## Catatan Hitam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara
Ira Permata Sari 

## Abstrak
Artikel  ini  menelaah  secara  kritis  persoalan  pelanggaran  yang  terjadi  dalam  pemilihan gubernur  (pilgub)  di  Sumatra  Utara.  Pelanggaran  selalu  hadir  dan  muncul  dihampir semua  pemilihan  gubernur,  termasuk  di  Sumatra  Utara.  Pelanggaran  yang  terungkap dalam  pilgub  ini  beraneka  ragam  bentuknya.  Mulai  praktek  politik  uang,  mencuri  star kampanye,  memanfaatkan  fasilitas  pemerintah  daerah,  dan  kampanye  hitam.  Variasi bentuk  pelanggaran  ini  dilakukan  oleh  beragam  aktor  yang  terlibat  dalam  pilgub. Kompleksitas bentuk pelanggaran dan aktor yang terlibat dalam pilgub mengisyaratkan problematika dalam pemilihan kepala daerah. Pelanggaran ini tentu merupakan catatan hitam  dalam  proses  pembangunan  demokrasi  lokal.  Selain  itu,  massifnya  pelanggaran yang  terjadi  dalam  pilgub  merupakan  bukti  betapa  kurangnya  pemahaman  para  aktor politik dalam lokal dalam mengawal prosedural demokrasi. Apa yang terjadi di Sumatra Utara hanya sebagian kecil catatan hitam dalam membangun demokrasi di aras lokal.

## Kata kunci: pelanggaran pemilu, politik lokal, dan demokrasi procedural

## Abstract
This  article  critically  examines  the  infringement  that  occurred  in  the  election  for governor  (Pilgub)  in  North  Sumatra.  Generally,  infringements  are  always  present  and appear  in  almost  all  of  the  gubernatorial  elections,  including  in  North  Sumatra. Infringements in gubernatorial which were revealed are in multifaceted. It can be seen in some practices such as money politics, stealing in campaign  star, using the facilities of  the  local  government,  and  the  smeared  campaign.  The  variations  of  these infringement  are  carried  out  by  the  various  actors  involved  in  gubernatorial  election. The  complexity  of  infringements  and  the  actors  involved  in  gubernatorial  election indicates the problems in  local elections. This  infringement  is  certainly a black  record in the development process of local democracy. Additionally, massive infringements that occurred in the election are evidence that there is a lack of understanding of the local political actors in guarding procedural democracy. What happened in North Sumatra is only a small percentage of black record in building democracy at the local level.

## Keywords: Infringement Election, Local Politics, Procedural democracy

## Korespondensi:
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik-UGM Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

## Pendahuluan
Pemilihan  kepala  daerah  (Pemilukada)  secara  langsung  sebagai  wujud  adanya demokrasi  di  daerah.  Tujuan  penyelenggaraan  Pemilukada  secara  langsung  agar masyarakat  di  daerah  dapat  memilih  pemimpin  daerah  yang  berkualitas  sesuai keinginannya.  Selain  daripada  itu,  Pemilukada  langsung  diharapkan  mempermudah mekanisme check  and  balances oleh  masyarakat  terhadap  pemimpin  daerah  yang terpilih.
Namun,  penulis  membaca  di  media  elektronik  banyak  ditemukannya pelanggaran  dalam  proses  penyelenggaraan  Pemilukada,  khususnya  pada  tahap kampanye.  Misalnya, money  politik ,  kampanye  hitam,  mencuri start ,  menggunakan fasilitas  negara.  Apabila,  mengutip  pandangan  Beetham  mengenai  syarat  berjalannya sebuah sistem demokrasi, memberikan sebuah renungan pada penulis, lalu bagaimana sistem  demokrasi  di  Indonesia  apakah  dapat  dikatakan  berjalan?  Sedangkan  masih banyak  ditemukan  pelanggaran  dalam  proses  Pemilukada,  contohnya  di  Sumatera Utara .
sistem demokrasi bisa dikatakan berjalan ketika terpenuhi beberapa karakteristik seperti  pemilihan  umum  yang  fair  dan  periodik,  pertanggungjawaban  negara  di depan  rakyat,  dan  adanya  jaminan  kebebasan  dalam  berekspresi  dan berorganisasi. (Firmanzah, 2008:303)
Kemudian,  yang  perlu  menjadi  bahan  renungan  lagi  adalah  penyelenggaran Pemilukada  telah  banyak  menyerap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD),  misalnya  di  Sumatera  Utara  sebesar  Rp  352,9  miliar.  Pemilukada  langsung sebagai  wujud  demokrasi  sebagai  sebuah  sistem  politik  yang  membutuhkan  biaya mahal  untuk  menyelenggarakannya.  Namun,  pemilukada  tidak  dilaksanakan  secara fair ,  banyak  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  peserta  dan  tim  pemenangannya, padahal telah menghabiskan biaya mahal. Tentu hal ini, sangat mengecewakan.
Pendidikan  politik  dan  pembentukan  moral  yang  baik  untuk  bangsa  Indonesia tidak  dapat  berjalan  melalui  Pemilukada  yang  penuh  dengan  pelanggaran.  Misalnya saja, pertama , pelanggaran Pemilukada dalam bentuk money politic akan membentuk moral pemimpin bangsa yang korup. Hal ini dapat analogikan, money politic tentunya membutuhkan  dana  yang  banyak.  Para  kontestan  pemilukada  dapat  memperoleh sumbangan  sebagai  dana  talangan  dari  para  pemilik  modal.  Sehingga,  apabila kontestan  terpilih  cenderung  mengabdi  kepada  pemberi  dana  talangan  bukan  kepada masyarakat. Kedua ,  pelanggaran  kampanye  yang  menggunakan  fasilitas  negara.  Hal ini akan membiasakan pribadi menggunakan fasilitas milik negara yang diperuntukkan untuk publik.
Alasan  di  atas,  memberikan  sebuah  penegasan  salah  satu  unsur  yang  dapat membuat  demokrasi  dapat  berjalan  dengan  baik  adalah  para  peserta  Pemilukada  dan tim suksesnya mengikuti Pemilukada secara fair dengan tidak melanggar aturan main yang ada. Namun, meskipun dalam sebuah proses Pemilukada telah ditetapkan sebuah aturan main, tetapi apabila tidak ada komitmen pada diri masing-masing peserta untuk mematuhinya,  maka  aturan  tersebut  akan  sia-sia.  Selanjutnya,  yang  menjadi  fokus
penulis  adalah mengapa pelanggaran dalam pemilukada terjadi dan bagaimana sanksi yang diberikan?

## Pengertian Pelanggaran
Indikasi  adanya pelanggaran pada penyelenggaraan pemilukada ditegaskan oleh Samsul  Wahidin  bahwa: “Penyelenggaraan  Pemilu  itu,  yang  dimulai  dari  masa penjaringan calon,  masa kampanye sampai nanti saat  penghitungan suara  diprediksi akan terjadi kecurangan ”. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa salah satu tahapan penyelenggaraan pemilukada yang rawan pelanggaran adalah pada masa kampanye.
Pelanggaran  yang  serius  antara  lain  melakukan  kekerasan/ancaman/  intimidasi, penyuapan/ bribery (politik  uang),  penghinaan/pencemaran/ black  campaign , penyalahgunaan jabatan dan fasilitas untuk kepentingan kampanye, dan penyimpangan dana kampanye. Ini merupakan beberapa contoh pelanggaran kampanye yang diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang pemilu sehingga bisa disebut tindak pidana pemilu.  Pelanggaran  ketentuan  kampanye  yang  tidak  diancam  dengan  sanksi  pidana bisa  juga  diatur  undang-undang  atau  peraturan  di  bawahnya,  seperti  melanggar ketentuan pemasangan alat peraga kampanye berkaitan dengan lokasi, jumlah, ukuran, durasi,  dan  sebagainya.  Untuk  pelanggaran  semacam  ini  sebaiknya  peraturan perundang-undangan  mengatur  bentuk  sanksinya,  misalnya  berupa  pencabutan  alat peraga,  larangan  kampanye  selama  jangka  waktu  tertentu,  teguran  tertulis, pengumuman  kepada  publik,  atau  penghentian  kampanye.  Subjek  atau  pelaku pelanggaran  adalah  (pengurus)  partai  politik,  kandidat,  tim  kampanye,  warga  negara, dan  media  massa.  Tentang  tindak  pidana  „kampanye  di  luar  jadwal‟  yang  biasanya selalu  terjadi  menjelang  atau  sesudah  tahapan  kampanye,  perlu  diatur  lebih  jelas. Sebaiknya tidak semua kegiatan partai politik atau bakal calon dilarang karena hanya akan  menambah  daftar  masalah/pelanggaran  dan  sangat  menyibukkan  pekerjaan penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan pemantau pemilu. Yang perlu diatur dan tidak  boleh  dilakukan  (di  luar  jadwalnya)  hanyalah  kegiatan  yang  melibatkan  massa (baik yang dikoordinir partai, calon, ataupun atas kemauan warga sendiri) yang dapat terangterangan  atau  tersamar  merupakan  bentuk  kampanye.  Pertemuan  semacam  itu bisa dibatasi (misalnya tidak  dilakukan  6  bulan  sebelum  massa  kampanye).  Larangan itu  tidak  termasuk  rapat partai yang jumlahnya terbatas. Rapat partai harus dilaporkan dan mendapat izin penyelenggara pemilu.

## Macam-Macam Pelanggaran
Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang memiliki tugas untuk menangani  sengketa-sengketa  pemilu  atau  yang  disebut  dengan  “sampah-sampah pemilu” (Fadjar,  2013:134)  tidak  menanganinya  dengan  gegabah.  MK  menetapkan suatu  kriteria  yang  popular  dengan  ungkapan  “pelanggaran  pemilu  yang  bersifat sistemik,  terstruktur,  dan  massif  (STM)”,  yang  intinya  adalah  bahwa  pelanggaran pemilu  tersebut  memang  direncanakan  atau  didesain  sejak  semula  (baik  oleh  negara,
penyelenggara  pemilu  atau  peserta  pemilu),  dilakukan  oleh  aparat  struktural  negara atau penyelenggara pemilu, dan bersifat meluas yang benar-benar merusak sendi-sendi pemilu yang “Luber dan Jurdil”. Jadi, bukan pelanggaraan pemilu yang hanya bersifat insidental,  individual,  dan  sporadis  yang  dalam  batas-batas  yang  wajar  masih  dapat ditoleransi.
Tiga kriteria pelanggaraan pemilukada yang serius yang mengancam asas Luber dan  Jurdil  adalah  pertama,  pelanggaraan  bersifat  sistematis,  yakni  memang direncanakan  (by  design),  bukan  insidental.  Kedua,  pelanggaraan  tersebut  butir  a dilakukan  oleh  aparat  struktural,  baik  aparat  pemerintahan  maupun  aparat penyelenggara pemilu, jadi bukan bersifat individual. Terakhir, pelanggaraan tersebut sangat meluas (massif), bukan sporadis .
Sekilas  telah  dipaparkan  tentang  pelanggaran  pemilukada  yang  STM.  Macam pelanggaran  di  atas  hanya  sebagian  macam  pelanggaran  kampanye  yang  dimaksud dalam  tulisan  ini.  Pemaparan  macam  pelanggaran  di  atas  hanya  sebagai  bentuk pengetahuan bagi  kita agar lebih mempermudah membedakan dan mengkasifikasikan pelanggaran kampanye apa saja yang dimaksud dalam tulisan ini.
Pelanggaran  di  atas  adalah  macam  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  para penyelenggara  pemilukada,  baik  KPU,  Panwas,  Bawas,  dan  aparat  pemerintahan. Pelanggaran  yang  dimaskud  di  atas  contohnya  adalah  pada  tahap  pemungutan  dan penghitungan  suara,  tahap  pendaftaran,  penetapan  peserta  pemilu,  dan  juga keterlibatan  pegawai  negeri  sipil  dalam  kampanye.  Sedangkan  pelanggaran pemilukada pada tahap kampanye yang lain dilakukakan oleh (pengurus) partai politik, kandidat, tim kampanye, warga negara, dan media massa.
Pelanggaran  Pemilu  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  14  Peraturan  Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilukada  dan  Wakil  Kepala  Daerah  ayat  (1)  huruf  a  dapat  berupa:  pertama, pelanggaran  pidana  Pemilu.  Kedua,  pelanggaran  administrasi  Pemilu.  Ketiga, pelanggaran kode etik.
Pelanggaran  administratif  adalah  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  ketentuan, tata  cara,  dan  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  Undang-undang  Pemilihan  Kepala daerah, yang tidak didefinisikan sebagai tindakan kriminal dan tidak berkaitan dengan hukuman  dan  atau  denda.  Konsekwensi  dari  pelanggaran  administratif  ini  adalah gagalnya  pasangan  calon  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  untuk  mengikuti sebagian  tahapan  Pemilukada  dan  atau  gagalnya  pasangan  calon  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah  untuk  mengikuti  tahapan  Pemilukada,  karena  tidak  memenuhi syarat  sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, dan UU No. 12 tahun 2008,  tentang  pemerintahan  daerah.  Selain  itu,  apabila  pelanggaran  administratif  ini yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  tata  cara  kampanye,  maka  dapat  dikenai  sanksi oleh  KPU  daerah  yang  berupa; (i) .  Peringatan  tertulis,  apabila  penyelenggara kampanye  melanggar  larangan  walaupun  belum  terjadi  gangguan, (ii) .  Penghentian kegiatan kampanye di  tempat  terjadinya pelanggaran atau diseluruh daerah pemilihan yang  bersangkutan,  apabila  terjadi  gangguan  terhadap  keamanan  yang  berpotensi
menyebar  ke  daerah  pemilihan  lain.  Sedangkan  pelanggaran  Pidana  adalah  tindakan- tindakan  yang  oleh  undang-undang  Pemilihan  kepala  daerah  ditetapkan  sebagai tindakan  kriminal  dan  berakibat  pada  hukuman  penjara  dan  atau  denda.  Ketentuan pidana  Pemilukada  ini  dapat  dilihat  lebih  lanjut  dalam  ketentuan  Pasal  115  sampai dengan Pasal  119 Undang-  undang No. 32 tahun  2004, tentang Pemerintahan daerah, dimana pasal-pasal tersebut ancaman pidananya paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) tahun serta penjatuhan denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu  rupiah) dan  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,- (satu  miliar  rupiah) tergantung dari tindakan pelanggaran yang dilakukan.
Penyelesaian  atas  pelanggaran  yang  terjadi  dikualifikasikan  atas  tiga  hal (Wahidin, 2008:224):
1. Pelanggaran yang bersifat administratif direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk diselesaikan
2. Pelanggaran   yang   bersifat   sengketa  diselesaikan   oleh panwas dengan memanggil para pihak
3. Pelanggaran pidana pemilu kepala daerah diserahkan kepada kepolisian untuk diproses lebih lanjut berdasarkan UU yang mengaturnya.
Selanjutnya,  macam  pelanggaran  kampanye  dapat  dilihat  juga  variasinya  dari pemaparan  Panitia  Pengawas  Pemilu  (Panwaslu)  Sumatera  Utara  (Sumut).  Macam pelanggaran  itu  terbagi  ke  dalam  12  delik  kategori  pelanggaran  Pemilihan  Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2013.
Sebanyak  12  delik  tersebut  yakni  delik  kampanye  diluar  jadwal,  melanggar ketentuan  larangan  pelaksanaan  kampanye,  melanggar  ketentuan  pelaksanaan kampanye,  larangan  keterlibatan  pejabat  negara,  pejabat  struktural,  fungsional  dalam jabatan  negeri  dan  kepala  desa,  mengacaukan,  menghalangi,  atau  mengganggu jalannya  kampanye,  dana  kampanye  melebihi  batas  perseorangan  50  jt,  badan usaha/kelompok
350  jt,  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  menghalang-halangi, memberikan  janji,  menggagalkan  pemungutan  suara,  melakukan  perbuatan menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak berharga, menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara berkurang, merusak atau menghilangkan  hasil  pemungutan  suara  yang  sudah  disegel,  mengubah  hasil penghitungan  suara,  berita  acara  dan  sertifikat  hasil  penghitungan  suara.  Sedangkan untuk  sanksinya  menurut  David  Ketua  Panwaslu  Medan  adalah  pemberian  sanksi  3 tahun penjara hingga denda Rp 1 miliar.
Berdasarkan  berbagai  macam  pelanggaran  di  atas  penulis  akan  menganalisa pelanggaran  kampanye  pemilukada  Gubernur  Sumatera  Utara  tahun  2013  dengan menggunakan  macam  pelanggaran  berdasarkan  pasal  14  Peraturan  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  tentang  Tata  Cara  Pelaporan  dan  Penanganan  Pelanggaran Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah serta pelanggaran yang bersifat STM.
Tujuan  dari  penggunaan  macam  pelanggaran  bersifat  STM  adalah  untuk mempermudah  penulis  mengklasifikasikan  pelanggaran  kode  etik.  Pelanggaran  STM yang dimaksud misalnya adalah keterlibatan aparat pemerintahan, sedangkan menurut penulis  pelanggaran  ini  adalah  termasuk  dalam  pelanggaran  kode  etik  aparat pemerintahan  yang  tidak  boleh  terlibat  secara  langsung  dalam  politik  termasuk kampanye pemilukada.

## Analisis Pelanggaran Pemilukada
Pemilukada  Gubernur  Sumatera  Utara  (Sumut)  yang  telah  diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2013, ternyata juga banyak diwarnai pelanggaran oleh para calon maupun  tim  suksesnya/pemenangannya.  Pelanggaran  oleh  para  calon  dan  tim suksesnya/pemenangannya  dapat  dijumpai  pada  tahap  kampanye.  Berikut  dugaan pelanggaran yang dilakukan pada tahap kampanye:

## Tabel. 6.1. Macam Dugaan Pelanggaran
Calon  Gubernur Sumut (Cagubsu) Pemilukada 2013 Macam Pelanggaran Administratif Pidana Kode Etik
(1) Gus Irawan Pasaribu- Soekirman • Calon dan saksi memakai baju bermotif batik khas tim kampanye dan para pendukungnya saat pencoblosan • di  Lapangan    HM Nurdin, tukas Zulkarnaen,       ada banyak      Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kabupaten Tapanuli      Selatan yang ikut     serta kampanye, termasuk level kepada dinas. Pejabat Bank Sumut setempat         juga diketahui ikut serta dalam    kampanye,
padahal       pejabat BUMD mestinya . (http://padanglawasu tarajaya.blogspot.co
m/2013/03/panwaslu
-padangsidimpuan- temukan- banyak.html, diakses   tanggal   21 Mei  2013,  pukul 18.16 WIB) (2) Effendi MS Simbolon-Jumiran Abdi • Memberikan bonus bagi pemain  PSMS yang telah berperan dalam menang    4-1 dalam pertandingan melawan PS Begkulu di Liga Indonesia, di Medan, pekan lalu. (3) Chairuman Harahap-Fadly Nurzal Kampanye di Jejaring Sosial Facebook tanggal  4 Istri  Chairuman, Ratna Sari Lubis,
dalam
Maret kampanyenya, Selasa (26/2), membagi-bagikan kartu asuransi jiwa kepada para tukang becak bermotor (betor). Pasangan Chairuman - Fadly menyediakan 1.300 kartu jiwa untuk para penarik betor di Kota Medan, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai (http://m.metrotvn ews.com/read/ne wsvideo/2013/02/ 26/172022/Istri- Chairuman-Bagi-
bagi-Kartu-
Asuransi-Jiwa- Penarik-Betor, edisi  Selasa,    26 Februari  2013   | 09:48 WIB diakses tanggal 2 April 2013, pukul 12.51 WIB) (4) Amri Tambunan- RE Nainggolan • Pemasangan Baliho ukuran 60-80 Cm dipasang di jembatan      yang menghubungkan Jalan Imam Bonjol–Prof     M Yamin SH Kisaran sebelum jadwal kampanye bergambar Amri- RE tertulis „Membangun Dalam Kebinekaan‟. • Selama masa cuti untuk  kampanye  tetap tinggal di rumah dinas Bupati Deliserdang.
Adanya tulisan tersebut  ditambah lagi dengan nomor urut (25/1/2013) • Baleho itu dipasang di fasilitas negara karena menggantungnya di besi pengaman jembatan Sei Silau. (http://www.metros iantar.com/2013/di duga-bikin- pelanggaran-tim- kampanye-amri-re- dipanggil-panwas/, tanggal 2 April 2013, 20.54 WIB) (5) Gatot Pujo Nugroho- T Erry Nuradi • Melibatkan  anak- anak dalam berkampanye • Hasymi Prihatin Siregar: memberikan satu kotak  berisi 8 helai sarung tenun ambari, yang setiap helainya berisikan stiker pasangan calon Gubsu nomor urut 5 (Ganteng) • Kesbanglimas dan Dinas Pendapatan yang membuat kalender gambar Gatot  dengan  lima jari
Sumber: Diolah dari berbagai situs online
Macam  dugaan  pelanggaran  kampanye  Pemilukada  Gubernur  Sumatera  Utara terlihat  lebih  banyak  pada  macam  pelanggaran  administratif.  Namun  pelanggaran pidana dan kode etik juga tidak luput dari kehadirannya.
Pelanggaran  administratif  ini  menjadi  pelanggaran  yang  bisa  sulit  untuk dihindari.  Hal  ini  disebabkan  pelanggaran  administratif  ini  hanya  memberikan  sanksi yang  administratif  pula.  Seperti  yang  sudah  dipaparkan  di  atas  pelanggaran administratif  dapat  dikenai  sanksi  oleh  KPU  daerah  yang  berupa; (i) .  Peringatan tertulis, apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, (ii) . Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh  daerah  pemilihan  yang  bersangkutan,  apabila  terjadi  gangguan  terhadap
keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
Pelanggaran  administratif  ini  seharusnya  tidak  terjadi  apabila  peserta  calon Gubernur  memiliki  komitmen  yang  tinggi.  Hal  ini  dikarenakan  pelanggaran administratif  adalah  pelanggaran  yang  banyak  bersinggungan  dengan  aturan perundangan  begitu  juga  macam  pelanggaran  yang  lain.  Misalnya  saja,  melibatkan anak waktu kampanye. Padahal sudah jelas, UU Nomor 23/2002 tentang perlindungan anak  sudah  melarang  atas  perbuatan  melibatkan  anak  pada  masalah  politik.  Seperti yang  dipaparkan  oleh  Ketua  Badan  Pengurus  Yayasan  Pusaka  Indonesia,  Edy  Ikhsan bahwa:
“Larangan  membawa  atau  mengikutsertakan  anak  dalam  kegiatan  politik tersebut  dipertegas  dengan  aturan  yang  terdapat  dalam  UU  Nomor  23/2002 tentang  perlindungan  anak,  pada  Pasal  3  dan  Pasal  15,  yang  berbunyi  „setiap anak  berhak  mendapat  perlindungan,  termasuk  didalamnya  penyalahgunaan anak  dalam  kegiatan  politik‟.  Dalam  masa kampanye Cagubsu  dan Cawagubsu  yang  dimulai  pada  tanggal  18  Februari  2013  ini,Sesuai  dengan amanah  Undang  Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  23  Tahun  2002  yang mempertegas larangan anak-anak ikut terjun dalam kegiatan Politik. Demikian juga  larangan  membawa  anak-anak  dalam kampanye tak  boleh  dianggap remeh,  sebab  hal  itu  dikhawatirkan  berdampak  bagi  perkembangan  fisik  dan psikis bagi anak.” (Starberita, 21 Mei 2013)
Pelanggaran  pidana  seperti  yang  telah  disebutkan  di  jelaskan  pada  sub  bab sebelumnya berkaitan dengan uang, atau pemberian materiil yang dapat memengaruhi pemilih. Kampanye yang berbasis money politic , entah itu berupa uang atau barang ini memang  masih  menjadi  pilihan  para  calon,  karena  kesadaran  masyarakat  untuk memilih masih kurang apabila tidak ada pendorongnya atau yang menguntungkannnya. Padahal hal ini jelas-jelas melanggar aturan main sebuah proses Pemilukada.
Sedangkan  pelanggaran  kode  etik  yang  termasuk  dalam  pelanggaran  STM  ini masih  cukup  sulit  untuk  dideteksi.  Hal  ini  dikarenakan  kemungkinan  aparat pemerintahan  tersebut  kurang  dikenal  masyarakat  atau  panwaslukada  ketika  tidak menggunakan pakaian dinas. Oleh karenanya, pengawasan pada pelanggaran ini akan rentan  terjadi  apabila  tidak  ada  ketegasan  sanksi  dan  komitmen  dari  atasan  mereka (aparat pemerintahan).
Pengawasan  terhadap  jalannya  Pemilukada  sebenarnya  telah  dilakukan  oleh Panitia  Pengawas  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (Panwaslukada)  yang  bersifat ad hoc .  Pelaksanaan  pengawasan  tersebut  tidak  hanya  sekadar  telah  ada  pelanggaran tetapi  dalam  proses  pelaksanaan  Pemilukada  yang  bersifat  pencegahan (preventif )  . Seperti  yang  telah  disampaikan  Fakhruddin,  Staf  Humas  Panitia  Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sumatra Utara :
“Pihaknya melakukan tindakan preventif terhadap dugaan pelanggaran itu dan sudah  melayangkan  surat  himbau  dan  peringatan  kepada  seluruh  pasangan calon  dan  tim  kampanye  dari  masing-masing  pasangan  calon  Gubernur  dan Wakil Gubernur”.
Namun,  meski  telah  ada  himbauan  dan  peringatan  tetapi  pasangan  calon  dan tim suksesnya tidak mengindahkan aturan main yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan masih  ditemukannya pelanggaran oleh pawaslukada mulai  dari masa  kampanye  yang  berjumlah  ada  20  laporan  dugaan  pelanggaran.  Sedangkan  15 laporan  masih  dalam  proses  pemeriksaan  dan  5  laporan  dinyatakan  gugur  karena kadaluarsa.
Seharusnya,  pasangan  calon  dan  tim  sukses,  masyarakat  tersebut  harus  saling bekerjasama  agar  tidak  terjadi  pelanggaran.  Hal  ini  dikhawatirkan,  apabila  banyak terjadi  pelanggaran  pada  proses  Pemilukada,  maka  sebuah  pesta  demokrasi  tersebut harus  diselenggarakan  ulang.  Padahal,  untuk  menyelenggarakan  sebuah  pesta demokrasi  tidak  sedikit  dana  yang  diserap.  Hal  ini  seperti  yang  ditegaskan  ketua Mahkamah  Konstitusi,  Mahfud  MD  bahwa  “ jika  ada  bukti-bukti  pelanggaran  dalam Pemilukada yang melanggar undang-undang, maka sesuai ketentuan undang-undang, Pemilukada bisa diulang ”.
Selanjutnya,  apabila  pelanggaran  yang  terjadi  disandingkan  dengan  kualitas pengawasan  oleh  Panwas,  dapat  ambil  salah  satu  penyebab  terjadinya  pelanggaran pada penyelenggaraan pemilukada khususnya tahap kampanye.
Hal  ini  seperti  pernyataan  Analis  Politik  dari  Universitas  Muhammadyah Sumatera  Utara  (UMSU),  Shohibul  Ansor  Siregar  menilai  Panitia  Pengawas  Pemilu Sumatera Utara (Panwaslu Sumut) tidak bertaji awasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera.  Misalnya  saja,  sesuai  aturan  masa  kampanye  calon  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Sumatera  Utara  dijadwalkan  18  Februari  hingga  3  Maret  2013,  namun pasangan calon nomor urut 3 masih melakukan kampanye di jejaring sosial, facebook . Namun,  panwaslu  tidak  mengawasi  kampnaye  pada  media  tersebut.  Padahal panwaslukada juga telah banyak mendapatkan gaji untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas  Pemilukada.  Panwaslukada  mengajukan  dana  Rp140  miliar  namun terealisasi  Rp  76  miliar  dana  hibah  yang  akan  dikucurkan  dari  APBD  Sumut. Honorarium yang jauh dari permintaan Panwaslukada ini kemungkinan salah menjadi kendala  pelasanaan  Pemilukada  masih  banyak  terjadi  pelanggaran  dan  tidak  ditindak lanjutinya kasus pelanggaran tersebut.
Kinerja Panwaslukada Sumatera Utara juga dinilai miring oleh Praktisi Hukum, dan  Ketua  Puspa  (Pusat  Studi  Hukum  dan  Pembaharuan  Peradilan)  Muslim  Muis Beliau menyatakan bahwa:
"Panwaslu  itu  salah  satu  penyelenggara  negara  dan  harusnya  melakukan pengawasan  dalam  pilgubsu.  Harusnya  ada  tindakan  untuk  selanjutnya dilaporkan  ke  kepolisan  kalau  memang  ada  ditemukan  tindak  pidananya. Sekarang  banyak  terlihat  berbagai  pelanggaran  dalam  pilgubsu  di  depan  mata walaupun  kampanye  belum  dimulai.  Apa  tindakan  mereka?  Tidak  ada  khan? Apa itu namanya?.” (Tanahdeli, 07 Januari 2013)
Padahal  jumlah  mereka  juga  banyak  yaitu  9.584  orang  tenaga  pengawas  untuk Pilgub  2013,  yang  meliputi  7.243  Komisioner  Panwas  serta  2.341  Personil
Kesekretariatan  diseluruh  tingkatan. 97 Selanjunya  Muis  juga  menyatakan  kecurigaan kemungkinan adanya permainan dalam lingkup pengawasan pemilukada tersebut.
"Mungkin saja itu. Seperti yang kita lihat apa tindakan mereka dengan berbagai pelanggaran itu? Harusnya mereka mengambil tindakan seperti memanggil para pihak. Kalau tidak ada tindakan maka kecurigaan masyarakat terpenuhi adanya indikasi  permainan.  Atau  adanya  unsur  sengaja  membiarkan  itu  untuk mengambil keuntungan.” (Tanahdeli, 7 Januari 2013)

## Degradasi Mental Elit
Topo  Santoso  dan  Didik  Supriyanto  paling  tidak  ada  dua  sikap  mental  elit politik  yang  cenderung  mengancam  pelaksanaan  pemilu  yang  dermokratis,  luber  dan jurdil. Pertama, tidak  ada  kepercaayaan  diantara  elit  politik  untuk  melaksanakan pemilu  sesuai  dengan  peraturan.  Implikasi  dari  sikap  mental  ini  adalah,  sadar  atau tidak,  terorganisi  atau  tidak,elit  politik  bersiap-siap  melanggar  aturan  main  pemilu. Masing-  masing  berjaga-jaga  agar  tidakdicurangi  oleh  lawan-lawan  politiknya,  tetapi pada saat yang sama masing-masing jugamempersiapkan diri untuk melanggar aturan main pemilu demi „martabat partai‟ dan suara.
Kedua, elit  politik tidak siap  menjadi  pecundang.Sebuah  kompetisi,  kalah  dan menangadalah  hal  yang  biasa.Mereka  tidak  siap  menerima  apapun  hasil  pemilu. Mereka  tidak  siap  menerima  kekalahan  atau  nilai  yang  jauh  dari  target.  Implikasi penting  dari  sikap  ini  adalah  kecenderungan  untuk  menghalalkan  segala  cara  untuk menang,  artinya  siap  melakukan  kecurangan  dan  pelanggaran  demi  meraih kemenangan atau target yang telah ditentukan

## Apa yang Harus Dilakukan?
Pelaksanaan  pemilukada  yang  tidak fair salah  indikator  masih  terjalnya  jalan menuju  kehidupan  yang  demokratis.  Pemilukada  yang  telah  menelan  banyak  biaya ternyata  masih  adanya  pelanggaran  dalam  pelaksanaannya,  terutama  dalam  tahap kampanye.
Poin  pembahasan  “Apa  yang  Harus  Dilakukan”  menjadi  kalimat  yang  harus muncul  dalam  makalah  ini.  Kalimat  ini  adalah  sumbangsih  pemikiran  dari  dosen pengampu  mata  kuliah  Pemilu  pada  semester  6  (enam).  Menurut  penulis,  kalimat  ini muncul karena melihat keadaan sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera dan takut kepada para pembuat pelanggaran.
Apabila  mengambil  dari  sikap  tegas  ketua  Panwas  Pontianak  apabila  terjadi pelanggaran pada tahap  kampanye harus ada pemberian sanksi pidana,  yaitu “Sanksi pidana berlaku bagi pasangan maupun tim pemenangan yang melakukan kampanye di luar  jadwal,”.  Sebagaimana  diatur  Pasal  64  Peraturan  Pemerintah  No.  6  tahun  2005, tentang  Pemilihan,  pengesahan  pengangkatan,  dan  pemberhentian  Kepala  daerah  dan wakil kepala daerah, menyebutkan: “Pasangan calon dan / atau tim kampanye dilarang
menjanjikan  dan/atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  untuk  mempengaruhi pemilih”. Kemudian ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2004, menyebutkan  “Pasangan  calon  dan/atau  tim  kampanye  yang  terbukti  melakukan pelanggaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berdasarkan  putusan  pengadilan yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dikenai  sanksi  pembatalan  sebagai pasangan calon oleh DPRD”
Selanjutnya  yang  perlu  ditinjau  ulang  adalah  pengaturan  masa  kampanye. Pengaturan  jadwal  kampanye  selama  masa  kampanye  hanya  mengatur  kampanye terbuka/rapat umum atau bentuk lain yang melibatkan massa besar. Kampanye bentuk lain  dapat  dilakukan  sepanjang  masa  kampanye  dengan  lebih  bebas,  sepanjang mematuhi  ketentuan  mengenai  kampanye.  Dengan  ketentuan  semacam  ini, penyelenggara  pemilu  tidak  disibukkan  dengan  menegur  atau  mengawasi  kampanye penempelan gambar, diskusi, iklan, door to door , penyebaran bahan kampanye, dialog, dan sebagainya.

## ❖ Pengawasan Pemilukada
Selanjutnya  yang  perlu  diperhatikan  pula  adalah  kualitas  pengawasan  yang dilakukan  oleh  panwaslukada.  Menurut  Topo  Santoso  dan  Didik  Supriyanto,  ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi fungsi pengawasan dalam pemilu, yaitu:
Pertama, faktor  kesiapan  atau  antisipasi  Undang-Undang  dalam  Pelaksanaan pemilu.Dalam  hal  ini,  aturan-aturan  yang  diatur  dalam  suatu  Undang-Undang  masih perlu  dipertanyakan  apakah  memberikan  kejelasan  terhadap  hal-hal  yang  baru  yang terjadi dilapangan, namun tidak diatur dalam Undang-Undang.
Kedua, faktor  sumber  daya  manusia  dari  lembaga  pengawasan.Hal  ini  sangat ditentukan  oleh  bagaimana  mekanisme  rekrutmen  keanggotaan  pengawas,  bagaimana kualifikasi keanggotaan yang dibutuhkan, serta apakah ada pelatihan-pelatihan tertentu pada anggota Panwas.
Ketiga, faktor software dan hardware . Dalam hal ini sangat perlu diperhatikan apakah  lembaga  pengawas  memiliki  instrument  standar,  yang  berupa    petunjuk pelaksana  (juklak)  dan  peraturan-peraturan  teknis  (juknis)  pengawasan  untuk melakukan tugas-tugas pengawasan.
Keempat, faktor akses informasi dalam proses pengawasan. Artinya bagaimana ketersediaan  akses  informasi  bagi  lembaga  pengawas.Karena  yang  menjadi  selalu sorotan  besar  dalam  penyelenggaraan  pemilu  adalah  sedikitnya  bukti  yang  dimiliki oleh  pengawas,  sehingga  polisi  dan  jaksa  tidak  bisa  menindaklanjuti  laporan-laporan tersebut.
Kelima, faktor  pelibatan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  yang  perlu  diperhatikan adalah  bagaimana  jajaran  pengawas  dari  berbagai  level  harus  melakukan  sosialisasi dan  langkah-langkah  yang  dapat  mendorong  masyarakat  untuk  meningkatkan
keterlibatannya dalam pengawasan pemilu.

## ❖ Tim Kampanye Siluman
Selanjutnya  hal  yang  harus  diperhatikan  dan  diawasi  adalah  munculnya  „tim kampanye  siluman‟.  Tim  kampanye  ini  bagaikan  tim  yang  muncul tanpa  diharapkan kedatangannya.
Menurut  Ketua  Panwaslu  Sumut,  bahwa  tim  kampanye  siluman  yang menyebabkan banyaknya terjadi pelanggaran dalam kampanye pemenangan pasangan calon.  Tim  kampanye  yang  berhak  menjagokan  pasangan  calonnya  kepada masyarakat,  adalah  tim  kampanye  yang  telah  didaftarkan  ke  KPU  dan  terdaftar namanya.  Beliau  mewanti-wanti  agar  tidak  terjebak  dengan  tim  kampanye  siluman, khususnya tim pemenangan dari kelima pasangan calon.

## Penutup
Penyelenggaraan  pemilukada  yang  masih  sarat  dengan  pelanggaran  khususnya pada  tahap  kampanye  apabila  tidak  segera  dicarikan  solusi  untuk  mengantisipasi  dan menghilangkan  dikawatirkan  akan  semakin  mengakar.  Pelanggaran  kampanye  yang kebanyakan  dilakukan  oleh  pasangan  calon  dan  tim  suksesnya,  serta  warga  dapat mengakibatkan  patologi  yang  berkepanjangan.  Sehingga,  harus  sedini  mungkin dihilangkan kebiasaan untuk melakukan pelanggaran pada masa kampanye.
Selanjutnya,  agenda  bangsa  Indonesia  adalah  segera  merumuskan  pola penghilangan  kebiasaan  melakukan  pelanggaran  pada  proses  pemilukada  khususnya tahap  kampanye.  Hal  ini  mengingat,  dampak  yang  diakibatkan  dari  pelanggaran  itu tidak hanya pada satu masa saja melainkan akan terus berlanjut ketika pasangan calon yang  memenangkan  pemilukada  duduk  dalam  kursi  pemerintahan.  Dampak  tersebut adalah kebijakan yang tidak pro rakyat, dan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Selain itu,  dampak  yang  paling  ironis  adalah  proses  pilkada  telah  diciderai  oleh  kesalahan- kesalahan mereka.
104 Menurut ketua Panwaslu Sumut, Tim kampanye yang tidak terdaftar di KPU adalah tim kampanye Siluman
105 http://www.starberita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=84610:-panwaslu- sumut-mewanti-wanti-tim-kampanye-siluman-&catid=37:medan&Itemid=457, 17.57 pm

## Daftar Pustaka

## Buku
Firmanzah. 2008. Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
Wahidin, Samsul. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Fadjar, A. Mukthie. 2013. Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi . Malang: Setara Press

## Website
“KPU  Sumut:  Pilgub  Habiskan  Dana  Rp  352,9  M,  Masih  Ada  Sisa  Dana”  dalam http://news.detik.com/read/2013/04/01/174721/2208636/10/kpu-sumut-pilgub- habiskan-dana-rp-3529-m-masih-ada-sisa-dana, diakses tanggal 2 April 2013, pukul 13.15 WIB
Topo  Santoso,  dkk,  Penegakan  Hukum  Pemilu  Praktik  Pemilu  2004,  Kajian  Pemilu 2009-2014  hlm.104  dalam  http://www.perludem.or.id/index.php?option=com, diakses pada , tanggal 30 april 2013, pukul 12.09
Nuruddin Hadi dalam http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_ -
content&task=view&id=49, diakses tanggal 30 April 2013, pukul 12.14 WIB http://www.bisnis-sumatra.com/index.php/2013/01/Pemilukada-sumut-kampanye- dimulai-18-februari/, 11.11 pm 01 April 2013
http://www.bisnis-sumatra.com/index.php/2013/01/Pemilukada-sumut-kampanye- dimulai-18-februari/, 11.11 pm 01 April 2013
“Pemilukada  Bisa  Diulang,  Jika  Ada  Bukti  Pelanggaran”  edisi  Senin,  18  Maret  2013 10:13dalam  http://harianandalas.com/Berita-Utama/Pemilukada-Bisa-Diulang- Jika-Ada-Bukti-Pelanggaran, diakses tanggal 01 April 2013, pukul 23.06 WIB
Irwan  Siregar,  “Panwaslu  tak  punya  taji”  dalam  http://www.waspada.co.id/- index.php?option=com_content&view=article&id=281379:panwaslu-tak- punya-taji&catid=41:Pemilukada-sumut&Itemid=64, diakses tanggal 02 April 2013, pukul 13.43 WIB
“Pemilihan Gubernur SumutHonor Panwaslu Sumut Belum Dibayar” edisiSenin, 3
Desember 2012 08:48 WIB dalam http://m.tribunnews.com/2012/12/03/honor- panwaslu-sumut-belum-dibayar, diakses tanggal 2 April 2013, pukul 14.07 WIB

## Jurnal Transformative, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016
Fadli,  “Analisis  Pelaksanaan  Kampanye  dalamPemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Kota
Pekanbaru Tahun 2011” dalam http://repository.unri.ac.id/bitstream/123456789-
/1428/1/JURNAL%20FADLI.pdf, diakses tanggal 17 Maret 2013, pukul 22.01 WIB
Pidana  Menanti  Pelanggar  Kampanye  Di  luar  Jadwal  edisi  Rabu,  08  Agustus  2012 02:33,  dalam  http://www.postkotapontianak.com/lintas-barat/pontianak/822- pidana-menanti-pelanggar-kampanye-di-luar-jadwal.html,  diakses  tanggal  30 april 2013, pukul 12.45 WIB