## Peran Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan Dalam Meningkatkan Kepemilikan Akta Kelahiran
Pitri Wahyuni 1 , Ikhsan 2 *
1 Program Studi Ilmu Admnistrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Kabupaten Aceh Barat, Indonesia
2 Program Studi Ilmu Admnistrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Kabupaten Aceh Barat, Indonesia ikhsan.baharudin@utu.ac.id * * corresponding author
A RT I CL E I NFO

## ABSTRAC  T
Article history Received 26 Oktober 2022 Revised 31 Desember 2022 Accepted 31 Desember 2022 Nationally,  deed  ownership  in  2021  reached  88.42%,  lower than  in  2020  which  reached  93.78%.  Population administration  has  been  carried  out  at  the  South  Aceh Disdukcapil so that children who are born are registered with their  citizenship  in  order  to  protect  their  rights  to  live  and develop  and  provide  legal  guarantees  of  citizenship  as Indonesian  citizens.  This  study  aims  to  determine  the  role  of the  Department  of  Population  and  Civil  Registration  in increasing  birth  certificate  ownership  regarding  the importance of making birth certificates for children, as well as being  able  to  provide  information  to  the  public  to  carry  out population  administration.  This  study  uses  a  qualitative method with a descriptive approach. The results of the  study show  that  the  South  Aceh  Disdukcapil  has  played  an important  role  in  increasing  the  ownership  of  birth certificates  in  various  ways.  This  is  also  evidenced  by  the ownership  of birth  certificates  which  continues  to increase every year. Keywords Role
Enhancement Birth Certificate

## PENDAHULUAN
Penelitian ini membahas tentang peran dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam  meningkatkan  kepemilikan  akta  kelahiran  Kabupaten  Aceh  Selatan.  Dimana peran ini dimaknai sebagai kegiatan yang dilaksanakan seseorang atau suatu organisasi, biasanya  diatur  dalam  suatu  ketetapan  dari  fungsi  lembaga  tersebut  (Saputro,  2016). Menurut  Brigette  Lantaeda,  (2002),  peran  dibagi  3  yaitu:  (1)  Peran  Aktif,  peran  yang kegiatannya  dijalankan  dengan  sungguh-sungguh;  (2)  Peran  Partisipatif,  peran  yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang  sangat  berguna  bagi  kelompok  itu  sendiri;  (3)  Peran  Pasif,  sumbangan  anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan  kepada  fungsi  lain.  Agar  peran  berjalan  dengan  baik,  terlaksana  secara menyeluruh,  dan  terarah  maka  perlu  adanya  suatu  perencanaan  cukup  matang  yang telah disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai (Abror & Hidayah, 2021).
Peran  juga  terdapat  dalam  pelayanan  administratif  kependudukan  yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai lembaga pemerintah yang  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  dalam  memberikan  pelayanan  terhadap pelapor  peristiwa  kependudukan,  kejadian  penting  dan  pengelolaan  serta  penyajian data kependudukan (Katili, 2020). Selain itu, seperti dokumen peristiwa kependudukan mencakup  akta  kependudukan,  pencatatan  biodata  penduduk,  surat  keterangan kependudukan, dan lainnya (Ulfa et al., 2021).
Adapun Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  tercantum  beberapa perubahan  yang  mendasar  yang  salah  satunya  yaitu  terkait  pelayanan  Akta  Kelahiran diantaranya yaitu penerbitan Akta Kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 (satu)  Tahun  yang  memerlukan  penetapan  Pengadilan  Negeri,  diubah  menjadi  cukup hanya  Keputusan  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten/Kota. Selain  itu,  perubahan  dalam  penerbitan  Akta  Pencatatan  Sipil  (Akta  Kelahiran)  yang semula  dilaksanakan  di  tempat  terjadinya  peristiwa  penting,  diubah  menjadi penerbitannya  di  tempat  domisili  penduduk  (Nazira,  2019).  Selanjutnya  perubahan stelsel  aktif  yang  semula  diwajibkan  kepada  penduduk,  diubah  menjadi  setelah  aktif diwajibkan  kepada  pemerintah  melalui  petugas  (Ikhsan  et  al.,  2020;  Nurmansyah, 2016).
Administrasi  kependudukan  telah  diterapkan  di  Disdukcapil  Aceh  Selatan  agar masyarakat  dapat  membuat  kewajiban  berwarga  negara.  Dimana,  administrasi kependudukan diperlukan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan meneliti berkas pencatatan, baik itu akta kelahiran (Ulfa et al., 2021). Dengan melakukan pendaftaran kependudukan  akan  memberikan  perlindungan  pada  anak  yang  merupakan  kegiatan untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dengan  hak-haknya  agar  dapat  hidup  dan bertumbuh  kembang,  serta  dapat  memberikan  jaminan  hukum  sebagai kewarganegaraan serta status dan identitas sebagai warga Negara Indonesia (Zainuddin &  Mansari,  2019).  Selain  itu,  sebagai  bentuk  perlindungan  dan  pengakuan  negara terhadap  status  hukum  anak  tentang  identitas  nama,  tempat  dan  tanggal  lahir,  siapa orang tuanya serta kewarganegaraannya (Setiawan, 2017).
