## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2022-08-15 Accepted: 2022-09-19
Published: 2022-09-27

## ANALISIS UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI SHOPEE
Ardhan Ardiyanto Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK), Semarang ardanardiyanto26@gmail.com
Arikha Saputra Fakultas hukum Universitas Stikubank (UNISBANK), Semarang arikhasaputra@gmail.com
Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui Analisis Undang Undang No.  8  Tahun  1999  Tentang  Hukum  Perlindungan  Konsumen  tentang  jual  beli  Online melalui  Shopee  dan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  permasalahan  yang  sering terjadi dalam transaksi jual beli secara Online dan upaya penyelesaiannya. Penelitian ini  menggunakan  metode  penulisan  yuridis  normatif  yang  bersumber  dari  studi kepustaakaan,  Data  penulisan  yang  disajikan  dalam  uraian  deskriptif  analisis  ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.
Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen telah memberikan  upaya  perlindungan  terhadap  transaksi  jual  beli  melalui  Online  yakni seperti dicantumkannya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh penjual maupun pembeli yang  harus  dipenuhi.  Berkaitan  dengan  perlindungan  terhadap  transaksi  Online  di Shopee, Selain itu dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun  di  BPSK.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  Shopee  telah  melakukan kewajibannya dalam perlindungan hukum terhadap konsumen.
Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Shopee, Jual beli online, Penyelesaian Sengketa.
Abstract: This study aims to determine the analysis of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Law regarding online buying and selling through Shopee and to find  out  and  analyze  the  problems  that  often  occur  in  online  buying  and  selling transactions  and  efforts  to  solve  them.  This  study  uses  a  normative  juridical  writing method  sourced  from  literature  studies.  The  writing  data  presented  in  the  descriptive analysis of this analysis will then be analyzed using qualitative methods.
Law  Number  8  of  1999  concerning  Consumer  Protection  Law  has  provided  efforts  to protect  buying  and  selling  transactions  through  online,  namely  the  inclusion  of  rights and obligations owned by sellers and buyers that must be fulfilled. In connection with the  protection  of  online  transactions  at  Shopee,  in  addition,  dispute  resolution can  be carried  out  in  court  or  at  BPSK.  This  indicates  that  Shopee  has  carried  out  its obligations in legal protection to consumers.
Keyword: Consumer Protection, Shopee, Online Shop, Dispute Resolution.

## PENDAHULUAN
Era  globalisasi  sekarang  yang dikenal dengan era teknologi informasi telah mempengaruhi perkembangan  di  berbagai  sektor dan  perkembangan  ini  membuat negara Indonesia jadi bagian masyarakat Informasi
didunia.
Indonesia  yang  merupakan  negara hukum  menjadikannya  harus  dapat mengeksplor  lebih  lanjut  mengenai perkembangan informasi dengan mengeluarkan  aturan  terkait  dengan akses informasi dan teknologi. (Mansyur dan Gultom, 2005: 3) Menurut  Sitompul  (2012:  31) ITE dan aturan hukum adalah 2 (dua) unsur yang saling terkait dan memiliki pengaruh  satu  sama  lain,  keduanya juga  memiliki  kemampuan  untuk mempengaruhi  masyarakat.  Pada dasarnya, setiap teknologi difungsikan dan
dikembangkan sebagai pemenuhan kebutuhan tertentu  untuk  umat  manusia  yaitu seperti untuk meningkatkan efektivitas dari suatu pekerjaan.
