## Pemberian Suaka Diplomatik dalam
Hukum Internasional: Dilema antara Aspek Kemanusiaan dan Tensi Hubungan Bilateral
Janardana Putri*, I Made Budi Arsika**
Fakultas Hukum Universitas Udayana * janardputri@gmail.com ** budi_arsika@unud.ac.id

## Abstract
Diplomatic asylum is a practice of granting international protection outside of state territory which is often carried out based on the extraterritorial theory and the principle of inviolability possessed by a state to carry out its diplomatic mission.  In several cases, diplomatic asylum is sometimes regarded as reducing the sovereignty of a state which potentially leads to increasing bilateral tensions. However, humanity considerations as the reasons behind the granting of diplomatic asylum are appreciated by the international society. This article aims to discuss the existence of diplomatic asylum from the perspective of sovereignty and the legitimacy of diplomatic of fi cials to grant diplomatic asylum. This article concludes that international law generally places state sovereignty and non-intervention as fundamental principles that must be respected. Both the Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961) and the Vienna Convention on Consular Relations (1963) do not speci fi cally regulate the issue of diplomatic asylum, therefore, its legal basis often refers to state practices. The granting of diplomatic asylum that is not based on humanity's interest may raise a controversy under international law. Instruments of international human rights law justify for diplomatic of fi cials to grant asylum to people in need, especially in critical situations that threaten the safety of that person.
Keywords : diplomatic asylum; state sovereignty; non-intervention; humanity consideration.
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 5 No. 2 (2022): 293-323, DOI: 10.22437/ujh.5.2.293-323
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)

## Abstrak
Suaka diplomatik merupakan praktik pemberian perlindungan interna- sional di luar wilayah teritorial suatu negara yang kerap dilakukan atas dasar eksistensi teori ekstrateritorial dan prinsip inviolabilitas yang dimiliki oleh suatu negara untuk melaksanakan misi diplomatiknya. Dalam beberapa kasus, pemberian suaka diplomatik terkadang dianggap mereduksi kedau- latan suatu negara sehingga berpotensi meningkatkan tensi hubungan bilateral. Hanya saja, dalil kepentingan kemanusiaan sebagai dasar pem- berian suaka diplomatik justru diapresiasi oleh masyarakat internasional. Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai eksistensi suaka diplo- matik yang ditinjau dari perspektif kedaulatan dan legitimasi pejabat diplomatik untuk memberikan suaka diplomatik. Artikel ini menyimpulkan bahwa hukum internasional pada umumnya menempatkan kedaulatan negara dan non-intervensi sebagai prinsip-prinsip penting yang harus dihormati. Baik Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik (1961) maupun Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler (1963), tidaklah secara spesi fi k mengatur persoalan suaka diplomatik, oleh karenanya suaka diplomatik berkembang pada praktik negara-negara. Pemberian suaka diplomatik yang tidak didasarkan dengan kepentingan kemanusiaan dapat memunculkan kontroversi dalam hukum internasional. Instrumen hukum hak asasi manusia internasional memberikan justi fi kasi bagi pejabat diplomatik untuk memberikan suaka kepada orang yang membutuhkan, khususnya dalam situasi genting yang mengancam keselamatan orang tersebut.
Kata kunci : suaka diplomatik; kedaulatan negara; non-intervensi; non- inviolabilitas; pertimbangan kemanusiaan.

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas pemberian suaka diplomatik kepada warga negara asing yang mendalilkan adanya kebutuhan kemanusiaan yang mendesak. Pembahasan ini dilakukan untuk menjelaskan sifat pemberian suaka diplomatik yang ditinjau dari perspektif kedaulatan negara dan legitimasi hukum pejabat diplomatik yang memberikan suaka diplomatik kepada warga negara asing. Pembahasan mengenai suaka diplomatik merupakan hal penting untuk mengetahui dampak pemberiannya oleh suatu negara yang didasari pada eksistensi aspek
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
kemanusiaan terhadap kedaulatan suatu negara di mana suaka diplomatik tersebut diberikan.
Suaka diplomatik bukanlah merupakan kebiasaan internasional yang diakui dan dipraktikkan oleh seluruh negara di dunia. Sering kali, pemberian suaka diplomatik ( diplomatic asylum) oleh suatu negara justru menimbulkan berbagai tensi politik yang bahkan berujung kon fl ik bilateral, terutama berkaitan dengan perdebatan mengenai implementasi kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi.
Salah satu contoh aktual mengenai suaka diplomatik dapat dicermati pada saat perhelatan Olimpiade Tokyo. Pada 2 Agustus 2021 seorang atlet Olimpiade lari cepat asal Belarusia, Krystina Tsimanouskaya menghebohkan pemberitaan media mancanegara atas aksinya yang memohon suaka ke Kedutaan Besar Polandia di Tokyo Jepang. Kasus ini berawal dari keluh kesah Tsimanouskaya terhadap kelalaian pelatih nasional Belarusia yang diunggah dalam akun media sosialnya. Unggahan tersebut ternyata memicu pemulangan secara paksa Tsimanouskaya dari ajang Olimpiade Tokyo ke Belarusia. 1 Tsimanouskaya ternyata menolak untuk dipulangkan karena membayangkan dirinya akan mengalami perlakuan yang semena-mena apabila kembali ke negaranya dengan bercermin pada berbagai kasus yang dialami oleh para Atlet Belarusia. Salah satunya adalah kasus yang dialami Yelena Leuchanka, seorang Atlet Basket asal Belarusia yang dipenjara karena mengikuti aksi protes dan mengekspresikan opini oposisi terhadap Presiden Alexander Luka- shenko. Tsimanouskaya kemudian mencari perlindungan ke pada polisi di Bandar Udara Haneda, Tokyo. Selanjutnya, ia mengunjungi kedutaan Polandia di Tokyo dengan tujuan untuk mencari suaka. Marcin Pryzydacz, Wakil Menteri Luar Negeri Polandia kemudian memberikan pernyataan melalui akun media sosialnya bahwa Tsimanouskaya telah berhubungan langsung dengan diplomat
1  Current Time, “EU Blasts Minsk for ‘Brutal Repression’ in Trying to Force Critical Olympian Home, Lauds Poland for Providing Visa,” https:// www.rferl.org/a/tsimanouskaya-belarus-olympic-tokyo-asylum-germany- austria-lukashenka-/31388516.html, 2/8/2021, diakses 8/11/2021.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
Polandia di Tokyo dan telah diberikan visa kemanusiaan. 2
Terdapat juga sebuah kasus suaka diplomatik lain yang telah berjalan selama hampir lebih dari satu dekade yang melibatkan Julian Paul Assange, seorang pendiri Wikileaks. Pada 2012, Assange diberikan perlindungan diplomatik oleh Ekuador di gedung Kedutaan Besar Ekuador di Inggris. 3 Ekuador merupakan negara perati fi kasi Convention on Diplomatic Asylum ( Caracas Convention ), yang ditandatangani serta dirati fi kasi oleh beberapa negara di benua Amerika. 4 Kasus ini tidak hanya melibatkan Ekuador, tetapi juga banyak negara di dunia. Pada 21 Desember 2017, Pengadilan Virginia, Amerika Serikat mengeluarkan criminal complaint kepada  Assange atas tuduhan konspirasi. 5 Pada 4 Januari 2021, Pengadilan Distrik Westminster, Inggris menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengekstradisi Assange dengan mendasarkan pada Extradition Act 2003. 6 Akan tetapi, putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan banding di Inggris pada 10 Desember 2021, sehingga Amerika Serikat memenangkan gugatan terhadap permohonan ekstradisi tersebut. 7
2 Marcin Przydacz, “Tweet,” https://twitter.com/marcin_przydacz/ status/1421908856377065474, 2/8/2021, diakses 8/11/2021.
3  The Guardian, “Julian Assange Granted Asylum by Ecuador–as it Happened,” https://www.theguardian.com/media/2012/aug/16/julian- assange-ecuador-embassy-asylum-live, 16/8/2012, diakses 8/11/2021.
4 Prinsip “ Non-Refoulement ” juga terlihat dalam Konvensi Suaka Diplomatik yang tercantum pada Pasal 16, “ Asylees may not be landed at any point in the territorial State or at any place near thereto, except for exigencies of transportation ”. Pasal ini dapat diartikan bahwa negara pemberi suaka diplomatik tidak diperbolehkan untuk mendaratkan pengungsi di wilayah negara penerima atau negara asal pengungsi tersebut, kecuali terdapatnya urgensi transportasi. Prinsip Non-Refoulement dapat dianggap sebagai prinsip tunggal bagi pemberi suaka diplomatik untuk mempertahankan perlindungannya.
5  Judiciary of England and Wales, “District Judge (Magistrates’ Court) Vanessa Baraitser in the Westminster Magistrates’ Court, The Government of the United States of America V. Julian Paul Assange,” para 4, https://www. judiciary.uk/wp-content/uploads/2021/01/USA-v-Assange-judgment- 040121.pdf, 4/1/2021, diakses 3/10/2021.
