## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.348

## Implementasi Pemberian Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Posbantuan Hukum pada Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Gedong Tataan (Studi Kasus di Posbakum Adin Lampung)
Baharudin 1* , Iqbal Alin Perdana 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jln. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung Provinsi Lampung
* Correspondence email: baharudin@ubl.ac.id, iqbal.17211227@student.ubl.ac.id
Abstrak. Dalam  perkara  hukum  yaitu  kasus-kasus  hukum  yang  dialami  oleh  seseorang  sering  kali  terjadi  kendala  ketidak mampuan  seseorang  untuk  bisa  menyewa  pengacara  untuk  menanggani    proses  persidangan  di  pengadilan,  sesungguhnya seseorang tersangka pun  masih  memiliki  hak-haknya dalam persidanggan salah  satunya  ialah  mendapat bantuan dimuka  hukum tentu untuk membela hak-hak tersangka tersebut, dalam kasus seperti ini bila mana seseorang tidak memeliki kemampuan untuk dapat menyewa penggacara POSBAKUM atau Pos Bantuan Hukum berperan penting untuk menolong seseorang tersangka dalam memberikan  sebuah  layanan hukum berupa konsultasi, advis  hukum dan pembuatan dokumen hukum yang memang dibutuhkan oleh  tersangka  yang  berdasarkan    dengan  peraturan  perundang-undangan,    dalam  membela  tersangka  dipersidangan  dilakukan secara Cuma-Cuma, dengan begitu setiap tersangka dari yang mampu atau tidak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum.

## Kata kunci: posbakum; layanan hukum; implementasi
Abstract. In legal cases, namely legal cases experienced by someone, there are often problems  with one's inability to be able to hire a lawyer to handle the trial process in court, in fact a suspect still has his rights in a trial, one of which is to get assistance before the law of course for defend the rights of the suspect, in cases like this if someone does not have the ability to hire a lawyer POSBAKUM  or  the  Legal  Aid  Post  plays  an  important  role  in  helping  a  suspect  in  providing  legal  services  in  the  form  of consultation,  legal  advice  and  the  preparation  of  legal  documents  that  are  really  needed  by  a  suspect  based  on  statutory regulations, in defending a suspect the trial is carried out for free, that way every suspect from being able or not entitled to get legal assistance

## Keywords: posbakum; legal services; implementation

## PENDAHULUAN
Hukum  yang  ada  Indonesia  dan  UUD  1945  mengamanatkan  setiap  orang  memiliki  hak  persamaan  didepan hukum hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya  dalam  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya,  salah  satu  bentuk  sebagai  upaya mewujudkan keadilan terhadap masyarakat atau mempunyai kesamaaa dimata hukum yaitu dengan berdirinya bantuan hukum yang diperuntukan kepada seluruh masyarakat indonesia yang terjerat kasus hukum dan tidak memiliki cukup uang  untuk  membela  hak-haknya  melalui  pengacara  dan  dalam  hal  tersebut  muncul  bantuan  hukum  yang  diberikan oleh  pengacara  kepada  masyarakat  yang  memerlukan  untuk  untuk  bisa  membela  haknya  dan  mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.
Dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  merupakan  dasar  hukum  salah  satu  upaya  negara  untuk menjamin hak masyarakat, tepatnya untuk masyarakat atau kelompok orang yang tidak mampu secara financial untuk membela  haknya  demi  keadilan  dan  kesamaan  dimuka  hukum.selain  itu  terdapat  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2003  dalam  ketentuannya  undang-undang  tersebut  mewajibkan  kepada  seorang  pengacara  untuk  bisa    memberikan bantuan  hukum  terhadap  masyarakat  yang  tidak  mampu  dengan  Cuma-Cuma  atau  gratis  namun  sesuai  peraturan perundang-undangan,  jika  ada  seseorang  advokat  yang  tidak  menjalankan  tugasnya  untuk  bisa  memberikan  bantuan berupa  hukum  kepada  masyarakat  yang  kurang  mampu,  maka  advokat  tersebut  akan  dikenai  sanksi  sesuai  Undang- Undang yang berlaku.
Pelaksanaan  bantuan  hukum  sangat  perlu  dijamin  didalam  rangka  untuk  pencapaiannya  khususnya  didalam bidang hukum, bantuan hukum juga memiliki jaminan yang sudah ada  sistem perundang-undangan negara Indonesia jaminan  akan  adanya  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 54  KUHAP menyatakan bahwa  :  Guna  kepentingan  pembelaan,  tersangka  atau  terdakwa  berhak  mendapatakan  bantuan  hukum  dari  seorang atau  lebih  penasehat  hukum  selama  dalam  waktu  dan  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan,  menurut  tata  cara  yang  di tentukan dalam Undang-Undang ini.
Dalam kasus perkara pidana, jika tersangka tidak memiliki cukup kemampuan untuk membela dirinya melalui pengacara maka memperoleh bantuan hukum dengan cuma-cuma merupakan wujud hak yang dimiliki oleh tersangka

## Baharudin dan Iqbal Alin Perdana, Implementasi Pemberian Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Posbantuan
Hukum pada Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Gedong Tataan (Studi Kasus di Posbakum Adin Lampung)
atau terdakwa sebagai bagian dari wujud penerapan dari asas  yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981  yaitu  asas  peradilan  yang  harus  dilakukan  dengan  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan  serta  dimana  setiap masyarakat  yang  tersangkut  kasus  wajib  untuk  mendapatkan  kesempatan  untuk  memperoleh  bantuan  hukum  secara Cuma-Cuma  yang  semata-mata  hanya  diberikan  sebagai  bentuk  untuk  menerapkan  kepentingan  pembelaan  atas dirinya,  dalam  memberikan  bantuan  hukum  memiliki  kriteria  terhadap  tersangka  atau  terdakwa  yang  berhak  untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.
1. Dalam  hal  tersebut  tersangka  atau  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  mati  atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau  lebih yang tidak mempunyai penasehat  hukum  sendiri, pejabat  yang bersangkutan pada semua  tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukumbagi mereka.
2. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memberikan bantuannya dengan sukarela atau cuma-cuma.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  83  Tahun  2008  Tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum secara cuma-cuma menjelaskan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa  menerima  pembayaran  honorarium  meliputi  pemberian  konsultasi  hukum,  mewakili,  menjalankan  kuasa, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Pencari  Keadilan  yang  Tidak  Mampu  yang  selanjutnya  disebut  Pencari  Keadilan  adalah  orang  perseorangan  atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum.
Adanya faktor hak konstitusional di atas dan ketidakmampuan masyarakat dalam hal finansial serta kemiskinan pengetahuan  masyarakat  terhadap  hukum,  negara  memberikan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma.  Hal  ini  sebagai konsekuensi dari kewajiban negara untuk menjamin tersedianya bantuan hukum bagi warga negaranya maka dituntut tanggung  jawab  yang  cukup  besar  dari  negara  dalam  pelaksanaan  bantuan  hukum  tersebut.  Misalnya  dalam  bentuk penyediaan fasilitas maupun dukungan untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum tersebut. 1
Penyediaan  fasilitas  tersebut  salah  satunya  dengan  membentuk  Pos  Bantuan  Hukum  (Posbakum)  di  setiap pengadilan. Pos Bantuan Hukum  (Posbakum) adalah  ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi  Advokat  Piket  dalam  memberikan  layanan  bantuan  hukum  kepada  Pemohon  Bantuan  Hukum  untuk  pengisian formulir  permohonan  bantuan  hukum,  bantuan  pembuatan  dokumen  hukum,  advis  atau  konsultasi  hukum, memberikan  rujukanlebih  lanjut  tentang  pembebasan  biaya  perkara,  dan  memberikan  rujukan  lebih  lanjut  tentang bantuan  jasa  Advokat,  dalam  ketentuan  SEMA  No.  10  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pemberian  Bantuan  Hukum, mengenai  mekanisme  penyelenggaraan  bantuan  hukum  perkara  pidana,  di  atur  bahwa  setiap  Advokat  yang  ditunjuk dan mendapat penetapan dari hakim  untuk memberikan jasa bantuan  hukum diwajibkan  untuk membuat  surat kuasa khusus untuk mewakili mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan terdakwa. Akan tetapi, dalam prakteknya banyak dari Advokat tersebut tidak mau memberikan jasa bantuan hukum secara cuma- cuma.  Selain  itu,  ada  terdakwa  atau  tersangka  yang  tidak  mendapatkan  bantuan  hukum  tersebut  secara  cuma-cuma. Sebagai ilustrasi bantuan hukum sebagai advokat dalam perkara pidana di pengadilan negeri Gedong Tataan.

## METODE Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan empiris
1. Pendekatan  yuridis  normatif  ialah  dengan  menggunakan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  Pemilihan Umum Kepala Daerah
2. Pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan  melihat secara langsug terkait objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara
3. Sumber Data terdiri dari bahan
a. Bahan Hukum Primier
1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen
2) Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  1946  jo.  Undang-undang  Nomor  73  Tahun  1958  Tentang  Pelaksanaan Pidana Indonesia (KUHP).
3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Setiap Orang Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum.
5) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
6) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
7) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
1 Binziad  Khadafi.  Advokat  Indonesia  Mencari  Legitimasi.  Studi  Tentang  Tanggung  Jawab  Profesi  di  Indonesia,  Jawa Tengah. hlm 221
Baharudin dan Iqbal Alin Perdana, Implementasi Pemberian Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Posbantuan Hukum pada Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Gedong Tataan (Studi Kasus di Posbakum Adin Lampung)
8) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
9) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman.
10) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
11) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma- Cuma.
12) Peraturan  Pemerintah  Nomor  92  Tahun  2015  Tentang  pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP).
13) SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
b. bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder pada penelitian ini menggunakan bahan yang bersumber dari bahan bahan hukum yang dapat membatu menganalisis permasalahan dari berbagai buku hukum, arsip, jurnal dan dokumen.
c. bahan hukum tertier
Bahan  hukum  teriser  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  Kamus  Hukum,  Kamus  Bahasa  Indonesia,  Kamus Bahasa Inggris, dan sumber internet.

## Prosedur Pengumpulan dan Pengelolan Data
1. Data Sekunder
Pengumpulan  data  dengan  melakukan  serangkaian  kegiatan  membaca,  menelaah,  dan  menguntip  dari  bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-udangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
2. Data Primer
a. Pengamatan  ( Observation )  yaitu  melakukan  pengamatan  dan  pencataan  terhadap  data  dan  fakta  yang  ada  di lokasi penilitian.
b. Wawancara  ( Interview ),  yaitu  menggunakan  pedoman  wawancara  yang  telah  di  persiapkan  sebelumnya. wawancara dilakukan terhadap narasumber yakni:
1) Penyidik Kepolisian Polres Pesawaran  : 1 Orang
2) Kejaksaan Negeri Gedong Tataan : 1 Orang 3) Pengadilan Negeri Gedong Tataan : 1 Orang 4) Ketua Posbakum Adin Lampung : 1 Orang

## Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  ialah  analisis  yuridis  kualitatif,  yaitu  dengan  memberikan pengertian terhadap data yang diperoleh dilapangan yang kemudian disusun, diuraikan dalam bentuk kalimat

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Pemberian  Layanan  Bantuan  Hukum  Secara  Cuma-Cuma  Oleh  Posbantuan  Hukum  Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Gedong Tataan (Studi Kasus Di Posbakum Adin Lampung)
Berdasarkan keterangan  Ibu Dewi Purbasari  selaku ketua posbakum adin lampung, Syarat Pemberian Bantuan Hukum  Secara  Cuma-Cuma  (Prodeo)  Dalam  Perkara  Pidana  Di  Pengadilan  Negeri  Gedong  Tataan,  setelah persyaratan  sudah  dipenuhi  klien/terdakwa  harus  mengisi  surat  bantuan  hukum  dan  setelah  surat  tersebut  di ACC/diterima,  kemudian  nantinya  akan  ditangani  perkaranya  baik  itu  litigasi  maupun  non  litigasi,  litigasi  itu bentuknya  seperti  pendampingan  dikepolisian  dan  juga  dipengadilan,  dan  untuk  non  litigasi  bentuknya  seperti penyuluhan  hukum,  pemberdayaan  hukum/pemberdayaan  masyarakat,  mediasi,  negosiasi,  drafting  hukum  atau pembuatan  dokumen  hukum,  biasanya  masyarakat  tidak  mampu.  untuk  perkara  narkotika  syaratnya  juga  sama,  jika terdakwa/tersangka  mengajukannya  langsung  ke  posbakum,  tetapi  kemudian  penanganan  perkara  dipenyidikan maupun  di  pengadilan,  karena  posbakum  sudah  melakukan  mou  terhadap  instansi  tersebut  itu  cukup  dengan penunjukan dari instansi tersebut
Pemberian  bantuan  hukum  didalam  perkara  pidana  terdapat  dalam  UndangUndang  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum  Acara Pidana  yaitu, Bantuan Hukum  adalah kegiatan  61  pembelaan  kepada  tersangka  atau  terdakwa  dalam  setiap  tingkat  pemeriksaan  yang  mana  dari  tahap penyidikan  sampai  tahap  pemeriksaan  perkara  di  pengadilan  yang  dilakukan  oleh  penasehat  hokum,  secara  jarfiah makna bantuan hukum sendiri bisa diartikan sebagai bentuk upaya dengan menolong seseotang yang dikatakan tidak mampu dalam membela haknya dimuka hukum, jika dilihat dari sudut pandang subjektif, bantuan hukum merupakan suatu  upaya  yang  diberikan  untuk  melindungi  kepentingan  seseorang  yang  akan  atau  sedang  beracara  dimuka pengadilan, sedangkan dari sudut pandang objektif, bantuan  hukum berangkat dari  tujuan  yang hendak dicapai demi terselenggaranya  peradilan  itu  sendiri.  Jadi  tujuan  bantuan  hukum  yang  ada  di  Indonesia  adalah  untuk  memberikan pengetahuan,  penyuluhan  hukum  dan  dan  memberikan  nasehat-nasehat  atau  biasanya  dikenal  dengan  konsultasi

## Baharudin dan Iqbal Alin Perdana, Implementasi Pemberian Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Posbantuan
Hukum pada Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Gedong Tataan (Studi Kasus di Posbakum Adin Lampung)
hukum  sehingga  masyarakat  menyadari  akan  hak-haknya  dalam  tersangkut  perkara  hukum.  Untuk  permasalahan hukum  di  bidang  pidana  tujuan  bantuan  hukum  yang  diberikan  supaya  tersangka  atau  terdakwa  dapat  terbantu menangani perkara pidana yang sedang dihadapi serta memberikan perlindungan terhadap harkat, martabat seseorang tersangka atau terdakwa dengan melindunggi hak-haknya supaya tidak ada diskriminasi dimata hukum.
Berdasarkan  SEMA  No  10  Tahun  2010  tentang  Bantuan  Hukum  (saat  ini  telah  dicabut  oleh  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pemberian  Layanan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Tidak Mampu  di  Pengadilan,  prodeo  adalah  proses  berperkara  di  pengadilan  secara  cuma-cuma  dengan  dibiayai  negara melalui  anggaran  Mahkamah  Agung,  sehingga  diketahui  yang  berhak  dapat  mengajukan  gugatan  atau  permohonan secara cuma-Cuma adalah masyarakat yang dianggap tidak mampu secara ekonomi, dengan syarat melampirkan (lihat Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2014).
1. Memperoleh  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  atau  Lurah  setempat  bahwa benar yang bersangkutan tersebut tidak mampu untuk membayar uang perkara.
2. Dokumen  lain-lain  yang  memiliki  hubunggan  dengan  daftar  penduduk  miskin  atau  yang  ada  pada  basis  data terpadu pemerintah atau instansi lain yang memiliki kewenanggan dalam memberikan keterangan tidak mampu.
Seorang tersangka berhak untuk mendapat Bantuan Hukum ini termaktub pada Pasal 69 hingga Pasal 74 Kitab Hukum  Acara  Pidana  salah  satu  yang  menggatur  tentang  bantuan  hukum  tersebut  dimana  tersangka  mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antara lain sebagai berikut
1. Bantuan hukum dapat di berikan sejak saat tersangka ditangkap atau di tahan.
2. Pelaksanaan Bantuan hukum bisa di berikan untuk semua pemeriksaan.
3. Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
4. Pembicaraan  yang  dilakukan  oleh  penasehat  hukum  dan  tersangka,  penyidik  dan  penuntut  umum  tidak diperbolehkan untuk mendenggar kecuali delik yang menyangkut terhadap keamanan negara.
5. Turunan berita acara di berikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
6. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.
Implementasi  Pemberian  Layanan  Bantuan  Hukum  Secara  Cuma-  Cuma  Oleh  Posbantuan  Hukum  Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
Berdasarkan  keterangan  Ibu  Dewi  Purbasari  selaku  ketua  posbakum  adin  lampung,  karena  posbakum  adin sudah  memiliki  mou  dengan  Pengadilan  Negeri  Gedong  Tataan,  jadi  untuk  pelaksanaannya  ketika  posbakum  adin sudah ada mou dengan instansi tersebut itu cukup dengan penunjukan dari instansi setempat, contohnya di kepolisian, karena  posbakum  adin  sudah  mou,  sudah  ada  perjanjian  khusus  dengan  polres  pesawaran  untuk  pemberian  bantuan hukum  secara  cumacuma  jadi  itu  yang  akan  melengkapi  data  dari  kepolisiannya,  tetapi  tidak  perlu  harus  ada  surat keterangan tidak mampu itu juga bisa dikeluarkan oleh instansi setempat baik itu kepolisian maupun dari pengadilan, jadi tidak harus dari kelurahan. Misalnya pendampingan nya di rutan dan diketahui oleh petugas rutan atau orang yang memiliki  jabatan  di  bidang  hukum  nya  semisalnya  di  way  hui,  posbakum  adin  juga  sudah  bekerja  sama,  kemudian nantinya  mereka  yang  akan  memberikan  rekomendasi  atau  pun  dari  posbakum  adin  yang  membuatkan  surat keterangan  bahwa  klien  yang  tidak  mampu  meminta  untuk  di  dampingi,  jadi  kalau  untuk  di  pengadilan  nya  sendiri karena  ada  khusus  nya  sendiri  tanpa  adanya  surat  keterangan  tidak  mampu,  dengan  adanya  surat  penunjukan  dari hakim sudah bisa memenuhi, jadi harusnya jika di tujukan secara pribadi setelah formulir  bantuan hukum nya sudah dibuat  dan  sudah  ditanda  tangani  oleh  klien/pemilik  permasalahan  tersebut,  nanti  akan  dibuatkan  surat  kuasa  itu karena  bentuknya  mandiri,  tapi  kalau  bentuknya  penunjukan  baik  itu  dipenyidikan  ataupun  di  pengadilan,  itu  nanti dari  mereka  yang  akan  membuatkan  surat  penunjukan  ke  posbakum  adin  dari  pengadilan  negeri  maupun  dari kepolisian untuk mendampingi klien/terdakwa. Berdasarkan keterangan seorang terdakwa yang bernama Muhammad Gilang  Ramadhani  saat  didampingi  oleh  penasihat  hukum,  terdakwa  mengungkapkan  bahwa  dirinya  merasa  sangat nyaman  saat  didampingi  dan  mengatakan  kepada  penasehat  hukum  yang  mendampinginya  bahwa  terdakwa mengungkapkan hanya ikut-ikutan teman saja dan tidak memahami bahwa yang dilakukannya itu salah, terdakwa juga sangat menyesal menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan berjanji tidak akan menggunakan nya lagi di kemudian hari.
Program pemberian bantuan hikum secara Cuma-Cuma yang diperuntukan untuk seluruh masyarakat indonesia yang tidak mampu sudah berjalan dimulai dari Tahun 1980 san sampai sekarang banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas  pelaksanaan  bantuan  hukum  dari  tahun  ke  tahun.  Arah  kebijaksanaan  dari  program  bantuan  hukum  bagi masyarakat  tidak  mampu,  disamping  memberdayakan  keberadaan  dan  kesamaan  hukum  bagi  seluruh  lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan Pengadilan. Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat sebagai pemberi bantuan (pembelaan) hukum dalam Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat

## Baharudin dan Iqbal Alin Perdana, Implementasi Pemberian Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Posbantuan
Hukum pada Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Gedong Tataan (Studi Kasus di Posbakum Adin Lampung)
Tidak  Mampu,  diharapkan  kesediaannya  untuk  senantiasa  membela  kepentingan  hukum  masyarakat  tidak  mampu, walaupun Mahkamah Agung RI. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum hanya menyediakan dana yang terbatas.

## Faktor  Penghambat  Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum  Secara  CumaCuma  Oleh  Posbantuan  Hukum  Pada Perkara Pidana di Pengadilan Negri Gedong Tataan
Berdasarkan  keterangan  Ibu  Dewi  Purbasari  selaku  ketua  posbakum  adin  lampung  terkadang  dari  pihak klien/terdakwa  tidak  ingin  didampingi  karena  rumornya  jika  seorang  terdakwa  didampingi  penasehat  hukum,  jaksa bisa saja melakukan penuntutan yang lebih tinggi, dan ini  adalah salah satu penghambat bagi penasehat hukum untuk melakukan  pendampingan,  padahal  sudah  ada  penunjukan  dari  kepolisian/pengadilan  bahwa  seorang  terdakwa seharusnya didampingi oleh penasehat hukum, malah yang terjadi seorang klien/terdakwa menolak untuk didampingi. kedua,  dalam  pemberian  bantuan  hukum  kepada  seorang  klien  itu  terbatas  anggarannya  dari  pemerintah,  faktanya dalam  penangan  perkaranya  itu  dibatasi,  sedangkan  penanganannya  jauh  lebih  banyak  dari  pada  anggaran  yang diberikan, dan itu pun menjadi salah satu faktor penghambat bagi seorang penasehat hukum
Kendala-kendala yang ditemui penasehat hukum dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma adalah di Pengadilan  Negeri  Gedong  Tataan  adalah:  Pertama,  prosedur  dalam  menghadirkan  saksi  harus  mengajukan permohonan  terlebih  dahulu  melalui  pengadilan  negeri,  artinya  didalam  pembelaan  suatu  perkara  prodeo  tidak  serta merta  dapat  menghadirkan  saksi  yang  ditunjuk  begitu  saja  dapat  hadir  di  dalam  persidangan  guna  kepentingan terdakwa  terutama  saksi  tersebut  yang  menguntungkan  terdakwa,  akan  tetapi  seseorang  penasehat  hukum  harus mentaati peraturan atau prosedur yang ada, yakni dengan mengajukan surat yang ditunjukan kepada Pengadilan negeri agar  dapat  menghadirkan  saksi  yang  dikehendaki  baik  oleh  terdakwa  ataupun  penasehat  hukumnya  pada  waktu persidangan, karena prosedur itu tentu saja menambah panjang dari waktu sidang yang ditentukan sehingga dapat pula mengakibatkan diundurnya jadwal sidang.
Dalam  Pasal  69  sampai  dengan  pasal  74  KUHAP  diatur  tentang  bantuan  hukum  tersebut  dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antara lain sebagai berikut.
1. Bantuan hukum dapat di berikan sejak saat tersangka ditangkap atau di tahan.
2. Bantuan hukum dapat di berikan pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
4. Pembicaraan antara penasehat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
5. Turunan berita acara di berikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
6. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.
Pembatasan-pembatasan  hanya  dikenakan  jika  penasihat  hukum  menyalahgunakan  hak-haknya  tersebut. Kebebasan-kebebasan dan kelonggaran kelonggaran ini  hanya dari segi  yuridis  semata-mata, bukan dari  segi politis, sosial dan ekonomis. Segi-segi yang di sebut terakhir ini juga menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum yang merata.Adnan Buyung Nasution menulis berikut: Hak asasi manusia secara universal pada dasarnya terbagi ke dalam tiga  kerangka  besar  yaitu  hak  sipil  dan  politik,  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya,  serta  hak  manusia  sebagai  suatu bangsa  untuk  menentukan  nasibnya  sendiri.  Hak  sipil  dan  politik  yang  dimiliki  oleh  setiap  individu  mencakup  juga hak  asasi  di  bidang  hukum.  Negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  menjamin  hak  konstitusional  warga  negara. Wujud dari hak dalam bidang hukum yaitu dimana setiap orang memiliki hak persamaan di hadapan hukum ( equality before the law ) dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan  kepastian  hukum yang  adil,  hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum serta hak perlindungan diri pribadi. Dimana hal tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan  Pasal  34  UUD  1945.  Dalam  memberikan  bantuan  hukum  ada  satu  hambatan  yang  selalu  datang  dari  sebagian masyarakat  yang  terkadang menganggap bahwa penasihat hukum atau pengacara  hanyalah pembela kesalahan orang yang  terlibat  kasus  hukum  (tersangka  /terdadakwa).  Pemahaman  yang  seperti  ini  biasanya  timbul  oleh  masyarakat karena, masyarakat kita hanya mempunyai “perasaan hukum”, tetapi belum mempunyai “kesadaran hukum”. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul serta merta dari masyarakat dalam kaitannya dengan masalah keadilan. Sementara kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut yang dilakukan secara ilmiah.

## SIMPULAN
1. Syarat  Pemberian  Bantuan  Hukum  Secara  Cuma-  Cuma  (Prodeo)  Dalam  Perkara  pidana  di  Pengadilan  Negeri Gedong  Tataan.  Berdasarkan  SEMA  No  10  Tahun  2010  tentang  Bantuan  Hukum  (saat  ini  telah  dicabut  oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan – “Perma 1/2014”), prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. Jadi yang berhak mengajukan gugatan/permohonan  berperkara  secara  cuma-cuma  (prodeo)  adalah  masyarakat  yang  tidak  mampu  secara

## Baharudin dan Iqbal Alin Perdana, Implementasi Pemberian Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Posbantuan
Hukum pada Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Gedong Tataan (Studi Kasus di Posbakum Adin Lampung)
ekonomis,  dengan  syarat  melampirkan  (lihat  Pasal  7  ayat  (2)  Perma  Nomor  1  Tahun  2014):  1.  Surat  Keterangan Tidak  Mampu  (SKTM)  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa/Lurah/Wilayah  setempat  yang  menyatakan  bahwa benar  yang  bersangkutan  tidak  mampu  membayar  biaya  perkara.  2.  Surat  Keterangan  Tunjangan  Sosial  lainnya seperti  Kartu  Keluarga  Miskin  (KKM),  Kartu  Jaminan  Kesehatan  Masyarakat  (Jamkesmas),  Kartu  Beras  Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan 72 Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial  (KPS),  atau  dokumen  lainnya  yang  berkaitan  dengan  daftar  penduduk  miskin  dalam  basis  data  terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
2. Implementasi  Pemberian  Layanan  Bantuan  Hukum  Secara  Cuma-  Cuma  Oleh  Posbantuan  Hukum  Pada  Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Proses pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dilaksanakan berdasarkan pada Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Atas tunjukan  Pengadilan  tersebut  penasehat  hukum  melakukan  pembelaan  secara  cuma-cuma  dalam  pengertian  tidak memungut biaya apapun dari terdakwa. Atas jasa pembelaan tersebut penasehat hukum mendapatkan imbalan dari Negara melalui Daftar  Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Besaran dana  yang  diberikan  kepada  penasehat  hukum  perkasus  adalah  Rp.500.00,00,  Akan  tetapi  dana  yang  disediakan untuk  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  setiap  tahunnya  tidak  selalu  ada,  hal  itu  dikarenakan  draf  Daftar  Isian Pelaksanan  Anggaran  (DIPA)  yang  dialokasikan  untuk  bantuan  hukum  belum  tentu  disetujui  oleh  Pengadilan Tinggi,  walaupun  demikian  memberikan  bantuan  hukum  tetap  diberikan  bagi  terdakwa  yang  tidak  mampu  di Pengadilan  Negeri  Gedong  Tataan  dengan  harus  melampirkan  surat  keterangan  tidak  mampu  dari  Kelurahan tempat terdakwa tinggal.
3. Faktor Penghambat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Posbantuan Hukum Pada Perkara Pidana  di  Pengadilan  Negri  Gedong  Tataan.  Hambatan-Hambatan  yang  ditemui  penasehat  hukum  dalam pemberian  bantuan  hukum  secara  cumacuma  di  Pengadilan  Negeri  Gedong  Tataan,  yaitu:  Prosedur  dalam menghadirkan  saksi  harus  mengajukan  permohonan  terlebih  dahulu  melalui  pengadilan  negeri,  yakni  dengan mengajukan  surat  yang  ditunjukan  kepada  Pengadilan  Negeri  agar  dapat  menghadirkan  saksi  yang  dikehendaki baik oleh terdakwa ataupun penasehat hukumnya pada waktu persidangan, dan lagi ada klien/terdakwa yang tidak ingin  didampingi  padahal  sudah  ada  penunjukan  dari  pengadilan/kepolisian  bahwa  seorang  terdakwa  harus didampingi,  adapun  dalam  hal  anggaran  yang  diberikan  pemerintah  sangat  terbatas,  pemerintah  membatasi perkaranya yang dapat ditangani, faktanya perkara yang ditangani jauh lebih banyak dari anggaran yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Karjadi E Soesilo. Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi. Bogor. 1997. Binziad Khadafi. Advokat Indonesia Mencari Legitimasi. Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi di Indonesia, Jawa Tengah.