Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Dinamika Perkembangan Partai Proto  Islam Indonesia, Sarekat Islam (1911-1940)

## PATH DEPENDENCE REPETITION
DINAMIKA PERKEMBANGAN PARTAI PROTO  ISLAM INDONESIA, SAREKAT ISLAM (1911-1940)
Agus Riyanto Mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik UGM Yogyakarta Email: mr.gusriyanto@gmail.com

## Abstract
This  article  aims  to  describe  the  trajectory  of  the  development  of Sarekat  Islam  (SI)  in  the  pre-independence  era  by  using  path dependence analysis and critical junctures. In this context, important political decisions made by the proto-Islamic party agents will identify various  alternatives  determined  by  their  antecedent  conditions,  as well  as  a  series  of  follow-up  causal events  after  critical junctures  as path  dependence  patterns  that  lead  to  an  outcome  or  outcome  of the development  of  the  SI  organization.  explained  that  there  were  three stages  of  the  development  of  the  Sarekat  Islam  organization,  which transformed  into  the  Sarekat  Islam  Party  (PSI)  and  the  Indonesian Sarekat  Islam  Party  (PSII)  which  were  produced  by  three  agent decisions in moments of critical juntures, namely the stages of growth, division  and decline.
Key word : Critical junctures, Path dependence, the proto- Islamic party

## A. PENDAHULUAN
Eksistensi  partai  Islam  di  Indonesia  telah  memiliki  akar  historis panjang dengan lahirnya partai proto berbasis Islam sejak pra kemerdekaan pada  awal  abad  ke  20.  Istilah  partai proto ini  diadopsi  dari  konsepsi  Amal terkait  tipologi  partai  politik  yang  didefinisikan  sebagai  tipe  awal  partai politik sebelum menjadi suatu partai modern. 1 Tercatat ada tiga partai proto Islam  yang  lahir  pada  era  ini. Pertama ,  Sarekat  Dagang  Islam  (SDI)  yang berdiri tahun  1911  di  Surakarta  kemudian  bertransformasi  menjadi  Sarekat Islam (SI) tahun 1912,  Partai Sarekat Islam (PSI) tahun 1923, dan akhirnya
1 Ichlasul Amal membagi lima jenis partai berdasar tingkat komitmennya  terhadap ideologi dan kepentingan yaitu  1) Partai Proto, 2) Partai Kader, 3) Partai  Massa, 4)Partai Diktatorial, serta 5) Partai  Catch-All.  Lihat  Ichlasul  Amal,  “Pengantar”,  dalam  Ichlasul  Amal  (editor),  Teori-Teori Mutakhir Partai Politik (Yogyakarta: PT.Tiara Wacana, 1988), hal.xv.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Dinamika Perkembangan Partai Proto  Islam Indonesia, Sarekat Islam (1911-1940)
menjadi  Partai  Sarekat  Islam  Indonesia  (PSII)  tahun  1930. 2 Kedua ,  Partai Muslimin Indonesia atau PMI  didirikan tahun 1930 di Sumatera Barat dan bertransformasi menjadi PERMI tahun 1932 yang berkembang di sebagaian Sumatera. 3 Ketiga , Partai Islam Indonesia (PII) yang berdiri tahun 1938 dari konflik internal di Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII). 4
Namun  artikel  ini  hanya  akan  menjelaskan  perkembangan  SI didasarkan dua argument. Pertama ; SI merupakan personifikasi partai proto Islam  paling  awal  yang  kemudian  memicu  dan  memotivasi  kemunculan organisasi  pergerakan  nasional  berbasis  agama  lainnya. Kedua ,  SI  berhasil menjadi  kekuatan  dominan  dan  determinan  pada  era  ini,  yang keanggotaannya  tidak  hanya  di  lingkup  Jawa an  sich tetapi  juga  di Kepulauan Nusantara lainnya.
Berbeda  dengan  kajian-kajian  terdahulu  tentang  SI  seperti  Korver, 5
Noer, 6 Timur  Djaelani, 7 Rahardjo, 8 maupun  Nasihin; 9 artikel  ini menggunakan  pendekatan  institusionalisme  historis  yaitu  alat  analisis path dependence dan critical  junctures yang  mengkaitkan  perkembangan organisasi  SI  dengan  keputusan  agen  di  masa  lalu.  Kerangka  analisa  yang digunakan adalah step-wise critical juncture and path dependence repetition model yang  ditawarkan  oleh  Choia  dan  kawan-kawan  dengan    empat karakteristik yaitu situasi kontingensi, durasi critical juncture yang singkat, tersedianya  alternatif-alternatif,  dan  adanya  proses reinforcement dalam
2 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta :LP3ES, 1980), hal. 114-170
3 Untuk  ulasan  mengenai  PERMI  lihat,  Taufik  Abdullah,  Sekolah  dan  Politik  :  Pergerakan  Kaum Muda di Sumatra Barat, 1927-1933 (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2018) dan Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 , hal. 170-174.
4 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, hal. 170-179.
5 A.P.E Korver, Gerakan Ratu Adil ?, terjemahan Grafitipers, (Jakarta : PT. Grafitipers,1985).
6 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942,
7 Anton  Timur  Jaelani,  Gerakan  Sarekat  Islam  :  Kontribusinya  pada  Nasionalisme Indonesia,terjemahan Gordon B Manuain, (Jakarta : LP3ES, 2017).
8 Handri Raharjo, Metamorfosis Sarekat Islam : Gerakan Politik Islam dan Munculnya Kesadaran Nasional (Yogyakarta : Media Pressindo, 2019),
9 Nasihin, Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012).
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Dinamika Perkembangan Partai Proto  Islam Indonesia, Sarekat Islam (1911-1940)
path  dependence. 10 Model  tersebut  dikombinasikan  dengan  konsepsi path dependence Mahoney  yang  menambahkan  proses reactive  sequences disamping self  reinforcing  sequences . 11 Mahoney  mendefinisikan critical junctures sebagai  titik  pilihan  penting  yang  dibuat  aktor  atau  agen  dari alternatif-alternatif  yang  ditentukan  peristiwa  historis  sebelumnya  (kondisi antensenden)  dan  menentukan  atau  menutup  hasil  pada  masa  depan. 12
Dalam  konteks  ini  akan  diidentifikasi  momen-momen  kritis  ( critical junctures ) berupa keputusan politik yang dibuat agen dari berbagai alternatif yang  ditentukan  oleh  kondisi  antesendennya,  serta  serangkaian  peristiwa kausal pasca critical junctures sebagai pola path dependence yang berujung kepada sebuah outcomes atau hasil perkembangan organisasi SI.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  tipe  penelitian  kualitatif.  Menurut  Strauss dan  Corbin  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  tidak  menghasilkan temuan  melalui  prosedur  statistik  atau  formulasi  hitungan  lainnya. 13
Sedangkan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  kasus  yang dikombinasikan  dengan  pendekatan  historis.  Untuk  proses  pengumpulan data  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dokumentasi  dan  rekaman arsip.
Penelitian  ini  dengan  pendekatan  studi  kasus  sebagaimana dikemukakan  Creswell,    menggunakan  teknik  analisa  data  deskripsi  detail
10 Chang Gyu Choia, Sugie Leeb, Heungsoon Kimb, Eun Yeong Seonga, “Critical Junctures and Path Dependence  in  Urban  Planning  and  Housing  Policy:  A  review  of  greenbelts  and  New  Towns  in Korea’s Seoul Metropolitan Area”, Land Use Policy, No. 80 (2019),hal. 195–204.
