## FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DALAM MENAMPUNG DAN MEWUJUDKAN ASPIRASI MASYARAKAT PADA BIDANG PEMBANGUNAN DI KELURAHAN BANGSAL ACEH KECAMATAN
SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI
Oleh: Muhammad Juli
Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia

## Zaini Ali
Dosen Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia Correspondence Author: zaini.ip@soc.uir.ac.id

## Abstrak
Fungsi LPMK di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai masih tetap  berjalan walaupun belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan amanat Perda Kota Dumai nomor;  04  tahun  2007, untuk  itu  keberadaan  LPMK  di  Kelurahan  Bangsal  Aceh  dalam memerankan fungsinya adalah untuk menciptakan pelaksanaan fungsi LPMK yang optimal, maka LPMK Bangsal Aceh harus terlebih dahulu dapat memantapkan dan memaksimalkan peran dan kedudukan  LPMK  yaitu  sebagai  mitra  pemerintahan  kelurahan  dalam  menampung  dan mewujudkan  aspirasi  serta  kebutuhan  masyarakat  di  bidang  pembangunan.  Agar  pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa berjalan lebih optimal dan menyeluruh di wilayah kelurahan Bangsal aceh maka LPMK dituntut untuk lebih memberdayakan fungsi dalam kendala yang dihadapi  sesuai dengan  amanat  Perda  Kota  Dumai  nomor  04  tahun  2007,  tentang  Lembaga  kemasyarakatan dikelurahan,  dan tentunya harus saling  berkoordinasi dengan pihak Pemerintahan Kelurahan dan masyarakatnya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang bermaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur  statistik  atau  bentuk  hitungan  lainnya.  Kami  menilai  kurang  seriusnya  pihak  LPMK menaggapi  permaslahan  ini,  karena  untuk  sama-sama  kita  ketahui  bahwa  Ketua  LPMK  juga sebagai ketua Mesjid dalam artian ada dua tugas yang diemban oleh pak Amin, hal ini tentu akan menyita banyaak waktu ditambah lagi hubungan kerja intern LPMK kurang berjalan dengan baik. Jadi harapan saya LPMK harus dinakhodai oleh orang yang berkomitmen tinggi terhadap lembaga yang dipimpinnya tidak bisa setengah komitmen, kalau mau LPMK ini tetap eksis ’’

## Kata Kunci: Fungsi Lembaga, Pembedayaan, Menampung dan Mewujudkan Aspirasi

## PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi yang terdiri dari daerah Kabupaten  dan  Kota,  dimana  setiap  daerah  tersebut  dibentuk  pemerintahan  yang  bertanggung jawab  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Demi  tertatanya  pemerintahan daerah  yang  baik  maka  pemerintah  telah  mengeluarkan  Undang-undang  nomor  32  tahun  2004, tentang  Pemerintahan  Daerah,  dan  diperbaharui  dengan  Undang-undang  nomor  23  tahun  2014, tentang Pemerintahan Daerah.
Lahirnya  UU  No.  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  dikaitkan  dengan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan membawa berbagai perubahan. Secara struktural,  Pemerintah  kelurahan  dibawah  camat.  Di  dalam  PP  No.  73  tahun  2005  tentang Kelurahan pasal 10-11 yang berbunyi bahwa di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan dan  lembaga  kemasyarakatan  mempunyai  tugas  membantu  lurah  dalam  pelaksanaan  urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Dari  sekian  banyak  jumlah  kemasyarakatan  penulis  hanya  akan  membahas  tentang Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan.  Sebagai  mitra  kerja  pemerintah  kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) diharapkan dapat berperan aktif dalam usaha kegiatan pembangunan demi tercapainya percepatan kesejahteraan bagi masyarakat. Usaha tersebut tentunya melalui aktualisasi fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah.
Pelaksanaan fungsi LPMK di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai masih tetap  berjalan walaupun belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan amanat Perda Kota Dumai nomor; 04 tahun 2007, untuk itu keberadaan LPMK di Kelurahan Bangsal Aceh dalam memerankan fungsinya adalah untuk menciptakan pelaksanaan fungsi LPMK yang optimal, maka LPMK Bangsal Aceh harus terlebih dahulu dapat memantapkan dan memaksimalkan peran dan kedudukan  LPMK  yaitu  sebagai  mitra  pemerintahan  kelurahan  dalam  menampung  dan mewujudkan  aspirasi  serta  kebutuhan  masyarakat  di  bidang  pembangunan.  Agar  pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa berjalan lebih optimal dan menyeluruh di wilayah kelurahan Bangsal aceh maka LPMK dituntut untuk lebih memberdayakan fungsi dalam kendala yang dihadapi  sesuai dengan  amanat  Perda  Kota  Dumai  nomor  04  tahun  2007,  tentang  Lembaga  kemasyarakatan dikelurahan,  dan tentunya harus saling  berkoordinasi dengan pihak Pemerintahan Kelurahan dan masyarakatnya.
Pada  zaman  Orde  Baru  dimana  Negara  menganut  sistem  Sentralisasi/  pemerintahan terpusat, penyusunan program pembangunan daerah menggunakan mekanisme Top Down, yaitu proses  perencanaan  dari  pusat  kepada  daerah,  sehingga  terkadang  program  yang  diberikan pemerintah  pusat  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan  oleh  daerah.  Tetapi  sekarang  di  Era Reformasi  semuanya  jadi  berubah  yang  mana  sistem  Perencanaan  Pembangunan  menggunakan mekanisme Buttom Up, dimana proses perencanaan dimulai dari tingkat bawah yang merupakan kebutuhan  mendasar  dari  masyarakat  itu  sendiri  melalui  Musyawarah  Pembangunan (MusrenBang),  dengan  harapan  apa  yang  telah  direncanakan  pemerintah  bersama    masyarakat, merupakan  kebutuhan  riil  dilapangan  sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  sebagai pelaku dan penikmat dari hasil pembangunan yang dilaksanakan nantinya, sehingga pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien karena rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan  tersebut  sudah  dipastikan  sangat  tinggi.  Untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan oleh  masyarakat  terhadap  pembangunan,  dibentuklah  suatu  lembaga  yang  diharapkan  dapat menampung  dan  mewujudkan  keinginan  masyarakat  tersebut,  yakni  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  (LPM),  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  sebagai  mitra  pemerintah  harus  dapat melaksanakan    fungsinya  sebagai  lembaga  sosial  kemasyarakatan,  melalui  kerja  sama  dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Lembaga yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah LPMK.
Program  pembangunan  kelurahan  adalah  suatu  usaha  jangka  panjang  yang  mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan pada suatu sektor tertentu untuk mencapai beberapa kegiatan kelurahan. Program juga dapat dipahami sebagai kegiatan sosial yang teratur mempunyai tujuan yang jelas dan khusus serta dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu, program pembangunan dibatasi
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
atas proyek-proyek pembangunan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana yang ada di Kelurahan.

## KERANGKA TEORI

## Konsep Good Governance
Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur  sumber  daya  serta  memecahkan  masalah-masalah  publik.  Dalam  konsep governance , pemerintah  hanya  menjadi  salah  satu  actor  dan  tidak  selalu  menjadi  aktor  yang  menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada  peran  warga.  Adanya  tuntutan  yang  lebih  besar  pada  warga,  antara  lain  untuk  memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. 1
Dalam  dokumen  kebijakan  united  nation  development  programme  (UNDP)  lebih  jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu:
1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
4. Memperhatikan  kepentingan  mereka  yang  paling  miskin  dan  lemah  dalam  proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya Pembangunan. 2
Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  menyimpulkan  ada  sembilan  aspek  fundamental dalam perwujudan good governance ,yaitu: 3
1. Partisipasi  ( participation )  Partisipasi  antara  masyarakat  khususnya  orang  tua  terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena tanpa  partisipasi orang  tua,  pendidik  (guru)  ataupun  supervisor  tidak  akan  mampu  bisa  mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.
2. Penegakan hukum ( rule of low ) Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif  apabila  tidak  ada  sebuah  hukum  atau  peraturan  yang  ditegakkan  dalam penyelenggaraannya.  Aturan-aturan  itu  berikut  sanksinya  guna  meningkatkan  komitmen dari  semua  pihak  untuk  mematuhinya.  Aturan-aturan  tersebut  dibuat  tidak  dimaksudkan untuk  mengekang  kebebasan,  melainkan  untuk  menjaga  keberlangsungan  pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.
3. Transparansi  ( transparency )  Persoalan  pada  saat  ini  adalah  kurangnya  keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan  percekcokan  antara  satu  pihak  dengan  pihak  yang  lain,  sebab  manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik dibidang
1 Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance , (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal 1-2
2 Ibid., hlm.3
3 Dede Rosyada Dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani , (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal 182 (http://digilib.uinsby.ac.id/9402/5/Bab%202.pdf)
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
kebijakan,  baik  di  bidang  keuangan  ataupun  bidang-bidang  lainnya  untuk  memajukan kualitas dalam pendidikan.
4. Responsif  ( responsiveness )  Salah  satu  untuk  menuju  cita good  governance adalah responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di  lembaga  pendidikan,  atasan  juga  harus  bisa  memahami  kebutuhan  masyarakatnya, jangan  sampai  supervisor  menunggu  staf-staf  menyampaikan  keinginan-keinginannya. Supervisor harus bisa menganalisa kebutuhankebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan kepentingan bersama.
5. Konsensus ( consensus orientation ) Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara  konsensus,  di  mana  pengambilan  keputusan  dalam  suatu  lembaga  harus  melalui musyawarah  dan  semaksimal  mungkin  berdasarkan  kesepakatan  bersama  (pencapaian mufakat).  Dalam  pengambilan  keputusan  harus  dapat  memuaskan  semua  pihak  atau sebagian  besar  pihak  juga  dapat  menarik  komitmen  komponen-komponen  yang  ada  di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.
6. Kesetaraan dan keadilan ( equity ) Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh  supervisor  dan  para  staf-staf  didalam  perlakuannya,  di  mana  dalam  suatu  lembaga pendidikan  yang  plural  baik  segi  etnik,  agama  dan  budaya  akan  selalu  memicu  segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.
7. Efektifitas  dan  efisien  Efektifitas  dan  efisien  disini  berdaya  guna  dan  berhasil  guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari  berbagai  kelompok.  Sedangkan  efisien  dapat  diukur  dengan  rasionalitasi  untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.
8. Akuntabilitas  Asas  akuntabilitas  berarti  pertanggung  jawaban  supervisor  terhadap  staf- stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.
9. Visi  Strategi  ( strategic  vision )  Visi  strategi  adalah  pandangan-pandangan  strategi  untuk menghadapi  masa  yang  akan  datang,  karena  perubahan-perubahan  yang  akan  datang mungkin  menjadi  perangkap  bagi  supervisor  dalam  membuat  kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.
Untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efesien, perlu kiranya pemerintah menggandeng  berbagai  elemen  yang  ada  di  masyarakat,  agar  supaya  dapat  meringankan  atau mengurangi campur tangan pihak pemerintah yang terlalu jauh dalam hal-hal yang sifatnya tidak terlalu prinsip, dan memberi kesempatan bagi pihak masyarakat atau lembaga-lembaga yang ada seperti swadaya masyarakat, organisasi non pemerintah bisa memrankan secara aktif dari fungsi- fungsi yang dimiliki oleh lembga tersebut dan dengan demikian diharapkan agar dapat lebih eksis kedepannya.
Dalam  rencana  strategis  Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  tahun  2000-2004, disebutkan  perlunya  pendekatan  baru  dalam  penyelenggaraan  negara  dan  pembangunan  yang terarah  pada  terwujudnya  kepemerintahan  yang  baik (good  governance), yakni;  “  proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan
hak  asasi  manusia  desentralistik,  partisipatif,  transparan,  keadilan,  bersih  dan  akutabel,  selain berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa 4

## Konsep Fungsi
Fungsi  adalah  jabatan  atau  kedudukan 5 .  Berdasarkan  pendapat  tersebut,  bahwa  fungsi menandakan  suatu  jabatan  dalam  sebuah  organisasi  yang  menggambarkan  akan  tugas  dan fungsinya. Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. 6 Fungsi sebagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan harapan dapat tercapai apa yang diinginkan. 7 Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. 8

## Konsep Lembaga Kemasyarakatan
Lembaga  Kemasyarakatan  merupakan  terjemahan  langsung  dari  istilah  asing  social- institution.  Akan  tetapi,  hingga  kini  belum  ada  kata  sepakat  mengenai  istilah  Indonesia  yang dengan tepat dapat menggambarkan isi social-institution tersebut. Ada yang menggunakan istilah pranata-sosial, tetapi social-institution menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur prilaku warga  masyarakat.  Misalnya  Koentjaraningrat  dalam  bukunya  Pengantar  Atropologi  (  jakarta: Penerbit; Universitas, 1964) hlm. 113. Mengatakan pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan  hubungan  yang  berpusat  kepada  aktivitas-aktivitas  untuk  memenuhi  kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Defenisi tersebut menekankan pada sistem tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan. 9 Menurut Hayami dan Kikuchi dalam ( Mardikanto : 2002 ), kelembagaan dapat diartikan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas (masyarakat). Dalam kehidupan sehari-hari kelembagaan sering diartikan sebagai institusi sosial atau pranata sosial tetapi sering juga diartikan sebagai organisasi sosial.

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang bermaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik  atau  bentuk  hitungan  lainnya.  Penelitian  Kualitatif  berupaya  mengungkapkan  berupa kondisi perilaku mayarakat yang diteliti dan situasi lingkungan disekitarnya. Untuk mencapai hal tersebut,  jenis  data  yang  digunakan  bervariasi,  diantaranya  pengalaman  personal,  introspektif, sejarah kehidupan, hasil wawancara, observasi lapangan, perjalanan sejarah, dan hasil pengamatan
4 Sedarmayanti, 2004. “ Good Governance ( Kepemerintahan yang baik ) hal.5
5 J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain “Kamus Umum Bahasa Indonesia ” 1996:412
6 Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/ 123456789/6087/ SKRIPSI%20 LENGKAP-HTN ABD.%20RASYID.pdf?sequence=1
7 Michael J. Jucius (dalam Soesanto, 1974:57)
8 The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal (Skripsi: “ Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi 10 Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar ”,2008),
9 Koentjaraningrat , (Pengantar Antropologi), dalam Prof.Dr. Soerjono Soekanto. Dra. Budi Sulityowati, MA,
“ Sosiologi Suatu Pengantar” , (Edisi Revisi-45- Jakarta: Rajawali Pers. 2013), hlm.171.
visual, yang menjelaskan momen-momen dan nilai-nilai rutinitas dalam problematika kehidupan setiap individu yang terlibat didalam penelitian. 10
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kelurahan  Bangsal  Aceh  Kecamatan  Sungai  Sembilan  Kota Dumai.  Penetapan  lokasi  penelitian  ini  dikarenakan  Kelurahan  Bangsal  Aceh  merupakan  pintu gerbang bagi orang-orang atau masyarakat yang hendak memasuki Kecamatan Sungai Sembilan, dan Kelurahan Bangsal Aceh juga merupakan pintu masuk bagi daerah tetangga seperti  Rokan Hilir dan juga provisni Sumatra Utara yang hendak menuju Kota Dumai. Karena merupakan pintu masuk dari daerah lain maka dapat dipastikan bangsal Aceh merupakan cerminan dari sebagian wajah Kota Dumai jika dibangsal Aceh berdiri bangunan-bangunan megah dan Pabrik-pabrik besar memberi penilaian tersendiri bagi orang-orang atau masyarakat pendatang dari daerah lain bahwa kota dumai itu megah, dan jika sebaliknya di Bangsal Aceh tidak menggambarkan bangunan yang megah  dan  terdapat  jalan-jalan  yang  rusak  atau  berlobang  maka  penilaian  orang  terhadap  kota Dumai  akan  rendah.  Berdasarkan  hal  tersebut  peneliti  tertarik  untuk  menetapkan  Kelurahan Bangsal  Aceh  sebagai  Lokasi  Penelitian.  Berdasarkan  pengmatan  dilapangan  tentang  fungsi LPMK,  khususnya  dalam  membantu  Lurah  untuk  mewujudkan  Pembangunan  dan  jika  di bandingkan  dengan  fungsi  LPMK  yang  tedapat  pada  Peraturan  Daerah  Kota  Dumai,  nomor  04 Tahun 2007 belum sepenuhnya terlaksanakan sesuai dengan apa yang di harapkan, dimana dapat dilihat minimnya pembangunan yang terdapat di Kelurahan Bangsal Aceh, masih adanya jalan dan jembatan  yang  rusak  kurang  mendapatkan  perhatian  dari  pihak-pihak  terkait.  Dengan  demikian hasil dari permasalahan yang ditemukan didalam penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak terkait  khususnya  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  Bangsal  Aceh  agar  lebih berperan dalam pelaksanaan fungsinya sebagai mitra Lurah dalam kegiatan Pembangunan.

## PEMBAHASAN

## Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarkat dalam pembangunan
Kegiatan pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah semata namun juga harus melibatkan  masyarakat,  dengan  demikian  masyarakat  diharapkan  memiliki  kesadaran  dan partisipasi atau keikut sertaannya pada kegiatan pembangunan. LPMK sebagai wadah masyarakat kelurahan  mempunyai  peranan  penting  dalam  menggerakkan  partisipasi  masyarakat  untuk pembangunan.
Agar hasil suatu pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan maka  setiap  tujuan  pembangunan  haruslah  tepat  sasaran  dan  diharapkan  dapat  membawa perubahan yang signifikan dalam dinamika kehidupan masyarakat, masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan usulan, masukan, ide serta gagasan yang berhubungan dengan pembangunan. Hal tersebut dapat di sampaikan kepada pihak LPMK untuk ditindak lanjuti atau direalisasikan pada  kegiatan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  tingkat  Kelurahan  (MusRenBangKel) tentunya diurutkan berdasarkan kebutuhan yang mendesak atau skala prioritas dengan berpatokan pada ketersediaan anggaran.
Masyarakat Kelurahan Bangsal Aceh merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan.  Sejalan  dengan  hal  tersebut  mereka  membutuhkan  pelayanan  yang  berkualitas  dari pemerintahan desa setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka
10 Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd. “ Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik “ ; (PT Bumi Aksara, Jakarta 2013) . hlm.141.
untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sesuai tuntunan masyarakat. Salah satu tupoksi dari Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan yaitu Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai wakil rakyat di Kelurahan adalah sebagai tempat bagi masyarakat kelurahan untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan, kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut agar disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait.  Untuk  itu  dibutuhkan  pengetahuan  oleh  masyarakat  tentang  keberadaan  dan  peranan Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan .
Dari  hasil  wawancara  ini  dapat  diartikan  bahwa  kurangnya  rasa  tanggung  jawab  pihak LPMK dalam usaha memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut sampai ketingkat pembahasan perencanaan  pembangunan  yang  lebih  tinggi  sehingga  kesannya  LPMK  hanya  sekedar menampung  aspirassi  kemudian  diserahkan  sepenuhnya  kepada  pihak  pemerintah  pada  proses pelaksanaannya,  dan  kesannya  LPMK  hanya  menunggu  hasilnya  tanpa  mau  memperjuangkan sampai terealisasinya aspirasi masyarakat tersebut.
Kondisi  tersebut  semakin  akan  membuat  masyarakat  tidak  perduli  dengan  kegiatan pembangunan,  karena  masyarakat  beranggapan  mereka  bukanlah  bagian  dari  kegiatan pembangunan. Pembangunan hanya menjadi tugas dan kewenangan pemerintah secara penuh.
Disuatu sisi kita melihat perlunya upaya oleh pihak pemerintah untuk mensosialisasikan keberadaan LPMK ditengah lingkungan masyarakat, dilain pihak ada sebagian masyarakat sudah tau tentang tugas dan fungsi LPMK namun mereka sudah terlanjur menilai bahwa LPMK tidak mampu untuk bekerja maksimal dalam memberdayakan masyarakat, sehingga keberadaan LPMK belum  memberikan  pengaruh  yang  berarti  guna  meningkatkan  partisipasi  dan  peran  serta masyarakat  dalam  pembangunan.  Maka  diharapkan  sudah  sepantasnyalah  LPMK  harus  bisa berseninergi  dan  meningkatkan  koordinasi  antar  lembaga  kemasyarakatan  lain  yang  ada  di kelurahan seperti RT, karang Taruna, PKK, dan
Pos  Yandu  serta  pihak  dunia  usaha  dalam  memanfaatkan  dana  kepedulian  pihak  swasta terhadap  masyarakat  dilingkungan  perusahaan  yang  sering  kita  dengar  dengan  istilahnya  CSR (coorporate social responsibility ).
Adapun  alasan  yang  dapat  dikemukakan  oleh  pemerintah  kelurahan  yaitu  keterbaatasan anggaran yang sering menjadi kendala setiap tahunnya. Alasan tersebut tersebut tentunya harus menjadi  perhatian  oleh  pemerintah  kota  atau  ditingkat  lebih  tinggi,  agar  anggaran  utnuk pembangunan kelurahan lebih dimaksimalkan lagi.

## Penyusun Rencana, Dan Pengawas Pembangunan Secara Partisipatif
Untuk mendapatkan suatu hasil pembangunan yang baik harus dimulai dari pereencanaan yang matang kemudian pelaksanaan dan dilanjutkan dengan pengawasan mulai dari pelaksanaan pembangunan dimulai sampai pembangunan itu selesai dilaksanakan. Pelibatan masyarakat dalam membuat program kerja LPMK dan melaksanakan usulan musrenbang sangat diperlukan. Target menjadikan  usulan  masyarakat  menjadi  prioritas  pembangunan  di  Kelurahan  tercapai  karena usulan yang disuarakan LPMK menjadi daftar usulan prioritas Musrenbang tingkat Kelurahan.
Di Era Reformasi sistem Perencanaan Pembangunan menggunakan mekanisme Buttom Up, dimana proses perencanaan dimulai dari tingkat bawah yang merupakan kebutuhan mendasar dari masyarakat  itu  sendiri  melalui  Musyawarah  Pembangunan  (MusrenBang),  dengan  harapan  apa
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
yang telah direncanakan pemerintah bersama masyarakat, merupakan kebutuhan riil dilapangan sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  sebagai  pelaku  dan  penikmat  dari  hasil pembangunan  yang  dilaksanakan  nantinya,  sehingga  pembangunan  yang  dilakukan  akan  lebih efektif dan efisien karena rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan tersebut sudah dipastikan sangat tinggi. Di kelurahan Bangsal Aceh dalam menyusun dan menetapakan kerangka program  pembangunan  dilakukan  dengan  musyawarah  rencana  pembangunan  (Musrenbang) kelurahan, kegiatan tersebut diikuti oleh LPMK, Kecamatan, Kelurahan, RT, puskesmas, Babinsa Kecamatan dari Kodim, BabinKamtibmas dari Polsek Kecamatan dan tokoh masyarakat.
Dengan melibatkan beberapa lembaga dan organisasi yang ada didesa maka di harapkan rencana  program  pembangunan  bersumberkan  dari  masukan  dan  usulan  masyarakat  yang dismpaikan masing-masing lembaga dapat terealisasi, diharapkan setiap lembaga dan perwakilan dari penyampai aspirasi masyarakat sudah harus terlebih dahulu menyiapkan usulan pembangunan yang ingin disampaikan pada penentu kebijakan.
Dengan  sesering  mungkin  melakukan  pertemuan  atau  musyawarah  baik  antara  sesama anggota LPMK maupun bersama masyarakat dan pihak kelurahan maka akan terjalin komunikasi yang baik dan diharapkan akan timbul ide-ide cemerlang dari setiap peserta rapat, dan diharapkan segala  permasalahan  bisa  dicari  solusinya.  Namun  kondisi  dilapangan  yang  peneliti  jumpai belumlah seperti yang diharapkan hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan
Dari hasil wawancara diatas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa kurang harmonisnya hubungan atara ketua LPMK dengan anggota. Hal ini juga dapat menyebabkan kurang berjalannya dengan baik fungsi-fungsi LPMK itu sendiri oleh karena LPMK ini merupakan suatu tim kerja, yang mana setiap sub sistem saling berkaitan dengan yang lainnya, apabila suatu sub sistem tidak berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi kerja tim yang lainnya.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  para  informan  menunjukkan  bahwa  kinerja LPMK  secara responsive dalam  merencanakan  pembangunan  secara  partisipatif  sudah dilaksanakan namun untuk kinerja dalam melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil- hasil pembangunan belum berhasil dilaksanakan.

## Penumbuhkembangan  Dan  Penggerak  Prakarsa  Dan  Partisipasi,  Serta  Swadaya  Gotong Royong Masyarakat
Sesuai  dengan  dasar  pembentukan  LPMK  yakni  sebagai  penggerak  dan  pemberdayaan masyarakat,  maka  dipandang  perlu  LPMK  sebagai  pemersatu  nilai-  nilai  sosial  yang  tengah berkembang  di  masyarakat  untuk  mempersatu  dan  meningkatkan  semangat  kebersamaan sebagaimana  yang  telah  dicirikan  dalam  kehidupan  masyarakat  kelurahan  yang  saling  bahu- membahu kerja bersama-sama dalam melakukan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
Dalam hal kegiatan gotong royong rutin yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Output kegiatan  ini  adalah  mampu  menggerakkan  swadaya  gotong  royong  masyarakat.  Secara  praktis kegiatan ini telah tercapai, hal ini ditandai dengan kegiatan gotong royong yang mampu difasilitasi oleh LPMK dan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Namun secara strategis output kegiatan ini masih jauh antara target dan realisasi karena kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh LPMK belum mampu mendorong kembali menguatnya budaya gotong royong di tengah masyarakat.
Tantangan yang paling besar dihadapi oleh LPMK sebagai lembaga yang tidak mencari keuntungan  didalamnya  dan  bersifat  sosial  adalah  bergantung  sepenuhnya  kepada  pihak
pemerintah  dalam  hal-hal  untuk  melakukan  kegiatan  yang  idikasinya  pada  kegiatan  yang memerlukan  sarana  dan  juga  dana,  kemudian  juga  tantangan  untuk  meyakini  masyarakat  mau bersama-sama melakukan kegiatan demi terwujudnya pembangunan kelurahan dimasa depan. Hal ini  senada  dengan  hasil  wawancara  kami  dilapangan  dengan  ketua  LPMK,  Bapak  M.Amin, mengenai permasalahan kurang berjalannya dengan baik fungsi-fungsi LPMK, , ia mengatakan bahwa:
Sangat sulit pada zaman ini untuk membuat orang menjadi sadar untuk mau meluangkan waktunya secara percuma dalam hal-hal yang bersifat sosial atau suatu usaha yang dibuat tanpa ada  imbalannya.  Untuk  meningkatkan  semangat  kerja  LPMK  yang  tinggi  seharusnya  kami  ini sudah  ada  suatu  tempat  khusus  (  kantor  )  tersendiri.  Tapi  nyatanya  masih  numpang  di  kantor kelurahan,  sehingga  membuat  kami  tidak  leluasa  untuk  melakukan  kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan juga pembangunan.
Hal ini dimaksudkan bahwa untuk meyakinkan sebagian orang atau masyarakat perlu suatu cara pendekatan yang baik untuk memujuk masyarakat tersebut supaya mau melakukan apa yang menjadi suatu keinginan atau tujuan kita. Dalam hal untuk memberdayakan masyarakat, anggota LPMK harus di isi oleh orang-orang yang mempunyai semangat kerja yang tinggi, tidak mudah putus asa dan harus mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan juga harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan LPMK yang di gelutinya.
Didalam peraturan Daearah Kota Dumai nomor : 04 Tahun 2007, berkaitan dengan tugas dan  fungsi  LPMK,  maka  diharapkan  LPMK  mampu  sebagai  roda  penggerak  bagi  masyarakat dalam hal penataan hasil pembangunan, pembangkit semangat gotong-royong masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat memilki Kelurahan yang tangguh serta memiliki kemampuan mengembangkan  ketahanan  dalam  mengahdapi  dan  mengatasi  segala  tantangan  dan  hambatan dalam rangka pengembangan dan pembinaan wilayah.
Masyarakat  Kelurahan  (LPMK)  diharapkan  dapat  berperan  aktif  dalam  usaha  kegiatan pembangunan  demi  tercapainya  percepatan  kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Usaha  tersebut tentunya melalui aktualisasi fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah.
Suatu hal yang dapat digaris bawahi tentang pemberdayaan masyarakat berikut kami kutip dari hasil wawancara peneliti dengan Lurah Bangsal Aceh, Bapak Nurzerwan. SE., M.Si. yang mengatakan:
‘’Untuk  menjadikan  masyarakat  berdaya  adalah  dengan  melibatkan masyarakat  secara langsung dalam hal-hal kemasyarakatan seperti pelaksanaan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya dengan melimpahkan kewenangan secara utuh, sehingga masyarakat itu sendiri  memilki  tanggung  jawab  secara  moral  terhadap  apa  yang  telah  dilaksanakannya  demi kepentingan  bersama.  Namun  hasil  pembangunan  tetap  harus  terpantau  oleh  pihak  kelurahan sebagai laporan pertanggung-jawaban ”.
Berikut  hasil  wawancara  peneliti  bersama  Bapak  Hadamean  Pulungaan  ;  Ketua  RT  06 Kelurahan Bangsal Aceh. ‘’Ketua RT; sudah satu tahun lebih pelantikan anggota LPMK namun sejauh ini belum nampak secara nyata apa-apa yang telah diabuat oleh LPMK bersama anggotanya. Diperkirakan satu bulan setelah pelantikan diperkirakan awal bulan febuari 2014 pihak kelurahan ada mengusulkan pembuatan gerbang/ pintu masuk menuju kelurahan Bangsal Aceh kepada pihak perushaan  PT.Meridan  SP,  yang  berada  di  kawasan  Kelurahan  Bangsal  Aceh,  setelah  diadakan
pertemuan dengan ketua LPMK bersama pihak perusahaan saat ini belum terealisasi. Kami menilai kurang seriusnya pihak LPMK menaggapi permaslahan ini, karena untuk sama-sama kita ketahui bahwa Ketua LPMK juga sebagai ketua Mesjid dalam artian ada dua tugas yang diemban oleh pak Amin,  hal  ini  tentu  akan  menyita  banyaak  waktu  ditambah  lagi  hubungan  kerja  intern  LPMK kurang  berjalan  dengan  baik.  Jadi  harapan  saya  LPMK  harus  dinakhodai  oleh  orang  yang berkomitmen tinggi terhadap lembaga yang dipimpinnya tidak bisa setengah komitmen, kalau mau LPMK ini tetap eksis ’’

## KESIMPULAN
1. Pelaksanaan fungsi LPMK kelurahan Bangsal Aceh dalam meningkatkan pembangunan tidak terlaksana  dengan  baik,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dari  3  (tiga)  fungsi  LPMK  yang dijadikan sebagai indikator, yakni : Pertama ,  Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarkat dalam  pembangunan. Kedua ,  Penyusun  rencana,  dan  pengawas  pembangunan  secara partisipatif. Ketiga ,  Penumbuh  kembangan  dan  penggerak  prakarsa  dan  partisipasi,  serta swadaya gotong royong masyarakat, jika di dikaitkan dengan hasil wawancara menyatakan tidak baik atau tidak terlaksana.
2. Masih ditemukan beberapa hambatan dalam melaksanakan fungsi LPMK kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai sembilan, antara lain;
a. Kurangnya  rasa  tanggung  jawab  pihak  LPMK  dalam  usaha  memperjuangkan  aspirasi masyarakat sampai ketingkat pembahasan perencanaan pembangunan yang lebih tinggi sehingga  kesannya  LPMK  hanya  sekedar  menampung  aspirassi  kemudian  diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah pada proses pelaksanaannya, dan kesannya LPMK hanya  menunggu  hasilnya  tanpa  mau  memperjuangkan  sampai  terealisasinya  aspirasi masyarakat tersebut.
b. Tidak  terjalinnya  komunikasi  yang  baik  antara  ketua  dan  anggota  LPMK,  begitu  juga dengan  pemerintah  kelurahan  dan  juga  masyarakat.  sehingga  kesannya  ketua  LPMK bekerja sendiri.
c. Tidak adanya sosialisasi yang intensif tentang tugas dan fungsi LPMK kepada masyarakat sehingga mengakibatkan rendahnya dukungan mayarakat terhadap proram-program kerja LPMK.
d. Tidak  tersedianya  tempat  bekerja  yang  memadai  atau  kantor  untuk  LPMK  melakukan rapat-rapat anggota maupun bersama masyarakat dan ketua RT.
e. Kurangnya  pembinaan  oleh  pihak  pemerintah  terhadap  LPMK  tentang  bagaimana seharusnya LPMK itu menjalankan fungsinya.
f. Rendahnya  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  arti  kebersamaan  dan  budaya gotong-royong.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. 2006 ‘’ membangun desa partisipatif, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Awang, Azam 2010., ‘ ’Implementasi Pemberdayaan Desa’’ . Jogyakarta, Pustaka Belajar.
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, Z., Riauan, M. A., Purwati, A. A., & Wedayanti, M. D. (2021). Management  of  Market  Pelita  Retribution  In  Bangko  District  In  Increasing  Original Revenue of Rokan Hilir Regency.
Doni,  D.,  Yogia,  M.  A.,  Zainal,  M.  D.  W.,  Ayu,  A.,  &  Purwati,  M.  L.  H.  (2021).  Effect  of Management of Market Levies Management on Trader Satisfaction.
Ginting, A. H., & Zainal, Z. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja , 10 (1), 211-219.
Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah tetang Rencana Pembelajaran  Tatap  Muka  di  Media  Online  CNN  Indonesia.  Medium:  Jurnal  Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, 9(2), 167-184.
Gunawan, Imam. 2013. ‘’Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik’’. PT. Bumi Aksara; Jakarta.
Haryanto,  Dany,  dan  G.  Nugrohadi,  Edwi.  2011. Pengantar  Sosiologi  Dasar’. PT.  Prestasi Pustakaraya: Jakarta.
Ndraha,  Taliziduhu.2003. ‘’  Kybernology  (Ilmu  Pemerintahan  Baru)  1  &  2. Cetakan  pertama, Jakarta- Rineka Cipta.
Paramitha,Sekar.  2014. Buku  Sakti  Menulis  Skripsi,  Tesis  &  Desertasi  kurang  dari  30  hari”, (Penerbit; Araska, Yogyakarta, Cetakan I.)
Roode, Carlton Clymer dkk. 2000, ‘’Pengantar Ilmu Politik’’. PT.Raja Grafindo Persada- Jakarta.
Rauf,  R.,  Zainal,  Z.,  &  Maulidiah,  S.  (2020).  The  Community  Participation  Dalam  Menjaga Kawasan Hutan Di Provinsi Riau. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5 (01), 60-76.
Rauf, R., Zainal, Z., Prayuda, R., Rahman, K., & Yuza, A. F. (2020). Civil Society’s Participatory Models: a Policy of Preventing Land and Forest Fire in Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 14 (3), 1030-1046.
Riauan, M. A. I., & Sari, G. G. (2018). Konsep Diri Perokok di Universitas Islam Riau. Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, 6(2), 27-38.
Riauan,  M.  A.,  Sari,  G.  G.,  Aslinda,  C.,  &  Qurniawati,  E.  F.  (2018).  Konstruksi  Makna Ketergantungan dalam Perilaku Merokok. Relasi Negara Industri Dan Masyarakat Dalam Perspektif Komunikasi, 171.
Riauan,  M.  A.  I.,  &  Aziz,  A.  (2019).  Professional  Gamer:  The  Meaning  on  ‘Point  Blank Online’Play. Jurnal The Messenger, 11(1), 18-26.
Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna  Perilaku  Merokok  di  Kalangan  Dosen  Universitas  Islam  Riau.  Bricolage:  Jurnal Magister Ilmu Komunikasi, 6(02), 207-222.
Riauan,  M.  A.  I.,  Aziz,  A.,  Fitri,  A.,  Mulyani,  O.,  &  Zainal,  Z.  (2020).  Stereotip  Budaya  Pada Himpunan Mahasiswa Daerah di Pekanbaru. Inter Komunika: Jurnal Komunikasi , 5 (1), 43- 56.
Rosyada, Dede Dkk, 2000 ‘’ Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani ,’’ (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah,),
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
Satria, A., Yogia, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office  in  Development  of  Cultural  Heritage  at  Kuantan  Singingi  Regency.  In INCEESS 2020:  Proceedings  of  the  1st  International  Conference  on  Economics  Engineering  and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 282). European Alliance for Innovation.
Sukendro, G. G., Pandrianto, N., Oktavianti, R., & Sari, W. P. (Eds.). (2022). Komunikasi Anak Muda untuk Perubahan Sosial. Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?id=EZZaEAAAQBAJ(Halim et al., n.d.)
Soleh, Chabib, 2014. Dialetika Pembangunan dengan Pemberdayaan , FOKUSMEDIA cetakaan Pertama Okt.
Soekanto,  Soerjono.  dan  Sulityowati,  Budi,  2013, Sosiologi  Suatu  Pengantar ,  Edisi  Revisi-45- Jakarta: Rajawali Pers.
Sumarto Hetifa Sj, Inovasi.,2003, Partisipasi dan Good Governance , (Bandung: Yayasan Obor Indonesia,).
Trijupitasari,  R.,  &  Riauan,  M.  A.  I.  (2017).  Pola  Komunikasi  Komisi  Penanggulangan  AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Bahaya HIV dan AIDS Kepada Penjaja Sex dan Gay. MEDIUM, 6(1), 78-86.
Yogia, T. S. M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, R. P. (2021). Ecological Citizenship Camat and Village Head in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci Sub District Pelalawan Regency.
Zainal, Z. (2016). Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015). Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 12 (1), 19-36.
Zainal,  F.  N.  P.  (2021,  December).  Government  Management  in  Village-Owned  Enterprises  in Increasing Village Original Income In Kampar District. In ICLSSE 2021: Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE (Vol. 9, p. 169).
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 37(2).