## TUGAS DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SENGKETA PERDATA TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN

## Amanda Athasya
Email: amandaathasya1@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum UNS
Yudho Taruno Muryanto Email: yudho_fhuns@yahoo.com Dosen Fakultas Hukum UNS

## Abstract
This article describes and examines the problems regarding to how the tasks and functions of the Financial Service Authority in the civil dispute relating to the protection of the law for consumers. This research is normative legal research which is prescriptive. In nature the data used in thi sresearch is secondary data including primary and secondary legal materials. Data collection techniques used is lybrary study and through cyber media, and the analytical techniques is deductive with silogism methods. The result show that the position and the role of the Financial Service Authority in Indonesia is as a independent institution that hold three main authority which is the authority to regulate, monitor and the authority to protect. That three authority must be implemented in such a way that financial sector in Indonesia can be held by regulary, fair, tranparent, and also accountable and also able to manifest financial system that growing sustainably and stable.
Keywords: Financial Services Authorit;, Financial Service Institution; The Protection of Consumer

## Abstrak
Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan bagaimanakah tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam sengketa perdata terkait perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui cyber media, dan teknik analisis yang digunakan bersifat deduktif dengan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan peran Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia adalah sebagai lembaga independen yang memegang kewenangan untuk melaksanakan tiga fungsi atau tugas utama yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan serta fungsi perlindungan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan sedemikian rupa agar sektor keuangan di Indonesia dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Lembaga Jasa Keuangan; Perlindungan Konsumen

## A. Pendahuluan
Lembaga Jasa Keuangan sebagai pelaku kegiatan usaha membutuhkan konsumen sebagai pihak yang dapat melakukan kerjasama dengan lembaga jasa keuangan. Dalam pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan  (UU OJK) disebutkan bahwa konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfatakan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Konsumen dan lembaga jasa keuangan memiliki hubungan hukum dalam bentuk yang bermacam- macam, misalnya konsumen perbankan dalam hal ini disebut nasabah dapat melakukan hubungan hukum dengan bank sebagai debitur, konsumen dalam pasar modal disebut dengan pemodal atau investor yang disini melakukan hubungan hukum dengan entitas atau perusahaan dengan melakukan investasi terhadap saham perusahaan, dan hubungan konsumen lainnya. Hubungan hukum antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan memiliki tujuan utama yaitu mencari keuntungan, baik dari pihak konsumen maupun dari pihak lembaga jasa keuangan.

## Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan
Konstruksi hubungan hukum antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen semestinya setara ( equal ). Namun keadaan secara de facto maupun de jure konsumen ada dalam posisi yang lemah di hadapan lembaga jasa keuangan. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kelemahan konsumen. Di antara berbagai hal yang menyebabkan lemahnya posisi konsumen yaitu faktor ketidaktahuan konsumen dan ketiadaan daya tawar konsumen. Disisi lain, penyedia jasa atau lembaga jasa keuangan tampak lebih well informed dan powerfull di hadapan konsumennya. Maka ditengah ketidakseimbangan kedudukan itulah hubungan hukum antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan dibangun, yang seringkali menimbulkan berbagai macam kerugian di tingkat konsumen. Selain itu, faktor yang menjadi kelemahan konsumen yaitu tingkat kesadaran haknya masih rendah, sehingga untuk melindungi konsumen secara umum maka telah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
OJK Law was enacted on November 22 since mandated by Article 34 of Law No. 23 of 1999 concerning Bank Indonesia indicates the existence of a tug Financial Services Authority, which will serve to organize system of regulation and supervision of integrated financial services sector (Dr. Theresia Anita Christiani, 2014 : 1). Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) sebagaimana amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia di dasarkan pada prinsip-prinsip reformasi keuangan yaitu independensi, terintegrasi, dan benturan kepentingan.“There are many problems issues in the financial services sector, which includes acts of moral hazard, un optimal consumer protection financial services, and disruption of the stability of the financial system further encourage the need for the establishment of supervisory agencies in the financial services sector are integrated ” (Zulfi Diane Zaini, 2017 : 2) yang dapat diartikan bahwa terdapat banyak masalah di sektor jasa keuangan sehingga mendorong kebutuhan akan pembentukan lembaga pengawas di sektor jasa keuangan. Hal ini seperti menjadi payung yang baru bagi berlakunya hubungan hukum antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaannya memiliki tiga tugas atau fungsi seperti yang disampaikan dalam UU OJK. Tiga fungsi tersebut antara lain fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan.OJK memiliki peran dan kedudukan yang tinggi dalam kegiatan sektor jasa keuangan. Namun dalam menjalankan kedua fungsi tersebut OJK tetap harus menjadi payung terhadap seluruh pihak. Terutama bagi konsumen yang dalam kenyataannya kedudukannya relatif lebih lemah di depan lembaga jasa keuangan. Maka diaturlah mengenai fungsi ketiga OJK yaitu fungsi atau tugas perlindungan yang diatur melalui Pasal 4 poin C UU OJK yang berbunyi bahwa dengan dibentuknya OJK harus mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Bab VI UU OJK mengenai perlindungan Konsumen dan Masyarakat.
Hal ini merupakan tantangan besar bagi OJK, dimana OJK harus dapat memposisikan diri sebagai pengatur dan pengawas namun dalam penerapan kewenangan pengaturan dan pengawasannya, OJK tetap harus menjadi pelindung terhadap pihak-pihaknya agar segala keputusan yang diambil oleh OJK tidak berpengaruh terhadap kestabilan perekonomian di Indonesia.
Berdasarkan uraian diatas Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam sengketa perdata terkait perlindungan hukum bagi konsumen.

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga peneltian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum ( legal research ) adalah selalu normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56).Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif. Penelitian hukum dilaksanakan untuk memecahkan isu-isu hokum yang diajukan, dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 130).
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan Perundang-undangan ( statue approach) . Pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang yang berlaku, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumen atau bahan pustaka terkait. Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode deduksi silogisme
dan interpretasi dengan menggunakan logika deduktif. Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kedudukan OJK ditetapkan sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan dari pihak lain. Independensi OJK sebagai otoritas independen yang mempunyai fungsi regulatif/regulator adalah dapat diukur dengan mengacu kepada seberapa jauh tingkat kewenangan OJK untuk men “set-up” suatu regulasi yang bersifat prudensial terhadap sektor yang diawasinya, secara otonom atau mandiri, yang tentunya dalam batasan-batasan hukum yang berlaku.
Independensi OJK dari aspek fungsi pengaturan atau regulasi dapat diketahui melalui dikeluarkannya regulasi hukum yang mengikat kepada sektor yang diawasi, di dalam UU OJK pada Pasal 7 dan 8 telah dijelaskan bahwa OJK mempunyai wewenang untuk meregulasi industri jasa keuangan di Indonesia  yang mengikat secara hukum dan bebas menentukan cara dan pelaksanaan dari instrument kebijakan yang ditetapkannya yang dianggap penting untuk mencapai setiap tujuannya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai otoritas regulator atau pengatur disektor jasa keuangan, OJK telah memenuhi nilai independensi secara penuh.
Pasal 5 UU OJK menyebutkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang dimaksud adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan lembaga jasa keuangan atau lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.  Sehingga dapat diketahui 3 (tiga) tugas atau fungsi utama OJK yaitu pengaturan dan pengawasan yang diatur dalam Pasal 5 UU OJK serta fungsi perlindungan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU OJK.
Tugas Pengaturan diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 UU OJK, dimana untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU OJK maka OJK memiliki beberapa kewenangan, salah satunya adalah kewenangan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Wewenang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Jasa Keuangan dan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK memiliki kewenangan untuk mengatur segala kegiatan yang berlaku diantara pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum dengan setiap lembaga jasa keuangan. Sebagai contoh yaitu diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dimana melalui Pasal 3 diatur mengenai Fungsi Kepatuhan Bank. Melalui pengaturan mengenai fungsi kepatuhan tersebut maka setiap pelanggaran (administratif) yang dilakukan oleh Bank akan mendapatkan sanksi.
Tugas pengawasan OJK dalam pelaksanaannya diatur dalam Pasal 9 UU OJK. Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan lebih lanjut dapat dilihat melalui implementasi yang dilakukan kepada perbankan di Indonesia. Pengaturan dan pengawasan terhadap bank merupakan salah satu fungsi yang penting khususnya dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan pada akhirnya dapat mendorong efektivitas kebijakan moneter.
Pasal 39 UU OJK mengatur bahwa OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam menyusun pengaturan tertentu terkait dengan pengawasan di bidang perbankan. Selain itu pada Pasal 40 UU OJK lebih lanjut mengatur bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, misalnya dalam penyusunan peraturan pengawasan, Bank Indonesia tetap berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Penjelasan Pasal 69 Ayat (1) Huruf (a) UU OJK menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan microprudential , sedangkan terkait macroprudential tugas pengaturan dan
pengawasan tetap berada pada Bank Indonesia. Berkaitan dengan hal ini jelas bahwa pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh OJK karena pengaturan microprudential dan macroprudential saling berkaitan. OJK hanya membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada perbankan. Kebijakan Bank Indonesia sebagai bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran Negara Indonesia mempunyai peranan penting dalam mengendalikan dan menjaga keseimbangan perbankan nasional.
Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan  oleh OJK yang efektif tidak terlepas dari fungsi ketiga yaitu fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan diatur dalam Pasal 4 Huruf (c) dimana OJK harus mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sebelum dibentuknya OJK, upaya perlindungan konsumen dan masyarakat sebenarnya juga telah dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bapepam. Setelah dibentuknya OJK, fungsi perlindungan konsumen dan masyarakat dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif, sebagaimana halnya dengan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Upaya penguatan  perlindungan konsumen khususnya di sektor jasa keuangan mengedepankan 5 (lima) prinsip, yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan dan keamanan data/informasi konsumen dan penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.
Secara umum, upaya perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan meliputi upaya yang bersifat pencegahan (preventif) dan yang bersifat penanggulangan (represif). Bentuk perlindungan yang bersifat pencegahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 UU OJK yaitu meliputi memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersbeut berpotens merugikan masyakarat, dan tindakan lain yang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sedangkan upaya yang bersifat penanggulangan (represif) mengacu pada Pasal 29 UU OJK yang meliputi penyiapan perangkat pelayanan pengaduan konsumen, membuat mekanisme pengaduan konsumen, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. Selain itu OJK juga memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 30 UU OJK untuk melakukan pembelaan hukum yang meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu bagi lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen serta mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
Upaya perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat juga dilakukan oleh OJK melalui pembelaan hukum yang meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan, dengan kata lain OJK memberikan kesempatan kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk melakukan Internal Dispute Resolution (IDR) atau diselesaikan antara konsumen dan masyarakat dengan Lembaga Jasa Keuangan yang bersangkutan saja. Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 1 Tahun 2013, setelah menerima pengaduan konsumen, pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar dan obyektif, melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengadan, dan menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi ( redness/remedy ) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar. Upaya perlindungan yang lain menurut Pasal 30 UU  OJK adalah OJK berwenang untuk mengajukan gugatan dengan tujuan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Setiap pengaduan konsumen terhadap Lembaga Jasa Keuangan tidak selamanya mencapai kesepakatan, apabila hal tersebut terjadi maka konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana yang dimaksud dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, selain itu konsumen juga dapat menyampaikan permohonan kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan, hal ini diatur dalam Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa pemberian fasilitas penyelesaian
pengaduan konsumen oleh OJK dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan.
Perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan oleh OJK perlu dilakukan dengan harapan penerapan perlindungan konsumen dapat mensejajarkan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen sehingga mampu menciptakan kondisi pasar yang sehat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi konsumen dan masyarakat, dengan adanya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh OJK, maka aspek transparansi yang terkait dengan produk dan jasa keuangan akan semakin meningkat. Hal ini juga akan meningkatkan ketersediaan dan kelengkapan informasi bagi konsumen dan masyarakat sehingga akan menjadi lebih paham dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan. Manfaat dari penerapan perlindungan konsumen juga didapatkan oleh Lembaga Jasa Keuangan, dimana dengan konsumen dan masyarakat yang merasa lebih aman dalam menggunakan produk dan jasa keuangan maka akan meningkatkan loyalitas dan jumlah konsumen. Kondisi demikian tentunya akan meningkatkan keuntungan dari lembaga jasa keuangan. Kedua hal tersebut akan membentuk industri keuangan yang disiplin yang pada akhirnya akan semakin memperluas akses keuangan. Kondisi tersebut akan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

## D. Kesimpulan
Kedudukan dan peran OJK dalam sengketa perdata terkait perlindungan hukum bagi konsumen yaitu sebagai lembaga independen yang melakukan 3 tugas atau fungsi utama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu  fungsi pengaturan dan pengawasan yang diatur dalam Pasal 5 UU OJK dan fungsi perlindungan yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan diatur lebih lanjut dalam Bab VI UU OJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Melalui fungsi pengaturan, menurut Pasal 8 UU OJK, OJK memiliki kewenangan berupa kewenangan untuk menetapkan dan merumuskan berbagai peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk struktur organisasi dan infrastruktur lembaga jasa keuangan dan seluruh kegiatan yang berlaku diantara pihak- pihak yang melakukan hubungan hukum di sektor jasa keuangan, sedangkan dalam hal fungsi pengawasan, dalam pelaksanaan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK diperlukan pengawasan terhadap pemberlakuan atau penegakan peraturan atau kebijakan tersebut serta memberikan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi yang dilakukan semua pihak yang terlibat dalam sektor jasa keuangan. Melalui fungsi perlindungan dilakukan upaya penguatan perlindungan konsumen khususnya di sektor jasa keuangan yang mengedepankan 5 (lima) prinsip, yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan dan keamanan data/informasi konsumen dan penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Upaya perlindungan konsumen secara umum meliputi upaya yang bersifat pencegahan ( preventif) dan yang bersifat penanggulangan ( represif ).

## E. Saran
Pelaksanaaan prinsip independensi dan keadilan terhadap masyarakat dan konsumen harus dipertahankan mengingat penyelewengan terhadap prinsip-prinsip ini sangat riskan terjadi karena posisi atau kedudukan OJK yang dalam pelaksanaan atau operasional sumber pendanaannya berasal dari lembaga jasa keuangan.

## Buku
Adbulkadir Muhammad. 2004. Lembaga Keuangan dan Pembiayaan . Bandung: Citra Aditya Bhakti Adrian Sutedi. 2014. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan . Jakarta: Raih Asa Sukses Amriani Nurnaningsih. 2012. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada

## F. Daftar Pustaka
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK. 2017. Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan. Jakarta : OJK
N.T.H Siahaan. 2005. Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk. Jakarta: Pantai Rei Neni Sri Imaniyati. 2010. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia . Bandung: Refika Ditama Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum . Jakarta : Kencana Prenada Media Group Rachmadi Usman. 2001. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Sudikno Mertokusumo. 2013. Mengenal Hukum : Suatu Pengantar . Yogyakarta: Cahaya Atma

## Publikasi Ilmiah
Theresia Anita Christiani. 2014.  “The Impact of OJK (Indonesia Financial Services Authority) For Indonesian Central Bank”. International Journal of Business, Economics and Law . Volume 5 Issue 4 December.
Rebekka Dosma Sinaga, Bismar Nasution, Mahmul Siregar. 2013. “Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”. Jurnal Hukum Ekonomi , Volume 1 Nomor 2, Feb-Mei.
Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan. 2012. “Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan”. Jurnal Konstitusi , Volume 6 Nomor 3, September.
Zulfi Diane Zaini. 2017. “The Function of Financial Services Authority (FSA) in Dispute Settlement Banking Customers in Indonesia”. European Research Studies Journal, Volume  XX, Issue 3A.

## Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen