## PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM  MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN

## Agus Supriadi
Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo
Arequs@yahoo.com
Based  on  kepmendiknas  044/U/2002,  the  school  committee  carries  out  four functions,  such  as  giving  consideration,  supporter,  supervisor,  and  mediator. The function of school committee improving the quality of educational services to  the  stakeholder  is  to  do  their  function  in  school  plan  and  educational resources. Beside that verify and ratify RKAS which is proposed by the school. The  school  committee’s  function  as  the  supporter  is  to  give  their  thought, energy  and  support  in  extracurricular  and  additional  lesson.  The  additional lessons  can  be  done  by  adding  extra  time  in  English.  Lesson,  natural  science and  supporting  the  school  budget  through  from  student  guardian  to  fulfill  a plenty  of  educational  infrastructures.  The  function  of  the  school  committee  as the connector is to assist the school in creating  connection an cooperation the school, the student parents and the society, guardians; organize some activates which  increase  awareness  and  society  partner  the  last.  The  function  of  the school  committee  as  supervisor  require  the  students  report;  do  evaluation  of school  plan  and  implementation  in  infrastructure  needs,  supervise  the development  of  the  school  and  student  progress;  do  investigation  the  school funding;  control  the  school  works  to  look  for  input  and  suggestion  from  the society to increase the educational services.
Kata Kunci : komite sekolah, kualitas layanan pendidikan ………………………….………………………………………………………………………………...

## Pendahuluan
Sekolah  merupakan  pranata  sosial yang  mengalami  perkembangan  dari  masa ke  masa.  Biasanya  diselenggarakan  secara masal untuk umum dengan standar kurikulum  tertentu  pada  jenjang  dan  jenis pendidikan tertentu.
Dikarenakan  pendidikan  merupakan pranata sosial, maka keterlibatan masyarakat dalam  proses  pendidikan  menjadi  mutlak diperlukan  sebagaimana  tertuang  dalam paradigma baru tripusat pendidikan dimana semua  orang  (orang  tua  dalam  keluarga, kepala  sekolah  dan  guru  di  sekolah  serta
masyarakat)  bekerjasama  mendidik  anak- anak dengan baik (Pantjastuti, 2008: 51).
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan  Nasional  Nomor  044/U/2002 Tentang  Dewan  Pendidikan  dan  Komite Sekolah,  komite  sekolah  mengemban  empat peran sebagai berikut: (1) pemberi pertimbangan, (2) pendukung, (3) pengawas, dan  (4)  mediator.  Keempat  peran  komite tersebut  bukan  peran  yang  berdiri  sendiri, melainkan  peran  yang  saling  terkait  antara peran satu dengan peran lainnya.
Berdasarkan  peran  komite  sekolah tersebut, maka pada tahap awal
pembentukannya,  komite  sekolah  disambut dengan  sangat  positif  oleh  sebagian  besar
masyarakat,  dengan  harapan  yang  tinggi pula. Namun ironisnya, pada perkembangan praktek  di  lapangan  ditemukan  beberapa fenomena penting, seperti adanya ketidakjelasan  peran  komite  sekolah  dan ketidak berdayaan. Penyebabnya antara lain, karena  pelaksanaan  peran  komite  sekolah tidak  selalu  memenuhi  harapan.  Padahal eksistensinya sangatlah penting dan strategi;s, yakni (1) memberikan
pertimbangan  dalam  menentukan  dan melaksanakan  kebijakan  pendidikan  di satuan  pendidikan,  (2)  mendukung  baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga  dalam  penyelenggaraan  pendidikan di satuan pendidikan, (3) mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan  pendidikan  di  satuan pendidikan,  (4)  sebagai  mediator  antara pemerintah  (eksekutif)  dengan  masyarakat di  satuan  pendidikan.  (Hilman  Hidayat, http://www.smun8.net/ , 2013).
Dinyatakan  secara  tegas,  bahwa komite sekolah merupakan lembaga mandiri dan bersifat independen. Kedudukan komite sekolah  tidak  di  bawah  kepala  sekolah  atau di  bawah  bayang-bayang  kekuasan  kepala sekolah  namun,  kedudukan  komite  sekolah adalah sebagai mitra kerja kepala sekolah.
Berdasarkan kenyataan tersebut,
komite  sekolah  akan  bisa  melaksanakan perannya secara optimal jika didukung oleh kepala sekolah, yang dimaksudkan dukungan  disini  adalah  kepala  sekolah memberikan  ruang  untuk  komite  sekolah dalam  melaksanakan  perannya  sehingga akan  tercipta  hubungan  yang  sinergis diantara  keduanya.  Mulyasa  mengatakan, dalam  rangka  mewujudkan  visi  dan  misi sekolah, maka kepala sekolah harus melibatkan  masyarakat  dalam  memberikan masukan-masukan untuk menyusun program yang relevan. Disisi lain, masyarakat  juga  memerlukan  jasa  sesuai dengan  yang  diinginkan.  Jalinan  semacam itu  dapat  terjadi,  jika  kepala  sekolah  aktif
dan  dapat  membangun  hubungan  yang saling menguntungkan (Mulyasa, 2007: 163).
Dinyatakan  secara  tegas,  bahwa komite sekolah merupakan lembaga mandiri dan bersifat independen. Kedudukan komite sekolah  tidak  di  bawah  kepala  sekolah  atau di  bawah  bayang-bayang  kekuasan  kepala sekolah  namun,  kedudukan  komite  sekolah adalah  sebagai  mitra  kerja  kepala  sekolah. Berdasarkan  kenyataan  tersebut,  komite sekolah  akan  bisa  melaksanakan  perannya secara  optimal  jika  didukung  oleh  kepala sekolah,  yang  dimaksudkan  dukungan disini  adalah  kepala  sekolah  memberikan ruang untuk komite sekolah dalam melaksanakan  perannya  sehingga  akan tercipta  hubungan  yang  sinergis  diantara keduanya.  Mulyasa  mengatakan,  dalam rangka  mewujudkan  visi  dan  misi  sekolah, maka  kepala  sekolah  harus  melibatkan masyarakat  dalam  memberikan  masukan- masukan  untuk  menyusun  program  yang relevan. Disisi lain, masyarakat juga memerlukan  jasa  sesuai  dengan  yang diinginkan.  Jalinan  semacam  itu  dapat terjadi,  jika  kepala  sekolah  aktif  dan  dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan (Mulyasa, 2007: 163).
Hubungan  antara  kepala  sekolah dengan  komite  sekolah  yang  dibangun dengan  baik  akan  membawa  pengaruh positif bagi komite sekolah dalam
mengadakan sumberdaya-sumberdaya
pendidikan  dalam  rangka  melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat memberikan  fasilitas-fasilitas  bagi  guru- guru  dan  murid  untuk  belajar  sebanyak mungkin,  sehingga  pembelajaran  menjadi semakin  efektif.  Komite  sekolah  bisa  ikut serta  untuk  meneliti  berbagai  permasalahan belajar  yang  dihadapi  oleh  murid  secara kelompok maupun secara individual, sehingga membantu guru-guru untuk menerapkan  pendekatan  belajar  yang  tepat bagi  murid-muridnya.  Komite  sekolah  juga dapat  menyampaikan  ketidakpuasan  para orang  tua  murid  akan  rendahnya  prestasi
yang  dicapai  oleh  suatu  sekolah.  (Suryadi http://www.depdiknas.go.id/serba_serbi/dpk s/pemberdayaanDPKS.html ).
Obyek  penelitian  ini  bertempat  di SMP Negeri 1 Asembagus. Alasan dipilihnya lembaga  pendidikan  ini  karena  peneliti melihat  adanya  peran  komite.  Hal  itu terlihat  dari  kontribusi  yang  telah  diberikan oleh komite sekolah yang berupa penambahan  aset-aset  sekolah  dari  tahun ketahun, prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh  SMP  Negeri  1  Asembagus  baik  di tingkat  kabupaten,  propinsi  dan  nasional yang  kesemuanya  tidak  lepas  dari  peran serta  komite  sekolah,  maupun  program- program  kebijakan  sekolah  yang  tidak  bisa dipisahkan  dari  peranan  komite  sekolah  di dalamnya
Fokus penelitian adalah peran komite sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan  pendidikan  terhadap  stakholder sekolah  di  SMPN  1  Asembagus  Untuk menjawab fokus
penelitian tersebut
dibutuhkan subfokus yang mempertanyakan mengenai  peran  komite  sekolah  dalam meningkatkan  kualitas  layanan  pendidikan terhadap  stakholder  sekolah  di  SMP  Negeri 1 Asembagus.

## Metode Penelitian
Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  studi kasus. Pendekatan
kualitatif adalah
penelitian  yang  mengumpulkan  data  pada suatu  latar  alamiah  dengan  menggunakan metode  ilmiah  dan  dilakukan  oleh  orang atau  peneliti  yang  tertarik  secara  alamiah (Williams, 1995: 5).
Dalam  studi  kasus  ini  peneliti menggunakan penelitian dengan menggunakan  studi  kasus  tunggal.  Studi kasus  tunggal  yang  peneliti  maksud  adalah menyajikan  uji  kritis  suatu  teori  yang signifikan,  dalam  rancangan  studi  kasus tunggal  ini,  seperti  yang  diungkapkan  oleh
Neal  Gross  memfokuskan  pada  sebuah sekolah dalam bukunya implementing organizational  innovations (1971).  Sekolah tersebut  dipilih  karena  memiliki  sejarah inovasi (Williams, 1995: 5).
Studi  kasus  holistik  yang  penulis maksud  adalah  berada  dalam  satu  tempat penelitian, analisisnya meliputi Peran Komite dalam Menciptakan kualitas layanan pendidikan terhadap stakeholder Sekolah di SMPN  1  Asembagus  dengan  menggunakan perspektif  empat  peran  komite  Sekolah yakni advisory,  supporting,  controlling, dan mediator yang  keempat  peran  tersebut  akan dilakukan  di  satu  tempat  yakni  di  SMPN  1 Asembagus  Inilah  studi  kasus  holistik  yang penulis maksud

## Pembahasan
Keberadaan  komite  sekolah  dan dewan  pendidikan  secara  legal  formal  telah dituangkan  dalam  Keputusan  Menteri Pendidikan  Nasional  Nomor  044/U/2002 tentang  dewan  pendidikan  dan  komite sekolah  dikuatkan  dengan  pasal  56  UU  No. 20  Tahun  2003  tentang  dewan  pendidikan dan komite sekolah. Berdasarkan keputusan tersebut,  komite  sekolah  merupakan  sebuah badan  mandiri  yang  mewadahi  peran  serta masyarakat  dalam  meningkatkan  mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan  di  satuan  tingkat  pendidikan baik  pada  pendidikan  prasekolah,  jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan  luar  sekolah  (Hasbullah,  2006:
90). Secara terperinci
berdasarkan
Keputusan  Mendiknas  Nomor  044/U/2002, keberadaan komite sekolah berperan sebagai berikut:  1)  Pemberi  pertimbangan (advisory agency) dalam  penentuan  dan  pelaksanaan kebijakan  pendidikan  di  satuan  pendidikan.
2) Pendukung (Supporting Agency) baik yang berwujud  finansial,  pemikiran,  maupun tenaga  dalam  penyelenggaraan  pendidikan
di satuan pendidikan. 3) Pengontrol (Controlling Agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan  pendidikan  di  satuan pendidikan.  4)  Mediator  ( Mediator  Agency ) antara pemerintah (Executive) dengan masyarakat  di  satuan  pendidikan  (Undang- undang Sisdiknas 2003: 122).

## Advisory Agency
Peran  badan  pertimbangan  ( advisory agency )  dalam  penentuan  dan  pelaksanaan kebijakan  pendidikan  di  tingkat  satuan pendidikan,  minimal  dalam  memberikan masukan,  pertimbangan,  dan  rekomendasi kepada satuan pendidikan. Untuk memberikan  pertimbangan  kepada  sekolah dalam  rangka  pengembangan  kurikulum muatan  lokal,  dan  meningkatkan  proses pembelajaran dan pengajaran, memverifikasi RKAS  yang  diajukan  oleh  kepala  sekolah, memberikan  pengesahan  terhadap  RKAS setelah  proses  verifikasi  dalam  rapat  pleno komite sekolah.
Keberadaan  komite  sekolah  di  SMPN
1
Asembagus sangat membantu perkembangan di SMP Negeri 1 Asembagus, komite  sekolah  ini  diibaratkan  partner  kerja yang memberikan banyak kontribusi kepada sekolah dalam memajukan lembaga
misalkan  dari  segi  fisik  yang  dimaksud adalah sarana dan prasana dalam meningkatkan  kemajuan  pendidikan  di SMPN 1 Asembagus. Eksistensi  komite  sekolah  sebagai badan  berperan  melaksanakan  program seperti perencanaan sekolah
yaitu memberikan masukan terhadap penyusunan dan  pengesahan  RKAS,  menyelenggarakan rapat  RKAS  (sekolah,  orang  tua  sisiwa, masyarakat) maupun
memberikan pertimbangan  tentang  perubahan  RKAS. Yang kedua dalam hal pelaksanaan program,  dengan  memberikan  masukan terhadap  proses  pengelolaan  pendidikan
dan proses pembelajaran kepada para guru. Peran  yang  ketiga  adalah  dalam  hal pengelolaan  sumber  daya  pendidikan, dengan  memberikan  pertimbangan  tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan  di  sekolah,  tentang  sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah serta anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah.
Sebagaimana  Peran  Komite  Sekolah sebagai  badan  pertimbangan  misalnya memberikan  pertimbangan  tentang  sumber daya  pendidikan  yang  berasal  dari  komite, dimana  setiap  siswa  dibebankan  iuran komite  yang  jumlahnya  berdeda  antara siswa  baru  dengan  siswa  yang  lanjutan. Untuk  siswa  baru  dibebankan  Rp.  450.000,- kelas  II  sebesar  Rp.  300.000,-  dan  kelas  III sebesar  Rp.  300.000.  Dan  Iuaran  insendental yang  diberikan  siswa,  semua  uang  itu dipergunakan  untuk  melengkapi  sarana prasanara seperti setiap kelas diberikan LCD dan  Kipas  Angin  beserta  perlengkapan  di dalam kelas dan begitu juga setiap dua kelas diberikan  1  Wifi.  Sedangkan  untuk  iuaran sukarela  setiap bulannya sebesar 75.000 bagi yang  mampu  dan  bagi  yang  tidak  mampu dibebani  sesuai  dengan  kemampuannya yaitu 25%, 50%, 75% dari jumlah iuran dana pendidikan bahkan ada juga yang dibebaskan dari kewajiban membayar.  Iuran sukarela tersebut digunakan untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan  dengan kegiatan  untuk  kelas  IX  diberikan  pelajaran tambahan  setiap  senin  sampai  kamis  jam 05.30  sd  06.30  untuk  pemantapan  UN. Sedangkan  bagi  kelas  VII  dan  Kelas  VIII penambahan pelajaran seperti bahasa Inggris  dan  pelajaran  eksat.  Dan  untuk pengembangan  pelajaran  seperti  bahasa Inggris  untuk  kelas  VII  komite  juga merekomendasi  kegiatan  ke  Pare  di  Kediri untuk  memperdalam  bahasa  Inggris  dan ketika dari pare bagi kelas VIII mengadakan kegiatan  sister  school  ke  SMPN  Denpasar  I di  bali  dan  untuk  kegiatan  eksat  seperti
MIPA bekerja sama dengan perguruan tinggi di Jember (UNEJ).
Komite  mempunyai  tugas  untuk memberikan pertimbangan yang dan memberikan  dukungan  kepada  orang  tua siswa, dimana pihak sekolah misalnya ingin menaikkan  uang  komite  sedang  kondisi orang  tua  rata-  rata  menengah  ke  bawah, disinilah pihak komite memberikan pertimbangan  kepada  Kepala  Sekolah, sepertinya  lebih  baik  uang  komite  tidak dinaikkan  tapi  orang  tua  siswa  lancar  atau tepat  waktu  dalam  pembayarannya,  dan kalau dinaikkan memang anggaran meningkat  namun  pembayarannya  tidak lancar  atau  macet.  Akhirnya  pihak  sekolah menerima pertimbangan atau masukan yang diberikan Komite Sekolah.
Dalam menentukan perencanaan program-program di sekolah Komite sekolah dalam menentukan program-
program sekolah komite SMPN 1 Asembagus tidak membuat sendiri program-program  pengembangan  sekolah, namun komite SMPN 1  Asembagus menyatakan  bahwa  program-program  yang disusun  oleh  sekolah  secara  tidak  langsung juga  menjadi  program-program  untuk komite.
Dalam menentukan program di Sekolah komite sekolah memberikan
kebebasan kepada kepala SMPN 1
Asembagus karena lebih mengetahui tentang  kegiatan-kegiatan  atau  program- program  apa  saja  yang  menjadi  prioritas sekolah  yang  berkaitan  langsung  dengan proses belajar mengajar, tidak berarti komite bersikap  pasif  atas  program-program  yang direncanakan  oleh  SMPN  1 Asembagus  dan komite  SMPN  1  Asembagus  tidak  cukup hanya  mengetahui  dan  mensahkan  tanpa memberikan  usulan  terhadap  program- program yang sudah direncanakan.
Kenyataan  tersebut  juga  dikuatkan ketika  peneliti  mengikuti  rapat  pengesahan (Rancangan  Kerja Anggaran  Sekolah)  RKAS yang  dihadiri  oleh  kepala  SMPN  1
Asembagus beserta staf-stafnya, ketua komite  SMPN  1  Asembagus  sekretaris, bendahara serta satu anggota komite  SMPN 1  Asembagus  yang  lain.  Dalam  rapat tersebut komite SMPN 1 Asembagus banyak memberikan  inisiatif  atas  program-program yang  telah  disusun  oleh  kepala  SMPN  1 Asembagus,  Namun  lebih  banyak  usulan- usulan  yang  disampaikan  oleh  komite SMPN  1  Asembagus  lebih  berupa  sebagai pemantau atas program-program yang telah diajukan oleh kepala SMPN 1 Asembagus.
Sedangkan  peran  Komite  Sekolah dalam  hal  pelaksanaan  program  dan pengelolaan sumber daya pendidikan, pihak sekolah  sedikit  lebih  terbuka  memberikan keleluasaan  kepada  pihak  Komite  Sekolah. Hal  ini  membuktikan  masih  ada  ketidak terbukaan  kepala  sekolah  dalam  hal pengelolaan  anggaran,  dan  ini  perlu mendapat  perhatian  yang  serius  dari  pihak pemerintah  Kota  Situbondo  melalui  Dinas Pendidikan untuk lebih menekankan kepada satuan  pendidikan  untuk  memberikan kebebasan  dan  keterbukaan  dalam  segala hal khususnya dalam peningkatan pelayanan  pada  satuan  pendidikan,  serta lebih  melibatkan  lingkungan  masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
Dari  hasil  temuan  penelitia  bahwa peran  komite  SMPN  1  Asembagus  sebagai badan  pertimbangan  telah  menjalankan perannya dalam perencanaan sekolah dengan melakukan pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik dan sumber daya  pendidikan  yang  ada  di  masyarakat, memberikan  masukan  dan  pertimbangan kepada  sekolah  dalam  penyusunan  visi, misi, tujuan, kebijakan dan kegiatan sekolah, dan  memverifikasi  serta  mengesahkan RKAS  yang  diajukan  oleh  sekolah.  Tetapi komite  sekolah  belum  melakukan  analisis hasil  pendataan  sebagai  bahan  pemberian masukan,  pertimbangan  dan  rekomendasi kepada  sekolah,  komite  sekolah  belum menyampaikan  masukan,  pertimbangan,
dan  rekomendasi  secara  tertulis  kepada sekolah dengan tembusan dinas pendidikan.

## Supporting Agency
Peranan masyarakat terhadap sekolah antara  lain  dalam  bantuan-bantuan  berupa pembiayaan sekolah (gedung, sarana, prasarana) lewat Komite Sekola) atau secara langsung  perorangan/kelompok.  Kemudian penyediaan tempat untuk mendirikan sekolah  atau  lapangan  sekolah  dan  lain-lain keperluan sekolah. Komite Sekolah mempunyai peran sebagai badan pendukung  mempunyai  tiga  peran  yaitu pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan  sarana  dan  prasarana  serta pengelolaan anggaran.
Untuk  dapat  memberikan  layanan pendidikan  yang  bermutu,  sekolah  dan komite  sekolah  juga  harus  memahami kondisi sosial ekonomi dari keluarga peserta didik,  sehingga  dapat  menyusun  program sekolah  secara  efektif.  Dalam  hal  pendataan kondisi  sosial  ekonomi  keluarga  peserta didik  komite  sekolah  melakukan  pendataan kepada  orang  tua/wali  murid  pada  saat rapat komite sekolah dengan orang tua/wali murid pada awal tahun pelajaran.
Komite  Sekolah  mempunyai  peran sebagai  badan  pendukung  mempunyai  tiga peran  yaitu  pengelolaan  sumber  daya manusia,  pengelolaan  sarana  dan  prasarana serta pengelolaan anggaran. Komite Sekolah di  SMPN  1  Asembagus  selalu  terus memantau  kondisi  ketenagaan  pendidikan apakah  sudah  sesuai  dengan  kebutuhan sekolah,  dan  kalau  ada  kekurangan  guru bidang studi di sekolah Komite Sekolah ikut mencari  dan  melihat  kemampuannya  dulu baru  komite  menyampaikan  kepada  kepala sekolah.  Sedangkan  untuk  mengisi  tenaga kependidikan non guru seperti pegawai tata usaha  harus  diketahui  komite,  sedangkan untuk  pelatih  atau  pembimbing  pramuka, palang merah remaja dan kegiatan
tambahan pelajaran diluar jam sekolah serta kegiatan  triout  yang  dilaksanakan  lembaga pendidikan  lain,  itu  semua  komite  sangat dilibatkan.
Sedangkan peran kedua adalah pengelolaan  sarana  dan  prasarana,  yang meliputi  memantau  kondisi  sarana  dan prasarana yang ada di sekolah, memobilisasi bantuan sarana dan prasarana, mengkoordinasikan  dukungan  sarana  dan prasarana  sekolah.  Peran  ketiga  adalah pengelolaan  anggaran  memantau  kondisi anggaran pendidikan di sekolah, memobilisasi  dukungan  terhadap  anggaran pendidikan  di  sekolah,  mengkoordinasikan dukungan  terhadap  anggaran  pendidikan dan  mengevaluasi  pelaksanaan  dukungan anggaran di sekolah.
Dalam pengelolaan sarana dan prasarana,  komite  sekolah  memberikan dukungan  bantuan  sarana  dan  prasarana sekolah,  seperti  yang  disampaikan  Ketua Komite  bahwa  komite  dengan  menggalang bantuan dari masyarakat seperti mengadakan fasilitas sarana dan parasarana untuk meningkatkuan kualitas belajar siswa.
Setiap  kegiatan  sekolah  termasuk pengelolaan  anggaran  pendidikan  Komite Sekolah  tetap  dikutsertakan  atau  dilibatkan, sehingga hubungan sekolah dengan masyarakat  lingkungannya  tetap  berjalan lancar.  Bahkan  kemajuan  sekolah  terus meningkat,  seperti  setiap  perlombaan  di kabupaten selalu mendapatkan juara bahkan bisa  ke  propinsi.  Dan  ini  semua  didapatkan karena  adanya  kepedulian  masyarakat melalui  Komite  Sekolah  terhadap  kemajuan pendidikan di sekolah ini.
Untuk pengadaan pengelolaan sarana dan prasarana komite sekolah terus memberikan dukungan terhadap kebutuhan sekolah dengan mengadakan perbaikan dan penambahan  LCD,  serta  sarana  prasarana, dimana  dananya  diambil  dari  masyarakat yang  peduli  pendidikan,  seperti  yang dilakukan  ketua  Komite  Sekolah  yang sangat  peduli  terhadap  pendidikan.  Dan
untuk  peran  ini  Komite  Sekolah  sebagai badan  pertimbangan  misalnya  tentang sumber  daya  pendidikan  yang  berasal  dari komite,  dimana  setiap  siswa  dibebankan iuran  komite  yang  jumlahnya  berdeda antara  siswa  baru  dengan  siswa  yang lanjutan.  Untuk  siswa  baru  dibebankan  Rp. 450.000,-  kelas  II  sebesar  Rp.  300.000,-  dan kelas  III  sebesar  Rp.  300.000  dan  dibebani setiap  bulannya  iuaran  sukarela    sebesar 75.000 bagi yang mampu dan 25%, 50%, 75% dari  jumlah  iuran  dana  pendidikan  bahkan ada  juga  yang  dibebaskan  dari  kewajiban membayar.
Peran  komite  sebagai  pendukung dibuktikan  dengan  adanya  Iuran  insedental yang  diberikan  siswa  sebesar    Rp.  450.000,- kelas  II  sebesar  Rp.  300.000,-  dan  kelas  III sebesar  Rp.  300.000  semua  uang  itu dipergunakan  untuk  melengkapi  sarana prasanara seperti setiap kelas diberikan LCD dan  Kipas  Angin  beserta  perlengkapan  di dalam kelas dan begitu juga setiap dua kelas diberikan  1  Wifi.  Sedangkan  untuk  iuaran sukarela  setiap bulannya sebesar 75.000 bagi yang  mampu  dan  bagi  yang  tidak  mampu dibebani  sesuai  dengan  kemampuannya yaitu 25%, 50%, 75% dari jumlah iuran dana pendidikan bahkan ada juga yang dibebaskan dari kewajiban membayar begitu juga untuk memberikan pelajaran tambahan bagi  kelas  IX  untuk  pemantapan  UN sedangkan  bagi  kelas  VII  dan  Kelas  VIII untuk penambahan  pelajaran  seperti bahasa Inggris  dan  pelajaran  MIPA.  Dan  untuk pengembangan  pelajaran  seperti  bahasa Inggris  untuk  kelas  VII  komite  juga merekomendasi  kegiatan  ke  Pare  di  Kediri untuk  memperdalam  bahasa  Inggris  dan ketika  dari  pare  dan  setelah  dari  pare  bagi kelas  VIII  mereka  mengadakan  kegiatan sister school ke SMPN Denpasar I di bali Pemenuhan  sarana  dan  prasarana sesuai  dengan  kebutuhan  sekolah  untuk mencapai tujuan sekolah yang telah
ditetapkan merupakan upaya komite sekolah  dalam  meningkatkan  mutu  layanan
pendidikan melalui peran dan fungsi komite sekolah  untuk  mendukung  keterlaksanaan proses  pendidikan.  Sarana  dan  prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, alat dan media  pembelajaran,  sumber  daya  manusia dan  lain  sebagainya  yang  digunakan  dalam kegiatan  belajar  mengajar  harus  terpenuhi dengan baik.
Pendidikan adalah upaya sadar untuk memfasilitasi perkembangan
dan peningkatan  potensi  peserta  didik.  Inti  dari pendidikan  adalah  kegiatan  pembelajaran. Untuk  itu  perlu  adanya  program  dan dukungan untuk melaksanakannya.
Kegiatan  penggalangan  dana  untuk pendidikan  yang  dilakukan  oleh  komite sekolah  sangat  memperhatikan  kondisi sosial  ekonomi  orang  tua  peserta  didik,  hal ini  terlihat  dengan  dilaksanakannya  konsep subsidi  silang  dalam  penarikan  iuran  dana pendidikan  oleh  komite  sekolah.  Hal  ini dimaksudkan  agar  siswa  yang  berasal  dari keluarga  kurang  mampu  tetap  dapat bersekolah  dengan  bantuan  dari  siswa  dari keluarga  yang  lebih  mampu,  sehingga  ada siswa  yang  membayar  25%,  50%,  75%  dari jumlah  iuran  dana  pendidikan  bahkan  ada juga  yang  dibebaskan  dari  kewajiban membayar.  komite  SMPN  1  Asembagus menjalankan peranya sebagai badan pendukung ( supporting agency ) dalam meningkatkan  mutu  layanan  pendidikan  di SMPN  1  Asembagus  dengan  mendukung pelaksanaan  kegiatan  program  sekolah  dan kegiatan  ekstrakurikuler  serta  menerapkan subsidi  silang  dalam  penarikan  iuran  uang sekolah kepada orang tua siswa.
Peran  komite  SMPN    1  Asembagus sebagai  badan  pendukung  adalah  memberi dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan  kegiatan  ekstrakurikuler  dan sarana prasarana pendidikan, melaksanakan konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dari  orang  tua  siswa.  Peran  komite  sekolah sebagai  badan  pendukung  tidak  hanya berupa dukungan dana tetapi juga
sumbangan  tenaga  dan  pikiran  dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Sesuai  dengan  Kemendiknas  Nomor 044/U/  2002  menyatakan  bahwa  komite sekolah  memiliki  peran  sebagai  badan pendukung  baik  yang  berwujud  financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan  pendidikan  di  satuan pendidikan.  (Hasbullah,  2006:  90)  Ike  Dewi Sartika  mengemukakan  bahwa:  “Kualitas pada  dasarnya  dapat  berupa  kemampuan, barang  dan  pelayanan,  kualitas  pendidikan dapat menunjuk kepada kualitas proses dan kualitas  hasil  (produk).  Suatu  pendidikan dapat bermutu dari segi proses (yang sudah barang  tentu  amat  dipengaruhi  kualitas masukannya)  jika  proses  belajar  mengajar berlangsung secara efektif dan peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan juga memperoleh pengetahuan yang berguna baik bagi dirinya maupun bagi orang lain ( functional knowledge )  yang  ditunjang  secara  wajar  oleh sumber  daya  (manusia,  dana,  sarana  dan prasarana).
Berdasarkan  temuan  penelitian  dan ketentuan  Kemendiknas  Nomor  044/U/2002 bahwa  Peran  komite  SMPN  1  Asembagus sebagai badan pendukung dilakukan
dengan ikut memberikan sumbangan
pemikiran,  tenaga,  memberi  dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, membantu pendanaan sekolah  melalui  penggalangan  dana  dari orang  tua/wali  murid,  berupaya  memenuhi berbagai  kebutuhan  sarana  dan  prasarana pendidikan
secara bertahap dan melaksanakan  konsep  subsidi  silang  dalam penarikan  iuran  dari  orang  tua  siswa  akan tetapi  komite  sekolah  belum  mencari bantuan  dana  dari  dunia  usaha/industri untuk  biaya  pembebasan  uang  sekolah  bagi siswa  yang  berasal  dari  keluarga  tidak mampu
Mediator Komite Sekolah sebagai badan penghubung  mempunyai  tiga  peran  yaitu sebagai  penghubung  dalam  Perencanaan, yaitu  menjadi  penghubung  antara  Komite Sekolah dengan masyarakat, Komite Sekolah dengan sekolah dan Komite Sekolah dengan Dewan Pendidikan, kemudian mengidentifikasi  aspirasi  masyarakat  untuk perencanaan  pendidikan,  membuat  usulan kebijakan  dan  program  pendidikan  kepada sekolah.  Dalam  hal  penghubung  dalam perencanaan  sekolah,  dari  pengamatan  di lapangan menunjukkan komite sekolah telah melaksanakan  perannya  artinya  setiap keputusan  yang  dihasilkan  dalam  rapat  itu adalah aspirasi atau keinginan yang muncul dari  masyarakat  kemudian  komite  sekolah apa  yang  dihasilkan  dalam  rapat  tersebut disampaikan kepada sekolah untuk ditindaklanjuti dan seterusnya akan
dilaksanakan,  begitu  juga  dengan  dewan pendidikan, komite sekolah terus melaksanakan hubungan yang baik
meskipun  sampai  saat  ini  banyak  yang diperbuat  oleh  Dewan  Pendidikan  untuk pemberdayaan  Komite  Sekolah  di  Kota Situbondo khususnya di Asembagus.
Bentuk  lain  dari  komitmen  dan tanggungjawab  komite  sekolah  di  SMPN  1 Asembagus terhadap peran-perannya adalah  dengan  turut  serta  dalam  setiap pertemuan  wali  murid.  Mengacu  pada perannya, komite SMPN 1 Asembagus selalu dilibatkan  sebagai  mediator  antara  sekolah dan  masyarakat.  Dalam  sebuah  rapat pertemuan  wali  murid  yang  pernah  diikuti peneliti, tampak kepala SMPN 1 Asembagus ketua  komite  dan  bendahara  SMPN  1 Asembagus  duduk  berdampingan  di  depan menghadap  wali  murid.  Setelah  kepala SMPN  1 Asembagus  memberikan  sambutan dan  memberikan  penjelasan  kepada  wali murid  terkait  dengan  program-program yang  akan  dilaksanakan  oleh  sekolah, selanjutnya  menghimbau  kepada  semua
wali murid hendaknya mendukung
program-program  yang  diadakan  sekolah.
Setelah itu ketua komite SMPN 1 Asembagus  menjelaskan  tentang  program- program  yang  sudah  disampaikan  oleh kepala SMPN 1 Asembagus berikut sejumlah dana  yang  dibutuhkan  oleh  sekolah  untuk merealisasikan program tersebut.
Bentuk keluhan yang sering disampaikan  orang  tua  siswa  adalah masalah  pengadaan  buku  yang  terlalu memberatkan  orang  tua,  disini  komite sekolah menyampaikan pengaduan ataupun keluhan-keluhan  masyarakat  (orang  tua siswa)  tadi  kepada  kepala  sekolah,  dimana yang  memberatkan  orang  tua  siswa  tadi adalah  pembayarannya  terlalu  singkat misalnya  guru  memberikan  tengat  waktu cuma  tiga  kali  bayar,  pihak  Komite  Sekolah memohon  kepada  kepala  sekolah  untuk diberikan  kelonggaran  pembayaran  uang isndental  untuk  kelas  VII  sebesar  450.000, kelas  VIII  300.000  dan  Kelas  IX  sebasar 300.000  tersebut dari tiga kali menjadi enam kali atau satu semester dan begitu juga bagi orang  tua  yang  tidak  mampu  untuk membayar uang insedental meminta keringan  untuk  membayar  sesuai  dengan kemampuanya  yaitu  25%,  50%,  75%  dari jumlah  iuran  dana  pendidikan  bahkan  ada juga  yang  dibebaskan  dari  kewajiban membayar  dan  kepala  sekolah  dapat menerima keluhan masyarakat tadi.
Sebagaimana  yang  terjadi  dalam setiap pertemuan wali murid jika membahas masalah  dana  tentu  saja  ada  proses  tawar menawar  antara  sekolah  dan  wali  murid. Selama proses tawar menawar tersebut yang memimpin  adalah  ketua  dan  bendahara komite  SMPN  1  Asembagus.  Sementara kepala  SMPN  1  Asembagus  hanya  sesekali berbicara  untuk  menjelaskan  dan  melihat pada  proses  pertemuan  wali  murid  yang sangat teratur seolah memberikan gambaran bahwa sebelum diadakan pertemuan dengan wali  murid,  komite  SMPN  1  Asembagus dengan  kepala  SMPN  1  Asembagus  telah
melakukan  koordinasi  untuk  saling  berbagi tugas,  sehingga  ketika  rapat  telah  dimulai masing-masing pihak telah mengerti tentang tugas-tugasnya yang bisa dinyatakan bahwa kepala sekolah bertugas untuk mensosialisasikan  program-program  yang akan  dilaksanakan sekolah,  sementara komite sekolah bertugas untuk menjelasakan besarnya dana yang dibutuhkan oleh sekolah.
Hubungan  yang  harmonis  antara sekolah  dengan  masyarakat  yang  diwakili oleh  komite  sekolah  sangat  diharapkan mampu  mengoptimalkan  peran  serta  orang tua  dan  masyarakat  dalam  meningkatkan mutu  pendidikan  dalam  bentuk  seperti; orang  tua  dan  masyarakat  membantu menyediadakan fasilitas pendidikan, memberikan  bantuan  dana  serta  pemikiran atau  sumbang  saran  yang  diperlukan  untuk kemajuan  sekolah.  Peran  orang  tua  dan masyarakat di dalam memberikan informasi kepada  sekolah  tentang  potensi  yang dimiliki anaknya serta memupuk pengertian orang  tua  dan  masyarakat  tentang  program pendidikan  yang  sedang  diperlukan  oleh masyarakat, karena tanpa bantuan masyarakat sekolah tidak akan bisa meningkatkan kualitas pendidikan.
Peran  komite  SMPN  1  Asembagus sebagai  badan  mediator  adalah:  menjadi penghubung  antara  masyarakat  dengan sekolah, membantu sekolah dalam mensosialisasikan  kebijakan  dan  program sekolah, menyampaikan aspirasi masyarakat dalam usulan membuat kebijakan.
Berdasarkan  Kemendiknas  Nomor 044/U/2002  bahwa  komite  memiliki  peran sebagai mediator ( mediating agency ) merupakan  peran  untuk  menghubungkan antara  sekolah  dengan  masyarakat  dan pemerintah.  Bentuk  pelaksanaan  peran  ini melalui  sinergi  antara  program  sekolah dengan  program-program  yang  ada  di masyarakat dan pemerintah, mensosialisasikan  program  sekolah  kepada masyarakat  di  lingkungan  sekolah.  Pihak-
pihak  yang  dapat  diajak  bekerja  sama  oleh sekolah antara lain:
1. Warga  masyarakat  (tokoh  masyarakat, tokoh  agama)  baik  secara  individu maupun secara organisasi.
2. Alumni
3. Instansi  terkait  lainnya,  seperti  sekolah lain,  puskesmas,  kelurahan,  kecamatan, dan lain-lain.
4. Orang tua siswa (Hasbulllah, 2006: 90) Kerjasama  dapat  dilaksanakan  secara terjadwal  dan  berkesinambungan  atau secara  insidentil  sesuai  dengan  keperluan. Peran  komite  sekolah  sebagai  badan penghubung  merupakan  salah  satu  peran sentral untuk menjalin sinergi yang harmonis  antara  sekolah  dengan stakeholder pendidikan  dalam  mengatasi  permasalahan pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian peran komite SMPN 1 Asembagus sebagai  badan  penghubung  sudah  berjalan dengan  baik  akan  tetapi  masih  ada kekurangan antara kerjasama komite sekolah  dengan  alumni,  dunia  usaha/dunia industri belum berjalan dengan baik.
Controlling Komite sekolah sebagai badan pengontrol  mempunyai  tiga  peran,  pertama berperan  sebagai  pengontrol  perencanaan pendidikan  di  sekolah,  dengan  mengontrol proses  pengambilan  keputusan  di  sekolah, mengontrol kualitas kebijakan/kualitas
program dan proses perencanaan
pendidikan di sekolah.
Komite  mempunyai  peran  sebagai pengontrol,  seperti  perencanan  sekolah harus diketahui komite setiap saat, memantu proses  belajar  siswa  apa  perlu  diadakan pelajaran  tambahan,  memantu  keadaan siswa  yang  patut  dibantu.  Komite  juga memantau kegiatan ekstrakulir siswa,
seperti  kegiatan  osis,  pramuka  dan  palang merah remaja.
Namun  fakta  berbicara  lain,  bahwa komite  SMPN  1  Asembagus  tidak  memiliki ruang  kerja  tersendiri,  walaupun  demikian hal  tersebut  tidak  menggangu  eksistensi komite SMPN 1 Asembagus untuk menjalankan  perannya  sebagai  pengontrol ( controlling )  di  SMPN  1  Asembagus,  meski sebelumnya pada awal pembentukan komite SMPN  1  Asembagus,  kepala  SMPN  1 Asembagus  telah  menyediakan  ruang  kerja bagi komite sekolah, akan tetapi sejak tahun 2010  ruang  kerja  komite  sekolah  yang letaknya  bersebelahan  dengan  ruang  kepala sekolah  difungsikan  sebagai  ruang    RSBI (Rintasan  Sekolah  Bertaraf  Internasional) SMPN  1  Asembagus  kebijakan  itu  diambil juga  atas  keputusan  antara  komite  SMPN  1 Asembagus dan kepala SMPN 1 Asembagus, alasan  yang  dipilih  dikarenakan  jarangnya komite  SMPN  1  Asembagus  berkunjung  ke sekolah sehingga ruangan tersebut
menimbulkan kesan tak berpenghuni. Kenyataan  di  atas  menunjukkan
bahwa kepala SMPN 1 Asembagus memberikan  fasilitas  bagi  keberlangsungan komite  SMPN  1  Asembagus,  namun dikarenakan sesi kunjungan yang dilakukan oleh komite SMPN 1 Asembagus frekuensinya  terhitung  jarang,  sehingga kepala  SMPN  1  Asembagus  meminta  izin kepada  ketua  komite  SMPN  1  Asembagus untuk  menggunakan  ruang  kerja  yang semestinya dipakai komite SMPN 1 Asembagus difungsikan sebagai Ruang RSBI (Rintisan  Sekolah  Bertaraf  Interasional) tanpa mengenyampingkan eksistensi komite SMPN 1 Asembagus. Permintaan izin kepala SMPN 1 Asembagus terhadap komite SMPN 1  Asembagus  dalam  hal  ini  disampaikan kepada  ketua  komite  SMPN  1  Asembagus merupakan  upaya  untuk  saling  menghargai sesama  mitra  kerja.  Sebab  secara  struktural kedudukan  komite  sekolah  dan  kepala sekolah  disebut  dengan  hubungan  lateral, sebagaimana  yang  diungkapakan  oleh Arni,
hubungan  lateral  adalah  hubungan  yang terjadi  antara  orang-orang  yang  berada dalam jenjang yang sama. (Arni, 2005: 80).
Oleh karena itu antara kepala sekolah dan  ketua  komite  harus  bisa  bersikap normatif  yakni  selalu  menjaga  norma,  etika, dan aturan dalam hubungan tata kerja. Dan hal ini menurut
Suhaman dapat
menciptakan  hubungan  yang  harmonis  dan serasi antar pribadi.
Ketiadaan  ruang  kerja  bagi  komite SMPN  1  Asembagus  tidak  menyurutkan komitmen  untuk  menjadi  mitra  kerja  bagi kepala  sekolah.  Sebab  dalam  kunjungan- kunjungan  berikutnya,  komite  SMPN  1 Asembagus  langsung  menuju  ruang  kepala SMPN  1  Asembagus  untuk  bertatap  muka dengan  kepala  sekolah  secara  langsung. Secara  teoritis,  kunjungan  dengan  bertatap muka seperti ini efektif untuk tetap menjaga hubungan  agar  tetap  harmonis,  secara psikologis  juga  akan  mempererat  ikatan batin  antar  personal.  Dengan  suasana  yang penuh keakraban itu juga akan memudahkan  kedua  belah  pihak  untuk saling  terbuka  membagi  informasi  maupun menjamin pemahaman yang sama.
Komite  sekolah  mempunyai  peran sebagai  memantau  pelaksanaan  program sekolah, dengan organisasi sekolah, memantau  penjadwalan  program  sekolah, memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan  program  sekolah  memantau sumber  daya  pelaksana  program  dan memantau partisipasi stake holder pendidikan  dalam  pelaksanaan  program sekolah. Dalam  kajian  peneliti  tentant  komite Sekolah dalam pengawasan terhadap sumber  daya  pelaksana  program  sekolah, hanya  berbentuk  saran  kepada  kepala sekolah,  sedangkan  dalam  pengawasan terhadap  proses  belajar  mengajar  komite sekolah  tidak  pernah.  Kemudian  dalam memberikan  saran  tentang  proses  belajar mengajar  seperti  menyarankan  guru  lebih melibatkan  sisiwa  secara  aktif  dalam
pelajaran  di  kelas  atau  menyarankan  untuk memperbanyak  tugas  di  rumah,  Komite Sekolah  juga  tidak  pernah  karena  menurut beliau  itu  sudah  terlalu  maju  dan  bukan wewenang komite.
Komite Sekolah di SMPN 1 Asembagus  selaku  badan  pengontrol  tetap melaksanakan pengawasan seperti
mengontrol  kualitas  kebijakan  di  sekolah, memantau  organisasi  sekolah,  memantau alokasi  anggaran  meskipun  pelaksanaannya tidak  secara  rutin,  namun  komite  sekolah tetap melaksanakannya
Monitoring adalah kegiatan pemantauan  pelaksanaan  program  untuk mengetahui  pelaksanaan  dan  hambatan yang  dihadapi  serta  penyimpangan  yang mungkin terjadi. Sedangkan evaluasi adalah proses mendapatkan informasi untuk mengetahui  keberhasilan  sebuah  program berdasarkan  rencana  dan  tujuan  yang  telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi dilakukan  untuk  perbaikan  program  yang sedang berlangsung serta mencegah terjadinya  berbagai  penyimpangan  dalam pelaksanaan program dan keuangan sekolah.  Sebagai  badan  pengawas,  komite SMPN 1
Asembagus melakukan pengawasan  terhadap  berbagai  kebijakan dan  program  kerja  sekolah,  meminta penjabaran  kepada  sekolah  tentang  hasil belajar  siswa,  memperoleh  masukan,  saran, dan ide kreatif dari masyarakat.
Kemendiknas  Nomor  044/U/  2002 menyatakan  bahwa  komite  sekolah  dapat melakukan  pengawasan  terhadap  proses perencanaan
pendidikan,
melakukan pemantauan terhadap anggaran dan pelaksanaan program-program sekolah serta pemantauan output sekolah untuk transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan  dan  keluaran  pendidikan (Toha, 2008: 91).
Berdasarkan  peran  badan  pengawas komite  SMPN  1  Asembagus  secara  umum telah berjalan dengan baik, dengan dibuktikan  laporan  komite  sekolah  kepada
sekolah  dilakukan  dengan  secara  tertulis tentang  hasil  pengamatan  komite  sekolah terhadap  sekolah.  Peran  ini  dipahami  oleh pengurus  komite  sekolah  sehingga  peran komite  sekolah  sebagai  badan  pengawas akan  dapat  meningkatkan  kualitas  layanan pendidikan.
Monitoring  dan  evaluasi  mencakup input, proses, output dan outcome. Komponen  input  mencakup:  kurikulum, peserta  didik,  ketenagaan,  sarana  dan prasarana, organisasi,
pembiayaan, manajemen sekolah, dan peranserta masyarakat.  Komponen  proses  mencakup: proses  manajerial,  proses  belajar  mengajar.
Komponen  output  mencakup:  prestasi akademik dan prestasi nonakademik. Komponen  outcome  mencakup  semua dampak pelaksanaan program baik terhadap individu mapun sosial.
Monitoring  harus  dilakukan  secara berkesinambungan selama pelaksanaan program.  Sedangkan  evaluasi  dilakukan setelah program dilaksanakan secara tuntas. Monitoring  dan  evaluasi  dilakukan  baik secara internal maupun secara eksternal dan disusun laporannya.

## Faktor Pendukung
Secara konseptual, keberadaan komite sekolah  memang  cukup  kuat  karena  dasar hukumnya  telah  termaktub  dalam  UU nomor  20  tahun  2003.  Komite  sekolah merupakan badan mandiri untuk mewadahi peran  serta  masyarakat  dalam  upaya peningkatan  penyelenggaraan  dan  mutu pendidikan.
Secara empiris, saling keterikatan  antara  sekolah,  keluarga  dan masyarakat juga dapat
dirasakan kepentingannya. Sekolah tidak akan mampu menanggulangi  masalah  kenakalan  anak yang  mungkin  terjadi  di  sekolah  tanpa melibatkan  peran  serta  orang  tua  dan masyarakat (Undang-undang Sisdiknas 2003: 122).
Komite  sekolah  menjadi  wahana pemersatu  pendidikan  keluarga,  sekolah dan  masyarakat.  Dalam  menjalankan  tugas ini  tentu  saja  tidak  semudah  membalikkan telapak  tangan  namun  diperlukan  usaha- usaha yang kuat untuk mewujudkannya.
Sebagai  organisasi  masyarakat  yang bersinggungan  langsung  dengan  sekolah, komite  SMPN  1  Asembagus  diharapkan dapat  bekerja  secara  efektif,  hal  itu  akan terwujud  jika  ada  komitmen  dan  tanggung jawab  antar  anggota  yang  ada  dalam organisasi  tersebut.  Eksistensi  SMPN  1 Asembagus  tidak  luput  dari  peran  komite SMPN  1  Asembagus  yang  pengurus  dan anggota-anggotanya mempunyai persamaan visi  dan  misi.  Meskipun  komite  sekolah  ini merupakan organisasi non profit yang berarti mereka  (pengurus  dan  anggota)  tidak mendapatkan  gaji  namun  semangat  juang yang  tinggi  dalam  bidang  pendidikan  yang mereka  miliki  tidak  menyurutkan  niatan mereka  untuk  tetap  mewujudkan  cita-cita agar  SMPN  1  Asembagus  menjadi  sekolah yang unggul dan bisa dibanggakan di dunia pendidikan.
Komite  SMPN  1  Asembagus  tidak hanya  sebagai  formalitas  dan  sebagai legitimator  bagi  program-program  yang diajukan  oleh  kepala  SMPN  1  Asembagus, terbukti  hingga  saat  ini  kepala  SMPN  1 Asembagus tetap selalu berdiskusi terhadap komite  SMPN  1  Asembagus  dalam  rapat- rapat  maupun  dalam  pertemuan  dengan wali  murid.  Sebaliknya  dengan  sangat terbuka  komite  SMPN  1  Asembagus berupaya untuk membantu dan memposisikan  diri  sebagai  mitra  kepala SMPN 1 Asembagus dengan sebaik-baiknya. Kenyataan  itu  tentu  saja  karena  adanya kekuatan personal masing-masing pengurus dan  anggota-anggota  komite  SMPN  1 Asembagus  ini  yang  terdiri  orang-orang yang sangat peduli dengan dunia pendidikan.  Kondisi  itulah  yang  kemudian menimbulkan  rasa  saling  melengkapi  dan saling  pengertian  antara  anggota  yang  satu
dengan  anggota  yang  lainnya.  itu  yang mengokohkan  keberadaan  komite  SMPN  1
Asembagus untuk mencapai tujuan bersama.  Hal  itu  sebagaimana  teori  yang diungkapkan  oleh  Herman,  (2007)  bahwa: organisasi  dicirikan  oleh  perilakunya  yang terarah  pada  tujuan.  Tujuan  dan  sasaran organisasi  dapat  dicapai  lebih  efisien  dan efektif  melalui  tindakan-tindakan  individu dan kelompok yang diselenggarakan dengan suatu persetujuan bersama.
Keharmonisan hubungan komite SMPN 1 Asembagus dengan kepala SMPN 1 Asembagus  yang  menyebabkan  eksisnya komite  SMPN  1  Asembagus  hingga  saat  ini menunjukkan  adanya  komunikasi  yang terus  terjalin  antara  komite  SMPN  1 Asembagus dengan kepala SMPN 1 Asembagus Keharmonisan tersebut dikarenakan adanya komunikasi yang senantiasa  terjalin  antara  komite  SMPN  1
Asembagus dengan kepala SMPN 1
Asembagus  yang  lebih  banyak  dilakukan oleh  ketua  komite  SMPN  1  Asembagus dengan  kepala  SMPN  1  Asembagus.. Komunikasi  yang  dibangun  oleh  ketua komite  dan  kepala  SMPN  1  Asembagus tidak  terbatas  pada  komunikasi-komunikasi formal saja, namun berlanjut pada komunikasi  non  formal  baik  melalui  telfon ataupun  kunjungan-kunjungan  silaturrahmi diantara  keduanya.  Hal  itu  sesuai  dengan teori  Arni  tentang  metode  komunikasi horisontal  yaitu  melalui percakapan  telepon Karena  pada  masa  sekarang  tiap-tiap organisasi  umumnya  mempunyai  telepon maka  pemberian  informasi  di  antara  satu karyawan  dengan  karyawan  yang  lainnya dapat dilakukan melalui percakapan telepon.  Dalam  kenyataannya  telepon  dapat mempercepat  dengan  anggota  lain  yang tempat kerjanya berjauhan. Dan juga melalui aktivitas  sosial,  menurut  Arni  di  dalam suatu  organisasi  biasanya  ada  kelompok- kelompok untuk rekreasi, olahraga, kegiatan sosial  dan  sebagainya.  Kelompok-kelompok
ini  mengembangkan  komunikasi  horizontal dalam organisasi (Muhammad, 2005: 80).
Dari  uraian  di  atas  dapat  diambil pengertian  bahwa  peran  komite  SMPN  1 Asembagus di dalam menentukan program- program  di  sekolah  dikarenakan  adanya kekuatan personal yang disertai dengan rasa saling  pengertian  satu  dengan  yang  lainnya sehingga tetap berusaha melahirkan komitmen  dan  tanggung  jawab  untuk merealisasikan  visi  dan  misi  SMPN  1 Asembagus  Kekuatan  personal  pengurus dan  anggota  komite  SMPN  1  Asembagus jika dibersatukan akan memunculkan idealisme  baru  bagi  komite  sekolah  untuk tetap  turut  serta  dalam  keberlangsungan pendidikan.  Dari  hubungan  yang  harmonis tersebut  pada  tahun  2010  komite  SMPN  1 Asembagus dianugerahi penghargaan sebagai komite terbaik tingkat nasional.

## Kesimpulan
Advisory  Agency. Peran  komite  SMPN 1  Asembagus  sebagai  badan  pertimbangan telah menjalankan perannya dalam perencanaan  sekolah  dengan  melakukan pendataan  kondisi  sosial  ekonomi  keluarga peserta  didik  dan  sumber  daya  pendidikan yang  ada  di  masyarakat,  memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam  penyusunan  visi,  misi,  tujuan, kebijakan  dan  kegiatan  sekolah,  dan memverifikasi  serta  mengesahkan  RKAS yang diajukan oleh sekolah.
Supporting  Agency. Peran  komite
SMPN 1 Asembagus sebagai badan
pendukung dilakukan dengan ikut
memberikan  sumbangan  pemikiran,  tenaga, memberi  dukungan  kepada  sekolah  dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, penambahan pelajaran  siswa untuk  kelas IX pemantapan  UN  dan  kelas  VII  dan  VIII memberikan  tambahan  pelajaran  bahasa Inggris  dan  pelajaran  MIPA  dan  membantu pendanaan  sekolah  melalui  penggalangan
dana  dari  orang  tua/wali  murid,  berupaya memenuhi  berbagai  kebutuhan  sarana  dan prasarana pendidikan.
Mediator  Agency. Peran  komite  SMPN 1  Asembagus  sebagai  badan  penghubung adalah membantu sekolah
dalam menciptakan  hubungan  dan  kerjasama antara sekolah dengan orang tua/wali murid dan  masyarakat,  mengadakan  rapat  atau pertemuan  dengan  kepala  sekolah,  dewan guru  atau  orang  tua/wali  murid  dan masyarakat,  mengadakan  kegiatan  yang meningkatkan  kesadaran  dan  kemitraan masyarakat.
Contolling Agency. Peran komite sekolah  sebagai  badan  pengontrol  di  SMPN 1  Asembagus  adalah  meminta  penjabaran tentang  hasil  belajar  siswa.  melakukan evaluasi  perencanaan  dan  pelaksanaan kebutuhan  sarana  dan  prasarana  sekolah,
mengawasi perkembangan peserta didik/kemajuan sekolah, melakukan pemeriksaan  keuangan  sekolah,  mengontrol kinerja  sekolah  mencari  masukan  dan  saran dari masyarakat untuk peningkatan layanan pendidikan.
Faktor  yang  mendukung  ekesistensi komite  SMPN  1  Asembagus  sehingga  tetap eksis  di  SMPN  1  Asembagus  adalah kekuatan  personal  yang  dimiliki  anggota komite  SMPN  1  Asembagus  yang  juga melahirkan  rasa  saling  mengerti  dan memahami  akan  kondisi  masing-masing sehingga  menimbulkan  sebuah  idealisme baru untuk turut terlibat dalam
mengembangkan  pendidikan  di  SMPN  1
Asembagus

## Daftar Pustaka
Aziz,  A.  (1998). Memahami  fenomena  sosial melalui  studi  kasus:  kumpulan  materi pelatihan  metode  kualitatif. Surabaya:
BMPTSI Wilayah VII Jawa Timur.
Danim, S. (2006). Visi baru manajemen sekolah; dari unit birokrasi ke lembaga  akademik. Jakarta: Bumi Aksara.
Williams,  D  dalam  Moeleong,  L.  J.  (1995).
Metode  penelitian  kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Hasbullah. (2006). Otonomi pendidikan; kebijakan otonomi daerah dan
implikasinya  terhadap  penyelenggaraan pendidikan. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Milles,  M.  B.  &  Huberman,  A.  M.  (1992).
Analisis  data  kualitatif. Jakarta:  UI Press.
Muhammad, A. (2005). Komunikasi organisasi. Jakrata: Bumi Askasara. Mulyasa,  E.  (2007). Menjadi  kepala  sekolah profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya. Nazir,  M.  (2003). Metode  penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Yin,  R.  K.  (2002). Case  study  research  design and  methods .  Edisi  Bahasa  Indonesia oleh  Djauzi  Muzakir, Studi  kasus desain  dan  metode. Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo Persada.
Sofyandi,  H.  &  Garniwa,  I.  (2007). Perilaku organisasional. Yogyakarta: Graha
Ilmu.
Miftah, T. (2008). Organisasi: Konsep dasar dan aplikasinya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Depdiknas.  (2003). Undang-undang  sistem pendidikan  nasional  nomor  20  tahun 2003. Jakarta: Sinar Grafika. Suryadi,  A.  (2012). Dewan  pendidikan  dan komite  sekolah;  mewujudkan  sekolah- sekolah  yang  mandiri  dan  otonom, http://www.depdiknas.go.id/serba_s erbi/dpks/pemberdayaanDPKS.html , diakses tanggal 2 Januari 2012. Hidayat, H. (2013). http://www.smun8.net/index.php ?,
diakses tanggal 5 Januari 2012.