## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 2 No. 2, Desember 2021 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA DESA SECARA SWAKELOLA MENURUT PERATURAN LKPP NOMOR 12 TAHUN 2019

## Diangsa Wagian, Zaenal Arifin Dilaga, Sahruddin
Universitas Mataram Corresponding email : dwagian@unram.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa desa secara swakelola dan apakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut telah sesuai atau tidak dengan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 . Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mendasarkan kajiannya pada studi kepustakaan. Penelitian yuridis mengkaji dan menganalisa asas-asas/prinsip-prinsip hukum, mengkaji norma-norma dan konsep-konsep hukum, serta berbagai peraturan perundang-undangan tentang yang relevan dengan perlindungan hokum terhadap kontraktor dalam kontrak pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di level pelaksanaannya, masih banyak dari norma-norma yang terdapat di dalam peraturan LKPP No 12 Tahun 2019 yang belum terimplementasi dengan baik. Di antara beberapa sebabnya adalah lemahnya sumber daya manusia dan peraturan itu sendiri yang belum dipahami secara baik oleh pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa secara swakelola.
Kata kunci : Kontrak, Pengadaan barang/jasa, swakelola

## A. PENDAHULUAN
Dewasa ini, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. 1 Untuk memperkuat pembangunan di desa, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang- Undang tersebut bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, dan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.
Di samping penguatan desa melalui regulasi, Pemerintah juga mendukung kewenangan desa dengan mengalokasikan sejumlah dana yang akan dikelola oleh sebanyak 74.754
1    Dikutip dalam https://palembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/10/pengaturan- mengenai-ta- ta-cara-pengadaan-barang-jasa-di-desa_edit-binbangkum.pdf, dikutip 19/02/2020, pukul 09. 58
(tujuh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat) desa. 2 Dana yang dialokasikan untuk desa-desa tersebut pada tahun 2016 mencapai Rp46.982.080.000.000,- (empat puluh enam triliun sembilan ratus delapan puluh dua milyar delapan puluh juta rupiah - APBN TA 2016). Alokasi dana desa naik secara signifikan bila dibandingkan pada tahun 2015, pada APBN 2015 dialokasikan sebesar Rp9,07 triliun kemudian ditambah pada APBN-P 2015 menjadi sebesar Rp20,77 triliun untuk 72.944 desa. Bila di rata- rata, pada tahun 2015 dana desa dialokasikan sebesar Rp284 juta per desa, dan naik menjadi Rp628 juta per desa pada tahun 2016. Dengan angka yang jumlahnya tidak sedikit tersebut, dibutuhkan aturan-aturan agar dana desa dapat dimanfaatkan secara ekonomis, efektif, dan efisien.
Oleh karena itu, desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan termasuk di dalamnya penyelenggaraan keuangan perlu diatur tersendiri dalam peraturan perundangan. Penyelenggaraan keuangan desa termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang merupakan bentuk pengelolaan atas dana desa. Salah satu bentuk pengelolaan dana desa adalah belanja desa, melalui Pengadaan  Barang/Jasa  (PBJ) yang diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Agar proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBDes tersebut sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil pengadaan barang/jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pengelolaan PBJ di desa perlu diatur dengan suatu peraturan perundang- undangan. Oleh sebab itu, maka sebagai pedoman untuk penyusunan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa yang dibiayai dalam APBDesa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengeluarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. 3 Menurut Perka LKPP ini, salah satu metode pelaksanaan PBJ di desa, selain melalui penyedia, adalah melalui atau dengan cara swakelola oleh masyarakat. Swakelola yaitu pekerjaan yang dilaksanakan sendiri oleh pengguna barang/jasa, atau dikuasakan kepada instansi pemerintah bukan penanggung  jawab anggaran/kelompok masyarakat/ lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ada beberapa syarat suatu PBJ di desa dikatakan dilakukan secara swakelola, antara lain: (a) memaksimalkan penggunaaan material/ bahan dari wilayah setempat, (b) dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan
2 Data ini diperoleh berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
3   Dikutip dalam https://palembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/10/pengaturan- mengenai-ta- ta-cara-pengadaan-barang-jasa-di-desa_edit-binbangkum.pdf, dikutip 19/02/2020, pukul 09. 58

## 182~189
partisipasi masyarakat setempat, (c) untuk memperluas kesempatan kerja, dan (d) untuk pemberdayaan masyarakat setempat. 4
Jenis pengadaan barang/jasa yang dapat dilaksanakan dengan cara swakelola adalah pengadaan dalam bentuk pekerjaan (membuat sesuatu atau melaksanakan kegiatan) bukan membeli barang yang sudah jadi. Dengan demikian, unsur penting dalam pengadaan swakelola adalah pada proses pelaksanaan pekerjaan. Dalam pengadaan secara swakelola, pelaksana swakelola benar-benar bekerja melaksanakan suatu kegiatan pembuatan barang/jasa. 5
Swakelola bukan berarti dikelola sendiri, bukan berarti diberikan uang kemudian beli sendiri ke toko. Karena kalau sudah membeli ke  toko  artinya sudah menggunakan penyedia, dimana toko inilah yang menjadi penyedianya. Contohnya sebuah sekolah diberikan bantuan dari APBN atau APBD untuk perbaikan fasilitas, dalam petunjuk teknis disebutkan bahwa pengadaannya dilaksanakan  dengan  cara  swakelola, kemudian   pihak   sekolah membelanjakan uangnya untuk membeli segala kebutuhan. Ini dengan alasan bahwa yang namanya swakelola adalah “dikelola sendiri”. Padahal kalau sudah membutuhkan penyedia itu berarti sudah bukan swakelola lagi, dan pemilihan penyedianya harus menggunakan metode pemilihan penyedia.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penelitian ini akan mengkaji beberapa rumusan masalah sebagai berikut: apakah pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa secara swakelola di Desa Langko Kec. Janapria, Kab. Loteng telah sesuai dengan Peraturan LKPP No 12 Tahun 2019; kedua apa saja hambatan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa secara swakelola menurut Peraturan LKPP No 12 Tahun 2019 di Desa Langko Kec. Janapria, Kab. Loteng.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Pemilihan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk melihat secara lebih mendalam berbagai peraturan hokum positif, kaidah-kadiah, azas-azas dan norma-norma hukum yang berkenaan dengan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola dan bagaimana penerapannya dalam praktek di lapangan khususnya di di Desa Langko Kec. Janapria, Kab. Loteng. 6 Dari sini kemudian, akan dilakukan analisis dan evaluasi apakah penerapan dan praktek di lapangan berkesesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. 6
Terdapat beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan Undang-undang ( Statuta Aprroach ) dan pendekatan konseptual ( Conceptual Approach ). Pendekatan Undang-undang ( Statuta Approach ) dilakukan dengan menelaah
4 Pasal 4 Perka KepalaLKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa 5 Sartono, 2011, Pengadaan Barang dan Jasa, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 42.
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, 1986, hlm. 52.
E-ISSN : 2775-362X
berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak pengadaan barang/ jasa pemerintah. Adapun pendekatan konseptual ( Conceptual Approach ) digunakan dengan beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum kontrak. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. 7 Analisis penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menerapkan interpretasi terhadap bahan hukum yang ada. Paparan hasil analisis bahan hukum disimpulkan dengan metode deduktif.

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola di Desa Langko Kec. Janapria, Kab. Loteng.
Pekerjaan swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang Jasa dimana pekerjaannya bersifat mandiri dan dikerjakan oleh diri sendiri, bukan melalui penyedia. Artinya, swakelola tersebut direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa dan/atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa bersama-sama dengan kelompok masyarakat setempat. 8
Prinsip pelaksanaan secara swakelola, bukan berarti Pemerintah Desa dengan sumberdaya melaksanakan secara mandiri dalam pelaksanaan kegiatan. Tetapi swakelola yang dimaksud adalah Pemerintah Desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa yang melibatkan kelompok sosial masyarakat dan di tetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Desa Melalui Swakelola PBJ di Desa pada prinsipnya dilaksanakan dengan memaksimalkan: 9 a. Penggunaaan material/bahan dari wilayah setempat, b. Dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, c. Memperluas kesempatan kerja, dan d. Untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
Proses pengadaan barang/jasa di Desa Langko Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah secara swakelola akan dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:
1. Perencanaan
Perencanaan pengadaan barang/jasa di Desa Langko Kec. Janapria, Kab. Loteng dilakukan pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Dalam
7 Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hokum, Bandung: Alfabeta, 2013, h.
82-85 8 https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/07/tipe-swakelola.html
9 Pasal 4 Perka KepalaLKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 184~189
pembuatan perencanaan tersebut yang dimuat dalam RKP Desa harus meliputi beberapa poin penting, yakni sbb:
a.  jenis kegiatan;lokasi;
b. volume;
c. biaya;
d. sasaran;
e.  waktu pelaksanaan kegiatan;
f.  pelaksana kegiatan anggaran;
g.  tim yang melaksanakan kegiatan; dan
h. rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan. Hasil Perencanaan Pengadaan 10 tersebut kemudian dituangkan dalam
Berita Acara Hasil Musrenbangdes dalam penyusunan RKP (Rencana Kegiatan Pengadaan) Desa. Dengan demikian, Perencanaan Pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa dan Rencana Kerja Kegiatan Desa.
Hasil perencanaan pengadaan yang dimuat di dalam RKP Desa kemudian diumumkan oleh Kepala Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada Papan Pengumuman Desa. Pengumuman perencanaan pengadaan paling sedikit memuat:
a.  Nama Kegiatan;
b.  Nilai Pengadaan; c.  Jenis Pengadaan;
d.  Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan);
e.  Nama TPK;
f.  Lokasi; dan g.  Waktu Pelaksanaan.
Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, yaitu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, 11 pekerjaan yang sudah disepakati dalam musrenbangdes dan ditetapkan dalam RKP Desa tidak sesuai atau tidak muncul di dalam RAPBDesa Langko, dan kegiatan atau pekerjaan yang tidak pernah disepakati sebelumnya justru itu yang muncul dan ditetapkan. Akses terhadap pengumuman perencanaan pengadaan nampaknya juga agak terbatas. Hal itu dapat terlihat dari tidak adanya papan pengumuman perencanaan pengadaan yang disiapkan atau diadakan oleh Pemerintah Desa Langko.
10   Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, hal ini dikenal dengan istilah Rencana Umum Pen- gadaan (RUP) 11   Hasil wawancara dengan H. M. Padlah, tokoh pemuda Desa Langko, tanggal 20 Oktober 2020, pukul 17.12 WITA. Wawancara juga dilakukan dengan H. Masda, tokoh masyarakat Desa Langko, tanggal 21 Oktober 2020, pukul 16.41 WITA.
Kalaupun pengumuman itu ada, tidak semua perencanaan pengadaan itu dapat diakses informasinya oleh masyarakat. 12
2. Persiapan
Setelah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) selesai, maka tugas Kasi/Kaur adalah mempersiapkan pengadaan barang/jasa melalui atau secara swakelola di mana masing-masing tahap persiapan ini dapat diuraikan sebagai berikut:
Pertama , Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara Swakelola berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri dari:
a.  jadwal pelaksanaan kegiatan;
b.  rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
c.  gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
d.  spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
e.  Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu RAB yang disusun oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan Swakelola.
Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan Pengadaan melalui Swakelola berupa:
a.  gambar rencana kerja;
b.  jadwal pelaksanaan kegiatan;
c.  spesifikasi teknis;
d.  RAB Pengadaan dan Analisa Harga Satuan; dan
e.  rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan.
Kedua , Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan RAB Pengadaan yang dihitung dengan menggunakan data/informasi antara lain: 1) Harga pasar di Desa setempat; atau 2) Harga di desa terdekat dari desa setempat.
Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
Apabila sudah selesai disusun, Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan tersebut kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan melalui Swakelola.
12   Hasil wawancara dengan Satya dan Eka, keduanya tokoh pemuda Desa Langko, tanggal 22 Oktober 2020, pukul 19.45 WITA bertempat di rumah Satya.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 186~189
Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, yaitu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, 13 diperoleh informasi bahwa meskipun secara aturan (normatifnya) penyusunan dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan oleh Kasi/ Kaur namun prakteknya di lapangan penyusunan itu didominasi oleh Kepala Desa sehingga praktis Kasi/Kaur tidak banyak tahu seluk beluk penganggaran suatu proyek atau pekerjaan. Kalaupun Kasi/Kaur dilibatkan dalam penyususnan dokumen pengadaan hanya untuk teknis pengetikan atau penulisan dokumen saja, sementara konsep dokumen termasuk penganggarannya sepenuhnya dibuat oleh Kepala Desa.
3. Pelaksanaan
Pada prinsipnya, Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang disusun oleh Kasi/Kaur. Pelaksanaan Swakelola dilakukan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa atau TPK Desa bersama masyarakat. TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, 14 yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lain.
Unsur lain yang dapat terlibat maupun dilibatkan terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan desa, seperti Kepala Desa, Kepala Urusan, dan masyarakat. Sekretaris, Kepala Urusan, dan masyarakat Kepala Urusan, tetua adat, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat atau lainnya. Adapun susunan TPK terdiri dari: Ketua, wakil Ketua, sekretaris dan Anggota. Meskipun demikian, susunan maupun unsurnya harap disesuaikan dengan kapasitas (jumlah) dan kapabilitas SDM serta anggaran (APBDes) yang dimiliki masing-masing desa.
Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: Pertama- tama , TPK melakukan pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan. Selanjutnya apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber/ tenaga kerja dengan ketentuan:
a. Narasumber dapat berasal dari masyarakat Desa setempat, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, dan/atau tenaga profesional; dan/atau
b. Tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat Desa setempat. Berikutnya, TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan sarana/prasarana/peralatan/material/ bahan  yang tercatat/ dikuasai Desa. Dalam hal pelaksanaan Swakelola membutuhkan sarana prasarana/ peralatan/material/bahan yang tidak dimiliki/tidak dikuasai Desa maka TPK melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
13   Hasil wawancara dengan Mustajab, Kaur Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Langko, tanggal 23 Okto- ber 2020, pukul 09.21 WITA.
14   Bab I huruf C angka 8 Lampiran Perka KepalaLKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan KepalaLKPP Nomor 22 Tahun 2015
Pembayaran atas pelaksanaan PBJ secara swakelola dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut: 1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan 2) Bukti- bukti harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti.
Terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola tersebut, dilakukan pengendalian. Pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola harus dilakukan secara terus menerus selama pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan. Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan Swakelola meliputi antara lain: 1) kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau 2) penggunaan narasumber/tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan.
Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan evaluasi kegiatan Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi kegiatan Swakelola ditemukan ketidak-sesuaian, Kasi/ Kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
Setelah barang/jasa telah dikerjakan, TPK kemudian mengumumkan Hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Swakelola di media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman di Kantor Desa. Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada papan pengumuman Desa, pengumuman hasil pengadaannya dilakukan di lokasi pekerjaan. Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan secara Swakelola meliputi:
a.  Nama Kegiatan;
b.  Nilai Pengadaan;
c.  Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan);
d.  Nama TPK;
e.  Lokasi; dan
f.  Waktu Pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).
Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, yaitu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, 15 diperoleh informasi bahwa pembayaran atas hasil pekerjaan atau proyek dilakukan oleh bendahara desa setelah memperoleh persetujuan (perintah) dari Kepala Desa. Tanpa ada perintah dari Kepala Desa, Bendahara Desa tidak akan berani melakukan pembayaran pekerjaan.
Selanjutnya berkaitan dengan pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara swakelola dilaksanakan Kepala Desa. Hampir setiap pekerjaan atau proyek dikontrol dan dimonitor oleh Kepala Desa. Kontrol dan monitor dilakukan oleh Kepala Desa secara terus menerus selama pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan. Dalam hal ini, Kepala Desa seringkali mengintervensi TPK dengan mengarahkan
15   Hasil wawancara dengan Suryani, bendahara Desa Langko, tanggal 23 Oktober 2020, pukul 10.11 WITA.

## 188~189
penggunaan narasumber, tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan tertentu yang rekomendasikan oleh Kepala Desa. Arahan dan rekomendasi itu sulit disimpangi atau ditolak oleh TPK. Hal ini wajar mengingat TPK Desa sendiri diangkat oleh Kepala Desa. 18
Berikutnya berkaitan dengan pengumuman hasil kegiatan Pengadaan secara Swakelola, diperoleh informasi bahwa pengumuman itu hanya ditampilkan untuk hasil pekerjaan yang sifatnya fisik saja, itupun tidak semua hasil pekerjaan fisik itu ditampilkan atau diumumkan. Biasanya pengumuman fisik itu hanya untuk yang bernilai besar sementara untuk bernilai kecil tidak ditempilkan pengumumannya. Adapun untuk hasil pekerjaan yang bersifat non fisik hampir tidak pernah ditampilkan pengumumannya. Dengan demikian, praktis, informasi mengenai hasil pekerjaan suatu proyek yang bersifat non-fisik hanya dapat diketahui oleh masyarkat pada saat laporan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan. 16

## 4.  Pelaporan dan Penyerahan/Serah-Terima
TPK melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kasi/Kaur. Laporan kepada Kasi/ Kaur tersebut meliputi 2 (dua) hal, yaitu: 1. Kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan 2. Pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai
100% (seratus persen). Laporan tersebut harus disertai dengan dokumen pendukungnya.
Berdasarkan laporan tersebut, Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan melalui  Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).
Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.  Selanjutnya, Kasi/Kaur kemudian melakukan  pengarsipan  dokumen ter kait  Pengadaan yang telah dilaksanakan. Dokumen terkait Pengadaan tersebut kemudian harus disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.
Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, yaitu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, 17 diperoleh informasi bahwa setelah suatu proyek atau pekerjaan itu selesai dilaksanakan, TPK melaporkan dan menyerahkan hasil kegiatan pengadan barang/ jasa kepada Kepala Desa. Dalam hal ada kekurangan mengenai pekerjaan, arsip atau dokkumen lainnya, biasanya kepala desa akan langsung memerintahkan TPK untuk melengkapinya. Atas permintaan tersebut, biasanya akan selalu ditindak- lanjuti oleh
16   Hasil wawancara dengan Mahidi, Ketua TPK, tanggal 24 Oktober 2020, pukul 09.21 17   Hasil wawancara dengan Mahidi, Ketua TPK, tanggal 24 Oktober 2020, pukul 09.21 WITA. Hal ini diper- tegas kembali oleh Mustajab, Kaur Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Langko, tanggal 23 Oktober 2020, pukul 09.21 WITA.
TPK. Adapun Dokumen terkait Pengadaan tersebut termasuk Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan kemudian disimpan oleh Kasi/Kaur.
5. Pengawasan
Pengawasan  pelaksanaan  PBJ  di Desa  diawasi oleh  Bupati/Walikota  dan masyarakat setempat, dan Pengawasan oleh Bupati/Walikota dapat didelegasikan kepada Camat.
Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, yaitu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 18 ,  diperoleh informasi bahwa pengawasan atas seluruh proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara swakleola didominasi oleh Kepala Desa. Kepala Desa kemudian menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa kepada Camat Janapria secara berkala.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang: Bayumedia, 2005.
Mohammad Nazir, Metodelogi Penelitian , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta, Premata Media, 2005
Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987
Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1981
Sogar Simamora, Ronny Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata