## PENGATURAN  PENYUSUNAN PROYEK PERUBAHAN (PROPER) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN (DIKLATPIM) (STUDI KASUS PENYUSUNAN PROPER DIKLATPIM III dan IV  DI DAERAH PROVINSI)
Arrangement Of Proper Changes In Education And Training Of Leadership (Diklatpim) (Case Study For Proper Development Of Diklatpim III and IV In The Province Area)

## Syahrin Daulay
Widyaiswara Ahli Utama
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Jalan Ade Irma Suryani Nasution Nomor 2 Palangka Raya
* email:
Syahrindaulay16@gmail.com

## Abstrak
Untuk  mencapai  tujuan  nasional  diperlukan  aparatur  sipil  negara  (ASN) profesional,  bebas  dari  intervensi  politik,  bersih  dari  praktik  korupsi,  kolusi dan  nepotisme  (KKN),    penyelenggara  pelayanan  publik,  perekat  dan pemersatu  bangsa.    Guna  mewujudkan  ASN  dengan  kompetensi  tersebut, salah  satu  upaya  yang  dilakukan    adalah  mengembangkan  kompetensi  PNS melalui  pendidikan  dan  pelatihan  kepemimpinan  (diklatpim).  Lembaga Administrasi  Negara  RI  (LAN  RI)  telah  mengeluarkan  pedoman penyelenggaraan  diklatpim  tingkat  IV  dan  tingkat    III  melalui    Peraturan Kepala  LAN  RI  (Perkalan)    masing-masing  Nomor  19  Tahun  2015    dan Nomor 20 Tahun 2015.
Peserta  diklatpim  harus  mampu    merancang  perubahan      isu  strategis nasional, daerah/wilayah sekaligus memimpin perubahan guna mencapai hasil signifikan.  Kompetensi  yang  dibangun    adalah    kepemimpinan  visioner  yang mampu  berkolaborasi  dengan  pemangku  kepentingan  strategis  untuk menangani  isu  strategis  nasional  guna  mencapai  tujuan  nasional  yang  efektif dan efisien.
Sampai    Juni  2018    jumlah  alumni    diklatpim    tingkat  IV    dan    tingkat  III Provinsi  Kalimantan  Tengah    mencapai  1.400  orang  dengan  total  proper sebanyak  1.400  buah.  Dari  jumlah  tersebut  yang  mendaftar  pada  Sinopadik dan  JIK  hanya  12  orang.  Minimnya  pendaftar    karena  para  alumni  sudah beralih  jabatan, proper tidak terakomodir  dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (PP) , tidak  masuk ranking 10 terbaik, serta tidak  menjawab. Kata Kunci:
Kepemimpinan pendidikan dan pelatihan proyek perubahan, PNS, dokumen perencanaan dan penganggaran.
Keywords : leadership educational and training project of change, civil servants, planning and budgetting document.

## Accepted September 2019

## Published
December  2019

## Abstract
In order to achieve national goals, it is required civil servant which are professional, free  from  political  intervention,  corruption,  collusion  and  nepotism,  functioned  as public services, adhesive and unifying nation. One of the efforts that must be made to realize such competencies,is civil servant must take part  leadership educational and training (diklatpim). National Institute for Public Administration of the Republic of Indonesia (NIPA) or LAN RI has releaseddiklatpim regulation level III and level IV through Regulation of The Head of NIPA RI Number 19 Year 2015 and Number 20 Year 2015 respectively.
Diklatpim  participants  must  be  able  to  design  the  change  of  strategic  issues    of national, regional, and at the same time  to lead the change in order to achieve significant  output.  The  competence  that  must  be  built  is  visioner  leadership  that able  to  cooperate  with  other  strategic  stakeholders  to  manage  those  national strategic  issues  to achieve national goals  effectively and efficiently.
Up to June 2018, the total  number of alumni of diklatpim both level IV and level III  in  Central  Kalimantan  Province    was  1,400  participants,  meaning  that  the number  of  the  project  of  change  (PoC)  also  was  1,400  projects.  However  the number  of  alumni  that  enrolled  to  participate    in  innovation  competition  after diklatpim(sinopadik) and Kalimantan Innovation Jamboree (JIK) 2018 was only 12 participants from the province. The reason for the small number of alumni to enroll in those competitions   amongst others were mutations, the selected issues were not accommodated in the planning and budgetting (PB) documents,  and  not in the best ten of the rank.
©  2019The  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya.  This is  Open Access article under  the  CC-BY-SA  License (http://creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/). DOI: https://doi.org/10.33084/anterior.v18i2.456 .

## I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Untuk mencapai
tujuan nasional sebagaimana  tertuang    pada  Alinea  ke-4 Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945) diperlukan  aparatur  sipil  negara  (ASN)  yang profesional,  bebas  dari  intervensi  politik,  bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu  menyelenggarakan  pelayanan  publik  bagi masyarakat  dan  berperan  sebagai  perekat  dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  Tujuan  nasional    sebagaimana  diamanatkan dalam  Pembukaan  UUD  1945    adalah  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial.
Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut diperlukan  Pegawai  ASN  yang  diserahi  tanggung jawab  melaksanakan  tugas  pelayanan  publik,  tugas pemerintahan  dan  tugas  pemerintahan  tertentu. Untuk  melaksanakan  tugas-tugas  tersebut  Pegawai ASN  harus  memiliki  profesi  dan  manajemen  ASN yang  didasarkan  pada  sistem  merit.  Sistem  merit adalah perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan  kinerja  yang  dipersyaratkan  oleh  jabatan dengan  kualifikasi,  kompetensi  dan  kinerja  yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan dilaksanakan  secara  terbuka  sejalan  dengan  tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
Melihat  luasnya  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan panjangnya rentang kendali  dalam  pemberian  pelayanan  publik  maka salah satu upaya dan strategi agar pelayanan publik berjalan  efektif  dan  efisien  dalam  sistem  NKRI adalah  pemberian  tugas  dan  wewenang  kepada
pemerintahan  daerah  sebagaimana  diamanatkan dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU  PD).  Dalam UU  PD  tersebut  daerah  diberikan  kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.  Dengan  pemberian  kewenangan tersebut  diharapkan  pelayanan  publik  di  daerah akan  meningkat  secara  signifikan  yakni  lebih responsif, lebih partisipatoris, lebih transparan dan lebih  akuntabel.  Namun  kenyataannya    pelayanan publik  dimaksud  belum  berjalan  sebagaimana mestinya. Hal tersebut  umumnya akibat kurangnya kompetensi  birokrat  penyelenggara  pelayanan publik  sebagaimana  yang  diharapkan  (Silalahi  dan Wirman, 2015).

## II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori

## 2.1.1 Pelayanan Publik
Pemerintah  milik  masyarakat  akan  tercipta jika  pemerintah  dapat  mendefinisikan  ulang  tugas dan  fungsi  mereka.  Patut  diduga  bahwa  banyak pemerintah  yang  dalam  hal  ini  para  birokrat  tidak memahami  secara  pasti  atau  setidaknya  tidak mengerti  filosofi  pelayanan  yang  akan  diberikan sehingga  pelayanan  publik  yang  dimimpikan  oleh masyarakat jauh dari kenyataan  yang mereka alami.
Untuk  menelaah  pelayanan  publik  secara konseptual,  perlu  dibahas  pengertian  kata  demi kata. Menurut  Kotler  dalam  Sampara  Lukman seperti  disadur  oleh  Juniarto  dan  Sidik  2017, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan  dalam  suatu  kumpulan  atau kesatuan,  dan  menawarkan  kepuasan  meskipun hasilnya  tidak  terikat  pada  suatu  produk  secara fisik.  Selanjutnya  menurut  Sampara  seperti  disitir oleh  Juniarto  dan  Sidik  2017,  pelayanan  adalah suatu  kegiatan  atau  urutan  kegiatan  yang  terjadi dalam    interaksi  langsung  antar  seseorang  dengan
Syahrin  Daulay.2019. Pengaturan    Penyusunan  Proyek  Perubahan  (Proper)  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kepemimpinan (Diklatpim) (Studi Kasus Penyusunan Proper Diklatpim III Dan IV  di Daerah Provinsi)
orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan  pelanggan.  Sementara  dalam  Kamus Bahasa  Indonesia    dijelaskan  pelayanan  adalah  hal, cara, atau hasil pekerjaan yang melayani. Sedangkan melayani  adalah  menyuguhi  (orang)  dengan makanan  atau  minuman;  menyediakan  keperluan orang; menyajikan; menerima; menggunakan.
Sementara  itu  kata  publik  berasal  dari bahasa  Inggris Public yang  berarti  umum, masyarakat,  negara.  Kata  publik  sebenarnya  sudah diterima manjadi bahasa Indonesia baku, pengertiannya  adalah  orang  banyak.  Sementara  itu Inu  Kencana  dalam  Juniarto  dan  Sidik  (2017) mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki  kebersamaan  berpikir,  perasaan,  harapan, sikap,  dan  tindakan  yang  benar  dan  baik berdasarkan  nilai-nilai  norma  yang  ada.  Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap sejumlah  manusia  yang  memiliki  kegiatan  yang menguntungkan  dalam  suatu  kumpulan  atau kesatuan,  dan  menawarkan  kepuasan  meskipun hasilnya  tidak  terkait  pada  suatu  produk  secara fisik.
Sementara  itu  Juniarto  dan  Sidik  (2017) sendiri  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  dengan pelayanan  publik  adalah  pelayanan  yang  diberikan oleh  pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara terhadap  masyarakat    guna  memenuhi  kebutuhan dari  masyarakat  itu  sendiri  dan  memiliki  tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara  itu  menurut  Ketetapan  Menteri Perdayagunaan
Aparatur
Negara
No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala  kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai  upaya memenuhi kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.  Untuk  lebih  jelas,  pelayanan  publik  ini dibagi dalam kelompok-kelompok:
a. Kelompok  Pelayanan  Administratif,  yaitu pelayanan  yang  menghasilkan  berbagai  bentuk dokumen  resmi  yang  dibutuhkan  oleh  publik, misalnya  status  kewarganegaraan,  sertifikat kompetensi,  kepemilikan  atau  penguasaan terhadap  suatu  barang  dan  sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk    (KTP),    Akte  Pernikahan,  Akte Kelahiran,  Akte  Kematian,  Buku  Pemilik Kendaraan  Bermotor  (BPKB)  Surat  Izin Mengemudi  (SIM),  Surat  Tanda  Nomor Kendaraan  Bermotor  (STNK),  Izin  Mendirikan Bangunan
(IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya;
b. Kelompok  pelayanan  barang,  yaitu  pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang  digunakan  oleh  publik,  misalnya  jaringan telepon,  penyediaan  tenaga  listrik,  air  bersih dan sebagainya;
c. Kelompok pelayanan jasa,  yaitu pelayanan yang menghasilkan  berbagai  bentuk  jasa  yang dibutuhkan  oleh  publik,  misalnya  pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya.
Dengan  demikian  pelayanan  publik  adalah pemenuhan  keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat oleh  penyelenggara  negara,  dalam  hal  ini  negara didirikan  oleh  publik  (masyarakat)  tentu  saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Pada  hakikatnya  negara dalam hal ini pemerintah  (birokrat) haruslah dapat memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Kebutuhan  ini harus  dipahami  bukanlah  kebutuhan  secara individual  akan  tetapi  berbagai  kebutuhan  yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.
Secara teoritis, tujuan dari pelayanan publik pada  dasarnya  adalah  memuaskan  masyarakat. Untuk  mencapai  kepuasan  itu  dituntut  kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:
a. Transparansi,  yakni  pelayanan  yang  bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak  yang  membutuhkan  serta  disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
b. Akuntabilitas,  yakni  pelayanan  yang  dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
d. Partisipatif,  yakni  pelayanan  yang  dapat mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  dengan memperhatikan  aspirasi,  kebutuhan  dan harapan masyarakat;
e. Kesamaan hak, pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku,  ras,  agama,  golongan,  status  sosial,  dan lain-lain.
f. Keseimbangan  hak  dan  kewajiban,  yakni pelayanan  yang  mempertimbangkan  aspek keadilan  antara  pemberi  dan  penerima pelayanan publik.
2.1.2 Perencanaan dan Penganggaran

## Pemerintahan Daerah Provinsi
Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun
2004  Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional  (UU  SPPN)  disebutkan  bahwa  SPPN adalah  satu  kesatuan  tata  cara  perencanaan pembangunan    nasional  untuk  menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah  dan  tahunan  yang  dilaksanakan  unsur penyelenggara  pemerintahan  di  pusat  dan  daerah
dengan  melibatkan  masyarakat.Seterusnya  dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah (UU PD) khususnya Bagian Kedua Perencanaan Pembangunan Daerah disebutkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  sesuai kewenangannya  menyusun  rencana  pembangunan daerah  sebagai  satu  kesatuan  dalam  SPPN,  yang dikordinasikan,  disinerjikan  dan  diharmonisasikan oleh Perangkat  Daerah terkait dengan pendekatan politis,  teknokratik,  partisipatif,  bawah-atas  dan atas-bawah.
Dokumen    perencanaan  pembangunan daerah  terdiri  dari  RPJPD,  RPJMD  dan  RKPD. RPJPD disusun dengan berpedoman kepada RPJPN dan  tata  ruang  wilayah.    RPJMD  disusun  dengan berpedoman  kepada  RPJPD  dan  RPJMN.  RKPD merupakan  penjabaran  dari  RPJMD  yang  memuat rencana  kerangka  ekonomi  daerah,  prioritas pembangunan  daerah  serta  rencana  kerja  dan pedanaan  untuk  jangka  waktu  satu  tahun  yang disusun  dengan  berpedoman  kepada  RKP  dan program  strategis  nasional    yang  ditetapkan pemerintah pusat.
Terdapat  lima  pendekatan  dalam  seluruh rangkaian  proses  perencanaan  dalam    Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  sebagaimana diamanatkan    Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2004    yakni  pendekatan:    politik,  teknokratik, partisipatif, atas bawah (top-down), dan bawah atas (bottom-up).  Pendekatan  politik  memandang bahwa  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  adalah tahap awal dari proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan/dijanjikan oleh masing-masing pasangan  calon  (paslon)  kepala  daerah.  Dalam pandangan  seorang  perencana,  Pilkada  pada dasarnya  adalah  proses  pemilihan/penentuan “RPJMD”.  Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda
Syahrin  Daulay.2019. Pengaturan    Penyusunan  Proyek  Perubahan  (Proper)  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kepemimpinan (Diklatpim) (Studi Kasus Penyusunan Proper Diklatpim III Dan IV  di Daerah Provinsi)
pembangunan  yang  ditawarkan/dijanjikan  paslon kepala  daerah  pada  saat  kampanye  ke  dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD).
RPJMD  merupakan penjabaran dari visi, dan program  kepala  daerah  yang  memuat  tujuan, sasaran,  strategi,  arah  kebijakan,  Pembangunan Daerah,  dan  Keuangan  Daerah,  serta  program Perangkat  Daerah  dan  Lintas  Perangkat  Daerah yang  disertai  dengan  kerangka  pendanaan  bersifat indikatif  untuk  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  yang disusun  dengan  berpedoman  pada  RPJPD  dan RPJMN.    Sedangkan  RPJPD  merupakan  penjabaran dari  visi,  misi,  arah  kebijakan,  dan  sasaran  pokok pembangunan  daerah  jangka  panjang  untuk  20 tahun  yang  disusun  dengan  berpedoman  kepada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Dari  kaca  mata  perencanaan,  ada  3 dokumen penting dan strategis dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah    yang merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan  satu  sama  lain  yang  sering disebutdokumen  3 serangkai ( three in one ) yakni:
RPJMD,  RTRWP  dan  OPD.  RPJMD  merupakan kumpulan  program  kegiatan  disertai  pendanaan yang  bersifat  indikatif  yang  akan  dilaksanakan dalam  kurun  waktu  lima  tahun  mulai  tahun pertama,  kedua  dan  seterusnya,  sesuai  masa jabatan  kepala  daerah.  Sedangkan  dokumen RTRWP  merupakan  arahan    lokasi  dari  seluruh rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai  periode  perencanaan    yakni  5  tahun sebagaimana  tertuang  dalam  RPJMD.  Adapun OPD  adalah  organisasi  perangkat  daerah  yang akan  merencanakan,  melaksanakan,  memonitor, mengevaluasi  kedua  dokumen  perencanaan lainnya yakni RPJMD dan RTRWP.
RKPD  merupakan  penjabaran  dari  RPJMD yang memuat rencana kerangka ekonomi daerah, prioritas  pembangunan  daerah,  serta  rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun  yang  disusun  dengan  berpedoman  pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program strategis nasional  yang  ditetapkan  oleh  Pemeritah  Pusat 1 . Dengan  demikian  ada  5  dokumen  RKPD  yakni RKPD  tahun  1,  tahun  2,tahun  3,  tahun  4  dan tahun ke-5.
Rencana  strategis  (Renstra)  Perangkat
Daerah  memuat  tujuan,  sasaran,  program,  dan kegiatan pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Urusan  Pemerintahan  Wajib  dan/  atau  Urusan Pemerintahan  Pilihan  sesuai  dengan  tugas  dan fungsi  setiap  Perangkat  Daerah  untuk  periode  5 tahun,  yang  disusun  berpedoman  kepada  RPJMD dan  bersifat  indikatif.  Rencana  kerja  (Renja) Perangkat  Daerah    memuat  program,  kegiatan, lokasi,  dan  kelompok  sasaran  yang  disertai indikator    kinerja  dan  pendanaan  sesuai  dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat  Daerah untuk periode  satu  tahun,  yang  disusun  berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
Rencana strategis (Renstra) eselon III adalah dokumen  perencanaan  unit  eselon  III  yang merupakan  penjabaran  dari  Renstra  Perangkat Daerah  yang  memuat  tujuan,  sasaran,  program, dan  kegiatan  pembangunan  dalam  rangka Pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  Wajib  dan/ atau  Urusan  Pemerintahan  Pilihan  sesuai  dengan tugas  dan  fungsi  setiap  unit  eselon  III  untuk periode  5  tahun,  yang  disusun  berpedoman kepada  Renstra  Perangkat  Daerah    dan  bersifat indikatif.  Rencana  kerja  (Renja)  Unit  eselon  III memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran  yang  disertai  indikator    kinerja  dan pendanaan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  setiap Unit  Eselon  III  untuk  periode  satu  tahun,  yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Unit Eselon III yang bersangkutan dan Renja Perangkat Daerah.
Seterusnya  dokumen  penganggaran  terdiri dari  KUA  dan  PPAS  serta  APBD.  Kebijakan umum  APBD    disingkat  KUA  adalah  dokumen yang  memuat  kebijakan  bidang  pendapatan, belanja  dan  pembiayaan  serta  asumsi  yang mendasarinya  untuk  periode  1  (satu)  tahun. Sedangkan    prioritas  dan  plafon  anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program  prioritas  dan  patokan  batas  maksimal anggaran  yang  diberikan  kepada  Perangkat Daerah  untuk  setiap  program  sebagai  acuan dalam  penyusunan  rencana  kerja  dan  anggaran Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah(RKA  SKPD). Selanjutnya    anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah  yang  selanjutnya  disingkat  APBD  adalah rencna keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## 2.1.3 Hubungan Pusat dan Daerah
Pasal  1  UUD  1945  menyatakan  bahwa Negara  Indonesia  adalah  negara  kesatuan berbentuk  adalah  republik.  Konsekuensi  logisnya adalah  bahwa  yang  pertama  kali  dibentuk pemerintah  nasional  dan  pemerintah  nasional itulah  yang  membentuk  pemerintahan  daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian  Pasal  18  ayat  (2)  dan  ayat  (5)  UUD 1945  menyatakan  bahwa  pemerintahan  daerah berwenang  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas  pembantuan  dan  diberikan  otonomi  yang seluas-luasnya.
Pemberian  otonomi  seluas-luasnya  kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luasdalam  lingkungan  strategis  global,  daerah diharapkan  mampu  meningkatkan  daya  saing dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,
pemerataan,  keadilan,  serta  potensi  dan keanekaragaman  daerah  dalam  sistem  NKRI. Pemberian  otonomi  yang  seluas-luasnya  kepada daerah  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  negara kesatuan.  Dalam  negara  kesatuan  kedaulatan hanya ada ditangan pemerintah nasional dan tidak ada  kedaulatan  pada  daerah.  Artinya  seluas apapun  otonomi  yang  diberikan  kepada  daerah tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan  daerah  tetap  berada  di  tangan pemerintah  pusat.  Untuk  itu  pemerintahan daerah  pada  sistem  NKRI  merupakan  satu kesatuan  dengan  pemerintah  nasional.  Kebijakan yang  dibuat  dan  dilaksanakan  oleh  pemerintahan daerah  merupakan  bagian  integral  dari  kebijakan nasional.
Berdasarkan  Pasal  19  Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah,  urusan  pemerintahan  daerah  wajib  yang berkaitan  dengan  pelayanan  dasar  berjumlah  6 urusan. Sedangkan yang tidak berhubugan dengan pelayanan  dasar  berjumlah18  urusan.  Selanjutnya urusan  pemerintahan pilihan berjumlah 8 urusan.
2.2 Kerangka Konsepsi
a. Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah yang  selanjutnya  disingkat  RPJPD  adalah Dokumen  Perencanaan  Daerah  untuk  periode 20 (dua puluh) tahun.
b. Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  RPJMD adalah  Dokumen  Perencanaan  Daerah  untuk periode  5  (lima)  tahun  terhitung  sejak  dilantik sampai  dengan  berahirnya  masa  jabatan  Kepala Daerah.
c. Rencana  Pembangunan  Tahun  Daerah  yang selanjutnya  disebut  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah    selanjutnya  disingkat  RKPD  adalah Dokumen  Perencanaan  Daerah  untuk  periode 1 (satu) tahun.
d. Rencana  Strategis  Perangkat  Daerah  yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah  adalah    Dokumen  Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
e. Rencana  Kerja  Perangkat  Daerah  yang selanjutnya  disingkat  Renja  Perangkat  Daerah adalah  Dokumen  Perencanaan  Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  yang selanjutnya  disingkat  APBD  adalah  rencna keuangan  tahunan  daerah  yang  ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
g. Kebijakan  Umum  APBD  yang  selanjutnya disingkat  KUA  adalah  dokumen  yang  memuat kebijakan  bidang  pendapatan,  belanja  dan pembiayaan  serta  asumsi  yang  mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
h. Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  Sementara  yang selanjutnya  disingkat  PPAS  adalah  program prioritas  dan  patokan  batas  maksimal  anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
i. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara  kinerja  pembangunan  yang  dicapai  saat ini  dengan  yang  direncanakan  dan  kesenjangan antara  apa  yang  ingin  dicapai  dimasa  datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
j. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan bagi Daerah dengan karakteristik  bersifat  penting,  mendasar, mendesak,  berjangka  menengah/  panjang,  dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan  Daerah  di  masa  yang  akan datang.
k. Visi  adalah  rumusan  umum  mengenai  keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
l. Misi  adalah  rumusan  umum  mengenai  upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
m. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau  dihasilkan  dalam  jangka  waktu  5  (lima) tahunan.
n. Sasaran  adalah  rumusan  kondisi  yang menggambarkan  tercapainya  tujuan,  berupa hasil  pembangunan  Daerah/Perangkat  Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
o. Strategi  adalah  langkah  berisikan  program- program  sebagai  prioritas  pembangunan Daerah/Perangkat  Daerah  untuk  mencapai sasaran.

## III. ANALISIS
3.1.Pengaturan Penyusunan Proper
Diklatpim  Bagi  Pejabat  Pemerintahan Daerah Provinsi Saat Ini
Guna  mewujudkan  pejabat  ASN  dengan kompetensi  sebagaimana  disebutkan  di  atas, diperlukan  penyelenggaraan  diklatpim  tingkat  III yanginovatif,  yaitu  diklat  yang  memungkinkan peserta mampu menerapkan kompetensi yang telah dimilikinya.  Dalam  penyelenggaraan  Diklatpim Tingkat  III  seperti  ini,  peserta  dituntut  untuk menunjukkan  kinerjanya  dalam  merancang  suatu perubahan  yang  terkait  dengan  arah  kebijakan sektor,  wilayah,  dan  isu  strategis  nasional,  serta daerah/wilayah dan sekaligus  memimpin perubahan tersebut  hingga  menimbulkan  hasil  yang  signifikan. Kemampuan  memimpin  perubahan  inilah  yang kemudian  menjadi  tolok  ukur  dalam  menentukan keberhasilan peserta tersebut dalam penyelenggaraan  Diklatpim  Tingkat  III.  Dengan demikian,  Diklatpim  Tingkat  III  diharapkan  dapat menghasilkan  alumni  yang  tidak  hanyamemiliki kompetensi,  tetapi  sekaligus  juga  mampu
menunjukkan kinerjanyadalam memimpin perubahan.
Dalam  Perkalan  Nomor  19  Tahun  2015 tersebut  juga  ditegaskan  bahwa  kompetensi  yang dibangun  pada  Diklatpim  Tingkat  III  adalah kompetensi kepemimpinan visioner yaitu kemampuan  berkolaborasi  dengan  pemangku kepentingan strategis untuk  menangani isu nasional strategis,  dan  memimpin  peningkatan  kinerja instansinya  melalui  penetapan  visi  atau  arah kebijakan  yang  tepat,  yang  diindikasikan  dengan kemampuan antara lain:
a. melakukan  kolaborasi  secara  internal  dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi ke arah pencapaian tujuan pembangunan nasional dan visi instansinya;
b. melakukan  inovasi  sesuai  bidang  tugasnya  guna penetapan arah kebijakan yang lebih efektif dan efisien; dan sebagainya.
Untuk  mampu  mencapai  kompetensi seperti diutarakan di atas, dalam Perkalan dimaksud telah  disusun    struktur  kurikulum  Diklatpim Tingkat  3    yang  terdiri  dari  5  (lima)    agenda pembelajaran yakni:  penguasaan diri ( self mastery ), diagnosa  perubahan  ( diagnostic  reading ),    inovasi, tim efektif dan proyek perubahan. Adapun tahapan pembelajaran  berikut  agenda  dan  mata  diklatnya sebagai berikut:
1. Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan. Pada  tahap  ini  peserta  diarahkan  untuk menentukan  area  perubahan  pada  program yang  berkaitan  dengan  tugas  dan  fungsi  unit peserta.  Tahap  ini  terdiri  dari  4  agenda pembelajaran  dengan  sejumlah  mata  diklat yakni:
a. Agenda  inovasi  dengan  mata  diklat  Inovasi khususnya materi Konsepsi Inovasi.
b. Agenda  penguasaan  diri  dengan  mata  Diklat Wawasan Kebangsaan dan Integritas.
c. Agenda  Pembelajaran  Diagnosa  Perubahan yang  terdiri  dari    mata  Diklat:  Isu  Strategis dan Diagnostic Reading .
d. Agenda  Proyek  Perubahan  terdiri  dari  mata Diklat:  Proyek  Perubahan  khususnya  materi
Konsepsi Proyek Perubahan dan
Pembimbingan ( coaching ).
Produk pembelajaran pada tahap ini adalah identifikasi    individu  terhadap  program  yang berkaitan  dengan  tugas  dan  fungsi  unit  yang bermasalah.
2. Tahap Membangun  Komitmen Bersama.
Pada  tahap  ini  peserta  diarahkan  untuk membangun  komitmen  bersama  dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk melaksanakan  perubahan  terkait  dengan program  yang  berhubungan    dengan  tugas  dan fungsi  unit.  Agenda  pembelajaran  dalam  tahap ini  adalah  Proyek  Perubahan  dengan  mata Diklat  Pembimbingan  ( coaching dan mentoring ) dan konseling.Produk pembelajaran dalam tahap ini adalah komitmen bersama dengan pemangku untuk melakukan perubahan pada program yang berkaitan  dengan  tugas  dan  fungsi  unit  yang bermasalah.
3. Tahap  Merancang  Perubahan  dan  Membangun Tim.
Pada  tahap  ini  peserta  diarahkan  untuk menyusun  rancangan  Proyek  Perubahan  yang inovatif  dan  cara  membangun  tim  yang  efektif untuk  melaksanakan  perubahan  terkait  dengan program  yang  berhbnga  tugas  dan  fungsi  unit. Tahap  ini  terdiri  dari  3  agenda  pembelajaran dengan uraian mata Diklat sebagai berikut:
a. Agenda  Inovasi  dengan  mata  Diklat  Inovasi: strategi  inovasi,  budaya  kerja  dalam  efektifitas kepemimpinan  dan Benchmarking ke Best Practise.
b. Agenda  Tim  Efektif  dengan  mata  Diklat: Membangun Tim Efektif dan Jejaring Kerja.
Syahrin  Daulay.2019. Pengaturan    Penyusunan  Proyek  Perubahan  (Proper)  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kepemimpinan (Diklatpim) (Studi Kasus Penyusunan Proper Diklatpim III Dan IV  di Daerah Provinsi)
c. Agenda Proyek Perubahan dengan mata Diklat:
Merancang  Proyek  Perubahan,  Presentasi Rancangan Proyek Perubahan, dan
Implementasi Proyek Perubahan.
Produk  pembelajaran  dalam  tahap  ini  adalah rancangan    proyek  perubahan  dan  pemetaan potensi    pemangku  kepentingan  terkait  untuk melakukan perubahan pada pada  program yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unit.
4. Tahap Laboratorium Kepemimpinan. Pada  tahap  ini  peserta  diarahkan  untuk mengimplementasikan    proyek    sesuai  dengan program  yang  berhubungan  tugas  dan  fungsi unit  yang  melibatkan  pemangku  kepentingan sesuai  dengan milestone yang  disusun.  Agenda pembelajaran  dalam  tahap  ini  adalah  proyek perubahan  dengan  mata  Diklat    Pembimbingan ( coaching dan mentoring ) dan Konseling.
Produk  pembelajaran  dalam  tahap  ini  adalah Implementasi    Proyek  Perubahan  sesuai dengan  program  yang  berhubungan  dengan tugas  dan  fungsi  unit.  Implementasi  Proyek Perubahan  berdasarkan milestone dengan melibatkan  pemangku  kepentingan  disertai dengan  bukti-bukti  berupa  notulen/transkrip tertulis/audio/visual,  foto,  daftar  hadir,  dan sebagainya.
5. Tahap evaluasi Tahap  pembelajaran  ini  mengarahkan peserta    untuk  menyajikan    Proyek  Perubahan yang dihasilkan sesuai  dengan milestone disertai dengan  bukti-bukti  berupa  notulen/transkrip tertulis/audio/visual,  foto,  daftar  hadir,  dan sebagainya.  Agenda  pembelajaran  dalam  tahap ini  adalah  Proyek  Perubahan  dengan  mata Diklat sebagai berikut:
a. Pembimbingan;
b. Evaluasi laboratorium kepemimpinan; dan
c. Evaluasi Kepemimpinan Peserta
Produk  pembelajaran  dalam  tahap  ini adalah implementasi sesuai dengan program yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unit berdasarkan milestone serta sudah dievaluasi dan didesiminasikan kepada peserta lain.
3.2.Implementasi Penyusunan Proyek

## Perubahan    Diklatpim  Bagi  Pejabat
Pemerintah Daerah Provinsi
a.  Jadwal  pelaksanaan  diklatpim  dan  agenda penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran  (PP)  pada  penyelenggaraan pemerintahan daerah
1). Jadwal pelaksanaan  diklatpim disusun sesuai kebutuhan  berdasarkan  perencanaan    yang dibuat oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  (BPSDM)  Provinsi  Kalimantan  Tengah. Untuk tahun 2018 jadwal diklatpim baik tingkat III  maupun  tingkat  IV      telah  disusun  dimana diklatpim  III  terdiri  dari  4  angkatan  yakni angkatan  XIII  dan  XIV  dari    tanggal  22  Maret sampai  dengan  29  Juni  2018,  dan  angkatan  XV dan  XVI  dari  tanggal  14  September  sampai dengan  15  Desember  2018.  Sedangkan  untuk diklatpim  IV  meliputi  7  angkatan  yang dilaksanakan  dari  tanggal  22  Maret  s.d Desember 2018.
2). Agenda Penyusunan Dokumen Perencanaan dan  Penganggaran  (PP)  Pemerintahan  Daerah Provinsi
Memgingat  penting  dan  strategisnya  dokumen prencanaan  dan  penggaran  (PP)  dan  umumnya selama  ini  Pemerintahan  Daerah  baik  provinsi maupun kabupaten/kota sering mengalami keterlambatan dalam Penetapan dan pengesahannya  yang  berakibat  pada  terlambatnya agenda pembangunan dan tidak tercapainya target- target  indikator  kinerja  sesuai  amanat  RPJMD, maka    telah  diatur  jadwal  mulai  dari  penyusunan,
pembahasan    dan  pengesahan  berbagai  dokumen PP  dimaksud.  Pengaturan  tersebut  tertuang  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan  antara lain: UU Nomor 25 Tahun 2004Tentang SPPN, UU Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah,  UU  Nomor  17  Tahun  2003Tentang Keuangan  Negara,  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2004  Tentang  Perbendaharaan  Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Keuangan Daerah, Permendagri RI Nomor 86  Tahun  2017  dan  lain  sebagainya.  Dalam pengaturan  tersebut  juga  ditegaskan  sanksi  bagi pihak  yang    gagal  melaksanakan    tugasnya  yang menyebabkan  gagal  dan  terlambatnya  penetapan dokumen PP.
Berikut disampaikan arahan jadwal penyusunan  dan  pengesahan/penetapan  berbagai dokumen  PP  pada  penyelenggaraan  pemerintahan daerah berikut sanksinya.
Peraturan  daerah  (Perda)  Tentang  RPJPD dan  Perda  Tentang  RPJMD  harus  disusun  dan ditetapkan  masing-masing  paling  lambat  6  bulan setelah  kepala  daerah  dilantik  dan  apabila terlambat  akan  dikenakan  sanksi  administratif berupa  tidak  dibayarkan  hak-hak  keuangan masing-masing selama 3 bulan. Sedangkan apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD  untuk  Tahun  N  paling  lambat  Tanggal  31 Mei Tahun N-1, akan dikenai sanksi berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan selama 3 bulan.
Selain  itu  juga  telah  diatur  jadwal penyusunan  APBD  mulai  dari  penyusunan Raperda sampai dengan pengesahan Perda APBD. Kepala  Daerah  wajib  mengajukan  Raperda tentang  APBD  disertai  dokumen  pendukungnya paling  lambat  minggu  pertama  Oktober  tahun berjalan.  Bagi  kepala  daerah  yang  tidak mengajukan  Raperda  dimaksud    secara  tepat
waktu  dikenai  sanksi  administratif  berupa  tidak dibayarkan  hak-hak  keuangan  selama  6  bulan. Sedangkan  apabila  Kepala  Daerah  dan  DPRD tidak menyetujui bersama Raperda tentang APBD paling  lambat  tanggal  30  November  tahun berjalan  akan  dikenai  sanksi  administratif  berupa tidak  dibayarkan  hak-hak  keuangan  selama  6 bulan
PD  menyusun  Renstra  berpedoman  kepada RPJMD  yang  memuat  tujuan,  sasaran,  program dan  kegiatan  pembangunan  dalam  rangka pelaksanaan  urusan  wajib  dan  atau  urusan pemerintahan  pilihan  sesuai  tupoksi  PD. Pencapaian  sasaran,  program,  dan  kegiatan pembangunan  dalam  Renstra  PD  dilaksanakan dengan  pencapaian  sasaran,  program,  dan kegiatan  pembangunan  yang  ditetapkan  dalam Renstra  Kementerian/Lembaga.  Renstra  PD ditetapkan  dengan  Perkada  setelah  RPJMD ditetapkan.  Renstra  PD  dirumuskan  ke  dalam rencana  kerja  PD  dan  digunakan  sebagai  bahan penyusunan  RKPD.  Renstra  PD  memuat program,  kegiatan,  lokasi,  dan  kelompok  sasaran yang  disertai  indikator  kinerja  dan  pendanaan sesuai  dengan  tupoksi  setiap  PD.  Renstra  PD ditetapkan  dengan  Perkada  setelah  RKPD ditetapkan.
RKPD  untuk  tahun  N  harus  ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) paling lambat tanggal 31 Mei tahun N-1. Demikian pula KUA  dan  PPAS  tahun  N  harus  disepakati  oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD melalui Nota Kesepakatan  Bersama  paling  lambat  tanggal  31 Juli  tahun  N-1.  Maknanya  adalah  bahwa  paling lambat tanggal 31 Juli tahun N-1 seluruh program dan  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  pada  tahun N  harus  diakomodir  di  internal  Pemerintah Provinsi  dan  disepakati  oleh  Kepala  Daerah  dan Pimpinan DPRD.
Syahrin  Daulay.2019. Pengaturan    Penyusunan  Proyek  Perubahan  (Proper)  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kepemimpinan (Diklatpim) (Studi Kasus Penyusunan Proper Diklatpim III Dan IV  di Daerah Provinsi)
Mencermati  jadwal        Pemerintah    Provinsi Kalimantan Tengah tentang pelaksanaan diklatpim tahun  2018    seperti  diuraikan  di  atas,  dapat dijelaskan  bahwa  mengingat  RKPD  Tahun  2019 sudah ditetapkan pada Tanggal 31 Mei 2018 maka seluruh  proyek  perubahan  yang  dihasilkan    oleh semua  angkatan  diklatpim  tingkat  III  dan  tingkat IV  tidak  dapat  diakomodir  pada  dokumen  PP tahun  2019.  Sesuai  ketentuan,  seluruh  rencana kegiatan termasuk proper yang akan dilaksanakan pada  tahun  2019  di  pemerintahan  daerah  harus sudah  dibahas  pada  musrenbang  RKPD  yang dilaksanakan pada sekitar bulan Maret-April 2018 serta  kegiatan  dimaksud  harus  sudah  disepakati oleh TAPD paling lambat pada 31 Mei 2018 pada saat ditetapkannya RKPD 2019 melalui Peraturan Gubernur. Dengan demikian seluruh proper hasil diklatpim  tahun  2018  paling  cepat  bisa diimplementasikan pada tahun 2020.
b.  Adanya time  leg antara  pelaksanaan  diklatpim dengan implementasi proper di instansi
Mengingat  adanya  jeda  waktu time  leg yang cukup  lama  antara  pelaksanaan  diklatpim  dan implementasi  proper  maka  akan  timbul beberapa permsalahan anatara lain:
1) Pergeseran isu strategis
Penulis berharap seluruh pejabat eselon III dan pejabat  eselon  IV  telah  menyusun  renstra masing-masing.  Dengan  demikian  isu  strategis yang  dipilih untuk ditangani pada proper dalam pelaksanaan  diklatpim  Tahun  N  harus  memilih isu strategis pada Tahun N+2, dan ini tentunya sangat  menyulitkan  baik  peserta  maupun widyaiswara selaku coach dan penyelenggara.
2) Mutasi pejabat Mengingat  adanya time leg yang  cukup  lama
maka    peluang  untuk  terjadinya  mutasi  pejabat sangat  tinggi  sehingga  proper  dikhawatirkan tidak  akan  terimplementasi.  Namun  demikian apabila issu strategis  yang  ditangani merupakan
permasalahan  riel  PD  dan  Daerah,  maka Penulis  yakin  proper  ini  akan  tetap  terlaksana dengan baik siapapun pejabatnya.
a. Penetapan isu-isu strategis daerah/PD
Isu  strategis  daerah  harus  dapat menggambarkan  dinamika  lingkungan  ekternal, baik skala regional, nasional maupuninternasional  yang  berpotensi  memberi dampak  terhadap  daerah  dalam  kurun  waktu jangka menengah maupun jangka panjang.
Penentuan  isu  strategis  daerah  ditentukan dengan  dokumen  yang  disusun  yakni  jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan  jangka  pendek  (1  tahun).  Sebagai gambaran/rujukan  umum  dalam  menganalisis guna  menentukan  prioritas  isu-isu  strategis daerah/PD  dari  beberapa  isu  strategis  yang diusulkan  dari  berbagai  pihak  dapat  dilakukan sebagaimana disajikan berikut ini.
Sebagai  referensi,  dibawah  ini  disajikan kriteria  dan  penentuan  isu-isu  strategis daerah/PD  dengan  diberi  bobot  antara  0- 100%.Beberapa  contoh  kriteria  dan  penentuan isu strategis adalah:
1) Kegiatan/program  tersebut  Memiliki  pengaruh yang  besar/signifikan  terhadap  pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah/PD dengan bobot 20%;
2) Merupakan  wewenang,  tugas  dan  tanggung jawab daerah/PD dengan bobot 20%;
3) Magnitudo  dampak  yang  ditimbulkannya terhadap  daerah/PD  dan  masyarakat  dengan bobot 10%;
4) Memiliki  daya  ungkit  yang  signifikan  terhadap sasaran pembangunan daerah/PD dengan bobot 10%;
5) Tingkat  kesulitan/kemudahan  untuk  ditangani dengan  bobot 15%;
6) Janji  politik  kepala  daerah  untuk  ditangani dengan bobot 25%,dst
Beberapa  permasalahan    penetapan  isu strategis daerah dalam proper antara lain adalah adanya time  leg yang  cukup  jauh  antara pelaksanaan  diklatpim  dengan  pendanaan sebagaimana  diuraikan  di  atas.  Umumnya peserta merupakan pejabat eselon III, eselon IV atau staf senior, sehingga tidak memiliki renstra karena  memang  tidak  dipersyaratkan  oleh peraturan yang berlaku.
b. Pembentukan    Perangkat  Daerah  Kaitannya dengan Dokumen PP
Pembentukan  perangkat  daerah  (PD) didasarkan  pada  prinsip  tepat  fungsi  dan  tepat ukuran  ( rightsizing )  berdasarkan  beban  kerja yang  sesuai  dengan  kondisi  nyata  di  masing- masing daerah. Di samping itu penataan PD juga dilakukan  secara  rasional,  proporsional,  efektif dan efisien. Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti yang melaksanakan tugas  dan  fungsi sebagai  pembantu  kepala  daerah  dalam melaksanakan  fungsi  mengatur  dan  mengurus sesuai  bidang  urusan  pemerintahan  yang diserahkan  kepada  daerah  baik  urusan  wajib maupun urusan pilihan. Namun pada kenyataannya pembentukan
PD
jauh menyimpang  dari  ketentuan  tersebut.  Seperti diuraikan  di  atas  ada  beberapa  PD  tidak mengacu  pada  prinsip-prinsip  di  atas.  Sebagai contoh  adalah  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Provinsi. Berdasarkan Lampiran UU  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah,  Pembagian  Urusan Pemerintahan  Konkuren  Antara  Pemerintah Pusat  dan  Daerah  Provinsi  dan  Daerah Kabupaten/Kota,  Bagian  I.L  Pembagian  Urusan
Pemeerintahan Bidang Administrasi Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  ditegaskan bahwa  satu-satunya  kewenangan  Pemerintah Provinsi adalah Sub Urusan
Profile Kependudukan  yakni penyusunan  profile
kependudukan  provinsi. Bagaimana  mungkin pemerintah membentuk suatu instansi setingkat eselon IIA padahal tupoksi dan kewenangannya hanya  untuk  menangani  empat  kata.  Penulis dapat  memahami  bahwa  Disdukcapil  provinsi pasti mengalami kesulitan menyusun renstra PD mengingat  tugasnya  yang  sangat  dangkal. Demikian pula pejabat eselon III dan eselon IV juga pasti mengalami kesulitan dalam menyusun renstra eselon III dan renstra eselon IV. Dengan kondisi  ini  jelas  terlihat  bahwa  pembentukan disdukcapil provinsi terkesan sangat dipaksakan setingkat  eselon  IIA  dan  tidak  memenuhi prinsip-prinsip right  sizing ,  efektif  dan  efisien sesuai  dengan  beban  tugas.  Hal  lain  yang  juga menjadi  permasalahan  adalah  penempatan fungsi  tata  ruang  dan  fungsi  statistik  yang sebelum era PP Nomor 18 Tahun 2016 berada di Bappeda namun setelah PP Perangkat Daerah tersebut  fungsi  statistik  berada  di  Diskominfo sedangkan  fungsi    tata  ruang  berada  di  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang.  Seperti diketahui Bappeda yang menangani perencanaan dan  pengendalian  identik  dengan  data  sehingga pengelolaan statistik seyogianya tetap berada di Bappeda.  Demikian  pula  dengan  fungsi  tata ruang,  mengingat  tata  ruang  merupakan dokumen  perencanaan  maka  seyogianya  fungsi tersebut  melekat  di  Bappeda.  Disamping  itu Dinas  PUPR  merupakan  unsur  pengguna  ruang maka  PUPR  seolah-olah  berfungsi  ganda  yakni pengguna  dan  perencana  sehingga  terjadi semacam conflict of interest.
3.3.  Pengaturan  Penyusunan    Proper Diklatpim  Bagi  Pejabat  Pemerintahan Daerah Provinsi Ke Depan
Paling tidak ada empat  kondisi disharmoni yang terjadi dalam penyelenggaraaan pelaksanaan  diklatpim  yang  menyebabkan
Syahrin  Daulay.2019. Pengaturan    Penyusunan  Proyek  Perubahan  (Proper)  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kepemimpinan (Diklatpim) (Studi Kasus Penyusunan Proper Diklatpim III Dan IV  di Daerah Provinsi)
kurang  efektifnya  pelaksanaan  diklatpim    yakni: jadwal pelaksanaan diklatpim khususnya proyek perubahan  yang  tidak  mengacu  dan  bersinerji dengan  jadwal  penyusunan  dan  penetapan dokumen  perencanaan  dan  penganggaran, adanya  time  leg  antara  pelaksanaan  diklatpim dengan implementasi proper di instansi, kurang tepatnya  penetapan  isu-isu  strategs  daerah/PD, kurang tepatnya ( right sizing ) yang menyebabkan kurang  paripurnanya  hasil  diklatpim  khususnya kualitas proper dan implementasinya yang tidak terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut  ke  depan  perlu  dilakukan  hal-hal sebagai berikut:
a. Sinkronisasi  dan  sinergitas  jadwal  pelaksanaan diklatpim  dengan  jadwal  penyusunan  dan penetapan dokumen PP, termasuk implementasi proper  di  instansi.  Dengan  demikian  tidak  ada lagi time  leg dan  kalaupun  ada  tetapi  tidak terlalu lama
b. Pemilihan dan penetapan isu-isu strategis Pemilihan  dan  penetapan  isu-isu  strategis dalam  proper  tentunya  sangat  erat  kaitannya dengan  waktu.  Isu-isustrategis  dipilih  dan ditetapkan  sesuai  arahan  RPJMD  yang  telah dijabarkan    ke  dalam  renstra  PD  terkait. Seterusnya  renstra  PD  tersebut  juga  telah diterjemahkan  ke  dalam  renstra  bidang  terkait di  PD  yang  bersangkutan.  Apabila  pelaksanaan proyek  perubahan  mengalami  keterlambatan dalam  implementasinya  tentu  diperlukan justifikasi  berupa  penyesuaian  agar  issu-issu yang diangkat masih relevan untuk diimplementasikan  sehingga  tetap  berdaya  dan berhasil  guna  serta  bermanfaat  bagi  para pemangku kepentingan
c. Pembentukan  PD  dan      Penempatan  fungsi- fungsi  tertentu  secara  kurang  tepat  serta sekuens pelaksanaan program dan kegiatan
Seperti  diuraikan  di  atas,  banyak  PD    dibentuk secara  tidak  tepat  dan  tidak  mengacu  kepada kaidah-kaidah  organisasi  dan  manajemen.  Salah satu contoh dinas yang tidak tepat  ditinjau dari sisi  beban  tugas      adalah  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  (disdukcapil)  Provinsi. Sesuai  UU  PD,  satu-satunya  sub  urusan  yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan  sipil  adalah  sub  urusan  profil kependudukan    yakni    penyusunan  profil kependudukan
provinsi. Pembentukan
Disdukcapil  provinsi    setingkat  eselon  IIA merupakan pemborosan sumber daya mengingat  beban  tugasnya  sangat  sedikit. Penulis mengusulkan agar dinas tersebut cukup setingkat  eselon  IIIA  di  bawah  Biro Pemerintahan atau di bawah Dinas
Pemberdayaan  Perempuan  Anak,  KB,  dan Kependudukan.  Demikian  pula  halnya  dengan fungsi  statistik  yang  selama  ini  berada  di Bappeda  karena  memang  perencanaan  sangat identik dengan data, namun setelah terbitnya PP Nomor  18  Tahun  2016,  fungsi  statistik  berada di  lingkup  Diskominfo.  Kondisi  seperti  ini menyebabkan  perencanaan  yang  dibuat  tidak sepenuhnya benar bahkan terkesan dipaksakan. Terkait  dengan  fungsi  tata  ruang,  Penulis  juga menyarankan  untuk  digabung  dengan  Bappeda seperti sebelumnya.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
a. Pengaturan penyusunan proper Secara umum
pengaturan penyelenggaraan diklatpim tingkat III dan tingkat IV  diatur  dengan  Perkalan  masing-masing Nomor  19  Tahun  2015  dan  Nomor  20  Tahun 2015.  Kompetensi  yang  dibangun  melalui diklatpim  ini  adalah  kemampuan  untuk
membuat  perubahan  pada  instansi  yang bersangkutan  sekaligus  juga  kemampuan  untuk meminpin  pelaksanaan  perubahan  dimaksud. Dengan  demikian  maka  roh/inti  dari  diklatpim adalah proyek perubahan (proper).
b. Implementasi penyusunan proper
Sesuai  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku  telah  ada  agenda  penyusunan  dan penetapan/pengesahan  dokumen  PP,  dimana
RKPD  tahun  N  harus  ditetapkan  pada  tanggal 31 Mei Tahun N-1. Demikian pula PPAS harus ditetapkan  secara  bersama-sama  antara  kepala daerah  dengan  DPRD  pada  tanggal  31  Juli Tahun  N-1.  Di  lain  pihak  diklatpim  yang menghasilkan  proper  dilaksanakan  tanpa bersinerji dengan jadwal waktu penyusunan dan penetapan  dokumen  PP  yang  mengharuskan adanya time  leg (jeda  waktu)  paling  tidak  2 tahun.  Jeda  waktu  ini  berakibat  pada bergesernya  isu  strategis  daerah/PD  dan kemungkinan terjadinya mutasi pejabat. Hal lain yang  menjadi  permasalahan  dalam  pelaksanaan diklatpim  khususnya  dalam  penyusunan  proper adalah  pembentukan  perangkat  daerah  yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip rightsizing , efektif  dan  efisien  sesuai  beban  kerja. Disdukcapil,  Dinas  PUPR,  Diskominfo  adalah beberapa contoh yang tidak  memenuhi kaidah- kaidah  tersebut.  Akibat  hal  tersebut  maka proper  tidak  terlaksana  dengan  baik  sesuai maksud  Perkalan  dimaksud.  Untuk  itu  perlu dilakukan  pengkajian  terhadap  berbagai  hal mulai  dari  perencanaan,  substansi  proper  dan evaluasinya.
c. Pengaturan penyusunan proper ke depan Mengacu  pada uraian tersebut di atas maka dalam  pelaksanaan  diklatpim  bagi  pejabat pemerintah daerah provinsi perlu dilakukan:
1) Jadwal pelaksanaan diklatpim harus
bersinerji  dengan  agenda  penyusunan
dokumen  PP  pemerintah  provinsi  sehingga tidak  ada time  leg dan  kalaupun  ada  tetapi tidak terlalu lama;
2) Masing-masing pejabat eselon III dan eselon IV  diwajibkan  membuat  dan  membawa renstra  eselon  III  dan    renstra  eselon  IV yang  mengacu  kepada  RPJMD  dan  atau Renstra  PD.  Isu  strategis  harus  ditetapkan dari renstra terkait;
3) Harus  ada  jaminan  dari  TAPD  bahwa proper  yang  dihasilkan  oleh  diklatpim  akan diakomodir  pada  dokumen  PP  dan  akan diimplementasikan pada saatnya ;
4).  Perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap PD  untuk  memastikan  semua  PD  yang dibentuk  sesuai  dengan  prinsip-prinsip sebagaimana  diatur  daalam  PP  Nomor  18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5).Evaluasi  paska  diklat  dilakukan  untuk mengetahui  tentang  implementasi  proper terutama kinerja capaiannya;
4.2 Saran/Rekomendasi
a. Perlu dibuat rakor tentang penyamaan persepsi antara  LAN,  Kemendagri  dan  Pemerintah Provinsi  terkait  dengan  penyelenggaraan diklatpim  yang  bersinerji  dengan  agenda penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi
b. Mengingat  ruh/inti  dari  diklatpim  adalah penyusunan  dan  implementasi  proper  maka para pihak harus bersinerji untuk menghasilkan proper yang  paripurna. Mengingat peran coach, mentor,  penguji  dan  penyelenggara  sangat strategis,  maka  para  pihak  harus  diberikan pemahaman  yang  paripurna  tentang    penulisan proper;
c. Kiranya perangkat aturan dalam
penyelenggaraan  diklatpim  perlu  disesuaikan untuk mencapai  hasil yang paripurna;
Syahrin  Daulay.2019. Pengaturan    Penyusunan  Proyek  Perubahan  (Proper)  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kepemimpinan (Diklatpim) (Studi Kasus Penyusunan Proper Diklatpim III Dan IV  di Daerah Provinsi)
d. Penunjukan peserta dapat dilakukan sedemikian rupa  sehingga  yang  bersangkutan  dapat mempersiapkan proper secara paripurna;

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Dwiyanto, dkk. 2012. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gajahmada University Press. Juniarso,  R.,  dan  A.  Sidik,  2017.  Hukum Administrasi  Negara  dan  Kebijakan Pelayanan  Publik,  Bandung:  Penerbit Nuansa Cendekia,
Nasution,  A.H.  dan  Kartajaya,  2018.  Inovasi, Yogyakarta: Andi,
Osborne, D. Dan Gaebler, T. 1996. Mewirausahakan  Birokrasi.  Jakarta: PT. Pustaka Birman Presindo Osborne,  D.  Dan  Plastrik  P.  T,  2000.  Memangkas Birokrasi Wirausaha. Jakarta: Penerbit PPM Silalahi,  U.,  dan  Wirman  S.,  2015.  Desentralisasi dan  Demokrasi  Pelayanan  Publik Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel. Sumedang:IPDN Press,
Sinamo,  N.  2015  Hukum  Administrasi  Negara Suatu  Kajian  Kritis  Tetang  Birokrasi Negara Jakarta: Jala Permata Aksara
Sirajuddin,  dkk  2016  Hukum  Administrasi
Pemerintahan  Daerah  Sejarah,  Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Malang: Setara Press
Wasistiono,S. dan Polyando,P.  2017. Politik Desentralisasi di Indonesia . Jatinangor, Bandung: IPDN Press
Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJP Nasional Periode Tahun 2005-2025. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Republik  Indonesia.  2009  Undang-Undang  RI Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan Publik, Jakarta: Sekretariat Negara
Republik  Indonesia.  2014  Undang-Undang  RI Nomor  5  Tahun  2014  Tentang Aparatur  Sipil  Negara,  Jakarta: Sekertaris Negara. Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya . Jakarta: Sekretariat Negara.
Peraturan  Pemeritah  RI  Nomor  11  Tahun  2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara  Perencanaan,  Pengendalian  dan Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah Tentang  RPJPD  dan  RPJMD  Serta  Tata Cara  Perubahan  RPJPD,  RPJMD  dan RKPD Perkalan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan  Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Perkalan Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan  Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV