PERAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM EKONOMI KAPITALIS, SOSIALIS DAN ISLAM

## Siti Mujiatun
Dosen Fakultas Ekonomi UMSU Kandidat Doktor PPS UIN SU

## Abstrak
Ekonomi  mempunyai  peranan  yang  sangat  urgen  dalam  kehidupan  umat manusia.  Dalam  pengembangannya  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  atau sistem. Sampai dewasa ini ada tiga sistem pengembangan ekonomi yaitu kapitalis/ liberal,  sosialis  dan  Islam.  Inilah  permasalah  yang  akan  dibahas  dalam  karya ilmiah  ini.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  deskrip  analitik  terhadap  ketiga sistem  dimaksud  dengan  melihat  bagaimana  peran  pihak  pemerintah  dalam pengembangannya.  Sebagai  kesimpulan  dari  uraian  ini,  dapat  dinyatakan  bahwa kapitalisme adalah satu sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak- hak individu. Termasuk di dalamnya hak milik, di mana semua pemilikan adalah milik  privat.  Dengan  kata  lain;  Kapitalisme,  merupakan  sistem  perekonomian yang memberikan wewenang penuh kepada Capital atau pemodal  dengan segala jenisnya.  Termasuk  di  dalamnya  barang-barang  yang  digunakan  dalam  produksi barang  lainnya.  Pihak  pemerintah  atau  negara  tidak  boleh  ikut  campur  tangan dalam  pengembangan  ekonomi.  Pemerintah  hanya  berhak  membuat  regulasi tentang  kewajiban  membayar  pajak  kepada  para  pengembang  ekonomi.    Hasil pajak  itulah  yang  akan  digunakan  untuk  kepentingan  negara  terutama  dalam menjalankan kewajibannya terhadap kesejahteraan rakyatnya.
Sosialis  adalah  suatu  sistem  perekonomian  atau  kegiatan  ekonomi  yang memberikan  kebebasan  cukup  besar  kepada  setiap  orang,  tetapi  campur  tangan pemerintah sangat dominan. Dalam sistem Sosialis, semua Bidang usaha dimiliki dan diproduksi oleh Negara. Tidak terciptanya market (pasar) dan tidak terjadinya supply  dan  demand,  karena  Negara  yang  menyediakan  semua  kebutuhan rakyatnya secara merata. Perumusan  masalah dan keputusan di tangani langsung oleh  negara.  Selanjutnya,  sistem  ekonomi  Islam  adalah  sekumpulan  dasar-dasar umum  ekonomi  yang  di  simpulkan  dari  Al-Qur’an  dan  sunnah,  dan  merupakan bangunan  perekonomian  yang  didirikan  atas  landasan  dasar-dasar  tersebut  yang sesuai dengan kondisi objektif yang ada.  Islam mengakui kemerdekaan individu, tetapi  Islam tidak memberikan kebebasan mutlak pada kekuatan pasar. Kekuatan pasar  yang  bebas  tidak  dengan  sendirinya  menghasilkan  kondisi  ekonomi  pasar yang adil. Mekanisme pasar yang bebas tidak bisa menghentikan spekulasi harga, mencegah  eksploitasi  dan  tidak  menolong  mereka  yang  lemah,  baik  konsumen maupun  pedagang  kecil.  Oleh  karena  itu,  negara  harus  berperan  secara  aktif. Peranan positif negara ini tidak dapat disamakan dengan apa yang dikenal dengan intervensi  dalam  terminologi  kapitalis.  Dengan  kata  lain,  menurut  Islam  peranan negara  sangat  penting  terutama  dalam  mengendalikan  harga  pasar.  Masyarakat boleh  menentukan  harga  pasar  tetapi  tidak  bebas.  Jika  kebebasan  itu  lalu menimbulkan  kerusakan  atau  kesulitan  bagi  masyarakat,  maka  pemerintah mempunyai hak untuk menertibkannya.
Kata kunci: ekonomi, kapitalisme/liberlisme, sosialisme, Islam

## Pendahuluan
Ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan, baik secara  individual  maupun  kolektif.  Setiap    invidu,  memerlukan  ekonomi  yang memadai  untuk  memenuhi  keperluannya  termasuk  sandang,  pangan  dan  papan atau tempat domisili. Secara kolektif , masyarakat juga memerlukan sarana umum seperti;  jalan,  sarana  ibadah,  sarana  pendidikan,  kesehatan,  oleh  raga  dan sebagainya.  Dalam  rangka  mewujudkan  stabilitas,  baik  di  tingkat  Desa, Kecamatan,  Kabupaten,  Provinsi  dan  di  ibu  kota,  peranan  ekonomi  sangatlah urgen. Tanpa kekuatan ekonomi, kehidupan dan segala aspeknya tidak akan dapat berjalan dengan baik.
Pengembangan  ekonomi,  dapat  diakukan  dengan  berbagai  cara.  Secara individual      seseorang  dapat  mengembangkan  ekonomi  dengan  cara  buka  usaha bengkel,  bertani,  mencari  ikan  di  laut  dan  lain-lain.  Secara  kolkan  ektif  orang mendirikan  usaha  bersama,  seperti  mendirikan  Bank,  perkebunan,  koperasi, perumahan, dan sebagainya.  Dewasa ini, pengembangan ekonomi sudah semakin bebas.  Negara-negara  asing  dapat  mengembangkan  usaha  di  negara  Idanonesia dan  juga  merambah  pada  aspek  jasa  pendidikan  dan  kesehatan.  Produk-produk luar  negeri,  mulai  dari  bahan  pakaian,  bangunan  gedung,  transportasi,  peralatan rumah tangga sudah membanjiri tanah air kita. Produk-produk Cina dengan segala ragamnya  sudah  menguasai  tanah  air  kita,  dan  bahkan  sudah  mengancam pengusaha-pengusaha tradisional.  Berbagai  jenis  pakaian  yang kualitasnya bagus dan harganya murah, sudah membanjiri tanah air. Kesemuanya itu, adalah upaya pengembangan ekonomi yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan berbagai aspeknya.
Dewasa ini paling tidak ada tiga sistem ekonomi yang terus berekambang yaitu; sistem ekonomi kapitalis/liberal, sosialis dan sistem ekonomi Islam. Dalam sistem  ekonomi  kapitalis,  pengembangan  ekonomi  sangat  ditentukan  oleh masyarakat secara bebas. Dalam sistem ekonomi sosialis pengembangan ekonomi dipegang  oleh  pihak  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  kesejeahteraan  bersama. Tulisan    ini,  akan  membahas  bagaimana  sesungguhnya  pengembangan  ekonomi dalam Islam. Apakah sistem ekonomi Islam cenderung pada sistem  kapitalis yang
Peran Pemerintah Tentang Pengembangan (Siti Mujiatun) 92 pengembangan  ekonominya  diserahkan  kepada  para  pemodal  besar.  Atau mungkin  seperti  dalam  sistem  ekonomi  sosialis,  yang  pengembangan  ekonomi dikuasai oleh pihak Pemerintah, dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bersama.  Pembahasan  ini, terdiri dari sistem ekonomi kapitalis, sosialis, Islam. Semoga makalah ini dapat bermanfaat kepada para pembaca.

## 1. Sistem Ekonomi Kapitalis
Kapitalisme bukan hal yang baru untuk diperbandingkan dengan yang lain. Pengaruhnya  tampak  masih  begitu  kuat  terhadap  kehidupan  sosial  ekonomi masyarakat  dunia.  Hal  ini,  membuat  kapitalisme  tak  pernah  berhenti  untuk diperbincangkan.  Kita  perlu  mengenal  sedikit  tentang  kapitalisme  dan  sejarah perkembangannya,  agar  kita  mempunyai  pengetahuan  yang  memadai. Kapitalisme  dari  segi  etimologi,  berasal  dari  dua  kata Capital (modal)  dan isme (paham  atau  cara  pandang).  Kapitalisme  sendiri  adalah  berasal  dari  bahasa  latin yaitu caput yang  berarti  kepala . Dalam  pemakaiannya  saat  ini  sudah  menjadi populer.  Misalnya,  dalam  istilah  pendapatan  per-kapita  atau  pendapatan  per- kepala. Apa hubungannya dengan capital  yang lain  yang sering kita terjemahkan sebagai  modal.  Dinyatakan  dalam  sejarah,  bahwa  kekayaan  penduduk  Romawi kuno diukur oleh berapa kepala hewan ternak yang dimilikinya. 1 Semakin banyak kepalanya,  dinilai  orang  dia  semakin  sejahtera.  Jika    mereka  mampu mengumpulkan  kepala  (caput)  sebanyak-banyaknya    dinyatakan  sebagai  orang yang  sejahtera.  Dengan  demikian  jelas,  mengapa    diterjemahkan  capital  itu sebagai modal.
Selanjutnya,  kata  isme  mengandung  makna  faham.  Ideologi  adalah  cara pandang  atau  cara  hidup  yang  diterima  oleh  kelompok  luas  masyarakat. Karenanya  menjadi  konvensi,  suatu  faham  yang  berbeda  dapat    ditolak  oleh kelompok masyarakat yang lainnya, sehingga kapitalisme adalah modal dan isme atau paham. Jadi kapitalisme adalah faham  berdasarkan modal  (pemilik modal).
Kapitalisme,  merupakan  sistem  perekonomian  yang  menekankan  peran Capital atau modal. Termasuk di dalamnya barang-barang yang digunakan dalam produksi  barang  lainnya.  Mayoritas  pakar  ilmu  pengetahuan  seperti  Ebenstein, menyebutkan  bahwa    kapitalisme  sebagai  sistem  sosial  yang  menyeluruh  dan lebih dari sekedar sistem perekonomian. Ia mengaitkan perkembangan kapitalisme
sebagai  bagian  dari  gerakan  individualisme.  Sedangkan  Hayek,  memandang kapitalisme sebagai perwujudan liberalisme dalam ekonomi. Menurut Ayn Rand, kapitalisme adalah “a social system based on the recognition of individual rights, including  property  rights,  in  which  all  property  is  privately  owned”. Artinya, kapitalisme adalah satu sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak- hak individu. Termasuk di dalamnya hak milik, di mana semua pemilikan adalah milik  privat.  Heilbroner,  mengatakan  bahwa    kapitalisme  sebagai  formasi  sosial yang  memiliki  hakekat  tertentu  dan  logika  yang  historis-unik.  Logika  formasi sosial  yang  dimaksud,  mengacu  pada  gerakan-gerakan  dan  perubahan-perubahan dalam  proses-proses  kehidupan  dan  konfigurasi-konfigurasi  kelembagaan  dari suatu masyarakat. Istilah formasi sosial yang diperkenalkan oleh Karl Marx, juga dipakai  oleh  Jurgen  Habermas.  Dalam Legitimation  Crisis  (1988), Habermas menyebut  kapitalisme  sebagai  salah  satu  empat  formasi  sosial    yaitu  primitif, tradisional, kapitalisme, post-kapitalisme. 2
Keadaan  menjadi  berubah,  ketika  gelombang  industrialisasi  melanda negara-negara  Eropa  Barat.  Dalam  masyarakat  tradisional  tersebut  terjadi perubahan.  Sistem  ekonomi  bersekala  kecil  mulai  diguncang  oleh  adanya industrialisasi sebagai sistem ekonomi bersekala besar.  Gerakan industrialisasi itu muncul karena pengaruh zaman Renaissance  yang melanda Eropa pada abad ke- 15 hingga abad 19. Pada waktu  itu, terjadi  perkembangan ekonomi  yang  drastis di  Eropa.    Sekelompok  individu  maupun  kelompok  luas  dapat  bertindak  sebagai badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan  perdagangan benda milik pribadi.  Terutama  barang  modal,  seperti  tanah  dan  manusia  guna  proses perubahan  dari  barang  modal  menjadi  barang  jadi.  Untuk  mendapatkan  modal- modal tersebut, para kapitalis tersebut harus mendapatkan bahan baku dan mesin terlebih  dahulu.  Baru  setelah  itu  buruh  menjadi  operator  atau  tenaga  produktif agar para kapitalis bisa mendapatkan nilai lebih dari bahan baku tersebut. 3
Kapitalisme  mempunyai  sejarah    yang  cukup  panjang  yaitu  semenjak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini  dikenal  dengan  sebutan guild sebagai  cikal  bakal  kapitalisme.  Kapitalisme merupakan cara pandang dalam menjalani kegiatan ekonominya. Hal tersebut bisa dilihat  pada  Merkantilisme  berkembang  pada  abat  ke-15  sampai  abad  18,  dan berasal  dari  kata merchand yang  artinya pedagang .  Walaupun  para  ahli  masih
Peran Pemerintah Tentang Pengembangan (Siti Mujiatun) 94 meragukan  apakah  merkantilisme  benar  merupan  suatu  aliran/madzhab  atau bukan. Akan tetapi, aliran ini memiliki dampak yang besar dalam perkembangan teori  ekonomi.  Aliran  ini  timbul  pada  masa    perdagangan  antar  negara  semakin berkembang  pesat.  Kalau  di  masa  sebelumnya  masyarakat  dapat  mencukupi kebutuhannya dengan dengan memproduksi sendiri. Pada masa merkantilisme ini, berkembang faham bahwa jika sebuah negara hendak maju, maka negara tersebut harus  melakukan  perdagangan  dengan  negara  lain.  Surplus  perdagangan  berupa emas dan perak yang diterima merupakan sumber kekayaan negara. 4
Thomas  Mun  dalam  bukunya  yang  berjudul “England  Treasure  by Foreign  Trade” ia  menulis  tentang  manfaat  perdagangan  luar  negeri.  Ia menjelaskan  bahwa  perdagangan  luar  negeri  akan  memperkaya  negara,  jika menghasilkan surplus dalam bentuk emas dan perak. Keseimbangan perdagangan hanyalah  perbedaan  antara  apa  yang  diekspor  dan  apa  yang  diimpor.  Ketika negara  mengalami  surplus  perdagangan,  ini  berarti  ekspor  lebih  besar  daripada impor. Lebih lanjut Thomas Mun menjelaskan bahwa perdagangan domestik tidak dapat membuat negara lebih makmur, karena perolehan logam mulia dari seorang warga negara adalah sama dengan hilangnya logam mulia dari warga negara yang lain.  Dengan  meningkatkan  persedian  uang  domestik  sebagai  hasil  dari  surplus perdagangan,  ternyata  dapat  juga  memunculkan  bahaya.  Sebabnya,  orang  akan terpancing  untuk  membeli  lebih  banyak  barang-barang  mewah.  Hal  ini menyebabkan harga barang dalam negeri  akan naik.  Akhirnya,  akan mengurangi ekspor, karena barang-barang yang diproduksi  di dalam negeri akan terlalu mahal bila  dijual  di  luar  negeri.  Konsekuensi  ini  bisa  dihindari    dengan  melakukan investasi  kembali.  Reinvestasi  ini  akan  menciptakan  lebih  banyak  barang  untuk diekspor.  Thomas  Mun  mengakui  bahwa  betapa  pentingnya  investasi  modal  dan Ia  memandang  keseimbangan  perdagangan  merupakan  sebuah  cara  untuk mengumpulkan modal produktif. 5
Ajaran  merkantilisme  dominan  sekali  diajarkan  di  seluruh  sekolah  Eropa pada awal periode modern. Tegasnya, mulai dari abad ke-15 sampai ke-18, dan di era  ini  kesadaran  bernegara  sudah  mulai  muncul.  Peristiwa  ini  memicu  untuk pertama kalinya, intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya  yang akhirnya  pada  zaman  ini  pula  sistem  kapitalisme  mulai  lahir.  Kebutuhan  akan pasar  yang  diajarkan  oleh  teori  merkantilisme  akhirnya  mendorong  terjadinya
banyak  peperangan  di  kalangan  negara  Eropa  dan  era  imperialisme  Eropa akhirnya  dimulai.  Sistem  ekonomi  merkantilisme  mulai  menghilang  pada  akhir abad  ke-18,  seiring  dengan  munculnya  teori  ekonomi  baru  yang  diajukan  oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations , ketika sistem ekonomi baru diadopsi  oleh  Inggris,  yang  notabene  saat  itu  adalah  negara  industri  terbesar  di dunia. 6
Selanjutnya,  Merkantilis  merupakan  model  kebijakan  ekonomi  dengan campur  tangan  pemerintah  yang  dominan,  proteksionisme  serta  politik  kolonial, ditujukan  dengan  neraca  perdagangan  luar  negeri  yang  menguntungkan. Kebijakan  ekonomi  lebih  bersifat  makro.    Hal  ini,  berhubungan  dengan  tujuan proteksi  industri  di  dalam  negeri,  dan  menjaga  rencana  perdagangan  yang menguntungkan. Ketentuan ini, dilakukan dalam usaha meningkatkan peranannya dalam  perdagangan  internasional  dan  perluasan-perluasan  kolonialisme.    Faham Kolonialisme  sendiri  merupakan  suatu  sistem  yang  memberikan  wewenang kepada negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Tujuannya, adalah untuk  menguras  sumber-sumber  kekayaan  daerah  koloni  demi  perkembangan industri  dan  memenuhi  kekayaan  negara  yang  melaksanakan  politik  kolonial tersebut.  Pada  zaman  kolonialisme  ini  akumulasi  modal  yang  terkonsentrasi  di Eropa  (Inggris)  didistribusikan  ke  penjuru  dunia,  yang  menghadirkan  segenap kemiskinan di wilayah jajahannya. 7
Kelahiran kapitalisme di masa merkantilisme dan kolonialisme dipelopori oleh  tiga  tokoh  besar.  Mereka  adalah    Martin  Luther  yang  memberi  dasar-dasar teosofik, Benjamin Franklin yang memberi dasar-dasar filosofik dan Adam Smith yang memberikan dasar-dasar ekonomi. Martin Luther yang memberi dasar-dasar teosofik  adalah  seorang  Jerman  yang  melakukan  gerakan  monumentalnya.  Pada tanggal  31  Oktober  1571  dengan  menempelkan  tulisan  protesnya  di  seluruh penjuru  Roma.  Ia  tidak  menerima  kenyataan  praktik  pengampunan  dosa  yang diberlakukan  Gereja  Roma.  Dia  meletakkan  ajaran  dasarnya,  yaitu  ;Manusia menurut  kodratnya  menjadi  suram  karena  dosa-dosanya.  Dengan  semata-mata lewat  perbuatan  dan  karya  yang  lebih  baik  saja  mereka  dapat  menyelamatkan dirinya dari kutukan abadi.  Benjamin Franklin adalah orang yang memberi dasar- dasar  filosofik.  Dia  mengajak  orang  untuk  bekerja  keras  mengakumulasi  modal atas usahanya sendiri. Kemudian Franklin mengamanatkan “Waktu adalah Uang”.
Adam  Smith  yang  memberikan  dasar-dasar  ekonominya  dan  tarcantum  dalam buku An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth Nations , Adam Smith lebih  mengkongkretkan  spirit  kapitalismenya  dalam  sebuah  konsep  sebagai mekanisme  pasar.  Basis  folologisnya  adalah laissez-faire , laissez-passer .  Ia mengatakan  bahwa  barang  langka  akan  menyebabkan  harga  barang  tersebut menjadi  mahal  sehingga  menjadi  sulit  didapatkan  terutama  oleh  mereka  yang berpenghasilan rendah. Tetapi menurut Smith,  yang harus dilihat adalah perilaku produsen. Ketika harga barang mahal, maka keuntungan akan meningkat. Ketika keuntungan  yang  dijanjikan  atas  barang  tersebut  tinggi,  maka  banyak  produsen yang  memproduksinya.  Dengan  demikian  kelangkaan  barang  tersebut  akan terpenuhi  dan  menjadi  murah.  Kebutuhan  masyarakat  akan  terpenuhi.  Sehingga masalah yang terjadi di masyarakat akan diselesaikan oleh the invisible hands . 8
Dalam sistem ekonomi kapitalis atau liberal,  yang sangat berperan adalah individu,  bukan  pemerintah.  Pihak  Pemerintah  memberikan  kebebasan  kepada para  pemodal  untuk  mengembangkan  usahanya.  Mereka  dapat  menguasai  dan memajukan  berbagai  aspek  ekonomi.  Pembangunan  sarana  jalan,  transportasi, berbagai  gedung  pemerintah  dan  usaha  lainnya  ditanangi  oleh  pihak  swasta. Pemerintah tugasnya membuat regulasi untuk membayar pajak  yang besar. Hasil dari pajak itulah digunakan untuk  mensejahterakan rakyatnya. Biaya pendidikan, kesehatan,  memelihara  fakir  dan  miskin,  orang-orang  jompo  dan  anak-anak jalanan, semuanya ditanggung oleh pemerintah yang diambil dari pungutan pajak dari pihak swasta. Dengan kata lain, bahwa dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil  bagian  untuk  memastikan  kelancaran  dan  keberlangsungan  kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.  Ciri-ciri sistem kapitalis adalah ; (1). Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. (2). Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. (3). Manusia dipandang sebagai  mahluk  homo-economicus,  yang  selalu  mengejar  kepentingann (keuntungan) sendiri. (4). Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno   yang disebut hedonisme. 9

## 2. Sistem Ekonomi Sosialis
Sosialis  adalah  suatu  sistem  perekonomian  atau  kegiatan  ekonomi  yang memberikan kebebasan cukup besar kepada setiap orang, tetapi tetap ada campur
97 Analytica Islamica, Vol. 3, No. 1, 2014: 90-107
tangan  pemerintah.    Pemerintah  masuk  ke  dalam  perekonomian  untuk  mengatur tata  kehidupan  perekonomian  negara  serta  jenis-jenis  perekonomian  yang  terkait dengan  kepentingan    hidup  orang  banyak.  Misalnya,  air,  listrik,  telekomunikasi, gas    dan  lain-lain.  Sistem  ekonomi  sosialis  adalah  suatu  sistem  ekonomi  dengan kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik  dan  sistem  ini,  memberikan  otoritas  demokratisasi  terpusat.  Sistem  Sosialis ( Socialist  Economy )  berpandangan  bahwa  kemakmuran  individu  hanya  mungkin tercapai  berlandaskan  pada    kemakmuran  bersama.  Konsekuensinya,  penguasaan individu  atas  aset-aset  ekonomi  atau  faktor-faktor  produksi  sebagian  besar merupakan kepemilikan sosial. Prinsip Dasar Ekonomi Sosialis adalah ;Pemilikan harta  oleh  negara,  Kesamaan  ekonomi  dan  Disiplin  Politik.  Ciri-ciri  Ekonomi Sosialisl  (1),  Lebih  mengutamakan  kebersamaan  (kolektivisme),  (2),Peran pemerintah sangat kuat dan (3). Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. 10
Dapat  disimpulkan  bahwa  menurut  konsep  ekonomi  sosialis,  sumber kekayaan itu sangat langka. Dia harus diperoleh lewat pemberdayaan tenaga kerja (buruh),  di  semua  bidang,  pertambangan,  pertanian,  dan  lainnya.  Dalam  sistem Sosialis,  semua  Bidang  usaha  dimiliki   dan  diproduksi  oleh  Negara.  Tidak terciptanya market (pasar) dan tidak terjadinya supply dan demand, karena Negara yang  menyediakan  semua  kebutuhan  rakyatnya  secara  merata.  Perumusan masalah dan keputusan di tangani langsung oleh negara.

## Sistem Ekonomi Islam
M.A. Manan di dalam bukunya yang berjudul “Teori dan Praktik Ekonomi Islam”  menyatakan  bahwa  ekonomi  Islam  adalah  ilmu  pengetahuan  sosial  yang mempelajari  masalah  ekonomi  rakyat  yang  diilhami  oleh  nilai-nilai  Islam. 11 M.Metwally  mengatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  ekonomi  Islam  adalah ilmu  yang mempelajari  perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, Hadis Nabi (Muhammad) ,Ijma’ dan Qiyas. 12
Dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  ekonomi  Islam  adalah  sekumpulan dasar-dasar  umum  ekonomi  yang  di  simpulkan  dari  Al-Qur’an  dan  sunnah.  Ia merupakan  bangunan  perekonomian  yang  didirikan  atas  landasan  dasar-dasar tersebut  yang  sesuai  dengan  kondisi  lingkungan  dan  masa.  Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:
Peran Pemerintah Tentang Pengembangan (Siti Mujiatun) 98
1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia.
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
4. Ekonomi  Islam  menolak  terjadinya  akumulasi  kekayaan  yang  dikuasai oleh segelintir orang saja.
5. Ekonomi  Islam  menjamin  pemilikan  masyarakat  dan  penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
6. Seorang  mulsim  harus  takut  kepada  Allah  swt  dan  hari  penentuan  di akhirat nanti.
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab)
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk. 13
Selanjutnya, ciri-ciri dan tujuan Ekonomi Islam adalah :
1. Aqidah  sebagai  substansi  (inti)  yang  menggerakkan  dan  mengarahkan kegiatan ekonomi
2. Syari’ah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi
3. Akhlak  berfungsi  sebagai  parameter  dalam  proses  optimalisasi  kegiatan ekonomi.Adapun  tujuan  ekonomi  Islam  adalah  untuk  mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat Hayatan tayyibah). 14
Di  aantara  perbedaan  Konsep  Ekonomi  Kapitalis,  Islam  dan  Sosialis adalah sebagai berikut :
Konsep Kapitalis Islam Sosialis Sumber kekayaan  Sumber kekayaan sangat langka( scarcity of resources) Sumber Kekayaan alam semesta dari ALLAH SWT Sumber kekayaan sangat langka( scarcity of resources) Kepemilikan Setiap pribadi di bebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang di peroleh nya Sumber kekayayan yang kita miliki adalah titipan dari ALLAH SWT Sumber kekayaan di dapat dari pemberdayaan tenaga kerja (buruh)
99 Analytica Islamica, Vol. 3, No. 1, 2014: 90-107
Tujuan Gaya hidup perorangan Kepuasan pribadi  Untuk mencapai ke makmuran/sucess (Al-Falah), di dunia dan akhirat Ke setaraan penghasilan di antara kaum buruh. 15
Konsep  ekonomi  kapitalis  adalah  bahwa  sumber  kekayaan  itu  sangat langka  dan  harus  diperoleh  dengan  cara  bekerja  keras.  Setiap  pribadi  boleh memiliki  kekayaan  yang  tiada  batas,  untuk  mencapai  tujuan  hidupnya.  Dalam sistim  ekonomi  kapitalis,  perusahaan  dimiliki  oleh  perorangan.  Terjadinya  pasar (market)  dan  terjadinya demand  and  supply adalah  ciri  khas  dari  ekonomi kapitalis. Keputusan yang diambil atas isu yang terjadi seputar masalah ekonomi sumbernya  adalah  dari  kalangan  kelas  bawah  yang  membawa  masalah  tersebut pada  level yang lebih atas.
Agama  Islam,  mempunyai  konsep  yang  berbeda  tentang  kekayaan. Menurut  Islam,  semua kekayaan di dunia ini adalah milik Allah SWT. Kekayaan itu  dititipkan  kepada  kita,  dan  segala  yang  kita  miliki  harus  didapatkan    dengan cara  yang  halal  dan  tidak  boleh  dengan  cara  yang  haram.  Hal  ini  sesuai  dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut :
Artinya: Dan janganlah  sebahagian  kamu memakan harta sebahagian  yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. 16
Memakan  harta  dengan  cara  yang  batil    adalah  memakan  harta  dengan jalan  yang  tidak  dibolehkan  oleh  syariat. 17 Pengertian  memakan  bukan  terbatas pada  menikmati  secara  langsung  suatu  makanan  yang  siap  saji.  Akan    tetapi termasuk  dalam  pengertian  makan  adalah  mengambil  atau  menggunakan  harta dengan  cara  yang  tidak  dibolehkan  oleh  Islam.  Misalnya,  mendapatkan  harta dengan cara berjudi, hasil riba, merampok, mencuri, hasil dari prostitusi, koprupsi
dan  lain-lain.  Dalam  hadis  Rasulullah  Saw  menegaskan  bahwa  konsep  tentang harta ada yang halal, haram dan syubhat, sebagaimana dijelaskan dalam sabdanya:
َُ ُٕبَأ اََُثَّدَح ُلُٕقٌَ ٍرٍِشَب  ٍَْب  ٌَاًَْعُُّنا  ُثْعًَِس  َلاَق ٍرِياَع  ٍَْع ُءاٌَِّرَكَز اََُثَّدَح  ٍىٍَْع ِ َّاللَّ  َلُٕسَر  ُثْعًَِس آًََُهْعٌَ  َلَ  ٌتآََّبَشُي آًٍَََُُْبَٔ  ٌٍٍَِّب ُواَرَحْنأَ  ٌٍٍَِّب ُل َلََحْنا ُلُٕقٌَ َىَّهَسَٔ ٍَِّْهَع ُ َّاللَّ ىَّهَص ٍِْي ٌرٍِثَك ِساَُّنا ًَِحْنا  َلَْٕح ىَع ْرٌَ ٍعاَرَك ِتآَُبُّشنا ًِف َعَقَٔ  ٍَْئَ ِِّضْرِعَٔ ٌُِِِّدِن َأَرْبَحْسا ِتآََّبَشًُْنا ىَقَّجا  ًٍََْف
ى
ِإَٔ  َلََأ ُُّيِراَحَي ِِّضْرَأ ًِف ِ َّاللَّ ىًَِح ٌَِّإ  َلََأ ىًًِح ٍكِهَي ِّمُكِن ٌَِّإَٔ  َلََأ َُّعِقإٌَُ  ٌَْأ ُكِشٌُٕ ِدَسَجْنا ًِف  ٌَّ
ُبْهَقْنا ًََِْٔ  َلََأ ُُّّهُك ُدَسَجْنا َدَسَف  ْتَدَسَف اَذِإَٔ ُُّّهُك ُدَسَجْنا َحَهَص  ْثَحَهَص اَذِإ ًةَغْضُي .
يراخبنا ِأر
Artinya: Telah  menceritakan  kepada  kami  Abu  Nu'aim  Telah  menceritakan kepada kami Zakaria  dari  'Amir berkata; aku mendengar An Nu'man bin Basyir berkata;  aku  mendengar  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam  bersabda: "Yang  halal  sudah  jelas  dan  yang  haram  juga  sudah  jelas.  Namun  diantara keduanya ada perkara  syubhat  (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka  barangsiapa  yang  menjauhi  diri  dari  yang  syubhat  berarti  telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan)  pada  perkara-perkara  syubhat,  sungguh  dia  seperti  seorang penggembala  yang  menggembalakan  ternaknya  di  pinggir  jurang  yang dikhawatirkan  akan  jatuh  ke  dalamnya.  Ketahuilah  bahwa  setiap  raja  memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa- apa  yang  diharamkan-Nya.  Dan  ketahuilah  pada  setiap  tubuh  ada  segumpal darah  yang  apabila  baik  maka  baiklah  tubuh  tersebut  dan  apabila  rusak  maka rusaklah  tubuh  tersebut.  Ketahuilah,  ia  adalah  hati".  Hadis  riwayat  Bukhari no.50. 18
Dengan  dalil-dalil  di  atas,  Islam  mempunyai  konsep  yang  jelas  tentang harta.  Dalam  al-Quran  dilarang  mengmbil  harta  dengan  cara  yang  batil  atau sesuatu  yang tidak dibolehkan oleh syariat.  Dalam  hadis  ditegaskan bahwa harta itu ada yang halal, haram dan syubhat. Siapa saja yang bergelimang dengan harta yang  syubhat  pada  akhirnya  akan  jatuh  pada  yang  haram.  Islam  membenarkan akan  orang-orang  yang  ingin  punya  property  atau  perusahaan.  Untuk mendapatkannya  harus  dengan   usaha  yang  keras  dan  tetap  melalui  usaha-usaha yang  halal.    Dengan  kata  lain,  boleh    mencari  keuntungan  yang  sebanyak banyaknya  tetapi  harus  sesuai  dengan  ketentuan  dari  prinsip  prinsip  syariah. Aspek  yang sangat  penting   dalam transaksi Ekonomi  Islam adalah tidak adanya unsur Riba (interest) Maisir (judi) dan Gharar (ke tidak pastian). 19
Dalam  politik  ekonomi  Islam,  negara  bertugas  dan  bertanggung  jawab untuk  menegakkan  keadilan  dalam  ekonomi.  Tugas  lainnya  yang  sangat  urgen adalah    mencegah  terjadinya  kezhaliman  dengan  berbagai  bentuknya  dan  wajib menindak  para  pelanggar  hukum  di  bidang  ekonomi.  Upaya-upaya  ini,  dapat
101 Analytica Islamica, Vol. 3, No. 1, 2014: 90-107
dilakukan  dengan  baik,  jika  pihak  pemerintah  memiliki  aparat  penegak  hukum yang  kuat,adil  dan  berani  memberantas  berbagai  kemungkaran.  Ketentuan  ini sesuai dengan firman Allah dalam surat  Huud ayat 85 :
Artinya: Dan Syu`aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan  adil,  dan  janganlah  kamu  merugikan  manusia  terhadap  hak-hak  mereka dan  janganlah  kamu  membuat  kejahatan  di  muka  bumi  dengan  membuat kerusakan. 20
Muhammad  Al  Mubarak,  dalam  buku Nizam  al-Islam, menegaskan bahwa  negara  merupakan  salah  satu  dari  tiga  pilar  dari  sistem  ekonomi  Islam selain  yaitu iman (moral) dan prinsip-prinsip organisasi ekonomi. Fungsi negara adalah  untuk  menegakkan  keadilan  ekonomi,  pasar  dan  menjamin  terpenuhinya kebutuhan dengan mengatur fasilitas–fasilitas umum dan sistem jaminan sosial. 21
Aswaf  Ali,  dalam  disertasi  doktornya, Political  Economy  of  the  Islamic  State, mengatakan  bahwa  filsafat  kemasyarakatan  Islam  menggambarkan  suatu masyarakat  ekonomi  yang  didasarkan  pada  peranan  negara  yang  luas  di  dalam bidang perekonomian, perdagangan dan keuangan. 22
Dr.  Fazlur  Rahman  mengatakan  bahwa  dalam  kepentingan  dasar  dari keadilan sosial  ekonomi, negara harus mencampuri  pribadi warga negara, sejauh keadilan  sosial  ekonomi  menuntutnya. 23 Prof.  Dr.  M.  Umer  Chapra,  juga berpandangan  bahwa  peranan  ekonomi  yang  aktif  oleh  negara  merupakan  segi yang tidak bisa dipisahkan dari sistem ekonomi Islam. Chapra menyatakan bahwa penyediaan  modal  untuk  kepentingan  sosial  serta  penataan  jaminan  sosial merupakan  kewajiban  penting  negara.  Negara  juga  bertanggung  jawab  untuk menciptakan  kemantapan  (stabilitas)  nilai  mata  uang,  selain  usaha  penghapusan kemiskinan dan penciptaan kondisi yang sehat untuk pemberian kesempatan kerja yang  penuh  ( full  employment )  serta  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi.  Chapra, selanjutnya  menegaskan    bahwa  tata  cara  untuk  mencapai  semua  itu  ialah  lewat pendidikan, bukan paksa 24 kekuatan pasar berjalan tak terkendali. 25
Menurut  Prof.  Dr.  Muhammad  Nejatullah  Ashshiddiqi,  peranan  negara mencakup  empat  aspek  yaitu;  Pertama,  menjamin  tegaknya  etika  ekonomi  dan bisnis  Islam  dari  setiap  individu  melalui  pendidikan,  dan  bila  perlu  melalui paksaan.  Kedua,  Menciptakan  iklim  yang  sehat  dalam  mekanisme  pasar.Ketiga, Mengambil langkah-langkah positif di bidang produksi dan pembentukan modal, guna  mempercepat  pertumbuhan  dan  menjamin  keadilan  sosial.  Keempat, Perbaikan  penyediaan  sumber-sumber  daya  dan  distribusi  pendapatan  yang  adil, baik  dengan  bimbingan,  pengaturan,  maupun  campur  tangan  langsung  dalam proses penyediaan sumber daya itu dan distribusi pendapatan. 26
Sistem  ekonomi  Islam  berbeda  dengan  sistem  ekonomi  kapitalis  yang menganut  faham lassez  faire .  Dalam  Islam,  pemerintah  harus  mengatur  arus produksi dan distribusi, khusunya mencegah terjadinya kecendrungan dan praktek monopolistik.  Ada  beberapa  prioritas  langkah  yang  dapat  dilakukan  untuk memenuhi kebutuhan distributif tersebut.
1. Sistem  zakat  adan  kharaj  sangat  efektif  untuk  mengalihkan  surplus kekayaan dari orang kaya kepada orang-orang miskin.
2. Negara harus mengamati dan mengatur pemerataan distribusi sumber daya alam.  Ekonomi  Islam  tidak  membenarkan  terjadinya  penumpukan  asset sumber  daya  alam  pada  sekelompok  orang  tertentu  saja.  Penguasaan sumber daya alam yang dikuasai swasta harus dibatasi, misalnya, lima ribu hektar sawit.
3. Jasa  layanan  masyarakat  yang  menghasilkan  keuntungan,  seperti  kereta api, pos dan telegraf, listrik, air dan gas, harus dikelola negara.
4. Jasa  layanan  masyarakat  yang  tidak  menghasilkan,  seperti  jalan  raya, tempat  umum,  tempat  parkir  dan  sebagainya,  perlu  disubsidi  pemerintah dengan menggalakkan sumbangan para donatur. 27
Adalah  tugas  negara  untuk  menerapkan  sistem hisbah ,  yaitu  pengecekan langsung atas ukuran dan berat, kendali mutu, dan standarisasi. Juga tugas negara untuk melarang praktek spekulasi dan monopoli. Cara yang terbaik adalah dengan menyediakan  barang  murah  di  pasar,  seperti  yang  pernah  dilakukan  Umar  bin Khattab.  Dengan  cara  demikian,  harga  dapat  kembali  normal.  Negara  dalam pandangan  Islam,  berperan  menyediakan  kesempatan  pelatihan  dan  menciptakan peluang  pekerjaan.  Negara  membuat  program  membantu  pengangguran.  Negara
103 Analytica Islamica, Vol. 3, No. 1, 2014: 90-107
berperan  memberdayakan  orang  miskin,  anak  yatim,  janda,  manula,  orang  cacat dan seluruh rakyat yang tak memiliki kemampuan untuk memenuhi keperluannya sendiri. 28
Rasulullah SAW bersabda : “Siapa yang diberikan Allah amanah menjadi penguasa  untuk  mengurus  urusan  kaum  muslimin,  namun  ia  acuh  tak  acuh terhadap  kebutuhan  dan  kemiskinan  mereka,  maka  Allah  tidak  memperdulikan kebutuhannya.  Dalam  hadits  lain  Rasul  SAW  bersabda,  “Penguasa  negara pelindung bagi orang yang tak memiliki pelindung”.  Sehubungan dengan itulah, Dr.  Mustaq  Ahamd,  dalam  buku Business  Ethics  in  Islam ,  menulis,  “Setiap individu  bisa  menuntut  hak  dari  masyarakat  (negara)  dimana  ia  hidup  untuk memperoleh  pekerjaan.  Jadi,  tugas  utama  pemerintah  adalah  menyediakan lapangan kerja bagi setiap orang yang mampu bekerja dan orang yang mau untuk bekerja. 29
Selanjutnya,  negara  hendaklah  mengatur  untuk  memberikan  semua kemudahan  dan  bantuan  bagi  para  pekerja  yang  ditimpa  bencana  serta memberikan  kepada  mereka  sebuah  kekuatan  atau  power.  Dalam  kehidupan ekonomi, Islam juga menekankan implementasi amar ma’ruf nahi munkar. Tugas ini, menurut Mustaq Ahmad, hendaknya dilakukan aparat pemerintah. Rasulullah selalu  melakukan  pengawasan  dan  investigasi  terhadap  aktivitas  yang  dilakukan oleh  para  Gubernur  dan  pejabat-pejabat  yang  lain.  Jika  dia  menemukan penyimpangan  secara  nyata,  maka  ia  menggantinya  dengan  orang  yang  lebih baik. 30
Rasulullah Saw dalam menjalankan amanah sebagai Kepala Pemerintahan, beliau selalu mengadakan pengawasan terhadap orang-orang yang mengumpulkan zakat (amil zakat) dan dia selalu mengecek jumlah zakat yang terkumpul. Dengan adanya  perintah  Al-Qur’an  dan  praktek  yang  dijalankan  oleh  Rasulullah,  maka jelaslah  bahwasanya  sebuah  negara  dalam  Islam  terikat  kewajiban  untuk menjalankan dan mempraktekkan institusi hisbah ini. Penentuan orang-orang yang melakukakan  hisbah,  menurut  Nizham  Al-Muluk  dilakukan  oleh  kepala  negara. Kewajiban seorang muhtasib adalah :”untuk mengecek dan memeriksa skala dan harga  barang  dan  untuk  melihat  bisnis   dan  perdagangan  apakah  telah  dilakukan dengan cara-cara yang benar ataupun tidak. Sejarah memaparkan satu bukti yang sangat  jelas  bahwasanya  untuk  melakukan  pengawasan  yang  ketat  ini  negara
Islam  yang  ada  selalu  memperhatikan  institusi  hisbah.  Dalam  sebuah  bukunya yang  berjudul  Arab  Administration,  Dr.  Husain  mengatakan :“Sejak  awal berdirinya  negara  Islam,  perhatian  yang  sedemikian  besar  telah  diberikan  oleh pihak  pemerintah  untuk  melihat  kondisi  dagangan  dan  para  pedagang  apakah dalam  melakukan  perdangan  mereka  telah  menjalankan  aturan  seperti  yang diajarkan Islam ataupun tidak. Dari semua khalifah Rasyidin, Saidina Ali adalah yang sangat konsern dalam masalah ini. Ia akan keliling ke pasar-pasar di Kufah, dengan  membawa  cimeti.  Sebelumnya  praktik  ini  banyak  dilakukan  oleh  Umar bin  Khattab”. Khalifah  itu   berjalan  ke  pasar-pasar  untuk  mengontrol  apakah takaran  dan  timbangan  dalam  bisnis  telah  dilakukan  dengan  sebaik-baiknya  dan apakah  ada  orang  yang  melakukan  kecurangan.  Pada  masa  pemerintahan  Bani Ummayyah,  beberapa  polisi  pengaman  diperintahkan  untuk  mengawasi  masalah timbangan dan takaran itu. 31

## Penutup
Dari  uraian-uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Sistem  ekonomi  Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang di simpulkan dari Al-Qur’an dan sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar  tersebut  yang  sesuai  dengan  kondisi  objektif  yang  ada.  Kapitalisme, merupakan  sistem  perekonomian  yang  memberikan  wewenang  penuh  kepada Capital  atau  pemodal    dengan  segala  jenisnya.  Termasuk  di  dalamnya  barang- barang  yang  digunakan  dalam  produksi  barang  lainnya.  Islam  mengakui kemerdekaan  individu,  tetapi  Islam  tidak  memberikan  kebebasan  mutlak  pada kekuatan pasar. Kekuatan pasar yang bebas tidak dengan sendirinya menghasilkan kondisi  ekonomi  pasar  yang  adil.  Mekanisme  pasar  yang  bebas  tidak  bisa menghentikan spekulasi harga, mencegah eksploitasi dan tidak menolong mereka yang  lemah,  baik  konsumen  maupun  pedagang  kecil.  Oleh  karena  itu,  negara harus  berperan  secara  aktif.  Peranan  positif  negara  ini  tidak  dapat  disamakan dengan  apa  yang  dikenal  dengan  intervensi  dalam  terminologi  kapitalis.  Dengan kata  lain,  menurut  Islam  peranan  negara  sangat  penting  terutama  dalam mengendalikan  harga  pasar.  Masyarakat  boleh  menentukan  harga  pasar  tetapi tidak  bebas.  Jika  kebebasan  itu  lalu  menimbulkan  kerusakan  atau  kesulitan  bagi masyarakat, maka pemerintah mempunyai hak untuk menertibkannya.
Catatan
1 Pengertian  secara  sederhana,  corak  produksi  pada  waktu  itu  ditentukan    dalam  memenuhi kebutuhan  sandang,  pangan  dan  papan  di  suatu  tempat.  Misalnya,  cara  memenuhi  kebutuhan makan  dan  pakaian  pada  masyarakat  kuno  berbeda  dengan  masyarakat  sekarang  ini.  Corak produksi adalah cara masyarakat manusia memproduksi dan mendistribusikan kesejahteraan sosial yang dibuatnya.
2 Samekto  Adji ,  Kapitalisme,  Modernisasi  dan  Kerusakan  Lingkungan ,  Genta  Press, Yogyakarta, 2008, hlm.24
3 Samekto  Adji ,  Kapitalisme,  Modernisasi  dan  Kerusakan  Lingkungan ,  Genta  Press, Yogyakarta, 2008, hlm.24
4 Teori Merkantilisme http://id.wikipedia.org/wiki/Merkantilisme
5 Teori Merkantilisme http://id.wikipedia.org/wiki/Merkantilisme
6 Teori Merkantilisme dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Merkantilisme
7. Galery  Artikel, Kolonialisme,  Imperialisme,  Merkantilisme,  Kapitalisme,  Dan  Revolusi Industri , http://networkedblogs.com/wju1l  (online)
8 Galery  Artikel, Kolonialisme,  Imperialisme,  Merkantilisme,  Kapitalisme,  Dan  Revolusi Industri , http://networkedblogs.com/wju1l  (online)
9 http://kinanzahirah.wordpress.com/2012/05/23/perbedaan-sistem-ekonomi-sosialis- kapitalis-dan-islam/
10 http://kinanzahirah.wordpress.com/2012/05/23/perbedaan-sistem-ekonomi-sosialis- kapitalis-dan-islam/
11 .Manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam , 1992,hlm.19.
12 .M.M  Metwally, Teori  dan  Model  Ekonomi  Islam ,  Pengantar  dan  Penerjemah  M.Husein Sawit, Jakarta, Bangkit Daya Insana, 1995,hlm.1. Daud Ali, 1988,hlm.3
13 http://kinanzahirah.wordpress.com/2012/05/23/perbedaan-sistem-ekonomi-sosialis- kapitalis-dan-islam/
14 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Isl am, Unoversitas Islam,Indonesia  Yogyakarta, Rajawali Pres, 2012,hlm.54.
15 http://kinanzahirah.wordpress.com/2012/05/23/perbedaan-sistem-ekonomi-sosialis- kapitalis-dan-islam/
16 Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, Yayasan
17 Imam Baydhawi, Tafsir Baydhawi, Dalam Maktabah Syamilah.
18 Imam Bukhari, Sahih Bukhari,dalm
http://localhost:81/copy_open.php?imam=bukhari&nohdt=50
19 http://kinanzahirah.wordpress.com/2012/05/23/perbedaan-sistem-ekonomi-sosialis- kapitalis-dan-islam/
20 Depag  RI, Al-Quran  dan  Terjemahny a,Yayasan  Penyelenggara  Penterjemah/Penafsir  Al- Quran, Jakarta, 1987, hlm.340.
21 Muhammad  Al-Mubarak, Nizham  al-Islam  Al-Iqtishadi ,  Beirut,  Dar  al-Fikri,  1972,  hlm. 160
22 Aswaf  Ali, Political  Economy  of  The  Islamic  State , University  of  Southern,  California, 1970, hlm. 280.
23 Fazlur  Rahman, Economic  Principles  of  Islam ,  Islamic  Studies,  Islamabad,  dalam Muhammad  Nejatullah  ash-Shiddiqi, Muslim  Economic  Thingking,  A  Survey  of  Contemporary Literature , Edisi Indonesia, Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta, LIPPM dan Media Dakwah, 1986, hlm. 45-46.
24 M. Umer Chapra, Toward A Just Monetary System , Edisi Indonesia, Al-Qur’an Menuju System Moneter yang Adil , Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hlm. 6-19.
25 Muhammad  Nejatullah  Ash-Shiddiqi, Distributive  Justice  and  Need  Fulfilment  in  an Islamic Economiy , Editor, Munawar Iqbal, Islamabad, Institute on Islamic Economics, Leicester, The Islamic Foundation, 1998,hlm.46.
26 Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi, hlm.47.
27 http://kinanzahirah.wordpress.com/2012/05/23/perbedaan-sistem-ekonomi-sosialis- kapitalis-dan-islam/
28 http://kinanzahirah.wordpress.com/2012/05/23/perbedaan-sistem-ekonomi-sosialis- kapitalis-dan-islam/
29 Mustaq Ahmad, Business Ethics in Islam , Pakistan, The International Institute of Islmanic Thought,  1995,  Edisi  Indonesia, Etika  Bisnis  dalam  Islam ,  Jakarta,  Pustaka  Al-Kautsar,  2001, hlm. 158
30 Abdul Hadi, Al-Fikrah Al-Idariyah Al-Islamiyah wal Muqaranah , Kairo, Darul Fikri Al- Arabi, 1976, hlm. 179
31 Abdul Qadir Husaini, Arab Administration , Lahore, Sh Muhammad Asraf, 1966, hlm. 101

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hadi, Al-Fikrah Al-Idariyah Al-Islamiyah wal Muqaranah , Kairo, Darul Fikri Al- Arabi, 1976.
Abdul Qadir Husaini, Arab Administration , Lahore, Sh Muhammad Asraf, 1966.
Aswaf  Ali, Political  Economy  of  The  Islamic  State ,  University  of  Southern,  California, 1970.
Depag RI, Al-Quran dan Terjemahny a,Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al- Quran, Jakarta, 1987.
Fazlur  Rahman, Economic  Principles  of  Islam ,  Islamic  Studies,  Islamabad,  dalam Muhammad Nejatullah ash-Shiddiqi, Muslim Economic Thingking, A Survey of Contemporary  Literature ,  Edisi  Indonesia,  Pemikiran  Ekonomi  Islam,  Jakarta,
LIPPM dan Media Dakwah, 1986.
Galery Artikel, Kolonialisme, Imperialisme, Merkantilisme, Kapitalisme, Dan Revolusi
http://kinanzahirah.wordpress.com/2012/05/23/perbedaan-sistem-ekonomi-sosialis- kapitalis-dan-islam/
Ibnu Taymiyah, Al-Hisbah fil Islam , Madinah, Islamic University, t.t.
Industri ,http://networkedblogs.com/wju1l  (online)
M. Umer Chapra mengupas dan mengkritisi secara mendalam dan ilmiah tentang sistem kapitalisme  yang  telah  gagal  menciptakan  kesejahteraan  ekonomi  bagi  umat manusia.  Lihat Islam  and  the  Economic  Challenge, International  Institte  of Islamic Thought, USA, 1992.
M.  Umer  Chapra, Toward  A  Just  Monetary  System ,  Edisi  Indonesia, Al-Qur’an  Menuju System Moneter yang Adil , Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
M.M  Metwally, Teori  dan  Model  Ekonomi  Islam ,  Pengantar  dan  Penerjemah  M.Husein Sawit, Jakarta, Bangkit Daya Insana, 1995,hlm.1. Daud Ali, 1988.
Manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam , 1992.
Muhammad Al-Ghazali, Al-Islam wa al-Awda’ Al-Iqtishadiyah , Kairo, Dar Al-Kitab Al- Arabi, 1952.
Muhammad Al-Mubarak, Nizham al-Islam Al-Iqtishadi , Beirut, Dar al-Fikri, 1972.
Muhammad  Nejatullah  Ash-Shiddiqi,  Muhammad  Nejatullah  Ash-Shiddiqi, Distributive Justice  and  Need  Fulfilment  in  an  Islamic  Economiy ,  Editor,  Munawar  Iqbal, Islamabad, Institute on Islamic Economics, Leicester, The Islamic Foundation, 1998.
Mustaq Ahmad, Business Ethics in Islam , Pakistan, The International Institute of Islmanic Thought, 1995, Edisi Indonesia, Etika Bisnis dalam Islam , Jakarta, Pustaka Al- Kautsar, 2001.
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Isl am, Unoversitas Islam,Indonesia  Yogyakarta, Rajawali Pres, 2012.
S.M. Yusuf, Economic Justice in Islam , Lahore, Sh. Muhammad Asraf, 1971.
Samekto  Adji ,  Kapitalisme,  Modernisasi  dan  Kerusakan  Lingkungan ,  Genta  Press, Yogyakarta, 2008.
Sayid Qutub, Fi Zilalil Quran , Beirut Dar Ihya at-Turats, Al-`Arabi, 1967.
Teori Merkantilisme dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Merkantilisme
Winardi, Kapitalisme Versus Sosialisme , Bandung, Remaja Karya, 1986.