Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
SENGKETA JUAL BELI TANAH BERSTATUS SURAT KETERANGAN TANAH: KEDUDUKAN HUKUM DAN PENYELESAIANNYA DALAM REGULASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT DAYAK
Ahmad Setiawan 1* , Agus Mulyawan 2 , Nuraliah Ali 3
1,2,3 Ilmu Hukum/Fakultas Hukum/Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia ahmadsetiawan150861@gmail.com, agus.mulyawan@law.upr.ac.id, nuraliahali@law.upr.ac.id
Naskah diterima: 20 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 21 Juni 2023

## Abstract
Disputes  over  land  occur  in  almost  every  region  in  Indonesia.  One  of  the  cases  of  legal problems in the field of buying and selling land is the dispute over the sale and purchase of land  with  the  status  of  a  land  certificate  with  overlapping  ownership.  Dispute  resolution methods are litigation or through court and non-litigation or outside the court such as through Nganju  Dayak  customary  law.  This  study  aims  to  examine  how  the  legal  position  of  land ownership  certificates  (SKT)  is  in  the  perspective  of  positive  law  in  Indonesia  and  how  to resolve it according to the Adat law of the Dayak Ngaju of Central Kalimantan. This type of research is empirical juridical legal research. The types or sources of data used are primary data and secondary data. The research instruments used were interviews and library research. Data obtained  based  on  library  research  and  field  data  were  analyzed  by  qualitative  descriptive analysis. The position of SKT is based on positive law in Indonesia as stated in Article 76 paragraph (3) Permenag No.3/1997, a certificate of rights does not meet the requirements to be considered  a  statement  of  physical  ownership  of  a  land  parcel  if  it  does  not  fulfill  the  six specified conditions. Land which is based only on HCS ownership, does not have sufficiently strong evidence of ownership of the land and is directed to increase the legality of ownership certificates  or  SHM  as  proof  of  ownership  that  is  authentic  and  legal  with  legal  certainty. Settlement of land sale and purchase disputes based on customary law of the Dayak Nganju through Kedamangan Jekan Raya prioritizes the peace process and prioritizes the principle of kinship, the decision does not cause resentment and dissatisfaction, without resentment which ends in the breakup of good relations between the two.
Keywords: Buy and sell, Land dispute, Land Certificate (SKT), Dayak Customary Law
* Alamat korespondensi:
Kampus Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Jalan Hendrik Timang, Palangka Raya, Kalimantan Tengah E-mail: ahmadsetiawan150861@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Sengketa atas tanah hampir terjadi disetiap wilayah di Indonesia (Mustikawati, 2013). Sengketa atas tanah kebanyakan dilatarbelakangi oleh adanya transaksi jual beli di kalangan masyarakat (Hapsari, 2018). Realita di lapangan ditemui beberapa permasalahan terkait tanah seperti tumpang tindih atas kepemilikan hak atas tanah yang berujung pada sengketa (Fahrimal & Safpuriyadi, 2018), penyerobotan tanah adat (Jenri Ranteallo & Yana Sukma Permana, 2022), dan berbagai konflik tanah lainnya. Dalam hal penyelesaian sengketa tanah, baik pihak yang berperkara maupun pihak yang berwenang memiliki cara  yang  berbeda  untuk  menyelesaikan  masalah.  Hingga  saat  ini,  penyelesaian  sengketa  tanah dilakukan secara litigasi atau melalui pengadilan, dan nonlitigasi atau di luar pengadilan (Hidayat & Komarudin, 2020). Keadilan dan kepastian hukum adalah tujuan penyelesaian melalui jalur pengadilan atau  litigasi.  Undang-Undang  Nomor  9  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Penyelesaian  Sengketa mengatur  penyelesaian  sengketa  non-litigasi  atau  alternative,  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (ADR)  (Rosita,  2017).  Dengan  cara  ini,  mekanisme  penyelesaian sengketa  termasuk  dalam  kategori  media  non-litigasi.  Dalam  kategori  ini,  mereka  mengacu  pada gagasan penyelesaian konflik atau sengketa yang dilakukan secara kooperatif dengan tujuan mencapai kesepakatan tentang satu solusi konflik atau sengketa yang menguntungkan kedua belah pihak. Para praktisi  hukum  dan  akademisi  mengembangkan  ADR  sebagai  metode  penyelesaian  sengketa  yang memungkinkan akses yang lebih besar pada keadilan. Penyelesaian di luar pengadilan mengutamakan perdamaian untuk menyelesaikan sengketa antara pihak yang bersengketa daripada mencari pihak yang benar atau salah (Ainun Fadillah & Amalia Putri, 2021).
Ditinjau dari perspektif yuridis, kepemilikan dan penguasaan tanah memerlukan perlindungan hukum, yang berarti hak-hak keperdataan pemilik tanah harus dilindungi dan diperlakukan adil terhadap kepemilikan  tanah  tersebut  (Bakri,  2011).  Negara  menjamin  ketentuan  hukum  secara  legal  bagi masyarakat  untuk  mendapatkan  hak  atas  kepemilikan  tanah.  Hukum  tanah  adalah  keseluruhan peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas  tanah  yang  merupakan  lembaga-lembaga  hukum  dan  hubungan-hubungan  hukum  yang  konkrit (Lakburlawal,  2016).  Tak  hanya  sekedar  memiliki  hak  kepemilikan  tanah,  masyarakat  juga  berhak mendapatkan tanah yang dimilikinya agar memiliki legalitas. Hak Milik atas tanah dapat terjadi melalui dua cara, yakni: secara Originair bahwa terjadinya Hak Milik atas tanah untuk pertama kalinya menurut hukum adat, penetapan pemerintah, dan karena undang-undang dan secara Derivative bahwa subjek hukum memperoleh tanah dari subjek hukum yang lain yang semula sudah berstatus tanah dengan Hak Milik, misalnya melalui jual beli, tukarmenukar, hibah, pewarisan (Santoso, 2013). Dengan terjadinya perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut maka Hak Milik atas tanah yang sudah ada beralih atau berpindah dari subjek hukum yang satu kepada subjek hukum yang lain.
Setiap warga yang telah melakukan transaksi jual beli tanah dan mendapatkan Surat Keterangan Tanah dari jual beli tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mengurus perolehan sertifikat hak atas  tanah  yang  berkekuatan  hukum.  Warga  dapat  mengajukan  pendaftaran  tanah  untuk  mendapat sertifikat tanah sebagai bukti legal dalam kepemilikan tanah. Namun pada realitasnya, tanah yang sudah dimiliki  oleh  warga  tersebut  rupanya  tidak  diproses  kembali  dalam  proses  pendaftaran  tanah  untuk mendapatkan sertifikat tanah. Adanya anggapan bahwa tanah yang sudah dimiliki sudah cukup dengan adanya  Surat  Keterangan  Tanah.  Namun,  anggapan  tersebut  justru  menjadikan  tanah  yang  sudah dimiliki oleh warga tidak mendapat jaminan hukum walaupaun warga sudah memiliki Surat Keterangan Tanah (Tampang, 2017). Seperti yang diungkapkan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017  Tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  yang  bertujuan  untuk  percepatan  pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan (Ita Surayya, 2022).
Kurangnya  kesadaran  akan  upaya  warga  untuk  mendaftarkan  tanah  miliknya  menyebabkan kerugian pada mereka sendiri. Karena hakikat dari tujuan pendaftaran tanah yaitu memberi kepastian hukum kepada para pemegang haknya (Wardhani, 2022), dan pendaftaran tanah bukan hanya kewajiban dari pemerintah tetapi juga menjadi kewajiban para pemegang hak itu sendiri. Warga sebagai pemilik tanah tidak memiliki bukti yang cukup kuat jika kepemilikan tanah yang ada hanya berdasarkan pada kepemilikan Surat Keterangan Tanah (Atikah, 2022). Dalam praktek kehidupan masyarakat sehari-hari,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
masih banyak tanah-tanah yang belum terdaftar atau belum memiliki sertifikat, tetapi telah dimiliki oleh warga  masyarakat  dengan  bukti  surat  keterangan  tanah  yang  dikeluarkan  oleh  kepala  desa.  Hak kepemilikan atas tanah hanya dibuktikan dengan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa  dan  pelaksanaan  transaksi  jual  belinya  juga  dilakukan  dengan  asas  kepercayaan  antara  pihak penjual dan pihak pembeli dengan membuat suatu akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak pembeli  dan  pihak  penjual  serta  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi  dan  diketahui  oleh  kepala  desa (Handayani, 2017).
Sengketa  tanah  yang  berlarut-larut  tanpa  penyelesaian  yang  baik  dapat  mengakibatkan  pihak yang terlibat menempuh jalur hukum yakni melalui pengadilan untuk mengamankan hak atas tanahnya (Handayani, 2017). Walaupun terdapat peluang yang lebar untuk menggugat melalui pengadilan tetapi beberapa  pihak  cenderung  menghindarinya,  selain  itu  terdapat  anggapan  dalam  masyarakat  bahwa pengajuan  gugatan  lewat  pengadilan  relatif  mahal,  menghabiskan  banyak  waktu,  dan  proses  yang berbelit-belit. permasalahan pertanahan dan penyelesaian yang timbul dari permasalahan tersebut telah diatur sedemikian rupa, namun para pihak yang terlibat di dalamnya memilih cara mereka sendiri yang dianggap  lebih  baik  atau  lebih  cocok  dipakai  untuk  menyelesaikan  permasalahan  pertanahan  yang dialami.  Misalnya,  pada  kalangan  masyarakat  Dayak  Kalimantan  Tengah  yang  memilih  untuk penyelesaian secara Hukum Adat.
Wilayah Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangka Raya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap suatu aturan adat dan istiadat, disetiap kecamatan memiliki suatu lembaga Peradilan Adat atau yang dikenal dengan Kedamangan, Kedamangan dipimpin oleh Damang yang diangkat atau dipilih  oleh  masyarakat  di  wilayah  Kedamangan  tersebut.  Lembaga  Kedamangan  dapat  dipandang sebagai  lembaga  sentral  yang  bertanggung  jawab  penuh  agar  tetap  lestari,  berdaya-guna  dan berkembangnya Hukum Adat Dayak, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan positif dalam kehidupan Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Yopie, 2015).
Salah  satu  kasus  permasalahan  hukum  dibidang  jual  beli  tanah  yang  terjadi  di  wilayah Kedamangan Jekan Raya yakni di jalan Badak Ujung sampai jalan Banteng. Permasalahan utama kasus tersebut adalah tumpang tindih tanah kepemilikan. Salah satu korban dari kasus jual beli tanah adalah saudari  SJ  yang  membeli  tanah  dari  saudara  RA.  Ketika  SJ  yang  ingin  melakukan  balik  nama  atau meningkatkan status tanahnya ditolak oleh pihak kelurahan setempat dengan alasan status tanah tersebut setelah dicek ternyata sudah lebih dahulu dimiliki orang lain. Saudari SJ secara tidak langsung merasa ditipu oleh saudara RA. Ketika saudari SJ  meminta kejelasan dari saudara RA, saudara RA merasa tidak menipu karena dengan alasan apa yang dijual oleh saudara RA adalah SKT yang benar atas nama saudara RA dan objek yang dijual jelas dan nyata. Penyelesaian kasus tersebut dilakukan secara hukum Adat Dayak dengan putusan pemberian sanksi adat berdasar perjanjian Tumbang Anoi Pasal 34 tentang penipuan. Kasus SJ dan RA merupakan kasus jual beli tanah yang berstatus SKT yang tumpang tindih. Oleh karena itu melalui tulisan ini berusaha untuk mengkaji terkait bagaimana kedudukan hukum surat kepemilikan  tanah  (SKT)  dalam  perspektif  hukum  positif  di  Indonesia.  Selain  itu  juga  mengkaji bagaimana penyelesaian kasus jual beli tanah yang berstatus SKT menurut hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris (Soekanto, 2007), yakni penelitian yang berusaha  mempelajari  suatu  aturan  hukum  sebagai  kaidah-kaidah  dan  keberadaan  pemberlakuannya terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kenyataan kehidupan masyarakat. Pendekatan hukum yuridis empiris dimaksudkan untuk melakukan penelitian terhadap penyelesaian kasus jual beli tanah  yang  berstatus  surat  keterangan  tanah  (SKT)  menurut  hukum  adat  dayak  ngaju  di  wilayah kedamangan kecamatan jekan raya kota palangkaraya dan Hukum Positif di Indonesia. Jenis atau atau sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diambil  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Data Primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  hasil  observasi  artinya  teknik  pengumpulan  data dilakukan  secara  langsung  ke  lokasi  penelitian  dan  wawancara  berdasarkan  obyek  penelitian.  Data Sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya berupa keterangan-keterangan yang di  dapat  dari  dokumen  atau  kepustakaan  yang  mengacu  pada  literatur  dan  perundang-undangan (Moleong, 2017). Instrumen penelitian yang digunakan yakni wawancara dan studi Pustaka. Data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan maupun data lapangan dianalisa dengan analisis deskrptif
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kualitatif (Kristian, Ali, Bangas, & Supiya, 2021), kemudian disimpulkan dengan metode induktif dan selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat umum untuk menjawap rumusan masalah yang ditentukan (Sugiyono, 2013).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan Hukum Surat Kepemilikan Tanah (SKT) berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Negara menjamin ketentuan hukum secara legal bagi masyarakat untuk mendapatkan hak atas kepemilikan tanah (Rejekiningsih, 2016). Hukum tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkrit (Sari, 2020). Tak hanya sekedar memiliki hak kepemilikan tanah atau SKT, masyarakat juga berhak dan diarahkan untuk mendapatkan tanah yang dimilikinya agar memiliki legalitas. Karena tanah yang hanya berdasarkan pada kepemilikan Surat Keterangan Tanah (SKT), tidak memiliki bukti yang cukup kuat atas kepemilikan tanah tersebut.
Dengan terjadinya jual beli itu saja hak milik atas benda yang bersangkutan belumlah beralih kepada  pembelinya,  walaupun  harganya  sudah  dibayar  dan  tanahnya  sudah  diserahkan  ke  dalam kekuasaan pembeli (Karlina, Wiko, & Alhadiansyah, 2023). Hak milik atas tanah tersebut baru beralih kepada  pembelinya  jika  telah  dilakukan  apa  yang  disebut  “penyerahan  yuridis”,  yang  wajib diselenggarakan  dengan  pembuatan  akta  di  muka  pejabat  yang  berwenang  dan  dilakukan pendaftarannya  oleh  Kepala  Kantor  Pendaftaran  Tanah.  Perbuatan  hukum  itu  sering  disebut  ”balik nama”. Pengalihan hak atas tanah tanah melalui jual beli berdasarkan pasal 37 peraturan  pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Akta Jual Beli (AJB) merupakan bukti sah (selain risalah lelang, jika peralihan haknya melalui lelang) bahwa hak atas tanah dan bangunan sudah beralih kepada  pihak  lain.  AJB  dibuat  dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (Wildan,  Nuridin,  &  Imam Asmarudin, 2020).
Surat  keterangan  tanah  seperti  ditentukan  pada  Pasal  18  PP  Nomor  10  tahun  1961  tentang Pendaftaran  Tanah  (selanjutnya  disebut  PP  No.10/1961)  adalah  surat  keterangan  yang  dibuat  oleh Kepala  Desa/Lurah  berdasarkan  berita  acara  pemeriksaan  tanah  dan  pernyataan  tokoh-tokoh masyarakat, kemudian dikuatkan oleh Camat yang berisikan keterangan tentang pembuktian hak atas tanah  adat  yang  belum  terdaftar,  sehubungan  tanah  tersebut  akan  dialihkan  atau  akan  diajukan permohonan haknya. Berdasarkan peratuan-peratuan yang memuat tentang surat keterangan tanah maka dapat disimpulkan bahwa surat keterangan tanah merupakan surat yang menjelaskan tentang riwayat tanah seseorang yang berisi tentang identitas yang menguasai tanah, batas-batas tanah, saksi-saksi dan diterbitkan  oleh  dari  Kepala  Desa/Lurah  atas  permohonan  dari  pemohon.  SKT  Tanah  disebut  juga sebagai  Surat  Pernyataan  Tanah  dan  Surat  Kepemilikan  Tanah,  merupakan  surat  kepemilikan  tanah yang levelnya berada di bawah Sertifikat Tanah (Waskito & Arnowo, 2019). SKT ini diperlukan dalam rangka mengurus surat lainnya yang berkaitan dengan tanah.SKT Tanah dibuat atau dikeluarkan oleh Kelurahan atau Kecamatan (Thalib, 2019).
Sahnya  surat  keterangan  tanah  adalah  sejak  dikuatkan  dengan  ditandatangani  oleh  Camat sebagai  kepala  kecamatan  yang  menurut  PP  Nomor  41  tahun  2007  tentang  Organisasi  Perangkat Daerah, Camat sebagai perangkat daerah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota/Bupati, bukan kedudukan Camat sebagai PPAT yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi (Rachman, Diwirya, & Kartadinata, 2022). Pembuatan surat  keterangan  tanah  oleh  Kepala  Desa/  Lurah  yang  kemudian  dikuatkan  oleh  Camat  tidak memerlukan  waktu  lama  (Hamidah,  2014).  Tetapi,  terkadang  penyelesaian  surat  keterangan  tanah menjadi agak terhambat, karena pihak-pihak yang akan menandatangani berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tokoh-tokoh masyarakat sebagai dasar dibuat dan dikuatkanya surat keterangan tanah, seperti ketua lingkungan, ketua RT/RW dan pemilik pemilik tanah yang berbatasan memerlukan waktu yang lama.
Berdasarkan  Hukum  Positif  di  Indonesia  yang  tertuang  pada Pasal  76  ayat  (3)  Permenag No.3/1997,  Surat  Keterangan  hak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk  dianggap  sebagai  surat pernyataan  penguasaan  fisik  bidang  tanah,  apabila  tidak  memenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut: Pertama, bahwa Pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pihak  lain  secara  sewa  atau  bagi  hasil,  atau  dengan  bentuk  hubungan  perdata  lainnya  atau  telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihakpihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan  pemohon  dan  pendahulunya  tersebut  berjumlah  20  tahun  atau  lebih; kedua,  b ahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik; ketiga, bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan  sengketa; keempat,  b ahwa  penguasaan  itu  tidak  pernah  diganggu  gugat,  dan  karena  itu dianggap  diakui  dan  dibenarkan  oleh  hukum  adat  atau  Desa/Kelurahanyang  bersangkutan; kelima, bahwa apabila penandatangan memalsukan isi surat pernyataan atau tidak sesuai dengan kenyataan, bersedia dituntut dimuka hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu; keenam, keterangan  dari  Kepala  Desa/Lurah  dan  sekurangkurangnya  2  (dua)  orang  saksi  yang kesaksiannya dapat dipercaya .

## Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Berstatus SKT menurut Hukum Adat Dayak Nganju
Masyarakat hukum adat Dayak merupakan penduduk asli Kalimantan Tengah yang telah hidup secara turun temurun berdasarkam kearifan budaya di Kalimantan Tengah. Istilah Dayak merupakan sebutan kolektif untuk masyarakat yang mendiami pulau Kalimantan. Masyarakat Dayak hidup dalam territorial  tertentu  dengan  sistem  sosial,  institusi,  kebiasaan  dan  hukum  adat  tersendiri  (Mutia  Evi Kristhy et al., 2022). Terkait dengan persoalan tanah, hukum adat Dayak memiliki pengaturan tersendiri dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  khususnya  jual  beli.  Lembaga  Kedamangan  dapat  melakukan penyelesaian  sengketa  tanah  adat  meskipun  penyelesaian  sengketa  dalam  perkara  perdata  dapat dilakukan melalui jalur litigasi (istilah yang dipergunakan untuk mereka yang menggunakan lembaga peradilan), dan jalur non litigasi (istilah yang dipergunakan untuk mereka yang menggunakan lembaga di luar pengadilan). Kedamangan merupakan lembaga adat yang memiliki hukum sendiri terkait tanah adat  maupun  wilayah  adat  (Suryanto,  2019).  Bab  I  Pasal  1  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Kedamangan di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah menyebutkan  bahwa  kedamangan  memiliki  hubungan  konsultatif  dengan  Gubernur,  bupati  dan walikota.  Damang  Kepala  Adat  diangkat  oleh  Bupati/Walikota (Simarmata,  2015).  Damang  Kepala Adat adalah pimpinan adat dari satu Kedamangan yang diangkat/dipilih berdasarkan hasil pemilihan oleh beberapa Desa/Kelurahan/Kecamatan yang termasuk dalam wilayah kedamangan tersebut.
Penyelesaian  sengketa  Jual  Beli  tanah  di  Kecamatan  Jekan  Raya  di  lakukan  dengan mengutamakan prinsip kekeluargaan (Dakhoir, 2017), bukan mengutamakan siapa yang menang atau siapa yang kalah tapi penyelesaian sengketa secara adat ini dilakukan untuk bagaimana kedepannya dari kedua belah pihak yang bersengketa ini bisa menerima hasil keputusan yang telah di sidangkan secara adat tanpa adanya rasa kesal atau ketidak puasan dari salah satu pihak yang bersengketa yang dapat  menimbulkan  rasa  dendam  dan  putusnya  hubungan  silaturahmi  antar  kedua  belah  pihak  yang bersengketa. Salah satu penyelesaian sengketa tanah yang di lakukan oleh parah tokoh masyarakat dan parah tokoh adat serta pemerintah setempat di Kecamatan Jekan Raya alasannya karna kebanyakan atau mayoritas masyarakat yang tinggal dan menetap di Kecamatan Jekan Raya ini adalah orang-orang yang tidak lepas dari yang namanya hubungan keluarga.
Penyelesaian sengketa Jual Beli tanah yang ada di kecamatan Jekan Raya memiliki prosedur yang sama karna pembuatan peraturan hukum secara adat dilakukan oleh tokoh masyarakat,  pemerintah setempat dan tokoh adat berdasarkan pandangan dari kebiasaan–kebiasaan yang di lakukan orang-orang terdahulu yang berdasarkan  96  perjanjian Tumbang Anoi (Alfrisandi, 2021). Sembilan puluh enam Perjanjian  Tumbang  Anoi  merupakan  salah  satu  peninggalan  leluhur  yang  masih  dihargai  sampai sekarang dan  menjadi dasar hukum adat dayak khususnya di Kecamatan Jekan Raya. Penyelesaian suatu perkara menurut hukum adat Dayak Ngaju di Kecamatan Jekan Raya ini dilakukan secara hati- hati.  Dalam  proses  penyelesaian  perkara  sengketa  jual  beli  tanah  harus  didukung  dengan  proses pencarian  data-data  yang  benar  sebelum  melaksanakan  sidang  atau  musyawarah.  Penyelesaiaan sengketa  Jual  Beli  tanah  menurut  hukum  adat  tujuannya  ialah  agar  tidak  munculnya  asumsi  atau tuduhan tuduhan yang tidak baik atau kurang mengesankan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Seperti pada penyelesaian kasus antara SJ dan RA yang terjadi di wilayah kedamangan Jekan Raya.
Duduk perkara kasus SJ dan RA berawal saat saudari SJ yang membeli sebidng tanah berlokasi di  jalan  Banteng  ,  kota  Palangka  Raya,  dengan  Saudara  Rantau.  Nilai  jual  beli  tanah  sebesar  Rp. 25.000.000.  (Dua  Puluh  Lima  Juta  Rupiah).  Setelah  proses  jual  beli  tanah  selesai  dan  uang  telah diserahkan, saudari SJ hendak mengurus pengalihan hak milik tanah melalui proses balik nama tanah yang  telah  dibelinya  dan  berniat  untuk  meningkatkan  status  tanah  yang  awalnya  dari  SKT  menjadi
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sertifikat  hak  milik  atau  SHM.  Pada  saat  pengurusan  SKT  di  tingkat  Kelurahan,  pihak  Kelurahan menolak  untuk  melakukan  proses  balik  nama  tanah  tersebut  dikarenakan  status  tanah  tersebut merupakan milik orang lain yang berbeda atau bukan atas nama RA yang menjual tanah ke SJ. Lebih lanjut SJ menghubungi RA untuk menanyakan informasi yang diperolehnya dari pihak kelurahan Jekan Raya. Namun saudara RA tidak merespon dan dianggap tidak memiliki itikad baik oleh saudari SJ. Sehingga  saudari  SJ  mengambil  Langkah  hukum  dengan  melapor  ke  pihak  Kepolisian  Resort  Kota Palangka Raya.
Menindak lanjuti laporan saudari SJ, pihak Kepolisian Resort Kota Palangka Raya memanggil kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam proses pemeriksaan saudara RA mengatakan bahwa dirinya tidak menipu saudari SJ dengan dalih tanah yang dia jual itu jelas keberadaannya dan nyata, dan SKT juga  atas  nama  yang  bersangkutan.  Setelah  waktu  berselang  dan  belum  ada  penjelasan  dari  pihak Kepolisian  Resort  Kota  Palangka  Raya,  saudari  Siti  Julian  Tini  melakukan  upaya  lain  dengan mendatangi kedamangan Jekan Raya. Setelah menerima laporan dari saudari SJ, pihak kedamangan Jekan Raya yang pimpin oleh bapak Kardinal Tarung, memanggil kedua belah pihak yang bersengketa. Setelah mendengar kesaksian dari kedua belah pihak dengan disertai bukti-bukti yang telah diserahkan oleh  kedua  belah  pihak,  maka  Kedamangan  Jekan  Raya  menyelasaikan  secara  mediasi  yang  telah disepakatin kedua belah pihak dengan  memutuskan bahwa saudara RA mengembalikan seluruh dana yang diperoleh dari hasil Jual Beli Tanah sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), saudari SJ Mengembalikan SKT tanah atas nama Saudara RA, Foto kopi KTP atas nama Saudara RA dan serta seluruh berkas dalam Jual Beli Tanah tersebut, serta kedua belah pihak bersepakat tidak ada saling menuntut dikemudian hari.
Melihat metode penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kedamangan, dapat diketahui bahwa proses  penyelesaian  sengketa  jual  beli  tanah  melalui  hukum  adat  lebih  mengedepankan  proses perdamaian  dan  mengutamakan  prinsip  kekeluargaan.  Pihak  kedamangan  berusaha  untuk  mencari, mempertimbangkan,  dan  memutuskan  suatu  putusan  adat  yang  tidak  menimbulkan  rasa  kesal  dan ketidkpuasan dari pihak-pihak yang bersengketa serta kedua belah pihak dapat menerima hasil putusan yang telah disidangkan secara adat tanpa rasa dendam yang berujung pada putusnya hubungan baik diantara keduanya.

## IV. KESIMPULAN
Kedudukan  surat  keterangan  tanah  (SKT)  berdasarkan  Hukum  Positif  di  Indonesia  yang tertuang pada Pasal 76 ayat (3) Permenag No.3/1997, Surat Keterangan hak tidak memenuhi syarat- syarat untuk dianggap sebagai surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah jika tidak memenuhi keenam  syarat  yang  ditentukan.  Masyarakat  juga  diarahkan  untuk  tidak  hanya  berhenti  di  surat kepemilikan  tanah  atau  SKT  akan  tetapi  juga  dimbau  untuk  memiliki  legalitas  atas  tanah  yang dimilikinya yakni sertifikat hak milik atau SHM sebagai bukti kepemilikan yang otentik dan sah kepastiannya secara hukum karena terdaftar di BPN . Karena tanah yang hanya berdasarkan pada kepemilikan Surat Keterangan Tanah (SKT), tidak memiliki bukti yang cukup kuat atas kepemilikan tanah tersebut. Penyelesaian Sengketa jual beli tanah berdasarkan hukum adat Dayak Nganju melalui Kedamangan  Jekan  Raya  ditempuh  lebih  mengedepankan  proses  perdamaian  dan  mengutamakan prinsip  kekeluargaan.  Pihak  kedamangan  berusaha  untuk  mencari,  mempertimbangkan,  dan memutuskan suatu putusan adat yang tidak menimbulkan rasa kesal dan ketidkpuasan dari pihak-pihak yang bersengketa serta kedua belah pihak dapat menerima hasil putusan yang telah disidangkan secara adat tanpa rasa dendam yang berujung pada putusnya hubungan baik diantara keduanya

## REFERENSI
Ainun Fadillah, F., & Amalia Putri, S. (2021). ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN ARBITRASE (LITERATURE REVIEW ETIKA). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan , 2 (6), 744– 756. https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486
Alfrisandi, J. R. (2021). Aktualisasi Hak-Hak Masyarakat Adat Dayak Melalui Peran Lembaga Dewan Adat  Dayak  Kalimantan  Tengah  (DAD-KT). Wacana:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik Interdisiplin , 8 (2), 321–341.
Atikah, N. (2022). Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dalam  Sistem  Hukum  Pertanahan  Indonesia. Notary  Law  Journal , 1 (3),  263–289. https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.29
Bakri, M. (2011). Hak menguasai tanah oleh negara: paradigma baru untuk reforma agraria (Edisi Revi). Malang: Universitas Brawijaya Press.
Dakhoir, A. (2017). Proceeding international islamic research forum: kebijakan hukum pengembangan ekonomi dan industri keuangan syariah . Palangka Raya: IAIN Palangka Raya. Fahrimal,  Y.,  &  Safpuriyadi,  S.  (2018).  KOMUNIKASI  STRATEGIK  DALAM  PENYELESAIAN KONFLIK  AGRARIA  DI  INDONESIA. Jurnal  Riset  Komunikasi , 1 (1),  109–127. https://doi.org/10.24329/jurkom.v1i1.18
Hamidah,  U.  (2014).  PERAN  KECAMATAN  SEBAGAI  PERANGKAT  DAERAH  DALAM PELAYANAN  PERTANAHAN  (Studi  pada  Kecamatan  Tanjung  Karang  Timur). FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.57
Handayani, T. (2017). Legalitas Surat Keterangan Tanah yang Dikeluarkan oleh Kepala Desa sebagai Dasar Transaksi Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 31. pk/tun/2005). Premise Law Jurnal , 20 , 1–18.
Hapsari, G. (2018). Kedudukan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Hal Terjadi Sengketa . Universitas Islam Indonesia.
Hidayat,  M.  R.,  &  Komarudin,  P.  (2020).  PENYELESAIAN  SENGKETA  WAKAF  MELALUI JALUR  LITIGASI  DAN  NON-LITIGASI. Al-Adl :  Jurnal  Hukum , 11 (2),  184. https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.1936
Ita  Surayya.  (2022).  PENDAFTARAN  TANAH  DALAM  HUKUM  AGRARIA  LAND REGISTRATION IN AGRARIAN LAW. The Juris , 6 (2), 299–305.
https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.595
Jenri  Ranteallo,  &  Yana  Sukma  Permana.  (2022).  TINJAUAN  YURIDIS  TINDAK  PIDANA PENYEROBOTAN TANAH ADAT DI KABUPATEN TORAJA UTARA. The Juris , 6 (2), 437– 440. https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.614
Karlina, K., Wiko, G., & Alhadiansyah, A. (2023). KEPASTIAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH  MELALUI  JUAL  BELI  BERDASARKAN  SKT. Tanjungpura  Acta  Borneo  Jurnal , 1 (2).
Kristian, K., Ali, N., Bangas, K. D., & Supiya, S. (2021). Escorting Democracy with Local Wisdom: Depiction  of  Regional  Election  Supervision  in  the  midst  of  Pandemic. JPPUMA  Jurnal  Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik
Universitas Medan Area , 9 (2), 185–196. https://doi.org/10.31289/jppuma.v9i2.5447
Lakburlawal,  M.  A.  (2016).  Akses  Keadilan  Bagi  Masyarakat  Adat  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Tanah Ulayat Yang Diberikan Hak Guna Usaha. DHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata , 2 (1),
59–75. https://doi.org/https://doi.org/10.36913/jhaper.v2i1.24 Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Mustikawati,  I.  G.  (2013).  Sengketa  Lahan  di  Indonesia. The  Review , 1 ,  78–97.  Retrieved  from https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/a2060a47f89d17c84f3bfc4b472a7808.pdf#page =86
Mutia Evi Kristhy, Harry, Suriansyah murhaini, Thea Farina, Heriamariaty, Sangking Mahar, & Kiki Kristanto. (2022). PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MA’ANYAN DI KECAMATAN AWANG  KABUPATEN  BARITO  TIMUR. Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) , 8 (2),  27–43. https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.47087
Rachman, F., Diwirya, I. J., & Kartadinata, A. (2022). TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  PRAKTEK  PEMALSUAN  SURAT  KETERANGAN  TANAH  DI  PROVINSI LAMPUNG.
Viva
Themis:
Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2), 129–145. https://doi.org/10.24967/vt.v5i2.1770
Rejekiningsih, T. (2016). ASAS FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH PADA NEGARA HUKUM (SUATU  TINJAUAN  DARI  TEORI,  YURIDIS  DAN  PENERAPANNYA  DI  INDONESIA). Yustisia Jurnal Hukum , 5 (2). https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8744 Rosita, R. (2017). ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (LITIGASI DAN NON LITIGASI). Al-Bayyinah , 1 (2), 99–113. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20 Santoso, U. (2013). Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak atas Tanah (Cetakan II). Jakarta: Kencana
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Prenada Media Group.
Sari,  I.  (2020).  Hak-hak  atas  tanah  dalam  sistem  hukum  pertanahan  di  Indonesia  menurut  Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA). Jurnal Mitra Manajemen , 9 (1), 15–33. Simarmata,  R.  (2015). Kedudukan  Hukum  dan  Peluang  Pengakuan  Surat  Keterangan  Tanah  Adat (Oktober). Jakarta: Kemitraan Partnership. Retrieved from
https://media.neliti.com/media/publications/45228-ID-kedudukan-hukum-dan-peluang- pengakuan-surat-keterangan-tanah-adat.pdf Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia Press. Sugiyono.  (2013). Metodelogi  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D  [Quantitative  Research Methodology, Qualitative Research, and R&D] . Bandung: Alfabeta. Suryanto,  D.  (2019).  PENGELOLAAN,  PEMANFAATAN  DAN  KEABSAHAN  HAK KEPEMILIKAN  ATAS  TANAH  ADAT  BERDASARKAN  PERATURAN  ADAT DIWILAYAH  KEDAMANGAN  KECAMATAN  TIMPAH  KABUPATEN  KAPUAS. Belom Bahadat , 7 (2). https://doi.org/10.33363/bb.v7i2.242
Tampang,  G.  J.  (2017).  Pendaftaran  Tanah  Negara  Menjadi  Hak  Milik  Dalam  Perspektif  Hukum Pertanahan di Indonesia. Lex Administratum , 5 (4).
Thalib, M. Z. (2019). SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) YANG DIBUAT KEPALA DESA SEBAGAI  ALAS  HAK  DALAM  RANGKA  PENDAFTARAN  TANAH. Jurnal  Yustisiabel , 3 (1), 91. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i1.325 Wardhani, M. D. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Di Desa Banyuurip  Kecamatan  Gunem  Kabupaten  Rembang (Universitas  Islam  Sultan  Agung). Universitas Islam Sultan Agung. Retrieved from http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25934 Waskito,  &  Arnowo,  H.  (2019). Penyelenggaraan  Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia (Cetakan  1). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Wildan, M., Nuridin, & Imam Asmarudin. (2020). Perlindungan Hukum Atas Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat.
Diktum :
Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 70–82. https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.73
Yopie,  S.  (2015). Dampak  Kedudukan  Kelembagaan  Adat  Dayak  Kedamangan  Dalam  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dayak . UAJY.