## EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN TERNAK UNTUK MASYARAKAT MISKIN PADA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA DUMAI
Oleh: Sri Destuti
Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia

## Ellydar Chaidir
Dosen Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau-Indonesia Correspondence Author: ellydar@law.uir.ac.id

## Abstrak
Program Pengembangan Ternak untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir  Tahun  2009  Di  Kota  Dumai  dilakukan  sebagai  upaya  Pemerintah  dalam  mengurangi tingkat  kemiskinan  dan  melakukan  pemberdayaan  kepada  masyarakat.  Evaluasi  Kebijakan Pemerintah tentang Program Pengembangan Ternak Masyarakat Miskin Pada Dinas Peternakan, Perikanan  dan  Keluatan  Kota  Dumai  melalui  Pinjaman  Modal  Ternak  Bergulir  Tahun  2009. Metode  Penelitian  yang  digunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  diskriptif. Informan  yang  dijadikan  objek  dalam  penelitian  adalah  kelompok  yang  mempunyai  kaitan  erat dengan pelaksanaan Program Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Tahun 2009 di Kota Dumai, yang terdiri dari Kepala  Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan,  Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, Tenaga Pendamping, Kelompok (Masyarakat Miskin) penerima Bantuan serta Tim Teknis Kota Pelaksana Program Pengembangan ternak untuk Masyarakat Miskin. Dari hasil  penelitian  di  ketahui  bahwa  Program  Pengembangan  Ternak  untuk  Masyarakat  Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Tahun 2009 di Kota Dumai sudah cukup berhasil jika dilihat  dari  Ketepatan  kebijakan,  Ketepatan  Pelaksanaan,  Ketepatan  Target  dan  Ketepatan Lingkungan.

## Kata Kunci: Evaluasai, Kebijakan Pemerintah, Kemiskinan

## PENDAHULUAN
Di Provinsi Riau, penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau adalah  melalui  program  K2i  (Kemiskinan,  Kebodohan  dan  Inftrastruktur),  yaitu  peningkatan sumberdaya  manusia  melalui  pendidikan,  pengurangan  masyarakat  miskin  dan  perbaikan infrastruktur,  dengan  fokus  pemberian  wewenang  kepada  tingkat  administratif  pemerintah  dan lembaga  kemasyarakatan  yang  terbawah  (desa)  dianggap  sebagai  salah  satu  cara  mengurangi masyarakat miskin di Provinsi Riau. Program K2i (Kemiskinan, Kebodohan dan Inflrastruktur) sebagai  upaya  penanggulangan  kemiskinan  telah  dilaksanakan  di  Propinsi  Riau.  Namun  yang menjadi  permasalahan,  berbagai  program  tersebut  belum  merata  sampai  ke  seluruh  lapisan masyarakat. Hal itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan distribusi.
Penguatan  terhadap  K2i  selain  otonomi  desa,  pemerintah  juga  mencanangkan  program redistribusi  asset.  Hal  ini  sejalan  dengan  pemikiran  bahwa  penduduk  pedesaan  telah  menjadi
sasaran tepat atau empuk bagi pengusaha untuk mencari keuntungan pengusaha sendiri dan muncul banyak korban. Penduduk desa yang memiliki mats pencaharian sebagai petani dan peternak, justru makin  tergeser  sehingga  tidak  memiliki  lahan  untuk  bertani  dan  beternak.  Oleh  karena  itu pemerintah dengan program K2i menata kembali kepemilikan lahan.
Salah satu program K2i adalah proyek pengadaan sapi K2i, dimana pada pelaksanaannya selama  ini  dinilai  banyak  bermasalah.  Apalagi  program  K2i  Pemerintah  Provinsi  Riau  yang dianggarkan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi Riau tersebut, sehingga programnya mesti ditinjau ulang. Berkaca pada kasus pengadaan Sapi K2i dengan jenis Brahman Cross senilai Rp. 14 miliar sebanyak 1.200 ekor pada tahun 2007 lalu, ada ketidakberesan pada pelaksanaan program tersebut. Begitu juga pada tahun 2009 lalu, dimana kondisi Sapi K2i dalam kondisi kurus dan cacat pula lagi.
Program  K2i  sangat  didukung  oleh  pemerintah  daerah  baik  Kota  maupun  Kabupaten  di Provinsi Riau. Salah satu Kota Dumai,karena melalui Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin Kota  Dumai.  Adapun  isi  dalam  peraturan  ini  adalah  pengaturan  kegiatan  pengembangan  usaha peternakan  melalui  ternak  bergulir  untuk  masyarakat  miskin  yang  ditargetkan  untuk  50  kepala keluarga pada tahun 2009. Kota Dumai pada akhir tahun 2006 tercatat keluarga miskin sejumlah 9.877  kepala  keluarga  (KK).  Pada  periode  yang  sama  di  tahun  2007  tercatat  keluarga  miskin sejumlah 10.620 KK. Keadaan ini memperlihatkan terjadi peningkatan jumlah keluarga miskin dan berbagai komposisi mata pencaharian sebesar 6,99%.
