…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Implementasi Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

## Hajering
Universitas Muslim Indonesia Makassar E-mail: hajering.hajering@umi.ac.id
Article History: Received: 20 Juli 2024 Revised: 07 Agustus 2024 Accepted: 09 Agustus 2024
Abstract:  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the implementation  of  the  system  and  procedures  for receiving value added tax at the Value Added Tax service office at the North Makassar Pratama Tax Service Office. This study uses a descriptive qualitative  method, where documents  are  obtained  in  several  studies  of  various literature  that  are  related  to  the  problems  discussed  in this study to strengthen the basic concept of theory and problem solving in the research on the implementation of the system and procedures for receiving value added tax at the North Makassar Pratama Tax Service Office. The results of this study illustrate the implementation of value added tax using a flowchart. The system and procedures for  receiving  Value  Added  Tax  at  the  North  Makassar Pratama  Tax  Service  Office  are  very  simple,  where  the system  and  procedures  already  use  a  computer  system. However,  taxable  entrepreneurs  still  follow  the requirements that have been determined in terms of the completeness of the required files. The implementation of the system and procedures for receiving Value Added Tax at the North Makassar Pratama Tax Service Office has been implemented based on Law Number 42 of 2009. The implementation  of  the  system  and  procedures  for receiving  Value  Added  Tax  at  the  North  Makassar Pratama  Tax  Service  Office  is  still  less  effective  and efficient. The system and procedure for receiving Value Added  Tax  at  the  Pratama  Tax  Service  Office  is  very simple,  where  the  system  and  procedure  already  use  a computer  system.  However,  taxable  entrepreneurs  still follow  the  requirements  that  have  been  determined  in terms  of  the  completeness  of  the  required  files.  The implementation of the system and procedure for receiving Value  Added  Tax  at  the  Pratama  Tax  Service  Office  of North  Makassar  has  been  implemented  based  on  Law Number  42  of  2009.  The  implementation  of  the  system and  procedure  for  receiving  Value  Added  Tax  at  the Pratama  Tax  Service  Office  of  North  Makassar  is  still less effective and efficient.

## Keywords: Mplementation,
System, Procedure, Tax Revenue, Value Added

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pembiayaan  pengeluaran-pengeluaran  pemerintah ( budgetair )  dan  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijakan  pemerintah  dalam bidang  ekonomi  dan  sosial  ( regulerend ).Pemerintah  sebagai  pemungut  pajak  memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, menentukan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (self assessment system ).Sehingga administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat dan Wajib Pajak. Dalam  hal  ini  salah  satu  pungutan  pajak  yang  memiliki  peranan  cukup  besar  adalah  Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam  negeri  (di  dalam  Daerah  Pabean)  baik  konsumsi  barang  ataupun  jasa  dan  dikenakan  atas Pertambahan Nilai (value added ) dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) baik itu pabrikan, importer, agen, utama dan sebagainya.
Dalam  sistem  PPN,  pajak  dipungut  secara  bertingkat  pada  jalur  produksi  dan  distribusi dengan  tidak  ada  unsur  pajak  berganda.Pajak  Pertambahan  Nilai  itu  sendiri  timbul  karena digunakan faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menyalurkan, memperdagangkan barang atau memberikan pelayanan jasa kepada konsumen.Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan termasuk modal, sewa tanah, upah kerja dan laba perusahaan yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai  dilaksanakan  berdasarkan  sistem  faktur  ,  sehingga  atas  penyerahan  barang  dan  atau penyerahan jasa yang terutang.
Pengusaha Kena Pajak (PKP) diharuskan membayar kepada  Negara, selisih antara Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau dan penerima Jasa Kena Pajak (pajak keluaran) dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak  pada  waktu  perolehan  atau  Impor  Kena  Pajak  atau  penerima  Jasa  Kena  Pajak  (pajak masukan) ternyata lebih besar daripada Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut (pajak keluaran), maka kelebihan Pajak Pertambahan Nilai tersebut dapat diminta kembali (direstitusi) atau dapat dilimpahkan (dikompensasikan) ke masa pajak berikutnya. Sedangkan apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.
Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar  Utara  yang  merupakan  salah  satu  instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk melayani kewajiban perpajakan salah satunya dalam hal sistem dan prosedur penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
Dari  pembaharuan  Undang-Undang  Perpajakan  ini  pemerintah  mengharapkan  agar  lebih mempermudah  pemungutan  pajak  sehingga  penerimaan  pajak  semakin  meningkat,  serta menunjang  sepenuhnya  dengan  berdasarkan  pada  nilai  tambah  yang  dilakukan  oleh  para pengusaha, maka besarnya PPN akan mengikuti fluktuasi perekonomian.
