## PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN INTERNAL DI KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU
Supriadi 1 Abd. Khalik 2
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariah Mandar Email: supriadi2012@gmail.com
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: abd_khalik@gmail.com

## ABSTRACT
The  research  used  is  descriptive.  Data  collection  is  done  using technical  field  research  (field  research),  library  research  and tracking  data  on  line.Data  collected  from  various  sources  to obtain sufficient  data.  Data  obtained  then  analyzed  qualitatively  by explaining or describing the data being studied or obtained from the field , both primary  data obtained from interviews, as well as from secondary  data.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  internal decision-making process in the municipal inspectorate office has not been running optimally due to lack of proactive community to come directly inspectorate prepare what things are the requirements to take care of decision-making.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  proses pengambilan  keputusan  secara  internal  yang  dilakukan  di  Kantor Inspektort Kabupaten Mamuju. Pengumpulan data dilakukan melalui riset  lapangan,  riset  pustaka  dan  pelacakan  data  on  line.  Data  yang diperoleh  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  menjelaskan atau  memberi  deskripsi,  baik  data  primer  data  sekunder.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  proses  pengambilan  keputusan internal  di  Kantor  Inspektorat  Kabupaten  Mamuju  belum  berjalan secara  optimal  karena  kurang  proaktif  untuk  datang  langsung melakukan inspeksi, kurang menyiapkan sejumlah hal seperti fasilitas dan akomodasi untuk pengambilan keputusan.
Kata Kunci: Pengambilan Keputusan, Keputusan Internal.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  setiap  organisasi,  baik  organisasi  yang  sifatnya publik  maupun  swasta  jelas  dihadapakan  dengan  pengambilan keputusan.  Dalam  pergeseran  personalia  timbul  pertentangan- pertentangan,  terjadi  kesalahan-kesalahan  yang  perlu  dibetulkan  dan mucul hal-hal yang tidak terduga sama sekali sebelumnya. Menghadapi perkembangan  atau  masalah  semacam  itu  memelukan  pengambilan keputusan  yang  cepat  dan  tepat,  agar  roda  organisasi  beserta administrasinya dapat berjalan terus dengan lancar.
Salah  satu  tugas  pokok  para  manager  dalam  birokrasi  publik adalah mengambil keputusan. Dapat dijelaskan bahwa efektif tidaknya seorang pemimpin yang menduduki jabatan dalam birokrasi akan sangat tergantung  bukan  pada  keterampilan  melakukan  kegiatan-kegiatan tehnis  atau  tugas  operasional,  akan  tetapi  ditentukan  oleh kemampuannya  mengambil  keputusan.  Oleh  karena  itu,  salah  satu persyaratan  kepemimpinan  birokrasi  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap yang menduduki jabatan pimpinan dalam birokrasi adalah harus berani untuk  mengambil  keputusan  yang  efesien,  efektif,  rasional.  Dan pemimpin  harus  berani  memikul  tanggungjawab,  dampak  atau  resiko yang muncul sebagai konsikuensi dari pada keputusan yang diambilnya.
Semua  kegiatan  pengambilan  keputusan  mengandung  keputusan politik. Setiap tindakan, setiap jengkal informasi, setiap pendapat yang disuarakan,  dan  setiap  jalur  pemikiran  boleh  jadi  pencerminan  motif yang  lebih  dalam.  Di  dalam  penambilan  kerangka  pengambilan keputusan, seorang harus sadar akan posisinya, apakah sebagai decision maker (pembuat  keputusan) ,  decision  taker (pengambil  keputusan/ penentu keputusan), atau staffer . Selain itu harus sadar akan tingkatan ( level )  posisinya:  strategi, policy ,  peraturan,  organisional,  operasional, tehnis.
Dalam organisasi-organisasi yang cukup besar, seperti administrasi negara,  perusahaan-perusahaan  besar,  dan  lain  sebagainya,  pimpinan tidak  jarang  dihadapkan  kepada  masalah-masalah.  Maka  di  kalangan instansi pemerintah pada umumnya terdapat dua pengertian yang perlu dibedakan satu sama lainnya, yakni: kemampuan mengambil keputusan dan  kewenangan  mengambil  keputusan.  Yang  mempunyai  kewenangan untuk  mengambil  keputusan  adalah  kepala  yang  diangkat  secara  resmi
Volume 3, Nomor 2, Nopember 2018
| 45 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
dengan  suatu  surat  keputusan  dari  pejabat  yang  berwenang,  serta diambil sumpah jabatannya, namun belum tentu dia mampu mengambil keputusan.  Pengambilan  keputusan  merupakan  suatu  proses  yang berlangsung dalam suatu system. Hal ini perlu disadari terutama dalam upaya  untuk  mengembangkan  kemampuan  dalam  rangka  pengambilan keputusan  mengenai  masalah-masalah  yang  menghendaki  keputusan. Semakin  mampu  seseorang  mengenali  masalah-masalah  yang  dijumpai, semakin  mampu  pula  mengatasi  dan  memecahkan  masalah-masalah tersebut,  maka  akan  semakin  besar  kemungkinan  tercapainya keberhasilan.
Administrasi  (termasuk  di  dalamnya  juga  administrasi  Negara) pada hakikatnya adalah proses pengambilan keputusan. Wewenang yang ada  di  dalamnya  pada  hakikatnya  adalah  tanggung  jawab  untuk pengambilan  keputusan,  serta  menjamin  agar  keputusan-keputusan yang telah dibuat itu dapat dilaksanakan. Unsur utama yang terpenting dalam  pengambilan  keputusan  adalah  masalah  atau  problem  yang dihadapai  dan  menghendaki  adanya  keputusan.  Menghadapi perkembangan  atau  masalah  semacam  itu  memerlukan  pengambilan keputusan  yang  cepat.  Di  samping  itu,  keputusan-keputusan  harus diambil dengan tepat agar roda organisasi beserta administrasinya dapat berjalan  dengan  lancar.  Pimpinan  harus  cekatan  dalam  mengambil keputusan  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan,  harus  diketahui mengapa itu dilakukan, kapan, dimana, bagaimana dan siapa yang harus melaksanakannya.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan  gambaran  secara  jelas  mengenai  masalah-masalah  yang diteliti,  menginterpretasikan  serta  menjelaskan  data  secara  sistematis. Dasar  penelitian  yang  digunakan  adalah  study  kasus  yang  bertujuan menyimpulkan  data/informasi  yang  berkaitan  dengan  proses pengambilan  keputusan  internal  di  Kantor  Inspektorat  Kabupaten Mamuju.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Identifikasi Masalah
Keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan akan  berpengaruh  terhadap  tahap  pelaksanaan.  Sondang  P.  Siagian mengatakan,  bahwa  tahap  pelaksanaan  suatu  keputusan  akan  berjalan lancar  apabila  para  pelaksana  sejak  semula  dilibatkan  dalam  proses pengambilan  keputusan.  Ini  berarti  bahwa  bersikap  demokratis  dalam proses pengambilan keputusan akan menjamin keberhasilan pelaksanaan suatu program.
Dari  ulasan  singkat  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  tahap identifikasi  masalah  tentunya  melibatkan  pihak-pihak  tertentu  yang mempunyai  bidang  dinas  terkait  dengan  karakteristik  masalah  yang akan  diproses.  Berkenaan  dengan  pelibatan  staf  yang  terkait  dengan masalah diperoleh informasi (informan 1) bahwa:
“Dalam  identifikasi  masalah  yang  terkait  dengan  bidang  tugas, keterlibatan  kami  senantiasa  dilibatkan  dalam  pembahasan  tentang masalah-masalah  yang  dihadapi.  Pelibatan  kami  diwujudkan  dalam bentuk menyediakan berbagai data yang relevan dan up to date untuk disajikan  kepada  pimpinan  melalui  kepala  bagian.  Memang  harus diakui bahwa terkadang data yang telah diberikan kepada pimpinan belum lengkap sehingga kami harus bekerja lembur untuk melengkapi data  dan  informasi  sesuai  dengan  kebutuhan  pimpinan.  Serta menyusun  bahan  rapat,  memberi  masukan  buat  pimpinan  mengenai hal-hal  apa  yang  perlu  di  rapatkan,  dalam  hal  ini  mengenai kelemahan-kelemahan  kinerja  atau  pelaksanaan  kerja  supaya  efisien dan efektif, paling tidak begitu terus baru diadakan rapat tiap bidang. Biasanya  ada  yang  memberikan  perkembangan  pengawasannya sudah  sampai  di  mana.  Setelah  itu  dibahas  masalah-masalah  lain, setiap  bidang  memberikan  laporannya.  Nantinya  dirapatkan mengenai  perkembangan  pengawasan.  Itu  pun  kalau  ditanya  sama pimpinan.” ( Wawancara , 09 Januari 2017)
Hal  serupa  dengan  yang  diungkapkan  oleh  informan  (2)  yang mengatakan bahwa:
“Keterlibatan saya dalam mengidentifikasi masalah yaitu melakukan koordinasi  untuk  mendapatkan  data,  menghimpun  data/masalah, mengadakan  rapat  untuk  menentukan  masalah  serta  menyimpan
Volume 3, Nomor 2, Nopember 2018
| 47
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
hasil  rapat  yang  akan  ditindak  lanjuti oleh  pimpinan.”  ( Wawancara , 14 Januari 2017)
Tidak  berbeda  dengan  yang  diungkapkan  oleh  informan  (3)  yang mengatakan bahwa:
“Dalam  menyelesaikan  kendala  atau  hambatan  yang  mempengaruhi pelaksanaan tugas organisasi maka langkah yang saya tempuh adalah menginventariskan  masalah,  melakukan  rapat  intern  dalam  lingkup masing-masing,  melakukan  pembagian  tugas  dan  penanggung  jawab pekerjaan dalam mengidentifikasi masalah, membuat format tabulasi yang  digunakan  dalam  kegiatan  identifikasi  masalah  serta menyiapkan sarana pendukung lainnya untuk menunjang kegiatan.” ( Wawancara, 14 Januari 2017)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ketiga  informan  di  atas, keterlibatan  aparat  di  kantor  Inspektorat  Kabupaten  Mamuju berpengaruh  terkait  dengan  memberikan  informasi  atau  masukan kepada  pimpinan  dengan  melakukan  pertemuan.  Tujuannya  agar perkembangan  dalam  pengawasan  dapat  dipantau  sebagaimana mestinya.  Selain  itu,  dalam  mengidentifikasi  masalah  para  aparat melakukan  tugasnya  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  masing-masing. Seperti yang diutarakan oleh informan (4) bahwa:
“Kalau  pun  terlibat  para  staf  dalam  identifikasi  masalah, keterlibatannya  sebatas  perolehan  informasi  terkait  masalah, masukan  informasinya  pun  sesuai  kapasitasnya  sebagai  staff.” ( Wawancara , 11 Januari 2017)
Berdasarkan hasil wawancara di atas para pelaksana sejak semula dilibatkan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  cukup  dengan memberikan  informasi  kepada  pimpinan  sesuai  tugas  dan  fungsinya. Berarti  bahwa  pimpinan  Inspektorat bersikap  demokratis  dalam  proses pengambilan  keputusan.  Oleh  karenanya  dalam  proses  pengambilan keputusan dibutuhkan transparansi dan partisipasi berbagai pihak. Hal ini  sejalan  dengan  informasi  yang  diberikan  informan  (5)  yang mengatakan bahwa:
“Sebelum  melakukan  pengambilan  keputusan,  langkah  awal  yang dilakukan  adalah  memahami  masalah  secara  lebih  baik.  Apakah masalah  itu  adalah  masalah  pemeriksaan  bahkan  masalah  fasilitas
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
dalam  kantor.  Kemudian  memahami  akar  persoalan.”  ( Wawancara, 11 Januari2017)
Dari  penuturan  informan  di  atas  bahwa  dalam  mengambil keputusan  harus  ada  langkah  dini  yang  dilakukan  yaitu  memahami masalah  agar  keputusan  yang  diambil  sesuai  keputusan  bersama  yang didasari oleh masalah yang dihadapi dan didasari oleh peraturan daerah yang  berlaku.  Dalam  pengambilan  keputusan  juga  harus  ada transparansi dan partisipasi berbagai pihak agar tidak ada ketimpangan dalam pelaksanaannya.

## Pengumpulan dan Pengolahan Data
Pemecahan  masalah  secara  efektif  dapat  dilakukan  dengan penggabungan  yang  tepat  antara  pendekatan  ilmiah  dengan  daya  pikir yang kreatif dan inovatif disertai situasi keterlibatan emosional. Dalam rangka  untuk  memperoleh  informasi  maka  langkah  pertama  yang dilakukan oleh aparat organisasi yang ada di Kantor Inspektorat adalah mengumpulkan  data  yang  merupakan  bahan  mentah  bagi  terciptanya suatu informasi.
Sebelum mengumpulkan data perlu diketahui sumber informasinya karena data yang akurat diperoleh dari sumber-sumber data yang akurat pula,  dalam  artian  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Data  yang  berasal dari sumber yang akurat akan memungkinkan perolehan data yang up to date dan relevan. Selanjutnya akan menghasilkan informasi yang penting bagi  Kantor  Inspektorat  dalam  menentukan  berbagai  langkah  untuk pemecahan masalah yang dihadapi.
Pengolahan  data  menunjukkan  suatu  kegiatan  yang  harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Informasi tidaklah dapat diperoleh begitu saja,  akan  tetapi  melalui  suatu  proses  yang  makan  waktu,  tenaga  dan juga  biaya.  Berdasarkan  hasil  pengamatan,  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan  dalam  proses  pengolahan  data  di  Kantor  Inspektorat Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut:
a. Pencatatan
Data yang diperoleh di lapangan atau data yang masuk ditulis dan dicatat  untuk  dijadikan  dasar  pengolahan  selanjutnya  pencatatan  ini dilakukan  dengan  ditulis  dalam  selembaran  kertas  maupun  buku catatan. Pencatatan ini dilakukan apabila memperoleh data di lapangan, maupun  pada  saat  dilakukannya  pengawasan.  Pencatatan  ini  biasanya
Volume 3, Nomor 2, Nopember 2018
| 49 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
bersifat  sementara,  kemudian  dipindahkan  atau  diolah  melalui komputer.  Seperti  yang  dipaparkan  oleh  informan  (1)  mengatakan bahwa:
“Memang  dalam  pengumpulan  dan  pengolahan  informasi  selain  dari campur  tangan  manusia  dalam  hal  ini  pegawai,  dibutuhkan  juga perangkat  penunjang  seperti  komputer/laptop  untuk  efektifnya pengambilan keputusan tetapi yang menjadi kendala di kantor kami kurangnya fasilitas sehingga dalam pengolahan informasi tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.” ( Wawancara , 15 Januari2017)
b. Klasifikasi
Data yang sudah dipindahkan ke dalam komputer, diolah dengan cara  mengklasifikasikan  berdasarkan  jenis  masalah.  Langkah  ini dimaksudkan  untuk  memberikan  suatu  identitas  di  dalam  data  yang akan  diolah  menurut  sumber.  Pengklasifikasian  ini  untuk  lebih  mudah dibuat folder dan diberi nama sesuai keinginan.
c. Penyusunan
Setelah  pemberi  identitas,  maka  langkah  selanjutnya  adalah penyusunan  kembali  data  tersebut  menurut  kode  klasifikasinya. Penyusunan  ini  dilakukan  untuk  memudahkan  pegawai  dalam menemukan data-data yang inginkan.
d. Perhitungan
Perhitungan  di  sini  adalah  menyangkut  seberapa  besar  pengaruh data untuk proses pengambilan keputusan.
e. Penyusunan laporan
Setelah  dianalisa  maka  dibuatkan  rekapitulasi  berdasarkan masalah  yang  ingin  dipecahkan.  Dalam  pengumpulan  dan  pengolahan data yang nantinya akan menjadi suatu informasi, selain membutuhkan informasi  yang  lengkap  juga  membutuhkan  waktu,  tenaga  dan  sarana penunjang  lainnya  untuk  mendapat  informasi  yang  akurat.  Karena dalam  pengumpulan  dan  pengolahan  data  merupakan  langkah  kedua untuk  memilih  masalah  yang  benar-benar  masalah.  Kemudian  diolah menjadi  informasi  tentang  penyebab  timbulnya  masalah.  Seperti  yang diungkapkan oleh informan (2) yang mengatakan:
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
“Untuk  memperoleh  data-data  yang  akan  diolah  memerlukan beberapa  proses  dan  itu  memakan  waktu  dan  tenaga.  Seperti melakukan  konsilidasi  dan  komunikasi  dengan  masyarakat  dan  para SKPD  dalam  ruang  tugas  kami.  Serta  mengumpulkan  laporan- laporan  dari  bawahan  yang  sudah  direkap  yang  kemudian  akan dibahas  dalam  rapat  kordinasi  interen.”  ( Wawancara ,  10  Januari 2017)
Hal yang sama diutarakan oleh informan (3) bahwa:
“Dalam  hal  pengawasan  saya  mempunyai  tugas  mempersiapkan bahan  penyusunan  kebijakan  tehnis.  membina,  mengkordinasikan dan  melaksanakan  pengawasan  dan  pemeriksaan  dalam  rangka pengawasan  pemerintah  daerah  di  bidangnya  masing-masing.  Ini didahului  dengan  mencari  informasi  baik  yang  sifatnya  intern  yakni Pemda  sendiri  dan  ekstern  yakni  pengaduan  dari  masyarakat. Kemudian  kita  validasi  dengan  cara  turun  ke  lapangan.  Data  dan informasi  yang  diperoleh  kita  kordinasikan  kepada  atasan  dalam bentuk rapat kordinasi intern.” ( Wawancara , 10 Januari 2017)
Berdasarkan hasil penelitian di atas, bahwa dala pengumpulan dan pengolahan  informasi  selalu  melibatkan  para  pegawai.  Dalam  hal  ini informasi yang bersifat intern dan ekstern dari masyarakat dengan turun langsung  ke  lapangan  agar  mendapatkan  informasi  yang  akurat  dan dapat  dipercaya  sehingga  dalam  pemecahan  masalah  dapat  berjalan secara  efektif.  Untuk  lebih  menjamin  jalinan  kerja  yang  lebih  terarah pada suatu organisasi.
Untuk  mengolah  data  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu dengan  cara  manual  dan  elektro-mekanikal.  Pengolahan  data  secara manual  adalah  para  pegawai  dalam  mengolah  data  dibantu  dengan berbagai  macam  buku  petunjuk  atau  aturan-aturan  yang  merupakan pegangan  untuk  melaksanakan  tugas  pekerjaan.  Karena  dalam menyelesaikan  masalah  para  pegawai  tidak  lepas  dari  peraturan- peraturan  yang  berlaku.  Sedangkan  secara  elektro-mekanikal  ini merupakan  metode  yang  dapat  membantu  mempercepat  penyelesaian pengolahan tersebut.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  bahwa  dalam  pengumpulan dan pengolahan informasi bukan hanya mencari data yang akurat tetapi juga  membutuhkan  alat  penunjang  untuk  mengolah  informasi  dalam
Volume 3, Nomor 2, Nopember 2018
| 51 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
kelancaran  tugas  pokok  yang  bisa  mempengaruhi  proses  pengambilan keputusan.
Kondisi  sarana  penunjang  yang  dimiliki  oleh  Inspektorat  saat  ini relatif  masih  terbatas  sehingga  masih  minim  dalam  menunjang pelaksanaan  tugas-tugas  perkantoran  seperti  komputer/laptop.  Selain sarana  penunjang  masih  minim,  SDM  yang  ada  di  Kantor  Inspektorat juga belum memiliki kualitas yang maksimal dalam menjalin tupoksinya sehingga dapat menghambat kelancaran proses pengambilan keputusan.
Dalam  mengembangkan  kemampuan  pegawai  Inspektorat  salah satu upaya yang dilakukan dengan mengadakan pelatihan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan dasar keterampilan ( basic skill )  pegawai  Kantor  Inspektorat  Kabupaten  Mamuju.  Salah  satunya dalam pengoperasian komputer. Namun berbeda dengan kenyataan yang ada saat ini di Kantor Inspektorat berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang mengatakan bahwa:
“Di  sini  memang  pernah  ada  pelatihan-pelatihan  yang  dilakukan kantor  ini,  namun  tidak  terealisasikan  dengan  baik,  disamping  itu SDM  yang  kurang.  Sedangkan  potensi  kerja  yang  terlalu  banyak sehingga  tidak  semua  pelatihan  yang  diadakan  diikuti  dengan pegawai  dan  biasanya  pelatihan  itu  dilaksanakan  hanya  sejajaran sekertariat serta kepala bidang.” ( Wawancara , 10 Januari 2017)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  informan  di  atas bahwa  dalam pengembangan  kemampuan  para  pegawai  tidak  relevan  dengan peningkatan  pegawai  di  Kantor  Inspektorat.  Salah  satu  faktor pendukungnya  perlu  diadakan  pelatihan-pelatihan  untuk  para  staf bawahan  untuk  menambah  keterampilan.  Karena  ini  merupakan kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan para pegawai dalam hal pengumpulan dan pengolahan data yang nantinya menjadi informasi yang merupakan tugas dari staf atau bawahan.

## Identifikasi Alternatif
Alternatif  solusi  atau  pemecahan  untuk  suatu  masalah  sangat penting  karena  setiap  masalah  tidak  mungkin  dipecahkan  hanya  oleh suatu  cara  pemecahan  saja.  Alternatif-alternatif  ini  diperlukan  untuk sampai kepada pilihan keputusan yang tepat dengan risiko yang sangat minimal.  Identifikasi  alternatif  ini  ditentukan  oleh  latar  belakang pendidikan,  pengalaman  hidup,  tingkat  kecerdasan,  kemampuan
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
antisipatif,  kemampuan  berfikir  ke  depan,  imaginasi,  cita-cita, kreativitas, dan kemampuan untuk melihat secara jeli setiap resiko dan dampak  serta  peluang  yang  mungkin  diciptakan  oleh  suatu  alternatif keputusan tertentu.
Pentingnya  pemecahan  masalah  bukan  didasarkan  pada  jumlah waktu  yang  dihabiskan  tetapi pada  konsekuensinya.  Keputusan  adalah pemilihan suatu strategi atau tindakan. Pengambilan Keputusan adalah tindakan  memilih  strategi  atau  aksi  yang  oleh  pimpinan  diyakini  akan memberikan  solusi  terbaik  atas  masalah  tersebut.  Salah  satu  kunci pemecahan masalah adalah identifikasi berbagai alternatif keputusan.
Solusi  bagi  suatu  masalah  harus  mendayagunakan  sistem  untuk memenuhi  tujuannya,  seperti  tercermin  pada  standar  kinerja  sistem. Standar ini menggambarkan keadaan yang diharapkan, apa yang harus dicapai  oleh  sistem.  Alternatif  yang  bisa  dikenali  dapat  hadir  sebagai solusi tunggal namun bisa juga muncul dalam rangkaian bersama solusi yang  lain  karena  itu  pengenalan  pada  alternatif-alternatif  solusi merupakan hal yang penting. Pada awal proses ini hendaklah dijaga agar tidak  ada  suara/pendapat  yang  diredam  atau  diabaikan.  Kriteria  ini akan  dipergunakan  untuk  memahami  alternatif-alternatif  tersebut, alternatif yang dikenali dapat disaring lebih lanjut berdasarkan kriteria yang  disepakati  bersama.  Untuk  memiliki  kesempatan  ini,  tentunya diperlukan suatu proses tersendiri.
Menurut  Neimark  seorang  ahli  dalam  pola  pikir,  dalam menghadapi  masalah  lebih  baik  terlebih  dulu  kita  meneliti  dan menangkap  struktur  masalahnya  dari  pada  isi  masalah.  Struktur  ini dapat dikenali dengan kita mengenali masalah ini masuk di dalam kelas mana.  Dari  masalah-masalah  yang  ada  para  ahli  mengusulkan  bahwa masalah  itu  berbeda-beda.  Seperti  yang  diutarakan  informan  (1)  yang mengatakan bahwa:
“Saya melakukan
identifikasi alternatif dengan cara, mengklasifikasikan  masalah  berdasarkan  dampak/pengaruhnya  serta ditelaah  sesuai  peraturan  daerah  yang  berlaku  yang  kemudian dibicarakan  dalam  rapat  kordinasi  internal.  Di  dalam  rapat  ini  saya juga diberikan masukan yang merupakan informasi dari sinilah saya mengetahui  keinginan  para  staf  selaku  yang  akan  menjalani  hasil keputusan nanti.” ( Wawancara , 11 Januari 2017)
Volume 3, Nomor 2, Nopember 2018
| 53 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Hal  yang  sama  diutarakan  oleh  informan  (2)  yang  mengatakan bahwa:
“Untuk  mengidentifikasi  alternatif  hal  yang  saya  lakukan  adalah mentabulasi  data-data  yang  sudah  diolah  menjadi  informasi  yang kemudian  akan  disampaikan  atau  dibahas  dalam  rapat  kordinasi intern.” ( Wawancara , 11 Januari 2017)
Selanjutnya  seorang  pimpinan  harus  memiliki  informasi  yang terkini, informasi itu menggambarkan keadaan saat ini. apa yang sedang dicapai oleh sistem. Jika keadaan saat ini dan keadaan yang diharapkan sama,  maka  tidak  terdapat  masalah,  dan  pimpinan  tidak  mengambil tindakan. Jika kedua keadaan itu berbeda, sejumlah masalah merupakan penyebabnya  dan  harus  dipecahkan.  Seperti  yang  diutarakan  oleh informan (2) yang mengatakan bahwa:
“Dalam  identifikasi  alternatif  saya  terlibat  dengan  memberikan masukan seperti data yang telah diolah dalam hal ini informasi yang akurat  serta  pendapat  kepada  atasan  dalam  rapat  internal,  itu  pun kalau di tanya sama pimpinan.” ( Wawancara , 13 Januari 2017)
Pentingnya peran serta bawahan dalam mengambil keputusan juga diakui  oleh  Alutto  dan  Belasco  (1972),  karena  dengan  demikian  ada jaminan  bahwa  peran  serta  bawahan  tetap  mempunyai  kontrol  atas keputusan-keputusan  yang  diambil.  Apabila  pemeran  serta  tidak  dapat mengontrolnya maka organisasi akan mengalami kerugian sama dengan tidak  ada  peran  serta  sama  sekali.  Para  pimpinan  akan  sulit  untuk membuat  keputusan  tanpa  melibatkan  para  bawahannya,  keterlibatan ini  dapat  formal  seperti  penggunaan  kelompok  dalam  pembuatan keputusan atau informal seperti permintaan akan gagasan-gagasan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  bahwa  dalam  identifikasi alternatif,  pimpinan  selalu  melakukan  rapat  kordinasi  untuk mendapatkan  informasi  terkini  dari  para  bawahannya  karena  dalam identifikasi  alternatif  pimpinan  masih  membutuhkan  informasi  yang akan diklasifikasikan selanjutnya. Oleh karena itu, bawahan masih turut serta  dalam  mengidentifikasi  alternatif  dari  setiap  permasalahan  yang dihadapi  agar  keputusan  yang  diambil  oleh  pimpinan  tidak  merugikan aparat dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## Analisis Alternatif
Pada  tahap  ini,  data  yang  sudah  terkumpul  kemudian  diolah secara  sistematis.  Data  yang  telah  terkumpul  kemudian  disaring berdasarkan  kepentingannya.  Alternatif-alternatif  yang  akan  ditindak lanjuti  disesuaikan  dengan  kondisi  intern  dan  ekstern,  sehingga  untuk menganalisis  alternatif  ini  diperlukan  partisipasi  dari  para  stakeholder yaitu  masyarakat  dan  pemda.  Menumbuhkan  berbagai  alternatif  yang patut diperhitungkan, bukanlah hal yang mudah. Untuk melakukannya dengan  baik  diperlukan  berbagai  jenis  keterampilan  seperti mengidentifikasi  beberapa  cara  pemecahan  yang  mungkin  ditempuh sehingga  masalah  yang  dihadapi  terpecahkan  dengan  cara  yang  paling efektif.
Untuk  menyeleksi  cara-cara  yang  patut  dipertimbangkan merupakan  keterampilan  tersendiri  pada  setiap  pimpinan.  Setiap alternatif  terpilih  harus  dianalisis  bukan  hanya  sekedar  mengetahui kebaikan  dan  kekurangannya  tetapi  sejauh  mungkin  dapat mengantisipasi  hasil  yang  mungkin  diraih  dengan  menggunakan alternatif tertentu beserta masalah-masalah baru yang mungkin timbul karena  pemilihan  alternatif  itu.  Menganalisis  beberapa  alternatif  yang baik  yang  nantinya  akan  dipilih  lagi  memerlukan  keterampilan mempertimbangkan  setiap  alternatif  berdasarkan  informasi  yang dikumpulkan  mengenai  kemungkinan  keberhasilan  yang  dikaitkan dengan  keadaan  yang  akan  timbul  apabila  masalah  yang  sedang dihadapi terpecahkan.
Menumbuhkan  berbagai  alternatif  yang  patut  diperhitungkan, jelas  bukanlah  hal  yang  mudah.  Untuk  melakukannya  dengan  baik diperlukan  berbagai  jenis  keterampilan  seperti:  Mengidentifikasikan berbagai  kemungkinan  bertindak  atau  cara-cara  pemecahan  yang mungkin ditempuh sehingga masalah yang dihadapi terpecahkan dengan cara yang paling efektif. Dalam hubungan ini, seperti setelah ditekankan di  muka  adalah  hal  yang  tidak  mungkin  dan  tidak  perlu  untuk mengidentifikasikan  semua  cara  yang  mungkin  ditempuh  karena  itu keterampilan  untuk  menyeleksi  cara-cara  yang  patut  dipertimbangkan merupakan  keterampilan  tersendiri  yang  perlu  didapatkan  oleh pimpinan. Dapat memperkirakan hasil  yang mungkin diperoleh dengan menggunakan  suatu  alternatif  tertentu.  Tersirat  dalam  pernyataan  di atas ialah, bahwa setiap alternatif terpilih harus dianalisis bukan hanya
Volume 3, Nomor 2, Nopember 2018
| 55 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
sekedar  mengetahui  kebaikan  dan  kekurangannya  akan  tetapi  sejauh mungkin  dapat  mengantisipasi  hasil  yang  mungkin  diraih  dengan menggunakan  alternatif  tertentu  beserta  masalah-masalah  baru mungkin  timbul  karena  pemilihan  alternatif  itu.  Sudah  jelas  bahwa pilihan  akan  jatuh  pada  alternatif  yang  menurut  perhitungan  akan mendatangkan  hasil  yang  paling  optimal  dengan  permasalahan  baru yang  minimal.  Keterampilan  memperhitungkan  setiap  alternatif berdasarkan  informasi  yang  dikumpulkan  mengenai  kemungkinan keberhasilan  informasi  yang  dikumpul  mengenai  kemungkinan keberhasilan  dikaitkan  dengan  berbagai  keadaan  yang  akan  timbul apabila masalah yang sedang dihadapi dipecahkan.
Tak  ada  jalan  atau  alat  analisis  untuk  memeriksa  langkah  demi langkah  untuk  menentukan  apakah  keputusan  tersebut  merupakan suatu konsekuensi logis dari pilihan-pilihan, informasi yang tersedia dan preferensi pengambil keputusan. Semuanya itu hanya berlangsung dalam pikiran  si  pengambil  keputusan  saja  dan  tidak  dapat  menerangkan secara jelas kepada orang lain. Dalam kehidupan modern, di mana saling ketergantungan  antar  banyak  unsur  makin  meningkat,  maka  makin pentinglah bagi seorang untuk dapat menerangkan bagaimana ia dapat sampai pada suatu keputusan. Seperti yang diutarakan oleh informan (1) yang mengatakan bahwa:
“Untuk  menganalisis  alternatif  saya  hanya  mengamati  dan memahami pengaruh-pengaruh berbagai alternatif serta memperhitungkan  kemungkinan  yang  terjadi  dan  potensi  wilayah yang  tersedia  untuk  mendukung  efektivitas  dan  efisiensi  keputusan dalam  pelaksanaan  kegiatan  dan  kemudian  mempertimbangkan berdasarkan  informasi  yang  dikumpulkan  untuk  dijadikan  bahan yang  akan  dibahas  dalam  rapat  kordinasi.”  ( Wawancara ,  11  Januari 2017)
Berbeda  dengan  yang  diutarakan  informan  (2)  yang  mengatakan bahwa:
“Dalam  menganalisis  alternatif,  saya  tidak  menggunakan  alat tertentu cukup dengan  informasi  yang diberikan  dan  kemudian  saya memilih dengan menggunakan intuisi dan akhirnya saya memutuskan suatu alternatif.” ( Wawancara , 11 Januari 2017)
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  bahwa  terdapat  perbedaan antara  pimpinan  dan  bawahan  yang  terkait  dalam  menganalisis alternatif  itu  dikarenakan  dalam  menganalisis  alternatif  yang  paling berperan  dalam  hal  ini  adalah  pimpinan.  Segala  sesuatu  merupakan tanggung  jawab  pimpinan,  tetapi  yang  jelas  bahwa  ada  berbagai  cara untuk  menganalisis  alternatif  tergantung  masalah  apa  yang  dihadapi serta  memerlukan  keterampilan  dalam  menganalisis  alternatif  tersebut. Seorang bawahan dalam proses pengambilan keputusan tidak selamanya dilibatkan  karena  keterlibatan  seorang  bawahan  itu  tergantung  suatu masalah yang dihadapi oleh sebuah organisasi.
Meskipun  keterlibatan  bawahan  sangat  berpengaruh  terhadap proses  pengambilan  keputusan  tetapi  adakalanya  bawahan  tidak  ikut campur  dalam  tahap  ini.  Seperti  yang  diutarakan  informan  (3)  yang mengatakan bahwa:
“Iya  betul  itu  de'.  Kalau    keterlibatan  bawahan  dalam  proses pengambilan  keputusan  tergantung  pada  masalahnya  karena  tidak semua  staf  tahu  masalah,  kalau  masalah  yang  tidak  dilibatkan  staf seperti membuat rembukan rekomendasi hasil pemeriksaan atau hal- hal  yang  lebih  penting  lagi  seperti  hal-hal  yang  sifatnya  manajerial dalam  hal  ini  menganalisis  alternatif,  kan  kalau  staf  biasanya  kerja- kerja  teknis  ji  sedangkan  atasan  lebih  pada  manajerialnya, pengaturannya  serta  pengarahan,  dan  lain-lain.”  ( Wawancara ,  11 Januari 2017)
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dalam  proses  pengambilan keputusan  keterlibatan  bawahan  hanya  sebatas  memberikan  informasi yang  akurat  dengan  tidak  melibatkan  dirinya  dalam  menganalisis alternatif  karena  tahap  ini  merupakan  tahap  yang  bersifat  manajerial dengan kata lain merupakan wewenang pimpinan.

## Penentuan Pilihan Alternatif Terbaik
Pada  tahap  pemilihan  alternatif  peranan  pimpinan  dalam  hal  ini Inspektur  Inspektorat  Kabupaten  Mamuju  sangat  besar  sehingga dibutuhkan  pemikiran yang  baik  dan  tepat  agar  alternatif  yang  dipilih adalah  alternatif  terbaik  dari  beberapa  alternatif  yang  ada.  Setelah memilah-milah  beberapa  alternatif  yang  ada,  maka  diputuskan  bahwa ada  beberapa  alternatif  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  pimpinan
Volume 3, Nomor 2, Nopember 2018
| 57 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
melihat  bahwa  alternatif  tersebut  lebih  banyak  merugikan  organisasi dibandingkan menguntungkan organisasi.
Pilihan  yang  terbaik  itu  merupakan  hasil  akhir  dalam  proses pengambilan keputusan meskipun masih ada pelaksanaan dan evaluasi, tetapi  dengan  melewati  tahap  kita  akan  melihat  keterampilan  seorang pimpinan  dalam  memutuskan  pilihan  yang  terbaik  ada  beberapa  cara dalam  melakukan  pilihan  alternatif  yang  terbaik  meskipun  ada pimpinan  yang  hanya  memutuskan  saja  tanpa  melihat  dampak  dari alternatif  tersebut.  Seperti  yang  diutarakan  informan  (1)  yang mengatakan bahwa:
“Memilih  yang  paling  baik  itu  sangat  susah  karena  membutuhkan nalar yang baik, pada saat saya memilih alternatif terbaik saya hanya melihat  manfaatnya  ke  depan  dari  alternatif  itu  meskipun  pasti  ada kekurangannya.” ( Wawancara , 13 Januari 2017)
Pada  tahap  ini  bawahan  sudah  tidak  lagi  dilibatkan  karena  ini merupakan  tanggung  jawab  seorang  pemimpin  yang  dimana  tugas pimpinan adalah mengatur organisasi sehingga baik buruknya organisasi ada di tangan seorang pemimpin. Dalam memutuskan sesuatu pimpinan harus  pintar-pintar  melihat  situasi  dan  kondisi  serta  melihat  manfaat alternatif yang kemudian akan dikait pada sikon tersebut karena jangan sampai  pilihan  alternatif  ini  ada  pihak  yang  dirugikan  meskipun bawahannya  sudah  tidak  dilibatkan  lagi.  Oleh  karena  itu  seorang pemimpin  harus  berani  mengambil  resiko  bahwa  pilihannya  bukanlah merupakan  pilihan  yang  tepat  meskipun  pada  waktu  pemilihan alternatif  dijatuhkan  pada  satu  alternatif  tertentu  dan  itu  merupakan keputusan  yang  terbaik.  Seperti  yang  diutarakan  informan  (2)  yang mengatakan bahwa:
“Saya  selaku  bawahan  (staf)  mengatakan  bahwa  keterlibatan bawahan  itu  hanya  sebatas  memberikan  informasi  karena  staf tugasnya  hanya  teknisi  sedangkan  pimpinan  yang  mengatur  serta mengarahkan.” ( Wawancara , 13 Januari 2017)
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  bahwa  dalam  memilih alternatif  terbaik  pimpinan  hanya  menggunakan  nalar  serta  melihat manfaat  alternatif  itu  kedepannya  untuk  organisasi  meskipun  tidak melibatkan bawahan dalam hal ini tetapi pimpinan harus pintar memilih
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
yang  terbaik  dengan  melihat  situasi  dan  kondisi  serta  pengaruh  dari alternatif tersebut terhadap bawahan-bawahannya.
Maka dari itu peranan pimpinan dalam memilih alternatif terbaik harus  memiliki  keterampilan  dalam  hal  melihat  alternatif,  apakah alternatif  tersebut  mendatangkan  manfaat  yang  paling  besar  bagi organisasi  atau  mengakibatkan  kerugian  yang  paling  kecil  serta menimbulkan  masalah  baru  yang  paling  tidak  sedikit  dan  kemudian memperhitungkan  faktor  subyektivitas  yang  memang  tidak  mungkin dihilangkan.

## Pelaksanaan
Dalam  tahap  ini  yang  berperan  adalah  bawahan,  bagus  tidaknya atau jalan tidaknya pelaksanaan ini tergantung keputusan yang diambil oleh  pimpinan,  apakah  keputusan  itu  sejalan  dengan  keinginan  dan kemampuan  bawahan  atau  malah  sebaliknya.  Oleh  karena  itu  dalam proses  pengambilan  keputusan  seharusnya  bawahan  dilibatkan  baik terlibat  langsung  maupun  tidak  langsung.  Pada  Kantor  Inspektorat Kabupaten Mamuju ini dalam pelaksanaannya selalu ada penyimpangan bukan  karena  bawahannya  tidak  dilibatkan,  melainkan  arahan  dari atasan  kurang  jelas  dan  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan ketimpangan  ini.  Seperti  yang  diutarakan  informan  (1)  yang mengatakan bahwa:
“Terkadang  terjadi  penyimpangan  dalam  pelaksanaan  keputusan  ini bukan  karena tidak  dilibatkan  dalam  proses  pengambilan  keputusan tetapi  ini  disebabkan  karena  kurangnya  arahan  dari  atasan  serta kurangnya fasilitas dan akomodasi yang merupakan penunjang untuk menjalankan pelaksanaan ini.” ( Wawancara , 13 Januari 2017)
Hal  yang  sama  yang  diutarakan  informan  (2)  yang  mengatakan bahwa:
“Untuk  melaksanakan  hasil  keputusan  ini  adalah  bawahan,  tetapi terkadang  ada  penyimpangan  yang  disebabkan  karena  kurangnya pemahaman atas tugas yang diberikan itu karena kurangnya arahan dari atasan serta tidak jelas pembagian tugas yang ada, fasilitas dan akomodasi  juga  biasa  jadi  menghambat  pelaksanaan.”  ( Wawancara , 13 Januari 2017)
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  yang  menjadi  penghambat pelaksanaan  itu  bukan  karena  bawahan  tidak  diikutkan  dalam  proses
Volume 3, Nomor 2, Nopember 2018
| 59 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
pengambilan keputusan dan juga bukan karena hasil pilihan yang tidak tepat  tetapi  karena  kurangnya  arahan  dari  atasan.  Seharusnya  pilihan ini mendatangkan manfaat tetapi karena pelaksanaannya tidak berjalan dengan  lancar  maka  pelaksanaan  itu  tidak  berjalan  sesuai  yang diinginkan.

## SIMPULAN
Proses pengambilan keputusan  internal  di  Kantor  Inspektorat Kabupaten  Mamuju  belum  berjalan  secara  optimal  karena  kurang  proaktif untuk datang langsung melakukan inspeksi,  kurang menyiapkan sejumlah hal seperti  fasilitas  dan  akomodasi  untuk  pengambilan  keputusan. Penghambat pelaksanaan  itu  bukan  karena  bawahan  tidak  diikutkan  dalam  proses pengambilan keputusan dan juga bukan karena hasil pilihan yang tidak tepat  tetapi  karena  kurangnya  arahan  dari  atasan.  Seharusnya  pilihan ini mendatangkan manfaat tetapi karena pelaksanaannya tidak berjalan dengan lancar

## DAFTAR PUSTAKA
Salusu,  J.  2009. Pengambilan  Keputusan  Stratejik  Untuk  Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit . Cet. 6; Jakarta: Grasindo.
Budiono, Haris. 2004. Pengantar Manajemen . Jakarta: Graha Ilmu.
Handoko,  Hani,  T.  1984. Manajemen  Dasar,  Pengertian,  Masalah .
Jakarta: Bumi Aksara
Jannah  dan  Prasetyo.  2005. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Teori  dan Aplikasi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta
Ruky,  Ahmad.  2006. Sistem  Manajemen  Kinerja .  Jakarta:  Gramedia Pustaka.
Siagian,  Sondang.  2004. Fungsi-fungsi  Manajerial .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Sujamto,  1987. Aspek-aspek  Pengawasan  di  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Sule,  Kurniawan,  Ernie  Tisnawati  dan  Saefullah.  2006. Pengantar Manajemen . Jakarta: Kencana.
60 | MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Tenrigau,  Bau  Massepe,  Milawaty.  2010. Pengantar  Manajemen .  Andi Djema Unversity Press.
Umar, Husein. 2008. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.
Edisi II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Usman,  Husaini.  2008. Metodologi  Penelitian  Sosial .  Jakarta:  Bumi
Aksara.
Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja . Jakarta: PT. Grafindo Persada.
Lubis,  Ibrahim,  H.  1985. Pengendalian  dan  Pengawasan  Proyek  dalam Manajemen . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Simanjuntak,  Payaman.  2005. Manajemen  dan  Evaluasi  Kinerja . Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
Terry,  George,  R.  2008. Prinsip-Prinsip  Manajemen .  Jakarta:  Bumi
Aksara
Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Handayaningrat,  Soewarno,  1992, Adninistrasi  Pemerintahan  dalam Pembangunan Nasional , CV. Haji Masagung, Jakarta.
Handayaningrat,  Soewarno,  1996, Pengantar  Studi  Admirristrasi  dan Manajemen , Jakarta: Gunung Agung,
Moekijat,  1998. Manajemen  Personalia  dan  Sumber  Daya  Manusia . Jakarta Mandar Maju.
Volume 3, Nomor 2, Nopember 2018
| 61 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372

## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dibahas  pada  bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
1. Motivasi  pegawai  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  pegawai  Kantor Kecamatan  Malunda  Kabupaten  Majene  dilihat  dari  faktor  intrinsiknya adalah tanggung jawab yang dimilikinya ini dibuktikan dengan skor rata – rata  yang  dicapai  adalah  4,33  (sangat  baik),  oleh  karena  itu  faktor instrinsik  yang  dimiliki  seseorang  sangat  mempengaruhi  seseorang  dalam bekerja  dan  berpengaruh  besar  terhadap  motivasinya,  sehingga menghasilkan  kinerja  yang  sangat  baik  di  kantor  Kecamatan  Malunda Kabupaten Majene.
2. Motivasi  pegawai  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  pegawai  Kantor Kecamatan  Malunda  Kabupaten  Majene  dilihat  dari  faktor  ekstrinsiknya adalah hubungan antar pribadi ini dibuktikan dengan skor rata – rata 4,42 (sangat  baik),  oleh  karena  itu  faktor  ekstrinsik  yang  dimiliki  seseorang sangat  mempengaruhi  seseorang  dalam  bekerja  dan  berpengaruh  besar terhadap motivasinya, sehingga menghasilkan kinerja yang sangat baik di kantor Kecamatan Malunda Kabupaten Majene.

## B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  di  atas,  maka  ada beberapa hal yang menjadi masukan, antara lain:
1. Motivasi  kerja  pegawai  pada  Kantor  Kecamatan  Malunda  Kabupaten Majene  harus  dipertahankan  dan  ditingkatkan  lagi  baik  dari  faktor intrinsiknya maupun faktor ekstrinsiknya guna mencapai hasil kerja yang maksimal sesuai dengan tujuan organisasi itu sendiri.
62 | MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
2. Pengawasan terhadap pegawai harus perlu ditingkatkan lagi agar mereka dapat memahami dan menjalankan tupoksinya dengan baik.
Bagi  peneliti  yang  ingin  menganalisis  faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi motivasi  pegawai  khususnya  pada  Kantor  Kecamatan  Malunda  Kabupaten Majene  disarankan  meneliti  faktor-faktor  lain  yang  tidak  termasuk  dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Gomes,  Faustino  cardoso.  2003.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Yogyakarta: Penerbit Andi
Hardiansyah.  2011. Kualitas  Pelayanan  Publik  (Konsep,  Dimensi,  Indikator Dan Implementasinya) . Yogyakarta: Gava Media.
Hanggraeni,  Dewi.  2011. Perilaku  Organisasi  (Teori,  Kasus,  Dan  Analisis ).
Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI..
Hasibuan,  S.P.  Malayu.  2006.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta:
Bumi Aksara
Mangkunegara, Anwar Prabu. 2010. Perilaku dan Budaya Organisasi. Bandung:
Refika Aditama.
Mangkunegara,  Anwar  Prabu.  2011.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia Perusahaan. Bandung: Refika Aditama.
Moenir.  2008. Manajemen  Pelayanan  Umum  Di  Indonesia .  Jakarta:Bumi Aksara
Notoatmodjo,  Soekidjo.  2009. Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia ,  Jakarta:
Cetakan Keempat Rineka Cipta.
Rahmayanti,  Nina.  2010. Manajemen  Pelayanan  Prima .  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Reksohadiprodjo,  Sukanto  dan  Handoko,  Hani.  2003.  Organisasi  Perusahaan Teori, Struktur, dan perilaku. Yogyakarta: BFFE. Saydam, Guuzali. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan
Mikro. Jakarta:Kresna Prima Persada.
Samsudin, Sadli. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia
Volume 3, Nomor 2, Nopember 2018
| 63
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:

## Alfabeta
Sunyoto, Danang dan Burhanudin. 2011. Perilaku Organisasional . Yogyakarta: Caps.
Thoha,  Miftah.  2009. Perilaku  Organisasi  Konsep  Dasar  dan  Aplikasinya .
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Torang, Syamsir. 2012. Organisasi Dan Manajemen . Bandung: Alfabeta.