INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 6623-6635 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Yuridis Pertanggungjwaban Hukum Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Debora Prasetya 1 ✉ , Arman Tjoneng 2
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha
Email: 02deboraprasetya@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kasus yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang menyebabkan pemukiman warga hangus terbakar dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Objek yang menarik perhatian penulis adalah adanya pemukiman warga dengan legalitas Izin Mendirikan Bangunan di sekitar kawasan Depo Pertamina Plumpang yang diterbitkan  oleh  Badan  Pemerintah  daerah  DKI  Jakarta.  Dalam  Penelitian  ini,  penulis  bertujuan  untuk memaparkan mengenai pertanggungjawaban pemerintah dan juga korporasi dalam peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Adapun, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji norma - norma, kaidah - kaidah, dan peraturan perundang - undangan dengan pendekatan  kasus  ( case  approach).  Hasil  penelitian  penulis  menyimpulkan  bahwa  terdapat  dua pertanggungjawaban  yang  harus  ditegakkan  demi  kepastian  hukum.  Pertanggungjawaban  dari  sisi pemerintah  yaitu  mengenai  pencabutan  Izin  Mendirikan  Bangunan  karena  Izin  Mendirikan  Bangunan tersebut tumpang tindih dengan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh PT. Pertamina Plumpang, dan seharusnya dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan harus disertakan dengan bukti hak kepemilikan hak atas tanah. Hal ini menyebabkan Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah DKI  Jakarta  cacat  hukum.  Pertanggungjawaban  dari  sisi  korporasi  yaitu  untuk  memberikan  ganti  rugi kepada  masyarakat  sekitar  kawasan  Depo  Pertamina  Plumpang  yang  dirugikan  materiil  maupun immateriil berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata dan juga pertanggungjawaban seseorang baik itu direksi ataupun pegawai yang telah lalai sehingga menyebabkan kecelakaan didasarkan pada pasal 188 KUHP. Kata Kunci: Izin Mendirikan Bangunan; Kebakaran; Pertanggungjawaban; Plumpang.

## Abstract
The case that occurred at Pertamina Plumpang Depot caused the residents' settlements to burn down and resulted in casualties. The object that attracts the author's attention is the existence of residential settlements with the legality of the Building Permit around the Pertamina Plumpang Depot area issued by the DKI Jakarta Regional Government Agency. In this research, the author aims to explain the liability of the government and corporation in the Pertamina Plumpang Depot fire. Meanwhile, the method used in this research is normative juridical, namely by examining norms, rules, and laws and regulations with a case approach. The results of the author's research conclude that there are two responsibilities that  must  be  upheld  for  the  sake  of  legal  certainty.  Liability  from  the  government  side  is  about revocation of Building Permit because the Building Permit overlaps with Building Use Right owned by PT Pertamina Plumpang, and it should be included with proof of land ownership rights in applying for Building Permit. This causes the Building Permit issued by the local government of DKI Jakarta to be legally flawed. Liability from the corporate side is to provide compensation to the community around the Pertamina Plumpang Depot area which is materially and immaterially harmed based on article 1365 of the Civil Code and also the responsibility of a person whether it is directors or employees who have been negligent so as to cause an accident based on article 188 of the Criminal Code.
Keywords: Building Permit; Fire; Liability; Plumpang.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, diketahui bahwa DKI Jakarta memiliki luas sebesar 664,01  km²  dengan  jumlah  penduduk  10.846.145  jiwa.  Kemudian  melihat  data  Badan  Pusat Statistik  Provinsi  DKI  Jakarta,  pada  tahun  2021,  kepadatan  penduduk  di  DKI  Jakarta  telah mencapai 15.978,00 per km². Dengan luas wilayah sebesar itu, provinsi DKI Jakarta masih belum dapat menyeimbangkan luas wilayah dengan jumlah penduduk yang ada.
Salah satu penyebab kepadatan penduduk tersebut adalah karena urbanisasi, dimana terjadi  perpindahan  penduduk  dari  luar  provinsi  DKI  Jakarta  ke  wilayah  DKI  Jakarta.  Hal  ini sebagaimana  yang  terjadi  di  Kelurahan  Rawa  Badak  Selatan.  Diketahui  bahwa  dimulai  akhir tahun  1980,  warga  pendatang  mulai  menempati  lahan  kosong  yang  merupakan  milik PT. Pertamina Patra Niaga TBBM Plumpang (selanjutnya disebut PT. Pertamina Plumpang) tersebut. Hingga tahun 2017, kawasan tersebut sudah dipadati 34.700 jiwa atau 9.234 KK.
Permasalahannya  adalah  pada  tahun  2021,  Pemerintah  DKI  Jakarta  memberikan  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sementara untuk penduduk Kelurahan Rawa Badak Selatan yang
merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Padahal Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwa “S etiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang salah satunya adalah status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah. ” Sementara  berdasarkan  Surat  Keputusan  Kementerian  Dalam  Negeri  Nomor 190/HGB/DA/76  yang  terbit  pada  5  April  1976,  kawasan  Kelurahan  Rawa  Badak  tersebut berstatus  Hak  Guna  Bangunan  yang  dikelola  oleh PT.  Pertamina  Plumpang dan  merupakan tanah  milik  negara.  Dengan  demikian,  IMB  Sementara  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  DKI Jakarta tumpang tindih dengan HGB yang dimiliki oleh PT. Pertamina Plumpang .
Pada  hari  Jumat,  3  Maret  2023  terjadi  kebakaran  pada  Depo  Pertamina  di  wilayah Plumpang. Kebakaran ini menyebabkan banyaknya korban jiwa dan penduduk yang mengungsi, khususnya warga Kelurahan Rawa Badak Selatan. Berdasarkan peristiwa tersebut bahwa dalam Hukum Pidana, dikenal dengan adanya Dolus (kesengajaan) dan Culpa (kelalaian). Menurut Van Hamel,  kelalaian  harus  memiliki  unsur  tidak  mengadakan  praduga  dan  kehati – hatian (Muhaling,  2019).  Dalam  Pasal  188  KUHP  menyebutkan  bahwa “B arang  siapa  karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga  ratus  rupiah,  jika  karenanya  timbul  bahaya  umum  bagi  barang,  jika  karenanya  timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang ” (Moeljatno, 2006).
Adapun berdasarkan Pasal 74 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan  Terbatas  ditegaskan  bahwa “P erseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usaha  yang berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan. ” Menurut  Prof.  Mahfud  MD  sebagai  Menteri  Koordinator  Politik  Hukum  dan Keamanan  menyebutkan  bahwa  dalam  hukum  pidana  apabila  para  pihak  telah  saling memaafkan atas perbuatan hukum yang terjadi, tapi proses hukum harus tetap berlanjut karena pelaku  tindak  pidana  harus  bertanggung  jawab  dihadapan  pengadilan.  Dalam  kasus  Depo Pertamina Plumpang, pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan saja tidak cukup sehingga proses penyelidikan dan penyidikan harus tetap dilakukan.
Sampai pada penelitian ini dibuat, investigasi resmi terkait kebakaran Depo Pertamina Plumpang  belum  selesai,  sehingga  peristiwa  kebakaran  ini  menimbulkan  pertanyaan  terkait bagaimana  pertanggungjawaban  pemerintah  atas penerbitan  IMB  pemukiman  warga Kelurahan rawa  Badak  Selatan?  Kemudian,  bagaimana  pertanggungjawaban  korporasi atas terjadinya kebakaran yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan yuridis normatif. Di Inggris,  penelitian  dikenal  dengan istilah normatif  legal research,  dan di Belanda dikenal dengan istilah normatif juridisch onderzoek. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai legal research merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum (Muhaimin, 2020). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang yang  memiliki  dasar  pendekatan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian hukum dengan pendekatan tersebut dilakukan dengan cara memahami  dan  menafsirkan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  dasar  penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)” (Soekanto & Sri Mamudji, 1995). Studi kepustakaan ( library research) adalah suatu teknik pengumpulan data kepustakaan. Penggalian data kepustakaan tidak mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke lapangan dikarenakan  data  kepustakaan  adalah  sekumpulan  data  yang  sudah  didokumentasikan sehingga penggalian data dapat dilakukan dimana data kepustakaan itu berada (Wulandari, et. al, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban  Pemerintah  Atas Penerbitan  IMB  Pemukiman  Warga  Kelurahan Rawa Badak Selatan
Menurut data yang dimuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, peristiwa  kebakaran  Depo  Pertamina  Plumpang  sampai  pada  tanggal  3  Maret  2023  telah memakan sebanyak 18 korban yang meninggal dunia, dan 214 orang terdampak yang dilarikan ke rumah sakit. Ditambah lagi, adanya kerugian materiil seperti rusaknya pemukiman warga serta fasilitas publik yang disebabkan oleh kebakaran tersebut.
Kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada tahun 2023 ini bukan menjadi yang pertama. Pada  tahun  2009,  Depo  Pertamina  Plumpang  telah  mengalami  kejadian  serupa  dan
mendapatkan sorotan dari pemerintah karena Depo Pertamina Plumpang adalah Obyek Vital Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan
Menteri ESDM NO. 270.K/HK.02/MEM.S/2022. Perlu diketahui bahwa sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum telah menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 05/INMEN/M/2005 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum.
Instruksi  Pertama  dari  Instruksi  Menteri  Nomor  05/INMEN/M/2005  adalah “Meningkatkan  kewaspadaan,  melakukan  pengawasan  dan  pengamanan  yang  lebih  intensif terhadap semua prasarana dan sarana bidang Pekerjaan Umum sebagaimana disebutkan dalam lampiran  Keputusan  Menteri  Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah  Nomor  337/KPTS/M/2004 tanggal 17 September 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Bidang Permukiman dan  Prasarana  Wilayah  yang  menjadi  tanggung  jawabnya,  berdasarkan  prinsip-prinsip pengamanan internal. ”
Adapun  yang  dimaksud  dengan  Obyek  Vital  Nasional  adalah  suatu  kawasan, bangunan/instalasi  dan/atau  usaha  yang  berkaitan  dengan  hajat  hidup  orang  banyak, kepentingan  negara  dan/atau  sumber  pendapatan  negara  yang  bersifat  strategis.  Regulasi terhadap  pengamanan  obyek  vital  nasional,  meskipun  begitu  instruksi  menteri  dan  regulasi yang ada tidak menjadi jaminan bahwa bencana tidak akan terjadi.
Instruksi Menteri Pekerjaan Umum merupakan sebuah teori perlindungan hukum yang bersifat preventif. Sedangkan, pasca bencana kebakaran Depo Pertamina Plumpang diperlukan adanya sebuah perlindungan hukum yang bersifat represif sebagai suatu ganjaran atas kerugian yang ditimbulkan peristiwa tersebut. Lalu, sebagai upaya hukum represif atas peristiwa tersebut diperlukan juga penentuan pihak-pihak yang menurut hukum harus bertanggung jawab kepada negara dan juga kepada masyarakat yang dirugikan.
Tanah yang digunakan oleh  Depo Pertamina Plumpang memiliki legalitas yaitu  Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 190/HGB/DA/76 tertanggal 5 April 1976, dan tanah itu merupakan milik negara dengan status Hak Guna Bangunan yang dikuasai oleh PT. Pertamina Plumpang .  Dalam  Hak  Guna  Bangunan  yang  diterbitkan  tercatat  bahwa PT.  Pertamina Plumpang berhak atas 153 Hektar tanah sesuai yang tercantum dalam Hak Guna Bangunan.
Namun, pada implementasinya, tanah yang digunakan oleh Depo Pertamina Plumpang hanya  70  hektar  sehingga  banyak  warga  membuat  pemukiman  yang  mengakibatkan pemerintah mengeluarkan IMB atas bangunan tersebut. Tercatat, terdapat 34.700 warga yang tinggal di kawasan Depo Pertamina Plumpang. Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa lepas tangan atas peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
Banyak hal yang mewajibkan pemerintah untuk ikut bertanggung jawab, yang pertama adalah  status  Depo  Pertamina  Plumpang  sebagai  Obyek  Vital  Nasional  dan  dalam pelaksanaannya  telah  diterbitkan  Instruksi  Menteri  dalam  melakukan  pengamanan  internal. Dalam  peristiwa  tersebut,  telah  terjadi  kelalaian  pengelola  obyek  vital  nasional  yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Padahal, dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional disebutkan bahwa pengelola obyek vital nasional harus menerapkan prinsip pengamanan internal.
Adapun  Pemerintah  telah  menerbitkan  IMB  Sementara  di  lahan  milik PT.  Pertamina Plumpang yang pada hakikatnya tanah tersebut rawan terjadi kebakaran dan tidak diperuntukan untuk tempat tinggal. Dimana  jarak antara permukiman dengan Depo Pertamina Plumpang tidak lebih dari 50 meter. Namun Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri menegaskan bahwa jarak permukiman dengan kawasan industri adalah minimal 2 kilometer.
Penjelasan  mengenai  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  penerbitan  Izin  Mendirikan Bangunan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yaitu 1) Data Pemilik Bangunan Gedung, 2) Rencana Teknis Bangunan Gedung, 3) Tanda bukti status  kepemilikan  hak  tanah  atau  tanda  bukti  perjanjian  pemanfaatan  tanah,  dan  4)  Hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi bangunan gedung, yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sekitar.
Izin  Mendirikan  Bangunan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  sekitar PT.  Pertamina Plumpang melangkahi  regulasi  bahwa  pengajuan  Izin  Mendirikan  Bangunan  harus  disertai dengan adanya tanda bukti status kepemilikan tanah. Berdasarkan Surat  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 190/HGB/DA/76 tertanggal 5 April 1976, PT. Pertamina Plumpang memiliki legalitas tanda bukti hak kepemilikan tanah yaitu Hak Guna Bangunan, Namun yang menjadi kekeliruan  adalah  pemerintah  daerah  DKI  Jakarta  justru  menerbitkan  IMB  pada  tanah  yang dimiliki oleh PT. Pertamina Plumpang .
Dalam hal ini, telah terjadi tumpang tindih legalitas antara Hak Guna Bangunan dan juga Izin  Mendirikan  Bangunan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat.  Jika  mengacu,  pada  PP  Nomor 36/2005, seharusnya yang berhak mengajukan Izin mendirikan Bangunan adalah PT. Pertamina Plumpang sebagai pemilik Hak Guna Bangunan. Maka, atas tindakan tersebut pemerintah harus bertanggung jawab karena telah mengambil keputusan yang bertentangan.
Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah dalam penerbitan IMB yang tumpang tindih dengan Hak Guna Bangunan, maka ada beberapa cara untuk membatalkan IMB tersebut. Yang Pertama, IMB sebagai KTUN dapat dicabut dan dibatalkan oleh pemerintah sesuai asas
contrarius actus. Yang mana, asas contrarius actus menjelaskan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan suatu KTUN dengan sendirinya  juga memiliki kewenangan untuk  membatalkan  KTUN  tersebut.  Dengan  demikian,  ketika  pejabat  Tata  Usaha  Negara mengetahui bahwa KTUN yang dikeluarkannya bermasalah, maka pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat segera mencabut KTUN tanpa diajukannya gugatan oleh pihak yang dirugikan.
Dengan  demikian,  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  IMB  Sementara  yang dikeluarkan oleh pemerintah pada Kelurahan Rawa Badak Selatan harus dicabut dan dibatalkan oleh pemerintah itu sendiri. Adapun IMB sendiri memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Melihat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, unsur-unsur KTUN adalah sebagai berikut:
1. Penetapan dibuat secara tertulis;
2. Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan termasuk lembaga eksekutif;
3. Merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara;
4. Keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memiliki sifat konkret, individual, dan final; dan
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataupun badan hukum perdata.
Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan,  yang  menyebutkan  bahwa  keputusan  dapat  dibatalkan oleh  Pejabat  Pemerintahan  yang  menetapkan  keputusan  jika  terdapat  cacat  wewenang, prosedur,  dan/atau  substansi  dengan  ditetapkan  suatu  keputusan  pembatalan  dan/atau keputusan pencabutan.
Dengan  masuknya  IMB  sebagai  objek  keputusan  tata  usaha  negara  maka  upaya pertanggungjawaban  yang  kedua  bisa  dilakukan  melalui  gugatan  kepada  Pengadilan  Tata Usaha Negara. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  menjelaskan  bahwa  “Seseorang  atau  badan  hukum  perdata  yang  merasa kepentingannya  dirugikan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang  disengketakan itu  dinyatakan batal atau tidak  sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”
Berdasarkan  aturan  tersebut PT.  Pertamina  Plumpang sebagai  pihak  yang  dirugikan karena tanahnya telah digunakan oleh masyarakat yang tidak memiliki izin dapat mengajukan
gugatan  kepada  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  agar  IMB  yang  diberikan  diatas  tanah PT. Pertamina Plumpang dibatalkan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dijadikan sebagai objek gugatan dan pejabat yang menandatangani Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi subyek dari gugatan tersebut.
Dalam  praktik  peradilan  administrasi,  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik (AAUPB)  pada  umumnya  dijadikan  sebagai  alat  uji  oleh  hakim.  Menurut  Philipus,  Dalam peradilan administrasi, hakim tidak hanya mengacu pada hukum tertulis namun diperbolehkan mengacu pada alat ukur lain  berupa  kaidah hukum tidak tertulis  (Hadjon, 1993).  Indroharto (1991)  mendukung  pendapat  philipus  dengan  menjabarkan  hal  yang  menjadi  pertimbangan hakim dalam menguji keputusan administrasi negara, yaitu:
1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melanggar larangan detournement de pouvoir;
3. Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan willekeur);
4. Bertentangan dengan AUPB.
Sebagai tindak lanjut dari pencabutan ataupun pembatalan IMB tersebut, pemerintah juga  bertanggung  jawab  melakukan  relokasi  warga  ke  ke  Rumah  Susun  beserta  fasilitasnya seperti fasilitas perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, peribadatan, lapangan, transportasi, serta lahan untuk bekerja (Utami, 2016). Tanggung jawab pemerintah tersebut selaras dengan fungsi kesejahteraan sosial sebagaimana amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana terdapat  kewajiban  negara  untuk  memelihara  fakir  miskin  dan  anak  terlantar,  pemberian jaminan sosial, dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.
Pertanggungjawaban  Korporasi Atas  Terjadinya  Kebakaran  Yang  Mengakibatkan Timbulnya Korban Jiwa
Sebelum membahas tentang pertanggungjawaban Depo  Pertamina Plumpang secara lebih  spesifik,  penulis  akan  membahas  secara  umum.  Pertanggungjawaban  berarti  keadaan wajib  menanggung  segala  sesuatunya  sehingga  dapat  dituntut,  dipersalahkan,  dan diperkarakan. Ko nsep pertanggungjawaban hukum menurut Hans Kelsen, “Sebuah konsep yang berhubungan  dengan  konsep  kewajiban  hukum  adalah  konsep  tanggung  jawab (pertanggungjawaban)  hukum.  Bahwa  seseorang  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas perbuatan tertentu atau  bahwa  dia  bertanggung  jawab atas suatu  sanksi  bila perbuatannya bertentangan.  Biasanya,  yakni  bila  sanksi  ditujukan  kepada  pelaku  langsung,  seseorang
bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.  Dalam  kasus  ini subjek dari tanggung  jawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum.”
Setelah  menggambarkan  konsep  umum  dari  pertanggungjawaban,  penulis  akan mengaitkan antara “pertanggungjawaban” dan “korporasi”. Dalam proses pertanggungjawaban korporasi  dikenal  dengan  istilah Vicarious Liability (doktrin pertanggungjawaban pengganti). Mengutip pengertian Vicarious Liability dalam Black’s Law Dictionary disebutkan bahwa “liability that a supervisory party (such as an employer) bears for the actionable conduct of a subordinate or associate (such as an employ ee) based on the relationship between the two parties.”
Memahami dari konsep Vicarious Liability, penulis menganggap bahwa benang merah dari pernyataan tersebut adalah seseorang yang memberikan wewenang bertanggung jawab atas  apa  yang  diperbuat  oleh  orang  yang  diberikan  wewenang  (karyawan).  Maka,  menurut konsep Vicarious  Liability,  seseorang  yang  menjalankan  perusahaan  haruslah  menjadi pengganti untuk dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang ditimbulkan.
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  berlaku  saat  ini,  korporasi  tidak termasuk dalam subjek hukum. Akan tetapi, dalam peraturan perundang-undangan yang lain terdapat  pasal  yang  memasukan  korporasi  sebagai  subyek  hukum  seperti  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Sebenarnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana telah memasukan korporasi sebagai subyek hukum, namun KUHP baru belum berlaku secara sah di Indonesia. Sehingga, atas segala perbuatan melawan hukum yang terjadi harus dikaitkan dengan KUHP lama sesuai dengan asas legalitas (suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada).
Dalam proses  penyidikan yang  dilakukan oleh  kepolisian, kebakaran  Depo Pertamina Plumpang diduga melanggar Pasal 188 KUHP yaitu “ Bahwa barang siapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran,  ledakan,  atau banjir,  diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang. ”
Berdasarkan  kronologis  kebakaran  Depo  Pertamina  Plumpang,  diperlukan  sebuah analisis  mengenai  bentuk  kesalahan  yang  terjadi,  dalam  hukum  pidana  dikenal  dua  bentuk kesalahan yaitu dolus (kesengajaan) dan culpa (kealpaan). Jika dikaitkan dengan Pasal 188 KUHP, unsur  yang  terpenuhi  terletak  pada  kalimat  “Barang  siapa  karena  kesalahan  (kealpaan)
menyebabkan kebakaran. ” Kalimat tersebut sesuai dengan peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
Tapi perlu ditegaskan, bahwa Pasal 188 KUHP tersebut ditujukan untuk subyek hukum manusia  dan  bukan  untuk  korporasi.  Sehingga,  korporasi  ( PT.  Pertamina  Plumpang )  tidak memenuhi  unsur  yang  ada  dalam  Pasal  188  KUHP. PT.  Pertamina  Plumpang terlepas  dari pertanggungjawaban pidana dikarenakan keterbatasan ruang lingkup KUHP dalam mengatur subjek hukum yang masuk dalam ranah KUHP tersebut.
Untuk  memperkuat  analisis,  maka  penulis  akan  menyampaikan  yurisprudensi  dalam peristiwa  kebakaran  yang  disebabkan  oleh  kealpaan  yang  diadili  melalui  Pengadilan  Negeri Jayapura dengan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 480/Pid.B/2010/PN-Jpr. Dalam kasus yang dialami oleh Toko Tiga Jaya berdasarkan hasil investigasi dan sidang disebutkan bahwa kebakaran terjadi karena kelalaian pegawai. Kebakaran tersebut menyebabkan kerugian pada  toko  -  toko  di  sekitar  Toko  Tiga  Jaya.  Atas  hal  tersebut,  Terdakwa  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 188 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan.
Karena pihak kepolisian masih melakukan investigasi lebih lanjut terkait penyebab dari kebakaran tersebut. Penulis akan memberikan skema atau gambaran penerapan Pasal 188 KUHP tersebut. Yang pertama, jika kebakaran tersebut disebabkan karena kesalahan atau keteledoran karyawan sehingga menyebabkan kebakaran maka karyawan tersebut yang harus bertanggung jawab secara hukum di persidangan.
Yang kedua, apabila kesalahan yang terjadi itu karena kesalahan teknis seperti kebocoran tangki atau tidak adanya perawatan berkala yang dapat memicu terjadinya suatu bencana maka yang harus bertanggung jawab adalah direksi. Hal ini merujuk pada pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk  kepentingan  Perseroan,  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  Perseroan  serta  mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”
Disamping  itu,  kebakaran  Depo  Pertamina  Plumpang  telah  mengakibatkan  kerugian materiil dan immateriil seperti rumah warga yang terbakar, korban jiwa, dan beberapa orang yang  masuk  rumah  sakit.  Meskipun  korporasi  terlepas  dari  tanggung  jawab  secara  pidana, namun pada hukum perdata justru mengatakan hal yang berbeda. Dalam hukum perdata yang menjadi subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.
Karena badan hukum/korporasi menjadi ruang lingkup dalam hukum perdata maka tiap orang  yang  dirugikan  atas  peristiwa  kebakaran  Depo  Pertamina  Plumpang  dapat  meminta pertanggungjawaban perdata korporasi. Masyarakat sekitar Depo Pertamina Plumpang dapat
mengajukan tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, dasar hukumnya adalah Pasal  1365  KUHPerdata  “Tiap  perbuatan  melawan  hukum  yang  membawa  kerugian  kepada orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti kerugian tersebut (Subekti & Tjitrosudibio, 2014) .”
Ganti  kerugian  dalam  pasal  1365  KUHPerdata  bisa  dilakukan  dalam  beberapa penuntutan, 1) Ganti kerugian dalam bentuk uang, 2) Ganti kerugian berupa pengembalian pada bentuk  semula,  3)  Pernyataan  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  adalah  perbuatan  melawan hukum, 4) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan, 5) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara  melawan  hukum,  6)  Pengumuman  daripada  keputusan  atau  sesuatu  yang  telah diperbaiki.
Dalam proses penuntutan ganti kerugian kepada korporasi dapat diajukan perhitungan kerugian  yang  bersifat  nyata  (materiil)  dan  kerugian  yang  tidak  dapat  dinilai  dengan  uang (immateriil). Penuntutan ganti kerugian bisa diajukan melalui Pengadilan Negeri setempat atau melalui upaya non litigasi seperti mediasi atau negosiasi. Karena jumlah orang yang dirugikan lebih dari satu, maka masyarakat bisa melakukan upaya penggabungan perkara agar proses penuntutan menjadi lebih terkoordinasi.
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  analisis  yang  telah  disampaikan  oleh  penulis.  Depo Pertamina Plumpang tidak terikat secara hukum untuk mempertanggungjawabkan peristiwa tersebut  secara  pidana.  Pertanggungjawaban  pidana  hanya  melekat  pada  orang  yang melakukan kelalaian yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Berbeda dengan Hukum Perdata yang memasukan badan hukum sebagai subjek hukum sehingga Depo Pertamina Plumpang tetap harus memberikan pertanggungjawaban secara perdata berupa ganti kerugian kepada masyarakat yang menjadi korban.

## SIMPULAN
Dalam kasus kebakaran yang terjadi di kawasan Depo Pertamina Plumpang, pemerintah dan PT. Pertamina Plumpang adalah pihak yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, Pemerintah daerah  DKI  Jakarta  telah  menerbitkan  IMB  pada  tanah  yang  dimiliki  oleh PT.  Pertamina Plumpang sehingga terjadi tumpang tindih  legalitas  antara HGB dan IMB yang dimiliki  oleh masyarakat. Namun berdasarkan PP Nomor 36/2005 yang berhak mengajukan IMB adalah PT. Pertamina Plumpang sebagai pemilik HGB.
Dengan demikian, IMB sebagai KTUN harus dicabut dan dibatalkan oleh pemerintah itu sendiri  sesuai  asas contrarius  actus,  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  atas penerbitan  IMB  pada  Kelurahan  Rawa  Badak  Selatan.  Namun,  dalam  pertanggungjawaban
korporasi, Pasal 188 KUHP tidak dapat menjadi landasan dalam meminta pertanggungjawaban korporasi karena KUHP tidak menjadikan korporasi  sebagai subyek hukum.  Maka, Pasal 188 KUHP hanya berlaku pada manusia yang dalam hal ini masih menunggu investigasi kepolisian dan investigasi eksternal terkait penyebab kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Sedangkan dalam  hukum  perdata,  setiap  orang  yang  dirugikan  dapat  meminta  pertanggungjawaban perdata kepada korporasi dengan mengajukan tuntutan ganti rugi karena PMH  sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.
Oleh  karena  itu,  pada  akhir  penelitian  ini  penulis  menyimpulkan  bahwa pertanggungjawaban  harus  dilakukan  oleh  kedua  pihak  yaitu  pemerintah  dan  juga PT. Pertamina Plumpang . Namun, dalam hukum pidana dikenal istilah Presumption Of Innocence (praduga tak bersalah) sehingga sebelum ada putusan pengadilan yang menetapkan bahwa pemerintah dan PT. Pertamina Plumpang harus bertanggung jawab maka kedua pihak itu tidak terikat untuk bertanggung jawab secara hukum.
Akan tetapi, melihat kebakaran Depo Pertamina Plumpang menimbulkan banyak korban maka diperlukan kepastian hukum secepatnya agar tercipta sebuah keadilan. Ditambah lagi, kebakaran  Depo  Pertamina  Plumpang  bukan  menjadi  yang  pertama.  Seharusnya  dengan terulangnya peristiwa tersebut pemerintah dapat mengambil pelajaran dan dapat menegakan hukum secara equal.

## DAFTAR PUSTAKA
Indroharto,  Usaha  Memahami  Undang-Undang  tentang  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,
Cetakan Kedua, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.
Moeljatno, KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, NTB: Mataram University Press, 2020.
Philipus  M.  Hadjon,  Pemerintah  menurut  Hukum  ( Wet-  en  Rechtmatig  Bestuur),  Cetakan Pertama, Surabaya: Yuridika, 1993.
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
Aprianto  J.  Muhaling,  “Kelalaian  y ang  Mengakibatkan  Matinya  Orang  Menurut  Perundang- Undangan yang Berlaku ” , Lex Crimen, Volume VIII, Nomor 3, 2019.
Kornelius  Benuf  dan  Muhammad  Azhar,  “Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Edisi I,
2020.
Mamiek Nur Utami, et. al, “Kelengkapan Fasilitas Di Rumah Susun Sederhana Sewa Cingi sed Ditinjau Dari SNI 03-7013- 2004”, Jurnal Online Institut Teknologi Nasional, 2016.
Septiayu  Restu  Wulandari, et.  al ,  “Kedudukan  Hukum  Perkawinan  Beda  Agama  Dan Kewarganegaraan Di Indonesia”, Jurnal Hukum Pelita, Volume 2, Nomor 2, 2021.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2005  Tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, “Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 2019- 2021”, https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/124/1/3-1-1- penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-distribusi-persentase-penduduk-kepadatan- penduduk-rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-provinsi-kabupaten-kota- kecamatan.htm , diakses pada tanggal 11 Mei 2023, Pukul 20:17 WIB.
Farih Maulana Sidik, “Kondisi Terkini di Rawabadak Selatan Pascakebakaran Depo Pertamina Plumpang”, https://news.detik.com/berita/d-6600126/kondisi-terkini-di-rawabadak- selatan-pascakebakaran-depo-pertamina-plumpang , diakses pada tanggal 11 Mei 2023, Pukul 21:26 WIB.
Verda  Nano  Setiawan,  “Bos  Pertamina  Cerita  Sejarah  Depo  Plumpang  &  'Serbuan'  Warga”,
https://www.cnbcindonesia.com/news/20230314200705-4-421686/bos-pertamina- cerita-sejarah-depo-plumpang-serbuan-warga , diakses pada tanggal 11 Mei 2023, Pukul 20:35 WIB.