## AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HAK ATAS MEREK
Desy Salsa Biela 1 , Abraham Ferry Rosando 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Email: desysabiel@gmail.com , ferry@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Merek  merupakan  suatu  hal  penting  yang  dimiliki  oleh  pelaku  usaha  dan  tidak  jarang  dikatakan sebagai  asset  dari  suatu  bisnis.  Untuk  itu,  merek  adalah  suatu  hak  atas  kekayaan  intelektual  yang semestinya  mendapat  perlindungan  oleh  negara.  Peraturan  mengenai  merek  di  Indonesia  sendiri tertuang  pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  mengenai  Perlindungan  Konsumen  serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 mengenai Merek serta Indikasi Geografis. Akan tetapi, meskipun telah dilindungi, berbagai perlindungan merek masih terjadi dan kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha. Atas dasar tersebut, penelitian ini akan mencoba menganalisis bagaimana akibat hukum serta pertanggungjawaban  pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran  ha  katas  merek.  Metode  yang diterapkan di riset ini yaitu metode penelitian normative dan pendekatan penelitian berupa penelitian kualitatif.  Adapun  hasil  pembahasan  dalam  penelitian  menunjukkan  bahwa  akibat  hukum  dari pelanggaran hak atas merek, pelaku usaha dapat dituntut dalam persidangan oleh pemilik merek asli, tidak  hanya  melalui  perdata  namun  juga  pidana.  Adapun  pertanggungjawaban  pihak  yang melaksanakan pelanggaran hak atas merek diatur pada UU Merek dimana pelakunya dapat dikenai sanksi penjara maupun saksi ganti rugi.
Kata Kunci ; Pelaku Usaha, Merek, Pelanggaran Hak Atas Merek

## Abstract
Brand is  an important thing that  is  owned by business actors  and is often said to be an asset  of a business. For this reason, one of the intellectual property rights that the state is required to protect is the mark. Law No. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection and Law No. 20 of 2016 Concerning Marks  and Geographical  Indications  control  brand  rules  in  Indonesia.  However,  even  though  it  has been protected, various trademark protections still occur and are mostly carried out by business actors. This study aims to investigate the legal consequences and accountability of business actors who abuse trademark rights. This study uses normative research methods and qualitative research approaches. The study's findings demonstrate that business actors who violate trademark rights may face civil or criminal  liability  from  the  original  brand  owner.  The  responsibility  of  business  actors  who  violate trademark rights is regulated in the Trademark Law where the perpetrators can be subject to prison sanctions or witness compensation.
Keywords ; Business Actors, Marks, Violations of Trademark Rights

## PENDAHULUAN
Dalam usaha bisnis, salah satu hal terpenting yakni adalah keberadaan merek. Dengan demikian,  merek  adalah  suatu  hal  yang  perlu  dilakukan  perlindungan  hukum,  tidak  hanya dengan  cara  nasional  namun  juga  dengan  cara  internasional.  Selain  berfungsi  sebagai identitas,  merek  juga  merupakan  perwujudan  kekayaan  intelektual  yang  perlu  dilindungi kepemilikannya melalui pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Merek merupakan  kekayaan  intelektual  yang  dilindungi  oleh  negara.  Pengaturannya  ada  dalam
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek.  Perlindungan  merek  oleh  negara terjadi  jika  merek  sudah  ada  pada  daftar  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual.  Merek dagang yang sudah ada di daftar sebagai bukti bagi pemegang merek tersebut dan dapat juga digunakan  untuk  meminta  kepada  orang  lain  agar  mendistribusikan  barang  dengan menggunakan merek tersebut. Merek yang telah didaftarkan juga harus disetujui oleh pemilik produk atau barang yang sama dimana mereknya juga telah didaftarkan.
Politik hukum yang dianut oleh hukum merek Indonesia memposisikan hak atas merek memerlukan  perlindungan  hukum,  sebab  merek  dari  suatu  produk  adalah  salah  suatu kekayaan  intelektual  yang  penting  untuk  dilakukan  perlindungan.  Salah  satu  cara  untuk memperkuat  tata  niaga  dan  kompetisi  usaha  yang  sehat  untuk  mengembangkan  merek sebuah produk atau jasa adalah melalui dilakukannya perlindungan hukum pada pendaftaran merek  (Haryani  2010).  Di  negara  ini,  perlindungan  hukum  pada  merek    sudah  ada  dalam peraturan beberapa Undang-Undang Merek. Sekian kali UU Merek menghadapi beberapa kali perubahan, yakni seperti di bawah ini :
a. UU No.21 Tahun 1961 Tentang Merek
b. UU No.19 Tahun 1991 Tentang Merek
c. UU No 14 Tahun 1997 TentangMerek
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
Undang-undang  Merek  Indonesia  mengenal  apa  yang  disebut  merek  terkenal,  tetapi tidak membedakan terminologi antara well-known brands dan famous brands. Merek-merek ternama telah diatur baik dalam UU No. 15 Tahun 2001 mengenai Merek maupun UU No. 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis. Secara substansi, merek-merek populer diserahkan perlindungan  hukum  meskipun dalam  Undang-Undang Merek Indonesia  belum ada penjelasan dari definisi merek terkenal dan pengaturan yang lebih spesifik dalam pasal tertentu.  Tahapan  merek  dagang  suatu  produk  atau  jasa  dikenal  sebagai  merek  populer tidaklah disebut proses yang mudah, sebab untuk mencapainya membutuhkan usaha lebih, seperti  kreativitas,  biaya,  tenaga  yang  dikeluarkan  dan  sebagainya.  Membangun  merek merupakan  suatu  cara  yang  cukup  sulit  sehingga  hal  ini  adalah  suatu  penyebab  yang mengakibatkan banyak pelaku usaha melakukan kecurangan terkait merek yang merugikan pelaku  usaha  lain.  Contohnya  yakni  upaya  penjiplakan  oleh  pelaku  usaha  di  Indonesia
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
terhadap brand perusahaan  asing  yang  sudah  terkenal  tanpa  izin  resmi  atau  lisensi  dari pemilik  merek  terdaftar.  Beberapa  bentuk  pelanggaran  merek  misalnya  plagiasi  dan dipalsukannya merek asli dilatarbelakangi oleh kompetisi curang yang dijalankan oleh pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa melalui melakukan berbagai cara yang jauh dari  niat  baik  melalui  dikesampingkannya  nilai  kejujuran  terhadap  menjalankan  peraturan usaha. Rezim HKI memang harus mengakomodir ketentuan mengenai persaingan usaha tidak sehat terkait pelanggaran merek, karena merek erat kaitannya dengan kegiatan usaha dan kegiatan usaha harus memperhatikan aspek persaingan usaha yang sehat.
Untuk mendapatkan laba yang besar dengan modal yang minimum, beberapa pelaku bisnis yang meniru merek dagang pada upayanya guna mendapatkan pangsa pasar. Plagiasi merek dagang ini adalah perilaku curang yang nantinya akan menyebabkan kerugian pihak - pihak,  yaitu  untuk  masyarakat  umum/yakni  pelanggan  dan  untuk  pemilik  merek  aslinya. Perlindungan Merek dipengaruhi oleh dua jenis teori, yaitu:
a. Teori Risiko
Teori ini memandang Merek sebagai karya intelektual yang diciptakan atau diproduksi dan kemudian  dikembangkan  berdasarkan  pemikiran  dan  usaha  yang  mengandung  berbagai risiko.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  pencipta,  pemilik  merek  dipandang  sebagai  hal  yang wajar dan seharusnya.
b. Teori Insentif
Teori ini awalnya berasal dari Teori Penghargaan yang menyatakan bahwa penemu, pencipta, dan pemilik merek perlu mendapat perlindungan sebagai pengakuan atas usaha atau kerja kerasnya  dalam  memproduksi  dan  menggunakan  merek.  Teori  insentif  kemudian menyatakan  bahwa  akibat  adanya  penghargaan  akan  mendorong  berbagai  pihak  guna mewujudkan penemuan baru karya intelektual yang memiliki banyak variasi sehingga dapat memperoleh laba. Keadilan merupakan prasyarat suatu negara hukum dapat dikategorikan sebagai  hukum  (Finnis  2011).  Walaupun  secara  harfiah  disebut  pasti,  kepastian  hukum  itu sendiri memiliki definisi yang tidak pasti (Budiono 2006).
Pada saat ini, banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merek. Macam-macam bentuk pelanggaran merek yang banyak ditemukan adalah :
a. Penggunaan merek-merek terkenal tanpa seizin pemilik merek tersebut merupakan cara  mudah  untuk  memalsukan  suatu  produk  karena  fenomena  yang  ada  saat  ini  orang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
menjadi konsumen mainded label. Terlepas dari kualitas suatu produk, konsumen akan tetap memilih produk yang memiliki merek dagang terkenal. Gengsi menggunakan produk-produk terkenal menciptakan peluang bagi produsen untuk membuat produk dan merek yang sama dengan  memberi  nama  produk-produk  tersebut  KW  (kualitas)  Super,  KW  1,  KW  2  dan seterusnya. Tentu saja produk-produk tersebut dibanderol dengan penyesuaian miring sesuai segmen pasar. Besarnya permintaan pasar akan barang dengan harga murah karena faktor prestise merek ternama membuat maraknya produk palsu di pasaran.
b. Produsen juga memanfaatkan kelemahan konsumen yang kurang jeli saat membeli produk  dengan  membuat  produk  yang  memiliki  kesamaan  merek dengan  merek ternama. Ketidaknyamanan konsumen menjadi peluang bagi pelaku usaha tersebut untuk melakukan penyamaran dengan membuat desain, komposisi warna, huruf atau angka yang mirip dengan produk  ternama  dengan  harapan  konsumen  akan  dikelabui  agar  produknya  laris  manis  di pasaran. Hal ini menyebabkan pelaku usaha lain yang dengan susah payah membuat produk yang berkualitas dan membangun reputasi yang baik di masyarakat berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Hasrat untuk meraup laba yang besar dengan batas waktu singkat dan  tanpa  memerlukan  proses  yang  lama  karena  sudah  dikenal  masyarakat  dan  sudah memiliki  pelanggan  menjadi  faktor  utama  penggunaan  merek  tanpa  izin  meniru  merek terkenal dengan modifikasi lain.
Merek menjadi hal yang penting bagi konsumen sebagai pertimbangan untuk memilih suatu  barang.  Disamping  itu,  menurut  konsumen,  penggunaan  merek  terkenal  juga merupakan  sebuah  usaha  untuk  diterima  di  sosial  sebab  beberapa  merek  menjadi  symbol harga diri. Atas hal tersebut, banyak pelaku usaha yang ingin mencari simpati masyarakat dari pencantuman  merek  terkenal  yang  telah  dikenal  masyarakat,  melalui  meniru  atau membonceng brand pelaku usaha lain. Tentunya fenomena semacam ini berdampak buruk bagi pemilik merek yang sudah dikenal masyarakat luas. Konsumen sebenarnya telah tertipu dengan merek imitasi yang jelas kualitas produknya tidak sebaik merek yang sudah dikenal. Jika hal ini terjadi maka persaingan tersebut merupakan persaingan yang tidak sehat.
Atas  latar  belakang  tersebut,  di  penelitian  ini  peneliti  akan  menganalisis  bagaimana pertanggungjawaban  pelaku  usaha  yang  melaksanakan  pelanggaran  merek  ditinjau  dari beberapa undang-undang terkait.

## METODE PENELITIAN
Apabila didasarkan Kamus Oxford, riset merupakan suatu kegiatan untuk menemukan kesimpulan  baru.  Sesuai  yang  dikatakan  Soerjono  Soekanto, “ penelitian  adalah  kegiatan ilmiah  berdasarkan  analisis  dan  merupakan  konstruksi  yang  dilakukan  dengan  sistematis, metodologis dan konsisten ” (Mamuji 1995). Pembaca harus mengerti hal yang didiskusikan di sebuah  riset  hukum.  Kemudian  obyek  penelitian  hukum  merupakan  perkara  hukum.  Bukti yang terdapat di masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum, merupakan perkara hukum. "Lebih  lanjut,  penelitian  hukum  dilakukan  untuk  menghasilkan  argumentasi,  teori,  atau konsep hukum sebagai resep dalam memecahkan masalah hukum. ” (Mamuji 1995). Terdapat beberapa  macam  penelitian  hukum  sebagai  berikut,  riset  hukum  normatif  serta  riset sociolegal. Penelitian hukum normatif biasanya dikenal dengan penelitian tentang dokumen, menerapkan  metode  kualitatif  saat  menganalisis  data,  serta  memanfaatkan  data  sekunder menjadi  sumbernya,  misalnya  peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  buku- buku, teori hukum, dan doktrin (Hartono 1994). Yang kedua adalah penelitian sosio-hukum yakni penelitian yang mempertimbangkan fakta dan hukum menjadi fenomena sosial melalui pendekatan  struktural  serta  penelitian  hukum    biasanya  kuantitatif  dengan  sumber  data primer yang dida[atkan langsung dari sumber pertama.
Pada  riset  ini  peneliti  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  untuk  menganalisis, artinya penelitian ini akan bersifat konseptual dan dikembangkan berdasarkan hukum positif yaitu peraturan dan doktrin yang terkait dengan merek dan kemudian dihubungkan dengan fokus masalah yang dibahas oleh penulis. Metode dari Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur yang meliputi studi pada buku teks, literatur, jurnal hukum dan bahan hukum elektronik,  hasil  penelitian  serta  bahan  ulama  lain  dengan  yang  berkaitan  dengan perlindungan  merek  dagang  dalam  hukum  internasional  dan  hukum  nasional  khususnya Hukum  Merek  Indonesia.  Pendekatan  metode  penelitian  dalam  riset  ini  yakni  pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada implementasi pengaturan hukum merek di Indonesia terkait perlindungan merek terkenal dan pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ha katas merek.
Di  riset  ini,  peneliti  menerapkan  data  sekunder  yakni  meliputi  bahan  hukum  primer, sekunder, serta tersier. Sumber data dari riset ini meliputi:
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
1) Bahan  Hukum  Primer  merupakan  bahan  hukum  yang  dibentuk  secara  legal  yang terbagi atas undang-undang dan catatan resmi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek dan Indikasi Geografis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  Undang-Undang No.  5  Tahun  1999  mengenai  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Konvensi Paris.
2) Bahan  Hukum  Sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  berkontrinbusi  da;am memaparkan  bahan  hukum  primer  yang  ada  yang  selain  itu  bisa  membantu  peneliti  guna menjalankan  lebih  banyak  analisis  serta  lebih  dalam  pengertian  ke  arah  itu,  bahan  hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal, laporan, serta sumber dari internet.
3) Bahan  Hukum  Tersier  adalah  sumber  yang  menyediakan  pemaparan  aras  bahan hukum primer serta sekunder, misalnya kamus Black's Law, kamus bahasa Inggris, Wikipedia, dan Ensiklopedi.
Dikarenakan  riset  ini  merupakan  riset  hukum  normatif,  dan  segala  datanya  yang diterapkan  oleh  peneliti  merupakan  data  sekunder.  Sehingga  menyebabkan  peneliti  lebih banyak  mengandalkan  penerapan  metode  penelitian  kepustakaan.  Metode  penelitian kepustakaan penelitian memiliki artian bahwa peneliti melakukan pengumpulan segala data dari  peraturan,  jurnal,  buku,  website,  kamus,  tentang  akibat  hukum  pelaku  usaha  yang menjalankan pelanggaran hak atas merek. Di riset ini, peneliti menerapkan metode kualitatif yakni  hasil penelitian berupa deskripsi dan bukan numerik, yang datanya dapat ditemukan dari  bahan  tertulis  misalnya  peraturan-peraturan,  buku-buku,  jurnal,  dan  lain-lain  yang bertujuan guna melakukan analisis hukum yang berlaku terhadap penegakan hukum merek di Indonesia.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Akibat Hukum Pelaku Usaha Yang Melaksanakan Pelanggaran Hak Terhadap Merek
Di era sekarang ini, merek dagang tidak hanya dikenal sebagai salah satu hak tetapi juga merek dagang diakui sebagai aset tak berwujud yang menjadi hal yang paling penting, serta merek  juga  dianggap  sebagai  asset  penting  yang  dimiliki  oleh  beberapa  perusahaan. Perkembangan  kegiatan  usaha  dan  teknologi  periklanan  dan  informasi  serta  Globalisasi menjadikan merek sebagai salah satu instrumen oleh pelaku usaha untuk mempromosikan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dan mendistribusikan produknya dalam perdagangan lintas batas serta global. Merek dagang telah  mengambil  aset  signifikansi baru  dan  sangat  berharga  (Collin  2014).  Produk  ataupun jasa  dimana  dihasilkan  oleh  suatu  perusahaan  akan  mempunyai  citra  baik  jika  diakui  oleh masyarakat umum dengan adanya merek dagang.
Merek dalam suatu bisnis lebih penting dari yang dikira. Merek mungkin hanya terlihat seperti  sebuah  elemen  yang  berisi  logo  dan  tulisan  saja,  akan  tetapi  lebih  dari  itu,  merek sesungguhny  memberikan  jiwa  dan  kepribadian  bagi  sebuah  produk  dalam  suatu  bisnis. Merek berfungsi ssebagai tanda pengenal bagi konsumen. Dengan munculnya banyak merek, maka  konsumen  punnjuga  akan  diberi  pilihan  untuk  melakukan  pemilihan  produk  yang berkenaan atas kehendak serta keperluannya. Apabila merek oleh suatu bisnis sudah dikenal oleh  masyarakat  luas,  maka  otomatis  merek  tersebut  juga  akan  banyak  digemari  dan membangun  kepercayaan  konsumen.  Kepercayaan  konsumen  ini  sangat  penting  untuk berjalannya suatu bisnis, karena dengan kepercayaan, maka bisnis dapat terus berkembang untuk  berinovasi  demi  memuaskan  konsumen.  Mengacu  pada  hal  tersebut,  maka  tidak berlebihan apabila suatu merek dikatakan sebagai asset perusahaan dan harus mendapatkan payung hukum. Begitu pentingnya perlindungan merek agar tidak dijiplak, apalagi jika merek tersebut  merupakan  merek  dengan  reputasi  yang  cukup  tinggi  atau  merek  yang  sudah terkenal. Terkenalnya merek membutuhkan usaha yang ekstra pula, sebab tanpa usaha maka merek juga akan sulit dikenali. Usaha ini dapat meliputi kualitas dan kuantitas produk dari merek itu sendiri.
Merek reputasi tingkat tinggi dikenal oleh masyarakat di sektor terkait disebut sebagai merek terkenal. Dengan merancang suatu produk maupun jasa menjadi brand terkenal atau merek  tingkat  tinggi,  dapat  menghasilkan  keuntungan  berlipat  bagi  produsen  atau  pelaku usaha dan meningkatkan reputasi produk di antara masyarakat. Selain itu, merek ternama juga akan memenangkan persaingan bisnis secara adil di antara para pesaing bisnis. Di era globalisasi, seiring dengan arus modal investasi dari negara maju ke negara berkembang serta negara  kurang  berkembang,  merek  dagang  terkenal  atau  terkenal  juga  diekspor  ke  pasar domestik  maju  (Tam  2011).  Seiring  perkembangan  aktivitas  bisnis  dan  loyalitas  konsumen yang  dibentuk  oleh  reputasi  merek  dapat  mempengaruhi  pelanggaran  merek  di  tingkat nasional  dan  internasional  (Rizaldi  2009).  Frederick  W  Moestert  menyebutkan  bahwa: (Moestert 1997) “Di dunia yang lebih kecil tetapi lebih berjejaring, pembuat an merek tidak
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
lagi terbatas pada pasar lokal. Merek berfungsi dalam pasar global yang terintegrasi. Produk merek menemukan diri mereka menyediakan barang dan jasa di pasar yang lebih besar dan lebih besar yang diciptakan oleh pakta perdagangan bebas dan penciptaan pasar tunggal di seluruh dunia. Terhadap kenyataan latar belakang ini, tentu tidak ada keraguan di benak para pelaku bisnis bahwa reputasi dan niat baik yang melekat pada merek mereka telah terlepas dari batas negara dan daerah.”
Dengan  pernyataan-pernyataan  di  atas,  Moestert  berpendapat  bahwa  telah  terjadi penyebaran  perlintasan  batas  perdagangan  dalam  hal  transaksi  jual  beli  produk  merek terkenal. Dalam hal perdagangan internasional, merek bukan hanya menjaga kualitas produk, akan  tetapi  juga  menjaga  citra  produk  atau goodwill dari brand populer  yang  dipakai oleh konsumen  secara  global.  Pelanggaran  merek  terkenal  tidak hanya  datang  dari negara  asal, akan tetapi berasal pula berasal dari negara lain. Oleh karena itu, merek dagang khususnya merek  terkenal  harus  memiliki  perlindungan  hukum  yang  disediakan  dari  undang-undang yaitu undang-undang merek tidak hanya di tingkat nasional namun juga internasional. Pada tingkatan nasional ada berbagai jenis perlindungan merek yang tidak sama antara satu negara dengan negara lainnya. Hal tersebut disebabkan atas asas hak merek yang merupakan hak teritorial artinya hanya dilindungi oleh hukum negaranya oleh hukum merek domestiknya. Perbedaan  ini  terlihat  dalam  banyak  aspek  perlindungan  merek  di  negara-negara  dalam perlakuan merek terkenal.
Perbedaan sistem pendaftaran dan perbedaan hukum yang berbeda-beda antar negara menimbulkan perbedaan perlakuan antara perlindungan merek berdasarkan hukum negara tersebut.  Misalnya,  pemerintah  Indonesia,  beberapa  tahun  terakhir  ini  telah  membuat beberapa kemajuan dalam memperkuat perlindungan hak atas kekayaan intelektual melalui pemberlakuan  undang-undang  dan  peraturan  baru.  Meskipun  demikian,  Indonesia  masih menghadapi beberapa masalah pembajakan merek dan pelanggaran merek, terutama yang diarahkan  pada  perlindungan  merek  terkenal  (McGuide  2008).  Di  negara  lain,  untuk melindungi  merek  terkenal,  kebanyakan  negara  menetapkan  perlindungan  terhadap pendaftaran merek defensif. Merek defensif didefinisikan sebagai merek yang memperoleh penegakan hukum yang lebih luas dari merek biasa dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengklaim atau menggugat barang atau jasa lain. Untuk menerima tanda defensif, harus ada tanda dasar yaitu tanda terkenal.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Sistem pendaftaran merek dagang defensif tidak umum di dunia, hanya sedikit negara yang  mempertahankan  sistem  ini.  Di  Indonesia  sendiri  terdapat  kasus  penerapan  defensif mark sebagai merek terkenal yaitu Kabushiki Kaisha Monteroza v Arifin Siman di Pengadilan Niaga  Jakarta  Pusat  pada  tahun  2010  dimana  penggugat  mengeluarkan  pendaftaran mark defensive sebagai bukti untuk membuktikan kemasyhuran mereknya di muka pengadilan dan dilanjutkan dengan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2013. Sampai pada  sekarang,  tidak  ada  perbedaan  perlakuan  yang  jelas  terhadap  proteksi  atas  hukum merek  terkenal  di  Indonesia.  Perlindungan  Merek  Terkenal  di  negara  ini  sama  dengan perlindungan merek pada umumnya.
Dalam  terminologi  hukum,  ada  dua  macam  istilah  yang  menunjukkan  merek  dengan reputasi  yaitu  merek  terkenal  dan  merek  terkenal.  Beberapa  yurisdiksi  mengambil  merek terkenal  dan  merek  terkenal  sebagai  istilah  yang  sama.  Sementara  yurisdiksi  lain membedakan antara merek terkenal dan merek populer (Jened 2015). Merek terkenal secara eksplisit  mencakup  merek  dagang  yang  dapat  didaftarkan,  pengenal  bisnis  jasa  dan  nama domain. Konsep merek terkenal terletak pada pertimbangan pada sejauh mana suatu merek terkenal yang diajukan berhubungan dengan berhubungan dengan kekhasan. Reputasi tinggi dimiliki oleh merek terkenal karena tanda tersebut memiliki kekuatan untuk menarik orang sehingga setiap jenis barang di bawah merek tersebut segera menimbulkan keterikatan akrab pada  setiap  lingkup  konsumen.  Merek  ini  mempunyai  citra  yang  tinggi  sebab  megandung suatu  simbolik  guna  memaut  atensi  konsumen  sehingga  masyarakat  memiliki  pengakuan terhadap brand tersebut. Pada sisi lain, merek dikenal luas sehingga dikategorikan sebagai merek terkenal yang tingkat merek terkenalnya juga lebih tinggi dari merek biasa. Oleh sebab itu,  jenis  produk  di  bawah  merek  ini  secara  langsung  akan  menyebabkan  semakin  mudah dikenal oleh masyarakat.
Peraturan mengenai Merek Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2016  mengenai  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Undang-undang  ini  adalah  perubahan  dari undang-undang  lama  yaitu  Undang-undang  no  15  tahun  2001  mengenai    Merek.  Undang- undang ini diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2016 dan sudah berjalan semenjak tanggal 1 Februari 2017. Indonesia memiki sistem “ first to file ” yang manaartinya hak terhadap merek nantinya  dimiliki  oleh  pendaftar  merek  pertama  yang  sudah  ada  pada  daftar  pemilik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sedemikian rupa diatur dai pasal 3 UU No 20 Tahun
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
2016 mengenai Merek serta Indikasi Geografis yang menegaskan jika “Hak Merek diperoleh setelah  pendaftaran  Merek  ini”. Hak  atas  Merek  merupakan  suatu  hak  eksklusif  yang  atas negara diberikan pada pemilik terdaftar atas Merek dalam kurun waktu yang telah ditentukan melalui penggunaan Merek tersebut sendiri atau dengan menyerahkan izin untuk pihak lain dalam penggunaanya. Oleh sebab itu, tanggal pengisian permohonan merek sangat penting karena mencerminkan hak awal pemohon.
Pendaftaran membuat pihak yang terdaftar  adalah satu pihak saja yang memiliki hak akan  merek  serta  pihak  ketiga  pendaftar  seharusnya  menghargai  hak  pendaftar  pertama karena merupakan hak mutlak. Mereka yang belum tercantum dalam daftar tidak otomatis memperoleh  perlindungan  hukum.  Sistem  pendaftaran  ini  merupakan  syarat  mutlak terjadinya hak merek.  Hal ini berati orang yang melakukan pendaftaran merek sehingga ia juga yang diberi hak akan penggunaan merek. Pihak yang diberi perlindungan hukum adalah pihak yang mendaftarkan mereknya. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016  mengenai Merek serta Indikasi Geografis, penggunaan merek adalah suatu syarat mutlak untuk memberikan perlindungan  merek.  Dalam  hal  merek  tidak  dipakai  melalui  jangka  waktu  3  (tiga)  tahun, merek  tersebut  dihapus  dari  pendaftaran  merek.  Apabila  didasarkan  pasal  74  UU  No.20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis, “ Penghapusan Merek terdaftar dapat juga  diajukan  oleh  pihak  ketiga  yang  berkepentingan  dalam  bentuk  gugatan  kepada Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak pernah digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut  dalam  perdagangan  barang  dan/atau  jasa  sejak  tanggal  pendaftaran  atau penggunaan  terakhir ” .  Pengecualian  juga  terhadap  merek  yang  tidak  terpakai  dengan beberapa  alasan  yaitu  Pembatasan  Impor;  Pembatasan  terkait  izin  edar  barang  yang melakukan  penggunaan  Merek  yang  berkaitan  atau  keputusan  sementara  dari  pihak  yang berwenang; atau Pembatasan serupa yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Pemerintah.
Untuk  perlindungan  merek  terkenal  terdaftar  dalam  pasal  83  disebutkan  apabila “ pemilik  merek  yang  telah  ada  pada  daftar  atau  penerima  lisensi  merek  terdaftar  bisa mengajukan  gugatan terhadap  pihak  lawan  yang  secara  ilegal    memanfaatkan  merek yang memiliki  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya ” .  Untuk  barang  dan/atau  jasa sejenis, meliputi: Gugatan ganti rugi, dan/atau Pengakhiran semua perbuatan yang memiliki ketekaitan atas pemakaian Merek ini.
Berdasarkan  pasal  21  ayat  (1)  UU  No  20  Tahun  2016  mengenai  Merek  erta  Indikasi Geografis. Permohonan Merek bisa melalui penolakan apabila Merek ini terdapat kesamaan atau identik dengan:
1) Merek  ada  pada  daftar  yang  dimiliki  oleh  pihak  lain  atau  dilakukan  permohonan sebelumnya oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
2) Merek Terkenal kepunyaan pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3) Merek  Terkenal  kepunyaan  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  tidak  sejenis  yang mencukupi persyaratan; atau
4) Indikasi Geografis Terdaftar.
Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c merupakan payung hukum atas perlindungan terhadap owner atau  pemilik  merek  terkenal  dari  penerapan  merek  dari  pihak  lain  yang  memiliki kemiripan atau identik dengan merek terkenal/merek terkenal baik untuk barang dan/atau jasa sejenis atau untuk barang dan/atau jasa bukan seerupa yang mencangkup persyaratan tertentu. Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai prosedur yang sama dengan pelaksanaan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) yang berisi tentang permohonan penolakan apabila merek ini mempunyai kesamaan  dan  identik  dengan  merek  terdaftar  kepunyaan  pihak  lain  atau  yang  dilakukan permohonan  terlebih  dahulu  oleh  pihak  lain  atas  barang  dan/atau  jasa  sejenis.  Suatu ketidaksamaan  yang  terlihat  jelas  yakni  merek  terkenal/terkenal  yang  menjadi  landasan penolakan  tidak  boleh  didaftarkan  atau  diterapkan  terlebih  dahulu.  Dalam  pemeriksaan substantif,  surat  keberatan dan  tambahan  melalui fakta  -  fakta  yang disampaikan  di  tahap pengumuman dari pemilik merek terkenal/terkenal menjadi acuan utama pemeriksaan lawan berdasarkan  Pasal  21  ayat  (1)  poin  (b).  Pemaparan  Pasal  21  ayat  (1)  huruf  b  menyatakan penolakan permohonan yang terdapat kemiripan atau identik antara merek terkenal/terkenal oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dilaksanakan melalui mempertimbangkan pengakuan umum masyarakat terhadap merek tersebut dalam aspek bisnis yang berkaitan. Selain  itu  juga  harus  mempertimbangkan  reputasi  merek  yang  didapatkan  dikarenakan pengiklanan yang hebat.
