http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
e-issn: 2828 – 545x

## ADAPTIVE GOVERNANCE  BADAN USAHA MILIK DESA KARYA MANDIRI DESA CIBODAS KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT
Engkus 1) , Alpin 2) , Ajietya Hermawan Putra 3) , Cici Oktariani 4) , Cyntia Puti Andriani 5)

## UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email : engkus@uinsgd.ac.id 1) , alpinsobandi2519@gmail.com 2) , ajietyah@gmail.com 3) , cicioktariani710@gmail.com 4) ,candycyntia@gmail.com 5 )

## Abstrak
Permasalahan kesenjangan merupakan kenyataan dalam pembangunan manusia yang perlu dipecahkan  oleh  pengembangan  manusia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menjelaskan  tentang  penerapan adaptive  Governance pada  pengembangan  BUMDes  di  Desa Cibodas  Kecamatan  Lembang  Kabupaten  Bandung  Barat.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,  observasi,  dan  studi  dokumentasi  dengan  pemerintah  desa  cibodas  dan  pengelola BUMDes Karya Mandiri. Sedangkan teknik analisis data dilakukan reduksi data, penyajian data, dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  penerapan adaptive Governance pada BUMDes karya Mandiri sudah diterapkan dengan baik.
Kata Kunci : Adaptive Governance, BUMdes, Pelayanan

## Abstract
The problem of inequality is a reality in human development that needs to be solved by human  development.  This  study  aims  to  identify  and  explain  the  application  of  adaptive governance to the development of BUMDes in Cibodas Village, Lembang District, West Bandung Regency. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The data collection techniques  used  were  interviews,  observations,  and  documentation  studies  with  the  Cibodas village government and the BUMDes Karya Mandiri manager. While the data analysis technique is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation  of adaptive governance in BUMDes by Mandiri  has been implemented well, but there are several things that need to be improved.
Keywords: Adaptive Governance, BUMdes, Services
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## A. PENDAHULUAN
Pandemic COVID-19 telah merubah pola pokir dan pola kehidupan masyarakat dunia pada masa ini. Perubahan besar pun tak bisa dihindarkan dan dapat dielakkan oleh semua orang termasuk  juga  mempengaruhi  kepada  bidang-bidang  kehidupannya  terkhusus  pada kesejahteran  masyarakt.    Hal  ini  juga  tak  luput  dirasakan  oleh  lembaga  ekonomi  terkhusus ekonomi  desa  yakni  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  sebagai  Unit  pelaksana  desa  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejateraan  masyarakat  desa.  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi (Mendes PDTT) menuturkan bahwa hanya sekitar 10.026 BUMDes yang masih bertahan dan melakukan traksasi perekonomian dari 51.000 BUMDes di masa pandemic ini (Mendes PDTT, 2021)
Ketidaksiapan dan kurangnya manajemen operasional dalam pengelolaan BUMDes ini menjadi faktor utama yang menjadi BUMDes tak dapat bertahan dan berdaya saing pada masa pandemic.  Di  tambah  lagi,  kebanyakan  BUMDes  berdiri  tidak  melakukanan  analisis  yang mendalam  ataupun  tidak  dapat  mengoptimalkan  potensi  yang  ada  pada  desanya.  Sehingga situasi ini harus di hadapi dengan cermat oleh pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan. Sejalan  dengan  itu,  maka  pemerintah  harus  dapat  berpikir  dengan  tegas  untuk  menciptakan kebijakan yang harmonis antara pengamanan kesehatan ataupun penanganan darurat ekonomi. Pengadaan  alternatif  insentif  dalam  menopang  ketidakseimbangan  keadaan  di  masyarakat harus didahulukan (Rahmni et al., 2020).
Berdasarkan  perkembanganya,  pemerintah  mengeluarkan  regulasi  terkait  BUMDes yakni  Undang-undang  No.  6  tahun  2014  tentang  Desa,  Pemerintah  dalam  hal  tersebut  telah memberikan  kewenangan  yang  luas  kepada  desa  untuk  mengatur  rencana  pembangunann berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat desa tanpa dibebani oleh rencana kerja berbagai instansi  pemerintah.  Undang-undang  tersebut  nantinya  akan  menjadi  “otonomi  desa”  (Aziz, 2016).BUMDes  pada  dasarnya  merupakan  pilar  kegiatan  ekonomi  di  desa  yang  berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam  penyediaan  pelayanan.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  pendirian  sebuah  Bumdes  pada umumnya,  yaitu:  (1)  Meningkatkan  perekonomian  desa,  (2)  Meningkatkan  Pendapatan  Asli Desa, (3) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan (4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (pasal 1 UU No. 6 Tahun 2015). (Presiden RI,2015)
Tindak lanjut dari hal di atas, Pemerintah kabupaten Bandung Barat mengintruksi desa untuk dapat mengelola BUMDes. Namun pada kenyataannya, pemerintahan desa di kabupaten Bandung  Barat  tak  semuanya  dapat  mengelola  BUMDes  ini  denga  baik.  Sehingga  dari  165 BUMDes yang terdaftar di kabupaten Bandung Barat hanya 4 BUMDes yang dapat mengelola dari segi usahanya maupun dari segi administrasi.
Tabel 1.1 BUMDes di Kabupaten Bandung Barat
NO  Nama BUMDes Kecamatan  Bidang Usaha 1 Karya Mandiri Lembang PAB,  Sewa Gedung,
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
Agri  Bisnis dan pengelolaan sampah. 2 Kayu Ambon Lembang Perdagangan 3 Cipendeuy  Cipendeuy Pasar Desa 4 Kerta Mukti Cipatat Simpan Pinjam
Sumber : Hasil Penelitian (diolah peneliti, 2020)
Berdasarkan  tabel  diatas,  mendeskripsikan  bahwa  BUMDes  di  Kabupaten  Bandung Barat  tidak  dapat  mejalankan  pengelolaan  dengan  baik  sehingga  banyak  BUMDes  yang mangkrak dan tak dapat memberikan dampak bagi desanya sendiri. Namun, BUMDes Karya Mandiri    desa  Cibodas  menjadi  salah  satu  BUMDes  yang  dapat survive dengan  perubahan jaman yang pesat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Dengan demikian, penulis mencoba  untuk  memprensentasikan  permasalah  diatas  dengan  konsep  dari Adaptive Governance.  Adaptive  Governance diharapkan  dapat  menyelesaikan  permasalah  BUMDes terkhusus pada tatakelola dan manajemen operasional organisasi.
Namun,  meskipun  demikian,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  BUMDes  Desa Cibodas masihditemukan ketidaksesuaian dengan konsep Adaptive Governance . Hal ini dapat dilihat  masih  banyaknya  sumber  daya  manusia  yang  kurang  kompeten  dalam  menjalankan tugasnya.  Maka  dengan  hal  tersebut,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  mengenai analisis Adaptive Governance pada Pengembangan BUMDes Desa Cibodas. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep Adaptive Governance pada Pengembangan BUMDes  Desa  Cibodas  kecamatan  Lembang  Kabupaten  Bandung  Barat.  Adapun  rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimana  penerapan Adaptive  Governance pada  pengembangan  BUMDes  di  Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat ?

