## Pengaruh Budaya Luar Terhadap Pola Permukiman Uma dan Kehidupan Sosial Ekonomi Lokal Mentawai
External Cultural Influences on Uma Settlement Pattern and Socio-Economic Livehood of Local Mentawai People
1 Yudas Sabaggalet, 2 Helmi, 3 Elfindri
1 Program Doktoral, Universitas Andalas, Jln. Kampus Limau Manis Padang,
2 Guru Besar, Universitas Andalas, Jln. Kampus Limau Manis Padang,
3 Guru Besar, Universitas Andalas, Jln. Kampus Limau Manis Padang E-mail: Ellogius12@gmail.com

## ABSTRACT
The attachment of the Mentawai people to the uma (clan), as a social and economic community, is a potential for them to develop beyond what they have. There has been a change in the shape of the housing environment and the shape of the houses built by the government. In fact, the uma illustrates the nature of the social-cultural relations of the Mentawai people. The purpose of this study was to examine the influences of external culture on uma settlement patterns and uma socio-cultural capital in the Mentawai local economy, especially in the villages of Madobag and Matototanan, South Siberut District. This study employs qualitative methods with sociological and anthropological approaches using the techniques of observational data collection, documents studies, and in- depth interviews. Data analysis techniques consist of data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification. The results indicate that mutually beneficial social relations as social capital can influence economic actions. The socio-cultural life of the Mentawai people is attached to the uma. They still maintain their community and socio-cultural relations even though there are changes in the shape of the housing environment and the shape of the houses built by the government, including the economic relations within it. This condition still applies in this recent time. For this reason, the economic system of the Mentawai people is still at the subsistence level of the economy. Mentawai children who live in the villages of Madobag and Matototanan, South Siberut District have banana, taro and sago gardens. The produce from the garden is for their own consumption and not for sale. In addition, the problem of trust in people other than family and community interest in building networks with other people is rather low. This influences the community’s economic development based on their ownership.
Keywords: Mentawai, uma, settlement pattern, outside culture, socio-cultural capital, and local economy

## ABSTRAK
Keterikatan orang Mentawai pada uma (clan), sebagai komunitas sosial dan ekonomi, merupakan potensi bagi mereka untuk berkembang lebih dari sekedar apa yang mereka miliki. Pada sisi lain,  sudah terjadi perubahan bentuk lingkungan perumahan dan bentuk rumah yang dibangun oleh pemerintah.  Padahal, dalam uma tergambar sifat relasi sosial-budaya orang Mentawai. Tujuan penelitian ini adalah melihat pengaruh budaya luar terhadap pola permukiman uma dan modal sosial-budaya uma dalam ekonomi lokal Mentawai, terutama  di Desa Madobag dan Matototanan, Kecamatan Siberut Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi dan antropologi dengan teknik pengumpulan data observasi, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi sosial yang  yang saling menguntungkan sebagai modal sosial dapat memengaruhi tindakan ekonomi. Kehidupan sosial-budaya orang Mentawai melekat di uma. Mereka tetap mempertahankan uma dan relasi sosial-budayanya walaupun terjadi perubahan bentuk lingkungan perumahan dan bentuk rumah yang dibangun oleh pemerintah, termasuk relasi ekonomi di dalamnya.  Kondisi ini masih berlaku sampai sekarang. Karena itulah, sistem perekonomian masyarakat Mentawai masih pada level ekonomi subsistensi. Anak Mentawai yang tinggal di Desa Madobag dan Matototanan, Kecamatan Siberut Selatan memiliki kebun pisang, talas, dan sagu. Hasil kebun itu hanya mereka konsumsi sendiri dan tidak dijual. Selain itu, masalah kepercayaan terhadap orang lain selain se-uma dan animo masyarakat dalam membangun jaringan dengan orang lain agak rendah. Hal itu berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi masyarakat berbasis kepemilikan mereka. Kata Kunci: Mentawai, uma, pola permukiman, budaya luar,  modal sosial budaya, dan ekonomi  lokal

## PENDAHULUAN
Orang Mentawai memiliki keunikan budaya tersendiri dibandingkan dengan etnis lain di Pulau Sumatera, bahkan di Indonesia. Sepanjang deretan pulau-pulau di pantai barat Sumatera, juga tidak memiliki kesamaan budaya (Schefold, 1991). Pulau Nias yang terletak di utara kepulauan Mentawai, kebudayaannya lebih banyak dipengaruhi oleh zaman batu (megalith) (Schefold, 1991).
Orang Mentawai yang tinggal di Pulau Siberut dan berjarak sekitar 200 mil dengan Pulau Nias memiliki budaya yang dipengaruhi oleh zaman batu muda (neolitik) (Schefold, 1991). Bukti warisan zaman neolitik yang masih dimiliki oleh orang Mentawai sampai saat ini adalah corak kehidupan egaliter di kelompok mereka (Schefold, 1991; Persoon,1986; Coronese,1986, Rudito,1999). Menurut WWF (1980 dalam Darmanto & Setyowati, 2012), dengan keterasingan yang cukup lama, diperkirakan 500.000 tahun yang lalu Pulau Siberut memiliki keunikan tersendiri, baik kebudayaan maupun endemic lainnya. Uraian seperti ini, merupakan gambaran bahwa pada masa ini budaya Mentawai menutup diri dari pengaruh budaya luar, involusi (Schefold,1991).
Namun, perubahan adalah hal yang tidak terbantahkan dalam kehidupan. Menurut Niklas Luhmann, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Kenneth Bailey (Ritzer, terjemahan oleh Triwibowo B.S, 2014), sangat memungkinkan terjadinya evolusi sosial-budaya suatu bangsa. Dunia, negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, bahkan komunitas sosial yang terendah sekalipun, jika dianalogikan sebagai suatu sistem yang saling berpengaruh dan terpengaruh, maka perubahan menjadi suatu hal yang mesti terjadi. Demikian juga dengan kebudayaan. Kita kenal istilah peradaban yang menjadi evolusi dari kebudayaan (Weruin, 2014). Kemudian, kita kenal istilah difusi ( diffusion ) yang merupakan penyebaran unsur-unsur kebudayaan (Koentjaraningrat, 2015). Penyebaran unsur- unsur kebudayaan ini bisa terjadi karena adanya para migran, program pemerintah, dan kontak perdangan, baik secara perorangan maupun secara berkelompok.
Potensi terjadinya pengaruh budaya luar ke Mentawai, antara lain karena perdagangan, penjajahan pada zaman Belanda dan Jepang, penyebaran agama, dan program pembangunan pemerintah RI (OPKM-Otorita Pembangunan Kepulauan Mentawai dan PKMT-Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing). Program ini sangat berpengaruh terhadap sosial–budaya Mentawai di uma, yang langsung bersentuhan dengan perumahan dan kehidupan sehari-hari orang Mentawai (Sudarmanto & Setyowati, 2012). Hal inilah yang menjadi permasalahan terkait dengan dinamika budaya luar terhadap pola permukiman uma orang Mentawai dalam ekonomi lokal Mentawai.  Dengan menggunakan metode kualitatif, terutama yang berbasis disiplin ilmu antropologi dan sosiologi, penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara mendalam. Hal ini memungkinkan peneliti utama dalam tulisan ini masuk ke masyarakat Mentawai karena salah satu peneliti dalam tulisan ini adalah orang Mentawai, yang lahir, besar, dan bekerja di Mentawai. Tujuan penelitian ini ialah menunjukkan pengaruh budaya luar terhadap pola permukiman uma dan modal sosial-budaya uma dalam ekonomi lokal Mentawai, terutama  di Desa Madobag dan Matototanan, Kecamatan Siberut Selatan. Lokasi penelitian ini dipilih karena daerah itu merupakan tempat lahir salah satu peneliti dalam tulisan ini sehingga memudahkan untuk masuk ke “jantung kehidupan” orang Mentawai tanpa menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat.

## POLA PERMUKIMAN UMA
Orang Mentawai pada awalnya tidak tinggal di lingkungan desa seperti sekarang. Mereka berkelompok menempati lembah-lembah di perbukitan, sepanjang tepian sungai, dan daerah- daerah tempat sumber kehidupan mereka sehari- hari mudah diakses  (Schefold, 1991). Mereka berkelompok menurut garis keturunan ayah (patrilineal) antara 5-10 keluarga, yang mereka sebut Uma (klan), sebutan yang sama juga sebagai rumah besar, (Schefold, 1991; Darmanto & Setyowati, 2012).  Kelompok ini hidup hampir tidak memiliki kontak dengan kelompok yang lainnya kecuali minta bantuan (sinuruk)
mendirikan uma (rumah besar) atau kegiatan lainnya yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Interaksi yang sangat intens terjadi dengan sesama anggota uma. Karena itulah, tidak mengherankan jika uma merupakan harapan dan titik tumpuan kehidupan sosial ekonomi bagi anggotanya. Keluarga batih di uma dapat beraktivitas dengan mandiri, berladang, beternak, dan mencari ikan. Namun, yang membentuk kerangka kehidupan sebagai dasar penggunaan hasil yang mereka peroleh, sebenarnya adalah uma (Schefold, 1991). Satu sisi kelekatan (cohesiveness) relasi yang kuat antara kelompok (uma) dengan anggotanya, pada satu sisi merupakan suatu hal yang positif. Namun, pada sisi lain sekaligus merupakan suatu ancaman bagi anggota uma karena terjadinya perpecahan.
Kehidupan sosial politik di uma bercorak egaliter, dimana kelompok uma tidak memiliki pemimpin politik yang memiliki legalitasnya kuat untuk mengintervensi kehidupan di uma, semua memiliki hak yang sama atas kekayaan uma dan keputusan-keputasan lainnya, jika ada anggota uma yang tidak setuju, atau tidak menerima hal tesebut, dapat memisahkan diri dari uma lama dan membuat uma baru sesuai dengan lokasi dan kekhususan yang mereka tentukan     ( identitas perbedaan), misalnya; nama uma yang berbeda dari sebelumnya (Darmanto & Setyowati, 2012; Schefold, 1991).
Walaupun demikian hubungan kekerabatan se-uma, seketurunan, dan seleluhur masih tetap terjaga dengan baik dan saling mengakui satu dengan yang lainnya.  Relasi kekerabatan ini merupakan hal yang sangat menentukan bagi orang Mentawai dalam rangka menentukan hak mereka atas kekayaan uma yang mereka miliki bersama, seperti tanah ulayat, kekayaan budaya, atribut-atribut Sikerei ( luat, tudda ), termasuk kuali dan gong yang diperoleh uma pada  zaman Belanda.

## PENGARUH BUDAYA LUAR DAN SUDUT PANDANG MASING-
MASING TERHADAP MENTAWAI
Pada hakikatnya Kepulauan Mentawai sudah dikenal jauh sebelumnya, namun belum menjadi perhatian  serius  karena  secara  geografis  sulit untuk dijangkau dan sudut pandang kelompok yang melihat Mentawai sebagai sesuatu yang berbeda. Keterisoliran Mentawai yang sangat lama membuatnya kesulitan membangun relasi dengan peradaban lain dan justru terbentuk kekhasan budaya tersendiri (Schefold, 1991; Coronese, 1986; Darmanto & Setyowati, 2012). Meskipun begitu, kehidupan orang Mentawai tidak luput dari pengaruh budaya luar, yang dapat dipandang dari berbagai aspek,  yaitu sudut pandang geo-eknonomi, sudut pandang geo- strategis, sudut pandang agama, sudut pandang pemerintah. Keempat sudut pandang itu akan diurai satu per satu sebagai berikut.

## Sudut Pandang Geo-eknonomi
Hansen berpendapat sebagaimana yang dikutif oleh Coronese (1986) bahwa keterisolasian Mentawai  dari  dunia  luar  karena  geografisnya yang sulit dijangkau. Pantai bagian barat yang tidak memiliki teluk untuk berlabuh membuat para pelaut yang sampai ke India Timur melewati Aceh dan orang Arab, India, dan Mongolia seharusnya sudah mengenal kepulauan ini, namun kepulauan ini dilewati saja. Selain pantai baratnya yang sulit disinggahi, kepulauan ini juga dianggap tidak memiliki sumber daya alam yang berdaya saing internasional (Coronese, 1986).
Dalam catatan Coronese (1986) terlihat bahwa para pelaut dan saudagar hanya singgah di pantai untuk beristirahat dan mencari sumber air minum untuk persediaan di kapal mereka.
Dalam kunjungan survei ke beberapa tempat bagian tenggara Siberut, Forrestier dkk. pada 2006 (dalam Darmanto & Setyowati, 2012) menemukan gerabah (alat dapur dari tanah liat yang dibakar) mirip peninggalan abad ke-12 dari China. Menurut Coronese (1986) bahwa sebelum kedatangan Belanda di Siberut, di antara pelaut Banggala dan China sudah terjadi transaksi barter dengan orang Siberut berupa kain belacu, keramik, dan benda-benda logam dengan rotan dan kelapa (Darmanto & Setyowati, 2012). Kontak dengan budaya lain juga diceritakan
oleh Asnan (2007) yang dikutif oleh Darmanto & Setyowati (2012) bahwa pada abad ke-16 dan ke-17 perantau Aceh juga sudah berdagang di kawasan pantai barat Sumatera. Informasi berupa dokumen yang ditulis oleh P.J. Veth pada tahun 1750-an (dalam Darmanto & Setyowati, 2012) diketahui bahwa pelaut VOC mencoba berusaha membuat perkebunan merica di gugusan pulau, namun upaya tersebut gagal.

## Sudut Pandang Geo-Strategis
Menurut Coronese (1986), Kepulauan Mentawai ditemukan oleh Vornelis Pietersz pada abad ke-17, pada waktu melakukan pelayaran ke Pulau Pagai dengan kapal dagang Belanda yang dipimpin oleh Van Neck. Mereka memberi nama Nassau (1600).
Informasi tentang Kepualauan Mentawai yang lebih jelas, dapat disimak dari catatan yang ditulis oleh John Crisp, seorang pekerja yang melayani English East India Company yang mengunjungi Pagai (Poggy) tahun 1792. Crisp banyak mendeskripsikan ketertarikannya pada orang Pagai yang menurutnya mirip dengan orang Melayu dan orang Pasifik. Laporan tersebut belum mencantumkan nama Pulau Siberut. Munculnya Pulau Siberut dalam satu kesatuan kepulauan Mentaiwai ketika tahun 1825, Sir Thomas Raffles, Gubernur Jenderal Inggris yang menguasai Sumatera dan mengizinkan Christie, seorang pedagang Inggris untuk mengelola kayu di kepulauan Mentawai dan memperdagangkannya (Darmanto & Setyowati, 2012). Usaha Cristie di Pagai mengalami sukses besar karena bisa menyesuaikan diri dengan orang Pagai dan diterima dengan baik oleh kepala suku di sana (Coronese,1986).
Ketika berakhirnya penjajahan Inggris, kepulauan Mentawai jatuh ke tangan Belanda dan disatukan dengan Pulau Nias dan Kepulauan Batu. Kekuasaan itu diberikan oleh perwakilan Belanda yang ada di Padang dengan surat keputusan No. 18 tgl 20 Desember 1828 (Coronese, 1986). Di bawah pengendalian yang berpusat di Padang, pada tahun 1847  Von Rosenberg, seorang asisten perwira Belanda, di kirim ke Mentawai dan tinggal selama tiga bulan untuk mempelajari situasi keamanan di sana. Untuk menghalangi percobaan
Inggris menduduki kepulauan Mentawai, pada tahun 1849 ditempatkan perwakilan Pemerintah Belanda ke Mentawai (Coronese, 1986).
Perhatian Belanda ke Mentawai, ternyata tidak hanya datang dari perwakilan mereka yang ada di Padang, tetapi juga datang dari Pos mereka yang ada di Bengkulu. Coronese (1986) berhasil mengumpulkan data autentik tentang hal ini.  Wijlen Hinlopen Kapen Kapal Hekla dan P.Severijn, Komandan Pos Manna (Bengkulu), pada tahun 1852 menulis laporan yang terinci tentang Pulau Pagai, antara lain pada halaman 336 (Coronese,1986).
Dari laporan tersebut sekilas tergambar adanya ketakutan dan kecurigaan orang Mentawai terhadap budaya orang lain, terutama yang berkulit putih (Inggris dan Belanda), karena perlakuan yang tidak bersahabat.  Bagaimana dengan orang-orang tetangganya sendiri yang lebih dekat (sebangsa dan setanah air)? Untuk menggambarkan hubungan tersebut, Coronese (1986) dalam bukunya “Kebudayaan Suku Mentawai” mengutip satu peristiwa “Peristiwa Perahu Toop”. Kemudian, pada tanggal 23 Februari 1869 Gubernur Belanda mengeluarkan lagi sebuah dekrit baru No.93, dengan mengutus Mess ke Mentawai untuk menyelidiki kebenaran peristiwa tersebut.  Berdasar catatan Mess diketahui bahwa setelah keluarnya dekrit itu, suasana di Pulau Nias, Kepulauan Batu, dan Kepulauan Mentawai, aman, damai, dan tenteram. Namun, para pedagang masih tetap melakukan penipuan dan pemerasan terhadap orang-orang Mentawai (Coronese,1986). Kemudian,  Coronese (1986) juga menggambarkan cerita relasi antara orang Mentawai dengan orang Bugis. Peristiwa- peristiwa seperti itu menambah ketakutan dan kecurigaan kepada orang lain yang datang ke Mentawai. Akibatnnya, relasi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak tidak terjalin dengan baik (Coronese,1986).

## Sudut Pandang Agama.
Ketika  di Mentawai diketahui belum masuk “agama modern” yang dianggap lebih baik, maka penyiar agama Protestan, Islam, Katolik, dan Bahai pergi ke sana untuk mengajak orang Mentawai menganut agama modern tersebut
(Sihombing, 1960). Pada tahun 1901, Zending Protestan masuk ke Mentawai, Pendeta August Lett, bersama rekannya A. Kramer dari Jerman membuka misi Kristen Protestan di Sikakap (Coronese, 1986). Zending Protestan menjalankan misinya dengan menitikberatkan pada pelayanan, kesehatan (pengobatan dan kebersihan rakyat), pendidikan (permulaan sebagai persiapan dan pertukangan kecil-kecilan). Pendeta August Lett masuk ke tengah-tengah penduduk pedalaman. Hampir 9 tahun lamanya Zending Protestan masuk ke Pagai Utara dan Selatan belum mebuahkan hasil yang signifikan  kekristenan di Mentawai (Sihombing,1960). Pada 20 Agustus 1909, ketika Pendeta August Lett sedang bertugas sebagai perantara yang menjembatani pertikaian antara serdadu Belanda dengan orang Mentawai, tewas terbunuh, kemudian digantikan oleh Pendeta F. Borger yang menetap di Mentawai selama 20 tahun lebih (Coronese,1986).
Pada tahun 1915, Djago Mandi (seorang Demang) dari Silaoinan Taikako, menjadi orang Mentawai yang pertama-tama menjadi orang Kristen. Setelah bertambahnya orang Mentawai masuk Kristen, dibutuhkan tenaga pelayan. Maka, pada tahun 1920, Pendeta dari Sumatera Utara meringankan langkah melayani di Mentawai dengan jumlah yang cukup banyak, lebih kurang tiga puluh orang. Kekristenan di Mentawai berkembang pesat hingga pada 23 Agustus 1951 terbentuklah Lembaga Kekristenan di Mentawai bernama “Paamian Kristen Protestant Mentawai” (PKPM). Dengan demikian, tidak lama kemudian bulan November 1951, kerja sama antara Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dengan Paamian Kristen Protestant Mentawai (PKPM) resmi terjalin (Sihombing,1960) sampai kekarang.
Melalui para pedagang dari daratan Sumatera, terutama Suku Minangkabau yang intens masuk ke Mentawai, pengaruh Islam mulai berkembang. Mereka menduduki muara-muara sungai dan membentuk komunitas tersendiri sebagai pusat tempat pengumpulan hasil bumi orang Mentawai yang menjadi komoditas perdaganagan bagi komunitas suku Minangkabau (Coronese,1986). Dengan berbagai hambatan, seperti bahasa, pendidikan, dan budaya, maka relasi orang Mentawai dengan suku Minangkabau
hanya sebatas transaksi dagang, sehingga terkesan ada ketertutupan antara keduanya (Coronese,1986).
Penyiaran Islam ke Mentawai secara masif, dimulai ketika pengakuan kedaulatan Republik Indonesia (1950), banyak orang Mentawai masuk Islam dan mereka di sekolahkan ke tanah tepi, kemudian dikembalikan ke Mentawai, dengan berbagai fasilitis yang ada (Sihombing,1960). Gerakan ini dibantu oleh pemerintah, baik Pemerintah Sumatera Tengah maupun Pemerintah setempat, oleh Dinas Jawatan, perorangan, penghubung sosial, sehingga di ibu kota kecamatan didirikan mesjid dan surau tempat belajar mengaji bagi penduduk pribumi (Sihombing,1986). Usaha yang paling sukses adalah di Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, yang  berhasil mengislamkan 500 orang, sedangkan di dearah lain, mulai berkembang pesat (Sihombing,1986). Di setiap ibu kota Kecamatan di Mentawai hampir semua beragama Islam dan mayoritas masyarakat imigran dari tanah tepi (Sihombing, 1986; Coronese, 1986; Darmanto & Setyowati, 2012).
Katolik Roma, masuk ke Mentawai pada tahun 1953, lewat Misionaris dari Italia.  Orang pertama yang menginjakkan kaki di Siberut adalah Pastor Aurelio Cannizzaro, SX (Persoon, 1985). Walapun sebelumnya dari tahun 1917, tahun 1921, tahun 1924, 1925 dan tahun 1937, telah dikunjungi oleh misionaris kapusin, namun dengan berbagai pertimbangan mereka tidak sampai berhasil mengembangkan agama Katolik Roma di Mentawai (Persoon, 1985).

## Sudut Pandang Pemerintah
Perhatian Pemerintah RI di Mentawai dimulai tahun 1954. Di setiap ibu kota kecamatan di Mentawai mengadakan rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Agama Kristen Protestan, Katolik, dan Islam (Darmanto & Setyowati, 2012). Keputusan mereka antara lain: Arat Sabulungan harus dihapuskan, bila perlu menggunakan kekerasan dengan bantuan tenaga polisi, dan dalam tempo tiga  bulan diberikan kebebasan memilih salah satu agama yang sah (Coronese, 1986; Darmanto
& Setyowati, 2012). Berdasarkan keputusan tersebut, maka dengan pendekatan keamanan, orang Mentawai diwajibkan meninggalkan kepercayaan mereka, Arat Sabulungan , serta alat-alat dan atributnya sebagian besar disita dan dibakar. Para Sikerei dan Sikebbukat Uma (pimpinan Uma) tidak diperbolehkan menjalankan ritual tradisonal dan memakai segala atributnya (Darmanto & Setyowati, 2012). Dalam jangka pendek kebijakan ini seolah-olah efektif, namun mereka yang tinggal di pedalaman dan tidak bisa dijangkau oleh pemerintah saat itu, tetap menjalankan kehidupan tradisional sebagaimana biasanya (Darmanto & Setyowati, 2012).
Dengan sudut pandang yang beragam dari berbagai masing-masing pemerhati dan pencinta orang Mentawai, justru pandangan orang dari luar terhadap orang Mentawai belum membaik, malah lebih terpuruk. Beberapa institusi dari luar memandang orang Mentawai berhenti sebagai orang terpencil, daerah endemik malaria, sebagai orang kuno dan kolot, serta terkait dengan kemiskinan, kebodohan, kekacauan dan keras kepala, serta stigma-stigma lain. Berdasarkan cara pandang ini, maka tahun 1970, Pemerintah Sumatera Barat membentuk Badan adminitrasi khusus untuk mengembangkan Mentawai, dinamakan Otorita Pembangunan Kepulauan Mentawai (OPKM) (Darmanto & Setyowati, 2012). Badan ini dibentuk sebagai sarana pembangunan pemerintah sekaligus membantu operasi perusahaan kayu di seluruh Mentawai dalam menjalankan misinya membina desa sekitar tempat mereka beroperasi.
Kegiatan utama OPKM ini adalah pembangunan rumah di lima lokasi, Malancan, Maileppet, Muntei, Simalegi, dan Srilogui. Mereka membangun rumah berukuran 24 atau 30 m2, terdiri dari 1 kamar tempat tidur, 1 ruang dapur, serta 1 ruang beranda dengan atap seng. Bentuk rumah ini seragam dan terpusat (di kumpulkan dari beberapa uma). Awalnya mereka sangat antusias mendiami rumah tersebut, kemudian lambat laun ada yang kembali ke daerah asalnya (di uma lama) dan menanam pisang, talas, dan sagu sebagai makanan utama mereka. Badan ini secara resmi dihentikan pada tahun 1982  karena Bappenas menilai bermasalah
dengan struktur administrasi negara (Darmanto & Setyowati, 2012).
Berikutnya, di bawah kendali Kementrian Sosial direncanakan program  lain yang mirip dengan OPKM, yang dinamakan “Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing” disingkat menjadi (PKMT). Sebagaimana ditulis oleh Darmanto & Setyowati (2012),  inti program PKMT ini adalah membangun permukiman baru ( resettlement ) yang tinggal di lingkungan uma masing-masing di pedalaman. Mereka dikumpulkan dalam satu perkampungan dalam bentuk dusun atau desa yang dibentuk oleh pemerintah sendiri  (Darmanto & Setyowati, 2012). Pemerintah mengklaim bahwa program ini cocok dengan orang Siberut, yang masih hidup berkelompok se-uma-nya dengan dasar tradisional (Darmanto & Setyowati, 2012).
Pembangunan permukiman pertama di Siberut dimulai tahun 1972 dengan uji coba membuat delapan belas buah rumah di Pasakit (Desa Maileppet, Kec. Siberut Selatan sekarang). Ukuran dan tipe rumah yang dibangun mirip rumah yang dibangun oleh OPKM. Secara administrasi di perkampungan ini dipimpin oleh kepada dusun atau kepala desa (Darmanto & Setyowati, 2012). Di tempat permukiman yang baru ini banyak kendala yang dihadapi oleh orang Mentawai, di antaranya ialah jauhnya perladangan dan sumber makanan, dengan meningkatnya kontrol pemerintah terjadi kekacauan wewenang hukum adat lokal yang ada di uma (Arif, dan Purnomo, 1997, dalam Darmanto & Setyowati, 2012). Bahkan, ada kecenderungn terjadi pemaksaan (Coronese, 1986). Walaupun demikian,  menurut penelitian Darmanto (2010b),  uma sebagai unit sosial orang Mentawai tidak hilang. Mereka mengalami kesulitan dalam kehidupan sosial ekonomi. Namun, terjadi adaptasi dengan kesulitan yang mereka hadapi.
Proyek berikutnya adalah proyek berskala internasional yang melibatkan badan internasional, peneliti ternama, dan pemerintah pusat sampai daerah, yakni “Pelestarian Lingkungan termasuk Budaya Mentawai.” Dengan maraknya penelitian yang dilakukan oleh para peneliti mancanegara, seperti Schefold, Persoon, Coronese, maka perhatian dunia ke
Mentawai (Siberut) semakin meningkat. Dengan isu konservasi, maka muncul Lembaga yang dinamakan “Proyek Konservasi Alam Terpadu” (PKAT). WWF (1980) merilis rencana induk konservasi “ Saving Siberut: A Conservation Marterplan ”. Secara implisit proyek ini adalah melestariakan lingkungan dan budaya orang Mentawai serta mendukung kegiatan pariwisata (Darmanto & Setyowati, 2012). Kegiatan ini berikutnya berkembang menjadi “Taman Nasional Siberut (TNS).” Pemerintah pusat memberikan pengakuan terhadap kehadiran TNS, melalui Menteri Kehutanan RI, dengan Surat Keputusan No.407/Kpts-II/1993.

## TERBENTUKNYA POLA PERMUKIMAN BARU
Dinamika yang terjadi antara budaya luar dan budaya lokal di sebagian besar lokasi permukiman masyarakat Mentawai mengalami proses adaptasi. Dengan pengaruh tekanan dari luar, mereka terdorong untuk mengatur kehidupan mereka kembali sehingga keberlanjutan kehidupannya tetap berlangsung (Haviland,1988 dalam Silvia Devi, 2017). Namun, adaptasi tersebut belum begitu berarti. Terbentuknya permukiman baru yang dibuat oleh pemerintah maupun karena kehadiran perusahan kayu, perdagangan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional, memberikan pengaruh terhadap fungsi uma di Mentawai. Penelitian terdahulu oleh Darmanto & Setyowati, 2012 mengklasifikasi pola permukiman orang Mentawai di Siberut menjadi empat, yakni 1) permukiman yang terpisah dari permukiman bentukan pemerintah (asli), 2) pemukiman yang terbentuk sejak intervensi pemerintah tahun 1950-1960-an, 3) pemukiman yang terbentuk sejak intervensi pemerintah tahun 1950-1960-an, 4) permukiman bentukan pemerintah Program PKMT dan OPKM. Hal itu dapat dikemukakan satu per satu sebagai berikut. Permukiman yang terpisah dari permukiman bentukan pemerintah (asli).
1.  Pemukiman ini umumnya berada di pedalaman Siberut, kehidupan di Uma masih bergaya tradisional . Pemukiman ini dipertahankan agar terhindar dari intervensi Pemerintah dan sekaligus motivasi kunjungan
wisatawan wancanegara. Daerah ini masih terlihat di daerah: Sakuddei, Buttui, Sakaliou dan Alimoi (Darmanto & Setyowati, 2012).
Kawasan permukiman mereka merupakan milik uma dan tidak bisa dimasuki oleh uma lain untuk bermukim di sana. Mata pencaharian mereka masih didominasi oleh peramu dan pemburu (Schefold, 1991). Peralatan yang mereka pergunakan masih sederhana, belum mengalami inovasi yang lebih berkembang. Hasil buruan (seperti babi hutan dan rusa), dan hasil ramuan (meramu sagu) merupakan konsumsi sendiri belum ada yang diperjualbelikan di pasar yang lebih luas (Rudito, 1999). Bahkan, Reimer Schefold (1991: 56) mengatakan bahwa urusan pangan di Sakuddei tidak memiliki pranata  yang mendorong mereka memproduksi surplus. Artinya, mereka memproduksi hanya sekadar konsumsi mereka (subsistensi).
2.  Permukiman yang terbentuk sejak intervensi pemerintah tahun 1950--1960- an. Desa-desa seperti ini diwakili oleh Matotonan, Sirisurak di Saibi,Taileleu dan Sagulubbek. Ciri khasnya adalah adanya tanaman komersial, seperti kebun kelapa dan cengkih. Permukiman ini didorong oleh orang setempat (sibakkat laggai) dengan menyerahkan tanah untuk permukiman (Darmanto & Setyowati, 2012). Daerah ini berada di Pantai Barat.
3.  Permukiman yang terbentuk dari dorongan ekonomi. Lokasi pemukiman sepert ini muncul karena lokasi tersebut merupakan strategis dari sudut pandang ekonomi. Biasanya lokasi ini berada di daerah pesisir, tempat loppon tempat memuat kayu balok perusahaan kayu. Daerah ini ada di Subelen, Mabukku, dan Tiniti. Selain itu, ada permukiman yang dibentuk oleh komunitas pedagang Minangkabau dari Padang. Permukiman ini biasanya berkategori elit, berfasilitas lengkap, menjadi ibu kota kecamatan, dan letaknya rata-rata di muara sungai seperti Muara Sikabaluan (ibu kota Kecamatan Siberut Utara), Muara Siberut (ibu kota Kecamatan Siberut Selatan),
Sioban (ibu kota Kecamatan Sipora),  dan Sikakap (ibu kota Kecamatan Pagai Utara dan Selatan).
4.  Permukiman bentukan pemerintah program PKMT dan OPKM. Merupakan pola permukiman yang meluas di Siberut. Ciri khasnya adalah rumahnya seragam, hanya terdiri atas 1 kamar tidur, 1 ruang keluarga, dan 1 kamar mandi. Bahan-bahan rumahnya adalah dari kayu dan beratap seng, tanpa loteng.

## PERUBAHAN AMBIGU UMA SEBAGAI KOMUNITAS SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI
Konsep asli uma orang Mentawai bahwa lokasi permukiman yang ditempati merupakan milik uma yang bersangkutan dan merupakan satu komunitas se-uma (Schefold, 1991). Tiap uma menempati tanah ulayatnya sendiri (Darmanto & Setyowati, 2012). Mereka tidak mengalami kesulitan  lahan  garapan    dan  potensi  konflik dengan uma lain bisa diminimalisasi (Schefold, 1991).
Dengan berubahnya pola permukiman, terutama yang didorong oleh pemerintah, dengan sistem kawasan yang disatukan dari berbagai uma, maka konsep uma menjadi ikut berubah. Dalam satu kawasan permukiman baru, terdiri dari beberapa uma yang tidak saling berdekatan sebelumnya (Darmanto & Setyowati, 1991) dan lahan permukiman yang ditempati dimiliki oleh uma lain maka muncul istilah, sibakkat laggai (pemilik tanah) dan sitoi (penumpang tinggal di pemilik tanah). Hal itu memicu potensi konflik di antara mereka (Darmanto & Setyowati, 2012; Erwin,  2015). Pemerintah mendirikan sekolah, rumah ibadah, dan membuatkan rumah yang kecil, sempit, dan beratap seng, yang berukuran sama. Akibatnya, ketika orang Mentawai akan melaksanakan ritual di uma, mereka mengalami kesulitan. Karena kamar tidur hanya satu, hal itu juga menimbulkan kesulitan, terutama bagi keluarga yang memiliki anak banyak. Struktur pemerintahan ditata dan ditertibkan dengan membentuk pemerintah desa dan dusun (Darmanto & Setyowati, 2012).
Orang Mentawai yang tinggal di uma di perkampungan buatan pemerintah ini kehidupannya semakin dinamis dengan perladangan yang semakin jauh dan tuntutan pemerintah lokal semakin meningkat, relasi tidak lagi sebatas se-uma, tetapi menyesuaikan diri dengan lingkungan uma lain, sehingga orang Mentawai yang tinggal di uma seperti ini merasa ada unsur keterpaksaan (Coronese,1986),  pindah dari pemukiman lama (asli) ke pemukiman baru, buatan pemerintah (Darmanto & Setyowati, 2012). Sebagai bentuk adaptasi, sebagian uma membangun kembali rumah mereka di perkampungan lama, sebagai rumah alternatif, tempat mereka berladang dan beternak, (Febrianto & Fitriani, 2012; Wagner dalam Persoon,1985). Pada hari Senin – Jumat, mereka berada di perkampungan lama. Kemudian, pada hari Sabtu dan Minggu berada di perkampungan baru. Anak-anak mereka yang sekolah ditinggal di perkampungan baru berhari-hari lamanya (Darmanto & Setyowati, 2012). Hal itu tentu sangat berpengaruh terhadap pola pengasuhan anak.
Darmanto dkk. menerangkan bahwa perubahan di Mentawai sudah berproses walaupun tidak merata di setiap tempat di Siberut. Sebagian kembali lagi ke tempat permukiman lama, beraktivitas berladang, meramu sagu, mengumpulkan rotan, menanam pisang, keladi, coklat, beternak ayam dan babi, dan melaksanakan ritual kembali dalam bingkai tadisi uma sebagaimana sedia kala (Darmanto & Setyowati, 2012). Dengan dinamika budaya yang terjadi sepanjang sejarah, sebagian lain orang Siberut mampu berinteraksi dengan dunia yang lebih gobal, pengusaha kayu, peneliti dari mancanegara, ahli konservasi antarnegara, pejabat birokrasi (Darmanto & Setyowati, 2012; Rudito, 1999).
Bahkan, hasil penelitian Erwin (2015) di Desa Madobag dan Desa Matotonan dari 30 RT sebagai informan menunjukkan hasil sebagai berikut. 1). Sebanyak 33% rumah yang dibangun Kementerian Sosial sudah diperbaiki sendiri oleh penghuninya; 2). Pendidikan orang tua tertinggi SD, anak-anak sudah ada tamatan SMP dan SMA bahkan Sarjana; 3). 60% pekerjaan orang tua
adalah petani pisang dan keladi, sedangkan yang lain peladang; 4). Penghasilan rumah tangga, yang berpengasilan Rp 125.000--Rp300.000 sebanyak 40%, di atas Rp.300.000 – Rp.600.000, sebanyak 40%, dan yang berpengasilan di atas Rp600.000 sebanyak 20%; 5) Alat transportasi yang dipergunakan kebanyakan perahu tak bermesin, sedangkan pong-pong masih sedikit; 6) Bidang peternakan yang mayoritas digeluti adalah babi, ayam, dan di beberapa tempat itik air.
Dari uraian di atas tergambar bahwa dengan pengaruh dari budaya luar orang Mentawai sudah berproses ke arah modernisasi. Hasil penelitian Darmanto & Setyowati (2012) menunjukkan bahwa walaupun sudah terjadi perubahan di kalangan orang Mentawai, praktik-praktik ritual Arat Sabulungan yang diselenggarakan di uma masih berjalan. Ketika waktunya pergi ke gereja atau ke mesjid juga diikuti ramai-ramai, posisi penting Sikerei dalam pengobatan tradisional masih berlangsung, sejalan dengan itu hasrat untuk berobat ke Puskesmas juga berjalan. Bangunan relasi ini dipengaruhi oleh relasi di uma, dinamakan relasi ambigu (Schefold,2991). Pada sisi lain, anggota uma ( lalep ) menampilkan kejayaan dirinya pada saat yang sama harus menjaga solidaritasnya terhadap uma-nya sendiri. Gaya kehidupan seperti ini, oleh Darmanto & Setyowati (2012), mengistilahkannya “ zona abu-abu.” Variasi kehidupan modern yang merupakan pengaruh dari luar dihasratkan juga praktik-praktik tradisional konsep uma dijalankan, maka muncul budaya baru, yakni budaya yang mendua.

## PENGARUH PERUBAHAN POLA PERMUKIMAN TERHADAP EKONOMI LOKAL DAN UMKM
Hasil Penelitian para peneliti Mentawai seperti Persoon (1985), Coronese (1986), Schefold (1991), Rudito (1999) hingga Darmanto & Setyowati (2012), Febrianto & Fitriani (2012) serta Erwin (2015) dan Devi (2017) medeskripsikan bahwa sistem perekonomian masyarakat Mentawai masih pada level ekonomi subsistensi. Erwin (2015) melihat bahwa modal sosial masyarakat Siberut tinggi, namun tingkat
kesejahteraan mereka justru rendah dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Bahkan, adanya pendapat yang mengatakan bahwa tinggi rendahnya modal sosial suatu komunitas berbanding lurus dengan kualitas pembangunan sumber daya manusia pada komunitas tersebut. Pendapat ini terbantahkan pada situasi sosial ekonomi di Siberut. Adri  Febrianto
& Erda Febriani (2012) melakukan penelitian di Kecamatan Siberut Utara, Kecmatan Siberut Selatan, Sipora dan Pagai, dengan mengambil beberapa sampel setiap kecamatan,  dengan hasil mata pencaharian orang Mentawai dikategorikan dalam empat kategori, berburu dan meramu, bercocok tanam di ladang, memelihara ternak dan menangkap ikan dan terakhir adalah berdagang. Pemahaman berdagang bagi orang Mentawai sebatas pemasok perorangan dari hasil pertanian mereka ke pedagang betulan orang tanah tepi , yang tinggal di ibu kota kecamatan. Dari grafik Perkembangan UMKM 2020 (Penulis olah sendiri, dengan sumber data dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kab. Mentawai, 2020) terlihat bahwa UMKM di Mentawai masih pada level mikro, sedangkan level kecil dan menengah dikuasai oleh pendatang dari tanah tepi.
Undang-Undang no 20/2008, tenang UMKM memberikan kriteria seperti tampak pada tabel 1.
Tabel 1. Jenis Usaha Masyarakat Mentawai
Jenis Usaha Kekayaan bersih Hasil Penjualan/thn Mikro Sd 50.000.000 Sd 300.000.000 Kecil Dari 50 jt-300  jt 300 jt-2,5 M Menengah 500 jt-10 m 2,5 m- 50 m Sumber: BPS Kab. Kep. Mentawai Berdasarkan kriteria pada tabel 1, keberadaan orang Mentawai berpartisipasi mengembangkan usahanya, juga masih pada level pengusaha mikro. Padahal, potensi sumber daya ekonomi, seperti tanah, kebun pisang, talas, dan sagu mereka miliki. Sementara itu, pengusaha kecil dan menengah rata-rata berada pengelolaan masyarakat dari tanah tepi yang sudah lahir di Mentawai, bekerja sama dengan pengusaha yang berada di tempat lain selain Mentawai.
Hasil temuan Adri Febrianto dan Erda Febriani (2012), posisi orang Mentawai dalam rantai jaringan distribusi barang berada di dusun masing-masing secara perseorangan tidak mengatasnamakan uma dan bertindak sebagai pengumpul hasil pertanian. Hasil pertanian masyarakat bisa dibayar dengan uang dan atau barter dengan barang yang yang didrop dari ibu kota kecamatan. Pedagang perantara di ibu kota kecamatan (dari tanah tepi) yang menjualnya ke Padang sebagai pedagang besar. Harga pasar yang berlaku di Padang, hanya pedagang perantara yang ada di ibu kota kecamatan yang mengetahui. Orang Mentawai sebagai pengumpul di desa dan dusun tidak mengetahuinya secara pasti.
Grafik Perkembangan UMKM 2020 menunjukkan bahwa pada level mikro sebanyak 822 pengusaha atau (42%) merupakan pengusaha lokal (orang Mentawai), sedangkan non-Mentawai sebanyak 1116 pengusaha atau (58%). Pada level pengusaha kecil, sebanyak 33 pengusaha atau (15%) merupakan pengusaha likal, sedangkan non Mentawai sebanyak 191 pengusaha (85%). Pada level usaha menengah orang Mentawai 4 pengusaha (11%), sedangkan non-Mentawai sebanyak 34 pengusaha (89%). Pada sisi lain, potensi sumber daya alam Mentawai cukup menjanjikan, seperti pariwisata, perikanan, kelautan, dan perikanan, termasuk memiliki ombak surfing terbaik dunia versi majalah CNN Travel (cnn.com).
Kehidupan soial budaya di uma yang egaliter, ambigu, dan involusi (Schefold, 1991) merupakan potensi yang membuat orang Mentawai sulit untuk membangun relasi dan jaringan usaha dengan orang luar dari uma-nya sendiri. Kondisi ini membuat daya pikir dan daya juang untuk berproduksi lebih dari sekadar untuk konsumsi sendiri dan kebutuhan ritual di uma (subsisten) sehingga seakan-akan dalam sosial- budaya Mentawai tidak memiliki pranata untuk berproduksi lebih (Schefold,1991).
Menurut Damsar (1997), titik tolok melihat perkembangan ekonomi adalah individu yang didasari oleh berguna-tidaknya seseorang individu yang hadir di tengah-tengah kelompoknya memberikan pengaruh bertindak ekonomi. Di kalangan uma Mentawai, peran aktor
ini belum muncul sebagai penggerak UMKM dan kehidupan sosial-ekonomi.
Pada Bulan Mei 2021 penulis mencoba menyebarkan kuesioner kepada 20 orang anak Mentawai yang tinggal di Desa Madobag dan Matotonan, Kecamatan Siberut Selatan. Semua menjawab bahwa keluarga mereka memiliki kebun pisang, talas, dan sagu. Sementara itu, 19 orang menjawab hasil kebun mereka hanya untuk dikonsumsi sendiri dan tidak diproses lebih lanjut untuk dijual atau diolah untuk dijual. Semua responden menjawab bahwa mereka tidak dibantu oleh uma lain. Semua dikerjakan oleh keluarga sendiri. Persoalan kepercayaan terhadap orang lain selain se-uma dan animo mereka membangun jaringan dengan orang lain juga masih agak rendah.

## PENUTUP
Keterikatan orang Mentawai terhadap uma, sebagai komunitas sosial-budaya dan ekonomi, merupakan potensi bagi mereka untuk berkembang lebih dari sekedar apa yang dihadapi hari ini. Kehidupan di uma yang sudah berjalan sedemikian rupa, sudah memiliki modal sosial dan modal budaya yang perlu dikembangkan dan diperkuat sebagai energi positif untuk peningkatan kesejahteraan mereka di uma maupun di masyarakat yang lebih luas (Koentjaraningrat, 2015:144). Kehadiran budaya luar tidak begitu berpengaruh terhadap kehidupan sosial-budaya Mentawai di uma, seperti yang digambarkan oleh Shefold (1991) dengan istilah involusi. Malah mereka tetap bertahan walaupun terjadi perubahan bentuk lingkungan perumahan dan bentuk rumah yang dibangun oleh pemerintah dengan gambaran sifat relasi, yang masih bertahan seperti di uma, yaitu ambigu (Schefold, 1991; Darmanto & Setyowati, 2012). Dalam dunia ekonomi-bisnis dengan kondisi seperti ini menjadi terhalang membangun relasi yang saling menguntungkan sebagai modal sosial yang memengaruhi tindakan ekonomi (Damsar, 1997).
Kondisi tersebut masih berlaku hingga kini sebagaimana hasil penelitian para peneliti Mentawai terdahulu. Penelitian ini menegaskan bahwa sistem perekonomian masyarakat Mentawai masih pada level ekonomi subsistensi
dan system ekonomi mereka masih memiliki keterikatan dengan uma mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Yulia, R., Z. Zulfa, & H. Naldi. (2018). “Improving the Government Policy on the Arat Sabulun- gan Tradition in Mentawai Islands,” dalam TAWARIKH , 10 (1), 59-74.
Husnita, L. (2016). “The Empowerment of Gold
Miners Woman in Minangkabau to Support Household Economy,” dalam MIMBAR , 32 (1), 187-193.
Febrianto & Fitriani. (2012). “Orang Mentawai: Peladang Tradisional dan Ekonomi Pasar,” dalam Jurnal Humanus . Vol.XI No.2 tahun 2012. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
Erwin. (2015). “Model Permberdayaan Masyarakat Mentawai Melalui Penguatan Kelembagaan Lokal di Pulau Siberut,” dalam Jurnal Sosio Konsepsia Vol:04 No.2 April Tahun 2015.

## Buku
Darmanto, Setyowati, B. Abidah. (2012). Berebut Hutan Siberut: Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi . Jakarta: Balai Pustaka. Damsar. (1997). Sosiologi Ekonomi . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Koentjoroningrat. (2015). Pengantar Ilmu
Antropologi,Edisi Revisi. Jakarta: PT.Rineka Cipta. Rudito, Bambang. (1999). Masyarakat Kebudayaan
Suku Bangsa Mentawai . Padang.
Laboratorium Antropologi Mentawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas Andalas.
Schefold, Reimar. (1991). Mainan Bagi Roh . Jakarat: Gramedia.
Coronese, Stefano. (1986). Kebudayaan Suku Men- tawai . Jakarta: Grafidian Jaya.
Weruin, Ura.U. (2014). Manusia, Kebudayaan, dan
Masyarakat: Konsep Dasar dan
Relasi Dialogis antara Manusia, Kebudayaan, Alam,” dalam Kerangka Ilmu Sosial Budaya Dasar . Tangerang: Pustaka Mandiri.
Sihombing, Herman. (1960). Mentawai . Jakarta: Pradnya Paramitra. Persoon. G. A. (1985). Pulau Siberut: Pembangunan Sosio-Ekonomi, Kebudayaan Tradisional, dan
Lingkungan Hidup . Jakarta: Bhratara Karya
Aksara.