## DINAMIKA PERGURUAN TINGGI NUSANTARA DI TENGAH ARUS EKSPANSI PENDIDIKAN TINGGI GLOBAL

## Yohan
IAIN Syaikh Abdurrahmn Siddik Bangka Belitung yohan.nur.yahya@gmail.com

## Abstract
The expansion of global higher education is convincingly beginning to seep into higher  education  connections  in  Indonesia.  Foreign  universities  access  into Indonesia  will  be  a  kind  of  ‘contestational’  and  ‘exotic’  journey  heavenly  for business profits of ‘global education capitalists’ networks which mainly focus on two  main  objectives:  ‘teaching’  and  ‘research’.  On  the  contrary,  it  becomes  a momentum for us to stimulate the development of domestic campuses in order to be  more  dynamic  in  welcoming  opportunities  and  challenges  to  create  and innovate  relevantly  to  the  demands  and  the  needs  of  the  people  of  Republic  of Indonesia  through  solid  coordinations  and  supervisions  in  encouraging  and accelerating  national  development  through  the  sense  of  Nusantara  characters. Sooner or later, the expansive academic infiltration of global higher education is beginning to drive our higher educations to compete among the superiors. Thus, the government of Republic of Indonesia has to endorse the capability, credibility and  accountability  of  higher  education  institutions  through  the  common  sense on  the  basic  values  of  higher  education  as  non-profit  organization  being mandated  by  our  national  constitutions  and  laws  in  intensifying  community service and welfare. Make everything closer to the community, not by adopting randomly all commercial motives of global higher education which are capitalist and liberal sensed. To sum up, a set of pro-public rules, controls and policies must be  strategically  prepared  with  adequate  supports  based  on  scientific  truths, benefits,  reasonings,  justice,  virtue,  affordability,  honesty,  sustainability,  and religious responsibilities and social diversities.
Keywords: Dynamics,  Tri  Dharma,  Academic  Community,  Motivation  and  Academic Expansion, and Globalization of Higher Education

## Abstrak
Perluasan  pendidikan  tinggi  global  secara  meyakinkan  mulai  meresap  ke dalam  koneksi  pendidikan  tinggi  di  Indonesia.  Akses  universitas  asing  ke Indonesia  akan  menjadi  semacam  perjalanan  'kontroversial'  dan  'eksotis' surgawi  untuk  keuntungan  bisnis  dari  'jaringan  kapitalis  pendidikan  global' yang  terutama  berfokus  pada  dua  tujuan  utama:  'mengajar'  dan  'penelitian'. Sebaliknya,  itu  menjadi  momentum  bagi  kita  untuk  merangsang pengembangan  kampus  dalam  negeri  agar  lebih  dinamis  dalam  menyambut peluang  dan  tantangan  untuk  menciptakan  dan  berinovasi  secara  relevan dengan  tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakat  Republik  Indonesia  melalui
koordinasi  yang  solid  dan  pengawasan  dalam  mendorong  dan  mempercepat pembangunan  nasional  melalui  rasa  karakter  Nusantara.  Cepat  atau  lambat, infiltrasi  akademik yang  luas  dari  pendidikan  tinggi  global  mulai  mendorong pendidikan tinggi kita untuk bersaing di antara para atasan. Dengan demikian, pemerintah Republik Indonesia harus mengesahkan kemampuan, kredibilitas dan akuntabilitas lembaga pendidikan tinggi melalui akal sehat pada nilai-nilai dasar  pendidikan  tinggi  sebagai  organisasi  nirlaba  yang  diamanatkan  oleh konstitusi dan undang-undang nasional kita dalam mengintensifkan pelayanan masyarakat  dan  kesejahteraan.  Jadikan  segalanya  lebih  dekat  dengan komunitas,  bukan  dengan  mengadopsi  secara  acak  semua  motif  komersial pendidikan  tinggi  global  yang  bersifat  kapitalis  dan  liberal.  Singkatnya, seperangkat  aturan,  kontrol,  dan  kebijakan  pro-publik  harus  dipersiapkan secara  strategis  dengan  dukungan  yang  memadai  berdasarkan  pada kebenaran ilmiah, manfaat, pertimbangan, keadilan, kebajikan, keterjangkauan,  kejujuran,  keberlanjutan,  dan  tanggung  jawab  agama  dan keragaman sosial.
Kata Kunci : Dinamika, Tri Dharma, Komunitas Akademik, Motivasi dan Ekspansi Akademik, dan Globalisasi Pendidikan Tinggi

## I. Pendahuluan
Tulisan  ini  berangkat  dari  salah  satu  tren  terbaru  dan  pro-kontra  bakal hadirnya  beberapa  Perguruan  Tinggi  Asing  (PTA)  ternama  berkelas  dunia  di Indonesia yang akan meramaikan bursa Pendidikan Tinggi di Nusantara. Beberapa perguruan  tinggi  elit  yang  berancang-ancang  untuk  meng- internasionalisasi pendidikan tingginya di tanah air tersebut diantaranya yaitu Cambridge University yang berbasis di Inggris dengan pengaruhnya yang menggurita di sejumlah negara kemudian Melbourne University , Monash University , Central Queensland University , dan Queensland  University dari  Australia  yang  mulai  mengaum  membahana  ke seantero dunia. Kelima perguruan tinggi papan atas tersebut merupakan sebagian dari universitas ternama di dunia yang rencananya akan membuka cabangnya di Indonesia  mulai  tahun  2018. 1 Selain  ketiga  kampus  tersebut  diatas,  beberapa kampus nge- top lainnya yang bakal beroperasi di tanah air yaitu Imperial College London yang  berbasis  di  Inggris  dengan  kelas-kelas  bisnis  dan  ekonominya  yang mendunia.  Kemudian  ada  lagi  yang  namanya National  Taiwan  University yang sedang  gencar-gencarnya  mencari partnership dengan  salah  satu  kelebihannya
1 Diakses tanggal 5 Juni 2018 dari http://tengokberita.com/cambridge-university-akan-buka-cabang- di-indonesia-tahun-ini/30 Januari/2018
memiliki  perpustakaan  raksasa  dengan  koleksi  buku  mencapai  3  jutaan  judul, salah  satu  kampus  tetangga  yang  lokasinya  tak  seberapa  jauh  dari  negara  kita 2 . Sehingga,  bagaimana  daya  tahan  dan  daya  saing  kompetitif  yang  akan  dihadapi oleh  para  akademisi  di  tanah  air  tentunya  perlu  menjadi  bahan  pertimbangan penting.
Rencana  pemerintah  untuk  mulai  mengizinkan  perguruan  tinggi  asing beroperasi  di  Indonesia  telah  diutarakan  oleh  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan Pendidikan  Tinggi  (Menristekdikti),  Mohamad  Nasir,  pada  beberapa  bulan  yang lalu. Nasir bahkan mengungkapkan bakal ada  5 hingga  10 universitas asing yang dalam  proses  pengajuan  izin  untuk  membuka  cabangnya  di  Indonesia.  Rencana pengembangan  pendidikan  berskala  internasional  itu  diharapkan  bisa  terwujud pada  pertengahan  tahun  2018  yang  lalu 3 .  “Kami  memberikan  kesempatan  bagi perguruan tinggi asing, khususnya universitas unggulan dunia untuk beroperasi di Indonesia.  Namun  demikian  hal  tersebut  jangan  sampai  dianggap  sebagai  model penjajahan gaya baru, bukan begitu karena intinya adalah kolaborasi,” ujar Nasir dalam konferensi pers di Jakarta (29/1) 4 . Melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri  Riset  dan  Teknologi  tersebut,  maka  peta  persaingan  akademik  di perguruan tinggi akan menjadi semakin ramai dan menghebohkan. Oleh sebab itu, jika  pengelolaan  dan  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  yang  nota  bene-nya secara  Peraturan  Pemerintah  sesuai  dengan  Undang-Undang  yang  perpanjangan amanahnya  berada  dalam  wewenang  Menristek  Dikti  yang  telah  mengijinkan Perguruan Tinggi Asing masuk ke Indonesia, maka bersiap-siaplah untuk memulai genderang  perang  globalisasi  pendidikan  tingkat  perguruan  tinggi  yang  akan
2 Diakses tanggal 6 Juni 2018 dari https://www.kaskus.co.id/thread//yuk-intip-profil-kampus-asing- yang-bakal-masuk-indonesia/2018
3 Pendidikan antar negara merupakan transfer pendidikan dari satu negeri ke negeri lainnya; sehingga si penyaji pendidikan melakukan ‘travel pendidikan’ bukan antar mahasiswa melainkan antar negara.  Pendidikan  antar  negara  mendapat  pembinaan  dan  segala  hal  yang  berhubungan dengan  instrumen  pendidikan  yang  dibutuhkan  (Garret  &  Verbik,  2003a)  sebagai  institusi Pendidikan  Tinggi  dengan  menyasar  dan  mengeksplorasi  beberapa  pangsa  pasar  baru  pada negara-negara  yang  belum  mampu  bersaing  pada  skala  yang  memadai  untuk  menyajikan segala  kebutuhan  dan  minat  mahasiswa  secara  lebih  kompetitif  pada  tingkat  internasional. Diterjemahkan dan diadaptasi dari Anneke Luijten-Lub, (2007). Choices in Internationalisation: How  Higher  Education  Institutions  Respond  to  Internationalisation,  Europeanisation  and Globalisation. Czech Republik: CHEPS/UT, Postbus 217, 7500 AE Enschede.
4 Diakses  tanggal  8  Juni  2018  dari  https://beritagar.id/artikel/berita/pro-kontra-rencana- beroperasinya-universitas-asing/kamis/ 29 Januari/2018
bergulir baik secara ilmiah maupun alamiah yang tentunya akan ada persaingan- persaingan yang beragam bentuk dan rupa di dalamnya.
Disebabkan oleh ekspansi dunia industri global yang masif dalam berbagai bidang  saat  ini,  khususnya  internasionalisasi  Pendidikan  Tinggi  yang  mulai menembus  batas-batas  pemagar  antar  bangsa  dan  negara,  maka  mau  tidak  mau, semuanya harus siap untuk berkompetisi secara berjamaah. Dan proses laju-gerak internasionalisasi  dan  globalisasi  pendidikan  tinggi  yang  perlahan-lahan  mulai merambat ke tanah air merupakan kelanjutan dari transformasi motivasi entah itu yang  bersifat  pragmatis  ataukah  idealis  dan  mungkin  juga  ekonomis  ataukah politis  berupa  keinginan  dan  semangat  untuk  meningkatkan  bekerjasama pedagogis  dan  integritas  antar  bangsa. 5 Sehingga  untuk  menanggapi  hal  tersebut diatas, anggota Komisi X DPR RI Marlinda Poernomo mengatakan bahwa:
“Kehadiran  sejumlah  perguruan  tinggi  ternama  luar  negeri  di  Indonesia tersebut  merupakan  hal  yang  tak  bisa  dibendung  dalam  arus  globalisasi.  Apalagi Indonesia  sudah  menandatangani  perjanjian  perdagangan  bebas  dengan  banyak negara di dunia. Mari kita terima semua misalnya pendidikan ataupun inovasi atau knowledge asing yang masuk ke Indonesia, tapi kita tetap menjaga dengan regulasi dengan  kebijakan-kebijakan  supaya  bangsa  Indonesia  tetap  mempunyai  karakter yang  baik.  Kita  memang  masih  membutuhkan  program  seperti  itu,  seperti  di perguruan  tinggi  yang  ada world  class  university dengan  mengundang  para professor-profesor  asing  ke  Indonesia.  Itu  digunakan  semata-mata  untuk memberikan  dorongan,””  ujar  Marlinda  di  Komplek  Parlemen  DPR,  Selasa (30/1/2018) 6 .
Sebelum  kita  melanjutkan  wacana  hangat  yang questionable diatas, sejenak mari kita ingat kembali bahwa sesungguhnya Peguruan Tinggi merupakan salah  satu  bentuk Non-Profit  Organization. Hal  tersebut,  kebijakan  tentang Non- Profit  Organization, telah  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  mengenai pendirian perguruan tinggi 7 . Artinya, pengelolaan dan pengembangan modal serta
5 Dalam  hal  ini,  ‘internasionalisasi’  bisa  dimaknai  sebagai  proses  peningkatan  kerjasama  dan keterhubungan antar negara. Sedangkan ‘globalisasi’ dipahami sebagai proses integrasi antar negara (Beerkens,2004). Diterjemahkan dan diadaptasi dari Anneke Luijten-Lub, (2007).
6 Diakses tanggal 5 Juni 2018 dari http://tengokberita.com/cambridge-university-akan-buka-cabang- di-indonesia-tahun-ini/30 Januari/2018
7 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan Pendidikan  Tinggi  dan  Pengelolaan  Perguruan  Tinggi  pada  Bagian  3  Pasal  8  Poin  1  dan  2 berbunyi:  “(1)  PTN  didirikan  oleh  Pemerintah.  (2)  PTS  didirikan  oleh  masyarakat  dengan membentuk  Badan  Penyelenggara  berbadan  hukum  yang berprinsip  nirlaba dan  wajib memperoleh izin dari Menteri.
pengerukan  kekayaan  dari  para  nasabah  (users)  untuk  mencapai  ‘keuntungan komersil’  bukanlah  merupakan  tujuan  dalam  pendirian  dan  pengelolaan pergurunan  tinggi  tersebut  baik  yang  berstatus  swasta  maupun  negeri.  Hal tersebut  didasarkan  pada  satu  ciri  khas  yang  melekat  pada  perguruan  tinggi sebagai  ‘mercu  suar  peradaban’  yang  mampu  mengalirkan  energi  keilmuan  dan mengapikasikan  segala  temuan-temuan  terkini  yang  bermanfaat  ke  seluruh persendian  jejaring  kehidupan  yang  terus  bertransformasi  menuju  perubahan demi perubahan bagi kesejahteran bangsa dan negara melalui tiga aktifitas utama yaitu  (1)  pendidikan  dan  pengajaran,  2)  penelitian  dan  (3)  pengabdian masyarakat,  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Tri  Dharma  perguruan  tinggi  itu sendiri 8 .  Sehingga  menjadi  jelas  bahwa  sesungguhnya  biaya  yang  tertampung dalam  satu  perguruan  tinggi  bukanlah  untuk  kepentingan  bisnis  dalam  arti  yang sesungguhnya  melainkan  untuk  kepentingan  pengelolaan  dan  penyelenggaraan segala aktifitas Tri Dharma Perguruan tinggi yang pada akhirnya dikembalikan lagi kepada  masyarakat  baik  itu  melalui  mahasiswanya  ataukah  langsung  kepada masyarakat  itu  sendiri.  Jadi,  sekali  lagi,  entah  bagaimana  caranya,  segala  bentuk profit–jika ada–tetap harus kembali dan dikembalikan lagi kepada masyarakat.
Pertanyaannya  sekarang  adalah  akankah  pendirian  sejumlah  Perguruan Tinggi  Asing  (PTA)  yang  bakal  bercokol  di  tanah  air  siap  untuk  menjalankan amanah  Undang-Undang  sebagaimana  yang  tertuang  kedalam  tiga  prinsip  dasar Tri Dharma perguruan tinggi? Jika pertanyaan tersebut diajukan kepada sejumlah penyelenggara  Perguruan  Tinggi  swasta  dalam  negeri,  beragam  respon  yang ambiguitas  boleh  jadi  akan  menghiasi  lembar  jawaban  dengan  argumentasinya masing-masing.  Lantas  bagaimana  jika  pertanyaan  tersebut  diajukan  kepada Perguruan Tinggi Asing yang akan beroperasi di Indonesia, “akankah ada jaminan penuh  bahwa  mereka  akan  berkomitmen  dalam  mewujudkan  tiga  kewajiban minimal tersebut?”
Anggap  saja  para  jajaran  akademisi  yanga  berasal  dari  Perguruan  Tinggi Asing  (PTA)  sanggup  memenuhi  unsur  yang  pertama  dan  yang  kedua  yaitu  (1) pendidikan  dan  pengajaran  serta  (2)  penelitian.  Lantas  bagaimana  dengan  nasib
8 Ketiga  poin  pokok  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  tersebut  merupakan  Amanat  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang terdapat pada Bab I Pasal 1 Poin 9.
unsur  yang  ketiga,  yaitu  pengabdian  kepada  masyarakat,  apakah  ‘naluri kemanusiaan’  mereka  untuk  membangun  masyarakat  yang  ada  di  Indonesia  ini benar-benar  bisa  diandalkan?  Jangankan  orang  asing,  sesama  orang  Indonesia sendiri saja, maaf, seringkali masih perlu dipertanyakan. Sehingga manifestasi Tri Dharma  di  kalangan  kampus  yang  ada  ditanah  airpun  masih  menjadi  persoalan. Alih-alih  untuk  bersaing  dengan  kampus-kampus  luar  yang  akan  hadir  di  dalam negeri dengan semangat liberasi Pendidikan Tinggi global tersebut, untuk bersaing dengan  sesama  kampus dalam negeri  saja  masing-masing  pihakpun  sudah  saling berjumpalitan  dengan  mengerahkan  segenap  ide,  gagasan  dan  konsep  yang terangkum  dalam  kepentingan  dan  agendanya  (visi  dan  misi)  masing-masing untuk  ‘mengeruk’  keuntungan  finansial  dengan  mencuri-curi  peluang-peluang yang  berorientasi  komersial.  Alih-alih  rela  berkorban  untuk  berbakti  dan mengabdi kepada bangsa dan negaranya, rakyatnya sendiri saja malahan menjadi objek ‘eksploitasi ilmiah’ untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. inilah yang  masih  menjadi  persoalan  krusial  untuk  segera  dibenahi  dengan  merujuk kembali kepada amanat Undang-Undang Republik Indonesia beserta turunannya.