ITE  yang  semakin  berkembang kini
memudahkan pertukaran informasi.  Anda  dapat  berkomunikasi tanpa  hambatan  dengan  seseorang yang  berada  dalam  jarak  dan  waktu yang  berebda.  Selain  pertumbuhan dari  teknologi,  setiap  korporasi  juga diharuskan dapat
mengikuti perkembangan dari teknologi informasi  yang  ada.  Menurut  Ramli (2004:  1)  bahwa  suatu  kegiatan berdagang yang menggunakan sarana internet adalah sebutan Electronic Commerce (E-commerce) . Suhariyanto (2012: 48) menyatakan bahwa perdagangan elektronik  adalah  kegiatan  komersial yang melibatkan penjual dan
pembeli.  Transaksi online melalui e-
commerce e  dapat  dimengerti  juga sebagai suatu proses transaksi perdagangan barang serta jasa melalui  sarana  internet.  Penggunaan media  elektronik  untuk  difungsikan sebagai data digital dalam pembuatan perjanjian akan berdampak  pada  kinerja  perusahaan yang menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan media elektronik seperti internet, akan tetapi perjanjian yang dibuat melalui internet  ini  bukan  berarti  tidak menyebabkan permasalahan. Permasalahan  ini  adalah  dengan adanya perkembangan kejahatan yang memanfaatkan jaringan  internet yakni  maraknya  penipuan  melalui internet  khususnya  dalam  transaksi online . Pada  era  milenial  ini  banyak pelaku  usaha  menawarkan  produk  - Produknya  melalui E-  Coommerce karena  menurut  pelaku  usaha  ini sangat efisien dan tidak perlu memakan  banyak  tempat  dimana mereka tidak harus mempunyai tempat  yang  besar  untuk  membuka tokonya,  cukup  dilakukan  dirumah mereka dapat menjalankan bisnisnya. Banyaknya  warga  masyakarat yang berminta untuk membeli barang atau  produk  melalui  toko Online , karena  harga  di  toko  konvesional lebih  mahal  di  banding  dengan  toko Online dan macamnya di toko Online juga  banyak.  Maka  dari  itu  dengan berkembangnya transaksi Online
dilakukan  berada  di  Indonesia  maka Hukum  perlindungan  konsumen  juga harus  dikembangkan  supaya  tidak ada yang dirugikan terutama
konsumen.
Berkaitan  dengan  perlindungan konsumen  sebenarnya  telah  diatur
didalam  ketentuan  UU  No  6  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Dimana  telah diatur mengenai hak serta kewajiban konsumen.  Selain  itu  terdapat  hak serta  kewajiban  bagi  penjual.  Dalam Pasal  17  UUPK  telah  diatur  perihal larangan  untuk  pengusaha  untuk memproduksi iklan yang dimaksudkan untuk mengelabui
konsumen  mengenai  barang  yang dijualnya.  Para  pelaku  usaha  juga diberikan larangan untuk memberikan informasi  yang  tidak  benar  berkaitan dengan  garansi  atau  jaminan  atas produk  atas  jasa  yang  tidak  benar dan  tidak  sesuai,  selain  itu  pelaku usaha juga dilarang untuk
memberikan  informasi  yang  salah atau  tidak  benar  berkaitan  dengan produk atau jasa yang dijualnya.
Salah  satu  media  jual  beli Online yang digemari adalah Shopee . Shopee adalah  bagian  dari  garena yang  merambah  kedalam  bisnis transaksi  denganE  menggunakanE media online yang dikenal dengan e - commerce . Garena
merupakan penyedia platform internet bagi konsumen  yang  berdiri  di  negara Singapura  pada  2009. Shopee telah merambah  diberabgai  negara  di kawasan Asia.
Kemudahan
bertransaksi menjadi  salah  satu  kelebihan  dari Shopee yakni  adanya  metode  COD (Cash  On  Delivery) untuk  melakukan pembayaran ditempat. Namun beberapa waktu
belakangan penggunaan metode COD ini menjadi menimbulkan berbagai permasalahan seperti  pada  bulan  februari  2021 terdapat  video  viral  dimana  ada konsumen  yang  memarahi  kurir karena  barang  yang  dibelinya  tidak sesuai dengan yang dipesan
sehingga  konsumen  merasa  tidak berhak  untuk  membayar  paket  COD tersebut (Sthepanie, 2021) Metode COD ( Cash on Delivery )  yang  ada  di  applikasi Shopee menjadi daya tarik masyarakat  karena  adanya  berbagai promo yang disediakan serta kemudahan dalam melakukan transaksi  menjadi  alasan  masyarakat lebih  banyak  menggunakan  aplikasi Shopee . Shopee sendiri telah memberikan aturan berkaitan dengan larangan-larangan  maupun  bentuk perlindungan terhadap
penjual ataupun  pembeli  melalui  garansi Shopee yang dapat di akses di Menu Pusat Bantuan dan Panduan Komunitas.  Namun  demikian  masih banyak konsumen yang tidak mengetahui hal ini sehingga seringkali mengalami kerugian.
Selain  itu  Pemerintah  sendiri  melalui PP  Nomor  71  Tahun  2019  berkaitan dengan  penyelenggaraan  transaksi elektronik  yang  didalamnya  memuat aturan  transakasi  elektronik  mulai dari  Pendaftaran  Sistem  Elektronik sampai  dengan  sanksi  Administratif yang dapat diberlakukan oleh penyelenggara transaksi elektronik. Berdasarkan  uraian  diatas  akan mengkaji lebih dalam berkaitan dengan  perlindunganNhukum  bagi konsumenEpada saat melakukan transaksiHelektronik melalui e- commerce dengan  judul  penelitian “Analisis Undang-Undang No.8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli
Online Melalui Shopee ”.

## POKOK PERMASALAHAN
Melihat  pada  latar  belakang permasalahan tersebut, maka
permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah:
1.  Bagaimana  Analisis  Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999
Tentang  Hukum  Perlindungan Konsumen  dalam  transaksi jual beli Online melalui Shopee ? 2.  Apa  yang  sering  menjadi permasalahan dalam transaksi jual  beli  secara Online dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan  tipe  yuridis  normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan yang  akan  berfokus  pada  sumber data  sekunder  yang  berasal  dari bahan  hukum  menggunakan  studi kepustakaan.
Spesifikasi
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.
Sumber  data  dalam  penelitian ini  diperoleh  dengan  mengumpulkan data  kepustakaan  dan  fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya  adalah  data  tambahan seperti dokumen dan lainnya. (Lofland, 1988: 112)
Dalam  penelitian  ini  Metode pengumpulan  data  dalam  penelitian ini menggunakan metode studi dokumen  atau  studi  kepustakaan. Selanjutnya,  Data  penulisan  yang disajikan  dalam  uraian  deskriptif analisis ini selanjutnya akan
dianalisis dengan menggunakan metode  kualitatif  yaitudengan  cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari  studi  kepustakaan  maupun  dari
hasil  penulisan  dilapangan  yang kemudian  di  analisa  secara  kualitatif untuk pemecahan.
HASIL PENELITIAN

## DAN
PEMBAHASAN 1. Analisis  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1999  Tentang  Hukum Perlindungan  Konsumen  dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Shopee Perlindungan konsumen menurut berbagai pengertian salah satunya  Az  Nazution  (2002:  22) mengartikan  bahwa  perlindungan konsumen  merupakan  bagian  dari hukum  yang  berisikan  asas-asas atau  kaidah  yang  memiliki  sifat untuk  mengatur  hubungan  serta memiliki  sifat  untuk  memberikan perlindungan
terhadap kepentingan  yang  dimiliki  oleh konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal  1  angka  (1)  UU  Nomor  8
Tahun  1999  tentang  Perlindungan Koonsumen  menyebutkan  bahwa perlindungan konsumen merupakan  segala  upaya  yang dilakukan untuk memberikan jaminan  terkait  dengan  kepastian hukum dalam melindungi konsumen. Setiap  orang  yang  pada  satu waktu  dan  dalam  keadaan  sendiri ataupun  berkelompok  bersama dengan  orang  lain  dana  lam keadaan apapun pasti akan menjadi  konsumen  untuk  membeli produk  atau  jasa.  Keadaan  ini menunjukkan  adanya  sisi  lemah terhadap  diri  konsumen.  Sehingga konsumen memiliki kedudukan yang  tidak  aman.  Oleh  sebab  itu dibutuhkannya perlindungan
hukum  yang  dapat  memberikan perlindungan  lebih  luas  terhadap
konsumen ketika akan bertransaksi. (Syawali dan Imaniyanti, 2000: 23) Proses transaksi online menggunakan Shopee akan menimbulkan  hubungan  antara pihak  pembeli  selaku  konsumen dengan  pihak Shopee .  Hubungan
tersebut kemudian diakomodir melalui sebuah perjanjian elektronik yang didalamnya terdapat  klausula  syarat  serta ketentuan dalam melakukan transaksi  melalui Shopee .  Apabila konsumen  menyetujui  isi  Melalui hubungan  hukum  yang  dilakukan antara Shopee dan  konsumen Shopee ,  maka  sudah  tentu  akan menimbulkan  hak  dan  kewajiban bagi para pihak, dimana kewajiban Shopee merupakan hak dari konsumen  dan  demikian  pula sebaliknya  kewajiban  konsumen merupakan hak dari Shopee . UU  perlindungan  Konsumen telah  mengatur  mengenai  hak yang dimiliki oleh konsumen yakni:
a. Hak  terhadap  keamanan, kenyamanan serta keselamatan dalam penggunaan  barang  atau jasa; b. Hak untuk dapat menentukan pilihan terhadap  barang  atau  jasa yang  sesuai  dengan  yang diinformasikan oleh penjual dalam Shopee ;
c. Hak  untuk  mendapatkan informasi  yang  jujur,  jelas serta  benar  terkait  dengan jaminan  dan  kondisi  dari produk yang diperjual belikan; d. Hak supaya dapat didengar  keluhan  serta pendapatnya terkait dengan  produk  atau  jasa yang telah dibelinya; e. Hak  untuk  mendapatkan perlindungan, advokasi serta upaya untuk menyelesaikan persengkataan dalam sengketa konsumen secara benar; f. Hak agar mendapat pendidikan serta pembinaan bagi konsumen; g. Hak  agar  dapat  diberikan perlakuan  atau  pelayanan secara jujur, tidak diskriminatif dan benar sesuai  dengan  kaidah  dan norma hukum yang berlaku; h. Hak  agar  mendapatkan ganti  kerugian  terhadap produk  atau  jasa  apabila produk  atau  jasa  yang diterimanya  tidak  sesuai dengan informasi yang ada;
i. Hak lain yang diatur didalam peraturan unddang – undang.
Selain itu didalam UUPK juga menyebutkan  mengenai  kewajiban konsumen  yang  diatur  didalam Pasal 5 yang berbunyi:
a. Membaca, mengikuti petunjuk  berkaitan  dengan prosedur  dan  informasi dalam memakai serta memanfaatkan produk atau jasa untuk keaamanan dan keselamatan dari konsumen; b. Memiliki  itikad  baik  ketika
melakukan transaksi pembelian melalui Shopee ; c. Melakukan pembayaran sesuai dengan harga produk yang disepakati; d. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa apabila  timbul  sengketa antara konsumen dan penjual. Selain  Hak  dan  Kewajiban konsumen, UUPK juga memberikan pengaturan mengenai
Hak  dan  Kewajiban  yang  dimiliki oleh pelaku usaha sebagai penjual terhadap  baran  ataupun  jasa. Pelaku  usaha  memiliki  hak  antara lain: a.  Hak mendapatkan bayaran  sesuai  dengan harga  produk  yang  telah disepakati; b.  Hak  untuk  mendapatkan perlindungan dari konsumen  yang  memiliki itikad tidak baik; c.  Hak untuk melakukan upaya  pembelaan  apabila terjadi permasalahan sengketa konsumen; d.  Hak  untuk  mendapatkan kembali  nama  baik  jika tidak  terbukti  melakukan kerugian  atau  kecurangan terhadap konsumen berkaitan  dengan  produk atau  jasa  yang  diperjual belikan; e.  Hak lain yang diatur
didalam  aturan  Undang  - Undang. Sementara itu Kewajiban
pelaku  usaha  yang  diatur  didalam
Pasal 7 UUPK antara lain:
a. Memiliki  Itikad  Baik  dalam berjualan;
b. Menyampaikan  Informasi  dan detail  produk  secara  jujur  dan jelas serta menjelaskan mengenai cara mengggunakan dan memelihara ataupun memperbaiki  produk  atau  jasa yang diperjual belikan; c. Memberikan pelayanan
kepada konsumen secara jujur dan tidak diskriminatif; d. Memberikan  jaminan  terhadap mutu  produk  atau  jasa  yang diperjual belikan sesuai dengan standar yang belaku; e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba, menguji atau memberikan  jaminan  dalam bentuk garansi terhadap produk atau jasa yang diperjual belikan; f. Memberikan  ganti  kerugian dalam bentuk kompensiasi apabila konsumen dirugikan. Memperhatikan berbagai permasalahan yang seringkali ditimbulkan saat bertransaksi melalui Shopee diatas maka sudah seharusnya konsumen mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut dapat dilihat dari ketentuan  yang  telah  ada  didalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk  perlindungan  hukum terhadap  konsumen  adalah  suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen selaku  subjek  hukum  dengan
ketentuan  atuaran  hukum  yang ada.  Ketentuan  tersebut  meliputi pencegahan  hingga  ke  upaya penegakan.  Hal  ini  dilakukan  baik dengan  cara  tertulis  ataupun  tidak tertulis.
Konsumen  selaku  pengguna barang dan atau jasa memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum.  Kepastian  hukum  tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan  akses  informasi  yang detail  mengenai  barang  dan/atau jasa  bagi  konsumen.  Informasi mengenai  produk  atau  jasa  yang dijual merupakan  hal yang penting diketahui  oleh  konsumen.  Hal  ini menjadi  hak  yang  dimiliki  oleh setiap konsumen untuk mendapatkan informasi yang
benar serta jujur  berkaitan  dengan produk yang akan dibelinya.
(Sutedi, 2008: 8) Proses  perlindungan  yang diberikan terhadap konsumen
Shopee jika produk atau jasa yang diterimanya  tidak  sesuai  dengan informasi  yang  diberikan  atau dijanjikan  maka  pihak Shopee berkewajiban untuk melakukan penggantian  atau  pengembalian produk  dan  mengganti  segala kerugian  atau  kerusakan  dari produk  atau  jasa  yang  diperjualb belikannya sebagaimana yang diatur  didalam  ketentuan  Pasal  19
Undang –  Undang  Perlindungan Konsumen.  Bentuk  perlindungan konsumen melalui Shopee tersebut terintegrasi dalam layanan  layanan  yang  disebut garansi Shopee . Berkaitan dengan pengembalian barang maupun
dana  dari  konsumen  sebanarnya
Shopee memiliki  kebijakan  dalam
laman  resminya  ( Shopee .co.id, 2022) berkaitan dengan pengembalian  dana  dan  barang yakni  Pembeli  dapat  mengajukan permohonan  untuk  pengembalian barang  yang  dibeli  ("Barang") dan/atau pengembalian dana sebelum berakhirnya Masa Garansi Shopee seperti  yang tercantum  dalam  Syarat  Layanan.
Garansi Shopee adalah  layanan yang disediakan oleh Shopee , atas permintaan Pengguna, untuk membantu Pengguna dalam menangani  konflik  tertentu  yang mungkin  timbul  selama  jalannya transaksi.  Pengguna  dapat  saling berkomunikasi secara pribadi untuk  menyelesaikan  perbedaan mereka  atau  menghubungi  pihak berwenang setempat untuk membantu mereka mengatasi sengketa  yang  terjadi  sebelum, selama atau setelah menggunakan
Garansi Shopee. Setiap  konsumen  memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan  hukum  jika  menjadi mengalami  kerugian  akibat  jual beli Online yang  dilakukan  melalui Shopee .  Setiap  perselisihan  yang terjadi  akan  diselesaikan  bersama secara musyawarah antara konsumen dan PT Shopee Indoensia. Tetapi apabila penyelesaian  melalui  musyawarah tidak  mencapai  suatu  mufakat, maka  mengenai  sengketa  ini  akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri  atau  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen.  Hal  tersebut sebagaimana yang dinyatakan didalam  pasal  45  UUPK  yang berbunyi: a) Setiap konsumen yang dirugikan dapat
menggugat  pelaku  usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan  yang  berada  di lingkungan peradilan umum. b) Penyelesaian sengketa konsumen  dapat  ditempuh melalui  pengadilan  atau  di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela  para  pihak  yang bersengketa. c) Penyelesaian  sengketa  di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana  diatur  dalam Undang-undang.
Apabila  telah  dipilih  upaya penyelesaian  sengketa  konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan  hanya  dapat  ditempuh apabila  upaya  tersebut  dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
2. Permasalahan  dalam  Transaksi
Jual  Beli  Secara  Online  dan Upaya Penyelesaiannya
Seiring dengan berkembangnya dan majunya teknologi informasi membuat berbagai perubahan dalam berkehidupan salah satunya adalah dalam memanfaatkan teknologi  tersebut  dalam  sehari hari.  Tidak  hanya  untuk  kegiatan harian  saja  namun  hal  ini  juga
merambah ke dunia bisnis. Banyak perusahaan yang mengalihkan proses  bisnis  mereka  ke  media internet atau website . Maka memunculkan  istilah E-commerce yaitu proses pembelian dan penjualan produk, jasa dan informasi  yang  dilakukan  secara elektronik  dengan  menggunakan jaringan komputer atau handphone. Tercatat  bahwa  bisnis E- commerce disebut  menjanjikan  di tengah pandemi karena berdasarkan  proyeksi  oleh  Deputi Gubernur  Bank  Indonesia  Doni Primanto  (BeritaSatu.com,  2022) memproyeksikan  nilai  transaksi E- commerce pada 2022 bisa
mencapai  sekitar  Rp  526  triliun atau naik 31% dibandingkan tahun sebelumnya.  Senada  dengan  hal ini,  Menteri  PPN  atau  Kepala Bappenas  yaitu  Bapak  Suharso Monoarfa. Menurutnya, pembatasan  sosial  seperti  PSBB hingga PPKM selain telah menurunkan  laju  penularan  Covid-
19, ternyata juga memacu digitalisasi.  Salah  satunya  adalah meningkatnya  bisnis E-commerce . Beliau mengemukakan pertumbuhan  tahunan  penjualan E-commerce mencapai 15,4 persen.  Bahkan,  penjualan  nilai transaksi ( gross merchandise value/GMV ) E-commerce naik  54 persen  dari  USD  21  miliar  pada 2019  menjadi  USD  32  miliar  (atau setara dengan Rp266,3 triliun) dan terus  naik  menjadi  USD83  miliar pada 2025.
Disisi  lain,  efek  negatif  dari perdangan Online dirasakan karena ini karena masing – masing para  pihak  yang  ingin  melakukan
transaksi tidak perlu bertemu ddan berinteraksi  secara face  to  face , dan  ada  rasa  takut  bahwa  barang yang  dibeli  tidak  sama  dengan yang diinginkan. Selain itu konsumen  juga  memiliki  ekspetasi berlebih  terhadap  barang  yang diperjual belikan melalui E- commerce sehingga  ketika  barang tidak  sesuai  sebagian  konsumen menyatakan  rasa  kekecewaannya dengan  memberikan  rating  buruk terhadap  merchant  yang  menjual barang  tersebut  di E-commerce tempat konsumen tersebut membeli. Permasalahan lain yang sekarang  ini  menjadi  sering  terjadi adalah  adanya  sistem  COD  ( Cash on  Delivery )  dalam  transaksi  jual beli Online . COD merupakan metode pembayaran yang dilakukan  secara  langsung  di tempat  setelah  pesanan  dari  kurir diterima  oleh  pembeli.  Sistem pembayaran  ini  telah  digunakan oleh  beberapa  pelaku  usaha  yang memiliki  pembeli  di  kota  yang sama  dengan  penjual,  namun penjual tersebut tidak memiliki toko
Offline . Tujuan dari sistem pembayaran  COD  adalah  untuk mempermudah pembeli dalam melakukan pembayaran tanpa harus  memiliki  rekening  di  bank atau  kartu  kredit,  serta  apabila tidak berlokasi dekat dengan beberapa gerai yang bekerja sama dengan  perusahaan E-commerce tersebut  seperti  Alfamart  dan Indomaret.
Menurut  Angga  (2017:  1-5) Pada  dasarnya  sistem  transaksi COD  menawarkan  pembayaran yang  diserahkan  kepada  kurir setelah  barang  sampai  ke  tangan
pembeli.  Terdapat  empat  pihak yang  terlibat  pada  transaksi  ini, yakni:
a. Penjual.  Penjual  adalah pihak  yang  menawarkan barang  pada Marketplace . Penjual berkewajiban memberikan informasi barang yang dijual dengan jelas dan benar. b. Pembeli. Pembeli merupakan pihak yang membeli  barang  kepada penjual melalui Marketplace yang tersedia.  Pembeli  memiliki kewajiban memberikan uang  pembayaran  senilai harga  barang  yang  dibeli. Sebaliknya, pembeli memiliki  hak  menerima barang  yang  dibeli  sesuai dengan pesanan.
c. Marketplace . Marketplace
adalah platform media Online berbasis  internet yang  bertindak  sebagai fasilitator dalam melakukan  transaksi  jual beli. Penyedia  Jasa  Pengantaran Produk. Penyedia Jasa Pengantaran  Barang  merupakan pihak  ketiga  dalam e-Commerce yang bertugas mengantarkan barang  kepada  pembeli  yang sebelumnya  telah  dipesan  kepada penjual melalui Marketplace .
Selain  itu  berkaitan  dengan upaya penyelesaian permasalahan jual  beli Online apabila  terjadi sengketa  lebih  lanjut  telah  diatur dialam Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan  ini  diatur  dalam  Pasal
45  UU  perlindungan  konsumen yang menyebutkan bahwa penyelesaian  sengketa  konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang  bersengketa.  Penyelesaian sengketa  juga  dapat  dilakukan  di luar pengadilan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak menghilangkan  tanggung  jawab pidana  sebagaimana  diatur  dalam Undang-undang.
Proses penyelesaian  sengketa  ini  dibagi kedalam  2  (dua)  hal  menurut UUPK yakni:
a. Pengadilan Setiap konsumen yang dirugikan  atau  terlibat  pada  suatu sengketa  dapat  menyelesaikan sengketanya melalui lembaga peradilan umum. Penyelesaian sengketa terhadap konsumen melalui  pengadilan  ini  merujuk pada  ketentuan  tentang  peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan  ketentuan  pasal 45 UUPK b. Diluar Pengadilan (Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam menyelesaikan perkara sengketa konsumen dapat dilakukan  dengan  melalui  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).  Dimana  BPSK  memiliki peran untuk memberikan penanganan dan penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli khususnya konsumen yang merasa telah dirugikan haknya dapat melakukan permohonan melalui BPSK. Namun demikian, permasalahan dalam transaksi jual beli Online cenderung tidak
banyak  yang  sampai  ke  ranah pengadilan  maupun  BPSK.  Hal  ini dikarenakan mayoritas pihak konsumen  yang  dirugikan  enggan untuk  melaporkan  permasalahan tersebut  hingga  ke  jalur  hukum. Bahkan konsumen pun kebanyakan  juga  enggan  untuk melakukan penyelesaian permasalahan melalui E- commerce .  Hal  ini  dikarenakan sistem  penyelesaian  yang  coba  di berikan oleh E-commerce dianggap terlalu rumit oleh kebanyakan konsumen. Banyaknya  kasus  pengembalian barang  kepada  kurir  dalam  sistem transaksi COD dikarenakan sistem pengembalian  yang  rumit  dan memakan waktu yang lama, selain itu pelanggan juga harus melampirkan bukti-bukti terkait yang  nantinya  diverifikasi  oleh pihak Marketplace . Marketplace memiliki kewenangan yang absolut dalam  menentukan  layak  atau tidaknya  pengajuan  pengembalian barang yang diajukan oleh pembeli dengan kata lain kedudukan pembeli menjadi lebih rendah pada perjanjian tersebut. Undang –  undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen telah memberikan  upaya  perlindungan terhadap transaksi jual beli melalui Online yakni seperti dicantumkannya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh penjual  maupun  pembeli  yang harus  dipenuhi.  Berkaitan  dengan perlindungan  terhadap  transaksi Online  di  Shopee,  pihak  Shopee juga  memiliki  berbagai  kebijakan yang  dimilikinya  yang  mengacu pada ketentuan
Perundang-
undangan yang berlaku. Selain itu, Shopee juga memberikan perlindungan hukum berupa garansi  produk  pembelian  yang tidak  sesuai  dengan  pesanan,  hal tersebut  selaras  dengan  konsep perlindungan hukum kepada konsumen. Berkaitan dengan permasalahan –  permasalahan tersebut  dapat  dilakukan  berbagai upaya  seperti  apabila  melakukan transaksi  melalui  Shopee.  Selain itu  UU  Perlindungan  Konsumen juga  memberikan  jalan  keluar terhadap  penyelesaian  sengketa ini yakni melalui Pengadilan ataupun Diluar Pengadilan (melalui
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). SIMPULAN 1. Penjual dan Pembeli perlu memperhatikan  dan  memahami terlebih dahulu syarat dan ketentuan  ketika  akan  melakukan transaksi melalui E-commerce. Setiap toko Online telah menyediakan  berbagai  fitur  atau kebijakan  yang  wajib  dibaca  dan dipahami  oleh  setiap  pembeli maupun  penjual.  Hal  ini  agar  baik pihak  pembeli  maupun  penjual dapat bertransaksi dengan nyaman  dan  terhindar  dari  hal – hal  yang  tidak  diinginkan  yang justru akan berdampak merugikan.
2. Pemerintah khususnya aparat penegak  hukum  maupun  pembuat kebijakan  untuk  dapat  lebih  jeli dalam melihat fenomena sekarang ini  khususnya  dalam  hal  transaksi Online.  Karena  berbagai  kasus penipuan  dengan  modus  transaksi Online sekarang ini semakin marak  terjadi  dan  sulit  untuk
dikendalikan. Pemerintah diharapkan dapat lebih bekerjasama dengan pihak – pihak yang  berkaitan  seperti  khususnya tiap –  tiap  E-commerce  untuk melakukan pengawasan lebih ketat agar masyarakat dapat bertransaksi  lebih  nyaman  dan aman.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Adrian  Sutedi.  (2008). Tangung Jawab  Produk  dalam  Hukum Perlindungan Konsumen , Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 8.
[2] Ahmad M. Ramli. (2004). Cyber
Law  Dan  HAKI  Dalam  Sistem Hukum Indonesia , Refika Aditama, Bandung, hlm. 1. [3] Angga. (2017). Rancang Bangun  Aplikasi  Marketplace penyedia jasa les private di kota Pontianak Berbasis Web . Jurnal Sistem  dan  Teknologi  Informasi Volume 2 nomor 5.hlm. 1-5.
[4] Az.  Nasution.  (2002). Hukum
Perlindungan  Konsumen  Suatu Pengantar , Diadit Media, Jakarta, hlm. 22. [5] Beritasatu. (2022). BI Proyeksikan  E-Commerce  Naik 31,1%  Jadi  Rp  526  Triliun… ,
Dipublikasikan  Pada  19  April 2022 [6] Budi Suhariyanto. (2012). Tindak Pidana Teknologi Informasi  (Cybercrime),  Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya . Rajawali Press, Jakarta, hlm. 48.
[7] Dikdik  M  Arif  Mansyur  dan Elisatris  Gultom.  (2005). Cyber Law  Aspek  Hukum  Teknologi Informasi .  PT  Refika  Aditama, Bandung, hlm. 3.
[8] Husni  Syawali  dan  Neni  Sri Imaniyati. (2000), Hukum Perlindungan Konsumen , Mandar  Maju,  Bandung,  hlm.
23.
[9] J  Moleong.  (1988). Metodologi Penelitian  Kualitatif ,  PT  Remaja
Rosdakarya, Bandung, hlm. 112
[10]  Kompas. (2021).
Rentetan Kasus  COD,  Mengancam  Kurir
Hingga  Paket  tak  Bertuan.. ,
Dipublikasikan  Pada  7  Juni
2021 [11]  Shopee.  (2022). Terms  and Services, diambil dari https://Shopee.co.id/docs/3613. pada 27 Mei 2022
[12]  Sitompul.  (2012). Cyberspace,
Cybercrimes,
Cyberlaw:
Tinjauan  Aspek  Hukum  Pidana , Tatanusa, Jakarta, hlm. 31.