e-ISSN : 2621-4105

## PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BIDANG KONSTRUKSI

## Zaenal Arifin, Soegianto, Diah Sulistiyani RS
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang zaenal@usm.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan    untuk  menganalisis,  mengetahui  dan  memahami perlindungan hukum perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah pada  jasa  konstruksi  sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  No  16  Tahun  2018 tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  dan  bagaimana  kelemahan  dan solusi  atas  pelaksanaan  perjanjian  kemitraan  pengadaan  barang/jasa pemerintah  pada  jasa  konstruksi.  Penelitian  ini  mengunakan  metode pendekatan  yuridis  normatif.    Hasil  dari  penelitian  ini  Perlindungan  hukum dalam  perjanjian  kemitraan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  ini  berarti dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak.  Perlindungan  hukum perjanjian  kemitraan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  telah  diatur  dalam KUH  Perdata,  Undang-Undang  No  2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi, Undang-Undang  No  20  Tahun  2009  tentang  UMKM  dan  Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang  Pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  dan    Peraturan  LKPP  No  9  Tahun  2018  Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Perlindungan  tersebut  berupa  keharusan  perjanjian  kemitraan  harus  dibuat secara  tertulis  sebagai  usaha  untuk  menghindari  adanya  perselisihan  dan sengketa  dan  diakuinya  perjanjian  kemitraan  sebagai  bukti  pengalaman pekerjaaan yang sangat bermanfaat bagi UMKM.
Kata kunci : Kemitraan; UMKM;  sub kontrak; konstruksi
e-ISSN : 2621-4105

## LEGAL PROTECTION OF GOVERNMENT GOODS / SERVICES PARTNERSHIP AGREEMENT IN THE FIELD OF CONSTRUCTION

## Zaenal Arifin, Soegianto, Diah Sulistiyani RS
Master of Law, Semarang University, Semarang zaenal@usm.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze, know and understand the legal protection of the partnership  agreement  on  the  procurement  of  goods  /  services  of  the government  in  construction  services  in  accordance  with  Presidential Regulation No. 16 of 2018 on Procurement of Government Goods / Services and  how  the  weaknesses  and  solutions  to  the  implementation  of  the partnership agreement on procurement of goods / services of the government in construction service. This study uses a normative juridical approach. The results  of  this  study  Legal  protection  in  the  partnership  agreement  for  the procurement  of  goods  /  services  of  this  government  means  it  can  provide legal certainty for the parties. Legal protection of government goods / service partnership agreements has been regulated in the Civil Code, Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services, Law No. 20 of 2009 concerning SME and  Government  Regulation  No.  17  of  2013  concerning  Implementation  of Law  No.  20  of  Year  2008  concerning  UMKM,  Perpres  No.  16  of  2018 concerning  Procurement  of  Government  Goods/Services  and  LKPP Regulation  No.  9  of  2018  concerning  Guidelines  for  the  Implementation  of Procurement of Goods / Services Through Providers. Such protection in the form  of  a  partnership  agreement  must  be  made  in  writing  as  an  effort  to avoid disputes and disputes and the recognition of the partnership agreement as evidence of work experience that is very beneficial for SME.
Keywords: Partnership; SME; sub kontrak; konstruksi
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Di  negara-negara  yang  berkembang,  pembangunan  infrastruktur  dan pembangunan  manusia  menjadi  andalan  untuk  menjadi  negara  maju,    karena merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian dengan kemampuannya : (i)  menyerap  tenaga  kerja  dalam  jumlah  besar  dalam  kurun  waktu  yang  cukup lama,  (ii)  dan  karenanya  dapat  membantu  peningkatan  distribusi  pendapatan, (iii) menstimulasi sektor produksi lain dengan dampak berganda. 1
Berdasarkan  amanat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945, negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan  kebutuhannya  dalam  kerangka  pelayanan  umum  yang  layak.  Untuk menyelenggarakan pelayanan umum yang lebih baik bagi semua warga negara, pemerintah  harus  berperan  aktif  dalam  menyediakan  dan  memfasilitasi kebutuhan  umum  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat  luas,  yang  dapat  diakses oleh semua anggota masyarakat melalui pengadaan barang /jasa yang transparan dan  akuntabel.  Sebagai  upaya  untuk  memenuhi  hak  dan  kebutuhan  pelayanan umum  yang  layak  diperlukan  landasan  hukum  yang  kokoh  dalam  proses pengadaan  barang/jasa.  Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  harus  menjamin kepastian  hukum  dan  memberikan  perlindungan  bagi  setiap  warga  negara  dan masyarakat  dari  penyalahgunaan  wewenang  di  dalam  penyelenggaraan pengadaan  barang/jasa  guna  menciptakan  iklim    pengadaan  barang/jasa  yang kondusif. 2
Kemitraan  dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  diatur  dalam  dalam Peraturan  Presiden  No  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah,  kemitraan  diatur  di  Pasal  65  (6)  yang  berbunyi  “Penyedia  usaha non-kecil  yang  melaksanakan  pekerjaan  dapat  melakukan  kerja  sama  usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama
1 Agus G Kartasasmita, “ Makalah Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Pelaku Usaha”, Jakarta, 2006, Bappenas, hlm 2.
2 Adi  Susila,    “ Mencermati  Rancangan  Undang-Undang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah”, Jurnal AKP, Volume1 Nomor 1,  Bekasi, 2012, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 45, hlm 40. DOI: https://doi.org/10.33558/akp.v1i1.572
e-ISSN : 2621-4105
lainnya,  jika  ada  usaha  kecil  yang  memiliki  kemampuan  di  bidang  yang bersangkutan”.
Perusahaan  kontraktor  dalam  menjalankan  tugasnya  juga  harus menyediakan  peralatan-peralatan  sendiri  yang  diperlukan  untuk  menangani proyek  yang  dibebankan  kepadanya,  oleh  karena  itu,  dalam  menjalankan pekerjaannya  perusahaan  kontraktor  biasanya  membagi  pekerjaannya  dengan perusahaan  kontraktor  lain  yang  mempunyai  keahlian  yang  diperlukan  untuk menyelesaikan  suatu  pekerjaan  yang  tidak  dikuasai  oleh  kontraktor  utama. Perusahaan yang menjalankan pekerjaan kontraktor dari kontraktor lainnya biasa disebut sub kontraktor. 3
Perjanjian kemitraan mempunyai peran yang penting dalam pembangunan nasional.  Lancar  atau  tidaknya  pelaksanaan  pembangunan  juga  dapat dipengaruhi oleh hasil dari pelaksanaan pekerjaan kemitraan tersebut. Kemitraan harusnya  menjadi  upaya  untuk  meningkatkan  dan  melancarkan  pembangunan nasional  dan  bukan  sebagai  bagian  dari  masalah  dalam  pembangunan  tersebut. Proses  tender  pekerjaan  konstruksi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  khusus mengenai  subkon  idealnya  sudah  ditentukan  sejak  tahap  perencanaan.  Proses pengadaan  barang/jasa  pemerintah  melalui  proses  tender  untuk    mencari  siapa yang akan menjadi main kontraktor, namun, kriteria subkontraktor yang seperti apa  tidak  begitu  detail  disyaratkan.  Bahkan  bentuk  atau  suatu  keharusan perjanjian  kerja  antara  main  kontraktor  dengan  subkontraktor  kurang diperhatikan.  Misalnya  mengenai  jaminan/guarantee  atau  pemeliharaan  yang dikerjakan oleh subkontraktor. 4
Kontrak  dalam  terma  hukum  diartikan  sebagai  sebagai  suatu  hubungan personal  yang  berkelanjutan,  pada  dasarnya  diatur  oleh  seperangkat  norma- norma. Norma-norma tersebut dapat memerintahkan, mewajibkan atau melarang
3 Mitha Miranda Sari, “ Kedudukan Dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Sub Kontraktor Pada Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kenotariatan Repertorium Volume 4 No 2 2015, Palembang, 2015, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm 5.
DOI: http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v4i2.163
4 Ajik Sujoko, “ Permasalahan Subkontrak Pada Pekerjaan Konstruksi di Pemerintah”, Administrasi Law  &  Governance  Journal  Volume  2  Issue  3,  2019,  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro,  2019, Semarang, hlm 416. DOI: https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.413%20-%20435
e-ISSN : 2621-4105
perilaku-perilaku  tertentu.  Pada  pelaksanaan  perilaku  tertentu  seringkali digantungkan  pada  perilaku-perilaku  atau  kondisi-kondisi  tertentu.  Perilaku yang  menyimpang  dapat  diancam  suatu  disinsentif  (sanksi),  dan  perilaku  yang baik  dapat  menerbitkan  hak  untuk  memperoleh  insentif. 5 Perjanjian  kemitraan yang ideal adalah perlu adanya ahli hukum seperti notaris atau pengacara  yang dapat memberikan pendapat maupun nasihat-nasihat hukum bisa menyertai para pelaku  kemitraan  dan  membuatkan  akta  perjanjian  otentik  yang  akan menjadikan  kekuatan hukum yang sempurna bagi kemitraan tersebut. Sehingga para pihak yang ada dalam perjanjian kemitraan tersebut saling terlindungi hak dan kewajibannya
Penelitian  ini  lebih  fokus    membahas  mengenai  perlindungan  hukum perjanjian  kemitraan  pada    bidang  jasa  konstruksi  yang  disesuaikan  dengan peraturan yang terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  dan  Undang-Undang  No  2  Tahun  2017 tentang Jasa Konstruksi. Adanya pembaruan pengaturan  yang mengatur tentang kemitraan  dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  tentunya  akan  sangat menarik untuk diteliti dan dibahas.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM),  pengertian  kemitraan  adalah  kerjasama  dalam keterkaitan  usaha,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  atas  dasar  prinsip saling  memerlukan,  mempercayai,  memperkuat,  dan  menguntungkan  yang melibatkan  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  dengan  Usaha  Besar. Kemitraan  dalam  proses  pengadaan  barang/jasa  dan  pemerintah  adalah  sebagai suatu  hubungan  hukum  kerjasama  antara  dua  pihak  yang  didasari  oleh  prinsip saling  menguntungkan  dan  saling  menghargai  diantara  mereka.  Kemitraan dilakukan  dalam  bentuk  perjanjian  tertulis.  Kemitraan  memungkinkan  para
5 Agri Chairunisa Isradjuningtias , “ Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia ”,  Junal  Veritas  et  Justitia  Vol  1  No  1  2015,    Jilid  46  No.  1,  Januari  2017,  Fakultas  Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2015, Bandung,  hlm 138-139.
DOI: https://doi.org/10.25123/vej.1420
e-ISSN : 2621-4105
pihak  untuk  saling  menutupi  dan  memberi  dalam  menghadapi  kekurangan diantara mereka.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mitha  Miranda  Sari  dkk  yang  berjudul Kedudukan  dan  Tanggung  Jawab  Hukum  Pihak  Kontraktor  Pada  Perjanian Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  yang  dimuat  oleh  Jurnal  Ilmiah  Hukum Kenotariatan  Repertorium  Universitas  Sriwijaya  Tahun  2015    lebih  fokus terhadap  tanggung  jawab  hukum  sub  kontraktor  tentang  terjadinya  wanprestasi oleh  sub  kontraktor  adalah    hanya  kepada  main  kontraktor  dalam  sub  kontrak, tetapi  tidak  kepada  pihak  pengguna  barang/jasa  dalam  hal  ini  PPK/KPA (pemerintah),  sedangkan  pihak  main  kontraktor    bertanggaung  jawab  penuh terhadap  pengguna  barang/jasa  (pemerintah)  jika  terjadi  wanprestasi  dalam pelaksanaan  prestasi  yang  diperjanjikan  dalam  main  kontrak  pengadaan barang/jasa pemerintah.
Sedangkan  Dea  Putri  Fajarini  dalam  judul  penelitian  Subkontrak  Dalam Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  yang  dimuat  di  Jurnal  Mimbar  Keadilan Tahun  2019  pada  penelitiannya  lebih  fokus  pada    syarat  keabsahan  perjanjian sub kontrak pada pengadaan barang/jasa pemerintah serta akibat hukum adanya perajanjian  sub  kontrak  terhadap  para  pihak.  Hasil  penelitiannnya  tersebut adalah  adanya  syaratsyarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  melaksanakan  sub kontrak,  dan  sub  kontraktor  tidak  bertanggung  jawab  secara  langsung  kepada pengguna barang tetapi kepada kontraktor utama. 6
Keberpihakan  pemerintah  kepada  sektor  UMKM  ini  sangat  jelas  melalui undang-undang  ini  dikarenakan  pemerintah  memang  sangat  berkepentingan untuk  melindungi  dan  mengembangkan  sektor  UMKM  ini  yang  ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Poin penting  yang diatur dalam PP ini adalah  peran  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  untuk  memfasilitasi pengembangan  UMKM.  Salah  satunya  dengan  memberikan  prioritas  kepada
6 Dea  Putri  Fajarini,  “ Subkontrak  Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah ”,  Mimbar  Keadilan Volume 12 Nomor 1 Februari 2019 –Juli 2019, Universitas Airlangga, 2019, Surabaya, hlm 69.
DOI: https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2168
e-ISSN : 2621-4105
UMKM  untuk  ikut  serta  dalam  program  pengadaan  barang  dan  jasa  yang diadakan  oleh  pemerintah.  Hal  lain  yang  diatur  adalah  kemudahan  perizinan, penyediaan pembiayaan, dan fasilitasi teknologi informasi. 7
Ada  unsur  kebaruan  dalam  pelaksanaan  suatu  undang-undang  tentunya harus diimbangi dengan sosialisasi pada segenap stakeholeder . Undang-undang yang baru tentunya jangan sampai bersingungan dengan aturan lain yang masih berlaku    terutama  yang  berkaitan  dengan  kemitraan  dalam  pengadaan barang/jasa  pemerintah.  Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjawab mengenai  perlindungan  hukum  dalam  perjanjian  kemitraan  pengadaan barang/jasa  pemerintah  sekaligus  menjawab  bagaimana  kelemahan-kelemahan yang  ada  dalam  perjanjian  kemitraan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah sekaligus  menemukan  solusinya.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengkaji  pelaksanaan  perjanjian  kemitraan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah pada bidang konstruksi dan mengkaji perlindungan hukum perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah  pada bidang konstruksi.

## B. PERMASALAHAN
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimanakah  perlindungan  hukum  perjanjian  kemitraan  pengadaan barang/jasa pemerintah pada bidang kontruksi?
2. Bagaimanakah  pelaksanaan  perjanjian  kemitraan  pengadaan  barang/jasa pemerintah  pada bidang konstruksi?

## C. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  berguna  untuk  mendekati  obyek  dari  penelitian  atau dalam  mengumpulkan  data  yang  diperlukan.  Metode  pendekatan  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif, yaitu  suatu  pendekatan  yang  berpegang  dari  segi-segi    yuridis/hukum  atau peraturan-peraturannya  dalam  mencari  dan  mengumpulkan  data.  Metode pendekatan  yuridis  normatif  ini  juga  berusaha  mensinkronisasikan  ketentuan-
7 Andi Putra Sitorus, “ Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Masyarakat  Ekonomi  Asean ”, Doktrina:  Journal  of  Law ,  Volume  1  Oktober  2018,  Universitas  Medan Area, Medan, hlm 130.
e-ISSN : 2621-4105
ketentuan  hukum  yang  berlaku  dengan  pelaksanaannya  terhadap  masalah  yang akan diteliti. Penelitian ini didasarkan pada kaidah-kaidah hukum, norma-norma atau  peraturan  hukum  lainnya  yang  berlaku  mengenai  dalam  perjanjian kemitraan pengadaan  barang dan jasa pemerintah..
Deskriptif  maksudnya  adalah  penelitian  ini  bertujuan  memberikan gambaran  secara  rinci,  menyeluruh,  dan  sistematis  mengenai  obyek  penelitian beserta  segala  hal  yang  berkaitan  dengannya.  Sedangkan    analitis  mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, dan membandingkan.
Penelitian deksriptif analitis  yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci  fenomena  sosial  yang  menjadi  pokok  permasalahan. 8 Sumber  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  ini diperoleh  melalui studi kepustakaan.
a. Bahan  hukum  tertier  yaitu  bahan  yang  dapat  memberikan  dukungan  seperti penjelasan  dan  lain  sebagainya.  Bahan  hukmum  tertier  dapat  berupa  kamus, ensiklopedia dan lain-lain.
Analisis merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian. Data yang telah  terkumpul  dianalisis  untuk  mendapat  kejelasan  masalah  yang  dibahas. Analisis data dilakukan secara “Normatif Kualitatif”, yaitu:
a. Normatif  :  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  peraturan- peraturan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. 9
b. Kualitatif  :  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  data, mengorganisasikan  data,  memilah-milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat dikelola,  mensintesiskannya,  mencari  dan  menemukan  pola,  menemukan apa  yang  dipelajari,  dan  memutuskan  apa  yang  dapat  diceritakan  kepada orang lain. 10
c.
8 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,, Pengantar  Penelitian Hukum ,  Jakarta,  1986,  UI  Press, Jakarta, hlm 10.
9 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi , Bandung, 2004, PT. Remaja Rosdakarya, hlm 67.
10 Ibid.
e-ISSN : 2621-4105

## D. PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Perjanjian  Kemitraan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi
Masih  adanya  ketidaktahuan  mengenai  jenis  dan  arti  penting  adanya perjanjian  kemitraan,  terutama  bagi  para  penyedia  jasa  UMKM,  mereka biasanya  hanya  menurut  dan  keinginan  ataupun  perjanjian  kemitraan  yang disodorkan  oleh  penyedia  jasa  non  kecil.  Mereka  tidak  mempunyai  posisi tawar  yang  cukup  dalam  menegosiasi  isi  surat  perjanian  kemitraan,  atau bahkan  dalam  menerima  pekerjaan  mereka  tidak  mempunyai  perjanjian kemitraan.  Sehingga  para  pelaku  UMKM  tidak  terlindungi  ketika  dalam mengerjakan  pekerjaan  subkontraktor  tidak  disertai  perjanjian  yang  adil  dan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.
Pada  praktiknya,  dalam  membuat  dan  melaksanakan  suatu  perjanjian yang  melahirkan  kontrak  (perikatan),  sering  kali  ditemukan  permasalahan. Permasalahan  dalam  kontrak  dapat  muncul  ketika  salah  satu  pihak  tidak menjalankan suatu prestasi atau kewajiban sesuai dengan yang disepakati atau adanya  perselisihan  mengenai  makna-makna  redaksi  dalam  kontrak. Permasalahan yang berakar dari dua hal tersebut sering menimbulkan kerugian pada salah satu atau kedua belah pihak. Pada titik inilah terjadi persengketaan antara pihak-pihak yang mengikatkan diri pada kontrak tersebut. 11
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008  tentang UMKM, usaha mikro  adalah  usaha  produktif  milik  perorangan  dan  atau  badan  usaha perorangan yang memenuhi kriteria :
1)   Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2) Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp.  300.000.000,-  (tiga ratus juta rupiah).
