Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.6576 Pengaruh Sikap Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Wilayah KPP Semarang Barat
Pengaruh Sikap Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
Di Wilayah KPP Semarang Barat
Nanang Yusroni 1 , Umar Chadhiq 2
Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim, Semarang nanangyusroni@unwahas.ac.id 1 , umarchadiq@unwahas.ac.id 2

## ABSTRAK
Membayar  pajak  kepada  negara  merupakan  suatu  kewajiban  dari masyarakat  sebagai  wajib  pajak,  sekaligus  merupakan  bentuk partisipasi  terhadap  pelaksanaan  pembangunan.  Tujuan  riset  dari artikel  ini  adalah  untuk  menganalisis  peran  partisipasi  masyarakat dalam  mendukung  kegiatan  pembangunan,  yaitu  peran  sikap  serta statuss  sosial.  Metode  Penelitan  pada  pengambilan  sampel  ada  di Wilayah KPP Semarang Barat yang membawahi  lima Kecamatan di Kota  Semarang  masih  adanya  masyarakat  di  Semarang  Barat  yang belum  sadar  sepenuhnya  untuk  segera  melunasi  pajaknya  terutama pajak  bumi  dan  bangunan,  maka  untuk  menganalisis  permasalahan tersebut    digunakan  pendekatan    penelitian  eksplanatori  disertai wawancara  langsung  dengan  wajib  pajak  dan  pejabat  terkait  serta monografi,  buku-buku  penunjang,  laporan-laporan,  dokumen- dokumen.  Kajian  literature  menggunakan  berbagai  kajian  kebijakan pemerintah  tentang  kewajiban  membayar  PBB,  temuan  ilmiah  dari artikel  kami  berupa  optimalisasi  sosialisasi  untuk  mengajak masyarakat  dengan  penuh  kesadaran  untuk  membayar,  sebab    dari kesadaran  ini  akan    mencerminkan  sifat  kegotong-royongan  rakyat berpartisipasi dalam membiayai pembangunan.
Istilah  kunci:  Pajak,  Partisipasi  Masyarakat,  Pemerintah,  Pajak Bumi dan Bangunan.

## ABSTRACT
Paying taxes to the state is an obligation of the community as taxpayers, as well as a form of participation in the implementation of development.  The  research  objective  of  this  article  is  to  analyze  the role of community participation in supporting development activities, namely the role of attitudes and social status. The research method for sampling is in the West Semarang KPP area which oversees five sub- districts  in  the  city  of  Semarang,  there  are  still  people  in  West Semarang who are not fully aware of paying off their taxes, especially land and building taxes, so to analyze these problems an explanatory research  approach  is  used  accompanied  by  direct  interviews.  with taxpayers  and  related  officials  as  well  as  monographs,  supporting
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.6576 Pengaruh Sikap Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Wilayah KPP Semarang Barat
books, reports, documents. The literature review uses various studies of government policies regarding the obligation to pay PBB, scientific findings from our article are in the form of optimizing socialization to invite  people  to  pay  full  awareness,  because  this  awareness  will reflect  the  mutual  cooperation  nature  of  the  people  participating  in financing development.
Key  terms:  Tax,  Community  Participation,  Government,  Land  and Building Tax

## A. PENDAHULUAN
Membayar pajak merupakan suatu kewajiban dari masyarakat sebagai wajib pajak,  berbagai upaya ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan  masyarakat  agar    pajak  bisa  sesuai  yang  diharapkan, diantaranya  adanya  jaminan  dan  kepastian  hukum  mengenai  hak  dan kewajiban  perpajakan  bagi  masyarakat  wajib  pajak,  sehingga  dapat menumbuhkan  peningkatan  kesadaran  dan  tanggung  jawab  perpajakan  di masyarakat  (Carlson,  2004).  Dengan  tanggung  jawab  yang  semakin  besar maka  akan  meningkatkan    partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan pembangunan  dibidang  perpajakan,  pemerintah  juga  berusaha  untuk menempatkan  sektor  perpajakan  sebagai  salah  satu  faktor  untuk meningkatkan  daya  dukung  rakyat  dalam  pembangunan  (Setiaji,  K.,  & Nisak, A. 2017).
Dengan  semakin  besarnya  partisipasi  masyarakat  maka  masyarakat selaku  wajib  pajak  bisa  aktif  dengan  berbagai  cara,  diantarnya  dimulai  di saat  pendaftaran  diri,    pengisian  SPT,  sampai  dengan  melunasi  hutang pajaknya sesuai dengan ketepatan waktunya dengan adanya kepatuhan pajak berupa  partisipasi  masyarakat  maka  akan  menjadi  dasar  kebijakan perundang-undangan  dan  tonggak  kerjasama  yang  baik  antara  pemerintah dan masyarakat, sementara itu di tingkat daerah adanya sikap dan kesadaran wajib pajak   yang terkait dengan, partisipasi masyarakat di KPP Semarang Barat,  terutama  kesadaran  dalam  membayar  PBB  belum  tinggi,  hal  ini diketahui  bahwa  ternyata  dari  realisasi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  di  tahun  2017  sebesar  Rp.  1.778.718.412  namun  di  tahun  2018
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.6576 Pengaruh Sikap Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Wilayah KPP Semarang Barat
menjadi  sebesar  Rp.  1.368.553.864  ( https://jateng.bps.go.id )  berarti  ada penurunan  sekitar    Rp.  410.164.  548  dari  tahun  2017,  dari  analisis  di lapangan  disebabkan    karena  kurang/tidak  sadarnya  masyarakat  akan kewajibannya  untuk  membayar  PBB,  malas  untuk  mengurusnya  karena prosedurnya  dianggap  berbelit-belit,    adanya  masyarakat  yang  telah mengambil blanko SPOP tidak segera mengembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak  PBB  setempat  akibat  lupa  karena  sibuk  atau  alasan  lainnya,  ada sebagian  masyarakat  yang  menempati  rumah-rumah  dinas  yang menganggap  urusan  PBB  telah  menjadi urusan  dinas  sepenuhnya.  Ini  jelas menyalahi  peraturan  yang  ada  dan  merugikan  negara,  masyarakat  yang melanggarnya  bisa  dikenakan  sanksi,  baik  itu  sanksi  administrasi  denda sebesar  25%  dari  pokok  pajak,  maupun  sanksi  pidana  kurungan  selama- lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya dua kali pajak terhutang. Hal ini ternyata belum diterapkan, upaya yang dilakukan sebatas pemberian teguran  atau  peringatan  saja,  masih  adanya  masyarakat  yang  belum  sadar sepenuhnya  untuk  segera  melunasi  PBB-nya  yang  tanggal  jatuh  temponya adalah bulan Oktober 2021. Sedangkan mereka yang belum/tidak membayar PBB,  antara  lain  karena  merasa  keberatan  akan  jumlah  PBB  yang dibebankan, selalu meningkatnya jumlah PBB setiap tahun, tingkat ekonomi mereka  yang  tergolong  rendah(Windiarti  &  Sofyan,  2018).  Selain  itu  juga karena  mereka  lupa  akibat  rumah  yang  menjadi  objek  pajak  tersebut  tak mereka  tempati/kosong,  lupa  karena  sibuk,  atau  hal-hal  lain.  Bahkan  ada wajib  pajak  yang  tak  membayar  PBB-nya  selama  bertahun-tahun  tanpa alasan yang jelas dan belum ada tindakan serius(Erawati & Parera, 2017).
Di  Wilayah  Kantor  Pelayanan  Pajak  Semarang  Barat  yang membawahi    lima  kecamatan  di  Kota  Semarang,  yaitu  Kecamatan Gunungpati,  Kecamatan Tugu, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Semarang Barat  dan  Kecamatan  Mijen  sebenarnya  masyarakat  selaku  wajib  pajak telah diberikan kemudahan dalam melunasi PBB nya. Mereka bisa langsung membayarnya  di  kantor  kelurahan  (secara  kolektif)  melalui  petugas/staf kelurahan yang khusus menangani masalah PBB, tetapi ternyata masyarakat
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.6576 Pengaruh Sikap Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Wilayah KPP Semarang Barat
masih  ada  yang  belum  memanfaatkan  fasilitas  tersebut,  selain  itu,  ternyata masih  banyak  masyarakat  yang  belum  bisa  menghitung  besar  PBBnya, mereka  menerima  saja  apa  yang  tercantum  dalam  SPPT(Salmah,  2018), antara lain karena mereka berpendidikan rendah dan kurangnya pengetahuan mereka akan  masalah  PBB.  Penyuluhan  yang  diadakan  di  daerah  setempat pun  tidak  intensif,  pemda  setempat  hanya  bertemu  wajib  pajak  PBB  untuk memberikan  SPPT-nya  setiap  enam  bulan  sekali  yang  dibagikan  melalui RW-RW dan saat pembayaran PBB melalui kelurahan, di mana masyarakat juga  selalu  diingatkan  untuk  segera  melunasi  PBB-nya  dan  dapat menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan masalah PBB.

## B. METODE PENELITIAN
Untuk  pembahasan  serta  analisis  menggunakan  tipe  penelitian eksplanatori,  sedang  yang  menjadi  sampel  adalah  dari  wajib  pajak  PBB  di Wilayah  KPP  Semarang  Barat  yang  meliputi  5  kecamatan,  di  tahun  2018 dengan  cara  membagikan  daftar  pertanyaan  yang  perlu  dijawab  oleh responden.  Sumber  data  sekunder,  yakni  dari  pejabat  yang  terkait  secara langsung  dalam  hal  PBB,  monografi,  buku-buku  penunjang,  laporan- laporan,  dokumen-dokumen,  data-data  dari  survai  pendahuluan..  pengujian hipotesis,  digunakan,  Koefisien  Korelasi  Rank  Kendall  (  ).  Koefisien Determinan ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa sumbangan variabel bebas (X 1 dan X 2 ) dalam mempengaruhi variabel terikat (Y).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  menggerakkan  partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan, yaitu kombinasi dan sinergitas  antar  berbagai  kebijakan,  peraturan  perundangan,  serta  berbagai macam  arah  pembangunan  pemerintah  yang  bersifat  menunjang, memberikan rangsangan, dan serta membuka berbagai strategi bagi kegiatan pembangunan masyarakat(Carlson, 2004).
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.6576 Pengaruh Sikap Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Wilayah KPP Semarang Barat
Studi  empiris  banyak  menunjukkan  kegagalan  pembangunan  karena kurangnya  partisipasi  rakyat  (Kelly,  2013)  Keadaan  ini  terjadi,  antara  lain karena  pembangunan  hanya  menguntungkan  segolongan  kecil  dan  tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan merugikan, pembangunan meskipun dimaksudkan  untuk  menguntungkan  rakyat  banyak,  tetapi  rakyat  kurang memahami  maksudnya,  pembangunan  dipahami  akan  menguntungkan rakyat,  tetapi  sejak  semula  rakyat  tidak  diikutsertakan(Setiaji  &  Nisak, 2017).
Adanya  peran  serta  masyarakat  dalam  hal  perpajakan,  maka  arah pembangunan  untuk  bisa  menjadi  jaminan  bahwa  hasil  pajak  ini  harus menguntungkan  rakyat,  tata  tacara  dan  hasilnya  mudah    dipahami maksudnya oleh rakyat dan  dalam pelaksanaan perpajakn harus melibatkan masyarakat    artinya  dalam  pelaksanaan  harus  sesuai  dengan  kehendak masyarakat  sebagai  wajib  pajak  yaitu  dilakukan  fair,  terbuka,  dan  serta dapat dipertanggungjawabkan (Wulandari & Suyanto, 2016)
Berbagai  peraturan  perundang-undangan  dalam  bidang  perpajakan telah dikeluarkan oleh pemerintah(Sidharta & Wati, 2015). Namun, ternyata sistem  perpajakan  yang  lama  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  tingkat kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat  Indonesia,  baik  dari  segi  kegotong- royongan  nasional  maupun  dari  laju  pembangunan  nasional  yang  telah dicapai(Mathur et al., 2009). Juga belum dapat menggerakkan peranan dari semua  lapisan  subjek  pajak  yang  besar  peranannya  dalam  menghasilkan penerimaan  dalam  negeri  yang  sangat  diperlukan  duna  mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional(Mieszkowski, 1972)
Partisipasi  masyarakat  merupakan  keterlibatan  atau  keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan  dalam  pembangunan,  dengan  kata  lain  kebijakan-kebijakan pemerintah  hanya  bisa  berjalan  sebagaimana  mestinya  bila  ada  partisipasi dari  masyarakat,  terutama  meningkatnya    kesadaran  masyarakat  dalam
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.6576 Pengaruh Sikap Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Wilayah KPP Semarang Barat
membayar  PBB(Putra  et  al.,  2016).  Peningkatan  kesadaran  masyarakat dapat  ditingkatkan  melalui  kemudahan  akses  informasi  tentang  tatacara perpajakan  PBB  (Fatmawati  A.Rahman,  2017)    karena  selama  ini mekanisme  pembayarannya  sebagian  besar  diperoleh  dari  kegiatan membaca  buku/artikel  tentang  PBB  dan  media  massa,  masih  adanya informasi pajak bumi dan bangunan dari info  petugas saat pendataan objek pajak (pengukuran tanah dan bangunan), bertanya pada petugas di kelurahan atau saat formulir SPPT dibagikan di pertemuan RT masing-masing, itu pun bila  ada  yang  bertanya,  adanya  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam membayar PBB di Semarang Barat,
Tabel 1 Data Variabel Partisipasi Masyarakat No Variabel Partisipasi Masyarakat Kategori Skor Uraian 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Tingkat pengetahuan masyarakat  tentang  PBB dan mekanisme pembayaran PBB Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar PBB Tingkat kerelaan masyarakat untuk membayar PBB Tingkat kemampuan masyarakat untuk menghitung PBB Tingkat kemudahan masyarakat dalam membayar PBB Tingkat  ketepatan  waktu dalam membayar PBB Tingkat  keaktifan  pemda setempat dalam menghimbau masyarakat untuk  berperan  serta  dalam membayar PBB Tingkat kesediaan masyarakat untuk - 14 18 - 18 19 -
12 - 1
25
16 12 11 12 - 4 18 8 4 5 - - 10 - 11 5 - 14 17 -
- - 9 - - 21 - 8 8
Masih ada masyarakat yang kurang  mengetahui  tentang PBB  dan  cara  pembayaran
PBB Sebagian  besar  masyarakat cukup sadar untuk membayar PBB Sebagian  besar  masyarakat menunjukkan kerelaan yang  cukup  tinggi  untuk membayar PBB Sebagian  besar  masyarakat kurang/tidak bisa menghitung PBB-nya. Sebagian  besar  masyarakat cukup mendapatkan kemudahan dalam membayar  PBB  di  tempat pembayaran yang  ditunjuk Sebagian  besar  masyarakat selalu  tepat  waktu  dalam membayar PBB, di samping masih ada masyarakat  yang  terkadang terlambat
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.6576 Pengaruh Sikap Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Wilayah KPP Semarang Barat
mematuhi UU tentang PBB Tingkat  keaktifan  pemda setempat  dalam  menindak pelanggar UU PBB Tingkat kepuasan masyarakat atas hasil pembangunan  yang  berasal dari pajak Sebagian  besar  masyarakat merasakan kekurangaktifan/ketidakakt ifan pemda setempat dalam menghimbau masyarakat untuk  berperan  serta  dalam membayar PBB
Sebagian  besar  masyarakat bersedia  untuk  mematuhi UU tentang PBB
Sebagian  besar  masyarakat merasakan
kekurangaktifan/ketidakakt ifan pemda setempat dalam menindak  masyarakat  yang melanggar UU PBB Sebagian  besar  masyarakat merasa  kurang/tidak  puas atas  hasil  pembangunan yang berasal dari pajak
Sumber: Diolah dari data primer
Dari data di atas dapat dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar  PBB  dapat  dilihat  dari  tingkat  pengetahuan  masyarakat  tentang PBB  dan  mekanisme  pembayarannya  sudah  cukup  baik.  Kesadaran masyarakat  untuk  membayar  PBB  pun  cukup  baik,  yang  sebagian  besar karena  itu  merupakan  kewajiban  mereka  sebagai  warga  negara  yang  baik, yang  taat  pada  peraturan  pemerintah,  sehingga  mereka  merasa  rela  untuk mengeluarkan  dana  khusus  untuk  melunasinya,  walaupun  masih  banyak masyarakat yang kurang bisa menghitung jumlah PBB-nya sendiri.
Diantara    yang  mendorong  masyarakat  untuk  selalu  membayar  PBB adalah  karena  di  tempat-tempat  pembayaran  PBB  tersebut,  mereka mendapatkan kemudahan, ketepatan masyarakat dalam membayar PBB juga cukup baik, meski dibutuhkan peran aktif dari pemda setempat yang dinilai belum dapat terlihat. Selama ini masyarakat selalu berusaha untuk mematuhi peraturan dari PBB, walaupun Pemda setempat belum aktif dalam menindak
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.6576 Pengaruh Sikap Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Wilayah KPP Semarang Barat
masyarakat  yang  melanggar  UU  PBB  tersebut.  Ternyata  belum  semua masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan yang berasal dari pajak.
Mereka yang kurang merasakan/kurang puas dan tidak
merasakan/tidak  puas  mengatakan  bahwa  tidak  begitu  banyak  perubahan yang  terjadi  diwilayahnya  yang  telah  dilakukan  oleh  pemda  setempat  dan hasil  pembangunan  yang  ada  belum  seperti  yang  mereka  harapkan. Sedangkan  yang  mengatakan  sangat  merasakan/sangat  puas  dan merasakan/puas  memberi  alasan  karena  hasil  pajak  yang  ada  selama  ini akhirnya  masyarakat  sendiri  yang  akan  menikmatinya,  apakah  diwujudkan dengan pembangunan didaerahnya ataupun untuk pembiayaan-pembiayaan, seperti  pegawai,  dan  lain-lain.  Status  sosial  ekonomi  masyarakat  berkaitan dengan pembayaran PBB di KPP Semarang Barat termasuk dalam kategori kurang,  Ada  kecenderungan  hubungan  yang  positif  antara  sikap  dan partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  PBB.Hal  ini  dapat  diketahui  dari hasil  perhitungan  melalui  pengujian  statistik  dengan  menggunakan Koefisien  Korelasi  Rank  Kendall  (  ),  di  mana  diperoleh  harga  Z  hitung sebesar 3,09. Bila harga tersebut dikonsultasikan dengan harga Z tabel pada taraf signifikan 5% yaitu 1,96 dan pada taraf signifikan 1% yaitu 2,58, maka Z  hitung  lebih  besar  daripada  Z  tabel.  Dengan  demikian  hipotesis  yang menyatakan  ada  hubungan  yang  signifikan  antara  sikap  dan  partisipasi masyarakat, dapat diterima.
Terdapat    hubungan  yang  positif  antara  status  sosial  ekonomi    dan partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  PBB.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari hasil  perhitungan  melalui  pengujian  statistik  dengan  menggunakan Koefisien  Korelasi  Rank  Kendall  (  ),  di  mana  diperoleh  harga  Z  hitung sebesar 3,12. Bila harga tersebut dikonsultasikan dengan harga Z tabel pada taraf signifikan 5% yaitu 1,96 dan pada taraf signifikan 1% yaitu 2,58, maka Z  hitung  lebih  besar  daripada  Z  tabel.  Dengan  demikian  hipotesis  yang
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.6576 Pengaruh Sikap Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Wilayah KPP Semarang Barat
menyatakan ada hubungan yang signifikan antara status sosial ekonomi dan partisipasi masyarakat, dapat diterima.
Ada  kecenderungan  hubungan  yang  positif  antara  sikap,  status  sosial ekonomi,  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  PBB.  Hal  ini  dapat diketahui  dari  hasil  perhitungan  melalui  pengujian  statistik  dengan menggunakan Koefisien Konkordansi Kendall (W), di mana diperoleh harga W sebesar 0,60, sehingga diperoleh harga x 2 hitung sebesar 52,2. Kemudian harga  tersebut  dikonsultasikan  dengan  harga  x 2 tabel  pada  taraf  signifikan 5%  yaitu 42,6% dan pada taraf signifikan 1% yaitu 49,6%, maka x 2 hitung lebih besar daripada x 2 tabel. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan ada  hubungan  yang  signifikan  antara  sikap  dan  status  sosial  ekonomi dengan partisipasi masyarakat, dapat diterima.
Berdasarkan pengujian dengan menggunakan Koefisiensi Determinan (KD),    di  mana  diperoleh  harga  KD  sebesar  36%.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pada  variabel  partisipasi  masyarakat  terjadi  perubahan  sebesar  36% yang disebabkan oleh variabel sikap dan variabel status sosial ekonomi. Ini berarti pula bahwa terdapat perubahan sebesar 64% pada variabel partisipasi masyarakat  yang  disebabkan  oleh  variabel  lainnya.  Responden  yang menyatakan  bisa  menghitung  besar  PBB-nya,  hanya  bila  mereka  melihat lagi  buku  pedoman  tentang  penghitungannya,  sehingga  mengerti  apa  saja yang  dikenakan  pajak.  Sedangkan  yang  menyatakan  kurang/tidak  bisa, selain  karena  pendidikan  mereka  yang  relatif  rendah,  juga  karena  mereka merasa/anggap  angka  yang  sudah  tercantum  dalam  formulir  SPPT  yang mereka  terima  sudah  benar,  sehingga  mereka  tidak  mau  direpotkan  lagi. Dari 30 orang responden yang ada, semua menyatakan bahwa mereka selalu menyetor/melunasi  PBBnya  ke  tempat  pembayaran  PBB.  Ada  17  orang responden atau 56,66% yang melunasinya di Kelurahan melalui petugas/staf yang  khusus  menangani  masalah  PBB  dengan  alasan  antara  lain  letaknya lebih  dekat  dari  tempat  tinggal  dan  lebih  mudah  bila  ingin  menanyakan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.6576 Pengaruh Sikap Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Wilayah KPP Semarang Barat
sesuatu  yang berhubungan dengan PBB  walau setelah melunasinya mereka hanya  menerima  TTS  (Tanda  Terima  Setoran),  dan  tanpa  dipungut  biaya apapun.  Sedangkan  8  orang  responden  atau  26,67%  melunasinya  di  Bank Pemerintah  dengan  alasan  antara  lain  mereka  sekaligus  bisa  melakukan transaksi  lain  di  bank  tersebut  dan  langsung  mendapatkan  STTS  (Surat Tanda  Terima  Setoran)  dan  5  orang  responden  atau  16,67%  melunasinya langsung  ke  Kantor  Pajak  dengan  alasan  antara  lain  mereka  langsung mendapatkan  STTS,  adanya  kepuasan  hati,  dan  bisa  langsung  mengajukan protes, keberatan, keringanan pajak, dan lain-lain.

## D. KESIMPULAN
Perlunya  dilakukan  penyuluhan  atau  pertemuan  yang  lebih  intensif dan  kontinyu di daerah setempat yang khusus membicarakan masalah atau hal-hal  yang  berkaitan  dengan  PBB,    serta  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat  melalui  petugas  pemungut  yang  menarik  PBB  dari  rumah  ke rumah,  sehingga  masyarakat  lebih  mudah  bila  hendak  melunasi  PBBnya, berupa    penjelasan  kepada  seluruh  masyarakat  akan  pentingnya/kegunaan dan  manfaat  PBB,  maka  perlunya  peran  aktif  pemda  setempat  dalam memberikan pelayanan masyarakat berkenaan dengan PBB.
Dengan  ketentuan  tersebut,  diharapkan  akan  merangsang  masyarakat untuk  memenuhi  kewajiban  membayar  PBB.  Kesadaran  untuk  membayar ini  mencerminkan  sifat  kegotong-royongan  rakyat  dalam  membiayai pembangunan.  Untuk  itulah  menjadi  tugas  pemerintah  daerah  setempat untuk  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam pembangunan  ini  terutama  dalam  melaksanakan  amanat  undang  undang perpajakan    melalui  pembayaran  PBB.  Atau  dengan  kata  lain  keberhasilan UU  ini  amat  tergantung  pada  partisipasi  dari  masyarakat,  tanpa  itu efektivitas pelaksanaan UU ini tidak akan terwujud.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.6576 Pengaruh Sikap Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Wilayah KPP Semarang Barat

## DAFTAR PUSTAKA
Carlson,  R.  H.  (2004).  A  Brief  History  of  Property  Tax. IAAO  Conference  on Assessment Administration , February , 3 – 10.
Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan,  Pengetahuan  Perpajakan,  Dan  Pelayanan  Fiskus. Jurnal Akuntansi , 5 (1), 37. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255
Fatmawati  A.Rahman.  (2017).  Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Terhadap Tingkat  Pendapatan  Asli  Daerah  Pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Dikota
Makasar. Jurnal Economix , 5 (2), 70 – 81.
Kelly, R. (2013). Making the Property Tax Work International Center for Public Policy In Working Paper 13-11 Making the Property Tax Work Roy Kelly .
Mathur,  O.  P.,  Thakur,  D.,  &  Rajadhyaksha,  N.  (2009).  Urban  Property  Tax
Potential in India. NIPFP Reports , 1 – 93.
Mieszkowski, P. (1972). The property tax: An excise tax or a profits tax? Journal of Public Economics , 1 (1), 73 – 96. https://doi.org/10.1016/0047-
2727(72)90020-5
Putra,  B.  D.  A.,  Pascarani,  N.  N.  D.,  &  Supriliyani,  N.  W.  (2016).  Pengaruh
Kualitas  Pelayanan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Dinas Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2015. Citizen Charter , 1 (1), 1 – 7.
Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan
(Pbb). Inventory: Jurnal Akuntansi , 1 (2), 151.
https://doi.org/10.25273/.v1i2.2443
Setiaji,  K.,  &  Nisak,  A.  (2017).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan
Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan. Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi , 5 (2), 11 – 23.
https://doi.org/10.23887/ekuitas.v5i2.12751
Sidharta, I., & Wati, M. (2015). Perancangan Dan Implementasi Sistem Informasi
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.6576 Pengaruh Sikap Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Wilayah KPP Semarang Barat
Urunan  Desa  (URDES)  Berdasarkan  Pada  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan.
Jurnal Computech & Bisnis , 9 (2), 95 – 107.
Windiarti, W., & Sofyan, M. (2018). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan  Bangunan  Kota  Depok. Jurnal  Ilmiah  Ekbank , 1 (2),  29 – 39. http://jurnal.akptahuna.ac.id/index.php/ekbank/article/view/9/7
Wulandari, T., & Suyanto, S. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan,  Dan  Sanksi  Administrasi  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dalam  Melakukan  Pembayaran  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (Studi  Kasus Pada  Kantor  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Sleman). Jurnal Akuntansi , 2 (2). https://doi.org/10.24964/ja.v2i2.38