JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)
Volume 12 Nomor 1 (Maret 2024)
E-ISSN : 2746-8178 DOI :   10.47828/jianaasian.v12i1.209

## Dampak Persaingan Suku Jawa dan Masyarakat Lokal pada Penguasaan Tempat Strategis di Wisata Kuliner Oepoi
Bernardus Donggo Raga 1 , Yohanes Kornelius Ethelbert 2* , Yasinta Palan Peten 3 , Karolus Tatu Sius 4 , Hendrikus Likusina Kaha 5
1,2,3,4,5 Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, 85369
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 09/07/2024 Revised 05/08/2024 Accepted 06/08/2024

## Abstract
Based on data from BPS as of February 2023, from Lifetime Migration (100 Population) in Kupang City, it was recorded that 35.96 were data on residents who migrated into Kupang City, and the net migration figure which reached 33.8 proves that many immigrants from outside Kupang City who want to live and live their lives in Kupang City, including the Javanese who have migrated to Kupang City since the Dutch colonial period in the 19th century. This research aims to examine the theory of gentrification and its relevance in the migration of Javanese to NTT, especially the city. Kupang on the Oepoi Culinary Tour. The method used in this research is a quantitative verification method by testing the truth of theoretical assumptions  with  data  in  the  field.  The  results  of  the  research  prove  that  the  arrival  of  Javanese immigrants  resulted  in  changes  in  terms  of  demographics,  development  aesthetics,  employment opportunities, social controversy and an increase in property prices. The development of Oepoi Culinary Tourism  is  correct  in  arranging  the  relevant  locations  to  make  them  look  neater,  but  it  must  be accompanied  by  the  readiness  of  the  local  community  in  terms  of  human  resources  to  welcome competition with Javanese people in the culinary world.
Keywords: Gentrification, Migration, Javanese Ethnic

## Abstrak
Berdasarkan  data  BPS  Per-Februari  2023  dalam  Migrasi  Seumur  Hidup  (100  Penduduk)  di  Kota Kupang,  tercatat  sebanyak  35,96  adalah  data  penduduk  yang  melakukan  migrasi  masuk  ke  Kota Kupang,  dan  angka  migrasi  netonya  yang  menyentuh  angka  33,8  membuktikan  bahwa  banyak pendatang dari luar Kota Kupang yang ingin tinggal dan menjalani hidup di Kota Kupang, termasuk Suku Jawa yang sudah sejak periode kolonial Belanda melakukan migrasi ke Kota Kupang di abad 19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teori gentrifikasi dan relevansinya dalam migrasi suku Jawa ke NTT khususnya Kota Kupang pada Wisata Kuliner Oepoi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  metode  kuantitatif  verifikatif  dengan  menguji  kebenaran  asumsi  teori  dengan  data  di lapangan.  Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  kedatangan  pendatang  dari  suku  Jawa mengakibatkan  perubahan-perubahan  dari  segi  demografis,  estetika  pembangunan,  pengadaan lapangan  pekerjaan,  kontroversi  sosial  dan  peningkatan  harga  property.  Pembangunan  Wisata Kuliner Oepoi sudah benar untuk menata lokasi terkait agar terlihat lebih rapi, namun harus disertai dengan kesiapan masyarakat lokal dalam hal SDM untuk menyambut persaingan dengan masyarakat dari Suku Jawa di dunia perkulineran.
Kata Kunci: Gentrifikasi, Migrasi, Suku Jawa

## PENDAHULUAN
Wisata kuliner Oepoi merupakan salah  satu  destinasi    dominan  warga  di Kota  Kupang.  Pada  mulanya  lokasi  ini adalah  tempat  Pedagang  Kaki  Lima (PKL). Demi meingkatkan animo wisatawan ke Kota Kupang, pemerintah menetapkan  lokasi  tersebut  sebagai lokasi  wisata  kuliner.  Serentak  dengan itu adalah penataan tempat tersebut agar menjadi  lebih  permanen.  Spanduk- spanduk iklan kemudian ditempatkan di depan lapak (Lawalu et al., 2023).
Pembangunan  Wisata  Kuliner Oepoi  sebenarnya  tidak  terlepas  dari keinginan  pemerintah  Provinsi  Nusa Tenggara Timur untuk menjadikan lahan yang  semulanya  dibiarkan  kosong  dan tidak  tertata  menjadi  tempat  bagi  para pedagang  yang  akan  menyewa  lahan tersebut  dan  membayarnya  secara  rutin pertahun.  Selain  untuk  kepentingan penataan  ruang  kota,  pengalihan  fungsi pada  Lokasi  tersebut  hamper  mirip seperti  apa  yang  dilakuan    di  Tanjung Tongah, Pematang Siantar (Anggraeni et al., 2019). Keinginan pemerintah tersebut sejalan dengan apa yang termuat dalam  Peraturan  Presiden  Republik
Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 pasal 3  ayat  5  tentang  Peremajaan  Lokasi PKL. Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk melakukan peremajaan  lokasi  PKL  akhirnya  baru bisa  terealisasi  tepat  di  tahun  2017
setelah  dianggarkan  melalui  APBD
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembangunan sempat mengalami
penolakan.  Namun  pemerintah  provinsi melalui  Dinas  Pendapatan  dan  Aset Daerah melakukan penyuluhan bagi para PKL terkait prosedur penyewaan stan.
Pembangunan  Wisata  Kuliner Oepoi  bertujuan  untuk  menyambut semangat modernitas dalam Kota Kupang  sebagai  Ibukota  sekaligus
cerminan  dari  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur.  Beberapa  penelitian  terdahulu menekankan bahwa pembangunan adalah langkah positif yang diambil oleh pihak  pemerintah  untuk  menyambut semangat  modernitas  mengikuti  arus perkembangan  globalisasi.  Salah  satu penelitian yang menyetujui argumentasi ini  adalah  studi  yang  dilakukan  oleh (Puteri & Rani, 2020). Mereka menunjukan bahwa pembangunan memberikan efek positif selama mengikuti konsep pembangunan berkontinuitas  dengan  mengutamakan bidang lingkungan, ekonomi, dan sosial. Selain itu, pada penelitian lain dikatakan bahwa  pembangunan  akan  membawa dampak positif selama memegang teguh pada  falsafah  yang  dimiliki  Indonesia yakni  UUD  1945  dan  Pancasila  (Aristo Evandy A.Barlian & Annisa D. Permata Herista, 2021).
Pembangunan lokasi Wisata
Kuliner  Oepoi  sudah  sesuai  dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Akan tetapi, pembangunan yang dinilai positif ini juga bisa membawa dampak negatif. Salah  satu  teori  yang  melihat  dampak negatif pembangunan
adalah
Gentrifikasi. Sisi negatif tersebut muncul ketika  pembangunan  terpaku  pada pengertian  pembangunan  fisik  belaka dan mengesampingkan pembangunan di sisi  mental  bagi  masyarakat  di  suatu wilayah.  Paham  pembangunan  dengan sifat demikian disebut sebagai developmentalisme (Syahra, 2010). Paham developmentalisme sendiri sebenarnya  merupakan  paham  warisan Belanda yang mengedepankan pembangunan  dengan  menghiraukan efek  samping  berupa  eksklusi  sosial masyarakat sebagai akibat dari pembangunan  suatu  wilayah  (Eko, 2021). Ironisnya lagi, paham inilah yang kemudian  digunakan  pemerintah  dalam
*) Penulis Korespondensi
E-mail : ethgatus@unwira.ac.id
pembangunan  di  daerah  konflik  agraria daerah  Wadas  (Sulaeman  &  Mustofa,
2022). Pembangunan yang hanya mengutamakan pembangunan fisik dinilai lebih mudah sehingga lebih sering dilakukan  oleh  pemerintah.  Penelitian yang  dilakukan  oleh  (Medha  Azka  Nur &  Anastita  Putu  Gde,  2017),  dijelaskan bahwa  pembangunan  yang  dipetakan secara  serampangan  akan  membawa dampak  negatif  di  lokasi  terkait. Pembangunan  harus  melalui  beberapa tahap  verifikasi  dan  perencanaan  yang berpedoman  pada  RCP  secara  matang. Hal ini pula yang seharusnya dilihat pada perencanaan pembangunan Wisata Kuliner  Oepoi.  Pembangunan  yang dilakukan hanya ditujukan untuk peremajaan  lokasi  PKL,  tanpa  terlebih dahulu  mempersiapkan  pembangunan SDM masyarakat lokal yang berkualitas untuk  bisa  bersaing  dengan  para pendatang  dari  Suku  Jawa  sebenarnya jelas  membawa  dampak  negatif  dan tidak disarankan untuk dilakukan karena mengeksklusikan  masyarakat  lokal  dari adanya  pembangunan  (Widianto  & Keban, 2020). Namun, pemerintah tetap melakukan  pembangunan  tersebut  dan meresmikannya pada tahun 2017
kemarin.  Pihak  pemerintah  berpendapat bahwa gentrifikasi akan sangat membantu  dalam  proses  pembangunan ruang/fisik,  meskipun  ada  efek  negatif lain  yang  bisa  terjadi  (Shin  &  Kim, 2016).
Gentrifikasi  memiliki  beberapa fokus.  Beberapa  fokus  teori  gentrifikasi yang kemudian termuat dalam penelitian ini adalah perubahan demografis, perubahan fisik dan estetika,
peningkatan  harga  properti,  konflik sosial  antar  masyarakat,  dan  lapangan pekerjaan  (Widianto  &  Keban,  2020). Penelitian tentang dampak gentrifikasi di suatu wilayah belum banyak
dikemukakan  para  peneliti  sebelumnya.
Banyak peneliti yang lebih memfokuskan  penelitian  mereka  pada penyebab  terjadinya  gentrifikasi.  Pada
penelitian yang dilakukan oleh (Hudalah et al., 2016) di daerah Bandung misalnya melihat bahwa gentrifikasi terjadi karena adanya  proses  perubahan  yang  cepat dalam  demokratisasi  dan  desentralisasi yang melemahkan kekuasaan pemerintah dalam penguasaan lahan(Hudalah  et  al.,  2016)(Hudalah  et al.,  2016)(11).  Desentralisasi  yang diterima oleh pihak pemerintahan Provinsi  Nusa  tenggara  Timur  dari pemerintahan  pusat  menjadikan  mereka memiliki  hak  penuh  atas  pengolahan dana  dan  pengaturan  ruang  daerah (Rukmana,  2015).  Artinya,  keputusan untuk  membangun  suatu  lokasi  Wisata Kuliner  seperti  Wisata  Kuliner  Oepoi merupakan kewenangan mereka sebagai pemilik kebijakan.
