Analisis Peraturan Presiden Mengenai Investasi  pada Bidang Usaha Minuman Keras dalam Perspektif Hukum Moral dan Agama
Surnata 1* , Fadjrin Wira Perdana 2 , Irwan 3 , Doharmam Lumban Tungkup 4 , Miran 5 Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia 1, 2, 3, 4, 5
Email:  natayuni@yahoo.com 1* , fadjrinwira@gmail.com 2 , irwanpasang07@gmail.com 3 , doharman29021980@gmail.com 4 , mrnbp2ip@yahoo.com 5

## Artikel info

## Artikel history
Diterima : 19-05-2022 Direvisi : 15-06-2022 Disetujui : 25-08-2022
Kata Kunci: pera tura n presiden; investa si minuma n kera s; hukum mora l; a ga ma
Keywords : presidential regulation; alcohol investment; moral law; religion

## Abstrak
Presiden  seba ga i lemba ga  eksekutif da pa t membuat pera turan ya ng disebut seba ga i  pera tura n  presiden  (Perpres).  Pembentuka n  perpres  digunakan seba ga i pedoma n oleh wa rga  nega ra  da la m menja la nkan kehidupa n seha ri- ha ri. Sa ya ngnya, tida k semua perpres sela ra s denga n a ga ma dan hukum moral sehingga  memperoleh pro da n kontra  da ri ma sya rakat seperti ha lnya  Perpres No  10 Ta hun 2021 tenta ng Bida ng Usa ha  Pena na man Modal tepa tnya pada la mipra n 2 mengena i investa si minuma n kera s. Penelitia n ini dila kuka n untuk menga na lisis pera tura n presiden tersebut da la m perspektif hukum moral dan a ga ma . Penelitia n  ini  dila kuka n denga n pendeka tan kua lita tif mela lui jenis penelitia n  yuridis  norma tif  da n  disa mpa ika n  seca ra   deskriptif.  Teknik pengumpula n  da ta   mela lui  ka jia n  pusta ka ,  wa wa nca ra,  observa si  dan penyeba ra n  a ngket mela lui  g-form.  Berda sa rka n ha sil  penelitia n,  diketa hui ba hwa  Perpres  No 10 ta hun 2021 tenta ng Bida ng Usa ha  Pena na man Modal tepa tnya pa da  la mpira n 2 mengena i investa si  minuma n kera s bertentangan denga n hukum a ga ma  Isla m. Seda ngka n pa da hukum moral terda pa t pro dan kontra , na mun piha k kontra  lebih ba nyak diba ndingka n pro. Ha l ini terbukti denga n dica butnya  perpres ini kemudia n meneribitka n Pera tura n Pemerintah No  49 Ta hun 2021 menga ni Peruba ha n Ata s Pera tura n Presiden  Nomor 10 Ta hun 2021 tenta ng Bida ng Usa ha  Pena na man Moda l.

## Abstract
The  president  as  an  executive  agency  can  make  regulations  called presidential  regulations  (Perpres).  The  formation  of  the  Presidential Regulation is used as a guideline by citizens in carrying out their daily lives. Unfortunately, not all presidential regulations are in line with religion and moral law so that they get pros and cons from the public, as is the case with Presidential  Decree  No.  10  of  2021  concerning the  Investment  Business Sector, to be precise in appendix 2 regarding liquor investment. This  study was conducted to analyze the presidential regulation from the perspective of moral  and religious  law.  This  research  was  conducted with  a  qualitative approach through the  type  of  normative  juridical research  and  delivered descriptively. The  technique of collecting data is through literature review, interviews, observation and distributing questionnaires through the g -form. Based on the results of the study, it is known that Presidential Decree No. 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector, precisely in Appendix 2 regarding investment in liquor is contrary to Islamic religious law. Whereas in the moral law there are pros and cons, the cons are more  than the pros. This is proven by the repeal of this Presidential Regulation and the issuance of  Government  Regulation  No.  49  of  2021  regarding  Amendments  to Presidential Regulation No. 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector.
Koresponden  author: Surnata
Ema il: na ta yuni@ya hoo.com Artikel  denga n a kses terbuka  di ba wa h lisensi
CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara hukum ( Anton Sudanto , 2017), dimana hukum digunakan untuk mengatur sikap dan perilaku  warga negara supaya tidak berkehendak semaunya  sendiri sehingga  dapat menggangu  dan membahayakan  orang  lain  ( Purnomo ,  2019).  Setiap  negara tentu  ingin  memiliki  generasi  bangsa  dengan  tingkat  kecerdasan  moral  dan  spiritual  yang tinggi. Hal ini dikarenakan, jika generasi  bangsa hanya memiliki  kecerdasan intelektual, maka tidak heran jika terdapat banyak koruptor, beragam aturan yang merugikan  rakyat atau bahkan degradasi  moral  semakin  merajalela  di  tengah  arus  globalisasi.  Untuk  itu,  sebagai  negara hukum harus memiliki  konsistensi untuk menegakkan kebenaran dan menyelamatkan generasi bangsa  dari  kekacauan  dunia  karena  moral  yang  tipis.  Peraturan  ini  termasuk  persoalan minuman keras ataupun minuman beralkohol.
Minuman beralkohol merupakan jenis zat adiktif dimana penyalahgunaan minuman ini dapat menimbulkan ketergantungan dan mempengaruhi kesehatan juga perilaku di masyarakat. Pengertian  mengenai  minuman  beralkohol  juga  terdapat  pada  UU  No  20  tahun  2014  dan BPOM No 14 tahun 2016 yang menyatakan bahwa minuman beralkohol ialah minuman dengan kandungan etil  alkohol  (C 2 H 5 OH) dimana kandungan ini  diproses dari bahan  pertanian yang mengandung karbohidrat dan dilaksanakan  melalui  proses  fermentasi  dan destilasi  ( Nahak et al ., 2021).
Konsumsi minuman keras yang berlebihan  memiliki  dampak yang buruk dari beragam aspek, seperti sosial, kesehatan, spiritual, fisik dan berdampak pada beragam tindak asusila dan kriminalitas.  Hal  ini  dikeranakan, minuman  keras  dapat menghilangkan  kesadaran sehingga seorang yang sedang mabuk dapat melakukan  beragam  hal tanpa menyadarinya.  Hal ini tentu mengkhawatirkan,  apalagi  tidak  sedikit para  generasi  muda  Indonesia yang  mengkonsumsi minuman  keras.  Selain  itu, seseorang  yang  sudah terbiasa  mengkonsumsi  zat adiktif ia  akan mengalami  ketergantungan/kecanduan  dan sulit  untuk lepas  dari  zat  tersebut  ( Nahak  et  al ., 2021).
Berdasarkan data diketahui bahwa 80% penyalahgunaan  NAPZA termasuk  minuman keras  adalah  remaja  ( Kusumastuti &  Hadjam , 2017).  Hal  ini  dikarenakan,  fase remaja  ialah fase perpindahan dari anak-anak  menuju  dewasa ( Prasetya , 2017). Akan tetapi, hal  demikian tidak  boleh  dianggap  sepele.  Karena  konsumsi  minuman  keras  ini  akan  berpengaruh  pada moral generasi  bangsa, terlebih jika generasi bangsa rusak maka negara juga akan rusak.
Untuk  itulah  pemerintah  membuat  beragam  aturan  mengenai  minuman  keras  untuk melindungi  generasi  bangsa  dari  kerusakan  moral  ( Kusumastuti  &  Hadjam ,  2017). Sebagaimana  dalam agama  dinyatakan bahwa khamr merupkan  hal  yang  haram  dikonsumsi karena  memiliki  banyak  nilai  keburukan  ( mudharat )  dibandingkan  kemanfaatannya. Sebagaimana  penjelasan  ayat  dari  Alquran  maupun  hadis  yang  banyak  menggambarkan mengenai akibat buruk atau sisi negatif khamr . Meskipun demikian, pengharaman khamr atau segala sesuatu yang memabukkan ( Roni & Nasution , 2021) dilakukan secara bertahap. Karena, pada zaman jahiliyah,  masyarakat tersebut terbiasa  mabuk-mabukan.  Saat Islam datang, tentu tidak langsung  mengharamkan khamr .  Terdapat  empat  tahap  proses  mengharamkan khamr sampai  keputusan  final  bahwa  segala  sesuatu  yang  memabukkan  bagaimanapun  jenis  dan wujudnya adalah haram.
Mengenai tahapan tersebut yaitu :
1. Q.S An-Nahl ayat 67. Pada ayat ini para ulama berpendapat mengenai akan adanya instruksi mengenai  ketetapan atau hukum khamr, karena  sebelumnya  masyarakat  makkah  terbiasa mengkonsumsi khamr .
2. Q.S Al-Baqarah  ayat 219. Pada ayat ini  menjelaskan  tentang mudharat khamr lebih  besar dari  pada  manfaat  yang  akan  diterimanya.  Setelah  ayat  ini  turun,  umat  muslim  terbagi menjadi  dua  golongan.  Golongan  pertama  ialah  mereka  yang  meninggalkan khamr dan golongan kedua adalah mereka yang masih mengkonsumsi khamr .
3. Q.S An Nisa ayat 43. Ayat ini menjelaskan  adanya larangan meminum khamr saat akan salat karena  pernah  terjadi  seseorang  yang  sedang  mabuk  menjadi  imam  salat  dan bacaannya tidak karuan.
4. Q.S  Al  Maidah  ayat  90-91.  Ayat  ini  merupakan  tahapan  akhir  dalam  ketetapan  hukum mengharamkan khamr . Setelah ayat ini  turun, maka khamr menjadi  haram  bagaimanapun bentuk dan jenisnya.
Hikmah dari pelarangan khamr secara bertahap yaitu untuk membuktikan bahwa islam merupakan  agama  yang  tidak  memberikan  umatnya  ( Hikmah ,  2022).  Islam  mengajarkan proses  saat  ingin  mencapai  suatu  tujuan.  Keinginan  yang  dituju  tidak  serta  merta  seperti membalikkan  telapak  tangan.  Dengan  ini,  maka  secara  perlahan-lahan  akan  membentuk kebiasaan  umat  Islam  supaya  meninggalkan khamr yang  awalnya  adalah  hal  yang  biasa dikonsumsi bahkan sebagai mata pencahariannya.
Membahas  mengenai  mata  pencaharian,  maka  berhubungan  dengan  aspek  ekonomi. Pemerintah  Indonesia memiliki  tugas untuk menyejahterakan,  melindungi  dan meningkatkan ketertiban, sehingga  rakyat dapat hidup dengan damai dan tenteram dengan tetap menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara  ( Namang , 2020).
Guna  meningkatkan  perekonomian  dan  kesejahteraan  rakyat  sebagaimana  cita-cita bangsa  yang  terdapat  pada  pembukaan  UUD  1945  alinea  ke-empat  ( Pradhana ,  2021). Pemerintah  membuat  beragam  aturan  yang  berlaku  sebagai  hukum  negara.  Hukum  negara Indonesia  diatur  dalam  Peraturan  Perundnag-Undangan.  Peraturan  perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum.
Sistem hukum mengatur aturan yang berlaku di Indonesia, bagi yang melanggar  maka akan memperoleh  konsekuensinya. Selain itu, hukum juga dapat dijadikan sebagai payung bagi warga  negara  Indonesia  yang  mengalami  ketidakadilan  atau  kerugian  atassuatu  kejadian ( Anton  Sudanto ,  2017).  Sebagai  negara  yang  baik,  peraturan  yang  dibuat  tentu  harus melibatkan rakyat selaku pemangku kekuasaan tertinggi di negara demokrasi ( Tuhumena et al ., 2021).
Guna menciptakan hukum  yang dapat melindungi  rakyat, adil dan mengayomi  warga negara maka UU yang disusun harus memihak  pada rakyat. Kendati demikian, apabila terjadi pro  dan  kontra  dalam  menciptakan  peraturan  adalah  hal  yang  lumrah  dan dapat  dijadikan sebagai  dasar analisis  yang  lebih  mendalam.  Peraturan  yang  dibuat adalah untuk mengatasi permasalahan  yang  terjadi  di  Indonesia,  misalnya  pada  masalah  pengangguran,  maka pemerintah  membuat  Undang  Undang  Cipta  kerja  ( Khair ,  2021)  selain  untuk  membuka lapangan  kerja  juga  meningkatkan  memacu  kreativitas  masyarakat  untuk  memiliki  usaha sendiri meskipun  tergolong UMKM ( Khair et al ., 2022). Pada kasus kejahatan di dunia maya seperti cyberbullying, maka  pemerintah  mengeluarkan  UU  ITE  untuk  mengontorl  kegiatan warga Indonesia di dunia maya ( Hadiyati & Stathany , 2021).
