Potensi Pengembangan Persyaratan Standar Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul pada Bangunan Sekolah di Indonesia
MIA WIMALA*, AXEL OKTARINO CANDRA, THERESITA HERNI SETIAWAN, ADRIAN FIRDAUS
Jurusan Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia Email: miasoejoso@unpar.ac.id

## ABSTRAK
Jalur evakuasi dan titik kumpul merupakan bagian yang krusial keberadaannya dalam kegiatan evakuasi bencana. Hal ini berlaku terutama pada bangunan sekolah di mana mayoritas pengguna bangunan adalah siswa di bawah umur yang masih mengandalkan orang dewasa dalam berbagai aspek. Sampai saat ini, standar yang berlaku di Indonesia masih memerlukan pembaharuan untuk hasil  yang  lebih  optimal.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  potensi pengembangannya  berdasarkan  Permen  PUPR  No.  14  tahun  2017  dan  IBC  2018  edition. Penelitian kualitatif ini mengetengahkan kajian literatur yang sangat mendalam mengenai jalur evakuasi dan titik kumpul. Parameter yang dihasilkan dari langkah sebelumnya telah divalidasi oleh beberapa ahli yang terdiri dari akademisi, peneliti dan praktisi di bidang kebencanaan, serta BNPB  Provinsi  Jawa  Barat.  Penelitian  ini  berhasil  merumuskan  tujuh  aspek  yang  berpotensi digunakan  untuk  modifikasi  standar  yang  sedia  ada,  dan  enam  aspek  tambahan  untuk menyempurnakannya.
Kata kunci : jalur evakuasi, titik kumpul, bangunan sekolah

## ABSTRACT
Evacuation  routes  and  assembly  points  are  crucial  parts  in  disaster  evacuation.  It  applies especially to school buildings where the majority of building users are underage who still rely on adults in various aspects. Improvement is still need to be made to the existing standards for more optimal results. Therefore, this research aims to identify the potential for development based on the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing No. 14 year 2017 and IBC 2018 edition. This qualitative research presents a very in-depth literature review on the requirements of evacuation routes and assembly  points. The parameters generated from the previous  step have been validated by several experts consisting of academics, researchers and practitioners in the  field  of  disaster  management,  as  well  as  the  BNPB  of  West  Java Province.  This  research succeeded in formulating seven aspects which potentially to be used for modification, and six additional aspects for the improvement of the existing standard.
Keywords : evacuation route, assembly point, school building
Mia Wimala, Axel Oktarino Candra, Theresita Herni Setiawan, Adrian Firdaus

## 1. PENDAHULUAN
Secara geologis, Indonesia dilalui oleh jalur pertemuan tiga  lempeng tektonik, yaitu: Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik yang menjadikannya rawan gempa bumi (BMKG, 2017) (Bujung, 2019). Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota dari University of Hawaii, Amerika Serikat, Dolores Foley, Ph.D., mengatakan terdapat 28 titik di wilayah Indonesia yang telah  dinyatakan  sebagai  wilayah  yang  rawan  gempa  bumi  (Gusti,  2014).  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia mencatat dalam kurun waktu lima tahun (2017- 2021)  saja  terjadi  246  kali  gempa  bumi  di  seluruh  Indonesia  dengan  jumlah  korban  jiwa sebesar  768  orang  meninggal,  15.340  orang  mengalami  luka-luka,  dan  957.230  orang menderita  dan  mengungsi.  Dari  514  Kabupaten  kabupaten/kota  di  Indonesia  terdapat  257 kabupaten kota yang berada pada kelas indeks risiko tinggi dan 257 yang berada pada kelas indeks risiko sedang (BNPB, 2015). Selain merusak ratusan ribu rumah, gempa bumi tersebut juga merusak 2.122 fasilitas pendidikan, yang didalamnya termasuk bangunan sekolah (BNPB, 2022).  Banyaknya  fasilitas  pendidikan  yang  rusak  disebabkan  karena  sejumlah  75%  lokasi sekolah berada pada kawasan rawan bencana (BNPB, 2019). Sebagian masyarakat Indonesia masih belum mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Selain kepanikan massa, permasalahan paling mendasar yang dimiliki oleh masyarakat diantaranya ketidaktahuan masyarakat mengenai sistem peringatan dini, jalur evakuasi, titik kumpul, dan penanganan untuk kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak (BNPB, 2018). Pendidikan mitigasi  bencana  di  usia  dini  merupakan  salah  satu  upaya  yang  diharapkan  mampu memberikan  pengetahuan  yang  bermanfaat  tentang  kesiapsiagaan  gempa  di  masa  depan (Tahir  et  al.,  2020).  Hal  ini  diharapkan  dapat  membantu  siswa-siswi  dalam  penyelamatan hidup  dan  perlindungan  anggota  masyarakat  pada  saat  terjadi  bencana  (Proulx  &  Aboud, 2019).  Selain  dari  respon  tanggap  darurat  masyarakat  ketika  menghadapi  bencana, kesiapsiagaan  sarana  yang  dibangunpun  harus  bisa  mendukung  kegiatan  evakuasi  ketika dibutuhkan.  Dalam  upaya  menanggulangi  permasalahan  tersebut,  pemerintah  telah menetapkan  regulasi  dan  mensyaratkan  keberadaan  jalur  evakuasi  dan  titik  kumpul  pada bangunan,  yaitu  pada  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung, Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  03-1746-2000  tentang  Tata  Cara  Perencanaan  dan Pemasangan  Sarana  Jalan  Keluar  untuk  Penyelamatan  Terhadap  Bahaya  Kebakaran  Pada Bangunan Gedung, dan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
Penanganan evakuasi bencana akan lebih krusial pada bangunan sekolah. Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan selama bencana dan setelah bencana, termasuk gangguan fisik, psikologis dan pendidikan (Peek, 2008). Sejak 2007, terdapat sedikitnya 12 regulasi di tingkat nasional; maupun lebih dari 500 regulasi di tingkat provinsi dan daerah kabupaten/kota terkait penanggulangan  bencana.  Walau  demikian,  untuk  regulasi  Pendidikan  Pengurangan  Risiko Bencana  (PPRB),  hingga  September  2020,  hanya  6  dari  34  provinsi  yang  memiliki  regulasi setingkat  peraturan  gubernur/peraturan  daerah  provinsi,  dan  tercatat  kurang  dari  10 kabupaten  dan  kota  yang  telah  menginisiasi  regulasi  terkait  Pendidikan  Bencana  dalam  12 tahun terakhir (RDI, 2020). Sampai saat ini, hanya 10% dari jumlah seluruh SD dan menengah di  Indonesia  yang  telah  melaksanakan  atau  mendapatkan  sosialisasi  mengenai  Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sejak 2008 (RDI, 2020). Pembaharuan regulasi senantiasa perlu dilakukan untuk memastikan manajemen bencana dapat diterapkan dengan lebih baik. Penelitian ini akan meninjau lebih lanjut tentang persyaratan jalur evakuasi dan titik kumpul di sekolah sebagai bagian yang sangat krusial keberadaannya di saat bencana gempa bumi datang dalam upaya meminimalisasi dampaknya.
Potensi Pengembangan Persyaratan Standar Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul pada Bangunan Sekolah di Indonesia

## 2. TINJAUAN LITERATUR
Manajemen bencana bertujuan untuk mengurangi atau menghindari potensi kerugian akibat bencana,  menjamin  bantuan  yang  cepat  dan  tepat  kepada  korban  bencana,  dan  mencapai pemulihan yang cepat dan efektif [17]. Siklus manajemen bencana tersebut terdiri dari mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan [2] [16]. Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dilaksanakan sebelum bencana terjadi, sedangkan upaya tanggap darurat terjadi saat bencana terjadi dan upaya pemulihan terjadi setelah bencana. Evakuasi merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam tanggap darurat bencana [10], dimana pencapaian korban dan calon korban bencana ke daerah yang aman merupakan prioritas utama [9]. Jalur evakuasi sebagai suatu rute pergerakan yang menerus dan tidak terhalang dan dari titik manapun dalam suatu struktur gedung menuju jalan umum terdiri dari tiga bagian, yaitu akses eksit, eksit, dan eksit pelepasan  [11].  Akses  eksit  merupakan  rute  pergerakan  yang  mengarah  dari  titik  tempat seseorang berada menuju pintu masuk atau pintu keluar terdekat. Komponen eksit meliputi dinding, lantai, pintu, dan sarana lain yang menyediakan rute terlindungi bagi pengguna untuk bergerak  dengan  keamanan  yang  cukup  ke  eksterior  bangunan.  Sebuah  eksit  terdiri  dari sarana untuk pergerakan horizontal maupun vertikal. Jenis eksit yang diizinkan untuk diakses adalah pintu yang langsung mengarah ke luar gedung atau melalui lorong terlindung ke lorong gedung, ruang terlindung kedap asap, tangga eksit eksterior dan interior, ram, dan tangga berjalan di gedung yang ada. Lif tidak termasuk sebagai eksit. Titik akhir dari jalur evakuasi adalah jalan umum atau titik kumpul atau area perlindungan di mana orang dapat berkumpul untuk sementara untuk menunggu instruksi atau bantuan selama situasi darurat.
Pemerintah Indonesia menyadari adanya kebutuhan untuk mengatur dan memberikan standar untuk jalur evakuasi dan titik kumpul. Karena itu, pemerintah saat ini sudah memiliki beberapa peraturan yang dipakai untuk mengatur jalur evakuasi dan titik kumpul, yaitu SNI 03-1746- 2000 dan Permen PUPR No. 14 tahun 2017. SNI 03-1746-2000, yang didasari oleh National Fire Protection Association  (NFPA) 101, terdiri dari 15 aspek, dan beberapa subaspek, dan parameter  di  dalamnya.  SNI  03-1746-2000  membahas  tata  cara  perencanaan  dan pemasangan  sarana  jalan  ke  luar  untuk  penyelamatan  terhadap  bahaya  kebakaran  pada bangunan  gedung.  SNI  ini  menetapkan  kriteria  minimal  untuk  perancangan  fasilitas  jalan keluar yang aman, sehingga memungkinkan pengguna menyelamatkan diri dengan cepat dari dalam bangunan, atau bila dikehendaki ke dalam daerah aman di dalam bangunan. Sementara itu, Permen PUPR No. 14 tahun 2017 membahas mengenai persyaratan kemudahan bangunan gedung yang dijabarkan dalam tujuh bab, 59 pasal, dan empat lampiran.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mengkaji secara mendalam beberapa literatur yang terkait dengan jalur evakuasi dan titik kumpul. SNI 03-1746-2000 dijadikan acuan peraturan yang akan dikembangkan karena penerapannya yang meluas di seluruh Indonesia. Parameter yang terdapat pada SNI ini telah mengulas banyak hal cukup mendetail. Namun demikian, beberapa yang tidak terdapat di dalamnya selanjutnya akan dikembangkan. Beberapa rujukan utama yang akan dikaji antara lain Permen PUPR No. 14 tahun 2017, dan International Building Code  (IBC)  2018.  IBC  merupakan  standar  konstruksi  yang  telah  diterapkan  pada  banyak yurisdiksi. IBC 2018 terdiri dari 35 bab dan 14 lampiran, dan salah satu bagiannya membahas tentang keselamatan pada bangunan. Sebagian besar peraturan dalam IBC berkaitan dengan pencegahan kebakaran yang sekaligus dapat digunakan untuk kepentingan bencana lainnya, antara  lain  tentang  konstruksi  dan  perancangan  gedung,  seperti  ketentuan  kriteria  jumlah, ukuran, dan lokasi eksit dalam perencanaan bangunan, dan akses untuk kaum difabel dan stabilitas struktur (termasuk terhadap gempa bumi).

## Mia Wimala, Axel Oktarino Candra, Theresita Herni Setiawan, Adrian Firdaus
Tabel 1. Parameter Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul Berdasarkan SNI 03-1746-2000
No Aspek Jumlah Parameter 1 Ruang Lingkup 3 2 Acuan 1 3 Istilah dan Definisi 15 4 Persyaratan Umum 16 5 Komponen-Komponen Sarana Jalan ke Luar 184 6 Kapasitas Sarana Jalan ke Luar 11 7 Jumlah 6 8 Susunan 25 9 Pengukuran Jarak Lintasan ke Eksit 5 10 Pelepasan dari Eksit 6 11 Iluminasi Sarana Jalan ke Luar 7 12 Pencahayaan Darurat 8 13 Penandaan Sarana jalan ke Luar 19 14 Ketentuan Khusus untuk Hunian dengan Kandungan Bahaya Berat 5 15 Ruangan Peralatan Mekanik, Ruangan Ketel Uap dan Ruangan Tunggu 2 Total Parameter yang Dianalisis 313 Tabel 2. Persyaratan Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul Berdasarkan Permen PUPR 14/2017 BAB Aspek Jumlah Parameter I Ketentuan Umum 19 II Prinsip Pemenuhan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung 6 III Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung 105 IV Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung 14 V Pengaturan Pelaksanaan di Daerah 4 VI Pembinaan 5 VI Ketentuan Penutup 2 Total Parameter yang Dianalisis 155 Tabel 3. Parameter Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul Berdasarkan IBC 2018 Edition Section Aspek Jumlah Parameter 1001 Administrasi 2 1002 Perencanaan dan Perawatan 2 1003 Jalur Evakuasi secara Umum 10 1004 Muatan Pengguna 12 1005 Ukuran Jalur Evakuasi 10 1006 Jumlah Eksit dan Lorong Akses Eksit 14 1007 Eksit dan Konfigurasi Lorong Akses Eksit 6 1008 Pencahayaan Jalur Evakuasi 11 1009 Jalur Evakuasi yang Aksesibel 28 1010 Pintu, Gerbang, dan Pintu Putar 45 1011 Tangga 34 1012 Ram 20 1013 Tanda Eksit 8 1014 Handrail 11 1015 Pagar Pengaman 10 1016 Akses Eksit 3 1017 Jarak Tempuh Akses Eksit 5 1018 Lorong 5 1019 Ram dan Tangga Akses Eksit 4 1020 Koridor 8 1021 Balkon 4 1022 Eksit 3 1023 Ram dan Tangga Eksit Interior 15 1024 Lorong Eksit 8 1025 Penandaan Rute Evakuasi 17 1026 Eksit Horizontal 7 1027 Ram dan Tangga Eksit Eksterior 6 1028 Eksit Pelepasan 6 Total Parameter yang Dianalisis 314
IBC juga banyak terintegrasi dengan kode-kode lain seperti NFPA, International Mechanical Code, National Electric Code, dan International Plumbing Code.. Oleh karena itu, IBC dinilai lebih komprehensif karena didukung oleh banyak peraturan lainnya yang sejalan. Tabel 1 , Tabel  2 dan Tabel  3 menunjukkan  parameter-parameter  yang  dikaji  pada  penelitian  ini.

## Potensi Pengembangan Persyaratan Standar Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul pada Bangunan Sekolah di Indonesia
Penyempurnaan  aspek  ini  dilakukan  dengan  menelaah  dengan  seksama  setiap  aspek, subaspek, dan parameter yang ada pada SNI dan referensi lain yang terkait. Potensi modifikasi dan penambahan parameter pada SNI selanjutnya dapat direkomendasikan berdasarkan hasil kajian literatur, dan hasil pengamatan di lapangan serta wawancara dengan para pihak terkait. Rekomendasi  tersebut  akan  divalidasi  oleh  para  ahli  yang  terdiri  dari  akademisi,  praktisi, maupun pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat.

## 4. HASIL DAN DISKUSI
Berdasarkan  hasil  kajian,  beberapa  aspek  dalam  SNI  03-1746-2000  yang  berpotensi  untuk dimodifikasi, meliputi:

## 1. Aspek Persyaratan Umum
a. Subaspek Eksit. Penyempurnaan dapat diambil dari IBC 2018 Bab 10 section 1022.1 terkait  pencegahan  penggunaan  eksit  sebagai  ruangan  lain  yang  berpotensi menghalangi  aktivitas  evakuasi.  Penggunaan  eksit  sebagai  ruangan  lain  akan menyebabkan eksit terisi dengan barang-barang yang tidak membantu evakuasi, dan akan menghalangi aktivitas evakuasi. Selain itu, tingkat perlindungan eksit terhadap reruntuhan maupun api harus tetap sampai eksterior gedung. Eksit juga tidak boleh terputus  di  tengah  jalan  karena  akan  membahayakan  pengguna  yang  berevakuasi. Selain  itu,  penyempurnaan  dari  IBC  2018  Bab  10 section  1006.3.3  juga  dapat dipertimbangkan untuk menentukan jumlah eksit. Eksit tunggal berpotensi tidak dapat mengakomodasi seluruh muatan pengguna yang ada dalam gedung. Maka dari itu, IBC hanya memperbolehkan eksit tunggal untuk pengecualian di atas dan selain itu, semua bangunan harus mempunyai eksit lebih dari satu.
b. Subaspek Bahan Finis Interior Pada Eksit. Material yang diregulasi oleh SNI 03-146- 2000  masih  bersifat  rancu  sehingga  dapat  dimodifikasi  dengan  menetapkan  bahan yang tidak licin, anti selip dan tertahan dengan baik seperti yang dijelaskan di IBC 2018 Bab 10 section 1003.4 sehingga tidak ada pengguna sarana yang tergelincir selama proses evakuasi.
c. Subaspek  Pagar  Pengaman.  Masukan  dari  IBC  2018  Bab  10 section  1014.9  dan 1015.2.1 dapat berguna untuk mencegah tidak terjangkaunya handrail oleh pengguna tangga  yang  dapat  menyebabkan  aktivitas  evakuasi  terhambat,  serta  mencegah pembuatan handrail tangga dari kaca yang tidak memenuhi syarat. Handrail hendaknya dibangun sedemikian rupa sehingga lebar minimum dan kapasitas perlu semua bagian tangga ada pada radius 76,2 cm, dan harus terbuat dari kaca yang memenuhi.
2. Aspek Komponen-Komponen Sarana Jalan ke Luar
a. Subaspek Pintu. Penyempurnaan dapat diambil dari IBC 2018 Bab 10 section 1010.1 dan Permen PUPR No. 14 tahun 2017 untuk mencegah bukaan pintu yang terhalang karena  akan  mengurangi  lebar  layan  pintu  dalam  berevakuasi,  dan  tentu  saja  akan menghambat  evakuasi.  SNI  03-1746-2000  bagian  5.1.2.1  dapat  dimodifikasi  sesuai dengan  parameter  IBC section  1010.1.1  karena  lebih  komprehensif  dan  jelas. Sementara itu, masukan dari IBC dapat dipertimbangkan untuk mencegah penggunaan pintu yang harus dibedakan dari struktur sekitarnya dan dapat terlihat sebagai pintu, serta tidak boleh tertutup tirai, dekorasi atau bahan lain. Cermin dan bahan reflektif lainnya juga tidak boleh digunakan. Selain itu, bukaan pintu dan jarak antar pintu pun harus juga diatur agar tidak terjadi penumpukan pengguna pada koridor yang tidak mendukung  kelancaran  evakuasi.  Masukan  dari  Permen  PUPR  juga  dapat dipertimbangkan terkait kriteria pintu ayun dan pintu geser yang banyak digunakan oleh  gedung  sekolah  yang  tidak  berpotensi  menghambat  evakuasi,  perletakkan perabot, serta perlengkapan pintu dan bahan penutup lantai di depan pintu yang harus didesain seergonomis mungkin.

## Mia Wimala, Axel Oktarino Candra, Theresita Herni Setiawan, Adrian Firdaus
b. Subaspek Tangga. Masukan dapat diambil dari IBC 2018 Bab 10 section 1011, 1019, 1023,  1024,  dan  1027.  IBC section  1011  penting  untuk  dilakukan  agar  pintu  yang berada  di  sebelah  bordes  tangga  tidak  menyebabkan  kurangnya  kapasitas  tangga. Bordes  tangga  adalah  salah  satu  tempat  yang  akan  ramai  dengan  pengguna  yang berevakuasi. Lebar bordes tangga menjadi lebih krusial untuk akses kaum difabel yang menggunakan kursi roda. Selain itu, permukaan tangga tidak boleh terlalu landai ke arah  manapun  karena  berpotensi  untuk  menyebabkan  pengguna  tangga  tergelincir, ataupun terlalu curam. Selain itu, tangga harus menerus dari lantai dasar ke atap pada bangunan  kurang  dari  empat  lantai.  Tangga  yang  menerus  sampai  ke  atap  akan membuat aktivitas evakuasi berjalan lebih mulus bagi pengguna di lantai atas karena mereka tidak perlu berganti-ganti tangga. Penggunaan ruang pada tangga eksterior juga  harus  diregulasi  dengan  baik  supaya  tidak  ada  pengguna  yang  terjebak  pada ruang  tertutup  di  tangga.  Masukan  dari  IBC section  1019  juga  penting  terkait penggunaan saf pada tangga eksterior untuk melindungi pengguna tangga dari api dan benda reruntuhan lain. Sementara itu, masukan rinci terkait tangga interior juga dapat diambil dari IBC section 1023 dan 1024 untuk menyempurnakan persyaratan di SNI yang masih terlalu umum. Sementara itu, IBC telah membedakan persyaratan tangga interior dan eksterior. Penyempurnaan juga dapat diambil dari IBC section 1027 untuk memisahkan  tangga  dengan  koridor  guna  menjamin  alur  kegiatan  evakuasi  yang memenuhi syarat.
c. Subaspek Eksit Horizontal Masukan yang terkait dapat diambil dari Permen PUPR No. 14 tahun 2017 Lampiran II mengenai Jembatan Penghubung Antarruang/Antarbangunan, serta dari IBC 2018 Bab 10 section 1021. Permen PUPR No.  14  tahun  2017  telah  menetapkan  jembatan  penghubung  antarruang  atau antarbangunan  dengan  cukup  detail  mencakup  ukuran,  kelandaian,  penunjuk  arah, pencahayaan, dan fungsi jembatan.
d. Subaspek Ram. IBC 2018 Bab 10 section 1012.10.2 dan Permen PUPR No. 14 tahun 2017  Lampiran  II-Ram  dapat  digunakan  untuk  menyempurnakan  SNI  dalam menetapkan  lebar  ram  termasuk handrail-nya  agar    kaki  pengguna  ram  tergelincir keluar  dari  ram  dan  perletakkan handrail  di  bagian  tengah  yang  akan  berguna khususnya kaum difabel dan lansia yang kurang memiliki jangkauan terhadap handrail yang baik.
e. Subaspek Daerah Tempat Perlindungan. Masukan diperoleh dari Permen PUPR No. 14 tahun 2017 Pasal 33 dan Lampiran II-Area Tempat Berlindung dan Titik Berkumpul, dan  dari  BPBD.  SNI  03-1746-2000 section  5.12.2.5  dan  5.12.2.6  masih  mengatur sistem komunikasi dua arah hanya pada daerah tempat perlindungan, sehingga perlu ditambahkan  pada  bagian  lif,  dan  lainnya.  Selain  itu,  beberapa  hal  terkait  dimensi, tingkat  ketahanan  api  dinding  daerah  tempat  perlindungan,  fungsi  daerah  tempat perlindungan,  mebel  yang  ditempatkan,  ventilasi,  lokasi,  akses,  dan  bentuk  daerah tempat perlindungan juga dapat dilihat di Permen terkait. Sementara itu, BPBD (baris biru)  merekomendasikan  adanya  logistik  dan  pemenuhan  kebutuhan  setidaknya sampai tiga hari sehingga para korban dapat bertahan hidup di daerah perlindungan sampai bantuan datang.
f. Subaspek  Lif.  Penyempurnaan  ini  diambil  dari  Permen  PUPR,  dan  IBC  2018  Bab  10 section 1003 dan 1009. Masukan dari Permen PUPR No. 14 tahun 2017 Lampiran II-Lif Penumpang dan Lobi Lif telah membahas tentang alat pendaratan darurat pada lif yang belum ada di SNI, selain juga tentang aksesibilitas lif yang ramah bagi kaum difabel, juga tentang perbedaan muka lantai banunan, muka lantai lif. Sementara itu, ketetapan dari  IBC section  1003  dan  1009  tentang  jenis  bangunan  yang  diperbolehkan untuk menyediakan  lif  evakuasi  dan  aksesibilitasnya  terhadap  area  perlindungannya  juga perlu  dipertimbangkan.  Pada  beberapa  jenis  gedung,  keberadaan  lif  justru  akan menghambat kegiatan evakuasi karena waktu tunggu yang panjang dan kapasitas lif
Potensi Pengembangan Persyaratan Standar Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul pada Bangunan Sekolah di Indonesia
yang terbatas. Penting bagi pengguna untuk berada di tempat yang terlindungi dari api dan reruntuhan bangunan ketika keluar daril lif.
3. Aspek Kapasitas Sarana Jalan ke Luar . Kemampuan layan sangat dipengaruhi oleh ukuran dan letak komponen sarana evakuasi. Penyempurnaan ini diambil dari IBC 2018 Bab 10 section 1003, 1005, 1006, 1020, dan 1024. IBC section 1003 menetapkan tinggi ruangan dan overhang benda-benda yang ada pada sarana evakuasi sehubungan dengan aksesibilitas  jalur  evakuasi  terhadap  kaum  difabel  agar  tidak  terjadi  benturan  dan menghalangi pergerakan evakuasi. Selanjutnya, masukan IBC section 1005 lainnya adalah terkait  kontinuitas  kapasitas  sarana  evakuasi.  Kapasitas  sarana  evakuasi  tidak  boleh berkurang seiring dengan mendekatnya sarana evakuasi terhadap suatu eksit. Semakin dekat sarana evakuasi dengan eksit, semakin banyak pula orang yang harus diakomodasi karena  pada  akhirnya  akan  bermuara  pada  suatu  eksit.  Selain  itu,  masukan  dari  IBC section  1006  untuk  menetapkan  jumlah  eksit  berdasarkan  jarak  evakuasi  dan  muatan pengguna juga perlu dipertimbangkan agar eksit pada gedung sekolah dan asrama tidak terlalu padat. IBC section 1020 dan 1024 dapat memberikan gagasan terkait kapasitas koridor,  ventilasi  udara  koridor  dan  peralatannya,  ketahanan  api  koridor,  serta  bukaan pada koridor. Saat ini, SNI 03-1746-2000 hanya menetapkan lebar minimum dan kapasitas perlu  sarana  evakuasi  secara  umum  tanpa  memberikan  gambaran  detail  mengenai koridor.
4. Aspek Susunan Sarana Jalan ke Luar . Masukan dapat diperoleh dari IBC 2018 Bab 10 section  1006,1017,  dan  1009.  IBC  section  1006  membahas  tentang  susunan  jalur evakuasi dari tangga ke tangga. Bila pengguna harus melewati koridor pada lantai tertentu untuk berpindah dari satu tangga ke tangga lainnya, kegiatan  evakuasi akan memakan waktu  yang  lama  dan  pengguna  akan  terpapar  dengan  risiko  api  dan  reruntuhan bangunan  sehingga  susunan sarana  eksit  seperti  itu  harus  dihindari. IBC section 1017 juga  memberikan  gagasan  terkait  jarak  maksimal  evakuasi  karena  semakin  jauh  jarak evakuasi, semakin tinggi risiko yang harus dihadapi saat evakuasi. Kedua hal ini belum diatur dalam SNI. Sementara itu, IBC section 1009 menetapkan komponen yang harus ada pada jalur evakuasi seerpti rute yang askesisbel, tangga eksit interior dan eksterior, tangga  akses  eksit,  lif,  lift  platform,  eksit  horizontal,  ram,  area  perlindungan  dan  area eksterior untuk penyelamatan yang dibantu, yang tidak diatur dalam SNI secara eksplisit.
5. Aspek  Pelepasan  dari  Eksit .  Penyempurnaan  dapat  dipertimbangkan  dari  IBC  2018 Bab 10 section 1028 yang telah menetapkan ketentuan tentang lapangan evakuasi setelah eksit pelepasan dan lapangan evakuasi sebelum eksit pelepasan. Muatan dan dimensinya perlu diatur sehingga dapat mengakomodasi seluruh muatan pengguna.
6. Aspek  Penandaan  Sarana  Jalan  ke  Luar .  Masukan  dari  IBC section  1009  adalah terkait penanda pada titik kumpul atau daerah tempat perlindungan dan area eksterior tempat  evakuasi.  Sementara  ini,  SNI  hanya  mengatur  penanda  eksit.  Sementara  itu, penulisan penanda eksit dalam huruf braille seperti yang tertera pada IBC section 1013 juga dapat diterapkan  demi keberlangsungan evakuasi bagi kaum difabel. Selanjutnya, identifikasi  tangga  seperti  yang  dijelaskan  pada  IBC section  1023  dapat  juga  menjadi masukan untuk memudahkan pengguna mengetahui lokasi tangga sebagai sarana eksit. Kemungkinan  gangguan  pasokan  listrik  dapat  menyebabkan  kesulitan  bagi  pengguna untuk mengidentifikasi letak tangga sehingga diperlukan penanda yang jelas dan dapat dilihat  meskipun  gelap  seperti  yang  tertera  pada  IBC section  1025.  Strip  penanda bercahaya di seluruh penjuru jalur evakuasi diharapkan dapat memandu pengguna untuk berevakuasi ke arah yang benar.
7. Aspek Ruangan Peralatan Mekanik, Ruangan Ketel Uap dan Ruangan Tungku . Mengatur  tentang  ketentuan  jalur  evakuasi  dan  titik  kumpul  di  ruangan-ruangan  yang berisiko tinggi untuk meledak saat bencana. Masukan dari IBC 2018 Bab 10 section 1006 dapat dipertimbangkan ketetapan eksit pada ruangan dengan mesin-mesin pemanas dan pendingin karena muatan pengguna dan risiko di ruangan tersebut saat bencana adalah
Mia Wimala, Axel Oktarino Candra, Theresita Herni Setiawan, Adrian Firdaus
berbeda  dengan  ruangan-ruangan  lainnya.  Kriteria  jarak  dan  jumlah  eksit  tidak  bisa disamakan dengan ruangan pada umumnya. Hal ini sama sekali tidak diregulasi oleh SNI sehingga berpotensi untuk disempurnakan.
Selain beberapa masukan di atas yang dapat digunakan untuk memodifikasi SNI 03-1746- 2000 yang sedia ada , penambahan aspek juga diyakini perlu dilakukan agar penerapan jalur evakuasi dan titik kumpul lebih optimal di masa mendatang, antara lain:
1. Aspek Rencana Evakuasi menetapkan pembuatan dan pemasangan rencana dan rute evakuasi  di  seluruh  penjuru  gedung  sekolah.  Tambahan  ini  dapat  diambil  dari  Permen PUPR  No.  14  tahun  2017  Pasal  29  dan  Lampiran  II-Rencana  Evakuasi  sebagai  upaya kesiapsiagaan  pihak  manajemen  gedung  terkait  evakuasi  bencana  ( Tabel  4 ).  Hal  ini belum dijelaskan dalam SNI 03-1746-2000.
2. Aspek Sistem Peringatan Bahaya mengatur berbagai sistem yang digunakan untuk memperingatkan siswa terhadap bahaya bencana yang akan datang. Tambahan ini dapat diambil dari Permen PUPR No. 14 tahun 2017 Pasal 30 dan Lampiran II-Sistem Peringatan Bahaya  bagi  Pengguna  dan  Eksit  ( Tabel  5 ).  Semakin  awal  kegiatan  evakuasi  dimulai, semakin tinggi kesempatan pengguna untuk bertahan hidup.
3. Aspek Sistem Komunikasi Dua Arah mengatur penggunaan, fungsi, dan lokasi sistem komunikasi  dua  arah.  Gagasan  dari  Permen  PUPR  No.  14  tahun  2017  Pasal  30  dan Lampiran  II-Sistem  Peringatan  Bahaya  bagi  Pengguna  dan  Eksit  ( Tabel  6 )  dapat dipertimbangkan. Saat ini, SNI 0.-1746-2000 hanya mewajibkannya di area perlindungan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Penambahan sistem komunikasi dua arah pada landing lif di setiap lantai akan sangat berguna demi kemudahan akses saat bencana. Selain itu, IBC section 1009 lebih komprehensif dalam menjelaskan fungsi minimal sistem komunikasi  dua  arah  dan  mengatur  tanda  petunjuk  penggunaanya  untuk  mengurangi kebingungan dalam memanfaatkan sistem tersebut.
4. Aspek Muatan Pengguna mengatur perhitungan kapasitas maksimum ruangan dalam mengakomodasi jumlah pengguna. Masukan diambil dari IBC section 1004 ( Tabel 7 ).
5. Aspek  Pelatihan  Evakuasi mewajibkan  sekolah  untuk  melakukan  latihan  evakuasi bencana  pada  komunitas  sekolah  secara  rutin  ( Tabel  8 ).  Tambahan  masukan  ini disarankan  oleh  pihak  BPBD  sebagai  validator  dan  beberapa  ahli  yang  terlibat  dalam proses ini. Penambahan aspek pelatihan evakuasi perlu untuk dilakukan karena sebagian besar masalah yang muncul pada saat evakuasi adalah ketidaktahuan dan ketidakbiasaan pengguna Gedung untuk melakukan evakuasi yang tidak pernah peduli tentang evakuasi sampai  bencana  datang.  Ketika  pelatihan  kerap  dilakukan,  para  pengguna  gedung diharapkan  akan  terbiasa  dan  tahu  apa  yang  mereka  lakukan.  Hal  ini  akan  mereduksi waktu  evakuasi  secara  signifikan  karena  semua  orang  tahu  lokasi  yang  harus  dituju dengan tenang sehingga korban dapat diminimalisir. Pelatihan evakuasi yang rutin juga menjadi  ajang  bagi  pemilik  gedung  untuk  menilai  kapasitas  sarana  evakuasi  gedung sehingga dapat dievaluasi untuk perbaikan.
6. Aspek  Area  Eksterior Untuk  Penyelamatan  Yang  Dibantu mengatur  dimensi, fungsi, letak  dan  kelengkapan  yang  harus  ada  pada  area  eksterior  yang  akan  menjadi area evakuasi. Penyempurnaan ini dapat diperoleh dari IBC section 1009 ( Tabel 9 ). Hal ini  perlu  ditambahkan  karena  dapat  membolehkan  pihak  terkait  untuk  membantu pengguna gedung yang tidak dapat keluar sendiri dari area gedung.
Potensi Pengembangan Persyaratan Standar Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul pada Bangunan Sekolah di Indonesia

## Tabel 4. Penambahan Aspek Rencana Evakuasi
Section Parameter Sumber Pasal 29 (1) Rencana evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a merupakan panduan evakuasi ke luar Bangunan Gedung yang digunakan oleh Pengguna dan Pengunjung Bangunan Gedung serta petugas evakuasi pada saat bencana atau keadaan darurat lainnya. (2) Rencana evakuasi harus memperhatikan: a. penempatan pada lokasi yang banyak diakses dan mudah terlihat oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan b. kemudahan dan kejelasan informasi yang disampaikan.
Per m en PU PR n o. 14 t ah un 2 01 7 Lampiran II
- Rencana Evakuasi a) Gambar dan tulisan harus dapat terbaca dengan jelas. b) Harus menunjukkan tata letak lantai terhadap orientasi bangunan yang benar dan menekankan pada jalur penyelamatan (dalam kaitannya dengan lokasi pembaca), koridor penyelamatan dan eksit menggunakan kata, warna, dan tanda arah yang tepat. c) Informasi lain yang dapat dilengkapi pada rencana penyelamatan kebakaran meliputi: (1) lif kebakaran; (2) slang kebakaran;
(3) alat pemadam api ringan (APAR);
(4) pipa tegak kering dan/atau pipa tegak basah; (5) papan indikator api/kebakaran; dan (6) titik panggil alarm manual.

## Tabel 5. Penambahan Aspek Sistem Peringatan Bahaya
Section Parameter Sumber Pasal 30 (1) Sistem peringatan bahaya bagi pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b merupakan peringatan dini bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung terhadap bencana atau situasi darurat lainnya.
Per m en PU PR n o. 14 t ah un 2 01 7
(2) Sistem peringatan bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
a. sistem audio; dan/atau b. sistem visual. (3) Perancangan dan penyediaan sistem peringatan harus memperhatikan:
a. kemampuan berfungsi secara otomatis dalam kondisi darurat;
b. kemampuan untuk diaktifkan secara manual sesuai dengan prosedur pengamanan bangunan pada zona tertentu; dan
c. kemudahan pencapaian dan penempatan pada lokasi yang mudah terlihat. Lampiran II - Sistem Peringatan Bahaya bagi
Pengguna a) Sistem peringatan bahaya pada Bangunan Gedung berupa sistem alarm bencana (kebakaran, gempa, tsunami) dan/atau sistem peringatan menggunakan audio/tata suara dan visual (cahaya berpendar dalam gelap dan waktu berpendar paling sedikit 2 jam dapat menyala tanpa sumber daya cadangan). b) Sistem alarm bencana (kebakaran, gempa, tsunami) dan/atau sistem peringatan bahaya dipasang sesuai SNI 0225: 2011 atau edisi terbaru tentang “Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011)”, dan SNI 3985: 2000 atau edisi terbaru tentang “Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung”. c) Sistem pencahayaan darurat dipasang sesuai SNI 6574: 2001 tentang “Tata Cara Perancangan Pencahayaan Darurat". d) Sarana jalan keluar dipasang sesuai SNI 1746: 2000 tentang “Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan Keluar untuk Penyelamatan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung”. e) Jalur evakuasi pada saat terjadi tsunami dipasang sesuai SNI 7766: 2012 tentang “Jalur Evakuasi Tsunami”. f) Jenis-jenis sensor yang dapat digunakan pada alarm kebakaran antara lain: (1) Sensor asap (Smoke Detector) Sensor asap akan mendeteksi intensitas asap pada suatu ruangan. (2) Sensor panas (Heat Detector) Sensor panas akan mendeteksi perubahan panas di suatu ruangan dengan perubahan bentuk atau konduktivitas benda pada sensor karena perubahan panas tersebut. (3) Sensor percikan api (Flame Detector) Sensor percikan api akan bekerja untuk mendeteksi bila terjadi percikan api di suatu area pantauannya. (4) Sensor gas (Gas Detector)
Sensor gas akan untuk mendeteksi kehadiran sebuah gas dalam area tertentu yang berpotensi menimbulkan kebakaran atau pun menyebabkan gangguan keselamatan bagi manusia.
(5) Sensor warna/citra (Images sensor) Sensor warna menganalisa spektrum warna yang dihasilkan dari suatu objek yang berpotensi menghasilkan ledakan kebakaran.

## Mia Wimala, Axel Oktarino Candra, Theresita Herni Setiawan, Adrian Firdaus

## Tabel 5. Penambahan Aspek Sistem Peringatan Bahaya lanjutan
Section Parameter Sumber Lampiran II - Eksit 25) Beberapa perangkat deteksi seperti alarm dapat dipasang untuk membatasi penyalahgunaan eksit yang dapat mengakibatkan kegagalan fungsi eksit, menghambat atau menghalangi proses evakuasi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung. Tabel 6. Penambahan Aspek Sistem Komunikasi Dua Arah Section Parameter Sumber 1009.8 Sistem komunikasi dua arah harus disediakan pada landing yang melayani setiap lif pada setiap lantai yang aksesibel, yang terlentak satu lantai di atas atau di bawah tingkat eksit pelepasan. Pengecualian pada: 1. Landing yang melayani setiap lif di mana sistem komunikasi dua-arah tersedia pada area perlindungan, sesuai section 1009.6.5 2. Lantai dengan ram sesuai dengan section 1012.
3.  Landing yang melayani lif barang yang tidak dirancang sebagai bagian dari sarana evakuasi atau rute aksesibel yang diperlukan ke suatu fasilitas. IB C 20 18 B ab 10 1009.8.1 Sistem komunikasi dua arah harus mengakomodasi komunikasi antara setiap lokasi yang diperlukan dan pusat kendali kebakaran, atau lokasi titik kendali pusat yang disetujui oleh pemdam kebakaran. Ketika titik kendali pusat tidak terletak pada lokasi yang dihuni, sistem komunikasi dua-arah harus memiliki telepon otomatis yang dapat menghubungi lokasi monitoring atau kontak darurat nasional. Komunikasi dua-arah harus memiliki penanda suara dan visual. 1009.2
Petunjuk pakai sistem komunikasi dua-arah, panggilan bantuan, dan identifikasi tertulis dari lokasi harus terdapat di sebelah sistem komunikasi dua-arah tersebut. Penanda tersebut harus memenuhi syarat ICC A117.1 untuk karakter visual.

## Tabel 7. Penambahan Aspek Muatan Pengguna
Section Parameter Sumber 1004.2- 1004.3 Muatan penghni adalah jumlah kumulatif orang yang melintas pada sarana evakuasi. Sarana evakuasi harus kasat mata dan jelas. Pada sarana evakuasi tersebut, hanya sejumlah pengguna yang diperbolehkan untuk menggunakan sarana evakuasi tersebut. Bila pengguna yang melintas melebihi muatan pengguna maksimal, maka perlu dibuat sarana evakuasi kedua. Ketentuan ini berlaku untuk evakuasi horizontal maupun vertikal. Karena itu, pembuatan sarana evakuasi vertikal tidak berdasarkan pada muatan pengguna kumulatif, namum kapasitas yang diperlukan pada eksit setiap lantai. Sepanjang rute perjalanan evakuasi, kapasitas sarana evakuasi tidak boleh menurun.
IB C 20 18 B ab 10 1004.4 Pada penepatan tunggal ( individual occupancy), sarana evakuasi perlu memenuhi syarat untuk penempatan tersebut. Pada penempatan jamak ( multiple occupancies), terdapat persyaratan yang lebih ketat yang harus dipenuhi.
1004.5 Pada gedung yang tidak memiliki pengaturan tempat duduk yang tetap, pengurus gedung memiliki hak untuk menentukan muatan pengguna pada gedungnya sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku. Untuk ruang kelas, patokan muatan pengguna yang bisa dipakai minimal adalah 1.86 meter persegi area netto per orang . Untuk menentukan muatan pengguna, perlu diasumsikan bahwa semua ruangan dalam gedung akan memiliki muatan yang sama pada saat yang bersamaan. 1004.5.1 Angka muatan pengguna yang dihitung pada poin 1004.5 adalah angka muatan pengguna minimal untuk merancang sarana evakuasi. Peraturan ini mengatur bahwa muatan pengguna bisa ditingkatkan bila seluruh sistem sarana evakuasi juga ditingkatkan kapasitasnya, asalkan semua peraturan yang mengatur muatan tersebut terpenuhi. Tetapi, muatan pengguna tidak diperbolehkan berada di bawah 0.65 meter persegi per orang. 1004.6 Untuk gedung dengan pengaturan tempat duduk yang tetap, muatan pengguna dihitung berdasarkan jumlah tempoat duduk yang tersedia. Pengaturan tempat duduk yang tetap didefinisikan sebagai tempat duduk poermanen, tidak mudah dipindahkan, dan permanen.Lorong pada gedung ini dianggap sebagai sarana evakuasi sehingga tidak boleh terhambat. Itulah sebabnya kapasitas lorong tidak boleh dihitung dalam muatan pengguna maksimal. Dalam rangka menemukan hasil perhitungan muatan pengguna maksimal yang lebih akurat, ada berberapa area yang bisa dihitung sebagai tempat yang mengakomodasi muatan pengguna, contohnya akses kursi roda, area menunggu, dan lain-lain. Bila ada ruangan yang menggunakan tempat duduk memanjang (menerus), harus diasumsikan bahwa ada satu orang yang menempati area tersebut per 457mm panjang bangku. Ketika ada ruangan yang menggunakan tempat duduk booth, harus diasumsikan bahwa ada satu orang yang menempati area tersebut per 610mm panjang booth. 1004.7 Area luar ruangan harus disediakan sarana evakuasi berdasarkan parameter yang berlaku untuk area dalam ruangan.  Area luar ruangan tersebut akan masuk dalam pertimbangan perhitungan keseluruhan sistem sarana evakuasi. Kebijakan pengurus gedung menjadi krusial dalam penentuan kapasitas muatan pengguna dan penentuan seberapa aksesibel suatu jalur evakuasi oleh pengguna dalam penetuan syarat jalur evakuasi.
Potensi Pengembangan Persyaratan Standar Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul pada Bangunan Sekolah di Indonesia

## Tabel 7. Penambahan Aspek Muatan Pengguna lanjutan
Section Parameter Sumber 1004.9 Setiap ruangan yang digunakan untuk berkumpul harus memiliki tanda yang menyatakan besarnya kapasitas muatan pengguna ruangan tersebut. Penanda tersebut harus terletak pada pintu keluar utama pada ruangan dan dirawat secara permanen.

## Tabel 8. Penambahan Aspek Pelatihan Evakuasi
Parameter Sumber Setiap sekolah wajib mengadakan latihan evakuasi bencana pada siswa-siswa di sekolah Usulan Validator Latihan evakuasi bencana menjadi simulasi pengujian jalur evakuasi dan hasil dari pelatihan tersebut menjadi penilaian tambahan untuk kelayakan jalur evakuasi eksisting dan titik kumpul existing

## Tabel 9. Penambahan Aspek Area Eksterior untuk Penyelamatan yang Dibantu
Section Parameter Sumber 1009.7 Area eksterior untuk penyelamatan yang dibantu harus bisa diakses oleh rute yang aksesibel dari area yang dilayani. Ketika eksit pelepasan tidak memliki rute yang aksesibel dari eksit yang terletak pada tingkat eksit pelepasan ke jalan umum, area eksterior untuk penyelamatan yang dibantu harus disediakan pada landing eksterior sesuai section 1009.7.1 sampai 1009.7.4.
IB C 20 18 B ab 10 1009.7.1 Setiap area eksterior untuk penyelamatan yang dibantu harus berukuran cukup untuk mengakomodasi ruang kursi roda sesuai dengan section 1009.6.3
Dinding eksterior yang memisahkan area eksterior untuk penyelamatan yang dibantu dari interior bangunan harus memiliki nilai tahan-api sebesar satu jam, dinilai berdasarkan paparan api dari dalam bangunan. Konstruksi dinding eksterior tersebut harus terbentang horizontal sepanjang setidaknya 3 m lebih panjang dari landing setiap sisi, atau memanjang tegak lurus terhadap dinding eksterior setidaknya 1.22 m pada sisi landing. Konstruksi dinding eksterior tersebut harus memanjang vertikal dari tanah sampai setidaknya setinggi 3 m di atas permukaan lantai area eksterior untuk penyelamatan yang dibantu, atau ke garis atap, manapun yang lebih rendah. Bukaan pada dinding eksterior tersebut harus terlindungi. Pengecualian: Penilaian tahan api dan perlindungan bukaan tidak diperlukan pada dinding eksterior ketika bangunan dilengkapi sistem springkler otomatis. 1009.7.3 Area eksterior untuk penyelamatan yang dibantu harus terbuka ke daerah luar-ruangan. Sisi selain tembok pemisah harus terbuka setidaknya 50%, dan area terbuka tersebut harus didistribusikan untuk meminimasi akumulasi asap atau gas beracun.
1009.7.4
Tangga yang menjadi bagian sistem evakuasi untuk area eksterior untuk penyelamatan yang dibantu harus memiliki lebar minimum 1.22 meter di antara handrail, kecuali pada tangga yang melayani bangunan yang dilengkapi sistem springkler otomatis, sesuai dengan section 903.3.1.1 atau 903.3.1.2.
Sebagai catatan, upaya penyempurnaan SNI 03-1746-200 ini juga disambut baik oleh banyak pihak  yang  diketahui  dari  tanggapan  semua  validator  yang  terlibat  dalam  penelitian  ini, khususnya pihak BPBD.  Hal ini mengingat BPBD  belum memiliki parameter yang mendetail untuk  mengatur  ukuran,  jumlah,  dan  lokasi  sarana  evakuasi  dalam  pembangunan  gedung, terutama pada bangunan sekolah sampa saat ini. Dalam pelaksanaannya, diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat menunjang informasi kejadi bencana alam, serta upaya evakuasi [1].

## 5. KESIMPULAN
Sebagai upaya penyempurnaan SNI 03-1746-200, penelitian ini berhasil mengidentifikasi tujuh aspek  yang  dapat  digunakan  untuk  pertimbangan  modifikasi  yaitu  Persyaratan  Umum, Komponen-Komponen Sarana Jalan ke Luar, Kapasitas Sarana Jalan ke Luar, Susunan Saranan Jalan ke Luar, Pelepasan Eksit, Penandaan Sarana Jalan ke Luar, Ruangan Peralatan Mekanik, Ruangan Ketel Uap  dan Ruangan Tungku. Selain itu, enam aspek lainnya yang juga dapat ditambahkan meliputi Rencana Evakuasi, Sistem Peringatan Bahaya, Sistem Komunikasi Dua Arah, Muatan Pengguna, Pelatihan Evakuasi, dan Area Eksterior Untuk Penyelamatan Yang Dibantu. Hasil penelitian awal ini diharapkan dapat menjadikan SNI yang sedia ada untuk lebih
Mia Wimala, Axel Oktarino Candra, Theresita Herni Setiawan, Adrian Firdaus
lebih komprehensif dan terintegrasi dalam menentukan, menganalisis serta membangun jalur evakuasi dan titik kumpul terutama di bangunan sekolah yang lebih baik di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Abadi Nugroho, A. N. (2020). Penerapan Metode Haversine Formula Untuk Penentuan Titik Kumpul  pada  Aplikasi  Tanggap  Bencana. Metik  Jurnal,  4(2),  69–75. https://doi.org/10.47002/metik.v4i2.190
[2] Alrehaili, N. R., Almutairi, Y. N., Alghamdi, H. M., & Musaad, S. (2022). A Structural Review on Disaster Management Models and Their Contributions. 93–108.
[3] BMKG. (2017). Gempa Bumi. http://balai3.denpasar.bmkg.go.id/tentang-gempa
[4] BNPB. (2015). Indeks Risiko Bencana. In Bnpb. http://inarisk.bnpb.go.id/irbi [5] BNPB. (2019). BNPB Kenalkan Integrasi Data Sekolah dan Kebencanaan Melalui InaRISK di  ASEAN.  https://www.bnpb.go.id/berita/bnpb-kenalkan-integrasi-data-sekolah-dan- kebencanaan-melalui-inarisk-di-asean
[6] BNPB. (2022). Korban dan Kerusakan Menurut Bencana. https://dibi.bnpb.go.id/kbencana [7]  Bujung,  C.  A.  N.  (2019).  Pelatihan  ”Mitigasi  Bencana  Gempa  Bumi”  Sebagai  Upaya Minimalisir Resiko Bencana Bagi Wanita/Kaum Ibu Lingkungan Vi Malalayang Satu Timur. Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 11(2), 147–154. https://doi.org/10.36412/abdimas.v11i2.887 [8] Gusti. (2014). 28 Wilayah Rawan Gempa dan Tsunami.
https://www.ugm.ac.id/id/berita/9278-28-wilayah-rawan-gempa-dan-tsunami
[9] Lekkas, A. M., & Fossen, T. I. (2014). Integral LOS Path Following for Curved Paths Based on  a  Monotone  Cubic  Hermite  Spline  Parametrization. IEEE  Transactions  on  Control Systems Technology, 22(6), 2287–2301. https://doi.org/10.1109/TCST.2014.2306774
[10]  Liu,  L.,  Jin,  H.,  Liu,  Y.,  &  Zhang,  X.  (2022).  Intelligent  Evacuation  Route  Planning Algorithm Based on Maximum Flow. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(13). https://doi.org/10.3390/ijerph19137865
[11] NFPA, N. F. P. A. (2021). NFPA 101 Life Safety Code 2021.
[12]  Peek,  L.  (2008).  Children  and  disasters:  Understanding  vulnerability,  developing capacities, and promoting resilience-an introduction. Children Youth and Environments, 18(1), 1–29. http://www.jstor.org/stable/10.7721/chilyoutenvi.18.1.0001
[13] Proulx, K., & Aboud, F. (2019). Disaster risk reduction in early childhood education: Effects on  preschool  quality  and  child  outcomes. International  Journal  of  Educational Development, 66, 1–7. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2019.01.007 [14]  RDI.  (2020). Evaluasi  Nasional  Program  Satuan  Pendidikan  Aman  Bencana.  chrome- extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://spab.kemdikbud.go.id/wp- content/uploads/2021/08/INA-Evaluasi-Nasional-SPAB-FINAL.pdf
[15]  Tahir,  M.,  Safruddin,  S.,  Radiusman,  R.,  &  Nursaptini,  N.  (2020).  Pendidikan  Mitigasi Bencana  Gempa  Bumi  Di  Sdn  1  Dan  Sdn  2  Ganti  Praya  Timur  Lombok  Tengah.
SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 4(1), 290. https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.2868
[16] Tay, H. L., Banomyong, R., Varadejsatitwong, P., & Julagasigorn, P. (2022). Mitigating Risks  in  the  Disaster  Management  Cycle. Advances  in  Civil  Engineering,  2022. https://doi.org/10.1155/2022/7454760
[17]  Wisdom  Girigiri,  B.,  &  Wisdom,  B.  (2022).  Organizational  Effectiveness  in  Disaster Management: a Critical Review of Disaster Management Cycle. Print) International Journal of Social Science and Humanities Research, 7(March),
142–149. www.researchpublish.com