## MEMAKNAI DEMOKRASI PANCASILA

## Apiek Gandamana
Dosen Prodi PGSD FIP UNIMED Surel : apiekgandamana@gmail.com
Abstract :  Interpret Pancasila Democracy. Democracy is a political system that is  currently  used  by  almost  all  nations  and  countries  in  the  world.  The  political system of democracy is not only used by liberal countries that are actually freed but the political system of democracy is also used by the communist state of the country that is leading togetherness or collectivity. Communist countries call the democracy they use is proletarian democracy or people's democracy. Different from our country Indonesia  which  embraces  the  political  system  of  Pancasila  democracy,  where  the value of the value contained in democracy must be based on the value of Pancasila value. In Pancasila democracy besides based on the value of Pancasila value, there are 10 pillars of democracy mandated by the founders of the nation.
Keywords: Democracy, The Value Of Pancasila
Abstrak  :  Memaknai  Demokrasi  Pancasila. Demokrasi  merupakan  sistem  politik yang  saat  ini  digunakan  oleh  hampir  seluruh  bangsa  dan  negara  di  dunia.  Sistem politik  demokrasi  bukan  hanya  digunakan  oleh  negara-negara  liberal  yang  memang menjunjung kebebasan tetapi ternyata sistem politik demokrasi digunakan juga  oleh negara-negara  berfaham  komunis  yang  menjunjung  kebersamaan  atau  kolektivitas. Negara  komunis  menyebut  demokrasi  yang  mereka  gunakan  adalah  demokrasi proletar  atau  demokrasi  rakyat.  Berbeda  dengan  negara  kita  Indonesia  yang menganut  sistem  politik  demokrasi  pancasila,  dimana  nilai-nilai  yang  terkandung dalam  demokrasi  harus  dilandasi  oleh  nilai-nilai  pancasila.  Dalam  demokrasi pancasila  selain  dilandasi  nilai-nilai  pancasila,  terdapat  10  pilar  demokrasi  yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa ( faunding fathers ).
Kata Kunci: Demokrasi, Nilai-nilai Pancasila

## PENDAHULUAN
Pembicaraan tentang pentingnya pancasila  dengan  segenap  nilai-nilainya dalam  konteks  kehidupan  kebangsaan dan kenegaraan beberapa waktu belakangan  ini  ramai  diangkat  di berbagai  forum.  Realitas  ini  tampaknya dipicu  oleh  berbagai  peristiwa  di  bumi Indonesia  yang  memperlihatkan  dengan gamblang betapa masyarakat di republik ini  telah  kehilangan  jiwa  Pancasilanya. Berbagai  fenomena  kekerasan  dan tindakan anarkis di kalangan masyarakat Indonesia  yang  dalam  derajat  tertentu kerap mengakibatkan korban jiwa merupakan  pertanda  betapa  nilai-nilai humanisme  yang  diusung  Pancasila tidak  lagi  menjadi  spirit  kehidupan mereka.
Hampir semua negara mengakui
bahwa demokrasi sebagai alat  ukur dari keabsahan  politik.  Kehendak    rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan  menjadi  basis  tegaknya sistem  politik  demokrasi.  Demokrasi meletakkan  rakyat  pada  posisi  penting, hal  ini  karena  masih  memegang  teguh rakyat  selaku  pemegang  kedaulatan. Negara yang tidak memegang demokrasi disebut  negara  otoriter.  Negara  otoriter pun  masih  mengaku  dirinya  sebagai negara  demokrasi.    Ini  menunjukkan bahwa  demokrasi  itu  penting  dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan.
Hal tersebut tidaklah berlebihan, sebab  sebagai  suatu  sistem,  demokrasi telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas
bermasyarakat,
berbangsa,  dan  bernegara  pada  hampir sebagian besar negara di dunia.
Dipilihnya  demokrasi  sebagai  sistem kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan  bernegara  karena  dua  alasan. Pertama,  hampir  semua  negara  di  dunia ini  telah  menjadikan  demokrasi  sebagai asas  yang  fundamental,  dan  kedua, demokrasi  sebagai  asas  kenegaraan secara  esensial  telah  memberikan  arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. (Dikdik B. Arif, 2014:71) Indonesia  sudah  menjadikan demokrasi sebagai sistem politik, masyarakat  bebas  berpendapat  dan berorganisasi  dan  rakyat  juga  memilih langsung atau memilih sendiri
pemimpinnya.  Diperbolehkannya  jalur independen  atau  calon  perseorangan  di luar  jalur  politik  mencalonkan  diri dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) turut  meramaikan  kehidupan  demokrasi di  Indonesia.  Perkembangan  demokrasi turut  meningkatkan  partisipasi  politik masyarakat. Masyarakat boleh mengorganisasikan  diri  untuk  ikut  serta dalam  proses  pengambilan  keputusan. Masyarakat atau rakyat kembali merasakan kebebasan sipil dan
politiknya.
Rakyat  menikmati  kebebasan berpendapat  serta  rakyat  menikmati kebebasan  berorganisasi.  Kebebasan sipil bisa dinikmati meskipun di sisi lain hak sekelompok masyarakat bisa dihilangkan  oleh  kelompok  masyarakat lain. Dalam kondisi seperti ini, beberapa kalangan  menilai  penerapan  demokrasi di  Indonesia  harus  dijiwai  dengan ideologi  atau  dasar  negara  Republik Indonesia  yaitu  Pancasila.  Pancasila sebagai dasar atau ideologi negara harus diterapkan dalam kehidupan berdemokrasi. Sebagai negara yang
menerapkan  demokrasi  tentu  tidak  akan terlepas  dari  penegakan  hak  asasi manusia.  Dalam  negara  demokrasi kebebasan masyarakat sangat dihormati, tetapi  kebebasan  seperti  apa?  Tentu kebebasan  yang  bertanggung  jawab. Kita  tidak  bisa  menerapkan  demokrasi liberal  yang  menjunjung  kebebasan individu secara mutlak yang mengakibatkan sekulerisme dan kapitalisme.  Begitupun  kita  tidak  bisa menerapkan  demokrasi  proletar  yang dianut oleh negara-negara sosialis komunis.  Negara  kita  menerapkan demokrasi  pancasila  dimana  demokrasi yang dilandasi nilai-nilai pancasila.

## PEMBAHASAN
Pengertian  Demokrasi.  Istilah “demokrasi”  berasal  dari  Yunani  yang diutarakan  di  Athena  pada  abad  ke-5 SM.  Negara  tersebut  biasanya  dianggap sebagai  contoh  awal  dari  sebuah  sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi  modern.  Namun,  arti  dari istilah  ini  telah  berubah  sejalan  dengan waktu,  dan  definisi  modern  telah berevolusi  sejak  abad  ke-18,  bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.
Secara  istilah  (etimologi)  kata demokrasi  berasal  dari  bahasa  Yunani demokratia yang  berarti “rule  of  the people” ,  merupakan  paduan  dari  dua kata, demos berarti  rakyat  dan kratos berarti  kekuasaan  atau  pemerintahan.
Dalam ucapan Abraham Lincoln
(Presiden  Amerika  Serikat  ke  16) “democracy  is  government  of  the people,  by  the  people,  and  for  the people”, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat.  Pada kesempatan yang lain, Abraham Lincoln mengatakan “This  country,  with  its institutions,  belongs  to  the  people  who
inhabit  it.  Whenever  they  shall  grow weary  of  the  existing  government,  they can  exercise  their  constitutional  rights of  amending  it,  or  their  revolutionary right  to  dismember  or  overthrow  it” . (Dikdik  B.  Arif,  2014:  73).  Konsep demokrasi  menjadi  sebuah  kata  kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini  disebut-sebut  sebagai  indikator perkembangan politik suatu negara.
Definisi  lain  dikemukakan  oleh Joseph  Scumpeter  yang  menyatakan “the  democracy  method  is  that institutional  arrangement  for  arriving  at political  decisions  in  which  individuals acquire the power to decide by means of a  competitive  struggle  for  the  people votes”  (Metode  yang  demokrasi  adalah suatu  pengaturan  kelembagaan  guna mencapai  keputusan  politik,  dimana setiap  individu  berusaha  mendapatkan kekuasaan  untuk  mengambil  keputusan lewat kompetisi guna memperoleh suara rakyat). (Schumpeter, 1947). Gaffar (Sri Wuryan dan Saefullah, 2009:85) mengatakan
“democracy  relates  to  the  fundamental human rights, which includes freedom of expression,  freedom  of  belief  and freedom  of  action.  To  avoid  chaos,  in practice,  democracy  recognizes  such values  as  responsibility,  self  discipline, objective,  rational,  love  and  care, respect  for  others,  and  acceptance  of differences  of  opinions”. Berdasarkan pendapat  tersebut,  demokrasi  berkaitan erat  dengan  hak  dasar  sebagai  manusia, seperti kebebasan berekpresi, kebebasan dalam keyakinan, dan kebebasan berperilaku.  Nilai-nilai  demokrasi  harus dilaksanakan  atau  dipraktekkan  dalam kehidupan  sehari-hari  seperti  tanggung jawab,  disiplin  diri,  berpikir  objektif, dan  rasional,  kasih  sayang  dan  peduli, respek  terhadap  sesama  dan  menerima
perbedaan  pendapat  diantara  sesama warga masyarakat. Pengertian Demokrasi Pancasila. Menurut Darmihardjo (Budiyanto,  2005:  54),  mengatakan bahwa  demokrasi  Pancasila  adalah paham  demokrasi  yang  bersumber kepada  kepribadian  dan  falsafah  hidup bangsa  Indonesia,  yang  perwujudannya adalah seperti dalam ketentuan- ketentuan Pembukaan UUD 1945. Lebih lanjut Yudi Latif (2011:383) mengatakan  dalam  demokrasi  Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.
Dalam rancangan TAP MPR RI tentang demokrasi pancasila, disebutkan bahwa  demokrasi  Pancasila  adalah norma  yang  mengatur  penyelenggaraan kedaulatan  rakyat  dan  penyelanggaraan pemerintahan  negara  dalam  kehidupan politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  dan pertahanan  keamanan  bagi  setiap  warga negara  Republik  Indonesia,  organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan  lainnya  serta  lembaga- lembaga  negara  baik  di  pusat  maupun daerah. (Agustam, 2011:83).
Dari  beberapa  pengertian  di atas dapat disimpulkan demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati  oleh  bangsa  dan  Negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan  oleh  sila-sila  Pancasila atau  nilai-nilai  luhur  Pancasila.  Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan  rakyat  yang  berdasarkan pada  nilai-nilai  Pancasila  pada  bidang politik,  ekonomi,  dan  sosial.  Secara sempit  demokrasi  Pancasila  berarti kedaulatan  rakyat  yang  dilaksanakan menurut  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan perwakilan.
Jurnal Handayani (JH). Vol 7 (1) Juni 2017, hlm.
Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila. Menurut  Jimly  Asshiddiqie (2011:198)  prinsip-prinsip  demokrasi Pancasila adalah kebebasan atau persamaan ( freedom/equality ), kedaulatan rakyat ( people’s sovereignity ),  dan  pemerintahan  yang terbuka dan bertanggung jawab. Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip demokrasi Pancasila tersebut adalah : 1) Kebebasan atau persamaan ( freedom/equality ) Kebebasan/persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kamajuan dan memberikan  hasil  maksimal  dari  usaha orang  tanpa  pembatasan  dari  penguasa. Dengan  prinsip  persamaan  semua  orang dianggap  sama,  tanpa  dibeda-bedakan dan  memperoleh  akses  dan  kesempatan bersama  untuk  mengembangkan  diri sesuai  dengan  potensinya.  Kebebasan yang dikandung dalam demokrasi
Pancasila  ini  tidak  berarti free  fight
liberalism yang  tumbuh  di  Barat,  tapi kebebasan  yang  tidak  mengganggu  hak dan kebebasan orang lain. 2) Kedaulatan Rakyat ( people’s sovereignity )
Dengan  konsep  kedaulatan  rakyat, hakikat  kebijakan  yang  dibuat  adalah kehendak  rakyat  dan  untuk  kepentingan rakyat.  Mekanisme  semacam  ini  akan mencapai  dua  hal.  Pertama,  kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan  kekuasaan,  sedangkan kedua,  terjaminya  kepentingan  rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Perwujudan  lain  konsep  kedaulatan adalah pengawas oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi  tidak  mempercayai  kebaikan hati penguasa. 3) Pemerintahan  yang  terbuka  dan
bertanggung jawab
a) Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang representatif
b) Badan kehakiman/peradilan yang bebas dan merdeka
c) Pers yang bebas
d) Prinsip negara hukum
e) Sistem  dwi  partai  atau  multi partai f) Pemilihan umum yang demokratis g) Prinsip mayoritas
h) Jaminan  akan  hak-hak  dasar  dan hak-hak minoritas. Negara kita, prinsip-prinsip demokrasi  telah  disusun  sesuai  dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, meski harus dikatakan baru sebatas  demokrasi  prosedural,  dalam proses  pengambilan  keputusan  lebih mengedepankan voting ketimbang musyawarah untuk mufakat, yang sejatinya merupakan asas asli demokrasi
Indonesia.  Praktek  demokrasi  ini  tanpa dilandasi  mental  state  yang  berakar  dari nilai-nilai  luhur  bangsa  merupakan gerakan omong kosong belaka. (Agustam, 2011:83). Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. Tahun 1945 –  1950, Indonesia  masih  berjuang  menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia.  Pada  saat  itu  pelaksanaan demokrasi  belum  berjalan  dengan  baik. Hal  itu  disebabkan  oleh  masih  adanya revolusi  fisik.  Pada  awal  kemerdekaan masih  terdapat  sentralisasi  kekuasaan hal  itu  terlihat  Pasal  4  Aturan  Peralihan UUD 1945 yang berbnyi sebelum MPR, DPR  dan  DPA  dibentuk  menurut  UUD ini  segala  kekuasaan  dijalankan  oleh Presiden  dengan  dibantu  oleh  KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia  adalah  negara  yang  absolut pemerintah mengeluarkan :
1. Maklumat  Wakil  Presiden  No.  X tanggal  16  Oktober  1945,  KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
2. Maklumat  Pemerintah  tanggal  3 November 1945 tentang Pembentukan Partai Politik. 3. Maklumat  Pemerintah  tanggal  14 November  1945  tentang  perubahan sistem pemerintahan presidensil
menjadi parlementer. Perkembangan Demokrasi di Indonesia:
1. Demokrasi  Liberal  (Orde  Lama
1945-1959)
2. Demokrasi  Terpimpin  (Orde  Lama
1959-1965)
3. Demokrasi  Pancasila  (Orde  Baru 1965-1998)
4. Demokrasi Pancasila Reformasi (Era Reformasi 1998-sekarang) Demokrasi Liberal Periode 1945-1959.  Demokrasi  ini  dimulai setelah kemerdekaan Republik Indonesia  diproklamasikan.  Demokrasi ini  menjunjung  tinggi  persamaan  dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi. Namun demikian praktik demokrasi  pada  masa  ini  dinilai  gagal disebabkan: 1. Dominannya partai politik
2. Landasan  sosial  ekonomi  yang masih lemah
3. Tidak mampunya konstituante bersidang  untuk  mengganti  UUDS 1950.
Tanggal  5  juli  1959,  presiden Soekarno  mengeluarkan  dekrit  presiden yang  menegaskan  berlakunya  kembali UUD  45  dan  juga  tanda  berakhirnya masa Demokrasi Liberal.
Presiden  mengeluarkan  Dekrit Presiden 5 Juli 1959:
 Bubarkan konstituante
 Kembali  ke  UUD  1945  dan  tidak berlaku UUD S 1950
 Pembentukan MPRS dan DPAS Demokrasi  Terpimpin  Periode 1959-1965. Pengertian demokrasi terpimpin  menurut  Tap  MPRS  No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
yang  berintikan  musyawarah  untuk mufakat  secara  gotong  royong  diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom. Ciri-ciri demokrasi ini adalah:
1. Dominasi politik Presiden
2. Terbatasnya peran partai politik
3. Berkembangnya pengaruh PKI serta tentara  RIS  dalam  panggung  politik nasional Pada periode ini terjadi penyalahgunaan UUD 45, yaitu pengangkatan presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Akibatnya  melahirkan  tindakan  dan kebijakan yang menyimpang dari
ketentuan  UUD  45.  Misalnya  tahun 1960  Soekarno  membubarkan  anggota DPR  dari  hasil  pemilihan  umum, padahal  dalam  penjelasan  UUD  45 secara eksplisit ditentukan bahwa
presiden  tidak  mempunyai  wewenang untuk  berbuat  demikian.  Kekeliruan yang  sangat  besar  dalam  demokrasi terpimpin Soekarno adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yakni absolutisme dan
terpusatnya  kekuasaan  hanya  pada  diri pemimpin,  sehingga  tidak  ada  ruang kontrol  sosial  dan check  and  balance dari legisatif terhadap eksekutif.
Demokrasi  Pancasila  Periode 1995-1998.  Pada  periode  ini  dikenal dengan masa orde baru, dengan
presidennya adalah Soeharto. Demokrasi pancasila secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi:
 Demokrasi  dalam  bidang  ekonomi. Pada  hakikatnya  adalah  kehidupan yang  layak  bagi  semua  warga negara.
 Demokrasi  dalam  bidang  politik. Pada hakikatnya adalah menegakkan kembali  asas-asas  negara  hukum dan kepastian hukum.
 Demokrasi  dalam  bidang  hukum.. Pada  hakikatnya  bahwa  pengakuan dan  perlindungan  HAM,  peradilan yang bebas dan tidak memihak.
Namun  demikian  perjalanan demokrasi  pada  masa  orde  baru  ini dianggap gagal sebab:
a. Rotasi  kekuasaan  eksekutif  hampir dikatakan tidak ada.
b. Rekrutmen politik yang tertutup.
c. Pemilu  yang  jauh  dari  semangat demokratis.
d. Pengakuan HAM yang terbatas.
e. Tumbuhnya KKN yang merajalela. Sebab jatuhnya Orde Baru:
a) Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi )
b) Terjadinya krisis politik
c) TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba
d) Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden. Demokrasi  Pancasila  Reformasi Periode  1998-sekarang.  Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan
penyerahan  kekuasaan  dari  Presiden Soeharto  ke  Wakil  Presiden  BJ  Habibie pada  tanggal  21  Mei  1998.Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:
1. Keluarnya  Ketetapan  MPR  RI  No.
X/MPR/1998  tentang  pokok-pokok
reformasi
2. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum
3. Tap  MPR  RI  No.  XI/MPR/1998 tentang  penyelenggaraan  Negara yang bebas dari KKN
4. Tap  MPR  RI  No.  XIII/MPR/1998 tentang  pembatasan  Masa  Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI
5. Amandemen  UUD  1945  sudah sampai amandemen I, II, III, IV Hakekat reformasi terdiri dari :
1. Munculnya  tekad  dan  semangat untuk  hilangkan  dan  buang  jauh- jauh  semua  sikap  dan  prilaku  di masa lalu yang tidak baik.
2. Nilai-nilai lama yang positif dipertahankan, ditingkatkan dan dimantapkan.
3. Temukan  nilai-nilai  baru  yang paling  cocok  dengan  kondisi  dan tuntutan zaman untuk maju kedepan dengan paradigma baru.
Semua  keputusan  di  lembaga perwakilan  rakyat  (MPR  dan  DPR) didalam  prakteknya  langsung  diambil berdasarkan voting dengan suara terbanyak . Hal  positif  dengan  reformasi yang sudah berjalan:
1. Tumbuhnya demokratisasi
2. Kebebasan  pers  (masyarakat  tidak takut kontrol sosial efektif)
3. Otonomi  daerah  (perubahan  sistem garis pemerintahan negara)
4. Perubahan lainnya (amandemen UUD  1945,  beberapa  peraturan perundangan sampai dengan pemilihan langsung). Efek negatif dari reformasi:
1. Berlakunya  sistem  politik  multi partai.
2. Terjadi  perpecahan  dalam  tubuh parpol besar dan munculnya ratusan parpol baru.
3. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap  pemimpin  merosot  ( social distrust )
4. Gejolak  vertikal  (Aceh,  Papua, Maluku)  dan  konflik  horizontal
(Maluku,  Poso,  Sambas,  Sampit), fanatisme kedaerahan dan primordial sempit. 5. Lepasnya  Timor Timur, pulau Sipadan dan Ligitan.
6. Legal  aspek  pelibatan  TNI  bantu POLRI.
7. Sikap ragu dan rancu.
8. Kriminalitas  meningkat,  masyarakat makin khawatir.
9. Kesejahteraan  aparat  rendah,  moral dan profit menurun.
10. Penegakkan dan HAM masih lemah.

## KESIMPULAN
Konsep  demokrasi  Pancasila tidak bersumber dari paham individualisme  yang  berkembang  di barat meski tak bisa di tampik nilai-nilai liberal  yang  membentuk  demokrasi  di barat  seperti  kesetaraan  hak  warga negara,  kebebasan  berpendapat  sebagai pilar demokrasi yang utama berpengaruh kuat  terhadap  penngayaan  demokrasi
Pancasila.  Demokrasi  Pancasila  yang dimunculkan adalah demokrasi berdasarkan  paham  kebersamaan  dan kekeluargaan,  substansi  dari  demokrasi model  ini  adalah  sikap  kritis  terhadap kebijakan  penguasa,  musyawarah  untuk mencapai  mufakat  dalam  pengambilan keputusan  politik  dan  kebiasaan  tolong menolong atau gotong royong.
Praktek  demokrasi  Pancasila  di
Indonesia itu bercorak
pada nasionalisme  religius  bukan  kepada nasionalisme  sekuler.  Hal  ini  dapat  kita lihat  pada  sikap  sila  pertama  Pancasila yang
mengakomodasi nilai-nilai Ketuhanan dalam ideologi Negara
sebagai  landasan  dasar  berbangsa  dan bernegara.

## DAFTAR RUJUKAN
Asshiddiqie, Jimly. (2011). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi . Jakarta: Sinar Grafika. Arif,  B.  Dikdik  (2014). Pendidikan Kewarganegaraan  Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan di Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Lab. PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan. Budiardjo,  Miriam.  (1989) Dasar- Dasar  Ilmu  Politik .  Jakarta: Gramedia.
Gaffar,  Moh.  Fakry.  (2005). Education for Democracy . Bandung: Paper  Internasional  Seminar on civic education. Wuryan, Sri. (2009). Ilmu Kewarganegaraan  (CIVICS) . Bandung: Lab. PKn UPI Agustam.  (2011).  “Konsepsi  dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan  di  Indonesia”. Jurnal TAPIs . VII, (12), 80-90.