## Wajah Hukum

## Tinjauan Yuridis terhadap Pengalihan Utang (Over Credit) Dibawah Tangan Atas Perjanjian Leasing Kendaraan Mobil
Nuryanah Tirostiah Meidah, Anwar Hidayat, Muhamad Abas Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang Correspondence: Hk19.nuryanah.meidah@gmail.com; anwar.hidayat@ubpkarawang.ac.id; muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id
Abstrak. Berdasarkan  amanat  Pancasila  dan  UUD  1945,  berbagai  kegiatan  ekonomi  dilakukan  dalam  masa pembangunan  ekonomi  nasional  untuk  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur.  Leasing  merupakan  salah satu  jenis  kegiatan  usaha  yang  dapat  dilakukan  di  bidang  keuangan  dan  non  keuangan  untuk  membantu pertumbuhan  ekonomi.  Leasing  adalah  perjanjian  antara  lessor  dan  lessee  untuk  menyewa  jenis  barang  modal tertentu  yang  dipilih  oleh  lessee.  Bahkan,  banyak  terobosan  yang  dianggap  melanggar  kesepakatan  pihak leasing.  Dimana  hal  ini  dikenal  dengan over  kredi t  (pengalihan  utang)  di  bawah  tangan  atau  tanpa  informasi pada  perjanjian-perjanjian  penting,  khususnya  persewaan.  Permasalahan  penelitian  terletak  pada  keterkaitan antara  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  dengan  pelaksanaan over  credit (pengalihan  utang)  dalam  perjanjian  sewa  mobil  serta  faktor-faktor  yang  menghambatnya.  Penelitian menggunakan  metode  yuridis  empiris,  karena  peneliti  memahami  bahwa  dengan  adanya  peristiwa-peristiwa tersebut  diperlukan  pemahaman  bagi  masyarakat  umum  tentang  unsur-unsur  yang  sah  dari over  credit (pengalihan  utang)  dalam  kredit,  khususnya  untuk  kendaraan-kendaraan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yaitu dampak pengalihan utang dibawah tangan atas perjanjian leasing kendaraan apabila syarat tidak terpenuhi maka suatu perjanjan dikatakan batal demi hukum  maka dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda Rp.  50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah)  berdasarkan  pasal  36    Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang Jaminan Fidusia.

## Kata Kunci: Over Credit, Perjanjian Leasing, Jaminan Fidusia
Abstract: On  the  basis  of  Pancasila's  mandate  and  the  1945  Constitution,  numerous  economic  activities  were carried  out  during  the  period  of  national  economic  development  to  achieve  a  just  and  prosperous  society. Leasing is one type of business activity that can be carried out in the financial and non-financial sectors to help the economy grow. A lease is an agreement between the lessor and the lessee to rent a particular kind of capital goods  that  the  lessee  chooses.  In  point  of  fact,  numerous  breakthroughs  are  regarded  as  in  violation  of  the leasing party's agreements. Where this is known as over credit (obligation move) under the hands or without the information  on  the  important  gatherings,  in  particular  renting.  The  issue  lies  in  the  connection  between  Law Number 42 of 1999 concerning  Fiduciary Guarantees and the implementation  of  over credit (debt transfer) in car leasing agreements as well as the factors that prevent it. The exploration technique utilizes an observational juridical  methodology,  as per the creators, as the creators make sense of that the presence of these occasions requires  a  comprehension  for  the  general  population  about  the  lawful  component  of  over  credit  (move  of obligation)  in  credit,  particularly  for  vehicle  vehicles.  Based  on  these  issues,  scientists  need  to  thoroughly analyze the component of over credit (obligation move) in renting (renting) related with Regulation Number 42 of 1999 concerning Trustee Assurances.

## Keywords: Over Credit, Leasing Agreement, Fiduciary Guarantee

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  amanat  Pancasila  dan  UUD  1945,  berbagai  prakarsa  ekonomi  dilakukan  dalam periode  pembangunan  ekonomi  nasional.  Baik  individu  maupun  bisnis  melakukan  bisnis  di  sektor keuangan  dan  non-keuangan  untuk  mencapai  perkembangan  ekonomi  yang  diantisipasi.  dengan tujuan menggerakkan roda perekonomian. Dalam membuat kegiatan moneter bisnis, dapat dilakukan dengan baik di bidang moneter dan non-moneter, salah satunya adalah persewaan.
Leasing adalah perjanjian antara lessor dan lessee untuk  menyewa jenis barang modal tertentu yang  dipilih  oleh  lessee. 1 Biasanya,  individu  atau  bisnis  menggunakan  leasing  untuk  memperoleh barang yang diinginkan dengan hak suara (opsi). Pada umumnya, persewaan dapat ditemukan di uang muka kendaraan. Untuk kredit kendaraan, pihak penyewa telah memberikan persetujuan kredit kepada
1 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 47
pelanggan yang membeli kendaraan agar terhindar dari wanprestasi (jaminan rusak). Perjanjian adalah suatu kejadian di mana satu pihak membuat janji kepada pihak lain atau dua pihak untuk melakukan sesuatu.  Menurut  Pasal  1313  Kode  Hukum  Perdata,  perjanjian  adalah  suatu  tindakan  dengan  mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Saat membeli kendaraan, orang yang ingin menyewa harus mematuhi perjanjian sewa yang dibuat antara penyewa dan penyewa, yang mengatur  bagaimana  masing-masing  pihak  bertindak.  Tujuan  perjanjian  sewa  juga  adalah  untuk memastikan  bahwa  semua  pihak  yang  terlibat  mematuhi  persyaratan  sebelum  kendaraan  yang disewakan kepada penyewa dialihkan. 2
Pengertian  sewa  juga  mengatur  teknik  kerja  standar  untuk  kredit  kendaraan.  Selain  itu, pengertian  sewa  juga  mengatur  komponen  over  credit  (kewajiban  pindah)  jika  Anda  perlu mengalihkan  kewajiban  kendaraan  kepada  penghuni  lain.  Mengambil  alih  atau  pengambilalihan adalah  pengertian  kelebihan  kredit  (pengalihan  utang),  dan  perubahan  pengendalian  perusahaan termasuk  dalam  pengertian  pengambilalihan. 3 Bahkan,  banyak  modifikasi  yang  dianggap  melanggar perjanjian sewa. Dimana hal ini dikenal dengan over kredit (kewajiban pindah) di bawah tangan atau tanpa  informasi  pada  pertemuan-pertemuan  penting,  khususnya  persewaan.  Karena  over  kredit (kewajiban  pindah)  di  bawah  tangan  masyarakat  umum  dilakukan  dengan  tujuan  agar  tidak  sulit mendapatkan  kendaraan  dalam  waktu  singkat  dan  mendapatkan  biaya  yang  lebih  murah  dari  biaya display  area.  Namun,  sebagai  lembaga  pembiayaan  yang  memberikan  kredit  kepada  masyarakat, pihak  leasing  memandang  praktik  pemberian  kredit  secara  curang  sebagai  hal  yang  tidak  sopan. Padahal,  persetujuan  pihak  leasing  diperlukan  sebelum  membuat  perjanjian  over-credit,  juga  dikenal sebagai pembayaran utang. Dalam hal dilakukan di bawah tangan atau tanpa sepengetahuan penyewa, maka penyewa telah melakukan ingkar janji.
Berdasarkan  “Perjanjian  dimaksudkan  untuk  memberikan  sesuatu,  berbuat  sesuatu,  atau  tidak berbuat  sesuatu”  dalam  Pasal  1234  KUH  Perdata.  Artinya,  penyewa  tidak  boleh  mencoba mengalihkan  utangnya  kepada  penyewa  baru  tanpa  terlebih  dahulu  berkonsultasi  dengan  penyewa yang lama. Ini dikenal sebagai "kredit curang". Selain itu, kurangnya itikad baik penyewa ditunjukkan ketika mereka bertindak tidak jujur  atas kredit, Para pihak yang tercantum dalam klausula  perjanjian harus  beritikad  baik  ( Good  Faith )  dalam  perjanjian  kredit  leasing  mobil  tersebut.  Ketika  seseorang mulai memahami barang dan percaya bahwa kondisi yang diperlukan untuk memperoleh kepemilikan barang  telah  terpenuhi,  itikad  baik  mengacu  pada  niat  baik  atau  kejujuran  orang  tersebut. 4 Menurut definisi  itikad  baik,  penyewa  yang  membeli  kendaraan  secara  kredit  harus  menjunjung  tinggi kepercayaan dan kejujuran dalam perjanjian sewa.
Selain  itu,  dengan  persetujuan  tertulis  dari  penerima  fidusia,  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal 23 ayat  (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia dilarang  mengalihkan,  menggadaikan,  atau  menyewakan  barang  jaminan.  Klien  dilarang memindahkan properti yang disewa tanpa informasi dan dukungan dari leasing, mengingat artikel ini. Selain  itu,  penyewaan  kredit  yang  tidak  disadari  oleh  perusahaan  leasing  (juga  dikenal  sebagai "kerahasiaan kredit") dilarang karena hubungan tersebut dapat menyebabkan kerugian termasuk yang berikut:
1. Untuk menghindari keterlambatan pembayaran kredit mobil, sudah menjadi tanggung jawab Anda sebagai  penyewa  lama  untuk  mengingatkan  penyewa  baru  tentang  pembayaran  mobil  tersebut. Karena  perjanjian  sewa  resmi  menetapkan  bahwa  penyewa  lama  bertanggung  jawab  untuk melakukan pembayaran pinjaman mobil, bukan penyewa baru.
2. Dengan asumsi penghuni baru mengalami keterlambatan pembayaran porsi kendaraan, uang sewa akan tetap dibebankan kepada pemegang rekening lama atau penghuni lama. Penyewa sebelumnya akan  dikenakan  sanksi  atau  bahkan  didatangi  debt  collector  jika  penyewa  baru  menunda pembayaran cicilan mobil.
3. Ketika  penyewa  baru  yang  mengambil  alih  kredit  mobil  meninggal  dunia,  otomatis  pembayaran kredit  akan  terhambat.  Penyewa  sebelumnya  akan  kembali  menerima  risiko  keterlambatan pembayaran kendaraan.
2 Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 2
3 Ahmad Antoni K. Muda, Kamus Lengkap Ekonomi , Gramedia Press, Jakarta, 2003, hlm. 331
4 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian  Asas  Proposionalitas  Dalam  Kontrak  Komersial ,  Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 138
4. Jika  Anda  mengalihkan  kepemilikan  kendaraan  Anda  tanpa  memberi  tahu  perusahaan  leasing, Anda akan kehilangan asuransi mobil Anda.
5. Penyewa baru tidak dapat mengambil BPKB kendaraannya setelah cicilan kredit mobil dinyatakan lunas.  Pasalnya,  nama  pemilik  kendaraan  yang  tercantum  dalam  Buku  Pemilik  Kendaraan Bermotor  (BPKB)  sebagai  penyewa  sebelumnya.  Surat  kuasa  dari  penyewa  sebelumnya  harus menyertai  penyewa  baru  untuk  mendapatkan  Buku  Pemilik  Kendaraan  Bermotor  (BPKB)  dari penyewa lama.
6. Dengan  mengambil  mobilnya,  penyewa  baru  bisa  melakukan  kejahatan.  Dalam  hal  ini,  penyewa sebelumnya  wajib  membayar  cicilan  mobil  sampai  lunas.  Mobil  yang  dicuri  oleh  penyewa sebelumnya karena kecerobohannya dan tidak bisa diklaim oleh perusahaan asuransi adalah risiko lain.
Pemahaman  publik  tentang  mekanisme  transfer  kredit  yang  sah  (debt  transfer)  dalam  kredit, khususnya untuk mobil, sangat penting untuk acara ini. Mekanisme kredit (debt transfer) dalam sewa guna usaha (leasing) yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia akan ditelaah secara seksama oleh peneliti dengan melihat permasalahan tersebut.
Untuk  menguatkan  tingkat  kemurnian  penulisan,  penulis  mencantumkan  dua  hasil  penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan tulisan yang dibuat oleh penulis diantaranya yaitu;
1. Imas  Febrianto,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Uin  Syarif  Hidayatullah,  Jakarta,  2019:  Tinjauan Yuridis Terhadap Over Credit (Pengalihan Utang) Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan  Mobil di PT.  Toyota  Astra  Financial.  Hasil  penelitiannya  adalah  menunjukan  bahwa  akibat  hukum melakukan  overcredit  dibawah  tangan  terhadap  kendaraan  mobil  dari  segi  filosofis  bertentangan dengan  Teori  Keadilan  Berkontrak  yang  dikemukakan  oleh  John  Rawls.  Tindakan  overcredit dibawah  tangan  dalam  aspek  yuridis  juga  dapat  berdampak  negatif  dengan  membayar  ganti  rugi kepada  pihak  leasing  sesuai  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal  1243,  Pasal  1266,  dan Pasal 1267 karena telah melakukan wanprestasi (ingkar janji). Overcredit dibawah tangan juga bisa berakhir di pengadilan seperti pada kasus Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Rkb.
2. Meon  Parasian  Simanullang,  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Riau,  Pekanbaru,  2021. Penyelesaian  Takeover  Perjanjian  Kredit  Kendaraan  Bermotor  Dengan  Jaminan  Fidusia Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia.  Hasil Penelitiannya adalah Penyelesaian Take Over Pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan  Fidusia  Di  PT.  Toyota  Astra  Financial  Service  Pekanbaru  adalah  pada  prinsipnya  setiap permasalahan yang diakibatkan oleh konsumen diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah dan  apabila  tidak  bisa  diselesaikan  dikarenakan  memang  unit  dari  pembiayaan  kredit  kendaraan bermotor  tidak  ditemukan  lagi  maka  penyelesaiannya  diserahkan  ke  pengadilan  atau  pihak  yang berwajib.  Namun  pada  intinya  penyelesaian  ini  tidak  memberikan  keuntungan  bagi  pihak  TAF dikarenakan  tetap  mengalami  kerugian  atas  tindakan  pengalihan  kendaraan  bermotor  tersebut, disebabkan  meskipun  konsumen  dihukum  dengan  ketentuan  pidana  penjara  2  Tahun  dan  denda Rp.  50.000.000,  tetapi  hukuman  ini  tidak  sebanding  dengan  kerugian  yang  dialami  atas  tindakan pengalihan  tersebut,  dan  Akibat  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Take  Over  Pada  Perjanjian  Kredit Kendaraan  Bermotor  Dengan  Jaminan  Fidusia  Di  PT.  Toyota  Astra  Financial  Service  Pekanbaru adalah  akan  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dihadapan  hukum  apabila  unit  kendaraan yang  bersangkutan  tidak  diketahui  keberadaannya  atau  hilang,  kemudian  secara  hukum  akan dikenakan  penggantian  biaya  dan  dapat  dimasukkan  ke  daftar  hitam  debitur  dan  dituntut  secara pidana dalam perkara penggelapan objek jaminan fidusia.
Sesuai  dengan  judul  penelitian,  penulis  akan  menggunakan  temuan  ini  sebagai  dasar pembedaan penulisan untuk menjelaskan perbedaan ruang lingkup penulisan dan teori-teori yang akan diterapkan  di  masa  depan.  selanjutnya,  penulis  memberikan  inti  masalah  yang  akan  dikaji  lebih mendalam, yakni:
1. Bagimana  Implementasi  Terhadap  Pengalihan  Utang  ( Over  Credit )  Dibawah  Tangan  Atas Perjanjian  Leasing  Kendaraan  Mobil  Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagimana  Dampak  Pengalihan  Utang  ( Over  Credit )  Dibawah  Tangan  Atas  Perjanjian  Leasing Kendaraan Mobil Di Kabupaten Karawang?

## METODE Metode Pendekatan
Penelitian  menggunakna  metode  yuridis  empiris.  Data  penelitian  dari  pengamatan  secara langsung  pada  tempat  yang  menjadi  objek  masalah  penelitiannya  berdasarkan  pada  hasil  wawancara yang dilakukan.

## Ruang Lingkup Objek Kajian
Ruang Lingkup atau Objek Kajian Penelitian ini adalah: 1. Tinjauan terhadap aturan hukum;
2. Keabsahan terhadap pengalihan utang ( over kredit ) dibawah tangan; dan
3. Perjanjian leasing kendaraan mobil;

## Bahan Data
Dalam  penelitian  hukum  empiris  data  yang  diperlukan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer,  yakni  data  yang  diperoleh  sumbernya  langsung  dari  lapangan,  seperti  (1)  lokasi penelitian,  yaitu  lingkungan  tempat  dilakukannya  penelitian.  Dengan  demikian  data  primer  sering juga  disebut  data  lapangan,  (2)  peristiwa  hukum  yang  terjadi  di  lokasi  penelitian,  dan  (3)  responden yang  memberikan  informasi  kepada  peneliti,  dengan  cara  wawancara,  kuesioner,  dan  angket. Sedangkan data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.

## Tempat Penelitian
Adapun  lokasi  Penelitian  ini  adalah  Kabupaten  Karawang  Jawa  Barat.  Adapun  alasan  penulis melakukan  penelitian  di  lokasi  tersebut  adalah  karena  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian ini berkaitan dengan daerah tersebut.
Teknik pengumpulan data dan Pengelolaan Data 1. Data Sekunder
Pengumpulan  data  dengan  melakukan  serangkaian  kegiatan  membaca,  menelaah,  dan menguntip  dari  bahan  kepustakaan  serta  melakukan  pengkajian  terhadap  ketentuan  Peraturan Perundangudangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
2. Data Primer
a. Pengamatan (Observation) yaitu melakukan pengamatan dan pencataan terhadap data dan fakta yang ada di lokasi penilitian.
b. Wawancara  (Interview),  yaitu  menggunakan  pedoman  wawancara  yang  telah  di  persiapkan sebelumnya.

## Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definis operasional variable penelitian ini terdiri atas:
1. Tinjauan Yuridis
2. Implementasi
3. Pengalihan Utang ( Over Credit ) Dibawah Tangan Atas
4. Perjanjian Leasing Kendaraan Mobil

## Teknik Analisis
Sesuai  dengan  permasalahan  yang  ingin  dijawab  dan  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam penelitian  ini,  maka  data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif  yakni mendeskripsikan  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  (data  primer),  diuji  kebenarannya kemudian  dihubungkan  dan  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  data  yang  diperoleh  dari  penelitian kepustakaan  (data  sekunder)  yang  selanjutnya  diikuti  dengan  penafsiran  dan  kesimpulan  sehingga dapat membahas permasalahan secara menyeluruh dan objektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Terhadap  Pengalihan  Utang  (Over  Credit)  Dibawah  Tangan  Atas  Perjanjian Leasing  Kendaraan  Mobil  Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang Jaminan Fidusia
Individu  wajib  membutuhkan  lebih  banyak  modal  atau  untuk  mengatasi  masalah,  yang digunakan untuk mendorong organisasi, karena kemajuan moneter dan perkembangan waktu. Dengan demikian, peminjam akan membutuhkan lebih banyak uang muka kredit atau harus lebih bermanfaat
untuk  mendapatkan  kredit  lebih  cepat.  Ini  berarti  pemegang  kewajiban  akan  membutuhkan  lebih banyak kredit  untuk membantu bisnis atau kebutuhan mereka dan akan membayar sesuatu yang  lain untuk  itu.  Saat  memberikan  kredit  untuk  uang  muka,  menyewa  atau  mendanai  yayasan  seringkali sangat  berhati-hati  saat  memilih  jenis  kredit  yang  akan  diberikan,  mengingat  jumlah  barang,  jangka waktu cicilan, biaya uang muka, dan biaya yang berbeda. Namun, seiring dengan peningkatan bisnis global  dan  area  keuangan,  perusahaan  persewaan  dan  pendanaan  menjadi  lebih  kejam  dengan kelompok atau orang asing lainnya. Metodologi yang digunakan oleh orang yang berutang sementara perusahaan  penyewa  atau  pendukung  lalai  untuk  mengembalikan  kewajiban  disebut  sebagai "peristiwa pengambilalihan", sebagaimana ditunjukkan oleh Peraturan Kredit.
Membuat  perjanjian  jaminan  fidusia  dan  perjanjian  dengan  konsekuensi  hukum  bagi pembuatnya dalam rangka menawarkan leasing atau lembaga pembiayaan dengan rasa aman. Hal ini memberikan  gambaran  tentang  sifat  suatu  perjanjian  atau  kontrak,  yaitu  suatu  peristiwa  hukum dimana satu orang menyepakati suatu hal tertentu dengan orang lain berdasarkan aturan KUH Perdata pasal  1313. Kesepakatan  para  pihak  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  hukum  dan  akan  mempunyai akibat hukum sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian harus sependapat dengan perjanjian sebagai berikut:
1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Perjanjian  accessoir  merupakan  pelengkap  (perjanjian  lanjutan)  dari  perjanjian  utama sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia. Tentu  saja,  harus  ada  aturan  yang  harus  dipatuhi  oleh  persetujuan  pencipta,  terutama  dalam  bentuk bunga. “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda  yang  menjadi  obyek  Jaminan  Fidusia  yang  bukan  benda,  kecuali  dengan  persetujuan  tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia,” menurut Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  tentang  fidusia.  Namun,  faktanya  masih  banyak  orang  yang  melanggar  hukum  karena  mereka tidak  tahu  apa  yang  sudah  diatur  dalam  perundang-undangan  atau  karena  mereka  ingin  akibat  dari keadaan.  Perjanjian  fidusia  dan  jaminan  fidusia  sangat  jelas  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan saat ini. Dua jenis perlindungan hukum berfungsi untuk tujuan hukum tertentu, yaitu: 1. Perlindungan Hukum Preventif
Otoritas  publik  atau  pemerintah  terkait  memberikan  perlindungan  ini  untuk  mencegah kesalahan  atau  pelanggaran  hukum  terjadi  sebelum  terjadi.  Ini  berkaitan  dengan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  dan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia, yang keduanya dibuat oleh lembaga publik dan pemerintah untuk mencegah pelanggaran. Undang- Undang  Dasar  dan  Peraturan  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  merupakan  salah satu bentuk jaminan preventif yang diberikan oleh masyarakat atau ahli pemerintah yang  penting untuk mencegah pelanggaran.
2. Perlindungan hukum respresif
Otoritas  publik  atau  pemerintah  terkait  memberikan  sanksi,  denda,  sanksi,  atau  hukuman tambahan  kepada  individu  atau  kelompok  yang  melakukan  kesalahan  atau  pelanggaran.  Ketika berurusan  dengan  penegakkan  peraturan,  sangat  penting  bagi  lembaga  penegak  hukum  untuk melaksanakan  fungsi  dan  tujuan  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Dalam  kasus  ini, pengadilan sedang menyelesaikan klaim default. Karena penegakan hukum sudah memiliki aturan dan  instrumen,  seperti  kemampuan  pengadilan  untuk  menuntut  wanprestasi  dalam  kolaborasi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum preventif dan represif sudah dapat digunakan.
Laurence  M.  Fredimen  mengatakan  bahwa  untuk  menjalankan  suatu  negara  hukum,  ada  tiga sistem teori hukum: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Rancangan hukum terdiri dari berbagai yayasan yang masing-masing memiliki kapasitas dan tanggung jawab untuk menambah instrumen  hukum  yang  sudah  ada.  Aparat  penegak  hukum  adalah  struktur  hukum  yang  terdiri  dari individu-individu  yang  langsung  terlibat  dalam  penegakan  hukum.  Struktur  hukum  adalah  desain yang menunjukkan bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata. Struktur kerja hukum akan memberikan gambaran tentang bagaimana lembaga hukum dapat beroperasi. Berbicara tentang sistem hukum  Indonesia,  kita  akan  mengerti  bagaimana  itu  terdiri  dari  polisi,  kejaksaan,  dan  pengadilan. Dalam Perkara Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
pengadilan adalah lembaga hukum terakhir dalam kasus wanprestasi.
Substansi  legitimasi  disebut  sebagai  hal  yang  dapat  disimpulkan  terlepas  dari  kemungkinan pelaksanaan hukum yang tepat. Peraturan yang dibuat oleh lembaga penegak hukum merupakan jenis substansi hukum lainnya. Substansi hukum kehidupan tidak hanya tertahan dalam kerangka peraturan dan  pedoman  itu,  tetapi  juga  dalam  kecenderungan  masyarakat  umum.  Apa  yang  dilakukan pemerintah  dan  lembaga  hukum  terkait  dalam  hal  perjanjian  dan  pengambilalihan  diatur  dalam Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia.
Budaya hukum terdiri dari berbagai bentuk hukum dan cara orang berperilaku terhadap hukum. Aparat  penegak  hukum  harus  mempertahankan  desain  pengaturan  hukum  karena  berdampak  pada budaya  hukum.  Ini  karena  sistem  hukum  tidak  akan  berfungsi  dengan  baik  tanpa  dukungan  kedua budaya  hukum  tersebut.  Untuk  meningkatkan  pemahaman  tentang  kemampuan  yang  sah,  pedoman digunakan  sebagai  alat  untuk  mendorong  perubahan  sosial  lingkungan.  Selain  itu,  untuk  memenuhi fungsi hukum, seperti rekayasa sosial, asas hukum harus disediakan.
Kabupaten  Karawang  belum  dapat  mengimplementasikan  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata  dan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  karena pengambilalihan  kredit  dengan  akta  di  bawah  tangan  oleh  pihak  ketiga  telah  mengatur  dengan  jelas apa  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  dan  lembaga  hukum  terkait,  menurut  temuan  penelitian  yang dilakukan di wilayah tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang tata cara pengambilalihan kredit menjadi penyebabnya. Sehingga masyarakat  melanggar  aturan  hukum  yang  ada  yaitu  Pasal  1320  KUHPerdata  tentang  syarat  sahnya suatu perjanjian syarat-syarat suatu sebab yang halal, serta Pasal 19 sampai dengan UU No. 42 Tahun 1999  Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  mengenai  larangan  pengambilalihan  ( take  over ) kredit tanpa persetujuan kreditur harus dipatuhi pada saat dilakukan pengalihan atau pembelian utang, terutama dalam hal pertukaran utang dilakukan dengan menggunakan alat yang sah (asli).
Menurut  Laurence  M.  Fredimen,  pelaksanaan  suatu  negara  hukum  bergantung  pada pelaksanaan  tiga  sistem  teori  hukum:  struktur  hukum,  substansi  hukum,  dan  budaya  hukum. Kesimpulan ini dapat ditarik dari penjelasan sebelumnya. Dikarenakan adanya kesadaran dari perilaku pihak-pihak  yang  belum  mengetahui  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dari  pihak leasing  yang  belum  melaksanakan  take  over  kredit,  maka  implementasi  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  Bagi  Debitur  Terkait  Pengambilalihan  Kredit  di  Karawang belum terlaksana dengan baik.

## Dampak Pengalihan Utang (Over Credit) Dibawah Tangan Atas Perjanjian Leasing Kendaraan Mobil Di Kabupaten Karawang
Mengingat Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang  Jaminan Fidusia, maka pengaturan merupakan pengertian tambahan dari pengaturan pokok atau pokok yang harus dipatuhi oleh pembuat pengertian  lebih  tepatnya  sebagai  prestasi.  Namun,  berdasarkan  pengalaman  di  lapangan,  masih banyak  perilaku  masyarakat  yang  melakukan  perjanjian  kredit  dan  perjanjian  susulan,  termasuk jaminan fidusia. Di Kabupaten Karawang bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur adalah pada saat debitur mengambil alih ( take over ) kredit dari pihak ketiga yang masih memiliki perjanjian kredit dengan  pihak  leasing  atau  lembaga  pembiayaan  yang  didalamnya  terdapat  kesepakatan  mengikuti jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan oleh Pihak  ketiga.Wanprestasi terjadi ketika  salah satu pihak,  terutama  kreditur  atau  debitur  yang  disepakati,  tidak  dapat  melakukan  semua  atau  sebagian tanggung  jawabnya  berdasarkan  ketentuan  perjanjian.  Wanprestasi  juga  merupakan  perbuatan  baik yang  dilakukan  dengan  tujuan  melukai  atau  melanggar  hak  orang  lain,  baik  disadari  maupun  tidak disengaja.
Pengaruh  Perpindahan  Kewajiban  Di  Bawah  Tangan  (Over  Credit)  pada  Pengaturan Penyewaan  Kendaraan  Dalam  Peraturan  Karawang,  khususnya  yang  didasarkan  pada  Pasal  1320 Kitab  Undang-undang  Hukum  Umum,  mengungkapkan  rincian  sahnya  suatu  kesepahaman.  Syarat- Syarat  Suatu  alasan  hukum  dalam  menyusun  suatu  kesepahaman,  butir-butir  dalam  ketentuan kesepahaman yang menggambarkan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh majelis harus sah atau tidak bertentangan dengan peraturan, mabuk-mabukan publik dan  konvensionalitas. Jika keadaan ini tidak terpenuhi  maka  pemahaman  dianggap  tidak  sah  dan  batal.  Mengabaikan  ketentuan  Pasal  23  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Wali Menjamin, dilarang menguasai dan bergantung
pada penahanan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) mengingat pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Wali Amanat Jaminan.

## SIMPULAN
Dapat  disimpulkan  bahwa  penggunaan  kewajiban  (over  credit)  dalam  kontrak  penyewa kendaraan yang dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang wali menjamin bagi pemegang utang dalam hal pengambilalihan kredit dengan akta di bawah tangan oleh pihak luar tidak  dapat  dilaksanakan  seperti  yang  diharapkan  atau  secara  maksimal.  Tujuan  ini  dapat  ditarik mengingat percakapan promosi dan eksplorasi penemuan  yang diilustrasikan sebelumnya. Ketiadaan perhatian  masyarakat  terhadap  peraturan  dan  pedoman  yang  mengatur  strategi  pengendalian  kredit menjadi alasannya. Sehingga orang-orang yang mengabaikan asas-asas sah yang berlaku karena tidak mengetahui  tentang  kaidah-kaidah  yang  sah,  misalnya  Pasal  1320  Kitab  Undang-undang  Hukum Umum  tentang  syarat-syarat  sah  suatu  pengertian  dengan  alasan  yang  sah  dan  Pasal  23  Ayat  (2) Peraturan  Perundang-undangan.  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Wali  Menjamin,  yang  melarang anggapan pujian tanpa pengesahan bank.
Pengaruh  Perpindahan  Kewajiban  Di  Bawah  Tangan  (Over  Credit)  pada  Pengaturan Penyewaan  Kendaraan  Dalam  Peraturan  Karawang,  khususnya  yang  didasarkan  pada  Pasal  1320 Kitab  Undang-undang  Hukum  Umum,  mengungkapkan  rincian  sahnya  suatu  kesepahaman.  Syarat- Syarat  Suatu  alasan  hukum  dalam  menyusun  suatu  kesepahaman,  butir-butir  dalam  ketentuan kesepahaman yang menggambarkan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh majelis harus sah atau tidak bertentangan dengan peraturan, mabuk-mabukan publik dan  konvensionalitas. Jika keadaan ini tidak terpenuhi  maka  pemahaman  dianggap  tidak  sah  dan  batal.  Mengabaikan  ketentuan  Pasal  23  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Wali Menjamin, dilarang menguasai dan bergantung pada penahanan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) mengingat pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Wali Amanat Jaminan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian  Asas  Proposionalitas  Dalam Kontrak  Komersia l,  Prenada Media, Jakarta, 2014
Ahmad Antoni K. Muda, Kamus Lengkap Ekonomi , Gramedia Press, Jakarta, 2003 Ali, Z, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Azhary, Negara Hukum Indonesia , Penerbit UI Press, Jakarta, 1995 Efendi,  Jonaedi  &  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris ,  Kencana, Jakarta, 2016
Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
Salim, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak) , Jakarta, Sinar Grafika, 2005 Soimin, Soedaryo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinar Grafiika, Jakarta 2018 Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, 2005 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2013
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## Sumber lainnya
Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Over  Credit  (Pengalihan  Utang)  Dalam  Perjanjian  Leasing  Kendaraan Mobil  di  PT.  Toyota  Astra  Financial,  oleh  Imas  Febrianto  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum  Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019
Penyelesaian  Take  Over  Pada  Perjanjian  Kredit  Kendaraan  Bermotor  Dengan  Jaminan  Fidusia Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  (Studi  di  PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru), oleh Meon Parasian Simanullang, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021