## Legalitas

## Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Penistaan Agama

## Abdul Bari Azed dan Sarbaini
Dosen Program Magister Ilmu Hukum Unviersitas Batanghari Jambi *Correspondence email : abdul.bari.azed@unbari.ac.id
Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis kebijakan penanggulangan kejahatan penistaan agama, dan    kebijakan  penanggulangan  aliran  sesat  untuk masa  yang  akan  datang.  Metode  penelitian  adalah  menggunakan  pendekatan yang  bersifat  yuridis  normatif.  Kebijakan  penanggulangan  aliran  sesat  dengan  menggunakan  hukum  pidana  untuk  saat ini  dapat dilakukan dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP, terutama Undang-Undang  Nomor  1  Pnps  1965.  Kebijakan  penanggulangan  aliran sesat  dengan  menggunakan  hukum  pidana  untuk  masa yang  akan  datang,  dapat  dilakukan  dengan  antisipasi  yuridis,  yaitu  mempersiapkan  berbagai  peraturan  yang  bersangkut-paut dengan aliran sesat sebagai bagian dari tindak pidana agama, terutama dalam Konsep KUHP.
Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Penistaan Agama
Abstract. The purpose of this study is to understand and analyze the policy of tackling the crime of blasphemy, and the policy of countering deviant sects for the future. The research method is using a normative juridical approach. Policies to combat deviant sects  using  criminal  law  can  currently  be  carried  out  using  the  Criminal  Code  (KUHP)  and  laws  outside  the  Criminal  Code, especially  Law  Number  1  Pnps  1965.  In  the  future,  this  can  be  done  with  juridical  anticipation,  namely  preparing  various regulations related to deviant sects as part of religious crimes, especially in the Draft Criminal Code.

## Keywords: Criminal Policy, Blasphemy of Religion

## Pendahuluan
Penistaan  Agama  marak  karena  mereka  pada  umumnya  menawarkan  surga  yang  bersifat  instan.  Selanjutnya adanya penistaan agama yang melakukan tindak pidana penipuan yang menjanjikan pembersihan dosa dengan syarat pembayaran  sejumlah  uang  kepada  pengikutnya.  Selain  itu,  sejumlah  penistaan  agama  terkadang  juga  menawarkan aturan  yang  meringankan  pengikutnya  berupa  pengurangan  kewajiban-kewajiban  yang  selama  ini  berlaku  di  agama konvensional.  Faktor  lain  yang  mendorong  tumbuh  suburnya  aliran  sesat,  adalah  ringannya  sanksi  pidana  yang berlaku sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku penista agama.
Hukum  pidana  memuat  ketentuan  mengenai  perbuatan  yang  dilarang  sebagai  tindak  pidana,  masalah pertanggungjawaban  serta  ancaman  sanksinya  yang  dapat  terwujud  dalam  berbagai  peraturan  perundangan  hukum pidana. Secara lengkap, Pasal 156 a KUHP berbunyi, "Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang  siapa  dengan  sengaja  di  depan  umum  mengeluarkan  perasaan  atau  melakukan  perbuatan  (a)  yang  pada pokoknya  bersifat  bermusuhan,  penyalahgunaan,  atau  penodaan  terhadap  suatu  agama  yang  dianut  di  Indonesia, (b) dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perbuatan  yang  dapat  dihukum  menurut  pasal  ini  adalah  tindakan  memusuhi  suatu  agama  yang  dianut, menyalahgunakan ajaran agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut dan penistaan terhadap suatu agama, serta  mengajak  orang  supaya  tidak  percaya  kepada  Tuhan,  tetapi  tidak  mengatur  secara  tegas  perbuatan  penghinaan terhadap Tuhan, Nabi, dan kitab suci.
Konsep tindak pidana penistaan agama membawa konsekuensi apabila suatu perbuatan menodai agama, namun tidak  mengganggu  ketentraman  orang  beragama  perbuatan  tersebut  tidak  dapat  di  pidana,  karena  tidak  mengganggu ketertiban  umum.  Kebijakan  formulasi  tindak  pidana  penistaan  agama  menunjukan  bahwa  kepentingan  hukum  yang dilindungi  adalah  agama  itu sendiri.  Konsep  demikian  membawa  konsekuensi,  tanpa  mengganggu  ketertiban  umum apabila seseorang melakukan perbuatan yang menista agama maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
Didalam  Undang-Undang  Nomor  1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan Agama yang selama ini dijadikan dasar hukum, selain Pasal 156 a KUHP, “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan  permusuhan,  kebencian  atau  penghinaan  terhadap  suatu  atau  beberapa  golongan  rakyat  Indonesia,  diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
Di  antara  ajaran-ajaran  atau  perbuatan-perbuatan  pada  pemeluk  aliran-aliran  tersebut sudah  banyak  yang  telah menimbulkan  hal-hal  yang  melanggar  hukum,  memecah  persatuan  nasional  dan  menodai  agama.  Bahkan  sering diberitakan  di  berbagai  media  cetak  maupun  elektronik  tentang  penangkapan  beberapa  orang  atau  kelompok  yang dianggap telah mengajarkan atau membawa ajaran atau aliran sesat.
Ada beberapa aliran di Indonesia yang telah difatwakan oleh MUI  sesat dan menyesatkan antara lain : 1. Ingkar sunnah.
Ingkar  sunnah  lahir  pada  tahun  1980-an  yang  lalu,  muncul  diwilayah  Jakarta  dan  sekitarnya  yaitu  merupakan sebuah  pengajian  yang  menamakan  dirinya  golongan  qur’aniyah,  yaitu  golongan  yang  hanya  percaya  kepada  al- qur’an  saja  sebagai  dasar  hokum  dalam  islam  dan  menolak  hadits  sebagai  sumber  hukum  islam  kedua,  mereka menyikapi hadits nabi SAW sebagai ajaran sesat dan menyesatkan, diantara tokoh-tokohnya adalah :
- H. Samawi
- H. Abdul Rahman
- Marinus  Taka  adalah  keturunan  indo  jerman  yang  mengaku  mampu  membaca  al-qur’an  tanpa  harus  belajar terlebih dahulu.
- Lukman saad, direktur perusahaan swasta yang bergerak dibidang percetakan  kelahiran padang panjang alumni IAIN sunan kalijaga.
- Ir.  Irham  sutarto,  ketua  serikat  buruh  Unilever  yang  merupakan  perusahaan  besar  milik  belanda,  yang mendukung percetakan buku-buku ingkar sunnah.
Adapun pokok-pokok ajaran sesatnya adalah :
- Menolak semua hadits nabi SAW
- Imam Al-bukhari ( ahli hadits ) itu adalah seorang komunis Rusia yang pura-pura masuk islam untuk membuat hadits sebanyak-banyaknya untuk menyesatkan dan menghancurkan umat islam dari dalam.
- Tidak mengakui dua kalimat syahadat, mereka mempunyai syahadat sendiri ( isyhadu bianna muslimuun )
- Shalat  serta  rakaat  sholat  bermacam-macam,  ada  yang  dua  rakaat  saja,  dan  ada  yang  sholat  hanya  berzikir  ( eling ) saja, sholat tidak wajib menutup aurat karena menutup aurat diwaktu sholat tidak ada perintah dalam al- qur’an.
- Puasa  ramadhan  diwajibkan  bagi siapa  saja  yang  melihat  hilal  (  bulan  )  yang  tidak  melihat  bulan  tidak  wajib berpuasa,  sehingga  tidak  satupun  diantara  mereka  yang  melaksanakan  puasa  dengan  alasan  tidak  satupun diantara mereka yang melihat bulan.
- Haji boleh dilakukan selama empat bulan haram, yaitu muharram,rajab,zulqaidah dan zulhijjah.
- Pakaian  ihram  adalah  pakaian  orang  arab  dan  membikin  repot,  oleh  sebab  itu  waktu  mengerjakan  haji  boleh memakai celana panjang dan baju biasa serta memakai jas/dasi.
- Rasul tetap diutus sampai hari kiamat.
- Nabi Muhammad tidak berhak untuk menjelaskan tentang ajaran al-qur’an.
- Kalau  ada  seseorang  meninggal  dunia  tidak  perlu  dimandikan,  dikafankan  dan  di  sholatkan  karena  tidak  ada perintahnya  dalam  al-qur’an,  mereka  mengatakan,  Alloh  tidak  akan salah  memasukan  manusia  kedalam  surge ataupun keneraka.
Pada akhirnya Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia dalam sidangnya dijakarta pada tanggal 16
Ramadhan 1403H yang bertepatan dengan tanggal 27 juni 1983 memutuskan : a. Aliran  yang  tidak  mempercayai  hadits Nabi  Muhammad  SAW sebagai  sumber  hokum syariat  islam  adalah sesat menyesatkan dan berada diluar agama islam.
b. Kepada mereka yang sacara sadar atau tidak, telah mengikuti aliran tersebut agar segera bertaubat.
c. Meminta kepada pemerintah agar mengambil tindakan tegas berupa larangan terhadap aliran tersebut.
Selanjutnya  setelah  berbagai  protes  terhadap  aliran  ingkar  sunnah  bermunculan,  dan  keresahan  umat  islam cukup  menjadi  perhatian  pemerintah,  maka  pada  tanggal  7  september  1985  dengan  surat  keputusan  Jaksa  Agung  RI Nomor  :  Kep-085/J.A/9/1985  akhirnya  buku-buku  karangan  nazwar  syamsu  dan  dalimi  lubis  begitu  juga  tafsirnya yang sema itu menyebarkan ajaran ingkar sunnah dinyatakan dilarang beredar diseluruh Indonesia.
2. Aliran Al-qiyadah AL-islamiyah.
Tokohnya adalah Ahmad Mushaddeg nama aslinya adalah Abdul Salam, dia mengaku dirinya sebagai rasul dan  dia  juga  mengaku sebagai  AL-MASIH AL-MAW’UD setelah  menerima  wahyu  dari  alloh  di  gunung  bunder, bogor jawa barat.
Pokok-pokok ajaran sesat al-qiyadah al-islamiyah yaitu :
- Mempunyai syahadat yang berbeda
- Adanya nabi setelah nabi Muhammad SAW.
- Menafsirkan  al-qur’an fersi mereka sendiri.
- Ingin mendirikan Negara islam versi mereka dengan 6 tahap yaitu :
1. SIRRUN yaitu gerakan rahasia,berdakwah,mengaji,merekrut para anggota secara rahasia.
2. JAHRUN  yaitu  terang-terangan,  berdakwah,mengaji,  merekrut  anggota  secara  terang-terangan,  karena mereka sudah mempunyai kekuatan untuk menghancurkan orang-orang kafir diluar kelompoknya.
3. HIJRAH  berpindah  dari  mekkah  ke  madinah,  Indonesia  ini  makkah  (  dianggap  kafir  )  dan  wajib  pindah kemadinah ( Negara islam ) ibu kota mereka dnamakanumul qura.
4. QITAL  perang  terbuka  antara  pasukan  islam  versi  mereka  dengan  orang-orang  kafir  (  orang-orang mekah=Indonesia ).
5. FUTUH menang dari peperangan melawan orang-orang kafir.
6. KHILAFAH membentuk pemeintahan Negara islam versi mereka setelah orang-orang kafir dilumpuhka dan dihancurkan.
Akhirnya  dengan  Fatwa  MUI  Nomor  :  04  tahun  2007  memutuskan  Ajaran al-qiyadah  al-islamiyah  adalah sesat dan menyesatkan serta berada diluar islam, dan orang yang mengikuti ajaran tersebut adalah murtad ( keluar dari islam selanjutnya berdasarkan undang-undang nomor 1/pnps/1965 ahmad mushaddeg di vonis 4 tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta selatan dan sekarag sudah bebas.
3. Aliran Jam’iyatu Islamiyah ( karim jamak )
Aliran ini sudah berkembang dikota-kota besar seperti Jakarta, jawa barat, Sumatra barat, nusa tenggara barat, riau, lampung  termasuk  jambi,  ulama  panutanya  adalah  K.H.  Abdul  karim  djamak  (  alm  )  beliau  bukanlah  seorang ulama tetapi seorang guru silat yang banyak muridnya.
Pokok-pokok ajaranya yaitu :
a. Pergi haji kegunung kerinci.
b. Tidak dapat mengikuti rasul kalau tidak dibaitullah, sebab rasul tidak mati, dia abadi.
c. Allah dan rasul bersemayam diarasy
d. Muhammad abdi rasulullah itu tidak wafat dan tidak mempunyai anak.
Selanjutnya  kelompok  ini  mengakui  kesesatanya  dan  berjanji  kembali  kepada  ajaran  islam  yang  benar  dan merubah pokok-pokok ajaranya.
4. Ajaran Lia Eden
Tokohnya adalah Lia aminuddin tiggal dijalan mahoni no.30 jakarta pusat Pokok-pokok ajaranya yaitu :
- Lia  aminuddin  mengaku  mendapatkan  wahyu  dari  tuhan  dalam  bahasa  indoesia,  setiap  wahyu  yang  didapat ditulis  oleh  seorang  penulisyang  siap  didepan  computer  dirumahnya,  begitu  selesai  ditulis  di  prin-out  dan dikirim kepada seluruh organisasi islam dan pondok pesantren diseluruh Indonesia.
- Membuat agama baru yaitu agama salamullah.
- Dia mengaku dirinya imam mahdi dan putranya Abdurrahman diangkatnya menjadi nabi isa dan putra menolak mentah-mentah.
- Dia mengaku dirinya juru bicara  malaikat jibril.
- Berganti  nama  lia  eden  yang  bersuamikan  malaikat  jibril  yang  tinggal  di  surge  eden  dan  senantiasa berhubungan layaknya manusia.
Selanjutnya  Abdurrahman  diangkat  menjadi  nabi  (  reingkarnasi  nabi  Muhammad  )  an  istrinya  sudiati dianggapsebagai  reingkarnasi siti  khodijah  di  vonis  3  tahun  penjara  sedangkan  lia eden  di  vonis  2  tahun  penjara kemudian  bebas  dan  mengulangi  lagi  perbuatanya  akhirnya  dtangkap  lagi  dan  divonis  2,5  tahun  penjara  oleh pengadilan  negeri  jakarta  pusat  dngan  dakwaan  telah  melakukan  penodaan  terhadap  agama  islam,  dengan  UU No.1/pnps/tahun  1965.  Kemudian  fatwa  MUI  tanggal  22  desember  1997  menyatakan  aliran  ini  adalah  sesat  dan menyesatkan.
5. Aliran Ahmadiyah.
Aliran  ahmadiyah  adalah  aliran  yang  mengikuti  ajaran  mirza  ghulam  ahmad  al-qodiyani,  berdiri  pada tanggal 23 maret 1889, mirza ghulam ahmad lahir pada tanggal 13 pebruari 1836 di qodiyan, nama sebuah desa di india dan meninggal pada 26 mei 1908.
Pada awalnya tahun 1882 mirza ghulam ahmad mengaku sebagai mujahid ( reformer ), namun pada tanggl 4 maret 1889 mirza ghulam ahmad mengaku dan mengumumkan dirinya menerima wahyu lansung dari tuhan yang menunjuknya  sebagai  al-mahdi  al-ma’hud  (  imam  mahdi  yang  dinantikan  )  dan  agar  umat  islam  barbaiat kepadanya, pada 23 maret tahun itu pula gulam ahmad menerima baiat 20 orang dari kota ludiana, diantara mereka terdapat hadrat hakim nurudin yang kelak menjadi khalifah al-masih 1, pemimpin tertinggi ahmadiyah.
Pada tahun 1890 mirza ghulam ahmad membuat pengakuan yang lebih menghebohkan, ia mengatakan selain sebagai al-mahdi ia mengaku mendapat wahyu dari alloh yang menyatakan bahwa nabi isa as yang dipercaya umat islam  dan  umat  Kristen  bersemayam  dilangit,  sebenarnya  telah  wafat,  menurut  irza  ghulam  ahmad,  janji  alloh untuk  mengutus  nabi  isa  kedua  kalinya  kedunia  diwujudkan  dengan  jalan  menunjuk  dirinya  sebagai al-masih  al- maud  (al-masih  yang  dijanjikan),  penunjkan  allah  terhadap  mirza  ghulam  ahmad  tersebut  menurutnya  adalah wahyu  sebagai  mana  terdapat  dalam  kitabnya  Tazkirah,  dengan  pengakuan  ini  menurut  ahmadiyah,  dalam  diri mirza ghulam ahmad terdapat dua persoifikasi, yaitu al-masih yang dijanjikan dan al-mahdi yang dinantikan.
Pada tahun 1901 mirza ghulam ahmad mengaku dirinya diangkat allah sebagai nabi dan rasul, pengakuan ini dapat  ilihat  dalam  berbagai  buku  dan  tulisan  mirza  ghulam  ahmad  diberbagai  media  massa  dan  majalah  sehingga menimbukan keresahan dikalangan umat islam dunia dan bahkan di Indonesia sendiri.
Dari  aliran  ahmadiyah  ini  lahirlah  fatwa  majlis  ulama  baik  dunia  maupun  Indonesia  dan  sampai  kepada tingkat propinsi mengeluarkan peraturan termasuk peraturan gubernur jambi yaitu sbb :
a. Fatwa ulama Negara-negara organisasi konfrensi islam ( OKI ) yaitu dalam fatwa majma’al-fiqh al-islami OKI, melalui  keputusanya  No.4  dala  muktamar  kedua  dijeddah,  arab  Saudi,  pada  tanggal  10-16  rabi’  stani  1406 H/22-28  desember  1985,  dalam  fatwanya  menyatakan  yang  intinya  :  keyakinan  yang  diajarkan  mirza  ghulam ahmad tersebut membuat dia sendiri dan pengikutnya menjadi murtad, keluar dari agama islam.
b. Fatwa  majlis  ulama  Indonesia  Nomor  11/MUNAS VII/MUI/15/2005  yang  ditetapkan  pad  19-22  jumadil  akhir 1426 H/26-29 juli 2005 M yang menyatakan penegasan kembali fatwa MUI Munas II tahun 1980 bahwa aliran ahmadiyah  berada  diluar  islam,  sesat  dan  menyesatkan,  serta  orang  islam  yang  mengikutinya  adalah  murtad (keluar  dari  islam),  dan  kepada  pemerintah  berkewajiban  untuk  melarang  penyebaran  paham  ahmadiyah diseluruh Indonesia dan membekukan orgnisasi serta menutup semua tempat kegiatanya. (1)
c. Peraturan  Gubernur  Jambi  nomor  27  tahun  2011  tentang  larangan  kegiatan  jamaat  ahmadiyah  Indonesia  di provinsi jambi sebagaimana tertuang dalam BAB III pasal 3 yaitu  :
1) Penganut,  anggota  dan/  atau    anggota  pengurus  jemaat  ahmdiyah  dilarang  melakukan  aktifitas  dan/atau kegiatan  dalam  bentuk  apapun  sepanjang  berkaitan  dengan  kegiatan  penyebaran  penafsiran,  dan  aktifitas yang menyimpng dari ajarn islam.
__________________________________ Himpunan fatwa MUI sejak tahun 1975, secretariat MUI Jakarta 2011, erlangga Jakarta.
2) Aktifitas/kegiatan sebagaimana dimaksut pada ayat 1 meliputi :
a. Penyebaran ajaran amadiyah secara lisan, tulisan dan melalui media elektronik serta bentuk lainya.
b. Pemasangan paan nama organisasi jemaat ahmadiyah Indonesia.
c. Pemasangan  papan  nama  pada  rumah  peribadatan,  lembaga  pendidikan  da  lain  sebagainya  dengan idntitas jemaat amadiyah Indonesia ; dan
d. Pengguna atribut jemaat ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun.
3) Pemerintah  daerah  menghentikan  aktifitas/kegiatan  penganut,  anggota  dan/atau  anggota  pengurus  jamaat ahmadiyah  sebgaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  (2)  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku; ( 2 )
____________________________________ Peraturan Gubernur jambi nomor 27 tahun 2011 tanggal 17 juni 2011 hal, 5

## 6. Aliran gerakan fajar nusantara (GAFATAR).
Pada  akhir  ini  ditengah  masyarakat  telah  berkembang  organisasi  bernama  Gerakan  fajar  nusantara  ( GAFATAR ) yang sangat menghebohkan, pada awalnya gerakan ini bergerak dibidang social, namun pada faktaya, mengajarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan masyarakat muslim, dimana keyakinan dan pemahaman  tersebut  berasal  dari  ajran  al-qiyadah  al-islamiyah  dan  millah  Abraham,  yakni  menyakini  adanya pembawa  risalah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  setelah  nabi  Muhammad  SAW,  yaiu  ahmad  musadeg  alias  abdus Salam  Messi sebagai Mesias  dan  juru  selamat  ;  mengingkari  kewajiban sholat  lima  waktu,  puasa  ramadhan,  dan haji, serta mencapur adukan pokok-pokok ajaran islam, nasrani dan yahudi dengan cara menafsirkan ayat-ayat al- qur’an tidak sesuai kaedah tafsir.
Melihat  perkembanganya  dibeberapa  daerah,  yang  kemudian  menimbulkan  keresahan  masyarakat, sehingga sebagian organisasi, lembaga, termasuk kejaksaan Agung RI mengajukan permintaan fatwa MUI tentang masalah tersebut.
Mendengarkan penjelasan dari kejaksaan agung RI pada forum tabayyun ( klarifikasi ) dalam rapat komisi fatwa  MUI  pada  tanggal  2  februari  2016,  yang  pada akhirnya  MUI  mengeluarkan  fatwanya  nomor  6  tahun  2016 tentang alira fajar nusantara ( GAFATAR ) Yang menyatakan : “Aliran GAFATAR adalah sesat dan menyesatkan “ (3)
__________________________________________ Komisi fatwa majlis ulama Indonesia MUI tanggal 03 pebruari 2016 .
Selaian  perkembangan  aliran  sesat  secara  lansung  ditengah  masyarakat  ada  juga  orang  melakukan penistaan  terhadap agama  melalui  dunia  maya,  film,  contoh  yang  terjadi  di  pangkal  pinang seorang  guru  sekolah Menegah  atas  (  SMA  )  Negeri  2  memposting  tulisan  yang  dinilai  menghina  Nabi  Muhammad  SAW,  yang dibagikan pada sabtu 9 januari 2016 lalu, yang membandingkan antara paulus dan nabi Muhammad SAW.
Selanjutnya Majlis ulama Indonesia menyatakan film The Innocence of muslim haram, di Indonesia fatwa mengharamkan  visualisasi  nabi  diperkuat  dengan  fatwa  MUI  nomor  12  tertanggal  2  juni  1988  “ para  nabi  atau rasul dan keluarganya haram divisualisasikan “ .

## Abdul Bari Azed dan Sarbaini. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Penistaan Agama
kemudian  di  toli-toli  Sulawesi,  dalam  klif  Vidio  berdurasi  5  menit,  lima  gadis  remaja  yang  mengenakan baju  olah  raga,  mencampur  da’o  sembahyang  dengan  tarian  dengan  sesekali  goyang  pinggul  dan  gerakan  tangan dilempar kedepan, video ini ditonton lebih dari setengah juta orang dan mendapat protes dari fron pembela islam ( FBI ), dan lima gadis remaja tersebut diperiksa oleh polisi karena video tersebut dianggap menghina ajaran islam. ( 4 )
Sebelum  itu  semua,  telah  ada  aliran  lain  yang  terlebih  dahulu  muncul  dan  dianggap sebagai  aliran  sesat, seperti Sekte Kiamat, Jemaat Tahta Suci Kerajaan Eden dan lain-lain. 1
Munculnya  aliran-aliran  sesat  di  atas  apabila  dibiarkan  akibatnya  dapat  menimbulkan  keresahan, perpecahan  bahkan  konflik  sosial  dimasyarakat  secara  terus  menerus  yang  pada  puncaknya  dapat  mengganggu ketahanan  nasional  bangsa  ini.  Oleh  sebab  itu  negara  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  rasa  aman  dan nyaman  bagi  warga  negaranya  dan  warga  negara  asing,  termasuk  dalam  menjalan  kehidupan  beragama.  Apabila ada gangguan terhadap hal tersebut, misalnya muncul aliran sesat, maka negara harus segera mengambil tindakan, baik  melalui  sarana  hukum  maupun  sarana  non  hukum.  sehingga  yang  men-jadi  rumusan  masalah  dalam permasalahan ini terbatas pada hal- hal sebagai berikut : a. Untuk memahami dan menganalisis kebijakan penanggulangan kejahatan penistaan agama.
b. Untuk memahami dan menganalisis kebijakan penanggulangan aliran sesat untuk masa yang akan datang.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  tentang  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  penistaan  agama  ini    menggunakan  pendekatan  yang bersifat  yuridis  normatif,  yaitu  dengan  mengkaji/menganalisis  data  sekunder  yang  berupa  bahan-bahan  hukum terutama bahan hukum  primer dan bahan hukum  sekunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.
Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Menurut Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  penelitian  hukum  normatif  mencakup:  (1)  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum; (2)  penelitian  terhadap  sistematik  hukum;  (3)  penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal;  (4) perbandingan  hukum;  dan  (5)  sejarah  hukum. 2 Sementara  menurut  Ronny  Hanitijo  Soemitro,  penelitian  hukum normatif  juga  meliputi  penelitian  pada point (1),  (2)  dan  (3)  tersebut,  namun  2  (dua)  bentuk  penelitian  lainnya berbeda, yaitu penelitian untuk menemukan hukum in concretto dan penelitian inventarisasi hukum positif. 3 Penelitian ini  menitikberatkan  pada  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan horizontal, dan inventarisasi hukum positif.  Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian  yang  mendeskriptifkan secara  terperinci  hasil  analisis  mengenai  asas-asas  hukum,  sistematik  hukum,  taraf sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal,  dan  inventarisasi  hukum  positif.  Suatu  penelitian  deskriptif  dimaksudkan  untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 4

## Pembahasan
1. Efektivitas  Penerapan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1965  Tentang  Pencegahan  dan  Peyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Hukum selain dikonsepsikan sebagai law as what it is in the books , hukum  juga  dikonsepsikan secara  empiris sebagai law  as  what  is  (functioning)  in society. 5 Dengan  kata  lain, hukum  tidak  lagi  berdiri  sebagai  norma-norma  yang  eksis  secara  ekslusif  di  dalam  suatu  sistem  legitimasi yang  formal,  melainkan  merupakan  gejala  empiris  yang  teramati  di  dalam  pengalaman.  Dari  segi substansinya,  hukum  terlihat  sebagai  suatu  kekuatan  sosial  yang  nyata  di  dalam  masyarakat  dan  empiris wujudnya, yang bekerja dengan hasil efektif atau tidak efektif.
Makna  dari  Efektivitas  adalah  pencapaian  tujuan  secara  tepat  atau  memilih  tujuan-tujuan  yang  tepat  dari serangkaian  alternative  atau  pilihan  cara  dan  menentukan  pilihan  dari  beberapa  pilihan  lainnya.  Efektivitas  bisa  juga diartikan  sebagai  pengukuran  keberhasilan  dalam  pencapaian  tujuan-tujuan  yang  telah  ditentukan.  Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas yang merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target
4 tempo com, jakarta senin 18 april 2016.
5 M. Yuanda Zara, Aliran-aliran Sesat di Indonesia , Banyu Media, Yogyakarta, 2007 hal. 82.
2 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  “Suatu  Tinjauan  Singkat” ,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 15.
3 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 12.
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum , Prenada Media, Jakarta, 2005, hal 135
5 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta ELSAM dan HUMA,2002) hal.3
yang telah tercapai. Terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki karena menimbulkan efek sebagaimana yang dikehendaki. 6
Efektivitas  adalah sesuatu  yang  memiliki  pengaruh  atau akibat  yang  ditimbulkan,  manjur,  membawa  hasil  dan merupakan  suatu  keberhasilan  dari  suatu  usaha  atau  tindakan.  Dalam  hal  ini  efektivitas  dapat  dilihat  dari  tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan 7 terkait dengan UU keefektivannya dengan usaha untuk dapat  mencapai  sasaran  yang  telah  ditetapkan  oleh  UU  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  diperlukan.  UU  No.1  Tahun 1965  tentang  pencegahan  dan  penyalahgunaan  dan/atau  penodaan  agama  terhadap  kerukunan  beragama  merupakan aturan  yang  memiliki  tujuan serta  merupakan  bagian  dari  upaya   negara  atau  pemerintah  dalam  membina  kerukunan umat  beragama  untuk  mencegah  terjadinya  benturan  umat  beragama  dan  memelihara  ketenteraman  serta  ketertiban masyarakat  yang  dapat  terganggu  karena  adanya  polarisasi  kelompok  orang  yang  memiliki  kepentingan  yang berlawanan dan pertentangan dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang.
UU  No.  1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan  dan  Penyalahgunaan  dan/atau  penodaan  agama  (UU  Penodaan Agama) diperlukan untuk memelihara persatuan nasional dan persatuan bangsa. UU ini memberikan perlindungan dan jaminan  kepastian  hukum  bagi  setiap  orang  dan  pemeluk  agama  dalam  menjalankan  hak  konstitusionalnya  sesuai dengan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Tentu  saja,  tugas  pemeliharaan  ketenteraman  dan  ketertiban  masyarakat  serta pemeliharaan dan kesatuan nasional adalah tugas dan kewajiban negara yang sah dan legal.
Efektivitas  sebuah  undang-undang  terkait  erat  dengan  masalah  penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  dapat dilihat  dari  pada  faktor-faktor  yang  mungkin  mempengaruhinya,  Faktor-faktor  tersebut  mempunyai  arti  yang  netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut yaitu : a. Faktor hukumnya sendiri (peraturan)
b. Faktor penegak hukum
c. Faktor sarana atau fasilitas
d. Faktor masyarakat
e. Faktor kebudayaan 8
Kelima faktor ini tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakkan hukum. Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan kasus Ahmadiyah yang selama ini terjadi, maka ketidakefektifan pelaksanaan kerukunan beragama dalam UU No.  1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama  (  UU  Penodaan  Agama  ) disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

## 1. Faktor Peraturan
Yang  dimaksud  dengan  peraturan  disini  adalah  peraturan  dalam  arti  materiil  yaitu  peraturan  tertulis  yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya peraturan tersebut, terdapat  asas  yang  tujuannya  adalah  agar  peraturan  tersebut  mempunyai  dampak  yang  positif  artinya  agar peraturan tersebut mencapai tujuannya sehinggga dapat menjadi efektif.
Salah  satu  persoalan  yang sering  timbul  di  dalam  sebuah  peraturan  adalah  ketidakjelasan  kata-kata  yang dipergunakan  dalam  perumusan  pasal-pasal  tertentu.  Kemungkinan  hal  itu  disebabkan,  oleh  karena  penggunaan kata-kata  yang  artinya  dapat  ditafsirkan  secara  luas  sekali,  atau  karena  soal  terjemahan  dari  bahasa  asing  yang kurang  tepat,  ataupun  kondisi  pada saat  aturan  tersebut  dibuat.  Dengan  demikian,  gangguan  terhadap  penegakan hukum  yang  berasal  dari  peraturan  dapat  disebabkan  oleh  ketidakjelasan  arti  kata-kata  di  dalam  peraturan  yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
Suatu  peraturan  perundang-undangan  mengenai  kerukunan  beragama  harus  memiliki  fungsi  sebagai  alat kontrol  sosial,  dimana  undang-undang  tersebut  akan  melindungi  warga  negara  dari  kondisi-kondisi  yang menghambat  kerukunan  beragama.  Akan  tetapi  yang  terjadi  adalah  masih  terdapat  kata-kata  yang  artinya  dapat ditafsirkan secara luas (masih multitafsir). Hal ini terlihat saat terjadinya permasalahan yang terkait keimanan baik masalah  intern  agama  (antar  umat  Islam    dengan  Ahmadiyah),  maupun  antar  agama  (seperti  pada  pembangunan tempat ibadah yang seringkali terjadi masalah).
Dalam hal yang terkait dengan peraturan terdapat beberapa materi yang belum terakomodasi di dalam UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) namun materi  terkait  tersebut sangat  penting  untuk  diatur  di  dalam  sebuah  aturan  tertulis  yang  dapat  memberikan  sanksi contohnya seperti pembangunan tempat ibadah, serta penyiaran agama selama ini hanya diatur di dalam SKB.
2. Faktor Penegak Hukum
Ruang  lingkup  dari  istilah  “penegak  hukum”  adalah  luas  sekali.  Oleh  karena  mencakup  mereka  yang secara  langsung  atau  tidak  langsung  berkecimpung  di  bidang  penegakkan  hukum.  Di  dalam  Penelitian  ini,  maka
6 The Liang Gie dkk, Ensiklopedi Administrasi Cet.6 (Jakarta, Haji Masagung,1989) hal.147.
7 Loc.Cit Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, hal.219
8 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), hal.5
yang  dimaksudkan  dengan  penegak  hukum  akan  dibatasi  pada  kalangan  yang  secara  langsung  terkait  dengan penegakkan  hukum  terhadap  pemberlakuan  suatu  peraturan  perundang-undangan  diantaranya  pemerintah,  yang diwakili oleh jaksa, polisi sebagai aparat penegak hukum.
Sebagai  alat  rekayasa  sosial,  Undang-Undang  tersebut  memang  diharapkan  akan  mengarahkan  aparat penegak  hukum  untuk  lebih  memperhatikan  pelaksanaan  perlindungan  hukum  khususnya  jika  terjadi  kekerasan yang berbasis agama baik intern maupun antar umat beragama. Namun pada kenyataannya sebagian peranan yang seharusnya  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  seperti  kasus  yang  terjadi  pada  aparat  keamanan  di  Cikeusik. Kekerasan  terhadap  Ahmadiyah  merupakan  suatu  perbuatan  kriminal  sehingga  aparat  penegak  hukum seharusnya pada saat kejadian tersebut terjadi harus bertindak tegas. Namun yang terjadi di lapangan adalah terjadi pembiaran terhadap jamaah yang sedang dalam kondisi marah dan sulit untuk dikendalikan sehingga mengakibatkan jatuhnya korban, yang sebenarnya jika aparat penegak hukum dalam hal ini polisi bertindak mungkin tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Dalam problema di Indonesia, seringkali reaksi yang muncul saling tumpang tindih. Ketika negara yang diwakili oleh aparaturnya dianggap tidak bisa menjalankan hukum yang ada dengan baik, maka masyarakat  merasa  memiliki  hak  untuk  melakukan  apa  saja  dalam  mengekspresikan  pendapat  mereka  terhadap pandangan  agama  dan  keyakinan  yang  dianggap  berbeda.  Hal  ini  seringkali  berujung  kepada  konflik  yang melibatkan  kekerasan  sebagai  aksi  main  hakim  sendiri  yang  merupakan  bagian  dari  tindakan  kriminal warga/masyarakat karena menyebabkan korban jiwa.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas
Penegakan  hukum  tidak  mungkin  akan  berlangsung  dengan  lancar  tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas tertentu.  Sarana  atau  fasilitas  tersebut  antara  lain  mencakup  tenaga  manusia  yang  berpendidikan  dan  terampil, organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  memadai,  keuangan  yang  cukup,  dan  seterusnya.  Apabila  hal-hal  itu  tidak terpenuhi, maka mustahil penegakkan hukum akan tercapai tujuannya.
Terkait dengan faktor sarana dan fasilitas, saat ini di Indonesia sendiri telah ada organisasi yang menaungi seluruh  agama  yang  berbentuk  Pusat  Kerukunan  Umat  Beragama  (PKUB)  yang  berada  di  bawah  kementerian agama  dan  memiliki  visi  mewujudkam  kerukunan  hidup  umat  beragama  yang  damai  dan  harmonis  serta  misi menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif, membangun terciptanya hubungan antar umat beragama, majelis  agama  dengan  pemerintah,  mewujudkan  sekretariat  bersama  kerukunan  umat  beragama,  majelis  agama dengan  pemerintah,  mewujudkan  sekretariat  bersama  kerukunan  umat  beragama,  melakukan  silahturahmi/safari kerukunan di seluruh Indonesia, membentuk forum komunikasi antar umat beragama di seluruh wilayah Indonesia, membangun  jaringan  komunikasi  (network)  KUB,  melakukan  rekonsiliasi  tokoh-tokoh  agama  di  daerah  konflik, menyediakan data kerukunan umat beragama, memulihkan daerah pasca konflik, mengimplementasikan kebijakan/ program umat beragama, melakukan studi banding tokoh agama ke pusat-pusat agama di dunia, mengembangkan wawasan  multikultural  bagi  guru-guru  agama,  sosialisasi  kerukunan  umat  beragama  melalui  pemuda  dan mahasiswa.
Saat  ini  pada  tiap  daerah  dibentuk  Forum  Komunikasi  Umat  Beragama  (FKUB)  yang  di  dalamnya beranggotakan  tokoh-tokoh  agama  dan  masyarakat  yang  mendapatkan  rekomendasi  dari  ormas  masing-masing keagamaan. 9 FKUB  dapat  diberdayakan  sebagai  media  fasilitator  dalam  pemecahan  masalah  terkait  dengan kerukunan  umat  beragama  yang  dapat  menjadi  jembatan  bagi  kerukunan  umat  beragama  di  tiap  daerah,  namun sejauh  ini  peran  dari  FKUB  belum  terlihat  jelas  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  banyaknya  permasalahan  terkait kerukunan  beragama  khususnya  di  pendirian  rumah  ibadah.  FKUB  belum  dapat  melaksanakan  tugasnya  dengan baik karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan FKUB di daerahnya. 10

## 4. Faktor Masyarakat
Faktor  masyarakat  memang  memiliki  keterkaitan  dengan  faktor-faktor  sebelumnya  yaitu  peraturan, penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Penegakan hukum memang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat meskipun masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat memang memiliki peran  yang  sangat  besar  dalam  penegakan  UU  No.1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau Penodaaan Agama (UU Penodaan Agama) khususnya terkait dengan kerukunan umat beragama di Indonesia.
Namun  demikian  faktor  pengaruh  masyarakat  terhadap  kerukunan  tersebut  sangatlah  penting,  adapun pelaku tindakan intoleransi dipetakan dalam enam kelompok, yakni :
a. Ormas keagamaan
b. Kelompok masyarakat
c. Individu
d. Pelaku tidak teridentifikasi
9 http://www.analisadaily.com/index.php.optiom=com_content%view=article&id=98587:bupati-labura-minta-pengurus- fkub-tampung-aspirasi-ormas-keagaaman&catid=51: umum&Itemid=31
10 Lihat Laporan penelitian kerukunan umat beragama,secretariat jenderal DPR RI tanggal 12-16 Oktober 2010.
e. Kelompok masyarakat termasuk di dalamnya elemen mengatasnamakan kelompok mahasiswa
f. Parpol 11
Karena baik dari sudut sosiologis maupun psikologis serta fanatisme keagamaan setiap umat berbeda-beda dan  hal  tersebut  dapat  memicu  ketidakharmonisan  antar  umat  beragama  dan  khususnya  pada  kasus  jemaat Ahmadiyah Cikeusik. Masyarakat khususnya muslim merasa bahwa fanatisme yang ada pada masyarakat Cikeusik terhadap Ahmadiyah merasa tersulut dengan keberadaan golongan sempalan agama yang dianggap dapat merusak aqidah dari agama Islam oleh karenanya tidak dapat dihindarkan terjadinya kerusuhan tersebut.

## 5. Faktor Kebudayaan
Faktor  kebudayaan  yang  sebenarnya  bersatu  padu  dengan  faktor  masyarakat  sengaja  dibedakan,  oleh karena di dalam pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual  atau  non  materiil.  Sebagai  suatu  sistem  (atau  subsistem  dari  kemasyarakatan),  maka  hukum  mencakup, struktur,substansi dan kebudayaan. 12
Struktur  mencakup  wadah  ataupun  bentuk  dari  sistem  tersebut  yang  umpamanya  mencakup  tatanan lembaga-lembaga  hukum  formal,hubungan  antara  lembaga-lembaga  tersebut,hak-hak  dan  kewajibannya,  dan seterusnya.  Substansi  mencakuo  isi  norma-norma  hukum  beserta  perumusannya  maupun  cara  untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya  mencakup  nilai-ilai,  yang  mana  merupakan  konsepsi-konsepsi  abstrak    mengenai  apa  yang  dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan  ekstrim  yang  harus  diserasikan,  Hal  itulah  yang  akan  menjadi  pokok  pembicaraan  di  dalam  bagian mengenai faktor kebudayaan ini.
Nilai-nilai  tersebut  yaitu  dalam  hal  nilai  ketertiban  dan  nilai  ketenteraman.  Nilai  ketertiban  biasanya disebut  dengan  keterikatan  dan  disiplin,  sedangkan  nilai  ketenteraman  lebih  merupakan  suatu  kebebasan.  Dalam hal  kerukunan  beragama,  nilai  ketertiban  yang  harusnya  tercapai  adalah  bagaimana  UU  No.1/PNPS/1965  tentang Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama  (UU  Penodaan  Agama)  menciptakan  ketertiban  hukum dalam  masyarakat  sehingga  harus  dipatuhi  dan  dijalankan  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat Undang-Undang.
Sedangkan  nilai  ketenteraman  dapat  tercipta  terkait  erat  dengan  hubungan  social  masyarakat,  dalam  hal kerukunan  beragama  yaitu  jika  sesama  umat  beragama  dapat  saling  menghormati  keyakinan  antara  satu  agama dengan  agama  yang  lain  dan  tidak saling  memusuhi  dan  mencemooh  atas  dasar  kebenaran  dari setiap  keyakinan yang dianutnya.Namun yang banyak terjadi di masyarakat seringkali terjadi penyimpangan terhadap ketenteraman dalam  beribadah  pada  satu  umat  dengan  umat  beragama  yang  lain  namun  agar  tidak  terjadi  kejadian  yang  lebih meresahkan  masyarakat  sehingga  tindakan  yang  salah  dibenarkan.  Contohnya  aksi  FPI  Solo  yang  merazia  dan seharusnya dinilai sebagai tindakan main hakim sendiri lantaran mengambil peran aparat, justru dianggap sebagai bentuk  partisipasi.   Jika  alasan  kebenaran  ormas  tersebut sebagai  bentuk  partisipasi,  berarti setiap  kelompok  bisa melakukan  hal  yang  sama.  Hal  itu  merupakan  sesuatu  yang  berbahaya  dan  dapat  menghilangkan  kepercayaan masyarakat  terhadap,  begitu  pula  terhadap  kasus  penyerbuan  dan  pembiaran  yang  dilakukan  oleh  aparatur kepolisian  terhadap  tindakan  anarkis  yang  dilakukan  terhadap  jemaat  Ahmadiyah  Cikeusik.  Dari  contoh  kasus tersebut  dapat  dilihat  bahwa  nilai  ketertiban  dikesampingkan  karena  lebih  mengedepankan  nilai  ketenteraman. Nilai ketertiban yang harusnya tercipta dengan lahirnya UU No1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau  penodaan  agama  (  UU  Penodaan  Agama)  terkait  kerukunan  beragama  menjadi  dikesampingkan penegakan  hukumnya  karena  lebih  mementingkan  kepentingan  pribadi  dari  suatu  golongan  tersebut.  Namun dikarenakan  lebih  menonjolnya  faktor  kebudayaan  tersebut  menjadi  sulit  dilaksanakan  penegakan  hukum  dalam masyarakat. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa aturan yang tidak berjalan akan tetapi karena faktor kebiasaan yang membudaya dimasyarakat yang cenderung relative lebih sulit untuk dihilangkan.

## A. Pengaturan kebijakan penanggulangan kejahatan penistaan agama.
Secara  yuridis,  penanggulangan  terhadap  tindak  pidana  agama,  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor 1/PNPS/1965, bab I angka 2 menyatakan;
Telah  ternyata,  bahwa  akhir-akhir  ini  hampir  di  seluruh  Indonesia  tidak  sedikit  timbul  aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan  hukum  agama.  Di antara  ajaran-ajaran/  perbuatan-perbuatan  pada  pemeluk  aliran-aliran  tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional, dan  menodai  agama.  Dari  kenyataan  teranglah,  bahwa  aliran-aliran  atau  organisasi-organisasi kebatinan/ kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/ atau mempergunakan agama sebagai
11 http://www.wahidinstitute.org/files_docs/2LAPORAN%20KEBEBASAN%20BERAGAMA%202009%20ISI.pdf
12 Lawrence M Friedman,1977, dikutip dalam Soerjono Soekanto,Op.Cit,hal.47.
pokok,  pada  akhir-akhir  ini  bertambah  banyak  dan  telah  berkembang  ke  arah  yang  sangat membahayakan agama-agama yang ada.
Untuk  menjamin  agar  tidak  terjadi  penyimpangan  dan  penodaan  terhadap  agama,  Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 menyatakan;
Pasal 1 Setiap  orang  dilarang  dengan  sengaja  di  muka  umum  menceritakan,  menganjurkan  atau mengusahakan  dukungan  umum,  untuk  melakukan  penafsiran  tentang  suatu  agama  yang  di  anut  di Indonesia  atau  melakukan  kegiatan-kegiatan  keagamaan  yang  menyerupai  kegiatan-kegiatan keagamaan  dari  agama  itu; penafsiran  dan  kegiatan  mana  menyimpang  dari  pokok-pokok  ajaran agama itu .
Jadi  menurut  Pasal  di  atas,  objek  yang  hendak  dilindungi  adalah  “agama”,  sebagaimana  terlihat  dari rumusan, “....penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”. Sedangkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 jo Pasal 156 a huruf a KUHP menyatakan:
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Selanjutnya  Pasal  4,    Undang-Undang  Nomor  1  Pnps  1965  di  atas  menjadi  Pasal  156  a  pada  Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Aturan ini juga pada hakikatnya juga ditujukan untuk melindungi “agama” dari penodaan,  penyalahgunaan  atau  penghinaan  serta  dari  ajaran-ajaran  untuk  tidak  memeluk  agama  yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
Patut dicatat, bahwa agama-agama yang hendak dilindungi dalam undang-undang ini, penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 menyatakan;
Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong  Hu  Cu. Karena  6  macam  agama  ini  adalah  agama-agama  yang  dipeluk  hampir  seluruh  penduduk Indonesia,  maka  kecuali  mereka  mendapat  jaminan  seperti  yang  di  berikan  Pasal  29  ayat  2  Undang- undang  Dasar,  juga  mereka  mendapat  bantuan-bantuan  dan  perlindungan  seperti  yang  diberikan  oleh Pasal ini.
Selain  6    (enam)  agama sebagaimana  disebutkan,  masih  ada  agama  lain  yang  mendapat  jaminan sama, seperti penjelasan selanjutnya menyatakan;
Ini  tidak  berarti  bahwa  agama-agama  lain,  misalnya;  Jahudi,  Zarasuastrian,  Shinto,  Taoisme  dilarang  di Indonesia.  Mereka  mendapat  jaminan  penuh  seperti  yang  diberikan  oleh  Pasal  29  ayat  2  dan  mereka dibiarkannya,  asal  tidak  melanggar  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  peraturan  ini  atau perundangan lain.
Patut  dicatat,  selain  agama-agama  tersebut  dalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  1  Pnps  1965 sebagai  agama  “resmi”  (agama  yang  diakui);  Islam,  Kristen  Katolik,  Kristen  Protestan,  Hindu  dan  Buddha, kemudian  kini  Konghucu,  masuk  ke  Nusantara  atau  Indonesia,  di  setiap  daerah  telah  ada  agama-agama  “tidak resmi” atau kepercayaan asli.
Sampai  saat  ini,  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Pnps  1965  ini  dikenal  dengan  delik  penyimpangan/ penyelewengan agama. Penyimpangan agama menurut Pasal ini adalah, “.......perbuatan-perbuatan penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”
Jadi,  inti  yang  terlarang  menurut  Pasal  1  di  atas  ialah  “melakukan  penafsiran  dan  kegiatan-kegiatan keagamaan  yang  menyimpang  dari  pokok-pokok  ajaran  agama  itu”.  Dengan  kata  lain,  mencegah  agar  jangan sampai  terjadi  penyimpangan-penyimpangan/  penyelewengan-penyelewengan  dari  ajaran-ajaran  agama  yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan.
Pada prinsipnya setiap orang itu boleh dan dibenarkan untuk melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan,  sebab  hal  ini  merupakan  kebebasan  dan  hak asasi  manusia sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  29 UUD  1945,  hanya  saja  perbuatan  melakukan  penafsiran  dan  kegiatan-kegiatan  keagamaan  itu  bukannya  tanpa syarat,  syaratnya  adalah  undang-undang.  Sedangkan  syarat  melakukan  penafsiran  dan  kegiatan-kegiatan keagamaan menurut undang-undang ini adalah “tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.
Melihat  rumusan  teks  Pasal  156  a  KUHP  di  atas,  unsur-unsur  yang  dilarang  dalam  Pasal  156  a  KUHP adalah “mengeluarkan perasaan” atau “melakukan perbuatan” yang diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut;
a. yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan (Pasal 156 a huruf a KUHP)
b. dengan maksud tidak menganut/meniadakan (Pasal 156a huruf b KUHP)
Jadi,  kebebasan  “mengeluarkan  perasaan”  atau  “melakukan  perbuatan”  keagamaan  menurut  Pasal  156 a KUHP  ini  pada  prinsipnya  sama  dengan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Pnps  1965.  Artinya, siapapun  boleh dan  dibenarkan  untuk  “mengeluarkan  perasaan”  atau  “melakukan  perbuatan”  keagamaan,  sebab  hal  ini  juga merupakan kebebasan dan hak asasi manusia yang sepenuhnya dijamin oleh undang-undang, khususnya Pasal 29 UUD 1945.
Walaupun  kemerdekaan  dan  kebebasan  merupakan  hak  asasi  manusia  dan  sekaligus  juga  hak  asasi masyarakat,  termasuk  kebebasan  seseorang  di  dalam  berideologi,  beragama,  berkepercayaan  dan  berkeyakinan, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya dan lain sebagainya, namun bukanlah kebebasan yang liar dan tanpa tujuan.  kebebasan  itu  pasti  selalu  bersyarat  dan  tidak  melampaui  batas,  batasnya  adalah  hukum  atau  undang- undang.
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas,  rumusan  delik  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Pnps  1965 ada dua, yaitu ;
1. Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Pnps  1965  ,  “penafsiran  dan  kegiatan  mana  menyimpang  dari pokok-pokok  ajaran  agama  itu”,  penempatannya  tetap  berada  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Pnps 1965, dan;
2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 dikenal dengan delik-delik permusuhan, penyalahgunaan atau  penodaan  terhadap  suatu  agama  yang  dianut  di  Indonesia  permusuhan,  penyalahgunaan, penodaan dan peniadaan agama. Selanjutnya ditempatkan di KUHP sebagai Pasal 156 a yang berada dalam bab ketertiban umum.
Bertitik  tolak  dari  pengaturan  demikian,  secara  normatif  ada  perbedaan  mendasar  tentang  kebijakan penanggulangan terhadap pelanggar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 dan kebijakan penanggulangan terhadap  pelanggar  Pasal  156  a  KUHP,  dengan  kata  lain;  seseorang/  badan/  aliran  yang  melanggar  Pasal  1 Undang-Undang  Nomor  1  Pnps  1965,  kebijakan  penanggulangannya  dilakukan  dengan  cara  sebagaimana dinyatakan  Pasal  2  dan  3  Undang-Undang  Nomor  1  Pnps  1965.  Sedangkan  seseorang/  badan/  aliran  yang melanggar Pasal 156 a KUHP langsung diproses melalui serangkaian penyidikan, penuntutan dan peradilan.

## B. Kebijakan penanggulangan aliran sesat untuk masa yang akan datang.
Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  sampai  saat  ini  delik-delik  agama  terutama  pasal  156  KUHP dan  Undang-Undang  Nomor  1  Pnps  1965  diterapkan  (dijadikan  sebagai  upaya  rasional)  menanggulangi  aliran sesat.  Kebijakan  demikian  (pendekatan  penal)  banyak  menimbulkan  kontroversi,  diversi  opini  di  kalangan masyarakat luas terhadap langkah yang di tempuh dalam menghadapi masalah ini.
Artinya,  kebijakan  hukum  pidana  (khususnya  substansi  hukum  pidana  mengenai  delik-delik  agama) sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang seharusnya sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi  kejahatan  di  samping  secara  konseptual,  sebagai  bagian  integral  dari  upaya  perlindungan masyarakat  dan  upaya  mencapai  kesejahteraan  masyarakat,  namun  faktanya,  usaha  dan  upaya  tersebut, seolah- olah  masih  belum  terpenuhi,  indikasinya  adalah  meningkatnya  masalah-masalah  kejahatan  dan  maraknya  aliran sesat yang berakibat pada aksi kekerasan-kekerasan berlatar belakang agama dan aliran kepercayaan.
Kondisi  demikian  dan  perkembangan  di  Indonesia,  memunculkan  gagasan  untuk  melakukan  upaya “pemikiran  kembali”  yang  berarti  “reevaluasi,  review,  reorientasi,  reformasi  atau  reformulasi”  dan  “penggalian hukum”  dalam  rangka  memantapkan strategi  penanggulangan  kejahatan  yang  integral,  ialah  dengan  melakukan pendekatan  yang  berorientasi  pada  nilai  ( value-oriented  approach )  ,  baik  nilai-nilai  kemanusiaan  maupun  nilai- nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan.
Dalam reformasi hukum pidana yang akan datang, perlu ditelaah secara mendalam tentang adanya delik- delik  agama  dalam  KUHP.  Selanjutnya  dikatakan,  bahwa  tidakkah  pengakuan  sila  pertama,  Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  merupakan  kausa  prima  dalam  negara  Pancasila,  dengan  Pasal  29  UUD  1945  yang  harus  menjadi dasar dalam kehidupan keagamaan di Indonesia, membenarkan bahkan mewajibkan penciptaan delik-delik agama dalam KUHP.
Agama dalam kehidupan dan kenyataan hukum kita merupakan faktor fundamental, dapatlah dimengerti apabila faktor tersebut digunakan sebagai landasan yang kuat dan kokoh dihidupkanya delik-delik agama. Delik- delik agama dapat hidup berdampingan dengan delik-delik lainnya, bahkan bisa mengambil unsur agama sebagai sumber inspirasinya.
Bertolak dari hal tersebut di atas, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Dalam Undang-Undang ini, khususnya pada Pasal 4.  Inilah awalnya ”delik  agama”  dalam  pengertian  delik terhadap agama  masuk  dalam  KUHP,  dan  kemudian  mempengaruhi

## Abdul Bari Azed dan Sarbaini. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Penistaan Agama
perumusan  Rancangan  Undang-Undang  KUHP.  Yang  terutama  ingin  dilindungi  dalam  konsep  ”delik  terhadap agama”  ini  adalah  kesucian  agama  itu  sendiri  dari  kemungkinan-kemungkinan  perbuatan  orang  yang  bisa merendahkan  dan  menistakan  simbol-simbol  agama,  seperti  Tuhan,  Nabi,  Kitab  Suci  dan  sebagainya.  Meski ditujukan untuk melindungi kesuciaan agama, tetapi karena agama “tidak bisa bicara” maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi para penganut agama.
Perkembangan  selanjutnya,  dalam  Konsep  KUHP  yang  terakhir,  delik  agama  dikategorisasi  dan disistematisasi  kembali  dari  KUHP  yang  sekarang  berlaku  sehingga  disusun  ke  dalam  satu  bab  tersendiri,  yaitu Bab  VII  (yang  berisi  8  Pasal-Pasal  341  sampai  348). Bab  ini  terdiri  atas  dua  bagian,  “Tindak  Pidana  Terhadap Agama  dan  Kehidupan  Beragama  dan  sarana  ibadah”.  Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di  atas,  kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat untuk masa yang akan datang adalah sebagai berikut:
Kebijakan  hukum  pidana  (khususnya  substansi  hukum  pidana  mengenai  delik-delik  agama)  sebagai bagian  dari  kebijakan  kriminal  merupakan  suatu  usaha  yang  rasional  dari  masyarakat  dalam  menanggulangi kejahatan,  disamping  secara  konseptual,  sebagai  bagian  integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat  ( social defence ) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.
Digunakannya  hukum  pidana  sebagai  sarana  untuk  menanggulangi  kejahatan,  selama  ini  masih merupakan  sesuatu  yang  lazim  digunakan  diberbagai  negara,  termasuk  Indonesia.  Hal  ini  terlihat  dari  praktik perundang-undangan  selama  ini  menunjukkan  bahwa  penggunaan  hukum  pidana  merupakan  bagian  dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia.
Praktek  selama  ini  yang  terjadi,  delik-delik  agama  terutama  Pasal  156  KUHP  dan  Undang-Undang Nomor  1  Pnps  1965  hampir  selalu  diterapkan  (dijadikan  sebagai  upaya  rasional)  menanggulangi  aliran  sesat. Kebijakan  demikian  (pendekatan  penal)  banyak  menimbulkan  kontroversi,  diversi  opini  di  kalangan  masyarakat luas terhadap langkah yang di tempuh dalam menghadapi masalah ini.
Bertolak  dari  hal  tersebut  di  atas,  antisipasi  dan  penanggulangan  aliran  sesat  di  Indonesia  tampaknya perlu ditempuh strategi total dan menyeluruh. Antisipasi terhadap kejahatan aliran sesat dimasa yang akan datang minimal dilakukan dengan antisipasi yuridis, yaitu upaya-upaya mencegah dampak negatif dan meluasnya aliran sesat terhadap masyarakat, dengan mempersiapkan berbagai produk legislatif yang bisa menjadi katup pengaman masyarakat dari masalah aliran sesat .
Kondisi  demikian  dan  perkembangan  di  Indonesia,  memunculkan  gagasan  untuk  melakukan  upaya “pemikiran kembali” yang berarti “ reevaluasi, review, reorientasi, reformasi atau reformulasi ” dan “penggalian hukum”  dalam  rangka  memantapkan strategi  penanggulangan  kejahatan  yang  integral,  ialah  dengan  melakukan pendekatan  yang  berorientasi  pada  nilai  (value-oriented  approach  ,  baik  nilai-nilai  kemanusiaan  maupun  nilai- nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan.
Bertolak dari hal tersebut di atas, maka antisipasi yuridis terhadap aliran sesat pada hakikatnya termasuk bidang “penal  policy” yang  merupakan  bagian  dan  terkait  erat  dengan “law  enforcement  policy”,  “criminal policy” ,  dan “social  policy”. Oleh  karena  itu,  maka  antisipasi  yuridis  terhadap  aliran  sesat  dapat  dilakukan dengan  cara  menyiapkan  produk  perundang-undangan  (melakukan  pembaharuan  hukum),  tentunya  dengan memelihara/  mengambil  manfaat  dari sesuatu  yang  lama  dan  mengambil  manfaat  pula  dari sesuatu  yang  datang kemudian.
Oleh  karena  itu,  maka  antisipasi  yuridis  terhadap  aliran  sesat  untuk  masa  yang  akan  datang  harus berorientasi  pada  pendekatan,  yaitu  pendekatan  yang  berorientasi  pada  kebijakan  ( policy  oriented  approach) pendekatan yang berorientasi pada nilai ( value oriented approach ). Bertolak dari hal-hal sebagaimana diuraikan di  atas,  delik-delik  agama  yang  ada  saat  ini  (baik  dalam  KUHP  maupun  di  luar  KUHP,  khususnya  Undang- Undang Nomor 1 Pnps 1965) pada hakikatnya dibangun atas dasar nilai-nilai dasar dan moral bangsa Indonesia, yakni  Pancasila.  Pancasila  pada  hakikatnya  mengandung  nilai-nilai  Ketuhanan,  jadi  mengandung  nilai-nilai religius.
Sebagai  dasar  pertama,  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  bukan  saja  meletakkan  dasar  moral  di  atas  negara, tetapi  juga  memastikan  bahwa  pengakuan  sila  pertama  Pancasila  adalah  salah  satu  tiang  pokok  dari perikehidupan manusia sekaligus sendi kehidupan negara dan unsur mutlak dalam usaha pembangunan nasional.
Sila pertama Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak bisa dipisahkan dengan agama, dan merupakan landasan  moral,  salah  satu  tiang  pokok  dari  perikehidupan  manusia  sekaligus  sendi  kehidupan  negara.  Oleh karena  itu  secara  umum  adalah  wajar  dan  bahkan  sepatutnya  jika  nilai  dan  norma  yang  baik  dalam  delik-delik agama (baik yang ada dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965) tetap dipertahankan sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan yang berdimensi keagamaan, khususnya aliran sesat.
Dirumuskannya  delik-delik  agama  dalam  KUHP  maupun  Konsep  KUHP,  sesuai  dengan  tujuan  asas legalitas,  dimaksudkan sebagai  upaya  pencegahan  (prevensi)  atau  peringatan  bagi  masyarakat,  bahwa  perbuatan penghinaan  terhadap  agama  dan  kehidupan  beragama  di  Indonesia  dilarang  karena  merupakan  tindak  pidana ( criminal act ).
Dengan  kata  lain,  agama  dalam  kehidupan  dan  kenyataan  hukum  kita  merupakan  faktor  fundamental, dapatlah dimengerti apabila faktor tersebut digunakan sebagai landasan yang kuat dan kokoh dihidupkanya delik- delik agama. Oleh karena itu, maka Konsep KUHP bukan semata-mata memangkas dan memberangus kebebasan beragama  masyarakat,  tetapi  justru  ditujukan  untuk  melindungi  kebebasan  umat  beragama  dalam  menjalankan agama  dan  kepercayaan,  serta  melindungi  agama  Tuhan  dan  simbol-simbolnya  dari  kelompok-kelompok  yang bermaksud menodai dan menistakannya.
Diformulasikannya  delik-delik  agama  dalam  Konsep  KUHP  harus  diartikan  sebagai  keseriusan/ kesungguhan  bangsa  ini  untuk  berupaya  memperbaiki  dan  melakukan  pembaharuan  terhadap  hukum  sekaligus sebagai wujud kebijakan antisipasi yuridis terhadap aliran sesat untuk masa yang akan datang. Pada posisi inilah diharapkan  munculnya  kesadaran  bersama  untuk  saling  menghormati,  menghargai  agama  dan  kehidupan beragama yang rukun, damai dan tentran di masa yang akan datang.

## Kesimpulan
1. Kebijakan penanggulangan aliran sesat dengan menggunakan hukum pidana untuk saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  maupun  undang-undang  di  luar  KUHP,  terutama Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965. Kebijakan penanggulangan aliran sesat dengan menggunakan hukum pidana, berarti  bahwa  hukum  pidana  difungsikan  sebagai  sarana  pengendali  sosial,  yaitu  dengan  sanksinya  yang  berupa pidana dijadikan sarana menanggulangi kejahatan (aliran sesat). Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat  ditegakkan  dengan  sanksi  yang  dimiliki  hukum  pidana  terhadap  seseorang  yang  berperilaku  tidak  sesuai dengan norma-norma tersebut.
2. UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau penodaan agama (UU Penodaan Agama) masih  diperlukan  sampai  adanya  UU  Yang  baru  sebagai  penggatinya  untuk  memelihara  persatuan  nasional  dan persatuan bangsa. UU ini memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang dan pemeluk agama  dalam  menjalankan  hak  konstitusionalnya  sesuai  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Tentu  saja,  tugas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta pemeliharaan dan kesatuan nasional adalah tugas dan kewajiban negara yang sah dan legal.
3. Kebijakan  penanggulangan  aliran  sesat  dengan  menggunakan  hukum  pidana  untuk  masa  yang akan  datang,  dapat dilakukan  dengan  antisipasi  yuridis,  yaitu  mempersiapkan  berbagai  peraturan  yang  bersangkut-paut  dengan  aliran sesat sebagai bagian dari tindak pidana agama, terutama dalam Konsep KUHP.

## Daftar Pustaka
Al-Qur’an dan Terjemahannya. Ahmad  Fathoni,  ed. Menjadi  Hakim  yang Hakim  Kumpulan  Diskusi  Hukum  PTA  Banten .  Banten:  Pusat  Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), 2014. Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, 1991. Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan , Pressindo, Jakarta, 1993. Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta, PT Yarsif Watampone, 1998. Asmin, Status  Perkawinan  Antar  Agama  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 ,  PT.  Dian  Rakyat, Jakarta, 1986.
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2000. Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
_________________. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Tindak  pidana. Bandung:  PT Citra Aditya Bakti, 2001.
_________________. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum , Bulan Bintang, Jakarta, 2001,. Djoko Prakoso, Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984,. Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, Dina Utama Semarang (DIMAS), Bengkulu, 1993,. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam , Jilid 4, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 2002. Eva  Achjani  Zulfa, Disertasi  Keadilan  Restoratif  Indonesia  (studi  tentang  kemungkinan  penerapan  pendekatan restorative dalam praktek penanganan perkara pidana) , Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2008.
Esmi Warassih Puji Rahayu, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis ., Suryandaru Utama, Semarang, 2005. Hazairin, Hukum Keluarga Nasional Indonesia , Tintamas,  Jakarta, 1961. Hammudah  Abd.  Al'ati, The  Family  Structure  In  Islam ,  Terj.  Anshari  Thayib,  "  Keluarga  Muslim",  PT  Bina  Ilmu, Surabaya, 1984.
Ibrahim Hoesein, Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971. Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, Gaung Persada Press, Jakarta, 2009. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007.
Lili  Rasjidi, Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Malaysia  dan  di  Indonesia .  PT.  Remaja  Rosdakarya. Bandung, 1991.
Mahrus Ali. Kejahatan Korporasi. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008. Mahmud Junus. Hukum  Pernikahan  Islam  Menurut  Mazhad  :  Sayfi’I,  Hanafi,  Maliki  dan  Hambali. Jakarta:  Pustaka Mahmudiyah,  1989. Mardjono Reksodiputro. Menyelaraskan Pembaharuan Hukum. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2014. Mohammad Idris Ramulyo. Hukum Pernikaha n Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.