## FLYPAPER EFFECT: FENOMENA SERIAL WAKTU DAN LINTAS
KABUPATEN KOTA DI JAWA TIMUR 2003-2013

## Deni Oktavia
Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Jember

## Abstract
The aims of local autonomy is to achieve local independence funding,  so  the  interference  of  the  central  government  decrease. Local  governments  have  funding  source  from  the  own  region revenues  (PAD),  which  is  used  to  finance  expenditures  and development.  Regency  or  municipalities  funding  sources  not  only their  PAD.  Local  governments  also  get  help  from  central government transfers such block grant aid or transfer fund (DAU). In the course of the central government transfers actually become a disincentive for increased regional funding. Regions become more dependent  on  central  government  transfers  rather  than  optimize their own revenues (PAD). There are has indications of asymmetric behavior in response to the transfer of central government.
Region  revenues  (PAD) and the transfer  fund (DAU)  from central  government is  generally positive  effect  on the  regional expenditure  (BD). Results for the  time  series test indicates that occurred flypaper  effect, indicated by DAU more  significant influence on regional expenditure of the influence  of the  PAD. Regency  or  manucipalities in East  Java generally  done  flypaper effect, BD response was greater from DAU components.
Key words: region revenues, transfer fund, regional expenditure

## 1. PENDAHULUAN
UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah telah mengubah peta politik dalam  penataan  kewenangan  dan  kewajiban  pemerintahan. Otonomi  Daerah dipandang  memenuhi  aspek  desentralisasi  pemerintah  yang  sesungguhnya. Otonomi daerah memberikan kewewenangan dan daerah otonom untuk mengatur dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintah  dan  kepentingan  masyarakat  setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Halim, 2007).
Tujuan utama penyelenggaran Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan  publik  (publick  service)  dan  memajukan  perekonomian  daerah. Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan  langkah strategis dalam dua  hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal  bangsa  Indonesia  berupa  ancaman  disintegrasi  bangsa,  kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan  sumber  daya  manusia.  Kedua,  otonomi  daerah  dan  desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002).
Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaksanakan fungsi dan peranannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.  Kebijakan  pemerintah  Indonesia  tentang  otonomi  daerah  tersebut dipandang  sangat  demokratis  dan  memenuhi  aspek  desentralisasi  yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  pengembangan  kehidupan berdemokrasi,  keadilan,  pemerataan,  dan  pemeliharaan  hubungan  yang  serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  umum  di  Undang-Undang  (UU) Otonomi  Daerah  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  yang  telah menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999. Serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1999.
Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pada pasal 155 ayat 1 yang menyatakan  bahwa  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja  negara.  Administrasi  pendanaan  penyelenggaran  urusan  pemerintahan sebagaimana  yang  dimaksud  ayat  1  dilakukan  secara  terpisah  dari  administrasi pendanaan penyelenggraan urusan pemerintahan.
Pembentukan UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintah  Daerah  dimaksudkan  untuk  mendukung  pendanaan  atas penyerahan  urusan  kepada  Pemerintahan  Daerah.  Pendanaan  tersebut  menganut prinsip money  follow function,  yang  mengandung  makna  bahwa  pendanaan mengikuti fungsi  pemerintahan  yang  menjadi  kewajiban  dan  tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan.
UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa transfer dari pemerintah berupa Dana  Alokasi Umum (DAU), Dana  Alokasi Khusus (DAK) dan  Dana bagi hasil digunakan  untuk  pelaksanaan  kewenangan  Pemda.  Dana  bagi  hasil  berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. DAU  berperan  sebagai  pemerataan  fiskal  antardaerah  (fiscal  equalization)  di Indonesia. Sedangkan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang  bersifat  darurat.  Diluar  dari  fungsi  tersebut,  untuk  secara  detailnya, penggunaan  dana  tersebut  diserahkan  sepenuhnya  kepada  pemerintah kabupaten/kota  yang  bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  pemerintah kabupaten/kota  dapat  menggunakan  dana  ini  dengan  efektif  dan  efisien  untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.
Saat ini transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Indonesia yang dalam  hal ini  disamakan  istilahnya  dengan  DAU  ditetapkan  sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN. Sehingga dalam  prakteknya  transfer  dari  pemerintah  pusat  merupakan  sumber  dana  utama pemerintah  daerah  untuk  membiayai  operasi  utamanya  sehari-hari,  yang  oleh pemerintah  daerah  “dilaporkan”  diperhitungan  APBD.  Tujuan  dari  transfer  ini adalah untuk mengurangi  (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal
antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Simanjutak dalam Maimunah, 2006).
Belanja  daerah  dipergunakan  dalam  rangka  pelaksanaan  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang- undangan. Belanja penyelenggraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi masyarakat  dalam  upaya  memenuhi  kewajiban  daerah  yang  diwujudkan  dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan  fasilitas  umum  yang  layak  serta  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005).
Sayangnya,  alokasi  transfer  di  negara-negara  sedang  berkembang  pada umumnya  lebih  banyak  didasarkan  pada  aspek  belanja  tetapi  kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pendapatan asli daerah. Akibatnya, dari tahun  ke  tahun  pemerintah  daerah  selalu  menuntut  transfer  yang  lebih  besar  lagi dari pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal (Oates, 1999  dalam  Halim  2003).  Keadaan  tersebut  juga  ditemui  pada  kasus  pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia (Kuncoro, 2007).
Beberapa  peneliti  menemukan  respon  pemeritah  daerah  berbeda  untuk transfer  dan  pendapatan  sendiri.  Ketika  penerimaan  daerah  berasal  dari  transfer, maka stimulasi atas belanja  yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi  yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Oates  (1999) menyatakan bahwa  ketika  respon  (belanja)  daerah  lebih  besar  terhadap  transfer  daripada pendapatannya sendiri, maka disebut flypaper effect (Halim, 2002).
Flypaper  effect adalah  suatu  fenomena  pada  suatu  kondisi  ketika Pemerintah  Daerah  merespon  belanja  daerahnya  lebih  banyak  berasal  dari transfer/grants  atau  spesifiknya  pada  transfer  tidak  bersyarat  atau  unconditional grants  daripada  pendapatan  asli  dari  daerahnya  tersebut  sehingga  akan mengakibatkan  pemborosan  dalam  Belanja  Daerah.  Unconditional  grants  yang diproksikan dengan Dana Alokasi Umum ditentukan berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan  fiskal  dikurangi  kemampuan  fiskal  daerah  dan  alokasi  dasar  yang dialokasikan secara keseluruhan (lump sum) dari pemerintah pusat.
Setiap  transfer  tidak  bersyarat  yang  diberikan  kepada  Pemerintah  Daerah merupakan konsekuensi atas otonomi daerah yang berlaku agar tidak menyebabkan kesenjangan  dalam  pelaksanaan  pembangunan  daerah  walaupun  dalam  beberapa studi  empiris  banyak  ditemukan  bahwa  transfer  tak  bersyarat  mengakibatkan peningkatan pengeluaran publik melebihi kenaikan pendapatan masyarakatnya.
Penelitian flypaper  effect sebelumnya  telah  banyak  yang  mengangkat permasalahan  transfer  ini,  di  Amerika  Serikat,  persentase  transfer  dari  seluruh pendapatan  mencapai  50%  untuk  pemerintah  federal  dan  60%  untuk  pemerintah daerah (Fisher, 1982 dalam Halim, 203).  Khususnya di daerah Winconsin di AS sebesar 47% pendapatan Pemda berasal dari transfer Pempus (Deller et al., 2002). Di negara-negara lain, persentase transfer atas pengeluaran Pemda adalah 85% di Afrika selatan, 67%-95% di Nigeria, dan 70%-90% di Meksiko.
Menurut data dari kemendagri, komposisi Pendapatan Daerah pada APBD tahun anggaran 2012 secara nasional dikelompokkan dalam tiga kelompok yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2012 , dana perimbangan masih mendominasi sumber pendapatan
daerah yaitu sebesar sebesar 69,0% atau Rp.380,601 triliun, sedangkan PAD hanya sebesar  20,4%  atau  sebesar  Rp.112,720  triliun  dan  Lain-lain  Pendapatan  Daerah yang sah sebesar 10,6% atau sebesar Rp.58,262 triliun
Di Indonesia sendiri, beberapa penelitian tentang flypaper effect di berbagai daerah  menghasilkan  kesimpulan  dan  hasil  yang  berbeda-beda  contohnya Maimunah (2006) pernah melakukan pengujian adanya flypaper effect pada belanja daerah  pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Pulau  Sumatera.  Dari  penelitian  tersebut diperoleh kesimpulan bahwa adanya flypaper effect DAU terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera dan juga. Namun hasil penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah Indonesia, karena pemerintah daerah Kabupaten/Kota dianggap memiliki kemampuan keuangan berbeda-beda.
Abdul Halim dan Sukriy Abdullah (2002) Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa flypaper effect terjadi pada DAU periode t-1 terhadap Belanja Daerah  periode  t. Maimunah  (2006)  menunjukkan  bahwa  DAU  dan  PAD berpengaruh  terhadap  BD  dan  telah  terjadi flypaper  effect pada  BD  pada  pada Kabupaten/kota  di  Sumatera.  Widodo  (2007)  menghasilkan  kesimpulan  bahwa telah terjadi Flypaper Effect hanya pada perhitungan belanja daerah ditahun 2003, sedangkan  tahun  2001,  2002,  2004,  dan  2005  tidak  ditemukan  adanya flypaper effect. Pramuka  (2010)  ternyata  menyimpulkan  tidak  terjadinya Flypaper  Effect pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa namun ada pengaruh positif DAU dan PAD tahun  berjalan  maupun  tahun  sebelumnya  terhadap  belanja  daerah.  Kusumadewi dan  Rahman  (2007)  mengindikasikan  bahwa Flypaper  Effect tidak  hanya  terjadi pada daerah dengan PAD rendah namun juga pada daerah dengan PAD tinggi.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menunjukkan  ada  tidaknya  flypaper  efect  di kabupaten kota di Jawa Timur. Data yang digunakan untuk analisis adalah APBD tahun 2003-2013. Pengujian dilakukan dengan regresi kemudian dianalisis secara deskriptif.
2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## 2.1 Flypaper Effect
Istilah flypaper effect diperkenalkan pertama kali oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1979) untuk mengartikulasikan pemikiran Arthur Okun (1930) yang menyatakan “ money sticks where it hits ”. Flypaper effect merupakan suatu kondisi dimana  stimulus  terhadap  pengeluaran  daerah  yang  disebabkan  oleh  adanya perubahan dalam jumlah transfer (unconditional grants) dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah (Maimunah, 2006).
Flypaper effect adalalah fenomena penyimpangan dalam hubungan transfer keuangan pemerintah pusat dengan penerimaan atau pengeluaran pemerintah lokal, terjadi  ketika  pemerintah  menerima grant,  maka  akan  dipergunakan  untuk meningkatkan  pengeluarannya  atau  belanja  tanpa  meningkatkan  pendapatan  asli daerah.
Flypaper  effect merupakan  fenomena  utama  dalam  penelitian  ini. Maimunah  (2006)  menjelaskan  bahwa flypaper  effect atau  lebih  dikenal  dengan efek  kertas  layang  adalah  suatu  kondisi  yang  terjadi  saaat  pemerintah  daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (grants) yang diproksikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri.
Kemudian menurut  Dougan  dan  Kenyon  (dalam  Ndadari,  2008) menyebutkan  bahwa flypaper  effect merupakan  suatu  keganjilan  dimana kecenderungan dari dana bantuan (transfer) akan meningkatkan belanja publik yang besar dibandingkan dengan pertambahan pendapatan  yang diperoleh masyarakat. Flypaper  Effect adalah  suatu  kondisi  yang  terjadi  pada  saat  pemerintah  daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (DAU) daripada menggunakan  pendapatan  asli  daerahnya.  Fenomena Flypaper  Effect membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri.
Kuncoro (2007) mengungkapkan fenomena flypeper effect mengarah pada elastisitas  pengeluaran  terhadap  transfer  yang  lebih  tinggi  daripada  elastisitas pengeluaran  terhadap  penerimaan  pajak  daerah.  Fenomena flypaper  effect membawa  implikasi  lebih  luas  bahwa  transfer  akan  meningkatkan  belanja pemerintah  daerah  yang  lebih  besar  daripada  penerimaan  transfer  itu  sendiri (Turnbull, 1998 dalam Kuncoro, 2007). Flypaper effect merupakan kondisi dimana transfer dari pemerintah pusat secara signifikan meningkatkan belanja publik jika dibandingkan dengan pendapatan daerah.
Sementara  itu,  Gorodnichenko  (2011)  berpendapat  bahwa  fenomena flypaper effect dapat terjadi dalam dua versi, yaitu peningkatan pajak daerah dan anggaran  belanja  pemerintah  yang  berlebihan,  dan  mengarah  pada  elastisitas pengeluaran  terhadap  transfer  yang  lebih  tinggi  daripada  elastisitas  pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.
Flypaper  effect merupakan  suatu  kondisi  pada  saat  pemerintah  daerah merespon  berbeda  (lebih  boros)  dalam  menentukan  belanja  daerah  dengan mendasarkan pada transfer dari pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah menunggu alokasi DAU  yang diperolehnya sebelum menentukan berapa besar belanja  yang akan  dihabiskannya,  sehingga  belanja  periode  mendatang  cenderung  lebih  besar jumlahnya. Flypaper effect mengacu pada suatu kenyataan bahwa Pemda merespon perubahan  belanja  secara  berbeda  tergantung  pada  apakah  perubahan  itu disebabkan karena peningkatan DAU atau karena peningkatan pendapatan pajak.
Flypaper  effect membawa  implikasi  dimana  salah  satunya  akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar dari pada penerimaan transfer itu  sendiri  serta  kecenderungan  untuk  menanti  bantuan  dari  pusat  di  banding mengelola sumber daya daerah sendiri. Secara implisit terdapat beberapa implikasi dari terjadinya flypaper effect pada belanja daerah kabupaten/kota seperti:
1. Menyebabkan celah kepincangan fiskal (Fiscal gap) akan tetap ada.
2. Menimbulkan  ketidakmaksimalan  dalam  pemanfaatan  sumber-sumber penghasil pertumbuhan PAD
3. Menyebabkan unsur ketergantungan daerah kepada Pemerintah pusat
4. Adanya respon yang berlebihan dalam pemanfaatan dana transfer
5. Mengakibatkan  kurangnya  kemampuan  kemandirian  keuangan  daerah  pada kabupaten/kota yang bersangkutan (Walidi, 2009: 35).

## 2.2 Bukti Empiris Flypaper Effect
Beberapa  penelitian  di  Amerika  membuktikan  adanya  fenomena flypaper effect. Studi  yang  dilakukan  Gramlich  (1987)  menemukan  bahwa flypaper  effect terjadi di Negara bagian dan municipal di AS antara tahun 1980-1996. Deller et al (2007) menguji hubungan belanja dan transfer di 581 desa, kota dan Negara bagian di  Wisconsin.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  pemerintah  daerah  yang menerima transfer menghabiskan dana tersebut lebih dari yang diprediksi oleh teori pemilih nilai tengah. Peneliti menyimpulkan bahwa teori ekonomi murni memiliki keterbatasan dalam hal belanja pemerintah daerah dan oleh karenanya faktor-faktor politik dan institusi dibutuhkan dalam pertimbangan pemberian DAU.
Deller dan Maher (2005) melakukan studi di Wisconsin. Ketika grants tidak diberi syarat municipal membelanjakan pendapatannya untuk kebutuhan yang tidak penting lebih kepada barang-barang mewah seperti taman dan rekreasi, kebudayaan dan  pelayanan  pendidikan  daripada  kebutuhan  umumnya  seperti  keamanan  dan pemadam kebakaran.
Di  Inggris  juga  menghadapi  fenomena  yang  sama.  Norman  et  al  (2002) hasilnya menyimpulkan bahwa terdapat bukti kuat municipal di Inggris dan Wales melakukan  ilusi  grant  atau  sering  disebut  dengan flypaper  effect,  dengan  bukti bahwa  terdapat  minimnya  akuntabilitas atas  penerimaan  dari  pajak  property  dan ilusi  penyewa.  Untuk  menutupi  kekurangan  dana  membiayai  belanja  karena minimnya grant maka municipal melalukan penyesuaian pada pajak property.
Pada fenomena di Indonesia flypaper effect merupakan suatu kondisi yang terjadi  saat  pemerintah  daerah  merespon  (belanja)  lebih  banyak  dengan menggunakan  transfer  (grants)  yang  diproksikan  dengan  DAU  daripada  PAD. Untuk  dapat  dikatakan  terjadi flypaper  effect maka  hasil  yang  diperoleh  harus menunjukkan  (1)  nilai  koefisien  DAU lebih  besar  dari  nilai  koefisien  PAD  dan keduanya signifikan, (2) PAD tidak signifikan (Maimunah, 2006).
Asumsi  penentuan  terjadinya flypaper  effect menggunakan  perbandingan pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah. Melo (2002) dan Venter (2007) menyatakan bahwa flypaper effect terjadi apabila pengaruh/ nilai koefisien DAU terhadap  belanja  daerah  lebih  besar  dari  pada  pengaruh  PAD  terhadap  terhadap Belanja  Daerah,  dan  nilai  keduanya  signifikan,  dan  hasil  analisis  menunjukkan bahwa  pengaruh/  respon  PAD terhadap  Belanja  Daerah  tidak  signifikan,  maka dapat disimpulkan terjadi flypaper effect.
Abdul  Halim  dan  Sukriy  Abdullah  (2003)  melakukan  pengujian  adanya flypaper effects pada belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa dan Bali  pada  tahun  2001.  Dari  penelitian  tersebut  diperoleh  kesimpulan  bahwa flypaper  effect terjadi  pada  DAU  periode  t-1  terhadap  Belanja  Daerah  periode  t. Namun  hasil  penelitian  tersebut  tidak  dapat  digeneralisasikan  untuk  seluruh wilayah  Indonesia.  Karena  menurut  Halim  (2002)  pemerintah  daerah kabupaten/kota  di  Jawa-Bali  memiliki  kemampuan  keuangan  berbeda  dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di luar Jawa-Bali.
Prakosa (2004) meneliti tentang pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah  (PAD) terhadap prediksi belanja daerah (studi empirik di wilayah  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  DIY.  Penelitian  ini  membuktikan  bahwa besarnya  belanja  daerah  dipengaruhi  oleh  jumlah  DAU  yang  diterima  dari pemerintah pusat. DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah, tetapi daya
prediksi DAU terhadap belanja daerah tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD. Hal ini menunjukkan telah terjadi flypaper effect.
Maimunah  (2006)  melakukan  penelitian  berkaitan  dengan flypaper  effect pada  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  terhadap Belanja  Daerah  (BD)  pada  Kabupaten/Kota  di  pulau  Sumatera.  Hasilnya menunjukkan  bahwa  DAU  dan  PAD  berpengaruh  terhadap  BD  dan  telah  terjadi flypaper effect pada BD pada pada Kabupaten/kota di Sumatera.
Penelitian  Widodo  (2007) Flypaper  Effect pada  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja  Daerah  (BD)  pada Kabupaten/Kota  di  pulau  Bali  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  telah  terjadi Flypaper Effect hanya pada perhitungan belanja daerah ditahun 2003, sedangkan tahun 2001, 2002, 2004, dan 2005 tidak ditemukan adanya Flypaper Effect pada belanja pemerintah Kabupaten/kota di Bali.
Kuncoro  (2007)  meneliti  tentang  fenomena flypaper  effect pada  kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan kabupaten di indonesia. Hasil penelitiannya membuktikan  bahwa  peningkatan  alokasi  transfer  pemerintah  pusat  dan pertumbuhan belanja pemerintah daerah diikuti dengan penggalian PAD yang lebih tinggi.  Gejala  ini  memperlihatkan  bahwa  birokrat  pemerintah daerah  bertindak sangat reaktif terhadap transfer yamg diterima dari pusat. Ada indikasi peningkatan belanja  yang  tinggi  tersebut  disebabkan  karena  inefisiensi  belanja  pemerintah daerah terutama belanja operasional.
Darwanto dan Yustikasari (2007) meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja  modal  variabel  pertumbuhan  ekonomi,  pendapatan  asli  daerah  dan  dana alokasi  umum  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  variabel  belanja  modal. Selain itu pengujian secara parsial variabel dependen yang digunakan dalam model menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD.
Kusumadewi & Rahman (2007) yang meneliti tentang Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: PAD dan DAU secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja  Daerah  masing-masing  variabel  independen  yaitu  PAD  dan  DAU, signifikan  terhadap  belanja  daerah.  Pengaruh  DAUt-1  terhadap  Belanja  Daerah tahun  berjalan  lebih  kuat  daripada  pengaruh  PADt-1  terhadap  belanja  Daerah flypaper  effect tidak  hanya  terjadi  pada  daerah dengan  PAD  rendah  namun  juga pada daerah dengan PAD tinggi.
Pramuka  (2010)  ternyata  menyimpulkan  tidak  terjadinya Flypaper  Effect pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa namun ada pengaruh positif DAU dan PAD tahun berjalan maupun tahun sebelumnya terhadap belanja daerah. Dan Penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Jawa Timur adalah kawasan penting pertumbuhan industri dan perdagangan (bisnis)  di  Indonesia.  Letaknya  yang  strategis  yaitu  antara  pulau  Bali  dan Yogyakarta menjadi simpul penting yang menghubungkan kota-kota pertumbuhan di wilayah Tengah dan Timur Indonesia, sekaligus jembatan penghubung dengan wilayah  Barat  Indonesia.  Pada  tahun  2002  Propinsi  Jawa  Timur  bertambah  satu
Pemerintah Kota yaitu Kota Batu. Jadi, Jumlah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur sampai saat ini berjumlah 38.
Artikel  ini  mengupas  tentang  hasil  pengujian  atas  38  laporan  keuangan daerah untuk membuktikan adanya fenomena fly paper effect di kabupaten kota di Jawa Timur. Data yang digunakan adalah antara tahun 2003 sampai dengan 2013. Data  yang  dianalisis  bersumber  dari  dokumen  Laporan  Realisasi  &  Anggaran APBD pemerintahan kabupaten/kota di propinsi Jawa Timur  yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah.
Pengujian  menggunakan  data  panel,  data  serial  (runtun  waktu)  dan  data cross sectional (lintas kabupaten/kota). Untuk data panel, jumlah data yang diolah adalah 418 data kabupaten-tahun. Hasil pengujian untuk data tersebut menunjukkan distribusi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja daerah.
Tabel Statistik Descriptif Minimum Maximum Mean Std. Deviation PAD 3625.54 2570793.94 95104.6681 2.25329E5 DAU 87420.00 1439234.03 487216.9557 2.42106E5 BD 121577.37 5720099.16 813888.7187 6.36542E5
Belanja  pemerintah  kabupaten  atau  kota diklasifikasikan  berdasarkan ekonomi, organisasi, fungsi. Berdasarkan data tahun 2003-2013 yang diperoleh dari 38 kabupaten dan kota di propinsi Jawa Timur nilai tertinggi belanja daerah sebesar 5.720.099.160.000 dan nilai terendah sebesar 121.577.370.000 sedangkan rata-rata nilainya sebesar 813.888.718.700 serta mempunyai standar devisiasi 63.654.200.
Dana  Alokasi  Umum  merupakan  dana  transfer  dari  Pemerintah  Pusat  ke Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  mengurangi  ketimpangan  kemampuan keuangan  antar  daerah  melalui  penerapan  formula  yang  mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.
Pada tahun 2003-2013 Dana Alokasi Umum tiap kabupaten dan kota yang ada di propinsi Jawa Timur terus meningkat. Walaupun pada tahun tersebut daerah diberi  kekuasaan  untuk  mengolah  daerahnya  dalam  rangka  otonomi  daerah.  Hal tersebut tidak lepas dengan krisis ekonomi yang menimpa pada bangsa Indonesia. Nilai tertinggi dari DAU adalah 1.439.234.030.000 dan terendah 87.420.000.000 sedangkan  rata-ratanya  487.216.955.700  serta  mempunyai  standar  devisiasi 24.210.600.
Pendapatan  Asli  Daerah  diperoleh  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  lain-lain  PAD  yang sah.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan  keleluasan  kepada  Pemerintah  Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan azas desentralisasi.
Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur terus  megalami  peningkatan.  Hal  tersebut  tidak  lepas  telah  diberlakukannya otonomi  daerah.  PAD  untuk  daerah  kabupaten  atau  kota  di  Jawa  Timur  yang tertinggi  sebesar  2.570.793.940.000  terendah  3.625.540.000  dan  rata-ratanya 95.104.668.100 serta mempunyai standar devisiasi 22.532.900.
Pengujian regresi untuk data belanja daerah tahun 2003-1013 untuk kabupaten kota di Jawa Timur menghasilkan koeffisien pengaruh belanja daerah oleh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) sebagai berikut.

## Tabel 2 Pengujian Regresi
Koefisien takterstandarisasi Koeficien terstandarisasi t Sig. Std. Error Beta Konstanta -45778.475 16917.023 -2.706 .007 PD 1.820 .036 .642 51.255 .000 DAU 1.411 .033 .536 42.813 .000
Dalam persamaan regresi akan nampak sebagai berikut:
Y = -45778 + 1,820 PAD + 1,411 DAU
Persamaan diatas menunjukkan bahwa apabila tidak ada kenaikan variabel independen  lain  (variabel  independen  lain  konstan)  maka  setiap  kenaikan  1  juta PAD akan menaikkan belanja daerah sebesar Rp 1,820 juta. Koefisien DAU sebesar 1,411  yang berarti jika variabel independen lain konstan maka setiap kenaikan 1 juta DAU akan menaikkan belanja daerah sebesar Rp 1,087 juta.
Hasil uji t memunjukkan bahwa dari kedua variabel yang dimasukkan dalam model,  variabel  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dan  dana  alokasi  umum  (DAU) signifikan mempengaruhi belanja daerah. Nilai koefisien PAD lebih besar terhadap nilai koefisien DAU dan keduanya signifikan. Dengan demikian secara keseluruhan hasil  tersebut  tidak  menunjukkan  flypaper  effect  pada  APBD  kabupaten  kota  di Jawa  Timur  tahun  2003-2013.  Hasil  ini  berlawanan  dengan  temuan  Maimunah (2006)  yang  menyimpulkan  bahwa  pengaruh  PAD  terhadap  BD  lebih  besar daripada pengaruh DAU terhadap BD.
Besaran DAU dan Belanja Daerah rata-rata tiap tahun pada kabupaten dan kota  di  Jawa  Timur  dengan  periode  2003-2013  mengalami  kenaikan.  Sedangkan PAD, rata-rata tiap tahun pada kabupaten dan kota di Jawa Timur dengan periode 2003-2013 berfluktuatif.
Penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan  daerah  akan  terlaksana  secara optimal  apabila  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  diikuti  dengan  pemberian sumber-sumber  yang  cukup  kepada  daerah.  Dengan  mengacu  kepada  UU Perimbangan  keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah diharapkan adanya pembagian wewenang antara pusat dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah yang menjadi sumber keuangan daerah.
Dana  perimbangan  dimasukkan  sebagai  sember  pendanaan  pelakasaan pemerintahan  daerah  dimaksudkan  untuk  membantu  daerah  dalam  mendanai kewenangannya, untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antar  pusat  dan  daerah,  serta  untuk  mengurangi  kesenjangan  pendanaan  antar daerah.
Belanja  daerah  dipergunakan  dalam  rangka  pelaksanaan  urusan pemerintahan  yang menjadi wewenang Propinsi atau kabupaten/kota  yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang- undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi masyarakat  dalam  upaya  memenuhi  kewajiban  daerah  yang  diwujudkan  dalam
bentuk  peningkatan  pelayanan  dasar  pendidikan,  kesehatan,  fasilitas  sosial  dan fasilitas  umum  yang  layak  serta  mengembangkan  jaminan  sosial.  Pendapatan sendiri juga merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik.
Besarnya belanja daerah sangat  berhubungan dengan besarnya DAU yang diterima  pemeritah  daerah  dari  pemerintah  pusat,  dan  juga  besarnya  PAD  yang didapat oleh pemerintah daerah itu sendiri. Pada uji t menunjukkan bahwa belanja daerah dipengaruhi oleh PAD dan DAU.
Saat ini tranfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah di Indonesia yang dalam  hal  ini  disamakan  istilahnya  dengan  DAU  ditetapkan  sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapan dalam APBN. Sehingga dalam  prakteknya  transfer  dari  pemerintah  pusat  merupakan  sumber  dan  utama pemerintahan  daerah  untuk  membiayai  operasi  utamanya  sehari-hari,  yang  oleh pemerintah  daerah  dilaporkan  pada  perhitungan  APBD.  Tujuan  dari  transfer  ini adalah  untuk  mengurangi  kesenjangan  fiskal  antar  pemerintah  daerah  dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimun di Indonesia.
Nilai  koefisien  PAD  lebih  besar  dari  nilai  koefisien  DAU.  Hal  ini menunjukkan bahwa tidak terjadi flypaper effect pada belanja daerah di Propinsi Jawa  Timur  selama  tahun  2003-2007.  Meskipun  DAU  merupakan  sumber pendapatan utama daerah di Kabupaten dan kota di Jawa Timur dalam memenuhi kebutuhan  operasional  sehari-hari,  akan  tetapi  daerah-daerah  di  Propinsi  Jawa Timur juga berupaya untuk meningkatkan PAD yang diperolehnya setiap tahunnya, yang juga dapat digunakan untuk membiayai dan meningkatkan pelayanan publik. Dalam  menigkatkan  PAD,  Kabupaten  dan  kota  di  Jawa  Timur  menggunakan berbagai cara, misalkan : membuat sarana pariwisata baru, mengadakan even atau acara di daerah masing-masing, atau meningkatkan perolehan pajak daerahnya, dan lain-lain.
Keadaan  dimana  tidak  ditemukan  adanya  flypaper  effect  pada kabupaten/kota  di  Propinsi  Jawa  Timur  selama  tahun  2003-2013  merupakan keadaan  yang  menggembirakan.  Karena  kondisi  tersebut  menunjukkan  bahwa kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur sudah tidak terlalu bergantung lagi terhadap pemerintah  pusat.  Atau  dengan  kata  lain  kabupaten/kota  di  Propinsi Jawa  Timur sudah  lebih  bisa  mandiri  dalam  melaksanakan  pemerintahannya  secara  finansial. Dan memang kemandirian daerah inilah yang dicita-citakan dari adanya otonomi daerah.
Tabel 3. Pengujian Regresi dengan Lag Koefisien takterstandarisasi Koeficien terstandarisasi t Sig. Std. Error Beta (Constant) -28523.706 25714.391 -1.109 .268 PAD 2.165 .060 .646 36.367 .000 DAU 1.550 .054 .511 28.772 .000
Untuk model lag time satu tahun, jadi PAD dan DAU tahun t-1 mempengaruhi BD tahun t juga menunjukkan hasil yang sama. Baik PAD maupun DAU
memiliki pengaruh positif dengan pengaruh PAD yang lebih besar. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terjadi fly paper effect selama tahun 2003-2012.

## Pengujian Lintas Kabupaten Kota
Pengujian Lintas Kabupaten/kota dilakukan dengan melakukan regresi untuk keseluruhan kabupaten untuk tahun yang sama dalam kurun waktu antara tahun 2003-2013. Hasil pengujian menunjukkan sebagai berikut.
Tabel 4. Hasil Pengujian Tahunan Tahun Koefisien PAD Koefisien DAU Kategori 2003 1.828** 1.124** TM FPE 2003 1.828** 1.124** TM FPE 2004 1.858** 1.070** TM FPE 2005 1.790** 0.832** TM FPE 2006 1.757** 0.999** TM FPE 2007 1.296** 1.249** TM FPE 2008 1.966** 1.026** TM FPE 2009 3.507** 1.095** TM FPE 2010 3.507** 1.095** TM FPE 2011 1.949** 1.485** TM FPE 2012 1.519** 1.506** TM FPE 2013 1.569** 1.437** TM FPE ** signifikan pada 0,05 TM FPE tidak menunjukkan flypaper effect
Hasil pengujian memperlihatkan bahwa untuk tiap tahun, keseluruhan kabupaten kota di Jawa Timur tidak terbukti melakukan flypaper efffect. Dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, koefisien PAD dalam mempengaruhi pendapatan daerah melebihi koefisien belanja daerah. Hanya untuk periode tahun 2007, 2012, dan 2013 yang besaran koefisiennya hampir sama besar. Namun hal tersebut belum mencukupi untuk mengidentifikasi sebagai tindakan flypaper effect.

## Pengujian Serial Waktu
Hasil pengujian serial waktu dilakukan dengan melakukan regresi untuk masing- masing kabupaten dalam kurun waktu antara tahun 2003-2013. Hasil pengujian menunjukkan sebagai berikut.
Tabel 5. Hasil Pengujian Serial Waktu No Nama Koefisien PAD Koefisien DAU Kategori 1 Kab. Bangkalan -0.569 2.078** FPE 2 Kab. Banyuwangi -1.067 2.021** FPE 3 Kab. Blitar 1.979 1.569** FPE 4 Kab. Bojonegoro 0.566 2.700** FPE 5 Kab. Bondowoso -0.172 1.661** FPE 6 Kab. Gresik 0.915 1.860* FPE 7 Kab. Jember 2.842** 1.217** TM FPE 8 Kab. Jombang -0.14 1.785** FPE
9 Kab. Kediri -0.533 1.864** FPE 10 Kab. Lamongan 0.595 1.726** FPE 11 Kab. Lumajang 1.953 1.279 FPE 12 Kab. Madiun 1.082 1.578** FPE 13 Kab. Magetan 2.789 1.258 FPE 14 Kab. Malang 1.645 1.631** FPE 15 Kab. Mojokerto 0.809 1.527** FPE 16 Kab. Nganjuk 2.047 1.580** FPE 17 Kab. Ngawi -0.45 1.709** FPE 18 Kab. Pacitan 2.076 1.383** FPE 19 Kab. Pamekasan -1.318 2.240** FPE 20 Kab. Pasuruan -0.283 2.333** FPE 21 Kab. Ponorogo -0.172 1.747** FPE 22 Kab. Probolinggo -0.393 1.827** FPE 23 Kab. Sampang 1.084 1.828** FPE 24 Kab. Sidoarjo 0.124 2.499** FPE 25 Kab. Situbondo 1.182 1.659** FPE 26 Kab. Sumenep -0.799 1.845** FPE 27 Kab. Trenggalek 3.589 1.200** FPE 28 Kab. Tuban -0.073 2.000** FPE 29 Kab. Tulungagung 6.648** 0.463** TM FPE 30 Kota Blitar 1.831 1.388** FPE 31 Kota Kediri 3.615 0.882** FPE 32 Kota Madiun 2.254 1.248** FPE 33 Kota Malang 2.254** 1.248** TM FPE 34 Kota Mojokerto 1.49 1.382** FPE 35 Kota Pasuruan 1.811 1.424** FPE 36 Kota Probolinggo 0.686 1.275 FPE 37 Kota Surabaya 1.465** 1.99 TM FPE 38 Kota Batu 0.431 1.454** FPE Sumber: data sekunder diolah
** signifikan pada 0,05
TM FPE, tidak menunjukkan flypaper effect FPE, menunjukkan flypaper effect
Hasil  pengujian  memperlihatkan  fenomena  yang  menarik.  Hampir keseluruhan kabupaten/kota di Jawa Timur, bila diidentifikasi dari belanja daerah masing-masing tahun 2003 sampai 2013 menunjukkan adanya fenomena flypaper effect. Kabupaten/kota yang tidak teridentiffikasi fenomena flypaper effect hanya Kabupaten  Jember,  Kabupaten  Tulungagung,  Kota  Malang,  dan  Kota  Surabaya. Pengujian  regresi  menunjukkan  bahwa  34  kabupaten  kota  di  Jawa  Timur,  DAU memiliki pengaruh besar terhadap belanja daerah. Dengan kata lain, bahwa belanja daerah ditentukan oleh besaran DAU yang diterima.
Keseluruhan  hubungan  antara  belanja  daerah  dan  DAU  tersebut  adalah positif. Peningkatan DAU akan diikuti dengan peningkatan belanja daerah. Hasil ini  menguatkan  bahwa  sebenarnya,  kabupaten  kota  di  Jawa  Timur  masih menggantungkan belanja daerahnya mana DAU.
Kabupaten  /  kota  di  Jawa  Timur  mengalami flypaper  effect.  Respon  BD lebih besar terhadap DAU apabila dibandingkan dengan respon BD terhadap PAD. DAU digunakan oleh kabupaten / kota secara prioritas untuk membiayai anggaran belanja  pegawai.  Hasil  ini  konsisten  dengan  hasil  penelitian  terdahulu  yang dilakukan  oleh  Abdullah  dan  Sukriy  (2003),  Prakoso  (2004),  Pratiwi  (2007)  dan Widodo  (2007)  namun  tidak  konsisten  dengan  penelitian  Maimunah  (2006) maupun  Kusumadewi  dan  Arief  (2007).  Hasil  ini  memperkuat  teori  bahwa penyusunan  anggaran  bersifat incrementalism,  alokasi  anggaran  belanja  daerah akan menyesuaikan dengan bertambah / berkurangnya jumlah anggaran pendapatan daerah.
Hasil telah membuktikan besarnya belanja daerah pada kabupaten / kota di Jawa Timur masih lebih besar dipengaruhi oleh dana perimbangan khususnya DAU yang diterima dari pemerintah. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah masih tinggi.
Koefisien  DAU  umumnya  lebih  besar  dan  signiikan  daripada  koefisien PAD. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada  pengaruh  PAD  terhadap  belanjadaerah.  Hal  ini  sejalan  dengan  data  di lapangan yang menunjukkan bahwa banyak daerah masih tergantung dengan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.
Pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengelola keuangan daerah. Pemerintah daerah belum memiliki dukunngan PAD dan kurang dalam berinisiasi mengembangkan sumber pendapatan asli daerah sehingga  sangat  bergantung  kepada  transfer  pemerintah  pusat.  Umumnya pemerintah  daerah  berupaya  meningkatkan  PAD  dengan  cara  ekstensifikasi  dan intensifikasi  pajak  daerah.  Seharusnya  pemerintah  daerah  mulai  untuk mengupayakan dan mencari cara memaksimalkan potensi daerahnya dengan cara- cara yang cerdas sehingga berdampak pada meningkatnya PAD. Bagaimana pun, pemerintah daerah harus segera mandiri dan tidak selalu bergantung pada transfer pemerintah pusat.

## 4. SIMPULAN
Pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) secara umum berpengaruh  positif  terhadap  belanja  daerah  (BD).  Hasil  pengujian  untuk  runtun waktu menunjukkan bahwa  dengan data tahun 2003-2013 terjadi flypaper effect yang ditunjukkan dengan pengaruh DAU lebih signifikan terhadap Belanja Daerah dari pada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.  Kabupaten / kota di Jawa Timur umumnya mengalami flypaper effect terbukti atau diterima, respon BD masih lebih besar disebabkan oleh dana perimbangan khususnya yang berasal dari komponen DAU.  Semakin  besar  dana  transfer  (DAU)  yang  diberikan  pemerintah  pusat  ke pemerintah  daerah,  maka  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah dalam membiayai belanja daerah juga akan semakin tinggi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada di daerah. Dengan begitu, diharapkan pemerintah daerah bisa menggunakan  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat  dengan  efektif  dan  efisien sehingga  cita-cita  serta  harapan  untuk  meningkatan  pelayanan  pada  masyarakat yang disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut dapat terwujud dengan baik, dan dapat menyejahterakan masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Syukriy., dan Abdul Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi VI, hal. 1140-1159.
Afrizawati. 2012. Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi Vol 2 No.1.
Deller, C. Steven and Craig, S. Maher. 2005. Categorical Municipal Expenditures with a Focus on the Flypaper Effect. Public Budgeting & Finance, Vol. 5, No.3, page 73-90.
Deller, Steven, Craig Maher, & Victor Lledo. 2002. Winconsin local government, state  shared  revenues  and  the  illusive  flypapereffect.  University  of Winconsin-Madison, Working Paper.
Doessel,  D.P.  dan  A.  Valadkhani.  2002.  Public  Finance  and  the  Size  of Government:  A  Literature  Review  and  Econometric  Results  for  Fiji. Discussion Papers No. 108, School of Economics and Finance, Queensland University  of  Technology,  Maret, http:  //www.qut.edu.au/  schools/ economics/ research/ disc_pre2001.jsp
Gorodnichenko, Y. 2001. Effects of Intergovernmental Aid on Fiscal Behavior of Local  Governments:  The  Case  of  Ukraine,  Master  Thesis,  University  of Kiev, http://www. eerc.kiev.ua/research/matheses/2001/pdf/gorodnichenko.pdf.
Gramlich,  E.M.  1977.  Intergovernmental  Grants:  A  Review  of  the  Empirical Literature,  dalam  W.E.  Oates,  (Ed.), The  Politic Economy  of  Fiscal Federalism, Lexington Books, Lexington MA: 219-40.
Halim,  Abdul.  2002. Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Akuntansi  Sektor  Publik. Jakarta: Salemba Empat
__________. 2004. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Kuncoro.  2007.  Fenomena  Flypaper  Effect  pada  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
Kurniawati, Fransisca Roosiana. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja  Pemerintah  Daerah Provinsi,  Kota,  dan  Kabupaten  di  Indonesia. Tesis.  Universitas  Sebelas Maret Surakarta
Kusumadewi, Diah Ayu, dan A. Rahman. 2007. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. JAAI, Juni 2007, Vol. 11, No.1,pp. 67- 80.
Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  Terhadap  Belanja  Daerah  Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatra. Simposium Nasional Akuntansi 9.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI. Prakosa,  Kesit  Bambang.  2004 .  “Analisa  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Prediksi  Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY, JAAI. vol. 8, no. 2, hal. 101-118.
Ndadari, Laras Wulan dan Adi, Priyo Hari. 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat. The 2nd National Conference UKWMS Surabaya, 6 September 2008.
Norman, Gemmel et al. 2002. Fiscal Illustion and Political Accountability: Theory and Evidence form Two Local Tax Regimes in Britain. Public Choice, Vol. 110, page 199-224.
Oates,  Wallace  E.  1999.  An  Essay  on  Fiscal  Federalism. Journal  of  Economic Literature Vol.XXXVII (September 1999) pp. 1120 – 1149
Prakosa,  Kesit.M.  2004.  Analisis  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Prediksi  Belanja  Daerah  (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah Dan DIY. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia..
Pramuka,  Bambang  Agus.  2010. Flypaper  Effect Pada  Pengeluaran  Pemerintah Daerah Di Jawa. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
Pratiwi,  Maulida  Novi.  2007.  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap  Prediksi  Belanja  Daerah  Studi Kasus Kabupaten / Kota di Indonesia, Skripsi, UII, Yogyakarta.
Purwoko.  1999.  Kajian  Tentang  Peranan  DAU  Sebagai  Salah  Satu Sumber Pembiayaan Daerah Otonom .  Viewed 27 July 2012
Rahmawati, Nur Indah. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999,  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004,  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Sekretariat  Negara  Republik Indonesia.
Walidi.  2009. Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Pendapatan  Perkapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening, Tesis. Medan. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 2009.
Widodo,  Pambudi  Tri.  2007.  Flypaper  Effect  Pada  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap  Belanja  Daerah  Pada Kabupaten / Kota di Bali, Skripsi, UII, Yogyakarta