## MANAJEMEN KOLABORASI DALAM RANGKA RESOLUSI KONFLIK DI TAMAN NASIONAL KELIMUTU
( Collaborative Management for Conflict Resolution in Kelimutu National Park )
L UKITA A WANG N ISTYANTARA 1) , S AMBAS B ASUNI 2) , DAN R INEKSO S OEKMADI 3)
1) Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor
2,3) Bagian Manajemen Kawasan Konservasi Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

## Diterima 18 Maret 2011/Disetujui 5 April 2011

## ABSTRACT
The management of Kelimutu National Park (KNP), who applied preservationist paradigm and centralized policy, had caused a conflict of interest among stakeholders. Therefore, the management strategies of the park by co-management approach were needed to conserve the park and resolve the conflict.  The aims of this research were to analyze the application of the principle of co-management at the time, to identify relevant stakeholders, and to determine the management strategies of the park through co-management approach. The results showed that application of the principle of co-management in the Wologai Tengah village fell in the high/good category, while those applied in the Saga village fell in the category of middle. The results also showed that there were 15 (fifteen) stakeholders who were or could be affected by the decisions and the actions of the park’s management.   Based on the expert’s assessment, the  cores of the stakeholders were both the park management and the local community. They  could  influence  the  successful  management  of  the  park.  The  management  strategies  of  the  park  was  to  implement  some  activities  in  the following  priorities:  1)  conduct  a  continuous  meeting  among  the  core  stakeholders,  provide  assistance  to  increase  the  community  of  economic business,  and  conduct  the  KNP  conservation  extension;  2)  coordinate  stakeholders  forum,  establish  stakeholders  agreement,  and  conduct socialization of the programs.
Keywords: co-management, Kelimutu National park, conflict, collaboration management

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  Taman  Nasional  Kelimutu  (TNKL) masih  menerapkan  paradigma preservationist yang terfokus  pada  sistem  ekologi  serta  kebijakan  sentralistik yang  mengakibatkan  seringkali  keputusan  yang  diambil oleh  pengelola  taman  nasional  tidak  sejalan  dengan kebutuhan  masyarakat  setempat.  Akibat  dari  paradigma dan  kebijakan  tersebut,  memicu  munculnya  konflik kepentingan  antar stakeholders di  dalam  pengelolaan kawasan  TNKL.  Konflik  tersebut  juga  memungkinkan terjadinya  degradasi  sumberdaya  alam  dalam  kawasan TNKL.
Untuk  mengantisipasi  berbagai  permasalahan  dan mengatasi  konflik,  maka  diperlukan  upaya  pendekatan penyelesaian  masalah  melalui  perencanaan  strategi pengelolaan  yang  tepat.  Untuk  itu,  diperlukan  analisis kepentingan,  pengaruh  dan  kebutuhan stakeholders , dalam  rangka  mensinergikan  upaya-upaya  pengelolaan oleh  pengelola  taman  nasional.  Strategi  pengelolaan perlu  disusun  melalui  pendekatan co-management (Borrini-Feyerabend et al. 2000), sehingga nantinya akan diperoleh strategi pengelolaan kawasan yang memungkinkan untuk diterapkan dan akuntabel.
Kajian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan prinsip co-management dalam  pengelolaan  TNKL  pada saat ini, mengidentifikasi serta menganalisis kepentingan ( interest )  dan  aspirasi stakeholders terkait  pengelolaan TNKL,  mengklasifikasi stakeholders ,  dan  menentukan
strategi  pengelolaan  TNKL  melalui  pendekatan co- management .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  mulai  bulan  Juli  sampai dengan  Desember  2010.  Observasi  dan  survey  lapangan dilakukan  di  dua  desa  dengan  jumlah  responden sebanyak  60  orang  dengan  cara  wawancara  mendalam menggunakan  kuisioner  sebagai  panduan  (Colfer et  al. 1999).  Teknik snowball  sampling digunakan  untuk melakukan  analisis stakeholders (Reed et  al .  2009). Selanjutnya dilakukan penilaian sub elemen  pengelolaan oleh  10  pakar  untuk  menentukan  strategi  pengelolaan TNKL dengan teknik Interpretative Structural Modeling - ISM (Marimin 2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan Prinsip Co-management dalam Pengelolaan TNKL pada Saat Ini
Dalam  rangka  menyusun  strategi  pengelolaan TNKL,  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  sejauh  mana penerapan  prinsip co-management dijalankan  dalam pengelolaan  TNKL.  Prinsip  dasar  yang  dimaksud  yaitu partisipasi stakeholders ,  pengakuan  terhadap  hak masyarakat  adat,  adanya  proses  negosiasi,  kejelasan  hak
dan  tangggung  jawab stakeholders ,  serta  adanya konsensus yang disepakati stakeholders inti.
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TNKL di Desa  Wologai  Tengah  tergolong  tinggi,  sedangkan  di Desa  Saga  memperlihatkan  partisipasi  yang  sedang. Partisipasi  masyarakat  yang  tinggi  di  Desa  Wologai Tengah  mengindikasikan  bahwa  penerapan  prinsip co- management dalam  pengelolaan  TNKL  pada  saat  ini sudah berjalan.
Dalam  pengelolaan  TNKL,  telah  ada  pengakuan terhadap  hak  masyarakat  adat  yang  bermukim  di  Desa Wologai  Tengah,  terbukti  dengan  persentase  responden yang  menyatakan  bahwa  telah  ada  pengakuan  terhadap hak  masyarakat  adat  di  desa  tersebut  tergolong  tinggi. Pengakuan  terhadap  hak  masyarakat  adat  di  Desa Wologai  Tengah  memberikan  dampak  positif  terhadap kelestarian fungsi ekosistem TNKL, dengan tidak adanya kegiatan perambahan kawasan.
Hal  ini  berbeda  dengan  kondisi  di  Desa  Saga  yaitu persentase  responden  yang  menganggap  hak  masyarakat adat  belum  diakui  oleh  pihak  BTNKL  tergolong  tinggi. Hal  ini  dapat  diketahui  dengan  berbagai  usulan  dan pendapat  yang  diajukan  oleh  masyarakat  setiap penyuluhan dan koordinasi yang dilaksanakan oleh pihak BTNKL.  Mereka  mengusulkan  perlunya  pengakuan terhadap  hak  masyarakat  adat  atas  sebagian  lahan  yang berada dalam kawasan TNKL.
Keberhasilan  pelaksanaan  negosiasi  di  Desa Wologai  Tengah  cukup    tinggi,  sementara  di  Desa  Saga sedang.  Keberhasilan  proses  negosiasi  di  Desa  Wologai Tengah  dikarenakan  keterlibatan  aktif  ketua  adat/ mosalaki Wologai dan kepala desa. Mosalaki dan kepala desa  sangat  kuat  mempengaruhi  BTNKL  agar  turut melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan
Sebagian  besar  responden  menyatakan  bahwa  hak dan  tanggung  jawab stakeholders dalam  pengelolaan TNKL  di  Desa  Wologai  Tengah  telah  jelas  dan  diatur dalam  konsensus  yang  tidak  tertulis.  Berdasarkan  hasil wawancara,  diketahui  bahwa  masyarakat  melaksanakan kegiatan  pengamanan  kawasan  walaupun  mereka  tidak terlibat  dan  tergabung  dalam  keanggotaan  Pam Swakarsa.  Tanggung  jawab  yang  diperlihatkan  oleh masyarakat  Wologai  Tengah  tersebut  memberikan gambaran bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengamanan  merupakan  implikasi  dari  kejelasan  hak yang  diberikan  kepada  masyarakat,  yaitu  mereka  berhak memanfaatkan  sumber  air  bersih  dari  dalam  kawasan, serta mengelola camping ground dan kolam pemancingan  yang  pembangunannya  difasilitasi  oleh pihak  BTNKL  dan  pemerintah  daerah.  Keterlibatan masyarakat tersebut akan meringankan beban biaya yang dibutuhkan  karena  para stakeholders saling  bahu membahu menyumbangkan sumberdaya termasuk informasi  maupun  tenaga  yang  dimilikinya.    Hal  ini merupakan  salah  satu  sasaran  yang  diharapkan  dalam pengelolaan kawasan dengan pendekatan co-management agar fungsi ekosistem kawasan TNKL dapat terjaga.
Sementara itu, jumlah responden di Desa Saga yang menyatakan  telah  ada  kejelasan  dalam  kegiatan pengelolaan,  cukup  berimbang  dengan  responden  yang menyatakan  belum  ada  kejelasan.  Jumlah  yang berimbang tersebut menunjukkan bahwa peluang konflik kepentingan  antara  masyarakat  setempat  dengan  pihak BTNKL  masih  mungkin  terjadi.  Hal  ini  berarti  bahwa konsep co-management sudah  diterapkan  namun  belum mencapai tingkat saling percaya antar stakeholders . Penerapan prinsip co-management yang selanjutnya dianalisis  dalam  penelitian  ini  yaitu  adanya  konsensus yang  disepakati stakeholders inti.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan TNKL, telah ada konsensus  yang  disepakati  antara  masyarakat  Desa Wologai  Tengah  dengan  pihak  BTNKL.  Persentase responden  yang  menyatakan  bahwa  telah  ada  konsensus tidak tertulis  yang disepakati  bersama antara  masyarakat dengan  pihak  BTNKL  cukup  tinggi.  Pendapat  yang dikemukakan  oleh  masyarakat  tentang  keberadaan konsensus/  kesepakatan  di  Desa  Wologai  Tengah didukung  oleh  pernyataan  tokoh  adat  Wologai  yang mengemukakan bahwa masyarakat berkewajiban menjaga  keamanan  kawasan  TNKL,  sedangkan  pihak pemerintah membantu pengembangan ekonomi masyarakat  dalam  hal  pembiayaan,  serta  pihak  lembaga adat  menyediakan  sebidang  tanah  ulayatnya  untuk pengembangan ekonomi tersebut berupa lokasi pembangunan camping  ground dan  area  kolam pemancingan.
Sementara  itu,  responden  di  Desa  Saga  yang menyatakan  telah  dan  belum  ada  konsensus  jumlahnya cukup  berimbang.  Kondisi  yang  berimbang  tersebut dimungkinkan  karena  beberapa  masyarakat  beranggapan bahwa kesepakatan torajaji yang dibuat pada tahun 2002 telah  memuaskannya,  karena  selain  demi  kelestarian kawasan dan keberlangsungan fungsi ekosistem, beberapa  masyarakat  telah  dilibatkan  dalam  beberapa kegiatan  pengelolaan  bersama  TNKL.  Namun  bagi masyarakat  yang  kurang  puas  dengan  kesepakatan tersebut,  selain  karena  desakan  kepentingan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup,  juga  karena  merasa  tidak dilibatkan  dalam  kegiatan  pengelolaan  sehingga  tetap menginginkan dilakukan kesepakatan ulang.
2. Stakeholders , Kepentingan ( interest ) dan Aspirasi
Hasil identifikasi stakeholders menggunakan wawancara mendalam dengan teknik snowball menunjukkan  bahwa stakeholders yang  terlibat  dalam pengelolaan  TNKL  pada  lokasi  penelitian  sebanyak  15 stakeholders (Tabel 1).
Analisis  kepentingan  mengindikasikan  bahwa sebagian besar stakeholders sangat berkepentingan dalam koordinasi  rencana  antar  lembaga/ stakeholders dan keterbukaan  informasi  dalam  pengelolaan  TNKL,  serta peningkatan  kesejahteraan  dan  pendapatan  masyarakat (Tabel 2).
Tabel 1. Stakeholders pengelolaan TNKL No Stakeholders Keterangan 1 Petani kopi dalam kawasan Dipengaruhi
2 Masyarakat  Saga Dipengaruhi 3 Lembaga Adat Saga
Mempengaruhi/ dipengaruhi 4 Kepala Desa Saga Mempengaruhi/ dipengaruhi 5 Masyarakat Wologai Tengah Dipengaruhi 6 Lembaga Adat Wologai Mempengaruhi/ dipengaruhi 7 Kepala Desa Wologai Tgh. Mempengaruhi/ dipengaruhi 8 BTNKL Mempengaruhi 9 BAPPEDA Mempengaruhi 10  Dishutbun Mempengaruhi 11  Disbudpar Mempengaruhi 12 Unflor Mempengaruhi / dipengaruhi 13  Yastim Dipengaruhi 14  Swisscontact Dipengaruhi 15 Tananua Flores Mempengaruhi/ dipengaruhi
Secara  umum,  kepentingan  ( interest )  dan  aspirasi stakeholders BTNKL, pemerintah daerah, Unflor, kepala desa,  LSM  dan  lembaga  adat  Wologai  telah  sinergi dengan  fungsi  ekosistem  dan  program  pengelolaan TNKL. Namun, kepentingan ( interest ) dan aspirasi petani kopi, masyarakat Saga dan lembaga adat Saga yang tidak sinergi  dengan  program  pengelolaan  TNKL.  Ketidak sinergian tersebut adalah sebagai berikut:
1) Pengambilan kayu untuk pembangunan rumah adat,
2) Kebutuhan  lahan  untuk  berkebun  dan  klaim kepemilikan atas sebagian lahan dalam kawasan.
Tabel 2.  Rekapitulasi hasil analisis kepentingan/ aspirasi stakeholders
No
Kepentingan/ aspirasi
1  Peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat
2  Distribusi manfaat TNKL
3  Perluasan lapangan kerja
4  Koordinasi rencana antar lembaga/ stakeholders dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan
5  Pendidikan lingkungan bagi stakeholders
6  Pengembangan desa penyangga
7  Kontribusi ekonomi TNKL bagi pembangunan daerah
8  Keseimbangan fungsi ekosistem TNKL
9  Keberlanjutan pembiayaan pengelolaan TNKL 10  Peran serta masyarakat dalam menjaga keutuhan TNKL
11  Perencanaan bersama stakeholders inti Kegiatan
perambahan kawasan TNKL dimungkinkan  akan  mengganggu    keutuhan  dan kelestarian  fungsi  ekosistem  kawasan.  Luas  kawasan TNKL hanya 5.356,5 Ha, sehingga perambahan kawasan yang beberapa hektar pun dapat  mengganggu kelestarian kawasan,  serta  dimungkinkan  berdampak  pada  fungsi Danau  Kelimutu  dan  beberapa  jenis  flora  dan  fauna dalam kawasan TNKL.
3. Nilai Penting ( Importance ) dan Pengaruh Stakeholders
Pada  Gambar  1  terlihat  bahwa  posisi  kategori  I ( subjects )  ditempati  oleh  petani  kopi  dalam  kawasan, masyarakat Saga, dan masyarakat Wologai Tengah. Pada kategori  ini  ketiga stakeholders merupakan stakeholders yang  penting  namun  memerlukan  pemberdayaan  agar dapat berpartisipasi dalam pengelolaan TNKL.
Gambar 1.  Ilustrasi posisi stakeholders pengelolaan TNKL berdasarkan nilai penting ( importance ) dan pengaruh.
Petani kopi dlm kaws. Masy. Wologai Tgh ti n gg i tinggi rendah ren d a h PENGARUH NI L A I P ENTI NG ( IM P O R TA N C E ) Crowd Context setters Subjects Key players BTNKL Lembaga Adat Saga Yastim Tananua Flores Unflor Lembaga Adat Wologai Dishutbun Swisscontact BAPPEDA Masy. Saga Kades Wologai Tgh Kades Saga Disbuspar
Pemberdayaan  bagi stakeholders pada  posisi subject s  dapat  dilakukan  dengan  mengikutsertakan  pada setiap  tahapan  pengelolaan,  serta  melakukan  penguatan kapasitas  SDM.  Rishi et  al .  (2008)  menyebutkan  bahwa untuk  meningkatkan  motivasi  masyarakat  lokal  agar terlibat  dalam  pengelolaan  dan  kegiatan  konservasi, sebagaimana  tingginya  tingkat  kepentingan stakehoders tersebut, yaitu dengan mengupayakan penguatan pemenuhan  prioritas  kebutuhan  dasar  manusia  seperti kebutuhan  mempertahankan  hidup  ( survival  needs )  dan kebutuhan perasaan aman ( security needs ). Selanjutnya,  ketegori  II  ( key players )  terdiri  dari stakeholders BTNKL,  lembaga  adat,  kepala  desa, Disbudpar  dan  Tananua  Flores. Stakeholders ini memiliki  posisi  yang  sangat  penting  sehingga  perlu dilibatkan  dalam  pengelolaan  sebagai  mitra  dan  perlu untuk mempertahankan komitmennya dalam pengelolaan.
Kategori  III  ( context  setters )  ditempati  oleh lembaga Dishutbun, BAPPEDA, Unflor, serta Swisscontact.  Pemerintah  daerah  melalui  dinas  terkait, memiliki  otoritas  yang  tinggi  sehubungan  dengan perumusan  kebijakan  dan  pengembangan  wilayah  di Kabupaten  Ende.  Unflor  dan  Swisscontact  berperan sehubungan  dengan  kemampuannya  dalam  memainkan peran intermediasi, penyebaran informasi dan menjalankan fungsi koordinasi. Hal ini menjadi perhatian karena stakeholders pada  kategori  III  ( context  setters ) tersebut  berperan  dalam  merumuskan  kebijakan  dan menjembatani  perumusan  keputusan  dan  opini  yang berkembang  di  kawasan  TNKL. Stakeholders tersebut juga  perlu  dikelola  untuk  dimintai  saran  pendapat (konsultasi)  ataupun  hanya  sekedar mendapatkan informasi pengelolaan.
Kategori  IV  ( crowd )  ditempati  oleh  Yastim,  yaitu stakeholders yang  memiliki  nilai  penting  ( importance ) dan  pengaruh  yang  rendah. Stakeholders tersebut  perlu mendapatkan  informasi  agar  tidak menjadi  sumber kendala  yang  dapat  menggagalkan  pelaksanaan  kegiatan pengelolaan TNKL ke depan.
Bentuk  dan  posisi  nilai  penting  ( importance )  dan pengaruh stakeholders akan  mengalami  perubahan  dari waktu ke waktu (Reed et al. 2009), sehingga hal ini perlu menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  melaksanakan pengelolaan  TNKL  ke  depan.  Di  samping  itu, dimungkinkan  juga  munculnya stakeholders baru  yang belum  teridentifikasi  pada  penelitian  ini,  terkait  dengan dinamika  sosial  yang  terus  berkembang  di  lokasi penelitian.

## 4. Pengolahan  Elemen-elemen  Strategi  Pengelolaan TNKL dengan Teknik ISM
Berdasarkan  kajian  sebelumnya,  perlu  penyusunan suatu strategi pengelolaan yang didasarkan pada resolusi konflik  yang  terjadi  di  TNKL,  utamanya  di  Desa  Saga. Adapun  ketentuan co-management dalam  penyusunan strategi  pengelolaan  pada  penelitian  ini  mengikuti
Peraturan  Menteri  Kehutanan  No.  P.19/Menhut-II/2004 tentang  Kolaborasi  Pengelolaan  Kawasan  Suaka  Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
Analisis  strategi  pengelolaan  TNKL  melalui pendekatan co-management menggunakan  teknik  ISM dengan  menentukan kelompok elemen pengelolaan  yang terdiri  dari  elemen  lembaga  dan  pelaku  yang  terlibat, elemen  kebutuhan  dari  program,  elemen  kendala  utama, elemen  tujuan,  dan  elemen  kegiatan  yang  diperlukan (Tabel 3). Masing-masing elemen memiliki beberapa sub elemen  yang  diperoleh  berdasarkan  kajian  sebelumnya, pendapat pakar dan studi pustaka.
Hasil  analisis  dengan  teknik  ISM  terhadap  elemen lembaga  dan  pelaku  yang  terlibat  menunjukkan  bahwa petani  kopi  dalam  kawasan,  BTNKL,  masyarakat  Saga dan  masyarakat  Wologai  Tengah  merupakan  elemen kunci  lembaga  dan  pelaku  yang  terlibat  dalam pengelolaan  TNKL.  Keempat stakeholders tersebut disebut  sebagai stakeholders inti  pengelolaan  TNKL karena  menjadi  penggerak  utama  dan  mempengaruhi stakeholders lainnya,  terkait  dengan  pelaksanaan co- management dalam pengelolaan TNKL.
Tabel 3.    Ringkasan  elemen  pengelolaan  kunci  hasil analisis ISM No Elemen Sub elemen kunci 1 Lembaga dan pelaku yang terlibat Petani kopi dalam kawasan, masyarakat Saga dan Wologai Tengah, serta pihak BTNKL 2 Kebutuhan dari program Koordinasi kelembagaan dalam pengelolaan 3 Kendala utama Kurangnya koordinasi internal dan antar stakeholders inti
4 Tujuan Menciptakan mekanisme pembelajaran dialogis, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar stakeholders inti, meningkatkan potensi kemitraan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat
5 Kegiatan yang diperlukan Pertemuan antar stakeholders inti
Selanjutnya,  berdasarkan  Tabel  3  diketahui  bahwa untuk  keberhasilan  pengelolaan  TNKL  secara co- management ,  kebutuhan  yang  perlu  diperhatikan  adalah koordinasi  rencana antar lembaga/ stakeholders ; kendala utama  yang  perlu  diatasi  adalah  kurangnya  koordinasi internal BTNKL dan antar stakeholders inti; serta tujuan yang  ingin  dicapai  adalah  menciptakan  mekanisme pembelajaran  dialogis,  meningkatkan  komunikasi  dan koordinasi antar stakeholders inti,  meningkatkan potensi kemitraan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
Dengan  memperhatikan  hal  tersebut,  maka  strategi pengelolaan  TNKL  melalui  pendekatan co-management adalah  melaksanakan  prioritas  kegiatan  (Gambar  2) sebagai  berikut:  1)  melaksanakan  pertemuan  antar stakeholders inti  secara  kontinyu,  2)  memberikan bantuan  peningkatan  usaha  ekonomi  masyarakat,  3) membentuk  wadah/  forum stakeholders ,  4)  membuat aturan/  kesepakatan stakeholders ,  serta  5)  mengadakan penyuluhan dan 6) sosialisasi program.
Gambar  2  menunjukkan  bahwa  pertemuan  antar stakeholders inti  yang  intensif  memunculkan  inisiatif masyarakat untuk mengusulkan jenis-jenis bantuan usaha ekonomi  sebagai  upaya  peningkatkan  kesejahteraannya. Pertemuan  tersebut  juga  secara  tidak  langsung  menjadi wahana  bagi  petugas/  pihak  BTNKL  untuk  melakukan penyuluhan  dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran  dan kepedulian  masyarakat  terhadap  keberadaan  TNKL.
Gambar 2.   Diagram  model  struktural  dari  elemen  kegiatan  yang  diperlukan  dalam  pengelolaan  TNKL  melalui pendekatan co-management .
Dalam  rangka  menyelesaikan  konflik,  perlu dilakukan  pembentukan  forum stakeholders .  Forum stakeholders yang  terbentuk  akan  mengarah  pada pembuatan  aturan/  kesepakatan stakeholders serta penyusunan  berbagai  program  dan  usulan  rencana kegiatan. Kesepakatan yang telah ada sebelumnya namun belum memuaskan beberapa kelompok masyarakat dapat dievaluasi dalam forum ini, sehingga tersusun kesepakatan  baru  yang  benar-benar  diakui  oleh  semua stakeholders . Program yang telah disepakati perlu disosialisasikan.  Sosialisasi program dimaksudkan  untuk menyamakan  persepsi  dan  penafsiran stakeholders atas program  yang  telah  disepakati  bersama  berdasarkan kepentingan dan aspirasinya, agar tetap pada kesepakatan.  Oleh  karena  itu  sosialisasi  program  perlu dilakukan  dengan  hati-hati  karena  kegiatan  ini  dapat mensukseskan  atau  bahkan  menggagalkan  program pengelolaan.  Hasil  yang  diharapkan  yaitu  bahwa  pihak BTNKL  bersama-sama  dengan stakeholders akan melaksanakan  sub  elemen  pengelolaan  pada  Level  3 yaitu  pelatihan  dan  penguatan  kelembagaan  lokal;  Level 2 yaitu pengamanan dan perlindungan kawasan; serta sub
elemen  Level  1  yaitu  mengembangkan track wisata  dan mengembangkan  sistem  distribusi  air  dari  dalam kawasan.
Forum stakeholders juga  menjadi  wadah  bagi masyarakat  untuk  menyampaikan  kepentingan  dan aspirasinya  demi  peningkatan  kesejahteraannya,  serta guna  menguatkan  kelembagaan  lokal  dan  adat.  Tujuan penguatan  kelembagaan  ini  secara  umum  adalah  untuk mencapai  derajat  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat sekitar  TNKL  yang  lebih  tinggi  dengan  alokasi sumberdaya yang efisien dan efektif serta dapat diterima oleh  BTNKL  dan  semua  kelompok  masyarakat  secara adil.  Masyarakat  yang  meningkat  kesejahteraannya  oleh karena  pemberian  bantuan  peningkatan  usaha  ekonomi masyarakat  dari  pemerintah  akan  meningkat  pula kesadaran dan kepeduliannya untuk melestarikan TNKL.
Seiring  berjalannya  kegiatan  pengelolaan  TNKL sebagaimana tersebut jenis kegiatan lainnya memungkinkan  untuk  dilaksanakan.  Jenis  kegiatan tersebut  akan  berkembang  seiring  dengan  pelaksanaan komunikasi  yang  intensif  antar stakeholders inti  dan pengelolaan  adaptif  sebagaimana  prinsip-prinsip co- management .
Level 1 Level 5 Level 2 Level 4 Level 3 Penguatan kelembagaan lokal dan adat Peningkatan keterampilan masyarakat melalui pelatihan Pertemuan antar stakeholders inti Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan peningkatan usaha ekonomi masyarakat Pembuatan aturan/ kesepakatan stakeholders Pembentukan wadah/ forum stakeholders Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan TNKL melalui penyuluhan Sosialisasi program Pengamanan dan perlindungan kawasan bersama masyarakat Pengembangan track wisata Pengembangan sistem distribusi air dari dalam kawasan Level 6 Level 7

## KESIMPULAN
Stakeholders yang termasuk kategori subjects terdiri dari  masyarakat  Saga,  Wologai  Tengah  dan  petani  kopi dalam kawasan, memerlukan pemberdayaan agar terlibat dalam  pengambilan  keputusan  dan  tindakan  pengelolaan TNKL. Stakeholders yang termasuk kategori key players terdiri  dari  BTNKL,  lembaga  adat,  kepala  desa, Disbudpar  dan  Tananua  Flores,  perlu  dilibatkan  sebagai mitra  dan  perlu  untuk  mempertahankan  komitmennya dalam  pengelolaan  TNKL. Stakeholders yang  termasuk kategori context  setters terdiri  dari  BAPPEDA, Dishutbun,  Unflor,  serta  Swisscontact,  perlu  dikelola untuk dimintai saran pendapat (konsultasi) ataupun hanya sekedar  penyampaian  ijin  dan  pemberitahuan  akan dilaksanakannya suatu kegiatan.
Strategi  yang  dikembangkan  untuk  menyelesaikan konflik  melalui  pendekatan co-management mengikuti rangkaian  langkah-langkah  kegiatan  dengan  prioritas sebagai  berikut:  a)  pertemuan  antar stakeholders inti yang dilanjutkan dengan pemberian bantuan peningkatan usaha  ekonomi  masyarakat  dan  penyuluhan  peningkatan kesadaran  dan  kepedulian  masyarakat;  b)  pembentukan wadah/  forum stakeholders yang  dilanjutkan  dengan pembuatan  aturan/ kesepakatan stakeholders dan sosialisasi program.
Dalam  forum stakeholders yang  terbentuk,  perlu dibangun  kesepakatan  mengenai  tingkat  partisipasi
masing-masing stakeholders pada setiap tahapan pengelolaan  sekaligus  menentukan  penanggung  jawab kegiatannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Borrini-Feyerabend,  G.,  M.T.  Farvar,  J.C.  Nguinguiri and  V.A.  Ndangang.  2000.  Co-management  of Natural  Resources:  Organising,  Negotiating  and Learning-by-Doing. GTZ and IUCN. Heidelberg.
Colfer, C.J.P. et al . 1999. Panduan Pendamping Penilaian Dasar Kesejahteraan Manusia. Volume 6, Perangkat Kriteria  dan  Indikator.  Center  for  International Forestry Research. Bogor.
Marimin.  2005.  Teknik  dan  Aplikasi  Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. Grasindo. Jakarta.
Reed, M.S., et al . 2009. Who’s in and why? A Typology of  Stakeholder  Analysis  Methods  for  Natural Resource  Management.  Journal  of  Environmental Management XXX (2009): 1 - 17.
Rishi, P., S. Moghe, and B.K. Upadhyay. 2008. Analysis of Hierarchy  of Needs and Motivational Strategies for  Eco-Development  Planning  in  Two  National Park  of  India.  Resources,  Conservation  and Recycling 52 (2008): 707 – 718.