## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERSEDIAAN DAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU

## Emi Alimus
Jurusan Akuntansi Audit Internal, Universitas Muhammadiyah (UM) Palopo emhyalimus@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian   ini   bertujuan   untuk    mengetahui   kesesuaian   penerapan akuntansi  persediaan  dan   akuntansi aset  tetap  dengan standar  yang berlaku, yang diterapkan pada Badan  Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.    Akuntansi    persediaan    yang    dimaksud    meliputi  Klasifikasi  persediaan,  pengukuran  persediaan,  dan pengungkapan persediaan. Sementara akuntansi aset tetap yang  dimaksud meliputi klasifikasi,  pengukuran,  dan pengungkapan aset  tetap.  Standar  yang berlaku  yang  dimaksud dalam penelitian ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  Nomor   05  tentang akuntansi persediaan dan  Nomor  07  tentang akuntansi aset tetap, yang  tertuang dalam   Peraturan  Pemerintah   Nomor    71   Tahun    2010.Analisis   data dilakukan    dengan  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  akuntansi persediaan dan  akuntansi aset tetap Badan   Pengelolah  Keuangan  Daerah   Kabupaten  Luwu  sebagian  besar sudah  sesuai  dengan  standar yang   berlaku.   Adapun    perlakuan  akuntansi  yang   belum    sesuai,  diantaranya: kesalahan pengakuan aset tetap berupa konstruksi  dalam  pengerjaan,  dan  tidak  mengungkapkan masa manfaat aset tetap dan tarif penyusutan aset tetap.
Kata Kunci :Akuntansi Persediaan, Akuntansi Aset Tetap

## ABSTRACT
This study aims to determine the suitability of the application of inventory accounting and accounting for fixed assets with  applicable  standards,  which  are  applied  to  the  Regional  Financial  Management  Agency  of  Luwu  Regency. Inventory  accounting  in  question  includes  the  classification  of  inventories,  inventory  measurement,  and  inventory disclosure. While accounting for fixed assets in question includes the classification, measurement and disclosure of fixed  assets.  The  applicable  standard  referred  to  in  this  research  is  the  Accrual  Based  Government  Accounting Standards Number 05 concerning inventory accounting and Number 07 regarding accounting for fixed assets, as stated in Government Regulation Number 71 of 2010. Data analysis was performed using descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that accounting for inventories and fixed assets accounting for the Regional Financial Management  Agency  of  Luwu  Regency  are  mostly  in  accordance  with  applicable  standards.  As  for  accounting treatment that has not been appropriate, including: errors in recognizing fixed assets in the form of construction in progress, and not disclosing the useful life of fixed assets and depreciation rates for fixed assets.
Keywords: Inventory Accounting, Fixed Asset Accounting

