## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 6 | Nomor 1 | Januari 2022

## Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Desa Wilayah Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas Kalimantan Barat
1 Rusdiono, 2 Pardi Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Email: 1 rusdiono@fisip.untan.ac.id, 2 pardi@fisip.untan.ac.id
Keywords:

## ABSTRACT
Policy, Implementation, Covid-19, Handling This  research  is  motivated  by  the  existence  of  a  policy  issued  by  the government, namely Permendes No. 6 of 2020 concerning Priority for the Use of  Village  Funds.  This  study  aims  to  determine  the  factors  that  affect  the success  of  handling  Covid-19  in  Selakau  District.  This  type  of  research  is qualitative  research.  The  results  showed  that  1)  Communication  and coordination between implementing actors was carried out well, namely an understanding of the tasks carried out between agencies in handling Covid- 19 which resulted in extraordinary synergy in the success of handling Covid- 19. 2) The attitude of the implementers shown by the actors / implementers in handling Covid-19 was very good in responding to various policies set by the government. With the attitude of the implementers, it gives public confidence in the implementation of the Covid-19 prevention policy. 3). Human resource support was demonstrated by the formation of Task Force Teams at the Village and Subdistrict Levels. In terms of financial resources, the government has issued various regulations to be able to support the success of this program including  Permendes  No.  11  of  2019  concerning  Priority  for  the  Use  of Village  Funds  which  provides  opportunities  for  village  governments  to  use Village Funds for BLT in handling Covid-19 4) The bureaucratic structure implemented  in  handling  covid-19  takes  an  open  bureaucratic  structure model, meaning that this model provides opportunities wide for all parties to be  involved  in  the  formulation  of  goals  and  there  is  space  in  forming  new institutions, new models or strategies that are more locally oriented, such as developing  a  solution  system  a  problem  based  on  the  participation  of  all elements, so that there are wider opportunities for involvement bottom-up and top-down balanced.

## A. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  usaha  mengatasi  wabah  dampak  Covid-19  dan  kebijakan  yang  diambil, Sekretaris  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Susiwijono  “pemerintah  telah menggulirkan  BLT  untuk  kelompok  komunitas  terdampak,  utamanya  pekerja  sektor  informal
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
perkotaan pemilik warung, toko-toko kecil, pedagang pasar untuk meningkatkan daya beli kelompok terdampak,  Pemerintah  pusat  pun  tengah  berkoordinasi  dengan  pemerintah  daerah  untuk  bisa mendapatkan  data  pekerja  informal  tersebut.  Berikutnya  adalah  pelaku  usaha  transportasi  online. Kami sudah mengajak diskusi Gojek dan Grab dan sudah minta data dan beberapa dengan transportasi online lain dan pekerja informal harian lain. Selain itu, pemerintah menggandeng asosiasi pengelola Mall seperti Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) untuk meminta data pekerja harian di pusat perbelanjaan dan para pekerja harian di Mall pun tak ketinggalan bakal mendapatkan BLT dari pemerintah dalam rangka meningkatkan daya beli. (Mutia Fauzia. Kompas.Com. 26 Maret 2020).
Pemberian insentif berupa BLT untuk pekerja sektor informal serta pekerja harian, dan pelaku usaha  kecil.  Melalui  BLT  tersebut  harapannya  masyarakat  bisa  disiplin  mengikuti  pedoman pemerintah  dalam  menangani  pandemi  Covid-19,  terutama  masyarakat  yang  bekerja  di  sektor informal. Dikatakan Menkeu “bisa membantu untuk bisa mengikuti arahan dan pedoman mengurangi interaksi dan aktivitas dan tidak melakukan kumpul sehingga bisa memerangi penyebaran virus ini, namun  tetap  mendapatkan  bahan  pokok  terutama  bagi  pekerja  harian.  Selain  pemerintah  juga  bisa menjaga tingkat konsumsi masyarakat di tengah pelemahan ekonomi karena  virus corona (covid-19). Selain  itu,  pemerintah  juga  sedang  menyiapkan  insentif  bagi  masyarakat  yang  terkena  PHK  karena Covid-19.  Insentifnya  berupa  santunan  dan  pelatihan  yang  diberikan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan (Mutia Fauzia. Kompas.Com. 24 Maret 2020).
Berbagai  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  terkait  dengan  dampak  tersebut,  diantaranya sebagai berikut: Pertama, tentang perihal PKH, jumlah  keluarga penerima akan ditingkatkan dari 9,2 juta  menjadi  10  juta  keluarga  penerima  manfaat,  sedangkan  besaran  manfaatnya  akan  dinaikkan  25 persen. Misalnya komponen ibu hamil naik dari Rp. 2,4 juta menjadi Rp 3 juta pertahun, komponen anak usia dini, Rp. 3 juta per tahun, komponen disabilitas Rp. 2,4 juta pertahun dan kebijakan ini efektif mulai April 2020.
Kedua, perihal Kartu Sembako, jumlah penerima akan naik dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik  30 % dari Rp. 150.000 menjadi Rp. 200.000 dan akan diberikan selama 9 bulan.
Ketiga, perihal Kartu Prakerja. Anggaran kartu Prakerja dinaikkan dari Rp. 10 Triliun menjadi Rp. 20 Triliun. Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama ini untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak covid-19. Dan nilai manfaatnya adalah Rp. 650.000- Rp. 1.000.000 per bulan selama 4 bulan ke depan.
Keempat, perihal tarif listrik,  untuk pelanggan tarif listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan, yaitu untuk bulan April, Mei dan bulan Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan di diskon 50 persen, artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei dan bulan Juni 2020
Kelima, perihal antisipasi kebutuhan pokok. Pemerintah mencadangkan RP. 25 Triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik.
Keenam,  perihal  keringanan  pembayaran  kredit.  Bagi  para  pekerja  Informal,  baik  itu  ojek online, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian dengan kredit dibawah Rp. 10 Miliar.  OJK  telah  menerbitkan  aturan  mengenai  hal  tersebut  dan  mulai  berlaku  April  ini.  Telah ditetapkan  prosedur  pengajuannya,  tanpa  harus  datang  ke  Bank  atau  perusahaan  Leasing,  cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA (Setkab.go.id. Humas. 31 Maret 2020).
Kemudian untuk daerah, keseriusan pemerintah provinsi Kalimantan Barat dalam pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19 yang dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO dengan dampak dari kebijakan social distancing dan physical distancing dengan mengeluarkan SE Nomor 500/0925/Ass.2 tentang Penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan di Provinsi Kalbar, yang ditujukan
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
kepada seluruh perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan,perkebunan dan kehutanan untuk menyalurkan  bantuan  CSR  ke  masyarakat,  khususnya  di  sekitar  dan  lokasi  wilayah  perusahaan, berupa sembilan bahan pokok (sembako) serta melaporkan per kegiatan penyaluran CSR perusahaan ke  Gubernur  Kalbar  dan  ditembuskan  ke  dinas-dinas  yang  menanganinya.  (lensa  kalbar.co.id. Headline. 27 Maret 2020).
Selanjutnya “Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan dana pemotongan biaya perjalanan dinas (Per Dinas) dalam APBD untuk membantu warga membeli beras di tengah pandemi virus corona. Dana sebesar Rp. 50 Miliar tersebut merupakan total potongan sebesar 40 persen biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi  Kalimantan Barat. Pengelolaan dan alokasi APBD 2020  tersebut  sudah  optimal  dan  sesuai  dengan  perintah  Presiden  terkait  penanggulangan  dampak Covid-19.  Dikemukakan  oleh  Leysandri  selaku  Sekda  bahwa  Pemprov  Kalimantan  Barat sepemahaman dengan pemerintah pusat dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Arahan Gubernur ke perangkat daerah sudah jelas, sesuai dengan perintah Presiden  harus satu gerak  yang sama, jadi semua  lembaga-lembaga  negara  sampai  di  daerah  harus  sama  jangan  sampai  pergerakan  anggaran menimbulkan perbedaan persepsi”. Sebelumnya Pemprov Kalbar telah pula mengalokasikan anggaran untuk  memberi  bantuan  20  kg  beras  kepada  463  ribu  keluarga  miskin  akibat  dampak  Covid-19. Menurut Gubernur bantuan beras tersebut segera diberikan secara langsung maupun bertahap serta sejumlah  petugas  pemerintahan  untuk  memasukkan  warga  miskin  yang  belum  terdaftar  (CNN Indonesia. 3 April 2020).
Kadis  Kesehatan  Kabupaten  Sambas,  yang  juga  juru  bicara  Gugus  tugas  Covid-19  dr  Fatah Maryunani  mengungkapkan  saat  ini  jumlah  orang  dalam  pemantauan  (ODP)  di  kabupaten  Sambas ada kenaikan. Sampai dengan hari selasa kemarin (21/4) pk 17.00. jumlah ODP di kabupaten Sambas meningkat  dari  482  orang  ODP  data  terakhir  menjadi  495  orang  ODP,  sementara  untuk  PDP  di Kabupaten  Sambas  masih  tetap  sama  dengan  hari  sebelumnya  berjumlah  10  orang.  (Tribune Pontianak.co.id. 22 April 2020).
Dari jumlah Desa di Kecamatan Selakau tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah dalam pencegahan covid 19 di desa telah membentuk Desa Tanggap Covid-19. Hal ini, ditindaklanjuti dengan pembentukan relawan desa cegah Covid-19 merupakan langkah penting dalam mencegah penyebaran Covid-19 atau virus corona. Sebab tindakan  yang dilakukan akan lebih terukur sehingga lebih optimal melindungi  warga  desa  dari  penyebaran  Covid-19.  Terbentuknya  Desa  Tanggap  Covid  19  akan mendorong seluruh desa akan membentuk relawan desa. Sebab jika telah dibentuk, akan memudahkan proses perubahan anggaran dana desa, dimana anggaran pembangunan fisik boleh untuk dibatalkan atau dialihkan kepada anggaran penanganan wabah Covid-19.
Untuk  mengatasi  dampak  Covid-19,  Mendes  PDTT  telah  menerbitkan  Permendes  Nomor  6 Tahun  2020  sebagai  perubahan  Permendes  No.  11  Tahun  2019.  Permendes  ini,  menegaskan  bahwa dana desa bisa dipakai untuk BLT Dana Desa. BLT yang bersumber dari dana desa yang diperuntukkan bagi  masyarakat  miskin  di  desa  di  tengah  wabah  virus  Corona.  Berdasarkan  Permendes  tersebut peneliti  tertarik  untuk  meneliti  terkait  faktor-faktor  apa  yang  mempengaruhi  keberhasilan implementasi BLT Dana Desa untuk penanganan Covid-19 di Desa di Kecamatan Selakau Kalimantan Barat.
Kebijakan  Publik  (Public  Policy),  menurut  beberapa  ahli  antara  lain:  Lasswell  dan  Kaplan memberi  arti  kebijakan  sebagai  berikut;  ”a  projected  program  of  goals,  values  and  practices”  (”suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah”).
Kebijakan publik merupakan satu kesatuan proses yang saling kait-mengait antara perumusan kebijakan (policy formulation), pelaksanaan kebijakan (policy implementation) sampai pada penilaian (policy  evaluation).   Perumusan  kebijakan  atau  pembuatan  kebijakan  (policy  making)  pada  intinya
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
berkait erat dengan proses pembuatan keputusan (decision making).  Keputusan adalah suatu pilihan terhadap  pelbagai  macam  alternatif  (Dill,  1972).   Kebijakan  (policy)  apapun  yang  dipilih  oleh pemerintah  untuk  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  (Dye,  1978).   Nigro  (1980)  tidak  membedakan pembuatan keputusan dengan pembuatan kebijakan, karena setiap penentuan kebijakan merupakan suatu keputusan.
Implementasi  kebijakan  merupakan  tindakan  untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan  setelah suatu program dirumuskan atau dinyatakan  telah berlaku (biasanya dalam bentuk  undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden). Sebagian besar proses implementasi program atau kebijaksanaan, sangat tergantung pada proses birokrasi. Selain itu, implementasi  program  atau  kebijaksanaan  juga  melibatkan  sejumlah  interaksi  dan  saling  hubungan antara badan-badan yang terlibat di dalam proses implementasi (Ripley dan Franklin, 1982: 42).
Implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada dalam kerangka Jajaran birokrasi selanjutnya  menyusun  program  guna  mengimplementasikan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  itu. Dwiyanto  (1995:2)  mengemukakan,  bahwa  keberhasilan  birokrasi  dalam  melaksanakan  fungsinya sebagai implementator dituntut untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerjanya serta adanya sikap responsivitas, responsibilitas dan accountable. Kinerja birokrasi menyangkut permasalahan esensial, yakni degree of accomplishment yang sangat berguna untuk melihat atau menilai kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan kepada  masyarakat (Keban, 2004:108).
Menurut  Nugroho  (2008:521-523),  Ada  empat  tepat  yang  perlu  dipenuhi  dalam  efektivitas implementasi  kebijakan  mengemukakan.  Pertama  ketepatan  kebijakan  itu  sendiri,  kedua  ketepatan pelaksanaan,  ketiga  tepat  target,  dan  keempat  ketepatan  lingkungan.  Keempat  tepat tersebut  masih perlu didukung oleh tiga dukungan, yaitu dukungan politik, dukungan strategik dan dukungan teknis.
Model  berikutnya  adalah  implementasi  kebijakan  publik  dapat  juga  dilihat  dari  beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah implementation problems approach yang diperkenalkan oleh Edward III (1980:9). Edward III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu  mengemukakan  dua  pertanyaan  pokok:  “What  are  the  preconditions  for  successful  policy implementation,  what  are  the  primary  obstacles  to  successful  policy  implementation”.  (faktor  apa  yang mendukung  keberhasilan  implementasi  kebijakan,  dan  faktor  apa  yang  menghambat  keberhasilan implementasi kebijakan).
Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang mempengaruhi  keberhasilan implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap birokrasi/pelaksana  dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.
Dalam  penelitian  ini  model  teori  Implementasi  kebijakan  yang  disampaikan  oleh  George Edward  III  digunakan  dalam  menganalisis  faktor-faktor  apa  yang  mempengaruhi  keberhasilan implementasi BLT Dana Desa dalam penanganan Covid-19 di Desa di Kecamatan Selakau Kalimantan Barat karena sesuai dengan.konteks teori ini yaitu digunakan untuk kebijakan yang sifatnya Topdown yang  memberikan  peran  pemerintah  yang  lebih  dominan  mulai  dari  formulasi  sampai  tahap implementasi. Dalam tahap implementasi kebijakan faktor-faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

## B. METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian kebijakan pencegahan Covid-19 di Desa Kecamatan Selakau   dengan  pendekatan  kualitatif.  Lokus  penelitian  adalah  Kecamatan  Selakau  dengan  alasan pemilihan  lokasi  tersebut  memiliki  keunikan  karena  letaknya  berbatasan  langsung  dengan  Kota
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
Singkawang yang cukup tinggi kasus covid-19. Waktu penelitian dilaksanakan selama 6  bulan yaitu dimulai  bulan  April  sampai  dengan  bulan  Oktober  Tahun  2020.  Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah Aktor yang terkait dengan pengendalian covid-19 di Kecamatan Selakau yaitu: Camat selaku Ketua Tim Gugus Tugas Pengendalian Covid-19 Kecamatan, Kapolsek, Danramil, Kepala Puskesmas, Kepala Desa,  Perangkat  desa  Ketua  BPD,  anggota  BPD,  Pendamping  Kecamatan,  Pendamping  desa,  Tim Relawan,  Kadus,  Ketua  RT  atau  yang  paham  dan  tahu  tentang  program  atau  kegiatan  pencegahan covid-19 di desa di wilayah kecamatan Selakau khususnya Desa Semelagi Besar dan Desa Sungai Daun. Dalam  penelitian  ini,  yang  menjadi  instrumen  kunci  adalah  peneliti  sendiri.  Sedangkan  untuk memperoleh data, peneliti menggunakan alat bantu, yaitu: panduan wawancara; pedoman observasi; dan Alat dokumentasi. Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas data penelitian dilakukan dengan cara  triangulasi.  Ada  tiga  bentuk  triangulasi  (Sugiyono,2005)  yaitu  triangulasi  teknik,  sumber  dan waktu, namun yang peneliti gunakan hanya dua yakni triangulasi teknik dan sumber. Proses analisis dan interpretasi data dilakukan secara simultan pada saat pengumpulan data di lapangan berlangsung (Miles Huberman, 2010).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  analisis  yang  dilakukan  oleh  peneliti  terkait  factor-faktor  apa  yang  mempengaruhi keberhasilan implementasi BLT Dana Desa untuk penanganan Covid-19 di Desa di Kecamatan Selakau Kalimantan Barat sebagai berikut :
a. Komunikasi antar Aktor dalam Program Pencegahan Covid-19
Berbagai  Program  pencegahan  pandemi  Covid  19  tersebut  diantaranya  rapid  test,  pembagian masker yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Selakau dengan di backup oleh Bhabinkamtibmas, Babinsa  dan  Staf  Kamtibmas  Kecamatan  maupun  staf  desa  dimana  kegiatan  pembagian  masker  itu dilakukan.  Berbagai  unsur  dari  3  pilar  pemerintahan  di  kecamatan  saling  mem-backup  berbagai program pemerintah dalam pencegahan Covid di daerah. Salah satu diantaranya adalah  melakukan kegiatan razia secara bersama-sama, yang dilakukan selama kurang lebih selama 3 bulan mulai bulan April sampai bulan Juni 2020 yaitu dengan membuka Pos Razia di jalan pintu masuk antar kabupaten atau  kota,  yaitu  razia  masker  dan  suhu  tubuh,  masyarakat  yang  baru  pulang  dari  luar  negeri  yang melintas  atau  masuk  wilayah  sambas.  Sinergisme  antar  organisasi  publik  dalam  membangun pemahaman  dan  kebersamaan  terhadap  upaya  berbagai  program  dalam  mendukung  keberhasilan program  pencegahan  Covid  19.  Kendala  program  pencegahan  covid  dalam  pelaksanaan  tugas melakukan razia tidak ada. Awal-awal dilakukan razia banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker, artinya kesadaran masyarakat masih rendah.
Dalam perkembangannya saat itu, dimana pemerintah membuat kebijakan “New Normal”. Hal ini, menimbulkan fenomena baru berupa persepsi di tengah masyarakat bahwa situasi sudah normal atau  tak  ada  wabah  pandemi  Covid  19.  Hal  ini,  membuat  aktivitas  di  masyarakat  menjadi  longgar dikarenakan keadaan sudah kembali normal seperti semula, sehingga masyarakat cenderung lalai akan protokol kesehatan dan menganggap virus pandemi Covid 19 sudah tidak ada lagi.
Fakta  ini,  menegaskan  bahwa  ketika  kebijakan  diambil  oleh  pemerintah  dalam  perumusan “pemakaian  istilahnya”  tidak  dicermati  dengan  baik  dan  tidak  disosialisasikan  kepada  masyarakat dengan  efektif,  akan  menimbulkan  pemahaman  yang  salah  dan  berbagai  interpretasi  di  tengah masyarakat atas kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dalam pelaksanaannya.
Strategi  yang dilakukan di Kecamatan Selakau adalah melakukan koordinasi dan komunikasi antar 3 pilar Muspika beserta staf dalam merespon pandemi covid-19. Salah satu bentuk kegiatan dari koordinasi  dan  komunikasi  tersebut  adalah  upaya  pencegahan  Covid-19  dengan  melakukan
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
penyemprotan  desinfektan  bersama  ke  berbagai  instansi  dan  sekolah  yang  ada  di  kecamatan. Kecepatan  dan  ketepatan  dalam  beraksi  dari  birokrasi  publik  menunjukkan  profesionalisme  dalam pelaksanaan program terutama terkait dengan nilai tanggung jawab dalam menjalankan tupoksi dalam pelaksanaan  program  dan  menjaga  agar  program  dalam  pelaksanaannya  dapat  memberikan kemaslahatan terutama terhadap kelompok sasaran atau target group dari program.
Bentuk  aktivitas  dalam  pencegahan  covid  19,  dimana  Camat  sebagai  kepala  gugus  tugas pengendalian Covid 19 Kecamatan melakukan kunjungan ke desa-desa atau memanggil Kades dalam berkoordinasi  dalam  penerapan  protokol  kesehatan  di  lingkungan  desa  masing-masing.  Bentuk aktivitas  lainnya,  yang  dilakukan  oleh  kecamatan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  penanganan  Covid sebatas  melakukan  monitoring  dan  mengimbau  desa-desa  dalam  penggunaan  dana  desa  yang diprioritaskan  untuk  pencegahan  dan  penanganan  covid  19.  Fakta  tersebut,  menegaskan  strategi komunikasi sosial yang dilakukan oleh birokrasi kecamatan dengan turun langsung ke jajaran birokrasi pemerintah  desa  dan  warga  masyarakat  desa,  berimplikasi  tumbuhnya  berbagai  bentuk  partisipasi dalam program. Pemahaman yang sama akan tujuan dari sebuah program baik dari aktor pelaksana program  maupun  kelompok  sasaran  program  merupakan  bagian  yang  terpenting  keberhasilan pelaksanaan sebuah program.
Program  pencegahan   Covid  19   di  desa  Semalagi  Besar  dengan  melakukan  penyemprotan desinfektans  ke  rumah-rumah  penduduk  dengan  2  (dua)  tahap  kegiatan  penyemprotan.  Aktivitas penyemprotan  tersebut  atas  inisiasi  Pemerintah  kota  Singkawang  bekerja  sama  dengan  Pemerintah Desa  Semalagi  Besar.  Hal  ini,  dikarenakan  faktor  letak  geografis  desa  tersebut,  yang  posisinya berbatasan  langsung  dengan  kota  Singkawang.  Terlebih  lagi,  seiring  dengan  “tingkat  penyebaran covid  19  di  kota  Singkawang  yang   terus  meningkat  dari  waktu  ke  waktu,  bahkan  beberapa  waktu yang lalu Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie dan sejumlah anggota keluarga tercatat positip Covid 19 (Kompas.id. 4 September 2020). Kemudian berdasarkan data terakhir total ada 30 pasien Covid 19 di  Kota  Singkawang,  13 orang  masih  dirawat  dan  17 orang  menjalani  isolasi  mandiri.  Kalbar.antara news.com.26 September 2020).
Fenomena  ini,  menunjukkan  adanya  perilaku  birokrasi  yang  saling  mendukung  antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah Desa Semalagi Besar dan terbangunya jejaring antar aktor  pemerintahan  tanpa  sekat  jenjang  pemerintahan  dalam  pelaksanaan  program  pencegahan pandemi  covid  19.  Hal  ini,  menegaskan  adanya  diskresi  birokrasi  dalam  membangun  jejaring  lintas sektor  dan  lintas  pemerintahan  antara  pemerintah  kota  dan  pemerintahan  desa  dalam  pelaksanaan program  pencegahan  pandemi  covid  19.  Dengan  demikian,  bahwa  pelaksanaan  program  yang berbentuk pencegahan penyebaran pandemi, dalam faktanya telah menciptakan perilaku yang sama baik aktor individual, institusi maupun jenjang pemerintahan dan lintas pemerintahan  di luar batas wilayah  dan  kewenangan  administratif  sebuah  pemerintahan.  Hal  ini,  menunjukkan  adanya  spirit kolaborasi aktor dalam pelaksanaan program pencegahan pandemi covid 19 .
Strategi  dalam  pemahaman  yang  sama  dari  semua  aktor  terhadap  program,  yang  diperkuat dengan komitmen dan jejaring semua aktor dalam membangun sinergisme  yang ditampilkan aktor. Hal ini, menegaskan sebuah implementasi program dalam mengatasi masalah yang bersifat pandemi atau  bencana  yang  berdampak  luas  terhadap  masyarakat,  dengan  terbentuknya  pemahaman  yang sama dari semua aktor, untuk membangun komitmen dan sinergi bersama melalui fleksibilitas struktur jejaring aktor institusi dalam pelaksanaan program.
Selain  itu,  pada  pemerintah  desa  dengan  jajaran  perangkat  desa  dengan  strategi,  diantaranya pembuatan  pamflet  atau  spanduk  tentang  pencegahan  dan  penanganan  bahaya  pandemi  covid  19, yang  ditempatkan  atau  dipasang  di  Kantor  Desa  dan  jalan  masuk  setiap  Dusun  yang  ada  di  desa.. Pemerintah desa di Kecamatan Selakau, diantaranya Desa Semelagi Besar dan Desa Sungai Daun telah
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
mengeluarkan keputusan Kepala Desa Semelagi Besar Nomor 14 Tahun 2020 Tertanggal 27 Maret 2020 dan  Keputusan  Kepala  Desa  Sungai  Daun  Nomor  20 Tahun  2020  Tertanggal  16  April  2020  Tentang Gugus Tugas atau Relawan Desa Lawan Covid 19.
Berbagai  aktivitas  Tim  relawan  desa  lawan  Covid  19  dalam  pelaksanaan  program  pencegahan pandemi  Covid  19  diantaranya  melakukan  penyemprotan  disinfektans,  melaporkan  atau  mendata warga yang datang dari luar negeri.  melakukan himbauan kepada masyarakat yang datang dari luar kota  atau  luar  negeri  untuk  melapor  ke  desa  dan  Puskesmas,  serta  melakukan  isolasi  mandiri.  Hal lainnya,  pemerintah  desa  proaktif  dengan  puskesmas  melakukan  upaya  jemput  bola  bagi  warga yang   baru  datang  dari  luar  negeri  untuk  di  data  dan  dicek  kesehatanya.  Pemerintah  desa  juga membatasi kegiatan upacara pesta perkawinan  maksimal sampai jam 17.00 sore. Kebiasaan saprahan yang  biasanya  satu  hamparan  untuk  50  orang  undangan,  untuk  dipangkas  menjadi  20  orang undangan, dengan tetap menjaga jarak antara tempat saprahan satu dengan saprahan lainya maksimal berjarak 2 meter.

## b. Sikap  Aktor  Pelaksana Dalam  Program  Penanganan Pandemi Covid 19
Kebijakan pencegahan pandemi Covid 19 terutama terkait dengan kebijakan pencegahan yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  yaitu  jaga  jarak  dan  mencegah  kerumunan  (social  distancing)  sangat berpengaruh dalam aktivitas kehidupan keseharian, seperti pembelajaran dengan sistem online, bekerja dari rumah(WFH), sepinya aktivitas ekonomi dikarenakan kebijakan jaga jarak. Semua itu, sampai saat ini tetap berlangsung, sehingga berakibat berkurangnya aktivitas manusia dalam berbagai kehidupan tersebut  berpengaruh  pada  beberapa  sektor  terutama  ekonomi.  Hal  ini,  berakibat  terjadinya pemutusan  hubungan  kerja,  terganggunya  kelancaran  usaha  kecil  dan  mikro  yang  ada  di  desa, bertambahnya penduduk miskin yang sebelumnya tidak masuk kategori miskin.
Kemudian dalam merespon kondisi tersebut pemerintah telah menyalurkan berbagai  bantuan sosial  dari  pemerintah  berupa  PKH,  kartu  sembako  dan  yang  sebelumnya  sudah  diprogramkan. dengan  ditingkatkan  jumlah  penerimanya,  nominalnya  maupun  jangka  waktu  penerimaannya. Demikian pula dengan pemerintah provinsi memberikan bantuan Gubernur  Kalbar berupa bantuan beras sebanyak 20 Kg untuk keluarga miskin yang ada di setiap kabupaten. Hal serupa, dilakukan oleh pemkab Sambas memberikan bantuan Bupati Kabupaten Sambas berupa beras 10 Kg, Minyak goreng sebanyak 2 Liter yang didistribusikan  ke semua desa, berdasarkan  data  name by name dari Pemprov Kalbar maupun dari Pemkab Sambas. Kapasitas Kecamatan hanya mendistribusikan bansos Pemprov tersebut langsung ke setiap desa sesuai dengan jumlah kuota dan sesuai dengan nama yang bersumber dari  provinsi  dan  melakukan  monitoring  dalam  pelaksanaan  pendistribusiannya.  Bantuan  yang bersumber dari pemerintah provinsi dalam pelaksanaanya berjalan dengan efektif.
Bantuan sosial pencegahan Covid 19 ada pula yang bersumber dari pusat, yaitu Kementerian Sosial, Namun fakta pelaksanaan program bantuan tersebut di lapangan menimbulkan permasalahan, dengan adanya protes atau klaim dari beberapa warga masyarakat karena tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut karena merasa dirinya layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini, diperkuat dengan  adanya  fakta  bahwa  orang  yang  tidak  terdampak  Covid  19  seperti  seorang  ASN mendapatkannya, yang kebetulan ASN tersebut adalah istri dari kepala desa. Hal ini, juga membuat Kades beserta Istrinya bingung dan bertanya tanya, kenapa yang bersangkutan mendapatkan bansos atau kelompok sasaran dari program bansos kementerian tersebut.
Fakta tersebut, menegaskan tidak adanya sinkronisasi data NIK dengan data penerima bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kelemahan pengelolaan data tersebut menimbulkan adanya rasa  kecurigaan  dan  konflik  antar  sesama  warga  desa,  yang  akhirnya  menimbulkan  masalah  sosial baru  di  desa,  padahal  kesalahannya  terletak  pada  sumber  data  yang  digunakan  oleh  pemerintah.
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
Kondisi  ini,  apabila  tidak  dijelaskan  dengan  baik  dan  faktor  penyebabnya,  akan  memunculkan ketidakpercayaan  publik  terhadap  aktor  baik  individu  maupun  institusi  yang  terlibat  dalam pelaksanaan program bansos.
Ketidakpercayaan publik terhadap aktor dalam pelaksanaan program terutama program bansos berimplikasi terhadap ketidakpercayaan atas rezim yang berkuasa, yang selanjutnya dapat mengarah terhadap  upaya-upaya  sekelompok  orang  tertentu  dengan  gerakan  untuk  menurunkan  rezim  atau pemerintahan yang berkuasa secara inkonstitusional. Hal ini, tentunya tidak diharapkan dikarenakan akan  menimbulkan  ketidakstabilan  sosial  dan  bahkan  mengarah  kepada  konflik  horizontal,  yang pernah terjadi di negara ini.
Sejalan  dengan  itu,  dibutuhkan  aktor  pelaksana  program  bansos  untuk  meresponnya  secara tepat  dan  cepat,  terutama  dengan  memperbaiki  data  base  secara  keseluruhan  dari  berbagai  sumber menuju penggunaan satu data Indonesia (SDI), yang harus dimulai dan dilaksanakan secara konsisten oleh semua aktor dalam pelaksanaan program agar tepat sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran.
Hal  tersebut,  selanjutnya  ditindaklanjuti  oleh  desa  melakukan  verifikasi  data  kembali berdasarkan  referensi  sumber  data  yang  lapangan  yang  real  dan  tepat.   kemudian  mengembalikan nama nama penerima bansos yang tidak tepat tersebut ke Kantor Pos dengan berkoordinasi terlebih dahulu  dengan  kecamatan  dan  meneruskan  laporannya  ke  Dinas  Sosial  Kabupaten.  Hal  ini, menunjukkan pelaksanaan program bansos yang tidak valid dan dari referensi sumber data yang tidak diperbaharui setiap saat, sehingga mempengaruhi kuota desa atas program bansos dari pemerintah. Adapun sumber data yang digunakan oleh kementerian berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dalam faktanya validasi data masih belum sempurna.
Selain bantuan sosial dari pemerintah, Pemprov Kalbar, ada pula bantuan sosial dari Pemkab Sambas. Fenomena yang sama juga terjadi pada bansos yang bersumber dari Pemkab Sambas, dengan masih  adanya  komplain  dari  warga  desa  atas  program  bansos  covid  19.  Padahal  mekanisme pengusulan bantuan sosial tersebut bersumber dari desa, kemudian  usulan calon penerima bantuan sosial  dari  desa  tersebut  diteruskan  kepada  pihak  kecamatan.  Usulan  desa  tersebut  oleh  pihak kecamatan  diteruskan  ke  Dinas  Sosial  Pemkab  Sambas,  untuk  dilakukan  verifikasi  kembali  usulan tersebut, untuk selanjutnya ditetapkan nama-nama calon penerima bantuan sosial dari Pemkab yang lolos verifikasi berdasarkan usulan dari setiap desa.
Fakta  tersebut,  menunjukkan  persoalan  validasi  data  desa  terhadap  usulan  penerima  bansos kurang  valid  ketika  diusulkan  ke  pihak  kecamatan  untuk  diteruskan  ke  kabupaten.  Fakta  ini, menegaskan bahwa persoalan  validasi data merupakan persoalan mendasar  yang terjadi, baik pada jajaran pemerintahan desa sampai kepada pemerintah dalam pelaksanaan program bansos. Persoalan validasi  data  dan  penggunaan  data  yang  tidak  valid  atau  berbeda  sebagai  dasar  dalam  pemberian bansos  baik  yang  digunakan  pemerintah,  pemprov,  pemkab  dan  pemdes,  akan  menimbulkan persoalan ketidaktepatan sasaran program dan pemanfaatan program.
