Deitra Aisha, Akim (2023) Upaya Kerja Sama Multilateral Indonesia dalam Menanggapi Kebijakan Red Ii Uni Eropa, (8) 7, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 7, Juli 2023

## UPAYA KERJA SAMA MULTILATERAL INDONESIA DALAM MENANGGAPI KEBIJAKAN RED II UNI EROPA
Deitra Aisha, Akim Universitas Padjadjaran Email: deitra19001@mail.unpad.ac.id, akim@mail.unpad.ac.id

## Abstrak
Indonesia memiliki industri perkebunan kelapa sawit terbesar dan menjadi produsen produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Komoditas kelapa sawit yang berasal dari Indonesia diekspor hampir ke seluruh benua dengan konsumen tertingginya terdapat di  benua  Asia  dan  kawasan  Uni  Eropa.  Uni  Eropa  sebagai  salah  satu  konsumen besar  kelapa  sawit  Indonesia  pada  tahun  2018  merevisi  kebijakannya  menjadi Renewable  Energy  Directive  II  (RED  II)  yang  isinya  menuai  sentimen  negatif terhadap industri kelapa sawit Indonesia. Lalu, Pemerintah Indonesia memberikan respons  terhadap  isu  negatif  tersebut  melalui  beberapa  upaya  diplomasi,  seperti kerja  sama  multilateral.  Artikel  ini  membahas  mengenai  kegiatan  diplomasi perdagangan Indonesia ke Uni Eropa dengan menggunakan kerja sama multilateral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan konsep diplomasi ekonomi  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  didapatkan  dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti studi Pustaka. Data-data tersebut  dianalisis  dan  dibahas  dengan  menggunakan  kerangka  konsep  diplomasi ekonomi untuk menjelaskan mengenai kegiatan diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia  ke  Uni  Eropa  terhadap  komoditas  minyak  kelapa  sawitnya  dengan bergabung  dalam  kerja  sama  multilateral.  Hasil  penelitian  ini  adalah  Indonesia dalam  melakukan  upaya  mempertahankan  minyak  kelapa  sawitnya  mengikuti beberapa kerja sama bilateral dan multilateral seperti keikutsertaan nya di CPOPC.
Kata kunci : Diplomasi Ekonomi; Indonesia; Minyak Kelapa Sawit; RED II; Uni Eropa.

## Abstract
Indonesia  has  the  largest  palm  oil  plantation  industry  and  is  the  world's  largest producer  of  palm  oil.  Palm  oil  commodities  originating  from  Indonesia  are exported  to  almost  all  continents  with  the  highest  consumers  found  in  the  Asian continent and the European Union region. The European Union as one of the major consumers of Indonesian palm oil in 2018 revised its policy to Renewable Energy Directive II (RED II) which reaped negative sentiment towards the Indonesian palm oil industry. Then, the Government of Indonesia responded to these negative issues through  several  diplomatic  efforts,  such  as  multilateral  cooperation.  This  article discusses  Indonesia's  trade  diplomacy  activities  to  the  European  Union  using multilateral cooperation. This research uses qualitative research methods with the
concept  of  economic  diplomacy  The  data  used  in  this  study  was  obtained  using several  data  collection  techniques,  such  as  literature  studies.  These  data  are analyzed  and  discussed  using  the  framework  of  economic  diplomacy  concepts  to explain the economic diplomacy activities carried out by Indonesia to the European Union on its palm oil commodities by joining multilateral cooperation.  The result of  this  study  is  that  Indonesia  in  making  efforts  to  maintain  its  palm  oil  follows several bilateral and multilateral cooperations such as its participation in CPOPC.
Keywords: At Economic Diplomacy; Indonesian; palm oil; RED II; European Union.

## Pendahuluan
Interaksi  yang  dijalankan  oleh  sebuah  negara  bertujuan  untuk  menciptakan hubungan  antar  satu  negara  dengan  negara  lainnya.  Hubungan  yang  terjadi  di  antara negara-negara tersebut bisa berupa kerja sama atau bahkan terjadinya konflik. Maka dari itu,  upaya  yang  dilakukan  negara  adalah  dengan  memanfaatkan  diplomasi  untuk mempererat, menjalin, dan meningkatkan hubungan, khususnya kerja sama antar negara untuk mencapai kepentingan bersama.
Dengan  proses  antar  aktor  seperti  diplomat  sebagai  perwakilan  negara  yang  ada dalam suatu sistem hubungan internasional dan terlibat dalam dialog ruang pribadi dan publik (diplomasi) untuk mencapai tujuan mereka dengan cara yang damai (Mcglinchey, 2007). Isu dalam Hubungan Internasional yang dinamis juga membuat diplomasi tidak hanya digunakan untuk perdamaian saja.
Secara lebih luas, diplomasi juga digunakan untuk berbagai kepentingan, contohnya seperti  kepentingan  ekonomi.  Hal  itu  membuat  diplomasi  ekonomi  dijadikan  sebagai salah satu kajian dari Hubungan Internasional. Diplomasi ekonomi merupakan proses saat suatu negara menghadapi negara lain yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal guna mencapai kepentingan nasional mereka dalam berbagai bidang aktivitas perekonomian.  Hal  tersebut  termasuk  untuk  perdagangan,  investasi,  dan  aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan mendapatkan keunggulan komparatif, memiliki dimensi bilateral, multilateral, dan regional, yang masing-masing merupakan hal penting (Rana, 2007).
Indonesia turut menetapkan prioritas diplomasi ekonomi yang ditekankan pada para Diplomat Indonesia, diantara diplomasi perdagangan dan diplomasi komersial. Praktik- praktik  diplomasi  ini  dapat  membantu  Indonesia  dalam  meningkatkan  ekspor komoditasnya, seperti komoditas kelapa sawit. Peningkatan perdagangan dapat berhasil dengan  mengoptimalkan  segala  SDA  yang  dimiliki  Indonesia,  terutama  pada  sektor komoditas  unggulannya.  Minyak  kelapa sawit  merupakan  salah  satu  komoditas  ekspor unggulan Indonesia.
