Mutia  Febriana,  Arrum  Budi  Leksono  (2023)  Perlindungan  Hukum  Bagi  Saksi  yang  Memberikan  Fakta dalam Perkara Pidana, (8) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 10, Oktober 2023

## PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  SAKSI  YANG  MEMBERIKAN  FAKTA DALAM PERKARA PIDANA
Mutia Febriana, Arrum Budi Leksono Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: mutiaafebrianaa@gmail.com, arrum@iblam.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  informasi  dan  menganalisa hukummengenai  Perlindungan  hukum  bagi  saksi  berdasarkan  UU  No.  31  Tahun 2014Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan Saksidan Korban. Dengan menggunakan Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah  pendekatan  yuridis  normatif.  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban (LPSK) dipandang penting, karena masyarakat luas memandang  bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Sebagai lembaga yang lahir dengan tugas utama memberikan perlindungan terhadap  saksi  dan  korban,  LPSK  telah  menunjukkan  rekam  jejak,  yang  walau masih  sedikit,  namun  telah  diacungi  jempol  dari  berbagai  pihak.  Beberapa perlindungan  dilakukan  terhadap  saksi  dan  korban  dalam  kasus-kasus  serius,  di mana dari perlindungan itu kemudian turut andil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan.Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 butir 3 menyebutkan bahwa: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak  pidana.  Undang  Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 butir 3 menyebutkan bahwa: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana
Kata Kunci: Perlindungan Saksi Dan Korban, Sistem Peradilan, Persidangan

## Abstract
This  study  aims  to  obtain  information  and  analyze  the  law  regarding  legal protection for witnesses based on Law no. 31 of 2014 concerning Amendments to Law no. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. By using the  approach  method  in  this  research  is  a  normative  juridical  approach.  The Witness and Victim Protection Agency (LPSK) is considered important, because the wider  community  views  that  it  is  time  for  witnesses  and  victims  to  be  given protection in the justice system. The role of witnesses and victims in every trial of
criminal cases is very important because often witness statements can influence and determine the tendency of judges' decisions. As an institution that was born with the main  task  of  providing  protection  for  witnesses  and  victims,  LPSK  has  shown  a track  record,  which,  although  still  small,  has  been  praised  by  various  parties. Several protections are carried out for witnesses and victims in serious cases, from which protection then contributes to upholding the law in order to achieve justice. Law  Number  31  of  2014  concerning  Amendments  to  Law  Number  13  of  2006 concerning  Protection  of  Witnesses  and  Victims,  in  Article  1  point  3  states  that: “Victims are people who suffer physical, mental and/or economic losses caused by a criminal act. Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13  of  2006  concerning  Protection  of  Witnesses  and  Victims,  in  Article  1  point  3 states that: "Victims are people who suffer physical, mental and/or economic losses caused by a criminal act.
Keywords: Witness And Victim Protection, Justice System, Trial.

## Pendahuluan
Proses  penegakan  hukum  di  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  yang bermuara kepada keputusan hakim di pengadilan, cenderung hanya berkutat atau terfokus pada  apa  yang  dilakukan  tersangka  atau  terdakwa  saja  (Saharuddin,  2017).  Apakah perbuatan pidana yang dilakukan memenuhi atau tidak memenuhi rumusan pasal demi pasal yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal dalam segi  perlindungan  hukum,  semestinya  tidak  ada  dikotomi  antara  pelaku,  saksi,  dan korbannya.  Seluruhnya  harus  memperoleh  perlindungan  hukum  yang  sama (Kenedi, 2020).
Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  pada  Pasal  1  butir  3 menyebutkan bahwa: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau  kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh  suatu  tindak  pidana.” Jaminan perlindungan  hukum  di  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia,  semestinya  sudah diberikan mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan (Kus & Khisni, 2017).
Misalnya  ketika  pelaksanaan  penahanan,  mereka  mendapat  jaminan  konsumsi yang  telah  ditetapkan  oleh  negara  dan  diberi  kesempatan  untuk  mendapatkan  bantuan hukum  sebagaimana  yang  dimaksud  di  dalam  Pasal  54  Kitab  Undang  Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP)4 dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  dipandang  penting,  karena masyarakat  luas  memandang  bahwa  saksi  dan  korban  sudah  saatnya  diberikan perlindungan  dalam  sistem  peradilan  (Natalia,  2013).  Peranan  saksi  dan  korban  dalam setiap  persidangan  perkara  pidana  sangat  penting  karena  kerap  keterangan  saksi  dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim (Kawengian, 2016).
Sebagai  lembaga  yang  lahir  dengan  tugas  utama  memberikan  perlindungan terhadap  saksi  dan  korban,  LPSK  telah  menunjukkan  rekam  jejak,  yang  walau  masih sedikit,  namun  telah  diacungi  jempol  dari  berbagai  pihak.  Beberapa  perlindungan
dilakukan terhadap saksi dan korban dalam kasus-kasus serius, di mana dari perlindungan itu kemudian turut andil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan.
Tidak  banyak  orang  yang  bersedia  mengambil  resiko  untuk  melaporkan  suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya, harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan. Begitu pula dengan saksi jika  tidak  mendapat  perlindungan  yang  memadai.  Maka  dengan  dia  menjadi  enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri.
Peranan keterangan saksi menjadi sangat penting terutama dalam kejahatan yang dikelompokkan  menjadi  extraordinary  crime  dan  sebagai  salah  satu  alat  bukti  yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun hal ini sangat  kontras  dengan  bentuk  perhatian  atau  perlindungan  yang  diberikan  oleh  negara atau aparat penegak hukum kepada para saksi. Perlindungan disini berupa perlindungan hukum dan /atau perlindungan khusus lainnya. Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana  menempati  posisi  kunci,  sebagaimana  terlihat  dalam  Pasal  184  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana.
Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai  sejak  awal  proses  peradilan  pidana  (Laia,  2022).  Harus  diakui  bahwa terungkapnya  kasus  pelanggaran  hukum  Sebagian  besar  berdasarkan  informasi  dari masyarakat.  Begitu  pula  dalam  proses  selanjutnya,  di  tingkat  kejaksaan  sampai  pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam  memutus  bersalah  atau  tidaknya  terdakwa.  Jadi  jelas  bahwa  saksi  mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.
Di  dalam  Undang-undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  hanya  mengatur mengenai  tanggung  jawab  LPSK,  keanggotaan  dan  proses  seleksi  LPSK,  dan pengambilan keputusan dan pendanaan namun tidak mengatur secara spesifik mengenai organisasi  dan  dukungan  kelembagaan,  administrasi,  SDM,  pengawasan,  serta transparansi dan akuntabilitas dari LPSK.
Saat  ini  sekalipun  LPSK  telah  ada,  namun  dalam  prakteknya  tidaklah  mudah. Memasukkan saksi atau saksi korban dalam program perlindungan saksi sangat banyak kendalanya,  hal ini  dikarenakan  masalah kesulitan  kesediaan  dari  saksi atau  dari  saksi korban untuk masuk ikut program perlindungan saksi dari LPSK. Ketika Seorang saksi atau korban menyatakan diri ikut masuk program perlindungan, ia harus sepakat tentang persyaratan standar yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.
Pemberian identitas baru yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) UU No.31 tahun 2014 butir (j) dimaksudkan agar pelaku kehilangan jejak untuk tidak dapat mencelakakan saksi atau saksi korban pada saat /waktu pelaku bebas dari hukuman penjara. Mengingat resiko  atau  konsekuensi  yang  lumayan  besar,  maka  sekalipun  seorang  saksi  atau saksi korban telah menyatakan bersedia masuk program perlindungan saksi, belum tentu setiap saksi  atau  saksi  korban  bersedia  untuk  mengorbankan  kehidupan  yang  sebesar itu,sehingga  UU  No.31  tahun  2014  dan  lahirnya  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan
Korban (LPSK) dalam praktiknya akan mendapatkan kesulitan   bahkan dilema dari para saksi dan/atau saksi korban itu sendiri yang membuat LPSK kurang dapat menjalankan program  perlindungan  saksi  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  UU  No.31  Tahun  2014 tersebut.
Adanya hambatan yang datang dari kurangnya anggaran/dana perlindungan saksi yang  tersedia,  serta  Sumber  Daya  Manusia  yang  ada  di  LPSK  yang  karena  lembaga tersebut  masih  baru  tentu  ”belum  profesional”  dalam  menangani  perlindungan  saksi. Masalah lain yang mungkin dihadapi oleh LPSK adalah menyangkut tekanan psikologis yang dirasakan saksi/korban yang ada dalam perlindungannya sebagai akibat putusnya hubungan  saksi  dengan  pihak  lain,termasuk  keluarga.  Dan  masih  banyak  lagi  potensi yang menjadi kendala bagi LPSK.
Posisi  saksi  yang  demikian  penting  tampaknya  sangat  jauh  dari  perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan, kepada saksi  berupa  pemberian  sejumlah  hak,  seperti  yang  dimiliki  oleh  tersangka/terdakwa. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi termasuk saksi korban, hanya ada beberapa pasal dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana yang memberikan hak kepada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi lebih sedikit dari hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa.
Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi.  Di  dalam  Pasal  1  butir  27  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  juga memberikan  penjelasan  bahwa  “Keterangan  Saksi  adalah  salah  satu  alat  bukti  dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri  dengan  menyebut  alasan  dari pengetahuan  itu”.  Subekti  menyatakan  bahwa  saksi  adalah  orang  yang  didengar keterangannya di muka sidang pengadilan yang mendapat tugas membantu  pengadilan yang sedang perkara (Subekti & Tjitrosudibio, 2002).
Pada  dasarnya,  terdapat  dua  model  perlindungan  terhadap  korban  kejahatan, yaitu:  Pertama,  hak-hak  prosedural,  model  ini  menekankan  peran  aktif  korban  dalam proses peradilan pidana, seperti membantu Jaksa Penuntut Umum dalam setiap tingkat pemeriksaan  perkara.  Korban  adalah  pihak  yang  wajib  didengar  pendapatnya.  Kedua, ganti  rugi  dan  restitusi,model  pelayanan  yang  menekankan  pada  pemberian  ganti  rugi dalam  bentuk  kompensasi  dan  restitusi  dan  upaya  pengembalian  kondisi  korban  yang mengalami trauma rasa takut dan tertekan akibat kejahatan, Mulyadi (2004) Sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  pada  Pasal  1  butir  3 menyebutkan bahwa: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau  kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh  suatu  tindak  pidana.  Karena
merupakan  lembaga  yang  mandiri  maka  Undang-Undang  LPSK  tidak  meletakkan struktur  LPSK  berada  di  bawah instansi manapun  baik  instansi  pemerintah  (eksekutif) maupun  lembaga  Negara  lainnya.  Walaupun  dari  segi  finansial  lembaga  ini  didukung sepenuhnya  dari  keuangan  Negara.  Pilihan  Undang-Undang  terhadap  model  lembaga seperti: Komnas HAM, KPK, PPATK dan lain sebagainya.
Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana Perlindungan Hukum  Bagi  Saksi  Yang  Memberikan  Fakta  Dalam  Perkara  Pidana?  2)  Bagaimana Implementasi UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Apabila Mendapatkan Ancaman?

## Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  dilakukan  oleh  Penulis  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  implementasi terhadap  Perlindungan  Hukum  Bagi  Saksi  Yang  Memberikan  Fakta  Dalam  Perkara Pidana secara sistematis, metodologis, dan konsisten di masa yang akan datang. Melalui proses  penelitian  tersebut  diadakan  analisis  dan  konstruksi  terhadap  data  yang  telah dikumpulkan dan diolah.
Pendekatan  yuridis  adalah  pendekatan  yang  memakai  kaidah-kaidah  serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama, yaitu bahwa Penulis tidak perlu mencari data langsung ke lapangan.
Adapun  spesifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  dan  untuk menarik suatu kesimpulan dan hasil penelitian, maka data yang telah dikumpulkan oleh Penulis  dalam  penelitian  ini  kemudian  dianalisis  secara  yuridis  kualitatif,  dengan mengacu  pada  data  sekunder  yang  Penulis  peroleh  dari  penelitian  kepustakaan,  baik terhadap peraturan perundangan maupun terhadap teori ataupun pendapat para pakar yang berkaitan  dengan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Saksi  Yang  Memberikan  Fakta  Dalam Perkara Pidana yaitu dengan menyusun secara sistematis yang bertujuan untuk dianalisis tanpa menggunakan angka-angka.

## Hasil dan Pembahasan
A. Perlindungan  Hukum  Bagi  Saksi  Yang  Memberikan  Fakta  Dalam  Perkara Pidana
Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang  disampaikan  oleh  korban. 11 Dengan  adanya  perlindungan  hukum  dari  LPSK, penjaminan atas rasa aman terhadap saksi dan korban pun menjadi semakin kuat. Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat diberikan kepada korban adalah melalui pemberian kompensasi,  retribusi,  dan  rehabilitasi  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan
Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pemberian  Kompensasi,  Retribusi,  Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
Saksi  yang  diajukan  dalam  sidang  pengadilan ada  empat jenis  yaitu  saksi  yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa, yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya dalam bahasa Perancis juga disebut Saksi A De Charge dan saksi yang diajukan oleh penuntut umum disebut Saksi A Charge yaitu saksi yang keterangannya  memberatkan  terdakwa,  dan  Saksi  De  Auditu  yaitu  saksi  yang  bukan menyaksikan dan mengalami sendiri tapi hanya mendengar dari orang lain, adapun saksi ini biasanya atas permintaan hakim dan jaksa penuntut umum kepada seorang ahli untuk mengungkap  kebenaran  sesuai  dengan  bidang  ilmunya  masing-masing.  Saksi  ini  tidak memihak  kepada  siapapun  karena  tugasnya  hanya  memberi  keterangan  sesuai  dengan profesi yang menjadi bidang tugasnya. Saksi golongan ini disebut dengan saksi ahli.
Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan perwujudan dari Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1946  jo.  Undang  Undang  Nomor  73  Tahun  1958, memang  tidak  memuat  ketentuan  secara  tegas  berkenaan  dengan  aturan  perlindungan korban  kejahatan.  Namun  demikian,  setelah  diperhatikan  dengan  seksama,  maka  akan diidentifikasi  bahwa  terdapat  makna  tersirat  berkenaan  dengan  perlindungan  hukum terhadap  korban  kejahatan.  Makna  yang  tersirat tersebut  dapat  dilihat  pada  saat  hakim diberikan peluang untuk menjatuhkan pidana bersyarat. Pada Pasal 14c KUHP misalnya, seorang hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi pelaku kejahatan (terpidana) untuk mengganti kerugian baik semua ataupun sebagian yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya (Romli Atmasasmita, 2017).
R. Soesilo menyatakan bahwa: “Secara tersirat pasal 14 C ayat (1) ini memberikan perlindungan  terhadap  korban.  Pasal  tersebut  berbunyi;  Dalam  perintah  yang  tersebut pada  pasal  14  (a)  kecuali  dalam  hal  dijatuhkan  hukuman  denda,  maka  bersama-sama dengan perjanjian umum bahwa si terhukum tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka hakim boleh mengadakan perjanjian istimewa. Bahwa si terhukum akan mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan yang dapat dihukum itu semuanya atau untuk  sebagian  saja  yang  ditentukan  dalam  tempo  yang  akan  ditetapkan,  yang  kurang lamanya daripada tempo percobaan itu. (Soesilo & Pidana, 1995)”
Perlindungan hukum   serta segala aspeknya adalah salah satu hak bagi korban serta saksi berdasarkan Pasal 3 UU No 31 Tahun 2014 yang berbunyi Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada: a) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b) rasa aman; c) keadilan; d) tidak diskriminatif. e) kepastian hukum
Sedangkan dalam Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014, antara lain yang menyatakan bahwa alasan bagi perlindungan korban dan saksi adalah sebagai berikut Muladi (1997): 1.  Saksi  dan  korban  berhak:  a)  memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi, Keluarga,  dan  harta  bendanya,  serta  bebas  dari  Ancaman  Yang  berkaitan  dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b) ikut serta dalam proses memilih dan  menentukan  bentuk  perlindungan  dan  dukungan  keamanan;  c)  memberikan keterangan  tanpa  tekanan;  d)  mendapat  penerjemah;  e)  bebas  dari  pertanyaan  yang menjerat; f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g) mendapat informasi
mengenai putusan pengadilan; h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i) dirahasiakan  identitasnya;  j)  mendapat  identitas  baru;  k)  mendapat  tempat  kediaman sementara;  l)  mendapat  tempat  kediaman  baru;  m)  memperoleh  penggantian  biaya transportasi  sesuai  dengan  kebutuhan;  n)  mendapat  nasihat  hukum;  o)  memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; p) mendapat pendampingan.
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat: (a) diberikan  kepada  Saksi  dan/atau  Korban Tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK; (b) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2),  dapat  diberikan  kepada  Saksi,  Pelaku,  Pelapor,  dan  ahli,  termasuk  pula orang  yang  dapat  memberikan  keterangan  yang  berhubungan  dengan  suatu  perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri,dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang berhubungan dengan tindak pidana.
Sebagai  catatan  penting  bahwa  nilai  kekuatan  pembuktian  saksi  seperti  yang diungkapkan  tersebut  tidak  bisa  dilepaskan  dengan  asas  atau  prinsip  minimum pembuktian yang dianggap cukup menurut sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183  KUHAP:  a)  Sekurang-kurangnya  dengan  2  (dua)  alat  bukti  yang  sah,  atau  paling minimum  kesalahan  terdakwa  harus  dibuktikan  dengan  dua  alat  bukti  yang  sah;  b) Dengan  demikian  tidak  dibenarkan  dan  dianggap  tidak  cukup  membuktikan  kesalahan terdakwa,  jika  hanya  dengan  satu  alat  bukti  saja.  Pasal  183  tidak  membenarkan pembuktian kesalahan terdakwa dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri.
Pasal 184 KUHAP menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sementara Pasal  185  ayat  (2)  menyatakan:  “Keterangan  seorang  saksi  saja  tidak  cukup  untuk membuktikan  bahwa  terdakwa  bersalah  terhadap  perbuatan  yang  didakwakan kepadanya”.  Namun,  Pasal  185  ayat  (3)  juga  menegaskan:  “Ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (2)  tidak  berlaku  apabila  disertai  dengan  alat  bukti  yang  sah lainnya”. Hal ini dapat diartikan bahwa keterangan lebih dari 1 (satu) orang saksi saja tanpa  disertai  alat  bukti  lainnya,  dapat  dianggap  cukup  untuk  membuktikan  apakah seorang terdakwa bersalah/tidak. Begitu pentingnya kedudukan saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana dalam Pasal 184 dan Pasal 185 KUHAP.
Melihat  pentingnya  saksi  sebagaimana  ditegaskan  dalam  ketentuan  Pasal  184– Pasal 185 KUHAP  sebagaimana yang diuraikan tersebut maka sudah sewajarnya saksi atau  korban  dalam  upaya  penegakan  hukum  diberikan  perlindungan,  sehingga  dalam memberikan  kesaksiannya  di  depan  pengadilan,  saksi  merasa  aman  dan  bebas  dari ancaman/tekanan baik fisik atau psikis terhadap diri dan keluarganya. Saksi tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walaupun mungkin keterangannya itu memberatkan  si  terdakwa.  Maka  Pasal  173  KUHAP  memberikan  kewenangan  kepada Majelis  Hakim  untuk  memungkinkn  seorang  saksi  didengar  keterangannya  tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya jelas, mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir
atau  pun  tertekan  Walaupun  demikian  adanya  jaminan  keamanan  dan  bebas  dari  rasa takut bagi saksi saat diperiksa di muka persidangan atas keterangan yang diberikannya.
