PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 14-25 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1

## PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN PENAL DAN NON PENA L
Abdul Karim Rahanar 1 ; Elfrida Ratnawati Gultom 2 .
Fakultas Hukum, Universitas Trisakti 1;2.
Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, Grogol, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440 E-mail : karimrahanar@gmail.com , elfrida.r@trisakti.ac.id Naskah diterima : 19/12/2022, revisi : 26/01/2023, disetujui 19/03/2023

## ABSTRAK
Penelitian    ini    bertujuan    untuk    membahas  tentang  langkah  pemerintah  dalam penanggulangan terorisme di Indonesia dengan pendekatan penal dan non penal, tipe penelitian  yang  dugunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  pendekatan  yang digunakan  pendekatan  sekunder  maupun  primer  Hasil  penelitian  ini  ditemukan  dua jenis  pendekatan  yang  menjadi  kebijakan  pemerintah,  yaitu hard  approach dan soft approach . Hard  approach atau  dikenal  dengan  pendekatan  keras  dapat  disebutkan sebagai pengunaan kebijakan yang bersifat militer atau mengunakan Teknik bersenjata seperti  pengunaan  densus  88,  intelejen,  dan  penyusupan.  Pendekatan  kedua  adalah pendekatan soft  approach atau  dikenal  sebagai  pendekatan  penegakan  hukum  yang lebih  bersifat  kepada  proses  mengubah  individu  menjadi  lebih  moderat  dengan menghilangkan aspek radikal pada diri mereka. Sejak terjadinya aksi terorisme pada beberapa  kasus  ledakan  bom mulai  dari  di  Indonesia  membuat  pemerintah bergerak cepat  dengan  membuat  aturan  hukum  yang  khusus  tentang  pemberantasan  tindak pidana  terorisme.  Sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  warga  negara  Indonesia, pemerintah  Indonesia  memperbaiki  beberapa  ketentuan  yang  ada  Dalam  Undang- Undang nomor 15 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 2003,  tentang  penerapan  pemerintah  peganti  undang-undang  nomor  1  tahun  2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorismenon penal dapat meliputi bidang yang sangat luas dari seluruh sektor kebijakan sosial. Penegakan hukum harus diimbangai dengan  tindakan  preventif  (pencegahan)  dengan  menggunakan  pola  pendekatan kemanusiaan  agar  tidak  menciptakan  rasa  dendam  maupun  melahirkan  bentuk kekerasan yang baru.
Kata Kunci: Penanggulangan Tindak Pidana, Terorisme, Penal, Non Penal

## ABSTRACT
This study aims to discuss the government's steps in countering terrorism in Indonesia with  a  penal  and  non-penal  approach,  the  type  of  research  used  is  normative  legal research,  the  approach  used  is  secondary  and  primary  approaches.  The  results  of  this study found two types of approaches that became government policies, namely the hard
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 14-25 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
approach and the soft approach. The hard approach, also known as the hard approach, can be referred to as the use of military policies or the use of armed techniques, such as the use of Densus 88,  intelligence  and infiltration. The second  approach is the soft approach or known  as the  law  enforcement  approach  which  is  more  towards the  process  of  turning individuals  into  more  moderate  ones  by  eliminating  the  radical  aspects  of  themselves. Since the occurrence of acts of terrorism in several cases of bomb explosions starting in Indonesia,  the  government  has  moved  quickly  by  making  special  legal  regulations regarding eradicating criminal acts of terrorism. As a form of protection for Indonesian citizens,  the  Indonesian  government  has  improved  several  existing  provisions  in  Law number  15  of  2018  concerning  amendments  to  law  number  5  of  2003,  regarding  the implementation  of  the  government  replacing  law  number  1  of  2002  concerning eradication of non-terrorism crimes. penal can cover a very  broad field of all sectors of social  policy.  Law  enforcement  must  be  balanced  with  preventive  actions  (prevention) using a humanitarian approach so as not to create a sense of revenge or give birth to new forms of violence.
