FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P- ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2023, Vol. 8 No. 2
FUNGSI ADMINISTRASI DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI PELAYANAN PADA BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PALEMBANG
Deany Afriany
Prodi Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Email: afrianydeany@gmail.com
Corresponding Author*
Abstract
the  principle  administrative  feature  inside  the  system  of  sporting  out  paintings  is  that  it  need  to  be executed by way of a frontrunner to direct and mobilize all activities closer to subordinates with a view to  keep  away  from the  waste  of  expenses,  time  and  centers  of  office  system.  By  way  of knowledge  the administrative  functions,  the  desires  might  be  effortlessly  executed  and  the  effectiveness  of  workplace paintings will increase meaning it  will significantly affect the performance of manpower, fee and time. The  purpose  of  this  examine  changed  into  to  determine  the  executive  feature  in  enhancing  carrier performance  and  to  know  efforts  to  enhance  service  efficiency  on  the  coping  with  enterprise  for  the Social protection of the Palembang. In this have a look at researchers used facts collection techniques with statement, interviews and documentation. The evaluation used is qualitative evaluation. The effects of  the  take  a  look  at  notice  that  the  administrative  function  in  improving  carrier  performance  at  the Palembang  Employment  Social  safety  administration  business  enterprise  has  been  jogging  well consistent  with  applicable  policies  but  nonetheless  locating  boundaries  such  as  insufficient  human assets both in high-quality and amount and inadequate infrastructure.

## keywords: management characteristic, performance, service

## Abstrak
Fungsi  administrasi  dalam  proses  pelaksanaan  pekerjaan  yang  utama  adalah  harus  dijalankan  oleh seorang pimpinan untuk mengarahkan dan menggerakkan segala kegiatan terhadap bawahan agar dapat dihindarkan  adanya  pemborosan-pemborosan  biaya,  waktu  dan  sarana  perlengkapan  kantor.  Dengan memahami fungsi administrasi tersebut maka tujuan akan dengan mudah untuk tercapai dan efektifitas pekerjaan  kantor  akan  meningkat  artinya  akan  sangat  berpengaruh  pada  efisiensi  tenaga,  biaya  dan waktu.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  fungsi  administrasi  dalam  meningkatkan  efisiensi pelayanan  dan  mengetahui  upayaupaya  peningkatan  efisiensi  pelayanan  pada  Badan  Penyelenggaraan Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Palembang.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  tehnik pengumpulan  data  dengan  Obervasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Analisis  yang  digunakan  adalah analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  diketahui  bahwa  fungsi  administrasi  dalam  meningkatkan  efisiensi pelayanan  pada  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Palembang  sudah  berjalan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku namun masih menemukan kendala diantaranya sumberdaya manusia  yang  kurang  memadai  baik  kualitas  maupun  kuantitas  dan  sarana  prasarana  yang  kurang mendukung.
Kata Kunci: fungsi administrasi, efisiensi, pelayanan.
DOI :  - Received : Accepted : Published : Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first publication with    the    work    simultaneously   licensed   under a Creative      Commons      Attribution      4.0      International
License that  allows  others  to  share  the  work  with  an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. LATAR BELAKANG
Pembangunan dewasa ini kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. merupakan usaha untuk menciptakan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Palembang  mempunyai tugas  pokok  memberikan  perlindungan  jaminan  sosial  bagi  tenaga  kerja  yang  melakukan pekerjaan  di  luar  hubungan  kerja  pada  saat  tenaga  kerja  tersebut  kehilangan  sebagian  atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko antara lain kecelakaan kerja, hari tua  dan  meninggal  dunia,  memperluas  cakupan  kepesertaan  application  Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Undang-Undang  No.  24  Tahun  2011  juga  menetapkan,  Jaminan  Sosial  Nasional  akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk BPJS.
Ketenagakerjaan  diselenggarakan  oleh  BPJS  ketengakerjaan  yang  implementasinya dimulai  1  Januari  2014.  Secara  operasional,  pelaksanaan  BPJS  Ketenagakerjaan  dituangkan dalam  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  Presiden,  antara  lain:  Peraturan  Pemerintah  No. 2011  Tahun 2012  tentang  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI);  Peraturan  Presiden  No.  12  Tahun 2013 tentang Jaminan ketenagakerjaan.