Undang-undang ini juga menegaskan adanya payung hukum bagi merek terkenal yang tidak  atau  belum  ada  di  daftar,  dan  terhadap  orang  yang  beritikad  buruk  dan  berusaha mendaftarkan  merek  terkenal  tersebut  untuk  kepentingannya  sendiri.  Secara  tegas disebutkan dalam pasal 76 dan pemaparannya jika gugatan pembatalan merek terdaftar bisa
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
diilakukan pengajuan oleh pihak yang berkepentingan dengan didasarkan faktor – faktor yang diatur  dalam  pasal  20  dan/atau  pasal  21  dan  pemilik  merek  yang  belum  terdaftar  dapat melakukan  pengajuan  gugatan  setelah  ia  /ia  mengajukan  permohonan  kepada  Menteri (dalam  hal  ini  adalah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia).  Gugatan  pembatalan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pemilik merek terdaftar. Klasifikasi merek yang tidak ada pada daftar merupakan pemilik merek dengan itikad baik yang mereknya belum terdaftar dan/atau  merek  terkenal/terkenal,  akan  tetapimereknya  tidak  ada  pada  daftar.  Undang- undang ini secara tegas memerintahkan pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya karena pentingnya pendaftaran merek di Indonesia terhadap pembajakan dan pelanggaran merek menyebabkan  pendaftaran  'itikad  buruk'  sering  terjadi  di  Indonesia  untuk  meningkatkan keuntungan  mereka.  Permohonan  Itikad  Buruk  terjadi  apabila  pihak  ketiga  atau  pemilik merek yang tidak sah mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu di Indonesia, termasuk merek  terkenal/terkenal,  sehingga  menghalangi  pemilik  yang  sah  untuk  mendaftarkannya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) no 67 Tahun 2016 mengenai Pendaftaran Merek yang menetapkan  beberapa  poin  utama  untuk  dijelaskan  dalam  sistem  hukum  merek  baru  di Indonesia.
Pengaturan tersebut adalah penerapan dari pasal 21 ayat (4) UU No 20 Tahun 2016 yang mengamanatkan  peraturan  lanjutan  tentang  merek  ternama/terkenal  dalam  peraturan pemerintah.  Peraturan  ini  menjadi  penjelasan  lebih  lanjut  dari  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  mengenai Merek  serta  Indikasi  Geografis  khususnya  yang memilki  keterkaitan dengan pendaftaran dan pembaruan merek. Peraturan ini juga menetapkan kriteria yang jelas untuk pengakuan merek terkenal dengan didasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham). Kriteria merek terkenal/terkenal disebutkan dengan jelas dalam Permenkumham  ini.  Untuk  menentukan  merek  terkenal/terkenal,  harus  dilakukan  dengan menganalisis  pengakuan  masyarakat  umum  atas  merek  terkenal/terkenal  di  bidang  usaha yang  berkaitan  (Pasal  18  ayat  (1)  Permenkumham  No.  67  Tahun  2016  tentang  Merek Pendaftaran). Masyarakat dalam undang-undang ini adalah pelanggan atau masyarakat pada umumnya  yang  mempunyai  relasi  baik  di  tingkat  produksi,  promosi,  distribusi  atau pemasaran  atas  barang  dan/jasa  yang  terdapat  perlindunga  atas  merek  terkenal/merek
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
terkenal yang bersangkutan (Pasal 18 ayat (2) Permenkumham No. 67 Tahun 2016 mengenai Pendaftaran Merek).
Penolakan pendaftaran merek karena memiliki kesamaan atau identik dengan merek terkenal  kepunyaan  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  dan  tidak  sejenis secara  substantif  pemeriksaan  dapat  dilaksanakan  apabila  mencukupi  dua  persyaratan utama. Syarat pertama yaitu, merek terkenal/terkenal dapat mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merek pada tahap pengumuman. Perlawanan  wajib memiliki faktor dan bukti yang cukup guna menjadi beban pembuktian jika merek milik lawan pemohon yakni merek terkenal/terkenal  dan  permohonan  atau  pendaftaran  merek  pihak  lain  memiliki  kesamaan atau  identik  dengan  merek  milik  lawan  pemohon.  Kedua,  merek  lawan  pemohon  adalah merek terkenal/terkenal yang terda[at pada daftar (Pasal 19 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 mengenai Pendaftaran Merek).
Mengingat merek merupakan salah satu asset dari perusahaan atau pelaku usaha, maka sudah jelas pelanggaran terhadap merek dapat menimbulkan akibat hukum. Pelanggaran hak atas  merek  yang  dijalankan  oleh  pelaku  usaha  mengakibatkan  pemilik  merek  dapat mengajukan  gugatan.  Alasan  pengajuan  gugatan  disebabkan  karena  pelaku  usaha  yang melanggar hak atas merek dianggap melakukan kecurangan berwujud pembajakan terhadap merek milik orang lain. Dalam pasal 76 UU Merek juga diatur terkait gugatan ini, yaitu:
1) Pemilik  Merek  sudah  ada  di daftar  mampu  melakukan  pengajuan  gugatan  ke pihak  lain dengan mengecualikan hak penggunaan Merek yang memiliki kemiripan pada prinsipnya atau secara menyeluruh untuk barang atau jasa yang sejenis meliputi:
a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
b. Pemberhentian semua perbuatan terkait pemakaian Merek tersebut.
2) Gugatan seperti yang tujukan pada Ayat (1) dilakukan pengajuan kepada Pengadilan Niaga.

## Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Melakukan Pelanggaran Hak Atas Merek
Begitu  pentingnya  makna  sebuah  merek  menyebabkan  negara  harus  melindungi kekayaan  intelektualnya.  Undang-undang  nomor  20  tahun  2016  tentang  merek  mengatur tentang perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berupa hak merek. Orang yang mempunyai merek dan sudah melakukan pendaftaran atas mereknya nantinya memperoleh perlindungan eksklusif dari negara pada kurun waktu tertentu dimana pemilik merek dapat memanfaatkan merek itu untuk keperluannya pribadi maupun mengizinkan orang lain untuk
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
menggunakannya. Prinsip perlindungan merek adalah pertama mengajukan yaitu pihak yang terlebih  dahulu  melakukan  pendaftaran    merek,  sehingga  dialah  yang  mendapatkan perlindungan. Jadi jika ada 2 merek yang sama yang didaftarkan oleh 2 orang yang berbeda maka yang akan mendapatkan perlindungan adalah orang yang pertama mendaftar.
Negara dapat melindungi hak atas merek ini oleh pemilik yang  melakukan pengajuan permohonan pendaftaran merek. Kegunaan pendaftaran merek:
a. Menjadi bukti kepemilikan merek terdaftar.
b. Menjadi landasan untuk menolak merek yang sama yang didaftarkan oleh pihak lain untuk barang atau jasa yang serupa.
c. Menjadi landasan guna melarang pihak lain memakai merek yang sama pada barang atau jasa yang sejenis.
Jika  pemilik  tidak  mendaftarkan  merek  yang  dimilikinya,  resikonya  merek  tersebut masih  dapat  dipakai  oleh  orang  lain,  masih  dapat  digunakan  untuk  mempromosikan barang/jasa  tersebut,  pemilik  tidak  mampu  melakukan  pencegahan  atas  orang  lain  dalam penggunaan merek yang sama. Sebuah nama suatu produk dapat disebut sebagai merek jika memiliki kekuatan yang cukup berbeda dengan merek lain. Artinya nama produk, simbol, logo yang  digunakan  memiliki  daya  pembeda  dari  produk  lain  sehingga  namanya  dikenal masyarakat  dan  masyarakat  juga  dapat  membedakan  dengan  merek  lain  walaupun barangnya serupa.
Merek yang telah terdaftar dilindungi selama 10 tahun, jangka waktu perlindungan ini mampu  dilakukan  perpanjangan  setiap  kali  dalam  kurun  waktu  yang  sama  apabila  pemilik merek  mengajukan  permohonan  perpanjangan. Merek  juga  dapat  dialihkan  dengan beberapa  cara,  yaitu  melalui  perjanjian  seperti perjanjian  lisensi  sehingga  pihak  lain dapat menggunakan  merek  tersebut  dengan  izin  dari  pemilik  merek.  Ahli  waris  dan  wasiat  juga dapat  menjadi  sebab  pemindahan  merek  terdaftar.  Atau  juga  dengan  penyebab  lain  yang diatur di peraturan perundang-undangan.
Negara  telah  memfasilitasi  perlindungan  merek  dengan  membuat  UU  No.  20  Tahun 2016  mengenaiMerek,  namun  masih  banyak  produsen  produk  pangan  yang  tidak mendaftarkan  merek  yang  dimilikinya.  Alasan  pengusaha  tidak  mendaftarkan  merek dagangnya  bermacam-macam.  Hal  ini  terjadi  pada  pengusaha  kecil  dan  mikro  karena karakteristik pengusaha kecil dan mikro yang tidak mengenal aturan hukum dan pentingnya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
merek  dagang  serta  kecerobohan  dengan  akibat  yang  akan  berlangsung  di  masa mendatang. Hal  yang  paling  penting  dan  menjadi  tujuan  utama  mereka  adalah  menjual barang di pasar dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Masalahnya, bisnisnya akan berkembang,  mereknya  dikenal  masyarakat  luas,  bisa  diwaralabakan  dengan  memberikan lisensi,  dan  juga  kemungkinan  merek  itu  akan  ditemani  oleh  orang-orang  yang  tidak bertanggung jawab tidak terpikirkan oleh mereka. Merek tidak didaftarkan karena keawaman pengusaha kecil terhadap urgensi pendaftaran merek. Faktor-faktor penyebab merek tidak didaftarkan oleh pengusaha kecil dan mikro antara lain:
a. Kurangnya  pemahaman  produsen  akan  pentingnya  pendaftaran  merek  terkait  dengan fungsi dan akibat hukumnya jika mrek tidak didaftarkan.
b. Pelaku  usaha  belum  memahami  bahwa  agar  merek  yang  dimiliki  memiliki  perlindungan hukum maka mampu digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,  oleh karena itu harus dilakukan pendaftaran merek tersebut.
c. Prosedur  pendaftaran  merek  dianggap  rumit  dan  memerlukan  biaya  yang  tidak  mahal (karena untuk melihat merek sudah dimiliki orang lain atau belum memerlukan waktu dan biaya yang tidak murah).
Umumnya sengketa merek terjadi karena adanya pihak yang melakukan pelanggaran merek. Sengketa merek dengan perusahaan lokal dengan merek asing atau merek terkenal tidak hanya terjadi di kawasan industri dalam negeri tetapi juga di beberapa negara seperti Australia, Malaysia, dan China (Huang 2018). Beberapa bentuk pelanggaran merek yang dapat menimbulkan  sengketa  merek  yakni  praktek  plagiasi  merek  dagang  ( trademark  piracy ), pemalsuan  merek  ( counterfeitng ),  dan  tindakan  yang  membingungkan  masyarakat  melalui sifat serta asal usul merek (peniruan label dan  kemasan merek). Pada dasarnya asas itikad baik  merupakan  asas  yang  harus dipatuhi  oleh  seluruh pelaku pasar dan  harus  berperkara secara perdata. Namun pada kenyataannya, pelanggaran merek dagang itu berakhir dengan sengketa  di  pengadilan.  Kemudian  perlu  diperhatikan  bahwa,  ada  pertanggungjawaban hukum  bagi  pelaku  usaha  yang  dengan  sengaja  melakukan  pelanggaran  hukum  merek, penyalahgunaan hak, dan klaim atas merek milik pelaku usaha lain.
Merek  adalah  suatu  bentuk  atas  hak  kekayaan  intelektual.  Hak  kekayaan  intelektual pada dasarnya mendukung kreativitas dan identitas korporat untuk mendapatkan loyalitas konsumen (Bahfiarti 2013). Salah satu keunggulan eksklusif HKI adalah bahwa hak ini hanya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dipunyai  oleh  pemilik  yang  sah  dari  Kekayaan  Intelektual  serta  tidak  ada  orang  lain  yang mampu memiliki hak tanpa izin dari pemiliknya. Hak eksklusif ini terdiri atas dua jenis, yaitu Hak Ekonomi untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI yang dimiliki dan hak moral yang ada pada pemilik HKI meliputi hak milik sebagai pencipta ciptaan dan nama tetap yang telah dicantumkan (Maulana 1999).
HKI memiliki ciri khas tersendiri yaitu;
1) yang sifatnya memiliki jangka waktu terbatas dimana setelah jangka waktu perlindungan berakhir  penemuan  ini  menjadi  milik  umum.  Oleh  karena  itu  temuan  mampu  dilakukan perpanjangan  satu  kali  serta  dalam  kurun  waktu  yang  tidak  sama  melalui  kurun  waktu perlindungan pertama;
2) bersifat  eksklusif  dan  mutlak  sehingga  pemilik  yang  sah  dapat  memonopoli  dan menggunakan apa yang diciptakan/ditemukan;
3) dan hak mutlak tidak bersifat materiil melainkan hasil cipta inteletual manusia dan dapat bernilai ekonomi (Sudaryat 2010).
Merek dagang dapat dibagi menjadi beberapa kualifikasi diantaranya;
1) sebagai nama merek yang merupakan instrumen dari apa yang bisa dikatakan;
2) tanda merek ( brand mark ) yakni bagian dari merek yang bisa diidentifikasi akan tetapi tidak bisa diucapkan, misalnya simbol dan desain logo);
3) merek dagang yang adalah instrumen dari merek yang dilindungi secara hukum (Peng, M. W., Ahlstrom, D., Carraher, S. M., & Shi 2017).
Lebih lanjut dijelaskan bahwa merek Dangang memiliki enam level yaitu;
1) merek mempunyai atribut yang harus dikelola supaya pelanggan mengerti atribut apa saja yang dimiliki merek perusahaan;
2) manfaat fungsional dan emosional;
3) semakin tinggi nilai merek, maka merek tersebut akan semakin berkelas;
4) merek dapat mewakili  budaya tertentu dengan memanfaatkan metode kerja yang efisien dan memproduksi produk yang memiliki mutu hebat;
5) merek perusahaan dapat mencerminkan kepribadian konsumen; dan
6) menunjukkan tipe konsumen pengguna merek dengan menerapkan perbandingan orang terkenal guna pengguna mereknya.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Merek memiliki fungsi seperti membedakan produk bermerek dengan perusahaan lain, menjamin reputasi, sarana promosi dan stimulasi investasi dan pertumbuhan industri melalui investasi (Purwaningsih 2005). Sistem pendaftaran merek terdiri dari empat macam, yakni 1) Didaftarkannya  merek  tanpa  memeriksa  sebelumnya  2)  pendaftaran  merek  melalui pemeriksaan sebelumnya; 3) Didaftarkannya merk melalui pengumuman sementara; dan 4) Didaftarkannya merk dengan terlebih dahulu melaporkan terdapat merk yang ada di daftar lain dan persamaannya.
