## DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI WILAYAH
INDONESIA TIMUR
(Studi kasus Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Papua pada tahun 2013- 2016)

## Afrizal Noor Afif Yulianti
Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (USM)
Diterima: April 2018. Disetujui: Juli 2018. Dipublikasikan: Oktober 2018

## ABSTRACT
This research to analyze the influence of Local Regional Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Profit Sharing Fund (DBH), and Economic Growth to Human Development Index (HDI) at the District/City in Papua. The sample used in this study was 25 of  District/City in  Papua. The types of data used are secondary data  sourced from the report realization  of  APBD  in  2013-2016,  as  well  as  data  on  the  Human  Development  Index  (HDI) obtained through the official website of Directorate General of Financial Equalization (DJPK) and the Central Bureau of Statistics (BPS). Data retrievalmethod using a purposive sampling technique.
Research  result  show  that  Local  Revenue  (PAD)  and  Special  Allocation  Fund  (DAK)  and Profit  Sharing  Fund  (DBH)  effect  on  the  Human  Development  Index  (HDI).  While  the  General Allocation Funds (DAU), has no effect against the Human Development Index (HDI).
Keywords : Local Revenue(PAD), General Allocation Fund(DAU), Special Allocation Fund(DAK), Profit Sharing Fund (DBH),and Human Development Index (IPM)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan  Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH), terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  pada  Kabupaten/Kota  di  Papua.  Sampel  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah 25 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua. Jenis data yang dipakai adalah data  sekunder  yang  bersumber  dari  Laporan  Realisasi  APBD  pada  tahun  2013-2016,  serta  data Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  yang  diperoleh  melalui  website  resmi  Direktorat  Jendral Perimbangan  Keuangan  (DJPK)  dan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  Metode  pengambilan  data menggunakan teknik purposive sampling.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK),  dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  berpengaruh  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU), tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

## PENDAHULUAN
Dalam publikasi UNDP (United Nation Development Programme) melalui Human  Development  Report  tahun  1996  tentang  Konsep  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM),  pembangunan  manusia  didefinisikan  sebagai  “a  process  of enlarging people’s choices’’ atausuatu proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting dari kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup  sehat,  tingkat  pendidikan  yang  memadai  serta  standar  hidup  layak.  Secara spesifik,  UNDP  menetapkan empat  elemen  utama  dalam  pembangunan  manusia, yaitu  produktivitas  (productivity),  pemerataan  (equity),  kesinambungan (sustainability), dan pemberdayaan (empowerment). Pencapaian tujuan pembangunan  manusia  bukanlah  hal  yang  baru  bagi  Indonesia  dan  selalu  ada penekanan  pada  pemenuhan  tujuan  tersebut,  yaitu  pemenuhan  pendidikan  dan kesehatan  serta  pemberantasa  n  kemiskinan.  Titik  berat  pembangunan  nasional Indonesia  sesungguhnya  sudah  menganut  konsep  IPM  yang  dipublikasikan  oleh UNDP diatas, yakni konsep pembangunan manusia seutuhnya yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental, maupun spriritual.
Untuk  meningkatkan  IPM  tidak  semata–mata  hanya  pada  pertumbuhan ekonomi,  namun  pembangunan  dari  segala  aspek.  Agar  pertumbuhan  ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka perlu disertai dengan pembangunan yang  merata  di  segala  bidang,  baik  itu  dibidang  pendidikan,  kesehatan,  serta pelayanan  umum.  Dengan  adanya  pemerataan  pembangunan,  terdapat  adanya jaminan  bahwa  semua  penduduk  merasakan  hasil  dari  pembangunan  tersebut. (Ardiansyahdan  Widyaningsih,2014).  Pembangunan  manusia  di  Indonesia sesungguhnya sudah menganut konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tertuang  dalam  Rancangan  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN). Hal ini sesuai dengan peraturan UU No. 25 tahun 2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  Dengan  berlakunya  UU  Nomor  32  tahun
Vol. 16, No. 4    Oktober 2018
2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  memberikan  kewenangan  penuh  bagi masing–masing daerah, baik ditingkat provinsi, maupun ditingkat kabupaten atau kota  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  daerahnya  dengan  sedikit intervensi dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dikenal dengan nama Otonomi Daerah. Dengan adanya desentralisasi, diharapkan pembangunan lebih berhasil dan dapat  memberikan  serta  meningkatkan  salah  satu  indicator  pembangunan  yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Salah  satu  aspek  yang  penting  dalam  desentralisasi  adalah  permasalahan desentralisasi  fiskal,  dimana  desentralisasi  fiscal  mensyaratkan  bahwa  setiap kewenangan  yang  diberikan  pemerintah  daerah  harus  disertai  pembiayaan  yang besarnya  sesuai  dengan  beban  kewenangan  daerah  masing–masing.  Pemerintah Pusat berkewajiban untuk menjamin sumber keuangan atas pendelegasian uang dan wewenang  dari  masing–masing  daerah.  Berdasarkan  UU  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah Daerah.  Dana  Perimbangan  yang  dimaksud  terdiri  dari  Dana  Alokasi  Umum (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH).  Dana perimbangan  bertujuan  untuk  mengurangi  ketimpangan  antar  daerah.  Sumber pembiayaan lainya adalah PAD  yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, serta pendapatan lain–lain yang sah.
Fenomena yang sedang terjadi saat ini yaitu terjadinya perbedaan yang signifikan antara wilayah Indonesia timur dan barat mengenai aspek–aspek yang berpengaruh terhadap besarnya Indeks Pembangunan Manusia, berdasarkan data yang terdapatdalam BPS tahun 2015
Tabel 1

## kondisi kesenjangan antara indonesia bagian barat dengan timur
No  Indikator Indonesia barat Indonesia Timur 1 Indeks Pembangunan Manusia 78,39% 56,76 % 2 Angka Harapan Hidup 74, 50 tahun 53,60 tahun 3 Angka Harapan Pendidikan 14,85 tahun 9,94 tahun 4 Kesenjangan Ekonomi 16,9 juta 6,4 juta
Sumber : data kesenjangan ekonomi, BPS 2015
Terdapat  kesenjangan  data  IPM  antara  wilayah  Indonesia  barat  dengan Indonesia  timur  sebesar  21,36%,  sedangkan  untuk  indikator  lain  seperti  Angka Harapan  Hidup  sebesar  20,9%,  Angka  Harapan  Pendidikan  sebesar  4,91%, sedangkan  kesenjangan  ekonomi  sebesar  10,5%.  Berdasarkan  fenomena  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  kesenjangan  pembangunan  antara  wilayah  barat  dan timur sangatlah besar, untuk itu focus pemerintah untuk melakukan pembangunan di  wilayah  Indonesia  timur  merupakan  langkah  yang  penting  dan  berpengaruh besar terhadap peningkatan IPM di wilayah tersebut, alas an dipilihnya kabupaten / kota di provinsi Papua karena kondisi pembangunan yang tergolong terlambat serta peningkatan  IPM  yang  cenderung  tidak  signifikan  data  yang  ditunjukan berdasarkan data yang ada di BPS provinsi Papua tahun 2016.
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 16, No. 4    Oktober 2018
Tabel 2
Perkembangan Indikator IPM tahun 2013-2016
No. Indikator Periode 2013 2014 2015 2016 1 IPM 56,25 56,75 57,25 58,05 2 Angka Harapan Hidup 64,76 64,48 65,09 65,12 3 Angka Harapan pendidikan 09,58 10,02 10,46 10,23 4 Kesenjangan Ekonomi 63,9 64,16 64,69 66,37
Sumber : data BPS tahun 2016,IPM dengan metode baru
Dari  data  tabel  diatas  kenaikan  yang  terjadi  pada  indikator  IPM  adalah sebesar 0,5 %, sedangkan untuk indikator lain seperti Angka Harapan pendidikan, Angka  Harapan  Hidup,  serta  Kesenjangan  eknomi  berturut  turut  naik  secara signifikan sebesar 0,7 %, 0,3 % dan 2,46 %. Dan peningkatan dari setiap indikator tersebut merupakan peningkatan yang rendah diantara tiap provinsi di Indonesia.
Fokus pemerintah untuk meningkatkan perkembangan IPM serta kemajuan wilayah  Indonesia  timur,  khususnya  wilayah  yang  masih  jauh  tertinggal  yaitu wilayah  Papua,  langkah  yang  perlu  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  melalui pemerintah daerah dengan cara melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan  perbaikan  pelayanan  umum.  Perbaikan  pelayanan  umum  ini  dilakukan pemerintah dengan menggunakan system pengalokasian pendapatan yang termasuk didalamnya adalah pengalokasian PAD, DAU, DAK, serta DBH yang merupakan faktor  determinan  dalam  peningkatan  kesejahteraan  serta  peningkatan
Vol. 16, No. 4    Oktober 2018
IPM.Pengalokasian  ini  diwujudkan  dalam  bentuk  pembangunan  infrastruktur daerah seperti jalan, rumahsakit, serta pelayanan umum yang lain.
Penelitian  ini  merupakan  pengembangan  dari  penelitian  (Ardiansyah  & Widyaningsih,  2014)  yang  meneliti  tentang  pengaruh  PAD,  DAU,  dan  DAK, terhadap Indek Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Perbedaanya adalah penelitian ini menambahkan variabel Dana Bagi Hasil , dengan periode penelitian terbaru dan rentang waktu yang lebih panjang  yaitu  dari  tahun  2013  sampai  dengan  tahun  2016.  Karena  dengan menggunakan empat tahun diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi IPM saat ini, Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul skripsi ini  adalah  “Determinan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  wilayah  Indonesia Timur”  (studi  kasus  Pemerintah  kota  /  kabupaten  Provinsi  Papua  tahun  2013  - 2016).  Berdasarkan  urain  diatas  tujuan  dari  penelitian  tersebut  diharapkan  dapat menjawab rumusan masalah berikut: Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap  indek  pembangunan  manusia,  apakah  dana  alokasi  umum  berpengaruh terhadap  indek  pembangunan  manusia,  apakah  dana  alokasi  khusus  berpengaruh terhadap  indek  pembangunan  manusia  ,  apakah  dana  bagi  hasil  berpengaruh terhadap indek pembangunan manusia.

## TELAAH PUSTAKA
a.  Teori Keagenan
Konsep dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori keagenan. Teori  keangenan  (Agency  Theory)  mendefinisikan  hubungan  keagenan  sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) terlibat dengan orang lain (agent) untuk  melakukan  pelayanan  kepada  mereka  yang  melibatkan  beberapa  otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Menurut Jensen dan Mecling (1976), masalah keagenan  dapat  muncul  karena  setiap  individu  diasumsikan  akan  mempunyai preferensi  untuk  memaksimalkan  utilitas  pribadi  yang  kemungkinan  besar berlawanan  dengan  kepentingan  individu  lain.  Permasalahan  keagenan  ini mengakibatkan terjadinya asimetri informasi (information asymmetry) dan konflik kepentingan (conflict of interest).
Vol. 16, No. 4    Oktober 2018
Keterkaitan teori keagenan (agency teory) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah  dalam penyaluran  dana  perimbangan  dan  juga  hubungan  antara  masyarakat  yang diproksikan oleh DPRD (principal) dengan pemerintah daerah (agent). Pemerintah pusat  mendelegasikan  wewenang  kepada  pemerintah  daerah  dalam  mengelola rumah  tangganya  sendiri  (Scott,  2011  dalam  Ardiansyah  &  Widiyaningsih 2014).Oleh karena itu sebagai konsekuensi dari pendelegasian wewenang tersebut, pemerintah pusat.Dasar pengembangan konsep dalam penelitian ini menggunakan teori keagenan.Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal  sebagai  pihak  pertama  dengan  agen  sebagai  pihak  lainya  yang  terikat kontrak perjanjian.Pihak principal merupakan pihak yang bertugas membuat suatu kontrak,  mengawasi  dan  memberikan  perintah  atas  kontrak,  mengawasi  dan memberikan  perintah  atas  kontrak  tersebut.Sedangkan  pihak  agen  bertugas menerima  dan  menjalankan  kontrak  tersebut.Sedangkan  pihak  agen  bertugas menerima dan menjalankan kontrak yang sesuai dengan keinginan pihak principal.
Dalam  hubungan  keagenan  antara  eksekutif  dan  legislatif,  eksekutif (Pemerintah  Daerah)  bertindak  sebagai  agen  dan  legislatif  (DPRD)  bertindak sebagai  principal.Dalam  menyusun  anggaran  daerah  dalam  bentuk  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang selanjutnya diserahkan ke pada DPRD untuk diperiksa. Jika RAPBD sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah  daerah  (RKPD),  maka  pihak  legislatif  (DPRD)  akan  melakukan pengesahan terhadap RAPBD menjadi APBD. Diman APBD ini dijadikan sebagai alat untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.
b.  Pendapatan Asli Daerah
Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat  dan  Daerah  pengertian  Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  adalah  pendapatan yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai peraturan perundang  – undangan.. Dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada  daerah  dalam  menggali  pendanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah sebagai  perwujudan  dari  asas  desentralisasi.  Sedangkan  menurut  pengertian (Indra,2011;148)  mengungkapkan  bahwa  pengertian  Pendapatan  Asli  daerah
Vol. 16, No. 4    Oktober 2018
(PAD)  merupakan  semua  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  sumber  ekonomi asli  daerah.Kelompok  pendapatan  asli  daerah  dipisahkan  menjadi  empat  jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil  pengelolaan  kekayaan  milik  daerah  yang  dipisahkan,  lain-lain  Pendapatan Asli Daerah yang sah.
c.  Dana Alokasi Umum
Dana  Alokasi  Umum  adalah  dana  yang  berasal  dari  APBN  yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayaai kebutuhan  pengeluaran  daerah  masing  –  masing  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi  (PP  No.  55  Tahun  2005).  DAU  dialokasikan  kepada  setiap  daerah dalam  rangka  menjalankan  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  memberikan pelayanan  publik  kepada  masyarakat.Selain  itu  DAU  bertujuan  untuk  mengisi kesenjangan  dan  kebutuhan  fiskalnya  dan  didistribusikan  dengan  formula berdasarkan prinsip tertentu secara umum mengindikasi bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada yang kaya.
d. Dana Alokasi Khusus.
Menurut  Undang  –  Undang  nomor  33  tahun  2004,  Dana  Alokasi  Khusus adalah  dana  yang  berasal  dari  APBN,  yang  dialokasikan  kepada  daerah  untuk membiayai  kebutuhan  khusus.berdasarkan  Undang  –  Undang  Nomor  25  Tahun 1999  yang dimaksut kebutuhan khusus disini adalah kebutuhan  yang tidak dapat diperkirakan  dengan  menggunakan  rumus  alokasi  umum,  dalam  pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya  : dikawasan transmigrasi,  kebutuhan  beberapa  jenis  investasi  /  prasarana  baru,  pembangunan jalan  baru  didaerah  terpencil,  saluran  irigasi  primer,  dan  kebutuhan  yang merupakan komitmen dan prioritas nasional.
e. Dana Bagi Hasil
Menurut undang – undang Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil  (DBH)  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN,  yang dialokasikan  kepada  daerah  dengan  memperhatikan  potensi  daerah  penghasil
Vol. 16, No. 4    Oktober 2018
berdasarkan  angka  presentase  tertentu  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari Dana Bagi Hasil untuk mengurangi ketimpangan  fiskal  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Dana  Bagi Hasil  bersumber  dari  pajak  dan  sumber  daya  alam.  aan  iuran  eksplorasi  dan iuraneksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yangbersangkutan; penerimaan  perikanan  yang  diterima  secara  nasional  yangdihasilkan  dari penerimaan  pungutan  pengusahaan  perikanan  danpenerimaan  pungutan  hasil perikanan; penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayahdaerah yang  bersangkutan;  penerimaan  pertambangan  gas  alam  yang  dihasilkan  dari wilayahdaerah  yang  bersangkutan;  penerimaan  pertambangan  panas  bumi  yang berasal daripenerimaan setoran bagian Pemerintah, iuran tetap dan iuranproduksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
f. Indeks Pembangunan Manusia
Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk  (a  process  of  enlarging  the  choices  of  people).  Tujuan  utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan  yang memungkinkan rakyat untuk menikmati  umur  panjang,  sehat,  dan  menjalankan  kehidupan  yang  produktif (United Nation Development Programme – UNDP).
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  mengukur  capaian  pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar.Menurut BPS (2014) Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu  lahir.Selanjutnya  untuk  mengukur  dimensi  pengetahuan  digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.Adapun untuk mengukur  dimensi  hidup  layak  digunakan  indikator  kemampuan  daya  beli masyarakat  terhadap  sejumlah  kebutuhan  pokok  makanan  dan  bukan  makanan, yang  dilihat  dari  rata-rata  besarnya  pengeluaran  per-kapita  sebagai  pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

## Kerangka Konseptual
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  mengenai  pengaruh  antara Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), terhadap Indek Pembangunan Manusia. Dapat dibentuk kerangka konseptual sebagai berikut

## Kerangka Pemikiran
PAD (X 1 ) H1 H2 DAU (X 2 ) H3 IPM (Y) DAK (X 3 ) H4 DBH (X 4 )
Semakin  besarnya  pendapatan  asli  daerah  yang  diterima,  maka  semakin besar  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  kebijakan otonomi.daerahnya sendiri.Kebijakan desentraliasasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian  daerah,  pemerintah  daerah  otonom  mempunyai  kewenangan  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa yang berdasrkan  masyarakat  (UU  32/2004).  Kemampuan  daerah  untuk  menyediakan pendanaan  yang  berasal  dari  daerah  sangat  bergantung  pada  kemampuan
Vol. 16, No. 4    Oktober 2018
merealisasikan  potensi  ekonomi  tersebut  menjadi  bentuk  –  bentukkegiatan ekonomi  yang  mampu  menciptakan  perguliran  dana  untuk  pembangunan  daerah yang  berkelanjutan  yang  nantinya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat yang  akan  berdampak  juga  pada  peningkatan  IPM.  Hal  ini  didukung  oleh  hasil penelitian  dari  Ardiansyah  &  Widiyaningsih  (2014),  menyebutkan  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator pengukur kualitas pembangunan  manusia.  Sementara  Adiputra,  dkk  (2015),  menyebutkan  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kualitas  pembangunan  manusia.berdasarkan  paparan  tersebut  dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.
H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indek Pembanguna Manusia.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indek Pembangunan Manusia
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  untuk mengurangi  kesenjangan  fiskal  antar  daerah  sehingga  terjadi  pembanguna  yang merata  disetiap  daerah.  Oleh  karena  itu,  penggunaan  daan  ini  diharapkan  dapat berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang merupakan tuntutan dari otonomi daerah. Diman kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan pembangunan serta  perbaikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  dialokasikan  pada  belanja modal.  Jika  kondisi  masyarakat  menjadi  lebih  baik  maka  pembanguan  manusia akan berhasil pula.jadi yang dipikirkan bukan alokasi tinggi bagi kemajuan daerah tetapi pada pengalokasian yang tinggi untuk peningkatan kesejahteraan. Oleh sebab itu,  pemerintah  daerah  diharapkan  mampu  mengelola  dana  ini  dengan  baik  dan mengalokasikan  untuk  membiayai  pengeluaran  daerah  yang  berorientasi  pada peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  pembangunan  dan  perbaikan pelayanan kepada masyarakat (Adiputra, dkk, 2015). Hal ini juga sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lugastoro  &  Ananda  (2013)  yang  menunjukan adanya pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan manusia.
H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indek Pembangunan Manusia
Vol. 16, No. 4    Oktober 2018

## Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indek Pembangunan Manusia
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ardiansyah  dan  Widyaningsih (2014) menunjukan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap Indek Pembangunan Manusia.Dimana  penggunaan  dan  pemanfaatan  DAK  yang  didasarkan  pada wewanang Pemda karena DAK merupakan dari APBD. Sejak berlakunya otonomi daerah  penggunaan  DAK  meliputi  tujuh  bidang  pelayanan  pemerintahan  yakni pendidikan, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, prasarana pemerintah, kelautan dan  perikanan,  serta  lingkungan  hidup..  penggunaan  DAK  ini  bertujuan  untuk menunjang penerimaan daerah serta meningkatkan kapasitas belanja modal daerah. Jadi  hal ini  dapat  mendororng  peningkatan  mutu  kualitas  pembangunan  manusia melalui penggunaan DAK yang akan meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang.Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang  dilakukan  oleh  Irwanti  (2014)  menunjukkan  bahwa  Dana  Alokasi  Khusus berpengaruh  positif  terhadap  IPM.  Lugastro  (2013)  menyatakan  bahwa  Dana Alokasi  Khusus  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  IPM.  Berdasarkan  teori diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut
H3  : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indek Pembangunan Manusia

## Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indek Pembangunan Manusia
Dana  Bagi  Hasil  adalah  salah  satu  bagian  dari  dana  perimbangan  yang pengalokasiannya  ditujukan  untuk  Pemerintah  Daerah.  Sumber  DBH  yaitu pendapatan  APBN  yang  dilihat  dari  potensi  masing-masing  daerah  berdasarkan presentase.  DBH  digunakan  untuk  membiayai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal  antara  tingkat  pemerintahan  dengan  cara  meratakan  kemampuan  fiskal antar  pemerintah  daerah  guna  memacu  belanja  daerah  dalam  membiayai kegiatan-kegiatan  yang  berdampak  pada  pembangunan  nasional,  pencapaian infrastruktur publik, dan memacu pendapatan daerah.
Vol. 16, No. 4    Oktober 2018
Hal  tersebut  didukung  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Lugastoro  dan  Ananda  (2013)  menyatakan  bahwa  Dana  Bagi  Hasil  berpengaruh positif  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia.Berdasarkan  paparan  tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H4 : Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Indek Pembangunan Manusia

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  variabel  independen  atau  variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya  variabel dependen atau terkait (Sugiyono, 2010).  Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH). Serta variabel dependen yaitu Indek Pembangunan Manusia (IPM).

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh daerah yang  dipungut  berdasarkan  Peraturan  Daerah  yang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. PAD merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di  daerah  tersebut  untuk  digunakan  sebagai  dasar  pemerintah  daerah  dalam membiayai  pembangunan  dan  usaha  daerah  untuk  memperkecil  ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah (PD), Retribusi  Daerah  (RD),  Hasil  Pengalikasian  Kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan (HPKD),  dan  Lainnya  Pendapatan  Daerah  yang  Sah  (LPS).  Pendapatan  Asli Daerah dapat diukur dengan menggunakan rumus:

## PAD = PD + RD + HPKD + LPS

## Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU  merupakan  transfer  dari  Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah  Daerah untuk  mengatasi  ketimpangan  horizontal  dengan  tujuan  utama  pemerataan kemampuan  keuangan  antar  daerah.  DAU  untuk  suatu  daerah  dialokasikan  atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan  kapasitas  fiskal  daerah,  sedangkan  alokasi  dasar  dihitung  berdasarkan jumlah  gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah.  Kebutuhan  fiskal  daerah  merupakan kebutuhan  pendanaan  daerah  untuk  melaksanakan  fungsi  layanan  dasar  umum dimana kebutuhan pendanaan tersebut diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wiayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto  per  Kapita  dan  Indeks  Pembangunan  Manusia.  Kapasitas  fiskal  daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan DBH, sehingga DAU  untuk  daerah  provinsi  maupun  Kabupaten/Kota  dapat  dihitung  dengan menggunakan rumus:

## DAU = Celah Fiskal – Alokasi Dasar
dimana,

## Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

## Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana  Alokasi  Khusus  adalah  dana  yang  berasal  dari  APBN,  yang dialokasikan kepada Daerahuntuk membantu membiayai kebutuhan tertentu yang bertujuan  untuk  membantu  mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional.  Dana  Alokasi  Khusus  untuk masing-masing  Kabupaten/Kota  dapat  dilihat  dari  pos  dana  perimbangan  dalam Laporan Realisasi APBD.
DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di  daerah  tertentu  yang  merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan pra sarana pelayanan
Vol. 16, No. 4    Oktober 2018
dasar  masyarakat  yang  belum  mencapai  standar  tertentu  atau  untuk  mendorong percepatan  pembangunan  daerah.  DAK  diarahkan  pada  kegiatan  investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan pra sarana fisik dengan umur ekonomi yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.
PP  Nomor  55  Tahun  2005,  setelah  menerima  usulan  kegiatan  khusus, Menteri  Keuanganmelakukan  penghitungan  alokasi  DAK.Penghitungan  alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:
a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
Kemampuan Keuangan Daerah = Penerimaan Umum APBD – Belanja Pegawai Daerah [PAD + DAU + (DBH -

## DBHDR)] – Belanja PNSD

## Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan APBD,  yang  dialokasikan  kepada  daerah  dengan  memperhatikan  potensi  daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  Dana  Bagi  Hasil  bersumber  dari  pajak dan sumber daya alam. Indikator DBH adalah sebagai berikut:

## 1. DBH Pajak

## 2. DBH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Variabel  DBH  ini  diukur  dengan  menggunakan  skala  rasio.  DBH dapat diukur dengan perhitungan:

## DBH = Bagi Hasil Pajak + Bukan Pajak

## Indeks Pembangunan Manusia
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  atau  disebut  juga  dengan  Human Development  Index(HDI).  IPM  adalah  indeks  komposit  untuk  mengukur pencapaian  kualitas  pembangunanmanusia  untuk  dapat  hidup  secara  lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan,maupun aspek ekonomi. Dalam penelitian ini satuan data IPM adalah dalam persen. Semakintinggi angka Indeks Pembangunan  Manusia,  maka  kualitas  pembangunan  manusia  untuk  dapathidup akan semakin baik.
3
IPM = √Ikesehatan x Ipendidikanx Ipengeluaran x 100

## Populasi dan Metode Analisis
Populasi pada penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Papua tahun 2013-2016. Sumber data berasal dari laporan realisasi APBD provinsi Papua (www.djpk.depkeu.go.id,) dan data Indeks Pembangunan manusia Yang  ada  di  BPS  provinsi  Papua  (www.bps.go.id).  Teknik  pengambilan  sampel adalah  dengan  menggunakan  teknik  purposive  sampling,  dengan  kriteria  sebagai berikut:
a. Pemerintah  kabupaten/kota  yang  ada  di  BPS  provinsi  Papuapada tahun 2013-2016.
b. Pemerintah  kabupaten/kota  yang  menyajikan  data  Indeks Pembangunan Manusia selama periode tahun 2013-2016.
c. Pemerintah kabupaten/kota yang melaporkan APBD secara lengkap selama periode tahun 2013-2016.
d. Memiliki data yang berkaitan dengan variabel penelitian.
Vol. 16, No. 4    Oktober 2018
Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan anlisis regresi linear berganda dengan menggunakan model matematis sebagai berikut:
IPM=α+β_1 PAD+β_2 DAU+β_3 DAK+β_4 DBH+ε
Di mana:
IPM = Indeks Pembangunan Manusia α = Konstanta PAD = Pendapatan Asli Daerah DAU = Dana Alokasi Umum DAK = Dana Alokasi Khusus DBH = Dana Bagi Hasil β_1,β_2,β_3,β_4 = Slope atau koefisien regresi atau intersep ε = error
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 20. Pengujian yang dilakukan meliputi uji asumsi klasik (normalitas, multikolonieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas), uji t dan uji F serta uji koefisien determinan (R2).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Statistiuk Deskriptif Variabel
Tabel 3    Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel
Sumber: data yang telah diolah, 2017.
Hasil uji Statistik Deskriptif pada Tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah sampel (N) sebanyak 100, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum  sebesar  1.000  oleh  Kabupaten  Yalimo  pada  tahun  2013  dan  nilai maksimum  126.647  oleh  Kabupaten  Biak  Numfor  pada  tahun  2016.  Hasil  nilai mean  (rata-rata)  Pendapatan  Asli  Daerah  selama  periode  pengamatan  adalah sebesar  19.362.480.  Sedangkan  nilai  Standar  deviasi  PAD  sebesar  24.210.0443 dimana lebih besar dari nilai rata-ratanya, sehingga sebaran data lebih besar.
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  memiliki  nilai  minimum  336.371  oleh Kabupaten  Kab  Deiyai  pada  tahun  2013  dan  nilai  maksimum  899.436  oleh Kabupaten  Asmat  pada  tahun  2016.  Hasil  nilai  mean  (rata-rata)  DAU  sebesar 596.782,49  Sedangkan  Standar  deviasi  DAU  sebesar  122.987,744  dimana  lebih kecil  dari  nilai  rata-ratanya,  sehingga  nilai  tersebut  menunjukkan  bahwa  sebaran data lebih kecil.
Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai minimum sebesar 48.165 oleh Kabupaten Kepulauan Yapen pada tahun 2013 dan nilai maksimum 331.562 oleh Kabupaten  Tolikara  pada  tahun  2016.  Hasil  nilai  mean  (rata-rata)  DAK  sebesar 140.176,93.  Sedangkan  Standar  deviasi  DAK  sebesar  67.251,684  dimana  lebih kecil  dari  nilai  rata-ratanya,  sehingga  nilai  tersebut  menunjukkan  bahwa  sebaran data lebih kecil.
Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  memiliki  nilai  minimum  sebesar  16.793  oleh Kabupaten  Intan  Jaya  pada  tahun  2014  dan  nilai  maksimum  182.897  oleh Kabupaten Sarmi pada tahun 2016. Hasil nilai mean (rata-rata) sebesar 51.702,46. Sedangkan Standar deviasi DBH sebesar 24.570,657 dimana lebih kecil dari nilai rata-ratanya, sehingga nilai tersebut menunjukkan bahwa sebaran data lebih kecil.
Vol. 16, No. 4    Oktober 2018
Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang memiliki nilai minimum sebesar 24,42 oleh kabupaten Nduga tahun 2013 dan nilai maksimum sebesar 78,56 oleh Kota jayapura tahun 2016, dengan nilai mean (rata-rata) sebesar 53,0434 dan nilai Standar deviasinya sebesar 11,98286 lebih kecil dari nilai rata-rata, sehingga nilai tersebut menunjukan bahwa sebaran data lebih kecil.

## HASIL UJI ASUMSI KLASIK

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi variabel  pengganggu  atau  residual  memiliki  distribusi  normal.  (Ghozali,2016). Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan analisis grafik histogram  dan  uji  One-sample  kolmogorov  smirnos,  dengan  hasil  uji  sebagai berikut.

## Gambar 1

## Grafik Histogram
Sumber: Data yang telah diolah,2017.
Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik, yaitu dengan menggunakan grafik histogram menunjukan bahwa data tidak berdistribusi normal.
Untuk  lebih  memastikan  apakah  residual  terdistribusi  normal  ,  maka  dilakukan pengujian one-sample kolmogorrov smirnov.

## Tabel 4    Uji normalitas
Sumber: Data yang telah diolah, 2017.
Berdasarkan  Tabel  4.4  diatas,  hasil  uji  Kolmogoros  smirnov  menunjukan nilai  kolmogorov  smirnov  sebesar  1,182  dengan  tingkat  signifikansi  0,122  lebih kecil
(>)  dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data sebanyak 100 sampel dari  4  variabel  yang  digunakan  dengan  periode  tahun  2013-2016  berdistribusi normal dan model regresi layak dipakai.

## Uji Multikolinearitas
Uji  Multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik  seharusnya  terjadi  multikoliniaritas  anta  variabel  independen.  Untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi dalam model regresi adalah mempunyai angaka tolerance > 0,1 dan VIF < 10 (Ghozali,2016). Hasil uji tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

## Tabel 5    Uji Multikolinearitas
Sumber: Data yang telah diolah, 2017
Berdasarkan  tabel  4.5  diatas  menunjukan  bahwa  variabel  bebas PAD(tolerance  =  0,810  dan  VIF  =  1,235),  DAU  (tolerance  =  0,622  dan  VIF  = 1,607), DAK (tolerance = 0,728 dan VIF = 1,374), dan DBH (tolerance = 0,739 dan VIF  =  1,353)  semuanya  tidak  terjadi  Multikolinearitas,  karena  nilai  tolerance berada diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10.

## Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model rgresi linear ada  korelasi  antara  kesalahan  penganggu  pada  periode  t  dengan  kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada  problem  autokorelasi.  Autokorelasi muncul  karena  observasi  yang  berurutan sepanjang  waktu  berkaitan  satu  sama  lain.(Ghozali,2016).  Diagnosa  tidak  terjadi autokerelasi jika angka Durbin - Watson (DW) berkisaran antara du < dw <4- du (Ghozali:2012). Hasil pengujian tersebut adalah :

## Tabel 6    Uji Autokorelasi
Sumber : Data yang telah diolah, 2017.
Dari tabel diatas diperoleh nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,782 (du = 1,7582 sedangkan 4-du (4 - 1,7582 = 2,2418)). Hal ini berati model regresi diatas tidak terdapat masalah autokorelasi, karena DU < DW < 4 – DU (1,7582 < 1,782 < 2,2418).

## Uji Hesteroskedastisitas
Uji  Heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model regresi  terjadi  ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak  terjadi  heteroskedastisitas  (Ghozali,  2016).  Pengujian  Hesteroskedastisitas dilakukan  dengan  Uji  White,  uji  ini  dapat  dilakukan  dengan  meregres  residual kuadrat  (U2t)  dengan  variabel  independen,  variabel  independen  kuadrat  dan perkalian (interaksi) variabel independen, jika nilai probabilitas signifikansi diatas 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun sebaliknya jika  nilai  probabilitas  signifikansi  berada  dibawah  0,05  maka  dapat  disimpulkan terjadi heteroskedastisitas.

## Tabel 6    Uji White
Sumber: Data yang telah diolah, 2017.
Uji Hipotesis, Uji Simultan dan Uji R 2 Square

## Uji Parsial (UJI-t)
Uji  –  t  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  bebas  terhadap variabel tidak bebas secara parsial (satu per satu). Hasil pengujian tersebut sebagai berikut:

## Tabel 7    Uji t (Parsial)
Sumber: data yang telah diolah, 2017.
Berdasarkan  tabel  Uji  parsial  diatas  dapat  diketahui  pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut:
1. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM).
Dari pengujian secara parsial untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh nilai t hitung sebesar 2,657 dengan nilai signifikansi 0,009 < 0,05. Hal  ini  menunjukan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehngga dapat disimpulkan hipotesis satu diterima.
2. Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  terhadap  Indek  Pembanguan Manusia (IPM).
Dari  pengujian  parsial  untuk  variabel  Dana  Alokasi  Umum  (DAU), diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  -1,778  dengan  nilai  signifikansi  0,079  > 0,05.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  tidak berpengaruh  negative  terhadap  Indek  Pembangunan  Manusia  (IPM), sehingga dapat disimpulkan hipotesis dua ditolak.
3. Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  terhadap  Indeks  Pembanguan Manusia (IPM).
Dari  pengujian  parsial  untuk  variabel  Dana  alokasi  Khusus  (DAK), diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  -2,948  dengan  nilai  signifikansi  0,004  < 0,05. Hal ini menunjukan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif  terhadap  Indeks  Pembanguan  Manusia  (IPM),  sehingga  dapat disimpulkan hipotesis 3 diterima.
4. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Dari  pengujian  parsial  untuk  variabel  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  diperoleh nilai t hitung sebesar 3,599 dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05. Hal ini menunjukan  bahwa  Dana  Bagi  Hasil  berpengaruh  terhadap  Indeks Pembanguan  Manusia  (IPM),  sehingga  dapat  disimpulkan  hipotesis  4 diterima.

## Uji F
Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  bebas  terhadap variabel  terikat  secara  simultan  (bersama-sama).  Hasil  pengujian  tersebut  dapat dilihat dari Uji F sebagai berikut:
Tabel 8    Uji F (Simultan)
Sumber: Data yang telah diolah, 2017.
Hasil  uji  F  test  menguji  pengaruh  Pendapatan  asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap  Indeks  Pembanguan  Manusia  (IPM)  sebesar  7,768  dengan  nilai signifikansi  0,000.  Karena  tingkat  signifikansi  sig.  <  α  =  0,05,  maka  dapat disimpulka  bahwa  Pendapatan asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU), Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  berpengaruh bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  (R2)  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh kemampuan  model  menerangkan  variasi  variabel  dependen  /  tidak  bebas.  Nilai koefisien antara nilai nol (0) dan satu (1). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas (Independen) dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat  terbatas.  Nilai  yang  mendekati  satu  berati  variabel  independen  hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali,2012). Koefisien dari penelitian ini adalah
Tabel 9    Uji Koefisien Determinasi
Sumber : Data yang telah diolah, 2017.
Hasil uji koefisien determinasi menunjukan bahwa besarnya nilai Adjusted R Square adalah 0,216. Hal ini berati 21,6% variasi Indeks Pembanguan Manusia (IPM)  dapat  dijelaskan  oleh  variasi  dari  kelima  variabel  dependen,  yaitu Pendaoatan  asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi
Khusus  (DAK),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH).  Sedangkan  sisanya  78,4%  (100%  - 21,6%) dijelaskan oleh faktor yang lain diluar model.

## KESIMPULAN, DAN KETERBATASAN

## Kesimpulan
Penelitian ini menguji pengaruh Pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap Indeks pembangunan manusia pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Papua periode 2013-2016, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Terdapat  pengaruh  antara  Pendapatan  Asli  Daerah  dengan  Indeks Pembangunan  Manusia  Kabupaten/Kota  di  provinsi  Papua  tahun 2013-2016
2. Tidak terdapat pengaruh antara Dana alokasi Umum dengan Indeks Pembangunan  Manusia  kabupaten/kota  di  provinsi  Papua  tahun 2013-2016.
3. Terdapat  pengaruh  antara  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  kabupaten/kota  di  provinsi  Papua  tahun 2013-2016.
4. Terdapat  pengaruh  antara  Dana  Bagi  Hasil  terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  kabupaten/kota  di  provinsi  Papua  tahun 2013-2016.

## Keterbatasan
Penelitian ini tentunya tidak luput dari berbagai keterbatasan yang melekat di  dalamnya.  Beberapa  keterbatasan  tersebut  di  antaranya  peneliti  menggunakan empat  tahun  periode  pengambilan  sampel,  ruang  lingkup  pengamatan  hanya kabupaten/kota  di  Provinsi  Papua,  serta  nilai  koefisien  determinan  yang  hanya 21,6%  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  variabel  independen  lainnya  yang masih bisa digali.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiputra, I Made Pradana, Ni Kadek Desi Dwi Yantari, Dewa Kadek Darmada, 2015. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan  Dan SILPA  Terhadap  Kualitas  Pembangunan  Manusia  dengan  Alokasi Belanja  Modal  Sebagai  Variabel  Intervening Simposium  Nasional Akuntansi 18 Medan 16-19 September 2015 .
Anggraini,  Tika  dan  Sutaryo  2015. Pengaruh  Rasio  keuangan  Pemerintah Daerah Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  Pemerintah  Provinsi di  Indonesia. Simposium  Nasional  Akuntansi  18  Medan  16-19 September 2015 .
Ardiansyah dan  Vitalis  Ari  Widiyaningsih.  2014. Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  Dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  Kabupaten/Kota  Di  Propinsi  Jawa
Tengah. Lombok:SNA 17 Mataram, Lombok. Universitas Mataram.
Badan Pusat  Statistik.  2015. Booklet  Indeks  Pembangunan  Manusia  Metode Baru, http://www.bps.go.id , diakses pada tanggal 31 Mei 2017.
_____.  2015. Indeks  Pembangunan  Manusia  2014  Metode  Baru, 2010-2016 . http://www.bps.go.id , diakses pada tanggal 27 Oktober 2017.
_____.      2015. Statistik      Daerah      Provinsi      Papua 2015,        2010-2016 . http://www.bps.go.id , diakses pada tanggal 31 Mei 2017.
Bastian,  Indra,  2011. Sistem  Akuntansi  sektor  Publik,  Edisi  2. Penerbit Salemba Empat
Bastian,  Indra,  2005. Akuntansi  Sektor  Publik  Suatu  Pengantar , Edisi  1. Penerbit Erlangga
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 16, No. 4    Oktober 2018
ISSN : 1412-5331
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  2013. LGF Realisasi (Annual) . www.djpk.depkeu.go.id , diakses pada 19 Mei 2017.
_____. 2014. LGF Realisasi (Annual) . www.djpk.depkeu.go.id , diakses pada 29 Mei 2017.
_____. 2015. LGF Realisasi (Annual) . www.djpk.depkeu.go.id , diakses pada 29
Mei 2017.
_____.  2016. LGF  Realisasi  (Annual) . www.djpk.depkeu.go.id ,  diakses  pada  31
Mei
Ghozali, Imam, 2016, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 .
Edisi 9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.
Lugastoro, Decta Pitron dan Candra Fajri Ananda. 2013. Analisis Pengaruh PAD dan
Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur . Jurnal Ilmiah, vol.14, 3 september 2014, 1-19, Malang:
Universitas Brawijaya. Nordiawan, Deddi,  Iswahyudi  Sondi  Putra  dan  Maulidah Rahmawati. 2012. Akuntansi Pemerintahan. Penerbit : Salemba Empat.
Republik Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang Perimbangan Keuangan Daerah.
_____.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah.
_____. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
_____. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
Republik  Indonesia.Peraturan Presiden  Nomor  6  tahun  2011  tentang  Dana Alokasi  Umum  Daerah  Propinsi  dan  Kabupaten/Kota  Tahun  Anggaran 2011.
Republik Indonesia. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
_____. UU Nomor 25 Tahun 2004. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
_____. UU Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan    Retribusi Daerah.
_____. UU Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.
_____.  UU  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jakarta.
Putra, Putu Gde Mahendra dan I Gusti Ketut Agung Ulupui. 2015. Pendapatan Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  untuk Meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia .  E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana Vol. 11 No. 3.
Setyowati, Lilis  dan  Yohana  Kus  Suparwati.  2012. Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi,  DAU,  DAK,  PAD  dengan  Pengalokasian  Anggaran  Belanja Modal  sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Empiri  pada  Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah) . Jurnal Prestasi Vol. 9 No. 1.
Sugiyono. 2010. Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan RnD
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 16, No. 4    Oktober 2018
ISSN : 1412-5331
Williantara, Gede  Ferdi  dan  I  Gusti  Ayu  Nyoman  Budiasih.  2016. Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Khusus,  dan  Dana  Bagi  Hasil pada  Indeks  Pembangunan  Manusia .  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas
Udayana Vol. 16. 3.