Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 19-24| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3081.19-24

## PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN SEBAGAI TINDAK PIDANA RINGAN PASCA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012
Gede Mahadi Waisnawa Hanata Putra, I N. Putu Budiartha, Ni M. Sukaryati Karma Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia doewaisnawa@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, sukariati64@gmail.com

## Abstrak
Hukum Pidana Indonesia saat ini merupakan warisan dari Pemerintah Hindia Belanda yang telah diadaptasi dan disahkan  Undang-Undang  No.  16  tahun  1946  untuk  diterapkan  secara  nasional.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mendeskripsikan pengaturan pencurian terhadap Tindak Pidana Ringan dalam KUHP sebelum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan menggambarkan konsekuensi yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor  2  Tahun  2012  terhadap  pencurian  sebagai  Tindak  Pidana  Ringan  dalam  KUHP.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  menurut  Pasal  206 KUHAP, tata cara pemberian kewenangan penyidikan dan peninjauan kembali perkara dilakukan oleh penyidik sendiri dan tidak boleh diganggu oleh jaksa. Perpres ini menyesuaikan pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP menjadi Rp. 2.500.000,00. Oleh karena itu, penuhi elemen persyaratan ini dan masukkan kasus nilai komoditas  tidak  melebihi  Rp.  2.500.000,00.  Oleh karena  itu,  perkara  tersebut  diperiksa dengan prosedur  yang dipercepat,  yang  diadili  oleh  hakim,  dan  penugasan  serta  peninjauan  kembali  perkaranya  dilakukan  oleh penyidik sendiri tanpa campur tangan jaksa.
Kata kunci: Pencurian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Tindak Pidana Ringan

## Abstract
Indonesian Criminal Law is currently a legacy from the Dutch East Indies Government which has been adapted and passed by Law No. 16 of 1946 to be implemented nationally. The purpose of this research is to describe the regulation  of  theft  of  minor  crimes  in  the  Criminal  Code  before  the  Supreme  Court  Regulation  Number  2  of 2012 and to describe the juridical consequences of Supreme Court Regulation No.2 of 2012 on theft as a minor criminal act in the Criminal Code. This research uses normative legal research methods. The results show that according to Article 206 of the Criminal Procedure Code, procedures for granting authority to investigate and review  cases  are  carried  out  by  the  investigator  himself  and  should  not  be  disturbed  by  the  prosecutor.  This Perpres  adjusts  articles  364,  373,  379,  384,  407  and  article  482  of  the  Criminal  Code  to  Rp.  2,500,000.00. Therefore,  fulfill  this  element  of  the  requirement  and  enter  a  case  where  the  value  of  the  commodity  does  not exceed Rp. 2,500,000.00. Therefore, the case is examined by expedited procedure, which is tried by a judge, and the assignment and review of the case is carried out by the investigator himself without the interference of the prosecutor.
Keywords: Theft, Supreme Court Regulation Number 2 of 2012, Minor Crime

## I. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur hal ini yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Warga negara yang menikmati status yang sama di depan hukum, siapa pun yang melanggar hukum akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku (Muntoha, 2009) . Dalam  penegakan  hukum  penggunaannya  didasarkan  pada  hukum  pidana  substantif  dan  hukum pidana  formil  atau  hukum  acara  pidana.  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  salah  satu negara utama yang mengajukan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum aktif yang berlaku di Indonesia  jelas  merupakan  bagian  penting  dari  membangun  keamanan,  perdamaian  dan  kehidupan damai.  Salah  satu  bidang  hukum  untuk  menjaga  ketertiban  dan  keamanan  warga  negara  Indonesia adalah hukum pidana.
Hukum pidana Indonesia adalah salah satu norma terpenting untuk mencapai keadilan. KUHP adalah  dasar  yang  kuat  untuk  menentukan  tindakan  ilegal  dan  memberikan  sanksi  tegas  kepada pelanggar (Ariyanti, 2019; Zaidan, 2014) . KUHP adalah ketentuan positif utama untuk tindak pidana, dan pelaksanaannya disetujui oleh Undang- Undang Nomor 10 pada tanggal 1 Januari 1946 Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Selain banyak ketentuan yang  memasukkan hukum pidana, hukum pidana
saat  ini  menjadi  hukum  pidana  utama  yang  berlaku (Kartanegara,  2002;  Zulkifli,  Fitriati,  &  Ferdi, 2018) . Hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan warisan dari Pemerintah Hindia Belanda. Undang-undang tersebut telah diubah dengan UU No. 30 dan kemudian diberlakukan secara nasional 16 Januari 1946. Indonesia masih menggunakan “hukum pidana” pemerintah Hindia Belanda karena  pemerintah tidak  dapat membuat  undang-undang  pidana  sendiri  sejak  berlakunya  Proklamasi Kemerdekaan.
Pada  era  sekarang  ini,  permasalahan  hukum  pidana  telah  mendapatkan  pembahasan  dan perhatian  yang  luas  baik  secara  teori  maupun  praktek,  bahkan  dicoba  untuk  menyusun  KUHP (Rompas, 2013) . Upaya ini bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan  dan kekurangan dari UU Pidana  yang  ada  saat  ini  yang  merupakan  warisan  dari  zaman  penjajahan,  bahkan  masih  digunakan pada  masa  reformasi  merdeka.  Fakta  membuktikan  bahwa  banyak  ketentuan  yang  tidak  lagi  sejalan dengan  Pancasila.  Semangat  dan  semangat  serta  semangat  UUD  1945,  serta  keadaan  dan  kondisi masyarakat saat ini (Niniek, 2007) .
Hal  ini selanjutnya mengatur  tindak  pidana  pencurian  yang  nilai kerugiannya  kurang  dari  Rp. 2.500.000  tidak  bisa  ditahan.  Dasar  dari  diundangkannya  Perma  No.  2/2012  ini  adalah  untuk mengupayakan rasa keadilan kepada masyarakat, khususnya dalam penyelesaian perkara pelanggaran ringan. Secara teknis, hukum yang disebut "tipling" adalah kejahatan, dihukum hingga 3 bulan penjara atau  penjara  dan  /  atau  denda  dan  pelanggaran  hingga  7.500.  Oleh  karena  itu,  esensi  dari  Peraturan Mahkamah  Agung  ini  adalah  pada  kenyataannya  tanggal  2  Februari  2012  tidak  berdasarkan  harga rupiah, tetapi dalam tindak pidana, ancaman hukum maksimal 3 bulan tanpa penahanan. Mahkamah Agung  2012  Pasal  2  Pasal 1  menjelaskan  bahwa istilah  250  rupiah  dalam  Pasal 364,  373,  379, 384, 407 dan 482 KUHP ditafsirkan sebagai 2,5 juta.
Menurut  "Pemeriksaan,  Banding,  Pencabutan,  dan  Sidang  Ulang" Harahap  (2009) bahwa pencurian  adalah  tindak  pidana  dan  dapat  digolongkan  sebagai  prosedur  penyidikan  tindak  pidana ringan. Ada tiga kejahatan dasar pencurian: yang pertama adalah kejahatan pencurian, dan bobotnya harus  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  363;  kedua,  kejahatan  umum pencurian harus tunduk pada Pasal 362, dan yang kedua adalah kejahatan pencurian kecil. Jika nilai barang curian tidak melebihi 250, ketentuan Pasal 364 harus dipatuhi. Rupiah Indonesia (Hamzah, 2004) .
Diharapkan  dengan  diundangkannya  peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut  menjadi  langkah awal  bagi  pemerintah  dan  DPP  untuk  melakukan  amandemen  Undang-Undang  Pidana  dan  Hukum Acara  Pidana  yang  dinilai  semakin  maju  seiring  dengan  perkembangan  zaman  di  era  ini.  Sebelum berlakunya  Peraturan  Mahkamah  Agung,  banyak  kejahatan  yang  dihukum  berat  meskipun  hanya menjadi  sasaran  sekunder.  Pada  saat  yang  sama,  pencurian  serius  tidak  jarang  terjadi,  tetapi  dapat membebaskan pelakunya.
Sebagai contoh, pada Pengadilan Negeri Stabat Sumatera Utara atas kasus pencurian terdakwa Ismail  Sitepu  (30),  Lian  Sempurna  (28)  dan  Awang  Setiawan.  Keputusan  jaksa  dan  hakim  berbeda. Mereka  didakwa  melakukan  pencurian  sejumlah  biji  sawit,  salah  satunya  Ngawang  senilai  410.000 rupiah  dan  satu  lagi  senilai  500.000  rupiah.  Kasus  tersebut  bermula  ketika  keduanya  diam-  diam masuk ke perkebunan sawit dan mencuri 34 tandan buah sawit pada 7 Maret 2015. Setelah itu, mereka membawa  tandan  sawit  tersebut  ke  halaman  dan  menutupinya  dengan  daun.  Tiga  hari  kemudian, mereka  datang  ke  lokasi  dan  mengirimkan  tandan  kelapa  sawit  secara  berkelompok.  Tahap  kedua, keduanya ditangkap oleh satpam di perkebunan kelapa sawit. Ismail dan Lien juga dibawa ke kantor polisi  dan  diadili  karena  menghukum  pemilik  kelapa  sawit,  kehilangan  500.000  rupiah.  Pada  saat inilah pengadilan berpisah. JPU membenarkan bahwa mereka akan diadili secara terpisah berdasarkan Pasal 363 ayat (1) KUHP Keempat, dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Namun, Pengadilan Distrik  (PN)  Stabat  menyatakan  sebaliknya.  Menurut  Pasal  2  Peraturan  Mahkamah  Agung  (Tetap) tahun 2012 tentang penyesuaian ketentuan pembatasan dan denda untuk tindak pidana ringan dalam KUHP, perkara ini telah dimasukkan ke dalam Pasal 364 KUHP. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim tunggal Sunoto kemudian memvonisnya sesuai dengan Pasal 364 KUHP dan Keputusan Tetap Nomor 2 Tahun 2012.
Berdasarkan  uraian  permasalahan  yang  telah  penulis  kemukakan  di  atas,  penelitian  ini dilakukan  dengan  tujuan  mendeskripsikan  pengaturan  pencurian  terhadap  Tindak  Pidana  Ringan dalam  KUHP  sebelum  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  dan  menggambarkan konsekuensi      yuridis      Peraturan      Mahkamah      Agung  Nomor  2  Tahun  2012  terhadap  pencurian sebagai Tindak Pidana Ringan dalam KUHP.

## II. METODE
Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji lebih jauh tentang isi peraturan perundang-undangan. Metode permasalahan yang digunakan adalah metode hukum dan metode konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari dua jenis yaitu bahan hukum primer dan  bahan  hukum  sekunder.  Data  yang  sudah  terkumpul  dianalisis  menggunakan  metode  deskriptif dan disajikan dengan metode informal.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Peraturan      tentang      Tindak      Pidana      Pencurian      sebelum      Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam KUHP
Hukum  secara    tepat    mengatur    masyarakat    dan    mendapatkan    keuntungan  darinya  dengan menempatkan  konten  yang  diwajibkan  atau  diizinkan,  dan  sebaliknya.  Hukum  dapat  menentukan kualifikasi suatu perilaku tertentu berdasarkan hukum, atau dapat dikatakan sebagai kualifikasi yang melanggar  hukum.  Tindakan  yang  diambil  sesuai  dengan  hukum  tidak  menjadi  masalah,  juga  tidak perlu  dipertanyakan,  masalahnya  terletak  pada  perilaku  ilegal.  Padahal,  yang  dipertimbangkan  dan dipertimbangkan oleh undang-undang justru adalah jenis perilaku yang terakhir, yang melanggar baik perilaku hukum aktual maupun perilaku hukum yang mungkin terjadi.
Dalam KUHP tindak pidana pencurian diatur dalam beberapa pasal termasuk Pasal 362 KUHP. Diketahui bahwa klausul di atas merujuk pada kejahatan pencurian sebagai kejahatan yang ditetapkan secara  formal,  yang  seharusnya  dilarang  dan  dapat  dihukum,  dalam  hal  ini  adalah  tindakan “pengambilan”. Istilah "memperoleh" dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari, memegang benda dan memindahkannya ke lokasi lain (Projodikoro, 2003) .
Oleh karena itu, kita semua tahu bagaimana hukum pidana mengontrol pencurian semacam ini, tetapi berdasarkan penjelasan tersebut, dalam hal ini kita tidak dapat melihat makna pencurian secara cermat  dan  jelas.  Tidak  ada  yang  bisa  memastikan  bagaimana  pencurian  itu  terjadi,  tapi  itu  bisa ditentukan dari pencuriannya. Jadi kita bisa menjelaskan pencurian itu sebagai pencurian suatu benda atau  harta  benda  milik  orang  lain  dengan  cara  melanggar  hukum  yang  dapat  merugikan  orang  yang memiliki  barang/benda  tersebut.  Disimpulkan  bahwa dalam hal  ini  yang dimaksud  pencurian  adalah perbuatan  seseorang  yang  melanggar  hukum  untuk  mendapatkan  harta  atau  barang  milik  orang lain.Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah kita mengetahui adanya pencurian tersebut di atas.

## 2. Penyelesaian   Perkara   Pencurian   sebagai   Tindak   Pidana   Ringan sebelum dan sesudah Perma
Acara pidana melibatkan banyak pihak, yaitu tersangka atau tersangka, penyidik, penyidik, jaksa dan penasehat hukum, serta hakim yang netral atau tidak berpihak pada masing-masing pihak. Kemudian, peserta  ini  ditambahkan  ke  sistem  tatap  muka  yang  disebut  "Sistem  Pemeriksaan  Reporter".  Sistem interogasi yang digunakan di masa lalu menggunakan terdakwa sebagai subjek pengujian, sedangkan hakim dan jaksa berada di pihak yang sama. Namun dalam beberapa kasus, dalam proses penyelesaian perkara, seperti kejahatan ringan, tidak semua pihak tersebut bertatap muka. Dalam UU Hukum Acara Pidana  pasal  16  terdapat  tiga  bentuk  peninjauan  kembali    acara  pengadilan,  yang  mengatur penggunaan prosedur peninjauan kembali secara rutin, singkat atau ad hoc dan cepat untuk memeriksa perkara di sidang pengadilan. Dasar pembedaan dapat dilihat dari jenis tindak pidana atau kemudahan pembuktiannya.
Untuk kejahatan ringan, pemeriksaan cepat akan dilakukan. Bentuk pemeriksaan kejadian cepat di  HIR  disebut  crash  box.  Seperti  pemeriksaan  peristiwa  singkat,  pemeriksaan  peristiwa  cepat  juga dipandu oleh pemeriksaan peristiwa reguler (dengan beberapa pengecualian).
Inspeksi insiden cepat pada dasarnya mengacu pada inspeksi insiden rutin. Sebelum membahas tata  cara  peninjauan  melalui  prosedur  eksplisit,  terlebih  dahulu  kami  akan  meredefinisi  arti  dari pelanggaran ringan. Standar yang digunakan untuk menetapkan prosedur yang ringan biasanya dilihat sebagai  ancaman  proses  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  bulan  dan/atau denda paling banyak Rp. 7,500.00, tetapi tidak mempengaruhi pelanggaran sedikit penghinaan seperti yang didefinisikan dalam seni 315 KUHP.
Mirip  dengan  tinjauan  singkat,  pengadilan  lokal  menetapkan  tanggal  tertentu  dalam  proses peninjauan  yang  dipercepat,  khususnya  untuk  meninjau  kasus-kasus  kejahatan  ringan.  Berdasarkan Pasal 206 KUHAP, pengadilan memutuskan untuk mengadili perkara dengan acara penyidikan pidana
ringan pada hari tertentu dalam waktu 7 hari. Prosedur otorisasi dan peninjauan kasus dilakukan oleh penyidik  sendiri,  tanpa  campur  tangan  dari  jaksa.  Peraturan  ini  sedikit  berbeda  dengan  prosedur inspeksi  untuk  kursus  reguler  atau  jangka  pendek.  Ketentuan  khusus  ini  mencabut  ketentuan  umum yang  mengatur  kewenangan  jaksa  dalam  menjalankan  persidangan.  Oleh  karena  itu,  penyidik mengambil alih kantor kejaksaan milik kejaksaan dalam proses peninjauan kembali melalui prosedur yang  dipercepat.  Menurut  Pasal  205  (2)  UU  Acara  Pidana,  penyidik  yang  "menjalankan kekuasaannya" oleh jaksa penuntut langsung menyerahkan berkas perkara ke pengadilan dan berhak untuk  langsung  menyerahkan  terdakwa  beserta  barang  bukti,  saksi,  ahli  atau  juru  bahasa  ke pengadilan.
Penyidik  memiliki  hak  untuk  mengajukan  terdakwa,  bukti,  saksi,  ahli  atau  penerjemah  ke pengadilan  dalam  waktu  tiga  hari  sesuai  dengan  Pasal  205  ayat  2  UU  Acara  Pidana.  Definisi  "tiga hari" agak ambigu karena undang-undang tidak menetapkan tiga hari sebagai periode terpanjang atau terpendek. Menurut Harahap (2009) , "dalam tiga hari" adalah jumlah minimal yang ditentukan dalam Pasal  146  (2)  dan  Pasal  152  (2)  KUHAP,  yang  harus  dalam  jangka  waktu  berikutnya.  Masa persidangan  untuk  menerima  surat  panggilan  dari  terdakwa  dan  saksi  dimulai  setidaknya  tiga  hari. Oleh  karena  itu,  syarat  "dalam  tiga  hari"  adalah  standar  minimal,  dalam  sidang  puasa  ini  penyidik tidak  diperkenankan  menunjukkan  terdakwa  dan  saksi  dalam  waktu  tiga  hari.  Lebih  dari  tiga  hari diperbolehkan,  tetapi  kurang  dari  tiga  hari  harus  dianggap  tidak  valid.  Pada  hari  persidangan  kasus pidana  ringan  akan  disidangkan  pada hari  yang sama.  Ketentuan  ini tunduk  pada  Pasal 207 ayat  (1) huruf b UU Acara Pidana.
Ketika  kasus  selesai  dan  persyaratan  formal  untuk  kehadiran  terdakwa  dan  saksi  terpenuhi, hakim  tidak  punya  cara  lain  untuk  menghindari  sidang  kasus  hari  itu.  Saat  itu,  hakim  sedang  tidak bertugas  menyidangkan  kasus  tersebut.  Para  hakim  memang  dapat  menunda  peninjauan  formal  atas kasus  tersebut  dalam  proses  pengadilan,  tetapi  hal  ini  bertentangan  dengan  tujuan  peninjauan  jalur cepat tersebut. Apabila terdakwa tidak hadir tanpa alasan, menurut Pasal 214 ayat (2) KUHAP, hakim tetap  dapat  memberikan  putusan  terhadap  verstek.  Pada  saat  yang  sama,  tidak  mungkin  melihat ketidakhadiran saksi. Hal ini juga terkait dengan saksi bukan tersumpah yang diatur dalam Pasal 208 UU Acara Pidana.
Menurut  Pasal  207  ayat  (2)  KUHAP,  setelah  pengadilan  menerima  perkara  tersebut,  hakim yang bertugas memeriksa perkara tersebut memerintahkan panitera untuk mencatatnya dalam register. Pasal  205  (3)  UU  Acara  Pidana  menetapkan  bahwa  hakim  yang  bertugas memeriksa  perkara  adalah satu-satunya  hakim.  Oleh  karena  itu,  penyidik  tetap  bertanggung  jawab  atas  kasus  yang  tidak terdaftar.  Jika  kasusnya  tidak  lengkap  atau  tidak  memenuhi  persyaratan  formal,  metode  ini  dapat digunakan.  Jika  sudah  terdaftar,  hakim  bisa  langsung  menyidangkan  perkara  di  hari  yang  sama. Dalam  prosedur  pemeriksaan  kecepatan,  kasus  ini  dituntut  tanpa  tuntutan.  Surat  dakwaan  dianggap telah masuk dalam catatan pendaftaran karena dalam catatan pendaftaran meliputi nama, tanggal dan tanggal  lahir,  umur,  jenis  kelamin,  kewarganegaraan,  domisili,  agama,  pekerjaan,  dan  tindak  pidana yang didakwakan.
Keputusan yang ditinjau melalui prosedur eksplisit juga berbeda dari prosedur biasa. Keputusan dalam  prosedur  pemeriksaan  cepat  ini  tidak  dibuat  secara  eksklusif  dan  individual.  Putusan  hanya dicatat  dalam  daftar  catatan  perkara  oleh  hakim,  dan  kemudian  dicatat  dalam  buku  rekening  oleh asisten  toko.  Putusan  yang  termasuk  dalam  putusan  hanya  berupa  tanda  tangan  dan  ditandatangani oleh  hakim  dan  panitera.  Oleh  karena  itu,  penyidik  yang  menangani  perkara  tersebut  telah melampirkan  daftar  catatan  putusan  pada  berkas  perkara  tersebut.  Kemudian,  panitera  mencatatnya dalam  daftar  perkara  yang  disebutkan  dalam  Pasal  207  ayat  (2)  KUHAP.  Menurut  tafsir    Pasal  209 KUHAP,  langkah  ini  dirancang  untuk  mempercepat  penyelesaian  perkara,  namun  tetap  bisa dijalankan secara lengkap dan akurat. Menurut Pasal 205 (3) UU Acara Pidana, pengadilan diperiksa oleh hakim tingkat pertama dan tingkat terakhir.
Oleh karena itu, terdakwa yang menentang putusan tidak dapat mengajukan banding. Tergugat yang  menentang  putusan  dapat  mengajukan  banding  ke  Mahkamah  Agung  sesuai  dengan  KUHAP 244.  Namun,  Pasal  205  (3)  UU  Acara  Pidana  tidak  berhenti  sampai  di  situ.  Pasal  tersebut  juga menetapkan  bahwa  jika  putusan  yang  dikeluarkan  adalah  putusan  perampasan  kemerdekaan, Terdakwa masih bisa naik banding. Atas kejadian ini, tergugat bisa naik banding. Selain kasus pidana ringan, pemeriksaan cepat juga digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran lalu lintas jalan raya.
Pasal 2 ayat (2) Perma No. 2/2012 mengatur bahwa jika nilai barang atau uang tidak melebihi 2,5  juta  rupiah  (2,5  juta  rupiah),  ketua  pengadilan  segera  menunjuk  hakim  untuk  memeriksa  dan mengadili. Pengadilan dan putusan. Kasus ini harus segera ditinjau ulang sesuai dengan Pasal 205-210 UU  Acara  Pidana.  Menurut  pernyataan  ini,  jelas  bahwa  menangani  kasus  pencurian  kecil  berarti melakukan  persidangan  selama  proses  peninjauan  yang  dipercepat.  Pada  bagian  ini  penulis  akan menjelaskan bagaimana tata cara penyelesaian perkara tidak melebihi Rp.2.500.000,00 sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Bagian pertama yang disebutkan dalam Bab 16 adalah tata cara memanggil terdakwa, saksi atau ahli.  Bagian  kedua  mengatur  sengketa  yudisial,  dan  bagian  ketiga  mengatur  prosedur  peninjauan kembali.  Oleh  karena  itu,  pemeriksaan  peristiwa  cepat  pada  dasarnya  mengacu  pada  pemeriksaan peristiwa biasa. Sebelum diskusi singkat tentang proses peninjauan, definisi tindak pidana ringan akan didefinisikan.  Secara  umum  terlihat  dari  ancaman  dugaan  tindak  pidana,  kurungan  atau  kurungan sampai dengan 3 bulan atau kurungan, dan / atau denda sampai dengan Rp, bahwa tindakan ini telah menjadi  patokan  dalam  penetapan  persidangan  ringan  prosedural.  7.500,00,  tetapi  tidak mempengaruhi tindak pidana penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP.
Mirip dengan tinjauan prosedur jangka pendek, pengadilan distrik menetapkan tanggal tertentu dalam  tinjauan  prosedur  dipercepat,  yang  secara  khusus  digunakan  untuk  meninjau  kasus-kasus kejahatan ringan. Menurut Pasal 206, pengadilan menentukan hari tertentu dalam waktu 7 hari untuk mengadili kasus yang melibatkan prosedur peninjauan kejahatan ringan.
Pada hari perkara pidana kecil diterima di pengadilan, sidang akan digelar pada hari yang sama. Ketentuan  ini  diatur  dalam  Pasal  207  ayat  (1)  huruf  b  UU  Acara  Pidana.  Ketika  kasus  selesai  dan persyaratan formal untuk kehadiran terdakwa dan saksi terpenuhi, hakim tidak punya cara lain untuk menghindari  sidang  kasus  hari  itu.  Hakim  berkewajiban  untuk  tidak  mendengarkan  kasus  tersebut. Para hakim memang dapat menunda peninjauan formal atas kasus tersebut dalam proses pengadilan, tetapi hal ini bertentangan dengan tujuan peninjauan jalur cepat tersebut. Apabila terdakwa tidak hadir karena  alasan  yang  tidak  dapat  dibenarkan,  hakim  tetap  dapat  memberikan  putusan  sesuai  dengan Pasal 214 ayat (2) UU Acara Pidana. Sementara karena tidak ada keterangan saksi, persidangan tidak bisa  ditunda  karena  keterangan  saksi  bisa  dibacakan.  Hal  ini  juga  terkait  dengan  saksi  bukan tersumpah yang diatur dalam Pasal 208 UU Acara Pidana.
Menurut  Pasal  207  ayat  (2)  KUHAP,  setelah  pengadilan  menerima  perkara  tersebut,  Hakim yang bertanggung jawab atas kasus tersebut memerintahkan panitera untuk mencatatnya. Pasal 205 (3) UU  Acara  Pidana  menetapkan  bahwa  hakim  yang  bertugas  memeriksa  perkara  adalah  satu-satunya hakim.  Oleh  karena  itu,  penyidik  tetap  bertanggung  jawab  atas  kasus  yang  tidak  terdaftar.  Jika kasusnya tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan formal, metode ini dapat digunakan. Artinya jika  perkara  tidak  lengkap  atau  tidak  memenuhi  persyaratan  formal,  maka  tidak  boleh  didaftarkan terlebih dahulu agar dapat dikembalikan kepada penyidik. Jika sudah terdaftar, hakim bisa langsung menyidangkan perkara di hari yang sama. Dalam prosedur pemeriksaan kecepatan, kasus ini dituntut tanpa tuntutan. Surat dakwaan dianggap telah masuk dalam catatan pendaftaran karena dalam catatan pendaftaran  meliputi  nama,  tanggal  dan  tanggal  lahir,  umur,  jenis  kelamin,  kewarganegaraan, domisili, agama, pekerjaan, dan tindak pidana yang dituduhkan.
Keputusan yang ditinjau melalui prosedur eksplisit juga berbeda dari prosedur biasa. Keputusan dalam  pemeriksaan  cepat  ini  tidak  eksklusif  dan  individual.  Putusan  hanya  dicatat  dalam  daftar catatan  perkara  oleh  hakim,  dan  kemudian  dicatat  dalam  buku  rekening  oleh  asisten  toko.  Putusan hanya  muncul  dalam  bentuk  tanda  tangan  termasuk  putusan,  dan  ditandatangani  oleh  hakim  dan panitera.  Oleh  karena  itu,  penyidik  yang  menangani  perkara  ini  telah  melampirkan  daftar  catatan putusan pada berkas perkara. Kemudian, panitera mencatatnya dalam daftar perkara yang disebutkan dalam Pasal 207 ayat (2) KUHAP.
Menurut  tafsir  Pasal  209  KUHAP,  langkah  ini  dirancang  untuk  mempercepat  penyelesaian perkara,  namun  tetap  bisa  dijalankan  secara  lengkap  dan  akurat.  Menurut  Pasal  205  (3)  KUHAP, pengadilan  diperiksa  oleh  hakim  tingkat  pertama  dan  terakhir.  Artinya  keputusan  sudah  final.  Oleh karena  itu,  terdakwa  yang  menentang  putusan  tidak  dapat  mengajukan  banding.  Terdakwa  yang menentang  putusan  dapat,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  244  KUHAP,  mengajukan  gugatan  untuk membatalkan  putusan  semula  di  Mahkamah  Agung. Namun,  ketentuan  Pasal  205  (3)  KUHAP  tidak terbatas  pada  hal  tersebut.  Pasal  tersebut  juga  menetapkan  bahwa  jika  putusan  yang  dikeluarkan
adalah putusan perampasan kemerdekaan, tergugat masih dapat mengajukan banding. Dalam kejadian ini, tergugat dapat mengajukan banding.
Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 sesuai dengan ketentuan Pasal  205-210 KUHAP,    melalui  rapid    review  procedure    pokok    perkara    dapat  diselesaikan  dengan  cepat  tanpa melebihi  Rp  2.500.000,00.  PERMA  2012  No.  02.  Artinya,  peninjauan  prosedural  yang  dipercepat pada  dasarnya  mengacu  pada  peninjauan  kembali  yang  dilakukan  melalui  prosedur konvensional.Dalam hal  penetapan ancaman  dugaan  tindak  pidana, prosedur  biasanya menjadi  tolok ukur untuk menentukan perkara peninjauan prosedural ringan, dan dapat dihukum maksimal 3 bulan. Hukuman penjara. Atau kurungan, atau denda paling banyak Rp. 7.500,00, tetapi tidak mempengaruhi tindak pidana penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP.
Mengenai  putusan  perkara  pidana  ringan  yang  dilakukan  melalui  peninjauan  prosedur  yang dipercepat,  tidak  ada  putusan  tersendiri  yang  dikeluarkan,  melainkan  dicatat  dalam  daftar  catatan perkara, yang kemudian dicatat oleh panitera dalam buku dan ditandatangani oleh hakim dan panitera. Keputusan  itu  disahkan  pada  hari  kasus  itu  disidangkan,  dan  penundaan  dapat  ditoleransi  jika terdakwa memintanya. Vonis bisa dijatuhkan hanya dengan memvonis hakim yang memiliki bukti sah untuk mendukungnya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: pertama, dalam KUHP tindak pidana pencurian diatur dalam beberapa pasal termasuk Pasal 362 KUHP. Kedua, menurut  Pasal  206  KUHAP,  tata  cara  pemberian  kewenangan  penyidikan  dan  peninjauan  kembali perkara  dilakukan  oleh  penyidik  sendiri  dan  tidak  boleh  diganggu  oleh  jaksa.  Perpres  ini menyesuaikan  pasal  364,  373,  379,  384,  407  dan  pasal  482  KUHP  menjadi  Rp.  2.500.000,00.  Oleh karena  itu,  penuhi  elemen  persyaratan  ini  dan  masukkan  kasus  nilai  komoditas  tidak  melebihi  Rp. 2.500.000,00.  Oleh  karena  itu,  perkara  tersebut  diperiksa  dengan  prosedur  yang  dipercepat,  yang diadili  oleh  hakim,  dan  penugasan  serta  peninjauan  kembali  perkaranya  dilakukan  oleh  penyidik sendiri tanpa campur tangan jaksa.

## 2. Saran
Berdasarkan simpulan tersebut di atas, dapat dikemukakan saran kepada para pihak terkait, pertama, bagi  aparat  penegak  hukum  diharapkan  peraturan  baru  ini  dapat  memberikan  rasa  keadilan  dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  masing-masing,  khususnya  hakim  dalam  mengadili  tindak pidana  ringan,  agar  tidak  bertentangan  dengan  tujuan  undang-undang  itu  sendiri.  Yang  terakhir  ini bertujuan  untuk  memberikan  rasa  keadilan.  Kedua,  kepada  masyarakat  diharapkan  dengan  adanya undang-undang  permanen  ini  dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  aparat  penegak hukum dan tidak menjadikan kelemahan hukum itu sendiri sebagai peluang untuk melakukan tindak pidana.  Masyarakat  harus  berperan  aktif  dalam  proses  penegakan  hukum  karena  tanpa  peran  dan dukungan masyarakat, tata kelola hukum Indonesia tidak dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariyanti,  V.  (2019).  Kebijakan  Penegakan  Hukum  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia. Jurnal  Yuridis , 6 (2), 33–54. Hamzah, A. (2004). Hukum Acara Pidana . Jakarta: Sinar Grafika. Harahap, Y. (2009). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP . Jakarta: Sinar Grafika. Kartanegara, S. (2002). Hukum Pidana . Balai Lektur Mahasiswa. Muntoha. (2009). Demokrasi dan Negara Hukum. JURNAL HUKUM , 16 (3), 379–395. Niniek, S. (2007). Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan . Jakarta: Sinar Grafika. Projodikoro, W. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia . Bandung: PT Refika Aditama. Rompas, E. (2013). Pengawasan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHAP. Lex Crimen , 1 (2), 86–93.
Zaidan, M. A. (2014). Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis , 1 (1), 107–124.
Zulkifli,  Fitriati,  &  Ferdi.  (2018).  Penerapan  Unsur  Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  Pelaksanaan  Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Unes Law Review , 1 (2).