## PERJANJIAN DAN JAMINAN FIDUSIA
Oleh :

## Nazla Khairina, SH./Dr. Kamaruzaman Bustamam

## ABSTRAK
Perjanjian  fidusia  adalah  perjanjian  hutang  piutang  kreditor  kepada  debitor  yang  melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Terdapat sekurangnya dua orang” menunjukkan pada kita  semua  bahwa  suatu  perjanjian  tidak  mungkin  dibuat  sendiri.  Dengan  demikian  setiap tindakan  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  untuk  kepentingannya  sendiri,  tidaklah termasuk  dalam  kategori  perjanjian.  Pernyataan  selanjutnya  yang  menyatakan  bahwa “perbuatan  tersebut  melahirkan  perikatan  di  antara  pihak-pihak  yang  berjanji  tersebut. Pelepasan  hak  atas  jaminan  fidusia  oleh  penerima  fidusia  mengakibatkan  hapusnya  jaminan fidusia,  hal  ini  dapat  terjadi  karena  semata-mata  tergantung  kepada  pihak  penerima  fidusia. Biasanya  pelepasan  tersebut  menjurus  kepada  alasan  subjektif  pemegang  fidusia,  misalnya debitur  dalam  membayar  utang  selalu  tepat  waktu,  dan  beriktikad  baik  untuk  menghindari wanprestasi.
Kata Kunci : Perjanjian, Jaminan Fidusia

## A. PENDAHULUAN
Dalam  perjanjian  konsensuil,  kesepakatan  yang  dicapai  oleh  para  pihak secara lisan, melalui ucapan saja telah mengikat  para pihak.  Ini  berarti bahwa segera setelah para pihak menyatakan persetujuan atau kesepakatannya tentang  hal-hal  yang mereka  bicarakan,  dan  akan  dilaksanakan,  maka  kewajiban  telah  lahir  pada  pihak terhadap siapa yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu,  atau  untuk  tidak  melakukan  atau  berbuat  sesuatu.  Agak  berbeda  dengan perjanjian  konsensuil,  dalam  perjanjian  formil,  kesepakatan  atau  perjanjian  lisan semata-mata antara para pihak  yang berjanji belum melahirkan kewajiban para pihak untuk menyerahan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu  atau  tidak  berbuat  sesuatu.  Selanjutnya  pernyataan  rill  menunjukkan  adanya suatu  perbuatan  nyata  yang  harus  dipenuhi  agar  perjanjian  yang  dibuat  tersebut mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.
Pernyataan selanjutnya dalam perjanjian yang menyebutkan “terdapat sekurangnya dua orang” menunjukkan pada kita semua bahwa suatu perjanjian tidak mungkin dibuat sendiri. Dengan demikian setiap tindakan yang dilakukan oleh orang perorangan untuk kepentingannya sendiri, tidaklah termasuk dalam kategori perjanjian. Pernyataan selanjutnya yang menyatakan bahwa “perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut”, makin mempertegas, bahwa perjanjian melibatkan sekurangnya dua pihak,
yaitu debitor pada satu pihak, sebagai pihak yang berkewajiban; dan kreditor, pada pihak lain, sebagai pihak yang berhak atas pelaksanaan prestasi oleh debitor, sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh debitor.
Dengan  membuat  perjanjian,  pihak  yang  mengadakan  perjanjian,  secara “sukarela”  mengikatkan  diri  untuk  menyerahkan  sesuatu,  berbuat  sesuatu  atau  untuk tidak  berbuat  sesuatu  guna  kepentingan  dan  keuntungan  dari  pihak  terhadap  siapa  ia telah  berjanji  atau  mengikatkan  diri,  dengan  jaminan  atau  tanggungan  berupa  harta kekayaan  yang  dimiliki  dan  akan  dimiliki  oleh  pihak  yang  membuat  perjanjian  atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak  dan  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  maksud  dari  pihak  yang  membuat perjanjian.

## B.Unsur esensialia dalam perjanjian
Unsur  esensialia  dalam  perjanjian  mewakili  ketentuan-ketentuan  berupa  prestasi- prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian  tersebut,  yang  membedakannya  secara  prinsipdari  jenis  perjanjian  lainnya.  Unsur esensialia  ini  pada  umumnya  dipergunakan  dalam  memberikan  rumusan,  definisi  atau pengertian dari suatu perjanjian. Contohnya dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai  barang  dan  harga  karena  tanpa  kesepakatan  mengenai  barang  dan  harga  dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut  batal demi hukum  karena tidak ada hal  tertentu  yang diperjanjikan. 145
Jadi jelas bahwa unsur esensialia adalah unsur  yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak. 146

## C.Unsur naturalia dalam perjanjian
Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah  unsur  esensialianya  diketahui  secara  pasti.  Misalnya  dalam  perjanjian  yang mengandung  unsur  esensialia  jual  beli,  pasti  akan  terdapat  unsur  naturalia  berupa kewajiban  dari  penjual  untuk  menanggung  kebendaan  yang  dijual  dari  cacat-cacat tersembunyi. 147
145 R. soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum …, hlm. 17.
146 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari Perjanjian ..., hlm. 86.
147 Ibid ., hlm. 88-89.
Ketentuan  diatas  tidak  dapat  disimpangi  oleh  para  pihak,  karena  sifat  dari jual  beli  menghendaki  hal  yang  demikian.  Masyarakat  tidak  akan  mentolelir  suatu bentuk jual beli, di mana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya. 148 Dalam hal ini, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal dengan tegas dinyatakan di

## D. Unsur aksidentalia
Dalam  perjanjian,  melainkan  juga  untuk  segala  sesuatu  yang  menurut  sifat perjanjian  diharuskan  oleh  kepatutan,  kebiasaan,  atau  undang-undang”.  Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan- ketentuan  yang  dapat  diatur  secara  menyimpang  oleh  para  pihak,  sesuai  dengan kehendak  para  pihak,  yang  merupakan  persyaratan  khusus  yang  ditentukan  secara bersama-sama  oleh  para  pihak.  Dengan  demikian  maka  unsur  ini  pada  hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Misalnya dalam jual beli adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli. 149
Contohnya dalam perjanjian jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa pihak  debitur  lalai  membayar  utangnya,  dikenakan  denda  2  (dua)  persen  perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya  yang sering ditentukan dalam suatu perjanjian yang bukan merupakan unsur esensial dalam perjanjian. 150
Hukum  Kontrak  ( law  of  contract )  USA,  ditentukan  empat  syarat  sahnya perjanjian,  yaitu:  (1)  Adanya  penawaran  ( offer )  dan  penerimaan  ( acceptance );  (2) Adanya persesuaian kehendak ( meeting of mind ); (3) Adanya konsiderasi/presirasi; (4) Adanya kewenangan hukum para pihak ( competent legal parties ) dan pokok persoalan yang sah ( legal subject matter ). 151 Menurut KUH Perdata (Pasal 1320 atau Pasal 1365 Buku IV NBW). Syarat sah perjanjian meliputi dua hal, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. 152 Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak  yang  berjanji,  dan  kecakapan  dari  pihak-pihak  yang  melaksanakan  perjanjian.
148 Ibid ., hlm. 89.
149 Ibid ., hlm. 89-90.
150 R. soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum …, hlm. 17.
151 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, hlm. 224-225.
152 Ibid ., hlm. 225.
Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan  yang merupakan objek  yang  diperjanjikan,  dan  causa  dari  objek  yang  berupa  prestasi  yang  disepakati untuk  dilaksanakan tersebut  haruslah sesuatu  yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.
Tidak  terpenuhinya  salah  satu  unsur  dari  keempat  unsur  tersebut menyebabkan  cacat  dalam  perjanjian,  dan  perjanjian  tersebut  diancam  dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif),  maupun  batal  demi  hukum  (dalam  hal  tidak  terpenuhinya  unsur  objektif), dengan  pengertian  bahwa  perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian  tersebut  tidak  dapat dipaksakan pelaksanaannya. 153
Syarat  Subjektif  Seperti  telah  dikatakan  di  atas  bahwa  syarat  subjektif  sahnya  perjanjian, digantungkan pada dua macam keadaan: 154
1. Terjadinya kesepakatan secara bebas diantara para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian
Kesepakatan  dalam  perjanjian  merupakan  perwujudan  dari kehendak  dua  atau  lebih  pihak  dalam  perjanjian  mengenai  apa  yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan  harus  dilaksanakan,  dan  siapa  yang  harus  melaksanakan.  Pada dasarnya  sebelum  para  pihak  sampai  pada  kesepakatan  mngenai  hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan  terlebih  dahulu  suatu  bentuk  pernyataan  mengenai  apa yang  dikehendaki  oleh  pihak  tersebut  dengan  segala  macam  persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak. 155
Dalam  Pasal  1321  KUH  Perdata  dijelaskan  bahwa  suatu kesepakatan itu sah apabila diberikan tidak karena kekhilafan , atau tidak dengan paksaan , ataupun tidak karena penipuan . Dengan kata lain, suatu kesepakatan  harus  diberikan  bebas  dari  kekhilafan,  paksaan,  ataupun penipuan. Apabila sebaliknya yang terjadi, kesepakatan itu menjadi tidak
153 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari Perjanjian …, hlm. 94.
154 Ibid .
155 Ibid. , hlm. 95.
sah  dan  perjanjian  yang  dibuat  menjadi  perjanjian  yang  cacat  ( defective agreement ). 156
Ketidaksahan yang disebabkan karena kesepakatan yang diberikan secara tidak bebas , mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan . Sebenarnya ada dua kemungkinan yang terjadi dalam hal syarat perjanjian tidak dipenuhi, yaitu:
1.   kemungkinan  pertama  adalah,  pembatalan  atas  perjanjian tersebut yang pembatalannya dimintakan kepada hakim/ melalui pengadilan. Ini yang disebut dapat dibatalkan .
2.   kemungkinan  kedua  adalah,  perjanjian  itu  batal  dengan sendirinya, artinya batal demi hukum . 157
2. Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang berjanji.
Cakap  bertindak,  yaitu  kecakapan  atau  kemampuan  kedua  belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau wenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUH Perdata, meliputi: (a) anak di bawah umur ( minderjarigheid ), (b)  orang  dalam  pengampuan  ( curandus ),  (c)  orang-orang  perempuan (istri). 158
Oleh  karena  itu,  untuk  melakukan  tindakan  hukum,  orang  yang belum dewasa ( minderjarig/underage ) diwakili  oleh walinya , sedangkan untuk  orang  tidak  sehat  pikirannya  ( mental  incompetent/  intoxicated person )  diwakili  oleh  pengampunya  karena  dianggap  tidak  mampu
( onbevoegd ) untuk bertindak sendiri. 159
Syarat objektif sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam:
1. Adanya objek perjanjian ( onderwerp der overeenkomst )
Suatu  perjanjian  haruslah  mempunyai  objek  tertentu,  sekurang- kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang  sekarang  dan  nanti  akan  ada,  misalnya  jumlah,  jenis  dan bentuknya. 160
156 I. G Rai Widjaya, “ Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) ” (Bekasi: Kesaint Blanc, 2004), hlm. 47.
157 Ibid . 158 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional …, hlm. 225.
159 Ibid ., hlm. 48.
160 Ibid ., hlm. 226.
Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:
(1) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan;
(2) Barang-barang  yang  digunakan  untuk  kepentingan  umum  antara  lain, jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian;
(3) Dapat ditentukan jenisnya; dan
(4) Barang yang akan datang. 161
2. Adanya Sebab yang Halal ( geoorloofde oorzaak )
Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan, keamanan dan ketertiban, umum, dan sebagainya. 162
Undang-undang  tidak  memberikan  pengertian  mengenai  ‘sebab’ ( oorzaak,causa ).  Menurut  Abdulkadir  Muhammad,  sebab  adalah  suatu yang  menyebabkan  orang  membuat  perjanjian,  yang  mendorong  orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud causa yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong  orang  membuat  perjanjian,  melainkan  sebab  dalam  arti  ‘isi perjanjian itu sendiri’ yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. 163

## PEMBAHASAN

## A.Pembebanan Fidusia
Sifat  jaminan  fidusia  adalah  perjanjian  ikutan  dari  suatu  perjanjian  pokok  yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut ini.
a. Dibuat  dengan  akta  notaris  dalam  bahasa  Indonesia.  Akta  jaminan  sekurang-kurangnya memuat:
1. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
161 Maryam  Darus  Badrulzaman,  dkk,  “Kompilasi  Hukum  Perikatan”,  dalam  Titik  Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 222.
162 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional …, hlm. 226.
163 Abdulkadir  Muhammad,  “Hukum  Perikatan”,  dalam  Titik  Triwulan  Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 225.
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
4. Nilai penjaminan;
5. Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.
b. Utang yang perlunasannya dijaminkan dengan jaminan fidusia adalah;
1. Utang yang telah ada;
2. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu;
3. Utang yang pada utang eksekusi yang ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
c. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia.
d. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri kecuali diperjanjikan lain, seperti:
1. Jaminan fidusia, meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
2. Jaminan fidusia, meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. 164

## B. Pendaftaran Jaminan Fidusia.
Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Benda yang dibebani jaminan  fidusia  wajib  didaftarkan.  Pendaftaran  dilakukan  pada  kantor  pendaftaran fidusia. 165
Secara sistematis, tata cara pendaftaran sebagai berikut:
1. Penerima fidusia, kuasa  atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran fidusia pada kantor pendaftaran fidusia;
2. Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
3. Membayar biaya pendaftaran fidusia;
4. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran;
164 Salim, HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) …, hlm. 128-129.
165 Ibid ., hlm. 129.
5. Jaminan  fidusia  lahir  pada  tanggal  yang  sama  dengan  tanggal  dicatatnya  jaminan  fidusia dalam buku daftar fidusia. 166
Apabila  sertifikat  jaminan  fidusia  terjadi  perubahan  terhadap  subtansinya, maka;
1. Permohonan pendaftaran atas perubahan diajukan kepada kantor pendaftaran fidusia;
2. Kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan,  melakukan  pencatatan  perubahan  tersebut  dalam  buku  daftar  fidusia  dan menerbitkan  pernyataan  perubahan  yang  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  sertifikat jaminan  fidusia  (Pasal  16  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia). 167

## B.Hak Mendahului Jaminan Fidusia
Hak  mendahului  diatur  dalam  Pasal  27  sampai  dengan  Pasal  28  Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan hak mendahului  adalah  hak  penerima  untuk  mengambil  perlunasan  piutangnya  atas  hasil eksekusi  benda  menjadi  objek  jaminan  fidusia.  Apabila  benda  yang  sama  dijadikan objek  untuk  lebih  dari  satu  jaminan  fidusia,  maka  hak  yang  didahulukan  diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia. 168
Kreditur  yang  mempunyai  hak  untuk  mendahului  disebut  sebagai  kreditur preferent ,  artinya  kreditur  yang  memiliki  kedudukan  lebih  tinggi  daripada  kreditur- kreditur lainnya. Hak mendahului terjadi karena barang yang dibebani dengan jaminan fidusia  digunakan  untuk  perlunasan  utang  manakala  terjadi  eksekusi  jaminan  karena debitur  cedera  janji.  Kreditur-kreditur  lain  yang  tidak  mempunyai  hak  mendahului (kreditur konkurent ),  dapat  memperoleh  bagian  dari  eksekusi  jaminan  fidusia  setelah kreditur preferent mengambil lebih dahulu perlunasannya. 169

## C. Eksekusi Jaminan Fidusia
Eksekusi adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Eksekusi timbul karena debitor cedera janji atau tidak memenuhi  prestasinya tepat waktunya kepada kreditor. Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 170
Ada empat cara eksekusi benda jaminan fidusia, antara lain:
166 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional …, hlm. 194.
167 Salim, HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) …, hlm. 130-131.
168 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional …, hlm. 195.
169 Gatot, Supramono, Perjanjian Utang Putang , (Jakarta: kencana, 2013), hlm, 92-93.
170 Ibid ., hlm. 125-126.
1. Pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia, yaitu berkekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. 171
Ada tiga kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu:
1. Hasil eksekusi sama dengan nilai pinjaman, maka utangnya dianggap lunas;
2. Hasil  eksekusi  melebihi  penjaminan,  penerima  fidusia  wajib  mengembalikan  kelebihan tersebut kepada pemeberi fidusia;
3. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk perlunasan utang, pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran. 172
Dua  janji  yang  dilarang  dalam  pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia terdapat, yaitu:
1. Janji  melaksanakan  eksekusi  dengan  cara  yang  bertentangan  dengan  Pasal  29  Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999;
2. Janji  yang  memberi  kewenangan  kepada  penerima  fidusia  untuk  memiliki  objek  jaminan fidusia apabila pemberi fidusia cedera janji. 173

## 2.3. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mempunyai beberapa sifat yang perlu diketahui, yaitu:
1. Sifat Jaminan Fidusia
Berdasarkan  ketentuan  pasal  1  butir  2  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia menyatakan bahwa:
jaminan  fidusia  adalah  hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang  berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang  tetap  berada dalam  penguasaan  pemberi  fidusia,sebagai  agunan  bagi  perlunasan  utang
171 Ibid . 172 Ibid . 173 Ibid .
tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  pemberi fidusia terhadap kreditor lainnya.
Ini  berarti  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  secara  tegas  menyatakan jaminan  fidusia  adalah  agunan  atas  kebendaan  atau  jaminan  kebendaan  ( zakelijke zakerheid, security right in rem ) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak ini tidak hapus  karena  adanya  kepailitan  dan  atau  likuidasi  pemberi  fidusia  (Pasal  27  ayat  (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia). 174
Dengan demikian tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa jaminan fidusia hanya merupakan perjanjian obligatoir yang melahirkan hak yang bersifat persoonlijk (perorangan) bagi kreditor. 175
Pasal  4  Undang-Undang  jaminan  Fidusia  juga  secara  tegas  menyatakan bahwa:  “jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian  assesoir  dari  suatu  perjanjian  pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Yang berupa  memberikan  sesuatu,  berbuat  sesuatu,  atau  tidak  berbuat  sesuatu,  yang  dapat dinilai  dengan  uang.  Sebagai  suatu  perjanjian  assesoir,  perjanjian  jaminan  fidusia memiliki sifat sebagai berikut:
a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi. 176

## 2. Sifat Mendahului ( Droit de Preference )
Jaminan  fidusia  menganut  prinsip droit  de  preference .  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  28  Undang-Undang  Fidusia,  prinsip  ini  berlaku  sejak  tanggal pendaftarannya  pada  kantor  pendaftaran  fidusia.  Jadi  disini  berlaku  adagium first registered, first secured . 177
Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud di atas adalah penerima fidusia mengambil  perlunasan  piutangnya  atas  hasil  eksekusi  benda  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia.  Hak  untuk  mengambil  perlunasan  ini  mendahului  kreditor-kreditor lainnya.  Bahkan  sekalipun  pemberi  fidusia  dinyatakan  pailit  atau  likuidasi,  hak  yang
174 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia .., hlm. 131.
175 Ibid . 176 Ibid . 177 Ibid ., hlm. 132.
didahulukan  dari  penerima  fidusia  tidak  hapus  karena  benda  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia  tidak  termasuk  dalam  harta  pailit  pemberi  fidusia.  Dengan  demikian penerima fidusia tergolong dalam kelompok kreditor separatis. 178
Dalam  Pasal  33  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  menyatakan  bahwa: “setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  apabila  debitor  cidera  janji,  batal  demi  hukum”. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa objek jaminan fidusia tidak menjadi bagian harta pailit penerima fidusia, oleh karena  hak kepemilikan atas objek tersebut diperolehnya semata-mata sebagai jaminan. 179

## 3. Sifat Droit de Suite
Jaminan fidusia tetap mengikuti benda  yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. 180
Ketentuan  ini  merupakan  pengakuan  atas  prinsip droit  de  suite yang merupakan  bagian  dari  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  dalam  kaitannya dengan  hak  mutlak  atas  kebendaan  (in  rem).  Namun  demikian  undang-undang  tidak menutup kemungkinan terjadinya pengecualian. Pengecualian atas prinsip ini terdapat dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda persediaan. Sesuai dengan  Pasal  21  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  maka:  "pemberi  fidusia  dapat mengalihkan  benda  persediaan  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  dengan  cara  dan prosedur  yang  lazim  dilakukan  dalam  usaha  perdagangan”.  Pengalihan  di  sini maksudnya  adalah  antara  lain  termasuk  menjual  atau  menyewakan  dalam  rangka kegiatan usahanya. 181
Namun demikian undang-undang menentukan batasan bahwa apabila terjadi cidera  janji  oleh  debitur  dan  atau  pemberi  fidusia  pihak  ketiga,  maka  ketentuan mengenai  pengalihan persediaan tersebut  tidak berlaku. “Cidera janji” tersebut  dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya. 182
Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan yang berupa benda persediaan tersebut wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara.
178 Ibid .
179 Ibid. , hlm. 132-133.
180 Ibid ., hlm. 133. 181 Ibid . 182 Ibid.
Pengertian setara di  sini tidak hanya nilainya tetapi  juga setara jenisnya.  Ini gunanya untuk menjaga kepentingan penerima fidusia. 183
Dalam  hal  pemberi  fidusia  cidera  janji,  maka  hasil  pengalihan  dan  atau tagihan yang timbul karena pengalihan benda persediaan, demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan. 184
Selanjutnya  dalam  Pasal  23  ayat  (1)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia mengatur secara khusus, yaitu:
apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi  fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka hal atau persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia atas benda yang dijaminkan tersebut.
Penjelasan  pasal  ini  memberi  batasan  bahwa  yang  dimaksud  dengan “menggabungkan”  adalah  penyatuan  bagian-bagian  dari  benda  tersebut.  Sedangkan “mencampur” adalah penyatuan benda yang sepadan dengan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pengaturan seperti ini memang perlu mengingat bahwa pada umumnya yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  adalah  barang  bergerak  yang  beraneka  ragam jenisnya.  Sehubungan  dengan  itu  Pasal  23  ayat  (2)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia secara  tegas  menyebutkan  bahwa:  “pemberi  fidusia  dilarang  mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia  yang  tidak  merupakan  benda  persediaan,  kecuali  dengan  persetujuan  tertulis terlebih  dahulu  dari  penerima  fidusia”.  Yang  dimaksud  dengan  benda  yang  tidak merupakan  benda  persediaan,  misalnya  mesin  produksi,  mobil  pribadi,  atau  rumah pribadi yang menjadi objek jaminan fidusia. 185
Pelanggaran  terhadap  larangan  tersebut  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). 186
Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa: “Penerima fidusia tdak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia
183 Ibid ., hlm. 133-134.
184 Ibid ., hlm. 134.
185 Ibid ., hlm. 134-135.
186 Ibid ., hlm. 135.
baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum  sehubungan  dengan  penggunaan  dan  pengalihan  benda  yang  menjadi  objek jaminan fidusia”.
Beban  itu  dilimpahkan  kepada  pemberi  fidusia.  Hal  ini  karena  pemberi fidusia tetap menguasai secara fisik benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan dia yang  memakainya  serta  sepenuhnya  memperoleh  manfaat  ekonomis  dari  pemakaian benda  tersebut.  Jadi  sudah  sewajarnya  pemberi  fidusia  yang  bertanggung  jawab  atas semua akibat dan resiko yang timbul berkenaan dengan pemakaian dan keadaan benda tersebut. 187

## 4. Berakhirnya Jaminan Fidusia
Fidusia sebagai jaminan utang tidak mungkin sepanjang waktu berjalan terus- menerus,  akan  tetapi  suatu  saaat  akan  menjadi  hapus  karena  suatu  alasan. 188 Dalam Pasal  25  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia menyebutkan: “jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.
Untuk hapusnya jaminan fidusia karena utang yang dijamin sudah berakhir, ini adalah konsekuensi hukum dari perjanjian jaminan yang sifatnya accessoir , karena pihak  pemberi  fidusia  yang  kedudukannya  sebagai  debitur  telah  mampu  membayar utang  dengan  lunas  pada  waktu  yang  telah  ditentukan.  Jaminan  fidusia  eksistensinya selalu  mengikuti  perjanjian  pokoknya.  Dengan  selesainya  perjanjian  utang  piutang, maka  menjadi  selesai  pula  perjanjian  jaminannya,  karena  sudah  tidak  ada  lagi  utang yang dijamin. 189
Pelepasan  hak  atas  jaminan  fidusia  oleh  penerima  fidusia  mengakibatkan hapusnya jaminan fidusia, hal ini dapat terjadi karena semata-mata tergantung kepada pihak penerima fidusia. Biasanya pelepasan tersebut menjurus kepada alasan subjektif pemegang  fidusia,  misalnya  debitur  dalam  membayar  utang  selalu  tepat  waktu,  dan beriktikad baik untuk menghindari wanprestasi. 190
Mengenai  hapusnya  jaminan  fidusia  karena  musnahnya  benda  yang dijaminkan, dari segi logika dapat dikatakan karena objeknya sudah musnah atau tidak
187 Ibid . 188 Gatot, Supramono, perjanjian utang putang ., hlm, 92-93.
189 Ibid ., hlm. 102-103.
190 Ibid ., hlm. 103.
ada berpengaruh eksekusi yang akan dilakukan kreditur jika nantinya dikemudian hari debitur  wanprestasi.  Apabila  musnahnya  barang  tersebut  karena  di  luar  kesalahan pemberi fidusia mungkin tidak menjadi masalah, akan tetapi jika musnahnya tersebut karena  kesalahan  atau  kekhilafan  pemberi  fidusia,  maka  pemberi  fidusia  harus mengganti barang tersebut, walaupun penerima fidusia tidak menuntutnya. 191
Dengan demikian, dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia  menyebutkan:  “dengan  hapusnya  jaminan  fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kantor pendaftaran fidusia mencoret pencatatan jaminan  fidusia  dari  buku  daftar  fidusia”.  Kemudian  dalam  Pasal  26  ayat  (2) menyebutkan:  “kantor  pendaftaran  fidusia  menerbitkan  surat  keterangan  yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku

## 3.1.  Pertimbangan  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Putusan  terhadap  Perkara Pelanggaran Hukum
3.1.1. Putusan Pengadilan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Pdg
Berdasarkan penelusuran penulis terhadap perkara pelanggaran hukum yaitu perkara mengenai kreditur yang tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia dan perkara mengenai kreditur yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kedua jenis  perkara  ini  terdapat  di  dalam  Putusan  Pengadilan  dengan  Nomor: 32/Pdt.G/2014/PN.Pdg.
Berdasarkan  salinan  putusan  yang  penulis  peroleh,  di  dalam  perkara  ini penggugat selaku pemberi fidusia (debitur) bernama Fifta Meryanti dan tergugat selaku penerima fidusia (kreditur) merupakan perusahaan bernama PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Padang. Adapun perkara atau gugatan ini desebabkan karena: debitur dan  kreditur  membuat  perjanjian  dengan  menggunakan  jaminan  fidusia  berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen dan surat perjanjian ini telah dijadikan alat bukti di persidangan. Kreditur telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada penggugat  berupa  pembiayaan  1  unit  mobil  dumtruck.  Maka  untuk  mendapatkan fasilitas  pembiayaan  dari  kreditur,  penggugat  telah  membayar  uang  muka  pembelian mobil  tersebut  kepada  penjual  mobil.  Setelah  proses  administrasi  terpenuhi,  maka penggugat  telah  menggunakan  mobil  dumtruck  tersebut  dan  juga  telah  membayar
angsuran kreditnya kepada tergugat. Bukti pembayaran uang muka dan angsuran kredit ini telah dijadikan alat bukti di persidangan.
Selanjutnya penggugat dihubungi oleh tergugat untuk diberitahukan adanya masalah  pembayaran  angsuran  kredit  dan  penggugat  juga  dihubungi  oleh  orang kepercayaan penggugat yang mengelola mobil tersebut bahwa telah datang 4 orang yang tidak  dikenal  yang  bermaksud  untuk  melakukan  penarikan  atas  mobil  tersebut. Penggugat  juga  diberitahukan  oleh  tergugat  bahwa  untuk  mengambil  mobil  tersebut maka penggugat harus melunasi semua pembayaran mobil dan jika tidak maka mobil akan dilelang. Dalam hal ini penggugat tidak pernah menerima teguran, peringatan, dan somasi  dari  tergugat  baik  secara  lisan  maupun  tulisan..  Kreditur  juga  menolak  untuk melanjutkan perjanjian pembiayaan konsumen dengan debitur secara sepihak.
Karena debitur tidak menerima perlakuan kreditur dan merasa telah dirugikan sebelah pihak, maka debitur mengirimkan surat kepada kreditur mengenai permintaan dokumen yaitu: turunan perjanjian kredit, akta fidusia, dokumen dan surat-surat lainnya dalam  proses  kredit.  Surat-surat  tersebut  diminta  karena  sejak  ditandatanganinya perjanjian  pembiayaan,  debitur  tidak  pernah  mendapatkan  salinan  perjanjian pembiayaan  tersebut.  Hasil  dari  permintaan  dokumen  tersebut  kreditur  tetap  tidak menyerahkannya.
Kemudian  debitur  juga  mengirimkan  surat  kepada  kantor  wilayah  kementerian hukum  dan  HAM  provinsi  Sumatera  Barat  perihal  data  ada  atau  tidaknya  akta  fidusia  yang didaftarkan  oleh  kreditur.  Tetapi  hasilnya  tidak  ada  pendaftaran  akta  jaminan  fidusia  yang didaftarkan oleh kreditur.
Berdasarkan penyebab pengajuan perkara atau gugatan penggugat di atas, penggugat mengajukan  tuntutan  provisinya  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuannya  dalam  gugatan  yang diajukan. Dari gugatan debitur tersebut, maka kreditur mengajukan eksepsinya, yaitu: tergugat membantah  seluruh  dalil  gugatan  penggugat  dengan  menyerahkan  beberapa  alat  bukti. Penggugat  juga  telah  menghadirkan  dua  orang  saksi  yang  bernama  Masril  dan  Bonny Haryadi.S.
Berdasarkan  gugatan,  eksepsi,  dan  alat  bukti  yang  diajukan  para  pihak  tersebut  di atas,  maka  hakim  melakukan  beberapa  pertimbangan  hukum  yang  intinya  yaitu:  perjanjian antara penggugat dengan tergugat merupakan perjanjian timbal balik di mana masing-masing pihak mempunyai prestasi yang harus dipenuhi yaitu pihak tergugat menyerahkan mobil yang dijual  kepada  penggugat  dan  penggugat  membayar  cicilan  pembayaran  kepada  tergugat. Kemudian  penggugat  telah  beberapa  kali  tidak  membayar  cicilannya,  seharusnya  tergugat
melakukan  peringatan  (somasi)  secara  tertulis,  bukan  melakukan  penarikan  mobil  tanpa pemberitahuan. Tindakan tergugat yang juga melakukan penjualan atas mobil dum truck secara lelang, merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor  42  tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia.  Sehingga  perbuatan  tergugat  merupakan perbuatan wanprestasi  sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal  1239 KUH Perdata. Tergugat juga telah menolak untuk melanjutkan perjanjian kredit secara sepihak dan juga membebankan penggugat untuk melunasi hutangnya.
Pertimbangan  selanjutnya  yaitu  tergugat  juga  tidak  mendaftarkan  fidusia  sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan  Fidusia.  Sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  Nomor 130/PMK.010/2012  tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi  Perusahaan Pembiayaan  yang melakukan  pembiayaan  konsumen  untuk  kendaraan  bermotor  dengan  pembebanan  fidusia dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, dan Pasal 3.
Berdasarkan  beberapa  pertimbangan  hakim  tersebut  di  atas,  maka  hakim menjatuhkan putusan yang  intinya:  tergugat/kreditur  yang  melakukan penarikan  mobil tanpa surat teguran, peringatan, dan somasi terlebih dahulu kepada penggugat/debitur maka tergugat telah  melakukan  perbuatan  ingkar  janji  (wanprestasi),  tindakan  tergugat/kreditur  yang  tidak memberikan  dokumen-dokumen  merupakan  tindakan  yang  tidak  beritikad  baik.  Dengan demikian  tindakan  tergugat  positif  merupakan  tindakan  wanprestasi,  hakim  menyatakan tindakan tegugat/kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap mobil merupakan tindakan yang  melanggar  Pasal  35 Undang-Undang  Nomor 42  Tahun 1999 tentang  Jaminan Fidusia,  dan  tindakan  tergugat/kreditur  yang  melakukan  penjualan  atas  mobil  secara  lelang merupakan wanprestasi. 192

## 3.1.2. Putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Mlg
Berdasarkan penelusuran penulis terhadap perkara pelanggaran hukum yaitu perkara mengenai debitur yang melakukan perbuatan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada  pihak  lain  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia.  Perkara  ini  terdapat  di  dalam putusan pengadilan dengan Nomor:
17/Pid.B/2017/PN.Mlg.
Berdasarkan  salinan  putusan  yang  penulis  peroleh,  di  dalam  perkara  ini  jaksa penuntut  umum  menuntut  terdakwa  atau  pemberi  fidusia  (debitur)  yang  bernama  Erdiq  Dwi Ikhsantyo.  Debitur  membuat  perjanjian  dengan  penerima  fidusia  (kreditur)  yaitu  perusahaan
192 www.putusan.mahkamahagung.go.id,  “ 32/Pdt.G/2014/PN.Pdg-Direktori  putusan-putusan- Mahkamah Agung ”. Diakses melalui situs: https://putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 10 Maret 2018.
yang bernama PT. Astra Sedaya Finance (ACC Finance). Maka tuntutan pidana yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, yaitu: Erdiq Dwi Ikhsantyo telah bersalah melakukan tindak pidana yaitu  mengalihkan,  menggadaikan,  atau  menyewakan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan fidusia.  Perbuatan  terdakwa  diatur  dalam  Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia.  Terdakwa  dijatuhi  pidana  dengan  pidana  penjara  selama  7  bulan dikurangi  selama  terdakwa  berada  dalam  tahanan,  terdakwa  dijatuhi  denda  sebesar  Rp. 2.000.000,-  (dua  juta  rupiah)  subsider  3  bulan  kurungan,  jaksa  penuntut  umum  juga menyerahkan 2 alat bukti yaitu akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia.
Selanjutnya  jaksa  penuntut  umum  menguraikan  peristiwa  ini  yang  disebabkan karena: terdakwa membeli satu mobil toyota avanza dengan cara kredit, kredit tersebut dibiayai oleh kreditur (ACC  Finance)  dengan membuat  surat  perjanjian pembiayaan konsumen.  Atas pembiayaan tersebut terdakwa telah memberikan kuasa kepada ACC Finance dengan jaminan fidusia  dan  menjadikan  1  mobil  tersebut  sebagai  objek  jaminan  fidusia.  Terdakwa  hanya beberapa  kali  saja  membayar  angsuran  kreditnya  kepada  kreditur  dan  terdakwa  juga  telah mengalihkan  1  unit  mobil  tersebut  dengan  cara  disewakan  kepada  Atoy  Priyanto  atau  pihak ketiga yang bukan merupakan subjek di dalam perjanjian.
Berdasarkan  tuntutan  pidana  dari  jaksa  penuntut  umum  di  atas,  maka  untuk membuktikan  dakwaannya,  jaksa  penuntut  umum  telah  menghadirkan  3  orang  saksi  yaitu:  I Gede Sari Putra, Radith Adjie Awalris, dan Marianus Yance manek. Penasehat hukum terdakwa juga  telah  menghadirkan  2  orang  saksi  ahli  yaitu:  Prof.  DR.  Suharningsih,SH  dan  Prof. Masrychin Ruba’I, SH.MS.
Penuntut  umum  juga  menyerahkan  alat  bukti  surat  yaitu:  akta  jaminan  fidusia, sertifikat  jaminan  fidusia,  surat  serah  terima  kendaraan,  surat  gesek  nomor  rangka,  surat pengajuan faktur dan STNK, surat pemesanan kendaraan, surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan  fidusia,  kwitansi  perlunasan  kendaraan  dari  ACC  Finance,  kwitansi  angsuran  uang muka, surat peringatan, dan BPKB.
Di  persidangan  terdakwa  juga  telah  memberikan  keterangan,  antara  lain  yaitu: terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, keterangan yang diberikan ke penyidik sudah benar, terdakwa masih tetap pada keterangan yang ada di BAP, terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan  jaksa  penuntut  umum,  dan  terdakwa  juga  berniat  untuk  mengembalikan  dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya.
Berdasarkan  tuntutan  jaksa  penuntut  umum,  keterangan  terdakwa  di  persidangan serta alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, maka hakim melakukan beberapa pertimbangan hukum yang intinya, yaitu: hakim menimbang mengenai beberapa dasar hukum:
pertama pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kedua Pasal 372  KUHP  maka  majelis  hakim  akan  mempertimbangkan  terlebih  dahulu  dakwaan  pertama yaitu Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1  angka  5  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  menyebutkan bahwa  yang  dimaksud  dengan  pemberi  fidusia  adalah  orang  perseorangan  atau  korporasi sebagai pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan.  Maka  debitur  sebagai pemberi  fidusia  yang  wajib  untuk  memenuhi  prestasinya,  tetapi  debitur  terbukti  tidak melaksanakan  prestasi  tersebut.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas  maka  unsur “pemberi fidusia” telah terpenuhi.
Perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Astra Sedaya Finance dengan terdakwa diikuti juga dengan perjanjian jaminan fidusia maka konsekuensi hukumnya adalah terdakwa berkewajiban  untuk  membayar  angsuran  yang  telah  diperjanjikan  setiap  bulannya,  terdakwa berkewajiban pula untuk membebankan satu mobil dengan jaminan fidusia. kemudian terdakwa terbukti tidak melaksanakan kewajibannya maka PT. Astra Sedaya Finance melakukan teguran sebanyak 3 kali terhadap terdakwa tetapi terdakwa tidak mau membayar dengan alasan mobil telah hilang, sehingga pihak PT. Astra Sedaya Finance mendatangi rumah terdakwa. Terdakwa mengatakan mobil tersebut disewakan ke temannya dan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance untuk mengalihkan dan menyewakan mobil tersebut kepada orang lain. Berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan” telah terpenuhi serta unsur “yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” juga telah terpenuhi.
Dengan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 36 Undang- Undang  Nomor  42  tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  maka  perbuatan  terdakwa  telah memenuhi  unsur-unsur  tersebut  sehingga  terdakwa  terbukti  secara  sah  melakukan  perbuatan pidana. Dengan demikian, karena dalam dakwaan pertama semua unsur telah terpenuhi maka hakim tidak perlu membuktikan dakwaan yang kedua lagi yaitu Pasal 372 KUHP.
Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim juga telah membertimbangkan keadaan  yang  memberatkan  dan  yang  meringankan  terdakwa.  Keadaan  yang  memberatkan yaitu:  terdakwa  telah  meresahkan  masyarakat  dan  perbuatannya  telah  merugikan  PT.  Astra Sedaya  Finance,  kemudian  hal  yang  meringankan  yaitu:  terdakwa  bersikap  sopan  di persidangan, terdakwa memberikan keterangan yang jelas, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa  merupakan  tulang  punggung  keluarga,  dan  terdakwa  belum  pernah  dihukum.
Berdasarkan  pertimbangan  hakim  di  atas,  maka  hakim  menjatuhkan  putusan  yang  intinya, yaitu: terdakwa Erdiq Dwi Ikhsantyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, dijatuhi pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan 15 hari dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan, terdakwa diperintahkan  untuk  ditahan,  serta  menyerahkan  barang  bukti  berupa  akta  jaminan  fidusia, sertifikat  jaminan  fidusia,  surat  serah  terima  kendaraan,  surat  gesek  motor,  surat  pengajuan faktur  dan  STNK,  surat  pemesanan  kendaraan,  surat  perjanjian  pembiayaan  dengan  jaminan fidusia, kwitansi perlunasan kendaraan dari ACC Finance, kwitansi angsuran uang muka, surat peringatan,  dan  satu  buah  BPKB  atas  nama  Erdiq  Dwi  Ikhsantyo,  semua  surat  ini  harus diserahkan kepada kreditur. 193
3.1.3. Putusan Pengadilan Nomor 2212 K/PID.SUS/2015
Berdasarkan penelusuran penulis terhadap perkara pelanggaran hukum yaitu perkara mengenai debitur yang melakukan perbuatan memalsukan, mengubah, dan menghilangkan atau dengan  cara  apapun  memberikan  keterangan  secara  menyesatkan,  yang  jika  hal  tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia. Perkara ini terdapat di dalam putusan pengadilan dengan Nomor: 2212 K/PID.SUS/2015.
Berdasarkan  salinan  putusan  yang  penulis  peroleh,  di  dalam  perkara  ini  jaksa penuntut umum menuntut terdakwa atau pemberi fidusia (debitur) yang bernama Edi Herdiana. Debitur membuat perjanjian dengan penerima fidusia (kreditur) yaitu perusahaan yang bernama PT.  Magna  Finance  Ciamis.  Maka  ringkasan  mengenai  perkara  dan  tuntutan  pidana  yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, yaitu: awalnya terdakwa membeli mobil toyota avanza dan karena tidak tercukupinya biaya maka terdakwa meminta agar PT. Magna Finance Ciamis melakukan  pembiayaan  dengan  cara  kredit.  Terdakwa  dan  PT.  Magna  Finance  Ciamis  juga membuat  surat  perjanjian  pembiayaan  konsumen  dan  perjanjian  jaminan  fidusia.  Seiring berjalannya waktu tergugat sudah beberapa kali tidak membayar angsuran kreditnya. Kemudian kreditur ingin mengambil mobil tersebut, namun  ketika ingin mengambilnya ternyata BPKB dan mobil tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain. Menurut jaksa penuntut umum  perbuatan  terdakwa  tersebut  mengakibatkan  PT.  Magna  Finance  Ciamis  mengalami
193 www.sipp.pn-malang.go.id, “ 17/Pid.B/2017/PN.Mlg-Direktori Sistem Informasi Penelusuran Perkara  Pengadilan  Negeri  Malang ”. Diakses melalui situs: https://sipp.pn-Malang.go.id, tanggal 10 Maret 2018.
kerugian dan perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Jaksa  penuntut  umum  juga  menghadirkan  barang  bukti  berupa:  mobil  Toyota Avanza,  BPKB,  Surat  perjanjian  pembiayaan,  sertifikat  jaminan  fidusia,  dan  akta  jaminan fidusia.  Dengan  demikian,  berdasarkan  tuntutan  dari  jaksa  penuntut  umum,  keterangan terdakwa  serta  beberapa  barang  bukti,  maka  hakim  melakukan  pertimbangan  hukum  yaitu: terdakwa terbukti melakukan tindak pidana memberikan keterangan secara menyesatkan dan melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun terdakwa juga telah bertanggung jawab melunasi hutangnya kepada kreditur dan terdakwa juga telah melakukan perdamaian kepada PT. Magna Finance Ciamis/ kreditur, sehingga diterbitkan surat  penghapusan  hutang  oleh  PT.  Magna  Finance  Ciamis,  sehingga  hubungan  terdakwa dengan PT. Magna Finance Ciamis telah terjalin baik kembali.
Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, maka hakim mengeluarkan putusan yang intinya yaitu: terdakwa atau debitur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana  dengan  sengaja  memberikan  keterangan  secara  menyesatkan,  yang  jika  hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dijatuhkan pidana terhadap terdakwa/debitur dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan, ditetapkan bahwa pidana penjara dan pidana denda tersebut  tidak  usah  dijalankan  kecuali  jika  dikemudian  hari  ada  perintah  lain  sebelum  lewat percobaan  yang  lamanya  satu  tahun  enam  bulan,  terdakwa  melakukan  suatu  perbuatan  yang dapat dipidana, serta menyerahkan barang bukti yang berupa satu unit mobil, satu buah BPKB, satu  berkas  perjanjian  pembiayaan,  satu  berkas  sertifikat  jaminan  fidusia,  satu  berkas  akta jaminan fidusia, dan satu buah buku tabungan, agar semua surat ini dapat dikembalikan kepada debitur. 194
3.2. Kesesuaian  Putusan  Hakim  terhadap  Perkara  Pelanggaran  Hukum  dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
3.2.1. Putusan Pengadilan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Pdg
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  telah mengatur mengenai pendaftaran benda yang merupakan objek jaminan fidusia dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa: “(1)
194 www.putusan.mahkamahagung.go.id,  “ 2212K/PID.SUS/2015  Direktori  putusan-putusan- Mahkamah Agung ”. Diakses melalui situs: https://putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 10 Maret 2018.
Benda  yang  dibebani  dengan  jaminan  fidusia  wajib  didaftarkan,  (2)  Dalam  hal  benda  yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku”.
Berdasarkan uraian dari Pasal 11 di atas, di dalam ayat 1 dapat disimpulkan bahwa benda  yang menjadi objek jaminan fidusia harus didaftarkan, karena di dalam pasal tersebut mempunyai unsur “wajib”, itu artinya pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak boleh jika tidak didaftarkan walaupun benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut berada di luar negeri atau di luar wilayah Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ayat 2.
Kemudian  di  dalam  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia juga dijelaskan, bahwa:
(1) Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11  ayat  (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia
(2) Untuk  pertama  kali,  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  didirikan  di  Jakarta  dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
(3) Kantor pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman
(4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden
Berdasarkan  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan,  hakim  telah menyatakan bahwa tergugat telah terbukti tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran  fidusia.  Dengan  demikian,  hakim  menjatuhkan  putusan  terhadap  tergugat  yaitu apabila  dari  hasil  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  kesalahan  tergugat  atas  perbuatannya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan memperhatikan dasar hukumnya, yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjelaskan tentang pendaftaran  jaminan  fidusia  dan  konsekuensi  dari  tidak  terpenuhinya  bunyi  dari  Pasal  11 tersebut, maka hakim menjatuhkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang menjelaskan tentang sanksi bagi setiap orang yang sengaja memalsukan, dan  mengubah,  menghilangkan  atau  dengan  cara  apapun  memberikan  keterangan  secara menyesatkan.
Selanjutnya  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia  mengatur  mengenai  perbuatan  wanprestasi  dan  pelaksanakan  eksekusi  atas  benda jaminan fidusia yaitu:
Dalam Pasal 29 ayat (1) mengatakan bahwa:
Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
b. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
c. Penjualan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  atas  kekuasaan  penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil perlunasan piutangnya dari hasil penjualan;
d. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
Dalam Pasal 31 mengatakan bahwa: “dalam hal benda yang objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Dari kedua bunyi pasal tersebut di atas  yaitu pada Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31, kreditur melakukan eksekusi penarikan terhadap objek jaminan fidusia yang dilakukan harus sesuai  dengan  ketentuan  dari  pasal-pasal  tersebut.  Jika  eksekusi  penarikan  dilakukan  tidak sesuai  dengan pasal-pasal  tersebut  maka konsekuensinya dapat  dilihat dalam  Pasal  32  yaitu: “setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum”.
Di  dalam  perkara  ini  hakim  juga  melakukan  pertimbangan  dalam  menjatuhkan putusan  bahwa  tergugat  telah  melakukan  perbuatan  wanprestasi  karena  tergugat  melakukan penarikan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa surat teguran, peringatan, dan  somasi  kepada  penggugat.  Kemudian  tergugat  juga  menjual  benda  yang  menjadi  objek jaminan fidusia tersebut secara lelang. Dengan demikian, hakim menjatuhkan putusan terhadap tergugat  yaitu  apabila  dari  hasil  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  kesalahan  tergugat  atas perbuatannya  adalah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  dengan  memperhatikan  dasar hukumnya,  yaitu  melanggar  ketentuan  Pasal  29  ayat  (1)  dan  dijatuhkan  Pasal  32  Undang- Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Berdasarkan  putusan  hakim  terhadap  perkara  yang  dilakukan  kreditur  yang  tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia yang penulis teliti, apabila dikaitkan dengan Pasal 11, dan Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  maka  ditemukan
kesesuaian  antara  putusan  hakim  dan  dasar  hukum  yang  berlaku.  Kemudian  mengenai perbuatan wanprestasi dan eksekusi penarikan terhadap objek jaminan fidusia secara melawan hukum hakim juga memperhatikan Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-Undang  Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka putusan hakim juga telah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.  Dengan  demikian, karena  dasar-dasar  hukum yang  berlaku  tersebut  telah terpenuhi, maka tergugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.
3.2.2. Putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Mlg
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  telah mengatur mengenai peraturan tentang larangan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu di dalam Pasal 23 ayat (2) yang mengatakan bahwa: “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.
Untuk  melindungi  kepentingan  kreditur  terhadap  kemungkinan  penyalahgunaan kewenangan benda  yang merupakan objek jaminan fidusia  yang  dimiliki oleh debitur sesuai dengan ketentuan dalam pasal 23 ayat (2) di atas, maka debitur dapat dikenakan suatu ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Di dalam Pasal 36 dikatakan bahwa:
Pemberi  fidusia  yang  mengalihkan,  menggadaikan,  atau  menyewakan  benda  yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Dengan  demikian,  apabila  debitur  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan mengalihkan,  menggadaikan,  atau  menyewakan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia kepada  pihak  ketiga  serta  tanpa  sepengetahuan  dan  seizin  dari  kreditur,  maka  debitur  harus menerima akibat dari perbuatannya berupa hukuman  yang terdapat  dalam  Pasal  36 Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia.  Di  dalam  Pasal  36  telah  mengatur secara jelas dan tegas mengenai sanksi pidana yang diberikan kepada debitur (pemberi fidusia) dan kreditur terlindungi oleh hukum.
Berdasarkan  perimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan,  hakim  melihat  dan telah  memutuskan  bahwa  perbuatan  terdakwa  telah  memenuhi  unsur-unsur  hukum  yang terdapat dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka
terdakwa  (debitur)  terbukti  melakukan  perbuatan  mengalihkan,  menggadaikan,  atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Berdasarkan  analisis  penulis  terhadap  pertimbangan  hukum  hakim  dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara menggadaikan, mengalihkan, dan menyewakan objek jaminan  fidusia  yang  dilakukan  dengan  sengaja  oleh  terdakwa  atau  debitur  dengan mempertimbangkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka ditemukan kesesuaian antara putusan hakim dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3.2.3. Putusan Pengadilan Nomor 2212 K/PID.SUS/2015
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  telah mengatur mengenai  peraturan tentang penipuan dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia yaitu di dalam Pasal 35 yang mengatakan bahwa:
Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara  apapun  memberikan  keterangan  secara  menyesatkan,  yang  jika  hal  tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Bunyi  pasal  di  atas  merupakan  suatu  ketentuan  umum  yang  tidak  hanya tertuju kepada pemberi/debitur saja, tetapi juga tertuju kepada penerima fidusia/ kreditur dan  bahkan  pihak  ketiga.  kemudian  dengan  mengingat  akan  beratnya  hukuman,  dan dengan mengingat kepada praktek yang terjadi selama ini, maka ketentuan dalam Pasal 35  kiranya  hanya  tertuju  kepada  pemberian  jaminan  fidusia  yang  telah  didaftarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Fidusia saja.
Kemudian Pasal 35 juga menjelaskan salah satu konsekuensi dari perbuatan tersebut yaitu bahwa apabila perbuatan penipuan tersebut diketahui oleh salah satu pihak maka perjanjian fidusia menjadi tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi. Jika dilihat dalam  pasal  1321  KUH  Perdata  dijelaskan  bahwa  suatu  kesepakatan  itu  sah  apabila diberikan  tidak  karena kekhilafan ,  atau  tidak  dengan paksaan ,  ataupun  tidak  karena penipuan . Dengan kata lain, suatu kesepakatan harus diberikan bebas dari kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Apabila sebaliknya  yang terjadi, kesepakatan itu menjadi
tidak  sah  dan  perjanjian  yang  dibuat  menjadi  perjanjian  yang  cacat  ( defective agreement ). 195
Berdasarkan  perimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan,  hakim  telah memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan penipuan kepada kreditur dalam melaksanakan perjanjian dengan jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Berdasarkan  analisis  penulis  terhadap  pertimbangan  hukum  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  terhadap  perkara  penipuan  yang  dilakukan  oleh  debitur  (terdakwa) terhadap  kreditur  yaitu  PT.  Magna  Finance  Ciamis,  sehingga  hakim  menggunakan  Pasal  35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka ditemukan kesesuaian antara  putusan  hakim  dengan  perbuatan  terdakwa  atau  ketentuan  hukum  Pasal  35  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia.  Dengan  demikian  terdakwa  atau debitur harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan sengaja terhadap kreditur.

