## OPTIMALISASI KINERJA SATUAN RESERSE KRIMINAL
(SAT RESKRIM ) DI UNIT PIDANA UMUM (PIDUM)

## POLRES JAYAPURA KOTA
Oleh
Fitriyah Ingratubun ingratubunfitri@gmail.com Dosen STIH Umel Mandiri
Yohanis Sudiman Bakti Yohanisbakti09@gmail.com Dosen STIH Umel Mandiri
Yopi Rizki Ariztian Mahasiswa STIH Umel Mandiri

## Abstrak
Secara    resmi    negara    mengatur        wewenang    dan    tugas    pokok    POLRI    sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2002 , Pasal 13 “Memelihara keamanan dan ketertiban  masyarakat,  Menegakkan  Hukum,  Memberikan  perlindungan,  pengayoman dan  pelayanan  masyarakat”.  Upaya  Peningkatan  Optimalisasi  Kinerja  Sat  Reskrim Pidum  Polres  Jayapura  Kota    perlu  di  tingkatkan  khususnya  terkait  dengan  pelayanan publik.  Dalam  kaitan  dengan  pelayanan  publik  dimana  teori  pelayanan  publik menguraikan untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh  aparatur  negara,  perlu  ada  kriteria  yang  menunjukkan  besaran  pelayanan  yang diberikan.  Hambatan  Optimalisasi  Kinerja  Sat  Reskrim  Pidum  Polres  Jayapura  Kota dilihat dari 2 aspek yaitu : aspek Sumber Daya Manusia dan aspek Sarana Prasarana. dan  keterbatasan  anggaran  untuk  mendukung  pelaksanaan  tugas  di  lapangan.  serta upaya Menyertakan  anggota  Sat  Reskrim  Pidum  Polres  Jayapura  Kota    mengikuti pendidikan  maupun  pelatihan  pelatihan  dalam  upaya  mewujudkan  kinerja  yang  lebih baik, Motivasi  yang  tinggi  dari  pimpinan  dan  staf  Sat  Reskrim  Pidum  Polres  Jayapura Kota untuk meningkatkan kinerja anggota,  Telah terbinanya mental/moral para penyidik di  Sat  Reskrim  Pidum  Polres  Jayapura  Kota  dalam  pelaksanaan  tugas  yang  sesuai Standard  Opersional  Prosedur,  dan  adanya  perasaan  ingin  tahu  yang  tinggi  dari  para penyidik  Sat  Reskrim  Pidum  Polres  Jayapura  Kota  dalam  peningkatan  optimalisasi kinerja.
Kata Kunci : Optimalisasi, Kinerja, Reskrim

## A.  Pendahuluan
Secara    resmi    negara    mengatur wewenang    dan    tugas    pokok    POLRI sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor 2  Tahun    2002 ,  Pasal  13  “Memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, Menegakkan Hukum,
Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayan an  masyarakat”. 1 Selain  itu POLRI berwenang melakukan penyidikan  proses  pidana  seperti  yang diatur  dalam  Pasal  16  Undang  Undang Nomor  2  Tahun    2002,  dan  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap semua  tindak  pidana  sesuai  dengan hukum  acara  pidana  dan  peraturan Perundang –Undangan lainnya.
Penyelidikan  dan  penyidikan  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP)  diatur  dalam  Pasal  4 sampai  dengan  Pasal  11.  (Rahman Rahim, 2000 ; 75),
Tugas Polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  menyebutkan  bahwa  tugas
1 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
pokok  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia adalah: 2
1.  Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat 2.  Menegakkan hukum 3.  Memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada  masyarakat  (Pasal  13 Undang-Undang  Nomor.  2  Tahun 2002    tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia)
Mutu kinerja POLRI sendiri memiliki  berbagai  penilaian  positif  dan negatif  dari  masyarakat  Indonesia. Karena baik buruk citra POLRI tergantung  dari  masyarakat,  apakah masyarakat  bersikap  Apatis,  Reaktif, Kritis  atau  juga  puas  atas  kinerja  Polri yang  selama  ini  telah  dilaksanakan. 3
Tercorengnya citra POLRI dimasyarakat disebabkan  oleh  oknum  POLRI  yang melanggar  aturan  yang  berlaku  pada Undang  Undang    Nomor.  2  tahun  2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia Realitas kinerja Polri membutuhkan adanya partisipasi masyarakat untuk membangun bersama
2 A.  Kadarmanta,  2007. Membangun  Budaya Polri , Jakarta , PT Media Diskusi Utama. hlm 69 3 Momo  kelana,  2007, Hukum  Kepolisian , Jakarta,  PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia. hlm 16
sebuah lingkungan yang aman.
Tuntutan Profesional, Proporsional, humanis  merupakan  wujud  dari  kinerja Polri  dimata  masyarakat.  Pisahnya antara    Polri    dengan    TNI    suatu    titik terang    bahwa    militerisme    sudah ditinggalkan  Polri,  adaptasi  pun  segera dilaksanakan dengan proporsional tugas sebagai    petugas    penegak    hukum dibidang
Keamanan bukan
Pertahanan.  Dengan  Moto  tugas  Polri yaitu Polisi sebagai Pelindung, Pengayom  dan  Pelayanan  masyarakat, apakah bisa mewujudkannya atau hanya  menjadi  Asa  Masyarakat  saja, Kritikan merupakan sebuah kunci kesuksesan untuk memperbaiki kesalahan yang ada dan Saran merupakan  rencana  kedepan  untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya serta Puas adalah nilai plus dari  kinerja  yang  telah  dilaksanakan. Kinerja  sendiri  berkaitan  erat  dengan manajemen, untuk instansi Polri memilki kinerja  yang  akan  lebih  baik  atau menjadi yang terbaik untuk kedepannya. Masyarakat selalu menanti bukti nyatanya secepatnya. 4
Terkait  dengan  mutu  maupun kinerja  anggota  Polri  dalam  hal  ini
4 Ibid hlm 92
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Bagian  Satuan  Reserse  Kriminal  (Sat Reskrim)    di    Unit    Pidana    Umum (Pidum)  Polres  Jayapura  Kota  dalam pelaksanaan  harus  bersandar  pada ketentuan  Peraturan  Kapolri  Nomor  2 Tahun  2018  Tentang  Penilaiain  kinerja Anggota Polri Dengan Sistem Manejemen  Kinerja,  yang  mana  dalam ketentuan  tersebut  dimaksudkan  untuk mengukur  kinerja  anggota  Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbasis kompetensi dilakukan penilaian kinerja  secara  objektif,  transparan,  dan akuntabel dengan menggunakan Sistem Manajemen Kinerja. 5

## B.  Metode Penelitian
1.  Jenis Penelitian
Dalam  penelitian ini  menggunakan penelitian  yuridis  normatif  dan  yuridis empiris. Penelitian yuridis  normatif dilakukan  untuk  memahami  persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada  lapangan  atau  kajian  ilmu  hukum, sedangkan  penelitian  yuridis  empiris dilakukan  untuk  memperoleh  kejelasan dan  pemahaman  dari  permasalahan
5 Djoko  Prakoso,  2001, Tugas  Polisi  adalah sebagai  berikut  :  Peranan  Pengawasan  dalam Penangkalan  Tindak  Pidana  Korupsi ,    Jakarta, Bumi Aksara. hlm 28
penelitian  berdasarkan  realitas  yang ada. 6
Berdasarkan  pengertian  tersebut, penelitian  yuridis  normatif  dan  yuridis empiris  digunakan  untuk  memahami persoalan mengenai bagaimana
Optimalisasi  Kinerja  Satuan  Reskrim Reserse  Kriminal  (Sat  Reskrim)  Di  Unit Pidana  Umum  (Pidum)  Polres  Jayapura kota.
2.  Lokasi Penelitian Adapun lokasi penelitian dilaksankan  di  wilayah  hukum  Polres Jayapura  Kota,  khususnya  dibagian Satuan  Reskrim  Reserse  Kriminal  (Sat Reskrim) Di Unit Pidana Umum (Pidum). Alasan  pemilihan  lokasi  tersebut  karna peneliti  ingin  melihat  kualitas    kinerja (Sat  Reskrim)  Di  Unit  Pidana  Umum (Pidum)  apakah  sudah  optimal  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  hukum yang berlaku.
3.  Jenis dan Sumber Data Sumber  dan  jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
a.  Data Primer
Data  primer  adalah  data utama  yang  diperoleh  penulis
6 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, UI press,  hlm 112
secara  langsung  dari  lapangan penelitian dengan cara melakukan  wawancara  dengan responden, yang terkait dengan objek penelitian yang di teliti b.  Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data tambahan  yang  diperoleh  dari berbagai  sumber  hukum  yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:
a)  Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer bersumber dari: 1)  Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945. 2)  Undang-Undang  Nomor 2  Tahun  2002  tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3)  Undang  Undang  Nomor 29  Tahun  2009  Tentang Pelayanan Publik
4)  Peraturan  Kapolri  Nomor
2  Tahun  2018  Tentang
Penilaiain kinerja Anggota  Polri  Dengan
Sistem Manejemen Kinerja b)  Bahan Hukum Sekunder Bahan  hukum  sekunder dapat bersumber dari bahan- bahan hukum yang melengkapi  hukum  primer dan  peraturan  perundang- undangan maupun teori/pendapat para ahli
dalam  berbagai  literatur/buku hukum,  dokumentasi,  media masa,  kamus  hukum  dan sumber  dari  internet  dan  lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini. 4.  Teknik Analisis Data Dalam  penelitian  ini  data yang  diperoleh  dianalisa  secara kualitatif,  untuk  mendiskripsikan data  yang  diperoleh  baik  data primer  maupun  data  sekunder yang  selanjutnya  diikuti  dengan penafsiran dari kesimpulan analisa yang bersifat kualitatif yang disebut metode  kualitatif.  Metode  kualitatif adalah  tata  cara  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif
analitis  yaitu  apa  yang  dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang
diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 7

## C.  Hasil dan Pembahasan
1.  Optimalisasi Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota a)  Kualitas Pihak  Sat  Reskrim  Pidum Polres Jayapura Kota menyalurkan kegiatan
sehingga  mendapat  keserasian dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan  untuk bisa mencapai tujuan  tentunya  sangat  besar dalam menangani kasus korupsi.  Kualitas  adalah  hasil kerja yang dapat dicapai pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi sesuai  dengan  wewenang  dan tanggung jawab  masing-masing dalam  upaya  mencapai  tujuan organisasi  bersangkutan  secara legal,  tidak  melanggar  hukum sesuai dengan moral dan etika.
Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada
Kasat Reskrim  Polres  Jayapura  Kota melihat bahwa dari setiap
7 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, UI press, hlm 10
anggota sudah melakukan
tugasnya    dengan  baik  namun ketika ada yang kualitas
kerjanya  masih  kurang  maka akan langsung dilakukan peneguran sesuai peraturan dan prosedur  yang  berlaku.  Yang bisa  menilai  adalah  masyarakat luar  karena  masyarakat  juga akan merasakan dampak
kualitas  kerja  dari  kerja  Sat
Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota dan masih perlu ditingkatkan karena ada beberapa  kasus  yang  belum terselesaikan dengan semestinya. Dapat  disimpulkan  bahwa peran masyarakat adalah sumber  informasi  dari  adanya kasus  atau  laporan  yang  terjadi kemudian  melaporkan  ke  pihak Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura  Kota  untuk  segera dilakukan  penyelidikan.  kasus korupsi  yang  terjadi      awalnya diketahui  dari  adanya  laporan masyarakat, ormas serta
sumber      lainnya    kemudian dilaporkan    ke      Kejaksaan untuk      dilakukan  penyelidikan
terkait   dugaan   adanya  kasus korupsi      yang    terjadi      dan mengenai    kualitas    kerja    dari kejaksaan sudah bisa dikatakan  baik  kama  sudah mengikut    peraturan      dan prosedur      yang    ditetapkan sebelumnya walaupun  masih senng        muncul        kendala- kendala        yang    menghambat pelaksanaan  kerjanya  disetiap penyelidikan.
b)  Kuantitas
Kuantitas adalah hal tertentu  yang  mengukur  kinerja para  pegawai  mengenai  skil atau kemampuan yang dimilikinya  dalam  menjalankan tugas  dan  fungsinya  dalam suatu instansi pemerintah. Tanpa  skil  yang  dimiliki  setiap pegawai  tidak  akan  mampu menyelesaikan tugas yang diberikan.    Semakin  rendah tingkat kekeliruan atau
kesalahan yang terjadi, tentunya akan semakin mendekati ketepatan  dalam  melaksankan setiap  aktivitas  atau  pekerjaan (tugas) yang dibebankan kepada    setiap    kelompok
birokrasi, ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan  yang  senantiasa diharapkan  dalam  melakukan suatu  bentuk  kerjasama  dan memberikan hasil yang maksimal dalam mengukur bentuk  skil  para  pegawai  dalam melakukan  tugas  yang  telah diembannya dalam menjalankan tugas.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada  kasat  Reskrim  Polres Jayapura Kota dapat
disimpulkan  bahwa  kemampuan anggota  Sat  Reskrim  Pidum Polres  Jayapura  Kota    tidak perlu  di  ragukan  lagi  karena proses  seleksi  yang diadakan sangat  ketat    oleh  negara, kemudian    ada  pendidikan    dan pembekalan, agar kemampuan      yang      sepadan dengan      pekerjaan    yang dilakukan  oleh  anggota  Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota,  dapat  disimpulkan  bahwa setiap  anggota yang bekerja  di bagian    Sat  Reskrim  Pidum Polres  Jayapura  Kota  sudah
cukup  baik  karena    sudah melalui  tahap  seleksi  yang  di lakukan  oleh  negara  kemudian dalam  malaksanakan  tugas  dan wewenangnya, di perlukan sosok penyidik yang
professional,  memiliki  integritas, kepribadian dan etos kerja yang tinggi  dan  penuh  tanggung jawab senantiasa mengaktualisasikan  diri  dengan memahami perkembangan global,  tanggap    dan    mampu menyesuaikan    diri    dalam rangka    memelihara    citra profesi  dan  kinerja  jaksa  serta tidak  bermental  korup.  Dan untuk  setiap  pekerjaan    yang dilakukan    oleh    anggota  Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota,  itu  semua  sudah  diatur sesuai dengan tingkat keahliannya    dan    tupoksi masing-masing    sehingga  tidak ada  yang  merasa  terbebani dengan pekerjaan yang dilakukan disetiap penyelidikan.
c)  Ketepatan waktu
Ketepatan waktu yaitu sesuatu yang dapat
menentukan  keberhasilan  atau
kegiatan yang dilaksanakan dalam  sebuah  organisasi  tapi juga    dapat  berakibat  terhadap kegagalan suatu aktivitas
organisasi.  Penggunaan  waktu yang  tepat  akan  menciptakan efektivitas  pencapaian  tujuan yang telah diterapkan
sebelumnya.
Ketepatan  waktu  adalah tolak  ukur  yang  dapat  dipakai untuk mengetahui apakah
kinerja  anggota  Sat  Reskrim
Pidum  Polres  Jayapura  Kota berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tidak  dapat  di pungkiri  bahwa  anggota  Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota  dalam  menjalankan  tugas dan  fungsinya  untuk  dapat  di ukur  apakah  sudah  berjalan atau  tidak  sama  sekali.  Untuk mengetahui  ketepatan  waktu anggota  Sat  Reskrim  Pidum Polres Jayapura Kota.
Dari hasil wawancara yang
dilakukan kepada Kasat Reskrim  Polres  Jayapura  Kota dapat disimpulkan bahwa setiap penyelidikan yang dilakukan
bersumber dari laporan
masyarakat  atau  pengaduan masyarakat, laporan hasil pemeriksaan  atau  BPK  (Badan Pemeriksa  Keuangan),    BPKP (Badan  Pengawasan  Keuangan dan  Pembangunan),  dan  hasil temuan  aparat  penegak  hukum atau  penyidik Sat  Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota.
Dalam  setiap  penanganan perkara di awali dengan penyelidikan    yang  bersumber dari  laporan  masyarakat  atau pengaduan masyarakat, laporan hasil  pemeriksaan atau  BPK (Badan  Pemeriksa  Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan
Keuangan  dan  Pembangunan), dan hasil temuan aparat penegak  hukum  atau  Penyidik. Kemudian    waktu    yang  di butuhkan    dalam    melakukan penyelidikan  adalah  3  bulan namun  masih    sering    terjadi kendala-  kendala  karena  saksi dan  ahlinya  tidak  bisa  hadir yang mengakibatkan waktu yang di butuhkan dalam penyelidikan
menjadi terhambat  dan  semua  pegawai dituntut  untuk  tidak  melakukan
aktivitas      lain  yang  dapat menghambat  kinerja  pegawai sehingga    aktivitas  selanjutnya dapat  berjalan  dengan  baik  dan sesuai  dengan  ketetapan  waktu dan prosedur yang berlaku.
d)  Efektivitas Efektivitas merupakan suatu ukuran tentang
bagaimana  suatu  sasaran  atau target  yang  telah  ditentukan tercapai  yang  mengacu  pada hasil  akhir.  Hasil  akhir  ialah tujuan utama, semakin
mencapai target yang di tentukan  maka  afektivitasnya semakin baik.
Berdasarkan indikator
efektvitas  di  atas  dapat  dilihat bahwa  efektivitas  merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau  tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan
menggunakan  ukuran  ukuran ketepatan  efektivitas  dimana dari  hasil  wawancara  yang dilakukan  kepada  kanit  pidum Polres  Jayapura  Kota  dapat disimpulkan bahwa Sat Reskrim Pidum  Polres  Jayapura  Kota
melakukan  kerjasama  dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan), akademisi untuk  di  jadikan  sebagai  ahli dalam setiap perkara dan memenuhi  unsur  dari  kacamata para  ahli    untuk  mengetahui seberapa banyak kerugian negara.
Dalam hal efektifitas bahwa  kemampuan  pegawai akan mempengaruhi kerja pegawai,  namun  tidak  semua yang memiliki kemampuan akan menjalankan  tugas  dengan  baik dikarenakan  pegawai  terkadang mempunyai  kemampuan  tetapi tidak mempunyai keinginan kuat dalam  bekerja, 8 masih  sering terjadi  kendala-kendala  dalam menyelesaikan  setiap  perkara contohnya masih kurangnya anggaran  dalam  menyelesaikan kasus dan juga kurangnya pegawai yang sering
mengakibatkan  beberapa  kasus
8 Anwar  Prabu  Mangkunegara.   2009. Evaluasi kinerja    SDM ,  Bandung,  PT  Remaja Rosda Karya, hlm 30
sehingga  kasus    yang  di  tahun sebelumnya    dilimpahkan    ke tahun    berikutnya  untuk    di selesaikan namun sebisa mungkin untuk tetap di optimalkan dalam
penyelesaiannya.
Dari  uraian  uraian  yang telah  peneliti  kemukakan  maka dalam pelaksanaan Optimalisasi Kinerja  Sat  Reskrim  Pidum Polres  Jayapura  Kota,  maka harus di dukung dengan
menejemen  yang  baik.  Dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian teori manajemen masih  sangat  relevan,  hal  itu dikarenakan dalam teori manajemen  menurut  George  R. Terry  yang  sangat  ditekankan keberhasilan  suatu  organisasi untuk  mencapai  tujuan  harus melalui tahapan Planing, Organicing, Actuating , dan Controling. Setiap  organisasi harus  membuat  perencanaan terlebih  dahulu  apa  yang  akan dicapai,  dengan  menggunakan metode  apa  sehingga  untuk mencapai tujuan tersebut sudah ada  arah  yang  jelas.  Kalau
sudah ada perencanaan kemudian  untuk  mewujudkan tujuan organisasi tentunya harus ada pengorganisasian yaitu menempatkan orang yang mempunyai keahlian
dibidangnya  pada  posisi  yang tepat,  ini  mengandung  maksud organisasi  dapat  berjalan  efektif dan efisien.
1.  Hambatan  Optimalisasi  Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres

## Jayapura Kota
a)  Sumber Daya Manusia (SDM)
Harus  di  akui  Manajemen penegakkan  hukum  oleh  Polri khususnya  Sat  Reskrim  Pidum Polres  Jayapura  Kota  beserta jajarannya  saat  ini  masih  terlihat banyak kelemahan. Beberapa problem  manajemen  penegakkan hukum yang dapat di identifikasikan di sini adalah terkait dengan  persoalan  kualitas  sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini adalah pengetahuan dan keterampilan penyidik  Sat Reskrim
Pidum Polres Jayapura Kota masih  terasa  kurang.  Hal  tersebut mengakibatkan  kurang  mampunya penyidik dalam melakukan
penyidikan terhadap berbagai kasus.
Dalam prakteknya tidak setiap  Kinerja  Sat  Reskrim  Pidum Polres Jayapura Kota akan dijalankan dengan baik oleh setiap anggota Sat Reskrim Pidum Polres
Jayapura Kota. Banyak dari mereka  belum  Optimal  dalam  hal Kinerja  Sat  Reskrim  Pidum  Polres Jayapura  Kota  hal  ini  merupakan ketidaksesuaian  setiap  perbuatan dari  anggota  Sat  Reskrim  Pidum Polres Jayapura Kota.
Terkait dengan personil Pelaksanaan  Tugas  penegakkan hukum,  sangat  di  pengaruhi  oleh personil atau SDM yang
melakukan penyelidikan dan
penyidikan,  dalam  hal  ini  kuantitas
dan  kualitasnya.  Aspek  kualitas terkait dengan kemampuan penyidik itu  sendiri  dapat  diketahui dari pendidikan yang pernah diikuti baik pendidikan umum, pendidikan pengembangan Kepolisian  dan
pendidikan kejuruan maupun pelatihan –pelatihan  yang  pernah diikutinya.
b)  Fasiltas Sarana dan Prasarana Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam Optimalisasi Kinerja  Sat  Reskrim  Pidum  Polres Jayapura Kota adalah aspek sarana atau fasilitas baik peralatan yang  memadai  maupun  dukungan anggaran keuangan yang cukup.
Disamping  sarana  prasarana yang  terbatas  (kurang),  hal  yang juga sangat penting adalah keterbatasan anggaran untuk mendukung  pelaksanaan  tugas  di lapangan.  Bahkan  tidak  jarang untuk mendukung agar operasional tetap berjalan,
menggunakan dana pribadi. Walaupun saat ini sudah ada dana penyidikan, namun jumlahnya masih terbatas.
Sarana  dan  prasarana  untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan  kasus  tindak  pidana korupsi, masih menjadi satu dengan satuan/unit yang menangani  tindak  pidana  lain, dalam arti penggunaan sarana dan prasarana tersebut sangat tergantung dengan kebijakan Kasatker dan Kasat sesuai kebutuhan di lapangan.
Upaya
Peningkatan
Optimalisasi  Kinerja  Sat  Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota  perlu di  tingkatkan  khususnya  terkait dengan  pelayanan  publik.  Dalam kaitan  dengan  pelayanan  publik dimana  teori  pelayanan  publik menguraikan  untuk  dapat  menilai sejauh  mana  kualitas  pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur negara,  perlu  ada  kriteria  yang menunjukkan  besaran  pelayanan yang  diberikan.  Agung  Kurniawan menyebut  ada  sepuluh  dimensi yang  harus  diperhatikan  dalam melihat tolok ukur kualitas pelayanan publik, yaitu: 9
1) Tangible ,  terdiri  atas  fasilitas fisik, peralatan, personel, dan komunikasi;
2) Realible,
terdiri dari kemampuan  unit  pelayanan dalam menciptakan
pelayanan  yang  dijanjikan dengan tepat; 3) Responsiveness, kemauan untuk  membantu  konsumen bertanggungjawab  terhadap
9 Agung Kurniawan, 2005, Transformasi Pelayanan  Publik  Cetakan  I ,  Yogyakarta, Penerbit Pembaruan, hlm. 52
kualitas pelayanan yang diberikan;
4) Competence, tuntutan  yang dimilikinya,  pengetahuan  dan ketrampilan  yang  baik  oleh aparatur  dalam  memberikan pelayanan;
5) Courtesy, sikap  atau  perilaku ramah, bersahabat, tangkesenjangan terhadap keinginan  konsumen  serta mau  melakukan  kontak  atau hubungan pribadi.
6) Credibility, sikap  jujur  dalam setiap  upaya  untuk  menarik kepercayaan masyarakat.
7) Security, jasa pelayanan yang  diberikan  harus  bebas dari  berbagai  bahaya  dan resiko.
8) Access, terdapat  kemudahan untuk  mengadakan  kontak dan pendekatan.
9) Communication, kemauan
pemberi layananan untuk mendengarkkan suara,
keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk menyampaikan informasi
baru kepada masyarakat;
10) Understanding the customer , melakukan
usaha  untuk  mengetahui kebutuhan pelanggan.
Berdasarkan  uraian  di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam  rangka  meningkatkan Optimalisasi Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura  Kota  khususnya  dan penyidik  Sat  Reskrim  Pidum Polres Jayapura Kota, terdapat faktor faktor
yang
mempengaruhinya baik itu faktor  Sumber  Daya  Manusia dan faktor Sarana dan Prasarana.  Oleh  karena  itu perlu  memanfaatkan  kekuatan dan  peluang  yang  ada  serta meminimalisir  kelemahan  dan ancaman  agar  tidak  menjadi lebih  besar  dan  mengganggu terhadap  peningkatan  kualitas dan  kuantitas  penyidik  Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota dalam penanganan  Tindak  Pidana Korupsi khususnya dalam
menangani perkara-perkara korupsi  di  Sat  Reskrim  Pidum Polres Jayapura Kota.

## D.  PENUTUP

## 1.  Kesimpulan
Adapun yang menjadi kesimpulan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1)  Optimalisasi Kinerja Sat Reskrim
Pidum  Polres  Jayapura  Kota yang  dilihat  dari  4  aspek  yaitu kualitas,  kuantitas,  ketepatan waktu dan efektivitas.
Tercapainya      sebuah    kinerja yang  maksimal.   Kualitas   kerja dari  Sat  Reskrim  Pidum  Polres Jayapura  Kota  menjadi    tolak ukur  apakah  kinerjanya    sudah sesuai  dengan  peraturan  yang telah ditetapkan sebelumnya oleh  pemerintah  atau  masih perlu ditingkatkan kualitas kerjanya.
2)  Hambatan  Optimalisasi  Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura  Kota    dilihat  dari  2 aspek  yaitu  :  aspek  Sumber Daya Manusia dan aspek Sarana
Prasarana. dan keterbatasan  anggaran  untuk mendukung  pelaksanaan  tugas di lapangan. serta upaya
Menyertakan anggota Sat
Reskrim  Pidum  Polres  Jayapura
Kota    mengikuti  pendidikan
maupun pelatihan pelatihan
dalam upaya mewujudkan kinerja  yang  lebih  baik, Motivasi yang  tinggi  dari  pimpinan  dan staf  Sat  Reskrim  Pidum  Polres
Jayapura Kota
untuk meningkatkan  kinerja  anggota, Telah  terbinanya  mental/moral para  penyidik  di  Sat  Reskrim Pidum  Polres  Jayapura  Kota dalam  pelaksanaan  tugas  yang sesuai Standard Opersional
Prosedur,  dan  adanya  perasaan ingin  tahu  yang  tinggi  dari  para penyidik  Sat  Reskrim  Pidum Polres  Jayapura  Kota  dalam peningkatan optimalisasi kinerja.
2. Saran
Adapun  saran  yang  dapat peneliti saran kan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1)  Meningkatkan Optimalisas
Kinerja  Sat  Reskrim  Pidum
Polres Jayapura melalui pelaksanaan  pendidikan  dan pelatihan, khususnya bagi penyidik  yang  belum  memiliki pendidikan S-1 (Sarjana Hukum) agar diberikan kesempatan  untuk  mengikuti kuliah yang dilaksanakan setelah jam dinas selesai, yang biasanya kuliah tersebut dilaksanakan  pada  malam  hari ( extension ),
2)  Meningkatkan Optimalisas Kinerja  Sat  Reskrim  Pidum Polres Jayapura melalui Peningkatan kemampuan Penguasaan  dan  Pemahaman aturan dan perundang- undangan  serta    meningkatkan Optimalisas Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres Peningkatan Sarana, Prasarana dan Anggaran

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Anwar  Prabu  Mangkunegara.    2009.
Evaluasi kinerja  SDM , PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
A.  Kadarmanta,  2007. Membangun Budaya  Polri ,  PT  Media  Diskusi
Utama, Jakarta.
Agung  Kurniawan,  2005. Transformasi Pelayanan Publik Cetakan I ,
Penerbit Pembaruan, Yogyakarta.
Djoko  Prakoso,  2001. Tugas  Polisi adalah  sebagai  berikut  :  Peranan Pengawasan  dalam  Penangkalan Tindak  Pidana  Korupsi ,    Bumi Aksara, Jakarta.
Momo kelana, 2007. Hukum Kepolisian ,
PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
Soerjono  Soekanto,  2006. Pengantar
Penelitian Hukum , UI press,
Jakarta.

## Peraturan Perundang Undangan:
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan  Kapolri  Nomor  2  Tahun  2018 Tentang Penilaiain
kinerrja
Anggota  Polri  Dengan  Sistem
Manejemen Kinerja.