## PELATIHAN E-GOVERNMENT BAGI APARAT PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN CIAMPEL KABUPATEN KARAWANG
Aos Kuswandi 1) , Dewi Kurniasih 2), Nia Karniawati 3)
1) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  Universitas Islam 45 2),3) Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Komputer Indonesia Email : aos_kuswandi@yahoo.com 1) , dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id 2) , nia.karniawati@email.unikom.ac.id 3)

## ABSTRAK
Ditetapkannya  UU  No.  6      Tahun  2014  tentang  Desa  menuntut  semakin  baiknya  penyelenggaraan pemerintahan  desa  dalam  bidang  pelayanan;  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Oleh menjadi  penting  dilaksanakan  pemerintahan  elektronik  atau  e-government  pada  tingkat pemerintahan  desa.  Kemampuan  Desa  dan  aparatnya  dalam    e-government  belum  merata  pada setiap  desa  di  Indonesia.  Aparatur  pemerintah  desa  di  Kecamatan  Ciampel  Kabupaten  Karawang merupakan    obyek  sasaran  program  pengabdian  masyarakat  melalui  pelatihan  e-government, dengan  jumlah  peserta  sebanyak  28  orang  dari  7  Pemerintahan  Desa.    Hasil  analisis  menunjukan bahwa  pemerintah  desa  sudah  mulai  menerapkan  e-government    dengan  membuat  web  sederhana dan blog yang berisi informasi pemerintahan dan pembangunan desa.Untuk menjamin keberlanjutan program  perlu dilakukan pembimbingan dan pendampingan dengan melibatkan Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah dan Desa.
Kata kunci: Pelatihan; E- Government; Aparat Pemerintah Desa; Pemerintah Desa.

## 1.     PENDAHULUAN
Pasca  reformasi  politik  dan  pemerintahan  Indonesia  tahun  1997,  sudah  banyak  perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada pemerintahan nasional maupun pemerintahan  daerah. Pemerintahan  berbasis  kinerja  menjadi  tuntutan.  Untuk  itu  transfaransi  dan  akuntabilitas penyelenggaraan  pemerintahan  harus  diwujudkan.  Sebagai  upaya  peningkatan  kualitas penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  semakin  diperkuat  dengan  dikeluarkannya  UU  No.  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dua paket UU ini  merupakan  wujud  komitmen  pemerintah  bahwa    fokus  dalam  pelayanan  dan  pembangunan terletak di  daerah dan desa.
Optimalisasi  penyelenggaraan  pembangunan  dan  pelayanan    kepada  masyarakat  di  tingkat desa penting untuk diwujudkan. Keberadaan sistem informasi dan  internet menjadi  penting dalam upaya  mewujudkan  kualitas  penyelenggaraan  pemerintahan  di  setiap  lapisan.  Pada  tingkat pemerintahan desa juga menjadi penting dilaksanakan pemerintahan elektronik atau e-government . Dimanapun  desa    tersebut  berada,  dengan  adanya    pemerintahan  elektronik  atau e- government maka  penyelenggaraan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  komunikasi  lintas  pemerintahanpun bukan  lagi  kendala.  Dengan  adanya  e-  government  maka  dapat  meningkatkan  efisiensi  internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis, dan bisa berjalan lebih  cepat.  Dari  berbagai  literatur  mengenai e  government ,    bahwa  keuntungan  yang  paling diharapkan  dari e-government adalah  peningkatan  efisiensi,  kenyamanan,  serta  aksesibilitas  yang lebih  baik  dari  pelayanan  publik.  Terkait  dengan  diskusi  di  atas,    pada  salah  satu  contoh  seperti yang  dilakukan  oleh  Hartoyo dkk  (2016)  dalam pelaksanaan  program pendampingan  masyarakat di  Desa  Citali  Kabupaten  Sumedang  menyimpulkan  hasil  kegiatan  menunjukkan  bahwa  secara umum  warga  telah  merintis  upaya  pengelolaan  dan  pengembangan  SID  dengan  menggunakan e goverment sebagai salah satu amanat UU Desa.
1 Dosen Tetap Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45
2 Dosen Tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Komputer Indonesia
3 Dosen Tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Komputer Indonesia
Sejak  digulirkannya  dana  desa  pada  tahun  2015  maka  percepatan  pembangunan  semakin merata pada desa-desa di Indonesia. Namun di sisi lain agar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan  dana  desa  tersebut  dituntut  komitmen  dan  kemampuan  pengelola  agar  semua anggaran dan program yang dilaksanakan dapat tercatat dan terinformasikan dengan baik kepada publik.  Ini  merupakan  tuntutan  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  desa  yang  mendapatkan  alokasi dana desa.
Pemerintah  Kabupaten  Karawang  memiliki    wilayah  yang  cukup  luas  dengan  jumlah kecamatan  dan  desa  yang  cukup  banyak.  Pada  sisi  lain  wilayah  kabupaten  Karawang  menjadi kawasan  pengembangan  industri  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Kondisi  demikian  menuntut  pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan demikian e-government sangat diperlukan. Konsep e-government didefinisikan oleh Eddy Satriya (2009) yaitu: Sebagai upaya pemanfaatan dan pendayagunaan  telematika  untuk    meningkatkan  efisiensi  dan costeffective pemerintahan, memberikan  berbagai  jasa  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  lebih  baik,  menyediakan    akses informasi  kepada publik  secara  lebih  luas,  dan  menjadikan    penyelenggaraan pemerintahan  lebih bertanggung  jawab (accountable) serta  transparan  kepada  masyarakat.Dalam  konsep  tersebut nampak bahwa e-government banyak manfaatnya bagi penyelenggaraan pemerintahan.
Terkait  dengan  manfaat  yang  lebih  luas  dengan  adanya  e-government  dijelaskan  oleh Richardus (2004:5) yaitu:
a.   Memperbaiki  kualitas  pelayanan  pemerintah  kepada  stakehodernya  (masyarakat,  kalangan bisnis  dan  industri)  terutama  dalam  hal  kinerja  efektivitas  dan  efisiensi  di  berbagai  bidang kehidupan bernegara.
b.   Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan  pemerintahan dalam rangka pener apan konsep  good corporate governance.
c.   Mengurangi  secara  signifikan  total  biaya  administrasi,  relasi  dan  interaksi    yang  dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
d.   Memberikan peluang  bagi  pemerintah  untuk  mendapatkan  sumber-sumber  pendapatan  baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
e.   Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat dan tepat menjawab berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  sejalan  dengan  berbagai  perubahan  global  dan  trend yang ada.
f.   Memperdayakan  masyarakat  dan  pihak-pihak  lain  sebagai  mitra  pemerintah  dalam  proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis
Berdasarkan  uraian  mengenai  manfaat  dari  adanya e-government ,  sangat  banyak.  Intinya sangat  bermanfaat  bagi  pemerintah,  pengusana  dan  masyarakat  .  Oleh  karenanya  kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan melelalui pelatihan e-government bagi aparat pemerintah desa Salah  satu  wilayah  kecamatan  yang  menjadi    lokasi  pengabdian  kepada  masyarakat  yaitu Kecamatan  Ciampel.  Pada  wilayah  kecamatan  ini  kondisi  masyarakat  dan  pemerintahan  desanya memerlukan  perhatian    agar  lebih  optimal  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Minimnya kemampuan  dan  profesionalisme  aparat  pemerintah  desa  dalam    bidang  teknologi  informasi memerlukan  peningkatan  untuk  semakin  lebih  baik.  Upaya  pemberian  pelatihan  dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam teknologi informasi e-government merupakan salah satu  solusinya.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  pelaksanaan pelatihan e-government bagi aparat pemerintah desa di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang.

## 2.    METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN
Sasaran  dan  obyek  kegiatan  ini  adalah  para  aparatur  desa  yang  ada  di  wilayah  Kecamatan Ciampel  Kabupaten  Karawang.  Wilayah  kecamatan  Ciampel  ini  pada  awalnya  sebagai  lokasi  KKN Mahasiswa  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Komputer  Indonesia.  Dengan  demikian  kegiatan  Pengabdian  kepada  masyarakat  ini  merupakan tindaklanjut dari KKN tersebut. Secara administrasi pemerintahan, Kecamatan Ciampel memiliki 7 (tujuh  desa).  Terkait  dengan  data  desa  dan  jumlah  penduduk  setiap  desa  di  Kecamatan  Ciampel dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 1. Desa dan Jumlah Penduduk Se- Kecamatan Ciampel 2018
NO DESA JUMLAH PENDUDUK JUMLAH KK L P Jumlah L P Jumlah 1 Kutapohaci 2.155 2.051 4.206 1.169  112 1.281 2 Kutanegara 1.910 1.821 3.731 1.075 56 1.131 3 Kutamekar 3.293 3.340 6.633 1.832  142 1.974 4 Mulyasari 2.414 2.497 4.911 1.213  192 1.405 5 Mulyasejati 3.339 3.250 6.589 1.648  259 1.907 6 Parungmulya 2.709 2.513 5.222 2.138 89 2.227 7 Tegallega 1.341 1.272 2.613 642  104 746 JUMLAH 17.161  16.744 16.744 9.717  945  10.671
Sumber: kasi Kependudukan Kecamatan Ciampel, 2018
Selanjutnya  aparat  pemerintah  desa  yang  dipilih  dari  setiap  desa  adalah  mereka  yang  telah mengenal  teknologi  informasi  dan  penggunaan  internet  namun  belum  optimal  dalam  pelaksanan pada  bidang  tugasnya  dalam  pemerintahan  desa.  Peserta  seluruhnya  berjumlah  28  orang  yang mewakili kelompok Kepala Desa, Sekretaris Desa dan para Kaur dalam Pemerintahan desa. Sebagai prioritas  peserta  adalah  kepala  urusan/  staf  yang  menangani  urusan  pelayanan  umum  bagi masyarakat.    Dalam  hal  penetapan  peserta  terpilih  pada  program  pelatihan e-government melibatkan  pemerintah  Kecamatan    dalam  hal  ini  Sekretaris  Kecamatan.  Hal  ini  dilakukan  agar pelatihan  yang  diberikan  menjadi  tepat  sasaran  sehingga  output  maupun  outcome  dari  pelatihan ini akan diperoleh sesuai dengan tujuan dari pengabdian kepada masyarakat.
Sesuai  kebutuhan  obyek  sasaran,  maka  program  yang  diberikan  adalah  pelatihan e- government . Untuk itu maka terlebih dulu diidentifikasi kebutuhan dari sasaran. Setelah dilakukan identifikasi  kebutuhan  model  pelatihan  selanjutnya  dirumuskan  kurikulum  dan  capaian    dari pelatihan yang akan diberikan. Untuk penyusunan kurikulum tersebut melibatkan 7 orang  dalam satu  tim  yang  masing-masing  sebagai  tutor  dalam  pelatihan.  Adapun  kurikulum  dan  capaian pembelajaran untuk setiap sesi adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Kurikulum dan Capaian Pembelajaran/Pelatihan
Nama  Program  :        Pelatihan E-  Government bagi  Apatur  Pemerintah  Desa  Se  Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang
Capaian  Pelatihan:    Peserta  memiliki  pengetahuan,  wawasan  mengenai  konsep,  kebijakan dan  aplikasi  e  government  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  serta  mampu menerapkannya  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  untuk  mencapai  kualitas pelaksanaan  pembangunan,  pelayanan  dan  pemberdayaan  masyarakat  sebagai  upaya mewujudkan Tata Kelola Pemerintaha Desa Yang Baik (Good Governance).
No. Materi Pelatihan Capaian Pembelajaran/ Pelatihan 1. Pemahaman Konsep e- Government Peserta  mengetahui,  mengerti  dan  memahami  konsep e- government serta  pentingnya  dalam  peningkatan  kualitas pelaksanaan  fungsi  pemerintahan  :  pembangunan,  pelayan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mencapai Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik.
2. Kebijakan e-Government Peserta  mengetahui,  mengerti  dan  memahami  berbagai kebijakan e-government baik  dari  Pemerintah  maupun Pemerintah  Daerah  dan  mampu  menerapkannya  dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
3. Teknik Presentasi ( Power Point ) dan Public Speaking  Peserta mengetahui, mengerti dan memahami serta mampu membuat  berbagai  bahan  presentasi  terkait  dengan pelaksanaan  fungsi  pemerintahan  sehingga  dapat  lebih efektif dalam penyampaian pada berbagai forum.
 Selain  itu  peserta  mengetahui,  mengerti  dan  memahami serta  mampu  membuat  materi  untuk  disampaikan  dalam forum  formal  dengan  penggunaan    bahasa  dan  gaya  dalam bicara di depan umum.
 Dengan  dua  kemampuan  ini  diharapkan  pihak  terkait semakin  percaya  dan  mau  bekerjasama  dan  mendukung program pemerintahan desa.
4. Pembuatan  Aplikasi e- Government Peserta mengetahui, mengerti dan memahami serta mampu membuat  berbagai  media  informasi  sederhana  berbasis internet/web  seperti  blog,  email dan  optimalisasi pemanfaatan  media  sosial  sehingga  dapat menggunakannya untuk  mendukung  pelaksanaan  fungsi  pemerintahan  dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
Selanjutnya  dari  kurikulum  pelatihan    yang  telah  dibuat  kemudian  disusun  jadwal  teknis pelaksanaan pelatihan dengan susunan  tutor  yang  dilaksanakan  selama  satu  hari.  Adapun  Jadwal kegiatan secara rinci disususn sebagai berikut:
Tabel 3. Jadwal Kegiatan Pelatihan E-Government Waktu Kegiatan Pelaksana 07.00 – 08.00 Registrasi Airinawati, A.Md 09.00 - 09.05 Pembukaan Panitia 09.05 – 09.30 Sambutan: 1. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom sebagai Ketua Pelaksana 2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Unisma ‘45’ Bekasi. 3. Camat Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang 4. Dekan FISIP Unikom sekaligus membuka acara Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Dr. H. Aos Kuswandi, Drs.,M.Si.
Diwakili  Sekcam:  Irlan  Suarlan, S.TP.,M,Si. Prof.  Dr.  H.  Samugyo  Ibnu  Redjo, Drs.,M.A. 09.30 – 09.40 Pembacaan Do’a Indra Gunawan Wibiksana 09.40 – 10.00 Foto Bersama Panitia 09.00 – 09.15 Coffee Break Panitia 09.15 – 10.00 Pemahaman Konsep e-Government Dr. H. Aos Kuswandi, Drs.,M.Si. 10.00 – 11.00 Kebijakan e-Government Nia Karniawati, S.IP.,M.Si. Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si. 11.00 – 12.00 Teknik Presentasi ( Power Point ) dan Public Speaking Dr. Poni Sukaesih K, S.IP.,M.Si. Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si. 12.00 – 13.00 Ishoma Panitia 13.00 – 15.00 Pembuatan Aplikasi e-Government Rino Adibowo, S.IP.,M.I.Pol. 15.00 Penutup Panitia
Kegiatan  pelatihan  ini  dilaksanakan  di  Kampus  UNIKOM  di  Jalan  dipatiukur  No.  102-118 Bandung,    di  ruang  Laboratorium  Komputer  11  Lantai  9  (R.  9028)  pada  hari  Sabtu  tanggal  20 Januari 2018.
Dalam  pelaksanaannya    peserta  pelatihan  datang  ke  kampus  UNIKOM  berombongan  dengan swadana  yang  dikoordinir  oleh  Pemerintah  Kecamatan  Ciampel.  Acara  dibuka  oleh  Dekan  FISIP Unikom yang sebelumnya diawali dengan beberapa sambutan dari Ketua Pelaksana, Ketua Program Magister  Ilmu  Pemerintahan  Unisma  Bekasi.  Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  ini diselenggarakan  atas  kerjasama  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan  FISIP  Unikom  dan  Program Magister  Ilmu  Pemerintahan  Unisma  Bekasi  dan  Pemerintah  Kecamatan  Ciampel  Kabupaten Karawang.
Selama  pelatihan  berlangsung  menggunakan  perangkat  computer  dan  jaringan  internet  yang ada di laboratorium computer 11 lantai 9 UNIKOM Bandung.  Media penanyangan ilustrasi dan juga materi  dalam  hardcopy  diberikan  kepada  peserta  agar  mereka    lebih  mudah  dalam  memahami materi  pelatihan.    Computer  yang  berada  di  laboriurm  dipergunakan  sepenuhnya  oleh  peserta
dengan  kemudahan  akses  internet.  Dengan  demikian    pelaksanaan  pelatihan e-government dapat berjalan dengan baik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  konseptual  banyak  definisi  mengenai e-government .  Salah  satunya  diuraikan  secara sederhana oleh UNDP bahwa e-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT-  Information  and  Communicat-ion  Technology) oleh  pihak  pemerintahan.  Dalam  hal  ini bermakna bahwa pemerintah menggunakan ICT dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahannya. E-government menurut  Richardus  (2004:9)  adalah  mekanisme  dimana pemerintah  menggunakan  teknologi  informasi  (terutama  internet)  sebagai  sarana  utama  yang menghubungkan  antara  dirinya  dengan  para  stakeholder,  yaitu  masyarakat  umum,  kalangan industri,  dan  sektor  publik  lainnya.  Terkait  dengan  definisi  tersebut,  Pemerintah  telah mengeluarkan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan e-government dalam  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia   Nomor   3   Tahun   2003   Tentang   Kebijakan  Dan  Strategi  Nasional   dinyatakan  bahwa Pengembangan e-government merupakan  upaya  untuk  mengembangkan  penyelenggaraan kepemerintahan  yang  berbasis  (menggunakan)  elektronik  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas layanan  publik  secara  efektif   dan  efisien. Selain  itu  melalui e  government dalam  pelayanan  maka masyarakat mendapatkan kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.
Desa sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, memiliki tugas yang cukup berat,  karena  berhadapan  langsung  dengan  masyarakat.    Oleh  karenanya  desa  perlu  menerapkan metode  yang  lebih  baik  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat. E-government merupakan  jawaban  untuk  mengatasi  kelemahan  pelayanan  aparat  pemerintah  desa  selama  ini. Cara yang bisa ditempuh antara lain melalui  membuat atau membangun sebuah halaman website sederhana  atau blog untuk memberikan pelayanan administrasi dan interaksi kepada warga desa. Cara  ini  dipandang  lebih  efektif  untuk  melaksanakan  pelayanan  public.  Melalui    cara  ini  maka warga  masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanan  administratif,  pelaporan  atau  membutuhkan informasi  dapat menggunakan halaman web milik desa yang telah dibuat tersebut. Hal yang sama juga  dapat  dioptimalkan  untuk  mewujudkan  transparansi  penyusunan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja  Desa  (APBDes).  Dengan  terbukanya  informasi  melalui  internet  masyarakt  desa  akan mengetahui  sejak  awal  proses  penganggaran  dan  perencanaan  pembangunan  di  Desanya. Berkaitan dengan alur proses penyusunan APBDes misalnya, dapat dilihat dalam gambar  berikut:

## Gambar 1. Alur Penyusunan APBDes
Proses penyunan APBDes ini pada akhirnya setelah menjadi kebijakan APBDes dalam bentuk Peraturan  Desa  (Perdes)  maka  harus  diinformasikan  kepada    rakyat  di  desa  tersebut  dan disampikan  kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  sebagai  laporan.  Dokumen  ini  penting untuk  diketahui  oleh  berbagai  pihak  terkait  agar  terjamin  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Dalam  hal  pengelolaan  keuangan  desa    maka  UU  No.  06  Tahun  2014  tentang  Desa  menjadi dasar  dalam  pelaksanaan  kewenangan  desa.  Alur  yang  telah  ditetapkan  dalam  pasal  UU  tersebut harus  dilaksanakan.  Secara  ideal    beberapa  pasal  dalam  UU  tersebut  menjelaskan  setiap  proses pengelolaan  keuangan  desa.  Proses  pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan  melalui  beberapa tahapan. Berikut dapat dilihat gambar alur pengelolaan dana desa:
Gambar 2. Siklus Alur Penganggaran Desa Berdasarkan UU No. 06/2014
Proses  perencanaan    penganggaran  desa  juga  harus  diketahui  oleh  pemangku  kepentingan agar  diketahui  sejak  awal  apabila  ada  masukan,  korekasi,  usulan  sehingga  APBDes  sesuai  dengan permasaalahan  dan  kebutuhan  warga  desa  tersebut.  Untuk  itu  jelas  adanya  alur  informasi  yang cepat  dan  mudah  menjadi  penting.  Oleh  karenanya  aparat  pemerintah  desa  perlu  memiliki pengetahuan  dan  pemahaman  serta  kemampuan    dalam e-government .  Penambahan  kemampuan pada bidang  tersebut penting dilakukan oleh Pemerintan Desa dan pihak terkait.
Program  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  tim  dosen  Ilmu  Pemerintahan Universitas  Komputer  Indonesia  dan  Universitas  Islam  45  dengan  obyek  sasaran  aparat pemerintah  desa  di  Kecamatan  Ciampel  berbentuk  pelatihan e-goverment. Dari  desain  pelatihan yang  diberikan  mulai  aspek  kebijakan  e-government,  Teknik  Presentasi  ( Power  Point )  dan Public Speaking dan Pembuatan Aplikasi e-Government. disampaikan dalam tatap muka di kelas dan studi kasus serta praktek dalam aplikasi yang sederhana dengan panduan dari fasilitator.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  dan  menganalisis  dari  hasil  pelatihan e-government yang  telah dilakuka, aparat pemerintahan desa se Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, nampak selama mengikuti  pelatihan  mereka  sangat  antusias,  hal  tersebut  nampak  dari  sambutan  dan  berbagai pertanyaan  yang  disampaikan  kepada  fasilitator.  Kondisi  demikian    menjadikan  hangat  dan hidupnya  selama  berlangsungnya    pelatihan.  Dari  sejumlah  pertanyaan  yang  kemudian  dijawab oleh  fasilitator,  para  peserta  merasa  lebih  paham  dan  mampu  dalam  mengaplikasikan    materi dalam praktek  di komputer yang tersedia di tempat pelatihan.
Gambar 3. Poto Bersama  Fasilitator dan Peserta Pelatihan
Proses  pelatihan   dibimbing  satu-persatu saat praktek di  hadapan  computer.  Rasa  ingin  tahu dan tekad ingin bisa dari peserta sangat nampak.  Hal ini terutama pada penggunaan e-mail, media sosial  dan mencoba membuat blog yang bisa dioptimalkan bagi pelaksanaan pekerjaan mereka di desa.  Terkait  dengan  output  dari  pelatihan  yang  dilakukan  dapat  diketahui  dengan    dirintisnya web sederhana dan Blog desa dari peserta pelatihan.
Gambar 4. Pelatihan ICT Bagi Aparat  Kecamatan Ciampel Kab. Karawang
Salah  satu  desa  di  Kecamatan  Ciampel  Kabupaten  Karawang  yang  telah  mencoba menggunakan  teknologi  ICT  dalam  mengoptimalkan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  adalah desa  Mulyasari.    Beberpa  informasi  yang  ada  didalamnya  yaitu  menyangkut  kegiatan  PNPM Perdesaan,    Berbagai  kegiatan  dan  aktivitas  perekonomian  masyarakat  desa,  informasi pemerintahan, pembangunan dan lain-lain.  Berikut salah satu gambar terkait dengan penggunaan ICT di desa Mulyasari.
Gambar 5. ICT di Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel
Berikutnya dapat dilihat hasil penerapan e-government di desa Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten  Karawang.    Bila  kita  perhatikan  nampak  bahwa  keberadaan e-government sudah diterapkan dan bermanfaat bagi peny elenggaraan pemerintahan desa.

## Gambar 6. Web Sederhana di Desa Kutamekar
Dibuatnya  website  sederhana  di  desa  Kutamekar  cukup  memudahkan  bagi  siapapun  yang ingin  mengetahui  lebih  jauh.  Di  dalam  web  tersebut  disajikan  beberapa  pilihan  menu  sederhana yang dapat diklik dan tilihat informasi penting , misalnya menyangkut profil desa, perangkat desa dan keuangan desa.
Keberhasilan  ini seperti  halnya yang dirasakan  oleh  Kabupaten  Sragen  dalam  pemanfaatan  e government.    Hartono  dkk  (2010)  menjelaskan  bahwa  Aplikasi Electronic  Government untuk pemberdayaan pemerintahan dan potensi desa berbasis web di Kabupaten Sragen yang terbangun merupakan salah satu media yang dapat diakses setiap saat secara on line oleh 208 desa/kelurahan memungkinkan  penyediaan  data  yang  selalu  mutakhir.  Kondisi  seperti  itu  dalam  masa  ke  depan diharapkan  dapat  berkembang  juga  di  Kabupaten  Karawang.  Contoh  lain  dapat  dilihat  di  hasil penelitian  pengabdian  kepada  masyarakat  dari  Praditya  (2014)  bahwa e-government di  desa , sebagian besar masih di tahap informasi, dan sebagian kecil berada di tahap interaksi. Pemanfaatan TIK  di  Desa  Panjalu  digunakan  untuk  menyebarluaskan  atau  diseminasi  informasi  mengenai kegiatan-kegiatan  pembangunan.  Pada  beberapa  gambar  berikut  menunjukkan  pemanfaatan e- government di desa-desa pada wilayah Kecamatan Ciampel yang telah diberikan pelatihan melalui KKN Mahasiswa dan P2M  pelatihan e government .
Gambar 7. Daftar Menu Web Sederhana di Desa Kutamekar
Gambar 5. Informasi Kegiatan Masyarakat  dalam Web Sederhana di Desa Kutamekar
Dalam  aplikasinya  apa  yang  sudah  dilatihkan  kepada  peserta  pelatihan  e-government  dapat bermanfaat bagi aktivitas pemerintahan dan masyarakat di desa peserta pelatihan.  Hal ini cukup menggembirakan  dan  dapat  ditindaklanjuti  dalam  pendampingan  dan  pembinaan  agar berkelanjutan.  Tim  fasilitator  ,  lembaga  perguruan  tinggi,  mahasiswa,  pemerintah  desa  dan masyarakat  perlu  menjalin  kerjasama  untuk  pemanfaatan e-government selanjutnya.  Dengan demikian dapat dijamin keberlanjutan  e-government di pemerintahan desa se Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang.

## 4.  KESIMPULAN
Beberapa  hal  yang  dapat  disimpulkan  dari  kegiatan  pelatihan  e-government  bagi  aparat pemerintah desa di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:
1. Pelatihan e-government  in  campus nampaknya  membuat  peserta  sangat  antusias  dalam mendapatkan  materi  pelatihan.  Mereka  merasa  ditinggikan  dan  terhormat  dengan    diberi kesempatan datang ke kampus.
2. Materi  pelatihan e-government yang  diberikan  dapat  diterima  dengan  baik  oleh  peserta  dan mereka  mampu  mengaplikasikannya  secara  sederhana    dalam  bentuk  web  atau  blog  yang dipergunakan bagi kepentingan pekerjaan mereka di Pemerintah Desa.
3. Perlu  dilakukan  pembinaan  dan  pendampingan  kepada  peserta  pelatihan  untuk  menjamin keberlangsungan  dan  keberlanjutan    dari  hasil  pelatihan  tersebut.  Dengan  demikian kebermanfaatan  pelatihan e-government dapat  terwujud  bagi  optimalisasi  pelayanan  kepada masyarakat.
4. Perlu  ditindaklanjuti  kerjasama  dengan  Pemerintah  Daerah  untuk  optimalisasi  pelatihan e- government di wilayah lain supaya lebih optimal dan tepat sasaran.
5. Program  kegiatan    dan  pelatihan  yang  serupa  perlu  terus  dilakukan  secara  berkelanjutan kepada  obyek  sasaran  di  desa-desa  di  wilayah  lain  oleh  perguruan  tinggi  yang  memiliki program studi terkait dengan e-government.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih  yang  sedalam-dalamnya  kami  ucapkan  kepada  beberapa  pihak  yang  telah mendorong, mendukung dan membantu terselenggaranya program pengabdian kepada masyarakat ,  Pelatihan  E  Government  Bagi  Aparat  Pemerintah  Desa  Di  Kecamatan  Ciampel  Kabupaten Karawang. Beberapa pihak tersebut yaitu:
1. Direktur LPPM Universitas Komputer Indonesia;
2. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam 45;
3. Dekan FISIP Universitas Komputer Indonesia;
4. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Komputer Indonesia;
5. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Pascasarjana Universitas Islam 45;
6. Camat dan Sekretaris Kecamatan  Ciampel Kabupaten Karawang;
7. Para Kepala Desa Di Lingkungan Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang;
8. Tim  Fasilitator  dari  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan  Universitas  Komputer  Indonesia  dan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Pascasarjana Universitas Islam 45.

## DAFTAR PUSTAKA
Hartono, dkk. 2010. E-Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi  Desa Berbasis Web. Jurnal  Teknologi  Informasi .(6:1).  Pascasarjana  Teknik  Informatika  Universitas  Dian Nuswantoro. Semarang
Hartoyo,  Nunik  Maharani  dan  Ika  Merdekawati  2016.  Upaya  Membangun  Sistem  Informasi  Desa,
Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi .
Praditya,  Didit.  2014.  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  di  Tingkat Pemerintahan  Desa. Jurnal  Penelitian  Komunikasi .  (17:2).  Balai  Pengkajian  dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI). Bandung
Setria,  Eddy.  2009,  https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/makalah/artikel- majalah-perencanaan/edisi-30-tahun-2003/electronic-government---oleh-eddy-satriya/, diakses 01 Maret 2018 , jam 22.04. WIB.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.