## KESIMPULAN
1.  Di  dalam  putusan  pengadilan  nomor  32/Pdt.G/2014/PN.Pdg,  hakim mempertimbangkan  beberapa  hal  yaitu:  perbuatan  kreditur  yang  melakukan eksekusi  penarikan  terhadap  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  tanpa melakukan somasi terlebih dahulu merupakan perbuatan wanprestasi, perbuatan kreditur yang menjual objek jaminan fidusia secara lelang merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang  Jaminan  Fidusia,  dan  perbuatan  kreditur  yang  tidak  mendaftaran  akta jaminan fidusia merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  dan  Peraturan  Menteri Keuangan RI nomor 130/PMK.010/2012.
2.  Di  dalam  putusan  pengadilan  nomor  17/Pid.B/2017/PN.Mlg,  hakim mempertimbangkan  beberapa  hal  yaitu:  debitur  terbukti  mengalihkan  kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia sesuai unsur-unsur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang terdiri dari: unsur pemberi fidusia, unsur mengalihkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan unsur yang dilakukan tanpa persetujuan
195 I. G Rai Widjaya, “ Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) ”…, hlm. 47.
tertulis  terlebih  dahulu  dari  penerima  fidusia.  Selanjutkan  hakim mempertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  dan  keadaan  yang meringankan terdakwa atau debitur.
3.  Di dalam putusan pengadilan nomor 2212/PID.SUS/2015, hakim mempertimbangkan beberapa hal yaitu: debitur terbukti memberikan keterangan secara menyesatkan dan melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia.  Selanjutkan  hakim  juga  mempertimbangkan keadaan  yang  memberatkan  dan  keadaan  yang  meringankan  terdakwa  atau debitur.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. 2014. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Badrilzaman,  M.D.,  Sjahdeini,  S.M.,  Soepraptomo,  H.,  Djamil,  E.,  dan  Soenandar,  T.  2001. Kompilasi Hukum Perikatan . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Fuadi, Munir. 2003. Jaminan Fidusia . Bandung: citra aditya bakti.
Marzuki, Peter Mahmud. 2006. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
Muhammad, Abdulkadir. 1990. Hukum Perikatan . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Rai Widjaya, I.G. 2004. Merancang suatu kontrak (Contract Drafting) . Bekasi: Kesaint Blanc.
Salim, HS. 2001. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) . Jakarta: Sinar Grafika.
Satrio,  J.  2005. Hukum  Jaminan:  Hak  Jaminan  Kebendaan  Fidusia .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Soeroso,  R.  2010. Perjanjian  di  Bawah  Tangan  Pedoman  Praktis  Pembuatan  dan  Aplikasi Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Subekti, R. 1989. Perkembangan Lembaga-Lembaga Jaminan di Indonesia,  BPHN . Jakarta: Bina Cipta.
Supramono, Gatot. 2013. Perjanjian Utang Piutang . Jakarta: Kencana.
Supramono, Gatot. 2009. Perbankan dan Masalah Kredit . Jakarta: Rineka Cipta.
Tutik, Titik Triwulan. 2008. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional .  Jakarta: Kencana.
Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani . 2003. Jaminan Fidusia . Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Gundar, febi. “Tekhnik Pengumpulan Data”, http://febigundar.blogspot.co.id/2011/12/tekhnik- pengumpulan-data-studi.html.
Pribadi,  Unan,  “ pelanggaran-pelanggaran  Hukum  dalam  perjanjian  kredit  dengan jaminan  fidusia ”,  https://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya- ilmiah-lainnya/183-pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam-perjanjian- kredit-dengan-jaminan-fidusia.
www.suduthukum.com,“ DefinisiPelanggaran ”,
https://www.suduthukum.com/2017/03/definisi-pelanggaran.html.
www.putusan.mahkamahagung.go.id,  “ 32/Pdt.G/2014/PN.Pdg-Direktori putusan- putusan-Mahkamah Agung ”, https://putusan.mahkamahagung.go.id .
www.sipp.pn-malang.go.id, “ 17/Pid.B/2017/PN.Mlg-Direktori Sistem Informasi Penelusuran  Perkara  Pengadilan  Negeri  Malang ”,  https://sipp.pn-
Malang.go.id.
www.putusan.mahkamahagung.go.id,  “ 2212K/PID.SUS/2015  Direktori  putusan- putusan-Mahkamah Agung ”, https://putusan.mahkamahagung.go.id.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.