## AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA JANJI UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Maumere No.:
8/Pdt.G/2019/PN Mme.)
Aurelius Kasimirus Yori 1 , Yehezkiel Reynaldi Johan 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar Email: admin@fh.uajm.id

## Abstract
Putusan Pengadilan Negeri Maumere  Nomor: 8/Pdt.G/2019/PN Mme., pada kasus gugatan ganti rugi karena tergugat mengingkari janji untuk mengawini penggugat  yang  dikualifikasikan hakim  sebagai wanprestasi atau ingkar janji, kurang tepat. Oleh karena perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdata  sebab objek perjanjiannya  merupakan bagian dari  hukum orang dan keluarga yang  diatur  dalam  Buku  I  KUHPerdata  dan  bukan  hubungan  kreditur-debitur  dalam  hukum  harta kekayaan  yang  diatur  dalam  Buku  III    KUHPerdata.  Pada  kasus  tersebut,    seyogianya  hakim memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) . Jika ini dilakukan hakim, maka  penggugat     dapat memperbaiki gugatannya dan  mengajukan  gugatan baru sehingga pada gugatan baru tersebut tidak dapat digolongkan Ne Bis In Idem. Kata Kunci : Putusan Hakim, Kasus janji kawin, gugatan tidak dapat diterima.

## Abstract
The  Verdict  of  Maumere  Public  Court  Number  8/Pdt.G/2019/PN.Mme,  in  case  of  compensation claiming for the denying of the defendant to marry with the claimant that qualified as wanprestatie (disclaiming)  is  basically  incorrect.    The  oral  understanding  kept  on  rolling  the  claimant  and  the defendant before is legally speaking unfulfilled the elements of Chapter 1320 BW. It is implied by the uncontextual  frame.  In  one  side, the  object  of  the  understanding  between  claimant  and  defendant requlated  within  Title  I  BW.  On  another  side,  the  context  above  is  basically  not  the  legal  frame  of Creditor-Debtor within Title III BW. In this case, judge should decide that the claiming was unacceptable (Niet Onvankelijke Verklaard). The claimant is able to reconstruct the claiming and propose a new one so that the new claiming could not be classified as Ne Bis In Idem.
Keywords: Verdict, promise to marry with - case, unacceptable  claiming.

## PENDAHULUAN
Akhir-akhir ini marak terjadi perempuan menggugat mantan pacarnya ke pengadilan karena sang pacarnya tersebut memutuskan secara sepihak hubungan mereka sehingga tidak jadi  mengawini  atau  menikahinya.  Pengakhiran  hubungan  tersebut  sering dialami  mereka yang  telah  menjalin  hubungan      secara  serius.  Pada  awalnya  pria  berjanji  untuk  menikahi, tetapi tidak menepati janjinya dan bahkan meninggalkan pacarnya begitu saja.
Mengenai  janji  untuk  mengawini  atau  menikahi  tidak  diatur  secara  tegas  dalam undang-undang perkawinan, melainkan pengaturan  yang relatif lengkap diatur dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH.Perdata)  yang  pada  intinya  menyatakan,  bahwa: Pertama ,  janji  menikahi  tidak  menimbulkan  hak  untuk  menuntut  di  muka  hakim  untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
dilangsungkannya  perkawinan.  Juga  tidak  menimbulkan  hak  untuk  menuntut  penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Kedua , jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. Ketiga , masa daluwarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan
Ketentuan   KUH.Perdata di atas, menunjukkan bahwa gugatan  ke pengadilan untuk menuntut  penggantian  biaya,  kerugian,  dan  bunga  karena    tidak  menepati  janji  untuk mengawini, tidak dapat dilakukan kecuali telah ada pemberitahuan kepada pegawai catatan sipil.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  pihak  yang  merasa  dirugikan  secara  perdata  dapat mengajukan gugatan karena wanprestasi maupun karena perbuatan melawan hukum untuk pemulihan  hak-haknya.    Wanprestasi      atau  ingkar  janji  merupakan  suatu  perbuatan  dari seseorang yang tidak memenuhi janji atau prestasinya sebagaimana  telah mereka sepakati sebelumnya. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum baik hukum tertulis (undang-undang), maupun hukum tidak tertulis yakni perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di masyarakat. Akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana halnya wanprestasi adalah terbitnya kerugian bagi pihak lain yang haknya dilanggar.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,    kasus  yang  terjadi  di  Maumere  dimana  seorang perempuan  menggugat mantan  pacarnya  karena mengingkari  janji  untuk  mengawini  atau menikahinya ke Pengadilan Negeri (PN) Maumere dengan dasar wanprestasi disertai tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil.
Terhadap  gugatan  tersebut,  hakim  memutuskan  bahwa      janji  tergugat  untuk mengawini  penggugat  sah  dan  mengikat,  dan  menyatakan  tergugat  telah  melakukan wanprestasi atau ingkar janji, serta  menghukum tergugat  untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial.
Pada kasus  yang diputuskan  PN Maumere  tersebut, menarik untuk dikaji  mengapa hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan dasar wanprestasi atau ingkar janji disertai dengan kewajiban membayar ganti rugi materiil dan immateriil.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  tulisan  ini dirumuskan sebagai berikut: bagaimana hakim mempertimbangan gugatan ganti rugi akibat tidak terpenuhinya janji untuk melangsungkan perkawinan pada Putusan Pengadilan Negeri Maumere  No.: 8/Pdt.G/2019/PN. Mme.?

## METODE PENELITIAN
Objek kajian penelitian ini  yaitu penelitian tentang norma hukum, maka fokus penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan atau yang lazim dikenal dengan nama  penelitian hukum normative. Oleh karena itu, sumber bahan penelitian ini adalah  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dari ketiga bahan hukum tersebut akan memperoleh  argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  dalam  membahas    masalah  yang  dikaji, khususnya yang berkaitan dengan gugatan ganti rugi akibat ingkar janji untuk melangsungkan perkawinan.
Bahan  hukum    tersebut,  selanjutnya    dianalisis  secara  kualitatif.  Sehingga  demikian kebenaran  yang  diperoleh  adalah  kebenaran  kualitatif,    yakni  kebenaran  dalam  arti kesesuaian dengan ukuran     persyaratan kualitas tertentu yang harus dipenuhi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  pembahasan  berikut,  selain  uraian  untuk  memahami  mengapa  hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagai  suatu perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dapat  diketahui  dari  pertimbangan  hokum  hakim,  dilakukan  juga  uraian  mengenai  bentuk perbuatan  melawan  hukum    yang  sekiranya  dapat    dijadikan  dasar  gugatan  dalam mengajukan tuntutan karena tidak memenuhi janji untuk  mengawini atau menikahi.
Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena telah diadakan kesepakatan tentang pertemuan keluarga antara pihak keluarga penggugat dengankeluarga pihak tergugat maka pasti telah ada kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat.
Kemudian  pada  pertimbangan  hukum  hakim  selanjutnya,  dinyatakan  bahwa      antara penggugat  dan  tergugat  telah  menyepakati    waktu  pelaksanaan  perkawinan  yaitu  sekitar Bulan Juli 2018 dan perkiraan waktu tersebut, telah disampaikan kepada keluarga penggugat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
secara lisan. Meskipun penyampaiannya secara lisan  tetapi dalam tatanan masyarakat Sikka telah mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pihak penggugat dan tergugat.
Selanjutnya,  hakim  mempertimbangkan bahwa   perbuatan  tergugat  yang  menyatakan tidak  bertanggungjawab  dengan  alasan  tidak  ada  kecocokan  dan  batal  untuk  menikahi penggugat  dengan  meminta  pihak  keluarga  penggugat  mengambil  kembali  penggugat  dan barang-barang adat yang telah dibawa oleh keluarga penggugat adalah wanprestasi/ingkar janji  terhadap  kesepakatan  yang  telah  dibuat  antara  penggugat,  tergugat  dan  keluarga penggugat.
Terhadap pertimbangan hukum hakim di atas,  penulis akan menganalisisnya dari segi wanprestasi  terlebih  dahulu  kemudian  dilanjutkan  dengan  bagaimana  kalau  sekiranya gugatan itu didasarkan pada perbuatan melawan hukum.
A. Dari segi Wanprestasi
Dalam pertimbangannya di atas menunjukkan bahwa, hakim menyatakan  janji tergugat untuk menikahi penggugat yang tidak terlaksana tersebut,  sebagai perbuatan wanprestasi. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hakim  mengualifikasikan    perbuatan  tergugat    sebagai  suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain  atau  lebih.” Kemudian  dipertegas  oleh  doktrin  bahwa  perjanjian  merupakan  suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk  melaksanakan  suatu  hal.  Serta  perjanjian  merupakan  hubungan  hukum  antara  dua pihak  atau  lebih  berdasarkan  kata  sepakat  untuk  menimbulkan  akibat  hukum.  Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih  berdasarkan  kata  sepakat  untuk  melaksanakan  suatu  hal  dan  menimbulkan  akibat hukum.
Selanjutnya,  inti  suatu  perjanjian  adalah  prestasi,  yaitu    untuk  memberikan  sesuatu, untuk  berbuat  sesuatu,  atau  untuk  tidak  berbuat  sesuatu.  Jika  dikaitkan  dengan  kasus penggugat dan tergugat, menunjukkan bahwa prestasi dari kesepakatan yang dilakukan oleh penggugat dengan tergugat yaitu untuk melangsungkan pernikahan. Oleh karena janji tidak terlaksana maka menimbulkan akibat hukum yaitu wanprestasi. Pihak yang dirugikan dapat menuntut berdasarkan Pasal 1243 KUH.Perdata.
Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya,  atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau  dibuatnya,  hanya  dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
Ketentuan pasal tersebut, dijelaskan lebih lanjut oleh M. Yahya Harahap, bahwa:
Wanprestasi  adalah  pelaksanaan  kewajiban  yang  tidak  tepat  pada  waktunya  atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi kontrak telah lalai sehingga terlambat dalam jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut selayaknya atau sepatutnya.
Dari  pengertian  tersebut  diketahui  bahwa  wanprestasi  merupakan  ketiadaan  prestasi sebagai  suatu  hal  yang  harus  dilaksanakan  dan  dipenuhi    sebagai  implementasi    suatu perjanjian.
Selanjutnya,  suatu  perbuatan  dikategorikan  sebagai  wanprestasi  apabila  sebelumnya telah  ada  perjanjian  atau  dengan  kata  lain  wanprestasi  terjadi  karena  ada  pelanggaran terhadap  perjanjian  yang  telah  disepakati.  Pernyataan  wanprestasi  sebagai  pelanggaran terhadap  perjanjian  karena  menurut  undang-undang  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah mengikat kedua belah pihak layaknya sebuah undang-undang.
Untuk  lebih  memahami  pertimbangan  hakum  hakim  tersebut,  perlu  dimemukakan mengenai syarat sahnya perjanjian, sebagai berikut:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Kesepakatan merupakan inti dari suatu perjanjian. Dengan sepakat saja maka telah terjadi suatu perjanjian. Oleh karena telah ada perjanjian yang timbul dari kesepakatan tersebut, maka hakim dalam putusannya,  memutuskan dan menghukum tergugat yang tidak  jadi  mengawini  penggugat  sebagai  tindakan  wanprestasi  karena  tergugat  telah melanggar janjinya untuk mengawini penggugat.
Dengan demikian tergugat telah melanggar syarat pertama dari syarat  sahnya suatu perjanjian  yaitu  syarat  sepakat.      Hal  ini  diketahui  dari  duduk  perkaranya  bahwa penggugat dan tergugat telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan pada bulan Juli 2018. Kesepakatan mana menunjukkan syarat pertama dari syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi.

## b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Mengenai  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perjanjian,  apabila  dikaitkan  dengan Pasal  1330  KUH.Perdata,  maka  kedua  belah  pihak  sudah  cakap  untuk  membuat  suatu perjanjian. Mereka tidak masuk dalam kategori orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu: Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh atau ditempatkan di bawah pengampuan, serta perempuan yang bersuami.