Hasil  pendataan  terhadap  keluarga  miskin  pada  kurun  waktu  tersebut  diketahui  bahwa sejumlah 1.436 KK hidup berporos tumpu pada aktivitas peternakan dan perikanan dengan rincian usaha  perikanan  sejumlah  486  KK  atau  sebesar  33,85%,  selanjutnya  pada  aktivitas  usaha, petemakan sejumlah 950 KK atau sebesar 66,15%. 1 Berdasarkan data tersebut dan seiring dengan salah satu program utama pembangunan Kota Dumai yang difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan maka tindakan identifikasi jenis mata pencaharian keluarga miskin merupakan upaya awal guna merumuskan tindakan pengentasan melalui pola usaha bersama atau "corporate holding" dengan prinsip mensinergikan segmen pendanaan, sarana produksi, pembudidayaan, pengolahan hasil dan pemasaran, dalam suatu sistem pengelolaan.
Usaha bersama dengan prinsip sinergitas untuk pengentasan keluarga miskin didasari atas kondisi bahwa orang miskin merupakan komunitas rentan (vournable community) dan umumnya orang  miskin  hanya  memiliki  aset  tenaga  dan  waktu.  Keterbatasan  dalam  kepemilikan  aset memerlukan  upaya  pemberdayaan  dengan  terlebih  dahulu  melakukan  penguatan  terhadap kelembagaan.  Guna  mewadahi  dan  memobilisasi  potensi  internal  ke  dalam  wilayah  keputusan kolektif  diperlukan  sebuah  kelembagaan  berbentuk  kelompok  usaha  hasil  inisiatif  komunitas keluarga  miskin.  Kelompok  sebagai  sebuah  kelembagaan  harus  dapat  berperan  sejak  proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan program pengentasan kemiskinan melalui  usaha  pinjaman  modal  ternak  bergulir,  berkomposisi  bagi  usaha  budidaya  ternak  sapi diberikan pinjaman modal untuk mendanai pengadaan ternak sapi Kelernbagaan tersebut secara normatif terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota kelompok.
Penguatan  modal  dan  hasil  pergulirannya  diberikan  dalam  rangka  pemberdayaan masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha peternakan. Pinjaman modal berupa bibit ternak digulirkan kepada kelompok lainnya dengan pola perguliran sesuai dengan pola-pola usaha yang
1 Badan Pusat Statistik Kota Dumai , 2007, Dumai  Dalam Angka , hal  41.
telah  ditetapkan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Kelompok  penerima  ternak  bibit  bergulir tersebut harus memperoleh persetujuan atau rekomendasi dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai.
Bantuan modal yang digulirkan langsung kepada kelompok merupakan penguatan modal untuk usaha ternak. Modal ternak harus digulirkan guna memperluas sasaran penerima manfaat. Pinjaman modal berupa bibit ternak tersebut dapat digulirkan kembali kepada masyarakat miskin dengan model usaha bersama atau " corporate farming " yang bersifat lokal berdasarkan komoditas, pola usaha dan kondisi budaya setempat.
Dalam  upaya  pemupukan  modal,  ketua  kelompok  berdasarkan  persetujuan  anggota kelompok  harus  dapat  menetapkan  besamya  keuntungan  usaha,  sehingga  apabila  keuntungan (berupa  anak)  telah  terkumpul  minimal  sejumlah  temak  yang  terima  pada  awal  usaha,  maka kelompok sudah dapat menggulirkan pinjaman modal kepada kelompok baru berupa ternak bibit yang jumlah, spesifik teknis bibit, sama seperti yang diterima pada saat menerima bantuan pertama sedangkan  bantuan  kandang,  dan  kebun  HMT  dianggap  hibah  dan  menjadi  barang  inventaris kelompok. Perguliran pinjaman modal ternak kepada kelompok baru oleh ketua kelompok harus dengan persetujuan Dinas Petemakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai. Ternak yang dapat digulirkan  adalah  ternak  yang  baik  untuk  dikembangbiakkan.  Sebelum  digulirkan  temak  harus dilakukan seleksi oleh Tim CPCL (Caton Peternak dan Calon Lokasi) dan Pendamping mempunyai tugas  pokok  dalam  hal  bimbingan  administrasi,  bimbingan  teknis,  pelayanan  kesehatan  temak, pemasaran dan pelayanan administrasi yang diminta kelompok (pembukuan, laporan rugi/laba dan analisa usaha).
Pengembangan usaha peternakan melalui pinjaman modal ternak bergulir untuk masyarakat miskin bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga miskin di atas Upah Minimum Kota (UMK), meningkatkan  persediaan  ternak  untuk  memenuhi  kebutuhan  lokal  dan  ekspor,  meningkatnya perkembangan  fasilitas  usaha  peternakan.  Namun  sepertinya  masih  saja  terjadi  permasalahan dalam  penerapannya.  Salah  satunya  adalah  sulitnya  kepala  keluarga  miskin  untuk  dapat mengembalikan sapi bantuan.

## KERANGKA TEORI Konsep Kebijakan
Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilaha policy . Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui yang tepat istilah policy ke dalam Bahasa Indonesia. Donovon dan Jackson dalam Keban menjelaskan bahwa policy dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan  sebagai  kerangka  kerja. 2 Sebagai  suatu  produk,  kebijakan  dipandang  sebagai  serangkaian kesimpulan atau rekomondasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara diana melalui  cara  tersebut  suatu  organisasi  dapat  mengetahui  apa  yang  diharapakan  darinya  yaitu program  dan  mekanisme  dalam  mencapai  produknya  dan  sebagai  kerangka  kerja,  kebijakan merupakan  suatu  proses  tawar  menawar  dan  negoisasi  untuk  merumuskan  isu-isu  dan  metode implementasinya.
2 Keban, Yeremias, T, 2004, Enam Dimensi Startegi Adminstrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu, PenerbitGava Media,Yokyakarta. Hal 55.
James E. Anderson dalam wahab, memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah  aktor  (kelompok,  instansi  pemerintah)  atau  serangkaian  aktor  dalam  suatu  bidang kegiatan tertentu. Pendapat yang lain adalah dari Carl Frsedrich dalam Wahab menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarahkan pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok  atau  pemerintah  dalam  lingkungan  tertentu  sehubungan  dengan  adanya  hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.
Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan: what, why, who, where dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang  dihadapi  lembaga-lembaga  yang  mengambil  keputusan  yang  menyangkut;  isi,  cara  atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.
Secara politis, juridis dan adminstratif, daerah otonom kewenangan:otonom daerah” yang diberikan pemerintah pusat kepada musyawarah setempat dalam wilayah tertentu diatur dan diurus sendir, sesuai dengan aspirasi dan oto- aktivitas masyarakat sendiri untuk menentukan nasibnya sendiri.  Walaupun  demikian,  dalam  menjalankan  pemerintahan  di  Indonesia  tidak  sepenuhnya “kewenangan”  itu  “sebagian”  atau  “beberapa  bagian”    urusan  yang  tetap  dilaksankan  secara  “ sentral”. Karena pertimbangan pencapaian tujuan (‘doelmatighed”) , dayaguna dan hasil guna, serta karena  sifat  dan  coraknya  yang  tidak  bisa  lain  harus  diselenggarakan  secara  “sentral”,  yang meliputi pengaturan norma, standar dan produser penyelenggaran pemerintahan: pembinaan dan pengawasan  (supervisi)  terhadap  jalannya desentralisasi ,  serta  pengurusan  urusan  pemerintahn lainnya,  seperti  antara  lain  yang  sifatnya  menjamin  tegaknya  supermisi  hukum  dan  hak-hak manusia, menjamin tegaknya supermisi hukum dan hak asasi manusia.

## Konsep Evaluasi Kebijakan
Menurut  kamus  besar  Indonesia,  evaluasi  adalah  suatu  penilaian  dimana  penilaian  itu ditujukan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan stukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya. 3 Pada umunya evaluasi adalah suatu  pemeriksaan  terhadao  pelaksanaan  sutau  program  yang  telah  dilakukan  dan  yang  akan digunakan  untuk  meramalkan,  memperhitungkan  dan    mengendalikan  pelaksanaan  program kedepan  agar  jauh  lebih  baik.  Evaluasi  lebih  lebih  bersifat  melihat  kedepan  dari  pada  melihat kesalahan-kesalahan  dimasa  lalu,  dan  ditujukan  pada  upaya  peningkatan  kesempatan  demi keberhasilan  program.  Dengan  demikian  misi  dari  evaluasi  itu  adalah  perbaikan  atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program.
Evaluasi  adalah  suatu  usaha  untuk  mengukur  dan  sumber  nilai  secara  objektif  dari pencapaian  hasil-hasil  yang  direncanakan  sebelumnya,  dimana  hasil  evaluasi  tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan. 4 Dalam hal ini Yusuf menitik beratkan kajian evaluasi dari segi manajemen, dimana evaluasi itu merupakan salah satu fungsi atau unsur manajemen, yang misinya adalah untuk perbaikan fungsi atau sosial manajemen lainnya, yaitu perencanaan.
3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta Hal. 45.
4 Yusuf, Farida. 2000. Evaluasi Program. PT Rineka Cipta Jakarta Hal 3.
Selain itu menurut Jones evaluasi adalah suatu akivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat  program  dalam  spesifikasi  kriteria,  teknik  pengukuran,  metode  analisis  dan  bentuk rekomendasi. 5 Selanjutnya  Weiss  (dalam  Jones)  mengemukakan  bahwa  evaluasi  adalah  kriteria yang  meliputi  segala  macam  pertimbanagn,  penggunaan  kata  tersebut  dalam  arti  umum  adalah suatu  istilah  untuk  menimbang  manfaat. 6 Evaluasi  adalah  pemantauan  untuk  mendapatkan informasi dini mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan pada momentum atau dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki baik menegnai sistem dan proses  pelaksanaan  maupun  kebijakan  itu  sendiri,  agar  perumusan  kebijakan  lebih  tepat, pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik dan tujuan kebijakan dapat dicapai lebih maksimal. Ada tiga fase kegiatan pokok evaluasi (1). Specification of the evaluation topic, (2). Desain of the evaluation prosedure and (3). Implementation of the evaluation . 7
Evaluasi  merupakan  salah  satu  cara  yang  dilakukan  dalam  lingkup  metode  dan  teknik kontrol. Teknik kontrol tersebut menurut Ndraha dilakukan sebelum, sepanjang dan sesudah suatu kebijakan dilaksanakan. 8 Ada dua lingkungan yang menentukan implementasi kebijakan, yaitu: Pertama, lingkungan kebijakan yaitu lingkungan interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan lembaga  pelaksana  kebijakan  dengan  lembaga  lembaga  lain  yang  terkait.  Kedua,  lingkungan eksternal kebijakan yang juga sebagai variabel eksogen yang terdiri publik opinion yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, interprective intutions yang berkenaan dengan interprestasi  dari  lembaga-lembaga  startegis  dalam  masyarakat,  seperti  media  massa,  kelompok penekan  dan  kelompok  kepentingan  dalam  menginterprestasikan  kebijakan  dan  implementasi kebijakan  individual  yakni  individu-individu  tertentu  yang  memainkan  peran  penting  dalam menginterpretasikan  kebijakan  dan  emplemntasi  kebjikan.  Selain  itu  juga  lingungan  masih membutuhkan  tiga  jenis  dukungan,  yaitu  dukungan  politik,  dukungan  strategis  dan  dukungan teknis.
Dari  defenisi  di  atas,  dapat  diinterpretasikan  bahwa  evaluasi  mempunyai  arti  yang berhubungan,  masing-masing  menunjukkan  pada  aplikasi  beberapa  skala  nilai  terhadap  hasil kebijakan  dan  program.  Secara  umum  istilah  evaluasi  dapat  disamakan  dengan  penaksiran (apprasial) , pemberian angka (ratting) dan penilaian (assessment). Membuat indikator kemiskinan dengan pengeluaran perkapita setara beras dengan membedakan antara miskin pedesaan dengan miskin  perkotaan.  Untuk  pedesaan  seseorang  dapat  dikategorikan  miskin  apabila  pengeluaran rumahtangganya  kurang  dari  320  kg  nilai  tukar  beras/orang/tahun,  sedangkan  untuk  perkotaan seseorang dikategorikan miskin apabila pengeluaran rumahtangganya dibawah 480 kg nilai tukar beras/orang/tahun .
Kemiskinan ada yang bersifat struktural dan 'cultural. Kemiskinan yang bersifat struktural dapat  dilihat  dari  kondisi  sumberdaya  alam  suatu  wilayah  yang  minim,  peningkatan  jumlah penduduk yang sangat cepat dan kebijakan pemerintah yang kurang memihak kepada yang lemah. Sedangkan kemiskinan yang bersifat kultural lebih kepada sikap mental atau mentalistas seseorang
5 Jones, Thomas, 1994. Human Helping, inJornal Of CorparateSocial Performance and Policy. Vol.8, Connectient:JAI Press, Greenwich:hal 357
6 Jones, Thomas, 1994. Human Helping, inJornal Of CorparateSocial Performance and Policy. Vol.8, Connectient:JAI Press, Greenwich:hal 355
7 Mustopadidjaja. AR. 2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja, Jakarta: LAN RI dan Duta Pertiwi Fondation.
8 Ndraha. T. 2003. Ilmu Pemerintahan I, II, III, IV (Kybernology). Jakarta: Rieneka Cipta
yang cenderung malas, tidak mau bekerja keras, hanya menggantungkan nasib kepada alam dan tidak ingin maju. 9
Secara spesifik mengemukakan bahwa kemiskinan di Indonesia terjadi karena disebabkan oleh tingginya angka pengangguran akibat tidak tersedia lapangan kerja dan terjadinya pemutusan hubungan  massal,  upah/gaji  dibawah  standar  minimum,  produktivitas  rendah,  kepemilikan  aset yang rendah, diskriminasi, tekanan harga dari penjualan tanah 10 . Dari beberapa konsep kemiskinan di  atas  dapat  ditarik  benang  merah  bahwa  kemiskinan  itu  merupakan  suatu  keadaan  serba kekurangan  yang  disebabkan  ketidakmampuan  memperoleh  standar  hidup  minimal,  yang diakibatkan oleh terbatasnya modal, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan, kelaparan dan  kekurangan  gizi,  rendahnya  tingkat  kesehatan,  keterbatasan  dan  kurangnya  akses  kepada pendidikan dan layananlayanan pokok lainnya serta terbatasnya kesempatan untuk berperan dalam pembangunan.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, analisis serta wawancara mendalam secara langsung. Metode penelitian kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa penelitian ini akan difokuskan pada evaluasi proses pelaksanaan suatu kebijakan disamping metode tersebut lebih fleksibel untuk memotret suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Peternakan, Perikanan dan Keluatan Kota Dumai dan lokasi yang mendapat pinjaman modal ternak bergulir pada tahun 2009. Pemilihan lokasi didasarkan pada kesesuain antara permasalahan yang diteliti dengan keberadaan obyek sasaran penelitian ini.
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  apling  strategis  dalam  penelitian. Menurut Sugiyono pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagi cara. Ditinjau dari settingnya, pengunpulan data dapat dilakukan pada setting alamiah ( natural  setting ),  pada  laboratorium  ( eksperimen ),  pada  suatu  seminar,  dirumah  dan  dapat  juga pada  waktu  diskusi.  Berdasarkan  sumber  data,  pengumpulan  data  dapat  menggunakan  sumber primer dan sumber skunder. Sedangkan ditinjau dari cara pengambilan data, penggumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, interview dan dokumentasi.
Dalam penelitian peneliyian kualitatif, data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus-menerus  sampai  datanya  jenuh.  Dengan  pengamatan  yang  terus-menerus  tersebut mengakibatkankan  varisasi  data  tinggi  sekali.  Data  yang  diperoleh  pada  umumnya  adalah  data kualitatif, sehingga teknik pengolahan data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan pengolahan data. Pengolah data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai  di  lapangan.  Pengolahan  data  telah  mulai  sejak  merumuskan  dan  menjelaskan  masalah, sebelum  terjun  ke  lapangan,  dan  berlangsung  terus  sampai  penulisan  hasil  penelitian.  Dalm penelityian  kualitatif,  pengolahan  data  lebid  difokuskan  selama  proses  di  lapangan  bersamaan dengan  pengumpulan  data.  Model  pengolahan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan Model Interactive dari Miles and Huberman yaitu analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data data dalam periode tertentu.
9 Sedermayanti , 2003. Good Governance(Kepemerintahan yang baik) dalam rangka Otonomi daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efesien melalui Restrukturisasi dan pemberdayaan, Bandung. Mandar, hal 24 10 Jamasy, Qwin, 2004. Keadilan Pemeberdayaan & Penenggulangan Kemiskinan, Jakarta: Mizan Pustaka, hal 31

## PEMBAHASAN

## Evaluasi Program Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Kota Dumai Tahun 2009
Program  Pengembangan  Ternak  Untuk  Masyarakat  Miskin  melalui  Pinjaman  Modal Ternak Bergulir di Kota Dumai tahun 2009 adalah merupakan salah satu jenis program kerakyatan yang telah dilaksanakan diwilayah Kota Dumai pada tahun 2009. Adapun jenis program kerakyatan lainnya yang juga telah dilaksanakan antara lain adalah
1. Program Bantuan Langsung Tunai Plus (BLT+) Dinas Sosial
2. Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (Diperindang)
3. Program Usaha Ekonomi Kelurahan – Simpan Pinjam (UEK – SP) Wilayah Kota Dumai (DiskopUkm Dan PM)
4. Program Ekonomi Kerakyatan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  memfokuskan  kajian  pada  pelaksanaan  Program Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman modal Ternak bergulir di Kota Dumai  Tahun  2009.  Evaluasi  implementasi  suatu  kebijakan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat penting  dari  rangkaian  kebijakan  yang  dilaksanakan.  Begitu  juga  dengan  melakukan  evaluasi Program Pemerintah Program Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir di Kota Dumai Tahun 2009. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak,  harapan  dan  rancangan  yang  jelas  supaya  pencapaian  hasil  yang  diharapkan  dari pelakanaan kebijakan tersebut mencapai hasil yang maksimal.
Da1am membahas permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan teori Riant Nugoho yang menyatakan bahwa ada empat langkah dalam melakukan evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat yaitu:
1. Ketepatan Kebijakan
2. Ketepatan Pe1aksanaan
3. Ketepatan Target
4. Ketepatan Lingkungan
Untuk mengetahui hasil evaluasi tersebut, maka peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan kepada informan penelitian yang kiranya diharapkan dapat memberikan penilaian  terhadap  evaluasi  pemberdayaan  masyarakat  di  Kota  Dumai  khususnya  dalam pelaksanaan Program Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman modal Ternak  bergulir  di  Kota  Dumai  Tahun  2009.  Berdasarkan  Petunjuk  Pelaksana  Kegiatan Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin Tahun 2009 tujuan dan sasaran di1aksanakannya Program  Pengembangan  Ternak  Untuk  Masyarakat  Miskin  melalui  Pinjaman  modal  Ternak Bergulir di Kota Dumai.

## Indikator Keberhasilan
a. Pendapatan keluarga miskin diatas Upah Minimum Kota (UMK)
b. Penyediaan ternak besar dan ternak kecil untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun ekspor
c. Tumbuh kembangnya fasilitas usaha peternakan
Berdasarkan hasil temuan peneliti mengenai pelaksanaan Program Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman modal Ternak bergulir  di Kota Dumai Tahun 2009 yang di salurkan kepada masyarakat peternak sapi di Kota Dumai Provinsi Riau secara garis besar
dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Untuk itu melalui paparan hasil evaluasi pelaksanaan Program  Pengembangan  Ternak  Untuk  Masyarakat  Miskin  berupa  Pinjaman  Modal  Ternak Bergulir di Kota Dumai tahun 2004 kepada masyarakat peternak sapi di Kota Dumai tersebut, akan dijelaskan sebagai berikut:

## Ketepatan  Kebijakan   Program Pengembangan  Ternak  Untuk Masyarakat Miskin Melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir di Kota Dumai Tahun 2009
Ketepatan kebijakan adalah penerapan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi  dengan  tepat.  Dimana  dalam  melakukan  penyusunan kebijakan yang tepat perlu memperhatikan muatan masalah, karakter masalah dan lembaga yang diberikan  wewenang  dalam  mengatasi  permasalahan  tersebut.  Karena  dengan  adanya  perhatian tersebut,  diharapkan  kebijakan  dapat  dilaksanakan  dengan  tepat  sasaran.  Oleh  sebab  itu  dalam meneliti ketepatan kebijakan dinilai dari:
1. Sejauh  mana  kebijakan  yang  ada  telah  bermuatan  hal-hal  yang  memang  memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah how excelent is the policy.
2. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan.
3. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.
Ketepatan Kebijakan dinilai sisi , pertama sejauhmana kebijakan Program Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman modal Ternak bergulir  di Kota Dumai Tahun 2009 yang di salurkan kepada masyarakat peternak sapi di Kota Dumai telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kedua apakah kebijakan Program Pengembangan  Ternak  Untuk  Masyarakat  Miskin  melalui  Pinjaman  modal  Ternak  bergulir    di Kota  Dumai  Tahun  2009  tersebut  telah  dirumuskan  sesuai  karakter  masalah  yang  hendak dipecahkan  mengenai  perumusan  kebijakan.  Ketiga,  apakah  kebijakan  Program  Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman modal Ternak bergulir  di Kota Dumai Tahun 2009 dibuat oleh lembaga yang mempunyai wewenang (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.
Berdasarkan hasil penelitian evaluasi ketepatan kebijakan Program Pengembangan Ternak Sapi  Untuk  Masyarakat  Miskin  melalui  Pinjaman  Modal  Ternak  Bergulir  Tahun  2009  di  Kota Dumai dapat maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:
1. Kebijakan  Program  Pengembangan  Ternak  Untuk  Masyarakat  Miskin  di  Kota  Dumai Tahun  2004  di  Kota  Dumai  sudah  tepat  untuk  dilaksanakan  karena  sudah  memecahkan salah satu permasalahan yang saat ini dihadapi masyarakat yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat peternak yang ada di Kota Dumai
2. Kebijakan  pemerintah  Kota  Dumai  dalam  upaya  pemberdayaan  masyarakat  melalui Program Program Pengembangan Ternak Sapi Untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal  Ternak  Bergulir  Tahun  2009  di  Kota  Dumai  sudah  dapat  meringankan  beban masyarakat  terutama  sebagai  penunjang  (sampingan)  pemenuhan  kebutuhan  pokok masyarakat, namun belum dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian pokok bagi masyarakat yangg ada di Kota Dumai.
3. Perencanaan kebijakan Program Program Pengembangan Ternak Sapi Untuk Masyarakat Miskin  melalui  Pinjaman  Modal  Ternak  Bergulir  Tahun  2009  di  Kota  Dumai  sudah dilaksanakan secara bersama, dengan melibatkan instansi terkait, masyarakat setempat dan
sudah  melalui  tahapan  perencanaan  dan  pengangaran  yang  dimusyawarahkan  oleh MUSPIDA Kota Dumai.

## Ketepatan Pelaksanaan Program  Pengembangan Ternak Sapi Untuk    Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Tahun 2009 di Kota Dumai
Ketepatan pelaksanaan adalah proses penerapan kebijakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah, namun masih  ada  yang  harus  ikut  berperan  serta  yaitu  masyarakat  dan  swasta.  Dalam  hal  ketepatan pelaksanaan, aktor sentralnya adalah Sumberdaya manusia yang mengimplementasikan kebijakan tersebut.  Sebab  dengan  menggunakan  implementator  yang  berkualitas  dan  mampu  membaca kondisi wilayah serta penduduk yang akan di berdayakan menjadi kunci pokok untuk menuju suatu keberhasilan suatu kebijakan. bahwa pelaksanaan kebijakan Program Pengembangan Ternak Sapi Untuk Masyarakat Miskin di Kota Dumai dapat disimpulkan  tidak terlaksana dengan baik karena banyak permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi antara lain adalah:
1. Adanya  keluhan  dari  masyarakat  terhaap  kondisi  sapi  yang  tidak  sesusi  dengan  yang diharapkan oleh masyarakat. Sapi-sapi yang dikirimkan berada dalam kondisi tidak sehat bertubuh kecil dan kurus (tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan)
2. Masih engannya masyarakat untuk berkonsultasi langsung ke dinas terkait terhadap kendala dan permasalahan yang dialami padahal Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan telah menempatkan tenaga teknis dan Dokter hewan di masing- masing wilayah untuk membantu memudahkan dalam penanganan masalah hewan ternak tersebut.
Adanya masyarakat yang mendapat dua kali menerima bantuan perguliran sapi, sehingga Bidang  Peternakan  di  Dinas  Peternakan,  Perikanan  dan  Kelautan    Kota  Dumai  tidak  memadai untuk  melakukan  pembina  dan  pengawasan  terhadap  masyarakat  yang  menerima  bantuan Permasalahan ini mengakibatkan upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat  melalui program memaksimalkan program Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin tidak dapat terlaksana dengan dengan baik.

## Ketepatan  Target  Program  Pengembangan  Ternak  Untuk  Miskin  di  Kota  Dumai  Tahun 2009 di Kota Dumai
Ketepatan  target  adalah  suatu  proses  menetapkan  sasaran  yang  akan  dicapai  dalam pelaksanakan kebijakan yang akan ditetapkan. Dengan adanya penetapan sasarn yang jelas akan mempermudah  pelaksanaan  kebijakan  untuk  rnengimplementasikannya  dengan  benar.  Usaha perternakan  sapi  dilingkungan  masyarakat  Kota  Dumai  tidak  berkembang.  Begitu  pula  dengan kesanggupan  untuk  menggulirkan  sapi  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  ditetapkan  Dari  hasil evaluasi maka penulis dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:
1. Kebijakan  pelaksanaan  program  Pengembangan  Untuk  Masyarakat  Miskin  melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir 2009 di Kota Dumai tidak sesuai dengan perencanaan karena pada saat ini maih banyak kelompok peternak belum menggulirkan sapinya kepada kelompok lain.
2. Dalam perencanaan Kebijakan programPengembanagn Ternak untuk Masyarakat Miskin melalui  Pinjaman  Modal  Ternak  tahun  2009  di  Kota  Dumai  tidak  bertentangan  dengan
kebijakan  lainnya  yang  akan  dilaksanakan  diwilayah  Kota  Dumai  karena  sudah  disusun sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Ketepatan target jika ditinjau dari tingkat keefektifan pelaksanaan program Pengembangan Ternak  Untuk  Masyarakat  Miskin  melalui  Pinjaman  Modal  Ternak  tahun  2009  di  Kota Dumai  dinilai  tidak  efektif  karena  tidak  sesusi  dengan  tujuan  yang  di  harapkan  yaitu berkembangnya  usaha  perternakan,  sehingga  penerima  bantuan  Pinjaman  modal  ternak bergulir sanggup menggulirkan sapi sesuai dengan jangka waktu yang diteta pkan.

## Ketepatan  Lingkungan  Program  Pengembangan  Ternak  Untuk  Masyarakat  Miskin  Kota Dumai
Ketepatan  lingkungan  dalam  pelaksanaan  suatu  kebijakan  dilakanakan  dengan memperhatikan berbagai aspek yang berhubungan dengan lingkungan kebijakan. Lingkungan yang diperhatikan  dapat  berupa  kondisi  kependudukan,  kondisi  geogxafis,  perkonomian,  sosial  dan budaya.
Berdasarkan hasil penelitian evaluasi Ketepatan Lingkungan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin di Kota Dumai Tahun 2009 dapat disimpulkan: Kebijakan Program Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin di Kota Dumai Tahun 2009 sudah  diawali  dengan  kegiatan  sosialisasi  program  dan  dalam  kegiatan  tersebut  dan  mendapat sambutan positif dari masyarakat peternaak khususnya yang ada di Kota Dumai dan juga mendapat dukungan politik dari lembaga masyarakat lainnya termasuk MUSPIDA.
Jadi  dari  keseluruhan  indikator  yang  dibahas  maka  di  dapatkan  hasil  evaluasi  terhadap Kebijakan  Program  Pengembangan  Ternak  untuk  Masyarakat  Miskin  cukup  baik  dan  secara keseluruhan juga dapat di nilai  bahwa program pengembangan ternak untuk masyarakat miskin yang  bertujuan  untuk    peningkatan  pendapatan  masyarakat  miskin  dan  peningkatakan kesejahteraan  ekonomi  belum  meningkat    ditemukan  hambatan  dalam  pelaksanaan  program Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin di Kota Dumai Tahun 2009 berdasarkan empat sub indicator evaluasi yaitu:
1. Ketepatan Kebijakan, untuk permasalahan tidak terdapat hambatan karen kebijakan sudah tepat dan di awali dengan prosedur kebijakan yang sesuai.
2. Ketepatan  Pelaksanaan,  hambatan  yang  di  temui  dalam  pelaksanaan  program Pengembangan  Ternak  Sapi  Untuk  Masyarakat  Miskin  melalui  Pinjaman  Modal  Ternak Bergulir Pengembangan Ternak Sapi Untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir tidak dapat terlaksana dengan dengan baik karena kurangnya keasadaran dan  rasa  tanggungjawab  masyarakat  yang  menerima  bantuan  pinjaman  modal  ternak bergulir untuk melakukan pengguliran sapi tepat pada waktunya
3. Ketepatan Target, hambatan yang di temui dalam pencapaian target Pengembangan Ternak Sapi Untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir adalah capaian target perguliran sapinya tidak terelisasi berakibat pada tertundanya program atau kebijakan berikutnya  sebagai  lanjutan  dari  Pengembangan  Ternak  Sapi  Untuk  Masyarakat  Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir
4. Ketepatan  Lingkungan,  Dalam  teknis  pelaksanaan  kebijakan  Program  Pengembangan Pengembangan  Ternak  Sapi  Untuk  Masyarakat  Miskin  melalui  Pinjaman  Modal  Ternak Bergulir  ketahui  bahwa  program  tersebut  belum  berjalan  dengan  biak  ini  disebabkan kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam pembinaan dan pendampingan.

## KESIMPULAN
Hasil  Evaluasi  Ketepatan  Kebijakan  Program  Pengembangan  Ternak  untuk  Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Tahun 2009 dalam:
1. Ketepatan kebijakan, kebijakan Program Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin di Kota Dumai Tahun 2009 di Kota Dumai sudah tepat untuk dilaksanakan karena sudah memecahkan salah satu permasalahan yang saat ini dihadapi masyarakat yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat peternak yang ada di Kota Dumai;
2. Ketepatan Pelaksanaan, kebijakan pelaksanaan program Pengembangan Untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir 2009 di Kota Dumai tidak sesuai dengan perencanaan karena pada saat ini masih banyak kelompok peternak belum menggulirkan sapinya kepada kelompok lain. Kebijakan ini dinilai tidak efektif karena tidak sesusi dengan tujuan  yang  di  harapkan  yaitu  berkembangnya  usaha  perternakan,  sehingga  penerima bantuan Pinjaman modal ternak bergulir sanggup menggulirkan sapi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan;
3. Ketepatan Target, Kebijakan Program Pengembangan Untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir 2009 di Kota Dumai tidak sesuai dengan perencanaan karena pada saat ini maih banyak kelompok peternak belum menggulirkan sapinya kepada kelompok lain.
4. Ketepatan  Lingkungan,  Kebijakan  Program  Pengembangan  Ternak  Untuk  Masyarakat Miskin di Kota Dumai Tahun 2009 sudah diawali dengan kegiatan sosialisasi program dan dalam  kegiatan  tersebut  dan  mendapat  sambutan  positif  dari  masyarakat  peternaak khususnya  yang  ada  di  Kota  Dumai  dan  juga  mendapat  dukungan  politik  dari  lembaga masyarakat lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin Zainal Said. 2002. Kebijakan Publik, Yayasan Pansur Siwah, Jakarta
Amriani, R. F., & Prihatin, P. S. (2019). Sience Techno Park (STP): Pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Riau. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 5 (2), 217-223.
Blanchard, Ken, John P. Charlos, Alan Randolph 2001, Three Keys to Empowerment: Release the Power  Within  People  for  Ashtonishing  Results,  Berret-Koehler  Publishers,  Inc,  San Fransisco.
Doni,  D.,  Yogia,  M.  A.,  Zainal,  M.  D.  W.,  Ayu,  A.,  &  Purwati,  M.  L.  H.  (2021).  Effect  of Management of Market Levies Management on Trader Satisfaction.
Doni, D., Yogia, M. A., & Wedayanti, A. A. P. M. D. (2021, January). Management of Market Pelita  Retribution  In  Bangko  District  In  Increasing  Original  Revenue  of  Rokan  Hilir Regency.  In  INCEESS  2020:  Proceedings  of  the  1st  International  Conference  on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 41). European Alliance for Innovation.
Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, Z., Riauan, M. A., Purwati, A. A., & Wedayanti, M. D. (2021). Management  of  Market  Pelita  Retribution  In  Bangko  District  In  Increasing  Original Revenue of Rokan Hilir Regency.
Ginting, A. H., & Zainal, Z. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja , 10 (1), 211-219.
Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah tetang Rencana Pembelajaran  Tatap  Muka  di  Media  Online  CNN  Indonesia.  Medium:  Jurnal  Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, 9(2), 167-184.
Ispik, A., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Influence of Discipline on Performance of Employees Office of the Ministry of Religion, Pekanbaru City.
Koswara K. 2010, Pemerintahan Daerah” Kongfirgurasi Politi Desentralisai dan Otonomi, Dulu, Kini dan Tantangan Globalisasi “Inner bekerjasama  dengan Universitas Satya
Munir, A., Wahyudi, S., & Zainal, Z. (2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Sensual Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Produk Yang Diperankan Oleh Sales Promotion Girl Di Kota Pekanbaru. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 6(2), 21-35.
Nugroho, Riant. D, 2003., Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluas. PT Elex Media Komputindo., Jakarta
Qurniawati, E. F., & Riauan, M. A. I. (2015). Analisis Framing Pencitraan Pariwisata Indonesia pada Majalah Penerbangan Linker. Editor, 12, 219.
Prihatin, P. S., & Syaprianto, S. (2017). Implementasi Kebijakan Dalam Menyelesaikan Konflik (Studi  Di  Area  Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman  Industri  PT.  Sinar  Mas  Grup)  Di Kabupaten Pelalawan. SISI Lain Realita , 2 (2), 54-75.
Prihatin, P. S., Rusadi, S., & Adni, D. F. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan  Di  Kecamatan  Rumbai  Kota  Pekanbaru (Studi  Pemberian  Rekomendasi  Izin Pemondokan  atau  Rumah  Kos). WEDANA:  Jurnal  Kajian  Pemerintahan,  Politik  dan Birokrasi , 5 (1), 589-597.
Prihatin, P. S., & Wicaksono, A. (2020). The Conflict in Indonesia's Forestry Sector: A Case Study of a Community Conflict with Company Industrial Plantation Forest (HTI) in Pelalawan Riau Province.
Rauf,  R.,  Zainal,  Z.,  &  Maulidiah,  S.  (2020).  The  Community  Participation  Dalam  Menjaga Kawasan Hutan Di Provinsi Riau. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5 (01), 60-76.
Rauf, R., Zainal, Z., Prayuda, R., Rahman, K., & Yuza, A. F. (2020). Civil Society’s Participatory Models: a Policy of Preventing Land and Forest Fire in Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 14 (3), 1030-1046.
Riauan,  M.  A.  I.  (2016).  Figur  Politik  Calon  Walikota  Pekanbaru  Septina  Primawati  Rusli  dan Erizal Muluk Pada Pemilukada Kota Pekanbaru 2011. Medium, 4(2).
Riauan,  M.  A.  I.,  Aziz,  A.,  Fitri,  A.,  Mulyani,  O.,  &  Zainal,  Z.  (2020).  Stereotip  Budaya  Pada Himpunan Mahasiswa Daerah di Pekanbaru. Inter Komunika: Jurnal Komunikasi, 5(1), 43- 56.
Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A. (2018). Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
Sukendro, G. G., Pandrianto, N., Oktavianti, R., & Sari, W. P. (Eds.). (2022). Komunikasi Anak Sari,  G.  G.,  Wirman,  W.,  &  Riauan,  M.  A.  (2018).  Pergeseran  Makna  Tradisi  Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
Rajasa, Y. (2021). Good Governance In Structure Belantik Raya People's Market In Siak District. Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics, 11(2), 1-11.
Trijupitasari,  R.,  &  Riauan,  M.  A.  I.  (2017).  Pola  Komunikasi  Komisi  Penanggulangan  AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Bahaya HIV dan AIDS Kepada Penjaja Sex dan Gay. MEDIUM, 6(1), 78-86.
Yogia, T. S. M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, R. P. (2021). Ecological Citizenship Camat and Village Head in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci Sub District Pelalawan Regency.
Zainal, M., Suwaro, U., Mariana, D., & Redjo, S. I. (2017, November). Governance of Forest and Peatland  Fire  Prevention  in  Riau  Province.  In International  Conference  on  Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017) (pp. 122-125). Atlantis Press.
Zainal, Z. (2018). Intergovernmental Relations Dalam Pemberian Konsesi Hutan Tanaman Industri Di  Provinsi  Riau. Jurnal  Tapis:  Jurnal  Teropong  Aspirasi  Politik  Islam , 14 (2),  92-114. Zainal,  Z.,  Rambey,  R.  R.,  &  Rahman,  K.  (2021).  Governance  of  Household  Waste Management in Pekanbaru City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 37(2).