## PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA BORONGAN BANGUNAN
(Study Kasus Villa Permata Ariza Jln. Karang Mas Sejahtera Kuta Selatan)
1 Selvianti Joenoes 2 Desy Kuncahyati
1 Dosen Ilmu Hukum Universitas Teknologi Indonesia (UTI) Nusa Dua-Bali Email: selvianti.uti@gmail.com
2 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Teknologi Indonesia (UTI) Nusa Dua-Bali
Abstract …, Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia sebagai  modal utama serta pelaksanaan  dari  pembangunan  masyarakat  pancasila,  oleh  karena  itu,  tenaga  kerja sebagai  pelaksana  pembangunan  harus  di  jamin  haknya,  diatur  kewajibannya  dan dikembangkan  daya  gunanya  selain  itu  dalam  pembangunan  nasional  yang  semakin meningkat,  dengan  resiko  dan  tanggung  jawab  serta  tantangan  yang  dihadapi  perlu untuk  diberikan  perlindungan,  pemeliharaan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  dan  peningkatan  kesejahteraan,  sehingga  menimbulkan  rasa aman dalam bekerja.
Rumusan  masalah  “Bagaimana  bentuk  perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja Borongan  Pembangunan  dan  faktor  penghambat  perlindungan  hukum  Villa  Permata Ariza  di  Kuta  Selatan”.  Tujuan  penelitian  “Untuk  mengetahui  bentuk  Perlindungan Hukum  dan  faktor  penghambat  perlindungan  Terhadap    Pekerja  Borongan Pembangunan Villa Permata Ariza di Kuta Selatan”.
Penulisan  yang  digunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah  metode  normatif  yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu kepada norma-norma yang trdapat dalam peraturan  perundang-undangan,  pendapat  para  ahli  hukum  yang  dituangkan  dalam karangan buku dan putusan pengadilan.
Hasil  penelitian  perjanjian  kerja  yang  dibuat  secara  lisan  yang  telah  didominasi  pihak pengusaha  dalam  menentukan  kebijakan,  perjanjian  yang  dibuat  secara  lisan menempatkan  pihak  pekerja  borongan  dalam  posisi  yang  lemah.  Dalam  upaya perlindungan  hukum  terhadap  para  pekerja  juga  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keywords : Perlindungan, Hukum, Tenaga Kerja

## I. PENDAHULUAN
Pekerja borongan bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Jenis perjanjian kerja tersebut
mensyaratkan  pembuatan  perjanjian  kerja secara  tertulis  dan  jangka  waktu  kerjanya yang  dibatasi  oleh  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Pada  kenyataannya selama  ini,  di  lapangan  terdapat  praktek dalam  mempekerjakan  pekerja  borongan belum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Pada  praktek  di lapangan banyak dijumpai pekerja boronganyang  bekerja  dengan  perjanjian kerja secara lisan, yang kemudian hak dan kewajiban kedua pihak hanya disampaikan secara  langsung  tanpa  adanya  bukti tertulis.
Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan  pemenuhan  hak  dasar  yang
melekat  dan  dilindungi  oleh  konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat  (2)  UUD  1945  “Tiap-tiap  warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa
“Perekonomian disusun  sebagai  usaha  bersama  atas kekeluargaan”. 1
Pelanggaran  terhadap  hak  dasar  yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan  untuk  menjamin  hak-hak dasar  pekerja  dan  menjamin  kesamaan serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan  pekerja  dan  keluarganya
1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
dengan tetap memperhatikan perkembangan  kemajuan  dunia  usaha  dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan perlindungan bagi pekerja Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  dan  Peraturan  Pelaksana dari perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia  sebagai  modal  utama  serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat pancasila,  oleh  karena  itu,  tenaga  kerja sebagai  pelaksana  pembangunan  harus  di jamin  haknya,  diatur  kewajibannya  dan dikembangkan  daya  gunanya  selain  itu dalam pembangunan nasional yang semakin  meningkat,  dengan  resiko  dan tanggung  jawab  serta  tantangan  yang dihadapi perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan dan peningkatan
kesejahteraan,  sehingga  menimbulkan  rasa aman dalam bekerja. 2
Perlindungan hukum terhadap pekerja selama  ini  masih  dianggap  sebagai  beban biaya,  sehingga  beberapa  perusahaan menggunakan  alat  pelindung  diri  yang tidak  memenuh  standar.Hal  itu  semakin diperparah  dengan  adanya  alat  pelindung diri  palsu.  Menurut  data  dari  BPJS
Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa terdapat 101.367 kasus di 17.069
perusahaan  dari  359.734  perusahaan  yang terdaftar  dengan  korban  meninggal  dunia sebanyak  2.382  orang  sampai  dengan bulan  November  tahun  2016.  Angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di Indonesia dirasa masih cukup tinggi.Salah  satu  penyebabnya  adalah masih  rendahnya  perlindungan  hukum terhadap tenaga kerja.
II. LANDASAN TEORI Tenaga Pekerja
2 Soedarjadi, 2008, Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia), hal. 5
Tenaga kerja merupakan penduduk yang  berada  dalam  usia  kerja.  Menurut Undang  -  Undang  Nomor  13  tahun  2003 Bab  I  pasal  1  ayat  2  disebutkan  bahwa tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan  barang  dan  atau  jasa  baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat . Menurut DR Payaman Siamanjuntak tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang  sedang  mencari  pekerjaan,  dan  yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah  dan  mengurus  rumah  tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan  tenaga  kerja  menurut  dia  hanya dibedakan oleh batas umur. 3
Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja  yaitu  individu  yang  sedang  mencari atau  sudah  melakukan  pekerjaan  yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi  persyaratan  ataupun  batasan usia  yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang- Undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil  atau  upah  untuk  kebutuhan  hidup sehari-hari.
1. Klasifikasi Tenaga Kerja Klasifikasi adalah penyusunan bersistem  atau  berkelompok  menurut standar  yang  di  tentukan. 4 Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan  akan  ketenaga  kerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah di tentukan yaitu : a. Berdasarkan Penduduknya 1) Menurut Undang-Undang Tenaga  Kerja,  mereka  yang dikelompokkan  sebagai  tenaga kerja  yaitu  mereka  yang  berusia antara  15  tahun  sampai  dengan 64 tahun. 2) Menurut Undang-Undang Tenaga  Kerja  Nomor  13  Tahun 2003,  mereka  adalah  penduduk di  luar  usia,  yaitu  mereka  yang
3 Sendjun H Manululang, 1998, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia.
4 Pius Partanto, 2001, Kamus Ilmiah Popular.
Surabaya : Arkola, hal. 345.
berusia  di  bawah  15  tahun  dan berusia di atas 64 tahun.
b. Berdasarkan Batas Kerja
1) Angkatan  kerja  adalah  penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun  yang  sudah  mempunyai pekerjaan  tetapi  sementara  tidak bekerja,  maupun  yang  sedang aktif mencari pekerjaan. 2) Bukan  angkatan  kerja  adalah mereka  yang  berumur  10  tahun ke  atas  yang  kegiatannya  hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. c. Berdasarkan Kualitasnya
1) Tenaga  kerja  terdidik  adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian  atau  kemahiran  dalam bidang  tertentu  dengan  cara sekolah  atau  pendidikan  formal dan nonformal. 2) Tenaga  kerja  terlatih  Tenaga kerja terlatih adalah  tenaga kerjayang memiliki keahlian dalam  bidang  tertentu  dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang  sehingga  mampu menguasai pekerjaan tersebut. 3) Tenaga  kerja  tidak  terdidik  dan tidak  terlatih  Tenaga  kerja  tidak terdidik  dan  tidak  terlatih  adalah tenaga  kerja  kasar  yang  hanya mengandalkan  tenaga  saja. 5 Salah satu  masalah  mendasar  yang dihadapai  Indonesia  disepanjang perjalanan  menjadi  bangsa  yang merdeka adalah masalah pengangguran, dimana pemerintah dengan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi akan tingkat pengangguran. Namun pada kenyataanya masalah ketenagakerjaan di Indonesia
5 Dwiyanto Agus, 2006, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. hal. 45.
masih  banyak  yang  belum  bisa diatasi oleh pemerintah.
Hubungan Kerja Definisi hubungan Kerja Menurut Hartono Widodo dan Judiantoro, hubungan kerja adalah kegiatan pengerahan tenaga/jasa  seseorang  secara  teratur  demi kepentingan orang lain yang memerintahnya (pengusaha/majikan) sesuai  dengan  perjanjian  kerja  yang  telah disepakati. 6
Hubungan  kerja pada  dasarnya  meliputi hal-hal mengenai: 1. Pembuatan Perjanjian Kerja (merupakan  titik  tolak  adanya  suatu hubungan kerja).
2. Kewajiban  Pekerja  (yaitu  melakukan pekerjaan,  sekaligus  merupakan  hak dari pengusaha atas pekerjaan tersebut).
3. Kewajiban Pengusaha (yaitu membayar upah kepada pekerja, sekaligus merupakan  hak  dari  si  pekerja  atas upah) a. Berakhirnya Hubungan Kerja 1) Cara  Penyelesaian  Perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 7 Dengan terwujudnya
hubungan  kerja,  maka  baik pengusaha  maupun  pekerja  yang bersangkutan masing-masing telah  terikat  oleh  isi  perjanjian tersebut dan masing-masing telah memperoleh hak,
dimana pengusaha  berhak  memerintah dan  menugaskan  pekerja  agar bekerja  dengan  giat  dan  rajin tanpa  melampaui  batas-batas  isi perjanjian  kerja,  dan  pekerja berhak  menerima  upah  dan jaminan-jaminan  lainnya  yang diberikan pengusaha tanpa
6 Hartono, Judiantoro, Segi Hukum
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, (Jakarta:
Rajawali Pers, 1992), hal. 10.)
7 Tjepi F. Aloewic, Naskah Akademis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Industrial , Cetakan ke-11, (Jakarta: BPHN, 1996), hal. 32.
melampaui  pula  batas-batas  isi perjanjian kerja. 8 Bentuk jaminan yang dimaksud  yaitu  jaminan  sosial tenaga  kerja.  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  pada  Pasal  99 menyebutkan bahwa setiap pekerja  berhak  atas  jaminan sosial  tenaga  kerja.  Jaminan tersebut diantaranya meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan  kematian,  dan  jaminan pemelihaan kesehatan. Suasana kerja dan lingkungan  kerja  yang  baik sangat  diharapkan  dalam  jalinan hubungan kerja, dapat diciptakan melalui: b. Adanya  syarat-syarat  kerja  yang baik, 1) Hubungan antara pengusaha dengan  stafnya  dan  para  pekerja baik  atasan  maupaun  bawahan yang  harmonis,  sehingga  antara masing-masing selalu timbul toleransi 2) Hubungan  antara  pekerja  dengan sesama pekerja lainnya, dan c. Keadaan perusahaan dan usahanya. 9 Dalam  hal  perusahaan  membuka kesempatan  kerja,  tentunya  para pekerja yang ingin mengisinya akan selalu  lebih  daripada  apa  yang ditawarkan. Sudah selayaknya pengusaha  melakukan  tindakan- tindakan  yang  bijaksana  sebagai berikut. 1) Penerimaan pekerja harus terbuka bagi setiap warga masyarakat yang dapat memenuhi syarat-syarat pendidikan,  pengalaman  kerja, kemampuan dan kecakapan untuk menjalankan tugas
8 G. Kartasapoetra, dkk, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, hlm. 18.
9 G. Kartasapoetra, dkk, op.cit, hlm. 30.
pekerjaan tersebut, tanpa membeda-bedakan golongan, ketentuan dan agama, 2) Dalam  pelaksanaan  perekrutan para  pekerja  tersebut,  sudah sepatutnya pihak pengusaha mengutamakan  jalan  yang  harus ditempuh,  yaitu  dengan  melalui Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat bidang Penyediaaan  dan  Penggunaan Tenaga  Kerja  yang  daripadanya pengusaha akan memperoleh pengiriman-pengiriman  pekerja yang  dibutuhkan  dimana  segala persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi, 3) Para  pekerja  yang  berhasil  dapat diterima mengisi  kesempatan kerja  itu,  harus  diperlakukan sesuai dengan ketentuan- ketentuan hukum dan perundang- undangan yang berlaku, dan 4) Para pekerja  yang  diterima,  akan memperoleh sejumlah upah yang sesuai dengan kelayakan dan atau ketentuan  umum  yang  berlaku, sesuai tugas kerja yang dijalankannya. Dengan diwujudkannya syarat-syarat  kerja  yang  sesuai ketentuan  atau  perundang-undangan yang berlaku, syarat-syarat kerja dan peraturan kerja akan diterima dengan  baik  oleh  pekerja  dengan senang  hati.  Bekerja  dengan  senang akan mewujudkan produktivitas kerja yang tinggi, sehingga produksi akan meningkat kuantitas dan kualitasnya,  sedang  bagi  pekerja yang  tidak  dikerjakan  di  lapangan produksi  akan  selalu  mewujudkan dedikasi yang tinggi sehingga segala tugas pekerjaan tersebut dapat diselesaikan  tepat  waktunya  dengan penuh  tanggung  jawab  dan  penuh keberhasilan sangat memuaskan. 10
Hubungan kerja menurut Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  sebagaimana  yang  terdapat dalam  Pasal  1  angka  15  adalah hubungan  antara  pengusaha  dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang  mempunyai  unsur  pekerja, upah, dan perintah. 11

## Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja
Secara  yuridis  Pasal  5  Undang-
Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan  bahwa  setiap  tenaga  kerja berhak  dan  mempunyai  kesempatan  yang sama  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan penghidupan yang layak tanpa membedakan  jenis  kelamin,  suku,  ras, agama,  dan  aliran  politik  sesuai  dengan minat  dan  kemampuan  tenaga  kerja  yang bersangkutan,  termasuk  perlakuan  yang sama  terhadap  para  penyandang  cacat. Sedangkan  Pasal  6  mewajibkan  kepada pengusaha  untuk  memberikan  hak  dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan  jenis  kelamin,  suku,  ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Perlindungan tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam. 1. Perlindungan  secara  ekonomis,  yaitu perlindungan  pekerja  dalam  bentuk penghasilan  yang  cukup,  termasuk  bila tenaga  kerja  tidak  bekerja  diluar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga  kerja  dalam  bentuk  jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat  dan  perlindungan  hak  untuk berorganisasi.
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga  kerja  dalam  bentuk  keamanan dan keselamatan.
Selain  perlindungan  tenaga  kerja  di atas,  terdapat  perlindungan  lain  terhadap pekerja yaitu:
1. Norma  Keselamatan  Kerja,  meliputi keselamatan kerja yang bertalian
11 Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
dengan mesin, alat-alat kerja bahan dan proses  pengerjaan,  keadaan  tempat kerja,  lingkungan  serta  cara  melakukan pekerjaan.
2. Norma  kesehatan  kerja  dan  higiene kesehatan  perusahaan, yang  meliputi pemeliharaan dan peningkatan keselamatan pekerja, penyediaan perawatan  medis  bagi  pekerja,  dan penetapan standar kesehatan kerja.
3. Norma  kerja,  berupa  perlindungan  hak tenaga  kerja  secara  umum  baik  sistem pengupahan,  cuti,  kesusilaan,  dan religius  dalam  rangka  memelihara kinerja pekerja.
4. Norma kecelakaan kerja, berupa
pemberian  ganti  rugi  perawatan  atau rehabilitasi  akibat  kecelakaan  kerja dan/atau  menderita  penyakit  akibat pekerjaan,  dalam  hal  ini  ahli  waris berhak untuk menerima ganti rugi. Selain  perlindungan  terhadap  pekerjanya, terdapat jenis perlindungan lain, yaitu: 1. Program  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja (JAMSOSTEK) Program Jamsostek pengaturannya  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1992  yang menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Jamsostek adalah  suatu  perlindungan  bagi  tenaga kerja  dalam  bentuk  santunan  berupa uang  sebagai  pengganti  sebagian  dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan  pelayanan  sebagai  akibat  peristiwa atau  keadaan  yang  dialami  oleh  tenaga kerja  berupa  kecelakaan  kerja,  sakit, hamil, bersalin, hari tua dan  meninggal dunia.  Program  Jamsostek  merupakan kelanjutan  program  Asuransi  Sosial Tenaga  Kerja  (ASTEK)  yang  didirikan menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor 33 Tahun 1977. 2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan Perlindungan  keselamatan  dan kesehatan  terhadap  tenaga  kerja  diatur dalam  Pasal  86  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa
setiap  pekerja/buruh  mempunyai  hak
untuk  memperoleh  perlindungan  atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral,  dan  kesusilaan,  serta  perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
3. Perlindungan upah Perlindungan  upah  merupakan  aspek perlindungan  yang  paling  penting  bagi tenaga  kerja.  Bentuk  perlindungan pengupahan  merupakan  tujuan  dari pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupannya bersama dengan keluarganya, yaitu penghidupan yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Selama pekerja/buruh melakukan pekerjaannya, ia  berhak  atas  pengupahan  yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya.

## Hak-Hak Pekerja
Hak  dasar  pekerja  merupakan  hak  yang melekat  sejak  dia  diangkat  sebagai karyawan  dalam  sebuah  perusahaan.  Hak ini  meliputi  keselamatan  dan  kesehatan kerja  sampai  dengan  kesempatan  untuk berkembang di perusahaan tersebut.
Berikut ini ulasan 8 hak dasar pekerja dan aturan yang mengaturnya:
1. Hak  untuk  Mengembangkan  Potensi Kerja,  Mengembangkan  Minat,  Bakat dan Kemampuan
Hak  dasar  yang  pertama  ini diatur  dalam  Undang  Undang  Nomor 21  tahun  2000  dan  UU  12/2003,  yang menyatakan  bahwa  setiap  Pekerja memiliki  hak untuk  mengembangkan potensi kerja, serta memperoleh kesempatan  untuk  mengembangkan minat, bakat dan kemampuan. Undang- undang  ini  juga  mengatur  bahwa seorang  Pekerja  mempunyai  hak  untuk terlindungi  dari  tindak  kesusilaan  dan moral,  kesehatan  dan  keselamatan kerja,  serta  perlakuan  yang  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  sebagai Manusia dan nilai-nilai Agama.
2. Hak  Dasar  atas  Jaminan  Sosial,
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Hak  ini  diatur  dalam  Peraturan Menteri  (Permen)  Nomor  4/1993, Peraturan Menteri No 1/1998, Keputusan  Presiden  Nomor  22/1993, Peraturan  Pemerintah  Nomor  14/1993, Undang-Undang  Nomor  1/1970,  UU
3/1992,  serta  UU  13/2003.  Hak  dasar yang  dimaksud  termasuk  didalamnya hak untuk memperoleh jaminan pemeliharaan  kesehatan,  jaminan  hari tua,  jaminan  kematian,  dan  jaminan kecelakaan kerja.
3. Setiap  Pekerja  berhak  Mendapatkan Upah yang Layak.
Hak  dasar  ini  diatur  dalam Peraturan  Menteri  (Permen)  Nomor 1/1999,  PP  8/1981,  serta  UU  13/2003 dikatakan, seorang Pekerja memiliki hak  untuk  mendapatkan  upah yang  layak.  pemilik  modal  atau  pihak
Perusahaan  juga  diwajibkan  mengikuti ketentuan  upah  minimum  yang  berlaku di  kabupaten/kota/kawasan  tersebut. Perusahaan  juga  diwajibkan  untuk meninjau  besaran  upah  ketika  Pekerja sudah  bekerja  selama  lebih  dari  satu tahun,  dan  tidak  boleh  diskriminatif terhadap Pekerja Perempuan dan Pekerja Laki-laki.
4. Hak  Dasar  untuk  Berlibur,  Cuti, Istirahat, serta Memperoleh Pembatasan
Waktu Kerja.
Hal  ini  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  13  tahun  2003  yang menyebutkan bahwa perusahaan diwajibkan untuk memberikan kompensasi  jika  karyawan  bekerja  di luar  jam  kerja  dengan  memberikan kompensasi   upah  lembur.  Di  samping itu,  seorang  Pekerja  juga  mendapatkan hak untuk menunaikan ritual keagamaan  menurut  tata  cara  tertentu yang diatur oleh Agama yang dianutnya.
5. Hak  Dasar  untuk  Membentuk  Serikat Pekerja.
Hak-hak  dasar  ini  diatur  oleh
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000, dan  Undang-Undang  Nomor  13  tahun 2003.  Hal  ini  dimaksudkan  sebagai
media  penyalur  aspirasi  Pekerja  yang memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian kerja dengan pemilik  modal  atau  pihak  Perusahaan. Perjanjian kerja yang disepakati bersama  harus  mencakup  dengan  hak dan kewajiban Buruh maupun serikatnya, hak dan kewajiban Pengusaha,  jangka  waktu  berlakunya perjanjian, serta tandatangan dari pihak- pihak terkait yang terlibat.
6. Hak  untuk  Melakukan  Aksi  Mogok Kerja.
Hak  ini  diatur  dalam  keputusan
Menteri  Nomor  232  tahun  2003,  dan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003. Aksi  mogok  kerja  tersebut  harus dilakukan  sesuai  prosedur,  yang  mana para  Pekerja  haru  menginformasikan ihwal  itu  sekurangnya  7  hari  sebelum berlangsung.
7. Hak  Dasar  Khusus  Terkait  Persoalan Jam Kerja untuk Pekerja Perempuan.
Hal  ini  diatur  dalam  Keputusan Menteri  Nomor  224  tahun  2003,  dan
Undang Undang Nomor 13 tahun 2003. Pemerintah  melarang  pihak  Perusahaan mempekerjakan  Karyawan  Perempuan antara jam 23.00 WIB sampai jam 7.00
WIB,  atau  yang  lebih  dikenal  dengan istilah shift 3. Aturan ini berlaku untuk
Pekerja  Perempuan  yang  umurnya kurang dari 18 tahun.
8. Hak  Perlindungan  atas  Pemutusan Hubungan Kerja.
Namun  bila  hal  tersebut  tidak dapat  dihindari,  maka  perundingan wajib dilakukan oleh kedua belah pihak terkait, yakni Buruh dan pihak Pengusaha atau perwakilan Perusahaan. Jika jalur perundingan tidak menemukan  titik  terang  atau  jalan keluar,  maka  pihak  Perusahaan  bisa memutuskan  hubungan  kerja  setelah ditetapkan  secara  sah  dan  resmi  oleh
Lembaga yang berwenang.Seorang Pekerja  tidak  boleh  di  PHK  jika berhalangan sakit sesuai dengan keterangan  dokter,  atau  jika  Pekerja tengah  menjalankan  kewajiban  Negara,
atau tengah menjalankan ibadah keagamaan, menikah, dan hamil.
III. METODE PENELITIAN Metode  penelitian  pada  dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data  dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu. Guna  memperoleh  data  yang  dapat menunjang  validitas  penelitian,  maka diperlukanaanya  metode  penelitian,  yaitu langkah-langkah  operasional  yang  harus dilakukan dalam setiap penelitian,
sehingga  tujuan  penelitian  mendapatkan kebenaran  objektif  dan  bersifat  ilmiah dapat terwujud.

## Jenis Penelitian
Metode  penulisan  yang  digunakan dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah  metode normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu kepada norma- norma  yang  trdapat  dalam  peraturan perundang-undangan,  pendapat  para  ahli hukum  yang  dituangkan  dalam  karangan buku  dan  putusan  pengadilan.  Dipilihnya jenis  penelitian  normatif  karena  penelitian ini
menguraikan permasalahan- permasalahan  yang  ada  dan  selanjutnya  di bahas  dengan  kajian  yang  berdasarkan teori-teori  hukum  kemudian  dikaitkan dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum.

## Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder  dikumpulkan  melalui studi  pustaka  ( library  research ),  yaitu menginventarisasi bahan-bahan yang relavan  dengan  pokok  yang  sedang  di bahas.  Selanjutnya  bahan-bahan  hukum tersebut  dicatat  bagian  penting  dan  di kumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan dengan jalan mengklasifikasian  bahan-bahan  yang  ada sesuai dengan urutan dan rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini.
Teknik Analisis Bahan Hukum
Penelitian  ini  digunakan  teknik kualitatif  atau  yang  juga  sering  di  kenal dengan  analisis  deskriptif  kualitatif  maka keseluruhan data yang terkumpul, baik dari data  primer  maupun  sekunder  serta  bahan hukum  penunjang  akan  diolah  dengan
dianalisis  dengan  cara  menyusun  data secara  sistem.  Pengelolahan  data  yang dilakukan penulis adalah dengan mengkaitkan  hasil  sebuah  wawancara dengan  dasar-dasar  hukum  yang  berlaku baik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan,  peraturan  daerah, serta  dari  kajian  perpustakaan  berupa literature  maupun  artikel  dan  selanjutnya dirangkum  dalam  suatu  wadah  berupa penelitian  untuk  sebuah  kejelasan  dari sebuah  asumsi-asumsi  dan  isu-isu  hukum yang ada di dalam masyarakat.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Berdasarkan Perundang-Undangan Yang Berlaku Jaminan perlindungan hukum terhadap  pemborong/pekerja  diatur  dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut : 1. Penyandang Cacat
Didalam  masalah  perlindungan terhadap  pekerja/buruh,  yang  perlu diperhatikan  secara  tersendiri  adalah penyandang  cacat.  Di  dalam  Pasal  67
Undang-Undang    No.  13  Tahun  2003 mengatur  soal  penyandang  cacat  yang intinya bahwa pengusaha dapat memberikan pekerjaan penyandang cacat  dengan  memperhatikan  atau mematuhi aturan sebagai berikut:
a. Pengusaha  yang  mempekerjakan tenaga  kerja  penyandang  cacat wajib  memberikan  perlindungan
sesuai  dengan  jenis  dan  derajat kecacatannya. b. Pemberian perlindungan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dilaksanakan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pekerja Anak Bagi  pekerja  anak  diatur  dalam  Pasal 68,  69,  70,  71,  72,  73,  74  dan  75 Undang-Undang  No.13  Tahun  2003 yang menyatakan bahwa: Dalam  Pasal  68  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan  menjelaskan  bahwa Pengusaha  dilarang  mempekerjakan anak.  Menurut  Pasal  69  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  menjelaskan bahwaketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak  berumur  antara  13  (tiga  belas) tahun  sampai  dengan  15  (lima  belas) tahun  untuk  melakukan  pekerjaan ringan  sepanjang  tidak  mengganggu perkembangan  dan  kesehatan  fisik, mental,  dan  sosial.Selanjutnya  pasal  69 ayat  (2)  bahwa  Pengusaha  yang mempekerjakan  anak  pada  pekerjaan ringan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. izin  tertulis  dari  orang  tua  atau wali;
b. perjanjian  kerja  antara  pengusaha dengan orang tua atau wali;
c. waktu  kerja  maksimum  3  (tiga) jam;
d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
e. keselamatan dan kesehatan kerja;
f. adanya  hubungan  kerja  yang  jelas; dan
g. menerima  upah  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
Pada  pasal  69  ayat  (3)  yaitu ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi  anak  yang  bekerja  pada  usaha keluarganya.
Pada  Pasal  70  ayat  (1)  Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan  bagian  dari  kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.Selanjutnya  pasal  70  ayat (2)    Anak  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  paling  sedikit  berumur  14 (empat  belas)  tahun.Pasal  70  ayat  (3) Pekerjaan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:
a. diberi  petunjuk  yang  jelas  tentang cara  pelaksanaan  pekerjaan  serta bimbingan  dan  pengawasan  dalam melaksanakan pekerjaan; dan
b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  bahwa  Anak  dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.Selanjutnya menurut pasal 71 ayat (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat: a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
c. kondisi  dan  lingkungan  kerja  tidak mengganggu  perkembangan  fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah. Pada ayat (3) Ketentuan mengenai  anak  yang  bekerja  untuk mengembangkan  bakat  dan  minat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dan  ayat  (2)  diatur  dengan  Keputusan Menteri.Menurut  Pasal  72  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  bahwaDalam hal  anak  dipekerjakan  bersama-sama dengan  pekerja/buruh  dewasa,  maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.Pada Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kewarganegaraan bahwa Anak dianggap  bekerja  bilamana  berada  di tempat  kerja,  kecuali  dapat  dibuktikan sebaliknya.Pada  Pasal  74  ayat  (1) Menjelaskan  bahwa  Siapapun  dilarang mempekerjakan  dan  melibatkan  anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.Pasal  74  ayat  (2)  Pekerjaan- pekerjaan yang terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. segala  pekerjaan  dalam  bentuk perbudakan atau sejenisnya; b. segala pekerjaan yang memanfaatkan,  menyediakan,  atau menawarkan  anak  untuk  pelacuran, produksi  pornografi,  pertunjukan porno, atau perjudian; c. segala pekerjaan yang memanfaatkan,  menyediakan,  atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika,  psikotropika,  dan  zat adiktif lainnya; dan/atau d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Pasal  74  ayat  (3)  Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan,  keselamatan,  atau  moral anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan  Menteri.Menurut  Pasal  75 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13 tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang  bekerja  di  luar  hubungan  kerja. Pasal 75 ayat (2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan Peraturan Pemerintah. 3. Pekerja/BuruhPerempuan Mengenai pekerja/buruh perempuan  diatur  dalam  Pasal  76 Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003,
sebagai  berikut:Pada  Pasal  76  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  13  tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  menerangkan bahwa  Pekerja/buruh  perempuan  yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun  dilarang  dipekerjakan  antara pukul  23.00  s.d.  07.00.Selanjutnya pasal  76  ayat  (2)  Pengusaha  dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan  dokter  berbahaya  bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya  maupun  dirinya  apabila bekerja  antara  pukul  23.00  s.d.  pukul 07.00.pada pasal 76 ayat (3) Pengusaha yang  mempekerjakan  pekerja/buruh
perempuan  antara  pukul  23.00  s.d. pukul 07.00 wajib:
a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
b. menjaga  kesusilaan  dan  keamanan selama di tempat kerja.
Pada pasal 76 ayat (4) Pengusaha wajib  menyediakan  angkutan  antar jemput  bagi  pekerja/buruh  perempuan yang  berangkat  dan  pulang  bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 05.00.Pasal  76  ayat  (5) Ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) dan  ayat  (4)  diatur  dengan  Keputusan Menteri. Perlindungan hukum berarti membahas hak dan kewajiban. Berkaitan  dengan  pemborong  berarti berbicara  tentang  hak-hak  para  pekerja setelah melakukan kewajibannya. Keberadaan  pekerja  atau  pemborong sangat  dibutuhkan  untuk  mengerjakan sebuah pembangunan kontruksi proyek. Pengerjaan  sebuah  bangunan  yang  ada di  kawasan  Kuta  Selatan  khususnya
Villa  Permata  Ariza  sangat  membawa keuntungan diantaranya membantu pemerintah  dalam  upaya  mengurangi pengangguran dengan tersedianya lapangan  kerja  dan  membantu  warga sekitar wilayah tersebut untuk mendapatkan sebuah pekerjaan walaupun  tidak  tetap.Namun  perlu diketahui kehidupan para pekerja dalam  sebuah  pekerjaan  khususnya pemborongbelum mendapatkan perlakuan sebagaimana ketentuan dalam peraturan ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil observasi peneliti  yang  berhasil  diperoleh  di lapangan pelaksanaan perlindungan
hukum  terhadap  pekerja  borongan dalam  pembangunan  sebuah  proyek meliputi sebagai berikut : 4. Perjanjian Kerja Perjanjian kerja merupakan perjanjian  antara  pekerja/buruh  yang berisi suatu hubungan kerja yang dibuat atas  kesepakatan  kedua  belah  pihak. Perjanjian  kerja  di  atur  dalam  pasal
116,  117  sampai  132  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Perjanjian yang dimaksud dalam undang-undang adalah sebagai berikut :
Pada  Pasal  116  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang
Ketenagakerjaan
menjelaskan bahwa perjanjian  kerja  bersama  dibuat oleh  serikat  pekerja/serikat  buruh  atau beberapa  serikat  pekerja/serikat  buruh yang  telah  tercatat  pada  instansi  yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa  pengusaha.  Selanjutnya  pasal 116  ayat  (2)  Penyusunan  perjanjian kerja  bersama  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilaksanakan  secara musyawarah.  Pada  pasal  116  ayat  (3) Perjanjian  kerja  bersama  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  dibuat secara  tertulis  dengan  huruf  latin  dan menggunakan  bahasa  Indonesia.  dan pasal  116  ayat  (4)  Dalam  hal  terdapat perjanjian  kerja  bersama  yang  dibuat tidak  menggunakan  bahasa  Indonesia, maka  perjanjian  kerja  bersama  tersebut harus  diterjemahkan  dalam  bahasa Indonesia  oleh  penerjemah  tersumpah dan terjemahan tersebut dianggap sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).Pada Pasal 117 Undang-Undang  Nomor  13  tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  menjelaskan bahwa dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat  (2)  tidak  mencapai  kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 5. Pengupahan
Pada  pasal  1  angka  30  Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan  upah  adalah  hak pekerja/buruh yang diterima dan
dinyatakan  dalam  bentuk  uang  sebagai imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan,  atau  peraturan  perundang- undangan,  termasuk  tunjangan  bagi
pekerja/buruh  dan  keluarganya  atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.
Pada  pasal  88  ayat  (1)  Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya menurut pasal  88  ayat  (2)  menjelaskan  bahwa untuk  mewujudkan  penghasilan  yang memenuhi  penghidupan  yang  layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
Pada  pasal  89  ayat  (1)  Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan  menjelaskan  bahwa upah  minimum  sebagaimana  dimakud dapat  pasal  88  ayat  (3)  huruf  a  dapat terdiri atas :
Upah  minimum  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:
a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
b. upah  minimum  berdasarkan  sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota; Pasal  92  ayat  (1)  Undang-
Undang  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  menjelaskan  bahwa Pengusaha menyusun struktur dan skala upah  dengan  memperhatikan  golongan, jabatan,  masa  kerja,  pendidikan,  dan kompetensi.Pada  ayat  (2)  penambahan bahwa Pengusaha melakukan peninjauan  upah  secara  berkala  dengan memperhatikan kemampuan perusahaan  dan  produktivitas.Pasal  92 ayat  (3)  Undang-Undang  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Ketentuan mengenai  struktur  dan  skala  upah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur  dengan  Keputusan  Menteri.Pasal 93  ayat  (1)  Undang-Undang  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menjelaskan bahwa Upah tidak dibayar apabila  pekerja/buruh  tidak  melakukan pekerjaan.Ayat  (2)  menjelaskan  bahwa Ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  tidak  berlaku,  dan  pengusaha wajib membayar upah apabila: a. pekerja/buruh sakit termasuk pekerja/buruh perempuan yang sakit  pada  hari  pertama  dan  kedua masa  haidnya  sehingga  tidak  dapat melakukan pekerjaan;
b. pekerja/buruh  tidak  masuk  bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan,  suami  atau  isteri  atau anak  atau  menantu  atau  orang  tua atau  mertua  atau  anggota  keluarga dalam satu rumah meninggal dunia; c. pekerja/buruh tidak dapat melakukan  pekerjaannya  karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara; d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan  pekerjaannya  karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; e. pekerja/buruh  bersedia  melakukan pekerjaan  yang  telah  dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya,  baik  karena kesalahan sendiri maupun halangan yang  seharusnya  dapat  dihindari pengusaha;
f. pekerja/buruh  melaksanakan  hak istirahat;
g. pekerja/buruh  melaksanakan  tugas serikat  pekerja/serikat  buruh  atas persetujuan pengusaha; dan
h. pekerja/buruh  melaksanakan  tugas pendidikan dari perusahaan.
Pasal  93  ayat  (3)   Upah  yang dibayarkan  kepada  pekerja/buruh  yang sakit  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) huruf a sebagai berikut:
a. untuk  4  (empat)  bulan  pertama, dibayar  100%  (seratus  perseratus) dari upah;
b. untuk  4  (empat)  bulan  kedua, dibayar  75%  (tujuh  puluh  lima perseratus) dari upah;
c. untuk  4  (empat)  bulan  ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan
d. untuk  bulan  selanjutnya  dibayar 25%  (dua  puluh  lima  perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan  kerja  dilakukan  oleh pengusaha. Pasal  93  ayat  (4)  Upah  yang dibayarkan  kepada  pekerja/buruh  yang tidak  masuk  bekerja  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
b. menikahkan  anaknya,  dibayar  untuk selama 2 (dua) hari;
c. mengkhitankan  anaknya,  dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
e. isteri  melahirkan  atau  keguguran kandungan,  dibayar  untuk  selama  2 (dua) hari;
f. suami/isteri,  orang  tua/mertua  atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar  untuk  selama  2  (dua)  hari; dan
g. anggota  keluarga  dalam  satu  rumah meninggal  dunia,  dibayar  untuk selama 1 (satu) hari. Berdasarkan hasil observasi peneliti yang diperoleh di lapangan ada perjanjian  kerja  yang  harus  disepakati sebelum  melakukan  hubungan  kerja dengan  pemilik  bangunan,  perjanjian kerjayang telah disepakati yaitu perjanjian  kerja  yang  dibuat  secara lisan.  Perjanjian  kerja  secara  lisan diperbolehkan  asalkan  isi  perjanjian kerja  itu  disepakati  kedua  belah  pihak yaitu antara pemborong dengan pemilik bangunan. Dalam Perjanjian kerja yang disepakati  secara  lisan,  isinya  hanya mengenai  upah  dan  tata  tertib  dalam bekerja. Perjanjian kerja berisi mengenai  upah  tiap  harinya  dan  pihak
pengusaha  atau  pemilik  bangunan hanya memberikan pesan untuk berhati- hati  dalam  melakukan  pekerjaan.  Isi dalam  perjanjian  kerja  yang  memuat kewajiban para pekerja/pemborong untuk  melakukan  pekerjaan  sedangkan besarnya  upah  disesuaikan  dengan standart  UMK  Kabupaten  Badung  dan pembayaran  upah  diberikan  dalam sebulan  dua  kali.  Bagi  pemborong untuk  bisa  bekerja  saja  itu  sudah beruntung  daripada  harus  menganggur. Perjanjian  kerja  yang  dibuat  secara lisan  mempunyai  (konsekuensi)  yang berbeda  dengan  perjanjian  kerja  yang dibuat  secara  tertulis.  Dalam  hal  ini pemilik  perusahaan  menyalahi  aturan karena tidak mematuhi pasal 116 ayat 1 UU  Nomor  13  Tahun  2003  yang berbunyi  “Perjanjian  kerja  bersama dibuat  oleh  serikat  pekerja/serikat buruh atau beberapa
serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada  instansi  yang  bertanggung  jawab di  bidang  ketenagakerjaan  dengan pengusaha  atau  beberapa  pengusaha” Karena perjanjian kerja ini tidak dibuat secara  tertulis  sehingga  apabila  terjadi pelanggaran  terhadap  pemborong  tidak dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti otentik.  Pekerja  dalam  hubungan  kerja tidak  akan  dipersulit  asalkan  bisa mematuhi  aturan  yang  telah  disepakati yaitu menjalankan pekerjaannya dengan sungguh sungguh, jujur, tekun, disiplin, tidak ceroboh, dan tidak ada kecurangan.  Apabila  ada  pelanggaran maka  akan  diberi  teguran  terlebih dahulu oleh pemilik bangunan.
Berdasarkan  isi  dari  perjanjian kerja antara pemborong dengan pemilik perusahaan, pemenuhan hak-hak pekerja  seperti  perlindungan  upah  dan kesejahteraan  serta  syarat  kerja  yang timbul  tetap  merupakan  tanggung jawab  dari  pihak  pemborong  selaku penyedia jasa pekerja.Pekerja borongan disediakan mess (tempat tinggal
sementara)  oleh  pemilih  perusahaan yang  berlokasi  di  Jalan  Karang  Mas
Sejahtera  berdekatan  dengan  lokasi pembangunan  Villa  tersebut.  Untuk sistem  pengupahan  diberikan  secara harian  sebesar  Rp.  80.000,00  yang sudah  termasuk  uang  makan  harian, dengan  kurun  waktu  kerja  dari  pukul 08.00  WITA  sampai  dengan  pukul 17.00  WITA,  di  potong  waktu  istirahat pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 WITA. Pekerjaan yang dilakukan sejak  pukul  17.00  WITA  sampai dengan  pukul  22.00  WITA  dianggap sebagai  lembur  dan  mendapatkan  upah dengan  sistem  per/jam  yaitu  sebesar
Rp.  10.000,00.  Para  pekerja  borongan sudah  menyediakan  alat  pelindung  diri sebagai  salah  satu  syarat  yang  harus dipernuhi sebelum melakukan pekerjaan.  Alat  pelindung  diri  yang disediakan  yaitu  berupa  rompi,  helm dan sarung tangan yang telah digunakan untuk seluruh pekerja. Negara sebenarnya telah mengatur  perlindungan  kepada  tenaga kerja serta dengan memperketat persyaratan (administratif) untuk memperkerjakan  seorang  tenaga  kerja. Pengaturan  tersebut  baik  mengenai waktu  kerja  dan  waktu  istirahat, keselamatan  dan  kesehatan  kerjanya (K3),  maupun  mengenai  upah  dan jaminan  sosialnya  ( social  savety  net and  social  security) serta  bentuk
perlindungan lainnya harus dapat terpenuhi oleh perusahaan yang memperkerjakannya,  oleh  karena  itu diberlakukan sanksi terhadap pelanggaran UU Ketenagakerjaan, disamping terdapat sanksi dan (konsekuensi)  perdata,  juga  ada  sanksi pidana serta sanksi bersifat administrative. Ruang lingkup perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh  menurut  UU  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan meliputi : a. Perlindungan  atas  hak-hak  dasar pekerja/buruh untu berunding dengan pengusaha b. Peerlindungan keselamatan dan kesehatan kerja c. Perlindungan  khusus  bagi  pekerja pekerja/buruh  perempuan,  anak  dan penyandang cacat d. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan  dan  jaminan  social tenaga kerja Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja  Borongan  Pembangunan  Villa Permata Ariza di Kuta Selatan Pekerja Borongan mempunyai peranan  yang  penting  tanpa  adanya pekerja/buruh  tidak  mungkin  perusahaan itu  bisa  berjalan  dan  berpartisipasi  dalam pembangunan.  Namun  nasib  buruk  tidak mendapat perlindungan hukum yang cukup dari pihak pengusaha yang dapat menimbulkaan  faktor  penghambat  dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja  borongan.    Faktor  penghambat  itu timbul  baik  dari  pekerja  borongan, pengusaha dan pemerintah.
Untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan  hukum  terhadap  pekerja borongan  di  Villa  Permata  Ariza,  maka dapat ditinjau dari pihak-pihak yang saling berkaitan antara lain:
1. Pihak pekerja borongan a. Rendahnya Pendidikan Pendidikan baik formal
maupun  informal  memiliki  tujuan untuk  membantu  manusia  untuk berpikir  dan  cara  pandang  orang dewasa  yang  memiliki  bobot  atau nilai yang lebih baik daripada orang yang  masih  kanak-kanak.  Jenis pekerjaan yang tersedia hanya menuntut pendidikan formal maupun  informal.  Pekerjaan  yang tersedia hanya menuntut
keterampilan  khusus  yang  diperoleh berdasarkan pengalaman sehari-hari. Pekerja  borongan  rata-rata  memiliki cara berpikir dan cara pandang yang masih  lemah.  Pekerja/buruh  lebih suka  pasrah  dan  menerima  segala
kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengusaha.  Sehingga  pekerja/buruh yang  berani  berpikir  kritis  untuk memperjuangkan  nasibnya  sendiri belum bisa diwujudkan. Dari hasil Observasi di lapangan  tersebut  dapat  diketahui, bahwa pekerja/buruh yang mempunyai  cara  pandang  yang sempit  seperti  diatas  sering  kita temui  dan  dapat  dimaklumi  jika dilihat  dari  latar  belakang  keluarga yang kebanyakan berasal dari keluarga  miskin  yang  tidak  mampu meneruskan  sekolah  sampai  jenjang perguruan tinggi. Mempunyai pekerjaan dan memperoleh penghasilan merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi pekerja/buruh yang rata-rata berpendidikan rendah. b. Tidak memiliki serikat pekerja/serikat buruh Kita mengetahui, bahwa pekerja/buruh  itu  sifatnya  lemah, baik dari segi ekonomi maupun dari segi  kedudukan  dan  pengaruhnya terhadap  pengusaha.  Oleh  karena itu, akibatnya pekerja/buruh tersebut tidak mungkin memperjuangkan hak-haknya ataupun tujuannya dengan perseorangan tanpa mengorganisir  dirinya  dalam  suatu wadah yang dapat membantu mereka  untuk  mencapai  tujuan  itu. Wadah  tersebut  dinamakan  Serikat Pekerja/serikat  buruh.  Di  dalam
Undang-Undang  No.  13  Tahun 2003,  serikat  pekerja/  serikat  buruh diatur  dalam  Pasal  104  ayat  (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 bahwa  setiap  pekerja/buruh  berhak membentuk  dan  menjadi  anggota serikat  pekerja/  serikat  buruh.  Di dalam  sebuah  perusahaan  serikat pekerja/serikat buruh sangat diperlukan karena serikat pekerja/serikat buruh sebagai wadah untuk  menyalurkan  aspirasi  kaum pekerja/buruh dan memperjuangkan,
membela  serta  melindungi  hak  dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. c. Terjadi perselisihan hubungan industrial Perselisihan hubungan industrial  diatur  dalam  Pasal  136 ayat  (10  UndangUndang  No.  13 Tahun  2003  bahwa  penyelesaian perselisihan hubungan  industrial wajib  dilaksanakan  oleh  pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat. Perselisihan hubungan industrial  yang  terjadi  di  kontruksi borongan,  berdasarkan  penelitian, perselisihan  yang    terjadi  antara pihak d. Tidak  ikut  dalam  Jaminan  Sosial Tenaga Kerja
Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja merupakan  suatu  perlindungan  bagi tenaga  kerja  dalam  bentuk  santunan berupa  uang  sebagai  pengganti sebagian  dari  penghasilan  yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pekerja/buruh. Jamsostek diatur dalam  Pasal  99  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  yang meyatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memeperoleh Jamsostek. V. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum  Terhadap  pemborong  di  Villa Permata Ariza wilayah Kuta Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Bentuk perlindungan hukum Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  tenaga  kerjaan  yang  mengatur perlindungan tenaga kerja yaitu
meliputi,  perlindungan  khusus  bagi tpekerja/buruh  perempuan,  anak  dan penyandang cacat. Perlindungan tentang upah bagi tenaga kerja. Jika  dilihat  dari  segi  perjanjian kerja yang di sepakati antara dua belah pihak yaitu perjanjian kerja yang dibuat secara  lisan  yang  telah  didominasi pihak  pengusaha  dalam  menentukan kebijakan, perjanjian yang dibuat secara lisan  menempatkan  pihak  pekerja borongan  dalam  posisi  yang  lemah. Dalam  upaya  perlindungan  hukum terhadap  para  pekerja  juga  tidak  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. 2. Faktor-faktor penghambat perlindungan hukum Tidak ikut dalam Program Jamsostek  menyebabkan  kesejahteraan pekerja  harian  lepas  dan  keluarganya kurang terjamin pada saat pekerjaharian lepas  kehilangan  sebagian  atau  seluruh penghasilannya akibat terjadinya resiko sosial.
Dalam  UU  No.  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan, secara normatif  ada jaminan  terhadap  hak-hak pekerja borongan namun tidak implementatif  dan  sulit  dilaksanakan. Pada implementasinya masih ada ratusan perusahaan yang tidak mematuhi  program  jaminan  sosial  dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK), perbedaan  peraturan  perusahaan  dan peraturan  pemerintah,  serta  tidak  ada sanksi  pidana  secara  spesifik  bagi perusahaan penyedia jasa yang melakukan pelanggaran menjadi faktor- faktor pokok yang menghambat perlindungan  hukum  terhadap  pekerja borongan pembangunan Villa PermataAriza di Kuta Selatan. Saran Berdasarkan simpulan hasil penelitian,  saran  demi  perbaikan  atas kondisi  perlindungan  hukum  terhadap pekerja  borongan  pembangunan  Villa PermataAriza  di  Kuta  Selatan  perlu  di kemukakan yaitu:
1. Pekerja/buruh  seharusnya  memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup tentang  peraturan  ketenagakerjaan. Dengan  pengetahuan  dan  informasi yang cukup tentang peraturan ketenagakerjaan minimal dapat membantu  pekerja  tidak  dihadapkan pada  penyimpangan  ketenagakerjaan yang  dapat  merugikan  hak  dan kepentingan pekerja harian lepas.
2. Pengusaha  atau  pemilik  bangunan harus  tetap  memperhatikan  hak-hak pekerja  borongan  agar  perlindungan hukum mengenai hak pekerja borongan yang dibuat didalam perjanjian  kerja  dapat  terpenuhi  dan memperhatikan  kesejahteraan  pekerja borongan.  sebagai  pemberi  kerja seharusnya  dapat  mematuhi  peraturan ketenagakerjaan yang berlaku sehingga tercipta  iklim  kerjasama  yang  sehat dengan  berdasarkan  kesadaran  yang tinggi  untuk  melakukan  dan  berusaha mengadakan  perbaikan  upah,  syarat kerja,  hubungan  kerja  yang  baik, keselamatan  kerja  serta  jaminan  sosial dalam  rangka  perbaikan  kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
3. Pemerintah  harus  lebih  aktif  untuk mengadakan penyuluhan dan pengawasan  ketenagakerjaan  secara rutin terhadap perusahaan besar maupun  perusahaan  kecil  agar  pihak pengusaha maupun pekerja/buruh dapat  memperoleh  pengetahuan  dan informasi mengenai ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Soedarjadi,  2008,  HukumKetenagakerjaan Di Indonesia, (Yogyakarta :PustakaYustisia), hal. 5 Sendjun  H  Manululang,  1998,  Pokok- PokokHukumKetenagakerjaan
Di Indonesia.
Pius Partanto, 2001, KamusIlmiah Popular. Surabaya :Arkola, hal. 345.
DwiyantoAgus, 2006, ReformasiBirokrasiPublik di Indonesia, Yogyakarta: GadjahMada  University  Press. hal. 45. Hartono, Judiantoro, SegiHukumPenyelesaianPerselis ihanPerburuhan, (Jakarta: RajawaliPers, 1992), hal. 10.) Tjepi F. Aloewic, Naskah Akademis Tentang  Pemutusan  Hubungan Kerjadan Penyelesaian Perselisihan  Industrial ,  Cetakan ke-11,  (Jakarta:  BPHN,  1996), hal. 32. Kartasapoetra, dan Rience G. Widianingsih. Pokok-pokok Hukum  Perburuhan .  Bandung, Armico, 1982, hlm. 73 Lalu Husni. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Jakarta,  Raja  GrafindoPersada, 2000, hlm. 35. Djumadi. Hukum  Perburuhan  Perjanjian
Kerja .  Jakarta,  Rajawali  Pers, 2002, hlm. 36. Asikin, Zainal. 2004. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan .  Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo Persada. Widyadharma,  Ignatius  R.2003. Tentang Ketenagakerjaan  di  Indonesia . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Wibowo,  Bonoe  S.  2002. Himpunan Peraturan Perundangan Ketenegakerjaan . Yogyakarta: Andi
Muhammad,  Abdul  Kadir.  2004. Hukum dan Penelitian Hukum .
Fenny  Nathalia  Khoe,  2013,  Hak  pekerja yang  sudah  bekerja  namun belum menandatangani perjanjian  atas  upah  ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 Nomor 1

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-UndangNomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana dari perundang- undangan di bidang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1992
Tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2000 Tentang  Serikat  Kerja  atau  Serikat
Buruh