Hendrik  Manossoh,  Hendrik  Gamaliel,  Enolia  Novita  Muhaling  (2023)  Analisis  Penyerapan  Anggaran Belanja  Daerah  Studi  Kasus  pada  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara, (8)  9,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 9, September 2023

## ANALISIS  PENYERAPAN  ANGGARAN  BELANJA  DAERAH  STUDI  KASUS PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

## Hendrik Manossoh, Hendrik Gamaliel, Enolia Novita Muhaling
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Email: enolianovita@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  mekanisme,  kendala  dalam penyerapan  anggaran  belanja  dan  upaya  dalam  memaksimalkan  penyerapan anggaran belanja daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara observasi  partisipatif,  wawancara  mendalam,  dan  analisis  dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara  telah  menerapkan  mekanisme  pengelolaan  keuangan  daerah  berdasarkan regulasi  yang  mengatur  walaupun  masih  ditemui  beberapa  kendala  dalam pelaksanaanya.  Selain  itu,  selaku  unit  sentral  memiliki  tugas  fungsi  dalam mengelola  gaji  tunjangan  seluruh  ASN  yang  termasuk  dalam  kategori  belanja pegawai di lingkup Setda dan memiliki tugas fungsi dalam pengelolaan aset Setda yang  termasuk  dalam  kategori  belanja  modal  sehingga  memiliki  porsi  jumlah anggaran  yang  cukup  besar. Tetapi,  realisasi  penyerapan  anggaran  Biro  Umum Setda  Prov.  Sulut  dalam  3  tahun  terakhir  memiliki  jumlah  selisih  yang  cukup besar  antara  Semester  I  dan  II.  Walaupun,  tingkat  penyerapan  masuk  dalam kategori  realisasi  penyerapan  anggaran  sedang  di  atas  90%  sampai  dengan 94,99%.  Kendala  yang  dihadapi  dalam  penyerapan  anggaran  belanja  pada  Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu urgensi    kegiatan dan kendala  dari  pihak  ketiga,  ketersediaan  anggaran  dan  kebijakan  pimpinan, aplikasi/sistem organisasi dan berkas administrasi, SDM dan budaya organisasi (fenomena slowback  expenditure ).  Upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam penyerapan  anggaran  belanja  daerah  oleh  Biro  Umum,  yaitu  peningkatan kompetensi SDM dan core value , peningkatan sarana/prasarana, komunikasi dan koordinasi, pengawasan dan inovasi pimpinan.
Kata kunci : Penyerapan Anggaran, Belanja Daerah, Realisasi

## Abstract
The purpose of this study was to find out the mechanisms, constraints in absorbing the budget and efforts to maximize the absorption of the regional budget at the General Bureau of the Regional Secretariat of North Sulawesi Province. This type of  research  is  qualitative  research  with  a  case  study  method.  To  obtain  the
necessary  data,  the  authors  carried  out  data  collection  activities  by  means  of participatory observation, in-depth interviews, and documentation analysis. The results  of  the  study  show  that  the  General  Bureau  has  implemented  a  regional financial management mechanism based on regulations, although there are still some obstacles in its implementation. In addition, as the central unit, it has the function  of  managing  the  salaries  of  benefits  for  all  civil  servants  who  are included in the personnel expenditure category within the Regional Secretariat and has the functional duties of managing Regional Secretariat assets which are included in the capital expenditure category so that it has a fairly large portion of the total budget. However, the realization of the absorption of the budget for the General Bureau in the last 3 years has a sizeable difference between Semesters I  and  II.  Although,  the  absorption  rate  is  included in the category  of  moderate budget  absorption  realization  above  90%  up  to  94.99%.  Obstacles  faced  in absorbing the budget at the General Bureau, namely the urgency of activities and constraints  from  third  parties,  availability  of  budgets  and  leadership  policies, organizational  applications/systems  and  administrative  files,  human  resources and organizational culture (slowback expenditure phenomenon). The efforts made in  the  absorption  of  the  regional  expenditure  budget  by  the  General  Bureau, namely increasing HR competencies and core values, improving facilities/infrastructure,  communication  and  coordination,  supervision  and leadership innovation.

## Keywords: Absorption of the budget, Regional Expenditures, Realization

## Pendahuluan
Penyerapan  anggaran  merupakan  suatu  realisasi  dari  anggaran  yang  telah diagendakan  pada  satu  tahun  periode.  Pemerintah  berharap  agar  penggunaan  anggaran dapat menghasilkan output atau outcome atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang  sudah  dianggarkan  (Halim,  2016).  Menurut  Halim  (2016),  kondisi  penyerapan anggaran  pada  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  di  Indonesia  mempunyai kondisi yang hampir sama. Kondisi itu diistilahkan menurut Bank Dunia yaitu lambat di awal tahun namun menumpuk di akhir tahun (slow and back-loaded expenditure).
Kegagalan  mengoptimalkan  penyerapan anggaran  ini  mengakibatkan  hilangnya manfaat  belanja,  karena  dana  yang  dialokasikan  ternyata  tidak  semuanya  dapat dimanfaatkan. Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang  dimiliki  dapat  dioptimalkan  untuk  mendanai  kegiatan  strategis.  Sumber-sumber penerimaan  yang  terbatas  mengharuskan  pemerintah  menyusun  prioritas  kegiatan  dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien (Negara, 2018).
Penyerapan  anggaran  merupakan  masalah  klasik  yang  telah  berlangsung  sejak lama. Lambatnya penyerapan anggaran di awal tahun anggaran merupakan masalah yang harus  menjadi  perhatian  oleh  pihak-pihak  yang  terkait.  Penyerapan  anggaran  yang menumpuk di akhir tahun sudah menjadi pola realisasi anggaran yang terjadi hampir di seluruh lembaga/instansipemerintah pusat maupun daerah.
Rahmawati  (2020)  dalam  penelitiannya  mengungkapkan  bahwa  faktor  yang mempengaruhi  serapan  anggaran  yaitu  perencanaan  anggaran,  pelaksanaan  anggaran,
regulasi, sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa. Begitupun Elim (2018), dalam  penelitiannya  mengungkapkan  terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi penyerapan  anggaran  diantaranya  yaitu  faktor  perencanaan  anggaran,  pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi.
Sedangkan  menurut  Oktaliza et  al .,  (2020)  dalam  penelitiannya  menyatakan bahwa,  penyerapan  anggaran  yang  baik  dapat  dilihat  dari  tingkat  pelaksanaan  realisasi fisik  dan  realisasi  anggaran  yang  terjadwal  sesuai  dengan  rencana  kerja  selama  satu periode tahun anggaran serapan anggaran dalam hal ini adalah kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk merealisasikan sejumlah anggaran yang sudah ditetapkan bersama lembaga legislatif (DPRD) di dalam APBD yang dinyatakan dengan skala ordinal.
Zakiah  (2022)  dalam  penelitiannya  memaparkan  jumlah  realisasi  penyerapan anggaran pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Kementerian Agama  Sulawesi  Selatan  dengan  melihat  laporan  realisasi  anggaran  Sulawesi  Selatan pada  tahun  2018  hingga  2020,  penyerapan  anggaran  Kementerian  Agama  Sulawesi Selatan  belum  sepenuhnya  mencapai  100%.  Pada  tahun  2018  tercatat  penyerapan anggaran mencapai 99,7%. Pada tahun 2019 penyerapan anggaran mencapai 98,7% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2020, penyerapan anggaran hanya mencapai 98,4%. Lambatnya penyerapan anggaran pada 2020 akan menyebabkan penumpukan anggaran di akhir tahun.
Berdasarkan  observasi  awal  dan  analisis  dokumentasi  yang  dilakukan  oleh peneliti,  kondisi  yang  sama  juga  terjadi  di  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  (Setda) Provinsi  Sulawesi  Utara,  terutama  pada  awal  tahun  anggaran  atau  semester  pertama. Sedangkan,  pada  saat  menjelang  akhir  tahun  anggaran  atau  semester  kedua,  instansi pemerintah  dalam  hal  ini  OPD  yang  diteliti  berusaha  menyerap  anggaran  mendekati 100%  agar  tidak  ditetapkan  penyerapan  anggarannya  rendah.  Hal  ini  disebabkan  pola penyerapan  anggaran  menunjukan  kecenderungan  yang  relatif  sama  setiap  tahunnya, yaitu  mulai  meningkat  pada  semester  kedua,  sementara  pada  semester  sebelumnya  di awal tahun penyerapan anggaran yang rendah tidak mencapai 50%.
Selain  itu,  dari  sisi  proses  pengajuan  dokumen  pertanggungjawaban  yang menumpuk  di  akhir  tahun  dapat  menimbulkan  masalah  lain  seperti  kurangnya pengawasan terhadap kelengkapan dokumen pertanggungjawaban karena mengejar target realisasi  dan  juga  terbentur  dengan  waktu,  maka  terkadang  menjadikan  kelengkapan dokumen  tersebut  terabaikan.  Bahkan  pun,  ada  beberapa  kegiatan  yang  dokumen administrasinya telah di SPJ tetapi sudah tidak bisa diproses karena telah melewati batas waktu  pencairan  sehingga  indikasinya  akan  menimbulkan  hutang  kepada  pihak  ketiga yang akan dibebani di tahun anggaran berikutnya.
Berbeda  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya,  dalam  penelitian  ini  dengan metode studi kasus peneliti ingin menganalisis/mengidentifikasi secara mendalam hal-hal apa  saja  yang  menyebabkan  fenomena/kasus slowback-loaded  expenditure atau penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun pada  Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. serta mencari tahu mengapa hal itu terjadi, sehingga nantinya akan  mencari  solusi/upaya  atas  fenomena/kasus  yang  terjadi  pada  OPD  yang  diteliti.
Selain itu,  masih  belum ada  penelitian terkait  penyerapan anggaran  yang  dilaksanakan pada  instansi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  studi  kasus  adalah  penelitian  yang  menguraikan  penjelasan secara menyeluruh mengenai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi sehingga  pada  penelitian  tersebut  peneliti  harus  mengolah  sebanyak  mungkin  data mengenai subjek yang diteliti (Mulyana, 2018:201). Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan  studi  kasus  dalam  penelitian  ini  dipilih  dengan  tujuan  untuk  menggali informasi berupa kasus yang membahas lebih dalam mengenai mekanisme penyerapan anggaran  dan  kendala-kendala  yang  dialami  serta  upaya  dalam  memaksimalkan penyerapan anggaran pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Tempat  penelitian  dilaksanakan  di  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi Sulawesi  Utara  dengan  jangka  waktu  penelitian  dari  bulan  Maret  2023  sampai  dengan selesai penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif karena data yang diambil berupa deskripsi atau hasil observasi dan wawancara bersama pihak- pihak  yang  terkait  serta  dokumen  Laporan  Realisasi  Anggaran  yang  memuat  data kuantitatif  berupa  angka  realisasi  penyerapan  anggaran.  Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data menurut Kriyantono (2020:289-308), yaitu: wawancara, observasi, dan metode dokumentasi.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah mengacu pada konsep  Rahardjo  (2017)  yang  mengklasifikasikan  analisis  data  dalam  enam  langkah seperti pada gambar flowchart di bawah ini.
Peneliti  menggunakan  teknik  triangulasi  kredibilitas  data  dengan  cara membandingkan  beberapa  teknik  yang  berbeda  terhadap  sumber  yang  sama.  Dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  hasil  observasi  partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi  teknik  yaitu  peneliti  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  yang  untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

## Hasil dan Pembahasan
Tabel 1
Pengumpulan Data Penyempurnaan Data Pengolahan Data Analisis Data Proses Analisis Data Simpulan Hasil
Penelitian
Realisasi Anggaran Belanja Biro di Lingkup Setda Prov. Sulut Tahun 2022 No. Instansi Anggaran Realisasi 1. Biro Kesra 28.680.871.879 22.233.423.494 2. Biro Pemerintahan & Otda 1.331.317.566 1.287.035.937 3. Biro Hukum 2.831.533.206 2.818.643.731 4. Biro Ekonomi 1.602.247.366 1.511.943.431 5. Biro Administrasi Pembangunan 1.165.314.579 1.145.262.509 6. Biro Organisasi 1.880.381.198 1.754.547.572 7. Biro PBJ 4.466.748.120 4.246.674.124 8. Biro Umum Setda Prov. Sulut 147.891.527.413 139.403.905.529 9. Biro Administrasi Pimpinan 10.990.843.193 10.821.951.601
Sumber: Bagian Keuangan Biro Umum Setda Pemprov Sulut
Dari  tabel  1  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  anggaran  terbesar  biro  yang  ada  di lingkup  Setda  Prov.  Sulut  adalah  Biro  Umum  Setda  Prov.  Sulut  yaitu  sebesar 147.891.527.413  yang  merupakan  objek  penelitian  kali  ini.  Berdasarkan  Peraturan Gubernur  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang  Kedudukan  Susunan  Organisasi  Tugas  dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe A Provinsi Sulawesi Utara Biro Umum Setda  Prov.  Sulut  memang  memiliki  tugas  dan  fungsi  yang  cukup  kompleks  sehingga perlu didukung dengan jumlah anggaran yang besar dalam mendanai berbagai kegiatan belanja yang ada di Biro Umum Setda Prov. Sulut.
Selain itu, Biro Umum Setda Prov. Sulut selaku unit sentral juga memiliki tugas dan  fungsi  dalam  mengelola  gaji  dan  tunjangan  seluruh  ASN  yang  termasuk  dalam kategori belanja pegawai di lingkup Setda Prov. Sulut dan juga memiliki tugas dan fungsi dalam  pengelolaan  aset  Setda  yang  termasuk  dalam  kategori  belanja  modal.  Tetapi, realisasi  penyerapan  anggaran  Biro  Umum  Setda  Prov.  Sulut  dalam  3  tahun  terakhir memiliki jumlah selisih yang cukup besar antara Semester I dan II. Walaupun, tingkat penyerapan di atas 90% dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.

## Tabel 2 Realisasi Penyerapan Anggaran Biro Umum Setda Prov. Sulut Tahun 2020-2022
Tahun Semester I (dalam persentase) Semester II (dalam persentase) Selisih 2020 37,87% 95,40% 57,53% 2021 31,94% 94,59% 62,65% 2022 42,24 % 94,25% 52,01%
Sumber: Bagian Keuangan Biro Umum Setda Pemprov Sulut (data diolah)
Dari tabel 2 sesuai dengan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Biro Umum Setda Prov. Sulut pada tiga tahun terakhir yaitu anggaran belanja yang terealisasi
pada  tahun  2020  semester  pertama  serapan  anggaran  sebesar  37,87  %  dan  pada  akhir tahun serapan anggaran sebesar 95,40% sehingga terjadi selisih sebesar 57,53%.
Begitu  juga  tahun  anggaran  2021,  pada  semester  pertama  serapan  anggaran sebesar  31,94%  dan  pada  akhir  tahun  sebesar  94,59%  sehingga  terjadi  selisih  sebesar 62,65%. Sedangkan di tahun anggaran 2022, serapan anggaran semester pertama sebesar 42,24% dan pada akhir tahun anggaran sebesar 94,25% sehingga terjadi selisih 52,01%. Dilihat  dari  tabel,  pola  penyerapan  anggaran  menunjukkan  terdapat  kecenderungan melakukan  penumpukan  pencairan  anggaran  di  akhir  tahun  atau  disebut  fenomena slowback loaded expenditure oleh World Bank.

## Mekanisme Penyerapan Anggaran Belanja Daerah pada Biro Umum   Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  para  informan  terkait  mekanisme Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Studi Kasus pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi  Sulawesi  Utara,  diperoleh  informasi  bahwa  Biro  Umum  telah  menerapkan mekanisme  pengelolaan  keuangan  daerah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan Daerah  yang  dituangkan  dalam  Surat  Edaran  Gubernur  No.  903/22.0807/Sekr.BKAD tentang Kebijakan Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Mekanisme penyerapan anggaran belanja daerah di Biro Umum sesuai dengan proses pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No 77 Tahun 2020 yaitu, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, serta pelaporan dan pengawasan
Siklus paling awal dalam mekanisme penyerapan anggaran adalah perencanaan. Pejabat yang terlibat dalam perencanaan di Biro Umum Setda Prov. Sulut adalah Analis Perencanaan  Kegiatan  dan  PPKom.  Anggaran  direncanakan  1  (satu)  tahun  sebelum pelaksanaan  kegiatan.  Secara  teknis  Analis  Perencanaan  Kegiatan  terlibat  dalam penyusunan APBD yang menyesuaikan dengan RKPD dan mengacu pada RPJMD serta meminta petunjuk dari pimpinan.
Kemudian kertas kerja yang telah dihitung secara manual dengan membagi dalam 12 bulan yang nantinya diinput ke sistem SIPD. Setelah itu Renja Biro dapat diketahui. Selain  itu,  PPKom  bertugas  dalam  menyusun  perencanaan  untuk  pengadaan.  Hal  ini sejalan  dengan  fungsi  anggaran  sebagai  alat  perencanaan  menurut  Mardiasmo  dalam Halim (2016:48). Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh.
Selanjutnya  pada  tahap  pelaksanaan  kegiatan  PPTK  dan  PPKom  yang  terlibat langsung  dibantu  dengan  Pejabat  Pengadaan  dari  Biro  PBJ.  PPKom  setelah merencanakan kemudian mencari penyedia dan berkoordinasi dengan PPTK. Kemudian, PPTK  dan  PPKom  mengawasi  langsung  pelaksanaan  kegiatan  di  lapangan,  mulai  dari proses pengajuan, usulan, permohonan, koordinasi dengan pejabat PBJ sampai kegiatan
baik  barang  dan  jasa  diadakan  dengan  memperhatikan  segi  kualitas  dan  harus  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PPTK juga dibantu oleh staf yang membantu. Proses pengadaan barang dan jasa Biro  Umum  bisa  secara  sistem  maupun  manual  apabila  dalam  keadaan  mendesak. Pengelola  keuangan  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  kegiatan  memiliki  pengalaman bekerja  lebih  dari  3  tahun  dan  memiliki  SK  Gubernur  dan  SK  KPA.  Pelaksanaan penyerapan anggaran lebih cepat terjadi di Semester II. Berkas P1 harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pimpinan. Pejabat yang terlibat memiliki tugas dan fungsi secara struktural maupun fungsional.
Setelah itu, pada tahap penatausahaan pejabat yang terlibat yaitu PPKom/Kasub Akuntansi,  Verifikator,  Bendahara  Pengeluaran,  Kasub  Keuangan.    Bendahara Pengeluaran bekerja berdasarkan SK Gubernur. Permintaan usul GU dari Semua Biro di Lingkup  Setda  dikumpul  sekaligus  oleh  Biro  Umum  untuk  permintaan  UP  (Uang Persediaan)  yang  melibatkan  koordinasi  antara  Bendahara  Pengeluaran  dan  Kasub Keuangan. UP ditetapkan oleh Badan Keuangan. Jumlah UP terbesar ada di Biro Umum. Pembayaran Belanja GU di bawah 50 juta dan LS di atas 50 juta.
Bendahara  Pengeluaran  melakukan  pembayaran  GU  dan  LS  Bendahara, sedangkan  LS  Pihak  ketiga  dari  Badan  Keuangan  hanya  SPP  yang  ditanda  tangani Bendahara.  Berkas  SPJ  yang  dibayarkan  oleh  Bendahara  Pengeluaran  sudah  diperiksa oleh Verifikator. Sejak tahun 2017, pembayaran belanja kebanyakan sudah secara non- tunai. Aplikasi yang digunakan yaitu: KASDA & FMIS. Dalam 1 tahun bisa mencapai 30  berkas  GU.  Berkas  di akhir  tahun  kebanyakan  sudah  dinihilkan.  Di masing-masing biro  terdapat  verifikator  masing-masing  untuk  belanja  dengan  jumlah  anggaran  yang kecil.
Verifikator  memeriksa  harus  sesuai  standar  SBM  dan  memperhatikan checklist kelengkapan  berkas.  Berkas  yang  belum  sesuai  harus  dikembalikan  untuk  direvisi. Setelah  diverifikasi  dan  sesuai  kemudian  dicap  oleh  verifikator,  dicrosscheck  kembali oleh  Kasub  Keungan  dan  di  paraf  oleh  Kabag  yang  nantinya  akan  di  proses  oleh Bendahara  Pengeluaran.  Berkas  GU  dibayar  langsung  oleh  Bendahara,  sedangkan  LS Pihak Ketiga dibayarkan oleh Bank. Anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal paling terbesar ada di Biro Umum. PPKom/Kasub Akuntansi berfungsi untuk mencatat semua aset yang dimiliki oleh biro-biro di lingkup Setda dan membuat rekapan laporan semesteran dan tahunan.
Pelaporan melibatkan Analis Pelaporan. Pengawasan secara internal melibatkan PPTK, PPKom, Kasub Keuangan dan Kabag serta Kepala Biro selaku PA/KPA. Analis Pelaporan  membuat  Laporan  Harian,  Bulanan,  Triwulan,  Semesteran  dan  Tahunan. Belanja yang telah diinput di SPM dan telah dibayar oleh Bendahara Pengeluaran baru diakui  sebagai  realisasi  penyerapan  anggaran.  Belanja  yang  ada  di  Biro  Umum  adalah Belanja Operasi dan Belanja Modal. Tiap Biro mempunyai Laporan masing-masing yang telah diinput ke sistem. Tetapi, Laporan Konsolidasi dari Biro-biro yang ada di lingkup Setda Prov. Sulut diakomodir oleh Biro Umum yang nantinya di akhir tahun anggaran total akumulasi belanja Setda dapat terlihat.
Hal  ini  sejalan  dengan  proses  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  diatur  dalam Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan Daerah yang diimplementasikan dalam Surat Edaran
Gubernur No.
903/22.0807/Sekr.BKAD tentang Kebijakan Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2022  dan  mengacu  pada  Peraturan  Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah BAB III Bagian Kesatu tentang Tugas dan Fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## Mekanisme Belanja Operasional
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  para  informan  terkait  mekanisme Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Studi Kasus pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi  Sulawesi  Utara  mengenai  mekanisme  untuk  belanja  operasional,  diperoleh informasi  sebagai  berikut.  Belanja  operasional  dibagi  dua  sub  bagian  yaitu  Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa.
PPKom  terlibat  dari  perencanaan  untuk  Barang  dan  Jasa  karena  mengajukan pemilihan penyedia. Setelah itu pada pelaksanaan, PPKom menandatangani kontrak dan berita acara. Belanja Operasional meliputi ATK, pemeliharaan gedung yang dimiliki oleh Pemerintah  Provinsi  Sulut  (rumah  dinas,  VVIP  Bandara,  Graha  Gubernuran,  Koni), peralatan kantor. Belanja Operasional terbesar juga ada di Biro Umum dan bersifat rutin karena tiap bulan, seperti belanja rumah tangga pimpinan Gubernur, Wagub dan Sekprov. Belanja Listrik, Telepon, Mesin potong rumput dan Air yang di bawah 50 juta dibayarkan secara LS oleh Bendahara.
Belanja  pegawai  (Gaji  dan  Tunjangan)  9  biro  di  lingkup  Setda  anggarannya terdapat di Biro Umum. Gaji dan Tunjangan Pimpinan juga masuk dalam anggaran Biro Umum.  Bendahara  menandatangani  permintaan  SPD  dan  SPP.  Belanja  pegawai  LS dibayarkan oleh pihak Bank karena ada potongan-potongan yang hanya diketahui oleh pihak  Bank  mirip  dengan  pembayaran  LS  Pihak  Ketiga.  Untuk  tanggal  di  berita acara juga harus diperhatikan, contohnya berkas makan minum tamu tanggal di SPP harus sama dengan berita acara.
Contoh lain, berkas perjalanan dinas tanggal SPT harus sebelum SPPD. Hal ini selaras dengan Surat Edaran Gubernur No. 903/22.0807/Sekr.BKAD tentang Kebijakan Umum  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2022 dan mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah BAB  III  Bagian  Kesatu  tentang  Tugas  dan  Fungsi  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## Mekanisme Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  para  informan  terkait  mekanisme Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Studi Kasus pada Biro Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara mengenai mekanisme untuk belanja modal, diperoleh informasi sebagai  berikut.  Belanja  modal  dibagi  dua  sub  bagian  yaitu  Belanja  Modal  Peralatan Mesin dan Belanja Modal Bangunan.
Belanja modal harus menunggu pekerjaan selesai dan melibatkan PPKom yang dimulai sejak APBD sudah ditetapkan yaitu pada Bulan Maret-April sesuai Renja yang telah ditetapkan. Belanja Modal terbanyak di Biro Umum, meliputi pemeliharaan gedung dan bangunan, pekerjaan fisik, pengadaan kendaraan dinas yang nilainya di atas 50 juta sampai  miliaran.  Belanja  Modal  kebanyakan  diklasifisikan  dalam  aset  tetap.  Belanja Modal  mekanisme  pembayaran  secara  LS  Pihak  Ketiga.  Setelah  diadakan  pengadaan untuk belanja modal kemudian dicatat dalam bentuk Laporan Rekon Aset.
Hal  ini  selaras  dengan  Surat  Edaran  Gubernur  No.  903/22.0807/Sekr.BKAD tentang Kebijakan Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022  Tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja Perangkat  Daerah  BAB  III  Bagian  Kesatu  tentang  tugas  dan  fungsi  Biro  Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## Kendala-kendala  dalam  Penyerapan  Anggaran  Belanja  Daerah  Biro  Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Pengeluaran  pemerintah  dan  kegiatan  pemerintah  yang  semakin  lama  semakin meningkat sejalan dengan teori pengeluaran pemerintah oleh Adolf Wagner, namun tidak dibarengi  dengan  pola  penyerapan  anggaran  yang  baik  yang  terjadi  pada  Biro  Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa kendala,  yaitu:  Urgensi  Kegiatan  dan  Pihak  Ketiga,  Ketersediaan  Anggaran  dan Kebijakan  Pimpinan,  Aplikasi/Sistem  Organisasi  dan  Berkas  Administrasi,  SDM  dan Budaya Organisasi (Fenomena Slowback Expenditure ).

## Urgensi Kegiatan dan Pihak Ketiga
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  para  informan  terkait  kendala  dalam Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Studi Kasus pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengenai urgensi kegiatan dan pihak ketiga, diperoleh informasi sebagai  berikut.  Biro  Umum  dengan  tugas  dan  fungsi  utama  memfasilitasi  pimpinan sering terjadi kegiatan yang mendadak/mendesak sehingga berkas administrasi ada yang tidak menggunakan sistem e-catalog .
Kendala  COVID  juga  berdampak  dalam  jumlah  anggaran  Biro  Umum  yang direfocusing,  apalagi  Biro  Umum  yang  mengelola  anggaran  terbesar  dalam  Belanja Operasional dan Belanja Modal. Kendala dari pihak ketiga seperti melakukan penagihan di akhir tahun dan kendala internal dari pihak ketiga. Kendala COVID sehingga Laporan Konsolidasi per bulan belum terlapor sesuai ketentuan.
Hal  ini  juga  selaras  dengan  teori  menurut  Munandar  (2015:17)  tentang  salah kelemahan  anggaran,  yaitu  anggaran (budget) disusun  dengan  melakukan  penaksiran- penaksiran (forecasting) .  Taksiran-taksiran dalam anggaran ( budget) diperoleh dengan
mempertimbangkan  berbagai  faktor,  data  dan  informasi,  baik  yang  bersifat  terkendali (controllable) maupun yang bersifat tak terkendali (uncontrollable) .
Selain  itu  didukung  juga  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rizkia  (2020) menyatakan bahwa “penyebab utama kurang optimalnya persentase realisasi penyerapan anggaran  belanja  langsung  adalah  penyedia  barang/jasa  (rekanan)  yang  mengajukan pencairan sekaligus di akhir tahun, tidak bertahap sesuai dengan termin pembayaran yang ada  dalam  dokumen  kontrak”.  Begitupun,  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi Sulawesi  Utara  memiliki  kegiatan-kegiatan  bersifat  tak  terkendali  yang  rutin dilaksanakan dan berhubungan langsung dengan para penyedia/pihak ketiga.

## Ketersediaan Anggaran dan Kebijakan Pimpinan
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  para  informan  terkait  kendala  dalam Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Studi Kasus pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi  Sulawesi  Utara  mengenai  ketersediaan  anggaran  dan  kebijakan  pimpinan diperoleh informasi sebagai berikut. Di akhir tahun, anggaran sudah hampir habis tetapi masih  banyak  berkas  SPJ  yang  belum  terbayarkan.  Anggaran  kas  yang  sudah direncanakan dengan proporsional terkadang belum mencukupi sehingga perlu dilakukan pergeseran  anggaran  dalam  hal  ini  penambahan  anggaran.  Di  akhir  triwulan  terdapat berkas  yang  belum  bisa  dibayarkan  karena  menunggu  permintaan  SPD  di  triwulan berikutnya. Apalagi berkas yang belum mendesak seperti makan minum tamu.
Hal  tersebut  berdampak  dalam  penyerapan  anggaran  yang  kelihatan  belum maksimal  dan  proporsional.  Belanja-belanja  operasional  yang  memfasilitasi  kegiatan pimpinan  harus  menyesuaikan  dengan  petunjuk  pimpinan.  Belanja  modal  dapat dibayarkan secara LS dengan nominal 10 juta sehingga pekerjaan operator bertambah dan penandatanganan  berkas  SPP  oleh  Bendahara  Pengeluaran  juga  bertambah.  Berkas  P1 harus diutamakan atau dikerjakan terlebih dahulu, walaupun sudah ada berkas lain yang dikerjakan.  Petunjuk  dari  pimpinan  masih  bersifat  otoriter,  karena  fungsi  utama  Biro Umum yaitu memfasilitasi pimpinan. Kepercayaan dari pimpinan yang terbatas kepada beberapa orang saja sehingga pembagian tugas belum merata.
Hal  tersebut  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Negara,  2018 menyatakan  bahwa  “Jika  berhubungan  dengan  pimpinan  tentu  sebagian  besar kegiatannya berdasarkan kebijakan dari pimpinan dalam hal ini KDH/ WKDH. Hal inilah yang terkadang menjadi faktor yang membuat serapan anggaran tidak berjalan konsisten sesuai dengan target yang telah disusun  dalam anggaran kas. Anggaran kas digunakan untuk mengendalikan arus kas keluar agar menjadi lebih tertib dan terkendali”. Faktor ketersediaan anggaran dan kebijakan pimpinan berkaitan erat.
Selain  itu  menurut  teori  Edward  III  menyimpulkan  bahwa  terbatasnya  sumber daya  anggaran  akan  mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan.  Di  samping program  tidak  bisa  dilaksanakan  dengan optimal,  keterbatasan  anggaran  menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Hal tersebut sesuai dengan kondisi yang terjadi di Biro Umum Setda Prov. Sulut.

## Aplikasi/Sistem Organisasi dan Berkas Administrasi
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  para  informan  terkait  kendala  dalam Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Studi Kasus pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi  Sulawesi  Utara  mengenai  aplikasi/sistem  organisasi  dan  berkas  administrasi diperoleh informasi sebagai berikut. Jaringan yang masih kurang stabil adalah salah satu kendala  sehingga laporan  yang  termuat  di  sistem  secara realtime agak tersendat  untuk ditampilkan.
Sistem  juga  memiliki  batas  waktu  peinginputan,  dengan  kondisi  jaringan  yang kurang dan listrik yang kurang stabil tersebut resikonya tidak sempat untuk melakukan penginputan, walaupun terkadang ada perpanjangan waktu. Perbedaan fitur antar aplikasi lama  dan  baru  memakan  waktu  dan  kurang  efisien  dalam  penginputan,  karena  berkas harus diinput satu per satu. Begitu juga dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang sudah diharuskan menggunakan e-catalog.
Pemeriksaan  oleh  verifikator  masih  secara  manual  dan  hanya  dilakukan  oleh  1 (satu) orang saja sehingga verifikator mendapat teguran dari pimpinan. Kesalahan kecil dari verifikator dapat berdampak fatal pada Laporan Bendahara Pengeluaran karena tidak sinkron. PPKom hanya dilakukan oleh 1 orang saja sehingga berkas yang ditandatangani secara manual dan belum menggunakan bantuan teknologi dengan kuantitas berkas yang hampir setiap hari menumpuk karena kegiatan di Biro Umum rutin dilaksanakan setiap hari.
Hal  ini  juga  selaras  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rumondor  (2023), menyatakan bahwa Aplikasi Sistem Informasi baik FMIS dan SIPD dengan web base dan dalam proses pengembangan sehingga masih terdapat kendala teknis dalam penginputan belanja  daerah  serta  fasilitas  menu-menu  pada  aplikasi  yang  belum  menunjang pelaksanaan  belanja  daerah.  Sangat  bergantung  pada  kapasitas  jaringan  internet  untuk mengakses ke server.
Server FMIS dan SIPD tersebut diakses oleh OPD Provinsi/Kabupaten dan Kota dalam melakasanakan  pengelolaan  keuangan  daerah melalui aplikasi  sistem  informasi. Selain  itu  menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Istiyani  (2018),  “Birokrasi  yang panjang  ini  terjadi  karena  prosedur  penyerapan  anggaran  yang  diatur  dengan  perbagai produk hukum pemerintah, sebagai contoh ketika akan melakukan pengadaan barang/jasa harus  memahami  prosedur  terhadap  langkah-langkah  realisasinya  jika  salah  bisa berdampak  kegiatan  tidak  berjalan  atau  tersangkut  kasus  hokum”.  Aplikasi/sistem organisasi dan berkas administrasi adalah faktor yang memiliki kaitan yang erat.

## SDM & Budaya Organisasi (Fenomena Slowback Expenditure)
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  para  informan  terkait  kendala  dalam Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Studi Kasus pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi  Sulawesi  Utara  mengenai  SDM  dan  Budaya  Organisasi  (Fenomena Slowback Expenditure )  diperoleh  informasi  sebagai  berikut.  Kegiatan  sudah  dilaksanakan  tetapi berkas SPJ lambat dibuat sehingga belum terserap di anggaran. Terdapat kendala teknis dilapangan  yang  dialami  oleh  PPTK  dan  Pembantu  PPTK.  Di  akhir  tahun  berkas  GU
tertumpuk  paling  banyak  karena  kejar  target  deadline  batas  GU  tanggal  15  Desember, walaupun masih ada juga berkas dari bulan-bulan sebelumnya yang baru masuk tanggal 31 Desember.
Penyerapan anggaran di Semester I tidak pernah mencapai 50%, hanya mencapai 30-40% saja. Di Semester II, pada bulan Agustus dan September penyerapan anggaran belum  terlihat,  realisasi  penyerapan  pada  bulan  November  baru  mencapai  60%,  nanti bulan  Desember meningkat  drastis  menjadi  90%.  Sehingga  semua  menumpuk  di  akhir tahun  dan  ada  berkas  yang tidak  terbayar  akhirnya  menimbulkan  hutang  kepada  pihak ketiga yang dibebani di tahun anggaran berikutnya dan harus dilaporkan kepada Badan Keuangan.
Berkas  yang  menumpuk  menyebabkan  pegawai  di  Bagian  Keuangan  harus menambah  jam  kerja/lembur.  Tidak  cepat  menyesuaikan  dengan  perkembangan regulasi/aturan  keuangan  dan  pengadaan  barang  dan  jasa  setiap  tahun.  Rendahnya kualitas  SDM  dari  pengelola  keuangan  adalah  salah  satu  kendala  dalam  penyerapan anggaran.  Berkas-berkas  yang  masih  terdapat  kesalahan  dikembalikan.  Dalam  hal  ini, SDM dari pembuat SPJ masih kurang mumpuni karena masih terdapat kesalahan yang berulang-ulang.  Apalagi  dengan  adanya  regulasi-regulasi  yang  baru  dikeluarkan.  Nota yang diperiksa sangat banyak karena menyesuaikan dengan jumlah permintaan.
Hal  ini  didukung  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pramudya,  2021  yang menyatakan bahwa “Bisa  dikatakan  hampir  semua  permasalahan  yang dihadapi  oleh sebuah  organisasi  selalu  terkait  dengan  SDM  yang  ada  di  dalamnya.”  Selain itu hal ini  juga  didukung  oleh  penelitian  dari  Setyawan  (2016)  “Permasalahan  sumber  daya manusia  yang  mengelola  keuangan  di  antaranya  adalah  kurangnya  jumlah  pegawai, adanya perangkapan pekerjaan, dan pola mutasi yang tidak merata.” SDM juga adalah salah satu faktor yang menyebabkan kendala dalam penyerapan anggaran belanja daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## Upaya dalam Penyerapan Anggaran Belanja Daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dari informan beberapa upaya yang dilakukan  dalam  penyerapan  anggaran  belanja  daerah  oleh  Biro  Umum,  yaitu  : Peningkatan  Kompetensi  SDM  dan Core  Value ,  Peningkatan  Sarana/Prasarana, Komunikasi dan Koordinasi, Pengawasan dan Inovasi Pimpinan.

## Peningkatan Kompetensi SDM dan Core Value
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  para  informan  terkait  upaya  dalam Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Studi Kasus pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi  Sulawesi  Utara  mengenai  Peningkatan  Kompetensi  SDM  dan Core  Value diperoleh informasi sebagai berikut. Perlu ada prinsip ketelitian dan kehati-hatian sebagai pengelola keuangan dalam memeriksa kelengkapan berkas administrasi keuangan.
Peningkatan kualitas SDM dalam pemahaman regulasi/aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan cepat menyesuaikan diperlukan. Tidak menunda-nunda
pekerjaan  juga  dibutuhkan  agar  tidak  ada  berkas  yang  tidak  terbayarkan  tetapi  dengan memperhatikan  kelengkapan  berkas  berdasarkan  checklist  dan  paraf  koordinasi. Kecanggihan  teknologi  diimbangi  juga  dengan  pengguna  yang  harus  bisa  mengambil tindakan preventif sebelum terjadi eror pada sistem seperti membackup terlebih dahulu data-data yang ada.
Hal  ini  selaras  dengan  prinsip-prinsip  anggaran  menurut  Hasanah  (2017:103), yaitu  Bermoral  tinggi,  berarti  pengelolaan  keuangan  negara  harus  berpegang  kepada peraturan perundangan yang berlaku, dan juga senantiasa mengacu pada etika dan moral yang  tinggi.  Berhati-hati,  berarti  pengelolaan  anggaran  negara  harus  dilakukan  secara berhati-hati, karena jumlah sumber daya yang terbatas dan mahal harganya.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Priyono (2022), “Nilai integritas harus ditanamkan  kepada  setiap  individu  di  lingkungan  kerja.  Nilai-nilai  integritas  tersebut antara lain: jujur, peduli, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil, dan  sabar.  Kemudian,  pelaksanaan  pengelolaan  administrasi  yang  tertib  dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai  tujuan  yang  ditetapkan.  Hal  ini  juga  mendukung  serapan  anggaran  belanja”. Pegawai di Biro Umum Setda Prov. Sulut meningkatkan SDM & nilai core value mereka dengan berpegang pada integritas kerja sebagai ASN.

## Peningkatan Sarana/Prasarana
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  para  informan  terkait  upaya  dalam penyerapan anggaran Belanja Daerah Studi Kasus pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi  Sulawesi  Utara  mengenai  Peningkatan  Sarana/Prasarana  diperoleh  informasi sebagai  berikut.  Laporan  Konsolidasi  dapat  langsung  dilihat  di  sistem  dan  aplikasi. Perencanaan  dipermudah  dengan  menggunakan  SIPD  dengan  koneksi  jaringan  yang stabil. Nota-nota dalam berkas administrasi SPJ sudah berkurang karena diganti dengan e-catalog .
Implementasi pemesanan dengan menggunakan e-catalog efektif digunakan pada tahun  2023.  Hal  ini  selaras  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sitohang,  2015 menyatakan bahwa “Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas    yang baik,  sangat  dibutuhkan  setiap  organisasi  dimanapun  dalam  menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil  tujuan  dapat  dicapai.  Sarana  dan  prasarana  atau  infrastruktur  seperti  server laptop,  jaringan  (Lan,  Internet)  yang  memadai  sangat  diperlukan.”  Upaya  peningkatan sarana/prasana sangat diperlukan dalam penyerapan anggaran belanja daerah.
Selain  itu  berdasarkan  teori  Edward  III  yang  menyatakan  bahwa  sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan  yang  meliputi  gedung,  tanah,  dan  sarana  yang  semuanya  akan  memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Sarana yang digunakan di Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara  dalam  penyerapan  anggaran seperti gedung, tanah, dan peralatan bantuan seperti teknologi/aplikasi.

## Komunikasi dan Koordinasi
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  para  informan  terkait  upaya  dalam Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Studi Kasus pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi  Sulawesi  Utara  mengenai  Komunikasi  dan  Koordinasi  diperoleh  informasi sebagai berikut. Kegiatan yang telah dilaksanakan harus segera diingatkan dan didesak dalam pembuatan berkas administrasi agar tidak lambat dalam administrasi. Berkas P1 harus  dikomunikasikan  dengan  pimpinan  dan  diutamakan,  tetapi  tetap  mengikuti ketentuan yang berlaku dan anggaran yang tersedia. Berkas-berkas SPJ yang telah direvisi harus segera dilengkapi dan komunikasikan dengan pimpinan.
Hal ini berkaitan dengan fungsi anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi menurut Mardiasmo dalam Halim (2016:48), yaitu setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam  proses  penyusunan  anggaran.  Anggaran  publik  merupakan  alat  koordinasi antar bagian  dalam  pemerintahan.  Anggaran  publik  yang  disusun  dengan  baik  akan  mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam  lingkungan  eksekutif.  Anggaran  harus  dikomunikasikan  ke  seluruh  bagian organisasi untuk dilaksanakan.
Selain itu menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai  “proses  penyampaian  informasi  komunikator  kepada  komunikan”.  Informasi mengenai  kebijakan  publik  menurut  Edward  III  dalam  Widodo  (2010:97)  perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang  harus  mereka  persiapkan  dan  lakukan  untuk  menjalankan  kebijakan  tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapakan.

## Pengawasan dan Inovasi Pimpinan
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  para  informan  terkait  upaya  dalam Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Studi Kasus pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi  Sulawesi  Utara  mengenai  Pengawasan  dan  Inovasi  Pimpinan  diperoleh informasi sebagai berikut. Percepatan penyerapan anggaran di tahun ini lebih baik dari 3 tahun sebelumnya. Laporan GU, TU, dan LS Bendahara juga perlu dibuat setiap bulan agar  terkontrol  apabila  nantinya  terdapat  selisih  pada  jumlah  anggaran.  Laporan Konsolidasi  harus  dibuat  per  bulan  agar  dapat  terkontrol  berapa  total  penyerapan anggaran di Lingkup Setda Prov. Sulut.
Perlunya  pembagian  tugas  kepada  staf  dan  pendampingan  dari atasan  langsung apabila  staf  mendapati  kendala-kendala  teknis  di  lapangan  dengan  mencari  cara  yang lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan kegiatan. Penggunaan tenaga ahli/konsultan dalam  menghitung  konstruksi  dengan  jumlah  anggaran  yang  besar  digunakan  agar mempermudah  dan  meminimalisir  resiko  kesalahan  perhitungan  yang  nantinya  akan dilakukan pemeriksaan oleh Auditor (BPK).
Hal  ini  sesuai  dengan  salah  satu  fungsi  anggaran  menurut  Mardiasmo  dalam Halim (2016) yaitu, anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian.
Sebagai  alat  pengendalian,  anggaran  memberikan  rencana  detail  atas  pendapatan  dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan  kepada  publik.  Tanpa  anggaran,  pemerintah  tidak  dapat mengendalikan  pemborosan-pemborosan  pengeluaran.  Bahkan  tidak  berlebihan  jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan  melalui  anggaran.  Anggaran  sektor  publik  dapat  digunakan  untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.

## Kesimpulan
Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara  telah  menerapkan mekanisme  pengelolaan  keuangan  daerah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan Daerah  yang  dituangkan  dalam  Surat  Edaran  Gubernur  No.  903/22.0807/Sekr.BKAD tentang Kebijakan Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  2022.  Biro  Umum  hanya  menerapkan  mekanisme  belanja  operasional  dan belanja modal.
Berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang  Kedudukan Susunan  Organisasi  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Sekretariat  Daerah  Tipe  A Provinsi  Sulawesi  Utara  Biro  Umum  memang  memiliki  tugas  dan  fungsi  yang  cukup kompleks.  Sehingga  perlu  didukung  dengan  jumlah  anggaran  yang  cukup  besar  untuk mendanai  berbagai  kegiatan  belanja  yang  ada  di  Biro  Umum  dan  lingkup  Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, selaku unit sentral juga memiliki tugas dan fungsi dalam mengelola gaji dan tunjangan seluruh ASN yang termasuk dalam kategori belanja pegawai di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan juga memiliki tugas  dan  fungsi  dalam  pengelolaan  aset  Setda  yang  termasuk  dalam  kategori  belanja modal.
Tetapi,  realisasi  penyerapan  anggaran  Biro  Umum  Setda  Prov.  Sulut  dalam  3 tahun  terakhir  memiliki  jumlah  selisih  yang  cukup  besar  antara  Semester  I  dan  II. Walaupun,  tingkat  penyerapan  masuk  dalam  kategori  realisasi  penyerapan  anggaran sedang  di  atas  90%  sampai  dengan  94,99%  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga.
Kendala  yang  dihadapi  dalam  penyerapan  anggaran  belanja  pada  Biro  Umum Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara  yaitu  urgensi        kegiatan  dan  kendala dari pihak ketiga, ketersediaan anggaran dan kebijakan pimpinan, aplikasi/sistem organisasi dan berkas administrasi, SDM dan budaya organisasi (fenomena slowback expenditure ). Setelah dianalisis dengan teori Edward III ditemukan bahwa faktor sumber daya dalam hal ini ketersediaan anggaran dan sumber daya prasarana yang menjadi kendala dalam  penyerapan  anggaran  belanja  daerah.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam penyerapan  anggaran  belanja  daerah  oleh  Biro  Umum,  yaitu  peningkatan  kompetensi SDM  dan  c ore  value ,  peningkatan  sarana/prasarana,  komunikasi  dan  koordinasi,
pengawasan  dan  inovasi  pimpinan.  Setelah  dianalis  dengan  teori  Edward  III  maka komunikasi dan sumberdaya menjadi faktor dalam upaya penyerapan anggaran belanja daerah.

## BIBLIOGRAFI
Abdul Halim & Muhammad Syam Kusufi. (2016). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Elim,  M,  dkk  (2018).  Analisis    Faktor  –Faktor    Yang  Mempengaruhi    Penyerapan Anggaran  Belanja  Pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  di  Kota  Kupang. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Audit, 3, 46 –56
Oktaliza,  Yola.  2020.  Analisis  Faktor  -  Faktor  yang  Mempengaruhi  Penyerapan Anggaran  Belanja  di  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Provinsi  Riau. Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal Vol. 1 No. 2(2020). Hal. 081- 090.  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas  Muhammadiyah  Riau,  Pekanbaru,
Indonesia
Kriyantono,  R.  (2020).  Teknik  Praktis  Riset  Komunikasi  Kuantitatif  dan  Kualitatif Disertai  Contoh  Praktis  Skripsi,  Tesis,  dan  Disertai  Riset  Media,  Public  Relations, Advertising,  Komunikasi  Organisasi,  Komunikasi  Pemasaran.  Rawamangun: Prenadamedia Group.
Munandar.  2015.  Budgeting  Perencanaan  Kerja  Pengkoordinasian  Kerja  Pengawasan Kerja Edisi Lima. Yogyakarta: BPFE.
Mulyana,  Deddy.  (2018).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Negara, Perdana Kusuma, 2018. Studi Kasus: Fenomena Tingkat Serapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 19 No. 1, Hlm: 76-91 Januari 2018. Magister Akuntansi, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/2658/pdf_63
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Prof.  Dr.  H.  Mudjia  Rahardjo,  M.Si.  (2017).  Studi  Kasus  dalam  Penelitian  Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Program Pascasarjana, 10-22. Malang.
Rahmawati  &  Ishak,  2020.  Analisis  Faktor–Faktor  yang  Mempengaruhi  Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. Indonesian Accounting Research Journal  Vol.  1,  No.  1,  October  2020,  pp.  180–189Jurusan  Akuntansi  Politeknik Negeri Bandung. https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarj/article/view/2414/1874
Zakiah.  2022.  Analisis  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penyerapan  Anggaran  pada Kementrian  Agama  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Tesis,  Universitas  Hasanuddin. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13282/

## Copyright holder:
Hendrik Manossoh, Hendrik Gamaliel, Enolia Novita Muhaling (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: