## MENGKRITISI MAKNA HUKUM RIBA BUNGA BANK
Oleh : Agus Sarono Mahasiswa PDIH Undip

## ABSTRACT
Bank  interest  is  considered  usury.  One  is  to  be  scrutinized  if  the  bank  interest  as  usury, because  usury  is  often  mentioned  in  the  texts  is  characterized  oppress  and  torment  the community. As with the conventional bank interest, how many small and medium enterprises which  helped  because  Free  Master  in  conventional  banks.  Problems  found  in  the writing  of this  paper  is;  Why  people  ignore  the  MUI  fatwa  on  usury  interest  as  knife  analysis;  Unger critical  legal  theory,  theory  of  responsiveness  Nonet  Sezlnick,  the  theory  of  legal  culture Lawrence M Friedman progressive Satjipto Rahardjo and Usul Fiqh used to find alternative meanings of texts relating to usury
From search and review of the problems concluded that after the birth of four Imam Muslim schools stuck in the mindset of the four Imams Madzhab and afraid to ijtihad. Therefore, the Muslims thought of usury is not far from what has been inferred by the four Imam mazdhab. Finally Islamic law really can not answer the development of society. Bank interest is equated with  usury  which  both  born  differ  in  the  time  span,  the  different  communities  of  the background, a different effect.
Therefore interest rates clearly differ from usury and should not be equated with riba. That is why  people  ignore  the  MUI  fatwa  in  business  transactions.  Should  the  scholars  'move  from positivistic  Jurisprudence  to  understanding  Sociological  Jurisprudence  positivistic Jurisprudence.Oleh  Hence  the  scholars  can  use  the  legal  pluralisme  approach  in  defining legal meaning.
Keywords: Critical, Riba, Flowers Bank, Haram, Legal Theory. Usul Fiqh.

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan nasional dalam bidang hukum  merupakan  tugas  berat  bangsa Indonesia  yang  menuntut  semua  pihak untuk  mendukungnya.  Hal  ini  disamping konsep-konsep  hukum  kita  masih  banyak diwarisi  oleh  hukum  kolonial,  masyarakat berkembang  terus.  Hal  ini  mengharuskan pengkajian  secara  terus  menerus  apakah hukum  yang  ada  sekarang  ini  masih relevan dengan kondisi zaman dan masyarakat sekarang ini. Hukum berkembang
terus sesuai dengan
perkembangan  masyarakat  dan  berevolusi dalam ekonomi, politik yang berkembang. 1
1 Dragan Milovanivic, A primer in trhe Sociology of Law, Publisher New York.
Hukum  yang  ada  sekarang  ini  tidak  jatuh dari  langit,  melainkan  dibangun  oleh peradaban  sosialnya.  Tiap-tiap  negara memiliki  karakteristik  ideologis  yang berbeda  dan  karakteristik  inilah  yang  akan mewarnai corak hukum yang akan dibangun. 2 Oleh  karena  itu  hukum  tidak dibuat tetapi ditemukan. 3
Itulah  yang  terjadi  pada  hukum  riba bunga bank, pengertian riba  yang turun 15 abad  yang  lalu  disamakan  dengan  bunga bank  di  era  sekarang.  Pada  hal  keduanya
2 Suteki, Pidato Pengukuhan Guru Besar , Semarang, 4 Agustus, 2010. Hlm. 11
3 W Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, Rajawali, Jakarta. 1990.

## HUMANIKA Vol. 21 No. 1 (2015)  ISSN 1412-9418

## Mengkritisi Makna Hukum Riba Bunga Bank
Agus Sarono
berbeda  konteks  yang  melatar  belakangi, kondisi zaman serta efeknya pada masyarakat.  Ketidak  patuhan    masyarakat pada  suatu  hukum  salah  satu  sebabnya adalah  masyaraakat  menganggap  bahwa hukum    yang  berlaku  itu  sudah  tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Fakta di lapangan  masih  banyak  kita  dapatakan umat  Islam  yang  menggunakan  jasa perbankan  konvensional  sebagai  tempat transaksi  bisnis.  Hal  ini  merupakan  suatu yang sangat ironis. Hukum yang seharusnya  dipatuhi  namun  diabaikan begitu  saja  sehingga  antara  hukum  dan masyarakat  terpisah  seakan  tidak  ada hubungan    Oleh  Karena  itu  pengambil keputusan,  hakim  dan  penegak  hukum yang  lain  harus  memperhatikan the  living law agar  hukum  dapat  memenuhi  rasa keadilan. 4 Permasalahan
yang dapat dirumuskan  dalam  tulisan  ini  adalah sebagai  berikut  :  Mengapa  masyarakat tidak  patuh  pada  fatwa  MUI  bahwa  bunga bank adalah riba.

## II. PEMBAHASAN
Untuk membahas permasalahan diatas  perlu  disampaikan  Fatwa  MUI tentang Riba. Bunga adalah tambahan yang dikenakan  dalam  transaksi  pinjaman  uang (al-Qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan  tempo  waktu,  diperhitungkan secara  pasti  di  muka,  dan  pada  umumnya berdasarkan persentase.Riba adalah tambahan  (ziyadah)  tanpa  imbalan  yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang
diperjanjikan sebelumnya.  Dan  inilah  yang  disebut  riba nasi’ah.:  Hukum  Bunga    Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria  riba  yang  terjadi  pada  zaman Rasulullah  Saw,  yakni riba  nasi’ah .
4 Suteki, Integrasi Hukum dan Masyarakat , Pustaka Magister, Semarang, 2007, hlm. 104
Dengan  demikian,  praktek  pembungaan uang  ini  termasuk  salah  satu  bentuk riba , dan riba haram  hukumnya.  Praktek pembungaan  tersebut  hukumnya  adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar  modal,  pegadaian,  koperasi,  dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan  oleh  individu.  Untuk  wilayah yang  sudah  ada  kantor/jaringan  Lembaga Keuangan  Syari’ah  dan  mudah  dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan  kepada  perhitungan  bunga. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari’ah
diperbolehkan melakukan kegiatan  transkasi  di  lembaga  keuangan konvensional berdasarkan
prinsip darurat/hajat . 5
Mengapa  umat  Islam  banyak  yang menganggap bahwa bunga bank konvensional haram. ? Bagaimana menjelaskan  bunga  bank  tidak  selamanya riba ?  Hal  in  disebabkan  didalam    hadist nabi  menyatakan  hendaknya  kita  patuh pada  Alqur’an  dan  Hadist  dan  dijamin tidak  tersesat  selamanya.  Ini  dimaknai dengan  mengikuti  makna  Alqur’an  dan Hadist  secara tekstual .  Para  ulama’  pada umumnya masih berfikir secara positivistik melihat  makna  yang  terlihat  dan  makna harfiyahnya. Hal ini disebabkan rasa patuh yang  berlebihan  pada  Alqur’an  dan Alhadist  sehingga  tidak  berani  memahami dan  menggali  makna  yang  lebih  dalam karena takut keliru dan berdosa. Seharusnya para ulama harus beralih dalam memehami  ayat-ayat  tentang  hukum  dari positivistic  Jurisprudence ke Sociological Jurisprudence .
Jika  yang  terjadi  demikian  maka yang  terjadi  umat  Islam  akan  tersesat. Mengapa  demikian.  Karena  hukum  yang diturunkan  oleh  Allah  dan  Rasulnya merupakan  jawaban  terhadap  situasi    pada
5 MUI, Fatwa Tentang Riba. Web. Internet http://www.koperasisyariah.com/fatwa-mui- tentang-bunga

## Mengkritisi Makna Hukum Riba Bunga Bank
saat itu. Hukum dan masyarakat merupakan satu bingkai yang disebut “ the law-society  frame  work ” 6 demikian  Brian Z  Tamanaha  menyebutnya.  Maksudnya antara hukum dan masyarakat yang melatar belakangi tidak mungkin dipisahkan.
Untuk  melihat  hukum riba maka harus  melihat  masyarakat jahiliyah pada saat  ayat  tersebut  diturunkan.  Untuk diterapkan di Indonesia pastilah memerlukan  kajian  lebih  lanjut  karena Indonesia memiliki ciri karakteristik idiologis  yang  berbeda  dengan  negara- negara  lain  Walaupun  tidak  seratus  persen berbeda,  namun  perbedaan  budaya  hukum pastilah ada.
Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  tentang  bunga  bank  mengingatkan lagi pada perdebatan panjang di antara para ulama  tentang riba dan  bunga  bank  yang sudah  berlangsung  beberapa  puluh  tahun terakhir.Dan  sampai  sekarang  pendapat ulama  masih  terpecah.  Belum  adanya konsensus di antara para ulama seharusnya merupakan  peringatan  bahwa  memutuskan status hukum syariah bunga bank memerlukan  pengkajian  yang  lebih  dalam. Seluruh perdebatan tentang riba dan bunga bank  sebenarnya  terpusat  pada  penafsiran para  ulama  terhadap  dua  ayat  dalam  Al- Quran,  yaitu  surat  2:279  tentang  larangan memungut  tambahan  pembayaran  utang  di atas  jumlah  pokok  pinjaman,  dan  surat 3:130  tentang  larangan  memungut  riba yang berlipat ganda ( adz'afum mudzo'afah ). Penafsiran  dua  ayat ini  telah  memunculkan  dua  paham  yang berbeda. Golongan
konservatif berpendirian bahwa riba , berapapun besarnya, tetap dilarang.Sebaliknya, golongan  modernis  berpendapat  bahwa hanya riba yang  berlipat  ganda  yang dilarang.  Di  antara  dua  golongan  itu  ada golongan  ketiga  yang  mengambil  jalan tengah.  Mereka  ini  cukup  kreatif  dalam mengembangkan  wacana,  dan  berusaha
6 . Tamanaha dalam Suteki,Op. Cit. Hlm. 41
mengakomodasi  penafsiran  tekstual  dan realitas  yang  berkembang  di  masyarakat. Pakar  hukum  Islam  Mesir,  Abdul  Razzaq Sanhuri,  dalam  Masadir  al-Haq  III, misalnya,  menyatakan  bahwa  suku  bunga yang  tidak  berlipat  ganda  adalah  sah menurut  hukum  apabila  terdesak  oleh kebutuhan  (hajat).  Ahli  fikih  Suriah, Doualibi,  memisahkan  antara  pinjaman untuk  keperluan  produktif  dan  pinjaman untuk  keperluan  konsumtif.  Bunga  untuk jenis  pinjaman  yang  pertama  adalah  sah, dan  bunga  untuk  jenis  pinjaman  kedua tidak sah.Ada lagi yang berpendapat bahwa suku  bunga  yang  diterima  individu  dari bank adalah sah, karena individu tidak bisa melakukan  penindasan  terhadap  institusi perbankan.
Persoalan  pokok  dalam  perdebatan ini  sebenarnya  adalah  apakah  bunga  bank seperti  yang  kita  kenal  sekarang  ini  bisa disamakan dengan riba sebagaimana  yang di  maksud  dalam  Al-Quran.  Ayat  yang melarang  pungutan  riba  yang  berlipat ganda  diturunkan  untuk  menghentikan praktek pungutan riba berlipat ganda dalam pembayaran  utang,  yang  waktu  itu  meluas di  kalangan  masyarakat  jahiliyah  di  Arab sebelum  Islam.  Praktek  ini  tidak  lain adalah  praktek  rentenir  dan  lintah  darat yang  hanya  menimbulkan  kesengsaraan dan    penderitaan  yang  luar  biasa  bagi golongan  yang  lemah. Riba dijadikan  alat untuk pemerasan dan penindasan.
Larangan  terhadap riba dikeluarkan dalam  konteks  dan  semangat  untuk mengakhiri penindasan dan untuk membebaskan golongan lemah dari penderitaan lilitan utang. Sedangkan larangan  untuk  memungut  pembayaran utang yang melebihi nilai pokok dikeluarkan dalam konteks pesan moral Al- Quran kepada umat Islam untuk menolong sesamanya.  Dalam  Al-Quran  ditegaskan bahwa seorang muslim dilarang memungut pembayaran utang melebihi nilai pokoknya karena  hal  ini  akan  memberatkan  orang yang ditolongnya. Bahkan seandainya yang punya utang tidak sanggup mengembalikan

## HUMANIKA Vol. 21 No. 1 (2015)  ISSN 1412-9418

## Mengkritisi Makna Hukum Riba Bunga Bank
utang,  Tuhan  menganjurkan  umat  Islam agar  merelakan  piutangnya  tersebut  dan menjadikannya  sadaqah.  "Itu  lebih  baik bagimu, bila kamu mengetahuinya," begitu firman  Allah.  Maka  dari  itu  Law  and morals are related. 7
Bagaimana  dengan  bunga  bank?  Di zaman modern seperti sekarang ini, suku  bunga  bank  merupakan  mekanisme pemberian imbalan dalam pasar uang sehingga  dana  dalam  masyarakat  bisa tersalur  dengan  efisien  ke  sektor-sektor yang  membutuhkannya,  sehingga  roda perekonomian bisa berjalan dengan lancar. Penyaluran  dana  yang  efisien  berarti tersalurnya  dana  ke  sektor-sektor  ekonomi yang  kegiatannya  menyumbangkan  secara optimal bagi pertumbuhan ekonomi.
Kehadiran bunga bank terkait dengan adanya  aliran  dana  yang  efisien  dalam masyarakat.  Tingkat  suku  bunga  bank ditentukan  melalui  mekanisme  pasar  yang mengandung persaingan.Dalam merundingkan tingkat suku bunga, lembaga  keuangan  dan  nasabahnya  berada dalam kedudukan yang sama.Suku bunga  bank  juga  merupakan  salah  satu instrumen  bank  sentral  untuk  menjaga stabilitas makro ekonomi satu negara.Dalam perekonomian modern, stabilitas makro ekonomi harus dijaga agar perekonomian  tidak  mengalami  gejolak. Melalui pengendalian suku bunga inilah,bank sentral mengatasi ancaman  inflasi  atau  resesi.  Bila  inflasi terlalu tinggi, bank sentral akan menaikkan suku  bunga.  Dan  bila  ekonomi  mengalami resesi, bank sentral akan menurunkan suku bunga agar kegiatan   ekonomi bergairah lagi.  Suku  bunga  bank  sentral  yang dikenakan terhadap   bank-bank komersial berfungsi  sebagai  acuan    bagi  bank-bank komersial  dalam  menentukan  suku  bunga terhadap nasabahnya.
7 H.L.A. Hart,The Concept of Law, Oxford University Press, 1972
Peran  suku  bunga  menjadi  lebih penting  lagi  dalam  satu  perekonomian yang terbuka yang sudah terintegrasi dengan perekonomian internasional.  Aliran  modal  yang  bebas bergerak antar-negara terbukti bisa menimbulkan  gejolak  yang  luar  biasa terhadap  kurs  mata  uang  dan  inflasi.Suku bunga  bank  berfungsisebagai  salah  satu instrumen  yang  bisa  meredam  gejolak ini.Begitulah  di  era  modern  ini  betapa pentingnya  suku  bunga  bank  dalam perekonomian suatu negara.
Menyimpulkan  bahwa  suku  bunga bank sama dengan riba adalah menyederhanakan  persoalan  dan  kurang tepat  karena  konteks  lingkungan  dan hakikat  keduanya  sangat  berbeda.  Cara pandang  yang  menyamakan  bunga  bank dengan riba yang  dilakukan  sebagian ulama menunjukkan kurangnya pemahaman  para  ulama  tersebut  tentang sistem  keuangan  dan  moneter.  Itulah sebabnya  penafsiran  ayat  suci  akan  lebih sempurna bila yang menafsirkan melengkapi  diri  dengan  berbagai  ilmu pengetahuan di luar ilmu fiqih . Oleh karena itu  hukum  harus  merespon  kenyataan sosial.  Hukum  tidak  boleh  dipaksa- paksakan.  Karena  hukum  untuk  manusia bukan manusia untuk  hukum 8 . Pelarangan bunga bank yang didasarkan  atas  penafsiran  ayat  Alqur’an yang kurang   sempurna  dan  yang  masih bisa  diperdebatkan  bisa  mengguncang sistem keuangan dan moneter suatu negara. Dan  ini  sangat  berbahaya.  Pertanyaan penting  lain  dalam  perdebatan  ini  adalah apakah bunga bank halal. Untuk menjawabnya, kita perlu tahu apakah yang halal itu.
Yang  halal  adalah  yang  baik  bagi kehidupan  manusia,  begitu  firman  Allah.
8 Satjipto Rahardjo, Manusia dalam Hukum di Indonesia, Jakarta, Kompas  2004 hlm. 34 dalam Yos Johan Utama, Pidato Pengukuhan Guru Besar, 4 Februiri 2010, hlm. 13.

## Mengkritisi Makna Hukum Riba Bunga Bank
Bunga  bank  telah  memungkinkan  pasar uang  dan  otoritas  moneter  melaksanakan fungsinya  dengan  baik  dalam  memajukan perekonomian satu negara. Melalui mekanisme  bunga  bank,  pengusaha  kecil yang  biasanya  selalu  mengalami  kesulitan modal  kerja  telah  mendapat  bantuan  dari lembaga  keuangan  yang  berfungsi  dengan baik melalui mekanisme bunga bank.
Untuk  menjawab  pertanyaan  apakah bunga bank halal harus dengan menanyakan  apakah  sistem  keuangan  dan perbankan yang
ditopang sistem
bunga  bank  seperti  sekarang  ini  telah memberi kemaslahatan kepada kita. Dengan  demikian    maka  pertanyaan  itu sudah terjawab.
Setelah adanya empat madzhab besar yaiti  Hanafi,  Syafii,  Hambali  dan  Maliki yang  terjadi  pada  umat  Islam  hanya mengikuti  pendapat  para  madzab  itu. Pembahasan masalah hukum hanya pembahasan pada pemikiran Imam madzab itu.  Bukan  berfikir  untuk  menemukan hukum  baru.  Inilah  yang  dimaksud  oleh Muh. Daud Ali sebagai masa kelesuan dan taklid. 9 Begitu  juga  pemikiran-pemikiran baru  tentang  riba  hanya  berjalan  ditempat (berhenti)  yang  ada  hanya  memunculkan pemikiran- pemikiran  riba  dari  ulama- ulama’ yang terdahulu. Padahal Situasi dan kondisi  masyarakat  saat  ayat  tentang  riba diturunkan  berbeda  dengan  situasi  dan kondisi  saat  sekarang  ini.  Kalau  dulu  riba dimaksudkan adalah tambahan yang menyengsarakan  peminjam  maka  lain halnya  sekarang  justru  dengan  pinjam  di bank konvensional pengusaha akan semakin kaya  dengan bantuan dana pinjaman  dengan  sistem  suku  bunga.
Apalagi  bank  konvensional  milik pemerintah  didirikan  untuk  kesejahteraan masyarakat. 10
9 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Raja Grafindo Perkasa Jakarta 2000. hlm.194
10 Undang-Undang RI no. 7 tahun 1992. Pasal. 4
Tentu tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa bunga bank konvensional  itu  haram.  Karena  ternyata bank konvensional secara prinsip pendiriannya sesuai dengan prinsi keadilan, kemanfaatan dan kesejahteran seperti yang terdapat  dalam  prinsip-prinsip  hukum Islam 11 .  Itu sebabnya umat islam terjebak  dalam  pemikiran  yang  statis mengikuti pendapat yang sudah ada. Apalagi  didalam  Islam  seorang  murid harus tawadu’ pada guru. Ini  bukanlah nilai  atau  norma  yang  jelek  namun  jika diartikan  tawadu’  pada  guru    berarti  harus mengikuti  pemikiran  gurunya  maka  ini yang menjadi mala petaka.
Pemikiran  anti  barat  masih  juga berada ditengah umat Islam pada umumnya.  Hal  ini  bukan  tidak  beralasaan, karena setelah perang salib selesai, ternyata luka-luka  lama  itu  belum  tuntas  hilang. Sentimen  anti  barat  masih  terjadi  dimana- mana  termasuk  dikalangan  ilmuawan muslim. Konsep-konsep Ilmu yang datangnya  dari  barat  dianggap  haram termasuk  masalah  bunga  bank.  Itu  yang dimaksud  Unger  bahwa,  penegak  hukum tidaklah  netral,  hukum  terkait  dengan politik  sehingga  hukum  tidak  dapat mencapai tujuan substantif, yang ada justru goal displacement dan goal substitution. 12 Padahal dengan kepastian suku bunga yang ditentukan oleh  bank  maka  membuat nasabah  bank  membuat  perhitungan  dan tidak   seenaknya  sendiri  dan  membuat nasabah  akan  bekerja  keras  agar  dapat mengembalikan  dan  bahkan  bagaimana caranya  agar  mendapatkan  laba  dalam bisnisnya.  Namun  disisi  lain  dengan  suku bunga  belum  ditentukan,  rugi  dan  laba ditanggung bersama akan membuat nasabah kurang semangat dalam berusaha
11 Muhammad Daud Ali.  Op. cit. Hlm. 133
12 William J. Chambliss dan Robert B.  Seidman,
Law, Order and Power, 1971, hlm 266-268.

## HUMANIKA Vol. 21 No. 1 (2015)  ISSN 1412-9418

## Mengkritisi Makna Hukum Riba Bunga Bank Agus Sarono
Seharusnya  umat  Islam  harus  fair, berfikir  rasional  sehingga  kalau  memang baik  sekalipun  konsep  Barat  seharusnya diambil kemudian kelemahannya  dicari jalan  keluar.  Seperti  untuk  membantu nasabah yang terpuruk, maka sebagian laba perbankan  digunakan  untuk  mensubsidi nasabah yang  memang  betul-betul  jatuh.. Ini  yang  dimaksud  dengan  jangan  sampai ada  tudingan  bahwa  bunga  bank  itu mencekik  manusia.  Kalau  hukum  tidak diterapkan  dengan  melihat  kondisi  dan keadaan masyarakat maka hukum akan diabaikan  umat  manusia.  Seperti  contah;
sekalipin ulama’ kyai dan MUI menfatwakan  bahwa  bunga  bank  riba  dan haram tetap juga umat  Islam  masih menggunakan jasa perbankan konvensional.
Natural  law  yang  lekat  dengan pertimbangan etis, moral dan  agama dan pada  derajat  tertentu  seorang  akan  sampai pada  kesadaran  yang  tinggi  yang  disebut intuisi.  Penegak  hukum  harus  memiliki intuisi  karena intuisi tidak mempertimbangkan  profit  oriented,  like and  dislike  serta  vested  interest. 13 Dengan mendengarkan  suara  hati  yang  paling dalam, apakah bunga bank itu haram,tentunya  dengan  melihat  faedah, peran,  serta  fungsi  bunga  bank  di  era sekarang.Pendekatan ini juga masih relevan  digunakan  dalam  menilai  bunga bank riba atau bukan.
Hukum  berkembang  dinamis  sejalan dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu dicari makna-makna alternatif dari riba bunga bank berdasarkan ushul fiqih .
Berangkat dari teori hukum responsif Philippe Nonet dan Philippe Selznick yang menyatakan  bahwa  hukum  yang    baik adalah hukum yang   responsif terhadap
kebutuan sosial dan cerdas mempertimbangkan fakta-fakta sosial dimana hukum itu berproses dan
13 Suteki Op. Cit. Hlm. 20.
diapliksikan 14 Oleh  karena  itu  tidak  ada kata  berhenti  dalam  mencari  kebenaran hukum,  hukum  selalu  berproses  mencari kebenaran ( searching for the truth ), hukum selalu   berproses,  itulah  yang  disebut dengan  hukum progresive 15 .Itulah  yang dimaksud  hukum  tidak  dapat  dilepaskan dari  masyarakat  yang  melatar  belakangi hukum  tersebut.Oleh  karena  itu  pastilah hukum  yang  melarang  riba  tidak  dapat dipisahkan dengan kondisi sosial masyarakat  pada  saat  ayat  tentang  riba diturunkan.Artinya  wahyu  Allah  pasti merespon adat kebiasaan yang ada pada saat itu.
Seperti  yang  telah  disampaikan dimuka bahwa menurut pendapat ahli tafsir dan  riwayat-riwayat  tentang  sebab-sebab turunnya ayat-ayat ini maka   mayoritas ahli  tafsir  menyatkan  bahwa  bangsa  Arab Jahiliyah biasa melakukan transaksi iba , khususnya  kalangan  kaya.    namun  secara individual seperti yang  terjadi  pada bani  Tsaqif.Merupakan  hal  yang  tidak terpuji kalau orang kaaya memanfaatkan kesempitan orang miskin  untuk  memungut Riba .Dengan   demikian yang menjadi Illat Hukum  dari  kharamnya riba adalah karena penindasan .
Banyak  bukti  bahwa  Allah  membuat suatu  hukum tidak  terlepas  dengan masyarakat yang melatar belakangi. Begitu juga ayat tentang hukum keharaman riba.  Riba dilarang  oleh  Allah  karena kebiasaan  kelompok  kaya  arab Jahiliyah yang  biasa  meminjamkan  uang  kepada  si miskin dengan menambah bunga jika  tidak  dapat  mengembalikan  pada  saat yang telah ditentukan.
Akhirnya
menjadi  berlipat  ganda  hutang  si  miskin pada si kaya   karena bunga tersebut sehingga  si  miskin  semakin  menjadi sengsara  akibat  hutang  yang  bertumpuk-
14 Rafael Edi Boscue, Loc.cit
15 . Satjpito Rahardjo, Membedah Hukum Progresef , Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 4

## Mengkritisi Makna Hukum Riba Bunga Bank
Agus Sarono
tumpuk,  disinilah  terjadi  penindasan. Penindasan inilah  yang  sangat  dilarang oleh Islam. Sehingga riba diharamkan oleh Allah   dengan  turunnya  ayat-ayat  tentang riba. Itulah  kondisi  masyarakat  jahiliyah yang melatar   belakangi  haramnya  hukum riba .Sekali  lagi  dengan  berpijak  pada hukum  responsifnya  Nonet  dan  Selznick yang  kemudian  dikuatkan  dengan  hukum progressif-nya Satjipto Rahardjo,maka dapat  dijelaskan bahwa  bank konvensional adalah  lembaga  keuangan  yang  eksist  di masa  modern.Dengan  bank  konvensional banyak orang yang terbantu dalam hidupnya.Seperti  para  manula  yang  sudah tidak  mampu  bekerja  secara  fisik  maka mereka  dapat  menyimpan  tabungannya  di bank konvensional dengan menirima bunganya  tanpa  harus  bersusah  payah karena  sudah  tidak  mampu  lagi  berusaha karena  fisiknya yang sudah tidak menunjang.  Para  pengusaha  baik  kecil, menengah  atau  besar  yang  dapat  meraih sukses  dan  mereka  lebih  sejahtera  setelah mereka    mendapat  pinjaman  modal  dari bank  konvensional.Artinya  walaupun  bank konvensional  mengenakan  bunga  bagi yang  pinjam  uang  namun  banyak  dari mereka  yang  meraih  sukses  dan  lebih sejahtera.Artinya  bunga  bank  yang  ada pada bank konvensional tidak mengakibatkan penindasan dan kesengsaraan pada masyarakat justru untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan  didirikannya  bank  konvensional. Jika dicermati lebih lanjut maka pengenaan bunga kepada nasabah oleh   bank konvensional  dilakukan  secara  terbuka dengan mengumumkan suku  bunga itu kepada  masyarakat,artinya  bagi  nasabah yang  telah  mengetahui  suku  bunga  yang telah  ditentukan  oleh  bank  konvensional kemudian  meminjam  uang  dari  bank konvensional tersebut artinya mereka telah setuju  dan  dari  pihak  bank  konvensional tidak memaksa apalagi menindas,
artinya peminjaman uang dilakukan
dengan dasar atas suka sama suka dan rela dengan suku bunga yang telah
ditentukan.Ini artinya  bunga bank konvensional  sangat  berbeda  apa  yang dikenal  dengan riba dijaman Jahiliyah sehingga  sangat  tidak  masuk  akal  jika bunga bank konvensional disamakan dengan riba di  zaman  Arab Jahiliyah .
Bukankah Allah memberikan kepada manusia dengn berfikir secara logis, Allah sering mengingatkan manusia untuk selalu menggunakan  akal  fikirannya,  seperti apakah anda tidak berfikir ( Afalaa tatafakkarun) . Itulah   yang  dimaksud  oleh “progessive  law  theory ”  bahwa  hukum tidak pernah   berhenti dalam mencari kebenran  ( searching  for  the  truth ),  dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  hukum bukan  institusi  mutlak  dan  final,  karena hukum  selalu  berada  dalam  proses  untuk selalu  menjadi.  ( Law  as  a  process,  law  in the  making ) 16 .  Oleh  karena  itu  dalam perspektif  teori  hukum  progresif  hukum riba yang  banyak  disebut  oleh nash bukanlah  hukum  mutlak  dan  final  tetapi dalam  proses  menjadi  untuk  mencari kebenaran.
Pandangan  teori  progresif  itupun tidak  bertentangan  dengan  prinsip hukum Islam yakni terus menerus berijtihad untuk  mencari  kebenaran. Masih  dari  pendapatnya  Nonet  dan Selznick bahwa hukum harus kompeten  dan  juga  adil;  ia  seharusnya mampu  mengenali  keinginan  publik  dan punya  komitment  terhadap  tercapainya keadilan
substantif . 17
Pengabaian  umat  Islam  Indonesia atas bunga bank itu haram dengan   tetap menjadikan  bank  konvensional  sebagi tempat transaksi mereka, ini   berarti  fatwa yang  dikeluarkan  MUI  dan  lembaga- lembaga  Islam  yang  lain  tidak  responsif dan  memiliki  tendensi  lain.  Hukum  tidak berfungsi  dengan  baik.  Fungsi  hukum
16 Satjipto Rahardjo, Ibid.  hlm. 6
17 . Suteki,Op. cit ,  hlm. 14

## HUMANIKA Vol. 21 No. 1 (2015)  ISSN 1412-9418
Mengkritisi Makna Hukum Riba Bunga Bank Agus Sarono
sebagai social   engineering tidak
berjalan. Mengapa terjadi demikian.
Karena bunga bank konvensional disamakan dengan riba
yang  terjadi pada  1400  tahun  yang  lalu  yang  memiliki kondisi sosial  masyarakat yang sangat berbeda  dengan  kondisi  sosial  masyarakat saat ini. Itulah yang dimaksud
dengan law as a tool of  Social control dan
law as a tool  of  Social  Engineering . Jika  melihat  cara  pandang Critical  Legal
Studies maka “ Law is as negotiable, subjective and policy- dependent as politics ” 18
Masih menurut pandangan CriticalLegalStudies yaitu  tidak  mungkin memisahkan antara masalah hukum dengan masalah-masalah politik.Oleh karena itu di dalam  menganalisis masalah hokum  tidak cukup dengan  menganalisis  hukum  yang tertulis  atau  doktrin  hukum  semata  tetapi harus  mempertimbangkan  faktor-faktor sosial  politik,  ekonomi  yang  melatar belakangi lahirnya suatu hukum.
Di  Era  globalisasi,  hukum  harus mengakomodasi isu-isu global seperti; Hak Asasi  Manusia,  Demokrasi,  kesetaraan gender dan lain sebagainya. Jika tidak, hukum itu tidak laku dipasaran internasional apalagi isu-isu itu di munculkan  oleh  negara-negara  maju  yang memiliki kekuatan untuk menekan.   Ini antara  lain  contoh  apabila  menganalisis hukum tidak cukup dengan melihat doktrin hukum saja tapi harus juga melihat kondisi sosial, politik dan ekonomi   yang  melatar belakangi  hukum tersebut. 19
Bukti-bukti  lain  sebagai  jawaban bahwa hukum tidak boleh dianalisis   hanya dengan melihat doktrin hukum saja, seperti kasus hukum yang menimpa  Cholil dan Suyanto  pencuri  semangka  dikediri  yang dipidana 15 hari, dan  keluarga manisih
18 Ibid. hlm. 13.
19 Arief Hidayat, Pidato Pengukuhan Guru Besar , 4 Februari 2010. Hlm. 8
pencuri  kapuk  randu  seharga  Rp.  12000,- di tahan selama 24 hari.
Dengan dinamika  masyarakat  yang  sangat  cepat maka hukumpun harus merespon secara  cepat  pula,  sehingga  pendekatan terhadappun hukumpun harus  secara variatif  juga.  Oleh  karena  itu  pendekatan Legal Pluralism
merupakan pendekatan  hukum  yang  kaya  akan pemaknaan. 20 Kemudian untuk menjawab permasalahan  yang  terkait  dengan  metode pemaknaan  alternatif  dari  riba  bunga  bank dapat digunakan metode ilmu ushul   fiqih. Dengan  menerapkan  kaidah-kaidah  pada dalil-dalil Syara’ maka dapat  diketahui kandungan  hukumnya  yang  dikehendaki oleh  nash.  Sehingga  dengan  demikian dapat diperoleh hukum perbuatan dari nash tersebut.  Dan dengan  menerapkan  kaidah- kaidah tersebut dapat juga ditentukan jalan keluar (sikap) yang diambil dikala menghadapi  nash-nash  yang  bertentangan.
Demikian  juga  dengan  memahami ushul fiqih dapat diketahui   sebab-  sebab terjadinya  perbedaan  pendapat  dikalangan ulama’ perihal hukum
far’i.Sebab perbedaan  pendapat  para  ulama’  dalam hukum far’iyyah disebabkan karena adanya  perbedaan  pendekatan  dan  cara yang ditempuh oleh para ulama ulama’  tersebut.  Dan  bahkan  dapat  juga menyeleksi perbedaan  pendapat  yang ada  dengan  jalan  memilih  kaidah  yang paling tepat dan yang seharusnya diterapkan.21 Seperti Kaidah yang berbunyi : “Al-amru bimaqaasidiha”,  yang artinya bahwa hukum itu diterapkan karena ada  maksudnya.  Artinya  Hukum  itu  tidak bisa  dilepaskan  mengapa  hukum  itu diterapkan. Kaidah ini sangat  tepat untuk diterapkan  pada  persoalan  riba.  Mengapa riba  itu  hukumnya  dilarang  ?  Karena  riba
20 Suteki, Op. Cit.hlm. 43
21 Kamal Muchtar dkk, Ushul Fiqih , PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta. 1995. hlm. 6-7
pada  waktu  itu  digunakan  untuk  memeras serta juga menindas si miskin. Bunga bank konvensional justru sebaliknya  yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu bunga  bank  memiliki  sifat  yang  berlainan dengan  riba  meskipun  ada  kesamaan  sifat yang lain yaitu penambahan tanpa akad riil.
Selain  pendekatan  kaidah  ushul fiqih, juga dapat dilakukan dengan pendekatan  kebahasaan  (lughah).  Ayat yang  melarang  riba  dengan  bahasa  jangan engkau makan riba  dengan  berlipat ganda.(adz’afan  mudlo’afan)  yang  artinya berlipat  ganda.  Artinya  arti  tersiratnya adalah  memakan  riba  yang  tidak  berlipat ganda  dan  tidak  menimbulkan  pemerasan dan penindasan hukumnya boleh.
Nash  tentang  riba  juga  dapat didekati  dengan  hukum  taklifi.  Hukum ta’lifi  berarti  tuntutan  hukum  kepada mukallaf  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan suatu hukum. Yang diperintahkan  untuk  meninggalkan  riba adalah  orang  yang  melakukan  pemerasan dan  penindasan  kepada  oarang  miskin  di zaman  jahiliyah.  Sedangkan  lembaga perbankan  belum  ada  pada  saat  itu sehingga lembaga perbankan tidak termasuk  yang  terkena  hukum  tersebut. Artinya  dilihat  dari  hukum  ta’lifi  lembaga perbankan  bukan  yang  dimaksud  oleh nash..  Disini  ulama’  dapat  menerapkan Judge  made  law  seperti  yang  terjadi  pada tradisi common law system.22.

## III. KESIMPULAN
Umat Islam cenderung tidak mengikuti  pendapat  para  ulama  yang tertuang  dalam  fatwa  MUI  karena  fatwa tersebut tidak sesuai dengan perkembangan zaman.Hal  ini  disebabkan  para  ulama’ cenderung  mengikuti  pada  pendapat- pendapat  ulama’  yang  terdahulu.  Para ulama’  memiliki  pemahaman  hukum  yang positivistic
Jurisprudence
bukan
22 Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum dan
Masyarakat , Bayu Media Publishing, 2008, hlm. 41
Sociological Jurisprudence. Sehingga fatwa  MUI  belum  menjawaab  dinamika masyarakat.Para ulama juga tidak melakukan  pendekatan  legal  Pluralistic terhadap hukum.
Pendakatan ushul fiqih dapat memberikan  makna  yang  variatif    dalam memahami  nash  tentang  riba.  Dengan pendekatan  pendekatan  kaidah  ushul  fiqih ditemukan    makna  bahwa  riba  yang diharamkan  nash  disebabkan  karena  riba memiliki  sifat  pemerasan  dan  penindasan sedang  bunga  bank  tidak  demikian. Dengan pendekatan bahasa (lughah) didapatkan  makna  bahwa  riba  yang diharamkan  adalah  riba  yang  berlipat-lipat (adz’afan  mudlo’afan)  jadi  yang  tidk berlipat  ganda  tidak  termasuk  yang diharamkan.  Dengan  pendekatan  hukum taklifi,  bank  konvensional  tidak  termasuk yang  terkena  beban  hukum.  Sebab  pada saat  nash  tentang  riba  turun,  belum  ada lembaga perbankan. Jadi dengan pendekatan  ushul  fiqih  pemaknaan  ayat riba  lebih  bervariatif  dan  menjadikan hukum Islam lebih progresif.

## HUMANIKA Vol. 21 No. 1 (2015)  ISSN 1412-9418
Mengkritisi Makna Hukum Riba Bunga Bank Agus Sarono

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Sura’i,    Abdul  Hadi,  1993, Bunga Bank  dalam  Islam, Al  Ikhlas
Surabaya Indonesi.
Ali,  Mohammad  Daud,  2000,  Hukum Islam,Raja Grafindo Perkasa
Jakarta .
Antonio,  Muhammad  Syafi’i,  2001,  Bank Syari’ah  dari  Teori  ke  Praktek,
Gema Insani.
-----------,1999,  Bank  Syariah,  Wacana Ulama’ dan Cendikia.
Al-Qardhawi,  Yusuf.2001,    Bunga  Bank Haram,Media Eka Sarana.
Arifin,  Miftahul,  dkk,  1997,  Ushul  Fiqih,
Citra Media,  Surabaya.
Ash Shiddieqy, Hasbi,  dalam Nazar Bakri,
1986,  Ushul  Fiqih,  PT.  Raja Grafindo Persada.
Biek, Syekh. Muh. Khudhori, 1982,  Ushul Fiqih, Raja Murah Pekalongan.
Boscu, Rafael Edy (penerjemah),1978,Law
&  Society  in  Tradition:  Toward Responsive   Law,Philippe  Nonet
&  Philip  Selznick,Perkumpulan Untuk Pembaharuan  Hukum Berbasis  Masyarakat  dan Ekologis.
Eugene,  Bardach,  Can  Network  Theory
Illuminate Interagency Collaboration. 1994. Friedman,Lawrence  M.,,2009,  The  Legal System: A Social Science Perspective, Terj. M Khozim”Sistem
Hukum:Perspectif  Ilmu  Sosial”
Bandung: Nusa Media.
Friedmann,W,    Teori  dan  Filsafat  Hukum, Rajawali, Jakarta. 1990.
Hart, H.L.A. The Concept  of Law, Oxford University Press, 1972.
Hasbullah,  Jousairi,  2006,  Social  Capital
(Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia), Penerbit.  MR-United  Press Jakarta. Ifdhal,  Kasim,  1999,  Gerakan  Studi Hukum Kritis (Roberto Mangabaira   Unger,Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Jakarta. Kamal,  Muchtar  dkk,1995,    Ushul  Fiqih, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
Milovanivic,Dragan,  A  primer  in  trhe Sociology of  Law, Publisher New York
Rahardjo,Satjipto,    Membedah  Hukum Progresef, Penerbit Buku Kompas, Jakarta..
Rasyidi,  Lili,  Hukum  Sebagai  Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
Salim,  Agus,  2001,  Teori  daan  Paradigma Penelitian  Sosial  (dari  ,Guba  dan Penerapannya),Tiara
Wacana. Soemitro,  Ronny  Hanityo,  Study  Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung.
Suteki,  2007,  Integrasi  Hukum  dan Masyarakat,  Pustaka  Magister, Semarang
----------,  Hukum  dan  Kebijakan  Publik, Pustaka Magister, Semarang, 2007.
----------, Kedudukan Sociological Jurisprudence DALAM Ilmu Hukum, Media Hukum, Semarang, 2009. Tamanaha, Brian Z., A general Jurisprudence of Law and Society,
Oxford University Press, New York, 2006. Umam, Chairul ,dkk. 1998,  Ushul Fiqih 1, Pustaka Setia, Bandung. Wahhab  Khallaf,  Abdul,  1972,  Ushul Fiqih,  Dina Utama , Semarang. Wignyosoebroto, Soetandyo,Hukum
dalam  Masyarakat,    Bayu  Media Publishing, 2008.
--------,  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika Masalahnya,  Eslam  dan  Hurna
Jakarta, .2002.
William  J.  Chambliss  dan  Robert  B. Seidman,  Law, Order and Power, 1971.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KITAB SUCI.
Undang-Undang RI no. 7 tahun 1992
Depag.1995. Alqur’an dan Terjemahnya,

## MAKALAH :
Arief, Nawawi Barda, Makalah Seminar, FH UNDIP. 2009
Hidayat, Arief, Pidato Pengukuhan, 4 Februari 2010.
Suteki, Pidato Pengukuhan,  4 Agustus 2010.
Utama, Yos Johan, Pidato Pengukuhan, 4 Agustus 2010.

## INTERNET.
MUI,http/www . fatwa-mui -tentang-bunga.
Penelitian di Sumatra Barat, http//www.bi.go.id
Info Nasabah,http//www.infobanknews.com.