## SEJARAH DAN PENCERAHAN MASYARAKAT: Paradigma Pengajaran Sejarah di Persimpangan Jalan
Singgih Tri Sulistiyono * )

## Abstrak
Penelititan  dan  penulisan  sejarah  telah  menunjukkan  perkembangan yang luar biasa dalam era reformasi ini. Berbagai kontroversi dalam penulisan sejarah  menyebabkan  dunia  pengajaran  sejarah  di  sekolah  menghadapi dilema. Penulisan sejarah dan kesadaran sejarah memiliki kaitan yang sangat erat.    Guru  sejarah  mampu  memberikan  pencerahan  sosial  kepada  murid- muridnya melalui pengajaran sejarah.  Pengajaran sejarah dengan paradigma yang  sesuia  dengan  hakekat  sejarah  akan  membebaskan  masyarakat  dari belenggu  mitos  masa  lampau.  Penulisan  sejarah  akan  menjadi  salah  satu sarana  untuk  menciptakan  kesadaran  sejarah.  Penulisan  sejarah  bersifat sangat terbuka sesuai dengan penemuan-penemuan bukti baru, interpretasi baru,  dan  tentu  saja  juga  kepentingan-kepentingan  baru.      Tidak  ada  yang kekal dalam  penulisan  sejarah  kecuali  penulisan kembali sejarah  itu  sendiri Peran guru sejarah dalam melakukan pencerahan sosial melalui pengajaran sejarah di sekolah tidak perlu disangsikan lagi. Para penyusun kurikulum dan bahan  ajar  ini  lah  yang  banyak  mewarnai  paradigma  pengajaran sejarah  di sekolah.   Pengajaran sejarah yang memiliki nilai pencerahan sosial merupa- kan  pengajaran  sejarah  yang  sejauh  mungkin  menghindari  narasi  yang banyak memuat pola-pola oposisi biner hitam putih.

## Kata kunci: Sejarah, Pencerahan

## Pendahuluan
Beberapa  bulan  yang  lalu  kontro-versi mengenai  pengajaran  sejarah  di  sekolah mencuat  kembali.  Hal  ini  bersumber  dari kebijakan    Mendiknas  (Menteri  Pendidikan Nasional) Bambang Sudibyo yang melarang penggunaan  standar  kompetensi  mata pelajaran  sejarah  yang  mengacu  pada Kurikulum 2004 dan penggunaan buku teks pelajaran sejarah di sekolah/madrasah yang mengacu pada standar kompetensi tersebut untuk tingkat SMP/Madrasah Tsanawiyah
dan SMA/Madrasah Aliyah/SM Kejuruan. Larangan  itu  dikeluarkannya  pada  rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Jakarta pada  tanggal  27  Juni  2005.  Menurut Mendiknas,  kebijakan  itu  didasari  atas berkembangnya  wacana  publik  yang menilai standar kompetensi mata pelaja- ran  sejarah  dalam  Kurikulum  2004  tidak sepenuhnya  mencatat  fakta  perjalanan bangsa Indonesia. Ia mengatakan bahwa peristiwa  pemberontakan  PKI  Madiun 1948 tidak dimuat, peristiwa pemberonta- kan 1965 hanya memasukkan keterliba-
* Singgih Tri Sulistiyono Guru Besar Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang.
tan  G30S  tanpa  menyebut  keterlibatan PKI,  sedangkan  pemberontakan  seperti PRRI, DI/TII dan Permesta secara eksplisit dimuat.  Pemerintah  meminta  Badan  Stan- dar  Nasional  Pendidikan  untuk  menyem- purnakan  dan  merumuskan  kembali standar  komptensi  pelajaran  sejarah terutama  yang  terkait  dengan  keterlibatan PKI  dalam  pemberontakan  terhadap negara 1 Kebijakan  Mendiknas  tersebut menimbulkan  berbagai  pro  dan  kontra dalam  masyarakat.  Di  satu  sisi  ada sebagian  masyarakat yang mengingin-kan agar tetap mencantumkan kata ‘PKI’ dalam penyebutan  G  30  S  (sehingga  menjadi  G 30  S/PKI)  dan  sebagian  masyarakat menghendaki  agar  kata  PKI  dihapuskan (sehingga  hanya  ‘G  30  S’  saja).  Bahkan kontroversi  ini  juga  diwarnai  dengan  aksi unjuk rasa. Di Surabaya (di depan patung Gubernur Suryo) misalnya, peringatan Hari Pendidikan  Nasional  diwarnai  dengan demo  yang  dilakukan  oleh  Forum  Merah Putih,  yang  memperotes  penghapusan peran  PKI  pada  peristiwa  1965  dalam kurikulum penidikan sejarah 2004. Mereka mempertontonkan  poster  dengan  tulisan "Awas Sejarah Bohong". Koordinator unjuk rasa  Zainal  Asyiq  mengatakan  bahwa muatan kurikulum 2004 pendidikan sejarah berpontesni  bagi  PKI  melakukan  pen- cucian diri dari noda hitam sejarah bangsa dengan  memutar  balikkan  fakta  dan membelokkan  arah  sejarah  bangsa  pada peristiwa  1965.  Sehingga  TNI  dan  umat Islam  menjadi  pihak  yang  bertanggung- jawab terhadap peristiwa tersebut. 2
peran  PKI  pada  peristiwa  1965  dalam kurikulum  penidikan  sejarah  2004.
Mereka mempertontonkan poster dengan tulisan "Awas Sejarah Bohong". Koordinator  unjuk  rasa  Zainal  Asyiq mengatakan  bahwa  muatan  kurikulum 2004  pendidikan  sejarah  berpontesni bagi  PKI  melakukan  pencucian  diri  dari noda  hitam  sejarah  bangsa  dengan memutar  balikkan  fakta  dan  membelok- kan  arah sejarah  bangsa  pada  peristiwa 1965.  Sehingga  TNI  dan  umat  Islam menjadi  pihak  yang  bertanggung-jawab terhadap peristiwa tersebut. 3
Sementara  itu  kelompok  masya- rakat yang menginginkan agar kta PKI di hapuskan  dari  frasa  G  30  S/  PKI beralasan  bahwa  peristiwa  tersebut masih  belum  diteliti  secara  tuntas. Bahkan  bermunculan  berbagai  teori  dari para  sejarawan  baik  asing  maupun dalam  negeri  yang  seringkali  berbeda pendapat sangat tajam. Paling tidak ada lima  versi  pendapat  mengenai  dalang tragedi  G  30  S,  yaitu :  1)PKI,  2)  Klik  Ang katan darat, 3) CIA, 4) Presiden Sukarno, 5) Tidak ada pelaku tunggal. 4 Di samping itu  pihak-pihak  yang  menjadi  korban setelah  aksi  pembersihan  terhadap  para anggota  dan  simpatisan  ataupun  orang yang  dianggap  anggota  dan  simpatisan PKI  juga  tidak  sependapat  mengenai penggunaan  istilah  G  30  S/  PKI. Pemberian  stigma  PKI  pada peristiwa  G 30  S  dipandang  sebagai  pembohongan dan  penghitaman  sejarah. 5 Oleh  karena itu seorang sejarawan dari LIPI menuntut agar diadakan ‘pelurusan sejarah’. 6
1 Lihat  misalnya  ‘Buku  Sejarah  Kurikulum  2004  Dilarang’, http://www.suaramerdeka. com/cybernews/harian/0506/27/ nas15.htm. Dikunjungi tanggal 16 Maret 2006.
2 Lihat  ‘ Demo  Penghapusan  Sejarah  PKI  Warnai  Hardiknas  di  Grahadi ’,
www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=64033. Dikunjungi tanggal 16 Mart 2006
Adanya berbagai kontroversi dalam penulisan  sejarah  tersebut  di  atas menyebabkan dunia pengajaran sejarah di sekolah  menghadapi  dilema  antara mengajar dengan materi ‘apa adanya’ dan materi yang sudah dimuati dengan pesan- pesan  moral  dan  bahkan  pesan  politis tertentu.  Dengan  demikian  sebagian  guru mengalami  kebingungan  dalam  menyam- paikan  materi  pelajaran  sejarah  terutama yang  berhubungan  dengan  peristiwa Madiun  1948  dan  Tagedi  tahun  1965. 7 Dengan demikian ada berbagai perbedaan paradigma  dalam  pengajaran  sejarah  di sekolah. Oleh karena itu makalah ini akan mencoba untuk mengkaji paradigma peng- ajaran sejarah di sekolah dalam kaitannya dengan  hakekat  sejarah  sebagai  media untuk pencerahan sosial ( history as social enlightenment ).  Pengajaran  sejarah  deng- an paradigma yang sesui dengan hakekat sejarah  akan  membebaskan  masyarakat dari belenggu mitos masa lampau.

## Sejarah dan Persoalan Kekinian
Jika  dibandingkan  dengan  bidang pengajaran  sejarah,  penelititan  dan penulisan  sejarah  telah  menunjukkan perkembangan  yang  luar  biasa  dalam  era reformasi  ini,  terutama  dalam  kaitannya dengan  kebebasan  yang  diperoleh  oleh sejarawan  dan para  penulis sejarah  untuk berkarya. Barangkali hal ini merupakan alah satu  pertanda  berkembangnya  kesadaran sejarah di kalangan masyarakat untuk
memahami  persoalan  kekinian  dalam rangka  untuk  meraih  masa  depan  yang lebih  baik.  Istilah  ‘sejarah’  dan  ‘kekinian’ memang  mengesankan  dua  kata  yang bertolak  belakang.  Di  satu  pihak,  sejarah berhubungan  dengan  realitas  dan peristiwa  masa  lalu  yang  telah  hilang,  di pihak  lain,  persoalan  ‘kekinian’  jelas mengacu  kepada  realitas  yang  sedang dan akan dihadapi oleh sebuah komunitas. Oleh  karena  itu  pertanyaan  yang  muncul adalah: apa relevansi dan fungsi penulisan sejarah terhadap persoalan kekinian? Atau lebih  ekstrim  lagi:  apakah  penulisan sejarah  itu ada gunanya untuk menyelesaikan  persoalan  kekinian?  Per- tanyaan  itu  sering  dilontarkan  oleh  orang yang  kurang  memiliki  kesadaran  sejarah sebagai  manifestasi  dari  penilaian  sinis terhadap  sumbangan  sejarah  dalam  ke- hidupan  sekarang  dan  masa  yang  akan datang.
Penulisan sejarah dan kesadaran
sejarah  memang  memiliki  kaitan  yang sangat  erat.  Penulisan  sejarah  akan menjadi  salah  satu  sarana  untuk menciptakan kesadaran sejarah. Sebaliknya  kesadaran  sejarah  juga  akan menstimulasi  penulisan  sejarah.  Dalam tataran  kebangsaan,  jika  negara  bangsa masih  dianggap  penting,  kesadaran sejarah  bisa  juga  merupakan  suatu  hal yang  subyektif  dalam  arti  berkaitan dengan  pengalaman  dan  penghayatan warga bangsa terhadap masa lampaunya. Kesadaran sejarah yang dan penghayatan
3 Lihat  ‘ Demo  Penghapusan  Sejarah  PKI  Warnai  Hardiknas  di  Grahadi ’, www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=64033. Dikunjungi tanggal 16 Mart 2006
4 Lihat  Tim  ISAI, Bayang-bayang  PKI (Jakarta:  Institut  Studi  Arus  Informasi,  1995),  hlm.  37-38.  Lihat  juga  Asvi Warman  Adam,  ‘Kontrol  Sejarah  Semasa  Pemerintahan  Suharto’,  makalah  disampaiakn  pada Seminar  Pra- Kipnas: Memandang Tragedi Nasional 1965 Secara Jernih (Serpong: 8 September 1999), hlm. 6-9.
5 Lihat Imam Soedjono, Yang Berlawan: Membongkar Tabir Pemalsuan  Sejarah PKI (Yogyakarta: Resist Book, 2006), hlm. v.
6 Asvi Warman Adam, Pelurusan Sejarah Indonesia (Yogyakarta: TriDE, 2004)
7 ‘Kurikulum Sejarah Tahun 1994 Membingungkan Guru’, Suara Pembaruan , 30 Juni 2005
warga bangsa terhadap masa lampaunya. Kesadaran  sejarah  yang  ditunjang  oleh pengetahuan masa lampau yang ‘obyektif’ akan  menimbulkan  empati  warga  bangsa terhadap  bangsanya  dengan  cara ‘relive’ dan ‘rethink’ terhadap  tindakan-tindakan pendahulunya  pada  masa  lampau. 8 Untuk selanjutnya, empati ini akan membangkitan keingintahuan  mereka  untuk  menggali lebih dalam perjalanan bangsanya di masa lampau  dalam  rangka  untuk  menemukan jawaban  dari  pertanyaan  mengapa  segala sesuatu  menjadi  seperti  apa  yang  terlihat pada  masa  kini.  Warga  bangsa  yang memiliki  kesadaran  sejarah  akan  mencari jawabannya  bukan  hanya  dengan  belajar sejarah  tetapi  juga  belajar  dari  sejarah, sebagai-mana  yang  pernah  didengungkan oleh  Bung  Karno.  Mungkin  setelah  itu mereka  akan  menjadi  lebih  arif  dan  bisa mem-berikan  sumbangan  pemikiran  ke arah mana seharusnya perjalanan bangsa ini  mesti  ditempuh,  sebab  kesadaran sejarah  merupakan  salah  satu  bentuk empati intelektual.
Seorang filsof idealis Itali abad XX, Benedetto  Croce  (1866-1952),  yang  telah menempatkan  perspektif  kekinian  dalam penulisan  sejarah,  mencemoohkan  usaha untuk mencapai obyektivitas masa lampau as it actually happened sebagaimana yang pernah  dianjurkan  oleh  sejarawan  empiris Leopold  von  Ranke  (1795-1886). 9 Croce menganjurkan  untuk  tidak  mempedulikan interes kekinian yang tidak dapat dihindar- kan  oleh  sejarawan.  Sesungguhnya menceritakan  ‘apa  adanya’  (jajaran  fakta) tentang peristiwa masa lampau bukanlah
sejarah,  tetapi  semata-mata  bangkai  dari sejarah, sedangkan sejarah yang sesung- guhnya  adalah an  act  of  spirit. Oleh karena itu ia menulis: ‘ every true history is contemporary history’ dan konsekuensinya adalah  bahwa  setiap  generasi  akan menulis sejarahnya sendiri sesuai dengan kepentingan-kepentingan  mereka  sendiri di  masa  dalam  dimensi  kekinian. 10 Sementara  itu  kronik  telah  mati  dalam pikiran,  yaitu  berarti  tidak  hidup  dalam pikiran  atau  pengalaman  sejarawan padahal  dalam  pemahaman  terhadap masa  lampau  itu  sejarawan  mengenang- kan  kembali  peristiwa-peristiwa  masa lampau  itu  di  dalam  pikirannya  kemudian dituangkan   dalam bentuk tulisan.
Dengan  dasar  itu,  penulisan sejarah  bersifat  sangat  terbuka  sesuai dengan  penemuan-penemuan  bukti  baru, interpretasi  baru,  dan  tentu  saja  juga kepentingan-kepentingan baru. Oleh sebab  itu  perlu  ada  desakralisasi  dalam penulisan  sejarah.  Artinya  hasil  penulisan sejarah  (historiografi)  perlu  ditinjau  kem- bali  sejalan  dengan  perubahan-  peruba- han  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat. Tidak  ada  yang  sempurna  mampu  untuk untuk  menampilkan  realitas masa  lampau yang  utuh  sebagaimana  adanya.  Selalu saja  ada  keterbatasan  kemampuan  dan sumber  sejarah.  Realitas  yang  obyektif hanya  ada  sejauh  menyangkut  sejarah sebagai  sebuah  peristiwa  masa  lampau yang  tidak  akan  terulang.  Sementara  itu sejarah  sebagai  hasil  rekonstruksi sejarawan merupakan produk dari bahasa, wacana, dan pengalaman sejarawan
8 H. Stuart. Hughes, History as Art and as Science (New York: 1964), hlm. 1-21.
9 Raymond Aron, ‘Relativism in History’, dalam: Hans Meyerhoff, The Philosophy of History in Our Time: An Anthology (New York: Anchor Original Publisher, 1959), hlm. 153..
10 B. Croce, ‘History and Cronicle’, dalam: Meyerhoff, The Philosophy, hlm. 44.
dalam  konteks  sosial  dan  kultural tertentu. 11 Apa  yang  disebut  sebagai  fakta sejarah itu sendiri sebetulnya ada di dalam pikiran  sejarawan  (yang  diperoleh  melalui ingatan  atau  melalui  bukti  tidak  langsung dari  jejak-jejak  kelampauan,  laporan  lisan, dan  dokumen  tertulis)  yang  kemudian dideskripsikan dalam bentuk tulisan. Hal ini sesuai  dengan  yang  dikemukakan  oleh Croce dan Collingwood bahwa sesungguh- nya  sejarawan  lah  yang  memainkan peranan aktif dalam mengonstruksi sejarah (sebagai  narasi)  dengan  melakukan ‘ rethinking’ terhadap  realitas  masa lampau. 12 ‘Kontaminasi  kekinian’  terhadap penulisan  sejarah  juga  dikemukakan  oleh Lovejoy  yang  mengatakan  bahwa  sejak awal  pemilihan  tema  atau  topik  penelitian sejarah,  sejarawan  sudah  menggunakan prinsip-prinsip  tertentu  sesuai  dengan kepentingannya.  Menurutnya  historiografi, lebih  dari  sekedar  kronik,  bukan  hanya bersifat selektif tetapi juga interpretatif dan eksplanatif.  Dengan  demikian  meskipun historiografi  berisi  tentang  masa  lampau tetapi  sesungguhnya  merupakan  gejala kekinian  yang  ditentukan  oleh  motif-motif yang ada di dalam pikiran sejarawan yang mewakili  jamannya.  Dalam  konteks  ini mestinya  sejarah  bukan  hanya  berfungsi sebagai  nostalgia  saja  yang  bersifat rekreatif  dan  tidak  hanya  sebagai  alat pembenar  saja  dari  kekuasaan  yang represif  tetapi  lebih  dari  itu  bisa  menjadi wahana  pencerah  bagi  masyarakat  dari kungkungan tirani mitos-mitos ke-
lampauan.  Tulisan  sejarah  mestinya  bisa mencairkan  kebekuan-kebekuan  dalam hubungan-hubungan sosial yang menye-
babkan  konflik-konflik  berkepanjangan dalam  masyarakat.  Artinya,  untuk  kepen- tingan  Indonesia  saat  ini  (itupun  jika  kita masih  memiliki  komitmen  untuk  memper- tahankan  Indonesia  sebagai  sebuah negara  bangsa),  historiografi  mestinya bisa  menjadi  wahana  untuk  rujuk  sosial yang  saat  ini  sangat  diperlukan  oleh masyarakat Indonesia.

## Pengajaran Sejarah sebagai Pencerahan Sosial
Beberapa bulan yang lalu, Presiden SBY  (Susilo  Bambang  Yudhoyono) mengajak  GAM  (Gerakan  Aceh  Merdeka) melupakan  peristiwa-peristiwa  buruk  di masa  lalu  dan  menatap  ke  masa  depan untuk  mewujudkan  suasana  damai  pasca ditandatanganinya  nota  kesepakatan  di Helsinki  (Finlandia). 13 Apa  yang  menarik dari  ajakan  SBY  itu  adalah  bahwa  hanya dengan melupakan sejarah (masa lampau) yang  pahit,  sebuah  harmoni  sosial  masa kini dan mendatang dapat dicapai. Ajakan itu  juga  mengisyaratkan  bahwa  dengan menguak  kisah  sejarah  justru  akan menjadi handicap bagi  terwujudnya sebuah  rujuk  sosial  ( social  reconciliation ) ataupun  harmoni  sosial  ( social  harmony ) ketika masyarakat memiliki memori kolektif yang  penuh  dengan  konflik  dan kekerasan. Dalam  konteks  itu  perlu diajukan  pertanyaan  apakah  melupakan masa  lampau  merupakan  jalan  untuk sebuah  rujuk  sosial  ketika  masyarakat sedang  menghadapi persoalan  konflik social? Apakah betul bahwa masa lampau yang penuh dengan konflik dan kekerasan yang sangat menyakitkan tidak layak
11 Bambang  Purwanto  &  Asvi  Warman  Adam, Menggugat  Historiografi  Indonesia (Yogyakarta:  Ombak,  2005), hlm. 46.
12 Alun Munslow, Deconstructing History (Routledge, 1997), hlm. 20.
13 ‘SBY ajak GAM Lupakan Masa Lalu’, Suara Merdeka (16 Agustus 2005).
untuk  dikenang  atau  harus  dilupakan?
Barangkali memang betul bahwa melupakan  masa  lampau  atau  bahkan mengubur/  membunuh  masa  lampau ( killing  the  past )  merupakan  salah  satu cara  untuk  memcapai  rujuk  sosial.  Akan tetapi persoalannya  adalah  apakah hal itu bisa dilakukan secara massal?
Bagi masyarakat Indonesia saat ini yang mulai hidup dalam era reformasi dan keterbukaan  yang  diwarnai  dengan  ber- bagai  konflik  yang  berkepanjangan  baik yang  mengarah  pada  disintegrasi  sosial maupun  disintegrasi  nasional,  pember- dayaan  sejarah  untuk  ikut  ambil  bagian aktif dalam proses pencerahan social perlu mendapatkan  perhatian  yang  serius. Wacana  ini  sekaligus  merupakan  upaya kecil  untuk  merespon  sinyalemen  bahwa pada  saat  ini  para  sejarawan  akademis mengalami  disorientasi  historio  -grafis sehingga  tulisan-tulisan  mereka  tidak memiliki  akar  persoalan  dari  masyarakat- nya  atau  mereka  berdiri  di  atas  menara gading,  sehingga  karya-karya  mereka dipandang  tidak  mampu  mencerahkan masyarakat dan tidak memiliki sumbangan apa-apa  terhadap  pemecahan  persoalan kekinian  apalagi  untuk  masa  yang  akan dating. 14 Padahal  seharusnya  tugas  dari narasi  sejarah  adalah  untuk  memahami masa  kini.  Dalam  hal  ini  sesungguhnya peran  pengajaran  sejarah  di  sekolah menjadi  sangat  penting  dalam  proses pencerahan  social  ini,  karena  lewat pengajaran  sejarah  para  generasi  muda menerima eksplanasi historis dari berbagai persoalan  yang  kini  dihadapi  oleh masyarakat.  Dengan  demikian  generasi muda tidak akan terkungkung oleh ketidak-
tahuannnya  atau  kesalahpengetahuannya mengenai  masa  lampau  sehingga  akan keliru juga dalam bertindak pada masa kini dan  di  masa  depan.  Jika  hal  ini  terjadi berarti masa depan Indonesia dibangun di atas puing-puing sejarah yang menyesatkan. Sudah  barang  tentu  corak  materi pengajaran  sejarah  yang  digunakan  di sekolah-sekolah  tergantung  pada  kuri- kulum  dan  bahan  ajarnya.  Sementara  itu kurikulum  dan  bahan  ajar  bergantung kepada  para  penyusunnya.  Jadi  para penyusun kurikulum dan bahan ajar ini lah yang banyak mewarnai paradigma penga- jaran  sejarah  di  sekolah.  Dalam  konteks ini, secara garis besar ada dua paradigma dalam  pengajaran  sejarah  yaitu  yang bersifat  selektif  dan  bersifat  apa  adanya.
Paradigma yang bersifat selektif cenderung memiliki prinsip untuk memberikan  materi  pembelajaran  sejarah hanya  setelah  melalui  proses  seleksi dengan  menggunakan  pertimbangan moral  dan  kepentingan  tertentu.  Artinya tidak  semua  peristiwa  sejarah  boleh diajarkan kepada para siswa. Oleh karena sudah  melalui  seleksi  dengan  dasar pertimbangan  moral  dan  kepentingan tertentu, materi pembelajaran sejarah juga cenderung  untuk  bersifat  menghukumi hitam-putih, baik-buruk, dan bahkan benar dan  salah  yang  bersifat  deterministik. Pembelajaran  sejarah  hampir  tidak  ada bedanya dengan sebuah pengadilan yang melahirkan  siapa  pemenang  ( the  winner ) dan  siapa  pecundang( the  loser ).  Hal  ini melahirkan  kesan  yang  cukup  mendalam bahwa  sejarah  adalah  kisah  sang pemenang dan dalam kisah seperti itu
14 Bambang,Purwanto, ‘Sejarawan Akademik dan Disorientasi Historiografi: Sebuah Otokritik’, Pidato Pengukuhan Jabatan  Guru  Besar  pada  Fakultas  Ilmu  Budaya  Universitas  Gadjah  Mada (Ygyakarta:  28  September 2004), hlm. 6-12.
sang pecundang tidak mendapat-kan tempat yang  layak.  Padahal  sang  pemenang menjadi  pemenang  karena  ada  sang pecundang  yang  kalah.  Oleh  karena  itu secara sinis bisa dikatakan bahwa mestinya pemerintah Orde Baru pada waktu itu harus berterima kasih kepada PKI (Partai Komunis Inodnesia), sebab dengan adanya PKI yang dikalahkan  (atau  ada  orang  yang  sering mengatakan  ‘dikorbankan’)  itulah  peme- rintah  Orde  Baru  dapat  memegang  tampuk pemerintahan selama lebih dari tiga dekade. Hal itu menyiratkan arti bahwa sejarah sang pecundang  juga  mempunyai  hak  untuk ditempatkan  secara  proporsional  dalam kisah  sejarah  sebagai  memori  kolektif. Dalam  konteks  inilah  monopoli  terhadap kebenaran  sejarah  oleh  sang  pemenang harus  dihilangkan  sebab  akan  melahirkan kisah  sejarah  yang  penuh  dendam  dan fatalistik  yang  melihat  persoalan  secara hitam putih yang justru akan melanggengkan konflik sosial yang ada di dalam masyarakat. Paradigma  monopolistik  semacam  ini biasanya  diterapkan  oleh  para  pemenang yang  menginginkan  status  quo  yang  lang- geng.  Namun  demikian  cara  berpikir  yang seperti  ini  sering  juga  dianut  oleh  para pecundang  yang  menginginkan  sebaliknya. Mereka  ingin  membongkar  bahwa  narasi sejarah  versi  sang  pemenang  dianggap kebohongan  semata.  Jadi  cara  berpikir mereka  sama  yang  kepentingannya  yang berbeda.
Seringkali  juga  muncul  wacana bahwa  konflik  sosial  yang  sedang  dihadapi oleh  masyarakat  dapat  dikurangi  dengan cara  mengubur  masa  lampau.  Ajakan semacam  ini  biasanya  datang  dari  sang pemenang  yang  telah  menjadi  penguasa yang  menginginkan  kekuasaannya  stabil atau  sudah  merasa  aman,  namun  apakah sang pecundang yang menjadi korban dapat melupakan  kepahitan  masa  lampau  yang penuh  dengan  dendam  yang  membara?
Andaipun sang korban bisa menerima masa lampau  sebagai  sebuah  keniscayaan  yang sudah ginaris oleh  suratan  takdir,  apakah generasi  setelah  mereka  juga  bisa menerima  hal  yang  sama?  Apa  yang seringkali  terjadi  justru  sebaliknya.  Para korban  itu  menuntut  adanya  pengungkapan yang obyektif masa lampau. Ada juga yang menuntut  adanya  ‘pelurusan  sejarah’  atau bahkan semacam pengadilan sejarah.
Dengan  demikian  ada  dua  kutub yang  berbeda  dalam  kaitannya  dengan pertanyaan apakah penulisan sejarah dapat diperankan  sebagai  sarana  rujuk  sosial dalam  sebuah  masyarakat  konflik.  Kutub pertama  berpendapat  bahwa  untuk  men- capai  sebuah  rujuk  sosial,  semua  elemen dalam  masyarakat  harus  mengubur  dalam- dalam  masa  lampau  yang  penuh  dengan konflik  dan  kekerasan  atau  mengekspose fenonema  historis  tertentu  (secara  selektif) untuk kepentingan pelanggengan kekuaaan. Kutub ke dua justru berpendapat sebaliknya yaitu  bahwa  untuk  mencapai  rujuk  sosial perlu  pengungkapan  masa  lampau  sejelas- jelasnya  dalam  rangka  untuk  mencari keadilan  dalam  sejarah  (mungkin  karena mereka  tidak  bisa  menemukan  keadilan  di pengadilan). Namun demikian sayang sekali bahwa  kedua  kutub  tersebut  sama-sama sulit  untuk  dilakukan,  apalagi  jika  jarak antara  peristiwa  dan  penulisan  sejarah  itu masih  demikian  dekat.  Sikap  mereka  yang ‘ikhlas’ untuk mengubur masa lalu biasanya tidak bisa diterima oleh pihak yang ‘merasa dirugikan’  dalam  ‘penghilangan  sejarah’. Demikian juga sikap mereka yang yang ingin mencapai rujuk social dengan cara membuat ‘pengadilan  sejarah’  juga  sulit  diterima banyak  orang  justru  karena  subyektivitas dalam  penulisan sejarah  itu  sendiri,  apalagi jika  pihak  yang  akan  diadili  itu  masih  me- megang tampuk kekuasaan. Jika kelompok- kelompok  sosial  yang  berkonflik  tersebut masih  berpikir  secara  hitam  putih  maka
persoalan  itu  tidak  akan  dapat  diselesaikan dengan baik.

## Peran Guru
Peran guru sejarah dalam melakukan pencerahan  sosial  melalui  pengajaran sejarah  di  sekolah  tidak  perlu  disangsikan lagi.  Guru  menjadi  ujung  tombak  yang semestinya  mampu  menjelaskan  fenomena kekinian  dari  perspktif  historis.  Dengan demikian pengajaran sejarahpun juga harus bersifat  kontekstual  dan  berbasis  pada permasalahan  ( problem-based  learning ). Seperti  dketahui  bahwa  hingga  saat  ini pembelajaran  sejarah  di  sekolah  masih sering  terbelenggu  oleh  penguasaan  cerita masalampau  tanpa  dikaitkan  dengan  ke- hidupan  masyarakat  sekarang.  Oleh  sebab itu  tantangan  utama  guru  sejarah  adalah bagaimana  menghubungkan  masa  lampu dengan  kepentingan  sekarang  agar  pem- belajaran  sejarah  juga  mempunyai  fungsi yang  signifikan  dalam  kehidupan  masya- rakat sekarang.
Namun demikian persoalannya adalah  bagaimana  guru  sejarah  mampu memberikan  pencerahan  sosial  kepada murid-muridnya melalui pengajaran sejarah. barangkali  ada  beberapa  ciri  pengajaran sejarah yang mampu mmberikan pencerhan social  kepda  masyarakat. Pertama, peng- ajaran  sejarah  seharusnya  mampu  mem- berikan  sumbangan  dalam  proses  pem- bentukan  masyarakat  madani  yaitu  masya- rakat  yang  demokratis,  memiliki trust , menerima  pluralisme,  tidak  mengharamkan perbedaan,  dan  sebagainya  (Purwanto, 2005:  50).  Jadi  sebaliknya  jika  pengajaran sejarah  akan  menghasilkan  generasi  yang anti  demokrasi,  mengalami  sindrom  krisis kepercayaan,  tidak  toleran  dan  meng- haramkan  keragaman,  maka  pengajaran sejarah  telah  gagal  mengemban  fungsinya sebagai pencerah masyarakat.
Untuk  itu  para  guru  sejarah  perlu memiliki sikap yang demokratis, menghargai pendapat  siswa,  dan  mau  menerima perbedaan. Di samping itu para guru sejarah seyogyanya mampu menjelaskan perbedaan antara  sejarah  dan  indoktrinasi.  Barangkali guru  perlu  menjelaskan  kepada  siswa mengenai  hakekat ilmu sejarah  yang  selalu dinamis,  berkembang  dan  terbuka.  Siapa- pun  memiliki  kebebasan  untuk  menulis apapun sejauh bisa dipretanggungjawabkan secara  rasional.  Dalam  hal  ini  masyarakat harus  diberi  pencerahan  untuk  dapat menerima  perbedaan  pendapat  dan  hasil penelitian mengenai sejarah. Demikian juga masyarakat  harus  diberi  ‘otonomi’  untuk menilai  karya-karya  historiografis  yang  ada di hadapan mereka. Hal ini berkaitan dengan kenyataan  bahwa  pemahaman  tentang berbagai  perbedaan  dan  konflik  yang  ada lebih  diperkuat  oleh  pandangan  yang berlawanan  daripada  oleh  upaya  untuk mengartikulasikan  konsensus.  Dengan demikian,  menurut  Burke,  harus  ada prubahan  dari  ‘ voice  of  history ’  menuju kepada  ‘ varied  and  opposing  voices ’  atau dari monoglossia menuju  ke heteroglossia (Burke,  1991:  6).  Biarlah  masyarakat terbiasa  dengan  perbedaan  pendapat  dan menilai  sendiri  setiap  karya  sejarah. Emansipasi  penulisan  sejarah  akan  melun- turkan  mitos-mitos  yang  muncul  dari  karya- karya  sejarah  itu  sendiri.  Dengan  demikian kebijakan  menutupnutupi  peristiwa  sejarah tertentu  untuk  tidak  disampaikan  kepada siswa  perlu  ditinjau  kembali.  Pelajaran  dari sejarah sebetulnya bukan hanya berasal dari peristiwa  yang  dianggap  sebagai  sebuah kemenangan  dan  mem-banggakan  tetapi juga dari peristiwa kekalahan yang dianggap memalukan.  Semua  peritiwa  baik  ke- menangan  atau  kekalahan,  kejayaan  atau kemunduran,  membanggakan  atau  melalu- kan akan memberikan hikmah yang sama.
Kedua, pengajaran  sejarah  yang mampu  mencerahkan  masyarakat  adalah pengajaran  yang  ‘manusiawi’,  artinya  be- tapapun hebatnya seseorang yang dianggap tokoh  sejarah  atau  sebaliknya  betapapun kerdilnya  jiwa  seseorang  yang  dilecehkan dalam sejarah, tentu memiliki kelebihan dan kekurangabn  masing-masing.  Sejarah  yang dinarasikan  oleh  guru  adalah  sejarah manusia, bukan sejarah para malaikat yang kalis dengan salah dan kilaf. Oleh karena itu pengajaran sejarah yang memiliki nilai pen- cerahan  social  adalah  pengajaran  sejarah yang  sejauh  mungkin  menghindari  narasi yang banyak memuat pola-pola oposisi biner hitam  putih  antara  pemenang  dan  pecun- dang atau antara pahlawan dan pengkianat, sebab  stigma-stigma  semacam  itu  bersifat situasional  dan  subyektif. dan  akan  menye- babkan  proses  pelanggengan  prasangka, dendam dan desintegrasi sosial.

## Penutup
Reformasi  yang  bergulir  sejak  tahun 1998  ternyata  tidak  hanya  semata-mata bermakna  sebagai  tumbangnya  pemerinta- han Orde Baru yang berkuasa selama lebih dari  30  tahun.  Makna  yang  justru  lebih penting adalah adanya perubahan- perubahan  yang  mengikuti  reformasi  itu sendiri  yang  mencakup  hampir  semua bidang  kehidupan  bangsa  Indonesia  baik dalam  bidang  politik,  pers,  sosial,  maupun dalam bidang pemerintahan.
Perubahan  yang  juga  sangat menyolok  adalah  munculnya  iklim  kebeba- san  dalam  penulisan  sejarah  (historiografi) yang  selama  pemerintahan  Orde  Baru banyak  mendapatkan  perlakuan  yang represif  kecuali  jenis  sjarah  yang  ‘direstui’ oleh  pemerintah.  Namun  demikian  sayang sekali bahwa perkembangan yang luar biasa dalam  penulisan  sejarah  ini  belum  diiringi dengan  perubahan  paradigma  dalam
pengajaran  sejarah.  Bahkan  setelah reformasi  berlangsung  selama  7  tahun terjadi  langkah  mundur  dalam  pengajaran sejarah dengan pembekuan kurikulum 2004 untuk  mata  pelajaran  sejarah  dan  kembali kepada  kurikulum  1994  yang  merupakan produk  pemerintahan  Orde  Baru  yang selama  reformasi  menjadi  bahan  cercaan sebagai biang keladi krisis multidimensional yang  belum  terpecahkan  hingga  aat  ini. Fenomena  semacam  ini  akan  menambah kebingungan  para  pengajar  sejarah  di sekolah.
Pada tahun-tahun pertama reformasi, kebingungan  pengajar  sejarah  bersumber dari  perkembangan  yang  tidak  terbendung dari penulisan sejarah (baik di media massa maupun  lewat  berbagai  penerbitan  buku) yang sangat bebas. Semua persoalan yang tabu  pada  masa  Orde  Baru  dibongkar terutama  yang  berkaitan  dengan  mantan Presiden  Suharto  dan  berbagai  persoalan yang  berhubungan  dengan  PKI.  Sementara itu para pengajar sejarah masih mengguna- kan  kurikulum  lama  (1994),  sehingga perkembangan  penulisan  sejarah  di  luar institusi  sekolah  relatif  tidak  terakomodasi, kecuali  jika  pengjar  sejarah  itu  kreatif mengikuti perkembangan historiografi selama periode reformasi. Kini  ketika  para  pengajar  sejarah mulai dapat melakukan akomodasi terhadap perkembangan historiografi di dalam masya- rakat, kurikulum sejarah harus berganti lagi. Dengan  demikian  para  pengajar  sejarah seyogyanya  mengambil  langkah-langkah penting untuk menunaikan tugasnya menga- jarkan sejarah yang dapat berfungsi sebagai pencerah  masyarakat,  yaitu  bahwa  penga- jaran sejarah seharusnya mampu mencipta- kan  masyarakat  madani  yang  demokratis, terbuka,  toleran,  menghalalkan  perbedaan, dan  sebagainya.  Untuk  itu  guru  harus mampu  beraktualisasi  diri  sebagai  insan yang  demokratis,  jujur,  toleran,  menghargai
perbedaan  pendapat,  dan  sebagainya. Selain  itu,  apapun  kurikulumnya,  jika pengajar  sejarah  masih  menginginkan pengajarannya  dapt  menjadi  waana  pen- ceraan  sosial  maka  pengajar  sejarah semestinya  mampu  menyajikan  narasi sejarah  yang  tidak  deterministik  yang melihat peristiwa sejarah secara hitam-putih yang akan melanggengkan dendam sosial di dalam  masyarakat.  Dengan  cara  demikian sejarah  akan  berfungsi  sebagai  pencerah sosial dan sekaligus sebagai pembebas cara berpikir  masyarakat  yang  terkungkung dengan  mitos  dan  berhala-berala  masa lampau.