## PERENCANAAN SEBARAN SARANA PENANGANAN SAMPAH MELALUI PENDEKATAN TIPOLOGI PERMUKIMAN DI KOTA TANGERANG

## Distribution of Solid-Waste Treatment Facility Planning by Residential Typology Approach in the City of Tangerang
Supriyatno 1)* , Komarsa Gandasasmita 2) , dan Soekmana Soma 3)
1) Alumni Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Sekolah Pascasarjana IPB, Jl. Raya Darmaga, Gedung Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB Darmaga Bogor 16680
2) Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB, Jl. Meranti Kampus IPB Darmaga Bogor 16680
3) Pusdiklat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jl. Sapta Taruna Raya Komplek PU Pasar Jumat, Jakarta

## ABSTRACT
Tangerang as a buffer city for Jakarta has a fairly rapid population growth, about 3 % increment per year. Along with population growth, the amount of waste that must be handled by the government will increase as well. As the largest source of waste, residential or domestic waste needs to be managed as good as possible. Based on sustainable waste management spirit, it  needs  to  know  the  character  or  behavior  of  people  in  their  households  garbage  handling  to  plan  the  kind  of  solid-waste facility in each residential types. Objectives of this study are to identify the typology of residential in the city of Tangerang by the characteristics of residential and its communities in domestic waste handling and to assign the solid-waste facility based on each typology priority. Identifying the residential typology use spatial analysis to  impose its physical characteristics and combine  with  descriptive  analysis  to  specify  the  community  characteristics  for  each  residential,  and  to  assign  the  needs  of solid-waste  facility  by  the  priority  level  that  appropriate  for  each  residential  types  is  used  AHP  and  MCDM-TOPSIS.  The combination of physical characteristics and community characteristics classify  residential into 12 (twelve) typology, and the result  of  AHP  and  MCDM-TOPSIS  analysis  create  6  (six)  residential  groups  with  different  level  of  priority  of  solid-waste facility based on the 3R general guidelines by the Ministry of Public Works.
Keywords: AHP, MCDM-TOPSIS, residential typology, solid-waste facility

## ABSTRAK
Tangerang sebagai kota penyangga Jakarta memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, sekitar 3 % per tahun. Seiring dengan pertumbuhan  penduduk, jumlah sampah  yang  harus ditangani oleh pemerintah akan  meningkat juga. Sebagai sumber  sampah  terbesar,  sampah  domestik  dari  permukiman  perlu  dikelola  sebaik-baiknya.  Dengan  semangat  pengelolaan sampah yang berkelanjutan perlu direncanakan jenis sarana persampahan di setiap jenis permukiman berdasarkan karakter atau perilaku  orang  dalam  penanganan  sampah  rumah  tangga  mereka.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengidentifikasi  tipologi permukiman  di  Kota  Tangerang  menurut  karakteristik  perumahan  dan  masyarakatnya  dalam  penanganan  limbah  domestik serta  menentukan  kebutuhan  sarana  persampahan  berdasarkan  prioritas  pada  setiap  tipologinya.  Dalam  mengidentifikasi tipologi  perumahan  digunakan  analisis  spasial  untuk  menentukan  karakteristik  fisik  dan  dikombinasikan  dengan  analisis deskriptif  untuk  mengetahui  karakteristik  masyarakat,  sedangkan  untuk  menentukan  kebutuhan  sarana  persampahan  yang sesuai  di  setiap  jenis  perumahan  berdasarkan  prioritasnya  digunakan  analisis  AHP  dan  MCDM-TOPSIS.  Kombinasi  antara karakteristik  fisik  dan  karakteristik  masyarakat  menghasilkan  12  (dua  belas)  tipologi  permukiman,  sedangkan  hasil  dari analisis AHP dan MCDM-TOPSIS  menghasilkan 6 kelompok  permukiman  yang  mempunyai  prioritas  kebutuhan  sarana persampahan yang berbeda-beda berdasarkan pedoman umum 3R di kawasan permukiman
Kata kunci: AHP, MCDM-TOPSIS, tipologi permukiman, sarana persampahan

## PENDAHULUAN
Perkembangan  kota  yang  pesat  menyebabkan semakin  bertambahnya  jumlah  penduduk  di  kota  tersebut, baik  karena  daya  tarik  kesempatan  kerja  maupun  karena kualitas dan  kuantitas  sarana  kota  yang  makin  meningkat, sehingga  akan  menambah  produksi  dan  volume  sampah yang  berbanding  lurus  dengan  perkembangan  kota  dan
pertambahan jumlah penduduk. Peningkatan laju timbunan sampah  perkotaan  yang  tidak  diikuti  dengan  ketersediaan prasarana  dan  sarana  persampahan  yang  memadai, berdampak  pada  pencemaran  lingkungan  yang  selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dengan selalu mengandalkan  pola  kumpul-angkut-buang,  maka  beban pencemaran  akan  selalu  menumpuk  di  lokasi  Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
*) Penulis Korespondensi: Telp. +628170849184;  Email. supriyatno153@yahoo.com

## Perencanaan Sebaran Sarana Penanganan Sampah (Supriyatno, K. Gandasasmita, dan S. Soma)
Berdasarkan  hasil  laporan  Rencana  Pengelolaan Sampah  Kota  Tangerang  Tahun  2006-2010,  yang dilakukan konsultan JABODETABEK Waste Management Corporation (JWMC)  melalui  proyek Western  Java Environmental  Management  Project (WJEMP)  oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan pada  tahun  2005,  didapatkan  bahwa  sumber  sampah terbesar di Kota Tangerang berasal dari permukiman yaitu sebesar  91.90  %  dari  total  sampah  yang  dihasilkan  setiap harinya (JWMC, 2005).
Dalam  rangka  mendorong  masyarakat  untuk  dapat mengelola  sampah  melalui  konsep Reduce,  Reuse  dan Recycle (3R), Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga  (Pemerintah  Republik Indonesia,  2012)  menyatakan  bahwa  kewajiban  dalam memfasilitasi  sarana  penanganan  sampah  merupakan tanggung  jawab  pengelola  kawasan  permukiman  untuk skala kawasan dan pemerintah daerah untuk skala kota.
Dengan  dasar  pertimbangan  tersebut,  pendekatan tipologi permukiman dapat dijadikan dasar bagi perumusan  sistem  pengelolaan  sampah  permukiman berbasis  masyarakat.  Dengan  mempertimbangkan  aspek keberagaman dalam permukiman di perkotaan, diharapkan penerimaan  dan  partisipasi  masyarakat  dapat  optimal. Dalam penelitian ini, identifikasi kondisi fisik permukiman dan karakteristik masyarakat pada tiap tipologi permukiman  menjadi  penting  untuk  menentukan  prioritas kebutuhan  jenis  sarana  prasarana  pengelolaan  sampah yang sesuai dengan karakter permukiman dan masyarakatnya  sehingga  dapat  lebih  berdaya  guna  dalam menangani sampah sejak dari sumbernya.

## Ruang Lingkup Penelitian
Pada  penelitian  ini,  permukiman  yang  menjadi sasaran  studi  adalah  permukiman  teratur  dengan  tujuan untuk  mendapatkan  homogenitas  masyarakatnya,  dengan asumsi  yang  dibangun  adalah  keteraturan  kawasan mempengaruhi  homogenitas  karakter  masyarakat.  Sarana pengelolaan  sampah  yang  menjadi  obyek  studi  adalah sarana  3R  (komposter  dan  bank  sampah),  TPST  (Tempat Pengelolaan  Sampah  Terpadu),  dan  kontainer  sampah, karena sarana itulah yang selama ini disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  dilaksanakan  di  Kota  Tangerang.  Jenis data  yang  digunakan  terdiri  dari  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara dengan  perwakilan  pejabat  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  Kota  Tangerang  serta  perwakilan  masyarakat oleh ketua RW dan kader lingkungan, dengan pertimbangan  penguasaan  kondisi  pengelolaan  sampah secara  umum  dan/atau  secara  lokal  di  masing-masing permukiman sekaligus karakter sebagian besar masyarakat di lingkungannya masing-masing. Data sekunder diperoleh dari  instansi-instansi  terkait,  antara  lain  dari  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan,  Dinas  Tata  Kota,  Kantor Penelitian  dan  Pengembangan  Statistik,  serta  instansi- instansi  lainnya  yang  terkait.  Analisis  menggunakan
Microsoft Excel add-ins Sanna dan software pengolah peta ArcGIS.

## Identifikasi Tipologi Permukiman
Untuk mengidentifikasi tipologi permukiman digunakan  gabungan  antara  analisis  spasial  untuk mengetahui  karakteristik  fisik  suatu  permukiman  dan analisis  deskriptif  kualitatif  untuk  mengetahui  karakter masyarakatnya.

## Analisis spasial
Analisis spasial untuk identifikasi tipologi permukiman  dilakukan  dengan  mengggunakan  metode interpretasi  visual  citra  satelit  untuk  mengklasifikasikan permukiman. Faktor-faktor yang dijadikan dasar klasifikasi  antara  lain  keteraturan  kawasan,  kepadatan ruang,  luas  bangunan  (Saribanon et  al .,  2007), ketersediaan  lahan  kosong  atau  lahan  terbuka,  dan aksesibilitasnya.
Intepretasi  visual  dilakukan  dengan  digitasi on screen menggunakan software SIG  untuk  meng- klasifikasikan  permukiman  dalam  bentuk  poligon-poligon berdasarkan  ciri-ciri  visualnya,  dimana  faktor  kepadatan ruang  serta  luas  bangunan  digunakan  untuk  membedakan kelompok  permukiman  (Tabel  1),  faktor  ketersediaan lahan  kosong  dibedakan  sebagai  tersedia  atau  tidak tersedia  (Tabel  2),  dan  faktor  aksesibilitas  dibedakan berdasarkan  jarak  permukiman  terhadap  jalan  arteri  dan/ atau jalan kolektor sebagai memadai (< 500 m) atau tidak memadai  (>500  m)  (Tabel  3).  Berdasarkan  pedoman umum  pengelolaan  sampah  3R  berbasis  masyarakat  di kawasan  permukiman  (Departemen  Pekerjaan  Umum, 2008)  jarak  ideal  TPST  adalah  500  meter  dari  jalan protokol yang mempertimbangkan aspek estetika kota dan kemudahan mobilitas truk sampah.

## Tabel 1.  Kelompok permukiman
Kelompok Permukiman Kepadatan Luas Bangunan 1 Jarang Besar 2 Rapat Sedang 3 Jarang Sedang

## Tabel 2.  Ketersediaan lahan
Ketersediaan Lahan Letak T1 Tengah Poligon T2
Di luar Poligon
TT Tidak tersedia

## Tabel 3. Aksesibilitas
Aksesibilitas Jarak dari jalan arteri/kolektor Memadai <= 500 m Tidak Memadai > 500 m

## Analisis Deskriptif Kualitatif
Untuk mendapatkan gambaran karakter masyarakat dalam  penanganan  sampah,  dilakukan  analisis  deskriptif kualitatif.  Analisis  ini  dilakukan  melalui  penyebaran kuesioner  dan  wawancara  langsung  kepada  masyarakat pada  masing-masing  tipe  permukiman,  dimana  pemilihan
lokasi  dan  penentuan  jumlah  responden  menggunakan metode Stratified Random Sampling.
Pemilihan  lokasi  dilakukan  dengan  memperhatikan sebaran  klasifikasi  permukiman  hasil  analisis  sebelumnya berdasarkan  wilayah  pelayanan  sampah  Dinas  Kebersihan dan  Pertamanan,  yaitu  wilayah  barat,  tengah  dan  timur Kota Tangerang.
Penentuan jumlah responden mempertimbangkan  jumlah  dan  ukuran  dari  poligon  yang mewakili masing-masing tipe permukiman. Untuk memperoleh  gambaran  permukiman/  wilayah  yang  cukup komprehensif, target responden diutamakan tokoh masyarakat (Ketua RW/kader lingkungan).
Lokasi sampel disesuaikan dengan sebaran poligon dari  masing-masing  tipe  menurut  wilayah  pelayanan sampah  DKP  dan  ditentukan  dengan  pertimbangan  unsur keseimbangan  keterwakilan  wilayah.  Jumlah  responden ditentukan  berdasarkan  ukuran  poligon  yaitu  ukuran  kecil diwakili  oleh  1  responden,  ukuran  sedang  diwakili  3 responden  dan  ukuran  besar  5  responden.  Apabila  pada satu  tipe  permukiman  yang  sama  terdapat  ukuran  poligon yang  sama  di  dua  atau  tiga  wilayah,  maka  dipilih  lokasi yang  tingkat  keterwakilannya  lebih  sedikit  dibanding wilayah  lain.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mempertahankan tingkat keterwakilan sampel terhadap populasi.
Materi  kuesioner  dan  wawancara  disusun  dengan berpedoman  pada  Buku  Pedoman  Umum  3R  Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman Departemen Pekerjaan Umum  yang  meliputi aspek pemilahan sampah, partisipasi,  penerimaan  masyarakat,  kesanggupan  dan kemauan  membayar  retribusi,  keberadaan  kader  dan pengelola sampah.
Pada  saat  menyebarkan  kuesioner  dan  melakukan wawancara,  peneliti  juga  melakukan  cek  lapangan mengenai  kondisi  dan  status  lahan  terbuka  yang diidentifikasi pada analisis spasial sebelumnya, didapatkan bahwa  pada  lokasi  sampel  yang  sebelumnya  dinyatakan tersedia lahan terbuka, baik di dalam poligon (T1) maupun di luar poligon (T2), ada yang bisa langsung dimanfaatkan untuk  lokasi  pengelolaan  sampah  terpadu  3R  (TPST) karena  merupakan  lahan  fasos  fasum  pemerintah  Kota Tangerang  (TA)  dan  ada  yang  tidak  bisa  langsung dimanfaatkan  karena  status  kepemilikannya  masih  milik pribadi, milik developer atau milik pemerintah tetapi sudah direncanakan dan/atau sudah dimanfaatkan untuk fasilitasi publik/taman (TB).
Dengan  menggabungkan  hasil  analisis  spasial dengan  atribut  karakter  masyarakat  hasil  kuesioner  dan wawancara menggunakan teknik query pada software SIG akan  didapatkan  tipologi  permukiman  akhir  yang  disusun dalam  bentuk  tabulasi  dan  dilakukan  analisis  deskriptif untuk  dapat  menentukan  tipologi  permukiman  di  Kota Tangerang  berdasarkan  karakter  masyarakat  dalam menangani sampahnya.

## Perumusan Sebaran Sarana Persampahan
Untuk  merumuskan  sebaran  sarana  persampahan yang  sesuai  untuk  setiap  tipe  permukiman  digunakan  dua alat  analisis,  yaitu Analytical  Hierarchy  Process (AHP) dan Multi Criteria Decision Making (MCDM).

