## DIALEKTIKA WACANA ISLAM DAN POLITIK
Hamdan 1
1 Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariyah Mandar Email: hamdanunasman@gmail.com

## ABSTRACK
This  article  aims  to retrace  the  relationship  between  Islam  and  politics and  the  accompanying  discourse  dialectics.  This  is  important  because Islam, at least in the past decade, has become a prominent issue in the global political arena, including in Indonesia, especially with regard to radicalism  and  khilafah  issues.  Problems  arise  when  universal principles in Islamic teachings are to be grounded in the context of state life  and  cultural  diversity  underlying  them.  There  are  two  approaches that  underlie  various  thoughts  about  Islamic  and  political  relations, namely structural approaches and cultural approaches. In the context of the  relationship  between  Islam  and  the  State  and  the  penetration  of
Western  political  thought  into  the  Islamic  world,  Islamic  thinkers  are divided  into  three  schools  of  thought.  First  group;  develop  ideas  of  the perfection  of  Islamic  teachings  and  reject  the  influences  of  Western thought.  Second  group;  trying  to  separate  Islam  from  politics.  Third group; striving to take the middle of the two currents of thought above.

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menelusuri  kembali  relasi  antara  Islam dan  politik  serta  dialektika  wacana  yang  menyertainya.  Hal  ini menjadi penting sebab Islam, setidaknya dalam satu dekade terakhir menjadi issu mengemuka dalam percaturan politik global, termasuk di  Indonesia,  khususnya  berkaitan  dengan  issu  radikalisme  dan khilafah.  Permasalahan  muncul  ketika  prinsip-prinsip  universal dalam  ajaran  Islam  hendak  dibumikan  dalam  konteks  kehidupan bernegara  berikut  keragaman  budaya  yang  melatarinya.  Ada  dua pendekatan yang mendasari berbagai pemikiran tentang relasi Islam dan  politik,  yakni  pendekatan  struktural  dan  pendekatan  kultural. Dalam  konteks  hubungan  Islam  dengan  Negara  serta  penetrasi pemikiran  politik  Barat  ke  dunia  Islam,  pemikir-pemikir  Islam terbagi  ke  dalam  tiga  arus  pemikiran.  Kelompok  pertama; mengembangkan  gagasan  kesempurnaan  ajaran  agama  Islam  dan menolak  pengaruh-pengaruh  pemikiran  Barat.  Kelompok  kedua;
berusaha  memisahkan  Islam  dari  politik.  Kelompok  ketiga; mengupayakan mengambil jalan tengah dari dua arus pemikiran di atas.
Kata Kunci: Islam, Politik, Negara, Pemikiran Politik Islam, Wacana Islam dan Politik

## PENDAHULUAN
Islam  sebagai  sebuah  “jalan  hidup”  tentu  saja  memiliki  muatan  ajaran yang  mengarahkan  pemeluknya  pada  cara-cara  yang  baik  dalam  menjalani hidup,  baik  secara  individual  maupun  sosial.  Secara  individu  setiap  muslim harus  memiliki  pedoman  yang  memungkinkan  dirinya  dapat  menjadi  pribadi yang  siap  dalam  menghadapi  tantangan  kehidupannya.  Secara  sosial,  setiap muslim  harus  memiliki  kemampuan  menjalani  hidup  bersama-sama  dalam keanekaan  tradisi  dengan  beragam  kebutuhan  dan  kepentingannya  masing- masing.  Oleh  karenanya,  setiap  muslim  memiliki  tanggung  jawab  terhadap terbinanya kehidupan manusia yang adil serta makmur.
Islam memiliki wawasan holistik yang memberikan prinsip-prinsip dasar bagi  tindakan  pemecahan  masalah  kehidupan  manusia,  baik  dalam membangun  relasi  terhadap  diri  sendiri,  relasi  terhadap  orang  lain,  relasi terhadap lingkungan, dan relasi terhadap tuhan. Dengan kata lain bahwa Islam dapat  dipandang  sebagai  perangkat  ajaran  yang  mengatur  seluruh  aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain.