Sedangkan  pada  bidang  investasi  atau  penanaman  modal  untuk  meningkatkan perekonomian  dan kesejahteraan rakyat, pemrintah membuat Peraturan Presiden No 10 tahun 2021tentang Bidang Usaha dan Penanaman Modal ( Tanjung ,  2021). Sebelum  berlakunya UU
No 10 tahun 2004 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden disebut  sebagai  Keputusan  Presiden  ( Husen ,  2019).  Peraturan  Presiden  No  10  tahun  2021 tentang Bidang Usaha  dan Penanaman  Modal  ialah  Perpres  yang  sempat  ramai  dibicarakan karena  mengandung pro  dan kontra,  tepatnya pada lampiran  2  mengenai  investasi  minuman keras. Apalagi Indonesia merupakan negara yang ber-agama sehingga pro dan kontra mengenai perpres  tersebut banyak  ditemukan  diberabagai  media  sosial  seperti  twitter ataupun melalui demonstrasi oleh golongan kontra.
Namun,  peneliti  berpendpaat  bahwa  Peraturan  Presiden  No  10  Tahun  2021  perlu dianalisis  kembali  melalui  perspektif  hukum  moral  dan  budaya  sebagai  dasar  referensi pembuatan  peraturan  berikutnya  juga  dijadikan  bahan  pertimbangan  bagi  para  peneliti dikemudian hari.  Berdasarkan beberapa  hal  diatas, maka  peneliti  ingin  melakukan  penelitian dengan judul “Analisis  Peraturan Presiden Mengenai Minuman  Keras dalam Perpektif Hukum Moral, dan Agama”.

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang digunakan untuk mengamati dan mengetahui beragam kejadian di lapangan, baik dari segi perilaku,  sikap maupun ekspresi yang kemudian disampaikan  menggunakan kalimat yang mudah dipahami.
Jenis  penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif melalui  penelitian kepustakaan yang difokusnya untuk menganalisis Perpres No 10 tahun 2021 dalam perspektif hukum moral dan agama ( Khair et al ., 2022). Sifat penelitian yang digunakan ialah deksriptif yang berfungsi untuk  menjelaskan  atau  memberikan  gambaran  secara  konkret  keadaan  atau  masalah  yang terjadi  di  lapangan  berkaitan  dengan fokus  penelitian.  Selain  menggunakan  kajian  pustaka, pengumpulan data atau informasi juga dilakukan melalui wawancara, observasi dan pembagian angket  kepada  30  responden.  Kemduian  data  tersebut  akan  dianalisis  secara  mendalam mengenai UU No 10 tahun 2021 dengan perspektif hukum moral dan agama, khususnya agama Islam.

## Hasil  dan Pembahasan 1

## 1. Analisis Pengkonsumsi Minuman Keras
Sebenarnya,  usaha minuman  keras  telahdilaksanakan  sejak presiden  RI pertama yaitu Ir.  Soekarno.  Namun  pendistribusian  dan  pengedarannya  dilakukan  secara  terbatas  pada tempat-tempat  tertentu.  Adanya  tempat  produksi  minuman  keras  dikarenakan  terdapat masyarakat  Indonesia yang terbiasa  dengan adat minum-minuman  keras.  Akan tetapi, hal ini hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu bukan untuk keseharian  ( Tanjung ,  2021), contoh wilayah ini ialah papua.
Kendati  demikian,  mayoritas  masyarakat  Indonesia  yang  beragama  Islam mengharamkan  minuman  keras karena  termasuk khamr . Larangan ini terdapat dalam Q.S Al- Maidah ayat 90-91.  Karena, minuman  keras  dilarang maka  umat Islam  tidak mengkonsumsi minuman keras.
Keadaan  tersebut  ialah  keadaan  yang  seharusnya  terjadi.  Namun,  tidak  sedikit masyarakat yang mengkonsumsi  minuman  keras adalah mereka yang beragama Islam. Hal ini dapat  terjadi  karena  Islam  adalah  agama  mayoritas.  Pengkonsumsi  minuman  keras cukupberagam  mulai  dari  orang  dewasa  sampai  remaja,  dimana  mereka  berada  pada  fase pencarian  jati  diri.  Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  diketahui  bahwa  sebagian remaja mengkonsumi  minuman keras dikarenakan rasa ingin tahu, coba-coba, takut dirundung oleh  temannya  jika  tidak  mau  mencoba  minuman  keras,  dijadikan  sebagai  standar  untuk membuktikan  sifat prianya  dan lain  sebagainya. Dimana  alasan  tersebut hanya sebuah alasan untuk menghalalkan  apa yang telah diharamkan.
Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kebanyakan para konsumen alkohol ialah mereka  yang berusia  15  tahun ke bawah. Sedangkan usia  15 tahun ke atas telah mengurangi diri untuk mengkonsumsi  alkohol, sebagaimana data berikut (Badan Pusat Statitsika, 2021):

## Gambar 1. Data Konsumsi Alkohol oleh Penduduk usia 15 tahun ke atas dari tahun 2017 sampai 2021
Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa jumlah liter dalam konsumsi minuman keras selalu turun. Diketahui, pada tahun 2017 sampai 2018 turun 0,06 liter, tahun 2018 sampai 2019 turun 0,07  liter,  tahun 2019  sampai  2020 turun  0,02 liter  dan dari tahun  2020  sampai  2021 berkurang 0,03 liter. Penurunan terbanyak terjaid pada tahun 2018 sampai 2019.
Hal  ini  menjelaskan  bahwa  konsumsi  minuman  keras  dapat menurun  dari  tahun  ke tahun untuk usia  lebih dari 15 tahun. Kendati demikian, terdapat hal yang cukup menggelitik yaitu, pemerintah menyebutkan bahwa peredaran minuman keras tidak dilakukan secara bebas. Namun,  kenyatannya  tidak  sedikit  anak  usia  remaja  dengan  perekonomian  yang  tidak semuanya  mapan  mampu  mengonsumsi  minuman  keras  dengan  merek  atau  jenis  yang bermacam-macam.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  peraturan  saja  belum  tentu bisa  digunakan sebagai  aturan  dalam  diri  sendiri.  Karena,  yang  bisa  mengatur  ialah  kesadaran  mengenai dampak buruk minuman keras bagi diri sendiri dan orang lain.
Berdasarkan  haisl  wawancara  diketahui  para  remaja  denegan  ekonomi  yang  belum mapan atau orang tuanya tidak terlalu mampu dalam finansial, mereka membeli minuman keras dengan jensi  oplosan yang harganya relatif lebih murah. Oplosan ini dapat dibeli di toko-toko tertentu  namun  peneliti  meyakini  bahwa  toko  tersebut  bukanlah  toko  yang  legal  untuk memasarkan  minuman keras dengan jenis  apapun.
Selain  itu, Hasil  penyebaran angket melalui g-form kepada 30 responden menyatakan bahwa sebagian besar dari mereka pernah mencoba minum minuman keras meskipun ada yang aktif, pasif atau sekarang sudah berhenti. Hal tersebut sebagaimana data di bawah ini:
Tabel 1. Data Mengenai Konsumsi Minuman Keras
No. Aspek Persentase 1 Usia >15 th 46,42% <15 th 53,58% 2 Jenis Murah 80% Mahal 20% 3 Waktu Sering 46,43%
Kadang-kadang 35,71%
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 2017 2018 2019 2020 2021 Liter per kapita
Sudah berhenti 17,86%
4
Jumlah Pernah mengonsumsi 93,33% Belum pernah 6,67% Sumber: Hasil Olah Data
Data  penelitian  menjelaskan  bahwa  pengkonsumsi  minuman  keras  kebanyakan dimulai  sejak  belum  berusia  15  tahun,  sehingga  pada  usia  15  tahun  ke  atas  mengalami penurunan,  karena  telah  memiliki  kesadaran  bahwa  perbuatan  tersebut  menimbulkan banyak mudharat nya.  Jenis  minuman  keras  yang dibeli dengan harga Rp. 20 .000 sampai RP. 50.000 memperoleh  persentase 80% sedangkan 20% lainnya membeli  jenis yang lebih mahal.  Pada  waktu  pengkonsumsian,  sejumlah  46,43%  responden  mengatakan  sering mengkonsumsi  minuman  keras.  Angka  ini  dapat  diartikan  bahwa  sebagian  besar pengkonsumi  minuman  keras  mengalami  kecanduan  sehingga  saat  ia  tidak minum  sama sekali  akan  merasa  haus  dan harus  segera  mengkonsumsinya.  Sedangkan  17,86%  sudah berhenti mengkonsumsi,  karena aspek ini kebanyakan diisi oleh para peminum  yang hanya iseng untuk coba-coba saja. Sedangkan 35,71% lainnya mengatakan kadnag-kadang, artinya intensitas minum  minuman keras tidak sering hanya pada waktu tertentu.
Hal  tersebut cukup miris,  mengingat  para  remaja  dengan usia  15  tahun ialah  usia emas  dimana  ia  memiliki  jiwa  dan  raga  yang  sehat  juga  kemampuan  intelektual  yang maksimal,  sayangnya tidak sedikit dari mereka  yang mengabaikan hal tersebut.
2. Analisis  Peraturan Presden Mengenai Investasi  Pada Bidang Usaha Minuman Keras Dalam Perpektif Hukum Moral .
Moral merupakan suatu perilaku yang dilaksanakan tanpa sadar karena telah menjadi sebuah kebiasaan.  Moral  erat kaitannya dengan perilaku.  Peraturan  presdin No. 10 Tahun 2021 memiliki  pro dan kontra pada hukum  moral.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui beberapa hal sebagai berikut:
Pertama , golongan pro. Golongan ini menyatakan bahwa adanya peraturan presiden No  10  tahun  2021  tidak  berkaitan  dengan  kerusakan  moral  seseorang,  karena  masing- masing  pribadi  memiliki  kebebasan  untuk  membawa  diri  ke  arah  yang  mana.  Sehingga adanya Perpres ini tidak mencampuri  urusan moral.
Kedua, golongan  kontra.  Golongan ini  mengatakan  bahwa  adanya Perpres  No 10 tahun 2021 dapat digunakan sebagai alasan mengkonsumsi minuman keras,  dengan alasan untuk  turut  serta  membangun  perekonomian  negara.  Alasan  ini  digunakan  supaya  ia dihalalkan  mengkonsumsi  minuman  keras.  Padahal, akibat  dari mengkonsumsi  ini  cukup fatal. Beberapa dampak moral jika Perpres No 10 tahun 2021 mengenai investasi minuman keras tetap dilakukan yaitu:
1. Rusaknya lingkungan  yang  sehat, yakni lingkungan  yang  bebas dari beragam  tindakan yang  menyimpang.  Pelaku  minum  minuman  keras  atau zat adiktif itu  dilarang  karena berdampak pada kesehatan, juga perilaku yang menyimpang akibat kebiasaan tidak sadar setelah mabuk-mabukan.
2. Meskipun awalnya minum minuman keras dianggap tabu, namun jika terus dilaksanakan akan menjadi sebuah kamuflase dan dianggap sebagai hal yang wajar. Hal ini dibuktikan, saat minum minuman  keras masih  menjadi usaha tertutup saja sudah banyak orang yang membeli  dan megkonsumsinya,  bagaimana  jika  sudah membuka  diri  dengan investasi asing.  Maka  dpat  menjadi  jalan  untuk  melakukan  kamuflase  yang  terbawa  dengan lingkungan ( Prasetya , 2017)
3. Memperluas  tindak  kriminalitas.  Akibat  dari  kecanduan  dapat  membawa  diri  untuk melakukan  beragam  kriminalitas  seperti  pencurian  dan  perampokan  untuk  memenuhi rasa  sakau  yang  dirasakan.  selain  itu,  saat  tidak  sadarkan  diri  juga  dapat melakukan beragam tindakan asusila  atau kejahatan lainnya ( Khairiah , 2022)
4. Sekalipun  Perpres ini  dicabut dan diganti dengan Perpres  No 49 tahun 2021 tetap tidak mempengaruhi  penjualan  tuak  ( Tanjung ,  2021)  atau  minuman  memabukkan  dengan kadar  sedikit  yang  dijadikan  sebagai  adat  di  tempat-tempat  tertentu  sehingga  tidak mempengaruhi  perekenomian  mereka.
Dengan ini diketahui bahwa Perpres No 10 tahun 2021 banyak yang menentangnya kerena rentan bertolak belakang dengan hukum moral.  Sehingga pemerintah  mencabutnya dan mengganti dengan Perpres No 49 tahun 2021 dimana investasi minuman  keras ditutup kembali.
3. Analisis Peraturan Presiden Mengenai Investasi Pada Bidang Usaha Minuman Keras dalam Perpektif Agama.
Agama  merupakan  pedoman  yang  digunakan  sebagai  arah  dalam  melakukan aktivitas  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Setiap  agama  memiliki  perintah  dan  larangan sehingga  umatnya  dapa bergerak  secara  terstruktur,  tertib  rapi  dan damai.  Setiap  warga negara Indonesia memiliki  hak untuk menentukan agamanya  masing-masing  dan ini tidak boleh diintervensi oleh pihak lain ( Wibisono  et al ., 2021).
Salah satu agama resmi  di Indonesia adalah agama Islam. Islam  merupakan agama penyempurna dari agama-agama tauhid sebelumnya. Minuman keras dalam Alquran disebut sebagai khamr. Khamr berasal dari bahasa Arab yang artinya tutup atau penghalang. Hal ini dikarenakan, minuman  keras  dapat menutup kesadaran bagi  seseorang yang meminumnya sehingga  kehilangan  kesadaran. Dalam  Alquran,  kata khamr disebut sebanyak enam  kali, diantaranya pada Q.S Albaqarah ayat 219 dan Q.S Al Maidah ayat 90 sampai 91.
Alquran menetapkan  bahwa khamr adalah haram,  karena memiliki mudharat yang lebih banyak dari pada manfaatnya. Hal ini sebagaimana  Q.S Al Maidah ayat 90-91:
اَهُّيَآٰ ي َنْيِذَّلا ا ْٰٓوُنَم ا اَمَّنِا ُرْمَخْلا ُرِسْيَمْلا َو ُباَصْنَ ْلْا َو ُم َلْْزَ ْلْا َو سْج ِر ْنِِّم ِلَمَع ِن طْيَّشلا ُه ْوُبِنَتْجاَف ْمُكَّلَعَل َن ْوُحِلْفُت
Artinya:  "Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Sesungguhnya  minuman  keras,  berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan  termasuk  perbuatan  setan.  Maka  jauhilah  (perbuatan-perbuatan)  itu  agar  kamu beruntung." (Q.S Al-Ma'idah:90).
اَمَّنِا ُدْي ِرُي ُن طْيَّشلا ْنَا َعِق ْوُّي ُمُكَنْيَب َة َواَدَعْلا َءۤاَضْغَبْلا َو ىِف ِرْمَخْلا ِرِسْيَمْلا َو ْمُكَّدُصَي َو ْنَع ِرْكِذ ِٰاللّ ِنَع َو ِةو لَّصلا ْلَهَف ْمُتْنَا
َن ْوُهَتْنُّم
Artinya:  "Dengan minuman keras  dan judi itu,  setan  hanyalah bermaksud  menimbulkan permusuhan  dan  kebencian  di  antara  kamu,  dan  menghalang-halangi  kamu  dari mengingat Allah dan melaksanakan salat,  maka tidakkah  kamu mau berhenti?." (Q.S Al- Ma'idah:91)
Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa khamr atau minuman keras adalah minuman  haram  yang  harus  dijauhi  dan dihindari oleh  setiap  orang  Islam.  Pengharaman khamr tentu bukan  tanpa  alasan.  Salah  satu  alasan khamr diharamkan  karena  merugikan manusia itu sendiri, seperti merusak jasmani dan rohani, merusak sikap sosial, mengganggu kesehatan, merusak perekonomian,  dan lain sebagainya.
Dengan  ini  maka  jelas  bahwa  dalam perspektif  Islam,  Perpres  No  10  tahun 2021 mengenai  investasi  minuman  keras  berlawanan  dengan ajaran  agama  Islam.  Maka  bukan hal  mustahil  jika  banyak  tokoh  agama  yang  menantang  peraturan  ini  hingga  akhirnya dicabut dan diganti dengan Perpres No 49 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

## Kesimpulan
Indonesia merupakan negara yang beragama, maka kehidupan yang rukun antara ajaran agama Islam dengan hukum positif Indonesia baik Undang-Undang ataupun peraturan presiden sebaiknya  dapat  berdampingan  dan  harmonis.  Keharmonisan  kedua  hukum  tersebut   akan menciptkan moral yang berkarakter karena warga negara Indonesia tidak merasa  kebingungan untuk melaksanakan  hukum.
Salah satu peraturan presiden yang beberapa waktu lalu menjaid pro dan kontra adalah Perpres  No 10 tahun 2022  tentang Bidang Usaha Penanaman  Modal tepatnya pada lampiran investasi  minuman  keras.  Setelah  dianalisis  perrpres  tersebut  bertentangan  dengan  ajaran agama  Islam  dan  berdampak  pada  pembentukan  moral  yang  buruk,  sehingga  pemerintah mencabutnya  dengan  Peraturan  Presiden  No  49  tahun  2021  mengani Perubahan  Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal .

## Bibliografi
Anton Sudanto, S. H. (2017). Penerapan Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Perzinahan Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Materiil  Di  Indonesia. JURNAL  HUKUM STAATRECHTS , 1 (1), 130–150. https://doi.org/10.52447/sr.v1i1.1028
Hadiyati,  N.,  &  Stathany,  H.  (2021).  Analisis  Undang-Undang  ITE  Berdasarkan  Asas Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia. Mizan:  Jurnal  Ilmu Hukum , 10 (2), 146–156. https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1657
Hikmah,  N.  (2022). Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Perkawinan  Adat"  Kawin Saudara" Pada Masyarakat  Hitu,  Ambon Maluku=  Review Of  Islamic  Law Towards The  Practice  Of  Traditional  Marriage"  Brother  Marriage"  In  Society  Hitu,  Ambon Maluku . Universitas Hasanuddin.
Husen,  A.  (2019).  Eksistensi  Peraturan  Presiden  Dalam  Sistem  Peraturan  Perundang- Undangan.
Lex Scientia Law Review , 3 (1), 69–78. https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30733
Khair,  O.  I.  (2021).  Analisis  Undang-Undang Cipta  Kerja  Terhadap  Perlindungan  Tenaga Kerja  Di  Indonesia. Widya  Pranata  Hukum:  Jurnal  Kajian  Dan  Penelitian  Hukum , 3 (2), 45–63. https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.442
Khair,  O.  I.,  Widiatmoko,  C.,  &  Simarmata,  R.  P.  (2022).  Analisis  UU  Cipta  Kerja  dan Kemudahan Berusaha  Bagi  UMKM. Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah  Indonesia , 7 (2), 897–912. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6206
Khairiah,  K.  (2022).  Kebijakan  Perizinan  Investasi  Minuman  Keras  Dengan  Peningkatan Kriminalitas. Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan , 7 (1), 97–106.
Kusumastuti, H., & Hadjam, M. N. R. (2017). Dinamika  Kontrol Sosial Keluarga dan Teman Sebaya  pada  Remaja  Berisiko  Penyalahgunaan  NAPZA. Gadjah  Mada  Journal  of Psychology (GamaJoP) , 3 (2), 70–85. https://doi.org/10.22146/gamajop.43439
Nahak, B. R. H., Aliah, A. I., & Karim, S. F. (2021).  Analisis  Kadar Alkohol pada Minuman Beralkohol  Tradisional  (Arak) dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis: Analysis  of Alcohol Content in Traditional  Alcoholic Beverages  with UV-Vis Spectrophotometry Method.
Jurnal Sains Dan Kesehatan , 3 (4), 448–454. https://doi.org/10.25026/jsk.v3i4.360
Namang,  R.  B.  (2020).  Negara  dan  Warga  Negara  Perspektif  Aristoteles. Jurnal  Ilmiah Dinamika Sosial , 4 (2), 247–266. https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449
Pradhana,  R.  S.  (2021). Otonomi  Pengelolaan  Keuangan  Pada  Perguruan  Tinggi  Negeri Badan Hukum (PN-BH) .
Prasetya,  D.  H.  (2017).  Perilaku  sosial  Remaja  Pengguna  Minuman  Beralkohol  (Studi Deskriptif Tentang  Perilaku  Remaja  Pengguna  Minuman  Beralkohol  dalam Tinjauan Teori  Dramaturgi di Kota Surabaya). Komunitas , 6 (1), 143–163.
Purnomo,  A.  (2019).  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2016  Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Mengatasi Tindakan Perusakan Terhadap  Fasilitas  Umum  di  Kota  Watampone. Jurnal  Al-Dustur , 2 (1). https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.355
Roni, M., & Nasution, I. F. A. (2021). The Legality Of Miras (Khamr) in Al-Quran Persfective (Comparative  Study  of  The  Tafsir  Al-Maraghy,  Al-Misbah,  and  Al-Qurthubi). FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman , 7 (1), 81–98. https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3685
Tanjung,  P.  K.  (2021).  Pengaruh  Pencabutan  Peraturan  Presiden  Nomor  10  Tahun  2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Terhadap Pedagang Tuak Di Daerah Tuban, Jawa Timur. Jurnal Studia Legalia , 2 (01), 20–28.
Tuhumena,  C. J.  R., Pietersz,  J. J.,  &  Sedubun,  V.  J.  (2021).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembentukan Undang-Undang. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum , 1 (3), 248–256.
Wibisono,  M. Y., Ridho, A., Sarbini, A., & Kahmad, D. (2021).  Solusi Sosial atas Kontestasi Agama Mayoritas-Minoritas  di Arjawinangun Cirebon, Indonesia. Jurnal Studi Agama- Agama Dan Lintas Budaya , 5 (1), 1–30.