DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 25 Juni  2024, Revised: 24 Juli 2024, Publish: 26 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Pelindungan Hukum Terhadap Personal Guarantee yang Melepaskan Hak Istimewa dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pdt.Sus- Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.)
Maristella Pratiwi Damanik 1 , Surnami 2 , Mahmul Siregar 3 , Dedi Harianto 4
1 Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, maristelladmk@gmail.com 2 Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, sunarmi@usu.ac.id 3 Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, mahmulsiregar@gmail.com 4 Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, dedifhusu@yahoo.co.id
Corresponding Author: maristelladmk@gmail.com
Abstract: A personal guarantor has special rights granted by law to protect themselves while fulfilling their obligations. However, in practice, these special rights are often waived, which has  significant  legal  implications,  especially  in  the  context  of  debtor  bankruptcy.  This research  aims  to  understand  the  position  of  a  personal  guarantor  in  situations  where  the debtor is bankrupt, analyze the legal protection for guarantors who waive their special rights in  bankruptcy  cases,  and  elaborate  on  the  legal  considerations  of  the  Judicial  Panel regarding  guarantor  protection  in  decision  No.  24/Pdt.Sus-Gugatan  Lain  Lain/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst.  The  method  used  is  normative  juridical  with  a  descriptive  nature,  using  a statutory  and  case  approach.  Data  is  obtained  from  secondary  sources,  including  primary, secondary,  and  tertiary  legal  materials,  through  literature  studies  and  field  studies.  The analysis  is  conducted  qualitatively  with  deductive  conclusion  drawing.  The  results  of  the study  show  that  personal  guarantors  are  also  considered  debtors  in  the  event  of  debtor bankruptcy,  benefiting  creditors  in  fulfilling  their  claims.  Preventive  legal  protection  is provided  through  comprehensive  information,  maximum  guarantee  limits,  bankruptcy provisions,  and  the  right  of  subrogation.  Repressive  legal  protection  is  carried  out  through the filing of other lawsuits in commercial courts, as seen in Decision No. 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. which granted the lawsuit of the personal guarantor.
Keyword: Legal Protection, Personal Guarantee, Bankruptcy.
Abstrak: Penjamin perorangan (Personal Guarantee) memiliki hak istimewa yang diberikan oleh  undang-undang  untuk  melindungi  dirinya  saat  melaksanakan  kewajibannya.  Namun, dalam  praktiknya,  hak  istimewa  ini  seringkali  dilepaskan,  sehingga  berdampak  hukum signifikan  terutama  dalam  konteks  kepailitan  debitor.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk memahami  kedudukan  penjamin  perorangan  dalam  situasi  debitor  pailit,  menganalisis pelindungan  hukum  terhadap  penjamin  yang  melepaskan  hak  istimewanya  dalam  kasus
kepailitan,  serta  menguraikan  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  terkait  pelindungan penjamin  dalam  putusan  Nomor  24/Pdt.Sus-Gugatan  Lain  Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Metode  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  sifat  deskriptif,  menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus. Data diperoleh dari sumber sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis dilakukan  secara  kualitatif  dengan  penarikan  kesimpulan  deduktif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penjamin  perorangan  juga  dianggap  sebagai  debitur  dalam  hal  debitor pailit,  memberikan  manfaat  bagi  kreditur  untuk  memenuhi  piutang.  Pelindungan  hukum preventif diberikan melalui informasi lengkap, batas maksimal penjaminan, ketentuan terkait kepailitan,  dan  hak  subrogatie.  Pelindungan  hukum  represif  dilakukan  melalui  pengajuan gugatan lain-lain di pengadilan niaga, seperti yang terlihat dalam Putusan Nomor 24/Pdt.Sus- Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang mengabulkan gugatan penjamin perorangan.
Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Jaminan Perorangan, Kepailitan.

## PENDAHULUAN
Modal  sebagai  unsur  mutlak  atau “condition  sine  qua  non” bagi  setiap  perusahaan adalah  hal  yang  tidak  bisa  dibantah  lagi  (Christiawan  &  Saputera,  2021;  Purwosutjipto, 1976).  Perusahaan  tanpa  modal  adalah  bukan  perusahaan.  Untuk  memperoleh  tambahan modal,  pelaku  bisnis  dapat  memanfaatkan  lembaga  keuangan  bank  yang  memberikan  jasa keuangan  paling  lengkap,  khususnya  yaitu  melalui  kredit  perbankan  (Kasmir,  2016).  Kredit sebagai  salah  satu  cara  bank  dalam  menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  memang memberikan  pendapatan  paling  besar  namun  di  sisi  lain  juga  mengandung  banyak  risiko (Suhardi,  2006).  Oleh  karena  itu,  bank  sering  meminta  jaminan  secara  khusus  dengan membuat perjanjian jaminan yang merupakan perjanjian tambahan atau pelengkap ( accesoir ) dari perjanjian kredit yang bersifat pokok atau perjanjian dasar ( obligatoir ) (Silondae & Ilyas, 2019).
Jaminan  khusus  terbagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu  jaminan  kebendaan  dan  jaminan perorangan (personal  guarantee) (Christiawan  &  Saputera,  2021).  Dalam  jaminan perorangan,  yang  diikat  adalah  kesanggupan  dari  penjamin  perorangan  melalui  perjanjian jaminan  perorangan  untuk  memenuhi  kewajiban  debitor  jika  debitor  gagal  memenuhi kewajibannya  (Wulandari  dkk.,  2017).  Penjamin  perorangan  diberikan  hak  istimewa  oleh undang-undang yang bersifat protektif. Salah satu hak tersebut adalah hak bagi kreditur untuk terlebih  dahulu  menuntut  debitor (voorrecht  van  eerst  vordering  =  prior  exhaustion  of remedies  against  the  debtor) sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1831  KUH  Perdata.  Hak istimewa  ini  mengatur  bahwa  kekayaan  penjamin  hanya  digunakan  sebagai  cadangan  untuk menutupi  sisa  utang  yang  tidak  dapat  dilunasi  oleh  kekayaan  debitor  (Sunarmi,  2009). Dengan  demikian,  kewajiban  penjamin  hanya  terbatas  pada  kekurangan  yang  tidak  dapat dilunasi oleh debitor.
Namun, perjanjian jaminan perorangan ( personal guarantee ) seringkali mengharuskan  penjamin  melepaskan  hak  istimewanya  (Ganindha,  2020).  Pelepasan  hak istimewa penjamin perorangan ( personal guarantee ) ini mengandung akibat hukum yang luas dalam  kaitannya  dengan  wanprestasi  debitor  sebab  kreditor  dapat  langsung  mengajukan tuntutan  kepada  penjamin  perorangan  ( personal  guarantee )  untuk  memenuhi  kewajiban debitor  (Tondy  dkk.,  2020).  Terlebih  lagi  dalam  kaitannya  dengan  kepailitan  debitor  yang tentunya akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda dari wanprestasi.
Dalam  praktiknya,  terdapat  berbagai  konsekuensi  hukum  yang  mempengaruhi penjamin perorangan (personal guarantee) terkait kepailitan debitor. Salah satu di antaranya adalah penjamin perorangan dapat dimohonkan dan dinyatakan pailit, baik secara individual
maupun  bersama-sama  dengan  debitornya  (Tondy  dkk.,  2020).  Selain  itu,  terdapat  pula situasi di mana penjamin perorangan tidak menjadi pihak yang digugat dan dinyatakan pailit. Namun, harta yang terdaftar atas nama penjamin perorangan tersebut ternyata merupakan aset yang telah dilebur (inbreng) sebagai tambahan setoran modal pribadi penjamin. Oleh karena itu, harta tersebut tetap dapat diambil dan dikelola oleh Kurator.
Penelitian  ini  mengangkat  suatu  perkara  dimana  penjamin  perorangan  ( personal guarantee ) berada pada posisi  yang lemah dalam kaitannya dengan kepailitan debitor sebab harta  pribadinya  turut  dimasukkan  dalam  daftar  pertelaan  aset  debitor  pailit.  Penjamin perorangan  ( personal  guarantee )  kemudian  mengajukan  gugatan  lain-lain  dalam  rangka memperoleh pelindungan hukum. Objek analisis dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan  Lain  Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.,  yang  dalam  amar  putusannya mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penjamin perorangan (personal guarantee).
Dari uraian tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini mencakup beberapa  aspek  krusial  yang  akan  menjadi  batasan  pembahasan.  Pertama,  rumusan  masalah mengenai  kedudukan  penjamin  perorangan (personal  guarantee) saat  debitor  dinyatakan pailit.  Pada  bagian  ini,  teori  kemanfaatan  yang  dikemukakan  oleh  Jeremy  Bentham  akan digunakan  untuk  mengeksplorasi  manfaat  dari  keberadaan  penjamin  perorangan,  terutama dalam konteks kepailitan. Dengan menganalisis konsep keuntungan (pleasure) dan kerugian (pain), akan  diidentifikasi  apakah  keberadaan  penjamin  perorangan  membawa  lebih  banyak keuntungan daripada kerugian ketika debitor mengalami pailit.
Kedua,  penelitian  ini  akan  mengkaji  pelindungan  hukum  yang  diberikan  kepada penjamin  perorangan  yang  telah  melepaskan  hak  istimewa  dalam  kasus  kepailitan.  Teori perlindungan  hukum  yang  dijelaskan  oleh  Philipus  M.  Hadjon  akan  digunakan  untuk menganalisis  bentuk  konkret  dari  perlindungan  hukum  yang  tersedia  bagi  penjamin perorangan  dalam  konteks  putusan  Nomor  24/Pdt.Sus-Gugatan  Lain  Lain/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst.
Ketiga,  akan  dianalisis  pokok-pokok  pertimbangan  hukum  yang  menjadi  landasan bagi Majelis Hakim dalam memberikan perlindungan kepada penjamin perorangan yang telah melepaskan  hak  istimewa,  sebagaimana  tercantum  dalam  amar  putusan  tersebut.  Melalui kerangka  teori  yang  disusun,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  yang komprehensif  tentang  bagaimana  hukum  memberikan  perlindungan  dan  menjaga keseimbangan  antara  kepentingan  kreditur  dan  penjamin  perorangan  dalam  perkara  hukum yang spesifik tersebut.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan inventarisasi hukum  positif  dan  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum.  Karakteristik  dari  penelitian  ini bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan undang-undang (statute  approach) dan  pendekatan  kasus (case  approach). Sumber  data  yang  digunakan terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  yang diperoleh  dari  data  sekunder.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  dan studi  lapangan.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif  dengan  menggunakan  metode penarikan kesimpulan deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan  Penjamin  Perorangan  (Personal  Guarantee)  dalam  Hal  Debitor Dinyatakan Pailit
Apabila  Teori  Kemanfaatan  oleh  Jeremy  Bentham  dikaitkan  dalam  konteks  jaminan perorangan  ( personal  guarantee )  maka  seharusnya  kedudukan  penjamin  perorangan ( personal  guarantee )  dalam  hal  debitor  dinyatakan  pailit  memberikan  lebih  banyak
keuntungan  ( pleasure )  daripada  kerugian  ( pain ).  Hal  ini  agar  kedudukan  penjamin perorangan  ( personal  guarantee )  memiliki  kedayagunaan  terhadap  masyarakat.  Untuk  itu, perlu diketahui terlebih dahulu kedudukan penjamin perorangan ( personal guarantee ) dalam hal  debitor  dinyatakan  pailit  untuk  kemudian  dapat  diuraikan  keuntungan  ( pleasure )  dan kerugian ( pain ) yang ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya.
Analisa  secara  akurat  mengenai  kondisi  debitur  termasuk  di  dalamnya  mengenai jaminan  ( collateral )  adalah  hal  yang  mutlak  harus  dilakukan  dalam  pemberian  kredit perbankan.  Secara  yuridis,  fungsi  jaminan  adalah  kepastian  hukum  pelunasan  piutang  atau kepastian  realisasi  suatu  prestasi  dalam  suatu  perjanjian  (Marzuki,  2019).  Jaminan  yang dimaksud dalam hal ini termasuk didalamnya yaitu jaminan perorangan ( personal guarantee ) yang akan menjadi sumber pelunasan alternatif utang debitor (Sjahdeini, 2016).
Apabila  debitor  berada  dalam  keadaan  pailit  dan  setelah  proses  kepailitan dilaksanakan  ternyata  harta  pailit  tidak  mencukupi  dari  jumlah  piutang  kreditor,  maka kreditor  dapat  meminta  pertanggungjawaban  kepada  penjamin  perorangan  ( personal guarantee )  yang  telah  mengikatkan  diri  sebelumnya  melalui  perjanjian  jaminan  perorangan ( personal guarantee ) dengan kreditor untuk melunasi utang dari debitor apabila debitor tidak dapat  melunasi  utangnya kepada kreditor. Hal  ini sebab pada jaminan perorangan  ( personal guarantee ),  jika  terjadi  kepailitan  maka  kreditur  mempunyai  hak  menuntut  pemenuhan piutangnya  selain  kepada  debitur  utama  juga  kepada  penjamin  perorangan  ( personal guarantee ) (Veranita, 2015).
Selama  ini  sering  tidak  disadari  oleh  bank  maupun  oleh  para  pengusaha  bahwa seorang  penjamin  perorangan  ( personal  guarantee )  dapat  mempunyai  konsekuensi  hukum yang  jauh  apabila  penjamin  itu  tidak  melaksanakan  kewajibannya.  Konsekuensinya  ialah bahwa  penjamin  dapat  dinyatakan  pailit  (Sutedi,  2009).  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Sutan Remy Sjahdeini yang menyatakan bahwa:
Berdasarkan  ketentuan  dalam  KUH  Perdata,  dapat  disimpulkan  bahwa  seorang penjamin  atau  penanggung  juga  dianggap  sebagai  debitur.  Penjamin  atau  penanggung memiliki  kewajiban  untuk  melunasi  utang  debitur  kepada  satu  atau  lebih  kreditur  apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan/atau dapat ditagih. Karena penjamin  atau  penanggung  berstatus  sebagai  debitur,  mereka  dapat  dinyatakan  pailit  sesuai dengan  UU  Kepailitan  dan  PKPU.  UU  Kepailitan  dan  PKPU  mengatur  mengenai penjaminan,  yang  dalam  undang-undang  tersebut  disebut  sebagai  penanggungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 141, Pasal 164, dan Pasal 165. Isi pasal-pasal tersebut tidak menyatakan  bahwa  penjamin  atau  penanggung  tidak  dapat  diajukan  permohonan  pailit terhadapnya (Sjahdeini, 2016).
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1832  angka  1  KUH  Perdata,  pengajuan  permohonan pernyataan  pailit  terhadap  seorang  penjamin  dapat  diajukan  tanpa  mengajukan  permohonan pernyataan  pailit  pula  kepada  debitur,  hanyalah  apabila  penjamin  telah  melepaskan  hak istimewanya  untuk  menuntut  supaya  benda-benda  atau  harta  kekayaan  debitur  disita  dan dijual  terlebih  dahulu  (Sjahdeini,  2016).  Lebih  lanjut,  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  1832 angka  4  KUHPerdata,  pengajuan  permohonan  pailit  terhadap  seorang  penjamin  dapat  pula dilakukan apabila debitur berada dalam keadaan pailit.
Pemberian  jaminan  perorangan  ( personal  guarantee )  artinya  memberikan pelindungan  khusus  kepada  kreditor  yang  tentunya  akan  lebih  menarik  daripada  sekedar pelindungan  berupa  memperoleh  pelunasan  secara  proporsional  dari  hasil  penjualan  harta debitur (Sjahdeini, 2016). Kreditor akan merasa lebih aman daripada tidak ada jaminan sama sekali (Sjahdeini, 2016). Hal ini mengingat bahwa resiko dalam pemberian kredit perbankan tidak  dapat  dihindari  sepenuhnya  sehingga  masih  saja  ada  kemungkinan  untuk  terjadi (Prasetyawati & Hanoraga, 2015).
Resiko berupa kredit macet menimbulkan dampak negatif baik itu bagi bank maupun bagi debitur. Bagi debitur, dampaknya adalah dia harus menanggung kewajiban yang cukup berat  kepada  bank  (Rusadi  &  Untung,  2022).  Sedangkan  bagi  bank  dampaknya  jauh  lebih serius karena selain dana yang disalurkan untuk kredit berasal dari masyarakat, kredit macet juga mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank.
Manakala  kondisi  kesehatan  suatu  bank  diragukan,  hal  ini  akan  membawa  akibat kerugian tidak hanya kepada nasabah penyimpan dan debitornya, tetapi bagi dunia perbankan secara keseluruhan (Towoliu, 2013). Lebih jauh dari itu, ketidakpercayaan terhadap lembaga perbankan juga akan berpengaruh terhadap masyarakat mengingat bahwa lembaga perbankan memiliki  peran  yang  demikian  strategis  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  nasional (Fahrial, 2018). Peran bank sebagai agen pembangunan negara ( agent of development ) yaitu sebagai  lembaga  yang  bertujuan  mendukung  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam rangka  meningkatkan  pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya,  pertumbuhan  ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak (Djumhana, 1993).
Pada  akhirnya,  dapat  dikatakan  bahwa  keuntungan (pleasure) yang  ditimbulkan dengan  adanya  jaminan  perorangan (personal  guarantee) bagi  kreditur  (bank)  yaitu  adanya kepastian  akan  pengembalian  dana,  menjaga  kepercayaan  masyarakat  kepada  institusi perbankan, menjaga kestabilan jalannya kegiatan usaha bank dan lain sebagainya. Sementara itu,  keuntungan (pleasure) yang  ditimbulkan  bagi  debitur  yaitu  kemudahan  agar  bisa mendapatkan  pinjaman  (dana)  yang  dibutuhkan  dan  memiliki  cadangan  untuk  menutup  sisa hutang yang tidak dapat ditutup dengan kekayaaannya.
Pada  sisi  lain,  jaminan  perorangan (personal  guarantee) itu  sendiri  tampaknya  tidak begitu  mendapatkan  keuntungan (pleasure) layaknya  kreditor  dan  debitor.  Perjanjian pemberian jaminan perorangan (personal guarantee) bersifat sukarela yang artinya dalam hal ini penjamin perorangan (personal guarantee) secara sukarela bersedia mengikatkan dirinya untuk memberikan jaminan bahwa ia akan membayar utangnya kepada kreditor. Oleh karena itu,  pilihan  untuk  mengadakan  pemberian  jaminan  perorangan (personal  guarantee) dalam pemberian  kredit  pada  dasarnya  adalah  hal  yang  layak  untuk  dipertahankan  namun  perlu didukung  dengan  instrumen  hukum  yang  lebih  kuat  dan  komprehensif  untuk  semakin menjamin kedudukan penjamin perorangan (personal guarantee).

## Pelindungan  Hukum  terhadap  Penjamin  Perorangan  (Personal    Guarantee)  yang Melepaskan Hak Istimewa dalam Perkara Kepailitan
Philipus  M.  Hadjon  mengemukakan  bahwa  “pelindungan  hukum  merupakan pelindungan  harkat  dan  martabat  dan  pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  dimiliki oleh  subyek  hukum  dalam  negara  hukum  dengan  berdasarkan  pada  ketentuan  hukum  yang berlaku  di  negara  tersebut  guna  mencegah  terjadinya  kesewenang-wenangan”  (Hadjon, 1987).  Dalam  kaitannya  dengan  Pancasila  sebagai  ideologi  dan  dasar  falsafah  negara Indonesia, maka prinsip pelindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan pelindungan terhadap harkat  dan martabat  manusia  yang bersumber  pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila (Gegen & Santoso, 2022).
Lebih lanjut, menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam pelindungan hukum yaitu  pelindungan  hukum  preventif  yang  bertujuan  untuk  untuk  mencegah  terjadinya permasalahan  atau  sengketa  dan  pelindungan  hukum  represif  yang  bertujuan  untuk menyelesaikan  permasalahan  atau  sengketa  yang  timbul.  Pelindungan  hukum  preventif memiliki  peranan  yang  sangat  penting  guna  menjaga  ketertiban  dalam  bermasyarakat  dan bernegara  dikarenakan  adanya  suatu  aturan  yang  jelas  mengenai  konsep  kebebasan  yang berlaku  dalam  masyarakat  sehingga  hak-hak  setiap  individu  dapat  dipahami  dengan  baik (Hadjon, 1987). Di sisi lain, manfaat pelindungan hukum represif ialah sebagai sarana untuk mengakses kembali hak-hak yang hilang melalui penyelesaian sengketa (Hendera, 2017).
Apabila perihal pelindungan hukum ini dikaitkan dalam konteks jaminan perorangan ( personal guarantee ) di  Indonesia maka berdasarkan hasil penelitian dapat  diketahui bahwa KUHPerdata  sebagai  landasan  hukum  jaminan  perorangan  ( personal  guarantee )  pada dasarnya  telah  mengatur  dan  memberikan  hak  istimewa  kepada  penjamin  perorangan (personal  guarantee)  sebagai  bentuk  pelindungan  hukum  preventif.  Dikatakan  bentuk pelindungan  hukum  preventif  sebab  ketentuan-ketentuan  dalam  KUHPerdata  tersebut diberikan guna mencegah perlakuan atau tindakan dari kreditor yang dapat memberatkan bagi penjamin perorangan (personal guarantee) di kemudian hari (Sofwan, 1980).
Namun,  ketentuan-ketentuan  tentang  jaminan  perorangan  ( personal  guarantee )  yang terdapat  dalam  KUH  Perdata  pada  umumnya  bersifat  menambah  ( aanvullend )  sehingga kreditur hampir selalu memperjanjikan agar melepaskan hak-hak istimewa yang oleh undang- undang diberikan kepada seorang penjamin perorangan ( personal guarantee ) (Satrio, 1996). Janji untuk melepaskan hak-hak penjamin perorangan ( personal guarantee ) dapat dikatakan sebagai  kebiasaan  yang  senantiasa  diperjanjikan  atau bestendig  gebruikelijk  beding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1347 KUHPerdata (Sofwan, 1980).
KUHPerdata yang menjadi landasan hukum jaminan perorangan ( personal guarantee ) dirasa  belum  dapat  memberikan  pelindungan  hukum  bagi  penjamin  perorangan  ( personal guarantee )  sebab  selain  memberikan  hak-hak  kepada  penjamin  perorangan  ( personal guarantee ), KUHPerdata juga memberikan kebebasan kepada penjamin perorangan ( personal guarantee )  untuk  melepaskan  hak-hak  tersebut  (Susanti,  2018).  Dengan  demikian,  bagi penjamin  perorangan  ( personal  guarantee )  yang  melepaskan  hak  istimewanya  perlu diupayakan bentuk perlindungan hukum preventif lainnya.
Lebih  lanjut,  adanya  klausul-klausul  pelepasan  hak  istimewa  penjamin  perorangan ( personal  guarantee )  dalam  perjanjian  jaminan  perorangan  ( personal  guarantee )  dapat membawa  akibat  hukum  yang  luas  kepada  penjamin  (Satrio,  1996).  Selain  itu  juga  dapat menimbulkan  permasalahan  dalam  kaitannya  dengan  kepailitan  debitor.  Untuk menyelesaikan  permasalahan  atau  sengketa  yang  timbul  maka  penjamin  perorangan ( personal  guarantee )  yang  berada  pada  posisi  yang  lemah  akibat  suatu  putusan  pailit dimungkinkan untuk mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan yang berwenang.
Pengadilan  niaga  dalam  lingkungan  peradilan  umum  adalah  lembaga  peradilan  yang berwenang dalam hal ini sebab selain berwenang memutuskan permohonan pernyataan pailit yang  diajukan  oleh  debitor  atau  kreditor  serta  memutuskan  dan  mengadili  sengketa  bidang Hak Kekayaan  Intelektual  (HAKI), Pasal  3 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU secara tegas juga  menetapkan  bahwa  pengadilan  niaga  berwenang  memutuskan  hal-hal  lain  yang berkaitan dengan kepailitan (Ginting, 2018).
Selanjutnya,  Penjelasan  Pasal  3  Ayat  (1)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  berbunyi: “Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap  penyitaan,  2atau  perkara  dimana  Debitor,  Kreditor,  Kurator,  atau  pengurus menjadi  salah  satu  pihak  dalam  perkara  yang  berkaitan  dengan  harta  pailit  termasuk gugatan  Kurator  terhadap  Direksi  yang  menyebabkan  perseroan  dinyatakan  pailit  karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk  “hal-hal  lain”  adalah  sama  dengan  Hukum  Acara  Perdata  yang  berlaku  bagi perkara  permohonan  pernyataan  pailit  termasuk  mengenai  pembatasan  jangka  waktu penyelesaiannya.”
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020  tentang  Pemberlakuan  Buku  Pedoman  Penyelesaian  Perkara Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Pada  Buku  II  mengenai  Proses Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU) Setelah  Putusan  Pernyataan  Pailit  dan  Putusan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU) Bagian A Angka 20.1. menyatakan bahwa “Gugatan lain-lain meliputi antara lain:
actio  pauliana,  perlawanan  pihak  ketiga  terhadap  penyitaan  budel  pailit  atau  perkara dimana  Debitor,  Kreditor,  Kurator  atau  Pengurus  menjadi  salah  satu  pihak” (Yudhistira, 2016) .
Pada  akhirnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk  pelindungan  hukum  bagi  penjamin perorangan ( personal guarantee ) yang melepaskan hak istimewa, yaitu:
1. Pelindungan Hukum Preventif
a. Informasi  mengenai  maksud  dan  tujuan  serta  konsekuensi  dari  perjanjian  jaminan perorangan ( personal guarantee )
Notaris  berperan  penting  dalam  hal  ini  sebab  Notaris  dalam  melaksanakan jabatannya  memiliki  kewajiban  untuk  membacakan  akta  di  hadapan  para  pihak  pada saat  penandatanganan  akta.  Ketika  penghadap  belum  mengerti,  maka  notaris  wajib untuk  menjelaskan  mengenai  maksud  dan  tujuan  dari  isi  akta  tersebut,  bagaimana konsekuensinya dan lain sebagainya.
b. Menetapkan batas maksimal penjaminan Perjamin  perorangan  ( personal  guarantee )  dapat  menetapkan  batas  maksimal penjaminan  yang  diberikan  di  dalam  perjanjian  jaminan  perorangan  ( personal guarantee ).  Hal  ini  agar  penjamin  perorangan  ( personal  guarantee )  tidak dipertanggungjawabkan  terhadap  hal-hal  lainnya,  selain  atas  dasar  pernyataan kehendaknya yang telah dinyatakan secara tegas (Sofwan, 1980).
c. Ketentuan yang berkaitan dengan kepailitan debitur Kepailitan  debitur  tidak  secara  otomatis  menyebabkan  penjamin  perorangan
( personal  guarantee )  menjadi  pailit  sehingga  harus  diajukan  juga  permohonan pernyataan  pailit  terhadap  penjamin  perorangan  ( personal  guarantee ).  Kepailitan penjamin  perorangan  ( personal  guarantee )  memang  dimungkinkan  selama  dapat memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.
d. Hak Subrogatie Dengan  hak subrogatie ini,  apabila  debitor  tidak  kembali  kepada  penjamin perorangan  (kreditur  baru),  penjamin  perorangan  dapat  melakukan  eksekusi  atas jaminan kebendaan yang memberikan hak preferent.
2. Pelindungan Hukum Represif
Pengajuan Gugatan  Lain-Lain;  Dapat  dikatakan  bahwa pengajuan  gugatan lain-lain merupakan  bentuk  pelindungan  hukum  represif  yang  diberikan  kepada  penjamin perorangan  ( personal  guarantee )  sebab  hasil  yang  diharapkan  dengan  diajukannya gugatan  lain-lain  ini  tentunya  penyelesaian  permasalahan  atau  sengketa  yang  timbul terkait jaminan perorangan ( personal guarantee ). Gugatan lain-lain merupakan hak pihak ketiga yang salah satunya mengenai suatu sengketa aset.
Pokok-Pokok Pertimbangan Hukum Dari Majelis Hakim Terkait Pelindungan Kepada Penjamin  Perorangan  (Personal  Guarantee)  Yang  Melepaskan  Hak  Istimewa  Dalam Amar Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Anthony  Sumitro  Rahardjo  selaku  penjamin  perorangan  ( personal  guarantee ) mengajukan gugatan lain-lain atas harta pribadinya yang turut dimasukkan dalam boedel atau harta  pailit.  Adapun  pertimbangan  hukum  dari  Majelis  Hakim  terkait  pelindungan  kepada penjamin  perorangan  ( personal  guarantee )  yang  melepaskan  hak  istimewa  dalam  Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah sebagai berikut: 1. Terdapat  fakta-fakta  yang  diakui  kebenarannya  oleh  para  pihak  dan  tidak  perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya, diantaranya yaitu:
a. PT.  Asiapac  Pancamakmur  Abadi  telah  dinyatakan  dalam  keadaan  pailit  berdasarkan Putusan MA No. 13 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 jo. No.1049 K/Pdt.Sus/Pailit/2020 jo. No. 268/Pdt.Sus.PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
b. Tim Kurator PT. Asiapac Pancamakmur Abadi telah diangkat guna melaksanakan tugas dan  fungsinya  yakni  pengurusan  dan  pemberesan  atas  Harta  Pailit  PT.  Asiapac Pancamakmur Abadi;
c. Tim  Kurator  PT.  Asiapac  Pancamakmur  Abadi  telah  mengeluarkan  surat  No. 157/ASIAPAC-PAILIT/I1I/2021  mengenai  Penyampaian  Daftar  Pertelaan  Sementara Harta  Pailit  PT.  Asiapac  Pancamkmur  Abadi  tertanggal  22  Maret  2021.  Tim  Kurator PT. Asiapac Pancamakmur Abadi telah memasukan beberapa asset, diantaranya yaitu:
1) SHM No. 10319 tanggal 20-11-2007 an. Anthony Sumitro Rahardjo;
2) SHM No. 10320 tanggal 20-11-2007 an. Anthony Sumitro Rahardjo;
3) SHM No. 9723 tanggal 14-6-2006 an. Anthony Sumitro Rahardjo.
2. Berdasarkan  bukti  yang  diajukan  oleh  Anthony  Sumitro  Rahardjo  maka  dapat  diketahui bahwa  ketiga  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  tersebut  tercatat  atas  nama  Anthony  Sumitro Rahardjo disertai dengan adanya Akta Jual Beli antara Anthony Sumitro Rahardjo dengan pemilik  tanah  tersebut,  atau  dengan  kata  lain  tanah-tanah  tersebut  adalah  milik  Anthony Sumitro Rahardjo;
3. Berdasarkan  bukti  yang  diajukan  oleh  Anthony  Sumitro  Rahardjo  yang  ditarik  menjadi boedel pailit oleh Tim Kurator PT. Asiapac Pancamakmur Abadi juga menjadi jaminan di PT. Bintang Lima Inti yang secara faktual tidak ada satu Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan pailit;
4. Ketentuan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan PKPU  menentukan  bahwa  “Kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan  debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim  pengawas  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  ini”.  Oleh  karena  itu,  sita umum  oleh  kurator  hanya  dapat  dilaksanakan  terhadap  aset  PT.  Asiapac  Pancamakmur Abadi  dan  bukan  terhadap  aset  milik  Anthony  Sumitro  Rahardjo  selaku  penjamin perorangan (personal guarantee) ;
5. Putusan  Nomor  376  K/Pdt.Sus-Pailit/2020,  alat  bukti  ini  menerangkan  adanya Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  yang  menolak  dimasukannya  harta  pribadi  ke  dalam boedel,  dikarenakan  tidak  adanya  peleburan  aset  pribadi  ke  dalam  atau  menjadi  aset perseroan;
6. Putusan  Nomor  569  K/Pdt.Sus/2012,  alat  bukti  ini  menerangkan  adanya  Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menolak dimasukannya SHM atas nama Direktur Perseroan (PT) menjadi boedel pailit;
7. Harta  debitor  yang  telah  dinyatakan  pailit  merupakan  boedel/harta  pailit  dan  dalam perkara  ini  apabila  perusahaan  dinyatakan  pailit,  maka  secara  hukum  harta  Direksi  atau Komisaris  yang  dijadikan  jaminan  utang  perusahaan  (hak  tanggungan)  tidak  termasuk harta pailit, kecuali adanya putusan pengadilan yang menyatakan Direksi serta Komisaris secara bersama-sama dinyatakan pailit;
8. Tidak  bisa  mengkaitkan  penyerahan  dan  penindakan  secara  diam-diam (silent  consent) sesuai  Pasal  1347  KUHPerdata  sehinga  harus  dibuktikan  adanya  proses  peralihan  atau bukti peralihan dengan alas hak yang jelas;
9. Apabila harta pribadi Direktur dijadikan boedel pailit maka Tim Kurator tetap PT. Asiapac Pancamakmur Abadi harus membuktikan adanya peralihan atas 3 SHM tersebut, tidak bisa serta  merta  memasukan  sebagai  boedel  pailit  walaupun  3  SHM  tersebut  sebagai  jaminan kebendaan.  Haruslah  secara  hukum  penjamin  atas  nama  SHM  tersebut  dinyatakan  pailit terlebih dahulu;
10. Ketentuan  Pasal  3  ayat  (1)  UU  PT  secara  tegas  menentukan  bahwa  “Pemegang  saham Perseroan  tidak  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  perikatan  yang  dibuat  atas  nama Perseroan  dan  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian  Perseroan  melebihi  saham  yang dimiliki.”
11. Terbukti  Anthony  Sumitro  Rahardjo  menjadi  penjamin  terhadap  utang  PT.  Asiapac Pancamakmur  Abadi  kepada  PT.  Bank  Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Dengan menyerahkan  ketiga  SHM  milik  Anthony  Sumitro  Rahardjo  kepada  PT.  Bank  Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sebagai jaminan;
12. Oleh karena PT.  Asiapac Pancamakmur Abadi  dinyatakan pailit atau wanprestasi  maka kreditur  mempunyai  hak  tagih  kepada  penjamin  terlebih  dahulu,  tidak  bisa  serta  merta memasukan  harta  penjamin  sebagai  boedel  pailit  walaupun  3  SHM  tersebut  sebagai jaminan kebendaan. Haruslah secara hukum penjamin atas nama SHM tersebut dinyatakan pailit terlebih dahulu.
Melalui  Putusan  Nomor  24/Pdt.Sus-Gugatan  Lain  Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.  telah diberikan  pelindungan  hukum  represif  kepada  Anthony  Sumitro  Rahardjo  selaku  penjamin perorangan ( personal  guarantee ) yang telah melepaskan hak istimewanya berdasarkan Pasal 1430,  1831,  1833,  1837,  1843,  1847,  1848,  dan  1849  KUH  Perdata.  Hal  ini  sebab  Majelis Hakim  telah  mengabulkan  gugatan  Anthony  Sumitro  Rahardjo  untuk  seluruhnya.  Artinya, dalam  perkara  ini,  Majelis  Hakim  berkesimpulan  Anthony  Sumitro  Rahardjo  dapat membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang ahli.
Anthony  Sumitro  Rahardjo  selaku  penjamin  perorangan  ( personal  guarantee )  tidak pernah  dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan  manapun  terlebih  dalam  Putusan  MA  No.  13 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 jo. No. 1049 K/Pdt.Sus/Pailit/2020 jo. No. 268/Pdt.Sus.PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.  Dengan  demikian,  jelas  bahwa  harta  pribadi  dari penjamin  perorangan (personal    guarantee) bukan  merupakan  harta  pailit  dan  tidak seharusnya  dimasukkan  dalam  daftar  pertelaan  aset  debitor  pailit.  Sita  umum  hanya  dapat dilakukan terhadap harta kekayaan dari PT. Asiapac Pancamakmur Abadi.
Selain  itu,  pada  perkara  ini  tidak  terdapat  akta  otentik  mengenai  peleburan  aset ( inbreng )  penjamin  perorangan  ( personal  guarantee )  ke  dalam  aset    PT.  Asiapac Pancamakmur  Abadi  ataupun  bukti-bukti  lainnya  yang  mendukung  sehingga  semakin menguatkan  lagi  bahwa  harta  pribadi  penjamin  perorangan  ( personal  guarantee )  bukan merupakan boedel/harta pailit.
Lebih  lanjut,  Ulina  Marbun  berpendapat  bahwa: “Penjamin  perorangan  (personal guarantee)  harus  dinyatakan  pailit  terlebih  dahulu  maka  jaminannya  menjadi  harta  pailit. Dalam  prakteknya,  banyak  terjadi  si  debitor  sebagai  termohon  1  (satu)  dan  penjamin perorangan  (personal  guarantee)  digandeng  sebagai  termohon  2  (dua)  sehingga  keduanya dinyatakan pailit. Apabila yang dipailitkan hanya penjamin perorangan (personal guarantee) maka  tidak  tampak  lagi  kedudukannya  selaku  penjamin  dan  yang  sesungguhnya  memiliki kewajiban  untuk  melunasi  utang  adalah  debitor  itu  sendiri.  Berkaitan  dengan  kepailitan penjamin  perorangan  (personal  guarantee)  ini  memang  dimungkinkan  selama  dapat memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.”
Pengajuan  permohonan  pernyataan  pailit  terhadap  penjamin  perorangan  ( personal guarantee )  yang  telah  melepaskan  hak  istimewanya  tentu  dilakukan  setelah  melewati  tahap awal  berupa  teguran  tertulis  atau  dalam  bentuk  surat  peringatan  (somasi)  kemudian setelahnya mengajukan bukti berupa:
1. Surat  perjanjian  kredit,  baik  yang  dibuat  dengan  Akta  Notaril  maupun  dengan  akta  di bawah tangan;
2. Surat  perjanjian  penanggungan  dimana  penanggung  ( borg )  telah  melepaskan  hak-hak istimewanya dan menyatakan bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan debitur utama.  Surat  perjanjian  penanggungan  ini  biasanya  dilekatkan  dengan  perjanjian  kredit sebagai bukti pelepasan hak dari penanggung ( borg );
3. Penanggung ( borg ) termohon pailit mempunyai utang pada kreditur lain;
4. Salah  satu  utang  tersebut  telah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih  tetapi  penanggung  ( borg ) sebagai  pihak  yang  bertanggung  jawab  secara  tanggung  renteng  dengan  debitur  utama terhadap utang tersebut tetap tidak membayar (Lahay, 2010).
Apabila  diajukan  permohonan  pailit  secara  sekaligus  antara  debitur  dan  penjamin perorangan  ( personal guarantee ) terjadi permasalahan yaitu:
1. Terjadi  percampuran  kreditor  dari  debitor  utama  dengan  kreditor  penjamin  perorangan ( personal guarantee );
2. Terjadi  percampuran  harta  pailit,  antara  harta  debitor  utama  dengan  harta  penjamin perorangan  ( personal guarantee );
3. Terjadi  kesulitan  dalam  pembagian  harta  kepada  kreditor  dari  debitor  utama  dengan kreditor penjamin perorangan  ( personal guarantee ) (Sunarmi, 2009).
Permasalahan  yang  kemudian  timbul  dalam  perkara  ini  ialah  mengenai  eksekusi terhadap  benda  milik  penjamin  perorangan  ( personal  guarantee )  yang  dijadikan  jaminan kebendaan  atas  utang  debitor  pailit.  Hal  ini  sebab  kepailitan  debitor  utama  tidak  secara otomatis  mengakibatkan  kepailitan  penjamin  perorangan  ( personal  guarantee ).  Dengan demikian, apabila benda milik penjamin  perorangan ( personal guarantee ) turut dimasukkan dalam boedel pailit padahal jelas bahwa penjamin perorangan ( personal guarantee ) tersebut tidak  turut  menjadi  pihak  yang  pailit,  penjamin  perorangan  ( personal  guarantee )  dapat mengajukan  gugatan  lain-lain.  Pengajuan  gugatan  lain-lain  ini  tidak  ada  jangka  waktunya sehingga  dapat  diajukan  kapan  saja,  bahkan  saat  lelang  sudah  terjadi  pun  bisa  diajukan gugatan.
Penjamin  perorangan  ( personal  guarantee )  dalam  perjanjian  jaminan  perorangan ( personal  guarantee )  memang  secara  sukarela  telah  mengikatkan  diri  untuk  kepentingan kreditur  (Satrio,  1996).  Namun  bukan  berarti  melupakan  kepentingan  individual  yang dimiliki  oleh  penjamin  perorangan  ( personal  guarantee )  itu  sendiri  hingga  menimbulkan kerugian ekonomis bagi penjamin perorangan ( personal guarantee ).
Keberadaan  jaminan  perorangan  ( personal  guarantee )  tentunya  diharapkan  dapat mempermudah  pemberian  kredit  perbankan.  Oleh  karena  itu,  pelindungan  hukum  terhadap penjamin perorangan ( personal guarantee ) adalah hal  yang harus terus diupayakan. Dengan mendasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  maka  terlihat  jelas  arti  dari  pelindungan hukum  itu  sendiri  yaitu  pelindungan  oleh  hukum  atau  pelindungan  dengan  menggunakan pranata dan sarana hukum.

## KESIMPULAN
Kedudukan penjamin perorangan (personal guarantee) dalam kepailitan debitur juga dianggap  sebagai  debitur,  meskipun  secara  formal  ia  tetap  disebut  sebagai  penjamin. Kedudukan  ini  memberikan  manfaat  bagi  kreditur  dalam  rangka  pemenuhan  piutangnya, karena  kreditur  memiliki  hak  untuk  menuntut  baik  kepada  debitur  utama  maupun  kepada penjamin perorangan. Ada dua bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penjamin perorangan yang melepaskan hak istimewanya. Pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu dengan  memberikan  informasi  mengenai  maksud,  tujuan,  dan  konsekuensi  dari  perjanjian jaminan perorangan, sehingga penjamin dapat menetapkan batas maksimal penjaminan yang tidak  mencakup  seluruh  hartanya.  Ketentuan  ini  juga  mencakup  perlindungan  terkait kepailitan  debitur  yang  tidak  secara  otomatis  menyebabkan  penjamin  perorangan  menjadi pailit  serta  memberikan  hak  subrogatie.  Kedua,  perlindungan  hukum  represif,  yaitu  melalui pengajuan  gugatan  lain-lain  di  pengadilan  niaga,  di  mana  gugatan  ini  merupakan  hak  pihak ketiga  yang  berhubungan  dengan  sengketa  aset,  dengan  tujuan  untuk  menyelesaikan permasalahan  atau  sengketa  terkait  jaminan  perorangan.  Dalam  kasus  ini,  penjamin perorangan  mengajukan  gugatan  lain-lain  terkait  harta  pribadinya  yang  dimasukkan  dalam boedel pailit. Melalui Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.,
telah diberikan perlindungan hukum  represif kepada penjamin  perorangan  yang melepaskan hak  istimewa  terkait  kepailitan  debitur.  Majelis  Hakim  menyimpulkan  bahwa  harta  benda milik penjamin perorangan yang dijadikan jaminan kebendaan atas utang debitur pailit bukan merupakan bagian dari boedel pailit, sehingga gugatan dari penjamin perorangan dikabulkan dalam amar putusan.
