## Relevansi Nilai Lokasamgraha Terhadap Wacana Politk Identitas Dan Masa Depan Kebangsaan
Puspo Renan Joyo 1 , Mujiyono 2 , Kadek Ayu Ariningsih 3
12 Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
3 STMIK STIKOM Indonesia
1 pusporenanjoyo@iahntp.ac.id, 2 mujiyono@iahntp.ac.id, 3 ayuari@stiki-indonesia.ac.id

## Abstract
This  article  is  a  study  of  national  identity,  identity  politics,  and  the  value  of Lokasamgraha in Hinduism and their relevance to the escalation of identity politics and the  discourse  of  the  future  of  the  nation.  This  is  a  library  research  with  qualitative approach. Lokasamgraha is a material object in this research. This research used data collection  techniques  and  using  data  analysis,  namely:  interpretative,  holistic  and descriptive. Results of this study are: 1) national identity is Bhinneka Tunggal Ika inspired by  Pancasila  and  Undang-Undang  Dasar  1945,  and  explored  into  three,  fundamental identity, instrumental identity, and natural identity; 2) identity politics is irrelevant and has lost its meaning. The emergence of identity politics lately must be viewed as a threat and  sabotage  against  the  existence  of  Indonesia.  And  the  last  is  3)  the  value  of Lokasamgraha  is  at  odds  with  identity  politics  but  found  similar  resonance  with  the discourse  on  the  future  of  the  nation.  Lokasamgraha  finds  its  urgency  in  two  things, namely: identity politics and the future of nation.
Keywords: Identity Politics; Lokasamgraha; National Identity, The Future of the Nation

## Abstrak
Artikel ini adalah studi tentang tentang identitas nasional, politik identitas dan nilai lokasamgraha dalam  agama  Hindu  relevansinya  dengan  eskalasi  politik  identitas  dan wacana masa depan kebangsaan. Penelitian adalah studi kepustakaan dan jenis penelitian adalah  kualitatif. Lokasamgraha merupakan  objek  material  dalam  penelitian  ini.  Studi dokumen  merupakan  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  ini menggunakan  teknik  pengumpulan  data  studi  dokumen  penelitian  ini  menggunakan analisis  data  dengan  langkah-langkah  metodis  analisis  deskriptif,  interpretatif  dan holistika. Temuan penelitian ini adalah: 1) Identitas nasional adalah Bhineka Tunggal Ika atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang di ekplanasi menjadi tiga  identitas,  yaitu;  fundamental,  instrumental,  dan  alamiah.  2)  politik  identitas  tidak relevan  dan  telah  kehilangan  makna.  Munculnya  politik  identitas  belakangan  ini  harus dipandang sebagai ancaman dan sabotase terhadap eksistensi bangsa Indonesia. 3) Nilai Lokasamgraha berseberangan  dengan  politik  identitas  namun  menemukan  kesamaan resonansi  dengan  wacana  masa  depan  kebangsaan. Lokasamgraha menemukan urgensinya dalam dua hal, yaitu: politik identitas dan masa depan kebangsaan.
Kata Kunci: Identittas Nasional; Lokasamgraha ; Masa Depan Bangsa; Politik Identitas

## Pendahuluan
Insight paling  awal  tentang  Indonesia  adalah  dimensi pluralitas yang  secara inheren  ada  sejak  kelahirannya.  Pengertian  ini  menjadi  aspek  fundamental  yang  harus dimiliki dan disadari oleh setiap individu sebagai bekal sebelum melangkahkan kaki lebih jauh dalam  perjalanan mpanjang sebagai manusia Indonesia. Keniscayaan keragaman ini,
secara keimanan merupakan hadiah tersembunyi dari Tuhan yang patut di syukuri, karena bangsa ini telah diijinkan untuk mengenal, memahami, dan belajar tentang kenyataan dan asas  paling  purba  dari  kehidupan  ini.  Indonesia  adalah  wujud  paling  kasat  mata  dari pengertian kemajemukan sebagaimana yang telah diperkenalkan Furnival di dunia Barat (Masyrullahushomad, 2019:86).
Berbeda  dengan  wilayah  Asia  Tenggara  lainnya,  seperti;  Singapura,  Brunai Darussalam, Timor Leste, Kamboja, dan Laos, Negara Indonesia menjadi yang memiliki wilayah terluas, dengan ribuan pulau, adat istiadat dan kebudayaan yang tak tertandingi. Dari Sabang sampai Marauke, dan Miangas hingga pulau Rote, teritorial Indonesia adalah tempat dari 17.499 pulau. Keseluruhan teritorial Indonesia mencapai 7,81 juta km 2 , yaitu; darat  2,01 juta km 2 ,  laut 3,25 juta km 2 ,  serta  Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,55 juta km 2 .  Perairan  Indonesia  melebihi  daratan,  karenanya  Indonesia  adalah  negara  maritim (Roza, 2017:2). Berdasarkan laporan yang dirilis Badan Pusat Statistik tentang proyeksi jumlah penduduk tahun 2020, Indonesia memiliki kekayaan demografi yang luar biasa, yakni 269,6 juta jiwa. Dari sisi religiositasnya, Indonesia adalah negara dengan 6 agama dan  denominasinya,  serta  pemeluk  kepercayaan  yang  tersebar  di  seluruh  nusantara. Keragaman etnisitas dan Bahasa terdiri dari 1.340 suku bangsa, dan 2.500 bahasa (Badan Pusat Statistik, 2020:3; Na’im & Syaputra, 2011:5-7).
Indonesia adalah sebuah bangsa dengan panorama ragam wajah, bukan satu wajah. Realitas  ini  menjadikan  Indonesia  memiliki uniqueness yang  tidak  dimiliki  oleh  setiap negara  di  dunia  ini.  Menyadari  pluralitas  ini,  para founding  father telah  dengan  sangat bijaksana  mengikatnya  dalam  satu  simpul  kebangsaan Bhineka  Tunggal  Ika .  Pancasila dan  UUD1945  menjadi  media  perekat  dan  kekuatan  yang  menyatukan  ( the  integrating force )  di  tengah  kemajemukan  bangsa  (Asshiddiqie,  2011:13).  Menanggapi  keragaman Indonesia, Joko Widodo, Presiden Indonesia ke-7 menyatakan bahwa Indonesia dengan identitas  dirinya  yang  majemuk  ini  merupakan  kenyataan  yang  telah  selesai. Kemajemukan telah dituntaskan karena telah menjadi konsensus nasional (Kawangung, 2019:161).
Demografi, kekayaan alam, keragaman Indonesia adalah fondasi kemajuan bangsa Indonesia.  Namun  situasi  saat  ini  menunjukkan  kenyataan  yang  bertolak  belakang. Persoalan  pluralitas  justru  menjadi  faktor  yang  melemahkan  (Muhtar,  2019:398). Kontestasi  elektoral  yang  sarat  dengan  politik  identitas  menjadi  salah  satu  yang  men- trigger polarisasi  sosial,  hingga  polarisasi  yang  disebabkan  oleh  identitas  primordial. Hasil  survei  LIPI  tahun  2018  mengungkapkan,  politik  berbasis  suku,  agama,  ras,  antar golongan,  berimbas  terhadap    penguatan  demokrasi  Indonesia  (Triguna,  2019:47). Beberapa kajian juga menunjukkan relasi kontestasi elektoral dan politik identitas pada pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah di Indonesia juga menimbulkan persoalan- persoalan yang bersentuhan dengan isu-isu identitas (Al Qurtuby, 2018:52-53; Khamdan & Wiharyani, 2018:198; Muhtadi, 2018:69-70; Romli, 2019:79; Shofan, 2018:4-6).
Menurut  Magnis  Suseno,  menguatnya  fenomena  politik  identitas  yang  terjadi belakangan ini harus dipandang sebagai bentuk pelemahan sekaligus ancaman serius bagi keadilan,  kedamaian,  saling  menghargai,  kesejahteraan  dan  kesatuan  bangsa  (Suseno, 2018:12-13).  Tindakan  Eksploitasi  politik  politisasi  agama  secara  berlebihan  dan cenderung overdosis, brutal, tanpa mengindahkan etika sosial dan rasa kemanusiaan telah menyebabkan  rontoknya  sendi-sendi  kemanusiaan  dan  runtuhnya  nilai  persaudaraan universal (Al Qurtuby, 2018:52-54).
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penelitian  ini  membahas  tiga  hal,  yaitu; identitas nasional, politik identitas, dan nilai lokasamgraha dalam menyikapi fenomena politik  identitas  dan  wacana  masa  depan  kebangsaan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah mengungkap nilai lokasamgraha dan relevansinya dengan politik identitas serta wacana
masa depan kebangsaan. Kajian terdahulu tentang politik identitas, identitas nasional dan kebangsaan  telah  dilakukan  oleh  beberapa  ilmuwan  atau  akademisi,  tiga  diantaranya adalah:
Pertama,  artikel  karya  Romo  Magnis  tentang  politik  identitas  (2018)  yang dipublikasikan pada jurnal ‘Maarif Institute for Culture and Humanty’ (Suseno, 2018:7- 13).  Kajian  ini  mengupas  mengenai  historisitas  populisme  dan  politik  identitas  yang terlahir dari situasi perlawan atas kolonialisme sebuah bangsa atas bangsa lainnya, atau sebuah  ketertindasan  dan  ketidakadilan.  Aktualisasi  politik  identitas  di  Indonesia dipandang tidak relevan dan sebuah tindakan sabotase terhadap eksistensi Indonesia Tidak ada  ruang  bagi  politik  identitas  atau  populisme  karena  segala  bentuk  hukum  dan penyelesaikan  persoalan  negara  dan  penyelesaiannya  telah  diatur  berdasarkan  ideologi dan  konstitusi  bangsa,  yang  telah  menjadi  konsensus  nasional  dan  paripurna.  Politik identitas atau populisme merupakan ancaman keutuhan bangsa Indonesia yang majemuk. Kajian Suseno memberikan kontribusi penting dalam penelitian ini, terutama pada aspek historisitas politik identitas dan populisme, namun belum dijumpai adanya pembahasan tentang lokasamgraha dan korelasinya dengan politik identitas serta wacana kebangsaan. Kedua,  “Pancasila  sebagai  Pengawal  Solidaritas  Kebangsaan”,  kajian  dari Siswanto dari Pusat Penelitian Politik LIPI (2019), mengupas fenomena politik identitas dalam  politik  elektoral  dan  merosotnya  solidaritas  kebangsaan.  Kajian  ini  menawarkan Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  dalam  menjawab  tantangan  solidaritas  kebangsaan. Pancasila mengandung tiga dimensi fundamental yang memiliki urgensinya saat ini, yaitu dimensi realitas, dimensi ideal dan dimensi fleksibilitas. Menurutnya, Pancasila sebagai pandangan  hidup  mulai  ditinggalkan.  Karenanya,  reinterpretasi  Pancasila  di  pandang penting agar selaras dengan semangat reformasi, serta dapat kembali diterima masyarakat (Siswanto, 2019:109-124). Penelitian Siswanto memberikan wawasan tentang solidaritas kebangsaan, fenomena politik identitas dan peran Pancasila dalam menjawab tantangan kedua  hal  tersebut.  Gagasan  siswanto  tentang  Pancasila  sebagai  jalan  alternatif  dalam persoalan  solidaritas  dan  politik  identitas,  menunjukkan  disparitas  dengan  penelitian penulis saat ini yang menawarkan gagasan lokasamgraha sebagai alternatif.
Ketiga, penelitian Afifah (2018) mengurai identitas nasional yang dikelompokkan menjadi  tiga  identitas;  fundamental,  instrumental  dan  alamiah  (Afifah,  2018:187-198). Penelitian Afifah memberikan wawasan tentang identitas nasional sebagai fondasi penting dalam  melihat  ke-Indonesia-an  secara  menyeluruh.  Dengan  pemahaman  yang komprehensif tentang Indonesia akan memberikan implikasi bagi negara dan masyarakat di dalam mengambil kebijakan, berinteraksi dan ber-etika sosial. Fokus penelitian Afifah tentang  indentitas  nasional  turut  memberikan  bagi  penelitian  penulis  khususnya  terkait dengan wawasan kebangsaan.
Mencermati kajian-kajian sebelumnya, terdapat perbedaan pada aspek kajian dan kebaruannya  ( novelty )  atas  studi  ini.  Pada  aspek  kajian,  penelitian  ini  mengkaji  nilai Lokasamgraha ,  Politik  Identitas  dan  Wacana  Masa  Depan  Kebangsaan.  Pada  aspek kebaruannya  ( novelty ),  penelitian  ini  menawarkan  gagasan  dari  nilai lokasamgraha sebagai  referensi,  alternatif  pemikiran  atau problem  solving atas  fenomena  politik identitas dan wacana masa depan kebangsaan.

## Metode
Penelitian  ini  tergolong  kualitatif  dan  merupakan  studi  kepustakaan,  dan lokasamgraha menjadi  objek  material  (OM).  Penelitian  ini  menggunakan  teknik pengumpulan  data  studi  dokumen  dari  data  utama  dan  pendukung  yang  berkorelasi terhadap  OM  yang  menjadi  tema  kajian  ini.  Data  utama  studi  ini  antara  lain; Modern Reading and Scientific… , Philosophy of the Bhagavad Gita… , The Bhagavad Gita for the
Modern  Reader…, sedangkan  sumber  pendukung  adalah Principal  Upanishads… ,  dan jurnal-jurnal yang relevan dengan tema penelitian.
Mengacu  Bakker  dan  Zubair,  penelitian  ini  menggunakan  analisis  data  dengan teknis  analisis  deskriptif,  interpretasi,  holistik.  Secara  deskriptif,  data  mengenai  nilai Loksamgraha paparkan secara sistematik supaya terjadi keterhubungan bahasa, gagasan dan  menumbuhkan  pemahaman  kokoh.  Pada  level  interpretasi,  uraian  tentang  nilai Loksamgraha lebih  lanjut  akan  telaah  arti,  nilai  dan  maksudnya.  Operasionailsasi  pada tahap  interpretasi  berpijak  di  temuan  objektif  untuk  mendapatkan  kebenaran  tertinggi, bukan menurut selera interpreter. Selanjutnya pada tahap analisis holistika dimaksudkan agar kajian ini mendapatkan kebenaran yang menyeluruh, dikaji dari berbagai perspektif dan perjumpaan dengan realitas (Bakker & Zubair, 1990:41).

## Hasil dan Pembahasan 1. Identitas Nasional
Anthony Smith, seorang tokoh terkemuka dalam studi nasionalisme, menulis buku yang  berjudul  ‘National  Identity’,  dinyatakan  bahwa  nasionalisme,  ideologi  dan movement, harus terkait erat dengan identitas nasional. Sebuah konsep multi-dimensi, dan diperluas untuk memasukkan bahasa tertentu, sentimen dan simbolisme. Smith kemudian membuat daftar ciri-ciri dasar identitas nasional, yaitu: wilayah bersejarah, atau tanah air; mitos umum dan kenangan sejarah; budaya publik massal yang umum; hak dan kewajiban hukum bersama untuk semua anggota; ekonomi bersama dengan mobilitas teritorial bagi anggota.  Menurutnya,  rasa  identitas  nasional  memberikan  cara  yang  kuat  untuk mendefinisikan  dan  menempatkan  diri  individu  di  dunia,  melalui  prisma  kepribadian kolektif dan budaya yang khas. Identitas nasional adalah mekanisme untuk memberi orang rasa nilai individu dan kolektif, yang tanpanya mereka tidak dapat berfungsi (McCrone & Bechhofer, 2015:10; Smith, 1991:vii, 14-17). Secara lebih eksplisit ia menjelaskan bahwa fungsi utama identitas nasional adalah menyediakan 'komunitas sejarah dan takdir' yang kuat  untuk  menyelamatkan  orang  dari  pelupaan  pribadi  dan  memulihkan  keyakinan kolektif.  Mengidentifikasi  dengan  bangsa  berarti  mengidentifikasi  dengan  lebih  dari sekedar penyebab atau kolektivitas. Itu harus ditawarkan pembaruan pribadi dan martabat dalam dan melalui regenerasi nasional (Smith, 1991:161).
Bagi Schnabel dan Hjerm, identitas nasional seperti yang disadari oleh individu meliputi perasaan setia, persatuan, tindakan adalah lebih mendalam dibanding keyakinan atas  ide  persamaan.  Dengan  karakteristik  sentral  dari  identifikasi  dan  rasa  memiliki, keberlanjutan, kestabilan,  identitas nasional dalam wujud agregatnya mampu berfungsi sebagai  proxy  untuk  aspek  khusus  dari  kohesi  sosial  (Schnabel  &  Hjerm,  2014:3). Identitas nasional  diciptakan melalui penyatuan dari pelbagai  pluralitas identitas dalam masyarakat tanpa menegasikan keterikatannya. Identitas nasional merupakan simpul dari perseorangan  dan  pemerintah  yang  berkelindan.  Ia  berbeda  dari  komunitas,  sebab komunitas berpotensi mendahulukan identitasnya daripada identitas nasional (Kymlicka, 2007:83; Widodo et al., 2015:5-6).
Beranjak dari Smith, Mc. Crone, Frank Bechhofer, Schnabel, Hjerm dan Widodo, dkk., maka dipandang penting untuk memberikan definisi identitas nasional secara konkrit sebagai basis wawasan bangsa Indonesia. Indentitas nasional dapat dieksplanasi ke dalam area identitas  fundamental ,  yaitu  Pancasila  ideologi,  basis  norma,  falsafah,  perilaku berpolitik dan kerangka berpikir pembangunan. Berikutnya, identitas instrumental , UUD 1945 konstitusi negara, Bahasa Indonesia bahasa pemersatu, Garuda Pancasila lambang negara,  Merah  Putih  bendara  negara, Bhineka  Tunggal  Ika semboyan  negara,  dan Indonesia Raya lagu kebangsaan. Terakhir, identitas alamiah , mencakup Indonesia adalah archipelago dengan pluralitas suku, adat, budaya, bahasa dan agama (Afifah, 2018:187).
Karakteristik dan jati diri bangsa tergambar dalam Identitas nasional. Pengetahuan ini membuka ruang pemahaman dan kesadaran setiap elemen bangsa atas keadaan dirinya sendiri.  Secara  personal,  wawasan  ini  menjadi  fundamen  berpikir  secara  holistik  bagi setiap elemen bangsa. Melalui pengertian ini ia dapat menakar setiap tindakannya dengan kadar yang tepat dalam konteks interaksi sosial dan bernegara. Dengan demikian, setiap individu berperan kontruktif dalam pergerakan kemajuan. Bagi negara, identitas nasional merupakan  basis  setiap  kebijakan,  arah,  visi  dan  misi  dalam  mewujudkan  cita-cita konstitusi. Baik individu, indentitas kelompok maupun negara, semuanya sinergi dalam pergerakan maju dalam rangka mewujudkan masa depan dan kepentingan bangsa secara menyeluruh.

## 2. Politik Identitas
Literatur ilmu  politik memilah pemahaman  antara politik identitas dan identitas politik. Pengertian yang pertama adalah sebuah gagasan yang meletakkan motivasi subjek dalam  simpul  kelompok  politik,  sedangkan  kedua,  lebih  tertuju  di  wilayah  politik pengelompokan identitas, meliputi pilihan politik atau golongan sosial sebagai instrumen. Morowitz  memaknai  politik  ini  (baca:  politik  identitas)  sebagai  batas  antara  yang diikutkan dan ditinggalkan. Heller mengartikan politik ini adalah suatu gerakan dimana perbedaan sebagai kategori utama, dengan propaganda toleransi dan kebebasan meskipun ujungnya  akan  menampakkan  pola  intoleransi  dan  konflik.  Politik  indentitas  juga mencakup  rasisme,  bio-feminisme, environmentalism ,  persoalan  etnis  (Zahrotunnimah, 2018:93-94).
Politik identitas, secara konseptual merupakan gagasan serta tindakan politis guna memperoleh dan meneguhkan kuasa golongan sebagai komunitas politik, entah melalui aturan  demokrasi  sebagaimana  kontestasi  elektoral  diberbagai  bentuk  dan  tingkatan dengan memanfaatkan isu identitas. Perbedaan itu dimanfaatkan sebagai instrumen politik dengan tujuan berkuasa oleh pihak tertentu. Politik jenis ini mengeksploitasi perbedaan demi  hasrat  kuasa.  Persoalan  timbul  kemudian  apakah  elit  politik  telah  secara  tuntas mengartikan  hakikat  dalam  identitas  tersebut.  Pertanyaan  selanjutnya,  siapakah  yang sangat berhak atas identitas guna kepentingan politik, mengingat identitas etnik, sosial, religi  pada  dasarnya  tidaklah  satu  dengan  demikian  tidak  bisa  diakui  oleh  salah  satu identitas. Orientasi berpolitik sebagaimana dimaknai demikian menjadi kontra produktif, utamanya  pada  tujuan  berdemokrasi  atau  bernegara.  Karena,  ideal  politik  adalah  untuk menata kehidupan bersama dalam rangka menggapai tujuan kolektif (Rantung, 2019:3).
Dalam kontek ke-Indonesia-an, aktualisasi politik bernegara harus selaras dengan nilai-nilai  falsafat  Pancasila,  yaitu  religiusitas,  humanisme,  ketunggalan,  dialog,  dan keadilan (Lesilolo, 2018:75), atau menurut gagasan politik John Rawls dalam A Theory of  Justice ,  dinyatakan  sebagai fairness ,  yakni;  a.  kompetensi  untuk  memahami  dan bertindak  yang  didasarkan  atas  rasa  keadilan  dan  dorongan  untuk  mengupayakan kolaborasi atau kerjasama sosial, b. kompetensi dalam mengkreasi, inovasi  secara logis mengupayakan terciptanya gagasan baik, oleh Rawls menyebutnya a sense of the good (Hasanuddin, 2018:203-204).
Terminologi politik identitas sesungguhnya lahir di awal 70-an abad lalu. Namun esensi dari maksudnya telah ada jauh sebelumnya dan menjadi faktor sejarah dari arena kontestasi  politik,  terminologinya  adalah  populisme.  Jika  politik  identitas  merujuk tindakan politis berbasis identity , ‘populisme’ lebih pada gerakan rakyat berbasis identitas yang memotivasi politik identitas. Populisme merupakan politik populus , sebuah bangsa, kelompok meminta untuk diakui eksistensinya. Mereka menampakkan kolektivitas, guna menunjukkan diri.  Ketidakadilan adalah  alasan pokoknya. Keduanya,  (politik identitas, populisme) menyoal diskriminasi, ketidakadilan.
Ketertindasan, pengabaian, penghinaan, diskriminasi adalah basis dari Populisme, sedangkan politik identitas merupakan upaya politis atas keadaan yang mereka rasakan itu, sebuah upaya dalam rangka mendapatkan pengakuan dan keadilan. Jadi,  tujuannya tidak bersifat politik, ekonomi, dan administratif. Ia menolak merunduk pada penindasan penguasa, justru mendongak. Ikrar sumpah pemuda dari semangat ini, sebuah kesadaran akan  kesamaan  identitas  sebagai  bangsa  Indonesia.  Demikianlah  populisme  Indonesia (Suseno, 2018:8).
Berbeda  dengan  bangsa  yang  cenderung  homogen,  seperti  Polandia  yang beragama Katolik hampir 100 persen, dan berbahasa Polandia, kebangsaan mereka sangat jelas  dan  begitu  alami.  Kenyataan  ini  berbeda  dengan  Indonesia  yang  sangat  memiliki identitas kebangsaan yang sangat majemuk, baik itu bahasa, adat, budaya, religi, ras, dan etnis.  Perbedaan  itu  natural,  namun  menyatu.  Solidaritas  yang  lahir  dari  pengalaman ketertindasan bersama. Lahirnya bangsa Indonesia ditandai momentum Sumpah pemuda. Kesatuan  bangsa  ini  bersifat  etik,  tidak  natural.  Persatuan  yang  didasarkan  keinginan luhur,  keinginan  bermartabat  dan  merdeka  yang  dibingkai  pada  satu  pemahaman  tidak atas kekhasan bahasa, ras, religi, melainkan tuntutan agar diakui sebagai manusia.
Indonesia telah menggapai tujuannya, yakni kemerdekaan yang telah diakui dunia. Karenanya, wacana politik identitas menjadi kurang relevan. Manakala suatu bangsa atau komunitas  telah  usai  dari  ketertindasan  dan  ketidakadilan,  maka  politik  identitas  telah kehilangan maknanya. Jika identitas telah terang, maka politik identitas adalah gambaran mentahnya emosi, nasionalisme dan kebudayaan. Pancasila, UUD 1945 adalah pandangan hidup dan fundamen bernegara menjadi pijakan penting berbangsa. Pancasila juga adalah sumber  hukum  dimana  aktualisasinya  juga  didasarkan  atas  asas  kekelurgaan,  keadilan, bersendikan  nilai-nilai  agama  walau  bukan  teokrasi  atau  sekuler.  Sebuah  hukum  yang merupakan cerminan budaya masyarakat, dan hukum yang bersifat netral dan universial. Karenanya, segenap persoalan yang ada dituntaskan dalam norma perpolitikan Indonesia yang  telah  dibentuk,  sehingga  mengacu  hukum.  Perbaikan,  pengembangan  hukum dilakukan  seperlunya,  berdasarkan  UUD,  dan  akhirnya  tetap  dalam  spirit  Pancasila. Karenanya, tidak ada lagi politik identitas dalam tubuh bangsa Indonesia. Identitas bangsa Indonesia, ‘bhineka tunggal ika’ atas dasar Pancasila telah begitu terang  (Rahmatullah, 2020:39; Suseno, 2018:10; Umarhadi et al., 2020:3).
Menguatnya  bahasa  identitas  beberapa  tahun  belakangan  adalah  kemunduran. Kebebasan  demokrasi  selewengkan  dengan  memanfaatkan  identitas  untuk  hasrat kekuasaan,  utamanya  eksploitasi  identitas  religi.  Jika  etnis,  suku  memiliki  limitasi teritorial, religi sama sekali berbeda. Semua memiliki identitas agama, dan apabila hal itu dijadikan instrumen untuk memisahkan antara lawan dan kawan, persatuan bangsa akan porak-poranda. berbagai kajian menunjukkan, politik ini mempertontonkan aksi intoleran, anti  pluralisme,  menguatkan  sikap  absolutisme,  serta  melegitimasi  kekerasan  sebagai pemecahan  masalah.  Penyelesaian  persoalan  bangsa  yang  berkaitan  dengan  identitas tertentu  hendaknya  diselesaikan  melalui  mekanisme  norma,  konstitusi,    dan  telah didirikan  dengan  rasa  tanggungjawab  bersama.  Memanfaat  persoalan  yang  berkaitan dengan  identitas  tertentu  untuk  menginisasi  gerakan  populis  untuk  memperoleh keuntungan  politik  adalah  tidak  etis,  tidak  jujur.  Karena,  persoalan  itu  tidak  hendak diselesiaikan melainkan dijadikan titian untuk menggapai hasrat politis (Shofan, 2018:4; Suseno, 2018:12-13).

## 3. Relevansi Nilai Lokasamgraha terhadap Wacana Politik Identitas dan Masa Depan Kebangsaan
Sekilas telah dijelaskan mengenai politik identitas ( political of identity ). Hal yang tidak kalah penting untuk diketahui sebelum berbicara lebih lanjut tentang lokasamgraha
adalah  pertanyaan,  masa  depan  kebangsaan  yang  bagaimana  yang  ingin  kita  raih? Penjelasan  ini  memberikan  gambaran  terhadap  apa  yang  hendak  kita  capai.  Kabar baiknya, rumah masa depan Indonesia yang kita semua ingin capai sekurang-kurangnya termasuk dalam Pancasila serta UUD 1945. Ideal masa depan kebangsaan terurai dalam lima prinsip dasar dalam sila Pancasila.
Sila-sila ini kemudian dijadikan landasan filsofi, ideologi guna menggapai ideal negara,  yang  dinyatakan  dalam  UUD  1945,  yakni  melindungi  bangsa,  tumpah  darah Indonesia,  mewujudkan  kesejahteraan,  mencerdaskan  bangsa,  berpasrtisipasi  dalam perdamaian  dunia  berlandaskan  kemerdekaan,  perdamaian,  dan  keadilan  (Asshiddiqie, 2011:3-5; Rahmatullah, 2020:41).
Perbincangan  terhadap  fenomena  politik  identitas  yang  belakang  ini  menguat menjadi  kegelisahan  bagi  kalangan  yang  di  Indonesia.  Wacana  politik  identitas sebelumnya  adalah  perihal  yang  kurang  terpahami,  khususnya  bagi  masyarakat  awam. Namun  pada  momentum  Pilkada  DKI  Jakarta  pada  2017  silam,  definisi  yang  tadinya abstrak  telah  benar-benar  dipahami  hingga  sampai  pada  ruang  sanubari  yang  paling dalam.  Hal  ini  mengingatkan  kembali  ke  pada  satu  perhelatan  pemilihan  gubernur Californalia tahun 1982. Ketika itu harian San Fransicco Chronicle dalam headline -nya yang bertajuk Bredley Win Projected , tepat sehari pasca pemilihan, diumumkan bahwa T. Bradley, mantan Walikota LA, berkulit hitam sangat diunggulkan dari Partai Demokrat sebagai  jawara  sebelum  perhitungan  resmi.  Keberanian  itu  didasarkan  pada  hasil penelitian dan exit poll yang memprediksi Bradley akan menang signifikan. Namun pada rilis perhitungan resmi menyatakan berbeda, justru G. Deukmejian dari Partai Republik menjadi pemenang. Kekalahan Bradley kuat diduga karena faktor ras. Peristiwa itu, oleh para ahli survei kemudian dikenang sebagai Bradly effect , tatkala kulit putih di teliti, ia menyimpan  sikap  penolakannya  pada  Bradley  karena  enggan  dituduh  rasis  (Muhtadi, 2018:67-68).
Sebagaimana  telah  dinyatakan  oleh  beberapa  intelektual  bahwa  politik  identitas berpotensi  besar  meruntuhkan  persatuan  bangsa  karena  cara  kerjanya  yang mengekploitasi  perbedaan  untuk  hasrat  politik  dan  kekuasaan  kelompok  tertentu. Persoalan  ini  juga  menggema  di  kalangan  agamawan,  terlebih  praktik-praktik  politik identitas  yang  terjadi  belakangan  ini  menggunakan  isu  identitas  agama.  Karenanya, pandangan  agamawan  dan  tokoh  muda  khususnya  dalam  menyikapi  persoalan  ini memiliki  urgensinya  saat  ini,  dan  berikut  ini  adalah  pandangan  dari  seorang  penganut Hindu.
Pembahasan  yang  bersentuhan  dengan  tema  pemerintahan  (politik)  dalam  kitab suci  Hindu  terdapat  di Veda bagian Smrti ,  diantaranya;  kitab Arthasastra,  Itihasa ( Ramayana,  Mahabharata ),  Purana, Dharma  Sastra ( Parasara  Dharmasastra, Manawadharasastra ), Nitisastra , dan seterusnya. Pembahasan secara menyeluruh perihal politik dan pemerintahan tentu tidak dapat dilakukan di sini, karenanya akan dibahas dari satu  bagian  dari  kitab  di  atas,  yakni lokasamgraha ,  yang  merupakan  satu  nilai  yang bertautan dengan ideologi dan sikap politik dalam kitab Bhagavad Gita yang merupakan bagian, dari salah satu Parva (bagian) di dalam kitab Mahabharata , yakni Bhismaparva . Untuk diketahui bahwa kitab Mahabharata di dalamnya terdiri atas delapan belas bagian ( Astadasa Parva ). Bhagavad Gita berisi delapan belas bab ( adhyaya ), dengan 700 Sloka (ayat). Pembahasa mengenai lokasamgraha terdapat dalam adhyaya (bab) ketiga, yakni Karma Yoga . Bhagavad Gita berisi jebaran pengetahuan yang disampaikan secara oleh Sri Krishna kepada Arjuna, sesaat sebelum Bharata Yudha , di Kuru Ksetra (Saraswati,
2009:17; Titib, 1996:107).
Terlebih  dahulu  akan  disinggung  mengenai leadership ,  relasi  kekuasaan  dan negara  secara  implisit  dijelaskan  dalam  kitab Nitisastra I.10,  di  satu  sisi  singa  sebagai
penjaga hutan, namun  ia juga di  jaga hutan. Apabila kedunya bertengkar, hingga singa meninggalkan hutan, maka hutan itu akan rusak karena pohon-pohon hingga tak bersisa, dan  singa  tidak  memiliki  tempat  persembunyian  lagi  dan  menjadi  buruan  untuk dibinasakan (Miswanto, 2015:118-119): Penjelasan yang ada di dalam Nitisastra di atas, juga terdapat di dalam kitab Kakawin Nagara Krtagama , 89.2, diandaikan bahwa sebuah negara  dan  wilayahnya  ibarat  singa  dan  hutan.  Jika  wilayah-wilayah  itu  dirusak,  maka negara akan mengalami krisis pangan. Jika tidak memiliki alat negara yang tangguh, maka negara-negara dari luar akan dengan mudah menakhlukkannya, oleh sebab itu keduanya hendaknya dijaga dan
Kedua sloka (ayat) di atas menerangkan bahwa kekuasaan dan negara itu bersifat sinergi.  Kekuasaan  yang  direpresentasikan  dalam  figur  pemimpin  dalam  rangka pencapaian tujuan negara kepada rakyatnya. Dalam konteks bangsa Indonesia, kekuasaan adalah  sebuah  kekuatan  kepemimpinan  yang  memastikan  amanat  konstitusi  berjalan dengan  baik.  Kekuasaan  itu  bekerja  dalam  dimensi  universal,  bukan  partikular,  untuk kepentingan seluruh rakyat bukan sebagian sebagian kelompok. Penyimpangan terhadap amant itu, maka pemimpin telah menghianati konstitusi dan negara. Ia telah menyimpang dari  kodrat  spiritualnya  sebagai  ‘perpanjangan  tangan  Tuhan’  untuk  berbuat  demi kesejahteraan  masyarakat,  karenanya  ia  tidak  berjalan  pada  rel  kebenaran  ( adharma ). Pesan  mengenai  hal  ini  dinyatakan  dalam  kitab Yajurveda XX.3  dan  IX.22,  dimana pemimpin  memiliki  peran  yang  sangat  penting.  Ia  dinobatkan  guna  memastikan kemakmuran, kekuatan, dan kemasyuran bagi masyarakat yang dipimpinnya. Demikian pula Yajurveda XX.3,  menerangkan  eksistensi  pemimpin  adalah  figur  yang  mampu membawa kemakmuran, kesejahteraan, perkembangan, sosok yang mampu menjaga dan lindungi. Pemimpin merupakan role model yang memiliki karakter mulia, teguh hati dan mawas diri (Titib, 1996:476).
Sekarang  akan  dibicarakan  mengenai lokasamgraha .  Nilai  ini  dijelakan  dalam kitab Bhagavadgita,  adhyaya III  sloka  19,  20  dan  25.  Diuraikan  bahwa  di  dalam tingkatannya,  kerja  dilakukan  orang  adalah  paling  mulia  jika  dilakukan  tanpa  motivasi untuk mendapatkan ganjaran untuk kepentingan pribadinya. Demikian juga tindakan yang disertai  dengan  persembahan  sebagai  wujud  bhakti,  jauh  lebih  mulia  karena  akan membawa  pada  kebahagiaan  yang  tertinggi.  Contoh  yang  diberikan  dalam  penjelasan sloka (20) ini adalah Raja Janaka. Ia adalah figur pemimpin yang melakukan pekerjaan semata-mata  demi  kepentingan  masyarakatnya,  demi  kepentingan  umum  ( loka- sangraham ) bukan dirinya sendiri. Krishna menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Raja Janaka patut dijadikan teladan dalam setiap tindakan. Pada sloka 25, disampaikan perbedaan orang yang bodoh dan yang bijaksana. Orang bodoh bekerja karena semata- mata ganjaran untuk kepuasan dirinya sendiri, tanpa memikirkan orang lain. Sebaliknya tindakan  orang  yang  pandai  dan  bijaksana  melakukan  tindakan  dengan  niatan  untuk memberikan sebanyak-banyaknya manfaat bagi orang lain, untuk kesejahteraan manusia pada  umumnya  ( loka-sangraham )  (Maitra,  2018:66;  Nadkarni,  2017:194;  C. Radhakrishnan, 2018:85):
Lokasamgraha dalam Bhagavad  Gita ,  adalah  satu  pembahasan  penting  dalam Hindu  yang  bertalian  dengan Karma  Yoga .  Apa  itu Karma  Yoga ? Karma  Yoga adalah ajaran tentang filsafat tindakan dalam Hindu. Karma berarti bertindak ( action ), yoga dari akar  kata yuj artinya  menghubungkan  (dengan  Tuhan). Karma  Yoga adalah  satu  dari beberapa  cara  mendekatkan  diri  dengan  Tuhan  melalui  karma  atau  tindakan.  Manusia mendedikasikan tindakannya semata-mata untuk dipersembahkan kepada Sang Pencipta. Keterhubungan dengan Tuhan dirajut melalui jalan tindakan tanpa kemelekatan akan hasil dan motivasi pribadi lainnya, melainkan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum atau dunia.
Nilai lokasamgraha di awali dari sikap keraguan Arjuna sesaat sebelum Bharata Yudha . Keraguan Arjuna sangat beralasan mengingat yang ia hadapi adalah saudaranya sendiri  ( Kaurava ),  bahkan  Dronacharya,  Rsi  Bhisma  adalah  guru  dari  kelima Pandava yang  sangat  dihormati.  Di  samping  itu  disana  juga  terdapat  Raja  Angga  Karna  yang merupakan saudara kandung Pandava . Secara identitas, kedua belah pihak adalah saudara, satu identitas. Arjuna merasa malu harus melawan keluarga demi sebuah tahta Hastina pura .  Ia  merasa  dirinya  terlalu  rakus  dan  tidak  bermoral,  seolah-olah  mengabaikan hubungan  keluarga,  mengesampingkan  pertimbangan  moral  demi  hasrat  kekuasaan. Dilema itulah yang menjadi awal dari seluruh perbincangan dalam Bhagavad Gita . Pada akhirnya Sri Krihna menunjukkan satu wawasan penting bahwa Bharata Yudha bukanlah semata-mata  sebuah  perebutan  kekuasaan  atau  ketamakan  sebuah  tahta  kerajaan.  Hal penting yang menjadi satu alasan mengapa bharata yudha ini terjadi adalah semata-mata untuk  membebaskan  ketertindasan  bangsa  Hastinapura  dari  tirani Kaurava ,  yang direpresentasikan  oleh  Duryodana  dan  para  pendukung  politiknya.  Pembahasan  itu mengurai tentang filsafat tindakan yang kemudian memunculkan satu terminologi yang saat ini sedang diperbincangkan, lokasamgraha .
Pada adhyaya III sloka (ayat) 19 di atas, dalam tingkatannya, kerja paling mulia yang  dilakukan  seseorang  apabila  dijalankan  bukan  dengan  tujuan  semata-mata  untuk memperoleh keuntungan pribadi. Setiap tindakan dengan motivasi bhakti kepada Tuhan dapat  mengangkat  seseorang  menuju  kemurnian,  sempurnanya  pikiran  dan  jiwa, karenanya hal itu membawa ke kebahagiaan tertinggi. Selanjutnya pada adhyaya III sloka (ayat) 20, istilah lokasamgraha dimaknai for the welfare of the world , untuk kesejahteraan dunia. Di sini Krishna memberikan teladan figur mulia dimana tindakannya didedikasikan untuk kepentingan dan kebahagiaan orang lain, yaitu Raja Janaka pemimpinan kerajaan Mithila ,  ayah  Dewi  Sita  permaisuri  kerajaan Ayodhya .  Ia  disebut  memiliki  karakter acarya . Di masa hidupnya, ia mencapai kesadaran jiwa dan kebahagiaan dalam aktivitas kerjanya, tanpa motivasi untuk kepentingan pribadi, hingga dirinya berpulang. Keakuan itu telah lenyap darinya. Tatkala istananya terbakar, ia berucap, ‘tidak suatupun milikku terbakar’ (Maitra, 2018:66; Mantik, 2007:61-62; Nadkarni, 2017:194; Pendit, 1996:95- 96; C. Radhakrishnan, 2018:85).
Menanggapi Bhagavad Gita , adhyaya III sloka 25, Nadkarni berpandangan bahwa seluruh  tujuan Bhagavad  Gita dapat  dikatakan  untuk  menunjukkan  bagaimana memperoleh  kebahagiaan  yang  langgeng  setelah  kebutuhan  dasar  terpenuhi.  Jika kebutuhan  dasar  makanan,  papan,  sandang,  kesehatan,  dan  beberapa  pendidikan  tidak terpenuhi,  tidak  ada  pertanyaan  untuk  memperoleh  kebahagiaan  yang  lebih  tinggi. Meskipun perhatian utama Bhagavad Gita adalah dengan kebahagiaan yang lebih tinggi di  luar  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  itu  tidak  mengabaikan  kebutuhan  orang  akan kesejahteraan atau kesejahteraan. Ini secara eksplisit menyarankan bahwa seseorang harus memiliki makanan dan tidur yang cukup, tidak makan terlalu sedikit (atau terlalu banyak), dan  menyerukan  kepada  semua  orang  yang  memiliki  cukup  makan  dan  memiliki kelebihan,  untuk  bangkit  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  orang  lain  melalui penekanannya  tentang lokasamgraha atau  kesejahteraan  rakyat.  Karena  dikatakan  ada keilahian  dalam  semua  makhluk,  itu  menekankan  nilai  rasa  hormat  yang  penuh  kasih untuk semua dan pelayanan tanpa pamrih.
Inilah filosofi Bhagavad Gita yang diekspresikan dalam konsep karma-yoga dan lokasamgraha .  Gandhi  terinspirasi  oleh  filosofi  ini  dan  mengembangkan  konsep perwaliannya. Mengikuti ajaran ini berarti berorientasi pada kepentingan umum, serta diri dalam  kemajuan  spiritual.  Namun  demikian,  fokus  utama Bhagavad  Gita adalah membimbing  orang  untuk  mencapai  tingkat  kebahagiaan  yang  lebih  tinggi  jauh melampaui  keberadaan  hewan,  tanpa  merusak  pemenuhan  kebutuhan  dasar.  Bahkan
setelah kebutuhan dasar terpenuhi, tanpa henti mengejar kebahagiaan lebih lanjut melalui kenikmatan  indria  bisa  jadi  tidak  ada  habisnya  dan  membuat  frustrasi. Bhagavad  Gita menunjukkan  pilihan  terbaik  bagi  kebahagiaan  yang  nyata  dan  lebih  tinggi  (Nadkarni, 2017:194-195).
Dalam  relevansinya  dengan  politik  identitas,  Nilai lokasamgraha dua  hal  yang lebih terlihat tidak dalam kesejalanan. Jika politik identitas lebih pada kerja-kerja yang mengeksploitasi  perbedaan  dan  berorientasi  pada  tujuan  yang  bersifat  partikular, lokasamgraha justru  pada  posisi  yang  sebaliknya  merangkul  perbedaan  masyarakat  ke dalam persatuan dan orientasi akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat ( for the welfare of  the  world ).  Secara  historis, lokasamgraha lebih  pada  satu  perjuangan  melawan ketertindasan satu bangsa dari tirani kekuasaan, Kaurava . Lokasamgraha juga merupakan sebuah perjuangan untuk kepentingan bersama, bukan perseorangan atau kelompok. Satu hal  yang  penting  dari  semangat  ini  ( lokasamgraha )  adalah  esensinya  yang  berorientasi pada universalistas, kepentingan umum atau dunia, bukan sebaliknya. Satu prinsip yang berbeda  dengan  apa  yang  dipertontonkan  oleh  apa  yang  belakangan  ini  dibahasakan sebagai politik identitas.
Lokasamgraha yang dimaksud ini, tidaklah terlepas dari landasan etis dari Hindu yang tertuang di dalam kitab Chandogya Upanisad 8.8.7, yang menarik keragaman entitas hidup pada satu hakikat kesetaraan, yang sesungguhnya tidak mengenal perbedaan, yakni Atman ,  yang  merupakan  sari  yang  paling  halus  (akar  dari  semua  keberadaan),  seluruh alam  semesta  ini  menjadikannya  sebagai atman -nya.  Itu  merupakan  kebenaran,  itulah atman  tat  tvam  asi ,  demikian  dinyatakan  Uddalaka  kepada  putranya,  Svetaketu  (S. Radhakrishnan, 1968:458).
Itu  adalah  kamu,  demikian  makna  dari tat  tvam  asi .  Aphorisme  masyhur  ini menitikberatkan  aspek  ilahiah  dari jiva .  Ia  yang  mengenal  dirinya  sebatas  tubuh  dan pikiran,  hanya  mengenal  dirinya  yang  paling  luar  bukan  diri  sejati.  Aphorisme  ini mengarah  pada  entitas  yang  berada  dalam  bukan  pada jiva emiprik  dengan  atribut. Aurobinda mengatakan, Isa merupakan hakikat keilahian yang berada di seluruh kosmos. Chandogya  Upanisad 3.14.1,  menerangkan  sesungguhnya  semesta  ini Brahman (Aurobindo,  2003:21;  Joyo  &  Maharani,  2021:20;  Joyo  &  Murtiningsih,  2021:67;  S. Radhakrishnan,  1968:458).  Landasan  etik  Hindu  yang  berikutnya  adalah  tentang  sikap non diskrimantif, tertuang di dalam Bhagavad Gita , Adhyaya V sloka (ayat) 18, “orang arif  bijaksana  melihat  segala  sesuatu  dalam  visi  setara,  entah  itu  orang  mulia  maupun orang yang hina sekalipun” (Pendit, 1996:154).
Nilai lokasamgraha tidak  dalam  pandangan  melihat  segala  sesuatu  dalam perbedaan identitas tertentu, melainkan satu nilai yang justru melampaui entitas perbedaan itu dalam satu kemanunggalan yang utuh dan menyeluruh.  Politik identitas yang sedang diperbincangkan saat ini merupakan satu wacana kontraposisi dari nilai Lokasamgraha. Lokasamgraha bersama dengan landasan etis Hindu tidak menyisakan ruang perdebatan terhadap perbedaa entitas dan identitas, karena hal itu dipandang telah usai. Selanjutnya, dalam wacana masa depan kebangsaan, nilai lokasamgraha , bersama dengan landasan etis Hindu, tat  tvam  asi menemukan  resonansi  yang  sama.  Nilai  ini  adalah  salah  satu  dari universalitas  Hindu  yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumbangsih  pengetahuan  dan kebijaksanaan  dalam  mewujudkan  masa  depan  kebangsaan  Indonesia.  Sebagai  wacana kebangsaan, eksalasi politik indentitas harus dijawab dengan gagasan universal agama- agama  dan  sikap  moderasi,  dengan  demikian  politik  identitas  pada  akhirnya  dapat dipahami  sebagai  gerakan  politik  yang  tidak  relevan  dengan  situasi  kebangsaan,  dan berpotensi meruntuhkan persatuan dan masa depan kebangsaan.

## Kesimpulan
Kajian ini menyimpulkan:  1)  Identitas nasional  adalah bhineka tunggal ika atas dasar  Pancasila,  UUD  1945,  namun  secara  garis  besar  di  bagi  menjadi  tiga;  identitas fundamental,  identitas  instrumental,  dan  identitas  alamiah.  2)  Politik  identitas  secara historis  berlatar  belakang  ketertindasan  sebuah  bangsa  atau  komunitas.  Indonesia  yang telah memperoleh kedaulatannya dan konstitusi negara yang telah memberikan jaminan keadilan kepada semua elemen bangsa, maka politik identitas telah kehilangan maknanya. Eskalasi politik indentitas yang muncul akhir-akhir ini dipandang sebagai ancaman dan sabotase dari eksistensi bangsa. 3) Lokasamgraha merupakan kebijaksanaan Hindu yang tertuang  di  dalam Bhagavad  Gita pada adhyaya III  yang  mengulas  filsafat  tindakan ( karma  yoga ). Lokasamgraha di  dalam  praksisnya  dapat  pula  diterjemahkan  sebagai bentuk sikap politik dan landasan etis, yang secara filosofis dimaksudkan sebagai tindakan atau  perjuangan,  termasuk  di  dalamnya  adalah  perjuangan  politik  yang  berorientasi kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat, dan tidak memihak pada tujuan kelompok (identitas) tertentu. Karenanya, kebijaksanaan ini berseberangan dengan semangat politik identitas  yang  berorientasi  pada  kepentingan  parikular. Lokasamgraha ia  memiliki kesamaan  visi  dan  resonansi  dengan  wacana  masa  depan  kebangsaan  yang  memiliki komitmen dan cita-cita memajukan bangsa dan negara.

## Daftar Pustaka
Afifah,  T.  (2018).  Identitas  Nasional  Di  Tinjau  dari  Undang-Undang  Dasar  1945  dan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2009.  Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum,  2(2), 187. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.903
Al  Qurtuby,  S.  (2018).  Sejarah  Politik  Politisasi  Agama  dan  Dampaknya  di  Indonesia.
MAARIF , 13 (2), 43–54. https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.21
Asshiddiqie, J. (2011). Membudayakan nilai-nilai pancasila dan Kaedah-kaedah Undang- undang Dasar Negara RI tahun 1945. Kongres Pancasila III . Aurobindo, S. (2003). Isha Upanishad . Sri Aurobindo Ashram Publication Departement. Badan Pusat Statistik. (2020). Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia 2020. In Databoks . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/02/inilah-proyeksi-jumlah- penduduk-indonesia-2020
Bakker, A., & Zubair, A. C. (1990). Metodologi Penelitian Filsafat . Kanisius.
Hasanuddin, I. (2018). Keadilan Sosial:  Telaah atas Filsafat Politik John Rawls. Refleksi , 17 (2), 193–204. https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10205
Joyo, P. R., & Maharani, S. D. (2021). The Concept of Value in Religious Plurality In Indonesia  (Reflection  on  Verses  of  Īśā  Upaniṣad). Vidyottama  Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies , 5 (1), 11–22. Joyo, P. R., & Murtiningsih, S. (2021). Relevansi Ontologi Brahman dan Ātman dalam Kitab Īṣāvasya Upaniṣad dengan Pluralitas Agama di Indonesia. Jurnal SMART (Studi
Masyarakat, Religi, Dan Tradisi) , 7 (01), 57–70.
https://doi.org/10.18784/smart.v7i01.1228
Kawangung, Y. (2019). Religious moderation discourse in plurality of social harmony in Indonesia. International  Journal of  Social Sciences and Humanities , 3 (1), 160– 170. https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.277
Khamdan,  M.,  &  Wiharyani,  W.  (2018).  Mobilisasi  Politik  Identitas  dan  Kontestasi Gerakan  Fundamentalisme. Al-Tahrir:  Jurnal  Pemikiran  Islam , 18 (1),  193. https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i1.1198
Kymlicka, W. (2007). Multicultural Odysseys: Navigating the New International Politics of Diversity . Oxford University Press.
Lesilolo,  H.  J.  (2018).  Kajian  Filsafat  Pancasila  Dalam  Pendidikan  Multikultural  Di
Indonesia. KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi , 4 (1), 74–88.
https://doi.org/10.37196/kenosis.v1i1.22
Maitra,  K.  (2018). Philosophy  of  the  Bhagavad  Gita:  A  Contemporary  Introduction . Bloomsbury Academic.
Mantik, A. S. (2007). Bhagavad Gita . Paramita.
Masyrullahushomad,  M.  (2019).  Mengokohkan  Persatuan  Bangsa  Pasca  Konflik Bernuansa Agama Di Ambon Dan Poso. ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah , 15 (1). https://doi.org/10.21831/istoria.v15i1.24378 McCrone,  D.,  &  Bechhofer,  F.  (2015). Understanding  National  Identity .  Cambridge University Press.
Miswanto. (2015). Kakawin Nitisastra: Teks, Terjemahan dan Komentar . Paramita. Muhtadi, B. (2018). Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional. MAARIF , 13 (2), 68–86. https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.23
Muhtar, F. (2019). The Resolution of Religious Controversy in Multicultural Society in Indonesia. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam , 18 (2), 395.
https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i2.1381
Na’im, A., & Syaputra, H. (2011). Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-Hari  Penduduk  Indonesia  (Hasil  Sensus  Penduduk  2010) .  Badan  Pusat Statistik.
https://media.neliti.com/media/publications/49956-ID- kewarganegaraan-suku-bangsa-agama-dan-bahasa-sehari-hari-penduduk- indonesia.pdf
Nadkarni,  M.  V.  (2017). The  Bhagavad-Gita  for  the  Modern  Reader:  History, interpretations and philosophy . Routledge. Pendit, N. S. (1996). Bhagavad Gita . Hanuman Sakti. Radhakrishnan, C. (2018). Bhagavad Gita: Modern Reading and Scientific Study (Second Edi). Hi-Tech Books.
Radhakrishnan, S. (1968). The Principal Upanishads . George Allen & Unwin LTD.
Rahmatullah,  I.  (2020).  Meneguhkan  Kembali  Indonesia  Sebagai  Negara  Hukum Pancasila. ’ADALAH , 4 (2). https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108
Rantung, D. D. A. (2019). TEOLOGI POLITIK UNTUK KEADILAN: Respons Teologis Gereja di  Tengah Menguatnya Politik Identitas. Voice of  Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama , 2 (1). https://doi.org/10.36972/jvow.v2i1.21
Romli,  L.  (2019).  Political  Identity  and  Challenges  for  Democracy  Consolidation  in Indonesia. Politik  Indonesia:  Indonesian  Political  Science  Review , 4 (1),  78–98. https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i1.17214
Roza, E. (2017). Maritim Indonesia, Kemewahan Yang Luar Biasa. Kementrian Kelautan Dan  Perikanan  Republik  Indonesia ,  2.  https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim- indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa
Saraswati, S. C. (2009). Peta Jalan Veda (N. P. Putra (ed.)). Media Hindu.
Schnabel, A., & Hjerm, M. (2014). How the Religious Cleavages of Civil Society Shape
National Identity. SAGE Open , 4 (1), 215824401452541.
https://doi.org/10.1177/2158244014525417
Shofan, M. (2018). Politisasi Agama di Ruang Publik: Ideologis atau Politis ? MAARIF , 13 (2), 3–6. https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.17
Siswanto,  S.  (2019).  Pancasila  Sebagai  Pengawal  Solidaritas  Kebangsaan. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 9 (1), 109. https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i1.502 Smith, A. D. (1991). National Identity . Pinguin Books Ltd. Suseno, F. M. (2018). Politik Identitas? Renungan Tentang Makna Kebangsaan. MAARIF , 13 (2), 7–13. https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.18
Titib, I. M. (1996). Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan . Paramita. Triguna,  I.  B.  .  Y.  (2019).  KEBHINEKAAN  BANGSA  INDONESIA:  Urgensi  dan Relevansinya dalam Era Revolusi Industri 4.0. Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan , 10 (2), 46–52. https://doi.org/10.32795/ds.v19i2.426
Umarhadi, Y., Lasiyo, ., & Santoso, H. (2020). The conception of human nature according to  Notonagoro and Drijarkara and their implications for the development  of the Philosophy  of  Pancasila. Research,  Society  and  Development , 9 (11), e1659119659. https://doi.org/10.33448/rsd-v9i11.9659
Widodo, W., Anwari, B., & Maryanto. (2015). Pendidikan Kewarganegaraan . Andi.
Zahrotunnimah,  Z.  (2018).  Sejarah  Politik  Identitas  dan  Nasionalisme  di  Indonesia.
’ADALAH , 2 (10). https://doi.org/10.15408/adalah.v2i10.9437