Pentingnya  akta  kelahiran  dikeluarkan  dan  disahkan  oleh  dinas  kependudukan dan catatan sipil sebagai penyedia pelayanan dan administrasi kependudukan (Nirmala, 2022),  dan  sebagai  catatan  sipil  hasil  pencatatan  terhadap  peristiwa  kelahiran seseorang  (Subagdja,  2019).  Adapun  persyaratan  pembuatan  akte  kelahiran,  antara lain: (a) Surat keterangan (Asli) kelahiran dari bidan, dokter ataupun Rumah sakit, (b) Foto copy KTP kedua orang tua (KTP-EL), (c) Foto copy surat nikah orang tua atau asli asli  surat  keterangan  nikah  dari  kantor  urusan  agama  (KUA),  (d)  Foto  copy  KTP  dua orang  saksi,  (e)  Foto  copy  Kartu  Keluarga  (KK).  Apabila  anak  yang  baru  lahir  belum dimasukkan  datanya  ke  dalam  kartu  keluarga  harap  membawa  Kartu  Keluarga  (Asli), foto copy Rapor atau ijazah SD/SLTP/SLTA bagi yang sudah memiliki (Adwani, 2017; Ratnawaty, 2021; Yanti & Meiwanda, 2022).
Kepemilikan  akta  kelahiran  merupakan  wujud  identitas  pertama  untuk menjamin  rasa  aman  dan  melindungi  penduduk  di  dalam  kewarganegaraan  melalui pencatatan sipil. Ketentuan ini diatur dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang  Hak Asasi Manusia, serta di perkuat dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditekankan setiap anak sejak kelahirannya berhak atas satu nama dan status kewarganegaraan.

## Tabel 1. Data Kepemilikan Akta Kelahiran
Kepemilikan Akte Kelahiran 2020 2021 Secara Nasional 93,78% 88,42% Seluruh Provinsi Aceh 93,84% 94,52% Kabupaten Aceh Selatan 86,78% 96,53% Sumber. Disdukcapil Aceh (2021)
Secara nasional, kepemilikan akta pada tahun 2021 mencapai 88.42%, ini lebih rendah  dibanding  tahun  2020  yang  mencapai  93.78%  yang  disampaikan  oleh  badan statistik  pusat.  Perbandingan  di  seluruh  Provinsi  Aceh  pada  tahun  2021  mencapai 94.52%,  ini  lebih  tinggi  dibanding  tahun  sebelumnya.  Sedangkan  di  Kabupaten  Aceh Selatan  pada  tahun  2021  mencapai  96.53%,  angka  ini  lebih  tinggi  dari  tahun sebelumnya, data ini disampaikan oleh kepala bidang akta kelahiran. Jadi kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Aceh Selatan masih dalam keadaan stabil secara nasional maupun  keseluruhan  provinsi  Aceh.  Sedangkan,  menurut  Novrizal  (2021) Penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran dalam mewujudkan kualitas pelayanan dan mewujudkan  pelayanan  prima  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  masyarakat harus mengetahui dalam proses pembuatan dan pengurusan administrasi.
Terkait kepemilikan akta kelahiran, tentu ada kendala seperti lokasi pelayanan akta  kelahiran  yang  jauh  dari  jangkauan  masyarakat  sehingga  kondisinya  sulit menjangkau masyarakat, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan  akta  kelahiran  (Alwany,  2020;  Hasibuan  et  al.,  2022).  Kemudian  ada sebagian  masyarakat  yang  mungkin  paham,  namun  kendalanya  pada  kelengkapan berkas seperti di status  perkawinan sehingga beberapa diantaranya enggan mengurus akta kelahiran, belum lagi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang harus diisi  (Setiawan,  2017).  Penduduk  mempunyai  hak  dan  kewajiban  untuk  memperoleh dokumen  kependudukan,  tetapi  dalam  kenyataannya  masih  banyak  masyarakat  yang belum memahami pentingnya pembuatan Akta Kelahiran bagi anak yang lahir di suatu Negara (Falahiyati, 2021)
Bagi  masyarakat  yang  mempunyai  anak  yang  telah  membuat  akta  kelahiran, maka anak tersebut sudah memiliki identitas dan memiliki hak-hak dan terikat dalam ketentuan  hukum  sebagai  kewarganegaraan  (Saraswati,  2009).  Pendataan  penduduk merupakan modal dasar pembangunan, karena masyarakat sebagai pelaku utama dalam sistem pembangunan (Sendy,  2019). Selain itu, rangkaian kegiatan ini telah dilakukan terstruktur  dan  terkendali,  dengan  dikeluarkannya  dokumen  dan  data  kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Agustina, 2015; Masrini et al., 2016).
Adapun  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aini  (2022),  di  mana  fokusnya  pada Kinerja  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sukoharjo  dalam pelayanan  Akta  Kelahiran  secara  keseluruhan,  menunjukkan  bahwa  Disdukcapil  telah mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  pelayanan  akta  kelahiran  dan  dapat dikatakan  sudah  baik,  namun  belum  optimal.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  pelayanan  yang terkadang  masih  lambat,  meskipun  pelayanan  sudah  melalui  online.  Dari  pelayanan yang diberikan, banyak masyarakat yang merasa puas akan pelayanan yang diberikan. Tersedia  media  penyampaian  aspirasi  masyarakat  dalam  bentuk  kotak  kritik,  melalui web,  instagram,  dll.  Pegawai  menerima  kritik  saran  dari  masyarakat  sebagai  bahan evaluasi. Kinerja sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan yang ada. Pelaksanaan program  kerja  sudah  sesuai  dengan  visi  misi,  tupoksi,  dan  tujuan  organisasi. Keberhasilan kinerja ini dapat dilihat dari selalu meningkatnya presentase kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Sukoharjo.
Berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Zainuddin  &  Mansari  (2019), fokus  pada  strategi  perluasan  cakupan  akta  kelahiran  dengan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  terdapat  berbagai  faktor  penyebab  masyarakat  yang  tidak mengurusi  akta  kelahiran,  yaitu:  belum  menganggap  penting  akta  kelahiran,  letak geografis  yang  terlalu  jauh,  sibuk  dengan  rutinitasnya,  biaya  transportasi,  sehingga strategi yang digunakan adalah membuat MoU, Pencatatan Kelahiran Online, Pencatatan Kelahiran Berbasis Gampong, Program Pelangi, Program Door to Door, belajar praktek
dan  Sosialisasi  secara  intensif  kepada  masyarakat  dan  berpartisipasi  pada  moment- moment tertentu.
Kemudian,  penelitian  dari  Puspitasari  (2013)  dengan  fokus  pada  upaya peningkatan  akta  kelahiran  yang  dilakukan  oleh  Disdukcapil  dengan  hasil  Sudah terdapat upaya yang  dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan akta kelahiran di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dengan  faktor  pendukung  dan penghambat.  Oleh  karena  itu  persamaan  dengan  penelitian  saat  ini  adalah  sama membahas terkait akta kelahiran. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, penelitian saat ini berfokus  pada peran Disdukcapil dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran.
Oleh  karena  itu,  peran  sangat  berhubungan  dalam  pelaksanaan  peningkatan kepemilikan  akta  kelahiran  bagi  anak  setelah  lahir  agar  memiliki  identitas  dan dilindungi  oleh  negara  serta  memberikan  jaminan  dan  keamanan  dalam  hidupnya. Untuk membantu mencari data, maka digunakan indikator kinerja di populerkan oleh Mudie  &  Pirrie  (2020),  ada  4  hal  yang  harus  difokuskan  penilaian  kinerja  secara langsung,  yaitu:  (1)  menetapkan  tujuan,  sasaran  dan  strategi  organisasi;  (2) merumuskan  indikator  dan  ukuran  kinerja;  (3)  mengukur  ketercapaian  tujuan  dan sasaran-sasaran  organisasi,  dan  (4)  evaluasi  kinerja.  Fokus  ini  dapat  memudahkan peneliti  dalam  menggali  data  menggunakan  indiaktor  ini,  dan  dapat  memberikan penjelasan  kepada  masyarakat  betapa  pentingnya  dalam  meningkatkan  kepemilikan akta kelahiran, khususnya di Kabupaten Aceh Selatan.