Sebaiknya, pilihan untuk memberikan jaminan perorangan (personal guarantee) tetap dipertahankan  dan  didukung  dengan  instrumen  hukum  yang  lebih  kuat  dan  komprehensif untuk  menjamin  kedudukan  penjamin  perorangan  secara  lebih  baik.  Bentuk  perlindungan hukum  yang  lebih  diutamakan  sebaiknya  adalah  perlindungan  hukum  preventif  yang bertujuan  mencegah  terjadinya  permasalahan  atau  sengketa,  sehingga  baik  kreditur  maupun penjamin  perorangan  lebih  memahami  maksud,  tujuan,  dan  konsekuensi  dari  perjanjian jaminan  yang  mereka  sepakati.  Pemerintah  perlu  melakukan  inventarisasi  masalah  yang muncul  terkait  dengan  jaminan  perorangan  dan  menindaklanjutinya  dengan  melakukan pembenahan  terhadap  regulasi  yang  terkait,  guna  mengakomodasi  kebutuhan  jaminan perorangan saat ini maupun di masa depan.

## REFERENSI
Christiawan,  R.,  &  Saputera,  J.  A.  (2021). Jaminan  hak  tanggungan .  Refika  Aditama. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1411519#
Cicilia, D. C. J. T. (2020). Disertasi: Kepastian Hukum Proses Kepailitan dalam Kaitannya dengan Eksistensi Personal Guarantee . Djumhana, M. (1993). Hukum perbankan di Indonesia . Citra Aditya Bakti.
Fahrial,  F.  (2018).  Peranan  Bank  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Nasional. Ensiklopedia  of Journal , 1 (1), Article 1. https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.54
Ganindha,  R.  (2020).  Direksi  sebagai  Penjamin  Perorangan  dalam  Hal  Kepailitan  pada Perseroan Terbatas. Widya Yuridika , 3 (2), 305–326.
Gegen,  G.,  &  Santoso,  A.  P.  A.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kesehatan  Di  Masa Pandemi Covid-19. QISTIE , 14 (2), Article 2. https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5589 Ginting, E. R. (2018). Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan . Bumi Aksara. Hadjon,  P. M.  (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat  di  Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya,  penanganannya  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara . Bina Ilmu.
Hendera,  H.  (2017).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Bank  pada  Fasilitas  Kredit  Debitur Penanam Modal Asing. Jurnal Nuansa Kenotariatan , 3 (1), 33–42. https://doi.org/10.31479/jnk.v3i1.152
Indonesia,  Pemerintah  Pusat.  (2004).  Undang-undang  (UU)  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  LN.  2004/  No.  131,  TLN NO. 4443, LL SETNEG: 126 HLM.
Kasmir,  Dr.  (2016). Bank  dan  lembaga  keuangan  lainnya (17  ed.).  Raja  Grafindo  Persada. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1138794
Lahay,  I.  I.  R.  (2010). Eksistensi  jaminan  perorangan  (borgtocht)  sebagai  bentuk  jaminan khusus  dalam  perjanjian  kredit  perbankan:  Studi  kasus  di  Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR) Arum Mandiri Yogyakarta [Universitas Gadjah
Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/46333
Mahkamah Agung RI. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum (14 ed.). Kencana.
Prasetyawati,  N.,  &  Hanoraga,  T.  (2015).  Jaminan  Kebendaan  Dan  Jaminan  Perorangan Sebagai  Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemilik  Piutang. Jurnal  Sosial  Humaniora (JSH) , 8 (1), Article 1. https://doi.org/10.12962/j24433527.v8i1.1247
Purwosutjipto. (1976). Pengertian pokok hukum dagang Indonesia . Djambatan.
Putra, A. A. (2014). Perlindungan Hukum Bagi  Penjamin  dalam Perjanjian  Penanggungan (Borgtocht) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Rusadi,  D.,  &  Untung,  H.  B.  (2022).  Upaya  Hukum  Kredit  Bermasalah  Dan  Macet  Untuk Properti. Kajian Hasil Penelitian Hukum , 5 (1), 122–138.
Satrio,  J.  (1996). Hukum  jaminan,  hak-hak  jaminan  pribadi:  Tentang  perjanjian penanggungan  dan  perikatan  tanggung-menanggung .  PT.  Citra  Aditya  Bakti. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1511899#
Silondae, A. A., & Ilyas, W. B. (2019). Pokok-pokok Hukum Bisnis . Salemba Empat.
Sjahdeini,  S.  R.  (2016). Sejarah,  Asas,  dan  Teori  Hukum  Kepailitan  (Memahami  undang- undang  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran) . Kencana.
Sofwan,  S.  S.  M.  (1980). Hukum  Jaminan  di  Indonesia  Pokok-Pokok  Hukum  Jaminan  dan Jaminan Perorangan . Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman. Suhardi,  G.  (2006).  Resiko  dalam  pemberian  kredit  perbankan. Jurnal  Hukum  Pro  Justitia , 24 (1).
Sunarmi, S. (2009). Hukum Kepailitan . USUpress.
Susanti, S. (2018). Pembaharuan Hukum Penanggungan: Studi Perbandingan dengan Hukum Penanggungan (BORGTOCHT) di  Belanda. Jurnal  Ius: Kajian Hukum dan Keadilan , 6 (3), 377–387.
Sutedi,
A. (2009). Hukum Kepailitan . Ghalia Indonesia.
https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=626690
Tondy,  C.  J.,  Y,  Y.,  &  M,  M.  (2020).  Eksistensi  Personal  Guarantee  dalam  Hal  Kepailitan
Debitor. Jurnal Nuansa Kenotariatan , 6 (1), 473660. https://doi.org/10.31479/jnk.v6i1.189
Towoliu,  W.  P.  (2013).  Fungsi  Lembaga  Perbankan  Dalam  Melindungi  Nasabah  Melalui Aspek Kerahasiaan Bank. Jurnal Hukum Unsrat , I (2), Article 2.
Veranita, M.  (2015). Kedudukan Hukum Penjamin  Perorangan (Personal  Guarantor) Dalam Hal Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Repertorium , 2 (2), 136–144. Wulandari, E., Safa’at,  R., & Hamidah, S.  (2017).  Perlindungan  Hukum Bagi Bank Dalam Mencegah  Kerugian  Akibat  Kredit  Bermasalah  Dengan  Jaminan. Kumpulan  Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 1–22.
Yudhistira, D. (2016). Kepailitan Terhadap Penjamin Perorangan. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan , 1 (02), Article 02. https://doi.org/10.25170/paradigma.v1i02.1722 .