Dalam  rangka  memberikan  perlindungan  jaminan  sosial  bagi  tenaga  kerja  tersebut  jelas peranan  sumber  daya  manusia  (SDM)  sangat  menentukan  yaitu  sebagai  pemikir,  perencana, pengendali, dan pelaksana dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Tanpa peran dan dukungan dari pegawai proses dalam mencapai tujuan lembaga niscaya akan  menimbulkan  hambatan-hambatan  yang  cukup  berarti.  Oleh  karena  itu  pegawai diharapkan  mampu  melaksanakan  tugasnya  secara  efektif  dan  efisien  dengan  penuh  dedikasi serta  kreatifitas  yang  tinggi  serta  dapat  memberikan  keputusan  bagi  pihak-pihak  yang berkepentingan.
Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  menyelenggarakan  software jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  hari  tua,  jaminan  pensiun  dan  jaminan  kematian  bagi seluruh pekerja Indonesia termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia pada umumnya dan di Kota Palembang pada khususnya.
Tantangan  yang  dihadapi  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan adalah bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, namun juga bagaimana pelayanan juga dapat dilakukan dengan tanpa membeda-bedakan repute dari  masyarakat  yang  dilayani  atau  dengan  kata  lain  bagaimana  menciptakan  pelayanan  yang adil dan demokratis.
Sejauh  mana  pegawai  dapat  bekerja  secara  efektif  dan  efisien  dalam  peningkatan  kerja dibidang  tugas  dan  fungsinya  sebagai  pegawai  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan  yang  melayani  masyarakat,  merupakan  masalah  yang  perlu  dikaji,  khususnya berkenaan  dengan  cara  atau  proses  suatu  pekerjaan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. Banyak  faktor  yang  dapat menimbulkan masalah-masalah proses  kegiatan organisasi  baik  yang berkenaan  dengan  aspek  manusianya  seperti  prilaku,  sikap  dan  sifatnya  maupun  dari  segi organisasi misalnya struktur, proses administrasi dan manajemennya serta dari segi kualitas dan kuantitasnya.
Setiap  organisasi  mempunyai  pekerjaan  operatif  yaitu  ketatausahaan  yang  meliputi pekerjaan  administrasi.  Menurut pendapat Moeftie Wiriadihardja (2018:19)  bahwa  administrasi adalah  salah  satu  alat  untuk  menggerakkan  kegiatan  sekelompok  manusia  (termasuk  alat  dan mesin), yang bekerja sama dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan.
Pekerjaan  administrasi  meliputi  seluruh  kegiatan  penataan  yang  berhubungan pelaksanaan  tatausaha  sebuah  organisasi  agar  proses  tersebut  mampu  menyediakan  informasi yang  bermakna  bagi  yang  membutuhkannya  atau  untuk  menentukan  kebijakan.  Menurut  Mifta Thoha  (2013:11)  bahwa  administrasi  adalah  proses  kegiatan  penataan  usaha  kerjasama sekelompok  orang  untuk  mencapai  tujuan  tertentu,  yaitu  suatu  proses  yang  biasanya  terdapat pada semua usaha kelompok, baik usaha pemerintah maupun swasta, sipil atau milier baik secara besarbesaran  ataupun  secara  kecil-kecilan.  Kegiatan  administrasi  mempunyai  5  (lima)  bidang utama  yaitu  kegiatan  komunikasi,  kegiatan  kalkulasi,  kegiatan  warkat,  penyusunan  laporan  dan kegiatan  yang  mengikuti prosedur rutin.  Di  samping  kegiatan  utama tersebut  terdapat beberapa kegiatan  penunjang  yaitu  menulis  (termasuk  mengetik,  steno  dan  cara  lain  untuk  mempercepat cara penulisan).
Seluruh aktivitas administrasi itu berfungsi memelihara kelancaran  komunikasi, ketepatan kalkulasi,  keteraturan  warkat  dan  membuat  laporan  dan  melindungi  arus  prosedur  rutin
sehingga dapat membantu dengan efisien.
Aktivitas administrasi tersebut akan berjalan dengan baik apabila ditunjang oleh beberapa unsur,  yaitu  sumber  daya  manusia  yaitu  pegawai  yang  siap  pakai,  pembiayaan  yaitu  dana (anggaran) yang cukup, sarana kerja yaitu perlengkapan yang diperlukan seperti gedung kantor, mesin ketik, alat komunikasi dan alat perlengkapan lainnya, prasarana kerja yaitu berupa susunan organisasi  dan  tata  kerja,  prosedur  kerja,  keputusan,  petunjukpetunjuk,  peraturan,  instruksi, edaran dan lain-lain yang sifatnya meruakan pedoman umum dan khusus.
Berdasarkan  uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  unsur-unsur  tersebut  saling  berkaitan, namun unsur sumber daya manusia (pegawai) menjadi titik sentral dan sangat menentukan akan keberhasilan  pelaksanaan  tugas  pokok.  Menurut  Atmosudirdjo  (2016:40)  bahwa  administrasi merupakan  suatu  proses  kerjasama,  antara  sekelompok  orang-orang  secara  tertentu  untuk mencapai  tujuan  tertentu  yang  direncanakan  sebelumnya.  Sebagai  salah  satu  Badan Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  yang  berada  di  Bandar  Lampung, melaksanakan  kegiatan  ketatausahaan  yang  berfungsi  sebagai  unsur  penunjang  dalam  rangka pelaksanaan  tugas  pokok  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan.  Dalam melaksanakan  tugas  pokok  tersebut  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan Palembang  harus  mempersiapkan  unusrunsur  tersebut,  agar  pelaksanaan  kegiatan  adminisrasi dapat  berjalan  dengan  lancar.  Namun  didalam  pelaksanaan  kegiatan  administrasi  Badan Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Palembang  masih  terdapat  kegiatankegiatan ketatausahaan yang belum efisien dan efektif, hal ini terlihaat dari pengelolaan surat masuk dan keluar,  mengetik,  membuat  laporan,  penataan  ruang  kantor  dan  lain-lain  masih  belum  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Seperti  contohnya  terlihat  dari  arsip  surat  yang  kurang  tertata, sulitnya  mencari  dokumen  penting,  penomeran  surat  tidak  berdasarkan  schedule  surat,  tidak adanya time table rapat (berita acara dan daftar hadir rapat) dan lain sebagainya.
Efisiensi  Administrasi  dapat  pula  dicapai  dengan  tersedianya  sarana  dan  prasarana kantor,  sarana  dan  prasarana  kantor  merupakan  alat  yang  dipakai  oleh  pegawai  dalam menyelesaikan  tugas-tugasnya  seperti  meja  kerja,  komputer,  printer,  alat  komunikasi  dan  lain sebagainya,  namun  pada  kenyataannya  dalam  menyelesaikan  tugas  masih  terjadi  menunggu giliran penggunaan sarana, karena keterbatasan tersedianya sarana.
Penggunaan  sarana  dan  pasarana  diperlukan  kemampuan  (ilmu  pengetahuan),  sehingga tidak terjadi pemborosan tenaga, waktu dan biaya. Pada kenyataannya dalam penyelesaian tugas seperi  pengetikan  Surat,  memakan  waktu  yang  lama,  sering  mengalami  kesalahan,  baik pengetikan maupun konsep, sehingga tidak terjadi pemborosan tenaga, waktu dan biaya.
Fungsi  administrasi  dalam  proses  pelaksanaan  pekerjaan  yang  utama  adalah  harus
dijalankan  oleh  seorang  pimpinan  untuk  mengarahkan  dan  menggerakkan  segala  kegiatan terhadap  bawahan  agar  dapat  menghindari  adanya  pemborosan  biaya,  waktu  dan  sarana perlengkapan Kantor. Dengan memahami fungsi administrasi tersebut maka tujuan akan dengan mudah  untuk  tercapai  dan  efektifitas  pekerjaan  kantor  akan  meningkat  artinya  akan  sangat berpengaruh pada efisiensi tenaga, biaya dan waktu.
Dari  uraian  di  atas  betapa  pentingnya  kemampuan  sumber  daya  manusia  dalam pengelolaan  administrasi,  berbicara  tentang  administrasi  tidak  akan  terlepas  dari  fungsinya, karena  dengan  memahami  fungsi-fungsi  administrasi  maka  apa  yang  menjadi  tugas  pokok organisasi  dapat  dijalankan  dengan  baik  dan  pada  akhirnya  tujuan  organisasi  yang  tertuang dalam visi dan misi akan terwujud.
Berdasarkan  pendapat  di  atas  dapat  dikatakan  dalam  pengelolaan  administrasi  harus mengacu  pada  fungsifungsinya,  artinya  sebelum  melaksanakan  tugas  seorang  pegawai  harus sudah  mempunyai  perencanaan  sebelumnya  yang  ditetapkan  oleh  pimpinan,  lalu pengorganisasian  termasuk  wewenang  dan  pembagian  tugas,  memberikan  motivasi,  mengawasi jalannya  pekerjaan  perkantoran  dan  terakhir  adalah  menilai,  apakah  pekerjaan  itu  efektif  dan efisien  atau  tidak.  Dengan  demikian  dalam  penyelenggaraan  pekerjaan  Kantor  fungsi administrasi  sangat  penting  dan  diperlukan  guna  membantu  pimpinan  dalam  mengambil keputusan guna pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Fungsi administrasi secara umum ialah sebagai  pusat  pemikiran,  pusat  administrasi  (pelayanan)  dan  pusat  data  dan  informasi.  Untuk melaksanakan  fungsi  tersebut  secara  baik  dan  tepat  guna  ada  4  kegiatan  yang  dilakukan  dalam perkantoran  yaitu:  kegiatan  pencatatan,  kegiatan  pengelompokkan,  kegiatan  komunikasi  dan kegiatan informasi.
Fungsi tersebut akan dikaitkan dengan teori asas-asas administrasi perkantoran yaitu asas perencanaan,  asas  penyederhanaan,  asas  penghapusan  dan  asas  penggabungan,  lalu  kemudian teori  tersebut  akan  dicocokkan  pada  penerapan  fungsi  administrasi  di  lokasi  penelitian  yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan .
Penerapan  fungsi  administrasi  sangat  mempengaruhi  dan  menentukan  kondisi  suatu organisasi yang sangat besar pengarunya terhadap efisiensi pelayanan. Dengan penerapan fungsi administrasi  yang  baik,  pegawai  dapat  bekerja  dengan  cepat,  profesional  dan  terhindar  dari kesalahan-kesalahan,  artinya  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  yang  dapat  dilakukan  dengan secara efisien artinya pekerjaan administrasi dapat diselesaikan dengan cepat, tertib, mudah dan murah.
Menurut  Gie  (2012:4)  fungsi  yang  disebut  manajemen  administrasi  meliputi  rangkaian aktivitas berikut ini: a) Manajemen dan pengarahan (evans), b) Tata penyelenggaraan (grager), c)
pelaksanaan secara efisien (robinson), d) manajemen (haynes), e) Pengendalian dan pengarahan (nourse),  f)  Pengarahan  (davies),  g)  Perencanaan,  pengendalian  dan  pengorganisasian  serta pengarahan (terry).
Sedangkan  menurut  Quible  (2011:55)  ada  5  (lima)  jenis  fungsi  pendukung  administrasi yaitu  a)  fungsi  rutin  yaitu  fungsi  administrasi  yang  membutuhkan  pemikiran  minimum mencakup pengarsipan dan penggandaan. Biasanya fungsi ini dilaksanakan oleh staf administrasi yang  bertanggung  jawab  atas  kegiatan  administrasi  sehari-hari.  b)  fungsi  teknis  yaitu  fungsi administrasi  yang  membutukaan  pendapat,  keputusan  dan  keterampilan  perkantoran  yang memadai,  seperti  bisa  menggunakan  beberapa  software  aplikasi  komputer.  Fungsi  ini  biasanya dilakukan oleh staf administrasi yang tergantung daam departemen teknologi informasi. c) fungsi analisis  yaitu  fungsi  yang  membutukan  pemikiran  yang  kritis  dan  kreatif,  disertai  kemampuan untuk mengambil keputusan, seperti membuat dan menganalisis laporan dan membuat keputusan pembelian.  Fungsi  ini  biasanya  dilakukan  oleh  seorang  manajer  yang  bertanggung  jawab memsupport  keputusan  yang  akan  dibuat  oleh  atasannya.  d)  Fungsi  interpersonal  yaitu  fungsi yang  membutuhkan  penilaian  dan  analisis  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan,  serta keterampilan  yang  berhubungan  dengan  orang  lain,  seperti  mengorganisasikan  tim  proyek. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh staf administrasi sebagai jenjang karier sebelum naik menjadi manajer  pada  suatu  organisasi.  e)  fungsi  manajerial  yaitu  fungsi  yang  membutuhkan perencanaan,  pengorganisasian  pengukuran  dan  pemotivasian  seperti  pembuatan  anggaran  dan pengevaluasian  karyawan.  Biasanya  fungsi  ini  dilakukan  oleh  staf  setingkat  manajer  yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi.
Fungsi-fungsi  tersebut  akan  dikaitkan  dengan  teori  asas-asas  administrasi  yaitu  asas perencanaan, asas  penyederhanaan, asas  pengahapusan dan  asas  penggabungan,  kemudian  teori tersebut  akan  dicocokkan  pada  penerapan  fungsi  administrasi  di  lokasi  penelitian  yaitu  pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Palembang.
Menurut pendapat Musanef (2014: 22) bahwa efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output atau dengan kata lain daya usaha dan hasil atau antara, pengeluaran dan pendapatan.
Gie (2012:171) berpendapat bahwa efisiensi adalah suatu asas dasar tentang perbadingan terbaik  antara  usaha  dengan  hasilnya.  Perbandingan  ini  dapat  dilihat  dari  2  (dua)  segi,  yang pertama  adalah  segi  hasil:  suatu  kegiatan  dapat  dikatakan  efisien  kalau  sesuatu  usaha memberikan  hasil  maksimum.  (baik  mutu  maupun  jumlah  satuan        hasil).  Sedangkan  segi yang  kedua  adalah  segi  usaha:  suatu  kegiatan  dapat  disebut  efisien  kalau  suatu  hasil  tertentu tercapai  dengan  usaha  yang  minimum,  mencakup  5  (lima)  unsur,  pikiran,  tenaga  jasmaniah,
waktu, ruang dan benda (termasuk uang).
Efisiensi  harus  dapat  diukur,  standar  untuk  menetapkan  batas  antara  efisien  atau  tidak adalah ukuran normal. Ukuran ordinary ini merupakan patokan/stanadar awal, untuk selanjutnya menentukan apakah suatu kegiatan itu efisien atau tidak. Batas ukuran normal untuk engorbanan adalah pengorbanan maksimum, sedangkan batasan untuk ukura dari hasil minimal. Kalau tidak dapat diukur maka tidak akan dapat diketahui suatu cara kerja atau suatu kegiatan itu efisien atau tidak.
Efisiensi  mengacu  pada  pertimbangan  rasional.  Rasional  artinya  segala  pertimbangan harus  berdasarkan  akal  sehat,  masuk  akal,  logis  bukan  emosional.  Dengan  pertimbangan rasional.  Objektivitas  pengukuran  dan  penilaian  akan  lebih  terjamin,  subjektivitas  pengukuran dan penilaian dapat dihindarkan sejauh mungkin.
Efisiensi  tidak  boleh  mengorbankan  kualitas  (mutu).  Kwantitas  boleh  saja  ditingkatkan tetapi  jangan  sampai  mengorbankan  kwalitasnya.  Jangan  mengejar  kuantitas  tetapi mengorbankan kwalitas atau dengan kata lain jangan sampai hasil ditingkatkan tetapi kualitasnya rendah, mutu harus tetap dijaga dengan baik.
Efisiensi  merupakan  teknis  pelaksanaan.  Sehingga  jangan  sampai  bertentangan  dengan kebijakan atasan. Tentu saja kebiakan atasan itu sudah dipertimbangkan dari berbagai segi yang luas cakupannya.
Pelaksanaan  efisiensi  harus  disesuaikan  dengan  kemampuan  organisasi  yang bersangkutan.  Pengukuran  efisiensi  hendaknya  didasarkan  pada  tingkat  kemampuan  yang dimilikinya, baik mengenai sumber daya manusianya, dananya maupun fasilitasnya.
Efisiensi  itu  ada  tingkatannya.  Secara  sederhana  dapat  ditentukan  penggolongan tingkatan efisiensi misalnya : a) tidak efisien, b) kurang efisien, c) efisien, d) lebih efisien dan e) paling efisien (most reliable). Tingkatkan efisiensi dapat juga menggunakan presentase (5), tentu saja masing-masing golongan tingkatan itu harus ditentukan dengan cermat dan jelas batasannya.
Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  merupakan  software  negara  yang  bertujuan memberikan  kepastian  perlindungan  dan  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: dalam Pasal 28 H ayat (1), ayat (2) dan ayat  (three)  dan  Pasal  34  ayat  (1)  ayat  (2)  dan  melalui  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Nomor  X/MPR/2001,  dimana  Presiden  ditugaskan  untuk  membentuk  sistem  jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai UU No.  24  Tahun  2011  tentang  BPJS,  PT.  Jamsostek  berubah  menjadi  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014.
Dalam  melaksanakan  fungsi  sebagaimana  tersebut  diatas  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  bertugas  untuk  melakukan  dan/atau  menerima  pendaftaran peserta dengan memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja; menerima bantuan  iuran  dari  Pemerintah;  mengelola  Dana  Jaminan  Sosial  untuk  kepentingan  peserta; mengumpulkan  dan  mengelola  records  peserta  software  jaminan  Membayarkan  manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan software jaminan sosial; dan memberikan  informasi  mengenai  penyelenggaraan  application  jaminan  sosial  kepada  peserta dan masyarakat.
Dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagaimana  dimaksud  di  atas  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  berwenang  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  24  Tahun 2011:
a. Menagih pembayaran Iuran;
b. Menempatkan  Dana  Jaminan  Sosial  untuk  investasi  jangka  pendek  dan  jangka  panjang dengan  mempertimbangkan  aspek  likuiditas,  solvabilitas,  kehati-hatian,  keamanan  dana, dan hasil yang memadai;
c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memanuhi  kewajibannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan  jaminan sosial nasional;
d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan tenaga kerja mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;
e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;
f. Mengenakan sanksi  administratif kepada  peserta atau  pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
g. Melaporkan  pemberi  kerja  kepada  instansi  yang  berwenang  mengenai  ketidakpatuhannya dalam  membayar  iuran  atau  dalam  memenuhi  kewajiban  lain  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundangundangan; dan
h. Melakukan  kerjasama  dengan  pihak  lain  dalam  rangka  penyelenggaraan  software  jaminan sosial.

## FUNGSI  ADMINISTRASI  DALAM  UPAYA  MENINGKATKAN  EFISIENSI  PELAYANAN  PADA BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PALEMBANG

## II. METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  adalah  pada  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan Palembang.  Adapun  lingkup  penelitia  terbatas  pada  hal  hal  yang  berkaitan  dengan  fungsi administrasi  dan  efisiensi  pelayanan.  Teknik  pengumpulan  statistics  menggunakan  penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis  yang  peneliti  gunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  menganalisa  adalah  analisis kualitatif  yaitu memberikan penjabaran terhadap hasil jawaban dari responden dengan uraian kalimat.  Setelah  dianalisis,  selanjutnya  diambil  suatu  kesimpulan  untuk  membuktikan kebenaran  hipotesis yang  diajukan.  Menurut  Koentjaraningrat,  (2012:254)  analisis  kualitatif adalah  nilai-nilai  dari  suatu  variabel  yang  tidak  dapat  diutarakan  dalam  bentuk  angka  tetapi dalam bentuk kategori.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Seperti  instansi  pemerintah  dan  swasta  yang  lain  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan Sosial  Ketenagakerjaan  Palembang  menyelenggarakan  administrasi  yaitu  melingkupi  seluruh kegiatan  yang  memfokuskan  pada  layanan  untuk  mendapatkan,  mencatat  dan  menganalisis informasi,  baik  merencanakan  maupun  mengkomunikasikannya  untuk  mengamankan  aset organisasi  serta  mempromosikan  layanan  administrasi  itu  sendiri  untuk  mencapai  tujuan organisasi. Berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi tersebut tidak akan pernah terlepas dari  fungsi  administrasi.  Adpun  fungsi  administrasi  tersebut  adalah:  fungsi  rutin,  fungsi teknis, fungsi analisis, fungsi interpersonal dan fungsi manajerial.
Fungsi administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  Palembang ini sudah dilakukan dengan cukup baik, surat yang diterima maupun yang dibuat sudah tertata dengan  baik,  pengelolaan  surat  masuk  dan  surat  keluar  sudah  dibantu  dengan  peralatan komputer,  demikian  pula  dengan  pengarsipan  sudah  tertata  dengan  baik,  baik  berupa  tough copy maupun dalam bentuk gentle replica.
Menurut  Kepala  Bidang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan Palembang bahwa walau fungsi teknis ini dilaksanakan secara terpisah sesuai dengan unit-unit yang ada, namun untuk tertib administrasi akan bermuara pada Kepala Cabang artinya setiap kegiatan yang dilakukan unit, berkas-berkas administrasi dimaksud dikembalikan pada Kepala Cabang  untuk  diverifikasi  dan  diseleksi  agar  informasi  yang  keluar  ke  masyarakat  dapat diterima dengan baik dan benar.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Cabang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  Ketenagakerjaan  Palembang  bahwa  fungsi  analisis  dalam  administrasi  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Palembang ini ditangani langsung oleh Kepala
Bidang  dibawah  tanggung  jawab  Kepala  Cabang.  Kepala  Bidang  ini  yang  menganalisis laporan  yang  dibuat  pada  tahun  sebelumnya  untuk  dijadikan  dasar  dalam  membuat perencanaan pada masa yang akan datang. Dan Kepala Bidang ini berkoordinasi dengan para staf serta bidang- bidang lain.
Bahwa  fungsi  Interpersonal  dalam  administrasi  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan  Palembang  ini  ditangani  oleh  Kepala  Bidang  melalui  Staf  yang  dalam pelaksanaannya  selalu  berkoordinasi  dengan  Kepala  Cabang.  Fungsi  interpersonal  ini berfungsi  untuk  pengembangan  karier  pegawai,  dimana  setiap  pegawai  diberi  kesempatan yang  sama  dalam  pengembangan  karier,  sehingga  pada  saat  tertentu  pegawai  tersebut  harus betul-betul mampu bila di promosikan pada jabatan tertentu.
Bahwa  fungsi  manajerial  dalam  administrasi  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan Palembang ditangani langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan, dimana dalam pelaksanaannya  selalu  berkoordinasi  dengan  Kepala  Cabang,  walau  dalam  beberapa  hal Kepala  Bidang  Pelayanan  mempunyai  kewenangan  penuh  dalam  mengambil  keputusan. Kewenangan  tersebut  diberikan  oleh  Kepala  Cabang  batasbatas  tertentu  dan  Kepala  Bidang Pelayanan  harus  melaporkan  kegiatan  yang  dilakukan  Kepala  Bidang  Pelayanan  sebatas kewenangannya.  Pelaksanaan  fungsi  manajerial  ini  Bidang  Pelayanan  dibantu  oleh  beberapa staf adminnnistrasi. Dan dalam fungsi manajerial ini sebenarnya merupakan cermin dari semua kegiatan  dari  Kepala  Cabang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan Palembang.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa fungsi administrasi dalam meningkatkan  pelayanan  yang  diterapkan  oleh  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan Palembang sudah berjalan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dilihat dari fungsi rutin, fungsi teknis, fungsi analisis, fungsi interpersonal maupun dilihat dari fungsi manajerial.
Fungsi  administrasi  yang  baik  pada  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan  Palembang,  berarti  pegawai  dapat  bekerja  dengan  cepat,  profesional  dan dapat  terhindar  dari  kesalahan-kesalahan,  artinya  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  pelayanan dapat  dilakaukan  dengan  efisien  artinya  pekerjaan  administrasi  dapat  diselesaikan  dengan cepat, tepat, tertib, mudah dan murah.
Dalam fungsi administrasi dalam upaya meningkatkan efisiensi peayanan pada Badan Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Palembang  masih  menemukan  kendala diantaranya  sumberdaya  manusia  yang  kurang  memadai  baik  kualitas  maupun  kuantitas, sarana  dan  prasarana  kerja  yang  kurang  mendukung  terdapat  beberapa  sikap  pegawai  yang kurang mendukung.

## FUNGSI  ADMINISTRASI  DALAM  UPAYA  MENINGKATKAN  EFISIENSI  PELAYANAN  PADA BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PALEMBANG
Diketahui  berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  yang  menjadi  kendala  dalam  mencapai efektifitas  pelayanan  pada  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan Palembang  adalah  kemampuan  pegawai  yang  masih  kurang,  karena  ada  beberapa  pegawai yang  belum  dapat  mengoperasikan  komputer  baik  untuk  mengetik  berkas  maupun  dalam menyimpan record-record sebagai records base atau arsip.
Efektifitas  pelayanan  pada  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan Palembang juga dipengaruhi oleh perilaku pegawai, ada pula pegawai yang mau bekerja bila ada kontribusinya, bila tidak ada kontribusi maka dia akan mencari alasan untuk meninggalkan pekerjaan yang ditugaskan atau menunda nunda pekerjaan.
Hasil  pembahasan  tersebut  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  penyelenggaraan  fungsi administrasi  dalam  upaya  meningkatkan  efisiensi  pelayanan  tersebut  tidak  akan  pernah terlepas  dari  fungsi  administrasi.  Adpun  fungsi  administrasi  tersebut  adalah:  fungsi  rutin, fungsi  teknis,  fungsi  analisis,  fungsi  interpersonal  dan  fungsi  manajerial.  Yang  merupakan pemicu  untuk  meningkatkan  efisiensi  pelayanan,  meningkatkan  kedisiplinan  dan  pada akhirnya  program  pelayanan  yang  ada  pada  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan  Cabang  Bandar  Lampung  dapat  dicapai  dalam  menyusun  rencana,  program kerja  maupun  meningkatkan  kedisiplinan  pegawai  agar  pelayanan  dapat  terwujud  sehingga peserta dapat terlayani dengan baik.

## IV. SIMPULAN
Fungsi  administrasi  dalam  meningkatkan  efisiensi  pelayanan  pada  Badan Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Palembang  sudah  berjalan  baik  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku  dilihat  dari  fungsi  rutin,  fungsi  teknis,  fungsi  analisis,  fungsi interpersonal maupun dilihat dari fungsi manajerial.
Upaya-upaya  peningkatan  efisiensi  pelayanan  pada  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan Sosial  Ketenagakerjaan  Palembang  masih  menemukan  kendala  diantaranya  sumberdaya manusia yang  kurang  memadai  baik  kualitas  maupun  kuantitas,  sarana  dan  prasarana  kerja yang kurang mendukung terdapat beberapa sikap pegawai yang kurang mendukung.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmosudirjo Prajudi. (2016). Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran, Ghalia Indonesia. Koentjaraningrat. (2012). Metode Penelitian Kualiatatif Sinar Harapan Baru: Bandung.
Mifta Thoha. (2013). Administrasi Perkantoran. Mandar Maju, Bandung.
Moeftie Wiriadihardja. (2018). Administrasi Perkantoran. Mandar Maju Bandung. Musanef. (2014). Administrasi Perkantoran.  Rineka Cipta, Jakarta.
Quible. (2011). Administrasi Perkantoran Manajemen. Gunung Agung, Jakarta
The Liang Gie. (2012). Pengantar Studi Ilmu Administrasi  dan  Manajemen,  PT Toko  Gunung Agung Jakarta.
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan ketenagakerjaan.
Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI)