Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1121 – 1132

## Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bitung
Implementation Of The Population Control Program In The Population Control And Family Planning Office Of Bitung City
Stefny Naungmapia (1)(*) , Novie R. Pioh (2) , Very Y. Londa (2)
1) Staf dan Peneliti pada Dinas Perhubungan Kota Bitung/ASN
2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Prodi Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan Program Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado *Penulis untuk korespondensi: stefnynaungmapia@gmail.com
Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id
: Jumat, 19 Mei 2023
Disetujui diterbitkan
: Senin, 29 Mei 2023

## ABSTRACT
This  research  aims  to  explain  and  analyze  the  implementation  of  the  family  planning  program  at  the Population  Control  and  Family  Planning  Office  of  Bitung  City  based  on  the  scientific  research  process  on  the science  of  development  resource  management.  The  research  was  conducted  from  March  to  April  2023.  This research took place at the Population Control and Family Planning Office of Bitung City. The results showed that the human resources of  program implementers were divided into three groups of  work units, namely employees at the  Bitung  City  Population  Control  and  Family  Planning  Office,  employees  at  the  District  UPTD.  Cadres  and PPKBD  at  the  kelurahan  level.  Employees  at  the  Population  Control  and  Family  Planning  Office  of  Bitung  City have responsibilities in implementing the program in accordance with their main tasks and functions in the field of population control, counseling and mobilization. Employees at the sub-district UPTD in implementing the program conduct counseling, family planning services and family data collection. Cadres and PPKBD at the village level in implementing  the  program  function  to  increase  family  planning  participation,  reduce  alocon  dropout,  reduce stunting rates, help facilitate family planning services, counseling and family assistance and report regularly every month.
Keywords : family planning; resources; development; program implementers

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  dan  menganalisis  pelaksanaan  program  keluarga  berencana  di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung yang didasarkan pada proses penelitian ilmiah pada keilmuan pengelolaan sumber daya pembangunan. Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai April 2023. Penelitian  ini  bertempat  di  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kota  Bitung.  Hasil  penelitian menunjukkan  sumberdaya  manusia  pelaksana  program  terbagi  dalam  tiga  kelompok  unit  kerja  yaitu  pegawai  di Dinas  pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kota  Bitung,  pegawai  di  UPTD  Kecamatan.  Kader  dan PPKBD  di  tingkat  kelurahan.  Pegawai  di  Dinas  pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kota  Bitung memiliki  tangung  jawab  dalam  pelaksanaan  program  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  pada  bidang pengendalian  penduduk,  penyuluhan  dan  penggerakan.  Pegawai  di  UPTD  kecamatan  dalam  pelaksanaan  program melakukan  penyuluhan,  pelayanan  KB  dan  pendataan  keluarga.  Kader  dan  PPKBD  di  tingkat  kelurahan  dalam pelaksanaan  program  berfungsi  meningkatkan  kesertaan  KB,  menurunkan  putus  pakai  alokon,  menurunkan  angka stunting,  membantu  memfasilitasi  pelayanan  KB,  penyuluhan  dan  pendampingan  keluarga  serta  melaporan  rutin setiap bulan.
Kata kunci : keluarga berencana; sumber daya; pengembangan; pelaksana program
Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk……….…….………………………….......(Stefny Naungmapia, Novie Pioh, Very Londa)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara yang  ada  di  dunai  yang  masih  diperhadapkan dengan  masalah  kependudukan.  Permasalahan kependudukan  yang  paling  utama  dihadapi  yaitu pertumbuhan  penduduk.  Tingkat  pertumbuhan penduduk yang cepat dan tinggi sangat menggangu pemerataan pembangunan dan peningkaatan kesejahteraan masyarakat. pertumbuhan  pendudukan  yang  tinggi  dan  tidak terkendali  dapat  menjadi  ancaman  bagi  negara, sebab  negara  memiliki  tangungjawab  untuk melayani  masyarakat  serta  berupaya  untuk menyelenggarakan  pemerintahannya  sehingga rakyat dapat sejahtera. Ketika hal ini tidak terjadi atau  terdapat  ketimpangan  dalam  pelaksanaan program pemerintah maka mudah terjadi gangguan  keamanan  dan  ketertiban  dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Oleh  karena  itu,  pemerintah  menggunakan program  kependudukan  dan  keluarga  berencana untuk  menekan  pertumbuhan  penduduk.  Program yang  terkait  dengan  kependudukan  dan  keluarga berencana  secara  nasional  mengusung  paradigma baru yaitu “Keluarga  Berkualitas  2025”. Menjadikan  keluarga  yang  berkualitas  dapat terwujud  melalui  keluarga  sehat,  sejahtra, mandiri, dan jumlah anak ideal yang berwawasan ke depan, rukun, bertanggung jawab dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Trianziani, 2018).
Percepatan  pertumbuhan  penduduk  yang dihadapi  oleh  Indonesia  juga  diikuti  oleh permasalahan  penyebaran  penduduk  yang  tidak merata,  kualitas  penduduk  dan  (BKKBN,  2013). Data  penduduk  Indonesia  tahun  2010  sebanyak 237,6  juta  jiwa  dengan  laju  pertumbuhan penduduk  1.49  persen  per  tahun  (Trianziani, 2018).  Tahun  2020  menjadi  271.349.889  jiwa penduduk Indonesia. Adapun rata-rata pertumbuhan penduduk selang tahun 2010 sampai dengan  tahun  2020  terjadi  yaitu  3,26  juta  setiap tahun.  Sehingga  rata-rata  laju  pertumbuhan penduduk  negara  kita  Indonesia  yaitu  1.25% setiap tahun (Andhika, 2022).
Pengaturan  dan  pemantauan  perkembangan kependudukan  dan  keluarga,  maka  disusun Undang-undang  No.52  tahun  2009.  Aturan  ini mengacu  pada  keluarga  berencana  dalam  upaya mengatur kelahiran, jarak kelahiran ideal dan usia
anak, mempromosikan, melindungi dan membantu  pengaturan  tersebut  mewujudkan keluarga  berkualitas  yang  memenuhi  hak-hak reproduksi.  Pada  tataran  implementasi,  di  tingkat daerah, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana  merupakan  isu  nasional  yang  wajib, sebagaimana  tertuang  dalam  UU  No.  23  tahun 2014 demikian juga dengan Peraturan Pemerintah No.87 tahun 2014 yang mensyaratkan implementasinya. KB melalui mekanisme berfungsinya pelayanan dasar dalam pengendalian penduduk dan program KB.
Ketiga  kebijakan  di  atas  mewajibkan pemerintah,  termasuk  pemerintah  daerah,  untuk mengembangkan  kependudukan  dan  keluarga berencana  sebagai  program  sosial  yang  mendasar dan sangat strategis dalam mengelola pertumbuhan  penduduk  dan  juga  meningkatkan kualitas  penduduk.  Pengendalian  yang  baik  dan tepat atas pertumbuhan penduduk dan peningkatan  kualitas  penduduk  juga  membantu dalam kesejahtraan sosial dan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara.
Pemerintah Kota Bitung yang adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan Negara Republik Indonesia memiliki tangungjawab untuk mematuhi  dan  taat  pada  aturan  untuk  turut  serta mengatur,  mengendalikan  kependudukan  dan melaksanakan  pembangunan  keluarga.  UU  No.52 tahun 2009,  UU  No.23  tahun 2014  dan  Peraturan Pemerintah  No.87  tahun  2014  menjadi  pijakan bagi  Pemerintah  Kota  Bitung  membentuk  Dinas pengendalian  Penduduk dan  Keluarga  Berencana. Pembentukan  Dinas  pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana  termaksud  dalam  Peraturan Walikota Bitung No.41 tahun 2012.
Data  penduduk  Kota  Bitung  berdasarkan publikasi  dari  Badan  Pusat  Statistik  sampai dengan tahun 2022 berjumlah 229.795 jiwa.
Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Bitung No Tahun Jumlah 1 2017 202.409 2 2018 215.711 3 2019 209.004 4 2020 225.134 5 2021 227.177 6 2022 229.795
Sumber: Kota Bitung dalam Angka 2023
Data  Tabel  1  menjelaskan  bahwa  jumlah penduduk  Kota  Bitung  khususnya  di  tiga  tahun terakhir mengalami peningkatan atau kenaikan.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1121 – 1132
Peningkatan atau kenaikan jumlah penduduk  ini  dipandang  tidak  selaras  dengan upaya  pengendalian  penduduk  sebagaimana program pemerintah. Perbandingan data penduduk tahunan terlihat bahwa jika dibandingkan  antara  data  penduduk  Kota  Bitung tahun  2022  dengan  data  tahun  2021  terdapat penambahan penduduk 2.618 jiwa. Demikian pula halnya  untuk penduduk  tahun 2021  dengan  tahun 2020  juga  mengalami  penambahan  2.043  jiwa. Data  penduduk  tahun  2020  dibandingkan  dengan data  tahun  2019  mengalami  peningkatan  yang sangat  tinggi  yaitu  16.130  jiwa.  Data  penduduk tahun  2019  dibandingkan  dengan  tahun  2018 mengalami penurunan 6.707 jiwa. Data penduduk tahun  2018  dibandingkan  dengan  data  penduduk tahun  2017  mengalami  peningkatan  13.302  jiwa. Semengtara  itu  jika  dilakukan  perbandingan jumlah penduduk Kota Bitung dengan menggunakan data pada Tabel 1 untuk lima tahun (perbandingan data tahun 2017 dengan data tahun 2022)  terjadi  penambahan  atau  peningkatan jumlah penduduk sebanyak 27.386 jiwa.
Terjadinya  penambahan  atau  peningkatan jumlah  penduduk  sebanyak  27.386  jiwa  selama lima tahun untuk daerah Kota Bitung memberikan gambaran  bahwa  upaya  pengendalian  penduduk belum berjalan atau belum dilakukan dengan baik dan  tepat.  Program  pengendalian  penduduk dilakukan agar dapat dilakukan penataan pertumbuhan penduduk dan tidak terjadi lonjakan pertumbuhan, sebab dampak yang dapat ditimbulkan  dari  adanya  lonjakan  pertumbuhan penduduk  yaitu  penggunaan  lahan  yang  terkait dengan  kepadatan  penduduk,  lapangan  kerja, kemiskinan  serta  berkaitan  juga  dengan  upaya pemenuhan  layanan  pendudukan  dan  kesehatan masyarakat.
Terkait dengan permasalahan kependudukan  sebagaimana  yang  dihadapi  oleh negara  Indonesia,  maka  dapat  juga  dikemukakan bahwa  Kota  Bitung  juga  sampai  dengan  saat  ini merupakan  bagian  dari  penyumbang  masalah percepatan  pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi. Berbagai  upaya  dalam  pelaksanaan  program keluarga  berencana  oleh  Pemerintah  Kota  Bitung antara  lain  melalui  penyediaan  anggaran  setiap tahun  sebesar  3,5  milyar  yang  digunakan  untuk membiayai  pegawai  pada  tingkat  Kota  dan Penyuluh  lapangan  KB  yang  tersebar  di  8 kecamatan  dan  69  kelurahan  dengan  dilengkapi
dengan  34  tempat  fasilitas  kesehatan  pendukung pelayanan Keluarga Berencana.
Pelaksanaan  program  keluarga  berencana yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Bitung merupakan  upaya  dalam  pengendalian  laju pertumbuhan penduduk. Sehingga sangat diperlukan  dukungan  dari  semua  komponen termasuk  masyarakat  untuk  menjadi  bagian  dari setiap program yang dilakukan.
Pelaksanaan  program  keluarga  berencana merupakan  salah  satu  upaya  untuk  menurunkan angka  kesakitan  dan  kematian  ibu  yang  tinggi akibat  kehamilan.  Sehingga  haruslah  menjadi perhatian bersama, karena kedepan nanti semakin kompleks  dimana  bukan  saja  persoalan  jumlah pertumbuhan penduduk yang masih tetap memerlukan  penanganan,  namun  menyangkut dinamika, struktur umur/usia dan proses distribusi penduduk.
Beberapa  kendala  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan  program  keluarga  berencana  di  Kota Bitung antara lain kurangnya tenaga terlatih untuk pelayanan  keluarga  berencana,  pemahaman  atas paradigma  pembangunan  kependudukan  yang belum  baik.  Sebagaimana  data  dari  Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Kota  Bitung  tahun  2022  menunjukkan  bahwa angka kelahiran rata-rata sebesar 2,28 tahun 2022 dengan  laju  pertumbuhan  penduduk  sebesar  1,72. Jumlah  penduduk  dalam  3  tahun  terakhir  dengan indikator  selain  kelahiran  juga  migrasi  penduduk yang  memberikan  posisi  pada  penduduk  Bitung pertengahan  tahun  2022  yaitu  229.795  ribu  jiwa. Laju  pertumbuhan  penduduk  dengan  tingkat kepadatan  penduduk  di  Kota  Bitung  merupakan permasalahan  yang  sangat  serius  dan  juga  telah menjadi  perhatian  dari  pemerintah  pusat  maupun pemerintah provinsi.
Permasalahn  pertumbuhan  penduduk  yang terjadi di Kota Bitung ternyata juga terjadi di Kota Medan (Purba, 2018). Kota Medan diperhadapkan pada  masalah  peningkatan  jumlah  penduduk  dari aspek  kelahiran.  Terjadinya  peningkatan  jumlah kelahiran diakibatkan karena pengendalian penduduk  melalui  program  keluarga  berencana tidak  terlaksana  dengan  baik.  Program  yang dilakukan  terkait  upaya  dalam  mengurangi  angka kelahiran  ternyata  tidak  atau  belum  efektif. Anggaran  yang  disediakan  belum  atau  tidak mencukupi  pelaksanaan  program.  Tidak  ada sanksi  bagi  masyarakat  yang  tidak  mematuhi  isi
Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk……….…….………………………….......(Stefny Naungmapia, Novie Pioh, Very Londa)
program  serta  sumberdaya  organisasi  pelaksana belum memadai.
Upaya pengendalian penduduk juga mengalami  masalah  di  Kabupaten  Pangandaran sebagaimana  terdapat  dalam  Trianziani  (2018). Pelaksanaan program keluarga berencana mengalami  masalah  dalam  hal  tingginya  tingkat pertumbuhan  penduduk  yang  diakibatkan  oleh angka kelahiran bayi yang tinggi. Juga terjadi pola penyebaran  atau  persebaran  penduduk yang  tidak merata.  Hal  ini  dinilai  oleh  Trianziani  (2018), karena pelaksanaan program pengendalian penduduk  yang  belum  optimal  dengan  kenaikan angkah pertumbuhan penduduk. Situasi ini terjadi dikarenakan  tahapan  perisipan  yang  belum dilakukan dengan baik terkait dengan penyusunan peta  kerja  maupun  terkait  dengan  data  dasar program keluarga berencana. Kurangnya informasi yang menggambarankan perkembangan program  kerja  terkait  dengan  keluarga  berencana di  setiap  wilayah.  Kerjasama  dengan  komponen masyarakat  tidak  terjadi  dalam  upaya  mengatasi permasalahan  program  KB.  Koordinasi  dengan instansi  pemerintah  lainnya  untuk  membahas teknis  operasional  pelaksanaan  program  tidak berjalan  dengan  baik  dan  kurangnya  dukungan anggaran/biaya.
Permasalahan  pengendalian  penduduk  yang terjadi  di  Kota  Bitung  juga  terjadi  di  Kota Sukabumi sebagaimana dijelaskan dalam Nuraeni, et.al (2021).  Untuk  menyelesaikan  masalah pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi  maka diperlukannya strategi dalam membangun kesadaran masyarakat  untuk mendukung program keluarga  berencana.  Sebab  permasalahan  dalam tingginya  pertambahan  penduduk  adalah  juga karena  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam mendukung program pemerintah terhadap pengendalian penduduk.
Peningkatan  jumlah  penduduk  merupakan masalah yang aktual dan urgent untuk diselesaikan.  Masalah  kependudukan  khusunya pada  tingginya  pertambahan  penduduk  dihadapi oleh Kota Bitung, juga oleh daerah lain seperti di
Kota Medan (Purba, 2018), Kabupaten
Pangandaran  (Trianziani,  2018),  dan  di  Kota Sukabumi  (Nuraeni et.al., 2021).  Dampak  dari adanya lonjakan pertumbuhan penduduk berkaitan dengan  banyak  aspek,  maka  merupakan  hal  yang sangat  penting  bagi  pemerintah  untuk  dapat mengendalikan  secara  baik,  tepat  dan  benar.
Pertumbuhan penduduk harus dikendalikan dengan  cara  melaksanakan  program  keluarga berencana  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kondisi  daerah,  dengan  dasar  pertimbangan masalah  ini  dilakukan  penelitian  ilmiah  dengan Batasan  kajian  pada  “Pelaksanaan  Program Keluarga  Berencana  di  Dinas  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung”.

## Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukan penelitian  ini  yaitu  untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan program keluarga berencana di Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Kota    Bitung  yang  didasarkan  pada  proses penelitian  ilmiah  pada  keilmuan  pengelolaan sumberdaya pembangunan.

## Manfaat Penelitian
Manfaat  dari  hasil  penelitian  ini  kiranya dapat  secara  akademis/teoritis  maupun  secara praktis.
1. Manfaat  Akademis:  melalui  penelitian  ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan  pengetahuan  yang  terkait dengan  pelaksanaan  program  maupun  telaah permasalahan  kependudukan  dan  keluarga berencana.
2. Manfaat  Praktis:  melalui  penelitian  ini  aka nada temuan yang dapat menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Kota Bitung untuk perbaikan pelaksanaan program keluarga berencana.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  dilakukan  sejak  bulan  Maret sampai  April  2023.  Lokasi  penelian  bertempat  di Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana Kota Bitung.

## Fokus Penelitian
Objek  dari  penelitian  yaitu  pelaksanaan program  keluarga  berencana,  untuk  membantu menjelaskan  pelaksanaan  program  berpijak  pada konsep  yang  dikemukakan  oleh  Jones  (2004), bahwa  terdapat  tiga  aktivitas  utama  yang  sangat penting dalam pelasanaan program yaitu organization, interpretation dan application .
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1121 – 1132
1. Organization . a. Penggorganisasian Sumber Daya
Manusia.
b. Pengorganisasian Sarana & Prasarana.
c. Pengorganisasian Anggaran.
2. Interpretation .
a. Pemahaman dari Pimpinan & Staf Dinas.
b. Pemahaman  dari  Pelaksana  di  UPTD Kecamatan.
c. Pemahaman  dari  Kader  Pelaksana  di Kelurahan.
3. Application .
a. Aktivitas Pelaksanaan di Tingkat Dinas.
b. Aktivitas Pelaksanaan di Tingkat UPTD.
c. Aktivitas Pelaksanaan di Tingkat
Kelurahan.

## Sumber Data Penelitian
Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder (Sugiono, 2020):
1. Data  primer  dalam  penelitian  ini  yaitu  data yang  langsung  diperoleh  ketika  proses penelitian  berlangsung.  Data  tersebut  tidak langsung  digunakan  tetapi  diolah  terlebih dahulu  melalui  tahapan  pengelolaan  data sebagaimana  aturan  dalam  desain  kualitatif. Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara dengan para informan/responden yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  data.  Data primer juga diperoleh dari proses observasi/pengamatan terkait dengan
pelaksanaan  program  keluarga  berencana  di Kota Bitung.
2. Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh terkait  dengan  upaya  pemenuhan  analisis yang  bersumber  dari  referensi  ilmiah  seperti buku  cetak, e-book ,  aturan,  kebijakan,  SOP, jurnal ilmiah, website resmi maupun referensi lainnya melalui penggunaan google scholer .

## Informan Penelitian
Informan merupakan individu atau
keterwakilan unit kerja yang karena tanggungjawabnya  memiliki  pengetahuan,  data maupun informasi terkait dengan objek permasalahan  penelitian.  Oleh  karena  objek masalah  penelitian  ini  yaitu  pelaksanaan  program keluarga berencana maka informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah aktivitas kerjanya terkait dengan hal tersebut.
1. Kepala Dinas (1 orang)
2. Kepala  Bidang  Pengendalian  Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan (1 orang)
3. Kepala  Seksi  di  Bidang  Pengendalian Penduduk,  Penyuluhan  dan  Penggerakan  (2 orang)
4. Staf  di  Bidang  Pengendalian  Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan (2 orang)
5. Pegawai UPTD Kecamatan (4 orang)
6. Kader Kelurahan (8 orang)

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian ini  dengan  melakukan,  obseravsi,  wawancara, studi dokumentasi.
1. Wawancara  yaitu  aktivitas  menghubungi langsung  informan dalam  rangka permintaan kesediaan  waktu  dan  kesempatan  untuk dilakukan  wawancara,  juga  menyiapkan  alat perekam  untuk  membantu  dalam  pembuatan transkrip  wawancara  terkait  data  yang dikumpulkan.
2. Observasi (pengamatan) yaitu proses
pengumpulan  data  dengan  teknik  observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung  menyangkut  proses  pelaksanaan program  keluarga  berencana  di  Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana di Kota Bitung.
Observasi/pengamatan dilakukan terkait
dengan  aktivitas  kerja  untuk  menyelesaikan dan  merelisasikan  pelaksanaan  program keluarga berencana. Pengamatan juga dilakukan  pada  kesesuaian  antara  SOP dengan pelaksanaan, rencana dengan realisasi  program  dan  segala  hal  yang  dapat membangtu peneliti memenuhi data penelitian yang dibutuhkan.
3. Dokumentasi  yaitu  teknik  pengumpulan  data secara dokumentasi dilakukan dengan menggunakan  fasilitas  internet  untuk  dapat yang  dapat  diperoleh  secara  file  di google scholer maupun  pengumpulan  data  yang dalam  bentuk hard  copy seperti  dokumen yang diperoleh di lokasi penelitian.

## Teknik Analisa Data
Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian  ini  menggunakan  model  analisis interaktif yang dikemukakan oleh Sugiono (2020),
Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk……….…….………………………….......(Stefny Naungmapia, Novie Pioh, Very Londa)
yaitu  data reduction,  data display dan conclusion drawing/verification .
1. Aktivitas reduksi data dilakukan dengan cara melakukan  pemilahan,  pengelompokan  dan pemisahan data yang diperoleh dari wawancara,  pengamatan  dan  data  sekunder. Data  yang  diperoleh  ini  dipilah  berdasarkan fokus penelitian.
2. Aktivitas display atau  penyajian  data dilakukan  dengan  cara  data  yang  telah direduksi  dilanjutkan  melalui  penyajian berupa penyusunan secara sistematis berdasarkan  focus  penelitian  dan  dimaknai sebagaimana  kemampuan  peneliti  serta didukung  oleh  referensi  teori  dan  temuan penelitian.
3. Aktivitas conclusion  drawing/verification
merupakan  aktivitas  analisis  yang  dilakukan untuk  memberikan  pemaknaan  dari  setiap data  sesuai  fokus  yang  dianalisis.  Aktivitas ini  menghasilkan  simpulan  yang  merupakan sikap  penelitian  atas  rumusan  masalah  dan mencapai tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penduduk  dapat  dipahami  sebagai  semua orang yang secara territorial kewilayaan berdomisili pada suatu tempat. Domisili kewilayaan  terkait  dengan  negara,  provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun desa/ kelurahan.    Undang-undang  No.52  tahun  2009 memberikan  Batasan  tentang  penduduk  sebagai warga  Negara  Indonesia  dan  orang  asing  yang bertempat  di  Indonesia.  Penduduk  berada  pada suatu  wilayah  disebabkan  oleh  karena  kelahiran maupun  aktivitas  kehidupan  seperti  bekerja, sekolah maupun lainnya. Melalui proses kelahiran maupun  aktivitas  kehidupannya  maka  orang tersebut  akan  mndatakan  ataupun  terdata  dirinya menjadi penduduk diwilayah tersebut.
Kelahiran,  kematian  maupun  perpindahan penduduk  pada  suatu  daerah  akan  memberikan perubahan  pada  peningkatan  maupun  menurunan jumlah  penduduk.  Melalui  data  kependudukan akan  terlihat  keberadaan  suatu  daerah  dalam  hal jumlah, perumbuhan maupun kepadatan. Peningkatan  maupun  penurunan  penduduk  juga berkaitan  dengan  penyediaan  layanan  dari pemerintah kepada masyarakat. Sehingga menjadi
tangungjawab  dari  pemerintah  untuk  dapat mengendalikan  laju  pertumbuhan  penduduk  pada suatu daerah.
Undang-undang  No.23  tahun  2014  tentang telah  mengatur  pembagian  kewenangan  urusan pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana dari  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah sebagaimanan  Undang-undang  No.23  tahun  2014 pada pengendalian penduduk memiliki tangungjawab dan kewenangan dalam hal:
1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian penduduk.
2. Pemetaan  perkiraan  pengendalian  penduduk cakupan daerah kota.
3. Pada keluarga berencana memiliki tangungjawab  dan  kewenangan  dalam  hal pelaksanaan  advokasi,  komunikasi,  informasi dan  edukasi  (KIE)  pengendalian  penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal
4. Pendayagunaan  tenaga  penyuluh  KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
5. Pengendalian  dan  pendistribusian  kebutuhan alat  dan  obat  kontrasepsi  serta  pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota.
6. Pemberdayaan  dan  peningkatan  peran  serta organisasi  kemasyarakatan  tingkat  daerah kabupaten/kota  dalam  pelaksanaan  pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB.
Berdasarkan kewenangan urusan pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana diatas  maka  pemerintah  daerah  Kota  Bitung, Provinsi  Sulawesi  Utara  melakukan  penyusunan dan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan  keluarga  berencana.  Urusan  pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara menjadi tugas dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Instansi  ini  dibentuk  berdasarkan  Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 46 Tahun 2016.
Kota  Bitung  yang  dikenal  sebagai  pintu gerbang  laut  Provinsi  Sulawesi  Utara  dan  juga disebut  sebagai  kota  industri.  Potensi  dan  daya tarik  aktivitas  ekonomi  ini  menjadikan  banyak orang  beraktivitas  maupun  menetap  di  Kota Bitung.  Berdasarkan  data  yang  dipublikasikan oleh  Badan  Pusat  Statistik  terdapat  229.795  jiwa sampai  dengan  tahun  2022,  jika  dibandingkan dengan  data  penduduk  lima  tahun  sebelumnya
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1121 – 1132
atau  pada  tahun  2017  terdata  penduduk  Kota Bitung 202.409 Jiwa. Kenaikan jumlah penduduk dalam  lima  tahun  terakhir  ini  merupakan  catatan pending  yang  harus  diperbaiki  secara  serius  oleh Pemerintah Kota Bitung sebagaimana tangungjawab  yang  diberikan  atas  Undang undang No.23 tahun 2014. Target penurunan rata- rata  laju  pertumbuhan  penduduk  (LPP)  secara nasional  menjadi  satu,  14%  pertahun  seharusnya juga  menjadi  kontribusi  Pemerintah  Kota  Bitung melalui pengendalian pertumbuhan penduduk.
Program pengendalian penduduk dan Keluarga  Berencana  menjadi  salah  satu  sarana dan juga merupakan sarana utama dari Pemerintah Kota Bitung untuk mengendalikan laju pertumbuhan  penduduk.  Pemerintah  Kota  Bitung telah  membentuk  instnasi  pelaksana  program pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana. Pemerintah  Kota  Bitung  juga  telah  menyertakan sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana, kebijakan  operasional  maupun  anggaran  untuk mendukung  pembiayaan  program  pengendalian penduduk  dan  Keluarga  Berencana.  Bahkan  pada tahun  2022,  anggaran  Dinas  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kota  Bitung sebesar  7.776.737.508  yang  terdiri  dari  Belanja Operasional sebesar Rp6.969.182.178 dan Belanja Modal Rp807.555.330. Realisasi sebesar
Rp6.454.031.231,  atau  82.99%  (Data  LAKIP
BKKBD Kota Bitung, 2022).
Pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana dapat dinilai belum berhasil dibandingkan data penduduk yang terus mengalami  peningkatan  dalam  lima  tahun terakhir.  Jones  (2004)  mengemukakan  konsep pelaksanaan  suatu  program  dalam  operasionalnya di  lapangan  secara  spesifik  yang  didasarkan  pada tiga  pilar  yaitu organization,  interpretation  and application ,  konsep  ini  lebih  spesifik  dijelaskan secara  operasional  oleh  Pioh  dan  Londa,  (2016) menjadi aspek menganalisis pelaksanaan program pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana yang  dilakukan  Dinas  Pengendalian  Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Bitung.

## Pengorganisasian
Telaah  atas  pengorganisasi  sumber  daya pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga  berencana  terkait  dengan  sumber  daya manusia, sarana dan angagran. Temuan penelitian bahwa  sumberdaya  manusia  pelaksana  program terbagi  dalam  tiga  kelompok  unit  kerja  yaitu pegawai  di  Dinas  pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana  Kota  Bitung,  pegawai  di UPTD  Kecamatan.  Kader  dan  PPKBD  di  tingkat kelurahan.  Terdapatnya  tiga  kelompok  struktur sumber daya manusia pelaksana program pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana di  Kota  Bitung  merupakan  hal  yang  sangat  tepat dalam penjabaran tugas dan tangungjawab. Sebab dengan  adanya  kelompok  sumber  daya  manusia tugas  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  program terbagi  secara  jelas,  pasti  dan  tidak  ada  yang tertinggal.  Kelompok  pelaksana  yang  ada  juga dapat  menghindarkan  terjadinya  tumpang  tindih kewenangan  dan  pertangungajwaban.  Penataan pada kelompok pelaksana (sumber daya manusia) yang dilakukan oleh Dinas pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kota  Bitung dapat merupakan upaya perbaikan dalam permasalahan  sumberdaya  organisasi  pelaksana belum  memadai  sebagaimana  yang  dikemukakan oleh Purba (2018).
Pengelompokan  sumber  daya  pegawai berdasarkan  bidang  kerja  berdampak  pada pelaksanaan  tugas  dan  fungsi.  Pegawai  di  Dinas pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Kota  Bitung  memiliki  tangungjawab  dalam pelaksanaan  program  sesuai  dengan  tugas  pokok dan  fungsi  pada  bidang  Pengendalian  Penduduk, Penyuluhan  dan  Penggerakan,  tetapi  pegawai  di UPTD  kecamatan  dalam  pelaksanaan  program melakukan  penyuluhan,  pelayanan  KB  dan pendataan  keluarga.  Sementara  itu  Kader  dan PPKBD  di  tingkat  kelurahan  dalam  pelaksanaan program  berfungsi  meningktkan  kesertaan  ber- KB, menurunkan putus pakai alokon, menurunkan angka stunting, membantu memfasilitasi pelayanan  KB,  penyuluhan  serta  melakukan pendampingan  keluarga  serta  melaporan  rutin setiap bulan.
Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk……….…….………………………….......(Stefny Naungmapia, Novie Pioh, Very Londa)
Kelemahan  yang  ditemukan  dalam  hal pengorganisasian  sumber  daya  manusia  bahwa pegawai yang ditempatkan pada bidang
Pengendalian
Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan  untuk  pelaksanaan  program  sangat sedikit  atau  kurang  sebab  hanya  ada  seorang kepala  bidang,  tiga  orang  kepala  seksi  dan  dua orang THL. Demikian pula halnya pada penyuluh yang di UPTD kecamatan juga sangat kekurangan pegawai  karena  harus  menjalankan  fungsional tugas dan administrasi untuk pelaporan. Sementara  untuk  kader  pada  setiap  RT  di kelurahan  telah  sesuai  serta  disetiap  kelurahan terdapat  1  orang  Pembantu  Pembina  Keluarga Berencana Desa (PPKBD).
Keterbatasan  jumlah  pegawai  khususnya  di satuan  kerja  dinas  dan  UPTD  Kecamatan  tidak dapat  dilakukan  secara  langsung  dengan  cara melakukan  penambahan  pegawai  oleh  kepala dinas.  Penambahan  maupun  penempatan  pegawai merupakan  kewenangan  dari  Pemerintah  Kota Bitung  dalam  hal  ini  Walikota  dan  Wakil Walikota  melalui  tangungjawab  Kerja  Badan Kepegawaian  Kota  Bitung.  Kewenangan  yang dapat  dilakukan  oleh  Kepala  Dinas  pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kota  Bitung adalah  melakukan  usulan  penambahan  pegawai kepada pimpinan Pemerintah Kota Bitung melalui Badan  kepegawaian  Daerah  setelah  melakukan analisis  jabatan  dan  analisis  beban  kerja. Kewenangan pengorganisasi sumber daya pelaksana  yang  dapat  dilakukan  oleh  Dinas pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Kota  Bitung  dalam  hal  rekrutmen  kader  dan Pembantu  Pembina  Keluarga  Berencana  Desa (PPKBD). Untuk kewenangan ini telah dilakukan dan  telah  terpenuhi  di  69  kelurahan  dalam  8 kecamatan di Kota Bitung.
Pengorganisasian  sumber  daya  manusia pada  pelaksanaan  program  dianalisis juga berdasarkan  latar  belakang  pendidikan  maupun pelatihan yang dimiliki dan diiikuti oleh pegawai. Latar  belakang  pendidikan  telah  sesuai  dengan bidang  pekerjaan  secara  teknis  maupun  formal. Pegawai  di  bidang  Pengendalian  Penduduk, Penyuluhan  dan  Penggerakan  secara  khusus maupun secara keseluruhan kantor adalah sarjana. Pegawai  di  UPTD  bervariasi  seperti  SR,  S1 maupun  D3  dalam  bidang  kesehatan  dan psikologi.  Latar  belakang  pendidikan  kader maupun  Pembantu  Pembina  Keluarga  Berencana
Desa  (PPKBD)  di  tingkat  kelurahan  adalah  SMA dan sarjana.
Tingkat  pendidikan  formal  yang  dimiliki oleh  pegawai  pelaksana  maupun  Kader  dan Pembantu  Pembina  Keluarga  Berencana  Desa (PPKBD)  sesuai  dengan  bidang  kerja,  sebab dengan pendidikan formal minimal SMA dipandang mampu dan cakap untuk dapat berpikir dan  bersikap  serta  bertindak  dalam  menjalankan tugas dan fungsi.
Latar  belakang  pendidikan  formal  yang memadai  dan  baik  ternyata  juga  sejalan  dengan pendidikan  maupun  pelatihan  yang  diikuti  oleh pegawai,  penyuluh  dan  kader  serta  Pembantu Pembina  Keluarga  Berencana  Desa  (PPKBD). Temuan  penelitian  bahwa  semua  pegawai  yang ada di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan  dan  Penggerakan  telah  mengikuti pelatihan seperti pelatihan terkait program bangga kencana.  Semua  penyuluh  yang  ada  di  UPTD kecamatan telah mengikuti pelatihan seperti  Pelat R/R,  Pelat  Konseling  dan  Orientasi  TPK.  Semua Kader  yang  ada  di  kelurahan  maupun  PPKBD telah  mengikuti  Orientasi  TPK  dan  pelatihan Pembinaan  poktan.  Keikutsertaaan  pelaksana program  dalam  kegiatan  pelatihan  sesuai  dengan tugas yang akan dan sedang dilakukan membantu pada pencapaian dan relisasi program.
Latar  belakang  pendidikan  formal  yang memadai  dan  keikutsertaan  dalam  pelatihan sesuai dengan bidang kerja membantu pelaksanaan  program.  Temuan  penelitian  ini sejalan dengan pendapat dari Merrynce dan Hidir (2013).  Sebab  sebagaimana  yang  dikemukakan oleh  Merrynce  dan  Hidir  (2013),  bahwa pelaksanaan  pelaksana  yang  sesuai  ditunjukkan dengan  kemampuan  melaksanakan  tugas  dan kegiatan  yang  dibebankan  untuk  mencapai maksud dan tujuan pelaksanaan program KB yang telah ditetapkan.
Pengorganisasian  sarana  kerja  menjadi bagian  yang  juga  penting  untuk  keberhasilan pelaksanaan  program.  Temuan  penelitian  bahwa sarana  kerja  yang  digunakan  oleh  pegawai  di bidang  Pengendalian  Penduduk,  Penyuluhan  dan Penggerakan  terkait  dengan  alat  tulis  kantor serta mobil  operasional,  motor  maupun  laptop  dan LCD. Sementara  itu  sarana  kerja  yang  digunakan oleh  penyuluh  di  UPTD  kecamatan  selain  ATK, juga  ada  motor,  laptop  dan  balai  penyuluhan. Sarana kerja yang digunakan oleh Kader yang ada
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1121 – 1132
di  kelurahan  maupun  PPKBD  adalah  ATK  dan Handphone ,  tetapi  ATK  maupun Handphone disediakan  sendiri  termasuk  pulsa.  Kader  dalam pengadaan  sarana  menggunakan  biaya  sendiri. Saran  operasional  yang  terkadang  tidak  tersedia diinisiasi  oleh  penyuluh  di  UPTD  kecamatan adalah  melakukan  penyewaan,  ditanggulangi terlebih  dahulu  oleh  pihak  ketiga  atau  diadakan sendiri dengan menggunakan uang pribadi. Sarana operasional  yang  sangat  dibutuhkan  dan  belum tersedia  yaitu Sound  system untuk  digunakan dalam melakukan penyuluhan.
Pengoarganisasian  sumber  daya  sarana menjadi  penting  untuk  pelaksanaan  program. Selmi et.al, (2021)  mengemukakan  bahwa ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang  kurang menjadi penghambat pelaksanaan program. Pegawai yang ada di dinasi penyuluh yang ada di UPTD maupun kader yang ada di kelurahan tidak dapat  melaksanakan  program  secara  baik  dan benar  ketika  tidak  ada  sarana  kerja.  Kekurangan dan  ketidaktersediaan  sarana  kerja  menjadi keluhan  pelaksana  pada  semua  level  organisasi pelaksana.  Sementara  untuk  pengadaan  sarana kerja  berada  di  satuan  kerja  dinas.  Pihak  Dinas pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Kota  Bitung  yang  memiliki  kewenagan  untuk melakukan pengadaan kebutuhan kerja. Pengadaan kebutuhan sarana kerja dapat dilakukan ketika tertata dalam dokumen perencanaan.  Perbaikan  yang  dapat  dilakukan adalah dengan cara melakukan estimasi kebutuhan  sarana  kerja  sesuai  dengan  program yang direncanakan. Penyusunan kebutuhan sarana kerja  dapat  diusulkan  oleh  satuan  kerja  maupun dilakukan  saat  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi pada  sediap  unit  pelaksana  kerja.  Hal  yang  baik ditemukan  dari  penelitian  ini  bahwa  ada  inisiatif maupun  kerelaan  berkorban  yang  dilakukan  oleh pelaksana  khususnya  penyuluh  maupun  kader  di setiap  RT  pada  kelurahan  yang  bersedia menyediakan  kehutuhan  kerja.  Penggunaan  dana pribadi  maupun  meminjam  pada  pihak  ketiga dijadikan  solusi  memenuhi  kebutuhan  sarana kerja.
Pengorgansiasian  sumber  daya  pelaksana program  juga  terkait  dengan  pengorgansiasian angagran.  Temuan  penelitian  bahwa  anggaran yang  digunakan  pada  pelaksanaan  program pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana sesuai dengan yang tertera pada data perencanaan
dan  anggaran  dinas  serta  Dana  Bantuan Operasional  Keluarga  Berencana.  Data  pada dokumen  LAKIP  bahwa  di  tahun  2022,  pagu anggaran  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Berencana Kota Bitung sebesar
7.776.737.508 yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp6.969.182.178 dan Belanja Modal  Rp807.555.330.  Realisasi  sebesar  Rp 6.454.031.231, atau 82.99 %. Data penelitian pun menjelaskan  bahwa  pengelola  anggaran  adalah pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bitung,  tetapi  memperhatikan  permaasalahan pertumbuhan  penduduk  yang  masih  tingga  maka dipandang  perlu  ada  penataan  kembali  program dengan  dukungan  anggaran,  sebab  kegagalan ataupun  ketidakberhasilan  dalam  pelaksanaan program  pengendalian  penduduk  dan  keluarga berencana  berkaitan  dengan  dukungan  anggaran untuk  pembiayaan  program.  Hal  ini  sejalan dengan temuan penelitian yang dikemukakan oleh Purba  (2018),  bahwa  tujuan  program  tidak tercapai  secara  efektif  karena  anggaran  yang disediakan belum atau tidak mencukupi pelaksanaan  program.  Tingkat  pertumbuhan penduduk  yang  masih  tinggi  karena  kurangnya dukungan  anggaran/biaya  untuk  membiayaai program (Trianziani, 2018).
Pengorganisasin  angagran  juga  berkaitan dengan  gaji,  tunjangan  maupun  insentif  yang diterima oleh pelasana. Pegawai Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Kota  Bitung  maupun  di  UPTD  merupakan  ASN maupun THL yang digaji setiap bulan berdasarkan  peraturan  yang  berlaku,  tetapi  Kader di  kelurahan  maupun  PPKBD  mendapatkan tunjangan  sebesar  Rp100.000  setiap  bulan  yang dibayarkan  oleh  Dinas  Pengendalian  Penduduk dan  KB  Kota  Bitung.  Besaran  tunjangan  sebesar Rp100.000  setiap  bulan  dinilai  tidak  sesuai dengan  beban  kerja  serta  inisiatif  yang  dilakukan dalam  memenuhi  kebutuhan  sarana  kerja.  Kader yang ada di setiap RT tidak mendapatkan alat tulis maupun  bantuan  pulsa  yang  dapat  digunakan untuk  melaporkan  kegiatan  tugas.  Kader  dan PPKBD  membantu  penyuluh  dan  pihak  dinas dalam  melaksanakan  berbagai  program  terkait dengan  pengendalian  penduduk  dan  keluarga berencana  di  tingkat  kelurahan.  Waktu,  tenaga dan  fasilitas  yang  dikorbankan  oleh  Kader  dan PPKBD  tidak  sebanding  dengan  tunjangan sebesar Rp100.000 setiap bulan.
Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk……….…….………………………….......(Stefny Naungmapia, Novie Pioh, Very Londa)

## Interpretasi
Interpretasi  merupakan  pemahaman  dari para  pelasana  atas  program  yang  dilaksanakan. Program  pengendalian  penduduk  dan  keluarga berencana  didasarkan  pada  Undang-undang  No. 52 tahun 2009 dan Peraturan Walikota Bitung No. 29  Tahun  2022.  Dinas  Pengendalian  Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung melaksanakan  program  tersebut  berdasarkan kebijakan yang jelas. Nuraeni et.al (2021), bahwa pelaksana  program  yaitu  instansi  terkait  sesuai dengan isi kebijakan.
Upaya untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk,  pemaduan  dan  sinkronisasi  kebijakan terkait  dengan  pengendalian  penduduk,  pemetaan perkiraan  pengendalian  penduduk,  pelaksanaan advokasi,  komunikasi,  informasi  dan  edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB, pendayagunaan  tenaga  penyuluh  KB/petugas lapangan  KB  (PKB/PLKB),  pengendalian  dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi  serta  pelaksanaan  pelayanan  KB maupun  pemberdayaan  dan  peningkatan  peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan  pelayanan  dan  pembinaan  kesertaan ber-KB  merupakan  bagian  dari  jabaran  dua kebijakan diatas.
Adapun  yang  merupakan  tujuan  dari pelaksanaan program ini yaitu untuk mewujudkan masyarakat  yang  sejahtera  (keluarga  sejahtera) bagi ibu dan anak serta mengendalikan pertambahan  penduduk,  pengedukasian  ber-KB. Serta  juga  terkendalinya  angka  kelahiran  dan angka kematian. Sementara yang menjadi aasaran adalah  Genre  (generasi  berencana)  dan  Pasangan Usia  Subur  (PUS).  Temuan  penelitian  bahwa pelaksana  pada  semua  level  organisasi  (dinas, kecamatan  dan  kelurahan)  memiliki  pemahaman yang  sama  tentang  program  pengendalian penduduk  dan  keluarga  berencana.    Pemahaman yang dimiliki  oleh  para  pelaksana  sejalan  dengan keberadaan  tingkat  pendidikan  formal  dan pengalaman  dalam  keikutsertaan  pada  pelatihan dari  para  pelaksana.  Purba  (2018)  yang  menilai kegagalan pelaksanaan program karena tujuan dan sasaran  yang  belum  jelas  sangat  berbeda  dengan yang ditemukan di Kota Bitung. Kejelasan tujuan dan  sasaran  sebagai  interpretasi  dari  para pelaksana  merupakan  hal  yang  baik  untuk melaksanakan  program  pengendalian  penduduk dan  keluarga  berencana  di  Kota  Bitung.
Pelaksana ditunjukkan dengan kemampuan menginterpretasi  program  yang  dilaksanakan sebagaimana  temuan  dari  Merrynce  dan  Hidir (2013).
Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam pemahaman masyarakat lebih kepada pembatasan jumlah anak dan  menurunkan  angka  kelahiran.  Masyarakat belum  memahami  makna  keluarga  yang  bahagi dan  sejahtera.  Interperatasi  dari  program  yang belum  sejalan  denga  nisi  kebijakan  ditemukan pada  masyarakat  selaku  kelompok  sasaran  dari program  pengendalian  penduduk  dan  keluarga berencana.  Peningkatan  jumlah  penduduk  yang tinggi  di  Kota  Bitung  ditemukan  dari  adanya pemahaman  atau  interpretasi  yang  berbeda  dari masyarakat  selaku  kelompok  sasaran.  Fakta  ini sejalan  dengan  temuan  yang  diperoleh  Nuraeni et.al (2021), bahwa kurangnya kesadaran masyarakat  akan  pentingnya  keluarga  berencana sehingga  terjadinya  peningatan  pertumbuhan penduduk.  Kurangnya  kesadaran  dari  kelompok sasaran menjadikan pelaksanaan program keluarga  berencana  menjadi  tidak  efektif  (Selmi et.al. , 2012). Oleh karenanya maka diperlukannya upaya  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat pentingnya keikutsertaan dalam program keluarga berencana  dengan  cara  memberikan  pemahaman yang  benar  tentang  program  pengendalian penduduk  dan  keluarga  berencana  Merrynce  dan Hidir (2013), serta juga perlu dibangun kerjasama dengan  komponen  masyarakat  karena  mungkin kurangnya informasi yang menggambarkan perkembangan  program  kerja  terkait  dengan keluarga  berencana  di  setiap  wilayah  (Trianziani, 2018).

## Aplikasi
Aplikasi dapat dijelaskan sebagai penerapan atau  pelaksanaan  dari  program  pengendalian penduduk  dan  keluarga  berencana.  Penerapan suatu  program  dalam  tatanan  kerja  organisasi pemerintah  harus  didasarkan  pada  Standar Operasional  Prosedur.  Temuan  penelitian  bahwa semua program yang ditetapkan dan dilaksanakan Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  Kota  Bitung  sesuai  dengan  Standar Operasional  Prosedur.  Adapun  program  yang dilakukan yaitu POKJA, Pertemuan kampung KB, Pelayanan  KB  gratis,  koordinasi  dan  evaluasi, Rumah  dataku  dan  Siga  yaitu  sistem  data  dan
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1121 – 1132
informasi  keluarga,  Tim  pendamping  Keluarga (TKP),  melakukan  sosialisasi  dan  edukasi  secara rutin, melakukan pendataan keluarga, meningkatkan  kesertaan  ber-KB,  menurunkan putus pakai alokon, menurunkan angka stunting.
Pelaksana  yang  dari  Dinas  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kota  Bitung, penyuluh  Keluarga  Berencana  juga  melakukan program  edukasi  melalui  memberikan  edukasi kepada  Kader  KB  PPKBD  dan  Sub  PPKBD  dan dilanjutkan  kepada  sasaran  program  yaitu masyarakat, tetapi temuan penelitian ini menunjukkan  bahwa  kegiatan  edukasi  yang dilakukan  lebih  menyasar  kelompok  pasangan usia  suber  (PUS)  dan  GenRe.  Pelaksana  belum banyak  menyentuh  masyarakat  umum  termasuk kaum pria. Sehingga keterlibatan kaum pria dalam mensukseskan  program  pengendalian  penduduk dan keluarga berencana masih sangat kurang. Hal ini  dapat  dilihat  dari  keikutsertaan  kaum  pria dalam penggunaan alat kontrasepsi.
Penerapan  program  yang  dilakukan  pada semua level kelompok pelaksana yaitu melakukan monitoring  dan  evaluasi  secara  berjenjang. Demikian  pula  dengan  pelaporan  program dilakukan  pada  semua  jenjang  struktur  organsiasi selaku  pelaksana  program.  Monitoring  dan evaluasi  pada  semua  level  kelompok  pelaksana telah  sesuai  dengan  kebijakan  dan  Standar Operasional Prosedur, tetapi hal ini terlihat hanya lebih pada proses administrasi saja terkait dengan laporan  serapan  anggaran  dan  kinerja  satuan organsiasi pemerintah.
Monitoring  dan  evaluasi  kurang  terfokus pada  pemantauan  dan  pengendalian  penduduk pendatang  (migrasi  penduduk).  Harus  dipahami bahwa upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk bersumber pada pengendalian  angka  kelahiran,  kematian  dan pertumbuhan penduduk. Program keluarga berencana  memang  dapat  terlihat  untuk  proses pengendalian kelahiran dan kematian, tetapi tidak mengontrol  dan  mengendalikan  perpindahan penduduk.  Penduduk  berpindah  tempat  tinggal salah  satunya  karena  aktivitas  kerja.  Kota  Bitung sebagai  salah  satu  pusat  perekonomian  daerah Provinsi Sulawesi Utara menjadi tujuan penduduk daerah  lain  untuk  mencari  nafkah  dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian dapat terjadi perpindahan penduduk yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk di
Kota  Bitung.  Oleh  karena  itu  keterlibatan masyarakat dalam program pengendalian penduduk dan keluarga berencana bukanlah hanya terfokus  pada  ibu,  anak  dan  kaum  lansia,  tetapi juga perlu keterlibatan kaum pria serta pengawasan pada proses perpindahan penduduk.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Berdasarkan
hasil penelitian dan pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pelaksanaan program keluarga berencana di Dinas pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Kota Bitung berdasarkan aspek pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi:
1. Pengorganisasian  pelaksana  berdasarkan  unit kerja  telah  sesuai,  baik  berdasarkan  latar belakang  pendidikan  formal  dan  pelatihan, tetapi  belum  terpenuhi  berdasarkan  jumlah pegawai khususnya pada Bidang
Pengendalian  Penduduk,  Penyuluhan  dan Penggerakan  tidak  mencukupi  berdasarkan pengorganisasian  sarana  kerja  dan  kurang pada ketersediaan anggaran untuk pembiayaan program.
2. Pemahaman  yang  baik  atas  dasar  kebijakan, tujuan  dan  sasaran  program  oleh  pelaksana, tetapi  belum  terpahami  dengan  baik  pada kelompok sasaran (masyarakat) terkait dengan  tujuan  dan  isi  program  pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Penerapan  program  didukung  oleh  Standar Operasional Prosedur dan mekanisme monitoring  dan  evaluasi  berjalan  pada  semua kelompok pelaksana. Monitoring dan evaluasi dilakukan  lebih  bersifat  administratif  untuk pertangungjawaban pelaksanaan, serapan anggaran  dan  kinerja  instansi.  Kurang terfokus  pada  monitoring  dan  evaluasi  terkait dengan dampak dari program untuk menurunkan atau mengendalikan
pertumbuhan  penduduk  yang  mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  maka  disarankan langkah  perbaikan  pada  pelaksanaan  program keluarga  berencana  di  Dinas  pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung:
Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk……….…….………………………….......(Stefny Naungmapia, Novie Pioh, Very Londa)
1. Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja  di  Bidang  Pengendalian  Penduduk, Penyuluhan  dan  Penggerakan  sehingga  dapat ditemukan kebutuhan pegawai yang kemudian diusulkan kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah dalam penerimaan pegawai.
2. Melakukan  pengusulan  kebutuhan  sarana kerja  dan  anggaran  sesuai  denga  isi  program pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Melakukan  sosialisasi  tujuan  dan  isi  program bukan  hanya  kepada  kelompok  sasaran (masyarakat)  yaitu  Pasangan  Usia  Subur (PUS)  dan  GenRe  akan  tetapi  kepada masyarakat umum termasuk kaum pria.

## DAFTAR PUSTAKA
Andhika, M.A. 2022. Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana  Dalam  Melaksanakan  Program Kampung  KB  Provinsi  Sumatera  Selatan. IPDN.
Jones,  C.O.  2004. Pengantar  kebijakan  Publik (terjemahan) .  Jakarta.  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Merrynce  &  A.  Hidir.  2013.  Efektivitas Pelaksanaan  Program  Keluarga  Berencana. Jurnal  Kebijakan  Publik .  Volume  4,  Nomor 1. (43-50).
Nuraeni,  I.,  M.R.  Amirulloh  &  D.  Meigawati. 2021.  Strategi  Dinas  Pengendalian  Penduduk
Keluarga Berencana Dalam Kesadaran Masyarakat  Mengenai  Program  Keluarga Berencana  di  Kota  Sukabumi .  JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial,  Politik  Dan  Humaniora .  Volume  5 Nomor 2.
Pioh.  N.R.  &  V.Y.  Londa.  2016. Aparat  Desa: Efektivitas  &  Implementasi  kebijakan  ADD . Manado. LP3 Unsrat.
Purba,  B.  2018.  Efektivitas  Pelaksanaan  Program di Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Dalam Mengurangi Jumlah Angka Kelahiran di Kota
Medan. Jurnal  Publik  Reform  Universitas Darmawangsa . Edisi IV Nomor 4.
Selmi,  M.,  L.A.  Haniarti.,  &  A.D.P.  Rusman. 2021.  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Bina Keluarga Remaja (BKR) Pada Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana  di  Kota  Parerape. Jurnal  Ilmiah Manusia dan Kesehatan . Volume 4 Nomor 1.
Sugiono.  2020. Metode  Penelitian  Kualitatif
Untuk  Penelitian  yang  Bersifat:  Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif .
Bandung. Alfabeta
Trianziani,  S.  2018.  Pelaksanaan  Program Keluarga  Berencana  Oleh  Petugas  Lapangan keluarga Berencana (PLKB) di Desa
Karangjaladri  Kecamatan  Parigi  Kabupaten
Pangandaran. Jurnal MODERAT . Volume   4 Nomor 4 (131-149).