## METODE
Dalam  pelaksanaan  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  dengan  pendekatan  induktif  agar  penulis  dapat menjelaskan secara terstruktur tentang peristiwa dan fenomena yang terjadi. Menurut (Zainuddin  &  Mansari,  2019).  Lokasi  penelitian  ini  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Aceh  Selatan.  Pemilihan  informan  dipilih  menggunakan teknik  purposive  sampling  (Sugiyono,  2015),  dimana  subjek  yang  dijadikan  sumber informasi  yaitu  pegawai  honorer  dan  pegawai  ASN  di  Disdukcapil  Kabupaten  Aceh Selatan serta masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang memerlukan pelayanan  dengan kantor  Disdukcapil.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara:  (1) Survey/observasi karena penelitian ini langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi serta data-data yang akurat baik dari masyarakat ataupun pegawai Disdukcapil Kabupaten  Aceh  Selatan.  (2)  Wawancara,  peneliti  mewawancarai  langsung  pegawai Disdukcapil  serta  masyarakat  Kabupaten  Aceh  Selatan,  baik  menggunakan  elektronik seperti via telepon, whatshapp, dan lain sebagainya guna untuk mendapatkan informasi serta data-data sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang sudah dikumpulkan kemudian di analisis dengan menggunakan dengan teknik Triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan menjadi pusat pelayanan  Administrasi  Kependudukan  di  Aceh  Selatan.  Salah  satu  tugasnya  yaitu mengurusi administrasi kependudukan seperti akta kelahiran untuk masyarakat. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus  berupaya  dalam  memberikan  wawasan  dan  informasi  kepada  masyarakat  agar setiap datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dalam pengurusan administrasi penduduk (Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

## Gambar 1. Pelayanan penerimaan berkas
Administrasi  kependudukan  yang  diurus  untuk  dijadikan  bukti  bahwasanya masyarakat  menjadi  bagian  dari  negara.  Pengurusan  Akta  Kelahiran  saat  ini  semakin meningkat  dari  tahun  ke  tahun  membuat  masyarakat  semakin  sadar  bahwa  akta kelahiran  sangat  penting  bagi  anak  setelah  lahir  dan  dijamin  hak  hukum  oleh  negara. Oleh  karena  itu,  penelitian  akan  melihat  sejauhmana  peran  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Aceh Selatan akan dinilai kinerja dengan menggunakan 4 (empat) indikator yang di populerkan oleh (Mudie & Pirrie, 2020), yaitu: (1) Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi; (2) Merumuskan indikator dan ukuran kinerja; (3)  Mengukur  ketercapaian  tujuan  dan  sasaran-sasaran  organisasi,  dan  (4)  Evaluasi kinerja.

## Menetapkan Tujuan, Sasaran dan Strategi Organisasi
Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Aceh Selatan memiliki  tujuan  meningkatkan  kepuasan  masyarakat  dalam  pembuatan  dokumen kependudukan  dan  pencatatan  sipil.  Meningkatnya  kepuasan  masyarakat  dalam pengurusan  dokumen  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  berarti  sistem  administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sudah terwujud dengan tertib, akurat serta dinamis, dan peran mereka juga merupakan faktor penting bagi manajemen untuk melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang mengurus akta kelahiran di seluruh Kabupaten Aceh Selatan. Dalam kepemilikan akta kelahiran  sangat  diperlukan  membuat  akta  kelahiran  bagi  anak  setelah  lahir  dapat memberikan  jaminan  hukum  sebagai  kewarganegaraan,  serta  kejelasan  status  dan identitas  sebagai  warga  negara  Indonesia.  Selain  sebagai  identitas  negara  mengenai status  individu,  ataupun  status kewarganegaraan  seseorang,  akta  kelahiran  memiliki
manfaat  yang  sangat  besar,  karena  hampir  semua  urusan  akan  membutuhkan  akta kelahiran tersebut, seperti untuk mengajukan kredit ke bank, pembuatan paspor, BPJS, melakukan tes pendidikan dan lain sebagainya.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan sebagai instansi pemerintah  yang  berperan  penting  dalam  memberikan  pemahaman  agar  masyarakat mengurus  administrasi  penduduk  seperti  akta  kelahiran,  kesadaran  masyarakat Kabupaten  Aceh  Selatan  harus  diperhatikan  oleh  Disdukcapil  agar  masyarakat  mau memiliki akta kelahiran terutama bagi anak setelah lahir agar diberikan jaminan hukum dan hak sebagai warga negara yang tinggal di dalam suatu negara, itu merupakan tujuan dari  Disdukcapil  Kabupaten  Aceh  Selatan.  Adapun  sasarannya  yaitu  tersusunnya prosedur administrasi kependudukan dan akta-akta Pencatatan sipil serta Terwujudnya kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  akan  kepastian  hukum  serta  pentingnya administrasi kependudukan dan akta-akta Pencatatan sipil. Strategi yang dilakukan oleh Disdukcapil adalah dengan  jemput bola yang dilakukan oleh Disdukcapil Aceh Selatan dengan  sosialisasi  dan  turun  langsung  ke  masyarakat,  selain  itu  juga  dilibatkan  PRG (Petugas  Registrasi  Gampong)  yang  menjadi  ujung  tombak  terkait  administrasi kependudukan di tingkat gampong sehingga mempermudah masyarakat memdapatkan akses pelayanan meskipun jauh dari jangkauan Disdukcapil Aceh Selatan.

## Merumuskan Ukuran Kinerja
Kinerja yang baik akan menimbulkan hasil dari sebuah proses yang baik, pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil saat ini masih tergolong kinerja yang kurang baik  dalam  kedisiplinan  bekerja,  jika  dalam  pekerjaan  tidak  disiplin  maka  akan menghambat  proses  pelayanan  bagi  masyarakat  untuk  mengurus  akta  kelahiran  dan administrasi kependudukan lainnya (Kara, 2014). Hal ini dapat dilihat dari Peran dinas kependudukan  dan  pencatatan  sipil  untuk  meningkatkan  kepemilikan  akta  kelahiran masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan.
Hal  ini  sesuai  hasil  Surya  Mauliansyah  32  tahun  (Pegawai  Honorer):  “Semua pegawai  telah  diarahkan  untuk  menempati  posisi  bidang  pelayanan,  operator  serta tempat pengambilan dokumen, sesuai intruksi dari atasan setiap bidang. Namun, saat ini yang menjadi persoalan yaitu kedisiplinan waktu masuk kerja”. Selain itu, Hal yang sama juga  disampaikan  oleh  Indra  Agung  39  tahun  (Pegawai  Honorer):  “Waktu  kecepatan menyelesaikan proses  pelayanan yang masih kurang baik dari keseluruhan pelayanan. Keluhan  dan  pengaduan  dari  masyarakat  bentuk  penyimpangan  yang  berarti pelaksanaan pelayanan belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Terkadang alasan terjadi  keterlambatan  proses  pengurusan  karena  pegawai  tidak  hadir,  dinas  keluar ataupun  ada  kendala  lain  yang  menyebabkan  keterlambatan  pengurusan,  namun disdukcapil selalu berusaha untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan masyarakat”.
Berdasarkan  pengamatan  langsung  yang  dilakukan  oleh  penulis  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh  selatan bahwa proses  pelayanan akta  kelahiran  sudah  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku,  namun  belum  bisa dilaksanakan  dengan  tepat  waktu.  Untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  pelayanan masyarakat kearah yang lebih baik, perlu adanya upaya mendasar dan konsisten mulai dari  peningkatan  kemampuan  dan  profesionalisme  pegawai,  perubahan  perilaku  dan sikap  mental,  serta  penyempurnaan  sistem  kerja,  tata  kerja  dan  prosedur  kerja pelayanan, di samping perbaikan kesejahteraan pegawai negeri.

## Mengukur Tingkat Ketercapaian Tujuan dan Sasaran-Sasaran Organisasi
Pencapaian  tujuan  merupakan  dipandnag  sebagai  suatu  proses  kegiatan  dengan pendekatan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien, agar tujuan dapat  dicapai  sesuai  dengan  perencanaan  (Setyawan,  2018).  Saat  ini,  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  di  Kabupaten  Aceh  Selatan,  sudah  semaksimal mungkin di mana  saat ini setiap  tahun meningkatnya masyarakat yang membuat akta kelahiran, masyarakat sadar betapa pentingnya akta kelahiran bagi anak setelah lahir, dan  didukung  juga  oleh  perkembangan  teknologi  informasi  saat  ini  setiap  anak  yang ingin mendaftar untuk pendidikan atau sekolah harus memiliki akta kelahiran dengan itu masyarakat  sudah  mengetahuinya  dan  segera  mengurus  administrasi  kependudukan seperti yang diungkapkan oleh Indra Agung 39 tahun selaku (Pegawai Honorer).
Dia juga menambahkan Indra Agung 39 tahun selaku (Pegawai Honorer), “untuk pencapaian  tujuannya  bisa  dilihat  dari  manajemen  sumber  daya  manusia  terhadap masyarakat karena juga mempengaruhi peran pegawai dalam meningkatkan pelayanan di  kantor  Disdukcapil  Kabupaten  Aceh  Selatan  dalam  kepemilikan  akta  kelahiran  dan manajemen sumber daya manusia sudah lumayan bagus di kantor Dinas Kependudukan Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Aceh  Selatan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat, namun masih kurang disiplin dalam bekerja”.

## Table 2. Kepemilikan Akta Kelahiran
Kepemilikan Akta Kelahiran 2018 2019 2020 2021 Kabupaten Aceh Selatan 73.64% 78.31% 86.78% 96.53%
Sumber: Disdukcapil kabupaten Aceh Selatan
Sasaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil saat ini sudah tercapai karena setiap  tahunnya  masyarakat  sudah  semakin  sadar  akan  pentingnya  memiliki  akta kelahiran,  dibuktikan  melalui  tabel  di  atas  yang  setiap  tahunnya  presentasi  akta kelahiran semakin naik hingga pada tahun 2021 mencapai 96.53%, data ini di sampaikan langsung oleh kepala bagian pencatatan akta kelahiran.
Menurut Lindriati & Irawan  Suntoro (2017), Sosialisasi diartikan sebagai sebuah proses seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan tentang cara-cara hidup, nilai- nilai, dan norma-norma sosial, sosialisasi memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam  pentingnya  pembuatan  akta  kelahiran  bagi  anak-anak  guna  memberikan perlindungan  hukum  dan  identitas  diri  dan  kewarganegaraannya.  Sebagai  masyarakat sosial, hendaknya selalu peka terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar  dalam  kehidupan  sehari-hari  seperti  perkawinan,  perceraian,  kematian,  dan kelahiran (Burlian, 2022). Namun masih ada masyarakat yang kurang paham terutama masyarakat  yang  tinggal  jauh  dari  perkotaan  atau  masyarakat  awam  pada  umumnya masih ketinggalan informasi (Sumiati, 2020).
Meningkatnya  kepemilikan  akta  kelahiran  berarti  peran  dinas  kependudukan sudah  maksimal.  Disdukcapil  telah  berupaya  mensosialisasikan  pentingnya  akta kelahiran  bagi  masyarakat,  Disdukcappil  semaksimal  mungkin  dalam  memberikan penjelasan  dan  cara-cara  pengurusan  administrasi  penduduk  bagi  masyarakat Kabupaten Aceh Selatan.
Seperti  yang  dikemukan  oleh  Surya  mauliansyah  34  Tahun  selaku  (Pegawai honorer) menyampaikan secara langsung bahwa “Selain mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Disdukcapil sering membuat spanduk atau baliho tentang proses pembuatan
akta  kelahiran  dan  sebagainya,  yang  mana  spanduk  atau  baliho  tersebut  disebarkan disetiap  kator  camat,  disdukcapil  juga  sering  memberikan  surat  edaran  tentang pengurusan akta kelahiran dan sebagainya, yang mana surat tersebut ditujukan kesetiap kantor camat agar saat turun lapangan kedesa-desa masyarakat sudah mengetahuinya. Demi terwujudnya kepuasan masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil”.

## Gambar 2. Kegiatan Turun Lapangan Keuchik Gampong IE Meudama Kec. Trumon
Deny Hardy Saputra 32 Tahun selaku (Pegawai ASN) sebagai ketua bidang  pelayanan pencatatan sipil juga menuturkan bahwa “selain sosialisasi tentu ada hal-hal lain yang dilakukan seperti pengunaan media sosial, karna sudah kecil kemungkinan masyarakat yang  tidak  menggunakan  media  sosial  hampir  keseluruhan  masyarakat  sudah menggunakan  sosial  media,  misalnya  turun  lapangan  ke  desa,  dan  sebelum  turun kelapangan  tentu  akan  dikonfirmasi  melalui  surat  sampaikan  keperangkat  desa  agar menyiapkan segala sesuatunya”.

## Evaluasi Kinerja
Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian untuk pegawai yang dilakukan secara sistematis  untuk  mengetahui  hasil  didalam  kinerja  organisasi.  Hasil  penilaian  ini, pegawai dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dan menentukan promosi jabatan yang  akan  didapatkannya,  jika  memiliki  kinerja  baik  (Farchan,  2016).  Dalam  rangka evaluasi  kinerja,  menurut  observasi  di  lapangan  para  pegawai  berasal  dari  tingkat pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari SLTA sampai Sarjana. Tingkat pengetahuan para  pegawai  di  dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  juga  berbeda  setiap perorangan dikarenakan setiap pegawai memiliki bidang ahli masing-masing.
Selain  itu,  ketepatan  waktu  para  pegawai  terbilang  tidak  tepat  pada  waktunya, dijadwalkan masuk jam 08.00, tetapi  pegawai datang pukul 09.30. Sikap dan perilaku para pegawai dalam bekerja jujur, tetapi dalam hal tertentu masih bekerja sesuai dengan keadaan hati pegawai tersebut. Sedangkan, untuk kualitas pelayanan para pegawai sudah cukup  baik  dalam  menangani  permasalahan  akta  kelahiran.  Kecepatan  dalam menyelesaikan  pengurusan  dokumen  akte  kelahiran  tergantung  pada  pihak  tertentu cenderung lebih mendahulukan orang terdekat. Dari peristiwa yang temukan dilapangan, penulis  melihat  bahwa  kinerja  terhadap  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  aparatur pemerintah perlu melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan
ketanggapan pelayanan publik tersebut dimulai dari pemerintah pusat kemudian diikuti oleh  pemerintah  daerah,  sampai  pada  kecamatan  di  mana  tujuan  tersebut  tidak  akan tercapai apabila tidak didukung oleh kinerja secara maksimal.

## Gambar 3. Kegiatan kinerja Disdukcapil
Kinerja  yang  baik  akan  memberikan  hasil  yang  baik  dan  kepuasan  bagi  masyarakat. Dinas  kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  di  Kabupaten  Aceh  Selatan  harus mengevaluasi  kinerja  dari  pegawainya  agar  memberikan  yang  terbaik  ke  masyarakat, sejauh ini evaluasi terhadap pegawai belum dilaksanakan, namun setiap dilaksanakan apel pagi kepala dinas selalu memberikan arahan kepada pegawai agar menjadi peran utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi penduduk seperti akta kelahiran.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdukcapil Aceh Selatan sudah sangat berperan dalam hal peneingkatan kepemilikan akta kelahiran dengan berbagai cara yang telah  dilakukan  hal  juga  dibuktikan  dengan  adanya  peningkatan  kepemilikan  akta kelahiran secara konsisten dari tahun ketahun. Upaya dari Pemerintah Daerah terutama Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kebupaten  Aceh  Selatan  telah  berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan serta pemahaman dalam mengurus administrasi kependudukan. Dengan demikian, saat ini masyarakat sudah banyak yang membuat  akta  kelahiran  dan  administrasi  penduduk.  Namun  walaupun  masih  ada masyarakat yang belum mengetahui seperti masyarakat awam, akan tetapi Disdukcapil selalu  berupaya  memberikan  pemahaman  bagi  masyarakat  sebaik  mungkin.  Adapun kendala  yang  dihadapi  karena  keterlambatan  proses  pengurusan  administrasi kependudukan karena: pegawai tidak hadir, dinas keluar ataupun ada kendala lain yang menyebabkan keterlambatan pengurusan, namun proses pelayanan akta kelahiran sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## REFERENCES
Abror,  M.  D.,  &  Hidayah,  L.  (2021).  Kualitas  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan kepada  Masyarakat  Pembuat  Akta  Kelahiran  di  UPT  Dispendukcapil  Kecamatan Purwosari. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial , 5 (2), 167–180.
Agustina,  R.  (2015).  Kualitas  Pelayanan  Pembuatan  Akta  Kelahiran. EJournal Administrasi Negara , 3 (4), 1033–1047.
Aini,  Z.  N.  (2022).  KINERJA  DINAS  KEPENDUDUKAN  DAN  PENCATATAN  SIPIL KABUPATEN  SUKOHARJO  DALAM  PELAYANAN  AKTA  KELAHIRAN  Ilmu Administrasi  Negara  ,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  ,  Universitas  Slamet Riyadi Surakarta. Solidaritas , 6 (1).
Alwany, T. (2020). Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Anak-Anak Panti Asuhan Di Kota Makasar. Jurnal Ilmu Pemerintahan
Suara Khatulistiwa , 5 (1), 69–80. https://doi.org/10.33701/jipsk.v5i1.1124
Brigette  Lantaeda,  S.  dkk.  (2002).  Peran  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 04 (048),
243.
Burlian, P. (2022). Patologi sosial. Bumi Aksara.
Farchan,  F.  (2016).  Teknikal  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Strategik  Sebuah Paradigma Pengukuran Kinerja. Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam , 1 (01), 42–62.
H Kara, O. A. M. A. (2014). Pelayanan Akta kelahiran Melalui Aplikasi Silincah Dukcapil di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mimika  Provinsi  Papua. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents , 7 (2), 107–115. Hasibuan,  Y.  A.,  Sinaga,  R.  S.,  &  Adam,  A.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan Administrasi  Kependudukan  Secara  Daring  Pada  Dinas  Kependudukan  Dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Deli  Serdang. Perspektif , 11 (2),  394–406. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5680
Hijraton  Nazira.  (2019). Effectiveness  of  Public  Services  At  the  Population  and  Civil Registrasion Office of West Aceh Regency . 19 (2), 9–25.
Ikhsan,  M.,  Hajad,  V.,  &  Pasya,  K.  (2020).  Village  Funds  Implementation  for  Birth  and Death Certificate Integrated. DIA Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , 18 (1), 156–166. https://doi.org/10.30996/dia.v18i1.3327
Katili,  A.  Y.  (2020).  Kerjasama  Pegawai  Dalam  Memberikan  Pelayanan  Di  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Boalemo. Publik:  Jurnal  Manajemen Sumber  Daya  Manusia,  Administrasi  Dan  Pelayanan  Publik , 2 (2),  114–126. https://doi.org/10.37606/publik.v2i2.89
Lindriati.,  S.,  &  Irawan  Suntoro,  B.  P.  (2017).  Pengaruh  sosialisasi  dan  tingkat pemahaman  masyarakt  terhadap  minat  pembuatan  akta  kematian  di  desa purworejo. Fakultas Keguaruan Dan Ilmu Pendidikan , 05 (06), 45. Masrini,  A.,  Dinas,  F.,  Dan,  K.,  Sipil, C.,  Pelayanan,  D., &  Kota,  P.  (2016). PERAN  DINAS KOTA TARAKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK ( Studi Kasus Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Tarakan ) . 4 (3), 4517–4531. Mudie,  P.,  &  Pirrie,  A.  (2020).  Performance  measurement. Services  Marketing Management , 207–232. https://doi.org/10.4324/9780080493060-15
Nazaryadi,  Adwani,  D.  A.  (2017).  Fakultas hukum  universitas  syiah kuala. Pemenuhan
Hak  Kesehatan  Narapidana Di Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika, Langsa,  Aceh , 1 (2), 37–52.
Nirmala, I. (2022). Inovasi Pelayanan Online Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora , 5 (1), 128–135. https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i1.3573
Novrizal,  R.,  &  Jumiati,  J.  (2021).  Pelayanan  Pembuatan  Akta  Kelahiran  Di  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kuantan  Singingi. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) , 36–43. https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i4.195
Nurhimmi Falahiyati, Akiruddin Ahmad. (2021). PEMENUHAN HAK ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI  ASAL  USULNYA  DALAM  MEMPEROLEH AKTA  KELAHIRAN DI
LEMBAGA  KESEJAHTERAAN  SOSIAL  ANAK:  (Studi  Pada  SOS  Children’s  Village Medan). Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Sosial  Humaniora , 6 (1),  65–74. https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.697
Nurmansyah.
(2016). PENERAPAN

## UNDANG-UNDANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DI KOTA TANJUNGPINANG. Journal of Law and Policy Transformation , 1 (2), 226–241. Puspitasari,  L.  (2013).  Upaya  Peningkatan  Pelayanan  Akta  Kelahiran  Di  Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya , 1 (2), 231–237. Ratnawaty,  L.  (2021).  Implementasi  Pelayanan  Kartu  Keluarga  dan  Kartu  Tanda Penduduk Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor. Yustisi ,
5 (2), 90–106.
http://ejournal.uika-
bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/4402 Rika  Saraswati.  (2009). Hukum  Perlindungan  Anak  di  Indonesia.  Citra  Aditya  Bakti . Saputro, H.  E.  (2016).  KUALITAS  PELAYANAN PUBLIK. Profesional: Jurnal Komunikasi Dan  Administrasi  Publik , 2 (1).  https://doi.org/10.37676/professional.v2i1.163 Sendy,  B.  (2019).  Hak  Yang  Diperoleh  Anak  Dari  Perkawinan  Tidak  Dicatat. Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB , 7 (7), 1–13.
Setiawan,  H.  H.  (2017).  Akte  Kelahiran  Sebagai  Hak  Identitas  Diri  Kewarganegaraan Anak. Sosio Informa , 3 (1). https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.520
Setyawan,  D.  (2018).  Pendekatan  Balance  Scorecard  Untuk  Pengukuran  Kinerja  Pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Bondowoso.
Bisma , 12 (2), 158. https://doi.org/10.19184/bisma.v12i2.7879
Subagdja, O. (2019). Pengaruh Komunikasi Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan  Akta  Kelahiran  Di  Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kabupaten Bogor.
Jurnal Sosial Humaniora , 10 (2), 67. https://doi.org/10.30997/jsh.v10i2.1784 Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) . Alfabeta.
Sumiati,  S.  A.  (2020).  COMMUNITY  PARTICIPATION  IN  IMPLEMENTATION  LAW NUMBER  24  OF  2013  ABOUT  POPULATION  ADMINISTRATION  S. Jurnal  Dimensi , 9 (1), 35–47.
Ulfa,  N.  B.,  Ikhsan,  I.,  &  Marefanda,  N.  (2021).  Community  Perceptions  in  the Management  of  Birth  Certificates  and  Death  Certificates  in  the  Department  of Population and Civil Registry of West Aceh Regency. Jurnal Public Policy , 7 (1), 83. https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.3355
Yanti,  F.,  &  Meiwanda,  G.  (2022).  Pelaksanaan  Inovasi  Di  Bidang  Administrasi
Kependudukan Kota Payakumbuh. Cross-Border .
http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1058 Zainuddin, M., & Mansari, M. (2019). Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran Sebagai Wujud  Pemenuhan  Hak  Anak  Di  Banda  Aceh  Dan  Aceh  Besar. Gender  Equality: International Journal of Child and Gender Studies , 4 (1), 23. https://doi.org/10.22373/equality.v4i1.4479