## Jurnal Simki Economic, Volume 6 Issue 1, 2023, Pages 303-315
Available online at: https://jiped.org/index.php/JSE
ISSN (Online) 2599-0748

## Upaya Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak yang Lebih Baik: Peran Pengetahuan Perpajakan dan Lokus Kendali Internal
Utami Puji Lestari 1 , Didit Darmawan 2* utami.unsuri@gmail.com 1 , dr.diditdarmawan@gmail.com 2*
1 Program Studi Manajemen
2 Program Studi Hukum
1,2 Universitas Sunan Giri Surabaya
Received: 18 05 2023. Revised: 11 06 2023. Accepted: 02 07 2023.
Abstract  : Taxpayer  compliance  plays  a  crucial  role  in  the  country's economic development and financing of various public programs. However, knowledge  of  taxation  remains  a  factor  that  also  influences  the  level  of taxpayer compliance. Adequate tax knowledge can help taxpayers understand their tax obligations and carry them out correctly. In addition, internal locus of control can also affect taxpayer compliance. Internal locus of control refers to an individual's perception of the level of control they have in carrying out their tax responsibilities. Strong perception of internal  locus of control can increase motivation and personal responsibility in fulfilling tax obligations. Deepening related to understanding the effect of tax knowledge and internal locus of control on taxpayer compliance is the goal of his research. There was involvement from 100 respondents who were students from an agency where they worked as permanent employees. The accidental sampling technique was determined to be the sampling technique in this study. The collected data was then analysed using regression analysis assisted by a software called SPSS. It is  hoped  that  the  results  of  this  study  for  related  parties  can  add  to  their insights and become a recommendation, especially for taxpayer compliance, especially from student groups to increase because they have also worked and have status as permanent employees in an agency.
Keywords  : Tax  Knowledge,  Internal  Locus  of  Control,  Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness.
Abstrak  : Kepatuhan  wajib  pajak  memainkan  peran  krusial  dalam pembangunan  ekonomi  negara  dan  pembiayaan  berbagai  program  publik. Meski  demikian,  pengetahuan  perpajakan  tetap  menjadi  faktor  yang  turut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang memadai dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakan mereka dan melaksanakannya dengan benar. Selain itu, lokus kendali internal juga  dapat  berpengaruh  pada  kepatuhan  wajib  pajak.  Lokus  kendali  internal mengacu pada persepsi individu terhadap tingkat kontrol yang dimiliki dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakan mereka. Persepsi yang kuat terhadap locus  kendali  internal  dapat  meningkatkan  motivasi  dan  tanggung  jawab pribadi  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan.  Pendalaman  terkait memahami  pengaruh  pengetahuan  perpajakan  dan  lokus  kendali  internal terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  menjadi  tujuan  dari  penelitiannya.  Ada keterlibatan dari 100 responden yang merupakan mahasiswa dari suatu instansi dimana  mereka  bekerja  sebagai  karyawan  tetap.  Teknik  sampel  accidental
ditentukan menjadi teknik sampel di studi ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis  menggunakan  analisis  regresi  yang  dibantu  oleh  perangkat  lunak yang disebut SPSS. Hasil penelitian ini untuk pihak-pihak terkait diharapkan dapat  menambah  wawasan  mereka  dan  menjadi  rekomendasi  terutama kepatuhan  wajib  pajak,  khususnya  dari  kelompok  mahasiswa  agar  lebih meningkat  karena  mereka  juga  telah  bekerja  dan  memiliki  status  sebagai karyawan tetap di suatu instansi.
Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Lokus Kendali Internal, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak.

## PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi di suatu negara dan berbagai pembiayaan untuk program publik tentu  memerlukan  peran  esensial  dari  kepatuhan  wajib  pajak.  Pernyataan  ini  menyoroti pentingnya  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  konteks  perpajakan  dan  implikasinya  terhadap perekonomian  negara  serta  pembiayaan  program  publik.  Adanya  kepatuhan  wajib  pajak berkontribusi  langsung  pada  pembangunan  ekonomi  negara.  Penerimaan  pajak  merupakan sumber  pendapatan  utama  bagi  pemerintah  dalam  menjalankan  kegiatan  pembangunan  dan penyediaan layanan publik (James & Nobes, 2000). Melalui kepatuhan wajib pajak yang tinggi, pemerintah dapat  mengumpulkan pendapatan yang cukup untuk mendukung investasi  dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.  Dengan  demikian,  kepatuhan  wajib  pajak  berperan  penting  dalam  menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.
Kepatuhan  wajib  pajak  juga  mempengaruhi  pembiayaan  berbagai  program  publik. Konsep kepatuhan pajak dalam fokus perilaku wajib pajak mengacu pada perilaku individu atau entitas  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan  mereka  sesuai  dengan  hukum  dan peraturan yang berlaku (Sinambela & Putra, 2021). Studi perilaku wajib pajak mengeksplorasi faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keputusan  individu  atau  entitas  untuk  mematuhi  atau melanggar  peraturan  perpajakan,  serta  strategi  yang  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan kepatuhan  perpajakan.  Hal  ini  melibatkan  pemenuhan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  yang ditetapkan  oleh  undang-undang  perpajakan  dalam  hal  pelaporan,  pembayaran,  dan pengungkapan informasi yang relevan terkait dengan kegiatan keuangan yang dapat dikenakan pajak.  Kepatuhan  perpajakan  memiliki  dampak  penting  bagi  keberlangsungan  sistem perpajakan dan pembiayaan pemerintah. Adanya peran kontribusi sebagai tuntutan zaman yang semakin  berkembang  juga  bermaksud  untuk  memudahkan  masyarakat  dalam  pembayaran (Kemarauwana, 2020; Djazilan, 2021).
Melalui  kepatuhan  perpajakan,  pemerintah  dapat  mengumpulkan  pendapatan  yang diperlukan untuk menjalankan fungsi publik seperti penyediaan layanan dan infrastruktur, serta menjaga  keadilan  dan  keberlanjutan  sistem  perpajakan  (Darmawan,  2018).  Dana  yang diperoleh  dari  pajak  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  membiayai  berbagai  program  dan kebijakan publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan keamanan.  Kepatuhan  wajib  pajak  yang  baik,  maka  program-program  yang  memerlukan implementasi  sesuai  sumber  daya  yang  dibutuhkan  juga  dapat  diperoleh  pemerintah  secara efektif.  Dengan  demikian,  kepatuhan  wajib  pajak  berdampak  langsung  pada  pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Terdapat manfaat jangka panjang untuk perekonomian negara dan masyarakatnya juga menjadi lebih sejahtera karena kepatuhan wajib pajak yang juga tinggi. Oleh karena itu, penting untuk mendorong dan memperkuat kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kepatuhan wajib pajak serta memberikan insentif dan sistem perpajakan yang adil dan transparan guna meningkatkan tingkat kepatuhan tersebut. Pelayanan kepada masyarakat harus mencapai kepuasan bagi masyarakat (Darmawan et al ., 2022).
Selain  itu,  permasalahan-permasalahan  yang  berhubungan  dengan  kepatuhan  pajak sejak  dulu  telah  dialami  oleh  sebagian  besar  negara  (Wentworth  &  Rickel,  1985).  Meski demikian, menurut Umar et al . (2017), negara berkembang mengalami permasalahan kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi daripada negara maju. Ini tentu menjadi tugas yang tidak mudah bagi pihak yang berwenang karena bagaimana seorang wajib pajak dapat yakin dan menjadi patuh  akan  sistem  perpajakan  yang  diberlakukan  berdasarkan  pengetahuan  yang  dimilikinya (Richardson  &  Sawyer,  2001).  Diantara  pengetahuan  perpajakan  dan  kepatuhan  wajib  pajak terdapat  korelasi  yang  kuat.  Beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan  pengetahuan  perpajakan memang berperan nyata untuk membentuk kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan, maka kewajiban mereka terkait pelaporan, transaksi, pemenuhan tanggung jawab perpajakan lebih mudah dipahami. Dengan pengetahuan yang baik, wajib pajak dapat mengerti persyaratan hukum, prosedur administrasi, dan tata cara pelaporan yang benar. Ini membantu mencegah  kesalahan,  kelalaian,  atau  pelanggaran  yang  tidak  disengaja  yang  dapat menyebabkan ketidakpatuhan.
Pengetahuan perpajakan juga mencakup pemahaman tentang manfaat dan konsekuensi yang  terkait  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  (Sinambela  &  Darmawan,  2022).  Dengan memahami  bagaimana  pembayaran  pajak  berkontribusi  pada  pembangunan  ekonomi  dan pelayanan publik, wajib  pajak dapat  memahami  pentingnya kepatuhan dan dampaknya pada masyarakat secara keseluruhan. Pengetahuan ini dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi
wajib  pajak  untuk  mematuhi  kewajiban  mereka.  Pengetahuan  perpajakan  membantu  wajib pajak menghindari sanksi perpajakan yang mungkin dikenakan akibat ketidakpatuhan. Dengan memahami aturan perpajakan, wajib pajak dapat menghindari pelanggaran yang bisa berakibat pada denda, bunga, atau tindakan hukum lebih lanjut. Pengetahuan tentang penghindaran sanksi perpajakan mendorong kepatuhan secara sadar. Pengetahuan perpajakan juga memungkinkan wajib pajak untuk memahami insentif perpajakan yang tersedia dan memanfaatkannya dengan benar.  Insentif  perpajakan  yang  sah,  seperti  pengurangan  pajak  atau  fasilitas  khusus,  dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dengan memberikan insentif ekonomi yang menguntungkan. Dengan pengetahuan yang tepat, wajib pajak dapat memanfaatkan insentif ini secara benar dan mematuhi persyaratan yang terkait (Lestari & Sinambela, 2022).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Eriksen  dan  Fallan  (1996)  menunjukkan  pentingnya pengetahuan  pajak  dalam  sistem  perpajakan.  Mereka  menyatakan  bahwa  pengetahuan  fiskal berkorelasi dengan sikap terhadap perpajakan dan bahwa perilaku perpajakan dapat ditingkatkan dengan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  undang-undang  perpajakan  (Masithoh  & Mardikaningsih, 2022). Sebuah penelitian terbaru oleh Kirchler et al . (2008) juga menekankan bahwa ada korelasi dengan hasil positif diantara pengetahuan pajak dari wajib pajak orang pribadi dengan kepatuhan pajak. Studi tersebut sejalan dengan studi dari Wahlund (1992); Eriksen dan Fallan (1996); Park dan Hyun (2003). Machogu dan Amayi (2013) dan Nzioki dan Peter (2014) menyatakan  pengetahuan  pajak  sangat  penting  dalam  meningkatkan  kepatuhan  pajak. Pengetahuan pajak yang senantiasa ditingkatkan, maka kepatuhan pajak yang meningkat lebih mudah terwujud. Untuk itu, pengetahuan perpajakan memang menjadi faktor yang pengaruhnya paling  besar  terhadap  terbentuknya  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  demikian, pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan pemahaman  yang  baik  tentang  kewajiban  perpajakan,  manfaat  dan  konsekuensi  kepatuhan, penghindaran  sanksi,  serta  penggunaan  insentif  perpajakan  yang  sah,  wajib  pajak  dapat  lebih cenderung memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka dengan tepat dan penuh kesadaran.
Lokus kendali internal memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Lokus kendali internal  mengacu  pada  persepsi  individu  tentang  tingkat  kontrol  yang  dimiliki  dalam melaksanakan  tanggung  jawab  perpajakan.  Individu  dengan  lokus  kendali  internal  yang  kuat cenderung  merasa  memiliki  tanggung  jawab  pribadi  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan mereka. Mereka merasa memiliki kontrol atas tindakan dan keputusan mereka terkait perpajakan. Hal ini dapat mendorong mereka untuk lebih patuh dalam mematuhi aturan perpajakan. Lokus kendali internal yang kuat juga dapat berhubungan dengan tingkat kesadaran dan pemahaman
yang  lebih  baik  tentang  kewajiban  (Darmawan,  2022).  Kewajiban  yang  terkait  dengan perpajakan. Individu dengan lokus kendali internal yang tinggi cenderung memiliki kesadaran yang  lebih  besar  akan  pentingnya  memenuhi  kewajiban.  Mereka  juga  cenderung  memiliki pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  aturan  dan  prosedur  perpajakan  sehingga  lebih  mampu mematuhi dengan tepat. Individu dengan lokus kendali internal yang kuat cenderung memiliki motivasi  internal  yang  tinggi  untuk  mematuhi  kewajiban  perpajakan.  Mereka  merasa bertanggung  jawab  secara  pribadi  dan  memiliki  nilai-nilai  moral  atau  etika  yang  mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut (Halizah et al ., 2022).
Motivasi internal ini dapat memberikan dorongan yang kuat untuk mematuhi peraturan perpajakan. Lokus kendali internal yang tinggi dapat berkontribusi pada penghindaran risiko dan sanksi  perpajakan.  Individu  yang  memiliki  lokus  kendali  internal  yang  kuat  cenderung  lebih berhati-hati  dan  menghindari  perilaku  yang  melanggar  aturan  perpajakan.  Mereka  menyadari bahwa melanggar aturan dapat berpotensi menyebabkan sanksi perpajakan, seperti denda, bunga, atau tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka cenderung lebih patuh untuk menghindari risiko tersebut.  Individu  dengan  lokus  kendali  internal  dalam  konteks  perpajakan  cenderung mempercayai  bahwa  mereka  memiliki  kontrol  terhadap  pemahaman  peraturan  perpajakan, pengumpulan  dan  penyimpanan  informasi  keuangan  yang  relevan,  serta  pelaporan  dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka melihat kepatuhan perpajakan sebagai suatu kewajiban yang penting dan merasa bertanggung jawab untuk memenuhinya. Oleh karena  itu  lokus  kendali  internal  berpengaruh  besar  terhadap  kepatuhan  seseorang  untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Razak & Bidin, 2019). Memahami hubungan ini penting dalam merancang strategi dan kebijakan perpajakan yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
Uraian  sebelumnya  menunjukkan  pengetahuan  perpajakan  yang  tinggi  akan berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dan  lokus  kendali  internal  yang kuat akan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, karena individu dengan lokus kendali internal yang tinggi merasa memiliki tanggung jawab pribadi dalam memenuhi kewajiban  perpajakan,  memiliki  motivasi  internal  yang  tinggi  untuk  mematuhi  aturan perpajakan,  dan  cenderung  menghindari  risiko  serta  sanksi  perpajakan.  Penelitian  ini merumuskan permasalahan dengan arah pernyataan bahwa apakah ada pengaruh pengetahuan perpajakan dan lokus kendali internal terhadap kepatuhan wajib pajak.

## METODE PENELITIAN
Subjek penelitian ini adalah mahasiswa dengan kondisi telah bekerja sebagai karyawan tetap  di  suatu  instansi.  Pengambilan  sampel  dilakukan  di  salah  satu  perguruan  tinggi  di Surabaya.  Teknik  sampling  yang  dipilih  adalah  accidental  sampling.  Jumlah  peserta  sebagai responden sebanyak 100. Teknik untuk memperoleh datanya adalah menggunakan angket yang tersusun  secara  sistematis  karena  berpedoman  pada  dimensi  yang  mengukurnya.  Dimensi- dimensi  yang  disebutkan  di  bawah  ini  tentu  harus  dirubah  terlebih  dahulu  ke  dalam  bentuk pertanyaan  atau  pernyataan  yang  jelas  sehingga  responden  tidak  kesulitan  untuk  memahami dan  menanggapinya.  Dimensi  yang  ada  tentu  berdasarkan  variabel  yang  dilibatkan,  yaitu pengetahuan perpajakan, lokus kendali internal  dan kepatuhan wajib pajak.  Menurut Eriksen dan  Fallan  (1996),  pengetahuan  terkait  peraturan  perpajakan  memiliki  peran  penting  karena sebagai penentu perilaku kepatuhan wajib pajak.  Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh dari sosialisasi  maupun  pendidikan  tentang  perpajakan  (Kasipillai et  al .,  2003).  Pengetahuan perpajakan ialah pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak terkait berbagai unsur yang ada pada perpajakan  tersebut.  Dimensi  variabel  ini  terdiri  dari:  (a)  pengetahuan  deklaratif  yang berhubungan  dengan  fakta  dan  konsep  pajak;  (b)  pengetahuan  prosedural  yang  berhubungan dengan bagaimana melaksanakan tanggung jawab perpajakan. Ini berdasarkan Spilker (1995).
Lokus kendali internal terkait perilaku wajib pajak mengacu pada keyakinan individu tentang  sejauh  mana  mereka  memiliki  kendali  atas  kewajiban  perpajakan  mereka  dan bagaimana  mereka  berperilaku  terkait  dengan  pembayaran  pajak.  Ryan  dan  Deci  (2000) menjelaskan  bahwa  semakin  kuat  internal  lokus  of  control  yang  dirasakan,  semakin  besar motivasi secara intrinsik untuk melakukan tindakan seperti kepatuhan pajak. Efek dari sebuah manfaat  dari  tindakan  tertentu  bergantung  pada  bagaimana  manfaat  tersebut  mempengaruhi persepsi akan penentuan nasib sendiri dan kompetensi yang dirasakan (Deci et al ., 1999). Lokus kendali  internal  dapat  dijelaskan  bahwa  dalam  diri  seorang  wajib  pajak  tersebut  ada  potensi besar terkait pengendalian yang ada dalam dirinya dan tidak memperdulikan apakah wajib pajak menerima dukungan atau tidak dari lingkungan. Dimensi dari lokus kendali internal menurut Bornman  (2014)  adalah  (a)  keyakinan  bahwa  perilaku  tersebut  penting  untuk  kebaikan bersama;  (b)  perilaku  yang  didorong  oleh  norma-norma  pribadi  dan  sosial;  dan  (c)  perilaku yang didasarkan pada kesenangan atau tantangan
Kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dijelaskan  sebagai  perilaku  dari  wajib  pajak  dalam  hal pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak perpajakan. Dimensi yang membentuknya sesuai Roth et al . (1989) ialah: (a) laporan penghasilan dan pembayaran pajak berdasarkan hukum; (b)
tidak  mengabaikan  peraturan;  (c)  dilaksanakan  tepat  waktu.  Respons  yang  diberikan  dalam kuesioner tentu memiliki rentang nilai yang berbeda. Ini berdasarkan pada skala Likert yang ada dari 1 hingga 4 yang berarti ada sangat setuju hingga sangat tidak setuju. SPSS versi 26 digunakan sebagai alat melakukan analisis regresi linier berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari pengumpulan data diperoleh 100 responden yang telah mengisi daftar pertanyaan dengan baik. Pengujian validitas dengan memeriksa nilai corrected item total correlation dari setiap item pernyataan. Output SPSS menunjukkan semua pengamatan tersebut tidak ada yang memiliki nilai tersebut kurang dari 0,3. Ini diartikan semua item dinyatakan valid. Reliabilitas juga  menunjukkan  hasil  yang  dapat  diterima  sebagai  syarat.  Nilai  alpha  Cronbach  variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,837; lokus kendali internal sebesar 0,741; variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,823 sehingga disimpulkan alat ukur dinyatakan andal.
Gambar 1. Uji Autokorelasi
Permasalahan  berdasarkan  uji  normalitasnya  akan  terdeteksi  dengan  gambar  1  yang ditentukan  menggunakan  grafik  normal  P-Plot.  Ketentuannya  adalah  jika  di  sekeliling  garis diagonal  yang  terbentuk  ada  titik-titik  yang  mendekati,  maka  menunjukkan  permasalahan normalitas  tidak  ada  di  studi  ini.  Selain  melalui  pengujian  normalitas,  ada  tahap  pembuktian multikolinieritas,  autokorelasi  dan  heterokedastisitas.  Penetapan  nilai  tolerance  diatas  0,1  dan nilai VIF dibawah 10 itu menunjukkan hasil uji multikolinieritasnya. Diperoleh nilai VIF dengan hasil 1,159 dan tolerance 0,863 berdasarkan pengetahuan perpajakan dan lokus kendali internal. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa multikolinieritasnya tidak mengalami kendala. Begitu juga untuk autokorelasi yang tidak dapat dibuktikan bahwa mengalami gangguan karena sesuai nilai Durbin Watson yang dimiliki adalah 1,663. Nilai itu berada pada batasnya yaitu -2 sampai 2.

## Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas
Membuktikan  uji  heteroskedastisitas  dapat  melalui  gambar  scatterplot  seperti  yang tampak  dari  gambar  2.  Setelah  gambar  2  diamati  terdapat  titik-titik  yang  tersebar  merata terhadap angka 0 dan sumbu Y. Ini berarti tidak ada sekumpulan titik-titik yang membentuk pola tertentu sehingga gangguan terkait heteroskedastisitas tidak dapat dibuktikan.
Persamaan regresi adalah Y = 26,068 + 4,924X.1 + 5,995X.2. Ini berarti konstanta sebesar 26,068 ketika kedua variabel independen adalah nol, nilai Y diperkirakan akan menjadi 26,068. Koefisien X.1 adalah 4,924 yang berarti perubahan yang diharapkan dalam nilai Y ketika variabel pengetahuan perpajakan mengalami peningkatan satu satuan, sementara variabel lokus kendali internal tetap konstan. Dalam hal ini, jika pengetahuan perpajakan meningkat sebesar satu satuan, maka nilai Y diperkirakan akan meningkat sebesar 4,924 satuan. Hal yang sama juga terjadi pada variabel lokus kendali internal dengan nilai koefisien sebesar 5,995.
Tabel 1. Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance  VIF 1 (Constant) 26.068 4.403 5.920 .000 X.1 4.924 .785 .381 6.271 .000 .863 1.159 X.2 5.995 .595 .611  10.068 .000 .863 1.159
Model regresi tersebut memiliki p-value untuk masing-masing koefisien adalah 0,000. Itu berarti pada uji t, kedua koefisien tersebut secara signifikan berbeda secara statistik dari nol. Dengan  demikian,  dapat  diungkapkan  bahwa  secara  signifikan  variabel  pengetahuan perpajakan dan lokus kendali internal memang nyata mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Tabel 2. Anova a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 14402.762 2 7201.381 108.560 .000 b Residual 6434.548 97 66.336 Total 20837.310 99
Nilai  F  hitung  sebesar  108,560  yang  berarti  ada  perbedaan  yang  signifikan  antara kelompok-kelompok dalam variabel dependen yang sedang diuji. Nilai p-value diperoleh 0,000 menunjukkan perbedaan tersebut adalah signifikan secara statistik dan benar terbukti berperan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Tabel 3. Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .831 a .691 .685 8.145 1.663
Nilai  R-kuadrat  sebesar  0,691  menunjukkan  bahwa  sekitar  69,1%  variabilitas  dari variabel  dependen  dapat  dijelaskan  oleh  model  regresi  linier  dari  penelitian  ini.  Ini  dapat dijelaskan  bahwa  untuk  membentuk  kepatuhan  wajib  pajak  berdasarkan  pengetahuan perpajakan dan lokus kendali internal, maka membutuhkan kontribusi sebesar 69,1%. Tersisa sebesar 30,9% yang berarti masih ada peran dari variabel bebas yang belum dilibatkan untuk membentuk kepatuhan wajib pajak.
Pengetahuan  perpajakan  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  perpajakan  secara  signifikan. Hasil  ini  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  yang meningkat memerlukan peran dari pengetahuan perpajakan. Beberapa studi yang pernah dilakukan oleh Wahlund (1992); Eriksen dan Fallan (1996); Park dan Hyun (2003); Al-Ttaffi et al . (2020); Sinambela dan Mardikaningsih (2022) dapat sejalan dengan hasil ini. Ketika individu atau entitas memiliki  pemahaman  yang  baik  tentang  ketentuan  perpajakan  dan  tahu  bagaimana  cara melaksanakannya  dengan  benar,  mereka  cenderung  lebih  mampu  dan  lebih  mungkin  untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang memadai memungkinkan individu atau entitas untuk memahami dengan jelas kewajiban mereka dalam hal pelaporan, pembayaran, dan  pengungkapan  informasi  perpajakan.  Mereka  mengetahui  jenis  pajak  yang  harus  dibayar, jangka waktu pembayaran, formulir yang harus diisi, serta persyaratan dokumentasi yang relevan.
Dengan  pemahaman  yang  baik  tentang  kewajiban  perpajakan,  individu  atau  entitas memiliki  pengetahuan  yang  diperlukan  untuk  mematuhi  aturan  perpajakan  dengan  tepat.  Oleh karena itu, langkah ke depan, misalnya program edukasi yang berkesinambungan dan mekanisme pengawasan  yang  efektif  harus  dipertimbangkan  oleh  otoritas  pajak  untuk  memastikan  bahwa wajib  pajak  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  baik  dan  wajar  mengenai  masalah perpajakan.  Namun  demikian,  kesadaran  dan  sikap  dari  wajib  pajak  itu  sendiri  adalah  lebih penting  karena  efektivitas  edukasi  perpajakan  tergantung  pada  kesiapan,  penerimaan  dan kepatuhan wajib pajak.
Keyakinan  lokus  kendali  internal  yang  kuat  terkait  perilaku  perpajakan  dapat mempengaruhi tindakan dan sikap individu terkait dengan kewajiban perpajakan mereka. Ini juga dinyatakan dalam hasil penelitian dari Bobek et al . (2013); Razak dan Bidin (2019); Alhempi et al . (2020). Individu dengan lokus kendali internal yang tinggi cenderung lebih mungkin untuk mematuhi  peraturan  perpajakan  dengan  sukarela,  melaporkan  pendapatan  dengan  akurat, menghindari pelanggaran perpajakan, dan secara aktif mencari informasi yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Di sisi lain, individu dengan locus kendali eksternal terkait perilaku perpajakan cenderung merasa bahwa kewajiban perpajakan mereka ditentukan oleh  faktor  eksternal  seperti  sistem  perpajakan  yang  tidak  adil,  kurangnya  pengawasan,  atau keyakinan bahwa orang lain juga tidak mematuhi perpajakan. Mereka mungkin merasa kurang bertanggung  jawab  secara  pribadi  untuk  mematuhi  peraturan  perpajakan  dan  mungkin  lebih cenderung untuk melanggar aturan atau mencari celah perpajakan. Adanya lokus kendali internal seharusnya menyebabkan mereka lebih bertanggung jawab (Mardikaningsih & Halizah, 2022).
Pemahaman yang lebih komprehensif memang harus dilakukan terutama mempelajari pengetahuan perpajakan dan lokus kendali internal untuk membentuk kepatuhan wajib pajak. Kedua  faktor  tersebut  di  studi  ini  dapat  menjadi  metode  terkait  penyampaian  hal-hal  yang paling  mendasar  sampai  yang  paling  penting  kepada  wajib  pajak.  Ini  juga  harus  dilakukan dengan  menerapkan  dan  mengedepankan  keadilan  yang  berarti  ada  keadilan  distributif  dan keadilan prosedural. Keadilan distributif dalam perpajakan tentunya tidak semua orang wajib pajak dapat  menerima hak yang sama tetapi  diberikan sesuai  proporsional. Untuk itu, ketika keadilan  distributif  ditegakkan  dan  semua  wajib  pajak  telah  menunaikan  dan  melaporkan pembayaran  pajaknya  secara  proporsional,  maka  wajib  pajak  akan  memiliki  kesadaran  yang lebih baik sehingga menjadi wajib pajak yang patuh dan pajak yang harus dipenuhi dapat sesuai ketentuan yang diberlakukan (van Dijke et al ., 2019). Begitu juga dengan keadilan prosedural yang implikasinya begitu berarti karena merupakan manifestasi terkait pelaksanaan peraturan secara menyeluruh. Ini artinya ada perlakuan dan penerapan peraturan yang sama kepada wajib pajak yang dijalankan oleh fiskus. Keadilan prosedural menjadi alat yang bermanfaat dan lebih praktis dalam hal peningkatan kepatuhan wajib pajak (van Dijke et al ., 2019).

## SIMPULAN
Studi ini memberikan alternatif pemahaman yang lebih baik terkait bagaimana kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dan ini memang harus ada peran yang nyata berdasarkan pengetahuan perpajakan dan lokus kendali internal.  Dalam  konteks perpajakan,  penting  bagi pemerintah dan
lembaga terkait untuk memahami dan mempromosikan lokus kendali internal yang kuat melalui pendidikan,  kesadaran  hukum,  dan  kampanye  edukasi  perpajakan.  Hal  ini  dapat  membantu meningkatkan kepatuhan perpajakan, mengurangi penghindaran pajak, dan memperkuat integritas sistem  perpajakan  secara  keseluruhan.  Studi  perilaku  wajib  pajak  bertujuan  untuk  memahami determinan yang memengaruhi kepatuhan perpajakan dan merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan. Dalam konteks ini, pendekatan yang dilakukan mencakup edukasi perpajakan, perubahan norma sosial, perbaikan penegakan hukum, perancangan sistem perpajakan yang adil, dan pemberian insentif yang tepat untuk mendorong kepatuhan perpajakan yang lebih baik.

## DAFTAR RUJUKAN
Alhempi, R. R., I. Ardiansyah, S.Y. Kusumastuti, & E. Endri. 2020. Tax Compliance in Income Tax Payments. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 13(1), 356-374. Al-Ttaffi, L. H. A., S.A. Bin-Nashwan, & M.R. Amrah. 2020. The Influence of Tax Knowledge on  Tax  Compliance  Behaviour:  A  case  of  Yemeni  individual  taxpayers.  Journal  of Business Management and Accounting, 10(2), 15-30.
Bobek, D. D., A.M. Hageman, & C.F. Kelliher. 2013. Analyzing the Role of Social Norms in Tax Compliance Behavior. Journal of Business Ethics, 115, 451-468.
Bornman,  M.  2014.  Principles  for  Understanding,  encouraging  and  rewarding  voluntary  tax compliance. Unpublished Doctoral Thesis. Johannesburg: University of Johannesburg.
Darmawan, D. 2013. Prinsip Prinsip Perilaku Organisasi. Pena Semesta, Surabaya.
Darmawan, D. 2018. Pengantar Ekonomi Makro. Revka Prima Media, Surabaya. Darmawan, D. 2021. Perilaku Organisasi. Metromedia, Surabaya.
Darmawan, D. 2022. Pengaruh Lokus Kendali, Lingkungan Sosial dan Perilaku Produktif Mahasiswa terhadap Intensi Berwirausaha. Justek: Jurnal Sains dan Teknologi, 5(2), 422-430.
Darmawan, D., F. Issalillah, R.K. Khayru, A.R.A. Herdiyana, A.R. Putra, R. Mardikaningsih & E.A.  Sinambela.  2022.  BPJS  Patients  Satisfaction  Analysis  Towards  Service  Quality  of Public Health Center in Surabaya. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia, 18(4), 124-131. Deci,  E.L.,  R.  Koestner,  &  R.M.  Ryan.  1999.  A  Meta-Analytic  Review  of  Experiments Examining  the  Effects  of  Extrinsic  Rewards  on  Intrinsic  Motivation.  Psychological Bulletin, 125(6), 627-68.
Devos,  K.  2005.  The  Attitudes  of  Tertiary  Students  on  Tax  Evasion  and  the  Penalties  for  Tax Evasion- A pilot study and demographic analysis. e Journal of Tax Research, 3(2), 222-73.
Djazilan, M. S. & D. Darmawan. 2021. The Effect of Religiosity and Technology Support on Trust in Sharia Banking in Surabaya, Journal of Science, Technology and Society, 2(2), 7-18. Eriksen, K., & L. Fallan. 1996. Tax Knowledge and Attitudes Towards Taxation: A report on a quasi-experiment. Journal of Economic Psychology, 17, 387–402.
Halizah, S. N., E.A. Sinambela, D. Darmawan & R. Mardikaningsih. 2022. The Influence of Entrepreneurship  Education,  Self-Efficacy,  Locus  of  Control  and  Achievement Motivation on Entrepreneurial Intention, Studi Ilmu Sosial Indonesia, 2(2), 47-58. James, S. & C. Nobes. 2000. The Economic of Taxation, 7th ed. Prentice Hall, London. Kasipillai, J., N. Aripin, & N.A. Amran. 2003. The Influence of Education on Tax Avoidance and Tax Evasion. eJournal of Tax Research, 1(2), 134–46.
Kemarauwana, M. & D. Darmawan. 2020. Perceived Ease of Use Contribution to Behavioral Intention in Digital Payment, Journal of Science, Technology and Society, 1(1), 1-4.
Khasanah, H., S. Arum, & D. Darmawan. 2010. Pengantar Manajemen Bisnis, Spektrum Nusa Press, Jakarta.
Kirchler, E., E. Hoelzl, & I. Wahl. 2008. Enforced versus voluntary compliance: The “slippery slope” framework. Journal of Economic Psychology, 29, 210-55.
Lestari, U.P. & E.A. Sinambela. 2022. Information Technology Utilization and the Role of Improving Taxpayer Compliance, Bulletin of Science, Technology and Society, 1(2), 11-13.
Lestari, U.P. 2022. The Influence of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on the Satisfaction of Land and Building Taxpayers, Journal of Science, Technology and Society, 3(1), 21-28.
Machogu,  C.  G.,  &  J.B.  Amayi.  2013.  The  Effect  of  Tax-Payer  Education  on  voluntary  tax compliance,  among  SMEs  in  Mwanza  City  Tanzania.  International  Journal  of Marketing, Financial Services & Management Research, 2(8), 12–23.
Mardikaningsih, R. & S.N. Halizah. 2022. Relationship between Internal Locus of Control and Employees' Ethical Behaviour in Organisations, Bulletin of Science, Technology and Society, 1(2), 7-10.
Masithoh,  N.  &  R.  Mardikaningsih.  2022.  Personal  Taxpayer  Compliance  and  the  Role  of Taxpayer  Awareness,  Tax  Sanctions  and  Quality  of  Taxation  Services,  Journal  of Marketing and Business Research, 2(1), 1-10.
Nzioki,  P.,  &  O.  Peter.  2014.  Analysis  of  Factors  Affecting  Tax  Compliance  in  Real  Estate Sector:  A  case  of  realestate  owners  in  Nakuru  Town,  Kenya.  Research  Journal  of Finance and Accounting, 5(11), 1–12.
Park, C. & J.K. Hyun. 2003. Examining the Determinants of Tax Compliance by Experimental Data: A case of Korea. Journal of Policy Modelling, 25, 673-684.
Razak, R. A., & Z. Bidin. 2019. Factors Influencing Tax Compliance Intention Among Sole Proprietors:
A Proposed Model. Indian-Pacific Journal of Accounting and Finance, 3(3), 14-26.
Richardson, M., & A.J. Sawyer. 2001. Taxonomy of the Tax Compliance Literature: Further findings, problems and prospects. Australian Tax Forum, 16(2), 137- 284.
Roth, J. A. 1989. Taxpayer Compliance, University of Pennsylvania Press.
Ryan,  R.M.  &  E.L.  Deci.  2000.  Intrinsic  and  Extrinsic  Motivations: Classic  Definitions  and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.
Sinambela, E. A., & D. Darmawan. 2022. Peran Integritas dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit. Realible Accounting Journal, 1(2), 8-15.
Sinambela,  E.A.  &  A.R.  Putra.  2021.  Self-Assessment  System,  Tax  Technology  and  Tax Evaison, Journal of Marketing and Business Research, 1(1), 51-58.
Sinambela,  E.A.  &  R.  Mardikaningsih.  2022.  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  dan  Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tropodo Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2(2), 29 – 38.
Spilker,  B.  C.  1995.  The  Effects  of  Time  Pressure  and  Knowledge  on  Key  Word  Selection Behaviour in Tax Research. The Accounting Review, 70(1), 49-70
Umar M.A, C. Derashid, & I. Ibrahim. 2017. What Is Wrong With the Fiscal Social Contract of  Taxation  in  Developing  Countries?  A  Dialogue  With  Self-Employed  Business Owners in Nigeria. SAGE Open, 7(4), 1-10
van  Dijke,  M.,  L.  B.  Gobena,  &  P.  Verboon.  2019.  Make  Me  Want  to  Pay.  A  Three-Way Interaction Between Procedural Justice, Distributive Justice, and Power on Voluntary Tax Compliance. Frontiers in Psychology, 10(1632), 1–15
Wahlund, R. 1992. Tax Changes and Economic Behaviour: The case of tax evasion. Journal of Economic Psychology, 13, 657-677.
Wentworth,  D.  K.,  &  A.U.  Rickel.  1985.  Determinants  of  Tax  evasion  and  compliance. Behavioral Sciences & the Law, 3(4), 455-466.