6  Judiciary, “District Judge (Magistrates’ Court)”, para 410.
7  The High Court of Justice Queen’s Bench Division Administrative Court,
Royal Courts of Justice Strand, London, Case No: CO/150/2021 Between the Government of the United States of America and Julian Paul Assange,
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
Suaka diplomatik merupakan praktik yang relatif lebih jarang terjadi dibandingkan dengan suaka teritorial. Ilustrasi suaka teritorial dapat dicermati pada kasus yang menyangkut 42 Warga Negara Indonesia (WNI) yang mencari suaka di Australia dan diberikan visa sementara. Pemberian suaka yang dilakukan oleh Australia ditentang secara keras oleh Indonesia dan menimbulkan ketegangan antara kedua negara bertetangga tersebut. 8 Walaupun pemberian suaka oleh Australia merupakan pemberian suaka teritorial, peristiwa ini dapat memberikan gambaran bahwa pemberian suaka, baik suaka territorial maupun suaka diplomatik, dapat menciptakan ketegangan yang lebih tinggi terhadap kedaulatan negara serta prinsip non- intervensi antara negara pemberi suaka dan negara dari warga negaranya yang diberikan suaka oleh negara lain. Oleh karenanya, diskursus akademik mengenai pemberian suaka diplomatik pun kerap mempersoalkan praktik tersebut dalam kerangka prinsip kedaulatan negara dan  prinsip non-intervensi.
Pada hakikatnya, pemberian suaka merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) setiap individu. Hal ini diakui di dalam Pasal 14 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang menyatakan “ Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution ”. Kendatipun International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dipandang merupakan pengejawantahan hak-hak sipil dan politik yang tertuang pada UDHR, kovenan tersebut tidaklah secara eksplisit mengatur persoalan  pemberian suaka. Kendatipun demikian, pencari suaka  memiliki hak-hak dasar seperti misalnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa yang tertuang di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ICCPR dan hak atas air ( the right to water ) yang diakui oleh Human Rights Committee 9 yang senantiasa harus dihormati dan/atau
para. 99, https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2021/12/USA-v- Assange-judgment101221.pdf, 10/12/2021, diakses 22/1/2022.
8  Antara News, “RI Protes Australia Soal Visa 42 Warga Papua,” https:// www.antaranews.com/berita/30520/ri-protes-australia-soal-visa-42- warga-papua, 24/3/2006 diakses 7/10/2021.
9 Of fi ce of the High Commissioner for Human Rights, “General Comment No. 15: the Right to Water (Arts. 11 and 12 of the Covenant),” para 16,
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
dipenuhi oleh negara peserta kovenan tersebut.
Secara umum, istilah suaka sering dikaitkan dengan peristiwa human made disaster yang merupakan seorang atau sekelompok orang mengungsi akibat menjadi korban dari gangguan kebebasan fundamental atau persekusi yang timbul dikarenakan ras, warna kulit, etnis, agama, golongan sosial, atau opini politik. 10 Oleh karena pengungsi tidak yakin terhadap perlindungan hukum di negaranya, mereka membutuhkan perlindungan hukum dari negara lain. Pengungsi pada umumnya mencari suaka di luar dari wilayah negara asalnya atau negara di mana keselamatannya terancam. Kendatipun demikian, ada juga pengungsi yang berlindung di kantor kedutaan atau kantor konsuler negara lain di negara asalnya atau di negara di mana keselamatan pengungsi tersebut terancam, yang kemudian dikenal dengan istilah suaka diplomatik. Dalam hukum pengungsi internasional terdapat prinsip Non-Refoulement yang tidak membolehkan negara untuk mengembalikan atau mengusir pengungsi ke negara asalnya yang berpotensi membahayakan kehi- dupan dan kebebasan pengungsi. 11 Prinsip ini tercantum pada Pasal 33 Convention relating to the Status of  Refugees (Refugees Convention) dan telah diakui oleh banyak ahli sebagai Peremptory Norm ”. 12 Oleh karenanya, baik negara perati fi kasi Refugees Convention atau bukan, harus tetap menghormati prinsip tersebut.
Artikel ini melengkapi sejumlah publikasi ilmiah yang memba- has isu suaka diplomatik. Diva Pitaloka menulis aspek hukum HAM
https://www.refworld.org/pd fi d/4538838d11.pdf .
10 Atik Krustiyati, “Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967,” Law Review , 12, 2 (2012), hlm. 174.
11  M. Alvi Syahrin, “The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia,” Sriwijaya Law Review , 1, 2 (2017), hlm. 170. Lihat juga Tamás Molnár, “The Principle of Non- Refoulement under International Law: its Inception and Evolution in a Nutshell,” Corvinus Journal of  International Affairs (COJURN) , 1, 1 (2016), hlm. 52.
12  Cathryn Costello dan Michelle Foster, “Non-Refoulement as Custom and Jus Cogens? Putting the Prohibition to the Test,” Netherlands Yearbook of International Law , 46 (2016), hlm. 307.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
internasional dalam pemberian suaka diplomatik serta mengukur sejauhmana pemberian suaka diplomatik dapat dikuali fi kasikan sebagai tindakan intervensi  dan mereduksi kedaulatan dari negara penerima. 13 Publikasi Paul Behrens, 14 Atik Kusriyati, 15 dan Saroj Chhabra 16 juga disusun dengan berlatar belakang dan menyinggung kasus Julian Assange. Sedikit berbeda, artikel ini menelaah praktik pem berian suaka diplomatik berdasarkan alasan kemanusiaan. Arti- kel ini mere fl eksikan penelitian hukum normatif ataupun doktrinal yang dilakukan melalui kajian terhadap perjanjian internasional dan sejumlah putusan pengadilan. 17
Terlepas dari penelitian ini membahas konteks hukum di lingkup internasional, isu suaka diplomatik penting untuk dipahami oleh baik akademisi maupun para diplomat Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah menghadapi tiga kasus suaka diplomatik yang dilakukan warga Timor-Timur yang memasuki gedung-gedung misi diplomatik negara lain di Jakarta untuk memohon suaka diplomatik, yakni Kedutaan Besar Amerika Serikat (1994), Kedutaan Besar Jepang (1995), dan Kedutaan Besar Spanyol (1996). 18 Sehubungan dengan dinamika politik domestik di berbagai negara tempat misi diplomatik Indonesia diakreditasikan yang memiliki potensi dilakukannya permohonan suaka diplomatik kepada pejabat diplomatik Indonesia di luar negeri, kiranya masih terdapat relevansi mengapa artikel ini
13  Diva Pitaloka, “Pemberian Suaka Diplomatik Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional,” Unizar Law Review, 4, 1 (2021), hlm. 149.
14  Paul Behrens, “The Law of Diplomatic Asylum–a Contextual Approach,” Michigan Journal of  International Law, 35, 2 (2014), hlm. 319-25.
15 Atik Kusriyati, “Ecuador’s Decision to Grant Asylum to Julian Assange: The Manifestation of Human Security?” Indonesian Journal of  International Law , 10, 3 (2013): 217-30.
16  Saroj Chhabra, “Diplomatic Asylum: A Necessary Evil to the Protection of Human Rights,” International Journal of  Law and Legal Jurisprudence Studies,
4, 2 (2017), hlm. 47-8.
17 Penelitian terhadap putusan pengadilan pada dasarnya adalah penelitian hukum doktrinal yang berbentuk studi dokumen. Shidarta, “Putusan Pengadilan sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah,” Undang: Jurnal Hukum ,
5, 1 (2022), hlm. 110.
18  Pitaloka, “Pemberian Suaka Diplomatik,” hlm. 148.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
perlu disusun.
Guna membahasnya, artikel ini diawali dengan uraian kajian normatif suaka diplomatik dalam hukum internasional. Bagian berikutnya membahas mengenai eksistensi teori ekstrateritorial dan prinsip inviolabilitas misi diplomatik berkaitan dengan pemberian suaka diplomatik. Selanjutnya, artikel ini membahas mengenai keberadaan aspek kemanusiaan dalam memberikan suaka diplomatik dan dilanjutkan dengan pembahasan kasus aktual dan terbaru mengenai pemberian suaka diplomatik kepada warga negara asing.

## B. Kajian Normatif Suaka Diplomatik dalam Hukum Inter- nasional
Sebagaimana dideskripsikan pada bagian pendahuluan artikel ini, praktik pemberian suaka diplomatik kerap kali menimbulkan persoalan mengenai implementasi kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi. Kedaulatan memegang status yang penting bagi suatu negara dikarenakan kedaulatan memberikan otoritas tinggi bagi negara di dalam wilayahnya sendiri, memberikan yurisdiksi secara penuh di ranah domestik, menciptakan kekebalan dari yurisdiksi negara lain serta memberikan kebebasan dari intervensi oleh negara lain di wilayah mereka. 19
Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan prinsip kedaulatan yang setara di antara seluruh negara anggotanya dan prinsip non-intervensi dalam persoalan domestik suatu negara. Dalam Resolusi PBB Nomor 2625 tentang “ Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of  the United Nations ” dinyatakan bahwa baik negara maupun sekelompok negara tidak memiliki hak untuk mengintervensi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan alasan apapun dalam perihal domestik maupun luar negeri
19 Samantha Besson, “Sovereignty,” Oxford Public International Law , https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law- 9780199231690-e1472?rskey=Jlyk2Y&result=1&prd=OPIL, 2011, diakses 4/9/2021.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
suatu negara. 20
Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, 1961 ( Vien- na Convention on Diplomatic Relations , VCDR) dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler, 1963 ( Vienna Convention on Consular Relations , VCCR) tidaklah mengatur fungsi dari baik gedung diplomatik maupun gedung konsuler yang diperuntukkan sebagai tempat pemberian suaka diplomatik. Pasal 41 (3) VCDR dan Pasal 55 (2) VCCR yang mengatur mengenai fungsi dari gedung diplomatik dan konsuler yang tidaklah mencakup pemberian suaka diplomatik sebagai salah satu fungsinya. Pasal 41 (1) VCDR dan Pasal 55 (1) VCCR justru menentukan kewajiban dari setiap negara pengirim untuk menghormati hukum dan regulasi negara penerima dan menghindari intervensi terhadap negara penerima dalam menjalankan misi diplomatik dan konsulernya. Hal ini tentu merupakan pengejawantahan dari prinsip non-intervensi yang tidak hanya diatur di dalam perjanjian internasional, tetapi juga telah merupakan sebuah hukum kebiasaan internasional. 21
Kendati demikian, suaka diplomatik justru telah diatur dalam perjanjian internasional yang bersifat regional yakni Caracas Convention . Pasal 1 Konvensi ini menentukan bahwa suaka diplomatik yang diberikan kepada seseorang yang dicari/diburu karena alasan politik atau karena pelanggaran politik harus dihormati oleh negara penerima. Selanjutnya, Pasal 2 Caracas Convention menentukan bahwa pemberian suaka menjadi hak bagi setiap negara, tetapi juga tidak suatu menjadi kewajiban untuk memberikan suaka atau bahkan untuk menyatakan alasan penolakan terhadap pemberian suaka.
Pada hakikatnya, pemberian suaka dianggap sebagai tindakan untuk mengekspresikan kedaulatan negara. Pernyataan tersebut berasal dari sifat pemberian suaka yang bukan merupakan sebuah
20 General Assembly, “Resolutions Adopted on the Reports of the Sixth Committee,” Twenty- fi fth Session, https://treaties.un.org/doc/source/ docs/A_RES_2625-Eng.pdf, 1970, diakses 5/9/2021.
21  Eric Corthay, “The ASEAN Doctrine of Non-Interference in Light of the Fundamental Principle of Non-Intervention,” Asian-Pasi fi c Law & Policy Journal , 17, 2 (2016), hlm. 2.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
kewajiban bagi negara untuk memberikan, melainkan sebuah hak. 22
Walaupun pemberian suaka diplomatik merupakan suatu hak yang dimiliki oleh negara, hal ini tidaklah secara otomatis bahwa individu memiliki hak untuk memohon hak suaka diplomatik serta berasumsi bahwa negara yang dimohonkan tersebut berkewajiban untuk memberikannya. 23 Di lain pihak, kedaulatan negara memiliki pengaruh besar dalam tatanan domestik suatu negara. Dengan adanya kedaulatan tesebut memberikan kekuatan bagi negara untuk melaksanakan yurisdiksinya, sehingga setiap negara berdaulat dapat menentang tindakan intervensi dari subjek hukum internasional lain berkaitan urusan dalam negerinya. 24 Dalam konteks ini, pemberian suaka diplomatik dapat menciptakan ketegangan antara negara yang memberikan suaka yang mendalilkannya sebagai ekspresi kedaulatannya sendiri dengan negara dari warga negaranya yang diberikan suaka diplomatik karena memandang bahwa urusan dalam negerinya telah diintervensi.

## C. Teori Ekstrateritorial dan Prinsip Inviolabilitas Misi Diplomatik
Ekstrateritorial memiliki arti sebagai suatu subjek, benda atau peristiwa yang berlokasi di luar wilayah teritorial negara tertentu. Dalam konteks aplikasi hukum ekstrateritorial, maka teori ekstrateritorial dapat diartikan sebagai suatu cara bagi negara untuk memperluas jangkauan hukum domestiknya sampai ke luar wilayah kedaulatannya. 25 Teori ekstrateritorial memberikan kesempatan bagi negara untuk melaksanakan yurisdiksinya di luar wilayah
22 MarÍa-Teresa Gil-Bazo, “Asylum as a General Principle of International
Law,” International Journal of  Refugee Law , 27, 1 (2015), hlm. 3-28.
23  Lihat Laura Hughes-Gerber, Diplomatic Asylum: Exploring a Legal Basis for the Practice Under General International Law (Germany: Springer International Publishing, 2021), hlm. 18.
24  Ahmed Waqas Waheed, “State Sovereignty and International Relations in Pakistan: Analysing the Realism Stranglehold,” South Asia Research , 37, 3
(2017), hlm. 1-19.
25 Kryzysztof Zatucki, “Extraterritorial Jurisdiction in International Law,” International Law Review , 17, 4-5 (2015), hlm. 403-12.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
teritorinya. Hal ini sering dijumpai pada praktik misi diplomatik yang dilakukan oleh suatu negara di wilayah negara lain. Pemberian suaka diplomatik, memiliki sifat kontra terhadap prinsip inviolabilitas dikarenakan prinsip tersebut hanya melindungi perihal yang penting bagi pejabat diplomatik untuk melaksanakan misi diplomatiknya. Prinsip inviolabilitas lahir sebagai pedoman bagi negara penerima untuk tidak mengganggu gugat kegiatan misi diplomatik suatu negara.
Prinsip ini diatur dalam Pasal 22 VCDR dan Pasal 31 VCCR, yang menentukan bahwa sebuah gedung diplomatik atau konsulat dilindungi dengan prinsip inviolabilitas. Sebagai konsekuensi dari adanya prinsip inviolabilitas, negara yang melakukan countermeasure (aktivitas yang melibatkan pengurangan kewajiban dalam suatu perjanjian sebagai respons terhadap Internationally Wrongful Acts ) tidak dapat dibebaskan dari pemenuhan kewajibannya yang terkandung dalam prinsip ini, seperti yang telah diatur pada Pasal 50 Ayat 2 (b) Responsibility of  States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA). Pemberian suaka diplomatik menjadi tindakan yang menimbulkan ketegangan jika dikaitkan dengan prinsip inviolabilitas. Kesenjangan antara prinsip inviolabilitas dan pemberian suaka diplomatik muncul dikarenakan tidak diaturnya pemberian suaka diplomatik sebagai bagian dari fungsi gedung misi diplomatik yang dilindungi oleh prinsip tersebut.
Perbedaan antara suaka teritorial dan suaka diplomatik terletak pada lokasi geogra fi s gedung misi diplomatik, yang dalam hal apapun secara fi ktif disamakan dengan wilayah negara pengirim. 26 Untuk menjusti fi kasi pemberian suaka diplomatik, teori ekstrateritorial sudah dianggap tidak relevan, karena akan memiliki potensi dalam munculnya pemahaman bahwa tempat dilakukannya misi diplomatik dianggap sebagai teritori negara pengirim, sehingga setiap individu
26 University College London, “Inter-American Court of Human Rights
Request for an Advisory Opinion Concerning the Scope and Purpose of the Right of Asylum in Light of International Human Rights Law, Inter- American Law and International Law,” https://www.corteidh.or.cr/sitios/ observaciones/oc25/30_uni_london.pdf, diakses 2/10/2021, hlm. 31.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
yang berada di dalamnya dianggap sedang berada di wilayah teritori negara pengirim. 27 Pernyataan tersebut menghasilkan konsep, jika seorang individu berada di dalam gedung diplomatik suatu negara, maka ia dianggap sedang berada di wilayah teritori negara pengirim. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam melaksanakan yurisdiksinya, negara penerima harus melakukan proses ekstradisi yang ditujukan kepada individu yang dilindungi dengan alasan suaka diplomatik. Dengan demikian, argumen yang menyatakan bahwa tempat misi diplomatik adalah bagian dari wilayah negara pengirim sehingga suaka diplomatik masih diberikan di “wilayah” negara pemberi, tidak memiliki dasar hukum dan tidak dapat dibenarkan. 28
Lain halnya dengan eksistensi prinsip inviolabilitas dalam kasus- kasus suaka diplomatik. Dengan tidak diaturnya fungsi dari gedung diplomatik sebagai tempat pemberian suaka, maka dalam praktiknya, negara-negara harus mengandalkan hukum kebiasaan internasional, 29 untuk menjusti fi kasi pemberian suaka diplomatiknya. Berdasarkan pernyataan serta praktik dari berbagai negara seperti Australia, 30
Kanada, 31 Austria, 32 Belgia, 33 Jamaika, 34 telah mengakui legalitas
27 UN General Assembly, “Question of Diplomatic Asylum: Report of the Secretary-General,” UN Doc A/10139 (Part II), 22/9/1975, hlm. 165.
28 Raghav Ginodia dan Arushi Poddar, “Understanding the Nuances of Diplomatic Asylum,” https://tclf.in/2020/06/13/understanding-the- nuances-of-diplomatic-asylum/, 13/6/2020, diakses 8/1/2022.
29  Preamble, Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961). [ Af fi rming that the rules of  customary international law should continue to govern questions not expressly regulated by the provisions of  the present Convention ] ; Vienna Convention on Consular Relations, (1963). [ Af fi rming that the rules of customary international law continue to govern matters not expressly regulated by the provisions of  the present Convention ] [Preamble Konvensi Vienna].
30 UN General Assembly, Question of Diplomatic Asylum: Report of the Secretary General, UN Doc. A/10139 (Part I), 2/09/1975, hlm. 9.
31  Jan Raska, “1968: Pier 21 and the Prague Spring Refugees,” https://pier21. ca/research/immigration-history/ fi fty-years-on-pier-21-and-the-prague- spring-refugees, 21/8/2020, diakses 6/9/2021; CNN, “North Korean Defectors Arrive in Seoul,” http://edition.cnn.com/2002/WORLD/ asiapcf/east/05/16/china.asylum/, 16/5/2002, diakses 6/9/2021; Wilson Center, “Revisiting Canada’s Contribution to Resolving the Iranian Hostages Crisis,” https://www.wilsoncenter.org/article/revisiting- canadas-contribution-to-resolving-the-iranian-hostage-crisis, 8/4/2005,
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
pemberian suaka diplomatik dengan adanya alasan kemanusiaan. Dengan 32 berlakunya Konvensi Wina yang menjunjung tinggi prinsip inviolabilitas, 33 memberikan kewajiban bagi negara teritori untuk tidak memasuki gedung 34 misi diplomatik negara pemberi suaka diplomatik. Prinsip ini tidak memberikan ketegangan yang besar jika pemberian suaka diplomatik diberikan kepada seseorang yang sedang terancam kebebasan serta keselamatannya, dikarenakan negara teritori tidak akan melakukan pendesakan penyerahan pengungsi maupun mengalami gangguan dalam proses pelaksanaan penegakan hukum. Namun, jika suaka diplomatik tersebut diberikan kepada individu yang sedang atau akan menjalani proses pengadilan, maka pemberian suaka tersebut tidak diakui dan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional serta akan menimbulkan potensi penugasan pihak kepolisian di luar gedung misi diplomatik untuk melakukan penangkapan jika buronan yang mengungsi tersebut memutuskan untuk keluar dari gedung misi diplomatik. Penempatan pihak kepolisian di luar gedung misi diplomatik menjadi satu-satunya tindakan yang dapat dilakukan oleh negara penerima selain mengajukan permohonan penyerahan diri. Meskipun secara jelas telah dilanggarnya Pasal 3 VCDR dan Pasal 5 VCCR mengenai peraturan fungsi dari gedung misi diplomatik, pelanggaran tersebut tetap tidak dapat menjadi alasan pembenaran dilakukannya tindakan penahanan secara paksa terhadap buronan yang berada di dalam gedung diplomatik negara pemberi suaka, walaupun telah adanya surat perintah penangkapan atau penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat negara yang berwenang. 35 Berdasarkan Pasal 22 (1) VCDR, kepala dari misi diplomatik harus memberikan izin terlebih dahulu sebelum pihak dari negara penerima memasuki gedung misi diplomatik untuk menahan buronan yang mengungsi.
Dalam praktiknya, belum ditemukan kasus di mana pihak
diakses 5/9/2021. 32  Assembly, Diplomatic Asylum Part I, hlm. 14.
33  Assembly, Diplomatic Asylum Part I, hlm. 15. 34  Assembly, Diplomatic Asylum Part I, hlm. 24. 35  Assembly, Diplomatic Asylum Part II, hlm. 95.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
otoritas dari negara penerima masuk secara paksa ke dalam gedung misi diplomatik untuk menangkap atau menahan seorang pencari suaka. Namun, permohonan untuk menyerahkan diri menjadi tindakan alternatif yang dapat dinilai sebagai tindakan yang lebih ramah. Seperti pada kasus yang masih hangat sejak 2012, yakni kasus yang melibatkan Julian Assange sebagai penerima suaka diplomatik dari Ekuador di gedung kedutaannya yang berlokasi di Inggris. Pihak kepolisian Inggris mengeluarkan permohonan kepada Julian Assange untuk menyerahkan dirinya dikarenakan akan dilakukannya proses ekstradisi ke Swedia atas tuduhan pemerkosaan dan ketidaksenonohan. 36 Tindakan permohonan tersebut dilakukan karena adanya prinsip inviolabilitas yang memberikan kewajiban bagi negara penerima untuk melindungi gedung misi diplomatik dari segala intrusi atau kerusakan serta mencegah terjadinya gangguan terhadap misi atau martabatnya, serta aturan bagi negara penerima untuk tidak memasuki gedung diplomatik tanpa adanya izin dari kepala misi diplomatik.

## D. Aspek Kemanusiaan dalam Pemberian Suaka Diplomatik
Berdasarkan pada Pasal 14 Ayat 1 Universal Declaration of  Human Rights , suaka merupakan bagian dari HAM. Namun, ketentuan ini dinilai tidak mengikat kepada negara-negara, dikarenakan sebuah deklarasi tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum kepada negara-negara. Untuk dapat menjusti fi kasi tindakan suatu negara dalam memberikan suaka diplomatik, maka diperlukannya eksistensi dari sebuah kewajiban suatu negara untuk memberikan suaka di dalam gedung misi diplomatik. Suaka diplomatik pada umumnya akan diberikan oleh seorang pejabat diplomatik yang merupakan perwakilan dari negara pengirim. Sebagai perwakilan negara, pejabat diplomatik dianggap memiliki peran yang penting dalam menyuarakan posisi negara, segala tindakan atau langkah yang diambil oleh seorang pejabat diplomatik dianggap sebagai
36 The Guardian, “Julian Assange Rejects Police Request to Surrender for Breaking Bail Terms,” https://www.theguardian.com/media/2012/ jun/29/julian-assange-police-surrender-bail, 29/6/2021, diakses 6/9/2021.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
tindakan negara yang diwakilkannya. Hal ini telah diatur juga secara spesi fi k dalam Pasal 4 ARSIWA, yang kendatipun bukan merupakan sebuah perjanjian internasional tetapi telah dinyatakan sebagai bagian dari norma hukum kebiasaan internasional. 37 Melalui prinsip tersebut, segala tindakan atau langkah yang diambil oleh seorang pejabat diplomatik merupakan bukti dari pernyataan sikap suatu negara. 38 Sebagai perwakilan negara, maka perlu diingat bahwa, negara memiliki kewajiban yang harus ditaati berdasarkan konvensi- konvensi atau traktat yang dirati fi kasinya. Negara-negara di luar wilayah Amerika Latin tidak memiliki konvensi atau peraturan yang mengikat bagi mereka untuk memberikan sebuah suaka diplomatik.
Dalam konteks HAM, pemberian suaka diplomatik telah diakui secara universal, yang melahirkan kewajiban bagi negara untuk menjaga kehormatan hak-hak dasar individu. Hal ini diatur di dalam Pasal 2 (1) ICCPR yang memberikan kewajiban bagi negara peserta kovenan untuk menghormati serta memastikan hak dari setiap individu yang berada di wilayahnya atau menjadi subjek dari yurisdiksinya. Dengan merujuk pada teori ekstrateritorial yang
37 International Court of Justice, “Advisory Opinion: Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights,” https://www.icj-cij.org/public/ fi les/ case-related/100/100-19990429-ADV-01-00-EN.pdf, 29/4/1999, diakses 28/08/2021, hlm. 62-2; United Nations, Yearbook of  the International Law Commission: Documents of  the Twenty-Fifth Session Including the Report of  the Commission to the General Assembly (New York: United Nations, 1975), hlm. 193, bisa diakses pada https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/ english/ilc_1973_v2.pdf, 1973, diakses 8/9/2021, hlm. 193; International Court of Justice, “Judgment: Armed Activities on the Territory of  the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda),” https://www.icj-cij. org/public/ fi les/case-related/116/116-20051219-JUD-01-00-EN.pdf,
19/12/2005, diakses 8/9/2021, hlm. 168-213; International Court of Justice, “Judgment: Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro),” para 385.  https://www.icj-cij.org/public/ fi les/case- related/91/091-19960711-JUD-01-00-EN.pdf, 11/7/1996, diakses 8/9/2021, hlm. 43. 38 Brian D. Lepard, Customary International Law: a New Theory with Practical Applications (New York: Cambridge University Press, 2010), hlm. 172.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
mendalilkan bahwa hukum nasional negara pengirim berlaku pada gedung misi diplomatik, maka tindakan pejabat diplomatik dari negara pengirim yang telah merati fi kasi ICCPR dapat dipandang sebagai pelaksanaan hukum nasional negara tersebut. Hal ini bahkan tetap terjusti fi kasi bahkan pun apabila negara penerima belum merati fi kasi ICCPR.
Pada hakikatnya, pemberian suaka diplomatik atas dasar kemanusiaan telah diakui secara universal. Jika seorang individu datang untuk mengajukan permohonan suaka diplomatik, maka perlu diketahui alasan di balik permohonan tersebut. Walaupun ICCPR hanya mengatur mengenai kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak dasar individu yang berada di wilayah teritorialnya, Komite Hak Asasi Manusia ( Human Rights Committee ) menyatakan bahwa ICCPR berlaku sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksinya di luar wilayah sendiri. 39 Dengan adanya urgensi serta kewajiban untuk memberikan perlindungan dari pontensi ancaman terhadap HAM bagi seseorang yang sedang mencari suaka diplomatik di gedung misi diplomatik suatu negara, maka negara tersebut memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan suaka. Dalam sesi ke-48 Komite Hak Asasi Manusia memberikan pernyataan bahwa “ a State party would itself  be in violation of  the Covenant if  it handed over a person to another State in circumstances in which it was foreseeable that torture would take place. The foreseeability of  the consequence would mean that there was a present violation by the State party, even though the consequence would not occur until later on” . 40 Pernyatan tersebut mengandung prinsip
39  Lihat UN Human Rights Committee (HRC), General comment no. 31 [80], The nature of the general legal obligation imposed on States Parties to the Covenant, 26 May 2004, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, para 10, available at: https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html, diakses 22/1/2022; Human Rights Committee, “Ninety-Ninth Session, Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 40 of the Covenant, CCPR/C/ISR/CO/3,” para 5. https://undocs.org/en/CCPR/C/ISR/ CO/3, 3/9/2010, diakses 8/9/2021.
40  Human Rights Committee, “Forty-Eight Session: VIEWS Communication No. 470/1991. Kindler v. Canada, U.N. Doc. CCPR/C/48/D/470/1991,” para 6.2. http://hrlibrary.umn.edu/undocs/html/dec470.htm, 11/11/1993,
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
Non-Refoulement yang mengatur mengenai pencegahan dalam pengembalian seorang pengungsi ke negara asalnya, yang memiliki potensi untuk mengancam kehidupan serta kebebasan pengungsi. 41
Adanya unsur kemanusiaan dalam pemberian suaka diplomatik, pun bahkan jika dipandang sebagai penghinaan terhadap hukum setempat, masih dapat ditoleransi dan jarang memicu gesekan bila- teral antara kedua negara. 42 Dapatlah dikonstantir bahwa pemberian suaka diplomatik atas dasar kemanusiaan bukanlah tindakan yang dianggap melawan hukum, melainkan merupakan sebuah tin- dakan pemenuhan kewajiban suatu negara untuk melindungi serta menghormati HAM bagi individu yang sedang mencari perto- longan.

## E. Beberapa Kasus Aktual mengenai Praktik Pemberian Suaka Diplomatik
Bagian ini mengulas beberapa kasus aktual dalam praktik pemberian suaka diplomatik. Kasus pertama, yang telah berjalan lebih dari satu dekade, melibatkan individu berkewarganegaraan Australia, Julian Paul Assange, yang merupakan seorang pendiri WikiLeaks. Kasus yang masih memiliki perkembangan ini diawali dengan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Assange ketika berkunjung ke Swedia pada 2010. Tindakan kejahatan tersebut dilaporkan oleh wanita asal Swedia dan dilanjuti dengan dikeluarkannya surat penangkapan terhadap Assange. Namun, Assange berhasil keluar dari Swedia dan mendarat di Inggris. Pada 2 Desember 2010, Swedia mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Eropa ( European Arrest Warrant “EAW”) terhadap Assange atas tindakan melanggar hukum pemaksaan, pemerkosaan, dan penganiayaan. 43 Pada 7 Desember 2010, Assange ditangkap atas perintah dalam EAW. Dalam proses
diakses 10/9/2021.
41  Seunghwan Kim, “Non-Refoulement and Extraterritorial Jurisdiction: State Sovereignty and Migration Controls at Sea in the Europe Context,” Leiden Journal of  International Law , 30, 1 (2017), hlm. 49-70. 42  Chhabra, “Diplomatic Asylum,” hlm. 55.
43  Judiciary, “District Judge (Magistrates’ Court),” para 8a.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
pengadilannya di Inggris, telah dinyatakan pada 24 Februari 2011 bahwa Assange akan diekstradisi ke Swedia. Beranjak dari ketakutannya terhadap ekstradisi tersebut, Assange mengambil keputusan untuk tidak kembali ke pengadilan dan mendatangi Kedutaan Ekuador di London untuk mengajukan permohonan pemberian suaka diplomatik. 44
Faktanya, problematika yang dihadapi Assange tidak sebatas tuduhan atas tindakan kekerasan seksual di Swedia saja. Assange dikenal telah membocorkan catatan perang rahasia milik Amerika Serikat dalam platform miliknya (WikiLeaks). Berdasarkan pada fakta tersebut, dengan berlandaskan pada sudut pandang yang sama antara Assange dan Ekuador, telah dipercayai terdapatnya dugaan potensi dilakukannya political persecution terhadap Assange dan kemungkinan dilaksanakannya proses ekstradisi ke Amerika Serikat. Selanjutnya, pada 16 Agustus 2012 Pemerintah Ekuador memutuskan untuk mem- berikan Asange suaka di dalam Gedung Kedutaan Besar Ekuador di Inggris. 45 Pemberian suaka diplomatik kepada Assange merupakan suatu tindakan yang memancing terbentuknya tensi di antara nega- ra-negara berkepentingan. Negara-negara tersebut adalah, Swedia atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Assange selama kun- jungannya di Swedia, Inggris yang mana berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Inggris yang bersangkutan akan diekstradisi ke Swedia, dan Ekuador sebagai negara pemberi suaka diplomatik di gedung kedutaannya di London. Assange diketahui berdiam di kedutaan tersebut selama hampir tujuh tahun lebih, yakni dari periode 2012 hingga 2019. Seiring berjalannya waktu, tuntutan atas kejahatan Assange di Swedia mencapai status kedaluwarsa, namun
44 Panagiotis Podiotis, “The Case of Julian Assange: In the Context of the Vienna Convention on Diplomatic Relations,” https://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=3721315, 27/5/2019, diakses 3/10/2021, hlm. 3.
45  Human Rights Council, “Opinion No. 54/2015 concerning Julian Assange (Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland), A/HRC/WGAD/2015,” para 6. https://www.ohchr.org/Documents/ Issues/Detention/Opinions2015AUV/Opinion%202015%2054_Sweden_ UK_Assange_AUV.pdf, 22/1/2016, diakses 6/10/2021.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
hal ini tidak menjadi ujung akhir kasus Assange. Suaka diplomatik yang diberikan oleh Ekuador kepada Assange dapat dikatakan telah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional serta menghalangi yurisdiksi Inggris untuk mengadili orang yang sedang berada di wilayah teritorialnya.
Dalam sejarah suaka diplomatik, Mahkamah Internasional pernah menangani kasus yang akrab dikenal dengan kasus “ Asylum ”. Kasus yang berlatar waktu 1950-1951 ini secara garis besar menen- tukan bahwa pemberian suaka diplomatik merupakan tindakan penghinaan terhadap kedaulatan negara teritori. Mahkamah Inter- nasional juga membedakan antara suaka diplomatik dan suaka teritorial yang mana telah dikemukakan bahwa hak suaka diplomatik tidak diakui dalam hukum kebiasaan internasional. 46 Pemberian suaka diplomatik juga dianggap sebagai praktik yang dapat melanggar prinsip non-intervensi. Jika tidak adanya dasar hukum yang menjusti fi kasi tindakan tersebut, maka penghinaan terhadap kedaulatan teritori suatu negara tidak dapat dibenarkan. 47 Pemberian suaka diplomatik oleh Ekuador dilandaskan oleh kewajibannya sebagai negara perati fi kasi Konvensi Suaka Diplomatik. Namun, Inggris sebagai negara yang tidak tergabung dalam konvensi tersebut memiliki motivasi lain untuk membawa Assange ke hadapan pengadilan. Dalam melaksanakan yurisdiksinya di wilayah teritori kedaulatannya, Inggris hendak mengadili Assange atas tindakan kejahatan yang dilakukannya. Dengan memberikan perlindungan kepada seorang buronan, tindakan Ekuador cenderung dinilai telah menyimpang dari prinsip hukum internasional.
Prinsip non-intervensi yang diatur dalam Pasal 41 (1) VCDR
46  Lihat International Court of Justice, “Colombian-Peruvian Asylum Case, Judgment of November 20th, 1950: I.C.J. Reports 1950,” https://www. icj-cij.org/public/ fi les/case-related/7/007-19501120-JUD-01-00-EN.pdf, 20/11/1950, diakses 5/9/2021; Savitri Taylor, “Australia’s Diplomatic Asylum Initiative at the United Nations: Comparing International Law Rhetoric with Foreign Policy Practice,” Australian Journal of  International Affairs , 73,4 (2019), hlm. 376-96. 47  International Court of Justice, “Colombian-Peruvian Asylum Case,” hlm. 12-3.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
dan Pasal 55 (1) VCCR telah diakui sebagai prinsip hukum kebiasaan internasional. 48 Prinsip ini mewajibkan negara untuk tidak ikut campur dalam perihal urusan dalam negeri suatu negara baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan paksaan atau tanpa paksaan. Dalam kasus ini, Inggris hendak melaksanakan yurisdiksi yudikatifnya terhadap kasus kekerasan seksual yang dialami oleh Assange, namun pelaksanaan yurisdiksi Inggris dihalangi oleh Ekuador yang  secara langsung telah melakukan intervensi pada saat memberikan perlindungan diplomatik terhadap Assange. Tindakan intervensi yang dilakukan Ekuador ketika Assange akan diadili memiliki konsekuensi adanya pencabutan yurisdiksi Inggris atas seorang buronan, khusunya dalam menjalankan yurisdiksi untuk mengadili Assange dalam pelaksanaan proses ekstradisi ke Swedia serta dihambatnya pelaksanaan penangkapan Assange sesuai dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Westminster Magistrates’ pada 22 Desember 2017. 49 Ekuador tentu dapat mendalilkan tindakannya sesuai dengan Caracas Convention . Kendatipun demikian, pada hakikatnya Ekuador telah melanggar Pasal 41 (3) VCDR dan Pasal 55 (2) VCCR mengenai “ The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the functions of  the mission …” Tetap saja, pelanggaran tersebut tidak dapat menjusti fi kasi tindakan kepolisian Inggris untuk memasuki Gedung Kedutaan Ekuador tanpa izin untuk menangkap Assange.
Dalam menanggapi persoalan tersebut, Inggris memiliki tiga pilihan. Pertama, berdasarkan pada Undang-Undang Inggris tentang Tempat Diplomatik dan Konsuler Tahun 1987 ( Diplomatic and Consular Premises Act of  1987 ) Pasal 1(3) telah memperkenankan tindakan pembatalan prinsip inviolabilitas oleh Sekretaris Negara. Meskipun demikian, peraturan tersebut bukanlah sebuah praktik yang sering dilakukan oleh Inggris, atas dasar penilaian bahwa praktik tersebut
48 International Court of Justice, “Judgment: Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua, (Nicaragua v. United States of America),” https://www.icj-cij.org/public/ fi les/case-related/70/070- 19860627-JUD-01-00-EN.pdf, 27/6/1986, diakses 25/8/2021, hlm. 108, para
206; Corthay, “The ASEAN Doctrine,” hlm. 2.
49  Judiciary of England and Wales, “USA v. Julian Paul Assange,” hlm. 5.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
memiliki risiko yang tinggi. Dalam merespons kasus Assange di tahun 2012, Inggris mendalilkan dapat mengambil tindakan untuk menangkap Assange di gedung kedutaan. Di sisi lain Ekuador mene- rima dukungan dari para Menteri Luar Negeri the Organization of American States (OAS) yang menyetujui resolusi yang mendukung inviolabilitas  gedung diplomatik serta dari the Union of South American Nations (UNASUR), yang mengacu pada hak berdaulat Negara untuk memberikan suaka. 50 Pada prinsipnya, Inggris memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip inviolabilitas. Kedua, Inggris dapat mendeklarasikan pejabat diplomatik Ekuador sebagai persona non grata , namun deklarasi ini tidak memberikan efek dalam pengurangan prinsip inviolabilitas. 51 Ketiga, untuk menghormati prin sip inviolabilitas, Inggris dapat menempatkan pihak kepolisian- nya di depan kedutaan Ekuador dan menunggu saat yang tepat hingga Assange memutuskan untuk menapakkan kakinya di luar Kedutaan. 52 Dari ketiga pilihan tersebut, Inggris mengambil langkah ketiga. Walaupun pemberian suaka diplomatik kepada Julian Assange oleh Ekuador menciptakan tensi antara Inggris dan Ekuador, Inggris tetap menghormati Kedutaan Ekuador di London sehingga Assange dapat tinggal di Gedung Kedutaan Ekuador di London untuk jangka waktu yang amat lama. 53
Pelanggaran yang dilakukan Ekuador dilatarbelakangi dengan keinginan untuk membuktikan bahwa negara Amerika Latin tersebut peduli akan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers
50  Behrens, “The Law of Diplomatic Asylum,” hlm. 320. 51 Kai Ambos, “Diplomatic Asylum for Julian Assange?” https://www.
ejiltalk.org/diplomatic-asylum-for-julian-assange/, 11/9/2012, diakses 11/10/2021.
52  The Irish Times. “Julian Assange: 24-hour Police Watch at Ecuador Embassy Ends,” https://www.irishtimes.com/news/world/uk/julian-assange- 24-hour-police-watch-at-ecuador-embassy-ends-1.2388674, 12/10/2015, diakses 12/10/2021.
53  Fabia Veçoso, “International Law, Diplomatic Asylum and Julian Assange:
A Changing Interpretation of Complex International Laws and Diplomatic Treaties Ended the WikiLeaks Founder’s Nearly Seven-Year Stay in the Ecuadorian Embassy,” https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/ international-law-diplomatic-asylum-and-julian-assange 14/04/2019, 14/4/2019, diakses 8/1/2022.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
serta terdapatnya dugaan bahwa HAM Assange akan berada di dalam ancaman ketika ia berhasil diekstradisi. 54 Namun berdasarkan fakta, telah tampak adanya kesalahpahaman dari pihak Ekuador dalam mengimplementasikan haknya untuk memberikan suaka diplomatik. Suaka diplomatik yang didasarkan pada kepentingan kemanusiaan memang menjadi konsep yang diakui secara universal, namun hal tersebut akan berbeda jika sebuah perlindungan diberikan kepada seorang buronan. Komentar ( commentary ) terhadap Pasal 55 VCCR menerangkan bahwa sebuah gedung konsuler tidak dapat digunakan sebagai suaka bagi seseorang yang sedang dalam proses pengadilan atau penghukuman oleh badan otoritas lokal. 55 Konsep tersebut juga berlaku pada gedung diplomatik, dikarenakan VCDR tidak mengatur mengenai fungsi dari gedung misi diplomatik sebagai lokasi pemberian suaka, khususnya pemberian suaka diplomatik kepada seorang buronan. Berdasarkan pada hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian suaka diplomatik oleh Ekuador kepada Assange, merupakan tindakan yang tidak sepenuhnya diakui oleh hukum internasional serta tidak menghormati prinsip non- intervensi.
Kasus kedua, dan relatif baru, berkenaan dengan suaka diplo- matik yang muncul pada ajang Olimpiade Tokyo 2020. Kasus ini melibatkan Krystina Tsimanouskaya yang merupakan seorang atlet lari cepat untuk delegasi Belarus. Perjalanan Tsimanouskaya dalam ajang olimpiade ini tidak berakhir dengan kemenangan maupun kekalahan, melainkan membawanya ke dalam kon fl ik yang menarik perhatian media internasional. Dalam ajang tersebut, Tsimanouskaya mendapatkan dirinya di tengah permasalahan yang
54 The Foreign Affairs, Trade and Integration Ministry, “Statement of the Government of the Republic of Ecuador on the Asylum Request of Julian Assange,” http://www.grocjusz.edu.pl/Materials/_archiwum/ archiwum2012/pd_sem_1312_B.pdf, diakses 12/10/2021.
55  United Nations, “Of fi cial Records Volume II: Annexes Vienna Convention on Consular Relations Final Act Optional Protocols Resolutions, UN Doc. A/ CONF.25/C.2/L.29,” https://legal.un.org/diplomaticconferences/1963_ cons_relations/docs/english/vol_2.pdf, 4/3/1963- 22/4/1963, diakses 13/10/2021, hlm. 36, para 3.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
menyangkut kelalaian para pelatih nasional Belarus. Tsimanouskaya telah dijadwalkan untuk melakukan pertandingan lari cepat 200 meter, lalu ia mengeluh atas kelalaian para pelatih nasional Belarus dikarenakan dimasukkan ke pertandingan 4x400 meter secara mendadak. 56 Dalam menanggapi sutuasi tersebut, Tsimanouskaya mengunggah kritikannya terhadap pelatih nasional Belarus di akun media sosialnya. Setelah mengunggah kritikan tersebut, Tsimanouskaya mendapat desakan untuk kembali pulang ke Belarus yang memicu rasa takut. Sesampainya di Bandar Udara Haneda pada 1 Agustus 2021, ia bergegas mencari bantuan kepada pihak kepolisian di Bandar Udara Haneda dan melaporkan potensi bahaya terhadap keselamatan dan keamanannya. Sehari setelahnya, ia berhasil menginjakkan kakinya di Gedung Kedutaan Polandia di Tokyo di mana ia kemudian mendapatkan perlindungan diplomatik. Kedatangan Tsimanouskaya disambut dengan baik oleh Duta Besar Polandia untuk Jepang, Pawel Milewski. 57 Milewski di akun media sosialnya memberikan pernyataan yang menyatakan bahwa Polandia siap untuk memberikan pertolongan kepada Tsimanouskaya dan sekaligus memberikan visa kemanusiaan. Pernyataan tersebut didukung oleh Pejabat Kementerian Luar Negeri Polandia, Marcin Pryzydacz . 58
Pemberian suaka diplomatik kepada Tsimanouskaya didasarkan pada kepentingan kemanusiaan yang mana dalam kasus ini Tsimanouskaya memiliki rasa takut atas tindakan pemulangannya ke Belarusia. Ia khawatir pemulangan tersebut akan berpotensi melanggar hak-haknya apabila menginjakkan kaki kembali di
56  BBC News, “Belarus Olympian Given Polish Visa after Refusing ‘Forced’ Flight Home,” https://www.bbc.com/news/world-europe-58052144, 2/8/2021, diakses 20/9/2021.
57 Pawel Milewski, “Tweet,” https://twitter.com/MilewskiP/ status/1422164649261158402, 2/8/2021, diakses 6/10/2021.
58  Reuters, “Belarus Athlete Enters Poland’s Embassy in Tokyo After Refusing to Return Home,”  https://www.reuters.com/lifestyle/sports/belarus- athlete-in-hands-authorities-ioc-2021-08-02/, 2/8/2021, diakses 6/10/2021; Lihat juga Marcin Pryzydacz, “Offered a Humanitarian Visa,” https:// twitter.com/marcin_przydacz/status/1421908856377065474, 2/8/2021, diakses 6/10/2021.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
Belarusia. Sebelumnya, terdapat peristiwa yang melibatkan atlet nasional bola basket Belarusia bernama Yelena Leuchanka yang harus menghadapi ketidakadilan melalui kurungan penjara atas tindakan unjuk rasanya dalam mengutarakan opini oposisi pemerintahan di bawah Presiden Alexander Lukashenko yang telah berkuasa sejak 1994. 59
Berbeda dengan pemberian suaka di dalam kasus Julian Assange yang menuai banyak kontroversi, tindakan pemberian perlindungan di kedutaan Polandia dapat dijusti fi kasi serta menuai apresiasi dari Uni Eropa. 60 Pemberian suaka diplomatik oleh Polandia tidak dianggap sebagai suatu tindakan pelanggaran terhadap Pasal 41 (1) VCDR mengenai prinsip non-intervensi. Berdasarkan hukum kebiasaan internasional, pemberian suaka diplomatik atas kepentingan kemanusiaan telah diakui secara universal. Jika dikaitkan dengan pengaturan dibawah ICCPR, Polandia justru memiliki kewajiban untuk melindungi Tsimanouskaya ketika ia berada di Kedutaan Besar Polandia di Tokyo dikarenakan Tsimanouskaya dianggap berada di bawah yurisdiksi Polandia. 61 Pasal 19 (1) ICCPR telah mengatur mengenai kebebasan berpendapat. Dengan munculnya dugaan penuntutan hukum berdasarkan hukum nasional Belarusia terhadap kritikan Tsimanouskaya dalam akun sosial medianya, menimbulkan potensi akan adanya ancaman terhadap hak Tsimanosuaka untuk bebas berpendapat.

## F. Kesimpulan
Pemberian suaka diplomatik kerap kali menimbulkan tensi antara negara pemberi suaka dan negara penerima. Tensi tersebut timbul di- ka renakan pemberian suaka diplomatik bukanlah suatu praktik yang diterima secara sukarela oleh masyarakat internasional. Kendatipun suaka diplomatik diatur di dalam perjanjian internasional yang bersifat
59 Reuters, “Jailed for Protesting, Belarus Basketball Star Speaks Out for Political Change,”  https://www.reuters.com/article/us-belarus-election- basketball-idUSKBN27D1QS, 28/10/2020, diakses 7/10/2021.
60  Time, “EU Blasts Minsk.”
61  Human Rights Committee, “Ninety-Ninth Session.”
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
regional yakni Caracas Convention , perjanjian internasional universial di bidang hubungan diplomatik dan konsuler yakni VCDR dan VCCR tidaklah mengatur persoalan suaka diplomatik. Kedua kovenan internasional tersebut hanya menentukan hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan dan fungsi suatu misi diplomatik. Minimnya landasan hukum yang mengikat dalam mengatur mengenai praktik suaka diplomatik menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan suatu negara dan prinsip non-intervensi. Dalam kasus Julian Paul Assange, praktik pemberian suaka diplomatik cenderung tidak mengindahkan prinsip kedaulatan negara dan prinsip non- intervensi. Hal ini terlihat dalam proses pemberian suaka diplomatik oleh Ekuador telah menghalangi yurisdiksi Inggris untuk mengadili Assange yang berada di wilayah teritorialnya.
Berbeda halnya dengan pemberian suaka diplomatik yang dilakukan berlandaskan pada kepentingan kemanusiaan yang cenderung diterima sebagai praktik yang diakui secara universal. Tindakan pejabat diplomatik yang memberikan suaka diplomatik terhadap seseorang yang berada dalam ihwal kegentingan memaksa yang berpotensi mengancam keselamatan dan hak-haknya, justru memiliki justi fi kasi dalam hukum internasional, khususnya pada sejumlah instrumen hukum HAM internasional. Sebagai contoh, pemberian suaka diplomatik oleh Kedutaan Besar Polandia di Tokyo Jepang kepada seorang atlit Olimpiade asal Belarusia bernama Kyrstina Tsimanouskaya yang dilandasi pertimbangan kemanusiaan, justru menuai apresiasi dari masyarakat internasional.

## Daftar Pustaka

## Artikel, Buku, dan Laporan
Ambos, Kai. “Diplomatic Asylum for Julian Assange?” https://www. ejiltalk.org/diplomatic-asylum-for-julian-assange/, 11/9/2012. Diakses 11/10/2021.
Antara News. “RI Protes Australia Soal Visa 42 Warga Papua.” https:// www.antaranews.com/berita/30520/ri-protes-australia-soal- visa-42-warga-papua, 24/3/2006. Diakses 7/10/2021.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
BBC News. “Belarus Olympian Given Polish Visa After Refusing ‘Forced’ Flight Home.” https://www.bbc.com/news/world- europe-58052144, 2/8/2021. Diakses 20/9/2021.
Behrens, Paul. “The Law of Diplomatic Asylum–a Contextual Approach.” Michigan Journal of  International Law, 35, 2 (2014):
319-67.
Besson, Samantha.  “Sovereignty.” Oxford Public International Law,
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199-
231690/ law-9780199231690-e1472?rskey=Jlyk2Y&result=1&pr d=OPIL, 2011. Diakses 4/9/2021.
Chhabra, Saroj. “Diplomatic Asylum: A Necessary Evil to the Protection of Human Rights.” International Journal of  Law and Legal Jurisprudence Studies, 4, 2 (2017): 36-56.
CNN. “North Korean Defectors Arrive in Seoul.” http://edition. cnn.com/2002/WORLD/asiapcf/east/05/16/china.asylum/,
16/5/2002. Diakses 6/9/2021.
Corthay, Eric.  “The ASEAN Doctrine of Non-Interference in Light of the Fundamental Principle of Non-Intervention.” Asian-Pasi fi c Law & Policy Journal , 17, 2 (2016): 1-41.
Costello, Cathryn dan Michelle Foster. “Non-Refoulement as Custom and Jus Cogens ? Putting the Prohibition to the Test.” Netherlands Yearbook of  International Law , 46 (2016): 273-327. DOI 10.1007/978-94-6265-114-2_10.
Current Time. “EU Blasts Minsk For ‘Brutal Repression’ in Trying to Force Critical Olympian Home, Lauds Poland for Providing Visa.” https://www.rferl.org/a/tsimanouskaya-belarus-olym- pic- tokyo-asylum-germany-austria-lukashenka-/31388516.
html, 2/8/2021. Diakses 8/11/2021.
Gil-Bazo, MarÍa-Teresa. “Asylum as a General Principle of
International Law.” International Journal of  Refugee Law , 27, 1
(2015): 3-28. DOI: 10.1093/ijrl/eeu062.
Ginodia, Raghav dan Arushi Poddar. “Understanding the Nuances of Diplomatic Asylum.” https://tclf.in/2020/06/13/ understanding-the-nuances-of-diplomatic-asylum/, 13/6/2020. Diakses 8/1/2022.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
Hughes-Gerber, Laura. Diplomatic Asylum: Exploring a Legal Basis for the Practice Under General International Law . Germany: Springer International Publishing, 2021.
Human Rights Committee. “Ninety-Ninth Session, Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 40 of the Covenant, CCPR/C/ISR/CO/3.” https://undocs.org/en/ CCPR/C/ISR/CO/3, 3/9/2010. Diakses 8/9/2021. Human Rights Council. “Opinion No. 54/2015 concerning Julian Assange (Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland), A/HRC/WGAD/2015.” https://www. ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions2015AUV/ Opinion%202015%2054_Sweden_UK_Assange_AUV.pdf, 22/1/2016. Diakses 6/10/2021.
International Court of Justice. “Advisory Opinion: Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights.” https://www.icj-cij.org/ public/ fi les/case-related/100/100-19990429-ADV-01-00-EN. pdf, 29/4/1999. Diakses 28/8/2021.
Kim, Seunghwan. “Non-Refoulement and Extraterritorial Jurisdiction:
State Sovereignty and Migration Controls at Sea in the Europe Context.” Leiden Journal of  International Law , 30, 1 (2017): 49-70. DOI: 10.1017/S0922156516000625. Krustiyati, Atik. “Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia:
Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967.”
Law Review , 12, 2 (2012): 171-92.
Kusriyati, Atik. “Ecuador’s Decision to Grant Asylum to Julian
Assange: The Manifestation of Human Security?” Indonesian Journal of  International Law , 10, 3 (2013): 217-30. DOI: 10.17304/ ijil.vol10.3.366. Lepard, Brian D. Customary International Law: a New Theory with Practical Applications . New York: Cambridge University Press,
2010.
Milewski, Pawel. “Tweet.” https://twitter.com/MilewskiP/
status/1422164649261158402, 2/8/2021. Diakses 6/10/2021. Molnár, Tamás. “The Principle of Non-Refoulement under
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
International Law: its Inception and Evolution in a Nutshell.” Corvinus Journal of  International Affairs ( COJURN ), 1, 1 (2016): 51- 61.
Pitaloka, Diva. “Pemberian Suaka Diplomatik Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional.” Unizar Law Review, 4, 1 (2021): 145-60.
Podiotis, Panagiotis. “The Case of Julian Assange: In the Context of the Vienna Convention on Diplomatic Relations.” https:// papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3721315, 27/5/2019. Diakses 3/10/2021.
Przydacz, Marcin. “Tweet.” https://twitter.com/marcin_przydacz/ status/1421908856377065474, 2/8/2021. Diakses 8/11/2021. Raska, Jan. “1968: Pier 21 and the Prague Spring Refugees.” https:// pier21.ca/research/immigration-history/ fi fty-years-on-pier-21- and-the-prague-spring-refugees, 21/8/2020. Diakses 6/9/2021. Reuters. “Belarus Athlete Enters Poland’s Embassy in Tokyo After Refusing to Return Home.”  https://www.reuters.com/ lifestyle/sports/belarus-athlete-in-hands-authorities-ioc-2021- 08-02/, 2/8/2021. Diakses 6/10/2021.
Reuters. “Jailed for Protesting, Belarus Basketball Star Speaks Out for Political Change.”  https://www.reuters.com/article/us- belarus-election-basketball-idUSKBN27D1QS, 28/10/2020. Diakses 7/10/2021.
Shidarta. “Putusan Pengadilan sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah.” Undang: Jurnal Hukum , 5, 1 (2022): 105-42. DOI:
10.11437/ujh.5.1.105-142.
Syahrin, M. Alvi. “The Implementation of Non-Refoulement
Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia.”
Sriwijaya Law Review , 1, 2 (2017): 168-78. DOI: 10.28946/slrev.
Vol1.Iss2.41.pp168-178.
Taylor, Savitri. “Australia’s Diplomatic Asylum Initiative at the United
Nations: Comparing International Law Rhetoric with Foreign
Policy Practice.” Australian Journal of  International Affairs , 73, 4
(2019): 376-96. DOI: 10.1080/10357718.2019.1622648.
The Foreign Affairs Trade and Integration Ministry. “Statement of
the Government of the Republic of Ecuador on the Asylum Request of Julian Assange.” http://www.grocjusz.edu.pl/ Materials/_archiwum/archiwum2012/pd_sem_1312_B.pdf. Diakses 12/10/2021.
The Guardian. “Julian Assange Granted Asylum by Ecuador–as it Happened.” https://www.theguardian.com/media/2012/ aug/16/julian-assange-ecuador-embassy-asylum-live, 16/8/2012. Diakses 8/11/2021.
The Guardian. “Julian Assange Rejects Police Request to Surrender for Breaking Bail Terms.” https://www.theguardian.com/ media/2012/jun/29/julian-assange-police-surrender-bail, 29/6/2021. Diakses 6/9/2021.
The Irish Times. “Julian Assange: 24-hour Police Watch at Ecuador
Embassy Ends.” https://www.irishtimes.com/news/world/ uk/julian-assange-24-hour-police-watch-at-ecuador-embassy- ends-1.2388674, 12/10/2015. Diakses 12/10/2021.
United Nations. Yearbook of  the International Law Commission 1973 Volume 2: Documents of  the Twenty-Fifth Session Including the Report of  the Commission to the General Assembly. New York: United Nations, 1975. Tersedia secara elektronik pada https://legal. un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1973_v2.pdf. United Nations General Assembly. “Question of Diplomatic Asylum:
Report of the Secretary General, UN Doc. A/10139 (Part I and II).” https://digitallibrary.un.org/record/1303626?ln=en,
2/9/1975. Diakses 9/10/2021.
United Nations Human Rights Committee. “General Comment No.
31 [80], the Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, 26/5/2004, CCPR/C/21/Rev.1/ Add.13.” https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html, 26/5/2004. Diakses 22/1/2022.
University College London. “Inter-American Court of Human Rights Request for an Advisory Opinion Concerning the Scope and Purpose of the Right of Asylum in Light of International Human Rights College London Law, Inter-American Law and International Law.” https://www.corteidh.or.cr/sitios/
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
observaciones/oc25/30_uni_london.pdf. Diakses 2/10/2021. Veçoso, Fabia. “International Law, Diplomatic Asylum and Julian Assange: a Changing Interpretation of Complex International Laws and Diplomatic Treaties Ended the WikiLeaks Founder’s Nearly Seven-Year Stay in the Ecuadorian Embassy.” https:// pursuit.unimelb.edu.au/articles/international-law-diplomatic- asylum-and-julian-assange, 14/4/2019. Diakses 8/1/2022. Waheed, Ahmed Waqas. “State Sovereignty and International Relations in Pakistan: Analysing the Realism Stranglehold.” South Asia Research , 37, 3 (2017): 1-19. DOI: 10.1177/0262728017725624. Wilson Center. “Revisiting Canada’s Contribution to Resolving the Iranian Hostages Crisis.” https://www.wilsoncenter.org/ article/revisiting-canadas-contribution-to-resolving-the-iranian- hostage-crisis, 8/4/2005. Diakses 5/9/2021.
Zatucki, Kryzysztof. “Extraterritorial Jurisdiction in International Law Extraterritorial Jurisdiction in International Law.” International Law Review , 17, 4-5 (2015): 403-12. DOI: 10.1163/18719732- 12341312.

## Peraturan dan Putusan Hukum
Human Rights Committee. Forty-Eight Session: Views Communication No. 470/1991. Kindler v. Canada, U.N. Doc. CCPR/C/48/D/470/1991, 11/11/1993. http://hrlibrary.umn. edu/undocs/html/dec470.htm.
International Court of Justice. Colombian-Peruvian Asylum Case, Judgment of November 20 th , 1950: I.C.J. Reports 1950.
International Court of Justice. Judgment: Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro),
11/7/1996. https://www.icj-cij.org/public/ fi les/case-related/ 91/091-19960711-JUD-01-00-EN.pdf.
International Court of Justice. Judgment: Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), 19/12/2005. https://www.icj-cij.org/public/ fi les/ case-related/116/116-20051219-JUD-01-00-EN.pdf.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2 (2022)
International Court of Justice. Judgment: Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua, (Nicaragua v. United States of America), 27/6/1986. https://www.icj-cij.org/public/ fi les/ case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf.
Judiciary of England and Wales. District Judge (Magistrates’ Court) Vanessa Baraitser in the Westminster Magistrates’ Court, the Government of the United States of America v. Julian Paul Assange, 4/1/2021. https://www.judiciary.uk/wp-content/ uploads/2021/01/USA-v-Assange-judgment-040121.pdf.
Organization of American States. Convention on Diplomatic Asylum. Concluded at Caracas on 28/3/1954.
The High Court of Justice Queen’s Bench Division Administrative
Court. Royal Courts of Justice Strand, London, Case No: CO/150/2021 Between the Government of the United States of America and Julian Paul Assange, 10/12/2021. https://www. judiciary.uk/wp-content/uploads/2021/12/USA-v-Assange- judgment101221.pdf.
United Nations. Of fi cial Records Volume II: Annexes Vienna Convention on Consular Relations Final Act Optional Protocols Resolutions, UN Doc. A/CONF.25/C.2/L.29, 4/3/1963- 22/4/1963. https://legal.un.org/diplomaticconferences/1963_ cons_relations/docs/english/vol_2.pdf.
United Nations. Vienna Convention on Consular Relations, 1963. United Nations. Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961. United Nations General Assembly. International Covenant on Civil and Political Rights (1966).
United Nations General Assembly. Resolutions Adopted on the Reports of the Sixth Committee, 1970. https://treaties.un.org/
doc/source/docs/A_RES_2625-Eng.pdf.
United Nations High Commissioner for Refugees. Convention Relating to the Status of Refugees, 1951.