## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau Dari Perundang-Undangan Indonesia
M. Dika Ramadhan, Sahuri Lasmadi Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: dikaramadhan782@gmail.com
Kata Kunci: Pengaturan;
Pelecehan seksual; sesama jenis.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  dan  menganalisis pengaturan terhadap perbuatan pelecehan seksual sesama jenis dalam  perspektif  Perundang-Undangan  di  Indonesia  serta menganalisis  pengaturan  tindak  pidana  pelecehan  seksual sesama  jenis  yang  ideal  dalam  pembaharuan  hukum  di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundangundangan ( Statute  Approach )  dan  Pendekatan  Konseptual (Conceptual Approach) . Hasil penelitian adalah belum ada aturan yang secara khusus mengatur tentang perbuatan ini,  namun dimungkinkan bisa dikenakan Pasal 292 KUHP, Pasal 335 KUHP dan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan  Seksual.  Tetapi  dari  pasal-pasal  tersebut  masih terdapat  kelemahan  sehingga  menimbulkan  ketidakpastian hukum  terhadap  para  korban.  Maka  dari  itu  dibutuhkan  suatu kebijakan hukum yang lebih jelas dan tegas mengatur terhadap perbuatan  pelecehan  seksual  sesama  jenis  dimasa  yang  akan datang.  Penegak  hukum  juga  dapat  menggunakan  Pasal  335 KUHP  sebagai  alternatif  untuk  menyelesaikan  permasalahan tersebut  pada  saat  ini.  Saran  karena  tidak  adanya  pengaturan secara  khusus  yang  mengatur  perbuatan  pelecehan  seksual sesama jenis dan dampak dari perbuatan ini sangat besar maka dari itu dibutuhkan suatu kebijakan hukum yang mengatur secara khusus terhadap perbuatan tersebut.

## 2024 M. Dika Ramadhan

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2024-05-23 Accepted: 2024-05-23 Publish:2024-06-17
KEYWORDS: Arrangement; Crime; Same-sex sexual harassment.

## A. PENDAHULUAN
Mendengar kata pelecehan seksual sudah tidak asing lagi di telinga banyak orang. Di Indonesia sendiri, kasus yang berkaitan dengan seksual setiap tahunnya selalu marak terjadi. Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengungkapkan berdasarkan catatan komnas,  “setiap  dua  jam  terdapat  tiga  perempuan  yang  menjadi  korban  kekerasan seksual.” 1 Pelecehan  seksual  sendiri  merupakan  bentuk-bentuk  perbuatan  yang bernuansa  seksual  dengan  menjadikan  orang  lain  sebagai  objek  atas  perbuatan  yang tidak diinginkan atau memaksa orang lain terlibat dalam suatu hubungan seksual tanpa ada persetujuan dari orang tersebut.
Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas, baik itu berbentuk  lisan maupun tulisan, fisik dan non fisik, mulai dari adanya ungkapan verbal (komentar yang tidak senonoh, gurauan berbau seksual dan sebagainya) dalam bentuk fisik (mencolek, meraba,  mengeus,  memeluk  dan  sebagainya),  mempertunjukan  gambar  porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk
1 Ardito Ramadhan, “Komnas Perempuan Sebut Setiap 2 Jam Ada 3 Perempuan Indonesia Jadi Korban Kekerasan Seksual”, https://www.google.com/amp/s/amp.kompas. com/nasional/read/2022/01/13/09173181/kompas-perempuan-sebut-setiap -2-jam-ada-
3perempuan-indone sia-jadi-korban . diakses 18/02/2022.

## ABSTRACT
This study aims to understand and analyze the regulation of acts of same-sex sexual harassment in the perspective of legislation in Indonesia and to analyze the ideal regulation of criminal acts of same-sex sexual harassment in legal reform in Indonesia. This research is a normative legal research. The results of this study are that there are no rules that specifically regulate this act, but it is possible that it can be subject to Article 292 of the Criminal Code, Article 335 of the Criminal Code and Article  6 letter a of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. However,  these  articles  still  have  weaknesses  that  create  legal uncertainty for the victims.Therefore, a clearer and firmer legal policy is needed to regulate acts of same-sex sexual harassment in the future. And law enforcers can also use Article 335 of the Criminal  Code  as  an  alternative  to  solving  this  problem at  this time.  The  conclusion  is  that  there  is  no  specific  regulation governing acts of same-sex sexual harassment and the impact of this  act  is  very  large,  therefore  a  legal  policy  is  needed  that specifically regulates this act.
mencium  atau  memeluk,  mengancam  akan  menyulitkan  si  perempuan  bila  menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan. 2
Jika  dilihat  kasus  yang  berkaitan  dengan  “pelecehan  seksual  kebanyakan  korbannya adalah  perempuan  dan  pelakunnya  laki-laki.  Namun  disaat  sekarang  ini  pelecehan seksual bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi dapat menimpa siapa saja. laki- laki ataupun perempuan bisa menjadi korban pelecehan seksual dengan pelaku berasal dari  lawan  jenis  atau  bahkan  dilakukan  terhadap  sesama  jenis.” 3 Bentuk  pelecehan seksual  sesama  jenis  menurut  hukum  positif  pada  dasarnya  adalah  sama  dengan pelecehan  seksual  terhadap  lawan  jenis,  hanya  saja  pelecehan  seksual  sesama  jenis pelaku dan korbannya dari jenis yang sama.
Mengenai  ketentuan  hukum  yang  mengatur  tentang  pelecehan  seksual  sesama  jenis diatur di dalam KUHP Pasal 292 KUHP yang menyatakan: “Orang yang cukup umur, yang melakukan  perbuatan  cabul  dengan  orang  lain  sama  kelamin,  yang  diketahui  atau sepatutnya  harus  diduga,  bahwa  belum  cukup  umur,  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama lima tahun.”
Pasal  292  ini  hanya  terbatas  mengatur  perbuatan  seksual  sesama  jenis  yang  hanya dilakukan terhadap korbannya anak dibawah umur. Pasal ini tidak bisa dijadikan dasar hukum yang kuat karena Pasal ini tidak mengatur secara tegas dan luas.
Penegak  hukum  juga  bisa  menggunakan  Pasal  335  Ayat  (1)  butir  1  KUHP  yang menentukan:
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu  tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1. Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
Pasal  ini  juga  tidak  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat  karena  pasal  ini  terlalu  luas mengatur tentang perbuatan yang tidak menyenangkan sehingga berpotensi terjadinya multi tafsir dalam perbuatan tersebut.
Pada saat ini pengaturan mengenai tindak pidana pelecehan seksual telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak
2 Marcheyla  Sumera,  “Perbuatan  Kekerasan/Pelecehan  Terhadap  Perempuan”,  Lex  et Societatis, 1, 2 (2013), hlm. 43-44.
3 Sabungan Sibarani, ”Pelecehan Seksual dalam sudut pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, Sol Justisio , 1, 1 (2019), hlm. 99.

## 2024 M. Dika Ramadhan
Pidana  Kekerasan  Seksual.  Meskipun  Undang-Undang  ini  tidak  mengatur  secara  jelas mengenai  pelecehan  seksual  sesama  jenis.  Namun  perbuatan  tersebut  dimungkinkan dapat dikenakan Pasal 6 huruf a yang dirumuskan sebagai berikut:
Dipidana karena pelecehan seksual fisik:
a. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Menurut penulis adanya kekaburan norma dalam pasal ini karena tidak menjelaskan secara jelas subjek, bentuk-bentuk dan batasan-batasan dalam perbuatan ini sehingga pasal  ini  juga  tidak  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  para  korban.    Pelecehan seksual sesama jenis merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan berdampak besar  bagi  korbannya  seperti  penderitaan  fisik,  mental,  dan  psikologi  namun  masih banyak  orang  yang  menyepelekan  hal  tersebut.  Kebanyakan  dari  korban  pelecehan seksual sesama jenis akan mengalami trauma yang sangat mendalam yang nantinya akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya dan bahkan korban bisa mengalami depresi akibat dari perbuatan tersebut.
Dari  beberapa  pasal  di  atas  tidak  ada  aturan  yang  mengatur  secara  jelas  terkait perbuatan pelecehan seksual sesama jenis. Maka dari itu menurut penulis dibutuhkan suatu  aturan  yang  tegas  dan  eksplisit  mengatur  pelecehan  seksual  sesama  jenis  agar memberikan kepastian hukum terhadap para korban karena kebanyakan korban dari pelecehan seksual sesama jenis banyak yang tidak mendapatkan rasa keadilan.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  atau  kepustakaan.  Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Fokus penelitian hukum normatif pada penelitian ini hanya kepada bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan  ( Statute  Approach ),  Pendekatan  Konseptual (Conceptual Approach) .
B. PEMBAHASAN 1. Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia
Pelecehan  seksual  adalah  setiap  perilaku  seksual  yang  dilakukan  tanpa  adanya persetujuan atau perbuatan yang tidak diinginkan korban. Biasanya perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan karena adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan
tersebut. Pelecehan seksual sendiri masih menjadi salah satu masalah besar yang cukup sulit ditanggulangi. Kasus pelecehan seksual di Indonesia hampir bisa ditemui setiap saat baik dilakukan di tempat umum ataupun di tempat yang sepi seperti kantor, angkutan umum, jalanan, bahkan rumah sendiri.
Faktanya kebanyakan korban dari pelecehan seksual adalah  perempuan namun pada kenyataannya  laki-laki  juga  bisa  menjadi  korban.      Laki-laki  yang  menjadi  korban pelecehan  seksual  biasanya  cenderung  untuk  tidak  melaporkan  apa  yang  dialaminya sehingga  pada  kenyataannya  korban  pelecehan  seksual  terhadap  laki-laki  jauh  lebih banyak  dari  pada  yang  tercatat  secara  resmi.  “Berdasarkan  Laporan  Studi  Kuantitatif Barometer  Kesetaraan  Gender  yang  diluncurkan  Indonesia  Judicial  Research  Society (IJRS)  dan  INFID  Tahun  2020  ada  33%  laki-laki  yang  mengalami  kekerasan  seksual khususnya dalam bentuk pelecehan seksual.” 4
Sekalipun laki-laki melaporkan perbuatan tersebut namun tidak jarang laporan tersebut diacuhkan dan tidak diproses dengan baik. Terlebih lagi ada anggapan bahwa laki-laki bisa menjaga dirinya sendiri dan cenderung tidak akan mengalami pelecehan seksual. Hal  seperti  inilah  yang  membuat  kurangnya  keadilan  terhadap  laki-laki.  Pada kenyataannya siapa saja bisa menjadi korban pelecehan seksual dan setiap orang berhak mendapatkan  perlindungan  hukum  sebagaimana  tercantum  di  dalam  asas equality before the law yang memiliki arti setiap orang sama dan setara dihapan hukum.
Pengaturan  pelecehan  seksual  sesama  jenis  memang  belum  ada  yang  mengaturnya secara jelas sehingga dalam proses penegakan hukumnya kasus-kasus yang berkaitan dengan  pelecehan  seksual  sering  kali  terabaikan.  Pasal  yang  mengatur  perbuatan melanggar kesusilaan dengan sesama jenis atau yang sering di dalam doktrin disebut homoseksual hanya di atur didalam Pasal 292 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: “Orang  dewasa  yang  melakukan  suatu  tindakan  melanggar  kesusilaan  dengan  anak belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, yang belum-dewasaannya ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun.”
Perbuatan  melanggar  kesusilaan  antara  orang  dewasa  yang  melakukan  Perbuatan tersebut dengan anak di bawah umur yang diatur di dalam pasal di atas memiliki unsur- unsur sebagai berikut:
a. Unsur-unsur subjektif : yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga
b. Unsur-unsur objektif  :
4 Admin IJRS, “Kekerasan seksual pada laki-laki: diabaikan dan belum ditangani serius”, http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/, diakses 07/02/2023.

