Nur Aini Latifah,  adalah Dosen Ekonomi Bisnis FEBI IAIN Tulungagung

## KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
Nur Aini Latifah Email : nurainilatifah70@yahoo.com
Abstrak  : Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  suatu  gambaran mengenai dampak kebijakan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam  bidang  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  merupakam  laju pertumbuhan  yang  dibentuk  dari  berbagai  macam  sektor  ekonomi yang  secara  tidak  langsung  menggambarkan  tingkat  pertumbuhan ekonomi  yang  terjadi.  Kuznets  dan  Sirojuzilam  mendefinisikan pertumbuhan  ekonomi  sebagai  “Kenaikan  jangka  panjang  dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak barang kepada  penduduknya,  kemampuan  ini  bertambah  sesuai  dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan”. Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi  stabil  tidaklah  pekerjaan  yang  mudah  untuk  dilaksanakan,  ini ibaratnya  mata  uang  2  sisi,  kadang  dicapai  pertumbuhan  ekonomi yang  tinggi  tapi  tidak  stabil.  Untuk  mencapai  inilah  diperlukan kebijakan  moneter.  Kebijakan  moneter  bertujuan  mengarahkan perekonomian makro ke kondisi  yang lebih baik dan atau diinginkan. Kondisi-kondisi  tersebut  diukur  dengan  menggunakan  indicator- indikator  makro  utama  seperti  terpeliharanya  pertumbuhan  ekonomi yang  baik,  stabilitas  harga  umum  yang  terkendali,  dan  menurunnya tingkat  pengangguran.  Kebijakan  moneter  tujuannya  adalah  untuk mencapai stabilisasi ekonomi. Berhasil tidaknya tujuan dari kebijakan moneter tersebut dipengaruhi  oleh  dua faktor, pertama:  kuat  tidaknya hubungan  kebijakan  moneter  dengan  kegiatan  ekonomi  tersebut, kedua: jangka  waktu  perubahan  kebijakan  moneter  terhadap  kegiatan ekonomi.
Kata kunci : Kebijakan Moneter, Ekonomi Syariah

## PENDAHULUAN
Seperti yang telah kita ketahui dan memang sudah menjadi rahasia umum bahwa  selama  beberapa  dekade  ini  ,  sistem  ekonomi  dunia  dibentuk  dan dilaksanakan  berdasarkan  pemikiran  liberalis  kapitalis  yang  bebas  dari  nilai  dan bertujuan  hanya  untuk  mencapai  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  dari  sumber daya  yang  terbatas.  Salah  satu  instrumen  yang  dipergunakan  adalah  bunga  yang kemudian  menjadi  ruh  bagi  sistem  ekonomi  kapitalis.  Negara-negara  yang  mau tidak  mau  harus  berhubungan  dengan  negara  lain,  mau  tidak  mau  harus menyesuaikan sistem ekonominya dengan sistem  ekonomi yang dianut oleh dunia. Tak terkecuali dalam sistem kebijakan moneternya .
Kebijakan  Moneter  adalah  suatu  usaha  dalam  mengendalikan  keadaan ekonomi  makro  agar  dapat  berjalan  sesuai  dengan  yang  diinginkan  melalui pengaturan  jumlah  uang  yang  beredar  dalam  perekonomian.  Usaha  tersebut dilakukan  agar  terjadi  kestabilan  harga  dan  inflasi  serta  terjadinya  peningkatan output  keseimbangan.  Hampir  semua  sektor  ekonomi  kapitalis  terkait  dengan sistem   bunga  sehingga  sektor  moneter  lebih  cepat  berkembang  dari  pada  sektor riil. Hal ini disebabkan karena sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan dari pada sektor rill.
Krisis  subprime  mortage  yang  baru-baru  ini  terjadi  di  Amerika  telah membuat  keadaan  ekonomi  Amerika  menjadi  limbung.  Limbungnya  ekonomi Amerika  secara  otomatis  berdampak  juga  pada  negara-negara  lain.  Hal  ini membuktikan  bahwa  sistem  ekonomi  kapitasil  tidak  sekuat  dan  sekokoh  yang terlihat.  Kondisi  tersebut  menjadi  trigger  bagi  sistem  ekonomi  alternatif  untuk menggantikan sistem pemikiran kapitalisme liberalis yang dipergunakan oleh dunia saat  ini.  Salah  satu  sistem  ekonomi  alternatif  yang  ditawarkan  adalah  sistem ekonomi Islam.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Kebijakan Moneter
Kebijakan  Moneter  adalah  kebijakan  pemerintah  untuk  memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, disamping harus menata sektor  riil,  yang  tidak  kalah  penting  adalah  meluruskan  kembali  sejumlah kekeliruan  pandangan  di  seputar  masalah  uang.  Bila  dicermati,  krisis  ekonomi yang  melanda  Indonesia,  juga  belahan  dunia  lain,  sesungguhnya  dipicu  oleh  dua sebab utama, yang semuanya terkait dengan masalah uang. (a) Pertama , persoalan mata uang, dimana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang  negara  lain  (misalnya  rupiah  terhadap  dolar  AS),  tidak  pada  dirinya  sendiri sedemikian  sehingga  nilainya  tidak  pernah  stabil  karena  bila  nilai  mata  uang tertentu  bergejolak,  pasti  akan  mempengaruhi  kestabilan  mata  uang  tersebut.  (b) Kedua, kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi juga sebagai  komoditi  yang  diperdagangkan  (dalam  bursa  valuta  asing)  dan  ditarik keuntungan  ( interest )  alias  bunga  atau  riba  dari  setiap  transaksi  peminjaman  atau penyimpanan uang (Karim, 2001).