Keywords: Crime Countermeasures, Terrorism, Penal, Non Penal

## A. Latar Belakang
Berbagai aksi teror yang terjadi di Indonesia cenderung dilakukan oleh pelaku yang memiliki pemahaman agama yang bersifat radikal serta disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompok yang menjadi kiblat atau acuan dari para pelaku tersebut. Radikalisme  yang  kemudian  dapat  berakhir  pada  aksi  terorisme  dapat  disebabkan  oleh banyak hal, termasuk diantaranya rasa tidak puas, merasa termarjinalkan, teralienasi, dan putus  asa  (Sadarusalam,  Wahyudi,  Mundayat,  2018).  Pemberantasan  terorisme  di Indonesia harus selalu di siagakan meski tak ada berita-berita akan adanya  sekelompok teroris  di  suatu  daerah  tertentu  atau  harusnya  pemberantasan  terorisme  itu  sistem kerjanya  di  ibaratkan  seperti  anti  bodi  yang  ada  di  tubuh  manusia.  Agar  supaya mempertahankan keamanan negara khususnya Indonesia jangan nanti ada kejadian baru lagi di koar-koarkan tentang pemberantasan teroris, karena yang menjadi korban selama ini adalah kebanyakan dari masyarakat sipil (Cassese, 2006) 1
Kejahatan  dapat  dilihat  dari  dua  sudut  pandang  yaitu  (1)  sebagai  pelanggaran terhadap  hukum  pidana  atau  hukum  lainnya  yang  ditetapkan  oleh  negara;  (2)  secara sosiologi,  kejahatan  dipandang  sebagai  setiap  Tindakan  yang  dianggap  melukai  secara sosial  dan  dipidana  oleh  negara,  apapun  bentuk  pidananya 2 .  Sistem  penegakan  hukum yang lebih focus pada penindakan dari pada pencegahan hal ini tentu membutuhkan kerja sama antar instansi seperti badan nasional penanggulangan terorisme, Densus 88, Badan
1 Muhammad  Zulfikar,  &  Aminah “Peran  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu HukumVolume 2, Nomor 1, Tahun 2020, hlm 130
2 Muhammad Yamin “Tindak Pidana Khusus” Bandung, Pustaka Setia Bandung 2012, hlm 18
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 14-25 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
Inteljen Negara sehingga tidak terkesan bertindak apabila ada Tindakan terror tetapi lebih cepat  mendeteksi  Gerakan  yang  berakibat  terjadinya  terror  erangkaian  serangan  bom bunuh diri yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia menandakan bahwa aparat penegak hukum  kesulitan  dalam mencegah  aksi terorisme, hal  ini  dikarenakan serangan  bom bunuh  diri sewaktu -waktu  dapat terjadi   dimana   pelakunya   merupakan  bagian   dari “sel  tidur” kelompok   terorisme, dimana aktivitas   kesehariannya telah berbaur langsung dengan  masyarakat  dan sewaktu - waktu  dapat  melakukan  aksi bom  bunuh  diri sesuai dengan sinyal yang diberikan oleh pimpinannya. dari “sel tidur” ini kemudian memberikan gambaran  bahwa  seseorang  yang  diduga  terlibat  atau  menjadi  bagian  dari  kelompok teroris tentunya tidak terjadi   secara   instan, namun   dibutuhkan   suatu   proses atau tahapan untuk mendoktrin paham radikal pada diri seseorang sehingga dapat sampai pada keterlibatan  dalam  aksi  terorisme 3 .    Maka  suksesnya  kelompok  terorisme  dalam indoktrinisasi  tergantung  dari  seberapa  jauh  paham  radikal  disemayamkan  dalam  diri seseorang, sebab tanpa adanya paham radikal yang terdoktrin dalam pikiran hal ini harus dilakukan agar orang yang mempunyai faham radikal tidak akan melakukan Tindakan bom bunuh karena sudah dilakukan antisipasi dengan memberikan pemahaman kepada mereka yang dianggap bagian dari jaringan terorisme.
Terorisme harus dipandang sebagai suatu Tindakan kejahatan, bukan sebagai suatu perjuangan. Pelaku terorisme di seluruh dunia, berasal dari berbagai latar belakang agama, etnis,  serta  suku  bangsa  yang  berbeda  sehingga  membuatnya  di  pandang  sebagai  suatu kejahatan luar biasa yang tidak dapat diidentikan dengan golongan tertentu.
Aksi  terorisme  selalu  diawali  dengan  menyebarnya  ideologi  radikal  terorisme. Ideologi radikal terorisme adalah suatu pemahaman yang membolehkan penggunaan cara- cara kekerasaan atau ancaman kekerasaan untuk mencapai tujuan terkait politik, ekonomi, maupun  hal  lain  yang  berakibat  pada  terciptanya  rasa  takut  yang  meluas  kepada masyarakat atau jatuhnya korban jiwa maupun materi yang bersifat massal. Pemahaman bahwa terorisme adalah suatu cara yang sah untuk mewujudkan tujuan, adalah sesat yang dibungkus dengan ajaran yang mengatasnamakan agama 4 . Bangsa Indonesia mengalami serangan terorisme pada tahun 2000 dimana Bom kedutaan besar Fhilipina Jakarta, dan ada serangkaian terror termasuk yang terbesar dan memakan banyak korban jiwa seperti bom  bursa  efek  Jakarta,  Bom  malam  natal  ditahun  yang  sama  dan  bom  bali  pada  tahun 2002 pada saat serangan terorisme tersebut bangsa Indonesia belum memiliki aturan yang mengatur secara khsusus tentang tindak pidana terorisme
Munculnya  gerakan  teroris  merupakan  gejala  kebangkitan  dalam  melawan ketidakadilan,  penindasan,  dan  fitnah  yang  dilakukan  oleh  sebagian  masyarakat  lokal maupun dunia terhadap bagian masyarakat lain. Namun persoalan yang muncul tetap pada pertanyaan,  mengapa  terorisme  yang  dipilih?  Kunci  untuk  memahami  terorisme
3 Nur  Paikah “Kedudukan  Fungsi  Badan  Nasional  Penaggulangan  Terorisme  BNPT  Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia” Jurnal Al Adalah:Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 4, No 1, Januari 2019, hlm 7
4 Ansyaad Mbai “Merintis Jalan Mencegah Terorisme” (Sebuah Bunga Rampai) Jakarta, Semarak Lautan Warna, 2014, hlm 347
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 14-25 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
