TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS SURAT KETERANGAN WARIS YANG TIDAK SAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS JUNCTO UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014  & KODE ETIK NOTARIS (Studi
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Klt)
Annisa Aprilianingrum Email: apriliannisa7@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Djuwityastuti
Email: Djuwityastuti@gmail.com

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This article aims to determine the responsibilities of the notary in the description of  unauthorized  inheritance.  This  responsibility  is  reserved  to  the  notary  who issues the certificate of inheritance in order not to include all the heirs so that the letter  is  declared  invalid.  This  legal  search  involves  a  kind of  normative  legal research that is prescriptive, with a case approach. Legal material sources are primary  and  secondary  legal  materials.  Techniques  of  data  collection  with  a literature review and analysis of the use case is to use the judgment. On the basis of this research it is found that the case that the author thoroughly in decision No. 85  /  Pdt.G  /  2013  /  PN.Klt  is  a  violation  of  the  notary  when  issuing  an unauthorized inheritance certificate, because it is not all Heirs of the testator and in the judgment according to the author of the penalty for payment of a fine not in accordance with the provisions of Law No. 30 Year 2004 in respect of the notary juncto Law No. 2 year 2014. The case examined in this work is a violation against Article 16 (1) letter a, so that the sanctions should be based on Article 85 of Law No. 30 Year 2004 in conjunction with Law No. 2 Year 2014.
Keywords : responsibility; notary; inheritance certificate.

## Abstrak
Artikel ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tanggungjawab  Notaris atas keterangan waris  yang  tidak  sah.  Tanggungjawab  ini  dikhususkan untuk  Notaris  yang mengeluarkan Surat Keterangan Waris tidak memasukkan seluruh ahli warisnya, sehingga surat tersebut dinyatakan tidak sah. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  preskriptif,  dengan  pendekatan  kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.
Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan analisis kasus yang digunakan  adalah  dengan  menggunakan  putusan. Berdasarkan  penelitian  ini, diperoleh  hasil  bahwa  kasus  yang  penulis  teliti  di  dalam  Putusan  Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Klt ini terjadi pelanggaran yaitu Notaris dalam mengeluarkan surat  keterangan  waris  yang  tidak  sah  karena  tidak  memasukkan  seluruh  ahli waris  dari  pewaris  dan dalam  putusan tersebut menurut  penulis  hukuman  untuk membayar  sejumlah  denda  tidak  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014.  Kasus  yang  diteliti  dalam  skripsi  ini  merupakan pelanggaran terhadap Pasal Pasal 16 ayat (1) huruf a, sehingga seharusnya sanksi yang  digunakan  adalah  berdasarkan  pada  Pasal  85  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
Kata kunci : tanggungjawab; notaris; surat keterangan waris.

## A. Pendahuluan
Profesi  Notaris  telah  lama  dikenal  di  Indonesia,  bahkan  jauh  sebelum Indonesia merdeka yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang di kenal juga sebagai scribae, tabellius atau notarius. Pada saat itu, mereka yaitu kelompok orang  yang  mencatat  pidato.  Arti  notaris  di  ambil  dari  nama  pengabdinya, notarius,  yang  lalu  jadi  arti/titel  untuk  kelompok  orang  penulis  cepat  atau stenografer.    Notaris  yaitu  salah  satu  cabang  dari  profesi  hukum  yang  tertua didunia
(https://www.notarisdanppat.com/pengertian-serta-sejarah-ppat-dan- notaris-di-indonesia/).  Pada  awalnya,  keberadaan  Notaris  merupakan  suatu kebutuhan  Bangsa  Eropa  di  Indonesia  dalam  upaya  untuk  menciptakan  akta otentik,  khususnya  dalam  bidang  perdagangan.  Dewasa  ini,  profesi  Notaris semakin  populer  di  kalangan  masyarakat.  Keberadaannya  semakin  dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.
Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda,  hak,  dan  kewajiban  seseorang.  Kekeliruan  atas  akta  yang  dibuat  Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atau suatu kewajiban (Abdul Ghofur Anshori, 2009 : 40). Kedudukan Notaris sebagai pejabat  umum  merupakan  suatu  jabatan  terhormat  yang  diberikan  oleh  Negara yang  berkenaan  dengan  Undang-Undang  kepada  seseorang  yang  dipercayainya.
Sebagai  pejabat  umum,  Notaris  diangkat  oleh  Menteri,  berdasarkan  Pasal  2 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris.  Dengan  diangkatnya  seorang  Notaris  maka  ia  dapat  menjalankan tugasnya degan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya dan dapat bertindak netral dan independen. Tugas Notaris adalah untuk melaksanakan sebagian  fungsi  publik  dari  negara  dan  bekerja  untuk  pelayanan  kepentingan umum  khususnya  dalam  bidang  hukum  perdata,  walaupun  Notaris  bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara.
Kewenangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 adalah membuat akta otentik mengenai semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan  dalam  akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta, menyimpan  akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  akta,  semuanya  itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh  Undang-Undang. Akta  yang dibuat oleh Notaris salah satunya yaitu surat keterangan waris. Surat keterangan waris  diperlukan  dalam hal  balik  nama  sertifikat  tanah..  Hal  tersebut  dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Denny Widi Anggoro & Miya Savitri, 2016 : 76-77). Penjelasan  diatas  menjelaskan  bahwa  Surat  Keterangan  Waris  merupakan  salah satu syarat penting dalam rangkaian pendaftaran tanah.
Subyek hukum waris merupakan pewaris dan ahli waris. Subyek hukum waris ini merupakan hal yang sangat penting, mengingat  Surat Keterangan Waris ini sebagai alat bukti bagi pihak-pihak yang mengklaim dirinya sebagai ahli waris, dan  pada  gilirannya  berfungsi  sebagai  dasar  untuk  menuntut  hak  tertentu  atas benda  atau  hak  kebendaan  sebagai  objek  waris.  Secara  prinsip  sistem  hukum waris baik BW, Hukum Adat dan Hukum Islam telah menentukan siapa saja yang dimasukkan sebagai ahli waris. Mengenai obyek warisan, dalam hukum adat dan
hukum waris Islam yang menjadi hak para ahli waris adalah harta kekayaan bersih setelah dikurangi segala kewajiban pewaris.
Obyek  waris  ini  khususnya  benda-benda  yang  peralihannya  harus dilakukan  dengan  formalitas  tertentu,  misalnya  rumah/tanah.  Dalam  hal  obyek warisan adalah benda bergerak maka ketiadaan Surat Keterangan Waris ini tidak relevan.  Sesuai  dengan  Pasal  4  (1)  dari  Instruksi  Warde  Governement  Land Mates,  Stb  1916  No.517  dari  Intruksi  Balai  Harta  Peninggalan  tersebut  di  atas, bahwa  diperlukan  Surat  Keterangan  Waris  dari  Balai  Harta  Peninggalan  bagi golongan penduduk Timur Asing untuk proses balik nama para ahli waris. Selain itu  digunakan  untuk  mendaftarkan  dan  membuka  surat  wasiat.  Selain  fungsi  di atas Surat Keterangan Waris sebagai surat keterangan dalam kaitan untuk proses setiap  perjanjian  yang  bermaksud  memindahkan  hak  atas  tanah,  memberikan sesuatu  hak  baru  atas  tanah,  menggadaikan  tanah  atau  meminjam  uang  dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yg dibuat oleh  dan  dihadapan  PPAT  (Utarie,  F.,  Djakaria,  M.  dan  Sandra,  E.,  2015  : 55).erjadi akibat adanya warisan.
Notaris dalam tugas dan jabatannya sering ditemukan kenyataan, jika ada akta Notaris yang dipersalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula  Notaris  disangkutpautkan  sebagai  pihak  yang  turut  serta  melakukan  atau membantu  melakukan  suatu  tindak  pidana,  yaitu  membuat  atau  memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris. Hal ini menimbulkan kerancuan apakah mungkin Notaris  secara sengaja  (culpa)  atau  tidak  sengaja  (alpa)  bersama-sama para penghadap atau pihak untuk membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan  suatu  tindak  pidana  serta  bagaiman  pertanggung  jawaban  Notaris terhadap  akta  tersebut  (Habib  Adjie,  2011  :  24). Tanggung  jawab  etis  Notaris berkaitan  dengan  norma  moral  yang  merupakan  ukuran  bagi  Notaris  untuk menentukan  benar-salahnya  atau  baik-buruknya  tindakan  yang  dilakukan  dalam menjalankan profesinya.
Pelanggaran  yang  sering  terjadi,  salah  satunya  adalah  yang  menarik penulis untuk dianalisis adalah terkait balik nama sertifikat tanah berdasar surat keterangan  waris  yang  tidak  sah  berdasarkan  Putusan  Nomor 85/pdt.G/2013/PN.Klt karena dalam putusan tersebut telah terbukti dan ditetapkan bahwa  surat  keterangan waris  yang  dibuat  oleh Notaris adalah tidak  sah  karena tidak  memasukkan  semua  ahli  waris  didalamnya.  Sehingga  hal  ini  menurut penulis  perlu  dikaji  lebih  untuk  mengetahui  bagaimana  pertanggungjawaban Notaris berdasarkan peristiwa tersebut.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  menyususn  penelitian  hukum  ini adalah  penelitian  hukum  normatif  atau doctrinal ,  yaitu  penelitian  berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum  primer  dan  sekunder.  Sehingga  penelitian  hukum  akan  mampu menghasilkan  argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  sebagai  preskripsi  dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 55-56).
Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus  (case approach). Teknik  pengumpulan  data  dari  penelitian  ini  studi  kepustakaan  dengan menggunakan teknik analisis data metode silogisme dengan melalui pola berfikir deduksi. Penggunaan pola berfikir deduksi ini berpangkal dari premis mayor yang merupakan aturan hukum.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Notaris  merupakan  profesi  hukum  dan  dengan  demikian  profesi  notaris adalah  suatu  profesi  mulia  (nobile  officium).  Disebut  sebagai  nobile  officium dikarenakan  profesi  Notaris  sangat  erat  hubungannya  dengan  kemanusiaan. Notaris merupakan profesi di bidang hukum yang terkait erta dengan pembuatan alat bukti berupa akta. Keberadaannya di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda mendasarkan  pada  Reglement  op  Het  Notaris  Ambt  in  Indonesie  (Stb.  1860 Nomor  3)  (Abdul  Ghofur  Anshori,  2010  :  101).  Akta  yang  dibuat  oleh  Notaris
dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban(Abdul Ghofur Anshori, 2009 : 7).
Tugas Notaris secara umum antara lain :
1. Membuat  akta-akta  otentik  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  1  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris(UUJN) dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta- akta otentik yang dibuat notaris terdiri dari :
a.  Akta  anggaran  dasar  atau  akta  pendirian,  misalnya  akta  pendirian  badan- badan  usaha  (Perseroan  Terbatas,  Firma,  dan  sebagainya)  dan  badan  sosial (Yayasan, Rumah Sakit, Rumah Ibadah).
b.  Akta-akta  perjanjian,  misalnya  akta  jual  beli  tanah,  akta  sewa  menyewa tanah,  utang  piutang,  pembagian  warisan  (termasuk  didalamnya  yaitu  surat keterangan waris), risalah lelang, dan sebagainya.
Notaris  sebagai  pejabat  umum  (openbaar  ambtenaar)  yang  berwenang membuat  akta  otentik  dapat  dibebani  tanggung  jawab  atas  perbuatannya sehubungan  dengan  pekerjaannya  dalam  membuat  akta  tersebut.  Ruang  lingkup pertanggung  jawaban  notaris  meliputi  kebenaran  materiil  atas  akta  yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam artikel ini akan difokuskan  pada  tanggung  jawab  notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya berdasarkan  UUJN  dan  kode  etik  notaris.  Terdapat  hubungan  antara kode  etik dengan  UUJN.  Hubungan  pertama  terdapat  dalam  Pasal  4  mengenai  sumpah jabatan.  Notaris  melalui  sumpahnya  berjanji  untuk  menjaga  sikap,  tingkah lakunya  dan  akan  menjalankan  kewajibannya  sesuai  dengan  kode  etik  profesi, kehormatan,  martabat  dan  tanggungjawabnya  sebagai  notaris.  Kode  etik  profesi notaris  ditetapkan  dan  ditegakkan  oleh  organisasi  notaris.  Adanya  hubungan antara kode etik notaris dengan UUJN memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri.
Kode  etik  profesi  juga  penting  sebagai  sarana  kontrol  sosial,  selain  itu kehadiran  Kode  Etik  dimaksudkan  untuk  menyelenggarakan  agar  tingkah  laku para  anggota  profesi  ini  memiliki  petunjuk  untuk  praktek  profesinya  (Ignatius Ridwan  Widyadharma,  2001  :  45).  Oleh  karena  itu  notaris  harus  senantiasa menjalankan  jabatannya  menurut  kode  etik  notaris  yang  ditetapkan  dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan  yang  harus  dipatuhi  oleh  notaris  dalam  menegakkan  kode  etik  notaris dan  mematuhi  undang-undang  yang mengatur  tentang  jabatan  notaris  yaitu Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Apabila  kita amati  beberapa  ketentuan  dalam  kode  etik  profesi  hukum  tersebut,  kesemuanya mewajibkan agar setiap profesi hukum itu dijalankan sesuai dengan jalur hukum dan  tidak  ada  penyalahgunaan  wewenang.  Namun  demikian,  dalam  prakteknya, kode  etik  profesi  hukum  yang  mengandung  pertanggungjawaban  moral  untuk menjaga  martabat  profesi,  kini  banyak  dilanggar.  Oleh  karena  itu  perlu  ada reformasi  internal  aparat  penegak  hukum  secara  konsisten,  profesional  dan berkelanjutan berkaitan dengan penegakan etika profesi hukum.
Apabila  terjadi  pelanggaran  Kode  Etik  oleh  Notaris,  maka  berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Kode Etik Notaris yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan  adalah  Dewan  Kehormatan.  Menurut  ketentuan  tersebut,  Dewan Kehormatan  merupakan  alat  perlengkapan  Perkumpulan  yang  berwenang melakukan  pemeriksaan  atas  pelanggaran  terhadap  Kode  Etik  dan  menjatuhkan sanksi  kepada  pelanggarnya  sesuai  dengan  kewenangan  masing-masing.  Dewan kehormatan  mempunyai  kewenangan  untuk  memberikan  saran  dan  Pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris, namun  tidak  secara  eksplisit  dan  tegas  disebutkan  bahwa  Dewan  Kehormatan dapat  memberikan  saran  dan  pendapat  untuk  pemecatan  terhadap  notaris  yang melakukan  pelanggaran  kode  etik  kepada  Majelis  Pengawas.  Oleh  karena  itu hendaknya  Ikatan  Notaris  Indonesia  dapat  lebih  mempertimbangkannya  demi perbaikan  citra  dan  kualitas  Notaris  dan  Ikatan Notaris  Indonesia  sebagai  satu- satunya perkumpulan yang diakui.
Bentuk  tanggung  jawab  hukum  Notaris  adalah  tanggung  jawab  hukum perdata bilamana Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata atau perbuatan melanggar  hukum  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  ketentuan  Pasal  1365 KUH  Perdata.  Terhadap  kesalahan  tersebut  telah  menimbulkan  kerugian  pihak klien atau pihak lain. Berdasarkan penjelasan diatas dan dikaitkan dengan putusan putusan No. 85/Pdt.G/2013/PN. Klt. yang menjadi bahan penelitian. Dalam kasus tersebut  telah  terjadi  pelanggaran  yaitu  Notaris  dalam  melakukan  balik  nama sertifikat tanah menggunakan surat keterangan waris yang tidak sah karena tidak memasukkan  seluruh  ahli  waris  dari  pewaris.  Hal  ini  berdampak  fatal  dalam pembagian  warisan,  karena  hanya  salah  satu  ahli  waris  saja  yang  menguasai seluruh  warisan  dari  8  ahli  waris.  Hal  ini  terjadi  karena  dalam  urat  keterangan waris hanya tercantum satu nama ahli waris tersebut, dari kasus tersebut terjadi ketidaksesuaian  anatara  surat  keterangan  waris  yang  dibuat  dengan  ahli  waris yang  seharusnya  tercantum  dan  mendapatkan  ahli  waris  tersebut,  sehingga selanjutnya  surat  keterangan  waris  tersebut  dinyatakan  tidak  sah.  Yang  penulis teliti disini mengenai pertanggungjawaban Notaris dalam hal balik nama sertifikat tanah dengan surat keterangan waris yang tidak sah.   Menurut penulis putusan tersebut tidak sesuai dengan teori yang telah dipaparkan yaitu tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat yang tercantum dalam kode etik notaris. Hakim dalam putusan  tersebut  menjatuhkan  putusan  denda  kepada  notaris  untuk  membayar biaya  perkara  bersama  kedua  tergugat  lainnya  sebesar  Rp  2.006.000  (dua  juta enam ribu rupiah).
Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  notaris  dalam  kasus  ini  seharusnya diputus dengan kode etik notaris, yaitu Pasal 2 Kode Etik Notaris menerangkan bahwa  “Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  menyadari  kewajibannya bekerja sendiri, jujur dan tidak berpihak, dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak mengadakan kantor cabang, maupun tidak menggunakan perantara-perantara serta menggunakan media massa yang bersifat promosi. Memberikan pelayanan kepada masyarakat  yang  membutuhkan  jasanya  dengan  sebaik-baiknya  mumberikan
penyuluhan  hukum  serta  memberikan  jasanya  kepada  masyarakat  yang  kurang mampu dengan cuma-cuma”. Pelanggaran yang dilakukan notaris dalam kasus ini yaitu notaris tidak menjalankan tugas jabatannya secara jujur dan berpihak pada salah satu pihak yang membuat surat keterangan waris dengan tidak memasukkan seluruh  ahli  waris  yang  berhak  menerima  sesuai  dengan  aturan  pembagian warisan  yang  berlaku  di  Indonesia. Sanksi  yang  seharusnya  diterapkan  dalam dalam  kasus  ini  penulis  berpedoman  pada  aturan  hukum  positif  indonesia  yaitu Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

## D. Simpulan
Pertanggungjawaban  Notaris  atas  surat  keterangan  waris  yang  tidak  sah berdasarkan kasus yang diteliti oleh peneliti didasarkan pada Pasal 85 Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  UUJN. Dalam menjalaankan tugasnya Notaris harus bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya,  termasuk  dalam    kasus  ini  Notaris  tidak  diberikan  sanksi  sesuai pasal tersebut.

## E. Saran
1. Berpedoman  pada  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan atas UUJN, dalam kasus ini sebaiknya Notaris lebih berhati-hati dalam  memberikan  suatu  blangko  Surat  Keterangan  Waris  yang  bisa disalahgunakan  oleh  pewaris  sehingga  dapat  mengakibatkan  Surat Keterangan Waris itu menjadi tidak sah.
2. Untuk menjamin kepastian hukum diperlukan peraturan yang secara khusus mengatur wewenang Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris agar dikemudian hari tidak terjadi pelanggaran yang sama.
F. Daftar Pustaka
Buku :
Abdul  Ghofur  Anshori.  2009. Lembaga  Kenotariatan  Indonesia,  Perspektif Hukum dan Etika . Yogyakarta : UII Press.
Habib  Adjie.  2009. Meneropong  Khazanah  Notaris  dan  PPAT  Indoensia (Kumpulan  tulisan  tentang  Notaris  dan  PPAT) .  Bandung  :  Citra  Aditya
Bakti.
Ignatius  Ridwan  Widyadharma.  2001. Etika  Profesi  Hukum  Dan  Peranannya . Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
Peter  Mahmud  Marzuki.  2014. Penelitian  Hukum .  Jakarta  :  Kencana  Prenada Media Group.
Jurnal :
Utarie, F., Djakaria, M. dan Sandra, E. 2015. “Penyuluhan Peningkatan Pelayanan
Administrasi  Kependudukan  Dalam  Pembuatan  Surat  Keterangan  Waris Di Desa Blendung Dan Desa Koranji, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang,  Provinsi  Jawa  Barat  Menurut  Hukum  Positif”. Jurnal  Aplikasi Ipteks  untuk  Masyarakat Volume.4.  Nomor.  1.  Bandung  :  Universitas Padjadjaran. Denny Widi Anggoro, Miya Savitri. 2016. ” Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Karena  Pewarisan  Menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor 24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah”. Jurnal Panorama  Hukum Volume.1.  Nomor.1.  Malang  :  Fakultas  Hukum Universitas Kanjuruhan Malang.
Internet :
https://www.notarisdanppat.com/pengertian-serta-sejarah-ppat-dan-notaris-di- indonesia/ [diakses tanggal 23 Maret 2017 pukul 22.00 WIB]