INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 12106-12119 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Perbandingan Perkara Tindak Pidana Korupsi antara Negara Indonesia dengan Negara China
Danardono 1 ✉ , Hilda Novyana 2

## Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: 2110611287@mahasiswa.upnvj.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pada dasarnya Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum memiliki fungsi sebagai  pelindung  kepentingan  manusia,  agar  kepentingan  manusia  terlindungi,  hukum  harus dilaksanakan secara profesional, termasuk di dlaamnya adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi. Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini,  adalah  metode  yuridis  normatif  dengan pendekatan studi kepustakaan yang merupakan penelitian hukum yang berpusat pada norma hukum termasuk  asas,  norma,  kaidah,  peraturan  perundang-undangan,  perjanjian,  dan  doktrin.  Hasil  dan pembahasan menemukan bahhwa faktor dari terjadinya tindak pidana korupsi salah satunya adalah adanya perintah dari atasan yang mungkin bertentangan dengan hati nurani pegawai bawahan selain dari adanya korupsi yang terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukannya. Kemudian negara China memiliki konsep yang lebih komprehensif dan berorientasi penghukuman pada kerugian negara yang diambil, bukan tindakan yang  dilakukan oleh terdakwa. Untuk merealisasikannya perlu merubah ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor agar pemberlakuan hukuman mati tidak didasarkan pada anasir non yuridis, namun berkaitan dengan anasir kerugian negara yang nyata konkrit adanya.
Kata Kunci: Perbandingan, Tindak Pidana Korupsi, Indonesia, China, Implementasi

## Abstract
Basically,  Indonesia  is  a  legal  state.  This  is  in  accordance  with  Article  3  paragraph  1  of  the  1945 Constitution which reads "The State of Indonesia is a State of Law". The law has a function as a protector of  human  interests.  In  order  for  human  interests  to  be  protected,  the  law  must  be  implemented professionally, including law enforcement for criminal acts of corruption. The research method used in this writing is a normative juridical method with a literature study approach which is legal research that focuses on legal norms including principles, norms, rules, regulations, regulations and doctrine. The results and writing found that one of the factors in the occurrence of criminal acts of corruption is the existence of orders from superiors which may conflict with the conscience of subordinate employees, apart from the existence of corruption which occurs because there is an opportunity to do it. Then the Chinese state has a more comprehensive concept and is oriented towards punishment for state losses taken, not actions carried out by fraudsters. To make this happen, it is necessary to change the provisions of Article 2 paragraph (2) of the Corruption Law so that the imposition of the death penalty is not based on non-juridical factors, but is related to real, concrete factors of state loss.
Keywords: Comparison, Corruption Crimes, Indonesia, China, Implementation

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  Negara  Indonesia  merupakan  sebuah  negara  hukum.  Hal  ini  sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.  Hukum  memiliki  fungsi  sebagai  pelindung  kepentingan  manusia,  agar kepentingan  manusia  terlindungi,  hukum  harus  dilaksanakan  secara  profesional. Pelaksanaan  hukum  dapat  berlangsung  normal,  damai,  dan  tertib.  Perlindungan  hukum sangatlah  penting  dan  berpengaruh  terhadap  keadilan  bagi  seluruh  warga  Negara Indonesia. Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu masalah atau penyakit sosial yang  sangat  meresahkan  bagi  masyarakat  dan  diperlukan  penanganan  khusus  untuk mengatasi dan menanggulanginya (Arliman, 2020). Tindak pidana merupakan perbuatan anti  sosial  yang  terjadi  dalam  interaksi  dengan  sesama  dimana  perbuatan  tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara sedangkan secara yuridis tindak pidana dapat  dikatakan  sebagai  suatu  perbuatan  melawan  hukum  dimana  sebagai  akibat  dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan undang-undang yang dilanggar tersebut (Rahardjo, 2000).
Korupsi  merupakan  salah  satu  factor  utama    penghambat  terwujudnya  sistem pembangunan nasional di Indonesia (Supandi & Vernia, 2015). Istilah korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu corruption. Dalam Bahasa Inggris adalah Corruption atau corrupt, dalam Bahasa perancis disebut corruption dan dalam Bahasa belanda disebut dengan corruptive.
Sehingga  pengimplementasian  kalimat  Bahasa  Belanda  dapat  dijadikan  kalimat  korupsi dalam  Bahasa  Indonesia  (Hamzah,  2007).  Secara  arti  luas  Korupsi  memiliki  makna  yaitu korup yang berarti busuk, buruk ; suka menerima uang sogok ataupun menerima uang kotor    dengan  memakai  kekuasaannya  untuk  kepentingan  sendiri  salah  satunya  adalah untuk memperkaya diri sendiri, dan sebagainya. Sehingga korupsi adalah sebuah perbuatan yang sangat buruk seperti contohnya adalah penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Angka kasus korupsi dewasa ini telah kian meningkat setiap tahunnya dan  menimbulkan  kerugian  yang  sangat  besar  bagi  negara.  Kejahatan  yang  termasuk kategori  white  collar  crime  ini  terus  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Tidak hanya itu, tindak pidana korupsi juga telah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang  terjadi,  jumlah  kerugian  negara,  maupun  dari  segi  kualitas  tindak  pidana  yang dilakukan  semakin  sistematis  serta  lingkupnya  yang  memasuki  seluruh  aspek  kehidupan masyarakat (Chaerudin et al., 2008).
Dalam Undang-undang terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur  hukum  acara  sendiri  terhadap  mekanisme  penegakkan  hukum  dalam  tindak pidana korupsi, secara arti luas hal ini dibedakan dengan penanganan tindak pidana lainnya. Hal  tersebut  mengatur  kepada  hukum  acara  yang  mengatur  dalam  pemeriksaan  terkait Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku, akan tetapi terdapat sebuah pengecualian atau hukum khusus yang mengatur hal tersebut antara lain (Muhammad, 2019):
1. Penegasan  pembagian  tugas  dan  kewenangan  antara  ketua  dan  wakil  ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
2. Mengenai Komposisi majels Hakim dalam pemeriksaan di siding pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;
3. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tundak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan ;
4. Alat bukti yang diajukan didalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil  penyadapan  yang  diperoleh  secara  sah  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan; dan
5. Adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga  didalam  kategorinya,  tindak  Pidana  Korupsi  merupakan  sebuah  Tindak Pidana yang dalam istilah asingnya adalah merupakan Tindakan kejahatan “ extra ordinary crime” yang harus didahulukan dibandingkan jenis tindak pidana lainnya (Amalia & others, 2023). Dalam arti luas tindak pidana korupsi merupuakan sebuah bagian dari sub sistem
hukum  pidana  khusus  serta  di  samping  itu  tindak  pidana  korupsi  memiliki  spesifikasi tertentu  yang  berbeda  dengan  hukum  pidana  umum,  seperti  adanya  sebuah penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur dalam hukum. Oleh  karena  itu  tindak  pidana  korupsi  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  yang dimaksudkan  adalah  untuk  menekan  seminimal  mungkin  terjadinya  kebocoran  dan penyimpangan (Arief, 2001).
Di Negara Indonesia tindak pidana korupsi merupakan sebuah masalah yang sangat serius  untuk  diberantas.  Hal  tersebut  dikarenakan  dapat  membahayakan  stabilitas  dan keamanan  Masyarakat,  pertumubuhan  ekonomi  negara,  serta  merusak  nilai-  nilai demokrasi, Pemerintah dan setiap urusan yang dijalankannya merupakan sebuah hal yang sangat  penting    bagi  kelangsungan  sebuag  negara,  akan  tetapi  segala  urusan  tersebut tntunya tidak berjalan secara, otomatis, namun hal tersebut dikerjakan dengan sumber daya manusia,  permasalahan  tindak  korupsi  telah  menjadi  sebuag  permasaahan  serius  bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah dalam berbagai aspek kehidupan Masyarakat baik  di  instansi  pemerintah  hingga  lingkup  Masyarakat,  sehingga  hal  tersebut  dapat menimbulkan  stigma  negative  bagi  negara  dan  bangsa  Indonesia  di  dalam  lingkump nasional maupun masyarakat internasional (Dairani et al., 2022).
Penegakkan  hukum  pidana  khususnya  tindak  pidana  korupsi  sama  seperti  proses penegakkan hukum pidana pada umumnya,  hal tersebut melibatkan minimal tiga factor yaitu  factor  perundang-undangan,  factor  aparat  atau  badan  penegak  hukum  dan  yang terakhir  factor  kesadaran  hukum,  dalam  ketiga  factor  ini  dapat  dilibatkan  dengan pembagian ketiga komponen yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Hal  ini  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  terdapat  berbagai lembaga  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak pidana tersebut. Lembaga-lemabaga tersebut diantaranya lembaga kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut dengan KPK (Komisi  Pemberantasan  Korupsi)  (Hamzah,  2007).  Disisi  lain  banyak  beberapa  peraturan Undang-Undangan, yakni: (1) UU Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (2) UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan (4) UU Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  baik  secara  parsial maupun  simultan,  pemerintah  dan  bangsa  Indonesia  serius  melawan  dan  memberantas tindak  pidana  korupsi  di  negeri  ini.  Namun  hasilnya,  belum  tampak  menggembirakan.
Begitu  pendapat  beberapa  praktisi  dan  pengamat  hukum  terhadap  gerak  pemerintah dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia (Nggebu, 2021).
Melansir  kepada  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  di  negara  China.  Pada semester  pertama  tahun  2016,  berdasarkan  data  yang  keluar  dan  bisa  diakses  adalah adanya  ratusan  kasus  korupsi  yang  teridentifikasi  dengan  rata-rata  hukuman  pidananya diatas dari 10 Tahun, Pemerintah China tidak segan-segan untuk memberi sanksi pidana berat seperti sanksi pidana penjara 20 tahun, seumur hidup hingga pidana mati. Dari sekian banyak yang dipidana mati, salah satu diantaranya adalah menteri perkeretaapian China Liu Zhijun  yang  mendapat  vonis  hukuman  mati  karena  tindak  pidana  korupsi.  Selain  itu beberapa  pejabat  yang  pernah  dihukum  mati  karena  kasus  korupsi  adalah  Li  Jiating (Gubernur Yunnan) dan Liu Jin Bao  (Direktur Utama Bank  of China di Hongkong). Cina, komitmen     pemerintah  Cina  dalam  penanganan untuk  memberantas  korupsi  tidak diragukan    lagi,    bukan    hanya    slogan    atau    retorika    belaka,    seperti  yang  terjadi  di Indonesia, akan tetapi  dibuktikan  dengan  menghukum  mati  para  pejabat  yang  korupsi. Cina  yang  dulunya  adalah   negara   teratas   paling   terkorup   di  dunia,  tapi  kini  bukan pada  gugus  teratas dalam menangani perkara tindak pidana korupsi (Makaruku, 2016).
Dalam penelitian jurnal ini, akan diuraikan bebrapa contoh penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan terhadap topik permasalagan hukum unyuk penelitian saat ini. Contoh yang  diambil  adalah  berupa  jurnal,  antara  lain  yaitu  :  (1)  Penerapan  Sanksi  Pidana  Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan China Yang disusun oleh: Steven Makaruku (Makaruku, 2016), (2) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi  Oleh  KPK  yang  disusun  oleh  Moch  Wahid  (Wachid,  2015),  (3)  Studi  Komparatif Penjatuhan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Negara  Indonesia dengan  Negara  China  yang  disusun  oleh  Ayu  Fitri  Hardianti,Nandang  Sambas,  Dian Andriasari (Hardianti et al., 2018), (4) Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia dan China yang disusun oleh Rizqi  Nurul  Awaliyah,  Rehnalemken  Ginting  (Awaliyah,  2015).  Hal  ini  yang  akan  menjadi acuan dalam topik penelitian kami akan meneliti terkait timpang tindih norma dan benturan konflik didalam penegakkan Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia maupun Negara China.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dalam permasalahan  Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan China melalui suatu bentuk karya tulis  ilmiah  yang  berupa  jurnal  dengan  judul  yaitu  “ Implementasi  Perbandinhan
Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Antara  Negara  Indonesia  Dengan  Negara ” . Dengan identifikasi beberapa permasalahan yaitu :
1. Bagaimana  Faktor-Faktor  Utama  Yang  Mendasari  Pelaku  Melakukan  Tindak  Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Tumpang Tindih Pengaturan Terkait Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan China?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian  berdasarkan  bahan-bahan  hukum  yang  fokusnya  pada  membaca  dan mempelajari  bahan-bahan  hukum  primer  dan  sekunder  (Marzuki,  2017).  Sehingga penelitian hukum akan mampu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapkan. Dalam  metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui 3 (tiga) pendekatan perundang-undangan melalui  pemahaman  sistematika  ketentuan  hukum  yang  berlaku  baik  secara  hierarki, maupun dengan ruang lingkup pengaturan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-Faktor Utama Yang Mendasari Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Tindak  pidana  korupsi  menjadi  momok  penting  yang  terjadi  akhir-akhir  ini  di Indonesia.  Dalam  konteks  hukum  pidana  terdapat  beberapa  alasan  subjek  hukum melakukan tindak pidan yang bisa disebut sebagai mens rea (Erdianti, 2019). Unsur niat dan unsur  mens  rea  dalam  tindak  pidana  korupsi  menjadi  fokus  yang  utama  dalam membuktikan unsur kejahatan. Ketentuan mens rea dalam tindak pidana korupsi juga erat kaitannya dengan klasifikasi tipikor sebagai extra ordinary crime yang justru menciptakan banyak sekali faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi (Roza, 2020).
Acapkali, seseorang melakukan tindak pidana korupsi dengan niat atau tanpa adanya niat sama sekali. Namun tidak sedikit juga, selain hanya dilakukan oleh para atasan, tindak pidana  korupsi  juga  sering  melibatkan  unsur  staf  dan  pegawai  rendahan  yang  terkena getah  akibat  menjalankan  perintah  dari  atasannya.  Oleh  karenanya  apakah  ketika seseorang yang melakukan pidana karena sebuah perintah atasannya yang seharusnya hal tersebut  bertentangan  dengan  hati  nurani  menyebabkan  ketiadaan  niat  di  dalamnya sehingga  unsur mens  rea  justru  tidak  terpenuhi  (ROHANIAH,  2020).  Hal  ini  yang  justru
penegak hukum tidak dapat menjatuhkan pidana kepadanya karena bertentangan dengan hati nuraninya dan bahkan tidak ada niatan untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam  teori  hukum  pidana  terdapat  asas  tiada  pidana  tanpa  kesalahan  atau  biasa disebut geen straf zonder schuld atau keine strafer ohne schuld (Jerman) atau actus non facit reum nisi mens rea atau actus reus mens rea (Latin) (Mallarangeng et al., 2023). Asas tersebut menghendaki adanya dasar pertanggungjawaban pidana yang mana perbuatan tidak  dapat  dikatakan  bersalah  tanpa  adanya  niat  jahat  yang  mendahuluinya.  Suatu perbuatan  dikehendaki  sebagai  tindakan  melawan  hukum  dan  dapat  dikenakan  hukum pidana jika telah memenuhi dua kualifikasi, yakni niat jahat ( mens rea) dan perbuatan jahat ( actus reus). Mens rea dapat dikatakan sebagai sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan actus reus adalah inti dari kejahatan itu sendiri atau  perbuatan  yang  dilakukan  (Romandona  &  Yasin,  2024).  Seseorang  dapat  dipidana tidak hanya jika seseorang telah melakukan tindakan yang secara nyata telah melanggar hukum pidana atau telah melanggar ketertiban umum. Namun niat jahat juga harus dilihat apabila memang ternyata hal tersebut termasuk ke dalam tindak pidana. Niat jahat sangat penting untuk memecahkan permasalahan hukum terkaiit dengan tindakan pidana korupsi (Larumpa et al., 2022). Tidak dapat dikatakan suatu tindakan menjual aset perusahaan atau dalam hal ini menutup hutang perusahaan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi apabila memang niatnya bukan untuk melakukan pidana tersebut (Aswari & others, 2011). Maka daripada itu,  kedua hal tersebut harus saling bersinergi  untuk  menciptakan suatu harmoni dalam menjatuhkan pidana tersangka tindak pidan akorupsi itu sendiri. Dengan demikian, hal tersebut menciptakan beberapa faktor yang dapat menjadi latar belakang utama pelaku melakukan tindak pidana korupsi itu sendiri.
Dalam  proses  menemukan mens  rea  terutama  dalam  hal  membuktikan  bahwa terdakwa ini ternyata memiliki niat di dalam melakukan tindak pidana tersebut, diperlukan suatu  proses  yang  disebut  sebagai  pembuktian  (Faizin  &  others,  n.d.).  Pembuktian merupakan  proses  yang  paling  penting  dalam  pemeriksaan  perkara  dalam  sidang pengadilan. Pembuktian memuat ketentuan-ketentuan berupa pedoman dan penggarisan mengenai tatacara yang dibenarkan undang-undang dalam menerangka bahwa terdakwa ini memang terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Pembuktian juga mengatur secar apasti mengenai alat-alat butki yang diperguakan dalam mebutkikan kesalahan dari terdakwa di muka persidangan. Dalam hal ini, ketentuan alat bukti juga tunduk kepada Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mana menentukan adanya 5 (lima) alat bukti yang
diakui, yakni 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) petunjuk: dan 5) keterangan terdakwa. Konteks alat bukti tersebut digunakan pula dalam hukum acara tindak pidana korupsi yang menghendaki adanya kelima alat bukti tersebut. Di satu sisi, mens rea menjadi hal utama yang harus dibuktikan untuk menjadi dasar penghukuman (Pambudi & others, 2016).  Dengan  demikian, mens  rea  terdakwa  tindak  pidana  korupsi  dapat  ditentukan dengan menyandarkan hakim kepada 5 (lima) alat bukti dan petunjuk yang ditemui dalam persidangan.
Di lain sisi, delict menjadi hal utama yang juga harus diperhatikan dalam penentuan kesalahan terdakwa. Delict dapat diartikan sebagai kelakukan seseorang yang dikemukakan dalam undang-undang, yang juga bersifat melawan hukum, patut untuk dijatuhi pidana dan  dilakukan  dengan  kesalahan  (Apriani,  2019).  Maka  dengan  demikian,  delik  dapat diartikan  sebagai  perilaku  seseorang  yang  secara  jelas  melanggar  ketentuan  dalam undang-undang yang menghendaki adanya ketentuan pidana. Dengan demikian, ketika deliknya  terpenuhi,  maka  seseorang  dapat  dijatuhi  pidana  di  samping  juga  harus menemukan mens rea dari seseorang terdakwa tersebut agar jelas terlebih dahulu apakah memang masuk ke dalam kesalahan atau justru hanya sebatas kepada kealpaan itu sendiri.
Hubungan erat antara mens rea dengan tindak pidana bahwa suatu perbuatan telah diakui melanggar hukum secara nyata dan konkrit, maka harus memenuhi beberapa unsur, yakni actus reus dan mens rea. Actus reus dapat dikatakan sebagai esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang telah dilakukan, sedangkan mens rea adalah sikap batin pelaku  pada  saat  melakukan  perbuatan  tersebut  (Syukur,  2015).  Seseorang  tidak  bisa dipidana hanya karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau bersifat melawan  hukum.  Meskipun  perbuatannya  sesuai  dengan  definisi  delik  dalam  undang- undang dan tidak dibenarkan (pelanggaran obyektif terhadap ketentuan pidana), hal itu saja belum cukup untuk menjatuhkan pidana. Penting untuk memperhatikan sikap batin (niat atau maksud) pelaku saat melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau bersifat melawan hukum tersebut. Konsep tersebut meyakini adanya mens rea sebelum penjatuhan pidana oleh hakim yag mana dapat menentukan bahwa tindaka seseorang tersebut masuk ke dalam kategori kesalahan ( dolus) atau justru masuk ke kategori culpa terutama dalam tindak pidana korupsi.
Tumpang  Tindih  Pengaturan  Terkait  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  dan China
China terkenal akan penegakan hukumnya yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi.  Seperti  kasus  konkrit  adalah  Menteri  Perkeretaapian  China  Luu  Zhijun  yang mendapatkan vonis hukuman mati. Selain itu, beberapa pejabat seperti Li Jiating (Gubernur Yunnan)  dan  Liu  Jin  Bao  (Direktur  Utama  Bank  of  China  di  Hongkong).  Hal  tersebut memperlihatkan bahwa China tidak akan segan-segan menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  sangat  merugikan  keuangan  negara.  Namun  ketika ditelisik lebih jauh, justru terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing negara tersebut (Aswari & others, 2011).
Beberapa  kesamaan  yang  dapat  ditemui  dalam  konteks  pengaturan  kedua  negara adalah dalam hal jenis sanksi pidana yang diakui dalam undang-undang kedua negara. Indonesia memiliki pidana pokok berupa: 1) Pidana mati; 2) Pidana penjara; dan 3) Pidana denda.  Kemudian  pidana  tambahannya  adalah  1)  Pencabutan  hak-hak  tertentu;  2) Perampasan barang-baraang tertentu; dan 3) Pengumuman putusan hakim. Selanjutnya di negara China juga mengakui adanya beberapa pidana pokok berupa 1) Pidana penjaraa; 2) Pidana penjara seumur hidup; dan 3) Pidana mati. Kemudian untuk pidana tambahannya berupa  denda  dan  penyitaan.  Kedua  negara  memiliki  beberapa  kesamaan  walau  tidak secara spesifik samanya. Seperti Indonesia yang mengklasifikasikan denda sebagai pidana pokok, sedangkan China justru mengklasifikasikan pidana denda sebagai pidana tambahan. Hal tersebut berpengaruh terhadap opsional hukuman yang dapat dipilih oleh hakim yang dapat mengenyampingkan hukuman penjara di samping adanya hukuman denda sebagai pidana  utama  di  Indonesia.  Sedangkan  di  China,  justru  denda  menjadi  tambahan  atau pidana  yang  mengikuti  setelah  adanya  pidana  pokok  yang  dijatuhkan.  Hal  tersbeut memperlihatkan bahwa secara perumusan norma saja, China sudah mengantisipasi dan membatasi  hakim  untuk  dapat  membuat  putusan  yang  meringankan  terdakwa  tindak pidana  korupsi  dan  berpeluang  untuk  memberikan  efek  jera  kepada  terdakwa  tindak pidana  korupsi.  Namun,  dibandingkan  dengan  Indonesia,  justru  menjadi  syarat  untuk meringankan  hukuman  kepada  terdakwa.  Dengan  demikian,  China  lebih  baik  dalam mengkonstruksikan jenis sanksi pidana.
Dalam beberapa konstruksi normatif yang menjurus terhadap tindak pidana korupsi secara  khusus,  China  meyakini  adanya  hukuman  penjara  seumur  hidup  dengan  melihat kerugian  yang  ditimbulkan  berdasarkan  Pasal  383  dan  Pasal  394 Criminal  Law  of  The People’s Republic of China . Namun, Indonesia justru menjadi sanksi maksimum yang diatur
dalam Pasal 3, Pasal 12, dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsep China menjadi lebih baik karena menyakini adanya penghukuman berdasarkan klasifikasi nominal kerugian yang dialami oleh negara. Sedangkan Indonesia justru  menjadi  sanksi  minimum  yang  diatur  dalam  Pasal  tertentu.  Konsep  tersebut memperlihatkan  bahwa  China  menjadi  negara  yang  lebih  unggul  dalam  menjatuhakn tindak pidana karena  mendasarkan hukuman terhadap kerugian negara secara nominal konkrit, bukan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana korupsi.
Kemudian dalam hal ancaman hukuman mati China menghendaki adanya hukuman mati  dengan  klasifikasi  kerugian  tertinggi  yang  dialami  oleh  negara  sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 383, Pasal 384, Pasal 386, Pasal 390, Pasal 393, dan Pasal 394 Criminal Law  of  People’ss  Republic  of  China .  Namun  di  lain  sisi,  Indonesia  justru  menghendaki adanya hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi ketika hanya pada keadaan tertentu yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pi dana Korups yang berbunyi bahwa “ Dalam hal tindak pidan akorupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidan amati dapat dijatuhkan .” Konteks kedua negara ketika melihat pada penentuan ancaman hukuman mati, China justru menyandarkan mens rea kepada kerugian negara tertinggi maka pelaku dihukum dengan hukuman mati, sedangkan Indonesia dapat dijatuhkan hukuman mati ketika dapat keadaan tertentu. Keadaan tertentu dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU tersebut yang m ana berbunyi bahwa  “ Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan  ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut  dilakukan  pada  waktu  negara  dalam  keadaan  bahaya  sesuai  dengan  undang- undang yang  berlaku,  pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak  pidana  korupsi,  atau  pada  waktu  negara  dalam  keadaan  krisis  ekonomi  dan moneter. ” Dengan demikian, penentuan hukuman mati seorang terdakwa tindak pidana korupsi di Indonesia disandarkan pada faktor non yuridis, bukan kepada alasan yang benar- benar merugikan negara secara konkrit seperti penentuan sanksi berdasarkan uang negara yang hilang atas tindak pidana korupsi tersebut.
Ketika  melihat  daripada  perbandingan  kedua  negara  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa  China  memiliki  keunggulan  dalam  penentuan  hukuman  kepada  terdakwa  tindak pidana korupsi  dengan menyandarkan sanksi  kepada kerugian negara yang terdampak. Indonesia  justru  disesuaikan  dengan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa.  Selain  itu dalam penentuan hukuman mati, justru ditentukan dengan keadaan tertentu berupa alasan non  yuridis  berupa  bencana  alam.  Hal  ini  justru  harus  dirubah  paradigmanya  sehingga
penjatuhan  hukuman  kepada  terdakwa  tindak  pidana  korupsi  tidak  bergantung  pada keadaan yang sedang terjadi, melainkan kepada apa yang telah dilanggar oleh si terdakwa, sehingga penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat lebih berkepastian hukum. Selain itu, perlu adanya perubahan strukturisasi pidana pokok di Indonesia dengan menghendaki pidana  penjara  seumur  hidup  sebagai  pidana  pokok  ketimbang  dimasukkan  dalam klasifikasi pidana penjara.
Konteks dari hal tersebut dapat diadopsi oleh Indonesia dengan merubah ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi yang tidak menghendaki adanya pertimbangan selain daripada kerugian negara yang dialami. Perubahan hanya dapat dilakukan oleh DPR dan Presiden yang berdasar pada Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa  “ Setiap  rancangan  undang-undang  dibahas  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan Presiden  untuk  mendapat  persetujuan  bersama .”  Ketika  kedua  pihak  tersebut menyetujuinya,  maka  dapat  dilakukan  perubahan  atas  pasal  tersebut  (Setiadi,  2018). Dengan demikian, penegakan hukum atas tindak pidana korupsi diharapkan dapat lebih baik dan tanpa pandang bulu.

## SIMPULAN
Tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  merupakan  isu  utama  yang  memerlukan pembuktian unsur niat jahat ( mens rea) untuk menetapkan kesalahan pelaku. Mens rea ini penting dalam hukum pidana dan menjadi kunci dalam kasus korupsi, yang sering kali diklasifikasikan sebagai extra ordinary crime. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi, termasuk perintah dari atasan yang mungkin bertentangan dengan hati nurani pegawai bawahan. Asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" mengharuskan adanya niat jahat dan tindakan jahat (actus reus) untuk menjatuhkan hukuman. Proses pembuktian, yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981, menggunakan lima alat bukti (keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa) untuk menetapkan mens rea. Tanpa niat jahat, meskipun ada pelanggaran hukum, seseorang tidak dapat dihukum. Oleh karena itu, hakim harus memastikan adanya mens rea untuk menentukan kesalahan atau kealpaan dalam kasus korupsi, dengan memperhatikan delik dan hubungan erat antara mens rea dan actus reus.
China  terkenal  dengan  penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap  korupsi,  seperti kasus Menteri Perkeretaapian Luu Zhijun yang dihukum mati. Beberapa pejabat lainnya juga menerima hukuman berat. China menerapkan hukuman mati dan penjara seumur hidup berdasarkan tingkat kerugian negara, sebagaimana  diatur  dalam Pasal 383  dan
Pasal  394  Criminal  Law  of  The  People’s  Republic  of  China.  Sebaliknya,  di  Indonesia, meskipun  hukumannya  serupa,  denda  adalah  pidana  pokok,  dan  hukuman  mati diterapkan dalam "keadaan tertentu" yang bersifat non-yuridis, seperti bencana alam atau krisis  ekonomi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  China  lebih  konsisten  dalam  menghukum pelaku korupsi berdasarkan kerugian konkret yang ditimbulkan. Indonesia perlu meninjau ulang  dan  mengadopsi  pendekatan  yang  lebih  objektif  dalam  penjatuhan  hukuman, dengan fokus pada kerugian negara daripada situasi non-yuridis, agar penegakan hukum terhadap korupsi lebih pasti dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  W.  O.  Z.,  &  others.  (2023). Aspek-Aspek  Psikologis  Pengambilan  Keputusan Korupsi  (Studi  Pada  Terpidana  Kasus  Korupsi  di  Kabupaten  Muna).  Universitas Hasanuddin.
Apriani, T. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana. Ganec Swara, 13(1), 43 – 49.
Arief, B. N. (2001). Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan. Citra Aditya Bakti.
Arliman,  L.  (2020).  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Pungutan  Liar  Oleh  Penyidik Direktorat Kriminal Khusus. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 22(1), 49 – 72.
Aswari, Y., & others. (2011). Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Awaliyah,  R.  N.  (2015).  Perbandingan  Pengaturan  Sanksi  Pidana  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi  Berdasarkan  Perundang-Undangan  Indonesia  dan  China. Recidive:  Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 4(1), 73 – 84.
Chaerudin, Dinar, S. A., & Fadillah, S. (2008). Strategi pencegahan & penegakan hukum tindak pidana korupsi. Refika Aditama.
Dairani,  D.,  Fathorrahman,  F.,  &  Nisa,  F.  M.  (2022).  IMPLEMENTASI  PENDIDIKAN  ANTI KORUPSI MELALUI PROGRAM PUSAT EDUKASI ANTI KORUPSI DI SEKOLAH DASAR: IMPLEMENTATION  OF  ANTI-CORRUPTION  EDUCATION  THROUGH  THE  ANTI- CORRUPTION EDUCATION CENTER  PROGRAM IN ELEMENTARY SCHOOL. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 1(2), 64 – 71.
Erdianti, R. N. (2019). Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia (Vol. 1). UMMPress.
Faizin, A., & others. (n.d.). Bentuk-Bentuk Pembuktian Unsur Niat Dalam Tindak Pidana Pencemaran  Nama  Baik  Menurut  UU  ITE  (Studi  Putusan  Nomor:  196/Pid. Sus/2014/PN.  BTL).  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta.
Hamzah,  A.  (2007).  Pemberantasan  korupsi  melalui  hukum  pidana  nasional  dan internasional, edisi revisi. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Hardianti, A. F., Sambas, N., & Andriasari, D. (2018). Studi Komparatif Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Negara Indonesia Dengan Negara Cina. Prosiding Ilmu Hukum, 137 – 144.
Larumpa,  R.  M.,  Laritmas,  S.,  &  others.  (2022).  Kajian  Hukum  Putusan  Nomor:  01/Pid.
Tipikor/2013/Pn. Tte Tentang Penjatuhan Tindak Pidana Korupsi. Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 2(Spesial Issues 3), 746 – 764.
Makaruku, S. (2016). Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor suatu Perbandingan Hukum antara Indonesia dan Cina. Sasi, 22(1), 43 – 53.
Mallarangeng, A. B., Ali, I., & others. (2023). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. Legal Journal of Law, 2(2), 11 – 24.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media.
Muhammad, H. (2019). Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime. Unimal Press.
Nggebu, S. (2021). Korupsi dalam sorotan etika Kristen dan implikasinya bagi pendidikan anti korupsi. Didache: Journal of Christian Education, 2(1), 20.
Pambudi, A. B., & others. (2016). Penerapan Konsep Mens-Rea Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Fakultas Hukum Unpas.
Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Rohaniah,  R.  (2020). DISPARITAS  PUTUSAN  HAKIM  TERHADAP  TINDAK  PIDANA PENCURIAN  KENDARAAN  BERMOTOR  RODA  DUA  DI  WILAYAH  HUKUM PENGADILAN TINGGI JAMBI (STUDI KASUS DI BEBERAPA PENGADILAN NEGERI). Universitas Batanghari.
Romandona, R., & Yasin, B. (2024). Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus  Pembunuhan  Brigadir  Nofriansyah  Yosua  Hutabarat  (Studi  Kasus  Dalam Putusan  Pn  Jakarta  Selatan  No.  796/Pid.  B/2022/Pn  Jkt.  Sel). JUSTITIABLE-Jurnal Hukum, 6(2), 1 – 12.
Roza, A. F. (2020). Analisis Unsur Perbuatan Suap (Risywah) Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang  Perubahan  UU  No.  31  Tahun 1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak
Pidana  Korupsi  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Di  Pengadilan  Negeri  Medan. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Setiadi,  W.  (2018).  Makna  Persetujuan  Bersama  Dalam  Pembentukan  Undang-Undang Serta Penandatangan Oleh Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Yang Telah Mendapat Persetujuan Bersama. Jurnal Legislasi Indonesia, 1(2), 21 – 26.
Supandi,  A.,  &  Vernia,  D.  M.  (2015).  Peran  pendidikan  anti  korupsi  dalam  rangka mewujudkan  pembangunan  nasional  yang  bersih  dari  korupsi. Research  and Development Journal Of Education, 1(2).
Syukur, K. A. (2015). Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 3(2), 218 – 228.
Wachid, M. A. (2015). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK. Maksigama Jurnal Hukum, 18(1).