Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Pattern of Nazhir Wakf.....
Husni, Bukhari Ali, Al Muzammir S

## PATTERN OF NAZHIR WAKF DEVELOPMENT IN THE CITY OF BANDA ACEH
Husni, Bukhari Ali, Al Muzammir Saputra Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
husni.ajalil@ar-raniry.ac.id , bukhari.ali@ar-raniry.ac.id , almuzammirsaputra@gmail.com

## ABSTRACT
Based  on  waqf  regulations  in  Indonesia,  Nazhir  waqf  is  entitled  to  receive  guidance  from  the government (central Ministry of Religion, Regional Office of the Ministry of Religion, Regency/City Ministry of Religion and KUA) and the Indonesian Waqf Board. However, the waqf regulations in Indonesia  do  not  regulate  the  pattern  of  development.  This  study  examines  how  the  pattern  of coaching  Nazhir  in  the  city  of  Banda  Aceh.  The  method  used  in  this  research  is  a  qualitative method that is a field study or empirical and the focus of the study is the role of the government in fostering  Nazhir  in  the  city  of  Banda  Aceh.  The  results  of  the  study  show  that  the  pattern  of Nazhir's development in the city of Banda Aceh is a formal and informal pattern. Formal patterns such  as  seminars,  workshops  and  training.  Meanwhile,  informal  patterns  such  as  at  the  time  of sermons, religious lectures, at the momentum of the handover of Nazhir's decree, the participants were very limited and attended by participants other than Nazhir waqf.
Keywords: Waqf, Nazhir, Pattern, Coaching, Ministry of Religion

## ABSTRAK
Berdasarkan  peraturan  perwakafan  di  Indonesia,  Nazhir  wakaf  berhak  mendapatkan pembinaan  dari  pemerintah  (Kementerian  Agama  pusat,  Kanwil  Kemenag,  Kemenag kab/kota dan KUA) dan Badan Wakaf Indonesia. Namun peraturan perwakafan di Indonesia tidak  mengatur  tentang  pola  pembinaan  tersebut.  Penelitian  ini  mengkaji  bagaimana  pola pembinaan yang Nazhir  di kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  kualitatif  yang  bersifat  kajian  lapangan  atau  empiris  dan  fokus  kajiannya berupa  peran pemerintah dalam pembinaan Nazhir di kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan  pola pembinaan Nazhir di kota Banda Aceh yaitu pola formal dan informal. Pola  formal  seperti  seminar,  workshop  dan  pelatihan.  Sedangkan  pola  informal  seperti pada saat khutbah, ceramah-ceramah kegamaan, pada momentum penyerahan SK Nazhir yang pesertanya sangat terbatas dan dihadiri oleh peserta selain Nazhir wakaf.
Kata kunci : Wakaf, Nazhir, Pola, Pembinaan, Kemenag
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Pattern of Nazhir Wakf..... Husni, Bukhari Ali, Al Muzammir S

## A. PENDAHULUAN
Wakaf    adalah  ibadah  yang  disyariatkan  Allah  SWT  yang  mengandung  dua  entitas sekaligus  yaitu  ibadah/ religi dan  sosial  ekonomi.  Di  samping  itu  tujuan  yang  sangat diharapkan dari pensyariatan  wakaf adalah kesejahteraan ummat.
“Dimensi  ibadah berarti  bahwa  wakaf  yang  dilakukan  merupakan  anjuran  Allah SWT yang perlu dilakukan oleh setiap muslim. Hal ini merupakan bentuk ketaatan seorang Muslim  kepada  Tuhannya.  Dimensi  sosial  ekonomi  artinya  terdapat  unsur  sosial  dan ekonomi  di  dalamnya.  Dalam  praktik  wakaf  para  pemilik  harta  mengulurkan  tangannya untuk membantu kesejahteraan sesamnya”. 1
Salah satu unsur yang menentukan terwujudnya tujuan, fungsi dan potensi wakaf di samping  unsur-unsur  lain  adalah  adanya  pengelola  wakaf  atau  disebut  dengan  istilah Nazhir.
“Dalam  rangka  memelihara  dan  melestarikan  manfaat  harta  wakaf,  keberadaan Nazhir  wakaf  sangat  dibutuhkan,  bahkan  menempati  peran  senteral.  Sebab  di  pundak Nazhirlah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan harta wakaf, serta menyalurkan hasilnya kepada mauquf ‘alaih (sasaran wakaf), profesionalisme Nazhir wakaf menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan harta wakaf”. 2
“Nazhir  sebagai  pihak  yang  bertugas  untuk  memelihara  dan  mengurusi  wakaf mempunyai  kedudukan  yang  penting  dalam  perwakafan.  Sedemikian  pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung darai Nazhir sendiri”. 3
Berdasarkan  uraian  di  atas,  Nazhir  merupakan  instrumen  yang  sangat  urgen    untuk merealisasikan  tujuan  dan  fungsi  dari  suatu  harta  wakaf.  Oleh  karena  itu  profesionalitas, integritas  dan akuntabilitas  Nazhir merupakan suatu  keniscayaan  yang harus diwujudkan supaya Nazhir mampu melaksanakan kewajiban yang telah diembankan ke atasnya.
Salah  satu    strategi  melahirkan  Nazhir-Nazhir  berkualitas  adalah  dengan  proses pembinaan.  Pemerintah  dan  Badan  Wakaf  Indonesia  merupakan  dua  lembaga  yang berwenang melakukan pembinaan kepada para Nazhir.
1 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.x.
2 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo PERSADA, 2016), hlm.242.
3 Achmad  Djunaidi  dan  Thobieb  al-Asyhar, Menuju  Era  Wakaf  Produktif (Jakarta:  Mumtaz Publishing, 2007), hlm.54.
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022
E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Husni, Bukhari Ali, Al Muzammir S
Ketentuan  mengenai  kewenangan  pemerintah  dan  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI) dalam  melakukan  pembinaan  terhadap  Nazhir  disebutkan    dalam  Undang-undang  Nomor 41  Tahun  2004  pasal  63.  Menurut  pasal  tersebut  Menteri  melakukan  pembinaan  dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Kemudian  dalam  melaksanakan  pembinaan  tersebut  Menteri  mengikutsertakan  Badan Wakaf Indonesia.
Ketentuan  lebih  lanjut    mengenai  ketentuan  di  atas  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah    No.  42  Tahun  2006    pasal  53.  Dalam  pasal  tersebut    disebutkan  bahwa pembinaan  ke  atas  Nazhir  merupakan  haknya  Nazhir  yang  harus  diberikan  oleh  Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Selain  ketentuan  di  atas  tidak  ada  pengaturan  lebih  spesifik  dalam    peraturan perudang-undangan  perwakafan  yang  mengatur  tentang  mekanisme  pembinaan  Nazhir. Kemudian, pembinaan Nazhir selama ini tidak tentu jadwal dan mekanismenya.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  dalam  tulisan  ini  akan  dibahas  tentang bagaimana  pola  pembinaan Nazhir yang berlangsung selama ini di kota Banda Aceh.

## B. PEMBAHASAN
1. Landasan Teori
a. Wakaf
Ada tiga istilah dalam khazanah fikih yang mempunyai pengertian yang sama, ke tiga istilah tersebut adalah waqf , tahbis dan tasbil secara bahasa artinya adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan (tasharruf). 4
Secara  terminologi  ada  beberapa  macam  pengertian  yang  disampaikan  oleh  para ulama.  Penulis hanya mengutip pendapat menurut jumhur.
Menurut pendapat jumhur yaitu  muridnya Abu Hanifah (as-Syaibani dan Abu Yusuf),  ulama Syafi’iyah dan mazhab Hanbali  adalah:
حابم فرصت ىلع هريغو فكاولا نم ههتبقر ىفرصتلا عطقب هنيع ءاقب عم هب عافتن لإا نيكمي ل ام سبح
ىلاعت الله ىلا ابرقت ريخلا و ربلا ةهج ىلع هعير فرصب وا دوجوم
4 Wahbah al- Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 153.
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Husni, Bukhari Ali, Al Muzammir S
Menahan  harta  yang  dapat  dimanafaatkan  dengan  tetapnya  zat  yang  benda  yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. 5
Pengertian di atas didasarkan pada hadis Nabi SAW tentang peristiwa Umar bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar dan hadis tersebut menjadi dasar pensyariatan ibadah wakaf. 6
Dari  defenisi  ini,  jumhur  ulama  berpendapat  akad  wakaf  bersifat  mengikat ( luzum), dalam pengertian wakif tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan dan tidak dapat menjual maupun mewariskannya. Menurut mayoritas ulama ini, harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif dan berpindah menjadi milik Allah SWT yang digunakan untuk kebaikan umat Islam. 7
b. Nazhir
Dalam berbagai kitab fikih, ketika membahas tentang rukun wakaf, tidak satupun ulama yang memasukkan Nazhir sebagai rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk Nazhir wakaf baik dia sendiri, penerima wakaf maupun orang lain. 8
Secara  historis  penyebutan  istilah  Nazhir  atau  pengelola  wakaf  dimulai  pada  saat Umar bin Khattab mewakafkan tananya di Khaibar.
Ketika  Umar  bin  khattab  mewakafkan  tanahnya    di  Khaibar,  beliau  mengatakan tidak salah apabila orang yang mengelola dan mengurus itu mengambil sebagian daripada hasil  pemberdayaan  harta  wakaf,  peristiwa  ini  menujukkan  inilah  sejarah  permulaan Nazhir wakaf. 9
Jumhur  ulama berpendapat  pada dasarnya   Nazhir orang  yang harus bertanggung jawab  dalam  mengurus  harta  wakaf  selama  hidupnya,  baik  membangun,  menyewakan, memperbaiki, maupun menyalurkannya kepada orang yang berhak 10 .
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat    diketahui    bahwa    Nazhir  bukanlah  rukun wakaf  dalam  fikih,  walaupun  demikian  posisi  Nazhir  tetap  strategis  dalam    fikih  yaitu
5 Ibid., hlm. 154.
6 Ibid., hlm.155. 7 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif` hlm.16.
8 Ibid., hlm.39.
9 Husni  A.  Jalil, Nazhir  Wakaf  Dalam  Fikih  Dan  Peraturan  Wakaf  Di  Indonesia (Banda  Aceh: LKKI Publisher, 2020), hlm.7.
10 Ibid., hlm.39.
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022
E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Husni, Bukhari Ali, Al Muzammir S
sebagai pengelola wakaf. Sedangkan dalam  peraturan perwakafan Indonesia  status Nazhir sangat  jelas yaitu sebagai salah satu unsur/ rukun wakaf, hal ini merupakan satu terobosan baru  yang  patut  diapresiasi  dan  sebagai  bentuk  ikhtiar  pemerintah  dalam  mewujudkan tujuan wakaf.
c. Pemerintah
Pemerintah  merupakan  salah  satu  pihak  yang  diberikan  kewenangan  oleh  negara untuk melakukan pembinaan terhadap para nazhir wakaf. Dalam ketentuan umum Undang- undang  Nomor  41  Tahun  2004  yang  dimaksud  dengan  pemerintah  adalah  perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden beserta para menteri.
Maksud  pemerintah  di  atas  adalah  menteri  yang  merupakan  pembantu  presiden dalam  melaksanakan  visi-misi presiden pada bidang tertentu. Dan maksud menteri di atas sesuai dengan ketentuan umum Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan menteri yang bertanggung jawab di bidang Agama.
Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  tidak  menggunakan  istilah  pemerintah dalam    menjelaskan  tentang  pembinaan  terhadap  Nazhir  wakaf,  pasal  63  Undang-undang Nomor  41  Tahun  2004  menggunakan  istilah  menteri,  pasal  tersebut  menyebutkan  bahwa menteri  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  wakaf  untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  menteri  Agama  atau  Kementerian  Agama merupakan  lembaga  pemerintah  yang  diberikan  peran  untuk  melakukan  pembinaan terhadap para Nazhir.
Lembaga  Kementerian  Agama  di  tingkat  pusat  dinamakan  Kementerian  Agama Republik  Indonesia,  di  tingkat  provinsi  disebut  Kantor  Wilayah  (Kanwil)  Kementerian Agama, kemudian di tingkat kab./kota dinamakan Kantor Kemenag kab./kota dan terakhir pada tingkat kecamatan adalah Kantor Urusan Agama (KUA).
Ketentuan  lebih  detail  tentang  pembinaan  Nazhir  wakaf  terdapat  pada  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006  pasal 53 yaitu:
(1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Penyiapan  sarana  dan  prasarana  penunjang  operasional  Nazhir  wakaf  baik perseorangan, organisasi dan badan hukum
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Pattern of Nazhir Wakf.....
Husni, Bukhari Ali, Al Muzammir S
b. penyusunan    regulasi,    pemberian    motivasi,    pemberian    fasilitas, pengkoordinasian,  pemberdayaan  dan  pengembangan  terhadap  harta  benda wakaf;
c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
d. penyiapan  dan  pengadaan  blanko-blanko  AIW,  baik  wakaf  benda  tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
e. penyiapan    penyuluh    penerangan    di    dacrah    untuk    melakukan pembinaan    dan  pengembangan  wakaf  kepada  Nazhir  sesuai  dengan lingkupnya; dan
f. pemberian  fasilitas  masuknya  dana-dana  wakaf  dari  dalam  dan  luar  negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.
Berdasarkan ketentuan di atas diketahui Peraturan Pemerintah menggunakan istilah Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI, sedangkan UU No.41 Tahun 2004 menggunakan istilah Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan wakaf.
Berikut akan dijelaskan kedudukan bidang perwakafan pada struktur kelembagaan baik pada Kemenag RI, Kanwil Kemenag, Kemenag kab/kota dan KUA kecamatan.

## 1. Kementerian Agama Republik Indonesia
Secara struktur kelembagaan, Kementerian Agama Republik  Indonesia terdiri dari Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal,  Balibang  dan  Diklat,  Direktorat  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Budha,  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Hindu, Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Kristen,  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Katolik,  Direktorat  Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah,  Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 11
Untuk  penyelenggaraan  dan  pengurusan  masalah  perwakafan  serta  terkait  dengan pembinaan  Nazhir  wakaf  berada  di  bawah  kewenangan  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam yaitu Direktorat Pemberdayaan wakaf.
11 https://kemenag.go.id/artikel/struktur-organisasi-kementerian-agama-republik-indonesia, “https://Kemenag.Go.Id/Artikel/Struktur-Organisasi-Kementerian-Agama-Republik-Indonesia,” n.d., Dikutip Tanggal 28 Agustus 2021
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Pattern of Nazhir Wakf..... Husni, Bukhari Ali, Al Muzammir S

## 2. Kanwil Kementerian Agama
Kantor  wilayah  (kanwil)  Kementerian  Agama  merupakan  kementerian  yang mengurus  kegiatan  dan  kepentingan  semua  Agama  yang  berkedudukan  di  setiap  wilayah provinsi seluruh Indonesia.
Untuk  melihat  keberadaan  bidang  wakaf  di  Kantor  wilayah  (kanwil)  Kementerian Agama,  berikut  kami  sebutkan  struktur  organisasinya  yaitu  Kepala  Kantor  Wilayah, Bagian  Tata  Usaha,  Bidang  Pendidikan  Madrasah,  Bidang  Pendidikan  Diniyah  dan Pesantren,  Bidang  Pendidikan  Agama  Islam,  Bidang  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah, Bidang Urusan Agama  Islam  dan Pembinaan Syariah, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat  dan  Wakaf,  Pembimbing  Masyarakat  Kristen,  Pembimbing  Masyarakat  Hindu, Pembimbing Masyarakat Buddha dan kelompok jabatan fungsional. 12
Berdasarkan  uraian  di  atas  diketahui  secara  struktur  organisasi  Kantor  wilayah (kanwil)  Kementerian  Agama,  kedudukan  bidang  perwakafan  disatukan  dengan  bidang Penerangan Agama Islam dan  Zakat.
3. Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota  merupakan  kementerian  yang  mengurus kepentingan semua agama yang berkedudukan di setiap kabupaten/kota.
Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota  mempunyai  beberapa  seksi  yaitu  Seksi Pendidikan  Madrasah,  Seksi  Pendidikan  Agama  Islam,  Seksi  Pendidikan  Pontren,  Seksi Bimbingan  Masyarakat  Islam,  Seksi  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah,  dan  Seksi Penyeleggaraan Zakat Wakaf. 13
Sesuai dengan kutipan di atas dapat diketahui bahwa  kedudukan  penyelenggaraan perwakafan  pada  Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota  berada  pada  seksi  penyenggaraan zakat dan wakaf.

## 4. Kantor Urusan Agama (KUA)
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama  Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 pasal 1 Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama,  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Direktur  Jenderal  Bimbingan
12 https://aceh.kemenag.go.id/id/, “Https://Aceh.Kemenag.Go.Id/Id/,” n.d., Dikutip pada Tanggal 29 Agustus 2021.
13 https://www.kemenagbandaaceh.com/bagan-struktur-organisasi/,  Dikutip  pada  Tanggal  29 Agustus 2021.
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Husni, Bukhari Ali, Al Muzammir S
Masyarakat  Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Kemudian  menurut  pasal  2  tugas  dari  KUA  adalah  melaksanakan  layanan  dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.
Jadi,  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  hanya  bertugas  memberikan  pelayanan  dan bimbingan kepada masyarakat Islam saja dalam wilayah suatu kecamatan.
Selanjunya ada beberapa bidang pelayanan yang menjadi tupoksi dari KUA sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri Agama  Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 yaitu (1)  pelaksanaan  pelayanan,  pengawasan,  pencatatan  dan  pelaporan  nikah  dan  rujuk.  (2) penyusunan  statistik  layanan  dan  bimbingan  masyarakat  Islam.  (3)  pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan. (4) pelayanan bimbingan keluarga  sakinan.  (5)  pelayanan  bimbingan  kemasjidan.  (6)  pelayanan  bimbingan  hisab rukyat  dan  pembina  syariah.  (6)  pelayanan  bimbingan  dan  penerangan  agama  Islam.  (7) pelayanan  bimbingan  zakat  dan  wakaf  dan  (8)  pelaksanaan  ketetausahaan  dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  diketahui  bahwa  salah  satu  fungsi  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  dalam  melaksanakan  tugasnya  adalah  melakukan  kegiatan  pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.

## d. Pembinaan
“Pembinaan berasal dari kata bina yang berarti membangun, mendirikan (negara dan sebagainya) atau mengusahakan supaya lebih baik (maju, sempurna dan sebagainya)”. 14 Menurut  Susi  Hendriani  yang  mengutip  pendapat  Gauzali  Syadam,  menjelaskan pengertian  pembinaan  adalah  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  secara  berdaya  guna  untuk kemudian mendapatkan hasil yang lebih baik. 15
Pembinaan  adalah  suatu  ikhtiar  dari  seseorang  atau  suatu  lembaga  untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas kinerja seseorang.
Pembinaan juga dapat dipahami sebagai suatu proses yang dilakukan oleh lembaga yang lebih tinggi terhadap lembaga di bawahnya.
14 https://kbbi.web.id/pembinaan.html , Dikutip  Tanggal 13 Mei 2021.
15 Susi  Hendriani  dkk, Pengaruh  dan  Pembinaan  dalam  Menumbuhkan  Jiwa  Wirausaha  Mitra Pembinaan  P.T  (Persero)  Pelabuhan  Indonesia  I  Cabang Dunai, Jurnal  Kependudukan  Padjdjaran  Vol.10, No.2, Juli 2008,  hlm.157.
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022
E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Husni, Bukhari Ali, Al Muzammir S
Tujuan dari pembinaan adalah untuk memberikan pengetahuan dan informasi baru kepada seseorang terkait dengan aktivitas pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Di samping itu,  pembinaan  juga  sebagai  sarana  untuk  meningkatkan  kualitas  kinerja  seseorang  agar tugas-tugas  yang  sedang  dilaksanakan  mendapatkan  hasil  yang  maksimal  dan  bermanfaat bagi masyarakat luas.
Dalam  pengelolaan  wakaf  di  Indonesia,  Pemerintah  atau  Kementerian  Agama mempunyai  peran  strategis  sebagai  pembina  nazhir  wakaf.  Nazhir  wakaf  sendiri merupakan  seseorang,  organisasi  dan  badan  hukum  yang  diberikan  kewenangan  untuk mengelola dan mengurus harta wakaf.
“Pembinaan  nazhir  dalam  pengelolaan  dan  peningkatan  profesionalitas  ke-nazhir- an  mutlak  diperlukan,  apabila  menginginkan  wakaf  dapat  berkontribusi  dalam meningkatkan  kesejahteraan  umat.  Mengingat  pengelolaan  harta  benda  wakaf  selama  ini masih  bersifat  tradisional,  artinya  pengelolaan  harta  wakaf  selama  ini  hanya  berjalan  apa adanya, tanpa didukung dengan kemampuan manjerial yang baik.” 16
Jadi, untuk melahirkan nazhir-nazhir yang berkualitas dan mempunyai manajemen profesional,  maka  pemerintah  harus  secara  serius  melakukan  pembinaan  secara  kontinyu terhadap  para  nazhir.  Ada  beberapa  pola  pembinaan  yang  dapat  dilakukan,  antara  lain dalam bentuk pertemuan, orientasi, bimbingan, pelatihan dan sosialisasi.
Terkait  dengan  apa  saja  pembinaan  yang  harus  dilakukan  oleh  Badan  Wakaf Indonesia (BWI) terhadap Nazhir wakaf dapat diketahui dari  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 53. Menurut pasal 53 pembinaan tersebut meliputi:
a. Penyiapan  sarana  dan  prasarana  penunjang  operasional  Nazhir  wakaf  baik perseorangan, organisasi dan badan hukum
b. penyusunan    regulasi,    pemberian    motivasi,    pemberian    fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
d. penyiapan  dan  pengadaan  blanko-blanko  AIW,  baik  wakaf  benda  tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
e. penyiapan    penyuluh    penerangan    di    daerah    untuk    melakukan    pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan
16 Suhrawardi K. Lubis, dkk, Wakaf& Pemberdayaan  Umat, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 184.
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 Pattern of Nazhir Wakf.....
Husni, Bukhari Ali, Al Muzammir S
f. pemberian  fasilitas  masuknya  dana-dana  wakaf  dari  dalam  dan  luar  negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.
Ketentuan  di  atas  sudah  sangat  jelas  dan  detail  mengatur  tentang  hal  apa  saja pembinaan  yang  harus  dilakukan  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  terhadap  Nazhir  mulai dari penyiapan sarana prasarana, penyusunan regulasi, motivasi, pengadaan blangko AIW, penyiapan penyuluh lapangan dan lain-lain.
Kemudian ketentuan lainnya yang harus menjadi perhatian Badan Wakaf Indonesia (BWI)  dalam  melakukan  tugas-tugas  pembinaan  Nazhir  adalah  sebagaimana  diatur  pada pasal  55  bahwa  pembinaan  kepada  Nazhir  sekurang-kurangnya  dilakukan  setahun  sekali dan  dalam  kegiatan  pembinaan  tersebut  juga  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  dapat mengadakan  kerja  sama  dengan  pihak  atau  lembaga  lain  dalam  bentuk  penelitian, pelatihan, seminar dan dalam bentuk kegiatan lainnya.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan    jenis  kualitatif  yang  bersifat  kajian  lapangan  atau empiris  dan  fokus  kajiannya  berupa    peran  pemerintah  dalam  pembinaan  Nazhir  di  kota Banda Aceh. Subjeknya adalah pejabat Kemenag Kota Banda Aceh, KUA dalam wilayah Kota Banda Aceh, Baitul Mal Kota Banda Aceh dan BWI Kota Banda Aceh.
Teknik  pengumpulan data  dilakukan dengan menggunakan  istrumen wawancara yang mendalam dengan informan secara semi terstruktur. Maksudnya, peneliti menyiapkan pedoman  wawancara  namun  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  bisa  di  luar  daftar wawancara  yang  disiapkan.  Agar  informasi  dari  informan  tidak  terpenggal-penggal,  akan digunakan alat perekam suara ( recorder ) .
3. Hasil Penelitian

## Pola Pembinaan Nazhir
Peraturan  Perundang-undangan  mulai  dari  Undang-undang  Nomor  41  Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006  dan peraturan turunan lainnya hanya mengatur tentang sejumlah kewenangan dan kewajiban dari Menteri (Kemenag, BWI dan Baitul  Mal)  dalam  pengelolaan  dan  pengembagan  perwakafan  nasional,  salah  satunya melakukan  pembinaan  minimal  sekali  dalam  setahun.  Sedangkan  mengenai  bagaimana pola pembinaannya tidak atur dalam peraturan perwakafan.
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Husni, Bukhari Ali, Al Muzammir S
Tidak  adanya  pengaturan  tentang  pola  pembinaan  dalam  regulasi  perwakafan Indonesia terhadap Nazhir wakaf telah mendorong pihak Kemenag, KUA,  BWI dan Baitul mal untuk  bernovasi dan memilih pola tertentu dalam pembinaan Nazhir wakaf.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para  responden,  penulis  membagi  pola pembinaan  pemerintah  terhadap  Nazhir  di  kota  Banda  Aceh  dengan  dua  pola  yaitu  pola pembinaan secara formal dan pola informal.
1. Pola Pembinaan Secara formal
Pola  pembinaan  secara  formal  merupakan  suatu  pembinaan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  terhadap Nazhir secara resmi yang dimulai dengan proses pengusulan kegiatan atau program dari struktur kelembagaan paling bawah yaitu KUA atau Kemenag Kab/kota, kemudian  di  bahas  di  tingkat  kanwil  Kemenag  dan  Kemenag  pusat  dan  disahkan  oleh Kemenag pusat.
Pola  pembinaan  secara  formal  juga  dapat  diartikan  suatu  pembinaan  terhadap Nazhir  yang  dilakukan  dengan  bekerja  sama  dengan  lembaga  lain  baik  lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah seperti perbankan.
Pola pembinaan Nazhir secara formal akan terlaksana apabila tersedianya anggaran atau dana untuk kegiatan tersebut. Tersedianya anggaran boleh jadi karena usulan kegiatan tersebut  diterima  atau  ada  pihak  ke  tiga  yang  bersedia  menyediakan  anggaran  untuk kegiatan dimaksud.
Kegiatan pembinaan Nazhir dengan pola  formal  bertujuan untuk: 17
a. Memahami mengenai fikih wakaf
b. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf
c. Memahami kebijakan, strategi dan program pemerintah mengenai perwakafan
d. Memahami manajemen pengelolaan wakaf
e. Memahami Administrasi perwakafan
f. Memahami pengembangan wakaf produktif.
Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa tujuan kegiatan pembinaan dengan pola  formal  adalah  untuk  memberikan  pemahaman  Nazhir  mulai  dari  fikih  wakaf,
17 Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir) (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Haji, 2004), hlm.58.
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022
E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Husni, Bukhari Ali, Al Muzammir S
peraturan perundang-undangan terkait perwakafan, manajemen pengelolaan wakaf, proses pengadministrasian wakaf dan tentang pengembangan wakaf produktif.
Ada beberapa bentuk pembinaan Nazhir wakaf dengan pola formal di kota Banda Aceh yaitu workhshop dan  seminar.
Kegiatan workshop  waktu  pelaksanaannya lebih lama, biasanya beberapa  hari dan pesertanya  terbatas  dan  materi  yang  disampaikanpun  lebih  detail.  Sedangkan  kegiatan seminar  durasinya  waktunya    lebih  singkat,  pesertanya  lebih  banyak  dan  materi  yang disampaikan kurang detail.
Pada  tahun  bulan  mei  2018  kanwil  kemenag  Aceh  melakukan  kegiatan  workshop literasi  zakat  dan  wakaf,  tema  kegiatan  tersebut  adalah  penguatan  kapasitas  pengelolaan dan  pemberdayaan  wakaf  melalui  literasi.  Peserta  yang  mengikuti  kegiatan  workshop tersebut  adalah  para  Nazhir  yang  ada  di  Banda  Aceh  dan  Aceh  Besar.  Pemateri  yang mengisi  kegiatan  pembinaan  tersebut  adalah  para    pakar  perwakafan  baik  dari  kanwil kemenag sendiri maupun dari kalangan perguruan wakaf. 18
Berdasarkan  keterangan  di  atas,  pada  tahun  2018  kanwil  kemenag  Aceh  hanya sekali  melaksanakan  kegiatan  pembinaan  wakaf.  Kemudian  pesertanya  bukan  hanya Nazhir kota Banda Aceh tetapi juga para Nazhir dari kab. Aceh besar.
Jumlah  Nazhir  di  kota  Banda  Aceh  mencapai  ratusan  orang,  apabila  kegiatan pembinaan Nazhir hanya sekali dalam setahun tentu tidak akan dapat menjangkau seluruh Nazhir di kota Banda Aceh. Padahal menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 semua  Nazhir  tanpa  kecuali  berhak  mendapatkan  pembinaan  dari  pemerintah  dan  Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Kegiatan workshop di atas bertujuan untuk peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemberdayaan  wakaf.  Pihak  yang  bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan  dan pemberdayaan wakaf adalah Nazhir.
Kegiatan tersebut juga menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah pusat dalam rangka  pengembangan  wakaf  dan  mempercepat  tercapainya  tujuan  wakaf  yaitu  untuk kesehteraan dan kemaslahatan ummat.
18 https://aceh.kemenag.go.id/berita/501737/kakanwil-buka-workshop-literasi-zakat-wakaf,  Dikutip tanggal 30 September 2021.
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Husni, Bukhari Ali, Al Muzammir S
Selanjutnya  menurut  salah  seorang  responden,  pada  tahun  2019  kanwil  kemenag Aceh  juga  ada  mengadakan  seminar  pembinaan  Nazhir  dalam  dua  angkatan.  Kemudian Baitul  mal  kota  Banda  Aceh  juga  pernah  melaksanakan  seminar  pembinaan  Nazhir  pada tahun 2019 berdasarkan saran dari Kemenag Kota Banda Aceh. 19
Berdasarkan    narasi  di  atas,  kanwil  kemenag  Aceh  dan  Badan  Wakaf  Indonesia (BWI) kota Banda Aceh mengadakan pembinaan Nazhir dengan pola formal dalam bentuk seminar.  Kegiatan  pembinaan  Nazhir  tahun  2019  juga  tidak  dapat  menjangkau  seluruh Nazhr  di  kota  Banda  Aceh.  Penulis  tidak  mendapatkan  informasi  apakah  Nazhir  yang diberikan  pembinaan  oleh  kanwil  dilakukan  secara  bergilir  artinya  bukan  Nazhir  yang sama yang telah mendapatkan pembinaan pada tahun-tahun sebelumnya.
Kegiatan pembinaan dengan pola formal dilakukan oleh pemerintah sebagai usaha memberikan  orientasi,  bimbingan  tekhnis  dan  sosialisasi  mengenai  tugas-tugas  Nazhir wakaf.
Sebagai tambahan, berdasarkan informasi yang didapatkan dari beberapa responden kegiatan pembinaan seperti disebutkan di atas baik dalam bentuk workshop maupun dalam bentuk  seminar  terlaksana  berdasarkan  usulan  kemudian  disahkan  oleh  Kemenag  Pusat baru kemudian dapat dilaksanakan.
Salah  satu  kunci  dapat  terlaksananya  kegiatan  pembinaan  dengan  pola  formal adalah  adanya  anggaran  untuk  kegiatan  tersebut.  Jadi  anggaran  merupakan  salah  satu faktor penting terlaksananya kegiatan pembinaan Nazhir dengan pola formal.

## 2. Pola pembinaan secara informal
Maksud  kegiatan  pembinaan  Nazhir  dengan  pola  informal  adalah  kegiatan pembinaan  yang  tidak  berdasarkan  program  usulan  dan  tidak  tersedianya  anggaran  atau dana secara khusus untuk kegiatan tersebut.
Menurut  salah  seorang  responden  yang  penulis  wawancarai,  biasanya  pola pembinaan  secara  informal  hanya  dilakukan  terhadap  Nazhir  yang  baru  mendapatkan  SK (surat kerja). Menurutnya pembinaan dalam pola tersebut dilakukan secara personal bukan secara kolektif. Biasanya para Nazhir diundang ke kantor KUA untuk diserahi SK Nazhir, pada kesempatan itulah pihaknya menjelaskan dan memperkenalkan apa saja yang menjadi
19 Hasil  Wawancara  dengan  Qusay,  “Mantan  Kepala  Seksi  Penyelenggaraan  Zakat  Dan  Wakaf Kemenag Kota Banda Aceh, pada Tanggal 15 September 2021”
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022
E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Husni, Bukhari Ali, Al Muzammir S
tugas  Nazhir  wakaf,    kemudian  bagaimana  strategi  pengelolaan  dan  pengembangan  harta wakaf. 20
Kemudian pola informal  juga biasanya dilakukan oleh kepala KUA ketika proses pembuatan akta ikrar wakaf, ketika prosesi pembuatan akta ikrar wakaf hadir wakif, Nazhir dan beberapa tokoh masyarakat, pada kesempatan itulah pihaknya melakukan orientasi dan bimbingan singkat kepada Nazhir. Selanjutnya pola tersebut juga dipraktikkan ketika pihak KUA  mendapatkan  undangan  pada  kegiatan-kegiatan  dimasyarakat,  ketika  pihak  KUA diberikan  kesempatan  memberikan  kata-kata  sambutan,  maka  disampaikanlah  tentang peluang  dan  tantangan  perwakafan  serta  urgensi  Nazhir  dalam  mengelola  dan mengembakan harta benda wakaf. 21
Kemudian  pola  pembinaan  dalam  bentuk  informal  biasanya  dilakukan  tidak berdasarkan perencanaan yang matang, tetapi dilakukan secara insidental yaitu dengan cara apabila ada Nazhir mengambil SK Tim Nazhir ke kantor KUA, maka disitulah dilakukan pembinaan dengan pola tersebut.
Dengan  pola  pembinaan  di  atas,  maka  hanya  Nazhir  tertentu  saja  yang mendapatkan pembinaan, bagi Nazhir yang tidak sempat berkunjung ke kantor KUA tentu tidak mendapatkan pembinaan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pola  pembinaan  Nazhir  di  kota  Banda  Aceh  ada  dua macam yaitu pola formal dan pola informal. Pola pembinaan formal dilakukan berdasarkan usulan,  sudah  dipersiapkan  dari  awal  materi  dan  pematerinya,  tersedia  anggaran  untuk kegiatan tersebut. Sedangkan pola pembinaan secara informal dilakukan tidak berdasarkan usulan,  tidak  ada  persiapan  materi  dan  pemateri  secara  matang  dan  tidak  ada  anggaran khusus kegiatan tersebut.
Pola  pembinaan  secara  formal  belum  menjangkau  seluruh  Nazhir  di  kota  Banda Aceh,  padahal  amanah  peraturan  perwakafan,  pemerintah  harus  melakukan  pembinaan Nazhir minimal setahun sekali.
Pola pembinaan secara formal tentu lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan  pemahaman  Nazhir  wakaf  dan  lebih  mudah  mengetahui output dan outcome nya, seharusnya pemerintas harus lebih serius lagi mengadakan pembinaan Nazhir dengan pola
20 Hasil Wawancara dengan Saiful Bahri, “Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala, pada Tanggal 13 Agustus 2021.”
21 Ibid.
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022
E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Husni, Bukhari Ali, Al Muzammir S
formal  karena  sangat  membantu  dalam  percepatan  pengelolaan  dan  pengembangan  harta benda wakaf.
Menurut  penulis  pola  pembinaan  formal  dan  informal  akan  berdampak  efektif terhadap  Nazhir  apabila  mengandung  beberapa  proses  yaitu  rencana,  aksi  secara kontinuitas, evaluasi dan rencana tindak lanjut.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:
1. Kanwil  Kemenag  Aceh  melaksanakan  pembinaan  Nazhir  pada  tahun  2018,  2019 dan  2021.  Peserta  kegiatan  pembinaan  tersebut  adalah  para  Nazhir  di  kota  Banda Aceh dan beberapa Nazhir dari kabupaten lainnya.
2. Pola pembinaan Nazhir yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan pola formal dan informal. Pola formal seperti seminar, workshop dan pelatihan. Sedangkan pola informal seperti  pada saat  khutbah, ceramah-ceramah kegamaan, pada momentum penyerahan  SK  Nazhir  yang  pesertanya  sangat  terbatas  dan  dihadiri  oleh  peserta selain Nazhir wakaf.

## DAFTAR PUSTAKAAN
Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar. Menuju Era Wakaf Produktif . Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007.
https://aceh.kemenag.go.id/berita/501737/kakanwil-buka-workshop-literasi-zakat- wakaf.“Https://Aceh.Kemenag.Go.Id/Berita/501737/Kakanwil-Buka-Workshop-Literasi- Zakat-Wakaf,” n.d., Dikutip tanggal 30 September 2021
Husni A. Jalil. Nazhir Wakaf Dalam Fikih Dan Peraturan Wakaf Di Indonesia . Banda Aceh: LKKI Publisher, 2020.
Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir) . Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Haji, 2004.
Hasil Wawancara dengan Qusay. “ Mantan Kepala Seksi Penyelenggaraan Zakat Dan Wakaf Kemenag Kota Banda Aceh,” Pada tanggal 15 September 2021.
Rozalinda. Fikih Ekonomi Syariah . Jakarta: PT RajaGrafindo PERSADA, 2016. ———. Manajemen Wakaf Produktif . Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Hasil Wawancara dengan Saiful Bahri. “ Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala ,” Pada tanggal 13 Agustus 2021.