Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 9, No. 1, Juni 2020 pp.51 - 63 ISSN 2310 - 6051 (Print), ISSN 2548 - 4907 (online) Journal homepage https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi

## INOVASI JURNALIS DARING DALAM KOLABORASI TIM CEK FAKTA SELAMA PEMBERITAAN PILPRES 2019
Dian Tri Hapsari diantrihapsari@upnvj.ac.id Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Jakarta

## Article Info
Keyword: Online  Media,  Social  Media,
Hoaxes,  Diffusion  of  Innovations,
Media Literacy

## Abstract
The development of information through social media gave birth to the phenomenon of  decrease quality information with easy spread of hoaxes. This research analyzes the formation collaboration of the fact check team from several elements of the media community such as the Indonesian online Media Association (AMSI), the Alliance of Independent  Journalists  (AJI),  the  Indonesian  Anti - Defamation  Society  (Mafindo), and 24 mainstream online medias in Indonesia during the 2019 Presidential Election news. This reserch argues that the collaboration is a diffusion of innovation over the changing digital culture system of Indonesian society. Seeing this phenomenon, this article  argues  the  importance  of  collaborative  innovation  among  elements  of  mass media  in  strengthening  mass  media  institutions  as  a  gatekeeper  for  reliable  infor- mation sources and media literacy amid the rapid development of  digital  news and newsrooms. This qualitative research aims to remind the importance of media activ- ists to continue collaborating in innovation digital space such as the fact check team activities to increase media literacy in the disruption era. The conclusion of this re- search  states  that  process  diffusion  of  innovation  of  collaborating  fact  checking  by the media community has changed journalist work to do high quality logic of journal- ism. Media innovation that promotes data journalism is a main foundation for com- bating hoax in the digital media in order to establish democratic public sphare.
Copyright © 2020 Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  dunia  digital  secara  global  telah mempengaruhi  bagaimana  teknologi  mengubah  cara masyarakat dalam berbagi informasi. Media sosial ada- lah  salah  satu  contoh  teknologi  yang  meningkatkan pengguna  sebagai  sumber  informasi. The  Project  for Excellence  in  Journalism  2009 (dalam  Westerman 2012:  171)  melaporkan  jaringan  media  sosial  menjadi bagian  penting  dalam  pendistribusian  berita.  Wester- man  (2012)  berpendapat  bahwa  tren  meningkatnya penggunaan media sosial untuk mencari sumber infor- masi  membuat  media  massa  juga  ikut  menggunakan platform media sosial seperti di mikro blog twitter da- lam  penyebaran  judul  berita.  Pernyataan  Westerman tersebut merupakan bahasan penting artikel ini. Penulis memberi  perhatian  terhadap  peningkatan  teknologi komunikasi  baru  telah  mengubah  juga  budaya masyarakat Indonesia dalam mencari dan membagikan sumber  informasi.  Pengguna  media  sosial (netizen)
sebagai gatekeeper dari  produsen  ke  konsumen  arus informasi  pemberitaan  di  era  digital.  Saluran  baru  ini memberikan potongan informasi baru yang tidak terse- dia  di  saluran  yang  memiliki  legitimasi  seperti  media massa arus utama.
Data dari survey Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) menunjukan media sosial di Indonesia  digunakan  untuk  mencari  sumber  informasi topik  serius;  sebanyak  50,26  persen  masyarakat  men- cari  sumber  informasi  berita  sosial  dan  lingkungan, 41,6  persen  untuk  membaca  informasi  agama,  36,94 persen  untuk  mencari  berita  politik  (katadata,  2018). Perkembangan media digital kontemporer saat ini ban- yak  membuat  perubahan  cara  berkomunikasi,  cara mencari berita informasi, bahkan kehidupan sosial dan politik  yang  lebih  luas  di  Indonesia.  Statistik  resmi menyebutkan  penetrasi  internet  di  Indonesia  masih relatif  rendah.  Namun  kenyataannya,  kekuatan  media partisipatoris yang bergerak dari bawah sangat lazim.
Media  sosial  adalah  kategori  saluran  umum  dan aplikasi yang menyoroti kolaborasi untuk membuat dan mendistribusikan  konten.  Kolaborasi  ini  tidak  hanya terdiri  dari  penciptaan  konten  bersama,  tetapi  juga mendiskusikan  konten  untuk  meningkatkan  pemaham- an  bersama  tentang  suatu  isu  tertentu.  Dengan demikian,  media  sosial  dibangun  di  atas  karakteristik fundamental  Web  2.0:  mereka  adalah  situs  untuk  me- manfaatkan  kecerdasan  kolektif  (O ’ Reilly  &  Battelle, 2009). Namun pertanyaan besarnya terhadap fenomena ini adalah bagaimana masyarakat umum membuat sua- tu penilaian atas kredibilitas sumber informasi. Contoh platform  media  sosial  yang saat ini digemari  masyara- kat  dapat  disebukan  sebagai  berikut Path,  Facebook, YouTube,  Flickr,  Instagram, dan Twitter .  Di  antara nama - nama  yang  disebutkan  tersebut,  Twitter  (http:// www.twitter.com)  memegang  peranan  besar  sebagai media  sosial  untuk  informasi.  Twitter  adalah  layanan micro - blogging  yang  dimulai  pada  Maret  2006 (twitter.com).  Tampilan  koneksi  micro - blogging  telah memengaruhi  penilaian  pembaca  terhadap  kredibilitas sumber  tentang  persepsi  yang  dirasakan  pemilik  hala- man  (Westerman,  Spence  &  Van  Der  Heide,  2012: 199)
Di  sisi  lain,  perluasan  penggunaan  media  sosial tersebut juga membangkitkan momentum harapan baru dan meningkatkan partisipasi politik dan pemberdayaan masyarakat  di  Indonesia.  Masyarakat  Indonesia  tergo- long  sebagai  pengguna  media  sosial  paling  aktif  se- dunia. Pada Januari 2017, pengguna internet di Indone- sia diperkirakan sebanyak 132,7 juta jiwa, termasuk 92 juta  menggunakan  media  sosial  melalui  telepon  geng- gam  dan  106  juta  penduduk  Indonesia  memiliki  akun Facebook. Sementara itu, ada 20 juta penduduk Indone- sia  yang  memiliki  akun  Twitter,  yang  merupakan jumlah pengguna nomor tiga tertinggi di dunia. Sebesar 70  persen  populasi  daring  penduduk  Indonesia  berada di bawah usia 35 tahun dengan sebagian besar frekuen- si penggunaan media sosialnya hampir setiap hari ( We are Social, 2017).
Besarnya  potensi  media  sosial  menjadi  sumber informasi  politik  telah  mendorong  optimisme  pem- berdayaan  digital  dan  pembaruan  ruang  publik  hingga memfasilitasi  jurnalisme  warga  sebagai  bentuk partisipasi  publik  terhadap  transparansi.  Namun,
perkembangan arus informasi melalui media sosial juga melahirkan  fenomena  penurunan  kualitas  informasi dengan  meningkatnya  penyebaran  berita  bohong  atau yang  disebut  sebagai  hoax.  Selain  juga  peningkatan keberadaan  kelompok - kelompok  radikalisme  baru  me- lalui media online (Lim, 2017: 3).
Fenomena  tersebut  dapat  dilihat  jelang  Pilkada DKI  2017  yang  diwarnai  aksi  demontrasi  yang  diikuti oleh ribuan orang. Aksi demonstrasi terkait pernyataan Gubernur  DKI  Basuki  Tjahaja  Purnama  (Ahok)  yang dianggap  menista  agama  itu  menurut  BBC  merupakan salah  satu  Pilkada  yang  paling  memecah  belah  warga Jakarta  (Christine,  2017).  Gelombang  aksi  demontrasi besar - besaran ini bukan hanya  menjadi pemberitaan di media  massa  namun  juga  di  ranah  media  sosial.  Para demonstran secara aktif menayangkan aksi - aksi mereka melalui  tayangan  video,  meme,  foto,  teks  dalam  akun media  sosial  mereka  melalui  tagar  #Aksi212, #AksibelaIslam, #Aksi411, #AksibelaQuran, #tangkapAhok,  dan  #penjarakanAhok.  Sementara  itu, pendukung Ahok menuduh para pemrotes sebagai ben- tuk  rasisme  yang  nilai - nilainya  tidak  sesuai  dengan nilai - nilai  dasar  NKRI  (Negara  Kesatuan  Republik  In- donesia).  Sebagian  pendukungnya  bahkan  memuji Ahok sebagai orang suci dan seorang martir yang men- jadi  korban  politisasi  agama.  Para  pendukung  Ahok memberikan label lawan mereka dengan sebutan nama kearab - araban,  radikal,  tidak  Bhineka  Tunggal  Ika, fundamentalis, intoleransi hingga teroris (Lim, 2017).
Kemampuan  media  baru  yang dapat  memfasilitasi pengguna  sebagai  produsen  dan  penyebar  informasi kepada  khalayak  dimanfaatkan  kelompok - kelompok politik  tertentu  untuk  membangun  narasi  sesuai  tujuan politik  mereka.  Merlyna  Lim  (2017)  menganggap pegiat  kampanye  pro  dan  anti - Ahok  menciptakan  dan mengelola  situs  web  yang  memberikan  informasi  satu sisi, sekaligus beberapa situs web tersebut dengan sen- gaja  mempublikasikan  konten  dan  disinformasi.  Se- bagai contoh, beberapa situs web pro - Ahok sebenarnya adalah  parodi  situs  web  Islam.  Contohnya  termasuk arrahmahnews.com (plesetan dari situs arrahmah.com), voa - islamnews.com (plesetan dari situs voa - islam.com),  dan  pkspuyengan.com  (sebuah  plesetan dari pkspiyungan.com) yang sekarang sudah tidak aktif lagi.  Selama  kampanye  Pilkada,  situs - situs  Islam
digunakan  untuk  menyebarluaskan  pandangan  kon- servatif dan sektarian yang anti - Ahok.
Tabel .1. Daftar Perwakilan Situs Kampanye Selama Pilkada DKI 2017 (Sumber : Lim, 2017: 8 )
Sebagian besar situs web ini dibuat hanya bebera- pa bulan sebelum Pilkada dan dengan cepat mendapat- kan popularitas yang bahkan melebihi dari situs media arus berita utama. Contohnya adalah seword.com yang dibuat oleh seorang partisipan relawan pro - Ahok pada November  2015.  Situs  baru  partisan  ini  menarik  lebih banyak  pengunjung  antara  Oktober  2016  dan  Maret 2017  (56,7  juta)  dibandingkan  Tempo  dan  Republika yang merupakan media berita nasional (lihat Tabel 2). Sumber  utama  lalu  lintas  untuk  seword.com  adalah platform media sosial, khususnya  Facebook (95,6 per- sen).
Tabel.2.  Perbandingan  Kunjungan  Seword.com  dan Media  Mainstream  Lainnya  Periode  Oktober 2016 – Maret 2017. (Sumber: Lim, 2017: 8 )
Berdasarkan  hasil  studi  yang  dilakukan  Merlyna Lim (2017) penulis melihat bahwa tingkat pemahaman literasi  digital  masyarakat  Indonesia  masih  kurang, yang diindikasikan adanya kecenderungan memilih dan membagikan informasi yang disesuaikan dengan keya- kinan mereka sehingga mudah terjebak dalam pember- itaan yang disesuaikan oleh minat dan keinginan mere- ka tanpa melihat lebih jauh kredibilitas sumber beritan- ya  (Rianto,  2019:  25).  Jurnalisme  daring  dan  im-
plikasinya terhadap jurnalisme data saat ini merupakan fenomena menarik untuk diteliti di tengah peningkatan ancaman  penyebaran  hoaks  oleh  kelompok - kelompok tertentu  yang  biasa  terjadi  pada  musim  Pemilu  sejak tahun  2014.  Kehadiran  data  dalam  praktik  jurnalisme merupakan  salah  satu  upaya  melawan  hoaks  di  ranah komunikasi  massa  karena  melalui  data  validitas  infor- masi  sebuah  media  massa  dapat  diuji.  Dalam  era  dis- rupsi  digital  ini  penyebaran  hoaks  tidak  hanya  dil- akukan  oleh  media  abal - abal  tetapi  media  mainstream arus  utama  juga  berpotensi  apabila  mengabaikan akurasi dan disiplin verivikasi data (Badri, 2017: 358).
Artikel ini berpendapat bahwa munculnya teknolo- gi  baru  di  Indonesia  merupakan  hubungan  yang  kom- pleks  antara  platform  media  sosial  sebagai  agen  peru- bahan  politik  dan  penggunanya.  Sementara  dampak teknologi baru pada  media arus utama  memungkinkan terjadinya  konsentrasi  lanskap  kepemilikan  yang  se- makin oligopolistik. Dua hal tersebut menjadi landasan dalam  penelitian  ini  sehingga  diperlukan  kelengkapan data  pendukung  untuk  menganalisa  masyarakat  media sebagai gatekeeper informasi terpercaya di era disrupsi.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan  pertanyaan  tentang  bagaimana  inovasi jurnalisme  daring  mempraktikan  jurnalisme  data  sela- ma  pemberitaan  Pilpres  2019?  Dengan  tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa inovasi  jurnalisme  daring  melalui  peningkatan  kapasi- tas data.

## KAJIAN PUSTAKA

## Metodologi
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang fokus pada persoalan penurunan kualitas berita di ten- gah  percepatan  arus  informasi  yang  tumbuh  di  tengah kemunculan  media  sosial  sebagai  sumber  informasi. Data  penelitian  ini  sebagan  besar  bersumber  dari  data sekunder yang diperoleh dari kompilasi sumber - sumber internet  dan  media  daring  terkait,  serta  laporan  lem- baga  riset  lain,  baik  itu  bersifat  laporan  atau  statistik deskriptif. Studi dokumen atau teks berupa pember- itaan  media  massa  mengenai  aktivitas  kolaborasi  Tim Cek  Fakta  selama  periode  Pilpres 2019 dan fenomena Pilkada DKI 2017. Peneliti juga melakukan wawancara
dengan  Pengamat  Hubungan  Internasional  dari  LIPI Nanto  Sriyanto  selaku  salah  satu  narasumber  dalam kegiatan  nonton  Bareng  Tim  Cek  Fakta  Debat  Capres 2019,  di  kantor  Google  Indonesia  di  Jakarta  pada Agustus  2019.  Penelitian  ini  menerapkan  prinsip metode studi kasus untuk menghasilkan deskripsi anali- tis  yang  fokus  pada  satu  contoh  saja  yaitu  kolaborasi yang dilakukan Tim Cek Fakta sebagai bentuk inovasi atas  persoalan  penurunan  kualitas  pemberitaan (Blaxter, Hughes, Thight 2006: 104).

## Kajian Konseptual
A. Internet  Bentuk  Baru  Ruang  Publik  Masyarakat Indonesia Era Digital
Internet memungkinkan informasi menyebar tanpa butuh  modal  besar  dan  infrastruktur  yang  mahal.  Di Indonesia  kehadiran  situs - situs  daring  menunjukan bagaimana model baru bisnis berita bisa muncul. Con- toh  yang paling  menonjol adalah detik.com. Situs dar- ing pertama yang didirikan pada tahun 1998 oleh empat orang  warga  Jakarta.  Dua  di  antaranya  merupakan jurnalis  yang  sebelumnya  bekerja  di  media  cetak DeTik.  Situs  ini  memungkinkan  berita - berita  cepat, pendek  dan  ringan.  Jika  jurnalisme  adalah  mengenai siapa,  mengapa,  bagaimana,  di  mana  dan  kapan, detik.com tanpa  malu - malu  memproduksi  konten  yang berisikan  hanya  siapa,  kapan  dan  di  mana.  Karakter beritanya  mengurangi  konteks  yang  menjawab ‘ bagaimana dan mengapa ’. Inilah bentuk baru penyam- paian berita dan merebut pangsa pasar iklan dari perus- ahaan  media  arus  utama  yang  lebih  besar.  Menurut Tapsell  (2017)  internet  mengalihkan  agensi  kepada rakyat  biasa  menjauh  dari  elit  media  yang  terhubung dari  penguasa  (Suharto).  Namun,  bukan  hanya  media daring  yang  membentuk  pasar,  generasi  baru  pemilik media  televisi  juga  memetik  untung  dari  periode keterbukaan  yang  lebih  besar  ini  dan  mereka  muncul sebagi  tokoh  kunci  dalam  industri  media  di  Indonesia yang subur berkembang.
Dalam  artikel  ini  penulis  juga  sependapat  dengan Ross  Tapsell  (2017)  yang  mengatakan  bahwa  tahun 2004  sebagai  awal  dari  era  digital  di  Indonesia.  Sejak 2004  media  sosial  mulai  berkembang  di  Indonesia, khususnya situs - situs yang berbasis di Amerika Serikat - seperti  YouTube  (2005),  Facebook  (2006),  Twitter
(2008) dan Path (2010) - yang secara cepat berdampak pada lanskap media di Indonesia. Media sosial menye- diakan ruang baru para individual terutama anak muda berpartisipasi  sebagai  konsumen  informasi,  produksi informasi  hingga  mendistribusikan  gagasan  dan  pesan yang  ingin  disampaikan  kepada  khalayak.  Cara masyarakat bersosialisasi di media sosial sebagai aktifi- tas  partisipan  budaya  dan  hal  ini  dimanifestasikan  da- lam bentuk afiliasi,  ekspresi,  kolaborasi,  distribusi dan sirkulasi (Lim, 2013: 5).
Keterbukaan  informasi  juga  memengaruhi  cara rezim berkuasa, pada tahun 2004 bertepatan untuk per- tama  kalinya  masyarakat  Indonesia  melakukan  pemili- han  langsung  Presiden  secara  demokratis  dengan ditetapkannya  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY)  se- bagai Presiden pada waktu itu. Di bawah kepemipinan SBY,  Tapsel  (2017)  menyebutkan  industri  media  juga memasuki  masa “ periode  konsolidasi ”. Perusahaan yang  meraup  keuntungan  signifikan  memperluas  dan membeli  perusahaan  media  lain  yang  diambang  ke- bangkrutan  yang  membuat  konsentrasi  industri  ini  se- makin  meruncing  sementara  kampanye  politik  melalui platform - platform  media  partisipatif  mulai  muncul sepanjang  masa  kepresidenannya.  Penulis  yang  pada waktu  itu  berprofesi  sebagai  jurnalis  radio  di  Radio Republik  Indonesia  (RRI)  juga  mengalami  revitalisasi pemancar dan studio jaringan berita nasional Pro3 RRI sebagai Pusat Pemberitaan RRI pada masa kepemimpi- nan  SBY.  RRI  yang  pada  masa  orde  baru  dikenal  se- bagai  media  corong  pemerintah,  pada  era  pasca - reformasi juga  ikut  mengalami perubahan sebagai  me- dia  penyiaran.  Hal  tersebut  berarti  bahwa  RRI  pada masa  kepemimpinan  SBY  bukan  lagi  sebagai  media corong pemerintah namun sebagai Lembaga Penyiaran Publik  turut  serta  membangun  peradaban  demokrasi dari Sabang sampai Merauke. RRI secara aktif membu- ka  saluran  partisipasi  dialog  publik  yang  juga  memfa- silitasi  suara  rakyat  dari  seluruh  lapisan  masyarakat Indonesia  – tidak  hanya  masyarakat  perkotaan  namun juga masyarakat daerah perbatasan – dalam mengkritisi kebijakan  publik  pemerintahan.  RRI  berusaha mengakomodasi  suara  rakyat  melalui  siaran  dialog  in- teraktif  untuk  membangun  daya  kritis  masyarakat  di tengah  makin bertambahnya  media  siaran swasta  yang belakangan terlibat sebagai media partisipan.
Namun  juga  harus  diakui  bahwa  di  sisi  regulasi mengenai  kepemilikan  media  di  Indonesia  sangat lemah atau malah tidak dapat ditegakan. Sehingga pem- ilik  media  di  Indonesia  umumnya  bisa  dengan  mudah bersiasat  di  era  digital  dengan  banyak  kebebasan. Dengan cepat mereka bukan lagi sekedar pemilik surat kabar  atau  stasiun  televisi  tetapi  menjadi  konglomerat multiplatform  yang  besar.  Konglomerat  digital menggunakan kemajuan teknologi baru  untuk  mencip- takan  kerja  pengumpulan  berita  multiplatform  yang lebih  efektif  sementara  di  saat  yang  sama  membeli kompetitor.  Maka  dari  itu,  digitalisasi  tidak  dengan sendirinya  memungkinkan  ranah  media  arus  utama yang beragam. Sebaliknya  digitalisasi  membuat  indus- tri media makin terkonsentrasi dan menjadi ruang pent- ing  tempat  para  elite  menggunakan  kekuasaannya (Tapsel, 2017: 13).
Sebagai hasil dari struktur media arus utama  yang oligopolistik  ini  maka  bertambahlah  kekayaan  dan kekuasaan  politik  para  raja  media.  Ditambah  dengan makin  langsungnya  hubungan  dengan  perusahaan  me- dia  dengan partai politik, liputan politik di  media  arus utama Indonesia menjadi lebih partisan pada era digital karena  lahirnya  sifat  sistem  multioligarki.  Namun demikian,  peran  oligarki  telah  menjadi  sentral  bagi operasi  kekuasaan  di  Indonesia.  Ilmuwan  politik Amerika  Jeffry Winters (2011) mendeskripsikan kaum oligarki sebagai aktor - aktor yang memerintah dan men- gontrol konsentrasi sumber daya material secara massif yang  dapat  digunakan  untuk  mempertahankan  atau memperluas kekayaan pribadi dan posisi sosial mereka yang  eksklusif.  Penulis  beranggapan  pada  era  pasca - reformasi,  institusi - institusi  demokratik  justru  mem- perkuat kekuasaan oligarki media, menurut pendekatan Winters (dalam Tapsel, 2017: 16) disebabkan oleh tiada batasan yang inheren antara aktor politik dengan pem- ilik modal dalam menjinakan kaum oligarki di Indone- sia oleh sistem demokrasi elektoral.
Tapsell  (2017)  berpendapat  bahwa  teknologi “ media  baru ” juga  sangat  penting  dalam  memuluskan atau  menyokong  transisi  politik  dan  masyarakat  Indo- nesia  yang  lebih  demokratis.  Bentuk - bentuk  komu- nikasi  daring  di  Indonesia  berperan  sentral  dalam  me- nyebarkan  pesan - pesan  reformasi  karena  medium  baru
internet memungkinkan pesan subversif disebar dengan menghindari  sensor  negara.  Hal  ini  yang  memung- kinkan  mengapa  saat  ini  masyarakat  Indonesia  lebih lazim menggunakan media baru seperti internet sebagai media  arus  utama  yang  didalamnya  terdapat  berbagai platform  media  sosial  untuk  memproduksi,  menyebar- kan dan sekaligus sebagai konsumen informasi. Namun penyataan  yang  dikembangkan  oleh  Tapsel  terhadap teknologi “ media baru ” tersebut justru berbeda dengan fenomena  yang  berkembang  akhir - akhir  ini.  Peneliti melihat perbincangan di media sosial mengenai Pilkada 2017 telah terpolarisasi menjadi bulan penuh penistaan agama.  Polarisasi  ini  kelanjutan  dari  pilpres  2014  di- mana  pertarungan  dua  kandidat  Jokowi  dan  Prabowo terlihat  secara  terbuka  oleh  masing - masing  pendukung di platform media sosial seperti Facebook dan Twitter. Situs  media  sosial  digunakan  sebagai  pengguna  untuk melatih  kebebasan  berbicara  namun  di  sisi  lain  juga mendorong  masyarakat  untuk  melakukan  kebebasan membenci.
B. Ruang  Publik  Habermas  Pada  Era  Media  Digital  di Indonesia
Saat  ini  media  digital  adalah  pusat  dari  berbagai diskusi mengenai kekuasaan oligarki dalam masyarakat Indonesia  kontemporer.  Digitalisasi  memungkinkan terjadinya konsentrasi dalam lanskap media arus utama di Indonesia menjadi semakin oligopolistik. Perusahaan media  semakin  menjadi  kuat  dalam  membangun konglomerasi  media.  Anggota  keluarga  yang  menjabat posisi kunci di dalam konglomerasi media digital terse- but  dapat  saja  mempengaruhi  berita - berita  dan  konten editorial  untuk  mendorong  agenda  politik  pemiliknya. Sehingga  mereka  sangat  krusial  dalam  mempengaruhi produksi  berita  dan  informasi  pada  media  arus  berita utama.
Namun  kaum  oligarki  bukan  hanya  satu - satunya kelompok  yang  agensi  politiknya  diperkuat  oleh  digi- talisasi.  Media  digital  juga  menjadi  ruang  kunci  kon- testan  kekuatan - keuatan  warga  biasa  untuk  mengen- dalikannya.  Media  digital  memungkinkan  warga  men- dongkel  kuasa  pesan - pesan  elite  hingga  mengubah jalannya berbagai peristiwa politik di Indonesia selama 15 tahun terakhir. Kesadaran masyarakat terhadap me- dia partisipatif membuat warga membelokan arus berita
untuk menciptkan situasi “ kontra oligarki ” baik melalui pembagian  media  sosial,  pengerahan  massa  untuk mengklik  artikel  berita,  meme,  atau  video  bikinan setempat.
Salah  satu  hubungan  utama  antara  internet,  ruang publik,  dan  industri  budaya  bahwa  internet,  sebagai saluran  komunikasi  terdesentralisasi  dan  mengglobal, peran internet nampaknya dapat mendemokrasikan baik lingkup publik dan budaya industri. Di dunia moderni- sasi dan digital,  siapa  pun dapat  membuat  diri  mereka didengar di “ ruang net ” untuk pertukaran informasi dan memberi  audiens  kebebasan  memilih.  Pertumbuhan informasi dapat dilihat sebagai membebaskan atau ber- sifat  represif.  Di  satu  sisi,  penggunaan  bentuk - bentuk baru  teknologi  informasi  dapat  memfasilitasi  pengem- bangan  ruang  publik  komunitarian  kecil.  Atau  di  sisi lain, teknologi informasi dapat mengarah pada bentuk - bentuk kontrol baru dan mengikis kerajinan kritis mem- baca  dan  menulis.  Sejak  lahirnya,  media  massa  selalu bias dan karena  itu tidak ada  media  tunggal  yang bisa memberikan representasi yang sepenuhnya tidak mem- ihak. Ini tidak berubah dengan datangnya era informasi, tetapi  internet  memang  membuat  media  saingan  lebih mudah diakses (Szabo, 2007: 7).
Di  saat  pemilik  media  juga  menjadi  pemain  kuat politik di Indonesia, internet juga muncul menjadi ben- tuk baru media partisipatif warganet. Banyak masyara- kat, baik individu maupun kelompok, menantang pesan - pesan  elit  dari  permukaan  internet.  Kehadiran  milis, grup chat dan blog berperan krusial terhadap kemuncu- lan  politik  internet  di  Indonesia  pada  periode  transisi demokrasi  akhir  1990an  hingga  awal  2000an.  Seperti yang dikatakan ilmuwan lain Davil T. Hill dan Khrisna Shen  (2007),  kemunculan  awal  komunikasi  melalui internet  di  Indonesia  memberikan  fokus  pada  dua  isu yaitu:  (i)  pembentukan  kelompok  berita  e - mail  oleh mahasiswa radikal dalam beberapa tahun terakhir pada rezim Suharto yang dirancang untuk bertindak sebagai sumber  alternatif  berita  dan  informasi;  dan  (ii)  ber- lanjutnya  signifikansi  Internet  dalam  pembentukan 'ruang  publik'  di  Indonesia  pasca - Soeharto  (Hill  & Shen, 2007: 127).
Hill  dan  Shen  (2007)  mengacu  secara  konseptual pada ruang publik Habermas. Internet bisa dicontohkan
sebagai  ruang  dalam  suatu  masyarakat  yang  inde- penden, baik dari kekuasaan negara dan pengaruh kor- porat, di mana informasi dapat dengan bebas mengalir dan perdebatan tentang  masalah - masalah publik, hing- ga  kepedulian  masyarakat.  Bagi  Habermas  ruang  itu adalah  sekelompok  kecil  intelektual  sastra  dan  politik yang membaca koran dan isu - isu yang diperdebatkan di kedai - kedai  kopi  di  London  sejak  pada  abad  ke - 18. Baginya,  penyebab  utama  erosi  ruang  publik  abad  ke - 20 adalah televisi, di mana sistem yang kurang diskur- sif, lebih terpusat yang telah menggantikan pers publik yang pluralis dan kritis sebagai sumber utama informa- si dan ide politik dan sosial. Pandangan Habermas ter- sebut diambil dalam tiga  cara  dalam  studi  media. Per- tama,  ada  penelitian  empiris  pada  khalayak  yang menunjukkan  semakin  pentingnya  televisi  dari  pada media cetak; kedua, analisis struktural dan tekstual dari televisi  yang  mereproduksi  pandangan  pesimistis  Ha- bermas  tentang  televisi  sebagai  sistem  sentralisasi 'kontrol pengetahuan'; dan yang ketiga adalah perspek- tif  ekonomi  politik  media  yang  menunjukkan  pening- katan konsentrasi kepemilikan tidak hanya televisi teta- pi juga media cetak. Sementara sifat komunikasi televi- si dan hubungannya dengan akuntabilitas publik dalam demokrasi tetap menjadi pertanyaan terbuka, ada bukti empiris  yang  jelas  untuk  menunjukkan  penyebaran televisi  di  Indonesia  pada  1980 - an  dan  awal  1990 - an, serta konsentrasi kepemilikan surat kabar yang mening- kat  selama  periode  yang  sama  (Hill  dan  Sen, 2007:127).
Hill dan Sen (2007) pada dasarnya ingin menyam- paikan pesan kemungkinan pemikiran Internet di Indo- nesia secara tepat seperti dalam contoh pada abad ke - 18 dari ruang publik Habermas  yang berwujud kedai kopi. Hal ini tidak sepenuhnya sembrono untuk menyatakan bahwa  'kafe  cyber',  warNet,  dan 'ruang obrolan'  meru- juk  pada  fungsi  penting  dari  berbagi  informasi,  opini, gosip  dengan  cara  yang  bersamaan.  Sekaligus  mene- gaskan  bahwa  publik  menggunakan  internet  sebagai tindakan  perlawan  simbolis  dan  sumber  informasi bawah  tanah  yang  penting.  Dalam  konteks  tahun 1990an Indonesia  di  mana  kondisi  sistem  politik  yang tidak representatif dan  media  yang sangat  terbatas,  In- ternet  dapat  menjadi  ruang  di  mana  keluhan  yang memuncak dapat disuarakan secara luas dan berevolusi
menjadi opini publik kolektif (Hill & Shen, 2007: 128). Inilah warisan anak muda perkotaan yang akrab dengan teknologi di mana para pengguna platform media baru itu dilatih oleh para aktivis internet akhir 1990an seper- ti Budi Rahardjo dan Ono Purbo (Tapsell, 2017: 66).
Munculnya  teknologi  platform  media  sosial  dan penggunaannya  di  Indonesia  telah  memainkan  peran penting dalam mengubah politik dan masyarakat Indo- nesia.  Sejarah  kemunculan  konten  media  baru  yang lebih  partisipatif  melalui  platform  daring  yang  lebih personal sesunguhnya belum begitu lama. Berawal dari remaja  perkotaan  seperti  Jakarta  sejak  tahun  2007 menggunakan  Facebook  dalam  mencari “ teman ” yang belum  pernah  mereka  temui.  Masyarakat  Indonesia mulai  menulis  secara  terbuka  dan  rutin  tentang  diri sendiri,  tentang  satu  dan  yang  lain,  tentang  makanan, agama hingga politik (Tapsel, 2017: 190).
Tidak  diragukan,  media  digital  telah  melahirkan konfigurasi  hubungan - hubungan  kekuasan  baru  yang dinamis. Peran oligarki yang telah diuraikan oleh penu- lis dalam menguasai peran media arus utama dan poli- tik  Indonesia  kontemporer  semakin  memperbesar peranan  pemilik  media  dalam  mengendalikan  pember- itaan.  Relasi  itu  sangat  krusial  guna  memahami masyarakat Indonesia di era digital. Namun media digi- tal telah  menjadi ruang  yang menegaskan divergennya masyarakat Indonesia melalui platform - platform media digital  dengan  cepat  pula  menjadi  sentral  dalam  cara warga  biasa  berupaya  mengendalikan  pesan  dan  peru- bahan.
C. Inovasi  Jurnalisme  Data  dan  Literasi  Digital  oleh Industri Media Massa
Dengan  situasi  yang  tidak  menentu  dan  menyim- pan potensi bahaya  arus informasi,  kajian topik  media digital di Indonesia bukan tugas yang mudah dan mem- iliki  sumbangan  penting  bagi  kedewasaan  berdemo- krasi.  Terlebih  dengan  perkembangan  media  digital masih  terus  mencari  bentuk  dan  berkembang  dengan sangat  cepat  di  salah  satu  negara  majemuk  dan  luas secara  geografis,  seperti  Indonesia.  Sejumlah  peneliti atau  ilmuwan  tanah  air  pasca  reformasi  (Badri  2017; Turnomo  2019)  melihat  Indonesia  sebagai  negara kajian menarik bagi diskusi tren perkembangan industri media baru.
Jurnalisme daring merupakan proses kerja jurnalis di  media  berbasis  internet  atau  media  siber.  Peraturan Dewan  Pers  No  1  Peraturan - DP/III/  2012  mengenai pedoman  mengenai  pemberitaan  siber  menjelaskan bahwa  media  siber  adalah  segala  bentuk  media  yang menggunakan  wahana  internet  dan  melaksanakan kegiatan  jurnalistik  serta  memenuhi  persyaratan  UU Pers  dan  standard  perusahaan  pers  yang  ditetapkan Dewan Pers. Jurnalisme daring memiliki ruang kreatifi- tas mengembangkan konten berbasis data. Saat ini ter- dapat  himpunan  data  besar (big  data) yang  dapat  di- akses  secara  terbuka  di  Internet.    Menurut  Lewis  dan Westlund  (2014), big  data adalah  fenomena  sosial, budaya, teknologi atau gabungan limpahan data digital yang kompleks, hadirnya teknik analisis, mitos tentang wawasan  berbasis  data,  dan  kritik  yang  berkembang tentang  konsekuensi  keseluruhan  dari  praktik  big  data untuk  demokrasi  dan  masyarakat  (dalam  Badri,  2017: 359).  Organisasi  berita  dan  wartawan  berusaha  me- mahami, bertindak dan memperoleh nilai dari data be- sar selama eksplorasi di bidang algoritma, perhitungan dan kuantifikasi.
Dalam  teori  komunikasi  difusi  inovasi  yang dikembangkan oleh Rogers (1995) secara khusus mem- bahas  penyebaran  perubahan  informasi  melalui  sistem sosial, termasuk sejauh mana internet dimasukan dalam pengumpulan  informasi  oleh  konsumen.  Studi  Rogers memberikan  argumen  yang  solid  dari  dalam  ruang redaksi yang melibatkan perubahan dalam penggunaan dan  sikap  wartawan  terhadap  teknologi  komunikasi baru.  Pendekatan  ini  secara  eksplisit  akan  memung- kinkan  para  peneliti  untuk  menarik  relevansi  dengan difusi inovasi lain, khususnya dalam sistem sosial yang didefinisikan  secara  sempit seperti para  jurnalis profe- sional.    Rogers  (1995)  mencatat  bahwa  mengadopsi atau tidak mengadopsi suatu bentuk inovasi bukan tin- dakan  yang  instan  namun  melibatkan  proses.  Setid- aknya ada lima tahap proses dalam mengadopsi inovasi teknologi komunikasi baru, yaitu: (1) Pengetahuan ten- tang sesuatu, atau paparan terhadap inovasi; (2) Pesua- si; (3) Keputusan untuk mengadopsi atau menolak; (4) Pelaksanaan;  dan  terakhir  (5)  Penguatan  konfirmasi (Garrison, 2001: 222).
Jurnalisme  data (data - driven  journalism) meru-
pakan  salah  satu  inovasi  jurnalisme  berbasis  Intenet. Jurnalisme  data  awalnya  digunakan  oleh  media  online The  Guardian  pada  tahu  2010  saat  mengolah  ribuan dokumen  rahasia  perang  Afganistan  yang  mereka dapatkan  dari  platform  wikileaks.  Mereka  mengem- bangkan  laporan  multimedia  yang  diperkuat  grafik  in- teraktif dari 90.000 lebih kumpulan data (Badri, 2017: 357).  Jurnalisme  data  saat  ini  juga  mulai  digunakan oleh media online di tanah air seperti Tempo.co, Tirto, katadata.co, lokadata.id.
Badri  (2017)  menjelaskan  proses  kerja  jurnalisme data  menjadi  lima  tahapan:  (1)  mengumpulkan  data dari berbagai sumber sesuai kebutuhan topik berita, (2) menyaring data  untuk  memisahkan dan  membersihkan data,  (3)  melakukan  analisis  dan  interpretasi  data  me- lalui  perangkat  computer  untuk  melihat  perbedaan, trend, korelasi,  dan sebagainya  (4) memvisualkan data yang  disajikan  dalam  grafik  interaktif  maupun  statis, (5) menceritakan data bersama narasi berita.

## Gambar 1. Proses Produksi Jurnalisme data (Sumber: Badri, 2017: 362)
Gagasan  jurnalisme  data  seirama  dengan  kom- petensi  literasi  digital  yang  dibutuhkan  untuk menghadapi  industri  kreatif  yang  semakin  kompleks dan  terwujudnya  suatu  masyarakat  yang  memiliki pengetahuan  inklusif  dan  kecakapan  dalam  bertahan hidup.  Literasi  digital  juga  sangat  penting  dalam kerangka  demokrasi  karena  mendorong  keterlibatan warga  secara  bermakna.  Paul  Mihailidis  mengatakan bahwa “ media literacy is the  path toward more  active and  robust  civic  engagement  in  the  21st  centu- ry ” (literasi  media  adalah  jalan  menuju  keterlibatan warga negara yang lebih aktif dan kuat di abad ke - 21) (Rianto,  2019:  26).  Mc  Nair (2003)  menyebutkan  jika
kualitas  demokrasi  ditentukan  oleh  kualitas  informasi yang  diterima  masyarakat  (well - informed  society), maka  kemampuan  warga  negara  dalam  menganalisa, menginterpretasi  dan  menggunakan  media  akan  mem- berikannya  kapasitas  yang  lebih  baik  (Rianto,  2019: 26).

## TEMUAN DAN DISKUSI
Jalur cepat informasi bebas hambatan membawa masyarakat  Indonesia  ke  abad  multimedia,  sementara kenyataan  dan  konvergensi  teknologi  di  ruang  redaksi memberikan  dampak  yang  besar  terhadap  jurnalisme. Dampaknya tidak hanya terjadi pada pola bisnis media modern,  tetapi  juga  pada  soal  laba,  struktur  kepega- waian, serta beban kerja redaksi. Teknologi media baru juga  berpengaruh  pada  definisi  tentang  wartawan  dan bagaimana berita itu akan disampaikan kepada khalay- ak  (Hirst  &  Patching,  2005:  2).  Abad  21  membawa perubahan besar dalam jurnalisme. Pola berita satu arah dari  seorang  wartawan  mengirim  sebuah  pesan (message) melalui  sebuah  media  kepada  khalayak (audience) kini sudah berubah. Mclellan dan Porter
(2007) berpendapat bahwa orang - orang yang bergerak di  bidang  pemberitaan  untuk  beradaptasi  mulai  meru- muskan  kembali  keempat  elemen  pemberitaan  yaitu: (1)  Wartawan  mulai  mengubah  diri  mereka;  ruang redaksi  yang  dulu  menjadi  tempat  pelarian  para  indi- vidualis kini berubah menjadi ruang redaksi yang lebih terbuka,  beragam,  toleran  dan  kolaboratif;  (2)  Warta- wan mulai mengubah bentuk dan sifat dari pesan mere- ka;  wartawan  mulai  meningkatkan  seluruh  kreativitas untuk menciptakan produk yang inovatif yang menem- patkan berita dalam suatu konteks yang lebih luas dan berarti;  (3)  Wartawan  menggeser  media  mereka  ke multimedia:  berita - berita  yang  dibuat  akan  disebarkan melalui  berbagai  platform  media  massa  seperti  web, televisi,  radio,    media  cetak.  Wartawan  yang  baik  be- rusaha menemukan cara untuk menciptakan sarana dan
Mengum-
pulkan Data Menyaring data Analisis dan Interpretasi data Visualisasi data Mencer- itakan data
teknik untuk melakukan tugasnya; (4) Khalayak bukan lagi sekedar pemirsa, pembaca atau pendengar mereka juga  sekarang  adalah  produsen  berita.  Di  sini  se- seungguhnya peran wartawan dituntut menemukan cara dalam  melibatkan  audience  dalam  mencari  kebenaran yang adil dan kontekstual akurat (Ishwara, 2011: 11).
Kesadaran  yang tinggi oleh para  jurnalis  media daring arus utama  dalam  melawan berita palsu selama musim Pemilu ditunjukan dengan membentuk Tim Cek Fakta. Tim tersebut merupakan gabungan dari beberapa elemen  seperti  Asosiasi  Media  Siber  Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Masyarakat Anti  Fitnah  Indonesia  (Mafindo),  serta  Google  Initia- tive.  Kontribusi  utama  dari  kegiatan  tersebut  adalah dengan melakukan monitor dan pengecekan fakta sela- ma  berlangsungnya  pemilihan  umum  2019.  Sebanyak 24 media daring arus utama di Indonesia dan Masyara- kat  Anti  Fitnah  Indonesia  (Mafindo)  melakukan  ko- laborasi  cek  fakta.  Tim  Cek  Fakta  data  melakukan pemantauan arus informasi, data, dan fakta selama de- bat  Paslon  Pilpres.  Selain  itu  Cek  Fakta  ini  juga didukung  oleh  tim  ahli  dari  sejumlah  lembaga  yang memiliki  kompetensi  sesuai  tema  debat,  seperti  Puslit Politik  LIPI,  Puskapol  UI  dan  Amnesti  International yang  hadir  dalam  Nonton  Bareng  Debat  Capres (Wawancara  dengan  Sriyanto  selaku  Narasumber Nonton  Bareng  Tim  Cek  Fakta  Debat  Capres  2019). Dalam lima kali ajang debat, Tim Cek Fakta berupaya melindungi  publik  dari  informasi  sesat,  klaim  palsu, ataupun  derajat  ketepatan  pernyataan  kontestan  debat (Kahfi, 2019).
Gambar  2:  Aktifitas  Kolaborasi  Cek  Fakta  Data  oleh Jurnalis  Media  Online  Nasional  Selama  Acara  Debat Pilpres 2019, di Kantor Google Jakarta . Sumber: Tem- po.co (2019)
Kegiatan  kolaborasi  antara  media  online  pada tahun 2019 untuk mengecek fakta bersama ini menurut
pengamatan penulis  merupakan  yang pertama  kali dil- akukan  dan  yang  terbesar  sepanjang  perkembangan jurnalisme tanah air. Ruang redaksi digital bersama ini berkantor di Google Indonesia, lantai 45 Gedung Pacif- ic  Century  Place,  Jakarta.  Setiap  media  daring  arus utama  yang  terlibat  dalam  kolaborasi  cek  fakta  dalam memberitakan  seputar  pemilu  memberikan  tautan mi- crosite (Cek  Fakta) yang  dapat  diklik  langsung  oleh pembaca.  Sehingga  masyarakat  secara  langsung  dapat mengecek  kebenaran  yang  disampaikan  oleh  paslon dalam debat Capres 2019 di artikel pemberitaan secara online. Seperti  yang  terlihat  dalam  tautan  berita cnnindonesia.com  pada  cek  fakta  debat  pilpres  2019. Situs online tersebut secara realtime melakukan fungsi jurnalistik dengan klarifikasi data dari berbagai sumber lewat program cek fakta. Cek fakta ini dilakukan sela- ma  debat  pilpres  berlangsung  sehingga  pembaca  bisa langsung  memeriksa  kesesuaian  setiap  pernyataan  pe- serta debat pilpres dengan data sebenarnya.
Gambar 3: Model Tautan Cek Fakta Data pada Kandi- dat  Debat  Capres  2019,  cnnindonesia.com  (Sumber: CNN  Indonesia  (2019)  https://www.cnnindonesia.com/ laporanmendalam/nasional/20190117/cekfakta - debat - capres - perdana - 2019/index.php )
Peneliti  menilai  digitalisasi  telah  mengubah  cara kerja jurnalis tanah air lebih cepat untuk menyebarkan informasi  sesuai  kebenaran  data,  dengan  adanya  cek fakta  data  ini  maka  media  massa  daring  menjalankan logika jurnalisme yang berkualitas. Acara Debat Capres pada  Pilpres  2019  yang  disiarkan  oleh  TV  nasional secara  langsung  mendorong  jurnalis  media  daring melakukan  proses  cek  dan  ricek  secara  langsung  saat program  acara  debat  berjalan  sehingga  tidak  mem- berikan tempat bagi rumor yang dikatakan oleh peserta debat.  Fungsi  jurnalistik  yang  dilakukan  media  daring memberikan kemasan berita  yang berbeda  untuk pem- baca  dengan  pemirsa  yang  menyaksikan  acara  debat Pilpres  melalui  media  TV  nasional  yang  menyiarkan acara tersebut secara langsung.
Pengamatan penulis juga melihat pengecekan fakta tidak hanya berlangsung pada acara debat Presiden dan Wakil Presiden. AMSI dan AJI didukung oleh Mafindo dan  Google  News  Inisiative  juga  menggelar  program cek  faka  selama  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum dan Pemilihan Presiden  yang berlangsung 16 - 17 April 2019. Puluhan pemeriksa fakta melakukan pengecekan fakta  di sejumlah Tempat  Pemungutan Suara  (TPS) di seluruh  Indonesia  dengan  didukung  15  AMSI  wilayah (seperti Jakarta, Jayapura, Mamuju, Ambon, Jogjakarta, Medan, Padang, Pekanbaru, Bandung, Palembang, So- lo, Surabaya, Pontianak, Denpasar, Manado), diperkuat oleh 24 media daring anggota AMSI dan Mafindo, ser- ta  melibatkan  para  pemeriksa  fakta  yang  tergabung dalam jejaring alumni pelatihan cek - fakta yang digelar AJI bersama Google News Initiative. Mereka ini beker- jasama  untuk  memeriksa  potensi  hoaks,  kabar  bohong dan disinformasi yang beredar di dunia maya sepanjang penyelenggaraan  pemungutan  suara. Ketua  Umum AMSI  Wenseslaus  Manggut  menjelaskan  alasan  di balik program ini:
"Cek fakta ini membuat dunia jurnalisme kita kem- bali dipercaya oleh publik. Inisiatif ini juga meno- long  publik  menyaring  informasi  yang  beredar, membantu  mereka  memilah  mana  yang  benar, mana  yang  keliru,  dan  mana  yang  hoaks  belaka.
Kami berharap program cekfakta ini mengembali- kan  kebenaran  ke  ruang  bersama."  (Tempo.co, 17/04/2019)
Selain  didukung  oleh  relawan  dan  tenaga  profe- sional,  pengecekan  fakta  ini  juga  mengggunakan teknologi  aplikasi  Check  untuk  inisiatif  serupa  di Amerika  Serikat,  Meksiko,  Brasil  dan  India.  Tim  cek fakta  di Indonesia menemukan dan  memeriksa  ratusan klaim  yang  beredar  di  media  sosial  dengan  kata - kata kunci yang terkait integritas dan kredibilitas penyeleng- garaan pemilu. Misalnya: antrian pemilih, politik uang, serangan  fajar,  intimidasi  pemilih,  kinerja  KPU  dan lain - lain. Pemilahan klaim di media sosial dibantu oleh puluhan  mahasiswa  dari  Universitas  Multimedia Nusantara (UMN), Universitas Indonesia, dan sejumlah kampus di Jakarta. Irene Jay Liu, Kepala Google News Lab untuk Asia Pasifik, menegaskan bahwa model ko- laborasi cek fakta  di Indonesia  bisa  menjadi contoh di
seluruh dunia dalam pemeriksaan informasi untuk me- menuhi kebutuhan berita di masyarakat:
"Kerja Cekfakta.com dalam melawan misinformasi saat ini, dan selama masa pemilu yang baru lewat, bisa  jadi  inspirasi  dan  model  kolaborasi  jurnalis dan  media  untuk  kepentingan  publik.  Google News Initiative merasa terhormat untuk bisa men- dukung upaya terus menerus dari inisiatif cekfak- ta ini. ” (Tempo.co, 17/04/2019)
Singkatnya Cara kerja pemeriksaan fakta ini dibagi menjadi  beberapa  tahapan  seeperti  berikut  ini;  setelah klaim  dinilai  relevan  dengan  kepentingan  publik,  para pemeriksa  fakta  mulai  bekerja,  melakukan  verifikasi, mencari asal muasal klaim, mencocokkan dengan sum- ber  data  primer,  dan  memastikan  konteks  dari  klaim tersebut.    Setelah  diperiksa,  klaim  tersebut  diberikan status  final,  yakni:  benar  (true),  salah  (false),  sesat (mislead), tidak ada kesimpulan (inconclusive) atau tak tuntas (disputed). Hasil periksa fakta itu kemudian dio- lah menjadi artikel  untuk dimuat di media daring ang- gota  AMSI  dan  dipublikasikan  di  situs  cekfakta.com. Tim  media  sosial CekFakta  yang didukung oleh Inter- national  Center  for  Journalists  (ICFJ)  kemudian  me- nyebarluaskan artikel - artikel tersebut agar bisa diakses publik secara luas (Tempo.co, 2019)
Ketua Umum AJI Abdul Manan menegaskan pent- ingnya  program  ini  untuk  melayani  kebutuhan  publik dalam  informasi  yang  memiliki  kredibilitas  ditengah disinformasi yang dilakukan oleh sejumlah kepentingan kelompok selama Pemilu:
"Esensi  jurnalisme  adalah  disiplin  verifikasi.
Dengan  inisiatif  cek  fakta,  jurnalis  kembali  men- jalankan  fungsi  utamanya  dalam  melayani  kepent- ingan  publik yakni  menyediakan  informasi  yang faktual,  kredibel  dan  akurat.  Ini  teramat  penting  di era media sosial, ketika hoaks, kabar kibul dan dis- informasi  beredar  di  mana - mana,  dan  lebih - lebih lagi, di masa pemilu ketika publik amat membutuh- kan  rujukan  yang  bisa  dipercaya.  Karena  itu,  ini- siatif cek fakta ini menjadi salah satu upaya signif- ikan jurnalis dan media untuk melawan disinforma- si  yang  banyak  berseliweran  selama  pemi- lu." (Tempo.co, 17/04/2019)
Gambar  3:  Suasana  Kerja  Pemeriksa  Fakta  Pilpres yang  tergabung  dalam  koalisi  cekfakta.com  di Soehanna Hall, Energy Building, SCBD Jakarta, Rabu 17 April 2019 (Sumber: Tempo.co, 2019)
Gerakan - gerakan  sosial  anti  keberagaman  dan sektarianisme  yang  dipengaruhi  oleh  kondisi  politik akhir - akhir ini telah memengaruhi perubahan cara kerja jurnalisme  modern  sebagai  bentuk  tanggung  jawab sosialnya kepada masyarakat. Hajatan pesta demokrasi 5 tahunan mendorong difusi inovasi dengan melakukan kolaborasi gatekeeper antara  jurnalis  media  daring dengan  sejumlah  kelompok  masyarakat  dalam  sebuah newsroom  bersama  di  kantor  Google  Indonesia, Jakarta.  Proses  difusi  inovasi  berkaitan  dengan gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh sesorang  dan  masyarakatnya  (Bungin,  2006:  152).
Dalam  konteks  ini,  tujuan  kolaborasi  yang inovatif  itu  untuk  melakukan  cek  fakta  data  secara bersama - sama  demi  mengawal  keberlangsungan demokrasi di tanah air.
Sedangkan  Mohammad  Khairil  Haesy  selaku anggota  Komite  Cek  Fakta  Mafindo  menjelaskan alasan  program  ini  harus  terus  dilakukan  di  masa mendatang:
“ Kami  mendukung  inisiatif  cek  fakta  ini  karena makin  maraknya  info  keliru  di  masyarakat. Penyebaran  hoaks  yang  massif  membutuhkan kehadiran  banyak  artikel  periksa  fakta.  Program  ini membuat  keberadaan  informasi  yang  terverifikasi makin  banyak  di  publik.  Ke  depan,  kami  berharap program  seperti  ini  terus  diadakan,  terutama  untuk pemilihan umum berikutnya. ” ( Tempo.co, 17/04/2019)
Meningkatnya  frekuensi  penggunaan  sumber daya  online  yang  ditemukan  dalam  penelitian  ini
menunjukkan  bahwa  adopsi  teknologi  interaktif dimulai secara bertahap seperti yang disebutkan Rogers (dalam  Garrison,  2001:  222).  Pengumpulan  informasi di ruang redaksi yang terjadi pada Pilpres 2019 adalah indikasi  evolusi  digitalisasi  oleh  jurnalisme  daring  di tanah air.  Studi yang dilakukan penulis mengenai cek fakta  data  ini  merupakan  inovasi  yang  mengikuti perubahan  sosial  masyarakat.  Dinamika  cara  kerja wartawan  daring  tanah  air  dalam  melacak  berbagai tugas pengumpulan informasi dari analisis data hingga pencarian catatan daring merupakan bagian dari literasi media  untuk  pemberdayaan  masyarakat  digital.
Penggunaan  sumber  informasi  daring  yang didokumentasikan  oleh  wartawan  sebagai  sumber - sumber  yang  diolah  dalam  cek  fakta  merupakan  alat jurnalistik  yang  baru  dan  berharga.  Literasi  media semacam  itu  sangat  dibutuhkan  agar  khalayak  lebih kritis  terhadap  isi  media,  sekaligus  peran  aktif masyarakat  agar  dapat  menentukan  sendiri  informasi yang  dibutuhkan  dari  media.  Aktifisme  demikian sejalan  dengan  definisi  media  literasi  yang  diajukan oleh  Potter  dalam  artikelnya  yang  berjudul  Action Coalition  for  Media  Education,  sebagai  dorongan pemikiran kritis dan kebebasan berekspresi, menganalisa  sistem  media  dan  menginspirasi partisipasi  aktif  dari  masyarakat.  (Potter,  2010:  677).
Tim  Cek  Fakta  yang  merupakan  kolaborasi media  daring,  lembaga  swadaya  masyarakat  dan lembaga  swasta  tersebut  merupakan  proses  difusi inovasi  yang  dapat  mereduksi  dampak  negatif  dari persebaran informasi media baru.

## KESIMPULAN
Ledakan  penggunaan  media  sosial  di  Indonesia telah  mengubah  cara  mencari  informasi  secara dramatis.  Masyarakat  tidak  lagi  mengandalkan informasi  dari  media  arus  utama.  Media  sosial  dapat dengan  mudah  dimanfaatkan  untuk  menyebarluaskan informasi  untuk  menjangkau  dan  mempengaruhi pemilih,  seperti  yang  terlihat  pada  kasus  Pilkada  DKI 2017.  Alih - alih  memfasilitasi  kebebasan  berekspresi, media  sosial  dapat  juga  mendorong  pengguna  untuk mempraktikkan  kebebasan  mereka  untuk  membenci. Pada  kondisi  semacam  itu,  individu  mengolah  hak mereka  untuk  menyuarakan  pendapat  mereka
sementara  secara  aktif  membungkam  orang  lain,  dan memberikan kesuburan berkembangnya narasi sektarian dan rasisme.
Pada  dinamika  seperti  itu,  pemanfaatan  media sosial  sebagai  alat  politik  oleh  warganet  yang  anti - keberagaman  bepotensi  memperdalam  perpecahan  dan memperkuat  permusuhan  di  antara  kelompok - kelompok  sosial  di  masyarakat  Indonesia.  Di  luar  isu alat  politik,  perkembangan  media  sosial  menjadi sebuah  harapan  baru  bagi  perkembangan  isu - isu keadilan, kesetaraan, dan pluralisme. Kendati penetrasi Internet di Indonesia terbilang masih kecil dan sebagian besar  di  daerah  perkotaan,  teknologi  digital  baru memiliki  dampak  mendalam  pada  perubahan  struktur masyarakat hingga politik sepanjang sejarah Indonesia.
Tingginya  akses  informasi  masyarakat  melalui media  sosial  menunjukan  bahwa  media  massa tradisional  tidak  lagi  menjadi  sumber  informasi  utama bagi  masyarakat.  Sebelumnya,  banyak  ilmuwan  pada akhir  1990an  dan  awal  2000an  melihat  media  baru internet  terpisah  dari  media  lama  atau  tradisional seperti  cetak,  televisi  dan  radio.  Namun  yang  terjadi sekarang  adalah  internet  berkonvergensi  dengan platform - platform media tradisional. Sehingga, pemisahan  antara  media  daring,  televisi  dan  cetak menjadi mubazir, karena baik media teknologi baru dan media tradisional saat ini sudah melebur menjadi satu.
Konvergensi  tersebut  juga  melahirkan  difusi inovasi  yang  dilakukan  jurnalis  media  daring  nasional selama pesta demokrasi 2019 lalu. Para jurnalis media online  mainstream  berinovasi  dalam  melawan  berita palsu  dengan  membentuk  Tim  Cek  Fakta.  Kolaborasi antara  AMSI,  AJI,  Mafindo,  serta  Google  Initiative tersebut  telah  mengubah  cara  kerja  jurnalis  tanah  air dalam menjalankan logika jurnalisme yang berkualitas. Acara  Debat  Capres  pada  Pilpres  2019  yang  disiarkan oleh  TV  nasional  secara  langsung  mendorong  jurnalis media  daring  melakukan  jurnalisme  berbasis  data dengan  proses  cek  dan  ricek.  Kolaborasi  tersebut  juga merupakan  inovasi  yang  memperkuat  literasi  media yang  kehadirannya  penting  bagi  kondisi  ruang  publik yang demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA
Badri,  M.  (2017). Inovasi  Jurnalisme  Data  Media Online  di  Indonesia.  The  4th  Indonesia  Media
Research Awards&Summit. Trend Pola Konsumsi  Media  di  Indonesia  2017 .  Surabaya: Serikat Perusahaan Pers
Blaxter,  L.,  Hughes,  C.,  Thight,  M.  (2006). How  to Research:  Seluk  Beluk  Melakukan  Riset. Terjemahan  oleh:  Sitepoe,  A.R.E.  Jakarta:  PT Index
Bungin,  B.  (2006). Sosiologi  Komunikasi  Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi
Komunikasi  di  Masyarakat. Jakarta:  Kencana Prenada Media Group. Jakarta
Garrison,  B.  (2001).  Diffusion  of  Online  Information Technologies  in  Newspaper  Newsrooms. Journalism  and  New  Technologies  Journal Volume:  2  issue:  2, page(s):  221 - 239 . Sage Publications
Hill, D.T & Sen, K. (2007). The Internet in Indonesia ’ s New  Democracy. Democratization,  7:1,  119 -
136
Hirst,  M  &  Patching,  R.  (2005). Journalism  Ethics: Arguments  and  Cases. New  York:  Oxford University Press.
Ishwara,  L.  (2011). Jurnalisme  Dasar .  Jakarta: Kompas.
Lim, M. (2013). Many  Clicks but Little Sticks: Social Media  Activism  in  Indonesia .  Journal  of Contemporary Asia Vol 43/4.
Lim,  M.  (2017).  Freedom  to  hate:  social  media, algorithmic  enclaves,  and  the  rise  of  tribal nationalism in Indonesia. Critical Asian Studies Vol 39(3).
O ’ Reilly, T., & Battelle, J. (2009). Web Squared: Web 2.0  Five  Years  On.  Special  Report,  Web  2.0 Summit , Co - produced by O ’ Reilly & Techweb
Potter,  J.W.  (2010).  The  State  of  Media  Literacy.
Journal  of  Broadcasting  &  Electronic  Media Volume 54 2010. Issue 4
Rianto,  P.  (2019). Literasi  Digital  dan  Etika  Media Sosial di Era Post Truth. Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi  Vol.  8  No  2,  Desember  2019 . Semarang: Universitas Dipenogoro
Rogers, E.M. (1995) Diffusion of Innovations (4th Ed).
New York: The Free Press.
Singer, J.B. (1998). Online Journalists: Foundations for Research into Their Changing Roles. Journal of Computer - Mediated Communication, Volume 4,
Issue 1.
Szaboó,  A.  (2007). The  Impact  of  the  Internet  on  the Public  Sphere  and  on  the  Culture  Industry.  A study of blogs, social news sites and discussion forums. Finlandia:  Thesis  Master  University  of Vaasa.  https://www.tritonia.fi/fi/eopinnaytteet/ tiivistelma/2472/The+Impact+of+the+Internet+ on+the+Public+Sphere+and+on+the+Culture +Industry.+A+study+of+blogs% 2C+social+news+sites+and+discussion+forum s 13 Desember 2018
Tapsel,  R.  (2017). Kuasa  Media  di  Indonesia  Kaum Oligarki:  Warga  dan  Revolusi  Digital . Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
Westerman,  D.,  Spence,  P.R.,  Van  Der  Heide,  B. (2013).  A  social  network  as  information:  The effect  of  system  generated  reports  of connectedness on credibility on Twitter. Journal of Computers in Human Behavior 28 (2013) 199
– 206.
Winters,  J.A.  (2011). Oligarchy .  New  York:
Cambridge University Press.
CNN  Indonesia  (2019).  Cek  fakta  Debat  Capres
Perdana  2019  https://www.cnnindonesia.com/ laporanmendalam/nasional/20190117/cekfakta - debat - capres - perdana - 2019/index.php diakses
pada 20 Juni 2019
Debora, Y. (2016). Kronologi Kasus Dugaan Penistaan Agama  https://tirto.id/kronologi - kasus - dugaan - penistaan - agama - b457 diakses pada
19
November 2018
Dhyatmika,  W.  (2019).  Amsi  dan  AJI  Gelar  Ajang Cekfakta  Pemilu  Bersama  Google.  https://
nasional.tempo.co/read/1196720/amsi - dan - aji - gelar - ajang - cekfakta - pemilu - bersama - google diakses 20 Juni 2019
Franciska,  C.  (2017).  Tentang  Ahok,  Anies,  dan Pilkada  Jakarta  yang  dibumbui  'seribu  hoax' https://www.bbc.com/indonesia/trensosial - 39618703 diakses pada 19 November 2018
Kahfi (2019). Tekan Persebaran Hoaks, Tim Cek fakta Gabungan  Pantau  Konten  Digital  https:// kabar24.bisnis.com/read/20190417/15/912831/ tekan - persebaran - hoaks - tim - cek - fakta -
gabungan - pantau - konten - digital  diakses  pada
20 Juni 2019
Setyowati,  D.  (2018).  Pengguna  Internet  Indonesia Paling  Suka  Chatting  dan  Media  Sosial https:// katadata.co.id/berita/2018/02/19/pengguna - internet - indonesia - paling - suka - chatting - dan - media - sosial diakses pada 19 November 2018
We  Are  Social  and  Hootsuite  (2017).  Digital  in  2017:
Global Overview https://wearesocial.com/ special - reports/digital - in - 2017 - global - overview diakses  pada  19  November  2018  pukul  17.05 WIB
Wawancara dengan Nanto Sriyanto selaku Narasumber Nonton  Bareng  Tim  Cek  Fakta  Debat  Capres 2019, Jakarta Agustus 2019