Menjadi seorang muslim, berarti bersedia untuk menjalani ajaran-ajaran tersebut  dalam  kesadaran  sebagai  sebuah  tugas  dan  amanah.  Dalam  rangka menjalani tugas dan amanah inilah, umat Islam bersentuhan dengan persoalan- persoalan  politik,  persoalan  yang  terkait  dengan  bagaimana  mengatur  dan mengelola  hajat  hidup  orang  banyak,  hajat  hidup  seluruh  ummat  manusia. Dasar  persentuhan  Islam dengan politik,  menurut Nurcholish Madjid  terletak pada nilai keadilan sebagai inti dari sebuah tugas suci terutama bagi para nabi. Nurcholish berpedoman pada Q.S. Yunus/10:47 yang menjelaskan bahwa: “Dan bagi setiap ummat itu ada seorang rasul. Maka jika rasul mereka itu talah datang, dibuatlah  keputusan  antara  mereka  dengan  adil,  dan  mererka  tidak  akan diperlakukan  secara  zalim.” [Budi  Munawar  Rachman,  dalam  Nurcholish Madjid,  2009,  xxiv].  Kadilan  dalam  kitab  suci  sering  kali  dinyatakan  dengan term-term „adl dan qisth ,  juga  terkait  dengan  term ihsan ,  yaitu  keinginan berbuat  baik  untuk  sesama  manusia  secara  murni  dan  tulus,  karena  kita bertindak di hadapan tuhan untuk menjadi saksi bagi-Nya, yang di hadapan- Nya itu segala kenyataan, perbuatan dan detak hati tidak akan pernah dapat dirahasiakan [Nurcholish Madjid, 2008, 114-115].
Volume 2, Nomor 1, April 2017 | 3
Pengertian  „ adl ditransformasikan  oleh  Nurcholish  ke  beberapa  idiom politik  yang  berkembang  hingga  zaman  modern  sekarang  ini.  Misalnya, „adl dalam  Islam  salah  satu  maknanya  terkait  dengan  sikap  seimbang  dan menengahi dalam semangat moderasi dan toleransi yang biasa dikenal dengan istilah wasath (pertengahan).  Keadilan  berdasarkan  iman  erat  pula  kaitannya dengan amanah, yakni titipan suci tuhan kepada manusia untuk sesama ummat manusia  khususnya  amanah  berkenaan  dengan  kekuasaan  memerintah [Nurcholish Madjid, 2008, 114-115].
Kenyataan  ajaran  Islam  yang  holistik  di  satu  sisi  dan  keberagaman ummat  manusia  di  sisi  lain,  memberikan  konsekwensi  pada  level  aplikasi  di tingkat  praksis.  Terjadi  dinamika  pemahaman  pada  persoalan;  bagaimana menerapkan  prinsip-prinsip  keadilan  itu  dalam  tata  kelola  kehidupan  orang banyak  yang  beragam  itu?  Ada  pemahaman  yang cenderung  pada  kehidupan yang dikelola secara legal-formal dalam kekuasaan kepemimpinan dalam hal ini negara, dan ada pemahaman yang cenderung lebih kultural-substansial dengan lebih  mementingkan  isi  daripada  bentuk.  Bahwa  negara  dan  sistem  politik tidak  lebih  dari  sekedar  alat  untuk  mencapai  sesuatu  yang  lebih  substansial yakni mewujudkan  tatanan  negara yang mampu menjamin tegaknya  prinsip- prinsip  hakiki  seperti  keadilan,  kebebasan,  kesetaraan,  persaudaraan  dan  lain sebagainya.  Diyakini  bahwa  Islam,  melalui  teks-teks  qur‟an  dan  hadis  tidak pernah menyebutkan soal negara ideal, Islam lebih memandang politik sebagai tuntunan moral dan bukan sebagai institusi [Abdul Rahman Wahid, 1995, 67].
Al-Mawardi  misalnya,  seorang  tokoh  teoritisi  politik  Islam  klasik  dan pertengahan,  mengaitkan  kepentingan  manusia  terhadap  negara  dengan melihat  kenyataan  manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang  tidak  mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, negara sebagai  bentuk  kerja  sama  sosial  menjadi  suatu  yang  mesti  ada,  dengan menjadikan  wahyu  sebagai  rujukan.  Tujuannya  agar  manusia  mencapai kebahagiaan  dunia  (materil  spiritual)  dan  akhirat.  Negara  tidak  sekedar keharusan  rasional  tetapi  juga  keharusan  agama.  Negara  di  satu  sisi  adalah representasi  masyarakat yang  membutuhkan  agama  sebagai  pedoman, dan  di sisi lain agama pun merupakan sarana pokok untuk menjelaskan cita-citanya. Politik atau negara menjadi bagian dari usaha untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan Islam [Sukron Kamil, 2013, 4].
Berbeda dengan pandangan al-Mawardi tersebut di atas, Ibnu Taimiyah sebagaimana  diurai  oleh  Qamaruddin  Khan,  memandang  bahwa  meskipun negara  merupakan  keharusan  doktrinal  dan  praktis,  namun  negara  tetap menjadi subsider sejauh kaitannya dengan agama. Negara tidak lebih dan tidak kurang  hanyalah  alat  agama  semata.  Kepentingan  Islam  hanyalah mempersatukan  seluruh  ummat  manusia  dan  menciptakan  masyarakat  besar berdasarkan keyakinan dan hukum yang sama, sebuah tata sosial berdasarkan
prinsip-prinsip ilahi yang kekal dan universal. Nilai-nilai dan tata sosial Islam tidak dapat terealisasi secara ideal tanpa Negara [Qamarudin Khan, 1983, 63- 79].
Ada  banyak  pemikiran  yang  berkembang  dalam  dunia  Islam  yang holistik.  Menarik  untuk  dibahas  bagaimana  sesungguhnya  relasi  Islam  dan politik  serta  perkembangan  pemikiran  terkait  dengan  hubungan  antar  kedua hal tersebut.

## PENGERTIAN ISLAM DAN POLITIK

## Pengertian Islam
Kata “Islam” berasal dari bahasa Arab yang berarti berserah diri kepada Allah.  Akar  kata  Islam  adalah silm yang  berarti  damai.  Kata aslama mengandung  arti  telah  menyerah,  yakni  berserah  diri  kepada  kehendak-Nya. Secara etimologi Islam adalah agama yang membawa petunjuk kedamaian dan keselamatan  bagi  umat  manusia  melalui  jalan  pasrah,  berserah  diri  kepada Allah  dan  kehendak-Nya,  sesuai  kitab  yang  diwahyukan  kepada  Rasulullah [Khursid Ahmad, 1995, 3].
Dengan demikian seorang muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah  dan  meyakini  Islam,  yang  terimplementasikan  ke  dalam  setiap  gerak aktivitasnya. Untuk mencapai hal tersebut, setidaknya ada tiga hal pokok yang mesti  dimiliki,  yakni;  iman,  tindakan  nyata  („ amal )  sesuai  dengan  apa  yang diimani, serta ketaatan [Khursid Ahmad, 1995, 4].
Menurut  Ibnu  Taimiyah,  sebagaimana  dikutip  olah  Hasby  al-Shiddiq, bahwa Islam ialah al-din yang maknanya tunduk dan merendahkan diri kepada Allah.  Oleh  karenanya,  Islam  berarti  pula;  menyerahkan  diri  sepenuhnya kepada Allah semata, tidak menyekutuannya dengan sesuatu apa pun [Hasby al-Shiddieqy, 1998, 20].
Sebagai  agama  yang  melengkapi  proses  kesinambungan  wahyu,  Islam memiliki tujuh karakteristik ajaran, yakni [Ensiklopedi Islam, 1997, 247];
a) Ajarannya sederhana, rasional dan praktis
b) Kesatuan antara kebendaan dan kerohanian
c) Memberi petunjuk bagi seluruh segi kehidupan manusia
d) Keseimbangan antara individu dan masyarakat
e) Keuniversalan dan kemanusiaan
f) Ketetapan dan perubahan
g) Al-qur‟an yang terjamin kesucian dan kemurniannya.
Dari  deskripsi  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  Islam  merupakan  agama yang memiliki kompleksitas tuntunan bagi penganutnya dalam menjalani dan mengelola  hidup  mereka,  baik  secara  pribadi  maupun  secara  berkelompok.
Volume 2, Nomor 1, April 2017 | 5
Meski  demikian,  tuntunan  tersebut  tidak  menjelaskan  secara  detil  hingga  ke hal-hal yang lebih rinci dan teknis. Disinilah politik memperoleh ruang untuk dapat berkembang secara dinamis di berbagai konteks.

## Pengertian Politik
Term politik berasal dari sebuah kata dalam bahasa Inggris, yakni politic yang menunjuk pada sifat pribadi ( adjektive ) serta perbuatan ( of actions ). Kata ini  secara  leksikal  diartikan  sebagai sensible (berpikiran  sehat  atau  berpikiran bijaksana), dan wise (arif atau bijaksana) [Martin H. Manser, 1995),  319, John M. Echols dan Hassan Sadily, 2000, 437]. Kata ini selanjutnya diserap dalam bahasa Indonesia dengan kata politik yang berarti; segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan,  siasat,  dan  sebagainya)  mengenai  pemerintahan  suatu  negara atau  terhadap  negara  lain,  tipu  muslihat  atau  kelicikan,  dan  sebuah  disiplin ilmu pengetahuan [Departemen Pendidikan Nasional, 2008, 763].
Dalam Islam, politik dikenal dengan istilah siyasah yang pada mulanya diartikan  sebagai  ikhtiar  untuk  mencapai  atau  menyelesaikan  suatu  masalah, juga  bermaksud  sebagai  pengurusan  pemerintahan  [Okrisal  Eka  Putra,  2008, 109]. Politik menurut para ulama dimaknai dengan dua arti, (1) makna umum yaitu  menangani  urusan  manusia  dan  masalah  kehidupan  dunia  mereka bedasarkan  syariat  agama.  Karenanya  dikenal  istilah khilafat yang  berarti perwakilan Rasulullah untuk menjaga agama dan mengatur dunia. (2) makna khusus,  yaitu  pendapat  yang  dinyatakan  pemimpin,  hukum  dan  ketetapan- ketetapan yang dikeluarkannya, untuk menjaga kerusakan yang akan terjadi, membasmi  kerusakan  yang  sudah  terjadi  atau  untuk  memecahkan  masalah khusus [Yusuf Qardhawi, 1995, 34].
Dalam  memahami  politik,  setidaknya  terdapat  dua  kecenderungan pendefinisian  politik. Pertama ;  pandangan  yang  mengaitkan  politik  dengan negara,  yakni  pemerintahan  pusat  dan  pemerintahan  daerah. Kedua ; pandangan  yang  mengaitkan  antara  politik  dengan  masalah  kekuasaan, otoritas atau dengan konflik. Perbedaan kecenderungan tersebut erat kaitannya dengan  pendekatan  yang  digunakan,  yakni  pendekatan  tradisional  dan pendekatan prilaku yang dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Pendekatan  tradisional  meliputi  beberapa  pendekatan  seperti; pendekatan  historis  yang  menekankan  pandangannya  pada  aspek perkembangan  partai-partai  politik,  perkembangan  hubungan  politik luar negeri, dan perkembangan ide-ide besar politik; pendekatan legalistik yang  menekankan  pembahasan  pada  aspek  konstitusi  dan  perundang- undangan  sebuah  negara;  pendekatan  institusional  menekankan pembahasannya  pada  aspek  institusi  politik  semisal  lembaga  legislatif, eksekutif dan yudikatif.
6 | MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
b. Pendekatan prilaku memusatkan perhatiannya pada prilaku aktor-aktor politik.  Institusi  merupakan  aspek  penting  dari  politik  tetapi  ia  bukan yang hakikat dari politik. Hakikat politik adalah kegiatan yang terdapat dalam  institusi  politik  yang  dimanifestasikan  oleh  aktor  politik  [Abdul Muin Salim, 1994, 35-36].
Kecenderungan  di  atas  menampakkan  dua  arus  pandang  yang  saling tarik  menarik  yang  cukup  kuat.  Antara  arus  pandang  yang  berpusat  pada aspek bentuk atau formalisme serta struktur politik, dengan arus pandang yang berpusat  pada  manusia  sebagai  subjek  penggerak  seluruh  aktifitas  politik. Kedua arus pandang ini sangat sulit untuk diposisikan dalam posisi penting dan tidak  penting.  Misalnya  dengan  rumusan  pertanyaan;  manakah  yang  lebih mendasar  antara  lembaga  pengadilan  dengan  berprilaku  adil,  manakah  yang lebih menadasar antara demokrasi prosedural dengan demokrasi substansial?
Dengan  mengacu  pada  karya  Plato; Republic ,  dan  karya  Aristoteles; Politeia , Abdul Muin Salim menguraikan bahwa term politik merupakan istilah yang  digunakan  untuk  konsep  pengaturan  masyarakat,  sebab  yang  dibahas dalam kedua kitab tersebut adalah soal-soal yang berkenaan dengan bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang  paling  baik.  Dalam  konsep  tersebut  terkandung  berbagai  unsur  seperti; lembaga  penyelenggara  pemerintahan,  masyarakat  sebagai  pihak  yang berkepentingan,  kebijaksanaan  dan  hukum-hukum  yang  menjadi  sarana pengaturan  masyarakat,  serta  cita-cita  yang  hendak  dicapai.  Keempat  unsur tersebut  menjadi  sangat  mendasar  dan  selalu  ditemukan  secara  parsial  dalam berbagai definisi politik yang beragam [Abdul Muin Salim, 1994, 35].

## PERKEMBANGAN WACANA ISLAM DAN POLITIK
Sejak  kemunculannya,  Islam  tidak  pernah  menekankan  relasi  yang terpisah  antara  agama  ( din )  dengan  politik  atau  negara  ( siyasah / dawlah ), keduanya  terjalin  utuh.  Pada  masa  awal  Islam,  setelah  melakukan  hijrah  ke Madinah,  Nabi  Muhammad  membentuk  sebuah  negara-kota (city-state) di Madinah  yang  sangat  bersifat ketuhanan.  Oleh  banyak pemikir  politik  Islam, menilai bahwa apa yang dikembangkan Nabi secara konsepsional dapat disebut sebagai  negara theo-democraty ,  karena  selain  menempatkan  tuhan  sebagai pemegang  kekuasaan  tetinggi,  negara  bentukan  Nabi  itu  juga  berdiri  di  atas prinsip-prinsip syura (musyawarah).  Tidak  jarang  Nabi  sebagai  pemimpin politik  meminta  masukan-masukan  dari  sekelompok  kecil  elit  sahabatnya dalam  membuat  keputusan.  Prinsip syura dan Piagam  Madinah yang  antara lain  menjamin  kebebasan  beragama  di  kalangan  penduduk  Madinah,  dapat menjadi indikasi kuat adanya unsur demokrasi dalam sistem kenegaraan yang dibangun oleh Nabi Muhammad [Azyumardi Azra, 1996, 3].
Namun demikian, Nabi sepanjang masa kepemimpinannya baik sebagai pemimpin agama maupun pemimpin negara, tidak pernah meninggalkan pesan tertentu bagaimana cara menentukan kepala pemerintahan sepeninggal beliau. Ayat-ayat  Al-Qur‟an  juga  tidak  ada  yang  menjelaskan  bagaimana  mestinya bentuk  negara  atau  pemerintahan,  cara  memilih  kepala  negara,  dan  lain sebagainya.  Satu-satunya  petunjuk  yang  ada  adalah  prinsip syura yang instruksinya  dilakukan  dalam  berbagai  urusan,  termasuk  dalam  hal  politik [Bustanuddin Agus, 1993, 134].
Nabi ketika di Mekkah, sama sekali tidak tidak menyinggung persoalan pemerintahan atau negara, artinya bahwa soal itu tidak menjadi suatu tujuan. Bahkan  surah-surah  yang  diturunkan  pada  periode  Mekkah  hanya  berisi ajakan Tawhid, iman, serta keluhuran hati. Pada periode Medinah, ditetapkan kaidah-kaidah azasi bagi kehidupan keluarga, warisan, perdagangan, serta jual beli.  Kaidah-kaidah  sosial,  ekonomi  dan  moral  tidak  dipaparkan  dengan  rinci sehingga  dapat  dijadikan  patokan  dalam  pengelolaan  suatu  bangsa  atau pemerintahan. Azbab  al-nuzul dari  ayat  159  Surat  Ali  Imran; “bermusyawarahlah  dengan  mereka  dalam  segala  hal”,  dan  ayat  38  Surat  al- Syura; “dan urusan mereka dimusyawararahkan di antara mereka”, tidak ada kaitannya dengan sistem pemerintahan, atau setidaknya, kedua ayat tersebut tidak  menggambarkan  sistem  pemerintahan  secara  rinci  [Muhamad  Husain Haikal, 1993), 16-17].
Pasca  wafatnya  Nabi,  muncul  dua  prinsip  baru  yang  menambahkan prinsip syura ,  yakni ikhtiyar dan bay‟ah. Keduanya  dapat  dipastikan  sebagai ijtihad para sahabat untuk menentukan pemimpin. Ikhtiar artinya pemilihan, seorang  khalifah  penerus  Nabi  harus  dipilih  di  antara  sahabat-sahabatnya. Setelah  terpilih,  khalifah  harus  dikukuhkan  melalui  proses bay‟ah (sumpah setia).  Keempat khalifah ( al-khulafa  al-rasyidun )  yakni  Abu  Bakar,  Umar  bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, semuanya dipilih melalui cara-cara yang berbeda secara musyawarah dan di bay‟ah oleh umat muslim saat itu [Azyumardi Azra, 1996, 3].
Pada  perkembangan  selanjutnya,  setelah  periode kepemimpinan  Ali  bin Abi  Thalib  berakhir,  bentuk  pemerintahan  berubah  menjadi  monarki  yang diwakili  oleh  Dinasti  Umayyah  dan  Dinasti  Abbasiyah.  Mu‟awiyah  bin  Abi Sofyan  pertama  kali  memperkenalkan  prinsip-prinsip  monarki  dalam kekhalifahan sebagai tradisi baru Islam dalam aspek otoritas kekuasaan politik. Sejak  saat  itu  para  khalifah  diangkat  dari  klan  Dinasti  Umayyah  yang bertahan  hingga  tahun  132H/750M  dan  digantikan  oleh  Dinasti  Abbasiyah yang mampu bertahan sampai tahun 565H/1258M [Azyumardi Azra, 1996, 3- 4].
Di sisi lain, para pengikut Ali membuat semacam gerakan oposisi dengan tampil  sebagai  kelompok  Syi‟ah  atau  dalam  bahasa  modern  saat  ini  dapat disebut sebagai partai politik. Kelompok Syi‟ah memperkenalkan sistem yang berbeda  dengan  kekhalifahan  yang  mereka  sebut  sebagai  Imamah.  Ali dinyatakan sebagai Imam Syi‟ah pertama [Azyumardi Azra, 1996, 4].
Dengan  demikian  dalam  sejarahnya,  Islam  memperkenalkan  bentuk negara setidaknya dengan empat sistem pemerintahan yakni; (1) sistem teokrasi yang dilaksanakan dibawah kepemimpinan Nabi, (2) sistem teo-demokrasi yang diterapkan  sepanjang  kepemimpinan  Khulafa  al-Rasyidin,  (3)  sitem monarki yang  diterapkan  dalam  kepemimpinan  Dinasti  Umayyah  dan  Dinasti Abbasiyah,  dan  (4)  sistem imamah yang  diterapkan  kemudian  oleh  kelompok Syi‟ah.

## DIALEKTIKA WACANA ISLAM DAN NEGARA
Perbincangan  serta  perdebatan  menyangkut  relasi  agama  dan  negara dalam  Islam  merupakan  satu  tema  yang  telah  muncul  sejak  keruntuhan Imperialisme  di  kalangan  masyarakat  Muslim.  Di  seluruh  penjuru  wilayah masyarakat  muslim,  wacana  atau  diskursus  tersebut  berkembang  menjadi polemik  terutama  pada  level  aksi  pergerakan  politik  antara  dua  kubu.  Kubu pertama  terwakili  oleh  kalangan  Islamis  (kelompok  yang  melihat  hubungan antara agama dan negara sebagai sesuatu yang harus terintegrasi secara total), dan  kubu  kedua  terwakili  oleh  kelompok  sekularis  (yaitu  kelompok  yang berpendapat  bahwa  perlu  adanya  pemisahan  secara  tegas  antara  wilayah agama dan negara) [Arsyad Sobby Kesuma, 2013, 458].
Di antara tokoh-tokoh Islam awal yang membincang dan mendebatkan persoalan  tersebut  antara  lain;  al-Farabi  (258-  339  H/870-950  M),  al-Mawardi (364-450 H/975-1059 M), al-Ghazali (450-505 H /1058-1111 M), Ibnu Taimiyah (661-728 H 1263-1329 M) dan Ibnu Khaldun (732-784 H/1332-1382 M). Tokoh- tokoh  pemikir  Islam  ini  mengajukan  berbagai  teori  tentang  Islam  dan kekuasaan  Negara.  Teori-teori  yang  ditawarkan  tentu saja  tidak  terlepas  dari situasi dan kondisi di mana mereka berada. Selain tokoh di atas, tokoh-tokoh pemikir  Islam  abad  kedua  puluh  hampir  sama  dengan  tokoh  bsebelumnya mengenai politik Islam. Mereka antara lain; Jamaluddin al-Afghani (1838-1897 M), Muhammad Abduh (1849-1905 M), Rasyid Ridha (1865-1935 M), Ali Abd ar-Raziq (1886-1966 M), Husein Haikal (1888-1956 M), Hasan al-Banna (1906- 1949  M),  Sayyid  Qutb  (1906-1966),  al-Maududi  (1903-1979) dan lainnya [Abd Salam Arif, 2004, 1-2].
Dalam konteks hubungan Islam dengan Negara serta penetrasi pemikiran politik Barat ke dunia Islam, pemikir-pemikir Islam terbagi ke dalam tiga arus pemikiran  [Muhammad  Iqbal  dan  Amin  Husain  Nasution,  2010,  235].
Volume 2, Nomor 1, April 2017 | 9
Kelompok  pertama ;  mengembangkan  gagasan  kesempurnaan  ajaran  agama Islam  dan  menolak  pengaruh-pengaruh  pemikiran  Barat.  Muhammad  Rasyid Ridha,  Hasan  al-Banna,  al-Maududi,  dan  Sayyid  Qutub ― dengan  berbagai variasi  pemikirannya  masing-masing—  merupakan  beberapa  pemikir  Islam yang  mendukung  konsep  tersebut.  Bagi  mereka,  Islam  adalah  ajaran  terbaik dan sikap meniru Barat adalah perbuatan yang terlarang. Rasyid Ridha masih merindukan  berdirinya  khalifah  universal,  sebagaimana  Sayyid  Qutub mengimpikan  Negara  supranasional  yang  melepas  sekat-sekat  geogrfis. Maududi menganggap system politik demokkrasi sebagai system musyrik  dan bertentangan dengan ajaran Islam.
Kelompok  yang  dalam  hal  ini  disebut  sebagai  Islamis,  seakan  tidak pernah  menyerah  dalam  merealisasikan  apa  yang  dicita-citakan  yaitu daulah Islamiyyah .  Salah  satu  langkah  nyata  dari  fakta  tersebut  adalah  dengan berusaha  mendirikan  negara,  dimana  syari‟ah  Islam  ditempatkan  sebagai landasan ideal moralnya.
Kelompok kedua ; berusaha memisahkan Islam dari politik, Islam adalah sesuatu dan politik adalah sesuatu yang lain dan tidak boleh disatukan. Urusan politik harus diatur dalam kerangka sekuler. Tokoh-tokoh yang masuk dalam pemikiran ini antara lain: Mustafa Kemal Attaturk, Ali Abdurraziq, dan Thaha Husain.  Raziq    menolak  khilafah  sebagai  bentuk  ideal  pemerintahan  Islam. Thaha  Husaain  mengusulkaan  peniruan  mentah-mentah  terhadap  system politik Barat. Attaturk bergerak lebih jauh dengan menolak peran serta agama dalam politik praktis dan membangun sebuah Negara Turki yang modern dan sekuler.
Cara  berfikir  kelompok  ini  muncul  sebagai  akibat  dari  upaya menyelamatkan Islam dari tindakan pemanfaatan agama untuk kepentingan di luar  kerangka  nilai  agama  itu  sendiri.  Mereka  memandang  bahwa  selama  ini agama dalam hal ini Islam, seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu (penguasa) sebagai alasan pembenar bagi segala perbuatannya.
Kelompok  ketiga; mengupayakan  mengambil  jalan  tengah  dari  dua  arus pemikiran  di  atas.  Mereka  tidak  menolak  mentah-mentah  pemikiran  Barat, tetapi  juga  tidak  menerima  begitu  saja  pemikiran  Islam  yang  tidak  sesuai dengan  situsi  dan  kondisi  yang  sedang  berkembang.  Tokoh-tokohnya  seperti Jamaluddin  al-Afghani,  Muhammad  Abduh,  Muhammad  Iqbal,  Muhammad Syaltut,  dan  Muhammad  Natsir.  Kelompok  ketiga  ini  mencoba  merumuskan system  pemerintahan  Islam  dengan  tetap  berpijak  pada  akar-akar  keislaman yang kokoh seperti syura , namun tidak menutup diri dari pemikiran-pemikiran politik yang berkembang dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
Ketiga  kelompok  di  atas,  dengan  berbagai  derivasi  pemikiran  dan gerakan,  masih  terlihat  pengaruhnya  hingga  era  kontemporer  saat  ini.  Di
Indonesia,  pengaruh  dari  tiga  arus  pemikiran  ini  pun  terlihat  meskipun belakangan  gerakan  yang  dilandasi  pemikiran  kelompok  islamis  cenderung disudutkan dengan issu-issu fundamentalisme dan terorisme.

## KESIMPULAN
Dari uraian yang singkat tentang wacana Islam dan politik di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut;
1. Islam  merupakan  agama  yang  memiliki  kompleksitas  tuntunan  bagi penganutnya dalam menjalani dan mengelola hidup mereka, baik secara pribadi maupun secara berkelompok. Disinilah politik memperoleh ruang untuk dapat berkembang secara dinamis di berbagai konteks.
2. Islam  memperkenalkan  bentuk  negara  dengan  empat  sistem pemerintahan yakni; (1) sistem teokrasi , (2) sistem teo-demokrasi , (3) sitem monarki , dan (4) sistem imamah .
3. Dalam konteks hubungan Islam dengan Negara serta penetrasi pemikiran politik Barat ke dunia Islam, pemikir-pemikir Islam terbagi ke dalam tiga arus  pemikiran;  yakni  kelompok  Islamis  Murni,  kelompok  sekuler,  dan kelompok penengah.

## SARAN-SARAN
Artikel ini tentunya teralu singkat untuk menjelaskan banyak hal terkait perbincangan bertema Islam dan politik. Untuk penelitian lebih lanjut, masih banyak aspek yang perlu dieksplorasi lebih dalam guna memperoleh gambaran sederhana  tentang  relasi  Islam  dengan  politik  atau  Negara,  khususnya  dalam konteks Indonesia saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus, Bustanuddin. 1993. al-Islam . Edisi I. Cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Ahmad,  Khursid.  1995. Islam:  Sifat.  Prinsip  Dasar  dan  Jalan  Menuju Kebenaran . Edisi I. Cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
al-Shiddieqy,  Teungku  Muhammad  Hasby.  1998. al-Islam  I .  Edisi  II.  Cet.  1; Semarang: PT. Pustaka Rizki Utama.
Arif, Abd Salam. 2004. “Politik Islam Antara Aqidah Dan Kekuasaan”. Dalam A.  Maftuh  Abegebriel  dan  A.  Yani  Abeveiro. Negara  Tuhan:  The Thematic Encyclopedia. Cet. 1; Jogjakarta: SR-Ins Publishing.
Azra, Azyumardi.  1996. Pergolakan Politik Islam. Cet. 1, Jakarta: Paramadina.
Volume 2, Nomor 1, April 2017 | 11
Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Edisi IV. Cet. 1; Jakarta: PT. Gramedia.
Dewan  Redaksi  Ensiklopedi  Islam.  1997. Ensiklopedi  Islam. Cet.  4;  Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
Haikal,  Muhamad  Husain.  1993.  “ al-Hukumat  al-Islamiyah ”.  Diterjemahkan oleh  Tim  Pustaka  Firdaus  dengan  judul; Pemerintahan  Islam. Cet.  2; Jakarta: Pustaka Firdaus.
Iqbal, Muhammad dan Amin Husain Nasution. 2010. Pemikiran Politik Islam: dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer . Edisi I. Cet. 1; Jakarta:
Kencana.
Kamil,  Sukron.  2013. Pemikiran  Politik  Islam  Tematik:  Agama  dan  Negara, Demokrasi,  Civil  Society,  Syariah  dan  HAM,  Fundamentalisme,  dan Antikorupsi. Cet. 1; Jakarta: Kencana.
Kesuma,  Arsyad  Sobby.  2013.  “Islam  dan  Politik  Pemerintahan  (Pemikiran Politik  Muhammad  Husein  Haikal”.  Dalam; Analisis ,  Volume  XIII, Nomor 2, Desember 2013.
Khan,  Qamarudin.  1983. Pemikiran  Politik  Ibnu  Taimiyah .  Cet.  1;  Bandung: Pustaka.
M.  Echols,  John  dan  Hassan  Sadily.  2000. Kamus  Inggris  Indonesia. Cet.  10; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Madjid,  Nurcholish.  2008. Islam:  Doktrin  dan  Peradaban. Cet.  6;  Jakarta: Paramadina.
Manser,  Martin  H.  1995. Oxford  Learners  Pocket  Dictionary. Cet.  4;  Oxford: Oxford University Press.
Putra,  Okrisal  Eka.  2008.  “Politim  dan  Kekuasaan  dalam  Islam  (Pengantar Studi  Politik  dalam  Aspek  Manajemen  Dakwah)”.  Dalam; Jurnal  MD , Vol. I, Nomor I, 2008.
Qardhawi,  Yusuf.  1995. Teori  Politik  Islam. Diterjemahkan  oleh  Masrohi  N.
Cet. 1; Surabaya: Risalah Gusti.
Rachman, Budi Munawar. 2009. Pengantar . Dalam: Nurcholish Madjid. “Cita- cita Politik Islam”. Cet. 2; Jakarta: Paramadina.
Salim, Abdul Muin. 1994. Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al- qur‟an . Edisi I. Cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Wahid, Abdul Rahman. 1995. “Islam sebagai Moral bukan Institusi”. Dalam Jurnal Prisma, Nomor 2, tahun 1995.