Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PINDAH ALAMAT LAYANAN INDIHOME
Khairunnisah *
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda nisa289@gmail.com
Naskah diterima: 22 April 2021; revisi: 20 Mei 2021; disetujui: 9 Juni 2021

## Abstract
Basically, the legal force of the contract of sale and purchase agreement of land The  internet  has  now  become  a  basic  need  in  the  digital  era,  a  smooth  and  strong  internet network is considered to provide great benefits as a support in daily activities. In the process of installing the Internet, many providers can be used, one of which is the Indihome Internet service. In  one  case  there  was  a  problem,  namely  in  the  process  of  moving  home  addresses  that participated  at  the  same  time  in  terms  of  changing  the  internet  address  of  the  indihome.  The procedure is made before the process of changing the address, the consumer first makes a request by calling via the call center or can go directly to the Teklom plaza, then when the application has  been  received  and  the  conditions  have  been  fulfilled  for  the  change  of  address,  then  an electronic  contract  for  address  change  is  issued.  directly  to  onsumen  via  email.  The  issue  of consumer protection is still an important issue until now, various cases of violation of consumer rights  that  have  been  going  on  for  a  long  time,  need  to  be  examined  critically,  such  as  the example that has been explained by the author regarding the contract agreement for the indihome address  change.  The  internet  has  now  become  a  basic  need  in  the  digital  era,  a  smooth  and strong internet network is considered to provide great benefits as a support in daily activities. In the process of installing the Internet, many providers can be used, one of which is the Indihome Internet  service.  In  one  case  there  was  a  problem,  namely  in  the  process  of  moving  home addresses  that  participated  at  the  same  time  in  terms  of  changing  the  internet  address  of  the indihome. The procedure is made before the process of changing the address, the consumer first makes a request by calling via the call center or can go directly to the Teklom plaza, then when the application has been received and the conditions have been met for address change, then an electronic contract for address change will be issued. directly to consumer via email.
Keyword: consumer protection, legal review, indihome
* Alamat korespondensi: Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
E-mail: nisa289@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Teknologi modern saat ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari – hari, sebagai penunjang  aktivitas  bekerja  hingga  pada  proses  belajar  mengajar,  terlebih  mengingat  saat  ini pandemi Covid -19  terjadi  di  seluruh  dunia  dan  Negara  Indonesia  adalah  salah  satu  yang terdampak. Negara dalam hal ini juga mengeluarkan beberapa kebijakan yang menuntut untuk pemberlakuan  physical  distancing  (menjaga  jarak  fisik).  Beberapa  kebijakan  mengharuskan kegiatan  yang  dilakukan  baik  pelayanan public hingga  proses  pelaksanaan  pendidikan dilaksanakan secara online dengan kata lain tidak bertatap muka secara langsung. Internet saat ini telah menjadi kebutuhan dasar di era digital, jaringan internet yang lancar dan kuat dinilai sangat memberikan manfaat besar sebagai penunjang dalam aktivitas sehari-hari. Dalam Proses pemasangan  Internet  banyak  sekali  provider  yang  dapat  digunakan,  salah  satunya  adalah layanan  Internet  Indihome.  Pada  salah  satu  kasus  terdapat  permasalahan  yaitu  pada  proses pemindahan  alamat  rumah  yang  turut  serta  sekaligus  dalam  hal  pemindahan  alamat  internet indihome.   Prosedur yang dibuat sebelum proses pemindahan alamat, konsumen terlebih dahulu membuat  permohonan  dengan  cara  menelpon  melalui call  center atau  dapat  langsung mendatangi  plasa  teklom,  kemudian  selanjutnya  saat  permohonan  sudah  diterima  dan  syarat- syarat  sudah  terpenuhi  untuk  pemnindahan  alamat  barulah  terbit  perjanjian  kotrak  eletronik pemindahan alamat yang dikirim langsung kepada onsumen melalui email.
Masalah perlindungan konsumen masih menjadi isu pelnting hingga saat ini, berbagai kasus  pelanggaran  hak-  hak  konsumen  yang  sudah  sejak  lama  berlangsung,  perlu  dicermati secara kritis seperti contoh yang sudah dijelaskan oleh penulis terkait dengan perjanjian kontrak pemindahan alamat indihome.
