INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 6917-6927 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Praktek Korupsi Dalam Implementasi Otonomi Khusus Di Papua
Bonefasius Bao 1 ✉ , PRT Paramma 2 , Anitha Nurak 3 , Hendrik Vallen Ayomi 4
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura
Email : bonefasius0@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  berawal  dari  marak  dan  masifnya  perilaku  para  elit  menjarah  uang  rakyat  sejak pemberlakuan  Otonomi  Khusus  di  Papua.  Hal  ini  diakibatkan  dari  Implementasi  tatakelola pemerintahan  yang  belum  maksimal.    Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  keterkaitan  antara pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan praktek korupsi pada sistem birokrasi pemerintahan daerah pasca  pemberlakuan  otonomi  khusus.  Distribusi  kewenangan  politik  dan  pemerintahan  diikuti desentralisasi fiskal yang besar berdampak pada organisasi pemerintahan karena aliran deras dana pusat  tidak  terawasi  secara  efektif.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif  deskriptif dengan metode wawancara mendalam. Informan-informan dipercaya mampu menjelaskan penyebab koruptif elit Papua di era otonomi khusus dalam birokrasi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukan kemanfaatan dana otonomi khusus belum berkontribusi positif bagi masyarakat Papua. Trend praktek korupsi dalam birokrasi pemerintahan terus menampakan gejala yang buruk dan masif. Ironi memang, di satu sisi dana triliunan rupiah digelontorkan ke Papua, di sisi lain rakyat belum juga keluar dari lingkaran kemiskinan, keterbelakangan dan lainnya. Pengelolahan bantuan Dana Otonomi Khusus bagi masyarakat Papua diwarnai dengan nilai-nilai nepotisme. Hal ini muncul ketika pemangku kepentingan hanya  memprioritaskan  dirinya,  kelompok  dan  golongannya.  Tata  kelola  pemerintahan  (good governance) yang baik dan bersih, tidak terlaksana karena masih maraknya budaya ucapan terima kasih  yang  bertentangan  dengan  norma  etik  dalam  pelayanan  publik.  Adanya  ketidakpercayaan (distrust) publik terhadap pemerintah dan elit politik. Hal ini terjadi karena banyaknya para pemimpin dan elit di Papua tersandung kasus korupsi.
Kata Kunci: Otonomi Khusus, Korupsi, Birokrasi, Papua

## Abstract
This research began with the widespread and massive behavior of elites looting people's money since the  implementation  of  Special  Autonomy  in  Papua.  This  is  a  result  of  the  implementation  of government governance which has not been optimal. This research aims to analyze the relationship between  the  implementation  of  special  autonomy  in  Papua  and  corrupt  practices  in  the  regional government bureaucratic system after the implementation of special autonomy. The distribution of political  and  government  authority  followed  by  large  fiscal  decentralization  has  an  impact  on government organizations because the heavy flow of central funds is not monitored effectively. This research was conducted using a descriptive qualitative approach using in-depth interview methods. The informants are believed to be able to explain the causes of corruption by the Papuan elite in the era of special autonomy in the government bureaucracy. The research results show that the benefits of special autonomy funds have not contributed positively to the Papuan people. The trend of corrupt practices in government bureaucracy continues to show bad and massive symptoms. The irony is, on the one hand, trillions of rupiah have been poured into Papua, on the other hand, the  people have not yet emerged from the cycle of poverty, backwardness and so on. The management of Special Autonomy  Fund  assistance  for  the  Papuan  people  is  characterized  by  nepotism.  This  arises  when stakeholders only prioritize themselves, their groups and factions. Good and clean governance (good governance) is not implemented because the culture of thank you is still widespread, which is contrary to ethical norms in public services. There is public distrust towards the government and political elites. This happens because many leaders and elites in Papua have stumbled upon corruption cases.