sebenarnya terletak pada kecermatan penelitian sejarah terorisme dan kaitannya dengan kondisi  kontemporer  tertentu  yang  memunculkan  terorisme.  Oleh  karena  itu  alasan mengapa  terorisme  itu  muncul  merupakan  aspek  yang  paling  penting  untuk  dipahami. Doktrin  jihād  dan  kondisi  persoalan  di  lapangan  nampaknya  merupakan  motivasi  dan faktor penting yang mengilhami para pelaku teror, yang sering menunjukkan kerelaannya untuk memisahkan diri dari masyarakat luas  dan keberaniannya untuk melakukan bom bunuh diri. Pada intinya semua gerakan teror merupakan konsekuensi alami dari sebuah proses  kemanusiaan  dan  perubahan  budaya 5 .  Dalam  setiap  masyarakat  di  dunia  ini perubahan  berlangsung  dalam  bentuk  dan  tahapan  yang  beragam.  Sebagian  anggota masyarakat  menerima  perubahan  dengan  senang,  dan  sebagian  bereaksi  dengan  keras. Ketika masyarakat merasakan adanya pemaksaan untuk menerima perubahan itu, maka sebagian  dari  mereka  ini  merasa  perlu  menolaknya,  yang  kadang-kadang  dengan kekerasan. Karena itu dinamika terorisme itu berkaitan erat dengan dinamika yang ada di dalam maupun di luar kelompok. Ketika suatu kelompok merasa memiliki hak teritorial dan  kekuasaan  yang  dengan  begitu  saja  diserobot  oleh  orang  lain,  maka  yang  menjadi sasaran  kritik kemudian  adalah  kelemahan  diri  internal  sendiri dan  kekuatan  luar  yang tangguh.
Peristiwa-peristiwa teror dan kekerasan yang terjadi di lndonesia pada awal tahun 2000,  mendorong  pemerintah  untuk  membentuk  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-undang melalui Undang - undang Nomor 15 tahun  2003.  Dengan  berlakunya  perangkat  peraturan  perundang  -  undangan  yang mengatur  hukum  materiil  dan  formil  secara  khusus  dalam  rangka  menangkal  tindak terorisme tersebut, beberapa tindak terorisme yang terjadi di Indonesia dapat diungkap dan  telah  diajukan  ke  pengadilan 6 untuk  menghadirkan  kepastian  hukum  tentu pemerintah  harus  bergerak  cepat  dengan  mengajukan  peraturan  pemerintah  pengganti undang-undang,  dengan  demikian  aparat  penegak  hukum  mempunyai  payung  hukum untuk menindak dan memutuskan para pelaku terror di Indonesia sehingga kemanfaatan, kepastian, dan keadilan bisa ditegakan. Bicara tentang terorisme merupakan bagian dari kejahatan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat  dari  kekosongan  dan  kekaburan  norma.  Dalam  rangka  memahami permasalahan  yang  dibahas,  Penelitian  ini  menggunakan conceptual  approach dan comparative approach. Kemudian untuk mengumpulkan bahan hukum digunakan teknik studi dokumen yang dianalisa menggunakan analisis kualitatif. Pengumpulkn data untuk memecahkan  permasalahan  ini,  dilakukan  dengan  studi  dokumenter  atau  studi
5 Zulfi Mubarak “Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan” Jurnal Studi Masyarakat Islam Volume 15 Nomor 2 Desember 2012
6 Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia 2007, Naskah akademik Undang-undang Terorisme , hlm 1
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 14-25 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
kepustakaan (library research), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis dilakukan  secara  bertahap  yaitu  bahan-bahan  atau  literatur-literatur  hukum  dicari  dan dikumpulkan untuk dipelajari sehingga dapat memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian, pada akhirnya akan membantu peneliti membuat suatu kesimpulan yang objektif

## C. Pembahasan
Dalam  Undang-Undang  nomor  5  tahun  2018  tentang  perubahan  atas  undang- undang  nomor  15  tahun  2003,  tentang  penerapan  pemerintah  peganti  undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ini yang dimaksud dengan: pada pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (14) menjelaskan tentang Tindak Pidana Terorisme  adalah  segala  perbuatan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  sesuai dengan  ketentuan  daiam  Undang-Undang  ini.  Terorisme  adalah  perbuatan  yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup,  fasilitas  publik,  atau  fasilitas  internasional  dengan  motif  ideologi,  politik,  atau gangguan keamanan. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi  badan,  nyawa,  dan  kemerdekaan  orang,  termasuk  menjadikan  orang  pingsan  atau tidak  berdaya.  Ancaman  Kekerasan  adalah  setiap  perbuatan  secara  melawan  hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan  sarana  dalam  bentuk  elektronik  atau  nonelektronik  yang  dapat menimbulkan  rasa  takut  terhadap  orang  atau  masyarakat  secara  luas  atau  mengekang kebebasan  hakiki  seseorang  atau  masyarakat.  Bahan  Peledak  adalah  semua  bahan  yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan. Harta Kekayaan adalah semua benda  bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Objek Vital yang Strategis adalah kawasan, tempat,  lokasi,  bangunan,  atau  instalasi  yang:  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak, harkat  dan  martabat  bangsa;  merupakan  sumber  pendapatan  negara  yang  mempunyai nilai  politik,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya;  atau  menyangkut  pertahanan  dan  keamanan yang sangat tinggi. Fasilitas Publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat  secara  umum.  Setiap  Orang  adalah  orang  perseorangan  atau  korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum.  Korban  Tindak  Pidana  Terorisme  yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan frsik, mental, dan/atau  kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh  suatu  Tindak  Pidana  Terorisme. Pemerintah  Republik  Indonesia  adalah  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta stafnya. Organisasi Internasional adalah organisasi yang berada dalam  lingkup  struktur organisasi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  organisasi  internasional
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 14-25 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
lainnya  di  luar  Perserikatan  BangsaBangsa,  atau  organisasi  yang  menjalankan  tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa 7
Dalam setiap kepemimpinan, kebijakan yang digunakan tentu saja bergantung pada pola pikir yang dimiliki oleh pemimpin saat kepemimpinannya. Perbedaan kebijakan tentu saja mengakibatkan perbedaan pendekatan yang digunakan, khususnya pendekatan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Ada yang mengunakan aturan untuk melakukan Tindakan  adapula  yang  mengunakan  system  preventif,  pencegahan  sehingga meminimalisir terjadinya aksi terorisme di Indonesia.
Secara umum di berbagai negara dikenal dua jenis pendekatan, yaitu hard approach dan soft approach . Hard approach atau dikenal dengan pendekatan keras dapat disebutkan sebagai  pengunaan  kebijakan  yang  bersifat  militer  atau  mengunakan  Teknik  bersenjata seperti  pengunaan  densus  88,  intelejen,  dan  penyusupan.  Pendekatan  kedua  adalah pendekatan soft approach atau dikenal sebagai pendekatan penegakan hukum yang lebih bersifat kepada proses mengubah individu menjadi lebih moderat dengan menghilangkan aspek  radikal  pada  diri  mereka 8 .  Sejak  terjadinya  aksi  terorisme  pada  beberapa  kasus ledakan  bom  mulai  dari  di  Indonesia  membuat  pemerintah  bergerak  cepat  dengan membuat aturan hukum yang khusus tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
Aksi  terorisme  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari waktu  ke  waktu  sehingga  menjadi pertimbangan  pemerintah  dalam  membuat  aturan  perundang-undangan,  karena  secara aturan  tindak  pidana  seperti  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  sampai dengan  undang-undang  nomor  15  tahun  2003  belum  membahas  secara  detail  tentang tindak pidana terorisme, karena sumber pendanaan masih bisa diakses oleh para pelaku terorisme tersebut. Bisa dilihat aksi terorisme dari waktu ke waktu mulai dari mulai dari pengeboman Gereja pada malam Natal sampai dengan baku tembak di thamrin.
Bisa dilihat aksi terorisme di Indonesia. Berikut beberapa kasus terorisme terbesar di Indonesia yang menarik perhatian dunia. Bom Gereja serentak di malam Natal Ledakan bom terjadi di gereja-gereja di 13 kota di Indonesia pada malam Natal tahun 2000. Mulai dari Medan, Pekanbaru, Jakarta, Mojokerto, Mataram, dan lain-lain. Serangan yang terjadi secara serentak ini menyebabkan 16 orang meninggal dan 96 terluka. Serangan-serangan bom  ini  dikomandoi  oleh  Encep  Nurjaman  alias  Ridwan  Isamuddin  alias  Hambali, salah satu pemimpin Jama'ah Islamiyah (JI), semacam afiliasi Al-Qaida di Asia Tenggara. Saat ini, Hambali berada dibawah penahanan militer Amerika Serikat di pangkalan militer Amerika di  Teluk  Guantanamo,  Kuba.  Ia  ditetapkan  sebagai  kombatan  dan  akan  menjalani persidangan militer Amerika atas tuduhan bertanggung jawab dalam beberapa serangan teroris.  Bagi  Amerika,  seseorang  yang  menjadi  bagian  atau  mendukung  Taliban  atau kekuatan  Al-Qaida,  atau  kekuatan  terkait  yang  terlibat  permusuhan  dengan  Amerika Serikat atau mitra koalisinya dianggap sebagai kombatan atau musuh.
7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018, tentang Perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003,  tentang  penetapan peraturan pemerintah pengaganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantarasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang
8 Akhyar Ari Gayo dan Arfan Faiz Muhlizi “Penanggulangan Terorisme” Dalam Perspektif Hukum, Sosial dan Ekonomi, Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Dian Rakyat, 2016, hlm 90
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 14-25 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
Bom  Bali  I  Tiga  bom  meledak  di  Bali  pada  12  Oktober  2002.  Ledakan  ini menewaskan  2002  orang  yang  sebagian  warga  negara  asing  dan  ratusan  orang  luka. Ledakan pertama terjadi di depan Diskotek Sari Club, Jalan Legian, Kuta. Tidak berselang lama, ledakan kedua terjadi Diskotek Paddy’s yang berada di seberang Sari Club. Setelah itu,  ledakan  ketiga  terjadi  sekitar  100meter  dari  Konsulat  Amerika  Serikat  di  wilayah Renon, Denpasar. Selain korban jiwa, ledakan bom ini juga merusak bangunan-bangunan di sekitar lokasi kejadian. Polisi kemudian menangkap Amrozi, Imam Samudra alias Abdul Aziz, Ali Ghufron, Ali Imron, Mubarok alias Utomo Pamungkas, dan Suranto Abdul Gani. Tersangka  lain  Dulmatin,  tewas  saat  penangkapan.  Mereka  terbukti  bersalah  melalui pengadilan  karena  melakukan  pengeboman  tersebut.  Dalam  persidangan,  terungkap bahwa para pelaku merupakan anggota JI. Amrozi, Imam Samudra dan Ali Ghufron divonis mati  dan  telah  dieksekusi  pada  November  2008.  Sedangkan  Ali  Imron,  Mubarok  dan Suranto Abdul Gani divonis penjara seumur hidup. Terbaru, Koordinator Bom Bali I, Arif Sunarso alias Zulkarnaen alias Daud alias Abdullah Abdurrohman divonis 15 tahun penjara pada Januari 2022. Ia ditangkap Densus 88 Antiteror Polri pada 10 Desember 2020 setelah buron  18  tahun.  Tak  hanya  menjadi  otak  dalam  aksi  Bom  Bali  I  saja,  Zulkarnaen  juga menjadi dalang dalam peledakan gereja serentak pada malam Natal tahun 2000.
Bom  JW  Marriot Bom  berdaya  ledak  mirip  dengan  ledakan  bom Bali  meledak  di Hotel JW Marriot di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 5 Agustus 2003. Ledakan tersebut menewaskan 14 orang dan membuat 156 orang luka-luka. Ledakan ini merupakan yang kelima selama 2003. Empat ledakan bom sebelumnya terjadi di lobi Wisma Bhayangkara, belakang  gedung  PBB,  bandara  Soekarno-Hatta,  dan  halaman  gedung  MPR/DPR/DPD. Pelaku  teror  ini  merupakan  kelompok  JI.  Para  pelaku  yang  terlibat  telah  divonis  tujuh sampai 12 tahun penjara.
Bom Bali II Bom kembali meledak di Bali pada 1 Oktober 2005. Tiga ledakan bom terjadi di R.AJA’s Bar and Restaurant, Kuta, serta Menega Cafe dan Nyoman Cafe, Jimbaran. Dalam aksi teror ini, 23 orang tewas termasuk pelaku dan ratusan luka-luka. Ledakan ini juga merusak bangunan-bangunan di sekitar lokasi. Pelaku diketahui merupakan jaringan JI yang didalangi Noordin M. Top. Para pelaku yang terlibat telah divonis delapan sampai 18 tahun penjara. Sementara Noordin M.Top masih diburu saat itu.
Bom JW Marriot dan Ritz Carlton Ledakan bom terjadi di dua hotel berbintang lima yang merupakan jaringan hotel Amerika, JW Marriot dan Ritz Carlton, di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 17 Juli 2009 pagi. Bagi JW Marriot ini merupakan serangan yang kedua kalinya.  Jumlah  yang  tewas  dalam  dua  kejadian  ini  sembilan  orang,  enam  di  antaranya warga negara asing, dan 53 orang luka-luka. Dua di antara yang tewas merupakan pelaku bom  bunuh  diri.  Kejadian  ini  merupakan  bagian  dari  aksi  kelompok  JI  yang  didalangi Noordin M. Top. Para pelaku yang terlibat telah divonis enam tahun tahun hingga seumur hidup. Sementara dua bulan kemudian, Noordin M. Top tewas dalam baku tembak yang terjadi saat penangkapan di Solo. Bom dan baku tembak Thamrin Aksi teror bom disusul baku tembak antara teroris dan polisi terjadi di depan gedung Sarinah, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta  Pusat,  14  Januari  2016.  Dalam  aksi  teror  tersebut,  delapan  orang  tewas  dan  26 orang  lainnya  luka-luka.  Ledakan  bom  pertama  terjadi  di  sebuah  kedai  kopi  ternama  di
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 14-25 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
kawasan tersebut. Tak berselang lama, terdengar ledakan kedua dari pos polisi tak jauh dari  lokasi  pertama.  Setelah  itu,  terjadi  baku  tembak  antara  dua  pelaku  dan  polisi. Para pelaku bahkan sempat melempar granat rakitan ke arah polisi. Aksi ini berakhir usai dua pelaku  tewas  terkena  ledakan  bom  yang  mereka  bawa  dan  ditambah  tembakan  polisi. Belakangan  diketahui, dalang  aksi  teror  tersebut  adalah  Aman  Abdurrahman,  yang  juga dikenal sebagai Ketua Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) Indonesia. Ia juga mendirikan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang terafiliasi dengan ISIS. Saat peristiwa tersebut, Aman merupakan  residivis  kasus  terorisme  pelatihan  teror  di  Aceh  yang  baru  bebas  usai mendapatkan remisi pada 17 Agustus 2017. Ia kemudian kembali diadili. Aman dinyatakan bersalah dan divonis mati pada 22 Juni 2018. Selain Aman, dalang aksi yang lain adalah Iwan Darmawan Muntho alias Rois. Saat itu, ia berstatus narapidana hukuman mati kasus bom di Kedutaan Besar Australia, Kuningan, Jakarta. Para pelaku lain yang terlibat dalam aksi ini juga telah divonis empat hingga sepuluh tahun penjara 9 .
Marc  Ancel  pernah  menyatakan,  bahwa  modern criminal  science” terdiri  dari  tiga komponen Criminology” “Criminal Law dan Penal Policy. Dikemukakan  olehnya nya,  bahwa penal  policy Adalah  sesuatu  ilmu  sekaligus  seni  yang  pada  akhirnya  mempunyai  tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya dinyatakan olehnya: di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologi di satu  pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain  pihak,    ada  tempat  bagi  suatu  ilmu  pengetahuan  yang  mengamati  dan  menyelidiki fenomena  legislatif  dan  bagi  suatu  seni  yang  rasional,    dimana  para  sarjana  dan praktisi,  para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang  saling  berlawanan  atau  saling  berselisih  tetapi  sebagai  kawan  sekerja  yang  terikat didalam tugas bersama yaitu terutama untuk  menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistis Humanis dan berpikiran maju progresif lagi sehat. Dapat ditegaskan,  bahwa Bahwa pembaharuan hukum pidana penal reform Merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana 10 .
Merespon kejadian tersebut Sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia,  pemerintah  Indonesia  memperbaiki  beberapa  ketentuan  yang  ada  Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003, tentang penerapan pemerintah peganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ini yang dimaksud dengan: pada pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (14) menjelaskan tentang Tindak Pidana Terorisme adalah segala  perbuatan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  sesuai  dengan  ketentuan daiam Undang-Undang ini Tentang terorisme karena menurut pemerintah kebutuhan akan
9 www.kompas.com “ 7 Kasus Terorisme Terbesar di Indonesia” Kompas.com  - 28/04/2022, 01:30 WIB.
Diakses pada tanggal 3 November 2022, pukul 13.03 Wib
10 Barda Nawawi Arief Bunga Rampai “Kebijakan Hukum Pidana” Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Semarang 2008, Kencana Prenada Media Group, hlm 18
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 14-25 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
perubahan  undang-undang  pemeberantasan  terorisme  karena  cepatnya  perubahan ideologi yang berkembang di Indonesia.
Kebijakan  hukum  pidana  dan  pembaruan  hukum  pidana  keberadaannya  dapat diibaratkan  seperti  sekeping  mata  uang,  satu  sisi  dengan  sisi  lainya  yang  tidak  dapat dilepaskan,  karena  berbicara  mengenai  politik  hukum  pidana  atau  kebijakan  hukum pidana secara tidak langsung pada akhirnya akan berbicara mengenai pembaruan hukum pidana. Bahkan pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari politik atau kebijakan hukum pidana. Sebagaimana diketahui, politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana pada  hakekatnya  adalah  bagaimana  mengusahakan  atau  membuat  dan  merumuskan hukum pidana yang baik (rasional) hukum pidana yang baik, di samping dapat dilakukan dengan membuat hukum pidana yang baru sama sekali, juga  salah  satu usahanya dapat dilakukan  dengan  memperbaiki  atau  merevisi  (memperbarui)  hukum  pidana  berlaku (hukum pidana positif atau hukum pidana constitutum ) untuk menuju hukum pidana yang dicita-citakan  (hukum  pidana costituendum ) 11 untuk  menambahkan  kekurangan  dalam undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme  maka  diperlukan  revisi  karena hal ini tentu dibutuhkan agar pemerintah tidak ada kekosongan untuk bertindak terhadap pelaku  tindak  pidana  terorisme.  Karena  dengan  adanya  perubahan  atau  revisi  undang- undang untuk menjamin keberlangsungan hidup dan pembangunan di Indonesia. Hukum sebagai  alat  rekayasa  sosial,  artinya  bagian  dari  control  pemerintah  terhadap  warga masyarakat.
Dalam  hubungannya  dengan  tujuan  hukum  Rocoe  Pound  menyatakan  bahwa hukum  adalah  bentuk  control  sosial  yang  defenisikan  sebagai  pengaturan  hubungan manusia dalam masyarakat yang terorganisasi. Menurut Rocoe Pound, bukan satu-satunya alat control sosial, tetapi termasuk agama dan moralitas, namun dalam konteks modern (diawal  abad  dua  puluh)  semua  alat  control  sosial  berada  di  bawah  hukum 12 .  Karena hukum merupakan control sosial yang paling mencolok dan paling efektif.
Selain menggunakan sarana hukum pidana (Penal Policy) Upaya penanggulangan kejahatan juga dapat dilakukan dengan menggunakan sarana sarana di luar hukum pidana dikenal  dengan  istilah non  penal  policy .  Upaya  penanggulangan  kejahatan  dengan menggunakan  sarana non  penal  policy lebih  bersifat  preventif  yakni  berorientasi  pada upaya pemahaman terhadap faktor-faktor korelasional dan potensial yang menyebabkan tumbuh suburnya kejahatan. sarana non penal lebih menitik beratkan pada upaya preventif (pencegahan, penangkalan,  atau pendalian) sebelum suatu kejahatan atau tindak pidana terjadi. upaya-upaya non penal Dapat meliputi bidang yang sangat luas dari seluruh sektor kebijakan sosial.  tujuan utama dari upaya upaya non penal adalah memperbaiki kondisi kondisi  sosial  yang  tertentu  yang  secara  tidak langsung mempunyai pengaruh  preventif terhadap kejahatan 13
Untuk melakukan Tindakan preventif maka pemerintah membuat program kontra deradikalisasi bagian dari upaya untuk memulihkan Kembali anak-anak muda yang sudah
11 Dey Ravena dan Kristian, “Kebijakan Kriminal” (Criminal Policy), Jakarta, Kencana 2017, hlm 160
12 A’aan Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti “Ilmu Hukum” Jakarta, Kencana 2021, hlm 216
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 14-25 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
terkontaminasi dengan faham radikal yang berakibat terjadinya Gerakan terorisme maka dengan adanya program tersebut untuk menguatkan Kembali ketahanan masyarakat agar tidak muda disusupi oleh kelompok tersebut. Keluarga sebagai agen sosialisasi primer bagi anak  (pemuda)  tentunya  memainkan  peran  penting  dalam  internalisasi  nilai  diatas. Keterbukaan antara anak dan orang tua (Khususnya Ibu) terkait berbagai permasalahan yang  dihadapi  dalam  lingkungan  pergaulan  juga  menjadi  factor  penting  dalam  usaha pencegahan dini agar tidak terjerumus kepada hal negative. Selain itu peran para pemuka agama,  tokoh  masyarakat,  media,  agar  menjadi  role  model,  karena  perkataan  dan perbuatan  merupakan  proses  Pendidikan  karakter  dan  internalisasi  nilai kewarganegaraan yang mutlak diperlukan. Anak muda yang sedang dalam fase pencarian jati  diri  cenderung  untuk  meniru  apa  yang  dilakukan  oleh  public  vigur  atau  orang  yang lebih tua, maka itu pemerintah harus lebih giat lagi melakukan sosialisasi tentang bahaya laten terorisme sebagai bagian dari Tindakan pencegaha.
preventif  adalah  upaya  penanggulangan  non  penal  (pencegahan)  seperti: memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin masyarakat, serta meningkatkan pendidikan moral. Tujuan dari pada upaya preventif  yaitu  memberikan  motivasi  bimbingan  serta  pengarahan  pada  masyarakat terutama  mengenai  bahayanya  aksi  terorisme  dan  hukum  yang  mengaturnya  sehingga masyarakat  memahami  dan  menyadarinya.  Selain  itu  tujuan  lainnya  ialah  melakukan pengawasan  terhadap  masyarakat  luas  demi  melindungi  diri  dari  para  teroris  serta menyadarkan mereka tentang dampak yang ditimbulkan dari bahaya terorisme tersebut (Ambarita,  2018) 14 .  Upaya  Non  Penal  menduduki  posisi  kunci  strategis  dalam penanggulangan sebab kejahatan dan kondisi-kondisi yang menyebabkan kejahatan. upaya Penanggulangan  kejahatan  dalam  bentuk  Non  Penal  lebih  kepada  pencegahan  terhadap sebuah tindak pidana, yang berpusat kepada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. sarana non penal perlu diintensifkan juga karena munculnya keraguan terhadap jalur penal yang dianggap belum mampu untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan. sehingga penting untuk menggali dan mengefektifkan segala upaya non penal untuk  melengkapi  kekurangan  sarana  penal  yang  ada  Terhadap  bahaya  kejahatan terorisme yang berawal dari radikalisme yang berbasis sara atau agama, terdapat beberapa sarana  non  penal  yang  dapat  ditempuh  seperti  pendidikan  agama  dan  moral  sejak  dini, pemberian pemahaman dan upaya penyadaran terhadap pelaku terorisme maupun paham radikal,  memperkuat  koordinasi  dan  kerjasama  antar  instansi  untuk  melakukan  upaya pencegahan secara bersama-sama 15
14 Syukri Kurniawan, Anditya Rahayu Putri, Tendy Septiyo, Pujiyono “Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme dengan Program Deradikalisasi di Indonesia” Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Volume 4 Nomor 1 April 2020 Universitas Muhammadiyah Luwuk
15 Luh  Nila Winarni “Kebijakan  Hukum  Pidana  Non  Penal,  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Radikalisme Berbentuk Terorisme” DIH, Jurnal Ilmu Hukum Februari 2016, Vol. 12, No. 23
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 14-25 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1
D. Kesimpulan dan Saran
Dalam  menjelaskan  hubungan  antara  hukum  dan  masyarakat  adalah  dengan membedakan jenis-jenis hukum.  kita akan kekurangan kosakata kosakata untuk jenis di satu  sisi  di  satu  sisi  lainTindakan  terhadap  Gerakan  terorisme  tidak  hanya  dilakukan dengan  memutus  mata  rantai  faham  radikalisme  dan  sumber  pendanaan  saja,  karena selama  kurang  lebih  20  tahun  terakhir  pemerintah  lebih  banyak  melakukan  upaya penindakan sementara pencegahan kurang diperhatikan, walaupun kita tahu ada program kontra  terorisme  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Tetapi  belum  maksimal  kalau hanya yang disasar adalah kelompok-kelompok yang terlihat saja tetapi harus pemerintah lebih giat lagi dengan sosialisasi ke perguruan tinggi. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam  hal  ini  badan  nasional  penanggulangan  terorisme,  Ideologi  Khilafah  yang  harus dihilangkan dengan memasukin sebagai satu mata pelajaran, tentu hal ini akan menjadi kontraversi tetapi untuk menghindari bangsa Indonesia dari faham radikalisme maka itu butuhkan pendekatan sosio cultur yang lebih artinya harus menjelaskan tentang bahaya laten  terorsime  ini  dengan  mengunakan  pendekatan  budaya,  karena  selama  ini  sudah mengunakan pendekatan structural tetapi belum efektif.
Terorisme  bukan  aliran  atau  faham  baru  di  Indonesia  atau  dunia  faham  ini  udah salam  ada  sejak  zaman  dahulu,  hal  ini  tentu  menjadi  ancaman  untuk  keberlangsungan hidup  seluruh  umat,  maka  itu  sejak  dini  pemerintah  harus  melakukan  upaya  untuk mencegah agar tidak terjadi Tindakan terror, hal yang harus dilakukan dalam Tindakan pencegahan tersebut dengan memberdayakan masyarakat agar turut serta dalam edukasi tentang  bahaya  terorisme,  seperti  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  serta  memasukin materi tentang bahaya terorisme di kurikulim sehingga generasi muda tahu akan bahaya terorisme tersebut.

## E. Ucapan Terimakasih
Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. yang tidak ada habis-habisnya memberikan nikmat dan karunianya kepada hambanya, sehingga eksistensi manusia dalam mempelajari ilmu pengetahuan menjadi terus berkembang dari masa ke masa. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membimbing dan mengajarkan penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel ini.

## F. Biodata Singkat Penulis
Abdul  Karim  Rahanar merupakan  mahasiswa  Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum Universitas  Trisakti,  menyelesaikan  studi  Strata-1  di  Fakultas  Hukum  Universitas Widyagama Malang.
Elfrida  Ratnawati  Gultom adalah  dosen  pembimbing  Abdul  Karim  Rahanar  di Universitas Trisakti.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 01, Januari-Maret 2023, Halaman 14-25 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i1

## Daftar Pustaka
Ansyaad  Mbai.  2014 “Merintis  Jalan  Mencegah  Terorisme” (Sebuah  Bunga  Rampai) Jakarta, Semarak Lautan Warna,
Akhyar  Ari  Gayo dan  Arfan  Faiz Muhlizi  2016 “Penanggulangan  Terorisme”  Dalam Perspektif  Hukum,  Sosial  dan  Ekonomi, Jakarta,  Pusat  Penelitian  Badan Keahlian  DPR  RI  dan  Dian  Rakyat,  A’aan  Efendi  dan  Dyah  Ochtorina  Susanti “Ilmu Hukum” Jakarta, Kencana 2021 Barda  Nawawi  Arief , Semarang  2008 Bunga  Rampai  “Kebijakan  Hukum  Pidana” Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru ,  Kencana  Prenada  Media Group
Dey  Ravena  dan  Kristian,2017 “Kebijakan  Kriminal”  (Criminal  Policy), Jakarta, Kencana Muhammad Yamin 2012, “Tindak Pidana Khusus” Bandung, Pustaka Setia Bandung Luh Nila Winarni. DIH, Jurnal Ilmu Hukum Februari 2016 “Kebijakan Hukum Pidana Non  Penal,  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Radikalisme  Berbentuk Terorisme , Vol. 12, No. 23
Nur Paikah. Jurnal Al Adalah:Jurnal Hukum dan Politik Islam,Januari 2019 “Kedudukan Fungsi  Badan  Nasional  Penaggulangan  Terorisme  BNPT  Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia” Vol 4, No 1 Muhammad Zulfikar, & Aminah. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Tahun 2020 “Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia” Volume 2, Nomor 1,
Syukri  Kurniawan,  Anditya  Rahayu  Putri,  Tendy  Septiyo,  Pujiyono  Jurnal  Yustisiabel Fakultas  Hukum  April  2020  Universitas  Muhammadiyah  Luwuk “Upaya  Non Penal  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Terorisme  dengan  Program Deradikalisasi di Indonesia” Volume 4 Nomor 1 Zulfi Mubarak. Jurnal Studi Masyarakat Islam Desember 2012 “Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan Volume 15 Nomor 2 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  tahun  2018,  tentang  Perubahan  atas undang-undang  nomor  15  tahun  2003,  tentang  penetapan  peraturan pemerintah  pengaganti  undang-undang  nomor  1  tahun  2002  tentang Pemberantarasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang
Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia 2007, Naskah akademik Undang-undang Terorisme ,
www.kompas.com  “ 7  Kasus  Terorisme  Terbesar  di  Indonesia” Kompas.com  - 28/04/2022, 01:30 WIB. Diakses pada tanggal 3 November 2022, pukul 13.03 Wib