## B.KAJIAN PUSTAKA
Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Monika Balqis Pratiwi  dan Ira Novianty dengan judul “ Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pandemi COVID-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat”. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah strategi bertahan, lokalisasi dan digitalisasi BUMDes. Metode penelitian yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasi  dari  penelitian  ini menunjukan bahwa BUMDes Karya Mandiri tetap bisa bertahan di tengah pandemi COVID- 19  melalui  kearifan  lokal  dan  digitalisasi  usaha  meskipun  terjadi  penurunan  omzet  usaha sampai dengan 33%.

## Kebijakan
Kebijkan  Publik  merupakan  suatu  tindakan  yang  dilakukan  untuk  kepentingan masyarakat, kelompok atapun pemerintah dalam ruang lingkup tertentu, sekaligus cara untuk mengatasi  tantangan    dan  peluang  terhadap  kebijakan  yang  digunakan  untuk  mengatasi masalah dan mencapai suatu tujuan tertentu (Friedrich, 2011). Dalam Undang-Undang No 10 tahun  2004  tentang  pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  Pasal  7  menjelaskan  jenis
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
dan hirarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  1945;  2)  Undang-Undang,  Peraturan,  Pemerintah  Pengganti UndangUndang;  3)  Peraturan  Pemerintah  4)  Peraturan  Presiden;  5)  Peraturan  Daerah. Anderson  dalam  Subarsono  (2013:  12-13)  menetapkan  proses  kebijakan  publik  sebagai berikut: 1) Formulasi masalah (problem formulation); 2) Formulasi Kebijakan ( Formulation ); 3)  penentuan  kebijakan  ( adoption );  4)  Implementasi  ( implementation );  5)  Evaluasi ( Evaluation ).Nugroho  dalam  Public  Policy  (2014)  menyebutkan  bahwa  kebijakan  publik adalah  jalan  untuk  mencapai  tujuan  bersama  yang  dicita-citakan.  Jika  cita-cita  bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945, maka tujuan dari kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut.

## Pengembangan Masyarakat
Pada  hakekatnya,  kegiatan  pengembangan  masyarakat  adalah  sebuah  pembangunan yang menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi kemajuan kehidupan diberbagai bidang, yaitu  kondisi  yang  memungkinkan  terciptanya  partisipasi  aktif  masyarakat  dan  adanya kepercayaan  penuh  pada  masyarakat  untuk  memegang  inisiatif  tersebut.  Pengembangan masyarakat memiliki tujuan yaitu memajukan pada setiap aspek kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial budaya maupun aspek kehidupan lain sehingga tercapai kesejahteraan, selain itu  juga  untuk  membangun  kehidupan  manusia  sebagai  individu  dan  sebagai  anggota komunitasnya dengan cara mengembangkan pandangan, kemandirian, dedikasi terhadap tujuan komunitas dan kerjasama.
Pada  sisi  lain  Suharto  (2005)  berpendapat  bahwa  pengembangan  masyarakat merupakan  salah  satu  metode  pekerjaan  sosial  yang  tujuan  utamanya  untuk  memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka, serta menekankan  pada  prinsip  partisipasi  sosial  masyarakat.  Pengembangan  masyarakat  sebagai metode  pekerjaan  sosial  menunjuk  pada  interaksi  aktif  antara  pekerja  sosial  dengan masyarakat,  yang  dalam  pelaksanaannya,  masyarakat  yang  dikembangkan  itu  terlibat  dalam proses  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan  evaluasi  suatu  program  pembangunan, kesejahteraan sosial (PKS) atau usaha kesejahteraan sosial (UKS).

## Adaptive Governance
Dalam memahai konsep Adaptive Governance perlu memahi dasar dan mendalami 3 aspek  yakni  konsep  tata  kelola  pemerintah,  manajemen  dan  adaptasi.  Selain  itu,  pengaturan kelembangan yang dibentuk akan memberikan dampak dari pembuatan keputusan dan perilaku organisasi  dalam  menjalankan  kewenangannya  sebab  hal  tersebut  mengacu  pada  tata  kelola atau Governance (Steve Hatfield et al., 2007). beda halnya dengan manejemen yang mengacu pada proses pengambilan keputusan dan pemerataan sumber daya manusia dalam kelembagaan dengan  asumsi  tidak  merubah  dalam  aturan  dan  norma.  Selain  itu,  berdasarkan  penyataan Burris dkk menuturkan bahwa manejmen merupakan upaya memimpin atau mengarahkan yang memberikan  pengaruh  baik  kepada  keterampilan,pengetahuan,  dan  penerapan  teknologi. Selanjutnya pemahaman terakhir yakni adaptasi di tekankan pada teori evalusi yang merupakan cara meningkatakn kelangsungan mahluk untuk bertahan dari kondisi lingkungan. Berdasarkan pemahaman  tiga  aspek  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa Adiptive  Governance merupakan penggambaran  dari  aturan  yang  mengacu  pada  kepuasan  kebutuhan  manusia  yang  didasari pada  perubahan  dalam  pemahman,tujuan  dan  kontek  social,ekonomi  dan  lingkungan  (Steve Hatfiled et al., 2007)
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
Terlebih lagi, pemahaman teori Adaptive Governance diperkuat oleh pendapat menurut beberapa ahli seperti:
“Adaptive  governance  focuses  on  networks  connecting  people,  ideas,and  knowledge” (Innes  and  Booher,  2010).  “Adopting  the  iterative  learning  of  adaptive  management, adaptive governance grew from the realization that challenges to co-management and adaptive  management  pre-  dominantly  emerge  from  the  arenas  of  governance” (Armitage et al., 2007).
“Centralized or overly bureaucratic governance structures struggle with management practices that plan for failure, learn from experimentation, and adapt to change” (Allan and  Curtis,  2005).  “Collaborative  co-management  involves  power-sharing  between local  communi-  ties  and  government  to  provide  community  benefits  through decentralized  decision-making”  (Armitage  et  al.,  2007;  Carlsson  and  Berkes,  2005; Olsson et al., 2004).
“Collaborative  planning  and  deliberative  public  policy  scholar-  ship  parallels  these intellectual  developments,  drawing  on  the  intellectual  lineage  of  critical  social  and political theory” (Innes & Booher, 2010; Hajer & Wagennar, 2003).
Hal yang sama, Armitagy & Plummer (2010) menyatakan bahwa Adaptive Governance memiliki 4 dimensi sebagai berikut : 1) Potensi kapasitas adaptive 2) Tata Kelola Lingkungan 3) pengalaman untuk praktek 4) hubungan Penting antara Peubahan Lingkungan Global.
Adaptive  Governance berfungsi  untuk  meningkatkan  peran  stret  level  birokrasi, regulasi,  dan  manajemen  lainnya.  Dengan  dijalankannya Adaptive  Governance dapat merangkum  seluruh  pola  pemerintahan  untuk  mendefinisikan  kembali  peran  mereka  dan memfasilitasi  tujuan  pemerintah  dalam  kebijakan  sumber  daya  alam  dan  organisasi. Pemerintahan  adaptif  mengacu  ke  Pemerintahan  baru  mendefinisikannya  sebagai  bentuk koordinasi sosial dimana tindakan dikoordinasikan secara sukarela oleh individu dan organisasi dengan kemampuan mengatur dan memperkuat diri sendiri. Pemerintahan Adaptif bergantung pada jaringan yang menghubungkan individu, organisasi, lembaga, dan lembaga di berbagai tingkat organisasi Folke et al (2005). Bentuk pemerintahan ini juga menyediakan pendekatan kolaboratif, fleksibel, berbasis pembelajaran untuk mengelola ekosistem, juga disebut sebagai "pengelolaan  bersama  adaptif"  Engle,  N.  L,  (2011).  Tinjauan  ini  berkonsentrasi  pada pengalaman Pemerintahan Adaptif (Adaptive Governance) dari sistem sosial-ekologis selama periode  perubahan  mendadak/krisis  dan  menyelidiki  sumber  sosial  pembaruan  dan reorganisasi.  Tata  kelola  semacam  itu  menghubungkan  individu,  organisasi,  lembaga,  dan lembaga  di  berbagai  tingkat  organisasi.  Sistem  pemerintahan  Adaptif  sering  mengatur  diri sendiri sebagai jejaring sosial dengan tim dan kelompok aktor yang memanfaatkan berbagai sistem  pengetahuan  dan  pengalaman  untuk  pengembangan  pemahaman  dan  kebijakan bersama.

## C.METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif. Menurut  Moleong  (2005)  dalam  (Nurdin,  2019)  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistic, dan dengan cara deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah.  Sedangkan  jenis  penelitian  ini  adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat- sifat populasi atau daerah tertentu.
Menurut  Sugiyono  (2017),  metode  penelitian  pada  dasarnya  merupakan  cara  ilmiah untuk  mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu.  Berdasarkan  hal  tersebut, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara  mencari,  mengumpulkan,  mengolah  dan  menganalisis  data  hasil  penelitian  tersebut. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (Sugiyono, 2017).
Penelitian  ini  dilakukan  di  BUMDes  Karya  Mandiri  Desa  Cibodas,  dengan  teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  wawancara  secara  mendalam,  observasi,  studi pustaka, dan dokumentasi.  Wawancara dilakukan  dengan Pengawas, Ketua BUMDes Karya Mandiri  Desa  Cibodos  dan  Unit  usaha  Pengelola  Air.  Teknis  analisis  data  yang  digunakan adalah  data  condensation,  data  display,  dan  conclusion  drawing.  Sedangkan,  pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi data.

## D.HASIL DAN PEMBAHASAN
Adaptive Governance adalah suatu proses penelahaan melalui pengamatan lingkungan ke  tindakan  tertentu,  namun  menekankan  pula  pada  suatu  perubahan  dengan  berdasarkan tindakan dari hasil pembelajaran yang sudah diterima. Selan itu, Adaptive Governance juga berfungsi  sebagai  peningkatan  kompeten  para  aparatur,  aturan  yang  mengikat,  serta perencanaan  yang  tersistematis.  Maka  tindak  lanjut  dari  hal  di  atas,  bahwa Adaptive Governance merupakan  keselurrhan  pola  pemerintahan  yang  memiliki  peran  untuk menfasilitasi tujuan pemerintah tersebut dengan dukungan kebijakan sumber daya alam yang tersedia serta di jalankan dengan organisasinya.

## Potensi kapasitas Adaptive
Pengembangan  kapasitas  adalah  usaha  yang  dilakukan  untuk  membuat  perencanaan maupun sekaligus implementasi pengembangan dengan berbagai strategi yang bertujuan untuk mengefesienkan, efektifitaskan, serta meningkatkan responsifitas kinerja pemerintah. Sejalan dengan  itu,  para  aparatur  kenirja  BUMDes  Karya  Mandiri  di  tuntun  untuk  meningkatkan kompeten  terhadap  kebutuhan  masyarakat.  Berdasarkan    penelitian,  peneliti  menemukan bahwa BUMDes Karya mandiri sudah melalukan responsifitas dengan baik khususnya kepada masyarakat. Pengawas BUMDes Karya Mandiri menuturkan bahwasanya, pemerintah selalu terbuka  dan  merespon  dengan  cepat  terkait  dengan  pengembangan  ekonomi  yang  akan dikelola. Hal tersebut dipertegas dengan pertanyataannya sebagai, berikut:
perencanaan dilakukan di musdes tahapannya, dari musdes terus masuk ke AD/ART- nya lalu melangkah ke unit ushanya  ditentukan oleh pemerintah dengan pengurus BUMDes dan unsur masyarakat , apa nih yang akan dikelola untuk sebagai sumber penghasilan kepada PAD desa. Dengan pernyataan di atas, mendeskripsikan bahwa para elemen BUMDes Karya Mandiri memiliki keluasaan untuk memberikan saran ataupun kritik terrhadap pengembangan ekonomi yang akan dilakukan. Terlebih, pengembangan ekonomi masyakat merupakan salah satu  dimensi  dalam  pengembangan  masyarakat.  Konsep  pengembangan  masyarkat  ini  pula memiliki  ciri  atua  karakter  yang  berdasari  pada  tiga  hal  penting,  yaitu  adaptif  terhadap masyarak, community based , berkelanjutan (Mubasyaroh, 2016)
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
Optimalisasi  pengembangan  BUMDes  karya  mandiri  bergerak  pada  beberapa  unit usaha. Pada dasarnya unit usaha yang dikelola merupakan kebutuhan masyarakat dan potensi desa yang dimikiki. Unit usahanya sebagai beritkut :
1. Unit Pengelolaan Air. Unit usaha pengelolaan air merupakan unit usaha yang menjadi unggulan  pada  pengembangan  BUMDes  Karya  mandiri  Desa  Cibodas.  Dalam pengembangannya  ini,  unit  pengelolaan  air  dilatarbelakangi  oleh  kesulitan  air  untuk kebutuhan  rumah  tangga  di  masyrakat  desa  cibodas  ini.  Adapun  untuk  keperluan pertanian sebenarnya sudah ada dari sungai yang mengalir yakni dari ampera, namun untuk  kebutuhan  air  rumah  tangga  itu  menjadi  permasalah.  Maka  pemerintah  desa cibodas  berkerja  sama  dengan  BPAP  Tirta  Hurip    berhasil  mengupayakan  untuk pemenuhan kebutuhan air dengan sumber air yang melipah. Sumber air yang dikelola pun sebagai berikut : 1) mata air sangga dulang 2) mata air kadal meteng & seke saladah 3) mata air legok 4) mata air legok barong.
2. Unit penyewaan kios dan Gedung Serba Guna. Unit usaha ini bertujuan untuk bantu masyrakat  untuk  menjadi  para mengusaha  atau berjiwa entrepreneur. Pengembangan ekonomi  ini  menjadi  salah  satu  sterategi  yang  dapat  membantu  masyarakat  untuk menambah  pendapatan  ataupun  mengurangi  pengangguran  di  Desa  Cibodas.  Hal  ini menunjukan  bahwa  desa  cibodas  dangan  konsen  terhadap  pengembangan  ekonomi yang  menekankan  pada  menumbuhkan  usaha  kecil  dan  menengah  sebagai penyeimbang pada pemerataan dan penyerapan tenaga kerja.
3. Unit Agro Desa. Unit usaha agro desa merupakan usaha yang mengoptimalkan potensi desa  cibodas  sebagai  salah  satu  daerah  pertanian  dan    pemasok  sayuran  kebeberapa pasar yang ada di wilayah lembang sendiri maupun ke pasar daerah Kota Bandung. Tak hanya  itu,  agro  desa  ini  dilakukan  juga  dengan  program  penanaman  sayuran  di pekarangan  rumah  warga  yang  bertujuan  untuk  dijual  untuk  para  wisatawan  yang datang ke desa cibodas.
4. Unit Pengelolaan Sampah. Unit usaha yang baru dikembangkan oleh BUMDes Karya Mandiri  Desa  Cibodas  serta  diharapkan  menjadi  salah  satu  unit  yang  menghasilkan profit  dan  menambah  kepada  PAD  desa.  Namun  hal  itu  dilakukan  BUMDes  Karya Mandiri dengan Mengoptimalkan dulu partisipasi masyarakat Desa Cibodas.

## Tata kelola Lingkungan
Dalam  dimensi  kedua  ini, adaptive  governance memiliki  stukur  yang  adaptif  dalam menjalankan  tata  kelola  organisasi  BUMDes  yang  menuntu  agar  selalu survive di  setiap perubahan  yang  terjadi  ataupun  hambatan.  Dalam  menjalankannya,  tata  kelola  diperlukan komunikasi yang dilakukan secara inten kepada setiap bagian, baik internal amupun eksternal pada  pengelolaan  BUMDes  karya  mandiri.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  meneliti menemukan stuktur pengelolaan BUMDes Karya Mandiri ini sebagai berikut .
Gambar 4.1: Stuktur Organisasi BUMdes Karya Mandiri Desa Cibodas
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## Sumber: BUMDes Karya Mandiri,2020
Dilihat dari gambar di atas, menunjukan bahwa koordinasi aparatur memiliki kejelasan terhadap  tugas  dan  fungsinya.  Kejelasan  terhadap  pembagian  tugas  pada  implementasi BUMDes karya Mandiri dapat dilihat pada spesialisasi unit usaha yang menjadi programnya. Namun pada saat ini, peneliti menyadari bahwa stuktur pelaksanaan BUMDes Karya Mandiri yang dikelola Desa Cibodas mengalami stagnan. Hal tersebut didasarin oleh hasil wawancara dengan  Pengawas  BUMDes  Karya  Mandiri    yang  menuturkan  bahwa  masih  belum  adanya tidak lanjut terhadap regenerasi terkait struktur tersebut.

## Pengalaman praktek
Keberpihakan  masyarakat  terhadap  program  yang  dikelola,  senantiasa  membeikan dampak yang baik untuk keberlangsungan BUMDes Karya Mandiri. Pengalaman praktek ini tidak  serta  meta  dilakukan  dengan  instan,  namun  telah  melalui  perencanaan  panjang  serta analasis  yang  mendalam.  Setiap  program  yang  dilaksanakan  oleh  BUMDes  Karya  Mandiri memiliki tindak lanjut yakni evaluasi yang kontinu setiap tiga bulan sekali. Ketua BUMDes Karya Mandiri menuturkan bahwa evaluasi selalu dilakukan pada program yang berkelola dan diharapkan dari hasilnya menjadi perencanan untuk tiga bulan selanjutnya. Terlebih dari itu, peneliti  menemukan  tahapan  evaluasi  yang  dari  setiap  unit  usaha  yang  berjalan,  sebagai berikut.
Gambar 4.2: Pengelolaan Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih Bumdes Karya

## Mandiri
Sumber: Hasil Penelitian (diolah peneliti, 2020)
Dari  gambar  diatas  menjelaskan  bahwasanya,  unit  usaha  pengelolaan  air  memiliki tahapan  kerja  yang  jelas  sehingga  memimalisis  terjadinya  kegagalan  yang  terjadi.  Pertama, pengecekan, perbaikan, penggantian terhadap jalur distribusi dan jalur konsumen. Selain itu, penyempurnaan  stuktur  organisasi  Pengeloan  air  bersih  dan  tata  kelola  karyawan  yang
Perbaikan tata kekola & infrastruktur Peninjauan mata air yang tidak produktif Efiensi biaya operasional Penambaha n konsumen baru Penyesuian tarif retribusi air
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
senantiasa  adanya  perbaikan.  Kedua , pemeliharaan  ,  pembersihan  sumber  mata  air  dan mengaktifkan kembali penjaga mata air. Ketiga, perbaikan sistem billing tagihan, pelaksanaan abseni  sidik  jari,  dan  Pembayaran  gaji  berdasarkan  SOP  (Standard  Operating  Procedure) organisasi.  Keempat,  pendataan  ulang  terhadap  konsumen  pengelolaan  air  bersih  serta menuntut  agar  menambahnya  konsumen  baru.  Kelima , penyesuaian  tarif  retribusi  air. Selanjutanya, untuk unit usaha kios desa pun diberikan keluasan untuk melakukan perbaikan, penambahan, dan penyesuian harga kios
Berkaitan  dengan  hal  di  atas,  peneliti  menemukan  bahwasanya  setiap  evaluasi  dan rekomendasi  baik  program  yang  dilakukan  sudah  sesuai  dengan  manajemen  operasional. Manajemen  operasional  ini  dijalankan  secara  berkesinambungan  dan  efektik  dengan mengintegritasikan sumber daya dalam mencapai suatu tujuan (Fugarty dalam buku Rosdiana, 2014).Lebih  lanjut,  kesesuaian  tata  kelola  yang  dijalankan  oleh  BUMDes  Karya  Mandiri memberikan dampak baik dari PAD Desa Cibodas. Dilihat dari laporan keuangan yang dikelola BUMDes Karya Mandiri sebaga berikut.
Tabel 4.3: Omzet BUMDes Karya  Mandiri Desa Cibodas
Tahun  Omzet PAD 2017 Rp. 720.000.000 Rp. 35.000.000 2018 Rp. 720.000.000 Rp. 35.000.000 2019 Rp. 720.000.000 Rp. 42.000.000 2020 Rp. 480.000.000 Rp. 42.000.000
Sumber: Hasil Penelitian (diolah peneliti), 2020).
Berdasarkan tabel di atas, bahwa BUMDes karya Mandiri mengalami penurunan yang cukup besar dari omzet yang di dapatkan, namun itu tidak berpengaruh signifikan. Lebih lagi, peneliti melakukan validasi dengan mengenai penurunan dan dilatarbelakangi oleh masyarakat yang terdampak oleh adanya pandemic sehingga tidak dapat membayar. Walapun demikian, BUMDes  karya  Mandiri  ini  telah  dinobatkan  sebagai  unit  yang  mendukung  program  Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tahun 2018 oleh bapak Gubernur  Jawa Barat.

## Hubungan Penting Antara Peubahan Lingkungan Global.
Kerjasama  dengan  berbagai  stakeholder    merupakan  langkah  strategi  bagi keberlangsungan  suatu  BUMDes.  Dengan  menjadi  kemitran  dengan  beberapa  stakeholder diharapkan dapat membantu untuk menambahan modal, relasi bisnis, penambahan pendapatan, dan menarik para investor. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas BUMDes karya Mandiri menuturkan bahwa BUMDes telah menjalin kerja sama dengan beberapa pihak swasta ataupun  dengan  pemerintah.  Kegiatan  kerja  sama  tersebut  dimanifestasikan  oleh  BUMDes Karya Mandiri sebagai berikut.
Pertama,  melakukan  kerja  sama  dengan  pemerintah  desa  suntenjaya  terkait  dengan pengelolaan  air  bersih  yang  dilewati  oleh  pipa-pipa.  Kedua,  melakukan  kerja  sama  dengan pemerintahan  kabupaten  Bandung  Barat  terkait  dengan  pengelolaan  sampah  yang  baru  di rancang. Ketiga, melakukan kerjasama dengan beberapa pihak bank seperti  CSR ( Corporate Social  Responbility ) Rotary  Club , CSR ( Corporate  Social  Responbility ),  Bank  BJB,  dan Aspirasi PRR RI
E. SIMPULAN
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
Berdasarkan  penelitian yang dilakukan, pelaksanaan pengembangan BUMDes Karya Mandiri  sudah  cukup  sesuai  dengan  konsep Adaptive  Governance. Konsep  ini  memberikan ruang bagi tata kelola pemerintahan agar dapat menyesuaiakan dengan segala tantangan dan peluang  yang  dihadapi  terkhusus  pada  pengembangan  BUMDes.  Adapun  Pengembangan BUMDes Karya Mandiri Desa Cibodas ini dapat menjadi model pengembangan BUMDes di desa lain yang sekarang sedang mengalami permasalah ataupun berkembang.
Meskipun  dalam  penerapannya  ditemukan  beberapa  kendala  terutamanya  dibidang pengembangan Kompetensi aparatur dan regenerasinya, namun sampai saat ini pihak BUMDes dan  Desa  Cibodas  terus  berupaya  melakukan  pembaharuan    melalui  pastisipasi  masyarakat untuk diberdayakan ataupun dari peningkatan kinerja aparatur sipil negara.

## Rekomendasi
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  peneliti  merekomendasikan  beberapa  hal  sebagai berikut :
1. Dibentuknya kebijakan Berdasarkan Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia atau aparatur  unit  usaha  pada  BUMDes  Karya  mandiri  yang  dilibatkan  pada  proses pengelolaannya.
2. Mengajakan  kerjasama  yang  kontinu  dengan  beberapa  stakeholder  agar  terciptaknya peluang usaha baru.

## REFERENSI
Aziz, L. L. (2016). Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa. 13(726). Burris, S, Drahos, P and Shearing, C 2005.‘Nodal governance’, Australian Journal of Legal Philosophy 30: 30–58.
Carlsson,  L.,  and  F.  Berkes.  2005.  Co-  management:  concepts  and  methodological implications. Journal of Environmental Management 75:65–76
C,  Folke,  dkk.  (2005).  Tata  kelola  adaptif  dari  sistem  sosialekologis.  Annu.  Rev.  Environ. Sumber  daya, 30, 441-473.
Engle, N. L. (2011). Kapasitas adaptif dan penilaiannya. Perubahan lingkungan global, 21(2), 647-656. Engkus, E. (2017). Administrasi Publik Dalam Perspektif Ekologi. JISPO :  Jurnal Ilmu Sosial dan   Ilmu   Politik, 7(1), 91-101.
Engkus, E., Sakti, F. T., & Suparman, N. (2020). Model Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(3), 441-448.
Fischhendler,  I.,  &  Heikkila,  T.  (2007,  November).  IWRM  mendukung  tata  kelola  adaptif: Suatu  perspektif  kebijakan.  Dalam  konferensi  akhir  Freude  am  Fluss,  Universitas Radboud, Nijmegen (NL) (pp. 22-24).
Hatfield-dodds, S., Nelson, R., & Csiro, D. C. (2007). Adaptive governance : An introduction, and implications for public policy Section One : The genesis of adaptive governance. 2006 (February), 13–16.
Innes,  J.  E.,  and  Booher,  D.  E.  (2010).  Planning  with  Complexity  An  Introduction  to Collaborative Rationality for Public Policy. Oxford Routledge
Mubasyaroh.  (2016).  Pemberdayaan  Ekonomi  Sebagai  Dimensi  Pengembangan  Masyarakat Islam. Community Development, 1(1), 57–74.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
Olsson, P., C. Folke, and F. Berkes. 2004. Adaptive comanagement for building resilience in social- ecological systems. Environmental Management 34(1):75–90 Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Riant Nugroho. (2014). Public Policy manajemen dinamika, analisis, konfergensi, dan kimia kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Suharto, Edi, (2010). CSR & COMDEV. Bandung: Alfabeta Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  10  tahun  2004  tentang  pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
Utami,  T.  (2014).  Pemberdayaan  Komunitas  Sektor  Informal  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL),
Suatu Alternatif Penanggulangan Kemiskinan.
Pratiwi  moniki    balqis,  novianty  ira.  (2020)  Strategi  Bertahan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  dalam  Pandemi  COVID-19  pada  Desa  Cibodas  Kecamatan  Lembang Kabupaten Bandung Barat. IRWNS. 1098-099
Website  Resmi  Cibodas  tahun  2021.  Diakses  pada  tanggal  4  Juni  2021,  pukul  13.00  wib.  Dari https://cibodas-lembang.desa.id/
Pelitaonline.co.id, Kaya Inovasi, Desa Cibodas Andalan Bandung Barat. Diakses pada 4 Juni 2021, pukul 13.50 wib. Dari https://www.pelitaonline.co.id/kaya-inovasi-desa-cibodas- andalan-bandung-barat/
Nasionaltempo.co/read, SDGs BUMDes dan Pendamping Desa Jadi Fokus Gus Menteri, 2021.
Diakses pada tanggal 5 Juni 2021, pukul 14.00 wib. Dari
https://nasional.tempo.co/read/1469191/sdgs-bumdes-dan-pendamping-desa-jadi- fokus-gus-menteri