PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 666-678 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .

## ANALISA HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PEMAGANGAN “KAMPUS MERDEKA” OLEH KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Abi Hasan*. Siti Hajati Hoesin**. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia E-mail: abihben.work@yahoo.com, sitihajati@yahoo.com
Naskah diterima : 25/05/2022, revisi : 30/06/2022, disetujui 16/07/2022

## Abstrak
Pemagangan  merupakan  salah  satu  kegiatan  pengembangan  diri  bagi  pekerja maupun calon pekerja untuk menjadi kompeten ketika telah terjun ke pekerjaan yang  sesungguhnya  namun  penyelenggara  pemagangan  sering  kali  tidak memenuhi  hak-hak  peserta  pemagangan.  Penyelenggaraan  pemagangan  diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan Permenaker nomor 6 Tahun 2020 yang di mana menyebutkan hak dan kewajiban baik dari sisi pengusaha atau penyelenggaran pemagangan  juga  peserta  pemagangan  terlebih  pemagangan  yang diselenggarakan  ole h  pemerintah  seperti  program  “Kampus  Merdeka”  oleh Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi.  Ketidaksesuaian penyelenggaraan  pemagangan  di  lapangan  dengan  yang  tertulis  di  peraturan mengakibatkan  tidak  terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  penyelenggara pemagangan dengan peserta magang.

## Kata Kunci: Penyelenggaraan, Pemagangan, Ketenagakerjaan

## Abstract
Internship is one of the self-development activities for workers and prospective workers  to  become  competent  when  they  have  entered  a  real  job,  but apprenticeship providers often do not fulfill the rights of internship participants. The implementation of internship is regulated in the Labor Law and the Minister of  Labor  Regulation  number  6  of  2020  which  states  the  rights  and  obligations from both the entrepreneur side or the implementation of internships as well as apprenticeship participants, especially internships organized by the government such  as  the  "Kampus  Merdeka"  program  by  the  Ministry  of  Education,  Culture, Research  and  Technology.  The  incompatibility  of  the  implementation  of  the apprenticeship in the field with what is written in the regulations results in the non-fulfillment of the rights and obligations of the internship provider with the apprentices.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 666-678 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .

## Keywords: Implementation, Internships, Labor

## A. Pendahuluan
Pemagangan    adalah   bagian    dari    sistem   pelatihan    kerja    yang  diselenggarakan secara  terpadu  di dalam maupun di luar negeri oleh  lembaga pelatihan  kerja  perusaahaan dan  instansi  pemerintah  atau  lembaga  pendidikan  di  bawah  bimbingan  pengawasan instruktur    dan    pekerja  yang  lebih  berpengalaman  dalam  rangka  menguasai  keahlian tertentu.  Menurut  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, pemagangan  adalah  bagian  dari  sistem  pelatihan  kerja  yang  diselenggarakan  secara terpadu  antara  pelatihan  kerja  di  lembaga  pelatihan  dengan  bekerja  secara  langsung dibawah  bimbingan  dan  pengawasan  instruktur  atau  pekerja/buruh  yang  lebih berpengalaman. Bidang hukum ketenagakerjaan sebelum hubungan kerja adalah bidang hukum  yang  berkenaan  dengan  kegiatan  mempersiapkan  calon  tenaga  kerja  sehingga memiliki keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja, termasuk upaya untuk memperoleh/mengakses lowongan pekerjaan baik didalam maupun diluar negeri. 1 Undang-Undang  No.  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  atau  UU Ketanagakerjaan menyebutkan bahwa yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan sumber daya manusia yang  berkualitas  dapat  memberikan  efek  yang  positif  terhadap  pembangunan  negara terkhusus pembangunan bidang ekonomi. Peningkatan kualitas tenaga kerja tidak terlepas dari  kinerja  pemerintah  dalam  memfasilitasi  calon  tenaga  kerjanya  dengan  program program pendukungnya. 2
Penyelenggaraan  pemagangan  dalam  negeri  seharusnya  mengikuti  syarat-syarat pelaksanaan pemagangan yang di mana memuat hak dan kewajiban para pihak terkait. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi para pihak khususnya peserta pemagangan yang kerap tidak memiliki bargain power . Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Dalam hal ketenagakerjaan ini berhubungan juga dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomer 13  Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yang mana membahas tentang maksud dari  pelatihan  kerja  adalah  keseluruhan  kegiatan  untuk  memberi,  memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos  kerja  pada  tingkat  keterampilan  dan  keahlihan  tertentu sesuai dengan  jenjang  dan
1 Oemar  Humalik, Pengembangan  SDM  Pelatihan  Ketenagakerjaan  Pendidikan  Terpadu ,  Jakarta,  PT  Bumi Aksara, 2005.  hlm. 1.
2 Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya , Jakarta, PT Gelora Aksara Pratama, 2012, hlm. 200.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 666-678 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Maksud dari pelatihan kerja di atas ditujukan kepada orang yang melakukan suatu kegiatan dalam program pemagangan. 3
Pengertian  dari  pemagangan  menurut  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  dan Permenaker nomor 6 tahun 2020 sendiri adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan  secara  terpadu  antara  pelatihan  di  lembaga  pelatihan  dengan  bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
Selama  ini  pemagangan  di  perusahaan  terasa  hambar  karena  hanya  sekadar memenuhi  kewajiban  mahasiswa.  Alhasil  pemagangan  tersebut  juga  kurang  mendapat apresiasi  dari  perusahaan-perusahaan.  Selain  permasalahan  ketidaksesuaian keterampilan yang dibutuhkan, problem durasi waktu yang hanya 1-3 bulan menyulitkan untuk  adanya  penyesuaian  sistem  kerja  perusahaan  sekaligus  memenuhi  permintaan kampus  untuk  menilai  kinerja  mahasiswa  selama  magang.  Perusahaan  merasa  kurang mendapat manfaat bahkan terkesan dirugikan dengan kehadiran mahasiswa magang.
Pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  atau Kemendikbudristek menggagas  program  bernama  “ Merdeka  Belajar Kampus  Merdeka” atau  MBKM  yaitu  program  yang  memberikan  hak  kepada  mahasiswa  untuk  3  semester belajar  di  luar  program  studinya  dalam  rangka  menyiapkan  mahasiswa  menghadapi perubahan  sosial,  budaya,  dunia  kerja  dan  kemajuan  teknologi  yang  pesat,  kompetensi mahasiswa  harus  disiapkan  untuk  lebih  gayut  dengan  kebutuhan  zaman.  Beberapa program  yang  dapat  dipilih  mahasiswa  adalah  pertukaran  pelajar,  Indonesian International Students Mobility Awards (IISMA), Kampus Mengajar dan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB).
Program  baru  yang  memberi  kesempatan  mahasiswa  melakukan  kegiatan  di  luar kampus  ini  diharapkan  dapat  mewujudkan  simbiosis  mutualisme  antara  perusahaan, mahasiswa,  termasuk  kampus.  Mahasiswa  akan  mendapat  pengalaman  kerja  sekaligus nilai pengganti kuliah, perusahaan mendapatkan banyak gagasan segar dari tenaga muda, dan  perguruan  tinggi  menjadi  memiliki  laboratorium  riil  untuk  mengembangkan kurikulum  sesuai  kebutuhan  dunia  kerja.  Namun  tampaknya  Nadiem  Makarim  sebagai Menteri Pendidikan melupakan sesuatu yang mendasar dari gagasan baru tersebut, yaitu perihal  status  keberadaan  mahasiswa  magang  di  dunia  kerja  yang  meliputi  hak  dan kewajiban  seorang  pemagang.  Tidak  adanya  jumlah  uang  saku  yang  diterima  dalam Perjanjian Pemagangan, jaminan sosial juga hak-hak perlindungan menjadi tanda tannya besar.
Halman  resmi  program  MBKM  menyabutkan  bahwa  penyelenggaraan  program  ini berdasarkan landasan hukum berikut:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3 Faustino Cardoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia , Yogyakarta, ANDI, 2003, hlm. 197-198.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 666-678 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  04  Tahun  2014,  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun  2019,  tentang  Pedoman  Umum  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat Desa
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa Padahal  penyelenggaraan  pemagangan  diatur  dalam  UU  Ketenagakerjaan  dan Permenaker nomor 6 Tahun 2020 yang di mana menyebutkan hak dan kewajiban baik dari sisi pengusaha atau penyelenggaran pemagangan juga peserta pemagangan.

## B. Metode Penelitian
Ada  dua  metode  dalam  penelitian,  yaitu  metode  penelitian  hukum  normatif  dan metode  penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris. 4 Dalam  penelitian jurnal    ini,  metode penelitian menggunakan pendekatan normatif. Artinya, di mana penulis menggabungkan studi  kepustakaan  yang  difokuskan  pada  undang-undang.  Selain  itu,  penulis  akan mengumpulkan data untuk penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data normatif.  Melalui  pengamatan  terkait  pelaksanaan  program  pemgagangan  “Kampus Merdeka”  dan  juga  materi  hukum utama  berupa  undang -undang.    Hasil  data    diperoleh dengan bahan hukum primer dan sekunder. Umumnya bahan-bahan tersebut berasal dari bahan  pustaka  seperti  peraturan  perundang-undangan  serta  buku-buku  dan    jurnal terkait. 5 Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja
3. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri

## C. Hasil Penelitian
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 5
5 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 12
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 666-678 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .

## Penyelenggaraan Program Pemagangan Kampus Merdeka
Kampus  Merdeka  merupakan  kebijakan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih  mata  kuliah  yang  akan  mereka  ambil.  Kebijakan  Merdeka  Belajar  -  Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan:
1. Mengikuti  seluruh  proses  pembelajaran  dalam  program  studi  pada  perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan
2. Mengikuti  proses  pembelajaran  di  dalam  program  studi  untuk  memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.
Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk  1  (satu)  semester  atau  setara  dengan  20  (dua  puluh)  sks  menempuh pembelajaran  di  luar  program  studi  pada  Perguruan  Tinggi  yang  sama;  dan  paling lama  2  (dua)  semester  atau  setara  dengan  40  (empat  puluh)  sks  menempuh pembelajaran  pada  program  studi  yang  sama  di  Perguruan  Tinggi  yang  berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta  mengembangkan  kemandirian  dalam  mencari  dan  menemukan  pengetahuan melalui  kenyataan  dan  dinamika  lapangan  seperti  persyaratan  kemampuan, permasalahan  riil,  interaksi  sosial,  kolaborasi,  manajemen  diri,  tuntutan  kinerja, target dan pencapaiannya.
Program  pemagangannya  1  hingga  2  semester,  memberikan  pengalaman  yang cukup  kepada  mahasiswa,  pembelajaran  langsung  di  tempat  kerja.  Selama  magang mahasiswa  akan  mendapatkan  hardskills  (keterampilan,  complex  problem  solving, analytical skills, dsb.), maupun soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di- recruit ,  sehingga  mengurangi  biaya recruitment dan  training  awal/induksi. Mahasiswa  yang  sudah  mengenal  tempat  kerja  tersebut  akan  lebih  mantab  dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir  ke  perguruan  tinggi  sehingga  meng-update  bahan  ajar  dan  pembelajaran dosen  serta  topik-topik  riset  di  perguruan  tinggi  akan  makin  relevan.  Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan  nirlaba,  organisasi  multilateral,  institusi  pemerintah,  maupun  perusahaan rintisan  ( startup ).  Adapun  untuk  mekanisme  pelaksanaan  magang/  praktik  kerja adalah sebagai berikut:
1. Perguruan Tinggi/Universitas
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 666-678 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
a. Membuat  kesepakatan  dalam  bentuk  dokumen  kerja  sama  (MoU/SPK)  dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
b. Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
c. Menugaskan  dosen  pembimbing  yang  akan  membimbing  mahasiswa  selama magang.
d. Bila  dimungkinkan  pembimbing  melakukan  kunjungan  di  tempat  magang  untuk monitoring dan evaluasi.
e. Dosen  pembimbing  bersama  supervisor  menyusun  logbook  dan  melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
f. Pemantauan  proses  magang  dapat  dilakukan  melalui  Pangkalan  Data  Pendidikan Tinggi.
2. Mahasiswa
a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
b. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
c. Melaksanakan  kegiatan  Magang sesuai  arahan  supervisor  dan  dosen  pembimbing magang.
d. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
e. Menyusun  laporan  kegiatan  dan  menyampaikan  laporan  kepada  supervisor  dan dosen pembimbing.
f. Pelaksanaan suatu kegiatan pemagangan tidaklah bisa berjalan dengan lancar atau dapat berlaksana begitu saja tanpa adanya perjanjian. Kegiatan Pemagangan harus didasari  dengan  perjanjian  tertulis  antara  peserta  magang  dengan  perusahaan sebagaiman perjanjian ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 22 ayat  1.  Oleh  sebab  itu  pemagangan  wajib  melakukan  perjanjian  sebelum berlangsungnya  kegiatan  pemagangan  dan  perjanjian  tersebut  harus  dilakukan secara tertulis.
Adapun  persyaratan  pendaftaran  progr am  pemagangan  “Kampus  Merdeka”  adalah sebagai berikut:
1. Terdaftar sebagai mahasiswa dan tidak sedang cuti kuliah
2. Sedang mengikuti perkuliahan D3 minimal semester 5 dan S1 minimal semester 7
3. Indeks Prestasi kumulatif (IPK) minimal 2.75
4. Mengisi formulir pendaftaran PMMB
5. Menyerahkan  berkas  masing-masing  rangkap  1  (satu)  terdiri  dari  fotokopi  Kartu Tanda  Mahasiswa  (KTM),  fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  daftar  riwayat hidup (curriculum vitae), surat keterangan kelakuan baik (SKKB), surat pernyataan dari kampus, surat keterangan sehat, serta rekap hasil studi.
Mekanisme pelaksanaan pemagangnya pun sebagai berikut :
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 666-678 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
1. Mendapat persetujuan dosen pembimbing akademik ketika mahasiswa mendaftar atau melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang
2. Melaksanakan  kegiatan  magang  sesuai  arahan  dosen  pembimbing dan  supervisor magang
3. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan
4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada dosen pembimbing dan supervisor.
Cara mendaftar prog ram pemagangan “Kampus Merdeka” sebagai berikut:
1. Mendaftar  PMMB  secara  online  melalui  laman  resmi  Kampus  Merdeka  atau  klik tautan berikut https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/magang
2. Unggah berkas-berkas yang diperlukan
3. Mengikuti seleksi akademik dan administrasi hingga dinyatakan lolos.
Pelaksanaan  program  pemagangan  haruslah  dibuat  dalam  suatu  perjanjian  antara pihak pengusaha dan peserta magang. Namun mengingat peserta pemagangan dalam kasus ini  dapat  saja  terdapat  mahasiswa  yang  belum  cakap  hukum  (Belum  berusia  21  tahun menurut  KUHP  dan/atau17  tahun  menurut  PERMENKER  No.36  Tahun  2016  Tenteng Penyelenggaraan  Magang  di  Dalam  Negri)  maka  untuk  melakukan  perjanjian  pihak Kemendikbud  haruslah    meminta  mahasiswa/mahasiswi  untuk  membawa  serta  pihak instansi asal atau pembina magang dari instansi masing-masing sebagai penanggung jawab mereka, karena seperti yang termuat dalam pasal 1320 dan pasal 1330 HUHPerdata yang dimana menjelaskan tentang syarat sahnya suatu perjanjian itu adalah kecakapan hukum, dan juga tercantum Peraturan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan megang di Dalam Negri. Setelah mendapatkan persetujuan dari penanggung jawab atau pembina maka pihak Kemendikbud atau Kampus Merdeka dapat memproses lamaran pemagangan tersebut.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan Pasal 22 Ayat 1 dan  Pasal  10  Praturan  Mentri  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  No.  36  Tahun  2016 Tentang Penyelenggaraan Megang di Dalam Negri dan 1320 KUHPerdata tentang perikatan menyatakan  bahwa  Magang  dilaksanakan  atas  dasar  perjanjian  magang  antara  peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya hak dan kewajiban peserta dan pengusah, jika magang tidak melalui perjanjian magang dengan cara tertulis,  maka  setatus  magang  berubah  menjadi  pekerja/buruh  perusahaan  yang bersangkutan. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa magang yang dilakukan di tiap- tiap mitra tidaklah sah dan setatus hukum dari magang berubah menjadi pekerja/buruh. Peserta magang pun berhak atas segala sesuatu prestasi layaknya pekerja/buruh yang ada di perusahaan yang bersanggkutan. 6
Salah  satu  prosedur  penting  dalam  pelaksanaan  pemagangan  adalah  pengawaan pemagangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Permenaker No. 6 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pengawasan dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan. Pada
6 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU NO.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Lainnya , Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm.18-19.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 666-678 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
ayat  (2),  dinyatakan  bahwa  pengawasan  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Ketentuan  berkaitan  dengan  pengawasan  kegiatan  pemagangan dapat  dikatakan  masih  sangat  minim,  misalnya  dengan  melihat  ketentuan  Pasal  28 tersebut, tidak diatur secara rigid berkaitan dengan teknis dan mekanisme pengawasan, namun di lain sisi pengawasan sangat penting untuk dilakukan.  Kendati dalam Pasal 25 memberikan  kewenangan  pada  kepala  dinas  daerah  provinsi  atau  kepala  dinas  daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang merupakan salah satu bagian tidak terpisahkan dari pengawasan terhadap program magang yang berlangsung, namun tetap belum ada mekanisme yang jelas berkaitan dengan hal tersebut.
Pemenuhan Hak Peserta Program Pemagangan Kampus Merdeka
Kegiatan  pemagangan  dibagi  menjadi  2  yakni  Pemagangan  Dalam  Negeri  dan Pemgangan Luar Negeri. Keduanya diatur pada pasal 24 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan secara spesifik pada PermenakerPemagangan Dalam Negeri diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 tentang  Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.
Pemagangan  dalam  suatu  perusahaan  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  seorang  tenaga  kerja,  tentunya  tenaga  kerja  yang  memiliki  keterampilan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.Sementara itu pemagangan bagi peserta magang  berguna  untuk  mendapatkan  ilmu  dalam  bekerja  serta  keterampilan  yang diperlukan  oleh  pemagang.Namun    dalam  sistem  pemagangan  pada  perusahaan  bukan merupakan  hubungan  kerja  antara  perusahaan  dengan  pekerja/  buruh,  dikarenakan peserta  pemagangan    tidak  memiliki  hubungan  kerja  dengan  perusahaan  (bukan pekerja/karyawan perusahaan). Maka hubungan pada peserta magang dengan perusahaan hanya terikat dalam perjanjian pemagangan bukan perjanjian kerja hal ini dalam konteks hubungan kerja.
Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPer menyebutkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian pemagangan merupakan suatu turunan perjanjian  pada  umumnya.  Perjanjian  pemagangan  tergolong  dalam  perjanjian  yang  tak bernama ( innominaat ), maksud dari golongan ini yakni perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang  dalam  praktek  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1319  KUHPer.  Sehingga keabsahaannya juga mengikuti keabsahan perjanjian pada umumnya sebagaimana 4 syarat sahnya  suatu  perjanjian  juga  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPer,  keempat  syarat  ini merupakan  syarat  yang  bersifat  kumulatif,  yang  artinya  semuanya  harus  dipenuhi  oleh kedua belah pihak. yakni:
1. Kesepakatan dalam mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Kausa yang diperbolehkan
Pelaksanaan suatu kegiatan pemagangan tidaklah bisa berjalan dengan lancar atau dapat berlaksana begitu saja tanpa adanya perjanjian. Kegiatan Pemagangan harus didasari
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 666-678 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
dengan  perjanjian  tertulis  antara  peserta  magang  dengan  perusahaan  sebagaiman perjanjian ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 22 ayat 1. Oleh sebab itu  pemagangan  wajib  melakukan  perjanjian  sebelum  berlangsungnya  kegiatan pemagangan dan perjanjian tersebut harus dilakukan secara tertulis.
Sistem pemagangan harus jelas menuangkan menyangkut adanya hak dan kewajiban antara  pemagang  dengan  perusahaan  atau  sebaliknya.  Kewajiban  peserta  pemagangan antara  lain  harus  mentaati  perjanjian  pemagangan,  mentaai  tata  tertib  perusahaan, mentaati  program-program  pemagangan  dalam  perusahaan.  Serta  kewajiban  yang diberikan perusahaan kepada peserta pemagangan antara lain memberi uang saku atau uang transportasi pada peserta magang, memberi fasilitas pelatihan; instruktur pelatihan kerja,  perlengkapan  saat  melakukan  pekerjaan,  kesehatan  serta  keselamatan  kerja, memberikan sertifikat, jangka waktu. Proses pemagangan tidak sah jika pemagangan yang disertakan tidak melalui perjanian pemagangan, dan status peserta magang dapat berganti sebagai pekerja/buruh.
Dikaitakan dengan syarat sahnya suatu perjanjian, program pemagangan “Kampus Merdeka ” hanya mencakup poin satu, dua dan tiga n maun tidak poin ke empat yaitu kausa yang  diperbolehkan.  Para  pihak  yaitu  Kemendikbudristek,  mitra  sebagai  penyelenggara juga peserta magang dianggap secara sukarela tanpa paksaan untuk menjalankan progam pemagangan terutama pihak peserta magang karena merek secara mandiri mendaftarkan diri juga mengikuti proses rekrutmen.
Kecakapan  para  pihak  walau  tidak  dari  segi  umur  para  peserta  pemagangan  yang semuanya  merupakan  mahasiswa  namun  kegiatan  pemagangan  merupakan  hal  yang diatur lebih spesifik dalam UU Ketenagakerjaan juga Permenaker tentang penyelenggaraan pemagangan  dalam  negeri  juga  dalam  hal  ini  pemagangan  merupakan  suatu  hal  yang diselenggarakan oleh antar instansi.
Suatu pokok persoalan tertentu dalam perjanjian pemagangan program pemagangan “Kampus  Merdeka”  merupakan  pemagangan  itu  sendiri .  Adanya  pemberi  kerja  juga penerima kerja dan pekerjaan yang akan  dilakukan oleh peserta magang juga pelatihan yang akan diterima dalam programnya merupakan pemenuhan pokok persoalan tertentu.
Kausa  yang  diperbolehkan  dalam  perjanjian  pemagangan  program  pemagangan MSIB  ini  patut  dipertanyakan.  Kausa  yang  diperbolehkan  berarti  perjanjian  dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku juga mengikuti peraturan  yang  ada.  Tidak  disediakannya  jaminan  sosial  dan  fasilistas  kesehatan  dan keselamatan  kerja  atau  K3  dalam  pelaksanaan  program  pemagangan  ini  juga  tidak tertuangnya  jumlah  nominal  uang  saku  yang  akan  diterima  peserta  pemagangan seharusnya  membuat  perjanjian  pemagangan  program  pemagangan  MSIB  batal  demi hukum atau dianggap tidak pernah ada perjanjian pemagangannya.
Secara  yuridis  materi  muatan  perjanjian  pemagangan  sudah  di  tentukan  dalam Undang-Undang  Ketenagakerjaan  dan  Permaenaker  Nomor  6  Tahun  2020.  Ketentuan- ketentuan tersebut sudah seharusnya di terapkan oleh para pihak pada saat melakukan perjanjian.  Namun  dalam  penyelenggaraan  program  pemagangan  Kampus  Merdeka  ini,
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 666-678 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
syarat-syarat mendasar yang menjadi hak peserta pemagangan tidak tertuangkan dalam perjanjian  pemagangan.  Jika  perjanjian  ingin  dianggap  sah  maka  dalam  membuat perjanjian harus mencantumkan syarat syarat yang sesuai pada peraturan yang di tetapkan oleh Negara.
Perjanjian  pemagangan  termasuk  dalam  perjanjian  formil  karena  perjanjian pemagangan  harus  dibuat  dalam  tertulis  serta  ditandatangani  sebagaimana  yang  di syaratkan  dalam  peraturan  yang  berlaku.  Jika  perjanjian  itu melanggar Undang-Undang maka dapat dikatakan perjanjian ini Batal Demi Hukum dan posisi Peserta Pemagang dapat berganti  menjadi  Pekerja/Buruh.  Jika  perjanjian  ingin  dianggap  sah  perusahaan  dalam membuat perjanjian harus mencantumkan syarat syarat yang sesuai pada peraturan yang di tetapkan oleh Negara. Dan setiap perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak akan  dianggap  sah  dan  mengikah  sejak  adanya  kesepakatan  seperti  yang  diatur  dalam pasal 1320 BW.

## D. Kesimpulan dan Saran
Pelaksanaan pemagangan program “Kampus Merdeka” oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi memfasilitasi mahasiswa untuk dapat melakukan pemagangan dalam negeri di mitra  program ini. Ini merupakan inisiasi yang baik karena sebelumnya pelaksanaan  pemagangan  hanya  dikontrol  oleh  pihak  universitas  masing  masing mahasiswa.
Namun,  dalam pelaksanaannya  masih  menimbulkan  kekosongan  hukum  bagi  peserta pemagangan.  Aspek  ketenagakerjaan  belum  cukup  disokong  dalam  program  “Kampus Merdeka”  ini. Pemenuhan  hak  peserta  magang program  “Kampus  Merdeka”  oleh Kementerian  Pendidikan,  Budaya,  Riset  dan  Teknologi  masih  belum  sesuai  ketentuan berdasarkan  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  6    Tahun  2020  tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri yang di mana pelaksanaan pemagangan harus disertakan  perjanjian  pemagangan  tertulis  yang  di  mana  di  dalamnya  meliputi  hak mahasiswa  yaitu  juga  memperolah  fasilitas  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  dan diikutsertakan  dalam  program  jaminan  sosial  juga  nominal  uang  saku  yang  jelas  pada perjanjian pemagangan. Hal ini akan berdampak pada status kepegawaian peserta magang.
Hendaknya  program  Kampus  Merdeka  ini  harus  melalui  peninjauan  dari  sisi ketenagakerjaan  terlepas  dari  tujuan  programnya  yang  sangat  berpusat  pada  kesiapan mahasiswa  dalam  persaingan  pasar  kerja  bukan  hanya  dari  sisi  pendidikan  karena pemagangan  merupakan  bagian  dari  ketenagakerjaan.Pemerintah  perlu  lebih memperhatikan penyelenggaraan program yang terbilang baru ini, terlebih perjanjian yang dikeluarkan.  Dengan  tidak  memberikan  fasilitas  kesehatan  dan  keselamatn  kerja  juga mengikutsertakan  peserta  magang  dalam  jaminan  sosial  berarti  tidak  memberikan perlindungan  kepada  perserta  magang  selama  pemagangan  berlangsung.  Tidak  adanya pencantuman  nominal  uang  saku  yang  seharusnya  diterima  peserta  magang  dalam perjanjian  pemagangan  memberi  ruang  kosong  untuk  terjadinya  kejahatan  seperti penggelapan dan korupsi.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 666-678 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .

## E. Biodata Singkat Penulis
Abi Hasan S.H . merupakan seorang lulusan Sarjana Hukum dengan pengalaman kerja di Start Up Multi National di bidang Sumber Daya Manusia yang sekarang berkarir di bidang Banking. Penulis dapat dihubungi melalui email: abihben.work@yahoo.com Dr.  Siti  Hajati  Hoesin,  S.H.,  M.H.,  C.N. menjadi  Staf  Pengajar  Bidang  Studi  Hukum Administrasi  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  sejak  tahun  1988.  Beliau memperoleh  gelar  Sarjana  Hukum,  Magister  Hukum,  dan  Doktor  Ilmu  Hukum  dari Universitas Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: sitihajati@yahoo.com.

## F. Ucapan Terimakasih
Puji  syukur  penulis  panjatkan  kehadirat  Tuhan  Yang  Maha  Esa  atas berkat,  rahmat  dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendukung dalam segala hal. Tidak lupa pula pihak pihak lainnya seperti kerabat, rekan dan teman yang telah menyampaikan dukungan moral untuk  terselesaikannya  jurnal  ini.  Dalam  jurnal  ini,  penulis  menyadari  masih  banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa, cara penyajian maupun penulisannya. Untuk  itu  penulis  sangat  terbuka  menerima  saran  dan  masukan.  Akhir  kata,  penulis berharap semoga jurnal ini bisa memberikan manfaat bagi para pembacanya.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 666-678 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Bangun, Wilson. 2012. Manajemen Sumber Daya. Jakarta. PT Gelora Aksara Pratama.
Gomes, Faustino Cardoso. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia . Yogyakarta. ANDI.
Humalik, Oemar. 2012. Pengembangan SDM Pelatihan Ketenagakerjaan Pendidikan Terpadu . Jakarta. PT Bumi Aksara.
Rusli,  Hardian.  2011. Hukum  Ketenagakerjaan  Berdasarkan  UU  NO.13/2003  Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Lainnya . Bogor. Ghalia Indonesia.
Soekamto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta. UI Press.
Soekamto,  Soerjono  dan  Mamudji,  Sri.  2001. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
-----------.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  tentang  Ketenagakerjaan.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
-----------. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
-----------.  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia  tentang  Tunjangan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2020.