## PENDAHULUAN
Adanya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang pemerintahan  daerah memberikan kewenangan yang  cukup  besar bagi daerah untuk  mengelola sumber daya  yang  dimiliki. Akan tetapi selain mempunyai  kewenangan,  pemerintah  daerah juga  mempunyai  kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut.  Oleh  karena itu  sistem  akuntansi  menjadi  tuntutan sekaligus kebutuhan bagi setiap pemerintah daerah untuk dapat  menghasilkan laporan keuangan yang  handal.  Permendagri No. 21 Tahun 2011   tentang Pedoman    Pengelolaan    Keuangan    Daerah,    menyatakan  bahwa    sistem    akuntansi    keuangan pemerintah    daerah    meliputi  serangkaian  prosedur  mulai    dari    proses  pengumpulan  data,
pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah(   APBD) yang    dapat  dilakukan  secara manual atau  menggunakan aplikasi komputer ( Kayati 2016 ).
Dalam  penyusunan  dan  pengelolaan  keuangan  daerah,  diperlukan  suatu  sistem  yang    mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang  disebut dengan  sistem  akuntansi.  Untuk  menghasilkan  informasi  keuangan  yang  bermanfaat  bagi  para pemakai,  maka    laporan  keuangan  harus  disusun  oleh    personel  yang  memiliki  kompetensi  di bidang  pengelolaan keuangan daerah dan  sistem akuntansi. ( Zuliarti, 2014 )
Akuntansi berbasis akrual  adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi  ekonomi  dan   peristiwa lainnya   diakui,  dicatat  dan   disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan  waktu   kas  atau   setara  kas  diterima  atau   dibayarkan. Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP) Berbasis  Akrual berdasarkan PP No. 71 tahun  2010  adalah SAP yang  mengakui  pendapatan-LO  dan    beban,  aset,  utang  dan    ekuitas  dalam  pelaporan  finansial berbasis  akrual,  serta  mengakui  pendapatan-LRA,  belanja,  dan  pembiayaan  dalam  pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD, yaitu basis kas.
Adanya  penetapan Peraturan Pemerintah  ( PP  )  No.  71  Tahun 2010  maka   penerapan standar akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  telah    mempunyai  landasan  hukum.    Hal  ini  berarti pemerintah  mempunyai  kewajiban    untuk    dapat  segera    menerapkan  standar    akuntansi pemerintahan  yang    baru    yaitu    standar  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual    yang    harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun  2015.  Hal ini sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang No.  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  yang    mengamanatkan  bahwa  bentuk      dan    isi laporan pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBN/APBD  disusun  dan   disajikan sesuai  dengan standar  akuntansi  pemerintahan  dan   hal  iniditegaskan dalam  pasal  4  ayat   (1)  PP  No.  71 Tahun      2010      menyebutkan    bahwa  pemerintah  menerapkan  standar  akuntansi  pemerintahan berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh  Komite  Standar Akuntansi Pemerintahan  (KSAP)  yang    independen  dan    ditetapkan  dengan  Peraturan    Pemerintah    (PP) setelah  terlebih   dahulu   mendapat pertimbangan  dari  Badan   Pemeriksa  Keuangan  (  BPK). ( Putra,  2015). Berdasarkan   uraian    diatas   maka    dapat  diangat   permasalah   dalam penelitian berjudul    :  Analisis  Penerapan  Akuntansi  Persediaan  Dan  Akuntansi  Aset  Tetap    Pada  Kantor Badan  Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.

## Rumusan Masalah
Dari hal tersebut dirumuskan masalah sebagai berikut  : Bagaimana klasifikasi,  pengukuran,  dan pengungkapan  dalam    penerapan  akuntansi  persediaan  dan    akuntansi  aset  tetap  pada  Badan Pengelolah Keuangan Daerah  Kabupaten Luwu?

## Tujuan Penelitian
Adapun   tujuan   penelitian  ini yaitu  untuk  mengetahui  kesesuaian klasifikasi,  pengukuran,  dan pengungkapan  dalam    penerapan  akuntansi  persediaan  dan    akuntansi  aset  tetap  dengan  standar yang  berlaku, yang telah   diterapkan  pada Badan   Pengelolah  Keuangan  Daerah   Kabupaten Luwu.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Defenisi Akuntansi
Akuntansi    menurut    American      Accountion    (1966)      seperti    yang  dikutip  Abdul  Halim  dan Muhammad Syam kusufi (2014), akuntansi adalah suatu proses pengedintifikasiaan, pengukuran, pencatatan, dan  pelaporan transaksi   ekonomi   (   keuangan)  dari   suatu  organisasi/entitas   yang dijadikan    sebagai   informasi   dalam   rangka   pengambilan   keputusan ekonomi oleh pihak- pihak yang memerlukan.
Pada  kerangka konseptual  Peraturan  Pemerintah  (PP)   No.  71 Tahun  2010dijelaskan bahwa: Aset adalah sumber daya  ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh  pemerintah sebagai akibat dari  peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh,  baik  oleh  pemerintah maupun masyarakat, serta  dapat  diukur   dalam  satuan uang,    termasuk    sumber    daya      non  keuangan  yang    diperlukan  untuk    penyediaan  jasa  bagi masyarakat  umum dan   sumber-sumber  daya    yang   dipelihara  karena  alasan  sejarah   dan budaya.   Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah yang  digunakan untuk  kegiatan pemerintahan dan  atau  yang  digunakan untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Sesuai  Peraturan  Pemerintah  (  PP  )  No.  71  Tahun   2010   aset terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar  dan aset nonlancar.
Suatu   aset diklasifikasikan  sebagai  aset lancar   jika  diharapkan segera untuk  direalisasikan atau    dimiliki  untuk    dipakai    atau    dijual  dalam  waktu    12  (dua    belas)  bulan    sejak  tanggal
pelaporan. Aset lancar  meliputi kas dan  setara kas,  investasi  jangka   pendek,  piutang,  dan persediaan. Pospos investasi jangka  pendek antara lain  deposito berjangka 3  (tiga) sampai 12 (dua  belas) bulan  dan  surat berharga yang  mudah diperjualbelikan.  Pos-pos  piutang  antara  lain piutang    pajak,    retribusi,  denda,  penjualan  angsuran,  tuntutan  ganti    rugi,  dan    piutang  lainnya yang  diharapkan    diterima    dalam    waktu    12    (dua    belas)    bulan    setelah    tanggal  pelaporan. Sedangkan persediaan mencakup barang atau   perlengkapan yang  dibeli  dan  disimpan untuk digunakan,  misalnya  barang  habis  pakai  seperti    alat      tulis    kantor,    barang    tak      habis    pakai seperti  komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
Aset  nonlancar  merupakan  aset  pemerintah  yang    penggunaannya  diharapkan    melebihi      satu periode  pelaporan  (1  tahun),  terdiri  dari  aset yang  bersifat  jangka   panjang,  dan   aset tak berwujud      yang    digunakan  secara  langsung  atau    tidak    langsung  untuk    kegiatan  pemerintah maupun yang   digunakan  oleh   masyarakat  umum.   Pada  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD) aset nonlancar terdiri dari aset tetap, dan aset lainnya.

## Akuntasi persediaan
Definisi    persediaan    berdasarkan   Pernyataan   Standar   Akuntansi Pemerintahan  Berbasis Akrual  (PSAP  BA) No.  5  Paragraf 4  PP  No.  71 Tahun  2010  adalah Aset lancar  dalam bentuk barang  atau    perlengkapan  yang    dimaksudkan    untuk    mendukung  kegiatan    operasional pemerintah,  dan    barang-barang  yang    dimaksudkan  untuk    dijual    dan/atau  diserahkan  dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Pada PSAP BA No. 05 Paragraf 4 PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa  suatu   aset   dapat diklasifikasikan   sebagai   persediaan   bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
a. Barang  atau   perlengkapan (supplies) yang  digunakan dalam rangka kegiatan  operasional pemerintah.  Termasuk  dalam  kelompok  ini adalah barang habis pakai  seperti alat  tulis kantor, barang tak  habis pakai  seperti komponen peralatan dan  pipa, dan  barang bekas pakai seperti komponen bekas.
b. Bahan   atau   perlengkapan  (supplies)  yang   akan   digunakan  dalam proses produksi. Persediaan  dalam  kelompok  ini  meliputi    bahan  yang  digunakan  dalam  proses  produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
c. Barang  dalam proses produksi yang  dimaksudkan untuk  dijual  atau diserahkan  kepada masyarakat.    Contoh      persediaan    yang    termasuk  dalam  kelompok  ini  adalah  alat-alat pertanian setengah jadi.
d. Barang     yang    disimpan    untuk    dijual    atau     diserahkan    kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contohnya adalah hewan/tanaman.

## Akuntansi Aset Tetap
Definisi  aset tetap dalam  Pernyataan Standar AkuntansiPemerintahan  Berbasis  Akrual (PSAP BA) No. 7 Paragraf 4 PP No.   71Tahun  2010   adalah:   Aset   tetap  adalah   aset  berwujud    yang mempunyai    masa  manfaat   lebih   dari   12    (dua   belas)   bulan    untuk  digunakan,  atau dimaksudkan  untuk  digunakan,  dalam  kegiatan pemerintah atau  dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Berdasarkan  PSAP  BA  No.  7  Paragraf  7-14  PP  No.  71  Tahun2010,  aset  tetap  diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
a. Tanah
Tanah  yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yangdiperoleh dengan maksud untuk dipakai  dalam kegiatan operasionalpemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
b. Peralatan dan mesin
Peralatan  dan  mesin  mencakup  mesin-mesin  dan  kendaraanbermotor,  alat  elektonik, inventaris  kantor,  dan  peralatan  lainnyayang  nilainya  signifikan  dan    masa  manfaatnya lebih  dari  12  (duabelas) bulan  dan dalam kondisi siap pakai.
c. Gedung  dan banguna
Gedung  dan  bangunan mencakup seluruh gedung dan  bangunanyang diperoleh dengan maksud  untuk    dipakai    dalam  kegiatanoperasional  pemerintah  dan  dalam  kondisi  siap dipakai.
d. Jalan, irigasi, dan jaringan
Jalan,  irigasi,  dan  jaringan    mencakup  jalan,  irigasi,  dan  jaringan  yangdibangun  oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai olehpemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
e. Aset tetap lainnya
Aset   tetap  lainnya   mencakup  aset  tetap  yang   tidak dapatdikelompokkan  ke  dalam kelompok    aset    tetap  di    atas,    yang  diperolehdan    dimanfaatkan    untuk      kegiatan operasional  pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
f. Konstruksi dalam pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedangdalam proses  pembangunan namun pada tanggal laporan keuanganbelum selesai seluruhnya.

## METODE PENELITIAN

## Sumber Data
Data  sekunder merupakan sumber data penelitian yang  diperoleh penelitisecara  tidak   langsung melalui   media   perantara  (diperoleh  dan dicatat  oleh  pihaklain).   Data  sekunder  umumnya berupa  bukti,  catatan atau  laporan historis yangtelah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan   dan    yang    tidakdipublikasikan   (Indriantoro   dan Supomo,  2014:147).  Dalam penelitian  ini data sekunder yang  diperlukan antara  lain  gambaran  umum   mengenai  Badan Pengelolah  Keuangan Daerah  tersebut, serta data-data lain yang  berhubungan denganpenelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Data
Adapun    teknik    pengumpulan   data   yang    digunakan   dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data yang mendukung penelitian ini, seperti bukti  transaksi, jurnal, hingga laporan keuangan Badan  Pengelolah Keuangan daerah Kabupaten Luwu serta dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini.

## Teknik Analisa Data
Analisis data yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif komparatif yaitu dengan terlebih  dahulu  mengumpulkan data yang ada, kemudian mengolah, menganalisis, selanjutnya menginterpretasikan penerapan akuntansi persediaan dan  akuntansi aset tetap Badan Pengelolah Keuangan Daerah  dengan standar yang  berlaku. Sehingga dapat memberian gambaran yang sebenarnya tentang akuntansi persediaan dan  akuntansi aset tetap SKPD di  Kabupaten Luwu ( Studi empiri pada Badan  Pengelolah Keuangan Daerah  Kabupaten Luwu ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Akuntansi Persediaan BPKD Kabupaten Luwu
Persediaan  kantor   BPKD Kabupaten  Luwu  terdiri  atas bahan habis   pakai,   bahan  material, dan    barang  yang   diserahkan   kepada masyarakat. Seperti  yang  dijelaskan pada PSAP BA 05 paragraf 9 PP No. 71 tahun  2010 , persediaan dapat berupa barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan,  persediaan  untuk    jaga-jaga,  pita    cukai/leges,  bahan  baku,    barang  dalam proses/setengah    jadi,    barang  yang    disediakan    untuk diserahkan  kemasyarakat,  dan hewan/tumbuhan. Maka dapat disimpulkan bahwa klasifikasi  persedian  yang  dicatat  oleh  kantor BPKD  kabupaten  luwu  telah    sesuai  dengan  standar  akuntansi  yang  berlaku.(    sumber:  CALK kantor  BPKD kabupaten Luwu) Persediaan pemerintah kabupaten Luwu per  31 Desember 2018 adalah sebesar Rp9.732.893.930,38 yang terdiri atas :
a . Persediaan bahan habis pakai  berupa ATK sebesar Rp 42.251.900,00 dan alat kebersihan sebesar Rp 4.741.100,00
b . Bahan   material  berupa  obat-obatan  sebesar  Rp  5.026.814.051,20; bahan makanan pokok sebesar Rp 381.939.325,00; bibit tanaman sebesar Rp 19.600.000,00; bibit  ikan  sebesar Rp 21.345.000,00; Alat Pertanian   sebesar    Rp  7.675.000,00;   Alat  Perikanan   sebesar Rp 32.167.500,00;  Bahan   Material   (APBN)  sebesar  Rp  1.222.500,00; Beban  Barang Jasa  BLUD  sebesar  Rp  3.682.928.954,18;  Batu    Ciping  sebesar  Rp  90.000,00;  Kertas Berharga  sebesar  Rp  55.585.000,00;  dan  Blanko  &  Buku  Register  Capil  sebesar  Rp 439.594.980,00.
c . Barang    yang    diserahkan    ke    masyarakat    berupa  Alat  Kontrasepsi    KB sebesar  Rp 16.938.620,00

## Akuntansi Aset Tetap  BPKD Kabupaten Luwu
Aset   Tetap   BPKD Kabupaten   Luwu  terdiri   atas Tanah;   Peralatan dan  Mesin; Gedung   dan Bangunan;  Jalan,  Irigasi,  dan    Jaringan;  Aset  tetap  lainnya;  dan    Kontruksi  dalam    pengerjaan. Seperti   yang  dijelaskan pada PSAP   BA  No.   7   Paragraf   7   PP    No.   71   Tahun2010,   aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam  sifat  atau   fungsinya  dalam aktivitas operasi entitas. klasifikasi aset tetap adalah tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan    kontruksi   dalam   pengerjaan.   Maka    dapat  disimpulkan bahwa klasifikasi aset tetap BPKD sudah sesuai dengan PSAP BA No. 7 PP  No. 71 Tahun 2010
Aset Tetap  dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau  bila aset secara  permanen dihentikan penggunaannya    dan      tidak      ada      manfaat  ekonomis    di    masa  yang    akan    dating      yang diungkapkan    dalam    Catatan  atas  Laporan  Keuangan.      Aset  Tetap      yang    dihentikan  dari penggunaan aktif  pemerintah  daerah tidak  memenuhi  definisi  aset tetap dan  harus dipindahkan ke pos aset lainnya  sesuai nilai tercatatnya.( sumber : CALK BPKD Kabupaten Luwu )
Tabel 4.11
Rincian Aset Teta p (dalam Rupiah) No Uraian 2018 2017 1 2 3 4 1  Tanah 405.755.027.640,00 400.576.134.240,00 2  Peralatan dan Mesin 383.986.760.730,52 340.062.601.339,13 3  Gedung  dan Bangunan 715.286.124.498,84 657.911.372.388,39 4 Jalan,    Jaringan    dan Irigasi 1.117.954.658.281,76 1.025.948.372.911,80 5  Aset Tetap  Lainnya 70.983.655.954,20 61.343.154.003,20 6 Konstruksi           dalam Pengerjaan 40.000.124.119,75 4.737.007.010,00 Jumlah Aset Tetap 2.733.966.351.225,07 2.490.578.641.892,52 Akumulasi Penyusutan 2018 (736.478.969.302,97) (558.999.923.790,06) Nilai Buku Aset Tetap 1.997.487.381.922,10 1.931.578.718.102,46
Di  dalam    penyajian    aset    tetap  pada  laporan    posisi    keuangan,  BPKD  Kabupaten  Luwu menyajikannya  secara  terpisah  seperti:  Bangunan,  Tanah,  Mesin,  Kendaraan,  dan    Inventaris Kantor.    Juga,  BPKD  Kabupaten  Luwu    menyajikan  aset  tetap  dalam  neraca  sebesar  biaya perolehannya  dikurangi    akumulasi  penyusutannya.  Untukmetode  penyusutannya,  BPKD Kabupaten Luwu menggunakan metodegaris lurus (straight line method).
Setiap aset tetap dalam BPKD Kabupaten Luwu, harga perolehannya dapat dilihat  dalam daftar aset tetap, begitu  jugadengan akumulasi penyusutan, kita bisa mengetahui saldo dari akumulasi penyusutan pada akhir tahun  atau  periode dalam daftar aset tetap.
Berdasarkan  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  (CALK),  BPKDKabupaten      Luwu    telah mengungkapkan  hal-hal  menyangkut  aset tetap sesuai dengan PSAP BA No. 7 Paragraf 80 PP No. 71 Tahun  2010 sebagai  berikut:  (1)  Kebijakan  akuntansi yang  digunakan sebagai  dasar pengakuan dan  penilaian aset tetap; dan  (2) Rekonsiliasi jumlah  tercatat pada awal dan  akhir periode  yang  menunjukkan:  Penambahan,  pelepasan,  dan    akumulasi    penyusutan.  Dalam    hal pengungkapan mengenai penyusutan,  BPKD Kabupaten  Luwu  tidak  mencantukan masa  manfaat atau   tarif   penyusutan  yang   digunakan.  Namun   hanya   mencantumkan metode penyusutan yang  digunakan, nilai tercatat bruto  serta akumulasi penyusutan awal dan akhir priode.

## PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  peneltian  yang    dilakukan    terhadap  Penerapan  Akuntansi  Persediaan  dan Akuntansi Aset Tetap  Pada Kantor Badan Pengelolah  Keuangan  Daerah   (  BPKD )  Kabupaten Luwu,  maka   dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Akuntansi  persediaan  BPKD Kabupaten  Luwu  sebagian  besar telah sesuai  dengan  standar yang   berlaku,  dengan  berdasarkan  pada indikator  pengukuran sebagai berikut:
a. Klasifikasi persediaan pada BPKD Kabupaten Luwu telah  sesuai dengan PSAP BA No. 05 PP No. 71 Tahun 2010;
b. Pengukuran persediaan dan  beban persediaan BPKD Kabupaten Luwutelah sesuai dengan PSAP BA No. 05 PP No. 71 Tahun  2010; dan
c. Pengungkapan  persediaan  BPKD Kabupaten  Luwu  telah   sesuai dengan PSAP BA No. 05 PP No. 71 Tahun 2010
2. Akuntansi  aset tetap BPKD Kabupaten  Luwu  sebagian  besar telah sesuai  dengan  standar yang   berlaku,  dengan  berdasarkan  pada indikator  pengukuran sebagai berikut:
a. Klasifikasi Aset Tetap  pada BPKD Kabupaten Luwu telah sesuaidengan PSAP BA No. 05 PP No. 71 Tahun 2010;
b. Pengukuran aset tetap BKD Kabupaten Luwu telah  sesuai dengan PSAP BA 07 PP No. 71 Tahun 2010;
c. Pengungkapan informasi aset tetap pada Catatan Atas Laporan Keuangan BKD Kabupaten Luwu belum  lengkap. Dalam hal ini BKD Kabupaten  Luwu tidak  mencantumkan masa manfaat aset tetap dan tarif penyusutan aset tetap.

## Saran
Berdasarkan  simpulan  diatas  maka    saran  yang    dapat  diberikan  kepada  Badan    Pengelolah Keuangan Daerah  Kabupaten Luwu antara lain sebagai berikut:
a. Dalam   hal   pengungkapan  pada  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan, Badan  Pengelolah Keuangan  Daerah    Kabupaten  Luwu  harus  mengungkapkaninformasi  tentang  pos-pos laporan  keuangan  secara  lengkap.      Hal      tersebutbertujuan      untuk      meningkatkan transparansi laporan keuangan dan  penyediaanpemahaman yang  lebih  baik, atas informasi keuangan Satuan Kerja PerangkatDaerah.
b. Dalam   hal  pemberian  data atau   informasi  kepada  peneliti   berupa laporan  keuangan BPKD  harus  lebih    transparansi    dan    lengkap.    Hal  tersebut    bertujuan    untuk      lebih mempermudah  pengguna  informasi untuk  mendapatkan data yang  diperluakan  dan  dapat lebih mempercepat penyelesaiaan dalam kegiatan penelitian.

## DAFTAR  PUSTAKA
Abdul  Halim.  2014.    Manajemen  Keuangan  Sektor  Publik  problematika  penerimaan      dan pengeluaran   pemerintah.   Jakarta:   Selemba Empat.
Abdul  Halim  dkk,  2012.   Akuntansi  Sektor   Publik  Akuntansi  Keuangan Daerah.  Edisi 4. Penerbit Salemba Empat.  Jakarta.
Bastian,      Indra.2010.Akuntansi      Sektor        Publik      Suatu        Pengantar      Edisi Ketiga.PenerbitErlangga :Jakarta
Erlina,    dkk.    2015.     Akuntansi    Keuangan    Daerah     Berbasis    Akrual. Jakarta:Salemba Empat.
Halim,  Abdul  dan   Muhammad  Syam   Kusufi.  2014.   Teori,  Konsep  dan AplikasiAkuntansi Sektor  Publik.  Jakarta:  Salemba  Empat.  Harahap,  Sofyan  Syafri.  2011.  Teori  Akuntansi. Jakarta:  Rajawali Pers Nordiawan,   Deddi,   dkk.  2009.  Akuntansi  Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat
Rudianto.  2012.  Pengantar Akuntansi  “Konsep  & Tehnik  Penyusunan LK. Jakarta: Erlangga.
Samryn, L. M. 2014. Pengantar Akuntansi. Edisi IFRS. Jakarta: Rajawali P res s
Samryn.      2015.      Pengantar    Akuntansi    “Metode    Akuntansi    untuk      Elemen Laporan Keuangan”.Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Soemarso. 2010.  Akuntansi  Suatu  Pengantar. Buku 2. Jakarta:  Salemba Empat.
Tanjung,    Abdul.    2013.      Akuntansi    Pemerintah    Daerah      Berbasis    Akrual. Cetakan  Kedua. Alfabeta. Bandung.
Andriyani, Lysa. 2008.  Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Daerah  dalam Penyusunan  Neraca pada    Pemerintahan    Kabupaten    Jember  (Studi      Kasus      pada    Kantor      Pemerintah Kabupaten  Jember). Skripsi. Malang: UniversitasBrawijaya.
Auliana.   2014.   Analisis  Akuntansi  Aset  Tetap   Pada  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung  Pinang  Berdasar Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07. Skripsi. Fakultas  Ekonomi  Universitas  Maritim  Raja  Ali HajiTanjungpinang.
Astria, Iis. 2017.  Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap  Pada RSUD DR. Soeratno  Gemolong Sragen.    Skripsi.      Fakultas      Ekonomi      Dan Bisnis  Islam.  Institut  Agama    Islam  Negeri Surakarta.
Irawati,   Ria.   2016.    Analisis   Penerapan   Akuntansi   Persediaan   Dan Akuntansi Aset Tetap Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah    Di  Kabupaten  Soppeng  (Studi  Kasus  Pada  Badan Kepegawaian  Dan Diklat  Daerah).    Skripsi.  Makassar:  Fakultas  Ekonomi        Universitas Negeri Makassar.
Kayati.   2016.    Pengaruh   Faktor    Keperlakuan   Oraganisasi   Terhadap Kegunaan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah.   Skripsi. Semarang, Universitas Negeri Semarang.
Kurniawati, Risca. 2013.  Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap  Pada Kementrian Pekerjaan Umum.  Jurnal Media  Wahana Ekonomika Universitas PGRI Palembang.
Kusuma,  Ririz  Setiawati.  2013.    Analisis  Kesiapan  Pemerintah  Dalam  Menerapkan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual.  Kasus    pada  Pemerintah    Kabupaten    Jember. Skripsi.  Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.
Langelo,  F.,  Saerang,  D.P.E.,  Alexander,  S.W.  2015.    Analisis  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan    Berbasis    Akrual    dalam  Penyajian  Laporan  Keuangan  pada  Pemerintah Daerah Bitung.Jurnal     EMBA Fakultas Ekonomi  Universitas Sam Ratulangi.  Manado.
Niu,  Karamoy,  dan  Tangkuman.  2014.    Analisis  Penerapan  PP  No.  71  Tahun 2010  Dalam Penyajian  Laporan  Keuangan  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kotamobagu. Jurnal EMBA Universitas Negeri Gorontalo.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan  Berbasis  Akrual    Pernyataan  Nomor    5  tentang  Akuntansi  Persediaan  dan PernyataanNomor 7 tentang AkuntansiAset Tetap.
Putra,  Gde  Yogiswara  DarmaI  Wayan  dan  Dodik.  2015.    E-Jurnal  AkuntansiFaktor  yang Mempengaruhi  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual.ISSN:  2302- 8556.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  71 Tahun  2010  tentang Akuntansi.
Peraturan   Pemerintah    Republik    Indonesia    Nomor    71    Tahun    2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  24 Tahun  2005  tentang Akuntansi Aset Tetap.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor    56  Tahun    2005    Tentang Sistem  Informasi Keuangan Daerah.
Septiana,  Tri. 2011.  Analisis  Akuntansi Aset  Tetap   pada Dinas  Tenaga Kerja  danTransmigrasi Kabupaten  Bungo Berdasarkan Standar  AkuntansiPemerintahan(Peraturan  Pemerintah Nomor  24 Tahun 2005).  Skripsi. Padang:Universitas Andalas.