11 James Mahoney, “Path dependence in historical sociology”, Theory Social. 29 (4), (2000), hal. 507–548.
12 James Mahoney, The Legacies of Liberalism : Path Dependence and Political Regime in Central America  (John  Hopkins  University  Press,  2001);    kemudian  “Path-dependent  Explanations  of Regime  Change  :  Central  Amerika  in  Comparative  Perspective”,    Studies  in  Comparative International Development, Spring Vo. 16, No 1,(2001), hal, 111-141,
13 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif : Tata Langkaj dan Teknik- teknik teorisasi data, terjemahan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hal. 4.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Dinamika Perkembangan Partai
Proto  Islam Indonesia, Sarekat Islam (1911-1940)
tentang  kasus  tersebut  dan  menyertakan setting yang  melingkupinya. 14
Sementara  dari  alur  analisa  studi  kasus  mengacu  Creswell  meliputi  lima tahapan pertama, mengorganisasikan  data; kedua ,  membaca  seluruh  teks dan membuat catatan (memoring) ; ketiga , mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data menjadi kode dan tema; keempat , menafsirkan data Kelima , menyajikan dan menvisualisasikan data. 15

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinamika  perkembangan  Sarekat  Islam  (SI)  terdiri  dari  tiga  tahap yaitu pertumbuhan organisasi (1911-1921), tahap pembelahan (1916 -1923), dan  tahap  kemosotan  (1923-  1940).  Ketiga  tahap  tersebut  merupakan outcome atau  hasil  yang  terkait  keputusan  agen  dalam  momen critical juntures yang  masing-masing  menghasilkan  rangkaian  urutan  peristiwa kausal sebagai sebuah proses path dependence.
Periode Pertumbuhan Organisasi (1911 – 1921)
Proses path dependence pertama lintasan perkembangan Sarekat Islam (SI) ditandai momen critical juncture pendirian Sarekat Dagang Islam (SDI) tahun  1911  di  Surakarta  oleh  H.  Samanhudi.  SDI awalnya  merupakan organisasi  pedagang  Muslim  dan  fokus  kepada  masalah-masalah  ekonomi yang  didirikan  H.  Samanhoedi,  seorang  pedagang  batik  di  Surakarta,  pada tahun  1911  (ada  yang  berpendapat  tahun  1905). 16 Tujuannya  adalah memberikan  proteksi  terhadap  kepentingan  pedagang  Muslim  pribumi  dari ekspansi  dan  supremasi  pedagang-pedagang  non  pribumi  khususnya  China serta  penetrasi  bangsawan  lokal  yang  mengganggu  eksistensi  ekonomi mereka. 17 Dalam  beberapa  studi  disebutkan  peran  Tirto  Adi  Surdjo  dalam
14 John  W. Creswell,  Penelitian Kualitatif dan Desain Riset  : Memilih diantara lima pendekatan, terjemahan (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2013), hal.277
15 Ibid, hal.254-262
16 Pendapat SDI didirikan H. Samanhoedi 16 Oktober 1905, dikemukakan  antara lain Anton Timur Jaelani, Gerakan Sarekat Islam : Kontribusinya pada Nasionalisme Indonesia,terjemahan Gordon B  Manuain,  (Jakarta  :  LP3ES,  2017).  Sementara  pendapat  SDI  didirikan  tahun  1911,  antara  lain Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942.
17 .Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942 , hal 115-116.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Dinamika Perkembangan Partai Proto  Islam Indonesia, Sarekat Islam (1911-1940)
proses  pendirian  SDI. 18 Ia  merupakan  tokoh  pergerakan  nasional  di  Bogor dan  pernah  mendirikan  Sarekat  Prijaji. 19 Namun  organisasi  tersebut  tidak berumur panjang dan selanjutnya ia bergabung dengan Budi Utomo sebelum akhirnya  mendirikan  Sarekat  Dagang  Islamiyah  di  Bogor  tahun  1909, 20 menurut Noer tahun 1911. 21 Ketika berlangsung proses pendirian SDI, Tirto Adi  Surdjo  diminta  Samanhudi  ikut  merumuskan  anggaran  dasar  dan anggaran rumah tangga pada tahun 1911. 22
Momen critical juncture pertama ini tidak lepas dari dua antecendent conditions yang  menentukan  alternatif  yang  tersedia  serta  proses penyeleksian bagi para agen pergerakan Islam tersebut. Kondisi antesenden pertama adalah Kebijakan Etis yang diimplementasikan pemerintah kolonial Belanda  sejak  tahun  1901. Kebijakan  tersebut  diambil  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan kaum pribumi pasca pidato Ratu Wilhelmina di State  General tahun  1901  yang  menegaskan  bahwa  Belanda  merasa mempunyai  “kewajiban  moral”  terhadap  rakyat  Indonesia. 23 Pidato  ratu kemudian menjadi landasan kebijakan balas budi atau Kebijakan Etis, nama yang dipopulerkan P. Broooshooft dalam pamphlet De Ethische Koers in the Koloniale  Politiek (Jalan  Etis  dalam  Kebijakan  Kolonial). 24 Ada  tiga bidang yang menjadi prioritas yaitu educatie (pendidikan), irrigatie (irigasi) dan emigratie (transmigrasi),  sebuah  trilogi  yang  dikenalkan  oleh  Van Deventer. 25
Kebijakan ini muncul dari adanya kritik pedas terkait kondisi sosial ekonomi  pribumi  yang  menderita  akibat Cultuurstelsel (tanam  paksa)  dan sistem ekonomi liberal yang diimplementasikan pemerintah kolonial. Salah
18 Handri Raharjo, Metamorfosis Sarekat Islam : Gerakan Politik Islam dan Munculnya Kesadaran Nasional (Yogyakarta : Media Pressindo, 2019), 35-48.
19 Ibid, hal. 41.
20 Ibid, hal 41 21 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942, hal. 116.
22 Ibid, hal 116.
23 H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda (Jakarta : LP3ES, 1985), hal. 100.
24 Anton Timur Djaelani, Gerakan Sarekat Islam; Kontribusinya pada nasionalisme Indonesia,
25 Yudi Latif,  Geneaologi Intelegensia : Pengetahuan dan  Kekuasaan Intelegensia Muslim Abad XX, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group,2013),hal. 75.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Dinamika Perkembangan Partai Proto  Islam Indonesia, Sarekat Islam (1911-1940)
satu  pengritik  kerasnya  adalah  C.  Th.  Van  de  Venter,  pengacara  Belanda yang menghabiskan beberapa tahun di Indonesia. Dalam artikelnya “Debt of Honour” ( de Gids ) tahun 1899, ia menegaskan bahwa orang-orang Belanda telah berutang kekayaan dan kemakmuran kepada orang-orang di Indonesia sehingga  harus  membayarnya  dengan  kebijakan  yang  berorientasi  untuk kepentingan penduduk pribumi. Akhirnya pada tahun 1901 Ratu Wilhelmina mengumumkan  sebuah  investigasi  terkait  kesejahteraan  di  Jawa,  dan menyetujui secara resmi Kebijakan Etis. 26
Kondisi  antesenden  kedua  adalah  kemunculan  kelas  intelektual Muslim  pada  1900-an.  Peristiwa  tersebut  salah  satu  dampak  positif  dari kebijakan  etis  yang  meskipun  tidak  serta  merta  memajukan  kesejahteraan sosial  dan  ekonomi  penduduk  pribumi,  namun  di  bidang  edukasi  berhasil menstimulus jumlah penduduk terdidik.  Pada 1900, total penduduk pribumi yang  tercatat  mendaftar  di  lembaga  pendidikan  dari  semua  jenis  dan  level sekitar 101.003 penduduk dan meningkat hampir tiga kali lipat  pada  tahun 1910 yaitu 310.496 orang. 27 Kebijakan Etis bidang edukasi  ini juga mampu mendorong  kemunculan  kelas  intelektual  baru  Muslim  seiring  masuknya pengaruh  gerakan  modernisme  Islam  dari  Timur  Tengah,  khususnya pemikiran  Muhammad  Abduh  (1849-1905).  Gerakan  tersebut  tidak  hanya menginspirasi kaum Muslim di Indonesia untuk memodernisasi pendidikan Islam  tetapi  juga  menumbuhkan  semangat  nasionalisme  berbasis  agama. 28
Ada  banyak  organisasi  Islam  yang  berdiri  dan  mendirikan  lembaga pendidikan  seperti Al-Djami’at  al-  Chairijah atau Djami’at  Choir , 29 Al- Irsyad dengan tokoh utamanya Syeh Ahmad Soorkarti, 30 Sekolah Thalawib di  Sumatera  Barat  di  bawah  kepemimpinan  Abdul  Karim  Amrullah  atau
26 M.C.Ricfleks, A History of Modern Indonesia Since c. 1200, (USA  : Palgrave Macmillan,  2008), hal. 193-194.
27 Ibid, hal 92.
28 Anton Timur Djaelani, Gerakan Sarekat Islam; Kontribusinya pada nasionalisme Indonesia, hal. 28-30.
29 Deliar  Noer,  Gerakan  Modern  Islam  di  Indonesia  1900  –  1942,  dan  Yudi  Latif,  Geneaologi Intelegensia : Pengetahuan dan  Kekuasaan Intelegensia Muslim Abad XX.
30 Yudi Latif. Geneaologi Intelegensia : Pengetahuan dan  Kekuasaan Intelegensia Muslim Abad XX, hal. 122.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Dinamika Perkembangan Partai Proto  Islam Indonesia, Sarekat Islam (1911-1940)
Haji  Rosul, 31 Djalaludin  Thaib,  Zainuddin  Labai  al-Junusi  di  Padang Panjang,  M.  Djamil  Djambek,  Ibrahim  Musa,  dan  Latif  Syakur  di Bukittinggi, serta M Thaib Umar dan Mahmud Yunus di Batusangkar yang membentuk Persatuan Guru-Guru Agama Islam (PGAI) pada tahun 1918, 32
Pesantren Mambaul  Ulum di  Surakarta, 33 serta  Muhammadiyah  di Yogyakarta. 34 Lingkungan  kelembagaan  ini  mampu  melahirkan  kelas intelektual Muslim yang menjadi pelopor pergerakan nasional era kolonial.
Kedua kondisi antesenden tersebut kemudian menentukan kemunculan  berbagai  alternatif  yang  tersedia  dalam  momen critical junctures khususnya  terkait  metode  perjuangan  melawan  kolonialisme antara  tetap  menggunakan  cara  konvensional  seperti  pergerakan  bersenjata atau  secara  terorganisir  melalui  organisasi  pergerakan  modern,  serta alternatif  basis  ideologi  perjuangan  yaitu  antara  berlandaskan  Islam, nasionalisme, regionalisme, sosialisme atau bahkan marxisme.
Pasca critical  juncture pertama  muncul  serangkaian  urutan peristiwa lanjutan yang memiliki efek kausal dan mengarahkan kepada hasil atau outcome perkembangan  organisasi  tersebut.  Ada  sejumlah  proses reactive  sequences pasca  momen  tersebut  atau  periode the  aftermath  of critical  junctures .  Proses  pertama  muncul  pada  12  Agustus  1912  ketika Residen  Surakarta  membekukan  SDI.  Namun  pembekuan  tersebut  hanya sementara  karena  pada  26  Agustus  1912  dicabut  kembali  setelah  SDI dianggap  tidak  akan  melakukan  penentangan  terhadap  pemerintah kolonial, 35 serta  adanya  persyaratan  perubahan  anggaran  dasar  bahwa organisasi  tersebut  hanya  berskala  lokal  khusus  Surakarta  saja. 36 Proses pembekuan  dilatarbelakangi  kekhawatiran  terhadap  perkembangan  SDI  ke daerah-daerah lain di Jawa sehingga aktivitas anggotanya tidak bisa diawasi
31 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942, hal 52-53
32 Yudi Latif. Geneaologi Intelegensia : Pengetahuan dan  Kekuasaan Intelegensia  Muslim Abad XX, hal. 125.
33 Ibid, hal. 125.
34 Ibid, hal. 126.
35 A.K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, ( Jakarta : PT Dian Rakyat, 1991), hal.
5
36 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942, hal. 117.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Dinamika Perkembangan Partai Proto  Islam Indonesia, Sarekat Islam (1911-1940)
penguasa  setempat.  Selain  itu  mereka  juga  dituduh  memprovokasi  konflik dengan  komunitas  pedagang  China  dan  pemogokan  pekerja  di  perkebunan Krapyak di Mangkunegaran. 37
Merespon pembatasan tersebut, H.O.S Tjokroaminoto yang bergabung dalam organisasi itu  bulan Mei 1912, kemudian diminta ikut mereformulasi statuta  baru.    Pada  10  September  1912  statuta  baru  SDI  berhasil  disusun dengan nama Sarekat Islam (SI) di bawah pimpinan Tjokroaminoto. Statuta ini    mengelimir  unsur  politik  sebagai  strategi  Tjokroaminoto  agar  tidak melanggar  Peraturan  Pemerintah  111  yang  melarang  organisasi  dan pertemuan  yang  bersifat  politik.  Namun  hal  tersebut  tidak  menjadikan mereka  diakui  pemerintah  kolonial. 38 Dalam  konteks path  dependence reformulasi  statuta  organisasi  dan  transformasi  SDI  menjadi  SI  ini merupakan reactive  sequences terkait  kebijakan  pembatasan  oleh  Residen Surakarta  pada  Agustus  1912.  Keputusan  tersebut  diambil  agar  mereka mendapatkan legalitas dari pemerintah kolonial meskipun gagal.
Upaya  memperoleh  legalitas  terus  dilakukan  elit  politik  SI.  Pada  29 Maret  1913  beberapa  Komite  Pelaksana  SI  yang  dipimpin  H.O.S Tjokroaminoto  mengadakan  audiensi  dengan  Gubernur  Jenderal  Belanda Idenburg.  Pemerintah  kolonial  Belanda  tetap  menolak  melegalkan  SI sebagai  organisasi  yang  mencakup  seluruh  wilayah  Jawa,  namun memberikan  peluang  legalitas  terhadap  organisasi  SI  di  wilayah-wilayah lokal.  Keputusan  ini  ditetapkan  pada  30  Juni  1913,  No.3  dan  diterbitkan dalam Javasche  Courant 15  Juli  1913. 39 Peluang  tersebut  kemudian dimanfaatkan  cabang-cabang  Sarekat  Islam  di  daerah.  Pada  tahun  1914 terdapat  56  jumlah  cabang  SI  yang  diakui  legalitasnya. 40 Upaya  cabang- cabang  SI  tersebut  merupakan  rangkaian reactive  sequences dalam  rangka
37 Ibid,hal. 117.
38 Anton Timur Djaelani, Gerakan Sarekat Islam; Kontribusinya pada nasionalisme Indonesia, hal 38.
39 Ibid, hal. 48.
40 Ibid, hal. 50
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Dinamika Perkembangan Partai Proto  Islam Indonesia, Sarekat Islam (1911-1940)
menyiasati setting kelembagaan politik yang membatasi gerak mereka sejak Agustus 1912.
Kebijakan  pemerintah kolonial yang hanya melegalisasi SI di tingkat cabang  telah  menyebabkan  rasa  ketidakpuasan  pemimpin  organisasi tersebut.  Agar  tetap  bisa  melakukan  konsolidasi  dengan  cabang-cabang  SI lokal, para elit SI pada 18 Februari 1914 sepakat membentuk pengurus pusat Sarekat  Islam, 41 atau    Komite  Sentral  Sarekat  Islam  (CSI). 42 Komite tersebut    dimodifikasi  menjadi  Sarekat  Islam  Pusat  atau  CSI  dan difungsikan  sebagai  Badan  Pengurus  Pusat, 43 dengan  ketua  H.O.S Tjokroaminoto dan Gunawan sebagai wakil ketua, sedangkan H. Samanhudi menjadi  ketua  kehormatan. 44 Upaya  pimpinan  SI  ini  mengindikasikan reactive sequences pasca kebijakan pemerintah kolonial hanya memberikan legalitas kepada cabang-cabang SI.
Tahun 1916 terjadi perubahan kebijakan pemerintah kolonial terhadap eksistensi  organisasi  SI.  Para  tokoh  SI  kembali  mengajukan  permohonan legalitas,  meskipun  ada  pro  kontra  di  antara  elit  kolonial, 45 Gubernur Jenderal Idenburg melalui keputusan pemerintah tanggal 18 Maret 1916, No 41  yang  dipublikasikan  dalam Javasche Courant  no. 25  akhirnya  mengakui legalitas  CSI  atau  Komite  Sentral  Sarekat  Islam. 46 Dalam  konteks path dependence , pengakuan legalitas SI ini  merupakan outcome dari rangkaian urutan  peristiwa  yang  bersifat  kausal    pasca  momen critical  juncture yang
41 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942, hal, 119 . 42 Dalam versi lain Raharjo menyebut pembentukan  CSI pada konggres di Yogyakarta 18 sampai 20  April  1914,  lihat  Handri  Rahardjo,  Metamorfosis  Sarekat  Islam  :  Gerakan  Politik  Islam  dan Munculnya Kesadaran Nasional, hal, 72. Hal yang sama dikemukakan A.P.E, Korver, Sarekat Islam Gerakan  Ratu  Adil  ?,    hal.35.  Sementara  Djaelani  menyebutkan  CSI  dibentuk    tahun  1915  lihat Anton Timur Djaelani, Gerakan Sarekat Islam; Kontribusinya pada nasionalisme Indonesia, hal 52.
43 Anton Timur Djaelani, Gerakan Sarekat Islam; Kontribusinya pada nasionalisme Indonesia, hal 52.
44 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942, hal, 119.
45 Salah  satu  elit  Belanda  yang  mendukung  pemberian  legalitas  SI  adalah  penasehat  Masalah- Masalah  Bumiputera,  D.Rinkes,  meskpiun  oleh  Korver  sikap  Rinkes  lebih  dilihat  sebagai  sikap yang pragmatis. Lihat Deliar Noer, hal 205  dan APE. Korver,  Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil ?, hal 26.
46 Anton Timur Djaelani, Gerakan Sarekat Islam; Kontribusinya pada nasionalisme Indonesia, hal 52.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Dinamika Perkembangan Partai Proto  Islam Indonesia, Sarekat Islam (1911-1940)
ditandai  proses reactive  sequences .  Pengakuan  ini  membawa  implikasi positif  terhadap  perkembangannya  organisasi  SI.  Pada  tahun  1916,  pasca Konggres Nasional I, SI berhasil meneguhkan sebagai organisasi pergerakan nasional terbesar dan berskala nasional. 47

## Periode Pembelahan Organisasi (1921-1923)
Periode  perkembangan  Serekat  Islam  kedua  ditandai  momen critical juncture penetapan  kebijakan  displin  dalam  Konggres  Nasional  SI  keenam Oktober  tahun  1921  di  Surabaya.  Konggres  yang  tidak  dihadiri Tjokroaminoto    karena  masih  ditahan  Belanda,  memutuskan  larangan keanggotaan ganda  bagi anggota SI.  Agus Salim dengan dukungan  Abdoel Moeis  merupakan  tokoh  penggagas  penerapan  disiplin  partai  untuk mengelimir unsur-unsur komunisme di tubuh SI. 48 Kebijakan ini diputuskan melalui perdebatan sengit diantara tokoh SI yang berhaluan komunis dengan kubu Agus Salim-Moeis yang berhasil unggul. 49
Kebijakan dalam momen critical juncture tersebut tidak lepas dari dua kondisi  antesenden  yang  menentukan  alternatif-alternatif  serta  proses penyeleksian  bagi  agen  partai proto Islam  ini.  Kondisi  antesenden  pertama terkait lingkungan kelembagaan ( institutional environment ) berkembangnya sosialisme  di  Hindia  Belanda  sejak  tahun  awal  abad  ke  20.  Perkembangan tersebut  tidak  lepas  dari  peran  Hendricus  Josephus  Franciscus  Marie Sneevliet,  mantan  Ketua  Serikat  Buruh  Kereta  Api  atau  NVSTP  di  bawah kendali politik SDAP ( Sociaal Democratische Arbeiders Partij ) atau Partai Buruh  Sosial  Demokrat  Belanda.  Sneevliet  berkunjung  ke  Jawa  tahun 1913, 50 dan  bekerja  sebagai  staf  editorial  surat  kabar  milik  sindikat perusahaan  gula  di  Surabaya  yaitu Soerabajaasch  Handelsblad. Kemudian ia  dipilih  rekan  sosialisnya  D.M.  G  Koch  menggantikan  posisinya  sebagai sekretaris asosiasi dagang di Semarang yaitu Semarang
47 Handri Raharjo, Metamorfosis Sarekat Islam : Gerakan Politik Islam dan Munculnya Kesadaran Nasional,hal. 78
48 George  Mc  Turnan  Kahin,  Nasionalisme  dan  Revolusi  Indonesia,  terjemahan  Tim  Komunitas Bambu (Jakarta : Komunitas Bambu,  2013), hal 106
49 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942, hal 140
50 A.K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, hal. 14.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Dinamika Perkembangan Partai Proto  Islam Indonesia, Sarekat Islam (1911-1940)
Handelsvereniging. 51 Di  kota  ini  Sneevliet  mempropagandakan  ideologi sosialisnya dan mampu mempengaruhi organisasi tersebut menjadi semakin radikal. Untuk  lebih  mengefektifkan  penyebaran  ideologi  sosialisme,
Sneevliet  bersama  60  (enam  puluh)  tokoh  sosial  demokrat  lainnya membentuk Indische Sociaal-Democratische Vereniging (ISDV) pada 9 Mei 1914  di  Surabaya . 52 ISDV  juga  menjalin  aliansi  dengan  Insulinde, organisasi  berorientasi  kelompok  Eurasia  (Indo-Eropa)  yang    berdiri  tahun 1907.  Namun  kerjasama  itu    tidak  berlangsung  lama  karena  ISDV  menilai tokoh-tokoh  Insulinde  bersifat  oportunistik.  Pada  konggres  1916,  ISDV memutuskan aliansinya dengan Insulinde dan memalingkan kepada SI. 53
Kondisi antesenden kedua adalah kehadiran unsur-unsur kiri ke dalam SI akibat infiltrasi gerakan komunisme  oleh ISDV pasca kegagalan mereka dengan Insulinde. Sneevliet berusaha membangun relasi bersama SI dengan mendidik  anggota  muda  potensial  organisasi  ini  ide-ide  sosialisme revolusioner. Salah satu tokoh yang sukses dididik adalah Semaun, anggota SI di cabang Surabaya sejak 1914 dan kemudian menjadi sekretaris. Semaun bergabung  menjadi  anggota  ISDV  cabang  Surabaya  tahun  1915,  namun tetap  merangkap  anggota  SI.  Pada  tahun  1916  Semaun  dipercaya  menjadi wakil ketua cabang ISDV Surabaya. 54
ISDV juga berusaha menjajagi aliansi secara organisatoris dengan SI, tetapi  pada  konggres  SI  tahun  1916  di  Surabaya  tidak  mendapat  respon serius.  Meskipun  demikian  sifat  revolusioner  mulai  berkembang  ke  dalam SI  ditandai  tumbuhnya  sikap  anti  pemerintah  serta  wacana  pembauran prinsip-prinsip  Islam  dan  sosialisme. 55 Infiltrasi  paham  sosialisme Marxisme  semakin  masif  pasca  Semaun  menjadi  Ketua  SI  cabang Semarang.  Kahin  mencatat  menjelang  1917  muncul  arah  yang  semakin
51 Ruth T. Mcvey, Kemunculan Komunisme Indonesia, terjemahan Tim Komunitas Bambu (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hal. 20
