Ekspresi dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 7, No. 1, Januari 2024, pp. 194 - 208 https://doi.org/10.33822/jep.v7i1.6637
Isu  Perpanjangan  Masa  Jabatan  Presiden  Tiga  Periode  di  Media  Massa terhadap Sikap Publik Radita Gora 1 , Yuri Alfrin Aladdin 2
1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
2 Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, Jakarta, Indonesia e-mail: raditagora@upnvj.ac.id 1* ; yuri.aa@lspr.edu 2 *Corresponding author
PENDAHULUAN
Variasi isu-isu politik menjelang Pemilu kerap kali diwarnai dengan beragam pernyataan kontroversial terutama ketika ada figur individu, kelompok ataupun partai yang mendukung kandidat  yang  menjadi  Presiden  ataupun  rivalnya,  tentu  berupaya  untuk  mempertahankan kekuasaan kelompok dengan mempertahankan kekuasaan Presiden yang didukungnya. Upaya untuk  membangun  dasar  kepentingan  politik  antar  partai  yang  bersifat  oposisi  ataupun
ABSTRACT :
The  issue  of extending the  President's term of office to three terms  has  become  very  strong  along  with  the  issue  of postponing  the  2024  Election  circulating  in  the  community, which has then invited controversy in society and also massive coverage in the mass media, including hot discussions on social media. The media has a big role to influence public attitudes. So,  through  the  Inoculation  theory,  we  attempt  to  examine explanatively  the  issue  of  extending  the  presidential  term  of office  in  the  media  on  public  attitudes  using  a  quantitative approach. Based on the research results, it shows that there is an  influence  between  the  issue  of  extending  the  President's term  of  office  and  postponing  the  2024  Election  on  public attitudes which show disapproval of these two issues. The public believes  that  extending  the  presidential  term  of  office  and postponing elections is a violation of the constitution and also creates  a  sense  of  distrust  among  respondents  towards  the current government. Apart from that, respondents also linked the two issues circulating in the mass media and online media to the interests of IKN and also considered that the government was not functioning well in accordance with the mandate of the constitution.

## ARTICLE HISTORY
Submitted: 14 October 2023 Revised: 2 January 2024 Accepted: 26 January 2024

## KEYWORDS
extension of presidential term, mass media, postponement of elections, public attitudes
E-ISSN: 2656-050X, Website: https://ejournal.upnvj.ac.id/JEP
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ). Copyright © 2023 The Author(s).
partisan, maka perlu ada andil yang dilakukan antar aktor politik menciptakan isu-isu baru yang didistribusikan dan disampaikan secara persuasif agar masyarakat ikut terpola dengan pendapat oleh pihak meski melanggar beberapa aturan baku.
Adanya aktor yang menyebarkan isu perpanjangan masa jabatan Presiden hingga tiga periode  dan  penundaan  pemilu  yang  seharusnya  dilaksanakan  pada  2024  untuk  ditunda hingga waktu yang belum jelas ditentukan. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Kabinet, Pramono  Anung  yang  mengatakan  bahwa  terdapat  pihak  yang  berupaya  mengegolkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden ataupun Jokowi tiga periode. Tetapi, Pramono menampik kalau upaya- upaya itu menemukan sokongan istana (Sukimin, 2020).
Isu mengenai jabatan presiden tiga periode dan penundaan Pemilu 2024 tentu dinilai oleh berbagai pihak telah melanggar ketentuan konstitusi. Hal ini dituliskan Menurut Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  warga  negara  wajib  memegang  teguh  dan  melaksanakan Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945.  Sedangkan  pada  Pasal  7  UUD  1945  disebutkan  masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya dua periode. Selain itu perpanjangan masa jabatan Presiden juga dinilai bahwa demokrasi di Indonesia akan rapuh dan akan mengalami kemunduran ke masa orde baru (Rauf & Rado, 2022).
Jabatan Presiden sudah diemban pasca pemilu 2019, yang pada pemilu ini ambang batas parlemen disepakati naik, dari 3,5% menjadi 4% meskipun perdebatan sengit tak terlewatkan dalam pembahasan RUU Pemilu. Skema dalam pemilihan partai politik dan pemilihan Presiden dilakukan  secara  serentak  dan  tetap  dilakukan  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang (Hanafi, 2021).
Isu perpanjangan masa jabatan Presiden hingga tiga periode begitu bergulir kencang di lingkup kelompok Kepala Desa. Pernyataan Pimpinan Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat( DPP) APDESI,  Surtawijaya  yang  menunjang  wacana  Jokowi  tiga  periode  menuai  polemik  sebab posisi  kepala  desa  yang  dinilai  memiliki  pengaruh  politik  yang  lumayan  kokoh  untuk masyarakatnya. Tidak hanya itu, selaku pejabat pemerintahan, kepala desa tidak boleh ikut serta dalam aplikasi politik instan (Riady & Syugiarto, 2022).
Bentuk distribusi pesan dan isu-isu tiga periode ditayangkan secara agresif untuk pihak- pihak tertentu terutama melalui media sosial dan menjadi pemberitaan di media massa. Tidak lain bahwa isu ini ditujukan untuk menciptakan sikap publik agar mendukung perpanjangan masa  Presiden  tersebut.  Namun  di  satu  sisi  publik  sendiri  belum  terlihat  sikapnya  dalam menyikapi hal tersebut (Louise Ahlstrand, 2021).
Menurut  hasil  peliputan  dari  majalah  Tempo  yang  dituliskan  pada  kolom  opini, menemukan fakta bahwa pernyataan-pernyataan mendukung penundaan pemilu diorkestrasi oleh  orang-orang  kepercayaan  Jokowi.  Satu  diantaranya  Menteri  Koordinator  Kemaritiman dan  Investasi,  Luhut  Binsar  Pandjaitan.  Gagasan  perpanjangan  masa  jabatan  presiden sebelumnya dikaji di Laboratorium Indonesia 2045. Bekas Menteri Sekretaris Kabinet yang kini menjabat Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Andi Widjajanto, tercatat sebagai penasihat senior  lembaga  itu.  Skenario  yang  dituliskan  pada  Tempo  ini  yang  dipersiapkan,  Jokowi menjabat tiga periode dan penundaan pemilu selama tiga tahun, satu tahun, atau setidaknya delapan bulan. Jalan yang akan dipakai adalah amandemen konstitusi.
