## DINAMIKA  HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL

## Titin Samsudin
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI GORONTALO Email : nurulhubbi@gmail.com

## Abstract
The dynamism of Islamic law must have an effect on the process of social interaction. In vice versa, social status that absorbed through interaction between religion and society will have an implication to the social process. social change in society always demands changes in the law, so legal change can lead to social change. Sociologically, the society always changes. The change of a society can be influenced by the way of thinking and the value of existing in society. The more advanced the way of thinking of a society will be more open problematika that happened, The more problematic faced by society hence the settlement demand also  getting  harder.  So  it  takes  a  serious  effort  in  solving  it.  Thus  the  role  of Islamic  law  in  answering  all  issues  that  are  increasingly  growing  in  the  social community  is  very  urgent  done.  As  an  illustration  and  concrete  and  concrete form of the dynamic of Islamic law.
Keywords : Dynamization, Islamic Law, Social Change.

## Abstrak
Dinamisasi hukum Islam pastilah berpengaruh terhadap proses interaksi sosial.  demikian  pula  sebaliknya  status  sosial  yang  terserap  melalui  interaksi antara  agama  dan  masyarakat  akan  berimplikasi  terhadap  proses  sosial. perubahan sosial dalam masyarakat selalu menuntut adanya perubahan hukum, demikian pula perubahan hukum dapat menimbulkan perubahan sosial. Secara sosiologis  masyarakat  senantiasa  mengalami  perubahan.  Perubahan  suatu masyarakat  dapat  dipengaruhi  oleh  polapikir  dan  tata  nilai  yang  ada  dalam masyarakat. Semakin maju cara berpikir suatu masyarakat maka akan semakin
terbuka problematika yang terjadi, Semakin banyak problematika yang dihadapi oleh  masyarakat  maka  tuntutan  penyelesaiannya  juga  semakin  berat.  Sehingga membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dalam menyelesaikannya. Dengan demikian  peranan  hukum  Islam  dalam  menjawab  semua  persoalan  yang semakin  hari  semakin  berkembang  dalam  sosial  masyarakat  sangatlah  urgen dilakukan.  Sebagai  gambaran  dan  bentuk  konkrit  serta  nyata  dari  dinamisnya hukum Islam.
Kata kunci : Dinamisasi, Hukum Islam, Perubahan sosial.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  problem  krusial  yang  seringkali  muncul  dalam  kehidupan beragama  adalah  bagaimana  menyikapi  doktrin-doktin  agama  yang  tertuang dalam  kitab  suci  dan  sumber-sumber  otoritas  agama  lainnya  secara  adil,  agar doktrin-doktrin  tersebut  tetap  memiliki  relevansi  yang  tepat  dengan  dinamika masyarakat  yang  selalu  berubah,  serta  selalu  bersifat  fungsional  untuk menyelesaikan  problem-problem  masyarakat  untuk  kemudian  bisa  diadopsi kedalam sistem yang lebih modern dan up to date .
Kondisi  real  masyarakat  masa  kini  adalah  dihadapkan  pada  dua  buah pilihan,  yakni  berpegang  teguh  pada  norma-norma  hukum  agama  sembari menundukkan  realita  kehidupan,  dan  kebutuhan  hukum  baru  dihadapan otoritas  hukum  agama,  atau  menanggalkan  hukum  agama  karena  ia  tak  lagi fungsional  mengakomodir  kebutuhan  hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat. Terlebih setelah dunia Islam  bersentuhan dan berinteraksi dengan westernisasi melalui  kolonialisme  yang  dilakukan  Dunia  barat  kepada  Dunia  Timur, Khususnya Dunia Islam.
Persentuhan  antara  peradaban  timur  dan  barat  ini  berdampak  pada terjadinya  perubahan-perubahan  sosial 1 yang  kemudian  melahirkan  sejumlah besar  problem  baru  bagi  masyarakat  Islam,  khususnya  berkaitan  dengan
1 Soejono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar , XX (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 337.
relevansi  agama  bagi  era  modern.  Perubahan  tersebut  banyak  melahirkan simbol-simbol  sosial  dan  kultur  baru  yang  secara  eksplisit  tidak  dimiliki  oleh simbol keagamaan yang dianggap mapan. Sehingga berbagai aspek pemahaman umat  atas  doktrin-doktrin  agamanya  dipertanyakan  kembali,  bahkan  digugat oleh kalangan pembaharu. 2
Perubahan  sosial,  itu  adalah  satu  pasti  musti  terjadi  dalam  suatu masyarakat. Yang perlu dicatat adalah, bahwa perubahan yang terjadi itu pasti mempengaruhi  kehidupan  sosial  kemasyarakatan  suatu  kelompok  masyarakat. berkenaan  dengan  adanya  perubahan  ini,  para  sosiolog  memberikan  beberapa titik poin penekanan yang tidak sama antara satu dan yang lainnya. Akan tetapi apapun  penekanan  yang  diberikan  para  sosiolog  itu,  mereka  telah  sepakat bahwa perubahan sosial itu bersifat mempengaruhi dan merubah tatanan sistem sosial  yang  sudah  diasumsikan  sebagai  sestuatu  yang  baku  sebelumnya  oleh suatu masyarakat. 3
Salah  satu  aspek  pemahaman  tersebut  adalah,  hukum  Islam  yang dianggap  sebagai  warisan  keagamaan    tradisional,  dalam  bidang  sosial  ia seringkali  dipandang tidak lagi memenuhi kebutuhan zaman. Oleh karenanya, reformasi  hukum  Islam  merupakan  suatu  keniscayaan.  Perubahan-perubahan social  yang  dihadapi  kaum  muslim  pada  periode  modern  telah  menimbulkan sejumlah  besar  masalah  serius  berkaitan  dengan  hukum  Islam,  namun  metode dalam istinbath hukum yang dikembangkan para pembaharu hukum islam guna menjawab  persoalan-persoalan  yang  terus  berkembang  tersebut,  nampaknya belum mampu menyelesaikan apa yang dikatakan sebagai persoalan umat. De- ngan demikian kajian tentang dinamika hukum islam ini sangat perlu dilakukan. Agar  Supaya  dinamisi  Hukum  Islam  dapat  menjadi  jawaban  tantangan  dari perubahan sosial yang ada dan terjadi.
2 Martha Mundhy, The Family Inheritence; And Islam: A Re-examination of the Sociology of Faraid Law, dalam Aziz Azmeh (ed.), Islamic Law Social and Historical Contexts , II (London: Routledge, 1998), 1–2.
3 Zulham Wahyudani Dan Raihanah Hj Azahari , “Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam ,” Jurnal Islam Futura UIN Ar-Raniry Vol 14, no. No 2 (2015): h. 166.

## PEMBAHASAN HUKUM ISLAM
Istilah hukum Islam dapa ditemukan dalam literatur Barat, yaitu dengan term Islamic  law yang  secara  harfiah  disebut  sebagai  hukum  Islam.  Dalam penjelasan tentang kata Islamic law, cenderung didefinisikan sebagai keseluruhan wahyu  Allah  yang  mengatur  kehidupan  muslim  dengan  segala  aspek kehidupannya.  Dari  definisi  ini  terlihat  bahwa  kata  hukum  Islam  lebih  dekat pengertiannya  kepada  kata  syari’at  Islam.  Namun  kata  Hukum  Islam  ini  telah diserap  kedalam  bahasa  Indonesia,  dan  maknanya  berubah  menjadi  syariat. 4
Padahal  dalam  perkembangannya,  term  kata Islamic  law bukanlah  ditujukan kepada kata syariat, melainkan kepada kata fiqih yang menjadi wilayahnya para fuqaha.  Sebenarbya  ungkapan  yang  lebih  tepat untuk  menggambarkan syari’at bukanlah Islamic Law melainkan Islamic Jurisprudence . 5
Secara  etimologi  syariat  memiliki  dua  arti pertama, diartikan  sebagai tempat  air  mengalir  seperti  perkataan  orang  Arab shara’tu  al-ibil  idza  waradat syari’at al-ma’ (Aku memberi minum untaku ketika ia dating ditempat air) 6 kedua, memiliki pengertian sebagai jalan yang lurus ( al-thariq al-Mustaqim wa al-Wadhih ) sebagaimana  yang  terdapat  dalam  surat  al-Jatsiyah  ayat  18    yang  artinya;  “ kemudian  kami  jadikan  kamu  berada  di  atas  suatu  syariat  (peraturan)  dari urusan  (agama)  itu,  maka  ikutilah  syariat  itu  dan  janganlah  kamu  ikuti  hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.
Sedangkan secara terminologi pengertian syariat adalah segala yang ditu- runkan Allah kepada Rasulullah SAW baik yang terdapat dalam Al-Quran mau- pun Al-Sunnah yang diyakini kebenarannya. 7 Namun para ulama juga membe- rikan definisi yang sempit tentang syariat, yaitu segala titah yang berhu-bungan
4 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1402.
5 Yoyo Hambali, “Hukum Islam Dan Perubahan Sosial : Study Atas Konsep Maslahah Dan Aplikasinya Dalam Keluarga Islam Kontemporer,” Jurnal Maslahah Vol. 6, no. No. 2 (November 2015): h. 40.
6 Muhammad Ali Jum’ah, Al-Madkhal Ila Darasat al-Madzahib al fiqhiyyah (Kairo: Dar al-Salam, 2004), 305.
7 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh I (Jakarta: Kencana, 2010), 1.
dengan  tingkah  laku  manusia  diluar  yang  mengenai  akhlak.  Karena  itu  kata syariat, merupakan nama lain bagi hukum yang bersifat amaliah. 8
Adapun kata fiqih sangat erat kaitannya dengan kata syariat. Karena fiqih merupakan  jabaran  sederhana  dan  praktis  dari  syariat.  Secara  etimologi,  kata fiqih diambil dari kata faqiha yafqahu faqihan yang memiliki makna mengerti atau paham,  lebih  jauhnya  adalah  paham  yang  mendalam. 9 Secara  terminologi  kata fiqih,  yakni  ilmu  tentang  hukum-hukum  syari’at  yang  bersifat  amalia  yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. 10
Dari pemaparan singkat diatas dapat dipahami bahwa istilah syariat dan fiqih  digunakan  untuk  mendeskripsikan  Hukum  Islam.  Kedua  istilah  tersebut sama-sama  membahas  hukum  Islam,  akan  tetapi  terdapat  perbedaan  antara keduannya  sebagaimana      penjelasan  di  atas.  Dimana  syariat  itu  berasal  dari Allah  dan  Rasul-Nya  sebagai  pembuat  syari`at,  sementara  fiqih  adalah pengetahuan  para  fuqaha  tentang  syariat  atau  meerupakan  pengejawantahan pemikiran mujtahid tentang syariat.
Syari’at  adalah  Hukum  Islam  yang  masa  berlaku  berifat qadim atau sepanjang  masa,  sedangkan  fiqih,  merupakan  rumusan  konkrit  dan  bersifat praktis dari hukum Islam, yang nantinya dapat diaplikasikan dalam suatu kasus, atau tempat, atau keadaan, dan atau masa tertentu. Syari’at dan Fiqih memang berbeda  secara  subtansi,  tetapi  tidak  juga  dapat  dipisahkan.  Ketentuan  ini berlaku  karena  menghindari  terjadinya  kerancuan  dalam  memahami  hukum Islam, baik sebagai sebuah ajaran ataupun sebagai hasil penafsiran, interpretasi, pemikiran mujtahid.
Ketetapan  hukum  pada  prinsipnya  ada  yang  sudah  bersifat  tetap  dan final,  tidak  menerima  dan  atau  menafikkan  pembaharuan  dan  perubahan. Ketentuan  hukum  Islam  yang  tetap  telah  diterangkan  dan  ditetapkan  oleh Alquran  dan  Sunah  secara  pasti,  jelas  dan  terperinci.  Ketentuan  hukum  yang bersifat final seperti ini bukan lagi menjadi wilayah lapangan ijtihad. 11 Selain itu
8 Ibid
9 Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab (t.tp.: Dar al-Ma’arif, t.t.), 3450.
10 Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (Mesir: Dar Al-‘Arabiy, t.t.), 7.
11 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Syari’at Islam yang Abadi (Bandung: Usamah Press, 1992), 38.
terdapat juga ketentuan hukum yang tidak tetap atau final, dan dapat berubah- ubah,  ketentuan  hukum  yang  seperti  ini  dapat  dibedakan  menjadi  dua macam yaitu: pertama, hukum yang digali dari dalil-dalil zhanni namun berubah secara dinamis. Kedua, hukum  yang  dihasilkan  melalui  ijtihad  sebagai  akibat  dan respon dari perkembangan masa. 12
Dalam  teori  Ushul  fiqih,  ijtihad  hanya  dapat  dilakukan  pada  ranah tertentu  yakni:  a)  dalil-dalil  yang qath’i  al-wurudh tetapi zhanni  dalalah ;  b)  dalil- dalil yang zhanni al-wurudh tapi qath’i al-dalalah ; c) dalil-dalil yang zhanni al-wurud dan  dalalahnya;  d)  terhadap  kasus-kasus  yang  tidak  ada  dalil  hukumnya. 13
Berkenaan dengan kasus yang belum ada dalil naqlinya ini, maka para pemikir hukum  Islam  harus  mulai  memperhatikan  secara  lebih  seksama  dan  mengkaji kembali  teori-teori/kaidah-kaidah  ushul  fiqh  yang  ada,  agar  kemudian  dapat dilakukan ijtihad, yang nantinya akan memberikan fatwa atau pegangan hukum yang progresif bagi umat Islam. 14
Aktivitas  ijtihad  merupakan  sebuah  keniscayaan  untuk  terus  dilakukan oleh  setiap  mujtahid  di  setiap  zaman  guna  menjawab  dan  memberikan  solusi atas problematika kehidupan sosia yang sesuai memiliki relevansi akurat dengan tiap  masa  dan  zamannya.  Sejarah  telah  membuktikan  keniscayaan  ijtihad  ini, sejak  dari  masa  Rasulullah  hidup  dan  meneirima  wahyu  hingga  abad modern, dinamika ijtihad terus dan terus akan dibutuhkan serta berkembang. 15
Dari  penjelasan  di  atas  menunjukan  bahwa  kedua  sumber  hukum, Alquran  dan  Sunnah  terdapat  teks-teks  yang  sebagian  bersifat  qath’i (aksiomatik) dan sebagian lagi bersifat zhanni (hipotetik). Dalam teks-teks yang zhanni inilah  intervensi  akal  manusia  dimungkinkan  melakukan  interpretasi- interpretasi  dan  penyesuaian  pemaknaan  dengan  tuntutan  perubahan  social melalui aktivitas yang disebut ijitihad. Bahkan tidak hanya teks-teks zhanni saja,
12 Ibid, h. 49 13 Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan  Hukum Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Grouf, 2005), 72.
14 Gibtiah dan Yusida Fitriati, “Perubahan Sosial Dan Pembaruan Hukum Islam Persperktif Sadd Al-Dzari’ah,” Jurnal Nurani Vol 15, no. No. 2 (Desember 2015): h. 101.
15 “View of Aplikasi Fiqh Al-Waqi’: Pertimbangan Aspek Sosiologis Dalam Pemikiran Al- Qaradhawi ,” diakses 3 Juni 2018, http://e- journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/798/788.
teks-teks  qath’i  pun  sebagaimana  yang  disebutkan  di  atas  dapat  mengalami perubahan. Disinilah letak fleksibelitas hukum Islam. Dan juga hubungan timbal balik antara hukum Islam dan perubahan social. Karena itu tidak berlebihan bila Hukum  Islam  diasumsikan  sebagai  hukum  yang  bersifat  dinamis  dan  selalu relevan untuk setiap zaman, keadaan dan tempat. 16

## PERUBAHAN SOSIAL
Merupakan  suatu  hal  yang  sangat  wajar  dan  normal  bila  seklompok masyarakat mengalami apa yang disebut dengan Perubahan dan perkembangan. Karena Perubahan itu merupakan bukti dan ciri, bahwa masyarakat itu eksis dan hidup. Perubahan masyarakat yang terjadi itu dapat berupa berubahnya tatanan social,  tatanan  budaya,  tatanan  ekonomi  dan  lain  sebagainya. 17 Ini  berarti perubahan-perubahan  yang  terjadi  tidak  hanya  bersifat  parsial,  pada  aspek tertentu saja, akan tetapi bersifat menyeluruh, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat  baik  yang  materil  wujud  dan  sifatnya,  maupun  yang  immaterill. Karena  itu  definisi  perubahan  sosial  menjadi  sangat  luas,  tetapi  secara  umum dapat  diasumsikan  bahwa,  pada  prinsipnya  perubahan  sosial  adalah  sebuah proses  yang  memicu  perubahan-perubahan  dalam  struktur,  fungsi,  dan system dalam masyarakat.
Sementara  menurut  Wilbert  Moore  sebagaimana  yag  telah  dikutip  oleh Robert H. Lauer, perubahan sosial adalah perubahan penting dari social structure , social  structure yang  dimaksud  disini  adalah  pola-pola  dari  perilaku  dan interaksi.  Moore  memasukannya  dalam  definisi  perubahan  social  berbagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai, dan fenomena kultural. Definisi ini  menunjukkan  bahwa  perubahan  social  adalah  fenomena  yang  kompleks, menembus  berbagai  tingkat  kehidupan  social,  dan  mengindikasikan  bahwa seluruh  aspek  sosial  masyarakat  itu mengalami perubahan  yang  berkelanjutan. Kalaupun ada Perbedaan, hanya berbeda pada tingkat perubahannya saja. 18
16 Musa, Tarikh al- Fiqh al-Islami (Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1958), 14.
17 http://berbagilmublog.blogspot.co.id/ sejarah -sosial-hukum-Islam-Kontemporer . Html. diakses 2014.
18 Robert H. Lauer, Perspektives on Social Change, Terj. Alimandan SU (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 14.
Sedangkan  Selo  Soemardjan  merumuskan,  sebagaimana  telah  dikutip dalam  Soejono  Soekanto,  bahwa  perubahan  sosial  adalah  perubahan  yang  ada dan  terjadi  pada  lembaga-lembaga  kemasyarakatan  dalam  masyarakat,  dan memberi dampak pengaruh pada nilai-nilai sosial, sikap sosial, sistem sosial, dan pola-pola  perilaku  sosial  antara  kelompok  masyarakat  yang  ada. 19 Sejalan dengan itu dalam Abdulsyani, gilin dan gilin mengemukakan, bahwa perubahan sosial  adalah  variasi  dari  cara  hidup  yang acceptable dan aplicable .  Perubahan- perubahan itu bisa terjadi  baik karena dipicu oleh perubahan kondisi geografis, komposisi  penduduk,  kebudayaan,  idiologi,  dan  adanya  difusi  atau  penemuan yang baru dalam masyarakat. 20
Dari  definisi  di  atas  dapat  di  pahami  bahwa  perubaha  social  mengacu pada  perubahan  tatanan  social  dalam  masyarakat  atau  perubahan  cara  hidup suatu  masyarakat  tentang  sistem  sosialnya,  baik  perubahan  nilai-nilai, perubahan  perilaku  social,  lembaga-lembaga  social  dan  hubungan  sosial  yang disebabkan  oleh  perubahan  kondisi  geografis,  kebudayaan,  ideologi  ataupun pengaruh  yang  dapat  mempengaruhi  kemajuan  social  dalam  system kemasyarakatan.  Perubahan  ini  dapat  terjadi   cepat  atau lambat  tanpa  disadari oleh masyarakat, disukai maupun tidak disukai.
Di  samping  itupula  penyebab  terjadinya  perubahan  social  disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Hal ini ditandai dengan adanya komunikasi modern dengan menggunakan tekhnologi yang berkembang pesat.  Maka  dengan  penemuan-penemuan  baru  baik  dalam  bidang  tekhnologi, sosial,  maupun  budaya,  akan  mendorong  terjadinya  revolusi,  dan  modernisasi masyarakat.  Dengan  demikian  kejadian  disuatu  tempat  dengan  cepat  dapat diketahui oleh masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut.
Oleh sebab itu masyarakat yang sosialnya  masih dalam taraf tradisional secara  bertahap  berubah  menjadi  masyarakat  modern.  Suatu  keompok Masyarakat  dikatakan  modern  bila  memiliki  tanda  modernitas  tersebut,  yaitu
19 Soejono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar , XII (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 337. 20 Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 163.
adanya  apa  yang  disebut  dengan  pengetahuan  dan  tekhnologi. 21 Masyarakat modern lebih mengedepankan rasionalitas dan lebih terbuka pada hal-hal yang baru. Dan pranata sosial, politik ekonomi dan budaya lebih berkembang. Dalam tata  kerjanya  lebih  mengutamakan  prinsip  rasionalitas,  analitik,  kausal  empiris dan obyektif.
Waktu  yang  berbeda,  seperti  perubahan  dari  masa  klasik  ke  masa kontemporer,  bisa  menjadi  salah  aspek  penilaian  modern  tidaknya  sebuah komunitas  masyarakat. 22 Dimana  kondisi  sosial  pada  masyarakat  klasik  penuh dengan  kesederhanaan,  baik  dalm  struktur  social,  organisasi  social,  dan hubungan  social.  Kondisi  sosial  ini  berbeda  dengan  masyarakat  kontemporer yaitu    kehidupan  yang  lebih  modern,  baik  struktur,  organisasi  social,  dan hubungan  social  yang  modern.  Era  masyarakat  kontemporer  ditandai  dengan terjadinya arus globalisasi, dimana meleburnya batas wilayah, termasuk menjadi kaburnya batasan budaya antarar dunia timur dan barat, fashion dan style tidak lagi  menjadi  monopoli  masyarakat  kelas  tertentu,  sehingga  klasifikasi masyarakat  atas,  menengah,  dan  kelas  bawah  yang  dulu  tampak  jelas  berbeda sudah tidak lagi jelas perbedaannya, semua melebur dalam pencampuran. 23
Masih  ada  banyak  sekali  faktor  pemicu  yang  dapat  mempengaruhi  dan menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial. Perbedaannya terletak pada sifat atau tingkat perubahannya. Perubahan yang terjadi, bisa saja menyangkut soal- soal yang sifatnya fundamental mendasar, dan bisa juga berupa perubahan yang sifatnya  parsial  dan  berdampak  kecil.  Namun  bagaimanapun  sifat  atau  tingkat perubahan  pada  masyarakat  dapat  dianalisa  dari  berbagai  segi  tergantung kearah  mana  gerak  ( direction  of  change) perubahan  dalam  masyarakat  tersebut, bergerak  kepada  suatu  perubahan  yang  sudah  ada  dalam old  form /bentuk lampau ataupun bergerak kearah perubahan yang sama sekali baru/ new form .
21 Pasaribu LL dan B. Simanjutak, Sosiologi Pembangunan (Bandung: Tarsito, 1986), 137.
22 Opcit , Departemen....., 522.
23 Supriyadi, sejarah Sosial Hukum Islam Kontemporer http://berbagilmublogspot.co.id/html. Diakses 22014.

## DINAMIKA HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL
Social  development  dan  social  changing  pada  sekelompok  masyarakat merupakan  hal  yang  pasti  terjadi.  Karena  kedinamisan  kehidupan  masyarakat yang  terus bergerak  dan  berubah-ubah,  tumbuh  dan  berkembang.    Perubahan- perubahan bersifat menyeluruh, meliputi  seluruh aspek kehidupan masyarakat sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  uraian  sebelumnya.  Oleh  sebab  itu sebagaiman  definisi  perubahan  social  di  atas  menjadi  sangat  luas.  Akan  tetapi secara  meyeluruh  penafsiran  perubahan  tersebut  pada  prinsipnya  adalah merupakan  proses  yang  melahirkan  perubahan-perubahan  di  dalam  struktur dan fungsi suatu sistem kemasyarakatan, yang terus bergerak secara sistematis, terukur dan continue kearah yang lebih sempurna.
Terkait  dengan  perubahan  sosial,  maka  hukum  Islam  yang  berfungsi sebagai pagar pengaman sosial atau pranata sosial, memiliki dua fungsi; pertama, sebagai kontrol sosial, dan kedua, sebagi nilai baru dan proses perubahan sosial.
Jika fungsi yang pertama di tempatkan sebagai “cetak biru” Tuhan (Allah SWT) selain  sebagai  kontrol  sosial  juga  sekaligus  sebagai social  engineering terhadap keberadaan  suatu  entitas  dari  masyarakat.  Sementara  yag  kedua,  lebih merupakan  produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, baik dalam budaya dan maupun politik.  Karena  itu  perubahan  sosial  akan  berjalan  pincang  jika  tidak  ada  alat kontrol terhadap interaksi sosial. 24
Dalam hukum Islam perubahan sosial, budaya dan letak geografis suatu objek hukum, merupakan variabel urgent yang ikut menentukan bisa tidaknya, dan perlu tidaknya suatu perubahan hukum. Sebagaimana rumusan kaidah fiqih taghayyur  al-ahkam  bi  taghayyur  al-azman (tidak  dapat  dipungkiri  bahwa berubahnya hukum dengan sebab berubahnya zaman). 25
Terdapat  tiga  bentuk  dialektika  hukum  islam  dengan  perubahan  sosial yang  dikenal  secara  umum, tahmil atau  apresiatif  terhadap  perubahan, tahrim
24 http//www.uinsgd.ac.id/multimedia/dokumen/makalah; Kontribusi Yusuf Al-Qaradhawi Bagi Pengembangan Pemikiran Hukum Islam Studi atas Fatwa-fatwa Kontemporer yang Berkaitan atas Fatwa-fatwa Kontemporer yang berkaitan dengan Tantangan perubahan Sosial . Tahun 2013. 25 Ibn Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muawaqi’in ‘an Rabbi al-‘Alamin (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 14.
atau  menolak  perubahan,  dan taghyir atau  memodifikasi  perubahan.  Dalam dialektika taghyir ,  perubahan  sosial  dimodifikasi  sedemikan  rupa  agar  subtansi dari  perubahan  itu  tidak  melenceng  dari  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam syariat. Artinya ada penyesuaian yang harus diberlakukan bagi perubahan sosial tersebut. 26
Lebih  lanjut  Ibn  Qayyim  al-Jauziah    telah  merumuskan  empat  faktor sosial  penyebab terjadinya perubahan hukum yaitu; 1). Situasi zaman, 2). Situasi tempat,  3)  Sebab  keadaan  dan  keinginan,  dan  4).  Adat  atau  tradis.  Keempat faktor tersebut dirumuskan Ibn Qayyim al-Jauziah dalam kaidah fiqihnya yakni; taghayyur  al-fatwa  bi  taghayyur  al-zaman  wa  al-makan  wa  al-ahwal  wa  al-‘adah 27
(berubahnya  fatwa  dengan  sebab  berubahnya  masa,  tempat,  keadaan/niat  dan adat).
Dari  rumusan  kaidah taghyiru  al-hukm ini  dapat  diketahui  bahwa  fatwa adalah hasil ijtihad seorang atau sekelompok mujtahid terhadap suatu peristiwa hukum  syara’  yang  diajukan  kepadanya. 28 Hal  ini  dikarenakan  Fatwa  bersifat dinamis,  dan  dapat  merespon  perkembangan  baru  yang  dihadapi  masyarakat. apabila muncul setiap persoalan yang sifatnya baru yang belum jelas kedudukan hukumnya maka disinilah fatwa berperan untuk menjawab persoalan tersebut.
Akan  tetapi  terhadap  perkara  yang  status  hukumnya  sudah  jelas  dan tegas, yang dinyatakan secara eksplisit dan rinci dalam al-Qur’an dan al-Hadist, tidak  akan  menimbulkan    pro  kontra  dikalangan  ulama  mujtahidin  dan  umat Islam.  Namun  sebaliknya,  terhadap  peristiwa  hukum  yang  belum  jelas ketentuannya  dalam  kedua  sumber  hukum  utama  tadi,  menuntut  para  ulama mujtahidin untuk memberi solusi dan jawaban yang cepat dan tepat agar hukum Islam  menjadi  responsive  dan  dinamis.  Para  Ulama  dituntut  untuk  melakukan ijtihad ataupun mengeluarkan fatwa untuk menjawab persoalan tersebut untuk mengantisipasi  dinamika  sosial  dengan  kompleksitas  persoalan  yang
26 Imron Rosyadi, “Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Di Indonesia: Telaah Fatwa- Fatwa Tarjih Muhammadiyah,” Tajdida: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah 12, no. 2 (15 November 2014): h. 124-125.
27 Ibid.
28 Wahbah al-Zuhayli, Ushul al-Fiqh al-Islami , II (Dimashqi: Dar al-Fikr, 1986), 94.
ditimbulkannya.  Gerakan-gerakan  dan  kedinamisan  kehidupan  sosial  di  dalam masyarakat.
Syari’at  Islam  ditetapkan  dan  turunkan  oleh Allah  dengan  maksud  dan tujuan  untuk  mencegah al-fasad /kerusakan  dan  mendatangkan  maslahat,  juga menjadi dan memberikan acuan kebenaran, keadilan dan kebijakan yang harus diambil dan digunakan oleh umat dalam menjalankan kehidupan. Hukum Islam yang  sangat  fleksibel,  dengan  segala  keunggulannya,  merupakan  aturan  Allah yang  di  dalamnya  pasti  terkandung  kebaikan,  kemudahan  dan  kemaslahatan. Dengan  demikian  formulasi  hukum  Islam  tersebut  bertujuan  untuk  menjawab kebutuhan  zaman  dengan    berlandaskan  kepada maqasid  al-syari’ah dan  juga maslahah Mursalah.
Dalam  mengejawantahkan  Hukum  Islam  dapat  dilakukan  dengan  dua pendekatan; pertama, hukum  Islam  diakomodir  dalam  hukum  positif  sehingga tercipta hukum positif Islam untuk masyarakat muslim. Kedua pengejawantahan nilai-nilai  hukum  Islam  yag  akan  berlaku  bagi  seluruh  masyarakat  walupun diluar muslim. Kedua pendekatan tersebut akan menentukan eksistensi hukum Islam  dalam  sebuah  Negara  yaitu  menjadikannya  sebagai  hukum  nasional menuju  perubahan  sosial.  Sebagaimana  dinyatakan  oleh  Weber,  bahwa  suatu Masyarakat (kelompok sosial) akan selalu dipengaruhi oleh etika keagamaannya yang bersifat sangat normatif. 29
Dari  uraian  tersebut  di  atas  dapatlah  dipahami  bahwa  hukum  Islam orientasinya adalah kemaslahatan bagi hidup umat manusia secara keseluruhan. Hukum  Islam  dapat  menjadi  petunjuk  dan  memberi  solusi  terhadap permasalahan  dan/atau  problem  yang  timbul  sesuai  dengan  perubahan  yang ada  dan  terjadi  pada  sosial  masyarakat,  baik  itu  dalam  bentuk    penetapan hukum,  maupun  dalam  bentuk    suatu  peraturan  untuk  menata  kehidupan manusia itu sendiri.
Bagi Negara Islam yang memberlakukan hukum Islam dalam berbangsa dan  bernegara,  Hukum  Islam  dengan  jelas  dapat  mengatur  tingkah  laku,
29 Anthony Giddens, Kapitalisme dan teori Sosial Modern, terj. Soeheba Kramadribata (Jakarta: UI Press, 1986), 207.
kedudukan,  struktur  dan  lembaga  pada  masyarakat,  misalnya  negara  Saudi Arabia, dan negara Islam lainnya. Sebaliknya terhadap negara yang bukan Islam, maka hukum Islam tidak serta merta dapat merubah sosial masyarakat.
Hukum  Islam  dapat  merubah  sosial  pada  negara  bukan  Islam  apabila hukum  Islam  diakomodir  dan  dijadikan  hukum  positif.  Seperti  Negara Indonesia, ada hukum Islam yang diakomodir menjadi undang-undang nasional seperti  Undang-undang  No.1  Tahun  1974  tentang  perkawinan.  Masyarakat  di Indonesia  sebelum  lahirnya  UU  No.1  Tahun  1974,  orang  sangat  mudah menjatuhkan cerai kepada istrinya tidak melalui ligitasi atau non ligitasi. Tetapi setelah  lahirnya  UU  No.1  Tahun  1974,  maka  perceraian  tidak  dianggap  jatuh kecuali melalui ligitasi atau melalui pengadilan, artinya perceraian dapat terjadi di  depan  sidang  pengadilan.  Bahkan  istri  dapat  menggugat  cerai  kepada suaminya  apabila  suami  misalnya  tidak  memenuhi  atau  melalaikan  tanggung jawabnya sebagai suami, maka dalam UU Perkawinan telah mengatur istri dapat mengajukan  permohonan  perceraian  untuk  suaminya  ke  pengadilan.  Dalam hukum  Islam  perbuatan  Istri  tersebut  disebut  khuluk  yakni  pemberian  hak kepada  istri  untuk  memintakan  perceraian  kepada  suaminya.  Untuk menguatkan  peranan  atau  kedudukan    UU  Perkawinan  lahirlah  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  sebagai  hukum  yang  mengatur  kehidupan  sosial masyarakat muslim termasuk peerkara perkawinan.
Contoh lain dari diakomodirnya hukum Islam kedalam undang-undang nasional adalah UU. No. 21 Tahun 2008 yang mengatur transaksi ekonomi Islam. Aturan  tersebut  dimaksudkan  untuk  menguatkan  sistem  dan  struktur  serta lembaga  sosial  dan  bisnis  Islam,  yang  sebelum  lahirnya  UU  tersebut  transaksi ekonomi  Islam  dalam  lembaga  keuangan  belum  mendapat  tempat  yang  kuat. Dengan demikian gamabaran bagaimana Hukum dapat melakukan  perubahan sosial dalam masyarakat.
Menurut  Raharjo  apabila  hukum  dihadapkan  kepada  perubahan  sosial, maka  hukum  memiliki  dua  fungsi; Pertama, hukum  berfungsi  sebagai  kontrol sosial  ( social  control ).  Hukum  dilihat  sebagai  sarana  untuk  mempertahankan stabilitas sosial. Kedua, hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengubah
masyarakat  ( social  engineering) . 30 Ini  menunjukan  hukum  dengan  segala perangkatnya,  memainkan  peranannya  untuk  membawa  perubahan  sosial masyarakat kedalam suatu tatanan baru.
Para akademisi hukum Islam (ulama) tidak hanya memposisikan hukum Islam sebagai social engineering dan social control, akan tetapi lebih dari itu hukum Islam  merupakan  hasil  pengejawantahan  seorang  hamba  menjalankan keberagamaannya secara utuh dan absolut terhadap kehendak Allah. 31
Hukum  Islam  yang  bersumber  dari  al-Qur’an  dan  Sunnah  merupakan peraturan dan  tatanan  yang datang dari Allah yang bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Namun perubahan sosial  dan permasalahan sosial akan selalu tumbuh dan berkembang dan menuntut kepastian hukum.
Problematika  yang  dihadapi  masyarakat  terjadi  dari  berbagai  aspek seperti pada aspek keluarga misalnya; Bank Air Susu Ibu (ASI). Aspek ekonomi misalnya; jual beli dengan menggunakan beberapa akad ( al-uqud al-murakkabah) yang  dilakukan  oleh  masyarakat  ekonomi.  Dari    aspek  kesehatan,  tentang transplantasi  organ  tubuh  manusia,  bayi  tabung,  dan  lain-lain.  Problematika yang  dihadapi  masyarakat  seperti  tersebut  di  atas  membutuhkan  ketegasan hukum atau kepastian hukumnya.
Dinamisasi  sebagai  karakteristik  hukum  Islam  mengindikasikan kemampuan  hukum  dalam  mengakomodir,  merespon  dan  menjawab  setiap permasalahan  yang  tidak  terdapat  hukumnya  dalam  al-Qur’an  dan  Sunnah sebagai  konsekwensi  logis  dari  perubahan  sosial  yang  tidak  mungkin dielakkan. 32
Perubahan hukum Islam merupakan realitas yang tidak dapat dipunkiri, perkembangangan diseluruh aspek kehidupan masyarakat sebagaimana tersebut di atas, hal ini telah membawa pengaruh yang besar terhadap suatu perubahan sosial masyarakat.
30 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman- Pengalaman di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publising, 2009), 112. 31 Retno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang konflik dan Resolusi dalam Sistiem Hukum Indonesia (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), 73–87.
32 Ibn Rusyd, Bidayah al-mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid (Indonesia: Dar al-Ihya’ al-Kutub al- ‘Arabiyyah, t.t.), 2.

## KESIMPULAN
Dari  apa  yang  telah  diurainkan  di  atas  maka  dapatlah  disimpulkan bahwa dinamika adalah sebagai inti masyarakat, dengan demikian dalam situasi yang dinamis perkembangan hukum akan tertinggal, jika perubahan sosial tidak diikuti  oleh  perubahan  hukum  atau  penyesuaian  hukum,  pada  saat  tertentu, hukum tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kondisi  demikian  mengakibatkan  timbulnya  ketidakseimbangan  dalam perkembangan  lembaga-lembaga  sosial  ( social  lag) yang  mengakibatkan terjadinya  kepincangan  dan  kesenjangan  pada  masyarakat.  Atas  dasar  itulah, maka  ijitihad  dalam  bidang  hukum  Islam  dalam  rangka  mengantisipasi perubahan  sosial  merupakan  suatu  hal  yang  mesti  dilakukan.  Sebab  dengan ijitihad terhadap masalah-masalah yang belum ada kepastian hukumnya dalam al-Qur’an  dan  Sunnah  akan  dimungkinkan  untuk  melakukan  reinterpretasi secara  terus  menerus,  pengkajian  ulang.  Penalaran  maksimal  dilakukan  untuk menghasilkan  pemikiran  yang  orisinal  terhadap  sumber-sumber  keislaman, dengan demikian hukum Islam tetap relevan bagi perkembangan dan perubahan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  Nashih  ‘Ulwan. Syari’at  Islam  yang  Abadi .  Bandung:  Usamah  Press, 1992.
Abdulsyani. Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan . Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
Abu Zahrah. Ushul al-Fiqh . Mesir: Dar Al-‘Arabiy, t.t.
Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh I . Jakarta: Kencana, 2010.
Anthony  Giddens. Kapitalisme  dan  teori  Sosial  Modern,  terj.  Soeheba  Kramadribata . Jakarta: UI Press, 1986.
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Bahasa Indonesia . Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
Djazuli. Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan  Hukum Islam . Jakarta: Kencana Prenada Media Grouf, 2005.
Gibtiah,  dan  Yusida  Fitriati.  “Perubahan  Sosial  Dan  Pembaruan  Hukum  Islam Persperktif Sadd Al-Dzari’ah.” Jurnal Nurani Vol 15, no. No. 2 (Desember 2015): 101–14.
Ibn Manzur. Lisan al-‘Arab . t.tp.: Dar al-Ma’arif, t.t.
Ibn Qayyim al-Jauziyah. I’lam al-Muawaqi’in ‘an Rabbi al-‘Alamin . Beirut: Dar al- Fikr, t.t.
Ibn  Rusyd. Bidayah  al-mujtahid  wa  Nihayah  al-Muqtashid .  Indonesia:  Dar  al-Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.
Martha  Mundhy. The  Family  Inheritence;  And  Islam:  A  Re-examination  of  the Sociology  of  Faraid  Law,  dalam  Aziz  Azmeh  (ed.),  Islamic  Law  Social  and Historical Contexts . II. London: Routledge, 1998.
Muhammad  Ali  Jum’ah. Al-Madkhal  Ila  Darasat  al-Madzahib  al  fiqhiyyah .  Kairo: Dar al-Salam, 2004.
Musa. Tarikh al- Fiqh al-Islami . Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1958.
Pasaribu LL, dan B. Simanjutak. Sosiologi Pembangunan . Bandung: Tarsito, 1986.
Retno Lukito. Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang konflik dan Resolusi dalam Sistiem Hukum Indonesia . Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
Robert H. Lauer. Perspektives on Social Change, Terj. Alimandan SU . Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
Rosyadi, Imron. “ Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Di Indonesia: Telaah Fatwa-Fatwa  Tarjih  Muhammadiyah .” Tajdida: Jurnal  Pemikiran  dan  Gerakan Muhammadiyah 12, no. 2 (15 November 2014): 121–32.
Satjipto  Rahardjo. Hukum  dan  Perubahan  Sosial;  Suatu  Tinjauan  Teoretis  Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia . Yogyakarta: Genta Publising, 2009.
Soejono Soekamto. Sosiologi Suatu Pengantar . XX. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
———. Sosiologi Suatu Pengantar . XII. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
“View  of  APLIKASI  FIQH  AL-WAQI’: Pertimbangan  Aspek  Sosiologis  Dalam Pemikiran Al-Qaradhawi .” Diakses 3 Juni 2018. http://e-
journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/798/788.
Wahbah al-Zuhayli. Ushul al-Fiqh al-Islami . II. Dimashqi: Dar al-Fikr, 1986.
Yoyo  Hambali.  “Hukum  Islam  Dan  Perubahan  Sosial :  Study  Atas  Konsep Maslahah Dan Aplikasinya Dalam Keluarga Islam Kontemporer.” Jurnal Maslahah Vol. 6, no. No. 2 (November 2015): 39–74. Zulham Wahyudani, dan Raihanah Hj Azahari. “ Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan  Pembagian  Harta  Warisan  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam .” Jurnal Islam Futura UIN Ar-Raniry Vol 14, no. No 2 (2015): h. 166-189.