52 Ibid,hal 21-22.
53 Ibid, hal. 26-28
54 Ibid, hal. 32
55 Ibid, hal.29
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Dinamika Perkembangan Partai Proto  Islam Indonesia, Sarekat Islam (1911-1940)
revolusioner  dalam  tubuh  SI  dengan  dua  tokohnya  Semaun  dan  Darsono sebagai juru bicara utama. 56
Infiltrasi  tidak  hanya  merasuki  cabang  SI  di  Semarang,  beberapa cabang  SI  di  Jakarta,  Surabaya  dan  Surakarta  juga  menjadi  tempat  subur perkembangan ideologi kiri tersebut. Para tokoh SI lain seperti Alimin dan Muso dari cabang Jakarta maupun Haji Misbah dari cabang Surakarta juga tertarik  dengan  ide-ide  revolusioner  ISDV. 57 Infiltrasi  semakin  kuat meskipun  Sneevliet  ditangkap  dan  diasingkan  pemerintah  kolonial  tahun 1918, karena para propenen marxis di ISDV sepakat berubah menjadi Partii der  Kommunisten  in  Indie (Partai  Komunis  di  Indies)  yang  disingkat  PKI pada tanggal 23 Mei 1920. 58 Dua tokoh SI cabang Semarang yaitu Semaun ditunjuk  menjadi  ketua  sedangkan  Darsono  menjadi  wakilnya.  Keduanya sengaja  mempertahankan  keanggotaannya  di  SI  agar  lebih  efektif menginfiltrasi. 59 Intensitas  infiltrasi  ideologi  komunis  ke  tubuh  SI  yang semakin  meningkat  menyebabkan  munculnya  resistensi  dari  tokoh  CSI antara  lain  Abdoel  Moeis,  Agus  Salim,  dan  Sosrokardono. 60 Menghadapi inflitrasi tersebut, Tjokroaminonto  cenderung  kompromistis  demi mempertahankan  koherensi  partai.  Sebaliknya  Moeis  dan  kawan-kawan bersikap  resisten  dan    berusaha memperjuangkan  penegakan  disiplin  partai yaitu  melarang  keanggotaan  ganda  serta  pengeluaran  orang-orang  komunis dari  SI. 61 Infiltrasi  ideologi  marxisme  ke  tubuh  SI  ini    merupakan  kondisi antesenden  kedua  yang  menentukan  munculnya  alternatif  kebijakan  antara membiarkan  anggota  SI  merangkap  anggota  ISDV  yang  bertransformasi menjadi  PKI,  atau  menegakkan  disiplin  partai.  Dua  opsi  inilah  yang kemudian  diperdebatkan  pada  konggres  keenam  SI  tahun  1921  dan
56 George Mc Turnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia, hal, 100.
57 Yudi Latif,  Geneaologi Intelegensia : Pengetahuan dan  Kekuasaan Intelegensia Muslim Abad XX, hal. 188.
58 George Mc Turnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia, hal. 104.
59 Anton Timur Djaelani, Gerakan Sarekat Islam : Kontribusinya pada Nasionalisme Indonesia, hal 73.
60 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942, hal 137.
61 Ibid, hal. 139
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Dinamika Perkembangan Partai Proto  Islam Indonesia, Sarekat Islam (1911-1940)
dimenangkan kelompok Agus Salim dan Abdoel Moeis untuk memutuskan kebijakan disiplin partai yang melarang keanggotaan ganda. 62
Kebijakan  tersebut  kemudian  memicu  serangkaian  urutan  peristiwa berikutnya  yaitu reactive  sequences .    Pasca  konggres  tahun  1921,  cabang- cabang  SI  Semarang  dan  sekitarnya  yang  sudah  terinfiltrasi  ideologi komunis  satu  per  satu  memisahkan  diri  dari  CSI.  Puncaknya  dalam Konggres PKI di Semarang 25 Desember 1921, mereka sepakat membentuk “Persatuan Sarekat Islam” atau di kenal dengan “SI Merah”. 63 Pembentukan tersebut  menandai  pecahnya  koherensi  partai proto Islam  ini  menjadi  dua kubu yaitu CSI atau SI dan  Persatuan Sarekat Islam atau SI Merah.
Pendirian SI Merah tahun 1921 mendorong reactive sequence lainnya yaitu  keputusan  mendirikan  seksi-seksi  Sarekat  Islam  Merah  di  daerah- daerah yang memiliki cabang SI dalam konggres PKI tahun 1923. Unit-unit yang  dikuasai  kubu  komunis  tersebut  kemudian  diganti  menjadi  Sarekat Rakyat  dan  diakui  sebagai  “dasar  Partai  Komunis  dalam  masyarakat”. 64
Dalam  perkembangannya  Sarekat  Rakyat  ini  dibubarkan  dalam  Konggres PKI  tahun  1924  karena  anggotanya  dianggap  banyak  dari  kaum  nasionalis borjouis yang tidak bisa dipercaya. 65
Pecahnya  koherensi  SI  pada  tahun  1921  dengan  pendirian  SI  Merah disusul upaya pembentukan Sarekat Rakyat di cabang-cabang SI tahun 1923 berimplikasi  terhadap  kemerosotan  kekuatan  politik  organisasi  tersebut. Pada  konggres  nasional  ketujuh  tahun  1923  ketika  jumlah  cabang  SI  yang hadir  berkurang  dari  50  cabang  pada  konggres  kelima  menjadi  40, sedangkan delegasi yang hadir hanya sekitar 1.200 sampai 1.500 anggota. 66
Kemorosotan  ini  dari  perspektif path  dependence merupakan  hasil  atau
62 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942, hal 140
63 Anton Timur Djaelani, Gerakan Sarekat Islam : Kontribusinya pada Nasionalisme Indonesia, hal 94
64 George Mc Turnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia, hal 108
65 Ibid, hal 109.
66 Anton Timur Djaelani, Gerakan Sarekat Islam : Kontribusinya pada Nasionalisme Indonesia, hal, 103.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Dinamika Perkembangan Partai Proto  Islam Indonesia, Sarekat Islam (1911-1940)
outcomes dari  proses reactive  sequences yang  dipicu  momen critical junctures kebijakan disiplin partai tahun 1921.
Periode Kemerosotan (1921-1940)
Periode path  dependence ketiga  diwarnai critical  juncture yaitu kebijakan politik Hijrah yang diputuskan pada konggres nasional SI ketujuh tahun  1923.  Selain  memutuskan  transformasi  sikap  dari  kooperasi  menjadi non kooperasi terhadap pemerintah kolonial , konggres itu juga memutuskan CSI  menjadi  Partai  Syarikat  Islam  (PSI). 67 Alternatif-alternatif    dalam critical juncture ini tidak lepas dari dua kondisi antesenden yaitu munculnya perlawanan  dari  organisasi  pergerakan  nasional  terhadap  sindikat  gula ( suiker  syndicat )  yang  berkontribusi  mendorong  kondisi  antesenden  kedua tindakan represif pemerintah kolonial terhadap SI.
Tahun  1918  merupakan  titik  balik  perjuangan  SI  dengan  munculnya upaya resistensi terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pada 1918 dan 1919 melalui Volksraad ,  dewan  rakyat  yang  dibentuk  pemerintah  kolonial, Tjokroaminoto gencar melakukan upaya reformasi kebijakan industrialisasi gula  dengan  mengusulkan  pengurangan  50  %  dan  25  %  tanah  perkebunan kebun  yang  digunakan  untuk  keperluan  industri  gula  milik  pemerintah karena  melihat  kondisi  perekonomian  rakyat  pribumi  yang  semakin menderita. 68 Meskipun  usulan  ini  ditolak Volksraad namun  menimbulkan reaksi keras dari pemerintah kolonial  yang kebijakannya dikendalikan oleh para  sindikat  gula  ( Suiker  Syndicat ).  Usulan  tersebut  juga  melahirkan kekhawatiran  kelompok  pemodal  perkebunan  gula  atau  sindikat  gula  yang tergabung dalam PEB ( Personil Economic Bond ). 69 Dalam rangka menekan reaksi  anggota  SI  tersebut,  PEB  kemudian  membuat  organ-organ  gerakan rakyat tandingan antara lain Sarekat Hedjo (Idjo) di Cianjur dan Sumedang, Pamitran di Bandung, Sarekat Pompa di Cimahi, Tolak Bahla Towil Umur (TBTO) di Tasikmalaya, dan Garut, kemudian Jamiatul Hasanah , Jamiatul
67 Ibid, hal 105.
68 Nasihin, Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012) hal.
108
69 Ibid, hal 108-109.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Dinamika Perkembangan Partai Proto  Islam Indonesia, Sarekat Islam (1911-1940)
Mutiiin ,dan Ahlu  Sunnah  Wal  Jamaah . 70 Namun  keberadaan  organ-organ tersebut  justru  mendorong  rakyat  bumiputera  semakin  berani  melakukan perlawanan.  Berbagai  aksi  kekerasan  terjadi,  seperti  Toli-Toli  di  Sulawesi Tengah pada Juni 1919 yang berujung kerusuhan dan terbunuhnya kontrolir Belanda  J.P  de  Kat  Angelino  serta  beberapa  pembantunya  dari  penduduk pribumi. Pasca aksi tersebut Abdoel Moeis ditangkap Belanda atas tuduhan dalang  kerusuhan. 71 Selain  itu  muncul  peristiwa  berdarah  di  Cimareme Jawa  Barat  pada  7  Juli  1919,  yaitu  ketika  seorang  tokoh  bernama  Haji Hasan  menolak  menyerahkan  padi  dalam  jumlah  yang  ditentukan  kepada pemerintah Kolonial yang berujung tindakan represif dan memakan korban jiwa. Dalam kasus ini SI dituduh terlibat secara organisatoris. 72
Sikap  konfrontatif  SI  terkait  kebijakan  industrialisasi  gula  memicu kondisi  antesenden  kedua  yaitu  sikap  pemerintah  kolonial  Belanda  yang represif.  Noer  mencatat  berbagai  tindakan  represif  oleh  Gubernur  Jenderal van  Limburg  Stirum,  serta  pihak-pihak  lain  di  kalangan  Belanda  terhadap SI. Organisasi ini dituduh memprovokasi rakyat melakukan pemberontakan dan pembunuhan terhadap orang Belanda sehingga dilakukan penangkapan terhadap  anggota-anggota  SI.  Selain  itu  rapat-rapat  SI  juga  dipersulit  oleh pejabat Kolonial. 73
Pada tahun 1921 Gubernur Jenderal Dirk Fork pengganti van Linburg Stirum  memandang  berbagai  aksi  rakyat  yang  terjadi  mengganggu rust  en orde (keamanan  dan  ketertiban)  dan  dianggap  merongrong  eksistensi pemerintah  kolonial.  Ia  kemudian  membentuk  satuan  khusus  (intel)  yang bertugas  mengamankan  serta  menindak  penduduk  pribumi  yang  dianggap membahayakan rust  en  orde (keamanan  dan  ketertiban).  Dirk  Fork  juga mencabut vergadering sehingga rakyat Indonesia tidak leluasa
70 Ibid, hal 109-110 dan Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, hal. 219.
71 Nasihin, Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945, hal. 109-110.
72 Ibid,  hal.11-112,Deliar  Noer,  Gerakan  Modern  Islam  di  Indonesia  1900-1942,  hal.  215  dan Anton  Timur  Djaelani,  Gerakan  Sarekat Islam  :  Kontribusinya  pada  Nasionalisme  Indonesia,  hal 67.
73 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, hal. 214.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Dinamika Perkembangan Partai Proto  Islam Indonesia, Sarekat Islam (1911-1940)
beraktivitas. 74 Dan  puncaknya    pada  tahun  1921  Tjokroaminoto,  pemimpin utama  SI,  ditahan  selama  delapan  bulan  antara  tahun  1921  sampai  1922, karena  dituduh  memberikan  keterangan  palsu  dalam  pengadilan  kasus Sosrokardono. 75 Kedua  kondisi  antesenden  kedua  tersebut  menentukan kemunculan alternatif-alternatif dalam momen critical juncture tahun 1923 . Pasca  keputusan  politik Hijrah kemudian  memicu  rangkaian  urutan peristiwa  lanjutan  yang  ditandai reinforcement  atau  self-reinforcing sequences .  Kebijakan  itu  di- reinforcement dalam  Konggres  PSI  bulan Agustus  tahun  1924  di  Surabaya  yang  menyatakan  penarikan  diri  dari Volksraad serta  melarang  anggotanya  berhubungan  dengan  lembaga tersebut kecuali melalui anggota oposisi. 76 Keputusan ini didasari oleh tidak responsifnya Pemerintah Kolonial Belanda terhadap tuntutan pengangkatan kembali Tjokroaminoto sebagai anggota Volksraad . 77
Pada  tahun  1927  kebijakan  politik Hijrah kembali  diperkuat  ketika Tjokroaminoto  menolak  tawaran  Pemerintah  Belanda  untuk  menjadi anggota Volksraad . 78 Dalam  konggres  di  Pekalongan  14-17  Januari  1927 juga  ditandai  penegasan  tujuan  partai proto Islam  ini  yaitu  kemerdekaan nasional  berdasarkan  Islam. 79 Kebijakan  politik Hijrah kembali  diperkuat pada  kongres  tahun  1931  ketika  PSI,  yang  menurut  Djaelani  sejak  tahun 1928  berubah  menjadi  PSII  (Partai  Sarekat  Islam  Indonesia), 80 sedangkan menurut  Noer  dan  Nasihin  tahun  1930, 81 ketika  merespon  kebijakan pemerintah kolonial  tentang rasionalisasi pejabat dalam rangka penghematan  anggaran  akibat  krisis  ekonomi  yang  menyebabkan
74 Nasihin, Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945, hal 115.
75 Ibid, hal 116, Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, hal 218, dan  Anton Timur Djaelani , Gerakan Sarekat Islam : Kontribusinya pada Nasionalisme Indonesia, hal 67
76 Deliar Noer, Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900, hal 149.
77 Ibid,  hal 149.
78 Ibid, hal. 150 79 Anton Timur Djaelani, Gerakan Sarekat Islam : Kontribusinya pada Nasionalisme Indonesia, hal 123
80 Ibid, hal. 125.
81 Deliar Noer, Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900,  hal 154 dan Nasihin,
Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945,hal. 208.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Dinamika Perkembangan Partai Proto  Islam Indonesia, Sarekat Islam (1911-1940)
peningkatan  pengangguran.  PSII  menegaskan  kembali  perlunya hijrah dalam bidang ekonomi dan politik. 82
Kebijakan  politik Hijrah awalnya  didukung  penuh  oleh  seluruh anggota  partai proto Islam  tersebut.  Namun  mulai  tahun  1936  muncul reactive  sequences terhadap  kebijakan  itu  khususnya  pasca  Tjokroaminoto wafat  tahun  1934,  ketika  Agus  Salim  mengajukan  proposal  sebagai  upaya membalikkan kembali  PSII ke politik kooperasi dalam pernyataannya  yang berjudul Pedoman  Politik . 83 Aksi  ini  memicu  konflik  internal  setelah  pada konggres  tahun  1935  usulan  Salim  ditolak  kelompok  Abikusno  dan ditegaskan  lagi  dalam  Konggres  PSII  tahun  1936  di  bawah  pimpinan  W. Wondoamiseno. Puncaknya  Salim  dicoret dari daftar pengurus partai proto tersebut. 84 Hal  ini  mendorong  Salim  bersama  Moehammad  Roem  dan Sangadji  membentuk  “Barisan  Penyedar”  pada  26  November  1936. 85
Gerakan  ini  diketuai  oleh  Roem  dan  berencana  menyebarkan  idenya  ke cabang-cabang  lainnya.  Aksi  ini  kemudian  direspon  Abikusno  dengan melakukan konsolidasi internal pada Desember 1936 yang menginstruksikan  semua  anggota  PSII  mengakhiri  polemik  politik Hijrah serta melarang membantu rapat-rapat Barisan Penyedar. Tindakan Abikusno berlanjut  pada  Januari  1937  dengan  menjatuhkan  sanksi  skorsing  kepada para pemimpin Barisan Penyedar seperti Roem dan Sabirin. Puncak konflik terjadi  bulan  Februari  ketika  Salim,  Sangadji,  Sahirin,  Roem  beserta  24 tokoh Barisan Penyedar dipecat dari PSII. 86
Pada  tahun  1938    muncul  reaksi  dari    kelompok  Soekiman Wirjosandjojo,  tokoh  yang  pernah  keluar  dari  PSII  dan  membentuk  PARII (Partai  Islam  Indonesia).    Soekiman  kembali  memisahkan  diri  dari  PSII
82 Deliar Noer, Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900,  hal .160
83 Anton Timur Djaelani, Gerakan Sarekat Islam : Kontribusinya pada Nasionalisme Indonesia, hal 132
84 Ibid, hal 132.
85 Ibid, hal 132.
86 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, hal 163
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Dinamika Perkembangan Partai Proto  Islam Indonesia, Sarekat Islam (1911-1940)
tahun 1938 dan mendirikan Partai Islam Indonesia atau  PII. 87 Pembentukan PII  tidak  lepas  dari  ketidaksepakatan  Sukiman,  Wali  Al  fatah  KH  Mas Mansur terhadap politik Hijrah dan mengusulkan agar PSII kembali kepada politik  kooperasi.  Namun  usulan  tersebut  ditolak,  sehingga  pada  4 Desember  1938  Soekiman  dan  kawan-kawan  sepakat  membentuk  PII dengan ketuanya Raden Wiwoho. 88
Reaksi lainnya dimotori oleh S.M. Kartosuwirjo melalui penulisan dan penyebaran  brosur Hijrah yang  tanpa  berkonsultasi  dengan  Abikusno. Kartosuwirjo  menolak  penghentian  penulisan  dan  penyebaran  brosur tersebut  sehingga    dipecat  dari  PSII  tahun  1939.  Pemecatan  ini  memicu pembentukan  Komite  Pertahanan  Kebenaran  PSII  oleh  Kartosuwirjo bersama  delapan  cabang  SI  dari    Jawa  Tengah  pada  tahun  1940  dan menganggap  sebagai  Sarekat  Islam  yang  otentik. 89 Menyikapi  komite tersebut,  Abikusno  memerintahkan  semua  anggota  PSII  menghentikan segala  bentuk  komunikasi  dengan  Kartosoewirjo  yang  dianggap melaksanakan  keputusan  konggres  partai  tahun  1938  secara  sepihak, khususnya  tentang  pembentukan  lembaga Suffah, tempat  pendidikan, pelatihan, dan pengajaran bagi calon pemimpin Islam untuk mengimplementasikan Syariah Islam. 90
Konflik-konflik  internal  yang  terjadi  di  PSII  merupakan  bentuk reactive  sequences terhadap  kebijakan  politik Hijrah tahun  1923  dan menyebabkan  pecahnya  koherensi  mereka  sehingga  meletakkan  ke  dalam jalur  pembelahan  atau cleaveage yang  melemahkan  organisasi.    Hal  ini diindikasikan merosotnya jumlah cabang-cabang PSII sejak tahun 1933-an. Noer  mencatat  meskipun  jumlah  anggota  PSII  meningkat  dibandingkan tahun  1920-an,  tetapi  berjalan  lambat.  Di  sisi  lain  jumlah  cabang–cabang
87 Anton Timur Djaelani, Gerakan Sarekat Islam : Kontribusinya pada Nasionalisme Indonesia ,hal 134.
88 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, hal 176-177.
89 Ibid, hal 166.
90 Ibid, hal 166.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Dinamika Perkembangan Partai Proto  Islam Indonesia, Sarekat Islam (1911-1940)
mengalami kemerosotan dari 135 pada tahun 1933 menjadi 100 pada tahun 1938. 91
Kemorosotan  jumlah  anggota  SI  atau  PSII  berimplikasi  terhadap ketidakberdayaan  organisasi  ini  menghadapi  represifitas  pemerintah kolonial. Pasca keputusan politik Hijrah tahun 1923, penganti van Limburg Stirum  yaitu  Dirk  Fork  justru  meneruskan  kebijakan  represif  terhadap  SI atau  PSII.  Pada  tahun  1924  pemerintah  kolonial  membatasi  ruang  gerak beberapa  tokoh  PSII  seperti  Moeis  di  Pulau  Jawa  serta  melarang Tjokroaminoto  dan  Salim  menghadiri  konggres  se-Provinsi  Kalimantan. 92
Kebijakan  tersebut  berlanjut  pada  masa  Gubernur  Jenderal  Jhr.  B.D.  de Jonge (1931-1936) yang mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar tahun 1932 dan  1933.  Tahun  1934  de  Jonge  juga  menerapkan  larangan  terbatas  untuk mengadakan  rapat  atau Beperkt  Vergader  Verbod kepada  PSII,  termasuk Permi di Sumatera. Kebijakan tersebut diperkuat de Jonge pada tahun 1935 yang  memberikan  otoritas  Gubernur  Jenderal  menentukan  status  partai apakah  membahayakan  atau  tidak,  melakukan  pelarangan,  serta  membatasi rapat.  Selain  itu  juga  memberikan  otoritas  polisi  untuk  menghadiri  rapat, dan jaksa agung untuk melarang orang menghadiri rapat partai, serta proses perijinan  rapat  harus  diberikan  kepada  pejabat  lima  hari  sebelum  kegiatan berlangsung.  Otoritas  juga  diberikan  kepada  kepala  adat  untuk  mengawasi rapat; serta bupati, kepala adat dan kepala afdelling (asisten residen) untuk melarang rapat. 93
Ketika de Jonge digantikan oleh Jhr. A.W.L Tjarda van Starkenbourgh Stachower,  BVV  dicabut  namun  hanya  terbatas  pada  wilayah  Bengkulu (untuk Permi) dan Minangkabau serta Tapanuli (untuk SI). Bahkan tindakan represif terhadap PSII tetap berlanjut. Puncak tindakan represif terjadi tahun 1940  ketika  Perang  Dunia  II  yang  melibatkan  juga  Belanda  mulai berkecamuk.  Sebuah  dekrit  panglima  militer  dikeluarkan  tanggal  10  Mei 1940  yang  memberlakukan  keadaan  darurat  di  Hindia  Belanda.  Dekrit
91 Ibid, hal 167
92 Ibid, hal 222-223.
93 Ibid, hal 225-226.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Dinamika Perkembangan Partai Proto  Islam Indonesia, Sarekat Islam (1911-1940)
tersebut melarang seluruh rapat politik yang bersifat umum, sementara rapat tertutup  juga  harus  tunduk  pada  berbagai  macam  pembatasan  termasuk pemberian  otoritas  pejabat  setempat  untuk  melarangnya.  Implikasi  dari dekrit ini, banyak rapat-rapat PSII tidak bisa terlaksana bahkan dibubarkan. Selain itu banyak anggota partai yang ditangkap  karena dituduh melanggar ketertiban dan ketentraman. Majalah PSII cabang Surakarta yaitu Pahlawan dilarang  terbit  oleh  komandan  militer  setempat  karena  dianggap memprovokasi dan menganggu ketertiban serta ketentraman. 94
Pemberlakuan dekrit tersebut telah menamatkan semua pergerakan nasional termasuk  partai proto Islam  PSII  dan  juga  Permi.  Dalam  konteks path dependence berakhirnya  kiprah  politik  SI  atau  PSII  pada  era  kolonial Belanda  seiring  dengan  ditetapkannya  dekrit  tahun  1940  merupakan outcomes atau hasil yang terkait momen critical juncture berupa kebijakan politik Hijrah tahun 1923.

## D. KESIMPULAN
Dari uraian artikel  ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan partai proto Islam  Indonesia  pada  era  pra  kemerdekaan  yaitu  Sarekat  Islam  (SI), yang  kemudian  bertransformasi  menjadi  PSI  dan  PSII,  mengindikasikan sebuah path  dependence  repetetion yang  mencakup  tiga path  dependence yang  dipicu  oleh  tiga critical  junctures .  Setiap critical  junctures memicu serangkaian urutan peristiwa lanjutan yang bersifat kausal, yang merupakan proses path dependence, baik reinforcement atau self reinforcing sequences maupun reactive sequences dan bermuara kepada final outcomes atau hasil akhir perkembangan organisasi SI.
Ketiga critical  junctures merupakan  keputusan  politik  agen-agen partai proto Islam  tersebut  dari  alternatif-alternatif  yang  ditentukan  oleh kondisi  antesenden.  Momen critical  juncture pertama  yaitu  pendirian  SDI pada 1911 oleh Haji Samanhudi memicu sejumlah reactive sequences yang merupakan proses path dependence pertama dan bermuara kepada hasil atau
94 Ibid,  hal. 228-229.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Dinamika Perkembangan Partai Proto  Islam Indonesia, Sarekat Islam (1911-1940)
outcome legalisasi  organisasi  pada  tahun 1916  sehingga  memungkinkan  SI berkembang  pesat.  Sedangkan path  dependence kedua  muncul  dari critical juncture kebijakan  displin  partai  tahun  1921  yang  menghasilkan reactive sequences dengan pembentukan  SI Merah tahun 1921 diikuti pembentukan Sarekat  Rakyat  di  cabang-cabang  SI  Merah  tahun  1923.  Terbelahnya  SI tersebut  bermuara  kepada  hasil  atau outcome merosotnya  jumlah keanggotaan  cabang-cabang.  Dan path  dependence ketiga  dimunculkan critical  juncture penetapan  kebijakan  politik Hijrah tahun  1923  yang diikuti  proses reinforcement atau self  reinforcing  sequences berupa penguatan  kebijakan  pada  konggres  SI  tahun  1924,  1927  dan  1931.  Proses ini  kemudian  memicu reactive  sequences dengan  munculnya  Barisan Penyedar,  PII,  dan  Komite  Pertahanan  Kebenaran  PSII  yang  menjadikan organisasi  ini  terbelah    dan  pengaruhnya  merosot  sehingga  semakin  lemah menghadapi kebijakan represif pemerintah kolonial hingga diberlakukannya UU darurat tahun 1940.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Choia,  Chang  Gyu,  Sugie  Leeb,  Heungsoon  Kimb,  dan  Eun  Yeong  Seonga,
“Critical  junctures  and  path  dependence  in  urban  planning  and  housing policy:  A  review  of  greenbelts  and  New  Towns  in  Korea’s  Seoul metropolitan area”, Land Use Policy , No. 80,2019.
Mahoney,  James,  “Path-dependent  Explanations  of  Regime  Change  :  Central Amerika  in  Comparative  Perspective,    Studies  in  Comparative International Development”, Spring ,Vol. 16, 2001.
-----,  “Path  Dependence  in  Historical  Sociology ”,  Theory  Social ,  Vol.29 (4), 2000.
Buku
Abdullah,  Taufik, Sekolah  dan  Politik  :  Pergerakan  Kaum  Muda  di  Sumatra Barat, 1927-1933. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2018.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Dinamika Perkembangan Partai Proto  Islam Indonesia, Sarekat Islam (1911-1940)
Amal, Ichasul (editor), Teori-teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta : PT.Tiara Wacana, 1988.
Cresswell,  John  W, Penelitian  Kualitatif  dan  Desain  Riset  :  Memilih  diantara lima pendekatan , terjemahan. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2014.
Kahin,  George  Mc  Turnan, Nasionalisme  dan  Revolusi  Indonesia ,  (terjemahan Tim Komunitas Bambu). Jakarta :  Komunitas Bambu, 2013.
Korver,  A.P.E, Sarekat  Islam,  Gerakan  Ratu  Adil  ? ,  terjemahan.  Jakarta  :  PT Grafiti Pers, 1982.
Latif,  Yudi ,Genaologi  Intelegensia  :  Pengetahuan  dan    Kekuasaan  Intelegensia Muslim Abab XX . Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013.
Mahoney,  James ,The  Legacies  of  Liberalism  :  Path  Dependence  and  Political Regime in Central America. John Hopkins University Press, 2001. McVey, Ruth. T, Kemunculan Komunisme Indonesia (terjemahan Tim Komunitas Bambu). Jakarta : Komunitas Bambu, 2010.
Nasihin, Sarekat  Islam  Mencari  Ideologi  1924-1945 .  Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar, 2012.
Noer, Deliar, Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942 . Jakarta : LP3ES, 1980.
Raharjo,  Handri, Metomorfosis  Sarekat  Islam  :  Gerakan  Politik  Islam  dan Munculnya Kesadaran Nasional . Yogyakarta : Media Pressindo, 2019. Ricfleks, M.c ,A History of Modern Indonesia since c. 1200 , Fourth Edition. USA : Palgrave Macmillan, 2008.
Strauss,  Anselm  dan  Juliet  Corbin, Dasar-Dasar  Penelitian  Kualitatif  :  tata langkah  dan  Teknik-teknik  teorisasi  data, terjemahan.  Yogyakarta  : Pustaka Pelajar, 2003,
Suminto, H. Aqib , Politik Islam Hindia Belanda . Jakarta : LP3ES, 1985.
Yin,  Robert  K., Case  Study  Research  Design  and  Methods, thrid  edition.  Sage Publication, 2003.