## Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah  Vol. 1 No. 1
Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tanggung jawab Sosial Perusahaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia
Mir’atun Mir’atun 1*, Muhammad Syafaat 2 , Nurfitriani Nurfitriani 3
1 Jurusan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu
2 Jurusan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu
3 Jurusan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu
ABSTRAK INFORMASI ARTIKEL
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan dengan  pengungkapan  tanggungjawab  sosial  perusahaan.  Metode penilaian  tata  kelola  perusahaan  menggunakan  ukuran  dewan komisaris  independen,  dewan  direksi  dan  dewan  pengawas  syariah, sedangkan  untuk  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan dalam  penelitian  ini  menggunakan  model Islamic  Social  Reporting Index (ISR  Index)  yang  mengungkapkan  50  (lima  puluh)  item pengungkapan tanggungjawab sosial. Metodologi dalam penelitian ini termasuk dalam jenis verifikasi dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan  sampel  dilakukan  secara purposive  sampling dengan tujuan  untuk  mendapatkan  sampel  yang  representatif  sesuai  dengan kriteria  yang  telah  ditetapkan.  Kriteria  sampel  adalah  seluruh  bank umum  syari’ah  yang  tercatat  sampai  tahun  2016  dan  masuk  dalam kategori Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa, menerbitkan laporan  tahunan  dari  periode  2012-2015,  dan  melaksanakan  CSR. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris independen dan dewan direksi bank umum syariah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosialnya, sedangkan ukuran dewan pengawas syariah bank umum syariah tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosialnya. Hasil penelitian secara simultan dewan komisaris independen, dewan direksi  dan  dewan  pengawas  syariah  memiliki  pengaruh  terhadap pengungkapan  tanggungjawab  sosial  pada  bank  umum  syariah. Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  yakni  jumlah  sampel  yang  relatif sedikit,  serta  sampel  penelitian  ini  hanya  terbatas  pada  bank  umum syariah  yang  masuk  dalam  kriteria  Bank  Umum  Swasta  Nasional (BUSN)  Devisa  dan  variabel  yang  digunakan  untuk  mengukur good corporate  governance hanya  terdapat  3  (tiga)  variabel  yakni  dewan komisaris independen, dewan direksi dan dewan pengawas syariah.
Kata kunci:
Tata kelola perusahaan, Tanggung jawab sosial, Bank umum syariah,

## 1. PENDAHULUAN
Konsep corporate governance 1 muncul  berdasarkan agency  theory yang memandang  bahwa  dalam  suatu  perusahaan terdapat  dua  pihak  yang  saling  berinteraksi yaitu  pihak  manajemen  sebagai  agen  dan pihak pemilik sebagai prinsipal, dimana pihak manajemen (agen) lebih mengetahui keadaan sebenarnya  mengenai  perusahaan  dibanding pihak  pemilik  (pransipal). 2 Dari  pandangan kelembagaan, corporate  governance terkait langsung  dengan  pembuat  kebijakan  publik karena hukum, regulasi dan institusi-institusi yang  ada  merupakan  sumber  yang  paling penting bagi pembentukan kerangka normatif tata kelola perusahaan ( corporate governance framework ) di suatu negara. 3
Tujuan  perusahaan  dalam  penerapan good  corporate  governance adalah  untuk membangun citra perusahaan dan memenuhi tanggung  jawab  kepada  pemegang  saham, masyarakat  dan  kesejahteraan  karyawan. 4
Oleh  karena  itu,  GCG  ini  sangat  diperlukan dalam pengembangan suatu perusahaan agar
1 Tata  Kelola  Perusahaan    juga  dalam penulisan  dialih  bahasakan  dengan Good  Corporate Governance /GCG.
2 Nur  Hisamuddin  dan  M.  Yayang  Tirta  K, “Pengaruh Good  Corporate  Governance Terhadap Kinerja  Keuangan  Bank  Umum  Syariah,”  (on-line) ( http://respository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456 789/58628/Nur%20Hisamuddin_1.pdf?sequence=1 ), (diakses 30 Mei 2016).
3 Indra  Surya  dan  Ivan  Yustiavandana, Penerapan  Good  Corporate  Governance (Jakarta: Kencana, 2008), 9.
perusahaan lebih meningkatkan keberhasilan baik dalam perusahaan itu sendiri maupun di masyarakat.
Keputusan Menteri BUMN No. Kep. 117/M-MBU/2002  menekankan  kewajiban BUMN  untuk  menerapkan  GCG  dengan konsisten  dan  menjadikan  prinsip  GCG sebagai  landasan  operasional. 5 Perusahaan dengan pengelolaan yang baik dan transparan,  berarti  sudah  menerapkan  GCG. Untuk mencapai hal tersebut, maka perusahaan  dituntut  secara  hukum  untuk menerapkan  prinsip  GCG  seperti  tersirat dalam  Pedoman  Umum good  corporate governance Indonesia yang dikeluarkan oleh Bapepam diantaranya: transparansi,
4 Kartina  Natalylova,  “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility dan Kinerja Perusahaan Yang Mendapatkan Indonesia Suistainabilty  Reporting  Awards ,” Media  Bisnis (November 2013), 163.
5 Helfina Rimardhani, R. Rustam Hidayat, dan Dwiatmanto, “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan: Studi Pada  Perusahaan  BUMN  Yang  Terdaftar  Di  BEI Tahun 2012-2014,” Jurnal Administrasi Bisnib ( JAB ) 31, no. 1 (Februari 2016), 169.
kuntabilitas 6 ,  responsibilitas,  independensi, kewajaran dan kesetaraan. 7
Salah satu penyebab skandal keuangan  pada  perusahaan  publik  yang melibatkan  manipulasi  laporan  keuangan adalah  kurangnya  penerapan corporate governance . 8 Sehingga  pengaturan  dan pengimplementasian GCG memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi dan dimulai  dengan  penetapan  kebijakan  dasar serta  tata  tertib  yang  harus  dianut  oleh  top manajemen  dan  penerapan  kode  etik  yang harus  dipatuhi  oleh  semua  pihak  yang  ada didalamnya.  Selanjutnya  gagasan  utama GCG yang  baik adalah  mewujudkan tanggung jawab sosial. 9
Good  corporate  governance (GCG) dan corporate  social  responsibility (CSR) 10
6 Ada  beberapa  model  akuntabilitas,  yakni: akuntabilitas keatas ( accountability upwards ), akuntabilitas  kepada  staff  ( accountability  to  staff ), akuntabilitas  kebawah  ( accountability  downwards ), akuntabilitas yang berbasis pasar (market-based forms of accountability ) dan akuntabilitas kepada diri sendiri ( self  accountability ),  Lihat,  Wahyudi  Kumorotomo dalam  Ferlie et.  al.,  Akuntabilitas  Birokarsi  Publik: Sketsa Pada Masa Transisi (Cet. III, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2013), 4.
7 Amalia  Ramdhaningsih  dan  I  Made  Karya Utama,”Pengaruh Indikator Good Corporate
Governance dan  Profitabilitas  Pada  Pengungkapan Corporate Social Responsibility ,” E-Jurnal Akuntansi Universitas 3, no. 3 (2013), 66.
8 Marihot  Nasution  dan  Doddy  Setiawan, “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen  Laba  Di  Industri  Perbankan  Indonesia,” Simposium Nasional Akuntansi X (Juli 2007), 2.
9 Etty  Murwaningsari,  “Hubungan corporate Governance,  Corporate  Social  Responsibility dan
merupaka  dua  konsep  yang  tumbuh  dan berkembang  pada  saat  yang  bersamaan diawal  tahun  2000,  yang  menyangkut kegiatan  dunia  usaha  dalam  hubungannya dengan  masyarakat  dan  menjadi  perhatian luas dikalangan akademis, praktisi, LSM dan pelaku  dunia  usaha  di  dalam  maupun  di luar. 11 Krisis  keuangan  yang  menimpa beberapa  negara  memberikan  dampak  pada masyarakat dan lingkungan sosial, disebabkan rendahnya kepedulian sosial dari perusahaan. 12 Penerapan good  corporate governance serta  pengungkapan  informasi corporate  social  responsibility merupakan suatu  konsep  yang  diharapkan  mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi seiring dengan  transparansi  pengelolaan  perusahaan
Corporate  Financial  Performance Dalam  Satu Continuum,” Jurnal Akuntansi dan Keuangan 11, no. 1 (Mei 2009), 21.
10 Tanggung  Jawab  Sosial  juga  dalam penulisan  ini  dialih  bahasakan  dengan Corporate Social Responsibility /CSR.
11 Dian  Putri  Pamungkas,  “Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap
Implementasi Corporate  Social  Responsibility (CSR) Pada  Industri  Pertambangan  dan  Penggalian  (BUMN Persero Terbatas),” (on-line), ( http://ejournal.unesa.ac.id/article/1188/57/article.pdf ) , (diakses 30 Mei 2016).
12 Andi Okta Riansyah, “ Rekontruksi Pelaporan Corporate Social Reponsibility Perbankan Syariah  Dalam  Konsep Social  Maslahah : Studi Bank Muamalat  Indonesia,  Bank  Syari’ah  Mandiri,  dan Bank  Rakyat  Indonesia ”  (Skripsi  tidak  diterbitkan, Semarang: Program Strata Satu, Universitas Diponegoro, 2016), 1.
yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak. 13
Di  Indonesia,  istilah  CSR  semakin populer  digunakan  sejak  tahun  1990  dan mulai marak sekitar tahun 2005, sedangkan di negara-negara lain sudah menggerakkan dan menerapkan  CSR  di  tahun  1980. 14 Kegiatan CSR  pada  awalnya  bersifat  filantropis kemudian diatur dengan keluarnya peraturan yang  mewajibkan  kegiatan  CSR  yakni  UU No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial dan  lingkungan. 15 Kewajiban  melaksanakan CSR juga diberlakukan bagi perusahaan yang melakukan  penanaman  modal  di  Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman
13 Riha  Dedi  Priantana  dan  Ade  Yustian, “Pengaruh  Struktur Good  Corporate  Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada  Perusahaan  Yang  Terdaftar  Di Bursa  Efek  Indonesia”, Jurnal  Telaah  dan  Riset Akuntansi 4, no. 1 (Januari 2011), 13.
14 Izza Ashifa, “ Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan  Corporate  Responsibility ”  (Skripsi tidak  diterbitkan,  Semarang:  Program  Strata  Satu, Universitas Diponegoro, 2016), 1.
15 Muhammad  Titan  Terzaghi,  “Pengaruh Earning  Management dan  Mekanisme Corporate Governance Terhadap  Pengungkapan  Tanggung Jawab  Sosial  Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar Di  Busra  Efek  Indonesia,” Jurnal  Ekonomi  dan Informasi Akuntansi (JENIUS) 2, no. 1 (Januari 2012), 31.
Modal yang tertuang dalam Pasal 15, 17 dan 34. 16 CSR  menekankan  bahwa  perusahaan harus  mengembangkan  praktik  bisnis  yang etis  dan  berkesinambungan  ( sustainable ) secara ekonomi, sosial dan lingkungan. 17
CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan  tidak  lagi  dihadapkan  pada tanggung  jawab  yang  berpijak  pada single bottom line , yaitu nilai perusahaan ( corporate value )  yang  direfleksikan  dalam  kondisi keuangannya ( financial ) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan berpijak pada triple bottom lines ,  disini bottom  lines lainnya  selain finansial  juga  ada  sosial  dan  lingkungan. 18
Untuk  menjamin  keberlanjutan  perusahaan maka  perusahaan  tidak  hanya  terfokus  pada masalah finansial saja akan tetapi memperhatikan  juga  lingkungan  sosial sekitarnya.
16 Danu Candra Indrawan, “ Pengaruh Corporate  Social  Responsibility  Terhadap  Kinerja Perusahaan ”  (Skripsi  tidak  diterbitkan,  Semarang: Program  Strata  Satu,  Universitas  Diponegoro,  2016), 3.
17 Ati Harmoni dan Ade Andriyani, “Pengungkapan Corporate  Social  Responsibility (CSR)  Pada Official  Website Perusahaan:  Studi  Pada PT.  Unilever  Indonesia  Tbk,” KOMMIT (Agustus 2008), 475.
18 Rika  Nurlela  dan  Islahuddin,”Pengaruh Corporate  Social  Responsibility Terhadap  Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen  Sebagai  Variabel  Moderating:  Studi Empiris  Pada  Perusahaan  Yang  Terdaftar  di  Bursa Efek  Indonesia,” Simposium  Nasional  Akuntansi  XI (Juli 2008), 3.
Walaupun secara umum praktek GCG dan  CSR  lebih  banyak  dilakukan  oleh perusahaan  tambang  maupun  manufaktur, namun  seiring  dengan  adanya  tren  global akan praktik GCG dan CSR, saat ini industri perbankan juga telah menyebutkan aspek tata kelola perusahaan yang baik dan pengungkapan  pertanggunggjawaban  sosial dalam  laporan  tahunannya  walaupun  dalam bentuk yang relatif sederhana.
Aktivitas  CSR  di  perbankan  syariah pada  dasarnya  telah  melekat  secara inhern sebagai  konsekuensi  kebersandaran  bank syariah  pada  ajaran  Islam.  Berbeda  dengan bank  konvensional  tidak  dapat  dipisahkan secara  dikotomis  antara  orientasi  bisnis dengan  orientasi  sosialnya.  Orientasi  bisnis seharusnya  juga  membawa  orientasi  sosial, atau  setidaknya  tidak  kontradiksi  dengan orientasi sosial. 19 Hal ini membawa konsekuensi pada kuatnya karakter sosial dari perbankan  syariah  dalam  melaksanakan aktivitas-aktivitas  sosialnya,  relatif  jika dibandingkan dengan bank konvensional.
Aktivitas-aktivitas  sosial  dari  bank syariah  merupakan  nilai  tambah  yang  dapat berimplikasi pada meningkatnya
19 M.B. Hendrie Anto dan Dwi Retno Astuti ,
“Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan Corporate  Social  Responsibility  Kasus  Pada  Bank Syariah  di  DIY,” Sinergi:  Kajian  Bisnis  dan Manajemen 10, no.1 (Januari 2008).
20 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional  Bank  Islam (Yogyakarta:  UII  Press, 2000), 5.
profitabilitas  jangka  panjang  dan goodwill yang  diperoleh  dari  citra  positif  dari  bisnis yang dijalankan serta meningkatnya kepercayaan stakeholder terhadap  kinerja bank  syariah. 20 Sehingga  semakin  baik  tata kelola perusahaan maka dalam pengungkapan corporate social responsibility akan semakin baik  pula  dan  transaparan  dalam  laporan tahunannya.
Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan  terdapat  pengaruh  antara  tata kelola  perusahaan  terhadap  pengungkapan tanggungjawab  sosial  perusahaan  terutama pada  industri  perbankan  syariah.  Misalnya, penelitian  yang  dilakukan  oleh  Amirul Khoirudin 21 dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Islamic social report ing pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan ukuran dewan pengawas syariah tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic social reporting pada perbankan syariah di Indonesia.
21 Amirul Khoirudin, “ Corporate Governance dan  Pengungkapan Islamic  Social  Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” Accounting Analysis Journal 2 (2) (2013).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Penelitian sebelumnya
Beberapa  karya  ilmiah  yang  pernah dilakukan  dengan  penelitian  tentang  tata kelola  perusahaan  terhadap  pengungkapan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  guna membandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan  oleh  peneliti,  sehingga  dapat menjelaskan adanya perkembangan pemikiran  antara  satu  penilitian  dengan penelitian  selanjutnya  dalam  memberikan kontribusi positif pada dunia akademis.
Penelitian  yang  dilakukan  untuk menganalisi pengaruh corporate governance terhadap  tingkat  pengungkapan corporate social responsibility di Bank Islam Malaysia Berhad. Penelitian ini menggunakan variabel corporate  governance ( Islamic  Governance Score (IG-SCORE)  dan  Proporsi Investment Account  Holders (IAH))    sebagai  variabel independen dan tingkat pengungkapan corporate  social  responsibility sebagai variabel  dependen,  serta  menambahkan ukuran  perusahaan  sebagai  variabel  kontrol. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  dokumenter. Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  regresi  berganda ( multiple  regression )  dengan  menggunakan SPSS 12. Berdasarkan dari hasil analisis dan
22 Amirul Khoirudin, “ Corporate Governance .”
pengujian hipotesis, dapat ditarik kesimpulan: islamic  governance memiliki pengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap tingkat  pengungkapan corporate  social responsibility yang disajikan oleh Bank Islam Malaysia  Berhad  pada  Laporan  Keuangan Tahunannya,  proporsi  IAH  ( Investment Account  Holder )  memiliki  pengaruh  negatif yang  tidak  signifikan  terhadap  tingkat pengungkapan corporate social responsibility yang disajikan oleh Bank Islam Malaysia  Berhad  pada  Laporan  Keuangan Tahunannya, variabel  kontrol berupa ukuran perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini  juga  memiliki  pengaruh  positif  yang signifikan  terhadap  tingkat  pengungkapan corporate  social  responsibility ,  dari  hasil analisis  mengenai  kondisi  sosial  masyarakat Malaysia  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi
besarnya tingkat pengungkapan corporate social responsibility. Hal  ini  menjadi  salah  satu bukti bahwa akuntansi bukanlah sebuah ilmu yang value free . Namun, dalam penelitian ini sampel  penelitian  hanya  pada  satu  Bank Syariah  sehingga  tidak  bisa  digeneralisasi hasilnya.
Penelitian yang dilakukan oleh Khoirudin 22 melakukan pengukuran pengungkapan  tanggung  jawab  sosial  pada
perbankan  syariah  masih  mengacu  pada Global  Reporting  Initiative  Index (GRI), padahal  saat  ini  banyak  diperbincangkan mengenai Islamic  Social  Reporting yang sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  dari elemen Good Corporate Governance terhadap  pengungkapan Islamic  Social
Reporting pada  perbankan  syariah  di Indonesia. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh  bank  umum  syariah  di  Indonesia. Total  sampel  yang  diuji  sebanyak  10  bank umum  syariah  yang  dipilih  dengan  metode purposive  sampling .  Teknik  analisis  dari penelitian ini menggunakan analisis deskriptif  dan  analisis  inferensial.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris terbukti memiliki pengaruh positif signifikan  terhadap  pengungkapan Islamic social  report ing  pada  perbankan  syariah  di Indonesia. Sedangkan ukuran dewan pengawas syariah tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic social reporting pada perbankan syariah di Indonesia.
Namun,  dalam  penelitian  ini  rentang waktu  penelitian  yang  digunakan  hanya  dua tahun  pengamatan,  yaitu  periode  2010  dan
23 Armi Sulthon Fauzi, Ni Ketut Suransi, dan Alamsyah, “Pengaruh GCG Dan CSR Terhadap Nilai Perusahaan  Dengan  Profitabilitas  Sebagai  Variabel Pemoderasi,” Jurnal Infestasi 12, no. 1 (Juni 2016), 4.
24 Muh. Arief Effendi, The Power , 61.
2011, sehingga hanya 11 sampel  yang dapat digunakan dan memungkinkan mempengaruhi pengungkapan CSR perusahaan,  dan  tidak  semua  variabel  yang diduga  mempengaruhi  pengungkapan  CSR diteliti mengingat keterbatasan informasi dan sumber data.

## 2.2 Konsep Good Corporate Governance
Menurut Arifin dalam Armi, 23 tujuan Good  Corporate  Governance  (GCG)  pada intinya  adalah  menciptakaan  nilai  tambah bagi  semua  pihak  yang  berkepentingan. Adapun  tujuan  lain  dari  penerapan  GCG yakni,  mendorong  agar  dalam  membuat keputusan  dan  menjalankan  tindakan,  agar dilandasi  oleh  nilai  moral  yang  tinggi  dan kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, serta kesadaran akan tanggung  jawab  sosial  terhadap  pemangku kepentingan. 24 Menurut  FCGI  ( Forum  for Corporate  Governance  in  Indonesia )  dalam Ana, 25 menyebutkan bahwa manfaat-manfaat yang  akan  diperoleh  perusahaan  dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik antara  lain  yakni,  lebih  mudah  untuk meningkatkan  modal,  dapat  menurunkan biaya modal, meningkatkan kinerja bisnis dan
25 Ana Nurdiyana, “ Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social  Responsibility  Terhadap  Nilai  Perusahaan ” (Skripsi  tidak  diterbitkan,  Semarang:  Program  Strata Satu, Universitas Diponegoro, 2010), 3.
kinerja  ekonomi,  dan  berdampak  baik terhadap  harga  saham.  Menurut  Hidayah dalam  Saiful, 26 keberadaan  mekanisme corporate  governance diharapkan  dapat mengendalikan  perilaku  manajemen  agar pengelolaan  perusahaan  dapat  dilakukan secara terbuka/ transparan.

## Prinsip-prinsip GCG
Sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik menuntut dibangun dan dijalankannya  prinsip-prinsip  tata  kelola perusahaan  ( corporate  governance ),  yang diharapkan  perusahaan  dapat  hidup  secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakelholder . 27 , 28 Ada  dua  hal  yang ditekankan  dalam  konsep  GCG,  pertama, pentingnya  hak  pemegang  saham  untuk memperoleh  informasi  dengan  benar  dan tepat  pada  waktunya  dan,  kedua,  kewajiban perusahaan  untuk  melakukan  pengungkapan ( disclosure )  secara  akurat,  tepat  waktu, transparan terhadap semua informasi. 29
26 Saiful  Amri,  Andi  Tri  Haryono,  dan  M Mukery  Warso,  “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Kariyawan PT. Aditec Cakrawiyasa  Semarang,” Journal  of  Management 2, no. 2 (Maret 2016), 3.
27 Yusriati  Nur  Farida,  Yulia  Prasetyo,  dan Eliada  Herwiyanti,  “Pengaruh  Penerapan Corporate
Governance
Terhadap Timbulnya Earnings Management Dalama Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan  Perbankan  Di  Indonesia,” Jurnal  Bisnis Dan Akuntansi 12, no. 2 (Agustus 2010), 71.
28 Nurdin, N., & Mir'atun, M. a. (2018). Do Government And Private Sharia Commercial Banks
Beberapa  prinsip  GCG  yang  perlu diperhatikan  menurut  Komite  Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah: 30
a. Keterbukaan ( transparency ), yaitu perusahaan  harus  menjaga  objektivitas dalam menjalankan bisnis, serta menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
b. Akuntabilitas ( Accountability ), perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan  kinerjanya  secara  transparan dan wajar.
c. Responsibilitas ( responsibility ), perusahaan  harus  mematuhi  peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
d. Independensi ( independency ), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ
Practice Similar Financial Social Responsibility Disclosure? HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, 15 (2), 285-321.
29 Thomas  S.  Kaihatu,  “ Good  Governance Dan Penerapannya Di Indonesia,” Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan 8, no. 1 (Maret 2006), 2.
30 Agung Rahmat, “ Good Corporate Governance (GCG)  Sebagai  Prinsip  Implementasi Corporate  Social  Responsibility (CSR):  Studi  Kasus Pada Community  Development  Center PT.  Telkom Malang,” Jurnal Skripsi/FEB UB (2013), 3.
perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. e. Kewajaran  dan  Kesetaraan  ( fairness ), dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan
harus
senantiasa memperhatikan  kepentingan  pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya  berdasarkan  asas  kewajaran  dan kesetaraan.

## Aplikasi GCG di Indonesia
Implementasi  GCG  di  Indonesia sangat  terlambat  jika  dibandingkan  dengan negara-negara  lain  mengingat  masuknya konsep GCG di Indoensia relatif masih baru. Konsep governance mulai  menguat  di Indonesia pasca krisis ekonomi di paruh akhir tahun 1997 ditandai dengan ditandatanganinya Letter  of  Intents (LOI) antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga donor International  Monetary  Fund (IMF) yang  mensyaratkan  perbaikan governance (publik  maupun  korporasi)  sebagai  syarat yang diberikan. Kemudian dipertegas dengan ditetapkannya Tap MPR No. VII tahun 2001 tentang visi Indonesia masa depan dalam bab IV  ayat  9  butir  a,  yaitu terwujudnya penyelenggaraan  negara  yang  profesional, transparan,  akuntabel,  memiliki  kredibilitas dan  bebas  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme (KKN).  LOI  dan  Tap  MPR  ini  kemudian direspon oleh pemerintah untuk mewujudkan
31 Akhmad Syakhroza, Corporate
Governance, 4.
good corporate governance dengan dikeluarkan perangkat-perangkat perundang- undangan dan peraturan pemerintah. Beberapa UU dan peraturan pemerintah yang berhubungan  dengan governance ,  misalnya:
UU No. 28 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan  negara  yang  bersih  dan bebas  dari  KKN,  UU  No.  31  Tahun  1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan  UU  No.  30  Tahun  2002  tentang  komisi pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  serta Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas  kinerja  lembaga  pemerintahan. Selanjutnya
“ statement ” pentingnya governance ini  banyak  muncul  dalam  UU, seperti  UU  No.  17  Tahun  2003  tentang keuangan negara dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang  BUMN.  Memasuki  abad  ke  21  isu pentingnya penerapan praktik-praktik corporate  governance diseluruh  sektor semakin  meningkat  seiring  dengan  perlunya peningkatan  daya  saing  dalam  menghadapi pasar gobal. 31
Pada  April  2001,  Komite  Nasional Indonesia  untuk  Kebijakan  Tata  Kelola Perusahaan mengeluarkan Kode Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi masyarakat bisnis di  Indoensia. 32 Penerapan good  corporate governance (GCG)  di  Indonesia  dilakukan melalui tiga agenda utama, yaitu menetapkan kebijakan nasional, menyempurnakan
32 Muh. Arief Effendi, The Power , 7.
kegiatan  regulasi,  dan  membangun  inisiatif sektor  swasta. 33 Di  Indonesia  secara  umum GCG terlihat dalam UU RI No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana perusahaan  adalah  suatu  badan  hukum tersendiri dengan direksi dan komisaris yang mewakili perusahaan. Badan tertinggi didalam  perusahaan  adalah  Rapat  Umum Pemegang  Saham  (RUPS).  Ia  memiliki wewenang  untuk  menyetujui  atau  menolak antara  lain  konsolidasi,  merger,  akuisisi, kepalitan,  dan  pembubaran  perusahaan  serta pengangkatan  dan  pemberhentian  komisaris dan direksi. 34 Melalui surat edaran No SE.03 IPM/  2000,  yang  diterbitkan  tanggal  5  Mei 2000  disebutkan  bahwa  dalam  rangka good corporate  governance ,  perusahan  tercatat wajib memiliki komisaris independen, komite audit,  dan  sekretaris  perusahaan  ( corporate secretary ). 35
Dewan Direksi, Komisaris Independen dan Dewan Pengawas Sayriah 1. Dewan Direksi
Dewan  direksi  ( board  of  directors ) berfungsi untuk mengurus perusahaan, dewan direksi  dipilih  oleh  pemegang  saham  dalam
33 Yustika  Rini  Tahsin,  “ Penerapan  Prinsip- prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Bank Syari’ah Cabang Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam ” (Skripsi tidak diterbitkan, Riau: Program Strata Satu,  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim Riau, 2010), 1.
34 Jemsly  Hutabarat  dan  Martani  Huseini, Proses,  Formasi,  dan  Implementasi  Manajemen
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mewakili kepentingan para pemegang saham tersebut.  Peran  direksi  sangat  penting  dan cukup menentukan bagi keberhasilan implementasi  GCG.  Diperlukan  komitmen penuh dari dewan direksi  agar implementasi GCG  dapat  berjalan  dengan  lancar  sesuai dengan harapan.
Ketentuan  tentang  direksi  BUMN diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang BUMN.  Beberapa  hal  pokok  yang  diatur dalam UU tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 36
a. Pasal 16 mengenai pengangkatan direksi. Anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, kejujuran, perilaku, serta dedikasi  yang  tinggi  untuk  memajukan dan mengembangkan persero.
b. Pasal 17 mengenai pemberhentian direksi Anggota  direksi  dapat  diberhentikan sewaktu-waktu  berdasarkan  keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
c. Pasal 19 mengenai kewajiban direksi
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  anggota direksi wajib mencurahkan tenaga,
Strategi  Kontemporer  Operasionalisasi  Strategi (PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2006), 47.
35 Etty  Murwaningsih,  ”Hubungan Corporate Governance , Corporate  Social  Responsibility ,  dan Corporate  Financial  Performance Dalam  Satu Continuum,” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 11, no. 1(Mei 2009), 32.
36 Muh. Arief Effendi, The Power , 11.
pikiran,  dan  perhatian  secara  penuh  pada tugas,  kewajiban  dan  pencapaian  tujuan persero.
d. Pasal 25 mengenai larangan bagi direksi Anggota  direksi  dilarang  memangku jabatan rangkap sebagia:
1) Anggota  direksi  BUMN,  BUMD,  badan usaha milik swasta dan jabtaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
2) Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada  instansi  atau  lembaga  pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
3) Jabatan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan
Tugas  dan  tanggungjawab  direksi diatur  pada  Pasal  15  dalam  Keputusan Menteri  BUMN  No.  117/M-MBU/2002 sebagai berikut: 37 a. Direksi  dalam  melaksanakan  tugasnya harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan  peraturan  perundang-undagan  yang berlaku
b. Direksi bertugas untuk mengelola BUMN dan  wajib  mempertanggungjawabkan pelaksanaan  tugasnya  kepada  pemegang saham atau pemilik modal
c. Setiap anggota direksi haruslah merupakan orang yang berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan  tugas  dengan  sebaik-
baiknya  sesuai  dengan  jabatan  yang didudukinya
d. Direksi  harus  melaksanakan  tugasnya dengan  baik  demi  kepentingan  BUMN dan  memastikan  agar  BUMN  tersebut melaksanakan  tanggungjawab  sosialnya serta  memerhatikan  kepentingan  dari berbagai  pemangku  kepentingan  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku
Sementara  Pasal  20  dari  keputusan tersebut  memuat  larangan  bagi  anggota direksi untuk mengambil keuntungan pribadi. Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  para anggota direksi dilarang melakukan transaksi yang  mempunyai  konflik  kepentingan  dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMN  yang  dikelolanya,  selain  gaji  dan fasilitas sebagai anggota direksi sebagaimana ditentukan oleh RUPS atau pemilik modal.
Menurut  Pasal  1  dalam  UU  No.  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud  dengan  direksi  adalah  organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab  penuh  atas  pengurusan perseroan  untuk  kepentingan  perseroan, sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  perseroan serta  mewakili  perseroan,  baik  di  dalam maupun  di  luar  pengadilan,  sesuai  dengan ketentuan anggaran dasar.
Berdasarkan  Pasal  93  ayat  (1)  dalam undang-undang tersebut, yang dapat diangkat menjadi  anggota  direksi  adalah  orang perseroan  yang  cakap  melakukan  perbuatan hukum,  kecuali  dalam  waktu  5  (lima)  tahun sebelum pengangkatannya pernah: 38
a. Dinyatakan pailit
b. Menjadi  anggota  direksi  atau  anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah  menyebabkab  suatu  perseroan dinyatakan pailit, atau
c. Pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau  yang  berkaitan  dengan  sektor keuangan.
Transparansi  anggota  direksi  diatur pada Pasal 101 ayat (1) dan (2). Pasal 101 (1) menyatakan  bahwa  anggota  direksi  wajib melaporkan  kepada  perseroan  mengenai saham  yang  dimiliki  anggota  direksi  yang bersangkutan  dan/atau  keluarganya  dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjtnya dicatat dalam daftar khusus. Sementara Pasal 101  (2)  menyatakan  bahwa  anggota  direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan menimbulkan  kerugian  bagi  perseroan, bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut.
2. Dewan Komisaris Independen
Dewan komisaris ( board of commissioner )  berfungsi  untuk  melakukan pengawasan, selain itu komisaris independen ( independent commissioner ) berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang ( contreveiling  power )  dalam  pengambilan keputusan  oleh  dewan  komisaris.  Dewan komisaris  dipilih  oleh  pemegang  saham dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS)  yang  mewakili  kepentingan  para pemegang  saham  tersebut.  Peran  komisaris sangat  penting  dan  cukup  menentukan  bagi keberhasilan implementasi GCG. Diperlukan komitmen  penuh  dari  dewan  komisaris  agar implementasi  GCG  dapat  berjalan  dengan lancar sesuai dengan harapan.
Dalam kaitannya dengan implementasi GCG di perusahaan, diharapkan  bahwa  keberadaan  komisaris maupun  komisaris  independen  tidak  hanya sebagai  pelengkap,  karena  dalam  diri komisaris  melekat  tanggungjawab  secara hukum.  Oleh  karena  itu,  peranan  komisaris independen sangatlah penting. Namun, dalam praktik  yang selama ini  terjadi di  Indonesia, terdapat  kecenderungan  bahwa  komisaris seringkali  melakukan  intervensi  terhadap direksi dalam menjalankan tugasnya.
Bagi  setiap  calon  emiten  yang  akan mencatatkan sahamnay di Bursa Efek Jakarta (sekarang  PT  Bursa  Efek  Indonesia),  PT
Bursa  Efek  Indonesia  mewajibkan  adanya komisaris independen dalam struktur kepengurursan  emiten  tersebut.  Komisaris dalam  peraturan  Bursa  Efek  butir  1-a  dari Peraturan Pencatatan Efek No. 1-A PT Bursa Efek  Indonesia  mengenai  Ketentuan  Umum Pencatatan  Efek  yang  Bersifat  Ekuitas  di Bursa  mengatur  tentang  rasio  komisaris independen. Dalam butir tersebut menyatakan bahwa jumlah komisaris independen  haruslah  secara  proporsional sebanding  dengan  jumlah  saham  yang dimiliki  oleh  pihak  yang  bukan  merupakan pemegang saham pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlaha komisaris independen  sekurang-kurangnya  30%  (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah komisaris.
Butir  2  dari  peraturan  tersebut mengatur  mengenai  persyaratan  komisaris independen.  Butir  tersebut  menyatakan bahwa  komisaris  independen  dilarang  untuk memiliki  hubungan  terafiliasi  baik  dengan pemegang  saham  pengendali,  direktur, maupun komisaris lainnya dan untuk bekerja rangkap dengan perusahaan terafiliasi. Selain itu,  komisaris  independen  diharuskan  untuk memahami  peraturan  perundang-undangan dibidang pasar modal. 39
Kedua  hal  tersebut  menunjukkan bahwa  komisaris  independen  mewakili
39 Ibid ., 16.
40 Ibid ., 17.
kepentingan  minoritas,  sehingga  diharapkan menjadi  penyeimbang  dalam  pengawasan perusahaan  publik.  Menurut  otoritas  PT Buras  Efek  Indonesia,  sampai  dengan  bulan Oktober  2004  sekitar  99%  emiten  sudah mengangkat  komisaris  independen.  Hanya tinggal sekitar 15 perusahaan saja yang belum menerapkan  prinsip  GCG  karena  belum mengangkat  komisaris  independen  dalam perusahaannya.  Pada  saa  itu,  otoritas  bursa memberikan  batas  waktu  (toleransi)  hingga akhir  tahun  2004  kepada  perusahaan  yang bersangkutan  untuk  segera  mengangkat komisaris independen. 40

## 3. Dewan Pengawas Syariah
Pengawasan terhadap kepatuhan prinsip  syariah  oleh  bank  syariah  dilakukan oleh  lembaga  pengawasan  tersendiri,  yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS adalah suatu  badan  yang  diberi  wewenang  untuk melakukan  pengawasan  dan  melihat  secara dekat  aktivitas  lembaga  keuangan  syariah agar  lembaga  tersebut  senantiasa  mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak menyimpang  dari  fatwa  MUI  yang  telah dikeluarkan.
Dalam  UU  No.  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas,  DPS  tidak termasuk  organ  perseroan.  Organ  perseroan merupakan  unsur  utama  yang  melaksanakan
kegiatan perseroan terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS),  direksi  dan  dewan  komisaris. Walaupun  DPS  bukan  merupakan  organ perseroan,  peraturan  ini  menegaskan  bahwa setiap  perseroan  yang  melakukan  kegiatan usaha  berdasarkan  prinsip  syariah wajib memiliki  DPS.  Sebagai  unsur  wajib,  posisi DPS  ditempatkan setara dengan  posisi dewan komisaris. 41
Berdasarkan Pasal 32 ayat (3) UU No. 21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah, tugas utama DPS adalah memberikan nasihat dan  saran  pada  direksi,  serta  mengawasi kegiatan  bank  terhadap  kepatuhan  syariah. Terkait  dengan  luas  lingkup  pengawasan kepatuhan  syariah,  fungsi  pengawasan  yang dilakukan oleh DPS harus mencakup 2 (dua) hal, yaitu pengawasan terhadap produk yang dikeluarkan dan pengawasan terhadap operasional  bank  syariah.  Kedua  lingkup pengawasan ini diformalkan dalam ketentuan perundang-undangan  dari  Pasal  35  ayat  (2)
Peraturan
Bank
Indonesia Nomor
11/3/PBI/2009  tentang  Bank Umum  Syariah dan  Pasal  29  ayat  (2)  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  11/23/PBI/2009  tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: 42
41 Haniah  Ilhamai,  “Pertanggungjawaban Dewan  Pengurus  Syariah  Sebagai  Otoritas  Pengawas Kepatuhan  Syariah  Bagi  Bank  Syariah,”  (on-line)
( https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16274 /10820 ), (diakses 9 Agustus 2017), 486.
a. Pengawasan terhadap produk bank syariah
Pengawasan terhadap produk dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
1) Tahap  sebelum  penawaran  ( ex-ante ). Dalam  tahap  ini,  DPS  melakukan pengawasan dengan cara:
a) Menilai dan memastikan pedoman produk yang  dikeluarkan  bank  (hanya  bank umum syariah)
b) Meminta  fatwa  kepada  Dewan  Syariah Nasional (DSN) untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya
2) Tahap  pada  saat  dan  setelah  produk ditawarkan  ( ex-post ).  Dalam  tahap  ini DPS  melakukan  pengawasan  dengan cara:
a) Mengawasi proses pengembangan produk baru bank
b) Melakukan review secara  berkala  atas pemenuhan  prinsip  syariah  terhadap mekanisme  penghimpunan  dana  dan penyaluran  dana  serta  pelayanan  jasa bank
b. Pengawasan  terhadap  operasional  bank DPS melakukan pengawasan operasional bank dengan cara:
1) Melakukan review secara  berkala  atas pemenuhan  prinsip  syariah  terhadap
42 Ibid ., 485.
mekanisme  penghimpunan  dana  dan penyaluran  dana  serta  pelayanan  jasa bank
2) Meminta  data  dan  informasi  terkait dengan  aspek  syariah  dari  satuan  kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya
Dari  ketentuan  tersebut,  maka  luas pengawasan DPS telah diatur secara tegas dan memiliki  kekuatan  hukum  yang  tepat. Pelanggaran  terhadap  ketentuan  ini  diancam dengan sanksi administratif.

## A. Tanggungjawab Sosial Perusahaan
Hadirnya perusahaan di tengah masyarakat  memiliki  peranan  yang  cukup besar  yang  mana  diharapkan  mampu meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. 43
Setiap  perusahaan  perlu  memiliki  tanggung jawab  sosial,  baik  yang  berhadapan  dengan lingkungan  organisasi  bisnisnya  maupun lingkungan  yang  secara  tak  langsung  terkait dengan  organisasi  bisnis.  Dari  aspek ekonomi,  perusahaan  harus  berorientasi mendapatkan  keuntungan  dan  dari  aspek sosial perusahaan harus memberikan
43 Putu  Ari  Ratnadewi  dan  I  G.K  Agung Ulupui,  “Mekanisme Corporate  Governance Sebagai Variabel Pemodrasi Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Nilai
Perusahaan,” E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 14. no. 1 (Januari 2016), 549.
44 Anggara  Fahrizqi,  “ Faktor-faktor  Yang Mempengaruhi  Pengungkapan  Corporate  Social Responsibility  (CSR)  Dalam  Laporan  Tahunan Perusahaan : Studi  Empiris  Pada  Perusahaan Manufaktur  Yang  Terdaftar  Dalam  Bursa  Efek Indonesia” (Skripsi  tidak  diterbitkan,  Semarang: Program  Strata  Satu,  Universitas  Diponegoro,  2010), 1.
kontribusi secara langsung kepada masyarakat. 44 Pada intinya, setiap organisasi atau  perusahaan  pada  akhirnya  perlu menyadari bahwa apapun yang dilakukannya merupakan reaksi atau tuntutan dari lingkungan  atau  juga  sebaliknya  merupakan upaya  untuk  memengaruhi  lingkungannya. 45
Tanggung  jawab  ( responsibility )  adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban/tugas-tugas yang dibebankan kepadanya  sebagai  akibat  dari  wewenang yang diterima atau dimilikinya. 46
Menurut ISO 26000 dalam I Made dan Putu Ayu, 47 tanggung jawab sosial perusahaan  (CSR)  adalah  tanggung  jawab sebuah  organisasi  terhadap  dampak  dari keputusan-keputusan dan kegiatan- kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan,  yang  diwujudkan  dalam  bentuk perilaku  transparan  dan  etis,  yang  sejalan dengan  pembangunan  berkelanjutan  dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan,  sejalan  dengan  hukum  yang
45 Erni  Tisnawati  Sule  dan  Kurniawan Saefullah, Pengantar  Manajemen (Jakarta:  Kencana, 2005), 76.
46 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah (Ed. Revisi, Cet. 6, Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.
47 I Made Sudana dan Putu Ayu Arlindinia W, “ Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Go- Public Di Bursa Efek Indonesia,” Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan 4, no. 1 (April 2011), 38.
ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta  terintegrasi dengan organisasi  secara  menyeluruh.  Sembiring dalam  Erna  dan  Sofie, 48 menjelaskan tanggung  jawab  sosial  merupakan  proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan  dan  terhadap  masyarakat secara keseluruhan.
Dalam  kajian  ini  dikatakan  oleh Harap,  Sofyan,  Safri  dalam  Bayu 49 bahwa berbagai dasar perusahaan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu :
1. Keterlibatan  sosial  perusahaan  terhadap masyarakat  dalam  memenuhi  panggilan bahwa dirinya memiliki kepekaan terhadap  masalah  sosial  di  tengah masyarakat.
2. Meningkatkan  nama  baik  perusahaan (citra  perusahaan),  simpati  masyarakat, karyawan dan investor, sehingga berharap Feed Back secara ekonomi.
48 Erna  Agustin  Roziani  dan  Sofie,  “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Tingkat Pengungkapan  Sosial  Dalam  Laporan  Tahunan  Bank Konvensional  Dan  Bank  Syariah  Di  Indonesia,” TAZKIA | Islamic Finance & Business Review 5, no. 1 (Januari—Juli 2010), 61.
49 Bayu  Bajra,  Zainul  Arifin,  dan  Sunatri, “Analisis  Pengaruh CSR  ( Corporate Social Responsibility )  Terhadap  Citra  Perusahaan:  Studi Kasus  Pada  Masyarakat  Sekitar  PT.  Adora  Indonesia Di  Kalimantan  Selatan,” Jurnal  Administrasi  Bisnis ( JAB ) 30. no. 1 (Januari 2015), 189.
50 Ahmad Kamil dan Antonius Herusetya, “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas
3. Menghindari  campur  tangan  pemerintah dalam melindungi masyarakat.
4. Meningkatkan  respon  positif,  norma  dan nilai  masyarkat  yang  sesuai  dengan kehendak investor.
5. Membantu  program  pemerintah  seperti konsevasi, pelestarian budaya, peningkatan  pendidikan,  lapangan  kerja dan lain sebagainya.
Menurut  Kotler  dan  Lee  dalam Ahmad  dan  Antonius, 50 manfaat  yang diperoleh  perusahaan  dengan  melakukan kegiatan CSR yakni meningkatkan penjualan 51 dan market  share ,  memperkuat brand positioning , meningkatkan kemampuan  perusahaan  untuk  memotivasi dan mempertahankan kariyawan, serta menurunkan biaya operasional.

## 2.3 Pendekatan Teori
Jensen  dan  Meckling  dalam  Alif 52 menyatakan  bahwa  hubungan  keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer ( agent )
Pengungkapan Kegiatan Corporate Social Responsibility ,” Media Riset Akuntansi 2. no. 1(Februari 2012), 2.
51 Survey  Global  yang  dilakukan  oleh The Economicts  Intelligence  Unit menunjukkan  bahwa 85%  eksekutif  senior  dan  investor  dari  berbagai organisasi  menjadikan  CSR  sebagai  pertimbangan utama  dalam  pengambilan  keputusan,  Lihat  Warta Ekonomi  dalam  Novita  Indrawati,  “Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Annual Report Serta  Pengaruh Political  Visibility Dan Economic Performance ,” Pekbis Jurnal 1, no. 1 (Maret 2009), 1.
52 Alif Romadhon Putro, “ Pengaruh Profitabilitas,  Kepemilikan  Institusional,  Pajak,  Dan
dengan  investor  ( principal ).  Hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu dengan yang menerima pendelegasian  tersebut. 53 Agency  theory menjelaskan  pentingnya  pemilik  perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga  profesional  (disebut agents ) untuk menjalankan bisnisnya. 54 Teori keagenan  memprediksi  bahwa  pemilihan kebijakan pengungkapan informasi tanggung jawab  sosial  dalam  hubungan  keagenan dipengaruhi  oleh  3  faktor  yakni,  visibilitas politis,  biaya  pengawasan  atau monitoring cost ;  dan  biaya  kontrak  atau contracting cost . 55
Eisenhardt  dikutip  dalam  Isnanta dalam Perminas dan Deresti, 56 menggunakan tiga  asumsi  sifat  dasar  manusia  guna menjelaskan  tentang  teori  agensi  yaitu:  (1) manusia  pada  umumnya  mementingkan  diri sendiri  ( self  interest ),  (2)  manusia  memiliki
Kualitas  Good  Corporate  Governance  Terhadap Manajemen Laba : Studi Empiris Pada Perusahaan Go Publik  Yang  Terdaftar  Dalam  Penilaian  IICG  Pada Tahun 2011-2013 ”  (Skripsi  tidak  diterbitkan, Surakarta: Program Strata Satu, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), 5.
53 Dwi Fatimatuzahra, “Analisis Perbandingan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Antara Bank  Syariah  Indonesia  Dengan  Bank  Syariah Malaysia,”  (Malang:  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 4.
54 Feri  Ferial,  Suhadak,  dan  Siti  Ragil Handayani,  “Pengaruh Good  Corporate  Governance Terhadap  Kinerja  Keuangan  Dan  Efeknya  Terhadap Nilai  Perusahaan:  Studi  Pada  Badan  Uasaha  Milik
daya  pikir  terbatas  mengenai  persepsi  masa mendatang  ( bounded  rationality ),  dan  (3) manusia  selalu  menghindari  risiko  ( risk averse ).  Berdasarkan  asumsi  sifat  dasar manusia  tersebut,  manajer  sebagai  manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat opportunistic , yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.
Selain itu Teori Agensi juga menjelaskan  mengenai  masalah  asimetris informasi. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang  saham).  Oleh  karena  itu  sebagai pengelola,  manajer  diwajibkan  memberi sinyal  mengenai  kondisi  perusahaan  kepada pemilik. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan  kondisi  perusahaan  sebenarnya. Kondisi  ini  dikenal  sebagai  informasi  yang tidak simetris atau asimetri informasi. 57
Negara  Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia Periode 2012-2014,” Jurnal Administrasi Bisnis ( JAB ) 33. no. 1 (April 2016), 147.
55 Ade Andriani, “Pengaruh Tanggung Jawab Sosial  Perusahaan  Terhadap  Kualitas  Pengungkapan Informasi  Tanggung  Jawab  Sosial  Dan  Dampaknya Pada Nilai Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik  Di  Bursa  Efek  Indonesia,” Jurnal  Wawasan Manajemen 3, no. 1(Februari 2015), 19.
56 Perminas Pangeran dan Deresti Salaunaung, “Praktek  Tata  Kelola  dan  Kepemilikan  Institusional: Bukti Emperis Dari Sektor Industri Perbankan,” Jurnal Akuntansi XX, no. 02 (Mei 2016), 219.
57 Ibid., 219.
Teori keagenan mengemukakan bahwa  antara  pihak principal (pemilik)  dan agent (manajer)  memiliki  kepentingan  yang berbeda sehingga memunculkan konflik yang dinamakan konflik keagenan ( agency conflict ).  Menurut  Lambert  dalam  I  Gusti Agung  dan  G  Agus, 58 Perusahaan  yang memisahkan fungsi kepemilikan dan pengelolaan perusahaan akan rentan terhadap konflik keagenan. Konflik kepentingan antara pemegang  saham  dan  manajemen  dapat timbul karena kemungkinan agen tidak selalu melakukan  hal-hal  yang  sesuai  dengan kepentingan principal sehingga dapat memicu konflik.
Masalah  agensi  yang  disebabkan karena  konflik  kepentingan  dan  asimetri informasi  ini,  maka  perusahaan  harus menanggung  biaya  keagenan.  Jensen  dan Meckling  dalam  Perminas  dan  Deresti, 59 menjelaskan biaya keagenan dalam tiga jenis yaitu: (1) Biaya Monitoring , merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan
pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan  oleh  agen;  (2)  Biaya  pengikatan ( bonding  cost ),  merupakan  biaya  untuk
58 I Gusti Agung Ayu Pramita Indraswari dan G Agus Indra Tenaya, “Pengaruh Levarge , Tata Kelola dan  Karakteristik  Perusahaan  Pada  Perataan  Laba Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia,” E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayan 14,  (Januari 2016), 487.
59 Ibid ., 220.
60 Ni  Wayan  Rustiarini,  “Pengaruh  Struktur Kepemilikan  Saham  Pada  Pengungkapam Corporate Social  Responsibility ”  (Jurusan  Akuntansi  Fakultas
menjamin  bahwa  agen  tidak  akan  bertindak merugikan principal ,  atau  dengan  kata  lain untuk  meyakinkan  agen,  bahwa principal akan  memberikan  kompensasi  jika  agen benar-benar melakukan tindakan tersebut; (3) Biaya  kerugian    residual,  merupakan  nilai uang  yang  ekuivalen  dengan  pengurangan kemakmuran  yang  dialami  oleh principal akibat dari perbedaan kepentingan.
Struktur kepemilikan merupakan salah satu aspek corporate governance yang dipandang  sebagai  mekanisme  kontrol  yang tepat  untuk  mengurangi  konflik  keagenan karena dapat meningkatkan proses monitoring dalam  perusahaan. 60 Corporate governance merupakan  salah  satu  elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan dan pengungkapan informasi yang lengkap  antara  manajemen  perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan stakeholders lainnya. 61

## 2.4 Islam dan Tata Kelola Perusahaan
Dalam perspektif Islam good corporate governance dikenal dengan istilah
Ekonomi  Universitas  Mahasaraswati  Denpasar,  Bali, 2011), 4.
61 Cynthia  Dwi  Putri,  “Pengaruh Corporate Governance dan  Karakteristik  Perusahaan  Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Dalam Sustainability Report : Studi Empiris Perusahaan  yang  Terdaftar  di  BEI”  (Skripsi diterbitkan,  Program  Studi  Akuntansi  Fakultas Ekonomi  Universitas  Negeri  Padang,  Padang,  2013), 4.
god  corporate  governance . God  corporate governance merupakan  sebuah  sistem  tata kelola  perusahaan  yang  berdasarkan  pada paradigma tauhid, dan digagas untuk menjadi alternatif corporate governance dalam perusahaan  kapitalis  yang  didasarkan  pada pemikiran syirik. 62 Esensi dari god corporate governance adalah mendahulukan pengawasan  iman  dari  pengawasan  raja, menghubungkan  suara  hati  dengan  kerja sehingga pekerjaan menjadi suci ( sacred ).
Tata Kelola Perusahaan yang berketuhanan  adalah  hasil  dari  interaksi antara dinamika spiritual individu dan faktor- faktor  kelembagaan.  Karena  itu,  tanggung jawab  perusahaan  mencakup  tidak  hanya terhadap  konsumen,  pegawai,  pemasok,  dan pemerintah,  tetapi  juga  terhadap  generasi selanjutnya, makhluk lain, dan pada akhirnya kepada Tuhan. Luasnya aktor dan sektor yang menjadi  rujukan  tanggung  jawab  sosial perusahaan dengan model governance perusahaan  juga  lebih  interagtif,  yakni menyatukan  dimensi  meteril  dan  spiritual serta individual dan kelembagaan. 63
62 Sanerya Hendrawan,
Spiritual Management ,  Cet.  I  (Bandung:  Pt.  Mizan  Pustaka, 2009), 201.
63 Ibid ., 222.
64 Supardi, Metodologi  Penelitian  Ekonomi Bisnis (Yogyakarta: UII Press, 2005), 32.
65 Subagyo dan Djarwanto, Statistika Induktif (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005), 93.

## 3. METODOLOGY
Berdasarkan  tujuannya  penelitian  ini termasuk penelitian verifikasi dengan pendekatan kuantitatif. Yang mana bertujuan untuk  mengetahui  kemungkinan  hubungan peristiwa atau  gejala  yang satu  dengan  yang lainnya  setelah  adanya  perlakuan  terhadap peristiwa  atau  gejala  tersebut.  Adanya perlakuan  terhadap  subyek  penelitian  akan memberikan  dampak  atau  akibat  tertentu pada subyek tersebut. 64 Dalam hal ini, penulis akan  melakukan  penelitian  pada  4  (empat) Bank Umum Syariah di Indonesia.

## Populasi dan Sampel
Populasi penelitian adalah jumlah dari keseluruhan dari obyek penelitian yang akan diteliti. 65 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  bank  umum  syariah  yang  ada  di Indonesia yang tercatat sampai dengan tahun 2016  yakni  berjumlah  13  (sebelas) 66 Bank Umum Syariah.
Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan tujuan agar relevan dengan tujuan penelitian, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 67
Adapun  kriteria  yang  digunakan  untuk
66 Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK), Statistik Perbankan Syariah, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan , 2015), 2.
67 Husaini  Usman  dan  Purnomo  Setiady Akbar, Pengantar  Statistik ,  Edisi  kedua  (Jakarta:  Pt. Bumi Aksara, 2011), 186.
menentukan  sampel  adalah  seluruh  bank umum  syari’ah  yang  tercatat  sampai  tahun 2016 dan masuk dalam kategori Bank Umum
Swasta
Nasional (BUSN) Devisa, menerbitkan  laporan  tahunan  dari  periode 2012-2015,  dan  melaksanakan  CSR.  Atas dasar  kriteria  di  tersebut  diperoleh  jumlah sampel  sebanyak  4  (empat)  bank  umum syariah yaitu Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia.

## Sumber Data
Data  adalah  informasi  yang  akan diolah  dan  digunakan  untuk  membuktikan kebenaran  teori,  menyimpulkan  tentang sesuatu  maupun  mencari  jawaban  atas hipotesa  yang  diajukan. 68 Dalam  penelitian ini  dilakukan  studi  eksplorasi  terhadap  data yang  relevan  dengan  obyek  kajian  yang bersumber  dari  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  dalam  penelitian  ini berupa data laporan tahunan ( annual report ) yang  telah  diaudit.  Untuk  memperoleh  data primer peneliti melakukan penelusuran  yang bisa  diakses  melalui  laporan  publikasi  Bank Indonesia  yang  berhubungan  dengan  obyek yang  diteliti  dan  laporan  tahunan  masing- masing  bank  syariah  yaitu  pada  situs www.syariahmandiri.com ,
68 Syamsul  Hadi, Metodologi  Penelitian Untuk  Akuntansi  dan  Keuangan (Yogyakarta: Ekonosia, 2006),  37.
69 Jika ditinjau dari segi cakupan  waktu, data dalam penelitian ini merupakan data pooling atau data
www.bnisyariah.com , www.bsmi.com dan www.bankmuamalat.com . 69
Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui kajian pustaka ( library research )  dilakukan  dengan  cara  mencari buku-buku literatur yang relevan, melakukan penelusuran  jurnal-jurnal  nasional  untuk mendukung  penelitian  ini  khususnya  yang menyangkut GCG.
Analisis  data  di  lakukan  dengan menggunakan SPSS. Hasil perhitungan SPSS digunakan  untuk  menguji  hipotesis  dengan model  regresi  linear  berganda  dan  harus menghindari  adanya  penyimpangan  asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini dimaksudkan agar variabel independen yang menjadi  estimator  atas  variabel  dependen tidak  bias.  Apabila  tidak  ada  gejala  asumsi klasik  yaitu  normalitas,  multikolinearitas, heteroskedastisitas,  dan  autokorelasi  dalam pengujian  hipotesis  dengan  model  yang digunakan, maka diharapkan dapat menghasilkan  suatu  model  yang  baik sehingga hasil analisisnya juga baik dan tidak bias.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
panel yaitu data yang waktunya lebih dari satu waktu tertentu  dan  merupakan  urutan  seperti  halnya  runtut waktu  ( time  series ).  Lihat  Syamsul  Hadi  dalam  Ali, Pengaruh Tanggungjawab Sosial , 12.
4.1 Gambaran Objek Penelitian Penelitian  dilakukan  pada  Bank Umum
Syariah Indonesia dengan menentukan  perusahaan-perusahaan  sektor perbankan  pada  tahun  2012-2015  sebagai populasi  penelitian.  Prosedur  penentuan sampel  dengan  menggunakan purposive sampling .
Tabel 1. Sampel penelitian

## 4.2 Hasil Analisis
Variabel-variabel  yang  digunakan dalam  penelitian  mini  meliputi  Proporsi dewan  komisaris  independen,  ukuran  dewan direksi, dan ukuran dewan pengawas syariah sebagai  variable  independen.  Sedangkan variable  dependen  yaitu corporate  social reponsibility yang  diukur  dengan  ISR.
Variabel tersebut akan diuji secara deskriptif seperti berikut ini :
Tabel 2. Statistik deskriptif
Nilai  rata-rata  dewan  komisaris independen  sebesar  1,317,  dewan  komisaris independen minimum sebesar 0,3 dan dewan komisaris independen maksimum sebesar 3,0 sedangkan  standar  deviasi  dewan  komisaris independen sebesar 1,1028.
Nilai  rata-rata  dewan  direksi  sebesar 4,750,  dewan  direksi  minimum  sebesar  3,0 dan  dewan  direksi  maksimum  sebesar  8,0 sedangkan  standar  deviasi  dewan  direksi sebesar 1,4848.
Nilai  rata-rata  dewan  pengawas syariah  sebesar  2,667,  dewan  komisaris independen minimum sebesar 2,0 dan dewan pengawas  syariah  maksimum  sebesar  3,0 sedangkan  standar  deviasi  dewan  pengawas syariah sebesar 0,4924.
Tingkat  mean  pengungkapan  CSR  sebesar 62,833, CSR minimum sebesar 54,0 dan CSR maksimum  sebesar  72,0  sedangkan  standar deviasi dewan komisaris independen sebesar 6,7397.

## 4.3 Pengujian hipotesis
Pengujian hipotesis merupakan langkah-  langkah  atau  prosedur  yang dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memutuskan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Secara rinci  hasil  pengujian  hipotesis  dijabarkan sebagai berikut:
Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Pengujian hipotesis pertama
dilakukan  dengan  melihat  nilai  koefisien
regresi  pada  model  summary.  Koefisien determinasi  (R2)  pada  intinya  mengukur seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menerangkan  variasi  variabel  dependen. Koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai  koefisien  determinasi  yang  disesuaikan atau adjusted R2. Nilai adjusted R2 berkisar antara  0  sampai  1,  semakin  nilai  tersebut mendekati  angka  1  maka  pengaruh  variabel independen  terhadap  variabel  dependen semakin erat.
Adjusted  R2  dihitung  dengan  cara mengalikan  adjusted  R2  dengan  100% (adjusted  R2  x  100%).  Berdasarkan  tabel, adjusted R2 sebesar 0,637 atau 63,7%. Nilai adjusted  R2  tersebut    berarti  menunjukkan persentase  sumbangan  pengaruh  variabel Good  Corporate  Governance terhadap Pengungkapan ISR adalah 63,7%, sedangkan sisanya  sebesar  36,3%  dipengaruhi  oleh variabel  lain  yang  tidak  digunakan  dalam penelitian ini. Hasil pengujian juga menunjukkan  nilai  R  atau  koefisien  korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel  independen  dan  variabel  dependen. Nilai R sebesar 0,858 menunjukkan hubungan  yang  cukup  kuat  antara  variabel dependen  dengan  variabel  independen. Semakin nilai R mendekati 1, maka semakin kuat  pula  hubungan  variabel  dependen dengan variabel independen.
Uji F
Dilakukan  untuk  mengetahui  apakah variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki pengararuh signifikan terhadap ISR. Semua  variabel  diuji  secara  bersama.  Jika variabel  bebas  memiliki  pengaruh  secara simultan  terhadap  variabel  terikatnya  maka model  persamaan  regresi  masuk  dalam kriteria  cocok  atau  fit.  Sebaliknya  jika  tidak terdapat  pengaruh  secara  simultan  maka masuk  dalam  kategori  tidak  cocok  atau  non fit.
Pada  ouput  ANOVA  pada  tabel  Uji model  Regresi  secara  Simultan  Y  ISR diperoleh F hitung sebesar 0,699 dan F tabel dengan (df) n1 = 3 dan n2 = 8 adalah 4,07. F hitung lebih besar dari F tabel (7,436 < 4,07) maka  secara  simultan good  corporate governance tidak  beroengaruh  terhadap pengungkapan corporate social responsibility pada bank umum syariah milik pemerintah.  Pengaruh  secara  simultan  juga dapat  dilihat  dengan  membandingkan  nilai Sig.  dengan  α.  Berdasarkan  tabel  di  atas diperoleh nilai Sig. sebesar 0,011 dibawah α = 0,05 maka dapat disimpulkan juga terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel good corporate governance terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

## Uji T
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui apakah  masing-  masing  variabel  bebas pembentuk  model  regresi  secara  individu
memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Apakah variabel tersebut memiliki  pengaruh  yang  berarti  terhadap variabel terikatnya atau tidak.
Hasil  pengujian  parsial  (uji  t)  antara komisaris independen dengan pengungkapan CSR  menunjukkan  nilai  t  hitung  sebesar  - 4,441 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari α = 0,05. Artinya bahwa variabel  komisaris  independen  berpengaruh positif  dan  signifikan  pada  pengungkapan CSR.  Dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah komisaris  independen  akan  mempengaruhi pengungkapan CSR dalam suatu perusahaan. Dengan demikian H 1 “Komisaris Independen  berpengaruh  positif  pada pengungkapan CSR” diterima .
Hasil  pengujian  parsial  (uji  t)  antara dewan  direksi  dengan  pengungkapan  CSR menunjukkan  nilai  t  hitung  sebesar  -2,957 dengan nilai  signifikansi  sebesar 0,018  yang lebih  kecil  dari  α  =  0,05.  Artinya  bahwa variabel  dewan  direksi  berpengaruh  positif dan  signifikan  pada  pengungkapan  CSR. Dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah  dewan direksi  akan  mempengaruhi  pengungkapan CSR  dalam  suatu  perusahaan.  Dengan demikian H 2 “Dewan Direksi berpengaruh positif pada pengungkapan CSR”
diterima .
Hasil  pengujian  parsial  (uji  t)  antara dewan pengawas syariah dengan
pengungkapan  CSR  menunjukkan  nilai  t hitung sebesar 1,464 dengan nilai signifikansi sebesar 0,181 yang lebih besar dari α = 0,05. Artinya  bahwa  variabel  dewan  pengawas syariah  berpengaruh  negatif  dan  tidak signifikan  pada  pengungkapan  CSR.  Dapat disimpulkan bahwa berapapun jumlah dewan pengawas  syariah  tidak  akan  mempengaruhi pengungkapan CSR dalam suatu perusahaan. Dengan  demikian H 3 “Dewan  Pengawas Syariah berpengaruh positif pada pengungkapan CSR” ditolak .
Sehingga  hasil  atau  output  dari analisis  regresi  dengan  menggunakan  SPSS yang  terlihat  dalam  tingkat  signifikansi variabel  regresi,  maka  dapat  disusun  sebuah persamaan regresi ganda sebagai berikut:
Y =  76,00 + -6,827 DKI + - 3,788 DD + 5,181 DPS
Y merupakan variabel dependen yang menunjukkan Pengungkapan Corporate Social  Responsibility ,  sedangkan  variabel bebas  dalam  persamaan  regresi  tersebut adalah  X 1 yang  menerangkan  komposisi dewan  komisaris  independen  dan  X 2 yang menerangkan komposisi dewan direksi, serta X 3 merupakan  komposisi  dewan  pengawas syariah.

## 4.4 Pembahasan
Dari hasil pengujian pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan CSR, dapat dinyatakan bahwa
terdapat  pengaruh  positif  yang  signifikan terhadap  pengungkapan  CSR.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  jumlah  komisaris independen akan mempengaruhi pengungkapan CSR dalam suatu  perusahaan dan  pengawasan  yang  dilakukan  atas kebijakan  dan  peraturan  yang  telah  dibuat dapat dilakukan secara efektif guna mengawasi  tingkah  laku  pihak  manajemen dalam  menjalankan  tugasnya  yang  disajikan dalam  laporan  tahunan  bank  terkait  guna memenuhi  kebutuhan  laporan  untuk  para stakeholder .
Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Amirul  Khoirudin 70 yang  menyatakan  bahwa  dewan  komisaris independen  berpengaruh  positif  terhadap pengungkapan  CSR.  Amirul  Khoirudin berasumsi  bahwa  dewan komisaris memiliki peran yang penting karena bertugas mengawasi  perusahaan  dan  menyampaikan semua informasi kepada stakeholders , termasuk  informasi  pengungkapan  tanggung jawab  sosial.  Terkait  dengan  pengungkapan informasi  oleh  perusahaan,  semakin  besar ukuran  dewan  komisaris,  maka  pengawasan
70 Amirul
Khoirudin,
“ Corporate Governance .”
71 Riha  Dedi  Priantana  dan  Ade  Yustian, “Pengaruh Struktur Good Corporate Governance .” 72 Lu’liyatul  Mutmainah,  “ Pengaruh  Elemen Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap  Pengungkapan  Tanggungjawab  Sosial: Pendekatan  Islamic  Reporting  Index  (studi  Kasus Pada  Bank  Umum  Syariah  Periode  2011-2014) ,”
akan semakin baik. Dengan pengawasan yang baik,  maka  diharapkan  pengungkapan  ISR akan semakin luas karena dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen.
Riha  Dedi  Priantana  dan  Ade Yustian 71 dalam  penelitiannya  menunjukan komposisi  dewan  komisaris  independen berpengaruh  positif  terhadap  pengungkapan CSR dengan asusmi bahwa jumlah komposisi dewan komisaris independen akan mempengaruhi perusahaan dalam pengungkapan CSR dalam laporan tahunannya.
Hasil  penelitian  ini  bertentangan dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Lu’liyatul Mutmainah 72 dan Amalia Ramdhaningsih  dan  I  Made  Karya  Utama 73 yang  menyatakan  bahwa  dewan  komisaris independen  berpengaruh  negatif  terhadap pengungkapan  CSR.  Hasil  penelitian  yang dilakukan  Effendy, 74 menemukan  terdapat kendala  dalam  dewan  komisaris  independen yaitu  masih  lemahnya  kompetensi  dan integritas. Pengangkatankomisaris independen  sebagian  hanya  didasarkan  atas
Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Strata Satu, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
73 Amalia  Ramdhaningsih  dan  I  Made  Karya Utama,”Pengaruh Indikator Good Corporate
Governance .”
74 Muh.  Arief  Efendy, The  Power  Of  Good Corporate  Governance:  Teori  dan  Implementasi , Jakarta: Salemba Empat, 2009.
penghargaan semata,adanya hubungan keluarga atau kenalan dekat.
Hasil  pengujian  dalam  penelitian  ini menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pengungkapan  CSR.  Orang-orang  yang duduk di dewan redaksi memiliki kompetensi yang  tepat  dan  integritas  yang  tinggi  dapat mengarahkan sebuah perusahaan melaksanakan kewajiban-kewajibanya dengan  baik.  Dewan  direksi  baik  secara individual  maupun  secara  kolektif  dapat melaksanakan  tugas  mereka  secara  efisien dan efektif sehingga manajemen sebuah bank dapat  berjalan dengan baik. 75 Dewan  direksi pada  bank  syariah  melakukan  fungsi pengawasan  dengan  I’tikad  baik,  kehati- hatian,  dan  bertanggung  jawab.  Kesalahan maupun  kelalaian  Dewan  Komisaris  yang menyebabkan kerugian bagi perseroan harus dipertanggung jawabkan oleh Dewan Komisaris  bahkan  sampai  pertanggung jawaban pribadi. 76 Dengan demikian kewajiban bank terhadap pemenuhan tanggung  jawab  sosial  pun  dapat  dipenuhi seperti yang diamanatkan peraturan
75 J. Charkham, “Guidance for the Directors of Banks,”  Retrieved  13  Pebruari  2017,  from  Global Corporate
Governance Forum:
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/bd9bc00048a7e 730aa6fef6060ad5911/Focus_2_Guidance_for_Direct ors_of_Banks.pdf?MOD=AJPERES (2003), 15.
76 Syukron, A., “Pengaturan dan Pengawasan pada  Bank  Syariah,” Jurnal  Ekonomi  dan  Hukum Islam 2, no. 1 (2012): 28.
pemerintah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Lu’liyatul Mutmainah 77 yang menyatakan bahwa jumlah  dewan  direksi  tidak  berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
Hasil  pengujian  dalam  penelitian  ini menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah  berpengaruh  negatif  dan  tidak signifikan  terhadap  pengungkapan  CSR. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  Lu’liyatul  Mutmainah 78 dan Amirul Khorudin 79 yang  menyatakan bahwa jumlah  dewan  pengawas  syariah  tidak berpengaruh  terhadap  pengungkapan  CSR. Ditolaknya hipotesis ini kemungkinan disebabkan  karena  dewan  pengawas  syariah yang masih terfokus pada tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan opersional perbankan  syariah,  misalnya  mengenai persetujuan produk baru, mengawasi  apakah akad sudah sesuai dengan prinsip syariah dan review laporan  keuangan  bank  syariah, sehingga  menyebabkan  kurangnya  perhatian DPS atas pengungkapan CSR.
Jika  menggunakan  pendekatan  teori keagenan  ( agency  theory )  secara  teori,
77 Lu’liyatul  Mutmainah,  “ Pengaruh  Elemen Good Corporate Governance .”
78 Lu’liyatul  Mutmainah,  “ Pengaruh  Elemen Good Corporate Governance .”
79 Amirul
Khoirudin, “ Corporate Governance .”
pengungkapan tanggungjawab sosial
perusahaan dalam laporan keuangan bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi  (ketimpangan  informasi  antara manajer  dan    permilik  modal)  ketika informasi  laba  hanya  memberikan  sedikit informasi  tentang  nilai  perusahaan.  Laporan tahunan  adalah  salah  satu    media  yang digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi langsung dengan para investor.  Pengungkapan  informasi  dalam laporan  tahunan  yang  dilakukan  oleh perusahaan  diharapkan  akan  mengurangi asimetri  informasi  dan  juga  mengurangi agency  problems. Akan  tetapi  dengan munculnya mekanisme pengungkapan informasi  tersebut  akan  menimbulkan  biaya yaitu agency cost .
Dalam  teori  ini,  di  mana  manajemen bank  syariah  diasumsikan  bahwa  semua individu  bertindak  atas  kepentingan  mereka sendiri. Sehingga terjadi konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen  tidak  selalu  berbuat  sesuai  dengan kepentingan  prinsipal  (pemegang  saham), sehingga  memicu  biaya  keagenan  ( agency cost ).  Pemegang  saham  sebagai  prinsipal diasumsikan  hanya  tertarik  kepada  hasil keuangan  yang  bertambah  atau  investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa
80 Ali  Syukron, Pengaruh  Tanggungjawab Sosial , 114.
kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.
Manajemen  bank  syariah  sebagai agen yang melakukan pengungkapan informasi  tanggung  jawab  sosial  dengan tujuan  untuk  membangun image perusahaan dan  mendapatkan  perhatian  dari  masyarakat tentunya  memerlukan  biaya  dalam  rangka melaksanakan program-program tanggungjawab  sosial  perusahaan  sekaligus memberikan  informasi  pertanggungjawaban sosialnya,  sehingga  hal  ini  berdampak  pada laba  yang  dilaporkan  akan  menjadi  lebih rendah.
Hal  ini  tentunya  tidak  disukai  oleh principal ,  sehingga  kualitas  pengungkapan CSR  yang  dilakukan  oleh  manajemen  bank syariah  masih  tergolong  rendah.  Disamping itu,  pangsa  pasar  bank  syariah  masih tergolong  sangat  rendah  dari  pangsa  pasar perbankan Indonesia. Maka manajemen bank syariah cenderung berfokus untuk meningkatkan  laba  dan  aset  bank  syariah demi percepatan pertumbuhan bank syariah. 80

## 6. KESIMPULAN  SAN SARAN
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  pengaruh  tata  kelola perusahaan terhadap pengungkapan tanggungjawab  sosial  perusahaan  pada  bank umum syariah di Indonesia. Dengan
menggunakan metode analisis regresi berganda, hasil pengujian terhadap 4 sampel bank  umum  syariah  di  Indonesia  diperoleh sebagai berikut :
1. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengaruh tata kelola perusahaan dalam hal dewan  komisaris  independen berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial  perusahaan  pada  bank  umum syariah di Indonesia.
2. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengaruh  tata  kelola  perusahaan  dalam hal dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab  sosial  perusahaan  pada bank  umum  syariah  di  Indonesia.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tata  kelola  perusahaan  dalam  hal  dewan pengawas  syariah  berpengaruh  negatif terhadap  pengungkapan  tanggungjawab sosial  perusahaan  pada  bank  umum syariah di Indonesia.
Penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh peneliti dengan judul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tanggungjawab Sosial Perusahaan  Pada  Bank  Umum  Syariah  Di Indonesia”  belum  sempurna,  akan  tetapi dapat  dijadikan dasar bagi  pihak-pihak  yang berkepentingan dalam pengembangan perbankan syariah. Oleh  karena itu, terdapat beberapa saran antara lain:
1. Sampel  untuk  bank  umum  syariah  tidak hanya yang masuk kategori Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa.
2. Variabel yang digunakan untuk mengukur GCG  tidak  hanya  3  (tiga)  variabel sebagaimana  yang  disebutkan  diatas, dapatpula  ditambah  dengan  variabel lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arief  Effendi,  Muh., The  Power  Good Corporate  Governance  Teori  dan
Implementasi , Jakarta: Salemba Empat, 2009.
Efendy,  Muh.  Arief, The  Power  Of  Good Corporate  Governance:  Teori  dan Implementasi , Jakarta: Salemba Empat, 2009.
Ferlie et.  al , Akuntabilitas  Birokarsi  Publik: Sketsa  Pada  Masa  Transisi, Cet.  III,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

## Hutabarat,  Jemsly,  dan  Martani  Huseini,
Proses,  Formasi,  dan  Implementasi Manajemen  Strategi  Kontemporer Operasionalisasi  Strategi ,  Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006.
Hendrawan, Sanerya, Spiritual Management , Cetakan  I,  Bandung:  Pt.  Mizan Pustaka, 2009.
Hadi, Syamsul, Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Keuangan , Yogyakarta: Ekonosia, 2006. Muhammad, Sistem dan Prosedur
Operasional Bank Islam, Yogyakarta:
UII Press, 2000.
Nurdin,  N.,  &  Mir'atun,  M.  a.  (2018).  Do Government  And  Private  Sharia Commercial  Banks  Practice  Similar Financial Social Responsibility
Disclosure? HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, 15 (2), 285-321.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK), Statistik Perbankan  Syariah , Jakarta:  Otoritas Jasa Keuangan, 2015.
Surya,  Indra  dan  Ivan  Yustiavandana,
Penerapan Good Corporate
Governance , Jakarta: Kencana, 2008.
Syakhroza, Akhmad, Corporate Governance
Sejarah  dan  Perkembangan,  Teori,
Model, dan Sistem Governance Serta Aplikasinya Pada Perusahaan
BUMN , Jakarta: FEUI, 2005.
S.P.  Hasibuan,  Malayu  S, Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah , Ed. Revisi, Cet. 6, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
Supardi, Metodologi  Penelitian  Ekonomi Bisnis , Yogyakarta: UII Press, 2005.
Subagyo dan Djarwanto, Statistika Induktif , Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005.
Tisnawati  Sule,  Erni,  dan  Kurniawan Saefullah, Pengantar  Manajemen , Jakarta: Kencana, 2005.
Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar,
Pengantar  Statistik ,  Edisi  Kedua Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2011.

## Jurnal dan Artikel

## Andriani, “Pengaruh Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan  Informasi  Tanggung Jawab  Sosial  Dan  Dampaknya  Pada Nilai Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan  Publik  Di  Bursa  Efek Indonesia,” Jurnal Wawasan
Manajemen 3, no. 1 (Februari 2015).
Agung Ayu Pramita Indraswari, I Gusti, dan
G  Agus  Indra  Tenaya,  “Pengaruh
Levarge , Tata Kelola dan Karakteristik Perusahaan Pada Perataan  Laba  Perusahaan  Yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia,” E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayan 14, (Januari 2016).
Ayu  Sasmika  Putri,  Ida  dan  Bambang Suprasto  H,  “Pengaruh  Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan dan Mekanisme  Tata  Kelola  Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan,” E-Jurnal Akuntansi  Uneversitas  Udayana 15, no.1 (April 2016).
Anto, M.B. Hendrie dan Dwi  Retno Astuti ,
“Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility  Kasus  Pada  Bank Syariah  di  DIY,” Sinergi:  Kajian Bisnis  dan  Manajemen 10,  no.1 (Januari 2008).
Amri,  Saiful,  Andi  Tri  Haryono,  dan  M Mukery  Warso,  “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap
Kinerja Kariyawan PT. Aditec Cakrawiyasa  Semarang,” Journal  of Management 2, no. 2 (Maret 2016).
Agustin  Roziani,  Erna  dan  Sofie,  “Analisis Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Tingkat  Pengungkapan  Sosial  Dalam Laporan Tahunan Bank Konvensional Dan  Bank  Syariah  Di  Indonesia,” TAZKIA | Islamic Finance & Business Review 5, no. 1 (Januari—Juli 2010).
Bajra,  Bayu,  Zainul  Arifin,  dan  Sunatri, “Analisis  Pengaruh  CSR  ( Corporate Social Responsibility ) Terhadap Citra Perusahaan: Studi Kasus Pada Masyarakat Sekitar PT. Adora Indonesia  Di  Kalimantan  Selatan,”
Jurnal  Administrasi  Bisnis ( JAB )  30. no. 1 (Januari 2015).
Charkham, J., “Guidance for the Directors of Banks,”  Retrieved  13  Pebruari  2017, from  Global    Corporate  Governance
Forum: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect /bd9bc00048a7e730aa6fef6060ad591 1/Focus_2_Guidance_for_Directors_ of_Banks.pdf?MOD=AJPERES (2003).
Dedi  Priantana,  Riha  dan  Ade  Yustian, “Pengaruh  Struktur Good  Corporate Governance Terhadap Pengungkapan
Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan  Yang  Terdaftar  Di  Bursa Efek  Indonesia”, Jurnal  Telaah  dan Riset  Akuntansi 4,  no.  1  (Januari 2011).
Ferial,  Feri,  Suhadak,  dan  Siti  Ragil Handayani, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja  Keuangan  Dan  Efeknya
Terhadap  Nilai  Perusahaan:  Studi Pada  Badan  Uasaha  Milik  Negara Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek Indonesia Periode 2012-2014,” Jurnal Administrasi  Bisnis ( JAB )  33.  no.  1 (April 2016).
Hisamuddin,  Nur  dan  M.  Yayang  Tirta  K,
Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah, (on- line)
( http://respository.unej.ac.id/bitstrea
m/handle/123456789/58628/Nur%20 Hisamuddin_1.pdf?sequence=1 ), diakses 30 Mei 2016.
Harmoni, Ati dan Ade Andriyani, “Pengungkapan Corporate  Social Responsibility (CSR)  Pada Official Website Perusahaan:  Studi  Pada  PT. Unilever  Indonesia  Tbk,” KOMMIT (Agustus 2008).
Hidayati Setyani, Nur “Implementasi Prinsip Good  Corporate  Governance Pada Perbankan  Syariah  Di  Indonesia,”
Economica 1, no. 1 (Mei 2010).
Indrawati, Novita, “Pengungkapan Corporate
Social  Responsibility (CSR)  Dalam
Annual Report Serta Pengaruh
Political  Visibility Dan Economic Performance ,” Pekbis Jurnal 1, no. 1 (Maret 2009).
Ilhamai, Haniah, “Pertanggungjawaban Dewan  Pengurus  Syariah  Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi  Bank  Syariah,”  (on-line) ( https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/ download/16274/10820 ),  diakses  9 Agustus 2017.
Kusnardani  Iskandar,  Bintang,  “Analisis
Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Dan
Pengendalian  Internal,” Jurnal  Ilmu Dan Riset akuntansi 4. no. 10 (2015).
Khoirudin,  Amirul  “ Corporate  Governance dan  Pengungkapan Islamic  Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” Accounting Analysis
Journal 2 (2) (2013). Kunthi  Setyowati,  Valeria,  Zahro  Z.A,  dan M.G W Endang, “Pengaruh Pengungkapan Good Corporate Governance Dan Corporate  Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan:  Pada  Indeks  Bisnis-27
Yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-
2012,” Jurnal  Administrasi  Bisnis ( JAB ) 15, no. 1 (Oktober 2014).
Kamil,  Ahmad  dan  Antonius  Herusetya, “Pengaruh  Karakteristik  Perusahaan
Terhadap Luas Pengungkapan Kegiatan Corporate Social Responsibility ,” Media Riset
Akuntansi 2. no. 1 (Februari 2012). Murwaningsari,  Etty  “Hubungan corporate Governance,
Corporate Social Responsibility dan Corporate
Financial  Performance Dalam  Satu Continuum,” Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan 11, no. 1 (Mei 2009).
Masruki,  Rosnia et.  al ,  “Incorporating Corporate Social Responsibility
(CSR)  Into  Sustainable  Financial Performance  of  Islamic  Banks  in
Malaysia” Langkawi Islamic Finance and Economics International Conference , Insaniah University College, (2010).
Murwaningsih,  Etty,  ”Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibility , dan Corporate Financial  Performance Dalam  Satu Continuum,” Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan 11, no. 1 (Mei 2009).
Natalylova,  Kartina,  “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Corporate
Social  Responsibility dan  Kinerja
Perusahaan Yang Mendapatkan
Indonesia Suistainabilty  Reporting
Awards ,” Media  Bisnis (November 2013).
Nasution,  Marihot  dan  Doddy  Setiawan,
“Pengaruh Corporate  Governance
Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia,”
Simposium Nasional Akuntansi X (Juli 2007). Nurlela,  Rika  dan  Islahuddin,  ”Pengaruh
Corporate Social Responsibility
Terhadap  Nilai  Perusahaan  Dengan Prosentase  Kepemilikan  Manajemen Sebagai  Variabel  Moderating:  Studi Empiris  Pada  Perusahaan  Yang Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia,”
Simposium  Nasional  Akuntansi  XI (Juli 2008).
Nur  Aini,  Nike  dan  Nur  Cahyonowati,
“Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) Terhadap  Pengungkapan Corporate Social  Responsibility (CSR):  Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan  Yang  Terdaftar  Di  Bursa Efek Indonesia,” (On-Line),
( http://eprints.undip.ac.id/20144/1/Sk ripsi012.pdf ),  diakses  Tanggal  13
Oktober 2016.
Nur  Farida,  Yusriati,  Yulia  Prasetyo,  dan Eliada Herwiyanti, “Pengaruh
Penerapan Corporate  Governance
Terhadap Timbulnya Earnings Management Dalama Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan  Di  Indonesia,” Jurnal Bisnis  Dan  Akuntansi 12,  no.  2 (Agustus 2010).
Putri  Pamungkas,  Dian  “Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap  Implementasi Corporate Social  Responsibility (CSR)  Pada Industri Pertambangan dan Penggalian (BUMN Persero Terbatas),” (on-line), ( http://ejournal.unesa.ac.id/article/11 88/57/article.pdf ),  diakses  30  Mei
2016.
Pangeran, Perminas dan Deresti Salaunaung, “Praktek Tata Kelola dan Kepemilikan Institusional: Bukti Emperis Dari Sektor Industri
Perbankan,” Jurnal  Akuntansi XX, no. 02 (Mei 2016).
Rimardhani, Helfina, R. Rustam Hidayat, dan Dwiatmanto,  “Pengaruh  Mekanisme Good Corporate
Governance
Terhadap  Profitabilitas  Perusahaan: Studi  Pada  Perusahaan  BUMN  Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2014,” Jurnal Administrasi Bisnib ( JAB ) 31, no. 1 (Februari 2016).
Ramdhaningsih,  Amalia  dan  I  Made  Karya Utama,”Pengaruh  Indikator Good Corporate Governance dan
Profitabilitas  Pada  Pengungkapan Corporate  Social  Responsibility ,” E- Jurnal Akuntansi 3, no. 3 (2013).
Rahmat, Agung, “ Good Corporate
Governance (GCG)  Sebagai  Prinsip Implementasi Corporate Social
Responsibility (CSR):  Studi  Kasus
Pada Community Development Center PT. Telkom Malang,” Jurnal Skripsi/FEB UB (2013).
Ratnadewi,  Ari,  dan  I  G.K  Agung  Ulupui, “Mekanisme Corporate  Governance Sebagai Variabel Pemodrasi Pengaruh
Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Nilai Perusahaan,” E-Jurnal Akuntansi Universitas  Udayana 14.  no.  1 (Januari 2016).
Sudaryati,  Dwi  dan  Yunita  Eskadewi, “Pengaruh Corporate  Governance Terhadap  Tingkat  Pengungkapan Corporate  Social  Responsibility Di Bank  Syariah, Jurna  Ekonomi  dan Bisnis 11, no. 01 (September 2012).
Sudana, I Made dan Putu Ayu Arliandina W, “ Good  Corporate  Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada  Perusahaan Go- Public Di  Bursa  Efek  Indonesia,”
Jurnal Manajemen Teori Dan
Terapan 4, no. 1 (April 2011). Setyarini,  Yulia  dan  Melvie  Paramitha, “Pengaruh Mekanisme Good
Corporate Governance Terhadap Corporate  Social  Responsibility ,” Kewirausahaan 5, no. 2 (2011).
S. Kaihatu, Thomas, “ Good Governance Dan Penerapannya  Di  Indonesia,” Jurnal Manajemen  Dan  Kewirausahaan 8, no. 1 (Maret 2006).
Sulthon  Fauzi,  Armi,  Ni  Ketut  Suransi,  dan
Alamsyah, “Pengaruh GCG Dan CSR Terhadap  Nilai  Perusahaan  Dengan
Profitabilitas Sebagai Variabel
Pemoderasi,” Jurnal Infestasi 12, no. 1 (Juni 2016).
Sudana, I Made, dan Putu Ayu Arlindinia W,
“ Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social
Responsibility Pada  Perusahaan Go- Public Di  Bursa  Efek  Indonesia,”
Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan 4, no. 1 (April 2011).
Siswantoro,  Dodik  et  al.  “Corporate Social Responsibility
Disclosurein Malaysia:  An  Analysis  of  Annual Reports of  KLSE Listed Companies ,”
IIUM  Journal  of  Economics  and Management 11, no. 1 (2003).
Titan  Terzaghi,  Muhammad  “Pengaruh Earning Management dan Mekanisme
Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial  Perusahaan  Manufaktur  yang Terdaftar  Di  Busra  Efek  Indonesia,” Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS) 2, no. 1 (Januari
2012).

## Skripsi dan Tesis
Ashifa, Izza, “ Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik
Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate  Responsibility ,”  Skripsi tidak diterbitkan, Semarang: Program Strata  Satu,  Universitas  Diponegoro, 2016.
Candra Indrawan, Danu, Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan , Skripsi  tidak  diterbitkan,  Semarang: Program  Strata  Satu,  Universitas Diponegoro, 2016.
Dwi  Putri,  Cynthia,  “Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik
Perusahaan  Terhadap  Pengungkapan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Dalam Sustainability  Report :  Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di BEI,”  Skripsi  diterbitkan,  Program Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi Universitas  Negeri  Padang,  Padang, 2013.
Fahrizqi,  Anggara,  “ Faktor-faktor  Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility
(CSR)  Dalam  Laporan  Tahunan Perusahaan : Studi  Empiris  Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek
Indonesia ,”  Skripsi  tidak  diterbitkan,
Semarang:  Program  Strata  Satu, Universitas Diponegoro, 2010.
Fatimatuzahra, Dwi, “Analisis Perbandingan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Antara  Bank  Syariah Indonesia  Dengan  Bank  Syariah
Malaysia,” Malang: Universitas Islam
Negeri  Maulana  Malik Ibrahim Malang.
Irhami,  Lazuwar,  “ Pengaruh  Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas  Terhadap  Voluntary Disclosure  (Studi  Pada  Perusahaan Perbankan  yang  Terdaftar  Di  BEI Tahun  2012-2015) ”  Skripsi  tidak diterbitkan,  Palu:  Program  Strata Satu, Universitas Tadulako, 2016.
Nurdiyana, Ana, “ Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan ,” Skripsi tidak diterbitkan, Semarang: Program Strata  Satu,  Universitas  Diponegoro, 2010. Okta Riansyah, Andi, “ Rekontruksi Pelaporan Corporate Social Reponsibility Perbankan Syariah
Dalam  Konsep  Social  Maslahah :
Studi  Bank  Muamalat  Indonesia, Bank  Syari’ah  Mandiri,  dan  Bank Rakyat  Indonesia ,”  Skripsi  tidak diterbitkan, Semarang: Program
Strata  Satu,  Universitas  Diponegoro,
2016.
Rini  Tahsin,  Yustika,  “ Penerapan  Prinsip- prinsip  Good  Corporate  Governance (GCG)  Pada  PT.  Bank  Syari’ah Cabang Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam ,”  Skripsi  tidak  diterbitkan,
Riau: Program Strata Satu, Universitas  Islam  Negeri  Sultan Syarif Kasim Riau, 2010. Romadhon Putro, Alif, “ Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional,  Pajak,  Dan  Kualitas Good Corporate Governance
Terhadap  Manajemen  Laba : Studi Empiris Pada Perusahaan Go Publik Yang  Terdaftar  Dalam  Penilaian IICG  Pada  Tahun  2011-2013 ,” Skripsi  tidak  diterbitkan,  Surakarta: Program  Strata  Satu,  Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
Rustiarini,  Ni  Wayan,  “Pengaruh  Struktur
Kepemilikan Saham Pada Pengungkapam Corporate Social Responsibility ,  (Jurusan  Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Mahasaraswati Denpasar, Bali, 2011).
Syukron,  Ali,  “ Pengaruh  Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan  Bank  Umum  Syariah ,” Tesis  Tidak  Diterbitkan,  Jakarta: Sekolah  Pasca  Sarjana,  Universitas Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah, 2013.