ALFABETA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya ISSN:2654-2587 ( Print ); ISSN:2654-735X ( Online ) Volume 5, Nomor 1, Tahun 2022, Hal. 62-70 Available online at: http://ejurnal.budiutomomalang.ac.id/index.php/alfabeta

## Research Article Kajian Wacana Kritis Terhadap Undang-Undang No 6 Tahun 2012 Tentang Buruh Migran
Miza Rahmatika Aini 1 , Eko Yuliastuti 2 , Prodi Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar jumintenlarasati@gmail.com,yuliastutieko77@gmail.com Informasi Artikel ABSTRACT Submit: 20 – 4 – 2022 Diterima:25 – 4 – 2022 Dipublikasikan: 30 – 4 – 2022 This study discusses the analysis of critical discourse on international law for female migrant workers. This research was conducted with the aim of providing clarity in critical interpretation of the Law on the Protection of Migrant Workers. The formulation of the problem put forward is (1) How to interpret or critically interpret Law No. 6 of 2012 (2) Are there any interpretations of the law relating to the protection of migrant workers. This study aims to understand and find out more deeply and how the application of Law No. 6 of 2012 so that there is a clear attitude and interpretation of the law. Keywords: critical discourse analysis, migrant workers, Law No. 6 of 2012 Penerbit ABSTRAK Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Budi Utomo, Malang, Indonesia Penelitian ini membahas tentang analisis wacana kristi hukum internasional buruh migran perempuan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar terdapat kejelasan penafsiran secara kritis terhadap Undang-undang perlindungan buruh migran . Rumusan masalah yang dikemukakan adalah (1) Bagaimana penafsiran atau interpretasi secara kritis terhadap undang-undang No.6 Tahun 2012 (2) Adakah ditemukan interpretasi terhadap undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap buruh migran. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui lebih dalam dan bagaimana penerapan undang-undang No.6 tahun 2012 sehingga terdapat kejelasan sikap dan interpretasi terhadap hokum tersebut.
Kata kunci: analisis wacana kritis, Undang-Undang No 6
Tahun 2012, buruh migran

