## JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA
Jurnal Kependudukan Indonesia merupakan media informasi, komunikasi, dan pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah kependudukan, ketenagakerjaan dan ekologi manusia. Jurnal ini merupakan peer-reviewed jurnal Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2  Kependudukan-LIPI) yang diterbitkan dua  kali dalam setahun. Artikel  dapat  berupa hasil  penelitian,  gagasan  konseptual,  tinjauan  buku,  dan  jenis  tulisan  ilmiah  lainnya yang  ditulis  dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.
Penanggung Jawab Dra. Haning Romdiati, MA (Kepala P2K-LIPI) Pemimpin Redaksi Dra. Titik Handayani, MS Dewan Redaksi Dra. Mita Noveria, MA Widayatun, SH, MA Dra. Ade Latifa, M.Hum Zainal Fatoni, MPH
Vanda Ningrum, MGM Syarifah Aini Dalimunthe, M.Sc. Andini Desita Ekaputri, MSE Intan Adhi Perdana Putri, M.Si Puguh Prasetyoputra, M.H.Econ Puji Hartana, S.Sos
Mitra Bestari Prof. Gavin W. Jones, Ph.D., National University of Singapore-Singapore Prof. Haruo Kuroyanagi, Sugiyama Jogakuen University-Japan Dr. Djoko Hartono, Konsultan World Bank Dr. Deny Hidayati, MA., Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Prof. Terence H. Hull, Ph.D., Australian National University- Australia
Sukamdi, M.Sc., Ph.D., Universitas Gadjah Mada
Dr. Semiarto Aji Purwanto, M.Si., Universitas Indonesia Alamat Redaksi Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Widya Graha LIPI, lantai X, Ruang 2127 Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12190-Indonesia Tromol Pos 250/JKT 1002,
Telp. +62 21 5207205, 5225711, 5251542 Pes/ext. 2106 Fax: +62 21 5207205 E-mail : jurnalkependudukanindonesia@mail.lipi.go.id Website : www.kependudukan.lipi.go.id
Penerbit Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Widya Graha LIPI, lantai X Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12190-Indonesia
Telp. +62 21 5207205, 5225711, 5251542 Pes/ext. 2106
Community Based Analysis on Mangrove Forest Changes in Rembang District,

## Central Java Province
Mochamad Budi Purnomo, Dyah R. Hizbaron, dan Michiel Damen
Environmental, Demographic, and Socio-Economic Correlates of Access to Improved Sanitation: Empirical Evidence from Papua and West Papua Provinces Sri Irianti dan Puguh Prasetyoputra
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Makanan, Pendidikan, dan Kesehatan Rumah Tangga Indonesia (Analisis Data Susenas 2011) Ratna Dewi Wuryandari
Pengembangan Wisata Agro: Peluang Kerja Masyarakat di Kawasan Poncokusumo Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Triyono dan Eniarti B. Djohan
Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Kebutuhan Tenaga Kerja di Era Global Titik Handayani
Implementasi Kebijakan Kesehatan Reproduksi di Indonesia: Sebelum dan

## Sesudah Reformasi
Zainal Fatoni, Yuly Astuti, Sari Seftiani, Augustina Situmorang, Widayatun, dan Sri Sunarti Purwaningsih

## L EMBAGA I LMU P ENGETAHUAN I NDONESIA
Vol. 10, No. 1, Juni 2015

## JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA
Volume 10, Nomor 1, Juni 2015

## DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR vii-vii ABSTRAK/ABSTRACT ix-xiv Community Based Analysis on Mangrove Forest Changes in Rembang District,

## Central Java Province
Mochamad Budi Purnomo, Dyah R. Hizbaron dan Michiel Damen 1-10 Environmental, Demographic, and Socio-Economic Correlates of Access to Improved Sanitation: Empirical Evidence from Papua and West Papua Provinces Sri Irianti dan Puguh Prasetyoputra 11-26 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Makanan, Pendidikan, dan Kesehatan Rumah Tangga Indonesia (Analisis Data Susenas 2011) Ratna Dewi Wuryandari 27-42 Pengembangan Wisata Agro: Peluang Kerja Masyarakat di Kawasan Poncokusumo Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Triyono dan Eniarti B. Djohan 43-52 Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Kebutuhan Tenaga Kerja di Era Global Titik Handayani 53-64 Implementasi Kebijakan Kesehatan Reproduksi di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Reformasi
Zainal Fatoni, Yuly Astuti, Sari Seftiani, Augustina Situmorang,
Widayatun dan Sri Sunarti Purwaningsih
Jurnal Kependudukan  Indonesia | Vol. 10, No. 1, Juni 2015 | v-vi

## KATA PENGANTAR
Isu  kependudukan  yang  dihadapi  oleh  Indonesia  semakin  beragam.  Dinamika  di  wilayah  pesisir  terkait  tekanan terhadap lahan, akses terhadap sanitasi yang layak yang belum dirasakan oleh sebagian masyarakat di wilayah timur negeri ini hingga tantangan daya saing penduduk terhadap pasar kerja global. Pada Volume 10, No, 1, Juni 2015 Jurnal Kependudukan Indonesia (JKI) mengetengahkan enam artikel yang membahas sebagian besar isu diatas.
Artikel pertama ditulis oleh Mochamad Budi Purnomo, Dyah R. Hizbaron, dan Michiel Damen dengan judul Analisis Komunitas Pada Perubahan Hutan Mangrove di  Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat perubahan garis pantai di daerah penelitian, yang menginduksi hutan mangrove yang dinamis. Hutan mangrove yang dinamis mempengaruhi strategi adaptasi lokal, dan itu sesuai dengan intervensi pemerintah  dalam  program  mangrove.  Desa  Pasarbanggi  yang  menerima  berbagai  program,  baik  dari  pemerintah maupun  pihak-pihak  lainnya,  dikombinasikan  dengan  partisipasi  aktif  masyarakat  setempat  dalam  membangun mangrove, memiliki peningkatan area mangrove yang stabil dan tanpa mengalami gangguan signifikan dibandingkan dengan  Tasikharjo  dan  Tunggulsari.  Sejalan  dengan  situasi  ini,  responden  memiliki  respon  yang  berbeda  terhadap perubahan hutan mangrove di daerah mereka.
Artikel kedua ditulis oleh Sri Irianti dan Puguh Prasetyoputra menulis Lingkungan, Demografi, Sosio-ekonomi ang Berkorelasi Dengan Akses ke Fasilitas Sanitasi yang Layak: Bukti Empiris dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hasil analisis menunjukkan bahwa kecamatan, tempat tinggal, jenis dan lokasi sumber air rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, umur dan pendidikan kepala rumah tangga, dan tingkat kekayaan rumah tangga merupakan faktor-faktor  yang  berkorelasi  secara  signifikan  dengan  akses  sanitasi  layak.  Hasil  dari  analisis  memperkuat  hasil penelitian sebelumnya dan lebih penting lagi, dapat dipakai sebagai bahan pembuatan kebijakan terutama di Provinsi Papua danProvinsi Papua Barat.
Artikel ketiga ditulis oleh Ratna Dewi Wuryandari berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Makanan, Pendidikan, dan Kesehatan Rumah Tangga Indonesia (Analisis data SUSENAS 2011). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  pengaruh  variabel-variabel  sosio-demografi,  sosio-ekonomi  dan  wilayah  tempat  tinggal  terhadap pengeluaran  rumah  tangga  untuk  makanan,  pendidikan,  dan  kesehatan.  Ditinjau  dari  analisis  deskriptif  ditemukan bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga di Indonesia sebagian besar masih digunakan untuk kebutuhan makanan dengan per bulan adalah Rp.1.332.615 dan rata-rata pengeluaran bukan makanan adalah Rp.1.011.086. Hasil penelitian menemukan rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan adalah Rp. 285.425, kesehatan adalah Rp. 203.600 serta  rata-rata  proporsi  pengeluaran  untuk  makanan  adalah  58  persen.  Hasil  ini  menunjukkan  dari  sisi  ukuran kesejahteraan  diketahui  secara  umum  rumah  tangga  Indonesia  cenderung  kurang  sejahtera.  Sementara  berdasarkan pengeluaran  pendidikan  dan  kesehatan,  rumah  tangga  Indonesia  belum  memprioritaskan  pengeluarannya  untuk investasi modal manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
Artikel keempat ditulis oleh Triyono dan Eniarti B.Djohan membahas Pengembangan Wisata Agro: Peluang Kerja Masyarakat di Kawasan Poncokusumo Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur,  termasuk  kepariwisataan,  yang  diharapkan  dapat  menciptakan  lapangan  kerja  bagi  masyarakat  kawasan tersebut.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kegiatan  kepariwisataan,  khusus  wisata  agro,  belum  mampu  memberi lapangan kerja secara optimal kepada masyarakat setempat. Permasalahannya adalah: 1) kegiatan pariwisata masih berjalan  secara  konvensional,  2)  sarana  prasarana  yang  dapat  menunjang  kegiatan  kepariwisataan  belum  memadai sehingga  kurang  memenuhi  kebutuhan  wisatawan,  dan  3)  belum  adanya  dukungan  dari  berbagai  pihak  pemangku kepentingan terhadap kegiatan kepariwisataan di Poncokusumo.
Artikel  kelima  ditulis  oleh  Titik  Handayani  menggaris  bawahi  Relevansi  Lulusan  Perguruan  Tinggi  di  Indonesia Dengan Kebutuhan Tenaga Kerja di Era Global. Pada tahun 2030 Indonesia diperkirakan akan mengalami kekurangan tenaga kerja terdidik dan terampil, tetapi kelebihan pekerja non terampil. Sementara itu, pada saat yang sama antara tahun 2010-2035 Indonesia juga sedang mengalami periode di mana rasio ketergantungan penduduk mencapai titik terendah  yaitu  sebesar 46,9  pada tahun 2028.  Hal  ini  memberikan  peluang  terjadinya  bonus  demografi  yaitu  suatu keuntungan ekonomi yang dapat menyejahterakan penduduk dengan prasyarat diantaranya SDM yang berkualitas dan kesempatan kerja yang layak.  Berbagai prediksi dan peluang tersebut akan menjadi tantangan berat karena Indonesia masih dihadapkan pada realitas rendahnya kualitas SDM dan terbatasnya kesempatan kerja yang layak dan produktif.
Artikel keenam ditulis oleh Zainal Fatoni, Yuly Astuti, Sari Seftiani, Augustina Situmorang, Widayatun dan Sri Sunarti Purwaningsih berjudul Implementasi Kebijakan Kesehatan Reproduksi di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Reformasi. Hasil kajian LIPI menunjukkan ‘terputusnya’ kebijakan kesehatan reproduksi di tingkat global dan nasional dengan kebijakan  yang  sama  di  tingkat  daerah  (kabupaten/kota).  Prioritas  kebijakan  pada stakeholders terkait  juga  belum dijalankan secara sinergis. Penerapan kebijakan otonomi daerah pada awal tahun 2000-an berakibat pada bervariasinya komitmen daerah untuk memprioritaskan kesehatan reproduksi. Desentralisasi BKKBN, misalnya, berdampak pada tercerai-berainya  nomenklatur  kelembagaan  di  tingkat  kabupaten/kota  serta  tidak  berfungsinya  lagi  ujung  tombak petugas lapangan (PLKB). Sementara itu, uji coba implementasi PKRE Terpadu di puskesmas yang berdampak nyata juga  menghadapi  permasalahan  keberlanjutan  program  yang  tidak  terjamin.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini merekomendasikan perlunya upaya memadukan kembali kebijakan kesehatan reproduksi di tingkat global, nasional, dan daerah. Jika tidak, perkawinan usia muda, TFR, AKI, serta isu-isu kependudukan strategis lainnya akan semakin terabaikan.
Ucapan  terima  kasih  kami  sampaikan  kepada  Penulis  yang  telah  berkontribusi  pada  terbitan  ini  juga  kepada  Mitra Bestari yang sudah bekerjasama dengan redaksi untuk menyampaikan saran dan review nya.  Selamat Membaca!
Salam Hangat,
Redaksi JKI
____________________________________________
DDC: 577. 307

## Mochamad Budi Purnomo, Dyah R. Hizbaron & Michiel Damen

## ANALISIS  KOMUNITAS  PADA  PERUBAHAN
HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA

## TENGAH, INDONESIA

## Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol.10, No. 1, Juni 2015, Hlm. 1-10
Hutan  mangrove  secara  luas  dikenal  sebagai  sumber daya berharga yang menyediakan jasa lingkungan, serta fungsinya untuk melindungi kawasan pesisir dari erosi pantai dan mempromosikan sedimentasi. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  perspektif  masyarakat terhadap  perubahan  dinamis  dari  hutan  mangrove akibat perubahan garis pantai. Penelitian ini menyoroti dua  hal,  yaitu  1)  deteksi  garis  pantai  menggunakan interpretasi visual; 2) pengamatan masyarakat terhadap hutan mangrove serta menganalisis pengaruh perubahan  hutan  mangrove  terhadap  masyarakat termasuk    aksi  adaptasi  mereka.  Kuesioner  semi- terstruktur digunakan sebagai instrumen  pengumpulan data  melalui    survei.  Pengambilan  sampel  dilakukan secara    proporsional  random  sampling  untuk menentukan  81  responden  dari  desa  Pasarbanggi, Tasikharjo dan Tunggulsari.
Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat perubahan  garis  pantai    di  daerah  penelitian,  yang menginduksi  hutan  mangrove  yang  dinamis.  Hutan mangrove  yang  dinamis  mempengaruhi  strategi adaptasi  lokal,  dan  itu  sesuai  dengan  intervensi pemerintah dalam program mangrove. Desa Pasarbanggi  yang  menerima  berbagai  program,  baik dari  pemerintah  maupun    pihak-pihak  lainnya, dikombinasikan  dengan  partisipasi  aktif  masyarakat setempat  dalam  membangun  mangrove,  memiliki peningkatan  area  mangrove  yang  stabil    dan  tanpa
mengalami gangguan signifikan  dibandingkan dengan Tasikharjo dan Tunggulsari. Sejalan dengan situasi ini, responden  memiliki  respon  yang  berbeda  terhadap perubahan  hutan  mangrove  di  daerah  mereka. Tanggapan  responden  terhadap  perubahan  hutan mangrove berkorelasi dengan partisipasi mereka dalam program  bakau  dari  pemerintah.  Responden  di  Desa Pasarbanggi  tampaknya  lebih  diuntungkan  oleh perubahan hutan mangrove termasuk manfaat langsung dan  tidak  langsung  dari  hutan,  dibandingkan  dengan responden lain di Tasikharjo dan Tunggulsari .
Kata  Kunci: Perubahan  Hutan  Mangrove,  Perubahan Garis  Pantai,  Persepsi  Masyarakat,  Penyesuaian Masyarakat ____________________________________________
DDC: 360,613.644

## Sri Irianti dan Puguh Prasetyoputra
LINGKUNGAN, DEMOGRAFI, SOSIO- EKONOMI  YANG  BERKORELASI  DENGAN AKSES  KE  FASILITAS  SANITASI  YANG LAYAK:    BUKTI  EMPIRIS  DARI  PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

## Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol. 10, No. 1, Juni 2015, Hlm. 11-26
Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat  adalah  dua  di  antara provinsi-provinsi di Indonesia yang masih kekurangan akses  terhadap  sanitasi  yang  layak.  Oleh  karena  itu tulisan ini menyajikan hasil analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan akses sanitasi meliputi lingkungan,  demografi  dan  sosio-ekonomi  di  kedua provinsi tersebut. Data dari Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2011 dipakai untuk menentukan faktor- faktor lingkungan, demografi dan sosio-ekonomi yang berkorelasi dengan akses ke fasilitas sanitasi yang layak pada tingkat rumah tangga. Model-model regresi probit diaplikasikan  pada  data  tersebut.  Hasil  analisis menunjukkan  bahwa  kecamatan,  tempat  tinggal,  jenis dan  lokasi  sumber  air  rumah  tangga,  jumlah  anggota
Vol 10, No. 1, Juni 2015
rumah  tangga,  umur  dan  pendidikan  kepala  rumah tangga, dan tingkat kekayaan rumah tangga merupakan faktor-faktor yang berkorelasi secara signifikan dengan akses  sanitasi  layak.  Hasil  dari  analisis  memperkuat hasil  penelitian  sebelumnya  dan  lebih  penting  lagi, dapat  dipakai  sebagai  bahan  pembuatan  kebijakan terutama di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Kata  Kunci: Sanitasi  Dasar,  MICS,  Regresi  Probit, Efek Marginal, Disparitas ________________________________________

## DDC: 304.640

## Ratna Dewi Wuryandari

## FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEM-PENGARUHI
PENGELUARAN  MAKANAN,  PENDIDIKAN, DAN

## KESEHATAN RUMAH TANGGA
INDONESIA (Analisis Data Susenas 2011)

## Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol. 10, No. 1, Juni 2015, Hlm. 27-42
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh variabel-variabel  sosio-demografi,  sosio-ekonomi  dan wilayah  tempat  tinggal  terhadap  pengeluaran  rumah tangga  untuk  makanan,  pendidikan,  dan  kesehatan. Analisis  regresi  menunjukkan  tahapan  siklus  hidup rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga dan daerah tempat  tinggal  berpengaruh  secara  konsisten  terhadap proporsi  pengeluaran  makanan,  total  pengeluaran pendidikan, dan total pengeluaran kesehatan. Semakin banyak jumlah ART meningkatkan proporsi pengeluaran  makanan,  pengeluaran  pendidikan  dan kesehatan. Rumah tangga anak dan rumah tangga tiga generasi  berpengaruh  paling  besar  terhadap  masing- masing  untuk  pengeluaran  pendidikan  dan  kesehatan. Sementara  rumah  tangga  di  perkotaan  memiliki pengaruh  paling  besar  terhadap  proporsi  pengeluaran makanan,  pengeluaran  pendidikan  dan  kesehatan. Ditemukan  pula  bahwa  rumah  tangga  yang  memiliki proporsi pengeluaran makanan terbesar tetapi pengeluaran  pendidikan  dan  kesehatannya  terkecil adalah  rumah  tangga  yang  KRTnya  bekerja  sebagai pekerja mandiri.
Kata  Kunci: Pengeluaran  Pangan,  Pengeluaran Pendidikan,  Pengeluaran  Kesehatan,  Tahapan  Siklus Hidup Rumah Tangga
DDC: 333.711.
Triyono dan Eniarti B. Djohan
PENGEMBANGAN  WISATA  AGRO:  PELUANG KERJA
MASYARAKAT DI KAWASAN

## PONCOKUSUMO
KABUPATEN
MALANG,

## PROVINSI JAWA TIMUR

## Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol. 10, No. 1, Juni 2015, Hlm. 43-52
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan wisata agro  di  kawasan  perdesaan  dalam  kaitannya  dengan peluang  kerja  bagi  masyarakat  desa  disekitarnya. Kajian  ini  menggunakan  pendekatan  social  budaya dengan  memperhatikan  beberapa  unsur  pendukung kegiatan  kepariwisataan. Tulisan ini  merupakan    hasil penelitian  pada    Desa  Poncokusumo,  Kabupaten Malang,  Provinsi  Jawa  Timur,  yang  dilakukan  pada tahun  2011.  Desa  ini  sedang  dikembangkan  sebagai salah satu Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur, termasuk  kepariwisataan,  yang  diharapkan  dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kawasan tersebut.  Studi  ini  menggunakan  metode  kualitatif melalui wawancara mendalam, pengamatan dan kajian pustaka.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kegiatan kepariwisataan,  khusus  wisata  agro,  belum  mampu memberi  lapangan  kerja  secara  optimal  kepada masyarakat  setempat.  Permasalahannya  adalah:  1) kegiatan pariwisata masih berjalan secara konvensional,  2)  sarana  prasarana  yang  dapat menunjang  kegiatan  kepariwisataan  belum  memadai sehingga kurang memenuhi kebutuhan wisatawan, dan 3)  belum  adanya  dukungan  dari  berbagai  pihak pemangku kepentingan terhadap kegiatan kepariwisataan di Poncokusumo.
Kata Kunci: Kepariwisataan, Ketenagakerjaan,  Desa Poncokusumo, Kawasan Agropolitan __________________________________

## DDC: 107.378

## Titik Handayani
RELEVANSI  LULUSAN  PERGURUAN  TINGGI DI INDONESIA DENGAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA DI ERA GLOBAL

## Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol. 10, No. 1, Juni 2015, Hlm. 53-64
Pasar kerja global yang  ditandai dengan terintegrasinya tenaga  kerja  antar  negara  juga  disertai  dengan munculnya ragam - jenis pekerjaan baru seiring dengan inovasi sains-teknologi maupun meningkatnya kreativitas  untuk  menjawab  kompetisi  yang  semakin ketat.  Untuk  itu  pendidikan  tinggi  semakin  dituntut
mampu  merespon  kebutuhan  dunia  kerja  yang  lebih dinamis dan kompleks. Tulisan ini bertujuan mengkaji relevansi  lulusan  perguruan  tinggi  di  Indonesia  dan kebutuhan tenaga kerja di era global. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif menggunakan data  sekunder  dari  berbagai  sumber  seperti  Dirjen Pendidikan Tinggi-Kemendiknas, BPS, ILO dan Bank Dunia serta berbagai hasil kajian yang relevan.
Berdasarkan  data  makro  menunjukkan  bahwa  di Indonesia  saat  ini  terdapat  kecenderungan  banyak dibuka  Perguruan  Tinggi  (PT) baru secara  massif  dan lebih  berorientasi  profit  tanpa  diikuti  dengan penyediaan  sarana  prasarana  yang  memadai  dan berkualitas,  sehingga m enghasilkan  jumlah  lulusan yang  terus  meningkat.  Di  sisi  lain , kesempatan  kerja produktif  di  Indonesia  juga  terbatas,  sehingga penganggur  terdidik  relatif  tinggi.  Persoalan  lain, prediksi McKinsey Global Institute (MGI) menunjukkan  bahwa  dalam  pasar  kerja  global,  pada tahun  2030  Indonesia  diperkirakan  akan  mengalami kekurangan  tenaga  kerja  terdidik  dan  terampil,    tetapi kelebihan  tenaga  kerja  non  terampil.  Adanya kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan tenaga kerja  berpendidikan  juga  didukung  data  ILO  (2015) tentang  tenaga  kerja  yang  tidak  memenuhi  kualifikasi pendidikan dan ketrampilan yang proporsinya mencapai lebih dari separuhnya. Adanya permasalahan tersebut  semakin  mendesak  untuk  diatasi  sejalan dengan  pemerlakuan Masyarakat  Ekonomi  ASEAN maupun  berbagai  kesepakatan  regional  lain  di  tingkat global,  karena  kurangnya  tenaga  kerja  terdidik  dan terampil  akan  diisi  oleh  tenaga  kerja  asing.  Dengan demikian  kerjasama  dan  sinergi  perguruan  tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri baik di tingkat nasional maupun internasional perlu ditingkatkan.
Kata  Kunci  : Relevansi,  Perguruan  Tinggi,  Tenaga Kerja, Pasar Kerja Global.
DDC: 321.613
Zainal Fatoni, Yuly Astuti, Sari Seftiani, Augustina Situmorang, Widayatun, dan Sri Sunarti Purwaningsih

## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  KESEHATAN
REPRODUKSI DI INDONESIA: SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI

## Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol. 10, No. 1, Juni 2015, Hlm. 65-74
Kebijakan kesehatan reproduksi merupakan salah satu determinan  penting  pencapaian  tujuan  pembangunan kependudukan  dan  kesehatan  di  Indonesia.  Angka Kematian Ibu (AKI), perkawinan usia dini, dan angka fertilitas  total  (Total  Fertility  Rate  atau  TFR) merupakan  sebagian  indikator  yang  menunjukkan pentingnya  peran  kebijakan  kesehatan  reproduksi tersebut. Tulisan ini mengkaji perjalanan implementasi kebijakan  kesehatan  reproduksi  di  Indonesia  serta implikasinya terhadap perkawinan usia muda, TFR, dan AKI. Data dan informasi yang digunakan dalam tulisan ini terutama berdasarkan hasil review terhadap berbagai studi yang dilakukan tim peneliti Pusat Penelitian (P2) Kependudukan  LIPI.  Hasil  kajian  P2  Kependudukan LIPI  termasuk:  kebijakan  kesehatan  reproduksi  dan otonomi  daerah  (2000-2005),  desentralisasi  BKKBN (2005), HIV/AIDS di wilayah perbatasan (2006-2009), serta  implementasi  Pelayanan  Kesehatan  Reproduksi Esensial  Terpadu  (PKRE  Terpadu)  di  puskesmas (2007). Selain itu, metode desk review dilakukan untuk mempertajam  analisis  hasil  studi  P2  Kependudukan LIPI dalam konteks kekinian.
Hasil  kajian  P2  Kependudukan  LIPI  menunjukkan ‘terputusnya’ kebijakan kesehatan reproduksi di tingkat global  dan  nasional  dengan  kebijakan  yang  sama  di tingkat  daerah  (kabupaten/kota).  Pelayanan  kesehatan reproduksi  belum  dipahami  secara  integral,  masih dianggap  ‘identik’  dengan  kesehatan  reproduksi remaja.  Prioritas  kebijakan  pada  stakeholders  terkait juga  belum  dijalankan  secara  sinergis.  Penerapan kebijakan  otonomi  daerah  pada  awal  tahun  2000-an berakibat  pada  bervariasinya  komitmen  daerah  untuk memprioritaskan  kesehatan  reproduksi.  Desentralisasi BKKBN,  misalnya,  berdampak  pada  tercerai-berainya nomenklatur  kelembagaan  di  tingkat  kabupaten/kota serta  tidak  berfungsinya  lagi  ujung  tombak  petugas lapangan (PLKB). Sementara itu, uji coba implementasi PKRE  Terpadu  di  puskesmas  yang  berdampak  nyata juga menghadapi permasalahan keberlanjutan program yang  tidak  terjamin.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini merekomendasikan perlunya upaya memadukan kembali  kebijakan  kesehatan  reproduksi  di  tingkat global,  nasional,  dan  daerah.  Jika  tidak,  perkawinan usia  muda,  TFR,  AKI,  serta  isu-isu  kependudukan strategis lainnya akan semakin terabaikan.
Kata Kunci: Dinamika Penduduk, Kesehatan Reproduksi, Kebijakan, Otonomi Daerah
____________________________________________
DDC: 577. 307
Mochamad Budi Purnomo, Dyah R. Hizbaron dan Michiel Damen
COMMUNITY-BASED ANALYSIS ON MANGROVE FOREST CHANGES IN REMBANG DISTRICT, CENTRAL JAVA PROVINCE, INDONESIA

## Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol. 10, No. 1, June 2015, Page 1-10
Mangrove forest is widely known as valuable resources, which provide goods and services as well as its function to protect coastal area from coastal erosion and promote sedimentation.  This  study  aims  to  investigate community  perspective  towards  dynamic  change  of mangrove forest due to coastline change. The research highlights  two  observations,  i.e  1)  coastline  detection using  visual  interpretation;  2)  community  observation towards mangrove forest. Semi-structured questionnaire  was  applied  to  analyze  the  influence  of mangrove forest changes to community as well as their adjustment.  A  proportional  random  sampling  protocol was  performed  to  determine  81  respondents  from  the village  of  Pasarbanggi,  Tasikharjo  and  Tunggulsari. The research reveals that the research area exposes to coastline  change,  which  induces  mangrove  forest dynamic.  The  dynamic  mangrove  forest  influences local  adaptation  strategies,  and  it  corresponds  to government  intervention  within  mangroves  program. Pasarbanggi Village, which received various programs, both from government and other parties, combined with active  participation  of  local  people  in  establishing mangrove,  has  a  stable  increase  of  mangroves  area between  periods  without  significant  disturbances compared  to  Tasikharjo  Village  and  Tunggulsari Village.  In  line  with  this  situation,  respondents  have different  response  toward  the  changes  of  mangrove forest  in  their  area.  Respondents’  response  toward mangrove forest changes correlates to their participation  in  government  mangroves  program.
Respondents  in  Pasarbanggi  Village  are  apparently more  benefited  by  the  changes  of  mangroves  forest including the direct and indirect benefit from the forest, as  well  as  from  mangroves  program,  compared  to another  respondent  in  Tasikharjo  Village  and Tunggulsari Village.
Keywords: Mangrove  Forest  Changes,  Coastline Changes,  Community’s  Perception,  Community’s Adjustment
____________________________________________
DDC: 360,613.644
Sri Irianti dan Puguh Prasetyoputra
ENVIRONMENTAL, DEMOGRAPHIC, AND SOCIO-ECONOMIC CORRELATES OF ACCESS TO  IMPROVED  SANITATION:  EMPIRICAL EVIDENCE  FROM  PAPUA  AND  WEST  PAPUA PROVINCES

## Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol. 10, No. 1, June 2015, Page 11-26
Papua  and  West  Papua  provinces  are  two  of  many lagging  provinces  in  Indonesia  in  terms  of  access  to adequate  sanitation.  Hence,  this  paper  aims  to  reveal determinants  of  access  to  improved  sanitation  by investigating  the  environmental,  demographic,  and socio-economic  correlation  in  both  provinces.  Data from  the  2011  Multiple  Indicator  Cluster  Survey (MICS)  were  used  to  determine  the  demographic  and socio-economic  correlates  of  households’  access  to improved sanitation facilities. Probit regression models were fitted to the data. The results suggest that district, place or residence, type and location of household water source,  household  size,  age  of  household  head, education  of  household  head,  and  household  wealth have  significant  correlation  with  access  to  improved sanitation.  These  corroborate  previous  findings  and more  importantly,  it  can  be  used  to  inform  policy makers  in  Indonesia  especially  in  Papua  and  West Papua Provinces.
Vol. 10, No. 1, Juni 2015
Keywords: Basic Sanitation, MICS, Probit Regression, Marginal Effect, Inequality ____________________________________________
DDC: 304.640
Ratna Dewi Wuryandari DETERMINANTS OF HOUSEHOLD
EXPENDITURES  ON  FOOD,  EDUCATION  AND HEALTH  IN  INDONESIA  USING  THE  2011 SUSENAS DATA

## Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol. 10, No. 1, June 2015, Page 27-42
The  objective  of  this  study  is  to  analyze  the  effect  of socio-demographic  and  socio-economic  variables  and location  of  residence  on  household  expenditures  for food, education, and health. Regression analysis shows that  household  life  cycle  stages,  household  size  and residential  areas  have  consistent  effect  on  the proportion of food expenditure, education expenditure and health expenditure. Larger household size increases proportion of food expenditure, education expenditure and  health  expenditure.  Stages  child  household  and third  generation  household  have  the  highest  influence on  education  expenditure  and  health  expenditure. Meanwhile, urban household has the largest impact on the  proportion  of  food  expenditure,  education expenditure and health expenditure.  It is also found that households  with  the  highest  proportion  of  food expenditure  and  with  the  smallest  expenditures  on education  and  health  are  the  ones  who  have  heads  of household  who  are  working  as  free  labors  or  family workers.
Keywords: Food Expenditure, Education Expenditure, Health Expenditure, Household Life Cycle Stages
DDC: 333.711.
Triyono and Eniarti B. Djohan
AGRO TOURISM DEVELOPMENT: EMPLOYMENT OPPORTUNITY IN THE REGION PONCOKUSUMO, MALANG

## REGENCY, EAST JAVA

## Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol. 10, No. 1, June 2015, Page 43-52
This article aims to describe and assess the existence of agro-tourism in rural areas with regards to employment
opportunities for local  villagers around the area. This study  used  a  socio  culture  approach  by  observing  the supporting  elements  of  tourism  activities.  This  article derived  from  a    research  in  Poncokusumo  village, Malang District, of East Java Province, done in  2011. This  village  is  currently  developed  as  one  of  the Agropolitan  Region  in  East  Java  Province  including tourism,which expected to create job opportunities for people  living  around  the  area.  This  study  used qualitative methods in the form of indepth interviews, observation and literature review.
This  study  indicated  that    tourism,  in  particular  agro tourism,  has  not  been  able  to  optimally  provide employment opportunities for the local community. The problems, among others, were: 1 ) tourism activities are still run under conventional practices, 2) facilities and infrastructure  needed  to  support  tourism  activities  are inadequate, and 3) the absence of support from various stakeholders regarding tourism activity in Poncokusumo
Keywords: Tourism,  Employment,  Poncokusumo Village, Agropolitan Region
____________________________________________
DDC: 107.378

## Titik Handayani

## THE RELEVANCE OF GRADUATES OF HIGHER  EDUCATION  IN  INDONESIA  WITH THE  REQUIREMENTS  OF  LABOR  IN  THE GLOBAL ERA

## Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol. 10, No. 1, June 2015, Page 53-64
Global labor market which marked by the integration of labor  between  countries  is  also  accompanied  by  the emergence  of  variety  kind  of  new  job  along  with  the science-technology  innovation  and  also  creativity improvement  to  answer  the  increasingly  fierce competition.  Therefore,  the  higher  education  are demanded  more  to  be  able  to  respond  the  workforce needs that more dynamic and complex. Based on those issues,  this  paper  will  examine  the  relevance  of university graduates in Indonesia and labor requirement in  the  global  era.  The  used  approach  is  a  quantitative approach  using  secondary  data  from  various  sources such as the Directorate General of Higher Education of the  Ministry  of  Education,  the  Central  Bureau  of Statistics, ILO and the World Bank and several studies are relevant.
Based  on  the  macro  data,  it  shows  that  Indonesia currently  has  a  tendency  in  opened  the  new  Higher Education  (PT)  massively  and  more  profit  oriented without  being  followed  by  the  provision  of  adequate infrastructure  and  quality,  and  then  resulting  the increasing  number  of  graduates.  On  the  other  hand, productive employment in Indonesia is also limited, so that  the  educated  unemployed  are  relatively  high. Another  problem,  McKinsey  Global  Institute  (MGI) predicts  that  in  the  global  labor  market,  in  2030 Indonesia is expected to experience a labor shortage of educated  and  skilled,  but  has  excess  in  non-skilled labor. The gap between supply and demand in educated and skilled labor also supported by the ILO data (2015) about the labor who does not fulfill the education and skills qualification, which the proportion is more than half. Those issues are getting urgent to be solved, along with  the  implementation  of  ASEAN  Economic Community  and  other  regional  agreement  globally. This  is  because  the  lack  of  workforce  will  be immediately  filled  by  foreign  workers.  Therefore,  the cooperation  and  synergy  between  Higher  Education (PT)  and  the  world  of  business  and  industry,  both national and international, need to be improved.
Keywords: Relevance,  Universities,  Labor,  Global Labor Market
DDC: 321.613
Zainal Fatoni, Yuly Astuti, Sari Seftiani, Augustina Situmorang, Widayatun dan Sri Sunarti Purwaningsih

## IMPLEMENTATION OF REPRODUCTIVE
HEALTH  POLICY  IN  INDONESIA:  BEFORE

## AND AFTER THE REFORM ERA

## Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol. 10, No. 1, June 2015, Page 65-74
Policy  on  reproductive  health  is  one  of  the  essential determinant  to  address  the  goals  of  population  and health  development  in  Indonesia.  Maternal  Mortality Ratio  (MMR),  teenage  marriage,  and  Total  Fertility Rate  (TFR)  are  among  the  indicators  that  show  the important role of reproductive health policy. This article discusses  the  progress  of  reproductive  health  policy implementation in Indonesia and its implication to early marriage, TFR, and MMR. Data used in this paper are mainly  derived  through  desk  studies  from  previous research  conducted  by  the  Research  Center  for Population  –  Indonesian  Institute  of  Sciences.  The studies  consist  of  reproductive  health  policy  and
regional autonomy (2000-2005), BKKBN’s decentralization  (2005),  HIV/AIDS  in  border  areas (2006-2009),  and  the  implementation  of  integrated reproductive  health  services  in  primary  health  care (2007). Desk reviews are also used to analyze current studies from LIPI that are related to these issues.
LIPI’s studies showed that there is a gap between the implementation  of  reproductive  health  policy  at  the global  and  national  level  with  the  district  level.  The implementation of reproductive health services are not yet  integrated  as  it  is  less  popular  than  adolescent reproductive health policy. Policy priorities for relevant stakeholders have not been implemented synergically. The implementation of decentralization policy in early 2000’s  created  various  commitments  from  the  local government  in  prioritizing  reproductive  health programs. BKKBN’s decentralization, for example, has affected not only the structure of its institution at district level,  but  also  the  function  of  the  family  planning facilitator  at  village  level.  Meanwhile,  pilot  project implementation on the integrated essential reproductive health  services  in  primary  health  cares  that  has significant contribution also faced uncertainty in terms of  its  continuation.  Hence,  this  article  suggests  the importance of synergizing reproductive health policy at the  global,  national,  and  district  level  to  meet  the appropriate  situation  and  needs  at  the  local  context. Otherwise, teenage marriage, TFR, and MMR as well as other population issues will be further overlooked.
Keywords: Population  Dynamics,  Reproductive Health, Policy, Regional Autonomy