Sejatinya, jaminan keamanan dan bebas dari rasa takut ini menjadi sangat penting agar saksi tidak ragu-ragu menceritakan peristiwa yang sesungguhnya. Tujuan akhirnya adalah  bagaimana  mewujudkan  rasa  keadilan  bagi  masyarakat,  untuk  mencapai  sistem hukum yang ada di Indonesia. Menurut Muladi, korban kejahatan perlu dilindungi karena beberapa alasan Gosita (1989):
1.  Masyarakat  dianggap  sebagai  suatu  wujud  sistem  kepercayaan  yang melembaga, dimana kepercayaan itu tercermin melalui norma-norma yang diekspresikan dalam struktur kelembagaan seperti  kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Suatu  kejahatan  yang  terjadi  terhadap  korban  berarti  penghancuran  terhadap  sistem kepercayaan  tersebut,  sehingga  pengaturan  hukum  pidana  dan  hukum  lainnya  yang menyangkut  korban  akan  berfungsi  sebagai  sarana  pengendalian  sistem  kepercayaan tersebut;
2.  Adanya  alasan  kontak  sosial  dan  solidaritas  sosial,  karena  negara  dikatakan memonopoli  seluruh  reaksi  sosial  terhadap  kejahatan  dan  melarang  tindakan-tindakan yang  bersifat  pribadi.  Karenanya  jika  terdapat  korban  kejahatan  maka  negara  harus memperhatikannya;
3.  Perlindungan  korban  yang  biasanya  dihubungkan  dengan  salah  satu  tujuan pemidanaan, yakni penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh  adanya  tindak  pidana,  maka  akan  memulihkan  keseimbangan  dan  mendatangkan rasa  damai  dalam  masyarakat,  sekaligus  dapat  diharapkan  menyelesaikan konflik/pertentangan dan juga mendatangkan kedamaian di dalam masyarakat.
Kurang  memadainya  perlindungan  terhadap  korban  kejahatan  semakin memperberat penderitaan yang dialami olehnya. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga berlaku terhadap korban kejahatan. 16
B. Implementasi UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Apabila Mendapatkan Ancaman
Secara substansial Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tidak mencabut undang- undang  Nomor  13  tahun  2006  akan  tetapi  hanya  melengkapi  serta  merevisi  beberapa pasal, yang itu artinya bahwa Nomor 13 tahun 2006 masih tetap berlaku sebagai undang- undang  perlindungan  saksi  dan  korban.  Apabila  kita  melihat  tugas  dan  kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Yang diatur dalam undang- undang nomor 13 tahun  2006  kelihatannya  telah  mencukupi,  namun  jika  ditelaah  lebih  mendalam  akan mandat tersebut maka kewenangannya masih sangat lemah, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut: 17 a) Kewenangan LPSK untuk pemberian bantuan dan dukungan bagi saksi di pengadilan. b) Penyediaan tempat khusus di pengadilan. c) Konsultan bagi para saksi. d) Hal-hal lain untuk pelayanan saksi selama proses persidangan. e) Tugas LPSK dalam  administrative  LPSK  dalam  perlindungan  sementara  untuk  saksi.  f)  Perjanjian-
perjanjian dengan lembaga  lain  tentang  bantuan  terhadap  saksi.  g)  Penggunaan fasilitas Negara untuk  perlindungan  saksi.  h)  Mendelegasikan  tugas  LPSK  di daerah.
Selain itu Undang-Undang LPSK ini mempunyai beberapa hal yang merupakan kelemahan, yaitu: Tidak mengatur tentang cara bagaimana penegak hukum memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, bahkan terhadap jaksa dan keluarganya sendiri, mengingat  baik  saksi  maupun  korban  dan  Jaksa  dalam  kenyataannya  kesulitan  untuk mengamankan diri dan keluarganya (Frans Hendra Winarta, 2011).
LPSK  membuat  Peraturan  LPSK  Nomor  6  Tahun  2010  yang  secara  khusus mengatur  mengenai  tata  cara  mengajukan  permohonan.  Dalam  Pasal  9  menyebutkan bahwa: 1) Pemohon perlindungan yang ditujukan kepada ketua LPSK melalui surat atau permintaan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, ketua LPSK meneruskan permohonan kepada UP2 LPSK untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan sesuai dalam ketentuan peraturan ini. 2) Dalam  hal  untuk  memperoleh  pemenuhan  kelengkapan  berkas  permohonan perlindungan,  UP2  LPSK  dapat  berkoordinasi  kepada  pejabat  berwenang  atau  yang mengajukan permohonan.
3)  Selain  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  6  dan  pasal  7,  UP2 LPSK  dapat  meminta  data  atau  informasi  tambahan  yang  berkaitan  perkaranya  antara lain:  a)  Hasil  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP);  b)  Sifat  pentingnya  kesaksian  dalam perkara; c) Surat panggilan kepolisian atau Kejaksaan atau Pengadilan; d) Surat laporan atau informasi kepada pejabat terkait: kepolisian, Komisi Negara, pemerintah, pemerintah Daerah, yang berkaitan atas kesaksiannya sebagai pelapor; e) Surat dari instansi terkait mengenai kasusnya.
Permohonan yang telah diterima akan dilanjutkan kepada UP2 oleh ketua LPSK. UP2  (Unit  Penerimaan  Permohonan)  adalah  Unit  yang  bertugas  untuk  memberikan pelayanan  penerimaan  permohonan  perlindungan  bagi  saksi  dan  korban  yang  terkait pelaksanaan  fungsi  dan  tugas  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Sedangkan mengenai  keputusan  LPSK  perihal  diterima  ataupun  ditolaknya  suatu  permohonan perlindungan  yang  berdasarkan  pemeriksaan  yang  telah  dilakukan  disampaikan  paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan tersebut diajukan.
Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai  sumber  hukum  materiil,  dengan  menggunakan  KUHAP  sebagai  hukum  acara (Sunarso, Sh, & Kn, 2022). Akan tetapi di dalam KUHAP lebih banyak diatur tentang tersangka  daripada  mengenai  saksi  dan  korban.  Kedudukan  saksi  dan  korban  pun tampaknya belum optimal dibandingkan kedudukan pelaku.
Walaupun telah diundangkannya UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi pemberian perlindungan  terhadap  saksi  dan  korban  ini  dipandang  masih  belum  maksimal.  UU Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dinilai  belumlah  cukup  untuk  menjamin  perlindungan saksi dan korban yang secara langsung memperlambat kinerja dari LPSK sendiri. Salah satunya  yaitu:  UU  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  ini  belum  secara  khusus  mengatur
mengenai wewenang seperti apakah yang dimiliki oleh LPSK dalam rangka pemberian perlindungan  terhadap  saksi  dan  korban,  yang  terkadang  menyebabkan  LPSK  sering salah jalan dalam melakukan tugasnya yang malahan menempatkan saksi dan/atau korban tersebut dalam situasi yang rumit.
Banyaknya  peraturan  perundang-undangan  yang  melindung  subyek  hukum  di Indonesia  tidaklah  menjamin  berkurangnya  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Pada kenyataannya tidak sedikit kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi, baik yang dilakukan  oleh  kelompok,  perorangan,  bahkan  oleh  negara  sendiri.  Pelanggaran- pelanggaran  tersebut  tentu  mengakibatkan  munculnya  problem-problem  dalam  diri korban.  Problem  yang  dimaksud  dapat  berbentuk  problem  di  bidang  finansial, terlebih lagi  apabila  korban  berstatus  sebagai  kepala  keluarga  yang  menjadi  tumpuan  hidup keluarganya.  Problem  lainnya  ialah  problem  di  bidang  fisik  yang  terindikasi  kepada aktivitas yang terhenti, sedangkan problem di bidang psikis dapat berwujud dalam bentuk kegoncangan psikis baik kontemporer maupun permanen (dan Elisatris, 2007).
Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan  sebagai  berikut:  1)  Perlindungan  fisik  dan  psikis:  Pengamanan  dan pengawalan,penempatan  di  rumah  aman,  mendapat  identitas  baru,  bantuan  medis  dan pemberian  kesaksian  tanpa  hadir  langsung  di  pengadilan,  bantuan  rehabilitasi  psiko- sosial. 2) Perlindungan hukum: Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum. 3) Pemenuhan hak prosedural saksi: Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya
Undang-Undang LPSK menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri. Apa yang dimaksud mandiri dalam UU ini, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen  (biasanya  disebut  sebagai  komisi  independen),  yakni  organ  Negara  (state organs)  yang  diidealkan  independen  dan  karenanya  berada  diluar  cabang  kekuasaan Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antara ketiga cabang  kekuasaan  tersebut.  Karena  merupakan  lembaga  yang  mandiri  maka  Undang- Undang LPSK tidak meletakkan struktur LPSK berada di bawah instansi manapun baik instansi  pemerintah  (eksekutif)  maupun  lembaga  Negara  lainnya.  Walaupun  dari  segi finansial  lembaga  ini  didukung  sepenuhnya  dari  keuangan  Negara.  Pilihan  Undang- Undang  terhadap  model  lembaga  seperti:  Komnas  HAM,  KPK,  PPATK  dan  lain sebagainya.