## Analytical Hierarchy Process (AHP)
AHP  adalah  suatu  proses  analisis  yang  berhierarki melalui penyusunan prioritas dalam pengambilan keputusan  yang  mempunyai  multi  kriteria,  dengan mempertimbangkan  aspek  kualitatif  dan  kuantitatif  untuk mendapatkan  keputusan  terbaik.  AHP  didesain  untuk menangkap  persepsi  orang  secara  rasional  mengenai permasalahan  tertentu  dan  menentukan  prioritas  dari beberapa  alternatif  berdasarkan  kriteria-kriteria  yang dibangun.  Metode  ini  dimaksudkan  untuk  membantu memecahkan  masalah  kualitatif  yang  kompleks  dengan memakai perhitungan kuantitatif, melalui proses pengekspresian  masalah  dimaksud  dalam  kerangka berpikir  yang  terorganisir,  sehingga  memungkinkan dilakukannya proses pengambilan keputusan secara efektif (Eriyatno  dan  Sofyar,  2007). Input utama  dalam  suatu hierarki  AHP  adalah  persepsi stakeholders dengan pembobotan  berdasarkan  skala  perbandingan  (Saaty, 2008).  Pada  penelitian  ini,  AHP  digunakan  untuk mengetahui  bobot  setiap  kriteria  yang  mempengaruhi penentuan  prioritas  sarana  persampahan  pada  masing- masing  tipe  permukiman.  Struktur  AHP  dibangun  pada masing-masing  hierarki  atau  level  yaitu  (level  1) lingkungan, sosial, ekonomi, serta kelembagaan dan (level 2)  ketersediaan  lahan,  aksesibilitas,  pemilahan  sampah, partisipasi, penerimaan masyarakat, kesanggupan membayar,  kemampuan  membayar,  keberadaan  kader serta  keberadaan  pengelola.  Dasar  pemilihan kriteria pada level  1  adalah  karena  merupakan  pilar  pembangunan berkelanjutan,  sedangkan  untuk  kriteria  pada  level  2 berdasarkan  Pedoman  Umum  3R  Berbasis  Masyarakat  di Kawasan  Permukiman  (Departemen  Pekerjaan  Umum, 2008).
Responden  yang  dipilih  adalah  pihak-pihak  yang dianggap pakar atau mengetahui benar tentang pengelolaan sampah  dan  atau  permukiman  maupun  pihak-pihak  yang terlibat  langsung  dalam  pengelolaan  sampah,  antara  lain perwakilan  dari  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan,  Dinas Pekerjaan Umum, kader persampahan, dan akademisi.

## Multi Criteria Decision Making (MCDM)
Hasil  pembobotan  masing-masing  kriteria  dari proses  AHP  tersebut  digunakan  untuk  pemilihan  sarana persampahan  berdasarkan  prioritas  terbaik  dari  setiap kriteria  dengan  menggunakan  analisis  MCDM  melalui program tambahan ( add-ins/plugins ) Sanna pada Microsoft Excel.  MCDM  merupakan  pendekatan  yang  digunakan untuk  mengevaluasi  berbagai  alternatif  berdasarkan banyak  kriteria  yang  tidak  dapat  dievaluasi  dengan pendugaan  sederhana  atau  dengan  satu  dimensi  (Vreeker dalam Postorino dan Pratico, 2012).
Metode MCDM dalam penelitian ini adalah teknik TOPSIS  ( Technique  for  Order  Performance    by Similiarity    to    Ideal    Solution ).  TOPSIS    merupakan teknik untuk menganalisis, membandingkan dan mengurutkan  banyak  alternatif,  berdasarkan  kriteria- kriteria yang ditentukan sebelumnya pada tahapan analisis AHP, sehingga didapatkan prioritas untuk dapat dilaksanakan  atau  diimplementasikan  (Shih et  al .,  2007). Penggunaan  TOPSIS    dalam    metode    pengambilan keputusan    multi-kriteria    (MCDM)    pertama    kali diperkenalkan oleh Hwang dan Yoon (1981).
Analisis MCDM-TOPSIS dilakukan dengan mengurutkan  prioritas  sarana  persampahan  untuk  setiap kriteria  sesuai  karakteristik  lingkungan  dan  masyarakat pada  masing-masing  tipologi  permukiman,  yaitu  antara lain:  ketersediaan  lahan  dengan  status  milik  pemerintah atau  pihak  lainnya  dengan  surat  persetujuan  penggunaan, lahan  tersebut  telah  dimanfaatkan/difungsikan  sebagai tempat  pembuangan  sampah  atau  berada  di  area  yang rencana  pemanfaatan  untuk  fasilitas  umum/taman  cukup rendah,  mempunyai  aksesibilitas  yang  memadai  untuk mobilisasi  gerobak  atau  motor  sampah,  mempunyai program  lingkungan  berbasis  masyarakat,  ada  tokoh masyarakat  yang  memiliki  wawasan  lingkungan  cukup kuat,  penerimaan  masyarakat  terhadap  program  3R,
bersedia  membayar  retribusi  sampah,  memiliki  pengelola kebersihan/sampah (Departemen Pekerjaan Umum, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tipologi Permukiman
Dari  penggalian  data,  diperoleh  3  (tiga)  kelompok permukiman, 3 (tiga) jenis ketersediaan lahan dan 2 (dua) macam  aksesibilitas  yang  dikombinasikan  sehingga mendapatkan  12  tipe  permukiman  yang  menggambarkan kondisi  fisik  lingkungan  yang  spesifik  seperti  yang tercantum pada Tabel 4.
Tabel 4. Tipe permukiman Tipe Permukiman Kelompok Permukim Ketersediaan Lahan Aksesibilitas Jumlah poligon a 1 Tersedia 1 Memadai 28 b 2 Tersedia 1 Memadai 51 c 3 Tersedia 1 Memadai 7 d 1 Tersedia 2 Memadai 1 e 2 Tersedia 2 Memadai 19 f 3 Tersedia 2 Memadai 2 g 1 Tersedia 1 Tidak Memadai 3 h 2 Tersedia 1 Tidak Memadai 5 i 3 Tersedia 1 Tidak Memadai 2 j 1 Tersedia 2 Tidak Memadai 1 k 2 Tersedia 2 Tidak Memadai 5 l 2 Tidak Tersedia Memadai 2
.
Tabel 5. Pembagian lokasi sampel Tipe Permukiman Jumlah Poligon TOTAL Wilayah Barat Wilayah Tengah Wilayah Timur Kecil Sedang Besar Kecil Sedang Kecil Sedang a 3 5 9 7 3 1 28 b 7 4 1 16 4 13 6 51 c 2 1 4 7 d 1 e 1 1 4 2 9 2 19 f 1 1 2 g 3 3 h 1 4 5 i 2 2 j 1 1 k 5 5 l 2 2
Keterangan:                 = lokasi sampel
Tabel 6. Sebaran jumlah informan Tipe Permukiman Jumlah Responden Wilayah Barat Wilayah Tengah Wilayah Timur Kecil Sedang Besar Kecil Sedang Kecil Sedang a 1 3 1 3 1 b 1 5 2 3 1 3 c 1 d 1 e 1 1 3 f 1 g 1 h 1 i 1 j 1 k
1 l 1
Keterangan:                 = lokasi sampel
Sebaran dan jumlah poligon yang mewakili masing- masing tipe permukiman kemudian dijadikan sebagai dasar stratifikasi  permukiman  untuk  penentuan  lokasi  sampel dan jumlah informan sebagaimana tercantum pada Tabel 5 dan Tabel 6.
Berdasarkan  tabulasi  jumlah  dan  ukuran  poligon dari  tiap  tipe  permukiman  pada  Tabel  5  dan  6,  penulis menentukan lokasi sampel di tiap wilayah pelayanan Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Tangerang  dengan
sebaran  serta  jumlah  informan  untuk  wawancara  dan penyebaran  kuesioner  sesuai  metode  yang telah disampai- kan di atas.
Hasil  kuesioner  dan  wawancara  langsung  di lapangan dapat dilihat pada Tabel 7. Tipologi permukiman akhir  yang  menggambarkan  karakter  permukiman  dan masyarakatnya  dalam  menangani  sampah  dapat  dilihat pada Tabel 8 dengan sebarannya seperti dapat dilihat pada Gambar 1.
Tabel 7. Karakter masyarakat tiap tipe permukiman
Tipe Permukiman Pemilahan Partisipasi Penerimaan Kesanggupan Kemauan Kader Pengelola a T Ada Rendah T M Lebih M T Ada Ada b T Ada Rendah M Sesuai M Ada Ada c T Ada Rendah M Sesuai M T Ada T Ada d T Ada Rendah M Lebih M T Ada T Ada e T Ada Rendah T M Sesuai M T Ada Ada f T Ada Rendah T M Sesuai M T Ada T Ada g T Ada Rendah T M Lebih M T Ada Ada h T Ada Rendah T M Sesuai M T Ada T Ada i T Ada Rendah T M Sesuai M T Ada T Ada j T Ada Rendah M Sesuai M T Ada T Ada k T Ada Rendah T M Sesuai M T Ada Ada l T Ada Rendah T M Sesuai M T Ada Ada
Keterangan: T=tidak, M=mau
Tabel 8. Tipologi permukiman Tipologi Permukiman Kelompok Permukiman Ketersediaan Lahan Aksesibilitas Pemilahan Partisipasi  Penerimaan  Kesanggupan  Kemauan Kader Pengelola A 2 T A Md T Ada Rendah M Sesuai M Ada Ada B 1 T A T Md T Ada Rendah M Sesuai M T Ada T Ada C 2 T A T Md T Ada Rendah T M Sesuai M T Ada T Ada D 1 T B Md T Ada Rendah M Lebih M T Ada T Ada E 3 T B Md T Ada Rendah M Sesuai M T Ada T Ada F 1 T B Md T Ada Rendah T M Lebih M T Ada Ada G 2 T B Md T Ada Rendah T M Sesuai M T Ada Ada H 3 T B Md T Ada Rendah T M Sesuai M T Ada T Ada I 1 T B T Md T Ada Rendah T M Lebih M T Ada Ada J 3 T B T Md T Ada Rendah T M Sesuai M T Ada T Ada K 2 T T Md T Ada Rendah T M Sesuai M T Ada Ada L 2 T B T Md T Ada Rendah T M Sesuai M T Ada Ada
Keterangan: TA = bisa langsung dimanfaatkan, TB = pemanfaatan perlu negosiasi, TT = tidak tersedia lahan, T = tidak, Md = memadai, M = mau
Gambar 1. Peta tipologi permukiman Kota Tangerang

## Sebaran Sarana Persampahan
Berdasarkan  persepsi stakeholder yang  menjadi responden  AHP  didapatkan  bahwa,  faktor  penerimaan masyarakat  terhadap  pengelolaan  sampah  di  lingkungan mereka menjadi kriteria yang sangat berpengaruh terhadap penentuan  jenis  sarana  persampahan  yang  sesuai  yaitu dengan  bobot  sebesar  17.1  %,  sedangkan  kriteria  yang dianggap  tidak  begitu  berpengaruh  adalah  faktor keberadaan pengelola yang hanya mempunyai bobot 7.9%. (Tabel 9).
Pada  tipologi  permukiman  yang  mempunyai karateristik yang sesuai dengan pedoman umum 3R, maka alternatif  sarana  TPST  dan/atau  sarana  3R  diberikan ranking yang  lebih  tinggi  ( ranking 1  dan/atau  2) dibandingkan  alternatif  kontainer  ( ranking 2  dan/atau  3) dan  begitu  sebaliknya.  Hasil  analisis  AHP  tersebut kemudian  digunakan  sebagai  nilai  pembobotan  masing- masing  kriteria  pada  analisis  MCDM-TOPSIS  untuk
mendapatkan  prioritas  sarana  sampah  yang  sesuai  pada setiap tipologi permukiman.
Tabel 9. Hasil AHP Faktor Bobot Penerimaan 17.1% Ketersediaan Lahan 13.3% Partisipasi 11.2% Aksesibilitas 11.0% Kemauan membayar 10.9% Kesanggupan membayar 9.7% Keberadaan kader 9.5% Pemilahan sampah 9.3% Keberadaan pengelola 7.9%

## Tabel 10. Sarana persampahan prioritas
PRIORITAS SARANA TIPOLOGI ALT. R.U.V ALT. R.U.V ALT. R.U.V A TPST 0.76 Sarana 3R 0.39 Kontainer 0.35 B TPST 0.70 Sarana 3R 0.41 Kontainer 0.41 C Kontainer 0.56 TPST 0.50 Sarana 3R 0.41 D Kontainer 0.59 Sarana 3R 0.52 TPST 0.51 E TPST 0.57 Kontainer 0.51 Sarana 3R 0.48 F Kontainer 0.77 Sarana 3R 0.36 TPST 0.33 G Kontainer 0.68 Sarana 3R 0.43 TPST 0.41 H Kontainer 0.74 Sarana 3R 0.48 TPST 0.34 I Kontainer 0.70 Sarana 3R 0.40 TPST 0.38 J Kontainer 0.68 Sarana 3R 0.51 TPST 0.39 K Kontainer 0.56 Sarana 3R 0.47 TPST 0.38 L Kontainer 0.54 Sarana 3R 0.50 TPST 0.42
Keterangan : ALT = alternatif sarana, R.U.V = Range Unit Value
Dari  hasil  sintesis  AHP  dan  MCDM-TOPSIS terdapat  6  kelompok  permukiman  sebagaimana  tercantum pada Tabel 10 dengan sebaran prioritas sarana penanganan sampah pada masing-masing tipologi permukiman di Kota Tangerang dapat di lihat pada Gambar 2.
Tipologi  permukiman  berdasarkan  prioritas  sarana penanganan  sampah  (1)  permukiman  yang  sarana prioritasnya  hanya  TPST  yaitu  tipe  A  dan  B,  (2) permukiman  dengan  prioritas  sarananya  TPST,  kontainer, dan  sarana  3R  adalah  tipe  E,  (3)  permukiman  yang prioritas sarananya kontainer dan sarana 3R adalah tipe L, (4)  permukiman  dengan  prioritas  sarananya  kontainer, sarana 3R dan TPST adalah tipe D, (5) permukiman  yang mempunyai  prioritas  sarana  kontainer  dan  TPST  adalah tipe  C,  dan  (6)  permukiman  yang  prioritasnya  hanya kontainer yaitu tipe F, G, H, I, J, dan K.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan pada penelitian ini, dapat disimpulkan: 1.  Terdapat 12 tipologi permukiman berdasarkan karakteristik  fisik  lingkungan  dan  karakter  masyarakat dalam  mengelola  sampah,  dari  yang  paling  memenuhi kriteria  pedoman  umum  pengelolaan  sampah  terpadu 3R berbasis masyarakat sampai yang kurang memenuhi kriteria,  yaitu  tipologi  A,  B,  C,  D,  E,  F,  G,  H,  I,  J,  K dan L.
2.  Terdapat  6  kelompok  permukiman  berdasarkan prioritas  jenis  sarana  sampah  yaitu  :  (1)  permukiman yang sarana prioritasnya hanya TPST, (2) permukiman dengan prioritas sarananya TPST/ kontainer/sarana 3R,
(3)  permukiman  yang  prioritas  sarana  nya  adalah kontainer  atau  sarana  3R,  (4)  permukiman  yang mempunyai  prioritas  sarana  kontainer/sarana  3R/ TPST,  (5)  permukiman  yang  prioritasnya  kontainer atau  TPST,  dan  (6)  permukiman  yang  prioritasnya hanya kontainer sampah.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Pekerjaan  Umum.  2008. Buku  Pedoman  3R Berbasis  Masyarakat  di  Kawasan  Permukiman .
Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
Eriyatno  dan  F.  Sofyar.  2007. Riset  Kebijakan:  Metode Penelitian untuk Pascasarjana . IPB Press. Bogor.
Hwang,  C.L.  and  K.  Yoon.  1981. Multiple  Attribute Decision  Making:  Methods  And  Applications . Springer. Berlin.
[JWMC]  Jabodetabek  Waste  Management  Consultant. 2005. Rencana  Pengelolaan  Persampahan  Kota Tangerang . Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah Sejenis  Rumah  Tangga. Pemerintah  Republik Indonesia. Jakarta.
Postorino, M.N. and F.G. Pratico. 2012. An application of multi-criteria  decision-making  analysis  to  a regional multi-airport system. Research In Transportation Business & Management, 4: 44-52.
Saaty,  T.  2008.  Making  decisions  in  hierarchic  and network systems. Int. J. Applied Decision Sciences , 1: 24-79.
Saribanon,  N.E.  Soetarto,  S.H.  Sutjahjo,  E.G.  Sa’id,  dan Sumardjo.  2007.  Pendekatan  tipologi  dalam pengembangan  partisipasi  masyarakat  (studi  kasus: pengelolaan sampah permukiman berbasis masyarakat  di  Kotamadya  Jakarta  Timur). Jurnal Teknik Lingkungan , 8: 235-244.
Shih, H., H. J. Shyur, and E.S. Lee. 2007. An extension of
TOPSIS  for  group  decision  making. Mathematical and Computer Modelling , 45: 801-813.