## IMPLEMENTASI, FUNGSI MASJID PARIPURNA

## Vinni Helvionita, Meyzi Heriyanto, dan Zaili Rusli
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru
Abstract: Implementation, Function of the Plenary Mosque. This study aims to determine and analyze  the  implementation  of  the  function  of  the  Plenary  Mosque  Level  District  in  Pekanbaru City  and  its  supporting  and  inhibiting  factors.  This  research  method  uses  descriptive  qualitative method.  The  research  informants  were  Vice  Mayor  Pekanbaru,  Kabag  Kesra,  Chairman  of  the Board  of  Trustees,  Staﬀ,  Chairperson  of  the  Mosque  and  Jamaah.  Data  collection  techniques carried out by interview, observation, a nd documentation. The results showed that the Pekanbaru City Regulation Number 2 Year 2016 regarding the implementation of the Function of the Plenary Mosque at the District level in Pekanbaru City had not been implemented optimally. This is seen based  on  the  behavioral  elements  of program  implementers  who  are  not  aware  of  their  duties  to realize the functions of the Plenary Mosque in the ﬁelds of idarah, imarah, and ria’ayah.
Key words: implementation, local regulations, function of the plenary mosque
Abstrak: Implementasi,  Fungsi  Masjid  Paripurna. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Fungsi Masjid Paripurna tingkat Kecamatan di Kota Pekanbaru dan faktor-faktor  pendukung  dan  penghambatnya. Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif kualitatif. Informan  penelitian adalah Wawako Pekanbaru, Kabag Kesra, Ketua Dewan Pembina,  Staf,  Ketua  Masjid  dan  Jamaah.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Peraturan Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  2  Tahun  2016  mengenai  pelaksanaan  Fungsi  Masjid  Paripurna tingkat  Kecamatan  di  Kota  Pekanbaru  belum  terlaksana  dengan  optimal.  Hal  ini  dilihat berdasarkan  unsur  perilaku  pelaksana  program  yang  kurang  menyadari  tugasnya  untuk mengwujudkan fungsi Masjid Paripurna dalam bidang idarah, imarah, dan ria’ayah .
Kata kunci: implementasi, peraturan daerah, fungsi masjid paripurna

## PENDAHULUAN
Memberikan  layanan  publik  yang  ber- kualitas merupakan bagian penting dari ber- pemerintah  dan  beradministrasi  publik,  baik di  pusat  maupun  di  daerah.  Berdasarkan amanat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Re- publik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara berkewajiban  melayani  setiap  warga  negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan ke- butuhan  dasarnya  dalam  kerangka  layanan publik  dan  bahwa  membangun  kepercayaan masyarakat atas layanan publik yang dilaku- kan  penyelenggara  layanan  publik  merupa- kan  kegiatan  yang  harus  dilakukan  seiring dengan  harapan  dan  tuntutan  seluruh  warga negara  dan  penduduk  tentang  peningkatan layanan publik (Syafri, 2015).
Hal ini sejalan dengan program kebija- kan di Kota Pekanbaru yang merupakan wi-
layah  Kabupaten/Kota  yang  dipimpin  oleh Walikota, Kota Pekanbaru memiliki Visi dan Misi  dalam  mengupayakan  tercapainya  kota yang  maju.  Melalui  visi  pembangunan  Kota Pekanbaru – Riau tercantum pada  Peraturan Daerah  Nomor  9  Tahun  2012    tentang RPJMD  yaitu  “Terwujudnya  Pekanbaru  Se- bagai  Kota  Metropolitan  Madani”.  Dengan adanya  salah  satu  program  yang  kegiatan- kegiatannya berdampak menciptakan masya- rakat yang madani yaitu program Masjid Pa- ripurna di Kota Pekanbaru. Masjid Paripurna adalah  bangunan  tempat  ibadah  umat  islam yang  dipergunakan  untuk  ibadah madhah (khusus)  maupun  ibadah ghairu  mahdhah (ibadah  secara  umum)  yang  mempunyai  ke- lengkapan sarana dan prasarana dalam kegi- atan  bidang idarah,  imarah  dan  ria’ayah
serta  dikelola  dengan  manajemen  yang  baik dan dapat dijadikan contoh dalam penegelo- laan  manajemen  Masjid.  Masjid  Paripurna Kota Pekanbaru  ditetapkan  melalui  SK  Wa- likota  Pekanbaru  Nomor  565  Tahun  2014 tentang  Penetapan  Status  1  (Satu)  Masjid Paripurna  Tingkat  Kota  dan  SK  Walikota Pekanbaru  Nomor  566  tentang  Penetapan Status 12 (dua belas) Masjid Paripurna Ting- kat  Kecamatan.  Masjid  Paripurna  Kota  Pe- kanbaru  di  kelola  oleh  Badan  Pengelola yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota untuk  tingkat  Kota  dan  melalui  Keputusan Camat untuk tingkat Kecamatan.
Program  Masjid  Paripurna  yang mam- pu mendorong visi dan misi Pemerintah Kota Pekanbaru.  Tidak  terkecuali  di  Masjid  Pari- purna  Tingkat  Kecamatan  yang  telah  meme- nuhi  syarat  menjadi  Masjid  Paripurna  oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Selanjutnya me- lalui  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  No- mor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna maka  diketahui  maksud  dan  tujuan  Pasal  4 berasaskan :
1. Maksud  pembinaan  dan  pengelolaan Masjid Paripurna adalah dalam rangka optimalisasi  fungsi  Masjid  di  bidang Idarah,  Imarah dan Ri'ayah melalui pengelolaan  manajemen  secara  profe- sional.
2. Tujuan:
a. Mewujudkan  masyarakat  madani sebagai amanat yang tertuang dalam Visi Kota Pekanbaru 2021 dan Visi Antara Walikota terpilih 2012-2017 yang tertuang  di  dalam  RPJPD  dan RPJMD Kota Pekanbaru.
b. Menjadikan  Masjid  paripurna  seba- gai  program  strategis  pemerintah dan  implementasi  tugas  pemerintah dalam  melayani,  membina  dan memberdayakan masyarakat.
c. Menjadikan Masjid Paripurna seba- gai  pusat  pembinaan  dan  peningka- tan  iman  dan  taqwa  serta  pengem- bangan  ilmu  dan  pengamalan  akh- lak  al  karimah  dalam  mewujudkan Pekanbaru  sebagai  Kota  metropoli- tan yang madani.
Untuk  mengwujudkan  maksud  dan  tu- juan  tersebut  kebijakan  publik  yang  telah  di- cetuskan,  perlu  diwujudkan  dan  dilaksana- kan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak  yang  sesuai  dengan  apa  yang  men- jadi  tujuan.  Dengan  adanya  fungsi  masjid  di bidang idarah,  imarah,  dan  ria’ayah maka pelaksanaan fungsi masjid paripurna yang te- lah  di  program  kan  Pemerintah  Kota  Pekan- baru harus dapat terlaksana dengan baik.
Untuk menjalankan fungsi Masjid Pari- purna  perlu  adanya  implementasi  yang  baik, menurut  Udoji  (Mulyadi,  2015)  pelaksanaan kebijakan  adalah  sesuatu  yang  penting,  bah- kan  mungkin  jauh  lebih  penting  dari  pem- buatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang  tersimpan  rapi  dalam  arsip  jika  tidak dapat mengimplementasikan.
Dengan  terpilihnya  Masjid  Paripurna tersebut,  peran  Imam  Besar  sangat  diperlu- kan dalam pelaksanaan fungsi Masjid teruta- ma  dalam  bidang imarah. Berikut  nama- nama  Imam  Besar  Masjid  Paripurna  tingkat Kecamatan yaitu:

## Tabel 1. Imam Besar Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan Se-Kota Pekanbaru
No Nama Tempat Tugas 1. H. Suprigianto, S. Ag. Masjid Nurussalam Kec. Bukit Raya 2. Jauzar Helmi, S.HI. Masjid Al-Muttaqin Kec. Tampan 3. Ahmad Junaidi, S.Pd.I Masjid Al-Mukhlisin Kec. Sail 4. Parlindungan Simbolon, SIQ.,M.Us Masjid Abidin Kec. Lima Puluh 5. Yazid Umar NST, S.Pi Masjid Al-Falah D Muttaqin Kec. Pekanbaru Kota 6. Yurisman Masjid Nurul Ibadah Kec. Tenayan Raya 7. Fatri Ariko, S.Hum. Masjid Nurul Islam Kec. Senapelan
8. Sutan Syahril S.Ag. Masjid Al-Mujahidin Kec. Payung Sekaki 9. H. Sirojuddin Al Haﬁzd Masjid Al-Mu’amalah Kec. Sukajadi 10.  Edi Muharman, S.HI. Masjid Al-Kautsar Kec. Marpoyan Damai 11.  Drs. H. Yuhendri Tarmizi Masjid Istiqomah Kec. Rumbai Pesisir
12.  H. Lasri Nijal, Lc, MH. Al- Haﬁdz  Masjid Al- Muhajirin Kec. Rumbai Sumber : Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Pekanbaru, 2018)
Dari tabel 1 nama Imam Besar Masjid Paripurna  tingkat  Kecamatan  Se-Kota  Pe- kanbaru.  Setiap  Masjid  Paripurna  memiliki imam besar yang bertugas melaksanakan ke- giatan imarah dan  merupakan  perpanjangan Mufti sebagai konsultan agama disetiap mas- jid paripurna Kecamatan dan Kelurahan. Pe- ran  imam  besar  sangat  berpengaruh  dalam pelaksanaan imarah, oleh karena itu gaji po- kok  sebagai  imam  besar  perlu  diperhatikan supaya  Imam  dapat  dengan  fokus  menger- jakan  dan  menjalankan imarah di  Masjid tersebut.
Dari  sejumlah  uraian  gambaran  latar belakang  di  atas  dapat  ditarik  beberapa  ke- simpulan  fenomena  yang  akan  ditemukan berdasarkan  observasi  lapangan  sebagai berikut:
1. Masjid  substansialnya  adalah  tempat umat  bersujud,  bukan  cuma  sekadar tempat  sujud.  Oleh  karena,  jika  hanya tempat  sujud,  merujuk  hadis  Nabi Muhammad SAW seluruh wajah bumi ini  bisa  jadi  tempat  sujud,  kecuali  ku- buran  dan  pasar.  Lalu,  apakah  kriteria sewaktu  menentukan  sebuah  Masjid Paripurna  luput  menilai  hal  tersebut?
Parameter tentu shalat lima waktu, bu- kan  Shalat  Jumat.  Fakta imarah yang Peneliti  temui  pada  Masjid  -  Masjid Paripurna  tingkat  kecamatan  yang  te- lah  diklaim  Pemko  Pekanbaru  jemaah shalat  lima  waktunya  hanya  belasan saja.
2. Pedoman  utama idarah yaitu  struktur organisasi  kurang  berjalan,  dan  tidak adanya  sistem  administrasi  yang  jelas sehingga  Masjid  tersebut  tidak  mem- punyai data arsip kegiatan rutin Masjid dan data tentang Masjid, terbukti peng- urus memberikan data ke Peneliti lang- sung diketik disaat Peneliti membutuh- kan  data  tersebut  berdasarkan  data
yang  diingat  dan  diketahui  oleh  pen- gurus. Selain itu pemasukan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Masjid pa- ripurna sangat minim terlihat dari sara- na  dan  prasarana  dan  terbatasnya  je- maah yang menunaikan shalat wajib.
3. Dalam  pelaksanaan ri’ayah, terutama halaman Masjid yang kurang bersih di- sertai tanaman yang tidak terjaga, tem- pat  wudhu  yang  kecil  dan  kurang  ter- tata rapi, pemagaran yang tidak memi- liki  pos  keamanan  ( security) untuk Masjid  Paripurna  setingkat  kecamatan hal ini belum terjaga, terbukti dari ha- sil  dokumentasi  yang  ada  di  lampiran Peneliti.
Menurut  Husti  (2014),  masjid  meru- pakan rumah Allah di atas muka bumi yang harus  dijaga,  dibersihkan  dan  diperhatikan oleh setiap umat islam. Dengan memberikan perhatian khusus kepada masjid, maka mas- jid  menjadi  tempat  yang  menyenangkan  un- tuk  mendekatkan  diri  kepada  Allah  SWT, serta dapat berfungsi secara maksimal untuk mempererat  tali  silaturahmi  antar  sesama muslim  atau  jama’ah  yang  melakukan  akti- ﬁtas ibadah didalamnya.
Untuk  mengukur  standar  pelaksanaan program  Masjid  Paripurna  yang  dilihat  dari fungsi Masjid dalam bidang idarah, imarah,- dan ria’ayah . Menurut Grindle (Tahir, 2014) mengemukakan  teori  implementasi  sebagai proses  politik  dan  administrasi.  Dalam  teori ini  Grindle  memandang  bahwa suatu  imple- mentasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan  konteks  implementasinya.  Peneliti  ber- harap  ukuran  standar  pelaksanaan  kebijakan tersebut  dapat  menjadi  masukan  maupun gambaran untuk mencapai penilaian dan pe- ningkatan  pelaksanaan  kegiatan  fungsi  Ma- sjid Paripurna di bidang idarah, imarah dan ri’ayah yang  menjadi  sasaran  pokok  dalam
upaya  menuju  Masjid  Paripurna.  Hal  ini  da- pat terlihat dari fenomena-fenomena yang ter- jadi dan apabila tidak mempunyai tolak ukur sebagai  salah  satu  pedoman  yaitu  partisipasi masyarakat  dengan  pelaksana  ( implementor) Masjid maupun Pemerintah Kota, maka prog- ram  Masjid  Paripurna  tidak  akan  terlaksana sesuai  dengan  fungsi  Masjid  tersebut.  Pelak- sanaan  atau  implementasi  kebijakan  dalam konteks  manajemen  berada  dalam  kerangka organizing-leading-controlling. Jadi,  ketika kebijakan  sudah  dibuat,  tugas  selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan ke- pemimpinan  untuk  memimpin  pelaksanaan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan ter- sebut.  Kesepakatan  ini  diwujudkan  dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No- mor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.
Tujuan penelitian adalah untuk menge- tahui pelaksanaan fungsi Masjid dan menga- nalisa  faktor-faktor  pendukung  dan  peng- hambat pelaksanaan fungsi Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan di Kota Pekanbaru.

## METODE
Guna merancang penelitian, maka me- tode penelitian yang digunakan adalah pene- litian  metode  kualitatif.  Dengan  pertimba- ngan bahwa  metode  ini  sesuai  dengan  peru- musan masalah, tujuan dan manfaat peneliti- an  ini.  Selain  itu  dengan  metode  ini  data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam dan  kredibel.  Serta  data  yang  bersifat  per- kembangan  suatu  kegiatan,  deskripsi  yang luas  dan  mendalam  dapat  diketahui,  sehing- ga  tujuan  penelitian  dapat  dicapai.  Hal  ini sesuai dengan pendapat Bungin yang menya- takan  bahwa  format  deskriptif  kualitatif  le- bih  tepat  apabila  digunakan  untuk  meneliti masalah-masalah  yang  membutuhkan  studi mendalam. Dalam penelitian ini, penulis me- ngambil lokasi penelitian di Masjid Paripur- na  Tingkat  Kecamatan  di  Kota  Pekanbaru. Informan  penelitian  pihak  pemerintah  (Wa- kil  Walikota,  Bagian  Kesejahteraan  Rakyat, Camat) dan  Petugas Masjid, Jemaah Masjid. Teknik  pengumpulan  data  adalah  observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisa data  menggunakan  3  (tiga)  prinsip  pengum-
pulan  data yaitu  (1)  menggunakan  multi sumber  bukti,  (2)  menciptakan  data  dasar studi kasus, (3) memelihara rangkaian bukti.

## HASIL

## Pelaksanaan  Fungsi  Masjid  Paripurna Tingkat Kecamatan di Kota Pekanbaru
Dalam  penelitian  ini  pembahasan  da- pat  digambarkan  melalui  teori  oleh  Grindle (Tahir, 2014) yang mengemukakan teori im- plementasi  sebagai  proses  politik  dan  admi- nistrasi. Maka keberhasilan suatu implemen- tasi  kebijakan  publik menurut  Grindle  di- pengaruhi  oleh  dua  variabel  besar,  yakni  isi kebijakan dan konteks implementasinya dan akan  dibahas  berdasarkan  sub  indikator- indikator dari variabel tersebut :

## Isi Kebijakan
Pemahaman  Kepentingan  yang  terpenga- ruhi  oleh  Kebijakan  Program  Masjid  Pari- purna
Berdasarkan isi kebijakan yang memu- at kepentingan kelompok sasaran, yang akan diamati  adalah  sejauhmana  kepentingan  ke- lompok  sasaran  dan  target  group termuat dalam isi kebijakan. Implementasi kebijakan Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  2 Tahun  2016  tentang  Masjid  Paripurna  di Kota  Pekanbaru.  Berdasarkan  hasil  wawan- cara diketahui bahwa Peraturan Daerah Ten- tang Masjid Paripurna yang sasarannya bagi umat islam.

## Tipe  Manfaat  Dari  Program  Masjid Paripurna
Dilihat  dari  upaya  untuk  memperbaiki keadaan  yang  awal  mulanya  Masjid  pada umumnya tidak di suntik dana dari pemerin- tah  dan  sekarang  setiap  kelurahan  maupun kecamatan  dilakukan  seleksi  untuk  di  pilih menjadi  Masjid  Paripurna,  jika  keadaan yang diterima Masyarakat tidak jauh berbeda dari  sebelumnya,  maka  manfaat  dari  keb- ijakan tersebut tidak ada.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  prog- ram  Masjid  Paripurna  sudah  jelas  terkonsep yaitu dengan melihat konsep di zaman Nabi Muhammad  SAW  melaksanakan  fungsi masjid  bukan  sekedar  tempat  shalat  melain-
kan  tempat  pembinaan  umat,  perekonomian umat dan lain sebagainya.

## Derajat  Perubahan  Yang  Diinginkan  Dari Adanya Program Masjid Paripurna
Pada  poin  ini  bahwa  seberapa  besar perubahan  yang  hendak  atau  ingin  dicapai melalui  suatu  implementasi  kebijakan.  Ber- dasarkan hasil wawancara, derajat perubahan yang dinginkan dari adanya kebijakan prog- ram Masjid Paripurna berdasarkan Peraturan Walikota  Pekanbaru  Nomor  16  Tahun  2017 Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Masjid  Pari- purna Kota Pekanbaru. Bahwa untuk menin- daklanjuti Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor  2  Tahun  2016  Tentang  Masjid  Pari - purna  Kota  Pekanbaru  serta  dalam  rangka mewujudkan  visi  Kota  Pekanbaru  sebagai kota  metropolitan  yang  madani  perlu  upaya mendirikan  dan  atau  menetapkan  Masjid Paripurna  sebagai  ujung  tombak  pembinaan kehidupan beragama dan bermasyarakat.

## Kedudukan  Pembuat  Kebijakan  Dalam Melaksanakan Fungsi Masjid Paripurna
Agar  kedudukan  pembuat  kebijakan dapat  berjalan  maksimal  dan  sesuai  dengan yang  diharapkan,  salah  satunya  adalah  apa- bila  kedudukan  pembuat  kebijakan  tersebut sudah pas diserahkan kepada ahlinya. Masjid Paripurna  Kota  Pekanbaru  ditetapkan  mela- lui  SK  Walikota  Pekanbaru  Nomor  565  Ta- hun  2014  tentang  Penetapan  Status  1  (satu) Masjid Paripurna Tingkat Kota dan SK Wa- likota Pekanbaru  Nomor 566  Tentang Pen e- tapan Status 12 (dua belas) Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan.
Dengan  hasil  wawancara  dan  dilihat struktur  badan  pengelola  Masjid  Paripurna, sudah  jelas  setiap  Masjid  telah  ditetapkan secara  lengkap  tugas,  pokok  dan  fungsi masing-masing Pengelola Masjid. Akan teta- pi  pelaksanaan  fungsi  Masjid  dalam  bidang Imarah,  Idarah  dan  riayah belum  berjalan secara  maksimal  terutama  di  Masjid  Nurul Ibadah  di  Kecamatan  Tenayan  Raya.  Se- dangkan  Masjid  Paripurna  Al-Falah  Darul Muttaqin  Pengelola  Masjid  hampir  dapat mewujudkan  fungsi  Masjid  dengan  bukti
jemaah  dan  kegiatan  rutin  yang  ramai jemaahnya.
Siapa Pelaksana Program Masjid

## Paripurna
Dengan  adanya  kedudukan  pembuat kebijakan yang sudah pas diserahkan dengan ahlinya,  akan  tetapi  dalam  pelaksana  prog- ram ahlinya tidak dapat melaksanakan tugas dan  fungsi  nya  dengan  baik  maka  program tersebut  tidak  akan  berjalan  secara  maksi- mal.  Berdasarkan  wawancara  bahwa idarah hampir  semua  masjid  tidak  berjalan,  dengan tidak  adanya  laporan  kegiatan  ke  Bagian Kesejahteraan  Rakyat  Pekanbaru  serta  ku- rangnya  kerjasama  antar  pengurus  dengan Ketua  Masjid  yang  sibuk  dengan  tugas  di luar  Masjid  sehingga  sulit  untuk  dijumpai. Sangat bertolak belakang dengan tujuan ida- rah yaitu  untuk  mengembangkan  dan  me- ngatur  kerjasama  dari  banyak  orang  guna mencapai suatu tujuan tertentu.

## Sumber Daya Yang Dilibatkan Dalam Mengwujudkan Fungsi Masjid
Sumber daya yang tersedia sebagai  im- plementasi  kebijakan  secara  kualitas  dan  ku- antitas  harus  terpenuhi,  jika  tidak  tersedia, maka program yang diarahkan untuk menuju perubahan  yang  lebih  baik  akan  terhambat. Berdasarkan  wawancara  untuk  mewujudkan fungsi  masjid  yang  diuraikan  Hasim  yang merupakan  sekretaris  di  Masjid  Paripurna Al-Falah Darul Muttaqin, mengatakan untuk menutupi  keterlambatan  dana  gaji  pengurus Masjid oleh Pemerintah  Kota kita ada bazar kemudian infak  fakir  miskin  dan  duafa  bagi orang tidak mampu bisa mengajukan propo- sal ke Masjid untuk usaha kalau upama kita masih sekedar sumbangan, mereka kemung- kinan tetap miskin, kalau kita fasilitasi mere- ka  membagun  untuk  membuka  usaha  mem- bagun, dia jadi lebih baik.

## Konteks Implementasinya
Kekuasaan,  Kepentingan  dan  Strategi Aktor  yang  Terlibat  dalam  Mengwujudkan Pelaksanaan Fungsi Masjid Paripurna
Keberhasilan  suatu  program  memang akan  sangat  tergantung  dari  siapa  yang  ada di  balik  peraturan  perundang  undangan  ter- sebut. Apakah mereka mementingkan kepen- tingan  umum  ( publik  interes )  atau  kepenti- ngan  yang  lain.  Inilah  yang  disebut  dengan aspek politik dari analisis lingkungan ekster- nal. Berdasarkan  hasil  wawancara  mengenai Kekuasaan,  Kepentingan  dan  Strategi  Aktor yang  Terlibat  dalam  Mengwujudkan  Pelak- sanaan Fungsi Masjid Paripurna. Pihak kese- jahteraan  rakyat  pekanbaru mengatakan  me- reka hanya memberikan  stimulan berupa in- sentif  untuk  pengurus  masjid  dan  soal  re- ward  itu  sudah  direncanakan  akan membuat perlombaan dengan tujuan agar menjadi mo- tivasi untuk pengurus mengwujudkan fungsi masjid.

## Karakteristik Lembaga Dan Penguasa
Lingkungan  dimana  suatu  kebijakan tersebut  dilaksanakan  juga  berpengaruh  ter- hadap  keberhasilannya.  Hasil  wawancara  ini menjelaskan  bagaimana  karakteristik  lemba- ga dan penguasa terkait mengwujudkan prog- ram  masjid  paripurna  di  pekanbaru.  Dengan hasil  belum  maksimalnya  kontrol  dari  pihak terkait  yang  kurang  memperhatikan  proses kegiatan  atau  fungsi  masjid  yang  seharusnya dijalankan.

## Kepatuhan Dan Daya Tanggap
Dijelaskan  pada  poin  ini  adalah  sejauh mana  kepatuhan  dan  respon  dari  pelaksana dalam  menanggapi  suatu  kebijakan. Dalam implementasi  kebijakan  publik,  masyarakat juga mempunyai peran penting untuk menen- tukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena perilaku  masyarakat  (kelompok  sasaran)  sa- ngat menentukan.

## PEMBAHASAN
Menciptakan  Masyarakat  Kota  Pekan- baru menjadi kota metropolitan dan madani. Pentingnya sebuah keseriusan dari semua pi- hak untuk bersama-sama melaksanakan Pro- gram ini sesuai dengan SOP yang telah dite- tapkan  di  masing-masing  Masjid  Paripurna Tingkat  Kecamatan  di  Kota  Pekanbaru.  Hal ini lah yang akan di programkan pemerintah
daerah  kota  pekanbaru  agar  masjid-masjid bermanfaat lebih untuk masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang madani.
Namun  apabila  suatu  kebijakan  mu- dah untuk dikeluarkan, tetapi dalam pelaksa- naan sulit untuk diwujudkan menjadi Masjid percontohan  untuk  Masjid  pada  umumnya. Derajat perubahan yang dinginkan akan tera- sa  apabila  fungsi  Masjid  dalam  bidang ida- rah, imarah dan ri’ayah dapat terlaksana se- cara maksimal.
Tujuan  akhir idarah Masjid  adalah  agar  le- bih  mampu  mengembangkan  kegiatan,  ma- kin  dicintai  jemaah  dan  berhasil  membina dakwah  di  lingkungannya  dan  termasuknya juga  perencanaan,  pengorganisasian,  peng- administrasian, keuangan dan pengawasan.
Penujang Masjid kita banyak, kita ada Aula  kemudian  Rumah  Masjid,  Hamdalah untuk  menunjang imarah selain  dari  infak tadi  kita  ada  bisnis-bisnis  yang  sifatnya  ko- mersil  menunjang  kegiatan  Masjid,  ada  pe- nyewaan  parkir,  penyewaan  kios,  penyewa- an  Aula  kemudian  untuk  lampu  dari  perda- gangan dari Masjid jadi 1 hari mereka mem- bayar  ke  Masjid  5000.  Sebenarnya  ini  ter- gantung pengurus masjid untuk mewujudkan Masjid,  agar    kegiatan  fungsi  masjid  tetap berjalan.
Akan  tetapi  hasil  wawancara  peneliti dengan pengurus dari awal 2014 program ini berjalan  sampai  saat  ini  tidak  ada  reward. Hal ini lah terbukti Pemerintah Daerah mut- lak  hanya  memberikan  insentif  dan  belum memberikan  pengawasan  serta  komunikasi yang  maksimal  atas  pelaksanaan  program masjid paripurna.
Dinyatakan  mengenai  perubahan  yang dilakukan Pengurus Masjid ketika telah dite- tapkan  menjadi  masjid  paripurna  dalam  hal kegiatan  -  kegiatan  Masjid  dan  pandangan mengenai  fungsi  Masjid  yang  terjadi  dalam bidang idarah,  imarah dan ria’ayah .  Akan berjalan  secara  maksimal  apabila  kepatuhan dan  daya  tanggap  antara  Pengurus  Masjid dan  target  sasaran  (masyarakat)  dapat  men- jalankan  fungsi  masjid  berdasarkan  penga- wasan  yang  baik,  kerjasama  dan  partisipasi masyarakat  dalam  mendukung  program  ma- upun kegiatan-kegiatan di masjid paripurna.

## SIMPULAN
Hasil penelitian dilihat dari model Gri- ndle  dalam  pelaksanaan  fungsi  Masjid  Pari- purna Tingkat Kecamatan di Kota Pekanbaru “belum  optimal”  kecuali  derajat  perubahan yang dinginkan sangat baik yaitu untuk men- ciptakan  masyarakat  Pekanbaru  kota  metro- politan  yang  madani  dengan  terciptanya fungsi  Masjid  Paripurna  Kota  Pekanbaru. Berdasarkan kesimpulan pembahasan  pelak- sanaan fungsi Masjid Paripurna Tingkat Ke- camatan  yaitu idarah dalam  hal  organisasi kepengurusan,  komunikasi  dan  koordinasi belum  menciptakan  kerjasama  yang  baik. Selanjutnya tidak berjalanya surat menyurat, keuangan, perencanaan sehingga dapat dika- takan  tidak  adanya  sikap  kemandirian  pe- ngurus.  Dan imarah memiliki  jemaah  yang terbatas sedangkan ria’ayah setingkat  Mas- jid Paripurna Kecamatan seharusnya memili- ki  pos security keamanan,serta  masih  harus diperhatikan  kebersihan  halaman,  tempat wudhu, pemagaran, dan tanaman harus tetap terjaga.
Dalam  pelaksanaan  fungsi  Masjid  Pa- ripurna  Tingkat  Kecamatan  di  Kota  Pekan- baru, terdapat faktor pendukung yaitu Peme- rintah  Kota  Pekanbaru  memberikan  insentif untuk  Petugas  Operasional  Masjid  Paripurna Tingkat Kecamatan di Kota Pekanbaru hal ini sebagai  penunjang  dan  motivasi  untuk  petu- gas  Masjid  agar  lebih  fokus  melaksanakan fungsi Masjid sehingga dana masuk dari hasil kegiatan  Masjid  dapat  dimanfaatkan  untuk menciptakan fungsi Masjid Paripurna percon- tohan  untuk Masjid  pada  umumnya. Untuk
pelaksanaan  fungsi  Masjid  sesuai  yang  di program  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  kenya- taan  lapanganya  terdapat  faktor  penghambat yaitu  jarang  ada  suatu  kondisi  terjadinya  ko- munikasi  dan  koordinasi  yang  sempurna, lembaga  pelaksana  tidak  mandiri  dilihat  dari hasil perbandingan dari dua belas (12) Masjid Paripurna  Tingkat  Kecamatan,  kurangnya partisipasi masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN
Darmadi,  Hamid.  2013.  Metodologi  Peneli- tian Pendidikan dan Sosial. Bandung :
Alfabeta.
Husti,  Ilyas.  2014.  Panduan  Penegelolaan Masjid  Paripurna  Kota  Pekanbaru. Pekanbaru.
Tahir,  Ariﬁn,  2014.  Kebijakan  Publik  dan Transparansi  penyelenggaraan  Peme- rintah Daerah. Bandung : Alfabeta Purwanto  Agus  Erwan,  dan  Sulistyastuti Ratih  Dyah.  2012.  Impelementasi Kebijakan  Publik.  Yogyakarta  :   Gava Media.
Syafri,  Wirman.  2015.  Desentralisasi  dan demokrasi  pelayanan  public  menuju pelayanan  pemerintah  daerah  lebih transparan,  partisipatif,  respontif  dan akuntabel. Bandung : IPDN Press.
Winarno,  Budi.  2012.  Kebijakan  Publik (Teori,  proses,  dan  Studi  Kasus). Yogyakarta : Caps.
Mulyadi,  Deddy,  2015.  Studi  Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung
: Alfabeta.