-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

## Andi Amalia Handayani, Yusriyadi
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Andiamalia2814@yahoo.com

## Abstract
The State of Indonesia is a country whose territories and rights are defined by law. Article 4 of the Loga states that land is the surface of the earth, which is divided into various kinds of rights to the surface of the earth in which there are buildings and objects that are on it. The government, in this case the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency, has the authority to regulate land affairs, one of which is by issuing a Systematic Complete Land Registration Program (PTSL). So in this study formulates: How is the legal protection of registration of land rights through the  PTSL  program?  And  What  is  the  legal  certainty  in  registering  land  rights  through  the  PTSL program  ?.  The  results  obtained  by  the  author  are  that  the  legal  protection  of  land  registration systematically  and  sporadically  has  the  same  legal  basis  but  is  different  in  terms  of  proving  their rights. Every requirement that must be attached is facilitated in accordance with Permen ATR / BPN No.6 2018, including the case of proof of their rights.
Keywords: Land Registration; Legal Protection; Legal Certainty.

## ABSTRAK
Negara  Indonesia  adalah  negaradengan  wilayah  yang  batasdanhaknya  ditetapkan  dengan  undang- undang. Pasal 4 UUPA menyebutkan tanah adalah permukaan bumi, yang terbagi menjadi berbagai macam hak atas permukaan bumi yang didalamnya terdapat bangunan dan benda-benda yang berada diatasnya. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata ruang/ Badan Pertanahan Nasional mempunyai  kewenangan  mengatur  dalam  bidang  pertanahan,  salah  satunya  dengan  cara mengeluarkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sehingga dalam penelitian ini merumuskan: Bagaimana perlindungan hukumpendaftaran hak atas tanah melalui  program PTSL? Dan Bagaimana kepastian hukumdalam pendaftaran  hak atas tanah  melalui program  PTSL?.  Hasil yang di peroleh penulis adalah bahwa perlindungan hukum pendaftaran tanah secara sistematik dan sporadik memiliki dasar hukum yang sama namun berbeda dalam hal pembuktian haknya saja. Setiap persyaratan yang harus dilampirkan dipermudah sesuai dengan Permen ATR/ BPN No.6 tahun 2018, termasuk hal pembuktian haknya.
Kata Kunci : Pendaftaran Tanah; Perlindungan Hukum; Kepastian Hukum.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## A. Pendahuluan
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara  dengan  wilayah  yang  batas  dan  haknya  ditetapkan  dengan  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 25A, selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) berbunyi:(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.) “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Pasal  yang  terkandung  tersebut  menyatakan  bahwa  kekayaan  Indonesia  harus dipergunakan  demi  kepentingan  rakyat  Indonesia.  Negara  Republik  Indonesia  ialah Negara  yang  bercorak  agraris,  kata  “agraria  berasal  dari  kata  “ ager ”,  (latin), “ akker ”(Belanda),  “ agros ”  (Yunani),  yang  berarti tanah atau sebidang  tanah. (Usman, 2009)
Kamus  Bahasa  Indonesia  menyebutkan  pengertian  mengenai  tanah,  yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Oleh karena itu ilmu agraria adalah ilmu  yang  mempelajari  semua  hal  yang  berhubungan  dengan  masalah  tanah  pada umumnya.Sedangkan  Hukum  Agraria  adalah  sebagian  dari  Ilmu  Agraria.  Dalam  arti sempit Hukum Agraria berarti hukum  yang  mengatur hubungan  manusia dengan tanah pada umumnya. Berdasarkan pasal 4 UUPA tanah adalah permukaan bumi, yang terbagi menjadi berbagai macam hak atas permukaan bumi yang didalamnya terdapat bangunan dan benda-benda yang berada diatasnya yang melekat.(Supriadi, 2009)
Kepemilikan tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah atau tanda bukti hak, yang  diberikan  pemerintah  melalui  Kementerian  Agraria  dan  tata  ruang/  Badan Pertanahan Nasional yang diberikan kepada pemilik tanah.Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan orang atas tanah, sekaligus formalisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah  yang  bersangkutan.  Sertifikat  hak  atas  tanah  bermaterikan  data  yuridis  dan  data fisik yang didokumentasikan kedalam warkah tanah.(Gunanegara, 2017)
Penerbitansertipikatdiperlukansuatuprosesyangmelibatkan pihakpemohon,parapemiliktanahyangbersebelahan,pamongdesa maupun pihak instansi yang terkait seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).Berdasarkan hal ini Kantor  Pertanahan  berfungsi  untuk  keperluan  pendaftarannya.  Para  pihak  yang terkait dalam sertifikasi tanah berfungsi sebagai media untuk memperolehpenjelasan mengenai  surat-surat,  yang  dijadikan  sebagai  alas  hakpermohonan  penerbitan sertipikat.
Penjelasan baik lisan maupun
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
tertulisdaripihakterkaitmemilikipeluanguntukterjadinyapemalsuan.Masalah tanah yang sering terjadi di masyarakat karena belum ditaatinya ketentuan hukum yang berlaku, seperti masih banyaknya penguasaan tanah tanpa mempunyai sertifikat tanah atau tanda bukti hak yang sah, memperoleh tanah tersebut dengan cara diluar hukum atau dibawah tangan, yang seharusnya dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Pemerintah  melalui  Kementerian  Agraria  dan  Tata  ruang/  Badan  Pertanahan Nasional  bergerak  cepat  untuk  menyelesaikan  permasalahan  ini,  dengan  cara mengeluarkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Program  ini di tetapkan oleh Presiden  melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No.2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia  (  Inpres  Percepatan  PTSL).  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  dalam  satu  wilayah desa/kelurahan.Namun  persoalan  yang  membuat  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota merasakan dilema dalam pelaksanaan program  PTSL, dengan target-target  yang sangat tinggi dalam program PTSL dan dengan minimnya sumber daya manusia yang menjadi faktor utama timbulnya masalah-masalah lain dalam program PTSL.

## Permasalahan
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:
1) Bagaimana  perlindungan  hukum  pendaftaran  hak  atas  tanah  melalui    program PTSL?
2) Bagaimana  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  dalam  pendaftaran  hak  atas  tanah melalui program PTSL ?

## Kerangka Teori
Dalam  penelitian  ini  meletakkan  sebuah  teori  untuk  menjawab  dan  membahas  terkait dengan topik, adapun kerangka teori yang di gunakan adalah:
a. Teori Perlindungan Hukum
Teori  perlindungan  hukumdipandang  tepat  sebagaimana  dalam  Pasal  28  D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.)
“Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 Perlindungan hukum dalam hal ini ditujukan kepada pemegang hak atas tanah
dengan di sertifikasinya obyek tanah dan selanjutnya diberikan sertifikat.Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.
Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pendaftaran tanah dapat terwujud apabila dipenuhi 3 (tiga) syarat kumulatif, yaitu:(Santoso, 2010)
1. Penerbitan sertifikat tanahnya telah berusia 5 tahun atau lebih.
2. Proses penerbitan sertifikat tersebut didasarkan pada itikad baik
3. Tanahnya dikuasai secara fisik oleh pemegang hak atau kekuasaanya. Negara  hukum  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.
b. Teori Kepastian Hukum
Teori  Kepastian  Hukum  dipandang  tepat  dan  dapat  digunakan  sebagai referensi dalam penelitian ini, menurut pandangan Bagir Manan, Kepastian Hukum tidak  selalu  sama  dengan  keadilan,  bahkan  ada  kemungkinan  saling  bertolak belakang dengan keadilan. Tetapi tanpa kepastian akan  menjadi  sangat subyektif karena sepenuhnya tergantung pada sipembuat ketentuan atau yang mengendalikan kepastian. Keadilan yang seperti ini dapat melahirkan ketidakadilan. (Manan, 2009)
Kepastian  hukum  itu  diwujudkan  oleh  hukum  dengan  sifatnya  yang  hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum  membuktikan  bahwa  hukum  tidak  bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.(Ali, 2009)
Kepastian  hukum  itu  merupakan  sebuah  jaminan  bagi  anggota  masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh Negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum  yang  ada,  dengan  tidak  dengan  tindakan  sewenang-wenang.(Syahrani, 2014)
Dalam hal ini pendaftaran tanah dilakukan agar penguasa tanah mempunyai bukti  hak  atas  tanah  tersebut,  kata  lainnya  memberikan  tanah  tersebut  kepastian hukum.  Adapun kepastian  hukum  menurut Utrecht, mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan  yang  bersifat umum  membuat  individu  mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
Penelitian  ini  merupakan  karya  sendiri  yang  dilakukan  berdasarkan  sudut pandang hukumpelaksanaan pendaftaran tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis  lengkap. Sumber  yang didapatkan peneliti dari studi kepustakaan  yang menjadi rujukan, acuan, pemahaman teori dan pengutipan  yang dapat dinyatakan kebenarannya.  Peneliti  melakukan  perbandingan  terhadap  dua  penelitian  yang dilakukan sebelumnya yang termuat dan dirumuskan sebagai berikut:
Judul: Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)(Mujiburohman,  2018).  Permasalahan  dalam  penelitian  bagaimana  biaya Pajak PPh dan BPHTB terhutang tanah absentee dan tanah terlantar?.
Hasil  yang  diperoleh: Berbagai  regulasi  dibuat  dan  disempurnakan  dalam pelaksanaan PTSL untuk menciptakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum,  serta  untuk  mengurangi  sengketa.  Namun  dalam  tataran  implementasi masih terdapat hambatan-hambatan yang berpotensi menjadi masalah di kemudian hari,  di  antaranya  adalah:  mengenai  Pajak  Tanah  (PPh  dan  BPHTB  terhutang), sumberdaya manusia, sarana dan prasana, permasalahan tanah absentee kelebihan maksimum dan tanah terlantar, masalah pengumuman data fisik  dan  data  yuridis, masalah    penerapan  asas  kontradiktur  delimitasi  dan  pembuktian  hak. Permasalahan-permasalahan tersebut berpotensi sengketa salah satu penyebabnya adalah kedudukan Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 6 Tahun 2018, apabila di tinjau dalam teori hierarki peraturan perundang-undangan mempunyai derajat yang lebih rendah dibandingkan dengan pengaturan permasalahan yang telah diuraikan di atas. Di sisi lain isi dalam Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 6 Tahun 2018 terdapat  pertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi.  Misalnya,  ketentuan mengenai Pajak Tanah (PPh dan BPHTB) terhutang diatur dalam undang-undang berserta peraturan pelaksananya.
Judul: Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Manado(Mohammad  &  Herman  Nayoan,  2018).  Permasalahan  dalam  penelitian bagaimana pelaksanaan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap di Kota Manado?.
Hasil  yang  diperoleh: Bahwa  keberhasilan  suatu  implementasi  suatu  kebijakan dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  begitu  juga  dengan  pelaksanaan  PTSL (Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap)  di  Kota  Manado. Dalam  pendekatan
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
yang  diteoremakan  oleh  Edward  III,  terdapat  empat  variabel    yang    sangat menentukan    keberhasilan  implementasi    suatu    kebijakan,    yaitu:  komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Judul: Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap Dengan  Berlakunya  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  35  Tahun  2016  Di  Kabupaten  Sleman(Nugroho, 2017).  Permasalahan  dalam  penelitian  Bagaimana  pelaksanaan  pendaftaran    hak milik  atas  tanah  secara  sistematis  lengkap  dengan  berlakunya  peraturan  menteri agraria dan  tata  ruang/ kepala badan pertanahan nasional nomor 35 tahun 2016? Serta  Hambatan      yang      terjadi      dalam  pelaksanaan  pendaftaran  hak  milik  atas tanah secara sistematis lengkap?.
Hasil  yang  diperoleh: Bahwa  tahap  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sistematis lengkap  dari  penetapan  lokasi,  pembentukan  panitia  ajudikasi,  penyuluhan, pembentukan  satuan tugas pengumpul  data  yuridis,  pengumpulan data  yuridis, pengolahan data yuridis dan pembuktian hak, pemeriksaan tanah dan pengukuran, pengumuman, penerbitan sertipikat, dan tahap  terakhir penyerahan sertifikat maka Pelaksanaan Pendaftaran  Hak Milik Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap  telah sesuai    dengan    Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  35  Tahun 2016 di Kabupaten Sleman. Hambatan  yang terjadi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak  Atas Tanah   Secara   Sistematis   Lengkap di  Kabupaten  Sleman  mempunyai  beberapa      hambatan      dari      segi      Kantor Pertanahan, perangkat dusun, masyarakat dan hal-hal yang tidak terduga lainnya.

## B. Metode Penelitian
Metode yang di gunakan dalam Penelitian ini adalah Yuridis-Empiris.Metode yuridis- empiris  dapat  di  definisikan  sebagai  penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  atau implementasi ketentuan  hukum  secara  normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) atau  secara In  Action pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat. Implementasi secara In Action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara In Action diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap. (Muhamad, 2004)

## C. Hasil Dan Pembahasan
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## 1. Perlindungan hukum hak atas tanah melalui program PTSL

## a. Pengertian Perlindungan Hukum
Perlindungan  hukum    diartikan  sebagai  perlindungan  terhadap  harkat  dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  dari  kesewenang-wenangan,  tercapai  atau tidaknya perlindungan hukum, pemerintah telah berupaya untuk melindungi hak-hak masyarakat, masyarakat yang menguasai tanahnya dengan dilakukannya  pendaftaran tanah,  untuk  memberikan  hak  dan  kewajiban  terhadap  subyek  dari  bidang  tanah tersebut.
Perlindungan Hukum mempunyai 3 macam unsur, Unsur tindakan melindungi, Unsur  adanya  pihak-pihak  yang  melindungi  dan  Unsur  cara  melindungi,  didalam PTSL  mengenai  tindakan  melindunginya  dilakukan  pendaftaran  tanah  yang dilaksanakan  melalui  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap,  agar  tanah- tanah  yang  dikuasai  masyarakt  terlindungi.  Unsur  adanya  pihak-pihak  yang melindungi  dalam  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  ialah  pemerintah  melalui Kementerian Agraria dan Tata ruang/ Badan pertanahan Nasional sebagai pihak yang melaksanakan program PTSL, dan unsur cara  melindungi  ialah  bagaimana tahapan- tahapan yang dilakukan pemerintah dalam melaksankan program PTSL sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap sebagai bentuk pemerintah memberikan Perlindungan Hukum terhadap tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh rakyat, sebagai upaya pemerintah melindungi hak-hak rakyat dari kekuatan lain yang mengancam hak- haknya, dan memberikan kewajiban terhadap pemegang hak tersebut. Setiap hubungan hukum  tentu  menimbulkan  hak  dan  kewajiban,  selain  itu  masing-masing  anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda yang saling berhadapan dan berlawanan. Untuk mengurangi terjadinya konflik dan sengketa, maka hukum  hadir untuk  mengatur dan  melindungi kepentingan tersebut  yang dinamakan perlindungan hukum.
b. Pengertian Pendaftaran Tanah
Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.(Perangin, 2009)
Pengertian  pendaftaran  tanah  berawal  dari  fungsinya  sebagai  suatu  fiscal cadaster,  setelah  itu  dengan  pentingnya  akan  kepastian  hak  dan  kepastian  hukum
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
menyebabkan  pendaftaran  tanah  menjadi  suatu  “ legal  cadastre”. Pendaftaran  tanah yang merupakan fiscal cadaster, yaitu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah,  dalam  rangka  memenuhi  kepentingan  negara  sendiri,  yaitu  untuk kepentingan pemungutan pajak tanah.(Harsono, 2005)
Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa(Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, n.d.):
“Pendaftaran  tanah  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah secara  terus-menerus,  berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi  pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.
Menurut  Pasal  19  Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, telah dijelaskan bahwa(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, n.d.):
“Pendaftaran tanah adalah upaya yang diadakan pemerintah yang bertujuan untuk menjamin  kepastian  hukum  di  bidang  hak-hak  atas  tanah  yang  bertujuan  untuk memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”
2. Kepastian hukum terhadap pendaftaran tanah melalui program PTSL
a. Pengertian kepastian hukum
Menurut pandangan Bagir Manan, Kepastian Hukum tidak selalu sama dengan keadilan, bahkan ada kemungkinan saling bertolak belakang dengan keadilan. Tetapi tanpa  kepastian  akan  menjadi  sangat  subyektif  karena  sepenuhnya  tergantung  pada sipembuat  ketentuan  atau  yang  mengendalikan  kepastian.  Keadilan  yang  seperti  ini dapat melahirkan ketidakadilan. (Manan, 2005)
Berkaitan dengan kepastian hukum untuk pendaftaran tanah, yang terpentingnya ialah  berpedoman  kepada  undang-undang  agar  tidak  terjadi  multitafsir  atau pertentangan,  sehingga  kepastian  hukum  itu  sendiri  dapat  tercapai  dan  upaya perlindungan  hukumpun  berjalan  sesuai  dengan  ketetapan.Syarat-syarat  terjadinya kepastian  hukum  menurut  ismail  nurhasan  dapat  dijadikan  alat  tolak-ukur  untuk menilai tercapai atau tidaknya kepastian hukum itu sendiri dalam pendaftaran tanah, dari pendapatnya yang menjelaskan bahwa dalam memberikan kepastian hukum harus
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
jelas  ada  konsep-konsep  berdasarkan  undang  yang  akhirnya  membentuk  pola  yang mendeskripsikan perilaku, konsep-konsep inilah yang bisa disebut sebagai pendaftaran tanah yang akhir kegiatannya menerbitkan sertifikat yang didalamnya berisi hak-hak yang diberikan pemerintah kepada pemohon/ subyek tanahnya.
Kepastian  hukum  juga  menurut  pendapat  beliau  harus  mempunyai  kejelasan mengenai hierarkinya, sah atau tidak dan mengikat  atau tidaknya undang-undang yang dilakukan sebagai pedoman berprilaku, dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)  pelaksanaannya  dipedomani  dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tenntang Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  (Permen  No.6  tahun  2018  tentang  PTSL),  namun  mengenai hierarkinya,  tentu  kegiatan  pendaftaran  tanah  harus  berpedoman  kepada  Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan tidak boleh terjadi perbedaan  dalam  hal  PP  24 tahun  1997  dengan  Permen  ATR/  BPN  Nomor  6 tahun 2018.

## b. Pengertian Sertipikat Tanah
Dalam  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c  UUPA  dinyatakan  bahwa  akhir  kegiatan pendaftaran tanah yang diadakan oleh Pemerintah adalah pemberian surat tanda bukti hak,  yang berlaku sebagai alat pembuktian  yang  kuat, hal  ini  berlaku  selama  belum berhasil  dibuktikan,  sebaliknya  oleh  sementara  pihak  dinilai  dapat  melemahkan kedudukan sertfikat sebagai alat bukti yang kuat, akan tetapi dengan adanya Pasal 40 yaitu  dengan  adanya  tenggang  waktu  5  tahun  untuk  mengajukan  gugatan  maka kepastian itu justru lebih terjamin.(Soejono, 2007)
UUPA tidak menyebut nama surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar. Baru pada  Pasal  13  Ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  dinyatakan bahwa(Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  Tentang  Pendaftaran  Tanah, n.d.):
“Surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar dinamakan sertifikat, yaitu salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria”.
Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang diterapkan dalam Pasal 3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  adalah  untuk  memberikan  kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk memberikan kepastian hukum dan
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
perlindungan hukum, kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertfikat hak atas tanah.
Berkaitan  dengan  hal  itu,  pengertian  program  PTSL  dalam  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6  tahun  2018  adalah:(Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Dan Lengkap, n.d.)
“Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  dalam  satu wilayah  desa/kelurahan  atau  nama lainnya  yang  setingkat  dengan  itu,  yang  meliputi  pengumpulan  dan  penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya”.
Kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kalinya  menghasilkan  surat  tanda bukti  hak,  yang  berupa  sertifikat.  Pengertian  sertifikan  menurut  Pasal  1  angka  20 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997,  adalah  surat  tanda  bukti  hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
c. Tahapan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah
Sertifikat  tanah  sebagai  tanda  bukti  hak  terbagi  menjadi  beberapa  macam sertifikat/tanda bukti hak, dalam proses penerbitan sertipikat tentunya melalui tahapan tahapan sebagaimana di atur dalam Peraturan Perundang-undangan, tahapan tersebut berbeda  beda  sesuai  dengan  permohonan  sertipikat  yang  akan  diterbitkan,  baik menegenai subyeknya apakah perorangan atau badan hukum ataupun mengenai obyek tanahnya  apakah  tanah  Negara  atau  tanah  Milik  Adat,  pembuktian  hak  baru  atau pembuktian hak  lama, dalam penulisan  ini penulis  lebih focus menguraikan tahapan proses  penerbitan  sertipikat  pertama  kali  untuk  Hak  Milik  Perorangan  yang  berasal dari  pembuktian  hak  lama.Sebagaimana  disebutkan  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  pada  Bagian  KesatuMengenai Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Untuk  Pertama  Kali,  pada  Pasal  13  ayat    (1) menyebutkan  bahwa(Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah, n.d.):
“Pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  dilaksanakan  melalui  pendaftaran  tanah secarasistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik”.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Berkaitan  dengan  hal  itu  salah  satu  hal  penting  untuk  terpenuhinya  kepastian hukum  hak atas tanah adalah asas publisitas, untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian  pemilikan  tanah  maka  dilaksanakan  pengumuman  data  fisik  dan  data yuridis, hal tersebut diatur dalam Pasal 26 PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

## D. Simpulan
1. Perlindungan hukum mengenai pendaftaran tanah melalui PTSLmengikuti aturan yang didasarkanpada  peraturan  perundang-undangan  dalam  hal  ini  Peraturan  Pemerintah Nomor  24 tahun 1997  Tentang Pendaftaran Tanah.  Pendaftaran tanah dilakukan agar penguasa  tanah  mempunyai  bukti  hak  atas tanah  dengan  kata  lain  memberikan  tanah tersebut kepastian hukum. Adapun kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum  membuat individu  mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum  bagi individu  dari  kesewenangan  pemerintah  karena  dengan  adanya  aturan  yang  bersifat umum  itu  individu dapat mengetahui apa saja  yang  boleh dibebankan  atau  dilakukan oleh Negara terhadap individu.
2. Kepastian  hukum  dalam  hal  Pendaftaran  Tanah  dilakukan  untuk  diterbitkannya sertifikat, sertifikat sebagai tanda bukti hak yang sah menurut undang undang. Dengan diterbitkannya  sertifikat  merupakan  tujuan  dari  pendaftaran  tanah  yaitu  memberikan kepastian hukum yang paling terpenting adalah peraturannya, terlepas peraturan itu adil atau tidak adil dan bermanfaat bagi masyarakat atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA
1) Buku:
Ali,  A.  (2009). Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis) .  Jakarta: Gunung Agung.
Gunanegara. (2017). Hukum Pidana Agraria . Jakarta: Tatanusa.
Harsono,  B.  (2005). Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya . Bandung: djambatan.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Manan, B. (2005). Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian . Yogyakarta: FH UH.
Manan, B. (2009). Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian . Yogyakarta: FH UH.
Muhamad, A. (2004). Hukum Dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Perangin, E. (2009). Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo. 1994.Hlm 17. Jakarta: Raja Grafindo.
Santoso, U. (2010). Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah . Jakarta: Kencana.
Soejono, A. (2007). Prosedur Pendaftaran Tanah tentang Hak milik, Hak sewa Guna, dan Hak Guna Bangunan . Jakarta: Rineka Cipta.
Supriadi. (2009). Hukum Agraria . Jakarta: Sinar Grafika.
Syahrani, R. (2014). Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum . Bandung: Alumni.
Usman, S. (2009). Hukum Agraria Di Indonesia . Serang: IAIN Suhada Press.

## 2) Peraturan Perundang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria .
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Dan Lengkap .
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah .
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah .

## 3) Jurnal
Mohammad,  A.  N.,  &  Herman  Nayoan,  J.  K.  (2018).  Kebijakan  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Manado. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Samratulangi Manado , Vol 1 No 1 .
Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
(PTSL). Jurnal Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional , Vol 4 No 1 .
Nugroho, R. N. (2017). Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap  Dengan  Berlakunya  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  35  Tahun  2016  Di  Kabupaten  Sleman. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta .