SOLUSI : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Vol. 22, No. 2 April 2024, Hal 187 - 196 Fakultas Ekonomi Universitas Semarang P-ISSN : 1412-5331, E-ISSN : 2716-2532

## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARASI PENGELOLAN ALOKASI DANA DESA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BLERONG
Widyana Cici Rachmawati 1) ; Dian Indudewi 2) rwidyanacici@gmail.com 1) ; dianindudewi@usm.ac.id 2)*
S1 Akuntansi, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia 1,2)

## INFO ARTIKEL

## Proses Artikel
Dikirim : 05/01/2024
Diterima: 30/04/2024
Dipublikasikan: 30/04/2024 *) Email Korespondensi

## ABSTRAK
Alokasi  dana  desa  (ADD)  merupakan  wujud  nyata  pemenuhan otonomi desa, agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, serta pemberdayaan masyarakat. Desa Blerong merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yang memiliki 8  Dusun,  mendapatkan  Anggaran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang cukup besar di Kecamatan Guntur. Anggaran alokasi dana desa di desa Blerong  setiap  tahunya  mengalami  peningkatan.  Dalam  pengelolaan dan  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  desa,  perlu  adanya  prinsip transparansi dan akuntabilitas. Melihat permasalahan di atas minimnya penerapan  Akuntabilitas  dan  Transparansi  dan  ketidak  terbukaan antara  aparatur  desa  dengan  masyarakat  menjadi  ragu  dalam pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Blerong.  Penelitian  ini dilakukan  di  Kantor  Desa  di  Desa  Blerong,  Tujuan  penelitian  untuk mengetahui  Desa  Blerong  telah  Akuntabel  dan  Transparasi  Dalam Pengelolaan  ADD  di  Desa  Blerong  Kecamatan  Guntur  Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan kualitatif, dengan menggunakan triangulasi sumber data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kelurahan Blerong, Kecamatan
Guntur,  Kabupaten  Demak.  Subyek  penelitian  ini  adalah  informan sebagai sumber data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  di  desa  Blerong  sudah  baik  dengan menggunakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Tahap  pelaksanaan  dilakukan oleh  tim  pelaksana  kegiatan  tahap  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa sudah  berjalan  dengan  tertib  dan  pelaporanya  sudah  sesuai  dengan standar.  Pada  tahap  pelaporan  kepala  desa  melaporkan  realisasi penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan Masyarakat desa.
Kata Kunci : Akuntabilitas; Transparansi; Perencanaan Alokasi Dana Desa

## Abstract
Village Fund Allocation (VFA) is a concrete manifestation of fulfilling village autonomy so that it grows and develops following the growth of the village itself based on diversity, participation, democracy, and community  empowerment.  Blerong  Village  is  one  of  the  villages  in Demak Regency which has 8 hamlets, receiving a fairly large VFA. The
VFA budget in Blerong Village has increased every year. The principles of  transparency  and  accountability  are  needed  to  manage  village goverment.  The  lack  of  implementation  of  Accountability  and
Transparency and lack of openness between  village officials and the Community has caused doubts in the management of VFA in Blerong Village.This research was conducted at the Village Office in Blerong Village, the purpose of the research was to find out that Blerong Village has  been  Accountable  and  Transparency  in  VFA  management.  This study  uses  qualitative  methode,  using  triangulation  of  data  sources, namely  observation,  interviews,  and  documentation. The  location  of the study was conducted at the Blerong Village Office. The subject of this study was an informant as a source of data. The results showed that the management of VFA in Blerong village was good by using Law number 6 of 2014 concerning villages and Minister of Home Affairs
Regulation number 20 of 2018 concerning financial management. The VFA management stage has been running in an orderly manner and the reporting is in accordance with standards and The Chief Of Village has reported the realization of budget use to the regional government, village consultative body and the village community.
Keywords :
Accountability, Transparency, Village Fund Allocation Planning

## PENDAHULUAN
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  pasal  1  tentang  Desa  disebutkan  bahwa  desa merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintah,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. konsekuensi adanya ketentuan pelaksanaan otonomi desa, tersedianya dana yang  cukup.  Dengan  adanya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  UU  Nomor  6  Tahun  2014,  bahwa  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa diberikan secara proporsional yang disebut sebagai alokasi dana desa (ADD).
Berdasarkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Alokasi  Dana  Desa  yang bersumber dari  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa  yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Alokasi dana desa (ADD) merupakan wujud nyata pemenuhan otonomi desa, agar tumbuh dan berkembang  mengikuti  pertumbuhan  desa  itu  sendiri  berdasarkan  keanekaragaman,  partisipasi, demokrasi,  serta  pemberdayaan  masyarakat,  sedangkan  maksud  pemberian  alokasi  dana  desa (ADD)  adalah  sebagai  bantuan  untuk  mendorong  dalam  membiayai  program  pemerintah  desa yang  ditunjang  dengan  partisipasi  gotong  royong  masyarakat  dalam  melaksanakan  kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa (ADD) harus dilaksanakan dengan
prinsip transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik. Peraturan Bupati Demak Nomer 58 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan dan pelaksanaan alokasi  dana  desa  tahun  anggaran  2023  menyatakan  Pemerintah  Daerah  mengalokasikan  ADD dalam APBD setiap tahun anggaran dan Pembangunan desa dapat di biayai dalam bantuan alokasi dana  desa  ADD.  ADD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  sedikit  10%  (sepuluh perseratus) dari dana pertimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Dalam  pengelolaan  dan  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  desa,  perlu  adanya  prinsip transparansi dan akuntabilitas. hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggung jawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas- asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan  desa.  Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  baik  terkait  pengelolaan  ADD memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas  mengenai  perencanaan,  pelaksanaan,  pertanggungjawaban,  penatausahaan,  dan  pelaporan alokasi dana desa tersebut. untuk itu perlu peran masyarakat terlibat dalam proses perencanaan kemudian melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif (Azizah, 2018) Akuntabilitas  merupakan  kewajiban  untuk  menyajikan  atau  mempertanggung  jawabkan  dan menjelaskan  tindakan  seseorang/pimpinan  suatu  unit  organisasi  kepada  orang  yang bertanggungjawab  atau  orang  yang  diberi  wewenang.  Akuntabilitas  akan  semakin  baik  jika didukung oleh suatu  sistem akuntansi yang  menyediakan data  yang  akurat, andal, tepat  waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Bagus S & Ngara, 2020). Akuntabilitas dalam pemerintahan desa  mencakup  kemampuan  pemerintah  desa  untuk  bertanggungjawab  atas  kegiatan  yang berkaitan  dengan  pembangunan  dan  pengelolaan  desa.  Akuntabilitas  mengacu  pada  masalah keuangan yang terkandung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa  (ADD),  dan  Dana  Desa  (DD)  termasuk  komponen-komponennya  (Machfiroh,  2019). Pemerintah Daerah harus menerapkan hak, wewenang, dan kewajiban dalam mengelola kapasitas dan potensi dengan cara yang transparan dan menjaga standar akuntabilitas yang tinggi. Selain  akuntabilitas  untuk  pelaksanaan  pemerintah  yang  baik  juga  diperlukan  adanya  unsur Transparansi. Dwiyanto (2022) menyatakan  bahwa transparansi adalah menyediakan informasi mengenai  pemerintah  untuk  masyarakat  dan  menjamin  dalam  memperoleh  info  yang  akurat dengan  mudah . Sementara  itu  (Temalagi  &  Silooy,  2022) menyatakan  transparansi  sebagai prinsip  membuka  diri  kepada  hak  masyarakat  untuk  memperoleh  akses  informasi  yang  benar, jujur,  dan  tidak  diskriminatif  mengenai  penyelenggaraan  organisasi  dengan  memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
Transparansi  Dan  Akuntabilitas  mempunyai  peran  penting  terciptanya  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik,  demokratis  dan  amanah.  Penyelenggaraan  pemerintahan  negara  yang solid  dan  bertanggungjawab,  serta  efisien  dan  efektif  dengan  menjadi  keseimbangan  sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Keterbukaan pemerintah dalam membuat  kebijakan-  kebijakan  sehingga  dapat  diketahui  oleh  masyarakat.  Transparansi  pada akhirnya  akan  menciptakan  prinsip  akuntabilitas  pemerintah  kepada  masyarakat.  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  113  Tahun  2014  terdapat  enam komponen  pengelolaan  keuangan  desa  yang  transparan  dan  akuntabel.  Keenam  komponen Pengelolaan  Keuangan  tersebut  meliputi  Perencanaan,  Pelaksanaan,  Penatausahaan,  Pelaporan, Pertanggungjawaban dan pembinaan.
Apabila  prinsip-prinsip  dari  akuntabilitas  dan  transparansi  tidak  dapat  diterapkan  dengan semestinya  maka  akan  menimbulkan  implikasi  terhadap  ligkungan  desa  seperti  terjadinya kecurangan  dalam  pelaporan  realisasi  APBDesa,  tidak  sesuainya  hasil  dari  laporan  realisasi dengan  kenyataan  yang  ada  di  masyarakat,  terkendalanya  penyaluran  dana  desa,  serta menimbulkan efek secara langsung terhadap partisipasi masyarakat pada periode selanjutnya dan lain sebagainya sehingga hal tersebut tertarik untuk diteliti.
Untuk menghindari kecurangan pada saat pelaksanaan pengelolaan dana  Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDesa),  semua  lapisan  mulai  dari  aparat  yang  berwenang  hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar transparansi dan akuntabilitas agar tidak adanya sikap
apatis  dalam  menjalankan  segala  sesuatu  mulai  dari  perencanaan,  pengelolaan  hingga pertanggungjawaban.  Terutama  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  diharapkan  bisa menjalankan  perannya  sebagai  pengawas  pemerintah  desa  secara  sungguh-sungguh  terutama dalam hal penggunaan anggaran.
Sikap  Transparan  dan  akuntabel  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  APBDesa  merupakan  poin penting sebagai  gambaran bahwa desa  tersebut telah berhasil dalam mengelola dana  APBDesa dengan  baik.  Sehingga  pemerintah  desa  mampu  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  dari setiap  perencanaan  pengelolaan  dana  APBDesa  tersebut,  baik  pertanggungjawaban  dengan pemerintah  daerah  maupun  masyarakat  desa.  Pertanggungjawaban  dan  keterbukaan  dengan masyarakat  sebagaimana  harusnya  masyarakat  mengetahui  dana  APBDesa  yang  diterima  serta bagaimana  perangkatdesa  mengelola  dana  tersebut  untuk  pengembangan  desa  itu  sendiri  guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
Desa Blerong merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yang memiliki  8  Dusun,  mendapatkan  Anggaran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  cukup  besar  di Kecamatan  Guntur.  Berikut  ini  jumlah  Anggaran  dari  tahun  2021  sampai  2023  adalah  sebagai berikut:

## Tabel 1.1. Anggaran Alokasi Dana Desa Blerong tahun 2021-2023
No Tahun Dana ADD 1. 2021 Rp 454.954.000 2. 2022 Rp 464.353.000 3. 2023 Rp 491.588.000
Sumber: Kantor desa Blerong, Tahun 2021-2023
Pada tabel 1.1 Alokasi Dana Desa di desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak pada tahun 2021 sebesar Rp 454.954.000 pada tahun  2022 sebesar Rp 464.353.000 pada tahun 2023 sebesar  Rp  491.588.000  setiap  tahunya  mengalami  peningkatan.  Berdasarkan  PP  Nomor  47 Tahun 2015 pasal 96 ayat (3) bahwa ADD yang dibagikan ke Desa mempertimbangkan 2 (dua) hal,  yaitu  (1)  kebutuhan  penghasilan  tetap  kepala  Desa  dan  perangkat  Desa,  dan  (2)  jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. Desa Blerong merupakan salah satu desa dengan dusun terbanyak. Pada tahun 2017, desa Blerong hanya memiliki 1 (satu) dusun, dan pada tahun 2023 telah berkembang menjadi 8 (delapan) dusun. Perkembangan ini diiringi dengan peningkatan jumlah ADD yang diterima oleh Desa Blerong
Berikut  Rincian  besaran  Alokasi  Dana  Desa  Desa  Blerong,  Kecamatan  Guntur,  Kabupaten Demak sebagai berikut:
Tabel 1.2. Rincian Besaran Alokasi Dana Desa 2023
Sumber: Kantor Balai Desa Blerong, Tahun 2023
Pada  tabel  1.2.  adalah  rincian  besaran  alokasi  dana  di  desa  Blerong,  Kecamatan  Guntur, Kabupaten Demak. Pada umumnya untuk mendorong terciptanya pemerintahan desa yang baik dan lebih maju juga harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan
Nama Desa Blerong Alokasi Siltap 347.449.200,000 Alokasi Merata 51.631.366,2551 Alokasi Proposional 55.873.153,6788 Alokasi ketaatan pajak 36.634.840,07 Total ADD 491.588,560,00 Pembulatan 491.588.000
alokasi dana desa di desa Blerong, akuntabilitas dan transparansi pada pemerintah desa sebagai bentuk  untuk  mewujudkan  tanggung  jawab  terkai  berbagai  kegiatan  yang  akan  atau  sudah  di lakukan. Melihat rincian alokasi dana desa yang sudah ada, namun pembagian alokasi dana desa (ADD) di desa Blerong belum dilakukan atau direncanakan sesuai dengan kesepakatan pemangku kepentingan  pemerintah  daerah.  Pemerintah  desa  Blerong  belum  memberikan  tanggapan,  ini menunjukkan  bahwa  banyak  progam  desa  di  desa  Blerong  masih  belum  dilaksanakan  dengan baik.
Hambatan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, yaitu  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  Desa  Blerong  Pada  Pentingnya  Akuntabilitas  dan Transparasi  keuangan  desa,  Masyarakat  tidak  mengetahui  bagaimana  dana  itu  digunakan  dan bagaimana  kebutuhan  dana  tersebut  dibelanjakan  karena  tidak  diungkapkan  secara  terbuka kepada publik, khususnya masyarakat yang hanya tau menerima informasi saja dan apapun yang diinformasikan dan disampaikan maka itulah kebenarannya. Sehingga Masyarakat awam banyak yang  tidak  dapat  menyalurkan  aspirasinya  dan  tidak  tahu  untuk  apa  penggunaan  Dana  ADD tersebut.  Lemahnya  kemampuan  Perencanaan,  sehingga  informasi  terkait  Pengelolaan  Alokasi Dana Desa  tidak sepenuhnya disampaikan karena kurang matangnya Perencanaan, Masyarakat menganggap bahwa keuangan desa hanya diperuntukan untuk Pembangunan sarana dan prasarana desa  saja.  Kesiapan  aparatur  pemerintah  desa  lainnya  sebagai  ujung  tombak  implementasi  di lapangan,  diperlukan  suatu  sistem  pertanggungjawaban  pengelolaan  ADD  yang  benar-benar sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Untuk itu agar tidak berdampak Negatif tehadap Aparatur desa tentang pengelola keuangan desa, Sebagaimana  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  bahwa  Aparatur  desa  harus memahami  mengenai  undang-undang  tersebut  agar  tidak  terjadi  penyelewengan  anggaran pendapatan dan belanja desa, Dalam hal Pengelolaan Alokasi Dana Desa ini untuk menghindari adanya  risiko  terjadinya  kesalahan  baik  bersifat  administratif  maupun  substantif  yang  dapat mengakibatkan  terjadinya  permasalahan  hukum  mengingatkan  belum  memadainya  kompetensi kepala  desa  dan  aparat  desa  dalam  hal  Penatausahaan,  Pelaporan,  dan  Pertanggungjawaban keuangan desa.

## KAJIAN PUSTAKA

## Penelitian Terdahulu
Peneliti  (Devina  et  al.,  2023)  mengungkapkan  penerapan  akuntabilitas  dan  transparansi pengelolaan  alokasi  dana  desa  di  desa  Tanggung  Kecamatan  Turen  Kabupaten  Malang  dapat dikatakan sudah cukup baik dan kurang baik. Dalam penerapan transparansi pengelolaan Alokasi dana  desa  pemerintah  desa  kurang  menerapkan  prinsip  ketransparanan  Dalam  pengelolaan Alokasi dana desa, hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan Kepada masyarakat dalam pengelolaan  alokasi  dana  desa  dalam  pembangunan  Infrastruktur  desa,  kemudian  masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam Mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa, dan kurangnya Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa tersebut.  Peneliti  (Nasution  et  al.,  2023) pengelolaan  alokasi  dana  desa  dalam  pembangunan infrastruktur di Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, dalam pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur  jalan  di  Kampung  Medang  Ara  jika  dilihat  dari komunikasi antara pegawai dan pengurus pemerintahan Kampung Medang Ara sudah baik namun hanya  saja  komunikasi  antara  pengurus  Kampung  Medang  Ara  dengan  masyarakat  perlu ditingkatkan lagi agar terjalin komunikasi yang baik sehingga pembangunan infrastruktur jalan di Kampung  Medang  Ara  turut  membaik.  Nuraeni  &  Kusuma  (2021)  dalam  penelitiannya, menyatakan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukamahi telah dilaksanakan secara akuntabel  dan  transparan  di  setiap  tahapannya.  Adanya  prinsip  transparansi  dan  akuntabel dibuktikan  dari  antusiasme  masyarakat  ketika  bermusyawarah  dan  adanya  catatan  hasil musyawarah. Pada tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa, prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat dilihat dari adanya masyarakat yang ikut mengawasi pelaksanaan ADD dan adanya laporan
mengenai  pelaksanaan  ADD.  Pada  tahap  terakhir  yaitu  pertanggung  jawaban  ADD,  prinsip akuntabilitas  dapat  dilihat  dari  adanya  laporan  realisasi  APB  Desa.  Sedangkan  prinsip transparansi  dapat  dilihat  dari  laporan  pertanggung  jawaban  yang  di  informasikan  kepada masyarakat secara tertulis dan lisan. Penelitian lain yang dilakukan oleh  Maghfirah et al., (2021) mendapatkan  hasil  bahwa  pengelolaan  ADD  di  desa  Palangga  telah  menerapkan  prinsip akuntabilitas.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari  Kaur  Keuangan  Desa  Palangga  yang  melakukan pencatatan  di  setiap  transaksi  dan  juga  adanya  laporan  tahunan  anggaran  pelaksanaan ADD. Transparansi mengenai pengelolaan ADD di Desa Palangga diketahui dari adanya Musrenbang. Dari tahap perencanaan hingga pelaporan pengelolaan ADD, informasi tersebut akan di sebarkan melalui papan informasi yang tersedia.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  studi  kasus.  Metode  kualitatif  di  gunakan  dalam  desain  penelitian, dimana  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara,observasi  dan  dokumentasi. Menurut Sugiyono 2016 penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  secara  holistik,  dan  dengan  cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan  berbagai  metode  ilmiah.  Penelitian  ini  di  lakukan  di  desa  Blerong  Kecamatan Guntur  Kabupaten  Demak.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  peneletian  ini  menggunakan  data primer  dan  data  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  Teknik  wawancara mendalam, Teknik observasi langsung, Teknik dokumentasi.
Penelitian  dilakukan  di  5  (Lima)  Pemerintahan  Desa  dan  1  warga  Desa  yaitu:  Kepala  Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, Dan Warga Desa. Pemilihan 5 (Lima)  tersebut didasarkan  pada  fokus  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  dalam  menangani  Pengelolaan  Alokasi Dana Desa Di Desa Blerong.

## Tabel 3. Data Informan Penelitian
No Nama Jabatan 1. Masroni Kepala Desa 2. Zainal Arifin Sekertaris Desa 3. Mashadi Bendahara Desa 4. Titik Handayani Ketua BPD 5. Sany Wulan Warga Desa
Sumber : data hasil survey, 2023
Pengkodean  penelitian  kualitatif  menuntut  peneliti  mengamati  dan  mengkaji  sebuah  fenomena untuk  dapat  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Peneliti  dapat  melakukan  wawancara  terhadap subjek yang berkaitan dengan objek yang diamati dan diperkuat dengan kajian terhadap dokumen- dokumen pendukung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Pemandagri) nomor 20 tahun 2018 disebutkan  bahwa  keuangan  desa  harus  dikelola  berdasarkan  asas  transparansi,  akuntabel, partisipatif  serta  dilakukan  denagan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Maka  seluruh  kegiatan  yang dilakukan didanai dengan keuangan desa harus direncanakan, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan  serta  dievaluasi  secara  terbuka  dengan  melibatkan  seluruh  unsur masyarakat  yang  ada  di  desa. Adapun  keuangan  desa  yang  dimaksud  dalam  pembahasan  ini adalah alokasi dana desa yang merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten
untuk Desa, dana ini bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang persentasenya  30%  untuk  pelaksanaan  pemerintah  desa  dan  70%  untuk  pemberdayaan masyarakat. Maksud pengalokasian alokasi dana desa pada setiap desa adalah sebagai bantuan stimulasi  atau  dana  perangsang  untuk  mendorong  membiayai  program  Pemerintah  Desa  yang ditunjang  dengan  partisipasi  dan  gotong  royong  masyarakat  dalam  melaksanakan  kegiatan Penerapan sistem Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa. “Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh penulis pada saat melakukan penelitian di Desa Blerong.  Bahwa  keuangan  desa  belum  sepenuhnya  dikelola  dengan  baik  berdasarkan  prinsip Transparansi (terbuka), meskipun telah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik (akuntabel)”. (Hasil Wawancara Dengan Ketua BPD desa Blerong Rabu, 06 Desember, 2023, Pukul 17.00). Jawaban  Ketua  BPD  desa  Blerong  di  dukung  dengan  jawaban  warga  desa  Blerong  terkait keuangan desa belum sepenuhnya dikelola dengan baik sebagai berikut:
“Keuangan Desa Belum sepenuhnya di jelaskan hanya di beritahukan total rincian di awal dan untuk  apa  dalam  kegiatan  apa  saja  belum  di  jelaskan  namun  sudah  di  pertanggungjawabkan dengan baik”. (Hasil Wawancara Dengan Warga Desa Blerong Rabu, 06 Desember, 2023, Pukul 16.00)”.
Penggunaan  alokasi  dana  desa  yang  diterima  oleh  desa  Blerong  sepenuhnya  digunakan  untuk pembiayaan  biaya  penyelenggaraan  pemerintah  desa,  seperti  membayar  gaji  dan  tunjangan perangkat  desa  gaji  dan  tunjangaan  kepala  desa,  gaji  dan  tunjangan  BPD,  belanja  barang perlengkapan, belanja jasa honorarium, biaya perjalanan dinas, dan kalau untuk pembangunan di desa Blerong menggunakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yakni dana desa”. (Hasil Wawancara Sekertaris Desa Blerong, Selasa, 05 Desember 2023, Pukul 10.53). Jawaban  Sekertaris  desa  Blerong  di  dukung  dengan  jawaban  Bendahara  desa  Blerong  terkait Penggunaan  alokasi  dana  desa  yang  diterima  oleh  desa  Blerong  sepenuhnya  digunakan  untuk pembiayaan biaya penyelenggaraan pemerintah desa sebagai berikut:
“Kalau  untuk  alokasi  dana  desa  itu  memang  kita  selama  ini  penganggaranya  untuk  seltap perangkat yang terdiri dari gaji perangkat desa, gaji kepala desa, gaji BPD, gaji RT dan RW, gaji, gaji admin dan peralatan yang di butuhkan di kantor”. (Hasil Wawancara Bendahara Desa, Selasa, 05 Desember 2023, Pukul 12.40)”.
Untuk melihat sejauh mana Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Blerong dalam penelitian ini menggunakan indikator  yang berpedoman pada UU No. 6 Tahun 2014, Pemandagri nomor 20 tahun 2018 Dan Perbup Demak No. 58 Tahun 2022. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya diatas bahwa pengelolaan alokasi dana  desa di desa Blerong meliputi  beberapa  tahap  dan  yang  penulis  gunakan  dalam  menunjang  perolehan  informasi mengenai  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  penelitian  ini.  ada  tiga  tahap  yaitu:  tahap perencanaan,  tahap  pelaksanaan,  dan  tahap  pertanggungjawaban.  Maka  dalam  penelitian  ini penulis mendeskripsikan hasil penelitian pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Blerong melalui tiga tahapan tersebut sebagai berikut:

## Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Blerong
“Pada  tahap  Perencanaan  Pengelolaan  keuangan  di  Desa  Blerong,  di  mulai  dari  perencanaan dalam ruang lingkup Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta Perangkat Desa lainnya. Kepala Desa mengadakan rapat bersama perangkat Desa yang didalamnya membahas berbagai kegiatan  yang  dapat  didanai  oleh Alokasi  Dana  Desa  dan  sekaligus  dengan  Dana  Desa.  Dari perencanaan  pemerintah  desa  ini  ditemukannya  program  atau  kegiatan  yang  akan  dilakukan kemudian kepala desa mengadakan musyawarah desa dengan tujuan membahas semua kegiatan yang  telah  diatur  dan  direncanakan  bersama  dengan  perangkat  desa  lainnya,  dan  dalam  rapat musyawarah  desa  yang  dilakukan  ada  hasil  perbincangan  antara  pemerintah  desa  dan  peserta musyawarah desa tersebut berupa usul saran dan masukan-masukan dari peserta rapat dalam tahap perencanaan penggunaan keuangan desa, kemudian usul dan saran tersebut di catat setelah itu dipilih mana yang dapat diangkat mana yang tidak di sesuaikan dengan dana yang akan dicairkan. (Hasil Wawancara Sekertatis desa, Selasa 05 Desember 2023, Pukul 10.53)”.
Jawaban  dari  Sekertaris  desa  Blerong  di  dukung  dengan  jawaban  Kepala  desa  Blerong  terkait Pada tahap Perencanaan Pengelolaan keuangan di Desa Blerong sebagai berikut:
“Berdasarkan hasil musyawarah desa yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa dan peserta yang hadir dalam musyawarah desa tersebut maka disusunlah rencana kerja desa tahunan yang  menjadi  dasar  bagi  pemerintah  desa  dalam  menyusun  rancangan  peraturan  desa  tentang anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), profil desa, rancangan anggaran biaya, rancangan penggunaan dana semua laporan dapat dibuat sebagai syarat untuk pencairan alokasi dana desa dan  dana  desa.  dalam  tahapan  ini  pemerintah  desa  telah  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk mendengarkan dan menerima semua usul dan saran dari peserta rapat musyawarah desa, maka dapat dikatakan bahwa dalam tahap perencanaan pemerintah desa telah dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan  juga prinsip transparansi. (Hasil Wawancara Kepala Desa,  Selasa, 05 Desember 2023, Pukul 10.30)”.

## Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Blerong
Peran  pemerintah  desa  dalam  keterbukaan  informasi  kepada  masyarakat  dalam  proses pelaksanaan  program-program  yang  didanai  dengan  alokasi  dana  desa  di  desa  Blerong. Berdasarkan  data  dan  informasi  yang  penulis  dapatkan  mengenai  keterbukaan  informasi pelaksanaan  alokasi  dana  desa  sepenuhnya  dilakukan  dengan  baik,  Dalam  keterbukaan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari ADD yaitu dipasang MMT di titik tertentu (Kantor Balai Desa)”. (Hasil Wawancara Sekertaris Desa, Selasa, 05 Desember 2023, Pukul 10.53)
Jawaban  dari  Sekertaris  desa  Blerong  di  dukung  juga  dengan  jawaban  Bendahara  Desa  terkait Pada tahap Pelaksanaan Pengelolaan keuangan di Desa Blerong sebagai berikut:
“Pelaksanaan  prinsip  transparansi  dalam  pelaksanaan  ADD  yaitu  dengan      adanya  MMT  dan prasasti sudah jelas masyarakat tahu dan mengerti serta pemerintah desa ingin mewujudkan dan ingin  memberikan  rasa  kepuasan  kepada  masyarakat  desa  itu  sendiri.  Pelaksanaan  penerapan prinsip  akuntabilitas  dalam  pelaksanaan  ADD  adalah  dengan  transparansi  dan  akuntabilitas”. (Hasil Wawancara Bendahara Desa, 05 Desember 2023, Pukul 12.40)
Jawaban dari Sekertaris desa Blerong juga di perkuat oleh jawaban Kepala desa Blerong terkait Pada tahap Perencanaan Pengelolaan keuangan di Desa Blerong sebagai berikut:
Dalam  pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  ini,  dibutuhkan  keterbukaan  dari  Tim  Pelaksana  Desa kepada seluruh masyarakat merupakan pelaksanaan prinsip transpransi dan akuntabilitas. Salah satu  wujud  nyata  dari  Tim  Pelaksnan  Desa  di  Desa  Blerong  dalam  mendukung  keterbukaan informasi  program  Alokasi  dana  desa  sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  Tim  Pelaksana  Kegiatan (TPK).  Upaya  pelaksana  kegiatan  dalam  mendukung  keterbukaan  informasi  program  Alokasi dana desa adalah dengan memasang MMT di halaman kantor balai desa. (Hasil Wawancara Dari Kepala Desa, Selasa 05 Desember 2023, Pukul 10.30)”.

## Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Blerong
Alokasi  dana  desa  adalah  salah  satu  sumber  utama  pendapatan  desa  yang  harus dipertanggungjawabkan  secara  terbuka  (transparan)  kepada  masyarakat  maupun  kepada pemerintah  di  tingkat  atasnya  sebagai  institusi  pemberi  kewenangan.  pelaksanaan  prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa di desa Blerong kecamatan Guntur kabupaten Demak, adalah sesuai dengan RAB, semua pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah berupa SPJ (surat pertanggungjawaban) yang didalamnya berisi RAB dan APBDes dimana dibuat mulai dari 0%-100% dengan terlampir dokumentasi bukti-bukti kwitansi laporan penggunaan dana dan laporan realisasi anggaran dan dokumentasi.  Dalam  pertanggungjawaban  administrasi  dalam  proses  untuk  membuat  laporan pertanggungjawaban.  Sedangkan  untuk  semua  proses  pelaporan  pertanggungjawaban  sudah sesuai dengan stadar yang telah ditentukan dan sesuai peraturan  yang berlaku. Sehingga  dapat dikatakan  Pertanggungjawaban  dalam  pengelolan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Blerong  telah sesuai  dengan  asas-asas  akuntabilitas  (dapat  dipertanggung  jawabkan)  dan  juga  transparansi
(keterbukaan).  (Hasil  Dari  Wawancara  oleh  Kepala  Desa,  Sekertaris  Desa,  Bendahara  Desa, Selasa 05 Desember 2023)

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa  dalam  Pembangunan  inflastruktur  yang  di  lakukan  di  Desa  Blerong.  Maka  dapat  di simpulkan bahwa tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini ditunjukkan partisipasi oleh warga Masyarakat yang hadir dengan mendengarkan dan menerima semua usul dan saran dari peserta rapat musrenbang desa. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sudah dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan berlaku. Hal tersebut ditunjukan Pelaksanaan program-program  kegiatan yang  didanai  dengan  ADD  di  Desa  Blerong  sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  Tim  Pelaksana Kegiatan (TPK). Upaya pelaksana kegiatan dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD  adalah  dengan  memasang  MMT  di  Depan  Halaman  Kantor  Balai  Besa. Tahap Pertanggungjawaban  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  Blerong  Kecamatan  Guntur  Kabupaten Demak  sudah  dikatakan  baik.  Hal  tersebut  pelaksanaan  prinsip  akuntabilitas  dalam pertanggungjawaban  alokasi  dana  desa  di  desa  Blerong,  adalah  sesuai  dengan  RAB,  semua pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah berupa SPJ (surat pertanggungjawaban) yang didalamnya berisi RAB dan APBDes dimana dibuat mulai  dari  0%-100%  dengan  terlampir  dokumentasi  bukti-bukti  kwitansi  laporan  penggunaan dana  dan  laporan  realisasi  anggaran  dan  dokumentasi.Berdasarkan  hasil  penelitian  penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam Pembangunan inflastruktur Desa  Blerong  Kecamatan  Guntur  Kabupaten  Demak,  bahwa  prinsip  akuntabilitas  dan transparansi  belum  sepenuhnya  dilakukan  dengan  baik,  masyrakat  desa  tidak  semuanya memahami  hasil  pelaksanaan  alokasi  dana  desa  karena  tidak  diuraikan  secara  terperinci  pada spanduk  yang  dipasang  di  kantor  balai  desa  tersebut  sehingga  banyak  masyarakat  yang  masih bingung dengan pelaksanaan alokasi dana desa dan kegiatan apa saja yang didanai dengan alokasi dana  tentang  APBDes  dan  memperbaruhi  MMT    APBDes  sesuai  dengan  setiap  tahunnya. Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan oleh peneliti, maka keterbatasan penelitian ini antara  lain  adalah  hasil  penelitian  ini  hanya  menggambarkan  penerapan  akuntabilitas  dan transparansi di desa Blerong dan belum menjelaskan pengujian kualitas data yang menggunakan metode  triangulasi  waktu.  Selain  itu  terdapat  keterbatasan  jam  kerja  pemerintahan  desa  yang bersangkutan kurang efektif, sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam kegiatan perijinanan dan wawancara dengan partisipasipan.

## DAFTAR PUSTAKA
Azizah, W. (2018). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA Andayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya . Bagus  S,  N.,  &  Ngara,  A.  D.  (2020).  AKUNTABILITAS  PEMBANGUNAN  FISIK PEMERINTAH  DESA  DI  DESA  JUNREJO  KECAMATAN  JUNREJO  KOTA  BATU.
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 9 (1), 22–30.
https://doi.org/10.33366/jisip.v9i1.2212
Dwiyanto  Agus  (2022).  Transparansi  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Media Administrasi , 7 (1), 78–90.
Devina, D., Hayat, H., & Rahmawati, S. D. (2023). Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Pembangunan  Infrastruktur  Desa  (Studi  di  Desa Tanggung  Kecamatan  Turen  Kabupaten  Malang). Jurnal  Ilmu  Manajemen  Sosial Humaniora (JIMSH) , 5 (2), 79–90. https://doi.org/10.51454/jimsh.v5i2.991
Machfiroh,  I.  S.  (2019).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Di  Desa  Benua  Tengah. Jurnal Riset Akuntansi Politala , 1 (1), 14–21. https://doi.org/10.34128/jra.v1i1.5 Maghfirah,  N.,  Rahman,  K.  G.,  &  Marlinah,  A.  (2021).  Akuntabilitas  Dan  Transparansi Pemerintah  Desa  Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa  Pallangga  Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Manuver: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen , 1 (1), 52– 64. https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/manuver Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  (2018).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20 Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Physical  Review  B , 72 (10),  1–13. http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  (2018).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20 Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Physical  Review  B , 72 (10),  1–13. http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf Nasution, B. S., Hartono, B., & Isnaini,  I. (2023). Efektivitas Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa dalam  Pembangunan  Infrastruktur  Kampung  Medang  Ara  Kacamatan  Karang  Baru Kabupaten  Aceh  Tamiang. Journal  of  Education,  Humaniora  and  Social  Sciences (JEHSS) , 5 (4), 3112–3118. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1769 Nuraeni,  I.,  &  Kusuma,  T.  G.  B.  (2021).  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pengelolaan  Alokasi
Dana Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan , 9 (3), 641–656.
https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1214
Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang tentang Desa
Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa
Sugiyono.  2016.  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif  ,  Kualitatif,  dan  R&D. Alfabeta : Bandung.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Temalagi,  S.,  &  Silooy,  R.  W.  (2022).  Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Partisipasi  Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Pulau-Pulau  Aru  Kabupaten  Kepulauan  Aru. Accounting Research  Unit  (ARU  Journal) ,
3 (1), 39–53. https://doi.org/10.30598/arujournalvol3iss1pp39-53