## PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI  DAN SURAT PAKSA TERHADAP OPTIMALISASI PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK  PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA
Nuramal (STIEM Bongaya) nuramal719@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  Administrative  Sanctions  and Forced Letters on Optimizing Disbursement of Tax Arrears at the Pratama Tax Office North Makassar.Data collection uses secondary data obtained from the Pratama Makassar North Tax Service Office. The population is 36 tax payers and the sample is 36. The data analysis method uses multiple linear  regression  techniques.The  results  of  this  study  indicate  that administrative  sanctions  show  a  positive  and  significant.  This  means  that administrative  sanctions  have  a  positive  effect  on  optimizing  the disbursement  of  tax  arrears.  The  forced  letter  shows  positive  and significant.  This  means  that  forced  letters  have  a  positive  and  significant effect on optimizing the disbursement of tax arrears.
Keywords: Administrative Sanctions, Forced Letters, Optimization of Disbursement of Tax Arrears

## I.  PENDAHULUAN
Pajak  adalah  kontribusi  wajib  pajak  kepada  Negara  yang  terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-undangan,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat  (UU  KUP  No.  16  Tahun  2009).  Guna  meningkatkan penerimaan  pajak  yang  lebih  optimal,  peran  serta  masyarakat  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya  berdasarkan  ketentuan  perpajakan sangat  diharapkan  pemerintah.  Hampir  semua  Negara  didunia mengenakan  pajak kepada  warganya. Tiap Negara  menggunakan aturan dalam  mengenakan  dan  memungut  pajak  berpedoman  pada  prinsip- prinsip atau kaidah dalam perpajakan.
Fenomena  yang  terjadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Makassar  diihat  dari  jumlah  perkembangan  tunggakan  pajak  selama  3
(tiga) tahun yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 1 Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun 2015-2017
Tahun Jumlah Tunggakan Pajak 2015 Rp. 66.383.628.891 2016 Rp. 88.628.493.523 2017 Rp. 108.892.928.888
Sumber: KPP Pratama Makassar Utara
Dari  tabel  diatas  dapat  diperlihatkan  adanya  fenomena  peningkatan jumlah tunggakan pajak yang  terjadi pada tahun 2015 sampai 2017 pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar  Utara.  Dimana  pada  tahun 2016  terjadi  peningkatan  sebesar  Rp.  88.628.493.523.  dan  selanjutnya pada  tahun  2017  juga  terjadi  peningkatan  jumlah  tunggakan  pajak sebesar  Rp.  108.892.928.888.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  maka dibutuhkan  tindakan  penagihan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum memaksa.
Para  wajib  pajak  sengaja  melakukan  kecurangan  dan  melalaikan kewajibannya  dalam  melaksanakan  pembayaran  pajak  yang  telah ditetapkan Dirjen Pajak. Kecurangan dan kelalaian wajib pajak merupakan penyebab  timbulnya  tunggakan  pajak.  Sanksi  pada  dasarnya  merupakan hukuman  kepada  orang  yang  melanggar  peraturan,  sehingga  dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman  kepada orang  yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Sesuai pasal 7 ayat 1 UU  No.28  Tahun  2007  yaitu,  Apabila  Surat  Pemberitahuan  tidak disampaikan  dalam  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3 ayat  (3)  atau  batas  waktu  perpanjangan  penyampaian  Surat Pemberitahuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (4),  dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)  untuk  Surat  Pemberitahuan  Masa  Pajak  Pertambahan  Nilai, Rp.100.000,00  (seratus  ribu  rupiah)  untuk  Surat  Pemberitahuan  Masa lainnya,  dan  sebesar  Rp.1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  untuk  Surat Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak  badan  serta sebesar  Rp.100.000,00  (seratus  ribu  rupiah)  untuk  Surat  Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.
Penagihan  pajak  dilakukan  apabila  wajib  pajak  tidak  membayar pajak  terutang  dengan  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan  dalam  SPT, SKPKB,  SKPKBT,  Surat  Keputusan,  Surat  Keputusan  Keberetan,  dan Putusan  Banding.  Maka  DJP  dapat  melakukan  tindakan  penagihan. Proses penagihan dimulai dengan surat teguran yang di lanjutkan dengan surat  paksa.  Dalam  halnya  apabila  wajib  pajak  tidak  membayar  tagihan pajaknya maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta wajib pajak  yang  disita  tersebut  untuk  melunasi  pajak  yang  tidak  atau  belum dibayar.
