## Analisis Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital  Di Dinas Komunikasi Dan  Informatika  Di Maluku
Mesra Rita Murni Gea 1) ; Muhamad. A. Rahawarin 2) ; Ivonny Y 3)
1) Program  Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Pattimura Email: 1) Mesrarita66@gmail.com

## PENDAHULUAN
E-government di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak pertama kali diterapkan. Menyadari bahwa Indonesia masih merupakan negara berkembang, dalam implementasi E-government sebenarnya  masih  menemui  berbagai  macam  kendala  (Kurniawan  &  Atmojo,  2020).  Keberadaan egovernment menghadirkan tantangan tersendiri, khususnya bagi pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik yang responsif. Keberadaan e-government menghadirkan tantangan tersendiri khususnya bagi  pemerintah  daerah  dalam  memberikan  pelayanan  publik  yang  responsif.  Tantangan  pemerintah daerah  dalam  memberikan  layanan  yang  responsif  memunculkan  inovasi  layanan  berbasis  elektronik. Menurut  (Said,  2015)  ia  mendefinisikan  inovasi  sebagai  perubahan  yang  direncanakan  dengan memperkenalkan teknologi dan penggunaan peralatan baru dalam pekerjaan instansi.
Bahwa  untuk  mewujudkan  implementasi  Keterbukaan  Informasi  Publik  sesuai  amanat  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  adalah  sebagai  bagian  dari pemenuhan  akan  hak  masyarakat  untuk  tahu.  Komisi  Informasi  Pusat  RI  telah  mengumumkan  hasil Indeks  Keterbukaan  Informasi  Publik  (IKIP)  tahun  2022.  IKIP  secara nasional berada  pada  point 74,43. Provinsi  Jawa  Barat  berada  pada  urutan  pertama  dengan  IKIP  tertinggi  yaitu  81.93  sedangkan  untuk menempati  urutan  ke  13  dengan  IKIP  sebesar  75.61  dengan  demikian  Indeks  Keterbukaan  Informasi Publik di  tahun 2022 dikategorikan “sedang”.
Sejalan  dengan  itu,  ketersediaan  informasi/data  yang  akuarat,  mutakhir,  terpadu  dan  dapat dipertanggungjawabkan,  serta  mudah  diakses  dan  dibagipakaikan  antar  Instansi  Publik  dan  Instansi Daerah  maupun  sektor-sektor  lainnya,  terutama  investor  yang  ingin  masuk  dan  berinvestasi  di  Maluku turut berdampak pada pengambilan pemilik modal. Masih rendahnya investor yang menanam modal dan berusaha  di  Maluku  salah  satu  di  picu  oleh  factor  ketersediaan  data/informasi.  Misalnya  ada  investor

## ARTICLE HISTORY
Received 25 Februari 2023] Revised [15 Mei 2023]
Accepted [20 Juni 2023]

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  Inovasi  Pelayanan  Publik  Berbasis  Digital    Di Dinas  Komunikasi  Dan    Informatika    Di  Maluku.  Analisis  data  yang  digunakan  untuk menjawab  masalah  dalam  penelitin  ini  adalah  analisis  deskriptif  kualitatif.  Analisis kualitatif dengan  pendekatan deskriptif. Hasil ini menunjukkan bahwa Pelayanan E-gov telah  dimanfaatkan oleh pemerintah Maluku  melalui situs (website) yang ada di Maluku yaitu Governmnet to Government (G2G) yaitu Situs pemerintahan provinsi Maluku yang dikelola  oleh  dinas  komunikasi  dan  informatika  yakni  Layanan  E-PPID  Maluku SIMANTAP  Online.  Pelayanan  E-gov  sangat  diperlukan  faktor-faktor  kritis  untuk menjamin  keberhasilan  suatu  inovasi  antara  lain;  faktor  pendukung  dari  Pelaksanaan Inovasi  Pelayanan  Publik  berbasis  e-government  tersebut  adalah:  Sarana  dan Prasarana  yang  menunjang  Pelayanan  berbasis  Elektronik,  Respon  masyarakat  yang positif  dengan  menyambut  adanya  pelayanan  berbasis  elektronik,  Dukungan  dari pemerintah  setempat,  dan  pimpinan  itu  sendiri  yang  mendukung  inovasi  program aplikasi,  Sumber  Daya  Manusia  (SDM).  Sedangkan  faktor  penghambat  yang  dialami selama pelaksanaan inovasi pelayanan berbasis e- government ini adalah ‘anggaran’.

## ABSTRACT
The  research  aims  to  determine  Digital-Based  Public  Service  Innovations  in  the Communication and Informatics Office in Maluku.  The data analysis used to answer the problems  in  this  study  is  a  qualitative  descriptive  analysis.  Qualitative  analysis  with  a descriptive approach. These results indicate that the Maluku government has utilized the E-government  service  through  a  website  in  by  the  communication  and  informatics service,  namely  the  Maluku  SIMANTAP  Online  E-PPID  Service.  E-gov  services  really need critical factors to ensure the success of an innovation, including; Supporting factors for  the  implementation  of  e-government-based  public  service  innovations  are:  Facilities and  infrastructure  that  support  electronic-based  services,  positive  community  response by  welcoming  electronic-based  services,  support  from  the  local  government,  and  the leaders  themselves  who  support  application  program  innovations,  sources  Human Resources (HR). While the inhibiting factor experienced during the implementation of this e-government-based service innovation was the 'budget'.

## KEYWORDS
Innovation, E-Government
This is an open access article under the CC –BY-SA license
yang  ingin  berinvestasi  di  bidang  perikanan  namun  belum  tersedia  data  secara  sektoral  yang menginformasikan “spot” jumlah dan jenis ikan yang tersedia.

## LANDASAN TEORI
Sejauh  ini  Dinas  Komunikasi  Informatika  di  Maluku  telah  menerapkan  inovasi  pelayanan  publik berbasis  digital  (e-government)  dengan  baik,  tetapi  ada  juga  yang  masih  lemah  dalam  penerapan, dikarenakan  belum  didukung  akses  komunikasi  dan  informasi  yang  memadai  maupun  peralatan penunjang  lainnya.  Selain  itu,  adannya  faktor  penghambat  dan  penentu  keberhasilan  penerapan  e- government  dapat  mempengaruhi  pelaksanaan  program  Inovasi  e-government.  Dalam  mewujudkan inovasi e-government di  khususnya dalam layanan informasi publik, maka perlu adanya dukungan penuh dari pemerintah serta masyarakat, dukungan semangat pada keterbukaan informasi dan teknologi yang memadai.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian ini relevan dengan persoalan yang akan diteliti. Mengingat  pula  lokasi  ini  tempat  dimana  masyarakat  mendapatkan  pelayanan  publik  oleh  sebab  itu alasan saya mengambil lokasi yang sesuai dengan judul yang akan diteliti.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  adalah  penelitian  untuk  menjawab  sebuah permasalahan  secara  mendalam  konteks  dan  situasi  yang  bersangkutan,  dilakukan  secara  wajar  dan alami  sesuai  dengan  kondisi  objektif  dilapangan.  Landasan  teori  dimanfaatkan  sebagai  pemandu  agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. (Sugiyono, 2012). Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data adalah wawancara, obsevasi dan dokumentasi.
Adapun data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer  diperoleh  dari  hasil  wawancara  langsung  dengan  responden  di  daerah  penelitian  dengan menggunakan  daftar  pertanyaan  (kuesioner)  yang  telah  dipersiapkan  terlebih  dahulu,  sedangkan  data sekunder  merupakan  data  pelengkap  yang  diperoleh  dari  lembaga  atau  instansi  dan  dinas  yang  terkait dengan penelitian ini serta literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini (Subagyo, 1997 dalam Sinaga, 2010).
Dalam  penelitian  ini,  penentuan  informan  untuk  mendapatkan  sumber  informasi  yang  kongkrit adalah 2 orang kepala bidang, dan 3 orang staf pegawai dinas komunikasi & informatika Provinsi Maluku.
Analisis  data  yang  digunakan  untuk  menjawab  masalah  dalam  penelitin  ini  adalah  analisis deskriptif  kualitatif.  Analisis  kualitatif  dengan    pendekatan  deskriptif.  adalah  penelitian  yang menggambarkan  atau  melukiskan  objek  penelitian  berdasarkan  fakta  secara  lebih  rinci  permasalahan yang akan  diteliti (Sugiyono, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Implementasi  Keterbukaan  Informasi  Publik  sesuai  amanat  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai bagian dari pemenuhan akan hak masyrakat untuk  tahu.  Komisi  informasi  Pusat  RI  telah  mengumumkan  hasil  indeks  Keterbukaan  Informasi  Publik (IKIP)  tahun  2022,  IKIP  secara  nasional  berada  pada  point  74,43.  Provinsi  Jawa  Barat  berada  pada urutan  pertama  dengan  IKIP  tertinggi  yaitu  81.93  sedangkan  untuk    menempati  urutan  ke  13  dengan sebesar  75.61  dengan  Demikian  Indeks  Keterbukaan  Informasi  Publik  di    Tahun  2022  dikategori “sedang”.
Selain  itu,  dilihat  dari  sisi  SDM  Diskominfo,  Total  Jumlah  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  pada  Dinas Komunikasi  dan  Informatika    sebanyak  41  orang  dengan  rincian  menurut  Jenis  Kelamin  yaitu  laki-laki sebanyak  13  Orang  dan  PNS  berjenis  kelamin  Perempuan  sebanyak  28  orang.  Jumlah  PNS  Dinas Komunikasi  dan  Informatika    menurut  Tingkat  Pendidikan  yaitu  Tingkat  pendidikan  SLTA  sebanyak  11 orang,  Tingkat pendidikan  Diploma  III  sebanyak  1 orang, Tingkat  pendidikan  Sarjana  (S1)  sebanyak 19 Orang, dan Tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 10 Orang. Jumlah PNS Dinas Komunikasi dan  Informatika    menurut  Jurusan  adalah  Jurusan  Sosial/Pemerintahan  sebanyak  13  orang  pegawai, Jurusan  Hukum  sebanyak  2  orang  pegawai,  Jurusan  Ekonomi  sebanyak  1  orang pegawai,  Jurusan
Teknik sebanyak 2 orang pegawai, Jurusan Komputer sebanyak 9 orang, Jurusan Perikanan sebanyak 1 orang dan lain-lain sebanyak 13 orang pegawai.

## Pembahasan
Analisis  Inovasi  Pelayanan  Publik  Berbasis  Digital  Di  Dinas  Komunikasi  Informatika  di  dalam penerapan e-goverment di Maluku, juga bukanlah suatu hal yang sangat mudah dilakukan. apalgi istilah e-goverment  yang  masih  cukup  awam  di  kalangan  masyarakat.  sejalan  dengan  pemetaan  dan  fokus pengembangan  e-government  tersebut,  pemerintah    mengembangkan  suatu  sistem  pengadaan  barang dan jasa publik yang dikelola secara elektronik berbasis web. pertimbangan yang mendasari kebijakan ini adalah  kurang  efisiennya  sistem  pengadaan  barang  dan  jasa  secara  manual  seperti  yang  selama  ini terjadi di banyak daerah.
Namun kebanyakan masyarakat lebih suka metode pelayanan tradisional yang berupa tatap muka langsung,  kontak  melalui  surat.  Sistem  elektronik  untuk  publik  tersebut  dibuka  dengan  keinginan  yang kuat untuk menciptakan sistem yang efisien, transparan, akurat, tepat waktu, dan menghemat anggaran public.
Berikut  ini  merupakan  beberapa  aplikasi  pelayanan  public  yang  telah  diterapkan  oleh  Dinas Komunikasi dan Informasi di Provinsi Maluku.
Layanan E-PPID Maluku Layanan  ini  merupakan  sarana  layanan  online  publik  untuk  mengajukan  permohonan  informasi dan  menyampaikan  pengaduan  masyarakat  sebagai  salah  satu  wujud  pelaksanaan  keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  21  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2010  tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa  badan  publik  harus  menunjuk  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID).  Karena  itu pada  tahun  2011  melalui  Keputusan  Sekretaris  Jenderal  Nomor  430/K/X-XIII.2/11/2011,  PPID  BPK dibentuk.  Sejalan  dengan  perkembangan  dan  kebutuhan  organisasi  di  lingkungan  BPK,  PPID  BPK mengalami perubahan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 272/K/X-XIII.2/6/2015 yang berlaku hingga saat ini.
Selanjutnya  berkaitan  dengan  Layanan  Informasi  ini  berdasarkan  hasil  studi/penelitian,  secara umum ada beberapa kendala/hambatan berkaitan dengan Institusi layanan informasi publik, seperti:
1)  Masih lemahnya budaya pendokumentasian informasi terhadap aktivitas dan output kinerja sebagian besar badan publik.
2)  Masih  lemahnya  penghargaan  dan  perlakuan  terhadap  informasi  bagi  peningkatan  kualitas  hidup masyarakat.
3)  Masih  lemahnya  sistem  administrasi  organisasi  disebagian  besar  badan  publik  yang  mengakibatkan kurang tertatanya aliran informasi di lingkungan badan publik itu sendiri.
4)  Masih  lemahnya  sistem  manajemen  informasi  di  lingkungan  badan  publik  sehingga  mekanisme “retrieving” terhadap informasi untuk pelayanan publik sering mengalami kesulitan.
5) Masih  adanya  “gap”  yang  cukup  besar  terhadap  kualitas  layanan  informasi  diantara  badan  publik sehingga sulit untuk menentukan suatu standar baku bagi kualitas mekanisme layanan informasi.
6)  Masih  tersistematiknya  proses  penanganan  layanan  informasi  masyarakat,  baik  ditingkat  pusat, tingkat daerah, maupun Antara pusat dan daerah (Aklaf Idrus, 2002).
Dalam  hal  penyediaan  dan  pelayanan  Informasi  Publik  peran  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Maluku telah mempunyai pedoman, sehingga standarisasi pelayanan bisa  dilakukan  dimana  berkaitan  dengan  hal  tersebut  PPID  sudah  mempunyai  rujukan  Pedoman Pelayanan  Informasi  Publik  yang  dituan  gkan  dalam  Peraturan  Walikota  Nomor  50  Tahun  2010. Mekanisme terhadap pelayanan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat juga sudah dibakukan untuk  memudahkan  masyarakat.  Salah  satu  keunggulan  dari  Pemerintah  Provinsi  Maluku  menyangkut Pelayanan  Informasi  ini  adalah  dengan  digunakannya  Teknologi  Informasi  dengan  secara  online  yang cukup memadai sebagai sarana pelayanan untuk memudahkan danmempercepat akses informasi sesuai kebutuhan.  Walaupun  memang  masih  ada  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan  pelayanan  tersebut akan tetapi secara umum aspek kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.

## Aplikasi SIMANTAP Online
Dalam  perencanaan  meningkatkan  pelayanan  publik  di  Provinsi  Maluku  maka  dibutuhkannya indikator  waktu  pencapaian  agar  diketahui  tujuan  dari  membuat  program  yang  akan  digunakan  yakni Aplikasi  SIMANTAP  Dari  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis,  dapat  disimpulkan  bahwa  alsan membangun sistem pelayanan SIMANTAP terlebih dahulu strategi organisasi karena yang menjadi target
program adalah pencapaian tujuan strategi. Adapun program yang digunakan yaitu pelayanan langsung, pelayanan online yang mana dalam hal ini perencanaan yakni alsan membangun sistem informasi dalam meniningkatkan pelayanan publik.
Website SIMANTAP Online dengan jelas sudah menginformasikan mengenai sjenis perizinan apa saja yang diakses di aplikasi tersebut. Selain itu, aplikasi SIMANTAP di Dinas KOMINFO pada kegiatan sehari-harinya  berlangsung  sesuai  dengan  SOP  yang  berlaku.  Hal  ini  menandakan  bahwa  Tinjauan Lapangan  terhadap  proses  atau  aktivitas  sudah  berjalan maupun  pelaksanaannyauntuk membuat  suart perizinan harus melalui tahapan untuk ditindaklanjuti dan untuk surat izin keluar pada prosedurnya sudah berjalan  dengan  efektif  dan  efisien.  Sarana  dan  prasarana  yang  disediakan  untuk  menunjang pelaksanaan  aplikasi  SIMANTAP  lengkap  dan  sangat  memadai,  karena  sudah  dilengkapi  komputer terhadap  setiap  pegawai  dan  penyediaan  terhadap  tim  teknis  dalam  melakukan  observasi  hal  ini diharapkan mampu mempercepat dalam proses pelayanan
Ada  beberapa  permasalahan  berkaitan  dengan  sebelum  adanya  aplikasi  Online  ini,  masyarakat cukup  kesulitan  dalam  melakukan  pengurusan  perizinan  khsusunya  bagi  masyarakat  yang  bertempat tinggal cukup jaug dari pusat kota, dimana kantor perizinan berada. Selain itu, pelayanan online ini juga bertujuan untuk mencegah akan adanya pemungutan liar, hal ini disampaikan berdasarkan pengalaman masyarakat  sekitar  yang  pernah  mengalami  hal  tersebut.  Sistem  ini  diterapkan  guna  membantu masyarakat  dalam  melakukan  pengurusan  perizinan  pelayanan  pajak,  retribusi,  maupun  Pemabayaran PBB  secara  online  tanpa  harus  je  kantor  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP)  juga  dengan  adanya  pandemi  Covid-19,  SIMANTAP  membantu  dalam  meningkatkan protokol  kesehatan.  Adapun  masyarakat  yang  nyaman  dengan  kebiasaan  lama  dan  malas  untuk menerima  sebuah  perubahan  sehingga  merupakan  salah  satu  faktor  penyebab  SIMANTAP  kurang dikenal di kalangan masyarakat. Hal ini diluar dari kurangnya sosialisasi dari pemerintah, baik dari Dinas Komunikasi  Informatika  Provinsi  Maluku  maupun  Dinas  Penanaman  Mondal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu.
Penulis  melakukan  wawancara  untuk  mengetahui  faktor  penghambat  penerapan  Aplikasi SIMANTAP  Online.  Diperoleh  bahwa  penghambat  atau  kendala  dalam  penggunaan  SIMANTAP  Online adalah  kurang  maksimalnya  koordinas  antara  Dinas  KOMINFO  maupun  DPMPTSP.  Berdasarkan wawancara  yang  dilakukan  baik  dengan  pengelola  aplikasi  SIMANTAP  pada  a  DPMPTSP  serta pengguana  layanan  yang  menyebutkan  dimana  tampilan  halaman  pada  website  dinilai  kurang  menarik untuk dikunjungi. Halaman website terlihat kurang kreatif dan membosankan sehingga pada Dinas PTSP mengajukan  untuk  meng-Upgrade  halaman  menjadi  lebih  menarik.  Kurangnya  pengetahuan  dan kesadaran  dari  masyarakat  tentang  keberadaan  e-government,  khususnya  dalam  hal  ini  aplikasi SIMANTAP.  Dimana  berdasarkan  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Layanan  Komunikasi  Informatika Provinsi Maluku, Beliau mengatakan dimana menurutnya;
Masyarakat  terlihat  malas  untuk  menerima  suatu  perubahan  sehingga  menjadi  kurang  peduli denagn adanya suatu perubahan dimana e-governement meruapakan salah satu perubahan yang kurang diperhatikan masyarakat dengan aplikasi SIMANTAP sebagai salah satunya.

## Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Faktor Pendukung
Inovasi  Pelayanan  Publik  bukanlah  suatu  hal  yang  hanya  dilaksanakan  berdasarkan  niat  saja apalagi  bisa  terjadi  dengan  begitu  saja.  Oleh  karena  itu  sangat  diperlukan  faktor-faktor  kritis  untuk menjamin  keberhasilan  suatu  inovasi,  salah  satunya  merupakan  faktor  pendukung.  faktor  penduukung dari Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik berbasis e-government tersebut adalah:
1)Sarana dan Prasarana yang menunjang Pelayanan berbasis Elektronik. Pada komponen ini dijelaskan bahwa adanya staff IT, Ruang Server, kemudian server yang memadai, dan juga perangkat keras yang memadai  serta  dukungan  pemanfaatan  software  hardware  untuk  meringkas  prosedur  pelayanan  yang selama ini dilakukan secara manual
2)Respon  masyarakat  yang  positif  dengan  menyambut  adanya  pelayanan  berbasis  elektronik  sehingga hal  ini  sangat  membantu  dalam  proses  masyarakat  untuk  mengakses  data/informasi  secara  cepat  dan akurat.
3)Dukungan  dari  pemerintah  setempat,  dan  pimpinan  itu  sendiri  yang  mendukung  inovasi  program aplikasi.
4)Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  merupakan  faktor  terpenting  dalam  sebuah  organisasi.  Tanpa  adanya komponen  ini,  sebuah  organisasi  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik.  SDM  akan  berfungsi  sebagai perencana  dan  pelaksana  dalam  proses  perubahan  input  menjadi  output  sesuai  tujuan  organisasi  yang telah ditetapkan. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari tingkat pendidikannya, oleh karena itu dari  kategori  tingkat  pendidikan  PNS  di  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika    yang  mendominasi  adalah PNS  dengan  tingkat  pendidikan  Sarjana  (S1)  sebanyak  19  orang  PNS  atau  mencapai  46.34  %  dari
jumlah  keseluruhan  pegawai  sebanyak  41  orang.  Hal  ini  menjadi  Sumber  daya  organisasi  utama  yang berkontribusi terhadap keunggulan kompetitif berkelanjutan sebagai pemasok kegiatan dan pengetahuan yang  memberikan  kontribusi  paling  penting  dalam  organisasi.  SDM  yang  memadai,  Berkaitan  dengan pengadaan  SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  merupakan  sebuah  tahap  yang  sangat  penting  untuk menentukan keberlangsungan aktifitas yang akan dilakukan dalam Pemerintahan karena kesiapan SDM menjadi  point  yang  sangat  penting.  Sehingga  tingkat  kompetensi  keahlian  mereka  akan  sangat mempengaruhi  performa  penerapan  e-government.  Semakin  tinggi  tingkat  pengetahuan  informasi teknologi  SDM  di  suatu  pemerintahan  maka  akan  semakin  tinggi  pula  mereka  menerapkan  konsep  e- government.  Dalam  rangka  mengembangkan  kapasitas  dan  kemampuan  SDM  Dikominfo    melakukan pelatihan,  Kegiatan  ini  secara  rutin  dalam  1  (Satu)  bulan  dilakukan  2  (dua)  Kali,  tetapi  juga  terkadang dilakukan secara kondisional.
Dimana berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Layanan Komunikasi Informatika Provinsi Maluku, Beliau mengatakan dimana menurutnya;
Sejauh ini sarana dan prasarana menunjang   e-government sudah cukup baik dan respons masyarakat juga baik tetapi mungkin Bahasa atau penyampaian informasi masih kurang dipahami oleh masyarakat wawancara  dengan  Staf  Layanan  Komunikasi  Informatika  Provinsi  Maluku,  Beliau  mengatakan  dimana menurutnya;
Kalau kualitas SDM, saya rasa di Diskoimfo sudah banyak yang PNS namun ada beberapa yang masih honor. Selain itu juga kalau dilihat dari sisi sarana & prasarana  cukup memadai tetapi perlu ada yang perlu diperbaikan terutama di bagian ruang server.

## Faktor Penghambat
Selama  proses  pelaksanaan  inovasi  pada  suatu  organisasi  sektor  publik,  ada  kalanya  memiliki hambatan-hambatan  yang  menghalangi  dalam  mencapai  tujuan  inovasi  pelayanan  publik  berbasis  e- government.  faktor  penghambat  yang  dialami  selama  pelaksanaan  inovasi  pelayanan  berbasis  e- government ini adalah ‘anggaran’ karena terbatasnya anggaran yang dimiliki tidak ada dana operasional khusus  yang  ditetapkan  untuk  dilakukannya  pelayanan  publik  e-government  ini.  Organisasi  tidak  dapat berjalan  selama  tidak  adanya  faktor  pendorong  seperti  keuangan.  SDM  tentunya  akan  membutuhkan sumber dana, dan pengadaan fisik pun demikian.
karena itu, organisasi perlu memiliki modal dan aset yang mumpuni untuk menjalankan fungsinya. Sumber  daya  keuangan  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika    berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)    yang  dialokasikan  untuk  membiayai  Program  dan  Kegiatan  yang  menunjang pelaksanaan  Statistik  Sektoral  dengan  Program  Penyelenggaraan  Statistik  Sektoral.  Anggaran  yang digunakan  untuk  melakukan  sosialisasi  dan  lain-lain  kebanyakan  menggunakan  dari  uang  kas  yang tersisa.  Namun  untuk  biaya  perawatan  dan  pengembangan  aplikasi-aplikasi  tersebut  masih  belum terintregrasi  dengan  baik.  Salah  satu  biaya  yang  diajukan  untuk  pengembangan  dan  perwatan  aplikasi seperti pembayaran server yang dilakukan setiap tahun masih belum terlaksankan dengan baik.
Selanjutnya  jika  dilihat  dari  masyarakat  itu  sendiri  masih  banyak  masyarakat  yang  masih  belum terlalu  paham  terkait  teknologi  yang  berkembang,  kemudian  tidak  mempunyai  smartphone  dan  jaringan yang tidak stabil. Sehingga mereka dalam kepengurusan berkas masih lebih memilih secara manual. Hal ini  tentunya  memang  selalu  menjadi  faktor  penghambat  dalam  pelayanan  berbasis  aplikasi  atau  e- government, dikarenakan memang Negara Indonesia sendiri masih menjadi Negara berkembang dimana masyarakat  nya  masih  banyak  berada  dikalangan  menengah  kebawah,  inilah  yang  menyebabkan sebagian  masyarakat  masih  ada  yang  tidak  memiliki  smartphone  dan  masih  kurangnya  edukasi  terkait perkembangan  teknologi  yang  ada  pada  saat  ini,  sehingga  masyarakat  terkadang  masih  memilih melakukan  kegiatana  administrasi  secara  manual,  karena  mereka  mengganggap  hal  ini  lebih  mudah dibandingkan harus menggunakan inovasi pelayanan berbasis elektronik tersebut.
Dimana berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Layanan Komunikasi Informatika Provinsi Maluku, Beliau mengatakan dimana menurutnya;
Terlibatnya  peran  pemerintah  untuk  system  pelayanan  berbasis  elektronik  ini  sudah  baik  dengan adanya  kerja  sama  dan  sebagainya  hanya  saja  kita  masih  kekurangan  anggaran  dalam  peningkatan infrastruktur.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  peneliti  dapat  disimpulkan  bahwa  Pelayanan  E-gov  telah dimanfaatkan  oleh  pemerintah  Maluku  melalui  situs  (website)  yang  ada  di  Maluku  yaitu  Governmnet  to Government  (G2G)  yaitu  Situs  pemerintahan  provinsi  Maluku  yang  dikelola  oleh  dinas  komunikasi  dan
informatika  yakni    Layanan  E-PPID  Maluku,  SIMANTAP  Online.  Sedangkan    pelayanan  E-gov  sangat diperlukan  faktor-faktor  kritis  untuk  menjamin  keberhasilan  suatu  inovasi  antara  lain;  faktor  pendukung dari  Pelaksanaan  Inovasi  Pelayanan  Publik  berbasis  e-government  tersebut  adalah:  Sarana  dan Prasarana  yang  menunjang  Pelayanan  berbasis  Elektronik,  Respon  masyarakat  yang  positif  dengan menyambut  adanya  pelayanan  berbasis  elektronik,  Dukungan  dari  pemerintah  setempat,  dan  pimpinan itu  sendiri  yang  mendukung  inovasi  program  aplikasi,  Sumber  Daya  Manusia  (SDM).  Sedangkan  faktor penghambat  yang  dialami  selama  pelaksanaan  inovasi  pelayanan  berbasis  e-government  ini  adalah ‘anggaran.

## Saran
1.  Penerapan sistem pelayanan secara digital dapat terus dilanjutkan dengan perbaikan terhadap segala kekurangan  yang  ada  pada  aplikasi  serta  Perbaikan  terhadap  format  dan  laporan  sehingga  sesuai dengan kebutuhan dinas komunikasi dan  informatika di Provinsi Maluku.
2. Bagi  Pemerintah  Provinsi  Maluku,  diharapkan  lebih  memberikan  dukungan,  baik  dukungan  berupa finansial,  penambahan  sumber  daya  manusia  sebagai  pengelola  layanan,  serta  dukungan infrastruktur  yang  lebih  mendukung  dalam  peningkatan  pengelolaan  aspirasi  di  Diskominfo  Provinsi Maluku.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprianty,  D.R,  2016.  Penerapan  kebijakan  e-government  dalam    peningkatan  mutu  pelayanan  publik  di kantor Kecamatan  Sambutan Kota Samarinda. ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Vol 4 Nomor 4: 1589- 1602.
Republik Indonesia, (2003). Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government.
Sharul.  I,  2020.  Pengembangan  Dan  Implementasi  Layanan  E-government  Di  Kabupaten Situbondo.Jurnal Ilmu administrasi. ISSN: 2622-1276
Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif da R&d. Alfabeta, Bandung. Yani.  D.  L,  2019.  Pengembangan  E-government  Melalui  Layanan  Aspirasi  Masyarakat  Di  Dinas Komunikasi  Dan  Informatika  Kabupaten  Magelang.  Jurnal  Ilmu  Administrasi.  A  Vol.  XVI  No.2  : 1829 - 8974