Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

## Qonita Dina Latansa
qonita.latansa@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
The nomination of Joko Widodo and Jusuf Kalla as a candidate of the president and vice-president in the 2019 presidential election may be assumed as in contradiction to Article 7 of the UUD NRI 1945 and Article 169 n of  the Law No. 7/2017. This study has two purposes: first, to review the constitutional history of the presidential term office from indonesian constitution perspective. Secondly, to formulate the constitutional design of the presidential term office and the terms and conditions of the president and vice president candidacy in Indonesia. This study is a normative research which uses three approaches: the statute approach; the constitutional historical approach; and the conceptual approach. The  conclusions in this study are the formulation of the Article 7 of the UUD NRI 1945 article still has weaknesses so ius constituendum is needed to be the solution to solve the problem. Next, the constitutional design of Article 7 of the UUD NRI 1945 has to be written separately into two paragraph. The ending of the Paragraph 1 has to be added with the phrases “successively or not successively”. Moreover, in the Paragraph 2, the Article has to be added with the affirmation of the constitutionality of the presidential term limits as a requirement for the candidacy of the President and Vice President in Indonesia. Furthermore, Article 169 n of UU No. 7/2017 has to be added with phrases: “successively and not successively” at the end of the sentence.
Keywords: Constitution; Term Office; President and Vice President.

## Abstrak
Adanya wacana untuk mengusung kembali Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai salah satu kandidat presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019 dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 7 UUD NRI 1945 dan Pasal 169 huruf n UU No. 7 Tahun 2017. Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu, pertama untuk mengulas sejarah konstitusional batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden dari prespektif konstitusi-konstitusi yang pernah dan/atau yang sedang berlaku di Indonesia. Kedua, untuk merumuskan gagasan ius constituendum konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan tiga pendekatan, yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis konstitusional, dan pendekatan konseptual. Terdapat dua kesimpulan dalam penelitian ini, pertama, konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 1945. Namun, rumusan pasal tersebut masih memiliki kelemahan sehingga diperlukan ius constituendum untuk menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Kedua, gagasan baru terkait desain konstitusional, yaitu, Pasal 7 UUD NRI 1945 seharusnya dibagi menjadi dua kalusula (ayat): rumusan ayat (1) diberi penegasan dengan menambahkan frasa “baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut” dan terdapat tambahan ayat (2) untuk menegaskan konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Selanjutnya, rumusan Pasal 169 n UU No. 7/2017 seharusnya ditambahakan frasa “baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut” di akhir kalimat rumusan untuk meminimalisir perbedaan interpretasi terhadap pasal-pasal tersebut.
Kata Kunci: Konstitusi; Masa Jabatan; Presiden dan Wakil Presiden.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019 595

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 2, Maret 2019
Histori artikel: Submit 1 Februari 2019; Diterima 15 Februari 2019; Diterbitkan online 1 Maret 2019.

## 596 Qonita Dina: Konstitusionalitas Batasan Masa

## Pendahuluan
Pada mulanya, ketentuan masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 7 UUD 1945, 1 namun pengaturan tersebut tidak diikuti oleh pengaturan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Sehingga pada praktiknya menimbulkan kondisi Presiden yang sama dipilih kembali secara terus menerus, tanpa mengindahkan sistem pembatasan kekuasaan sebagai suatu prinsip dasar negara berdasarkan konstitusi (konstitusionalisme). 2 Contohnya adalah terpilihnya Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut ..3
Kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang terus menerus ini selain menghambat regenarasi kepemimpinan juga berpotensi untuk disalahgunakan. Hal ini sesuai dengan pendapat HRT. Sri Soemantri bahwa di satu sisi presiden dan wakil presiden mempunyai (diberi) kekuasaan, namun di sisi lain kekuasaan mempunyai kecenderungan disalahgunakan apabila kekuasaan tersebut melekat pada jabatan. 4
Oleh karena itu, muncul desakan untuk melakukan amandemen terhadap pasal 7 UUD 1945.
Masa jabatan presiden dan wakil presiden merupakan materi muatan dalam konstitusi dan proses perubahan pengaturannya juga dilakukan melalui mekanisme amandemen konstitusi, maka dengan ini dapat terlihat keterkaitan antara pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden dengan konstitusi-konstitusi pada masa berlakunya aturan tersebut. Sehingga dengan merujuk pada konstitusi yang berlaku pada masa tersebut dapat dilihat konstitusionalitas suatu ketentuan, yakni ada atau tidak pengaturan tersebut dalam konstitusi dan kesesuaian praktik ketatanegaraan dengan pengaturan dalam konstitusi.
Mengingat di Indonesia pernah berlaku beberapa konstitusi, maka dalam menganalisis konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden
1 Lihat UUD 1945 Pasal 7 menyebutkan: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatann- ya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.”
2 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depart- men Pendidikan Nasional 2001).[7].
3 ibid .[17].
4 HRT Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan (PT Remaja Rosdakarya 2015).[184].
di Indonesia, Penulis akan mengacu pada konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945), Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (selanjutnya disebut dengan KRIS 1949), Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (selanjutnya disebut dengan UUDS 1950), dan Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945). Namun, permasalahan yang dihadapi sekarang ini bukan hanya pada konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia.
Sejak awal tahun 2018, masyarakat Indonesia dihadapkan pada masa persiapan menjelang pemilihan umum presiden dan wakil presiden (selanjutnya disebut dengan Pilpres 2019).  Salah satu persiapannya adalah para partai politik dan masyarakat beramai-ramai mengusung pasangan presiden dan wakil presiden yang akan mereka dukung menjadi calon presiden dan wakil presiden untuk periode 2019-2024. Salah satu wacana yang mendapat banyak perhatian publik adalah mengusung kembali pasangan Jokowi-Jusuf Kalla untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden pada periode 2019-2024. 5 Namun, apabila Jusuf Kalla kembali menjadi wakil presiden, ini akan menjadi ketiga kalinya Jusuf Kalla menduduki jabatan yang sama. Bagi sebagian kalangan pencalonan Jusuf Kalla untuk ketiga kalinya sebagai wakil presiden dianggap berbenturan dengan Pasal 169 huruf n Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU No.
7 Tahun 2017) dan Pasal 7 UUD NRI 1945.
Dengan adanya perdebatan terkait pencalonan Jusuf Kalla, maka permasalahan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi semakin kompleks. Dewasa ini, bukan hanya konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang dipermasalahkan tetapi juga konstitusionalitas pengaturan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan mengulas dua isu hukum, yaitu, pertama, sejarah konstitusional batasan masa jabatan presiden
5 M. Ali Safa’at, ‘Batasan Masa Jabatan (Wakil) Presiden’, (pressreader, 2018) <www.press- reader.com> accessed 25 Agustus 2018.

## 598 Qonita Dina: Konstitusionalitas Batasan Masa
dan wakil presiden dari prespektif konstitusi-konstitusi yang pernah dan/atau yang sedang berlaku ( ius constitutum ) di Indonesia. Kedua, gagasan desain konstitusi
( ius constituendum ) terhadap konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga pendekatan, yaitu, pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan historis ( historical approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ), 6 yang akan sedikit diuraikan sebagai berikut:
1. Pendekatan perundang-undangan meliputi penelusuran terhadap naskah komprehensif perubahan UUD 1945, khususnya pada Pasal 7 UUD 1945 untuk melihat original intent pasal tersebut dan penelusuran terhadap UU No. 7 Tahun 2017 khususnya pada Pasal 169 huruf n untuk menelaah ratio legis ketentuan tersebut.
2. Pendekatan historis akan merujuk pada sejarah konstitusional pengaturan masa jabatan dan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di indonesia.
3. Pendekatan konseptual akan mengkaji beberapa doktrin-doktrin tentang masa jabatan serta syarat pencalonan presiden dan wakil presiden untuk mendapat konsep yang tepat.
Sejarah Konstitusional Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Dari Prespektif Konstitusi-Konstitusi yang Pernah dan/atau yang Sedang Berlaku ( Ius Constitutum ) di Indonesia
1.  Konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam UUD 1945
Pengaturan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam UUD 1945 terdapat dalam Pasal 7 UUD 1945. Merujuk pada rumusan Pasal
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Prenadamedia Group  2016).[133- 136].
7 UUD 1945 dapat diketahui bahwa rumusan pasal tersebut hanya mengatur terkait masa jabatan presiden, namun tidak memberi batasan yang konkret terkait batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Bunyi pasal tentang masa jabatan Presiden sangat terbuka untuk dilakukan interpretasi sehingga ada peluang seorang Presiden dapat menjabat terus-menerus sebagaimana yang dilakukan Sukarno dan Soeharto. 7
Selain dilakukan interpretasi yang berbeda dengan semangat pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, ketentuan dalam Pasal 7 UUD 1945 juga pernah dilakuan penyimpangan secara nyata dan terang-terangan. Pada tahun 1963, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangktan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup dengan jelas menyatakan Sukarno menjadi presiden seumur hidup. 8
Meskipun dalam implementasinya pengaturan ini dijumpai berbagai tafsiran dan penyimpangan, namun sesungguhnya adanya pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam UUD 1945 menunjukkan ciri sistem pemerintahan yang dianut oleh negara pada masa itu, yaitu sistem presidensiil. Hal ini juga didukung oleh pendapat Abdul Hady Ansyary bahwa salah satu ciri sistem pemerintahan presidensiil adalah Presiden selain sebagai kepala eksekutif juga sekaligus sebagai kepala negara yang masa jabatannya telah ditentukan dengan pasti oleh undang-undang dasar. 9
2.  Konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam KRIS 1949
Pergantian konstitusi negara dari UUD 1945 menjadi KRIS 1949 menimbulkan berbagai perbedaan, diantaranya yaitu tidak adanya pengaturan masa jabatan Presiden. Hal ini dapat dipahami apabila dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara RIS pada masa KRIS 1949.
7 Abdul Ghoffar, Perbandingan  Kekuasaan  Presiden  Indonesia  Setelah  Perubahan  UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju (Kencana Prenada Media Group 2009).[3].
8 Putera Astomo, Hukum Tata Negara Teori dan Praktek ( Thafa Media 2014).[136].
9 Abdul Hadi Ansyary dalam Abdul Ghoffar, op.cit. [51].

## 600 Qonita Dina: Konstitusionalitas Batasan Masa
Menurut Dasril Radjab, dilihat dari tanggung jawab menteri-menteri dapat disimpulkan bahwa KRIS 1949 menganut sistem pemerintahan parlementer. 10
Selain itu menurut Mahfud MD, salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer adalah kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat simbol negara (pemersatu bangsa). 11 Dalam KRIS 1949 jabatan presiden dinyatakan sebagai kepala negara. Hal ini berbeda dengan kondisi pada saat berlakunya UUD 1945 yaitu presiden dinyatakan memegang kekuasaan pemerintahan sekaligus kepala negara. Pada sebagian besar negara dengan sistem parlementer kedudukan kepala negara dianggap sebagai simbol negara sehingga tidak memerlukan pengaturan masa jabatan. Hal ini disebabkan karena Presiden bukan lagi sebagai ekskutif yang perlu mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah dibuat dan dijalankannya baik kepada parlemen maupun kepada rakyat.
Faktor sistem pemerintahan parlementer dengan presiden diposisikan sebagai kepala negara saja juga menimbulkan perbedaan lain, yaitu tidak dikenalnya jabatan wakil presiden sebagai alat-alat perlengkapan federal Negara RIS.  Tidak  adanya jabatan wakil presiden yang selama dikenal dalam UUD 1945 memiliki tugas membantu presiden dalam melakukan kewajibannya diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) KRIS 1949 yang memberikan kewenangan atributif kepada perdana menteri untuk menjalankan pekerjaan presiden yang sedang berhalangan menjalankan pekerjaan jabatannya sehari-hari.
Tidak adanya jabatan wakil presiden dalam KRIS 1949 sebenarnya dipengaruhi faktor ketika Mohammad Hatta menjabat sebagai wakil presiden tidak terdapat perbedaan mencolok tugas dan kewenangannya dengan Presiden Soekarno sehingga keduanya sering disebut sebagai “dwi tunggal”. 12 Menurut A.K. Pringgodigdo keberadaan jabatan wakil presiden bersamaan dengan adanya figur “dwi tunggal” pada waktu UUD 1945 terbentuk. 13 Oleh karena itu, menurut A.K. Pringgodigdo
10 Dasril Radjab dalam Abdul Ghoffar, o p.cit .[57]. 11 ibid .[54].
12 Mochammad Isnaeni Ramadhan, Jabatan Wakil Presiden Memurut Hukum Tata Negara Indonesia (Sinar Grafika 2015).[5].
13 A.K. Pringgodigdo dalam ibid .[6].
selama berlakunya KRIS 1949 tidak diadakan jabatan wakil presiden karena pada masa KRIS 1949 Mohammad Hatta menjabat sebagai Perdana menteri. 14 Bahkan sejak sebelum berlakunya KRIS 1949, tepatnya sejak tanggal 29 Januari 1948 hingga tanggal 20 Desember 1949 telah disusun Kabinet Presidensiil di bawah kepemimpinan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. 15 Dengan demikian dapat dilihat bahwa pada masa berlakunya KRIS 1949 tidak adanya jabatan wakil presiden selain karena faktor sistem ketatangeraan juga dipengaruhi kuatnya figur dari “dwi tunggal” dalam mengarahkan dan menjalankan roda pemerintahan.
3.  Konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam UUDS 1950
Sama halnya dengan KRIS 1950, dalam UUDS 1950 juga tidak ditemukan pengaturan tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden, namun dalam UUDS 1950 kembali dikenal jabatan wakil presiden. Meskipun menurut HRT. Sri Soemantri, adanya jabatan Wakil Presiden pada waktu itu karena faktor Drs. Mohammad Hatta. 16
Sehingga adanya jabatan wakil presiden pada masa berlakunya UUDS 1950 merupakan bentuk pengecualian terhadap ciri Negara republik dengan sistem pemerintahan parlementer yang biasanya tidak ditemukan adanya jabatan Wakil Presiden. 17
Penyebab tidak adanya pengaturan terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan yang dianut dalam UUDS 1950 masih sama halnya dengan KRIS 1950 yaitu sistem parlementer dengan menempatkan Presiden sebagai kepala negara yang tidak dapat diganggu gugat karena seorang kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan ( the king can do no wrong ). 18 Sedangkan pertangungjawaban dilakukan oleh menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan pemerintahannya. 19
14 ibid . 15 Ismail Sunny dalam ibid . 16 HRT Sri Soemantri, op.cit. [183]. 17 ibid.
18 Abdul Ghoffar, op.cit .[58]. 19 ibid .

## Qonita Dina: Konstitusionalitas Batasan Masa
4.  Konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam UUD NRI 1945
Sejak UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali pada tanggal 5 Juli 1959, kedudukan dan peranan Presiden Republik Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan sangat dominan. 20 Adanya momentum terpilihnya kembali Soeharto untuk ketujuh kalinya pada tahun 1997 telah memicu demonstrasi para mahasiswa se- Indonesia yang menuntut dilakukannya reformasi dalam segala bidang kehidupan. 21
Sebagai implementasi tuntutan reformasi, maka dilakukanlah perubahan terhadap UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia. 22
Pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam perjalanan amandemen UUD NRI 1945 dapat dikatakan menjadi salah satu agenda utama. Proses amandemen UUD 1945 lebih dahulu dilakukan terhadap Pasal 7 UUD 1945. 23 Hal ini dikarenakan aturan yang termuat dalam Pasal 7 UUD 1945 dipandang  terlalu  fleksibel  untuk  ditafsirkan. 24 Bahkan pada zaman orde baru, seseorang dapat memangku jabatan presiden sangatlah bergantung kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutya disebut dengan MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. 25 Dengan kata lain, masa jabatan presiden tidak perlu dibatasi asalkan masih dipilih oleh MPR, maka dapat terus menjabat presiden dan/atau wakil presiden. 26
Akhir perdebatan batasn masa jabatan presiden dan wakil presiden ini adalah saat Rapat Paripurna Sidang Umum MPR ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 rancangan rumusan Pasal 7 disahkan sebagai bagian dari perubahan pertama. 27 Pada rumusan setelah amandemen terkait pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden lebih tegas dinyatakan secara eksplisit bahwa presiden dan wakil presiden
20 HRT Sri Soemantri, op.cit. [53].
21 ibid.
22 M. Agus Santoso, loc.cit.
23 HRT Sri Soemantri, op.cit. [54].
24 Yuswalina dan Kun Budianto, Hukum Tata Negara Indonesia (Setara Press 2016).[91].
25 ibid.
26 ibid.
27 Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, loc.cit.
memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Perubahan pasal ini merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakhiri perdebatan mengenai periodisasi jabatan presiden dan wakil presiden. 28
Pemaparan di atas memperlihatkan bahwa sejarah pengaturan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia berjalan dinamis seiring konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Berikut merupakan tabel ringkasan mengenai sejarah pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia:
Tabel 1. Sejarah Konstitusional Pengaturan Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia UUD 1945 KRIS 1949 UUDS 1950 UUD NRI 1945 Periode I : 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949 Periode II: 5 Juli 1959 - 19 Okto- ber 1999 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 19 Oktober 1999 – seka- rang Ada pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden yaitu dalam Pasal 7 UUD
1945 yang menyebut- kan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipi- lih kembali. Tidak ada pengaturan masa jabatan presi- den (dan tidak ada ja- batan wakil presiden dalam KRIS 1949). Tidak ada penga- turan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Ada pengaturan masa ja- batan presiden dan wakil presiden yaitu dalam Pasal 7 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pres- iden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Demikianlah perkembangan konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Perkembangan tersebut juga tentunya sejalan dengan perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia. 29 Dapat dilihat bahwa konstitusionalitas  batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden dari prespektif konstitusi-konstitusi yang pernah dan/atau yang sedang berlaku ( ius constitutum ) di Indonesia  mengalami dinamisasi yang juga turut dipengaruhi oleh faktor-faktor politis pada masa tersebut.
28 Yuswalina dan Kun Budianto, op.cit .[92].
29 M. Agus Santoso, ‘Perkembangan Konstitusi di Indonesia’ (2013) 2 Yustisia.[121].

## 604 Qonita Dina: Konstitusionalitas Batasan Masa
Dewasa ini, mengacu pada ius constitutum dalam konsitusi Indonesia, maka dapat diketahui bahwa konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 1945. Akan tetapi, rumusan pasal tersebut masih memiliki kelemahan-kelemhan, yaitu, pertama, pasal ini memiliki rumusan yang membuka celah untuk ditafsirkan berbeda dari original intent perumusan pasal tersebut. Apabila merujuk kepada original intent perumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 terkait batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden dimaksudkan untuk diberlakukan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut- turut yang terpenting adalah orang tersebut setelah menjabat dua kali masa jabatan untuk selamanya tidak dapat menjabat kembali dalam jabatan yang sama tersebut.
Tidak semua ketentuan dalam konstitusi harus dituangkan eksplisit sebagaimana yang dimkasud dalam original intent ketentuan tersebut, akan tetapi sebaiknya rumusan pasal dalam undang-undang dasar dihindarkan dari ambiguitas yang kemudian dapat menimbulkan perdebatan karena terdapat tafsir atau makna yang berbeda-beda terhadap bunyi pasal tersebut. Di samping itu, ketentuan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden ini merupakan ketentuan yang erat kaitannya dengan ranah politik. Sebagai ketentuan yang erat kaitannya dengan unsur politik, maka terbuka kemungkinan ketentuan ini untuk “dipolitisasi” oleh oknum politisi dan apabila ini terjadi, maka semangat filosofis untuk membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam konstisi akan menjadi hal yang sia-sia.
Kedua, Tujuan awal pembentukan Pasal 7 UUD NRI 1945 ketentuan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden bukanlah dimaksudkan sebagai pasal yang secara konstitusional mengatur persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden, namun pasal ini kemudian diterjemahkan sebagai ketentuan persyaratan tambahan pencalonan presiden dan wakil presiden yang secara ekspilisit tertuang dalam Pasal 169 huruf n UU No. 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, apabila pasal ini dalam perkembangannya dimaksudkan sebagai pasal yang secara konstitusional mengatur batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai persyaratan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia, maka diperlukan perbaikan rumusan sehingga pasal ini juga mampu menjamin konstitusionalitas pengaturan batasan masa jabatan
presiden dan wakil presiden sebagai persyaratan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia. Dengan demikian dibutuhkan suatu gagasan berupa hukum yang dicitakan ( ius constituendum ) untuk menjadi solusi atas adanya kelemahan-kelemahan tersebut.
Gagasan tersebut akan dipaparkan lebih komprehensif dalam sub judul selanjutnya.
Ius Constituendum Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia
Sebagaima telah dijelaskan dalam sub judul sebelumnya bahwa rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945  masih memiliki kelemahan-kelemhan sehinga  dibutuhkan dibutuhkan suatu gagasan berupa hukum yang dicitakan ( ius constituendum ) untuk menjadi solusi atas adanya kelemahan-kelemahan tersebut. Kelemahan ketentuan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 sebenarnya telah dicoba untuk diminimalisir dengan adanya ketentuan dalam Pasal 169 huruf n UU No. 7 Tahun 2017.
Akan tetapi, selain pengaturan dalam  undang-undang, untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 juga dibutuhkan suatu “ grand design ” dalam bentuk hukum yang dicita-citakan ( ius constituendum ).
Oleh karena itu, terlepas dari putusan yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi nantinya terhadap permohonan judicial review No. 60/PUU-XVI/2018 dalam perkara pengujian pasal 169 huruf n UU No. 7 Tahun 2017 terhadap Pasal 7 UUD NRI 1945, 30 menurut Penulis untuk menghentikan berbagai penafsiran tersebut, maka diperlukan amandemen UUD NRI 1945.
Urgensi lain dari amandemen ini adalah ketentuan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden ini merupakan ketentuan yang erat kaitannya dengan ranah politik. Sebagai ketentuan yang erat kaitannya dengan unsur politik, maka terbuka kemungkinan ketentuan ini untuk dipolitisasi oleh oknum politisi yang ingin melanggengkan kekuasaannya.
30 Judicial review No. 60/PUU-XVI/2018 dalam perkara pengujian pasal 169 huruf n UU No. 7 Tahun 2017 terhadap Pasal 7 UUD NRI 1945.

## 606 Qonita Dina: Konstitusionalitas Batasan Masa
Selain itu, iklim politik di Indonesia baik dari sisi pemilih dan oknum politisi yang akan dipilih, keduanya memiliki preferensi untuk melanggengkan kekuasaan bagi  orang-orang  yang  telah  dianggap  berpengalaman  dan  profilnya  dikenal  luas oleh publik. Oleh karena itu, di Indonesia sering kali terdapat wacana untuk kembali mengusug calon-calon yang sebenarnya sudah pernah menjabat, seperti wacana untuk mengusung kembali Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden pada tahun 2019 atau wacana untuk mengusung Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai calon Presiden pada tahun 2019. 31 Menurut pendapat Airlangga Pribadi (Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga), wacana-wacana tersebut  bertentangan dengan semangat konstitusi untuk membatasi kekuasaan dan rotasi pada elite politik yang memimpin negara dan akan berdampak buruk dalam proses regenerasi politik di Indonesia karena politisi-politisi muda dan berbakat akan sulit muncul di masyarakat karena masih banyaknya politisi senior yang tetap berkeinginan untuk mencalonkan diri dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. 32
Sebenarnya konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden sudah telebih dahulu dilakukan oleh Amerika Serikat. Sebagai negara yang pertama kali menerapkan sistem presidensiil 33 dan kerap menjadi rujukan bagi negara-negara lain yang menganut sistem pemerintahan serupa, Amerika Serikat juga mengatur batasan masa jabatan presiden dalam Amandement 22 sebagai persyaratan calon Presiden. 34 Ketentuan dalam Section 1 Amandemen XXII Konstitusi Amerika Serikat 35 merupakan ketentuan pembatasan masa jabatan Presiden Amerika Serikat, namun ketentuan ini juga berlaku sebagai syarat calon presiden (khusus bagi seseorang yang pernah menjabat sebagai presiden). 36
31 Ihsanuddin, ‘Jika Gugatan Perindo Dikabulkan, SBY Bisa “Nyapres” Lagi’ (Kompas 2018) < https://nasional.kompas.com/> accessed 14 Januari 2019.
32 ibid.
33 Bilal Dewansyah dan M. Adnan Yazar Zulfikar, ‘Reafirmasi Sistem Pemerintahan Pres - idensial dan Model Pertanggungjawaban Presidensial dalam Perubahan UUD 1945: Penelusuran Sebab dan Konsekuensi’ (2016) 3 Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum.[7].
34 Mochammad Isnaeni Ramadhan, op.cit. [21].
35 Amandemen XXII Konstitusi Amerika Serikat, section 1
36 Mochammad Isnaeni Ramadhan, loc.cit.
Pengaturan batasan masa jabatan presiden serta masa jabatan presiden digunakan sebagai syarat pencalonan presiden yang ditunagkan secara eksplisit dalam Section 1 Amandemen XXII Konstitusi Amerika Serikat  bukanlah terjadi seketika. Amandemen tersebut juga melalui proses yang panjang hingga diatur secara tegas dan eksplisit dalam konstitusi. Pada saat negara Amerika Serikat merdeka, founding fathers percaya bahwa pergeseran pandangan politik rakyat dan proses electoral college akan mencegah masa jabatan presiden ketiga. 37
Sehingga pada awalnya konstitusi Amerika Serikat hanya mengatur terkait masa jabatan presiden, bukan mengatur batasan masa jabatan presiden. 38 Dalam Article II, Section 1 Konstitusi Amerika hanya menyebutkan masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah empat tahun, namun tidak memberikan batasan untuk berapa kali masa jabatan tersebut dapat terjadi. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia pada masa berlakunya UUD 1945 ketentuan dalam Pasal 7 UUD 1945 juga hanya menyebutkan masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah lima tahun, namun tidak memberikan batasan untuk berapa kali masa jabatan tersebut dapat terjadi.
Akan tetapi, kemudian tedapat perbedaan praktik ketatanegaraan masa jabatan presiden dan wakil presiden antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, dimulai dari Presiden pertama Amerika Serikat, George Washington kemudian diikuti oleh para presiden setelahnya, mereka memberlakukan batasan dua kali masa jabatan untuk masa jabatan mereka sendiri. 39 Sehingga sejak saat itulah ketentuan batasan masa jabatan Presiden Amerika serikat yaitu maksimal dua kali masa jabatan telah diikuti dan dan dianggap sebagai konvensi ketatanegaraan yang tidak tertulis dalam konstitusi, namun terus dipatuhi layaknya ketentuan tersebut diatur dalam konstitusi. 40
37 Robert Longley, ‘The 22nd Amendment Sets Presidential Term Limits’ (Thoughtco, 2018) <https://www.thoughtco.com/> accessed 21 Januari 2019.
38 Konstitusi Amerika Article II, Section 1 39 Tom Murse, ‘How Long Can a U.S. President Stay in Office?’ (Thoughtco, 2018) < https:// www.thoughtco.com/> accessed 21 Januari 2019.

## 608 Qonita Dina: Konstitusionalitas Batasan Masa
Sedangkan di Indonesia, kekosongan hukum terkait pengaturan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang tidak diatur dalam konstitusi justru dimanfaatkan oleh Presiden Sukarno dan Presiden Seoharto untuk melanggengkan masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia.
Meskipun demikian, ternyata konvensi ketatanegaran di Amerika Serikat terkait batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden tidak berlangsung selamanya. Konvensi ketatanegaraan tersebut tidak diikuti dimulai sejak Presiden Ulysses S. Grant dan Presiden Theodore Roosevelt berkeinginan untuk maju kembali sebagai calon presiden setelah dua kali masa jabatan. 41 Akan tetapi, keduanya masih belum berhasil terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat untuk ketiga kalinya. 42 Keberhasilan menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat untuk ketiga kalinya bahkan keempat kalinya adalah ketika Presiden ke-32 Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt terpilih untuk menjalani empat masa jabatan berurutan, ia menjabat sejak tahun 1933 hingga ia meningal ketika masih dalam masa jabatanya yaitu pada 12 April 1945 karena stroke. 43
Sepeninggal Franklin Delano Roosevelt, mulai muncul desakan agar konstitusi Amerika Serikat mengatur secara tegas batasan masa jabatan presiden dan menjadikan batasan masa jabatan tersebut sebagai syarat konstitusional pencalonan presiden dan wakil presiden di Amerika Serikat. 44 Desakan tersebut berakhir ketika Amandemen ke-22 Konstitusi Amerika Serikat disahkan oleh 36 negara bagian pada 48 Februari pada 27 Februari 1951. 45 Sejak saat itulah ketentuan tentang batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat ditentukan secara tegas dan ekspilisit dalam konstitusi. Kemudian batasan masa jabatan tersebut juga dijadikan sebagai syarat konstituional pencalonan presiden dan wakil presiden di Amerika Serikat. Dengan demikian, ketentuan batasan masa jabatan Presiden
41 Robert Longley, loc.cit.
42 ibid.
43 Rahman Asmaradika, ‘Fakta Unik Presiden AS yang Pernah Menjalani Dua Masa Jabatan’ (Okezone 2016) <https://news.okezone.com/> accessed 21 Januari 2019.
44 Robert Longley, loc.cit.
dan Wakil Presiden Amerika Serikat tidak hanya menjadi peraturan tidak tertulis (konvensi ketatanegaraan), namun juga telah jelas konstitusionalitasnya dalam Konstitusi Amerika Serikat.
Sejarah ketatanegaraan di Amerika Serikat tersebut sebenarnya juga dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia yang juga sedang menghadapi permasalahan yang sama. Amerika Serikat pernah mengalami masa ketika ketentuan batasan masa jabatan dan persyaratan presiden dan wakil presiden tidak dituangkan secara eksplisit dalam konstitusi, seperti kondisi Indonesia saat ini. Akan tetapi, fakta dalam sejarah ketatanegaraan kedua negara tersebut menjadi bukti bahwa ketentuan yang rawan untuk dipolitisasi demi melanggengkan kekuasaan, apabila tidak diatur secara tegas dan eksplisit dalam konstitusi, maka akan menimbulkan celah untuk oknum politisi melanggengkan kekuasaannya secara terus-menerus. Oleh karena itu, belajar dan berefleksi dari sejarah ketatanegaraan Indonesia pada masa orde lama dan orde baru serta sejarah ketatanegaraan Amerika Serikat, sebaiknya diperlukan amandemen terhadap Pasal 7 UUD NRI 1945 untuk mencegah hal-hal negatif dari sejarah akan terulang pada masa akan datang.
Sehubungan dengan rancangan amandemen Pasal 7 UUD NRI 1945, dengan ini Penulis mengajukan rumusan baru untuk amandemen pasal tersebut, yaitu:

## Pasal 7
(1) Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
(2) Tidak ada orang yang akan dipilih untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua kali.
Berikut adalah tabel perbandingan rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 saat ini ( ius constitutum ) dengan rancangan rumusan amandemen Pasal 7 UUD NRI 1945
( ius constituendum ):

## Tabel 2
Perbandingan antara Ius Constitutum dengan Ius Constituendum Rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 Ius Constitutum 1 Rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 Ius Constituendum Rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Pasal 7 (1) Presiden dan Wakil Presiden meme- gang jabatan selama lima tahun, dan se- sudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. (2) Tidak ada orang yang akan dipilih un- tuk jabatan Presiden dan Wakil Presi- den lebih dari dua kali.
Dalam rumusan baru tersebut, Pasal 7 UUD NRI 1945 akan dibagi menjadi dua kalusula (ayat). Klausula pertama memiliki rumusan yang hampir sama dengan rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 saat ini, namun di akhir rumusan diberi penegasan dengan menambahkan frasa “baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut”. Hal ini untuk menjaga konsistensi original intent perumusan Pasal 7 UUD NRI 1945  dengan  filosofi  pembatasan  masa  jabatan  presiden  dan  wakil  presiden  itu sendiri. Dengan dimunculkan secara tersurat, maka diharapkan tidak akan terjadi lagi perdebatan akibat perbedaan penafsiran rumusan ketentuan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 dimaknai secara berturut-turut atau dimaknai secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
Klausula kedua merupakan klausula baru yang mengadopsi klausula persyaratan khusus bagi presiden yang telah menjabat dua kali jabatan untuk tidak dapat kembali menjabat sebagai presiden di Amerika Serikat. Klausula ini diadopsi bukan hanya semata-mata karena Amerika Serikat kerap menjadi rujukan bagi negara-negara dengan sistem presidensiil, namun klausula ini untuk menegaskan konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa Pasal 7 UUD NRI 1945 sebenarnya bukanlah pasal yang secara konstitusional mengaur persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia.
Dengan adanya dua klausula baru dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 diharapkan filosofi pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dapat

## Qonita Dina: Konstitusionalitas Batasan Masa
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
tercapai dan tidak lagi dijadikan perdebatan demi usaha melanggengkan kekuasaan sebagai presiden dan wakil presiden. Rumusan baru tersebut lebih tegas dan secara gramatikal menggunakan tata bahasa yang tersurat sehingga akan lebih mudah dipahami serta memperkecil kemungkinan untuk disalahartikan. Tidak semua ketentuan dalam konstitusi harus dituangkan eksplisit sebagaimana yang dimkasud dalam original intent ketentuan tersebut, akan tetapi sebaiknya rumusan pasal dalam undang-undang dasar dihindarkan dari ambiguitas yang kemudian dapat menimbulkan perdebatan karena terdapat tafsir atau makna yang berbeda-beda terhadap bunyi pasal tersebut.
Langkah selanjutnya yang juga merupakan ius constituendum batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia adalah melakukan perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 2017 khususnya Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i. Berikut adalah tabel perbandingan rumusan Pasal 169 huruf n UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 227 huruf i UU No. 7 Tahun 2017 saat ini ( ius constitutum ) dengan rancangan rumusan perubahan rumusan Pasal 169 huruf n UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 227 huruf i UU No. 7 Tahun 2017 ( ius constituendum ):

## Tabel 3.
Perbandingan antara Ius Constitutum dengan Ius Constituendum Rumusan Pasal 169 huruf n UU
No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 227 huruf i UU No. 7 Tahun 2017 Ius Constitutum Ius Constituendum Pasal 169 huruf n UU No. 7 Tahun 2017 Persyaratan menjadi calon Pres- iden dan Calon Wakil Presiden adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Persyaratan menjadi calon Pres- iden dan Calon Wakil Presiden adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Pasal 227 huruf i UU No. 7 Tahun 2017 Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi den- gan persyaratan surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden se- lama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi den- gan persyaratan surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden se- lama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun ti- dak berturut-turut.
Perbedaan diantara ius constitutum dengan ius constituendum Pasal 169 huruf n UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 227 huruf i UU No. 7 Tahun 2017 adalah penambahan frasa “baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut” di akhir kalimat rumusan pasal-pasal tersebut. Penambahan frasa ini bertujuan untuk menyelaraskan ius constituendum Pasal 7 UUD NRI 1945 yang menyebutkan secara eksplisit frasa “baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut” pada rumusan Pasal 7 ayat (1) amandemen UUD NRI 1945. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia diperlukan penambahan frasa tersebut dalam rancangan perubahan Pasal 169 huruf n UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 227 huruf i UU No. 7 Tahun 2017.
Dengan demikian, adanya gagasan ius constituendum untuk mengamandemen Pasal 7 UUD NRI 1945 dan mengubah rumusan Pasal 169 huruf n UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 227 huruf i UU No. 7 Tahun 2017 adalah satu kesatuan dari gagasan desain konstitusi masa jabatan dan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Pada akhirnya, gagasan ini merupakan solusi yang ditawarkan dalam tulisan ini guna menyudahi perdebatan terkait perbedaan penafsiran tentang batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa gagasan ini akan lebih menjamin kepastian hukum terkait konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia karena gagasan ini sesuai dengan original intent dan semangat filosofis dari pembatasan masa jabatan itu sendiri.

## Kesimpulan
Dari pemaparan dalam pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Dapat dilihat bahwa konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden dari prespektif konstitusi-konstitusi yang pernah dan/atau yang sedang berlaku ( ius constitutum ) di Indonesia  mengalami dinamisasi yang juga turut dipengaruhi oleh faktor-faktor politis pada masa tersebut. Dewasa ini, mengacu
612 Qonita Dina: Konstitusionalitas Batasan Masa
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
pada ius constitutum dalam konsitusi Indonesia, maka dapat diketahui bahwa konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 1945. Akan tetapi, rumusan pasal tersebut masih memiliki kelemahan-kelemahan sehingga diperlukan suatu gagasan berupa hukum yang dicitakan ( ius constituendum ) untuk menjadi solusi atas adanya kelemhan-kelemahan tersebut.
2.  Gagasan desain konstitusi ( ius constituendum ) terhadap konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia yang dapat dilakukan untuk menutup kelemahan-kelemahan rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945, yaitu:
a.  Melakukan amandemen terhadap rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 dengan cara membagi Pasal 7 UUD NRI 1945 menjadi dua kalusula (ayat). Klausula pertama memiliki rumusan yang hampir sama dengan rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 saat ini, namun di akhir rumusan diberi penegasan dengan menambahkan frasa “baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut”. Klausula kedua merupakan klausula baru untuk menegaskan konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia.
b.  Apabila rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 mengalami amandemen sebagaimana yang disarankan oleh Penulis, maka UU No. 7 Tahun 2017 juga sebaiknya dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perubahan rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945, perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 2017 dapat dilakukan dengan penambahan frasa “baik secara berturut-turut maupun tidak berturut- turut” di akhir kalimat rumusan Pasal 169 huruf n UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 227 huruf i UU No. 7 Tahun 2017.

## Daftar Bacaan

## Buku
Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju (Kencana Prenada Media Group 2009).
Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departmen Pendidikan Nasional 2001).
HRT Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan (PT Remaja Rosdakarya 2015).
Mochammad Isnaeni Ramadhan, Jabatan Wakil Presiden Memurut Hukum Tata Negara Indonesia (Sinar Grafika 2015).
Padmo Wahjono, Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia (CV. Rajawali 1984).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Prenadamedia Group 2016).
Putera Astomo, Hukum Tata Negara Teori dan Praktek (Thafa Media 2014).
Soejono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum (PT Raja Grafindo Persada 2008).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , (CV. Rajawali 1986).
Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010).
Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid I (Edisi Revisi) (Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010).
Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Prenada Media Group 2010).
Yuswalina dan Kun Budianto, Hukum Tata Negara Indonesia (Setara Press 2016).

## Laman
Ihsanuddin, ‘Jika Gugatan Perindo Dikabulkan, SBY Bisa “Nyapres” Lagi’ (Kompas, 2018) <https://nasional.kompas.com/>.
M. Ali Safa’at, ‘Batasan Masa Jabatan (Wakil) Presiden’ (Pressreader, 2018) <www.

## 614 Qonita Dina: Konstitusionalitas Batasan Masa
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
pressreader.com>
Rahman Asmaradika, ‘Fakta Unik Presiden AS yang Pernah Menjalani Dua Masa Jabatan’ (Okezone, 2016) <https://news.okezone.com/>
Robert Longley, ‘The 22nd Amendment Sets Presidential Term Limits’ (thoughtco, 2018) <https://www.thoughtco.com/>
Tom Murse, ‘How Long Can a U.S. President Stay in Office?’ (thoughtco, 2018) <https://www.thoughtco.com/>

## Jurnal
Bilal Dewansyah dan M. Adnan Yazar Zulfikar, ‘Reafirmasi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Model Pertanggungjawaban Presidensial dalam Perubahan UUD 1945: Penelusuran Sebab dan Konsekuensi’ (2016) 3 Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum.
M. Agus Santoso,  ‘Perkembangan Konstitusi di Indonesia’ (2013) 2 Yustisia.

## Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
HOW TO CITE : Qonita Dina Latansa’, ‘Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia’ (2019) Vol. 2 No. 2 Jurist-Diction
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--