## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA

## HUKUM PENYELENGGARAAN DAN PERJANJIAN JASA KONSTRUKSI
Miftahol Fajar Sodik 1) , Imam Rofiqi 2) , Darma Jasuli 3)
1 Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga,
19203012013@student.uin-suka.ac.id 2 Fakultas Hukum Universitas Wiraraja,
imamrofiqi@wiraraja.ac.id
3 Fakultas Teknik Universitas Wiraraja, darmajasuli@gmail.com

## ABSTRAK
Jasa  konstruksi  mempunyai  tujuan untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  adil dan makmur, hal demikian didasarkan pada undang – undang  nomor  2  tahun  2017 tentang  jasa  konstruksi  yang  menggantikan Undang  Undang  No.  18  tahun  1999, penyempurnaan aturan dilakukan disebabkan  oleh  kurangnya  kepastian hukum  dalam  muatan  undang – undang nomor  18  tahun  1999  tentang  jasa konstruksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan perjanjian.
Kegiatan  jasa  konstruksi  berperan sebagai  pendukung  pembangunan  nasional ekonomi serta merupakan salah satu faktor produktifitas untuk memobilisasi pertumbuhan  di  setiap  wilayah  baik ditingkat  kabupaten  atau  kota/profensi. Jasa  konstruksi  yang  bersifat  keperdataan dengan  menitik  beratkan  pada  perjanjian penyelenggaraan  didasari  oleh  undang- undang  nomor  2  tahun  2017  tentang  jasa konstruksi  agar  setiap  hak  dan  kewajiban dapat terealisasikan dengan mengacu pada kemanfaatan,  keselamatan,persamaan  dan keadilan.  Penyelenggaran  konstruksi  harus dilakukan  dengan  melihat  ketentuan  yang telah  diatur  dalam  pasal  2,  38  dan  sub pasal  lainnya  yang  saling  berkaitan  oleh karena jasa konstruksi merupakan kegiatan pekerjaan  knstruksi  yang  berdampak  pada
lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.
Adapun  perjanjian  konstruksi  harus dilakukan  diatas  dokumen  yang  memuat rumusan  pekerjaan,  uraian  yang  jelas  dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga  satuan,  lumsum,  dan  batasan  waktu pelaksanaa.  Hak  dan  Kewajiban  yang setara,  memuat hak  Pengguna  Jasa  untuk memperoleh  hasil  Jasa  Konstruksi  dan kewajibannya  untuk  memenuhi  ketentuan yang  diperjanjikan,  serta  hak  Penyedia Jasa  untuk  memperoleh  informasi  dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan  layanan  Jasa  Konstruksi. Artinya dokumen perjanjian haruslah berisikan  segala  hal  yang  diperjanjikan dalam  penyelenggaraan  jasa  konstruksi sehingga kesepakatan mufakat atas perjanjian  tersebut  merupakan  perikatan hukum  (undang-undang)  keduabelah  pihak yang berkonsekuensi dengan penyandangan hak  dan  kewajiban  diantara  pengguna  dan pemberi  jasa  konstruksi.    Penyelenggaran dan perjanjian konstruksi haruslah dilakukan  dengan  berwawasan  lingkungan dan  menjamin  ketertiban  umum  serta kepastian  hukum,  artinya  pembangunan konstruksi  harus  mempunyai  tujuan  untuk mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan makmur, serta berfungsi sebagai pendukung prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan.
Kata Kunci
: Penyelenggaraan, Perjanjian, Jasa Konstruksi

## ABSTRACT
Construction services have the aim of realizing a just and prosperous society, this is  based  on  Law  number  2  of  2017 concerning  construction  services  which replaces Law No. 18 of 1999, improvement of  the  rules  was  carried  out  due  to  lack  of legal certainty in the content of law number 18 of 1999 concerning construction services
relating to the implementation and agreement Construction  service  activities  act  as
a supporter of national economic development and are one of the productivity factors to mobilize growth in each region at the district or city / professional level. Civil service  construction  services  emphasizing implementation  agreements  are  based  on law  number  2  of  2017  concerning construction  services  so  that  all  rights  and obligations  can  be  realized  by  referring  to benefits,  safety,  equality  and  fairness.  The construction of construction must be carried out  by  looking  at  the  provisions  stipulated in articles 2, 38 and other sub-articles that are interrelated because construction services  are  activities  of  instruction  that have  an  impact  on  the  environment  and sustainable development.
The  construction  agreement  must  be made  on  the  document  that  contains  the formulation  of  the  work,  a  clear  and detailed  description  of  the  scope  of  work, the  value  of  the  work,  unit  prices,  lump sums,  and  time  limits  for  implementation. Equitable Rights and Obligations, containing  the  right  of  the  Service  User  to obtain  the  results  of  Construction  Services and  their  obligations  to  fulfill  the  agreed conditions,  as  well  as  the  right  of  the Service  Provider  to  obtain  information  and compensation  for  services  and  obligations to carry out Construction Services services. This  means  that  the  document  of  the agreement must contain everything that was promised in the implementation of construction  services  so  that  the  consensus agreement  on  the  agreement  is  a  legal engagement (the law) of both parties which consequently  with  violation  of  rights  and obligations  between  users  and  providers  of construction  services.  Arrangements  and construction  agreements  must  be  carried out  in  an  environmentally  sound  manner and  guarantee  public  order  and  legal certainty, meaning that construction construction must have a goal of realizing a
just and prosperous society, and to function as  a  supporter  of  social  and  economic social infrastructure.
Keywords :  Implementation,  Agreement,

## Construction Services

## 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan  dalam  suatu  negara sangatlah diperlukan karena hal itu diperlukan untuk menunjang faktor ekonomi  masyarakat  dan  produktivitas sosial, pembangunan konstruksi dari tingkat pusat dan daerah berperan untuk memobilisasi pertumbuhan masyarakat sehingga perlu ditetapkannya aturan hukum yang  mengatur  tentang  hubungan  antara pengguna  jasa  konstruksi  dan  pemberi  jasa konstruksi.
Salah  satu  tugas  dan  fungsi pemerintah  yang  berkaitan  dengan  jasa konstruksi ialah untuk meningkatkan kemampuan  dan kapasitas  usaha  jasa konstruksi nasional serta terselenggarakannya  jasa  konstruksi  yang berstandar keamanan. Semangat pembangunan dan infrastruktur yang direncanakan oleh
pemerintah menyebabkan banyaknya
kecalakan sehingga dengan demikian mengakibatkan  timbulnya suatu  tanggung jawab, oleh  sebab  itu  maka untuk melindungi masyarakat baik yang bertindak sebagai  pekerja  konstruksi  dan  para  pihak pengguna  dan  pemeberi  layanan  konstruksi perlu diatur dalam suatu peraturan perundang – undangan. Upaya  pembangunan secara nasional diharapkan dapat menciptakan dan mewujudkan  masyarakat yang  adil  dan sejahtera karena  sektor  jas  konstruksi merupakan  salah  satu  aspek  pendukung prasarana mayarakat okonomi sosial, sehingga  harapan  dalam  bidang  usaha  jasa konstruksi  dapat  berjalan  dengan  tertib  dan saling menguntungkan kedua belah pihak
Aturan tentang jasa konstruksi tertuang  dalam undang-undang  nomor  2

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
tahun  2017  yang  menggatikan  undang- undang  nomor  18  tahun  1999. Dalam undang-undang yang lama dirasakan bahwa ketentuan  norma  hukum  yang  diatur didalamnya belum sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi yang  baik di  wilayah Indonesia, sehingga  perlu  diaturnya  jasa  konstruksi kearah yang lebih produkif dan teringtegrasi. Adanya Undang-Undang yang
terbarukan penting  untuk  diinformasikan kehadapan  khalayak  ramai  yang  khususnya berkenaan  dengan  penyelenggaraan  dan perjanjian  konstruksi agar seseorang  atau badan  hukum  yang  ada  di  wilayah Indonesia  atau  orang  yang mempunyai kepentingan  untuk  itu dapat  dengan  mudah untuk  mengurusi  dan  melakukan  kegiatan dibidang jasa konstruksi.
Pentingnya  informasi  aturan  tersebut diharapkan  dapat  memberikan  kepestian hukum  terkait  hak  dan  kewajiban  pemberi dan  penerima  jasa  konstruksi. Oleh  sebab itu  dalam  penelitian  akan  dijelaskan terkaitan  norma  hukum  yang  mengatur tentang  penyelenggaran  dan  perjanjian dibidang jasa konstruksi.

## 1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah  untuk  menganalisa  norma  hukum tentang  jasa  konstruksi  yang  berkenaan dengan  penyelenggaran  dan  perjanjian konstruksi  dengan  fokus  pengkajiannya berdasarkan  undang-undang  nomor  2  tahun 2017  tentang  jasa  konstruksi.  Pengkajian dibidang  hukum  jasa  konstruksi  akan diuraikan  dengan  melihat  norma  hukum yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan  dengan  suatu  harapan agar  semua  lapisan  masyarakat  memahami dan  terarahkan  dalam  hal  penyelenggaraan dan perjanjian jasa konstruksi.
Oleh  karena  penyelenggaraan  dan perjanjian  konstruksi  mempunyai  undang- undang  yang baru,  maka  pengkajian  dan analisa terhadap undang -undang
sebagaimana  disebutkan  diatas  dilakukan dengan  kecamata  ilmu  hukum,  artinya penelitian ini  terlepas  dari  data  dan  kasus faktual namun lebih kepada bentuk informasi kepada publik, sehingga masyarakat mampu memahami hal apa saja yang  ditentukan  dan  tidak  oleh  dilanggar dalam melakukan jasa konstruksi berdasarkan undang -undang nomor 2 tahun 2017 yang mengatur tentang jasa konstruksi.

## 2. METODE PENELITIAN
Metodelogi  penelitian  adalah  proses atau  cara  ilmiah  untuk  mendapatkan  data yang  akan  digunakan  untuk  keperluan penelitan.
Secara  umum  metodelogi merupakan cara  melakukan  penulisan  karya  ilmiah yang meliputi tata cara dalam pengumbulan dan  pengolahan  data  atau  bahan  hukum, pendekatan permasalahan, analisa dan langkah-langkah dalam penyusunan penelitian. Adapun  metode  penelitan yang  penulis  lakukan dalam  penelitian  ini tersusun sebagai berikut :

## 2.1 Pendekatan Masalah
Pendekatan  penelitian  adalah  metode atau cara mengadakan penelitian. pendekatan  masalah yang  penulis  gunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan secara  yuridis  normatif (undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruski).

## 2.2 Sumber Bahan Hukum
Penelitian ini  terbagai  atas  sumber bahan  hukum primer dan  sumber bahan hukum sekunder. Bahan  hukum  primer dalam  penelitian  ini adalah hukum  positif (hukum  yang  berlaku  saat  ini) berupa peraturan  perundang-undangan  yang  dalam hal  ini  fokus  pada  pengkajian  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan KUHperdata sebagai penunjang  penelitian.  sedangkan bahan hukum  sekunder merupakan  bahan hukum

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
yang  bersifat  membantu  atau  menunjang dalam  penelitian i ilmiah i ini,  diantaranya seperti buku-buku i ,  skripsi I ,  dan  dokument I kepustakaan lainnya i .

## 2.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Metode pengumpulan bahan  hukum dalam  penelitian  ini yaitu menggunakan tehnik i dokumenter  yang dikumpulkan dan disusun  secara sistematis, sehingga seluruh bahan  hukum I yang i terkumpulkan i mampu O berdiri  sebagai I kalimat  argumentasi  yang terarah untuk i menjawab  rumusan  masalah, selanjutnnya I adalah I rekonstruksi  bahan hukum yaitu dengan menyusun I ulang bahan hukum secara  teratur, ’ berurutan,  logis I sehingga hal  itu I mudah I dipahami  dan II diinterpretasikan I

## 2.4 Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum dalam
penelitian ini menggunakan metode kualitatif,  yang  mana  analisisi semacam  ini memberikan  hasil  yang  berupai sautui argumen  yangi bersifati normatif dani ditariki kesimpulan dari umum kei khususi, adapun  analisis  penelitian  inii terfokuskan pada  undang-undang  nomori 2  tahun  2017 tentang  jasa  konstruksii untuk  menjawab rumusan  permasalahan  yang  berkenaan dengan penyelenggaraanodankperjanjian jasa-konstruksi

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Jasa

## Konstruksi
Jasa  konstruksi  adalah  layanan  jasa konsultansi  konstruksi  dan/atau  pekerjaan konstruksi, sedangkan usaha jasa konstruksi dapat  diartikan  sebagai  kegiatan  yang berkaitan dengan pembanguanan
konstruksi. Alasan yang menuntut undang –
undang  nomor  18  tahun  1999    tentang  jasa konstruksi untuk dirubah sebagian ketentuannya dengan undang-undang nomor 2 tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Tidak jelasnya penanggung jawab sektor konstruksi
b. Arah pengembangan jasa konstruksi jauh dari upaya peningkatan profesionalisme. c. Kurang profesionalnya pejabat pengadaan jasa konstruksi d. Dominasi peran  unsur  pelaku  usaha dalam lembaga pengembangan  jasa konstruksi (LPJK)
e. Potensi persaingan  usaha  tidak  sehat dalam industri jasa konstruksi
f. Tidak  adanya proses  sertifikasi  di asosiasi jasa konstruksi yang ketat
g. Tidak adanya proses validasi perusahaan
yang ketat h. Format kelembagaan akar pemasalahan jasa konstruksi Indonesia Pembentukan undang-undang haruslah diarahakan kepda kehidupan bermasyarakat oleh  sebab  itu  maka  saat  ini jasa  konstruksi  telah  diatur  dalam  undang- undang  nomor  12  tahun  2017  tentang  jasa konstruksi  yang  mana  dalam  ketentuan undang-undang tersebut terdiri dari beberapa bab ketentuan :
a. Ketentuan umum
b. Asas dan tujuan
c. Tanggung jawab dan kewenangan
d. Usaha jasa konstruksi
e. Penyelenggaraan jasa konstruksi
f. Keamanan, - keselamatan, keselarasan dan keberlanjutan g. Tenaga kerja konstruksi
h. Pembinaan
i. Sistem informasi jasa konstruksi
j. Partisipasi masyarakat
k. Penyelenggaraan sengketa
l. Sangsi administratif
m. Ketentuan peralihan
n. Ketentuan penutup Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi
meliputi  tahap  perencanaan  dan  tahap pelaksanaan  beserta  pengawasannya  yang masing-masing  tahap  dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan dan pengakhiran. setiap  penyelenggaraan  jasa konstruksi harus diarahkan kepada pertumbuhan dan perkembangan jasa

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
konstruksi,  hal  itu  dimaksudkan untuk mewujudkan  struktur  usaha  yang  kukuh, andal,  berdaya  saing  tinggi,  dan  hasil jasa konstruksi  yang  berkualitas  mewujudkan penyelenggaraan  jasa  konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan.
Setiap usaha orang perseorangan yang akan  memberikan  layanan  Jasa konstruksi wajib memiliki tanda daftar usaha perseorangan dan izin usaha yang semua itu dapat diberikan  oleh pemerintah  daerah kabupaten/kota kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayahnya serta didukung dengan pasok sumber  daya  konstruksi berasal  dari produksi dalam negeri.
Penyelenggaraan jasa konstruksi dapat  dikerjakan  sendiri  atau  melalui perikatan  dengan  pihak  jasa  konstruksi,  hal ini  dapat  kita  lihat  dalam  penjelasan  pasal 38  ayat  1  yang  menerangkan  bahwa penyelenggaraan  jasa  konstruksi  yang dikerjakan sendiri menuntut pekerjaan yang direncakanan,  dan  diawasi  sendiri  oleh kementerian.
Setiap manusia membutuhkan pelayanan  bahkan  secara  ekstrime  dapat dikatakan  bahwa  pelayanan  tidak  dapat  di pisahkan  dengan  kehidupan  manusia,  maka dari  itu  pemerintah  dalam  hal  ini  adalah menteri yang berwenang mempunyai kewajiban  untuk  melakukan  sertifikasi  dan registrasi  terhadap  badan  usaha  jasa konstruksi  guna    mewujudkan  pelayanan jasa konstruksi yang mendukung pembangunan nasional.
Begitu  pula  dengan  badan  usaha  jasa konstruksi  asing  dan usaha  perseorangan yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi di  wilayah  Indonesia  wajib  membentuk kantor  perwakilan;  dan/atau  badan  usaha berbadan  hukum  Indonesia  melalui  kerja sama  modal  dengan  badan  usaha  Jasa Konstruksi nasional, artinya undang-undang nomor 2 tahun 2017 menempatkan perusahaan  konstruksi  asing  dengan  tidak meninggalkan keberlangsungan
dan peningkatan  jasa  konstruksi  dalam  negeri.
Hal  demikian  menurut  penulis  sudah  dapat dibilang bahwa undang-undang jasa konstuksi tersebut dalam penyelenggaraannya  sudah  memberikan ruang  bagi  jasa  konstruksi  dalam  negeri untuk bermitra dan mengembangkan usahanya untuk lebih baik.
Adapun usaha jasa konstruksi diharuskan mempunyai pengalaman
dibidang usahanya maka untuk mendapatkan  pengakuan  pengalaman  usaha tersebut, setiap badan usaha Jasa Konstruksi yang  berkualifikasi  menengah  dan  besar harus  melakukan  registrasi  pengalaman kepada  Menteri  begitu  pula  dengan  tenaga pekerjanya  yang dituntut untuk mempunyai sertifikat - kompetensi - kerja.
Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, ketenagakerjaan dan tata pengelolaan  lingkungan  serta  keharusan untuk memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan  dalam  menjamin  tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan
penyelenggaraan  jasa  konstruksi  maka hal itu direpsentasikan dalam bentuk persetujuan atas :
a. hasil  pengkajian,  perencanaan,  dan/atau perancangan;
b. rencana  teknis  proses  pembangunan, pemeliharaan,  pembongkaran,  dan/atau pembangunan kembali;
c. pelaksanaan  suatu  proses  pembangunan, pemeliharaan,  pembongkaran,  dan/atau pembangunan kembali;
d. penggunaan  material,  peralatan  dan/atau teknologi; dan/atau
e. hasil layanan Jasa Konstruksi Penyelenggaran jasa konstruksi dalam ketentuan  pasal  2  dilakukan  berdasarkan asas :
a. kejujuran
b. keadilan
c. manfaat
d. kesetaraan
e. keserasian

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
f. keseimbangan
g. profesionalitas
h. kemandirian
i. keterbukaan
j. kemitraan
k. keamanan
l. keselamatan
m. kebebasan
n. pembangunan berkelanjutan; dan
o. wawasan lingkungan.
Pada prinsipnya penyelenggaraan jasa konstruksi  terletak pada kontrak konstruksi yang  berisikan  hal  hal  yang  diperjanjikan antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi namun hal apa yang diperjanjikan haruslah memperhatikan aspek  wawasan  lingkungan,  keberlanjutan pembangunan nasional, prefesionalitas, keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  bangsa indonesia. Artinya penyelenggaraannya tidak hanya mencangkup kesepakatan kedua belah  pihak  antara  pengguna  dan  penerima jasa  konstruksi  namun  segala  perjanjian yang  dilakukan  mempunyai  konsekuensi hukum sebagai prinsip hidup berbangsa dan bernegara. Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 menjelakan  bahwa  dalam  penyelenggaran jasa  konstruksi  tehadap  perseorangan  wajib untuk memiliki tanda daftar usaha perseorangan,  sedangkan  apabila  berbadan hukum wajib memiliki izin usaha kemudian sertifikat  badan  usaha  dan  tanda  daftar pengalaman,  hal  itu  semua  ditujukan  agar pelaksanaan konstruksi menunjang pertumbuhan sosial ekonomi serta
pembangunan nasional yang berkelanjuan.
3.2 Perjanjian Jasa Konstruksi berdasarkan Undang – Undang
Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Jasa Konstruksi
Hubungan  hukum  dalam  industri  jasa konstruksi  pada  umumnya  timbul  akibat adanya  perjanjian  pemborongan  antara pengguna  dan  penyedia  jasa  konstruksi, Istilah  perjanjian  dalam  undang-undang yang  mengatur  tentang  jasa  konstruksi tidaklah  ditemukan,  namun  istilah  yang
digunakan adalah kontrak konstruksi walapun pengertian kontrak konstruksi juga tidak  dijelaskan  dalam  peraturan  tersebut. Hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) adalah  hubungan  antara  dua  subyek hukum  atau  lebih  mengenai  hak  dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak  dan  kewajiban  dipihak  yang  lain, artinya  jika  hal  demikian  ditarik  dalam pelaksanaan  jasa  konstruksi  maka  haruslah dilakukan  berdasarkan  kontrak  konstruksi yang berisikan sehal hal yang diperjanjikan.
Dalam  ilmu  hukum  dan  doktrin hukum  istilah  yang  paling  dikenal  adalah perjanjian  konstruksi  bukanlah  kontrak konstruksi  hal  ini  dapat  kita  lihat  dalam rumusan  pasal    1313  kitab  undang-undang hukum perdata (KUHperdata) yang mengatur hubungan antar perseorangan baik manusia  dengan  manusia  dan  manusia dengan  badan  hukum.  Adapun  perjanjian dan kontrak adalah suatu kata yang berbeda namun  mempunyai  maksud  yang  sama karena  kontrak  atau  perjanjian  adalah sekepakatan  anatara  dua  orang  atau  lebih mengenai  hal  tertentu  yang  disetujui  oleh mereka.
Pasal 39 menjelaskan bahwa pengikatan  jasa  konstruksi  setidaknya terdiri dari beberapa pihak diataranya :
a. Pengguna Jasa; dan
b. Penyedia Jasa. Pengguna  Jasa  dan  Penyedia  Jasa sebagaimana  dimaksud  pada diatas adalah orang perseorangan;  atau badan  hukum yang  wajib dilakukan  berdasarkan  prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.
Pasal  40  juga  menerangkan  bahwa pengikatan  sebagaiaman  yang  dimaksud diatas  ditentukan  oleh  hukum  keperdataan sehingga  pelaksanaan  perikatan  konstruksi ditentukan dengan syarat sebagaimana pasal 1320 KUHperdata a. Kesepakatan antara pengguna dan pemberi layanan konsruksi
b. Kecakapan untuk membuat perikatan

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
c. Suatu  hal  tertentu  dengan  memuat  objek yang diperjanjikan
d. Suatu  sebab  yang  hal  (perjanjian  yang tidak dilarang oleh hukum)
Kontrak  kerja  konstruksi  dalam  pasal 46 dilakukan dengan mengikuti
perkembangan  kebutuhan  dan  dilaksanakan berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang undangan,  oleh  sabab  itu  perjanjian konstruksi berlaku atas ketentuan sebagaimana  penjelasan  kitab  undang- undang  hukum  perdata  (KUHperdata)  yang dalam  hal  ini  adalah  pasal  1313,  1330  dan 330 (pasal 330 syarat kecapakan).
Dalam dokumen kontrak kerja konstruksi  paling  sedikitnya  harus  memuat uraian :
a. Keterangan identitas para pihak
Identitas  pengguna  dan  pemberi  jasa konstruksi sangatlah  diperlukan  dalam melakukan  perjanjian  kerena  dengan pencantuman  identitas  para  pihak yang mengikatkan  dirinya  setidaknya  dapat menjamin  kejelasan  tentang  seseorang yang melakukan perjanjian.
b. Rumusan  pekerjaan dalam dekumen perjanjian  atau  kontrak  kerja  konstruksi harus  memuat  kejelasan  objek  yang diperjanjian, dalam perjanjiannya setidaknya  memuat  penjelasan  tentang ruang  lingkup  pekerjaan,  nilai  pekerjaan dan harga satuan.
c. Masa  pertanggungan memuat Jangka waktu  dan  pemeliharaan  yang  menjadi tanggung jawab penyedia jasa konstruksi d. Uraian  hak  dan  kewajiban  yang  setara Berisian  penjelasan  hak  yang  akan  di dapatkan dan/atau diberikan serta memuat  kewajiban  masing  masing  para pihak  yang  melakukan  perjanjian  atau kontrak kerja.
e. Tenaga  kerja  konstruksi  (tenaga  kerja yang  bersertifikat) Memuat  tenaga  kerja konstruksi  yang bersertifikat  (pasal  70 ayat 1) dalam hal ini sertifikat kompetensi  kerja  yang  dimaksud  adalah sertifikat  yang  diperoleh  melalui  uji kompetensi yang diregistrasi oleh
menteri,  Artinya  penggunaan  tenaga kerja konstruksi dalam melakukan kontrak  kerja  bukanlah  sertifikat  yang dikeluarkan  oleh  perusahaan  konstruksi seperti sertifikat pengelaman kerja.
f. Keterang cara pembayaran
Dalam  hal  ini  dokumen  perjanjian  harus menjelaskan  tentang  tata  cara  dalam pembayaraan dari hasil pelayanan konstruksi  termasuk  juga didalamnya menjelaskan tentang jaminan.
g. Wanprestasi (gagal bayar) Berisikan  keterangan  tentang  tanggung jawab  dalah  hal  salah  satu  pihak  tidak dapat memenuhi perjanjiannya.
h. Penyelesaian perselisihan
Menjelaskan tentang solusi dalam penyelesaian perselihat bila mana terjadi perselisihan diantar kedua belah pihak.
i. Pemutusan kontrak kerja
Menjelaskan hal hal yang akan mengakibatkan pemutusan kontrak kerja
j. Keadaan memaksa Memuat  penjelasan  tentang  kejadian yang  timbul  di  luar  kemauan  dan kemampuan para pihak yang menimbulkan  kerugian  bagi  salah  satu pihak k. Kegagalan Bangunan, (memuat ketentuan  tentang  kewajiban  Penyedia
Jasa  dan  Pengguna  Jasa  atas  Kegagalan Bangunan) l. Perlindungan
Memuat  tanggung  jawab  dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan  kesehatan  kerja  serta jaminan sosial bagi tenaga kerja maupun pihak ketiga)
m. Aspek lingkungan,
memuat  kewajiban  para  pihak  dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan
n. Jaminan  atas  risiko  yang  timbul  dan tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak lain Ketentuan kontrak  kerja  konstruksi
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  47 diatas  berlaku  juga  terhadap kontrak  kerja

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
konstruksi  antara  penyedia  jasa  dan sub penyedia  jasa,  adapun  kontrak  kerja konstruksi  pada  saat  dilakukan bersama dengan pihak asing maka berdasarkan pasal 50  undang-undang  nomor  2  tahun  2017 mengatur  bahwa perjanjian  tersebut  harus dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia.
Adapun  pihak  asing  yang  melakukan kerja  sama dengan  warga  negara  Indonesia yang berkaitan dengan jasa konstruksi maka perjanjian  yang  tertuang  dalam  satu dokumen kontrak kerja harus menggunakan bahasa Indonesia, hal ini ditujukan agar hal- hal  yang  diperjanjian  dapat  diketahui dengan baik dan jelas.

## 4. KESIMPULAN
Penyelenggaraan jasa konstruksi diselenggarakan  oleh  seseorang  ataupun badan hukum yang mana dalam penyelenggaraannya harus mempunyai tanda daftar usaha perseorangan, sedangkan apabila  berbadan  hukum  wajib  memiliki izin  usaha  kemudian  sertifikat  badan  usaha dan tanda daftar
pengalaman.
Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi  tahap  perencanaan  dan tahap pelaksanaan  beserta  pengawasannya  yang masing-masing tahap  dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan dan pengakhiran.
Penyelenggaraan  konstruksi  harus dilakukan  berdasarkan  asas-asas  dalam ketentuan  pasal  2  undang-undang  nomor 2017  tentang  jasa  konstruksi  dan  harus memuat kepentingan terhadap pembangunan  nasional  berkelanjutan  yang nantinya  dapat  menghadirkan  pertumbuhan sosial ekonomi, keadilan
dan kesejahteraan.Perjanjian jasa konstruksi dimuat  dalam  suatu  dokumen  kontrak konstruksi  yang  berisikan  tentang  hal-hal yang  jelas  terhadap  apa  yang  diperjanjikan, maka perjanjian konstruksi setidakna menjelaskan  tentang  identitas  para  pihak, hak  dan  kewajiban,  proses  pelaksaan  dan penyelesaian  perselisihan.  Dalam  dokumen
kontrak  konstruksi  merupakan  hukum  bagi para  pihak  yang  mengikatkan  dirinya dibidang jasa  konstruksi  sehingga  segala apa  yang  diperjanjikan  menuntut  tanggung jawab  bagi  masing  masing-para  pihak (penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi).

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Sugiyono., (2012), Memahami  Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta Rosa  Agustina dkk., (2012), Hukum Perikatan (Law of Obligations), Denpasar, Team PL. Munir  Fuady., (2014), Perbuatan  Melawan Hukum  Pendekatan  Kontemporer,
Bandung, PT. Citra Aditiya Bakti
Yuliandri., (2013), Asas-Asas Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  Yang
Baik, Jakarta, Raja Wali Press. M.  Arief  Albi., (2018), Tinjauan  Yuridis Perjanjian  Pekerjaan  Jasa  Konstruksi (Pemeliharaan Jalan Antara Pemerintah  Kota  Metro  dan  CV Trisatu Jaya), Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata No
2., (2017), Jasa Konstruksi.