Keyword: Special Autonomy, Corruption, Bureaucracy, Papua

## PENDAHULUAN
Peneliti yang berawal dari kegelisahan akademik mengenai ketidakselarasan di Papua terutama ketika menyaksikan marak dan masifnya perilaku para elit menjarah uang rakyat sejak  pemberlakuan  Otonomi  Khusus  Papua.  Perhatian  para  peneliti  dan  akademisi mengenai  isu  korupsi  dan  transparansi  di  Papua  tidak  terlalu  membanggakan.  La  Pona dalam  bukunya bahkan secara  terang-terangan menuding bahwa para  akademisi  belum memandang  perilaku  korupsi  sebagai  sumber  masalah  utama  pembangunan  di  Papua. Memang, media kita dibanjiri berita up to date terkait dugaan dan beberapa penangkapan para  perampok  uang  negara,  namun  upaya  sungguh-sungguh  mencari  akar  persoalan perilaku menyimpang tersebut tidak benar-benar dilakukan secara serius, terbukti dengan tidak memadainya literatur/referensi akademik mengupas dalam mengenai potensi, akar, sebab sampai akibat perilaku koruptif di Papua. Penelitian Suharyo mengindikasikan bahwa korupsi di Papua marak karena tebang pilih penegakan hukum karena pertimbangan politik.
Sejak implementasi otonomi khusus dalam kurung waktu 20 tahun terakhir total dana Otonomi Khusus sebesar Rp. 138,65 Triliun, trend praktik korupsi Papua mulai menampakkan
gejala yang buruk dan masif. Data dan informasi mengenai kejadian ini dapat kita telusuri melalui  laporan  KPK  RI  maupun  studi  para  akademisi.  Pada  tahun  2019  misalnya  Papua masuk dalam kategori 5 besar provinsi terkorup di Indonesia. Tidak mengejutkan KPK dan kejaksaan menetapkan 33 tersangka pelaku korupsi sepanjang tahun 2021 (lihat kompas, 27 des 2021) dan kabar paling terbaru di tahun 2022  mengenai mega korupsi pembangunan gereja  Kingmi  mile  32  Mimika  serta  pembentukan  daerah  otonomi  baru  di  Papua  yang disinyalir ada penyuapan pasal  dalam  UU untuk meloloskan agenda  pemekaran provinsi Papua selatan. Sejumlah deretan kasus korupsi lainnya masih menunggu daftar panjang.
Berdasarkan hasil temuan   Indonesian Coruption Watch (ICW) menjelakan bahwa , dalam kurun waktu  tahun 2018 hingga 2020, jumlah penindakan korupsi di Tanah Papua sebanyak  39  kasus  yang  melibatkan  75  orang  tersangka.  Total  kerugian  negara  yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi tersebut sebesar Rp174,9 miliar. Rata-rata nilai kerugian yang muncul setiap tahunnya di Tanah Papua sebesar Rp58,2 miliar. Dalam grafik tergambar bahwa  performa  penindakan  kasus  korupsi  mengalami  fluktuasi  setiap  tahunnya.  ICW mencatat  ada  sebanyak  18  kasus  atau  sekitar  46,2  persen  kasus  korupsi  pengadaan barang/jasa  yang  ditindak  oleh  institusi  penegak  hukum  di  Tanah  Papua.  Nilai  kerugian negara akibat korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa sebesar Rpn65,1 miliar atau 37,2 persen dari total kerugian negara di Tanah Papua. Artinya, kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan  barang/jasa  di  Tanah  Papua  nilainya  cukup  signifikan.  Hal  ini  patut  untuk menjadi perhatian stakeholder terkait untuk bersama melakukan pengawasan, mulai dari proses perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan.
Grafik 1.1  Jumlah Kasus Korupsi di Tanah Papua 2018-2020
Sejak tahun 2018 hingga 2020, penindakan korupsi oleh institusi penegak hukum di Papua sebanyak 24 kasus. Tersangka yang ditetapkan karena melakukan korupsi sebanyak
42 orang dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp160,5 miliar. Artinya, setiap  tahun Provinsi Papua merugi sebesar Rp 53,5 miliar akibat tindakan  korupsi yang dilakukan  oleh  para  koruptor.  Jika  diperinci,  maka  korupsi  yang  berkaitan  dengan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua ada sebanyak delapan kasus atau sekitar 33,3 persen. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi sebesar Rp 54,3 miliar. Tersangka yang ditetapkan oleh institusi penegak hukum sebanyak 19 orang. Terbaru penetapan Gubernur Papua sebagai tersangka gratifikasi dan penyuapan.
Salah satu kasus korupsi  yang  disidik  oleh  penegak hukum di Provinsi Papua pada tahun  2020  adalah  kasus  dugaan  korupsi  pembangunan  talud  beton  dari  Kali  Sanggei hingga Pelabuhan Pidemani di Kabupaten Waropen. Polda Papua menetapkan dua orang tersangka  yakni  berinisial  JS  dan  KW.  Keduanya  merupakan  pegawai  BPBD  Kabupaten Waropen. Modus yang dilakukan oleh tersangka adalah kegiatan/proyek fiktif. Ada kegiatan yang  dilakukan, yakni pembelian  semen. Namun barang-barang  lainnya tidak dibeli dan pekerjaan tidak selesai. Dari total anggaran Rp14 miliar, kerugian negara yang ditimbulkan akibat  tindakan  pelaku  sebesar  Rp11  miliar.  Guyuran  dana  otonomi  khusus  sebagai kompensasi pendekatan keamanan hingga perebutan sumber daya ekonomi menjadikan Papua lahan subur praktek korupsi.
Istilah otonomi khusus terdiri dari dua kata, yaitu kata “otonomi” dan “khusus.” Istilah “otonomi” dalam otonomi khusus haruslah di artikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri atau rumah tangganya sendiri. Hal itu berarti pula bahwa rakyat Papua telah mendapatkan kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar untuk berpemerintahan sendiri, mengatur penegakan hukum dan ketertiban masyarakat, mengatur dan mengelola segenap sumber daya yang dimilikinya, termasuk sumber daya alam  untuk  sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat  Papua,  tetapi  dengan  tidak meninggalkan  tanggung  jawab  untuk  ikut  serta  memberikan  kontribusinya  kepada kepentingan  nasional.  Strategi  dan  program-program  pembangunan  daerah,  antara  lain pembangunan  infrastruktur,  pembangunan  sosial,  budaya,  ekonomi,  politik,  hukum  dan ketertiban,  yang  sesuai  dengan  keunikan  dan  karakteristik  alam  serta  masyarakat  dan budaya Papua. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pengembangan jati diri serta harga diri  dan  martabat  orang  Papua  sebagai  bagian  dari  bangsa  Indonesia.  Istilah  “khusus” hendaknya  diartikan  sebagai  perlakuan  berbeda  yang  diberikan  kepada  Papua  karena kekhususan-kekhususan  yang  dimilikinya,  kekhususan  tersebut  mencakup  hal-hal  seperti tingkat sosial ekonomi masyarakat, budaya, dan sejarah politik. Dalam pengertian praktisnya kekhususan  otonomi  Papua  berarti  bahwa  ada  hal-hal  mendasar  yang  hanya  berlaku  di
Papua dan tidak berlaku di daerah lain di Indonesia, dan ada hal-hal yang berlaku di daerah lain di Indonesia yang tidak diterapkan di Papua.
Otonomi  khusus  di  Provinsi  Papua  adalah  untuk  mempercepat  pembangunan sehingga masyarakat di provinsi ini dapat hidup layak sejajar dengan daerah-daerah lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, maka ada bidang- bidang  yang  diberikan  prioritas  utama.  Pertimbangannya  karena  dengan  tercapainya pembangunan  dalam  bidang-bidang  prioritas  tersebut  akan  memengaruhi  percepatan pembangunan di bidang-bidang lain. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang berlaku efektif pada 1 Januari 2002, pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua, untuk menyelenggarakan pemerintahan  dan  mengatur  pemanfaatan  kekayaan  alamnya  bagi  kemakmuran  rakyat Papua.  Kewenangan  ini  berarti  pula  kewenangan  untuk  memberdayakan  potensi  sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua. Untuk itu prinsip-prinsip desentralisasi dan debirokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat mendasar untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan  penelitian  kualitatif  deskriptif  ini  bertujuan  untuk  membuat  deskripsi  secara sistematis,  faktual,  dan  akurat  mengenai  fakta  dan  sifat  populasi  atau  daerah  tertentu. (Pujileksono,  2015).  Paradigma  dalam  penelitian  ini  adalah  paradigma  kritis.  Paradigma kristis melihat suatu realita secara kritis sebagai objek penelitian. Paradigma penelitian ini melihat realita yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang sebaiknya terjadi pada masyarakat (ketimpangan,  ketidakadilan,  penindasan,  peminggiran,  korupsi,  dsb).  Realita  inilah  yang menjadi objek penelitian paradigma kritis (Pujileksono, 2015). Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Sumber primer adalah data yang didapatkan langsung oleh  peneliti  dari  informan  sedangkan  data  sekunder  merupakan  sumber  yang  tidak langsung memberikan data kepada peneliti misalnya buku dan lain sebagainya (Sugiono, 2014).    Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  wawancara mendalam dengan informan penelitian yang dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan penelitian  ini.  Teknik  analisis  data  kualitatif  adalah  upaya  yang  dilakukan  dengan  jalan bekerja  dengan  data  serta  menemukan  pola,  menemukan  apa  yang  penting  dan memutuskan apa yang hendak disampaikan kepada orang lain (Pujileksono, 2015). Dalam
penelitian ini menggunkan teknik analisis data yang dikemukan oleh Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Ruang Lingkup Otonomi Khusus
Landasan  konstitusional  Otonomi  Khusus  Papua  adalah  Pasal  18B  UUD  1945  yang menyatakan  bahwa  negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan daerah  yang  bersifat  khusus  dan  bersifat  istimewa  yang  diatur  dengan  undang-undang. Selain  itu  Pasal  18A  UUD  1945  juga  menentukan  bahwa  hubungan  wewenang  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan  kabupaten  dan  kota,  diatur  dengan  undang-undang  dengan  memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ketentuan ini memberikan kemungkinan pengaturan pemberian otonomi dan desentralisasi wewenang yang tidak sama untuk daerah-daerah tertentu yang bersifat khusus, berbeda dengan pengaturan otonomi untuk daerah lain yang secara umum diatur berlandaskan pada Pasal 18 UUD 1945.
Dengan demikian, otonomi yang diberikan kepada Papua bersifat khusus dan berbeda dengan  otonomi  yang  diberlakukan  di  daerah-daerah  lain.  Oleh  karena  itu  sudah seharusnya  ketentuan  otonomi  daerah  dan  pemerintahan  daerah  yang  diberlakukan  di Papua juga berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Kekhususan itu dapat dilihat secara jelas dari titik berat otonomi pada tingkat provinsi, berbeda dengan UU Nomor 32 Tahun 2004  yang  meletakkan  titik  berat  otonomi  pada  kabupaten/kota.  Hal  ini  sesungguhnya merupakan pengakuan bahwa masyarakat Papua adalah satu kesatuan sosial, sedangkan kabupaten  atau  kota  seharusnya  hanya  dilihat  sebagai  pembagian  administratif  atau kewilayahan saja.
Selain itu, kekhususan otonomi di Papua sesuai  dengan  UU Nomor 21 Tahun 2001 dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, adanya institusi represent tasi kultural orang asli Papua, yaitu  Majelis  Rakyat  Papua  (MRP),  yang  memiliki  wewenang  tertentu  dalam  rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Melalui MRP sesungguhnya diharapkan hukum-hukum adat yang hidup dalam masyarakat diakui keabsahannya sebagai hukum formal. Kedudukan lembaga MRP tidak dijumpai di daerah  lain, di mana  dari sisi wewenang yang dimiliki dapat  dikatakan  sebagai  lembaga legislatif dalam struktur parlemen bikameral (sebagai majelis tinggi). Sebagai representasi masyarakat  Papua,  Majelis  Rakyat  Papua  memiliki  wewenang  yang  besar,  baik  di  dalam pembentukan  pemerintahan  maupun  penyelenggaraan  pemerintahan.  MRP  inilah  yang
akan menentukan bentuk konkrit kekhususan pemerintahan Papua.
Bahwa kehadiran otonomi khusus di Papua yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang meliputi berbagai bidang, baik dalam bidang  pendidikan, kesehatan, ekonomi,  dan  infrastruktur.  Diakui  bahwa  pengelolaan  dan  pemanfaatan  dana  otonomi khusus belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli sehingga mengakibatkan munculnya kesenjangan di antara masyarakat Papua.
Adanya  pengaturan  yang bersifat  khusus terkait dengan  pendapatan daerah untuk Papua. Kekhususan Papua adalah pada besaran dana bagi hasil untuk sumberdaya alam di sektor pertambangan minyak bumi sebesar 70% dan pertambangan gas alam sebesar 70%. Persentase ini lebih besar dari persentase yang diatur untuk daerah lain, di mana bagi hasil pertambangan minyak bumi untuk daerah adalah 15,5% dan untuk gas alam 30,05%. Selain itu,  terdapat “ Penerimaan  Khusus”  dalam  rangka  pelaksanaan  Otonomi  Khusus  yang besarnya setara  dengan 2%  dari  plafon Dana Alokasi Umum Nasional. Ketiga, diakuinya eksistensi  kultural  melalui  penggunaan  simbol-simbol  khusus  yang  merepresentasikan eksistensi Papua, penamaan lembaga, serta penamaan aturan yang juga bersifat khusus.

## Ketidakpuasan Terhadap Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua
Otonomi  Khusus  Papua  merupakan  hasil  kompromi  politik  antara  perwakilan masyarakat  Papua  dan  pemerintah  pusat  untuk  meredam  konflik  yang  terjadi  di  Papua. Otonomi  Khusus  Papua  dibuat  sebagai  upaya  untuk  menyelesaikan  konflik  tersebut. Faktanya, belum ada pemahaman bersama dari pihak-pihak yang terlibat konflik terhadap eksistensi Otonomi Khusus. Bagi pemerintah pusat, Otonomi Khusus adalah wujud nyata ikhtiar untuk menyelesaikan konflik, sedangkan bagi sebagian masyarakat Papua Otonomi Khusus adalah ciptaan pemerintah pusat untuk menghentikan perlawanan mereka.
Bahwa Otonomi Khusus, memberikan porsi yang besar bagi masyarakat Papua untuk terlibat  dalam  pembentukan  dan  menerimanya  sebagai  jalan  terbaik  bagi  terwujudnya kedamaian di Papua. Namun hal itu berubah menjadi bagian dari sumber konflik ketika UU Otonomi Khusus Papua tidak dilaksanakan dengan konsisten
Dalam implementasinya, Perumusan aturan tatalaksana Otonomi Khusus tidak berjalan secepat pengucuran dana Otonomi Khusus. Peraturan Pemerintah tentang MRP baru selesai setelah  3  tahun  Otonomi  Khusus.  Perdasus  pertama  baru  muncul  enam  tahun  setelah Otonomi  Khusus.  Padahal  sejak  tahun  2002,  dana  Otonomi  Khusus  dalam  jumlah  yang sangat besar terus mengucur. Akibatnya tidak ada satu kerangka aturan yang bisa menjamin dana Otonomi Khusus mengalir untuk pembangunan yang berorientasi meningkatkan taraf hidup  masyarakat.  Sebaliknya,  dana  Otonomi  Khusus  banyak  ditengarai  dikorupsi  atau
digunakan untuk kepentingan para pemimpin dan oknum masyarakat di Papua Otonomi  Khusus,  telah  menghadirkan  masalah  baru  dalam  kehidupan  sosial masyarakat  Papua.  Terjadinya  Aktivitas  nepotisme  ini  merupakan  suatu  kegiatan  yang merugikan banyak orang dan hanya akan memberikan keuntungan kepada beberapa orang dan kelompok saja. Ada banyak sekali orang yang sudah bekerja dengan giat di dalam suatu pemerintahan, namun belum memperoleh promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Sementara itu, atasannya justru lebih memilih teman atau saudaranya untuk mengisi jabatan yang lebih tinggi.  Demikian  juga  dengan  perubahan  mental  masyarakat  yang  sebelumnya  hidup mandiri, kini bergantung pada bantuan pemerintah.
Evaluasi terhadap Otonomi Khusus yang seharusnya dilakukan setiap tahun setelah evaluasi pertama pada tahun ketiga sebagaimana diamanatkan UU Otonomi Khusus tidak dilakukan  secara  mendalam  dan  komperehensif.  Akibatnya  masyarakat  tidak  pernah mendapatkan  potret  pelaksanaan  Otonomi  Khusus  dalam  hal  pemenuhan  hak-hak mendasar mereka secara utuh. Yang berkembang di tengah masyarakat adalah bahwa dana Otonomi  Khusus  banyak  diselewengkan  oleh  birokrasi  pemerintahan;  Otonomi  Khusus memang  terinformasikan  kepada  masyarakat  luas  (dalam  hal  ini  di  kota  dan  kabupaten Jayapura)  tetapi  tidak well-informed.  Masyarakat  mengetahui  tentang  Otonomi  Khusus tetapi tidak memahaminya secara menyeluruh. Dengan realitas seperti itu, Otonomi Khusus berjalan menjadi kebijakan yang tidak partisipatif. Kebijakan yang dijalankan dengan satu perspektif tunggal dari pemerintah.

## Permasalahan Implementasi Otonomi Khusus di Papua
Ketidakberhasilan  Otonomi  Khusus  setidaknya  bersumber  pada  beberapa  hal. Pertama,  Permasalahan  yang  terjadi  di  Papua  dalam  hal  penerapan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas  dari  korupsi  terhalang  oleh  kebiasaan  masyarakat yang terkait dalam budaya terima kasih atau balas budi. Budaya terima kasih ini telah marak terjadi  di  wilayah  Papua,  baik  dalam  keseharian  masyarakat  juga  di  dalam  ranah pemerintahan.  Permasalah Otonomi Khusus  yang terjadi di Papua salah satunya adalah masalah  korupsi  yang  diterjemahkan  sebagai  ucapan  terima  kasih.  Terjadinya  Aktivitas korupsi  ini  merupakan  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  sebuah  maksud  untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya.
Kedua,  keamanan.  Papua  dijadikan  sebagai  project  keamanan  oleh  pemerintah sehingga beberapa  institusi terkait memanfaatkan project tersebut sebagai  wadah untuk mendapatkan  dana.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  sumber  korupsi  karena  sulit  untuk
dipertanggungjawabkan.  Dengan  demikian  dalam  pelaksanaan  otonomi  khusus  sudah tercerabut dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan, yaitu perlindungan dan penghargaan terhadap  etika  dan  moral,  hak-hak  dasar  penduduk  asli,  Hak  Asasi  Manusia,  supremasi hukum,  demokrasi,  pluralisme,  serta  persamaan  kedudukan,  hak,  dan  kewajiban  sebagai warga  negara.  Masih  maraknya  kekerasan  dan  pelanggaran  HAM,  tidak  adanya  proses hukum,  belum  terbentuknya  pengadilan  HAM,  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi,  serta belum  terbentuknya  pengadilan  adat  menunjukkan  bahwa  Otonomi  Khusus  hanya dilaksanakan  secara  parsial.  Untuk  hal-hal  tertentu  masih  terdapat  ketidakpercayaan pemerintah terhadap masyarakat Papua untuk melaksanakan otonomi khusus. Permasalah Otonomi Khusus yang terjadi di Papua  adalah menjadikan Papua sebagai project keamanan yang sangat rawan dengan korupsi. Dilain sisi sudah hilangnya nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan, yaitu perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk  asli,  Hak  Asasi  Manusia,  supremasi  hukum,  demokrasi,  pluralisme,  serta persamaan  kedudukan,  hak,  dan  kewajiban  sebagai  warga  negara.  Ditambah  dengan tatakelola pemerintahan  yang carut marut membuat praktik-praktik korupsi semakin masif.
Temuan dalam penelitian ini menunjukan juga bahwa: (1). Pengelolahan bantuan Dana Otonomi  Khusus  bagi  masyarakat  Papua  diwarnai  dengan  nilai-nilai  nepotisme.  Hal  ini muncul  ketika  pemangku  kepentingan  hanya  memprioritaskan  dirinya,  kelompok  dan golongannya. (2) Tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik dan bersih., tidak terlaksana karena masih maraknya budaya ucapan terima kasih yang bertentangan dengan norma etik dalam pelayanan publik (3). Adanya ketidakpercayaan (distrust) publik terhadap pemerintah dan elit politik. Hal ini terjadi karena banyaknya para pemimpin dan elit di Papua tersandung  kasus  korupsi.  Disamping  itu  masyarakat  juga  melihat  perilaku  pejabat  yang tidak    menunjukan  keteladan  atau  kewibawaan  dalam  penyelenggaran  pemerintahan. Melainkan banyak memperkaya diri, mabuk, judi, perselingkuhan, dan hal-hal lain yang tidak seharusnya dilakukan. Keadaan ini membuat masyarakat menjadi apatis terhadap tatakelola pemerintahan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  temuan  yang  telah  dikemukan  sebelumnya,  maka  dapatkan disimpulkan  bahwa  sejak  diimplentasikannya  Undang-undang  No  21  tahun  2001 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No 01 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus  Provinsi  Papua,  serta  kebijakan  fiskal  yang  mengikutinya  dengan  kucuran  dana triliunan rupiah selama dua puluh tahun ini, tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan orang asli Papua. Sebagaimana terpatri dalam semangat otonomi khusus yaitu memenuhi
rasa keadilan, mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat, terwujudnya penegakan hukum  dan  penghormatan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  khususnya  masyarakat  asli Papua.
Hal  ini  dibuktikan  dengan  indeks  pembangunan  manusia  (IPM)  Papua  yang  setiap tahun  konsisten  paling  rendah  dari  seluruh  Provinisi  di  Indonesia.  Dalam  konteks  lain, pembangunan  sarana  prasarana  di  wilayah  Papua  masih  berjalan  lamban  serta  nyaris mangkrak.  Hal  ini  disebabkan  karena  setiap  pemangku  kepentingan  dalam  birokrasi pemerintahan  di  daerah,  lebih  mengutamakan  kepentingan  dirinya,  kelompoknya  dan golongannya.  Lalu  kurangnya  transparansi  dan  kejujuran  dalam  tatakelola  pemerintahan memberikan ruang untuk terjadinya praktik-praktik korupsi yang kemudian merusak wajah dari pejabat publik, yang terkadang dalam kasus-kasus tertentu menjadi tersangka suap dan pengelapan  uang  rakyat.  Kondisi  demikian  sejalan  dengan  hilangnya  kepecayaan  publik terhadap  penyelenggaraan  pemerintahaan  yang  baik  di  Papua  guna  meningkatkan kesejahteraan umum. Sehingga hal tersebut menambah daftar panjang rusaknya tatakelola pemerintahan di provinisi Papua. Beranjak dari kesimpulan tersebut perlu diberikan suatu saran bahwa praktek korupsi dalam implementasi otonomi khusus di papua dapat dicegah apabila adanya politicalwill dan goodwill semua pemangku kepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung Djojosoekarto dkk (eds.), Kinerja Otonomi Khusus Papua, (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2008
Agustinus, John, Otonomi Khusus Papua, 2012: Penerbit Yayasan Andi Yogjakarta.
Barda  Nawawi  Arief.  2001  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan, Bandung PT. Citra Aditya Bakti,
La Pona, Fenomena Korupsi di Papua, Leutikabooks, 2016.
Nadiatus Salama, 2010. Fenomena  Korupsi Indonesia ( Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang,
Nugraheni,  H.  dkk..2017.Mahasiswa  Pelopor  Gerakan  Anti  Korupsi,  cet.  1.  Semarang: Politekkes Kemenkes
Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis second Edition, SAGE Publications
Sugiono, Metode Peletian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta.
Sugeng  Pujileksono,  2015,  Metode  Penelitian  Komunikasi  Kualitatif,  Malang,  Intrans
Publishing
Arsyad, A. ,Membudayakan Gerakan Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi
Di Indonesia. INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum, Volume.2 nomor.2), 2010, 08 juli 2012 Manegeng, Rebeca V. Penghalang Dan Pencegahan Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Lex et Societatis, Vol. 2, (No.8),2017,
Suharyo, Otonomi Khusus di Aceh dan Papua di tengah fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penegakan Hukum, Jurnal Penegakan Hukum, Dejure, Vol. 18 No. 3, 2018.
Sumule,  Agus.  2007.  “Analisis  Kebijakan  Otonomi  Khusus  bagi  Papua,  Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2001.” Jurnal 15 Januari 2007
Erik Purnama Putra, Peneliti Duga Ada Unsur Suap, Minta KPK Usut Proses Pembentukan DOB Papua, https://www.republika.co.id/berita/rf1mu3484/peneliti-duga-ada-unsur-suap-minta- kpk-usut-proses-pembentukan-dob-Papua diakses pada tanggal 15 Juli 2022
Juli Hantoro, KPK Layangkan Peringatan ke Tersangka Kasus Korupsi Gereja Kingmi Mimika, https://nasional.tempo.co/read/1599364/kpk-layangkan-peringatan-ke-tersangka- kasus-korupsi-gereja-kingmi-mimika diakses pada tanggal 14 Juli 2022
Mustholih, KPK Sebut Sumut Provinsi Terkorup di Indonesia,
https://mediaindonesia.com/read/detail/229265-kpk-sebut-sumut-provinsi-terkorup-di- indonesia diakses pada tanggal 13 Juli 2022
Nazamuddin, Dana Otonomi Khusus Rawan Korupsi, https://antikorupsi.org/id/article/dana- Otonomi Khusus-rawan-korupsi, diakses pada tanggal 13 Juli 2022
Wartaplus.com,  “Dugaan  Korupsi  Pembangunan  Talud  Beton  di  Waropen,  Dua  Orang Ditetapkan  Tersangka”,  diakses dari  https://wartaplus.com/read/8680/Dugaan- Korupsi-Pembangunan-Talud-Beton-diWaropen-Dua-Orang-Ditetapkan-Tersangka
Bonefasius Bao dkk, Penelitian “Noken dan Korupsi: Degradasi Nilai Budaya Anti Korupsi di era Otonomi Khusus di Papua.” Didesiminisikan pada Kegiatan Anti -Corruption Submit 5 KPK RI bekerjasama dengan UM Surabaya. November 2022.
Undang-undang (UU) No 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Christian Evert Tutoroong, dkk, POTRET PENGADAAN BARANG/JASA DI WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT. Internasional Coruption Watch.