Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut’ah dan Nafkah Iddah terhadap  Suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)
Rika fitriani Abdul aziz Prodi Hukum Keluarga Universitas Hasyim Asy'ari Email: rika6048@gmail.com

## Abstract
When  obligations  do  not  work  in  a  balanced  manner  in fostering a household, disputes and arguments often occurs which will result in the termination of a marriage.  Divorce can occur by various factors in a marriage.  One of the factors that  divorce  causesare  one  among  apostate  husbands  or wives, which if the marriage continues to be maintained will cause loss. As a result of the divorce because the husband has lapsed into marriage, the marriage is immediately finished, and if the marriage is fulfilled, a wife will not get mut'ah and a  living  from  her  husband,  but  it  is  different  from  being practiced in a religious court whose husband is burdened with giving mut '  ah and livelihood iddah.  So with the existence of  these  problems  the  author  will  review  the  judges' considerations in considering their decisions and reviewing Islamic law. This study aims to find out about the definition of Mut'ah, the livelihood of iddah and apostasy, to find out the legal basis used by the judge in deciding cases and what according to the views viewed from Islamic law. To answer these  three  problems,  the  researcher  used  a  qualitative approach with field research that collected data directly from the  source.    In  qualitative  research,  the  researcher  is  faced directly with the respondent, namely a direct interview by the Judge in the Nganjuk Religious Court. Based on the research, even  though  the  husband  apostatized  and  married  the husband  was  still  obliged  to  give  mut'ah  and  livelihood because  even  though  the  apostate's  husband  would  not obstruct the husband's obligation to his wife, and the divorce
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
divorce  case  was  equated  with  ordinary  divorce  divorce. Judges  use  the  basis  of  article  149,  117,  with  reasons  for divorce  article  116  letter  (f)  and  (h)  KHI  (Compilation  of Islamic Law) and the results of RAKERNAS MARI in 2005. and viewed from a review of Islamic law judges use volcanic jurisprudence  II  if    the  termination  of  marriage  because  of apostasy does not require a court decision or judge's decision and  is  immediately  canceled  and  does  not  see  the consequences of the apostasy.
Keywords: Islamic Law, Mut'ah, Nafd Iddah, Apostasy

## Abstrak
Ketika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang dalam  membina  rumah  tangga  maka  perselisihan  dan pertengkaran  seringkali  terjadi  yang  akan  mengakibatkan putusnya  suatu  perkawinan.  Perceraian  dapat  terjadi  oleh berbagai faktor dalam suatu perkawinan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah salah satu diantara  suami  atau  istri  murtad,  yang apabila  pernikahan itu terus dipertahankan akan menyebabkan kemudhorotan. Akibat perceraian karena suami murtad dalam perkawinan maka  ter  fasakhlah  pernikahan  seketika  itu,  dan  apabila perkawinan  itu  sudah  terfasakh  maka  seorang  istri  tidak akan  mendapatkan mut’ah  dan  nafkah  iddah dari  suami, tetapi  berbeda  dengan  realita  yang  terjadi  secara  praktik yang  ada  di  pengadilan  agama  nganjuk  yang  suaminya dibebani  memberikan  mut’ah  dan  nafkah  iddah.  Maka dengan  adanya  permasalahan  tersebut  penulis  akan meninjau dari pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan putusannya dan meninjau dari hukum islamnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui tentang  definisi  mut’ah,  nafkah  iddah  dan  murtad,  untuk mengetahui  dasar  hukum  yang  digunakan  oleh  hakim dalam  memutus  perkara  dan  bagaimana  menurut pandangan  yang  ditinjau  dari  hukum  islamnya.  Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut, peneliti menggunakan  pendekatan  bersifat  kualitatif  dengan  jenis penelitian  lapangan  ( field  research )  yang  mene  data
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
langsung diambil dari sumber. Dalam penelitian kualitatif, peneliti  dihadapkan  langsung  pada  responden  yakni wawancara  secara  langsung  oleh  Hakim  di  Pengadilan Agama Nganjuk. Berdasarkan penelitian, meskipun suami itu  murtad  dan  pernikahan  itu  fasakh  suami  tetap  ada kewajiban  untuk  memberikan mut’ah  dan  nafkah  iddah karena  meskipun  suami  murtad  tidak  akan    menghalangi kewajiban  suami  kepada  istrinya,  dan  perkara  cerai talaknya  disamakan  dengan  cerai  talak  biasa.  Hakim menggunakan  dasar  dari  pasal  149,  117,  dengan  alasan- alasan  perceraian  pasal  116  huruf  (f)  dan  (h)  KHI (Kompilasi  Hukum  Islam)  dan  hasil  RAKERNAS  MARI tahun  2005.  dan  dilihat  dari  tinjauan  hukum  islam  hakim menggunakan  fiqih  sunnah  jilid  II  apabila  putusnya perkawinan  karena  murtad  tidak  memerlukan  putusan pengadilan atau putusan hakim dan batal seketika itu juga serta tidak melihat akibat dari murtad tersebut.

## Kata kunci : hukum Islam, mut’ah, nafkah iddah, murtad

## Pendahuluan
Perkawinan  sangatlah  penting  bagi  kehidupan  manusia, baik  perseorangan    maupun    kelompok.  Dengan  jalan  yang  sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan, rumah tangga dibina dengan tentram, damai dan penuh kasih sayang antara suami dan istri.
Perkawinan  yang  terjadi
antara  seorang  laki-laki  dan  perempuan  menimbulkan  hubungan lahir  dan  batin  antara  mereka  terhadap  masyarakat  dan  hubungan dengan    harta  kekayaan  yang  diperoleh  sebelum  atau  selama perkawinan terjadi. 1
Islam  memandang  bahwa  perkawinan  mempunyai  nilai- nilai  kegamaan  sebagai  wujud  ibadah  kepada  Allah  swt  dan mengikuti  sunnah  Rasul.  Di  samping,  hal  pengaturan  mengenai perkawinan beda agama di berbagai negara sangat beragam. Disatu
1 Ahmad  Azhar  Basyar, Hukum  Perkawinan  Islam ,  (Yogyakarta:  UII Press, 2000), 1
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
sisi ada negara-negara yang membolehkan perkawinan beda agama, dan  di  sisi  lain  terdapat  negara  yang  melarang.  Baik  secara  tegas maupun tidak tegas, adanya perkawinan beda agama. 2
Praktik  nikah  beda  agama  masih  menjadi  persoalan  di masyarakat,  permasalahannya  bukan  persoalan  cinta,  tetapi persoalan  hukum.  Nikah  beda  agama  yang  sering  terjadi  itu terkadang  hanya  mengikuti  rasa  cinta  sehingga  aspek  hukum terabaikan, padahal pernikahan bukan semata persoalan cinta, tetapi juga terkait dengan hukum. Pada aspek terakhir ini terdapat aturan kesepadanan  agama  calon  kedua  mempelai  bahkan  keserasian  ini dijadikan  prioritas  utama  setelah  harta,  kecantikan,  keturunan  dan sebagainya. 3
Ketika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang dalam membina rumah tangga maka perselisihan dan  pertengkaran seringkali terjadi yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Perceraian dalam istilah fiqh disebut dengan talaq atau furqah. Talaq adalah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan furqoh adalah  bercerai  yaitu  lawan  arti  dari  berkumpul.  Pada  dasarnya perkawinan dilakukan untuk selama-lamanya sampai matinya salah suatu suami istri. Dalam keadaan tertentu.
Perceraian dapat terjadi karena adanya alasan-alasan dalam suatu  perkawinan.  Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan terjadinya perceraian adalah salah satu diantara suami atau  istri murtad, dan adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  antara  suami istri    yang  apabila  pernikahan  itu  terus  dipertahankan  akan menyebabkan kemudhorotan.
Akibat perceraian karena suami murtad dalam perkawinan maka  ter  fasakhlah  pernikahan  seketika  itu,  terjadinya  fasakh menurut  KHI  dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  pasal  22  yang  berbunyi  “Perkawinan  itu  dapat dibatalkan,  apabila  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.
2 Asmin,  Status Perkawinan  Antar  Agama  Ditinjau  dari  Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, cet 1 (Jakarta: Dian Rakyat, 1986, ), 16.
3 Sapiudin  Shidiq, Fikih  Kontemporer ,  cet  1,  (Jakarta:  Prenadamedia Group, 2016), 1
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Apabila salah satu dari suami atau istri tidak sejalan dengan misinya  untuk  membangun  keluarga  yang sakinah  mawadda  wa rahmah, maka bisa saja menyebabkan terjadinya putus perkawinan yakni melalui jalan perceraian. Ditambah dengan adanya perbedaan- perbedaan yang disebabkan beberapa hal salah satunya perpindahan agama dan mungkin sulit untuk disatukan, seperti perkara yang ada di Pengadilan Agama Nganjuk.
Yakni  suami  yang  berpindah  agama  menjadi  non  muslim (murtad)  yang  menyebabkan  keretakan  dalam  rumah  tangga  yang berdampak pada pernikahanya menjadi fasakh (batal), setahu penulis apabila  pernikahan  itu  di  fasakh  oleh  Majelis  Hakim  maka terputuslah  perkawinan  seketika  itu  dan  bekas  istri  tidak mendapatkan mut’ah dan    nafkah Iddah dari  pihak  suami  dan ditambah ketika status suami sudah keluar dari agama (murtad).
Tetapi kondisi di Pengadilan Agama Nganjuk ini berbalik justru suami telah di bebani mut’ah dan nafkah Iddah oleh majelis hakim.  Apa  dasar  pertimbangan  majelis  hakim  dalam  memutus perkara  tersebut.  Dan  bagaimana  dilihat  dari  tinjauan  hukum islamnya.  Dari  permasalahan  diatas  penulis  merasa  tertarik membahas  persoalan  ini  dan  supaya  tidak  terjadi  pelebaran permasalahan dan penulis lebih memfokuskan penelitian ini dengan judul  “Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Pembebanan Mut’ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Suami Yang Murtad”. Tinjauan Umum Tentang Mut’ah, Nafkah Iddah, dan Murtad
a. Mut’ah
Al-mut’ah diambil  dari  kata al-mataa ;  yaitu  apa  yang dinikmati. Madhzab Syafi’i mengartikan mut’ah sebagai harta yang wajib  dibayar  oleh  suami  untuk  istrinya  yang  diceraikan  dalam kehidupan dengan perceraian serta apa yang memiliki makna yang sama dengan syarat-syarat berikut.
Madhzab  Syafi’i  memiliki  pendapat  yang  benar-benar bertentangan dengan madhzab maliki, mereka berpendapat, mut’ah wajib  untuk  setiap  perempuan  yang  diceraikan,  baik  perceraian tersebut sebelum terjadi persetubuhan maupun setelahnya. Kecuali perempuan  yang  diceraikan  sebelum  digauli  yang  telah  ditentukan mahar  untuknya,  maka  dia  hanya  cukup  mendapatkan  setengah bagian mahar. Mut’ah harus  diberikan  kepada  perempuan yang diceraikan sebelum digauli jika dia tidak wajib mendapatkan

## Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut’ah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
setengah  bagian  mahar.  Menurut  pendapat  yang  paling  zahir  juga wajib diberikan bagi perempuan yang telah digauli dan pada setiap perpisahan yang bukan disebabkan oleh si istri, seperti perceraian. Perpisahan  ini  terjadi  akibat  disebabkan  oleh  si  suami,  seperti kemurtadan,  li’an,  dan  keislamannya,  sedangkan  perempuan  yang mesti mendapatkan setengah bagian mahar, dia mesti mendapatkannya. Sedangkan perempuan mufawwidhah yang tidak ditetapkan  sedikit  pun  mahar  untuknya,  berhak  mendapatkan mut’ah.
Mut’ah disunnahkan menurut Imam Hanafi dalam kondisi pereraian sebelum terjadi persetubuhan, dan perceraian yang terjadi sebelum  persetubuhan  dalam  pernikahan  yang  di  dalamnya ditentukan mahar, karena mut’ah sesungguhnya diwajibkan sebagai ganti setengah bagian mahar. 4
Mut’ah harus diberikan kepada perempuan yang diceraikan sebelum digauli jika  dia tidak wajib mendapatkan setengah bagian mahar.  Menurut  pendapat  yang  paling  zahir  juga  wajib  diberikan bagi perempuan yang telah digauli dan pada setiap perpisahan yang bukan  disebabkan  oleh  si  istri,  seperti  perceraian.  Perpisahan  ini terjadi  akibat  disebabkan  oleh  si  suami,  seperti  kemurtadan,  li’an, dan keislamannya, sedangkan perempuan yang mesti mendapatkan setengah  bagian  mahar,  dia  mesti  mendapatkannya.  Sedangkan perempuan mufawwidhah yang tidak ditetapkan sedikit pun mahar untuknya, berhak mendapatkan mut’ah.
Ungkapan  mereka  secara  ringkas  adalah  bagi  setiap perempuan  yang  diceraikan  berhak  mendapatkan mut’ah .  Kecuali perempuan  yang  telah  ditetapkan  mahar  untuknya,  dan  yang diceraikan sebelum digauli, yang menjadi penyebab bagi terjadinya perceraian,  yang  memiliki  hak  untuk  bercerai,  perpisahan  dengan kematian,  perpisahan  akibat  li’an  dengan  sebab  suami,  dan perpisahan dengan sebab si istri.
Dalil  mereka  dalam  firman  Allah  pada  surat  al-Baqarah: 241.
َّ لَطُمْلِل َو ٌَّعاَتَمَِّتاَق ََِّّنيِق تُمْلاَّىَلَعًَّّقَحَّفوُرْعَمْلاِب 4 Wahbah
Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu ........................................286
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
“Kepada  wanita-wanita  yang  diceraikan  (hendaklah diberikan  oleh  suaminya)  mut'ah  menurut  yang  ma'ruf,  sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. 5 Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan mut’ah bagi setiap perempuan  yang  dithalaq,  baik  perempuan  tersebut  telah  digauli maupun belum digauli, apakah telah ditentukan mahar atau belum. 6

## b. Nafkah Iddah
Perempuan  yang  sedang  dalam  masa  iddah  raj’i  berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, baik yang sedang hamil ataupun yang  tidak.  Seorang  perempuan  yang  sedang  dalam  iddah  ba’in (karena talak ba’in, fasakh atau mati suami) dan tidak hamil, maka tidak  mendapatkan  nafkah  iddah.  Tetapi  kalau  dia  hamil  maka  ia harus mendapat nafkah iddah. Tetapi kalau dia hamil maka ia harus mendapat nafkah dari bekas suaminya, berdasarkan al-qur’an, surat at-Thalaq,  ayat:6,  kecuali  perempuan  hamil  yang  beriddah  wafat suaminyatidak  ada  nafkah  iddah  baginya.  Juga  perempuan  hamil karena watha’ syubhat tidak mendapatkan nafkah iddah. Besarnya nafkah  perempuan  yang  sedang  dalam  iddah  ialah  sebanyak  yang diberikan dimasa mereka belum cerai. 7
Perempuan  yang  dalam  iddah  talak  ba’in. 8 Berkenaan dengan perempuan yang ditalak raj’i sesuai dengan firman Allah.
“Tempatkanlah  mereka  (para  istri)  di  mana  kamu bertempat  tinggal  menurut  kemampuanmu............” (Qs.  At- Thalaq:6).
Adapun Perempuan yang dalam keadaan iddah akibat talak
ba’in,  para  ulama  berbeda  pendapat,  jika  perempuan  yang  ditalak ba’in tidak dalam keadaan hamil, yaitu:
a. Dia  berhak  mendapatkan  tempat  tinggal  dan  ia  tidak  berhak mendapatkan  nafkah.  Hal  ini  merupakan  pendapat  Malik  dan
5 Terjemahan  Al-Qur’an  Al-Karim, Juz  II, (Bandung:PT.Al- Ma’arif,1987), 37
6 Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu ,  jilid  9,  cet.  1, (Jakarta:Gema Insani, 2011), 285-287.
7 Peunoh  Daly,  Hukum  Perkawinan  Islam,  Cet  2  (Jakarta:  PT  Bulan Bintang, 2005,), 99.
8 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga , 358
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Syafi’i,  mereka  berlandaskan  dengan  firman  Allah.  (Qs.  At- Thalaq:6).
b. Dia  berhak  mendapatkan  nafkah  dan  tempat  tinggal.  Hal  ini merupakan pendapat Umar bin Khatab, Umar bin Abdul Aziz, ats-Tsauri, dan para ulama mazhab Hanafi. Mereka berdasarkan atas kemauan firman Allah, (Qs. At-Thalaq:6).
Nash  yang  menyebutkan  kewajiban  tempat  tinggal,  dan kapan  saja  tempat  tinggal  wajib  secara  syar’i,  maka  nafkah  wajib pula karena nafkah mengikuti tempat tinggal bagi istri yang ditalak raj’i, istri yang sedang hamil, dan istri yang ditalak ba’in.
Pendapat  yang  dikemukakan  para  ulama  tersebut  sejalan dengan  ketentuan  nafkah  iddah  yang  disebutkan  dalam  Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam pasal 149 huruf (b) yang berbunyi:
“ Bila  Perkawinan  putus  karena  talak,  maka  bekas  suami wajib memberikan mut’ah yang layak pada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul, wajib memebri nafkah, kiswah kepada bekas istri selama massa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak  ba’in  atau  nusyuz  dan  dalam  keadaan  tidak  hamil, melunasi  mahar  yang  masih  terhutang  seluruhnya  dan separoh  apabila  qobla  dukhu  dan  memberikan  biaya hadhonah kepada anak-anaknya sampai usia 21 tahun.” 9
c. Murtad
Murtad  artinya  kembali  kepada  kafir  atau  meninggalkan agama  Islam  dan  menjadi  penganut  agama  selain  Islam.  Apabila orang yang melakukan kemurtadan itu telah baligh dan berakal atau mukallaf. Hal tersebut sudah mutlak disebut dengan murtad. Orang yang  murtad  harus  ditanyai  alasan-alasannya.  Jika  karena  tidak memahami  ajaran  Islam  dengan  benar,  semua  umat  Islam berkewajiban  melakukan  dakwah  dengan  menjelaskan  berbagai ajaran  Islam  yang  belum  dipahaminya.  Selama  tiga  hari, kemurtadannya  harus  dipulihkan  dan  ia  disuruh  bertobat  dengan bersyahadat  kembali.  Jika  tidak  bertobat  berarti  dia  benar-benar
9 Kompilasi Hukum Islam, 45-46.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
telah murtad yang dalam hukum Islam, sanksi hukumnya dipenggal atau  dibunuh.  Jika  yang  murtad  seorang  wanita,  ia  harus dipenjarakan  dan  dipaksa  untuk  kembali  bersyahadat  dengan dipukul setiap tiga hari sekali. Menurut Hasbi Ash-Shidieqie, Abu Yusuf  dan  Abu  Hanifah  mengatakan  bahwa  Ibnu  Abbas  berkata, “Para  wanita  yang  murtad  tidak  boleh  dibunuh,  tetapi  harus dipenjara  dan  dipaksa  kembali  untuk  masuk  Islam.  Namun demikian,  apabila  wanita  itu  dibunuh  oleh  seorang,  pembunuhnya tidak diperkenankan diqishas.”
Tindakan-tindakan  orang  murtad  terbatas  dalam  empat macam, yaitu:
a) Dipandang sah dan berlaku, dengan kesepakatan ulama fuqaha, yaitu  thalaq,  menerima  hibah,  menyerahkan  suf’ah,  membuat koratele (pengampunan) atas budaknyayang diizinkan bergerak sendiri,
b) Tidak dipandang sah dengan sepakat para ulama, seperti nikah, bahkan sembelihanya tidak halal
c) Sah-tidaknya  ditangguhkan,  dilakukan  perundingan  anatar pihak-pihak  terkait  dengan  pihak  yang  murtad.  Perundingan dapat berjalan jika yang diajak berunding memiliki agama yang sama,  dan  dengan  orang  yang  murtad,  peundingan  berujung pada keputusan untuk menunggu yang murtad untuk bertobat.
d) Diperselisihkan  hukumnya  tentang  segala  tindak-tanduknya yang  lain  dari  yang  sudah  diterangkan.  Apabila  kemurtadan suami atau istri dipedulikan atau tidak dipedulikan oleh masing- masing  pihak,  dalam  hal  ini  berlaku  hak  asasinya  masing- masing.
Dalam konsepsi hukum Islam, seorang suami atau istri yang murtad,  menurut  kesepakatan  ulama,  perkawinanya  telah fasakh , bahkan dinyatakan dengan mutlak bahwa kemurtadan membatalkan akad nikah yang telah terjadi di antara keduanya. Kemurtadan juga menjadi salah satu penyebab perceraian.
Dikalangan  ulama  terjadi  perbedaan  pendapat  mengenai waktu  terjadinya  perceraian  dan terfasakh-nya akad  nikah. Abdurrahman Al-Zajiri mengemukakan pendapat ulama Hanabilah bahwa  apabila  suami  murtad  bersama-sama  setelah dukhul atau sebelum dukhul ,  nikahnya  batal  dan  harus  diceraikan.  Dan  tidak putus  nikahnya  sebelum  masa  iddahnya  habis,  sehingga  di  antara

## Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut’ah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
keduanya  masih  ada  waktu  untuk  bertobat.  Apabila  tetap  dalam kemurtadan, pernikahannya fasakh.
Ulama  Hanafiyah,  Malikiyah,  dan  Hanabilah  menurut Hasbi  Ash-shidieqie  dalam  suatu  riwayat  mengatakan  bahwa  jika salah  seorang  suami  atau  istri  murtad,  perceraiannya  harus disegerakan demi menjaga tauhid salah satunya. Apalagi jika yang murtad  adalah  suaminya  yang  lebih  kuat  mengajak  istrinya  untuk ikut murtad. Perceraian disebabkan oleh alasan kemurtadan tersebut dan bukan alasan lainnya.
Perceraian yang terjadi karena suaminya murtad, menurut Imam  Malik,  telah  dipandang  sebagai  thalaq  yang  disebut  dengan fasakh . Hal ini disamakan dengan perceraian disebabkan suaminya impoten, karena impoten dan murtad disebabkan oleh pihak suami sendiri.  Dengan  demikian, fasakh karena  suaminya  murtad  adalah sama dengan suami yang menetapkan thalaq atas istrinya.
Hasbi  Ash-shidieqie  mengatakan  bahwa  perceraian  itu dipandang fasakh karena perceraian itu terjadi dengan suatu sebab yang  bersekutu  padanya  suami-istri  karena riddah ,  sebagaimana terjadi di pihak suami, dapat terjadi pula di pihak istri. Tiap sebab yang bersekutu itu dipandang fasakh , bukan thalaq. 10

## Akibat Murtad Dalam Perkawinan
Jika  suami  istri  atau  salah  seorang  diantaranya  murtad, maka jika hal itu terjadi sebelum istri dicampuri suaminya putuslah pernikahan  mereka  pada  waktu  itu  juga.  Jika  kemurtadan  terjadi sesudah  istri  dicampuri  maka  cerainya  ditangguhkan  ( tawaqquf), yaitu kalau mereka kembali ke dalam Islam pada masa iddah maka pernikahan  mereka  terus  kekal.  Kalau  mereka  tidak  kembali  ke dalam Islam maka masa iddah , nikah mereka putus terhitung sejak murtad.  Pada  masa tawaqquf itu  haram  istrinya  dicampuri,  kalau pekerjaan itu terjadi dijatuhi hukuman ta’zir. 11
10 Beni  Ahmad  Saebani, Fiqh  Munakahat  2 ,  (Bandung:  CV.  Pustaka Setia, 2001), 107-109.
11 Peunoh  Daly, Hukum  Perkawinan  islam, (Jakarta:  PT.  Bulan Bintang, 2005), 80-81.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa setidaknya terdapat tiga  pendapat  tentang  akibat  hukum  murtadnya  suami  dalam perkawinan, yaitu:
a. Pertama, keduanya harus dipisahkan dengan thalaq. Keduanya dipisahkan  tanpa  menunggu  putusan  dari  pengadilan  (Qadi). Nikah keduanya akan menjadi batal ( fasakh ).
b. Kedua,  bahwa  fasakhnya  pernikahan  harus  menunggu selesainya iddah. Apabila orang yang murtad itu kembali masuk agama Islam sebelum masa iddah selesai, maka keduanya tetap sebagai  suami  istri.  Namun  apabila  sampai  berakhirnya  masa iddah ia tidak kembali masuk Islam, maka thalaq telah jatuh.
c. Ketiga,  jika  si  suami  melakukan  kemurtadan,  dan  dia  telah setubuhi  istrinya,  maka  si  istri  berhak  mendapatkan  semua bagian mahar karena mahar telah menjadi milik si istri dengan terjadinya persetubuhan.
d. Ke empat, bagi bekas suami maupun bekas istri mereka sudah tidak  terikat  tali  perkawinan  dengan  status  sebagai  duda  atau janda 12 .
Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang sebab alasan perceraian karena suami Murtad (peralihan agama)  yang  diatur  dalam  pasal  116  huruf  (f)  dan  (k)  yang berbunyi  “Terjadinya  perselisihan  dan  Peralihan  Agama  yang menyebabkan kerusakan dalam bahtera rumah tangga” 13

## Kesimpulan
Maka akhirnya, gambaran dan pemaparan panjang lebar di atas dapat penulis simpulkan sebagai berikut ini :
1. Hakim menggunakan dasar hukum dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 dalam memutus perkara tersebut karena apabila perkawinan putus karena talak maka suami wajib memberikan mut’ah  dan  nafkah  iddah.  Karena  perkara  cerai  talaknya disamakan dengan perkara cerai talak biasa dan KHI Pasal 116 huruf  (k)  alasan  perceraian  karena  kemurtadan  seorang  suami tidak menghapus kewajiban seorang suami dan karena istrinya
12 Ahda  Bina  Afianto, Akibat  Hukum  Murtadnya  Suami  Terhadap Status  Pernikahan  Dan  Anak,(Ulumuddin,  Volume  VI,Tahun  IV ,  Januari-  Juni 2010 ), 481 13 Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
sudah mengabdi kepada suaminya selama pernikahan dan awal pernikahan  mereka  dilakukan  pada  saat  suami  dan  istri  sama- sama beragama Islam dan Hakim juga mencantumkan di amar putusan  menggunakan  dasar  hasil  Rakernas  (rapat  kerja nasional) MARI tahun 2005 bagian c Bidang Uldilag angka 3 huruf “a” yang berisi tentang kewenangan pengadilan terhadap pernikahan orang murtad.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam memutuskan perkara  cerai  talak  suami  murtad  yang  terbebani  mut’ah  dan nafkah  iddah  menurut  penyusun  telah  sesuai  dengan  Undang- Undang serta hukum Islam. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam setiap  putusanya,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Nganjuk telah  menggunakan  dalil-dalil  nash  Al-Qur’an.  dalam  hal  ini Majelis  Hakim  merujuk  pada  Nash  Al-Qur’an(  Al-Baqarah: 221).  Dikatakan  bahwa  apabila  suami  menceraikan  istrinya maka berikanlah mereka sedikit harta untuk menghibur hatinya yang  sedang  berduka  berikanlah  mereka  mut’ah  dengan  cara yang makruf. mengigat bahwa awal pernikahan penggugat dan tergugat dilakukan pada saat menganut agama Islam
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## DAFTAR PUSTAKA
Az-Zuhaili  Wahbah.  2011 .  Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu. Jilid 9(Jakarta:Gema Insani). Syarifuddin  Amir.  2006. hukum  perkawinan  islam  di  indonesia (Jakarta: Kencana. ).
Sabiq  Sayyid.  2011.  Fikih  Sunnah.    Jilid  3.  (Jakarta:  Cakrawala Publishing).
Muhammad  Zuhaily.  2010.  Fiqih  Munakahat.  (Diterjemahkan
Oleh:Al-Mu’tamad Fi Al-Fiqh As-Syafi’i).
Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, Ghozali  Abdul  Rahman.  2003. Fiqh  Munakahat . (Jakarta:Prenadamedia Group).
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Permata press terbaru. Azzam,  Abdul  Aziz  Muhammad.  2009. Fiqih  Munakahat.
(Jakarta:Amzah.) Syarifuddin  Amir.  2003. Garis-Garis  Besar  Fiqh .  Cet  ke  2. (Jakarata: Kencana).
Basyir,  Ahmad  Azhar.  2000. Hukum  Perkawinan  Islam . (Yogyakarta: UII Press.)
Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010 Mannan Abdul. Fiqih Lintas Madhzab . Juz 5 Daly Peunoh. 2005. Hukum Perkawinan Islam. Cet ke-2. (Jakarta:
PT. Bulan   Bintang.).
Ahda  Bina  Afianto.  2010 Akibat  Hukum  Murtadnya  Suami Terhadap Status
Pernikahan Dan Anak ,Ulumuddin, Volume VI,Tahun IV, Januari Shidiq Saipudin. 2016. Fikih Kontemporer . (Jakarta: Prenademedia Group) Saebani,  Ahmad  Beni.  2010. Fiqh  Munakahat  2 .  (Bandung:  CV Pustaka Setia)
Tihami  dan  Sohari  Sahrani.  2010. Fikih  Munakahat .  (Jakarta: Rajawali Pers)