Pajak  Pertambahan  Nilai  merupakan  suatu  sumber  pembiayaan  pembangunan  yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai disamping pemungutan pajak lainnya.Sistem perpajakan modern ada berbagai tipe  pajak  yang  harus  menjadi  prioritas  utama  baik  berupa  pajak  langsung  maupun  pajak  tidak langsung, yang salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai.
Penerimaan pajak yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara merupakan  rangkaian  kegiatan  pemerintah  untuk  menarik  dana  dalam  masyarakat  yang diselanjutnya  sebagai  sumber  pembiayaan  dalam  melaksanakan  aktivitas  pemerintah.  Dari  latar belakang  yang  ada  maka  sistem  dan  prosedur  paja  pertambahan  nilai  sesuai  Undang-Undang
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Perpajakan No. 42 Tahun 2009 berjslsn efektif dsn efisien.

## LANDASAN TEORI

## Pajak
Banyak  definisi  pajak  yang  telah  dikemukakan  oleh  para  pakar,  namun  semuanya  itu memiliki tujuan yang sama, perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak dalam merumuskan pengertian pajak.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pengertian pajak adalah konstribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Bohari (2008) pajak adalah iuran Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan  dengan  tidak  dapat  prestasi  kembali,  yang langsung ditunjuk yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas pemerintah.
Waluyo  (2008)  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  Negara  berdasarkan  Undang-Undang (dapat dipaksa) yang langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.
Suhayati (2009) pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjukkan secara langsung. Dengan melihat pengertian yang dikemukakan oleh para ahli perpajakan tersebut, maka ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:
1. Bahwa  pajak  itu  adalah  suatu  iuran  atau  kewajiban  menyerahkan  sebagaian  kekayaan (pendapatan) kepada Kas Negara.
2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan.
3. Perpindahan  adalah  berdasarkan  Undang-Undang  atau  peraturan  yang  dibuat  oleh pemerintah yang berlaku umum.
4. Tidak  ada  jasa  atau  imbalan  (Tegen  Prestasi)  yang  dapat  ditunjuk  artinya  bahwa  antara pembayaran pajak dan prestasi dari Negara tidak ada hubungan langsung.
5. Uang yang dikumpulkan oleh Negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat.
Mengetahui fungsi pajak secara teoritis pada dasarnya sangat penting artinya, dimana akan dijadikan  sebagai  bahan  referensi  untuk  mengetahui  apakah  pemanfaatan  pajak  tersebut  efektif berdasarkan fungsinya atau sebaliknya. Mardiasmo (2011) fungsi pajak adalah :

## 1. Fungsi Penerimaan ( Budgetair )
Berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntuhkan bagi pembiayaan pengeluaran- pengeluaran  pemerintah.  Contohnya  tidak  langsung  dimasukkan  pajak  dalam  APBN sebagai  penerimaan  dalam  negeri  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  merupakan sumber anggaran pembiayaan pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur ( Regular )
Berfungsi  sebagai  alat  mengatur  atau  melaksanakan  kebijakan  dibidang  sosial  dan ekonomi.  Contohnya  dikenakan  pajak  yang  tinggi  terhadap  minuman  keras,  sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan.
Resmi  (2009)  Perbedaan  dan  pembagianjenis  pajak  mempunyai  fungsi  pajak
mempunyai fungsi antara lain untuk memudahkan pekerjaan di dalam praktik, yaitu sebagai alat untuk menunjukkan terhadap pajak-pajak yang mana saja yang diperlukan peraturan- peraturan  tertentu  dalam  sebuah  undang-undang.Selain  itu,  pembagian  dan  pembedaan pajak  ini  juga  dapat  ditunjukan  untuk  tujuan  ilmiah.Berikut  ini  merupakan  pembedaan pembagian jenis pajak menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.
a. Menurut golongannya
Berdasarkan  golongannya,  pajak  dapat  dibedakan  menjadi  2  yaitu  pajak langsung dan pajak tidak langsung.
1) Pajak langsung
Dalam pengertian ekonomis, pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus  dipikul  sendiri  oleh  Wajib  pajak  yang  bersangkutan,  dan  tidak  boleh dilimpahkan  kepada  orang  lain.  Dalam  pengertian  administrative,  pajak langsung adalah pajak yang yang dipungut secara berkala.  Contohnya adalah pajak penghasilan.
2) Pajak tidak langsung
Dalam  pengertian  ekonomis,  pajak  tidak  langsung  adalah  pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian  administrative,  pajak  tidak  langsung  adalah  pajak  yang  dipungut setiap  kali  terjadi  peristiwa  atau  pembuatan  yang  menyebabkan  terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan pembuatan akte.
b. Menurut sifatnya
Menurut  sifatnya,pajak  dibagi  menjadi  2  yaitu  pajak  subjektif  dan  pajak objektif.
1) Pajak subjektif (bersifat perorangan)
Pajak  subjektif  adalah  pajak  pertama-tama  memperhatikan  keadaan pribadi wajib pajak dan untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan- alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yang disebut  dengan  gaya  pikul.  Sebagai  contoh  pajak  subjektif  ini  adalah  pajak penghasilan  orang  pribadi.  Dalam  pajak  penghasilan  orang  pribadi  ini, hubungan antara pajak dan Wajib Pajak (subjek) adalah langsung oleh karena besarnya  pajak  penghasilan  yang  harus  dibayar  tergantung  besarnya  gaya pikulnya. Pada pajak subjektif ini, keadaan wajib pajak sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang terutang.
2) Pajak objektif (bersifat kebendaan)
Pajak objektif adalah pajak yang pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayarnya, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subyek pajak ini berkediaman di Indonesia atau tidak.
c. Menurut lembaga pemungutnya
Menurut  lembaga  pemungutnya,  pajak  dibagi  menjadi  2  yaitu  Pajak  Negara (pajak pusat) dan pajak daerah.
1) Pajak Negara (pajak pusat)
Pajak  Negara  merupakan  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  pusat yang  menyelenggarakan  dilaksanakannya  oleh  departemen  keuangan  dan hasilnya  akan  digunakan  untuk  pembiayaan  rumah  tangga  Negara  pada
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
umumnya.
2) Pajak Daerah
Pajak  Daerah  adalah  pajak  yang  dipungut  oleh  daerah  seperti  Propinsi, Kabupaten,  maupun  Kotamadya  berdasarkan  daerah  masing-masing  dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga Daerah masing-masing.

## Pajak Pertambahan Nilai
Sukardji  (2011)  Pajak  Pertambahan  Nilai  merupakan  pajak  yang  dikenakan  terhadap pertambahan nilai ( value added tax ) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dan menyiapkan, menghasilkan, kepada para konsumen.
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung, yang akhirnya dikenakan kepada konsumen terakhir dari barang atau jasa kena pajak. Sedangkan mekanisme pengenaan PPN dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dengan melakukan pemungutan, perhitungan, pembayaran dan melaporkan PPN pada setiap transaksi pada setiap bulannya. Muljono (2011) pajak pertambahan nilai barang dan  jasa  adalah  pajak  yang  dikenakan  secara  langsung  atas  penyerahan  barang  kena  pajak  dan penyerahan jasa kena pajak yang dihasilkan atau diserahkan serta dikonsumsi di dalam negeri (di dalam  daerah  pabean)  baik  konsumsi  barang  maupun  konsumsi  jasa  yang  dilakukan  oleh pengusaha kena pajak.
1. Objek Pajak Pertambahan Nilai
Mardiasmo (2011) objek Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 4 ayat 1 adalah pajak yang dikenakan atas:
a. Penyerahan  Barang  Kena  Pajak  di  dalam  Daerah  Pabean  yang  dilakukan  oleh pengusaha.
b. Impor Barang Kena Pajak.
1) Penyerahan  Jasa  Kena  Pajak  di  dalam  Daerah  Pabean  yang  dilakukan  oleh pengusaha.
2) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan di dalam daerah Pabean.
3) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
4) Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud Pengusaha Kena Pajak.
5) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
Suandy  (2009)  yang  termasuk  dalam  pengertian  penyerahan  Barang  Kena  Pajak adalah:
a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
b. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang.
c. Penyerahan  Barang  Kena  Pajak  dari  pusat  ke  cabang  atau  sebaliknya  dan  atau penyerahan  Barang  Kena  Pajak  dalam  hal  Pengusaha  Kena  Pajak  melakukan pemusatan tempat pajak terutang.
d. Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan,  dan  pengambil  alihan  dengan  syarat  pihak  melakukan  pengalihan  dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak.
e. Barang  Kena  Pajak  berupa  aktiva  yang  menurut  tujuan  semula  tidak  untuk diperjualbelikan,  yang  masih  tersisa  pada  saat  pembubaran  perusahaan,  dan  Pajak Masukan  atas  perolehannya  tidak  dapat  dikreditkan  untuk  perolehan  Barang  Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak dan perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai
Sukardji  (2011)  di  dalam  objek  Pajak  Pertambahan  Nilai  yang  ditekankan  adalah adanya  penyerahan  Barang  Kena  Pajak  atau  Jasa  Kena  Pajak,  maka  dalam  subjek  Pajak Pertambahan Nilai yang dibahas adalah siapa yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP.

## Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Kata  sistem  berasal  dari  bahasa  Latin  (systema)  dan  bahasa  Yunani  (sustema)  adalah  sesuatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi.
Beberapa pengertian sistem menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:
Bartalandy,  sistem  merupakan  seperangkat  unsur  yang  saling  terikat  dalam  suatu  antar  relasi diantara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan.
Raporot, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Ackof, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lain.
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dikenakan  Pertambahan  Nilai  dari  barang  yang  dihasilkan  atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik pengusaha pabrik, importer, agen utama atau distributor  utama.  Mardiasmo  (2002)  secara  umum  pajak  dipungut  secara  bertingkat  pada  jalur produksi  dan  distribusi  dengan  tidak  ada  unsur  pemungutan  pajak  berganda,  dengan  demikian Sistem Pertambahan Nilai.
1. Dikenakan atas penyerahan.
2. Dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi.
3. Mekanisme kredit pajak (metode faktur pajak)
Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut pajak merupakan kebalikan dengan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada selain pemungut, maka penjual pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
Sedangkan pemungutan atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut pajak dilakukan oleh pemungut bertindak sebagai yang menerima penyerahan Barang Kena  Pajak  atau  Jasa  Kena  Pajak  atau  sebagai  pembeli  atau  sebagai  yang  membayar.  Pajak petambahan nilai yang sudah dipungut oleh pemungut dengan atas nama penjual, dan merupakan pajak keluaran yang sudah dipungut oleh pemungut.
Prosedur  merupakan  suatu  upaya  pengamanan  yang  dilakukan  oleh  pihak  perusahaan dalam menjaga terlaksananya aktivitas normal perusahaan. Prosedur ini dibentuk tentunya harus didukung oleh sarana atau prasarana dalam perusahaan.Prosedur ini dibentuk harus menyesuaikan dengan  kondisi  internal  perusahaan,  sehingga  tidak  percuma  dan  dapat  membantu  perusahaan menjadi lebih baik. Prosedur yang ada di dalam perusahaan adalah sebagai alat pengendalian atas langkah  pengamanan  transaksi  yang  ada  atau  terjadi  dalam  perusahaan  dan  akan  menjadi  suatu kestabilan perusahaan dimasa yang akan datang. Prosedur merupakan susunan yang teratur yang terdiri  dari  beberapa  orang  suatu  bagian  untuk  melaksanakan  dan  mempermudah  pelaksanaan dalam kegiatan utama perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu.
Efektif  adalah  pencapaian  hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan  seperti  yang  telah  ditetapkan. Abdurahmat  (2002)  efektivitas  adalah  pemanfaatan  sumber  daya,  sarana  dan  prasarana  dalam
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat  pada  waktunya.  Siagian  (2001)  efektivitas  adalah  pemanfaatan  sumber  daya,  saran  adan prasarana  dalam  jumlah  tertentu  yang  secara  sadar  ditetapkan  sebelumnya  untuk  menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalakannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tingginya efektivitasnya.
Sehingga yang dikatakan efektif pada Kantor Pelayanan Pajak adalah seluruh Wajib Pajak mengetahui segala hak dan kewajiban formalnya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kemudian memenuhinya, contohnya: pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang tertib. Efisien adalah  perbandingan  terbaik  antara  suatu  kegiatan  dengan  hasilnya.Dan  atau  suatu  ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/ biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankannya.
Mulyamah  (2012)  efisien  merupakan  suatu  ukuran  dalam  membandingkan  rencana penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Sehingga yang dikatakan efisien pada Kantor Pelayanan Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak memenuhi seluruh kewajiban materialnya dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilainya sehingga penerimaan PPN bisa optimal. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah  yang  terutang  atas  penyerahan  barang  kena  pajak  oleh  pengusaha  kena  pajak  rekanan pemerintah  yang  pembayarannya  melalui  bendaharawanan  pemerintah,  dipungut,  disetor  dan dilaporkan oleh bendaharawan pemerintah atas nama pengusaha kena pajak rekanan pemerintah.
Bendaharawan pemerintah wajib melaporkan wajib pertambahan nilai dan pajak penjualan atas  barang  mewah  yang  dipungut  dan  disetorkan  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  dan  Kantor Perbendaharaan Kas Negara setempat, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan. Pelaporan penyetoran pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan masa bagi pemungutan pajak pertambahan nilai. Kantor perbendaharaan dan kas Negara wajib menolak permintaan pembayaran berikutnya  yang  diajukan  bendaharawan  pemerintah  apabila  bendaharawan  pemerintah  tidak melakukan ketentuan diatas. Kantor Perbendaharaan Pemerintah dan perubahannya berada dalam wilayah kerjanya kepada Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk direktur jenderal pajak.
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu juta rupiah) disetorkan oleh  pengusaha  kena  pajak  rekanan  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku secara umum. Pemungutan pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah dilakukan dengan  carapemotongan  secara  langsung  dari  pembayaran  atas  penagihan  rekanan.  Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah bulan terjadinya pembayaran tagihan. Dalam hari kelima belas jatuh pada hari libur maka saat penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  digunakan  metode  kualitatif  dan  deskriptif  ,  yang  mana  dokumen  yang diperoleh dibeberapa kajian berbagai literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini untuk menguatkan konsep dasar teori dan pemecahan masalah dalam penelitian  implementasi  sistem  dan  prosedur  penerimaan  pajak  pertambahan  nilai  pada  kantor kantor pelayanan pajak pratama makassar utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  sistem  dan  prosedur  penerimaan  pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara apakah sudah dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No 42 tahun 2009 dan pelaksaannya sudah dilakukan secara  efektif  dan  efisien.  Dari  data  kuesioner  yang  diambil  dibuatkan  flowchart  sistem  dan prosedurnya.
Untuk  mengetahui  bagaimanaProsedur  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  di  Makassar  Utara  yang  sebenarnya,  maka  dapat  dijelaskan  sebagai berikut :
1. Dimulai dari wajib pajak
2. Wajib pajak
Terlebih dahulu Wajib pajak menyusun SSP (Surat Setoran Pajak) dengan dasar sistem self assesment (menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan) setelah menyusun, wajib pajak  membawa  SSP  tersebut,  dimana  SSP  itu  terdiri  dari  empat  lembar.  Lembaran  1  disimpan oleh  si  wajib  pajak  sebagai  arsip,  lembaran  2  diberikan  kepada  bank  sebagai  arsip,  lembaran  3 untuk dilaporkan ke Kantor KPP, dan lembaran 4 dilaporkan ke KPPN.
1. Setelah bank menerima SSP lembaran 2, maka bank menerbitkan empat lembar SSP untuk diserahkan kepada masing-masing bagian untuk mengkonfirmasikan tentang SSP, apabila KPP minta untuk direkonsiliasasikan kembali tentang pembayaran pajak yaitu dari KPPN ke KP DJP dan kemudian ke KPP.
2. Setelah  KPPN  menerima  SSP  tersebut,  maka  tugas  KPPN  adalah  mengelolah  dan menyalurkan  keuangan  negara  untuk  pembangunan.  Setelah  itu  akan  dilaporkan  ke  KPP dan KP DJP sesuai dengan tugas masing-masing.
3. Tugas  KPP  adalah  mengumpulkan,  mengolah  data,  menyajikan  informasi  perpajakan, penggalian  potensi  pajak  serta  ekstensifikasi  pajak  wajib  pajak.  Pengecekan  SPT  masa pemantauan  dan  penysusunan  laporan  masa  pajak  pertambahan  nilai.  Melakukan pengurusan Surat Pemerintah Ketetapan Pajak (SPKP).
4. Tugas  KP  DJP  adalah  melakukan  rekonsiliasi  terhadap  pemeriksaan  antara  laporan keuangan bank dan laporan dari wajib pajak ke KPP.
5. Selesai
Dan lebih singkat dan jelasnya kita bisa lihat flowchart pada gambarnya sebagai berikut
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Gambar 1. Flowcart Prosedur Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara
Arti Simbol :
: Manual operation : Dokumen : Memproses pernyataan pada program
: Menandakan awal dan akhir program
Keterangan:
SSP
: Surat Setoran Pajak NTPN : Nomor Transanksi Penerimaan Negara
WP : Wajib Pajak KPPN : Kantor Penerimaan dan Perbendaharaan Negara KPP : Kantor Pelayanan Pajak KP DJP : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

## Pembahasan

## 1. Hasil Jawaban dari Kuisioner
Dari jawaban kuisioner di atas bahwa tiga divisi yang terdiri dariJabatan Fungsional, Pelayanan  Umum  dan  Pengawasan  konsultasi,  diperoleh  jawaban  “ya”  sebanyak  45 responden dan tidak ditemukan jawaban “tidak” dari pertanyaan nomor 1 sampai 3. Mereka mengindikasikan  bahwa  sistem  dan  prosedur  penerimaan  PPNdan  peraturan  yang diterapkan pada Kantor KPP Makassar Utara telah dijalankan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.42 Tahun 2009. Jawaban dari pertanyaan nomor 4,tidak ditemukan jawaban “ya” dan ditemukan jawaban “tidak” sebanyak15 responden. Mereka mengindikasikanbahwa prosedur dalam penerimaan PPN di Kantor KPP Pratama Makassar Utara belum dilakukan secara efektif dan efisien. Dikarenakan masih banyak Wajib Pajak tidak  mengetahui  batasan  kapan  dia  harus  menyetor  Pajak  Pertambahan  Nilai,  sedang sistem yang ada di Direktorat Jenderal Pajak saat ini belum betul-betul sempurna sehingga masih banyak data yang missed, dan juga verifikasi lapangan untuk cek lokasi dan kegunaan usaha Wajib Pajak sulit dilakukan secara optimal karena keterbatasan pegawai.
Dari  pertanyaan  nomor  5,  tidak  diketahui  jumlah  jawaban  “ya”  dan  diketahui jawaban  “tidak”  sebanyak  15  responden.  Mereka  menyatakan  bahwa  tidak  cukup  KPPN hanya mempercayai laporan dari wajib pajak saja tanpa merekonsiliasikan kembali dengan laporan dari bank.
Jumlah  jawaban  dari  pertanyaan  nomor  6,  semua  responden  memberikan  jawaban “tidak” sebanyak 15 responden dan tidak ditemukan jawaban “ya”. Mereka menilai bahwa hal yang dilakukan oleh wajib pajak/ PKP dalam menyetorkan SSP nya yang seperti itu, sangat  tidak  dibenarkan  oleh  Kantor  KPP  karena  itu  sama  saja  PKP  berbuat  dengan semaunya sendiri tanpa memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditetapkan.
Dari  pertanyaan  nomor  7,  tidak  ditemukan  jawaban  “ya”  dan  ditemukan  jawaban “tidak” sebanyak 15 responden. Penilaian mereka bahwa tidak perlu dirubah prosedur yang sudah ditetapkan oleh KPP tetapi wajib pajak/ PKP lah yang harus mengetahui/memahami prosedur yang harus dia dijalankan.
Pertanyaan nomor 8 yang mengenai faktor utama penyebab ketidak efektifan/ ketidak efisienan  yang  salah  satunya  dari  wajib  pajak  karena  masih  banyaknya  yang  belum memiliki  kesadaran  dan  tanggungjawab  dalam  memenuhi  kewajibannya  sebagai  PKP. Jumlah  jawaban  “ya”  sebanyak  8  dan  jawaban  “tidak’  sebanyak  7  dari  15  responden. Mereka  menilaibahwawajib  pajak  merupakan  faktor  utama  yang  menyebabkan  ketidak efektifan/ ketidak efisienan pelaksaan sistem dan prosedur di dalam Kantor KPP.
Dari  pertanyaan  nomor  9,  tidak  ditemukan  jawaban  “ya”  dan  ditemukan  jawaban “tidak” sebanyak sebanyak 15 responden. Penilaian mereka bahwa pemanfaatan pajak PPN belum dilakukan secara efektif berdasarkan fungsinya.
Dari pertanyaan nomor 10, diketahui jawaban “ya” sebanyak 6 dan jawaban “tidak” sebanyak 9 dari 15 responden. Mereka menilai bahwa jika seluruh wajib pajak mengetahui dan memenuhi kewajibannya formalnya sebagai PKP, hal tersebut belum bisa membantu
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
berjalannya secara efektif dan efisien yang dilakukan di dalam KPP.
Berdasarkan hasil jawaban kuisioner dari beberapa divisi di atas, makadapat dilihat pada kuisioner nomor 1 sampai 3, menyatakan bahwa sistem dan prosedur penerimaan PPN yang  diterapkan  pada  Kantor  KPP  Pratama  Makassar  Utara  sudah  dijalankan  sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 42 tahun 2009.
Dan untuk menentukan efektifitas dan efisiensi mengenai sistem dan prosedur yang dilakukan oleh Kantor KPP Pratama Makassar Utara dapat dihitung sebagai berikut : Total jawaban “Ya” = 59 Total jawaban “Tidak” = 91
Maka selanjutnya dimasukkan rumus Dean j Champion dalam bukunya basic statistic for social research (1990).

## 𝑌 = Jumlah Jawaban “Ya/Tidak”
Jumlah Jawaban “Ya/Tidak” 𝑥100%
Maka diperoleh:
1. Untuk jawaban “Ya”
𝑌 = 59 150 × 100% 𝑌 = 39.33%
2. Untuk jawaban “Tidak”
𝑌 = 91 15 × 100%

## 𝑌 = 60.67%
Selanjutnya, jumlah jawaban di atas disesuaikan pada range indicator efektifitas dan efisiensi dalam menerapkan sistem dan prosedur penerimaan PPN.
Tabel 1. Range Indicator Efektifitas Dan Efisiensi Dalam Menerapkan Sistem Dan Prosedur Penerimaan PPN.
Persentase efektifitas dan efisiensi  Keterangan 0%-25% Tidak efektifitas dan efisiensi 26%-50% Kurang efektifitas dan efisiensi 51%-75% Cukup efektifitas dan efisiensi 76%-100% Efektifitas dan efisiensi
Sumber: (Jurnal Alvin, 2008)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  di  atas,  dapat  kita  lihat  bahwa  untuk  jawaban  “ya” diperoleh  39,33%  dan  jawaban  “tidak”  diperoleh  60,67%.  Ini  mengindikasikan  bahwa sistem dan prosedur penerimaan yang diterapkan di Kantor KPP masih kurang efektif dan efisien .
2. Gambaran dari FlowchartProsedur Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Prosedur enerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara adalah sepertilampiran flowchart yang telah digambarkan di atas. Dimana wajib pajak melakukan pembayaran pada bank dengan melampirkan Surat Setoran Pajak yang terdiri dari empat lembar. Lembaran yang pertama disimpan oleh wajib pajak sebagai arsip, lembaran yang kedua untuk KPPN, lembaran yang ketiga untuk dilaporkan ke KPP, sedangkan lembaran yang keempat diberikan ke bank sebagai arsip.
Setelah  wajib  pajak  melakukan  pembayaran  pada  bank,  maka  berikutnya  bank menerbitkan  Nomor  Transaksi  Penerimaan  Negara  dan  kemudian  melaporkan  pada KPPN.Dari KPPN diteruskan ke KP DJP dan KPP, Disinidapat terlihat bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
3. Dari  Hasil  Penelitian  dan  Pembahasan  di  Atas  Dapat  Dikaitkan  Dengan  Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang Terdapat 5 Komponen Sebagai Berikut:
a. Lingkungan Pengendallian
b. Penaksiran Risiko
c. Aktivitas pengendalian
d. Informasi dan komunikasi
e. Pengawasan
Maka  dapat  dijelaskan  bahwa  pada  Kantor  KPP  Pratama  Makassar  Utara  terdapat unsur pengendalian yang di dalamnya terdapat :
a. Lingkungan Pengendalian
Di  dalam  unsur  lingkungan  pengendalian  pada  Kantor  KPP  terdapat  sub komponen yang meliputi sebagai berikut :
1) Integritas dan nilai etika
Dimana pengendalian integritas dan etika ini dimulai pada saat pegawai akan masuk di lingkungan DJP. Dimulai dari awal sekali melalui pendidikan dan  latihan  pra  jabatan  di  mana  tahap  inisalah  satunya  menanamkan  etika profesi  pegawai  DJP,  kemudian  pada  saat  mulai  bekerja  diwajibkan  untuk menandatangani kode etik pegawai sebagai kontrol terhadap integritas pegawai selama bekerja.
2) Komitmen dan kompeten
Sesuai  dengan  proses  reformasi  birokrasi  Kementerian  Keuangan  dan
DJP  pada  khususnya,  hal  yang  ditekankan  pada  reformasi  birokrasi  jilid  II adalah  kualitas  sumber  daya  manuusia/  pegawai  DJP  yang  berkompeten sehingga pelayanan public (wajib pajak sebagai stakeholder DJP) bisa optimal dan memuaskan.
3) Struktur organisasi
Pengawasan terhadap pegawai DJP dibuat secara hirarkis dan terstruktur dari level yang paling bawah (pelaksana) yang diawasi oleh pejabat di atasnya (Kepala  Seksi;Supervisor  dan  Kepala  Kantor)  sehingga  kontrol  terhadap kualitas pekerjaan bisa dilakukan secara optimal.
b. Penilaian Risiko
Penerapan  sistem self  assesment sejak  diadakannya Tax  Reform pada  tahun 1983  secara  langsung  akan  mempunyai  risiko  terhadap  penyimpangan,  baik  yang dilakukan  oleh  fiscus  maupun  dari  pihak  wajib  pajak.  Untuk  itu,  celah-celah  yang harus segera mungkin ditutup dengan cara menyempurnakan aturan dari level teratas (Undang-undang)  sampai  paling  bawah  (SOP-DJP)  secara  kontinyu  mengikuti perkembangan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Sedangkan  tugas  negara  melalui  DJP adalah  mengawasi  apakah  pembayaran  wajib  pajak  tersebut  telah  sesuai  dengan seharusnya.  Saat  ini  fungsi  pengawasan  terhadap  wajib  pajak  di  Kantor  Pelayanan Pajak (KPP) dipegang oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) melalui para AccountRepresentative (AR) yang ada di dalamnya.
c. Aktivitas pengendalian
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Pengendalian  di  DJP  secara  nyata  dan  paling  mendasar  dilaksanakan  dengan memisahkan  setiap  jenis  pekerjaan/pelayanan  dan  kemudian  disalurkan  ke  bagian- bagian/ seksi-seksi yang terkait sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi antara  bagian-bagian  tersebut.  Dan  menerapkan  Whistle Blower  System  (WBS) , diluncurkan  untuk  mendukung  reformasi  birokrasi  di  DJP  yang  menerapkan Zero Tolerance terhadap setiap kecurangan perpajakan. Melalui sistem ini setiap pegawai dapat  menjadi  pengawas  bagi  pegawai  lainnya  dengan  cara  memberikan laporan/pengaduan  apabila  menemui  terjadinya  kecurangan  yang  dilakukan  oleh sesama pegawai pajak.
d. Informasi dan Komunikasi
Membuat  pengawasan  pelayanan  melalui  Teknologi  Informasi  yang  modern, dengan mengintegrasikan setiap pelayanan dan pengawasan ke dalam sistem IT yang modern  diharapkan  setiap  pelayanan  punya  standar  yang  terukur  baik  mengenai kualitas  dan  kuantitasnya  sehingga  kemungkinan  terjadi  kecurangan  dapat diminimalisir.  Agar  tiap  pekerjaan/pelayanan  di  DJP  dapat  diselesaikan  secara efektif, efisien, dan terukur, perlu suatu Teknologi Informasi yang dapat diandalkan. Adapun aplikasi-aplikasi yang digunakan di DJP antara lain:
1) SI-DJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak)
2) SIPMod (Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi)
3) SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak)
4) SIKKA (Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan Aktiva) Dari keempat sistem aplikasi tersebut adalah bagian dari informasi perpajakan dilingkungan DJP pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola dan memberikan informasi tentang kepegawaian.
e. Pengawasan
DJP  mendirikan  Direktorat  KITSDA  (Kepatuhan  Internal  dan  Transformasi Sumber  Daya  Aparatur),  Unit  eselon  II  di  DJP  ini  bertugas  khusus  mengawasi pegawainya  sehingga  proses  bisnis  di  dalam  DJP  dapat  berjalan  sebagaimana mestinya.

## KESIMPULAN
Dari pembahasan sebelumnya maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut
1. Sistem  dan  prosedur  penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  sangat  sederhana,  dimana  sistem  dan  prosedurnya  sudah  menggunakan  sistem komputer.  Akan  tetapi  pengusaha  kena  pajak  tetap  mengikuti  syarat-syarat  yang  telah ditentukan dalam hal kelengkapan berkas yang dibutuhkan.
2. Pelaksanaan  sistem  dan  prosedur  penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara sudah diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
3. Pelaksanaan  sistem  dan  prosedur  penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara masih kurang efektif dan efisien.

## DAFTAR REFERENSI
Abdurahmat. 2011. Pengertian tentang efektivitas Arens & Loebbcke. 2011 Auditing. Edisi Indonesia. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
Bohari,  2008,  Pengantar  Perpajakan,  Edisi  Kelima,  Cetakan  Ketiga,  Penerbit  Ghalia  Indonesia, Jakarta.
Burton, Richard. 2008, Hukum Pajak. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta. Gunadi, 2010, Panduan Kompharensif PPN sesuai Undang-Undang Nomor 42 tahun2009. Penerbit Multi Utama Consultindo. Jakarta.
Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi Tahun 2011, Penerbit Andi Offset. Yogyakarta. Muljono,  Djoko.  2008,  Pajak  Pertambahan  Nilai  lengkap  dengan  undang-undangnya,  Penerbit Andi.Yogyakarta.
Resmi, Siti. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus.Edisi kelima.Penerbit: Salemba Empat. Jakarta. Siagian, P, S. 2011. Pengertian tentang efektivitas, Suandy, Erly. 2008. Hukum Pajak, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta. Suhayati, Ely. 2009. Pengantar Perpajakan. Penerbit: Graha Ilmu, Yogyakarta. Sukardji, Untung. 2011, Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi 2011, Penerbit PT Raja Grafind okoko Persada, Jakarta.
Waluyo, 2008.Perpajakan Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.