Pada  penelitian  terdahulu  yang dilakukan  dengan  subjek  penelitiannya relasi antara Masyarakat Bugis dan Suku Atoin  Pah  Metoh  (Tanesab  &  Tanesab, 2023)  dikatakan  bahwa  suku  asli  Atoin Pah  Metoh  menerima  dengan  baik  para pendatang  dari  Bugis,  dan  bahkan membantu  mereka  untuk  berusaha  dan memulai bisnis ekonomi mereka di tanah Timor.  Selain  itu,  pada  penelitian  lain yang dilakukan dengan subjek penelitian yang  sama,  yakni  pada  masyarakat pendatang  dari  Suku  Bugis  (Bacotang, 2016),  menunjukkan  kedatangan  para pendatang  tersebut  dinilai  sebagai kelompok pembantu pendapatan
perekonomian  Kota  Kupang.  Moto hidup  yang  kuat  yang  sangat  dijunjung tinggi masyarakat NTT termasuk dalamnya Kota Kupang yang memegang falsafah  “ katong  semua  basodara ” menjadikan mereka sangat  terbuka bagi pendatang manapun, tanpa melihat latar belakang  suku,  ras,  agama,  budaya maupun adat.
Berbeda dengan penelitian sebelumnya,  penelitian  ini  berupaya melihat konflik yang bisa terjadi di ruang lingkup masyarakat sebagai dampak dari gentrifikasi. Penelitian sebelumnya hanya  mengkaji  tentang  kedatangan masyarakat  pendatang  yang  dinilai
berkontribusi
dalam peningkatan perekonomian  Kota  Kupang.  Padahal pada  kenyataannya,  kedatangan  dari masyarakat  pendatang  dari  luar  daerah ini  juga  bisa  menimbulkan  jurang ketimpangan terkait permasalahan keadilan sosial seperti apa yang terjadi di Banyumas (Rizkidarajat et al., 2024).
Berangkat  dari  latar  belakang  di atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkritisi  kebijakan  pemerintah  yang terkesan lebih mengutamakan pembangunan  fisik  dalam  kebijakannya ketimbang  pembangunan  dalam  SDM yang akan dipergunakan dalam persaingan  di  dunia  usaha  kuliner  di Wisata Kuliner Oepoi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Denzin, 1978)  penelitian  kualitatif  merupakan pendekatan yang bersinggungan dengan aneka  disiplin,  bidang  dan  tema. Penelitian  kualitatif  dapat  memberikan jawaban  atas  pertanyaan  atas  rumusan masalah  yang  sudah  disusun  penulis dalam  penulisan  penelitian  ini.  Penulis berusaha untuk membuktikan kebenaran bahwa keberadaan masyarakat poendatang  dari  Suku  Jawa  dan menguasai  perdagangan  di  wilayah Wisata Kuliner Oepoi dapat menimbulkan  masalah  sosial  untuk beberapa waktu ke depan.
Lokasi  penelitian ini berpusat  di wisata  kuliner  Oepoi  dan  berlangsung selama  2  bulan.  Teknik  pengumpulan data  dalam  penulisan  riset  ini  adalah observasi langsung, wawancara, dokumentasi  dan  studi  kepustakaan. Observasi  langsung  dilakukan  dengan datang  ke  lokasi  penelitian  dan  melihat langsung  situasi  perdagangan  yang terjadi  di  sana,  wawancara  dilakukan dengan  mengambil  sampel  random  di antara para pedagang dari suku Jawa dan masyarakat  Timor  di  lokasi  penelitian, dokumentasi  akan  dilakukan  dengan cara mengambil foto dan video di lokasi penelitian, dan studi kepustakaan
dilakukan  dengan  cara  mempelajari teori-teori yang berkaitan dan penelitian- penelitian terdahulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sejarah  Persebaran  Suku  Jawa  di Kota Kupang
Persebaran  suku  Jawa  di  Kota Kupang  telah  terjadi  sejak  masa kolonialisme  Belanda  pada  abad  ke-19. Selain penduduk asli masyarakat Timor, terdapat banyak pendatang dari luar Kota Kupang yang memilih untuk tinggal dan mencari  pekerjaan  di  Kupang.  Para pendatang ini adalah orang-orang keturunan China, Arab, Bugis, Makassar,  Buton,  Bajo,  dan  Jawa  serta beberapa  suku  bangsa  lainnya  dari berbagai daerah.
Pendatang  dari  Jawa  kemudian diikuti  oleh  beberapa  orang  dari beberapa daerah di Sumatera, Sulawesi, Maluku pada umumnya datang ke Nusa Tenggara  Timur  karena  kehidupan mereka sebagai pegawai negeri. Namun, dimulai  dari  tahun  1972  ada  banyak gelombang  pendatang  dari  Jawa  yang tinggal di beberapa kota di Provinsi Nusa
Tenggara Timur terutama Ende, Maumere dan Kupang (KEBUDAYAAN, 2007). Mereka datang  sebagai  tukang,  buruh  dan pedagang. Pedagang-pedagang dari Jawa  kebanyakan  berasal  dari  Jawa Tengah dan Jawa Timur yang kebanyakan berdagang makanan, membuka warung-warung, dan
menjajakan  makanan  seperti  Bakso, Bakmi, Soto, Es, Sate dan sebagainya.
Pengaruh  Jawa  sangat  terlihat pada masa kejayaan Hindu di Nusantara. Pengaruh  ini  terjadi  karena  adanya hubungan politik dan dagang  yang kuat dari Suku Jawa dengan suku-suku di luar Jawa. Pada tahun 1225  masyarakat  dari pulau Timor telah mulai diutus ke Jawa. Pengaruh  kebudayaan  Jawa  ini  tampak di  berbagai  daerah  dalam  berbagai bentuk seperti mitos Majapahit di pulau Sabu dan Pantar dan Tarian Lendo Maja dan  upacara  untuk  Majapahit  di  pulau
Sabu dan Raijua serta masih banyak lagi. Beberapa budaya yang ada ini kemudian dapat dilihat sebagai bukti sejarah bahwa hubungan atau relasi yang terjalin antara masyarakat  NTT  dengan  masyarakat pendatang  dari  suku  Jawa  tidak  terjadi dalam waktu yang relative singkat.