Untuk  melakukan  evaluasi  terhadap  data  tunggakan  pajak  sebagai upaya  mengoptimalkan  kegiatan  pencairan  piutang  pajak,  bila  proses penagihan  tunggakan  pajak  tidak  berkualitas  maka  tidak  akan berpengaruh signifikan terhadap pencairannya.Pengenaaan Surat Teguran terhadap wajib pajak masih belum mencapai target, dikarenakan tiap bulannya masih banyak wajib pajak yang dikenai sanksi.
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Untuk  mengetahui  apakah  Sanksi  Administrasi  berpengaruh  terhadap optimalisasi  pencairan  tunggakan  pajak  pada  KPP  Pratama  Makassar Utara.
2. Untuk  mengetahui  apakah  surat  paksa  berpengaruh  terhadap optimalisasi  pencairan  tunggakan  pajak  pada  KPP  Pratama  Makassar Utara.
3. Untuk  mengetahui  apakah  sanksi  Administrasi  dan  surat  paksa berpengaruh  secara  simultan  terhadap  optimalisasi  pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.

## II.  TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## 1. Pajak
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2007  Tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  Pajak  adalah  konstribusi  wajib  pajak
kepada  kas  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat memaksa berdasarkan undang –undang, dengan tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan negara bagi sebesar –besarnya kemakmuran rakyat.
2. Teori Perpajakan
Menurut  Resmi  (2016)  ada  5  (lima)  teori  yang  mendukung  hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya sebagai berikut :
a. Teori Asuransi
Teori  ini  menyatakan  bahwa  negara  bertugas  untuk  melindungi  orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya.
b. Teori Kepentingan
Teori  ini  awalnya  hanya  memerhatikan  pembagian  beban  pajak  yang harus  dipungut  dari  seluruh  penduduk.  Pembagian  beban  ini  harus didasarkan  atas  kepentingan  masing-masing  orang  dalam  tugas-tugas pemerintah,  termasuk  perlindungan  atas  jiwa  orang-orang  itu  beserta harta bendanya.
c.  Teori Gaya Pikul
Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada  jasa-jasa  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  warganya,  yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya.
d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bukti)
Teori  ini  mendasarkan  pada  paham Organische  Staatsleer. Paham  ini mengajarkan  bahwa  karena  sifat  suatu  negara,  timbul  hak  mutlak  untuk memungut pajak.
e. Teori Asas Gaya Beli
Teori  ini  mempersoalkan  asal  mula  negara  memungut  pajak,  tetapi hanya  melihat pada  efeknya dan  memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.
3. Sanksi Administrasi
Pengertian  sanksi  administrasi  menurut  para  ahli  dan  Undang- undang yaitu:
a. Menurut  Mardiasmo (2013)
Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.  Atau  bisa  dengan  kata  lain  sanksi  perpajakan merupakan  alat  pencegah  (preventif)  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar norma perpajakan. Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara,khususnya yang berupa denda bunga dan kenaikan.
b. Menurut Rahayu dan Suhayanti (2010)
Sanksi administrasi dapat berupa:
1) Denda  adalah  sanksi  administrasi  yang  dikenakan  terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
2) Bunga  adalah  sanksi  administrasi  yang  dikenakan  terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak .
3) Kenaikan  adalah  sanksi  administrasi  yang  berupa  kenaikan  jumlah pajak  yang  harus  dibayar,  terhadap  pelanggaran  berkaitan  dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material”.
Berdasarkan  definisi  diatas  maka  dapat  dikatakan  bahwa  sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara khususnya yang berupa denda.
4. Surat Paksa
Surat  paksa  sesuai  pasal  1  ayat  21  (UU  KUP)  dan  pasal  1  ayat  12 (UU  Penagihan  Pajak)  menyatakan  bahwa  Surat  Paksa  adalah    Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa berkepala  kata- kata “Demi Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha Esa”. Agar tercapai efisiensi penagihan pajak dengan surat paksa, maka surat  paksa  mempunyai  kekuatan  Hukum. Eksekutorial dan  kedudukan hukum  yang  sama  dengan grosse  akte yaitu  keputusan  pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, surat  paksa  langsung  dapat  dilaksanakan  tanpa  bantuan  putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.
5.  Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak
Menurut  Waluyo  (2013)  pencairan  tunggakan  pajak  adalah  jumlah
pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi karena:
a. Pembayaran
b. Pemindah bukuan
c.  Pengajuan permohonan pembetulan
d. Pengajuan keberatan/ banding
e. Penghapusan piutang
f.  Wajib pajak pindah
Berdasarkan  pengertiaan  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa pencairan  tunggakan  pajak  merupakan  pembayaran  yang  dilakukan dengan  menggunakan  surat  setoran  pajak  yang  digunakan  untuk pelunasan piutang pajak yang diajukan keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penggunaan pajak tersebut akan dihapuskan karna penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi.

## Kerangka Konseptual
Gambar 1. Kerangka Konseptual
Indikator : Jumlah sanksi administrasi yang diterbitkan berupa denda, bunga dan kenaikan
Sumber:Mardiasmo(2013:59)

## Sanksi Administrasi
(X1) Optimalisasi
Pencairan
tunggakan Pajak (Y) Surat Paksa (X2) Indikator : Jumlah surat paksa yang diterbitkan. Sumbaer : Diaz Priantara (2012:115) Indikator : Laporan pencairan tunggakan pajak Sumber : Yustinus Prastowo
(2009:164)

## Hipotesis
Hipotesis penelitian ini adalah dugaan atau jawaban sementara yang kebenarannya perlu diuji oleh data empiris hasil penelitian.
H1:  Sanksi  Administrasi  berpengaruh  Terhadap  Optimalisasi  Pencairan Tunggakan Pajak.
H2:  Surat  Paksa  berpengaruh  Terhadap  Optimalisasi pencairan tunggakan pajak
H3:  Sanksi  Administrasi  dan  Surat  Paksa  berpengaruh  Secara  Simultan Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

## III.  METODE PENELITIAN
1. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi penelitian ini adalah seluruh data jumlah sanksi administrasi yang diterbitkan berupa denda, bunga, kenaikan, jumlah surat paksa, dan laporan  pencairan  yang  diterbitkan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Makassar Utara. Selama periode 2015-2017 yaitu sebanyak 36 bulan.
b. Sampel
Sugiyono (2015) menyatakan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi  tersebut.  Untuk menentukan  teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  maka pengambilan  sampel  menggunakan  teknik  sampling  jenuh.  Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, diperoleh jumlah sampel (n) dari data time  series  bulanan  selama  periode  januari  2015-Desember  2017,  yaitu sebanyak  36  sampel  (3  tahun  x  12  bulan).  Pemilihan  data  bulanan  agar memenuhi dan diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih akurat. 2. Metode Analisis
a. Analisis deskriptif
Analisis  deskriptif  digunakan  untuk  menganalisis  data  dengan  cara mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan  yang
berlaku umum (Sugiyono:2016).
b. Analisis inferensial
1)  Analisis Regresi Berganda
Analisis  regresi  linear  berganda  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh  variabel  Sanski  Administrasi  (X1)  dan  Surat  Paksa  (X2) terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak (Y)
Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 ……….β n X n
Keterangan :
Y = Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak
X 1 = Sanksi Administrasi
X 2 = Surat Paksa
α = Konstanta (nilai Y apabila X 1 , X 2 ,…….X n =0)
β = Koefisien Regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan).
2)  Uji Hipotesis
a) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t/student)
Uji  signifikansi  secara  parsial  atau  sering  kali  disebut  uji  t bertujuan  untuk  melihat  pengaruh  variabel-variabel  independen secara  individual  terhadap  variabel  dependen.  Pengujian  dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%).
b) Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)
Uji  signifikansi  simultan  atau  sering  kali  disebut  uji  F  bertujuan untuk  melihat  pengaruh  variabel-variabel  independen  secara bersama-bersama  terhadap  variabel  dependen.Pengujian  dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 (α=5%).
Ketentuan peneriman atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :
a) Jika  nilai  signifikan  >  0,05  maka  hipotesis  diterima  (koefisien regresi tidak signifikan).
b) Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan).
Jika F hit >F tab : maka Ha diterima dan Ho ditolak
3. Pengujian Koofisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  Determinan  (R 2 )  digunakan  untuk  mengetahui  kontribusi variabel  bebas  dalam  menjelaskan  variabel  terikat.  Semakin  besar  nilai koefisien determinasi,  maka  menunju kkan semakin besar pula  pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Interpretasi Penelitian
Sebelum  melakukan  pengolahan  data  dan  pengujian  hipotesis terlebih dahulu akan menjabarkan data yang akan diolah mengenai jumlah sanksi  administrasi  dan  surat  paksa  yang  diterbitkan  serta  pencairan tunggakan yang dilihat dari jumblah pembayaran atas pajak yang terutang yang didasarkan pada SPT, SKPKB, SKPKBT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dari tahun 2015 sampai 2017.
Tabel  2:  Jumlah  Sanksi  Administrasi  Yang  Diterbitkan,  Jumblah  Surat Paksa  Yang  Duterbitkan  dan  Pencairan  Tunggakan  Pajak (Tahun 2015 – 2017) (dalam ribuan rupiah) Bulan Jumlah Sanksi Administrasi berupa Bunga, Denda dan Kenaikan Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan Pencairan Tunggakan Pajak (X1) (X2) (Y) Januari (2015) 348.049.346 27 250.446.451 Februari 950.519.267 93 1.424.595.684 Maret 173.825.663 10 1.543.710.946 April 268.936.519 223 1.798.157.290 Mei 201.567.765 99 1.194.787.199 Juni 404.917.252 213 233.005.954 Juli 228.783.553 81 342.952.203 Agustus 2.062.976.212 487 574.467.375 September 1.239.959.621 149 2.540.633.877 Oktober 336.167.931 116 1.555.895.764
November 511.665.280 459 1.049.155.320 Desember 569.281.525 74 1.374.806.897
Sumber: Data diolah (2018) KPP Pratama Makassar Utara
Dari tabel 2, menunjukan bahwa sanksi administrasi yang diterbitkan pada  tahun  2015  yang  paling  tinggi  ada  pada  bulan  agustus  sebesar  Rp 2.062.976.212 dan  terendah  pada  bulan  maret  sebesar  Rp  173.825.663. Sedangkan jumlah surat paksa yang tertinggi pada bulan agustus 487 dan terendah  adalah  10  suarat  paksa  yang  diterbitkan.  Dan  pencairan tunggakan  pajak  paling  tinggi  pada  bulan  September  Rp.  2.540.633.877 sedangkan terendah pada bulan juni  sebesar Rp. 233.005.954 pencairan tunggakan pajak.
Tabel  3:  Jumlah  Sanksi  Administrasi  Tahun,  Jumlah  Surat  Paksa  yang diterbitkan, Pencairan Tunggakan Pajak, Tahun 2016
(dalam ribuan rupiah)
Bulan Jumlah Sanksi Administrasi berupa Bunga, Denda dan Kenaikan Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan Pencairan Tunggakan Pajak (X1) (X2) (Y) Januari (2016) 1.682.903.759 54 2.600.101.982 Februari 611.241.222 406 923.022.249 Maret 2.659.393.869 69 2.943.075.922 April 3.191.348.303 155 1.422.044.858 Mei 902.163.266 316 2.956.621.412 Juni 4.270.757.943 861 2.107.949.181 Juli 1.205.595.131 135 1.760.632.728 Agustus 805.612.786 779 2.546.460.369 September 1.330.215.473 819 2.082.960.986 Oktober 675.260.153 910 2.082.960.986 November 415.545.563 48 3.339.024.826 Desember 3.250.226.531 643 5.697.706.320
Sumber: Data diolah (2018) KPP Pratama Makassar Utara
Dari  tabel  3,  menunjukan  bahwa  jumlah  sanksi  administrasi  yang diterbitkan pada tahun 2016 yang palig tinggi ada pada bulan Juni sebesar
Rp.  4.270.757.943.  dan  terndah  pada  bulan  November  sebesar  Rp. 415.545.563.  sedangkan  jumlah  surat  paksa    yang  tertingi  pada  bulan Oktober  910  dan  terendah  adalah  48  surat  paksa  yang  diterbitkan.  Dan pencairan  tunggakan  pajak  yang  tertinggi  pada  bukan  Desember Rp.5.697.706.320  sedangkan  terendah  pada  bulan  Februari  sebesar Rp.923.022.249 pencairan tunggakan pajak.
Tabel  4.  Jumlah  Sanksi  Administrasi,  Jumlah  Surat  Paksa,  Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2017
(dalam ribuan rupiah) Bulan Jumlah Sanksi Administrasi berupa Bunga, Denda dan Kenaikan Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan Pencairan Tunggakan Pajak (X1) (X2) (Y) Januari (2017) 2.078.954.839 263 845.993.333 Februari 5.092.605.482 196 631.777.282 Maret 1.562.073.295 456 2.146.731.110 April 8.890.668.015 195 2.953.354.365 Mei 326.232.281 260 1.187.447.735 Juni 3.985.169.833 810 1.304.435.662 Juli 334.036.402 1 888.655.350 Agustus 3.862.800.687 312 3.609.297.986 September 224.914.777 2 2.275.090.931 Oktober 327.788.119 360 1.039.333.173 November 3.454.336.717 75 764.446.138 Desember 882.399.106 94 1.444.482.929
Sumber: Data diolah (2018) KPP Pratama Makassar Utara
Dari  tabel  4,  menunjukan  bahwa  jumlah  sanksi  administrasi  yang diterbitkan  pada  tahun  2016  yang  palig  tinggi  ada  pada  bulan  April seebesar  Rp.  8.890.668.015  dan  terendah  pada  bulan  September  Rp. 224.914.777 sedangkan jumlah surat paksa yang tertinggi pada bulan Juni 810dan  terendah  adalah  1  surat  paksa  yang  diterbitkan.  Dan  pencaitan tunggakan  pajak  tertinggi  pada  bulan  Agustus  Rp.  3.609.297.986 sedangkan  terendah  pada  bulan  Februari  sebesar  Rp.  631.777.282
pencairan tunggakan pajak.
2. Analisis Statistik Inferensial a. Uji Analisis Regresi Berganda Tabel 5. Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 18.884 .832 4,474 ,000 sanksi adm .317 .127 .395  1,502 ,143 surat paksa .068 .081 .132  1,067 ,294
a.  Dependent Variable: optimalisasi
Sumber: Output SPSS 23.00 tahun 2019
Dari hasil pengujian pada tabel 5, maka dapat disimpulkan hasil dari persamaan dari regresi ganda sebagai berikut:
Y= 18.884+0,317X1+0.068X2+e
Interprestasi dari model regresi diatas adalah sebagai berikut.
1)  konstanta  18.884,  menunjukkan  bahwa  jika  variabel  indevenden Sanksi  Administrasi  dan  Surat  Paksa  sama  dengan  nol,  maka Optimalisasi pembayaran tunggakan pajak akan mengalami penurunan sebesar 18.884.
2)  koefisien regresi 0.317 berarti jika variabel Sanksi Administrasi (X 1 ) meningkat  satu  satuan,  maka  Optimalisasi  pembayaran  tunggakan pajak  akan  mengalami  peningkatan  sebesar  0.317  satuan  dengan syarat variabel indevenden lainnya tetap.
3)  Koefisien  regresi  0.068  berarti  jika  variabel  surat  paksa  (X 2 ) meningkat  satu  satuan,  maka  Optimalisasi  pembayaran  tunggakan pajak  (Y)  akan  mengalami  peningkatan  sebesar  0.068  satuan  dengan syarat variabel indevenden lainnya tetap.
b. Hasil Pengujian Hipotesis
1) Hasil Uji Simultan (Uji F)
Uji  F  digunakan  untuk    mengetahui  apakah  variabel  independen
secara  simultan  atau  secara  bersama-sama  memiliki  pengaruh terhadap variabel. Kriteria pada pengujian simultan (uji F) ini adalah jika Fhitung  >    Ftabel  dan  tingkatan  signifikan  <    0,05  (5%)  maka  dapat dinyatakan  bahwa  Ha  diterima  dan  Ho  ditolak  (syahruddin dkk.2010:83).  Hasil  statistik  uji  F  dieroleh  melalui  tabel Analisis of varian (Anova) yaitu:
Tabel 6. Hasil Uji Simultan
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regressi on 487896830984645 8400,000 2 24394841549232292 00,000 9,091  ,001 b
Residual 385007081356932 70000,000 33 11666881253240384 00,000 Total 433796764455397 30000,000 35
a. Dependent Variable: optimalisasi
b. Predictors: (Constant), srat paksa, sanksi adm Sumber : Output SPSS 23.00 tahun 2019
Berdasarkan  pada  tabel  6  hasil  uji  simultan  diatas  menunjukkan Nilai  F hitung yang  diperoleh  adalah  sebesar    9.091  pada  tingkat  signifikan 0.001  hasil  yang  diperoleh    pada  F  tabel  adalah  dasar  pengambilan keputusan  dalam  pengujian  hipotesis  ini  berdasarkan  pada  pertandingan nilai F hitung dengan F tabel dan nilai signifikansinya. Apabila nilai F hitung > F tabel dan  nilai  signifikansinya  <  0.05  maka  hipotesis  dalam  penelitian  ini diterima.
