Volume 6 Nomor 2, Desember 2023 e-ISSN : 2614-1574 p-ISSN : 2621-3249

## ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN ISO 37001:2016 DALAM MENINGKATKAN KESADARAN ANTI SUAP DI PT XYZ

## ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ISO 37001: 2016 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION TO IMPROVE ANTI-BRIBERY AWARENESS AT PT XYZ
R Indriawan Praja Kusuma 1 , Nina Aini Mahbubah 2 , Moh. Jufriyanto 3 1,2,3 Universitas Muhammadiyah Gresik indriawan.kusuma@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze how the six principles of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System, namely procedures, leadership commitment, risk management, due diligence, communication, monitoring and evaluation, affect anti-bribery awareness at PT XYZ. This is an example of quantitative research. Purposive sampling was used to choose 62 personnel from PT XYZ. The partial least squares (PLS) approach was utilized for data analysis, and SmartPLS 3.0 software was employed to answer the hypothesis. According to the findings of  this  study,  procedures  had  a  significant  positive  effect  on  increasing  anti-bribery  awareness;  leadership commitment  had  a  significant  positive  effect  on  increasing  anti-bribery  awareness;  risk  management  had  a significant positive effect on increasing awareness; due diligence had a significant positive effect on increasing anti-bribery awareness; communication had a significant positive effect on increasing anti-bribery awareness; as well as monitoring and evaluation has a significant positive effect on increasing anti-bribery awareness.
Keywords:  Anti-Bribery,  Procedure,  Leadership  Commitment,  Risk  Management,  Due  Diligence, Communication, Monitoring, Evaluation.

## ABSTRAK
Penelitian ini adalah menganalisis pengaruh 6 prinsip Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 yaitu prosedur,  komitmen  pimpinan,  manajemen  risiko,  uji  kepatutan,  komunikasi,  serta  monitoring  dan  evaluasi berpengaruh  dalam  meningkatkan  kesadaran  anti  suap  di  PT  XYZ.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif. Sampel berjumlah 62 karyawan PT XYZ yang dipilih dengan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan metode Partial Least Square (PLS) yang dipakai untuk menjawab hipotesis dengan bantuan software SmartPLS 3.0. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa  prosedur berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan  kesadaran  anti  suap,  komitmen  pimpinan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  peningkatan kesadaran  anti  suap,  manajemen  risiko  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  peningkatan  kesadaran,  uji kepatutan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  peningkatan  kesadaran  anti  suap,  komunikasi  berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kesadaran anti suap, serta monitoring  dan evaluasi  berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kesadaran anti suap.
Kata  kunci: Anti  Suap,  Prosedur,  Komitmen  Pimpinan,  Manajemen  Risiko,  Uji  Kepatutan,  Komunikasi, Monitoring, Evaluasi.

## PENDAHULUAN
Korupsi  merupakan  kebiasaan  yang telah  dilakukan  oleh  manusia  di  seluruh dunia  sejak  lama.  Korupsi  telah  ada  di Indonesia  dimulai  sejak  zaman  kerajaan dan  telah  bertahan  melalui  berbagai  masa yaitu  dari  masa  penjajahan  Belanda,  Orde Lama, Orde Baru, bahkan Orde Reformasi. Korupsi  adalah  jenis  kegiatan  yang  tidak etis  atau  tidak  jujur  yang  dilakukan  oleh
seseorang  dalam  posisi  otoritas  untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Korupsi dianggap  ada  di  sektor  publik  ketika pejabat, baik politisi maupun pekerja sipil, melanggar  hukum  dan  menyalahgunakan kekuasaan  publik  yang  dipercayakan kepada  mereka  untuk  kepentingan  mereka sendiri (Khaerunnisa and Permana 2022).
Menurut Corruption Perception
Index (CPI) 2021 atau indeks korupsi yang
dirilis Transparency  International untuk 180 negara, Denmark tetap menjadi negara terbersih dari korupsi dengan skor CPI 88, sedangkan Sudan Selatan merupakan yang paling  korup  dengan  IHK  11.  Di  sisi  lain, Indonesia  berada  di  peringkat  96  dengan IPK  38.  Sejak  tahun  2020,  posisi  kami meningkat  102  peringkat,  mencapai  posisi 102 dengan CPI 37. Prosedur evaluasi IHK rumit  dan  bergantung  pada  berbagai kriteria. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah untuk memberantas  korupsi  di  negara  ini kemungkinan  besar  akan  mendukung peningkatan peringkat Indonesia (Internasional, 2022).
Namun, KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri  mengusut  533  kasus  korupsi  sejak  1 Januari  2021  hingga  31  Desember  2021 dengan total 1.173 tersangka, sebagaimana dicatat Indonesia Corruption Watch (ICW). Kerugian negara secara keseluruhan mencapai Rp. 29,396 triliun, menunjukkan peningkatan  jumlah  kasus  yang  signifikan dari  tahun  2020,  yaitu  sebesar  20% dibandingkan  kerugian  tahun  sebelumnya sebesar Rp. 18,6 triliun (ICW 2022).

## Gambar  1. Kinerja Penindakan Kasus Korupsi oleh Penegak Hukum
Sumber: Indonesia Corruption Watch Data tersebut nampaknya
menunjukkan
betapa
sulitnya pemberantasan  korupsi  di  Indonesia. Padahal  cita-cita  seluruh  warga  negara Indonesia yang tersebar di berbagai tempat mengharapkan  adanya  sistem  yang  bersih dan  bebas  kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme (KKN)  sebagai  pelindung  kehidupan  yang mereka  jalani  dalam  negara  hukum  dalam upaya  mewujudkan  tatanan  demokrasi untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, keadilan, dan kepastian hukum, serta sistem yang  bersih  dan  transparan  (Aisyah  2022)
sehingga  untuk  mencegah  permasalahan korupsi tersebut, diperlukan suatu kebijakan  pemerintah  yang  tak  kalah pentingnya  sebagai  aspek  pendorong maupun pengawasan sistem yang menyeluruh dalam bertindak.
Untuk  itu  pemerintah  mengeluarkan Peraturan  Presiden  No.  54  Tahun  2018 tentang  Strategi  Nasional  Pencegahan Korupsi (Pemerintah Indonesia, 2018) dan Instruksi  Presiden  No.  10  Tahun  2016 tentang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan  Korupsi  (Pemerintah  RI, 2016). Menindaklanjuti Inpres dan Perpres tersebut,  Badan  Standardisasi  Nasional (BSN)  Indonesia  telah  mengeluarkan standar yang disebut SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk menjadi dasar bagi program sertifikasi antikorupsi di seluruh negeri. Standar  SNI  ISO  37001:2016  dapat digunakan oleh berbagai organisasi publik, komersial,  dan  nirlaba  dengan  berbagai ukuran  dan  cakupan.  Karena  Sistem Manajemen Anti-Suap (SMAP) mengambil pendekatan  berbasis  risiko,  seperti  sistem manajemen  lainnya,  penerapan  SNI  ISO 37001: 2016 dapat membantu bisnis dalam membuat  pilihan  yang  lebih  tepat  tentang mitra (bisnis) dan pihak ketiga dengan siapa mereka melakukan bisnis. Temuan SNI ini memberikan  panduan  berharga  bagi  bisnis tentang cara menemukan, mengungkapkan, dan menangani penyuapan.
Menindaklanjuti  Instruksi  Presiden No.  10  Tahun  2016  dan  diterbitkannya standar SNI ISO 37001:2016, Kementerian Badan  Usaha  Milik  Negara  mengeluarkan Surat  Edaran  Menteri  BUMN  Nomor  SE- 02/MBU/11/2016 tentang Penegakan
Lingkungan  Hidup  Bersih  BUMN  Citra, Nomor  SE-05/MBU/09/2017  tentang  Tata Kelola,  dan  Nomor  SNI  ISO  37001:2016 untuk membantu pencapaian tujuan tersebut.
Surat  Nomor  S-35/MBU/01/2020
Tentang  Penerapan  Sistem  Manajemen Anti  Penyuapan  Pada  BUMN  Sebagai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun  2018  Tentang  Strategi  Nasional
Pencegahan Korupsi (Pemerintah RI Tahun 2020a)  diterbitkan  oleh  Kementerian BUMN untuk mempercepat gerakan antikorupsi berdasarkan Instruksi Presiden,
Peraturan  Presiden,  dan  Surat  Edaran
Kementerian
BUMN
sebelumnya.
Sekretaris Kementerian BUMN
menanggapi  surat  tersebut  dengan  Surat Nomor  S-17/S.MBU/02/2020  (Pemerintah Indonesia,  2020b)  tentang  Sertifikasi  ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BUMN.
Mengingat
persyaratan dari pemerintah, khususnya Kementerian BUMN yang merupakan pemegang saham terbesar,  serta  memperhatikan  keuntungan yang  akan  diperoleh,  maka  PT  XYZ sebagai  bagian  dari  perusahaan  sebagai bagian  dari  lembaga  BUMN  juga  wajib menerapkan SNI ISO 37001 : 2016, khusus sebagai Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Hal ini karena dibuktikan dari hasil  observasi  dan  wawancara  tersebut  di atas, diketahui bahwa setelah mendapatkan SNI ISO 37001:2016 Anti Suap.
Namun  demikian  belum  pernah dilakukan survei evaluasi untuk mengetahui dampak dan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan  ISO  37001:2016  terhadap perubahan  dan  peningkatan  budaya  anti penyuapan  di  Perusahaan  karena  suatu lembaga  perusahaan  harus  melakukan analisis fokus pengawasan terhadap sistem yang  diterapkan  dalam  rangka  perbaikan tata kelola dengan suatu usaha atau system yang  dapat  menjauhkan  diri  dari  segala perilaku  koruptif  yang  dapat  mengganggu atau mencoreng penyelenggaraan peradilan di  masyarakat  (Sikti  2023).  Berdasarkan pemaparan  tersebut,  peneliti  mengajukan hipotesis teori bahwa sangat penting untuk menyelidiki  bagaimana  PT  XYZ  akan pengaruhnya  terhadap  adanya  penerapan Sistem  Manajemen  Anti-Suap  ISO  37001: 2016.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, peneliti mengemukakan teori bahwa penerapan prinsip panduan Sistem
Manajemen Anti Penyuapan ISO
37001:2016 dapat berdampak pada
kesadaran anti penyuapan karyawan. Enam konsep panduan membentuk Sistem Manajemen
Anti-Penyuapan ISO
37001:2016:  komitmen  kepemimpinan, manajemen  risiko,  ketekunan,  komunikasi yang  efektif,  serta  pemantauan  dan penilaian (Yudistira and Wicaksana 2022).
Studi  ini  dibangun  di  atas  karya beberapa orang lain yang telah mengeksplorasi  pertanyaan  serupa  tentang adopsi  Sistem  Manajemen  Anti-Suap  ISO 37001: 2016 oleh sektor swasta dan publik. Salah  satu  penelitian  tersebut  adalah Lukiawan  (2018)  Kesiapan  Organisasi dalam  Menerapkan  Standar  ISO  37001 (Studi Kasus di Kantor UD. X dan Y), yang menemukan  bahwa  penerapan  sistem manajemen  anti  penyuapan  di  UD.  X berada  pada  level  Siap  dengan  level Ketertarikan  Tinggi.  Hal  ini  menunjukkan UD. Kemampuan X yang dewasa sebelum waktunya untuk memahami dan menerapkan  metode  manajemen  yang dirancang  untuk  membasmi  penyuapan dalam  operasi  bisnis.  Sedangkan  di  Dinas Y,  kesenjangan  implementasi  cenderung tidak terlalu besar dan efektivitas implementasi  ditetapkan  berada  pada tingkat awal dengan tingkat relevansi yang dinilai penting.
Kajian  Wijaya  et  al.  (2021)  tentang Sistem  Manajemen  Anti  Penyuapan  ISO 37001:2016 dan pencegahan praktik korupsi di sektor pelayanan publik sampai pada kesimpulan bahwa Sistem Manajemen Anti  Penyuapan  ISO  30071:2016  belum diberikan banyak bobot sebagai alat untuk memerangi perilaku korup di sektor publik. Hal  ini  karena  tidak  ada  data  yang  kuat untuk menunjukkan bahwa kualitas pencegahan korupsi di instansi pemerintah telah meningkat sejak pedoman manajemen ini  diperkenalkan.  Selain  itu,  disebutkan bahwa tujuan penerapan Sistem
Manajemen Anti-Penyuapan ISO 30071:2016  adalah  untuk  menciptakan sistem  manajemen  pelayanan  publik  yang didasarkan pada kepemimpinan jenis baru, jenis layanan baru, jenis administrasi baru, dan  penguatan  layanan  publik.  untuk
memberantas  korupsi  di  sektor  publik. Menurut Ardhiantoro (2022), standar yang telah  dikeluarkan  tanpa  penegakan  hukum yang efektif belum dapat memberikan efek yang  diinginkan.  Berdasarkan  analisis penerapan  ISO  37001  untuk  membangun budaya penegakan hukum, perlu dilakukan penggabungan untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan  ISO  37001:2016  yang  banyak diterapkan  oleh  berbagai  organisasi  di Indonesia. sektor swasta dan publik saat ini. Kajian  desentralisasi  dan  otonomi  daerah, serta  studi  kasus  balai  pelatihan  dan pengembangan yang dilakukan oleh Sartika dan  Arieyasmieta  (2021)  menemukan bahwa  tingkat  efektivitas  implementasi (kondisi  pada  saat  penilaian)  pada  tujuh aspek  menurut  standar  adalah  optimal. Pendapat  responden  tentang  pelaksanaan standar  menunjukkan  kemampuan  untuk memahami  persyaratan  yang  ditentukan SMAP, serta tingkat kemampuan beradaptasi  dan  fleksibilitas  dengan  nilai kesenjangan  yang  minimal.  Unit  kerja  X dan  unit  kerja  Y  telah  menerapkan  tujuh aspek  persyaratan  sesuai  standar  SMAP ISO  37001:2016,  dimana  7  aspek  berada pada  level  sebagian  besar  terpenuhi,  sama dengan  temuan  penelitian  Santoso  & Suryadi (2022) tentang strategi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Penelitian  lain  yaitu  menurut  Taufiq
&  Violita  (2022)  menetapkan  kesiapan organisasi Z  Training  Center dalam penerapan  SNI  ISO  37001:2016  sebagai sistem manajemen anti suap dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik. Temuan mengungkapkan bahwa Z Training Center tidak  siap  untuk  menerapkan  sistem manajemen  anti  penyuapan.  Akibatnya, diperlukan pelatihan dalam teknik implementasi  sistem  manajemen  anti- penyuapan seperti sosialisasi anti- gratifikasi, penilaian risiko suap, penganggaran  aktivitas,  dan  pembuatan kebijakan dan pedoman untuk implementasi sistem. Penelitian berikutnya menurut  Putri  (2022)  di  mana  temuan
penelitian menyiratkan bahwa penting bagi organisasi  untuk  menerapkan  kontrol keuangan dan non-keuangan untuk mengelola  risiko  penyuapan  yang  terkait dengan  bidang-bidang  seperti  kegiatan pengadaan,  operasi,  penjualan,  komersial, sumber  daya  manusia,  hukum,  dan peraturan.  Salah  satu  sistem  manajemen anti  suap  yang  akan  dianalisis  adalah  ISO 37001:2016  untuk  BUMN  di  industri agribisnis. Selain itu, sangat penting untuk memperhatikan  bagaimana  rencana  kerja dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan proses bisnis.. Terakhir yaitu penelitian Hermawan  &  Prasetyo  (2022)  untuk mengetahui tools perancangan  strategi SMAP  apa  saja  yang  belum  diterapkan, profil risiko yang ditemukan saat merancang Sistem Manajemen Anti Penyuapan  (SMAP)  ISO  37001:2016,  dan bagaimana  proses  SMAP  berdasarkan manajemen risiko di PT. MMI selama tahun 2021.  Berdasarkan  temuan  observasi diketahui bahwa selama ini PT. MMI belum menemukan kasus suap, bisnis saat ini tidak memiliki  strategis  untuk  memajukan penerapan  SMAP  berbasis  Manajemen Risiko yang baru disetujui (ISO 37001:2016).  Karena  penerapan  SMAP saja  tidak  dapat  sepenuhnya  menjamin suatu  organisasi  bebas  dari  tindakan suap,sehingga diperlukan penerapan SMAP yang berbasis manajemen risiko.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  dampak  kebijakan  anti suap,  proses,  dukungan  kepemimpinan, manajemen  risiko,  uji  tuntas,  komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap PT XYZ. Hipotesis kerja penelitian ini adalah sebagai berikut
Hipotesis 1 :  Prosedur
berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran anti suap Hipotesis 2 :  Komitmen pimpinan berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran anti suap. Hipotesis 3 :  Manajemen risiko berpengaruh terhadap
peningkatan kesadaran anti suap. Hipotesis 4 :  Uji kepatutan berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran
anti suap.
Hipotesis 5 :  Komunikasi  berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran anti suap. Hipotesis 6 : Monitoring dan  evaluasi berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran anti suap.

## METODE
Kajian dalam penelitian ini digunakan  untuk  menjelaskan  bagaimana penerapan  SNI  ISO  37001:2016  Sistem Manajemen Anti Penyuapan telah mempengaruhi  pengetahuan  masyarakat tentang suap. Untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan, peneliti melakukan studi dokumentasi dan menyebarkan  kuesioner  kepada  sampel sesuai dengan kriteria penelitian; dalam hal ini peneliti menggunakan PT XYZ sebagai obyek penelitian.
Purposive sampling digunakan untuk memilih  subset  pekerja  untuk  menerima kuesioner  elektronik  dan  formulir  melalui email,  yang  berfungsi  sebagai  metode utama  pengumpulan  data  untuk  penelitian ini.(Suseno  and  Wibowo  2023)(Syahr, Khoswara,  and  Suseno  2023)(Prasisti  and Nugroho  2023)  (Sugiyono,  2022)  Metode pengambilan  sampel  ini  didasarkan  pada tingkatan  pegawai  yang  memahami  SNI ISO  37001:2016  Sistem  Manajemen  Anti Penyuapan
(Pelaksana/Associates, Supervisor/Pejabat Muda, Manajer/Pejabat, Manajer Senior/Pejabat Senior, dan manajer umum dengan total 62 karyawan). Selain  itu,  peneliti  menggunakan skala ordinal—skala Likert —untuk mengetahui  tanggapan  dengan  memilih sehingga  data  dapat  dianalisis  oleh perangkat  lunak.  Skala Likert digunakan untuk  menilai  sikap,  pandangan,  dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap masalah sosial(Kurnia 2022)(Setiawan,  Yamani,  and  Winati 2022). (Sugiyono 2022) (Meiliati, Rafsanjani, and Rahadi 2023)
.  Para  peneliti  menawarkan  banyak pilihan  jawaban  dengan  skor  mulai  dari sangat  tidak  setuju  (skor  1)  hingga  sangat setuju (skor 5).
Sebagai dasar pengambilan keputusan,  informasi  yang  dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner akan dianalisis  dan  ditinjau  dengan  maksud untuk  mengubah  data  ordinal  menjadi informasi.  Untuk  mengetahui  apakah variabel  eksogen  (prosedur  proporsional, komitmen pimpinan, manajemen risiko, uji tuntas, komunikasi efektif, monitoring dan evaluasi)  berpengaruh  terhadap  variabel endogen (peningkatan kesadaran anti suap), data dianalisis dengan menggunakan Partial Least Square (PLS) di SmartPLS versi 3.
Analisis  PLS  SEM  mencakup  dua sub-model  yaitu:  1)  Model  Pengukuran ( Measurement  Model )  atau Outer  Model ; dan 2) Model Struktural ( Structural Model ) atau Inner Model .
Tes atau uji model pengukuran, juga dikenal  sebagai  model  luar  atau outer model ,  menunjukkan  bagaimana  setiap blok  indikator  terhubung  ke  variabel latennya. Teknik analisis faktor konfirmatori  digunakan  untuk  menilai validitas model pengukuran. Teknik MultiTrait-MultiMethod
(MTMM)
digunakan untuk menguji validitas konvergen.  Kami  menggunakan  (i)  Alpha Cronbach  dan  (ii)  Keandalan  Komposit untuk menentukan stabilitas model pengukuran. Pengukuran reflektif individu dianggap  tinggi  jika  memiliki  korelasi dengan  konstruk  yang  dinilai  lebih  besar dari 0,70, dan hubungan antara skor/indikator  item  dan  skor  konstruk  ini menunjukkan  validitas  konvergen  model pengukuran  dengan  indikator  refleksif. Namun  pada  titik  pengembangan  skala, penelitian  masih  dapat  dilanjutkan  dengan loading  0,50  sampai  0,60.  Ukuran  model digunakan tidak hanya untuk
memverifikasi  validitas  tetapi  juga  untuk menentukan  ketergantungan  konstruk.  Uji reliabilitas instrumen menunjukkan konsistensi,  akurasi,  dan  presisi  dalam mengukur bahan bangunan. Alpha Cronbach  dan  ketergantungan  komposit keduanya harus lebih tinggi dari 0,70 agar konstruk  dapat  dipercaya.  (Ghozali  and Latan 2015).
Keterkaitan  atau  perkiraan  kekuatan antara  variabel  laten  atau  konstruksi dijelaskan oleh model struktural atau model dalam,  yang  didasarkan  pada  gagasan serupa.  Uji  t  dan  uji  chi-kuadrat  adalah contoh pengujian model struktural. Pertimbangkan  R-Square  untuk  setiap variabel  laten  endogen  sebagai  ukuran potensi prediksi model struktural. Kecocokan  model  dievaluasi  dengan menghitung nilai R-Squared, yang
memberikan  wawasan  tentang  model struktural. Apakah atau apakah faktor laten eksternal tertentu secara signifikan mempengaruhi  variabel  laten  endogen dapat  dijelaskan  oleh  perubahan  nilai  R- Square.  Nilai  R-Square  sebesar  0,75 menunjukkan model yang robust, sedangkan  nilai  0,50  menunjukkan  model sedang dan nilai 0,25 menunjukkan model yang  lemah  (Ghozali  &  Latan,  2015)(Al Faritsy 2022).
Pengujian  terakhir  adalah  menentukan tingkat kepentingan pengaruh antar variabel  dengan  cara  menguji  nilai koefisien  parameter  dan  nilai  signifikansi statistik t yang dilakukan dengan menggunakan metode bootstrapping (Ghozali  and  Latan  2015)(Pratama  et  al. 2023)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai dengan kriteria sampel bahwa responden  pada  penelitian  ini  adalah karyawan pada level pelaksana,
Supervisor/Junior
Officer,
Manager/Officer,  Senior  Manager/Senior Officer  dan  General  Manager  pada Departemen  yang  menjadi  ruang  lingkup implementasi  Sistem  Manajemen  Anti Penyuapan  (SMAP)  SNI  ISO  37001:2016
serta  yang  telah  mengetahui  Sistem Manajemen  Anti  Penyuapan  SNI  ISO 37001:2016. Data dan karakteristik responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 1. Karakteristik Responden Keterangan Jumlah Persentase Jenis Kelamin Pria 50 80,6% Wanita 12 19,4% Usia < 25 0 0,0% 26 - 30 4 6,5% 31 - 40 27 43,5% > 40 31 50,0% Pendidikan Terakhir SLTA/ SMK 2 3,2% D3 5 8,1% S1 39 62,9% S2 16 25,8% Lama Bekerja < 5 9 14,5% 5 - 10 10 16,1% 11 - 15 18 29,0% > 15 25 40,3% Band/ Jabatan General Manager 6 9,7% Senior Manager 29 46,8% Manager 23 37,1% Supervisor 2 3,2% Associate 2 3,2%
Seperti  dapat  dilihat  pada  tabel  1, sebagian  besar  responden  (80,6%)  adalah laki-laki, dengan total 50 orang, sedangkan perempuan hanya 12 orang (19,4%).
Tabel 1 juga mengungkapkan bahwa setengah  dari  responden,  atau  31  orang, berusia  di  atas  40  tahun.  Ada  total  27 responden  (atau  43,5%  dari  total)  dalam rentang  usia  31-40,  dan  selanjutnya  4 (6,5%) pada rentang usia 26-30 tahun Pada  tabel  1  menunjukkan  bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh  karyawan  dengan  tingkat  pendidikan S1  sebanyak  39  orang  atau  62,9%. Selanjutnya  S2  sebanyak  16  orang  atau 25,8% lalu D3 sebanyak 5 orang atau 8,1% dan  yang  terakhir  adalah  SLTA/SMK sebanyak  2  orang  atau  3,2%.  Dari  data tersebut  menunjukkan  bahwa  PT  XYZ memiliki sumberdaya manusia yang kompeten dan unggul.
Tabel  1  juga  menunjukkan  bahwa hampir  separuh  (40,3%)  responden  telah bekerja  selama  lebih  dari  15  tahun. Terdapat  10  responden  pada  kelompok pengabdian  5-10  tahun  dan  18  responden
pada  kategori  pengabdian  11-15  tahun, dengan  total  response  rate  29%.  Namun, hanya ada 9 orang (14,5%) pada kelompok lansia  yang  telah  bekerja  kurang  dari  5 tahun. Bahwa PT XYZ adalah tempat yang bagus untuk bekerja ditunjukkan oleh fakta- fakta ini.
Sesuai tabel 1 di atas juga menunjukkan  bahwa  responden  dengan tingkat  jabatan  Senior  Manager  menjadi yang terbanyak yaitu 29 orang atau 46,8%. Selanjutnya  responden  dengan  jabatan Manager  sebanyak  23  orang  atau  37,1% dan  dilanjutkan  jabatan  General  Manager sebanyak  6  orang  atau  9,7%.  Sedangkan jabatan Supervisor dan Pelaksana memiliki jumlah  yang  sama  yaitu  masing-masing  2 orang atau 3,2%.
1. Pengujian Outer Model
Uji  outer  model  bertujuan  untuk menilai  indikator  masing-masing  variabel penelitian.  Outer  model  menjelaskan korelasi  antara  sejumlah  indikator  dengan variabel  latennya.  Dalam  hal  uji  validitas dan reliabilitas, pengujian model luar dalam PLS  terkadang  juga  disebut  sebagai pengujian instrumen penelitian.
Nilai outer  loading setiap  indikator pada  variabel  laten/konstruk  harus  lebih besar  atau  sama  dengan  dari  0,7  agar memenuhi  syarat  validitas  konvergen. Perlu  diperhatikan  jika  nilai outer  loading antara  0,5  dan  0,7  maka  dipertimbangkan, namun jika kurang dari 0,5 maka indikator tersebut  sudah  pasti  tidak  valid.  Tabel berikut  menunjukkan  hasil  pengujian validitas konvergen awal:
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Konvergen
Indikator Outer Loading Parameter  Result Prosedur X1.1 0.855 ≥ 0.7 Valid X1.2 0.897 ≥ 0.7 Valid X1.3 0.867 ≥ 0.7 Valid X1.4 0.869 ≥ 0.7 Valid Komitmen Pimpinan X2.1 0.858 ≥ 0.7 Valid X2.2 0.911 ≥ 0.7 Valid X2.3 0.793 ≥ 0.7 Valid X2.4 0.768 ≥ 0.7 Valid X2.5 0.799 ≥ 0.7 Valid Manajemen Risiko
Indikator Outer Loading Parameter  Result X3.1 0.783 ≥ 0.7 Valid X3.2 0.834 ≥ 0.7 Valid X3.3 0.869 ≥ 0.7 Valid X3.4 0.889 ≥ 0.7 Valid Uji Kelayakan X4.1 0.897 ≥ 0.7 Valid X4.2 0.903 ≥ 0.7 Valid X4.3 0.847 ≥ 0.7 Valid Komunikasi X5.1 0.923 ≥ 0.7 Valid X5.2 0.853 ≥ 0.7 Valid X5.3 0.862 ≥ 0.7 Valid Monitoring & Evaluasi X6.1 0.854 ≥ 0.7 Valid X6.2 0.781 ≥ 0.7 Valid X6.3 0.823 ≥ 0.7 Valid Kesadaran Anti-Suap Y.1 0.741 ≥ 0.7 Valid Y.2 0.705 ≥ 0.7 Valid Y.3 0.705 ≥ 0.7 Valid Y.4 0.705 ≥ 0.7 Valid Y.5 0.716 ≥ 0.7 Valid
Berdasarkan  tabel  2  di  atas,  dapat dilihat  bahwa  nilai outer  loading semua pertanyaan  lebih  dari  0,7  yang  berarti semua pertanyaan dapat dinyatakan valid.
Selanjutnya  perlu  dilakukan  uji reliabilitas. parameter uji reliabilitas dikatakan  reliabel  jika  nilai cronbach’s alpha dan composite reliability harus ≥ 0.7. Hasil  pengujian  reliabilitas  adalah  sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Composite Reliability Prosedur 0,895 0,927 Komitmen Pimpinan 0,884 0,915 Manajemen Risiko 0,867 0,909 Uji Kelayakan 0,859 0,913 Komunikasi 0,854 0,911 Monitoring & Evaluasi 0,756 0,860 Kesadaran Anti-Suap 0,760 0,839
Berdasarkan  tabel  3,  dapat  dilihat nilai composite  reliability dan cronbach’s alpha untuk semua variabel nilainya > 0,7. Jadi,  semua  variabel  tersebut  dapat dikatakan  reliabel  dan  layak  untuk dilakukan  proses  pengujian  selanjutnya yaitu pengujian inner model .

## Gambar 2. Model PLS
2. Pengujian Inner Model Uji koefisien determinasi ( R- squared )  dan  uji  pengaruh  antar  variabel (uji t )  merupakan  uji  statistik  yang digunakan  untuk  mengevaluasi inner mode (Nugroho et al. 2023)(Levia 2023)(Pratama  et  al.  2023) l .  Kemampuan variabel  dependen  untuk  dijelaskan  oleh variabel  independen  ditunjukkan  oleh koefisien  determinasi.  Hasil  pengujian koefisien  determinasi  adalah  sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Variabel Dependen R-square Anti-bribery Awareness 0.935
Uji  t,  atau  uji  hipotesis,  datang terakhir.  Tujuan  dari  analisis  ini  adalah untuk  menentukan  apakah  ada  interaksi yang  signifikan  secara  statistik  antara variabel independen dan dependen. Nilai p, atau  nilai  signifikansi,  dari  analisis berfungsi sebagai uji statistik. Jika p-value lebih  besar  atau  sama  dengan  0,05,  maka tidak  ada  hubungan  antara  variabel  bebas dan terikat. Data dari uji t menunjukkan:
Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Hipotesis Original Sampel p-values
Prosedur -> Kesadaran Anti-Suap 0.227 0.000 Komitmen Pimpinan -> Kesadaran Anti-Suap 0.292 0.000 Manajemen Risiko -> Kesadaran Anti-Suap 0.207 0.000 Uji Kelayakan -> Kesadaran Anti-Suap 0.145 0.001 Komunikasi -> Kesadaran Anti-Suap 0.222 0.000 Monitoring & Evaluasi -> Kesadaran Anti-Suap 0.187 0.000 Nilai  R-squared  untuk  Anti-Bribery Awareness  adalah  0,935,  seperti  yang ditunjukkan  pada  Tabel  4.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  ada  93,5%  dampak perancu  dari  semua  faktor  independen terhadap Anti-Bribery Awareness. Nilai-p,  atau  tingkat  signifikansi, untuk setiap asosiasi berpasangan tercantum dalam tabel 5:
Hipotesis  1 yaitu  prosedur  berpengaruh terhadap  peningkatan  kesadaran  anti  suap. Dari  hasil  pengujian,  diperoleh  nilai signifikansi  (p-value)  sebesar  0,000  (lebih kecil  dari  0,05),  dan  nilai  original  sampel sebesar 0,227 (positif). Hal ini menunjukkan  bahwa  prosedur  dalam implementasi SMAP SNI ISO 37001:2016 berpengaruh  positif  (searah)  signifikan terhadap  peningkatan  kesadaran  anti  suap di  PT  XYZ,  semakin  baik  prosedurnya, semakin  meningkat  pula  kesadaran  anti suapnya  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Hipotesis  1 diterima.
Hipotesis  2 yaitu  komitmen  pimpinan berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran  anti  suap.  Dari  hasil  pengujian, diperoleh  nilai  signifikansi  (p-value) sebesar  0,000  (lebih  kecil  dari  0,05),  dan nilai original sampel sebesar 0,292 (positif). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  komitmen pimpinan  dalam implementasi  SMAP  SNI ISO  37001:2016  berpengaruh  positif (searah)  signifikan  terhadap  peningkatan kesadaran  anti  suap  di  PT  XYZ,  semakin baik komitmen pimpinan, semakin meningkat  pula  kesadaran  anti  suapnya Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 diterima.
Hipotesis  3 yaitu  manajemen  risiko
berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran  anti  suap.  Dari  hasil  pengujian, diperoleh  nilai  signifikansi  (p-value) sebesar  0,000  (lebih  kecil  dari  0,05),  dan nilai original sampel sebesar 0,207 (positif). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  manajemen risiko dalam implementasi SMAP SNI ISO 37001:2016  berpengaruh  positif  (searah) signifikan terhadap peningkatan kesadaran anti  suap  di  PT  XYZ,  semakin  baik manajemen risiko, semakin meningkat pula kesadaran  anti  suapnya  Oleh  karena  itu, dalam  penelitian  ini  dapat  disimpulkan bahwa Hipotesis 3 diterima.
Hipotesis 4 yaitu uji kepatutan berpengaruh terhadap  peningkatan  kesadaran  anti  suap. Dari  hasil  pengujian,  diperoleh  nilai signifikansi  (p-value)  sebesar  0,001  (lebih kecil  dari  0,05),  dan  nilai  original  sampel sebesar 0,145 (positif). Hal ini menunjukkan  bahwa  uji  kepatutan  dalam implementasi SMAP SNI ISO 37001:2016 berpengaruh  positif  (searah)  signifikan terhadap  peningkatan  kesadaran  anti  suap di  PT  XYZ,  semakin  baik  uji  kepatutan, semakin  meningkat  pula  kesadaran  anti suapnya  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Hipotesis  4 diterima.
Hipotesis 5 yaitu komunikasi berpengaruh terhadap  peningkatan  kesadaran  anti  suap. Dari  hasil  pengujian,  diperoleh  nilai signifikansi  (p-value)  sebesar  0,000  (lebih kecil  dari  0,05),  dan  nilai  original  sampel sebesar 0,222 (positif). Hal ini menunjukkan  bahwa  komunikasi  dalam implementasi SMAP SNI ISO 37001:2016 berpengaruh  positif  (searah)  signifikan terhadap  peningkatan  kesadaran  anti  suap di  PT  XYZ,  semakin  baik  komunikasi, semakin  meningkat  pula  kesadaran  anti suapnya  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Hipotesis  5 diterima.
Hipotesis  6 yaitu  monitoring  dan  evaluasi berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran  anti  suap.  Dari  hasil  pengujian, diperoleh  nilai  signifikansi  (p-value) sebesar  0,000  (lebih  kecil  dari  0,05),  dan nilai original sampel sebesar 0,187 (positif).
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  monitoring dan  evaluasi  dalam  implementasi  SMAP SNI  ISO  37001:2016  berpengaruh  positif (searah)  signifikan  terhadap  peningkatan kesadaran  anti  suap  di  PT  XYZ,  semakin baik  monitoring  dan  evaluasi,  semakin meningkat  pula  kesadaran  anti  suapnya Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 6 diterima.

## SIMPULAN
Ringkasan hasil temuan dari penelitian ini adalah:
1. Prosedur  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  peningkatan  kesadaran  anti suap.
2. Komitmen pimpinan berpengaruh positif  signifikan  terhadap  peningkatan kesadaran anti suap.
3. Manajemen  risiko  berpengaruh  positif signifikan terhadap peningkatan kesadaran.
4. Uji  kepatutan  berpengaruh  positif signifikan terhadap peningkatan kesadaran anti suap.
5. Komunikasi berpengaruh positif
signifikan terhadap peningkatan kesadaran anti suap.
6. Monitoring  dan  evaluasi  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  peningkatan kesadaran anti suap.
Temuan di atas menunjukkan bahwa
PT  XYZ  dapat  mengambil  manfaat  dari peningkatan  kesadaran  antisuap  di  dalam perusahaan  dengan  menerapkan  Sistem Manajemen  Antisuap  SNI  ISO  37001: 2016. Akademisi akan menemukan studi ini berguna  sebagai  sumber  daya,  khususnya dalam  memerangi  penyuapan.  Studi  masa depan harus dapat memasukkan elemen apa pun  yang  memperkuat  tindakan  anti- penyuapan  dalam  pengaturan  bisnis  atau pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyah,  M.  F.  (2022).  Korupsi  dalam Pengalokasian Dana Bantuan Covid- 19 :  Studi  Kasus  di  Kabupaten Sampang. Jurnal Anti Korupsi , 4 (1),
72–88.  https://doi.org/10.19184/jak. v12i1.31500 Korupsi
Ardhiantoro,  Y.  A.  (2022).  Penguatan
Budaya  Penegakan  Hukum  Pada
Penerapan ISO 37001 Untuk Meningkatkan  Pelayanan  Publik. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan , 5 (1), 62–72.
https://www.jurnal-
umbuton.ac.id/index.php/Kybernan/a rticle/download/2120/1141
Ghozali, I., & Latan. (2015). Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan  Program  SmartPLS 3.0  untuk  Penelitian  Empiris. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hermawan,  H.,  &  Prasetyo,  A.  H.  (2022).
Rancangan  Sistem  Manajemen  Anti
Penyuapan (ISO 37001:2016) Berbasis Manajemen Risiko. Jurnalku , 2 (1), 1–15. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i 1.120
ICW.  (2022). Tren  Penindakan  Kasus Korupsi Tahun 2021 . International, T. (2022). Corruption Perception Index .
https://www.transparency.org/en/cpi/
2021
Khaerunnisa,  L.,  &  Permana,  H.  (2022).
Urgensi  Pendidikan  Anti  Korupsi dalam Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal  Pendidikan  Dan  Konseling ,
4 (4),
4728–4732. http://journal.universitaspahlawan.ac .id/index.php/jpdk/article/download/ 6227/4649
Lukiawan, R. (2018). Kesiapan Organisasi Dalam  Implementasi  Standar  Iso 37001  (Studi  Kasus  Di  Ud.  X  Dan Dinas  Y). Jurnal  Standardisasi ,
20 (2),
159. https://doi.org/10.31153/js.v20i2.713 Pemerintah  Indonesia.  (2016). Instruksi Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 10  Tahun  2016  Tentang  Aksi
Pencegahan  Dan  Pemberantasan Korupsi  Tahun  2016  Dan  Tahun 2017 .
Pemerintah Indonesia. (2017). Surat Edaran  Menteri  BUMN  Nomor  SE- 05/MBU/09/2017
tentang
Pengelolaan  BUMN  Bersih (Patent No. SE-05).
Pemerintah  Indonesia.  (2018). Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2018 Nomor 108. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018  Tentang  Strategi  Nasional Pencegahan Korupsi .
Pemerintah Indonesia. (2019). Surat Edaran  Menteri  BUMN  Nomor  SE- 02/MBU/07/2019 tentang Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Negara yang Bersih Melalui Implementasi  Pencegahan  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan  Benturan  Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern . Pemerintah  Indonesia.  (2020a). Surat Menteri BUMN Nomor S- 35/MBU/01/2020 tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN (Patent No. S-35).
Pemerintah  Indonesia.  (2020b). Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor S-17/S.MBU/02/2020 tentang Sertifikasi ISO 37001 Sistem
Manajemen  Anti  Penyuapan  di BUMN (Patent No. S-17).
Putri, K. T. (2022). The Implementation of Anti-Bribery  Management  System Designed  to  Mitigate  the  Bribery Risk  in  State-Owned  Enterprises :  A Case Study of the Indonesia Agribusiness Industry. IEOM Society International , 2020 , 3026–3034. Santoso,  W.  T.,  &  Suryadi,  F.  (2022).
Strategi Pencegahan Korupsi Melalui Penerapan  Sistem  Manajemen  Anti
Penyuapan (SMAP) ISO
37001:2016. Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, Dan Akuntansi , 6 (1), 8. https://doi.org/10.56174/jrpma.v6i1.
114
Sartika, D., & Arieyasmieta, W. L. (2021). Sistem  Manajemen  Anti  Penyuapan Iso  37001 :  2016  Dan  Reformasi Birokrasi  (Studi  Kasus  Pada  Pusat
Pelatihan  Dan  Pengembangan  Dan Kajian  Desentralisasi  Dan  Otonomi Daerah). Jurnal Standardisasi , 23 (1), 13. https://doi.org/10.31153/js.v23i1.828 Sikti,  A.  S.  (2023).  Strategi  Memperkuat
Integritas Lembaga Peradilan Indonesia. Lex  Laguens , 1 (1),  1–34. https://doi.org/https://doi.org/10.252 16/laguens.112023.1-34
Sugiyono.  (2022). Metode  Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D . Alfabeta.
Taufiq, M., & Violita, E. S. (2022). Strategi
Implementasi  Sistem  Manajemen Anti  Penyuapan  dalam  Mewujudkan
Good Governance. Owner , 7 (1), 512– 522. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1. 1369 Wijaya, A., Fasa, H., & Sani, S. Y. (2021). Sistem  Manajemen  Anti-Penyuapan ISO  37001:2016  dan  Pencegahan
Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi , 6 (2), 187–208. https://doi.org/10.32697/integritas.v6 i2.684 Yudistira,  A.,  &  Wicaksana,  S.  T.  (2022). Studi  Kasus  Implementasi  SNI  ISO
37001:2016 dalam
Pencegahan
Korupsi  pada  KPU  BC  Tipe  A
Tanjung Priok. Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai , 6 (2), 273–283