Tindak  lanjut  Peraturan  Presiden   Nomor  39  Tahun  2019  tentang  Satu  Data  Indonesia  untuk menjadi perhatian oleh jajaran pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan/desa untuk segera  diterapkan  dengan  konsisten.  Oleh  karena  penerapan  kebijakan  satu  data  Indonesia  (SDI), bertujuan  untuk  mengedepankan  efektivitas  pelaksanaan  program,  yang  dijalankan  oleh  aktor pelaksana program serta menghindari konflik terkait dengan ketidaktepatan sasaran program dalam pelaksanaan program terutama program yang bersifat bansos.
Mekanisme komplain terhadap program bansos terkait dengan penanganan dampak pandemi Covid  19,  diantaranya  melalui  mekanisme  dimana  warga  desa  melakukan  pengaduan  kepada perangkat  desa,  kemudian  komplain  tersebut  ditindaklanjuti  oleh  perangkat  desa,  kemudian disampaikan ke pihak kecamatan. Selanjutnya pihak Kecamatan melakukan musyawarah kecamatan
dengan melibatkan unsur-unsur dari Bhabinkamtibmas, Babinsa, Staf Kecamatan, Tim kesejahteraan sosial terpadu (TKST), dan pendamping kecamatan.
Hasil musyawarah di tingkat Kecamatan dan aksi yang diputuskan dalam merespon komplain dari  masyarakat  tersebut,  kemudian  ditindaklanjuti  oleh  Tim  Kecamatan  dengan  melakukan pertemuan di tingkat desa. Pertemuan di tingkat desa dilakukan  untuk  memberikan penjelasan dan tanggapan  atas  berbagai  komplain  yang  diajukan  oleh  warga  desa,  dengan  dihadiri  oleh  Kades beserta  Perangkat Desa, Ketua BPD beserta anggotanya, tokoh masyarakat serta warga desa. Hal ini dilakukan  dalam  upaya  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  sama  atas  persoalan  atau  komplain yang disampaikan dan kesepakatan tindakan atau aksi yang akan diambil atas komplain tersebut.

## c. Sumber Daya dalam Penanganan Covid-19
Dalam merespon dampak pandemi Covid 19 tersebut, pemerintah memberikan peluang kepada pemerintah desa yang telah membuat APBDesa sesuai dengan petunjuk pada Permendes No. 11 Tahun 2019 sebelum merebaknya Covid-19, dimana dana desa dapat dialokasikan untuk berbagai program kegiatan  seperti  padat  karya  tunai,  pemberdayaan  masyarakat,  peningkatan  kualitas  SDM, membangun Posyandu, dan lain-lain untuk merevisi APBDesa. Adapun perubahan hanya untuk dua fokus, yaitu pertama adalah untuk padat karya tunai, dan yang kedua adalah untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Pemerintah desa ada program dalam penanganan Covid 19 yaitu program BLT di tingkat desa yang didanai oleh Dana Desa. BLT diterima dalam bentuk uang tunai. Yang menerima BLT di Desa Semelagi Besar sebanyak 116 orang penduduk.  Adapun Pencairan dana BLT dimulai pada bulan  Juni  2020,  dengan  dilakukan  dalam  beberapa  tahapan.  Pencairan  tahapan  1  sampai  3 dilaksanakan  pada  bulan  Juni,  Juli,  Agustus)  masing-masing  penerima  BLT  mendapatkan  uang sejumlah  Rp.600.000,  kemudian  dilanjutkan  pencairan  tahapan  4  sampai  6  yaitu  bulan  September, Oktober dan November masing-masing penerima BLT Desa mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000.
Pemerintahan  desa  yaitu  Kades  dan  Perangkat  Desa  telah  melaksanakan  Permendes  PDTT Nomor  6  Tahun  2020  sebagai  perubahan  Permendes  No.  11  Tahun  2019.  Isi  dari  Permendes  ini, menegaskan bahwa dana desa bisa dipakai buat BLT Dana Desa. BLT yang bersumber dari dana desa yang  diperuntukkan  bagi  masyarakat  miskin  di  desa  di  tengah  wabah  virus  Corona.  Hal  ini, menunjukkan adanya sebuah  komitmen dari Pemdes terhadap warganya  yang terdampak pandemi Covid 19 dan kepemimpinan yang kuat dari Kades beserta Perangkat Desa, dan dukungan Ketua BPD beserta  anggotanya  beserta  Masyarakat  dalam  menyetujui  perubahan  APBDes  yang  difokuskan kepada warga masyarakat desa yang terdampak pandemi Covid 19.
Adapun  total  keseluruhan  BLT  Desa  yang  disalurkan  kepada  penerima  manfaat  program sebesar  Rp.  2.700.000,  dengan  penyalurannya  dilakukan  secara  bertahap  dimulai  sejak  bulan  Juni sampai  dengan  bulan  November  2020.  Kenyataan  ini,  menunjukkan  adanya  penambahan  besarnya alokasi anggaran yang dilakukan oleh Pemdes. Padahal Abdul Halim Iskandar selaku Menteri PDTT mengemukakan “masing-masing keluarga akan mendapatkan Rp. 600 ribu selama tiga bulan, April, Mei  dan  Juni  hingga  total  menjadi  menjadi  Rp.  1,8  Juta”.  Perkembangan  berikutnya  Menteri  PDTT mengeluarkan Permendes No. 6 Tahun 2020 merupakan perubahan kedua atar Permen PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 terkait dengan perpanjangan BLT Dana  Desa  untuk  3  bulan  berikutnya,  dimulai  pada  bulan  Juli,  Agustus  dan  September.  Kemudian terakhir  ada  peraturan  terbaru  Kementerian  PDTT  memperpanjang  program  BLT  dana  desa  hingga Desember 2020 .
Pemerintah  desa  telah  menjalankan  amanah  BLT  Desa  yang  ditujukan  kepada  masyarakat miskin  di  desa  terdampak  Covid-19  dalam  bentuk  uang.  Namun  pelaksanaan  pencairan  BLT  Dana Desa  untuk  diberikan  kepada  penerima  secara  non  tunai  atau  melalui  transfer  perbankan  tidak
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
memungkinkan,  dikarenakan  proses  pengurusan  rekening  yang  memakan  waktu  dan  adanya pembiayaan  untuk pembukaan no rekening baru, BLT Desa yang bersifat temporer dan kondisional terkait  penanganan  dampak  Covid  19.   Situasi  itu,  membuat  pemerintah  desa  membuat  model pencairan BLT Desa dilakukan dengan secara tunai dan penerima manfaat langsung datang sendiri ke kantor  desa  dalam  jangka  waktu  selang  selama  2  (dua)  minggu  proses  pencairannya  dalam  setiap tahapan,  kemudian  2  minggu  berikutnya  kosong,  setelah  itu  dilanjutkan  pencairan  untuk  tahap berikutnya dan seterusnya sampai berakhir pada tahapan ke enam di bulan November 2020. Hal ini, menegaskan  adanya  pengaturan  jadwal  dan  selang  waktu  yang  jelas  dalam  pencairannya  di  masa pandemi  Covid  19,  dapat  meminimalisir  terjadinya  kerumunan  orang  apabila  dibandingkan pencairannya  dilakukan  secara  non  tunai  melalui  rekening  bank  yang  mengabaikan  protokol kesehatan.
Selain  itu,  pembayaran  yang  dilakukan  secara  tunai  oleh  pemerintah  desa  sekaligus  sebagai mekanisme dalam melakukan pengawasan terhadap ketepatan kelompok sasaran penerima manfaat program  BLT  Desa,  yang  berasal  dari  keluarga  pra  sejahtera  atau  terdampak  pandemi  Covid  19. Inovasi  yang  dilakukan  oleh  Pemdes  dalam  proses  pencairan  dana  BLT  Desa  tersebut  sebagai upaya   dalam  menjaga  akuntabilitas  penyaluran  program  terutama  terhadap  ketepatan  sasaran  dari penerima  manfaat  program. Program  BLT  Desa  tidak  ada  pendampingan  seperti  halnya  program keluarga harapan (PKH) oleh pendamping lokal atau pendamping kecamatan. Oleh karena sifat dari program  BLT  Desa  adalah  sebuah  program  responsivitas  dari  Pemdes  dalam  penanganan  dampak pandemi  Covid  19,  yang  sifatnya  kondisional  bersumber  dari  dana  desa  dengan  sasaran  program adalah  warga  prasejahtera  yang  tidak  terdaftar  dalam  program  bansos  pemerintah  dan  warga  desa yang terdampak langsung pandemi Covid 19.
Model  pencairan  anggaran  BLT  Desa  yang  dilakukan  secara  tunai  dan  pengambilannya dilakukan di kantor desa, selain sebagai bentuk pendampingan juga merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan Pemdes terhadap ketepatan sasaran dari penerima manfaat BLT Desa. Hal ini, sebagai strategi komunikasi sosial dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh Pemdes terutama dalam membangun sinergisme dengan warga penerima program dalam pemanfaatan bantuan tersebut dan menumbuhkan  partisipasi  kelompok  sasaran  terhadap  tujuan  dari  pelaksanaan  program  BLT  Desa tersebut.  Selain itu, besarnya alokasi anggaran yang diterima oleh kelompok sasaran BLT Desa lebih besar yaitu Rp. 2,7 Juta melalui 6 tahapan pencairan selama 6 bulan yang dilakukan oleh Pemerintah desa  berbeda  dari  instruksi  Menteri  PDDT  yang  menetapkan  alokasi  Rp.1,8  Juta   melalui  3  tahapan pencairan  selama  3  bulan.  Hal  ini,  menunjukkan  adanya  kearifan  dari  pemerintah  desa  dengan mempertimbangkan pandemi Covid 19 diharapkan selama masa itu semakin melandai dan kehidupan keseharian  dan  aktivitas  perekonomian  kembali  normal  dengan  tetap  menjaga  protokol kesehatan.  Pertimbangan tersebut, merupakan bentuk kearifan berfikir dari aktor lapangan di tingkat jajaran  pemerintahan  terbawah,  yang  menjalankan  kewenangannya  dalam  pelaksanaan  program dengan penuh pertimbangan dan membaca kondisi riil di tengah masyarakat.
Program  BLT  Desa  ditujukan  kepada  masyarakat  dalam  kategori  pra  sejahtera  yang  tidak terdaftar pada program bantuan sosial lainnya seperti PKH dan kartu Sembako, dan bagi warga desa yang terdampak langsung pandemi Covid 19 secara ekonomi. Selanjutnya dalam menjaga ketepatan sasaran program BLT Desa dilakukan melalui pendataan lapangan yang bersumber dari bawah yaitu data dari rukun tetangga (RT) yang tentunya lebih uptodate sehingga akan lebih tepat sasaran dalam penentuannya.  Dukungan dari perangkat desa yang kedudukannya sekaligus sebagai relawan desa lawan Covid 19 dan beberapa relawan desa lainnya, yang bekerjasama dengan RT dalam melakukan pendataan warga desa secara langsung, yang memenuhi persyaratan untuk dipertimbangkan sebagai penerima BLT Desa. Fakta ini, menegaskan adanya upaya sinergisme antar aktor pelaksana program
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
untuk saling cek and ricek data langsung di lapangan terutama pada calon penerima manfaat BLT desa, untuk  meminimalisir  terjadinya   konflik  kepentingan  maupun  terjadinya  komplain  dari  warga  desa dalam penetapan penerima manfaat BLT Desa.
Berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  birokrasi  pemdes  dalam  mendukung  keberhasilan program  penanganan  pandemi  Covid  19.  Hal  ini  telah  sesuai  dengan  tujuan  dibentuknya  birokrasi pemerintah  itu  sebenarnya,  yaitu:  “Untuk  melaksanakan  layanan  umum  secara  demokratis,  maka dengan itu segenap aparat birokrasi memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip-prinsip  partisipasi,  persamaan  layanan,  kepekaan  dan  tanggung  jawab,  yang  kesemuanya merupakan perwujudan demokrasi dalam jajaran birokrasi”. (Yates, dalam Dwiyanto, 1991: 71). Proses penetapan  KK  penerima  program  BLT  Desa  yang  dilakukan  dengan  keterlibatan  partisipasi masyarakat melalui tim relawan desa dan Ketua RT dalam menjaring kelompok sasaran yang tepat, untuk menghindari salah sasaran, yang selanjutnya data tersebut diverifikasi dan ditetapkan alokasi jumlah penerima dan besaran anggaran yang diterima oleh kelompok sasaran melalui musrenbangdes yang  selanjutnya  ditetapkan  melalui  keputusan  kepala  desa.  Semua  itu  merupakan  wujud  dari kepekaan dan tanggung jawab yang dibangun oleh aktor Pemdes sebagai pelaksana program dalam mewujudkan kemaslahatan dari program yang tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaanya.
Selain  BLT  Desa  Pemerintah  desa  telah  melakukan  kegiatan  PKTD  dengan  alokasi  anggaran bersumber dari dana desa, diantaranya pembuatan jalan setapak yang yang terletak di dua dusun yang dengan  sistem  borongan  masyarakat.  Ada  yang  bertanggungjawab  adalah  TPK  (Tim  Pengelola Kegiatan) yang terdiri tokoh masyarakat dan RT. Tim pendamping desa juga ada keterlibatan dalam kegiatan pembangunan desa.

## d. Struktur Birokrasi Dalam  penanganan Covid-19
Berbagai  aktivitas  birokrasi  pelaksana  program  pencegahan  dan  penanganan  Covid  19  di tingkat  Kecamatan  Selakau  tersebut  menunjukkan  bahwa  organisasi  publik  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  sebagai  suatu  organisasi  dengan  sistem  terbuka  yang  telah mengembangkan  diri  baik  internal  maupun  eksternal  dalam  menjalankan  tupoksinya,  seperti dikemukakan  Katz  dan  Kahn  yaitu  ;  “dengan  mengembangkan  berbagai  fungsi  yang  membawa pekerjaan  di  dalam  suatu  sistem,  memelihara  struktur,  membina  dukungan  dari  lingkungan, mengadaptasi perubahan lingkungan berikut aktivitas koordinasi dan pengawasan (dalam Harmon, 1996: 169).
Struktur  birokrasi  publik  yang  dikembangkan  dengan  sistem  terbuka  membuka  kesempatan yang lebar bagi semua pihak untuk terlibat di dalam perumusan tujuan serta adanya ruang di dalam membentuk kelembagaan baru, model atau strategi baru yang lebih berorientasi lokal, seperti halnya mengembangkan  sistem  pemecahan  masalah  yang  berbasis  partisipasi  semua  elemen,  sehingga terbuka kesempatan yang lebih luas untuk keterlibatan dari bawah (bottom-up) maupun dari atas (top- down)  yang  seimbang.  Kondisi  ini,  tentunya  akan  membuat  organisasi  publik  pada  tingkatan kecamatan selalu berdinamika dan berkelanjutan dalam menjalankan organisasinya guna memberikan pelayanan publik secara optimal di tingkat kecamatan. Hal ini, menunjukkan adanya kekuatan jejaring birokrasi dalam memberikan  umpan balik berupa aksi solusi. Selain  itu, adanya dukungan perilaku positif dari aktor untuk melakukan aksi tanggap cepat melalui aktivitas koordinasi lintas sektor aktor melalui  mekanisme  musyawarah  diantara  aktor  di  berbagai  tingkatan  pemerintahan.  Fakta  ini, menunjukkan adanya  upaya dalam membangun jejaring aktor dalam pelaksanaan program, dengan melakukan  musyawarah  kecamatan  yang  melibatkan  unsur  muspika,  seperti  Babinsa, Babinkamtibmas, Staf Kecamatan, TKSK, dan Pendamping Kecamatan.
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
Selain itu, sikap antisipasi cepat dari aktor atau  birokrasi publik yang terlibat dalam program menunjukkan pula birokrasi publik, yang terlibat dalam tim gugus tugas  kecamatan berada kondisi siaga selalu, dalam mengantisipasi fenomena kesalahan dalam pengelolaan bansos pencegahan covid, guna menghindari konflik diantara masyarakat dan kepercayaan yang rendah dari warga masyarakat terhadap pemerintah terutama pemerintahan di tingkat kecamatan. Soliditas birokrasi  tersebut tidak hanya pada saat melaksanakan berbagai program pada saat Covid 19, tetapi kesolidan tersebut sudah diwujudkan  dengan  mengadakan  pertemuan  rutin  bulanan  dari  berbagai  unsur  Muspika  dengan pemerintah desa beserta perangkat desa yang ada di Kecamatan Selakau dalam bentuk Coffee Morning yang dilakukan secara yang dilaksanakan secara bergilir atau bergantian di masing-masing desa dalam setiap bulannya.
Fakta  tersebut,  menegaskan  dengan  sebuah  strategi  pendekatan  komunikasi  sosial  dengan model  komunikasi  tatap  muka  langsung  yang  sederhana  dan  guyub  antar  instansi  pemerintahan kecamatan  melalui aktivitas “Ngopi Pagi” secara bersama yang melibatkan berbagai unsur Muspika dengan Pemerintahan Desa, telah memberikan kegairahan atau semangat dari berbagai aktor maupun institusi  publik  dalam  mensukseskan  program  pembangunan  yang  dilaksanakan  di  tingkat  desa terutama  berbagai  program  bansos  terkait  dengan  pencegahan  dan  penanganan  pandemi  Covid  19 yang  bersumber  dari  berbagai  tingkatan  pemerintah.  Selain  itu,  strategi  atau  model  yang  bersifat sederhana dan guyub tersebut melalui kegiatan “ngopi bareng lintas sektor dan lintas desa” di antara Muspika dan pemerintah desa, yang dilakukan secara konsisten dan berpindah pindah tempat atau desa setiap bulannya, mampu mewujudkan sinergi unsur-unsur Muspika dan Pemerintah Desa dalam memahami persoalan warga masyarakat dan mengatasinya secara tepat.
Pemanfaatan  serta  pengembangan  sistem  komunikasi  informal  pada  tataran  pemerintahan  di tingkat  kecamatan  dan  desa  yang  dikelola  dengan  baik,  tentunya  akan  mendukung  terlaksananya komunikasi  yang  lebih  efektif,  dengan  terciptanya  kebersamaan  semua  aktor  yang  terlibat  baik  staf maupun  organisasi  anggota,  untuk  berpikir  dan  bertanggung  jawab  atas  keberhasilan  program. Disadari atau tidak bahwa mekanisme untuk menjamin komunikasi horizontal biasanya tidak terdapat dalam  sebuah  desain  organisasi.  Hal  ini  dimungkinkan  struktur  organisasi  yang  dibuat  lebih berorientasi pada struktur kekuasaan dan kewenangan, yang lebih menekankan hubungan tingkatan hirarki  organisasi.  Kenyataan  tersebut  tentunya  akan  berdampak  adanya  arogansi  sektoral  yang menganggap bagian atau divisinya serta organisasinya yang paling hebat.
Gejala  arogansi  sektoral  itu  telah  disikapi  dengan  pelaksanaan  komunikasi  horizontal  yang efektif,  pada  tataran  organisasi  pemerintahan  di  kecamatan  dengan  meningkatkan  solidaritas  antar organisasi dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan Covid 19, seperti dikemukakan oleh Liliweri (1997: 297) “harus ditunjang dengan prinsip komunikasi yang mengandalkan solidaritas atau kesejawatan untuk menghadapi persoalan besar yang dihadapi organisasi berupa integrasi dari beberapa  bagian,  untuk  menjamin  prestasi  menyeluruh  yang  efektif.  Selain  itu,  pelaksanaan komunikasi  horizontal  yang  efektif  sangat  dibutuhkan  pada  pelaksanaan  program  yang  melibatkan berbagai aktor organisasi, dalam upaya mengorganisir dan mengintegrasikan berbagai ragam fungsi, yang  dijalankan  oleh  masing-masing  organisasi  pemerintahan  kecamatan  dalam  pelaksanaan program.  Hal  ini,  dilakukan  dalam  upaya  hubungan  saling  kerjasama  antar  organisasi,  untuk membangun koordinasi dukungan dari organisasi lainnya dalam mencapai tujuan dari program secara keseluruhan.
Pendekatan  komunikasi  horizontal  telah  dilakukan  oleh  aktor  organisasi  pemerintahan  di tingkat kecamatan, dalam memberikan solusi terkait dengan berbagai permasalahan yang menyangkut kehidupan  di  tengah  masyarakat,  seperti  beberapa  waktu  lalu  terjadinya  persoalan  kelangkaan  gas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Fenomena tersebut dikarenakan adanya indikasi permainan

## Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
bisnis  sehingga  pendistribusiannya  tidak  memperhatikan  prioritas  warga  di  sekitarnya  dari  pemilik atau  pangkalan  gas  yang  ada  di  kecamatan  ditengah  wabah  pandemi  Covid  19.  Hal  ini,  akan menimbulkan  kerumunan  antri  masyarakat  untuk  mendapatkan  gas  dan  kemungkinan  keributan untuk  mendapatkannya  karena  antara  stok  yang  ada  dengan  jumlah  permintaan  tidak  sebanding. Apabila tidak direspon dengan cepat dan tepat dikhawatirkan persoalan kelangkaan gas tersebut, akan menambah kesulitan masyarakat di tengah kondisi pandemi covid 19.
Fakta tersebut, disikapi oleh Muspika untuk melakukan pembahasan dan mencari solusi terbaik atas fenomena tersebut di Kantor Camat, dengan memanggil pemilik atau pengelola pangkalan gas. Hal  ini,  menegaskan  bagaimana  instansi  pemerintah  kecamatan  dalam  pelaksanaan  program pencegahan  dan  penanganan  pandemi  Covid  19  berupaya  memberikan  solusi  kelangkaan  gas  yang ada  di  tengah  masyarakat,  untuk  mencegah  terjadinya  keributan  dan  kerumunan  antri  atau  saling berebutan masyarakat untuk mendapatkan gas untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Persoalan kelangkaan gas dan keributan serta kerumunan antrian warga untuk mendapatkannya, dengan solusi yang diambil oleh instansi pemerintahan yang ada kecamatan bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial terkait dengan kelangkaan gas di tengah wabah pandemi Covid 19.
Model  duduk  bersama  tiga  pilar  kecamatan  yaitu  Kecamatan,  Koramil  dan  Polsek  serta Pemdes  dengan  pemilik  dan  pengelola  pangkalan  gas  yang  ada  di  kecamatan,  dalam  mengatasi persoalan  kelangkaan  gas  yang  terjadi  di  tengah-tengah  wabah  pandemi  Covid  19.  Pemahaman bersama dibutuhkan untuk mencari solusi terbaik dan kesepakatan bersama, dengan memprioritaskan masyarakat  yang  ada  di  desa  atau  warga  sekitarnya  dimana  pangkalan  itu  berada.  Apabila kesepakatan  tersebut  tidak  ditindaklanjuti  oleh  pangkalan,  maka  Muspika  akan  memohon  kepada Dinas terkait untuk memberikan sanksi atau mencabut izin pangkalannya dan memberikan peluang kepada  desa  untuk  mendirikan  pangkalan  gas  sebagai  alternatif  usaha  Bumdes.  Daya  tanggap Muspika dan Pemdes dalam mengatasi persoalan publik di tengah-tengah wabah pandemi Covid 19 melalui  pengambilan  keputusan  yang  cepat  dan  tepat.  Hal  ini,  menegaskan  adanya  soliditas  aktor melalui hubungan jejaring antar aktor dan solidaritas organisasi publik melalui pemahaman bersama untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat di tengah wabah pandemi Covid 19. Hal ini, akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap organisasi publik sebagai aktor dalam berbagai program pencegahan dan penanganan Covid 19 baik di tingkat kecamatan maupun di desa yang selanjutnya akan berpengaruh pula terhadap keberhasilan pelaksanaan program.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dalam pembahasan  penelitian  sebelumnya  maka  dapat  diambil  beberapa kesimpulan sebagai berikut :
Komunikasi  antar  aktor,   masing-masing  aktor  mengedepankan  kepentingan  bersama  demi kesuksesan dalam penanganan covid-19,  antar aktor juga menurunkan ego nya masing-masing demi tujuan  yang  lebih  utama  yaitu  penanganan  covid  serta  dampaknya  bagi  masyarakat.  Adanya pemahaman  akan  tugas  yang  diemban  antar  instansi  dalam  penanganan  Covid-19  di  Kecamatan Selakau menghasilkan Sinergisme yang luar biasa dalam  keberhasilan  dalam penanganan Covid-19. Sinergisme  juga  ditunjukkan  adanya  perilaku  birokrasi  yang  saling  mendukung  antara  Pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah Desa Semalagi Besar yang berada di Kabupaten Sambas untuk menangani Covid-19 secara bersama-sama.
Sikap yang ditunjukan oleh para aktor/pelaksana dalam penanganan novid-19 di Kecamatan Selakau  Kebijakan  pencegahan  pandemi  Covid  19  sangat  baik  dalam  merespon  berbagai  kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini ini dibuktikan dengan adanya  kesiapan para aparat
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
pemerintah yang terlibat dalam. Penanganan covid-19, diantaranya dengan pembentukan Tim Gugus Tugas Covid-19 di Tingkat Kecamatan maupun di tingkat Desa, penyaluran bantuan langsung Tunai (BLT)  yang  berasal  dari  pusat  maupun  bersumber  dari.  Dana  Desa  kepada   masyarakat  terdampak sesuai  dengan  aturan  dan  waktu  yang  telah  ditentukan.  Penganan  komplain  dari  masyarakat  yang cepat  ditanggapi  atau  diselesaikan  khususnya  terkait   terutama  terkait  dengan  data  penerima  BLT, Dengan  sikap  para  pelaksana  tersebut  akan  menimbulkan  kepercayaan  public  dalam  pelaksanaan kebijakan pencegahan Covid-10 yang pada akhirnya akan mendukung keberhasilan program.
Sumberdaya  untuk  mendukung  keberhasilan  dalam.  Penanganan  pandemic  Covid-19  di tingkat  Kecamatan  dan  Desa  sangat  memadai,  hal  ini  ditunjukan  adanya  pembentukan  Tim  Gugus Tugas  di  Tingkat  Kecamatan  dan  Desa  jika  dilihat  Sedangkangkan  dari  sisi  sumber  daya  keuangan pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan  untuk dapat mendukung  keberhasilan program ini diantaranya dengan dikeluarkannya  Permendes N0 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang memberikan peluang kepada pemerintah desa yang telah membuat perubahan APBDesa. Adapun perubahan hanya untuk dua fokus, yaitu pertama adalah untuk padat karya tunai, dan yang kedua  adalah  untuk  pencegahan  dan  penanganan  Covid-19.yang  dimulai  bulan  Juli,  Agustus  dan September.  Perkembangan  berikutnya  Menteri  PDTT  mengeluarkan  Permendes  No.  7  tahun  2020 tentang BLT Dana Desa untuk 3 bulan berikutnya, memperpanjang program BLT dana desa hingga Desember 2020.
Struktur birokrasi yang diterapkan dalam penanganan covid-19 di Kecamatan selakau mengambil model struktur birokrasi terbuka, artinya dengan model ini memberikan kesempatan yang lebar bagi semua  pihak  untuk  terlibat  di  dalam  perumusan  tujuan  serta  adanya  ruang  di  dalam  membentuk kelembagaan  baru,  model  atau  strategi  baru  yang  lebih  berorientasi  lokal,  seperti  halnya mengembangkan sistem pemecahan masalah yang berbasis partisipasi semua elemen, sehingga terbuka kesempatan  yang  lebih  luas  untuk  keterlibatan  dari  bawah  (bottom-up)  maupun  dari  atas  (top-down) yang seimbang. Hal ini, menunjukkan adanya kekuatan jejaring birokrasi dalam memberikan umpan balik  berupa  aksi  solusi,  aksi  tanggap  cepat  melalui  aktivitas  koordinasi  lintas  sektor  aktor  melalui mekanisme musyawarah diantara aktor di berbagai tingkatan pemerintahan.

## REFERENSI
Abdul Wahab, Solichin. 1997. Analisis Kebijakan- Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta
Agustino Leo, 2020, Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman, Indonesia, Jurnal Borneo Administrator, Volume 16, No. 02. LAN Samarinda.
Agustino, Leo, 2008. Politik & Kebijakan Publik, Bandung: AIPI dan Puslit KP2W Lemlit Unpad Badjuri  H.  Abdul  Kahar,  dan  Yuwono,  Teguh,  2002.  Kebijakan  Publik  Konsep  &  Strategi,  Semarang:
Universitas Diponegoro
Carolie, Bryant dan White, Louise G., Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, Terjemahan Rusyanto, LP3ES, Jakarta, 1987.
Dye, Thomas R. 1978. Understanding Public Policy. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.
Dwiyanto,  Agus.,  Birokrasi  Di  Indonesia,  Konsep,  Citra  dan  Reformasi,  Laporan  Penelitian, Fisipol  UGM,
Yogyakarta, 1991.
-------,  Penilaian  Kinerja  Organisasi  Pelayanan  Publik,  Makalah  dalam  Seminar  Kinerja  Organisasi  sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1995.
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
Darwin, Muhadjir, Demokratisasi Birokrasi Di Indonesia, dalam Demokrasi Indonesia Kontemporer, Editor Riza Noer Arfani, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
Effendi, Sofian, Dkk, Alternatif Kebijaksanaan Perencanaan administrasi; Suatu Analisis Restrospektif dan Prospektif, Seri Monograf, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1989.
Edward III, George, C., Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Press, Washington , DC,
1980.
Handoko, Hani T., Manajemen, Edisi 2, Cetakan ke 12, BPFE, Yogyakarta, 1997.
Harmon, Michael M. dan Mayer, Richard T., Organization Theory For Public Administrations, Little Brown and Company, Boston, Toronto, 1986.
Ivancevich,  John  M.,et.hall.,  Organisasi  Dan  Manajemen,  Prilaku,  Struktur  dan  Proses,  Cetakan  ke  4,
Erlangga, 1988.
Islamy, M. Irpan, 2001. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara Kumorotomo, Wahyudi, Profil Desa Tertinggal, Bappenas, Jakarta, 1992. -------, Etika Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1992. Leonard,  David  K.,  dan  Marshall,  Dale  Rogers.,  Eds,  Institutions  of  Rural  Development  for  The  Poor,
Barkely, California, Institute of International Studies, university of California, 1982. Liliweri, Alo, Sosiologi Organisasi, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
Nugroho,  Riant  D.  2004.  Kebijakan  Publik  :  Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi,  Yakarta:  Elex  Media Komputindo
…, 2008. Publik Policy, Jakarta: Elex Media Komputindo Ndraha,  2005. Teori Budaya Organisasi, Jakarta: Rineke Putra, Fadillah, 2001. Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset Ripley,  Rendall  B.  dan  Franklin  Grace  A.,  Policy  Implementation  and  Bureaucracy,  Secon  Edition,  The Dorsey Press, Chicago, Illionis, 1987.
Steers, Richard M. Efektivitas Organisasi, Erlangga, Cetakan Ke Dua, Jakarta, 1985.
Strauss, Anselm., dan Juliet Corbin. 2003. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sarosa, Samiaji. 2012. Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar. Jakarta: Indeks.
Subarsono, AG. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: PustakaPelajar. Suryabrata, Sumadi. 2012. Metodologi Penelitian. Jakarta; Rajawali Pers.
Tachjan, 2006. Implementasi Kebijakan Publik,Bandung: AIPI Wahab, Abdul Solichin, 2005. Analisis Kebijaksanaan, Jakarta: Bumi Aksara
Walean,  Lengkong  dan  Y.  Londa,  2020,  Implementasi  Kebijakan  Penanganan  Covid  19  Di  Desa  Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Jurnal Administrasi Publik, Vol 06. No 96 Unsrat.
Winarno, Budi, 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Med Press.

## Peraturan dan lainnya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, yang selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa
Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Peraturan  Bupati  Kubu  Raya  Nomor  16  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara  Pembagian  dan  Penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kubu Raya
Mutia Fauzia. Kompas.Com. 26 Maret 2020. Selain Masyarakat Miskin, BLT dialokasikan untuk Driver Ojol dan Pegawai Mall.
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
------. Kompas.Com. 24 Maret 2020. Pemerintah Susun Skema untuk pemberian BLT bagi pekerja Harian dan UKM.
lensakalbar.co.id. Headline. 27 Maret 2020. Dampak Sosial Covid-19. Gubernur Minta Perusahaan Salurkan Sembako untuk Warganya.
Setkab.go.id. Humas. 31 Maret 2020. Keterangan Pers Presiden RI Mengenai Program Perlindungan Sosial

## Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19
CNN Indonesia. 3 April 2020. Kalbar Potong Dana Perjalanan Dinas Bantu Warga Beli Beras.
m.detik.com.detik.news. 14 April 2020. Tiara Aliyah. Semangat Penggunaan BLT Dana Desa Harus Sesuai Amanat Presiden Jokowi.
m.detik.com. detikfinance.17 April 2020. Faidah Umu Sofuroh. Dimulai April, BLT Dana Desa Dikucurkan dalam 3 Tahap