Isu  yang  beredar  luas  mengenai  penundaan  pemilu  dan  perpanjangan  masa  jabatan Presiden  akan  diajukan  bersamaan  dengan  rencana  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat mengubah Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara, bentuk lain dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menguasai 74 persen kursi di MPR, pemerintah dan partai pendukungnya tak sulit menjalankan amandemen itu (Ni’am, 2023).
Kontroversi terhadap isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dinilai  oleh  sebagian  pengamat  politik  dan  akademisi  yang  dituangkan  pernyataannya  di berbagai  media  massa,  dinilai  sebagai  pengkhianatan  terhadap  demokrasi  dan  cita-cita reformasi. Pembatasan masa jabatan presiden dilakukan dengan asumsi kekuasaan yang tak dibatasi  akan  korup  dan  kehilangan  kontrol.  Upaya  “kecil”  untuk  memperpanjang  masa kekuasaan sekedar menunda pemilu selama delapan bulan atau tiga tahun merupakan pintu masuk bagi kekuasaan tanpa batas waktu (Riady & Syugiarto, 2022).
Masyarakat  banyak  yang  menganggap  bahwa  perpanjangan  masa  periode  jabatan Presiden sudah melanggar konstitusi dan juga pentingnya perjalanan demokrasi bagi rakyat perlu dipenuhi. Hal ini mengingat perjalanan demokrasi dengan dinamika yang tak menentu menjadikan proyek kenegaraan dan kebangsaan belum menemukan titik terang. Seringkali penerapannya meluluhlantakkan keutuhan nilai-nilai yang menjadi perekat solidaritas sosial. Masyarakat seolah-olah dipaksa mengikuti praktik demokrasi, terutama pada momen pemilu dengan kampanye besar-besaran, tanpa dituntut mengerti substansi dasarnya (Bakti, 2017).
Sejauh  ini,  berdasarkan  survei  terhadap  masyarakat  mengatakan  sebagian  besar responden tak menyetujui perpanjangan masa jabatan presiden betapapun mereka mengaku puas atas kinerja pemerintah. Seperti dikatakan oleh Direktur LSI, Djayadi Hanan "Masyarakat yang puas dengan presiden, mayoritas sekitar 60 persen atau lebih menyatakan lebih memilih untuk  tetap  melaksanakan  pemilu  tahun  2024  dan  Presiden  Jokowi  mengakhiri  masa jabatannya di tahun 2024." (Tempo.co, 2022)
Penyebaran isu yang paling mudah dilakukan untuk bisa mempersuasi khalayak luas ini dengan  menggunakan  media  massa  ataupun  media  sosial.  Media  massa  tidak  dapat mengindahkan kemungkinan bahwa media lebih berpengaruh dalam aspek  tertentu dalam krisis atau untuk meningkatkan kesadaran (Zaman & Misnan, 2021).
Efek  media  adalah  konsekuensi  dari  apa  yang  media  massa  perbuat,  baik  disengaja maupun tidak. Di sisi lain, ekspresi ‘kekuatan media’ merujuk pada potensi umum dalam hal media memiliki efek terutama efek terencana. Keefektifan media adalah pernyataan tentang keefektifan media dalam mencapai tujuan tertentu dan selalu menyiratkan maksud atau tujuan komunikasi yang terencana (McQuails, 2010).
Media juga mempengaruhi berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi dan budaya. Hal  ini  mengingat  media  seperti  halnya  media online  yang  berada  di  antara  keberadaan internet sebagai media baru memberikan kekuatan yang besar untuk mempengaruhi pembaca atau  audiensnya,  sehingga  mempengaruhi  pula  kepada  proses  produksi,  konsumsi,  dan distribusinya (Bakti, 2017).
Survei dari beberapa Lembaga seperti Parameter Politik Indonesia, kemudian SMRC, LSI dan  beberapa  survei  lainnya  (CNN,  2022)  hanya  menunjukkan,  puas  atau  tidak  puas
masyarakat dengan kinerja presiden, termasuk hanya sebatas menolak jabatan presiden tiga periode tapi tidak berkorelasi dengan tingkat penolakan atau tingkat penerimaan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden, sehingga hal ini masih belum ketidak korelasi tersebut, dan  sikap  apa  yang  paling  berpengaruh  dari  penolakan  masyarakat  terhadap  penundaan presiden. Oleh karena itu, perlu diteliti dan ditelaah kembali analisis korelasi dan faktor yang paling  berpengaruh  dari  isu  penundaan  pemilu  dan  perpanjangan  masa  jabatan  presiden terutama  terkait  dengan  pengaruh  pesan  isu  media  massa  maupun  media  sosial  terkait dengan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan disini dapat dibangun rumusan masalah aspek kajian penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan (Pin dkk, 2021) mengenai kajian  Presiden  tiga  periode  dengan  pendekatan  deskriptif  dalam  perspektif  hukum  tata negara  serta  lebih  banyak  menitikberatkan  pada  penelitian  tentang  jabatan  presiden  tiga periode  berdasarkan  studi  kasus  dan literature  review  dengan  tidak  melihat  dari  objek masyarakat  sebagai  responden  terhadap  masa  jabatan  presiden,  serta  tidak  ada  yang mengukur tingkat pengaruh dan sikap masyarakat secara eksplanatif terhadap isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak mendekatkan pada pada penelitian kualitatif seperti halnya pada penelitian dari Rizal Saputra (Saputra  &  Claretta,  2023)  yang  menelaah  Presiden  tiga  periode  dari  perspektif  resepsi penerimaan khalayak. Selain itu juga beberapa penelitian terdahulu masih minim menelaah kajian  isu  jabatan  Presiden  tiga  periode  sebelumnya  terkait  faktor  dari  variabel  isu  yang berpengaruh terhadap sikap publik dan lebih banyak mengkaji dari perspektif hukum, politik dan ketatanegaraan namun belum ada yang memfokuskan pada kajian komunikasi.
Adapun pada penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden terhadap sikap publik serta korelasinya?  Kemudian  faktor  apa  yang  paling  berpengaruh  dari  isu  perpanjangan  masa jabatan presiden terhadap sikap publik? Sehingga tujuan yang diharapkan dapat memperoleh pengetahuan  berupa  temuan  hubungan  pengaruh  serta  faktor  yang  dominan  dalam mempengaruhi sikap publik. Selain itu manfaat yang diperoleh adalah untuk temuan akademis maupun temuan praktis terkait dengan riset media dan pengaruhnya terhadap masyarakat.
Penelitian ini menggunakan teori efek dengan model Inokulasi. Proses manapun dalam efek media pada individu harus dimulai dengan perhatian atau terpaan pada pesan di media. Acuan dasar dari teori ini adalah pesan tunggal – individu penerima – reaksi (feedback). Acuan dasar dari model efek ini adalah model S ( Sending), M (Medium), C (Channel), R (Receiver), dan E ( Effect) (Rakhmat, Jalaluddin; Ibrahim, 2017).

## Sumber: (Hasil Analisa Peneliti, 2023)
Gambar 1 Gap Research Penelitian terdahulu Jabatan Presiden tiga periode
Hal ini diterapkan kurang lebih pada efek yang disengaja atau tidak disengaja walaupun terdapat  perbedaan  penting  antara respons  (mengimplikasikan  tidak  adanya  pilihan  atau gangguan pada penerima dan merupakan reflek behavioral yang penting). Versi yang lebih luas  tentang  respon  dasar  dan  proses  pembelajaran  yang  terjadi  dalam  persuasi  dan pembentukan opini ditunjukkan oleh McGuire (1973) dalam bentuk enam tahap: presentasi, perhatian,  pengertian,  mengolah,  penyimpanan,  dan  perilaku  secara  terang-terangan (McQuails, 2010).
Teori inokulasi adalah salah satu pendekatan dalam persuasi yang bertujuan agar orang- orang  resisten  terhadap  argumen  persuasif  yang  dilakukan  oleh orang  lain.  Teori  inokulasi pertama kali dikembangkan oleh William J. McGuire di awal tahun 1960an berdasarkan temuan kelompok Yale  mengenai  pesan  persuasi  yang  menghadirkan  dua  sisi  argumen  ketika menyangkal sisi yang berlawanan. Teori ini merupakan model untuk membangun resistensi terhadap  persuasi  dengan  cara  menerpa  orang-orang  dengan  argumen  yang  melawan keyakinan  mereka  dan  memberikan  mereka  argumen  untuk  menangkal  serangan  (Perloff, 2007).
Teori  inokulasi  merupakan  sebuah  strategi  untuk  melindungi  sikap  agar  tidak  terjadi perubahan atau dengan kata lain untuk memberikan perlawanan terhadap pengaruh sikap, apakah  pengaruh  tersebut  berupa  serangan  langsung  atau  tekanan  yang  berkelanjutan. Menurut teori inokulasi, kemampuan untuk menolak persuasi ditentukan oleh keterampilan individu untuk membantah argumen yang berlawanan dengan keyakinannya. Keterampilan ini diasumsikan bergantung pada dua faktor, yaitu motivasi dan praktik (McQuails, 2010).
Persuasi yang dicoba secara emosional, umumnya menyentuh aspek afeksi, yaitu perihal yang  berkaitan  dengan  kehidupan  seorang.  Lewat  metode  emosional,  aspek  simpati  serta empati seorang bisa digugah. Dari sebagian definisi komunikasi yang dikemukakan oleh para
pakar,  buat  pengaruhi  perilaku,  komentar  serta  sikap  seorang,  baik  secara  verbal  ataupun nonverbal (Littlejohn, Stephen W. & Foss, 2009).
Konsep-konsep  dalam  persuai  meliputi  wujud  dari  proses  komunikasi  yang  bisa memunculkan  pergantian,  dicoba  secara  sadar  ataupun  tidak  sadar,  dicoba  secara  verbal ataupun non verbal. Faktor- faktor yang wajib dipertimbangkan dalam komunikasi persuasi meliputi kejelasan tujuan, memikirkan secara teliti orang- orang yang dialami, dan memilih strategi yang pas. Ruang lingkup kajian ilmu komunikasi persuasif meliputi sumber, pesan, saluran/ media, penerima, dampak, umpan balik, serta konteks situasional. Pendekatan yang digunakan  dalam  komunikasi  persuasif  merupakan  pendekatan  psikologis.  3  guna  utama komunikasi  persuasif  merupakan  control function,  consumer  protection  function,  serta knowledge function (Perloff, 2007).
Teori inokulasi terdiri dari dua elemen dasar, yaitu threat dan refutational preemption. Threat. dalam teori inokulasi mengacu pada peringatan akan kemungkinan serangan terhadap sikap  dan  kepercayaan  seseorang.  Orang  tersebut  sadar  akan  kerentanannya  terhadap serangan  persuasif.  Persepsi  bahwa  ada  ancaman  yang  akan  terjadi  secara  psikologis memotivasi seseorang untuk mempertahankan keyakinan dan sikapnya (McQuails, 2010).
Refutational  preemption.  Target  potensial  untuk  serangan  persuasi  seharusnya  tidak hanya  diperingatkan  tapi  pesan  inokulasi  juga  harus  mendahului  tindakan  balasan  yang mungkin terjadi. Sambil menyiapkan pesan inokulasi, argumen yang akan diajukan pihak lain harus diantisipasi dan cara melawannya juga harus dipersiapkan (McQuails, 2010).
Bentuk  dan  penentuan  sikap  masyarakat  terhadap  keberadaan  presiden  merupakan bentuk demokrasi yang tidak serta merta dapat diterapkan di semua bentuk kehidupan tanpa didukung  oleh  perangkat – perangkat  nilai  sebagai  modal  sosial  demokrasi.  Sebab,  secara kultural demokrasi merupakan sebuah sistem yang lahir dari pergulatan Panjang masyarakat Eropa yang sarat dengan nilai-nilai khas sehingga tidak dapat diadopsi begitu saja di tempat lain (Bakti, 2017).
Pada  komponen  sikap  manusia  tersusun  dalam  tiga  komponen  utama,  yaitu  kognitif, afektif,  dan  konatif  atau  perilaku.  Kognitif  mencakup  apa  yang  diketahui  oleh  objek, bagaimana  pengalaman  tentang  objek  ini,  bagaimana  pendapat  atau  pandangan  tentang objek.  Aspek  kognitif  berkaitan  dengan  kepercayaan,  teori,  harapan,  sebab  dan  akibat  dari suatu kepercayaan, dan persepsi relatif terhadap objek tertentu. Sedangkan afektif berisi apa yang dirasakan oleh subjek mengenai suatu objek, jadi komponen afektif berisi emosi. Konatif berisi  predisposisi  untuk  bertindak  terhadap  objek  sehingga  berisi  kecenderungan  untuk bertindak  terhadap  objek.  Kemudian evaluative  sebagai  inti  dari  ketiga  komponen  sikap tersebut sebagai rentangan menggambarkan derajat sikap terhadap objek (Liliweri, 2011).

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini menggunakan paradigma positivis dengan mendasarkan pada data empiris  secara  objektif  yang  mengukur  nilai  hubungan  sebab-akibat  (Neuman,  2013). Pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara online dengan google forms. Jenis penelitian bersifat deskriptif dan waktu pelaksanaan
penelitian dilakukan dari bulan Maret – Mei 2022. Adapun data sekunder (pendukung) dari penelitian ini menggunakan data dasar dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), kemudian resensi dari  media  massa online  dan  cetak.  Lokus  penelitian  dibatasi  dengan  dilakukan  di  wilayah Jakarta Timur dengan jumlah penduduk terpadat sampai 2021 mencapai 3.056.300 dan Survei Parameter  Politik  Indonesia  45.3%  warga  Jakarta  menolak  gagasan  jabatan  Presiden  tiga periode (BPS, 2022; CNN, 2022).
Teknik sampling  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik  snowball sampling yang disebarkan pada responden hingga menemukan jawaban atau pada titik jenuh responden. Teknik sampling ini dilakukan karena memperhatikan aspek kontroversi terhadap isu perpanjangan masa jabatan presiden mencakup semua segment masyarakat terutama usia dewasa antara 20 – 40 tahun dan menjadi isu nasional.
Pengujian instrumen  data  menggunakan  uji  validitas  konstruk  dengan  menggunakan rumus  korelasi product  moment  yang  menguji  nilai  validitas  dari  perbandingan  rata-rata hitung dengan rata-rata tabel (Silalahi, 2017). Sedangkan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach (Siregar, 2016). Selain itu, dilakukan uji normalitas data untuk menguji data berdistribusi normal sebelum dilakukan pengujian korelasi dan regresi (Bahri, Syamsul; Zamzam, 2014).
Teknik analisis data yang dilakukan disini menggunakan uji korelasi dengan jenis korelasi Spearman  untuk  mengukur  hubungan  nilai  total  skor  dari  kedua  variabel  (Silalahi,  2017). Variabel X yaitu Isu perpanjangan masa jabatan presiden dan variabel Y yaitu Sikap khalayak atau masyarakat. Indikator utama dari variabel X ini diantaranya pesan media, frekuensi pesan terkait  isu  perpanjangan  jabatan  Presiden  tiga  periode  di  media  massa, Refutational preemption yang mencakup penekanan pesan dan peringatan. Kemudian untuk indikator dari variabel  Y  yaitu  motivasi,  praktik  atau  tindakan,  dan  sikap  publik  yang  mencakup  perilaku, tanggapan, dan kepercayaan publik terhadap isu jabatan presiden tiga periode dan isu yang berkembang di media massa. Setelah uji korelasi baru kemudian dilakukan uji regresi linear sederhana  yang  bentuk  pengujiannya  pada  dua  variabel  melalui  tahapan  uji  korelasi, determinasi, hingga uji Anova.
Langkah pengujian berikutnya adalah analisis faktor atau menemukan faktor-faktor yang paling  dominan  dari  variabel  isu  atau  X  terhadap  variabel  sikap  atau  Y.  Analisis  faktor  ini dilakukan dengan menganalisis jumlah faktor, nilai communal, dan nilai matrix (Santoso, 2018).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh 290 responden yang terdiri dari 138 laki- laki (48%), 152 perempuan (52%) dijadikan sebagai sampel penelitian. Adapun pada sampel ini peneliti memprioritaskan bagi responden yang mengetahui tentang isu atau pemberitaan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode yang sempat beredar di media massa.
Sebanyak  91,3  %  responden  mengetahui  tentang  isu  perpanjangan  masa  jabatan presiden  tiga  periode  serta  penundaan  pemilu  2024  sebanyak  84,3%.  Kemudian  87,9 responden  tidak  menyetujui  apabila  ada  kebijakan  pemerintah  terkait  penundaan  Pemilu
2024, dan 90,7% tidak menyetujui bila Pemerintah menerapkan masa jabatan Presiden hingga tiga  periode.  Bagi  Responden  sebanyak  89,3%  perpanjangan  masa  jabatan  Presiden  dan menunda Pemilu merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi.
Sebanyak  92,4%  responden  membutuhkan  sosok  Presiden  atau  Kepala  Negara  yang baru. Selain itu responden berpendapat, sebanyak 79,9%, dengan masa perpanjangan masa jabatan  Presiden  hingga  tiga  periode  bisa  melahirkan  pemimpin  atau  kepala  negara  yang diktator  karena  ketidakberdayaan  konstitusi  dan  hukum  tata  negara.  Adapun  responden berpendapat,  sebanyak  89,3%,  masa  perpanjangan  jabatan  Presiden  menyebabkan ketidakstabilan politik antara rakyat dan pemerintah.
Penundaan pemilu dapat menimbulkan krisis kepercayaan dari rakyat, hal ini terbukti dari  sebanyak  90%  data  responden  yang  berpendapat  bahwa  responden  telah  mengalami krisis  kepercayaan  terhadap  pemerintah.  Bahkan  isu  penundaan  pemilihan  presiden  atau pemilihan umum berpotensi kembali pada masa orde baru dan hal ini diyakini oleh responden sebanyak 80,6%.
Responden juga berpendapat bahwa ada keterkaitan ketertundaan Pemilu 2024 dengan perpanjangan  masa  jabatan  Presiden  tiga  periode  dengan  pembangunan  Ibukota  Negara (IKN)  yang  baru  di  Kalimantan.  Sebanyak  68,5%  responden  berpendapat  ada  keterkaitan antara perpanjangan masa jabatan presiden dengan pembangunan IKN. Namun masih ada sikap responden yang berpendapat bahwa tidak ada keterkaitan antara perpanjangan masa jabatan Presiden dengan pembangunan IKN sebanyak 31,5%.
Menurut  hasil  analisis  data  tersebut  menunjukkan  bahwa  masyarakat  menginginkan adanya sikap demokratis dari pemerintah untuk tetap konsisten dan menjalankan Konstitusi dan  amanat  Undang-Undang  dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menentukan: “Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun, dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk masa sidang yang sama.”
Dasar amanat Undang-Undang mengenai ketetapan masa jabatan Presiden diharapkan tidak  mengkhianati  pemilih  yang  dimana  semua  pihak  yang  menjadi  tujuan  utama  para kontestan  untuk  mereka  mempengaruhi  dan  meyakinkan  agar  mendukung  dan  kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang tak lain ada presiden terpilih (Bakti, 2017).
Berdasarkan  uji  validitas  konstruk  yang  dianalisa  oleh  peneliti  di  sini,  diperoleh  16 pertanyaan  kuesioner  yang  dinyatakan  valid  melalui  pengujian  korelasi  Pearson  Product Moment. Terdapat 1 instrumen yang dinyatakan tidak valid karena nilai t hitung lebih rendah dibanding t tabel sehingga 1 pernyataan dari  instrumen tersebut tidak digunakan. Adapun pertanyaan kuesioner yang valid ditunjukkan pada Tabel 1.
Selain  pengujian  instrumen  melalui  uji  validitas,  peneliti  juga  melakukan  pengujian reliabilitas instrumen data  dengan  menggunakan  uji  Alpha  Cronbach.  Pengujian  reliabilitas dengan  Alpha  Cronbach  digunakan  untuk  menghitung  reliabilitas  suatu  tes  yang  tidak mempunyai pilihan ’benar’ atau ‘salah’ maupun ‘ya’ atau tidak’, melainkan digunakan untuk menghitung  reliabilitas  suatu  tes  mengukur  sikap  atau  perilaku.  Pengujian  reliabilitas  ini merupakan  koefisien  yang  umum  untuk  mengevaluasi internal  consistency.  Pengujian Reliabilitas disini peneliti menemukan nilai pengujian Alpha Cronbach sebesar 0.729618444,
sedangkan  nilai  Alpha  0,2.  Dengan  kata  lain,  nilai  Cronbach  Alpha  lebih  besar  sehingga instrumen dinyatakan reliabel untuk dilanjutkan pada uji korelasi hingga regresi.

## Tabel 1 Hasil Uji Validitas
Instrumen T table T hitung Status Validitas X1.1 0,138 0.7182509 Valid X1.2 0,138 0.800175718 Valid X1.3 0,138 0.837475878 Valid X1.4 0,138 0.311695791 Valid X1.5 0,138 0.787876372 Valid Y1.1 0,138 0.485237644 Valid Y1.2 0,138 0.525151253 Valid Y1.3 0,138 0.393638862 Valid Y1.4 0,138 0.462308468 Valid Y1.5 0,138 0.587994294 Valid Y1.6 0,138 0.549559638 Valid Y1.7 0,138 0.326742378 Valid Y1.8 0,138 0.522373193 Valid Y1.9 0,138 0.361176146 Valid Y1.10 0,138 0.522373193 Valid Y1.11 0,138 0.361176146 Valid
Sumber: (Hasil Olah Data Peneliti, 2023)
Pengujian normalitas data di atas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro Wilk yang merupakan pengujian sebaran data dan koreksi pada pengujian masing-masing sampel. Berdasarkan  hasil  uji  normalitas  data  ditemukan  nilai  pada  Asymp.Sig.  sebesar  0,000  ada variabel X dan Y. Sehingga pada hipotesis pengujian menjelaskan Jika sig < ɑ (0,05) maka Ho ditolak, H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa populasi nilai variabel X dan Y tidak berdistribusi normal.
Tabel 2 Normalitas Data Tests of Normality Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk Statistic df Sig. Statistic df Sig. TOTALX .158 290 .000 .927 290 .000 TOTALY .153 290 .000 .888 290 .000
a. Lilliefors Significance Correction
Sumber: (Hasil Olah Data Peneliti, 2023)
Adapun pengujian korelasi menggunakan Korelasi Spearman digunakan untuk mencari hubungan  atau  untuk  menguji  signifikansi  hipotesis  asosiatif  jika  data  variable  bebas  dan variabel teriikat tidak berdistribusi normal, tidak memiliki varian yang sama (tidak homogen), menggunakan skala pengukuran berbentuk ordinal. Berikut rumus korelasi rank  Spearman. Mencari nilai Koefisien korelasi Rank Spearman yang menghitung beda ranking antara dua
pengamatan berpasangan, dihitung dari jumlah sampel. Di sini melihat korelasi dari total skor X terhadap Y (Riadi, 2016).
Apabila dua variabel X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai variabel X yang sudah diketahui  dapat  dipergunakan  untuk  memperkirakan/menaksir  Y.  Ramalan  pada  dasarnya merupakan perkiraan/taksiran mengenai terjadinya suatu kejadian (nilai variabel untuk waktu yang  akan  datang)  sehingga  melalui  uji  hubungan  antar  variabel  (korelasi)  memungkinkan bagi peneliti untuk mengetahui sesuatu di luar hasil penyelidikan (Supranto, 2018).
Berdasarkan pada uji korelasi, ditemukan score hubungan total X dengan total Y sebagai berikut:
Tabel 3 Uji Korelasi
Sumber: (Hasil Olah Data Peneliti, 2023)
Bila dilihat dari hasil uji korelasi menyatakan bahwa terdapat hubungan X (isu presiden tiga  periode  di  media)  terhadap  Y  (Sikap  Masyarakat)  namun  tingkat  hubungan  tersebut dinyatakan  cukup,  dengan  nilai  skor  0,563906129.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  isu  terkait presiden  tiga  periode  tersebut  juga  mendapat  tanggapan  dari  publik  terutama  dalam  hal publik memberikan pernyataan dan sikapnya terkait isu yang beredar di tingkat pemerintah hingga masyarakat.
Bila memperhatikan output hasil analisis korelasi di atas diperoleh korelasi X dengan Y sebesar  0,563906129  dengan  nilai  signifikansi  0,000  demikian  juga  sebaliknya.  Sehingga pernyataan pengujian hasil analisis korelasi nilai Sig. lebih besar daripada 0,05, maka H 0 ditolak dan  H 1 diterima.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  korelasi  antara  X  dengan  Y terdapat korelasi Signifikan.
Tabel 4 Uji ANOVA ANOVA Df SS MS F Significance F Regression 1.00 1222.81 1222.81 132.21 0.00 Residual 287.00 2654.42 9.25 Total 288.00 3877.24
Sumber: (Hasil Olah Data Peneliti, 2023)
Selanjutnya, persamaan regresi ini perlu diuji signifikansinya dengan cara melihat nilai F dan nilai Sig. nya berdasarkan output pada tabel ANOVA. Berdasarkan output analisis data ANOVA diperoleh F sebesar 132.21 dengan Sig.0,00. Pada pengujian ANOVA menunjukkan nilai  signifikansi  pada  skor  tabel  menunjukkan  Sig.  0,00  yang  artinya  terdapat  perbedaan signifikan pada hasil pengujian data (Riadi, 2016) yang dapat dilihat dari tabel 4.
Total X Total Skor Y Total X 1 Total Skor Y 0.563906129 1

## Tabel 5 Uji Determinasi
Sumber: (Hasil Olah Data Peneliti, 2023)
Berdasarkan uji determinasi menunjukkan nilai kontribusi sebesar 0,83 atau memiliki skor diatas 0,5 sehingga pada komponen nilai determinasi dinyatakan positif.

## Tabel 6 Nilai Signifikansi Korelasi
Sumber: (Hasil Olah Data Peneliti, 2023)
Bila  memperhatikan  output  analisis  regresi  pada  tabel coefficient  di  atas,  nilai constant/intercept (a) diperoleh 1.004, nilai slope/koefisien regresi ( ɑ 1 ) diperoleh 0,062 dengan nilai sig 0,000. Dengan demikian, persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut:
Ŷ =ao + b o X = 1.004+0,062X .
Jika variabel bebas (X) naik satu satuan, maka variabel terikat (Y) dapat diprediksikan akan meningkat sebesar 0,062 pada konstanta 1.004. Melalui pengujian empat tahap yang dilakukan oleh peneliti pada uji regresi menunjukkan nilai skor secara keseluruhan positif. Sehingga disini pengujian antar dua variabel secara eksplanatif menunjukkan nilai skor yang saling terkait atau berhubungan satu sama lain. Bila dikaji dalam teori inokulasi menunjukkan bahwa pendekatan dalam persuasi yang bertujuan supaya orang-orang resisten terhadap alasan persuasif yang dicoba oleh orang lain. Dalam teori ini menjadi buat melindungi perilaku supaya tidak terjalin pergantian  ataupun  dengan  kata  lain  buat  membagikan  perlawanan  terhadap  pengaruh perilaku,  apakah  pengaruh  tersebut  berbentuk  serbuan  langsung  ataupun  tekanan  yang berkepanjangan.  Bagi  teori  inokulasi, keahlian  buat  menolak  persuasi  yang  ditetapkan  oleh keahlian orang buat membantah alasan yang bertentangan dengan keyakinannya. Keahlian ini diasumsikan  tergantung  pada  2  aspek,  ialah  motivasi  serta  aplikasi.  Sehingga  pesan  media
Coefficients Standard Error t Stat  P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 17.27 1.00  17.24 0.00 15.30 19.24 15.30 19.24 19 0.71 0.06  11.50 0.00 0.59 0.83 0.59 0.83
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Correlations Collinearity Statistics B Std. Error Beta Zero-order  Partial  Part Tolerance VIF 1  (Const ant) 17.184 1.004 17.121  .000 TOTAL X .717 .062 .564 11.588  .000 .564 .564  .564 1.000 1.0 00 a. Dependent Variable: TOTALLY
sangat  berpotensi  untuk  membentuk  sikap  publik  terutama  terkait  dengan  sikap  politik (Littlejohn, Stephen W. & Foss, 2016).
Adapun  motif  dan  aplikasi  dalam  membentuk  sikap  responden  di  sini,  peneliti menggunakan  analisis  faktor  dengan  jenis confirmatory  factor  analysis  untuk  mengetahui faktor-faktor  yang  paling  dominan  mempengaruhi  sikap  publik.  Adapun  dapat  dilihat  dari analisis berikut:
Tabel 7 Tes KMO dan Bartlett KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .893 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3309.392 Df 190 Sig. .000

## Sumber: (Hasil Olah Data Peneliti, 2023)
Pengukuran distribusi data angka KMO and Bartlett's test adalah 0,893 dengan signifikan 0,000; karena angka tersebut sudah di atas 0,5 dan signifikansi jaun dibawah 0,05 (0,000 < 0,05) sehingga angka Sig. < 0,05 maka Ho ditolak, maka variabel dan sampel yang ada sebenarnya sudah  bisa  dianalisis  dengan  analisis  faktor  yang  ditunjukkan  dari  Measure  of  Sampling Adequacy (MSA) berkisar 0 sampai 1 dengan kriteria MSA > 0,05, maka 0,893 > 0,05 variabel tersebut dapat diprediksi dan dianalisis lebih lanjut.
Pada  analisis  faktor  ditunjukkan  terdapat  4  faktor  yang  paling  besar  variabel  X mempengaruhi Variabel Y. Hal ini dapat dilihat dari tabel 8.

## Tabel 8 Hasil analisis faktor Total Variance Explained
Compo nent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 7.317 36.583 36.583  7.317 36.583 36.583  6.774 33.870 33.870 2 2.496 12.478 49.061  2.496 12.478 49.061  2.388 11.938 45.807 3 1.879 9.397 58.458  1.879 9.397 58.458  2.356 11.778 57.586 4 1.332 6.658 65.116  1.332 6.658 65.116  1.506 7.530 65.116

## Extraction Method: Principal Component Analysis.
Sumber: (Hasil Olah Data Peneliti, 2023)
Berdasarkan  dari  keempat  faktor  ini  kemudian  dilihat  pada  nilai  urutan Communalitiesnya. Nilai Komunalitas mengurutkan dari peringkat skor yang tertinggi sampai yang  terendah  kemudian  diamati  pada  perhitungan  4  besar  dari  perhitungan  nilai komunalitasnya.  Peneliti  melakukan  filterisasi  pada component  matrix  pada  variabel  yang memiliki nilai dibawah 0,5 atau 0,5 kebawah sehingga perlu dilakukan pengujian ulang pada
analisis  faktor  untuk  menemukan  nilai-nilai  varians  sebagai  temuan  faktor  pada  pengujian variabel tersebut.
Tabel 9 Nilai Communalities No Faktor Initial Extraction 1 Tidak Percaya Kepada Pemerintah 1.000 0,839 2 Kepentingan IKN 1.000 0,839 3 Peranjangan Masa Jabatan Presiden Sangat Tidak Efektif 1.000 0, 742 4 Pemerintahan Tidak Berjalan dengan baik 1.000 0,728
Sumber: (Hasil Olah Data Peneliti, 2023)
Berdasarkan keempat faktor tersebut, faktor utama yang paling  mempengaruhi sikap dari  publik  ini  adalah  rasa  tidak  percaya  publik  terhadap  pemerintah  terkait  dengan  isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode dan juga penundaan pemilu 2024 yang tidak mendapatkan respon positif dari publik.
Bila dijelaskan dalam teori inokulasi ini menunjukkan ada pengaruh isu yang beredar di media terkait perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode juga membentuk sikap publik terhadap  isu  tersebut.  Adanya  sikap  responden,  berdasarkan  deskripsi  data,  menunjukkan bahwa responden begitu menghendaki adanya demokrasi dalam pemilihan Presiden termasuk dalam  pemilihan  umum.  Menurut  Adiprayitno,  Demokrasi  merupakan  proses  pengambilan keputusan kolektif melalui pemilu yang bebas, jujur, dan adil untuk memilih pemimpin politik. Jabatan  itu,  seperti  halnya  Presiden,  tidak  lain  merupakan  mandat  dari  rakyat  untuk menjalankan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Bakti, 2017).
Responden  juga  tidak  menyetujui  dengan  penundaan  pemilu  2024.  Adapun  waktu penyelenggaraan pemilu diklaim memiliki pengaruh bagi sistem presidensial sehingga tempo penyelenggaraan  pemilu  dalam  desain  pemilu  mesti  di  desain  sedemikian  rupa  agar  bisa memperkuat  sistem  presidensial.  Terkait  dengan  klaim  tersebut,  menjelaskan  keterkaitan antara  desain  pemilu  serentak  dengan  sistem  presidensial  untuk  menganalisis  tentang pengaruh waktu penyelenggaraan pemilu bagi penguatan sistem presidensial di Indonesia.
Shugart menyatakan bahwa bahwa desain institusional pemilihan ( electoral cycle) ikut mempengaruhi pembentukan pemerintahan. Oleh karena itu, desain penyelenggaraan pemilu semestinya  dapat  dirancang  sedemikian  rupa  agar  dapat  menunjang  terselenggaranya pemerintahan presidensial di Indonesia (Hanafi, 2021).

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti dengan menggunakan analisis data  kuantitatif  menggunakan  statistik  disini  ditemukan  bahwa  terdapat  pengaruh  Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Di Media Massa Terhadap Sikap Publik. Hal ini  terlihat  di  awal  seperti  hampir  keseluruhan  responden  mengetahui  tentang  isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan mayoritas mengetahuinya melalui media massa dan media sosial. melalui hasil analisa ini pula responden juga menunjukkan bahwa mayoritas tidak
setuju dengan masa perpanjangan Presiden selama tiga periode dan juga tidak menyetujui bila  pemilu  harus  ditunda.  Hal  ini  beralasan  tidak  sesuai  dengan  konstitusi  atau  ketentuan hukum negara, dan juga faktor utama yang paling berpengaruh dari responden adalah rasa tidak percaya dengan pemerintah, kemudian ada pendapat responden yang menghubungkan kepentingan IKN di balik masa perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, selain itu tanggapan  responden  bahwa  masa  perpanjangan  jabatan  Presiden  menunjukkan pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahri,  S.  &  Zamzam,  F.  (2014). Model  Penelitian  Kuantitatif.  Berbasis  SEM-AMOS  (1st  ed.). Deepublish.
Bakti, A. F. (2017). Literasi Politik dan Kampanye Pemilu (1st ed.). FIKOM UP Press.
BPS. (2022). Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa), 2020- 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/1270/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten- kota-di-provinsi-dki-jakarta-.html
CNN.  (2022). Survei:  45,3  Persen  Ogah  Jokowi  tiga  periode,  Amandemen  Mahal.  CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210605122602-617- 650669/survei-453-persen-ogah-jokowi-3-periode-amendemen-mahal Hanafi, R. I. (2021). Partai Politik & Pemilu Serentak 2019. Kandidasi & Koalisi (1st ed.). Buku Obor.
Liliweri, A. (2011). KOMUNIKASI. Serba Ada, Serba Makna (1st ed.). Kencana Prenada Media. Littlejohn, S. W. & Foss, K. (2009). Teori KOmunikasi (Theories of Human Communication) (R. Oktafiani (ed.); 9th ed.). Salemba Humanika & Cengage Learning.
Littlejohn, S. W. & Foss, K. (2016). Ensiklopedia Teori Komunikasi (1st ed.). Kencana Prenada Media.
Louise A. J. (2021). Strategies of ideological polarisation in the online news media: A social actor  analysis  of  Megawati  Soekarnoputri. Discourse  and  Society,  32(1),  64 – 80. https://doi.org/10.1177/0957926520961634
McQuails,  D.  (2010). Teori  Komunikasi  Massa  McQuail  (McQuail’s  Mass  Communication Theory) (D. Opi (ed.); Edisi 6; B). Salemba Humanika.
Neuman, W. L. (2013). Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (E. T. Sofia (ed.); 7th ed.). Indeks.
Ni’am,  H.  (2023). Pemilihan  Umum  2024  Dan  Wacana  Tiga  Periode:  Perspektif  Komunikasi Politik.  In SPEKTRUM  (Vol.  20,  Issue  1,  p.  1).  Universitas  Wahid  Hasyim  Semarang. https://doi.org/10.31942/spektrum.v20i1.7941
Perloff, R. M. (2007). The Dynamics of Persuasion. Communication and Attitudes in the 21st Century (4th ed.). Routledge.
Pin, P., Siahaan, J. T. H., Nellya, B., & Bangun, M. (2021). Presiden Indonesia Tiga Periode. In Jurnal  Darma  Agung  (Vol.  29,  Issue  2,  p.  267).  Universitas  Darma  Agung. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v29i2.1081
Rakhmat, J. & Ibrahim, I. S. (2017). Metode Penelitian Komunikasi. Simbiosa Rekatama Media. Rauf, M. A. A., & Rado, R. H. (2022). Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden tiga periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum. In Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam (Vol. 7,
Issue 1, pp. 32 – 50). IAIN BONE. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v7i1.2054
Riadi, E. (2016). Statistika Penelitian (Analisis Manual dan IBM SPSS) (A. Prabawati (ed.); 1st ed.).
Penerbit Andi.
Riady, R., & Syugiarto, S. (2022). Isu tiga periode Masa Jabatan Presiden Dalam Sudut Pandang Demokrasi. Jurnal Polinter : Kajian Politik Dan Hubungan Internasional (Vol. 7, Issue 2,
pp. 77 – 83). Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
https://doi.org/10.52447/polinter.v7i2.5433
Santoso, S. (2018). Mahir Statistik Multivariat dengan SPSS (Santoso (ed.); 1st ed.). PT. Elex Media Komputindo.
Saputra,  R.  W.,  &  Claretta,  D.  C.  (2023).  Reception  Analysis  Masyarakat  Surabaya  terhadap Wacana  Presiden  tiga  periode.  In Da’watuna:  Journal  of  Communication  and  Islamic Broadcasting  (Vol.  3,  Issue  2,  pp.  639 – 647).  Institut  Agama  Islam  Nasional  Laa  Roiba Bogor. https://doi.org/10.47467/dawatuna.v3i2.2717
Silalahi, U. (2017). Metode Penelitian Sosial Kuantitatif (1st ed.). Refika Aditama. Siregar,  S.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif.  (Dilengkapi  dengan  perbandingan Perhitungan Manual & SPSS) (Siregar (ed.); 1st ed.). Kencana Prenada Media.
Sukimin,  S.  (2020). Pemilihan  Presiden  Dan  Wakil  Presiden  Berdasarkan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum. https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284
Supranto, J. (2018). Statistik. Teori & Aplikasi (A. Maulana (ed.); 8th ed.). Penerbit Erlangga. Tempo.co. (2022). LSI: Mayoritas Masyarakat Tak Setuju Perpanjangan Masa Jabatan Presiden. Tempo.  https://nasional.tempo.co/read/1566748/lsi-mayoritas-masyarakat-tak-setuju- perpanjangan-masa-jabatan-presiden
Zaman, R. K., & Misnan, M. (2021). Infrastruktur Politik Menuju Pilpres 2024 Dalam Konstruksi Media Sosial.
PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora.
https://doi.org/10.32509/petanda.v4i1.1558