11 Muhammad  Natsir  Asnawi,  “ Perlindungan  Hukum  Kontrak  Dalam  Perspektif  Hukum  Kontrak Kontemporer ”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No. 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017, Semarang,  hlm 56. DOI: 10.14710/mmh.46.1.2017.55-68
e-ISSN : 2621-4105
Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan anak  perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai  atau menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria :
1) Memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp  50.000.000,-  (lima  puluh  juta rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp  500.000.000,-    (lima  ratus  juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2) Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp  300.000.000,-  (tiga  ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Pengertian usaha menengah menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang  UMKM,  yaitu  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan    oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan seperti kriteria :
1) Memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp  500.000.000,-  (lima  ratus  juta rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp  10.000.000,-  (sepuluh  milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2).  Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp  2.500.000.000,-  (dua milyar  lima  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp 50.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
Penyedia jasa di bidang konstruksi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah  mengacu  pada  2  peraturan  perundang-undangan  yaitu  Undang- undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres No 16 Tahun  2018  lebih  banyak  mengatur  mengenai  teknis  pelaksanaan  proses pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang  dimulai  dari  proses  perencanaan, penganggaran. persiapan tender, pelaksanaan tender, pengumuman pemenang, kontrak, serah terima barang dan pembayaran.
e-ISSN : 2621-4105
Adanya  kemitraan  antara  perusahaan  yang  lebih  besar  dengan  usaha kecil  tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan  perekonomian  karena  akan banyak  tenaga  kerja  yang  terserap  sehingga  bisa  mengurangi  pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Perjanjian  kemitraan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  sering  dibuat dalam  bentuk  kontrak  standar.  Perjanjian  baku  atau  standar  lahir  sebagai bentuk  dari  perkembangan  dan  tuntutan  dunia  usaha.  Kontrak  standar  telah banyak diterapkan dalam dunia usaha seperti perbankan, lembaga pembiayaan konsumen,  dan  berbagai  bentuk  usaha  lainya.  Kontrak  standar  atau  baku dipandang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya. 12
Undang-undang  No  2  Tahun  2017  lebih  banyak  mengatur  tentang kualifikasi  usaha  jasa  konstruksi,  penyelenggaraan  jasa  konstruksi,  tenaga kerja  jasa  konstruksi  penyedia  jasa,  kelembagaan  jasa  konstruksi,  sengketa jasa  konstruksi,  penyelenggaraan  jasa  konstruksi  yang  berkelanjutan, pembinaan jasa konstruksi dan ketentuan sanksi.
Pengaturan   kemitraan juga diatur dalam  dalam Undang-Undang  No 2 Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi,  kemitraan  diatur  dalam  Pasal  2  huruf  i, dijelaskan  bahwa  penyelenggaraan  jasa  konstruksi  berlandaskan  asas kemitraan.
Pelaksanaan kemitraan antar wilayah provinsi diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf e yang menjelaskan bahwa gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan: memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar provinsi.
Kemitraan  antara  pengusaha  nasional  dengan  asing    diatur  dalam  Pasal 33  (1)    huruf  c  yang  berbunyi    Kantor  perwakilan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  32  huruf  a  wajib:  membentuk  kerja  sama  operasi  dengan  badan usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memiliki Izin Usaha dalam setiap kegiatan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia.
12 Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , Grasindo, Jakarta, Terbitan Pertama, hlm 29.
e-ISSN : 2621-4105
Pelaksanaan  kemitraan  dengan  bentuk  sub  kontaktor  diatur  dalam  Pasal 53 (1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan  kepada  Subpenyedia  Jasa  yang  bersifat  spesialis  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14. (2) Pemberian pekerjaan utama kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus  mendapat  persetujuan  Pengguna  Jasa.  (3)  Dalam  penyelenggaraan  Jasa Konstruksi,  Penyedia  Jasa  dengan  kualifikasi  menengah  dan/atau  besar mengutamakan  untuk  memberikan  pekerjaan  penunjang  kepada  Subpenyedia Jasa  dengan  kualifikasi  kecil.  (4)  Penyedia  Jasa  dan  Subpenyedia  Jasa  wajib memenuhi  hak  dan  kewajiban  sebagaimana  tercantum  dalam  Kontrak  Kerja Konstruksi.
Pasal  54  (1)  Dalam  penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi,  Penyedia  Jasa dan/atau Sub penyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya,  tepat  mutu,  dan  tepat  waktu  sebagaimana  tercantum  dalam  Kontrak Kerja  Konstruksi.  (2)  Penyedia  Jasa  dan/atau  Subpenyedia  Jasa  yang  tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
Terjadi ketidaksesuaian dalam penggolongan kualifikasi antara UU No 2 Tahun  2017  yang  membagi  3  kualifikasi    penyedia  jasa  yaitu  usaha  kecil, menengah  dan  besar.  Sedangkan  dalam  Perpres  No  16  tahun  2018 penggolongan  kualifikasi  usaha  hanya  menjadi  2  yaitu  kecil  dan  non  kecil. Pembedaan  golongan  kualifikasi  ini  akan  menyulitkan  penyedia  jasa konstruksi  baik  untuk  mengikuti  tender  yang  aturannya  harus  mengikuti Perpres  No  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah, maupun  pada  saat  penyedia  jasa  melakukan  kemitraan  kerja  sama  operasi dalam proses tender.
Adanya perjanjian kemitraan, diharapkan hak tiap para pihak akan saling terlindungi.  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  juga  mempunyai  posisi  yang seimbang dengan perusahaan besar dalam isi perjanjian, atau  dalam perjanjian kemitraan antara dua atau lebih perusahaan dalam mengikuti pengadaan barang
e-ISSN : 2621-4105
dan jasa pemerintah juga mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dalam isi  perjanjian.  Kemitraan  semacam ini  diharapkan  dapat memberikan manfaat yang  lebih  luas  bagi  kesejahteraan  masyarakat.  Karena  perjanjian  kemitraan seringkali hanya dibuat sebagai formalitas untuk memenuhi adanya perjanjian dalam  kemitraan  atau  sebagai  salah  satu  syarat  saja  dalam  memenuhi persyaratan yang ada dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
2.  Pelaksanaan      Perjanjian    Kemitraan    Pengadaan    Barang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi
Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  di  bidang  konstruksi  terutama  untuk golongan  kualifikasi  Besar/Non  Kecil  sangat  tidak  mungkin  bila  seluruh pekerjaan  hanya  ditangani    oleh  satu  kontraktor  utama,  dalam  membantu menyelesaikan  pekerjaan  konstruksi  pasti  melibatkan  subkontraktor  atau menjalin  kerja  sama  operasi  dengan  perusahaan  lain.  Kerja  sama  dalam pengalihan  atau  sebagian  pekerjaan  tersebut  disebut  sebagai  kemitraan. Kemitraan  yang  terjadi  dalam  bidang  konstruksi  seperti  Kerja  Sama  Operasi (KSO) maupun yang bersifat subkontrak, yaitu penyerahan sebagian pekerjaan dari  kontraktor  utama  kepada  subkontraktor  yang  biasanya  dilaksanakan  oleh kontraktor dengan kualifikasi menengah atau kecil.
Pengikatan  dalam  bentuk  kontrak  konstruksi  ini  menjadi  sangat  penting untuk  dilakukan  mengingat  konstruksi  dewasa  ini  merupakan  bidang  usaha jasa  yang  banyak  diminati  oleh  anggota  masyarakat  di  berbagai  tingkatan, sebagaimana  dapat  dilihat  dari  semakin  besarnya  jumlah  perusahaan/badan usaha  yang  bergerak  di  bidang  usaha  penyedia  jasa  konstruksi.  Peningkatan jumlah perusahaan atau badan usaha ini belum diikuti dengan pemahaman oleh perusahaan  atau  badan  usaha  terkait  dengan  landasan  filosofis  hubungan kontraktual  antara  pemberi  jasa  konstruksi  dengan  penyedia  jasa  konstruksi dan  pengawas  jasa  konstruksi,  prinsip  dan  norma  hukum  tahap  pembentukan
e-ISSN : 2621-4105
kontrak  konstruksi,  prinsip  dan  norma  hukum  tahap  pelaksanaan  kontrak konstruksi. 13
Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah,  pengertian  kemitraan  adalah  kerjasama  dalam keterkaitan  usaha,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  atas  dasar  prinsip saling  memerlukan,  mempercayai,  memperkuat,  dan  menguntungkan  yang melibatkan  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  dengan  Usaha  Besar. Kemitraan dalam proses pengadaan barang/jasa dan pemerintah adalah sebagai suatu hubungan hukum kerjasama antara dua pihak yang didasari oleh prinsip saling  menguntungkan  dan  saling  menghargai  diantara  mereka.  Kemitraan dilakukan  dalam  bentuk  perjanjian  tertulis.  Kemitraan  memungkinkan  para pihak  untuk  saling  menutupi  dan  memberi  dalam  menghadapi  kekurangan diantara mereka.
Di  Kota  Semarang,  hampir  70%  anggota  Gapensi  merupakan  golongan menengah  dan  kecil.  Hali  ini  sesuai  dengan    penggolongan  kualifikasi  yang terbagi dalam 7 klasifikasi yang berdasarkan Peraturan LPJK No 2 Tahun 2013 tanggal  15  Januari  2013  membagi  kualifikasi  usaha  jasa  kontraktor  sebagai berikut :
1. Kualifikasi  B2 mempunyai kekayaan  bersih > Rp.50 milyar,
2. Kualifikasi B1 mempunyai kekayaan bersih Rp 10 milyar sd Rp50 milyar,
3. Kualifikasi M2 mempunyai kekayaan bersih Rp 2 milyar sd Rp 10 milyar
4. Kualifikasi M1 mempunyai kekayaan bersih Rp.500 jt sd Rp 2 milyar,
5. Kualifikasi K3 mempunyai kekayaan bersih  Rp. 350 juta sd Rp 500 juta,
6. Kualifikasi K2 mempunyai kekayaan bersih Rp 50 juta sd Rp 350 juta, Kualifikasi K1 mempunyai kekayaan bersih Rp 50 juta sd 200 juta.
Sebagian  besar  anggota  Gapensi  Kota  Semarang  tergolong  sebagai UMKM,  mengingat  sebagian  besar  dari  anggota  Gapensi  Kota  Semarang adalah pengusaha kecil dan menengah, mereka mendapatkan pekeraan melalui pekerjaan kemitraan baik itu subkontrak atau kemitraan lainnya.
13 Sugiarto  Raharjo  Japar,  “ Prinsip-Prinsip  Kontrak Konstruksi  Indonesia ”, Mimbar  Yustitia  Vol. 2 No.2 Desember 2018 , Universitas Islam Darul Ulum, 2018, Lamongan, hlm 192.
e-ISSN : 2621-4105
Adapun  jumlah  penyedia  barang  yang  sebaran  kualifikasi  badan usahanya  sebagai  berikut:  kualifikasi  besar  2  sebanyak  0,3%  atau  1  penyedia barang  dan  jasa,  besar  1  sebanyak  3.4%  atau  12    penyedia  barang  dan  jasa, menengah  2  sebanyak  5.7%  atau  20  penyedia  barang  dan  jasa,  menengah  1 sebanyak  13.2%  atau  46  penyedia  barang  dan  jasa,  kecil  3  sebanyak  18.7% atau  65  penyedia  barang  dan  jasa,  kecil  23  sebanyak  6.6%  atau  1  penyedia barang dan jasa, kecil 1 sebanyak 52.0% atau 181 penyedia barang dan jasa.
Kemitraan  yang  dilaksanakan  oleh  anggota  Gapensi  Kota  Semaarang hanya  ada  2  yaitu  kemitraan  dengan  jenis  sub  kontraktor  dan  kerja  sama operasi  ( joint  operation ).  Kemitraan  dengan  model  sub  kontraktor  dilakukan baik  oleh  penyedia  jasa  kualifikasi  besar  kepada  penyedia  jasa  dengan kualifikasi  menengah  atau  kecil  maupun  sebaliknya.  Kontraktor  besar  yang mengerjakan  bangunan  gedung  memberikan  sebagian  pekerjaannya  kepada penyedia  jasa  menengah/kecil  karena  mereka  mempunyai  spesialisasi pekerjaan seperti interior gedung atau mekanikal/elektrikal.
Begitu  pula  kontraktor  dengan  kualifikasi  menengah  atau  kecil  yang mengerjakan  jembatan/jalan  memberikan  sebagian  pekerjaannya  kepada Kontraktor besar yang mempunyai fasilitas Asphal Mixing Plant dan Concrete Mixing  Plant. Adanya  hubungan  salaing  menguntungkan  diantara    para kontraktor  besar  dan  kontraktor  kecil  seharusnya  memberiakn  nilai keseimbangan  dalam  perjanjian  kemitraan.  Tetapi  pada  pelaksanaannya seringkali timbul ketidakseimbangan dalam perjanjian kemitraan.
Sedangkan  jenis  kemitraan  kedua  yang  dilaksanakan  oleh  angota Gapensi  Kota  Semarang  adalah  kerja  sama  operasi /  joint  operation. Model kemitraan  ini  terdiri  dari  2  atau  lebih  penyedia  jasa  baik  sesama  kualifikasi besar  atau  kecil  yang  melakukan  kerjasama  untuk  bersama-sama  membagi kewajiban,  modal,  keuntungan  dan  kapasitasnya  untuk  memenuhi  ketentuan atau  spesfikasi  yang  diminta  oleh  panitia  pengadaan.  Penyedia  jasa  yang kualifikasi  dan  kapasitas  pekerjaannya  tidak  mencukupi  sesuai  bidang pekerjaan  yang  ditenderkan  akan  melaksanakan  kemitraan  secara  kerjasama operasi.
e-ISSN : 2621-4105
Permasalahan  lain  yang  dihadapi  oleh  anggota  Gapensi  Kota  Semarang dalam  perjanjian  kemitraan  antara  lain  tidak  adanya  keseimbangan  dalam materi  perjanjian  kemitraan  karena  adanya  dominasi  dari  salah  satu  pihak, karena  lemahnya  daya  tawar  dari  salah  satu  pihak.  Permasalahan  ini  terjadi dalam  perjanjian  kemitraan  jenis  sub  kontraktor.  Sedangkan  permasalahan perjanjian  kemitraan  dalam  kerjasama  operasi  yaitu  masih  ditemukannya ketidaksetaraan antara para pihak yang masuk dalam kerja sama operasi yaitu antara  kewajiban,  modal  dan  resiko  tidak  sesuai  dengan  pembahian  pekeraan dan keuntungan.
Perlu  adanya  pemahaman  dan  sosialisasi  bagi  anggota  Gapensi  Kota Semarang  mengenai  makna  penting  keseimbangan  dan  kesetaraan  dalam perjanjian  kemitraan.  Adanya  ketidakseimbangan  dan  kesetaraan  dalam perjanjian sangat rentan adanya pembatalan perjanjian oleh pengadilan. Hal ini yang masih banyak belum diketahui oleh anggota Gapensi Kota Semarang.

## E. PENUTUP
Perlindungan  hukum  dalam  perjanjian  kemitraan  pengadaan  barang/jasa pemerintah  ini  berarti  dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak. Perlindungan  hukum  perjanjian  kemitraan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah telah diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,  Undang-Undang  No  20  Tahun  2009  tentang  UMKM  dan  Peraturan Pemerintah  No  17  Tahun  2013  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  No  20 Tahun  2008  tentang  UMKM,  Perpres  No  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  dan    Peraturan  LKPP  No  9  Tahun  2018  Tentang Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Melalui  Penyedia.  Perlindungan tersebut  berupa  keharusan  perjanjian  kemitraan  harus  dibuat  secara  tertulis sebagai usaha untuk menghindari adanya perselisihan dan sengketa dan diakuinya perjanjian  kemitraan  sebagai  bukti  pengalaman  pekerjaaan  yang  sangat bermanfaat  bagi  UMKM.  Kelemahan  perjanjian  kemitraan  yaitu    masih  adanya disharmonisasi  pengaturan  tentang  perjanian  kemitraan,  sehingga  para  penyedia jasa  konstruksi  menagalami  kesulitan  pada  saat  pelaksanna  tender  pengadaan barang/jasa pemerintah.
e-ISSN : 2621-4105
Saran  kepada  pemerintah  agar  adanya  harmonisasi  pengaturan  tentang kemitraan  sehingga  tidak  menimbulkan  multi  tafsir  dari  pengaturan  tersebut. Pemerintah  agar  lebih  meningkatkan  sosialisasi  mengenai  pentingnya  perjanjian dan    kemitraan agar  dalam  pelaksanaan perjanian  kemitraan  lebih  seimbang  dan setara  bagi  para  pihak.  Saran  kepada  dunia  usaha  agar  dalam  melaksanakan perjanjian  kemitraan  harus  dilaksanakan  secara  seimbang,  adil  dan  obyektif mengenai hak dan kewajiban para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Agus G Kartasasmita, “ Makalah Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Pelaku Usaha”, Jakarta, 2006, Bappenas.
Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi ,  PT.  Remaja Rosdakarya, 2004, Bandung.
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , Jakarta, 2000, Grasindo Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,, Pengantar  Penelitian Hukum ,  Jakarta,  1986, UI Press.

## JURNAL
Adi  Susila, Mencermati Rancangan  Undang-undang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah  , Jurnal  AKP,  Volume1  Nomor  1,    Bekasi,  2012,  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 45.
DOI: https://doi.org/10.33558/akp.v1i1.572
Agri  Chairunisa  Isradjuningtias,  “ Force  Majeure  (Overmacht)  Dalam  Hukum Kontrak  (Perjanjian)  Indonesia ”,  Junal  Veritas  et  Justitia  Vol  1  No  1  2015, Jilid  46  No.  1,  Januari  2017,  Fakultas  Hukum  Universitas  Katolik Parahyangan, 2015, Bandung,  hlm 138-139.
DOI: https://doi.org/10.25123/vej.1420 Ajik Sujoko, Permasalahan Subkontrak Pada Pekerjaan Konstruksi di Pemerintah , Administrasi  Law  &  Governance  Journal  Volume  2  Issue  3,  2019,  Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019, Semarang.
DOI: https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.413%20-%20435
Andi  Putra  Sitorus, Politik  Hukum  Perlindungan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM)  Dalam  Masyarakat  Ekonomi  Asean ”,  Doktrina:  Journal  of  Law, Volume 1 Oktober 2018, Universitas Medan Area, Medan.
Dea  Putri  Fajarini, Subkontrak  Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah ”, Mimbar Keadilan Volume 12 Nomor 1  Februari 2019  –Juli 2019, Universitas Airlangga, 2019, Surabaya.
DOI: https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2168
e-ISSN : 2621-4105
Mitha  Miranda  Sari, Kedudukan  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum  Pihak  Sub Kontraktor  Pada  Perjanjian  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kenotariatan Repertorium Volume 4 No 2 2015, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2015, Palembang.
DOI: http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v4i2.163
Muhammad  Natsir  Asnawi,  “ Perlindungan  Hukum  Kontrak  Dalam  Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer ”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No.
1,  Januari  2017,  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro,  2017,  Semarang. DOI: 10.14710/mmh.46.1.2017.55-68
Sugiarto  Raharjo  Japar,  “ Prinsip-Prinsip  Kontrak  Konstruksi  Indonesia ”,  Mimbar Yustitia  Vol.  2  No.2  Desember  2018,  Universitas  Islam  Darul  Ulum,  2018, Lamongan.

## UNDANG-UNDANG

## KUH Perdata
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah