## MODEL RESOLUSI KONFLIK KAWASAN REGISTER 45 MESUJI LAMPUNG BERBASIS HUTAN TANAMAN RAKYAT

## Komang Jaka Ferdian

## Abstract
Agrarian  conflicts  in  Indonesia,  one  of  which  occurred  in  the  region  registers  45  Mesuji  Lampung.  The conflict  in  the  region  registers  45  result  people  are  not  getting  their  rights  as  citizens.  The  problem  area management register 45 that conflict has reached a scale where there is a negative impact on residents who often get unilateral acts of intimidation and arrest of the security forces. The conflict that left would pose a threat to one of the parties, special nature of conflict can be widened up to the global level, there is a violence that resulted from one of the parties. The purpose of this study is to map the conflict in the region registers 45 Mesuji of Lampung and explain the model of conflict resolution in the region register 45 based on Forest Plantation.  Conflict  in  the  region  register  45  involves  PT.  Silva  Inhutani,  Community  Register  45,  State  / Government, Land Speculators, thuggery, Megoupak and Media. Model of conflict resolution that can be done through  Forest  Plantation.  The  positive  side  is  going  to  cause,  among  others,  conflict  resolution, improvement  in  the  economic  sector,  development  environments,  forming  jobs,  alleviate  poverty  and improve food security in Mesuji district.

## Keywords:
Land Conflict; Mapping Conflict; Conflict Resolution; Mediation; Forest Plantation

## A. PENDAHULUAN
Masalah  agraria,  sepanjang  jaman  pada  hakikatnya  merupakan  masalah  politik.  Politik dalam  bidang  agraria  dapat  dijelaskan  dengan  siapa  yang  menguasai  tanah,  ia  juga  akan menguasai pangan, atau ia menguasai sarana-sarana kehidupan, dan yang menguasai kehidupan maka  ia  menguasai  manusia.  (Christodoulu,  1990).  Hal  inilah  yang  menjelaskan  bahwa pentingnya  permasalahan  agraria  untuk  dibahas  agar  dapat  menjelaskan  secara  rinci penguasaan atas agraria di kehidupan masyarakat.
Indonesia  telah  mengalami  ketimpangan  yang  begitu  tajam  atas  hak  pengelolaan  lahan. Tanah  di  Indonesia  hampir  sebagian  besar  dikelola  oleh  pengusaha,  bukan  oleh  masyarakat. Pemerintah  lebih  mendukung  pengusaha  untuk  mengelola  lahan  milik  pemerintah dibandingkan  oleh  rakyatnya.  Sehingga  banyak  terjadi  perselisihan  yang  melibatkan masyarakat  dengan  perusahaan  dalam  ranah  pengelolaan  lahan  atau  sering  disebut  dengan konflik agraria.
Indonesia  merupakan  negara  yang  rentan  terjadi  konflik  baik  itu  masyarakat  dengan masyarakat, atau masyarakat dengan pemerintah. Penyebab konflik di Indonesia salah satunya yaitu  permasalahan  agraria.  Konflik  agraria  di  Indonesia  menurut  Wiradi  (2009:  3)  terjadi karena  adanya  empat  ketimpangan  atau  ketidakserasian  yaitu  ketimpangan  dalam  hal penguasaan  sumber-sumber  agraria.  Ketidakserasian  dalam  hal  “peruntukan”  sumber-sumber agraria,  khususnya  tanah.  Ketidakserasian  antara  persepsi  dan  konsepssi  mengenai  agraria serta  ketidakserasian  antara  berbagai  produk  hukum,  sebagai  akibat  dari  pragmitisme  dan kebijakan  sektoral.  Keempat  hal  tersebut  yang  memicu  kemarahan  masyarakat  sehingga menimbulkan konflik agraria di Indonesia.
Pandangan Karl Marx mengenai konflik tidak terlepas dari teorinya mengenai perbedaan kelas  antara  kaum  kapitalisme  dan  kaum  proletar.  Karl  Marx  memandang  bahwa  di  dalam kehidupan  masyarakat  terdapat  pertentangan  kelas  antara  borjuis  yang  memiliki  tanah  dan merupakan  kapital,  serta  proletar  atau  petani  kecil  dimana  sebagai  pekerja.  Adanya  kelas tersebut maka akan menempatkan salah satu pihak sebagai yang dominan sehingga dikemudian hari  akan  terjadi  pertentangan  dalam  masyarakat.  Pertentangan  tersebut  yang  nantinya  akan memicu terjadinya suatu penuntutan dan akan menimbulkan konflik antar pihak yang terlibat. (Muryanti dkk, 2013: 9)
Konflik  agraria  di  Indonesia  salah  satunya  terjadi  di  kawasan  Register  45  Mesuji Lampung. Kawasan Register 45 terbentuk pada 7 Oktober 1991, melalui Surat Keputusan (SK)
Menteri  Kehutanan  yang  memberikan  izin  hutan  tanaman  industri  kepada  PT  Silva  Inhutani Lampung  Abadi  seluas  32.600  hektar 1 .  Pada  tanggal  22  November  1993,  pemerintah menetapkan bahwa hutan register 45 sungai buaya menjadi kawasan hutan tetap dengan fungsi lahan industri dengan luas 43.100 Hektar 2 . Selanjutnya pada tanggal 29 Juni 1994 pemerintah mengeluarkan Surat Dirjen tentang perluasan areal HTI seluas 10.500 Hektar 3 . Pada tanggal 17 Februari 1997 pemerintah menegaskan bahwa Hak Penguasaan Hutan (HPH) tanaman industri register  45  seluas  43.100Ha  kepada  PT.  Silva  Inhutani  Lampung 4 .  Konflik  yang  terjadi  di kawasan Register 45 telah mencapai skala dampak negatif dimana terdapat warga yang sering mendapati  tindakan  intimidasi  dan  penangkapan  sepihak  dari  aparat  keamanan.  Selain  itu terdapat  pelanggaran  HAM  dimana  terdapat  tiga  korban  tewas  atas  pertikaian  di  kawasan register 45 Mesuji Lampung. Akan tetapi tidak terdapat unsur pembantaian di kawasan register 45. (Kompas, 17 Desember 2011)
Konflik  yang  terjadi  di  kawasan  register  45  mengakibatkan  masyarakat  tidak mendapatkan  haknya  sebagai  warga  negara.  Masyarakat  kehilangan  hak  konstitusi,  hak pendidikan,  serta  hak  kebebasan.  Dilihat  dari  hak  konstitusi,  masyarakat  tidak  mendapatkan dokumen  kependudukan  catatan  sipil  seperti  akta  kelahiran,  kartu  tanda  penduduk  (KTP), kartu keluarga dari pemerintah. Hak pendidikan, masyarakat tidak diberikan sekolah negeri di sekitar kawasan register 45. Bahkan bangunan sekolah yang sudah kokoh berdiri harus digusur oleh  pemerintah.  Pada  hak  kebebasan,  masyarakat  tidak  mendapatkan  aliran  listrik.  Mereka mendapati  bahwa  pemerintah  tidak  mengizinkan  listrik  memasuki  kawasan  penduduk  yang berada di register 45 Mesuji Lampung. (Wahab, 2013)
Konflik  yang  dibiarkan  akan  menimbulkan  sebuah  ancaman  untuk  salah  satu  pihak, permasalahan konflik yang bersifat khusus dapat melebar hingga pada taraf global, terjadi suatu kekerasan  yang  diakibatkan  dari  salah  satu  pihak  (Pruitt  dan  Jeffrey,  2004:  12).  Pengelolaan konflik di Register 45 memiliki kewajiban untuk tidak menimbulkan konflik susulan. Sehingga kelembagaan dari pihak yang memiliki pengaruh pada konflik Register 45 menjadi model dalam pengelolaan konflik.
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  melakukan  pemetaan  konflik  di  kawasan  register  45 Mesuji Lampung serta menjelaskan model resolusi konflik di kawasan register 45 berdasarkan atas Hutan Tanaman Rakyat.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  untuk  mengeksplor  dan memahami  makna  individu  ataupun  kelompok  dalam  permasalahan  kehidupan  sosial.  Data dikumpulkan dari para informan melalui proses wawancara mendalam ( depth interview ), serta melalui  sumber-sumber  dokumen  lain.  Analisis  data  dilakukan  secara  induktif.  (Cresswell, 2009: 4)

## B. PEMBAHASAN
1. Jalan Panjang Konflik di Kawasan Register 45 Mesuji Lampung
Akar  konflik  apabila  di  telusuri  lebih  dalam  sejak  sebelum  kemerdekaan.  Pada  tahun 1917-1918  di  kawasan  register  45  sudah  ada  desa  lama  berupa  desa  adat.  Desa  yang  ada  di kawasan  register  45  itu merupakan  Talang  Batu  yang  terdiri  atas  beberapa  dusun  antara  lain
1 SK Menhut No. 688/Kpts-II/1991 Tentang Pemberial areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara kepada PT Silva Inhutanai Lampung di  Register 45 Sungai Buaya Lampung seluas 32.600 ha.
2 SK Menhut No. 785/kpys-II/1993 tentang penetapan kelompok hutan regsiter 45 sungai buaya yang terletak di kabupaten Dati II Lampung Utara, Provinsi Daerah Tingkat I Lampung seluas 43.100 Ha sebagai hutan tetap dengan fungsi produksi.
3 Surat Dirjen PH No. 1727/IV-PPH/1994 tentang perluasan areal HTI seluas 10.500 Ha.
4 SK Menhut No. 93/kpts-II/1997 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas 43.100Ha kepada PT. Silva Inhutani Lampung (PT.SIL).
Talang  Gunung  (dusun  tua/adat),  Dusun  Tanjung  Harapan  (dusun  tua),  dusun  setajim  (dusun tua/dusun adat) dan dusun pelita jaya (desa lama sejak 70-an tahun). (Laporan TGPF 2012)
Merujuk wawancara dengan Dr. Tisnan menyebutkan bahwa Talang Gunung sebagai desa definitif  merupakan  desa  adat  yang  di  dalamnya  terdapat  berbagai  aturan  adat  yang  ada. Sedangkan  desa  Pelita  Jaya  keberadaannya  dikarenakan  timbulnya  program  transmigrasi. Masyarakat  dari  pulau  Jawa  mengikuti  program  transmigrasi  yang  diundang  oleh  desa Talang Gunung.  Sehingga  sampai  saat  ini,  desa  Pelita  Jaya  sangat  tergantung  dengan  desa  Talang Gunung. (Wawancara dengan Dr. Tisnan pada 13 Januari 2017, Pukul: 11:30 WIB)
Pada  tahun  1940,  pemerintahan  kolonial  menunjuk  kawasan  tersebut  menjadi  kawasan Hutan  Produksi.  Melalui Besluit Residen  Lampung district No.  249  tanggal  12  April  1940. Kelompok  hutan  yang  di  dalamnya    terdapat  masyarakat  adat  dinyatakan  menjadi  hutan larangan  Register  45  Sungai  Buaya.  Kawasan  hutan  produksi  yang  ditentukan  pemerintahan kolonial seluas 33.500 Ha.
Setelah masa kemerdekaan pada tahun 1986-1987 pemerintah mengadakan pengukuran tapal  batas.  Pengukuran  tapal  batas  tersebut  diikuti  dengan  kegiatan  penggusuran  wilayah hutan  Register  45.  Penggusuran  tersebut  melibatkan  tim  tata  batas  tingkat  II  Lampung  Utara. Pada tanggal 7 Oktober 1991 pemerintah mengeluarkan SK dari Menteri Khutanan. SK Menhut No.  688/Kpts-II/1991,  dimana  Departemen  Kehutanan  memberikan  Hak  Pengusahaan  Hutan Tanaman  Industri  (HPHTI)  kepada  PT  Silva  Inhutani  Lampung  di  Register  45  Sungai  Buaya Lampung seluas 33.500 Ha. PT. SIL merupakan perusahaan patungan antara PT Silva Lampung Abadi dan PT. Inhutani V.
Pada  Tahun  1996-1997  di  kawasan  Register  45  Mesuji  Lampung  terbentuk perkampungan  baru.  Perkampungan  tersebut  dinamakan  dengan  perkampungan  Moro-moro. Masuknya  masyarakat  ke  kawasan  register  45  memiliki  berbagai  alasan.  Merujuk  pada  hasil wawancara ketua kelompok Marga Jaya yaitu Trubus menyatakan bahwa faktor ekonomi yang mendorong  masyarakat  masuk  ke  kawasan  regsiter  45.  Masyarakat  mulai  masuk  ke  kawasan register  45  pada  awalnya  membeli  lahan  di  kawasan  register  45  dengan  oknum  yang  tidak bertanggung jawab. Mereka mengatakan bahwa tanah tersebut pada awalnya merupakan tanah adat,  sehingga  masyarakat  berani  untuk  membeli  lahan  di  register  45.  Namun  pada kenyataannnya tanah tersebut merupakan tanah kawasan. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat serba salah karena ketika mereka mau meninggalkan kawasan regsiter 45 mereka sudah tidak memiliki lahan lagi di kampung halaman karena sudah di jual dan dibelikan tanah yang ada di kawasan register 45.  (Hasil Wawancara dengan ketua kelompok Marga Jaya yaitu Trubus, 15 Juli 2016, Pukul 14:00 WIB)
Tanggal  17  Februari  1997,  Menteri  Kehutanan  mengeluarkan  SK  terbaru  yang menyatakan  penambahan  luasan  hutan  kawasan.  SK  No.  93/Kpts-II/1997  tentang  Pemberian Hak Pengusahaan HTI atas Areal Hutan yang semula seluas 33.500 Ha menjadi sekitar 43.100 Ha. Bertambahnya luas areal kawasan register 45, memberikan dampak problem terkait batas kawasan register 45. Masyarakat adat Desa Talang Batu mengklaim bahwa tanah seluas 7.000 Ha merupakan milik Hutan Adat. Selain itu, masyarakat adat Desa Talang Batin pun mengklaim bahwa tanah seluas 2.600 Ha merupakan lahan milik hutan adat. Konflik  agraria mulai muncul ketika kedua adat tersebut mengklaim tanah yang di garap atau tanah yang dikelola perusahaan merupakan tanah milik masyarakat adat.
Penambahan  luasan  kawasan  di  kawasan  register  45  pada  hakikatnya  memberikan permasalahan  baru  dalam  pengelolaan  kawasan  hutan  register  45  oleh  PT.  Silva  Inhutani Lampung.  PT.  Silva  Inhutani  seyogyanya  tidak  mampu  mengelola  kawasan  register  45  seluas 43.100 Ha. Hasil wawancara dengan Dr. Tisnan yang merupakan mantan anggota TGPF Mesuji 2012  menyebutkan  bahwa  Mereka  hanya  mampu  mengelola  setidaknya  11.000-17.000  Ha, sedangkan  sisanya  merupakan  lahan  yang  tidak  digarap.    Ketua  walhi  serta  masyarakat  pun mengamini ketidak mampuan PT. Silva Inhutani dalam mengelola kawasan register 45. PT. Silva Inhutani  menyiasatinya  dengan  menanam  tanaman  akasia  sepanjang  jalan  lintas  timur, sedangkan  dibaliknya  merupakan  lahan  kosong  yang  tidak  dikelola  oleh  perusahaan.  Hal  ini yang  kemudian  mengundang  masyarakat  untuk  masuk  ke  dalam  kawasan  hutan  register  45. Alasan utama masyarakat masuk kawasan register 45 yaitu adanya kebutuhan ekonomi.
Berbagai kepentingan yang memunculkan konflik di register 45 Mesuji Lampung di dasari oleh  kebutuhan  ekonomi.  Setiap  manusia  memiliki  kebutuhan  dalam  hidupnya  seperti diungkapkan  pada  hirarkai  kebutuhan. Physological, sebagai  dasar  kebutuhan  manusia  paling bawah  seperti  kebutuhan  fisik.  Kebutuhan  lainnya  yaitu  rasa  aman  ( safety) kebutuhan  untuk dilindungi . Kebutuhan dimiliki dan cinta ( belonging ) . Kebutuhan Harga diri (prestige) dalam hal ini  seperti  kekuasaan,  kebebasan,  prestasi  dan  lain-lain. terakhir  yaitu  kebutuhan  aktualisasi diri ( self-actualization ) . (Widjaja, 2009: 30)
Merujuk  pada  teori  kebutuhan  tersebut  setiap  manusia  memiliki  kebutuhan  dalam kehidupannya.  Kebutuhan  yang  utama  yaitu  kebutuhan  Fisiologis,  manusia  mempertahankan hidupnya  secara  fisik.  Masyarakat  Register  45  menempati  kawasan  tersebut  pada  dasarnya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Kebutuhan tersebut seperti sandang, pangan dan papan. Hal  itulah  yang  menggerakan  masyarakat  untuk  menempati  kawasan  register  45,  meskipun mereka pada saat ini mengakui kesalahannya namun mereka tidak memiliki pilihan lain.
Dimulainya suatu konflik hingga pada akhirnya menimbulkan resolusi melewati tahapan- tahapan  yaitu  awal  mula  konflik  dimulai  dari  adanya  perbedaan  persepsi  satu  aktor  dengan aktor lain, dari perbedaan tersebut menimbulkan suatu kontradiksi  pada masing-masing aktor. Hingga  pada  akhirnya  terjadi  suatu  kekerasan  baik  itu  secara  langsung  ataupun  secara  tidak langsung. Konflik yang diselesaikan melalui kekerasan maka akan menimbulkan suatu dendam dan konflik kembali. (Rombston, Woodhouse and Mall (2011: 16)
Pada tanggal 29 Juli 2004 Gubernur Lampung melayangkan surat No. 522/1240/01/2004 surat  mengenai  klaim  Lahan  Register  45.  Pemerintah  menganggap  bahwa  sebagian  kawasan hutan  Produksi  (KHP)  sungai  buaya  merupakan  lahan  pemerintah.  Pada  bulan  maret  2010, Desa  Talang  Batu  digusur  oleh  PAM  Swakarsa  perusahaan  bersama  dengan  Brimob.  Rumah warga  dirobohkan  dengan  menggunakan  alat-alat  berat.  Pada  saat  penggusuran,  warga  tidak ada yang berani melawan sehingga penertiban berjalan tanpa ada perlawanan dari warga. Pada tanggal 6 November 2010, sekitar pukul 16.30 WIB, Tim Perlindungan Hutan Provinsi Lampung melakukan  penertiban  gubuk  di  dusun  eks  Pelita  Jaya.  Dalam  peristiwa  yang  terjadi,  terdapat dua korban yang mengalami tembakan. Made Aste (38th) dan Nyoman Sumarte (32th) terkena tembakan dari aparat pengamanan. Kedua korban di larikan ke Rumah Sakit Umum Menggala, namun satu orang meninggal tidak dapat tertolong yaitu Made Aste.

## 2. Pemetaan Konflik di Kawasan Register 45 Mesuji Lampung
Pemetaan konflik dikawasan register 45 yang melibatkan beberapa aktor. Konflik register 45 Mesuji Lampung tidak hanya pada tiga aktor Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat saja, akan  tetapi  konflik  dikawasan  register  45  melibatkan  berbagai  aktor.  Berikut  merupakan pemetaan konflik di kawasan register 45 yang melibatkan beberapa aktor antara lain:
1. Masyarakat dengan PT. Silva Inhutani
Hubungan  konflik  antara  masyarakat  yang  tinggal  di  tanah  register  45  dan  PT.  Silva Inhutani Lampung tepat dikatakan konflik vertikal. Telah dijelaskan bahwa konflik antara masyarakat dan PT. Silva Inhutani Lampung di dasari atas penguasaan tanah di kawasan register  45.  Status  quo  di  kawasan  register  45  merupakan  salah  satu  faktor  yang mengakibatkan masyarakat  masuk  dan  terjadinya konflik.  Pada  tahun  1998-2004,  lahan register 45 dalam status quo, perusahaan tidak memanfaatkan hutan kawasan. Status quo disebabkan karena adanya sidang antara pemerintah dan perusahaan dalam pembahasan Hak  Pengelolaan  Hutan  Register  45.  Selain  itu,  pada  tahun  1998  Indonesia  mengalami krisis,  masyarakat  sulit  untuk  mendapatkan  akses  ekonomi  sehingga  mereka  masuk  ke dalam kawasan register 45 untuk  melanjutkan pertanian di lahan tersebut. Hal tersebut yang  memaksa  masyarakat  untuk  masuk  kawasan  register  45.  (Wawancara  dengan  Dr. Tisnan, 13 Januari 2017, Pukul 11:30 WIB)
2. Masyarakat dengan Negara
Negara  dalam  hal  ini  pemerintah  memiliki  hubungan  abu-abu  dengan  masyarakat  atas kawasan register 45. Pemerintah dalam hal ini mengkhawatirkan masyarakat yang hidup
di  kawasan  register  45.  Resistensi  yang  terjadi  di  kawasan  register  45  menimbulkan berbagai konflik di dalamnya sehingga Pemerintah menyayangkan masyarakat tinggal di kawasan  hutan.  Berbagai  tindakan  di  lakukan  oleh  pemerintah  untuk  mengamankan masyarakat  diantaranya  dengan  cara  melakukan  penertiban  dan  melakukan  kemitraan. Namun  di  satu  sisi,  pemerintah  melakukan  kekerasan  secara  langsung  maupun  secara tidak  langsung  kepada  masyarakat  untuk  memberikan  efek  jera  agar  masyarakat  tidak masuk kawasan register 45 kembali.
3. Masyarakat dengan spekulan tanah/calo tanah Masyarakat  memiliki  hubungan  abu-abu  dengan  calo  tanah  terkait  mereka  tinggal  di kawasan  register  45.  Terdapat  kepentingan  dari  salah  satu  aktor  dimana  mereka mendapatkan  keuntungan  secara  ekonomi  dalam  rangka  penjualan  lahan  di  kawasan register 45. Masyarakat membeli tanah dengan calo tanah yang mengkapling-kaplingkan tanah yang ada di lahan register 45. Berbagai macam harga yang mereka tawarkan seperti luas  lahan  2  (hektar)  di  jual  dengan  harga  7,5  juta  rupiah,  adapun  yang  menjual  lahan kawasan  register  45  dengan  luas  2  (dua)  hektar  lahan  dengan  harga  4  juta  rupiah.  Hal tersebut  yang  memberikan  dorongan  kepada  masyarakat  untuk  membeli  lahan  di kawasan register 45.
4. Masyarakat dengan preman Keamanan di kawasan register 45 sangat rentan terjadi, kekerasan antar masyarakat pun tetap terjadi di dalamnya. Kekerasan tersebut didasari oleh ekonomi. Aksi Premanisme di kawasan  regsiter  45  terjadi  terkait  pengelolaan  pertanian  yang  dilakukan  oleh masyarakat.  Tindakan  premanisme  yang  dilakukan  yaitu  mereka  meminta  uang keamanan  serta  mengambil  hasil  panen  masyarakat  yang  ada  di  kawasan  register  45. Sebelum masyarakat mengambil hasil panen, aksi premanisme terjadi. Mereka mengambil hasil  panen  para  petani  secara  paksa.  Sehingga  sering  terjadi  bentrokan  antara masyarakat dan preman yang ada di kawasan register 45. Konflik di kawasan register 45 pada  akhirnya  menjadi  konflik  horizontal.  (Wawancara  dengan  Riko  Warga  Moro-moro, 28 Desember 2016, Pukul: 11:00 WIB)
5. Masyarakat dengan adat Megou Pak Hubungan  Megou  Pak  dan  Masyarakat  terkesan  abu-abu  berdasarkan  atas  Laporan  Tim Gabungan Pencari Fakta Mesuji, hubungan abu-abu tersebut dapat dilihat karena mereka memiliki  kepentingan  satu  sama  lainnya.  Adat  Megou  Pak  melalui  ketua  lembaga  adat Wanmauli mengatakan bahwa mereka menuntut lahan adat yang ada di kawasan register 45 seluas 10.500 Ha. Tuntutan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat adat Megou Pak memiliki kepentingan dalam konflik yang terjadi di kawasan register 45.

## 6. Masyarakat dengan Media
Konflik  Register  45  tidak  terlepas  dari  adanya  peran  media  yang  berhubungan  taktis dengan  masyarakat.  Pemberitaan  tersebut  mendorong  masyarakat  lain  untuk  peduli terhadap  konflik  yang  terjadi.  Pada  saat  dilakukan  penertiban  2010-2011,  peran  media sangat  kental  terlihat  memberitakan  proses  penertiban  yang  dilakukan  oleh  tim gabungan.
7. PT. Silva Inhutani dengan spekulan tanah/calo tanah Tindakan  calo  tanah  atau  spekulan  tanah  merugikan  PT.  Silva  Inhutani  Lampung dikarenakan  mereka  memberikan  akses  kepada  masyarakat  untuk  masuk  ke  dalam kawasan  register  45.  Merujuk  pada  Laporan  Tim  Gabungan  Pencari  Fakta  Mesuji, hubungan  antara  PT.  Silva  Inhutani  dengan  Calo  Tanah  atau  Spekulan  Tanah  terlibat konflik.
8. PT. Silva Inhutani dengan Negara
PT.  Silva  Inhutani  Lampung  dengan  negara  dalam  konflik  di  register  45  memiliki hubungan  yang  abu-abu. Negara dalam hal ini  bukan  hanya  dari  kementrian  kehutanan. Salah  satu  indikasi  hubungan  antara  PT.  Silva  Inhutani  Lampung  dengan  Pemerintah terkait  register  45  yaitu  adanya  inkonsistensi  kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah.
Inkonsistensi  kebijakan  salah  satunya  pelebaran  luas  lahan  garapan  PT.  Silva  Inhutani yang  bertambah  10.000  Ha.  Inkonsistensi  kebijakan  tersebut  mengindikasikan  bahwa terdapat suatu kepentingan pemerintah dengan PT. Silva Inhutani.
9. Negara dengan adat Megou Pak Negara  dalam  hal  ini  Pemerintah  dengan  adat  Megou  Pak  memiliki  hubungan  konflik karena adanya pengakuan bahwa tanah di kawasan register 45 merupakan tanah ulayat atau  adat.  Megou  Pak  melalui  tetua  adat  mengadu  kepada  DPR  RI  Komisi  IV  bahwa mereka  menuntut  lahan  10  ribuan  hektar  yang  ada  di  kawasan  register  45.  Lahan tersebut  merupakan  kelebihan  dari  konsesi  PT.  Silva  Inhutani  di  register  45  yang menggelembung  dari  33.500  Ha  menjadi  43.100  Ha.  Adat  Megou  Pak  menuntut  lahan tersebut kepada Pemerintah untuk dikembalikan kepada masyarakat adat.
(http://www.mongabay.co.id/2013/01/14/konflik-lahan-mesuji-tetua-adat-megou-pak- ngadu-ke-komisi-iv/ diakses pada 31 Januari 2017, Pukul: 22:58 WIB)

## 3. Model  Resolusi  Konflik  di  Kawasan  Register  45  Berdasarkan  atas  Hutan  Tanaman Rakyat
Pemerintahan era Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan keleluasan masyarakat dalam pemberdayaan  masyarakat  di  dalam  kawasan  hutan.  Pemberdayaan  Masyarakat  di  kawasan hutan  menjadi  salah  satu  prioritas  utama.  Hal  tersebut  merujuk  pada  target  areal  kelola masyarakat yang memiliki luas 12,7 juta Ha yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. Masyarakat sekitar hutan diberikan akses yang lebih luas dalam pengelolaan hutan. Dalam pelaksanaannya diperlukan pendampingan dalam rangka meningkatkan  kapasitas  kelembagaan,  kapasitas  mengelola  kawasan,  dan  kapasitas kewirausahannya yang menyasar lebih dari 5000 kelompok usaha sosial dan kemitraan hingga tahun 2019. (Adnan, 2015: 2-5)
PT. SILVA INHUTANI

## MASYARAKAT
REGISTER 45 NEGARA  Pemerintah Daerah  Pemerintah Kabupaten Mesuji  Kepolisian  Tenaga Ahli
Calo Tanah
Preman Megoupak Media Ket: : Aliansi Taktis : Abu-abu
: Konflik Bagan Pemetaan Konflik Register 45
Sumber: data olahan Laporan TGPF Kasus Mesuji
Pengelola  kehutanan  di  kawasan  register  45  saat  ini  menggunakan  pola  kemitraan. Kemitraan  di  kawasan  register  45  melibatkan  perusahaan  yaitu  PT.  Silva  Inhutani  Lampung serta masyarakat yang menempati kawasan register 45 melalui Memorandum of Understanding . Kemitraan  ini  dilakukan  sejak  tahun  2014  hingga  sampai  saat  ini  sudah  melalui  tahapan penerapan program kemitraan kehutanan. Tahap awal kemitraan di kawasan register 45 hanya diikuti  oleh  tujuh  kelompok  mitra  kehutanan  yaitu  Marga  Jaya,  Karya  Jaya,  Karya  Tani,  Maju Jaya, Tugu Roda, Sido rukun serta Mekar Jaya.
Penerapan kemitraan di kawasan register 45 dapat dikatakan tidak berhasil, hal tersebut dikarenakan  banyaknya  kelompok  masyarakat  yang  bermitra  tidak  menanam  tanaman  akasia yang  menjadi  bagian  dari  MoU.  Masyarakat  lebih  banyak  menanam  tanaman  singkong dikarenakan kebutuhan mereka akan hasil tanaman semusim lebih menguntungkan dibanding tanaman  akasia.  Merujuk  pada laporan  perkembangan  kemitraan  di  kawasan  register 45,  dari tujuh  kelompok  yang  ikut  dalam  kemitraan  tanaman  singkong  dapat  ditanam seluas 216,3  Ha sedangkan tanaman akasia 47,9 Ha dari total lahan yang harus di garap seluas 6.252 Ha.
Permasalahan  tidak  berjalannya  program  kemitraan  dengan  baik  dikarenakan  kurang maksimalnya  mediasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terkait  kemitraan  kehutanan. Pemerintah  tidak  melibatkan  mediator  sehingga  kedua  belah  pihak  tidak  secara  maksimal mengungkapkan permasalahan yang terjadi di kawasan register 45. Mediasi yang berat sebelah lebih  mengarah  pada  keuntungan  PT.  Silva  Inhutani  Lampung  dalam  hal  skema  penanaman serta bagi hasil.
Pola  penanaman  tumpang  sari  yang  dilakukan  yaitu  terdapat  dua  tanaman,  tanaman singkong dan tanaman akasia. Dari total lahan yang ditanami masyarakat, 20% harus ditanami tanaman  akasia  dan  80%  ditanami  tanaman  singkong.  Permasalahan  utama  yang  menjadi keberatan  masyarakat  yaitu  adanya  penambahan 20%  setiap  tahunnya  untuk  tanaman  akasia dan  yang  nantinya  mengurangi  luas  lahan  garapan  tanaman  singkong.  Hingga  pada  akhirnya terbalik, untuk tanaman singkong masyarakat hanya mampu menanam 20% dan 80% sisanya menjadi tanaman akasia.
Modal penanaman singkong dan akasia dibebankan kepada PT. Silva Inhutani Lampung. Skema  bagi  hasil  yang  diterapkan  berbeda  antara  tanaman  singkong  dan  tanaman  akasia. Skema bagi hasil untuk tanaman singkong yaitu sebesar 50% untuk masyarakat dan 50% untuk PT.  Silva  Inhutani  Lampung,  pembagian  tersebut  setelah  dipotong  dengan  modal  yang dikeluarkan oleh perusahaan. Skema bagi hasil yang diberikan untuk tanaman akasia berbeda dengan  tanaman  singkong,  setelah  dipotong  dengan  modal  yang  dikeluarkan  perusahaan, pembagian  hasilnya  yaitu  25%  untuk  masyarakat  dan  75%  untuk  perusahaan.  Dari  skema tersebut terlihat adanya ketimpangan yang merugikan masyarakat, masyarakat hanya dijadikan sebagai pekerja/buruh untuk menanam tanaman dikawasan register 45.
Permasalahan kemitraan serta adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Silva Inhutani tersebut  yang  kemudian  sebaiknya  pengelolaan  kawasan  register  45  melalui  Hutan  Tanaman Rakyat.  Hutan  tanaman  rakyat  (HTR)  merupakan  hutan  tanaman  pada  hutan  produksi  yang dibangun  ole  kelompok masyarakat  untuk  meningkatkan  potensi  dan  kualitas  hutan  produksi dengan  menerapkan  silvikultur  dalam  rangka  menjamin  kelestarian  sumber  daya  hutan. Merujuk  pada  pengertian  tersebut,  HTR  melibatkan  masyarakat  yang  berada  di  dalam  hutan ataupun  masyarakat  yang  berada  di  sekitar  hutan  untuk  mengelola  hutan  sesuai  dengan ketentuan dari hutan produksi.
Pola  penerapan  program  pengelolaan  HTR  merujuk  pada  Peraturan  Menteri  Kehutanan No.  23  tahun  2007  tentang  Tata  Caea  Permohonan  Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat dalam hutan Tanaman, terbagi atas 3 pola, diantaranya yaitu:
1. Pola Mandiri, pola ini dikembangkan oleh kepala keluarga pemegang IUPHHK-HTI.
2. Pola  Kemitraan,  pola  ini  dikembangkan  oleh  kepala  keluarga  bersama  mitranya  yang berdasarkan  atas  kesepakatan  bersama  dan  difasilitasi  oleh  pemerintah  agar terselenggara kemitraan yang menguntungkan kedua pihak.
3. Pola  developer,  pola  ini  dibangun  oleh  BUMN/BUMS  dan  selanjutnya  diserahkan pemerintah kepada Kepala Keluarga pemohon IUPHHK-HTI dan biaya pembangunannya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
Dalam  hal  ini,  peneliti  memberikan  gambaran  skema model  hutan  tanaman  rakyat  yang dapat diterapkan di kawasan register 45 Mesuji. Berikut skema model resolusi konflik register 45 melalui hutan tanaman rakyat:
Pembentukan  HTR  dikawasan  register  45  terlebih  dahulu  dilakukan  dengan  cara pengurangan HPHTI yang diberikan kepada PT. Silva Inhutani Lampung. Pengurangan tersebut dapat  dilakukan  karena  tidak  mampunya  perusahaan  dalam  mengelola  lahan  43.100  Ha sehingga  mengakibatkan  munculnya  tanah  terlantar  dikawasan  register  45.  Tanah  terlantar tersebut  yang  nantinya  dijadikan  hutan  tanaman  rakyat  bagi  masyarakat.  Tanah  yang ditelantarkan  harus  didayagunakan  sebagai  penningkatan  akses  sosial  ekonomi  masyarakat, optimalisasi  pengusahaan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah,  mengurangi  kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan ketahanan pangan.
Setelah  dilakukan  pengurangan  HPHTI  perusahaan,  langkah  selanjutnya  yang  harus dilakukan  yaitu  mediasi.  Mediasi  merupakan  salah  satu  bentuk  penyelesaian  sengketa  yang diselenggarakan  di  luar  pengadilan,  dimana  pihak-pihak  yang  bersengketa  meminta  atau menggunakan  bantuan  dari  pihak  ketiga  yang  netral  untuk  membantu  menyelesaikan pertikaian di antara mereka. Mediasi berbeda dengan negosiasi, karena di dalam mediasi selain menghadirkan  penengah  (mediator)  yang  netral,  secara  teori  ia  dibangun  diatas  beberapa landasan  filosofis  seperti  kerahasiaan,  kesukarelaan,  pemberdayaan,  kenetralan,  dan  solusi yang unik. (David Spencer, Michael Brogan, 2006: 3)
Atas  dasar  tersebut,  maka  mediasi  untuk  menciptakan win-win  solution harus  mediator serta  melibatkan stakeholder lain  di  dalamnya. Stakeholders terkait  yaitu  pemerintah  sebagai pelaksana  mediasi,  LSM  sebagai  pengawas  jalannya  mediasi,  serta  tokoh  adat  yang  menjadi
KAWASAN REGISTER 45 MESUJI
Permasalahan terkait Register 45
 Penyelesaian konflik menggunakan tindakan represif hingga tahun 2011
 Ketidakmampuan PT. Silva Inhutani dalam mengelola area 43.100 Ha.
 Penyelesaian  melalui  Kemitraan  masih menimbulkan permasalahan.
Mediasi antara masyarakat dan PT. Silva Inhutani terkait penetapan wilayah kerja Pemerintah LSM Mediator Tokoh Adat Skema Model Resolusi Konflik Register 45 Mesuji Lampung Hutan Tanaman Rakyat PT. Silva Inhutani Lampung Kurangi Izin HPHTI Register 45 Pengajuan HTR oleh Masyarakat
 Kelompok  Perorangan Pemetaan Masyarakat yang berhak Menerima Kemitraandan Hutan Tanaman Rakyat, terutama Masyarakat Sekitar Kawasan Register 45
bagian  dari  mediasi  tersebut.  Mediasi  ini  membahas  mengenai  pengurangan  HPH  perusahaan yang  akan  dijadikan  sebagai  HTR,  jenis  tanaman  pokok  yang  harus  dikembangkan  dalam pembangunan hutan register 45 serta pola HTR yang akan ditentukan. Kesepakatan yang telah disetujui melalui proses mediasi tidak dapat diganggu gugat setelah menemui kata sepakat.
Setelah  mediasi  dilakukan,  hal  yang  perlu  diperhatikan  yaitu  adanya  pemetaan  kepada masyarakat yang berhak atas pengelolaan HTR di kawasan register 45. Merujuk pada Peraturan Menteri LHK No. 23 tahun 2007 tentang Tata Caea Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan  Kayu  dalam  Hutan  Tanaman  Rakyat  dalam  hutan  Tanaman,  masyarakat  yang  berhak adalah  masyarakat  yang  berdomisili  di  dalam  hutan  ataupun  di  sekitar  hutan  yang  akan dijadikan HTR. Hal ini sangat penting di lakukan mengingat apabila pengelolaan HTR dilakukan oleh orang yang tidak berdomisili di sekitar register 45 akan menimbulkan konflik horizontal.
Pengajuan  yang  dilakukan  untuk  membangun  HTR  dapat  dilakukan  melalui  perorangan ataupun  kelompok.  Dalam  hal  ini,  untuk  mendapatkan  penguatan  ikatan  masyarakat  untuk mengelola  HTR  pembentukan  kelompok  lebih  disarankan  agar  tidak  terjadi  permasalahan dikemudian  hari.  Kelompok  yang  ingin  mengajukan  permohonan  harus  memiliki  nama kelompok,  pengurus  kelompok  yang  jelas  dan  terdapat  peraturan  dalam  kelompok.  Peraturan kelompok  yang  dimaksudkan  yaitu  kewajiban    terhadap  penyelenggaraan  HTR,  kewajiban keamanan  areal,  kewajiban  terhadap  keuangan  serta  kewajiban  hubungan  antar  kelompok  di dalam  area  kerja.  setelah  terbentuk  maka  Bupati,  Camat  dan  Kepala  Desa/Tokoh  Adat memfasilitasi  penguatan  kelembagaan  dan  peningkatan  kapasitas  serta  dapat  bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Pembiayaan dalam pembangunan HTR seringkali mendapatkan permasalahan pelik pada saat  pelaksanaan.  Pada  5  Februari  2007,  Menteri  Keuangan  dan  Menteri  Kehutanan menyepakati  terbentuknya  Badan  Pembiayaan  Pembangunan  Hutan  (BP2H)  yang  merupakan salah  satu  instansi  pemerintah  yang  menerapkan  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan Umum  (BLU).  Pihak  yang  dapat  memanfaatkan  dana  pinjaman  salah  satunya  Kelompok  Tani Hutan  dengan  persayaratan  umum  merupakan  pemegang  ijin  pemanfaatan  hutan  tanaman. Pengembalian pinjaman ini dilakukan bagi kelompok tani setelah panen/daur tanaman dengan cara  sebagaimana  diatur  dalam  perjanjian  pinjaman/akad  kredit.  Bilamana  terjadi penyimpangan  oleh  kelompok  tani  dalam  hal  pinjaman  maka  akan  diberikan  sanksi  tanggung renteng  untuk  memenuhi  kewajibannya  (Agus  Budhi,  Jurnal  HTR).  Berikut  mekanisme pinjaman dana khusus HTR dapat yaitu:

## C. PENUTUP
PT. Silva Inhutani Lampung memiliki izin Hak Pengusahaan Hutan di kawasan register 45 Sungai Buaya Mesuji Lampung berdasarkan atas SK No. 93/Kpts-II/1997.  Dalam pelaksanaan Hak Pengusahaan Hutan di kawasan register 45 PT. Silva Inhutani merujuk pada laporan TGPF Kasus  Mesuji  melakukan  berbagai  permasalahan    yang  mengakibatkan  buruknya    kehidupan sosial  masyarakat  serta  lingkungan  sekitar.  Permasalahan  yang  dihadapi  PT.  Silva  Inhutani Lampung  dalam  mengelola  kawasan  register  45  dapat  memicu  konflik  sosial  baik  itu  secara vertikal maupun horizontal di kawasan register 45.
Pemetaan  konflik  dikawasan  register  45  melibatkan  setidaknya  tujuh  aktor.  Aktor  yang terlibat  dalam  konflik  register  45  yaitu  PT.  Silva  Inhutani,  Masyarakat  Register  45, Negara/Pemerintah,  Calo  tanah/spekulan  tanah,  Premanisme,  Megoupak  serta  Media.  Ketujuh aktor  tersebut  saling  berkaitan  satu  sama  lainnya  sehingga  menimbulkan  hubungan  konflik, abu-abu serta hubungan taktis.
Penyelesaian  konflik  di  kawasan  register  45  salah  satunya  dapat  dilakukan  melalui program  Hutan  Tanaman  Rakyat.  Hal  tersebut  dapat  memberikan  akses  masyarakat  kepada hutan kawasan register 45. Sisi positif yang akan ditimbulkan antara lain penyelesaian konflik, peningkatan  dalam  sektor  ekonomi,  pembangunan  lingkungan,  membentuk  lapangan pekerjaan,  mengentaskan  kemiskinan  serta  meningkatan  ketahanan  pangan  di  kabupaten Mesuji.  HTR  di  kawasan  register  45  dilakukan  melalui  proses  mediasi  antar Stakeholders. Pengajuan HTR dapat dilakukan melalui kelompok, dimaksudkan agar memiliki kekuatan solid antar  masyarkat  dalam  mengelola  hutan  produksi.  Pembiayaan  HTR  dapat  diajukan  kepada Badan  Pembiayaan  Pembangunan  Hutan  (BP2H)  yang  merupakan  salah  satu  instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

## D. DAFTAR REFERENSI
Adnan,  Hasantoha,  dkk.  2015. Panduan  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Kemitraan Kehutanan. Jakarta: Partnership for Governance Reform.
Christodoulou, D. 1990. The Unpromised Land, Agrarian Reform and Conflict Worldwide. London and New Jersey: Zed Books.
Sumber: presentasi BLU-BPPH, 2007 Panen 1-8 th YA Pemohon HTR BP2H Cek Lapangan Akad Kredit Pencairan bertahap Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Evaluasi BP2H Lengkap/Tolak
Skema Pinjaman dana Khusus HTR
Creswell,  John  W.  2009. Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches . California: SAGE Publications. Rombston,  Oliver,  dkk.  2011. Contemporary  Conflict  Resolution:  The  Prevention,  management and transformation of deadly conflicts . Cambridge: Polity Press. Spencer, David dan Michael Brogan. 2006. Mediation Law and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
Wiradi,  Gunawan.  2009. Seluk  Beluk  Masalah  Agraria  Reforma  Agraria  dan  Penelitian  Agraria. Yogyakarta: STPN Press.
Muryanti,  Damar  Dwi  Nugroho  dan  Rokhiman.  2013. Teori  Konflik  dan  Konflik  Agraria  di Pedesaan . Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Pruitt, Dean G., dan Jeffrey Z. Rubin. 2004. Teori Konflik Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Creswell,  John  W.  2009. Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches . California: SAGE Publications.

## Jurnal:
Pujiriyani,  Dwi  Wulan  dan  Oki  Hajiansyah  Wahab.  2013. Kemandegan  CSR  dan  Kontribusinya terhadap Perluasan Konflik Agraria di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji Lampung. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 17 No. 2 edisi November.
Oki  Hajiansyah  Wahab.  2013. Pengabaian  Hak-hak  Konstitusional  dalam  Perspektif  Keadilan (Studi Kasus Warga Moro-Moro Register 45, Kabupaten Mesuji Lampung). Jurnal IUS Vol. 1 No. 1, hlm. 15-31. Semarang: Universitas Diponegoro.

## Media
Pemerintah Bentuk Tim Gabungan Ada Pelangggaran HAM di Mesuji. Surat Kabar Kompas, 17 Desember 2011.
http://www.mongabay.co.id/2013/01/14/konflik-lahan-mesuji-tetua-adat-megou-pak-ngadu- ke-komisi-iv/ diakses pada 31 Januari 2017, Pukul: 22:58 WIB)