Kategori  belum  dewasa, berdasarkan  Pasal  330  KUH.Perdata,  yaitu  “mereka  yang belum  mencapai  umur  genap  21  (dua  puluh  satu  tahun),  dan  tidak  lebih  dahulu  telah kawin”. Terhadap hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa  menurut UU No.1 Tahun 1974 jo. UU No.16 Tahun 2019, untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan “diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Sementara itu mereka yang tidak cakap ialah mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
Berdsarkan  unsur  tersebut,  maka    penggugat dan  tergugat  telah  memenuhi  syarat cakap untuk membuat suatu perjanjian.
c. Suatu hal tertentu
Menegenai  suatu  hal  tertentu,  merupakan    objek  dari  perjanjian.  Pengaturan mengenai objek perjanjian terdapat  dalam Pasal 1332 KUH.Perdata yang menyebutkan bahwa “hanya barang -barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. ” Kemudian  Pasal  1333  KUH.Perdata  menyebutkan  bahwa  “suatu  perjanjian harus  mempunyai  sebagai  pokok  suatu  barang  yang  paling  sedikit  ditentukan  jenisnya. Tidaklah  menjadi  halangan  bahwa  jumlah  barang  tidak  tentu,  asal  saja  jumlah  itu terkemudian dapat diten tukan atau dihitung.”
Uraian di atas, menunjukkan bahwa objek dari suatu perjanjian merupakan barang atau benda yang dapat diperdagangkan dan dapat ditentukan jenis dan jumlahnya.
Apabila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Maumere No.8/Pdt.G/2019/ PN Mme.  yang  menyatakan  bahwa  tidak  terlaksananya  kesepakatan  untuk  menikah merupakan wanprestasi, maka menurut penulis, putusan hakim tersebut tidak tepat atau keliru menerapkan peraturan. Oleh karena objek yang diperjanjikan antara penggugat dan tergugat  bukan  merupakan  barang  atau  benda  yang  dapat  diperdagangkan,  dan  objek tersebut tidak dapat ditentukan jenis dan jumlahnya, karena objek dari perjanjian antara penggugat dan tergugat adalah untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, janji kawin
masuk  ruang  lingkup  hukum  keluarga  yang  diatur  dalam  Buku  I  KUHPerdata,  bukan hubungan kreditur dan debitur sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata. Sehingga dengan demikian tidak memenuhi  janji atau Ingkar janji untuk mengawini atau menikahi bukan perbuatan wanprestasi.
d. Suatu sebab yang halal
Terhadap syarat suatu sebab yang halal ini, ada  yang mngatakan bahwa “ janji kawin tidak  memenuhi  unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  1320  KUH.  Perdata  khususnya  unsur ketiga  dan  keempat,  maka  pengingkaran  janji  kawin  bukanlah  perbuatan  wanprestasi .” Akan tetapi apabila dikaitkan dengan Pasal 1337 KUH.Perdata bahwa “suatu sebab adalah terlarang,  apabila  dilarang  oleh  undang-undang,  atau  apabila  berlawanan  dengan kesusilaan  baik  atau  ketertiban  umum.” Maka  syarat  keempat  pada  syarat  sahnya perjanjian  ini  telah  terpenuhi  karena  kesepakatan  antara  penggugat  dan  tergugat  tidak bertentangan  dengan  undang-undang,  kesusilaan  atau  ketertiban  umum.  Kesepakatan untuk menikah merupakan suatu kesepakatan yang tidak ada larangannya dalam undang- undang yang berkaitan dengan perkawinan.
Selanjutnya ditambahkan bahwa  janji kawin tidak diatur secara tegas dalam Undang- Undang  Perkawinan,  melainkan  pengaturannya  terdapat  pada      KUHPerdata  seperti  telah diuraikan sebelumnya, bahwa syarat janji untuk menikahi agar dapat menimbulkan hak untuk menuntut  di  muka  hakim,  hak  untuk  menuntut  penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga,  akibat kecederaan yang dilakukan barulah dapat dilakukan apabila telah dilakukan pemberitahuan kawin kepada pegawai catatan sipil dan pemberitahuan tersebut  sudah diumumkan.
Pada  kasus  yang  diputuskan  oleh  PN  Maumere  No.8/Pdt.G/2019/PN  Mme,  diketahui bahwa belum ada pemberitahuan dari para pihak, sehingga belum ada  pengumuman kawin yang dilakukan oleh catatan sipil. Hal ini menunjukkan  status hubungan keperdataan antara penggugat dan tergugat belum memenuhi kriteria Pasal 58 KUH.Perdata. Oleh karena itu, tuntatan  ganti  rugi  akibat  tidak  dipenuhinya  janji  kawin seharusnya  tidak  dikabulkan  oleh hakim.
Berdasarkan  hal  tersebut,  pertimbangan  hakim  yang  mengabulkan  gugatan wanprestasi/ingkar  janji  dengan  disertai  tuntutan  ganti  rugi,  menjadi  tidak  beralasan  dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, objek dari janji kawin bukan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan karena objek yang diperjanjikan merupakan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
kehendak  untuk  melangsungkan  perkawinan,  dan    bukan  merupakan  barang  yang  dapat diperdagangkan atau dapat ditentukan jenis dan jumlahnya, serta tidak dapat dinilai dengan uang.
Dengan   demikian janji kawin bukan bagian dari perjanjian dalam hukum harta kekayaan, maka  apabila  janji  untuk  mengawini  atau  menikahi  tidak  terlaksana,  maka  tidak  dapat digolongkan sebagai perbuatan wanprestasi.
Berbeda dengan perbuatan melawan hukum, ganti rugi berdasarkan wanprestasi hanya mengenal kerugian materiil, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1250 KUH.Perdata bahwa:
Dalam  tiap-tiap  perikatan  yang  semata-mata  berhubungan  dengan  pembayaran sejumlah  uang,  penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga  sekadar  disebabkan  terlambatnya pelaksanaan,  hanya  terdiri  atas  bunga  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah  dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang.
Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum.
Dari  bunyi  Pasal  tersebut,  mengindikasikan  bahwa  hakim  telah  keliru  menghukum tergugat  membayar  ganti  rugi  materiil  dan  immateriil  dengan  dasar  bahwa  tidak terlaksananya  kesepakatan  untuk  menikah  antara  penggugat  dan  tergugat  merupakan wanprestasi.
Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dan diktum putusan mengandung kekeliruan dalam  2 (dua) hal,  sebagai berikut:
a. Apabila  dikaitkan  dengan  syarat  sahnya  perjanjian  pada  Pasal  1320  KUHPerdata, walaupun  menurut  penulis  putusan  di  atas  telah  terpenuhi  3  (tiga)    syarat  dari  4 (empat)  syarat  sahnya  perjanjian.  Syarat  pertama  yaitu    kesepakatan  karena  telah terjadi  kesepakatan  antara  penggugat  dan  tergugat  untuk  menikah,    kedua  yaitu syarat kecakapan, dan syarat keempat yaitu suatu sebab yang halal, akan tetapi syarat ketiga yaitu objek perjanjian tidak terpenuhi, karena objek perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan dan dapat ditentukan  jenis  dan  ukurannya,  sedangkan  pada  putusan  di  atas  objek  perjanjian
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
antara penggugat dan tergugat adalah untuk melangsungkan perkawinan, dan bukan hubungan Kreditur-Debitur.
b. Belum  ada  pemberitahuan  kepada  pegawai  catatan  sipil,  sehingga    pengumuman kawin  oleh  pegawai  catatan  sipil  belum  ada  (belum  dilakukan),  maka  status keperdataan penggugat dan tergugat sebagai calon suami istri belum ada bukti untuk itu.  Berdasarkan  hal  tersebut,      tidak  ada  alasan  bagi  hakim  untuk  menghukum tergugat  untuk  membayar  ganti  rugi  berdasarkan  wanprestasi  sebagai  akibat  dari tergugat tidak jadi menikahi atau mengawini penggugat.

## 1. Dari segi Perbuatan Melawan Hukum
Pada  uraian    mengenai  wanprestasi  atau  ingkar  janji  di  atas,  diketahui  bahwa pertimbangan  hakim  yang  mengabulkan  gugatan  wanprestasi/ingkar  janji  dengan  disertai tuntutan  ganti  rugi  materiil  dan  immaterial    tidak  beralasan  dan  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan, namun perlu dicatat bahwa ketika gugatan seseorang telah sampai  di  pengadilan  atau  di  depan  hakim,  maka  hakim  wajib  memeriksa  dan  mengadili perkara tersebut, sesuai dengan kewenangan yang ada padanya. Hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Terdapat ketentuan larangan bagi  hakim      untuk    menolak  memeriksa  dan  mengadili  suatu  perkara  yang  dihadapkan kepadanya. Hakim wajib mengadili dan memutuskan perkara tersebut.
Persoalan  apakah  putusan  hakim  akan  mengabulkan  gugatan,  menolak  gugatan,  atau menyatakan  gugatan  tidak  dapat  diterima  ( niet  onvankelijke  verklaard ),  diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Hasil akhir dari suatu perkara, oleh hakim diketahui dari proses jawab-menjawab  untuk  mengetahui    duduk  peristiwa  yang  disengketakan  dan    pada pembuktian yang didukung alat bukti yang diajukan oleh para pihak.
Selanjutnya, penulis menganalisis putusan hakim tersebut dari segi  perbuatan melawan hukum. Untuk membahasnya, penulis merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian tersebut.”
Dari ketentuan  Pasal tersebut diketahui unsur-unsurnya, sebagai berikut:
- Ada  perbuatan melanggar hukum;
- Ada  kesalahan;
- Ada  kerugian yang nyata;
- Ada hubungan sebab akibat atau hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.
Keempat  hal  tersebut,  kemudian  oleh Hoge  Raad memperluas  pengertian  melanggar hukum  dengan  menyatakan  “bukan  hanya  sebagai  perbuatan  yang  melanggar  undang - undang,  tetapi  juga  setiap  perbuatan  yang  melanggar  kepatutan,  kehati-hatian,  dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan ter hadap orang lain.”
Pada  pertimbangan  hakim  mengenai  tidak  terlaksananya  kesepakatan  untuk  menikah tersebut, seharusnya hakim mengualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bukan perbuatan  wanpretasi  atau  ingkar  janji.  Untuk  memahami  hal  tersebut,  akan  dikaitkan dengan masing-masing unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut: a. Ada perbuatan melanggar hukum
Pada  pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Maumere No.8/Pdt.G/2019/PN Mme., yang menyatakan bahwa:
Persetujuan  kedua  belah  pihak  untuk  menikah  pada  bulan  Juli  2018  yang  telah disampaikan kepada keluarga penggugat meskipun secara lisan tetapi dalam tatanan masyarakat  Sikka  telah  mengakibatkan  timbulnya  kewajiban  bagi  pihak  penggugat dan tergugat.
Dengan  pertimbangan  hakim  tersebut,  diketahui  bahwa  tergugat  telah  melanggar hukum  tidak  tertulis,  dalam  hal  ini  hukum  adat  Sikka.  Menurut  masyarakat    adat  Sikka, apabila  telah  ada  kesepakatan  untuk  menikah  antara  sepasang  calon  suami  istri  maka menurut tatanan masyarakat adat Sikka hal itu  telah menimbulkan kewajiban antara calon pasangan  tersebut.    Pada  kasus  antara      penggugat  dan  tergugat,  karena  telah  ada kesepakatan,      maka  ketika  tergugat  mengingkari  janjinya  maka  hal  itu  sudah  dianggap melanggar adat Sikka.
Oleh karena  tergugat tidak memenuhi kesepakatan untuk menikahi tergugat, maka hal tersebut dikategorikan bahwa tergugat telah melanggar hukum adat yang dianut oleh masyarakat Sikka.
Dari  uraian  tersebut,    maka  unsur  pertama  dari  perbuatan  melawan  hukum  telah terpenuhi.
b. Ada kesalahan
Pada  unsur  kedua  dari  perbuatan  melawan  hukum  ini,  dapat  dilihat  pada pertimbangan hakim yang menyatakan, bahwa:
Perbuatan  tergugat  telah  melakukan  kesalahan  secara  sengaja,  yaitu  dengan membatalkan  kesepakatan  untuk  menikah  dengan  penggugat  dan  meminta  untuk mengambil kembali barang-barang adat yang telah dibawa oleh keluarga penggugat. Dengan pertimbangan  hakim  tersebut,  menunjukkan bahwa  tindakan tergugat telah memenuhi  unsur  kesengajaan  karena  secara  sadar  membatalkan  kesepakatan  untuk menikahi  penggugat  serta    meminta  keluarga  penggugat  untuk  mengambil  kembali barang-barang adat yang telah diserahkan sebelumnya kepada tergugat dan keluarganya.
Berdasarkan  hal  tersebut,  perbuatan  tergugat  telah  memenuhi  unsur  kedua  dari perbuatan melawan hukum.
c. Ada kerugian yang nyata
Mengenai unsur ketiga dari Pasal 1365 KUHPerdata ini, merupakan hal mendasar  atau hal pokok dari suatu putusan perbuatan melawan hukum. Pada Putusan Pengadilan Negeri Maumere  No.8/Pdt.G/2019/PN  Mme.,    dimana  pertimbangan  hakim  yang  menyatakan tindakan tergugat membatalkan kesepakatan secara sepihak untuk menikahi penggugat, telah  menimbulkan  kerugian  yang  nyata  bagi  penggugat  dengan  total  kerugian  sesuai tuntutan penggugat, sejumlah Rp.13.950.000.00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
Selain mengalami kerugian materiil, penggugat juga mengalami kerugian immaterial. Penggugat berasal dari keluarga yang terpandang, putri seorang  anggota Polri yang sangat disegani pada masanya. Bahkan penggugat merupakan seorang pendidik yang berstatus aparatur  sipil  negara,  dan  menjabat  sebagai  kepala  sekolah  dan  berpendidikan  tinggi. Akibat  dari  Tindakan  tergugat  tersebut,  penggugat  menuntut  pembayaran  kerugian immateriil sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
Berbeda  dengan  penggantian  kerugian  karena  ingkar  janji  yang  telah  diatur  dalam Pasal  1250  KUHPerdata,  untuk  perbuatan  melawan  hukum,  tidak  satu  pasal  pun  dalam KUHPerdata yang mengatur mengenai bentuk dan rincian ganti rugi jika terjadi perbuatan melawan hukum.
Pada tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial dengan dasar PMH,  seseorang dapat menuntut baik ganti rugi materiil maupun ganti rugi immateriil dengan didasarkan  pada adanya kerugian nyata yang dialami atau diderita oleh penggugat.
Dengan demikian unsur ketiga dari perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian Pada  unsur  perbuatan  melawan  hukum  yang  keempat  ini,  menununjukkan  bahwa tergugat telah melanggar kepatutan yang dianut dalam masyarakat adat Sikka. Dalam hal ini,  tergugat  telah  melakukan  kesepakatan  dengan  penggugat  untuk  melangsungkan pernikahan,  namun  tergugat  membatalkan  kesepakatan tersebut  secara  sepihak.  Akibat dari tindakan tergugat tersebut, penggugat mengalami kerugian nyata (materiil)  dengan jumlah kerugian yang dialami oleh penggugat sebesar Rp.13.950.000.000 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu).
Adapun kerugian immaterial yang dialami  penggugat karena penggugat berasal dari keluarga yang terpandang, putri seorang anggota Polri yang sangat disegani pada masanya. Bahkan penggugat merupakan seorang pendidik yang berstatus aparatur sipil negara, dan menjabat sebagai kepala sekolah dan berpendidikan tinggi. Perbuatan tergugat   tersebut, telah    mencoreng  nama  baik  keluarga  dan  pribadi  penggugat  dalam  masyarakat,  maka ganti rugi immaterial wajar untuk dikabulkan.
Dengan  adanya  kesesuaian  atau  adanya  hubungan  sebab  akibat  antara  perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita atau dialami penggugat, maka perbuatan tergugat telah memenuhi unsur keempat Pasal 1365 KUHPerdata.
Dari hasil analisis sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan bahwa  hakim telah keliru menjatuhkan putusan wanprestasi/ingkar janji kepada tergugat dengan menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil dan immateriil. Dikatakan demikian karena kesepakatan antara penggugat dan tergugat untuk menikah, tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian menurut  Pasal  1320  KUHPerdata,  yaitu  objek  perjanjian  karena  objek  yang  diperjanjikan bukan barang yang dapat diperdagangkan,  dapat dinilai dengan uang, serta bukan hubungan kreditur  dengan  debitur,  melainkan  hubungan  antar  subjek  hukum  yang  terletak  dalam bidang    hukum  orang  dan  keluarga  yang  terdapat  dalam  Buku  I  KUHPerdata  dan  bukan terletak dalam bidang hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHperdata.
Selain itu, kesepakatan untuk menikah belum diikuti pemberitahuan untuk diumumkan kepada pegawai catatan sipil. Hal ini menegaskan bahwa belum ada bukti formal yang dapat menegaskan dan mengakui adanya hubungan keperdataan antara penggugat dan tergugat.
Terhadap kasus di atas, seharusnya hakim menyatakan bahwa tindakan tergugatan yang mengingkari  janji  untuk  mengawini  penggugat  merupakan  perbuatan  melawan  hukum, sehingga tergugat wajib membayar  ganti  rugi  baik materiil maupun ganti rugi immateriil.
Apabila hakim menjatuhkan putusannya dengan mengualifikasikan perbuatan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, maka hal tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah  Agung  RI  Nomor  3191/K/Pdt/1984,  dan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI Nomor  1653/K/Pdt/2010  yang  menyatakan  bahwa  janji  kawin  yang  tidak  terlaksana merupakan  perbuatan  melawan  hukum.  Ketika  hakim  menghadapi  gugatan  tidak terlaksananya   janji kawin, hakim seyogianya tetap berpedoman pada kedua Yurisprudensi tersebut, agar tatanan hukum tetap terjaga.  Jika penggugat  mendalilkan gugatannya  sebagai wanprestasi  maka  hakim  sebaiknya  menyatakan  gugatan  penggugat  tidak  dapat  diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). Apabila  putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka penggugat  masih punya kesempatan untuk memperbaiki gugatannya dan  mengajukan gugatan baru sehingga pada gugatan baru tersebut tidak dapat golongkan Ne Bis In Idem .

## KESIMPULAN
Putusan  hakim  Pengadilan  Negeri  Maumere    Nomor:  8/Pdt.G/2019/PN  Mme,  yang mengualifikasikan  tuntutan  ganti  rugi    penggugat  akibat    tergugat  mengingkari  janji  untuk mengawini  penggugat  sebagai  wanprestasi  atau  ingkar  janji,  adalah  keliru      karena  tidak memenuhi unsur  Pasal 1320 KUHPerdata  sebab objek perjanjiannya  tidak terletak dalam hukum harta kekayaan berupa barang atau benda yang dapat diperdagangkan serta dapat ditentukan jenis dan jumlahnya. Objek perjanjian antara penggugat dan tergugat merupakan bagian  dari    hukum  orang  dan  keluarga  yang  diatur  dalam  Buku  I  KUHPerdata  dan  bukan hubungan  kreditur-debitur  dalam  hukum  harta  kekayaan  yang  diatur  dalam  Buku  III KUHPerdata.
Dalam kasus tersebut, seharusnya hakim memutuskan tindakan tergugat membatalkan secara sepihak kesepakatan untuk menikahi atau mengawini penggugat sebagai perbuatan
melawan  hukum.  Oleh  karena  unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum  dalam  Pasal  1365 telah terpenuhi, maka  tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial layak dikabulkan hakim, lebih    dapat  dipertanggung  jawabkan  karena  telah  sesuai  dengan  Yurisprudensi  tetap Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA
F. Sugeng Istanto, 2007, Penelitian Hukum , Yogyakarta: CV. Ganda. Maria  S.W  Sumardjono,  1989, Pedoman  Pembuatan  Usulan  Penelitian ,  Yogyakarta:  Tanpa Penerbit.
R. Subekti, 1986. Hukum Perjanjian , Jakarta: PT. Intermasa.
Sudikno Mertokusumo, 1988. Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty Suharnoko, 2004. Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus , Jakarta: Kencana B.  Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3019 Sebagaimana telah diubah dengan      Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  tentang  Perkawinan,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
Undang-Undang Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Putusan  Mahkamah Agung RI Nomor 3191/K/Pdt/1984. Putusan  Mahkamah Agung RI Nomor 1653/K/Pdt/2010. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014