## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga
Rachelia Febriani Sormin, Dheny Wahyuni, Aga Anum Prayudhi Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Author’s Email Correspond ence:  rachelfebriani@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pengaturan  hukum  dan  kebijakan  hukum  pidana  terkait penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  Tipe penelitian ini yaitu normative. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara litigasi dan non litigasi.  Dalam  praktiknya,  upaya  non  litigasi  yang  didasarkan kepada  beberapa  ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia hanya  mengatur  tindak  pidana  secara  general  (bukan  secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga) dapat  dilakukan  untuk  penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan dalam  rumah  tangga  dalam  perkara  delik  aduan.  Dengan demikian,  perlu  dilakukan  kebijakan  hukum  pidana  dengan membuat  satu  aturan  secara  khusus  yang  menegaskan  perlu dilakukan  upaya  penyelesaian  non  litigasi  dalam segala  bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga agar tercapainya tujuan perkawinan .
Kata Kunci: Kebijakan hukum pidana, kekerasan dalam rumah tangga, non litigasi

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-12-23
Accepted: 2021-12-31
Publish: 2021-12-31
KEYWORDS: Criminal law policy; domestic violence; non- litigation.

## ABSTRACT
This article aims to identify and analyze the legal arrangements and  related  criminal  law  policy  settlement  of  criminal  acts  of domestic violence. This research is a legl research, which using normative  juridicial  researchs  methods,  namely  analyzing  Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. The result of this research is the settlement of criminal acts domestic violence  can  be  resolved  by  litigation  and  non-litigation.  In practice, non-litigation based on several legal provisions in force in Indonesia only regulates acts of criminal acts in general (not specially  regulating  criminal  acts  of  domestic  violence)  can  be carried  out  for  the  settlement  of  criminatal  acts  of  domestic violence  in  the  case  of  a  complaint  offense.  With  thus,  it  is necessary to carry out a criminal law policy by making a special rule that emphasizes it is necessary to make efforts to resolve non-litigation in all forms of criminal acts of domestic violence in order to achieve the purpose of marriage.

## 2021 Rachelia Febriani Sormin

## A. PENDAHULUAN
Suatu  rumah  tangga  dibentuk  karena  adanya  perkawinan.  Dalam  sebuah  hubungan perkawinan,  manusia  akan  memulai  babak  baru  dalam  hidupnya  untuk  melakukan berbagai hal yang baru seperti kewajiban dan peran masing-masing dalam perkawinan bersama pasangannya di dalam rumah tangga. 1 Lingkup rumah tangga dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat UU PKDRT adalah suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan  keluarga  dengan  orang  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a  karena hubungan  darah,  perkawinan,  persusuan,  pengasuhan,  dan  perwalian,  yang  menetap dalam  rumah  tangga;  dan/atau  orang  yang  bekerja  membantu  rumah  tangga  dan menetap  dalam  rumah  tangga  tersebut.  Dalam  perkembangannya  para  korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada peengak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga). 2 Hal ini menimbulkan keprihatinan  terhadap  perbuatan  kekerasan  terhadap  perempuan  terus  disuarakan. Apalagi melihat dari sejarah, kekerasan terhadap perempuan bisa dimulai sejak zaman Jahiliyah, semua ibu yang melahirkan anak perempuan sesuai tradisi yang berlaku, pasti akan di kubur hidup hidup. Atau tatkala pelayan wanita Firaun, Masitah, dibakar hidup hidup karena menolak mengakui dirinya sebagai tuhan 3
Rumah tangga diharapkan memiliki hubungan yang harmonis, damai sejahtera serta jauh dari konflik sehingga adanya rasa aman, nyaman dan tentram dalam suatu keluarga. Dengan demikian rumah tangga memiliki tujuan yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun, pada kenyataannya rumah tangga sering tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti adanya konflik yang terjadi dalam suatu rumah tangga.
KDRT  merupakan  perbuatan  yang  dilakukan  kepada  seseorang  terutama perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan, baik secara fisik, psikologis, seksual, dan  penelantaran  rumah  tangga,  yang  di  dalamnya  juga  termasuk  ancaman  untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Memang tidak ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan  dengan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Meskipun  demikian,  biasanya kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi:
a) kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian,
1 Edwin  Manumpahi,  Shirley  Y.V.I.  Goni  dan  Hendrik  W.Pongoh,  “Kajian  kekerasan  dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten
Halmahera Barat”, e-journal Acta Diurna Vol. V Nomor 1, 2016. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/11718/1131
2 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 135.
3 Sita Aripurnami, Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi  Perempuandalam  Pemahaman  Bentuk-bentuk  Tindak  Kekerasan  Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hlm. 116.
b) kekerasan  psikologis,  yaitu  setiap  perbuatan  dan  ucapan  yang mengakibatkan  ketakutan,  kehilangan  rasa  percaya  diri,  hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan,
c) kekerasan seksual, yaitu stiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai  kepada  memaksa  seseorang  untuk  melakukan  hubungan  seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai  korban;  dan  atau  menjauhkannya  (mengisolasi)  dari  kebutuhan seksualnya,
d) kekerasan  ekonomi,  yaitu  setiap  perbuatan  yang  membatasi  orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang  dan  atau  barang;  atau  membiarkan  korban  bekerja  untuk  di eksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga. 4
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  menjadi  masalah  yang  serius  dan  menjadi perhatian  pemerintah.  Maka  dibuat  dan  disahkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yang  menjadi  acuan dalam  menyelesaikan  tindak  pidana  KDRT.  Berdasarkan  Undang-Undang  tersebut, bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dibagi  menjadi  2  delik  yaitu  delik  biasa  dan delik aduan. Delik aduan diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal  53,  sedangkan  bentuk  kekerasan  yang  tidak  dijelaskan  dalam  pasal  tersebut merupakan delik biasa.
Penyelesaian  segala  bentuk  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga dapat diselesaikan secara litigasi dan non litigasi. Dua cara tersebut memiliki dampak yang  berbeda.  Penyelesaian  dengan  cara  non  litigasi  diharapkan  dapat  memberikan dampak  yang  baik  dengan  tercapainya  tujuan  perkawinan  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  salah  satu  tujuan penghapusan  KDRT  yang  tertuang  di  dalam  Pasal  4 UU  PKDRT  yaitu,  “Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera”.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  Penelitian  Hukum,  yang  diperoleh  dari  studi perundang-undangan (statue approach), studi konsep (conceptual approach), mengkaji dan  menganalisa  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan,  serta menganalisis  bahan-bahan  kepustakaan  seperti  buku,  diktat,  dan  lain-lain  yang berkaitan dengan konsep kebijakan hukum pidana dan kekerasan dalam rumah tangga.

## C. PEMBAHASAN
1. Peraturan  Hukum  Terkait  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga
Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Segala  bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  diatur  ketentuan  pidananya  dalam
4 Yeni  Huriyani,  “Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT):  Persoalan  Privat  yang  Jadi Persoalan  Publik”, Journal  Legislasi  Indonesia Vol.  5  Nomor  3,  2008.  https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/299/184
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Penyelesaian KDRT dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yaitu secara litigasi dan  non  litigasi.  Secara  litigasi,  penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga mengacu kepada aturan yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara non litigasi penyelesaian  tindak  pidana  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) tidak ada upaya mediasi penal. Begitu halnya juga dengan penyelesaian tindak pidana KDRT. Namun, dalam praktiknya upaya non litigasi dapat dilakukan seperti yang dilakukan  oleh  Kepolisian  Resort  Kota  Sidoarjo.  Dalam  proses  penyelesaian  perkara KDRT yang diselesaikan oleh Kepolisian Resort Kota Sidoarjo digunakan sarana mediasi penal (jalur non litigasi) yang implementasinya didasarkan pada:
1. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR);
2. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun 2008  Tentang  Pedoman  Dasar  Strategi  dan  Implementasi  Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;
3. Pasal 15 ayat (2) huruf k dan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. 5
Selain dari pada peraturan yang digunakan oleh Polres Kapuas tersebut terdapat pula  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019 tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana  (Peraturan  Kapolri  No.  6  Tahun  2019).  Peraturan Kapolri  No.  6  Tahun  2019  menjelaskan  bahwa  proses  penyidikan  dapat  dilakukan melalui keadilan restoratif. Hal tersebut dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat yang dijelaskan dalam Pasal 12 sebagai berikut:
1. materiel, meliputi:
a. tidak  menimbulkan  keresahan  masyarakat  atau  tidak  ada  penolakan masyarakat;
b. tidak berdampak konflik sosial;
c. adanya  pernyataan  dari  semua  pihak  yang  terlibat  untuk  tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
d. prinsip pembatas:
1) pada pelaku:
a) tingkat  kesalahan  pelaku  relatif  tidak  berat,  yakni  kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
b) pelaku bukan residivis;
2) pada tindak pidana dalam proses:
5 Emy  Rosnawati,  dkk  “Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga”, De  Jure:  Jurnal  Hukum  dan  Syari’ah Vol.  10  No.  2,  2018. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ejournal.uin- malang.ac.id/index.php/syariah/article/download/4888/pdf&ved=2ahUKEwjG6pyhiojxAh UymeYKHao_BJwQFjACegQIDBAC&usg=AOvVaw0Z5xti_tIv8bwa5w2y- 6Mw&cshid=1623157665100
a) penyelidikan; dan
b) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;
2. formil, meliputi:
a. surat  permohonan  perdamaian  kedua  belah  pihak  (pelapor  dan terlapor);
b. surat  pernyataan  perdamaian  (akte  dading)  dan  penyelesaian perselisihan  para  pihak  yang  berperkara  (pelapor,  dan/atau  keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
c. berita  acara  pemeriksaan  tambahan  pihak  yang  berperkara  setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
d. rekomendasi  gelar  perkara  khusus  yang  menyetujui  penyelesaian keadilan restoratif; dan
e. pelaku  tidak  keberatan  dan  dilakukan  secara  sukarela  atas  tanggung jawab dan ganti rugi.
Dengan  demikian,  POLRI  dapat  melakukan  upaya  penyelesaian  tindak  pidana kekerasan dalam rumah  tangga  secara  non  litigasi  berdasarkan peraturan yang  telah disebutkan.  Selain  itu,  terdapat  beberapa  perundang-undangan  yang  dapat  dijadikan dasar  hukum  bagi  aparat  kepolisian  untuk  menerapkan  mediasi  penal  melalui pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain:
a.   Pasal 15 Ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU POLRI), yang menyebutkan: "Kepolisian Negara Republik Indonesia  sesuai  dengan  peraturan  perundangundangan  lainnya  berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian";
b.  Pasal  16  Ayat  (1)  huruf  I  UU  POLRI  yang  menyebutkan:  "Dalam  rangka menyelenggarakan  tugas  di  bidang  proses  pidana,  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  berwenang  untuk  mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang bertanggung jawab". Ayat (2): "Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf  I  adalah  tindakan  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dilaksanakan  jika memenuhi syarat sebagai berikut:
1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2)  Selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang  mengharuskan  tindakan  tersebut dilakukan;
3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5) Menghormati hak asasi manusia.
c.    Pasal  18  Ayat  (1)  UU  POLRI  menyebutkan:  "Untuk  kepentingan  umum,  pejabat Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya  dapat  bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri".  Ayat  (2): "Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Ayat  (1)  hanya  dapat dilakukan  dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dengan  memperhatikan  peraturan perundang-undangan,  serta  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia".
d. Pasal 5 Ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP yang menyebutkan: "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Penjelasan Pasal 5 Ayat (1)
huruf a angka 4 KUHAP menyebutkan: "Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:
1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2)  Selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang  mengharuskan  dilakukannya  tindakan jabatan;
3)  Tindakan  itu  harus  patut  dan  masuk  akal  dan  termasuk  dalam  lingkungan jabatannya;
4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5) Menghormati hak asasi manusia.
e.  Pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHAP, yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum  yang  bertanggung  jawab.  Selanjutnya,  penjelasan  Pasal  7  Ayat  (1)  huruf  j KUHAP mengatur hal yang sama dengan penjelasan Pasal 5 Ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP.
Kewenangan  diskresi  kepolisian  yang  pengaturannya  telah  diatur  tersebut menjadikan polisi untuk dapat menerapkan upaya mediasi penal (non litigasi) sebelum dilakukan penyelesaiannya secara litigasi.
Keadilan  restoratif  merupakan  penyelesaian  kasus  pidana  yang  melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak atau yang biasa disebut dengan win-win solution . Upaya non litigasi merupakan bagian dari keadilan restoratif atau restorative justice .
