Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2587 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 405 – 416
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Jaringan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang di Kalangan Pelajar Melalui Media
Sosial di Bandar Lampung
Satrio Nur Hadi satrionurhadi@umitra.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia
Dwi Nurahman dwinurahman@umitra.ac.id Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia
Dian Herlambang dianherlambang@umitra.ac.id Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia
Naskah Diterima : 22 September 2023 Naskah Revisi : 26 Oktober 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 November 2023

## Abstract
Currently, the rate of narcotics crime cases among students has increased every year.  Because  there  are many  new methods  used  by  narcotics  traffickers  to  sell and distribute illegal drugs to teenagers and students. Starting from inviting and teaching  students  who  are  originally  users  to  participate  in  selling  these  illegal drugs in the student environment and creating a sales network for narcotics and illegal  drugs  between  students  and  also  even  creating  WhatsApp  groups  and other  social  media  that  are  used  for  transactions  of  these  illicit  goods.  .  There have  been  many  efforts  and  actions  taken  by  the  police  and  the  National Narcotics  Agency  (BNN)  to  follow  up  and  deal  with  this  matter,  starting  from preventive  or  prevention  efforts  and  repressive  efforts  or  actions  in  accordance with applicable legal regulations.
Prevention  or  prevention  efforts  have  been  carried  out  through  outreach  efforts about  the  dangers  of  narcotics  and  illegal  drugs  to  students  in  the  school environment  and  the  community.  And  repressive  efforts  were  carried  out  by taking  firm  legal  action  through  arresting  narcotics  dealers  and  raids  at entertainment venues and in fact there were several minors or students of student age  who  were  caught  carrying  narcotics  and  illegal  drugs.  The  problem  in  this research is what are the efforts of law enforcement officials in tackling criminal acts  of  narcotics  and  illegal  drug  abuse  among  students,  and  what  are  the inhibiting factors in tackling narcotics crimes among these students. It is hoped
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2587 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 405 – 416
that  this  research  can  become  reference  material  and  literature  in  following  up and  tackling  criminal  acts  of  narcotics  trafficking  among  students  in  Bandar Lampung which is increasingly worrying.
Keywords: Law Enforcement, Crime, Narcotics Trafficking

## Abstrak
Saat  ini  tingkat  kasus  tindak  pidana  narkotika  di  kalangan  pelajar,  telah mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dikarenakan banyaknya modus baru yang dilakukan  pelaku  pengedar  narkotika  untuk  dapat  menjual  dan  mengedarkan obat-obatan  terlarang  tersebut  kepada  para  remaja  dan  pelajar.  Mulai  dari mengajak  dan  mengajari  pelajar  yang  asalnya  seorang  pemakai  untuk  ikut menjual obat-obatan terlarang tersebut di lingkungan pelajar dan mebuat jaringan penjualan  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang  antar  pelajar  dan  juga  bahkan membuat  grup  watsaap  dan  media  social  lain  yang  digunakan  untuk  transaksi barang  haram  tersebut.  Sudah  banyak  upaya  dan  tindakan  yang  dilalukan  oleh kepolisan  dan  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  dalam  menindaklanjuti  dan menanggulangi  hal  tersebut  mulai  dari  upaya  preventif  atau  pencegahan  dan upaya represif atau tindakan secara aturan hukum yang berlaku.
Upaya  pencegahan  atau  preventif  telah  dilakukan  melalui  upaya  sosialisasi tentang  bahayanya  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang  kepada  pelajar  di lingkungan  sekolah  dan  lingkungan  masyarakat.  Dan  upaya  represif  yang dilakukan  dengan  menindak  tegas  secara  hukum  melalui  operasi  penengkapan kepada para pengedar narkotika dan razia di tempat-tempat hiburan dan nyatanya ada  ebebrapa  anak  di  bawah  umur  atau  usia  pelajar  yang  terjaring  membawa narkotika  dan  obat-obatan  terlarang.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimanakah upaya aparat penegak hokum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang  di  kalangan  pelajar,  dan apakah  factor  penghambat  dalam  menaggulangi  kejahatan  tindak  pidana narkotika  di  kalangan  pelajar  tersebut.  Diharapkan  penelitian  ini  dapat  menjadi bahan refrensi dan literature di dalam menindaklanjuti dan menanggulangi tindak pidana  peredaran  narkotika  di  kalangan  pelajar  di  Bandar  Lampung  yang semakin memperihatinkan.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Peredaran Narkotika
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2587 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 405 – 416

## I. PENDAHULUAN
Saat  ini  sudah  banyak  kasus  yang  diungkap  di  Bandar  Lampung  terkait peredaran  narkotika  di  kalangan  pelajar.  Banyaknya  kasus  yang  sudah diungkap belum dapat secara maksimal dalam upaya penanggulangan tindak pidana  tersebut,  ditandai  dengan  makin  meningkatnya  peredaran  narkotika dan  obat-obatan  terlarang  di  kalangan  pelajar  tersebut.  Berbagai  cara  sudah dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  mulai  dari  penyidik  kepolisian  dan Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)    dengan  upaya  preventif  seperti  sosialasi kepada  para  pelajar  dan  generasi  muda  tentang  bahayanya  narkotika  dan obat-obatan  terlarang  kepada  generasi  muda  mulai  dari  tiap  sekolah, perguruan  tinggi,  dan  masyarakat  dan  juga  upaya  secara  tegas  dengan melakukan  penangkapan  kepada  para  pengedar  narkotika  dan  obat-obatan terlarang serta razia di tempat-tempat umum dan hiburan.
Kemajuan era teknologi dan komunikasi pun tidak luput dari penyalahgunaan fungsi sebenarnya, yaitu digunakan untuk tindak pidana peredaran narkotika dan  obat-obat  terlarang  dengan  media  social  sebagai  alat  transaksi.  Hal  itu tentunya menandakan bahwa perlunya keterlibatan tim ahli di bidangnya dan peran polisi penyidik Cyber Crime /Kejahatan Cyber di dalam menindaklanjuti kasus tersebut.
Pelajar  sebagai  salah  satu  generasi  penerus  bangsa,  harusnya  sangatlah dilindungi  dari  hal-hal  yang  merusak  tersebut,  karena  maju  dan berkembangnya  suatu  bangsa  di  masa  depan  tergantung  dari  kualitas  dan moralitas  generasi  penerusnya.  Peran  pemerintah,  sekolah,  keluarga,  dan lingkungan masyarakat menjadi salah satu penentu di dalam menindaklanjuti hal tersebut.  Menurut Kepala BNN Provinsi Lampung Brigjen Pol. Drs. Edi Swasono,  MM.,  di  GOR  Aji  Saka  secara  keseluruhan,  31.000  pengguna  di Provinsi  Lampung  sebanyak  30  persen  pelajar  tercatat  sebagai  pengguna narkoba,  di  samping  masyarakat  swasta  dan  juga  ASN  di  lingkungan Pemerintahan, artinya ada sekitar 2700 pelajar yang menggunakan narkoba di
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2587 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 405 – 416
Provinsi  Lampung". Bandar  narkoba  ini  mengemas  peredaran  barang haram tersebut dengan berbagai modus, seperti diedarkan dengan dijadikan permen, mereka  berusaha  membuat  dengan  segala  macam  bentuk  dan  varian  agar unsur narkoba ini bisa masuk ke dalam tubuh para pelajar ini," jelasnya. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  perlunya  peran  segala  lini  dan  lapisan masyarakat  contohnya  lingkungan  sekolah  dan  perguruan  tinggi  untuk membuat  tim  khusus  dalam  mengawasi  dan  melakukan  pendekatan  kepada siswa dan juga bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk membuat  agenda  rutin  sosialisasi  bahanya  penyalahgunaan  narkotika  dan obat-obatan terlarang.

## II. METODE PENELITIAN
Data primer adalah data utama yang diperoleh penulis secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, yakni anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional  (BNN)  Provinsi  Lampung  untuk  mendapatkan  data  yang diperlukan dalam penelitian. Adapun data sekunder dari kepustakaan terdiri dari :
a.    Bahan  Hukum  Primer  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  jo
Undang-Undang  Nomor  73  Tahun  1958  tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan  dalam  Tindakan  Kepolisian,  Peraturan  Kapolri  Nomor  8 Tahun  2009  tentang  Implementasi  Prinsip  dan  Standar  Hak  Asasi Manusia  dalam  Penyelenggaraan  Tugas  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2587 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 405 – 416
b.  Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan  hukum  yang  melengkapi  hukum  primer  dan  peraturan perundang-undangan  lain  yang  sesuai  dengan  masalah  dalam penelitian ini.
c.  Bahan  Hukum  Tersier  Bahan  hukum  tersier  dapat  bersumber  dari berbagai  bahan  seperti  teori/pendapat  para  ahli  dalam  berbagai literatur/buku  hukum,  dokumentasi,  media  masa,  kamus  hukum  dan sumber  dari  internet.  Sebagai  upaya  mengumpulkan  data  yang dibutuhkan  dalam  penelitian,  akan  menggunakan  dua  cara pengumpulan  data  yaitu,  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan. Analisis  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis kualitatif  dan  penarikan  kesimpulan  dilakukan  dengan  metode induktif,  yaitu  menguraikan  hal-hal  yang  bersifat  khusus  ke  hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.  Upaya  Aparat  Penegak  Hukum  Dalam  Menanggulangi  Tindak Pidana  Jaringan  Perdagangan  Narkotika  Dan  Obat-Obatan
Terlarang Di Kalangan Pelajar
Aparat  penegak  hukum  sebagai  sentral  penegakan  hukum  memiliki peran  yang  sangat  penting  sekaligus  peran  utama  di  dalam penanggulangan  tindak  pidana.  Keberhasilan  penanggulangan  tindak pidana  tergantung  dari  sejauh  mana  upaya  aparat  penegak  hukum  di dalam  melakukan  tugas  dan  fungsinya.  Untuk  kepolisian  dan  Badan Narkotika  Nasional  (BNN)    sendiri dalam  menangulangi  tindak  pidana penyalahgunaan  narkoba  di  kalangan  pelajar  telah  melakukan  berbagai upaya penanggulangan mulai dari upaya preventif atau pencegahan dan upaya represif atau penindakan secara tegas. Mulai dari upaya preventif dengan  melakukan  sosialisasi  tentang  bahayanya  penyalahgunaan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2587 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 405 – 416
narkotika  dan  obat-obatan  terlarang,  dan  juga  memberikan  informasi dan  pendekatan  kesadaran  hukum  tentang  sanksi  pidana  bagi  pengedar dan pemakai narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut. 1
Menurut Kepala Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika BNN Provinsi  LampungTotok  Lisdiarto,  S.I.K,  pihaknya  telah  melakukan berbagai upaya  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  peredaran narkotika di kalangan remaja 2 . Dimana pihaknya telah melakukan upaya penangkapan terhadap para pelaku pengedar dan pemakai narkotika dan obat-obatan  terlarang,  dan  juga  telah  melakukan  upaya  justice kolabolator  dengan  meminta  keterangan  secara  mendalam  kepada pelaku  pengedar  narkotika  di  kalangan  pelajar  untuk  mengungkap sindikat  penyalahgunaan  narkotika  di  kalangan  pelajar.  Menurut keterangan  beliau  bahkan  ada  sindikat  peredaran  narkotika  dan  obat- obatan terlarang yang dalam aksinya menggunakan media social seperti watsaap  untuk  melakukan  transaksi  dimana  di  dalam  aplikasi  tersebut dibuat  grup  yang  isinya  para  pelaku  sindikat  dan  konsumen  mereka. Semua  transaksi  dilakukan  di  grup  watsaap  tersebut  dan  berhasil  di ungkap  siapa  saja  yang  terlibat  melalui  upaya  justice  kolaborator tersebut.  Untuk  mendapatkan  keterangan  secara  mendalam  pihaknya terus  menangkap  para  pelaku  yang  terlibat  dan  dimintai  keterangan guna memberantas  secara  keseluruhan  sindikat pengedar narkotika dan obat-obatan  terlarang  tersebut.  Berdasarkan  upaya  tersebut  diharapkan dapat  mengurangi  bahkan  memberantas  secara  keseluruhan  sindikat pengedar  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang  yang  sangat  meresahkan dan merusak generasi muda penerus bangsa tersebut.
1 Dahlan,  2017, Problematika  Keadilan  Dalam  Penerapan  Pidana  Terhadap  Penyalah  Guna Narkotika , Deepublish, Sleman, hlm. 12 2 Hasil  Wawancara  dengan Kepala  Bidang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Narkotika  BNN  Provinsi LampungTotok  Lisdiarto,  S.I.K,  Kepala  BNN  Provinsi  Lampung  Brigjen  Pol.  Drs.  Edi  Swasono, MM.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2587 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 405 – 416
Ada beberapa upaya juga yang telah dilakukan dengan melakukan razia rutin  pada  tempat-tempat  hiburan  dan  didapati  ada  beberapa  remaja  di bawah umur yang membawa barang haram tersebut dan ada juga yang membawa  barang  haram  tersebut  untuk  diperjualbelikan.  Dimana tempat  hiburan  merupakan  target  utama  operasi  razia  dengan  tingkat kasus  yang  tinggi  dalam  penyalahgunaan  narkotika  dan  obat-obatan terlarang. Namun beberapa kali juga upaya razia itu tidak membuahkan hasil dikarenakan adanya kebocoran informasi.
Menurutnya tempat-tempat hiburan yang tidak adanya keamanan secara optimal  yang  mengakibatkan  ada  pengunjung  yang  membawa  bahkan menjual barang haram tersebut, termasuk adanya pengunjung  di bawah umur  yang  diperbolehkan  masuk.  Menurut  Menurut Kepala  Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika BNN Provinsi LampungTotok Lisdiarto,  S.I.K,  tempat-tempat  hiburan  resmi  yang  ada  izin  dari pemerintah  setempat  harusnya  menerapkan  kemanan  yang  efisien  dan optimal  dengan  pengunjung  yang  di  bawah  umur  tidak  diperbolehkan masuk  dengan  membawa  Kartu  Identitas.  Dan  penggeladahan  barang bawaan  kepada  pengunjung  sebelum  masuk  tempat  hiburan.  Dimana tempat  hiburan  harusnya  juga  diperketat  perizinnya  dengan  adanya ukuran kapasitas standar dan keamanan tertentu. 3
Akses  Media  Sosial  seperti  Watsaap  pun  harusnya  memiliki  tingkat keamanan  dengan  menerapkan  standar  pelacak  dan  kunci  keamanan terkait setiap kegiatan yang mencurigakan, ataupun identitas yang tidak sesuai/palsu. Dan saat ini pihak penyidik diberikan akses untuk meretas setiap  grup  yang  dicurigai  atau  pengguna  watsaap  yang  ada  kegiatan illegal  dan  melanggar  hukum  di  dalamnya.  Namun  tidak  terlepas  dari
3 Hasil  Wawancara  dengan Kepala  Bidang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Narkotika  BNN  Provinsi LampungTotok  Lisdiarto,  S.I.K,  Kepala  BNN  Provinsi  Lampung  Brigjen  Pol.  Drs.  Edi  Swasono, MM.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2587 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 405 – 416
koridor dan  tingkat  privasi  data  dengan meminta permohonan  izin  dari perusahaan  pengelola  watsaap  tersebut.  Berbagai  pihak  yang  terlibat haruslah  saling  berkoordinasi  dan  berintegrasi  dalam  menyelesaikan permasalahan  hukum  tindak  pidana  peredaran  narkotika  dan  obat- obatan  terlarang  tersebut.  Dengan  ada  sinergitas  para  pihak  terkait diharapkan  peredaran  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang  dapat diberantas  sampai  akar-akarnya  khususnya  bagi  pelajar  dan  generasi muda  penentu  masa  depan  bangsa.  Dan  juga  media  sosial  yang sebelumnya  dimaksudkan  untuk  hal-hal  yang  positif,  dan  semakin majunya  era  teknologi,  komunikasi,  dan  informasi  dapat  mendukung kemajuan  era  globalisasi  setiap  bangsa  menuju  bangsa  yang  maju  dan berkembang dalam berbagai sektor kehidupan.

## B.  Faktor  Penghambat  Penegakan  Hukum  Sindikat  Peredaran Narkotika dan Obat-Obat Terlarang
Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan pelajar yang semakin  meresahkan  memang  merupakan  permasalahan  hukum  yang perlu  perhatian  khusus  dari  berbagai  lapisan  mulai  dari  pemerintah, lembaga  pendidikan,  dan  masyarakat.  Berbagai  upaya  yang  dilakukan untuk menanggulangi kejahatan tersebut telah dilakukan namun kembali lagi  kesadaran  hukum  dan  kepedulian  masyarakat  yang  dapat  juga menentukan  keberhasilan  penegakan  hukum  terhadap  Tindak  Pidana Peredaran Narkotika dan Obat-Obatan terlarang tersebut. Sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Lawrence Meir Friedman  bahwa penegakan hukum  dipengaruhi  oleh  3  unsur  yakni  Struktur  Hukum,  Substansi Hukum,  dan  Budaya  Hukum.  Dimana  Struktur  Hukum  adalah  bentuk rumusan hukum itu sendiri, dan Substansi Hukum adalah para penegak hukum  yang  menjalankan  fungsi  hukum  tersebut,  dan  Budaya  Hukum yaitu  masyarakat  yang  melaksanakan  dan  merasakan  dampak  dari
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2587 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 405 – 416
adanya  hukum  tersebut.  Dimana  masing-masing  unsur  penegakan hukum  tersebut  haruslah  dapat  bersinkronisasi  dan  bersinergi  dalam menanggulangi  dan  memberantas  tindak  pidana  tersebut.  Dimana apabila  salah  satu  dari  unsure  tersebut  kurang  optimal  maka  tentunya penegakan hukum tersebut dapat kurang efisien dan opimal juga.
Salah  satu  penghambat  dalam  penanggulangan  peredaran  narkotika  di kalangan  pelajar  antara  lain  adalah  sulitnya  menggali  informasi  para pelaku dalam mengungkap dan mendapatkan informasi siapa saja yang terlibat di dalam jaringan sindikat peredaran narkotika tersebut. Dimana menurut  keterangan  penyidik  bahwa  masing-masing  anggota  sindikat tersebut  banyak  menyembunyikan  dan  menyimpan  informasi  yang disampaikan  dikarenakan  adanya  rasa  takut  akan  keamanan  dan keselamatan  dirinya  apabila  dia  mengungkap  siapa  saja  yang  terlibat dalam sindikat tersebut. Akan tetapi pihak penyidik banyak memberikan pengertian  kepada  pelaku  bahwa  lebih  penting  mengungkap  siapa  saja yang  terlibat  demi  tidak  menghambat  jalannya  proses  penyidikan,  dan apabila  pelaku  kurang  terbuka  dan  jujur  dalam  memberikan  informasi maka sanksi pidana yang diberikan dapat lebih maksimal karena kurang kooperatifnya  pelaku.  Jaminan  perlindungan  hukum  kepada  Justice Kolabolator  akan  diutamakan,  sehingga  pelaku  tidak  perlu  khawatir akan  keselamatan  dirinya.  Sindikat  peredaran  narkotika  yang terorganisir  dan  tertata  rapih  juga  mengakibatkan  agak  sulitnya membongkar  sindikat  tersebut  dikarenakan  banyaknya  pihak-pihak terkait  termasuk  kecurigaan  penyidik  ada  oknum  yang  melindungi  dan menutup rapih setiap pergerakan dari sindikat tersebut.
Faktor penghambat lain yaitu kurangnya kesadaran hukum para pelajar atau  anak  di  bawah  umur  terkait  hal  tersebut  dikarenakan  kurangnya pengetahuan hukum akan bahaya  dan dampak  buruk  dari penyalahgunaan  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang  tersebut  termasuk
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2587 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 405 – 416
sanksi  pidana  yang  akan  diterima  apabila  melakukan  tindak  pidana tersebut,  dan  hal  itu  tentunya  mungkin  harus  diantisipasi  oleh  aparat penegak  hukum  termasuk  kepolisian  dan  Badan  Narkotika  Nasional (BNN)    untuk  terus  melakukan  berbagai  upaya  pencegahan  seperti sosialisai ataupun even-even secara rutin tentang bahaya penyalahgunaan  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang  termasuk  sanksi pidana  yang  akan  diberikan,  kepada  tiap  pelajar  dan  anak  di  bawah umur dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan humanis, sehingga para  pelajar  akan  lebih  paham  akan  bahayanya  penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut.
Peran  lingkungan  masyarakat  dan  keluarga  juga  sangat  penting  dalam menanggulangi  hal  tersebut  dimana  didalam  lingkungan  masyarakat peran  aparatur  desa  juga  penting  di  dalam mengawasi  setiap  warganya apabila  ada  yang  mencurigakan  dan  diindikasi  mengedarkan  dan memakai narkotika dan obat-obatan terlarang dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian guna untuk ditindaklanjuti. Dan peran pemuda melalui Organisasi  Karang  Taruna  juga  dapat  menjadi  penting  dengan  banyak menyelenggarakan  kegiatan-kegiatan  positif  bagi  pera  pemuda  pemudi di  daerahnya.  Peran  kelaurga  pun  sangat  penting  dengan  memberikan penegrtian  dan  mendidik  setiapa  anaknya  untuk  menjauhi  perbuatan- perbuatan  yang  dapat  membahayakan  dirinya  sendirnya  khususnya bahayanya  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang,  dikarenakan  keluarga juga merupakan pendidikan awal dalam memenentukan kepribadian dan karakter dari anak.

## IV. PENUTUP
Untuk  kepolisian  dan  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  sendiri  dalam menangulangi  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkoba  di  kalangan  pelajar telah  melakukan  berbagai  upaya  penanggulangan  mulai  dari  upaya
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2587 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 405 – 416
preventif atau pencegahan dan upaya represif atau penindakan secara tegas. Mulai  dari  upaya  preventif  dengan  melakukan  sosialisasi  tentang bahayanya  penyalahgunaan  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang,  dan  juga memberikan  informasi  dan  pendekatan  kesadaran  hukum  tentang  sanksi pidana  bagi  pengedar  dan  pemakai  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang tersebut,  dan pihaknya  juga  telah  melakukan  berbagai upaya  dalam menanggulangi  tindak  pidana  peredaran  narkotika  di  kalangan  remaja dimana telah melakukan upaya penangkapan terhadap para pelaku pengedar dan pemakai narkotika dan obat-obatan terlarang, dan juga telah melakukan upaya  justice  kolabolator  dengan  meminta  keterangan  secara  mendalam kepada  pelaku  pengedar  narkotika  di  kalangan  pelajar  untuk  mengungkap sindikat penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.
Salah  satu  penghambat  dalam  penanggulangan  peredaran  narkotika  di kalangan pelajar antara lain adalah sulitnya menggali informasi para pelaku dalam  mengungkap  dan  mendapatkan  informasi  siapa  saja  yang  terlibat  di dalam  jaringan  sindikat  peredaran  narkotika  tersebut.  Dimana  menurut keterangan  penyidik  bahwa  masing-masing  anggota  sindikat  tersebut banyak  menyembunyikan  dan  menyimpan  informasi  yang  disampaikan dikarenakan  adanya  rasa  takut  akan  keamanan  dan  keselamatan  dirinya, namun  dalam  hal  ini  penyidik  terus  memberikan  pengertian  bahwasanya justice kolaborator diutamakan untuk perlindungan dan keselamatan diirnya oleh  penyidik.  Faktor  penghambat  lain  yaitu  kurangnya  kesadaran  hukum para  pelajar  atau  anak  di  bawah  umur  terkait  hal  tersebut  dikarenakan kurangnya  pengetahuan  hukum  akan  bahaya  dan  dampak  buruk  dari penyalahgunaan  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang,  termasuk  sanksi pidana yang akan diterima apabila melakukan tindak pidana tersebut.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2587 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 405 – 416

## DAFTAR PUSTAKA
Busroh, Freaddy, Firman dan Budianto, Azis, 2015 , Memerangi
Penyalahgunaan Narkoba , Cintya Press, Jakarta. Dahlan,  2017, Problematika  Keadilan  Dalam  Penerapan  Pidana  Terhadap Penyalah Guna Narkotika , Deepublish, Sleman.
Martono,  Harlina,  Lydia,  dan  Joewana,  Satya,  2006, Pencegahan  dan Penanggulangan  Penyalahgunaan  Narkoba  Berbasis  Sekolah ,  PT.
Balai Pustaka, Jakarta.
Moeleong, J, Lexy, 1999, Metode Penelitian Kualitatif , PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Sudarsono.  2012, Kenakalan Remaja . Rineka Cipta : Jakarta.