2) Hasil Uji Parsial (Uji T)
Uji  T  dilakukan  untuk  melihat  apakah  variabel  independen  secara individual  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen.  Kriteria  pada pengujian  parsial  (uji  t)  ini  adalah  jika  nilai  t  hitung  >  t  tabel  dan  tingkat signifikan  < 0,05 (5%) mak dapat dinyatakan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak  (Syahruddin,  dkk,  2015:84).  Hasil  uji  parsial  (uji  t)  dapat  dilihat pada tabel dibawah:
Tabel 7.  Uji Parsial (Uji T)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 18,306 .820 22,474  ,000 sanksi adm .151 .100 .251  2,502  ,043 surat paksa .202 .365 .178 .867  ,294
a. Dependent Variable: optimalisasi
Berdasarkan tabel 7 hasil uji t diatas dilihat bahwa variabel X1 yakni sanksi administrasi memiliki nilai t hitung sebesar menunjukkan nilai t hitung sebesar menunjukkan nilai t hitung sebesar  2.502 pada tingkat signifikan 0,043.  Hasil  yang  diperoleh  pada  t-tabel  diperoleh  dari  (n-k-1)  (36-1- 1=34). Dari penyelasan tersebut diperoleh bahwa t hitung > t tabel (2.498 >  2.032)  dan  juga  nilai  probabilitas    <    tingkat  Signifikan  (0.043  <  0.05) maka  dapat  disimpulkan  bahwa  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima,  yang  berarti H1  dalam  pengujian  hipotesis  terbukti  dengan  kata  lain  sanksi administrasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  optimalisasi  pencairan tunggakan pajak.
Dari tabel 7 dan penjelasan diatas diperoleh bahwa variabel X 2 yakni surat  paksa  memiliki  thitung  <  t  tabel  (0.836  <  2.032)  dan    juga  nilai probabilitas  <  tingkat  signifikan  (0.05  <  0.409)  maka  dapat  disimpulkan bahwa  H 0 diterima  dan  H 2 ditolak  yang  berarti  H2  dalam  pengujian hipotesis  tidak  terbukti  dengan  kata  lain  surat  paksa  tidak  berpengaruh optimalisasi pecairan tunggakan pajak.
c.  Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien  Determinasi  (R2)  digunakan  untuk  mengukur  seberapa peranan variabel bebas (indevenden) yaitu sanksi administrasi  dan surat paksa  secara  bersama-sama  menjelaskan  perubahan  yang  terjadi  pada variabel terikat (devenden). Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:
Tabel 8.  Uji koefisien Determinasi (R 2 )
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,835 a ,679 ,629 .67336
a. Predictors: (Constant), surat paksa, sanksi adm
Berdasarkan  tampilan  output  model  Summary  pada  tabel  8 menunjukkan  besarnya  koefisien  determinasi  (R  Square)  sebesar  0.679 yang  berarti  67,9%  yang  berarti  variabel  optimalisasi  pembayaran tunggakan pajak dapat dijelaskan dari kedua variabel bebas indevenden, artinya  yaitu  sanksi  administrasi  (X1),  dan  surat  paksa  (X2)  mampu memberikan konstribusi atau pengaruh terhadap optimalisasi pembayaran  tunggakan  pajak  pada  kantor  pelayanan  pajak  pratama Makassar  utara  sebesar  67,9  atau  0.679.  sedangkan  sisanya  sebesar 32,1%dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  belum  diteliti  dalam  penelitian ini.
Berdasarkan  analisis  data  dan  hasil  pengujian  hipotesis  perrtama diperoleh hasil regresi linier berganda dan uji parsial (uji t) dari penelitian ini  bahwa  sanksi  administrasi  berpengaruh  terhadap  optimalisasi pencairan  tunggakan  pajak.  Pengaruh  yang  timbul  adalah  positif  dan signifikan.  Hipotesis  pertama  menyatakan  bahwa  sanksi  administrasi berpengaruh  terhadap  optimalisasi  pencairan  tunggakan  pajak  dapat diterima.  Hal   ini berarti semakain baik  pelaksanaan sanksi administrasi maka  semakin  baik    pula  optimalisasi  pencairan  tunggakan  pajak  pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.
Pada  hipotesis  kedua  yaitu,  yang  juga  telah  dilakukan  analisis  dan pengujian  parsial,  (uji  t)  pada  variabel  surat  paksa  terhadap  optimalisasi pencairan  tunggakan  pajak.  Diperoleh  bahwa  surat  tidak  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  optimalisasi  pencairan  tunggakan  pajak atau semakin baik surat paksa maka akan semakin baik pula optimalisasi pencairan  tunggakan  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama
Makassar  Utara.  Dengan  hasil  ini  maka  Hipotesis  kedua  yang menyatakan surat paksa tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi  pencairan tunggakan pajak pun dapat diterima.
Pada hipotesis ketiga ini, kedua variabel X yaitu sanksi administrasi dan  surat  paksa  diuji  secara  simultan  atau  bersama-sama  terhada variabel  Y  yaitu  optimalisasi    pencairan  tunggakan  pajak.  Hasil    yang diperoleh  dari  uji  statistic  F  menyatakan  bahwa  kedua  variabel  X  secara bersama-sama  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  optimalisasi pencairann tunggakan pajak atau hipotesis ketiga diterima. Hal ini berarti semakin  baik  sanksi  administrasi  dan  surat  paksa  maka  semakin  baik pula optimalisasi pencairan tunggakan pajak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Wardani,  dkk  (2014) yang  menyatakan  bahwa  sanksi  administrasi  dan  surat  paksa  baik secara  parsial  maupun  simultan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap optialisasi pencairan tunggakann pajak.

## V.  KESIMPULAN
1. Sanksi  administrasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap optimalisasi  encairan  tunggakan  pajak.  Hal  ini  menunjukan  bahwa semakinn  tinggi  saksi  administrasi,  maka  optimalisasi  pencairan tunggakan pajak pun akan tinggi.
2. Surat  paksa  tidak  berpengaruh  positif  dan  siignifikan  terhadap optimalisasi  pencairan  tunggakan  pajak.  Hal  ini  menunjukan  bahwa semakin  tinggi  surat  paksa,  maka  optimalisasi  pencairan  tunggakan pajak pun akan tinggi.
3. Sanksi  administrasi  dan  surat  paksa  secara  simultan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi sanksi administrasi dan surat paksa maka optimalisasi pencairan tunggakan pajak pun akan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia.  2008. Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  24/PMK.03/2008  tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
Ely  Suhayanti.,  &  Siti  Kurnia  Rahayu.  (2010). AUDITING,  Konsep  Dasar dan  Pedoman  Pemeriksaan  Akuntansi  Publik. Yogyakarta  :  Graha Ilmu.
Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi 2013. Yogyakarta : Andi
Oktaviani,  Dewi  dan  Waluyo,  (2015). Pengaruh  Jumlah  Wajib  Pajak Orang.
Priantara  Diaz.  (2012). Perpajakan  indonesia .  Jakarta  :  Mkitra  Wacana media
Resmi, Siti. (2016). Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 9.Jakarta : Salemba Empat.
Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  CV. Alfabeta : Bandung.
Sugiono.  (2014).  Metode  Penelitian  Kuntitatif  Kualitatif  dan  R&D.CD Alfabeta:Bandung.
Syahruddin, Herman, dkk. (2017). Laboratorium Pengolahan Data .Makassar : Stiem Bongaya
Undang-  undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007  Perubahan Ketiga  Atas              Undang-  Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang No. 28. (2007). Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .  diakses  pada  Tanggal  30  Agustus  2013  dari
http://blogpajak.com,
Waluyo.(2013). Perpajakan Indonesia .Jakarta : Salemba Empat
Wardani,  Danis  Maydila.  dkk.  (2014). Pengaruh  Sanksi  Administrasi  dan Surat  Paksa  Terhadap  Optimalisasi  Pencairan  Tunggakan  Pajak (Studi  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Singosari) .  Jurnal Perpajakan. 3 (1): 1 – 7.
Yustinus  Prastowo.  (2009). Panduan  Lengkap  Pajak .  Jakarta  :  Raih  Asa Sukses.
Yustinus  Prastowo.(2015). Panduan  Lengkap  Pajak .  Jakarta  :  Raih  Asa Sukses.