## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 2 ,No. 1, Juni 2021 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH YANG MELEBIHI BATAS MAKSIMUM (SUATU ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1484 K/
PDT/2018, TANGGAL 10 AGUSTUS 2018)

## Lewis Grindulu, M. Hotibul Islam, Muhammad Jailani*, dan Ridwan
Universitas Mataram Corresponding email : muhjailani@unram.ac.id

## Abstrak
Salah satu kasus sengketa tanah yang menarik perhatian public khususnya di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat adalah kasus sengketa tanah yang diperiksa, diadili, diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Agung pada peradilan Kasasi sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1484 K/PDT/2018, tanggal 10 Agustus 2018. Putusan Mahkamah Agung ini sebagai tindak lanjut putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 149/PDT/2017/ PT. MTR tanggal 22 Nopember 2017. Penelitian terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1484 K/PDT/2018, tanggal 10 Agustus 2018) sebagai graduasi dari penelitian tim peneliti pada penelitian sebelumnya, yaitu penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 37/Pdt.G/2016/PN.Pya., tanggal 14 Juni 2017  dan Pengadilan Tinggi Mataram No. 149/PDT/2017/PT. MTR tanggal 22 Nopember 2017.  Penggugat dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1484 K/PDT/2018, tanggal 10 Agustus 2018 tersebut adalah bernama Suryo yang menjadikan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pihak tergugat. Dalam dalil gugatannya Suryo selaku penggugat mengklaim memiliki tanah sawah seluas ± 41 hektar yang terletak di DesaPuyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah  yang saat ini dikuasai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selakut tergugat. Sedangkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendalilkan bahwa tanah seluas ± 41 hektar bukan hak milik Suryo, melainkan tanah yang harus dikuasai oleh Pemerintah Daerah  Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan sertifikat hak pakai yang tercatat atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian ini dikemukakan 2 (dua) rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji yaitu : (1) Apakah Majelis Hakim Makamah Agung dalam putusan Kasasi Nomor: 1484 K/PDT/2018, tanggal 10 Agustus 2018 telah menerapkan hukum materiel yaitu, substansi  UU No. 56 Prp. Tahun 2019 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, (2) Bagaimana pertimbangan hukum putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1484 K/PDT/2018, tanggal 10 Agustus 2018 terhadap fakta hukum dalam dalil gugatan penggugat dan jawaban tergugat maupun alat-alat bukti yang disampaikan oleh penggugat dan tergugat.

## Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Hak Tanah

## A.  PENDAHULUAN
Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Yang Melebihi Batas Maksimum (Suatu Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 37/Pdt.G/2016/PN.Pya, tanggal 14 Juni 2017 dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 149/PDT/2017/PT. MTR tanggal 22 Nopember 2017), ditemukan  putusan Pengadilan Negeri Praya No. 37/ Pdt.G/2016/PN.Pya., tanggal 14 Juni 2017  dan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 149/PDT/2017/PT. MTR tanggal 22 Nopember 2017 saling menegasikan, tetapi sama-

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 116~126
sama tidak menerapkan UU No. 56 Prp. Tahun 1960 sebagai dasar hukum putusannya yang saling menegasikan tersebut, maka rencana penelitian tim peneliti dengan tema “Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Yang Melebihi Batas Maksimum (Suatu Analisis Terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1484 K/PDT/2018, tanggal 10 Agustus 2018) sangat penting dilakukan sebagai bagian dari koridor Roadmap penelitian sebelumnya atau sebagai tindak lanjut dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian pada tahun 2019 yang telah dilakukan oleh tim peneliti dengan tema “Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Yang Melebihi Batas Maksimum (Suatu Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 37/Pdt.G/2016/PN.Pya, tanggal 14 Juni 2017 dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 149/PDT/2017/ PT. MTR tanggal 22 Nopember 2017). Atas primer penelitian tim peneliti dengan tema “Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Yang Melebihi Batas Maksimum (Suatu Analisis Terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1484 K/PDT/2018, tanggal 10 Agustus 2018) ini untuk melihat lebih jauh apakah Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi Nomor: 1484 K/PDT/2018, tanggal 10 Agustus 2018 terjebak tidak menerapkan atau menerapkan UU No. 56 Prp. Tahun 2019 dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Metode Pendekatan yang digunakan adalah :
a)  Pendekatan konsep (conceptual approach), yakni suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang diteliti.
b) Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang diteliti.
c)  Pendekatan Kasus (Case Approach) adalah pendekatan dengan melakukan pengkajian atau telaahan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian, yaitu sengketa atau perkara hak milik atas tanah yang melebihi batas maksimum  sebagaimana putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1484 K/PDT/2018, tanggal 10 Agustus 2018 sebagai tindak lanjut putusan Pengadilan Negeri Praya No. 37/Pdt.G/2016/ PN.Pya., tanggal 14 Juni 2017  dan  Pengadilan Tinggi Mataram No. 149/PDT/2017/ PT. MTR tanggal 22 Nopember 2017 yang merupakan obyek penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti pada tahun 2019.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Konsep Sengketa Perdata
Istilah sengketa berasal dari bahasa Inggeris dispute yang berarti perselisihan atau percekcokan atau pertentangan. Sengketa yang muncul dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai variannya seringkali disamakan dengan konflik, sebagai missal Robert MZ.Lawang 1 menggunakan istilah sengketa dan konflik secara bersamaan dengan menyatakan bahwa sengketa atau konflik adalah pertentangan yang terjadi anatara dua orang atau kelompok dalam rangka menguasai benda yang dianggap oleh kedua belah pihak mempunyai nilai yang sangat tinggi. Sedangkan sengketa perdata adalah sengketa atau pertentangan yang terjadi antara orang dengan orang lainnya, orang dengan kelompok orang, kelompok orang dengan kelompok orang lainnya, seorang dengan badan hukum perdata dan badan hukum public, kelompok orang dengan badan hukum perdata, badan hukum perdata  dengan badan hukum perdata lainnya, badan hukum perdata dengan badan hukum public 2
Dalam setiap sengketa perdata menurut M. Munir 3 memerlukan tindakan penyelesaian dan tidak ada suatu sengketa tanpa adanya penyelesaian.  Secara garis besar, menurut Suparto Wijoyo 4 bahwa penyelesaian sengketa atau konflik dalam masyarakat dapat digolongkan kedalam dua jalur, yaitu melalui pengadilandan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan  mengenal istilah kalah dan menang dan merupakan tujuan akhir dari suatu proses hukum, sehingga hak dan kewajiban yang telah dirumuskan dalam hukum harus diterima. Otonomi sidang pengadilan sangat menentukan hukum macam apa yang akan diberlakukan kepada mereka yang wanprestasi dan melakukan perbuatan melawan hukum.
Konsekwensi logis dari adanya pihak yang menang dan kalah berdasarkan putusan pengadilan, maka pihak yang menang akan diberikan obyek sengketa oleh pengadilan melalui kekuatan eksekusi (pelaksanaan putusan  pengadilan) apabila tergugat sebagai pihak yang kalah perkara tidak secara sukarela menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat sebagai pihak yang menang perkara, misal dalam sengketa perdata yang obyek sengketanya adalah tanah yang dikuasai oleh tergugat akan dilaksanakan eksekusi riil oleh pengadilan untuk mengambil dan menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa dari penguasaan tergugat untuk diserahkan kepada penggugat sebagai pihak yang menang perkara. Dalam praktek peradilan perdata luas tanahsebagai obyek
1 Robert MZ Lawang, Konflik Tanah di Manggarai , UI Press, 1999, hlm. 19
2 Made Oke Cahyadi Wiguna, Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata tentang Tanah Melalui Alternatif Dispute Resolution dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian Didalamnya , dalalam jurnal hukum & pembangunan 48 No.3 (2018):506- 520. ISSN:0125-9687, 2018, hlm. 510.
3 M. Munir, Penggunaan Pengadilan Negeri sebagai Lembaga untuk Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat, Kasus Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah dalam masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Madura, Disertasi Doktor, Universitas Airlangga.1997, hlm. 185
4 Suparto Wijoyo. Penyelesaian Sengketa Lingkungan . Airlangga University Press: Surabaya. 1999, hlm. 11

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 118~126
sengketa adakalanya dalam batas luas yang dibenarkan oleh undang-undang, juga adakalanya melampaui batas kepemilikan hak atas tanah  menurut undang-undang.

## 2. Konsep Kepemilikan Hak atas Tanah
Cakupan luaskepemilikan hak atas tanah telah digariskandalam Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960 ini menyebutkan:
(1) Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagaimana  yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini.
(2) Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
Di Daerah-daerah yang : Sawah atau tanah kering hektar                                  hektar Tidak padat 15 20 Padat: a.  Kurang padat 10 12 b.  Cukup padat 7,5 9 c.  Sangat padat 5 6
Berdasarkan gambaran di atas, maka  seseorang atau orang dalam satu keluarga tidak dibenarkan memiliki hak atas tanah melebihi batas maksimum yang digariskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960. Hal ini mengandung arti bahwa apabila pengadilan menangani sengketa hak milik atas tanah yang melebihi batas maksimum, maka hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara harus bertumpu pada ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960. Dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa:
“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.
Amanat ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 seringkali disimpangi oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditangani, karena dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan seringkali tidak memuat Pasal tertentu atau sumber hukum tidak tertulis. Ada dua  kemungkinan hakim dalam putusannya tidak memuat ketentuan Pasal tertentu atau sumber hukum tidak tertulis, yaitu (1) hakim tidak mengetahui adanya peraturan hukum tertulis atau sumber hukum tidak tertulis terkait dengan sengketa atau perkara yang sedang ditangani, dan (2) adanya motiv tertentu sehingga walaupun hakim mengetahui adanya
peraturan tertulis atau sumber hukum tidak tertulis yang harus diterapkan dalam sengketa yang sedang ditangani, tetapi tidak digunakan sebagai dasar atau alasan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang ditangani.

## 3. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata
Putusan pengadilan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam siding terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius) 5 .Putusan  pengadilan dalam perkara perdata dapat berupa putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela disebut pula dengan putusan sementara dimana hakim diberikan kewenangan untuk mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Putusan sela tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara.Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan oleh para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara sebelum menjatuhkan putusan akhir. 6 Sedangkan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. 7
Putusan akhir dapat berupa putusan deklarator, putusan constitutif dan putusan condemnator.Putusan deklarator adalah putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata, misalnya hak milik atas benda yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik penggugat.Putusan deklarator adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya.Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status yang dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.Dengan adanya pernyataan itu putusan telah menentukan dengan pasti siapa yang berhak atau siapa yang mempunyai kedudukan atas permasalahan yang disengketakan. 8
Berbeda dengan putusan deklarator, Putusan constitutif adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya putusan yang memutuskan perkawinan, pemutusan perjanjiandan sebagainya.Putusan constitutif pada umumnya tidak dapat dilaksanakan, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak lawanyang dikalahkan.Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya pemaksa. 9
5 1 H.A. Mukti Arto, Praktik Perkara Perdata Pada Pengdilan Agama , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1 1996), hlm .245
6 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 880
7 Sudikno Mertokusumo, Op. cit., hlm. 221.
8 M.Yahya Harahap, Op. Cit., hlm., 876.
9 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit. hlm., 222.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 120~126
AdapunPutusan condemantor adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat condemnator merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan amar deklarator atau constitutif. Amar putusan condemantor dapat dikatakan sebagai asesor dengan amar deklarator atau konstitutif, karena amar condemnator  tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum para pihak. Sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator, misalnya sengketa mengenai wanprestasi bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan menyatakan bahwa tergugat wanprestasi, dan hal itu dituangkan dalam amar yang menyatakan tergugat melakukan perbuatan wanprestasi. Putusan yang berisi amar deklaratif itu dapat berdiri sendiri tanpa dibarengi amar kondemnator berupa penjatuhan hukuman kepada tergugat untuk membayar ganti kerugian.Sebaliknya amar putusan kondemnator berupa penjatuhan hukuman membayar ganti rugi kepada tergugat tidak dapat berdiri sendiri, karena tidak mungkin menghukum tergugat membayar ganti rugi tanpa lebih dahulu ada amar deklaratif yang menyatakan tergugat melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada penggugat. Oleh karena itu amar putusan kondemnator : merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan amar deklaratif, sehingga amar putusan deklarator merupakan condition sine qua non atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan kondemnator. Penempatan amar deklarator dalam putusan meski ditempatkan mendahului amar condemnator. 10
Dalam menjatuhkan putusan sangat dituntut kehati-hatian hakim.Apabila petitum gugatan yang diajukan penggugat secara nyata mengandung kondemnator agar tergugat dihukum melakukan sesuatu dan gugatan penggugat dikabulkan hakim, maka merupakan keharusan bagi hakim mengabulkan petitum tersebut agar putusan yang dijatuhkan efektif dan bermanfaat menyelesaikan sengketa. Lain hanya jika gugatan penggugat tidak mencantumkan petitum condemnator, hakim tidak boleh mengabulkan amar yang demikian karena bertentangan dengan asas ultra petitum partium bahwa putusan yang menyimpang dari isi tuntutan baik karena hanya meliputi sebagian dari tuntutan maupaun karena melebihi dari apa yang dituntut tidak dapat dibenarkan. Mengenai ciri putusan kondemnator di dalamnya tercantum amar atau dictum yang bersisi kalimat : menghukum untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi dan sebagainya, juga memerintahkan untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi dan sebagainya. 11

## 4. Pembuktian dan Pertimbangan Hakim
Secara umum pembuktian dalam suatu perkara bidang hukum apa saja memegang posisi sentral. Pembuktian adalah jantung dan roh dalam perkara di depan sidang pengadilan. Perbuatan hukum, peristiwa hukum dan hubungan hukum sebagai dasar
10 Yahya Harahap, Op. Cit. hlm. 878.
11 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 13.
melakukan gugatan hukum kepada seseorang atau badan hukum harus dapat dibuktikan di depan sidang pengadilan. Demikian pula bantahan/sanggahan yang diajukanoleh seseorang atau badan hukum selaku tergugat yang menjadi sasaran tuntutan hukum harus pula dapat dibuktikan di depan sidang pengadilan. Hal ini mengandung arti bahwa sebaik apapun argumentasi hukum yang disampaikan oleh pihak penggugatmaupun pihak tergugat tanpa dapat dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya menjadi retorika belaka.
Mengenaiapa yang dimaksud dengan pembuktian, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa pembuktian adalah memberi dasar-dasar yang cukup pada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. 12
Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo di atas dapat diperoleh petunjuk bahwa pembuktian merupakan usaha dan tindakan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran peristiwa atau fakta yang disampaikan oleh pihak yang menuntut atau pihak yang dituntut untuk meyakinkan hakim terhadap peristiwa atau fakta dalam versi pihak yang dituntut.Pengertian pembuktian dalam arena perkara di pengadilan dikemukakan pula oleh Subekti yang menyatakan bahwa pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa 13 .
Berkenaan dengan tujuan pembuktian, Martiman Prodjohamidjojo juga menyatakan bahwa pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran pe r istiwa tersebut 14 .
Dari pendapat Subekti dan Martiman di atas diperoleh petunjuk bahwa pembuktian atau membuktikan adalah upaya mengungkap kebenaran tentang fakta kejadian atau peristiwa yang disampaikan oleh pihak yang menunut di depan sidang pengadilan. Secara hukum upaya mengungkap kebenaran tentang fakta kejadian atau peristiwa bukan saja menjadi domain pihak yang mengajukan tuntutan hukum, melainkan pula menjadi hak dari pihak yang dituntut. Dalam konteks ini pihak yang dituntut menurut hukum dapat mengajukan  fakta kejadian atau peristiwa yang berbeda dengan pihak yang menuntut melalui media pembuktian.
Dalam hukum acara perdata system pembuktian yang dianut tidak bersifat stelsel negatif  sebagaimana paradigma system pembuktian yang dikenal dalam hukum acara pidana yang mengharuskan adanya minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum dan ditambah dengan keyakinan hakim.Patokan minimal dua alat bukti yang sah dan berdasarkan keyakinan hakim dalam pembuktian perkara pidana sebagai penggarisan untuk mewujudkan pencarian kebenaran materiel (hakiki) sebagaimana diamanatkan
12  Sudikno Mertokusumo “Hukum Acara Perdata” Liberti Jogyakarta, 2006, hlm.  109. 13  Subekti “Hukum Pembuktian”, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001, hlm. 1.
14 Martiman Prodjohamidjojo “ Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984, halaman 11.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 122~126
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berbeda halnya dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (formeel waarheid) . Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil.Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. 15
Pengambilan putusan hakim perdata berdasarkan kebenaran formil mengacu pada alat- alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164 HIR, 284 RBG dan 1866 KUHPerdata, yaitu : 1. Alat bukti surat (tertulis), 2. Keterangan saksi, 3.Pengakuan, 4.Persangkaan, dan 5. Sumpah. Kelima alat bukti dalam hukum acara perdata ini memiliki kualitas pembuktian masing-masing. Alat bukti surat berupa akta otentik memiliki daya pembuktian sempurna. Oleh karena itu sekalipun satu alat bukti surat akta otentik tanpa dibarengi oleh alat bukti lain dapat digunakan untuk memutus perkara oleh hakim. Berbeda halnya dengan alat bukti surat di bawah tangan tidak dapat digunakan untuk memutus perkara oleh hakim jika hanya satu alat bukti. Alat bukti surat di bawah tangan dapat digunakan oleh hakim untuk memutus perkara jika dibarengi oleh alat bukti lain. Demikian pula halnya dengan alat bukti keterangan saksi harus dibarengi dengan alat bukti lain untuk dapat memutus perkara oleh hakim, karena nilai pembuktian keterangan saksi bersifat bebas dan tidak mengikat hakim. Sedangkan alat bukti pengakuan nilai pembuktiannya bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga sekalipun tanpa ada alat bukti lain sudah cukup bagi hakim untuk memutus perkara dengan pengakuan salah satu pihak saja. Sementara alat bukti persangkaan merupakan alat bukti yang ditarik oleh hakim berdasarkan alat-alat bukti lain dan peristiwa-peristiwa yang terungkap dipersidangan. Adapun alat bukti sumpah memilik karakteristik yang variatif tergantung pada peletakan sumpah. Apabila para pihak yang berperkara tidak dapat  mengajukan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian sesuai dengan nilai kualitas alat-alat bukti lain, maka hakim atas inisiatif dan penilainnya akan menjatuhkan sumpah tambahan kepada salah satu pihak yang berperkara. Sedangkan apabila para pihak yang berperkara tidak ada mengajukan satu alat bukti pun di sidang pengadilan, maka salah satu pihak baik penggugat atau tergugat akan meminta pihak lawannya untuk mengangkat sumpah pemutus (decisoir) dan pihak lawannya dapat mengembalikan permintaan sumpah  kepada pihak yang meminta jika tidak bersedia bersumpah.  Siapa yang bersedia bersumpah akan menjadi pemenang dalam perkara sekalipun mungkin saja dusta.
Berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan yang disampaikan oleh para pihak yang berperkara maupun berdasarkan temuan hakim setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara, maka hakim akan membuat pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya terhadap fakta-fakta yang disampaikan oleh penggugat dan tergugat. Menurut Damang bahwa dalam hukum acara perdata
15  M. Yahya Harahap, Op. Cit. hlm. 498
pertimbangan hukum dari hakim diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil yang mencapai batas minimal pembuktian. 16
Dalam hukum acara perdata dan praktek peradilan perdata, hakim pasca mengkonstatir dan mengkualifisir fakta atau persitiwa yang disampaikan oleh penggugat maupun tergugat akan menetapkan fakta tetap dan relevan yang terbukti untuk kemudian hakim akan menerapkan hukum dari sumber-sumber hukum. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang disampaikan oleh penggugat maupun tergugat akan dipertimbanghkan oleh hakim dengan mengacu alat-alat bukti yang disampaikan oleh penggugat maupun tergugat. Setiap tuntutan (petitum) dari gugatan penggugat harus dipertimbangkan oleh hakim apakah terbukti atau tidak berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan baik yang disampaikan oleh penggugat maupun tergugat. Demikian pula setiap alat bukti yang disampaikan oleh penggugat maupun tergugat harus dianalisis dan dipertimbanhgkan secara induktif argumentatif  apakah memiliki relevansi terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.Hakim tidak dibenarkan untuk tidak mempertimbangkan semua alat bukti yang disampaikan oleh penggugat maupun tergugat.Apabila hakim tidak mempertimbangkan alat bukti yang disampaikan oleh penggugat maupun tergugat, maka putusan hakim dipandang kurang pertimbangan hukum (onvoel donde gemotivered ).
Dalam pertimbangan hukum putusan harus pula dicantumkan pasal-pasal tertentu dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tetang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dandasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturanperundang- undangan yang bersangkutan atau sumberhukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
4. Apakah Majelis Hakim Makamah Agung dalam putusan Kasasi Nomor: 1484 K/ PDT/2018, tanggal 10 Agustus 2018 telah menerapkan hukum materiel yaitu, substansi  UU No. 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
Dari Putusan Kasasi atas perkara kasasi Nomor: 1484K/PDT/2018, tanggal 10 Agustus 2018, Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak menerapkan hukum materiil sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 56 Prp 1960 karena dalam pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No. 1484 K/PDT/2018, tanggal 10 Agustus 2018 hanya menyatakan bahwa termohon kasasi / dahulu penggugat terbukti tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa. Demikian pula pihak yang menghibahkan tanah obyek sengketa kepada termohon kasasi tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa.
16   Damang, Definisi Pertimbangan  Hukum, http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hu- kum_17.html. diakses pada tanggal 4 Maret 2015.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 124~126
Semestinya menurut tim peneliti Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya tidak saja mempertimbangkan termohon kasasi dan pemberi hibah tanah obyek sengketa tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa, melainkan pula seharusnya dalam pertimbangan Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa kepemilikan tanah seluas 41 Ha, tidak sesuai dengan amanat UU No. 56 Prp Tahun 1960, karena menurut hukum tidak dapat dibenarkan seseorang memiliki hak atas tanah secara pribadi seluas 41 Ha. Berarti melebihi batas maksimum sebagaimana amanat UU tersebut.
Bagaimana pertimbangan hukum putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1484 K/PDT/2018, tanggal 10 Agustus 2018 terhadap fakta hukum dalam dalil gugatan penggugat dan jawaban tergugat maupun alat-alat bukti yang disampai- kan oleh penggugat dan tergugat.
Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung tersebut adalah bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Mataram yang telah membatalkan putusan judex facti/Pengadilan Negeri Praya dengan mengabulkan gugatan penggugat tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo judex facti/Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menerapkan hukum dimana ternyata:
-  Bahwa baik penggugat yang mendalilkan sebagai penerima hibah maupun pemberi hibah sama sekali tidak pernah menguasai secara fisik obyek sengketa.
-  Bahwa sebaliknya obyek sengketa telah dikuasai secara fisik oleh para tergugat khususnya oleh tergugat II sejak tahun 1973 masing-masing berdasarkan sertifikat hak guna usaha nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 tahun 1973 dan berturut-turut hingga saat ini oleh oleh tergugat I dengan surat persetujuan pelepasan asset tergugat II telah menyerahkan obyek sengketa kepada tergugat I berdasarkan berita acara tanggal 23 September 2002 dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 735.000,000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang saat ini objek sengketa telah dipecah-pecah (bukti T1 sampai dengan T.7 (tujuh) sertifikat hak pakai masing-masing nomor 3,4,6,7,17,18, dan 19 Tahun 2016 atas nama tergugat I (Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat).
Dari pertimbangan di atas, berdasarkan lamanya penguasaan fisik terhadap seluruh objek sengketa yang senyatanya sejak tahun 1973 dan secara terus-menerus dan saat ini telah ditertibkan beberapa sertifikat hak pakai atas nama tergugat I yang telah didirikan pula bangunan antara lain kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Nusa Tenggara Barat yang dikelola oleh tergugat I, untuk itu menjadi penguasaan objek sengketa secara terus-menerus semula oleh tergugat II dan diteruskan oleh tergugat I dapat dinilai sebagai pemilik yang beriktikad baik, sehingga kemudian tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat pada tahun 2016 yang sudah lebih dari 5 (lima) tahun sudah 43 (empat puluh tiga) tahun semenjak tahun 1973 berdasarkan ketentuan Pasal
32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya tersebut.
Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat/Gubernur Nusa Tenggara Barat dan membatalkan putusan pengadilan tinggi Mataram Nomor 149/PDT/2017/PT.MTR tanggal 22 November 2017 yang membatalkan putusan pengadilan negeri Praya Nomor 37/PDT.G/2016/PN.Pya tanggal 14 Juni 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
Menimbang, bahwa oleh karena termohon kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.
Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## D. KESIMPULAN
Dari putusan Pengadilan Negeri Praya No. 37/Pdt.G./2016/PN.Pya, tanggal 14 Juni 2017 dan putusan Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusan No. 149/PDT/2017/PT. MTR tanggal 22 November 2017. Dari kedua tingkat putusan pengadilan ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa putusan ini tidak mencerminkan penalaran hukum yang logis terhadap fakta hukum tanah sengketa seluas kurang lebih 41, 555 Ha, karena tidak mempertimbangkan klaim kepemilikan penggugat atas tanah sengketa seluas kurang lebih 41, 555 Ha, menggunakan UU No.56 Prp. Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, yang menggariskan batasan kepemilikan tanah yaitu untuk daerah cukup padat hanya dibenarkan untuk menguasai tanah sawah seluas, 7,5 Ha dan untuk tanah kering seluas 9 Ha. Sedangkan Desa Puyung termasuk daerah yang cukup padat sehingga kepemilikan seseorang atas tanah di Desa Puyung tentu tidak dibenarkan lebih dari 7,5 hektar.
Meski dalam putusan Kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung memenangkan pemohon Kasasi, namun peneliti menyimpulkan putusan kasasi ini tidak menerapkan hukum materiil sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 56 Prp 1960 karena dalam pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No. 1484 K/PDT/2018, tanggal 10 Agustus 2018 hanya menyatakan dalam pertimbangannya bahwa termohon kasasi / dahulu penggugat terbukti tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa. Demikian pula pihak yang menghibahkan tanah obyek sengketa kepada termohon kasasi tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 126~126
Diharapkan kepada Hakim jika dalam pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya batas-batas tanah obyek sengketa khususnya yang belum bersertifikat hendaknya untuk dipertimbangkan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak memiliki dasar hukum yang nantinya akan bermasalah ketika dilakukannya pemeriksaan setempat dan diharapkan kepada seluruh jajaran Hakim dalam semua tingkat peradilan hendaknya menerapkan Undang-undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, apabila memeriksa tanah yang melebihi batas maksimum agar diperoleh adanya kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama , Kencana Media, 2008
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis , Chandra Pratama, 1996
H.A. Mukti Arto, Praktik Perkara Perdata Pada Pengdilan Agama , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1 1996),
M. Munir, Penggunaan Pengadilan Negeri sebagai Lembaga untuk Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat, Kasus Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah dalam masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Madura, Disertasi Doktor, Universitas Airlangga. 1997
Made Oke Cahyadi Wiguna, Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata tentang Tanah Melalui Alternatif Dispute Resolution dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian Didalamnya , dalalam jurnal hukum & pembangunan 48 No.3 (2018):506-520. ISSN:0125-9687, 2018
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

## Internet
Damang, Definisi Pertimbangan  Hukum, http://www.damang.web.id/2011/12/ defenisi-pertimbangan-hukum_17.html. diakses pada tanggal 4 Maret 2019.

## Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria,
Herzien Inlandsch Reglement (HIR)  yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Reglement untuk daerah seberang), yaitu Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura