Tentang Pengelolaan Zakat Nurjanah Nurjanah
e-ISSN : 2621-4105

## IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN ZAKAT
DI MASJID AGUNG JAWA TENGAH DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011

## TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

## Nurjanah Nurjanah
Magister  Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa  Lembaga  Amil Zakat  sebagai  salah  satu  organisasi  atau  lembaga  berperan  untuk mengoptimalkan  pemberdayaan  zakat  yang  belum  mampu  untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua masalah yaitu  bagaimana implementasi pemberdayaan  zakat  di  masjid  Agung  Jawa  Tengah  dalam  kajian Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat  dan bagaimana kendala dan solusi atas pemberdayaan zakat yang dijalankan di  masjid  Agung  Jawa  Tengah  dalam  kajian  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Metode  yang  digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tanggungjawab  dari  pengelola  Lazisma  lainnya  dalam  bidang pendidikan,  kesehatan,  ekonomi  dan  lainnya  telah  dilaksanakan  sesuai dengan  tujuan  pemberdayaan  zakat  dalam  mengentaskan  kemiskinan secara  keseluruhan.  Kendala  yang  dihadapinya  antara  lain:  masih banyak  muzakki  yang  masih  enggan  untuk  membayar  zakat; Kepercayaan masyarakat kurang; Sosialisasi kepada masyarakat masih kurang  optimal.  Solusi  untuk  mengantisipasinya,  meliputi:  Melakukan pembinaan  regulasi  tentang  kewajiban  zakat  bagi  Muzakki;  penguatan kepada  amil  zakat  untuk  selalu  bersikap  jujur  dan  professional; mensinergikan  dan  saling  kerjasama  antara  lapisan  masyarakat, pemerintah, tokoh agama dan juga para amil zakat.
Kata kunci : zakat; pengentasan kemiskinan;  lembaga amil zakat.
Tentang Pengelolaan Zakat Nurjanah Nurjanah
e-ISSN : 2621-4105

## IMPLEMENTATION OF ZAKAT EMPOWERMENT IN MASJID AGUNG CENTRAL JAVA IN LAW NO. 23 OF 2011 ABOUT ZAKAT MANAGEMENT
Nurjanah Nurjanah Master of Law, University of Semarang

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  Amil  Zakat  Institute  as  one  of organization  or  institution  has  role  to  optimize  the  empowerment  of zalcat which have not yet able to assist government in alleviating poverty as  a  whole  as  the  main  goal  in  zakat  management.  This  research  is directed to answer two problem that is how the implementation of zakat empowerment in Central Java Mosque in study of Law No. 23 of 2011 on the  management  of  zakat  and  how  the  constraints  and  solutions  to  the empowerment of zakat that is run in the Great Mosque of Central Java in the  review  of  Law  No.  23  of  2011  on  the  management  of  zakat.  The method  used  in  this  research  is  normative  juridical  research.  The responsibilities  of  other  Lazisma  managers  in  education,  health, economics  and  others  have  been  implemented  in  accordance  with  the objective  of  zakat  empowerment  in  alleviating  poverty  as  a  whole. Constraints faced include: there are still many muzakki are still reluctant to  pay  zakat;  Public  trust  is  lacking;  Socialization  to  the  community  is still  less  than  optimal.  Solutions  to  anticipate,  including:  Conducting regulatory  guidance  on  the  obligations  of  zakat  for  Muzakki; strengthening  to  amil  zakat  to  always  be  honest  and  professional; synergize and mutual cooperation between layers of society, government, religious leaders and also the amil zakat.
Keywords: zakat;  poverty alleviation;  amil zakat institution.
Tentang Pengelolaan Zakat Nurjanah Nurjanah
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas)  Provinsi  Jawa  Tengah merupakan  bentukan  masyarakat  atau  berada  dibawah  lembaga  tertentu yang  tidak  ada  kaitannya  dengan  pemerintah.  Hal  ini  berguna  untuk mengetahui  apakah  masyarakat  mempunyai  respon  positif  untuk melaksanakan  (membayar)  zakat,  dan  bagaimana  lembaga  itu  secara professional  melaksanakan  tugas  pengelolaan  zakat  sebagai  upaya pengentasan kemiskinan. 1
Zakat  dalam  ajaran  Islam  merupakan  pilar  (rukun)  yang  wajib ditunaikan terhadap harta yang telah mencapai nishab.  Menurut fiqih Islam, zakat  itu  wajib  bagi  setiap  muslim  yang  merdeka.  Zakat  merupakan  rukun Iman ketiga dalam rukun Islam. Dalam Islam zakat dapat diartikan sebagai harta  yang  wajib  dikeluarkan  apabila  telah  mencapai  ketentuan-ketentuan dalam berzakat yang ditentukan dalam ajaran Islam.
Yang dimaksud zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan setiap tahun  pada bulan Ramadlan. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta kekayaan  yang  wajib  dikeluarkan  bagi  orang  Islam  apabila  zakat  tersebut telah mencapai syarat yang ditentukan dalam Islam untuk dizakati.
Kelompok  yang  ditetapkan  Allah  yang  berhak  mendapat  zakat  dapat dilihat dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya : “ sesungguhnya zakat- zakat  itu  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir  dan  miskin,  pengurus  (amil) zakat,  para  mua’allaf  yang  dibujuk  hatinya  untuk  memerdekakan  budak, orang-orang  yang  berhutang,  untuk  usaha  dijalan  Allah  dan  untuk  orang- orang yang sedang perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah :60 ).
1 Abdul  Aziz,    Pendayagunaan  Zakat  Sebagai  Upaya  Pengentasan  Kemiskinan, Jurnal  Ius  Constituendum  Vol  1  No  1,  Magister  Hukum  Universitas  Semarang,  2016, Semarang, hlm 88 .
Tentang Pengelolaan Zakat Nurjanah Nurjanah
e-ISSN : 2621-4105
Zakat  berdasar  ayat  tersebut  sebagai  jaminan  sosial    bagi  kelompok yang sangat membutuhkan bantuan materi. Dengan zakat merupakan ibadah yang  mempunyai  peran  strategis  dalam  konteks  ekonomi  keumatan  yang akan memberi dampak kesejahteraan dan kemakmuran orang banyak.
Hukum tidak hanya berkaitan dengan  segi lahiriah dari manusia juga dari  segi  batiniah,  berdasarkan  Pasal  29  ayat  (2)  UUD’45  maka  lahirlah Undang-Undang  No.23  Tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat  salah satunya adalah adannya  Lembaga  Amil  Zakat Masjid  Agung Jawa Tengah sebagai  lembaga  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  khususnya  untuk  kota Semarang.
Kebutuhan  paling  mendasar  dan  penting  dalam  sistem  kehidupan manusia  adalah  permasalahn  ekonomi.  Faktor  ekonomi  merupakan  tolak ukur  keberhasilan  seseorang  bahkan  sebagai  tolak  ukur  keberhasilan pemerintah.  Kemiskinan  dapat  digolongkan  menjadi  tiga  yaitu  kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan natural.
Menurut  Didin  Hafidhuddin  menurut  pendapatnya  tentang  zakat pengertian  “    zakat  adalah  ibadah  maatiyyah  ijtima’iyah,  ibadah  yang berkaitan dengan harta yang memiliki kedudukan dan posisi penting dalam meningkatkan  kesejahteraan    masyarakat,apabila  dikelola  dengan  baik, amanah dan sesuai dengan syariah Islamiyah baik pengambilannya maupun pendistribusiannya. 2
Perlindungan  dan  jaminan  menjalankan  ibadah  sesuai  dengan agamanya  dalam  konstitusi  Pasal  29  ayat  (2)  UUD  1945  yang  telah melahirkan Undang-Undang No. 23  Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat (UU-PZ)  yang  membawa  “  angin  segar  “  dalam  kehidupan.  Konsekuensi yuridisnya  masalah  zakat  yang  selama  ini  dianggap  masalah  ibadah  (ritual individu)  kini menjadi masalah hukum, ekonomi dan politik hukum bahkan dalam  jangka  panjang  dengan  adanya  UU-PZ  terutama  dikalangan
2 Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif , Gema Insani, 2003, hlm. 245.
Tentang Pengelolaan Zakat Nurjanah Nurjanah
e-ISSN : 2621-4105
Cendikiawan  dan  Ulama  sebagai  sarana  untuk    mengatasi  kemiskinan khususnya Kota Semarang.
Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Jawa Tengah berdiri berdasarkan SK  Gubernur  Jawa  Tengah  No.  71  Tahun  2003.  Hasil  dana  zakatnya disalurkan  kepada  delapan  asnaf  dan  program  lain  seperti  program  reguler diantaranya  untuk  pendidikan,  beasiswa  dlu’afa  sedang  program  isidental terdiri  dari  distribusi  hewan  qurban,  bantuan  kemanusiaan,  penyantunan anak yatin dan lainya.
Akan  tetapi  dana  zakat  yang  dilakukan  LAZ  masjid  Agung  Jawa Tengah  belum  signifikan  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk muslim    kota  Semarang.  Hal  ini  dapat  berefek  pada  jumlah  dana  yang disalurkan dan jumlah penerima zakat (mustahik).  Karena semakin banyak dana  zakat  efek  positifnya  dapat  dirasakan  para  mustahik  yaitu  untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik.
Penghimpunan  dana  tidak  maksimal  di  LAZ  masjid  Agung  Jawa Tengah    ada  beberapa  faktor  antara  lain  kinerja  LAZ  masjid  Agung  Jawa Tengah    kurang  maksimal,  kurangnya  sosialisasi  pemerintah  agar masyarakat  memberikan  dana  zakat  kepada  lembaga  atau  Badan  Amil Zakat, pemerintah  tidak memiliki kebijakan khusus untuk menjadikan zakat sebagai satu-satunya penerimaan negara. Hal ini sangat disayangkan karena zakat  adalah  salah  satu  rukun  Islam  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  umat Islam,  dimana  mayoritas  dari  penduduk  Indonesia  beragama  Islam.  Zakat berfungsi sebagai alat pengentas kemiskinan dan pensejahtera umat.
Untuk  menjalankan  tujuan  dan  fungsi    zakat  dengan  baik  dan  benar keberadaan  LAZ  Masjid  Agung  Jawa  Tengah  juga  harus  bekerja  pro-aktif memiliki program-program dan perencanaan yang jelas berkesinambungan, memiliki  sistem  manajemen  dan  mekanisme  kerja  yang  kredibel  dan akuntabel  (  dapat  dipertanggungjawabkan).  Disinilah  peran  LAZ    dimasjid Agung  Jawa  Tengah  untuk  mengentaskan  kemiskinan  di  kota  Semarang khususnya. Disisi lain LAZ masjid Agung jawa Tengah harus menjalankan
Tentang Pengelolaan Zakat Nurjanah Nurjanah
e-ISSN : 2621-4105
prinsip-prinsip  manajemen  modern  dan  harus  dikontrol  oleh  masyarakat. Selain itu  peran  dan  dukungan  pemerintah  dalam  peningkatan  pelaksanaan zakat  mutlak  diperlukan,  sebab  kedudukan  pemerintah  ( ulil  amri )    secara umum  menurut  pandangan  hukum  Islam harus  bertanggungjawab  terhadap kesejahteraan rakyat.
Keberhasilan  zakat  sebagai  alat  pensejahtera  umat  dan  menyebabkan fungsi  zakat  dapat  dirasakan  sebagai  suatu  pengaruh  yang  besar  dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kota Semarang.

## B. PERMASALAHAN
Berpijak  dari  latar  belakang  penelitian  sebagaimana  yang  diuraikan diatas,    dalam  penelitian  ini  pokok  permasalahan  yang  akan  dikaji  lebih lanjut dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana  implementasi  pemberdayaan  zakat  di  masjid  Agung  Jawa Tengah  dalam  kajian  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  tentang pengelolaan Zakat ?
2. Bagaimana kendala dan solusi atas pemberdayaan zakat yang dijalankan di  Masjid  Agung  Jawa  Tengah  dalam  kajian  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat ?

## C. METODE PENELITIAN
1. Metode Pendekatan
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  peneliian yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang  bersumber  pada  buku-buku  atau literatur dalam pustaka, sedangkan sifat penelitiannya yang menggambarkan  seteliti  mungkin  tentang  fakta  yang  ada  yakni  ingin mendapatkan  gambaran  secara  tepat  dari  suatu  gejala  dalam  kehidupan masyarakat  atau  lembaga,  dalam  hal  ini  Lembaga  Amil  Zakat  Masjid Agung  Jawa  Tengah  dan  selanjutnya  akan  dianalisa  hubungannya berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  pendapat para ahli buku-buku atau literatur pustaka.
2. Spesifikasi Penelitian
Tentang Pengelolaan Zakat Nurjanah Nurjanah
e-ISSN : 2621-4105
Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, hukum dan  mengkajinya  atau  menganalisisnya  sesuai  dengan  kebutuhan  dari penelitian yang bersangkutan.
Suatu  penelitian  untuk  mencandra  atau  memberikan  masalah hukum  tertentu  dan  berusaha  memahami  secara  mendalam  dengan kajian-kajian terhadap masalah hukum dan hal-hal yang melatarbelakangi  terjadinya  masalah  hukum  dalam  masyarakat.  Hasil kajian  akan  melahirkan  pemikiran  prospektif  dalam  kerangka pembaharuan  hukum  berkaitan  dengan  masalah  hukum  yang  menjadi fokus penelitian.
3. Sumber Data
Mengingat    penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan yurisidis  normatif,  maka  sumber  data  utama  dari  data  primer  dan  data sekunder    dapat  berupa  bahan-bahan  hukum  dan  dokumen-dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.
Jenis data dalam penelitian ini adalah :
a. Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011 tentang Pengelolaan Zakat.
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  peraturan-peraturan  yang  terkait terhadap  pelaksanaan  dan  pengelolaan  zakat  pada  Lembaga  Amil Zakat Masjid Agung Jawa Tengah.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu dari kamus-kamus hukum, buku-buku, artikel,  jurnal,  majalah,  karya  ilmiah  dan  diktat-diktat  bahan  kuliah serta seminar zakat dan dari internet atau media masa lain.
4. Metode Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  metode analisis  secara  kualitatif  normatif  yaitu  dengan  cara  mendiskripsikan/ menggambarkan dalam bentuk uraian-uraian dimana penulis
Tentang Pengelolaan Zakat Nurjanah Nurjanah
e-ISSN : 2621-4105
menganalisis  dengan  membandingkan  antara  data  dengan  Al-Qur’an, hadist,  Ijma  para  Ulama,  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  atau konsep-konsep  teoritis  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  hukum  yang terdapat dalam literatur, melalui suatu pembahasan yang komprenhensip dan integral untuk mengetahui korelasi diantaranya.

## D. PEMBAHASAN
I. Implementasi  Pemberdayaan  Zakat  di  LAZISMA  Jawa  Tengah untuk  Pengentasan Kemiskinan
Saat  ini  undang-undang  menjadikan  zakat  sebagai  salah  satu  faktor pengurang  penghasilan  bruto  wajib  pajak  orang  pribadi  dan  badan  usaha yang  dimiliki  oleh  seorang  muslim  didalam  menentukan  besarnya penghasilan  kena  pajak.  Hal  ini  diharapkan  dapat  meminimalkan  beban ganda  yang  dipikul  oleh  umat  Islam  sebagai  wajib  pajak  dan  muzzaki. Pola  perlakuan  tersebut  adalah  yang  optimal  untuk  mengelola  dan mengakomodasi  zakat  dan  pajak,  yang  kenyataannya  kedua  hal  tersebut merupakan  dua  sumber  pemungutan  yang  sama-sama  dihimpun  dari masyarakat.  Apabila  upaya  pengelolaan  dan  pengakomodasian  ini  telah berjalan  baik,  dapat  memberikan  suatu  efek  yang  produktif  dalam pembangunan nasional. Jika dilihat dari fungsi dasarnya membayar zakat bisa  disamakan  nilainya  dengan  membayar  pajak  yakni  sama-sama dimaksudkan  untuk  melaksanakan  kewajiban  yang  bertujan  untuk kemaslahatan umat dan bangsa. 3
Akselarasi  penurunan  angka  kemiskinan  di  Jawa  Tengah  bila dibandingkan di propinsi lain di Indonesia  tetapi tidak signifikan sehingga  kedepannya  masih  menggunakan  APBD.  Untuk  mengurangi kemiskinan  di  Jawa  Tengah  khususnya  kota  Semarang  maka  digunakan semacam  CSR  atau  program  program  khusus    baik  pemerintah    dipusat maupun  di  daerah.  Angka  kemiskinan  di  Jawa  Tengah  turun  dari  semula
3 Agus Budi Yuwono, Kedudukan Potongan Pajak Pribadi Terhadap Zakat Yang Telah Terbayarkan, Jurnal USM Law Review Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, hlm 84.
Tentang Pengelolaan Zakat Nurjanah Nurjanah
e-ISSN : 2621-4105
13,  9  persen  menjadi  13,  01  persen,  namun  jumlah  warga  miskin  masih sekitar 4,45 juta jiwa. Angka kemiskinan di Jawa Tengah melebihi angka kemiskinan nasional yang berada dikisaran  10, 70 persen.
Program  pemerintah  untuk  menanggulagi  kemiskinan  kendalanya karena skala kebijakan, konsep, implementasi dan partisispasi  sering tidak tepat  sasaran  dan  tidak  adanya  evaluasi  terhadap  keberhasilan  program tersebut. Kemudian politik anggaran baik dipusat maupun di daerah belum mendukung  program  penanggulan  kemiskinan.    Kendala  dari  masyarakat miskin  itu  sendiri  dengan  pola  pikir,  perilaku  dan  budaya  yang  tidak mendukung perubahan  serta sikap mental yang tidak mau berubah . Maka dalam konsep kebijakan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perlu menjadi  pendekatan  utama  dengan  mengutamakan  konsep  kemandirian. Kunci penanggulangan kemiskinan dengan konsep peningkatan produktifitas  yaitu  tersedianya  pasar  bagi  produk-produk  masyarakat miskin.  Untuk  menuju  masyarakat  Jawa  Tengah  khususnya  Kota Semarang semakin sejahtera, berdikari dan hebat perlu ada dukungan dan sinergitas  antara  pemerintah  daerah  dengan  Koperasi,  Dunia  Usaha  , Perguruan Tinggi,  Organisasi Masyarakat Sosial/  LSM dan salah satunya adanya Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Jawa Tengah (LAZISMA).
Lembaga  Amil  Zakat  Masjid  Agung  Jawa  Tengah  adalah  lembaga yang  memfokuskan  distribusi  dana  Zakat,  Infaq  dan  Sedekah  (ZIS)  yang dihimpun  melalui  berbagai  program  pemberdayaan  ekonomi  produktif. Tujuannya  untuk  masyarakat  yang  kurang  mampu  termasuk  mustahik (penerima zakat)  agar suatu saat mustahik bisa berubah menjadi muzakki (pembayar zakat).
Bahwa LAZISMA Masjid  Agung Jawa Tengah dalam menyalurkan dana  zakatnya  bersifaf  konsumtif  dan  produktif.  Konsumtif  berarti memenuhi  keperluan  sehari-hari.  Sedangkan  zakat  produktif  adalah pemberian  zakat  yang  dapat  membuat  para  penerimanya  menghasilkan sesuatu  secara  terus  menerus,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  program-program
Tentang Pengelolaan Zakat Nurjanah Nurjanah
e-ISSN : 2621-4105
LAZISMA  masjid  Agung  Jawa  Tengah  dan  program-program  yang  telah terlaksana antara lain :
1. Program LAZISMA masjid Agung Jawa Tengah yang bersifat konsumtif tradisonal    tujuannya  meringankan  beban  sehari-hari  dari  mustahik seperti  santunan  sosial  yang  ditujukan  kepada  fakir  mskin,  tebar  hewan kurban tiap tahun, bingkisan lebaran dan pembagian fitrah pada hari raya Idul Ftri.
2. Untuk  program  LAZISMA  masjid  Agung  Jwa  Tengah  dalam pendistribusian  konsumtif  kreatif  programnya  seperti  santunan  dluafa berupa  alat-alat  perlengkapan  sekolah,  bantuan  dana  pendidikan  dalam hal  kesejahteraan  guru  dan  fasilitas  pendidikan,  bina  desa  miskin memfokuskan pada pembinaan rohani, pembangunan fasilitas umum dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Pendistribusian  zakat  secara  produktif  konvensional    yaitu  zakat  yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan barang- barang  tersebut,  para  muzakki  dapat  menciptakan  usaha  seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau membajak sawah, alat pertukangan dan sebagainya.
4. Untuk  pendistribusian  zakat  secara  produktif  kreatif  adalah  zakat  yang diwujudkan  dalam  pemberian  modal  bergulir,  baik  untuk  pemodalan proyek  sosial,  seperti  pembangunan  sekolah,  sarana  kesehatan  atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.
Distribusi  zakat  konsumsi  ditinjau  dari  hukum  Islam  merupakan jaminan  sosial,  sedangkan  distribusi  zakat    secara  produktif  yaitu  sebagai institusi  sosial  ekonomi  untuk  mengentaskan  mereka  yang  tergolong penerima  zakat  (mustahik)  dengan  cara  pendistribusian  zakat  produktif untuk  mengatasi  kemiskinan  terutama  kepada  mereka  yang  memiliki  skill untuk dikembangkan.
Tentang Pengelolaan Zakat Nurjanah Nurjanah
e-ISSN : 2621-4105
Islam  mewajibkan  kepada  setiap  individu  yang  hidup  dalam kehidupan  sosial  agar  senatiasa  berusaha  merealisasikan  kehidupan  yang layak.  Setiap  individu  wajib  mempersiapkan  diri  sebaik  mungkin  untuk memiliki  taraf  hidup  yang  baik,  agar  bisa  melindungi  diri  dan  masyarakat sekitarnya dari keganasan kemiskinan.
Pengelolaan  zakat  yang  dilakukan  secara  amanah  dan  profesional menunjukkan  kepada  kita  betapa  peran  zakat    sebagai  solusi  masalah keumatan bukan hanya sebuah wacana dan apologi tetapi sebuah kenyataan. “  Rasulullah  saw  telah  mengingatkan  dalam  sebuah  hadist,  agar  kita menjadi  pembela kaum miskin. Tidak boleh kefakiran dibiarkan merajalela dimana-mana karena kefakiran itu sesungguhnya hanya akan menyebabkan dekatnya orang dengan kekufuran.”
Membiarkan  kaum  miskin  tanpa  peduli  untuk  membantu  hanya  akan mengundang  kemurkaan  Allah,  keberkahan  hidup  akan  dicabut  dan berbagai bencana akan datang silih berganti, seperti diungkap dalam hadist.
Kedudukan zakat sejajar dengan kedudukan shalat  dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 43:
Artinya  : “dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang- orang yang ruku’. (QS.Al-Baqarah : 43)
II. Kendala  dan  Solusinya  dalam  Pelaksanaan  Pemberdayaan  Zakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan
1. Kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  zakat  sebagai upaya pengentasan kemiskinan adalah:
a. Realita  yang  ada  masih  banyak  muzakki  yang  masih  enggan  untuk membayar zakat, terutama para orang-orang kaya masih banyak yang enggan membayar zakat atau hanya membayar sebagian kewajibannya yaitu sebatas zaat fitrah pada hari raya Idul Fitri.
b. Kepercayaan  masyarakat  (muzakki)  kurang  terhadap  LAZISMA
Tentang Pengelolaan Zakat Nurjanah Nurjanah
e-ISSN : 2621-4105
dalam transparansi pengelolaan zakat.
c. Sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat masih kurang optimal.
2. Solusi  yang  seharusnya  dilakukan  LAZISMA    masjid  Agung  Jawa Tengah  dalam  pemberdayaan  zakat  sebagai  upaya  pengentasan kemiskinan antara lain:
a. Melakukan  pembinaan  pencerdasan  muzakki.  Disadari  bersama bahwa  para  muzakki  belum  banyak  memahami  tentang  hakekat penunaian  zakat.  Selama  ini  zakat  hanya  dipahami  sebatas  zakat fitrah,  sehingga  ketersediaan  zakat  maal  yang  jumlahnya  mayoritas belum  tergarap.  Instrumen  formal  dari  regulasi-  regulasi  tentang kewajiban zakat  bagi muzakki.
b. Penguatan  kepada  amil  zakat  untuk  bersikap  jujur  dan  profesional.
Lembaga  zakat  ini  sama  dengan  perbankan  yaitu  bermodalkan kepercayaan. Jadi bagaimana membuat masyarakat bisa percaya pada lembaga  dengan  berbagai  tindakan  dan  kegiatan  yang  ada.  Sehingga masyarakat  dapat  melihat  fakta  yang  selama  ini  dilakukan  oleh lembaga  akhirnya  masyarakat  akan  tergugah  untuk  menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.
c. Mensinergikan  dan  saling  kerjasama  antara  lapisan  masyarakat, pemerintah,  tokoh  agama  dan  juga  amil  zakat.  Dengan  hubungan kerjasama yang baik maka akan terasa mudah untuk mendistribusikan zakat keberbagai mustahik. Bentuknya adalah lapisan masyarakat ikut mensupport  adanya  lembaga  zakat  dengan  menyalurkan  dananya  ke lembaga tersebut.

## E. PENUTUP
LAZISMA  Masjid  Agung  Jawa  Tengah  dalam  menyalurkan  dana Zakatnya  bersifat  konsumtif  dan  produktif.  Konsumtif  berarti  memenuhi keperluan  sehari-hari.  Sedangkan  Zakat  produktif  adalah  pemberian  Zakat yang  dapat  membuat  para  penerimanya  menghasilkan  sesuatu  secara  terus
Tentang Pengelolaan Zakat Nurjanah Nurjanah
e-ISSN : 2621-4105
menerus, hal tersebut dapat dilihat dari program-program LAZISMA Masjid Agung Jawa Tengah dan program-program yang telah terlaksana.
Distribusi  Zakat  konsumtif  ditinjau  dari  hukum  Islam  merupakan jaminan  sosial.  Sedangkan  distribusi  Zakat  secara  produktif,  yaitu  sebagai institusi  sosial  ekonomi,  untuk  mengentaskan  mereka  yang  tergolong penerima  Zakat  (mustahik)  dengan  cara  pendistribusian  Zakat  produktif untuk mengatasi kemiskinan terutama kepada mereka yang memiliki potensi skil  untuk  dikembangkan.  Kendala  yang  dihadapi  Lembaga  Amil  Zakat Masjid  Agung  Jawa  Tengah  dalam  pengentasan  kemiskinan  di  Kota Semarang diantaranya seperti: Realita yang ada masih banyak muzakki yang masih enggan untuk membayar zakat, terutama para orang-orang kaya masih banyak  yang  enggan  membayar  zakat  atau  hanya  membayar  sebagian kewajibannya,  yaitu  sebatas  zakat  fitrah  pada  hari  raya  idul  fitri  saja; Kepercayaan  masyarakat  (muzakki)  kurang  terhadap  Lazisma  dalam transparansi pengelolaan zakat;

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Didin  Hafidhudin, 2002, Zakat  dalam   Perekonomian  Modern , Gema  Insani Press, Jakarta
----------------------,  2007, Agar  Harta  Berkah  dan  Bertambah  :  Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf , Gema Insani, Jakarta ---------------------, 2003, Islam Aplikatif , Gema Insani, Jakarta El Madani, 2013, Fiqh Zakat Lengkap , Diva Press, Jogjakarta Sudikno  Mertokusumo,  2009, Penemuan  Hukum  sebuah  Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta
-----------------------------,  2010, Tentang  Kemanfaatan  Hukum ,  Liberty, Yogyakarta
Sadono  Sukirno,  1994, Makro  Ekonomi  Teori  Pengantar ,  Rajawali  Press, Jakarta
Suteki, 2013, Desain Hukum di Ruang Sosial , Thafa Media, Yogyakarta Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung Soerjono  Soekamto  dan  Sri  Mamudji,  1990, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , Rajawali Press, Jakarta
Tentang Pengelolaan Zakat Nurjanah Nurjanah
e-ISSN : 2621-4105
Syaikh  Muhammad  Shalih  at-Utsaimin,  2008, Ensiklopedi  Zakat,  Kumpulan Fatwa Zakat , Pustaka As-Sunnah, Jakarta Jurnal
Abdul  Aziz,    Pendayagunaan  Zakat  Sebagai  Upaya  Pengentasan  Kemiskinan, Jurnal  Ius  Constituendum  Vol  1  No  1,  Magister  Hukum  Universitas Semarang, 2016, Semarang. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v1i2.552
Agus Budi Yuwono, Kedudukan Potongan Pajak Pribadi Terhadap Zakat Yang Telah  Terbayarkan, Jurnal  USM  Law  Review  Vol  1  No  1,  Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang.

## Undang-undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolan Zakat Indonesia  Legal  Center  Publishing,  2007, Undang-Undang  Yayasan ,  CV. Karya Gemilang, Jakarta
PP  Nomor  14  Tahun  2014,  tentang  Pelaksanan  UU  No.  23  Tahun  2011, tentang Pengelolaan Zakat
Undang-Undang Dasar 1945, beserta Amandemennya, CV. Bringin”55”, Solo Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat. Tim  Penyusun , 2013 ,  Pedoman  Penulisan  Usulan  Penelitian  Dan  Tesis , Program  Studi  Ilmu  Hukum  Pasca  Sarjana  Universitas  Semarang, Semarang.
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia,  tentang pelaksanaan Undang- Undang No. 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat

## Internet
Ahmad  Dzakirin,  http;//ahmeddzakirin.blogspot.com/2010/09/bab-ii-konsep- negara-dalam-islam.html, diakses pada tanggal 21 Nopember 2015
http://desfreidna.blogspot.com/2008/12/hukum-yang-positivistik-John- Austindan.html diunduh tanggal 27 September 2011.
http://dkpjateng.com/administrasi-umum/publikasi/berita/256-sosialisasi- penyaluran-zakat-melalui-badan-amil-daerah http://sr.coH31.org/NA-RUUPengelolaan  Zakat.pdf  diunduh  tanggal  31 Agustus 2011