## PELECEHAN SEKSUAL TENAGA KERJA WANITA INDONESIA DALAM HUBUNGAN INDUSTRI

## Meci Nilam Sari
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung Jl. Ir H Juanda No 273 H Dago Bandung e-mail: mecinilamsari@yahoo.co.id
Abstract: Sexual Harassment Labor Women Indonesia in Industrial Relations. The purpose of this study is to investigate the sexual harassment of women workers Indonesia and how the prevention of sexual harassment in industrial relations. This research in the form of library re- search, which comes from secondary data sources, documents and relevant theory. Analysis of data using qualitative descriptive study findings based on the data source literature and secondary data. For sharpening the analysis is then conducted interviews with sources in question are ex- periencing sexual harassment. The results show the high level of harassment for female workers in the protection of working hours, the menstrual period, pregnancy and lactation facility has not been implemented properly in accordance with the legislation in force.
Keywords: sexual harassment, female labor, industrial relations
Abstrak: Pelecehan Seksual Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Hubungan Industri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelecehan seksual tenaga kerja wanita Indonesia dan bagaimana cara pencegahan pelecehan seksual tersebut dalam hubungan industri. Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (library research) yang bersumber dari sumber data sekunder, dokumen dan teori yang relevan. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, berdasarkan sumber data temuan kajian literature maupun data sekunder. Untuk penajaman analisis maka dia- dakan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan yang mengalami tindakan pelecehan seksual. Hasil kajian menunjukkan masih tingginya tingkat pelecehan bagi pekerja wanita dalam perlindungan jam kerja, masa haid, hamil dan fasilitas lokasi menyusui anak belum dilaksanakan secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata kunci: pelecehan seksual, tenaga kerja wanita, hubungan industri
PENDAHULUAN Zaman globalisasi saat sekarang ini hubungan industrial harus terjalin dengan baik. Yaitu Bisa melalui hubungan industri- al antar negara maupun hubungan industrial yang terjalin didalam ruang lingkup indus- tri tersebut. Dengan adanya kehamonisan dalam industrial antara pemilik industri den- gan para serikat pekerja maupun pemerintah yang ada maka secara tidak langsung dapat membangun kerjasama yang dinamis dan efektif sehingga nantinya tujuan dari suatu perusahaan atau industri tersebut dapat ter- capai dengan semaksimal mungkin.
Pancasila dan Undang-undang 1945 menyatakan bahwa Hubungan Industrial Pancasila adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah) yang didasari atas nilai dan merupakan man- isfestasi dari keseluruhan sila-sila yang ada untuk bisa tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasi- onal Indonesia. Ada Beberapa lembaga yang memiliki keterkaitan dengan hubungan in- dustrial adalah serikat pekerja, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit,
lembaga kerjasama tripartit, dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan indus- tri. Semua lembaga inilah yang nantinya bisa menjalin hubungan industrial yang baik dan harmonis untuk Indonesia.
Didalam hubungan industrial keten- egakerjaan perlu di perhatikan dan harus ad- anya perhatian khusus bagi para tenaga ker- ja wanita agar nantinya tidak ada rasa dis- kriminasi atau perbedaan sosial bagi tenaga wanita. Adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja wanita un- tuk lebih mengembangkan diri dan potensi yang ada pada tenga kerja wanita tersebut. Menurut undang-undang 1945 dalam ketentuan umum bab 1 pasal 1 bahwa ke- tenagakerjaan adalah segala hal yang ber- hubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik un- tuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Beda hal nya lagi antara tenaga kerja dengan buruh yaitu menurut undang-undang 1945 Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Seiring dengan perkembangan dan kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa masalah dalam ruang lingkup hubungan in- dustrial sering terjadi dan masalah berkai- tan dengan tidakan pelecehan seksual pada tenaga kerja wanita di indonesia. Banyak kasus-kasus yang kita temui tentang pelece- han seksual dalam konteks hubungan indus- tri dan ini menjadi sangat rumit tanpa ad- anya penyelesaian yang pasti atau tindakan yang jelas sesuai dengan peraturan hukum yang ada karena itu campur tangan pemer- intah juga dibutuhkan dalam kasus pelece- han seksual terhadap tenaga kerja wanita di Indonesia.
Saat sekarang ini, sering kali kita temui didalam lingkungan industri atau perusahaan tindakan-tindakan yang sangat merugikan tenaga kerja wanita di Indone- sia, mungkin karena sebagian orang berang-
gapan bahwa wanita itu dipandang sebagai kaum yang lemah atau mudah ditindas seen- aknya baik dalam proses bekerja ataupun di- luar ruang lingkup bekerja. Pelecehan sex- sual yang berupa tindakan fisik maupun non fisik,  lisan,  dan  secara  psikologi  maupun emosial yang kerap terjadi kepada tenaga kerja wanita di Indonesia. Secara hakikinya wanita harus di lindungi dan diberikan per- hatian khusus agar nantinya para pengusaha, pemerintah dan tenaga kerja wanita dapat menjalin hubungan industrial yang baik. Hal ini terjadi karena kurangnya per- lindungan dan pengawasan saat bekerja atau fasilitas yang kurang memadai bagi tenaga kerja wanita itu sendiri. Masih ban- yak perusahaan yang mengabungkan toilet wanita dan pria disatu tempat, tidak adanya ruang isolasi untuk menyusui bagi tenaga kerja wanita atau bahkan keadaan seperti ini sering diperlihatkan di tempat umum, dan bisa jadi tindakan pelecehan seksual ini terjadi, karena peraturan dalam soal berpak- aian yang kadang tidak sepantasnya diperli- hatkan dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat mengundang pelecehan sexsual yang terjadi kepada tenaga kerja wanita Indone- sia. Kenyamanan bekerja bagi tenaga kerja wanita di Indonesia sangat mempen- garuhi dalam mewujudkan hubungan indus- trial yang baik serta kondusif.  Salah satu hal yang perlu kita perhatikan untuk mewujud- kan kenyamanan dalam bekerja adalah di- mana kondisi kerja yang tidak diskriminasi bagi tenaga kerja wanita termasuk pelece- han seksual di tempat kerja yang kerap kita temui dan kejahatan-kejahatan yang sering menimpa tenaga kerja wanita di Indonesia. Menurut B. Simandjuntak, (1981), keja- hatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibi- arkan yang dapat menimbulkan kegoncan- gan dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, menurut Van Bemmelen (1949). Kejahatan adalah tiap kelakukan yang bersifat tindak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 2, Januari 2017 : 101-108
Meci Nilam Sari, Pelecehan Seksual Tenaga Kerja Wanita
itu berhak mencelanya dan menyatakan pe- nolakannya atas kelakukan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.
Pada dasarnya banyak hal yang me- latar belakangi atau yang mempengaruhi seseorang tenaga kerja yang mendapatkan tidakan pelecehan yang tidak melakukan upaya hukum atau pengaduan kepada or- ganisasi yang berwenang. Alasannya adalah adanya rasa takut, rasa malu, tidak tahu ha- rus kemana mengadu, takut tidak diperhati- kan lagi bahkan tenaga kerja wanita tersebut takut apabila kehilangan pekerjaanya atau di PHK. Faktor inilah yang membuat pel- ecehan seksual sering kali hanya diangap sebagai berita biasa saja bagi perusahaan karena tidak adanya tanggapan yang serius dari perusahaan dan pemerintah.
Padahal negara mempunyai fungsi atau upaya untuk mendorong terwujudnya kenyamanan bagi warga negara Indonesia khususnya tenaga kerja wanita yang sangat rentan terhadap pelecehan seksual. Upaya pemerintah memberikan perlindungan ter- hadap tenaga kerja wanita adalah tidak han- ya pelarangan hubungan kerja bagi wanita yang hamil dan mau melahirkan tetapi juga berupa perlindungan kerja dimalam hari yang biasanya kita temui diruang lingkup pekerjaan industri.
Salah satu bentuk perlindungan yang harus dilakukan oleh perusahaan dan di atur oleh keputusan menteri tenaga kerja Indonesia dan transmigrasi RI no kep.224/ Men/2003 yaitu mengatur pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh antara pukul 23.00 sampai 07.00. Upaya yang dilaku- kan oleh pemerintah ini adalah agar adanya perlindungan  keamanan  fisik  maupun  ke- amanan psikis bagi tenaga kerja wanita yang bekerja dimalam hari, baik berupa tindakan asusila perampokan yang dapat melukai fisik wanita, pelecehan seksual dan lain-lain. Dengan kondisi yang dialami oleh tenaga kerja wanita diatas maka perlu adan- ya penanganan yang kongkrit oleh pemer- intah, perusahaan ataupun serikat pekerja yang dapat melindungi tenaga kerja wanita
itu sendiri. Dan dengan adanya masalah ini maka akan berdampak terhadap penurunan produktivitas kerja, dan tingkat pencapaian kesejahteraan pekerja wanita di Indonesia dan keluarganya. Oleh karena itu, perlu ad- anya kepedulian kita bersama demi mewu- judkan kenyamanan bekerja melalui pence- gahan pelecehan seksual di tempat kerja agar dapat menjalin hubungan industrial yang harmonis.

## METODE
Studi ini merupakan kajian peneli- tian kepustakaan tentang pelecehan seksual tenaga kerja wanita Indonesia dalam hubun- gan industri. Metode yang peneliti gunakan adalah berdasarkan pada berbagai sumber yang ada baik dari studi literature atau ke- pustakaan. Analisis yang peneliti lakukan melalui data sekunder dari berbagai doku- men yang relevan sesuai dengan judul yang peneliti teliti.
Data tentang pelecehan seksual pada tenaga kerja wanita diIndonesia yang ter- kumpul akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, berdasarkan pada teknik sumber data, temuan dari hasil ka- jian literatur yang ada maupun kajian data sekunder. Untuk penajaman analisis yang peneliti lakukan maka diadakanlah wawan- cara kepada narasumber yang bersangkutan yang mengalami tindakan pelecehan seksual dalam hubungan industri.
HASIL Masalah tenaga kerja wanita saat ini semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius baik bagi pengusaha ataupun pemerintah. Tujuan Hubungan industrial adalah untuk dapat mensukseskan pembangunan, menciptakan masyarakat adil dan makmur, menciptakan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja, meningkatkan produktivitas kerja dan dapat menjaga martabat bagi para pekerja di Indonesia. Apabila tujuan tersebut tidak terlaksana dengan baik maka akan berdam- pak terhadap produktivitas bagi tenaga kerja wanita di Indonesia.
Pelecehan seksual terhadap tenaga kerja wanita semakin tahun semakin menin- gkat. Hal ini mungkin kurangnya rasa tan- gung jawab dari perusahaan ataupun pemer- intah dalam menangani kasus pelecehan seksual. Terlihat pada gambar dibawah ini bagaimana peningkatan pelecehan sekssual tenaga kerja wanita setiap tahunnya selalu meningkat. Berikut data dari komnas per- lindungan perempuan tahun 2016 adalah se- bagai berikut:
Dari data catatan akhir tahunan kom- nas perempuan 2016 tentang kasus pelece- han seksual terhadap perempuan sangat me- ningkat tanpa kecuali didalamnya termasuk tenaga kerja wanita Indonesia apalagi sep- erti pegawai kantoran, buruh wanita, dan cleaning service. Hal inilah yang membuat keprihatinan kita tentang bagaimana wanita bisa sepenuhnya bekerja tanpa adanya tida- kan pelecehan seksual yang tidak diingink- annya didalam hubungan industry.
Pada tahun 2010 telah mengalami penuruan pelecehan seksual yaitu dari 128.960 wanita menjadi 93.133 kasus yang ada hal ini membuat kita merasa lega se- dikit tapi setelah tahun-tahun berikutnya terus mengalami kenaikan yang cukup sig- nifikan  tanpa  adanya  fluktuasi  pada  setiap tahunnya. Hingga terakhir data menunjukan bahwa pada tahun 2014 kepada tahun 2015 angka dari tindakan pelecehan terhadap kaum perempuan sangat tinggi yaitu dari tahun 2014 sebesar 280.701 sampai tahun 2015 menjadi 305.535 kasus dari tindakan
pelecehan terhadap perempuan. Maka dengan adanya kasus ini harus ada upaya hukum yang dapat membantu pel- ecehan seksual terhadap tenaga kerja wanita Indonesia. Perlindungan hukum terhadap Tenaga kerja wanita telah dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ten- tang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 76, 81, 82, 83, 84, Pasal 93, Kepmenaker No. 224 tahun 2003 serta Peraturan Perusahaan yang meliputi:

## Perlindungan Jam Kerja
Pada pasal 7 ayat 1 UU No. 12 tahun 1984 yang menetapkan ketentuan bagi tena- ga kerja wanita yaitu: “Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari, kecuali jikalau pekerjaan itu menurut sifat, tempat, dan keadaan seharusnya di- jalanka oleh wanita”. Tata cara mempeker- jakan tenaga kerja wanita pada malam hari telah dikeluarkan dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I./ No. Per.04/MEN/1989 yang terdiri dari lima pasal, antara lain, ha- rus ada izin dari Depnaker setempat dengan dengan syarat yang harus dipenuhi, misal- nya: mutu produksi harus lebih baik bila memepekerjakan wanita, pengusaha harus menjaga keselamatan, kesehatan dan kes- usilaan (tidak boleh mempekerjakan wanita dalam keadaan hamil, ada angkutan antar jemput dan sebagainya), penyediaan makan- an ringan, ada izin dari orang tua / suami dan lain–lain. Namun Kenyataan masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan per- aturan tersebut.

## Perlindungan dalam masa haid
Padal Pasal 81 Undang-Undang No- mor 13 tahun 2003 tentang Ketenagaker- jaan. Perlindungan terhadap pekerja wanita yang dalam masa haid tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid dengan upah penuh. Dalam pelaksa- naanya lebih banyak yang tidak menggunak- an haknya dengan alasan tidak mendapatkan premi hadir.

## Perlindungan Selama Cuti Hamil
Sedangkan pada pasal 82 Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ke- tenagakerjaan mengatur masalah cuti hamil. Perlindungan cuti hamil bersalin selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan dengan upah penuh. Ternyata dalam pelaksanaannya ma- sih ada perusahaan yang tidak membayar upah secara penuh.

## Pemberian Lokasi Menyusui
Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan men- gatur masalah ibu yang sedang menyusui. Kenyataanya Pemberian perlindungan ini hanya dilakukan kepada tenaga kerja wanita yang jarak rumahnya biasa dekat dari peru- sahaan. Oleh karena itulah dengan adanya aturan dan pedoman hukun yang dibuat oleh pemerintah setidaknya dapat mengurangi tindakan pelecehan seksual yang berada dalam ruang lingkup hubungan industrial.
PEMBAHASAN Pelecehan seksual di tempat kerja bi- asanya yang paling sering dialami tenaga kerja perempuan berada di dalam pabrik yang dilakukan oleh atasan mereka, atau rekan tenaga kerja laki-laki (Priharseno, 2013). Equal Employment Opportunity Com- mission (EEOC)  mendefinisikan  pelecehan seksual sebagai pendekatan seksual, per- mintaan  seksual,  perilaku  verbal  dan  fisik yang bertujuan seksual di lingkungan kerja (EEOC, 1980). Namun perlu dipahami, bah- wa pelecehan seksual tidak harus hanya ber- tujuan seksual, namun juga dapat bertujuan merusak kinerja seseorang di tempat ker- janya atau menciptakan situasi kerja yang mengintimidasi, keras dan penuh ancaman. Ciri utama dari pelecehan seksual di tempat kerja adalah: (1) tidak dikehendaki oleh individu yang menjadi sasaran, (2) di- lakukan dengan janji, iming-iming, atau an- caman, (3) tanggapan (menolak atau mener- ima) terhadap tindakan sepihak tersebut
dijadikan pertimbangan dalam penentuan karir atau pekerjaan, (4) dampak dari tinda- kan  sepihak tersebut menyebabkan berbagai gejolak psikologis, misalnya malu, marah, benci, dendam, hilangnya rasa aman dan nyaman dalam bekerja dan lain sebagainya.
Pelecehan seksual didalam ruang ling- kup hubungan industrial merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dan harus ada penindaklanjutan yang cepat Dengan semakin maraknya isu-isu pelecehan sek- sual yang terjadi pada tenaga kerja wanita maka ini merupakan sebuah ancaman bagi produktivitas perusahaan dan tenaga kerja wanita itu sendiri.
Mengingat Karena faktor tenaga kerja wanita didalam pabrik yang mungkin hanya berpendidikan sebatas SMA atau bahkan SMP dan salah satu faktor ancaman yang sering terjadi didalan hubungan industrial ini adalah ancaman pemutusan hubungan kerja atau kontrak kerja yang akan berdam- pak pada tenaga kerja wanita Indonesia. Faktor lain yang dapat memicu ter- jadinya pelecehan seksual adalah sulit dite- mukanya ruang isolasi bagi para ibu menyu- sui anaknya sewaktu jam istirahat. Apabila ruang tempat menyusui bisa berikan bagi para tenaga kerja wanita maka akan kecil ke- mungkinan untuk adanya tidakan pelecehan sexsual ditempat kerja. Selanjutnya adalah masalah yang sering timbul adalah keaman- an yang kurang produktif di ruang lingkup pabrik, industri dan perusahaan itu sendiri. Pelaku industri atau usaha tidak menye- diakan mobil antar jemput bagi para tenaga kerja wanita sehinga pelecehan tenaga kerja wanita sering juga terjadi setelah jam kerja berakhir atau malam hari.
Pencegahan Pelecehan Sexsual dalam Hubungan Industrial Pencegahan merupakan alat paling efektif yang dapat digunakan oleh pen- gusaha untuk menangani pelecehan seksual di tempat kerja pada tenaga kerja wanita. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan menurut kementrian tenaga kerja dan trans- migasi adalah sebagai berikut:

## Meci Nilam Sari, Pelecehan Seksual Tenaga Kerja Wanita
Komunikasi Dilakukan dengan sosialisasi tentang pelecehan seksual melalui LKS Bipartit yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultansi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial dise- buah perusahaan. Lembaga ini wajib diben- tuk oleh perusahaan yang telah memiliki pekerja lebih dari 50 orang, atau jika tidak maka perusahaan akan dikenakan sanksi. Sedangkan LKS Tripartit lembaga yang ter- diri dari organisasi pengusaha, serikat pe- kerja dan pemerintah. Lembaga ini berperan sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah. Bahkan melalui lembaga ini, dapat juga dimanfaatkan untuk memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait mengenai pe- nyusunan kebijakan dan pemecahan ma- salah ketenagakerjaan. dan berbagai media cetak dan elektronik untuk mencegah pel- ecehan sexsual bagi tenaga kerja wanita.
Edukasi Dilakukan melalui program orientasi dan pengenalan kepada staf baru, ceramah agama, atau kegiatan-kegiatan tertentu sep- erti yang terprogram.
Pelatihan Menyediakan pelatihan khusus di tingkat penyelia dan managerial dan pela- tih untuk mengenali masalah-masalah pel- ecehan dan pencegahan, pelatihan bagi Tim Penanggulangan Pelecahan Seksual.
Mendorong Perusahaan untuk Memban- gun Komitmen Pelaksanaan pencegahan pelecehan seksual di lingkungan kerja termasuk pem- berian sanksi dan tindakan disiplin lainnya dengan adanya kebijakan perusahaan dan perjanjian kerja/peraturan perusahaan/per- janjian kerja bersama. Oleh Karena itu dengan pencegahan yang dibuat oleh kementrian tenaga kerja dan transmigasi Indonesia setidaknya dapat membantu mengatasi tindakan pelecehan
sexsual di tempat kerja yang kerap terjadi ke- pada tenaga kerja wanita Indonesia. Dengan tindakan pencegahan ini sedikit banyaknya bisa memberikan jaminan keselamatan bagi para tenaga kerja wanita Indonesia yang be- rada dalam ruang lingkup hubungan indus- trial di Indonesia.

## Mekanisme Penanganan Pelecehan Sex- sual Pada Tenaga Kerja Wanita
Prosedur Pengaduan Prosedur pengaduan ini merupakan bagian dari tangung jawab bagaimana cara menangani tenaga kerja wanita yang telah mendapatkan tindakan pelecehan sexsual di tepat kerja. Prosedur ini juga merupakan salah satu fasilitas yang seharusnya diberi- kan oleh perusahaan bagi tenaga kerja wani- ta. Dengan adanya Prosedur pengaduan ini dapat mengurangi keluhan yang terjadi un- tuk berikutnya sehinga nantinya tidak akan merusak hubungan industrial antara pen- gusaha atau pelaku industri dan tenaga kerja wanita itu sendiri. Dengan menjalani prose- dur pengaduan terhadap tindakan pelecehan sexsual yang telah di terima tenaga kerja wanita, maka ini merupakan bukti bagaima- na kita telah melawan tindakan kriminalitas didalam hubungan industrial.
Prosedur Penyelesaian Keluh Kesah Para pekerja harus diberi kesempatan untuk penyelesaian yang lebih pasti dan tidak bertele-tele dalam cara peny- elesaian. Karena sebagian besar perusahaan ada yang menghambat cara penyelesaian dengan alasan yang melakukan tidakan sex- sual itu adalah atasan mereka sendiri. Oleh Karena itu prosedur penyelesaian keluh ke- sah bagi tenaga kerja wanita ada dengan be- berapa cara antara lain adalah sebagai beri- kut:
1. Prosedur informal menekankan pada pemecahan, kerahasiaan dan mediasi, menghindari sanksi dan ganti rugi. Seba- gian korban yang mengalami pelecehan seksual ingin pelaku dikenakan sanksi pemberhentian. Dan Prosedur informal harus selesai dalam kurun waktu 30 hari
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 2, Januari 2017 : 101-108
kerja lebih kepada penanganan keluar- gaan. Bisa dengan cara meminta maaf atau pemberian sanksi yang dilakukan oleh korban yang telah terkena tindakan pelecehan sexsual ditempat kerja atau dengan cara sistem mediasi antar rekan kerja dengan harapan para mediator dapat menemukan pemecahan terhadap keluhan pelecehan seksual yang dapat diterima oleh korban dan terduga pelaku pelecehan seksual.
2.  Prosedur keluhan formal pekerja tidak perlu menunggu keputusan dari upaya informal yang ditempuh sebelum memil- ih penyelesaian secara formal. Dengan prinsip menjaga keadilan, tatacara for- mal dilakukan dengan langkah-langkah yaitu: a) percakapan dalam keluh kesah bersifat pribadi, b) penyampaian kelu- han kepada terduga pelakunya secara rinci, c) pemberian kesempatan kepada terduga pelaku untuk menjawab dan membela diri terhadap sangkaan itu, d) bila ada ketidak sepakatan tentang fakta- fakta, penyidikan diperlukan keterangan para saksi yang dicatat, e) temuan dalam keluh kesah disusun dengan didukung bukti-bukti, f)  dibuat laporan tertulis tentang proses penyidikan, bukti-bukti, temuan-temuan dan usul penyelesaian disampaikan kepada manajemen senior/ pemberi kerja, g) pemberi kerja/manaje- men senior melaksanakan penyelesaian yang diusulkan atau memutuskan tinda- kan lain agar masalah ini dapat teratasi dengan cepat dan baik.
3.  Disiplin dan Sanksi adalah salah satu ti- dakan yang nantinya bisa diberikan ke- pada pelaku pelecehan sexsual di tempat kerja. Dengan adanya disiplin dan sanksi ini bisa memberikan peraturan yang lebih tegas lagi untuk menjalin hubun- gan industrial yang harmonis dan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindakan pelecehan terhadap tenaga kerja wanita. Bentuk-bentuk sanksi bagi pelaku pelecehan seksual bisa berupa peringatan tertulis, pemindahan atau penugasan, pengurangan upah dan yang paling tera-
khir bisa berupa pemberhentian tugas atau dikeluarkan dari perusahaan. Oleh Karena itu dengan cara tindakan seksual yang telah dilakukan pelaku ter- hadap tenaga kerja wanita maka peraturan yang di anggap sederhana tadi harus dapat ditegakan atau dilakukan tindakan yang pas sehingga hak azazi dari tenaga kerja wanita dapat terpenuhi dan tidak ada rasa diskrimi- nasi antar pihak yang merasa dirugikan den- gan tindakan pelecehan sexsual ini dalam hubungan industrial dan yang telah diatur oleh Undang-undang ketenagakerjaan No- mor 13 Tahun 2003 Pasal 16. Pelecehan seksual memang sering dialami oleh tenaga kerja wanita dimana perempuan sangat rentan untuk bisa ber- tindak secara cepat atau melawan pelaku pelecehan sexsual itu sendiri. Maka salah satu tindakan yang menjadi cara untuk men- gatasi pelecehan sexsual dalam hubungan industrial adalah bisa dengan pemasangan alat CCTV yang ada disekitar perusahaan atau industri yang bersangkutan Karena ini merupakan salah satu cara aman bagaimana para atasan dapat meninjau dan melihat ke- jadian yang sebenarnya terjadi saat pelece- han sexsual dilakukan. Dan seharusnya ini diwajibkan bagi perusahaan yang sudah be- rangota pekerja lebih dari 50 orang. Karena itu sudah termasuk perusahaan yang cukup besar. Gunanya CCTV juga dapat mem- bantu terjalinnya hubungan industrial yang produktif lagi kedepannya.
Selanjutnya perusahaan atau pelaku industri bisa melakukan pemberian cera- mah atau qalbu sekali sebulan agar mental dan kekuatan hati nurani setiap tenaga kerja dapat terjaga dengan baik dan berpikiran yang positif sehinga ini juga berdampak ke- pada perusahaan nantinya untuk bisa tetap berkembang dan maju Karena memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten di dalam bidangnya.
Dengan demikian, dengan adanya pencegahan dan penangulangan serta pe- nyuluhan prosedur yang dibuat oleh prose- dur perusahaan atau pelaku bisnis tersebut, maka sedikit atau banyaknya akan mem-
berikan rasa aman bagi tenaga kerja wanita Indonesia untuk bisa bekerja tanpa adanya kekwahtiran dalam dirinya tentang kasus pelecehan sexsual yang ada. Tetapi dengan salah satu syarat bahwa prosedur yang su- dah dibuat oleh perusahaan harus mampu di laksanakan dengan baik.
SIMPULAN Hubungan Industrial secara hakikinya adalah sebuah sistem yang dapat mengatur suatu Hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/ atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasari pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-un- dang 1945. Seiring dengan perkembangan globalisaasi dan zaman serta tenaga kerja wanita yang berlimpah di Indonesia, meng- haruskan kita untuk melihat sisi-sisi negatif yang merusak hubungan industrial di Indo- nesia. Salah satunya yang paling sering dibi- carakan adalah tindakan pelecehan seksual bagi tenaga kerja wanita saat melakukan pe- kerja ditempat kerja yang secara garis besar itu merupakan ruang lingkup dari hubungan industrial.
Hubungan industrial antara pekerja atau buruh dan pengusaha sering kali terjadi perselisihan, baik dari segi peraturan atau prosedur yang dibuat ataupun dari segi luar perusahaan. Kejadian seperti inilah yang sering terjadi dalam hubungan industrial yang mengakibatkan tenaga kerja wanita Indonesia sulit untuk berproduktivitas lebih tinggi lagi.
Penyelesaian dari pelecehan seksual dalam hubungan industrial ini adalah bisa dengan upaya alternatif di luar pengadilan dan juga bisa dilakukan dengan cara per- musyawarahan lembaga bipartit. Jika upaya bipartit dirasakan kurang menemukan solusi atau tidak berhasil seutuhnya, maka dapat dilanjutkan dengan upaya mediasi dari tena- ga kerja wanita itu sendiri terhadap pelaku pelecehan sexsual didalam hubungan indus- trial. Dan juga bisa melalui jalan konsiliasi. Jika melalui upaya mediasi, konsolidasi,
mengalami kegagalan, maka salah satu pi- hak baik si korban atau pelaku dari perma- salahan hubungan industrial ini dapat men- gajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dan apabila putusan pengadilan dirasa belum memenuhi rasa keadilan, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung dengan tujuan mendapatkan kejelasan yang pasti dari ka- sus tindakan pelecehan sexsual didalam hubungan industrial ini.

## DAFTAR RUJUKAN
B Simanjuntak. 1980. Pengantar Krimi- nologi dan Patologi Sosial. Bandung: Tarsito Equal Employment Opportunity Commis- sion (2015). “Sexual Harassment” . Diunduh dari http://www.eeoc.gov/ eeoc/publications/fs-sex.cfm.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmi- grasi, Organisasi Perburuhan Interna- sional. 2011. Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Kemenakertrans & ILO (2011). Pedoman Pencegahan Pelecehan Sekual di Tem- pat Kerja. Diterbitkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/ IV/2011. Diunduh dari http://www.ilo. org/wcmsp5/groups/public/—asia/— ro-bangkok/—ilo-jakarta/documents/ publication/wcms_171328.pdf . Priharseno, Z.N. (2013). 75 Persen tenaga kerja wanita di Jakarta alami kekerasan seksual. Kompas online. Diunduh dari http://megapolitan.kompas.com/ read/2013/04/19/16235648/75.Pers- en.Tenagakerja.Wanita.di.Jakarta.Al- ami.Kekerasan.Seksual.
Sutarto Wijono, Psikologi Industri & Or- ganisasi, 2010, Jakarata: Kencana Pre- nada Media Group.
Van Bemmelen, R.W., 1949. The Geol- ogy of Indonesia. Vol.1A. The Hague, Goverment Printing Office. Hal 732.