Jumlah  penduduk  NTT  yang berasal dari suku Jawa berjumlah 54.511 dengan  total  presentase  01,17%  dari 100% total keseluruhan masyarakat NTT berdasarkan data Sensus BPS 2010. Dari 100%  total  keseluruhan  penduduk  NTT sebanyak  18,82%  dari  keseluruhan  itu adalah  penduduk  pendatang  dari  suku- suku  luar  NTT  dan  menempatkan  suku Jawa  sebagai  suku  dengan  populasi terbanyak  kedua  setelah  suku-suku  dari Kalimantan.  Hal  ini  membuktikan bahwa suku Jawa merupakan salah satu suku  besar  yang  ada  di  provinsi  Nusa Tenggara Timur.
Kemampuan SDM yang
mumpuni  dalam  dunia  perkulineran menjadikan banyak pendatang dari suku Jawa kemudian memilih untuk berkiprah dalam dunia bisnis makanan dan kuliner untuk menyambung hidup di NTT secara khusus kota Kupang. Persebaran mereka dalam  berdagang  dan  memulai  bisnis kulinerpun  tidak  terpusat  hanya  pada satu lokasi. Tercatat bahwa ada beberapa lokasi  besar  di  Kota  Kupang  yang dijadikan  sebagai  base  perdagangan kuliner  masyarakat  Jawa  seperti  Wisata Kuliner  Seafood  Solor  dan  Wisata Kuliner Oepoi.
Persaingan menurut Kamus
Besar  Bahasa  Indonesia  memiliki  arti usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing  yang  dilakukan  oleh perseorangan (perusahaan, negara) pada bidang  perdagangan,  produksi,  dan persenjataan lainnya. Selain itu, persaingan  dapat  pula  dilihat  sebagai upaya  yang  dilakukan  oleh  seseorang atau suatu lembaga sebagai upaya untuk mencapai  tujuannya  secara  kompetitif (Ferdiyanto,  2016).  Dalam  konteks perdagangan,  Adam  Smith  menyatakan pada bukunya yang berjudul The Wealth
of  Nations  (1776) bahwa  persaingan akan mendorong alokasi faktor produksi ke arah penggunaan yang paling bernilai tinggi  dan  efisien  (Smith,  2020). Persaingan dalam perdagangan memiliki kaitan  dengan  kompetisi  para  penjual yang sama-sama berusaha mengungguli persaingan  dengan  membedakan  harga,
produk, distribusi dan promosi. Wisata Kuliner Oepoi merupakan  salah  satu  lokasi  strategis yang dibangun oleh pemerintah Provinsi NTT  untuk  para  pelaku  UMKM  yang ingin  membuka  usaha  dagang  kuliner mereka. Lokasi ini dibangun pada tahun pada tahun 2017
berdasarkan penganggaran  pada  rancangan  APBD yang  dianggarkan  di  tahun  2016  yang diajukan  oleh  Dinas  Pendapatan  dan Aset Daerah Provinsi NTT. Pembangunan  jejeran  stan  ini  bertujuan untuk  menata  lokasi  tersebut  agar  lebih rapi dan teratur.
Mayoritas  para  pedagang  yang berjualan  di  Wisata  Kuliner  Oepoi adalah  masyarakat  pendatang  dari  suku Jawa. Di antara 32 stan yang sudah terisi dan  disewa,  terdapat  22  stan  yang  di sewa atas nama para pendatang dari suku Jawa  yang  berjualan  di  daerah  tersebut (Wawancara Pak Sandy, 12 Juni  2024). Jadi sekitar 69% stan yang sudah terisi di Wisata  Kuliner  Oepoi  disewa  dengan menggunakan nama para pendatang dari Jawa.  Sisanya  31%  adalah  para  pelaku UMKM dari NTT sendiri.

## Perubahan Demografis
Perpindahan penduduk bisa terjadi  karena  ketakutan  akan  suatu ancaman ataupun harga sewa yang tidak bisa  lagi  terjangkau  (Shaw,  2008). Gentrifikasi dapat mengakibatkan pengusiran  penduduk  berpendapatan rendah,  dan  perubahan  dalam  struktur demografi  kawasan.  Terjadi  perubahan dalam  komposisi  penduduk,  di  mana penduduk berpenghasilan rendah digantikan oleh penduduk berpenghasilan  tinggi.  Ini  seringkali didorong oleh peningkatan harga
property  yang  membuatnya  tidak  lagi terjangkau bagi penduduk asli.
Dalam sudut pandang antropologi, perubahan demografi dalam gentrifikasi  dapat  dipahami  melalui analisis  tentang  bagaimana  dinamika sosial,  budaya,  dan  identitas  berubah.
Ketika suatu area mengalami gentrifikasi. Gentrifikasi seringkali melibatkan  perubahan  dalam  komposisi penduduk,  dengan  mungkin  terjadi peningkatan jumlah penduduk berpenghasilan  tinggi  dan  pengusiran terhadap penduduk berpenghasilan rendah.  Penelitian  dengan  pendekatan antropologis dapat menyoroti bagaimana perubahan  ini  mempengaruhi  struktur sosial  dan  identitas  komunitas  lokal, serta bagaimana mereka berekasi terhadap perubahan tersebut. Wisata  Kuliner  Oepoi  yang dibangun di depan Gelanggang Olahraga Kota Kupang berdampak pada perubahan  demografis  di  sekitaran wilayah yang tergentrifikasi.
Berdasarkan  hasil  survey  lokasi  di sekitaran lokasi wilayah tersebut, peneliti  menemukan  banyak  perubahan demografi  yang  terjadi  akibat  adanya pembangunan  Wisata  Kuloner  Oepoi. Misalnya dengan dibangunnya salah satu SD  berbasis  Islamiah  yakni  SDIT  Al- Muttaqin  tepat  di  belakang  Gelanggang Olahraga  Kota  Kupang  yang  berjarak 300 meter saja. SDIT ini dibangun pada tahun 2012 bulan Juli. Pada tahun  yang sama,  lokasi  yang  sekarang  dibangun Wisata  Kuliner  Oepoi  menjadi  pusat perdagangan  para  pedagang  kaki  lima. Para  pedagang  yang  berjualan  di  lokasi tersebut  mayoritasnya  berasal  dari  para pendatang dari suku Jawa dan luar NTT. Menurut Freeman dalam analisis gentrifikasinya, pembangunan SDIT Al-
Muttaqin ini diakibatkan karena gentrifikasi  masyarakat  Jawa  yang berdagang  dan  membangun  usaha  di sekitaran lokasi tersebut. Karena melihat banyaknya  para  pedagang  dari  Jawa akhirnya  dibangunlah  SD  berbasis Islamiah  untuk  memenuhi  kebutuhan
pendidikan anak-anak dari para pedagang tersebut. Meskipun terlihat sepeleh, namun  hal  ini  bisa  menjadi  ancaman serius  apabila  tidak  ditangani  secara tepat oleh pihak pemerintah. Gentrifikasi dapat mengakibatkan hilangnya lingkungan  tinggal  yang  nyaman  akibat dari  tergerusnya  suatu  lokasi  sebagai sebuah dampak dari kekuatan kapitalisme  (Blok,  2020).  Gentrifikasi yang  dilakukan  secara  serampangan akan  membawa  dampak  buruk  bagi lokasi  terdampak  dan  para  korban (Easton  et  al.,  2020).  Akibatnya, gentrifikasi  yang terjadi  membawa efek yang  berbahaya  berupa  relokasi  tak teratur  dari  pihak  pemerintah.  Sejalan dengan hal tersebut, Helbrecht menegaskan  bahwa  gentrifikasi  dapat membawa  dampak  buruk  bagi  korban yang ter- displace atau mengalami pemindahan akibat gentrifikasi (Helbrecht, 2017). Dampaknya mungkin tidak  akan  terasa  sekarang,  tapi  akan terasa beberpa tahun ke depan seperti apa yang  telah  terjadi  di  Gedongtengen, Jogjakarta (Widianto & Keban, 2020).

## Peningkatan Harga Properti
Gentrifikasi  seringkali  dikaitkan dengan  peningkatan  harga  property. Gentrifikasi  membuat  harga  lahan  di sekitar permukiman meningkat, sehingga  tidak  dapat  dijangkau  oleh kaum  miskin  kota  (Murdie  &  Teixeira, 2011).  Karena  minat  yang  meningkat dari  penduduk  berpenghasilan  tinggi, harga  property  di  kawasan  gentrifikasi cenderung  meningkat  secara  signifikan. Hal ini dapat mengakibatkan
penggusuran  penduduk  asli  yang  tidak mampu  lagi  membayar  sewa  atau hipotek yang meningkat. Antropologi  melihat  gentrifikasi
sebagai proses kompleks yang melibatkan  perubahan  sosial,  ekonomi, dan  budaya  dalam  suatu  wilayah, termasuk  dampaknya  terhadap  harga property. Dalam “Rethingking  of Gentrification:  Beyond  The  Uneven

## Development of Marxist Urban Theory”
oleh  (Rose,  1984),  dikatakan  bahwa gentrifikasi dapat menyebabkan peningkatan  harga  property  yang  dapat mengakibatkan pemaksaan keluar
terhadap  penduduk  asli  yang  mungkin tidak  mampu  membayar  harga  tinggi tersebut.
Pada  sekitaran  lokasi  penelitian yang terdampak gentrifikasi, harga sewa kos dan kontrak tinggal terbilang cukup mahal. Para pemilik kontrakan dan kos- kosan  di  sekitaran  wilayah  tersebut melihat  peluang  besar  untuk  berbisnis, sehingga  harga  sewa  tingggal  di sekitaran  wilayah  yang  tergentrifikasi mengalami  peningkatan  ketimbang  di awal-awal  masa  pembangunan  wisata kuliner Oepoi pada tahun 2012.

## Perubahan Fisik dan Estetika
Pada  kenyataannya,  rehabilitasi
mampu
menghilangkan image
kekumuhan  dari  sebuah  permukiman (Atkinson, 2004). Gentrifikasi seringkali dikaitkan dengan renovasi bangunan dan pembangunan  infrastruktur  baru  di kawasan yang terkena dampak. Kawasan yang  mengalami  gentrifikasi  sering mengalami  perubahan  fisik,  seperti renovasi bangunan, pembangunan tempat-tempat hiburan baru, dan perubahan  tata  letak  jalan.  Estetika kawasan  juga  dapat  berubah  menjadi lebih modern atau hidup.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  salah  satu  pedagang  di  lokasi penelitian, ibu Maria pemilik stan makan Mie  Aan,  beliau  menyatakan  bahwa pembangunan atau perubahan lingkungan  fisik  di  sekitaran  wilayah yang  tergentrifikasi  terbilang  sangat lambat.  Bahkan  beliau  sempat  menjadi salah  satu  tokoh  yang  mengajukan permohonan kepada
Pemerintah Provinsi untuk membangun lahan parkir di  depan  wilayah  tersebut.  Dengan adanya  pembangunan  lahan  parkir tersebut setidaknya dapat sangat membantu meramaikan wilayah tersebut
dan  membuat  suasana  depan  wisata kuliner semakin rapi.
“. . . Perubahan lingkungan fisik
dengan adanya bangunan- bangunan  baru  mulai  nampak terasa  jelas  saat  masa  2014 silam, wah dulunya area
disekitaran  sini  masih  terbilang sangat  sepi”  (Wawancara  Ibu Maria salah satu pelaku UMKM di lokasi, 17 Mei 2024).
Dengan  dibangunnya  Wisata Kuliner Oepoi, setidaknya memperamai suasana di jalan W.J. Lalamentik. Selain itu,  adanya  pembangunan  John’s  Hotel yang  jaraknya  tidak  jauh  dari  lokasi tersebut pada tahun 2014 serta beberapa kos  dan  kontrakan  turut  meramaikan area tersebut  karena menjadikan lokasi- lokasi  tersebut  sebagai  lokasi  yang strategis  untuk  para  pendatang  yang hendak berlibur atau melakukan kompetisi olahraga di Kota Kupang.

## Kontroversi Sosial
Gentrifikasi  seringkali  menjadi topik  kontroversial.  Gentrifikasi  dapat memicu  konflik  sosial  antara  penduduk lama dan penduduk baru, serta menimbulkan  ketidaksetaraan  sosial dalam  akses  terhadap  layanan  dan sumber daya (Atkinson, 2004). Dalam gentrifikasi, konflik dapat terjadi apabila penduduk yang sebelumnya  mendiami  daerah  tersebut menyalahkan pengguna produk gentrifikasi sebagai pihak yang menciptakan permasalahan bagi mereka. Selain dengan pengguna produk gentrifikasi, penduduk sebelumnya juga berkonflik  dengan  pemilik  lahan  yang dalam  hal  ini  adalah  pemerintah provinsi. Kontroversi sosial yang terjadi dalam  gentrifikasi  bergantung  kepada dampak yang diberikan oleh pembangunan  Wisata  Kuliner  Oepoi.
Pada  para  pedagang  dalam  lokasi tersebut,  konflik  hampir  tidak  pernah terjadi  karena  para  pedagang  tidak merasa  tergangggu  antara  aktifitas
pedagang satu dengan pedagang lainnya. Konflik  diyakini  tidak  akan  terjadi, karena  pembangunan  wisata  kuliner Oepoi  dinilai  sangat  membantu  para pedagang karena biaya sewa perstannya yang dinilai sangat murah bila dibandingkan  dengan  penyewaan  di tempat  lain.  (Wawancara  Ibu  Maria,  17 Mei 2024).
Akan tetapi pada mulanya pembangunan ini memunculkan konflik antara  para  pelaku  UMKM  dengan pemerintah  karena  para  pelaku  UMKM tersebut merasa dirugikan dengan relokasi  yang  dilakukan  pemerintah untuk  pembangunan  Wisata  Kuliner Oepoi yang sangat lama yakni memakan waktu 1 tahun lebih.

## Lapangan Pekerjaan
Byrne  yakin  bahwa  gentrifikasi
akan membawa pekerjaan bagi
masyarakat  miskin  perkotaan  (Byrne, 2003).  Gentrifikasi  secara  umum  selain dalam corak pariwisata juga  dipandang akan  menciptakan  lapangan  pekerjaan (Liang  &  Bao,  2015).  Kemunculan Wisata  Kuliner  Oepoi  sebagai  produk gentrifikasi  wisata  kuliner  di  Oepoi memang benar telah membawa lapangan pekerjaan.
Para pelaku UMKM yang sebelumnya  kesulitan  mencari  lahan sewa  untuk  membuka  usaha  bisnis kuliner  mereka  karena  harga  sewa  dari pihak  swasta  di  berbagai  tempat  yang mencapai harga Rp. 30.000.000,
akhirnya  dimudahkan  dengan  adanya pembangunan  Wisata  Kuliner  Oepoi yang harga sewanya relative lebih murah dengan kisaran harga Rp.11.000.000 s/d Rp.15.000.000.  (Wawancara  Ibu  Maria, 17  Mei  2024).  Kesempatan  untuk membuka  usaha  dagang  di  sana diberikan kepada siapapun yang mempunyai  kemampuan  dan  keinginan untuk  memulai  bisnis  kuliner  mereka. Tidak  ada  pendiskriminasian  yang dilakukan  oleh  pemerintah  kepada  para pedagang  jika  ingin  menyewa  lapak  di sana.
Namun,  kehadiran  bangunan Wisata Kuliner Oepoi juga bisa membawa  pandangan  negative  dari sebagian besar masyarakat yang membuka  peluang  untuk  terjadinya konflik.  Hal  ini  karena  para  pedagang yang berjualan lebih banyak berasal dari masyarakat  pendatang.  Di  sana  mereka berjualan dengan menyewa lapak usaha, dan  mencari  pekerja  dari  masyarakat lokal  sekitaran  kota  Kupang  untuk bekerja dengan mereka.
“.  .  .  Ngapain  nyewa  atau  cari orang  Jawa  kalau  para  ada orang  sekitar  yang  mau  kerja, harga jasanya juga  ndak terlalu mahal  dan  cukup  telaten” (Wawancara  Ibu  Astuti  pemilik stan Soelo, 17 Mei 2024).
Harga jasa yang ditawarkan dari para  pembantu  masyarakat  lokal  NTT terbilang  cukup  murah,  namun  hal  ini diakui terpaksa dilakukan karena kondisi ekonomi  yang  terjepit  dan  memang membutuhkan  lapangan  pekerjaan  di Kupang.
“.  .  .  Gaji  saya  Rp.  1.500.000 perbulan.  Saya  bekerja  untuk membiayai  sekolah  anak.  Suami kerja  serabutan.  Rumah  di Fatukoa, jauh dari tempat kerja, sehingga  kadang  diantar  suami dan  kadang  saya  naik  ojek pulang pergi kerja” (Wawancara Ibu  Yuliana  Kelan,  pembantu  di stan Mie Aan, 17 Mei 2024).
Dirinya mengaku sempat berjualan  nasi  bungkus  di  Pasar  Inpres sekitaran akhir tahun 2022 sampai awal tahun 2023, namun ditegur majikan lama dan  disuruh  kembali  untuk  membantu berjualan. Berdasarkan pengakuan narasumber juga tidak ada pelatihan atau pendidikan  memasak  dari  dinas  terkait selama masa kerjanya di Wisata Kuliner Oepoi,  sehingga  hal  ini  yang  membuat dirinya  tetap  bekerja  sebagai  tenaga kerja di lokasi tersebut.
Akibatnya, meskipun
pembangunan  Wisata  Kuliner  Oepoi membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat  lokal  Nusa Tenggara Timur yaitu  sebagai  tenaga  kerja  bantu  di  tiap stan yang dibuka, namun kerugian yang didapatkan juga terbilang besar. Hal  ini karena  pembangunan  Wisata  Kuliner Oepoi justru tidak berdampak besar bagi masyarakat lokal yang adalah penduduk asli.  Pembangunan  ini  lebih  berdampak pada  masyarakat  pendatang  dari  Jawa yang  secara  kemampuan  sudah  lebih baik  dari  masyarakat  lokal  dalam  dunia usaha  kuliner.  Pembangunan  Wisata Kuliner  Oepoi  dilihat  tidak  memiliki korelasi seimbang antara gentrifikasi dan relokasi  warga  terdampak  yang  dalam hal  ini  adalah  masyarakat  lokal  (Zuk  et al., 2018).

## KESIMPULAN
Pembangunan  pusat  ekonomi warga  sejatinya  harus  bersifat  inklusif bukan  eksklusif.  Pendekatan  inklusif berupaya  meredam  potensi  penolakan terutama  kelompok  masyarakat  yang tidak  mendapat  manfaat  langsung  dari sebuah  pembangunan.  Dalam  kasus pembangunan  wisata  kuliner  Oepoi  di Kupang, peneliti menemukan kehadiran pendatang  dari  jawa  yang  bekerja sebagai pedagang kuliner telah
mengakibatkan  tergesernya  warga  lokal dari ruang wisata kuliner Oepoi. Hal ini tentu  sangat  berpotensi  menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat berujung pada  konflik  pada  level  horisontal. Karena  itu,  berdasarkan  hasil  penelitian peneliti  menyarankan  agar  pemerintah juga memberikan ruang bagi para pelaku kuliner lokal untuk
bisa mengembangkan  usaha  pada  tempat- tempat kuliner strategis di Kota Kupang.

## REFERENSI
Anggraeni, D., Fasya, T. K., & Nasution, A.  A.  (2019).  Gentrifikasi  Dan Pergolakan  Lahan  Di  Kelurahan
Tanjung Tongah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Aceh Anthropological Journal , 3 (2), 144. https://doi.org/10.29103/aaj.v3i2.2 778 Aristo  Evandy  A.Barlian,  &  Annisa  D. Permata Herista. (2021). Pembangunan Sistem Hukum Indonesia  Berdasarkan  Nilai-Nilai Pancasila  Sebagai  Ideologi  Politik
Bangsa. Jurnal  Lemhannas  RI , 9 (1), 88–98. https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.3 79 Atkinson, R. (2004). The evidence on the impact  of  gentrification:  New lessons  for  the  urban  renaissance. European  Journal  of  Housing Policy , 4 (1), 107–131. https://doi.org/10.1080/146167104 2000215479 Bacotang. (2016). Migrasi Dan Perubahan Ekonomi (Analisis sosiologi  tentang  kontribusi  enik Bugis bagi ekonomi kota Kupang) . Blok, A. (2020). Urban green gentrification  in  an  unequal  world of  climate  change. Urban  Studies , 57 (14),
2803–2816. https://doi.org/10.1177/004209801 9891050
Byrne,  J.  P.  (2003). Scholarship  @ Georgetown  law  two  Cheers  for Gentrification  Two  Cheers  for Gentrification . 432 .
Denzin,  N.  K.  (1978). Sociological Methods: A Sourcebook . McGraw- Hill.
Easton, S., Lees, L., Hubbard, P., & Tate,
N. (2020). Measuring and mapping displacement:  The  problem  of quantification  in  the  battle  against gentrification. Urban Studies , 57 (2), 286–306. https://doi.org/10.1177/004209801 9851953 Eko, S. (2021). Reclaiming the
Government for the Sovereignty of the  People. GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan
Semesta) , 2 (2), 188–214. https://doi.org/10.47431/governabil itas.v2i2.122
Ferdiyanto,  A.  S.  (2016). Persaingan usaha di lingkungan STAIN JURAI SIWO  METRO  perspektif  etika bisnis islam . Helbrecht,  I.  (2017).  Gentrification  and Resistance: Researching Displacement Processes and Adaption Strategies. In Gentrification and Resistance: Researching Displacement Processes  and  Adaption  Strategies (Issue January 2018). https://doi.org/10.1007/978-3-658- 20388-7 Hudalah, D., Winarso, H., & Woltjer, J.
(2016). Gentrifying the peri-urban:
Land use conflicts and institutional dynamics  at  the  frontier  of  an Indonesian metropolis. Urban Studies , 53 (3), 593–608. https://doi.org/10.1177/004209801 4557208 Kebudayaan,  D.  P.  D.  (2007). Adat
Istiadat  Daerah  Nusa  Tenggara
Timur .  UPTD  Arkeologi,  Kajian
Sejarah  Dan  Nilai  Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Lawalu,  E.  M.,  Ketmoen,  A.,  &  Taneo, B. (2023). Volume 5 Nomor 2 Juni 2023 Hal 68-78 Model Pengembangan Usaha Wisata Kuliner Oepoi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Kupang Oepoi  Culinary  Tourism  Business Development  Model  During  The
Covid-19 Pandemic In Kupang City Volume  5  Nomor  2  Juni  2023  Hal 68-7 . 5 , 68–78.
Liang,  Z.  X.,  &  Bao,  J.  G.  (2015).
Tourism gentrification in Shenzhen, China: causes and socio- spatial consequences. Tourism
Geographies , 17 (3), 461–481.
https://doi.org/10.1080/14616688.2
014.1000954
Medha Azka Nur, & Anastita Putu Gde. (2017). Pandangan Terhadap Fenomena Gentrifikasi dan
Hubungannya dengan Perencanaan Spasial. Jurnal  Teknik  ITS , 6 (2), 1337–3520.
Murdie,  R.,  &  Teixeira,  C.  (2011).  The impact  of  gentrification  on  ethnic neighbourhoods  in  toronto:  A  case study  of  little  Portugal. Urban Studies , 48 (1), 61–83. https://doi.org/10.1177/004209800 9360227 Puteri,  R.,  &  Rani,  H.  (2020).  Analisis Paradigma Pembangunan Di Indonesia Analisys of Development Paradigm in Indonesian. IJI Publication , 1 (1), 40–52. Rizkidarajat,  W.,  Nabilla  Arifputri,  A., Ariyanti, M., Hanny Puspitaningtyas,  I.,  &  Hafizha,  A. (2024). Gentrifikasi dan Ketimpangan  Sosial  di  Kelurahan Pabuwaran,  Kabupaten  Banyumas,
Jawa  Tengah. Jurnal  Ilmu  Sosial Humaniora  Indonesia , 4 (1),  1–15. https://doi.org/10.52436/1.jishi.137 Rose, D. (1984). Rethinking gentrification:  beyond  the  uneven development  of  Marxist  urban theory. Environment & Planning D: Society  &  Space , 2 (1),  47–74.
https://doi.org/10.1068/d020047 Rukmana,  D.  (2015).  The  Change  and Transformation of Indonesian
Spatial  Planning  after  Suharto’s New  Order  Regime:  The  Case  of the  Jakarta  Metropolitan  Area. International  Planning  Studies , 20 (4), 350–370. https://doi.org/10.1080/13563475.2 015.1008723 Shaw,  K.  (2008).  A  response  to  “The eviction  of  critical  perspectives from gentrification research.”
International Journal of Urban and Regional  Research , 32 (1),  192– 194.
https://doi.org/10.1111/j.1468- 2427.2008.00772.x Shin,  H.  B.,  &  Kim,  S.  H.  (2016).  The developmental  state,  speculative urbanisation  and  the  politics  of displacement  in  gentrifying  Seoul.
Urban  Studies , 53 (3),  540–559.
https://doi.org/10.1177/004209801 4565745 Smith,  A.  (2020).  An  inquiry  into  the nature  and  causes  of  the  wealth  of nations. Knowledge and Postmodernism in Historical Perspective , 62–72. https://doi.org/10.2307/2221259 Sulaeman,  K.  M.,  &  Mustofa,  M.  U. (2022). Potret Paradigma Developmentalisme  Baru  Jokowi dalam  Film  Dokumenter  “Wadas Waras”  (2021):  Kajian  Analisis
Wacana Kritis Norman Fairclough. Jisipol:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Ilmu Politik , 6 (2), 21–42.
Syahra,  R.  (2010).  Eksklusi  Sosial :
Perspektif  Baru  untuk  Memahami Deprivasi  dan  Kemiskinan. Jurnal Masyarakat & Budaya , Edisi Khus ,
1–33.
Tanesab,  K.,  &  Tanesab,  J.  (2023). METO  (  Studi  Sosiologis  Di  Desa Teun  Baun  Dan  Desa  Nekbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang ) . 1 (2). Widianto, H. W., & Keban, Y. T. (2020). Gentrifikasi: Dampak Sosial- Ekonomi  Pembangunan  Hotel  di Malioboro Kota Yogyakarta Gentrification: The Socio- Economic Impact of Hotel Development  in  Malioboro  Areas,
Yogyakarta City, Indonesia. Jurnal PKS , 19 (2), 107–123.
Zuk, M., Bierbaum, A. H., Chapple, K., Gorska,  K.,  &  Loukaitou-Sideris, A. (2018). Gentrification, Displacement,  and  the  Role  of Public  Investment. Journal  of
Planning  Literature , 33 (1),  31–44. https://doi.org/10.1177/088541221
7716439