________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Ningsih Susilawati Polemik Pengusulan RUU HIP…
|213

## POLEMIK PENGUSULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG HALUAN IDEOLOGI PANCASILA (RUU HIP)

## NINGSIH SUSILAWATI
International University Liaison Indonesia (IULI) ningsih.susilawati@iuli.ac.id ___________________________________________________________________
Abstract
This  article  will  discuss  the  polemic  of  the  proposed  Pancasila  Ideology Bill  (HIP  Bill)  which  has  recently  been  widely  discussed  by  the  public. There  are  several  parts  in  to  this  bill  that  are  contradictory  and  raise questions,  considering  that  the  concentration  of  this  bill  is  the  state's ideology. The values of Pancasila that are universal need to be translated specifically through the legislation and laws refer to the hierarchy of law in Indonesia,  this  basis  is  defined  by  the  Legislative  Body  of  the  DPR  to propose  the  HIP  Bill.  This  paper  use  qualitative  research  method  with descriptive  analysis  approach  through  the  collection  of  related  literature studies.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  purpose  of  the proposal, legal basis, as well as the content and content of the academic text of the HIP Bill is still unclear so caused debate and rejection from the society.
Kata Kunci : RUU HIP, Pancasila, Ideologi.
___________________________________________________________________

## A. PENDAHULUAN
Pancasila merupakan filsafat dan dasar negara bagi Indonesia. Jika kita menilik balik ke sejarah, perumusan mengenai dasar negara  ini pada awalnya  dirumuskan  pada  saat  Sidang  Badan  Penyelidik  Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI 1) pada tanggal 29 Mei  sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Beberapa tokoh antara lain, M. Yamin, Mr. Soepomo, Wahid  Hasyim,  dan  Soekarno  terlibat  aktif  dalam  penyusunan  naskah tersebut  dengan  usulan  yang  berbeda-beda.  Terdapat  perbedaan  dari masing-masing  kelompok  nasionalis  dan  agamis  saat  perumusan
________________________________________________________________________________________________
214|

## Ningsih Susilawati
Polemik Pengusulan  RUU HIP … POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Pancasila,  salah  satunya  adalah  tentang  bentuk  negara  yang  akan disepakati,  yaitu  negara  Islam  atau  negara  kebangsaan.  Sehingga kemudian,  menanggapi  beberapa  usulan  dan  perbedaan  pendapat tersebut,  maka  dibentuklah  Tim  Sembilan  untuk  mencari  jalan  tengah dalam  merumuskan  dasar  negara  tersebut.  Setelah  melalui  proses pembahasan  yang  panjang,  maka  pada  22  Juni  1945  lahirlah  rumusan dasar  negara  Indonesia  yang  kemudian  disebut  dengan  Piagam  Jakarta. Namun kemudian, naskah ini juga mengundang keberatan dari kelompok Indonesia  Timur,  sehingga  terdapat  perubahan  pada  sila  ke-1  menjadi Ketuhanan yang Maha Esa.
Berdasarkan  narasi  singkat  di  atas,  maka  dapat  dilihat bahwasannya  perumusan  mengenai  Pancasila  yang  kemudian  akan dijadikan  sebagai  dasar  negara,  filsafat  negara  dan  juga  ideologi  negara, telah melewati berbagai forum dan pembahasan yang panjang. Konsensus yang disepakati mengenai naskah Pancasila yang hingga saat ini dijadikan acuan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  merupakan  hasil kesepakatan  oleh  berbagai  kelompok  dan  kalangan.  Tentu  saja  dengan mempertimbangkan kebutuhan dan terjaganya keutuhan bangsa Indonesia ke depannya.
Beberapa  waktu  yang  lalu,  Badan  Legislasi  DPR  RI  mengusulkan Rancangan  Undang-Undang  Haluan  Ideologi  Pancasila  (RUU  HIP)  yang kemudian  menuai  pro  dan  kontra  dari  berbagai  kalangan.  Kontroversial mengenai RUU HIP ini juga menuai demonstrasi dari kelompok organisasi kemasyarakatan di tengah wabah pandemic COVID 19.  Massa menuntut agar  RUU  tersebut  dapat  ditarik  dari  Program  Legislasi  Nasional (Proglenas) tahun 2020. Banyak kalangan baik akademisi dan praktisi yang mengkritisi urgensi dari pembahasan RUU HIP serta isi naskah yang tidak
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Ningsih Susilawati Polemik Pengusulan RUU HIP…
|215
relevan  dengan  hakikat  Pancasila  itu  sendiri.  Polemik  mengenai pengusulan RUU HIP ini menarik untuk dikaji mengingat bahwa persoalan ini memiliki keterkaitan erat dengan Pancasila yang menjadi dasar Negara yang lahir dari jiwa bangsa Indonesia itu sendiri.

## B. METODOLOGI
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan menganalisis kasus atau persoalan menggunakan data-data sekunder yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, media, dan  web (internet) mengenai tujuan  diusulkannya  RUU  HIP,  polemik  pro  dan  kontra  terhadap pengusulan  RUU  tersebut,  dan  analisis  hubungan  mengenai  urgensi pengusulan  RUU  dengan  hakikat  dasar  Pancasila.  Data-data  yang diperoleh dari sumber tersebut di atas, kemudian diinterpretasikan melalui proses  reduksi  data,  menampilkan  data,  serta  gambaran  konklusi, sehingga diperoleh suatu kesimpulan mengenai persoalan yang dikaji.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Hakikat Dasar Pancasila
Pancasila sebagaimana dimaksud oleh para founding fathers atau  tim  perumus  Pancasila  merupakan  jati  diri  bangsa.  Nilai-nilai yang  terkandung  di  dalam  Pancasila  ini  merupakan  hasil perenungan  mengenai  identitas  diri  bangsa.  Mengutip  dari Soekarno,  Pancasila  merupakan  hasil  perenungan  dari  jiwa  bangsa Indonesia  dari  masa  sebelum  penjajahan  hingga  ke  masa  depan. Dengan demikian, seluruh persoalan yang muncul di tanah air dapat ditemukan  konsensusnya  karena  negara  ini  dijalankan  berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
________________________________________________________________________________________________
216|

## Ningsih Susilawati
Polemik Pengusulan  RUU HIP … POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Pancasila  juga  memiliki  banyak  makna  bagi  bangsa Indonesia,  antara  lain  yaitu ,  Pancasila  merupakan  kepribadian bangsa  Indonesia  yang  berarti  bahwa  nilai  Ketuhanan, Kemanusiaan,  Persatuan,  Kemasyarakatan,  dan  juga  Keadilan menjadi  panduan  kehidupan  bangsa  Indonesia  dan  diamalkan dalam  mental,  etika,  dan  perbuatan  baik  secara  individu  maupun komunitas. Pancasila juga diartikan sebagai  perjanjian luhur karena disepakati  oleh founding  fathers.  Pancasila  yang  kini  termaktub  di dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  Alinea  ke-4 merupakan konsensus yang telah final dan tepat.
Di  dalam  tata  urutan  perundang-undangan,  Pancasila merupakan  cita-cita  hukum  dan  menempati  posisi  paling  tinggi. Dengan  ini,  Pancasila  membawahi  tata  perundang-undangan lainnya,  sehingga  aturan  hukum  yang  berada  di  bawah  Pancasila disusun  dan  dirumuskan  harus  berdasarkan  kepada  nilai-nilai  yang terkandung  di  dalam  Pancasila  sebagai  sumber  hukum  tertinggi sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  No.  12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh  karena  itu,  Pancasila  harus  dijadikan  rujukan  utama  dalam pembuatan dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Pancasila  juga  merupakan  ideologi  negara,  yang  berarti Pancasila  sebagai doktrin dan gagasan yang  diyakini kebenarannya serta  dijadikan  sebagai  panduan  hidup  bangsa.  Pancasila  juga disebut sebagai ideology terbuka atau jalan tengah, karena nilai-nilai yang  terkandung  di  dalamnya  dapat  menyesuaikan  dengan perkembangan  dunia  dan  tidak  bersifat  memaksa  ataupun  kaku. Pancasila  dinilai  dapat  berinteraksi  dengan  berbagai  kondisi
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Ningsih Susilawati
Polemik Pengusulan RUU HIP… |217
perubahan tanpa harus merubah isi dan nilai yang ada di dalamnya, sebab tetap bersandar pada nilai dasar yang telah disepakati.
2. Pengusulan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila
(RUU HIP)
RUU  HIP  ini  diusulkan  oleh  Badan  Legislasi  DPR  RI  pada tahun 2020 ini dan menjadi program legislasi prioritas. Naskah RUU ini  terdiri  dari  sepuluh  bab  dan  enam  puluh  pasal.  RUU  ini  dinilai oleh  beberapa  kalangan  belum  memilili  tujuan  yang  jelas. Sebagaimana tertulis di dalam Naskah Akademik, disebutkan bahwa RUU HIP dirumuskan dengan tujuan dapat  menjadi pedoman bagi Penyelenggara  Negara  dalam  menyusun  dan  menetapkan perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi  terhadap  kebijakan pembangunan  nasional,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  di  tingkat daerah yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan isi Naskah  Akademik  tersebut,  RUU  HIP  juga  dianggap  layak dirumuskan  karena  sampai  dengan  saat  ini  belum  terdapat peraturan  perundang-undangan  sebagai  landasan  hukum  yang mengatur  Haluan  Ideologi  Pancasila  untuk  menjadi  pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1 Motivasi dari diusulkannya  naskah  ini  juga  sebagaimana  disebutkan  pada halaman  58  Naskah  Akademik  RUU  HIP  adalah “Secara  aktual dalam  konteks  kekinian,  penjabaran  dan  implementasi  Pancasila dalam  kehidupan  berbangsa  menerima  tantangan  yang  bersumber dari  situasi  global  maupun  situasi  nasional.  Penerimaan  Pancasila dalam berkehidupan bernegara itu sekarang sering dipermasalahkan
1 Prabowo, Haris. Siapa Pengusul RUU HIP & kenapa Itu Tak Penting, 2020 < https://tirto.id/fHMp>, diakses pada 4 Juli 2020.
________________________________________________________________________________________________
218|

## Ningsih Susilawati
Polemik Pengusulan  RUU HIP … POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
oleh elemen-elemen tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian tantangan-tantangan  faktuil  yang  dihadapi  dalam  implementasikan ideologi Pancasila di era kekinian bisa diindetifikasi sebagai berikut, yaitu  menguatnya  kepentingan  individualisme,  fundamentalisme pasar,  radikalisme,  dan  dominasi  sistem  hukum  modern,  yang menegasikan makna nasionalisme di era globalisasi.
Memperhatikan  hal  tersebut  di  atas,  maka  diperlukan  campur tangan  negara  untuk  memelopori  mengimplementasikan  ideologi Pancasila  sesuai  tantangan  jaman  masa  kini.  Apabila  negara  tidak mengambil prakarsa, maka nilai-nilai Pancasila terus-menerus akan bersifat debatable,  dan  ditafsirkan  berdasarkan  kepentingan masing- masing.” 2
Dari  seluruh  bab  dan  pasal  tersebut,  terdapat  beberapa pasal  yang  menuai  pro  dan  kontra  publik,  yaitu,  Klausul  mengenai Ekasila dan Trisila serta frasa Ketuhanan yang Berkebudayaan, yang tertulis dalam Pasal 7 dan terdiri atas tiga ayat: 3
a. Ciri  pokok  Pancasila  adalah  keadilan  dan  kesejahteraan  sosial dengan  semangat  kekeluargaan  yang  merupakan  perpaduan prinsip  ketuhanan,  kemanusiaan,  kesatuan,  kerakyatan/ demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan;
b. Ciri  Pokok  Pancasila  berupa  trisila,  yaitu:  sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan;
2 Hariyadi, Anton, Siapa yang Membutuhkan RUU HIP, Adalah:Buletin Hukum dan Keadilan : Vol 4 No 3, 2020), 1-26.
3 Pakpahan,  Faorick. Ramai-Ramai  ditolak  ini  isi  RUU  HIP ,  2020,
<https://nasional.sindonews.com/read/72086/12/ramai-ramai-ditolak-ini-isi-ruu-hip- yang-picu-kontroversi-1592352368>  diakses pada 4 Juli 2020.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Ningsih Susilawati
Polemik Pengusulan RUU HIP… |219
c. Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

## 3. Polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila
(RUU HIP)
Pengusulan  mengenai  RUU  HIP  ini  menuai  pro  dan  kontra dari  berbagai  kalangan  dan  masyarakat  umum.  Beberapa  kalangan menilai  bahwa  tujuan  RUU  ini  sebagaimana  disebutkan  di  dalam naskah akademik masih belum jelas dan tidak memilik urgensi yang tepat mengingat bahwa saat ini sedang terjadi situasi krisis COVID 19  di  Indonesia.  Jika  kita  menilik  ulang  mengenai  urutan  tata perundang-undangan,  maka  tentu  saja  RUU  HIP  ini  jika  disahkan akan kontradiktif dengan UU No. 12 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi, sebagaimana dideskripsikan pada gambar di bawah ini:
Gambar 1 Hierarki Tata Perundang-Undangan
Sumber: UU No. 12 tahun 2011
UUD 1945
TAP MPR RI
UU / PP Pengganti UU
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Perda Provinsi
Perda Kab/Kota
PANCASILA SEBAGAI CITA-CITA HUKUM
________________________________________________________________________________________________
220| Ningsih Susilawati
Polemik Pengusulan  RUU HIP …
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Hierarki  tata  perundang-undangan  tersebut  di  atas menunjukkan  bahwa  Pancasila  sebagai  cita-cita  hukum  menjadi rujukan  bagi  perundang-undangan  di  bawahnya,  begitupun sebaliknya,  dalam  penyusunan  perundang-undangan  harus menjadikan  Pancasila  sebagai  refensi  utama.  Sehingga  kemudian implementasi  dari  perundang-undangan  tersebut  dapat  diterima oleh masyarakat luas mengingat bahwa Pancasila lahir dari jiwa dan kepribadian masyarakat itu sendiri.  Dengan demikian, jika terdapat Undang-Undang  baru  yang  akan  mengatur  mengenai  penjabaran dan  implementasi  Pancasila,  tentu  saja  hal  upaya  tersebut mengacaukan terhadap hierarki tata perundang-undangan.
Kemudian,  perlu  dipertanyakan  kembali  mengenai  tujuan yang menyatakan bahwa RUU HIP dirancang karena belum adanya peraturan  perundang-undangan  sebagai  landasan  hukum  yang mengatur  Haluan  Ideologi  Pancasila  untuk  menjadi  pedoman kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Menurut perspektif  penulis,  tujuan  tersebut  sesuatu  yang  patut dipertanyakan  urgensinya  karena  sebagaimana  disebutkan  pada pembahasan  sebelumnya  bahwa  Pancasila  hakikat  dasarnya merupakan jiwa dan kepribadian yang telah tertanam pada bangsa Indonesia.  Oleh  karena  itu,  pengaturan  mengenai  pedoman kehidupan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara tentu akan mencederai sense demokrasi di negara ini seperti diatur dalam  Pembukaan  UUD  1945  Pasal  1  Ayat  3.  Sebagaimana disampaikan  oleh  para founding  fathers  bahwa  Pancasila merupakan  jiwa  yang  tertanam  pada  seluruh  bangsa  Indonesia, sehingga dirasa tidak perlu adanya undang-undang yang mengatur
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Ningsih Susilawati Polemik Pengusulan RUU HIP…
|221
mengenai  tata  cara  berprilaku  dan  menterjemahkan  Pancasila dalam  kehidupan  masyarakat.  Sejatinya,  Badan  Legislasi  DPR  RI dapat  mempertimbangkan  kebutuhan  dan  aspirasi  yang berkembang  di  masyarakat  luas  sebelum  merumuskan  naskah akademik untuk membentuk suatu rancangan undang-undang yang baru.
RUU HIP ini juga menyinggung mengenai klausul Ekasila dan Trisila  serta  frasa  Ketuhanan  yang  Berkebudayaan,  yang  tertulis dalam  Pasal  7.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwasannya  RUU  HIP ini menjadikan usulan Soekarno pada 1 Juni 1945, yaitu mengenai Ekasila, Trisila, dan Pancasila sebagai referensi dan rujukan. Hal ini tentu  juga  kontradiktif  dengan  Pancasila  yang  menjadi  hasil kesepakatan  para founding  fathers.  Dikarenakan,  pengusul  dari dasar  Negara  ini  sendiri  bukan  hanya  Soekarno  yang  terlibat  aktif, namun  juga  beberapa  tokoh  seperti  M.  Yamin,  Mr.  Soepomo, Wahid  Hasyim,  dengan  usulan  yang  berbeda-beda  meskipun terdapat  sedikit  kemiripan.  Pancasila  yang  kini  tertulis  di  dalam Pembukaan  UUD  1945  alinea  ke-4  yaitu,  Ketuhanan  yang  Maha Esa,  Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab,  Persatuan  Indonesia, Kemasayarakatan  yang  dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  dan Perwakilan,  dan  Keadilan  Sosial  bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia, merupakan  kesepakatan  akhir  dan  bersama.  Pancasila  yang  telah melalui  beberapa  forum  pembahasan  hingga  disepakati sebagaimana  disebutkan  di  dalam  Keputusan  Presiden  No.  24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila bahwa rumusan Pancasila yang dipidatokan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, rumusan Piagam  Jakarta  22  Juni  1945,  hingga  rumusan  final  yang  disahkan
________________________________________________________________________________________________
222|

## Ningsih Susilawati
Polemik Pengusulan  RUU HIP … POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
pada  18  Agustus  1945  merupakan  rangkaian  keseluruhan  proses lahirnya Pancasila sebagai dasar Negara.
Faktor  lain  yang  juga  menjadi  polemik  adalah  dasar  hukum dari  RUU  HIP  yang  tidak  mencantumkan  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (TAP  MRR)  No  XXV/MPRS/1966  tentang Pembubaran  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI),  Pernyataan  sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan  Larangan  Setiap  Kegiatan  untuk  Menyebarkan  atau Mengembangkan  Paham  atau  Ajaran  Komunis/  Marxisme- Leninisme. Perihal ini menjadi pertanyaan publik sebab RUU HIP ini merupakan  rancangan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan ideologi  negara,  sehingga  secara  normatif  perlu  mencantumkan dasar  hukum  terkait  PKI  tersebut.  Kritisi  publik  mengenai  dasar hukum  ini  sangat  perlu  dipertimbangkan  mengingat  bahwa  negara juga  melakukan  hal  serupa  dalam  melakukan  pengaturan  dalam pembentukan  organisasi  kemasyarakatan  yang  diatur  di  dalam Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 59 ayat (4) huruf  c,  “Ormas  dilarang:  menganut,  mengembangkan,  serta menyebarkan  ajaran  atau  paham  yang  bertentangan  dengan Pancasila”. Oleh  karena  itu,  hal  serupa  juga  berlaku  kepada  RUU HIP yang ruang lingkupnya adalah ideologi.
Selain itu juga terdapat distorsi mengenai penggunaan frasa di  dalam  naskah RUU  HIP,  antara  lain  yaitu  frasa  “Ketuhanan”. Di dalam  Pasal  1  butir  10,  terdapat  kalimat  yang  berbunyi  Pancasila yang berketuhanan dan pada Pasal 3 ayat 1 huruf a, Pasal 4 huruf
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Ningsih Susilawati
Polemik Pengusulan RUU HIP… |223
b,  Pasal  7  ayat  (1),  Pasal  7  ayat  (2)  juga  disebutkan  kalimat Ketuhanan yang berkebudayaan. Frasa yang digunakan ini tentu saja tidak  sesuai  dengan  isi  Pancasila  yang  telah  disepakati  dan termaktub  dalam  Pembukaan  UUD  1945  Alinea  ke-4  sehingga dapat  menimbulkan  multi  tafsir  pada  berbagai  kalangan.  Padahal, sudah jelas disebutkan di sila ke-1, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang  menjadi  kesepakatan  dan  kemudian  disahkan  sebagai  dasar negara pada 18 Juni 1945. Sila ke-1 ini tentu saja merangkul semua kalangan  penganut  agama  di  Indonesia  berdasarkan  kepada  lima agama  yang  diakui  secara  nasional  sehingga  menggambarkan pluralisme agama dan harmoni antar umat beragama di Indonesia.

## D. PENUTUP
Dari  uraian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  polemik mengenai  RUU  HIP  ini  dikarenakan  oleh  ketidakjelasan  tujuan  maupun substansi dari naskah usulan RUU. Tujuan diusulkannya RUU HIP ini dirasa tidak memeliki tujuan yang esensial dan urgen jika melihat isi dari naskah akademik tersebut. Disebutkan di dalam naskah akademiknya bahwa RUU ini  diusulkan  salah  satunya  adalah  untuk  mengatur  pedoman  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  yang  berdasarkan  kepada Pancasila, padahal jika kita kaji ulang dan kilas balik ke sejarah, Pancasila ini merupakan hasil visualisasi kepribadian dan jiwa bangsa itu sendiri yang telah  tertanam  sejak  dulu  dan  bahkan  hingga  ke  generasi  yang  akan dating.  Dengan  demikian  upaya  Pemerintah  untuk  menyusun  RUU  yang mengatur  mengenai  hal  tersebut  tidak  relevan  dengan  kondisi  dan kebutuhan  masyarakat.  Oleh  karena  itulah,  Pancasila  dijadikan  sebagai dasar  dan  cita-cita  hukum  Negara  dan  menempati  posisi  paling  tinggi
________________________________________________________________________________________________
224| Ningsih Susilawati
Polemik Pengusulan  RUU HIP … POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
pada  hierarki  tata  perundang-undangan.  Dengan  adanya  RUU  yang  akan mengatur Haluan Ideologi Pancasila maka tentu saja bertentangan dengan hierarki tata perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Selain itu, dasar hukum yang dijadikan referensi bagi penyusunan RUU  ini  masih  belum  rigit  mengingat  sebagai  RUU  yang  akan  mengatur mengenai  ideologi,  RUU  ini  tidak  menjadikan  TAP  MRR  No XXV/MPRS/1966  tentang  Pembubaran  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI), Pernyataan  sebagai  Organisasi  Terlarang  di  Seluruh  Wilayah  Negara Republik Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan  Paham  atau  Ajaran  Komunis/  Marxisme-Leninisme, sebagai  dasar  hukum.      Adapun  penambahan  beberapa  frasa  Ketuhanan dan  konsep  Ekasila  dan  Trisila  tentu  saja  menimbulkan  polemik  karena bersifat multitafsir dan kontradiktif dengan Pancasila yang telah disepakati pada  18  Agustus  1945  dan  termaktub  dalam  Pembukaan  UUD  1945 Alinea  ke-4.  Hal  ini  dikarenakan  Pancasila  yang  saat  ini  kita  pedomani merupakan  hasil  kesepakatan  bersama  para founding  fathers,  dan  tidak hanya  menunjuk  kepada  satu  tokoh  semata.    Dengan  demikian  usulan RUU HIP ini memang masih sangat rancu baik dari segi tujuan pengusulan, dasar  hukum,  serta  isi  dan  konten  naskah  akademik.  Diharapkan  para pemangku  kepentingan  dapat  mempertimbangkan  dan  mengkaji  ulang urgensi  pengusulan  RUU  ini  dengan  mempertimbangan  kebutuhan  dan kondisi  masyarakat  serta  masukan  dari  berbagai  kalangan,  sehingga output  yang  dihasilkan  dapat  sesuai  harapan  semua  pihak  dan  tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan di kemudian hari.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Ningsih Susilawati
Polemik Pengusulan RUU HIP… |225

## DAFTAR PUSTAKA
Hariyadi,  Anton, Siapa  yang  Membutuhkan  RUU  HIP,    Adalah:Buletin Hukum dan Keadilan : Vol 4 No 3, 2020), 1-26.
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (TAP  MRR)  No XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan  sebagai  Organisasi  Terlarang  di  Seluruh  Wilayah  Negara Republik Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau  Mengembangkan  Paham  atau  Ajaran  Komunis/  Marxisme- Leninisme.
Pakpahan,  Faorick. Ramai-Ramai  ditolak  ini  isi  RUU  HIP,  2020,  i <https://nasional.sindonews.com/read/72086/12/ramai-ramai-ditolak- ini-isi-ruu-hip-yang-picu-kontroversi-1592352368>    diakses  pada  4
Juli 2020.
Prabowo, Haris. Siapa Pengusul RUU HIP & kenapa Itu Tak Penting, 2020
< https://tirto.id/fHMp>,  diakses pada 4 Juli 2020.
Undang-Undang  Dasar  RI  Nomor  No.  12  tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
________________________________________________________________________________________________
226|

## Ningsih Susilawati
Polemik Pengusulan  RUU HIP … POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020