Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 234-239| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM HAL NOTARIS YANG DIGANTI MENINGGAL DUNIA SEBELUM CUTI BERAKHIR
Ni Nyoman Candra Krisnayanti, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Gusti Ketut Sri Astiti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Dalam masyarkat notaris sangat berperan penting. Seorang notaris turut andil dalam suatu penegakan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, masyarakat sangat lega dengan adanya notaris. Salah satu profesi pejabat umum yang bisa  mendapatkan  hak  cuti  yaitu  seorang  notaris,  akan  tetapi  ketika  seorang  notaris  tersebut  akan  cuti,  maka sebelumnya  harus  menunjuk  seorang  notaris pengganti terlebih dahulu.  Apabila pada saat cuti  tersebut notaris meninggal dunia, disini akan membutuhkan seorang notaris pengganti yang akan sangat penting keberadaannya untuk  bisa  mengisi  kekosongan  jabatan  tersebut.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penelitian  ini  dilakukan dengan  tujuan  menguraikan  bagaimana  status  hukum  notaris  pengganti  dalam  hal  notaris  yang  diganti meninggal  dunia  sebelum  cuti  berakhir  dan  bagaimana  mekanisme  penyelesaian  administrasi  protokol  notaris pengganti  apabila  notaris  yang  diganti  meninggal  dunia  sebelum  cuti  berakhir.  Penelitian  ini  didesain  dengan menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  normatif.  Hasil  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  status  hukum notaris  pengganti  akan  menggantikan  posisi  jabatan  dari  notaris  yang  cuti  sementara,  sakit  atau  bahkan meninggal dunia. Notaris pengganti akan melakukan dan menjalankan segala tugas dari notaris yang digantikan dengan  sementara  ataupun  seterusnya.  Pada  saat  itu  notaris  pengganti  tidak  perlu  dilantik  lagi  berdasarkan ketentuan  pasal  35  ayat  3  UUJN-P.  Selain  itu,  dalam  waktu  paling  tidak  60  hari  sejak  meninggalnya  notaris yang  digantikan  tersebut,  notaris  pengganti  harus  menyiapkan  segala  protokol  dan  membuat  berita  acara penyerahan  protokol,  lalu  semua  protokol  tersebut  diberikan  kepada  notaris  yang  menerima  protokol.  Jika protokol tersebut sudah diserahkan, maka kemudian akan ditandatangani oleh seorang notaris pengganti, notaris yang menerima protokol, dan majelis pengawas daerah setempat sebagai pejabat sementara Notaris.
Kata kunci: Notaris, Notaris Pengganti, Tanggung Jawab

## Abstract
In  a  community,  the  notary  public  is  very  important.  A  notary  public  contributes  to  law  enforcement  in Indonesia.  Therefore,  the  community  is  very  relieved  by  the  existence  of  a  notary  public.  One  of  the  general professions  that  can  get  leave  rights  is  a  notary  public,  but  if  a  notary  public  is  about  to  take  a  leave,  a substitute  notary  public  must  be  appoited.  If  at  the  same  time  the  notary  passed  away,  a  substitute  notary  is required who will be very important to fill the vacancy of the position. Based on this background, this study was conducted with the aim of outlining the legal status of a substitute notary public in the case of a notary public that  is  substituted  passed  away  before  the  leave  is  over  and  describing  the  mechanism  for  completing  the administration of a substitute notary protocol if the substituted notary passed away before the leave is over. This research was designed using normative legal research. The results of this study indicated that the legal status of a notary will replace the leadership position of the notary who is on temporary leave, sickness or even death. The substitute notary will carry out the tasks of the notary who is subtituted temporarily or permanently. At that time the notary does not need to be inaugurated based on the provisions of article 35 paragraph 3 UUJN-P. In addition,  within  not  later  than  60  days  after  the  death  of  the  replacing  notary,  the  subtitute  notary  must complete all protocols and make official report on protocol handover, then all protocols are given to the notary who  receives  the  protocol.  If  the  protocol  has  been  approved,  it  will  be  signed  by  a  notary,  the  notary  who accepts the protocol, and the regional supervisory board as a temporary official.
Keywords: Notary Public, Substitute Notary Public, Responsibility

## I. PENDAHULUAN
Notaris merupakan seorang pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk pembuatan suatu akta autentik  dan  mempunyai  hak  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  suatu  perundang-undangan. Masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagian besar berkaitan dengan hukum dan membutuhkan
jasa-jasa  hukum  dari  seorang  Notaris  ( Darus,  2017 ).  Notaris  dalam  lingkungan  masyarakat  sudah tidak  asing  lagi  khususnya  di  kota  Denpasar.  Notaris  merupakan  sebutan  jabatan  untuk  seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai pembuatan bukti autentik mengenai akta yang akan dibuatnya.
Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam hal  melaksanakan  suatu  jabatannya  untuk  bekerja  secara  profesional  terhadap  masyarakat  tanpa memandang dari sudut manapun ( Edwar, A.Rani, & Ali, 2019 ). Karena tugas seorang Notaris adalah melayani  masyarakat,  dia  tidak  terbatas  oleh  waktu  dan  harus  mampu  bekerja  kapanpun  selama masyarakat  masih  memerlukan jasa  hukumnya.  Ketika  seorang  Notaris  yang  sedang  sakit  atau  yang untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan tugas jabatannya, notaris wajib mengajukan cuti yang merupakan hak seorang Notaris yang sebagai pejabat umum.
Cuti  Notaris  dapat  diberikan  jika  seorang  Notaris  telah  melaksanakan  jabatannya  selama  2 tahun, dan jika kurang dari 2 tahun, Notaris belum bisa mengambil hak cutinya tersebut. Permohonan cuti  dapat  diajukan  satu  bulan  sebelum  tanggal  cuti  dimulai.  Pengajuan  permohonan  tergantung lamanya waktu cuti dari masing-masing Notaris. Dalam pengajuan permohonan cuti seorang Notaris harus mengikuti usulan, yaitu harus ada penunjukan seorang Notaris Pengganti untuk menggantikan dan melaksanakan tugas-tugasnya nanti. Notaris yang bersangkutan menentukan jangka waktu untuk masa cutinya dan wajib untuk menunjuk seorang Notaris Pengganti. Notaris dalam menunjuk Notaris Pengganti biasanya hanya dari kalangan karyawan yang telah bekerja sekaligus magang dalam waktu yang cukup lama dan dianggap telah mampu menggantikannya berdasarkan penilaian dari Notaris itu sendiri ( Adjie, 2007 ).
Seorang  Notaris  dan  Notaris  Pengganti  dalam  melaksanakan  tugasnya  memiliki  suatu kewajiban untuk membimbing setiap orang yang datang ke kantor untuk menuangkan apa yang akan dikehendaki oleh penghadap ke dalam suatu bentuk akta ( Afifah, 2017 ; Manuaba, Parsa, & Ariawan, 2018 ).  Oleh  karena  itu,  ketika  seorang  Notaris  hendak  melaksanakan  cuti,  maka  Notaris  harus mengangkat seorang Notaris Pengganti untuk menggantikan jabatannya selama cuti agar masyarakat tetap dapat melaksanakan perbuatan hukumnya. Notaris Pengganti merupakan seseorang yang untuk sementara  waktu  diangkat  sebagai  Notaris  untuk  mengganti  Notaris  yang  sedang  cuti,  sakit,  atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai seorang Notaris.
Dalam melaksanakan jabatannya seorang Notaris Pengganti terlebih dahulu akan dilantik oleh Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  yang  kemudian  diwakili  oleh  Kantor Wilayah dari setiap masing-masing daerah. Ketika Notaris Pengganti melaksanakan tugas jabatannya maka  harus  berpedoman  pada  Perundang-Undangan  yang  berlaku  dalam  hal  ini  perundangan mengenai  Jabatan  seorang  Notaris  sebagai  pejabat  umum  dan  perundang-  undangan  lain  yang berkaitan  agar  tidak  terjadi  kesalahan.  Notaris  Pengganti  dalam  melaksanakan  tugas  jabatannya terkadang  mengalami  suatu  hambatan-hambatan  karena  baru  pertama  kali  menemui  dan  menangani secara langsung dalam berbagai kasus.
Dalam  melaksanakan  jabatannya  tersebut  seorang  Notaris  Pengganti  harus  berhati-hati  dalam hal  membuatkan  akta  para  pihak  tertentu,  bersikap  dan  berperilaku  serta  menjaga  kesehatannya. Kehadiran  Notaris  Pengganti  sebagai  pejabat  publik  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat dalam hal perlunya suatu alat bukti tertulis atas setiap perikatan yang mereka lakukan sehari-hari agar tercipta suatu kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia nantinya.
Notaris Pengganti dapat melaksanakan apa yang sudah dikehendaki oleh para pihak dalam hal pembuatan  akta  untuk  menjamin  kepastian  hukum  ( Erwinsyahbana  &  Melinda,  2018 ; Flora,  2012 ). Pelaksanaan  tugas  jabatan  Notaris  Pengganti  tidak  terlepas  dari  hambatan-hambatan  dan  rintangan dalam kehidupan sehari-hari, begitupun dengan Notaris yang sedang cuti. Tatkala musibah menimpa Notaris  yang  sedang  cuti  sehingga  mengakibatkan  Notaris  tersebut  meninggal  dunia.  Jadi,  tugas jabatannya akan dijalankan oleh seorang Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris.
Dari  meninggalnya  Notaris  yang  sedang  cuti  tersebut,  maka  diperlukan  Notaris  yang  akan sanggup  menerima  Protokol  dari  Notaris  yang  sudah  meninggal  dan  Notaris  Penggantinya,  dengan mempertimbangkan  tempat  penyimpanan  dari  arsip  dokumen  Negara  tersebut  ditempat  yang  aman karena akta Notaris merupakan salah satu arsip negara.
Dari  uraian  pada  latar  belakang  masalah  tersebut,  rumusan  dalam  penelitian  ini  adalah menguraikan  bagaimana  status  hukum  Notaris  Pengganti  dalam  hal  Notaris  yang  diganti  meninggal
dunia  sebelum  cuti  berakhir  dan  bagaimana  mekanisme  penyelesaian  administrasi  Protokol  Notaris Pengganti apabila Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  dengan  melaksanakan  suatu pengkajian  berdasarkan  bahan-bahan  hukum  dari  buku-buku  atau  literatur  dan  merupakan  suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat agar  menjadi  suatu  acuan  berprilaku  nantinya  ( Muhammad,  2004 ).  Sesuai  dengan  penelitian  hukum yang  digunakan  yaitu  normatif,  maka  pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  dasar pendekatan konseptual  dan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan.  Adapun  sumber  bahan  hukum  yang digunakan,  yaitu:  bahan  Hukum  Primer  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan penulisan, bahan Hukum Sekunder yang berupa buku-buku mengenai Kenotariatan, literatur, jurnal  hukum,  dan  hasil  karya  ilmiah,  dan  bahan  Hukum  Tersier  yang  berupa  surat  kabar,  internet, kamus  hukum,  dan  kamus  besar  Bahasa  Indonesia.  Bahan  hukum  primer  dalam  penulisan  ini diperoleh  dengan  membaca  dan  menelaah  peraturan  perundang-undangan  dengan  teknik  studi pencatatan  dan  studi  dokumentasi,  sedangkan  bahan  hukum  sekunder  adalah  dengan  membaca  dan menelaah bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan, seperti literatur, artikel-artikel dan jurnal  hukum.  Setelah  bahan  hukum  yang  dibutuhkan  terkumpul,  bahan  hukum  tersebut  dianalisis dengan  menggunakan  teknik  analisis  bahan  hukum  argumentatif  dan  disajikan  secara  deskriptif analisis, yaitu disajikan dengan apa adanya, dianalisis serta diberikan uraian-uraian dengan penafsiran untuk selanjutnya disajikan secara umum dan sistematis.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Status Hukum Notaris Pengganti dalam Hal Notaris yang Diganti Meninggal Dunia sebelum Cuti berakhir
Notaris merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk memberikan pelayanan hukum secara maksimal  kepada  masyarakat  untuk  urusan  akta  otentik  ( Simorangkir,  2013 ).  Melalui  pengambilan sumpah jabatan, maka ada tanggung jawab dan wewenang yang diberikan pemerintah kepada Notaris tersebut. Notaris juga mempunyai hak cuti. Hak cuti ini dapat diambil apabila Notaris telah menjalani suatu  masa  jabatan  selama  dua  tahun.  Hak  ini  juga  dapat  diambil  setiap  tahun  atau  sekaligus  untuk beberapa tahun disaat melaksanakan cuti. Notaris yang bersangkutan wajib menunjuk seorang Notaris untuk menggantikannya.
Ketentuan  mengenai  cuti  Notaris  ini  diatur  dalam  Pasal  25  sampai  dengan  Pasal  32  Undang- Undang  Jabatan  Notaris,  yang  mana  Notaris  sebelum  mengambil  cuti  tersebut  memiliki  kewajiban- kewajiban sebagai syarat  yang  harus  terpenuhi,  yaitu kewajiban seorang  Notaris  untuk  menjalankan jabatannya  selama  2  tahun  berturut-turut  dan  secara  efektif.  Ketika  akan  mengambil  cuti,  maka Notaris  wajib  hukumnya  menunjuk  Notaris  Pengganti  untuk  menggantikan  tugas  jabatannya  dalam melayani masyarakat khususnya keterkaitan dengan hukum Kenotariatan.
Dalam menunjuk Notaris Pengganti biasanya rata-rata Notaris hanya mengambil dari kalangan karyawannya yang sudah memenuhi syarat sesuai bunyi Pasal 33 UUJN-P dan telah dianggap mampu untuk  mengambil  keputusan  dari setiap  akta  yang  akan  dibuatnya.  Notaris  mengajukan  permohonan sertifikat  cuti  terlebih  dahulu  sebagaimana  telah  disebutkan  diatas.  Setelah  Notaris  memenuhi kewajiban  tersebut,  maka  Notaris  dapat  mengambil  hak  cutinya.  Pada  saat  dimulainya  cuti,  Notaris memiliki kewajiban untuk menyerahkan Protokolnya kepada Notaris Pengganti dengan dibuatkannya berita acara Penyerahan Protokol, begitu sebaliknya dilakukan 1 (satu) hari setelah cuti berakhir.
Secara  umum  kesalahan  dan  kurangnya  konsentrasi  sangat  mempengaruhi  kualitas  seseorang dalam berkerja. Oleh karena itu, Notaris dapat menggunakan hak cutinya. Dalam menjalankan suatu jabatannya,  seorang  Notaris  dituntut  untuk  selalu  mempunyai  atau  memiliki  kecermatan,  ketelitian, kejujuran,  kehati-hatian,  serta  kondisi  tubuh  yang  selalu  prima.  Oleh  karenanya,  seorang  pejabat notaris  yang  mengajukan  cuti  harus  patuh  dan  siap  menunjuk  penggantinya  karena  adanya  sistem notaris  pengganti  dengan  alasan  apapun  yang  dalam  tugasnya  sebagai  seorang  pejabat  yang  sedang tidak dapat memenuhi tugasnya secara sementara ( Adjie, 2009 ). Notaris pengganti bertanggung jawab sementara  sebagai  seorang  notaris  untuk  melanjutkan  tugas  notaris  yang  sedang  cuti  dengan  alasan cuti, sakit, dan sebagainya.
Diberlakukannya  persamaan  posisi  hukum  antara  satu  notaris  dengan  pengganti  notaris menghilangkan  keraguan  dengan  akta  yang  dikeluarkan  oleh  notaris  pengganti  karena  memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat oleh notaris yang sebelumnya. Akta yang telah diselesaikan  dihadapan  notaris  pengganti  mempunyai  sifat  autentik  serta  memiliki  kekuatan  hukum pembuktian yang sempurna.
Semua yang dilakukan oleh Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris ini sama dengan yang dilakukan oleh Notaris. Setelah dilantik menjadi Notaris Pengganti dan/ atau Pejabat Sementara Notaris,  semua  kewenangan,  kewajiban,  dan  larangan  akan  berpindah  kepadanya.  Oleh  karena  itu, tidak  semua  orang  dapat  dipilih  atau  diangkat  menjadi  seorang  Notaris  Pengganti  dan/  atau  Pejabat Sementara  Notaris.  Dengan  kedudukan  hukum  tersebut  berarti  Notaris  Pengganti  adalah  pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata berbunyi “suatu akta otentik ialah  suatu  akta  yang  dimana  bentuknya  sudah  ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau dihadapan  pegawai  umum  yang  berkuasa  dalam  bidangnya,  ditempat  dimana  akta  dibuatnya”. Jadi, dapat  dikatakan  bahwa  seorang  Notaris  Pengganti  memiliki  suatu  kewenangan  sebagai  seorang Notaris  sebagaimana  berdasarkan  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  yakni  sebagai  seorang pejabat  umum  yang  diangkat  untuk  sementara  waktu  dan  mempunyai  kewenangan  sebagai  seorang Notaris.

## Mekanisme  Penyelesaian  Administrasi  Protokol  Notaris  Pengganti  apabila  Notaris  yang  Diganti Meninggal Dunia sebelum Cuti Berakhir
Notaris  Pengganti  merupakan  orang  yang  untuk  sementara  menggantikan  tugas atau jabatan  Notaris yang  cuti,  sakit  atau  untuk  sementara  tidak  dapat  atau  berhalangan  untuk  melaksanakan  tugas jabatannya  sebagai  Notaris  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  1  ayat  3  UUJN-P.  Notaris Pengganti  ini  diangkat  oleh  Menteri  melalui  Kantor  Wilayah  setempat.  Notaris  Pengganti  dalam melaksanakan  kewenangan,  kewajiban  dan  larangannya  sama  dengan  Notaris,  salah  satunya  berhak untuk membuat akta atas namanya sendiri sebagai Notaris Pengganti. Kewenangan Notaris Pengganti setelah  Notaris  yang  diganti  meninggal  dunia  antara  lain  karena  adanya  sistem  notaris  pengganti dengan  alasan  apapun  yang  dalam  tugasnya  sebagai  seorang  pejabat  yang  sedang  tidak  dapat memenuhi  tugasnya  secara  sementara.  Notaris  pengganti  merupakan  yang  bertanggung  jawab sementara  sebagai  seorang  notaris  untuk  melanjutkan  tugas  notaris  yang  sedang  cuti  dengan  alasan cuti, sakit, dan sebagainya.
Adapun  kewenangan  lainnya  dari  Notaris  yakni  mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan kepastian  tanggal  surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku  khusus  (legalisasi).  Notaris Pengganti  berhak  untuk  melaksanakan  legalisasi  yang  artinya  membenarkan  bahwa  para  pihak tersebut yang tercantum dalam akta telah melakukan penandatanganan surat di bawah tangan tersebut di  hadapan  Notaris  Pengganti.  Kemudian  kewenangan  lainnya  yaitu  melakukan  pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
Dalam  setiap  jabatan  ada  kewenangan  yang  dilakukan.  Oleh  karenanya  ada  kewajiban  dalam pelaksanaannya. Salah satu kewajibannya yaitu mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta  berdasarkan  minuta  akta.  Kewajiban  lainnya  yaitu  akta  yang  dibuatnya  harus  secara  langsung dibaca di depan kliennya dengan harus ada sejumlah dua orang saksi sampai empat saksi tergantung jenis  akta  yang  dibuatnya  karena  setiap  akta  memiliki  perbedan  prosedur  dalam  hal  pembuatannya. Ada  yang  harus  disaksikan  oleh  dua  sampai  empat  orang  saksi  pada  saat  penandatanganan  akta tersebut  dilakukan.  Namun  pada  praktek  langsungnya  tidak  semua  akta  dibacakan  oleh  Notaris Pengganti.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  Pasal  16  UUJN-P  karena  para  pihak  menghendaki  untuk dibacakan.  akan  tetapi  akta  tersebut  juga  bisa  saja  tidak  dibacakan  oleh  seorang  notaris  dihadapan kliennya  apabila  dengan  alasan  bahwa  kliennya  sudah  mengetahui,  membaca  aktanya,  dan  sudah paham terhadap isi dari akta tersebut selama akta tersebut tidak ada perubahan lagi.
Notaris  yang  saat  menjalankan  cuti tetapi  meninggal  dunia duluan, tugasnya  harus  digantikan oleh  Notaris  Pengganti  sebagai  Pejabat  Sementara  Notaris.  Dengan  adanya  informasi  dari meninggalnya  Notaris  tersebut,  maka  MPD  akan  segera  merundingkan  bersama  anggotanya  terkait Notaris mana yang akan sanggup menerima Protokol dari Notaris yang sudah meninggal dan Notaris Penggantinya  dengan  mempertimbangkan  tempat  penyimpanan  dari  arsip  dokumen  Negara  tersebut ditempat yang aman karena akta Notaris merupakan salah satu arsip negara. Majelis Pengawas Daerah dengan  berbagai  pertimbangan  akan  menunjuk  Notaris  penerima  Protokol.  Notaris  Pengganti  akan
mempersiapkan  semua  protokol  yang  akan  diserahkan  dan  menyiapkan  Berita  Acara  Penyerahan Protokol.  Berita  Acara  Penyerahan  Protokol  di  dalamnya  biasannya  berisi  jumlah  akta  yang  akan diserahkan.
Pejabat  Sementara  menyerahkan  Protokol  Notaris  dari  Notaris  yang  meninggal  dunia  kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama dalam jangka waktu 60 hari dihitung dari tanggal Notaris yang digantikan  telah  meninggal  dunia.  Namun  dalam  realitanya  penyerahan  protokolnya  tidak  sesuai dengan  waktu  yang  diberikan,  bahkan  bisa  lebih  lama.  Akan  tetapi  ada  konsekuensi  dari keterlambatan  penyerahan  protokol  Notaris  dan  Notaris  Pengganti  tersebut.  Sebelum  dilakukan penyerahan  protokolnya,  Notaris  pengganti  harus  memastikan  bahwa  semua  Protokol  Notaris  sudah lengkap.  Notaris  Pengganti  juga  harus  menghitung  jumlah  aktanya  yang  kemudian  dituangkan  dan dibuat dalam berita acara serah terima Protokol Notaris.
Notaris Pengganti memiliki batas waktu untuk menyelesaikan semua Protokol tersebut adalah 60  hari  terhitung  sejak  Notaris  meninggal  dunia.  Notaris  Pengganti  tidak  memiliki  jabatan  dan kewenangan  lagi  dalam  hal  pembuatan  akta  autentik.  Notaris  yang  meninggal  dunia  pada  saat menjalankan cuti akan diberhentikan dari jabatannya dengan hormat dan ahli waris/ Notaris Pengganti memberitahukan  atas  meninggalnya  Notaris  yang  diganti  kepada  MPD  baik  secara  manual  maupun elektronik  paling  lama  7  hari  terhitung  dari  Notaris  meninggal  dunia.  Penyerahan  Protokol  tersebut dilaksanakan  paling  lama  60  hari  dengan  pembuatan  berita  acara  penyerahan  Protokol  Notaris  yang ditandatangani  oleh  Notaris  yang  menggantikan  sebagai  Pejabat  Sementara  menggantikan  tugas notaris  yang  sedang  cuti  ataupun  lain  sebagainya,  Notaris  penerima  Protokol  Notaris,  dan  Ketua Majelis Pengawas Daerah.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Ada  beberapa  simpulan  yang  dapat  dibuat  berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  yaitu:  pertama,  status hukum  dari  Notaris  Pengganti  dalam  hal  Notaris  yang  diganti  sudah  meninggal  duluan  saat  sedang cuti  dan  cuti  tersebut  belum  berakhir,  maka  tugasnya  sebagai  pejabat  umum  akan  diteruskan  oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris tanpa ada pelantikan sebagai Pejabat Sementara Notaris. Kedua, Mekanisme penyelesaian administrasi Protokol Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang  diganti  meninggal  dunia  sebelum  cuti  berakhir  yaitu  Dengan  adanya  informasi  dari meninggalnya  Notaris  tersebut,  maka  MPD  akan  segera  merundingkan  bersama  anggotanya  terkait Notaris mana yang akan sanggup menerima Protokol dari Notaris yang sudah meninggal dan Notaris Penggantinya  dengan  mempertimbangkan  tempat  penyimpanan  dari  arsip  dokumen  Negara  tersebut ditempat yang aman karena akta Notaris merupakan salah satu arsip negara. Majelis Pengawas Daerah dengan  berbagai  pertimbangan  akan  menunjuk  Notaris  penerima  Protokol.  Notaris  Pengganti  akan mempersiapkan  semua  protokol  yang  akan  diserahkan  dan  menyiapkan  Berita  Acara  Penyerahan Protokol.  Berita  Acara  Penyerahan  Protokol  di  dalamnya  biasannya  berisi  jumlah  akta  yang  akan diserahkan.

## 2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, ada beberapa saran yang perlu disampaikan kepada  beberapa  pihak,  yaitu:  pertama,  untuk  menjamin  suatu  kepastian  hukum  bagi  Notaris Pengganti  seharusnya  ada  pelantikan  kembali  dari  Notaris  Pengganti  sebagai  Pejabat  Sementara Notaris.  Kedua,  seharusnya  Majelis  Pengawas  Daerah  ikut  hadir  pada  saat  penyerahan  Protokol Notaris  kepada  penerima  Protokol  Notaris  untuk  mensinkronkan  jumlah  akta  yang  akan  diserahkan sesuai  dengan  berita  acara  penyerahan  protokol  yang  ditandatanganinya  untuk  menghindari ketidaksesuaian data yang merupakan arsip Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  H.  (2007). Hukum  Notariat  Indonesia,  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris . Bandung: Refika Aditama. Adjie, H. (2009). Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia . Bandung: Mandar Maju.
Afifah,  K.  (2017).  Tanggung  Jawab  dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  secara  Perdata  terhadap Akta yang Dibuatnya. Lex Renaissance , 2 (1), 147–161. Darus,  M.  L.  H.  (2017). Hukum  Notariat  dan  Tanggung  Jawab  Jabatan  Notaris .  Yogyakarta:  Uii
Press.
Edwar, A.Rani, F., & Ali, D. (2019). Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality  Before  The  Law. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal) , 8 (2), 207–219.
Erwinsyahbana, T., & Melinda. (2018). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. Lentera Hukum , 5 (2), 305–321.
Flora, H. S. (2012). Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , XIV (57), 179–199.
Manuaba,  I.  B.  P.,  Parsa,  I.  W.,  &  Ariawan,  I.  G.  K.  (2018).  Prinsip  Kehati-hatian  Notaris  dalam Membuat Akta Autentik. Jurnal Ilmuah Prodi Magister Kenotariatan , 1 (1), 59–74. Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bhakti. Simorangkir, J. C. . (2013). Kamus Hukum . Jakarta: Aksara Baru.