INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4308-4322 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengalihan Hak Cipta Buku Menurut Hukum Waris Perdata Di Indonesia
Dina Andiza 1 ✉ , Siti Nurhayati 2 , Saimara Sebayang 3
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email : dinaandiza@dosen.pancabudi.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Hak Cipta sebagai benda bergerak yang tidak berwujud memiliki aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral yang dapat dialihkan melalui pewarisan. Namun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak menjelaskan dan mengatur secara rinci tata cara pengalihan Hak Cipta melalui pewarisan. Adapun  pengalihan  Hak  Cipta  termasuk  Hak  Cipta  atas  Karya  Buku  harus  diajukan  dengan permohonan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) dan diumumkan dalam Berita Resmi pada Dirjen KI. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan hukum tentang Hak Cipta atas karya Buku dan bagaimana kajian yuridis tentang pengalihan Hak Cipta atas karya Buku ditinjau  menurut  Hukum  Waris  Perdata  di  Indonesia.  Sedangkan  tujuan  penelitian  adalah  untuk mengetahui  pengaturan  hukum  tentang  Hak  Cipta  atas  karya  Buku  dan  untuk  mengetahui  kajian yuridis  tentang  pengalihan  Hak  Cipta  atas  karya  Buku  ditinjau  menurut  Hukum  Waris  Perdata  di Indonesia.  Penulisan  artikel  ini  menggunakan  jenis  Penelitian  Hukum  Normatif  dengan  metode pengumpulan  data  Penelitian  Kepustakaan  dan  jenis  data  dari  Data  Sekunder,  yang  berasal  dari dokumen resmi, buku, jurnal ilmiah, internet dan peraturan perundang-undangan. Pengalihan Hak Cipta melalui pewarisan dapat dilakukan setelah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta meninggal dunia dan warisan secara otomatis diberikan kepada Ahli Waris. Sistem Hukum Waris yang digunakan dalam pengalihan Hak Cipta adalah melalui Hukum Waris Perdata. Pengalihan Hak Cipta atas karya Buku ditinjau  dari  sudut  Hukum  Waris  Perdata  di  Indonesia  dapat  dilakukan  berdasarkan  Surat  Wasiat, Perjanjian Tertulis dan ditetapkan berdasarkan Golongan Ahli Waris. Kesimpulannya diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang Ciptaan atas karya Buku  dan  peralihan  Hak  Cipta  dapat  dilakukan  dengan  cara  Surat  Wasiat,  Perjanjian  Tertulis  dan berdasarkan Golongan Ahli Waris yang diatur dalam KUH Perdata dan Buku dapat dijadikan warisan dalam  bentuk  lisensi  atau  royalti  yang  diatur  dalam  UUHC.  Diharapkan  pemerintah  memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Hak Cipta khususnya karya Buku dan Pencipta Buku dapat mengalihkan  ciptaannya  dengan  mengajukan  Permohonan  Pendaftaran  pada  Direktorat  Jenderal
Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) di Jakarta atau melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerah.
Kata Kunci: Pengalihan Hak Cipta Buku, Hak Cipta Buku dan Hukum Waris Perdata.

## Abstract
Copyright as an intangible movable property has aspects of Economic Rights and Moral Rights that can be transferred through inheritance. However, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright does not explain and regulate in detail the procedures for transferring Copyright through inheritance. The transfer  of  Copyright  including  Copyright  on  Book  Works  must  be  submitted  with  a  registration application at the Directorate General of Intellectual Property (Dirjen KI) and announced in the Official Gazette at the Director General of IP The problem is how the legal regulation of Copyright on Book works and how the juridical study of Copyright transfer of Book works is reviewed according to the Civil Inheritance Law in Indonesia. While the purpose of the study is to find out the legal regulation on Copyright of Book works and to find out the juridical study of the transfer of Copyright on Book works reviewed according to the Civil Inheritance Law in Indonesia. The writing of this article uses Research Normative  Law  Research  with  data  collection  methods  Literature  Research  and  data  types  from Secondary Data, derived from official documents, books, scientific journals, the internet and laws and regulations. Transfer of Copyright by inheritance can be done after the Creator or Copyright Holder passes away and the inheritance automatically passes to the Heirs. The Inheritance Law System used in the transfer of Copyright is through Civil Inheritance Law. The transfer of Copyright to Book works from the point of Civil Inheritance Law in Indonesia can be done based on Wills, Written Agreements and determined based on the Heir Group. In conclusion, the promulgation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which regulates the Work of Book works and the transfer of Copyright can be done by means of Wills, Written Agreements and based on the Group of Heirs regulated in the Civil Code and Books can be used as inheritance in the form of licenses or royalties regulated in the UUHC. It is expected that the government provides counseling to the public regarding Copyright, especially Book works and Book Creators can transfer their creations by submitting a Registration Application at the Directorate General of Intellectual Property (Dirjen KI) in Jakarta or through the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the regions.
Keywords: Transfer of Book Copyright, Book Copyright and Civil Inheritance Law.

## PENDAHULUAN
Setiap  manusia  pada  dasarnya  diciptakan  dengan  tingkat  intelektualitas  yang berbeda-beda. Di mana intelektualitas tersebut dapat bersifat kreatif dan eksploratif yang dihasilkan melalui usaha keras yang tidak hanya melibatkan upaya pikiran namun juga fisik dan mental [1].  Hak Kekayaan Intelektual dapat dikaji melalui perspektif ekonomi, politik dan politik hukum. Jika dilihat dari segi ekonominya, Hak Kekayaan Intelektual adalah objek
kekayaan  yang  dapat  ditransaksikan  dalam  proses  tukar-menukar  atau  bagi  hasil  sesuai dengan kebutuhan ekonomi manusia.
Selain itu Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan immateriil atau hak atas benda tidak berwujud yang lahir dari kemampuan intelektual manusia berupa perpaduan antara hasil kerja kecerdasan inteligensia dan kecerdasan emosional [2]
Pasca  ratifikasi  TRIPs  Agreement  pada  tahun  1995,  studi  tentang  Hak  Kekayaan Intelektual semakin berkembang menjadi banyak hal, mulai dari Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang sampai pada Varietas  Tanaman.  Kemudian,  pemahaman  Hak  Kekayaan  Intelektual  di  bidang  hukum bukanlah sesutau hal yang dapat berdiri sendiri, melainkan dalam lapangan hukum Hak Kekayaan Intelektual ditempatkan sebagai bagian dari benda tidak berwujud dan dapat pula ditempatkan sebagai benda berwujud ketika hasil olah pikir diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga memiliki keterkaitan dengan hukum lainnya.
Sekalipun diatur dalam norma dan masing-masing Hak Kekayaan Intelektual memiliki peraturan  perundang-undangan  tersendiri,  Hak  Kekayaan  Intelektual  juga  mempunyai batasan tentang hak (kebendaan) dan hak-hak yang dapat dialihkan atau pengalihan hak yang rujukannya harus dilihat dalam KUH Perdata khususnya dalam Buku II KUH Perdata tentang Benda dan Buku III KUH Perdata tentang Perikatan [3]
Terkhususnya mengenai Hak Cipta, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang yang semangatnya merujuk pada falsafah Negara Republik Indonesia yakni Pancasila dan dimuat pertama kalinya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, akan  tetapi  Undang-Undang  tersebut  terus  mengalami  beberapa  kali  perubahan dikarenakan  banyaknya  tuntutan  dari  berbagai  pihak  dan  sudah  tidak  sesuai  dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.[4]
Hak  Cipta  Buku  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Kelahiran Hak Cipta Buku diawali dari sebuah ide atau gagasan yang muncul dari kreativitas dan teknologi yang dipikirkan oleh manusia dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan emosionalnya [5]
Berdasarkan  Hak  Ekonomi  yang  diberikan  pada  Hak  Cipta,  yang  memungkinkan seorang  pencipta  mengeksploitasi  suatu  karya  sedemikian  rupa  dengan  melakukan pendistribusian  ciptaan  atau  salinannya  untuk  memperoleh  keuntungan-keuntungan ekonomi selama ia masih hidup. Selanjutnya pemberian perlindungan secara memadai atas karya ciptaannya dalam jangka waktu tertentu dapat dilakukan dengan sebuah perjanjian.
Hal  ini  bertujuan  agar  tidak  menimbulkan  sengketa  apabila  Pencipta  dengan  pengelola (pemegang) Hak Cipta yang mengadakan bagi hasil atas ciptaan atau adanya pihak lain yang melanggarnya [6]
Pada umumnya, pengalihan Hak Cipta dilakukan dengan Permohonan Pencatatan pada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (Dirjen  KI)  dan  diumumkan  dalam  Berita Resmi  pada  Dirjen  KI.  Apabila  Pengalihan  Hak  tidak  dicatatkan  pada  Dirjen  KI,  maka pengalihan tersebut  tidak  berakibat hukum pada pihak ketiga. Oleh  karena itu undang- undang memberikan pengaturan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta serta eksekusi dalam  memberikan  izin  atau  mengalihkan  ciptaannya  kepada  orang  lain  dengan  cara mencatatkannya pada sebuah Akta Lisensi [7]
Pewarisan  merupakan  pengalihan  hak  atas  harta  peninggalan  pewaris  yang  akan diberikan  kepada  ahli  waris  yang  memiliki  hubungan  perkawinan  atau  hubungan  darah sebagai penerima hak. Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata menyatakan bahwa pewarisan hanya  berlangsung  karena  kematian.  Hak-hak  yang  timbul  akibat  pewarisan  selanjutnya diatur dalam Pasal 830 KUHPerdata sampai Pasal 873 KUHPerdata dalam Buku Kedua Bab XII KUHPerdata tentang pewarisan karena kematian,
Hak  yang  beralih  dengan  cara  pewarisan  dapat  terjadi  dengan  syarat  pemilik  atau pemegang hak (pewaris) telah meninggal dunia. Pewarisan tersebut dapat dialihkan secara lisan tanpa memerlukan surat keterangan waris (Akta Waris) terlebih dahulu, dimana segala harta  peninggalan  seseorang  yang  meninggal  dunia  adalah  kepunyaan  sekalian  ahli warisnya menurut undang-undang.[8]
Oleh karena itu, unsur-unsur terjadinya pewarisan mempunyai 3 (tiga) persyaratan, yaitu ada orang yang meninggal dunia, ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang memperoleh  warisan  pada  saat  pewaris  meninggal  dunia  dan  adanya  sejumlah  harta kekayaan yang ditinggal oleh pewaris [9]

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  Penelitian  Hukum  Normatif. Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah “penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan” [10]
Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut  penelitian  perpustakaan  atau  studi  dokumen  dikarenakan  penelitian  ini  lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah.[11]
Penelitian  ini  mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  Pengalihan  Hak  Cipta  Buku  melalui pewarisan  di  Indonesia  serta  norma-norma  hukum  yang  ada  dalam  masyarakat  yang disebut juga yuridis normatif.[12]
Metode  Pengumpulan  Data  yang  digunakan  adalah  Penelitian  Kepustakaan  ( Library Research ).  Menurut  M.  Nazir  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Metode  Penelitian” mengemukakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “Studi  Kepustakaa n  adalah  teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur- literatur,  catatan-catatan,  dan  laporan-laporan  yang  ada  hubungannya  dengan  masalah yang  dipecahkan”.  Studi  Kepustakaan,  yaitu  mengadakan  penelitian  dengan  ca ra mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian [13]
Metode  Penelitian Pustaka ( Library Research) merupakan metode kepustakaan yang digunakan  untuk  mencari  jawaban  rumusan  masalah  pada  sumber  bacaan  (referensi), seperti  literatur  buku,  majalah,  jurnal,  internet,  kamus  hukum,  peraturan  perundang- undangan dan sumber lainnya[9]
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  data  yang  diperoleh  dari  Data  Sekunder  yang bersumber dari dokumen resmi, buku-buku, laporan, Jurnal Ilmiah, internet dan peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian.  Adapun  penelitian  yang dilakukan bersumber dari Data Sekunder [12]
Data Sekunder terbagi atas :
a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan “Kajian Yuridis Tentang Pengalihan Hak Cipta Buku Melalui Perspektif Hukum Waris Perdata Di Indonesia”, seperti KUH Perdata dan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  terdiri  dari  literatur  buku,  Jurnal  Ilmiah  dan  internet  yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
c. Bahan  Hukum  Tersier,  berupa  bahan  yang  memberikan  petunjuk  atau  penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, di antaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di Indonesia, sejarah lahirnya Hak Cipta dilatarbelakangi oleh pengaruh tekanan politik asing dan kepentingan politik negara-negara maju. Mengingat Indonesia yang merupakan negara yang mempunyai macam-macam keberagaman budaya, berbagai karya dalam ilmu
pengetahuan, seni dan sastra, serta Hak Kekayaan Intelektual yang berasal dari alamnya, maka  banyak  pula  negara-negara  berkembang  bahkan  negara  maju  mengincar  potensi besar  tersebut  dengan  tujuan  untuk  mengeksploitasinya  secara  besar-besaran, memperjual-belikan  sebagai  produk  perdagangan  yang  diklaim  dari  negara  lain  dan melakukan  transaksi  bisnis  internasional  dengan  Indonesia  pada  era  liberalisasi perdagangan internasional, serta memberikan sumber keuntungan ekonomi bagi negara- negara lain.
Hal  ini  juga  akan  menyebabkan  tingginya  tingkat  kesadaran  masyarakat  dunia terutama negara-negara berkembang maupun negara-negara maju yang berpotensi untuk melakukan  pelanggaran  Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  memperkuat  daya  saing  Amerika Serikat dalam bidang teknologi [14]
Dengan  demikian,  untuk  menghendaki  perdagangan  di  berbagai  belahan  dunia dijalankan  secara  transparan  dan  berkeadilan  Pasca  Perang  Dunia  II  serta  memberikan perlindungan  terhadap  hak-hak  masyarakat  Indonesia  yang  timbul  dari  Hak  Kekayaan Intelektual,  maka  Indonesia  dengan  segala  keharusannya  (desakan  politik  dan  ekonomi) turut serta bergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia ( World Trade Organization) dan  Organisasi  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dunia  ( World  Intellectual  Property  Rights Organization) serta meratifikasi kesepakatan General Agreement on Tariff and Trade (GATT 1994/WTO) yang memuat persetujuan TRIPs Agreement dan dijadikan sebagai pedoman untuk  membentuk  peraturan  perundang-undangan  Hak  Cipta  lainnya  yang  berlaku  di Indonesia [15]
Hak  Cipta  merupakan  hak  eksklusif  bagi  pencipta  untuk  mengumumkan  atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu serta hak terkait dengan Hak Cipta (Asian Law Group Pty. Ltd : 2011). Dengan  kata  lain,  pengertian  Hak  Cipta  adalah  hak  yang  dimiliki  seorang  Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaannya [16]
Kemudian sifat dasar yang melekat pada Hak Cipta ( the nature of Copyright), yaitu meliputi Hak Milik ( Property Rights), hak yang terbatas waktunya (limited  duration), Hak Eksklusif ( Exclusive Right) dan sebuah kumpulan hak lainnya yang ada di dalam sebuah karya ( a multiple right, a bundle of right in one work). Adapun yang dilindungi dari Hak Cipta adalah ide yang telah terwujud dari aslinya[17]
Di Indonesia, perlindungan Hak Cipta hanya diberikan pada suatu karya cipta yang telah memilki bentuk yang khas ( material form), bersifat pribadi, menunjukkan keasliannya
yang  lahir  berdasarkan  kemampuan,  kreativitas  atau  keahlian  ( mental  effort)  sehingga berwujud  sebagai  ciptaan  yang  dapat  dilihat,  dibaca  atau  didengar  dan  salah  satu contohnya adalah Buku [18]
yuridis formal, Indonesia diperkenalkan dengan masalah Hak Cipta pada tahun 1912, yaitu  dengan  diundangkannya Auteurswet  1912  Staatblaad  1912  Nomor  600  yang  mana undang-undang  ini  dibentuk  untuk  melindungi  kepentingan-kepentingan  para  pencipta dalam bidang penerbitan buku-buku dan bidang sinematografi yang beroperasi di wilayah Kolonial Belanda pada waktu itu [19]
Meskipun undang-undang tersebut telah dibentuk sesuai dengan ketentuan peralihan yang  terdapat  dalam  Pasal  II  Aturan  Peralihan  Undang-Undang  Dasar  1945,  Pasal  192 Konstitusi  Sementara  Republik  Indonesia  Serikat  dan  Pasal  142  UUDS  1950.  Namun, pemberlakuannya  hanya  bersifat  sementara  sampai  pada  masa  pasca  kemerdekaan Indonesia dan harus diganti kembali [6]
Indonesia  sebagai  negara  merdeka  dan  berdaulat,  maka  tidaklah  sesuai  apabila produk  hukum  yang  diberlakukan  “bulat - bulat”  berasal  dari  pemerintah  kolonial  yang selama  350  tahun  memposisikan  dirinya  sebagai  negara  imperialis.  Oleh  karena  itu, pemerintah  Indonesia  memutuskan  untuk  mencabut  undang-undang  sebelumnya  dan kembali mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15 [19]
Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta tidak sepenuhnya memenuhi nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia, yakni Pancasila sehingga banyak ditemui terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap jenis ciptaan pada Hak Cipta yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan merugikan kreatifitas pencipta[19]
Selanjutnya, perkembangan dasar hukum perlindungan Hak Cipta dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta yang merupakan penyempurnaan dari produk hukum nasional sebelumnya. Salah satu bentuk  penyempurnaannya terlihat pada pembentukan format dan substansi undang-undangnya yang berdasarkan ideologi Pancasila, menempatkan delik pelanggaran hukum Hak Cipta sebagai delik biasa, jangka waktu  perlindungan  Hak  Cipta  diperpanjang,  memperberat  ancaman  sanksi  pidana terhadap  pelanggaran  tindak  pidana  pembajakan  Hak  Cipta  dan  prioritas  penanganan dalam penyelesaian berbagai permasalahan di bidang Hak Cipta (bidang musik, buku, film, dan komputer program) diberikan kepada Kamar Dagang, Industri Indonesia dan asosiasi- asosiasi yang berkepentingan erat dengan Hak Cipta [20]
Setelah selama kurun waktu 10 tahun berlakunya undang-undang tersebut, ternyata pelanggaran atau pembajakan Hak Cipta tidak memperlihatkan sisi yang menggembirakan. Dalam  perjalanannya,  apa  yang  semula  menjadi  gagasan  perubahan  undang-undang tersebut tidak semuanya dapat terwujud. Dengan demikian, pemerintah Indonesia merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta[20]
Selanjutnya,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1997  merupakan  undang-undang pertama dalam bidang perlindungan Hak Cipta Indonesia pasca Indonesia meratifikasi GATT 1994/WTO, yang mana di dalamnya memuat format dan substansi yang disesuaikan dengan perjanjian TRIPs Agreement berikut protokol atau lampiran-lampirannya.
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, perlindungan Hak Cipta berfokus pada pada status Hak Ciptanya yang mana jika suatu karya tidak diketahui penciptanya dan tidak atau belum diterbitkan/belum ada wujudnya, maka Hak Cipta atas karya tersebut dipegang oleh negara untuk melindungi Hak Cipta bagi kepentingan penciptanya. Sedangkan apabila karya tersebut berupa karya tulis berupa buku dan telah diterbitkan, maka Hak Cipta atas ciptaan yang bersangkutan dipegang oleh penerbit [21]
Akan tetapi, penegakan hukum ( law enforcement) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 pada praktiknya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan aktivitas  pembajakan  dan  pelanggaran  atas  karya  cipta  semakin  marak  dan  mekanisme penegakan hukum dengan cara memperberat ancaman pidana masih kurang efektif[5]
Selanjutnya pemerintah Indonesia kembali mengundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mana ruang lingkup ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum Hak Cipta adalah kreasi intelektual database, buku, musik, program komputer dan lain-lain kecuali karya rekaman suara yang hanya mendapatkan perlindungan dalam hak yang berkaitan dengan Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta yang dimaksud dalam hak  ini  adalah  Hak  Ekonomi  ( Economic  Rights)  dan  Hak  Moral  (Moral  Rights)  pencipta. Namun  perubahan  pada  undang-undang  ini  hanya  lebih  menekankan  pada  aspek pemidanaan  dan  penegakan  hukum  ( law  enforcement)  dalam  praktinya  tidak  berjalan sesuai dengan yang diharapkan[22]
Setelah itu, pemerintah Indonesia kembali membentuk  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai hasil kerja Badan Legislasi Nasional. Buku merupakan ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak  Cipta. Adapun  buku  merupakan suatu karya intelektual  dari  Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang memiliki hak eksklusif yang terdiri dari dua hak, yaitu Hak Ekonomi ( Economic Rights) dan  Hak  Moral  ( Moral  Rights).  Hak  Eksklusif  dijelaskan  sebagai  hak  yang  hanya  dimiliki
Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Terikat Hak Cipta yang bebas melaksanakan Hak  Cipta  tersebut,  sementara  setiap  orang  atau  pihak  lain  yang  tanpa  persetujuan Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta  atau  pemilik  terikat  Hak  Cipta  dilarang  untuk  bebas melaksanakan Hak Cipta tersebut.[23]
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  menjelaskan  tentang jangka waktu perlindungan Hak Cipta secara spesifik ke beberapa subjek hukum Hak Cipta, yaitu Pertama, jangka waktu perlindungan Hak Cipta diberlakukan kepada Pencipta selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hanya sampai 70 tahun setelah ia meninggal dunia. Kedua, jika Hak Cipta yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, maka jangka waktu perlindungan Hak  Ciptanya  diberlakukan  selama  hidup  Pencipta  yang  terlama  hidupnya  dan  terus berlangsung  selama  70  tahun  sesudah  ia  meninggal. Ketiga,  jika  suatu  ciptaan  tidak dicantumkan sama sekali nama Pencipta atau nama Pencipta tidak diketahui, maka janga waktu  perlindungan  Hak  Cipta  diberikan  kepada  suatu  Badan  Hukum  selama  50  tahun sesudah ciptaan itu diumumkan untuk pertama kalinya [24]
Mengingat perlindungan Hak Cipta juga dapat diberikan dengan cara perlindungan hukum  Hak  Cipta  terhadap  ciptaan,  maka  perlindungan  hukum  tersebut  sama  halnya dengan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau terjadinya pembajakan atau penggandaan buku. Oleh karena itu, perlindungan hukum Hak Cipta dilakukan dengan cara memberikan  sanksi  pidana  yang  berat  kepada  pelaku,  menuntut  ganti  kerugian  dan menyelesaikan sengketa Hak Cipta yang dapat  dilakukan melalui  Alternatif  Penyelesaian Sengketa,  Arbitrase  atau  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [13]
Apabila dilihat dari segi hak kepemilikannya, Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  menyebutkan  bahwa  Hak  Cipta  dapat  beralih  atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian, maupun  sebab  lain  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang.  Dalam pelaksanaannya,  Hak  Cipta  yang  beralih  atau  dialihkan  karena  pewarisan  terjadi berdasarkan  ketentuan  undang-undang  sehingga  kepemilikan  beralih  kepada  ahli  waris karena ketentuan undang-undang, beralih secara otomatis sejak meninggalnya pemilik hak dan dapat juga dialihkan dengan Akta, yaitu hibah, wasiat, dan wakaf pada saat pewaris masih hidup [9].
Adapun dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Hak Cipta karena pewarisan adalah Hukum Waris berdasarkan KUH Perdata yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan  seseorang  setelah  meninggal  dunia  dengan  cara-cara  berpindahnya  harta kekayaan  itu  kepada  orang  lain  [9].  Dengan  demikian,  pengalihan  Hak  Cipta  karena
pewarisan mampu mengalihkan secara keseluruhan terkait Hak Eksklusif yang terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta. Namun Hak Moral yang telah diterima oleh ahli waris hanya dapat dikelola dengan baik tanpa merubah ciri khas dari Pencipta.
Pada umumnya, pelaksanaan Hak Cipta yang beralih atau dialihkan karena perjanjian terjadi  karena  adanya  keinginan  dari  pihak  ketiga  untuk  menikmati  manfaat  dari  Hak Ekonomi atas karya ciptaan Pencipta, melakukan penguasaan monopoli atas karya ciptaan dan  melakukan  eksploitasi  atas  karya  ciptaan  sesuai  dengan  Pasal  9  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan persetujuan Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait. Dengan begitu, maksud dan tujuan tersebut dapat dicatat dalam suatu perjanjian tertulis atau Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual yang terdiri dari Lisensi Biasa dan Lisensi Wajib ([9]
Secara umum, perjanjian tertulis dilaksanakan untuk memberikan kepastian  hukum dan tenggang waktu bagi pemegang Hak Cipta atau Pihak Terkait Hak Cipta dengan pihak ketiga yang mengikatkan dirinya pada suatu perbuatan hukum dan menjadikan perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi para pihak. Sedangkan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual  biasa diberikan sebagai landasan bagi praktik pelisensian di bidang Hak Cipta. Prinsip  dasar  yang  dianut  adalah  kecuali  diperjanjikan  lain,  Lisensi  selalu  bersifat  non- eksklusif. Artinya, jika tidak ada perjanjian tertulis lainnya, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan  sendiri  atau  memberi  Lisensi  kepada  pihak  ketiga  lainnya  untuk melaksanakan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya termasuk Buku[25]
Lazimnya, dalam perjanjian lisensi biasa memuat kewajiban kedua belah pihak dan sejalan dengan itu menimbulkan hak bagi keduanya. Hak yang akan diterima oleh Pencipta sebagai  pihak  pemilik  Hak  Cipta  berhak  menerima  royalti  atau  lisensi  dari  pihak  ketiga sebagai pihak penerima lisensi melalui Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait (dalam hal ciptaan buku, yaitu penerbit) seseuai dengan jangka waktu lisensi yang sudah disepakati. Penentuan mengenai besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dengan pihak ketiga,  kelaziman  praktik  yang  berlaku  serta  memenuhi  unsur  keadilan  yang  dimuat  di dalam perjanjian lisensi [25].
Di  samping  Lisensi  Biasa,  sebagai  penerapan  dari  fungsi  sosial  atas  hak-hak kebendaan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat tentang Lisensi Wajib ( Compulsory License), yaitu lisensi yang mewajibkan kepada Pencipta untuk memberikan  izin  melaksanakan  penerjemahan  dan/atau  penggandaan  ciptaan  dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas
dasar  permohonan  untuk  kepentingan  pendidikan  dan/atau  ilmu  pengetahuan  serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra [25]. Berarti perjanjian tertulis maupun Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual yang terdiri dari Lisensi Biasa dan Lisensi Wajib haruslah dilaksanakan sesuai dengan syarat- syarat perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, dibuat di hadapan Pejabat Umum yang  berwenang  sesuai  dengan  Pasal  1868  KUHPerdata,  sesuai  dengan  asas  kebebasan berkontrak dan dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM yang tujuannya memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dari Hak Cipta tersebut.
Berdasarkan Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa kepemilikan hak antara Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dapat berlangsung pada saat sudah atau belum diterbitkannya atau diumumkannya Ciptaan yang  kemudian  secara  otomatis  beralih  kepada  ahli  waris  dan  penerima  wasiat  apabila pengalihannya dilakukan karena pewarisan.
Testament (wasiat) ialah suatu Akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang  dikehendakinya  yang  akan  terjadi  setelah  ia  meninggal  dunia  dan  olehnya  dapat dicabut kembali secara sepihak. Adapun unsur-unsur testament, yaitu Pertama, penerimaan wasiat harus dilakukan pada saat Pewaris atau yang memberi wasiat telah meninggal dunia, ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang menerima hak untuk menikmati sesuatu dari lembaga-lembaga. Kedua,  Wasiat  dibuat  dengan  Akta  Otentik  di  hadapan  Notaris  dan saksi-saksinya. Ketiga, Wasiat memuat pernyataan kehendak si Pewaris tentang apa yang dikehendaki atas harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia.
Pewarisan dengan wasiat ini dalam praktek dapat pula menyimpang dari ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, akan tetapi para ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah tidak dapat dikecualikan.
Surat Wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Pemberian seorang calon pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapus hak untuk mewaris secara ab intestato [9]
Dalam Hukum Perdata, perjanjian merupakan salah satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan  terkait  dengan  hubungan-hubungan  hukum  terhadap  harta  kekayaan seseorang (Miru dan Pati : 2020). Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah  salah  satu  dari  dua  dasar  hukum  yang  ada  selain  undang-undang  yang  dapat menimbulkan Perikatan.
Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta yang menyatakan bahwa “ Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun  sebagian  karena  perjanjian  tertulis ” .  Lebih  lanjut,  Penjelasan  Pasal  l6  ayat  (2) tersebut yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” , yakni hanya Hak Ekonomi, sedangkan  Hak  Moral  tetap  melekat  pada  diri  Pencipta.  Pengalihan  Hak  Cipta  harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa Akta Notaris.
KUH Perdata mendefinisikan perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, baik tertulis maupun lisan, dimana masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Hal ini diatur di dalam Pasal 1313 KUH Perdata dan Pasal 1314 KUH Perdata. Untuk membuat suatu perjanjian yang sah menurut hukum, maka perjanjian wajib memenuhi syarat-syarat ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: a. Sepakat
b. Kecakapan
c. Hal tertentu
d. Sebab yang halal[9]
Agar pengalihan Hak Cipta dapat dikatakan sah tetap mengikuti persyaratan sahnya suatu  perjanjian  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Akan  tetapi pengalihan Hak Cipta tersebut hanyalah Hak Ekonomi, sedangkan Hak Moral tetap melekat pada diri Pencipta. Karena Hak Moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC).
Seseorang yang menciptakan karya ciptaan, berupa buku pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Pada dasarnya, Pencipta berhak melarang dan melakukan pengawasan terhadap hasil karya  ciptaannya  yang  beredar  di  masyarakat.  Bahwa  kepada  Pencipta  di  bidang  ilmu pengetahuan,  seni,  dan  sastra  ataupun  penemu  di  bidang  teknologi  haruslah  diberikan suatu  penghargaan  dan  pengakuan  serta  perlindungan  hukum  atas  hasil  karya  yang diciptakan  atau  ditemukannya  itu.  Oleh  karena  itu,  berkat  Pencipta  atau  Penemu  kita mengenal berbagai prestasi yang dituangkan dalam berbagai hasil produk ilmu, seni dan teknologi [9]
Apabila  ingin  mengalihkan  Hak  Cipta  kepada  ahli  waris,  tentunya  sangat dimungkinkan  untuk  melakukan  hal  tersebut.  Mengingat  manusia  tidak  ada  yang  hidup selamanya, namun karya-karyanya masih tetap dapat dinikmati oleh masyarakat. Kemudian telah diatur tentang peralihan Hak Cipta kepada ahli waris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2)  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  yang memperbolehkan peralihan Hak Cipta karena warisan.
Dalam Pasal 832 KUH Perdata dinyatakan bahwa Harta Warisan dapat disita bila si
Pewaris memiliki utang. Jadi bila jumlah utang si Pewaris lebih besar daripada harta yang diwariskan/ditinggalkannya, ada  kemungkinan  si ahli waris tidak mendapat  apa-apa  dari warisan tersebut karena semua harta yang diwariskan telah disita untuk melunasi utang- utang si Pewaris [26]
Dalam  hal  mewaris  menurut  undang-undang  dapat  dibedakan  menjadi  mewaris langsung “uit eigen/hoofde” yang merupakan mereka atau ahli waris yang terpanggil untuk mewarisi  berdasarkan  kedudukan  sendiri  dalam  susunan  keluarga  pewaris,  tiap-tiap  ahli waris  menerima  bagian  yang  sama  besarnya,  memberikan  posisi  hak  kepada  ahli  waris untuk  mewarisi  serta  pewaris  dan  ahli  waris  berada  dalam  pertalian  derajat  kesatu. Sedangkan mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris menggantikan ahli waris yang telah  meninggal  dunia  lebih  dahulu  dari  pewaris  “ bijplaatvervulling ”  merupakan  mereka yang  mewaris  berdasarkan  penggantian  tempat  memberi  hak  kepada  seseorang  yang mengganti dan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan segala hak orang yang diganti.[27]
Mengingat  manfaat  ekonomi  dari  Hak  Eksklusif  dalam  bidang  Hak  Cipta,  dimana Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat memilih untuk melisensikan atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggandakan atau menjual buku, maka Pemegang Hak Cipta akan memperoleh royalti. Besarnya pembayaran royalti pada umumnya berdasarkan pada total  penjualan  penerima  lisensi.  Bagi  para  pihak,  keuntungan  ekonomis  akan  menjadi tujuan yang utama dan mendatangkan keuntungan yang bersifat ekonomis bagi negara [28]
Royalti yang merupakan aset tidak berwujud yang berisi klaim atas tagihan uang di masa yang akan datang dan dapat diasumsikan sebagai aset keuangan. Aset adalah hal yang bernilai ekonomis yang dimiliki oleh Penulis Buku berupa uang dari persentase harga jual buku dikalikan jumlah buku yang terjual. Royalti yang memiliki nilai ekonomis tersebut juga  termasuk  karakteristik  suatu  benda  yang  dapat  digunakan  sebagai  obyek  jaminan utang  dan  harta  peninggalan  bagi  ahli  waris.  Artinya,    suatu  saat  apabila  Debitur  atau Pewaris tidak dapat melunasi utangnya, maka benda tersebut dapat dijual oleh bank untuk pelunasan hutang-hutang di bank dan harta peninggalan yang diperolehnya hanya sebagai keuntungan bagi ahli waris[28]

## SIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah diundangkannya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang karya ciptaan Buku dan pengalihan Hak Cipta dapat dilakukan dengan cara wasiat, perjanjian tertulis dan
berdasarkan golongan ahli waris yang diatur di dalam KUH Perdata serta Hak Cipta Buku dapat dijadikan harta peninggalan dalam bentuk lisensi atau royalti yang diatur menurut UUHC.
Diharapkan  kepada  pemerintah  agar  memberikan  penyuluhan  kepada  masyarakat mengenai  Hak  Cipta,  terutama  karya  Buku  dan  Pencipta  Buku  dapat  mengalihkan ciptaannya dengan melakukan Permohonan Pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) di Jakarta atau melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
S. D. Sinuraya, “Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.” Deepublish, 2019.
M. Djumhana, R. Djubaedillah, and H. M. Intelektual, “Sejarah,” Teor. dan Prakt. di Indones.
PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
D. HKI, “Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi dengan Peraturan Perundang - Undangan Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual,” Jakarta, ditjen HKI-ECAP II, 2006.
H. C. Sophar Maru Hutagalung, “Kedudukan & Peranannya  dalam Pembangunan,” Sinar Graf. Jakarta, 2012.
O. K. Saidin, “Aspek hukum hak kekayaan intelektual:(Intellectual property rights),” 2010.
M. Suyud, “Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement,” Bogor Ghalia Indones., 2010.
P. Syarifin and D. Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Pustaka Bani Quraisy, 2004.
R. Murniati, “Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang - Undang Dibidang Hak Kekayaan Intelektual,” FIAT JUSTISIA J. Ilmu Huk., vol. 4, no. 3, 2010.
Z. Ali, “Pelaksanaan hukum waris di Indonesia,” 2008.
P. M. Hadjon and P. H. B . R. Indonesia, “dan Tatiek Sri Djatmiati,” Argumentasi Huk., 2005.
D. S.- H. Philips, “Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum,” Alf. Bandung, 2013.
S. Soekanto, “Pengantar penelitian hukum,” (No Title), 2006.
S. Rahardjo, “Negara hukum: yang membahagiakan rakyatnya,” 2009.
M. S. Lubis, Serba serbi politik dan hukum. Mandar Maju, 1989.
S. Arief and A. Sasono, “Indonesia: ketergantungan dan keterbelakangan,” (No Title), 1981. A. U. Sitorus, “Hak cipta dan perpustakaan,” IQRA J. Perpust. dan Inf., vol. 9, no. 2, pp. 252 – 267, 2016.
O. Hasibuan, Hak cipta di Indonesia: tinjauan khusus, hak cipta lagu, neighbouring rights, dan collecting society. Alumni, 2008.
A.  Chosyali,  “Perlind ungan  Hukum  Hak  Cipta  Buku  Pengetahuan  Ditinjau  Dari  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” Refleks. Huk. J. Ilmu Huk., vol. 3, no. 1, pp. 49 – 66, 2018.
R. Usman, “Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indo nesia,” (No Title), 2003.
I. Adams, “Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depannya, terj,” Ali Noerzaman, Yogyakarta CV. Qalam, 2004.
S. Gautama, “Ketentuan Peraturan Pelaksanaan UUPA tentang HGU, HGB, Hak Pakai, hak Tanggungan, Rumah Tempat Tinggal Orang Asing dan Rumah Susun.” Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
E. A. Layndra, A. M. Ramli, E. Damian, and I. B. Maulana, “Legal Protection of Copyright Content  in  Digital  Technology-Based  Creative  Economy  Business  in  the  Industrial Revolution 5.0 Era in Indonesia: 10.2478/bjlp-2022- 004110,” Balt. J. Law Polit., vol. 15, no. 4, pp. 1277 – 1297, 2022.
T. H. Marbun, T. K. DEVI, and W. WINDHA, “Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap karya cipta lagu dan musik dalam bentuk ringtone pada telepon se luler,” Transpar. J. Econ. Law, vol. 1, no. 1, p. 14693, 2013.
S. Gatot, “Hak Cipta dan Aspekaspek Hukum.” Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2010.
V. S. Hadiarianti, Memahami Hukum Atas Karya Intelektual. Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010.
S.  J.  Fransiskus,  “P eralihan  Hak  Cipta  Dengan  Cara  Pewarisan  Menurut  Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” Lex Priv., vol. 4, no. 2, 2016.
A. Muhamad, “Hukum perdata indonesia,” 1993.
S. Syafrinaldi, Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi (Edisi Revisi). UIR Press, 2017.