Merek  terkenal  memiliki  cakupan  perlindungan  yang  lebih  luas  di  mana  koneksi langsung ada di benak konsumen. Unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam mengevaluasi ketenaran  adalah  volume  penjualan  dan  pengeluaran  iklan  barang  dan/atau  jasa  yang dilakukan penjualan di bawah merek, durasi penggunaan merek, penggunaan dan/atau lisensi merek untuk berbagai produk dan layanan, dan kurangnya penggunaan merek dangang yang serupa oleh pihak ketiga. Merek terkenal sebenarnya adalah kategori merek dagang khusus yang diakui di beberapa negara, tidak di semua negara dan kategori ini memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat daripada merek dagang biasa.
Apabila  terjadi  pelanggaran  merek  oleh  pelaku  usaha,  maka  pelaku  usaha  ini  dapat dipertanggungjawaban secara pidana maupun secara perdata. Berikut adalah tinjauan hukum pidana  Pasal  100  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-undang  No.  20  Tahun  2016  Tentang  Merek dan Indikasi  Geografis  dengan  ancaman  pidana  penjara  paling  lama  5  tahun  dan/atau  pidana denda  paling  banyak  Rp2  miliar.  Sistem  perlindungan  merek  di  Indonesia  memiliki  sistem konstitutif  atau “ first  to  file  system ” yang  tercantum  dalam  UU  Merek  yang  menyatakan apabila orang yang pertama kali melakukan pendaftaran atas merek adalah dia yang memiliki hak  menggunakan  merek  ini.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untuk  mendaftarkan  merek perusahaan lokal. Apalagi jika merek perusahaan lokal memiliki citra positif di masyarakat. Hal ini adalah terkait soal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pelaku usaha yang harus dilindungi pemerintah. Apabila terjadi penggunaan merek tanpa izin, pelaku usaha juga dapat dituntut secara perdata. Mengacu pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek, yang ditujukan ada persamaan yakni terdapat unsur yang mirip dan dominan antara satu merek dengan merek lainnya,  termasuk  kesamaan  bunyi  merek  apabila  diucapkan.  Apabila  ada  persamaan  ini, maka  pemilik  merek  yang  pertama  melakukan  pendaftaran  mampu  melakukan  gugatan  di Pengadilan Niaga dengan dasar penggunaan merek secara tanpa hak.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Pelaku  usaha  wajib  mengetahui  sejumlah  hal  penting  terkait  merek  yang didaftarkannya. Pertama, selama merek terdaftar ini tetap dalam kurun waktu perlindungan merek  yakni  10  tahun  semenjak  tanggal  pendaftarannya,  sehingga  jika  dilaksanakan pelanggaran  oleh  pihak  lain  atas  merek terdaftar  ini  (misalnya  memanfaatkan  merek  yang sudah ada dalam daftar untuk produk lain di luar produk yang dihasilkan), maka pelaku usaha dapat melakukan pengajuan gugatan ke pihak yang melanggar atas undang-undang merek dagang yang berlaku. Kedua, harus dipahami bahwa ketika merek itu didaftarkan, tentunya dalam kelas barang tertentu. Apabila merek tersebut digunakan oleh pihak lain dalam kelas barang  yang  sama  dengan  merek  terdaftar  tersebut  tanpa  izin,  hal  ini  merupakan  bentuk pelanggaran terhadap merek yang terdaftar ini. Akan tetapi jika merk ini dipakai oleh pihak lain untuk kelas barang yang berbeda dengan merek yang telah digunakan, wajib diperhatikan apakah  merek  ini  adalah  merek  terkenal;  dan  yang  terpenting  adalah  merek  terkenal, meskipun  hanya  terdaftar  dalam  kelas  barang  khusus,  tetapi  nantinya  memperoleh perlindungan  secara  keseluruhan.  Hal  inilah  yang  terkadang  menimbulkan  perselisihan, dimana perusahaan lokal menggunakan merek terkenal tanpa izin untuk menjual produknya tanpa harus berpromosi atau menjual dengan cepat. Sekalipun merek terkenal, meski hanya terdaftar  untuk  golongan  barang  tertentu,  nantinya  mendapatkan  perlindungan  secara keseluruhan.  Akibatnya, perusahaan  lokal  yang menggunakan  merek terkenal  secara  ilegal harus menanggung konsekuensi hukum baik perdata maupun pidana.
Dalam  gugatan  Perdata  dengan  didasarkan  ketentuan  pasal  76  UU  Merek  melalui Pengadilan  Niaga,  perusahaan  yang  mempunyai  merek  terkenal  dapat  menggugat  dan meminta ganti rugi yang sangat besar sehingga melebihi kerugian yang diderita perusahaan. Dalam  kasus  seperti  ini,  tindak  pidana  pelanggaran  hak  merek  di  Pengadilan  juga  dapat dikategorikan. Pidana tersebut bisa berwujud pidana kurungan (paling lama lima tahun) atau kurungan  atau  denda  (maksimal  delapan  ratus  juta  rupiah),  berkenaan  dengan  ketentuan dalam UU Merek pasal 90 hingga 95. Jumlah denda ini akan dimasukkan ke kas negara bukan ke pemilik merek terdaftar.
Yang menjadi perkara kemudian adalah apa yang akan terjadi jika kasus ini terjadi pada pelaku usaha skala kecil yang tidak terlalu memahami peraturan perlindungan merek. Mereka membutuhkan literasi yang cukup sejalan dengan bisnis yang mereka rintis. Jangan sampai hanya  karena  ingin  untung  relatif  cepat  malah  malah  terlilit  kasus  sengketa  merek  di
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
pengadilan yang berakhir di penjara. Bahkan untuk gambar atau logo sekalipun dalam kelas barang yang memiliki perbedaan masih bisa dilakukan penuntutan atas bentuk pelanggaran terhadap merek-merek terkenal. Dan hal ini telah tertuang dalam pasal 21 ayat (1) huruf c UU No.20  Tahun  2016  mengenai  Tanda  dan  Indikasi  Geografis.  Sangat  ironis,  karena  sebagian besar perusahaan lokal skala kecil belum memahami peraturan penting ini. Oleh karena itu, sebaiknya  perusahaan  lokal  menghindari  kesamaan  yang  pada  dasarnya  adalah  kesamaan dengan merek-merek terkenal diantaranya;
1) persamaan prinsip yang berlaku sehat;
2) persamaan pada gambar;
3) persamaan bermakna dengan arti sebenarnya;
4) kesamaan karena penambahan kata; dan
5) indikasi geografis.
Dalam hal ini, pemerintah memberikan perlindungan dan edukasi hukum tidak hanya untuk kepentingan perlindungan konsumen tetapi juga bagi perusahaan lokal. Sehingga kasus seperti  ini  tidak  bisa  diminimalisir.  Tentunya  hal  ini  harus  sejalan  dengan  aspek  hukum pembangunan nasional yakni;
1) asas manfaat memberikan amanat pada semua hal yang di penyelenggaraan perlindungan konsumen wajib menyediakan kegunaan yang optimal teruntuk kepentingan konsumen dan perlindungan usaha dengan cara menyeluruh;
2) asas  keseimbangan  material  atau  spiritual  guna  menyediakan  keseimbangan  antara kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah;
3) asas kepastian hukum yang menyetujui tidak hanya pelaku usaha namun juga pelanggan yang memiliki ketaatan pada hukum serta mendapat keadilan di penyelenggaraannya.
Sengketa  merek  yang  melibatkan  perusahaan  lokal  memang  akan  sulit  dihindari. Namun demikian, dapat dipastikan bahwa prinsip pendaftaran merek berdasarkan teritorial dapat menguntungkan perusahaan lokal. Berdasarkan Konvensi Paris Pasal 6, Pasal 6 ayat 3, dan  Pasal  16  ayat  1  (Aspek  Terkait  Perdagangan  Hak  Kekayaan  Intelektual)  dan  Undang- Undang Merek No. 20 Tahun 2016 serta Indikasi Geografis terdaftar yang menandai merek perlindungan berjalan hanya di negara tempat mereka mendaftarkan merek tersebut. Hal ini memiliki artian, selama perusahaan asing yang memiliki merek terkenal tidak mendaftarkan merek  terkenal  di  Indonesia,  maka  perlindungan  terhadap  merek  terkenal  tidak  berlaku.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Prinsip ini berjalan dengan cara internasional dan sudah ada pengakuan dari seluruh dunia. Dengan kata lain, ini adalah bentuk perlindungan merek bagi perusahaan lokal. Perusahaan asing  yang  mendaftar  di  negara  asalnya  tetapi  tidak  mendaftar  di  negara  lain  tidak  dapat memenangkan  gugatan  di  negara  di  mana  mereka  tidak  mendaftarkan  merek  dagang perusahaan  tersebut.  Selain  itu,  perusahaan  asing  dapat  melakukan  pendaftaran perlindungan merek di Indonesia selama kelas, barang, serta jasanya tidak sama.
Yang  menjadi  perhatian  khusus  adalah  prinsip  merek  terkenal  menetapkan  bahwa merek  yang  telah  ada  di  daftar  berbagai  negara,  diiklankan  melalui  pemasaran  serta mempunyai investasi besar-besaran bisa dilakukan penetapan sebagai merek terkenal. Jadi meskipun ada asas pendaftaran merek, pemilik merek terkenal tetap memiliki perlindungan hukum  atas  mereknya,  dan  bukan  berarti  pelaku  usaha  lain  dapat  dengan  bebas mendaftarkan  nama  yang  memiliki  kemiripan  dengan  merek  terkenal.  Karena  apabila perusahaan  asing  meminta  agar  Pengadilan  Niaga  di  Indonesia  didirikan  menjadi  merek terkenal,  sehingga  perusahaan  asing  ini  memiliki  kekuatan  hukum  yang  lebih  kuat  untuk mengajukan  gugatan  atas  perusahaan  lokal  walaupun  perusahaan  asing  tersebut  belum mendaftarkan mereknya di Indonesia. Pemahaman seperti ini cukup penting untuk diketahui oleh pelaku usaha. Secara teori, pemilik yang memiliki merek terkenal memiliki kedudukan hukum yang kuat. Oleh sebab tersebut, pelaku usaha harus lebih berhati-hati atau sebaiknya menghindari  mendaftarkan  merek  yang  mirip  dengan  merek  terkenal.  Suatu  cara  mudah yakni  melalui  mengurus  merek  secara  legal  dan  tidak  memalsukan  merek  terkenal  demi keuntungan.

## KESIMPULAN
Dengan  didasarkan  pembahasan  dan  hasil  penelitian  yang  sudah  penulis  paparkan tersebut, sehingga bisa ditarik kesimpulan yakni :
1) Mengingat merek merupakan salah satu asset dari perusahaan atau pelaku usaha, maka sudah jelas pelanggaran terhadap hak atas merek nantinya menimbulkan akibat hukum. Pelanggaran  hak  terhadap  merek  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  mengakibatkan pemilik merek dapat mengajukan gugatan. Alasan pengajuan gugatan disebabkan karena pelaku  usaha  yang  melanggar  hak  atas  merek  dianggap  melakukan  kecurangan  berupa pembajakan terhadap merek milik orang lain
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
2) Kasus  perebutan  merek  terus  bermunculan  seiring  dengan  meningkatnya  citra  merek- merek ternama. Pada dasarnya akan sangat guna melakukan penjualan atas produk/jasa melalui  penggunaan  merek  dagang  terkenal.  Dalam  hal  ini  pemalsuan  merek  dapat merugikan  berbagai  pihak  terutama  pemilik  yang  sah.  Berdasarkan  hasil  penelusuran berbagai kasus hukum sengketa merek di lembaga peradilan dan penelitian sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa sangat penting bagi pemerintah dalam mengedukasi perusahaan lokal agar tidak terjebak dalam kasus pemalsuan merek. Karena sangat jelas dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  akan  ada  sanksi  tegas  baik  perdata maupun  pidana  bagi  pemilik  tunggal  merek  palsu.  Selain  itu,  penerapan  inovasi  dan teknologi  dapat  dijadikan  sebagai  peluang  alternatif  yang  menguntungkan  bagi perusahaan lokal daripada harus menyerupai merek dagang ternama.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahfiarti, T.(Tuti). 2013. Pengelolaan Kesan Etnik Bugis Dalam Adaptasi Diri Dengan Budaya Sunda (Hasanuddin University) Budiono,  Herlien.  2006. Asas  Keseimbangan  Bagi  Hukum  Perjanjian  Indonesia  -  Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti) Collin, Craig. 2014. Intellectual Property (Australia: Lexis Nexis) Finnis,  John  M.  2011. Natural  Law  and  Natural  Rights,  Dalam  Filsafat  Hukum  Jilid  I(  Legal Philosophy Volume. I) (Jakarta: UI Press) Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1994. Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20,Cet.1 (Bandung: Alumni) Haryani. 2010. Prosedur Mengurus HaKI Yang Benar. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia)
Huang.  2018.  ‘Empirical  Analysis  of  Australian  Trademark  Infringement  Decisions: Implications for the US Trademark Use Debate’, Santa Clara High Tech , 35.1 Jened, Rahmi. 2015. Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global Dan Inegrasi Ekonomi (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama)
Mamuji, Soerjono Soekanto & Sri. 1995. Metode Penelitian Normatif (Jakarta: Rajawali) Maulana,  Insan.  1999. Perlindungan  Merek  Terkenal  Di  Indonesia  Dari  Masa  Ke  Masa (Bandung: Citra Aditya Bakti)
McGuide, Zain Adnan & Brett. 2008. Indonesia Progress in IP Protection-But Much Still to Be Done (Jakarta: Rouse & Co International)
Moestert,  Frederick.  W.  1997. Famous  and  WellKnown  Marks (United  Kingdom: Butterworths) Peng, M. W., Ahlstrom, D., Carraher , S. M., & Shi, W. S. 2017. ‘History and the Debate over Intellectual Property’, Management and Organization Review , 13.1: 15 – 38 Purwaningsih.  2005. Perkembangan  Hukum  Intellectual  Proverty  Rights  Kajian  Hukum Terhdap  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  Dan  Kajian  Komperatif  Hukum  Paten (Bogor: Ghalia Indonesia)
Rizaldi,  Julius.  2009. Perlindungan  Kemasan  Produk  Merek  Terkenal  Terhadap  Persaingan Curang. (Bandung: PT Alumni) Sudaryat. 2010. Hak Kekayaan Intelektual (Bandung: Oase Media) Tam, Phan Ngoc. 2011. ‘Well - Known Trademark Protection, A Comparative Study Between the Laws of European Union and Vietnam’ (Faculty of Law Lund University)