## PELEMBAGAAN PROGRAM UNIT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BENGKULU REGIONAL DEVELOPMENT PROJECT DESA MUARA PAYANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Achmad Aminudin 1
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Bengkulu
Abstract: This  research  was  done  in  Muara  Payang  village,  District  of  South Bengkulu, predominantly inhabited by Serawai Tribe. A key informant composed of UPKD committee, POKJA members and 10 members of UPKD were the unit of  analysis  to  reveal  the  phenomenon  investigated  using  purposive  random sampling.  Information  from  the  field  was  obtained  through  methods  of  in-depth interview, group discussion, and observation. Data were analysed descriptive and qualitatively. The objective of this research was to reveal the patterns of this rural economic  self-sufficiency  and  sustainability  of  UPKD  program  of  Muara  Payang village  in  order  to  improve  the  self-sufficiency  and  Institutionalization  of  UPKD program of Muara Payang village in order to improve the self-sufficiency ability of the targeted group in rural areas and the possibility of empowering it in order to develop the self-sufficiency of the rural community. Field data has shown a fairly high  level  of  institutionalization  of  the  program,  indicated  by  the  democratic leadership  of  the  UPKD  chair  and  all  administrators.  Also,  the  ability  of  target group members to explore and utilize local resources, provide time, energy, funds and  thoughts  in  the  implementation  and  development  of  the  UPKD  program continuously. Also the process of Productive Economic Activities, the formation of Pokmas  and  Identification  of  Activities,  Funds  Revolving,  and  productive economic activities are in accordance with the implementation guidence.
.
Keywords : Institutionalization, village finance, Regional Development Project.

## LATAR BELAKANG
Akhir-akhir  ini  Pelembagaan  telah menjadi  nilai  dan  ukuran keberhasilan pada  setiap  program  pembangunan.  Salah  satu  program  pemerintah  Daerah Propinsi  Bengkulu  sebagai  manifestasi  strategi  pemerataan  maupun  struktural adalah Program  Bengkulu Regional Development Project (BRDP). BRDP adalah proyek  pembangunan  perdesaan  terutama  dalam  mendukung  program  Taman Nasional  Kerinci  Seblat  (TNKS)  diarahkan  untuk  mengurangi  kemiskinan  dan mengembangkan ekonomi perdesaan di Propinsi Bengkulu. Proyek ini mendapat dana  dari  pinjaman  Bank  Dunia.  Proyek  ini  dimulai  pada  tahun  1998  dan berakhir  pada  tahun  2004.  Periode  penyelenggaraan  UPKD  BRDP  paska  2004 s.d 2015 menjadi menarik untuk diteliti secara akademik.
Dalam perjalanannya BRDP sudah mengalami suatu modifikasi program. Secara umum tujuan utama BRDP adalah mengembangkan ekonomi desa. Pada awalnya  tujuan  pembangunan    ekonomi  desa  dilaksanakan  melalui  dua komponen  kegiatan,  yaitu  perbaikan  prasarana  dan  aplikasi  teknologi.  Pada tahun  2000  desain  BRDP  dimodifikasi  dengan  menambahkan  komponen pengembangan ekonomi produktif dalam BRDP. Dengana demikian pada saat ini program  pengembangan  ekonomi  perdesaan  BRDP  dilakukan  dengan  tiga komponen  utama,  yaitu:  (1)  penyediaan  prasarana,  (2)  aplikasi  dengan  tiga komponen utama, yaitu 1)  penyediaan prasarana,  (2) aplikasi teknologi, dan (3) pengembangan ekonomi produktif.
Hasil  dari  redisain  proyek  telah  mengarahkan  program  untuk  usaha pengembang-an  ekonomi  dengan  cara  membangun  lembaga  pembiayaan  di tingkat  desa  yang  dalam  jangka  panjang  diarahkan  untuk  menjadi  lembaga keuangan  mandiri.  Yang  menarik  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  Program UPKD  dimaksudkan  sebagai  usaha  menumbuhkan  kemampuan  masyarakat untuk  dapat  self  sustaining  dan  mampu  menciptakan  Pelembagaan  berbagai proyek pembangunan di saat campur tangan pemerintah berakhir.  Berdasarkan alasan  pemikiran  tersebut,  penelitian  ini  mencoba  mengungkap  bagaimanakah Pelembagaan  program  UPKD?  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan tuntas mengenai aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian.
Penelitian  ini  dilakukan  di  desa  UPKD  di  kabupaten  Bengkulu  Selatan yang  mempunyai  karakteristik  dan  prestasi  desa  dinyatakan  berhasil  dalam melaksanakan  Program  UPKD.  Pemilihan  lokasi  dan  Populasi  penelitian menggunakan  teknik  purposive  sampling.Metode  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  informasi  yang  dibutuhkan  adalah    Analisis  data  sekunder, Observasi  partisiasi,  Kuesioner  sederhana,  Diskusi  Kelompok,    Dept-interview, Wawancara mendalam dengan informan dan tokoh-tokoh kunci lainnya.
Konsep  pelembagaan  digunakan  untuk  mengukur  sejauhmana  tingkat keberhasilan program UPKD dapat melembaga. Program UPKD menjadi kurang berhasil,  jika  kurang  memperhatikan  tahap  persiapan  (sosial  engineering) maupun  pendampingan  serta  tidak  meletakkan  tahap  ini  sebagai  bobot  yang cukup penting dan signifikan.
Selain  itu,  suatu  organisasi  disebut  berhasil,  jika  organisasi  tersebut mampu  menyelenggarakan  fungsi-fungsi  baru  yang  dijalankannya.  Apabila fungsi-fungsi  baru  tersebut  mampu  bertahan  hidup,  memberi  manfaat,  dan memperoleh  dukungan  sehingga  keberadaannya  benar-benar  dapat  dianggap menjadi  kebutuhan  dan  menjadi  salah  satu  norma  yang  kuat  diterima  oleh masyarakat,  maka  organisasi  tersebut  dapat  dianggap  mampu  “melembaga” ( institusionalized ).  Keberhasilan  pelembagaan  diperlukan  adanya  penguatan kapasitas  kelembagaaan  (Darmi,  Titi,  dkk  2017).  Dalam  pelaksanan  penguatan kapasitas  kelembagaan  peran  pemimpin  yang  paling  utama  (  Darmi,  Titi  & Suwitri, Sri, 2016).
Berbagai  program  pembangunan,  baik  yang  pernah  ada  di  Bengkulu Selatan  khususnya,  maupun  di  provinsi  Bengkulu  pada  umumnya  telah memberikan pelajaran bahwa banyak program penanggulangan kemiskinan dan program-program pembangunan lainnya yang telah diimplementasikan cenderung kurang efektif karena tanpa didukung oleh adanya organisasi beserta inovasi-inovasinya yang diterima dan didukung oleh lingkungan eksternalnya.
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Esman  (dalam  Eaton:1972)  yang menyatakan  “institutionalization means that  the organization and its  innovations are  accepted  and  supported  by  the  external  environment”  (organisasi  dapat melembaga  berarti  organisasi  dan  inovasi-inovasinya  telah  diterima  dan didukung oleh lingkungan eksternalnya). Demikian pula  pada organisasi UPKD.
UPKD  dapat  disebut    melembaga  jika  peran  dan  fungsinya  mampu  bertahan hidup,  dapat  memberi  manfaat,  dan  memperoleh  dukungan  sehingga keberadaannya  benar-benar  dapat  dianggap  menjadi  kebutuhan  dan  menjadi salah  satu  norma  yang  kuat  diterima  serta  didukung  oleh  lingkungan eksternalnya.  Apabila  kelima  ukuran  pelembagaan  tersebut  digunakan  untuk mengukur  UPKD  Muara  Payang  maka  dapat  dikatakan  sudah  cukup melelmbaga,  hampir  kelima  komponen  pelembagaan  tersebut  dapat  dilihat  dan dirasakan terdapat pada UPKD Desa Muara Payang.

## PEMBAHASAN
Apa hubungan otonomi daerah dengan institutional building ? Institutional Banyak  ahli  mendefinisikan  Pembangunan  Lembaga  (PL)  adalah  sarana  untuk memberi ‟wadah‟ (organisasi formal-informal, atau bahkan mekanisme, prosedur, ataupun  yang  berbentuk  jaringan).  Publik  atau  warga  bisa    menilai  manakala mereka  telah  belajar  dan  mengetahui  hak-hak  yang  mereka  miliki,  PL  adalah sarana  dan  proses  belajar  bersama  antara  publik  dan  pemerintah  daerah. Konsep  pelembagaan  digunakan  untuk  mengukur  sejauhmana  tingkat keberhasilan program UPKD dapat melembaga. Program UPKD menjadi kurang berhasil,  jika  kurang  memperhatikan  tahap  persiapan  (sosial  engineering) maupun  pendampingan  serta  tidak  meletakkan  tahap  ini  sebagai  bobot  yang cukup penting dan signifikan.
Selain  itu,  suatu  organisasi  disebut  berhasil,  jika  organisasi  tersebut mampu  menyelenggarakan  fungsi-fungsi  baru  yang  dijalankannya.  Apabila fungsi-fungsi  baru  tersebut  mampu  bertahan  hidup,  memberi  manfaat,  dan memperoleh  dukungan  sehingga  keberadaannya  benar-benar  dapat  dianggap menjadi  kebutuhan  dan  menjadi  salah  satu  norma  yang  kuat  diterima  oleh masyarakat,  maka  organisasi  tersebut  dapat  dianggap  mampu  “melembaga” ( institusionalized ).

## Pembangunan Lembaga (PL)
Building pernah  gencar  didengungkan  dan  dilaksanakan  saat  Indonesia (dan  juga  banyak  negara-negara  lain  di  Dunia  III  yang  baru  merdeka) mendapatkan  bantuan  dari  Marshall  Plan,  yang  merupakan  program  bantuan teknis  dan  administrasi  dari  Amerika  Serikat.  Berbagai  lembaga  pemerintahan yang  modern  dibentuk  dan  dibina  agar  mampu  menangani  pembangunan  (dan
program-program  bantuan  pembangunan  yang  diberikan).  Namun  ternyata hasilnya  jauh  dari  memuaskan.  Apa  yang  berhasil  diterapkan  di  negara-negara donor  ternyata  mengalami  kegagalan  di  negara-negara  dunia  ke  III.  Proyek- proyek pembangunan menjadi tak lebih dari proyek-proyek charity yang mati suri di  tangan  pemerintah.  Itulah  sekilas  yang  melatar  belakangi  tumbuhnya  studi Pembangunan kelembagaan.
Studi Institutional  Building (IB) atau pembangunan lembaga. PL menurut Milton  J.  Esman  didefinisikan  sebagai  perencanaan,  penataan  dan  bimbingan untuk  organisasi-organisasi  baru  atau  yang  disusun  kembali  untuk  :  a) Mewujudkan  perubahan-perubahan  dalam  nilai-nilai,  fungsi-fungsi,  teknologi- teknologi  fisik  dan  sosial;  b)  Menetapkan,  mengembangkan  dan  membina hubungan –  hubungan  normatif  dan  pola-pola  tindakan  yang  baru;  c)  membina jejaring  atau  kaitan-kaitan  (linkages)  untuk  memperoleh  dukungan  dan kelengkapan dari lingkungannya. Sedang terciptanya kelembagaan (institutionally)  adalah  kondisi  akhir  yang  diharapkan,  atau  sebagai  variabel evaluatif untuk menilai keberhasilan pengembangan kelembagaan.
Pada perkembangan selanjutnya PL dianggap tidak lagi memadai, karena kelembagaan  yang  diharapkan  ternyata  tidak  terwujud  sebagaimana  yang diharapkan. Berbagai program pembangunan – terutama yang berskala besar di bidang pertanian, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan  industri, dan lain-lainnya  yang sudah mendapat studi kelayakan teknis  dan  kelayakan  ekonomi,  menemui  kegagalan.  World  Bank  yang  banyak mensponsori  PL  menemukan  bahwa  kegagalan tersebut  disebabkan kurangnya kelayakan  administrasi  (INTERPLAN,  1969).  Diperlukan  reformasi  di  bidang administrasi di semua tingkatan (Nasional, regional, lokal) dan di semua badan- badan  pemerintahan  (baik  di  kementerian  reguler  maupun  badan-badan pembangunan  khusus).  Reformasi  administasi  ini  menyangkut  perubahan  atau reorganiasi struktur kepemerintahan dan badan-badannya, termasuk pembenahan dalam sistem karir, sistem penggajian, pelatihan, peningkatan dan perbaikan prosedur agar lebih mampu menangani program-program pembangunan. Pembangunan Lembaga kemudian berubah menjadi Institutional Development (ID).
Di  Indonesia  hegemoni  politik  yang  menguasai  pemerintahan  membuat Institutional  Development  ditafsirkan  berbeda.    Yang  kemudian  terjadi  adalah pengembangan  „kapasitas‟  organisasi  pemerintahan  dalam  menangani  proyek- proyek pembangunan, bukan pengembangan kapasitas dalam arti sesungguhnya  apalagi  pengembangan  kapabilitas.  Sementara  itu  jejaring  yang dibina  bukanlah  dengan  masyarakat  luas,  tetapi  jejaring  dengan  elit  politik  dan elit ekonomi. Akibatnya kerap  terjadi undersupply pada public goods (& services ) dan  sebaliknya  terjadi oversupply pada privat  goods (Cornelius  Ley,  dalam Hasrul Hanif & Ucu Martanto (eds) :2005).
Pengembangan  lembaga  sebagaimana  yang  dimaksudkan  Esman tampaknya  tidak  bergaung.  Pengembangan  kapasitas  dan  kapabilitas  pada organ-organ pemerintahan dalam arti positif tidak terjadi. Pemerintah lebih sibuk membentuk lembaga-lembaga baru untuk melayani kepentingan sendiri daripada membentuk atau membina lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Empowerment yang seharusnya tercipta melalui proses transaksi dengan jejaring  yang  dibina  dari  dalam  masyarakat  bukan  hanya  tidak  tercapai,  tapi justru  ketergantungan.  Ketidak  mandirian  itu    bukan  hanya  terjadi  pada  pada masyarakat, tapi meluas sampai pada para pengusaha pada birokrat (Pusat dan Daerah),  serta  pemerintah  di  daerah  yang  bergantung  pada  pemerintah  pusat, sehingga  entrepreneurship  tidak  tercipta.    Padahal  di  negara-negara  dunia  III, sektor  privat  tempat  para  penguasaha  berkiprah  sangatlah  dipengaruhi  oleh program-progam  pembangunan  pemerintah,  dan  tidak  akan  ada  program- program  pembangunan  di    bidang  apapun  yang  dapat  berhasil  tanpa  diiringi kapabilitas  administrasi  di  sektor  publik  (INTERPLAN,  1969).  Sementara  itu fungsi perubahan pada masyarakat justru lebih banyak diemban oleh kehadiran dan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

## Pelembagaan Untuk Mencapai Good Governance
Adanya  otonomi  daerah  membuat  peran  PL  mengemuka  kembali.  PL dibutuhkan karena otonomi daerah menuntut adanya perubahan nyata dalam visi pemerintahan  di  daerah.  Jika  dilihat  dari  rumusan  dasar  pemikiran  PL  di  atas, maka  PL  sama  sekali  tidak  dimaksudkan  untuk  mengurangi  kekuasaan  atau kewenangan  pemerintah  (birokrasi/administrasi)  sampai  tahap  minimal  untuk
digantikan  dengan  kekuasaan  publik.  Pendekatan  dalam  model  PL  tetap memandang  bahwa  kewenangan  administrasi  pemerintahan  sangat  diperlukan sebagai penghantar perubahan, namun ada nilai-nilai yang selama ini dilupakan bahwa  selain  kewenangan,  pemerintah  juga memiliki  kewajiban  dan    tanggung- jawab public.
Amanat  UU  Pemerintahan  Daerah  No.  14  Tahun  20014  serta  UU Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  telah  memberikan keleluasaan  baru  yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya  bagi  daerah  untuk mengelola  pemerintahannya  sendiri  (kecuali  di  bidang  pertahanan,  keamanan, Peradilan,  Fiskal,  urusan  Luar  Negeri  dan  Agama  yang  memang  menjadi wewenang  Pemerintah  Pusat.  Undang-Undang  tersebut  mengembalikan beberapa  hak  pemerinrtah  provinsi  yang  hampir  tercukur  habis  oleh  UU sebelumnya.          Kalau diamati pada sektor-sektor publik mana sajakah yang menjadi  kewenangan  sekaligus  tanggung-jawab  dan  kewajiban  pemerintah (daerah)  pada  publiknya,  maka  secara  umum  sektor  publik  yang  menjadi kewenangan  dan  tanggungjawab  negara  adalah  yang  menyangkut  penjaminan pelayanan atas hak-hak dasar di bidang sosial ekonomi warga negara (Universal Declaration of Human Rights, Dec 1948 : Pasal 22 & 23, 25, 26), yang di negara kita  tercantum  pada  berbagai  fundamen  negara  (baca  pada  Pancasila:  Sila kelima; Preambule UUD1945 alinea 4; UUD 1945 : 31,33, 34 dab 28 serta ayat- ayat  penjelasannya).  Dari  yang  tercantum  pada “Perjanjian  Negara  pada Warganegara” nya tersebut,  kewajiban yang menjadi tanggungjawab pemerintah adalah pemberian pelayanan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar  publik di  bidang  pekerjaan,  pendidikan,  kesehatan,  keamanan,  ketentraman  dan berbagai  penjaminan  sosial  lainnya,  yang  pada  intinya  bermuara  pada peningkatan kesejahteraan sosial.
Dengan adanya kewenangan Otonomi Daerah melalui UU No. 14/20014 . otomatis  terjadi  pula  perubahan  arsitektur  pemerintahan,  dari  yang  bertipe sentralistik  dan  berstruktur  ketat  menjadi  tipe  desentralistik  partisipatif  yang berstruktur  longgar  dan  fleksibel.  Perubahan  arsitektur  ini  dengan  sendirinya menghendaki  adanya  perubahan  pula  dalam  tata  nilai  dan  tata  perilaku pemerintahan/birokrasi.  Nilai  demokratisasi  dan  partisipasi  yang  dikedepankan dalam  pengelolaan  pemerintahan  otomatis  menuntut  adanya  perubahan  dalam
mind-set  dan  culture-set  pemerintahan,  dari  penekanan  pada  government (sentral  peran  pada  pemerintah)  menjadi  governance  (sentral  peran  pada kerjasama  pemerintah  dengan  publiknya).  Praktek  Governance  yang  baik diyakini akan mampu menghantarkan pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi publik.
Governance  semula adalah istilah digunakan sebagai ukuran oleh Bank Dunia  dalam  laporan  kinerja  pembangunan  pemerintahan  di  negara-negara Afrika  Selatan.  Istilah  ini  kemudian  segera  merebak  cepat  setelah  diikuti  oleh berbagai lembaga bantuan internasional lainnya (IMF, UNDP, OECD, dll) karena digunakan  sebagai  dasar  kebijakan  dalam  menentukan  politik  bantuan  dan pinjaman pada negara Dunia III). Governance bukanlah pengganti Government. Governance  hanya  menyangkut  perubahan  orientasi  tata  nilai  dan  tata  perilaku (mind-set  dan  culture-set)  government  dalam  menjalankan  tanggungjawab  dan kewajibannya  pada  publik.  Governance  atau  tata  kepemerintahan  dimaknai sebagai  proses,  mekanisme,  jaringan,  nilai-nilai,  dan  sekaligus  lembaga  yang ditandai oleh 3 aspek penting : Tercapainya tata pemerintahan yang baik (good governance) tercermin melalui indikator perilaku pemerintah dalam menjalankan kewenangan,  tanggungjawab  dan  kewajiban  pelayanan  publiknya  yang memenuhi  prinsip-prinsip:  Partisipasi,  efisiensi  dan  efektifitas,  keadilan, akuntabilitas, transparansi (Agus Dwiyanto, dkk:2003).
Untuk  mencapai  tata  kepemerintahan  yang  baik  (Good  Governance) diperlukan upaya-upaya  perubahan mindset dan culture-set pemerintah melalui upaya  pengembagan  lembaga  yang  mencerminkan  nilai-nilai  good  governance. Jika    PL  adalah  suatu  perencanaan,  penataan  dan  bimbingan  untuk  :  a) mewujudkan  perubahan-perubahan  dalam  nilai-nilai,  fungsi-fungsi,  teknologi- teknologi  fisik  dan  sosial;  b)  Menetapkan,  mengembangkan  dan  membina hubungan –  hubungan  normatif  dan  pola-pola  tindakan  yang  baru;  c)  membina jejaring  atau  kaitan-kaitan  (linkages)  untuk  memperoleh  dukungan  dan kelengkapan  dari  lingkungannya;  maka  penggunaan  model  PL  untuk  mencapai kondisi  good  governance  yang  pada  akhirnya  diharapkan  dapat  menghasilkan good publik services .

## Pengembangan Lembaga Good Governance
Model  universum  PL  awal  yang    dikembangkan  oleh  Milton  J.  Esman memang   menunjukkan peran  sentral  pemerintah  sebagai  pembawa  perubahan dan  inovasi  dalam  masyarakat  (inisiator).  Dengan  pendekatan  Pengembangan Lembaga (ID) titik sentral peran pemerintah  sebagai pembawa perubahan juga tak  bergeser,  dan  hasilnya  inovasi  yang  diharapkan justru  tidak  tumbuh apalagi melembaga. Pemikiran mengenai Institutional Sustainability (IS) mulai mendapat tempat.  Pendekatan  IS  ini  lebih  menekankan  peran  pemerintah  sebagai fasilitator,  bukan  lagi  inisiator    perubahan  (apalagi  faktanya  justru  agen-agen pemerintahlah  yang  lebih  sulit  berubah  baik  dalam  bentuk  maupun  perilaku dibanding  masyarakat).  Sebagai  fasilitator,  fungsi  agen  pemerintah  adalah sebagai penguat dari perubahan-perubahan yang tumbuh dalam masyarakat.
Pendekatan  IS  ini  sangat  mungkin  dilaksanakan  apabila  kita  telah mencapai masyarakat madani, namun sementara ini menggabungkan peran dan dengan  peran  masyarakat  akan  lebih  bijak.  Mengandalkan  diri  pada  sentralitas peran  publik  sebagai  inisiator  perubahan  selain  akan  mengaburkan tanggungjawab  dan  kewajiban  pemerintah  pada  publiknya,  juga  butuh  waktu panjang  (mengingat  kondisi  masyarakat  yang  sangat  heterogen  dalam  tingkat pendidikan dan status sosialnya).  Ide atau Inisiator perubahan bisa berasal dari dua  pihak:  pemerintah  atau  masyarakat.  Inovasi  dari  publik  diperkuat  oleh pemerintah    melalui  kewenangannya,  sehingga  inovasi  itu  dapat  hidup  dan tumbuh  terus.  Inovasi  dari  pemerintah  diuji  dan  dikontrol  oleh  publik  agar  tetap dalam  koridor nilai-nilai  dan norma-norma lokal maupun yang bersifat  universal. Secara  keseluruhan  implementasi  program  UPKD  di  Desa  Muara  Payang kabupaten Bengkulu Selatan dapat digambarkan sebagai berikut.

## Pembentukan Pokmas Dan Identifikasi Kegiatan
Berkaitan  dengan  pembentukan  kelompok  masyarakat  (Pokmas) sebanyak 43,7 persen informan menyatakan opini yang positif  terhadap proses pembentukan  kelompok  yang  cenderung  didominasi  oleh  fasilitator.  Sementara sisanya  memberikan  opini  yang  menentang  bahwa  fasilitator  lebih  dominan dalam pembentukan kelompok masyarakat.
Dalam hubungannya dengan identifikasi dan prioritas kegiatan hampir 88 persen informan  memberikan  opini  positif  bahwa  kegiatan  PRA  dan  Survei  Rumah
Tangga  (SRT)  mampu  mengidentifikasi  dan  sekaligus  membuat  prioritas kegiatan  desa.  Namun kondisi  sebaliknya  terjadi  bahwa  setengah  dari  informan menyatakan  bahwa  masyarakat  desa  masih  belum  memahami  cara-cara pembuatan proposal kegiatan ke UPKD. Oleh karena itulah lebih dari 65 persen informan  memberikan  opini  positif  kepada  pernyataan  bahwa  pembuatan proposal  sebaiknya  dilakukan  oleh  fasilitator  atau  pengurus  UPKD.  Meskipun demikian,  dengan  segala  kekurangannya,  sebagian  besar  informan  (87,64  %) mengakui  bahwa  proposal  yang  telah  disusun  benar-benar  mencerminkan kebutuhan, potensi, dan permasalahan di desanya.

## Adopsi Teknologi Pertanian
Lebih  dari    88  persen  informan  memberikan  opini  positif  bahwa adopsi/teknologi  pertanian  sebaiknya  menyesuaikan  dengan  kemampuan masyarakat desa. Namun ada sekitar 12 persen yang memberikan opini negatif bahwa  adopsi  teknologi  pertanian  tidak  harus  menyesuaikan  diri  dengan kemampuan masyarakat desa.
Namun  demikian,  76,78  persen  mengakui  bahwa  inventarisasi  kegiatan adopsi  teknologi  pertanian  dilakukan  oleh  fasilitator  dan  penyuluh  pertanian. Kondisi  ini  sebenarnya  kurang  begitu  kondusif  pada  upaya  pengembangan sense  of  belonging  program  desa.  Dampak  dari  kondisi  tersebut  memberikan opini  negatif  bagi  hampir  46  persen  informan  yang  meyakini  bahwa  komoditi utama usahatani yang telah dipilih masih belum sesuai dengan hasil dan potensi yang  ada  di  desa.  Selain  itu,  lebih  dari  30  persen  informan  memandang  bahwa komoditas yang dipilih kurang sesuai dengan lahan dan cuaca di desa.
Sebagian  besar  (69,65  %)  berpendapat  bahwa  selama  proses  pemilihan komoditas  untuk  paket  adopsi  teknologi  usahatani,  masyarakat  banyak dilibatkan, sementara hampir sepertiga informan menyatakan bahwa masyarakat tidak  dilibatkan  dalam  kegiatan  tersebut.  Namun  demikian,  pemilihan  petani pioner dilakukan dalam rembug desa. Hal ini diyakini oleh 87,58 persen informan, dan  sisanya  dipilih  oleh  kelompok  petani.  Namun  demikian,  sebagian  besar informan (57,14 %) memandang bahwa petani pioner yang dipilih dalam rembug desa ternyata lebih baik dibandingkan hasil pilihan melalui kelompok. Sementara sisanya  meyakini  bahwa  petani  pioner  yang  dipilih  kelompok  cenderung  kebih baik dibandingkan  dengan hasil pilihan rembug desa.
Berkaitan  dengan  hasil  ujicoba  paket  teknologi  usahatani,  62,87  persen menyatakan  bahwa  ujicoba  paket  teknologi  usahatani  menunjukkan  hasil  yang baik  dibandingkan  dengan  teknologi  yang  selama  ini  digunakan  warga.  Hal  ini diperkirakan sebagai akibat dari peran petani pioner yang menurut lebih dari 68 persen  informan  memandang  petani  pioner  mampu  menunjukkan  keahliannya dalam ujicoba tersebut. Sebagian besar informan (83,24 %) menyatakan bahwa penerapan  paket  teknologi  pertanian  di  desanya  dilakukan  atas  permintaan petani.  Namun  dalam  prakteknya,  sebagian  besar  informan  (56,28  %) berpendapat  bahwa  para  petani  mengalami  kesulitan  dalam  memperoleh  bibit komoditas yang dikembangkan. Demikian juga, sebanyak 38,99 persen informan memandang  bahwa  penerapan  paket  teknologi  tersebut  kurang  mampu menjamin kelancaran produk.
Kemampuan anggota kelompok sasaran untuk menggali dan memanfaatkan  sumber-sumber  lokal,  memberikan  waktu,  tenaga,  dana  dan pikiran  dalam  pelaksanaan  dan  pengembang-an  program  UPKD  secara  terus menerus.  Hal  ini  dapat  diamati  dari  keterlibatan  anggota  dalam  memberikan bantuan waktu, tenaga, dana dan fikiran terhadap pelaksanaan UPKD, termasuk pengadaan  sarana  prasarana  kantor/sarana  prasarana  untuk  kegiatan  ekonomi produktif.

## Sarana Dan Prasarana Penunjang UPKD
Berkaitan dengan manfaat pembangunan sarana/prasarana, hanya 32,32 persen  informan  menyatakan  bahwa  pembangunan  tersebut  tidak  secara langsung  mendukung  kegiatan  ekonomi  produktif  masyarakat.  Sementara sisanya  (67,68  %)  beropini  bahwa  justru  pembangunan  sarana/  prasarana tersebut  secara  langsung  mendukung  usaha  ekonomi  produktif.  Yang  lebih penting  lagi  bahwa  pembangunan  sarana/  prasarana  dipandang  oleh  lebih  dari 94 persen sangat mendukung kegiatan usaha pertanian.  Demikian juga, sarana/ prasarana yang dibangun diyakini oleh hampir 90 persen informan tidak merusak lingkungan desanya.
Pemilihan  jenis  sarana/  prasarana  yang  dibangun  menurut  pandangan 93,93  persen  ditentukan  melalui  musyawarah  desa.  Demikian  juga,  sebagian besar  informan  (87  %)  memandang  bahwa  jenis  sarana/prasarana  yang dibangun  telah  diverifikasi  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Menurut
opini  hampir  86  persen  informan  mengatakan  bahwa  setiap  orang  di  desanya mengetahui maksud dan tujuan pembangunan sarana/prasarana tersebut. Berkaitan  dengan  proses  pelaksanaannya,  sebanyak  hampir  87  persen informan berpendapat bahwa tenaga kerja yang digunakan untuk pembangunan sarana/prasarana  berasal  dari  desanya.  Selanjutnya,  tenaga  kerja  tersebut dipandang  oleh  sebagian  besar  informan  (82,82  %)  berasal  dari  keluarga  yang tidak  mampu.  Demikian  juga,  sebanyak    76  persen  respoenden  menyatakan upah  yang  diberikan  merupakan  hasil  dari  musyawarah,  dan  sisanya  hampir seperempat  jumlah  informan  berpendapat  besarnya  upah  tidak  ditentukan melalui musyawarah.
Dalam  hubungannya  dengan  kelompok  pemanfaat,  sebanyak 22,44  persen  informan  menyatakan  hasil  pembangunan  sarana/  prasana  di desanya  hanya  dinikmati  oleh  kelompok  tertentu  saja.  Namun  opini  tersebut dibantah  oleh  lebih  dari  77  persen  informan  yang  menolak  pendapat  tersebuit. Dengan  kata  lain,  pembangunan  sarana/prasarana  dimanfaatkan  bukan  oleh kelompok  tertentu  saja  melainkan  oleh  banyak  warga.  Bahkan  hampir  84 informan  menyatakan  bahwa  pembangunan  sarana/prasarana  sdah  dapat dimanfaatkan oleh sebagian warga desanya.

## Kegiatan Ekonomi Produktif
Kegiatan  ekonomi  produktif  menurut  pandangan  85,47  persen  informan harus dapat meningkatkan pendapatan anggota kelompok. Selain itu, hampir 93 persen  informan  berpandangan  bahwa  kegiatan  ekonomi  produktif  yang  dipilih harus cepat menghasilkan perguliran dana bagi anggota lain.  Jenis usaha yang diusulkan  dipandang  oleh  88  persen  informan  merupakan  hasil  dari  prakarsa masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hal yang cukup menarik bahwa  hampir  57  persen  informan  cenderung  mengharapkan  bahwa  proposal usaha  ekonomi  produktif  sebaiknya  disusun  oleh  fasilitator  dan  PPL  agar  lebih cepat dan lancar. Dalam kaitannya dengan kelayakan proposal yang diverifikasi, sebagian  besar  informan  (59  %)  mengetahui  ukuran-ukuran  yang  akan  dinilai dalam usulan kelayakan proposal. Sementara terdapat 41 persen informan yang masih belum mengetahui ukuran-ukuran tersebut.
Sementara  itu,  sebanyak  52,54  persen  informan  mengakui  bahwa  UPKD tidak  melakukan  prioritas  usaha  ekonomi  produktif  untuk  dibiayai  oleh  dana
bergulir baik kelompok maupun individu. Sebaliknya hampir 47 persen informan memandang  bahwa  UPKD  melakukan  prioritas  usaha  produktif.  Berkaitan preferensi  berusaha,  sebanyak  55,81  persen  informan  berpendapat  bahwa usaha  ekonomi  produktif  perorangan  lebih  baik  dibandingkan  dengan  usaha ekonomi kelompok.
Berhubungan  dengan  kelompok  pemanfaat,  hampir  39  persen  informan menyatakan bahwa usaha ekonomi produktif di desanya lebih banyak didominasi oleh mereka yang telah memiliki usaha. Sementara sisanya menganggap bahwa usaha  ekonomi  produktif  ini  tidak  harus  memiliki  usaha  terlebih  dahulu.  Namun pandangan  tersebut  bertentangan  dengan  pendapat  dari  lebih  63  persen informan bahwa pemberian kredit di desanya lebih mendahulukan anggota yang memiliki  usaha  ekonomi  produktif  agar  pengembalian  kredit  tidak  macet. Meskipun  demikian,  sebagian  besar  informan  (89,39  %)  memberikan  pendapat positif bahwa anggota masyarakat yang belum memiliki usaha ekonomi produktif dapat  mengajukan  pinjaman  ke  UPKD.  Hal  ini  dibuktikan  bahwa  84,92  persen informan  memandang  terjadi  peningkatan  jumlah  penduduk  desa  yang melakukan kegiatan ekonomi produktif dibandingkan keadaan sebelumnya. Sementara itu, manfaat dari program BRDP pada umumnya dan ekonomi produktif  pada  khususnya,  diperoleh  gambaran  bahwa  hampir  89  persen informan  berpendapat  bahwa  usaha  ekonomi  produktif  di  desanya  jauh  lebih meningkat  setelah  adanya  kegiatan  BRDP.  Demikian  juga,  sebanyak    89,32 persen  informan  menyatakan  bahwa  program  ekonomi  produktif  telah mengurangi tingkat kemiskinan keluarga di desanya.

## Perguliran Dana
Berkaitan  dengan  perguliran  dana,  sebagian  besar  informan  (73,03  %) sangat  memahami  ketentuan-ketentuan  atau  cara-cara  perguliran  tersebut. Demikian  juga,  informan  cenderung  memberikan  opini  negatif  terhadap pernyataan  bahwa  besarnya  bunga  pinjaman  ditentukan  oleh  pengurus  UPKD. Dengan  kata  lain,  sebagian  besar  informan  (75,83  %)  berpendapat  bunga pinjaman tidak ditentukan oleh pengurus UPKD. Sementara hampir seperempat informan  masih  memandang  bahwa  bunga  pinjaman  ditentukan  oleh  pengurus UPKD tanpa melibatkan anggota.
Besarnya bunga pinjaman di UPKD dipandang 88,83 informan masih lebih rendah dibandingkan dengan sumber pinjaman lain. Ketika ditanyakan preferensi antara  bagi  hasil  dengan  sistem  bunga  pinjaman,  sebanyak  27,53  persen cenderung  memilih  bagi  hasil,  sementara  sebagian  besar  informan  masih  tetap menginginkan sistem bunga pinjaman.
Berkaitan  dengan  jangka  waktu  pinjaman,  71,50  persen  informan memandang bahwa jangka waktu pengembalian pinjaman sebaiknya ditentukan berdasarkan  jenis  usahanya.  Sementara  itu,  jangka  waktu  pengembalian dipandang  oleh  43,02  persen  masih  ditentukan  oleh    pengurus  UPKD  dan fasilitator.  Meskipun  demikian,  sebanyak  56,98  persen  informan    berpendapat lain  bahwa  bukan  pengurus  UPKD  ataupun  fasilitator  yang  menentukan  jangka waktu pengembalian pinjaman tersebut melainkan musyawarah anggota.

## Pelaksaan Kegiatan Adopsi Teknologi Pertanian
Komoditas  utama  yang  diusahakan  masyarakat  adalah  Komoditas pertaniaan dan perkebunan sawit  Penentuan komoditas utama ditinjau dari segi kegemaran dan kegiatan petani, PPL cukup sering mengadakan penyuluhan dan percontohan  di  desa  sasaran  BRDP,  Fasilitator  bertindak  dan  melakukan sosialisasi  manfaat  dan  keuntungan  adanya  UPKD  serta  memberi  petunjuk administrasi kepada pengurus dan anggota UPKD. Perangkat desa menghimpun serta  memberikan  masukan  saran  kepada  masyarakat  tentang  fungsi  dan manfaat  organisasi.  UPKD  bergerak  melayani  simpan  pinjam  bertujuan  untuk meningkatkan pendapatan masyarakat/warga desa/petani yang perlu di bantu.
Akses  petani  terhadap  saprodi  dan  pemasaran  semenjak  UPKD merealisasikan pinjaman kredit kepada anggota, masyarakat terasa mudah untuk mendapatkan/  dan  membeli  pakan/makanan  ternak  unggas  maupun  obat- obatan,.  Anggota.  UPKD  sudah  ada  yang  menjual  khusus  makanan  &  obat- obatan  unggas,  yang  merasa  sulit  saat  untuk  membeli  pupuk  dan  obat-obatan pertanian/perkebunan di bidang pemasaran hasil kebun, seperti karet, kopi, kayu manis  dan  lainya  namun  saat  ini  sudah  ada  anggota  UPKD  yang menampungnya.  Namun  untuk  sawi,  pemasarannya  belum  stabil  (masih  terasa sulit).  Hal  ini  perlu  dipikirkan  oleh  karena  kebun  masyarakat  akan  mulai menghasilkan.
Keinginan  petani  untuk  menggunakan  teknologi  pertanian  sangat diharapkan.  Harapan  masyarakat  perlu  petunjuk  cara  pengolahan  lahan  kritis, selain  untuk  perkebunan  juga  dibudidayakan  tanaman  palawija  sesuai  petunjuk tehnis  pertanian.  Sampai  saat  ini  belum  ada  penyuluhan  pertanian  secara khusus/detil.  Dan  masyarakat  perlu  ada  percontohan  pengembangan/budidaya tanaman palawija di lahan kering.
Proses  pembentukan  kelompok  masyarakat  yang  dilakukan  cukup    hati- hati,  Pengurus  UPKD  &  Pokja  sudah  menyarankan  kepada  masyarakat  dan anggota  UPKD  agar  Pokmas  tumbuh  sendiri  dari,  oleh,  dan  untuk  masyarakat, Oleh  karena  itu,  masyarakat  menentukan  sendiri  siapa  ketua  dan  anggotanya sekaligus  merencanakan  kegiatan  positif  dan  jelas.  Bila  memerlukan  modal dipersilahkan mengajukan proposal kepada UPKD.

## Kegiatan Ekonomi Produktif
Keterlibatan  masyarakat  dalam  penentuan  kegiatan  ekonomi  produktif adalah masyarakat menentukan apa jenis usaha yang dilaksanakan/direncanakan  dan  perlu  penumbuhan  baru,  maupun  usaha meningkatkan usahanya, Masyarakat membutuhkan modal disarankan membuat proposal pengajuan kredit ke UPKD yang nantinya diStudi dan di  verifikasi oleh Pokja dan UPKD, fasilitator dan PPL adalah anggota Pokja.
Setelah  masyarakat  mengajukan  proposal  pengajuan  kredit  ke  UPKD, pengurus UPKD melaksanakan peninjauan dan Studi rumah tangga. Selanjutnya hasil  kunjungan/Studi  dinilai  oleh  Pokja  sesuai  dengan  petunjuk  BRDP,  setelah itu  dirapatkan  oleh  Pokja  dan  pengurus  UPKD.  Setelah  dihitung  kelayakannya, dinilai  juga  dari  segi  jenis  usahanya,  tingkat kemampuan  mengembalikan,  serta tingkat kejujuran si pemohon.
a.  Untuk pengajuan Proposal pinjaman ke UPKD, ada persyaratan yang penting antara lain:
b.  Mengisi permohonan ke UPKD (blangko di sediakan)
c.  Mengisi analisa pendapatan dan peneluaran si pemohon (blangko disediakan UPKD)
d.  Menjadi anggota UPKD (photo copy kartu anggota)
e.  Melampirkan anggunan /Borok
f.  Sanggup menanda tangani perjanjian kredit
g.  Lain-lain dianggap perlu.
Peranan  fasilisator,  PPL,  aparat  desa  dan  sebagai  Pokja  menentukan kelayakan pinjaman, pengurus UPKD meneliti administrasi yang diperlukan untuk mencairkan  kredit,  serta  menghimpun  dan  simpan  pinjam  di  UPKD.  Ukuran kelayakan  proposal  dinilai  dari  hasil  verifikasi  serta  kelayakan  tingkat kemampuan mengembalikan sesuai dengan jenis usaha masyarakat pemohon. Proses  verifikasi  usaha  dilakukan  dari  hasil  kunjungan  rumah  tangga pemohon  kredit  dipertimbang-kan  dari  segi  pendapatan  /pengeluaran  maupun jenis usaha yang dilakukan, dinilai oleh Pokja & UPKD sesuai dengan pengakuan pemohon  dihitung  memakai  rumus  dengan  petunjuk  BRDP  sesuai  juga  tingkat kemampuan  dan  jenis  usaha  pemohon,  diputuskan  oleh  Pokja  dan  pengurus UPKD berapa pinjaman jangka waktu pemohon mengembalikan kredit.

## KESIMPULAN
Uraian  analisis  dan  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa Pelembagaan  program  UPKD  di  Desa  Muara  Payang  kabupaten  Bengkulu Selatan  telah  menunjukkan  tingkat  Pelembagaan  program  yang  cukup  tinggi ditunjukkan  dengan  Kepemimpinan  demokratis  ketua  UPKD  dan  segenap pengurus.  Juga,  kemampuan  anggota  kelompok  sasaran  untuk  menggali  dan memanfaatkan  sumber-sumber  lokal,  memberikan  waktu,  tenaga,  dana  dan pikiran  dalam  pelaksanaan  dan  pengembangan  program  UPKD  secara  terus menerus.  Juga  proses  Kegiatan  Ekonomi  Produktif,  pembentukan  Pokmas  dan Identifikasi  Kegiatan,  Perguliran  Dana,  dan  kegiatan  ekonomi  produktif  telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

## Daftar Pustaka
Agus Dwiyanto, dkk (2003), Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah , Pusat  Studi  Kepedudukan  dan  Kebijakan  Universitas  Gadjah  Mada, yogyakarta.
Bambang  Ismawan  dan  Kartjono,  1985.  " Kemandirian  Kelompok  Swadaya  dan Peranannya  Dalam    menciptakan  Peluang    Kerja  dan  berusaha  di Pedesaan ",  dalam  Mubayarto  (ed),  Peluang    Kerja    dan  Berusaha    di Pedesaan, BPFE, Yogyakarta.
Chamber,    Robert,  1991.  " Participatory  Rural  Appraisal:  Past,  Present,  and Future ".  Forests, Trees, People. 15/16: 4-7.
Darmi,  Titi.,  Suwitri,  Sri.,  Yuwanto  &  Sundarso  (  2017). Capacity  Building  as Accelerator  for  Improving  Autonomous  Region  Recently  Knows  as  (DOB):
Case  Study  in  Seluma  Distrcit  Bengkulu  Province,  Indonesia.  Journal  of Public Administration and Governance. Vol 7, Nomor 3. Pp 100-117.
Darmi,  Titi  &  Suwitri,  Sri  ,    (2016). The  Capacity  of  Local  Leaders  to  Improve Performance of New Autonomous Region (DOB) in Indonesia. Conference Internasional on Public Management , Atlantis Press. Kunming China
Hasrul  Hanif  &  Ucu  Martanto  (eds)  (2005), Terobosan  dan  Inovasi  Manajemen Pelayanan  Publik ,  Kumpulan  Makalah  Workshop,  Seri  Pembaharuan manajemen Publik, FISIPOL UGM, Yogyakarta.
Innayatullah,    1977.    " Conceptual  Framework  for  the  Community  Studies  of Rural    Development ",  dalam    Peter    Hagul,    Pembangunan  Desa  dan Lembaga Swadaya  Masyarakat.  Rajawali  Press, Jakarta.
International  Group  for  National  Planning  (INTERPLAN),  (1969), Appraising Administrative Capability for Development , United Nations, New York
James  AF  Stoner,  dkk  (1996),  Manajemen,  edisi  Indonesia,  PT.  Prehallindo, Jakarta  Ratminto  &  Atik  Septi  Winarsih  (2005),  Manajemen  Pelayanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Loekman    Soetrisno,  1988.  " Negara  dan  Peranannya  Dalam  Menciptakan Pembangunan Desa yang  Mandiri ". Prisma, Jakarta: LP3ES, hal. 13-26.
Mattulada,  1989.  " Desentralisasi  dalam  Manajemen  Pembangunan:  Suatu Tinjauan  Dari  Sudut  Kodrat  Kebudayaan ",    dalam        Soemitro  (ed), Desentralisasi  Dalam  Manajemen    Pembangunan,    Sinar    Harapan, Jakarta.
Milton  J.  Esman,  eds.  (1969). Pengembangan  Lembaga  :  Dari  Konsep  dampai Aplikasinya , UI Press, Jakarta.
Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  (P3KPK) Universitas Bengkulu, Study Beneficiary BRDP , 2005.