Megawati  A.  Mandarlangi,  Intam  Kurnia  M.  Nur  Alamsyah/ Evaluasi  Kebijakan  Sosialisasi  Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong/Vol 5 No 3 (2024)
DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i3.442 e-ISSN 2721-2246 Published by Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 5, No. 3, Juli 2024
Evaluasi  Kebijakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi  Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong
Megawati A. Mandarlangi, Intam Kurnia M. Nur Alamsyah Universitas Tadulako, Indonesia Email: mandarlangi24@gmail.com
Article Information Submitted: 21  Juli
2024 Accepted: 09 Agustus
2024 Online  Publish: 09 Agustus 2024

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memberikan  gambaran  mengenai Hasil  Pelaksanaan  Kebijakan  Sosialisasi  Pendidikan  Pemilih  Dan  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur  Sulawesi  Tengah Tahun  2020  Di  Kabupaten  Parigi  Moutong  Dengan  berbagai  aspek  dalam pelaksanaanya. Penelitian ini dilakukan di Parigi Moutong dengan teknik pemilihan dan  penentuan  informan  secara  porpossive  sebanyak  5  (lima)  orang,  dan  mengacu pada teori evaluasi kebijakan dari William N Dunn yang memiliki enam kriteria yaitu efektifitas,  efisiensi,  kecukupan,  pemerataan,  responsivitas,  dan  ketetapan.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan  datanya  dengan  cara  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Efektifitas kebijakan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Pada pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Sulawesi  Tengah  di  Kabupaten  Parigi Moutong  Tahun 2020 sudah mendapatkan hasil akan tetapi  belum dapat  dikatakan optimal  karena  isi  dan  lingkungan  kebijakannya  yang  belum  sepenuhnya  dapat  di terima  oleh  penerima  dampak  kebijakan.  kemudian  Indikator  responsivitas  dilihat dari seberapa jauh kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat, namun pada fakta  lapangan  yang  peneliti  dapatkan  bahwa  kebijakan  sosialisasi,  pendidikan pemilih  dan  partisipasi  masyarakat  masih  sangat  kurang  direspon  oleh  masyarakat akibat  persyaratan  yang  memuat  kualifikasi  tertentu  yang  sulit  dipenuhi  oleh masyarakat  setempat.  Dan  kriteria  terakhir  yakni ketepatan  belum  dapat  dikatakan tepat,  diakibatkan  oleh  kultur  dari  masyarakat  dan  stigma  masyarakat  yang  masi cenderung tradisonal sehingga kebijakan ini belum diterima secara menyeluruh. Jadi kriteria  ketepatan,  peneliti  menganggap  prosesnya  masi  menemukan  kendala kultural. Kriteria yang dianggap optimal yaitu indikator efisiensi karena usaha yang dilakukan  oleh  KPU  Kabupeten  Parigi  Moutong  dalam  mengsosialisaikan pendidikan  pemilih  sudah  sesuai  dengan  pedoman  yang  ada  sesuai  dengan  teori willyam  Dun  yang  menyatakan  efisiensi  dilihat  dari  usaha  yang  dilakukan  untuk memperoleh  hasil.  Dilihat  dari  indikator  Kecukupan  juga  sudah  dikatakan  optimal begitu  pula  indikator  Pemerataan  karena  KPU  Kabapaten  sudah  melakukan  upaya sosialisasi daring dan luring serta sosilisasi dilakukan dimedia sosial KPU Kabupaten Parigi Moutong.
Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat.

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  provide  an  overview  of  the  Results  of  the Implementation of the Voter Education Socialization Policy and Public Participation in  the  2020  Central  Sulawesi  Governor  and  Deputy  Governor  Election  in  Parigi Moutong  Regency  with  various  aspects  in  its  implementation.  This  study  was conducted in Parigi Moutong with a purposive selection and determination technique for 5 (five) informants, and refers to William N Dunn's policy evaluation theory which has six criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness,
Evaluasi    Kebijakan  Sosialisasi  Pendidikan  Pemilih  dan  Partisipasi    Masyarakat  dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong
and determination. The research method  used is a qualitative descriptive research method  and  data  collection  techniques  by  means  of  observation,  interviews  and documentation.  The  effectiveness  of  the  socialization  policy,  voter  education  and public participation. In the 2020 Central Sulawesi Governor and Deputy Governor Election in Parigi Moutong Regency, results have been obtained but cannot be said to be optimal because the content and environment of the policy have not been fully accepted by the recipients of the policy impact. then the responsiveness indicator is seen from how far the policy answers the needs  of  the community, but  in  the field facts  that  researchers  found  that  the  socialization  policy,  voter  education  and community participation are still very poorly responded to by the community due to the  requirements  that  contain  certain  qualifications  that  are  difficult  for  the  local community  to  meet.  And  the  last  criterion,  namely  accuracy,  cannot  be  said  to  be accurate, due to the culture of the community and the stigma of the community which still tends to be traditional so that this policy has not been accepted as a whole. So the accuracy criterion, researchers consider the process still finds cultural obstacles. The  criteria  that  are  considered  optimal  are  the  efficiency  indicators  because  the efforts made by the Parigi Moutong Regency KPU in socializing voter education are in  accordance  with  existing  guidelines  according  to  William  Dun's  theory  which states that efficiency is seen from the efforts made to obtain results. Judging from the Adequacy  indicator,  it  has  also  been  said  to  be  optimal,  as  well  as  the  Equity indicator because the Regency KPU has made online and offline socialization efforts and socialization is carried out on the Parigi Moutong Regency KPU social media.
Keywords : Policy Evaluation, Socialization, Community Participation.

## Pendahuluan
Pemilihan umum sebagai sarana  demokrasi telah digunakan disebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, yang notabene memiliki masyarakat yang heterogen. Melalui Pemilu memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Masyarakat (warga negara) sebagai pemegang kedaulatan tertinggi  adalah  komponen  penentu  berhasil  atau  tidaknya  pelaksanaan  pemilu.  Karena  pada dasarnya  hanya  kekuatan  pemilihan  masyarakatlah  yang  bisa  menentukan  nasib  negara  dan bangsa kedepan. Setiap warga negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin,  status  sosial,  dan  golongan,  mereka  memiliki  hak  yang  sama  untuk  menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. Hak ini disebut hak politik yang secara luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum. Untuk itu diperlukan adanya pengetahuan kepada masyarakat berpartisipasi dalam Pemilihan Umum  dan  salah  satu  bagian  dari  itu  adalah  Sosialisasi.  Dalam  hal  ini  sosialisasi  pemilu merupakan  jenis  sosialisasi  formal.  Menurut  Syarbaini  (2014)  jenis  sosialisasi  formal,  yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui  lembaga-lembaga  yang  dibentuk  menurut  undang-undang  dan  peraturan  pemerintah yang berlaku.
Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, seperti halnya Komisi Pemilihan  Umum  (KPU),  disebut  sosialisasi  formal  karena  lembaga  tersebut  mempunyai kewenangan  serta  mempunyai  landasan  hukum,  selain  itu  materi  yang  disampaikan  oleh lembaga  tersebut merupakan  kebijakan  pemerintah.  Jenis  sosialisasi  formal  merupakan  jenis yang sering digunakan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan program atau kebijakan yang baru  dibuat  kepada  masyarakat,  sebagaimana  misalnya  Komisi  Pemilihan  Umum  dalam mensosialisasikan  proses  pemilihan  umum.  Secara  obyektif  tentunya  dalam  melakukan Sosialisasi  terdapat  beberapa  hal  yang  harus  diutamakan  seperti  tahapan  dalam  Sosialisasi dimana  hasil  dari  evaluasi  menjadi  informasi  bagi  perancang  pelatihan  untuk  membuat Sosialisasi  yang  lebih  baik.  Untuk  mengetahui  keberhasilan  Sosialsasi  yang  dilakukan,  ada beberapa tahapan proses yang harus diacapi dalam sebuah proses evaluasi. Menurut  Willyam
Duun  Kriteria  dalam  menilai  evaluasi  ada  enam  yaitu  Efektifitas,  efisiensi,  kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketetapan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi suatu kejelasan tentang apa  yang  akan  dievaluasi  sehingga  berakibat  pada  penekanan  tentang  tujuan  diadakannya evaluasi.  Dapat  disimpulkan  bahwa  sosialisasi  pemilu  adalah  suatu  proses  penyampaian informasi  tentang  tahapan  dan  program  penyelenggaraan  pemilihan  yang  dilakukan  oleh lembaga-lembaga  berwenang  yang  dibentuk  menurut  undang-undang  dan  ketentuan  berlaku dengan tujuan memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya pemilu.
Sosialisasi pemilu sebagaimana dikemukakan oleh Djuyadi (2014:1207) bertujuan untuk memberikan  pemahaman  yang  baik  kepada  masyarakat  tentang  urgensi  pemilu,  sehingga muncul sikap proaktif dari masyarakat untuk memberikan hak suaranya secara baik, benar dan penuh tanggungjawab. Keberadaan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum juga dituntut harus dituntut profersional, akuntabel, dan berintegritas tinggi untuk mewujudkan pemilu yang Jujur dan Adil, karena memiliki nilai strategis yang sangat penting. KPU bertugas menyiapkan instrument hukum guna menjamin para pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana tertuang dalam salah satu point misi KPU yaitu : “Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi  aktif  dalam  pemilu  demi  terwujudnya  cita-cita  masyarakat  Indonesia  yang demokratis”. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa selahsatu peran strategis KPU adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pemilihan umum, dengan demikian diperlukan suatu upaya strategis bagi lembaga KPU untuk melakukan pendidikan  atau  sosialisasi  kepada  masyarakat  yang  telah  disebutkan  diatas  dalam  rangka membangun  kesadaran  partisipasi  politik  masyarakat  sehingga  terwujdnya  demokrasi  di Indonesia.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  10  tahun  2018  yang  menyatakan  tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum  selanjutnya  disebut  Pemilu  adalah  sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang  dilaksanakan  secara langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Partisipasi  politik  yang  dimaksud  adalah  memposisikan  masyarakat  sebagai  warga Negara (pemilih) bukan sebagai politisi (yang dipilih). Di negara berkembang seperti Indonesia kegiatan partisipasi politik masih dianggap sebatas menggunakan hak suara dalam pemilihan umum untuk mendukung calon atau kandidat dalam pemilihan umum. Anggapan ini bersifat umum di masyarakat, apabila dikaitkan dengan pengertian partisipasi menurut para ahli politik tentunya ini merupakan hal yang sangat keliru, karena kegiatan partisipasi politik adalah ikut serta dalam pemilihan umum mulai dari memberikan hak suara, mengikuti kampanye baik legal atau illegal, terpaksa atau kehendak sendiri. Orang yang akan dipilih dalam pemilihan umum dan orang yang tergabung dalam salah satu partai juga telah berpartisipasi dalam politik. Dalam kedaulatan  rakyat  dengan  sistem  perwakilan  atau  demokrasi  biasa  juga  disebut  sistem demokrasi  perwakilan  ( representative  democracy )  atau  demokrasi  tidak  lansung  ( indirect democracy ).  Di  dalam  praktik,  yang  menjalankan  kedaulatan  rakyat  itu  adalah  wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak  atas  nama  rakyat,  dan  wakil-wakil  rakyat  itulah  yang  menetukan  corak  dan  cara bekerjanya  pemerintahan,  serta  tujuan  apa  yang  hendak  dicapai  baik  dalam  jangka  panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil benar-benar dapat bertindak atas nama  rakyat,  wakil-  wakil  rakyat  itu  harus  ditentukan  sendiri  oleh  rakyat,  yaitu  melalui pemilihan umum (general election) dan hal tersebut merupakan ciri penting dari pemerintahan yang demokratis.
Konsep Penjelasan tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih serta Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum tentunya perlu adanya Sinergitas pemahaman antara Kebijakan yang
Evaluasi    Kebijakan  Sosialisasi  Pendidikan  Pemilih  dan  Partisipasi    Masyarakat  dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong
coba  dikaitkan  dengan  Konsep  Tripel  Helix.  Dalam  pandangan  Etzkowitz  (2003),  beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa institusi penghasil pengetahuan mengembangkan kapasitas organisasi yang tidak hanya untuk menggabungkan kembali yang ide lama, mensintesis, dan menyusun  yang  baru,  tetapi  juga  untuk menerjemahkan  ide  tersebut  dengan  memulai  dalam menggunakannya untuk beroperasi dari basis epistemologis, dan sebagai produksi, penyebaran, dan  pemanfaatan.  Pada  sisi  lain,  Etzkowitz  (2003)  menganalisis  bahwa  universitas  secara tradisional  dipandang  sebagai  struktur  pendukung  masa  depan  untuk  inovasi,  menyediakan SDM yang terlatih, hasil penelitian, dan pengetahuan.
Pada pemilihan tahun 2020 yang berisrisan dengan adanya wabah pandemi covid 19 salah satu  tantangan  bagi  KPU  Provinsi  da  KPU  Kabupaten/Kota  yaitu  peningkatan  partisipasi pemilih. Pada pemilihan tahun 2020 tercatat sebanyak 2.005.320 pemilih yang terdaftar  yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.525.571 atau tingkat partisipasi sebesar 74,23% tingkat partisipasi  jika  dibandingkan  denagn  pemilihan  tahun  2015  mengalami  peningkatan  dimana tingkat partispasi pemilih dan pemilihan sebesar 69,71% dengan begitu peningkatan partisipasi pemilih antara pemilihan tahun 2015 dengan pemilihan tahun  2020 sebesar 4,25 %. sementara itu jika kita lihat target partispasi pemilih pemilihan serentak tahun 2020 yang ditetapkan oleh KPU  RI  yaitu  sebesar  77,5  %  ,  sehingga  Provinsi  Sulawesi  Tengah  belum  mencapai  target nasional.
Selama  pelaksanaan  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Sulawesi  Tengah  tahun 2020, dinamika partisipasi pemilih tentu tidak saja dilihat saat kedatangan pemilih ke TPS, akan tetapi  dilihat  dari  keseluruhan  partisipasi  politik  masyarrakat  selama  tahapan  pemilihan. Partisipasi  politik  warga  dalam  pemilihan  tersebut  dapatdilihat  kedatangan  pemilih  saat sosilisasi penyelenggaraan pemilu. Kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh  KPU  Kabupaten  Parigi  Moutong  melibatkan  kelompok  masyarakat  sesuai  dengan Peraturan  KPU  nomo  10  tahun  2018  sasaran  pendidkan  pemilihyaitu;  keluarga,  pemilih pemula,pemilih  muda,pemilih  perempuan,  pemilih  penyandang  disabilitas  pemilih berkebutuhan  khusus,  kaum  marjinal,  komunitas,  keagamaan,  relawan  demokrasi dan  warga internet ( netizen ).
Tingkat  partispasi  pemilih  pada  pemilihan  tahun  2020  di  Kabupaten  Parigi  Moutong, tercatat  sebanyak  296.043  pemilih  yang  terdaftar,  yang  menggunakan  hak  pilih  sebanyak 216.023 atau tingkat partisipasi sebesar 72,97% sementara itu jika kita melihat target nasional yang  ditetapkan  oleh  KPU  RI  yaitu  sebesar  77,5%  sehingga  perlunya  sosialisasi  agar menumbuhkan jiwa demokrasi pemilih bawwa wajib memberikan hak pilihnya dalam pemiliha Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Sulawesi  Tengah  tahun  2020.  Penetapan  pasangan  calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2020 bahwa terdapat 2 (dua) pasangan calon  dengan  nomor  urut  01  Dr.H.Mohamad  Hidayat  Lamakarate  dan  Dr.Ir.Bartholemous Tandigala, SH.,CES dengan partai pengusung Gerindra, dan  PDI Perjuangan. Nomor urut 02 H.Rusdi  Mastura  dan  Drs.Ma`mun  Amir    dengan  partai  pengusung  PKS,  NASDEM, HANURA, PKB, PAN, PPP dan DEMOKRAT.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong telah Maksimal untuk melakukan Upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran,  pengetahuan,  dan  pemahaman  kepada  masyarakat tentang  hak  dan  kewajibannya  dalam  pemilu  itu  sendiri  yang  dilakukan  dengan  banyaknya agenda  seperti  sosialisasi  dan  pendidikan  Pemilih  terhadap  Masyarakat,  untuk  itu  penulis tertarik megkaji lebih mendalam, agar dapat diketahui secara jelas mengenai fenomena yang berkenaan  dengan  Partisipasi  Politik  Masyarakat  dalam  hal  Sosialisasi  dan  Pendidikan  yang mengacu  pada  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  nomor  10  tahun  2018  yang  coba  di Identifikasi  dengan  menggunakan  Penelitian  yang  berjudul  “Evaluasi  Kebijakan  Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020”.
Penelitian  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  dimana  berbagai  data  dan  informasi dikumpulkan  untuk  diolah  kemudian  dianalisis  yang  bertujuan  untuk  mengembangkan  ilmu pengetahuan  guna  membantu  pemecahan  masalah-masalah  yang  dihadapi.antara  lain  Untuk menganalisis Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.

## Kajian Pustaka Dan Alur Pikir
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menguji dari beberapa factor apa saja yang mempengaruhi Pemilihan Umum  dalam  hal pelaksanaan Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Seperti yang telah dilakukan oleh Qurahman, Taupik (2022) , “Evaluasi penyelenggaraan kepala  daerah  tahun  2020  ditengah  pandemi Covid  19 di  kabupaten  Seruyan”,  Hasil dari penelitian ini menjelaskan Peneliti menggunakan teknik wawancara. Teknik pengolahan data ialah dengan pengumpulan, penyederhanaan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data  menggunakan  teknik  deskriptif  Berdasarkan  hasil  penelitian  Evaluasi  Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2020 Di Tengah Situasi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Seruyan di dapati bahwa penyelenggaraan memang sesuai dengan rumusan demokrasi Indonesia sebagai negara hukum meski demikian masih belum sepenuhnya aturan yang berlaku di masa pandemi terselenggara.  Hal-hal  seperti  masih  belum  meratanya  informasi  disampaikan  kepada  para pihak terkait hingga adanya bencana banjir yang melanda kabupaten Seruyan, menjadi kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilukada. Selain itu terdapat beberapa faktor mulai dari penyelenggara hingga pihak terkait seperti politisi dan masyarakat peserta pemilukada.

## 1. Evaluasi Kebijakan Publik
Evaluasi  kebijakan  adalah  kegiatan  yang  menyangkut  estimasi  atau  penilaian kebijakan  yang  mencakup  substansi,  implementasi  dan  dampak  (Anderson:  1975). Evaluasi  kebijakan  dipandang  sebagai  suatu  kegiatan  fungsional.  Artinya,  evaluasi kebijakan  tidak  hanya  dilakukan  pada tahap  akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan.  Menurut  W.  Dunn,  istilah  evaluasi  mempunyai  arti  yang  berhubungan, masing-masing menujuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup : kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuian dan perumusan masalah kembali.
Evaluasi memiliki  beberapa  fungsi  utama  dalam analisis  kebijakan.  Pertama  dan yang  paling  penting,  evaluasi  memberi  informasi  yang  valid  dan  dapat  dipercaya mengenai kriteria kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah  dapat  dicapai  melalui  tindakan  publik.  Dalam  hal  ini,  evaluasi  mengungkapkan seberapa  jauh  tujuan  dan  target  tertentu  telah  dicapai.  Kedua,  evaluasi  memberikan sumbangan  pada  klarifikasi  dan  kritik  terhadap  nilai-  nilai  yang  mendasari  pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.  Nilai  juga  dikritik  dengan  menanyakan  secara  sistematis  kepantasan tujuan dan target  dalam  hubungan  dengan  masalah  yang  dituju.  Ketiga,  evaluasi  membari sumbangan  pada  aplikasi  metode-metode    analisis    kebijakan    lainnya,    termasuk perumusan    masalah    dan      rekomendasi.  Informasi  tentang  tidak  memadainya  kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat juga  menyumbang  pada  definisi  alternatif  kebijakan  yang  baru  atau  revisi kebijakan  dengan  menunjukkan  bahwa  alternatif  kebijakan  yang  diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain (Bardach, E. 2008).
Evaluasi mempunyai dua aspek yang saling  berhubungan;  penggunaan berbagai
Evaluasi    Kebijakan  Sosialisasi  Pendidikan  Pemilih  dan  Partisipasi    Masyarakat  dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong
macam  metode  untuk  memantau  hasil  kebijakan  publik,  program,  dan  aplikasi serangkaian  nilai  untuk  menentukan  kegunaan  hasil  ini  terhadap  beberapa  orang, kelompok,  atau  masyarakat  secara  keseluruhan.  Perhatikan  baha  aspek  yang  saling berhubungan ini menunjukkan kehadiran fakta dan premis-premis nilai di dalam setiap tuntunan evaluative. Namun banyak aktivitas yang di terangkan sebagai evaluasi dalam analisis kebijakan pada dasarnya bersifat non-evaluatif yaitu aktifitas-aktivitas tersebut terutama  ditekankan  pada  produksi  tuntunan  (factual)  ketimbang  tuntunan  evaluative. Sehingga dibutuhkan suatu pendekatan untuk penelitian evaluasi atau evaluasi kebijakan.

## 2. Pendekatan Evaluasi Kebijakan Publik
Evaluasi kebijakan pada dasarnya harus dapat menjelaskan seberapa jauh kebijakan dan implementasinya telah dapat mencapai tujuan. Hanya saja, hal ini bukan merupakan hal yang mudah: Mengidentifikasi tujuan yang benar-benar ingin dicapai, bukanlah tugas yang mudah. Banyak kebijakan/program yang mempunyai tujuan yang sangat luas, dan oleh karenanya terasa tak mungkin tercapai. Akibatnya evaluator tidak dapat membuat indikator  efektivitas  kebijakan/program  tersebut.  Mengapa  suatu  kebijakan/program mempunyai tujuan yang kabur? Hal ini terjadi karena kebijakan adalah produk politik, yang mengakomodasikan beraneka ragam kepentingan. (LAN, 2008).
Pendekatan berdasarkan sistem nilai yang diacu ada tiga jenis, yaitu evaluasi semu, evaluasi teori keputusan dan evaluasi formal.
a) Evaluasi  Semu  ( Pseudo  Evaluation )  Sifat  dari  Evaluasi  semu  ini  adalah melakukan  penilaian  berdasarkan  parameter  tertentu  yang  secara  umum disepakati  ( self  evident )  dan  tidak  kontroversial  ( uncontroversial ).    Hasil evaluasinya  mudah  diterima oleh  publik  dan  tidak terlalu rumit (c omplicated ). Penilaiannya berkisar antara gagal atau berhasil. Pseudo evaluation ini seringkali dijadikan sebagai salah satu metode monitoring.
b) Evaluasi Teori Keputusan ( Decision Theoretic Evaluation/ DTE ). Sifat dari DTE adalah melakukan penilaian berdasarkan parameter yang disepakati oleh pihak- pihak yang terkait secara langsung/pihak yang bersitegang. Sistem nilainya juga berdasarkan  kesepakatan  antara  pihak  yang  bersitegang.  Biasanya  berkisar antara  benar  atau  salah.  Evaluasi  Keputusan  Teoritis  ( Decision-Theoretic Evaluation ) adalah pendekatan yang  menggunakan  metode-metode  deskriptif untuk  menghasilkan  informasi  yang  dapat  dipertanggung-jawabkan  dan  valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teori keputusan di satu sisi, evaluasi  semu  dan  evaluasi  formal  di  sisi  lainnya,  adalah  bahwa  evaluasi keputusan  teoritis  berusaha  untuk  memunculkan  dan  membuat  eksplisit  tujuan dan  target  dari  pelaku  kebijakan  baik  yang  tersembunyi  atau  dinyatakan.  Ini berarti bahwa tujuan dan target dari para pembuat kebijakan dan administrator merupakan  salah  satu  sumber  nilai,  karena  semua  pihak  yang  membuat  andil dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan (sebagai contoh, staf tingkat menengah dan bawah, pegawai pada badan-badan lainnya, kelompok klien) dilibatkan dalam merumuskan tujuan dan target dimana kinerja nantinya akan diukur.
Evaluasi  Formal  ( Formal  Evaluation )  Evaluasi  Formal  (Formal  Evaluation) merupakan  pendekatan  yang  menggunakan  metode  deskriptif  untuk  menghasilkan informasi  yang  valid  dan  dapat  dipercaya  mengenai  hasil-hasil  kebijakan  tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan
secara  formal  oleh  pembuat  kebijakan  dan  administrator  program.  Asumsi  utama  dari evaluasi  formal  adalah  bahwa  tujuan  dan  target  diumumkan  secara  formal  adalah merupakan ukuran untuk manfaat atau nilai kebijakan program

## 3. Karakteristik Evaluasi Kebijakan Publik
Gambaran utama evaluasi kebijakan adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan yang  bersifat  evaluative.  Karena  itu  evaluasi  mempunyai  sejumlah  karakteristik  yang membedakannya dari metode analisis kebijakan lainnya:
a) Fokus  nilai.  Evaluasi  berbeda  dengan  pemantauan,  dipusatkan  pada  penilaian yang menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program.
b) Interdependensi fakta nilai. Tuntan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Untuk  menyatakan  bahwa  kebijakan  atau  program  tertentu  telah  mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau rendah. Untuk mneyatakan demikian, harus didukung  oleh  bukti  bahwa  hasil  kebijakan  secara  actual  merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi kebijakan.
c) Orientasi  masa  kini  dan  masa  lampau.  Tuntutan  evaluative  berbeda  dengan tuntutan-tuntutan  advokatif,  diarahkan  pada  hasil  sekarang  dan  masa  lalu ketimbang hasil masa depan. Evaluasi bersifat retospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan  ( ex  post ).  Rekomendasi  yang  juga  mencakup  premis  nilai,  bersifat retospetif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan ( ex ante ).
d) Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda,  karena  mereka  dipandang  sebagai  tujuan  dan  sekaligus  cara.  Evaluasi sama  dengan  rekomendasi  sejauh  berkenaan  dengan  nilai  yang  ada  (misalnya kesehatan)  dapat  dianggap  sebagai  intrinsic  (diperlukan  bagi  dirinya)  ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan lain).
William N. Dunn dalam bukunya Analisis kebijakan Publik memberikan gambaran mengenai  kriteria  evaluasi  kebijakan  menurutnya  beberapa  tipe  pilihan  rasional  dapat diletakkan  sebagai  kriteria  keputusan  yang  digunakan  untuk  pemecahan  masalah kebijakan. Dengan kriteria evaluasi kebijakan yang dimaksud secara eksplisit terdiri dari enam  tipe  utama  untuk  tindakan  evaluasi  kebijakan  public.  Efektifitas,  efesiensi, kecukupan, perataan/kesamaan, responsivitas, dan ketepatan/kelayakan.
a) Efektifitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas  yang  secara  dekat  berhubungan  dengan  rasionalitas  teknis,  selalu diukur dari unit produk atau layanan.
b) Efesiensi  (efficiency) berkenaan  dengan  jumlah  usaha  yang  diperlukan  untuk menghasilkan  tingkat  efektifitas  tertentu.  Efesiensi,  yang  merupakan  sinonim dari  rasionalitas  ekonomi  adalah  merupakan  hubungan  antara  efektifitas  dan usaha. Yang terakhir umumnya diukur dari ongkos. Biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.
c) Kecukupan  (adequacy) berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu  tinngkat efektifitas  memuaskan  kebutuhan,  nilai,  atau  kesempatan  yang  menumbukan adanya  masalah.  Kriteria  kecukupan  menekankan  pada  kuatnya  hubungan alternative kebijakan dan hasil yang diharapkan.
d) Perataan/Kesamaan (equity) berhubungan dengan rasionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
e) Responsivitas  (responsiveness) berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu
Evaluasi    Kebijakan  Sosialisasi  Pendidikan  Pemilih  dan  Partisipasi    Masyarakat  dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong
kebijakan  dapat  memuaskan  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai  kelompok masyarakat  tertentu.  Kriteria  responsivitas  penting  karena  analisis  dapat memuaskan  semua  kriteria  lainnya  masih  gagal jika  belum  dapat menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
f) Ketepatan  (appropriateness) kriteria  ketepatan  secara  dekat  berhubungan dengan  rasionalitas  subtantif,  karena  pertanyaan  tentang  ketepatan  kebijakan tidak  berkenaan  dengan  satuan  kriteria  individu  tatapi  dua  atau  lebih  kriteria secara  bersama-sama.  Ketepatan  merujuk  pada  nilaiatau  harga  dari  tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.
Tipe Karakteristik evaluasi kebijakan menurut menurut W. Dunn secara jelas dapat dilihat pada table dibawah ini:
Tabel 2. Karakteristik Evaluasi kebijakan William N. Dunn
TIPE KRITERIA PERTANYAAN
- Efektifitas
- Efesiensi - Kecukupan
- Perataan
- Responsivitas
- Ketepatan
Apakah  hasil  yang  dinginkan  telah dicapai? Seberpa banyak Usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang dinginkan? Seberapa jauh pencapaiab hasil yang di inginkan memecahkan masalah? Apakah biaya dan manfaat disistribusikan dengan merata? Apakah  hasil  kebijakan  memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai? Apakah  hasil  (tujuan)  yang  dinginkan benar-benar berguna atau bernilai ?

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Sugiyono (2013)  menjelaskan  bahwa  penelitian  deskriptif  bertujuan  mengetahui  nilai  variabel  mandiri tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain. Lokasi penelitian di kantor Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Parigi  Moutong,  dan  dilakukan  sejak  izin  penelitian diterbitkan  hingga  data  terkumpul.  Informan  terdiri  dari  lima  orang  yang  relevan  dengan kebijakan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur Sulawesi  Tengah  2020.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dari  observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder dari referensi terkait. Teknik pengumpulan data  meliputi  observasi,  studi  pustaka,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Analisis  data menggunakan  model  Miles,  Huberman,  dan  Saldana  (2014),  mencakup  kondensasi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan
Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Parigi Moutong.
Evaluasi  kebijakan  dipandang  sebagai  suatu  kegiatan  fungsional.  Artinya,  evaluasi kebijakan  tidak  hanya  dilakukan  pada  tahap  akhir  saja  melainkan  kepada  seluruh  proses kebijakan.  Menurut  W.  Dunn,  istilah  evaluasi  mempunyai  arti  yang  berhubungan,  masing- masing  menujuk  pada  beberapa  skala  nilai  terhadap  hasil  kebijakan  dan  program.  Evaluasi mencakup: kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuian dan perumusan masalah kembali.
Evaluasi kebijakan pada dasarnya harus dapat menjelaskan seberapa jauh kebijakan dan implementasinya dapat mencapai tujuan. Penelitian ini memfokuskan pada Evaluasi Kebijakan Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Pada  Pemilihan  Gubernur  Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020. Penelitian evaluasi kebijakan ini menggunakan pendekatan evaluasi Teori Keputusan ( Decision Theoretic Evaluation / DTE). Yakni melakukan penilaian berdasarkan parameter yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait secara langsung. Evaluasi  Keputusan  Teoritis  ( Decision-Theoretic  Evaluation )  adalah  pendekatan  yang menggunakan  metode-metode  deskriptif  untuk  menghasilkan  informasi  yang  dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan kemudian dielaborasikan dengan karakteristik evaluasi kebijakan  menurut  William  N.  Dun  yang  memeberikan  batasan  penilaian  kebijakan  pada Efektifitas,  efesiensi,  kecukupan,  perataan,  responsifitas  dan  ketetapatan  kebijakan/program Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Pada  Pemilihan  Gubernur  Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Parigi Moutong.
Hasil penelitian ini mendesksripsikan secara factual tentang evaluasi kebijakan/program Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Pada  Pemilihan  Gubernur  Dan Wakil  Gubernur  Sulawesi  Tengah  Tahun  2020  di  Kabupaten  Parigi  Moutong.  Penulis deskripsikan sebagai berikut:

## A. Efektifitas
Efektifitas  ( effectiveness )  berkenaan  dengan  apakah  suatu  alternative  mencapai  hasil (akibat)  yang  diharapkan,  atau  mencapai  tujuan  dari  diadakannya  tindakan.  Efektifitas  yang secara  dekat  berhubungan  dengan  rasionalitas  teknis,  selalu  diukur  dari  unit  produk  atau layanan.
Efektifitas  menyangkut  hasil  yang  diinginkan  dari  penerapan  program  kebijakan  telah tercapai. Menyangkut efektifitas disini penulis memahami bahwa kebijakan tetang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi  Tengah  Tahun  2020  di  Kabupaten  Parigi  Moutong.  saat  menerapkan  kebijakan sebagai pedoman dalam menjalankan program Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat  Pada  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur  Sulawesi  Tengah  Tahun  2020 mencapai hasil kebijakan yang optimal.
Peneliti memaknai jawaban informan diatas ketidak sesuaian jam pelaksanaan sosialisasi dengan waktu luang masyarakat. Artinya bahwa kebijakan dapat dikatakan efektif  mencapai hasil  yang  diinginkan  harus  mencakup  ketersediaan  informasi  mengenai  maksud  dan  tujuan serta waktu pelaksanaan kebijakan kepada penerima kebijakan agar penerima kebijakan lebih siap dan mudah menerima serta memahami tujuan dari program kebijakan sehingga kebijakan atau program tersebut dapat diterima oleh masyarakat.
Efektifitas  kebijakan  atau  program  dapat  dikatakan  efektif  apabila  kebijakan  tersebut mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Penjelasan dari beberapa informan diatas tentang efektifitas peneliti menyimpulkan bahwa efektifitas kebijakan Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih  Dan  Partisipasi  Masyarakat  di  Kabupaten  Parigi  Moutong sudah  mendapatkan  hasil  akan  tetapi  belum  dapat  dikatakan  optimal  karena  lingkungan kebijakannya yang belum sepenuhnya dapat diterima oleh penerima dampak kebijakan.
Evaluasi    Kebijakan  Sosialisasi  Pendidikan  Pemilih  dan  Partisipasi    Masyarakat  dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong

## B. Efesiensi
Efesiensi  atau  berkenaan  dengan  jumlah  usaha  yang  diperlukan  untuk  menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efesiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan  usaha. Yang terakhir umumnya diukur dari ongkos. Biasanya  ditentukan  melalui  perhitungan  biaya  per  unit  produk  atau  layanan.  Upaya  yang dilakukan oleh pelaksana program kebijakan hal ini adalah KPU Kabupaten Parigi moutong menjalakan  program  kebijakan  Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih  Dan  Partisipasi  Masyarakat. Maksudnya  capaian  hasil  harus  sesuai  dengan  upaya  yang  dilakukan  dan  biaya  yang dikeluarkan dalam melaksakan program kebijakan tersebut.
Pernyataan  dari  beberapa  informan  tersebut  diatas  telah  memberikan  komentar  yang berfariasi mengenai efesiensi suatu program/kebijakan. Peneliti menyimpulkan terkait efesiensi program  kebijakan  sosialisasi,  pendidikan  pemilih  dan  partisipasi  masyarakat  sudah  efesien dalam hal upaya yang dilakukan untuk mensukseskan kebijakan tersebut diterapkan.

## C. Kecukupan
Adequacy /kecukupan  berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu  tingkat  efektifitas memuaskan  kebutuhan,  nilai,  atau  kesempatan  yang  menumbukan  adanya  masalah.  Kriteria kecukupan  menekankan  pada  kuatnya  hubungan alternative kebijakan  dan  hasil  yang diharapkan.
Kecukupan  menyangkut  seberapa  jauh  pencapaian  hasil  yang  dinginkan  saat  suatu program kebijakan dilaksanakan. Artinya penerapan program kebijakan sosialisasi, pendidikan pemilih  dan  partisipasi  masyarakat  seberapa  besar  dampak  program  kebijakan  ini  dapat memecahkan  masalah  (mengajak  masyarakat  untuk  ikut  berpatisipasi  menggunakan  hak pilihnya  serta  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  serta  pemilihan  Alterative  kebijakan yang  diambil  oleh  KPU  dalam  pemilihan  Gubernur  dan  wakil  gubernur  pada  tahun  2020  di kabupaten Parigi Moutong.
Kriteria evaluasi kebijakan menurut William N Dunn yakni Kecukupan jika dilihat dari setiap jawaban  informan  yang telah  dipaparkan  diatas  kita  sudah  mengatahui  bahwa  kriteria evaluasi  tersebut  telah  telah  terpenuhi  dan  peneliti  juga  melihat  kriteria  evaluasi  kebijakan sudah  dapat  memecahkan  masalah  dari  alternative  kebijakan  yang  dipilih  untuk  dilakukan dalam  proses sosialisasi,  pendidikan  pemilih  dan  partisipasi  masyarakat  di  Kabupaten  Parigi Moutong.

## D. Pemerataan
Equity berhubungan dengan rasionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
Perataan  menyangkut  manfaat  dari  penerapan  program  kebijakan  dapat  didistribusikan secara  merata  kepada  penerima  program  kebijakan.  Hal  yang  dimaksdukan  adalah  perataan informasi  positif  menyangkut  tujuan  dan  manfaat  dari  penerapan  program  kebijakan  harus tersampaikan kepada masyarakat yang akan menerima dampak program kebijakan.
Jawaban informan berdasarkan hasil penelitian dapat Dilihat bahwa kriteria sudah dapat dikatakan baik, fasilitas yang diberikan kepada masyarakat sudah diberikan alamat website dan penyebaran informasi melalui aplikasi media social sehingga makanisme pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Sulawesi tengah di Kabupaten Parigi Moutong bisa diakses dengan mudah.

## E. Responsivitas
Responsiveness berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu  kebijakan  dapat  memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas penting karena  analisis  dapat  memuaskan  semua  kriteria  lainnya  masih  gagal  jika  belum  dapat menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
Responsivitas dapat juga dikatakan respon dari suatu aktivitas. Menurut William N Dunn bahwa  indikator  responsivitas  itu  dilihat  dari  seberapa  jauh  kebijakan  tersebut  menjawab kebutuhan  masyarakat  (Dunn,  2000:  437).  Kriteria  responsivitas  melihat  kesesuaian  antara program dengan keinginan masyarakat ataupun kebutuhan masyarakat.
Pernyataan informan kali ini ia menilai bahwa kebijakan ini sudah menjadi jawaban dari masalah  yang  ada.  Menurut  hemat  peneliti  bahwa  jika  melihat  kondisi  pandemic  memang sebuah tantangan yang baru dalam proses penrapan kebijakan sekali lagi peneliti memahami bahwa  kondisi  juga  merupakan  salah  satu  aspek  penentu  keberhasilan  dalam  merumuskan, mengimplementasikan bahkan sampai pada tahapan evaluasi sebuah kebijakan.

## F. Ketepatan
Appropriateness kriteria  ketepatan  secara  dekat  berhubungan  dengan  rasionalitas subtantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tatapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut dan Ketepatan  merujuk  pada  kuatnya  asumsi  yang  melandasi  tujuan-tujuan  tersebut.  Secara keseluruhan dampak positif dari pelaksanaan program ini sudah dapat dirasakan.
Pelakasanaan  kebijakan  tentang  sosialisasi  pendidikan  pemilih  dan  partisipasi masyarakat.  peneliti  menilai  bahwa  kebijakan  yang  telah  diterapkan  tersebut  telah  sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh masyarakat dan telah disesuaikan kondisinya pada waktu itu.

## Kesimpulan
Pada  kenyataannya  keberhasilan  dari  satu  kebijakan  dilihat  dari  kriteria  evaluasi kebijakan penulis menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu Efektifitas, Efesiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan Hasilnya evaluasi kebijakan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020.  belum dapat dikatakan optimal ditinjau dari beberapa kriteria yang belum terpenuhi dianranya:
Efektifitas  kebijakan  sosialisasi,  pendidikan  pemilih  dan  partisipasi  masyarakat.  Pada pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Sulawesi  Tengah  di  Kabupaten  Parigi  Moutong Tahun 2020 sudah mendapatkan hasil akan tetapi belum dapat dikatakan optimal karena isi dan lingkungan  kebijakannya  yang  belum  sepenuhnya  dapat  di  terima  oleh  penerima  dampak kebijakan.  kemudian  Indikator  responsivitas  dilihat  dari  seberapa  jauh  kebijakan  tersebut menjawab kebutuhan masyarakat, namun pada fakta lapangan yang peneliti dapatkan bahwa kebijakan  sosialisasi,  pendidikan  pemilih  dan  partisipasi  masyarakat  masih  sangat  kurang direspon  oleh  masyarakat  akibat  persyaratan  yang  memuat  kualifikasi  tertentu  yang  sulit dipenuhi  oleh  masyarakat  setempat.  Dan  kriteria  terakhir  yakni  ketepatan  belum  dapat dikatakan  tepat,  diakibatkan  oleh  kultur  dari  masyarakat  dan  stigma  masyarakat  yang  masi cenderung tradisonal sehingga kebijakan ini belum diterima secara menyeluruh. Jadi kriteria ketepatan, peneliti menganggap prosesnya masi menemukan kendala kultural.
Evaluasi    Kebijakan  Sosialisasi  Pendidikan  Pemilih  dan  Partisipasi    Masyarakat  dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong

## BIBLIOGRAFI
Abdul,  Wahab,  Solichin,  2012. Analisis  Kebijakan,  Dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model- model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta, PT. Bumi Aksara. Agustino, Leo, 2006. Politik & Kebijakan Publik , Bandung Graha Ilmu.
,2008 Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung, CV, Alfabeta.
Basrowi, dan Suwandi, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif , Jakarta, PT  Rineka cipta.
Dunn,  William  N,  2003. Pengantar  Analisi  Kebijakan  Publik ,  Cetakan  kelima  Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
Dimock, Marshall E., Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig.1960. Public Administration , New Delhi: Oxford & LHB Publishing Co.
Gie, The Liang. 1980. Administrasi Perkantoran Modern . Yogyakarta. Liberty Handayaningrat,  Soerwono.  1982. Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan  Management. Jakarta: PT. Inti Daya Press.
Huberman dan Miles, 1992, Anilisis Data Kualitatif , Ui Press, Jakarta. Henry, Nicholas. 1995. Public Administration and Public Affairs . Nj. USA : Prantince-Hall, Inc. Englewood Cliffs Islamy, M. irfan, 2009, prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara , Jakarta, PT. Bumi Aksara Keban Yerimas T. 2004. Enam dimensi strategis administrasi pubik : konsep, teori dan isu . Yogyakarta, Gavamedia Moelong Lexy, J, 2004 Metodologi penelitian kualitatif , Bandung, PT Remaja Rosda Karya. Nugroho, Riant, 2012. Public Policy, Analisis strategi, advokasi teori dan praktek. Surabaya, putra media nusantara. Nawawi, Ismail, 2009 Publik Policy Pasolong, Harbani, 2010. Teori Administrasi Publik , Bandung, CV Alfabeta. Purwanto, E Agus & Sulistyastuti, D Ratih 2012. Implementasi Kebijakan public, Konsep dan aplikasinya di Indonesia , Yogyakarta, Gava Media.
Raden,  Sahran,  Intan  Kurnia  &  Randi  Atma  2021. Partisipasi  Politik  da  Perilaku pemilih, Yogyakarta, Cakrawala. Satori, D, dan Komariah. 2011. Metodologi penelitian kualitatif , Bandung Alfa Beta. Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D , Alfabeta, Bandung Tachjan. 2006 Implementasi kebijakan Publik , AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit UNPAD. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-  Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 5 Tahun  2020, Keputusan   KPU   Nomor   258/PL.02- Kpt/01/KPU/VI/2020   dan Surat Dinas Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020.
Peraturan  KPU  Nomor  476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020  tentang  Perubahan  Kedua  atas Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  66/PP.06.4-  Kpt/03/KPU/II/2020  tentang Pedoman  Teknis  Pembentukan  Panitia  Pemilihan  Kecamatan,  Panitia  Pemungutan  Suara, Petugas  Pemutakhiran  Data  Pemilih,  dan  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara dalam  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil  Bupati  dan/atau  Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

## Copyright holder:
Megawati A. Mandarlangi, Intam Kurnia M. Nur Alamsyah (2024)
First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)