## Kesimpulan
Bahwa Peran saksi pada peradilan pidana di Indonesia pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Bahkan tidak  ada  perkara  pidana  yang  luput  dari  pembuktian  alat  bukti  keterangan  saksi,  dan hampir  semua  pembuktian  perkara  pidana  selalu  bersandar  kepada  pemeriksaan keterangan  saksi.  Sekurang-kurangnya  di  samping  pembuktian  dengan  alat  bukti  yang lain,  masih  selalu  diperlukan  pembuktian  dengan  alat  bukti  keterangan
saksi.Perlindungan  yang  diberikan  pada  korban  atau  saksi  dapat  diberikan  pada  tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang  disampaikan  oleh  korban.  Dengan  adanya  perlindungan  hukum  dari  LPSK, penjaminan atas rasa aman terhadap saksi dan korban pun menjadi semakin kuat. Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat diberikan kepada korban adalah melalui pemberian kompensasi,  retribusi,  dan  rehabilitasi  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pemberian  Kompensasi,  Retribusi,  Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
Bahwa  Perlindungan  hukum  terhadap  saksi  dan  korban  selama  ini  didasarkan pada  KUHP  sebagai  sumber  hukum  materiil,  dengan  menggunakan  KUHAP  sebagai hukum  acara.  Akan  tetapi  di  dalam  KUHAP  lebih  banyak  diatur  tentang  tersangka daripada mengenai saksi dan korban. Kedudukan saksi dan korban pun tampaknya belum optimal  dibandingkan  kedudukan  pelaku.  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan Korban belum secara khusus mengatur mengenai wewenang seperti apakah yang dimiliki oleh  LPSK  dalam  rangka  pemberian  perlindungan  terhadap  saksi  dan  korban,  yang terkadang  menyebabkan  LPSK  sering  salah  jalan  dalam  melakukan  tugasnya  yang malahan menempatkan saksi dan/atau korban tersebut dalam situasi yang rumit.

## BIBLIOGRAFI
dan Elisatris, Dikdik M. Arief Mansyur. (2007). Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Frans Hendra Winarta, S. (2011). Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk Didampingi Penasihat . Elex Media Komputindo.
Gosita,  Arif,  &  Anak,  Masalah  Perlindungan.  (1989).  Akademi  Pressindo. Jakarta, Tahun .
Kawengian, Tiovany A. (2016). Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP. Lex Privatum , 4 (4).
Kenedi, John. (2020). Perlindungan saksi dan korban. Pustaka Pelajar: Yogyakarta .
Kus,  Kuswanto,  &  Khisni,  Akhmad.  (2017).  Perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak atas tanah dalam kasus tumpang tindih kepemilikan atas sebidang tanah di Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Kudus. Jurnal Akta , 4 (1), 71–74.
Laia,  Fariaman.  (2022).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Perlindungan  Hukum  Bagi  Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Panah Keadilan , 1 (1), 24–39.
Muladi, Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit, & Medis, Tenaga. (1997). Dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana . Semarang: Undip Press.
Mulyadi,  Lilik.  (2004). Kapita  selekta  hukum  pidana  kriminologi  &  victimologi . Djambatan.
Natalia,  Saristha.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Saksi  Dan  Korban  Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). Lex Crimen , 2 (2).
Romli  Atmasasmita,  S.  H.  (2017). Analisis  Ekonomi  Mikro  tentang  Hukum  Pidana Indonesia . Prenada Media.
Saharuddin,  Saharuddin.  (2017).  Strategi  Penegakan  Hukum  Disiplin  Anggota  Polri sebagai Perwujudan untuk Mencapai Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Al Hikam , 1 (2), 75–91.
Soesilo,  R.,  &  Pidana,  Kitab  Undang  Undang  Hukum.  (1995).  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia, Bogor .
Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2002). Kamus Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta .
Sunarso, H. Siswanto, Sh, M. H., & Kn, M. (2022). Viktimologi dalam sistem peradilan pidana . Sinar Grafika.

## Copyright holder:
Mutia Febriana, Arrum Budi Leksono (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: