennya  adalah  budaya  hukum, menghendaki transformasi  nilai-nilai,  tidak  hanya the  rule  of law , tetapi juga role of moral , rasa  malu,  dan  nilai-nilai    agama,    yakni    ketuhanan    Yang    Maha    Esa.  Dengan  demikian supremasi hukum dikedepankan bersama supremasi moral dan keadilan. 46
Budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai- nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima  oleh  warga masyarakat  dalam  kerangka  budaya  masyarakat.    Dalam  hal  norma atau  kaidah  yang  tercantum  dalam  UU  sesuai  dengan  persepsinya  atau  nilai-nilai  yang terkandung dalam diri individu yang bersangkutan,  maka  kemungkinan  besar   akan mentaati hukum positif tersebut.  Karena itu Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang  terdapat  dalam  manusia  tentang  hukum  yang  ada,  sehingga  berkaitan  dengan  kepatuhan hukum,  hal  yang  membedakannya  yaitu  dalam  kepatuhan  hukum  ada  rasa  takut    terhadap sanksi. 47 Ahmad  Ali  mengatakan  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  masyarakat  patuh pada  hukum,  yaitu: compliance (harapan  akan  suatu  imbalan;  identification  (agar kenaggotaanya  terjaga); internalization (isinya  sesuai  dengan  kepentigan  pribadi);  dan kepentingan  warga yang  terjamin  oleh hukum. 48
Friedman    mengemukakan  bahwa    kultur  hukum  merupakan  suatu  hal  yang  vital  di dalam  sistem  hukum,  yaitu  suatu  “tuntutan”,  “permintaan”  atau  “kebutuhan”  yang  datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum  yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan
46 Jawardi.  (2016).    Strategi  Pengembangan  Budaya  Hukum  ( Strategy  of  Law  Culture  Development).  Jurnal Penelitian  Hukum  De  Jure, ISSN  1410-5632  Vol.  16  No.  1,  Maret    h.  90. tersedia  dari http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.
47 Rosana,  Ellya.  (2014).  Kepatuhan  Hukum  Sebagai  Wujud  Kesadaran  Hukum  Masyarakat. Jurnal  TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni. h.3. tersedia dari https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600.
48 Ali,  Achmad.  (2010). Menguak Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial  Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence ).  Kencana. Jakarta. h. 347-348.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
dan  opini  mengenai  hukum.  Oleh  karena  itu  budaya  hukum  masyarakat  dapat  juga  diartikan sebagai  nilai-nilai  dan  sikap  serta  perilaku  anggota  masyarakat  dalam  kehidupan  hukum  yang tercermin  bukan hanya dalam  perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat. 49
Suatu  keadaan  yang  dicita-citakan  adalah  adanya  kesesuaian  antara  hukum  dengan sistem nilai-nilai tersebut, konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti  dengan  perubahan  hukum  atau  di  lain  pihak  hukum  harus  dapat  dipergunakan  sebagai sarana untuk  mengadakan  perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Dengan demikian bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai sehingga kesadaran hukum adalah  konsepsi-konsepsi  abstrak  di  dalam  diri  manusia,  tentang  keserasian  antara  ketertiban dengan ketentraman yang  dikehendaki atau yang sepantasnya. 50 Karena itu, kebijakan dari sisi budaya  hukum  yakni:  perlu  meningkatkan  budaya  hukum  antara  lain  melalui  pendidikan  dan sosialisasi  berbagai  peraturan  perundangundangan  serta  perilaku  keteladanan  dari  penegak hukum  dan  jajarannya  dalam  mematuhi  dan  menaati  hukum  serta  penegakan  supremasi hukum. 51
Soerjono  Soekanto    mengutip    Kutschincky  yang  menjelaskan  indikator-indikator kesadaran hukum, yaitu 52 a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum ( law awareness ) b. Pengetahuan  tentang  isi  peraturan-peraturan  hukum  ( law  acquaintance )  c.  Sikap  terhadap peraturan-peraturan  hukum  ( legal  attitude )  d.  Pola-pola  perikelakuan  hukum  ( legal  behavior ). Setiap  indikator  tersebut  di  atas  menunjuk  pada  tingkat  kesadaran  hukum  tertentu  mulai  dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. 53
Kesadaran  hukum  masyarakat  merupakan  salah  satu  faktor    bagi  penegakan  hukum yang  efektif,  selain  faktor  hukumnya,  penegak  hukum,  fasilitas  pendukung,  dan  budaya hukum. 54 Faktor  hukumnya,    antara  lain  berkaitan  dengan  peraturan  tersebut  telah  mengatur secara sudah cukup baik dari segi kualitatif  maupun kuantitatif; faktor penegak hukum, antara lain  berkaitan  dengan    batas  wewenangnya;  fasilitas  pendukung,    yaitu  kelengkapan  fasilitas;
49 Barkatullah, Abdul Halim. (2017), Budaya Hukum  Masyarakat  Dalam Perspektif  Sistem Hukum . H. 15 tersedia dari http://eprints.ulm.ac.id/138/1/ Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf  (Diakses 17 Januari  2020).
50 Ibid , hlm 159.
51 Jayus, Jaja Ahmad. (2012). Pengaruh Hukum Kolonial pada Budaya Hukum Masyarakat : Dialektika Pembaruan Sistem  Hukum  Indonesia ,  Diterbitkan  oleh  Sekretariat  Jenderal  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia  Cetakan Pertama. Juli.  h. 225.
52 Ibid .
53 Ibid.
54 Soekanto,  Soerjono.  (2014), Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Cetakan  Kelima.  Jakarta  : Raja Grafindo Persada,  hlm  42.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
warga  masyarakat,  yaitu  kesadaran  untuk  mentaati  hukum;  dan  budaya  hukum,  berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap hukum.
Apabila  faktor-faktor  penegakan  hukum    menurut  Soerjono  Soekanto  dihubungkan dengan  Sistem  Hukum  menurut    Friedman,  maka  terdapat  kaitan  yang  erat  diantara  keduanya dan dapat digambarkan sebagai berikut:
Soerjono Soekanto: Faktor-faktor Penegakan hukum Lawrence W Friedman: Sistem Hukum Hukum Susbstansi  hukum Penegak hukum Struktur  hukum Fasilitas Pendukung Kesadaran Hukum Masyarakat Budaya hukum
Budaya hukum
Penegak  hukum  tidak  dapat  menjalankan  wewenangnya    dengan  lancar  apabila  tidak didukung  oleh  fasilitas  pendukungnya    karena  itu  fasilitas  pendukung  masuk    pada  struktur hukum,  sedangkan  kesadaran  hukum    pada  hakekatnya  juga  merupakan    budaya  hukum sebagaimana telah dijelaskan sehingga dikategorikan sebagai budaya hukum berdasarkan sistem hukum menurut Lawrence W Friedman.
Dalam  konteks  Indonesia,  yang  dimaksud  oleh  Lawrence  M.  Friedman  sebagai  inti legal  cultural (budaya  hukum  Indonesia)  adalah  Pancasila.  Berdasarkan  teori  ini,  maka Pancasila  merupakan  budaya  hukum  bangsa  Indonesia  yang  berisikan  nilai-nilai  ke-Indonesia- an  yang  harus  dijadikan  input  pada  bekerjanya  struktur  hukum  di  Indonesia  sesuai  alur  yang diterangkan di atas. Lebih-lebih ketika atribut globalisasi seperti individualistik, kapitalistik, dan hedonistik semakin menjalar ke tengah masyarakat Indonesia, maka sebagai bagian masyarakat Indonesia semakin menjadi sadar bahwa betapa pentingnya budaya lokal. 55
Dalam  kaitan  dengan    hukum  sebagai  substansi  dengan  kesadaran  hukum  masyarakat dan  budaya  hukum,  maka  relevan  untuk  dikemukakan  pendapat  Mochtar  Kusumaatmadja “hukum  berfungsi  mengubah  pola  pikir  masyarakat  atau  sarana  pembaharuan  masyarakat.” Sedangkan  aspek  struktur  hukumnya  ditambahkan  oleh  Romli  Atmasasmita,  sehingga  fungsi hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  juga  dapat  menciptakan  harmonisasi  antara  elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut “ beureucratic and social engineering ”
55 Saptomo,  Ade.  (2012), Budaya  Hukum  dalam  Masyarakat  Plural  dan  Problem  Implementasinya : Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia , Artikel Buku Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, h. 192.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
(BSE).  Dengan  dmikian,  ketiga  sub  sistem  hukum    tersebut  akan  saling  mendukung  atau memperkuat dalam rangka penegakan hukum berkaitan dengan pembajakan karya cipta.

## KESIMPULAN
Struktur  hukum  berkaitan  dengan    UU  No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  masih memiliki kendala berkaitan dengan konsistensi penegak hukum (terutama penyidik, khususnya Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil)    sudah  menjalankan  fungsinya  tetapi  belum  efektif  karena adanya  kendala  internal  dan  eksternal.  Dari  segi  Substansi  hukum,    UU  Hak  Cipta  memiliki kelemahan  secara normatif,  karena  menganut  penggunaan  delik  aduan pada  tindak  pidana  hak cipta  yang  menyebabkan  penegakan  hukum  menjadi  lebih  lama.  Sedangkan  dari  segi    budaya hukum, masyarakat belum sepenuhnya menghargai kreasi pihak lain terbukti semakin maraknya pembajakan  karya  Cipta  dan    cara  berpikir  yang  menganggap  kekayaan  intelektual  termasuk Hak cipta hanya berfungsi sosial saja padahal  merupakan hak individu juga yang memiliki nilai ekonomi.  Oleh karena itu, Penerapan Sistem Hukum  Menurut  Friedman Terhadap  Efektivitas Penanggulangan Pembajakan karya cipta  belum efektif.

## SARAN
Berkaitan  dengan,  Struktur  hukum,  Perlu  kebijakan  untuk  meningkatkan  pemahaman    dan konsistensi  penegak  hukum  (  terutama  PPNS)    terhadap  kekayaan  intelektual,  khususnya dibidang  hak  cipta    mengingat    hak  tersebut  rentang  dengan  tingkat  pembajakan  yang  tinggi. Untuk  Substansi  hukum,    Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014    berkaitan  dengan  tindak pidana  (delik  aduan)  perlu  dikaji  ulang  untuk  kembali  ke  delik  biasa  sebagai  UU  Hak  Ciopta sebelumnya  (UU  No.  19  Tahun  2002)  agar  proses  penyidikannya  lebih  cepat  karena  tidak memerlukan  aduan  dari  pihak  yang  dirugikan.      Sedangkan  Budaya  hukum,  perlu  penyuluhan hukum  yang  intensif  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  pentingnya  budaya malu  ( shame  culture )  dan  merasa  bersalah  ( guilty  feeling )  jika  melanggar  hukum    sehingga timbul  budaya menghargai kreasi  karya cipta pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Ali,  Achmad.  (2010,  225).  Menguak  Teori  Hukum  ( Legal  Theory )  dan  Teori  Peradilan ( Judicialprudence )  Termasuk  Interpretasi  Undang-undang    Legisprudence).Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
Asshiddiqie,  Jimly.  (2012,19). Struktur  Hukum  dan  Hukum  Struktural  Indonesia : Dialektika pembaruan  Sistem  Hukum  Indonesia ,  Diterbitkan  oleh  Sekretariat  Jenderal  Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama. Juli.
Atmasasmita, Romli (2012,97 ). Teori Hukum Integratif . Genta Publishing. Yogyakarta Friedman, Lawrence W.(2010,33). Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial(The Legal System ; A Social Science Perspective), Nusa Media, Bandung. Jayus, Jaja Ahmad. (2012,225). Pengaruh Hukum Kolonial pada Budaya Hukum Masyarakat : Dialektika  Pembaruan  Sistem  Hukum  Indonesia ,  Diterbitkan  oleh  Sekretariat  Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama. Juli. .
Kelsen, Hans . (2010,159 ). Teori Umum Tentang Hukum dan Negara . Bandung : Nusa Media.. Kusumaatmadja,  Mochtar  &  B.  Arief  Sidharta.  (2013,121  ). Pengantar  Ilmu  Hukum: Buku  I. Alumni. Bandung.  121.
Moleong,  Lexy  J,  (2010,4). Metodologi  Penelitian  Kualitatif, PT  Remaja  Rosdakarya. Bandung.
Saptomo,  Ade.  (2012,  192), Budaya  Hukum  dalam  Masyarakat  Plural  dan  Problem Implementasinya : Dialektika  Pembaruan  Sistem  Hukum  Indonesia ,  Artikel  Buku Diterbitkan  oleh  Sekretariat  Jenderal  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia  Cetakan Pertama.
Setiadi,    Wicipto  (2012,60). Arti  Penting  Lembaga-Lembaga  Hukum  di  Indonesia  dalam Merespon  Perubahan  Sosial ,  Diterbitkan  oleh  Sekretariat  Jenderal  Komisi  Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama. Juli.
Samekto, FX. Adji (2013, 48-49 ). Hukum Dalam Lintasan Sejarah . Indepth Publishing, Bandar Lampung.
Soekanto,  Soerjono.  (2014,  42), Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Tanjung, Khaerul  H  . (2017, 23) Hak Kekayaan Intelektual . Jakarta. Winarta,  Frans  Hendra.  (2012,80), Membangun  Profesionalisme  Aparat  Penegak  Hukum, Diterbitkan  oleh  Sekretariat  Jenderal  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia  Cetakan Pertama. Juli.

## Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor    17  Tahun  2007    tentang    Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional tahun 2005-2025.
Peraturan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia, menjadi landasan perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual  menjadi  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual,  sehingga    istilah  Hak Kekayaan Intelektual menjadi Kekayaan Intelektual.

## Jurnal  dan Jurnal digital
Amin,    Zainul  (2018,129).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Hak  Cipta  Dalam  Bidang  Industri Kreatif Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Februari,  tersedia  dari  https://media.neliti.com/media/publications/265553-penegakan- hukum-terhadap-hak-cipta-dalam-2e4a413d.pdf (Diakses 15 Agustus 2020).
Bello, Petrus CKL. (2013). Hubungan Hukum Dan  Moralitas  Menurut H.L. A HART. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No. 3 Juli-September. h. 351-352. tersedia dari http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.27 (Diakses 12  Januari 2020).

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Citrawan, Harison dan Achmad Fikri Rasyidi.  (2019), Efektivitas Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan  Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri SIPIl, Mimbar hukum volume 31, nomor 2, juni 2019, h. 174-190, 176.
Fendri,  Azmi.  (2010).  Perbaikan  Sistem  Hukum  Dalam  Pembangunan  Hukum  Di  Indonesia.
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No. 2. h.99 tersedia dari
http://dx.doi.org/10.30652/jih.v1i02.1157.
Jawardi.  (2016).    Strategi  Pengembangan  Budaya  Hukum  ( Strategy  of  Law  Culture Development).  Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure, ISSN  1410-5632  Vol.  16  No.  1, Maret  h. 90. tersedia dari http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.
Marbun,  Rocky  (2014).  Grand  Design  Polik  Hukum  Pidana  dan  Sistem  Hukum  Pidana Indonesia  Berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 – No. 3 . h. 567-568. Rosana,  Ellya.  (2014).  Kepatuhan  Hukum  Sebagai  Wujud  Kesadaran  Hukum  Masyarakat.
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni. h.3. tersedia dari
https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600.
Sonata,  Depri    Liber.  (2014,30),  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris:  Karaktyer Khas  dari Metode3 meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1,
Januari-Maret 2014. ISSN 1978-5186.
Yanto,  O  (2015).  Konsep  Perlindungan  Hak  Cipta  Dalam  Ranah  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual  (Studi  Kritis  Pembajakan  Karya  Cipta  Musik  dalam  Bentuk  VCD  dan DVD),  Jurnal  Yustisia.  Vol.  4  No.  3  September-Desember.  h.  752.  tersedia  dari https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8706/7796 (Diakses 17 Januari 2020).

## Sumber lainnya
Anonim, http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/456/jbptunikompp-gdl-iiphimawan-22764-7- babii.pdf  (Diakses 9 Desember 2019).
Anonim,  http://seputarpengertian.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-  hukum.  html.
(Diakses 11 Desember 2019).
Barkatullah,  Abdul  Halim.  (2017), Budaya  Hukum    Masyarakat    Dalam  Perspektif    Sistem Hukum . H. 15 tersedia dari http://eprints.ulm.ac.id/138/1/
Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf  (Diakses 17 Januari  2020). Damang,  Dinamisasi dan  Pengaruh  Sosiological  Jurisprudence di Indonesia, tersedia dari  http://www.
Negara hukum. com/ hukum/ sosiological-jurisprudence.html . (Diakses 17 Desember 2019). Faozi,  Rochmani, Safik Adi Suliantoro. (2016). Budaya  Hukum  Hakim  Dalam  Penyelesaian Perkara  Lingkungan  Hidup  Di  Pengadilan. Unisbank  Semarang. 28 Juli. ISBN: 978- 979-3649-96-2.    512.  tersedia dari  https://media.neliti.com/media/publications/174341- ID-budaya-hukum-hakim-dalam-penyelesaian-pe.pdf. (Diakses 23 Januari 2020).
http://tabirhukum./2016/11/definisi-sistem-hukum-dan-unsur-unsurnya.html (Diakses 14
Desember 2019).
Mertokusumo,    Sudikno  (2010), Penemuan  Hukum. Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta,  24. Lihat juga http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-sistem-hukum- menurut-para-pakar.html  (Diakses 5 Desember 2019).
Mirwansyah.  (2017)  . Tinjauan Terhadap  Perlindungan  Bagi  Pencipta  Lagu  Menurut  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta,  Jurnal,  tersedia  dari https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.24967%2Fjcs.v 2i1.69 (Diakses 8 Januari  2020).
Mulyadi, Lilik, Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar  Kusumaatmadja, S.H., LL.M . h. 2 tersedia dari https://badilum.info/upload_file/img/
article/doc/kajian_ deskriptif_analitis_ teori_hukum_pembangunan.pdf (Diakses 18 Desember 2019).
Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Mustafa,  Marni    Emmy, Upaya  Penanggulangan  Pelanggaran  Hak  Kekayaan  Intelektual Berdasarkan Perma No.4 Tentang Perintah Penangguhan Sementara dan Perma No.5 Tahun  2012  Tentang  Penetapan  Sementara ,    tersedia  dari  http://www.pt-medan. go.id/images/file/  Upaya%20Penanggulangan%20  Pelanggaran%  20  Hak  %20 Kekayaan% 20Intelektual.pdf h. 3-4 (Diakses 26 Agustus 2020).