## PENDAHULUAN
Dikutip berdasarkan karya ilmiah LPPM Universitas Katolik Parahiyangan, menurut, International Labour Organization (ILO), dalam tahun 2013, berdasarkan kurang lebih 175 juta migran pada semua dunia. Ditambah lagi, berita bahwa mereka bekerja pada tempat tinggal -tempat tinggal yg terisolasi berdasarkan lingkungan luar lantaran umumnya dipercaya ruang privat, mengakibatkan buruh migran ini rentan terhadap penyiksaan & pelanggaran hak (abuse). Kondisi ini menyebabkan perlu adanya status dan penetapan yang jelas terhadap buruh migran . Pada kenyataannya banyak kasus yang membuat buruh migran menjadi korban kesewenang-wenangan majikannya. Ada beberapa kasus bahwa buruh migran perempuan mengalami pelecehan seksual sehingga menyebabkan kerugian secara moriil dan materiil. Sebagai contoh , Utari, seorang warga Ponorogo mengalami penipuan . Bahwa dirinya dijanjikan untuk bekerja di Taiwan. Dia sempat ingin mengalami bunuh diri “Saya sempat mau bunuh diri,” ujar Utari, bukan nama sebenarnya, warga Ponorogo yang menjadi korban perdagangan manusia. Ia akan melompat dari lantai tujuh apartemen saat akan disuruh melayani tamu bersama empat belas perempuan lain. Utari hanya tahu belasan perempuan itu berasal dari Kalimantan dan sudah lebih dulu berada di “tempat penampungan” tersebut “Saya didenda Rp11 juta.” Utari berniat bunuh diri. Namun, niat itu dicegah oleh teman- teman satu penampungan. Mereka menyarankan Utari menghubungi kenalan atau orang terdekat, yang mungkin mau membayar uang tebusan. Karena jika dia bunuh diri, situasinya akan lebih sulit. Mereka semua pekerja ilegal, yang kemungkinan lebih buruk lagi: mati tanpa diketahui keluarganya di kampung, jasadnya akan dibuang tanpa nama. Membayangkan kengerian itu, Utari menelepon seorang kenalannya, yang kelak menjadi suaminya. Berbekal bantuan dari temannya, Utari melarikan diri. Lalu, menyerahkan diri ke polisi. Di kantor polisi itu ia ditahan selama 14 hari. Utari dipulangkan setelah temannya membayar tebusan. Belakangan, Utari baru mengetahui visa dia yang diberikan oleh pihak agen adalah visa turis tiga minggu, bukan visa izin bekerja "Buruh Migran Perempuan Rentan Jadi Korban Perdagangan Orang", ( https://tirto.id/f8kU .) Perpindahan tenaga kerja secara intemasional terjadi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Terdapat pola hubungan yang terjalin antarnegara dalam berbagai persoalan Penempatan TKI di Luar negeri menjadi salah satu dampak globalisasi. Masyarakat Indonesia berminat untuk bekerja diluar negeri karena ingin memperbaiki kehidupan. Bekerja adalah hak mereka agar kehidupan mereka menjadi lebih baik.
Pengaturan nasional tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Hal tersebut terjadi karena tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.
Sejalan dengan hal tersebut diatas Indonesia telah meratifikasi Convention International Labourd Organisation (ILO) melalui UUNRI No 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan Buruh Migran Beserta Keluarganya. Undang-undang tersebut berupa pengesahan dan revisi terhadap Perlindungan Buruh Migran Beserta Keluarganya yang awalnya menjadi konvensi internasional.
Undang-undang ini dibuat untuk melindungi pekerja migran Indonesia yang berada ada di luar negeri. Karena dalam realitanya terdapat banyak persoalan yang terjadi pada fase prapenempatan tenaga kerja diluar negeri. Persoalan tersebut dimanfaatkan oleh calo tenaga kerja dengan maksud menguntungkan diri calo sendiri sehingga merugikan tenaga kerja atau
buruh migran. Akhirnya terjadilah pelanggaran prosedur yang mengakibatkan adanya tenaga kerja ilegal.
Hal ini menunjukan bahwa tenaga kerja Indonesia berada pada posisi yang lemah. Dalam hal ini banyak kasus yang terjadi. Seperti kasus kematian yang tidakwajar,kasus penganiayaan,pelecehan tenaga kerja terutama tenaga kerja wanita. Permasalahan lain adalah pada saat pemulangan sering terjadi bahwa TKI berhadapan dengan masalah keamanan dan kenyamanan di perjalanan sampai tujuan. Hal ini sering ditandai dengan adanya pemerasan terhadap hasil jerih payah TKI.
Melihat fenomena bahwa buruh migran mengalami berbagai persoalan seperti pelecehan seksual, menjadi korban perdagangan manusia,. maka peneliti bertujuan untuk menganalisis secara kajian wacana kritis Undang Undang no 6 Tahun 2012 tentang buruh migran. Judul Penelitian ini adalah Kajian Wacana Kritis Terhadap Undang-Undang No 6 Tahun 2012 Tentang Buruh Migran . Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimana penafsiran atau interpretasi secara kritis terhadap undang-undang No.6 Tahun 2012 (2) Adakah ditemukan interpretasi terhadap undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap buruh migran. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui lebih dalam dan bagaimana penerapan undang-undang No.6 tahun 2012 sehingga terdapat kejelasan sikap dan interpretasi terhadap hokum tersebut

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif kualitatif yaitu meliputi kegiatan mendeskripsikan, menginterpretasikan dan memberikan eksplanasi terkait upaya perlindungan terhadap buruh migran.. Terkait dengan perolehan data, maka peneliti memperoleh data portal https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU%20Nomor%206%20Tahun%202012 untuk Undang-Undang No.6 Tahun 2012. Data yang diunduh berada dalam format PDF. Peneliti mengunduh data sekitar bulan Maret 2022.
Data yang digunakan pada penelitian ini dipilih secara purposive sampling dengan beberapa pertimbangan: (1) pengambilan bagian-bagian yang berhubungan terhadap upaya pemerintah dalam perlindungan terhadap buruh migran. (2) Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran atau kekerasan maupun penyiksaan yang dialami oleh buruh migran.
Penyediaan teknik ini merupakan teknik penyediaan data dimana posisi peneliti hanya sebagai pengamat dan pembaca serta tidak memiliki keterlibatang langsung dalam membuat perundang-undangan tersebut. Teknik yang selanjutnya digunakan peneliti adalah teknik arsip. Dalam teknik tersebut peneliti menyortir pasal-pasal yang paling relevan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik terakhir yang digunakan oleh peneliti adalah teknik catat. Teknik tersebut digunakan untuk mencatat klasifikasi data yang ada, dan kemudian melakukan analisis berdasarkan aspek-aspek yang ditentukan. Peneliti menggunakan prosedur analisis yang dikemukakan oleh Fairclough (1989) berupa rangkaian tahapan seperti tahap deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Untuk tahap analisis secara deskriptif ini Fairclough (1989: 92-93) mendeskripsikan data secara runut mulai dari makna kosakata yang dipilih. Pada tahapan deskripsi ini digunakan landasan teori dari Halliday terkait metafungsi Bahasa yang fokus pada konsep modalitas dan polaritas.
Di dalam bahasan sistem modalitas, digunakan pula sistem appraisal yang berfungsi untuk menilai sikap yang dilakukan aktor klausa terhadap obyek klausa, apakah termasuk dalam kategori polaritas positif atau negatif.
Tahap selanjutnya adalah tahap interpretasi (Fairclough,1989:119-128). Tahap interpretasi ini mengandung analisis pada bagian permukaan tuturan atau klausa secara tekstual ,(levelmikro), hubungan dengan teks yang lain (level meso),dan hubungan sosiokultural (level makro)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada pembahasan Analisis Wacana Kritis Undang-Undang No.6 Tahun 2012 peneliti memfokuskan pembahasan pada adanya aspek pada perlindungan terhadap buruh migran. Undang-undang tersebut mengesahkan konvensi internasional terhadap perlindungan terhadap buruh migran. Maka, data-data yang akan dianalisis secara tekstual adalah sebagai berikut.Sesuai dengan analisis wacana kritis model Fairclough maka analisis dilakukan dalam tiga dimensi yaitu praktik tekstual (level mikro),praktik wacana (level meso),dan sosiokultural (level makro)seperti berikut ini.

## Analisis Tekstual (Analisis Mikro)
Analisis tekstual dengan analisis wacana kritis Fairclough dalam undang-undang tersebut mengungkapkan analisis struktur teks. Sebuah struktur teks terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pembuka,bagian isi,dan bagian penutup.
a. Bagian Pembuka Naskah undang-undang tersebut terdapat pernyataan bahwa Pemerintah telah menetapkan Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran sebagai undang-undang. Undang-Undang tersebut berbunyi sebagai berikut;
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA).
Pasal 1 (1) Mengesahkan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).
(2) Salinan naskah asli International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Pasal 2 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Pada bagian ini teks undang-undang menetapkan bahwa pemerintah telah menetapkan tentang pengesahan International Convention On The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families(Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya).Hal itu berarti pemerintah
mengakui seluruh isi konvensi dan menetapkan konvensi tersebut sebagai hukum tetap di Indonesia.

## Selanjutnya pada bagian isi
. Sebagai salah satu negara yang telah menandatangani International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya), Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi Konvensi ini. Ratifikasi Konvensi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ratifikasi universal dan penerapan prinsip serta norma standar internasional bagi perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya secara global.
Dalam hal ini pemerintah Indonesia menyatakan bahwa hasil konvensi internasional tentang perlindungan hak asasi buruh migran telah diratifikasi.Pada penerapannya diharapkan bahwa pasal-pasal dalam konvensi internasional tersebut diterapkan menjadi sebuah norma hukum di Indonesia.
Dalam pasal-pasal tersebut perlindungan terhadap buruh migran terdapat dalam beberapa pasal, yaitu;
Pasal 8 1. Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negara asal mereka. Hak ini tidak boleh dibatasi kecuali sebagaimana ditetapkan oleh hukum, diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan dan moral umum, atau hakhak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Konvensi ini.
2. Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk memasuki dan tinggal di negara asalnya setiap saat.
Pasal 9 Hak hidup para pekerja migran dan anggota keluarganya harus dilindungi oleh hukum.
Pasal 10 Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
Pasal 11 1. Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh diperbudak atau diperhambakan. 2. Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib. 3. Di Negara-Negara yang memberlakukan pemenjaraan dengan kerja kasar sebagai hukuman atas suatu kejahatan, ayat 2 Pasal ini tidak boleh mengecualikan pelaksanaan kerja kasar tersebut sesuai dengan keputusan hukuman oleh pengadilan yang berwenang
Dalam pasal-pasal ini terdapat pasal yang menyatakan larangan terhadap penyiksaan terhadap buruh migran.Hal ini berarti segala bentuk penyiksaan,kerja paksa,dan pelecehan bertentangan dengan hukum. Namun dalam hal ini belum dijelaskan secara rinci bentuk hukuman jika terjadi pelanggaran terhadap pasal tersebut.Kekuatan hukum tersebut hanya terdapat pada pelarangan dan bukan penetapan hukuman. Jadi,hasil konvensi yang telah diratifikasi tersebut masih belum dapat melindungi secara keseluruhan.
Dimensi Praktik Wacana (Level Meso) Analisis wacana kritis model Fairclough dilanjutkan dengan analisis praktik wacana. Fairclough dalam Jorgensen dan Philips (Ahmadi F., 2014: 261) dalam (KusnoAli:2021) mengungkapkan bahwa analisis praktik kewacanaan ini difokuskan pada teks yang diproduksi dan dikonsumsi, termasuk di dalamnya meneliti proses yang dilalui suatu teks sebelum dicetak dan perubahan-perubahan yang dialami sebelum disebarluaskan. Analisis dalam tahap dimensi ini sangat bermanfaat untuk menggali latar belakang sebuah teks dan akibat dari teks tersebut.
Latar belakang adanya undang-undang tersebut adalah berbagai peristiwa yaitu pada tanggal 18 Desember 1990 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/RES/45/158 mengenai International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Resolusi tersebut memuat seluruh hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya dan menyatakan akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan Konvensi ini. Pada tanggal 22 September 2004 di New York, Pemerintah Indonesia telah menandatangani International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) tanpa reservasi. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para pekerja migran dan anggota keluarganya. Sebagai salah satu negara yang telah menandatangani International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya), Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi Konvensi ini. Ratifikasi Konvensi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ratifikasi universal dan penerapan prinsip serta norma standar internasional bagi perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya secara global.
Kemudian,dalam upaya perlindungan hak-hak pekerja migran setelah mensahkan ratifikasi ini pemerintah Indonesia telah membentuk beberapa peraturan,yaitu.: 1. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 6. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

## Dimensi Praktik Sosial Budaya (Level Makro)
Pada tahap ini analisis berupa analisis eksplanatif terhadap konteks sosiokultural yang melatarbelakangi kemunculan sebuah wacana (Fairclough dalam Ahmadi F., 2014) dalam
(Kusno,Ali 2021.Terdapat beberapa peristiwa atau kejadian yang melatar belakangi adanya ratifikasi terhadap undang-undang tersebut.Banyak kejadian atau kasus yang melatar belakangi pemerintahkan mensahkan Undang-Undang No.6 Tahun 2012.
Sejumlah penelitian telah dilakukan terkait dengan respon dan keterlibatan para buruh migran perempuan. Migrasi tenaga kerja intemasional menjadi fenomena global dan terjadi hampir di sebagian besar negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Keadaan ini terus berkembang seiring dengan pola hubungan yang terjalin antarnegara dalam berbagai dimensi. Meningkatnya hubungan antamegara akan berpengaruh pada intensitas arus tenaga kerja dari berbagai negara. John Naisbit, pada tahun 1996 menyimpulkan bahwa era globalisasi yang sedang berproses telah meningkatkan optimisme tinggi dalam bidang ekonomi melebihi masa lalu. Era ini ditandai dengan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita & Keluarganya. Di sisi lainnya, mobilitas sumber daya manusia demikian intensif sehingga fenomena tenaga kerja menjadi tidak bisa dipungkiri. 1 Penempatan TKW di Luar negeri menjadi salah satu dampak globalisasi, permintaan pasar, minat bekerja keluar negeri serta keinginan memperbaiki kehidupan menjadi pilihan bagi masyarakat pekerja terutama kaum muda untuk memilih mengadu nasib ke luar negeri dengan menjadi TKW.. Hal ini tentunya harus didukung pula oleh kebijakan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Lalu Husni mengemukakan sebagai berikut: Bidang hukum ketenagakerjaan sebelum hubungan kerja adalah bidang hukum yang berkenaan dengan kegiatan mempersiapkan calon tenagakerja sehingga memiliki keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja, termasuk upaya untuk memperoleh lowongan pekerjaan baik didalam maupun di luar negeri dan mekanisme yang harus dilalui oleh tenaga kerja sebelum mendapatkan pekerjaan. 2 Tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Sejalan dengan hal tersebut diatas Indonesia telah meratifikasi Convention International Labourd Organisation (ILO) melalui UUNRI No 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan Buruh Migran Besserta Keluarganya. Dalam hal penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan
1 Lalu Husni, “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 54.
2 Pengaturan nasional tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

## KESIMPULAN
Dari hasil analisis wacana kritis menggunakan metode Fairclough yakni Level Mikro,Level Meso,dan Level Sosiokultural bahwa Undang-Undang No.6 ini sangat diperlukan bagi kesejahteraan dan keamanan buruh migran. Pada analisis struktur teks terdapat ketidakjelasan hukuman akibat pelanggaran yang dilakukan pada beberapa pasal. Untuk itu pemerintah membuat beberapa peraturan yang mengatur ketenagakerjaan menjadi beberapa pasal (level meso).Pada level makro atau sosiokultural undang-undang ini dibuat karena banyak terjadi kasus penganiayaan dan pelecehan terhadap buruh migran. Pada kesimpulannya,ratifikasi undang-undang ini merupakan upaya perlindungan bagi buruh migran. Namun, diperlukan adanya undang-undang lain yang mengatur dengan detail yang berkaitan dengan hukuman pidana bagi orang yang melakukan pelanggaran.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang mendukung penelitian ini, utamanya kepada Ibu Ketua LPPM yaitu,Ibu Dhenok Wahyudi,S.R yang memberikan izin kepada peneliti dan memberikan dana bantuan penelitian. Tak lupa kepada ibu Dekan Fakultas FKIP dan Dekan Fakultas Hukum yang memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.

## RUJUKAN
Dewi, Elisabeth. 2013. Migrasi Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia . Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 9 (1): 6.
Edi Wibowo, Dwi. 2011. Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender. Muwazah 3 (1):
360-361.
Hari Prihanto, Purwaka. 2013. Kebijakan Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja Ke Luar Negeri dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kualitas Pekerja Migran Perempuan. Jurnal Paradigma Ekonomi 1 (8). 60.
Hanityo Soemitro, Ronny. 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Irawan Taufik, Ade. 2014. Peran ASEAN dan Negara Anggota ASEAN Terhadap Perlindungan Pekerja Migran. Jurnal Rechtsvinding 3 (2): 265.
Irianto, S, 2006, Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraam dan Keadilan , Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Irianto, Sulistyowati, dan Sidharta, (2009) Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi , Jakarta: Yayasan Pustka Obor Indonesia.
Krustiyati, Atik. 2013. Optimalisasi Perlindungan dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000. Jurnal Dinamika Hukum . 13 (1): 139.
Kusno,Ali.2021. Analisis Wacana Kritis Model Fairclough Sebagai Alternatif Pendekatan Analisis Kasus Hukum Dugaan Pencemaran Nama Baik (Kajian Linguistik Forensik).

## JURNAL FORENSIK KEBAHASAAN Vol 1, No 2 Tahun 2021
Marlina. 2013.Perlindungan Hak Buruh Migran Oleh Negara Dalam Kedudukannya Sebagai Subjek Hukum Internasional. Pandecta 8 (2): 194.