Minyak kelapa sawit sebagai SDA Indonesia merupakan sebuah komoditas strategis bukan hanya bagi Indonesia  namun secara global. Permintaan akan komoditas tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Bersaing dengan berbagai jenis komoditas lain dalam pasar minyak nabati global, minyak kelapa sawit menduduki peringkat pertama sebagai minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Industri kelapa sawit Indonesia
memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia dengan kinerja perdagangan kelapa sawit  yang  kian  meningkat  dan  industri  ini  juga  banyak  melibatkan  pelaku  usaha  dari berbagai kelompok ekonomi.
Perkebunan kelapa sawit nasional berkembang secara siginfikan dengan luas 16,38 juta hektare dan menampung tenaga kerja lebih dari 17 juta kepala keluarga, petani, dan karyawan  di  area on  farm maupun off  farm (Kementerian  Koordinator  Bidang Perekonomian  RI,  2022) . Namun,  walaupun  kelapa  sawit  mempunyai  peran  pada perekonomian  dalam  negeri  dan  berkontribusi  untuk  kebutuhan  minyak  nabati  dunia, industri  kelapa  sawit  ini  masih  mengalami  tudingan  pada  berbagai  isu-isu  negatif, terutama dari Uni Eropa.
Hubungan Indonesia dan Uni Eropa dalam bidang ekonomi telah terjalin sejak lama, negara-negara Uni Eropa menjadi tujuan pasar utama minyak sawit. Hal ini menjadikan Uni  Eropa  sebagai  salah  satu  mitra  dagang  terbesar  Indonesia,  yang  dapat  dibuktikan dengan nilai investasi keduanya yang meningkat di setiap tahunnya. Minyak kelapa sawit menjadi salah satu produk yang sangat diminati Uni Eropa sebagai bahan baku minyak nabati dalam pembuatan bahan baku energi transportasi dan pembuatan makanan. Minyak kelapa  sawit  yang  di  ekspor  ke  Uni  Eropa  kemudian  akan  diubah  menjadi biofuel (Kartika, 2016).
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa kasus perdagangan komoditas untuk minyak nabati, terutama dari Indonesia, terhambat untuk masuk ke negara-negara Eropa.  Terdapat  beberapa  hambatan  dalam  perdagangan  minyak  kelapa  sawit  secara global  yang  harus  dihadapi  oleh  negara-negara  penghasil  kelapa  sawit.  Salah  satunya dengan  berkembangnya  isu  tentang  lingkungan  akibat  dari  proses  produksi  dan penggunaan  minyak  kelapa  sawit.  Salah  satu  aktor  yang  cukup  kuat  menolak  minyak kelapa  sawit  adalah  Uni  Eropa  (Suastha,  2017).  Hal  ini  ditegaskan  dalam  kebijakan Renewable Energy Directives (RED)  Uni Eropa yang menyatakan bahwa kelapa sawit merupakan  masalah  yang  sangat  besar  terkait  isu  korupsi,  pekerja  anak,  pelanggaran HAM,  penghilangan  hak-hak  masyarakat  adat,  dan  pemicu  deforestasi  dan  perusakan habitat. Hal tersebut menjadi salah satu efek negatif dari aktivitas produksi minyak kelapa sawit.
Pada  tahun  2018,  Komisi  Eropa  mengeluarkan  target  baru  dalam  RED  yaitu Renewable  Energy  Directives II  (RED  II).  Kebijakan  RED  II  dibentuk  dengan  tujuan untuk memastikan bahwa produksi bahan baku biofuel merupakan bahan baku yang tidak merusak lingkungan, tidak menyebabkan deforestasi hutan dan merupakan bahan baku yang bersifat berkelanjutan.  Kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada penurunan ekspor  komoditas  minyak  kelapa  sawit  karena  secara  tak  langsung  kebijakan  tersebut mendiskriminasikan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa.
Inti  dari  kebijakan  RED  II  adalah  pemanfaatan  minyak  sawit  yang  disingkirkan sebagai  bahan  legal  dalam  produksi biofuel atau  bahan  bakar  nabati.  Kebijakan  yang dicetuskan  oleh  European  Commission’s  sangat  penting  bagi  kelangsungan  ekpsor minyak  kelapa  sawit  Indonesia  ke  pasar  Eropa  sebagai  pasar  kedua  terbesar  bagi komoditas ini (Sasmi, 2019).
Melihat fenomena yang ada, minyak kelapa sawit sebagai salah satu penyumbang nilai ekonomi terbesar bagi Indonesia harus dilindungi dari peraturan RED II Uni Eropa yang dapat menghambat perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia. Bila perdagangan komoditas minyak kelapa sawit ini terdampak oleh RED II dan mengakibatkan turunnya nilai  perdagangan  ke  Uni  Eropa  akan  berdampak  juga  ke  perkembangan  ekonomi Indonesia.  Maka dari itu, Indonesia melakukan kegiatan diplomasi perdagangan sebagai upaya dalam memepertahankan dan meningkatkan ekonomi negaranya pada komoditas kelapa  sawitnya.  Pada  riset  ini,  peneliti  berusaha  menelaah  kegiatan  diplomasi perdagangan yang dilakukan Indonesia ke Uni Eropa dalam menanggapi RED II.
Untuk dapat melaksanakan penelitian ini, peneliti perlu adanya studi dan penelitian terdahulu  untuk  menjadi  gambaran  tentang  fenomena  dan  konsep  yang  terkait  dengan topik yang diteliti. Peneliti membagi penelitian terdahulu dalam tiga tipologi. Pertama, penelitian  terdahulu  mengenai  diplomasi  ekonomi  dan  perdagangan,  Dalam  tipologi pertama  ini,  peneliti  merujuk  pada  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Sabaruddin (2016), Killian (2015), Suwarno (2019), Bintang (2019), Setiawan, Sulastri, Aprianto, & Maulana  (2020).    Penelitian  tersebut  membahas  mengenai  diplomasi  ekonomi  yang dilakukan  oleh  Indonesia  ke  negara-negara  lain.  Terdapat  pula  penelitian  megenai diplomasi  ekonomi  dan  perdagangan  Indonesia  dalam  penelitan  yang  dilakukan  oleh Sabaruddin.
Diplomasi adalah salah satu instrumen penting dalam hubungan internasional untuk mencapai  kepentingan  nasional  suatu  negara  yang  berkaitan  dengan  negara  lain  atau organisasi  internasional.  Dalam  hubungan  internasional,  diplomasi  dianggap  sebagai aplikasi inteligen dan strategi untuk menjalankan hubungan formal antar pemerinatahan yang berdaulat, yang dapat diperluas dengan hubungan dengan negara lainnya. Menurut Barston,  diplomasi  adalah  manajemen  hubungan  antarnegara  dengan  aktor  hubungan internasional lainnya (Melissen, 2006).
Perwakilan  resmi  setiap  negara  dan  aktor-aktor lainnya  berusaha menyampaikan, mengkoordinasikan  dan  mengamankan  kepentingan  nasional  yang  dilakukan  melaui korespodensi,  saling  bertukar  dan  menyampaikan  pandangan,  kunjungan  antarnegara, pembicaraan  tidak  resmi,  dan  berbagai  aktivitas  lainnya  (Morgenthau  H.  J.,  1991). Diplomasi  dapat  diartikan  juga  sebagai  suatu  hubungan  atau  relasi  komunikasi  dan keterkaitan. Selain itu, diplomasi dapat dikatan sebagai proses interaktif dua arah antara dua  atau  lebih  negara  untuk  mencapai  politik  luar  negeri  masing-masing  negara  (S.L, 1995).
Diplomasi terus berkembang seiring dengan adanya sifat saling ketergantungan satu negara  dengan  negara  lainnya.  Kegiatan  diplomasi  merupakan  salah  satu  proses  yang dilakukan dengan cara negosiasi disamping bentuk kegiatan lainnyam seperti kunjungan, pertemuan,  dan  perjanjian-perjanjian.    Maka  dari  itu,  negosiasi  adalah  salah  satu  cara dalam  berdiplomasi  untuk  menyelesaikan  perbedaan  dan  permasalahan  secara  damai dengan memajukan kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi menjadi bagian yang penting  untuk  dijadikan  salah  satu  jalan  keluar  atau  solusi  untuk  menyelesaikan permasalahan secara damai (Watson, 1984).
Diplomasi  ekonomi  adalah  salah  satu  jenis  dari  diplomasi  yang  memanfaatkan instrumen ekonomi untuk menempuh tujuan dan kepentingan negara atau lembaga lain. Menurut  Kishan  S.  Rana,  diplomasi  ekonomi  adalah  sebuah  proses  di  mana  negara memiliki  hubungan  dengan  negara  lain  guna  memaksimalkan  keuntungan  nasionalnya pada segala jenis aktivitas ekonomi, seperti perdagangan, investasi, dan bentuk kegiatan ekonomi lainnya yang menguntungkan.
Dimensi  diplomasi  ekonomi  dapat  dilakukan  secara  bilateral,  regional,  maupun multilateral yang terdiri dari aktor resmi Diplomasi ekonomi dapat dikatakan juga sebagai proses pengajuan kebijakan tentang prospek ekonomi untuk dinegosiasikan supaya dapat disetujui oleh negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Terdapat perbedaan cakupan umum antara diplomasi yang berisikan hanya aktor negara seperti kementerian luar negeri dengan diplomasi ekonomi yang memiliki lingkupan lebih luas dan lebih dari pada itu Maaike Okano-Heijmans yang meyatakan bahwa diplomasi ekonomi tak terlepas dari pengaruh politik.
Oleh  karena  itu,  diplomasi  ekonomi  dapat  dimengerti  sebagai  pemakaian  sarana politik  utnuk  menjadi  pendorong  dalam  negosiasi  internasional  yang  memiliki  tujuan untuk  mengembangkan  kesejahteraan  ekonomi  nasional,  dan  pemanfaat  daya  ungkit ekonomi untuk meningkatkan stabilitas politik negara.
Diplomasi ekonomi dapat diutarakan dalam beberapa hal yang bergantung kepada tujuan  dan  prinsip  yang  dapat  dikelompokkan  menjadi  lebih  dari  satu  kategori.  Hal tersebut terbentuk dengan melihat keaadan bahwa diplomasi ekonomi mengikat politik dan  ekonomi  sebagai  alat  dan  tujuan  dalam  satu  rangkaian  diplomasi  ekonomi  yang dilakukan.  Maka  dari  itu,  diplomasi  ekonomi  dimengerti  sebagai  penggunaan  sarana politik,  sebagai  pengangkat  dalam  negosiasi  internasional,  dengan  pemanfaatan  daya pengangkat  ekonomi  untuk  meningkatkan  stabilitas  politik  bangsa  (Okano-Heijmans, 2011).
Diplomasi ekonomi  dalam  hal ini tidak  hanya  dijalani  oleh  sebuah  negara,  tetapi juga menyertakan aktor non-negara, misalnya kelompok kepentingan lainnya atau bisnis swasta. Meskipun begitu, negara tetap menjadi aktor utama yang berperan dalam proses diplomasi ekonomi. Pada perspektif state-centric realis, diplomasi ekonomi dimengerti sebagai  sebuah  upaya  pencapaian  keamanan  ekonomi  dalam  sistem  yang  anarki. Keamanan ekonomi mencakup stabilitas politik negara dan kesejahteraan ekonomi.
Maka dari itu, diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh negara melibatkan beberapa macam  instrumen  yang  memiliki  karakter  politik  maupun  ekonomi.  Heijmans mengkelompokkan variasi tersebut ke pada dua sisi, yakni “business end” dan “ power – play end ” Pada power-play end , instrumen diplomasi ekonomi melibatkan aktivitas yang bersifat politis, seperti pemberian sanski. Tujuan utama aktivitas seperti ini adalah untuk menciptkan stabilitas negara. Sedangkan pada bagian business end , instrumen diplomasi yang digunakan lebih mendasar pada lgoika ekonomi.
Pada  ranah  tersebut,  tujuan  akhir  dari  diplomasi  adalah  meningkatkan  ekonomi seperti  di  bidang:  perdagangana,  komersial,  dan  investasi.  Diplomasi  ekonomi  dapat mempunyai  tujuan  akhir  terbentuknya  stabilitas  ekonom  atau  terbentuknya  stabilitas
politik suatau negara. Dari pembagian dua spektrum di bawah ini, Heijmans menjelaskan bahwa  instrumen  yang  bersifat  politis  dapat  digunakan  untuk  melakukan  diplomasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kemakuman negara, sedangkan instrumen yang  berkarakter  ekonomi  dapat  dipakai  untuk  melakukan  diplomasi  ekonomi  untuk meningkatkan stabilitas politik negara.
Salah  satu  bentuk  dari  diplomasi  ekonomi  adalah  dengan  adanya  kerja  sama multilateral. Kerja sama ekonomi multilateral erat hubungannya dengan kerja sama antar negara yang dilakukan oleh beberapa negara yang jumlahnya lebih dari dua negara. Kerja sama ekonomi multilateral dapat mempengaruhi perdagangan negara-negara anggotanya. Dalam hubungan perdagangan Indonesia dan Uni Eropa, kerja sama ekonomi multilateral yang  diikuti  masing-masing  negara  dapat  mendukung  maupun  menghambat  hubungan perdagangan  Indonesia  dan  Uni  Eropa.  Kerja  sama  multilateral  ini  dapat  digunakan sebagai salah satu kerangka pembangun kerja sama ekonomi lainnya.
Selanjutnya, penelitian terdahulu yang membahas mengenai kebijakan Uni Eropa terhadap  minyak  kelapa  sawit.  Peneliti  mengarah  pada  penelitain  yang  dilakukan  oleh Suwarno (2019), Abdi, Pazli, & Waluyo (2021), (Khairunisa & Novianti (2017), Saragih & Rahayu (2022), Sari (2022), Musyaffa (2022). Penelitian-penelitian tersebut membahas tentang  RED  II  sebagai  kebijakan  Uni  Eropa  serta  latar  belakang  kebijakan  tersebut. Selain  itu,  penelitian-penelitian  itu  juga  meneliti  mengapa  RED  II  Uni  Eropa  dapat memengaruhi Indonesia.
Penelitian-penelitian  diatas  dianggap  penting  oleh  peneliti  karena  menjadi  salah satu  implikasi  yang  nyata  dari  diplomasi  ekonomi  yang  gencar  dilaksanakan.  Bidang ekonomi sudah menjadi instrumen yang tidak dapat dipisahkan dalam kajian Hubungan Internasional  dan  merupakan  salah  satu  instrumen  penting  bagi  suatu  negara  untuk mencapai  kepentingan-kepentingannya,  khususnya  bagi  Indonesia  yang  tengah  gencar melakukan  diplomasi  di  bidang  ekonomi.  Secara  keseluruhan,  peneliti  terdahulu  yang dijabarkan  oleh  peneliti  memberikan  dasar  dan  referensi  dalam  melakukan  riset  ini. Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  yang  telah  dijabarkan,  rumusan  masalah  pada artikel ini adalah bagaimana Indonesia melakukan kerja multilateral dalam menanggapi kebijakan RED II.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan metode  riset  kualitatif  untuk  melakukan  analisis  dan pendalaman  mengenai  diplomasi  perdagangan  kelapa  sawit  Indonesia  terhadap  Uni Eropa.  Metode  riset  kualitatif  mempunyai  karakteristik  untuk  melibatkan  data  yang bersifat naturalistik yang mana riset ini berusaha untuk mempelajari dengan menyatakan fakta  sebeneranya  dalam  sebuah  peristwia  dan  menghindari  intervensi  ataupun manipulasi variabel.
Christoper Lamont juga menjelaskan bahwa metode riset kualitatif adalah strategi atau teknik pengumpulan data dan analisis data yang mengandalkan pengumpulan dan analisis data non numerik. Data yang bersifat non numerik dapat dibuah menjadi sebuah data  numerik  sebagai  pembanding  dan  bahan  evaluasi  selanjutnys.  Dalam  Studi
Hubungan  Internasional,  riset  kualitatif  bisa  digunakan  untuk  memahami  makna  dan prsoes pembentukan politik internasional seperti studi yang mendalami suatu peristiwa yang berkaitan dengan negara, organisasi, individu, serta kawasan (Lamont, 2015).
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dimana  penelitian  kualitatif merupakan  proses  menelusuran  atau  menyidikan  terhadao  suatu  fenomena  secara bertahap dengan melihat keselarasan kebijakan suatu negara dengan realita yang terjadi di dunia. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder yang merupakan data yang telah tersedia, baik berbentuk penelitian terdahulu, suvei, dan lain sebagainya. Biasanya, data yang  telah  tersedia  ini  berbentuk  data statistic yang  telah  diuji  keabsahannya  pada penelitian  sebelumnya  atau  data-data  yang  tersedia  di  laman  resmi  institusi  tersentu sebagai data pendukung dari suatu penelitian (Moehar, 2002). Dalam menggunakan data sekunder, peneliti harus mengidentifikasi data secara benar untuk melihat keabsahan atau keakurasian suatu data yang digunakan, dengan demikian peneliti perlu memperhatikan.

## Hasil dan Pembahasan
Dapat  ditelusuri  kembali  bahwa  perdagangan  komoditas  kelapa  sawit  antara  Uni Eropa dan Indonesia dimulai pada awal tahun 2000-an, sejak industri komoditas kelapa sawit  Indonesia  mulai  berkembang  pesat.  Pada  bagian  pembahasan  sebelumnya,  telah dijelaskan bagaimana kondisi umum industri komoditas kelapa sawit Indonesia dan dapat dikatakan bahwa Uni Eropa yang mana merupakan negara-negara berasal dari Uni Eropa, merupakan  suatu  kelompok  negara  yang  berlangganan  menjadi  konsumen  besar  dari kelapa sawit Indonesia.
Tahun  2008  menjadi  awal  Uni  Eropa  menjadi  salah  satu  pelanggan  utama  dari kelapa sawit Indonesia dan puncaknya pada tahun 2010 menjadi tujuan ekspor terbesar dari komoditas ini (Arifin & Putri , 2019). Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar keempat bagi Indonesia, sedangkan Indonesia merupakan mitra dagang global ke-31 bagi UE dan mitra Uni Eropa ke-5 di ASEAN. Perdagangan barang bilateral antara UE dan Indonesia mencapai €20,5 miliar pada tahun 2020, dengan surplus perdagangan sebesar €6 miliar untuk Indonesia (Delegation of the European Union to Indonesia, 2021).
Total perdagangan bilateral kedua negara bernilai 33,2 miliar US$ pada tahun 2022 dengan Indonesia terutama mengekspor minyak kelapa sawit tekstil, dan alas kaki dan mengimpor mesin, bahan kimia, dan peralatan transportasi. Pada periode tahun tersebut, nilai  ekspor  Indonesia  kepada  Uni  Eropa  tertulis  sebanyak  21,5  miliar  US$  dan impor Indonesia dari Uni Eropa sebanyak 11,7 miliar US$. Kemudian, di tahun 2016, UE dan Indonesia  memulai  negosiasi  untuk Comperhensive  Economic  Partnership  Agreement (CEPA), yang bertujuan untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi kedua negara.  Negosiasi  masih  terus  berlanjut  dan  kesepakatan  diharapkan  akan  segera ditandatangani dan dilaksanakan (Kemendag, 2023).
Pada diplomasi perdagangan menurut Okano-Heijmans kerja sama multilateral juga menjadi salah satu ekspresi dari diplomasi ini. Kerja sama multilateral adalah hubungan diplomatik dan ekonomi yang terjalin antara lebih dari dua negara, seperti World Trade Organization  (WTO),  United  Nations,  dan  organisasi  lainnya.  Berbagai  variabel,
termasuk pertimbangan sejarah, budaya, perdagangan, dan keamanan, dapat membentuk hubungan  ini.  Kerja  sama  multilateral  mengakui  bahwa  banyak  masalah  global  saling terkait  dan  tidak  dapat  diselesaikan  oleh  masing-masing  negara  yang  bertindak  secara independen. Negara-negara dapat mengumpulkan sumber daya dan keterampilan mereka dengan bekerja sama untuk mengatasi masalah global termasuk kemiskinan, terorisme, pandemi, dan perubahan iklim.
Kemampuan  negara-negara  untuk  berdiskusi  dan  mencapai  norma  dan  konvensi bersama yang dapat membantu mempromosikan stabilitas dan prediktabilitas yang lebih besar  dalam  hubungan  internasional  adalah  salah  satu  manfaat  utama  kerja  sama multilateral.  Selain  itu,  perjanjian  multilateral  dapat  membantu  memajukan  kesetaraan dan inklusivitas yang lebih besar dalam tata kelola global dengan memberikan suara yang lebih kuat kepada negara-negara kecil dan berkembang dalam urusan internasional.
Indonesia dan Uni Eropa tergabung dalam WTO yang merupakan salah satu bentuk dari kerja sama multilateral. Pada bulan Maret 2019, Indonesia mengajukan permintaan resmi  untuk  konsultasi  dengan  UE  di  bawah  mekanisme  penyelesaian  sengketa WTO, mengklaim bahwa peraturan RED II mendiskriminasi produk minyak sawit Indonesia dan melanggar peraturan WTO. Indonesia berargumen bahwa peraturan tersebut secara tidak adil mendukung biofuel yang diproduksi Eropa daripada biofuel berbasis minyak sawit dari negara-negara seperti Indonesia, dan bahwa diskriminasi ini dapat berdampak negatif pada industri dan ekonomi minyak sawit Indonesia.
Uni  Eropa  berpendapat  bahwa  peraturan  RED  II  didasarkan  pada  masalah lingkungan,  termasuk  kebutuhan  untuk  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca  dan mempromosikan keberlanjutan, dan tidak ditujukan khusus untuk minyak kelapa sawit. Namun,  Indonesia  dan  negara  penghasil  minyak  sawit  lainnya  telah  menyatakan keprihatinan  bahwa  peraturan  tersebut  secara  tidak  adil  menargetkan  ekspor  mereka. Proses penyelesaian sengketa WTO sedang berlangsung, dan masih harus dilihat seperti apa hasil akhirnya. Namun, perselisihan tersebut menyoroti ketegangan yang dapat timbul antara negara-negara atas kebijakan perdagangan dan lingkungan, dan tantangan untuk menyeimbangkan masalah ekonomi dan lingkungan dalam sistem perdagangan global.
Kemudian,  Indonesia  resmi  mengutarakan  gugatan  kepada  Uni  Eropa  di  WTO melalui Putusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa pada tanggal 9 Desember 2019.  Gugatan tersebut diutarakan pada arahan RED II dan Delegated Regulation Uni Eropa,  karena  kebijakan-kebijakan  tersebut  dinilai  mendiskriminasikan  produk komoditas  kelapa  sawit.  Dalam  hal  ini,  Indonesia  kembali  mempertegas ketidaksetujuannya  terhadap  kebijakan  Uni  Eropa  terhadap  kelapa  sawit.  Gugatan  ini diajukan  untuk  menunjukkan  tindakan  serius  Pemerintah  Indonesia  dalam  membantah diskriminasi  oleh  Uni  Eropa  kepada  kelapa  sawit  Indonesai  melalui  kebijakan  RED  II (Kemendag, 2019).
Selanjutnya, di tingkat multilateral Indonesia sebagai negara anggota ASEAN juga memiliki  kemitraan  dengan  Uni  Eropa.  Indonesia  juga  memanfaatkan  pertemuan  ini sebagai wadah diplomasi untuk komoditas kelapa sawit nya ke Uni Eropa. Pertemuan ini diikuti oleh 10 Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN dan 23 Menteri Luar Negeri
dari negara anggota Uni Eropa yang menetapkan komitmen bersama untuk mendukung prinsip multilateralisme baik dalam peningkatan perdagangan kedua kawasan, pemulihan ekonomi, dan perlindungan lingkungan hidup.
Pada kesempatan tersebut, Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, meminta  Uni  Eropa  untuk  memperlakukan  minyak  kelapa  sawit  secara  adil.  Terkait dengan  isu  kelapa  sawit  yang  dikatakan  penyebab  deforestasi,  Menlu  Retno menyampaikan  bahwa  Indonesia  tidak  mempertaruhkan  kelestarian  lingkungan  hanya untuk menempuh pembangunan ekonomi. Indonesia menegaskan bahwa peneymbuhan ekonomi  dalam  hal  menjaga  lingkungan  hidup  menjadi  komitmen  dan  kepentingan bersama,  sehingga  minyak  sawit  yang  ramah  lingkungan  merupakan  bagian  dari keseriusan Indonesia (Kementerian Luar Negeri Indonesia , 2020).
Indonesia dalam memajukan kelapa sawitnya adalah dengan bergabung dalam kerja sama  di  organisasi  sawit  yaitu, Council  of  Palm  Oil  Producing  Countries (CPOPC). CPOPC adalah suatu organisasi antar pemerintah bagi negara yang menghasilkan minyak kelapa  sawit  yang  memiliki  tujuan  untuk  mempromosikan,  memperkuat,  dan mengembangkan kerja sama dalam pemeliharan komoditas kelapa sawit di antara negara- negara anggota. Saat ini CPOPC beranggotakan Indonesia, Kolombia, dan Malaysia.
Dari  ketiga  negara  tersebut,  Indonesia  dan  Malaysia  meruapakan  dua  negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar secara global. Dengan dibentuknya CPOPC ini diharapkan  bisa  memperkuat  kampanye  positif  minyak  kelapa  sawit  di  tingkat internasional  melawan  banyaknya  kampanye  buruk  atas  minyak  kelapa  sawit  yang berasal dari pihak negara lain khususnya Uni Eropa. Seperti yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya lewat kebijakan RED II, Uni Eropa telah menentukan kriteria ILUC untuk memilih kelompok suatu tanaman penghasil biofuel. Jika dikelompokkan sebagai high risk , produk turunan biofel dengan perlahan akan dihapuskan dari pasar Uni Eropa. Biofuel adalah turunan dari minyak kelapa sawit yang pada ILUC dikelompokkan sebagai komoditas high  risk dan  dari  hasil  putusan  tersebut  sangat  berpengaruh  negatif  untuk negara-negara penghasil kelapa sawit.
Maka  dari  itu,  pada  kaitannya  dengan  CPOPC,  negara-negara  penghasil  kelapa sawit  berusaha  melakukan counter untuk  kampanye  negatif  tersebut  dengan  cara  1) penguatan diplomasi sawit, 2) membuktikan dengan riset atas dampak positif sawit bagi penguatan  pembangunan  berkelanjutan  3)  upaya  hukum  atau  litigasi  apabila  upaya diplomasi menangkal kampanye negatif tersebut tidak berjalan efektif.
Dalam  rangka  menindaklanjuti  hadirnya  RED  II,  CPOPC  sudah  secara  kuat menyampaikan  responsnya.  CPOPC  melihat  RED  II tentang  ILUC  sebagai  hasil  dari kesepakatan  politik  di  Uni  Eropa  yang  mempunyai  tujuan  untuk  mengecualikan  serta mengisolasi  minyak  kelapa  sawit  dari  sektor sustainable  energy ,  demi  pendapat  dari rapeseed oil yang dihasilkan oleh Uni Eropa yang kurang kompetitif. CPOPC memiliki perspektif  bahwa  hal  yang  dimaksud  dari Delegated  Regulation yang  dicetuskan merupakan bentuk pelarangan dan membatasi seluruh bahan bakar nabati yang berbahan dasar  kelapa  sawit  di  Uni  Eropa  dengan  menggunakan  konsep  yang  tidak  memenuhi kaidah ilmiah dari ILUC.
Kriteria yang tak memiliki landasan dan ketentuan ilmiah yang dipakai dalam RED II berniat hanya memfokuskan pada minyak kelapa sawit dan deforestasi, bahkan tidak mengikutsertakan  masalah  lingkungan  yang  lebih  luas  dari  adanya  budidaya  minyak nabati  lainnya  seperti rapeseed .  Disini,  CPOPC  melihat  bahwa Delegated  Regulation sebagai alat unilateral yang diberikan kepada negara penghasil minyak kelapa sawit yang dapat mengekang  pencapaian  pembangunan  berkelanjutan  (  Kementerian  Luar  Negeri, 2021).
Dari  mulai  CPOPC  berdiri,  fokus  dari  organisasi  ini  adalah  menawarkan  upaya terbaik  untuk  mencapai  pembangunan  keberlanjutan  atau  SDGs  pada  negara-negara produsen  minyak  kelapa  sawit.  CPOPC  sudah  melakukan  beberapa  program  yang diantara  adalah  mempromosika  minyak  kelapa  sawit  di  tingkat  internasional  dan merespons hambatan perdagangan dan kampanye negatif kelapa sawit. Dalam studi yang dipublikasikan oleh CPOPC yang berjudul “Rencana Induk untuk Implementasi Strategis SDGs di Sektor Kelapa Sawit tahun 2030”, mengatakan tentang komoditas minyak kelapa sawit  memiliki  kemampuan  untuk  memenuhi  sebagian  besar  dari  17  tujuan  SDGs berdasarkan pada studi kasus yang dilakukan di Indonesia, Malaysia, Thailand, Nigeria, dan Kolombia.
Pencapaian ini akan tetap dijaga oleh negara-negara penghasil minyak kelapa sawit salah  satunya  dengan  penguatan  CPOPC  dalam  isu-isu  terkait  dengan  industri  kelapa sawit, seperti produktivitas, stabilisasi harga, permintaan dan penawaran, kesejahteraan petani,  dan  citra  positif  kelapa  sawit  di  sepanjang  rantai supply nya  (Kajian  Mandiri Kemlu , 2019). Secara keseluruhan, keterlibatan Indonesia dalam CPOPC mencerminkan komitmennya untuk mempromosikan praktik produksi minyak sawit berkelanjutan dan menjawab tantangan yang dihadapi industri. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa industri kelapa sawit di Indonesia beroperasi dengan cara  yang  menguntungkan  secara  ekonomi  dan  berkelanjutan  secara  sosial  dan lingkungan.
Melihat  aktivitas  kerja  sama  multilateral  yang  dilakukan  Indonesia  terhadap komooditas  kelapa  sawitnya,  menunjukan  adanya  keseriusan  Indonesia  dalam memperjuangkan komoditas unggulannya ini.  Meskipun dari pihak Uni Eropa belum ada respon  yang  dapat  menyatukan  perspektif  antara  Indonesia  dan  Uni  Eropa,  Indonesia tetap  menunjukan  usaha  diplomasi  nya.  Hal  ini  dikarenakan  Indonesia  memiliki kesadaran sebagai aktor hubungan internasional bahwa kebijakan yang diambil dari luar negara  dapat  berpengaruh  pada  pengambilan  keputusan  domestik  dalam  negara.  Oleh karena  itu,  kebijakan  RED  II  yang  dibentuk  oleh  Uni  Eropa  turut  berpengaruh  pada keputusan Indonesia di industri kelapa sawit.
Bila  dikaitkan  dengan  diplomasi  perdagangan,  Indonesia  menggunakan  ekspresi kerja  sama  multilateral  sebagai  upaya  yang  dilakukan  untuk  mempertahankan  kelapa sawit nya. Hal ini dapat menjadi bukti adanya upaya bagi Indonesia dalam ber diplomasi untuk industri kelapa sawitnya.

## Kesimpulan
Pada tahun 2017 Renewable Energy Directive II dicetuskan yang berisi mengenai kriteria  keberlanjutannya  untuk  biofuel,  termasuk  biodiesel  yang  terbuat  dari  minyak sawit. RED II menganggap bahwa minyak kelapa sawit Indonesia tidak ramah lingkungan karena  menciptakan  banyak  deforestasi.  Hal  tersebut  mengakibatkan image minyak kelapa  sawit  Indonesia  di  perspektif  internasional  memburuk  serta  menimbulkan penurunan nilai kelapa sawit. Mengingat kelapa sawit Indonesia merupakan komoditas unggulan  yang  menyumbang  banyak  untuk  devisa  negara,  tentu  Indonesia  merasa  isu kelapa sawit ini penting untuk diperjuangkan.
Meskipun  Uni  Eropa  bukan  merupakan mitra  dagang  terbesar  pertama  Indonesia dan  masih  banyak  negara  lain  yang  menempati  posisi  di  atasnya  yang  memiliki  nilai perdagangan  lebih  besar  daripada  Uni  Eropa.  Namun,  kebijakan  Uni  Eropa  sangat berpengaruh  bagi  Indonesia.  Pada  artikel  ini  dijelaskan  bagaimana  Indonesia  dalam melakukan diplomasi ke Uni Eropa untuk mempertahankan minyak kelapa sawit. Dalam hal ini, Indonesia melakukan kerja sama multilateral, dengan bergabung dalam organisasi negara penghasil kelapa sawit atau CPOPC.
Organisasi tersebut hadir untuk menyatukan suara negara-negara penghasil kelapa sawit  agar  lebih  kuat  di  tingkat  internasional.    Indonesia  juga  telah  berusaha  untuk mempromosikan produksi minyak sawit berkelanjutan, untuk terlibat  dalam kerja sama multilateral,  dan  untuk  menantang  kriteria  keberlanjutan  RED  II  melalui  World  Trade Organization (WTO).
Indonesia sudah melakukan diplomasi ke Uni Eropa guna memperjuangkan kelapa sawit  nya.  Namun,  dari  beberapa  kegiatan  diplomasi  tersebut,  belum  ada  titik penyelesaian  untuk  isu  kelapa  sawit  Indonesia  di  Uni  Eropa.  Karena  kedua  mitra  ini memiliki  perbedaan  pendekatan  dalam  memproduksi  suatu  komoditas,  sehingga  sulit untuk menyatukan standard yang dapat diterima oleh kedua mitra dagang ini.

## BIBLIOGRAFI
Sørensen,  G.,  &  Jackson,  R.  (2010). Introduction  To  International  Relations  Theories And Approaches. Oxford: Oxford University Press.
Mcglinchey, S. (2007). Diplomacy. E-International Relations , 21.
Rana,  K.  S.  (2007,  January). Economic  Diplomacy:  The  Experience  Of  Developing Countries. Retrieved From Researchgate: Https://Www.Researchgate.Net/Publication/337532192_Article_%27Economic_Dip lomacy_The_Experience_Of_Developing_Countries%27_Book_The_New_Econom ic_Diplomacy_Decision_Making_And_Negotiations_In_International_Relations_E ds_Nicholas_Bayne_And_Stephen_Woolcock_
Lamont, C. (2015). Research Methods In International Relations. SAGE Journal .
Kemendag. (2019, Desember  15). Lawan Diskriminasi Kelapa Sawit, Indonesia Gugat Uni  Eropa  Di  WTO. Retrieved  From  Kementerian  Perdagangan  RI  : Https://Www.Kemendag.Go.Id/Berita/Siaran-Pers/Lawan-Diskriminasi-Kelapa- Sawit-Indonesia-Gugat-Uni-Eropa-Di-Wto-3
Kementerian Luar Negeri Indonesia . (2020, December 1). Menlu RI Desak Uni Eropa Perlakukan  Minyak  Kelapa  Sawit  Secara  Adil. Retrieved  From  Kemlu.Go.Id: Https://Kemlu.Go.Id/Portal/Id/Read/1932/Berita/Menlu-Ri-Desak-Uni-Eropa- Perlakukan-Minyak-Kelapa-Sawit-Secara-Adil
Kementerian  Luar  Negeri.  (2021). Laporan  Kinerja  2021. Direktorat  Kerja  Sama Intrakawasan Dan Antar Kawasan Amerika Dan Eropa.
Kajian  Mandiri  Kemlu  .  (2019). “Peran  Diplomasi  Dalam  Mendukung  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan:  Tinjauan  Terhadap  Pengelolaan  Industri  Minyak Nabati”  . Jakarta:  Badan  Pengkajian  Dan  Pengembangan  Kebijakan  Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Arifin, B., & Putri , K. A. (2019). Indonesian Government Strategies On Obtaining Crude Palm  Oil  (CPO)  Market  Access  To  European  Union  Countries  Over  The  EU Parliament  Resolution  On  Palm  Oil  And  Deforestation  Of  Rainforest. Andalas Journal Of International Studies (AJIS) , 203.
Delegation Of The European Union To Indonesia. (2021). RELATIONS WITH THE EU
The European Union And Indonesia. Retrieved From Europa.Eu : Https://Www.Eeas.Europa.Eu/Indonesia/European-Union-And-
Indonesia_En?S=168 Kemendag. (2023, Februari ). RI Dan Eropa Tuntaskan Putaran Ke-13 Perundingan I- EU CEPA. Retrieved From Kementerian Perdagangan : Https://Www.Kemendag.Go.Id/Berita/Pojok-Media/Ri-Dan-Eropa-Tuntaskan-
Putaran-Ke-13-Perundingan-I-Eu-Cepa
Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  RI.  (2022,  Oktober  20). Pemerintah
Terus Dorong Industri Sawit Berkelanjutan Dari Hulu Hingga Hilir. Retrieved From Ekon.Go.Id: Https://Www.Ekon.Go.Id/Publikasi/Detail/4639/Pemerintah-Terus- Dorong-Industri-Sawit-Berkelanjutan-Dari-Hulu-Hingga-Hilir
Kartika, I. T. (2016). Interaksi Kebijakan Renewable Energy Directive  Dan Kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil Terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia  Ke Uni Eropa. Departemen  Ilmu  Hubungan  Internasional  Universitas  Hasanuddin Makassar , 5.
Suastha, R. D. (2017). Soal Kampanye Hitam, UE Sebut RI Pengekspor Sawit Terbesar Baca Artikel CNN Indonesia "Soal Kampanye Hitam, UE Sebut RI Pengekspor Sawit Terbesar" Selengkapnya Di Sini: Https://Www.Cnnindonesia.Com/Internasional/20171214110201-134-262310/Soal- Kampanye-Hi. Retrieved From CNN Indonesia: Https://Www.Cnnindonesia.Com/Internasional/20171214110201-134-262310/Soal- Kampanye-Hitam-Ue-Sebut-Ri-Pengekspor-Sawit-Terbesar
Sasmi,  D.  T.  (2019).  Upaya  Pemerintah  Indonesia  Dalam  Menghadapi  Peraturan  EU Directive  Tentang  Sawit  Di  Eropa  Tahun  2017-2019. Frequency  Of  International Relations Vol 1 , 262-284.
Okano-Heijmans, M. (2011). Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads Of International  Relations,  Economics,  IPE  And  Diplomatic  Studies.  In Economic Diplomacy:  Economic  And  Political  Perspectives (Pp.  7-36).  Leiden,  Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
Sabaruddin,  S.  S.  (2016).  Grand  Design  Diplomasi  Ekonomi  Indonesia:  Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 12 .
Killian, P. M. (2015). Diplomasi Ekonomi Sebagai Kajian Dan Agenda Riset: Isu Praktis, Konseptual Dan Metodologis. Global Strategis .
Suwarno,  W.  (2019).  Kebijakan  Sawit  Uni  Eropa  Dan  Tantangan  Bagi  Diplomasi Ekonomi Indonesi. Jurnal Hubungan Internasional .
Bintang,  H.  A.  (2019).  Diplomasi  Ekonomi  Indonesia  Terhadap  Uni  Eropa  Dalam Menghadapi  RED  (Renewable  Energy  Directive)  Dan  Kampanye  Hitam  Minyak Kelapa Sawit Indonesia. Unpar Repository .
Setiawan,  A.,  Sulastri,  E.,  Aprianto,  E.,  &  Maulana,  I.  (2020).  Analisis  Diplomasi Ekonomi Indonesia Ke Asia Tengah. Seminar Nasional Penelitian .
Alatas, A. (2015). Trend Produksi Dan Ekspor Minyak Sawit (CPO) Indonesia. Jurnal AGRARIS .
Ewaldo,  E.  (2015).  Analisis  Ekspor  Minyak  Kelapa  Sawit  Di  Indonesia. E-Jurnal Perdagangan, Industri Dan Moneter, 3 .
Stephanie,  H.,  Tinaprilla,  N.,  &  Rifin,  A.  (2018).  Efisiensi  Pabrik  Kelapa  Sawit  Di Indonesia. Jurnal Agribisnis Indonesia, 6 .
Hartono, W. (2019). Evaluasi Kinerja Perusahaan Minyak Kelapa Sawit PT. Astra Argo Lestari  Tbk.  (AALI)  Dan  PT.  PP  London  Sumatra  Indonesia  Tbk  (LSIP. EXERO Journal Of Research In Business And Economics .
Abdi, Z., Pazli, & Waluyo, T. J. (2021). Industri Kelapa Sawit Indonesia Pasca RED2 Uni Eropa. Jurnal Pendidikan Tambusai .
Khairunisa,  G.  R.,  &  Novianti,  T.  (2017).  Daya  Saing  Minyak  Sawit  Dan  Dampak Renewable Energy Directive (Red) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia Di Pasar Uni Eropa. Jurnal Agribisnis Indonesia .
Saragih, H. M., & Rahayu, H. (2022). Pengaruh Kebijakan Uni Eropa Terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) .
Sari,  R.  (2022,  May).  Impact  Of  The  Policy  On  Ban  Of  Exports  Of  Cpo  And  All Derivative Products. Info Singkat .
Musyaffa, M. Z. (2022). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Kebijakan Moratorium Kelapa Sawit Ke Uni Eropa Tahun 2018-2021.
Melissen,  J.  (2006).  Public  Diplomacy  Between  Theory  And  Practice.  In  N.  J., The Present And Future Of Public Diplomacy: A European Perspective (P. 43). California : Randcorporation .
Morgenthau, H. J. (1991). Politik Antar Bangsa. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia .
S.L, R. (1995). Diplomasi,. PT Raja Grafindo.
Watson, A. (1984). The Dialogues Between States. London : Methuem .
Moehar, D. (2002). Metode Penelitian Sosial Ekonomi . Jakarta : Bumi Aksara .
Danial,  E.,  &  Warsinah,  N.  (2009). Metode  Penulisan  Karya  Ilmiah. Bandung  : Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan .
Copyright holder:
Deitra Aisha, Akim (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: