## PADA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) JENANG DI KABUPATEN PONOROGO DALAM UPAYA MENDUKUNG BERKEMBANGNYA EKONOMI KREATIF

## Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This article aims to find out about the barriers SME offender porridge in Ponorogo in obtaining legal protection in the field of brand and provide solutions to address these obstacles. Empirical legal research is descriptive research location in Ponorogo. Types and sources of data for this research include primary data and secondary data. The technique of data collection through interviews and the study of librarianship. Technique of data analysis is done with a qualitative analysis of the interactive model. The results of this study discusses the barriers SME offender porridge in Ponorogo in obtaining legal protection brand. Barriers experienced by SME offender jenang in Ponorogo writers clarifikasion into two internal obstacles experienced by SME the abuser is the lack of information about the legal protection especially in the field of branding, in addition the limitations of funds as well as concerns its brand denied admission and perpetrators of SME still consider his effort was still not forward/small so it does not need to be registered. While the external obstacles i.e. obstacles that occur outside of the perpetrators of the barriers SME, about the cost of the administration of the registration of an expensive brand, brand registration site distances and time of registration of a brand that takes a long time. Solutions for internal and external barriers, namely SME should be more perpetrator digging information about the protection of the law in particular brands and follow the training activities in the conduct of the local government. Ponorogo and provide financing facilities for the registration of the brand.
Keywords: Brand; Small And Medium Businesses; EkonomiKreatif.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang hambatan pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo dalam memperoleh perlindungan hukum di bidang merek serta memberikan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.Penelitian hukum empiris ini bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan analisis interaktif model.Hasil penelitian ini membahas tentang hambatan pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo dalam memperoleh perlindungan hukum merek. Hambatan-hambatan yang dialami oleh pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo penulis mengklarifikasikan menjadi dua yaitu  h ambatan internal yang dialami pelaku UKM adalah kurangnya informasi tentang perlindungan hukum khususnya dibidang merek, selain itu keterbatasan dana serta kekhawatiran mereknya ditolak pendaftarannya dan pelaku UKM masih menganggap usahanya masih belum maju/ kecil sehingga tidak perlu didaftarkan. Sedangkan hambatan eksternal yaitu hambatan yang terjadi di luar pelaku UKM, hambatan tersebut yaitu mengenai biaya administrasi pendaftaran merek yang mahal, tempat pendaftaran merek yang jauh dan waktu pendaftaran merek yang membutuhkan waktu yang lama.Solusi untuk hambatan internal dan eksternal yaitu pelaku UKM harus lebih menggali informasi tentang perlindungan hokum khususnya merek dan mengikuti kegiatan pelatihan yang di adakan Pemerintah Daerah. Kabupaten Ponorogo serta memberikan fasilitas pembiayaan untuk pendaftaran merek.
Kata Kunci: Merek; Usaha Kecil Menengah; EkonomiKreatif.

## Studi Perlindungan Hukum Merek Pada Usaha
Risky Kharisma Manggara E-mail: riskykharisma144@gmail.com

## Munawar Kholil
E-mail: munawarkholil.fhuns@gmail.com
Studi Perlindungan Hukum Merek Pada Usaha ...

## A. Pendahuluan
Indonesia adalah salah satu bangsa yang sedang berkembang saat ini, maka hal yang terpenting bagi bangsa Indonesia yaitu mengejar ketertinggalannya di berbagai aspek bidang. Menurut Global Competitiveness Report 2012-2013, Indonesia masih tertinggal dari negara lain dalam satu kawasan ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Indonesia tertinggal dalam hal perbaikan inflastruktur, maka diperlukan reformasi birokrasi yang dapat menciptakan tata kelola yang baik (good govermance), serta peningkatan kondisi ekonomi mikro yang menjadi kekuatan Indonesia. ( https://m.detik.com/news/australia-plus-abc diaskes pada 4 Januari 2018 Pukul 19.05).
Perekonomian menjadi hal penting yang patut untuk diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Memberi kesadaran terhadap masyarakat untuk membangun usaha adalah salah satu langkah yang cukup bijak dilakukan saat ini, sebab Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk terbanyak dunia yang memiliki tingkat pengangguran yang tidak sedikit. Badan Pusat Statistik (BPS) mngungkapkan pada kompas.com bahwa pada tahun 2017 telah terjadi kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 10.000 orang menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017 dari Agustus 2016 sebesar 7,03 juta orang Agustus 2017, Jumlah Pengangguran Naik Menjadi 7,04 Juta Orang (https:/www.Kompas.com/bps-pengangguran diaskes Senin, 6 November 2017), dengan adanya hal ini maka pemerintah telah merumuskan kebijakan untuk memperkuat dibentuknya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam upaya mendukung berkembangnya ekonomi kreatif  menjadi usaha besar.
Konsep UKM sangat berbeda dari satu negara dengan negara lain. UKM di Indonesia telah mendapat perhatian dan dibina pemerintah dengan membuat portofolio kementerian yaitu Menteri Koperasi dan UKM. Adanya kementerian yang menangani khusus bidang UKM, diharapkan UKM di  Indonesia berkembang dan diminati oleh sebagian besar angkatan kerja Indonesia. Sektor UKM yang semakin meningkat perlukiranya untuk mengkaji UKM ini lebih dalam sehingga dapat mengetahui performa, profil serta arah perkembangannya untuk menentukan kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah dalam rangka memperkuat perekonomian kreatif (Sri Wahyuningsih,2009: 12).
Data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur mencatat jumlah UKM di sebagian kabupaten jawa timur antara lain Kabupaten Madiun 146.567 UKM, Kabupaten Magetan 154.800 UKM, Kabupaten Ponorogo 207.561, Kabupaten Kediri 251.493, Kabupaten Lamongan 252.734 dan Kabupaten Blitar 255.622.  Data tersebut menegaskan bahwa jumlah UKM di Kabupaten Ponorogo masih rendah di bandingkan dengan jumlah UKM di Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Blitar  ( http://diskopukm.jatimprov.go.id di askes pada 5 Januari 2018 pukul 09.00). Maka untuk mengatasi ketertinggalannya Pemerintah Kabupaten Ponorogo  berusaha meningkatkan produk-produk UKM salah satunya yaitu UKM jenang yang menjadi salah satu makanan khas Kabupaten Ponorogo yang memiliki potensi besar untuk mendukung berkembangnya ekonomi kreatif di Kabupaten Ponorogo. seiring berkembangnya UKM jenang di Kabupaten Ponorogo, salah satu yang menghambat pelaku UKM untuk mendorong UKM ekonomi kreatif menjadi berkembang dan menjadi usaha yang besar adalah aspek hukum. Pelaku UKM kebanyakan belum memahami tentang perlindungan HKI khususnya perlindungan hukum merek.
Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek ( exclusive right ) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. Hak  khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemilik merek yang  dapat menggunakannya (Agung,2008:13).
Perlindungan HKI khususnya di bidang merek di Kabupaten Ponorogo belum bisa berjalan optimal sebab pelaku UKM jenang masih banyak yang belum mengajukan pendaftaran mereknya. Hal ini tentunya ada hambatan yang dialami oleh pelaku UKM ataupun di luar pelaku UKM yang berdampak produk-produk UKM yang mempunyai nilai ekonomi kreatif tersebut tidak dilindungi.
Berdasarkan uraian tersebut,maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hambatan pelaku UKM dalam mendapatkan perlindungan hukum merek di Kabupaten Ponorogo dan solusi untuk mengatasi hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum merek pada UKM jenang dalam upaya mendukung berkembangnya ekonomi kreatif.
19

## B.  Metode Penelitian
Artikel yang digunakan penulis adalah penulisan hukum dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris, penelitian yang bermula pada data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010: 52) dan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu mengkaji penelitiannya dalam bentuk deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam mengenai proses bagaimana sesuatu terjadi (H.B Sutopo, 2006: 139).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Indonesia sudah mengembangkan sebuah industri rumah tangga yang berbentuk UKM yang bertujuan menopang perekonomian di Indonesia. UKM Jenang di Kabupaten Ponorogo dapat mendukung upaya berkembangnya ekonomi kreatif. Maka diperlukan perlindungan hukum merek di Kabupaten Ponorogo, tetapi perlindungan hukum merek belum dapat berjalan optimal. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan internal dan hambatan eksternal dari pelaku UKM jenang Dikabupaten Ponorogo.
1. Hambatan Internal
Hambatan internal adalah hambatan yang muncul dari pihak UKM jenang di Kabupaten Ponorogo itu sendiri, dalam mendapatkan perlindungan hukum di bidang merek. Hambatan itu disebabnya oleh:
a.  Kurangnya informasi tentang perlindungan hukum merek Pelaku UKM Jenang di Kabupaten Ponorogo kurang memahami tentang pentingnya perlindungan hukum di bidang merek. Selain itu, pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo masih belum memiliki kesadaran untuk mencari informasi-informasi tentang pendaftaran merek secara lengkap. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat pendaftaran merek pada pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo.
b.  Keterbatasan dana Permasalahan dana merupakan hambatan yang sering terjadi pada pelaku UKM jenang dalam mengurus pendaftaran merek. Pelaku UKM jenang lebih memilih untuk menggunakan dana yang ada untuk mengembangkan usahanya daripada untuk mendaftarkan mereknya.
c.  Kekhawatiran ditolak pendaftaran mereknya Pelaku UKM jenang khawatir akan ditolak pendaftaran mereknya karena dengan alasan sudah digunakan oleh pelaku usaha lain yang sudah mendapatkan hak merek. Mereka beranggapan jika ternyata permohonan pendaftaran mereknya ditolak, maka pelaku UKM harus menggati merek produknya dengan merek produk yang baru karena di Indonesia menganut sistem konsitutif (fist to file) yaitu pihak yang mendaftarkan merek pertama kali adalah pihak yang mendapatkan hak merek. .
d.  Adanya anggapan bahwa usahanya masih belum maju atau masih kecil sehingga tidak perlu didaftarkan Pelaku UKM jenang masih belum mendaftarkan mereknya karena pelaku UKM jenang masih beranggapan bahwa usahanya masih tergolong usaha kecil dan masih belum banyak dikenal oleh publik, jika usaha jenangnya sudah maju dan omset penjulan produksinya sudah banyak baru pelaku UKM akan memikirkan untuk mendaftarkan mereknya. Pelaku UKM lebih fokus dalam bidang usahanya. Segala daya yang ada digunakan untuk mengembangkan usaha terlebih dahulu.
Hambatan-hambatan internal yang terjadi pada pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo adalah belum paham tentang peran penting perlindungan hukum khususnya hukum yang mengatur tentang merek. Pemahaman tentang perlindungan hukum dinilai mampu mengubah pola berfikir masyarakat yang masih tradisonal menjadi masyarakat yang mempunyai pemikiran yang rasional dan modern. Untuk mengubah pola pemikiran pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo diperlukan pemahaman tertebih dahulu tentang efektivitas berlakunya hukum. Menurut Soejarno Soekanto efektifitas hukum ditentukan oleh faktor hukum, faktor penengak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2005: 9)
20 Jurnal Pr ivat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019 Studi Perlindungan Hukum Merek Pada Usaha ...
Faktor munculnya hambatan bagi pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo dalam memperoleh perlindungan hukum dibidang merek yaitu sebagai berikut :
a.  Faktor Hukum
Para pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo masih belum memahami bahwa hukum berfungsi untuk mendapatkan keadilan yaitu pelaku UKM jenang masih belum memahami tentang tata cara pendaftaran merek dan prosedur dalam mendaftarkan suatu merek. Sebagian besar pelaku UKM juga masih belum mengertahui tentang  fungsi merek bagi produknya. Mereka menganggap bahwa cukup mempunyai SIUP dan PIRT saja sudah dapat menjadi penanggung jawab dalam memasarkan produknya. Pemahaman yang kurang mengenai perlindungan hukum dibidang merek dikhawatirkan jika suatu saat produk UKM yang dihasilkan sudah sukses baru mereka sadar untuk mendaftrakan merek produknya, ternyata merek produk tersebut sudah terlebih dahulu didaftarkan oleh orang lain. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum yang mengakibatkan merek produknya dituntut oleh pemilik merek yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan merek tersebut, dan disuruh mengganti nama merek dari hasil produk yang sudah terkenal dan bila tidak ada etikad baik maka dapat diancam hukum pidana.
b.  Faktor Penengak Hukum Penegak hukum diidentikkan oleh masyarakat dengan melihat dari segi tingkah laku nyata dari penegak hukum harus mempunyai kualitas yang baik dan melaksanakan wewenangnya dengan baik agar penegak hukum dapat menjadi panutan oleh masyarakat. Penengak hukum di Kabupaten Ponorogo belum ada yang menangani tentang pelayanan dibidang pendaftaran merek secara profesional dan efektif agar masyarakat tidak ada kendala lagi dalam pengurusan merek. Hal ini bertujuan untuk memotivasi pelaku UKM mendaftarkan merek dagangnya agar mendapatkan perlindungan hukum.
c.  Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung menjadi faktor penting untuk menjalankan suatu perkerjaan dengan baik. Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Ponorogo belum mempunyai sarana atau fasilitas yang mendukung untuk pengurusan pendaftaran merek yang berupa bantuan dana.
d.  Faktor Masyarakat Masyarakat yang cenderung belum mempunyai kesadaran mengenai hukum sehingga muncul permasalahan tidak adanya kepatuhan hukum yang berpengaruh pada    fungsi dari hukum itu sendiri. Lemahnya kesadaran masyarakat mengenai kepatuhan hukum menjadi faktor utama masyarakat tidak berkeinginan mendapatkan perlindungan hukum khususnya dibidang merek untuk produknya. Masyarakat berfikir produk mereka tanpa perlindungan hukum pun dapat terjual laris dipasar.
e.  Faktor Kebudayaan Menurut Friedman dalam Ilmu Hukum karangan Satjipto Rahardjo, kultur hukum merupakan salah satu unsur dari sistem hukum. Hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi kulturnya. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan- hubungan hukum (Satjipto Rahardjo, 2006: 154).
Permasalahan inilah yang sulit dihilangkan dari pelaku UKM karena mereka masih saja terpengaruh dengan budaya terdahulu yaitu lebih mementingkan kemajuan dan berkembangnya suatu produk dari pada memikirkan untuk mendapatkan perlindungan hukum khususnya dibidang merek.
Maka untuk mengatasi hambatan pada pelaku UKM jenang dalam memperoleh  hak atas merek dalam upaya berkembangnya ekonomi kreatif diperlukan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Solusinya yaitu pelaku UKM aktif mencari tahu informasi tentang perlindungan hukum merek dengan cara mencari informasi melalui media masa terkait dengan perlindungan hukum merek.  Pelaku UKM lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, seminar dan kegiatan lainnya yang dapat memberikan ilmu dan manfaat pentingnya perlindungan HKI khususnya merek.
Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019
Studi Perlindungan Hukum Merek Pada Usaha ... 21

## 2. Hambatan Eksternal
Hambatan eksternal dalam memperoleh perlindungan merek yaitu hambatan yang berasal dari luar pelaku UKM yang menjadi penyebab pelaku UKM tidak mengajukan pemohonan pendaftaran merek. Hambatan eksternal berupa:
a.  Biaya administrasi pendaftaran merek yang mahal. Biaya administrasi pendaftaran HKI termasuk pendaftaran merek yang ditentukan oleh Pemerintah dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dianggap pelaku UKM masih mahal. Padahal tarif pendaftaran merek pada UKM ini sebenarnya lebih rendah yaitu pendaftaran melalui elektronik atau secara online sebesar Rp 500.000,00 dan pendaftaran secara non elektronik atau secara manual sebesar Rp 600.000,00 dibandingkan dengan tarif pendaftaran umum yaitu pendaftaran melalui elektronik atau secara online sebesar Rp 1.800.000,00 per kelas dan secara non elektronik atau manual sebesar Rp 2.000.000,00 per kelas. Kebijakan pemerintah memberikan keringanan biaya kepada pelaku UKM untuk pendaftaran merek, ternyata masih belum bisa  mendorong minat UKM untuk mendaftarkan merek dalam usaha mereka dan pelaku UKM lebih memilih menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan usahanya dari pada untuk mendaftarkan mereknya.
b.  Tempat pendaftaran merek yang jauh Tempat pendaftaran yang cukup jauh juga menjadi pemicu pelaku UKM malas untuk mendaftarkan mereknya, karena membutuhkan waktu dan biaya perjalanan untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek ke DJKI Tanggerang ataupun ke Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi terdekat. Walaupun sebetulnya selain mendaftarkan merek ke DJKI atau Kantor Wilayah Hukum dan HAM pelaku UKM dapat memilih cara lain untuk mendaftarkan mereknya yaitu dengan melakukan pendaftaran merek secara online.
c.  Waktu pendaftaran merek membutuhkan waktu yang lama Pendaftaran merek yang membutuhkan waktu yang lama menjadi faktor penyebab pelaku UKM malas untuk mendaftrakan mereknya. Hal ini karena ada ketidaksesuaiannya antara jangka waktu pada proses pemohonan pendaftaran merek seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis belum bisa berjalan tepat waktu.
Tetapi jika pemohonan pendaftaran merek dilakukan secara elektronik yaitu proses pengajuan merek diajukan secara online sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Pemohonan Kekayaan intelektual Secara Elektronik, pendaftaran merek secara online  menjadi altenatif pelaku UKM untuk lebih mudah mendaftarkan mereknya.
Solusi untuk mengatasi hambatan eksternal pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo untuk memperoleh hak atas merek dalam upaya berkembangnya ekonomi kreatif yaitu Pemerintah melakukan program sosialisasi mengenai perlindungan HKI khususnya merek. Di Kabupaten Ponorogo diharapkan pelaku UKM dapat  mengetahui pentingnya perlindungan hukum dibidang merek, dapat mengetahui prosedur pendaftran merek, dan sarana dan prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Ponorogo.
Pemerintahan Daerah dalam proses pendaftaran merek sebagai fasilitator yaitu bertugas untuk memberikan bantuan dalam pengurusan pendaftaran merek dan biaya pendaftaran merek sampai pengurusan dalam mendapatkan sertifikat merek akan ditanggung semua oleh Pemerintah. Pelaku UKM dalam pengajukan pemohonan pendaftaran merek melalui fasilitas dari Pemerintah daerah dapat juga mengajukan pemohonan pendaftran merek secara mandiri.
Selain itu Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Ponorogo dalam pengembangkan tentang perlindungan HKI khususnya merek  yaitu menjalin kerjasama dengan DJKI mengenai:
a.  Meningkatkan informasi tentang pengetahuan dan pemahaman serta manfaat dari HKI khususnya merek dagang dikalangan pelaku UKM.
22 Jurnal Pr ivat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019
Studi Perlindungan Hukum Merek Pada Usaha ...
b.  Mewujudkan UKM berorientasi HKI khususnya Hak Merek, memiliki kualitas yang bisa dipercaya dan daya saing yang tinggi dalam persaingan global
c.  Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergis dan produktif antara para pihak dalam mengembangkan UKM dan memberdayakan HKI.
Merek suatu produk tidak hanya bermakna sekedar nama atau tulisan, akan tetapi lebih jauh juga mengandung arti dan maksud yang dapat berhubungan dengan produk yang bersangkutan (Karlina,2017:89). Merek bisa menjadi sebuah jatidiri dari sebuah produk yang nantinya akan dikenang oleh masyarakat dengan kualitas produk yang baik.

## D. Simpulan
Hambatan yang dihadapi dalam mendapatkan perlindungan hukum dibidang merek dagang pada Usaha Kecil Menengah (UKM) jenang di Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yaitu hambatan yang berasal dari pelaku UKM tersebut yaitu: kurangnya informasi tentang perlindungan hukum, keterbatasan dana, kekhawatiran pendaftaran merek ditolak, dan anggapan bahwa usahanya masih belum maju atau masih kecil sehingga tidak perlu di daftarkan. Sedangkan hambatan eksternal yaitu hambatan yang ada di Luar pelaku UKM tersebut yaitu: biaya pendaftran merek yang mahal, tempat pendaftaran merek yang jauh, dan prosedur pendaftaran merek yang lama.
Solusi untuk mengatasi hambatan internal pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo dalam memperoleh hak atas merek dalam upaya berkembangnya ekonomi kreatif yaitumencari informasi dan mengembangkan pengetahuan tentang perlindungan HKI khususnya merek dan Pelaku UKM lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, seminar dan kegiatan lainnya yang dapat memberikan ilmu dan manfaat pentingnya perlindungan HKI khususnya merek.Sedangkan untuk mengatasi hambatan eksternal yaitu Pemerintah Daerah mengadakan program sosialisasi mengenai perlindungan HKI khususnya, memberikan fasilitas pembiayaan untuk pendaftaran merek, dan pelaku UKM harus lebih kreatif lagi untuk memberikan nama merek pada produknya sehingga jika mendaftrakan merek dangangya kecil kemungkinannya untuk ditolak pendaftaran mereknya.

## E. Saran
Pelaku UKM, perlu meningkatkan pemahaman tentang  pentingnya perlindungan merek bagi usahanya yaitu dengan cara memperluas dan mencari informasi terkait merek yaitu dengan cara aktif dalam kegiatan yang diberikan oleh pemerintah seperti binaan, pelatihan, sosialisasi, dan berbagai kegiatan yang lainnya yang bertujuan agar UKM jenang di Kabupaten Ponorogo dapat mengetahui tentang perkembangan perlindungan merek.
Pemerintah Daerah yaitu Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Ponorgo dapat bekerja sama dengan DJKI atau Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan program sosialisasi tentang perlindungan HKI khususnya merek pada UKM dan pendataan secara berkala kepada seluruh  pelaku UKM di Kabupaten Ponorogo yang bertujuan untuk mendukung berkembangnya UKM di Kabupaten Ponorogo dan dapat menjalin hubungan yang baik antara pemerintah dan pelaku UKM.
Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Ponorogo  lebih intens dalam memberikan informasi tentang pendaftaran merek, membantu dalam proses pemohonan pendaftaran mereknya, memberikan sarana dan prasarana dengan memberikan fasilitas pembiayaan pendaftaran merek, dan memberi bantuan konsultan hukum untuk  memberikan informasi perlindungan merek agar pelaku UKM dapat mendukung berkembangnya ekonomi kreatif di Kabupaten Ponorogo.
23
Buku
Raja Grafindo Persada.

## Jurnal
Agung Sujadmiko.2010. ”Lisensi Merek dan Persaingan Usaha”. Jurnal Hukum Pro Justitia . Vol. 26 .No.2. Surabaya. Bagian Keperdataan Universitas Airlangga
Sri  W ahyuningsih.2009.”Peranan  UKM  dalam  Perekonomian  Indonesia”. Jurnal  Ilmu-Ilmu Pertanian . Vol.5. No.1. Semarang.Bagian Ilmu Pertanian Universitas Wahid Hasyim.
Karlina  Perdana, Pujiyono.2017.”Kelamahan  Undang-Undang  Merek  dalam  Hal  Pendaftaran Merek ” Jurnal Privat Law . Vol. 5. No. 2. Surakarta. Bagian Keperdataan Universitas Sebelas Maret.

## Internet
(dinkop.  umkm.jatengprov.go.id/asseets/upload/files/HAK%MEREK%20UMKM  diaskes  23  De- sember 2017 pukul 12.30)
( http:// library .binus.ac.id/eCool/ethesis doc/Bab2 DOC/2015-1-00927BL%20 Bab 2001.Doc diaskes 29 November pukul 12.46).
( http://diskopukm.jatimprov.go.id di askes pada 5 Januari 2018 pukul 09.00).
( https://m.detik.com/news/australia-plus-abc diaskes pada 4 Januari 2018 Pukul 19.05).
HB Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press
Satjipto Rahardjo. 2006. Ilmu Hukum . Semarang: PT Citra Aditya Bakti.
Soerjono Soekanto. 2004. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Soerjono  Soekanto.  2005. Faktor-Faktor  yang  Memperngaruhi  Penengakan  Hukum. Jakarta: