## PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
Zihan Maulani 1 , Adhitya Widya Kartika 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: zeemaulani88@gmail.com, adhityawidyakartika@ymail.com

## Abstract
Children  are  the  younger  generation  as  the  successor  of  the  nation's  ideals  and  also  play  a  role  as national development in the future, so that guidance and protection are needed to ensure protection from all things that can damage children's future. The development of science and technology makes criminal  acts  committed  by  children  increasingly  rampant.  The  implementation  of  diversion  is motivated by the desire to avoid negative effects on the psychological and mental health of children due to their involvement with the criminal justice system. However, in practice the implementation of diversion often fails, especially when it reaches the District Court level, this causes children to have to deal directly with the formal criminal justice process. Furthermore, juvenile criminal justice can have a negative impact in the form of evil stigmatization of children as perpetrators of criminal acts which can increase deviant behavior and form criminal characters so that it is difficult for children to return to their natural environment. This study uses an empirical juridical method using empirical facts taken directly verbally, namely interviews. The results of this study are that cases of criminal acts committed by children in the Sidoarjo District Court experience more failure than success, this makes children as perpetrators of criminal acts have to undergo further criminal justice processes. There are factors that support and hinder the implementation of diversion at the Sidoarjo District Court so that it often fails. Against  this  condition,  the  Sidoarjo  District  Court  seeks  to  overcome  the  inhibiting  factors  for  the implementation of diversion by increasing the quality and quantity of law enforcers within the Sidoarjo District  Court,  increasing  cooperation  with  related  law  enforcement  agencies  to  resolve  disputes between  parties,  and  updating  the  facilities  and  infrastructure  for  special  rooms  to  implement examination of children as perpetrators of criminal acts.
Keywords : Diversion, Child, Sidoarjo District Court

## Abstrak
Anak merupakan generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa dan juga memegang peran sebagai pembangunan  nasional  di masa  depan,  sehingga  diperlukannya  pembinaan  dan  perlindungan  yang guna  menjamin  perlindungan  dari  segala  hal  yang  dapat  merusak  masa  depan  anak.  Semakin berkembangnya IPTEK menjadikan semakin maraknya pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pelakasanaan diversi di latar belakangi oleh keinginan menghindari efek negatif pada psikis dan mental anak  karena  keterlibatannya  dengan  sistem  peradilan  pidana.  Namun  pada  praktiknya  pelaksanaan diversi seringkali mengalami kegagalan terutama ketika sudah mencapai tingkat Pengadilan Negeri hal tersebut  menyebabkan  anak  harus  berhadapan  secara  langsung  dengan  proses  peradilan  pidana secara  formal.  Lebih  lanjut,  peradilan  pidana  anak  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  berupa stigmatisasi jahat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat memperbesar tingkah laku menyimpang  dan  membentuk  karakter  kriminal  sehingga  sulit  bagi  anak  untuk  kembali  ke  dalam lingkungannya secara wajar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris menggunakan fakta empiris yang diambil langsung secara verbal yaitu wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sidoarjo lebih banyak mengalami kegagalan daripada keberhasilan, hal tersebut menjadikan anak sebagai pelaku tindak pidana harus menjalani proses peradilan pidana lebih lanjut. Adanya faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Sidoarjo sehingga sering mengalami kegagalan. Terhadap kondisi tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo berupaya menanggulangi faktor penghambat
pelaksanaan  diversi  dengan  cara  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  dari  penegak  hukum  di lingkungan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Meningkatkan kerjasama dengan instansi penegak hukum yang terakit  untuk  mengatasi  perselisihan  antar  pihak,  dan  memperbarui  sarana  dan  prasarana  ruang khusus untuk melaksanakan pemeriksaan pada anak sebagai pelaku tindak pidana.
Kata Kunci : Diversi, Anak, Pengadilan Negeri Sidoarjo
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Anak  adalah  generasi  muda  yang  akan  menjalankan  masa  depan  bangsa  dan  juga  berperan dalam pembangunan nasional pada waktu yang akan datang, oleh karena demikian diperlukan pengarahan dan perlindungan untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan mental, fisik, serta perlindungan dari berbagai hal yang dapat merugikan dan merusak masa depan seorang anak.  Laju  globalisasi  dan  ilmu  IPTEK  yang  semakin  berkembang  membuat  angka  anak  yang melakukan  semakin  banyak.  Seseorang  yang  umurnya  12  (dua  belas)  tahun  tetapi  belum mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  disangka  telah  berbuat  suatu  tindak  pidana adalah pengertian tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Sudah jadi tanggungjawab bersama penegak hukum untuk melindungi anak yang melakukan suatu perbuatan pidana yang akan  berhadapan  dengan  hukum.  Namun,  proses  peradilan  bagi  anak  yang  menjadi  pelaku tindak pidana seringkali tak berorientasi demi kepentingan yang paling baik bagi anak. Prosedur peradilan pidana pada anak dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak setelah ditangkap,  dipenjara,  dan  diadili  harus  dilakukan  oleh  pejabat  khusus  yang  memahami  dan memiliki  prespektif  anak  untuk  menciptakan  perlindungan  terhadap  hak-hak  anak. United Standard  Minimum  Rules  for  the  Administration  of  Juvenile  Justice  (The  Beijing  Rules) memberikan aturan untuk meminimalkan efek berbahaya pada sistem peradilan pidana anak dengan mendelegasikan wewenang kepada petugas penegak hukum untuk melakukan semua keputusan kebijakan. Dengan tidak melakukan tindakan formal dalam situasi yang melibatkan anak pelaku tindak pidana, maka timbul kesan bahwa anak pelaku tindak pidana harus sebisa mungkin menghindari sistem peradilan pidana. Mengikuti konsep dan pemikiran di atas, maka timbul  suatu  pengertian  yang  dikenal  dengan  istilah  diversi,  yang  dalam  bahasa  Indonesia berarti diversi atau akibat pidana.
Pengertian  diversi  telah  ada  didalam Juvenile  Criminal  Justice  System ,  yang  mendefinisikan diversi sebagai pemindahan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke proses non  pidana.  Diversi  bersifat ultimum  remedium ,  artinya  menghukum  anak  hanya  digunakan sebagai upaya terakhir jika tidak ada upaya hukum lain yang tersedia untuk membantu anak tersebut.  Proses  diversi  digunakan  untuk  menghadapi  situasi  kekerasan  terhadap  anak  yang diselesaikan dengan mengikutsertakan pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, serta
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
pihak-pihak  terkait  lainnya,  dan  berfokus  pada  mengembalikan  situasi  pada  kondisi  semula daripada  sebagai  pembalasan.  Sistem  peradilan  anak  juga  menunjukkan  bahwa  yang  dapat dilakukan untuk melakukan prakarsa diversi adalah aparat penegak hukum memeriksa perkara anak  di  pengadilan  negeri  pada  setiap  tahapan  pemeriksaan,  khususnya  pada  tingkat penyidikan.  Proses  peradilan  pidana  anak  diatur  secara  tegas  pada  tingkat  pemeriksaan pengadilan dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif didasarkan pada jenis hukuman yang memungkinkan pelaku untuk tetap terlibat di dalam masyarakat, seperti pelayanan masyarakat, kompensasi, atau alternatif lain untuk penahanan. Keinginan untuk menghindari dampak yang merugikan pada  perkembangan  psikologis  dan  mental  anak  sebagai  akibat  dari  keterlibatan  mereka dengan sistem peradilan pidana memotivasi adopsi diversi. Diversi yakni cara terbaik yang bisa dipergunakan  sebagai  alternatif  dalam  berbagai  keadaan  yang  menyangkut  anak  yang  telah melakukan  perbuatan  pidana.  Pemrosesan  anak  yang  menjadi  pelaku  pidana  dapat dilangsungkan  di  luar  dari  sistem  peradilan  pidana  anak  dengan  menggunakan  metode pemeliharaan secara singkat atau cara perdata dan administratif lainnya, di bawah kebijakan non-penal yang jarang terjadi. Lebih lanjut, sistem peradilan pidana anak dapat menimbulkan akibat  negatif  seperti  menstigmatisasi  anak  sebagai  pelaku  kejahatan,  yang  dapat mengakibatkan  meningkatnya  perilaku  menyimpang  dan  terbentuknya  kejahatan,  sehingga menyulitkan anak untuk kembali ke masyarakat dan lingkungannya.
Berdasarkan  pra-riset  yang  penulis  laksanakan  di  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo,  terdapat  data dalam  kurun waktu 2019  hingga  September  2021  mengenai perkara  anak  yang  masuk  serta berhasil  dilakukan  diversi  dan  kemudian  penulis  memasukkannya  kedalam  tabel  sebagai berikut :
Tabel 1. Data Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Sidoarjo
No. Tahun Jenis Perkara Jumlah Berhasil Diversi 1. 2019 Narkotika 9 Pencurian 6 1 (satu) Perkara Kesehatan 3 TOTAL 18 Perkara
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Sumber : Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Selasa, 28 September 2021 di Pengadilan Negeri Sidoarjo
Seperti yang terlihat dari tabel di atas, masih terdapat kasus pidana yang melibatkan anak yang belum  berhasil  diupayakan  diversi  karena  tidak  adanya  kesepakatan  diantara  korban  dan pelaku  yang  berarti  hal  tersebut  mengakibatkan  anak  berbuat  suatu  tindakan  pidana  harus menjalani peradilan pidana secara formal yang dapat mempengaruhi psikis dan mental anak. Data  diversi  yang  diperolah  dari  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  dari  tahun  2019  sampai  2021 menunjukkan bahwa perkara pidana yang pelakunya ialah anak lebih  sedikit jumlahnya yang berhasil diselesaikan dengan upaya diversi daripada kasus yang gagal, dengan demikian berarti bahwa di Pengadilan Negeri Sidoarjo perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak lebih banyak diselesaikan dengan proses peradilan pidana secara formal (litigasi) dari pada proses administratif (non-litigasi).
Pada  saat  melakukan  pra-riset  di  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  penulis  menemukan  suatu perbedaan  mengenai  pelaksanaan  diversi  pada  anak  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana narkotika dengan tindak pidana pencurian untuk itu pada penelitian ini juga akan terfokuskan pada perbedaan antara kedua pelaksanaan diversi tersebut, selain itu Penulis dalam penelitian ini juga akan mengidentifikasi beragam faktor yang bisa menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan upaya diversi untuk anak yang melakukan suatu perbuatan pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Diversi Pada Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri
2. 2020 Narkotika 7 Pencurian 5 Tidak Ada Pengeroyokan 2 Lalu Lintas 2 TOTAL 16 Perkara 3. 2021 Narkotika 4 Pencurian 3 1 (satu) Perkara Perlindungan Anak 3 TOTAL 10 Perkara
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023

## Sidoarjo
Di Indonesia Hukum Pidana mengatur tentang anak yang melakukan suatu perbuatan pidana wajib diproses hukum sesuai dengan peraturan yang ada yaitu aturan pada sistem peradilan pidana anak, sebagai wujud pertanggungjawaban pada negara oleh anak yang telah melakukan perbuatan  pidana.  Azwad  Rachmat  Hambali  menyatakan  bahwa  diversi  dilakukan  tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana, maka dari itu perdamaian harus dilakukan dengan pemenuhan  kewajiban  anak  untuk  melakukan  pengembalian  keadaan  seperti  semula. Pertanggungjawaban terhadap negara oleh anak yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dilakukan melalui penegak hukum. Dalam menghadapi perkara tindak pidana yang pelakunya adalah seorang anak, aparat penegak hukum harus berorientasi pada Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  yang  mengatur  mengenai  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagai  tata  cara penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur dari peradilan formal (litigasi) ke penyelesaian administratif (non-litigasi). Diversi menjadi solusi dari permasalahan sistem  peradilan  pidana,  mulai  dari  penumpukan  perkara,  over  kapasitas  di  lembaga pemasyarakatan, memberi perlindungan agar anak terhindar dari sanksi pidana, serta diversi akan mengutamakan pemenuhan keadilan bagi semua pihak.
Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan agar proses diversi dilaksanakan pada masing- masing  tahapan  penyidikan,  dari  mulai  tahap  penyidikan  polisi,  kejaksaan,  dan  terakhir  di tingkat Pengadilan Negeri, dengan tujuan agar anak tidak dipenjarakan sebagai  pelaku tindak pidana karena bukanlah sanksi pidana yang menjadi satu-satunya hukuman terbaik bagi anak yang  melakukan  suatu  perbuatan  pidana.  Diversi  juga  diperlukan  oleh  karena  dengan penyelesaian  dengan  bermusyawarah  yang  melibatkan  korban,  pelaku,  pihak  keluarga  serta pihak lainnya yang terkait dapat menggugurkan penuntutan pidana pada anak sebagai pelaku tindak pidana dan juga criminal track record maupun stigmatisasi negatif terhadap anak tidak terjadi.
Pada  tahap  pemeriksaan  di  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo,  diversi  sebagai  salah  satu  alternatif penegak  hukum  terutama  bagi  hakim  untuk  menyelesaikan  kasus  yang  melibatkan  anak menjadi  pelaku  tindak  pidana  secara  kekeluargaan  dan  tetap  tidak  mengesampingkan kepentingan korban karena korban adalah pihak yang dirugikan dari suatu perbuatan pidana yang  terjadi  tersebut.  Oleh  karena  demikian,  meskipun  anak  yang  melakukan  suatu  tindak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
pidana, hakim tetap tidak mengesampingkan kepentingan korban. Pelaksanaan diversi ditingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri memiliki beberapa tahapan atau prosedur, jika pelaksanaan upaya diversi oleh kejaksaan gagal dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan diantara pelaku dan  korban,  berkas  perkara  akan  dilimpahkan  ke  Pengadilan  Negeri  sesuai  dengan  wilayah hukum  masing-masing  perkara,  Ketua  Pengadilan  harus  menetapkan  hakim  anak  yang  akan menyelesaikan perkara pidana yang pelakunya adalah anak paling lambat 3 (tiga) hari seusai berkas  perkara  yang  dilimpahkan  oleh  penuntut  umum  diterima.  Dalam  kurun  waktu  paling lambat 7 (tujuh) hari, hakim anak yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan harus mengupayakan  diversi  bersama  dengan  pihak  korban,  pelaku,  kedua  keluarga,  tokoh masyarakat, dan pihak lainnya yang terlibat. Berikut prosedur pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Sidoarjo :
Tabel 2. Alur Prosedur Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Sidoarjo
Adapun  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Hakim  Pegadilan  Negeri  Sidoarjo  dengan  tata  cara sebagai berikut :
1. Penerimaan Berkas oleh Pengadilan Negeri dari Kejaksaan
Ketika  upaya  pelaksanaan  diversi  pada  kejaksaan  gagal  karena  tidak  ada  suatu  kesepakatan diantara  pelaku  dengan  korban,  maka  proses  diversi  di  Pengadilan  Negeri  akan  dilakukan. Apabila  diversi  yang  dijalankan  pada  tingkat  penuntutan  di  Kejaksaan  menemui  ketidak berhasilan, maka selanjutnya berkas dari Kejaksaan tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
sesuai dengan wilayah hukum masing-masing perkara.

## 2. Penunjukan Hakim Anak
Berkas  perkara  yang  dilimpahkan  dari  Kejaksaan  setelah  diterima  maka  kemudian  Ketua Pengadilan  Negeri  harus  menetapkan  dan  menugaskan  hakim  anak  untuk  mengadili  perkara tindak  pidana  yang  pelakunya  adalah  anak  paling  lambat  3  (tiga)  hari  seusai  berkas  perkara masuk, sejalan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Didalam Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, penunjukan hakim anak dari Ketua Pengadilan Negeri guna memproses perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak dapat disebut juga sebagai Fasilitator Diversi.
3. Pengupayaan Diversi Oleh Hakim Anak
Hakim  anak  wajib  mengupayakan  pelaksanaan  diversi  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari setelah penunjukan hakim anak dari Ketua Pengadilan Negeri, sejalan dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak.
4. Pelaksanaan Diversi Pada Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana
Berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  hakim,  pembimbing  masyarakat,  serta  pekerja  sosial melangsungkan proses diversi di tingkat pengadilan dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga,  tokoh  masyarakat,  dan  pihak  lainnya  yang  terlibat.  Tindakan  terkait  lainnya  harus diselesaikan sebelum akhir bulan (tiga puluh hari). Pelaksanaan diversi berlangsung di ruangan sidang anak Pengadilan Negeri Sidoarjo. Setelah prosedur diversi selesai, hakim mengeluarkan berita acara tentang proses diversi. Prosedur diversi memiliki dua jenis yaitu diversi berhasil dan diversi gagal. Ketika para pihak dapat mencapai kesepakatan diversi kemudian akan dituliskan dalam suatu bentuk kesepakatan diversi, maka proses pelaksanaan diversi dianggap berhasil. Hasil  kesepakatan  diversi  serta  berita  acaranya  diberikan  kepada  Ketua  Pengadilan  untuk ditindaklanjuti. Putusan Ketua Pengadilan Negeri dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah  persetujuan  diversi  diterima.  Penetapan  tersebut  selanjutnya  diberitahukan  kepada pengadilan anak dan pembimbing masyarakat yang ditugaskan untuk perkara tersebut dalam waktu  3  (tiga)  hari  setelah  ditetapkan.  Hakim  anak  selanjutnya  menetapkan  penghentian persidangan  pada  perkara  tindak  pidana  yang  pelakunya  adalah  anak  dengan  adanya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
kesepakatan  diversi  tersebut.  Ketika  pelaku  dan  korban  tidak  dapat  mencapai  kesepakatan, maka  proses  pelaksanaan  diversi  ditahap  Pengadilan  Negeri dinyatakan  gagal.  Apabila  upaya diversi gagal, hakim anak akan melanjutkan perkara tindak pidana yang dilakukan anak tersebut ke  proses  persidangan  sejalan  dengan  prosedur  persidangan  anak,  sebagaimana  dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pada penelitian di Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan dari hasil wawancara dengan Hakim yang seringkali mengatasi perkara anak, penulis mendapati bahwa dalam pelaksanaan diversi pada  anak  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana  di  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo,  seringkali mengalami  kegagalan  salah  satu  alasannya  dikarenakan  tindak  pidana  yang  pelakunya  anak tersebut  ancaman  pidananya  diatas  7  (tujuh)  tahun  penjara,  akibat  hal  itu  tidak  mencukupi persyaratan  diversi  didalam  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang SPPA. Seperti salah satu kasus yang Penulis temukan pada saat melangsungkan penelitian di Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa anak tersebut didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal  114  ayat  (1)    Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  mana perbuatan  terdakwa  dalam  pasal  tersebut  ancaman  pidana  penjaranya  paling  lama  12  (dua belas)  tahun  penjara  dan/atau  20  (dua  puluh)  tahun  penjara.  Mengingat  tindak  pidana Narkotika adalah tindak pidana tanpa ada korban, maka menurut hasil wawancara yang Penulis dapatkan  dari  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  kesepakatan  diversi  tidak  wajib  memperoleh persetujuan dari pihak korban maupun keluarga korban sejalan dengan aturan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih lanjut lagi Pasal 10 dalam menegaskan bahwa penyidik dan juga bersama dengan pelaku serta keluarganya, pembimbing masyarakat, dan pihak terkait lainnya dapat membuat kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang pelakunya adalah seorang anak tanpa adanya korban.  Anak  yang  telah  melakukan  perbuatan  pidana,  orang  tua  atau  wali  pelaku,  jaksa penuntut  umum,  penasihat  hukum,  pembimbing  masyarakat,  serta  perwakilan  masyarakat (RT/RW/Kepala  Desa)  adalah  berbagai  macam  pihak  terlibat  dalam  penerapan  diversi  pada tingkat Pengadilan Negeri.
Terdapat pula beberapa perkara pidana yang pelakunya adalah seorang anak dan tidak berhasil dilakukan  diversi  karena  alasan  lain.  Menurut  hasil  wawancara  Penulis  dengan  hakim  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
mengurus  kasus  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  bahwa  alasan  lain  selain  ancaman pidananya yang melebihi 7 (tujuh) tahun penjara adalah karena anak tersebut telah lebih dari satu  kali  atau  berulang  kali  melakukan  kejahatan  maupun  tindak  pidana  walaupun  tidak terdapat adanya putusan pengadilan yang menyebutkan bahwa ia pernah melakukan perbuatan tindak pidana sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pengulangan tindak pidana (residivice) sebagaimana  tercantum  didalam  Pasal  7  (ayat)  2  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang SPPA, tetapi pihak-pihak terkait yang hadir pada saat diversi tetap ingin anak tersebut untuk  melanjutkan  tahap  persidangan  hingga  nantinya  mendapatkan  vonis  hukuman  atas perbuatannya sehingga diversi dikatakan gagal akibat dari tidak tercapainya kata sepakat dari pihak korban maupun pelaku. Hal tersebut tentunya sungguh bertentangan dan tidak sejalan dengan  tujuan  dari  diversi  itu  sendiri  yang  juga  telah  diamanatkan  didalam  tujuan  diversi menurut  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  SPPA  antara  lain menanggulangi  perkara  anak  di  luar  jalur  peradilan  formal,  mencegah  anak  dirampas kemerdekaannya,  memenuhi  kesepakatan  yang  menciptakan  perdamaian  antara  pelaku  dan korban, memacu partisipasi dari masyarakat, serta menumbuhkan sebuah rasa tanggungjawab pada anak.
Sistem  peradilan  pidana  anak  dapat  dikatakan  menjadi  sebuah  sistem  peradilan  pidana  bagi anak yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana, berbagai macam pihak yang terlibat pada sistem  peradilan  pidana  anak  berdasarkan The  Juvenile  System yaitu,  yang  pertama  adalah Kepolisian sebagai instansi yang pertama kali bersentuhan oleh anak yang melakukan perbuatan pidana, yang juga akan menjadi penentu apakah anak tersebut dapat bebas atau justru harus mengikuti proses hukum lebih lanjut, tahapan kedua yaitu Kejaksaan yang juga akan menjadi penentu apakah anak dapat bebas atau harus mengikuti proses lebih lanjut ke pengadilan anak, selanjutnya tahapan yang ketiga adalah Pengadilan dimana anak akan diposisikan dalam dua pilihan, yaitu apakah dapat bebas atau dimasukkan dalam hukuman penjara. Oleh karena hal tersebut  maka  pelaksanaan  diversi  di  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  harus  diupayakan pada  setiap  tahap  penyidikan,  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  7  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  SPPA,  yaitu  diversi  dari  tahap  penyidikan,  tingkat penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan negeri harus berupaya dilakukan. Diversi dapat di maknai  sebagai  suatu bentuk  musyawarah  mufakat  untuk  mencari  jalan tengah  pada  konflik
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
antara pelaku dengan korban dengan harapan dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak, yang mana korban mendapat ganti atas kerugiannya kemudian pelaku masa depannya dapat terselamatkan  karena  terhindar  dari  proses  hukum  secara  formal  bahkan  terhindar  dari hukuman  penjara.  Maka  dari  itu  diversi  dapat  dikatakan  bersifat  ultimum  remedium,  Hal tersebut berarti bahwa hukuman pidana bagi anak hanya dipergunakan sebagai upaya paling akhir jika sudah tak ada suatu upaya hukum lainnya yang mampu menyelamatkan anak tersebut. Menurut Gordon Bazemore yang mempelajari sistem peradilan pidana, hal ini sejalan bersama tujuan sistem peradilan pidana. Kepuasan korban, kuantitas ganti rugi, dan pengetahuan pelaku tentang  apa  yang  telah  dilakukannya  merupakan  faktor-faktor  yang  dipertimbangkan  dalam paradigma  restoratif.  Sanksi  dapat  berupa  mediasi  antara  pelaku  dan  korban  atau  denda restoratif.
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengatakan bahwa melaksanakan Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  harus  dengan  berdasar  pada  prinsip-prinsip  dan  asas-asas perlindungan anak salah satunya yaitu prinsip kepentingan yang paling baik bagi masa  depan anak, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sidoarjo telah berupaya untuk menjamin agar setiap hak anak  tersebut  terpenuhi  dengan  berupaya  melaksanakan  diversi  walaupun  terdapat  kasus- kasus  tindak  pidana  yang  tidak  bisa  dilaksanakan  upaya  diversi  karena  tidak  mencukupi persyaratan  diversi  didalam  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang SPPA yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun penjara, hal tersebut telah  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  perlindungan  anak  yang  tercantum  di  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa semua tindakan dan keputusan  yang  mempengaruhi  masa  depan  anak  harus  dibuat  dengan  perlindungan kepentingan yang paling baik bagi anak yang menjadi pertimbangan nomor satu, baik itu yang oleh  keluarga,  penegak  hukum  maupun  masyarakat,  selanjutnya  tumbuh  kembang  dan keberlangsungan hidup anak juga harus selalu menjadi pertimbangan yang paling utama untuk memberikan perlindungan pada anak yang berbuat suatu tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya 7 tahun keatas. Pelaksanaan diversi pada anak yang berbuat suatu tindak pidana apabila mengalami kegagalan maka dalam hasil kesepakatan yang mana tercantum pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yaitu jika upaya pelaksanaan diversi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
tidak mendapat suatu kata sepakat maka akibatnya adalah proses pemeriksaan oleh penyidik, penuntutan serta pemeriksaan perkara pidana anak di PN tetap dilanjutkan, hal itu tentu dapat mempengaruhi  psikis  dan  mental  anak  karena  harus  secara  langsung  berhadapan  dengan proses peradilan secara formal.
Diversi merupakan konsep sangat bagus dalam rangka sebagai upaya untuk menangani perkara yang  dilakukan  oleh  anak  diluar  peradilan  secara  formal  melalui  musyawarah  mufakat  yang bertujuan untuk memerikan perlindungan terbaik bagi anak namun apabila melihat  kedalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA merupakan pemberian diversi dengan syarat. Diversi bersyarat tersebut telah melanggar prinsip pada konvensi hak-hak anak, yang menerangkan bahwa segala keputusan harus dibuat untuk kepentingan yang paling baik bagi  anak,  kemauan  korban  untuk  memberikan  persetujuan  menjadikan  prinsip  kepastian hukum  menjadi  lemah  dan  dapat  melemahkan  prinsip  persamaan  di  depan  hukum, memungkinkan  proses  diversi  gagal  jika  didasarkan  pada  kehendak  korban  yang  alhasil  anak harus tetap menghadapi proses peradilan pidana secara formal.
B. Analisis  Perbedaan  Pelaksanaan  Diversi  Pada  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Sidoarjo Berdasarkan Undang-

## Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Diversi adalah sebuah cara menyelesaikan perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak di  luar  persidangan  oleh  karena  itu  diversi  dianggap  seagai  solusi  terbaik  untuk  anak  yan melakukan  tindak  pidana  agar  perkara  tersebut  dapat  diselesaikan  secara  non-litigasi,  tetapi juga tetap tidak mengabaikan kepentingan dari koban itu sendiri. Penerapan diversi seyogyanya dapat memberi keuntungan bagi pihak korban karena dapat menentukan keadilan bagi dirinya sendiri sedangkan untuk anak sebagai yang melakukan tindak pidana diversi akan menjadi solusi penyelesaian kasus terbaik bagi masa depannya.
Penulis melakukan analisis berdasarkan bahan yang diperoleh dari wawancara tersebut di atas dengan hakim remaja di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dapat memberikan banyak interpretasi. Terdapat  dua  peraturan  yang  mengatur  tentang  dua  pelaksanaan  diversi  untuk  anak  yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencurian yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi  dalam  SPPA.  Diversi  dapat  digunakan  hanya  untuk  perkara  pidana  yang  hukumannya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
kurang dari 7 tahun penjara, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan aturan pada PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA menuntut apabila seorang anak diduga berbuat sebuah tindak pidana yang hukumannya kurang dari 7 tahun penjara dan juga didakwa melakukan perbuatan pidana  yang  diancam  penjara  7  tahun  atau  lebih  hakim  harus  tetap  melakukan  diversi. Perbedaan lainnya dalam kedua pelaksanaan diversi tersebut terletak pada pihak-pihak yang menghadiri upaya diversinya, apabila dalam proses diversi tindak pidana pencurian pihak-pihak yang hadir ialah dari korban, orangtua korban, pelaku, orangtua pelaku, balai pemasyarakatan (BAPAS)  dan  perwakilan  tokoh  masyarakat  sehingga  terjadinya  suatu  musyawarah  yang  di lakukan  oleh  para  pihak  untuk  menentukan  sebuah  kesepakatan  diversi,  sedangkan  dalam proses diversi tindak pidana narkotika pihak-pihak yang hadir yaitu dari pelaku, orangtua pelaku, Jaksa  Penuntut  Umum,  balai  pemasyarakatan  (BAPAS)  dan  perwakilan  tokoh  masyarakat, sehingga hakim sebagai fasilitator diversi melaksanakan upaya diversi dengan mendengarkan pendapat  dari  Jaksa  Penuntut  Umum  maupun  pihak  balai  pemasyarakatan  (BAPAS)  dalam tindak  narkotika  yang  di  lakukan  oleh  anak  tersebut  dengan  tetap  menjunjung  tinggi  prinsip kepentingan terbaik untuk anak.
Menurut  wawancara  Penulis  dengan  Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo,  diversi  telah dilaksanakan dengan menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) yaitu  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Menurut  Pasal  3  Perma  Nomor  4 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dalam  SPPA,  yaitu  hakim  harus  tetap berupaya  melakukan  diversi  pada  anak  yang  telah  melakukan  perbuatan  pidana  dengan ancaman  pidana  kurang  dari  7  tahun  penjara  dan  sekaligus  yang  ancaman  pidananya  tujuh tahun  penjara  atau  lebih  berupa  dakwaan  subsidair,  alternatif,  atau  kombinasi  keduanya. Pengadilan Negeri Sidoarjo juga sudah cukup berhasil memenuhi setiap hak anak yang telah berbuat suatu tindak pidana tersebut dengan tetap memprioritaskan kepentingan paling baik untuk anak dan juga dalam pelaksanaan diversinya telah mengutamakan prespektif dari anak itu sendiri, karena di dalam penanganan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak sama dengan penanganan pada pelaku tindak pidana yang telah dewasa maka dari itu perlu dilaksanakan  dengan  pendekatan  terhadap  prespektif  anak  hal  tersebut  juga  diungkapkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
dalam  wawancara  yang  Penulis  lakukan  dengan  Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  bahwa terdapat  ketentuan  khusus  mengenai  hakim  yang  boleh  melakukan  pemeriksaan  terhadap perkara pidana yang pelakunya adalah anak, yaitu hakim yang menangani perkara pidana yang menyangkutk  anak  menjadi  pelakunya,  yaitu  hakim  khusus  anak  yang  telah  memiliki  SK penetapan sebagai hakim anak oleh Mahkamah Agung hal tersebut telah sejalan dengan aturan di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yaitu Hakim yang menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak ialah seorang Hakim Anak.
C. Perbedaan  Pelaksanaan  Diversi  Pada  Anak  Sebagai  Pelaku Tindak  Pidana  Narkotika  dan Tindak Pidana Pencurian
Tindak  pidana  narkotika  merupakan  jenis  tindak  pidana  yang  tidak  ada  korban  sehingga persyaratan  ataupun  langkah  dalam  penerapan  diversi  terhadap  kasus  tersebut  memiliki perbedaan dengan jenis tindak pidana pencurian yang terdapat adanya pihak korban. Salah satu perbedaan pelaksanaan diversi pada anak yang berbuat suatu tindak pidana tanpa korban yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku karena syarat tersebut muncul dari pihak korban.  Pelaksanaan  diversi  yang  diterapkan  unruk  anak  yang  melakukan  suatu  perbuatan tindak pidana narkotika yang masuk pada jenis tindak pidana tanpa  adanya korban sehingga pemenuhan syarat dari pihak korban diganti oleh surat pernyataan yang dibuat atas dasar dan masukan  dari  tokoh  masyarakat  setempat,  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS),  dan  serta  pihak lainnya  yang  terlibat  sama  dengan  yang  disebutkan  dalam  Pasal  10  Undang-Undang  No.  11 Tahun  2012  tentang  SPPA  yaitu  kesepakatan  diversi  guna  mengatasi  perkara  pidana  yang pelakunya  adalah  anak  tanpa  ada  korban  bisa  dilangsungkan  oleh  penyidik  bekerjasama bersama pelaku beserta keluarganya, pembimbing masyarakat, dan pihak lain yang terlibat. Hal tersebut berbeda dengan penerapan pelaksanaan diversi untuk anak yang melakukan suatu perbuatan  tindak  pidana  pencurian,  karena  pada  tindak  pidana  pencurian  terdapat  pihak korban yang dapat  menolak  maupun  menyetujui  upaya  pelaksanaan diversi  tersebut.  Proses diversi  dilakukan  secara  musyawarah  dengan  pelaku  termasuk  keluarganya,  korban  sekaligus keluarganya, pembimbing masyarakat, dan pihak lainnya yang terlibat, sejalan dengan Pasal 8 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  yang  mengatur  tentang  SPPA  berlandaskan pendekatan  restoratif  justice.  Disisi  lain  tindak  pidana  pencurian  termasuk  kedalam  tindak pidana  ringan  dengan  ancaman  pidana  dibawah  7  tahun  penjara  jadi  termasuk  memenuhi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
syarat diversi sebagai halnya diatur didalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana,  namun  berbeda  apabila  pada  perkara  narkotika  yang merupakan salah satu perkara pidana yang seringkali berhubungan dengan ancaman hukuman melebihi  7  tahun  penjara.  Pasal  7  ayat  2  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  SPPA mengatur apabila tindak pidana yang ancaman hukumannya diatas 7 tahun penjara maka tidak dapat diupayakan diversi. Hakim harus tetap mengusahakan diversi pada anak yang didakwa berbuat  tindak  pidana  dengan  hukuman  yang  diancam  penjara  kurang  dari  7  tahun  dan sekaligus yang diancam dengan pidana 7 tahun penjara atau lebih berupa dakwaan subsidair, alternatif,  atau  kombinasi  keduanya  berdasarkan  Pasal  3  PERMA  No.  4  Tahun  2014  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dalam  SPPA,  sehingga  diversi  pada  anak  yang  berbuat  suatu tindak pidana narkotika dapat dilanjutkan apabila ketentuan dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA diikuti.
Berikut  merupakan  beberapa  perbedaan  proses  pelaksanaan  diversi  pada  anak  yang  telah melakukan  perbuatan  pidana  yang  mengakibatkan  adanya  korban  salah  satunya  ialah  kasus pencurian dan tindak pidana yang tidak menimbulkan adanya korban seperti perkara narkotika, yaitu :
Diversi pada tindak pidana yang mengakibatkan korban :
1. Pada saat pemeriksaan perkara dapat kemungkinan untuk diversi berhasil dan tidak berhasil.
2. Diversi  dilaksanakan  di  Pengadilan  Negeri  dengan  memanggil  para  pihak  dari  Korban, Orangtua Korban, Pelaku, Orangtua Pelaku, BAPAS dan perwakilan tokoh masyarakat.
3. Menyampaikan ke pihak korban apakah sepakat atau tidak untuk melaksanakan diversi.
4. Jika  setuju  maka  terdapat  berbagai  syarat  yang  perlu  disanggupi  oleh  pihak  pelaku,
contohnya membayar ganti rugi.
5. Selanjutnya  pelaku  membuat  surat  pernyataan  bahwa  sanggup  untuk  memenuhi  syarat- syarat yang telah disepakati.
6. Ketika kesepakatan untuk melaksanakan diversi oleh kedua belah pihak telah terjadi maka kemudian hakim membuat berita acara diversi.
7. Hasil  kesepakatan  diversi  beserta  berita  acara  diversinya  diberikan  ke  Ketua  Pengadilan Negeri agar selanjutnya dikeluarkan sebuah penetapan.
Diversi pada tindak pidana yang tidak mengakibatkan korban :
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
1. Pada saat pemeriksaan perkara dapat kemungkinan untuk diversi berhasil dan tidak berhasil.
2. Diversi  dilaksanakan  di  Pengadilan  Negeri  dengan  memanggil  para  pihak  dari  Pelaku,
Orangtua Pelaku, Jaksa Penuntut Umum, BAPAS dan perwakilan tokoh masyarakat.
3. Pemberian surat pernyataan dari BAPAS untuk pelaku.
4. Selanjutnya pelaku membuat surat pernyataan yang berisikan bahwa sanggup memenuhi isi pernyataan dari BAPAS.
5. Pada  saat  proses  pelaksanaan  diversi  telah  selesai  dilakukan  maka  kemudian  hakim membuat sebuah berita acara diversi.
6. Hasil  kesepakatan  diversi  beserta  berita  acara  diversinya  diberikan  ke  Ketua  Pengadilan Negeri agar selanjutnya dikeluarkan sebuah penetapan.
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Diversi Pada Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Sidoarjo
Anak berbuat suatu tindak pidana dipengaruhi oleh berbagai macam faktor diluar kendali anak, yaitu keluarga, pendidikan, pergaulan, dan sebagainya, karena sebagian besar tindak pidana dan kejahatan yang anak lakukan merupakan akibat dari peniruan Tindakan negative orang dewasa atau  individu  lain  di  lingkungan  mereka.  Seorang  anak  yang  diduga  telah  berbuat  tindakan pidana,  maka  alhasil  sistem  peradilan  formal  yang  ada  saat  ini  meletakkan  anak  tersebut kedalam hukuman penjara dan tentu saja dapat memberi dampak yang sangat besar dalam hal tumbuh kembangnya. Penanganan perkara pidana yang pelakunya adalah anak dengan upaya diversi merupakan suatu solusi paling baik agar perkara tersebut secara musyawarah mufakat dan tetap tidak mengesampingkan kepentingan korban. Perlu adanya faktor pendukung dalam pelaksanaan  diversi  pada  anak  yang  melakukan  suatu  perbuatan  pidana  agar  upaya  diversi tersebut  mampu  terlaksana  dengan  baik  dan  efisien  hingga  tercapainya  suatu  kesepakatan antara kedua pihak.
Berdasarkan hasil wawancara Penulis di Pengadilan Negeri Sidoarjo terdapat beberapa faktor pendukung terlaksananya diversi yaitu :
1. Faktor  pendukung  internal  adalah  dari  pihak  korban  yang  menerima  hasil  kesepakatan diversi, jika pihak korban menerima hasil kesepakatan dari diversi maka diversi tersebut bakal dianggap  berhasil.  Faktor  internal  juga  terdapat  pada  pihak  keluarganya  selain  dari  pihak korban,  karena  sebagai  faktor  pendukung  keluarga  berkedudukan  penting  saat  pelaksanaan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023

## diversi.
2. Faktor pendukung eksternal yaitu adanya tokoh masyarakat maupun tokoh agama, RT/RW yang  bersedia  turut  serta  dalam musyawarah,  dan  menemani  selama  proses  diversi, dengan adanya  pihak-pihak  tersebut  yang  turut  serta  maupun  mendampingi  anak  dan  juga  korban dalam  proses  pelaksanaan  diversi  maka  hal  seperti  itu  dapat  menjadikan  lingkungannya menerima kembali anak tersebut ke dalam masyarakat secara wajar.
Pelaksanaan diversi yang mana    tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dalam  penerapannya  di  keadaan  lapangan  belum  tentu  akan berhasil.  Selain  faktor  pendukung  yang  dapat  menjadikan  pelaksanaan  diversi  pada  tindak pidananya yang pelakunya adalah berjalan dengan baik dan juga efisien, namun pada kenyataan didalam prakteknya masih ditemukan faktor penghambat yang menjadi kendala dalam upaya penerapan  diversi  yang  dihadapi  oleh  Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo.  Adapun  faktor penghambat  yang  menjadikan  kendala  dalam  upaya  pelaksanaan  diversi  pada  anak  yang melakukan suatu perbuatan pidana dihadapi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai berikut :
1. Seringkali  pihak  korban  beranggapan  bahwa  upaya  diversi  kurang  memberikan  efek  jera terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dan  juga  pada  saat  pelaksanaan  proses  diversi negosiasi  yang  dilakukan  tidak  berujung  pada  suatu  kesepakatan  dikarenakan  nominal  ganti kerugian yang diminta oleh pihak korban terlalu besar sehingga dirasa kurang relevan dan pihak pelaku tidak sanggup untuk memenuhinya;
2. Faktor penghambat  yang  menjadi  kendala dalam  hal  sarana dan  prasarana,  mengenai hal tersebut masih minimnya perhatian pemerintah seperti halnya lembaga yang akan menampung anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  masih  terbilang  sedikit  jumlahnya  karena  apabila  upaya diversi  tersebut  berhasil  dan  mencapai  kesepakatan  dan  untuk  ikut  serta  dalam  pendidikan serta  pelatihan  di  lembaga  pembinaan  sosial,  lembaga-lembaga  tersebutlah  yang  jumlahnya dirasa masih kurang untuk memfasilitasi hal tersebut.
Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan terdapat sebuah kendala yang terbilang masih susah untuk ditemukan sebuah solusi untuk hal tersebut. Kendala yang ditemui oleh hakim Pengadilan Negeri  Sidoarjo  yaitu  bahwa  pihak  korban  seringkali  menolak  untuk  diversi  tersebut dilaksanakan  dan  juga  meminta  ganti  rugi  yang  terlalu  besar  dan  hal  tersebut  sulit  untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
dipenuhi  oleh  keluarga  sulit  tercapainya  sebuah  kesepakatan  diversi  dan  menjadikan  upaya diversi  tersebut  gagal.  Kendala  ini  merupakan  suatu  kendala  yang  tidak  mudah  untuk diselesaikan oleh hakim Pengadilan  Negeri  Sidoarjo dan  juga  penegak hukum  lainnya  karena menolak  untuk  melaksanakan  diversi  merupakan  hak  dari  pihak  korban  karena  di  Indonesia diversi  hanyalah  suatu  komponen  dari  sistem  peradilan  pidana  anak  yang  dijadikan  suatu alternatif dari peradilan formal, caranya dengan menempatkan upaya pelaksanaan diversi pada masing-masing  tahapan  proses  peradilan  pidana  anak  dari  mulai  pemeriksaan  oleh  penyidik polisi, penuntutan hingga pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri.
Pada hasil wawancara Penulis di luar Pengadilan Negeri Sidoarjo yaitu dengan pihak Surabaya Childern Crisis Center (SCCC) dapat dijelaskan bahwa beberapa hambatan yang kerap dijumpai ketika pelaksanaan diversi pada anak yang berbuat suatu tindak pidana sebagian besar berasal dari masyarakat itu sendiri seperti yang dinyatakan oleh hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang mana faktor-faktor penghambat tersebut antara lain :
1. Kurangnya edukasi terhadap masyarakat sehingga pemahaman terhadap akibat yang akan diterima dan dialami oleh anak sebagai pelaku yang belum dipahami oleh beberapa orang tua korban  sehingga  tetap  bersikeras  untuk  menolak  adanya  upaya  diversi,  Ketika  tidak  ada hubungan baik antara kedua belah pihak maka diversi tidak dapat berjalan dengan baik; dan 2. Ganti rugi yang dijadikan syarat kompensasi oleh korban terlalu besar tertutama terhadap tindak pidana yang kerugiannya tidak bisa diukur secara materiil sehingga memberatkan pelaku sehingga diversi tidak berhasil.
Menurut pendapat dari Soerjono Soekanto mengenai teori efektivitas hukum terdapat faktor- faktor  yang  saling  terkait  karena  adalah  suatu  hal  pokok  dalam  penegakan  hukum  dan  juga menjadi  patokan  daripada  keefektifan  atau  tidaknya  suatu  hukum  maupun  undang-undang, Adapun analisis Penulis faktor-faktor tersebut yakni :
1. Faktor Masyarakat Dalam Menerapkan Hukum
Pengetahuan  masyarakat  mengenai  pentingnya  penanganan  perkara  tindak  pidana  yang pelakunya adalah anak lewat upaya diversi di rasa masih kurang sehingga masyarakat terutama pihak korban cenderung enggan untuk menyelesaikan perkaranya dengan menggunakan upaya diversi walaupun ancaman hukuman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun penjara, hal seperti itu
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
juga menjadikan upaya pelaksanaan diversi berjalan kurang efektif dan efisien sehingga banyak mengalami kegagalan.
2. Faktor Kebudayaan Di Dalam Lingkungan
Masyarakat  masih  beranggapan  bahwa  penyelesaian  suatu  tindak  pidana  harus  berakhir dengan hukuman penjara agar menimbulkan efek jera sehingga enggan untuk mengupayakan diversi pada penanganan perkara pidana yang di lakukan pelakunya adalah anak, maka dari itu kegagalan  diversi  juga  di  pengaruhi  oleh  kebudayaan  di  dalam  suatu  masyarakat  dan menjadikan pelaksanaan diversi kurang efektif dan efisien.
3. Faktor Sarana yang Mendukung Penegakan Hukum
Minimnya  perhatian  pemerintah  dalam  hal  lembaga  yang  akan  menampung  anak  sebagai pelaku tindak pidana karena jumlahnya yang masih terbilang sedikit, apabila jika upaya diversi tersebut berhasil dan mencapai sebuah kesepakatan maka untuk itu anak diikut sertakan dalam pendidikan  maupun  pelatihan  di  lembaga  pembinaan  sosial,  lembaga-lembaga  tersebutlah yang jumlahnya dirasa masih kurang untuk memfasilitasi hal tersebut sehingga dirasa kurang memadai dan menjadi kurang efektif terhadap pelaksanaan diversi pada anak yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana.
Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa masih terdapat berbagai macam faktor penghambat yang menjadi penghambat pada upaya pelaksanaan diversi untuk anak yang melakukan suatu perbuatan  tindak  pidana  sehingga  sulit  untuk  mencapai  sebuah  kesepakatan  diversi  yang berakibatkan diversi tersebut gagal dan anak harus menjalani proses peradilan secara formal, maka dari  itu  pelaksanaan diversi dinilai masih belum berjalan  dengan baik  dan  efektif,  oleh karena  demikian  dibutuhkan  peran  pemerintah,  penegak  hukum,  dan  masyarakat  untuk bersinergi  serta  aktif  berperan  dalam  upaya  pelaksanaan  diversi  untuk  mengatasi  faktor penghambat yang ada. Lebih jauh lagi mengingat bahwa pelaku tindak pidana adalah seorang anak  dengan  demikian  perlu  adanya  perlakuan  secara  khusus  agar  segala  hak  anak  pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat terlindungi.
E. Upaya  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  Dalam  Menanggulangi  Faktor  Penghambat  Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana
Berbagai macam faktor penghambat yang menjadi kendala yang dihadapi suatu instansi, baik instansi  tersebut  milik  pemerintah  maupun  instansi  kepunyaan  swasta  pasti  akan  dilakukan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Setiap orang maupun instansi penegak hukum akan melakukan hal apapun untuk mencari suatu upaya guna mengatasi kendala-kendala yang ada. Mencari suatu upaya dalam menanggulangi suatu permasalahanpun bukanlah merupakan suatu  tugas  yang  mudah  diatasi,  guna  menyelesaikan  tugas  tersebut,  Pengadilan  Negeri Sidoarjo  dan  juga  beberapa  pihak  lain  sedang  melakukan  beberapa  upaya  dalam  mengatasi faktor-faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  diversi  kepada  anak  yang  melakukan  suatu perbuatan pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo.
Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  sedang  melakukan  beberapa  upaya  untuk  menanangani  faktor- faktor penghambat yang dihadapi ketika pelaksanaan diversi pada anak yang menjadi pelaku atas suatu tindak pidana. Beberapa upaya yang telah Pengadilan Negeri Sidoarjo lakukan antara lain sebagai berikut :
1. Mengembangkan  kualitas  serta  kuantitas  sumber  daya  manusia  khususnya  Hakim  Anak, karena semakin seringnya anak yang melakukan perbuatan tindak pidana maka diperlukannya hakim-hakim  yang  telah  memenuhi  persyaratan  khusus  sebagai  Hakim  Anak  selaras  dengan Pasal  43  ayat  1  dan  2  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak;
2. Meningkatkan  kerjasama  dengan  instansi-instansi  penegak  hukum  yang  terakit  untuk mengatasi  perselisihan  diantara  pihak  korban  dengan  pihak  pelaku  yang  tidak  kunjung menemukan  titik  temu,  diperlukan  pula  peran  penting  dari  pembimbing  kemasyarakatan BAPAS dan pekerja sosial professional karena mengingat tugas dan fungsi para pihak tersebut untuk  memberikan  saran-saran  serta  solusi  yang  bisa  dipertimbangkan  dalam  upaya penanganan perkara pidana yang pelakunya adalah anak lewat diversi, sehingga tercapainya suatu  kesepakatan  diversi  yang  bisa  memberikan  rasa  keadilan untuk  pihak  korban  maupun pihak pelaku; dan
3. Memperbarui sarana dan prasarana ruang khusus untuk pelaksanaan pemeriksaan perkara pada  anak  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana  yang  menyesuaikan  dengan  segala  hal  yang dibutuhkan oleh anak serta berbagai macam hal yang diperlukan saat kondisi pandemi covid- 19 seperti  saat  ini,  sehingga  dapat  mempermudah  proses  pelaksanaan  diversi  maupun pemeriksaan  dan  juga  agar  anak  tidak  merasa  takut,  merasa  nyaman,  dan  tidak  merasa tertekan dalam pelaksanaan diversi maupun pemeriksaan yang akan dilakukan tersebut serta
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
dapat memberi rasa aman dan nyaman selama proses pemeriksaan berlangsung .
Terdapat  beberapa  pihak  lain  yang  turut  membantu  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  dalam upayanya  yang  dapat  dilakukan  dalam  pelaksanaan  diversi  pada  anak  melakukan  suatu perbuatan  pidana  agar  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien.  Keterangan  dari  pihak Surabaya Childern  Crisis  Center (SCCC)  yang  Penulis  wawancarai  menjelaskan  bahwa  beliau  bersama beberapa  rekan-rekannya  telah  berusaha  membantu  instansi  penegak  hukum  khususnya  di wilayah  Surabaya  dan  sekitarnya  tidak  terkecuali  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  agar  upaya penerapan diversi pada anak yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dilakukan sebaik mungkin. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pihak Surabaya Childern Crisis Center (SCCC)  yang  dapat  membantu  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  supaya  implementasi diversi  pada anak  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana  dapat  berjalan  secara  efektif  dan  efisien  sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa cara tersebut antara lain :
1. Mengadakan sosialisasi mengenai penanganan perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak lewat upaya diversi di lingkungan masyarakat dan sekolah-sekolah, hal tersebut dilakukan bekerja  sama  dengan  pihak  kepolisian  karena  pihak  kepolisian  merupakan  instansi  penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat sehingga adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat pentingnya menjalan upaya diversi untuk mengatasi  perkara  tindak  pidana  yang  pelakunya  adalah  anak  serta  diharapkan  dapat berdampak  pada  keputusan  yang  akan  diambil  oleh  pihak  korban  dalam  menanggapi persetujuan  dilaksanakannya  diversi  untuk  anak  yang  menjadi  pelaku  atas  suatu  perbuatan pidana agar terjaminnya seluruh hak anak yang menjadi pelaku atas suatu perbuatan pidana dan tetap tidak mengesampingkan kepentingan serta keadilan bagi korban; dan 2. Pada saat mengadakan pendampingan pada anak yang menjadi pelaku atas sebuah tindakan pidana  yang  sedang  diupayakan  diversi,  sebisa  mungkin  memberikan  pemahaman  serta pendekatan  secara  lebih  detail  mengenai  tujuan  dan  manfaat  terlaksananya  proses  diversi sehingga dapat mencapai suatu kesepakatan diversi dari pihak korban dan juga pihak pelaku. Analisis  yang  Penulis  lakukan  terhadap  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri Sidoarjo  dan  pihak Surabaya  Childern  Crisis  Center (SCCC)  yang  diwawancarai  oleh  Penulis bersama  beberapa  rekan-rekannya.  Penulis  melihat  bahwa  dengan  upaya-upaya  yang dilakukan  untuk  pelaksanaan  diversi  pada  anak  yang  melakukan  suatu  perbuatan  pidana
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
memang  benar  dapat  membantu  agar  hal  tersebut  berjalan  dengan  baik  dan  efisien. Berdasarkan  uraian  diatas  juga  terlihat  bahwa  efektifnya  suatu  pelaksanaan  diversi berhubungan erat dengan faktor penghambat serta kendala yang dihadapi, sehingga apabila berbagai  macam  aktor  penghambat  yang  menjadikan  hambatan  dalam  pelaksanaan  diversi tersebut  dapat  diselesaikan  dengan  baik  maka  bisa  dikatakan  jika  upaya  diversi  yang dilaksanakan  sudah  berjalan  dengan  efektif  dan  efisien.  Jika  dilihat  dari  segi  kuantitas pelaksanaan diversi pada anak berbuat suatu tindak pidana dapat dinilai efektif karena jumlah upaya diversi yang dilaksanakan sudah melebihi 50%, namun karena masih tedapat beberapa kendala yang disebabkan oleh faktor penghambat pelaksanaan diversi untuk anak yang menjadi pelaku atas suatu perbuatan tindak pidana sehingga jika dilihat dari segi kualitas pelaksanaan diversi masih belum dapat dikatakan berjalan dengan efektif dan efisien.
Maka dengan demikian faktor penghambat yang menjadi kendala pelaksanaan diversi terhadap anak  harus  sesegera  mungkin  dirampungkan  oleh  para  instansi  penegak  hukum  dan pemerintah agar upaya pelaksanaan diversi menjadi lebih efektif selaras dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA No. 4 Tahun 2014 tantang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak agar lebih dinamis dan mengikuti perkembangan zaman sehingga terjaminnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi anak yang menjadi pelaku atas suatu perbuatan pidana yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi di hadapan hukum.

## KESIMPULAN
1. Diversi merupakan usaha penanggulangan perkara tindak pidana yang diperbuat oleh anak diluar peradilan pidana secara formal yang sudah diatur didalam UU No. 11 Tahun 2012 yang telah mengatur tentang SPPA. Diversi ialah jalan keluar dari penyelesaian perkara paling baik bagi anak yang jadi pelaku atas suatu perbuatan tindak pidana karena dapat menyelamatkan anak  dari  stigmatisasi  negatif  masyarakat  dan  memberi  kesempatan  kepada  anak  untuk memperbaiki masa depannya serta dengan tetap tidak mengesampingkan kepentingan korban. 2. Pelaksanaan diversi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada dasarnya sudah sama dengan perundang-undangan yang mengatur terkait diversi tersebut baik didalam UU No. 11  Tahun  2012  yang  mengatur  mengenai  SPPA  dan  juga  didalam  PERMA  No.  4  Tahun  2014
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
mengenai  Pedoman  Pelaksaan Diversi  Dalam  SPPA.  Pelaksanaan diversi  di  Pengadilan  Negeri Sidoarjo  pada  anak  yang  jadi  pelaku  tindak  pidana  narkotika  dan  tindak  pidana  pencurian nyatanya memiliki perbedaan di dalam pelaksanaannya.
3. Pelaksanaan  diversi  di  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  agar  dapat  mencapai  keberhasilan dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  pendukung  baik  faktor  pendukung  secara  internal  maupun eksternal. Masih terdapat beberapa faktor penghambat yang jadi masalah dalam pelaksanaan diversi  yang  harus  segera  diselesaikan  oleh  para  penegak  hukum  agar  penerapan  diversi berjalan dengan efektif dan sejalan dengan apa yang sudah diatur didalam UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur terkait mengenai SPPA sehingga didalam segi kualitas dapat dinilai lebih efektif karena dari segi kuantitas jumlah diversi yang dilakukan sudah lebih dari 50%.  Faktor- faktor  penghambat  yang  menyebabkan  kegagalan  pelaksanaan  diversi  di  Pengadilan  Negeri Sidoarjo yaitu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan diversi dan  juga  kurang  kooperatifnya  pihak  keluarga  korban  dalam  pelaksanaan  diversi  dengan menganggap  bahwa  diversi  tidak  memberikan  efek  jera  serta  diversi  dijadikan  ajang  tawar menawar  ganti  rugi  yang  nominalnya  kurang  relevan.  sehingga  sulit  untuk  tercapai  sebuah kesepakatan.
4. Adanya beraneka ragam faktor penghambat yang jadi masalah dalam pelaksanaan diversi pada  anak,  maka  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  berupaya  untuk  mengatasi  masalah-masalah tersebut  dengan  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  dari  penegak  hukum  di  lingkungan Pengadilan Negeri Sidoarjo, meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi penegak hukum yang  terakit  untuk  nmengatasi  perselisihan  antara  pihak,  dan  memperbarui  sarana  dan prasarana  ruang  khusus  untuk  melaksanakan  pemeriksaan  terhadap  anak  yang  sudah dinyatakan bahwa dirinya menjadi pelaku atas suatu perbuatan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Djamil, M. Nasir, Anak Bukan untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Koesno  Adi,  Kebijakan  kriminal  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  narkotika  oleh  anak,
UMM Press, Malang, 2009.
Koesno    Adi,  Kebijakan  Kriminal  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  Berorientasi  pada Kepentingan  terbaik  Anak  dalam  Achmad  Ratomi.  “Konsep  Prosedur  Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak.” 2013.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Marlina,  Pengantar  konsep  diversi  dan  restoratif  justice  dalam  hukum  pidana,  USU  Press. Medan, 2010.
Masruhan, Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
Soerjono  Soekanto,  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada 2008.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,. 2013.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  153,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  297,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5606).
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diveri Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor 1052).
A.  R  Hambali. “ Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana ”, Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum,  Maret  2019,  Volume  13 Nomor 1.
Beniharmoni  Harefa,  “Diversi  Sebagai  Perlindungan  Hukum Terhadap  Hak  Asasi  Anak  Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, Jurnal Komunikasi Hukum, Februari 2015,

## Volume 1 Nomor 1.
Diah Ratna Sari Hariyanto & Gde Made Swardhana, “Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Yang  Berorientasi  Pada  Restorative  Justice  Di  Kota Denpasar”, Jurnal Legislasi Indonesia, September 2021, Vol .18 No 3.
Jaelani, Elan. “ Penegakan Hukum Upaya Diversi ”, Jurnal Kertha Patrika, Agustus 2018, Volume 40 Nomor 2.
Ricky  Martin  Sihombing,  M  Hamdan,  and Marlina,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan  (Analisis  Putusan  No.  9/PID.SUS- ANAK/2018/PN TJB)”, Jurnal Mahupiki, 2019, Volume 1 Nomor 9 . Siti Komariah, Kayus Kayowuan Lewoleba, “Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan”, Jurnal USM Law Review (2021), Volume 4 Nomor 2.
Zulfikar Judge, “Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi  Kasus :  123/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM)” ,  Lex  Jurnalica,  April  2016,  Volume  13 Nomor 1.
Wawancara  dengan  Ibu  Hj.  Eni  Sri  Rahayu,  S.H.,  M.H.  selaku  Hakim  yang  menangani  kasus tindak pidana oleh anak di Pengadilan Negeri Sidoarjo.
Wawancara dengan Ibu Reny, S.H. selaku Selaku Staf Bidang Administrasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo.
Wawancara  dengan  Bapak  Sulkhan  Alif  Fauzi,  S.H.  selaku  Ketua  Divisi  Hukum  di  Surabaya Childern Crisis Center (SCCC).