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah  atau  mengurangi  jumlah  uang  yang  beredar.  Kebijakan  moneter  dapat digolongkan  menjadi  dua,  yaitu:  (a)  Kebijakan  moneter  ekspansif  ( Monetary expansive  policy ).  Adalah  suatu  kebijakan  dalam  rangka  menambah  jumlah  uang yang  beredar.  Kebijakan  ini  dilakukan  untuk  mengatasi  pengangguran  dan meningkatkan  daya  beli  masyarakat  (permintaan  masyarakat)  pada  saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar ( easy money policy ). (b) Kebijakan Moneter Kontraktif ( Monetary contractive policy ). Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat ( tight money policy ) (Rahardja, 2005). Penulis  lain  membagi  Kebijakan  Moneter  menjadi  dua  golongan,  yakni  : (1) Kebijakan moneter kuantitatif, yaitu langkah-langkah bank sentral yang tujuan
MODERNISASI, Volume 11, Nomor 2, Juni 2015 126
utamanya  adalah  untuk  mempengaruhi  jumlah  penawaran  uang  dan  suku    bunga dalam  perekonomian.  Dalam  masa  deflasi  penawaran  uang  perlu  ditambah. Langkah  ini  akan  menurunkan  suku  bunga  dan  penurunan  ini  selanjutnya  akan menggalakkan perkembangan kegiatan ekonomi sehingga tingkat kesempatan kerja menjadi lebih tinggi dan pengangguran berkurang. Dalam masa inflasi pengeluaran masyarakat  adalah  melebihi  penawaran  barang-barang  yang  tersedia  dalam penawaran.  Oleh  sebab  itu  pengeluaran  agregat  perlu  dikurangi  melalui pengeluaran dalam penawaran uang dan kenaikan suku bunga. Perubahan tersebut akan  menurunkan  pengeluaran  agregat  sehingga  terdapat  keseimbangan  di  antara pengeluaran dalam ekonomi dengan jumlah penawaran masing-masing.

## Tujuan Kebijakan Moneter
Bank  Indonesia  memiliki  tujuan  untuk  mencapai  dan  memelihara kestabilan nilai  rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum  dalam UU  No. 3  tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.
Hal  yang  dimaksud  dengan  kestabilan  nilai  rupiah  antara  lain  adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan  moneter  dengan  inflasi  sebagai  sasaran  utama  kebijakan  moneter ( Inflation  Targeting  Framework )  dengan  menganut  sistem  nilai  tukar  yang mengambang  ( free  floating ).  Peran  kestabilan  nilai  tukar  sangat  penting  dalam mencapai  stabilitas  harga  dan  sistem  keuangan.  Oleh  karenanya,  Bank  Indonesia juga  menjalankan  kebijakan  nilai  tukar  untuk  mengurangi  volatilitas  nilai  tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.
Dalam  pelaksanaannya,  Bank  Indonesia  memiliki  kewenangan  untuk melakukan  kebijakan  moneter  melalui  penetapan  sasaran-sasaran  moneter (seperti uang  beredar  atau  suku  bunga)  dengan  tujuan  utama  menjaga  sasaran  laju  inflasi yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah.  Secara  operasional,  pengendalian  sasaran- sasaran  moneter  tersebut  menggunakan  instrumen-instrumen,  antara  lain  operasi pasar  terbuka  di  pasar  uang  baik  rupiah  maupun  valuta  asing,  penetapan  tingkat diskonto,  penetapan  cadangan  wajib  minimum,  dan  pengaturan  kredit  atau pembiayaan.  Bank  Indonesia  juga  dapat  melakukan  cara-cara  pengendalian moneter  berdasarkan  Prinsip  Syariah  ( http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan _moneter) .

## PEMBAHASAN

## Pandangan Islam terhadap Uang
Dalam  konsep  ekonomi  Islam  uang  adalah  milik  masyarakat  ( money  is goods  public ).  Barang  siapa  yang  menimbun  uang  atau  dibiarkan  tidak  produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian  (Rahmawati,  2009).  Jika  seseorang  sengaja  menumpuk  uangnya tidak  dibelanjakan,  sama  artinya  dengan  menghalangi  proses  atau  kelancaran  jual beli.  Implikasinya  proses  pertukaran  dalam  perekonomian  terhambat.  Disamping itu  penumpukan  uang/harta  juga  dapat  mendorong  manusia  cenderung  pada  sifat- sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sadaqah). Sifat-sifat  tidak  baik  ini  juga  mempunyai  imbas  yang  tidak  baik  terhadap kelangsungan  perekonomian.  Oleh  karenanya  Islam  melarang  penumpukan  / penimbunan  harta,  memonopoli  kekayaan,  “ al  kanzu ”  sebagaimana  telah disebutkan dalam QS:At Taubah 34-35 berikut:
”Hai  orang-orang  yang  beriman,  sesungguhnya  sebahagian  besar  dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta  orang  dengan  jalan  batil  dan  mereka  menghalang-halangi (manusia)  dari  jalan Allah. Dan orang-orang  yang menyimpan  emas dan perak  dan  tidak  menafkahkannya  pada  jalan  Allah,  maka  beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”
Disamping  itu  uang  yang  disimpan  dan  tidak  dimanfatkan  disektor produktif  ( idle  asset )  maka  jumlahnya  akan  semakin  berkurang  karena  adanya kewajiban zakat bagi  umat  Islam. Oleh  karena itu  uang  harus berputar ( Money as flow  consept ).  Islam  sangat  menganjurkan  bisnis/perdagangan,  investasi  disektor riil..  Uang  yang  berputar  untuk  produksi  akan  dapat  menimbulkan  kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat.Teori konvensional meyakini bahwa uang saat ini  lebih  bernilai  dibanding  uang  di  masa  depan  ( Economic  value  of  time  vs  time value of money ). Teori ini berangkat  dari  pemahaman  bahwa  uang adalah  sesuatu yang  sangat  berharga  dan  dapat  berkembang  dalam  suatu  waktu  tertentu. Dengan memegang  uang  orang  dihadapkan  pada  risiko  berkurangnya  nilai  uang  akibat inflasi.  Sedangkan  jika  menyimpan  uang  dalam  bentuk  surat  berharga  ,maka pemilik  uang  akan  mendapatkan  bunga  yang  diperkirakan  diatas  inflasi  yang terjadi .
Teori  time  value  of  money  tampak  tidak  akurat,  karena  setiap  investasi selalu  mempunyai  kemungkinan  mendapat  hasil  positif,  negatif  bahkan  tidak mendapat apa-apa. Dalam teori keuangan hal ini dikenal dengan istilah risk-return relation. Disamping itu  kondisi  ekonomi tidak  selalu menghadapi  masalah inflasi. Keberadaan  deflasi  yang  seharusnya  menjadi  alasan  munculnya  negative  time value of money diabaikan oleh teory ekonomi konvensional.
Ekonomi  Islam  memandang  waktulah  yang  memiliki  nilai  ekonomis (penting).Pentingnya waktu disebutkan Allah dalam QS.Al Ashr :1-3
“Demi  masa.  Sesungguhnya  manusia  itu  benar-benar  dalam  kerugian, kecuali  orang-orang  yang  beriman  dan  mengerjakan  amal  saleh  dan nasehat  menasehati  supaya  mentaati  kebenaran  dan  nasehat  menasehati supaya menetapi kesabaran”

## Instrumen-instrumen Kebijakan Moneter dalam Konvensional dan Syari’ah.
Ada empat instrument utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar:
a.       Operasi pasar terbuka ( Open Market Operation)
Adalah  pemerintah  mengendalikan  jumlah  uang  beredar  dengan  cara menjual  atau  membeli  surat-surat  berharga  milik  pemerintah  ( government security ).  Bank  sentral  dapat  membuat  perubahan-perubahan  ke  atas  jumlah penawaran uang dengan melakukan jual beli surat-surat berharga. Bentuk tindakan yang akan diambil tergantung kepada masalah ekonomi yang dihadapi. Pada waktu perekonomian  mengalami  masalah  resesi,  penawaran  uang  perlu  ditambah.Bank sentral  menambah  penawaran  uang  dengan  melakukan  pembelian  surat-surat berharga.  Penawaran  uang  akan  bertambah  karena  apabila  bank  bank  sentral melakukan  pembayaran  ke  atas  pembeliannya  itu,  maka  cadangan  yang  ada  pada bank  perdagangan  menjadi  lebih  besar.  Dengan  adanya  kelebihan  cadangan
MODERNISASI, Volume 11, Nomor 2, Juni 2015 128
tersebut  maka  dapat  memberikan  pinjaman  yang  lebih  banyak.  Pinjaman  ini  akan diivestasikan  dan  kegiatan  ekonomi  Negara  akan  menjadi  bertambah  tinggi.  Di dalam  masa  inflasi,  kegiatan  ekonomi  yang  berlebih-lebihan  harus  dikurangkan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangkan penawaran uang.Tujuan  ini  dapat  dicapai  oleh  bank  sentral  dengan  membeli  surat-surat berharga.  Dengan  penjualan  itu  tabungan  giral  masyarakat  dan  cadangan  yang dipegang  oleh  bank-bank  perdagangan  akan  berkurang.  Supaya  operasi  pasar terbuka dapat dilaksanakan dengan sukses dan memberikan efek yang diharapkan, dua  keadaaan  haruslah  wujud  dalam  perekonomian.  Keadaan-keadaan  tersebut adalah:
1)  Bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan. Apabila kelebihan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank perdagangan cukup besar, mereka dapat membeli  surat-surat  berharga  yang  dijual  oleh  bank  sentral  dengan menggunakan  kelebihan  caadangan  tersebut.Oleh  karena  itu  bank-bank perdagangan  tidak  perlu  mengurangi  jumlah  tabungan  giral.  Apabila  tabungan giral tidak mengalami perubahan, maka penawaran uang juga tidak mengalami perubahan.  Dari  keadaan  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  operasi  pasar  terbuka hanya kan berhasil apabila bank-bank perdagangan tidak mempunyai kelebihan cadangan lagi.
2)  Dalam  ekonomi  telah  tersedia  cukup  banyak  surat-surat  berharga  yang  dapat diperjualbelikan. Operasi pasar terbuka hanya akan mencapai tujuannya apabila terdapat  surat-surat  berharga  yang  dapat  diperjualbelikan  untuk  melaksanakan kebijakan  itu.  Dalam  teori,  bank  sentral  dapat  secara  efisien  dapat mempengaruhi perubahan-perubahan dalam penawaran uang dengan melakukan jual  beli  surat-surat  berharga  di  dalam  pasar.  Di  sebagian  Negara  operasi pasaran  terbuka  tidak  dapat  dilakukan  oleh  karena  pasar  uang  dan  pasar modalnya  belum  berkembang  dan  oleh  sebab  itu  jumlah  surat-surat  berharga yang dapat diperjualbelikan tidak mencukupi.
b.     Fasilitas diskonto ( Discounto Rate)
Tingkat  bunga  diskonto  adalah  tingkat  bunga  yang  ditetapkan  pemerintah atas bank-bak umum yang menjamin ke bank sentral. Dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi kegiatan bank-bank perdagangan, bank sentral harus memastikan agar  masyarakat  tidak  kehilangan  kepercayaan  kepada  system  bank.  Salah  satu cara  untuk  mewujudkan  hal  ini  adalah  dengan  berusaha  agar  bank-bank perdagangan  selalu  sanggup  membayar  semua  cek  yang  dikeluarkan  nasabah- nasabahnya. Yang  pertama  adalah  dengan  membuat  pengarahan-pengarahan atau peraturan-peraturan  tentang  corak  dan  jenis  investasi  yang  dapat  dilakukan  oleh bank-bank  perdangan.  Dan  yang  kedua  adalah  dengan  member  pinjaman  kepada bank-bank  yang  menghadapi    masalah  dalam  cadangannya,  yaitu  cadangannya adalah kurang dari cadangan minimum yang ditetapkan oleh peraturan.
Di dalam membantu bank-bank perdagangan, ada dua bentuk bantuan yang dapat  diberikan  oleh  bank  sentral:  (i)  dengan  memberikan  pinjaman  atau  (ii) dengan  membeli  surat-surat  tertentu  yang  dimiliki  oleh  bank  perdangan  yang memerlukan  bantuan.  Dalam  melakukan  pembelian  surat-surat  berharga,  bank sentral  hanya  menerima  surat-surat  berharga  yang  mudah  tunai,  seperti  Sertifikat Bank  Indonesia.Apabila  bank-bank  perdagangan  menjual  surat-surat  berharga seperti  itu  kepada  bank  sentral,  maka  langkah  itu  dinamakan  mendiskontokan surat-surat  berharga.  Di  dalam  memberi  pinjaman,  bank  sentral  akan  menetapkan suku  bunga  yang  harus  dibayar  oleh  bank-bank  perdagangan  atas  nama  pinjaman yang diterimanya. Juga bank sentral akan menetapkan suku diskonto dari Sertifikat
Banki  Indonesia  atau  surat-surat  berharga  lainnya  yang  mudah  tunai  yang  dijual kepada bank sentral. Tingkat yang ditentukan oleh bank sentral tersebut dinamakan suku diskonto atau suku bunga (Bank Rate).
Peranan  bank  sentral  sebagai  suatu  sumber  pinjaman  atau  tempat  untuk mendiskontokan  surat-surat  berharga  tersebut  dapat  digunakan  oleh  bank  sentral sebagai  suatu  alat  untuk  mengendalikan  jumlah  penawaran  uang  dan  tingkat kegiatan  ekonomi.  Dalam  keadaan  di  mana  kegiatan  ekonomi  berada    di  bawah tingkat  yang  mewujudkan  kesempatan  kerja  yang  tinggi,  bank  sentral  dapat mempertinggi  kegiatan  ekonomi  dengan  murunkan  suku  diskonto.  Dengan penurunan  suku  bunga  diskonto,  biaya  yang  harus  dibayar  oleh  bank-bank perdagangan  untuk  meminjam  dari  bank  sentral  menjadi  lebih  murah.  Ini  akan menggalakkan  mereka  untuk  memberikan  lebih  banyak  pinjaman.  Sebaliknya, apabila  bank  sentral  inin  mengurangi  kegiatan  ekononomi  yang  sudah  mencapai tingkat yang terlalu tinggi, suka diskonto perlu dinaikkan. Kenaikan suku diskonto ini  akan  mendorong  bank-bank  perdagangan  menaikkan  suku  bunga  ke  atas pinjaman-pinjaman  yang  diberikan.  Oleh  karenanya  para  pengusaha  enggan membuat  pinjaman  baru  dan  pelanggan-pelanggan  yang  telah  membuat  pinjaman akan  mengembalikan  pinjaman  yanga  dibuat  pada  masa  lalu.  Pada  akhirnya kegiatan ekonomi Negara akan menurun.
c.     Rasio cadangan wajib ( Reserve Requirement Ratio )
Penetapan  rasio  cadangan  wajib  juga  dapat  mengubah  jumlah  uang  yang beredar.  Jika  rasio  cadangan  wajib  diperbesar,  maka  kemampuan  bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya.Kesuksesan kedua jenis kebijakan moneter yang baru dibicarakan di atas sangat tergantung kepada apakah kebanyakan  bank  perdangan  mempunyai  kelebihan  cadangan  atau  tidak.Apabila kelebihan  cadangan  terdapat  dalam  kebanyakan  bank  perdagangan,  kedua-dua tindakan  di  atas  tidak  dapat  digunakan  untuk  membuat  perubahan-perubahan dalam penawaran uang.
Dengan  adanya  kelebihan cadangan, operasi  pasar  terbuka  dan  mengubah suku  diskonto  tidak  mewujudkan  efek  yang  diharapkan.  Apabila  kelebihan cadangan  banyak  terdapat  di  bank-bank  perdangan,    di  dalam  mempengaruhi penawaran  uang,  langkah  bank  sentral  yang  paling  efektif  adalah  dengan mengubah  tingkat  cadangan  minimum.  Kelebihan  cadangan  yang  terdapat  dalam bank  perdagangan  akan  dapat  dihapuskan  dengan  menaikkan  tingkat  cadangan minimum  tersebut. Contoh, misalkan  cadangan  minimum  yang  diwajibkan  adalah dua  puluh  persen,  tetapi  bank-bank  perdagangan  pada  umumnya  mempunyai cadangan sebanyak dua puluh lima persen. Dalam keadaan seprti ini operasi pasar terbuka  dan  kebijakan  mengubah  tingkat  bunga  tidak  akan  member  efek  ke  atas jumlah  penawaran  uang.  Untuk  mempengaruhi  penawaran  uang,  perlulan  terlebih dahulu suku cadangan dinaikkan menjadi dua puluh lima persen.
d.      Imbauan Moral ( Moral Persuasion )
Dengan  imbauan  moral,  otoritas  moneter  mencoba  mengarahkan  atau mengendalikan  jumlah  uang  beredar  (Rahardja,  2005).  Kebijakan  ini  dijalankan oleh  bank  sentral  bukan  dengan  menetapkan  dalam  bentuk  tertulis  hal-hal  yang harus dilakukan  oleh bank-bank perdangan, tetapi dengan mengadakan pertemuan- pertemuan langsung dengan bank-bank tersebut. Dalam pertemuan ini bank sentral menjelaskan  langkah-langkah  yang  sedang  dijalankan  oleh  pemerintah  dan
MODERNISASI, Volume 11, Nomor 2, Juni 2015 130
bantuan-bantuan  apa  yang  diinginkan  oleh  bank  sentral  dari  bank-bank perdagangan untuk menyukseskan tindakan tersebut. Dari pertemuan ini bank-bank perdagangan  akan  mengetahui  langkah-langkah  bagaimana  yang  harus  mereka lakukan agar usaha-usaha yang sedang dilakukan pemerintah akan mencapai tujuan dan efek yang diharapkan.
Langkah-langkah  yang  harus  dilakukan  oleh  bank-bank  perdangan  ada kalanya  sangat  berbeda  di  antara  satu  periode  dengan  satu  periode  yang  lain. Langkah-langkah  ini  ada  kalanya  bersifat  pengharapan  agar  bank-bank perdagangan menjalankan suatu kebijakan pengawalan kredit secara terpilih.Tetapi ada  kalanya  langkah-langkah  yang  dilakukan  lebih  mempengaruhi  perubahan dalam jumlah penawaran uang dan bukan ke atas jenis-jenis pinjaman dan investasi keuangan  yang  dilakukan  oleh  bank-bank  perdangan.  Ini  berarti  dalam menggunakan  pembujukan  moral  did  alma  menjalankan  kebijakan  moneternya, bank  sentral  mungkin  menjalankan  kebijakan  bersifat  kuantitatif,  tetapi  mungkin pula menjalankan kebijakan yang bersifat kualitatif.
Dengan melalui pembujukan moral bank sentral dapat meminta bank-bank perdagangan  untuk  mengurangi  atau  menambah  keseluruhan  jumlah  pinjaman, atau  mengurangi  atau  menambah  pinjaman  kepada  sector-sektor  tertentu,  atau membuat  perubahan-perubahan  ke  atas  suku  bunga  yang  mereka  tetapkan  ke  atas pinjaman  yang  mereka  berikan.  Sampai di  mana  keinginan  dari bank sentral akan dipenuhi  oleh  bank-bank  perdagangan    sangat  tergantung  kepada  masing-masing bank  tersebut.  Oleh  karena  itu  kesuksesan  dari  kebijakan  yang  dijalankan  secara pembujukan  moral  tergantung  kepada  sampai  di  mana  bank-bank  perdagangan menjalankan kebijakan yang diusulkan oleh bank sentral.
Secara  prinsip,  tujuan  kebijakan  moneter  islam  tidak  berbeda  dengan tujuan  kebijakan  moneter  konvensional  yaitu  menjaga  stabilitas  dari  mata  uang (baik  secara  internal  maupun  eksternal)  sehingga  pertumbuhan  ekonomi  yang merata  yang  diharapkan  dapat  tercapai.  Stabilitas  dalam  nilai  uang  tidak  terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan Al-Qur’an dalam QS.Al.An’am:152
“……. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. …”
Mengenai  stabilitas  nilai  uang  juga  ditegaskan  oleh  M.  Umar  Chapra  (Al Quran  Menuju  Sistem  Moneter  yang  Adil),  kerangka  kebijakan  moneter  dalam perekonomian  Islam  adalah  stok  uang,  sasarannya  haruslah  menjamin  bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial umum.
Walaupun  pencapaian  tujuan  akhirnya  tidak  berbeda,  namun  dalam pelaksanaannya  secara  prinsip,  moneter  syari’ah  berbeda  dengan  yang konvensional  terutama dalam  pemilihan target  dan instrumennya. Perbedaan  yang mendasar  antara  kedua  jenis  instrumen  tersebut  adalah  prinsip  syariah  tidak membolehkan  adanya  jaminan  terhadap  nilai  nominal  maupun  rate  return  (suku bunga).  Oleh  karena  itu,  apabila  dikaitkan  dengan  target  pelaksanaan  kebijakan moneter  maka  secara  otomatis  pelaksanaan  kebijakan  moneter  berbasis  syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya (Samuelson, 1991).
Adapun  instrumen  moneter  syariah  adalah  hukum syariah. Hampir semua instrumen  moneter  pelaksanaan  kebijakan  moneter  konvensional  maupun  surat berharga  yang  menjadi underlying -nya mengandung unsur  bunga. Oleh  karena itu
instrumen-instrumen  konvensional  yang  mengandung  unsur  bunga  (bank  rates, discount  rate,  open  market  operation  dengan  sekuritas  bunga  yang  ditetapkan didepan)  tidak  dapat  digunakan  pada  pelaksanaan  kebijakan  moneter  berbasis Islam.  Tetapi  sejumlah  instrument  kebijakan  moneter  konvensional  menurut sejumlah pakar ekonomi Islam masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit,  seperti Reserve  Requirement,  overall  and  selecting  credit  ceiling,  moral suasion and change in monetary base .
Dalam ekonomi Islam, tidak ada sistem bunga sehingga bank sentral tidak dapat  menerapkan  kebijakan  discount  rate  tersebut.   Bank  Sentral  Islam memerlukan  instrumen  yang  bebas  bunga  untuk  mengontrol  kebijakan  ekonomi moneter  dalam  ekonomi  Islam. Dalam  hal  ini,  terdapat  beberapa  instrumen  bebas bunga  yang  dapat  digunakan  oleh  bank  sentral  untuk  meningkatkan  atau menurunkan  uang  beredar.  Penghapusan  sistem  bunga,  tidak  menghambat  untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi.
Secara  mendasar,  terdapat  beberapa  instrumen  kebijakan  moneter  dalam ekonomi  Islam,  antara  lain  (Muhammad,  2002  ).  (a) Reserve  Ratio .  Adalah  suatu presentase  tertentu  dari  simpanan  bank  yang  harus  dipegang  oleh  bank  sentral, misalnya  5  %.   Jika  bank  sentral  ingin  mengontrol  jumlah  uang  beredar,  dapat menaikkan  RR  misalnya  dari  5  persen  menjadi  20  %,  yang  dampaknya  sisa  uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya. (b) Moral Suassion .  Bank  sentral  dapat  membujuk  bank-bank  untuk  meningkatkan permintaan  kredit  sebagai  tanggung  jawab  mereka  ketika  ekonomi  berada  dalam keadaan  depresi.  Dampaknya,  kredit  dikucurkan  maka  uang  dapat  dipompa  ke dalam  ekonomi.  (c) Lending  Ratio. Dalam  ekonomi  Islam,  tidak  ada  istilah Lending  (meminjamkan),  lending  ratio  dalam  hal  ini  berarti  Qardhul  Hasan (pinjaman kebaikan). (d) Refinance Ratio. Adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas  bunga.  Ketika  refinance   ratio  meningkat,  pembiayaan  yang  diberikan meningkat, dan ketika refinance ratio turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka  tidak  di  dorong  untuk  memberikan  pinjaman.  (e) Profit  Sharing  Ratio . Ratio  bagi  keuntungan  (profit  sharing  ratio)  harus  ditentukan  sebelum  memulai suatu  bisnis.   Bank  sentral  dapat  menggunakan  profit  sharing  ratio  sebagai instrumen  moneter,  dimana  ketika  bank  sentral  ingin  meningkatkan  jumlah  uang beredar,  maka  ratio  keuntungan  untuk  nasabah  akan  ditingkatkan.  (f) Islamic Sukuk . Adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan  sukuk  lebih  banyak  sehingga  uang  akan  mengalir  ke  bank  sentral dan  jumlah  uang  beredar  akan  tereduksi.   Jadi  sukuk  memiliki  kapasitas  untuk menaikkan  atau  menurunkan  jumlah  uang  beredar.  (g) Government  Investment Certificate .  Penjualan  atau  pembelian  sertifikat  bank  sentral  dalam  kerangka komersial, disebut sebagai Treasury Bills.  Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan  dan  dijual  oleh  bank  sentral  kepada  broker  dalam  jumlah  besar,  dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil. Treasury Bills ini tidak bisa di terima dalam  Islam,  maka  sebagai  penggantinya  diterbitkan  pemerintah  dengan  sistem bebas bunga, yang disebut GIC: Government Instrument Certificate. (h) Reksadana Syariah. Reksadana  berasal  dari  kata  ”reksa”  yang  berarti  jaga  atau  pelihara  dan kata  ”dana”  yang  berarti  uang.  Sehingga  Reksadana  dapat  diartikan  sebagai kumpulan  uang  yang  dipelihara. Menurut  UU  Nomor  8  tahun  1995  tentang  Pasar Modal  yang  dimaksud  dengan  Reksadana  adalah  wadah  yang  digunakan  untuk menghimpun  dana  dari  masyarakat  pemodal,  untuk  selanjutnya  diinvestasikan kembali  dalam  bnetuk  portofolio  efek  oleh  manajer  investasi.  Sedangkan
MODERNISASI, Volume 11, Nomor 2, Juni 2015

## 132
Reksadana  Syariah  mengandung  pengertian  sebagai  Reksadana  yang  pengelolaan dan  kebijakan  investasinya  mengacu  kepada  syariat  Islam.  Reksadana  Syariah misalnya  tidak  menginvestasikan  atau  produknya  bertentangan  dengan  syariat Islam,  seperti  membangun  pabrik  minuman  keras  yang  mengandung  alkohol, beternak babi, dan sebagainya.

## Mazhab Instrumen Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam
Beberapa  mazhab  instrumen  kebijakan  moneter  dalam  ekonomi  Islam, antara lain (Manan, 2012):
a.   Mazhab pertama ( Iqtishaduna )
Pada  masa  awal  islam  tidak  diperlukan  suatu  kebijakan  moneter  karena system  perbankan  hampir  tidak  ada  dan  penggunaan  uang  sangat  minim.  Jadi, tidak  ada  alasan  yang  memadai  untuk  melakukan  perubahan-perubahan terhadap  penawaran  akan  uang  melalui  diskresioner.  Tambahan  pula,  kredit tidak  memiliki  peran  dalam  penciptaan  uang  karena  kredit  hanya  digunakan diantara  para  pedagang.  Selain  itu,  peraturan  pemerintah  tentang  surat peminjaman  ( promissory  notes )  dan  instrument  negosiasi  ( negotiable instruments )  dirancang  sedemikin  sehingga  tidak  memungkinkan  penciptaan uang.
Promissory  notes atau bill  exchange dapat  diterbitkan  untuk  membeli barang  dan  jasa  atau  mendapatkan  sejumlah  dana  segar,  namun  tidak  dapat dimanfaatkan  untuk  tujuan  kredit.  Aturan-aturan  tersebut  mempengaruhi keseimbangan  antara  pasar  barang  dan  pasar uang  berdasarkan  transaksi tunai. Dalam nasi’a atau aturan transaksi lainnya, uang yang dibayarkan atau diterima bertujuan mendapatkan komoditas atau jasa.
Instrument  lain  yang  pada  saat  ini  digunakan  untuk  mengatur  jumlah peredaran uang serta mengatur tingkat suku bunga jangka pendek adalah OMO (jual-beli  surat  berharga  pemerintah)  yang  belum  dikenal  pada  masa  awal pemerintahan  islam.  Selain  itu,  tindakan  menaikkan  atau  menurunkan  tingkat suku bunga bertentangan dengan ajaran islam yang melarang praktek riba.
b.    Mazhab Kedua (Mainstream )
Tujuan  kebijakan  moneter  pemerintah  adalah  maksimisasi alokasi  sumber daya  untuk  kegiatan  ekonomi  produktif.  Alquran  melarang  praktek penumpukan  uang  ( money  hoarding )  karena  membuat  uang  tersebut  tidak memberikan  manfaat  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh sebab  itu,  mazhab  ini  merancang  sebuah  instrument  kebijakan  yang  ditujukan untuk  mempengaruhi  besar  kecilnya  permintaan  akan  uang  agar  dapat dialikasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan.
Permintaan  dalam  islam  dikelompokkan  dalam  dua  motif  yaitu  motif transaksi  ( transaction  motive )  dan  motif  berjaga-jaga  ( precautionary  motive ).
Semakin  banyak  uang  yang  menganggur  ( iddle )  berarti  permintaan  akan  uang untuk  berjaga-jaga  semakin  besar,  sedangkan  semakin  tinggi  pajak  yang dikenakan  terhadap  uang  yang  menganggur  berbanding  terbalik  dengan permintaaan  akan  uang  untuk  berjaga-jaga. Dues  of  iddle  fund adalah instrument  kebijakan  yang  dikenakan  pada  semua  asset  produktif  yang menganggur.

## PENUTUP
Kebijakan  Moneter  adalah  kebijakan  pemerintah  untuk  memperbaiki keadaan  perekonomian  melalui  pengaturan  jumlah  uang  beredar.Kebijakan moneter  dapat  digolongkan  menjadi  dua,  yaitu:  Kebijakan  moneter  ekspansif ( Monetary  expansive  policy )  dan  Kebijakan  Moneter  Kontraktif  ( Monetary contractive policy )
Ada empat instrument utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang  beredar:  Operasi  pasar  terbuka  ( Open  Market  Operation) ,  Fasilitas  diskonto ( Discounto  Rate) ,  Rasio  cadangan  wajib  ( Reserve  Requirement  Ratio ),  Imbauan Moral ( Moral Persuasion ).
Bank  Indonesia  memiliki  tujuan  untuk  mencapai  dan  memelihara kestabilan  nilai rupiah. Tujuan ini  sebagaimana tercantum  dalam UU No. 3  tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.
Secara  mendasar,  terdapat  beberapa  instrumen  kebijakan  moneter  dalam ekonomi  Islam,  antara  lain  : Reserve  Ratio.  Moral  Suassion,  Lending  Ratio, Refinance  Ratio,  Profit  Sharing  Ratio,  Islamic  Sukuk,  Government  Investment Certificate, Reksadana

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Agama, 2010. Al-Qur’an dan terjemahannya . Jakarta: Depag
Karim, Adiwarman A., 2001. Ekonomi Makro Islam, Jakarta: Gema Insani Press
Manan,  Abdul,  2012. Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Perspektif Kewenangan Peradilan Agama , Jakarta: Kencana
Mannan,  Muhammad  Abdul,  1993. Teori  Dan  Praktik  Ekonomi  Islam , Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
Muhammad.,  2002. Kebijakan  Fiskal  dan  Moneter  Dalam  Ekonomi  Islami. Jakarta: Salemba Empat
Pratama, Raharja, 2005. Pengantar Ekonomi , Mandala Manurung: Jakarta
Rahmawati, Anita, 2009. Ekonomi Makro Islam . Kudus: STAIN Kudus
Samuelson, Paul A. & William D.Nordhaus, 1991. Ekonomi, diterjemahkan oleh A. Jaka Wasan, Ed. ke-12, Jakarta: Erlangga
Sukirno,  Sadono,  2013, Makro  Ekonomi  Teori  Pengantar ,  Edisi  3.  Jakarta: Rajawali Pers
UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
MODERNISASI, Volume 11, Nomor 2, Juni 2015

## 134
UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter