## PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam
Pembangunan Desa di Desa Watoone - Kabupaten Flores Timur)
Frans Bapa Tokan 1 ,  Apolonaris Gai 2 dan Yohanes Negong 3 1,2,3 Program Studi Ilmu Pemerintahan,  Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

## Abstrak
Proses  pembangunan  desa  secara  partisipatif  dan  berkelanjutan,  mestinya mengikutsertakan  secara  aktif  perempuan  agar  kepentingan    esensialnya  dapat terwujud  dalam  perencanaan  dan  penganggaran  desa  yang responsive    gender dan gender  budgeting .  Secara  kuantitatif  kesadaran  perempuan  dalam  mendukung pembangunan  desa  cukup  tinggi.  Namun  secara  kualitatif    perempuan  desa  kurang mampu  dan  berani    menyampaikan  gagasan  dan  kritik  dalam  forum    musyawarah desa.  Relasi  kuasa  dan  akses  perempuan  atas  sumber  daya  desa  masih    terbatas karena    kuatnya  rezim  oligarki  desa  berwajah  otoritarian.  Hadirnya  relasi  kuasa otoritarian  juga  dilanggengkan  oleh  kultur  dan  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan pengalaman  perempuan  desa.  Dengan  demikian  penguatan  kapasitas  perempuan secara  individu  maupun  kelompok  melalui  peningkatan  pendidikan  dan  ketrampilan di berbagai bidang merupakan hal niscaya.
Kata Kunci: Partisipasi, Politik, Perempuan desa

## Abstract
A  participatory  and  sustainable  village  development  process  should  actively  involve women  so  that  their  essential  interests  can  be  realized  in  gender  responsive  village planning  and  budgeting  and  gender  budgeting.  Consciously,  women  and  girls  in supporting village development are quite high. However, qualitatively, village women are less  capable  and  brave  enough  to  convey  ideas  and  criticism  in  village  deliberation forums.  The  power  relations  and  women's  access  to  village  resources  are  still  limited due  to  the  strong  authoritarian-faced  village  oligarchy  regime.  The  presence  of authoritarian  power  relations  is  also  perpetuated  by  the  culture  and  low  levels  of education  and  the  experiences  of  village  women.  Thus  strengthening  the  capacity  of individuals or groups to improve education and skills in various fields is a necessity.
Keywords: Participation, Politics, Village women

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  pembangunan  desa  menuju  kemandirian  merupakan hakikat  dari  cita-cita  perjuangan  bangsa  dan  Visi    UU  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa.    Dalam  ketentuan  pasal  80    dan  pasal  82,  disebutkan  bahwa
proses  perencanaan  dan  penganggaran  desa  harus    melibatkan  seluruh lapisan  masyarakat  desa  dengan  semangat  gotong  royong  serta  dijamin haknya dalam memantau dan mengontrol jalannya pembangunan.
Penegasan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberi basis legitimasi  pada  proses  pengambilan  keputusan  desa  berdasarkan  sistem perencanaan  anggaran  partisipatif  dan responsive    gender sehingga menghindari  bias gender  budgeting yang  dapat  merugikan  kelompok perempuan  miskin  dan  anak-anak.    Karena  itu  menurut  Venny  (2006:5) anggaran  berbasis gender tidak  harus  memiliki  anggaran  khusus  di  bidang pemberdayaan  perempuan,  namun  sudah  terintegrasi  dalam  keseluruhan jenis anggaran melalui alat analisa gender budgeting maupun  audit gender . Dalam  terminologi  partisipasi,  pemilik  dari  sebuah  sistem  yang  sedang berjalan adalah masyarakat itu sendiri sehingga tak heran apabila partisipasi sering dinaikkan maknanya menjadi emansipasi (Chambers, 1996; Cohen dan Uphoff, 1977), sehingga  masyarakat harus dilihat sebagai subyek  yang aktif dan diberi  tempat  istimewa dalam seluruh  tahapan  pembangunan. Menurut Cohen  dan  Uphoff,)  ada  beberapa  tahapan  dalam  memahami  partisipasi, yaitu  partisipasi  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  pemanfaatan  hasil  dan partisipasi dalam tahap evaluasi, (Soetomo (2008:12). Dengan demikian  untuk mewujudkan    partisipasi  aktif,    perempuan  mestinya  selalu    dilibatkan  sejak dari  awal  proses  perencanaan  sampai  dengan    tahap  evaluasi.    Pelibatan perempuan  sejatinya  telah  diatur  secara  khusus  dalam  Permendagri  No.144 Tahun 2014 pasal 40 ayat (3) yang menyatakan dalam menyusun pelaksanaan kegiatan desa harus mengikut sertakan perempuan.
Menurut Venny, (2006:5) dalam praktek tata pemerintahan, pemerintah  supra  desa  dan  kepala  desa  sudah  merasa  cukup  bila  telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk kegiatan Dharma Wanita, PKK atau Majlis  Ta’lim.    Pada  hal  menurut    Irlang,  (2006:92)  persoalan  perempuan sangatlah  kompleks  ketika  dikaitkan  dengan    ketidakadilan gender dalam masyarakat,  terutama    alokasi  anggaran    tanggap gender ,  semisal  program
pemberian  beasiswa  pendidikan  dan  kesehatan  bagi  anak  laki-laki  dan perempuan dari keluarga kurang mampu belum  dilihat sebagai hal  urgen. Desa  Watoone  sebagai  bagian  dari  wilayah    Kabupaten  Flores  Timur dipilih  menjadi sasaran kajian, karena secara umum   dinilai   cukup sukses dalam  menata    pembangunan  desanya.    Namun  di  sisi  lain  kurang  sensitif terhadap  isu  gender  sehingga  menimbulkan  kesenjangan  dalam  prencanaan anggaran  dana  desa  di  bidang  pemberdayaan  perempuan.    Hal  itu  terbukti dari  total  APBDes    Tahun  2019  sebesar  Rp  1.025.581.281,  dimana  bidang pemberdayaan  hanya  dialokasikan  anggaran  sebesar  Rp.22.495.000  dan  dari jumlah  ini  sub  bidang  pemberdayaan  perempuan,  perlindungan  anak  dan keluarga  mendapat  bantuan  sebesar  Rp  6.240.000,  (Kantor  Desa,  2019). Akibatnya kepentingan perempuan dan anak-anak desa makin terabaikan dan ketimpangan pembangunan gender di semua aspek tak terhindarkan.
Data  di  depan  memperlihatkan  dengan  sangat  jelas  bahwa  prioritas pembangunan  bidang  pemberdayaan  masyarakat  pada  umumnya  dan khususnya  perempuan  belum  menjadi  perhatian  utama  pemerintah  desa. Minimnya  alokasi  anggaran  bagi  perempuan    diduga  kuat  karena  lemahnya relasi kuasa dan akses dalam seluruh proses pembangunan di desa sejak dari awal perencanaan dan  evaluasi.
Berdasarkan  PermenDes  Nomor  22  Tahun  2016  mengenai  tata  cara penggunaan  dana  desa  diarahkan  pada  pelaksanaan  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat.  Kemudian  dipertegas  dengan  Permendagri  Nomor 113  Tahun  2014  yakni  70%  untuk  pelaksanaan  pembangunan  dan pemberdayaan  serta  30%  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembinaan kemasyarakatan.
Mencermati  data  APBDes  Tahun  2019    dan  rujukan  regulasi,  mestinya porsi  alokasi  anggaran    untuk  kepentingan  perempuan  jauh  lebih  besar  lagi. Ketimpangan  anggaran  desa  yang  cukup  signifikan  di  bidang  pembangunan dan pemberdayaan  seharusnya tidak perlu terjadi, apabila semua pihak yang terkait  dalam  proses  perencanaan  pembangunan  desa  memiliki  kepedulian terhadap kebutuhan esensial perempuan dan melibatkannya sejak dini.
Studi ini sangat urgen bagi pengembangan ilmu pemerintahan terutama guna memahami makna pelibatan  elemen masyarakat atas akses sumberdaya desa  melalui  suatu    proses  pengelolaan  pembangunan  desa  yang  partisipatif, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Memahami Makna Partisipasi
Partisipasi  berasal  dari  kata      bahasa  Latin  “ partisipare ”  atau  dalam bahasa Inggris “ participation ” yang artinya mengambil   bagian atau turut serta. Menurut  Sastropoetra,  (1998)  proses  partisipasi  digambarkan  sebagai keterlibatan  personal  dalam  bentuk:  (1)  ikut  serta  dalam  proses  pengambilan keputusan; (2) menentukan kebutuhan yang diinginkan; (3) menunjukkan  dan mewujudkan tujuan dan prioritas yang ingin dicapai.
Dalam kaitan dengan hal ini maka partisipasi dapat dirumuskan  sebagai suatu  proses  melibatkan  diri    secara  sadar  dari  tiap    individu  maupun kelompok,  langsung  atau  tidak  langsung  ikut  dalam  proses  pengambilan keputusan  dan  bertanggungjawab  terhadap  pelaksanaan  dan  pemanfaatan hasil-hasilnya.    Sedangkan  Keith  Davis,(1990)  dalam  karya    berjudul “Human Relational  Work” mengatakan  “ participationis  defined  as  mental  and  emotional involment  of  a  personin  agroup  situation  which  ecour  ages  him  to  contribute  to group  goals  and  share  resposibility  in  them ”.  Sedangkan  Danil,  (2006:6) memahami  makna partisipasi  sebagai  sebuah  peristiwa  alami,  tetapi  melalui proses pembelajaran sosialisasi.
Berbeda dengan  pandangan Danil dan lainnya, konsep Habermas dalam Rohman, dkk, (2009:33) tentang demokrasi deliberatif,  memahami partisipasi masyarakat  sebagai  nyawa  dari  perencanaan  pembangunan  dan  telah menjadi  diskursus  moral  yang  bisa  diuji  kesahihannya  di  ruang  publik  dan rasional.  Itu  sebabnya    dalam  proses  musyawarah  pembangunan,  kata mufakat  yang  dicapai  oleh  para  pihak  selalu    diwarnai  oleh  adanya    dialog, diskusi dan debat alot di ruang publik  sebagai suatu hal  tak terhindarkan.
Berkaitan  dengan  hal  itu,  Syahdan  (2005:192-196)  mengingatkan perlunya  berhati-hati  terhadap  partisipasi,  menurutnya  ada  beberapa  hal yang  mesti  dicermati  tentang  pemaknaanya,  yakni:  (1)  partisipasi  bukan mobilisasi.  Partisipasi  sering  dianggap  sebagai  kehadiran  publik  secara massal atau menggerakkan orang untuk berkumpul dan melakukan sesuatu; (2)  partisipasi  tidak  berhenti  pada  kerangka  keterwakilan  formal.  Ruang partisipasi  seharusnya  diperluas  sampai  batas  terluar  dari  batas  kekuasaan komunikatif    yakni  suara-suara  bawah,  media  massa  dan  berbagai  aspirasi dan opini publik di forum-forum warga; (3) partisipasi sebagai “agama baru”. Paradigma  partisipatif  pada  hakikatnya  menggeser  bandul  orientasi perbincangan  tentang  pembangunan  dari  Negara  dan  pasar  kepada masyarakat sipil. (4) partisipasi bukan hanya vote tetapi juga voice . Partisipasi bukan hanya masalah keterlibatan memberikan vote semata tetapi juga  pada voice yang kemudian didiskusikan secara berkualitas di ruang publik.

## Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Gagasan  demokrasi  deliberatif    Habermas    atau    dalam  perspektif demokrasi  pancasila  disebut    konsep  permusyawaratan,  sebenarnya  bukan merupakan  hal baru  bagi  masyarakat desa. Menurut   Rohman,  dkk (2009:15) konsep  deliberatif    ditandai  dengan  adanya  forum-forum  publik  yang digunakan  membahas  persoalan  masyarakat  yang  secara  empirik  sudah  lama dipraktekkan  di  Indonesia,  seperti  di  daerah  pedesaan    dengan  istilah rembug desa di pulau Jawa,  tradisi gemohing dan pe’e put di pulau Adonara, Solor dan Lembata.      Partisipasi  dalam  pembangunan  desa  juga  bukan  merupakan  hal baru dalam masyarakat yang memiliki tradisi gotong royong dan swadaya.
Menurut  Habermas,  konsensus    yang  diraih  dengan  cara  pemaksaan dan  manipulasi    tidak  akan  bermakna  apa-apa  selain  keuntungan  sepihak yang  dinikmati  oleh  pihak  yang  kepentingannya  tersalur  melalui  konsensus instan tersebut, (Hardiman, 2009:35). Sementara itu  Arnstein dalam Rohman, ed  (2009:47)  membuat  skema  tingkatan  partisipasi  masyarakat  dalam
pembangunan,  beberapa  di  antara  adalah: (1)  citizen  control atau  kontrol warga,  pada  tataran  ini  warga  berwenang  memutuskan,  melaksanakan  dan mengawasi  pengelolaan  sumber  daya,  inilah  tahap  tertinggi  dari  skema partisipasi  Arnstein; (2)delegated  power ,  dalam  arti  kewenangan  warga  lebih tinggi dari penyelengara Negara dalam proses pengambilan keputusan, karena itu  warga  harus  didengar  dan  diikutsertakan  dalam  proses  pengambilan keputusan; (3)partnership atau  kemitraan,  pada  tahap  ini  harus  ada keseimbangan  kekuatan  relatif  antara  masyarakat  dan  pemegang  kekuasaan untuk  merencanakan  dan  mengambil  keputusan  bersama-sama.    Pandangan Arnstein  dimuka  memperlihatkanadanya  peluang  yang    makinterbuka  dan luasuntuk berpartisipasi di era demokrasi yang berbasis pada kuasa rakyat.

## Beberapa faktor  penghambat  partisipasi dalam pembangunan
Dalam  praktek  berdemokrasi,  partisipasi  seringkali  dihambat  oleh sejumlah  faktor  baik  di  lingkungan  internal  maupun  eksternal.    Menurut Sumarto, (2009:20) ada tiga faktor yang selama ini menjadi faktor penghambat partisipasi,  yakni:  (1)  hambatan  struktural,    hambatan  ini  berkaitan  dengan struktur politik yang meliputi konstitusi dan birokrasi; (2) hambatan kultural, hambatan  ini  terjadi    di  level  internal  masyarakat  sendiri,  dimana  gairah partisipasi  yang  kuat  belum membudaya.  Hal itu ditandai  dengan   kurangnya inisiatif  warga untuk hadir dan terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan;  (3)  hambatan  teknis,    hambatan  ini  berhubungan  dengan kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang    metode  dan  teknik-teknik berpartisipasi  dalam  pembangunan.  Karena  bahasa  prosedur  yang  dipakai dalam  perencanaan  musrenbangdes  adalah  bahasa  birokratis  yang  tidak semua orang memahaminya.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  pandangan    Sumarto,    menurut  Leo,
(2007:231)  yang  lebih  menyoroti    sejumah  kendala  penghambat  partisipasi perempuan, di antaranya: (1) kendala politik,yakni keberadaan model politik / institusi  yang diformulasikan sekaligus  didominasi kaum  pria  menyebabkan perempuan menolak budaya politik bergaya pria; (2)  kendala ideologis;  salah
satu  jargon  ideologis  yang  mengekang  aktivis  perempuan  ialah  adanya ungkapan:  “ketika  perempuan  menjadi  politisi,  ia  berhenti  manjadi  (seorang) ibu”;  (3)  kendala  sosio  ekonomi,  kondisi  sosio-ekonomi  memainkan  peranany ang  menentukan  dalam  rekruitmen  anggota  organisasis  osial-politik  baik dalam demokrasi yang baruberkembang maupun pada demokrasi yang sudah mapan.
Sedangkan  menurut  Fakih  dalam  Romli,  (2014)  ada  beberapa hambatan perempuan dalam pembangunan desa, yakni: (1) Tradisi, sikap dan prasangka    yang  menolak  partisipasi    perempuan  dalam  kegiatan  ekonomi, sosial  dan  politik;  (2)  hambatan-hambatan  legal;  (3)  keterbatasan  akses terhadap  pendidikan  formal,yang  berdampak  pada  tingginya  jumlah  buta huruf    pada  perempuan;  (4)  beban  kesehatan  pada  saat  kehamilan, kekurangan makanan dan gizi. Hambatan-hambatan yang dialami perempuan dalam  pembangunan  kemudian  menurut  Fakih    telah  berdampak  pada masalah  ketidakadilan  gender,  yakni:  (1)  Kemiskinan    ekonomi    terhadap kaum  perempuan;  (2) Terjadinya subordinasi pada salah satu jenis sex , yang umumnya  pada  kaum  perempuan;  (3)  Pelabelan  negatif  ( stereotype )  terhadap jenis  kelamin  tertentu,terutama  terhadap  kaum  perempuan;  (4)  Kekerasan yang    pada  umumnya  dialami  oleh  perempuan;  (5)  Karena  peran gender perempuan  adalah  pengelola  rumah      tanggadan  menanggung  beban  kerja domestik lebih banyak dan lebih lama.
Dengan  demikian  akar  ketidakadilan gender yang  dialami  perempuan sampai  saat  ini    berawal  dari  struktur  dan  kultur  budaya  patriarki    yang terlalu lama membentuk alam pemikiran dan tindakan suatu masyarakat yang kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran kolektif. Atau dengan kata lain, lahirnya  ketidakadilan gender karena  adanya  pelanggengan  dosa  struktural dan kultural dalam suatu masyarakat.

## Relasi Kuasa dan Akses  Perempuan dalam Pembangunan Desa
Akses  perempuan  dalam  proses  pembangunan  desa    dapat  dipahami
sebagai  suatu    kemampuan  yang  dimiliki  oleh  seseorang  maupun  kelompok perempuan  mempengaruhi  dan  memperoleh  kemudahan  serta  manfaat  atas fasilitas  publik  dan  kontrol  sumberdaya  pembangunan  di  desa,  seperti program  pembangunan  bidang  pendidikan  dan  pelatihan,  kesehatan, permodalan maupun posisi serta pekerjaan lain di desa. Berkaitan dengan itu Amartya  Sen  dalam  Claros  dan  Zahidi,  (2005:2)  mengatakan  pendidikan, pekerjaan dan kepemilikan hak perempuan memberikan pengaruh kuat untuk meningkatkan kemampuan mereka menguasai lingkungannya dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi. Partisipasi ekonomi tidak hanya  berhenti  pada  meningkatnya  jumlah  perempuan  bekerja,  melainkan pula kesetaraan dalam pemberian upah. Menurut Kabeer, (2001)  akses dapat diartikan  sebagai kemampuan perempuan memperoleh hak atas sumberdaya produktif,  seperti:  tanah,  kredit,    pelatihan,  fasilitas  pemasaran,  tenaga kerjadan    semua  pelayanan    publik    yang      setara    dengan  laki-laki.  Akses terhadap  teknologi  &  informasi  juga  merupakan    aspek    penting  lain.  Melalui teknologi  informasi,  perempuan  dapat  meningkatkan  produktivitas  ekonomi, sosial  dan politik mereka  dan mempengaruhi  lingkungan tempat ia tinggal. Sedangkan  pola  relasi  kuasa  yang  demokratis  akan  berimplikasi  pada adanya  akses  dan  kontrol  yang  mudah  atas    sumber  daya  desa.    Relasi  dan akses  dalam  konteks  ini  adalah  dua  hal  yang  saling  kait  mengkait  dan bersinergi  dalam  suatu  jaringan    organisasi  untuk  mempengaruhi  proses pengambilan  keputusan.  Dalam  Permendagri  No.144  Tahun  2014  pasal  40 ayat  (3)  ditegaskan  tentang  keharusan  melibatkan    perwakilan  perempuan dalam setiap proses pembangunan desa. Namun dalam tataran implementasi sering    sulit  terealisasi,  terutama  terkait  kepentingan  perempuan  dan  anak- anak.
Ketidakseriusan Negara dan kendala budaya pada akhirnya melumpuhkan daya kritis dan kekuatan perempuan dalam sejumlah aktivitas di  ruang  publik  dan  kuasa  itu  sangat  berhubungan  erat  dengan  proses
pengambilan keputusan. Ketika kuasa tubuh dan pengetahuan  dilumpuhkan, maka apapun yang disuarakan akan menjadi tak bermakna.
Dalam kacamata Weber seperti dikutip Lukes, (1986) kekuasaan selalu dikaitkan  dengan  dominasi,  yaitu  situasi  ketika  keinginan  dimanifestasikan dalam  bentuk  perintah  dari  orang  yang  berkuasa  atau  membuat  peraturan untuk  mempengaruhi  tingkah  laku  orang  yang  dikuasai,  sehingga  terkadang perintah  tersebut  seolah-olah  datang  dari  hati  mereka  sendiri.  Sedangkan menurut  Ruspita,  (2012:26)  dalam  teori  feminis,  kekuasaan  merupakan sebuah kerjasama dalam mencapai tujuan. Menurut Cantor dan Bernay dalam Ruspita  (2012:26)  kekuasaan  dari  perspektif  feminis  merupakan  pengaturan sosial  dalam  masyarakat  yang  tidak  bertentangan  dengan  maskulinitas  dan feminitas.
Kekuasaan dalam hal ini setidaknya mengandung nilai-nilai pemberdayaan  terhadap  orang  lain  yang  dipengaruhi  dengan  tujuan  untuk menciptakan  kondisi  masyarakat  yang  lebih  baik.  Kekuasaan  diperlukan untuk memahami bahwa dalam kehidupan material selalu terjadi penstrukturan  hubungan  sosial-material  dimana  semua  pihak  dipaksa berpartisipasi.
Mengkaji sumber kekuasaan dan material, Rosaldo (1974) memandang kekuasaan  dan  nilai    dapat  diperoleh  perempuan  dalam  peran  domestik  dan publik.  Karena  itu  kesempatan  perempuan  untuk  memperoleh  kekuasaan dapat  dilakukan  dengan  memasuki  wilayah  laki-laki  di  ruang  publik  atau dengan menerima legitimasi fungsi domestik atau menciptakan dunia mereka sendiri  melalui  alokasi  penghasilan  perempuan  terhadap  ekonomi    rumah tangga,  mengumpulkan  kekayaan  melalui  kontrol  terhadap  makanan  dan membentuk kelompok  tertentu dalam keluarga dan  masyarakat.
Berkaitan  dengan  alokasi  dan  pembagian  peran,  Karl  Marx  seperti dikutip  Suseno  (1999),  mengatakan  pekerjaan  sebagai  sarana  realisasi  diri manusia  seharusnya  memberi  kesenangan  atau  kegembiraan  dan  kepuasan, dengan  pekerjaannya  manusia  dapat  membuat  dirinya  menjadi  nyata.  Dalam
praktek  hidup  sehari-hari perempuan desa masih dikonstruksi oleh  budaya patriarki    sebagai  pekerja  domestik    tanpa  upah  sehingga  walaupun  sudah bekerja  penuh  waktu  mati-matian  di  dalam  rumah,  namun      masih  tetap dianggap rendah  karena tak bernilai ekonomi  dalam masyarakat.  Sedangkan laki-laki yang bekerja di sektor publik  selalu dihargai  dengan  upah  bernilai ekonomi  yang  dibutuhkan  bagi  kelangsungan  hidup  rumah  tangga.  Relasi kuasa perempuan yang timpang  dalam kehidupan rumah   kemudian terbawa masuk  sampai    ke  luar  rumah    ketika  perempuan  berinteraksi    dengan  laki- laki  di ruang publik.
Sejalan  dengan  pandangan  Marx,  Gramsci  mencoba  memahami  relasi kuasa  dari  sisi  hegemoni.    Titik  tolak  konsep  Gramsci  tentang  hegemoni adalah  suatu  kelas  dan  anggotanya  menjalankan  kekuasaan  terhadap  kelas- kelas  dibawahnya  dengan  cara  kekerasan  dan  persuasi.  Hegemoni  menurut Gramsci,    (Simon,  2004:21-23)  bukanlah  hubungan  dominasi  dengan memanfaatkan      kekuasaan,  melainkan  hubungan  persetujuan  dengan menggunakan  kepemimpinan  politik  dan  ideologis.    Karena  itu  menurut Gramsci,  hegemoni  memerlukan  penyatuan  berbagai  kekuatan  sosial  yang berbeda  kedalam  suatu  aliansi    luas  yang  mengungkapkan  kehendak  kolektif semua rakyat, sehingga masing-masing kekuatan tersebut bisa mempertahankan  otonominya  sendiri  dan  memberikan  sumbangan  dalam gerakan menuju masyarakat yang berkeadilan sosial.
Sedangkan    Foucault  melihat  konsep  kekuasan  dari  sudut  pandang yang berbeda  dengan  Marx, Weber dan Gramsci serta para ahli sebelumnya. Kekuasaan  menurut  Foucault  dalam  Mudhoffir  (2013:77-79)  tidak  dipahami secara  negatif  seperti  dalam  perspektif  Marxian    melainkan  produktif    dan reproduktif.  Ia  tidak  terpusat  tetapi  menyebar  dan  mengalir  dinormalisasikan dalam  praktek  pendisiplinan.  Disiplin  merupakan  bentuk  normalisasi kekuasaan  yang  berlangsung  dalam  suatu  institusi  terhadap  tubuh  individu. Foucault  melihat  kekuasaan  sebagai  relasi-relasi  yang  beragam  dan  tersebar seperti jaringan yang mempunyai ruang lingkup strategis. Pandangan Foucault
di depan memberi pesan kuat bahwa kekuasaan tidak lagi terpusat pada satu tangan  melainkan  sudah  tersebar  ke  berbagai  simpul  masyarakat  yang tentunya menuntut adanya dialog dan sinergitas ketika mengambil keputusan publik.
Pandangan berbeda dari Haryanto, dkk dalam Pratikno, ed ( 2007: 49- 53)  bahwa  pola  relasi  kuasa  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  dapat dibagi  kedalam  beberapa  bagian,  yakni:  (1)  pola  otoritarian,  pola  ini menempatkan  posisi  pemerintah  berada  di  tempat  tertinggi  sedangkan masyarakat  berada  dalam  posisi  subordinatif.  Dalam  pola  hubungan  ini hampir seluruh kelembagaan masyarakat dikooptasi, gerak gerik setiap warga diinteli oleh aparat keamanan dan birokrasi pemerintah. Fungsi birokrasi yang seharusnya  menjadi  pelayanan  masyarakat  berubah  menjadi  pelayan  rezim. Sebaliknya  masyarakat  dikondisikan  pada  posisi  pasif  dan  perannya  nyaris terpinggirkan;  (2)  Pola  hubungan  transisional,    pola  hubungan  ini  ditandai dengan mencairnya dominasi pemerintah atas masyarakat. Pola ini kemudian diwarnai oleh ketegangan, konflik bahkan perlawanan dari masyarakat karena produk  politik  yang  ada  hanya  menguntungkan  pemerintah;  (3)  Pola hubungan  demokratis,  adalah  suatu  model  hubungan  yang  menempatkan pemerintah  dan  masyarakat  dalam  posisi  setara,  karena  pemerintah  tidak dapat melakukan dominasi atas peran dan fungsinya dihadapan masyarakat. Setiap  perumusan  kebijakan  dan  implementasis  eharusnya  melalui proses partisipasi secara luas dan menyeluruh di tingkat lapisan masyarakat. Pola  relasi  kuasa  ini  sesungguhnya  hampir  sejalan  dengan  apa  yang  digagas oleh Habermas tentang konsep demokrasi deliberatif  yang menekankan proses pengambilan  keputusan  melalui  sebuah  proses    pertukaran  ide  dan argumentasi  dengan  menyertakan    partisipasi  aktif  seluruh  lapisan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode    yang    sesuai  dengan    penelitian  ini  adalah    metode  deskriptif analitik, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif yakni  data dan
informasi  yang  dikumpulkan  melalui  amatan  dinamika  proses  di  lapangan berupa  kata-kata,  gambar,  dan  bukan  angka-angka.  Data  kuantitatif  hanya dibutuhkan untuk melengkapi kajian kualitatif. Karena itu data yang disajikan dalam  laporan  berasal  dari  observasi,  naskah  wawancara,  catatan  lapangan, foto, video  tape ,  dokumen  pribadi  dan  catatan  resmi  lain.  Dengan  demikian menurut Moleong, (2013:11) data yang dikumpulkan lebih terfokus pada kata- kata dan gambar yang diperoleh di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara faktual mayoritas jabatan penting di tingkat pemerintahan  desa, seperti    jabatan  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Kepala  urusan  dan    Kepala Dusun semuanya diduduki   laki-laki. Sedangkan perempuan hanya diberikan jabatan sisa sebagai ketua RT dan  satu di antaranya adalah  jabatan Kepala Urusan.
Mencermati  komposisi  jabatan  publik  desa  menunjukkan  bahwa  proses pemilihan  dan  pengangkatan  jabatan  penting  di  desa,    dalam  proses pengambilan  keputusannya  cenderung  bias  gender  dan  terindikasi  sarat dengan  isu  kedekatan  keluarga.  Namun  ada  sejumlah  alasan  pembenar  yang dikemukakan oleh Kepala Desa berikut:
“  Untuk  menduduki  jabatan-jabatan  publik  di  desa  seperti  kepala desa, Sekdes dan kepala dusun sudah berjalan sesuai peraturan dan prosedur demokrasi yang berlaku  yaitu dipilih secara langsung oleh warga  desa.  Namun  untuk  kasus  desa  Watoone  jabatan-jabatan  lain seperti    KAUR  dan  Ketua  RT  ketika  ditawari    hampir  semua  warga terutama laki-laki menolak dengan berbagai alasan, bahkan sejumlah warga  ketika  diundang  rapatpun  menolak  hadir.  Karena  itu    untuk mengisi kekosongan jabatan, saya lakukan dengan cara penunjukkan terhadap  sejumlah  orang  tertentu  yang  bersedia  menerima  jabatan itu”.
Sedangkan beberapa warga desa yang ditemui penulis mengungkapkan bahwa  mereka  menolak  jabatan  di  desa  karena  takut  terperangkap  dalam konspirasi    penggunaan  dana  desa  yang  cenderung  dikelola  secara  tidak transparan dan akuntabel.   Petikan wawancara di depan menunjukan bahwa
alasan  penolakan  sejumlah  laki-laki  atas  posisi  Kaur  dan  Ketua  RT  di  Desa Watoone,    bukan  karena  mereka  tidak  tertarik  dengan    jabatan  itu  tetapi karena  tidak  ingin  terjebak  dalam  persoalan  hukum  terkait  pengelolaan  dana desa.  Karena  itu  sejumlah  perempuan  dan  laki-laki  yang  menerima  tawaran sebagai Kaur dan ketua RT adalah orang-orang yang  mau mengabdi dan bisa diajak bekerjasama.
Perubahan  penting  yang  ditemukan  di  lapangan  adalah  telah  terjadi pergeseran pada  sejumlah jabatan rendah di tingkat rukun tetangga (RT) dari 23 jabatan ketua RT di desa Watoone,  15 jabatan di antaranya dipegang oleh kaum  perempuan  atau  sebesar  (65%)  melalui  proses  musyawarah  warga  di tingkat  RT  dan  sebagian  lewat  penunjukkan  kepala  desa.  Itu  berarti partisipasi perempuan dalam jabatan publik desa setingkat ketua RT dari sisi jumlah mulai mengalami perubahan  signifikan karena  sebelumnya didominasi laki-laki.
Dari perspektif demokrasi proses pemilihan ketua RT masih menyimpan masalah  karena  secara  prosedural  dan  substantif  tindakan  penunjukkan yang  dilakukan  oleh  kepala  desa  telah  menodai  nilai-nilai  demokrasi  yang mensyaratkan  adanya  kompetisi,  pilihan  bebas  dan  proses  musyawarah  di ruang publik.
Beberapa  kalangan  tokoh  desa  yang  ditemui  penulis  menilai  bahwa persoalan  penolakan  jabatan  oleh  sejumlah  warga  merupakan  bentuk  protes warga  atas  tata  kelola  pemerintahan  dan  pembangunan  desa  yang  dinilai kurang  transparan.  Fenomena  pemerintah  desa  yang  kurang  transparan telah  menimbulkan spekulasi dan tanda tanya sekelompok warga  mengenai dugaan adanya  penyimpangan dana desa di internal  pemerintah desa  yang sengaja  ditutupi.
Data  empirik  lain  juga  memperlihatkan  bahwa  komposisi  keanggotaan dalam    lembaga  BPD  dari  sisi  kuantitas  sudah  cukup  memadai    karena  dari sembilan  orang  anggota  BPD,  enam  orang  di  antaranya  laki-laki  dan  tiga lainnya  perempuan.  Keberadaan  ketiga  orang  perempuan  ini  oleh  banyak
kalangan  di  desa  juga  dinilai  hanya  sekedar  memenuhi  persyaratan keterwakilan.  Fenomena  pelibatan  perempuan  sebagai    anggota  BPD  di  Desa Watoone setelah dicermati, ternyata bukan berlangsung atas dasar kesadaran tinggi perempuan akan pentingnya kedudukan BPD sebagai wakil masyarakat desa, melainkan hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi belaka dan karenanya terkesan dimobilisasi guna memenuhi  keterwakilan perempuan. Dalam PP No 43 Tahun 2014 tentang Desa  pasal 72 ayat (1) pengisian keanggotaan  BPD  dilaksanakan  secara  demokratis  melalui  proses  pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Oleh karena itu partisipasi politik perempuan pada level  BPD   di Desa  Watoone    dalam  perspektif  demokrasi  deliberatif  ala  Habermas    dapat dikategorikan  sebagai  bentuk  pemaksaan  atau  dimobilisasi.  Karena  proses pelibatan  perempuan  telah  mengabaikan  kebebasan  dan  kesadaran  kritis perempuan.    Partisipasi  dengan  cara    demikian  sejatinya  tidak  dianjurkan dalam  proses  rekrutmen  anggota  BPD  yang  merupakan  wujud  nyata  dari wahana demokrasi desa.
Proses  pemilihan  anggota  BPD  yang  mencoba  menihilkan  makna demokrasi  dinilai  sebagai  tindakan  yang  anti    demokrasi.  Hal  ini  sebenarnya telah diingatkan oleh Syahdan, (2005) tentang kehati-hatian dalam memaknai partisipasi, yakni  partisipasi tidak diartikan sebagai tindakan menggerakkan orang lain untuk berkumpul  melalui cara memobilisasi serta partisipasi tidak berhenti  pada  kerangka  keterwakilan  formal  dan  prosedural  semata. Partisipasi  mestinya    dibarengi  dengan  suatu  kesadaran  kritis  ketika menerima  jabatan  publik  karena  secara  politik  seorang  anggota  BPD  harus aktif  dan  bertanggung  jawab  menyampaikan  suara-suara  kritis  dalam  forum warga.
Temuan  menarik  lain  mengkonfirmasi    bahwa  musyawarah  di  level  RT tidak  pernah  dilakukan  oleh  para  ketua  RT  di  masing-masing  Dusun,  karena selama  ini  ketua  RT  hanya  dipandang  sebagai  perpanjangan  tangan  dari pemerintah  desa  semata  yang  kerjanya  hanya  melayani  pemerintah  desa  dan
memberi  persetujuan  pada    musrenbangdes.  Selain  itu  para  ketua  RT  juga bertugas  menyampaikan  informasi  dari  pemerintah  desa  mengenai  kegiatan pembangunan fisik yang akan dikerjakan masyarakat, termasuk ikut membagi raskin  kepada  warga    penerima  raskin.  Meskipun  mayoritas  perempuan kurang  bersuara  kritis  di  sejumlah  forum  warga  seperti  di  tingkat  RT,  Dusun dan  Desa,  namun  perempuan  umumnya  sangat  bertanggung    jawab  atas pelaksanaan  pembangunan  desa.  Hal  itu  terbukti  dari  tingginya  pelibatan perempuan di sejumlah program pembangunan fisik desa, seperti pembukaan jalan desa, jalan tani dan pembangunan fisik lain.
Perempuan  desapun  telah  berinisiatif  membentuk  wadah  kerjasama  di beberapa  bidang,  seperti  tenun  ikat  dan  jasa  sewa  fasilitas  untuk  kegiatan sosial  di  desa.Namun  sejumlah  perempuan  mengakui  bahwa  selama  ini mereka  kurang  mendapat  perhatian  serius  dari  pemerintah  desa  dalam penguatan  kapasitas  baik  secara  individu  dan    organisasi  terutama  terkait dukungan pengembangan modal dan ketrampilan.
Walaupun kelompok perempuan selalu terlibat aktif dalam pembangunan, namun kepentingannya sering terabaikan, bahkan perempuan selalu  diakali  dan  dimanfaatkan  tenaganya  untuk  menggolkan  program pembangunan  fisik  desa.  Sementara    kepentingannya  jarang  diakomodasi dalam  program  pembangunan  desa.    Hal  itu    terbukti  dari  sejumlah  program pembangunan desa yang tidak responsive gender .
Data APBDes di Desa Watoone   Tahun 2019 sebesar  Rp 1.025.581.281, dimana  bidang  pemberdayaan  hanya  dialokasikan  anggaran  sebesar Rp.22.495.000  dan  dari  jumlah  ini  sub  bidang  pemberdayaan  perempuan, perlindungan  anak  dan  keluarga  mendapat  bantuan  sebesar  Rp  6.240.000. Suatu  jumlah  yang  sangat  tidak  layak  untuk  memberdayakan  kelompok perempuan dan anak-anak.
Pada  hakikatnya  relasi  kuasa  masyarakat  termasuk  kelompok perempuan  sudah  dilembagakan  dalam  pasal  112  s/d  pasal  115    UU  No.  6 Tahun  2014    tentang  Desa.  Di  dalam  UU  tersebut  diatur  tentang  pola pembinaan,  pemberdayaan  dan  kontrol  terhadap  desa,  agar  tata  kelola
pemerintah  desa  dapat  berlangsung  secara  demokratis  dan  menjangkau semua  kepentingan  warga  desa  termasuk  kelompok  perempuan  dan  anak- anak.  Relasi  kuasa  perempuan  kemudian  dipertegas  lagi  dalam  Permendagri No.144  Tahun  2014  pasal  40  ayat  (3)    tentang  keharusan  melibatkan perwakilan perempuan dalam setiap proses pembangunan desa.
Dalam  perspektif  kekuasaan  yang  bersifat  normatif,  setidaknya  ada pintu  masuk  bagi  kelompok  perempuan    memainkan  fungsi  strategisnya mempengaruhi berbagai kebijakan dan program pembangunan desa. Karena secara  nyata  kekuasaan  memang  selalu  bersifat  menyebar  dalam masyarakat  dan  bukan  lagi  terpusat  pada  satu  tangan.  Sebab  masih  ada tangan-tangan  lain  yang    tersebar  dan  sedang  ikut  mengontrol  dalam masyarakat  yang  perlu  diperhitungkan  oleh  penguasa,  salah  satu  di antaranya adalah perempuan.
Perempuan  yang  menjadi  bagian  dari  entitas  politik  merupakan  salah kekuatan sosial dan politik desa yang  memiliki pengaruh  tetapi  selalu  sulit diwujud  nyatakan  dalam  ruang-ruang  publik.  Atau  dengan  kata  lain   kuasa perempuan  memang  ada    namun    terkendala  oleh  sistem  pemerintahan  desa berwatak  patriarki-otoritarian  yang  justru  menjadi  penghalang  utama  ketika hendak merumuskan program-program yang berpihak pada perempuan.
Kesulitan  yang  dihadapi  ketika  hendak  mendorong  kuasa  perempuan berperan  pada  ruang-ruang  publik  desa  karena  pemerintah  desa  juga terperangkap  dalam  budaya  patriarki  yang  terwujud  dalam    kebijakan  dan program yang bias gender. Hal itu terkonfirmasi dari sejumlah jabatan publik desa  yang  diberikan  kepada  perempuan,  seperti  menjadi  anggota  BPD,  Kaur dan  ketua  RT,  namun  kemudian  terkooptasi  oleh  kekuatan  hegemoni  kepala desa  sehingga  jabatan  ini  tak  lebih  dari  alat  untuk  menormalkan  kepatuhan perempuan dan melanggengkan kuasa laki-laki.
Mestinya  kekuasaan  yang  ada  pada  diri  perempuan  selaku  ketua  RT, Kaur  dan  anggota  BPD    bisa    dijadikan    sebagai  media  dalam  mengelola  dan memperjuangkan  hak-haknya  yang  selama  ini  terpinggirkan.  Itu  sebabnya relasi  kuasa  perempuan  dibutuhkan  lewat  penyatuan    kekuatan  bersama
dengan  satu  tujuan  yang  sama    membangun  relasi  kuasa  yang  adil.  Fakta membuktikan  bahwa  eksistensi  perempuan  dalam  menduduki  sejumlah jabatan  publik  desa  hanyalah  merupakan  cek  kosong  dan  formalisme  belaka yang  justru  tak  disadari  sendiri  oleh  kelompok  perempuan.  Karena  jabatan- jabatan  yang  diemban  tak  dibarengi  dengan  tingkat  pengetahuan  dan pengalaman  memadai  sehingga  tak  memberi  efek  positif  pada  perbaikan kebijakan dan program yang lebih nyata untuk perempuan.
Data  yang  telah  tersaji  sebelumnya    memberi  pesan  kuat  bahwa  akses kebijakan  dan  program  bagi    perempuan  membutuhkan  perjuangan  yang  tak mudah, bila tidak disertai dengan keberanian bersuara kritis di ruang publik. Sejatinya  kehadiran  perempuan  di  ruang  publik  saja  tidak  cukup  kuat mengakses  program  yang  dibutuhkan,  karena  harus  disertai  dengan keberanian  dan  kecerdasan  bersuara    menyampaikan  gagasan    kritis  dan meyakinkan  forum  bahwa  ide  yang  sedang  diperjuangkan  penting  digolkan dalam program pembangunan desa.
Kelemahan    paling  mendasar  yang  dihadapi    kaum  perempuan  desa pada  umumnya    adalah  rendahnya  tingkat  pendidikan,  ketrampilan  dan pengalaman  berorganisasi.  Akibatnya  perempuan  gagal    menyampaikan aspirasi  dan  gagasan  kritis  di  forum  desa  kedalam  agenda  kebijakan  dan program pembangunan desa yang lebih responsif gender .

## KESIMPULAN
Partisipasi  politik  perempuan  desa  di  Desa  Watoone  mulai  mengalami kemajuan,  tetapi  secara  substantif  belum  memberikan  perubahan  signifikan pada  perbaikan  kebijakan  dan  perencanaan  anggaran  bagi  kepentingannya, antara lain:
1. Pelibatan perempuan desa  dalam proses pembangunan fisik desa tidak bisa diragukan  karena    perempuan  desa  jauh  lebih  aktif    dengan    atau  tanpa diupah,  jika  dibandingkan  dengan  kehadiran  laki-laki.  Walaupun  secara kualitatif  perempuan  desa  masih  harus  berjuang  keras  dan  belajar  banyak bagaimana mempengaruhi agenda kebijakan dan perencanaan anggaran desa
agar  lebih responsive  gender melalui    forum  musyawarah  desa  dan musrenbangdes.
2. Relasi kuasa dan akses perempuan sejatinya secara normatif  sudah diatur dalam  berbagai  regulasi  tentang  desa,    tetapi  dalam  praktek  masih  saja terbentur    oleh  struktur  dan  kultur  pemerintahan  desa  yang  berwatak patriarki-otoritarian. Itu sebabnya relasi kuasa perempuan  dengan rezim desa lebih    bersifat  dominatif    yang  berpusat  pada  figur  kepala  desa  selaku representasi laki-laki.
Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah:
1. Kelompok perempuan secara kelembagaan dan individu perlu  melakukan upaya penguatan kapasitas dirinya melalui proses pendidikan dan latihan ketrampilan    serta    memperluas  wawasan,  melalui  pelibatannya      dalam berbagai  aktifitas  sosial  dan  politik    agar  dapat  bersuara  kritis  di  forum musyawarah desa musrenbangdes.
2. Selain  pendidikan  vokasi,  pendidikan  formal  perempuanpun  mesti  terus ditingkatkan  lebih  serius  seiring  dengan  peningkatan    kemampuan profesional  di berbagai bidang profesi yang akan digeluti, agar kelak dapat mengisi ruang-ruang publik setara laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA
Chambers,  Robert, Pembangunan  Masyarakat  Desa,  mulai  dari  belakang , LP3ES, Jakarta, 1996
Conyers,  Diana, Perencanaan  Sosial  di  Dunia  Ketiga ,  Yogyakarta  :  Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2004
Cohen dan Uphoff, Rural Development Participation : Concept  and    Measures For  Projec  tDesign  Implementation  and  Evaluation:  Rural  Development Commite- Cornel University, New York, 1977
Claros, Augusto Lopez dan Saadia Zahidi, 2005, Woman Empowerment:Measuring The Global Gender Gap .Worl Economic Forum. Diakses dari situs, www.weforum.org
Danil,  Moehar,  dkk, PRA  Participatory  Rural  Appraisal  Pendekatan  Efektif Mendukung Penerapan Penyuluhan Partisipatif dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian, Bumi Aksara , Jakarta, 2006 Davis, Keith, 1990, Perilaku  dalam Organisasi ; Jakarta: Erlangga
Fakih,Mansour, Analisis  Gender  dan  TransformasiS  osial ,  INSIST  Press, Yogyakarta, 2008
Hardiman,  F.  Budi, Demokrasi  deliberatif  :  Menimbang  Negara  Hukum  dan Ruang  Public  dalam  Teori  Diskursus  Jurgen  Habermas ,  Kanisius, Yogyakarta, 2009
Leo,  Agustino, Dasar-dasar  kebijakan  publik (edisi revisi),  Alfabeta-Bandung,
2007
Lukes,S, Power , Oxford: Basil Blackwell ltd, 1986
Moleong, Lexy J ., Metode Penelitian Kualitatif, Remaja,  Jakarta, 2013
Pratikno,  ed, Mengelola  Dinamika  Politik  dan  Jejaring  Kepemerintahan Daerah:  kemitraan,  partisipasi  dan  pelayanan  publik ,  Jogja  Global Media, Yogyakarta, 2007
Rohman,  Ainur,  dkk, Politik,    Partisipasi  dan  Demokrasi  dalam Pembangunan , Adverroes Press, Malang, 2009
Rosaldo,  Michile  Z.  And  L.Lamphere, Women,  Cultur  and  Society ,  Stanford University Press, California, 1974
Romli,  Lili:  Makalah, Pengakuan  dan  Penguatan  Peran  Perempuan  dalam Implementasi  UU  Desa  No  6  Tahun  2014  Tentang  Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2014
Simon, Roger, Gagasan-gagasan Politik Gamsci , Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2004
Syahdan, Gregorius (ed), Transformasi  Ekonomi Politik Desa , Yogyakarta, AM PD Press, Yogyakarta, 2005
Shuida,  I  Nyoman, Buku  Bantu  Pengelolaan  Pembangunan  Desa ,  Deputi Koordinasi  Pemberdayaan  Masyarakat,  Desa  dan  Kawasan  Menko BPMK RI, Jakarta, 2016
Sumarto, Hetifah Sj. , Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipasidi Indonesia , Obor , Jakarta, 2009
Soetomo, Strategi-strategi  Pembangunan  Masyarakat ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2008
Suseno,  Frans  Magnis, Pemikiran  Karl    Marx ,  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 1999
Sastropoetro,  R.A.S, Partisipasi  Komunikasi,  Persuasi  dan  Disiplin  dalam Pembangunan , Alumni, Bandung, 1998
Jurnal :
Ruspita,  Leli, Keterasingan Perempuan dari Pekerjaannya: kemitraan Suami Istri dalam  pengelolaan  Keuangan  Rumah  Tangga :  Jurnal  Perempuan  74 untuk pencerahan dan kesehatan, Vol.17 No.3 Tahun 2012.
Kabeer, Naila, Reflectionson The Measurement ofWomen’s Empowerment in Discussing Women Empowerment:Theoryand Practices . Sida Studies No3 Journal, 2001
Mudhoffi,  Abdil  Mughis, Teori  Kekuasaan  Michael  Foucault:  Tantangan  bagi Sosiologi Politik, Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol.18 No.1 Januari 2013 Venny,  Adriana, Mempertanyakan  Kebijakan  Anggaran ,  Jurnal  Perempuan,  No 46 Untuk Pencerahan dan Kesehatan sudahkah anggaran Kita, Jakarta Maret 2006
Irlang,  Yuda, Kebijakan  Publik  dan  Penganggaran  Tanggap  Gender ,  Jurnal Perempuan,  No.  46  Untuk  Pencerahan  dan  Kesehatan  sudahkah anggaran Kita, Jakarta Maret 2006

## Dokumen :
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Permendesa  Nomor  22  tahun  2016  tentag Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa Tahun 2017