"SITUASI HARGA & PASAR PANGAN

## DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAH"
Wawancara Ekslusif dengan DR. Y. Bayu Krisnamurthi (Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian & Kelautan)
Perkembangan situasi pangan akhir-akhir ini direspon secara
beragam oleh banyak kalangan. Bagaimana pemerintah menyikapi wacana tersebut dan kebijakan apa yang telah dan akan di- terapkan oleh pemerintah, tergambar di dalam wawancara Redaktur MASALAH PANGAN (MP) dengan Deputi Menko Perekonomian Rl Bidang Pertanian & Kelautan, DR. Bayu Krisnamurthi (BK), pada akhir April 2008 yang lalu, berikut ini

## MP : Bagaimana gambaran kebijakan pangan di Indonesia terkait kondisi
terakhir mengenal kenaikan harga pangan yang mencengangkan semua pihak, termasuk kebijakan yang telah diambil pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat kecil dan apa saja yang akan dituju Pemerintah ke depan?

## BK : Memang telah terjadi kenaikan harga
pangan yang sangat luar biasa dalam 6 bulan-1 tahun terakhir ini, sekitar 60-
100%. Dan diperkirakan akan terus berlanjut sampai 1-2 tahun ke depan, meskipun tidak lagi akan naik setinggi kemarin. Jadi, harga itu naik sampai pada level yang tinggi, tampaknya
104 PANGAN

## akan bertahan di situ dan tidak akan
turun lagi kembali pada titik semula. MP :
Faktor penyebabnya dimulai dari perubahan iklim, kemudian respons masyarakat dunia terhadap perubahan iklim itu khususnya dengan peningkatan konsumsi biofuel. Faktor yang lain adalah demand yang demikian besar dari negara-negara besar khususnya China dan India. Ditambah lagi dengan spekulasi yang timbul akibat kenaikan harga minyak bumi. Ini semua menyebabkan harga komoditi pangan masuk ke dalam suatu dinamika yang baru sama sekali dan menyebabkan harganya meiambung demikian tinggi.
Dengan demikian secara garis besar dapat kita katakan bahwa kita memasuki era baru yaitu era dimana pangan menjadi mahal. Di samping itu, sekarang pangan menjadi suatu komoditi yang tidak lagi ditentukan oleh supply dan demand di dalam negeri tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor lain termasuk spekulasi dan permainan para pemodal yang ingin menyalurkan uangnya untuk mendapatkan keuntungan dengan bermain jual beli kontrak komoditi. Ditambah lagi dalam konteks itu pasar komoditi pangan semakin terkorelasi dan terkait dengan komoditi lain yang selama ini justru pergerakannya berbeda dengan pangan, misalnya
Edisi No. 50/XVII/Januari-Juni/2008
minyak bumi. Sekarang jika harga minyak bumi naik maka harga pangan juga akan naik.
Itufenomena yang terjadi secara garis besar di dunia. Akibatnya di Indonesia, seluruh harga pangan kita
naik kecuali beras dan itu menyebabkan inflasi bahan pangan kita juga naik, mungkin yang tertinggi dari beberapa tahun terakhir. Yang jelas ini memberatkan masyarakat khususnya masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat berpendapatan tetap. Hal ni menjadi critical karena pangan merupakan faktor yang besar di dalam pengeluaran masyarakat.

## Oleh sebab itu pemerintah mengambil
tindakan dengan 3 kebijakan pokok, dua bersifat jangka pendek dan satu bersifat jangka menengah-panjang : Jangka pendeknya :
1. Mencoba mengurangi tingkat fluktuasi/volatilitas harga. Jadi bukan untuk menurunkan harga,
tetapi mengurangi fluktuasinya saja. Misalnya, kalau di luar negeri naik 20 %, maka kita juga akan turut naik, tetapi cuma 10 %. Begitu pula kalau harga di luar negeri turun anjlok, kita juga turun tetapi mudah-mudahan turunnya tidak sejauh di luar negeri. Jadi itu yang kita lakukan, sementara bentuk instrumennya adalah dengan instrumen yang terkait dengan border policy terutama tarif, seperti bea masuk dan pajak yang tujuannya untuk meredam gejolak jangka pendek.
2. Membantu masyarakat yang berpendapatan rendah/paling rentan terhadap kenaikan harga pangan, dengan berbagai program subsidi, misal raskin ditambah dari 10 menjadi 15 kg, kedelai, minyak goreng. Ini pun
Edisi No. 50/XVII/Januari- Juni/2008
masih jangka pendek karena persfektifnya 3-6 bulan. Jangka menengahnya adalah
program-program peningkatan produksi. Dulu, sumber distorsi harga sebagian datang dari pasar dalam negeri, seperti gagal panen, dan kita menganggap luar negeri sebagai sumber stablitas. Jadi kalau ada sesuatu di dalam negeri, kita impor dan itu sah. Memang pasar dunia lebih stabil. Untuk beras misalnya, kalau kita lihat data 1-2 tahun yang lalu harga di Indonesia rata-rata 20- 30% berada di atas harga pasar dunia. Khusus untuk 6 bulan terakhir ini, justru sumber distorsinya ada di pasar dunia. Pada kondisi ini kita tidak bisa mengandalkan pasar pangan di dunia sebagai sumber stabilitas. Jadi sekarang ke depan tampaknya kita harus lebih waspada terhadap volatilitas harga pasar dunia. Oleh sebab itu, solusinya adalah mecoba memperkuat pasokan di dalam negeri.
Memperkuat di dalam negeri bukan berarti akan menghilangkan sama sekali gejolak akibat pengaruh pasar dunia. Seperti kondisi sekarang,
walaupun Indonesia
relatif swasembada-untuk beras, toh terjadi gejolak. Kita ekspor besar-besaran untuk kelapa sawit juga terjadi gejolak. Jadi adanya supply dalam negeri tidak langsung meredam fluktuasi. Tetapi setidaknya kalau kita memiliki produksi dalam negeri yang cukup maka ada pilihan kebijakan yang lebih banyak untuk memastikan agar masyakat khususnya yang berpendapatan rendah, bisa terjaga kesejahteraannya. Kalau masih mengandalkan luar negeri dalam volume yang besar, maka yang terjadi adalah: sudah harganya mahal, barangnya tidak ada. Tetapi kalau kita punya produksi, kita punya
PANGAN 105
barangnya, mungkin harganya mahal MP tetapi paling tidak barangnya kan ada.
MP : Apakah konsep seperti CBP
(Cadangan Beras Pemerintah) tidak
bisa digunakan dalam menghadapi gejolak pangan saat ini?
BK : Bisa, tetapi terbatas. Kita punya cadangan untuk beras. Tetapi berapa komoditas yang harus ada cadangannya? Mau berapa banyak volumenya? Sekarang kita
menghadapi masalah dengan
kedelai. Lalu gula juga. Juga untuk minyak goreng. Tapi apa batasnya? Apakah kita harus punya cadangan BK untuk semua komoditas? Masing- masing kan memiliki karakteristik
MP yang berbeda dan memerlukan kemampuan penanganan yang
berbeda pula. Kita sudah yakin bahwa yang kita punya sistemnya secara BK lengkap adalah beras yang ditangani oleh Bulog. Jadi pertanyaaannya adalah, apakah kita harus bikin Bulog
1, Bulog 2, Bulog 3 by commodity?
Berapa biayanya? Belum lagi, berapa lama untuk mengembangkan infrastruktur seperti itu. Atau semuanya dibebankan pada Bulog? Bulognya mampu atau tidak? Atau justru kita berpikir lain, yakni karena kita tidak tahu komoditi apa yang akan menjadi sumber shock, maka yang MP paling penting adalah masyarakat berpendapatan rendah itu yang harus bisa menghadapi shock ini. Jadi kenapa tidak dibantu masyarakatnya? Harganya memang bisa volatile, tapi BK mereka bisa menahan itu.
MP : Jadi konsep subsidi yang lebih dikedepankan ? MP
BK : Subsidinya bukan kepada komoditi,
subsidinya kepada orang, kepada rumah tangga sasarannya.
106 PANGAN
Gejolak harga sekarang ini
sebetulnya di satu sisi merupakan keuntungan bagi petani. Cuma ada beberapa pihak yang menyayangkan kebijakan pemerintah
justru mengenakan penurunan tarif bea masuk, misalnya kedelai dari 10% menjadi5%, sekarang 0%. Bukankah itu mengakibatkan daya saing produk dalam negeri berkurang dibanding misalnya bea masuk kedelai sesuai bound rate WTO sebesar 27% atau 160% untuk beras dan 40% untuk jagung, itu akan memotivasi terus meningkatkan produksi dalam negeri.
Betul.
Mengapa pemerintah justru memilih penurunan tarifdalam jangka pendek 6 bulan ?
Alasannya :
1. Karena yang lapar tidak bisa menunggu, misalnya sampai masa tanam selesai 3 bulan yang akan datang.
2. Tanpa bea masuk harga yang terjadi sekarang, itu sudah 40- 50% lebih tinggi dibandingkan harga pada waktu masih ada bea masuk, jadi kalau harga dianggap sebagai insentif, itu betul.
Masalahnya berarti efektivitas kebijakan
pemerintah untuk menurunkan bea masuk kurang terlihat.
Terlihat, karena jika kebijakan itu tidak dilakukan maka naiknya harga akan lebih tinggi.
Mungkin angle-nya adalah dari seberapa besar kenaikan harga itu dapat menutup penambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh petani untuk menambal kekurangan yang mereka alami akibat gejolak pangan yang lain.
Edisi No. 50/XVII/Januari-Juni/2008
BK : Coba lihatnya begini, kalaupun pada saat itu kita pasang tarif tetap, petani kedelai tetap tidak bisa tanam, dia harus nunggu dulu padinya panen. MP kemudian dia tanam lagi padi, baru dia bisa tanam kedelai. Dengan tarif lebih rendah, petani yang juga adalah konsumen tahu tempe bisa mendapat harga tempe yang lebih murah atau setidaknya tidak naik lebih tinggi. Jadi instrumen tarif adalah sesuatu yang BK fleksibel sesuai waktu. Lagi pula kita juga harus memperhatikan nasib para pengrajin UMK tempe dan tahu yang kesulitan karena harga bahan bakunya naik.
MP : Ketika pemerintah tetap mengenakan tanf (bea masuk) BM 10% atau 5%, akumulasi dari pendapatan bea masuk cukup besar, katakanlah 2 Tnlyun, apa tidak bisa diberikan benih dan dibagikan rata pada semua petani supaya tanam?
BK : Itu sudah dilakukan, tetapi kasusnya kedelai. Pola tanam kan padi-padi- kedelai, tidak pernah kedelai ditanam di bulan Pebruari, walaupun harga kedelai sekarang sudah Rp 7.200,-/ kg di tingkat petani. Yang perlu sekarang menurut saya tidak banyak berguna mempertanyakan lagi masalah komitmen. Komitmennya sudah jelas. Tetapi bentuk riilnya apa? Kita punya potensi di kedelai begitu hebat, karena demand yang begitu tinggi dan harganya demikian bagus. Jagung, beras, semua itu luar biasa sekali karena this is a moment dan insentif itu baru akan terjadi 3-4 bulan yang akan datang. Apa yang kita bisa lakukan, itu lebih berguna untuk kita pikirkan sekarang. Dan dalam posisi sebagai penentu kebijakan, kalau boleh saya katakan we are very much open for any suggestion. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan berbagai aspek.
Edisi No. 50/XVII/Januari- Juni/2008

## Bukan hanya kepentingan satu dua
pihak saja.
Bagaimana dengan ide pember dayaan UMKM, sehingga perlu pembatasan 10 ribu ke bawah untuk impor dan stok, bukankah itu merangsang produk lokal untuk tumbuh?
Menurut saya pertanyaannya bukan kepada importirnya tapi justru apa yang bisa dibantu kepada petani kedelai supaya dia bisa memiliki efisiensi yang sama, That is the question, dan itu proo/em-nya tidak ada, Kenapa? Jangan-jangan ini karena kedelai memang tidak akan pernah kompetitif di Indonesia, ada kedelai hitam, kedelai coklat, ada kedelai khusus untuk kecap atau tauco. Belajarlah dari petani Cianjur. Petani Cianjur itu memproduksi salah satu beras yang paling baik di Indonesia. Apa yang dia lakukan? Ya dia jual semua, kemudian dia pergi ke Grobogan, dia beli beras yang lebih murah. Kan itu bisa berlaku untuk negara, kenapa tidak seluruh Jawa ini kita tanam pandan wangi, yang bagus, harganya Rp 20.000,- /kg, terus diekspor! Lalu untuk memenuhi kebutuhan lokal, kita impor dari Vietnam, kita dapat marginnya. Jadi menurut saya, itu hal yang lebih fundamental.
Sekarang yang menjadi masalah. paling tidak 2-3 tahun ke depan international markeX-nya yang tidak bisa. Sekarang kalau kita mau beli tidak bisa, Cina menyimpan stok gede-gedean, ekspor beras Vietnam menjadi terbatas. Thailand juga sudah sangat terbatas, Philipina membeli begitu banyaknya. Jadi sekarang kalau kita mengandalkan pasar internasional tinggal Amerika dan sedikit dari Thailand. Beras Amerika mahal karena transportasi dan
PANGAN ' 107
kualitas tinggi. Ini kalau kita bicara beras. Jadi memang untuk 2-3 tahun ke depan, tidak bisa kita mengan dalkan internasional. Kita harus mengandalkan produksi kita sendiri. Ini yang menjadi momen menurut saya.

## MP : Dengan situasi harga beras dan
komoditi pangan di dunia yang sangat tinggi, kira-kira apa kesulitan pemerintah pada saat ini?
BK : Ada dua. Pertama untuk meman faatkan peluang ini, yang paling berat adalah endowment factor (faktor internal) kita sendiri. 220 juta rakyat hanya dilayani 7,2 juta hektar lahan irigasi. Thailand penduduknya hanya sekitar 120 juta-an dilayani 9,6 juta hektar lahan irigasi, Vietnam kira-kira sama. Kita itu masih menggunakan lahan irigasi tinggalannya jaman Orde Baru: bendungan Jatiluhur- Jawa
Barat, Gajah Mungkur-Jawa Tengah, atau Karang Kates-Jawa Timur, belum ada investasi sebesar itu lagi.
MP : Jadi faktor infrastruktur?

## BK : Saya menyebutnya endowment factor. Belum lagi masalah akibat
adanya konversi lahan ± 100 ribu hektar pertahun dari lahan pertanian ke non pertanian. Dengan jumlah petani yang juga terlalu banyak, pada waktu insentif harga cukup tinggi, petani tidak punya banyak pilihan untuk merespon cepat karena keterbatasan endowment factor-nya. Kalau anda lihat di dalam statistik, produksi beras tahun 2007 naik 4,8 %, jagung naik 14 %, kedelai turun 18 %. Coba anda jumlahkan naiknya 18,8% turunnya 18% juga. Itu artinya lahan ya memang segitu-segitu juga, jadi kalau kita naikkan jagung, maka mungkin kedelainya yang akan dikorbankan.
108 PANGAN
MP BK MP
BK

## Hal lain yang juga menjadi penyebab
dari keterbatasan itu karena cara berpikir kita yang cenderung 'padi sawah'. Padi sawah itu perkilo- gramnya membutuhkan 1000 liter air. Jadi sangat boros. Pada saat situasi air menjadi pembatas utama, maka yang harus dirubah adalah mind set- nya untuk lebih berorientasi pada padi yang lebih hemat air, yaitu yang berbasis lahan kering.
Tanggung jawab siapa
mengubah itu semua?
untuk
Ya harus kita semua. Urusan mindset adalah urusan kita semua. Namun walaupun kita sudah merubah mindset-nya, kondisi infrastruktur tidak bisa kita pungkiri sangat tidak seimbang. Akibatnya - lagi-lagi - insentif harga tidak bisa direspon cepat oleh para petani. Masalah lahan yang terbatas juga berimplikasi pada kesejahteraan. Jadi, ke depan kalau strategi dasarnya mencoba memenuhi kebutuhan dalam negeri, dalam arti supaya kita bisa lebih tahan terhadap distorsi luar negeri, maka dalam jangka pendek arahnya harus intensifikasi, paling tidak dalam 2-3 tahun ke depan. Intensifikasi dilakukan dengan pengembangan benih, termasuk benih yang tahan kering, dan mengurangi kehilangan pasca panen. Namun jangka panjang harus dilakukan ekstensifikasi dan investasi infrastruktur yang memadai. Dan hal ini harus juga melihat daerah- daerah yang selama ini tidak lazim sebagai basis pengembangan pangan, seperti Sulawesi dan Papua..
Dari sekian kebijakan jangka pendek itu, apakah sudah diperkirakan adanya dampak jangka menengah dan jangka panjangnya?
Ini memang merupakan salah satu masalah dalam perencanaan
Edisi No. 50/XVJI/Januari-Juni/2008

## PRNMTBVIM lUtit
MP:
BK:
MP :
pembangunan kita. Misalnya, setiap kali kita berbicara pada subsidi, maka masalah yang paling berat adalah exit strategy-nya, Raskin misalnya. Raskin tidak pernah dirancangkan untuk sampai 10 tahun seperti sekarang, dan exit strategy itu menjadi berat bukan hanya kepada penerimanya tetapi juga institusinya seperti Bulog. Demikian pula subsidi untuk pupuk, dan yang lain. Satu- satunya cara adalah untuk betul-betul mengusahakan mereka meningkat kan pendapatannya sedemikian sehingga kemudian dia tidak lagi merasa perlu untuk mendapatkan subsidi semacam ini. Ini menurut saya yang paling berat. Karena masalah utamanya adalah sustainability, maka dari sudut anggaran pemerintahnya bagaimana? Setiap hari, setiap tahun, kita lihat bagaimana beban subsidi ini makin bertambah kan? Ini jelas akan memberatkan anggaran pemerintah. Kalau sudah sebanyak sekarang misalnya, orang akan berpikir, coba dana itu dipakai untuk bikin ini-itu misalnya. Padahal adanya dana ini sendiri kan karena adanya tuntutan dari keadaan.
Kalau kita lihat kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang ini terkesan banyak jangka pendeknya...

## Betul
Adakah sekarang ini pemerintah membuat mekanisme yang terin- tegrasi sehingga kita tidak bertindak seperti pemadam kebakaran ?

## BK : Sebenarnya tantangan yang dihadapi
MP saat ini sudah diantisipasi secepat adanya informasi awal mengenai hal itu. Kan masalah kedelai ini baru ada kira-kira baru 6 bulan. Sebelumnya BK : tidak ada. Kalau dilihat dalam repod- nya FAO, mereka baru mengumum- kan pada Agustus 2007 bahwa ini
Edisi No. 50/XVIiyjanuari- Juni/2008

## akan terjadi eskalasi harga. Kantor
Menko Perekonomian sudah bergerak sejak September 2007. Pada waktu itu juga terjadi eskalasi harga minyak goreng, akhirnya kita bikinpolicy6\ minyak goreng. Kedelai belum, ternyata baru (naik) bulan Desember. Kalau dilihat dari sudut itu pemerintah memang surprised, tapi bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia juga surprised dengan situasi seperti ini.
Step by step yang kontinyu dan berkesinambungan adalah sesuatu yang sangat penting dan harus dilakukan, hanya sayangnya
sekarang kita mendapat challenge baru dalam dua hal: Pertama, mekanisme pengambilan keputusan politik yang terus dipenggal-penggal setiap 5 tahun. Tahun 2009 akan terjadi Pemilu, bisa saja kebijakan berubah lagi. By law, yang menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah visi-misi dari presiden terpilih yang belum tentu sama dengan visi-misi dari presiden sebelumnya. Kedua, Pilkada. Indonesia itu ada 440-an kabupaten, satu tahun itu cuma ada 365 hari, jadi setiap hari ada pilkada se-lndonesia. Kalau dari propinsi misalnya ada 33, bulannya cuma 12, jadi setiap bulan ada 3 kali pilkada propinsi. Disisi lain, kalau kita menanam sawit sekarang, tidak boleh diganggu selama 20 tahun ke depan. Begitu juga kalau kita bangun sawah sekarang. Tetapi ternyata decision making process-nya tidak sesederhana itu.
Dalam konteks kelembagaan, maka pada momentum seperti ini siapa yang didorong Pemerintah untuk menjadi sektor penghelanya?
Kalau saya melihatnya begini, yang menjadi anchor, yang menjadi jangkar setiap policy itu hanya ada dua. Satu, APBN, bagaimanapun ini merupakan
PANGAN 109
MP
instrumen yang paling fundamental sebagai jangkar. Inilah instrumen
yang bisa kita pakai untuk menghadapi berbagai macam gejolak termasuk anggaran untuk Bulog, anggaran untuk subsidi benih, dan sebagainya, makanya kredibilitas dari APBN itu menjadi sangat penting.
Kedua, regulasi. Instrumen yang kedua ini konteksnya adalah untuk bisa mempengaruhi pelaku usaha mulai dari petani sampai pengusaha besar untuk bisa bergerak dengan MP daya mereka sendiri di dalam koridor regulasi itu sendiri sedemikian sehingga bisa memenuhi tujuan kita. BK : Kalau misalnya kita dulu mengatakan produksi, Departemen Pertanian yang menjadi basis. Tetapi it's not necessary solve all problems. Karena ternyata banyak sekali hal-hal di luar pertanian, yang dapat menjadi penyebab macetnya pertanian. Atau kita bilang kita harus kembangkan industri, itu juganot solve the problem, karena masalah-masalah funda mental seperti pangan tidak lewat industri. Ada yang bilang trading-nya yang harus dibenahi, kalau barangnya tidak ada, apa yang mau di-trading- MP kan? Jadi tidak ada satu lembaga yang dapat menyelesaikan semua BK : masalah. Harus sinergi dan saling terkait.
Ini artinya Kantor Menko
Perekonomian sebagai lembaga koordinasi itu menjadi sangat signifikan?
Tidak juga, Menko Perekonomian bisa mengkoordinir, kita tidak punya kemampuan instrumental kan? MP: Menurut saya akhirnya yang akan menjadi penentu adalah kemana APBN dan regulasi tadi dijalankan, dan ini membutuhkan kesepahaman dan peran semua. Saat ini visinya adalah -dengan terminologi yang
dulu- bagaimanapun juga harus ada stabilisasi. Kita harus membuat perekonomian ini stabil, tapi bukan berarti stagnan. Stabil itu ada kepastian, stabil itu tidak kaget- kagetan. Harga dan pasokan harus bisa stabil. Exchange rate harus bisa dijaga stabil. Dengan stabilitas kita bisa mendorong pemberdayaan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan atau perkembangan ekonomi masyarakat.

## Jadi konsepnya pak Harto juga ya pak?
Ya. Saya kita konsep itu secara prinsipil benar. Saya hanya berusaha mengatakan yang benar sebagai benar, siapa pun dulu yang mengembangkannya. Dulu Pak Harto mendefinisikannya dengan pertumbuhan, stabilitas, dan
pemerataan. Kondisi saat ini mengharuskan ada penyesuaian.
walaupun prinsipnya tetap sama. Saya mengusulkan dirubah menjadi stabilitas, pemberdayaan, dan perkembangan
Pertumbuhan dan pemerataan ?
Menurut saya
tidak lagi.
Masyarakatnya harus diberdayakan, petaninya harus lebih pinter, tetapi dia juga harus bisa berkembang. Kalau misalkan tidak mau pakai bahasa dulu, pemberdayaan
dan pengembangan itu di-sangga oleh stabilitas. Itu yang mengarahkan APBN,
yang mengarahkan regulasinya.
Kalau misalkan sudah ada seperti itu, semestinya tidak ada lagi perubahan walaupun ada pergantian pemerintahan. Artinya di tingkat pejabat eseleon satu tetap harus melaksanakan visi itu.
Edisi No. 50/XVII/Januari-Juni/2008
MP:
BK: MP
BK:

## Kuncinya ada pada keputusan politik.
Dan yang lebih penting juga undang- undangnya, jangan di setiap ganti DPR undang-undangnya juga diganti.

## Jadi saat ini yang mengkoordinasikan
kebijakan pangan di Indonesia, siapa sebetulnya?
Secara fungsi, Perekonomian. ya Menteri Tetapi pemerintah
belum menganggap perlu ada lembaga khusus yang menangani pangan.

## Katakanlah ketika dulu Menteri
Negara Pangan bubar kemudian beralih fungsinya pada Badan Ketahanan Pangan. Menurut Bapak apakah memang fungsi kedua lembaga tersebut sudah sama efektifnya?
Begini, penanganan pangan itu kan sifatnya multisektoral-multidimen- sional. Ada dua pilihan dalam mengorganisir kebijakan-kebijakan terkait pangan. Pertama, seluruhnya ditarik pada suatu badan. Pendekatan ini mirip yang dilakukan Malaysia. Misalnya seluruh hal yang terkait dengan kelapa sawit, dari benih sampai dengan tarif ekspor itu ditentukan oleh suatu badan. Artinya dia menarik fungsinya dari seluruh kementerian dan lembaga, Kalau itu dilakukan di Indonesia, ya berarti memang seluruh struktur pemerintahan Indonesia berubah. Jadi nanti adanya justru Menteri Beras, Menteri Sawit, tetapi paling tidak, Dirjen Beras, Dirjen Sawit, dengan seluruh kewenangannya.
Kedua, ya dengan pendekatan seperti saat ini. Fungsi masing-masing tetap, tetapi bekerjasama dan bersinergi dengan erat. Struktur organisasi negara dan pemerintah kita memang mensyaratkan koordinasi dan sinergi yang sangat erat.
Edisi No. 50/XVII/Januari- Juni/2008
MP : Pendekatan integrasi vertikal?
BK : Menurut saya mahal kalau kita harus melakukan itu. Seperti yang saya katakan, pilihannya adalah ya sudah seperti sekarang, Dirjen Perdagangan dalam negeri, Dirjen Perdagangan Luar negeri, Dirjen Anggaran, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Industri Argo, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, semuanya ngeroyok' beras,
semuanya bareng 'ngeroyok' sawit. Nah, jadi saya setuju dengan badan semacam itu, yaitu suatu badan ketahanan pangan yang fungsi utamanya adalah harus melakukan monitoring terhadap perkembangan situasi, yang secara detail, real time memperhatikan perkembangan harga bahkan kalau bisa perkembangan produksi, perkembangan distribusi dari komoditas itu. Kedua, melakukan fungsi analisa secara tajam dan objektif berdasarkan informasi yang dimiliki. Ketiga, melakukan fungsi perumusan kebijakan setelah dianalisa. Yang keempat harus melakukan fungsi sosialisasi dan promosi. Empat fungsi ini dijalankan, tetapi instrumen operasinalnya nya tetap berada ada di masing-masing kementerian atau direktorat jenderal.
MP: Bukankah keempat fungsi itu sebetulnya yang diharapkan dari Badan Ketahanan Pangan? Artinya kekurangannya adalah dia tidak ada di setiap instansi lain sehingga dia menjadi single sector?
BK: Saya pribadi dari dulu sudah mengatakan, Badan Ketahanan Pangan berada di bawah suatu kementerian itu akan membatasi geraknya. Karena dia terpaksa harus juga membawa mandat dari kementerian itu, dan tidak bisa menyentuh mandat dari kementerian
PANGAN 111
yang lain. Seyogyanya dia berada langsung di bawah presiden.
MP: Bagaimana dengan konsep kedaulatan pangan yang hari-hari ini mulai dibicarakan lagi?
BK : Kalau anda buka literatur. jangan- jangan saya salah seorang yang pertama yang
mengatakan kedaulatan pangan...ha..ha (beliau tertawa)

## MP: Apakah konsep itu masih cukup
relevan hari ini ?
BK : Kalau bicara kedaulatan memang nuansanya lebih banyak politis. Tapi
sebenarnya kalau netral dan hanya MP
bicara teknis, saya lebih senang menggunakan kata kemadirian daripada kedaulatan. BK:
MP : Keterkaitan dengan ketergantungan impor bagaimana?
BK : Tidak ada masalah. Kemandirian ini
begini, dalam bahasa terangnya, saya impor karena saya mau impor. Kalau saya harus berhenti impor, maka saya bisa berhenti impor. Kemandirian bukan berarti tidak boleh impor. Kemandirian artinya kita yang menentukan akan impor atau tidak, seperti juga kita yang menentukan akan ekspor atau tidak. Dan kegiatan impor atau ekspor itu tidak akan mempengaruhi kondisi internal kita. Artinya, jika kita berhentikan impor maka
ketersediaan dan
keterjangkauan pangan kita tidak akan terganggu.
MP : Tapi nampaknya usaha pengentasan kemiskinan menjadi lebih berat karena produksi lokal tidak tumbuh sebagaimana semestinya?

## BK : Balik lagi sekarang, kalau contohnya
dalam konteks beras. Kalau bicara
112 PANGAN
kemiskinan, kalau ingin mengen- taskan kemiskinan, menurut saya jumlah petani justru harus dikurangi separuh. Itu baru petani kita bisa sejahtera. Kenapa? Karena kontribusi pertanian terhadap kesempatan kerja itu 45 %, kontribusi pertanian terhadap GDP hanya 15 %. Jadi ibaratnya tersedia 15 kue harus dibagi untuk 45 orang. Kan artinya satu dibagi 3 orang. Sama dengan
masalah lahan. Lahan per petani di
Jawa Barat itu rata-rata 0,2 hektar supaya dia bisa mendapat
pendapatan 50% diatas garis kemiskinan saja petani itu harus menguasai 0,6 hektar.
Bukannya itu
menimbulkan pengangguran baru?
Tentu tidak hanya berhenti di situ. Yang harus dikembangkan adalah penciptaan lapangan kerja di luar pertanian, berikan kesempatan petani untuk bisa sejahtera di luar pertanian. Nelayan, mari kita bikin nelayan- nelayan pinggir pantai itu berubah dari nelayan tangkap yang pakai pancing dan cuma dapat 2-3 ekor ikan sehari menjadi nelayan budi daya. Itu sudah menjadi proses pengalihan. Nanti dari nelayan budi daya itu harus beralih menjadi pemilik industri-industri pengolahan ikan. Sama seperti pertanian juga begitu. kita harus bikin industri-industri pedesaan yang tumbuh berkembang.
Untuk ini kita harus punya perspektif luas dan kreativitas yang tinggi. Ada contoh. Pada tahun 1994-1995 pas harga jatuh. Pada waktu itu petani Bali tidak worry terhadap harga jatuh, kita heran semuanya, semua ribut dimana-mana, mereka tidak.
Kenapa? karena mereka punya industri jerami. Jadi, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu tidak ada yang sia-sia, manusianya yang
Edisi No. 50/XVII/Januari-Juni/2008
MP:
BK:
MP:
BK:
tidak mengerti memanfaatkan. Kenapa kok usaha petani padi selalu yang dihitung hanya 5 ton gabah perhektar, tidak pernah dihitung sekam, menir, jerami. Kalau kita hitung rupiah per hektar, termasuk bagaimana mereka memanfaatkan jerami, menir, dedak dan seterusnya itu, petaninya pasti tinggi pendapatnnya. Harga gabahnya naik turun, mereka tenang karena ada income dari yang lain. Tetapi dedak, jerami dan menir tidak akan jadi apa- apa kalau tidak ada industrinya, kalau semuanya hanya kerja di sawah, tidak akan berkembang. Jadi itu pointnya. Per hektar kira-kira mungkin 5-6 orang, orang bekerja disitu rata-rata 0,2 hektar/orang/kapita. Harusnya 4 orang bekerja di pabrik sekam, pabrik jerami, di industri pembangkit listrik berbasis jerami, sisanya yang dua orang bekerja di sawah, sehingga rata-rata 0,5 hektar. Petaninya bisa lebih kaya karena mengusahakan lahan lebih luas, yang lainnya kaya, karena dia memproduksi jerami, sekam, dll menjadi produk bernilai ekonomi. Cara berpikirnya begitu.
Persoalannya pada nilai tambah pak ?
lya, jadi menciptakan pendapatan dan kesejahteraan di luar pertanian, hanya di situ baru kita bisa membuat petani kita sejahtera.
Jadi kalau mengembangkan industri yang integrasi vertikal dari hulu sampai hilir untuk komoditas beras, itu bisa diterima sebagai logika perusahaan?
Ya..sebagai perusahaan harus begitu, dan mendayagunakannya itu seluruhnya, jangan hanya sekedar gabahnya, harus mengejar values, jangan hanya sekedar berhenti di gabah. Kalau menurut saya di agriculture, mengambil kasus beras,
Edisi No. 50/XVII/Januari- Juni/2008

## kita selalu harus selalu mencari
keseimbangan terhadap 3 hal, yaitu: 1. Beras sebagai sebuah komoditi. Yang akan dikonsumsi oleh sebagian besar rakyat yang kalau tidak ada mereka akan sengsara,
itu yang harus kita pikirkan.
2. Petaninya, barangkali kita harus membuka pikiran
bahwa mensejahterakan petani tidak harus bertumpu pada komoditi ini dan harus dicari di tempat lain.
3. Lingkungannya, kita harus jaga kelestariannya, kita harus jaga
sawahnya supaya tidak kurang, kita harus
jaga lahan pertaniannya, jangan sampai berkurang.
Jadi memang karena challenge-nya semakin besar yang harus kita lakukan sebagai orang yang bekerja di bidang itu adalah bisa mengeks- ploitasi sesuatu yang diberikan oleh Allah yang nyaris unlimited yaitu kreativitas dan inovasi kita. Harus bervisi ke depan dan keluar dari cara berpikir yang itu-itu saja.
M P : Jadi diandalkan adalah kreativitas dan inovasi ya?
BK: Ya exactly] kita yang harus lebih cerdas, lebih kreatif, lebih inovatif. Dan itu hebatnya manusia sebagai mahkluk yang istimewa, karena kita dikasih itu, kita punya sesuatu yang bisa dieksploitasi tanpa batas. Satu hal lagi, mindsetnya harus di rubah. Bulog yang sebesar ini jungkir balik (dengan anggaran) sekian triliun itu cuma 8% dari total produksi beras. Mari kita pikirkan yang 92%-nya lagi, yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Menurut saya pemerintah itu penting, tapi kecil, yang harus didorong itu justru kreativitas masyarakat yang besar ini.
PANGAN 113

## MP :
Kalau dikaitkan dengan mekanisme BK : pasar bebas, bukankah itu menjadi bagian ketika masyarakat dibebani MP : kewajiban untuk ikut "bertanggung jawab" terhadap pemenuhan kebutuhan, sementara peluang- peluangnya sendiri diberikan atau BK : tidak?

## BK : Pemerintah itu tugasnya untuk
membuat masyarakat itu tumbuh kreativitasnya, tumbuh inovasinya Tugasnya pemerintah itu kalau menurut saya adalah untuk memasti- kan supaya rakyat bisa menjalankan kegiatnnya, menjalankan fungsi dan tugasnya sendiri dengan baik.
MP : Berarti kailnya kan yang diberikan, bukan ikannya?
BK : lya, dan bukan hanya itu. Sebagian masyarakat- khususnya masyarakat MP :• miskin - tetap harus diberi ikannya. Karena kalau mereka lapardan iemes tidak bisa kerja. Tapi jangan berhenti disitu. Mereka juga harus diajari dan BK : diberdayakan agar bisa menangkap ikan dengan baik, dengan efisien, dengan produktif. Lalu mereka juga harus dibukakan aksesnya pada MP : faktor-faktor pendukung seperti kredit, informasi, dan teknologi. Serta BK : terakhir, mereka juga harus dilindungi dari persaingan yang tidak fair, dengan eksploitasi pihak lain. Jadi harus lengkap. Tanpa itu masyarakat sulit berkembang. Namun jika sudah mulai jalanya harus dilepas. Bahkan MP: kita juga harus benar-benar memastikan agar masyarakat tidak manja, mudah menyerah, hanya BK : menunggu bantuan, meminta-minta. Mencari keseimbangan hal-hal ini merupakan seni memimpin, dan itu tidak mudah.

## MP : Jadi proteksi pemerintah tetap harus
jalan kan?

## 114 PANGAN

## Harus ada.
Itu bukan bagian dari apologi pemerintah karena tidak mampu
memenuhi?
No, itu filosofinya, dan itu menurut saya, tercermin dari filosofi Bulog sampai sekarang. Kenapa kita tetap hanya bertahan 7-8% porsi kita terhadap total produksi, karena dengan 7-8% saja sudah bisa mempengaruhi. Kita tidak pernah ingin menguasai seluruhnya. Tidak ada dalam filosofinya. Itu menurut saya mengingkari kedaulatan rakyat, makanya undang-undang sistem budidaya memberikan kesempatan petani untuk memilih tanaman apa yang di anggap paling baik, itu yang sangat mendasar.
Berarti isu diversifikasi pangan yang berbasis pangan lokal masih relevan dengan situasi had ini?
Jelas. Itulah bagian dari policy 1 Februari, sudah ada di paket 1 Februari lalu.

## Tindaklanjutprogram diversifikasi itu ?
Memang masih berat. Berat karena infrastrukturnya belum ada. Kalau sekarang misalnya 'ujug-ujug' saya menanam ubi, apa bisa? trus kemudian diolahnya bagaimana?

## Jadi support pemerintah pada sisi
apa?
Kita lihat sama-sama nanti. Dengan harga yang demikian bagus sekarang, terbuka bagi semua. Insentif dasarnya sudah ada. Ketika masyarakat ingin seperti apa, rakyat ingin mengembangkan bagaimana, kita coba support dan bantu.
Edisi No. 50/XVII/Januari-Juni/2008

## MP :
Terkait dengan isu global dimana masing-masing negara di dunia sekarang sedang memproteksi dill, apakah ada rencana semacam cadangan bila produksi tidak
berhasil?

## BK: Itu salah satu concern kita. Kalau
dianggap kondisinya oke dan normal, produksi pada tahun ini masih naik 2,21 %, kemarin naik 4,8%. Jadi lumayanlah dalam 2 tahun ini. Jadi mudah-mudahan cukup, memang kalau tidak cukup, misalnya ada gangguan yang cukup besar (shock), maka kita akan kesulitan. Kalau kita mau cari di luar negeri sekarang sudah lebih susah. Oleh sebab itu, pertama kita harus yakin bahwa produksi DN harus kita dorong untuk bisa sesuai dengan targetnya, kemudian yang kedua kita juga harus bisa dorong diversifikasi pangan itu. Dan kita menggunakan berbagai cara untuk bisa melakukan itu.
Jadi mari kita lihat secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan,
mudah-mudahan situasi tidak seburuk dari yang kita perkirakan. Misalnya Bulog punya 1,1 atau 1,2 juta ton beras pengadaan DN sekarang, itu sudah lumayan dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Artinya point yang ingin saya katakan, warning anda betul, saya kira saya setuju, walaupun kita kelihatannya sudah agak oke, tapi sama sekali tidak boleh lengah. Dan kita memang perlu menggali kreativitas bukan hanya di bidang produksi tetapi juga di bidang diplomasi dan policy making.

## MP :
Terakhir, soal Bulog, dalam kapasitas
Pak Bayu sebagai Dewan Pengawas, optimiskah Bulog mendapatkan 3 juta ton beras pada tahun 2008?
Edisi No. 50/XVII/Januari- Juni/2008

## BK :
Dengan seluruh kesungguhan doa saya disetiap kesempatan, saya berharap supaya Bulog bisa mendapatkan 3 juta ton....

## Penyunting: Ly,Glr
Pewawancara :
1. Achmad Soepanto
2. Amrullah
3. Lely Pelitasan S.
4. M. Gelar Hidayat
Biodata Penulis : Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, MS, dilahirkan di Manado, 18 Oktober 1964. Menyelesaikan Insinyur Pertanian. Fakultas Pertanian IPB (1987); Magister Sains Ekonomi, Pascasarjana IPB (1991); Dokter Ekonomi Pertanian, Pascasarjana IPB (1998). Menjabal : Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan (2008-sekarang); Dewan Pengawas Perum BULOG (2007-sekarang).