## PENETAPAN STATUS ANAK DARI PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN
(Studi pada Perkara No. 77/Pdt.P/2020/PA.Gtlo)

## ¹Rahmawati, ²Muh. Tamrin
Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo, Gorontalo.
Correspondent email : rahmawatirahmanunisan@gmail.com
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved :
: : :
1 September 2021 10 Desember 2021
20 Desember 2021 23 Desember 2021

## Abstract
The purpose of this study is to find out the legal position of the status of children born due to marriage  under  the  hands  and  to  find  out  the  legal  considerations  of  the  judges  of  the Gorontalo Religious Court in the determination of Number. 77 / pdt.p / 2020 / PA. Gtlo. The author in his research uses normative research methods conducted by researching directly in cases  that  occur  during  society.  Research  is  focused  on  describing  legal  issues,  analyzing legal  products,  then  presenting  them  systematically.  The  results  of  this  study  show  that:  1) The  legal  position  of  the  status  of  children  born  due  to  marriage  under  the  hands  in  case Number.  77/Pdt.p/2020/PA.  Gtlo,  the  panel  of  judges  argued  that  the  marriage  of  the petitioners was following the terms and pillars of marriage according to Islamic law, it's just that  the  marriage  did  not  meet  the  administrative  requirements  as  desired  by  article  2 paragraph  (2)  of  Law  Number:  1  of  1974  jo  Law  No.  16  of  2019  on  marriage,  so  that according  to  Islamic  law  the  marriage  is  still  considered  valid.  Thus  causing  legal consequences, such as the rights and obligations of the husband and wife, marital property, the relationship between both parents and children (nasab), obligations of child maintenance (hadhanah),  and  inheritance.  (2)  Legal  considerations  used  by  the  judges  of  the  Gorontalo Religious  Court  in  determining  the  petitioners'  application  in  this  case  number  77  /  Pdt.P  / 2020 / PA. Gtlo there are at least three references of judges, namely, the evidence submitted by the applicants, the testimony of witnesses, and the provisions of the law (law) relating to the silverware.
Keywords: Born; Children; Marriage; Administrative; Islamic Law.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 151-164 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Ketentuan  mengenai  pengakuan  terhadap  anak  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo  UU  Nomor  16  tahun  2019  tentang  Perkawinan  dalam pasal  42,  yaitu  Anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat perkawinan  yang  sah.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  99  a  menjelaskan  bahwa anak  yang  sah  adalah  anak  yang  lahir  sebagai  akibat  dari  perkawinan  yang  sah.  Dan berdasarkan  hasil  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang di lahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata  dengan  keluarga  ayahnya.  Tetapi  itu  hanyalah  salah  satu  penjamin  terpenuhnya hak-hak anak hasil pernikahan di bawah tangan. 1
Sebagian  besar  di  Indonesia,  perkawinan  harus  dilakukan  sesuai  dengan  pasal  2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Jika perkawinan hanya mengikuti Pasal 2 ayat (1), maka perkawinan disebut sebagai "di luar perkawinan", sehingga Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tidaklah berdiri sendiri, ia sangat erat kaitannya dengan keberadaannya. 2 Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  bahwa  penetapan  asal  usul  anak  merupakan  kewenangan  Peradilan  Agama. Kekuasan  mengadili  bagi  Pengadilan  Agama  salah  satunya  adalah  penetapan  asal  usul anak. 3
Berdasarkan  ketentuan  regulasi  yang  mengatur  mengenai  pengesahan  asal-ususl anak  dalam  perundang-undangan  perkawinan  telah  menunjukkan  pelbagai  persepsi terhadap asal-usul anak. Selain itu, regulasi  yang mengatur mengenai perkawinan selain didasarkan  pada  ketentuan  undang-undang  perkawinan  juga  merujuk  pada  regulasi Kompilasi  Hukum  Islam.  Menarik  untuk  penulis  teliti  terhadap  penetapan  yang dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Agama  Gorontalo  dengan  Nomor.77/pdt.2020/PA.Gtlo tentang  asal  usul  anak  bahwa  permohonan  yang  dimaksud  adalah  untuk  mendapatkan penetapan  asal  usul  anak  sebagai  syarat  pembuatan  akta  kelahiran  bagi  anak  yang dilahirkan  dari  perkawinan  yang  dilakukan  di  bawah  tangan.  Anak  yang  lahir  akibat perkawinaan  di  bawah  tangan  tersebut  tidak  mendapatkan  kedudukan  dimata  hukum
1 Matnuh  Harpani,  “Perkawinan  Dibawah  Tangan  Dan  Akibat  Hukumnya  Menurut  Hukum  Perkawinan Nasional,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 6, no. 11 (2016): 899–908.
2 Busman Edyar, “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK  Tentang  Uji  Materiil  Undang  Undang  Perkawinan,” Al-Istinbath :  Jurnal  Hukum  IslamJurnal  Hukum Islam 1, no. 2 (2016): 181–208, http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/115.
3 Alfian  Mustaghfiri  Hamsy,  “ANALISIS  YURIDIS  PENETAPAN  PENGADILAN  AGAMA  PASURUAN NOMOR :  191/PDT.P/2017/PA.PAS  TENTANG  STATUS  ANAK  LUAR  NIKAH,” Jurnal  Negara  Dan Keadilan 7 (2018): 46–55.
sehingga  tidak  tepat  ditetapkan  asal  usulnya  sementara  perkawinan  pemohon  belum memiliki  kepastian  hukum  karena  tidak  memenuhi  ketentuan  hukum  perkawinan  yang seharusnya  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama,  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  apa  yang telah  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo  UU  Nomor  16  tahun 2019  tentang  Perkawinan  Pasal  2  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2).  Dalam  penetapan  tersebut terdapat kekeliruan bahwa di dalam hukum perkawinan Pasal 2 undang-undang tersebut penafsiran  antara  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  ini  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan.

## B. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  digunakan  jenis  penelitian  Non  Doktrinal  yang  mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, biasa juga jenis penelitian ini ditafsirkan bahwa metode yang menggunakan data  atau  fakta  kejadian  peristiwa  hukum  yang  terjadi  ditengah-tengah  masyarakat 4 . Pendekatan  yang  dilakukan  adalah  pendekatan  kualilatif  yang  bersifat  komparatif  yaitu suatu  cara  analisis  hasil  penelitian  yang  menghasilkan  data  komparatif,  Kemudian memahami  data  yang  dinyatakan  oleh  responden  secara  tertulis  atau  secar  alisan  serta juga  tingkah  laku  yang  nyata,  yang  diteliti  dan  dipelajari  sebagai  sesuatu  yang  utuh. 56 Penelitian  Kualitatif  ini  merupakan  prosedur  analisis  yang  tidak  menggunakan  analisis statistik atau penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata- kata atau gambaran Holistik 7
Sebagaimana penetapan status anak lahir akibat perkawinan di bawah tangan, ini menujukkan  bahwa  adanya  sebuah  peristiwa  hukum  yang  terjadi  ditengah  masyarakat, karena  anak  yang  lahir  itu  mempunyai  hak-hak  yang  harus  di  penuhi  agar  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi yang harus dilindungi oleh negara.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan  Hukum  Status  Anak  Yang  Lahir  Akibat  Perkawinan  Di  Bawah Tangan Dalam Perkara Nomor.77/pdt.p/2020/PA.Gtlo
Kedudukan  hukum  status  anak  yang  sah  di  pandang  sebagai  anak  sempurna dimata  hukum  karena  telah  memenuhi  seluruh  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.  Dalam  Pasal  42  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo  UU  Nomor  16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah.  Dan  diperjelas  dalam  Kompilasi
4 Mukti Fajar and Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif (Pustaka Pelajar, 2010).
5 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Research and Development (Bandung: Alfabeta, 2017).
6 Fajar and Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif .
7 Lexy J Moelong, Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 151-164 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Hukum Islam (KHI) Pasal 99 huruf (a) disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang  dilahirkan  dalam  atau  akibat  dari  perkawinan  yang  sah.  Sementara  bagi  anak yang  lahir  dari  hasil  perkawinan  dibawah  tangan  tidak  memiliki  kedudukan  hukum yang  sempurna  seperti  halnya  dengan  anak  sah  yang  yang  dilahirkan  dalam perkawinan yang sah. 8 Berdasarkan kajian penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Pada perkara nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Gto tentang permohonan penetapan status anak yang  lahir  akibat  perkawinan  dibawah  tangan  maka  penulis  kiranya  menguraikan duduk perkara dalam perkara tersebut sebagai berikut :
Dalam  Perkara  ini  pemohon  I  atas  nama  Ramdan  Moki  bin  Djamir,  umur  28 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bagunan, bertampat tinggal di jalan major dullah No. 42 RT/RW 02/02, kelurahan talumolo, kecematan dumbo raya, kota  gorontalo  dan  Pemohon  II  atas  nama  Anti  Pomalongo  binti  Tune  Pomalongo, umur  23  tahun,  agama  islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  mengurus  rumah  tangga, bertempat  tinggal  di  jalan  major  dullah  No.  42  RT/RW  02/02  kelurahan  talumolo, kecematan  dumbo  raya,  Kota  Gorontalo.  Pemohon  dengan  surat  permohonannya tertanggal  24  februari  2020  yang  didaftarkan  di  kepaniteraan  pengadilan  agama gorontalo mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa pemohon I dan pemohon II penah menikah secara siri (dibawah tangan) pada  tanggal  27  september  2016,  dikecematan  paguat,  kabupaten  pohuwato, dengan  wali  nikah  ayah  kandung  pemohon  II  bernama  tune  pomalango  di depan  penghulu  yang  bernama  sofyan  arif,  dan  saksi-saksi  keluarga  pemohon II  bernama  rum  ladiku  dan  paman  pemohon  II  bernama  jian  Pomalango, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
b. Pada  saat  itu  pemohon  I  berstatus  jejaka,  Pemohon  II  berstatus  terikat pernikahan  dengan  seorang  laki-laki  bernama  mohamad  subhan  kamumu  dan memiliki seorang anak, namun telah bercerai pada tanggal 29 november 2018 terbukti dengan akta cerai nomor 0061/AC/2019/PA.Gtlo.
c. Setelah  pernikahan  tersebut,  pemohon  I  dan  pemohon  II  telah  hidup  rukun sebagaimana  layaknya  suami  isteri  dan  telah  dikarunai  2  orang  anak  laki-laki yang bernama:
1. Mohammad  raditya  moki,  gorontalo,  28  januari  2017,  umur  3  tahun  1 bulan;
2. Mohammad Al-Fatih moki, gorontalo, 09 oktober 2019, umur 4 bulan;
d. Untuk mendapatkan buku nikah, pemohon  I dan Pemohon  II telah melakukan pernikahan ulang secara resmi di kantor urusan agama kecematan dumbo raya, kota  gorontalo,  pada  tanggal  26  desember  2019  sesuai  dengan  kutipan  akta nikah nomor: 0232/10/XII/2019 tanggal 26 desember 2019.
8 SH  Adv.  Adi  Kurniawan,  “Pengertian  Anak  Sah  Dan  Anak  Luar  Kawin  -  Hukumonline.Com,”  Hukum Online.com,  2020,  https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3beae140382/pengertian-anak-sah- dan-anak-luar-kawin/.
e. Saat  pemohon  I  dan  pemohon  II  mengurus  pembuatan  akta  kelahiran  anak, pemohon  I dan pemohon II mendapatkan kesulitan, karena kutipan akta nikah tersebut  tidak  dapat  dijadikan  syarat  kelengkapan  administratif  pada  kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil  kota  gorontalo,  sehingga pemohon  I dan pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak, sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa anak tersebut  adalah anak kandung pemohon I dan pemohon II;
Dari  gambaran  duduk  perkara  diatas,  bahwa  pengajuan  yang  dilakukan  oleh kedua  pemohonan  tersebut  terkait  dengan  status  hukum  anak  yang  tidak  dapat menerbitkan  akta  kelahirannya  karena  cacat  adminstratif  sehingga  menimbulkan ketidakpastian  hukum.  Pengajuan  penetapan  asal  usul  anak  dilakukan  oleh  kedua pemohon  semata-mata  untuk  mendapatkan  kedudukan  hukum  dan  kepastian  hukum terhadap  hak-hak  anaknya.  Berdasarkan  kajian  yang  dilakukan  terhadap  putusan tersebut  bahwa  kedudukan  anak  yang  lahir  akibat  perkawinan  dibawah  tangan sebagaimana  hasil  pemeriksaan  oleh  pengadilan  agama  gorontalo  memunculkan  dua hal  yang  pertama  penetapan  terkait  dengan  kedudukan  status  pertalian  nasab  dan hubungan  keperdataan  orang  tua  dan  anaknya,  kedua  adalah  kedudukan  anak  untuk mendapatkan hak-hak kewarganegaraanya.

## 2. Kedudukan Status Hukum Pertalian Nasab Dan Hubungan Keperdataan Antara Anak Dan Orang Tuanya
Persoalan pertalian nasab terhadap anak berdampak pada pertanggungjawaban terhadap  hak  asuh  dan  hak  anak  untuk  memperoleh  pengakuan  atas  kedudukannya sebagai  anak.  Oleh  karena  itu,  undang-undang  perkawinan  memberikan  aturan administratif  terhadap  kedudukan  anak  dan  pengakuan  anak  dalam  hubungan perkawinan.  Namun  demikian,  persoalan  hukum  terhadap  asal  usul  anak  seringkali terjadi  pada  kasus  pernikahan  yang  tidak  tercatat  oleh  Negara,  karena  menggunakan konsepsi hukum adat atau kebiasaan. Oleh karena itu, dalam peristiwa terjadinya suatu perkawinan  yang  tidak  tercatat  atau  disebut  juga  perkawinan  dibawah  tangan,  maka kedudukan  anak  tetap  harus  diberikan  dengan  regulasi  yang  ada.  Pada  Pasal  55 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 103 KHI dinyatakan: 9
(1) Asal  usul  seorang  anak  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta  kelahiran  yang autentik,  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Pasal  103  ayat  (1) KHI,  “Asal  usul  seorang  anak  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta  kelahiran atau alat bukti lainnya”.
(2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
9 Edyar,  “Status  Anak  Luar  Nikah  Menurut  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam  Pasca  Keluarnya  Putusan  MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan.”
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 151-164 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
(3) Atas  dasar  ketentuan  Pengadilan  tersebut  ayat  (2)  ini,  maka  instansi  pencatat kelahiran  yang  ada  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  yang  bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
Apabila  ketentuan  ini  dihubungkan  dengan  3  (tiga)  macam  status  anak tersebut,  maka  anak  sah  dengan  mudah  akan  mendapatkan  akta  kelahiran  yang pertalian  nasabnya  dihubungan  dengan  ayah  dan  ibu  yang  melahirkannya  dengan segala  akibat  hukumnya  karena  akta  kelahirannya  didasarkan  alas  hukum  antara  lain Akta  Nikah  orang  tuanya.  Adapun  untuk  anak  hasil  perzinaan,  akta  kelahirannya pertalian  nasabnya  hanya  dihubungkan  dengan  ibunya  dan  tidak  dapat  diajukan permohonan  asal  usul  anak  karena  kelahirannya  tanpa  adanya  ikatan  perkawinan. Kalaupun  diajukan  permohonan  asal  usul  anak  bagi  anak  hasil  perzinaan,  tentu  akan ditolak oleh Pengadilan  Agama.  Sedangkan anak  yang dilahirkan dari perkawinan di bawah  tangan  yang  secara  meteriil  sah  berdasarkan  hukum  Islam,  tetapi  tidak dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka untuk mendapatkan akta kelahiran  anak  yang  pertalian  nasabnya  dihubungkan  dengan  ayah  dan  ibu  yang melahirkannya, dapat ditempuh beberapa kemungkinan sebagai berikut:
1.  Melalui itsbat nikah
2.  Melalui akad nikah dan permohonan asal usul anak
3.  Melalui permohonan/gugatan asal usul anak tanpa itsbat Nikah
Penetapan asal usul anak oleh Pengadilan mempunyai  akibat hukum pertalian nasab  dan  hubungan  keperdataan  lainnya  antara  anak  dan  orang  tuanya,  sehingga antara  anak  dan  orang  tuanya  ada  hubungan  mahram,  wali  nikah,  saling  mewarisi, kewajiban  orang  tua  memberi  nafkah,  membiayai  pendidikan  anak,  dan  lain-lain, demikian pula anak berkewajiban hormat dan berbakti kepada orang tua, dan lain-lain.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  satu  majelis  hakim  yang memeriksa perkara nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Gto pada tanggal 06 April 2021 dengan bapak Djufri Bobihu mengatakan bahwa : Dampak dari perkawinan di bawah tangan bagi  anak  itu  sangat  banyak  terutama  pengakuan  dihadapan  hukum  bahwa  anak tersebut adalah anak kandung dari kedua orang tuanya, dan tentunya ini bisa berimbas pada  permasalahan  yang  lain  misalnya,  kewajiban  pemeliharaan  anak  (hadhanah), masalah  kewarisan,  pencatatan  sipil  dan  sebagainya.  Itulah  mengapa  kami  dalam setiap menghadapi  perkara semacam  ini tentu memperhatikan apakah perkawinan itu sah  menurut  UU  serta  menurut  hukum  islam,  bila  itu  terpenuhi  maka  kami  tetap mengabulkan  setiap  permohonan  penetapan  asal  usul  anak.  Lebih  lanjut  dalam wawancara  yang  dilakukan  penulis  terhadap  Hakim  Pengadilan  Agama  Gorontalo pada  tanggal  10  april  2021  ibu  Hj  Hasnia.  H.D  menambahkan  bagaimana  bentuk2 akibat hukum jika perkawinan itu tidak dicatatkan yaitu: 1) Perkawinan dianggap tidak sah  meski  perkawinan  dilakukan  menurut  agama  dan  kepercayaan,  namun  di  mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama  atau  Kantor  Catatan  Sipil.  2)  Anak  yang  diahirkan  di  luar  perkawinan
mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta  dengan laki- laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdassrkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dan  /atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah, termasuk  hubungan  perdata  dengan  keluarga  ayahnya  (  putusan  MK  No.  46/PUU- VII/2010  Pasal  43  Undang-Undang  Perkawinan).  3)  Anak  dan  ibunya  berhak  atas nafkah  dan  warisan.  Baik  isteri  maupun  anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan tersebut, berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.
Dari hasil wawancara diatas dengan hakim pada Pengadilan Agama Gorontalo dan jika dikaitkan dengan putusan dalam perkara nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Gto bahwa Anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut  adalah  anak  sah,  memiliki  hubungan keperdataan  secara  sempurna  dengan  kedua  orang  tuanya,  berupa  hak  nasab  (garis keturunan kepada ayah), hak pemenuhan nafkah dari orang tua, hak pemeliharaan dan pendidikan (hadhanah), hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak keperdataan lainnya sebgaimana dalam Pasal 42 UU No. 1 tahun 1974  jo.  Pasal  99  Inpres  Nomor  1  tahun  1991  tentang  Kompilasi  hukum  Islam. Persoalannya,  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo  UU  Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan hanya menyatakan bahwa “Perkawinan yang tidak sah  adalah  Perkawinan  yang  dilakukan  tidak  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu”.  Sama  sekali  tidak  ada  hak  dan  kewajiban  yang timbul  dari  perkawinan  tersebut,  karena  memang  secara  hukum  perkawinan  tersebut tidak ada. Maka tidak ada legal standing bagi masing-masing pihak untuk mengajukan gugatan  kelalaian  kewajiban  terhadap  suatu  pihak  tertentu.  Dengan  demikian,  anak yang  lahir  di  luar  syarat  formil  sejalan  dengan  hukum  nasional  Indonesia  selama  ini (Pasal  43  ayat  (1)  UU  No  1/1974  jo  UU  No.16/2019),  memiliki  hak  dari  ayahnya selagi  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alaat bukti  lain.  Karena,  anak  yang  lahir  perkawinan  di  bawah  tangan  memiliki  hubungan dengan  ibunya  dan  ayah  biologisnya,  anak  tersebut  memiliki  hak  apapun  yang  bisa diperolehnya,  karena  secara  hukum  baik  hukum  agama  maupun  hukum  nasional  dia memiliki  pertalian  darah  (nasab)  dengan  laki-laki  yang  merupakan  ayah  biologisnya. Dari sinilah anak perkawinan di bawah tangan memperoleh hak-hak materil dan moril dari  ayahnya,  seperti  hak  pemeliharaan,  hak  nafkah,  hak  perwalian  nikah  bagi  anak perempuan, dan hak saling mewarisi. 10
Ketentuan  tentang  anak  yang  sah  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  42  dan 43  ayat  (1)  UU  Perkawinan  hanyalah  untuk  menafikan  status  anak  yang  lahir  akibat perkawinan  dibawah  tangan.  Sebab,  kalau  melihat  ketentuan  pasal  2  ayat  (1)  UU Perkawinan,  secara  tegas  menyatakan  kalau  keabsahan  perkawinan  ditentukan  oleh agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan demikian sah atau tidaknya suatu perkawinan yang nantinya akan berimplikasi pada status anak sangat tergantung pada terpenuhinya  syarat  dan  rukun  suatu  pernikahan  terpenuhi,  maka  nikah    tersebut  sah
10 Prihantini  Purwaningsih,  “STATUS  ANAK  YANG  DILAHIRKAN  DARI  PERKAWINAN  DI  BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA,” Jurnal YUSTISI 3, no. 2 (2016).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 151-164 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
secara hukum. sejalan dengan perkawinan di bawah tangan yaitu dilaksanakan dengan syarat  dan  rukun  agama.  Otomatis  implikasinya  adalah  status  anak  yang  lahir  dari perkawinan  di  bawah  tangan  juga  sah  secara  hukum  dan  berhak  dinasabkan  kepada bapaknya, mereka saling mewarisi dan bapaknya juga bisa sebagai wali.
Ketentuan  dalam  pasal  di  atas  juga  tidak  membedakan  apakah  suatu perkawinan  dilakukan  secara  sirri  (diam-diam)  ataukah  di  bawah  tangan.  Sekalipun dalam  ayat  (2)  dari  pasal  2  UU  Perkawinan  ini  menyebutkan  setiap  perkawinan haruslah  dicatatkan,  namun  tidaklah  mempengaruhi  sah  atau  tidaknya  suatu perkawinan. Namun persoalan muncul ketika dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan  bahwa  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya  punya  hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Makna luar perkawinan dalam pasal ini ternyata dimaknai juga dengan perkawinan bawah tangan (nikah siri) atau perkawinan yang  tidak  dicatatkan.  Seringkali  masyarakat  tidak  mendapatkan  hak  keperdataannya lantaran pernikahan yang tidak tercatatkan.
Perlindungan  hukum  merupakan  gambaran  dari  bekerjanya  fungsi  hukum untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  hukum,  yakni  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum  sesuai  dengan  aturan  hukum,  baik  itu  yang  bersifat  preventif  maupun  dalam bentuk  yang  bersifat  represif,  baik  yang  secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis  dalam rangka  menegakkan  peraturan  hukum.  Hakekatnya  setiap  orang  berhak  mendapatkan perlindungan  dari  hukum.  Hampir  seluruh  hubungan  hukum  harus  mendapat perlindungan  dari  hukum.  Oleh  karena  itu  terdapat  banyak  macam  perlindungan hukum.
Berdasarkan  wawancara  pada  tanggal  06  April  2021  dengan  Bapak  Djufri Bobihu: menjelaskan akibat hukum perkawinan di bawah tangan dalam hal pewarisan tentang  anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan  bahwa  kedudukan  hukum  anak menurut hukum Islam bahwa anak itu sah apabila dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah pula, sedangkan kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang  Perkawinan,  adalah  sah  apabila  anak  itu  dilahirkan  dalam  perkawinan  yang sah, namun anak yang dilahirkan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya  dan  keluarga  ayahnya  apabila  bisa  di  buktikan berdasarkan  pada  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Sebab,  perkawinan  dianggap  sah bila  memenuhi  rukun  serta  syarat  Perkawinan  yang  ditentukan  oleh  agama  dan kepercayaannya masing-msing (syarat materil dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan). Perkawinan itu harus dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan  yang  menegaskan,  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  mesti  dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (syarat  formal).  Konsekuensi  dari
perkawinan  yang  sah  akan  menimbulkan  akibat  hukum,  seperti  hak  dan  kewajiban suami isteri, harta perkawinan, hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anak (nasab), kewajiban pemeliharaan anak (hadhanah), dan kewarisan. 11
Dari penjelasan di atas ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak yang lahir  dari  perkawinan  di  bawah  tangan  adalah  agar  mendapat  status  ahli  waris  atau mewarisi  harta  meninggalan  pewarisnya  yaitu  memohon  pengesahan  perkawinan (isbad)  di  Pengadilan  Agama  untuk  memperjelas  perkawinan  pewaris.  Isbad  nikah adalah  merupakan  upaya  bagi  anak  untuk  mendapatkan  hak  waris  atau  warisan  dari orang  tua  selaku  pewaris  bilamana  orang  tua  atau  pewaris  sudah  meninggal  dunia. Sebab dengan berdasar pada adanya pengesahan (Isbad) nikah tersebut, secara hukum perkawinan  yang  semula  dilakukan  dengan  cara  dibawah  tangan  dianggap  telah  ada dan  diangap  sah,  maka  dengan  demikian  anak  yang  dilahirkan  tersebut  akan memperoleh hakhaknya sebagaimana ahli warisa-hli waris pada umumnya.
Perkawinan  dibawah  tangan  banyak  sekali  mendatangkan  kerugian  daripada kebaikan  terutama  terhadap  anak  yang  akan  dilahirkan.  sebab  apabila  anak  itu dilahirkan  dari  perkawinan  yang  tidak  tercatat  pada  kantor  pencatatan  perkawinan, maka  akan  susah  untuk  mengurus  masalah  administrasi  anak,  misalnya  dalam mengurus  akta  kelahiran  si  anak.  karena  dalam  perkembangan  dewasa  ini  banyak lembaga  pendidikan  dari  taman  kanak-kanak  sampai  perguruan  tinggi,  telah menetapkan adanya akta kelahiran sebagai salah satu syarat untuk diterima di lembaga pendidikan  yang  bersangkutan.  Sementara  bilamana  terjadi  Ketidakjelasan  status  si anak di muka hukum ialah mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga  bisa  saja,  suatu  waktu  ayahnya  menyangkal  bahwa  anak  tersebut  adalah bukan  anak  kandungnya.  Yang  jelas  merugikan  adalah  anak  tidak  berhak  atas  biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.
Dalam  perkara  nomor  77/Pdt.P/2020/PA.Gto  sebagaimana  kajian  penulis dalam  penelitian  ini  bahwa  pada  dasarnya  pengajuan  penetapan  status  anak  semata- mata  dilakukan  oleh  kedua  pemohon  karena  kedua  anaknya  tidak  mendapat pengakuan  bahwa  mereka  adalah  orang  tua  kandungnya  sehingga  ketika  orang  tua mengurus  akta  kelahiran  anaknya  pada  kantor  dinas  kependudukan  dan  pencatatan sipil kota Gorontalo ditolak oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gorontalo,  karena  dianggap  tidak  memenuhi  persyaratan  administratif,  buku  nikah yang  diajukan  oleh  kedua  orang  tua  anak  tersebut  pada  pencatatan  sipil  tidak  dapat dijadikan sebagai kelengkapan adminstratif untuk memenuhi penerbitan akta kelahiran mengingat  kedua  anak  tersebut  lahir  sebelum  tanggal  pernikahan  yang  tercatatkan  di buku nikah oleh kedua orang tuanya.
Dapat  dilihat  bahwa  kedudukan  hukum  anak  yang  lahir  dari  perkawinan dibawah tangan sangat berdampak pada anak salah satunya adalah anak tidak memiliki identitas  karena  dalam  UU  No.  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan
11 JOGLOABANG,  “UU  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  UU  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  | Jogloabang.”
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 151-164 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan orang tua yang sah dari negara. Tanpa adanya akta kelahiran maka anak-anak tersebut kesulitan mendaftar  sekolah,  mendapatkan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  tidak mendapatkan harta warisan. Selain berimbas terhadap administrasi kependudukan juga anak–anak dari hasil perkawinan siri terbebani secara psikologis dan sosial.

## 3. Pertimbangan  Hukum  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Gorontalo  dalam Penetapan Nomor. 77/pdt.p/2020/PA.Gtlo
Konsekuensi  dengan  adanya  hukum  adalah  keputusan  hakim  harus mencerminkan  keadilan,  akan  tetapi  persoalan  keadilan  tidak  akan  berhenti  dengan pertimbangan  hukum  semata-mata,  melainkan  persoalan  keadilan  biasanya dihubungkan  dengan  kepentingan  individu  para  pencari  keadilan,  dan  itu  berarti keadilan menurut hukum  sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kirannya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan  itu  bersifat  abstrak,  tergantung  dari  sisi  mana  kita  memandangnya.Oleh karena  itu  dalam  rangka  memaksimalkan  tujuan  hukum  maka  kita  tidak  hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.
Pengambilan  keputusan  sangatlah  diperlukan  oleh  hakim  untuk  menetapkan status  asal-usul  anak  demi  kepentingan  terbaik  anak.  Pengambilan  keputusan  itu tentunya  memerlukan  pertimbangan-pertimbangan,  baik  itu  pertimbangan  hukum maupun  pertimbangan  sosiologis.  Untuk  itu  sebelum  memutuskan  penetapan  status asal  usul  anak,  hakim  melakukan  tindakan  untuk  menelaah  terlebih  dahulu  tentang perkara  permohonan  yang  di  ajukan  kepadanya  dengan  melihat  bukti-bukti,  alasan alasan  pemohon  atau  dalil-dalil  permohonan  pemohon.  Maka  dalam  perkara  ini setidaknya terdapat tiga yang menjadi pertimbangan hakim yaitu alat bukti, keterangan saksi dan ketentuan perundang-undangan.
Hakim dalam menilai perkara tersebut tentunya memperhatikan alat bukti yang diajukan  pemohon,  dalil-dalil  pemohon  yang  diajukan  sebagai  sarana  memperkuat pembuktiannya  bahwa  kedua  pemohon  adalah  orang  tua  kandung  anak  tersebut dengan  menunjukkan  foto  kopi  buku  kutipan  akta  nikah  dan  surat  keterangan  lahir yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik. Bukti foto kopi buku kutipan akta nikah yang diajukan para pemohon dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  kecamatan  Dumbo  Raya  dengan  nomor  akta  0232/10/XII/2019  tertanggal  26 Desember  2019.  Begitu  juga  dengan  surat  keterangan  lahir  nomor  : 4396/02/RSM/X/2019 yang dikeluarkan oleh dr Rumah Sakit Multazam pada tanggal 09 oktober 2019 yang mana dalam surat keterangan tersebut tercantum anam orang tua anak tersebut  bernama Ramdan Moki dan Anti  Pomalango.Merujuk pada  bukti-bukti tersebut  hakim  menilai  bahwa  foto  kopi  buku  kutipan  akta  nikah  merupakan  akta autentik  dengan  nilai  kekuatan  pembuktian  sempurna  (volledig  bewisjkracht)  dan mengikat (bindende bewisjkracht) sehingga hakim menilai bahwa bukti yang diajukan
tersebut  sebagai  penguatan  bahwa  pemohon  adalah  orang  tua  kandung  dari  kedua anaknya yang bernama Mohammad Radtya Moki dan Mohammad Alfatih Moki.
Hal  ini  sejalan dengan hasil wawancara penulis  dengan  Bapak (panitera) Fiki Amiruddin  mengatakan:  Asal  usul seorang anak  hanya dapat  dibuktikan  dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Selain bukti akta nikah tersebut para pemohon juga mengajukan  saksi-saksi,  ada  dua  saksi  yang  diajukan  yaitu  saksi  yolanda  natiwi  dan jiyan  pomalango  yang  mana  telah  diperiksa  secara  terpisah  oleh  majelis  dan  hakim menilai bahwa dari keterangan kedua saksi memiliki persesuaiaan satu sama lain dan relevan  dengan  dalil-dalil  permohonan  para  pemohon  serta  hakim  menilai  bahwa kedua  saksi  yang  diajukan  tidak  terdapat  halangan  untuk  diterimanya  kesaksian tersebut. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut menjadi alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon.
Selain  alat  bukti  dan  saksi-saksi  diatas  sebagai  penguatan  hakim  dalam memutus  permohonan  pemohon  hakim  juga  memperhatikan  ketentuan  perundang- undangan dimana salah satu pijakan hakim adalah merujuk pada ketentuan pasal 103 ayat  (1)  dan  (2)  Kompilasi  Hukum  islam,  majelis  hakim  berpendapat  bahwa pernikahan para pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut  hukum  munakahat  islam,  hanya  saja  pernikahan  tersebut  tidak  memenuhi persyaratan adminsitratif sebagaimana  yang dikehendaki  pasal  2 ayat  (2) UU Nomor :1 Tahun 1974 jo  UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, karena perkawinan tersebut  hanya  dilakukan  didepan  penghulu  sehingga  menurut  hukum  Munakahat Islam  perkawinan  tersebut  tetap  dianggap  sah.  Pertimbangan  hakim  tersebut  sejalan dengan  dalil  fiqhiyah  yang  tercantum  dalam  kitab  Al  Fiqh  Al  Islami  wa  Adillatahu jilid v halaman 690 yang menyebutkan : artinya: “pernikahan, baik yang sah maupun yang  fasid  adalah  merupakan  sebab  untuk  menentukan  nasab  didalam  suatu  kasus sehingganya    meskipun  pernikahan  tersebut  dianggap  fasid  (rusak)  atau  pernikahan yang  dilakukan  secara  adat,  yang  terjadi  dengan  cara-cara  akad    tertentu  atau  secara tradisonal  tanpa  didaftarkan  dalam  akta  pernikahan  secara  resmi,  maka  dapatlah ditetapkan sebagai anak dari suami istri yang bersangkutan.
Sehubungan  dengan  hal  ini  dari  hasil  wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan Agama  Gorontalo  Bapak  Djufri  Bobihu  mengatakan  :  Sepanjang  perkawinan  orang tuanya  tidak  melanggar  ketentuan    pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  maka  kedudukan  anak  tetap  ada  hubungan  nasab  dengan  bapak  dan  ibunya. Adapun  belum  dicatatkan  itu  hanya  persoalan  administrasi.  Pihak  pemohon  terlebih dahulu harus bisa membuktikan adanya perkawinan di bawah tangan, minimal ada dua orang  saksi  yang  tahu.  Pemohon  pun  dibebani  pembuktian  apakah  perkawinan  di bawah tangan itu dilaksanakan sesuai dengan prosedur agama islam atau tidak. Selain itu,  apabila  para  pihak  bisa  membuktikan  dari  mana  asal  anak  itu  dilahirkan,  siapa ayah  biologisnya,  siapa  ibu  biologisnya,  seperti  bidan,  rumah  sakit,  biasanya  mereka objektif. Keterangan ini digunakan sebagai  alat bukti tertulis. Jika bisa membuktikan itu  maka  dikabulkan.  Jika  tidak  maka  permohonan  itu  ditolak.  Hampir  sama  dengan asal  usul  anak  dari  hubungan  di  luar  nikah.  Asal  usul  anak  di  luar  nikah  juga  harus
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 151-164 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
bisa  membuktikan  bahwa  anak  tersebut  adalah  hasil  hubungan  biologis  antara  A dengan  B  sebagai  pemohon.  Namun  kedua  orangtuanya  tidak  punya  beban membuktikan perkawinannya karena memang tidak ada perkawinan sebelumnya.

## D. KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  ikhtiar  dari  penelitian  sesuai  dengan keputusan  yang  dibuat  oleh  majelis  hakim  berpendapat  menetapkan  kedudukan  hukum status  anak  yang  lahir  akibat  perkawinan  di  bawah  tangan  dalam  perkara  Nomor. 77/Pdt.p/2020/PA.Gtlo, bahwa perkawinan para pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat  dan  rukun  perkawinan  menurut  hukum  munakahat  islam,  hanya  saja  pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat  (2)  UU  Nomor:  1  Tahun  1974  jo  UU  Nomor  16  tahun  2019  tentang  perkawinan. Pertimbangan  hukum  yang  digunakan  hakim  Pengadilan  Agama  Gorontalo  untuk mengadili  gugatan  penggugat,  dalam  perkara  nomor  77/Pdt.P/2020/PA.Gtlo,  setidaknya ada tiga acuan yang diajukan hakim, yaitu: 1) Barang bukti yang diajukan oleh Pemohon, 2) Keterangan para saksi dan 3) Ketentuan undang-undang (UU)  yang berkaitan dengan perkara.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Research and Development . Bandung: Alfabeta, 2017.
Fajar,  Mukti,  and  Yulianto  Achmad. Dualisme  Penelitian  Hukum  Empiris  Dan  Normatif . Pustaka Pelajar, 2010.
Moelong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif . Edisi Revi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

## Jurnal :
Purwaningsih, Prihantini. “STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA.” Jurnal YUSTISI 3, no. 2 (2016).
Edyar, Busman. “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya  Putusan  MK  Tentang  Uji  Materiil  Undang  Undang  Perkawinan.” Al- Istinbath :  Jurnal  Hukum  IslamJurnal  Hukum  Islam 1,  no.  2  (2016):  181–208. http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/115.
Hamsy, Alfian Mustaghfiri. “ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN NOMOR : 191/PDT.P/2017/PA.PAS TENTANG STATUS ANAK LUAR NIKAH.” Jurnal Negara Dan Keadilan 7 (2018): 46–55.
Harpani,  Matnuh.  “Perkawinan  Dibawah  Tangan  Dan  Akibat  Hukumnya  Menurut  Hukum Perkawinan Nasional.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 6, no. 11 (2016): 899–908.
Internet :
Adv.  Adi  Kurniawan,  SH.  “Pengertian  Anak  Sah  Dan  Anak  Luar  Kawin  -
Hukumonline.Com.” Hukum Online.com, 2020.
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3beae140382/pengertian-anak- sah-dan-anak-luar-kawin/.
JOGLOABANG. “UU 16 Tahun 2019 Tentang  Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  |  Jogloabang.”  https://www.jogloabang.com/.  Accessed  August  30,  2021. https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan.
Purwaningsih, Prihantini. “STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA.” Jurnal YUSTISI 3, no. 2 (2016).

## UNDANG-UNDANG
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974jo  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  Tentang perkawinan.
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Peraturan  Pemerintah  No.9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  No.1  Tahun
1974 Tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam (KHI).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 151-164 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Penetapan Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan (Studi pada Perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Gtlo)