PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN PORNOGRAFI DUNIA MAYA ( CYBERPORN ) (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)
Yohanna Andriani Novivace Hermawan 1 , Yana Indawati 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email : yohanna.andriani30@gmail.com , yanaih@upnjatim.ac.id

## ABSTRACT
Cyberporn  is  a  crime  based  on  the  internet.  Cyberporn  crime  cases  in  East  Java  have  increased significantly,  but  this  has  not  been  followed  by  optimal  law  enforcement.  This  phenomenon  has resulted in cyberporn cases still occurring in East Java. This study aims to determine law enforcement against perpetrators of cyber pornography (cyberporn) crimes in the East Java Regional Police. The research method in this study is empirical juridical. Primary and secondary data were obtained through interviews  with  Officers  and  Bintara  Unit  1  of  the  East  Java  Regional  Police's  Cyber  Crime  Sub- Directorate — qualitative  descriptive  analysis  method.  The  results  of  this  study  show  that  law enforcement carried out by the Cyber Crime Directorate of Special Criminal Investigation for the East Java Regional Police has not run best because obstacles found in the implementation process, such as limited jurisdiction, ineffective coordination, delays in response and lack of awareness of the law and internet  usage  policies.  Cyber  Crime  Directorate  of  Special  Criminal  Investigation  for  the  East  Java Regional Police can overcome these obstacles by making the best possible efforts.
Keywords: Law Enforcement; Crime, Cyberporn, Pornography, East Java Regional Police.

## ABSTRAK
Cyberporn merupakan salah satu tindak pidana yang berbasis dengan internet. Kasus tindak pidana cyberporn yang  terjadi  di  Jawa  Timur  mengalami  peningkatan  yang  signifikan,  hal  tersebut  belum dapat  diikuti  dengan  penegakan  hukum  yang  optimal.  Fenomena  tersebut  menyebabkan  masih terjadinya  kasus-kasus cyberporn di  Jawa  Timur.  Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan pornografi dunia maya ( cyberporn ) yang ada di Kepolisian Daerah Jawa  Timur. Metode  penelitian dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Data  primer  dan  data  sekunder  didapatkan  dengan  melakukan  wawancara  dengan  Perwira  dan Bintara  Unit 1  Subdit  Siber  Ditreskrimsus Kepolisian Daerah  Jawa  Timur. Metode  analisa  deskriptif kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  ialah  penegakan  hukum  hukum  yang  dilakukan  oleh  Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur belum berjalan dengan optimal disebabkan karena dalam proses  pelaksanaannya  ditemukan  kendala  seperti  keterbatasan  yurisdiksi,  ketidakefektifan koordinasi, keterlambatan respon dan minimnya kesadaran akan hukum serta kebijakan penggunaan internet.  Kendala-kendala  tersebut  dapat  diatasi  dengan  melakukan  upaya-upaya  yang  ada semaksimal mungkin.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Cyberporn, Pornografi, Kepolisian Daerah Jawa Timur.

## PENDAHULUAN
Pada  saat  ini  perkembangan  teknologi  dan  informasi  terjadi  dengan  sangat  pesat.  Hal tersebut  memberikan  kemudahan  dan  efektivitas  dalam  mengakses  internet.  Pengguna internet  pun  kini  dapat  mengakses  apapun  dan  di  manapun  selama gadget mereka tersambung  dengan  jaringan  yang  lancar.  Siapapun  dapat  menjadi  pengguna  internet,
sekalipun itu anak-anak asalkan mereka memiliki media elektronik untuk mengakses internet. Tidak  terdapat  batasan  dalam  mengakses  internet  atau  dunia  maya  bagi  yang menggunakannya. Melalui penggunaan dunia maya atau bisa dikatakan sebagai cyber space, segala hal bisa dilakukan.
Internet  dimanfaatkan  untuk  banyak  hal,  mulai  dari  berkomunikasi  dengan  pengguna internet lainnya dari seluruh dunia, sebagai media pertukaran data antar pengguna internet, sebagai media untuk memperoleh informasi atau data, dan lain sebagainya. Namun saat ini, tidak sedikit orang yang memanfaatkan internet dengan tidak benar. Kini beberapa kejahatan tidak  hanya  bisa  terjadi  di  dunia  nyata,  namun  melalui  dunia  maya  pun  dapat  dilakukan. Kejahatan dunia maya ini dapat menimpa  siapapun dan di manapun mereka berada tanpa pandang  bulu.  Banyak  sekali  bentuk-bentuk cybercrime yang  terjadi  saat  ini  meliputi: unauthorized  access,  illegal  contents, penyebaran  virus  secara  sengaja  melalui email,  data forgery,  cyber  espionage,  sabotage,  and  extortion,  cyberstalking,  carding,  hacking  and cracker, cybersquatting and typosquatting, dan hijacking.
Berkaitan dengan macam-macam cybercrime yang telah dijelaskan di atas, salah satu yang menjadi perhatian dan sering marak terjadi saat ini ialah terkait dengan illegal content . Salah  satu  kasus  yang  sering  ditemui  ialah  dalam  hal  pornografi ( cyberporn ).  Kejahatan pornografi melalui dunia maya ini merupakan kegiatan yang memproduksi, menggandakan, menyebarluaskan,  menyiarkan,  memperjualbelikan  atau  menyediakan  material  yang berkaitan dengan pornografi melalui dunia maya. Penyebab konten pornografi semakin tinggi penyebarannya  dikarenakan  adanya  keberadaan  internet  yang  memberikan  kemudahan untuk  mengakses  muatan  pornografi  itu  sendiri.  Berdasarkan  survei  yang  dilakukan  oleh Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII)  jumlah  penduduk  Indonesia  yang terkoneksi internet atau dapat dikatakan sebagai pengguna internet secara aktif pada bulan Juni  2022  berjumlah  210.026.769  jiwa  dari  total  populasi  272.682.600  jiwa  penduduk Indonesia  Tahun  2021.  Sedangkan  menurut  data  dari  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  (Kemkominfo)  terdapat  1.109.416  konten  pornografi  yang  tersebar  luas  di internet sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2021.  Selain itu Kemkominfo juga mendapat aduan dari masyarakat terkait konten pornografi sebanyak 5.071 per bulan Maret 2022.
Ditinjau dari data secara global diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus tindak pidana cyberporn merupakan kasus yang tingkat penyebarannya sangat tinggi dan dampak yang ditimbulkan bagi korbannya pun juga besar, baik secara psikis maupun fisik. Penegakan hukum yang dilakukan pun juga masih sangat jauh dari harapan yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana cyberporn di Kepolisian Daerah Jawa Timur, sehingga penulis melakukan  penelitian  yang  berjudul “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Kejahatan Pornografi Dunia Maya ( Cyberporn ) (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)” .

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau yang dalam istilah lain biasa disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut  pula  dengan  penelitian  lapangan.  Dalam  penelitian  yuridis  empiris  ini  lebih menitikberatkan dalam menganalisis terkait dengan data primer atau fakta-fakta yang hanya dapat diperoleh melalui masyarakat secara langsung sebagai objek utamanya, dengan tujuan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat yang dinamis melalui pengumpulan data seperti: penyebaran  kuesioner,  wawancara  dan  observasi.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah sumber data primer yang didapatkan secara langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dan  observasi.  Selain  itu,  juga  menggunakan  sumber  data  sekunder  yang  terdiri  dari peraturan perundang-undangan, KUHP, buku yang relevan beserta artikel jurnal.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tindak  pidana cyberporn didasari  dengan  beberapa  undang-undang  dan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  atau  biasa  disebut  dengan  KUHP.  Undang-undang  yang dipergunakan untuk tindak pidana cyberporn yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaski Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan beberapa undang- undang lainnya yang berkaitan dengan suatu tindak pidana cyberporn tersebut.
Kepolisian Daerah Jawa Timur lebih tepatnya bagian Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus  atau  disingkat  menjadi  Ditreskrimsus,  berperan  sebagai  salah  satu  aparat  penegak hukum  yang  menangani  permasalahan  salah  satu    kasus  tindak  pidana  yakni cyberporn . Rangkaian proses pengidentifikasian suatu kasus yang dilakukan oleh Siber Direktorat Reserse Kriminal  Khusus  Kepolisian  Daerah  Jawa  Timur,  harus  dilaksanakan  dengan  berpedoman terhadap  pemenuhan  alat  bukti  yang  didasarkan  pada  Pasal  184  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Terdapat  perbedaan  dalam  rangkaian  pengidentifikasian  pada  kasus cyberporn, dikarenakan cyberporn atau pornografi siber berkaitan dengan cyberspace atau dunia maya.
Perbedaan  yang  dimaksudkan  yaitu  adanya  penambahan  alat  bukti  yang  secara  khusus dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  telah  dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Lebih lanjut, dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana  telah  dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  yang  menerangkan  bahwa  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  atau  disebut  juga  KUHAP  yang  berlaku  di Indonesia.
Oleh  karena  itu  dalam  kasus  tindak  pidana cyberporn yang  ditangani  oleh  Siber Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Kepolisian  Daerah  Jawa  Timur.  Terdapat  2  (dua)  kasus tindak pidana cyberporn yakni kasus rumah kos “Nobita” dan kasus penyeberan video atau foto online oleh  tersangka  “JIW”  di  Gresik,  Jawa Timur.  Terkait  dengan  kasus  rumah  kos “Nobita”  terjadi  di  Lingkungan  Kuwung,  Kelurahan  Meri,  Kecamatan  Kranggan,  Kota Mojokerto  dimana  pemilik  kost  menjual  anak-anak  dibawah  umur  untuk  dipekerjakan menjadi Wanita Panggilan sekaligus reseller yang bertugas menawarkan jasa sewa kamar dan Wanita Panggilan (WP). Tarif wanita panggilan sendiri berkisar dari Rp 250.000,00 (dua ratus
lima  puluh  ribu  rupiah)  hingga  Rp  600.000,00  (enam  ratus  ribu  rupiah)  diluar  harga  sewa kamar kos.
Kasus  tindak  pidana cyberporn klasifikasi  prostitusi online di  atas  mengandung beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 282 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP. Pemilik kos yang merupakan tersangka mengirimkan nominasi WP beserta tarif dan juga nomor Whatsapp! kepada reseller untuk dikirimkan kepada penyewa kamar,  hal  tersebut  termasuk  dalam  unsur  huruf  (a)  dan  (b)  yaitu  menyiarkan, mempertunjukkan  gambar  dari  para  WP  kepada  penyewa  kamar,  di  muka  umum  melalui aplikasi Whatsapp! yang tersambung oleh jaringan internet serta dapat diakses di mana pun oleh si penyewa kamar sekalipun itu kamar tidur . Tidak hanya itu tersangka juga melanggar Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan  yang  melanggar  kesusilaan,  yakni  tersangka  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak untuk  kepentingannya  mendapatkan  keuntungan  maka  ia  mendistribusikan  nominasi  WP kepada penyewa kamar.
Kasus  berikutnya  yakni  kasus  tindak  pidana cyberporn klasifikasi  penyebaran  video atau foto online . Kasus tersebut dilakukan oleh seorang guru di Gresik yaitu tersangka “JIW” dengan melakukan penyebaran video yang melanggar kesusilaan kepada 2 (dua) orang saksi melalui aplikasi Whatsapp!, yang mana dalam video tersebut tersangka “JIW” dalam kondisi tidak  berbu sana  dan terlihat  alat  kelaminnya  sedang  bersamaan  dengan  saksi  “SIP”  dalam kondisi berbusana lengkap melangkah keluar dari kamar mandi. Ditinjau dari Pasal 282 Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  atau  disebut  KUHP,  tersangka  “JIW”  telah  menyiarkan, mempertunjukkan  di  muka  umum  yaitu  aplikasi Whatsapp! lebih  tepatnya personal  chat dengan beberapa saksi terkait video yang melanggar kesusilaan.
Selain itu JIW juga mengandung unsur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yaitu  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dan juga mengandung unsur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang  Pornografi  yaitu  tersangka  “JIW”  jelas  telah  melanggar  perintah  larangan  untuk memproduksi, membuat, menyebarluaskan, menyiarkan pornografi secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin.
Berkaitan  dengan  2  (dua)  kasus  di  atas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  suatu  kasus tindak pidana cyberporn haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana cyberporn itu sendiri terlebih  dahulu.  Siber  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Kepolisian  Daerah  Jawa  Timur, apabila  menemukan  kasus  yang  diduga  merupakan  suatu  tindak  pidana cyberporn akan secara  otomatis  meninjau  terlebih  dahulu  apakah  kasus  tersebut  telah  memenuhi  unsur- unsur tindak pidana cyberporn ataukah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana cyberporn , kemudian juga dilakukan pengecekan secara mendalam terkait alat-alat bukti yang dilaporkan apakah memang benar adanya atau hanya sekedar rekayasa semata.
Penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana cyberporn di Jawa Timur tentu saja dilaksanakan oleh Siber Direktorat Resere Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur sesuai dengan fungsi penegak hukum yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan  negara  dalam  bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun tindak pidana cyberporn ini tetap saja mengalami kenaikan berdasar data yang diambil oleh penulis yakni sebagai berikut :
Berdasarkan data tersebut di atas, Siber Direktorat Resesre Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur tentunya harus melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan dalam menangani kasus tindak pidana cyberporn. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana cyberporn yang dilaksanakan oleh Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah
Klasifikasi 2019 2020 2021 Asusila  Penyebaran  Video  atau Foto Porno 3 7 8 Asusila Prostitusi Online 1 - 4
Jawa  Timur,  dilakukan  dengan  berdasarkan  pada  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2019 tentang  Penyidikan  Tindak Pidana dan  Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
Oleh  karena  itu  bentuk  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Siber  Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur dijelaskan melalui alur sebagai berikut :
1. Dilakukannya  Patroli  Siber  rutin  oleh  Siber  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur
2. Terdapat Laporan terkait dugaan tindak pidana cyberporn
3. Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur membuat Surat Tanda Bukti Lapor atau Surat Tanda Penerimaan Laporan dan laporan polisi
4. Siber  Ditreskrimsus  Kepolisian  Daerah  Jawa  Timur  lanjut  pada  tahap  penyidikan terhadap tindak pidana cyberporn
5. Siber  Ditreskrimsus  Kepolisian  Daerah  Jawa  Timur  melakukan  administrasi pemberkasan perkara
6. Siber  Ditreskrimsus  Kepolisian  Daerah  Jawa  Timur  menyerahkan  berkas  perkara kepada Jaksa Penuntut Umum
7. Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada Tersangka
8. Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan kepada terdakwa
9. Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa
Kurang lebih bentuk penegakan hukum berdasar alur penyelesaian yang ada digambarkan seperti  diatas.  Namun  dalam  penerapan  penegakan  hukumnya  sendiri  tidak  lepas  dari kendala  yang  ada.  Kendala  tersebut  berasal  dari  faktor  internal  maupun  faktor  eksternal diantaranya  yakni  kendala  internal  yang  terdiri  atas  Keterbatasan  yurisdiksi  wilayah Kepolisian  Daerah  Jawa  Timur;  Ketidakefektifan  koordinasi  antar  instansi;  Keterlambatan respon terhadap kasus tindak pidana cyberporn serta lemahnya SDM penegak hukum dalam menjalankan proses penanganan tindak pidana c yberporn ini.
Selain kendala internal sendiri juga terdapat kendala eksternal diataranya yakni Minimnya kesadaran  masyarakat  akan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia;  Minimnya  kebijakan
penggunaan internet oleh masyarakat; Penggunaan media sosial yang berbasis di luar negeri; serta kurangnya kontribusi dari instansi yang terkait dalam pengumpulan alat bukti. Namun meskipun terdapat  kendala baik  internal  maupun eksternal.  Kepolisian Daerah  Jawa  Timur terus  berupaya  untuk  menangani  kasus  tindak  pidana cyberporn yakni  dengan  melakukan kerja sama dalam proses penegakan hukum dengan instansi pemerintah yaitu Kementerian Komunikasi  dan  Informatika;  melakukan  koordinasi  satu  pintu;  meningkatkan  giat  patroli siber  dengan  optimal,  meningkatkan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  lebih  tangkas  dan memahami betul unsur-unsur tindak pidana cyberporn serta menyiapkan segala kebutuhan sarana  dan  prasarana  dalam  proses  patroli  siber  agar  dapat  dengan  cekatan  menemukan indikasi-indikasi dari tindak pidana cyberporn.
Tidak  hanya  itu  upaya  lain  yang  dapat  dilakukan  adalah  yakni  dengan  memberikan sosialisasi  terkait  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana cyberporn dengan bahasa yang lebih mudah dan dapat dimengerti oleh masyarakat terutama warga  di  Provinsi  Jawa  Timur;  melakukan  penyuluhan  terkait  dengan  internet  dan  tindak pidana cyberporn secara jelas dan terperinci; memberikan edukasi baik melalui media sosial maupun media massa cetak maupun elektronik terkait cara bijak penggunaan media sosial juga menjalin koordinasi satu pintu antar lembaga terkait juga aparat penegak hukum guna menekan jumlah kasus tindak pidana cyberporn yang ada di Jawa Timur agar tidak semakin meningkat.

## KESIMPULAN
Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana cyberporn atau  kejahatan pornografi  dunia  maya  dilakukan  dengan  berdasarkan  atas  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  atau  KUHAP,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan beberapa undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana cyberporn tersebut. Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian  Daerah  Jawa  Timur  selama  tahun  2019  hingga  tahun  2021  telah  melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana cyberporn dengan sesuai dan terstruktur
berdasarkan pada proses penegakan hukum tindak pidana cyberporn yang diberlakukan oleh Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur.
Terkait dengan kendala yang dihadapi oleh Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur baik kendala yang dihadapi secara internal maupun eksternal. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya yang ada sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menekan angka kasus tindak pidana cyberporn yang ada di wilayah Jawa Timur.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Sudjito et al. Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indoensia. 2016. Wacana Journal of Social and Humanity Studies. Vol. 19 (2).
Cindy  Mutia  Annur, Perjudian,  Konten  Internet  Negatif  Paling  Banyak  Diadukan  Warga, diakses  dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/19/perjudian- konten-internet-negatif-paling-banyak-diadukan-warga , pada tanggal 24 September 2022.
Dodo  Zaenal  Abidin. Kejahatan  Dalam  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi. 2015.  Jurnal Ilmiah Media Processor. Vol. 10 (2).
Eka  Nugraha  Putra. Kejahatan  Tanpa  Korban  Dalam  Kejahatan  Cyberporn. 2015.  Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 6 (1).
Haryadi, Dwi. 2013. Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia. Yogyakarta: Lima.
Hiariej, Eddy O.S. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris. Jakarta: Prenadamedia Group.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Maskun. 2013. Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana. Masruchin Ruba’I, dkk. 2014. Buku Ajar Hukum Pidana. Malang: Banyumedia Publish. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. Hukum Pidana. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Pambayun, Ellys Lestari. 2010. Birahi Maya Mengintip Perempuan  di Cyberporn. Bandung: Nuansa Cendekia.
Siregar, Alimuddin. 2019. Regulasi Hukum Pornografi, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Suadi,  Amran.  2018. Sosiologi  Hukum:  Penegakan,  Realitas  Dan  Nilai  Moralitas  Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
Sulianta, Fery. 2010. Cyberporn – Bisnis atau Kriminal. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Wawancara dengan Bapak Akp Fatah Meilana, S.I.K., M.H., dan Brigadir Hastama Yudiswira P,
S.H., M.H., tanggal 11 November 2022.
Wawancara  dengan  Brigadir  Hastama Yudiswira P,  S.H.,  M.H.,  selaku  Bintara  Unit  1  Subdit Siber Ditreskrimsus dan Bripda Mahendra Bogy Prawira selaku Bintara Unit 1 Subdit Siber Ditreskrimsus, tanggal 8 Februari 2023.