## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    911-914   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3053

## Dampak KDRT terhadap Jumlah Penurunan Angka Pernikahan di KUA Medan Amplas
Wulan Febriyanti 1 , Aminah Rambe 2 , M. Zulfri Hakim 3
1,2,3 Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Studi Agama-Agama UIN Sumatera Utara wulanfebriyanti1802@gmail.com 1
ABSTRACT Marriage is a marriage contract between a man and a woman in accordance with legal provisions  and  religious  teachings. Some comments suggest holding a reception after the marriage contract is held so that it becomes an announcement that the bride and groom are legally  obedient religion and state. This research will discuss the decline in the number of marriages due to the rise of domestic violence in Indonesia, both  at the KUA and at home, hopefully it will be useful to strengthen knowledge about proper marriage procedures, due to the many behaviors of domestic violence. As determined by the Indonesian government. This study took cases in the Medan Amplas area, to be precise in the KUA of Medan Amplas District. This study aims to analyze the increase in the number of marriages during a time when cases of domestic violence were rampant, including collecting the reasons given by some people who chose to marry during a time when domestic violence was rampant and the responses of KUA Medan Amplas officials.
Keywords : impact, domestic violence, decline, marriage.
ABSTRAK Perkawinan  adalah  akad     nikah  antara  seorang     pria     dan     seorang      wanita sesuai  dengan  ketentuan  hukum dan ajaran agama.  Beberapa  komentar  menyarankan serta  adakannya  resepsi  setelah  akad  nikah  dilangsungkan  sehingga  menjadi pengumuman  bahwa  kedua  mempelai  itu  sah    menurut  agama  dan  negara.  Dalam penelitian kami kali ini tentunya berkaitan dengan masalah penurunan angka pernikahan yang  disebabkan  ramainya  KDRT  di  Indonesia,baik  itu  di  KUA  ataupun  disekitar lingkungan  sendiri,dan  kami  berharap  untuk  bisa  memperdalam  pengetahuan- pengetahuan tentang bab pernikahan yang baik dan benar untuk mengurangi banyaknya perilaku KDRT.Yang mana telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Penelitian kami ini mengambil kasus di daerah Medan Amplas  di KUA Kecamatan Medan Amplas. Penelitian ini tentunya memiliki tujuan  untuk mengetahui data peningkatan angka pernikahan pada saat tingginya kasus KDRT, dan juga pengumpulan data sebab-sebab yang dikeluhkan oleh sebagian  masyarakat  yang  memilih  untuk melangkah kejenjang pernikahan pada masa tingginya  kasus  KDRT  dan  bagaimana  pandangan atau respon para staff di KUA Medan Amplas.
Kata kunci : dampak, kdrt, penurunan, pernikahan.

## PENDAHULUAN
Pada penelitian ini kita telah mengetahui,pada saat sekarang kita hidup ditengah-tengah  keramaian yang saling bersosialisasi .Perilaku  KDRT ini sudah lama  terjadi  tetapi  sekarang  sedang  marak-maraknya  akibat  dilakukan  oleh banyak dari kalangan artis sehingga menjadi buming,tahun 2022 tepatnya bulan Oktober.Tidak butuh waktu lama berita tersebut menyebar ke beberapa kota atau daerah yang ada di indonesia. Berita tersbut mulai menyebar saat lesti melaporkan KDRT pada awal Oktober, awalnya hanya masyarakat biasa yang mengalami KDRT

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    911-914   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3053
tersebut, kemudian menjadi buming akibat artis artis indonesia yang mengalami KDRT. Tentunya setelah berita KDRT tersebar luas ke Indonesia . Selain perlindungan dari  hukum,pencegahan  KDRT  dari  pemerintah  dapat  dilakukan  dengan kebijakan,komunikasi,  informasi  dan  bertukar  pikiran.  Pencegahan  dimaksud diantaranya  adalah  mencegah  berlangsungnya  tindak  pidana,  memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Selain itu, diharapkan pula  masyarakat  dapat  memberikan  dukungan  moral  yang  positif  dan  tidak menyalahkan. Sebab, korban KDRT, terutama yang berulang pasti akan mengalami trauma, sehingga jangan sampai membuat korban semakin tertekan. Sementara, Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan (PUG dan PP)  DP3APPKB,  Chotty  Haryati,  SH,  selaku  Ketua  penyelenggara  kegiatan sosialisasi  menuturkan,  kegiatan  tersebut  dimaksudkan  untuk  meningkatkan pemahaman  masyarakat  tentang  pencegahan  terhadap  kekerasan,  khususnya perempuan dan anak-anak berbasis masyarakat.
Undang  undang  No.  23  Tahun  2004  merupakan  kebijakan  publik  yang bertujuan  menghapus  kekerasan dalam rumah tangga. Meski undang undang ini sarat  dengan  nilai  nilai  yang  dipengaruhi  oleh  pemahaman  tentang  hak  asasi manusia dan kesetaraan gender, yang intinya memberlakukan kesetaraan laki laki dan perempuan,  namun dalam pemberlakuannya di Indonesia masih belum mampu menekan tingkat kekerasan dalam rumah tangga dinegara ini.
Disejumlah  daerah  yang  nilai nilai budaya patriarkhi masih tinggi,   tingkat kekerasan dalam rumah tangga sangat memprihatinkan. Sehingga UU No. 23 Tahun 2004 kurang berjalan efektif. Bahkan tidak jarang, dalam implementasi UUPKDRT, terdapat  kontradiksi  kebijakan  pejabat  disejumlah  daerah,  sehingga  usaha menanggulangi KDRT berjalan stagnan bahkan mengalami kemunduran.
Menurut data dari KemenPPPA, hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus  KDRT  di  seluruh  Indonesia,  sebanyak  79,5%  atau 16.745 adalah korban perempuan. Selain data tersebut, yang bisa kita soroti dari data dari KemenPPPA itu adalah KDRT juga menimpa laki-laki sebanyak 2.948 menjadi korban. Jadi, laki- laki  dan  perempuan  tidak  boleh  abai  karena  masing-masing  memiliki  resiko menjadi korban KDRT.

## M ETODE PENELITIAN
Pada kasus ini metode penelitian yang kami lakukan merupakan metode studi lapangan dengan metode kualitatif yang mana metode ini adalah deskriptif kualitatif,yang berarti penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau bacaan  yang  sistematis  atau  akurat dalam permalasahan yang terjadi ditengah masyarakat  atau  wilayah  tertentu.  Dalam  pengumpulan  data  menggunakan  metode kualitatif  ini  yaitu  dengan  melakukan  wawancara  dan  pengumpulan  dokumen.  Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Wawancara untuk menambahkan data dan pandangan ataupun pendapat melalui pemikiran dari masyarakat ataupun staaf. Data yang diperoleh tersebut dapat kami gunakan dalam proses penelitian dalam bidang pendidikan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    911-914   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3053
yakni,buku,jurnal  dll.  Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  kali  ini  dapat didasarkan dari observasional, dokumentasi dalam studi yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tabel. 1. Hasil Jumlah Pernikahan  KUA Medan Amplas
Pada tahun 2019 yang mana pada saat itu tingginya kasus KDRT yang terjadi mendapatkan data bahwa 884 kasus yang tercatat dalam kasus KDRT,dan saat tahun 2021 tercatat penurunan dalam pernikahan yang disebabkan tingginya kasus KDRT yang terjadi di Indonesia. 60 pernikahan yang tercatat pada tahun ini dan pada saat tahun 2021 tingginya angka pernikahan yang tercatat adalah sebab dari kemiskinan dan terjadi kehamilan diluar pernikahan (Marriage by accident)

## Peran KUA Medan Amplas Menanggulangi  Pernikahan
Kantor urusan agama (KUA) ini berada di jl. Garu VI no. 66, Seperti yang kita  ketahui  di  Indonesia  sendiri,  pencatatan  perkawinan  bagi  umat Islam dilakukan  di  Departemen  Agama (KUA). Departemen Agama (KUA) merupakan organisasi Kementerian Agama di tingkat kabupaten yang memberikan pelayanan langsung  kepada  umat  Islam. Kantor ini memberikan pelayanan  kepada  warga muslim Indonesia dalam hal perkawinan dan pembinaan keluarga muslim menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pencatat kependudukan atau perwakilan pencatat status sipil (penghulu).
Pernikahan  yang  dilangsungkan  di  KUA,  Kecamatan  Jekulo,  Kabupaten Kudus pada masa maraknya KDRT oleh pasangan yang telah menginjak usia dewasa dan  siap   menikah  dan  berumah  tangga.  Namun,  masih  banyak  pasangan  yang belum cukup  umur untuk memiliki KUA untuk menikah. Penyebab utamanya adalah karena pernikahan yang tidak  disengaja  atau  kehamilan  yang  tidak  sah.  Mereka harus segera menikah. Ia juga mengakui bahwa di awal berita KDRT, acara pernikahan yang berlangsung di KUA sempat menurun. Namun, seiring dengan merebaknya KDRT dan orang-orang yang lelah menambahkan new normal   atau  rutinitas  baru yang menjadi  hal  biasa,  mereka  yang  sebelumnya  menunda  pernikahan karena  takut akan  KDRT  mulai  tidak  berani  menyelenggarakan  pernikahan. Kantor Urusan Agama,  Kecamatan  Jekulo,  Kabupaten  Kudus juga mengikuti aturan  yang  sangat

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    911-914   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3053
ketat. Seperti penasehatan sebelum pernikahan,pemikiran yang sudah dewasa dan siap  menjalankan  rumah  tangga,menikah  dengan  pasangan  yang benar benar ia cintai,dll.  Upaya ini dilakukan agar setiap orang dapat terus melakukan kebaikan yaitu menikah, tetapi juga untuk mencegah KDRT.

## KESIMPULAN
Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tidak berjalan  efektif  karena  dalam  penerapannya  masih  banyak  kasus  yang  tidak diselesaikan  lewat  jalur hukum dan terhenti pada pihak kepolisian saja sehingga menghambat  kinerja  Undang-Undang  PKDRT  tersebut  namun  Undang-Undang PKDRT  telah  memberikan  perlindungan  bagi hak perempuan dari tindak pidana KDRT khususnya kekerasan fisik oleh suami. Perempuan sudah berani mengadukan tindak  pidana  KDRT  yang  menimpa  dirinya.  Selain  itu  adanya  kerja  sama  dar i berbagai  lembaga  swadaya  masyarakat  bisa  mendukung  implementasi undangundang KDRT agar bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana KDRT dan adanya undang-undang khusus tersebut membuat para suami akan berpikir dua kali untuk  melakukan  tindak  pidana  KDRT  oleh karena sanksi pidananya yang cukup berat.

## DAFTAR PUSTAKA
Azizah,Alfinna Ikke Nur "Pengadaan Walimatul 'Ursy di Masa  Pandemi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara", Maqashid, Vol. 3, No. 2, (2020)
Hukum Islam dan Hukum Negara", Maqashid, Vol. 3, No. 2, (2020)
Mufidah, Fina "Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-
19  Perspekti  Maqashid  Syari'ah  (Studi  di  KUA  Kecamatan  Pabelan Kabupaten Semarang), Skripsi S1, Salatiga: IAIN Salatiga, 2020,
Rofiq, Ahmad Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2013) Wawancara dengan Muh. Tasor di Kudus, 2022 “Pernikahan yang
Terjadi Selama Pandemi” Azizah,Alfinna Ikke Nur  "Pengadaan Walimatul
'Ursy  di  Masa  Pandemi dalam Perspektif
Rofiq,  Ahmad Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2013)
Wawancara dengan Nor Hidayah di Kabupaten Kudus, 2022 “Alasan Melaksanakan Resespsi Pernikahan Saat Pademi
Wawancara dengan ustadz M. Tolib Harahap S. Ag, M.A di Medan Amplas, tanggal 21
November 2022.