## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENJADI KURIR NARKOBA

## A. MUH. NUR. KHAIDIR, AHKAM JAYADI, FADLI ANDI NATSIR Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Email: ahkamjayadi@yahoo.com

## Abstrak
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  narkotika  sangat diperlukan karena mengingat kekhususan mental dan kejiwaan yang dimiliki anak-anak sangatlah  berbeda  dengan  orang  dewasa.  Perlindungan  hukum  ini  sangat  penting dilakukan  guna  unuk  melindungi  hak-hak  anak  agar  dapat  tumbuh,  berkembang, berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  kekerasan  dan  diskriminasi.  Perlindungan  hukum  dapat diterapkan  melalui  diskresi  Polri  maupun  Putusan  Pengadilan  dimana  dengan  sanksi tindakan pelaku tindak pidana narkotika anak dapat sembuh secara fisik maupun mental tanpa harus dituntut sanksi pidana.
Kata Kunci : Anak, Kurir Narkoba, Perlindungan Hukum .

## Abstract
Legal  protection  for  children  as  narcotics  criminals  is  very  necessary  because remembering the mental and psychological specificity of children is very different from adults. This legal protection is very important in order to protect children's rights so that they can grow, develop, participate optimally in accordance with human dignity, and get protection  from  violence  and  discrimination.  Legal  protection  can  be  applied  through the  discretion  of  the  National  Police  and  Court  Decrees  where  sanctions  for  acts  of narcotics criminals can be cured physically and mentally without the need for criminal sanctions.
Keywords: Children, Drug Courier, Legal Protection.

## Pendahuluan
Anak  yang  terlahir  ke  dunia  dalam  keadaan  fitrah  atau  suci  seperti  kertas  putih. Kemudian orang tuannya  yang menjadikan anak, menjadi baik atau sebaliknya menjadi jahat. Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan  mengembangkan  hasil  pembangunan  yang  ada.  Oleh  karena  itu,  anak  memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental, dan sosial  secara  utuh,  serasi,  dan  seimbang. 1 Anak  di  dalam  perkembangannya  menuju dewasa  memasuki  masa  remaja  yang  sangat  mudah  terpengaruh  oleh  lingkungan  yang ada  di  sekitarnya.  Pada  masa  remaja,  seorang  anak  dalam  suasana  atau  keadaan  peka, karna  kehidupan  emosionalnya  yang  sering  berganti-ganti.  Rasa  ingin  tahu  yang  lebih dalam  lagi  terhadap  sesuatu  yang  baik,  kadang  kala  membawa  mereka  kepada  hal-hal yang bersifat negatif. 2
Para  remaja  pada  usia  ini  merupakan  masa  peralihan  dari  kanak-kanak  menuju kedewasaan  masih  memiliki  kemampuan  yang  sangat  rendah  untuk  menolak  ajakan negatif  dari  temannya.  Penyimpangan  tingkah  laku  atau  perbuatan  melanggar  hukum yang  dilakukan  oleh  anak,  disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  antara lain  adanya  dampak negatif  dari  perkembangan  pembangunan  yang  cepat,  arus  globalisasi  di  bidang komunikasi  dan  informasi,  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  perubahan gaya  dan  cara  hidup  sebagaian  orang  tua  telah  membawa  perubahan  sosial  yang mendasar dalam kehidupan masyarakat  yang berpengaruh terhadap nilai  perilaku anak. 3 Remaja  sesungguhnya  mampu  membatasi  diri  dalam  menggunakan  kebebasan  yang diberikan  kepada  mereka.  Perlu  ditekankan  disini  bahwa  berhasil  tidaknya  kerja  sama antara  remaja  dan  orang  tua  merupakan  permasalahan  kemampuan  membangun hubungan  manusiawi.  Untuk  itu,  orang  tua  hendaknya  mampu  memperhatikan  dirinya sebagai  teladan  atau  menjadi  contoh  kepribadian  yang  hidup  atas  nilai-nilai  yang dijunjung  tinggi.  Dengan  demikian,  remaja  akan  memperoleh  materi  pelajaran  yang sangat berharga dan akan belajar  dari apa saja yang mereka saksikan, alami, dan hayati sehari-hari dari kepribadian orang tuanya. 4
Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang  dewasa  hingga  orang  tua  sekalipun  tak  luput  dari  jeratan  penyalahgunaan narkotika  ini.  Diperkirakan  sekitar  1,5  persen  dari  total  penduduk  Indonesia  adalah korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah  mengkhawatirkan  karena  tidak  hanya  terjadi  di  kota-kota  besar  saja  tetapi  juga merambah ke pelosok Indonesia. 5 Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian  banyak  orang  dan  terus  menerus  dibicarakan  dan  dipublikasikan.  Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semua elemen  mengingatkan  agar  masyarakat  Indonesia  selalu  menjaga  dan  memperhatikan pergaualan  anak  mereka  terhadap  maraknya  peredaran  narkotika  yang  dapat  merusak
1 Rika  Saraswati, Hukum  Perlindungan  Anak  di  Indonesia, (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  2015), hlm.1.
2 Bambang Mulyono, Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm.24.
3 Sudarsono, Kenakalan Remaja,Cet. ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.10.
4 Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 101.
5 Paulus Hadisuprapto, Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak , (Malang: Selaras, 2010), hlm.11.
masa  depan  anak. 6 Masalah  penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia  sekarang  ini dirasakan  pada  keadaan  yang  mengkhawatirkan.  Sebagai  negara  kepulauan  yang mempunyai  letak  strategis,  baik  ditinjau  dari  segi  ekonomi,  sosial,  dan  politik  dalam dunia  internasional,  Indonesia  telah  ikut  berpatisipasi  menanggulangi  kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Selain  itu,  anak  yang  kurang  atau  tidak  memperoleh  kasih  sayang,  asuhan, bimbingan  dalam  pembangunan  sikap,  prilaku  penyusaian  diri,  serta  pengawasan  dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat  juga  menyebabkan  seorang  anak  terjerumus  kepada  kejahatan.  Sebagaimana diketahui  bahwa  narkoba  merupakan  barang  terlarang  dalam  masyarakat  dan  dilarang oleh  undang-undang.  Peredaran  narkoba  dilakukan  dengan  cara  sembunyi-sembunyi, yang biasanya si penjual berusaha menjual narkoba kepada yang sudah dikenal betul atau pembeli  yang  dianggap  aman. 7 Dalam  upaya  untuk  menurunkan  angka  penyalagunaan dan  peredaran  Narkotika,  pemerintah  telah  mengeluarkan  undang-undang  Nomor  3 Tahun  2009  tentang  narkotika,  yang  dietapkan  pada  tanggal  12  Oktober  2009,  sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahunn 2007 tentang Narkotika, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang. 8 Undang-Undang baru ini mempunyai  cakupan  yang  lebih  luas  dalam  mengikuti  perkembangan  kebutuhan  dan kenyataan  sebagai  sarana  efektif  untuk  mencegah  dan  mengatasi  serta  memberantas penyalagunaan  dan  peredaran  narkotika.  Penyalagunaan  narkoba  saat  ini  banyak melibatkan  anak  di  bawah  umur.  Hal  ini  diungkapkan  Kaur  Binops  Reskrim  Narkoba Polres  Jeneponto  Iptu  Bakri.  “Bandar  narkoba  saat  ini  banyak  menggunakan  atau menjadikan  kurir  anak  di  bawah  umur.  Alasan  mereka  (Bandar  Red)  mungkin  bisa diversi itu anggapan mereka. Tapi itu tidak bisa diberlakukan karena pengedar narkoba ancaman hukumannya diatas 12 tahun,”
Menurut  Nandang  Sambas:  “Secara  yuridis,  menentukan  batas  usia  seorang  anak akan menimbulkan akibat hukum yang menyangkut persoalan hak dan kewajiban bagi si anak  itu  sendiri.  Dengan  demikian,  perumusan  tentang  anak  dalam  berbagai  undang- undang  tidak  memberikan  pengertian  akan  konsepsi  anak,  melainkan  perumusan  yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu”. 9 Konsep  hukum  progresif  yang  dikemukakan  oleh  satjipto  rahardjo  sebelum berlakunya  UU  SPPA,  maka  penyelesaian  kasus  anak  seyogianya  tidak  diselesaikan dalam  mekanisme  tertera  pada  dalam  teks  formal  UU  Pengadikan  anak.  Salah  satu implementasi  konsep  hukum  progresif  adalah  penyelesaian  perkara  diluar  pengadilan ( out of court settlement) ini adalah hal yang biasa karena kajian ini mengutamakan fungsi dari  penyelesaian  kasus  mengutamakan  bentuk  yang  formal  dan  legalistik. 10
Penyelesaian  model  seperti  diatas  tersebut  diperkenalkan  oleh  Undang-Undang  Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, dalam UU SPPA penyelesaian kasus anak wajib diupayakan diversi (pengalihan perkara pidana diluar proses peradilan pidana), kemudian
6 Mardani, Penyalahgunaan  Narkoba dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana , (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.9.
7 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm.4.
8 Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9 Nandang  Sambas,  “Pembaharuan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Berdasarkan  UU  No.11  Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Prosiding SNaPP2014 Volume 4 Nomor 1 (2014),  hlm.63.
10 Fadli Andi Natsif, Ketika Hukum Berbicara, Cetakan-1 (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm.101- 102.
pendekatan  yang  digunakan  dalam  melaksanakan  proses  di  luar  peradilan  pidana  ini disebut sebagai restoratif justice (keadilan restoratif/pemulihan).
Menurut  Jeff  Cristian  seorang  pakar  lembaga  pemasyarakatan  internasional  dari Kanada,  pendekatan restortative  justice adalah  sebuah  penanganan  tindak  pidana  yang tidak  hanya  dilihat  dari  kacamata  hukum  semata,  tetapi  juga  dikaitkan  dengan  aspek- aspek  moral,  sosial,  agama,  ekonomi,  dan adat istiadat lokal. Jadi, meskipun Undang- Undang  Peradilana  Anak  dimungkinkan  dijatuhi  hukum  untuk  dijatuhi  pidana  atau tindakan,  tetapi  tetap  harus  dipertimbangkan  prinsip-prinsip  perlindungan  anak  (sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak)  seperti prinsip hidup dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik buat anak. Kurir narkotika merupakan  suatu  rangkaian  perbuatan  jahat  dalam  menjalankan  peredaran  narkotika secara  illegal,  tetapi  dalam  kapasitas  kategori  anak  yang  menjadi  kurir,  ini  merupakan satu  hal  yang  begitu  memprihatinkan  di  mana  anak  tersebut  telah  berhadapan  dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Jeneponto.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  Kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah  suatu penelitian  yang  memberikan  gambaran  kompleks,  dengan  mengunakan  metode penelitian  lapangan,  karena  kajian  penelitian  ini  merupakan  bagian  dari  wacana  kajian tentang  sosiologi  hukum.  Adapun  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  adalah  Studi  Dokumen  (library  research),  merupakan  langkah  awal  dari setiap  penilitian  hukum  (baik  normatif  maupun  sosiologis  atau  kriminilogis),  karena penelitian  hukum  selalu  bertolak  dari  premis  normatif.  Studi  dokumentasi  bagi  peneliti hukum  dilakukan  dengan  mengkaji  setiap  dokumen  hukum,  mulai  dari  peraturan perundang-undangan,  yurisprudensi,  buku  dan  karya  tulis  ilmiah.  Pengamatan (Observation),  sebagai  salah  satu  metode  yang  digunakan  atau  dilakukan  oleh  peneliti dalam penulisan. Kemudian Melalui pengamatan, diharapkan dapat melengkapi temuan dilapangan secara konferhensif. Wawancara (Interview),  yaitu Tanya jawab lisan antara satu  orang  atau  lebih  secara  langsung  dilakukan  oleh  peneliti  dan  pihak  pihak  yang terkait dengan dengan penulisan.

## Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  di  Bawah  Umur  yang  Menjadi  Kurir Narkoba
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud  dengan  perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Undang-Undang  Nomor  11 tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  memberikan  upaya  perlindungan hukum  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dalam  hal  anak  yang  menjadi kurir  narkotika  lewat  pendekatan  keadilan restoratif agar  tercapai  upaya  diversi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan semula,  dan  bukan  pembalasan. Restoratif  justice menawarkan  solusi  terbaik  dalam menyelesaikan  kasus  kejahatan  yaitu  dengan  memberikan  keutamaan  pada  inti permasalahan  dari  suatu  kejahatan.  Bahkan  sistem  peradilan  pidana  anak  wajib
mengutamakan pendekatan keadilan restorativ e untuk tercapainya diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir narkotika. 11
Pada  Pasal  7  ayat  (2)  menegaskan  bahwa  diversi  dilaksanakan  dalam  hal  tindak pidana  yang  dilakukan  diancam  dengan  pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  dan bukan  merupakan  pengulangan  tindak  pidana.  Sehingga  menurut  penulis  anak  yang menjadi  kurir  narkotika  bisa  diupayakan  diversi  karena  ancaman  pidana  penjara  dalam ketentuan  pidana  yang  diterapkan  kepada  kurir  narkotika  pada  UU  Nomor  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika  yaitu  paling  singkat  4  (empat)  dan  5  (lima)  tahun  serta  anak tersebut  bukan  residivis.  Upaya  ini  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap anak yang menjadi kurir narkotika untuk dapat diselesaikan di luar proses peradilan dan menjauhkan  dari  proses  pemidanaan.  Sistem  peradilan  pidana  anak  diwajibkan mengupayakan  diversi  berdasarkan  pendekatan  keadilan  restoratif  terhadap  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  sebagai  upaya  perlindungan  hukum  bagi  anak  baik  oleh penyidik di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat penuntutan dan hakim pada pemeriksaan di  tingkat  pengadilan.  Sebagaimana  ketentuan  pasal  9  UU  Nomor  11  Tahun  2012 dikatakan  bahwa  penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim  dalam  melakukan  diversi  harus mempertimbangkan  kategori  tindak  pidana,  umur  anak,  hasil  penelitian  Balai Permasyarakatan  serta  dukungan  dari  lingkungan  keluarga  dan  masyarakat  ini menunjukkan dalam pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum harus didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion ‟ atau diskresi‟.
Para  penegak  hukum  harus  memiliki  rasa  tanggung  jawab  dalam  hal  ini  karena ketebalan  rasa  tanggung  jawab  atau sense  of  responsibility yang  mesti  dimiliki  setiap pejabat  penegak  hukum  harus  mempunyai  dimensi  pertanggungjawaban  terhadap  diri sendiri,  masyarakat,  serta  pertanggungjawaban  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Pada dasarnya  pelaksanaan  diversi  dan restorative justice  memberikan  dukungan  terhadap proses  perlindungan  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Sesuai  dengan prinsip  utama  dari  diversi  dan  restorative  justice,  mempunyai  dasar  kesamaan  yaitu menghindarkan  pelaku  tindak  pidana  dari  sistem  peradilan  pidana  formal  dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternative tanpa pidana penjara.  Perlu  diingat,  perlindungan  dan  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam UU SPPA.
Berkaitan dengan kasus T dan Kasus S Khusus tindak pidana yang dilakukan anak, ada  yang  dinamakan  diversi,  yaitu  pengalihan  penyelesaian  perkara  Anak  dari  proses peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana  ini  untuk  menghindari  dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan  diharapkan  anak  dapat  kembali  ke  dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses diversi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan,  dan  pekerja  sosial  profesional  berdasarkan  pendekatan  keadilan restorative  UU  SPPA  lebih  mengedepankan  unsur  diversi  atau  pengalihan  hukuman pemidanaan  pada  tingkat  pemeriksaan,  penuntutan  hingga  peradilan  bagi  si  tersangka, artinya  bila  tersangka  kasus  narkoba  merupakan  anak  di  bawah  umur,  maka dimungkinkan  ia  akan  mendapat  sanksi  yang  berbeda  karena  berlaku  UU  SPPA terhadapnya.
11 Marlina, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan  Keadilan Restoratif , (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.198.
Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkoba dalam Putusan No.96/Pid.Sus-Anak/2013/PN.Jnp
Kasus yang penulis bahas dalam penulisan ini yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika  oleh  Terdakwa  Anak  Nur  Habibi  yang  telah  melakukan  perbuatan penyalahgunaan  narkotika  golongan  I  bagi  diri  sendiri.  Berdasarkan  dakwaan  maka majelis  hakim  akan  memilih  dakwaan  yang  berpotensi  terpenuhi  diantara  dakwaan kesatu  dan  dakwaan  kedua.  Berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di persidangan  dan  berdasarkan  penilaian  majelis  hakim  bahwa  dakwaan  kesatu  yang memiliki  potensi  bersesuaian  dengan  fakta  persidangan  majelis  hakim  akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Menurut  penulis,  penerapan  hukum  materiil  dalam  kasus  ini  sudah  tepat. Diterapkannya  Pasal  114  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  karena  terdakwa  terbukti  melakukan  tindak  pidana  secara tanpa  hak dan  melawan  hukum  telah  menjadi  perantara  dalam  jual  beli  narkotika  golongan  I. Kemudian  apabila  dikaitkan  dengan  posisi  kasus  yang  telah  dibahas  sebelumnya,  maka unsur-unsur  Pidana  Pasal  114  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  harus  dipenuhi  agar  perbuatan  tersebut  dapat dihukum adalah sebagai berikut:
a. Unsur setiap orang
1. Bahwa  yang  dimaksud  dengan  setiap  orang  adalah  subjek  hukum  yaitu orang/korporasi  yang  melakukan  suatu  perbuatan  pidana  dan  dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Bahwa  Nur  Habibi  yang  diajukan  dalam  persidangan  ini  dengan  berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi,  alat  bukti  surat,  barang  bukti  dan  keterangan  anak  sendiri  yang membenarkan  identitasnya  dalam  surat  dakwaan  jaksa  penuntut  umum,  maka Anak diajukan dalam perkara ini adalah Nur Habibi sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dan  didakwa  melakukan  perbuatan pidana  oleh  karena  itu  anak  selaku  subjek  hukum.  Berdasarkan  fakta  tersebut diatas,  maka  unsur  “setiap  orang”  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan menurut hukum.
b. Unsur  “secara  tanpa  hak  dan  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”
1. Bahwa  yang  dimaksud  dengan  narkotika  menurut  Pasal  1  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan  yang dibedakan  kedalam  golongan-golongan  sebagaimana  terlampir  dalam  Undang- Undang ini.
2. Bahwa perbuatan sebagaimana tersebut di atas pembuktiannya bersifat alternatif sehingga  pembuktiannya  tidak  harus  seluruhnya  dilakukan,  tetapi  cukup  salah satunya  saja  sehingga  apabila  salah  satu  telah  terbukti  selebihnya  tidak  harus dibuktikan.
3. Bahwa  narkotika  golongan  I  dilarang  digunakan  untuk  kepentingan  pelayanan kesehatan,  namun  dalam  jumlah  terbatas  dapat  digunakan  untuk  kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic ,
serta  regensia  laboratorium  setelah  mendapatkan  persetujuan  menteri  atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Bahwa  menurut  keterangan  para  saksi  dan  keterangan  anak  dikaitkan  dengan bukti  surat  dan  barang  bukti  yang  saling  bersesuaian,  diperoleh  fakta  hukum bahwa  pada  hari  selasa  tanggal  25  April  2013  sekitar  Pukul  17.30  Wita bertempat  di  Jalan  Sungai  Kelara,  pada  saat  anak  berada  di  Jalan  Sungai Kelara, anak diberhentikan oleh saksi Supriadi dan saksi Herianto dan pada saat diperiksa  berhasil  ditemukan  1  (satu)  bungkus  kristal  bening  sabu  yang  mana ditemukan  pada  tangan  kanan  anak  dan  pada  saat  diintrogasi  mengenai kepemilikan  barang  tersebut  anak  mengatakan  bahwa  barang  tersebut  adalah milik Sdr. Hendra yang dititipkan kepada anak untuk diantarkan kepada pembeli di Jalan  Sungai Kelara.
5. Bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi,  barang  bukti  dan  dihubungkan dengan  dengan  keterangan  anak  menyatakan  bahwa  barang  tersebut  adalah milik Sdr. Hendra  yang baru  anak terima dari seseorang  yang  anak tidak kenal di Jalan Lingkar tepatnya di depan SMK Negeri 8 Jeneponto dan barang tersebut maksudnya akan diantarkan kepada pembeli Sdr. Reski yang beralamat di Jalan Sungai  Kelara  dimana  anak  dijanjikan  oleh  Sdr.  Hendra  akan  mendapat  upah sebesar  Rp100.000,00  (seratus  ribu  rupiah)  namun  anak  belum  sampai  pada tujuan  pengantaran  1(satu)  paket  sabu-sabu  tersebut,  anak  sudah  diamankan oleh Anggota Polres Jeneponto.
6. Bahwa  berdasarkan  Berita  Acara  pemeriksaan  laboratoris  kriminalistik  barang bukti  narkotika  pada  hari  Kamis  tanggal  27  April  2013  yang  pada  pokoknya menyimpulkan  bahwa  barang  bukti  kristal  bening  dengan  berat  netto  4,6750 gram  milik  Sdr.  Hendra  yang  dibawa  oleh  Anak  Nur  Habibi  adalah metamfetamina  dan  terdaftar  dalam  Golongan  I  Nomor  Unit  61  Lampiran Undang-Undang Republik Idonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narotika.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  unsur  “secara  tanpa  hak  dan  melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Penerapan  hukum  pidana  materil  terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika oleh anak dalam Putusan Perkara Nomor 96/Pid.Sus-Anak/2013/PN.Jnp oleh penuntut umum  pada  dasarnya  sudah  tepat  dengan  menggunakan  2  (dua)  dakwaan,  yaitu: Primair  Pasal  114  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Diantara  unsur-unsur  kedua Pasal yang didakwakan oleh  jaksa penuntut umum  tersebut, yang terbukti secara sah dan  meyakinkan  bersalah  adalah  Pasal  114  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Dimana  antara  perbuatan  dan unsur-unsur pasal saling bersesuaian.
2. Pertimbangan  hukum oleh majelis hakim  dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika  oleh  anak  dalam  Putusan  Nomor  96/Pid.Sus- anak/2013/PN.Jnp  sudah  tepat,  berdasarkan  alat  bukti  keterangan  saksi,  keterangan terdakwa  dan  barang  bukti  yang  diperoleh  serta  pendapat  dan  saran-saran  dan  juga mempertimbangkan  bahwa  anak  masih  berstatus  pelajar  aktif  di  SMKN  8  Jenepnto,
majelis hakim telah tepat memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan menerapkan  pidana  minimum  terhadap  anak  yang  terlibat  dalam  Pasal  114  Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dimana terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana pembinaan selama 1 (satu) tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bambang  Mulyono. Analisis  Kenakalan  Remaja  dan  Penanggulangannya. Yogyakarta: Kanisius, 1989.
Fadli Andi Natsi. Ketika Hukum Berbicara. Jakarta: Prenada Media, 2016. Gatot Supramono. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan. 2004. Marlina. Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan Keadilan Restoratif . Bandung: Refika Aditama, 2009. Mardani. Penyalahgunaan  Narkoba  dalam  Perpektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Pidana . Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Mohammad  Ali  dan  Mohammad  Asrori. Psikologi  Remaja  Perkembangan  Peserta Didik. Jakarta: Bumi Aksara, 2009. Paulus Hadisuprapto. Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak . Malang: Selaras, 2010. Rika Saraswati. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: Citra Aditya  Bakti, 2015.
Sudarsono. Kenakalan Remaja,Cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

## Jurnal
Nandang Sambas. “Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No.11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak” Prosiding  SNaPP2014 Volume 4 Nomor 1 Tahun 2014