Selain  itu,  penyelesaian  tindak  pidana  KDRT  pun  dapat  dilakukan  melalui mediasi tanpa bantuan kepolisian, seperti menggunakan hukum adat, atau juga dapat dengan musyawarah keluarga antara kedua belah pihak yang terkait. Hal ini pun dapat dilakukan tanpa adanya peraturan hukum yang mengaturnya, namun dilakukan dengan menjunjung norma kebiasaan dan norma adat yang berlaku.
Penyelesaian tindak pidana KDRT melalui mediasi (non litigasi) yang dilakukan tanpa  bantuan  kepolisian  banyak  terjadi.  Penyelesaian  tersebut  dilakukan  melalui musyawarah  untuk  mufakat.  Keputusan  yang  diambil  berdasarkan  musyawarah bertujuan  untuk  mencari  solusi  terbaik  dari  konflik  yang  terjadi  antara  kedua  belah pihak (suami dan istri). Hal ini dapat dilihat pada kasus sebagai berikut:
a. Posisi Kasus
Regina  Pakpahan  adalah  seorang  istri  yang  menjadi  korban  KDRT  dari suaminya sendiri yang bernama Rikardo Hutapea. Regina Pakpahan sering mengalami  kekerasan  fisik  dan  kekerasan  psikis  dari  suaminya.  Pasangan suami istri ini tinggal dan menetap di Jayapura, orang tua pasangan suami istri tersebut tinggal di Jakarta.
Hal  itu  bermula  pada  tahun  2010  di  usia  pernikahan  mereka  yang  belum mencapai  1  tahun.  Kekerasan  yang  dilakukan  pertama  kali  adalah  sang suami menendang perut sang istri yang pada saat itu sedang dalam kondisi hamil anak pertama, posisi sang istri pada saat itu sedang berbaring sembari menonton televisi. Kekerasan fisik yang lain kemudian berlanjut bertahun- tahun bahkan sampai usia pernikahan mereka 5 tahun. Kekerasan psikis juga terjadi  kepada  sang  istri.  Sang  suami  sering  mengatai  sang  istri  dengan sebutan “lonte” dengan alasan sang istri pulang kerja sampa i larut malam. Selama 5 tahun itu sang suami pun sering mencurigai sang istri ketika istri sedang  bekerja  di  kantornya.  Sang  suami  sering  menelpon  sang  istri  dan
bertanya  sedang  dengan  siapa  sang  istri  pada  saat  itu.  Karena  tidak  kuat dengan perlakuan sang suami, sang istri mencoba menceritakan kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang dialaminya selama ini kepada kedua orang tuanya.  Orang  tuanya  pun  berusaha  menyelesaikan  dan  mendamaikan pasangan suami istri tersebut. Sang suami mengaku bersalah dan memiliki itikad  baik  untuk  tidak  mengulanginya  lagi.  Namun,  hal  itu  tidak  terjadi, karena  semakin  hari  sang  suami  semakin  menjadi-jadi.  Semakin  banyak perlakuan kasar yang diberikan sang suami kepada istri, bahkan tidak segan- segan  sang  suami  mengancam  untuk  membunuh  sang  istri  dengan menyodorkan  pisau  di  depan kedua  anaknya.  Tidak  hanya sampai di  situ, sang suami pun semakin sering melontarkan omongan kasar kepada sang istri. Omongan kasar itu pun kerap kali diberikan kepada orang tua sang istri. Pada tahun 2018 terjadi pertengkaran yang sangat hebat di antara pasangan suami  istri  ini.  Pertengkaran  itu  terjadi  di  depan  kedua  anaknya,  diawali dengan sang suami mengolok-olok foto orang tua sang istri. Sang istri merasa tidak  terima  orang  tuanya  diolok-olok,  maka  ia  marah  dan  terjadi perkelahian. Sang suami semakin geram dan akhirnya memukuli sang istri berkali-kali hingga timbul luka memar di bagian wajah sang istri. Tidak kuat dengan  perlakuan  sang  suami,  sang  istri  mengajak  kedua  anaknya  untuk pergi  dari  rumah  menuju  ke  rumah  saudaranya  yang  masih  memiliki hubungan kekerabatan dekat (dari marga sang istri yaitu Pakpahan). Sang istri meminta perlindungan kepada saudaranya itu dan akhirnya sang istri memutuskan  untuk  pergi  meninggalkan  suaminya  dan  kembali  ke  rumah orang  tuanya  di  Jakarta.  Sesampainya  di  Jakarta,  sang  istri  yang  menjadi korban KDRT ini menceritakan kronologis kejadian yang dialaminya kepada kedua orang tuanya.

## b. Bentuk Penyelesaian
Sang istri tidak mau melaporkan suaminya ke kepolisian, karena ia tidak mau suaminya  dikenakan  sanksi  pidana  dan  berakhir  di  penjara.  Hal  itu dikarenakan  ia  tidak  ingin  melihat  kedua  anaknya  semakin  mengalami trauma  apabila  suaminya  harus  diberikan  sanksi  pidana  berupa  penjara. Sang istri berniat menceraikan sang suami, namun niat tersebut diurungkan karena  menurut  kepercayaan  (agama)  yang  dianut  sang  istri,  perceraian bukanlah  hal  yang  disetujui  oleh  Tuhan.  Selain  itu,  sang  istri  tidak  mau bercerai  karena  takut  membuat  aib  di  keluarga  besarnya.  Maka  tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Regina Pakpahan tersebut diselesaikan dengan cara mediasi penal (non litigasi) yaitu melalui hukum  adat  atau  bisa  disebut  dengan  diskusi  keluarga  dari  kedua  belah pihak  (keluarga  besar  Rikardo  Hutapea  dan  keluarga  besar  Regina Pakpahan).  Melalui  mediasi  penal  yang  dilakukan  tersebut,  maka penyelesaiannya  adalah  Rikardo  Hutapea  sebagai  pelaku  tindak  pidana KDRT mengakui kesalahannya dan akhirnya pasangan suami istri tersebut memutuskan  untuk  pindah  dan  menetap  di  Jakarta  agar  tidak  jauh  dari keluarga besar masing-masing kedua belah pihak. Sehingga meminimalisir kemungkinan  akan  terjadinya  kembali  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di antara  pasangan  suami  istri  Rikardo  Hutapea  dan  Regina  Pakpahan.
Keputusan  tersebut  tentunya  diambil  berdasarkan  hasil  diskusi  yang dilakukan dalam mediasi penal tersebut.
Berdasarkan  kasus  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  penyelesaian  KDRT  dapat dilakukan melalui mediasi (non litigasi) tanpa bantuan pihak yang berwenang seperti polisi. Dengan demikian, proses penyelesaian KDRT secara non litigasi dapat dilakukan walaupun  belum  ada  peraturan  hukum  yang  mengatur  secara  khusus  mengenai penyelesaian KDRT secara non litigasi.
Upaya penyelesaian non litigasi pun dilakukan karena didukung oleh beberapa faktor. Seperti persoalan malu, aib, dan martabat sering membuat korban KDRT terjebak dalam  lingkaran  kekerasan.  Para  korban  KDRT  merasa  dihantui  oleh  perceraian  dan sanksi pidana yang mungkin akan dijatuhkan kepada pasangan mereka sebagai pelaku tindak  pidana  KDRT.  Selain  itu  juga  akan  timbul  kekhawatiran  bagi  para  istri  yang menjadi korban KDRT dalam hal menafkahi anak-anaknya apabila suami harus terkena sanksi pidana penjara. Hal itu terjadi karena mereka mengalami ketergantungan secara ekonomi terhadap suami (pelaku KDRT). Hal lain yang menjadi faktor pendukung bagi mediasi  penal  (non  litigasi)  dapat  dilakukan  dalam  penyelesian  tindak  pidana  KDRT adalah  penjatuhan  pidana  kepada pelaku sering  kali  menimbulkan  dendam  di  antara kedua  belah  pihak.  Sehingga  permasalahan  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga enggan untuk diselesaikan secara litigasi (proses pengadilan).
Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah tangga sebaiknya dilakukan secara non litigasi. Karena didukung oleh beberapa faktor yang telah dijelaskan di atas. Selain itu juga tujuan perkawinan dalam Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yaitu  membentuk  keluarga  yang bahagia dan kekal (abadi). Apabila penyelesaian tindak pidana KDRT dilakukan melalui litigasi, maka akan sangat besar kemungkinan terjadinya dendam yang pada akhirnya akan terjadi perceraian dan saling menyakiti sehingga tujuan perkawinan yang untuk membentuk keluarga yang abadi tidak terwujud.

## 2. Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pengaturan  hukum  tentang  penyelesaian  tindak  pidana  KDRT  secara  litigasi dapat dilakukan dengan melihat ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan secara non litigasi menurut KUHAP tidak ada disebutkan dengan jelas mengenai upaya mediasi penal. Namun penyelesaiannya dapat dilakukan dengan melihat beberapa aturan hukum seperti:
1. Surat  Kapolri  No  Pol:  B/3022/XII/200S/SDEOPS  tanggal  14  Desember  2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR);
2. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
4. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
5. Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (2) huruf k, Pasal 16 Ayat (1) huruf I, dan Pasal 18 Ayat (1);
6. KUHAP Pasal 5 Ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 Ayat (1) huruf j.
Berdasarkan  Surat  Kapolri  No  Pol:  B/3022/XII/200S/SDEOPS  tanggal  14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR), penanganan kasus melalui ADR dijelaskan sebagai berikut:
1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak- pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian  kasus  pidana  yang  menggunakan  ADR  harus  berprinsip  pada musyawarah  mufakat  dan  harus  diketahui  oleh  masyarakat  sekitar  dengan menyertakan RT dan RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan.
5. Memberdayakan  anggota  Pemolisian/Perpolisian  Masyarakat  (Polmas)  dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang ada di wilayah masing-masing  untuk  mampu  mengidentifikasi  kasus-kasus  pidana  yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
6. Untuk  kasus  yang  telah  dapat diselesaikan  melalui  konsep  ADR  agar tidak  lagi  di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas. Sedangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang  Penyesuaian  Batas  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam  KUHP, penyelesaian tindak pidana KDRT melalui non litigasi dapat dilakukan yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak.
Selanjutnya  berdasarkan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2008  Tentang  Pedoman  Dasar  Strategi  dan  Implementasi Pemolisian  Masyarakat  dalam  Penyelenggaraan  Tugas  Polri  Polisi  yang  bertindak sebagai polmas menerapkan konsep Alternative Dispute Resolution (pola penyelesaian masalah  sosial  melalui  jalur  alternatif  yang  lebih  efektif  berupa  upaya  menetralisir masalah  selain  melalui  proses  hukum  atau  non  litigasi),  misalnya  melalui  upaya perdamaian. Hal ini pun mendukung untuk diimplementasikannya mediasi penal (non litigasi) yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
Aturan hukum di atas memang bukan merupakan aturan hukum yang mengatur secara  khusus  tentang  penyelesaian  tindak  pidana  KDRT  secara  non  litigasi.  Aturan tersebut  untuk  mengatur  segala  bentuk  tindak  pidana  yang  memiliki  kriteria  atau kategori yang sesuai dengan aturan tersebut. Seperti pada PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Jika melihat kategori atau kriteria yang disebutkan maka hanya tindak pidana KDRT dalam perkara  delik  aduan  yang  hanya  dapat  dilakukan  upaya  penyelesaiannya  secara  non litigasi.  Upaya  perdamaian  dengan  mediasi  atau  yang  lainnya  (non  litigasi)  yang dilakukan dengan hukum adat atau musyawarah pun belum memiliki dasar hukum atau aturan hukum yang mengaturnya.
Namun  aturan  hukum  tersebut  dapat  menjadi  patokan  atau  dasar  untuk melakukan  penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  secara  non litigasi dalam tingkat penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal itu dikarenakan  aturan  hukum  tersebut  dijelaskan  bahwa  untuk  mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, seperti dalam tindak pidana KDRT dalam perkara delik aduan.
Dengan  demikian, penyelesaian tindak  pidana  KDRT  secara  non  litigasi  dapat dilakukan dengan mengimplementasikan beberapa ketentuan hukum tersebut. Namun, secara  khusus  ketentuan  hukum  untuk  mengupayakan  penyelesaian  seagala  bentuk tindak pidana  KDRT  secara  non  litigasi  belum  diatur  di dalam peraturan perundang- undangan  di  Indonesia.  Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  telah  terjadinya  kekosongan hukum  karena  tidak  adanya  aturan  yang  mengatur  secara  khusus  mengenai  upaya penyelesaian tindak pidana KDRT secara non litigasi.
Oleh  sebab  itu,  perlu  dilakukannya  kebijakan  hukum  pidana  terhadap penyelesaian tindak pidana KDRT secara non litigasi. Karena jika dilakukannya upaya non litigasi tersebut maka akan memberikan suatu solusi bagi para pihak yang terlibat yaitu korban dan pelaku dengan meminimalisir adanya akibat/dampak seperti keluarga akan menanggung malu, keutuhan rumah tangga terancam, akan ada proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut, dan juga apabila pelaku adalah pencari nafkah maka keluarga itu akan kehilangan pencari nafkah utama, atau terjadinya perceraian hingga tujuan  dari  perkawinan  yang  terdapat pada  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  tidak  tercapai.  Maka  perlu  dipikirkannya  suatu  cara  yang menjadi win-win solution untuk kasus penyelesaian KDRT serta berlandaskan kepada keadilan restoratif.
Jika melihat peraturan hukum yang telah ada  maka kebijakan hukum yang perlu dilakukan  adalah  membuat  aturan  hukum  secara  khusus  yang  mengatur  mengenai upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara non litigasi. Aturan hukum tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi dengan tegas menyatakan bahwa  perlu  dilakukannya  upaya  non  litigasi  terhadap  segala  bentuk  penyelesaian tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebelum  perkara  tersebut  dilanjutkan sampai  kepada  tahap  pengadilan  yang  nantinya  harus  diselesaikan  secara  litigasi. Sehingga dengan diupayakannya penyelesaian secara non litigasi tersebut maka para pihak dapat duduk bersama menyelesaikan masalahnya dan hal yang diputuskan dalam upaya  non  litigasi  adalah  benar-benar  merupakan  kebutuhan  kedua  belah  pihak sehingga tercapai win-win solution .
Dengan  tercapainya win-win  solution yang  juga  akan  meminimalisir  berbagai akibat/dampak  dari  penyelesaian  perkara  KDRT  secara  litigasi  maka  juga  akan mencapai  tujuan  perkawinan  yaitu  keluarga  yang  kekal/abadi.  Selain  itu  pula  tujuan penghapusan  kekekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  yang  salah  satunya  bertujuan  menjaga  keutuhan  rumah  tangga  yang harmonis dan sejahtera dapat terwujud.

## D. SIMPULAN
Penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  dilakukan secara  litigasi  dan  non  litigasi.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dapat  menjadi  patokan  atau  dasar
hukum dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pengaturan hukum  yang  secara  khusus  mengatur  penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah tangga secara non litigasi belum ada. Namun dalam praktiknya dapat dilakukan dengan melihat beberapa ketentuan hukum atau pengaturan hukum yang berlaku untuk upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara delik aduan.  Melihat  tujuan  perkawinan  dan  tujuan  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga, maka perlu dilakukan kebijakan hukum pidana terhadap penyelesaian tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dengan  membuat  satu  aturan  khusus  yang mengatur  secara  tegas  upaya  penyelesaian  secara  non  litigasi  untuk  segala  bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Segala bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang penyelesaiannya dilakukan secara litigasi menjadi alternatif terakhir apabila tidak tercapainya suatu keputusan yang baik dalam upaya penyelesaian secara non litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU Nomor 23 Tahun 2004.

## Buku
Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
Sita Aripurnami, Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-aspek Sosial Budaya dan Pasal 5  Konvensi  Perempuandalam  Pemahaman  Bentuk-bentuk  Tindak  Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000.

## J urnal
Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni dan Hendrik W.Pongoh, “Kajian kekerasan dalam Rumah  Tangga  Terhadap  Psikologi  Anak  di  Desa  Soakonora  Kecamatan  Jailolo Kabupaten  Halmahera  Barat”, e-journal  Acta  Diurna Vol.  V  Nomor  1,  2016. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/11 718/11311
Emy Rosnawati, dkk “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah Vol. 10  No. 2, 2018. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ejournal.uin- malang.ac.id/index.php/syariah/article/download/4888/pdf&ved=2ahUKEwjG6 pyhiojxAhUymeYKHao_BJwQFjACegQIDBAC&usg=AOvVaw0Z5xti_tIv8bwa5w2y- 6Mw&cshid=1623157665100
Yeni  Huriyani,  “Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT):  Persoal an  Privat  yang  Jadi Persoalan  Publik”, Journal  Legislasi  Indonesia Vol.  5  Nomor  3,  2008.  https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/299/184