K INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 7663-7677 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam
Andrizal 1 ✉ , Hertina 2 , Maghfirah 3
(1)Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning
(2)(3) Pasca Sarjana, UIN Sultan Syarief Kasim
Email: andrizal2017@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  sering  dipahami  sebagai  salah  satu  jenis  kekerasan  yang berbasis gender dengan frekwensi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pemahaman ini dilatar belakangi oleh budaya patriarki yang terus langgeng, kesetaraan gender yang belum nampak serta nilai budaya masyarakat yang selalu ingin hidup harmonis sehingga cenderung selalu menyalahkan perempuan.  Ketika  budaya  masyarakat  cenderung  patriarkhis  maka  budaya  tersebut  juga  akan mewarnai kehidupan keluarga dalam bentuk hubungan asimetri, hirarkis, vertikal antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri maupun anggota keluarga.Dengan permasalahan adalah penangan tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam beberapa kasus KDRT dan pandangan sosiologi hukum Islam terhadap penanganan tindak  pidana KDRT tersebut. Metode  penelitian ini adalah penelitian normatif.  Hasil  penelitian  ini  adalah  ada  peluang  untuk  mengembangkan  hukum  Islam  sebagai pranata hukum yang efektif dalam menangani KDRT dengan 3 (tiga) tahapan yaitu, melalui perspektif jinayah, perspektif perdata, dan dengan jalan musyawarah.
Kata Kunci: KDRT,Sosiologi Islam, Rumah Tangga.

## PENDAHULUAN
Kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT) sering dipahami sebagai salah satu jenis kekerasan yang berbasis gender dengan frekwensi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pemahaman ini dilatar belakangi oleh budaya patriarki yang terus langgeng, kesetaraan gender yang belum nampak serta nilai budaya masyarakat yang selalu ingin hidup harmonis sehingga cenderung selalu menyalahkan perempuan. Ketika budaya masyarakat cenderung patriarkhis maka budaya tersebut juga akan mewarnai kehidupan keluarga dalam bentuk hubungan asimetri, hirarkis, vertikal antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri maupun anggota keluarga. Pola hubungan asimetris ini melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan gender seperti marginalisasi, subordinasi, stereotipe negatif sampai berbagai bentuk kekerasan dalam keluarga yang disebut juga gender related violence. Perlakuan kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di segala sektor baik di lingkungan domestik (rumah tangga) maupun ruang public (Hertina:2017,13).
Berbagai  fenomena  yang  muncul  mengenai  KDRT  tersebut  menarik  bila  dikaji  dalam perspektif sosiologi hukum. Di samping itu ajaran Islam sebagai suatu sistem hukum diyakini mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk KDRT sehingga KDRT sebagai sebuah fenomena sosial menarik bila dikaji dalam perspektif ini. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa seringkali hukum Islam dipandang sebagai bias gender karena setting sosiologi hukum yang patriarchist. Untuk itu dalam makalah yang singkat ini penulis akan mengkaji tentang penanganan tindak pidana  KDRT  dalam  perspektif  sosiologi  hukum  Islam.  Karena  keterbatasan  penulis  dalam mengeksplorasi fenomena KDRT ini maka penulis memfokuskan penelitian ini pada penanganan kasus KDRT dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

## Abstract
Domestic violence (KDRT) is often understood as a type of gender-based violence which is increasing frequently from time after time. This meaning is motivated by a patriarchal culture that continues to last, gender equality that is not yet visible and the cultural values of the people who always want to live in harmony so that they tend to always blame women. When people's culture tends to be patriarchal, this culture will also color family life in the form of asymmetric, hierarchical, vertical relationships between men and women as husband and wife and family members. The problem is the handling of domestic violence in several cases of domestic violence and the sociological view of Islamic law on the crime of domestic  violence.  This  research  method  is  normative  research.  The  result  of  this  research  is  an opportunity to develop Islamic law as an effective legal institution in dealing with domestic violence with 3 (three) stages, namely, through a jinayah perspective, a civil perspective, and by way of deliberation. Keyword: Domestic Violence, Islamic Sociology, Household.
Topik permasalahan yang dibahas dalam penelitian  ini  yaitu, 1. Bagaimana penangan tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam beberapa kasus KDRT, 2. Bagaimana pandangan sosiologi  hukum  islam terhadap penanganan  tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian  hukum  doktriner  dikarenakan  penelitian  ini  hanya  ditujukan  pada  peraturan- peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.
Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek  teori,  filosofi,  perbandingan,  struktur/  komposisi,  konsistensi,  penjelasan  umum  dan penjelasan  pada  tiap  pasal,  formalitas  dan  kekuatan  mengikat  suatu  undang-undang  serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.  Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Fenomena KDRT di Kalangan Masyarakat
Perjuangan penghapusan KDRT berangkat dari fakta banyaknya kasus KDRT yang terjadi dengan  korban  mayoritas  perempuan  dan  anak-anak.  Hal  ini  berdasarkan  sejumlah  temuan antara  lain  Komisi  Nasional  Anti-Kekerasan  terhadap  Perempuan  (Komnas  Perempuan)  dari berbagai organisasi penyedia layanan korban kekerasan. Di Indonesia data tentang kekerasan terhadap perempuan tidak dikumpulkan secara sistematis pada tingkat nasional. Laporan dari institusi pusat krisis perempuan, menunjukkan adanya peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan,.  Menurut  Komisi  Perempuan  (2005)  mengindikasikan  72%  dari  perempuan melaporkan  tindak  kekerasan  sudah  menikah  dan  pelakunya  selalu  suami  mereka.  Mitra Perempuan (2005) 80% dari perempuan yang melapor pelakunya adalah para suami, mantan suami,  pacar  laki-laki,  kerabat  atau  orang  tua,  4,5%  dari  perempuan  yang  melapor  berusia dibawah  18  tahun.  Pusat  Krisis  Perempuan  di  Jakarta  (2005);  9  dari  10  perempuan  yang memanfaatkan  pelayanan  mengalami  lebih  dari  satu  jenis  kekerasan  (fisik,  fisiologi,  seksual, kekerasan  ekonomi,  dan  pengabaian),  hampir  17%  kasus  tersebut  berpengaruh  terhadap kesehatan reproduksi perempuan.
Hasil  penelitian  kekerasan  pada  istri  di  Aceh  yang  dilakukan  oleh  Flower  (1998) mengidentifikasi dari 100 responden tersebut ada 76 orang merespon dan hasilnya 37 orang mengatakan  pernah  mengalami  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  kekerasan  berupa psikologis (32 orang), kekerasan seksual (11 orang), kekerasan ekonomi (19 orang), kekerasan fisik (11 orang). Temuan lain sebagian responden tidak hanya mengalami satu kekerasan saja. Dari 37 responden, 20 responden mengalami labih dari satu kekerasan, biasanya dimulai dengan perbedaan  pendapat antara istri (korban) dengan suami lalu muncul pernyataan-pernyataan yang menyakitkan korban, bila situasi semakin panas maka suami melakukan kekerasan fisik. Dari penelitian ini terungkap bahwa sebagai suami yang melakukan tindak kekerasan kepada istri meyakini kebenaran tindakannya itu, karena prilaku istri dianggap tidak menurut kepada suami, melalaikan pekerjaan rumah tangga, cemburu, pergi tanpa pamit. Hal ini diyakini oleh pihak  istri,  sehingga mereka mengalami kekerasan  dari suaminya dan  cenderung diam tidak membantah.
Dari  sisi  yuridis  alternatif  pemecahan  masalah  KDRT  ditempuh  melalui  hukum  privat maupun menurut hukum publik. Kebanyakan dari korban memilih secara privat (perdata) yaitu perceraian. Namun dilema yang dihadapi korban yaitu tidak siap menjalani hidup sendiri dengan menyandang  predikat  negatif  dari  masyarakat,  serta  menanggung  biaya  hidup  keluarga. Sebagian  kecil  memilih  cara  publik  (Pidana),  dengan  berbagai  resikonya.  Di  samping penanganan secara yuridis sebagaimana di atas ada juga yang memilih penangan KDRT secara kekeluargaan  yaitu  melalui  musyawarah  baik  yang  dilakukan  oleh  keluarga  maupun  tokoh masyarakat dan aparat pemerintah setingkat RT atau RW.
Di samping itu terdapat korban yang memilih penanganan KDRT melalui proses pidana. Melalui proses ini maka lembaga yang terkait kepolisian karena disebut secara eksplisit oleh UU PKDRT dengan dikembangkannya RPK (Ruang Pelayanan Khusus) menjadi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Unit tersebut menjadi tempat pengaduan masyarakat yang mengalami kasus KDRT. Namun kasus yang diajukan sering kali tidak mencerminkan reliatas KDRT yang terjadi di masyarakat bila dibandingkan dengan berbagai kasus yang ditemukan di lapangan oleh  berbagai  lembaga  yang  melakukan  penelitian  dan  advokasi  di  bidang  tersebut.  Hal  ini menandakan  bahwa  jalur  pidana  tidaklah  menjadi  pilihan  utama  dalam  penyelesaian  KDRT. Berdasarkan keterangan responden  korban KDRT yang menempuh jalur ini  dipahami bahwa memang  pilihan  jalur  pidana  ini  adalah  pilihan  yang  cukup  sulit.  Ia  merasakan  bahwa penanganan KDRT melalui jalur pidana terpaksa ditempuh sebagai alternatif terakhir karena ia mengkhawatirkan tindak KDRT yang dilakukan akan terus berulang karena tidak bisa diselesaikan
dengan jalan musyawarah.
Sementara  jalur  perdata  ditempuh  korban  KDRT  melalui  Pengadilan  Agama,  yang menangani  kasus  dan  konflik  yang  terjadi  dalam  keluarga  dengan  muatan  berbagai  bentuk kekerasan  ada  di  dalamnya.  Berdasarkan  keterangan  responden,  jalur  ini  ditempuh  untuk mengakhiri perkawinan melalui perceraian yang diharapkan dapat mengakhiri tindak KDRT yang terus dialami korban. Namun dalam realitasnya responden cukup kecewa dengan metode ini karena  meskipun  tujuan  perceraian  daat  tercapai  di  sisi  lain  ia  merasakan  lemahnya  peran kelembagaan  PA  sebagai  pengadilan  perdata  karena  tidak  digunakannya  UU  KDRT  sebagai landasan hukum.
Pada umumnya korban KDRT memilih musyawarah sebagai pilihan penanganan kasus KDRT  yang  dialaminya.  Musyawarah  ditempuh  dengan  fasilitasi  dari  tokoh  masyarakat  atau keluarga  yang  berupaya  menyelesaikan  kasus  KDRT  yang  dialami  korban  dalam rumahtangganya. Berdasarkan pemahaman penulis terhadap informasi reponden yang memilih metode ini untuk menangani KDRT ada dua hal yang menjadi masalah utama. Pertama, kurang mampunya  para  fasilitator  dalam  mengkomunikasikan  kepentingan  kedua  pihak  (suami  istri) sehingga  sulit menemukan jalan tengah yang dapat menyelesaikan kasus KDRT hingga akar persoalannya.  Kedua,  subjektifitas  dari  masing-masing  fasiltator  sehingga  kecenderungan konflik yang menyebabkan KDRT justru tidak dapat dientaskan.

## 2. Penanganan KDRT dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam
Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang  mendapat  tanggapan  dari  masyarakat  dan  para  penegak  hukum  karena  beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga privacynya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga ( sanctitive of the home), ketiga: tindak kekerasan dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.
Untuk  kepentingan  penegakan  hukum  terhadap  persoalan  KDRT  di  Indonesia  telah disahkan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  UU  ini  ditandatangani  oleh  Presiden  Megawati  Sukarno  Putri  pada  tanggal  22 September 2004 dan terdiri dari 9 Bab dan 56 Pasal. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang RI no. 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,
psikologis,  dan  atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan, pemaksaan, atau pe-rampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Menurut pasal 11 UU PKDRT, pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan menurut pasal 12 ayat (1) menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehubungan dengan banyaknya hal baru dalam UU PKDRT yang tidak ditemukan dalam UU lain, seperti perlindungan sementara dan perintah perlindungan, juga adanya tindak pidana berupa jenis kekerasan lain di luar kekerasan fisik, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum dan pekerja sosial untuk menyamakan persepsi. Dengan berlakunya undang-undang  anti  kekerasan  dalam  rumah  tangga  disetujui  tahun  2004,  maka  tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan dalam  rumah  tangga.  Lingkup  rumah  tangga  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini meliputi:
1. suami, isteri, dan anak;
2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
Menurut  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :
1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi,  menarik  rambut  (menjambak),  menendang,  menyudut  dengan  rokok, memukul/melukai  dengan  senjata,  dan  sebagainya.  Biasanya  perlakuan  ini  akan  nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.
2. Kekerasan  psikologis  atau  emosional  adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau  penderitaan  psikis  berat  pada  seseorang.  Perilaku  kekerasan  yang  termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau ,menakut- nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.
3. Kekerasan  seksual  meliputi  pengisolasian  (menjauhkan)  istri  dari  kebutuhan  batinnya, memaksa  melakukan  hubungan  seksual,  memaksa  selera  seksual  sendiri,  tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.
4. Kekerasan  ekonomi.  Setiap  orang  dilarang  menelantarkan  orang  dalam  lingkup  rumah tangganya,  padahal  menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau  karena  persetujuan  atau perjanjian  ia  wajib  memberikan  kehidupan,  perawatan  atau  pemeliharaan  kepada  orang tersebut.  Contoh  dari  kekerasan  jenis  ini  adalah  tidak  memberi  nafkah  istri,  bahkan menghabiskan uang istri.
UU ini juga mengatur tentang hak bagi korban KDRT.Dalam pasal 10 disebutkan hak bagi korban KDRT:
1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial,  atau  pihak  lainnya  baik  sementara  maupun  berdasarkan  penetapan  perintah perlindungan dari pengadilan;
2. pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  kebutuhan  medis;  penanganan  secara  khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum  pada  setiap  tingkat  proses  pemeriksaan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
3. pelayanan bimbingan rohani.
Bentuk perlindungan tersebut dijelaskan dalam pasal 16 yang menyatakan:
1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak  mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam  waktu  1  x  24  (satu  kali  dua  puluh  empat)  jam  terhitung  sejak  pemberian perlindungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  kepolisian  wajib  meminta  surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
Dalam pasal 44 hingga 50 UU ini dijelaskan tentang sangsi pidana dari tindakan KDRT. Pasal  44  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  fisik  dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak    Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada   ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda  paling  banyak  Rp  30.000.000,00  (tiga  puluh  juta  rupiah).  Dalam  hal  perbuatan sebagaimana dimaksud pada   ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada    ayat (1) dilakukan oleh  suami  terhadap  isteri  atau  sebaliknya  yang  tidak  menimbulkan  penyakit  atau  halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Sementara  itu  pasal  46  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada    ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari- hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00  (tiga  juta  rupiah).  Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
Dalam  pasal  47  dijelaskan  setiap  orang  yang  memaksa  orang  yang  menetap  dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda  paling  banyak  Rp  300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah).  Sementara  itu  pasal  48 menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus  menerus  atau  1  (satu)  tahun  tidak  berturut-turut,  gugur  atau  matinya  janin  dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit  Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Sangsi pidana lainnya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 49 yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),  setiap  orang  yang  menelantarkan  orang  lain  dalam  lingkup  rumah  tangganya  . sementara itu pasal 50 menyebutkan disamping pidana penjara atau denda sangsi tambahan bagi pelaku KDRT adalah dalam bentuk pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;  penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.
Dengan demikian terlihat bahwa pendekatan hukum positif mengedepankan sanksi pidana untuk mencegah terjadinya KDRT. Pendekatan ini tidak efektif karena itu dibutuhkan pandangan sosiologis  terhadp  persoalan  ini.  Untuk  melihat  bagaimana  penangan  KDRT  dalam  bingkai sosiologi  hukum  Islam  harus  dipahami  apa  yang  dimaksud  dengan  sosiologi  hukum  Islam. Sosiologi Islam berbeda dalam dua istilah yang sering digunakan yaitu Islamic sociology dan socilogy of Islam. Kata Islamic sosiology fokus kepada masyarakat Islam sedangkan Sociology of Islam  fokus  pada  poin  ajaran  Islam.  Namun  kedua  makna  ini  berhubungan  karena  kajian sosiologis tentang masyarakat Islam harus dimulai dengan pandangan Islam yang terkandung dalam  ajarannya  yang  bersumber  pada  al-Quran  dan  Hadis  (Maulana  Waffie  Mohammed: 2008,5)..
Dalam perspektif hukum, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi Hukum Islam yaitu dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat,  tetapi  juga  hubungan-hubungan  lainnya  karena  manusia  yang  hidup  di  dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan (Wahbah Zuhaili: 1986, 37-38).
Kajian sosiologi hukum Islam didasarkan pada prinsip dimensi fisik dan spiritual sebagai komponen  penting  dalam  hidup  yang  integral.  Dengan  demikian  tidak  ada  konflik  antara penelitian ilmiah dan aktifitas spiritual dalam Islam. Dengan demikian sosiologi Islam menjadikan al-Quran dan hadis sebagai landasan kajiannya. Berdasarkan kajian umum atas dalalah al-Quran dan hadis tersebut muncul prinsip umum sebagai landasan berfikir sosiologi Islam bahwa hukum Islam  datang  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  sebagai  tujuan  dari  syari`at  (maqashid syar`iyyah).
Maslahat secara etimologi memiliki dua makna yang berbeda. Pertama, maslahat memiliki arti  yang  sama  dengan manfa’ah ,  baik  dalam  arti  maupun  pemakaian  lafaznya.  Maslahat merupakan isim masdar dari soluha, solaha. Maslahat juga setara maknanya dengan al-sulhu
dan al-solah yang merupakan lawan dari al-fasad. Maslahat secara bahasa juga bisa diartikan segala  sesuatu  yang  membangkitkan  kebaikan-kebaikan  atau  perbuatan-perbuatan  yang diperjuangkan oleh manusia untuk menghasilkan kebaikan bagi diri dan masyarakat sekitarnya. Arti maslahat secara bahasa ini memang belum begitu bisa menggambarkan maksud maslahat dalam  Islam.  Hal  ini  karena  definisi  secara  etimologi  diambilkan  dari term  pokok  yang membentuk  kata  ”maslahat”,  sehingga  mengakibatkan  batasan  yang  cenderung  sangat  luas ( Louis Ma’luf” 1986, 432) .
Sedangkan  definisi  maslahat  secara  terminologi  atau  istilah syara’ telah  banyak dikemukakan oleh para ulama ushul. Di antaranya adalah:
1. Imam  Ghazali  (1993,76),  memberikan  definisi  maslahat  sebagai  sebuah  ungkapan  yang menunjukkan adanya (usaha) mengambil manfaat dan menolak mudarat.”
2. Muhammad Sa’id Ramadan al -Buti (1967,23) mendefinisikan maslahat secara lebih spesifik yaitu manfaat yang dikehendaki oleh Pembuat Hukum (Allah) yang Maha Bijaksana untuk hamba-Nya,  berupa  menjaga  agama,  jiwa,  akal,  nasab,  dan  harta  mereka,  berdasarkan urutan tertentu yang ada di antara manfaat-manfaat tersebut.
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penanganan KDRT dijelaskan terdahulu dilakukan dengan  tiga  cara  yang  berbeda  yaitu  perdata,  pidana  dan  musyawarah.  Ketiga  model penanganan  KDRT  ini  sesungguhnya telah memiiki dasar aturan hukum dalam syari`at Islam yang dikenal dengan lembaga jinayah, thalaq maupun tahkim.
Penyelesaian  melalui  pidana  identik  dengan  pendekatan  jinayah  dalam  hukum  Islam. Pengertian jinayah  menurut  Abdul  Qadir  Audah  adalah  suatu  istilah  untuk  perbuatan  yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Dalam istilah lain, jinayah disebut juga dengan jarimah. Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah perbuatan- perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir (2005,x) .
Tindak KDRT sebagai suatu tindakan kekerasan psikis dapat diancam dengan jarimah al- jarh  (penganiyaan  yang  menyebabkan  luka).  Meskipun  demikian  Ibn  Qayyim  al-Jauziyah mengkategorikan  jarimah  ini  sebagai  qishash  (Ibn  Qayyim:t.th,  122).  Dengan  demikian berdasarkan  analisis  ini,  UU  KDRT  yang  memuat  pidana  penjara  atau  denda  sebagai  sangsi hukum atas tindak pidana KDRT.
Sementara itu penanganan kasus KDRT dalam ranah hukum perdata dimungkinkan dalam lembaga yang diebut dengan perceraian. Dalam Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq (t.th.206), talak adalah putusnya ikatan perkawinan dan berakhirnya
hubungan perkawinan.
Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Dalam semua tradisi hukum, baik civil law, common law, maupun Islamic Law, perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  untuk  menjadi  suami  isteri.  Dalam  hal  ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhak masyarakat dan pembentukan peradaban (Rifyal, 2008,7).
Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan  “ syiqaq ”  sebagaimana  Firman  Allah  dalam  al - Qur’an  Surat  an -Nisa  ayat  35.  Namun demikian Al- Qur’an memberi perhatian bagi istri yang Nusyuz hal ini dijadikan dasar pemikiran Surat an- Nisa’ ayat 34 : wanita-wanita yang kamu khawatiri Nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkann ya”.
Dalam tafsif al Azhar dijelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri  yang Nusyuz  yaitu  dengan  cara “maka  ajarilah  mereka” beri  mereka  petunjuk  dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahanya. Suami hendaklah menunjukan  pimpinan  yang  tegas  dan  bijaksana,  cara  yang  kedua  yaitu  dengan  cara “pisahkanlah mereka dari tempat tidur’ kerapkali istri menjadi hilang kesombonganya karena pengajaran demikian. Tetapi ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, maka pakailah cara  yang  ketiga “dan  pukulah mereka” tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul (Hamka:1983,48-49). Dari pemahaman surat an Nisa’ inilah banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam segala bentuknya.
Ajaran  al- Qur’an  tentang  kebolehan  pemukulan  ini  mengandung  makna, pertama, pemukulan tidak  boleh di arahkan ke  wajah, kedua, pemukulan tidak  boleh  sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan. Ketiga pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. Keempat, pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek  manfaat  bagi  keutuhan  dan  keharmonisan  kembali  relasi  suami  istri  (Husen Muhammad:2004,242).
Selain  kekerasan  fisik  Islam  juga  memperhatikan  kekerasan  psikis,  sebagaimana  kisah Khaulah binti Tsalabah mengadu kepada Rasulullah karena selalu dicaci maki oleh suaminya Aus bin  Samit,  Khaulah  seorang  muslimah  yang  taat  beribadah  dan  taat  pada  suami.  Sehingga
walaupun dicaci ia tetap bersabar, tetapi pada suatu hari hilanglah kesabaranya karena di zhihar suaminya, lantaran marah hanya karena pulang tidak ada makanan. Malam harinya Khaulah menolak  dicampuri  suaminya.  Peristiwa  ini  diajukan  pada  Rasulullah  lalu  turunlah  surat  al Mujadalah ayat 1-6 tentang zhihar ayat ini mengandung makna agar para suami tidak mudah men zhihar istrinya (Topo Santoso:2003,73).
Di  sisi  lain,  penanganan  KDRT  melalui  jalan  musyawarah  terinspirasi  dari  Istilah “Hakamain” yang terdapat dalam al-Quran dalam menangani kasus syiqaq di atas . Secara umum diketahui bahwa hakam ( juru damai dalam perkara syiqaq) seorang berasal dari pihak keluarga suami dan seorang lagi berasal dari pihak isteri. Lembaga “Hakam” merupakan lex specialis di dunia  Peradilan  Agama  yang  nota  bene  merupakan  penerapakan “Hukum  Manshush” dari firman  Allah  SWT  dalam  Al- Qur‟an  dalam  perkara “Syiqaq” atau  perceraian  dengan  alasan percekcokan yang memuncak.
Berdasarkan pemahaman ayat syiqaq dipahami bahwa Hakam adalah seorang utusan atau delegasi dari pihak suami isteri, yang akan dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya.  Ada  beberapa padanan kata yang mempunyai arti yang hampir sama,  atau mirip dengan  hakam.  Diantaranya  adalah  yang  dinyatakan  M.  Yahya  Harahap: “Noel  J.  Coulson memberi sinonim „arbitor‟ sebagai kata yang sepadan dengan hakam. Begitu juga Moertadha Mutahhari mengemukakan padanan Hakam dengan kata arbiter‟ (Yahya Harahap:2007,248).
Dalam UU No.7 tahun 1989, istilah Hakam dipakai diantaranya dalam pasal 72 ayat (2) sebagai berikut, “ Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain ntuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syaiqaq”.
Doktor  Wahbah  az-Zuhaili  menguraikan  syarat-syarat  hakam  : “Jika  keduanya  tidak berasal dari keluarga kedua suami isteri, Hakim mengangkat dua orang laki-laki yang bukan kelaruga  (orang  lain:  ajnabiy).  Baik  sekali  keduanya  berasal  dari  tetangga  suami  isteri,  yang mengetahui  betul  keadaan  suami  isteri,  serta  memiliki  kemampuan  untuk  mendamaikan keduanya” (Zuhaily:1984,528)
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  ketiga  model  penanganan  kasus  KDRT sebagaimana  di  atas  dapat  dikaji  dalam  perspektif  hukum  Islam.  Hanya  saja  aturan-aturan hukum normatif tersebut harus dielaborasi dengan kondisi dan perubahan sosial.
Dengan demikian kajian sosiologi hukum Islam berorientasi pada prinsip hukum Islam yang  dinamis,  responsif  dan  punya  adaptabilitas  yang  tinggi  terhadap  tuntutan  perubahan. Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum normatif – tekstual terbatas
jumlahnya, sementara kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Hal ini disadari oleh berbagai ulama diantaranya Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayat al-Mujtahid yang menyatakan mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas (Ibn Rusyd:t.th,2).
Islam  meyakini  perubahan  sebagai  suatu  realitas  yang  tidak  bisa  diingkari.  Islam  juga memberi posisi yang paling tepat demi memudahkan semua hal untuk berubah secara shahih dan aman. Agama berjalan bersama beriringan dengan lajunya kehidupan. Tugas agama adalah mengawal perubahan secara benar untuk kemaslahatan hidup manusia. Dalam hukum Islam, perubahan sosial budaya dan letak geografis menjadi variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya  perubahan  hukum.  Ibnu  Qayyim  al- Jauziyah  menyatakan  bahwa  “perubahan  fatwa adalah dikarenakan perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan” (Shiddiqie:1993,444). Dalam teori sosial, fungsi hukum sebagai kontrol sosial mempunyai 4 prasarat fungsional dari suatu system hukum, yaitu (1) masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideology yang menjadi dasar penataan aturan hukum, (2) masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran  regulasi  hukum  beserta  proses  hukumnya,  (3)  masalah  sanksi  dari  lembaga  yang menerapkan sanksi tersebut, dan (4) masalah kewenangan aturan hukum (Campbell:1994,220).
Keempat  prasarat  tersebut  telah  diakomodir  dalam  system  hukum  Islam,  karena ketentuan hukum Islam berdasarkan ketentuaan hukum yang  idiologis, terdapatnya hak dan kewajiban yang berkonsekwensi pada penegakan proses hukumnya jika terjadi penyelewengan terhadap  hak  dan  kewajiban,  sanksi  dari  tindakaan  hukum  yang  dilakukan  dan  masalah kewenangan aturan hukum sangat memungkinkan untuk berubah.
Setiap hukum akan membentuk fungsinya di dalam masyarakat termasuk hukum Islam, dan menurut A.G. Peter paling sedikit ada 3 (tiga) perspektif fungsi hukum di dalam masyarakat, pertama perspektif kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini dapat dikatakan  bahwa  tidak  ada  masyarakat  yang  mampu  hidup  langgeng  tanpa  adanya  kontrol sosial  dari  hukum  sebagai  sarananya. Kedua,  perspektif  sosial  engineering,  yang  merupakan tinjauan yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat di mobilisasi dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Ketiga, perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari  bawah terhadap hukum yang meliputi  objek  studi seperti misalnya kemampuan hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lainnya (Soemitro:1985,10).
Berdasarkan beberapa ketentuan hukum tersebut di atas, pertimbangaan-pertimbangan hukum dari aspek sosiologisnya menjadi pertimbangan dalam hukum Islam. dengan mengukur tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakannya, seperti sangsi pidana atas tindak pidana KDRT.

## SIMPULAN
Peluang  untuk  mengembangkan  hukum  Islam  sebagai  pranata  hukum  yang  efektif  dalam menangani KDRT dapat dilakukan dalam tiga model di atas:
1. Dalam perspektif jinayah pengembangan hukum takzir atas tindak penganiayaan dapat diwujudkan  dalam  bentuk  pengembangan  sangsi  hukum  denda  sebagaimana  yang dimuat dalam UU KDRT. Di samping itu penetapan jarimah terhadap pelaku KDRT   harus memperhatikan kondisi sosiologis korban sehingga tidak muncul penyesalan bila jalan ini ditempuh.
2. Dalam perspektif perdata harus disediakan ranah bagi hakim sidang perceraian untuk melimpahkan tindak pidana KDRT dalam lembaga peradilan lainnya sesuai UU sehingga tindak pidana KDRT benar-benar dapat ditangani berdasarkan asas kepastian hukum.
3. Dalam  hal  penyelesaian  KDRT  dengan  jalan  musyawarah  harus  dibangun  model penyelesaian  hukum  non  litigasi  yang  dikembangkan  dari  ajaran  al-Quran  tentang pengangkatan hakam. Hal  ini akan mendrong terwujudnya  penyelesaian kasus syiqaq yang  profesional  secara  kelembagaan  sehingga  menjadi  alternatif  penyelesaian  kasus KDRT yang mewakili kepentingan dan kemaslahatan korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta:
Gema Insani Pers, 1994)
Abu Abbdillah Muhammad ibn Ahmad al Anshary al Qurtuby, Jami' al-ahkam al Quran, juz 16
(Beorut: Dar- Al Kutub al Ilmuyati, 1413 H )
Abu Ja'far Muhammad Jarir at Thabary, Tafsir at-Thabary, juz 1, (Beirut: Dar al-Ilmi, 1420
Ahmad  Jamaludin, Nasab:  antara  hubungan  darah  dan  hukum  Serta  implikasinya  terhadap kewarisan, sebagaimana dimuat dalam jurnal Ishraqi, Vol. 10, No. 1, Juni 201
AL-Jashshash, Ahkam al-Quran, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993)
Ash-Shan'any., Subulussalam., jilid III, ( Bandung: Maktabah al-Dakhlan, , tth
DY. Witanto, Hukum Keluarga; Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan (Jakarta: 2012, Prestasi Pustaka Hafidz Abdurrahman, Islam Pilitik dan Spritual, (Singapore : Lisan Ul-Haq, 1998)
Happy.Susanto, Pembagian Harta Gonogini saat Terjadi Perceraian, (Jakarta:Kencana, 2008) Happy.Susanto, Pembagian Harta Gonogini saat Terjadi Perceraian, (Jakarta:Kencana, 2008) Ibn Arabiy, Ahkam al-Quran, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
Ibn Hajar, Fath al-Bariy fi Syarh Shahih al-Bukhariy, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000) Juz 9 Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, (Kairo: Maktabah wa Mathba'ah al Musyhid, 1969 )
Mahmud Syaltut, al Fatawa, (Kairo: Daar al Qalam, tth)
Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyyah. (Kairo: Dar al-Fikr al- ‘Arabiy, 2005),
Muhammad Husein al-Zahaby., Syariat al- Islamiyah Dirasah Muqaranah Baina Mazahib Ahli al- Sunnah Wa Mazahid al- Ja'fariyah., (Mesir: Dar al-Taklif., 1986 )
Muhammad Idris Al Marbawy., Kamus Marbawy., (Kairo: Mustafa al-Baby al-Haby, 1350)
Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Edisi Baru (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2006)
Said Sabiq, Fiqh Sunnah,jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiy,T.h.
Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (cet-2, Kencana, Jakarta, 2004) Wahbah Zuhaily , Tafsir al Munir, juz 27, (Beirut: Dar al Fikr Mu'ashirah, t.th)