Sekarang jika kita tilik kembali persoalan pokok sebelumnya tentang bakal hadirnya  perguruan  tinggi  asing  tersebut  dengan  merujuk  merujuk  kepada Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2012  Bab  VI  Pasal  90 tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  Tinggi  oleh  Lembaga  negara  lain,  maka kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  tersebut  memang  sudah  sesuai  dan selaras  pada  satu  sisi  namun  pada  sisi  ‘turunannya’  masih  menyisakan  sejumlah celah  yang  bersifat debatable bahkan penetrable 9 .  Sehingga  pro-kontra kepentingan  diantara  sebagian  anak  bangsa  dari  kalangan  akademisi  melalui kebijakan  yang  sudah  di-Undangkan  dan  ditetapkan  tersebut  masih  menyisakan beberapa  kelemahan  yang  masih  bisa  ‘diutak-atik’ 10 .  Akibat  sejumlah  celah  yang
9 Bisa dilihat secara lebih terperinci dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  Tinggi  oleh  Lembaga  Negara  Lain  yang  terdapat  pada Bab VI Pasa l90
10 Sebagaimana  yang  dikritisi  oleh  Asosiasi  Perguruan  Tinggi  Swasta  Indonesia  (APTISI),  Budi Djatmiko,  yang  dikutip  oleh  Suara  Pembaruan  (31/1/2018)  dan  Ketua  Forum  Rektor Indonesia,  Suyatno  (8/2/2018).  Sebaliknya,  salah  seorang  anggota  Komisi  X  Sri  Meliyana, dikutip  dari  situs  resmi  DPR  RI,  mengutarakan  ketidaksetujuannya  dengan  keputusan pemerintah yang memberi izin pengoperasian kampus asing di Indonesia. Menurutnya, "Kita punya  banyak  cita-cita  pendidikan  tinggi  yang  tidak  hanya  menciptakan  orang  pintar  dan cerdas.  Tetapi  anak  bangsa  yang  bisa  menjaga  dan  melestarikan  kearifan  lokal  serta
masih menganga disana-sini, secara tidak langsung berpeluang untuk memuluskan gerak-laju  Perguruan  Tinggi  Asing  untuk  menancapkan  tajinya  di  tanah  air  yang menjadikan  kebijakan  yang  ada  pada  perguruan  tinggi  kita  nampak  lemah  tak berdaya  Beberapa  celah  tersebut  tentunya  harus  segera  diisi  dan  di-restorasi dengan  solusi-solusi  terkini.  Oleh  sebab  itu,  berangkat  dari  pendahuluan  dalam tulisan  ini,  maka  penulis  tertarik  untuk  mendiskusikan,  mendeskripsikan  dan menyampaikan  beberapa  catatan  penting  seputar  “Dinamika  Tri  Dharma Perguruan  Tinggi  Nusantara  di  Tengah  Arus  Ekspansi  Pendidikan  Tinggi  Global” sebagaimana yang akan penulis uraikan pada bagian berikutnya.

## II. PEMBAHASAN

## A. Dinamika Civitas Akademika dalam Dunia Pendidikan Tinggi Global
Jika sejumlah akademisi di Peguruan Tinggi di tanah air, khususnya yang berstatus  negeri,  lebih  berbahagia  jika  para  mahasiswanya  siap  berkorban untuk  menghabiskan  waktunya  di  dalam  kelas  sambil  melongo-longo  antara takjub  dan  kesal  (mahasiswa)  mendengarkan  celotehan-celotehan  yang terkadang  seringkali  menyebalkan,  maka  sebagian  akademisi  Perguruan Tinggi  Asing  (PTA)  menjadi  lebih  berbahagia  jika  anak  didiknya memanfaatkan  sebagian  besar  waktunya  untuk  berkelana  secara  mandiri  di dalam  dunia  ilmiah.  Melalui  kegiatan  yang  mandiri  tersebut,  mereka (mahasiswa)  mampu  menemukan  pengalaman-pengalaman  keilmuan  terkini serta  karya-karya  terbaru  atau  yang  penulis  istilahkan  dengan  sebutan ‘autonomous  scientific  invention’ atau ‘sovereign  scientific  adventures’ dengan harapan  bisa  meraih  ‘kepuasan  ilmiah 11 .’  Ya  apanya  yang  hendak  dielak  dan ditolak,  inilah  adanya,  penulispun  menyadari  sepenuhnya  bahwa  budaya akademik  PTA  yang  ada  di  negara-negara  maju  telah  mampu  menerapkan integritas  akademik  yang  lebih  independen  dengan  hasil  eksplorasi  ilmiah yang  kredibel  dan  akuntabel  di  dunia  nyata.  Sehingga  mereka  benar-benar
nasionalisme  yang  harus  terus  dipupuk."  Diakses  tanggal  8  Juni  2018  dari https://beritagar.id/artikel/berita/pro-kontra-rencana-beroperasinya-universitas- asing/kamis/29Januari/ 2018
11 Kemampuan  dalam  berkarya  bisa  memberikan  ‘rasa  kepuasan’  tersendiri  bagi  pelakunya.  Lihat Muthahhari,  A.  M.  (2011). Dasar-Dasar  Epistemologi  Pendidikan  Islam:  Teori  Nalar  dan Pengembangan  Potensi  Serta  Analisa  Etika  dalam  Program  Pendidikan. Bahruddin,  M.  [Pen]. Jakarta: Sadra International Institute. hlm. 5-17
mampu  memperoleh  ‘permata  ilmiah’  dalam  dunia  ilmiah  modern  saat  ini. Suka  maupun  tidak  suka,  sebagai  buktinya  mereka  telah  mampu  menguasai lapangan tengah medan iptek dan teknologi sedangkan kita hanya berada pada garis  pinggirannya  saja  yang  lebih  sering  hanya  duduk  manis  di  jejeran ‘atribun  stadion  keilmuan’  sebagai  penonton  ibarat  para supporter pertandingan sepakbola piala dunia yang sangat emosional berkomentar dan berteriak antara bangga, kesal dan gregetan.
Walaupun  memang  tidak  semua  kita  bisa  melihat  secara  detail  dan merasakan  langsung  bagaimana  sepak-terjang  kegairahan  ilmiah  para akademisi di negara-negara luar, namun setidaknya kita bisa melihat deskripsi ataupun dokumentasinya melalui sejumlah dokumenter yang sudah difilm-kan yang  ada  di channel-channel  internet maupun  melalui  televisi.  Atau  jika  kita merasa  bosan  menyaksikan  film-film  dokumenter  yang  direkam  secara  apa adanya di dunia nyata tersebut, coba kita perhatikan bagaimana alur skenario ‘film-film  ilmiah’  yang  masuk  dalam  daftar  film-film  ‘Science  Fiction’  terbaik dunia  semisal  film  ‘The  Goonies’  (1985),  ‘Back  to  the  Future’  (1985),  ‘Aliens’ (1986), ‘Indiana Jones and The Last Crusade’ (1989), ‘Iron Man’ (2008), ‘Star Trek’  (2009),  ‘Hugo’  (2011),  The  Avengers’  (2012),  ‘Gravity’  (2013), ‘Guardians  of  the  Galaxy’  (2014’,  ‘Star  Wars:  The  Last  Jedi’  (2017),  dan  lain- lain.  Jika  belum  yakin  juga,  maka  lihat  lihatlah  hasil-hasil  penelitian  mereka dalam berbagai bidang keilmuan pada sejumlah jurnal internasional–terlepas dari  segala  penyalahgunaannya  untuk  kepentingan  apa–yang  sebagiannya secara  nyata  berkontribusi  secara  positif  sesuai  kebutuhan  kehidupan  umat manusia.
Jika  sebagian  mahasiswa  PTKIN  maupun  PTKIS  dalam  negeri–‘dengan kemandirian  yang  masih  terseok-seok’–jika  diberikan  kebebasan  eksplorasi ilmiah  secara  mandiri–sebagian  besar  waktunya  habis  di  dunia  maya  hanya untuk Facebook -an, Twitter -an  ataupun WhatsApp -an  hingga Bigo-Bigo -an tanpa  kejelasan  laporan  sebagaimana  yang  diharapkan  karena  ada  semacam pelemparan tanggungjawab. Jika mereka tidak paham dengan materi keilmuan yang  sedang  mereka  tekuni  atau  mengalami  kegagalan  akademik,  boleh  jadi
mereka  akan  berjingkrak-jingkrak  kesal  dengan  telunjuk  lurus  kedepan menyalahkan  dosen-dosennya  ataupu  sebaliknya.  Jika  dosennya  cuma menghadirkan referensi yang terbatas guna menstimulus mereka untuk rajin- rajin  mengunjungi  perpustakaan  baik  yang digital maupun  yang non-digital , mereka  malah  pura-pura  kebingungan  dan  tidak  terdorong  untuk  berbuat sesuatu  yang  lebih  mandiri.  Jika  dosennya  berhalangan  hadir,  sebagian  dari mereka  malah  bersyukur,  sambil  kedua  tanggannya  menengadah  keatas dengan  kedua  biji  matanya  menatap  gumpalan-gumpalan  awan  yang memenuhi  cakrawala, alhamdulillah ,  sambil  mengucur  pulang  ke  rumah ataupun kontrakannya atau ngacir keluyuran entah kemana. Inilah salah satu bentuk  ketergantungan  akademik  yang  masih  cukup  tinggi  dari  mahasiswa kepada  para  dosennya  di  kampus.  Apakah  ini  salah  satu  bentuk  kelemahan kita?  Mungkin  saja.  Sedangkan  mahasiswa  yang  ada  di  PTA  lebih  asik menghabiskan  waktunya  bagaimana  menjadikan  setiap  momen  sebagai kesempatan emas yang sangat berharga, entah itu mengisinya untuk membaca atau  menulis  ataupun  mendesain  sesuatu  yang  bisa  dimanfaatkan  sebagai karya  yang  bisa  bermanfaat  untuk  orang  lain.  Inilah  salah  satu  bongkahan sandungan yang masih cukup besar yang menjadi beban berat pada akademisi di kampus Nusantara ini.
Memang  tidak  bisa  kita  pungkiri  bahwa  sebagian  besar  akademisi  PTA (Peguruan  Tinggi  Asing)  dari  perguruan  tinggi-perguruan  tinggi  berkelas dunia  telah  berhasil–walaupun  belum full 100%–mewujudkan  Tri  Dharma Perguruan  Tinggi  bagi  bangsa  dan  negaranya.  Hal  tersebut  bisa  dilihat  dari beberapa indikator berikut ini; (1) dalam bidang pendidikan dan pengajaran mereka telah berhasil menciptakan para pembelajar yang mandiri, (2) dalam bidang  penelitian  mereka  juga  telah  sukses  menghasilkan  temuan-temuan yang  sangat  spektakuler  dan  bermanfaat  sesuai  bidangnya  masing-masing, bahkan (3) mereka sudah terbukti mampu menyalurkan ide dan gagasan serta solusi cemerlang bagi kemajuan dan kesejahteraan yang tentu saja, sekali lagi, untuk  kepentingan  bangsa  dan  negaranya,  ‘sisanya  baru  kemudian dikomersilkan untuk kepentingan bangsa lain’. Sehingga kait-kelindan antara tiga  perbendaharaan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  tersebut  tampak  saling
sambung-menyambung  antara  penyampaian  keilmuannya,  pengembangan keilmuannya  dan  pengabdian  ilmiahnya  kepada  bangsa  dan  negaranya.  Itu artinya,  mereka  telah  berhasil  menciptakan  akademisi-akademisi  sebagai ‘warga negara yang baik’ bagi rakyatnya sendiri 12 . Lantas bagaimana dengan kita?  Nampaknya  segalanya  memang  harus  masih  dan  segera  ditata  dan  di- restorasi kembali.
B. Motivasi dan Ekspansi Akademik dalam Dunia Pendidikan Tinggi Global
Sejak tahun lalu, Presiden RI, Jokowi, memang berencana memberi izin kepada  Perguruan  Tinggi  Asing  untuk  membuka  cabangnya  di  Indonesia. Tujuannya  agar  dunia  pendidikan  di  Tanah  air  memiliki  pembanding  dalam hal  kualitas.  Disebabkan  dalam 30  tahun  terakhir  belum  ada  terobosan  yang mendasar di sektor pendidikan maka sandingan pembanding tersebut sangat dibutuhkan  agar  perguruan  tinggi  di  Indonesia  bisa  langsung  menelaah apakah sistem yang ada selama ini sudah sesuai dengan tuntutan era kekinian atau  tidak.  Yang  menjadi  penekanan  penting  beliau  bagi  universitas  dalam negeri bukanlah untuk menjadi world class university akan tetapi peningkatan kontribusi  secara  relevan  bagi  pengembangan  masyarakat  Indonesia  yang tentunya menjadi alasan utama:
“Sekali lagi kuncinya adalah relevansi dan inovasi. Jangan lagi terjebak pada rutinitas. Cara-cara baru harus dikembangkan, keinginan mahasiswa dan dosen  untuk  berinovasi  harus  ditumbuhkan,  kreasi-kreasi  baru  harus difasilitasi  dan  dikembangkan.  Oleh  sebab  itu  jika  tanpa  diberi  kompetitor sudah  berubah  ya  nggak  usah.  Tapi  kalau  kita  tunggu  enggak  berubah-ubah juga, ya kita beri,” tutur Jokowi 13 .
Berangkat dari pernyataan Presiden Jokowi diatas jelas bahwa motifnya adalah  untuk  mengevaluasi  sejauh  mana  tingkat  perkembangan  kualitas dengan bercermin dari jarak dekat dengan Perguruan Tinggi Asing (PTA) yang bakal  hadir  di  tanah  air.  Motif  lainnya  adalah  untuk  menstimulus  tingkat konsistensi  dan  relevansi  inovasi  yang  berkontribusi  positif  bagi  rakyat
12 Evers,  et.  al.  (2010). A  Guide  to  Implementing  Quality  Academic  Service–Learning .  Wisconsin Department of Public Instruction. http://dpi.wi.gov/fscp/slhmpage.html
13 Pernyataan  Presiden  Jokowi  saat  membuka  Konferensi  Forum  Rektor  Indonesia  (FRI)  2018,  di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/2/2018) seperti dikutip dari Setkab.  Diakses  tanggal  8  Juni  2018  https://beritagar.id/artikel/berita/pancing-inovasi- jokowi-bisa-kasih-izin-kampus-asing.
Indonesia  melalui  pengembangan  kreasi-kreasi  terbaru  agar  tercapai perubahan ke arah yang lebih baik.
Untuk  ikut  meramaikan  perdebatan  mengenai  rencana  pemerintah yang  mengizinkan  perguruan  tinggi  asing  beroperasi  di  Indonesia  dengan bekerja sama dengan kampus swasta dalam negeri, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu (7/2/2018) juga menyatakan bahwa:
“ada  banyak  manfaat  yang  bisa  didapat  oleh  warga  Indonesia  jika  kampus- kampus  ternama  dari  luar  negeri  beroperasi  di  Indonesia.  Salah  satunya adalah  untuk  mempermudah  warga  Indonesia  untuk  bisa  mendapatkan pengalaman  sekolah  di  perguruan  tinggi  terbaik  dunia.  Kemudian  ia melanjutkan,  sebagaimana  yang  dikutip  oleh Beritatagar.  id dari Antaranews.com; "pikirannya  sederhana,  kenapa  kita  memberikan  beasiswa yang  mahal-mahal  untuk  anak-anak  kita  sekolah  di  luar  negeri?  Toh  tidak memakai kurikulum Indonesia, tapi kita (Pemerintah) biayai mereka triliunan yang dibiayi (lewat) LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Mana yang lebih baik? Kita bawa sekolahnya ke sini sehingga lebih banyak anak yang bisa sekolah  atau  kita  kirim  mereka  jauh-jauh  ke  luar  negeri  sana.  Alasanya, transfer  ilmu  merupakan  tolok  ukur  pembanding  dalam  mengembangkan dunia pendidikan di dalam negeri.” 14
Melalui  pernyataan  Jusuf  Kalla  tersebut  diatas  maka  dapat  dipahami bahwa  motif  dukungan  beliau  untuk  menghadirkan  Perguruan  Tinggi  Asing (PTA)  adalah  untuk  mempercepat  transfer  ilmu  secara  lebih  efisien.  Hal  ini tentunya  memang  masih  bisa  diterima.  Mengirim  para  pelajar  jauh-jauh  ke luar  negeri  masih  dapat  terus  dilakukan  begitupun  halnya  dengan mengundang  langsung  narasumbernya  ke  dalam  negeri  juga  bukanlah merupakan persoalan dan sah-sah saja.
Motif  lain  para  penyelenggara  negara  untuk  menghadiran  Perguruan Tinggi  Asing  (PTA)  beroperasi  di  tanah  air,  salah  satunya  adalah  untuk mendorong universitas dalam negeri untuk terus membangun dan berbenahi diri,  terlebih  untuk  meningkatkan  kualitas  dosen  atau  para  pengajarnya. Meskipun demikian, Komisi X DPR RI berkeinginan agar pemerintah Indonesia terus memproteksi diri dengan sejumlah kebijakan jika perguruan tinggi asing
14 Diakses  tanggal  8  Juni  2018  dari  https://beritagar.id/artikel/berita/pro-kontra-rencana- beroperasinya-universitas-asing/kamis/8 Februari/2018
tersebut  tetap  beroperasi  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Marlinda Poernomo salah seorang anggota Komisi X DPR RI:
“Soal  kehadiran  perguruan  tinggi  Asing  di  Indonesia  memang  tidak mungkin kita  bendung  sedemikian  rupa  tapi  kita  harus  memproteksi  beberapa peraturan,  kebijakan-kebijakan,  regulasi  yang  tetap  menginginkan  bahwa untuk  pendidikan  indonesia  boleh  maju  setara  dengan  negara-negara  lain tetapi  tetap  harus  mempunyai  nilai-nilai  keluhuran  bangsa.  Jadi,  saya  tidak antilah  dengan  perkembangan  yang  ada  dari  luar  negeri,  karena  itu  bisa menjadi  kekuatan  asalkan  ‘kita  harus  bersikap  preventif’  dalam  menjaganya supaya nilai-nilai luhur budaya bangsa kita ini bisa terlindungi dengan baik.” 15
Akhirnya  Indonesia  kini  terbuka  bagi  universitas  asing  yang  ingin membuka  kampusnya  di  Indonesia.  Aliran  krannya  telah  dibuka.  “Namun demikian, kampus asing yang dibuka di tanah air bukan sekadar cabang dari universitas di luar negeri, tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai sebuah perguruan  tinggi. 16 ”  Demikian  menurut  Dirjen  Pendidikan  Tinggi  (Dikti) Satryo  Soemantri  Brodjonegoro  menegaskan  hal  ini  di  Jakarta,  Selasa  (8/1) sehubungan  adanya  semacam  gugatan  dari  penyelenggara  pendidikan  tinggi asing  yang  berniat  membuka  cabang  universitas  mereka  di  sini,  tetapi  tidak mendapat  izin.  Mereka  itu  di  antaranya  adalah  Prof.  Robert  J.  Bignall  selaku Pro Vice-Chancellor Monash University cabang Malaysia yang menilai kebijakan pendidikan  tinggi  di  Indonesia  tidak  seprogresif  di  Malaysia.  Menurut Direktorat  Jenderal  Dikti,  Satryo,  bahwa  ia  tidak  menginginkan  universitas asing  di  Indonesia  didirikan  dengan  hanya  menyewa  ruang  di  sebuah perkantoran. Menurut dia, universitas yang hanya menyewa sebuah ruang di perkantoran maka tidak layak disebut sebagai universitas:
“Kalau  sekadar  ruang  yang  disewa,  kan  sama  saja  dengan  kelas  jarak  jauh. Kami tidak ingin sebuah kampus didirikan setengah-setengah. Kalau memang mau  membangun  universitas,  ya,  total  sebagai  sebuah  universitas  yang lengkap  dengan  semua  fasilitas  yang  diperlukan  mahasiswa  dan  setiap universitas  asing  yang  membuka  kampusnya  di  Indonesia  harus
15 Diakses tanggal 5 Juni 2018 dari http://tengokberita.com/cambridge-university-akan-buka-cabang- di-indonesia-tahun-ini/30 Januari/2018
16 Persyaratan minimal pendirian satu perguruan tinggi dapat dilihat di Panduan Penyusunan Statuta Perguruan  Tinggi  Negeri  ataupun  Swasta  di  Kemenristek  Dikti  atau  dapat  pula  dilihat  di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama bagi  Perguruan Tinggi Islam selama tetap selaras dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.
menyesuaikan  dengan  budaya  dan  aturan  yang  berlaku 17 .  Meskipun  dapat menggunakan kurikulum sendiri, namun ada hal-hal tertentu yang harus tetap diikuti  oleh  peserta  didiknya.  Kemudian  tentu  saja  mereka  boleh menggunakan  bahasa  Inggris  sebagai  pengantar  dalam  proses  belajar- mengajarnya.  Tetapi,  mereka  juga  harus  menyesuaikan  programnya  dengan kondisi dan kultur di Indonesia.” 18
Hemat penulis, dibalik motif pemerintah yang diwakili oleh pihak-pihak yang  berwenang  dalam  menafsirkan  dan  memanifestasikan  amanat  UU  dan keinginan  para  akademisi  asing  yang  hendak  mengoperasikan  kampus- kampus mereka, masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Bukan hanya persoalan manifestasi nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi yang masih patut  untuk  dipersoalkan  namun  juga  ‘motif-motif  internasionalisasi pendidikan  tinggi’  yang  lainnya  juga  harus  menjadi  perhatian.  Bukan  tidak mungkin  jika  mereka  juga  sesungguhnya  membawa  agenda  terselubung dengan  membawa  segerbong  motif  sosio-politik,  sosio-ekonomi  dan finansial 19 .  Tidak  hanya  itu,  ini  yang  lebih  berbahaya,  yang  lebih  harus diwaspadai,  yaitu  ‘motif  intelijensi,’  yang  kemudian  malah  motifnya  bukan untuk  menggairahkan  kompetisi  akademik  di  tanah  air,  malah  berencana untuk  mengeksploitasi  ‘potensi  Nusantara’  yang  boleh  jadi  arus  pergerakan alirannya bermuara dari dunia kampus.
Pertimbangan  penulis  diatas  bukan  tanpa  alasan,  salah  satu indikatornya–bukan  berburuk  sangka  namun  sebagai  bentuk  antisipasi–coba kita perhatikan, jarang sekali kita mendengar ada perguruan tinggi kelas dunia yang mau berkompetisi di sesama negara maju, misalnya Cambridge University yang berkampus pusat di Inggris mau membuka kampus cabangnya di negeri ‘Paman Sam’ dengan ‘Bintang David’-nya, negerinya Napoleon Bonaparte , atau
17 Di  satu  sisi,  sistem  Pendidikan  Tinggi  ala  Barat  yang  sedang  mendunia  saat  ini  memang menguntungkan  namun  ia  seringkali  dilakukan  tanpa  pertimbangan  yang  matang (mengabaikan: pen.) bagi eksistensi kearifan dalam konteks lokal.” Sebagaimana yang penulis terjemah dan adaptasi dari Wong & Wu dalam Palmer, et al, [eds.]. (2011, hal. 199).
18 18Satryo  Soemantri  Brodjonegoro.  (8  Januari  2018).  Diakses  tanggal  7  Juni  2018  dari htttp://perpustakaan.bappenas.go.id/Universitas/Asing/Dapat/Diri/Kampus di Indonesia
19 Proses ‘internasionalisasi pendidikan tinggi’ terdorong melalui  semangat liberalisasi pangsa pasar pendidikan  melalui  inisiatif  Organisasi  Perdagangan  Dunia  atau  World  Trade  Organisation (WTO), secara lebih khusus didasarkan oleh Kesepakatan Umum pada Perdagangan Pelayanan Jasa atau General Agreement on Trade in Services (GATS), sebagaimana yang dinyatakan oleh Van Vugh et al., (2002: 104). Diterjemahkan dan diadaptasi dari Anneke Luijten-Lub, (2007).
negerinya  Hitler  si  Penjagal  dunia,  ataupun  sebaliknya Meoulbern  University membuka cabangnya di negerinya Ratu Elizabeth atau di negerinya Lenin dan Carl Mark ataupun negerinya Shakespere sang pujangga ulung. Apakah karena faktor  tingkat  persaingan  yang  berpeluang  sempit  atau  alasan  pangsa  pasar yang  tidak  mendukung,  ataukah  alasan  lainnya?  Apapun  alasannya,  sah-sah saja.  Namun  lebih  daripada  itu,  boleh  jadi  bukan  nilai-nilai  kompetisi  global yang bersemangatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mendasari motivasi akademik  mereka  melainkan  ‘ekspansi  kapitalisme  dan  liberalisme’  dengan memanfaatkan celah kelemahan negara-negara yang sedang berkembang yang berusaha  mereka  isi  sembari  mencari-cari  momen  yang  pas  bila-bila  waktu untuk  mendominasi  dalam  bentuk  kolonialisasi  abad  modern  dalam  dunia Pendidikan tinggi.
Apapun motif dan seberapa besar gairah ekspansi akademik yang akan dilancarkan oleh Perguruan Tinggi Asing (PTA) beserta para agensi-agensinya yang ada di Indonesia, semuanya harus tetap berpegang kepada amanat yang prinsipil dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang penyelenggaraan Pendidikan  Tinggi.  Diantara  amanat  tersebut,  pada  Pasal  2  berbunyi: “Pendidikan  Tinggi  berdasarkan  Pancasila,  UndangUndang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan Bhinneka  Tunggal  Ika.” 20 Kemudian  dilanjutkan  pada  Pasal  3  yang  berbunyi: “Pendidikan  Tinggi  berasaskan  kebenaran  ilmiah,  penalaran,  kejujuran, keadilan,  manfaat,  kebajikan,  tanggung  jawab,  kebhinnekaan,  dan keterjangkauan.” 21 Dari  amanat  UU  tersebut  maka  sudah  menjadi  kewajiban seluruh  bangsa  dan  negara  Indonesia  untuk  terus mengontrol arah  dan  arus pergerakan  motivasi  dan  ekspansi  akademik  di  tingkat  perguruan  tinggi. Bagaimanapun  juga,  segalanya  harus  pro-rakyat  dengan  tetap  berpegang
20 Perubahan  dalam  keberagaman  sosial,  kaji  Kahane,  A.M.  (2010). Power  and  Love:  A  Theory  and Practice of Social Change . San Francisco. California. Berrett-Koehler Publishers, Inc
21 Lihat Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang terdapat pada Bab I Pasal 2 dan 3. Pertanyaan pentingnya adalah apakah mungkin semua lapisan  masyarakat,  khususnya  masyarakat  ekonomi  lemah,  mampu  menjangkau  dan menikmati  proses  Pendidikan  Tinggi  di  Perguruan  Tinggi  Asing  (PTA)  tersebut  ataukah mereka  hanya  akan  menjadi  penonton  saja  sambil    melongo-longo  antara  kaget,  sebal  dan kesal? Ataukah hal tersebut hanya untuk memfasilitasi lapisan masyarakat ekonomi atas yang berekening gendut saja?
teguh  kepada  konsep  dasar  Tri  Dharma  Pergurun  Tinggi  sebagaimana  yang diamanatkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

## C. Dinamika  Akademik  di  Tengah-Tengah  Superioritas  Pendidikan  Tinggi Global
Salah satu persoalan pokok yang biasanya seringkali dikeluh-kesahkan oleh para kalangan sivitas akademika kampus dalam negeri, baik yang negeri maupun  swasta  adalah  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  sistem managerial dan  pengorganisasian  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  itu  sendiri.
Namun  yang  paling  mencolok  ke  permukaan  umumnya  berkenaan  dengan persoalan-persoalan yang sangat individualistis yang bersifat pragmatis, klise dan berbau materi yaitu persoalan ‘kesejahteraan ilmiah’ alias susah berfikir kritis dan analitis jika dukungan biaya Tri Dharma Perguruan Tingginya relatif rendah  sehingga  berimbas  kepada  ketersendatan  pengembangan  karir akademik  selanjutnya  yang  berujung  saling  antre-antrean  panjang  demi menjadi seorang Profesor dan kejar-kejaran sambil terengah-engah bagi yang tertinggal di buntut yang paling belakang untuk mengembangkan kelapangan karir akademik mulai dari ‘asisten ahli,’ ‘lektor,’ ‘lektor kepala ‘hingga menjadi ‘guru  besar’  karena  pengelolaan  Tri  Dharma  yang  bersangkutan  masih kesandung  kemampuan  dan  kemapanan  dalam  meneliti  dan  menulis kemudian  mempublikasikannya.  Oleh  sebab  itu,  pengelolaan  problematika yang masih menyisakan beban berat pada setiap pundak insan kampus dalam negeri inilah yang menjadi salah satu portal penghalang untuk bergerak bebas dalam  percaturan  persaingan  global  dengan  para  akademisi  dari  Perguruan Tinggi  Asing  (PTA)  sehingga  para  akademisi  tanah  air  masih  nampak  sangat inferior  jika  dihadapkan  dengan  para  raksasa-raksasa  berjubah  ilmiah  kelas dunia.
Disinilah  salah  satu  persoalannya  yang  mesti  segera  dikoordinasikan sebagaimana  yang  telah  penulis  singgung  diatas  dan  diatur  kembali  jangan sampai  muncul  ketimpangan  yang  sangat  mencolok  antara  akademisi  asing dengan  akademisi  dalam  negeri.  Jangan  sampai  mereka  yang  berasal  dari negara  asing  dapat  hidup  makmur  dan  sejahtera  karena  alasan  tradisi  dan kualifikasi  akademik  yang  mendunia  sedangkan  akademisi  anak-anak  negeri
menjadi  sakit  dan  menjerit-jerit  karena  terjepit  kebijakan  yang  boleh  jadi salah pola hingga salah kelola 22 . Padahal sesungguhnya kita tahu bahwa pada prinsipnya secara khusus penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi tanah air adalah untuk mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat Indonesia itu  sendiri  guna  mendorong  kepentingan  percepatan  pengembangan  dan pembangunana  bangsa  dan  negara  secara  luas 23 .  Sehingga,  peran  sentral Kementerian  Riset  dan  Pendidikan  Tinggi  tetap  harus  bertanggungjawab penuh dan senantiasa hadir untuk mendampingi segenap insan kampus dalam menjalankan amanat Undang-Undang dalam proses mengatur, merencanakan, mengawasi,  memantau,  mengevaluasi,  membina,  dan  mengkoordinasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi 24 . Jika tanggungjawab tersebut tidak terpenuhi, maka bersiap-siaplah untuk menyaksikan akademisi- akademisi kampus dalam negeri yang hanya akan menjadi pesakitan.
Melalui  penjelasan  diatas,  satu  hal  yang  mesti  diingat,  tentu  saja Menristek  Dikti  tidak  tidak  terlalu  ber- power jika  harus  bekerja  sendirian untuk  mengurusi  segala  macam  ‘tete-bengek’  Tri  Dharma  kampus  tanah  air mulai  dari  Sabang  hingga  Merauke  yang  jumlahnya  ribuaan  mulai  dari  yang serius hingga yang ‘ecek-ecek,’ yang berkampus megah hingga yang kontrakan dan yang berada di kota-kota metropolitan dan Megapolitan hingga kota-kota kecil  dan  pelosok-pelosok  desa.  Maka  disinilah  peran  akar  rumput  yang berada  pada  lapisan  yang  paling  bawah  yang  berada  dalam  cakupan Kementerian  Riset  dan  Pendidikan  Tinggi  untuk  mulai  menata  kembali pengelolaan  Tri  Dharma  Perguruan  Tingginya  masing-masing  khususnya pengelolaan  Sumber  Daya  Manusia  yaitu  tenaga  kependidikannya  dan  yang
22 Disinilah salah satu peran penting P2MP atau LPMP sebagai bagian dari penerus wewenang sistem managerial yang ada di institusi di tingkat perguruan tinggi untuk membantu tiap-tiap dosen dalam  mengatur,  merencanakan,  mengawasi,  memantau,  mengevaluasi,  membina,  dan mengkoordinasi  penyelenggaraan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  yang  tentunya  tetap  berada dalam jaringan koordinasi dengan jajaran pimpinan pada semua level.
23 Manajemen  pendidikan  tinggi  merupakan  pengelolaan  perguruan  tinggi  secara  integral  dengan memanfaatkan  sumber  daya  yang  dimiliki  perguruan  tinggi  tersebut  (Bustami,  2009). Kemudian  keberhasilan  manajemen  pendidikan  tinggi  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor, diantaranya:  kepemimpinan  yang  efektif  (Nurdin,  2007);  pendidik,  peserta  didik,  kurikulum dan pembiayaan (Rohmad, 2004). Inti dari semua itu adalah untuk mencapai kualitas terbaik.
24 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi pada Bab 2 Bagian 2 Pasal 3
terlebih  lagi  tenaga  pendidiknya 25 .  Tentu  saja  akar  penopang  tegaknya rumpun  Tri  Dharma  tersebut  adalah  para  insan  akademisi  itu  sendiri, khususnya para dosen-dosennya 26 . Mampukah mereka menyerap unsur hara ilmiah  yang  berserakan  di  sekitar  lapisan  tanah-tanah  pusaka  diantara kepungan  bangsa-bangsa  lalu  menyuplainya  ke  seluruh  pokok,  cabang, ranting, dan dedaunan yang tumbuh dan berkembang di negeri Nusantara ini atau hanya menyerap uap-uap air dari sisa-sisa embun pagi diantara bebatuan cadas  yang  keras  hanya  sekedar  untuk  bertahan  hidup  saja?  Maka  untuk meninggikan  hingga  menopang  tegaknya  rumpun  Tri  Dharma  tersebut  tiada jalan lain kecuali mereka harus segera menata dan mengatur kembali duduk- letak dan posisinya akar tidak salah arah, bukan menghadap arah tanah yang tandus tanpa nutrisi melainkan tanah-tanah ilmiah yang subur sebagai sumber kehidupan  yang  menjanjikan  dan  menjamin  keselamatan  masa  depan  anak- anak bangsa.
Secara  institusional,  pengelolaan  kelembagaan  kampus  oleh sekelompok  akademisi  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  meliputi beberapa  unsur  minimal.  Adapun  diantara  unsur-unsur  tersebut  meliputi penyusunan  kebijakan,  pelaksanaan  kegiatan  akademik,  pengawasan  dan penjaminan  mutu  Tri  Dharma,  pengelolaan  serta  pengembangan  akademik berupa  fasilitas  dan  sumber-sumber  belajar,  dan  pelaksanaan  tata  kelola administrasi  atau  tata  usaha  perkantoran  kampus  dengan  pusat  komando  di rektoratnya  masing-masing 27 .  Kesemua  unsur  pengelolaan  tersebut  tentunya dapat terlaksana dengan lancar jika terkoordinasi dengan baik antara jajaran pimpinan,  senat  kampus,  jurusan  dan  prodi-prodi,  unit-unit  pendukung,  dan bagian-bagian lain-lainnya beserta para staf kependidikannya dan masyarakat umum 28 .  Jika  tidak,  maka  dampaknya  tentu  akan  berpengaruh  secara
26 Harus ada penguatan-penguatan dengan memperbanyak kegiatan dan mengintensifkan pengawasan dalam  meningkatkan  kemampuan  dosen-dosen  dalam  mengatur  ‘Beban  Kerjanya’  masing- masing  agar  bebannya  benar-benar  tercapai,  memadai  dan  berimbang  sesuai  tuntutan minimal Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berlaku.
27 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi pada Bab III Bagian 4 Pasal 28.
28 Untuk  mengelola  organisasi  kepemimpin  perguruan  tinggi  yang  mampu  memotivasi, mengkomunikasikan, dan mengambil keputusan yang tepat dengan komitmen organisasi dan
signifikan kepada lapisan akar rumput yang paling bawah, bukan hanya para mahasiswanya  saja,  namun  juga  para  dosen-dosennya.  Jika  cara  kerja kelembagaan  dalam  sistem  managemen  kampus  berproses  secara  tersendat- sendat maka eksekusi Tri Dharma pada tiap-tiap dosen juga ikut kelimpungan yang akhirnya menjadi melambat dan begitu pula sebaliknya 29 . Sehingga kerja akademik  yang  sulit  dan  berat  ini  harus  terus  diperkuat  dengan  kordinasi- koordinasi yang saling mendorong dan mengarahkan.
Pengelolaan dan Pengaturan Tri Dharma bagi tiap-tiap dosen ternyata bukanlah  satu  pekerjaan  yang  mudah.  Mulai  dari  pengelolaan, penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian, dan juga penulisan laporan-laporan ilmiah hingga mempublikasikannya membutuhkan ketelatenan  dan  kecermatan  yang  bernalar  tinggi.  Meningkatkan  mutu pengelolaan  dan  penyelenggaraan  ketiga  unsur  Tri  Dharma  tersebut  akan terus  dituntut  hingga  mencapai  kualitas  akademik  yang  terbaik  untuk kepentingan  bangsa  dan  negara  hingga  benar-benar  dapat  dirasakan manfaatnya  secara  luas  oleh  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  jika  kita  merefleksi balik  mengapa  pemerintah  akan  memperkenankan  masuknya  perguruan Tinggi Asing berkelas dunia ini, barangkali salah satunya, adalah agar kampus- kampus  di  tanah  air  dapat  menjadikan  mereka  sebagai  ‘cermin  hias’  untuk memperbaiki  ‘tampilan’  pendidikan  tinggi  kita  menjadi  lebih  menarik,  lebih apik dan lebih baik jika dipandang dan dinilai dari luar.
Jika  ingin  melihat  bayangan  Pendidikan  Tinggi  kita  dalam  kacamata global  yang  lebih  besar–hal  tersebut  tidak  ada  salahnya–tentu  kita membutuhkan  cermin  yang  lebih  besar  pula  untuk  berkaca  sewaktu-waktu ketika  kita  merasa  wajah  Pendidikan  Tinggi  kita  nampak  acak-acakan  dan semrawutan. Namun harus dicatat, cermin Pendidikan Tinggi global tersebut
kerja  yang  efektif,  silahkan  lihat  Candra  Wijaya  &  Muhammad  Rifa’I.  (2016).  Dasar-Dasar Manajemen; Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efesien untuk PTKIN dan PTKIS. Perdana Publishing. Medan
29 Oleh  karena  belum  semua  dosen  berkualifikasi  atau  memilik  kemampuan  dan  kemapanan managemen  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  yang  baik  dan  paripurna  untuk  ketiga  unsurnya, maka  tidak  ada  salahnya  jika  institusi  dapat  memperbanyak  beberapa  kegiatan  semacam seminar  dan  workshop  mulai  dari  managemen  tingkat  dasar  hingga  berfokus  kepada managemen  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  itu  sendiri  guna  meningkatkan  mutu  akademik secara keseluruhan.
cukup dijadikan cermin atau cerminannya saja, bukan karena keterpaksaan 30 . Adapun  pengaturan  dan  penataanya  seharusnya  bisa  kita  gunakan  ‘salon- salon akademik’ terbaik dalam negeri kita sendiri agar kita bisa mengaturnya sesuai ‘cara’ dan ‘karakter bangsa’ kita sendiri 31 . Hal ini dilakukan agar bangsa lain  tidak  mencuri-curi  kesempatan  dalam  kesempitan  untuk  me- make  up wajah Pendidikan Tinggi bangsa kita yang sedang ingin berbenah diri dengan caranya  sendiri  lalu  menjadi  liar  dan  kacau  tak  beraturan  sebab bagaimanapun  juga  tentunya  pendidikan  tinggi  kita  mempusakai  latar belakang  historis  dan  jati  dirinya  sendiri  yang  berciri  khas  ke-Nusantaraan dalam  kemajemukan.  Dan  jangan  lupa  bahwa  unsur  terpenting  dalam pendidikan  tinggi  kita  dinaungi  dan  diliputi  oleh  semangat  ber-Ketuhanan yang  Maha  Esa  yang  masih  memiliki  nilai-nilai  kesopanan  dan  kesantunan ilmiah  dan  alamiah  dalam  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  untuk keadilan  dan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia  yang  berperadaban  dan berperikemanusiaan  sebagaimana  yang  diamanahkan  oleh  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945.
Jika  menilik  munculnya  sejumlah  kritik  dan  protes  yang  dilontarkan oleh  sejumlah  lembaga  atas  rencana  kemunculan  beberapa  perguruan  tinggi asing  yang  di  dalamnya  bertengger  sejumlah  akademisi  kampus–khususnya para  akademisi  yang  berasal  kampus-kampus  perguruan  tinggi  swasta– penulis  melihat  beberapa  motif  yang  hampir  sama  yang  bermuara  ke  satu motif  yaitu  ‘motif  finansial.’  Ada  semacam  kekhawatiran  untuk  berkompetisi secara  lebih  terbuka.  Sehingga  jika  hal  ini  dihubungkan  dengan  kehadiran Perguruan Tinggi Asing, aroma yang tidak sedap nampak lebih tercium yang
30 Coba  kita  perhatikan  pernyataan  Jhon  Taylor  (2010)  yang  penulis  kutip  dalam  bahasa  aslinya, “Globalization  is  widely  recognized  as  one  of  the  most  powerful  forces  for  change  in  higher education. The term ‘globalization’ is commonly used by politicians keen to encourage ideas of competition and perceptions of international excellence, and by university leaders looking to foster new approaches to teaching and research. Yet there is no universally accepted definition of the term and it is widely used as a shorthand collective for a wide range of different forms of economic  and  social  change,”  dalam  Maringe,  Felix  &  Foskett,  Nick.  (2010).  [Eds  &  Conts]. Catatan,  “ada  beberapa  kata  kunci  penting  yang  penting  untuk  kita  maknai  kembali  yaitu powerful  forces  for  change,  politicians,  foster  new  approaches  to  teaching  and  research, dan economic.”
31 Kita memang perlu berfokus pada isu-isu penting seputar reformasi pendidikan yang berkelanjutan; apakah  dalam  bentuk  budaya  belajar  yang  sesungguhnya  dan  transformasi  pendidikan  yang bercirikan    kebijaksanaan,  semangat  dan  kesepahaman  antar  budaya  menjadi  satu  realita ataukah hanya sekedar retorika belaka (Zajda: 2015, hal. 160).
berujung  kepada  masalah  rebut-rebutan  calon  mahasiswa  untuk  memenuhi keramaian  aktifitas  dalam  lingkungan  kampus.  Maklum,  jika  kekurangan mahasiswa maka ‘bisnis kampus’ alias ‘Bisnis Pendidikan Tinggi’ akan sepi dan lesu karena aliran  keluar-masuk keuangan berkurang bahkan boleh  jadi bisa mati  kelaparan  sebab  aliran  dana  tersendat  karena  sepi  peminat.  Lagi-lagi rutinitas yang bersifat finansial yang jadi pemikat.
Secara institusional, pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tanah air  baik  yang  berstatus  negeri  maupun  swasta  cenderung  bersifat  rutinitas bukan  berorientasi  kualitas.  Lantas  bagaimana  dengan  dimensi  pengelolaan Tri  Dharma  secara  individual  akademisi  per  akademisi?  Jawaban  terbaiknya tentunya  ada  pada  kamus  saku  masing-masing.  Namun  demikian,  banyak pihak  luar  beranggapan  bahwa  konon  katanya  salah  satu  kelemahan  bangsa kita terletak pada sistem pengelolaan. Sejak dulu, menurut para agresor asing, katanya bangsa kita ini termasuk ‘bangsa yang pemalas’; malas mengelola dan mengembangkan segala potensi yang ada secara konstan dan simultan namun sangat  bersyahwat  untuk  menikmatinya  secara  cepat,  secepat  menyantap sajian ‘Indomie Goreng’ instan. Benarkah demikian? Kalau per-individual alias per-oknum  dan  perkelompok,  mungkin  saja.  tapi  jika  di-generalisir, wallahu a’lam .

## III. Kesimpulan
Dibalik tirai persaingan dan persandingan global dalam dunia Pendidikan Tinggi  dewasa  ini  setidaknya  penulis  melihat  ada  beberapa  sisi  positif  baik secara  tersirat  maupun  tersurat  yang  bisa  diambil  hikmahnya.  Salah  satunya yaitu  agar  para  akademisi  dan  juga,  jika  memungkinkan,  masyarakat  luas  di tanah  air  bisa  menyerap  tradisi  dan  radiasi  perubahan  yang  memancarkan cahaya  kemandirian  dan  semangat  ilmiah  dari  para  akademisi  sejumlah perguruan tinggi berkelas dunia melalui penyaringan-penyaringan dan regulasi secukupnya  jangan  sampai  raksasa-raksasa  superior  tersebut  menelan  hidup- hidup para inferior di tanah air sebab tidak semua budaya akademik yang telah atau  sedang  mereka  lakoni  tersebut  cocok,  pas  dan  pantas  untuk  zona katulistiwa dengan ciri khas Nusantara yang unik dan bervariasi.
Tidak  ada  salahnya  juga  jika  kita  ikut  termotivasi  untuk  mengecap  dan mengenyam  kemajuan  yang  sama  dengan  cita  rasa  yang  berbeda  dengan  cara kita sendiri–setidaknya hampir sama seperti yang pernah atau sedang mereka nikmati  saat  ini–tidak  melulu  ‘seperti  ini-ini  saja’  secara  turun-temurun  sejak jaman antah-berantah. Dan hal itu bisa tercapai, salah satunya, adalah melalui gairah  pergulatan  interaksi  dan  komunikasi  ilmiah  dengan  manusia-manusia yang berpola pikir unggul yang tersebar diantara bangsa-bangsa maju di dunia, dengan satu catatan ‘jangan sampai dibodohi lagi untuk yang ke sekian kalinya dengan  bentuk-bentuk  ekspansi  dan  agresi  intelektual  berikut  segala  puspa ragam trik dan intrik kolonialisasi abad milenia dengan modusnya yang beralur- liku seribu satu macam cara dan kisah.’
Dosen-dosen PTKIN maupun PTKIS khususnya, potensi dan kelebihannya masing-masing  tentunya  bisa  diekplorasi  dan  dioptimalkan  lagi  agar  menjadi semakin  berkembang  dan  matang  melalui  pancaran  ‘pemanasan  ilmiah’  yang mulai mengglobal. Sekali-sekali potensi dan motivasi keilmuan dosen-dosen di PTKIN  maupun  PTKIS  memang  harus  dipanasi  agar  tidak  lembab,  adem, lempem dan berbakteri. Tentu saja masih ada untungnya jika cuma berbakteri, coba jika sudah bervirus, tentu saja akan susah dicari obat penyembuh dan jamu penyehatnya karena membutuhkan biaya recovery yang sangat besar.
Maka disinilah letak strategisnya peran Rektorat sebuah kampus beserta turunannya  yang  diisi  baik  oleh  tenaga  pendidik  maupun  kependidikan  yang menjadi  pusat  penampung,  pengelola,  pengembang,  penyalur,  dan  pengarah segala  bentuk  aktifitas  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  melalui  segala  macam kebijakan akademik yang telah, sedang atau akan dikeluarkan. Peran ini harus dimaksimalkan untuk mengembangkan tata nilai dan tujuan akhir pengelolaan Tri Dharma pada jalur yang sesungguhnya sebagaimana yang diamanahkan oleh Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Negara Republik Indonesia melalui segala macam regulasi yang sedang dan yang akan dikeluarkan. Dan yang terpenting, secara  individual,  tiap-tiap  akademisi  baik  tenaga  pendidik  maupun kependidikannya  harus  segera  me-restrukturisasi  dan  meng-improvisasi kembali  implementasi  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  agar  hasilnya  bisa  lebih
berkontribusi  secara  signifikan  baik  untuk  mahasiswa  secara  khusus  maupun untuk masyarakat umum secara luas.
Apapun motif dan agendanya, tentu saja setiap akademisi kampus saat ini berhak  untuk  berkompetisi  melalui  dukungan  kontestan  dan  jaringan  pasar akademiknya  masing-masing.  Dikarenakan  adanya  silang-kebutuhan  ilmiah bangsa kita yang juga nampaknya semakin bergairah karena percikan serpihan- serpihan  kepentingan  pendidikan  tinggi  global  maka  soal  pro-kontra pergerakan globalisasi Pendidikan Tinggi memang agak susah untuk dibendung. Sehingga dengan membuka sedikit kran kebijakan akademik bagi dunia global di  negara  ini  dengan  tetap  berpegang  teguh  kepada  Pancasila  dan  UUD  1945– menjadi  keniscayaan  yang  tak  terelakkan,  sesuai  dengan  amanat  UU  Republik Indonesia–asalkan  jangan  sampai  kebablasan  yang  alirannya  pada  akhirnya akan  semakin  kencang  sehingga  bertumpah-ruah  membanjiri,  lalu  menerjang dan  menenggelamkan  segala  keunikan  dan  Kebhinnekaan  pendidikan  tinggi Nusantara, yang sudah sejak lama tumbuh dan berkembang baik secara ilmiah maupun alamiah di kampus-kampus anak negeri.

## Daftar Pustaka
Burton,  A.  et.  all.,  (2008). Mission  and  Money;  Understanding  the  University. United Kingdom. Cambridge: Cambridge University Press
Bustami, C. (2009). Kesan dan kenangan bersama Prof. Chairuddin P. Lubis. In H. Thaib (Ed.), Prof.  Chairuddin  P.  Lubis  dalam  pandangan  ulama  dan  cendikiawan. Medan: USU Press.
Bancin,  Aswin. Managemen  Perguruan  Tinggi .  Diakses  28  Juni  2018  dari http://doi.org/10.5281/zenodo.1095811
Evers,  et.  al.  (2010). A  Guide  to  Implementing  Quality  Academic  Service–Learning .
Wisconsin Department
of Public Instruction.
http://dpi.wi.gov/fscp/slhmpage.html.
http://tengokberita.com/cambridge-university-akan-buka-cabang-di-indonesia- tahun-ini/30 Januari/2018
https://www.kaskus.co.id/thread/5a7d0937c1d770636d8b4567/yuk-intip-profil- kampus-asing-yang-bakal-masuk-indonesia/
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F19204/Universita s/Asing/DapatDiri/kan/Kampus di Indonesia.htm
https://beritagar.id/artikel/berita/pro-kontra-rencana-beroperasinya-universitas- asing
https://beritagar.id/artikel/berita/pancing-inovasi-jokowi-bisa-kasih-izin-kampus- asing
Kahane,  A.M.  (2010). Power  and  Love:  A  Theory  and  Practice  of  Social  Change .  San Francisco. California: Berrett-Koehler Publishers, Inc.
Luijten-Lub,  Anneke.  (2007). Choices  in  Internationalisation:  How  Higher  Education Institutions Respond to Internationalisation, Europeanisation and Globalisation. Czech Republik. CHEPS/UT, Postbus 217, 7500 AE Enschede
Maringe,  Felix  &  Foskett,  Nick.  (2010).  [Eds  &  Conts]. Globalization  and Internationalization  in  Higher  Education:  Theoretical,  Strategic  dan Management Perspectives. United Kingdom. London: Continuum International Publishing Group
Muthahhari,  A.  M.  (2011). Dasar-Dasar  Epistemologi  Pendidikan  Islam;  Teori  Nalar dan  Pengembangan  Potensi  Serta  Analisa  Etika  dalam  Program  Pendidikan. Bahruddin, M. [Pen]. Jakarta: Sadra International Institute
Nurdin,  D.  (2007). Manajemen  pendidikan.  In  T.  U.  Indonesia , Ilmu  dan  aplikasi pendidikan. Jakarta. Imperial Bakti Utama
PP  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2014  tentang Penyelenggaraan  Pendidikan Tinggi  dan  Pengelolaan  Perguruan  Tinggi .  Retrived  on  July  18,  2018  from https://isi-ska.ac.id/pengumuman/wp- content/uploads/2015/03/PP/No.4/2014.pdf
Permen Ristek Dikti Nomor 55 Tahun 2017: Perguruan Tinggi . Retrived on June, 28, 2018
http://bsnp-indonesia.org/wp- content/uploads/2017/09/permenristekdikti-nomor-55-tahun-2017.pdf
Rohmad, A. (2004). Kapita selekta pendidikan. Tulung Agung: STAIN Tulung Agung Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2012  tentang Pendidikan Tinggi . Retrived on June, 2018 from http://diktis.kemenag.go.id/prodi/dokumen/UU-Nomor-12-Tahun-2012-ttg- Pendidikan-Tinggi.pdf
Wong, S. M. & Wu, F. S . Internationalization of Higher Education in East Asia: Issues, Implication  and  Inquiries in  Palmer,  D.  J,  et  al,  (eds.),  (2011). The Internationalization  of  East  Asian  Higher  Education:  Globalization’s  Impact. United State of America. Palgrave MacMillan.
Wijaya,  Candra  &  Rifa’I,  Muhammad.  (2016). Dasar-Dasar  Manajemen; Mengoptimalkan  Pengelolaan  Organisasi  Secara  Efektif  dan  Efesien  untuk PTKIN dan PTKIS . Medan: Perdana Publishing
Zajda,  J.  (2015). Globalisation,  Ideology  and  Politics of  Education  Reforms in  Zajda,  J. (2015).  (ed.). Globalization,  Ideology  and  Politics  of  Education  Reforms . Switzerland. Education Springer.