## 2024 M. Dika Ramadhan
1. Seorang dewasa
2. Melakukan tindakan melanggar kesusilaan
3. Seorang anak belum dewasa dari jenis kelamin yang sama
4. Kebelumdewasaan. 5
Unsur di dalam pasal tersebut mengharuskan dilakukan oleh orang dewasa dengan anak di  bawah  umur  dengan  kelamin  yang  sama,  yang  dia  ketahui  belum  dewasanya  atau sepantasnya harus ia duga. Maka dari itu kasus yang berkaitan dengan pasal ini di dalam persidangan  baik  penuntut  umum  ataupun  hakim  harus  bisa  membuktikan  bahwa pelaku  mengetahui  Atau  menyadari  anak  di  bawah  umur  yang  melakukan  tindakan kesusilaan dengan dirinya adalah benar-benar anak di bawah umur. Jika penuntut umum ataupun hakim tidak bisa membuktikan bahwa pelaku menyadari melakukan perbuatan tersebut dengan anak di bawah umur maka sulit bagi hakim untuk menyatakan bahwa pelaku bersalah atau dengan kata lain pelaku bisa mendapatkan putusan bebas.
Orang  dewasa  dalam  Pasal  292  KUHP  adalah  unsur  objektif  yang  apabila  memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal ini maka ia bisa dikatakan sebagai pelaku dari tindak pidana ini. Melakukan tindakan melanggar kesusilaan merupakan unsur  objektif yang kedua.  Simons  menyatakan,  “Kepada  kata ontucht atau  melanggar  kesusilaan  dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 292 KUHP harus diberikan arti yang sama dengan kata ontucht di dalam rumusan ketentuan pidana yang lain.” 6
Pengertian  "Melakukan  hubungan  kelamin"  memiliki  makna  yang  terbatas  karena hubungan  kelamin  biasanya  dilakukan  oleh  orang  yang  memiliki  jenis  kelamin  yang berbeda atau yang biasa disebut heterosexualitas . Tetapi di dalam Pasal 292 KUHP ini mengharuskannya dilakukan oleh orang dengan jenis kelamin yang sama, maka tidak akan membahas mengenai perbuatan melakukan hubungan kelamin, tetapi lebih
tepatnya membahas terkait dilakukannya hubungan  seksual yang tidak wajar. Jadi yang dimaksud dengan Melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dalam pasal ini adalah Berbeda  dari  yang  biasanya  dilakukan  oleh  orang heterosexual .  Biasanya  perbuatan pelecehan seksual sesama jenis dilakukan dalam bentuk seperti Seksual melalui dubur, melalui mulut, mempermainkan alat kelamin dengan oral erotisme dll.   Unsur objektif yang ke tiga adalah anak dibawah umur dari jenis kelamin yang sama. Dibawah umur atau orang yang belum dewasa adalah orang yang umurnya dibawah 18 tahun atau orang
5 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan (Edisi Kedua) , Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hlm. 153.
6 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus , hlm. 155.
yang belum pernah menikah. Dan harus berasal dari jenis kelamin yang sama. “Syarat tersebut  menimbulkan  pendapat  bahwa  yang  dilarang  dalam  Pasal  292  KUHP  bukan hanya  dilakukan  antara  pria  dengan  pria  saja,  tetapi  bisa  dilakukan  antara  wanita dengan,  wanita.” 7 Seorang  dewasa  yang  melakukan  perbuatan  tersebut  dengan  anak dibawah  umur  tetaplah  dipidana  meskipun  perbuatan  tersebut  dilakukan  karena kehendak dari korban. Sedangkan anak tersebut tidak dapat di pidana karena peraturan ini  dirancang  untuk  melindungi    anak-anak  dibawah  umur  dari  orang  dewasa  yang memiliki kelainan seksual.
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya penegak hukum juga bisa menggunakan Pasal 335 KUHP yang rumusannya menentukan:
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:
1. Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan  yang  tak  menyenangkan,  atau  dengan  memakai  ancaman  kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.
2. Barang  siapa  memaksa  orang  lain  supaya  melakukan,  tidak  melakukan  atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis”.
2) Dalam  hal  sebagaimana  dirumuskan  dalam  butir  2,  kejahatan  hanya  dituntut  atas pengaduan orang yang terkena.
Namun  frasa  dalam  Pasal  335  Ayat  (1)  butir  1  KUHP  menimbulkan  ketidakpastian hukum dan memungkin terjadinya kesewenang-wenangan oleh para penegak hukum. Di tahun 2013 pasal ini telah diuji oleh Mahkama Konstitusi (MK) dan frasa perbuatan tidak menyenangkan  dicabut  dari  unsur  Pasal  335  Ayat  (1)  pada  putusan  perkara  Nomor: 1/PUU-XI/2013 dikarenakan frasa tersebut telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.
Setelah  adanya  putusan  ini  pasal  tersebut  berubah  menjadi,  “Barangsiapa  secara melawan  hukum  memaksa  orang  lain  supaya  melakukan,  tidak  melakukan  atau membiarkan  sesuatu,  dengan  memakai  kekerasan,  atau  dengan  memakai  ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.” Unsur Pasal 335 Ayat (1) butir 1:
a) Barangsiapa;
7 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus ., hlm. 156.

## 2024 M. Dika Ramadhan
b) Melawan hukum;
c) Memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
d) Memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan.
Jika perbuatan pelecehan seksual sesama jenis dikaitkan dengan Pasal 335 Ayat (1) butir
1, maka dapat diuraikan sebagai berikut: a) Unsur barangsiapa;
“Menurut para doktrin kata “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa  orang (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechts  persoon) sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban  tanpa  kecuali,  yang  dapat dipertanggung  jawabkan  segala  tindakan-tindakannya.” 8 Dan  biasanya  pelecehan seksual sesama jenis dilakukan oleh seseorang yang berasal dari jenis kelamin yang sama  seperti  laki-laki  terhadap  laki-laki  atau  perempuan  terhadap  perempuan.
Pelaku  dari  perbuatan  tersebut  masuk  kedalam  unsur  ini  karena  pada  dasarnya “barangsiapa” itu berarti pelakunya bisa siapa saja.
b) Unsur melawan hukum;
Unsur  “melawan  hukum”  adalah  suatu  perbuatan  yang  tegas  dilarang  oleh undangundang  namun  tetap  dilakukan  oleh  orang  tersebut.  Dan  bukan  hanya dilarang oleh undang-undang saja tetapi semua perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma yang ada didalam masyarakat. Sedangkan yang kita ketahui perbuatan pelecehan seksual sesama jenis sangat merugikan pihak korban dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat.
c) Unsur  memaksa  orang  lain  melakukan  atau  tidak  melakukan  atau  membiarkan sesuatu;
Perbuatan  pelecehan  seksual  sesama  jenis  cenderung  dilakukan  secara  paksa  dan tanpa adanya persetujuan dari korban. Korban biasanya dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan. Perbuatan tersebut seperti
memaksa  untuk  memeluk,  memegang  atau  meraba  area  sensitif,  menelanjangi korban dll. Maka dari itu unsur memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu telah terpenuhi.
d) Unsur memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan. Menurut  Simons,  yang  dimaksudkan  dengan  kekerasan  atau geweld ialah  setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu berarti ataupun setiap pemakaian tenaga
8 Rosalia  Dika  Agustanti,  “Penegakan  hukum  pelaku  perbuatan  cabul  dalam  putusan bebas terhadap perempuan”, Jurnal Yuridis , 7, 1 (2020), hlm. 38..
badan  yang  tidak  terlalu  ringan. 9 Perbuatan  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  menimbulkan  bahaya  bagi  korban  baik  dari  segi  fisik  ataupun  psikis. Perbuatan  merendahkan,  menghina,  dan  melecehkan  karena  ketimpangan  relasi kuasa  dan/atau  gender  masuk  kedalam  bentuk  kekerasan  seksual.  Dan  perbuatan pelecehan  seksual  sesama  jenis  merupakan  salah  satu  betuk  kategori  kekerasan seksual sehingga terpenuhinya unsur ini.
Meskipun  penegak  hukum  bisa  menerapkan  pasal  ini  terhadap  perbuatan  pelecehan seksual sesama jenis, namun menurut penulis Pasal ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  korban.  Pasal  ini  tidak menjelaskan secara jelas terkait jenis-jenis perbuatan yang dilarang dan Pasal ini juga tidak  mengatur  secara  khusus  terkait  perbuatan  pelecehan  seksual  sesama  jenis sehingga Pasal ini tidak memberikan kepastian hukum terhadap para korban.
Banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual di indonesia dari tahun ketahun dan berbagai macam bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi menandakan bahwa hukum yang  mengatur  terkait  kekerasan  seksual  belum  maksimal.  Pada  dasarnya  selama  ini substansi  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  tidak  cukup  untuk  memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Fenomena yang ada pada masyarakat berkembang lebih cepat dari hukum itu sendiri sehingga aturanaturan yang membahas mengenai kekerasan seksual terutama di dalam KUHP sudah tidak relevan lagi pada saat ini.  Salah  satu  bentuk  untuk  meminimalisir  tingkat  tindak  pidana  kekerasan  seksual adalah dengan memperbaiki aturan itu sendiri. Maka dari itu di butuhkan aturan secara khusus  yang  bisa  menjangkau  semua  bentuk-bentuk  kekerasan  seksual  yang  sering terjadi termasuk pelecehan seksual sesama jenis.
Sebenarnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sudah  lama  digagas  pada  tahun  2012,  tetapi  Undang-Undang  ini  baru  bisa  disahkan menjadi  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual di tahun 2022 setelah melalui perjalanan panjang. Undang-Undang ini sangat penting bagi masyarakat indonesia yang sedang darurat akan kekerasan
seksual. Peraturan ini diharapkan akan menjadi payung hukum terhadap perlindungan korban kekerasan seksual.
Terkait  pelecehan  seksual  sesama  jenis  di  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual  tidak ada  larangan  yang menyatakan secar  jelas  bahwa perbuatan tersebut  dilarang,  namun  perbuatan  tersebut  dimungkinkan  bisa  dikenakan  Pasal  6 huruf a UU TPKS yang di jelaskan sebagai berikut:

## 2024 M. Dika Ramadhan
Dipidana karena pelecehan seksual fisik:
a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Berdasarkan pasal di atas mungkin saja bisa digunakan terhadap perbuatan pelecehan seksual sesama jenis. Namun Pasal ini masih memiliki banyak kelemahan sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum terhadap perbuatan pelecehan seksual sesama jenis. Pasal ini  tidak  menjelaskan  secara  jelas  subjek  dan  bentuk-bentuk  perbuatannya.  Subjek dalam Pasal ini adalah setiap orang, meskipun dapat disimpulkan setiap orang adalah semua  orang  baik  itu  laki-laki,  perempuan,  ataupun  anak-anak.  Namun  hal  tersebut tidaklah menjamin kepastian hukup terhadap korban pelecehan seksual sesama jenis. Sebagaimana  yang  kita  ketahui  penegakan  hukum  terhadap  perbuatan  pelecehan seksual tidaklah mudah karena perbuatan yang berkaitan dengan seksual di indonesia masih menjadi rahasia umum yang tabu dibicarakan. Pasal ini juga tidak menjelaskan secara jelas bentuk-bentuk dan batasanbatasan dari perbuatan pelecehan seksual secara fisik  tersebut.  Menurut  penulis  adanya  kekaburan  norma  dalam  pasal  ini,  sehingga dibutuhkan  suatu  aturan  yang  mengatur  secara  jelas  dan  tegas  terhadap  perbuatan pelecehan  seksual  sesama  jenis  agar  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  para korban.
Kasus  yang  berkaitan  dengan  pelecehan seksual  sesama  jenis memang  jarang  terjadi namun bukan berarti hal tersebut bisa diabaikan begitu saja. Jika dikaitkan dengan Pasal 6 huruf a mungkin pasal ini bisa diterapkan, namun menurut penulis perlu adanya aturan yang tegas mengatur perbuatan ini. Dari beberapa kasus pelecehan seksual sesama jenis jarang sekali ada kasus yang diselesaikan sampai tuntas hal ini terjadi karena banyaknya orang yang beranggapan bahwa pelecehan seksual sesama jenis adalah hal yang tidak masuk akal. Perlakuan tersebut membuat para korban tidak mau melaporkan perbuatan yang menimpanya. Sehingga banyak kasus pelecehan seksual sesama jenis yang tidak terungkap  kepermukaan.  Dengan  adanya  aturan  secara  khusus  mengatur  perbuatan pelecehan seksual sesama jenis akan jauh lebih memberikan perlindungan hukum dan keberanian korban untuk melaporkan perbuatan yang dialaminya.
Berdasarkan analisis aturan hukum terkait perbuatan pelecehan seksual sesama jenis di atas  masih  belum  ada  aturan  yang  mengatur  secara  tegas  dan  masih  banyaknya kelemahan  dari  pasal-pasal  tersebut.  Di  dalam  Pasal  292  KUHP  perbuatan  pelecehan
seksual  sesama  jenis  hanya  terbatas  korbannya  anak  dibawah  umur  dan  pelakunya adalah  orang  dewasa.  Jika  korban  dari  pelecehan  seksual  sesama  jenis  adalah  orang dewasa  maka  pasal  ini  tidak  dapat  digunakan.  Di  dalam  KUHP  itu  sendiri  pelecehan seksual belum dijelaskan secara khusus. Dan meskipun Pasal 335 KUHP bisa diterapkan oleh  penegak  hukum  untuk  menjerat  pelaku  pelecehan  seksual  sesama  jenis,  namun Pasal  ini  tidak  bisa  dijadikan  dasar  hukum  yang  kuat  terhadap  perbuatan  pelecehan seksual  sesama  jenis karna  pasal  ini  tidak  mengatur  secara  jelas  terhadap  perbuatan tersebut. Sedangkan di dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual menurut  penulis  adanya  kekaburan  norma dalam Pasal ini karena tidak menyebutkan secara tegas siapa pelaku dan korbannya dan juga tidak menjelaskan secara rinci bentuk-bentuk dan batasanbatasan dalam pasal ini. Kasus pelecehan seksual sesama jenis di Indonesia masih sulit untuk diselesaikan secara hukum  karena  beberapa  faktor  salah  satunya  anggapan  bahwa  lakilaki  tidak  bisa dilecehkan secara seksual karena dipandang cukup kuat untuk menjaga dirinya. Padahal dampak  dari  perbuatan  ini  sangatlah  besar  bukan  hanya  penderitaan  fisik  saja  tapi penderitaan psikis yang bisa menganggu kehidupan korban kedepannya. Maka dari itu menurut penulis di butuhkan suatu aturan yang mengatur secara tegas dan luas terkait pelecehan seksual sesama jenis agar lebih memberikan kepastian hukum terhadap para korban.

## 2. Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis yang Ideal dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia
Pelecehan seksual sudah sangat meresahkan bagi masyarakat indonesia. Hampir setiap saat selalu ada berita tentang perbuatan pelecehan seksual mulai dari korbannya wanita, anak  dibawah  umur  dan  bahkan  sesama  jenis.  Belakangan  ini    ada  kasus  terkait pelecehan seksual sesama jenis yang viral di media sosial. Seorang lakilaki yang bekerja di kantor KPI pusat dia dilecehkan oleh  teman-teman sekantornya yang juga seorang lelaki. Dari kasus tersebut korban melaporkan perbuatan yang dialaminya tetapi tidak ada  yang  menanggapi  dan  merespon  laporan  tersebut.  Hal  tersebut  menandakan sulitnya para korban untuk mencari keadilan dalam setiap perbuatan pelecehan seksual khususnya  yang  dilakukan  terhadap  sesama  jenis.  Beragam  motif  dari  perbuatan pelecehan seksual membuat para penegak hukum harus ekstra dalam menanggulangi setiap perbuatan tersebut.
Di Indonesia kasus pelecehan seksual sesama jenis masih dianggap kurang serius oleh pemerintah, Kebanyakan orang hanya terfokus pada kasus-kasus pelecehan seksual yang menimpa perempuan saja.  Padahal  dampak yang  dialami pelecehan terhadap sesama jenis  sama  saja  seperti  yang  dialami  pelecehan  terhadap  perempuan.  Banyak  korban

## 2024 M. Dika Ramadhan
memilih  untuk  diam  atas  kejadian  yang  menimpanya  Salah  satu  alasan  korban  diam adalah kurangnya respon dari aparat penegak hukum serta belum adanya aturan secara pasti yang bisa dikenakan atas perbuatan tersebut.
Banyak  cara  yang  bisa  dilakukan  penegak  hukum  untuk  menanggulangi  perbuatan pelecehan seksual seperti meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan pelecehan  seksual,  mengadakan  kampanye  anti  kekerasan  seksual,  melakukan pembaharuan hukum terhadap pelecehan seksual dll. Salah satu cara yang cukup efektif untuk  menyelesaikan  permasalahan  kejahatan  yang  ada  di  tengah  masyarakat  salah satunya yaitu dengan sarana kebijakan hukum pidana. Penyelesaian kejahatan dengan cara hukum pidana ( penal policy ) merupakan hal yang cukup penting untuk dilakukan agar hukum tidak tertinggal dari peristiwanya. Menurut Marc Ancel penal policy adalah “suatu  ilmu  sekaligus  seni  yang  pada  akhirnya  mempunyai  tujuan  praktis  untuk memungkinkan  peraturan  hukum  positif  dirumuskan  secara  lebih  baik  dan  untuk memberi  pedoman  tidak  hanya  kepada  pembuat  undang-undang,  tetapi  juga  kepada para  penyelenggara  atau  pelaksana  putusan  pengadilan.” 10 Seperti  yang  telah  penulis jelaskan  pada  pembahasan  sebelumnya  bahwa  perbuatan  pelecehan  seksual  sesama jenis  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih belum ada yang mengaturnya secara khusus.
Berdasarkan  analisis  yang  penulis  lakukan  terkait  pelecehan  seksual  sesama  jenis bahwa penulis menemukan beberapa kelemahan-kelemahan dari pasal-pasal
tersebut yakni di dalam Pasal 292 KUHP hanya terbatas mengatur tindakan melanggar kesusilaan  dengan  anak  yang  belum  dewasa  dari  jenis  kelamin  yang  sama,  artinya pelecehan  seksual  yang  dilakukan  sesama  jenis  dalam  pasal  ini  hanya  terbatas korbannya anak dibawah umur. Pasal 335 juga tidak bisa dijadikan dasar hukum yang kuat terhadap perbuatan pelecehan seksual sesama jenis karena Pasal ini tidak mengatur secara  khusus  terhadap  perbuatan  tersebut.  Dan  di  dalam  Pasal  6  huruf  a  Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga tidak menyatakan secara khusus terkait unsur siapa pelaku dan korban dalam pasal ini, yang nantinya akan menyulitkan korban untuk melaporkan perbuatan yang dialaminya. Pasal ini juga tidak menjelaskan secara jelas  terkait  bentuk-bentuk  dan  batasan-batasan  perbuatan  pelecehan  seksual  secara fisik. Maka dari itu menurut penulis adanya kekaburan norma dalam pasal ini sehingga
10 Barda  Nawawi  Arif,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana , Cetakan  Kedua (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 23.
pasal  ini  tidak  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  perbuatan  pelecehan  seksual sesama jenis.
Sebagai  Undang-Undang  yang  mengatur  secara  khusus  terhadap  perbuatan  yang berkaitan  dengan  kekerasan  seksual  di  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memiliki aturan tersendiri yang dapat  mengantisipasi  tindakan-tindakan  asusila  terkait  perbuatan  pelecehan  seksual sesama jenis. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyak orang yang berpandangan laki-laki tidak mungkin menjadi korban pelecehan seksual. Pandangan seperti ini bisa berdampak  pada  minimnya  perlindungan  hukum  terhadap  korban  pelecehan  seksual sesama jenis sehingga tidak adanya kepastian hukum terhadap para korban.
Hal tersebutlah yang menjadi dasar bagi penulis untuk dibentuknya suatu pengaturan atau  formulasi  hukum  yang  dapat  menanggulangi  permasalahan  pelecehan  seksual sesama jenis ini dengan seadil-adilnya pada masa yang akan datang. Dan juga aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat bahwa pelecehan seksual bisa terjadi kepada siapapun. Sehingga dengan aturan ini perbuatan pelecehan seksual  di  Indonesia  khususnya  yang  dilakukan  terhadap  sesama  jenis  bisa  menjadi payung  hukum untuk melindungi  para  korban  dan  memberikan  keberanian  terhadap para korban untuk melaporkan ataupun mengungkap kejadian yang dialaminya.
Menurut penulis perbuatan pelecehan seksual sesama jenis sebagai bagian dari delik kesusilaan  harus  lebih  dijelaskan  secara  jelas  terkait  unsur-unsurnya.  Perbuatannya harus jelas seperti apa dan ditujukan kepada siapa aturan tersebut objek dan subjeknya haruslah  jelas.  Sehingga  tidak  ada  kekaburan  hukum  dalam  menentukan  sanksi  yang diberikan  kepada  orang-orang  yang  melanggar  aturan  tersebut.  Juga  diperlukan pembentukan  peraturan    yang  lebih  luas  dan  mampu  menjangkau  para  pelaku  yang selama ini dapat lolos dari jeratan hukuman karena perbuatan pelaku pelecehan seksual sesama jenis tidak ada yang memenuhi unsur legalitas sebagai tindak pidana di dalam KUHP.  Dengan  adanya  aturan  secara  khusus  akan  mengenyampingkan  peraturan- peraturan  sebelumnya  yang  dinilai  masih  memiliki  kelemahan-kelemahan  dasar  baik dari  segi  penentuan  perbuatan,  pelaku  dan  korban  dari  aturan  tersebut, pertanggungjawaban pidana, penindakannya, dan pidana atau sanksinya.
Maka  dari  itulah  diperlukan  suatu  kebijakan  hukum  terhadap  perbuatan  pelecehan seksual  sesama  jenis  secara  khusus  agar  memberikan  kepastian  hukum  dalam menangani  kasus  tersebut  pada  masa  yang  akan  datang.  Salah  satu  syarat  untuk melakukan kebijakan hukum adalah harus dengan melihat nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat.

## 2024 M. Dika Ramadhan
Kebijakan  hukum  pidana  atau  kebijakan  penal  merupakan  salah  satu  upaya  dalam menanggulangi setiap tindak kejahatan. Dalam kebijakan penal mengandung pengertian:
1. Kebijakan  penal  diartikan  sebagai  upaya  penanggulang  suatu  kejahatan  dengan menggunakan sarana hukum pidana
2. Kebijkan  penal  ditinjau  dari  politik  hukum  pidana  adanya  suatu  tujuan  yang  ingin dicapai, yakni suatu perundang-undangan dalam menanggulangi kejahatan.
3. Kebijakan penal mewujudkan suatu perundang-undangan sesuai keadaan dan masa yang akan datang. 11
Jika  ditinjau  dari  politik  hukum,  kebijakan  hukum  pidana  memiliki  beberapa  hal mendasar yang bisa dijadikan suatu pijakan yaitu:
1. Dasar pijakan berbasis ideology, menggunakan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam berbanggsa dan bernegara.
2. Dasar  pijakan  politik  hukum  berbasis  normatif,  dalam  hal  ini  berkaitan  apa  yang seharusnya, menilai suatu kenyataan yang ada untuk merubahnya ke arah yang benar serta baik dan buruknyan sesuatu.
3. Dasar pijakan politik hukum berbasis konstitusional, konstitusi menjadi dasar untuk mengatur dan membatasi kekuasaan dan pihak lain serentak untuk menjamin hak warga Negara/rakyat.
4. Dasar  pijakan  politik  hukum  berbasis  moral,  perlunya  moral  dalam  politik hukum untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Suatu  kebijakan  lahir  dari  lembaga-lembaga  yang mempunyai tingkat kesadaran moral untuk menjamin suatu kebijakan yang bermutu dan berorientasi serta berpengaruh bagi kepentingan umum. Di dalam filsafat hukum posisi moral adalah menjadi dasar yang utama dan paling tinggi tingkatannya. 12
Banyaknya  permasalahan  yang  sering  terjadi  dalam  penegakan  hukum  dibidang kesusilaan. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan penafsiran antara satu dengan lain. Faktanya adalah norma-norma yang ada di masyarakat sering sekali bergeser dari segi  pemahamannya  bahkan  ada  yang  berpandangan  dari  aspek  sosiologis.  Pengaruh globalisasi juga menjadi problema yang banyak membuat masyarakat meniru nilai hidup yang ada di luar sana yang pada dasarnya sangat berbeda dari niali-nilai yang ada pada masyarakat Indonesia.
11 Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai ., hlm. 30.
12 Mufti Khakim, “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008” (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2014), hlm. 62-63.
Melakukan suatu kebijakan hukum terhadap perbuatan pelecehan seksual sesama jenis tidaklah  mudah,  harus  berdasarkan  pertimbangan  nilai-nilai  tertentu.  Menurut Bassiouni,  “tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  pidana  pada  umumnya  terwujud kepentingan-kepentingan  yang  hidup  di  dalam  masyarakat,  mempunyai  kepentingan sosial  serta  adanya  kepentingan  sosial  tersebut  terdapat  nilai-nilai  yang  harus dilindungi.” 13 Kepentingan-kepentingan  sosial  menurut  Bassiouni  adalah  sebagai berikut:
1. Memelihara ketertiban dalam masyarakat yang meliputi keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat sekitar;
2. Adanya  bentuk  perlindungan  bagi  warga  masyarakat  dari  kejahatan  yang  ada, kerugian,  serta  menjadi  masalah  sosial  maupun  bahaya-bahaya  yang  tidak  bisa dibiarkan lagi;
3. Para pelanggar hukum harus di resosialisasikan kembali;
4. Memelihara  atau  mempertahankan  integritas  mengenai  dasar  tertentu  terkait keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu. 14
Kebijakan hukum dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan tidak bisa terlepas dari masalah  nilai.  Sebagaimana  yang  dikatakan  Christiansen “the  conception  of  problem crime and punishment is an assential part of the culture of any society”. 15 Nilai
merupakan hal penting untuk menjadi pertimbangan dalam melakukan setiap kebijakan hukum. “Nilai adalah sesuatu yang dipandang orang pantas atau tidaknya, harus dikejar, diperjuangkan,  diwujudkan,  dilaksanakan,  dan  dipertahankan,  sehingga  nilai  yang berkaitan dengan nilai buruk haruslah ditinggalkan, dilawan dan harus  dicegah seperti pelanggaran hak asasi manusia.” 16 Jika dikaitkan dengan pelecehan seksual sesama jenis perbuatan tersebut telah melanggar nilai yang ada didalam kehidupan sosial maka dari itu perlunya pencegahan melalui kebijakan hukum pada masa yang akan datang.
Persepsi mengenai “nilai itu sendiri pun bersifat relatif dan cenderung berbedabeda, kadang dalam satu kolektif yang sama bisa berbeda dalam satu kategori masalah yang melibatkan  pelaku  dan  korban.” 17 bagi  pelaku  perbuatan  tersebut  dianggap  hal  yang biasa  namun  bagi  korban  perbuatan  tersebut  berdambak  buruk  bagi  kehidupannya. Sama halnya dengan perbuatan pelecehan seksual sesama jenis, bagi pelaku hal tersebut
13 Mufti Khakim, “Kebijakan Hukum Pidana , hlm. 47.
14 Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai , hlm. 36.
15 Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai , hlm. 37.
16 Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan, Cet.1 (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2016), hlm. 221.
17 Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum ., hlm. 135.

## 2024 M. Dika Ramadhan
dianggap sebagai perbuatan yang wajar atau hanya dianggap sebagai candaan namun bagi  korban  perbuatan  tersebut  sangat  berdampak  buruk  bagi  mental  dan  psikologi korban.
Kebijakan hukum terkait perbuatan pelecehan seksual sesama jenis haruslah melihat beberapa pertimbangan-pertimbangan, mulai dari segi penjatuhan pidana seperti sanksi pidana serta batasan-batasan yang bisa diproses oleh penegak  hukum. Pertimbangan ini juga  akan  mencegah over  capacity dari  suatu  lembaga  permasyarakatan.  Menurut Herbert I. Packer sanksi pidana perlu untuk dipertahankan karena:
1. The criminal law sanction is indispensible, we could not now or in the foreseeable future, without  is (Sanksi  pidana  sangatlah  diperlukan,  kita  tidak  dapat  hidup  sekarang maupun  dimasa  yang  akan  datang  tanpa  pidana).  Tanpa  suatu  pidana  sebagai ultimum  remedium  atau  upaya  akhir  dalam  penyelesaian  suatu  perkara  dengan tujuan  menimbulkan  efek  jera.  Apabila  suatu  perbuatan  yang  merupakan  tindak pidana, namun tidak ada tindak lanjut dari segi aturan dan penerapan sanksi maka Negara akan mengalami over criminal .
2. the criminal law sanction is the best avaible device we have for dealing with groos and immediate harms and threats of harm (sanki pidana sebagai alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya).
3. the  criminal  sacnction  is  at  once  prime  guarantor  and  prime  threatened  of  human feedom.  Used  providentially  andhumanely,  it  is  guarantor,  used  indiscriminately  and coercively, it is theatener . (sanksi pidana suatu ketika merupakan pengancaman yang utama  dari  kebebasan  manusia.  Ia  merupakan  suatu  penjamin  apabila  digunakan secara hemat-hemat cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancamanan apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. 18
Dengan adanya sanksi dalam suatu perbuatan pidana akan lebih memberikan kepastian hukum terhadap korban dalam penegakan hukum di masa yang akan datang. Penerapan sanksi terhadap perbuatan pelecehan seksual sesama jenis juga harus memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Perbuatan pelecehan seksual sesama jenis ini dalam hukum pidana masuk ke dalam delik kesusilaan, Sehingga untuk melakukan suatu penerapan sanksi haruslah berdasarkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

## C. SIMPULAN
Pengaturan  terkait  perbuatan  pelecehan  seksual  sesama  jenis  belum  ada  yang mengaturnya  secara  jelas,  namun  ada  beberapa  pasal  yang  dimungkinkan  bisa
18 Marlina , Hukum Penintensier, Cet.1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 31.
dikenakan atas perbuatan tersebut yaitu Pasal 292 KUHP, Pasal 335 KUHP dan Pasal 6 huruf  a  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual.  Dari  beberapa  Pasal  di  atas  masih  memiliki  banyak  kelemahan  dan  adanya kekaburan norma pada Pasal 6 huruf a Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga Pasal-Pasal di atas tidak memberikan kepatian hukum terhadap para korban dan tidak bisa dijadikan dasar hukum yang kuat terhadap perbuatan pelecehan seksual sesama jenis.
Dari beberapa pasal yang mengatur perbuatan pelecehan seksual sesama jenis masih belum  ada  aturan  yang  mengatur  secara  khusus,  sedangkan  perbuatan  ini  memiliki dampak yang sangat besar seperti penderitaan fisik, mental dan psikologi. Maka dari itu dibutuhkan suatu kebijakan hukum terhadap perbuatan pelecehan seksual sesama jenis dimasa yang akan datang agar memberikan keadilan terhadap para korban.

## 2024 M. Dika Ramadhan

## DAFTAR PUSTAKA Dokumen

## Hukum
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## Buku
Arif, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Kedua. Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Kusumohamidjojo, Budiono. Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan, Cet.1. Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2016.
Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan (Edisi Kedua). Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Marlina . Hukum Penintensier. Cet.1, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

## Jurnal/ Majalah Ilmiah
Agustanti, Rosalia Dika “Penegakan hukum pelaku perbuatan cabul dalam putusan bebas terhadap  perempuan”,  Jurnal  Yuridis , 7,  1  (2020):  38.  https://ejournal.upnv j.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/1843 diakses pada 23 Februari 2023.
Sumera,  Marcheyla  “Perbuatan  Kekerasan/Pelecehan  Terhadap  Perempuan”,  Lex  et Societatis , 1,  2  (2013):  43-44.  https://ejournal.unsrat.ac.id/inde  x.ph  p/lexets ocietatis/ar ticle/view/1748. diakses pada 14 Februari 2022.
Sibarani,Sabungan ”Pelecehan Seksual dalam sudut pandang Undang-undang Nomor 39 Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia”,  Sol  Justisio , 1,  1  (2019):  99. http://ojs.mpu  tantular.ac.id/index.php/sj/article/view/218.  diakses  pada  28 Februari 2022.

## Skripsi/Thesis/Disertasi
Khakim, Mufti “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi dalam Undang-Undang Nomor  44  Tahun  2008”.  Tesis,  Universitas  Islam  Indonesia,  2014. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/9120.  diakses  pada  24  Desember 2022.

## Website
IJRS, Admin.“Kekerasan seksual pada laki-laki: diabaikan dan belum ditangani serius. http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditang ani-serius/ . diakses 07/02/2023.
Ardito  Ramadhan,  Ardito.  “Komnas  Perempuan  Sebut  Setiap  2  Jam  Ada  3  Perempuan Indonesia Jadi Korban Kekerasan Seksual”. https://www.google.com/amp/s/amp.kompas. com/nasional/read/2022/01/13/09173181/kompas-perempuan-sebut-setiap -2-jam-ada-3-perempuan-indone sia-jadi-korban . diakses 18/02/2022