## PEMIDANAAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA

## Adam Sani
Email: adam_beutong87@yahoo.com
Abstract
Children  is  that  of  Allah  swt  which  exists  to  the  world  is  on  the  nothing  but  (pure children as the youth is the successors to achieve struggles and human resources for the development  of  nasional.  children  need  guidance  and  attention  specifically,  Especially their  parents  and  the  government  to  achieve  the  development  of  physical  ,  mental  and spiritual  maximally  .The  rule  of  law  against  children  a  criminal  offense  in  Indonesia arranged in act no. 3 year 1997 on court children later improved by the law no. 11 2012 about the justice system children .Hence , if the child a criminal offense therefore his is to  be  processed  legally  based  on  the  bill.  Law  no.  11  2012  about  judicial  systems children  prefer  diversi  in  the  form  of  restorative  justice  in  terms  of  handle  matter children  proven  to  commit  crimes.  According  to  islamic  law  ,  children  committing  a commit crimes.
Keyword: children,  islamic law, crimes law, of Indonesia

## Abstrak
Anak merupakan amanah Allah SWT yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah (suci). Anak  sebagai  generasi  muda  merupakan  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  dan  sumber daya  manusia  bagi  pembangunan  nasional.Seorang  anak  memerlukan  pembinaan  serta perhatian  secara  khusus,  terutama  orangtua  mereka  dan  pemerintah  untuk  mencapai perkembangan fisik, mental dan spritual secara maksimal. Aturan hukum terhadap anak yang melakukan  tindak  pidana  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang Pengadilan Anak kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak.  Oleh  karena  itu,  jika  anak  melakukan  tindak  pidana maka  anak  tersebut  akan  diproses  secara  hukum  berdasarkan  undang-undang  tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak lebih mengutamakan diversi  dalam  bentuk  restoratif  justice  dalam  hal  menangani  perkara  anak  yang  terbukti melakukan tindak pidana. Menurut hukum Islam, Anak yang  melakukan tindak pidana  tidak akan dikenakan sanksi apapun baik hukuman hudud, qishas/diyat ataupun ta’zir.  Pidana bagi anak-anak  yang  bersalah  dalam  Islam  dibebankan  kepada  orang  tuanya,  karena  orangtua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti  orang  tua  tidak  melaksanakan  kewajibannya  dengan  baik,  maka  orang  tualah  yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.
Kata Kunci : Pemidanaan anak ,  hukum Islam, dan hukum Pidana, Indonesia

## PENDAHULUAN
Anak merupakan amanah Allah SWT yang terlahir kedunia ini dalam keadaan fitrah dan suci. Anak  sebagai  generasi  muda  merupakan  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  dan  sumber  daya manusia  bagi  pembangunan  nasional.  Demi  mencapai  perkembangan  fisik,  mental  dan  spritualnya secara  masksimal  maka  seorang  anak  memerlukan  pembinaan  serta  perhatian  secara  khusus, terutama orang tua mereka.
Hak  asasi  anak  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  termuat  dalam  Undang- Undang  Dasar  45  dan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  tentang  Hak-Hak  Anak  yang disahkan  pada  20  November  1989.  Pasal  16  ayat  (2)  Konvensi  menyebutkan  bahwa:  “Anak mempunyai  hak  akan  perlindungan  hukum  terhadap  gangguan  atau  serangan  semacam  itu.” Selanjutnya  Pasal  37  huruf  (a  dan  b)  Konvensi  menyebutkan  bahwa  tidak  seorang  anak  pun  dapat dijadikan  sasaran  penganiayaan,  atau  perlakuan  kejam  yang  lain,  tidak  manusiawi  atau  hukuman yang  menghinakan.  Baik  hukuman  mati  atau  pemenjaraan  seumur  hidup  tanpa  kemungkinan pembebasan,  tidak  dapat  dikenakan  untuk  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  orang- orang di bawah umur delapan belas tahun” (Pasal 37 huruf a).
Aturan  hukum  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  di  Indonesia  sebenarnya  telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 45, 46 dan 47, namun pasal- pasal  ini  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  dengan  keluarnya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2007 tentang Pengadilan Anak yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Oleh karena itu, jika anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan diproses secara hukum berdasarkan undang-undang tersebut.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak lebih mengutamakan program  diversi  dalam  bentuk restoratif  justice dalam  hal  memidanakan  anak  yang  terbukti melakukan pidana.
Mengenai  aturan  pemidanaan  terhadap  anak  yang  dibawah  umur  dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) berupa pidana pokok  yang  terdiri  dari  pidana  peringatan,  pidana  dengan  syarat:  pembinaan  di  luar  lembaga, pelayanan masyarakat, dan  pengawasan. Selanjutnya, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan      pidana  penjara.  Kemudian  pidana  tambahan  terdiri  dari  perampasan  keuntungan  yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.
Menurut  hukum  Islam,  Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  maka  tidak  akan  dikenakan pertanggungjawaban  pidana  baik  hukuman hudud , qishas/diyat ataupun ta’zir. Pidana  bagi  anak- anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan  kewajibannya  dengan  baik,  maka  orang  tualah  yang  menanggung  akibatnya,  yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.
Ketentuan  dalam    hukum  Islam,  tidak  ada  pertanggungjawaban  hukum  atas  seorang  anak sampai  dia  mencapai  usia  puber. Qadhi (hakim)  hanya  berhak  untuk  menegur  kesalahannya  atau menetapkan  beberapa  pembatasan  baginya  yang  akan  membantu  memperbaikinya  dan menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang.  (Abdurrahman I Doi, 1992 : 16).Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan,  Wahbah  Zuhaili,  dalam  bukunya al-Fiqh  al-Islamiy, mencatat,  status  perbuatan  anak tersebut,  dalam  kategori fiqh ,  belum  termasuk  tindakan  kriminal  ( jinayah ).  (Abdurrahman  I  Doi, 1992 : 165).

## KAJIAN KEPUSTAKAAN
Menurut  Sudarto  yang  dikutip  oleh  P.A.F.  Limintang,  mengatakan  bahwa  “  pemidanaan sinonim dengan penghukuman” dengan dikatakannya pemidanaan sinonim dengan penghukuman, maka  Sudarto  lebih  lanjut  mengemukakan  pendapatnya  kemudian  dikutip  oleh  P.A.F  Limintang hukum yaitu:
“Penghukuman  berasal  dari  kata  hukum,  sehingga  dapat  diartikan  sebagai  penetapan hukum  atau  merumuskan  tentang  hukumnya (barenchsten), menetapkan  hukum  untuk  suatu peristiwa  itu  tidak  hanya  menyangkut  bidang  hukum  pidana  saja  tetapi  juga  hukum  perdata. Oleh  karena  itu  harus  disempitkan,  artinya  penghukuman  dalam  perkara  pidana  yang  kerap kali  sinonim  dengan  pemidanaan  atau  pemberian  atau  penjatuhan  pidana  oleh  hakim. Penghukuman dalam hal ini memiliki makna sama dengan sentence atau keroordelin g”(P.A.F,Limintang, ,1994 : 49).
Menurut Barda Nawawi  Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu  proses    pemberian  atau  penjatuhan  pidana  oleh  hakim,  maka  dapatlah  dikatakan  bahwa sistem  pemidanaan  mencakup  keseluruhan  ketentuan  perundang-undangan  yang    mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara  konkret sehingga seseorang dijatuhi  sanksi  (hukum  pidana).  Ini  berarti  semua  aturan  perundang-undangan  mengenai  hukum pidana substantif, hokum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan system pemidanaan (Barda Nawawi Arief, 2002: 129).
Berbeda konsep pemidanaan dalam hukum sekuler, Hukum  Islam  memandang  pemidanaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Al-Qur’an. Islam menggariskan  bahwa  manusia  diberi  kebebasan  untuk  bertindak  dan  pada  dasarnya  jiwa  manusia itu sendiri  suci.  Manusia  itu  sendirilah  yang  kemudian  menentukan jalan  yang  ia  pilih.  (Makalah Edi Setiadi, SH., MH,8 Maret 2000).
Tujuan hukum Islam dari segi pembuat hukum ada tiga, yaitu keharusan berbuat atau tidak, memilih  antara  melakukan  atau  tidak,  dan  melakukan  atau  tidak  karena  ada  atau  tidaknya keharusan keberadaan hukum tersebut. Ketiga tujuan ini dilihat dari segi tingkat kepentingan bagi manusia, sehingga tujuan hukum Islam dari segi pembuat hukum itu dapat dibagi kedalam tujuan
primer (al-dharuriyyah), sekunder (al-hajjy ) dan tujuan tersier (al-tahsiny). (Mohd.din, 2009  : 78). Istilah kebijakan hukum pidana atau penal policy , beberapa ahli hokum pidana, seperti Barda Nawawi menyebut kan dengan istilah politik hukum pidana. ( Barda Nawawi Arief, 2008 :22)
Sudarto  mengemukakan  bahwa,  kebijakan  hukum  pidana  mewujudkan  peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu.Kemudian badan-badan yang diberikan kewenangan  oleh  pemerintah  untuk  menetapkan  peraturan-peraturan  yang  diterima  dan  di ekspresikan  untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. (Sudarto, 1981 :159).
Kebijakan  hukum  pidana  dalam  penyelesaian  perkara  anak  dapat  dilihat  dari  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yaitu proses  penyelesaian  perkara  anak  pelaku  tindak  pidaname  lalui  diversi  dan  keadilan restorative. Undang-UndangNomor  11  Tahun  2012  harus  selalu  diupayakan  p  ada  setiap  proses  pemeriksaan perkara  Anak,  atau  dengan  kata  lain  proses  diversi  merupakan  bagian  yang  tidak  terlepas  dari system  peradilan  pidana.  Diversi  tersebut  dilaksanakan  jika  prbuatan  yang  dilakukan  diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan pengulangan tidak pidana.
Melihat  prinsip-prinsip  tentang  perlindungan  anak  terutama  prinsip  mengutamakan kepentingan  terbaik  bagi  anak  maka  diperlukan  proses  penyelesaian  perkara  anak  diluar mekanisme  pidana  atau  biasa  disebut  diversi,  karena  lembaga  pemasyarakatan  bukanlah  jalan untuk  menyelesaikan  permasalahan  anak  dan  justru  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.(Marliana, 2009 :10).
Mengenai Restorative  Justice ,  Marlina  menjelaskan  bahwa  Proses  penyelesaian  tindakan pelanggaran  hukum  yang  terjadi  dilakukan  dengan  membawa  korban  dan  pelaku  (tersangka) bersama-sama  duduk  dalam  satu  pertemuan  untuk  bersama-sama  berbicara.  Dalam  pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. (Marlina,2009 : 180.)

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan hokum normatif, yaitu kajian berupa perundang-undangan, asas  hukum,  norma,  dan  lain-lain.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  prosedur  penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. (Johny Ibrahim, 2005 : 46. )
Pembahasan  ini  menggunakan  metode  deskriptif  komperatif,  yakni  menggambarkan  dan menganalisis data mengenai pemidanaan anak menurut hukum Islam dan hokum pidana Indonesia. Sedangkan metode komperatif adalah membandingkan antara aturan yang ada dalam hukum Islam dan hukum Indonesia mengenai pemidanaan anak yang terbukti melakukan pidana.Pendekatan ini pun  ditunjang  dan  dilengkapi  dengan  pendekatan historis (sejarah)  hokum  terhadap  perlindungan dan peradilan anak di Indonesia.
Tipologi  penelitian  ini  berbentuk  preskriptis,  yaitu  penelitian  yang    ditujukan  untuk mendapatkan  saran-saran  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  untuk  mengatasi  dan  menjawab masalah-masalah tertentu tentang: “Pemidanaan Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana  Indonesia.”  Selanjutnya  ketentuan-ketentuan  tersebut  dihubungkan  dengan  teori  –  teori hokum praktis yang ada. Penelitianini menggunakan metode penelitian hokum normatif/yuridisnormatif,  yaitu  suatu  penelitian  yang  secarade  duktif  dimulai  analisa  terhadap pasal-pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan,  dalil  Al-Qur’an,  Al-Hadits,  maupun  pendapat para pakar kedua hukum tersebut  yang mengatur terhadap permasalahan diatas.
Soerjono  Soekanto  mengatakan  bahwa  penelitian  hokum  normative  merupakan  penelitian yang dilakukan dengan cara meniliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.(Soejono Soekanto, Mamudji, 1985 : 13).
Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari  Al-Qur’an,  Al-Hadits,  dan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  terkait, misalnya  Undang- Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, Undang –Undang Nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang PengadilanAnak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dan lain-lain. Bahan hokum sekunder, antara lain  berupa  tulisan-tulisan  dari  para  pakar  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah,  jurnal  dan  hasil  penelitian.Sedangkan  bahan  hokum  tersier,  antara  lain  berupa  bahan- bahan  yang  bersifat  menunjang  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  seperti  kamus  hukum,  kamus bahasa,  artikel-artikel  pada  koran/surat  kabar,  majalah-majalah  dan  bahan  yang  didapat  dengan cara mengakses beberapa situs melalui internet.
Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan melalui penelusuran bahan pustaka, yang meliputi bahan hukum primer berupa ketentuan yang disebutkan dalam Al-Qur’an, Al-Hadits, dan  peraturan  perundang-undangan,  bahan  hokum  sekunder  berupa  buku-buku  literatur  yang berkaitan dengan masalah pemidanaan anak menurut hukum Islam dan hukum Pidana Indonesia .
Analisa data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian yang sifatnya deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dilakukan secara kualitatif melalui metode analisis dan preskriptis.  Kesimpulan  yang  ditarik  oleh  peneliti  dari  hasil  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  metode  normatif  deskriptif  yang  bersifat  kualitatif,  yaitu  selain  dalil qur’ani dan sunni serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga terkait hukum positif yang ada. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN
Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan  yang  telah  dilarang  yang  ia  kerjakan  dengan  kemauan  sendiri  dan  ia  sadar  akibat  dari perbuatannya itu. (Abd. Salam Arief, 1987 :45.)
Pelaku  tindak  pidana  dapat  dibebani  pertanggungjawaban  pidana  apabila  memenuhi  syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. (A. Hanafi, 1986 :154).
Sanksi  atau  hukuman  dalam  hukum  pidana  Islam  disebut  ‘ iqāb (bentuk  singularnya sedangkan  bentuk  pluralnya  adalah ‘uqūbah )  yang  memiliki  arti  siksaan  atau  balasan  terhadap kejahatan.Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Sedangkan menurut Abu Zahrah, hukuman  merupakan  siksaan  bagi  si  pelaku  kejahatan  sebagai  balasan  baginya  dan  hukuman  itu merupakan  suatu  ketetapan syara’ di  dalam  menghilangkan mafsadah ,  dan  menghilangkan mafsadah itu sendiri merupakan kemaslahatan. (Muhammad Abu Zahrah, 1974: 112).
Anak-anak  merupakan  satu  golongan  yang  tidak  diberi  hukuman  dalam  Islam  selama  ia belum  dewasa.  Indikator  dewasa  adalah  pernah  bermimpi  basah  bagi  anak  laki-laki  dan  dating menstruasi  bagi  anak  perempuan.Meskipun  beberapa  ulama  mazhab  juga  menetapkan  batas  usia bagi  usia  kedewasaan  seseorang,  seperti  Imam  Syafi’ie  dalam  kitabnya al-Umm seperti  dikutip Chairuman dan Suhrawardi mengungkapkan, apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun  perempuan,  kecuali  bagi  laki-laki  yang  sudah ikhtilam atau  perempuan  yang  sudah haid sebelum  mencapai  umur  15  tahun  maka  sudah  dianggap  dewasa.  (Chairuman  Pasaribu  dan Suhrawardi K. Lubis, 2004: 10).
Menurut Abdul Qadir Audah bahwa anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan ta’dibi yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang  anak.  Seorang  anak  tidak  bisa  dikatakan  residivis  jika  mengulangi  perbuatan  yang  sama karena ta’dibi dianggab  bukanlah  sebagai  salah  satu  bentuk  hukuman.  (Abdul  Qadir  Audah, 2008 : 257).
Hukum  Pidana  Islam  tidak  membatasi  tentang  sanksi-sanksi  kedisiplinan  yang memungkinkan  pelaksanaannya  kepada  seorang  anak  dan  diserahkan  kepada Waliyul  Amri (pemerintah) untuk menetapkan hukuman untuk seorang anak. Namun ada beberapa ahli fiqh saja yang  mengatakan  bahwa  teguran  dan  pukulan  merupakan  bagian  dari  sanksi  kedisiplinan  atau ta’dib. W aliiyul  amri atau  pemerintah  dapat  memilih  hukuman  untuk  anak-anak  yang  sesuai dengan tempat dan zaman dimana ia berada. Seperti hukuman teguran dan pukulan, menaruh anak yang  melakukan  tindak  pidana  kedalam  lembaga-lembaga  permasyarakatan  atau  pendidikan,  dan lain-lain.Apabila dikaitkan dengan pemidanaan anak di Indonesia, salah satu asas yang terpenting adalah  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  sianak  yang  telah  melakukan  pelanggaran hukum.Salah satu
pendekatan  yang  digunakan  dalam  pemidanaan  anak  adalah Restorative  Justice  System (RJS),  di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif.
Konsep restorative  justice diterapkan  dalam  pemidanaan  anak  di  Indonesia  karena  mereka berbuat kesalahan pada dasarnya bukan sikap hakikinya, tetapi karena pengaruh didikan orangtua dan  lingkungan  tempat  mereka  dibesarkan.  Jika  memang  sianak  sebelum  usia  dewasa  telah berulang kali melakukan pidana,
Dapat saja diberikan ultimum primedium sebagai solusi terakhir. Konsep pemidanaan anak dalam Hukum Pidana Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  lebih  mengedepankan restoratif  justice sebenarnya sudah mengarah pada asas keadilan bagi anak.
Konsep  pemidanaan  terhadap  anak  yang  masih  di  bawah  umur  antara  Hukum  Islam  dan Hukum  Pidana  Indonesia terdapat persamaan  dan  perbedaan  antara  kedua  sistim  hukum  tersebut. Persamaannya yaitu:
1. Sama-sama menetapkan perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak menurut asas  legalitas
2. Sama-sama  mengedepankan  konsep restoratif  justice dalam  mengadili  perkara  anak  yang melakukan pidana.
3. Sama-sama mengurangi hukuman terhadap anak yang terbukti melakukan pidana.
4. Tidak mengutamakan hukuman dalam memidanakan anak
5. Menetapkan factor akal dan factor kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab.
6. Memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana.
Sedangkan perbedaannya adalah :
1. Dasar hukum
Hukum positif berdasarkan pada KUHP Pasal 44, 45, 46, dan 47 serta Undang-undang Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistim  Peradilan  Anak  sedangkan  hukum  Islam  berdasarkan  pada  Al- Qur’an, Hadits, Ijmā’ dan Ijtihad hakim.
2. Batasan usia anak
Menurut hukum positif anak adalah orang yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun.Sedangkan  usia  anak  dalam  Islam  adalah baligh yaitu  laki-laki  apabila  sudah ikhtilam (bermimpi) dan wanita apabila sudah haid . Namun apabila kedua sampai umur15  (lima belas) tahun belum ikhtilam atau haid maka sudah bisa diminta pertanggungjawaban pidana.
3. Alternatif hukuman.
Pengertian  anak  dalam  hokum  positif  adalah  orang  yang  telah  berumur  12  tahun  dan  belum berumur 18 tahun, dalam batasan ini seorang anak dikenai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun diduga melakukan tindak pidana maka penyidik, pembimbing  kemasyarakatan  dan  pekerja  sosial  profesional  akan  menyerahkan  kepada  orang
tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan. Anak  yang  telah  berusia  12  tahun  dan  belum  berumur  18  tahun  seorang  anak  akan  dikenai pertanggungjawaban  pidana.  Pidana  penjara  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  anak    adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi dewasa dan 10 (sepuluh) tahun penjara jika tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup.
Menurut  hukum  Islam  tidak  ada  dalil  normatif  tentang  sanksi  pidana  apalagi  berupa hukuman  penjara,  karena  sanksi  pidana  pada  anak  dalam  Islam  adalah ta’dib (didikan)  yang diserahkan pengaturannya pada waliyul amri (pemimpin).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Tidak ada dalil normatif dalam hukum Islam tentang sanksi pidana terhadap anak yang melakukan  pidana (jinayah) .  Sanksi  bagi  anak-anak  yang  melakukan  pidana  dalam Islam  dibebankan  kepada  orang  tua/walinya  akibat  dari  kelalaiannya  menjaga  anak tersebut  dari  perbuatan  bidana,  Selain  diberikan  sanksi  kepada  orang  tua/wali  akibat kelalaian, terhadap anak tersebut hanya dikenakan ta’dibi yaitu hukuman yang bersifat memberi  pelajaran  yang  tidak  sampai  mempengaruhi  kejiwaan  sang  anakdengan pengaturannya diserahkan pada waliyyul amri (penguasa atau pemimpin).Seorang anak tidak dapat dipidana  karena seorang anak tidak memenuhi syarat sebagai ahlul ‘uqubah (penerima hukuman). Kesepakatan ulama terhadap ketentuan hukum Islam tentang usia kedewasaan anak yaitu untuk seorang laki-laki ditandai dengan ikhtilam (mimpi basah) dan perempuan ditandai  dengan datangnya haid .  Namun  para ulama berbeda pendapat dalam hal ukuran umur dewasa dikarenakan perbedaan tempat, iklim dan masa tertentu sehingga berakibat pada proses kedewasaan itu sendiri.
2. Konsep pemidanaan anak dalam Hukum Pidana Indonesia  yang diatur dalam Undang- Undang  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  lebih mengedepankan restoratif justice sudah mengarah pada asas keadilan bagi anak. Namun regulasi terhadap pengawasan pelaksanaan undang-undang sistem peradilan anak masih perlu di pertegas.
3. Jika  dibandingkan,  ada  perbedaan  dan  persamaan  antara  konsep  hukum  Islam  dan Hukum Pidana Indonesia  dalam pemidanaan anak. Persamaannya terletak pada sama- sama  menggunakan  asas  legalitas  dan  sama-sama  mengedepankan  kepentingan  yang terbaik  terhadap  anak  melalui  diversi  yang  dalam  bentuk restoratif  justice .  Sedangkan
perbedaannya  terletak  pada  dasar  hukum,  usia  kedewasaan  anak,dan  sanksi  pidana penjara.

## Saran
1. P emerintah Indonesia lebih konkrit mengatur regulasi  pengawasan terhadap pemidanaan anak yang terbukti melakukan tindak pidana agar aparat penegak hukum mulai kepolisian, jaksa, dan hakim tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pemerintah Indonesia mengadopsi seluruh ketentuan ajaran agama resmi negara dalam menangani  kasus  anak  yang  terbukti  melakukan  pidana  baik  dari  segi  proses  hukum, pertanggung jawaban maupun pemidanaannya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abdus Salam Arief, FiqhJinayah , Ideal, Yogyakarta, 1987.
Abdullah Hanafi, Asas-asasHukum Islam , Cet. ke-3, BulanBintang,Jakarta, 1986.
Abdurrahman I. Doi, Tindak Pidana dalam Syari’at Islam , alih bahasa Sulaiman Rasjid, Cet. ke-1, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
Abdul QadirAudah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam , (terj) Jilid II, PT.KharismaIlmu,Bogor,2008.
BardaNawawiArief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Edisi Kedua, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
--------, Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta, Edisi Pertama, Cetakan ke-1,Kencana Prenada Media gro, Jakarta, 2008.
Chairuman  Pasaribu  dan  Suhrawardi  K.  Lubis,  Cet.ke-3, Hukum  Perjanjian  dalam  Islam, Sinar Grafika, Jakarta,2004.
Johny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayu  Media  Publishing, Surabaya,2005.
Limintang,P.A.F, Hukum Renintesier Indonesia ,  Amrici,Bandung, 1994.
Makalah Edi Setiadi, SH., MH, pada Puskaji, Rabu, 8 Maret 2000.
Marliana, Peradilan  Pidana  Anak:  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice ,  PT Refika Aditama,Bandung, 2009.
Mohd.din, Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia , UNPAD Press, Bandung, 2009 .
Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimah Wa al-‘uqubah fi Fiqh a-Islam, Dar al-Fikri, Mesir,1974.
SoejonoSoekanto,  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) ,  PT.  Raja grafindo Persada,Jakarta,  1985.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981.