## FENOMENA BANYAKNYA WARGA NEGARA ASING YANG MASUK KE WILAYAH RI TANPA DILENGKAPI DOKUMEN RESMI
(Studi Di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak)
1 Anita Yuliastini, 2 Hj. Syarifah Arabiyah
1,2 Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia
Email korespondensi: yuliastinianita@gmail.com

## Abstrak
Pergolakan di Timur Tengah karena perang saudara yang tiada hentinya, sehingga banyak warga  negara  Afganistan  yang  akhirnya  mengungsi  ke  negara  lain  untuk  mencari penghidupan yang damai. Namun terkadang imigran tersebut nekad masuk ke negara lain tanpa  dilengkapi  dokumen-dokumen  yang  sah/resmi.  Tidak  sedikit  para  pencari  suaka  ini masuk ke wilayah Indonesia dan tidak memiliki dokumen-dokumen resmi (tanpa paspor). Para pencari suaka tersebut ditampung atau ditahan di Rumah Detensi Imigrasi yang mana Rudenim  tersebut  merupakan  unit  pelaksanan  teknis  yang  berada  di  bawah  nauangan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia.
Kata kunci : Pencari Suaka, Dokumen Resmi (paspor)

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai Negara  kepulauan terbesar  di  dunia  memiliki  wilayah geografis  yang  posisinya  sangat  strategis dengan  ribuan  pulau  dan  wilayah perairan  yang  luas  sehingga  menjadi sangat  strategis  pula,  khususnya  untuk lalu  lintas  pelayaran    dunia.  Dengan demikian, banyak kapal-kapal dari Negara  lain  yang  melintas  melalui wilayah  kedaulatan  Negara  Indonesia termasuk  kapal-kapal  yang  mengangkut para imigran ilegal.
Sebagian besar pencari suaka berasal  dari  Timur  Tengah  dan  Asia Tengah.  Tujuan    perjalanan    mereka adalah    Australia    yang    menggunakan
rute  transit    di    Indonesia.  Data-data menunjukan,  terkait    dengan  migrasi ilegal  ada  ribuan  orang  telah  rela mengeluarkan  sejumlah  uang  untuk dapat  menuju  Negara-Negara  maju. Beberapa  waktu  terakhir,  di  media massa,  baik  media  cetak  maupun elektronik  menyiarkan  beberapa  kasus mengenai  imigran  ilegal  dari  Negara- Negara  Timur  Tengah  termasuk  dari Afganistan  yang  tertangkap  di  wilayah Indonesia  saat  transit  maupun  saat melewati  laut  Indonesia  untuk  mencapai Negara  tujuan  yaitu  Australia.  Mereka ditampung  sementara  di  Rumah  Detensi Imigrasi  Indonesia  maupun  tempat  lain yang    sudah    ditentukan    karena  tidak memiliki dokumen-dokumen resmi
perjalanan  atau  melakukan  perjalanan dengan  dokumen  dan  visa  palsu.  Warga Negara  Afganistan  tersebut  masuk wilayah Indonesia
dikarenakan pergolakan  di  timur  tengah,  melihat keadaan  Negara  tersebut,  dapat  kita bayangkan  seperti  apa keadaan  fisik  dan psikis  yang  dialami  oleh  masyarakat yang  hidup  dalam  suasana  perang  yang tidak  selesai.  Sehingga  banyak  warga Negara Afghanistan yang akhirnya mengungsi  dan  keluar  dari  Negaranya untuk  mencari  dan  mendapat  kehidupan yang lebih  baik. Mereka terkadang nekat melakukan  perjalanan  ke  Negara  lain tanpa  memperhatikan  keselamatan  dan kelengkapan  dokumen-dokumen  resmi untuk  perjalanan  sehingga  para  pencari suaka  terdampar  di  wilayah  Indonesia dan diamankan oleh petugas Detensi. Di Pontianak,  Kalimantan    Barat ada banyak warga  Negara Afghanistan yang  berada  di  Rumah  Detensi  Imigrasi karena tidak memiliki dokumen- dokumen resmi untuk memasuki wilayah Negara Indonesia.  Rumah Detensi Imigrasi ini memiliki fungsi:
 Pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian;
 Pelaksanaan  tugas  pemulangan  dan pengusulan penangkalan;
 Pelaksanaan penempatan orang asing ke Negara ketiga;
 Pelaksanaan pengelolaan tata usaha
Sedangkan  tugas  Rudemin  adalah melaksanakan  sebagian  tugas  pokok  dan fungsi  Departemen  Hukum  dan  HAM  di bidang  pendetensian  orang  asing  yang melanggar peraturan perundang- undangan  yang  dikenakan  tindakan keimigrasian  yang  telah  mendapatkan
keputusan  pendetensian  dalam  rangka pemulangan  atau  deportasi.  Mereka ditampung, diperiksa dan ditahan sementara  di  Rumah  Detensi  Imigrasi yang  merupakan  unit  pelaksana  teknis yang berada di bawah naungan Direktorat  Jenderal  Imigrasi  Indonesia. Hingga  bulan  februari  tahun  2012, jumlah imigran  ilegal  atau  pencari suaka (asylum  seeker) adalah  50  orang  yang terdiri  dari  48  orang  warga  Negara Afghanistan  dan  2  orang  warga  Negara Pakistan  di  Rumah  Detensi  Imigrasi Pontianak  dengan  waktu  penempatan yang    bervariasi.  Lamanya  keberadaan mereka  di  Rumah  Detensi  Imigrasi Pontianak  ada  yang  baru  2  bulan,  3 bulan,  1  tahun,  bahkan  sudah  ada  yang sampai  2  tahun.  Indonesia  sendiri belum meratifikasi  konvensi  Internasional  1951 dan  Protokol  tentang  Status  Pengungsi tahun 1967. Imigran ilegal warga Negara Afghanistan  yang  berada  di  Rumah Detensi Imigrasi seringkali protes meminta  agar  izin  suaka  mereka  cepat dikeluarkan  dan  mereka  bisa  cepat melanjutkan  perjalanan  menuju  Negara Australia.

## B. RUMUSAN MASALAH
Bertolak dari latar belakang masalah tersebut  di  atas,  dapatlah  dirumuskan permasalahannya sebagai berikut “Mengapa Masih Terdapat WNA Pakistan  Yang  Masuk  Ke  Wilayah  RI (Kalimantan Barat) dengan Tujuan Mencari Suaka tanpa Dilengkapi Dokumen-Dokumen Resmi?”

## C. METODE
Dalam penelitian ini penulis menggunakan  metode  deskriptif  analisis, yaitu  Suatu  metode pemecahan masalah dengan  cara  menggambarkan  keadaan yang  sebenarnya  dari  obyek  penelitian pada  saat  penelitian  tersebut  dilakukan kemudian  dianalisa.  Menurut  Johnny Ibrahim: Maksud utama analisis terhadap bahan  hukum  adalah  mengetahui  makna yang  dikandung  oleh  iltilah-istilah  yang digunakan  dalam  aturan  perundang- undangan  secara  konsepsional,  sekaligus mengetahui  penerapannya  dalam  praktik dan  putusan-putusan  hukum.  Hal  itu dilakukan  melalui  dua  pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang
terkandung  dalam  aturan  hukum  yang bersangkutan.  Kedua,  menguji  istilah- istilah  hukum  tersebut  dalam  praktik melalui analisis terhadap putusan- putusan hukum. 1

## D. PEMBAHASAN
Berdasarkan  ketentuan  yang  memuat tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM), khususnya tentang hak kebebasan pribadi, disebutkan  bahwa  setiap  Warga  Negara Indonesia  (WNI)  berhak  meninggalkan dan  masuk  kembali  ke  wilayah  negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku  (Pasal  27  Ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak  Asasi  Manusia).  Hak  ini  merupakan
1 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
Bayumedia Publishing, Cetakan Keempat, Malang, 2008, hlm.
310
salah  satu  hak  atas  kebebasan  pribadi yang  diatur  dalam  Pasal  12  Pengesahan Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak Sipil  dan  Politik.  Ketentuan  dalam  Pasal 27  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia merumuskan:
1. "Setiap  warga  negara  Indonesia berhak  untuk  secara  bebas  bergerak, berpindah,  dan  bertempat  tinggal dalam  wilayah  negara  Republik Indonesia;
2. Setiap warga negara Indonesia berhak  meninggalkan  dan  masuk kembali  ke  wilayah  negara  Republik Indonesia,  sesuai  dengan  ketentuan perundangundangan."
Kebebasan  bergerak  (secara  fisik) dapat  dibatasi  menurut  keadaan-keadaan tertentu. Seorang tersangka dengan ancaman  hukuman  lebih  dari  lima  tahun misalnya  dapat  ditahan  untuk  suatu jangka  waktu  tertentu.  Seseorang  dapat juga  dikenakan  wajib  lapor  kepada kepolisian  sehubungan  dengan  posisinya terhadap  suatu  kasus  pidana  sehingga orang  dimaksud  tidak  mudah  untuk berpindah.  Selain  itu,  hak  untuk  berdiam dan meninggalkan Indonesia ini tergolong hak  yang derogable ,  hak  yang  dapat dikesampingkan  untuk  suatu  jangka waktu  tertentu  dan  dilakukan  atas  dasar perundangundangan  yang  adil.  Oleh karena  itu  pencegahan  orang  ke  luar negeri  dan  penangkalan  orang  untuk masuk  ke  Indonesia  jika  dilakukan  tanpa dasar hukum yang adil adalah pelanggaran hak asasi manusia.
Ketentuan  yang  berkaitan  dengan implementasi  hak  ini  sebagian  dimuat dalam  peraturan  perundang-undangan keimigrasian. Kondisi
masyarakat
Indonesia  yang  mendorong  terjadinya
pergerakan dari dan ke wilayah Indonesia biasanya  disebut  dengan  proses  migrasi, dimana trend motivasi migrasi dewasa ini lebih  banyak  didorong  oleh  faktor ekonomi. 2 Migrasi  diartikan  perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain, sedangkan untuk orang-orang yang melakukannya  disebut  dengan  migran. 3 Migrasi dapat dilakukan baik secara legal maupun  ilegal  dan  motifnya  pun  dapat berbeda-beda.
Pada masa lalu migrasidilakukan  karena  perang  atau pertikaian etnis sehingga
harus mengungsi hingga meninggalkan negaranya.  Namun  akhir-akhir  ini  yang paling  besar  untuk  melakukan  migrasi bermotifkan untuk
memperbaiki kesejahteraan  hidup  atau  motif  ekonomi. Hal  tersebut  diperkuat  oleh  negara  asal kaum  migran  tersebut  yang  umumnya negara-negara  dunia  ketiga.  Mereka melakukan migrasi karena negara asalnya bukan lagi negara yang dapat memberikan  kehidupan  yang  layak  bagi masa  depannya.  Dikuatkan  oleh  berita- berita  keberhasilan  dan  kesuksesan  dari beberapa  kaum  migran  di  negara-negara baru  yang  sampai  ke  sanak  famili  di negaranya.  Akibatnya  keinginan  untuk melakukan  migrasi  menjadi  daya  penarik yang kuat. Hampir bisa dipastikan bahwa para  migran  yang  tertangkap  selalu mengklaim bahwa dirinya adalah pengungsi. Pertanyaannya, apakah kecenderungan  seperti  disebutkan  di  atas sudah  bisa  dipastikan  bahwa  mereka benar-benar  pengungsi.  Untuk  sampai mendapatkan  status  pengungsi  harus
2 Wagiman,  Batam  dan  Imigran  Gelap,  dikutip dari http://www.yphindonesia.org/index.php/ publikasi/artikel/54-batam-dan-imigran-gelap . 3 Ibid .
dilakukan  skrining  terlebih  dahulu  dan memerlukan  waktu.  Namun  untuk  kasus- kasus  migrasi  yang bermotifkan ekonomi bisa dipastikan akan gagal untuk mendapatkan  status  sebagai  pengungsi. Karena jika demikian halnya maka negara transit  atau  negara  tempatan  dapat melakukan deportasi.
Sebaiknya jangan mudah juga mengklaim  bahwa  terhadap  mereka sampah,  karena  jika  bisa  dibuktikan bahwa  dari  sebagian  mereka  adalah pengungsi,  maka  terdapat  perlindungan (proteksi) secara internasional, dan setiap negara  dituntut  untuk  menghormatinya. Untuk  menjawab  hal  itu  harus  dilakukan serangkaian  proses  oleh  institusi  yang berwenang  secara  internasional,  dalam hal ini UNHCR dengan tetap berkordinasi dengan negara transit dan negara tempatan.
Orang  asing  yang  masuk  ke  wilayah Indonesia  tunduk  pada  hukum  Indonesia, Indonesia  memiliki  kekuasaan  untuk menolak  memberi  izin  masuknya  orang asing.  Alasan  penolakan  salah  satunya disebabkan  karena  tidak  memiliki  surat perjalanan  yang  sah.  Namun  demikian terdapat pengecualian jika para migran itu statusnya  sebagai  pengungsi.  Polisi  dan petugas imigrasi harus memberi perlakuan terhadap mereka dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip umum atau hak pengungsi. Hukum positif keimigrasian
Indonesia  tidak  memuat  ketentuan  yang berlaku secara khusus ( lex specialis ) bagi pencari  suaka  dan  pengungsi.  Dengan demikian setiap orang asing,  yang masuk ke Indonesia tanpa memenuhi persyaratan akan  dianggap  sebagai  orang  asing  yang memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah. Petugas imigrasi dapat mengeluarkan
perintah  deportasi  kepada  orang  asing yang tiba di tempat pemeriksaan imigrasi. Alat angkut berkewajiban untuk
membawa  kembali  setiap  orang  asing sebagai  penumpang  yang  dibawanya. Adapun penentuan
apakah seseorang/sekelompok
orang itu
pengungsi  atau  bukan  dilakukan  oleh perwakilan  UNHCR  yang  berada  di Indonesia,  dan  untuk  hal  yang  demikian dinamakan  ”pengungsi  mandat”  karena penetapannya  ditentukan  oleh  UNHCR. Kedua,  ”pengungsi  konvensi”  yang prosedur  penetapan  statusnya  untuk menentukan pengungsi atau bukan diserahkan  kepada  negara  yang  sudah menjadi  peserta  konvensi,  namun  tetap bekerjasama  dengan  UNHCR  setempat. Sampai  saat  ini  Indonesia  bukan  negara peserta  Konvensi  Pengungsi.  Biasanya untuk negara peserta Konvensi Pengungsi dibentuk suatu panitia khusus yang terdiri dari instansi-instansi yang ada hubungannya dengan masalah pengungsi. Namun  hingga  saat  ini  Indonesia  belum melakukan  aksesi  terhadap  instrumen hukum  internasional  Konvensi  1951  dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.
Hukum  Indonesia  mengatur  apabila ada  warga  asing  yang  memasuki  wilayah Indonesia  tanpa  izin  terhadap  mereka akan dipulangkan  (dideportasi) ke negara asalnya.  Dasar  pemulangan  merupakan ketentuan hukum positif terkait keimigrasian  Indonesia.  Harap  diingat pengungsi  tidak  dikategorikan  sebagai migran ilegal berdasarkan hukum internasional.

## E. PENUTUP
1. Kesimpulan
Bahwa  sesuai  fungsinya,  keberadaan orang asing yang tidak memiliki dokumen  keimigrasian tentunya menjadi tanggung  jawab  imigrasi  karena  secara hukum  orang  asing  yang  masuk,  dan berada  di  wilayah  Indonesia  harus memiliki  paspor  dan  izin  tinggal  yang sah,  selain  izin  keimigrasian  dengan status  apapun,  baik  kapasitas  sebagai diplomat,  dinas  maupun  biasa  termasuk umum dewasa maupun anak-anak

## 2. Saran
Disarankan  kepada  Rumah  Detensi Imigrasi  di  Indonesia,  mengintensifkan kerjasama  dengan  UNHCR  agar  dapat memproses administrasi yang dibutuhkan pencari suaka yang ingin melanjutkan ke negara  tujuan  pencari  suaka  tersebut, sehingga  dapat  mengurangi  kepadatan pencari suaka WNA di Rudenim Pontianak.  Pembekalan  yang  matang terhadap para petugas, khususnya petugas  jaga  di  Rumah  Detensi  Imigrasi Pontianak  sangatlah  penting,  mengingat bahwa  meraka  menjalankan  tugas  yang cukup  berat  karena  berinteraksi  atau melakukan  komunikasi  antar  budaya dengan  orang-orang  asing  yang  berbeda secara budaya, kultur dan bahasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia  Publishing,  Cetakan Keempat, Malang, 2008
Peraturan    Menteri    Hukum    dan    Hak Asasi  Manusia  Nomor  M.HH- 11.OT.01.01  Tahun  2009  tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia
Yan  Pramadya  Puspa, Kamus  Hukum Edisi  Lengkap  Bahasa  Belanda Indonesia  Inggris ,  Aneka  Ilmu, Semarang, tahun 1977