Dalam konsep hukum perdata, perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya (Abdulkadir Muhammad 2000:224). Dalam hal ini penulis mengacu pula terhadap pengertian asas kebebasan berontrak pada permasalahan yang nantinya diangkat, dimana setiap orang  bebas  membuat  perjanjian  bernama  dan  perjanjian  yang  tidak  diatur  dalam  Undang- Undang atau perjanjian tidak bernama (Innominaat) (Deddy Ismatullah, 2015:248)
Berdasarkan pada latar belakang tersebut, permasalahan yang hendak diuraikan dalam tulisan ini yaitu bagaimanakah pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap perjanjian kontrak pindah alamat layanan indihome.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  “Menurut  Soerjono Soekanto  penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  kepustakaan  yang  mencakup  penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.”( Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007:14). Keterkaitan dengan penelitian  yuridis  normatif,  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  ialah pendekatan  Perundang-undangan  ( statute  approach ).  “Pendekatan  undang-undang  ( statute approach )  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.” ( Peter Mahmud Marzuki, 2017:133)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Pindah  Alamat  Layanan Indihome
Hukum  tercipta  karena  adanya  kumpulan  manusia  yang  disebut  masyarakat.  Setiap komunitas  masyarakat  ada  individu  yang  berbeda  kepentingan  dari  setiap  individu-individu lainnya,  yang  berusaha  untuk  memenuhi  kepentingan  pribadinya.  Hukum  mempunyai  peranan yang  sangat  penting  guna  untuk  mengatur  dari  setiap  masyarakat  atau  individu  yang  berada  di
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dalam ruang lingkup hukum itu sendiri. Hukum yang bersifat memaksa dan tegas ini diharapkan bisa mengatur dan selarasnya kepentingan bersama agar tidak saling mencederai sesama manusia, kelompok atau golongan tertentu
Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi  kepentingan  konsumen.  Adapun  hukum  konsumen  diartikan  sebagai  keseluruhan asas-asas  dan  kaidah-kaidah  hukum  yang  mengatur  hubungan  dan  masalah  antara  berbagai pihak  satu  sama  lain  berkaitan  dengan  barang  dan/atau  jasa  konsumen  di  dalam  pergaulan hidup. (Shidarta, 2000:9). Pada perkembangannya sejarah perlindungan konsumen di Indonesia kala  itu  terjadi  pada decade 1970-an,  yang  ditandai  berdirinya  Yayasan  Lembaga  Konsumen Indonesia  (YLKI).  Gagasan  Perlindungan  Konsumen  disampaikan  secara  luas  kepada masyarakan  melalui  berbagai  kegiatan  advokasi  konsuen,  seperti  pendidikan  ,  penelitian, pengujian dan publikasi media konsumen. baru pada masa era reformasi, keinginan terwujudnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen bias terpenuhi, pada masa pemerintahan BJ Habibie, tepatnya pada tanggal 20 April 1999, RUUPK secara resmi disahkan sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Upaya perlindungaan konsumen di Tanah Air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah di yakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis.
Asas  perlindungan  konsumen  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:
a. Asas  manfaat  dimaksudkan  untuk  mengamanatkan  bahwa  segala  upaya  dalam menyelenggarakan  perlindungan  konsumen  harus  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
b. Asas  keadilan  dimaksudkan  agar  partisipasi  seluruh  rakyat  dapat  diwujudkan  secara maksimal  dan  memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
c. Asas  keseimbangan  dimaksudkan  untuk  memberikan  keseimbangan  antara  kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan  dan  keselamatan  kepada  konsumen  dalam  penggunaan,  pemakaian,  dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
Perlindungan  konsumen  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8 Tahun 1999 bertujuan untuk:
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara  menghindarkannya  dari  ekses negatif pemakaian dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak- haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur  kepastian  hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan  konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan  kualitas  barang  dan/jasa  yang  menjamin  kelangsungan  usaha  produksi barang  dan/jasa,  kesehatan,  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  konsumen.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Perlindungan  konsumen  merupakan  tujuan  dari  usaha  yang  akan  dicapai  atau  keadaan yang akan diwujudkan.
Oleh  karena  itu,  tujuan  perlindungan  konsumen  perlu  dirancang  dan  dibangun  secara berencana  dan  dipersiapkan  sejak  dini.  Tujuan  perlindungan  konsumen  mencakup  aktivitas- aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen  disusun  secara  bertahap,  mulai  dari  penyadaran  hingga  pemberdayaan.  Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan  melihat  urgensinya.  Misal,  tujuan  meningkatkan  kualiatas  barang,  pencapaiannya  tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah meningkatkan kesadaran konsumen. “Idealnya, pencapaian  tujuan  perlindungan  konsumen  dilakukan  secara  serempak.”  (Wahyu  Sasongko, 2007: 40-41)
Pada kasus yang peneliti angkat yaitu mengacu pada perlindungan konsumen terhadap perjanjian  kontrak  pelayanan  indiehome  terdapat  masalah  hukum  dimana  isi  dari  kontrak elektronik  yang  sudah  dibuat  mencantumkan  pemasangan  internet  akan  dilaksanakan  paling lambat  satu  minggu  dari  semenjank  ditanda  tangani  kontrak  elektronik  layanan  pindah  alamat internet.  Jika  mengacu  pada Pasal  1320  KUH  Perdata  menyebutkan  adanya  4  (empat)  syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:
1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab ( causa ) yang halal.
Berdasarkan hal yang sudah di uraikan diatas, baik dari segi sahnya kontrak elektronik yang dibuat, dalam hal ini pihak indihome telah merugikan konsumen dalam hal proses pemindahan alamat,  dikarenakan  tidak  sesuai  kontrak  untuk  melaksanakan  proses  pemindahan  alamat. Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  konsumen yang merasa dirugikan akibat perbuatan pelaku usaha. Sebagaimana telah diatur 21 dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:
1. Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Apabila  telah  dipilih  upaya  penyelsaian  sengketa  konsumen  diluar  pengadilan,  gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

## KESIMPULAN
Pada  proses  pelayanan  pindah  alamat  internet  oleh  indiehome,  dalam  hal  ini  pihak indihome  telah  merugikan  konsumen  dalam  hal  proses  pemindahan  alamat,  dikarenakan  tidak sesuai  kontrak  untuk  melaksanakan  proses  pemindahan  alamat  yang  dikerjakan  dengan  waktu yang  cukup  lama.  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  memberikan  perlindungan  hukum kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat perbuatan pelaku usaha. Sebagaimana telah diatur 21 dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
1. Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Apabila  telah  dipilih  upaya  penyelsaian  sengketa  konsumen  diluar  pengadilan,  gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## REFERENSI
Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji (2006) Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Abdulkadir, Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum,  Jakarta  :  Kencana  Prenada  Media  Group,  2017
Nurhayani,  Neng  Yani  dan  Ismatullah,  Deddy.  2015.  Hukum  Perdata.  Bandung:  Pustaka Setia.
Wahyu  Sasongko,  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen