## Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan
Analisis Sistem Perkreditan dan Pembiayaan Pola Pengambe’ pada Wirausaha Penangkapan Ikan Skala Kecil di Muncar Jawa Timur
Adyla Mita Lestari 1* , Juli Rahaju 2 1,2 Universitas Wisnuwardhana Malang, Indonesia
* e-mail: dyla.mita@gmail.com
Abstract: The existence and Role of Pengambe’(Money Lender) opten invokus a negative assumsiont , the lintah darat such that the Pengamba’ fungciont as a profiteer who exploits small scale of Fisherman. Becouse of this assumtiont, it is weedeply accepted the exintence of pengambe’, althougt the goverment has provided the fisherman with several opportunities to acces various other credit fasilities, the Result have been unsatisfactory and the Fisherman’s deppendence  on  the  pengambe’  or  other  non  formal  means  of  credit  has  continued.  This research aims to decribe the loan giving system of the pengamba’ to the Fisherman, dercribing sosiologycal factors with play a rule in the existence of pengembe; as a source of non formal credit.The result of this analisis will hoppelifully clarrify why this pengambe’ existwithin the smallscale fishing comunity and hoppely can be used by the goverment to formulatea credit policy for this fisherman. Apart from that, it is also hope to change the negative strereotype view of the public towards the rule of this pengambe;.
Keywords: understanding concepts, conceptual understanding procedures, mind mapping.
Abstrak: Keberadaan  dan  Peran  Pengambe'(Pemberi  Pinjaman  Uang)  opten  invokus  a negative  assumsiont  ,  lintah  darat  sedemikian  rupa  sehingga  Pengamba'  fungciont  sebagai pencatut yang mengeksploitasi Nelayan skala kecil. Dengan asumsi ini, maka diterima dengan baik  exintence  of  pengambe',  althougt  pemerintah  telah  memberikan  beberapa  kesempatan kepada nelayan untuk mengakses berbagai fasilitas kredit lainnya, Hasilnya tidak memuaskan dan  deppendensi  Nelayan  pada  pengambe'  atau  sarana  kredit  non  formal  lainnya  terus berlanjut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendekripsikan  sistem  pemberian  pinjaman pengamba' kepada Nelayan, menggugurkan faktor sosiologis dengan memainkan aturan dalam keberadaan pengembe; sebagai sumber kredit non formal. Hasil analisis ini akan memperjelas mengapa  pengambe  ini  adadi  masyarakat  nelayan  skala  kecil  dan  hoppely  dapat  digunakan oleh  pemerintah  untuk  merumuskan  kebijakan  kredit  bagi  nelayan  ini.  Selain  itu,  juga diharapkan  dapat  mengubah  pandangan  strereotipe  negatif  masyarakat  terhadap  aturan pengambe ini;.
Kata kunci: pemahaman konsep, conceptual understanding procedures, mind mapping.
Copyright (c) 2023 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## PENDAHULUAN
Besarnya  potensi  kelautan  Indonesia  memiliki  17.508  pulau  dengan  bentangan  garis pantai sepanjang 81.000 km (Sukamto, 2017a). Luas wilayah perairan Indonesia se-besar 5,8 juta km 2 yang terdiri dari 3,1 juta km 2 Perairan Nusantara dan 2,7 km 2 Perairan Zona Ekonomi Eksklusif  Indonesia  (ZEEI).  Dari  besarnya  potensi  sumberdaya  kelautan  Indonesia  seperti tersebut  diatas,  potensi  sumberdaya  ikan  laut  di  seluruh  perairan  Indonesia  (tidak  termasuk ikan  hias)  diduga  sebesar  6,26  juta  ton  per  tahun  (Erniati  et  al.,  2022;  Sukamto,  2017c).

## 578 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 11 No. 2  2023
Pandemi  COVID-19  yang  terjadi  selama  tiga  tahun  terakhir  sejak  2019  hingga  2022 menyebabkan  terpuruknya  perekonomian  indonesia  (Nasir,  2020;  Rantauni  &  Sukmawati, 2022).
Keterampilan nelayan menyebabkan usaha mereka kurang produktif dan tidak efisien, sehingga  untuk  menghasilkan  sejumlah  produksi  memerlukan  biaya/input  produksi  yang besar, akibatnya pendapatan riil yang diperolehnya relatif kecil. Bahkan kenaikan harga input- input produksi  yang  diperlukan seperti  BBM, tidak diimbangi dengan kenaikan harga iikan yang  memadai  sehingga  posisi  nelayan  skala  kecil  dalam  meningkatkan  pendapatannya menjadi semakin sulit (Iraa, 2020; Sukamto, 2017b).
Adanya  keterikatan  nelayan  kepada  lembaga  perkreditan  non-formal/pelepas uang/pedagang, ternyata hampir terdapat di semua daerah pesisir pantai di Jawa Timur yang memiliki  kegiatan  usaha  penangkapan  ikan  termasuk  daerah  muncar.  Daerah  Muncar merupakan daerah pantai yang memiliki potensi penangkapan ikan cukup besar di jawa timur, dimana  masyarakat  nelayannya  tentu  juga  tidak  terlepas  dari  adanya  kegiatan  sistem perkreditan. Di Muncar istilah lembaga perkreditan non-formal/pelepas uang/pedagang  yang memberi pinjaman kepada nelayan disebut ” Pengambe”(Muhartono & Nurlaili, 2019).
Keberadaan dan peranan pengambe’ di Muncar ini sering menimbulkan asumsi negatif, yang  menganggap  bahwa  pengambe’  menjadi  “lintah  darat”  yang  seharusnya  dihapuskan. Namun pada kenyataannya, meskipun pemerintah telah memberi peluang pilihan sistem kredit yang lebih baik tetapi ketergantungan nelayan kepada pengambe’ masih terus berlanjut. Pada dasarnya asumsi tersebut merupakan suatu anggapan atau buah pikiran mengenai suatu hal yang belum  pasti  kebenarannya  (Mubiroh  &  Ruscitasari,  2020;  Sari,  2020).  Sebagaimana dikemukakan  bahwa  kita  hendaknya  mengkaji  kembali  asumsi  yang  selama  ini  mendasari pembangunan  perikanan  skala  kecil.  Salah  satu  dari  asumsi  tersebut  menganggap  bahwa pemberi  pinjaman  perorangan  (lembaga  kredit  non-formal)  ini  sangat  merugikan  nelayan, sehingga  hubungan  sosial  yang  selama  ini  terbentuk  harus  diganti  oleh  kelembagaan  kredit yang baru (formal)(Febriansyah et al., 2021; Nasir, 2020) .
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian kredit dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan  perekonomian  dalam  usaha  yang  dilakukan  (Rasbin,  2020). Kredit  yang disalurkan  oleh  bank  merupakan  bagian  terbesar  dari  aset  yang  dimiliki  oleh  bank bersangkutan,  pendapatan  yang  berasal  dari  penerimaan  bunga  kredit  merupakan  sumber pendapatan terbesar bank. Apabila pemberian kredit berjalan dengan baik, maka bunga kredit

## 579 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 11 No. 2  2023
dapat mencapai 70% sampai 90% dari keseluruhan pendapatan (Eklesia & Riyadi, 2021). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa perkreditan memiliki peran penting dalam  mendukung  perekonomian  Indonesia  melalui  penyediaan  akses  keuangan  untuk masyarakat ekonomi lemah dan usaha mikro, kecil dan menengah. Berbeda pada penelitian ini, pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis system prekreditan dan pembiayaan pla pengembe’ pada wirausaha penangkapan ikan dengan skala kecil.

## METODE
Jenis  penelitian ini  yaitu kualitatif  (Anggito, A, & Setiawan, 2018;  Sugiyono, 2019). Penelitian  dilakukan  di  daerah  Muncar  kabupaten  Banyuwangi.  Lokasi  tersebut  ditentukan secara  sengaja  ( purposive ),  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  daerah  Muncar  merupakan daerah  dengan  konsentrasi  nelayan  yang  cukup  padat  serta  peranan  pengambe’/pedagang sebagai pemberi pinjaman kepada nelayan cukup dominan.Waktu Penelitian dilakukan selama 1 bulan, yaitu pada bulan Februari 2006, pada saat musim tangkap sedang berlangsung. Dalam penelitian  ini  sampel  diambil  dengan  cara Snowball  Sampling (Sugiyono,  2018).  Cara  ini dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya. Peneliti hanya tahu satu atau dua orang yang berdasar penilaian bisa dijadikan informan. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber data yaitu pengambe’/pedagang dan nelayan yang meminjam modal pada pengambe’/pedagang, dengan cara  pengamatan  serta  wawancara  secara  mendalam  ( in  depth  interview )  untuk  memperoleh informasi yang dibutuhkan.  Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen atau catatan yang ada baik dari instansi pemerintahan terkait yaitu Dinas Perikanan, Koperasi  (KUD),TPI,  Pusat  pendaratan  Ikan/Pelabuhan  perikanan  dan  lembaga  swasta  atau Lembaga  Swadaya  masyarakat  yang  bergerak  dalam  pengembangan  masyarakat  nelayan  di wilayah  penelitian  serta  tulisan-tulisan  karya  ilmiah  dari  berbagai  media.  Data  sekunder dimaksudkan untuk mendukung penulisan pada penelitian  ini. Dalam memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan pembuatan laporan hasil penelitian, ada beberapa teknik, cara atau metode    yang  dilakukan  oleh  peneliti  yaitu  wawancara  mendalam  ( in  depth  interview )  dan dokumentasi.  Adapun  jenis  wawancara  yang  dilakukan  adalah  wawancara  tidak  berstruktur, yakni  dengan  mengajukan  pertanyaan  secara  lebih  luas/  mendalam  dan  leluasa  tanpa  terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada informan. Dalam hal ini analisis  diarahkan  pada  kecenderungan-kecenderungan  yang  mendasari  keberadaan  dan berfungsinya  pola  perkreditan  pengambe’/pedagang  dalam  masyarakat.  Tinjauan  yang

## 580 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 11 No. 2  2023
dilakukan  tidak  terbatas  pada  hubungan  sosial  antara  pengambe’/pedagang  dengan  nelayan, tetapi  juga  melihat  aspek  peranan  pemerintah  dalam  kebijaksanaannya  tentang  perkreditan pedesaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Sistem Pemberian Pinjaman Pola Pengambe’
Alokasi penggunaan pinjaman antara lain adalah untuk keperluan menambah pembelian alat-alat produksi (perahu, mesin dan alat tangkap) yang baru, atau untuk keperluan perbaikan atau  perawatan  alat-alat  produksi  dan  biaya  operasi.  Disamping  itu  juga,  sebagian  pinjaman digunakan untuk memberi ikatan atau mengontrak serta pemberian pinjaman lainnya kepada nelayan.
Jika  diperhatikan  dari  jumlah  nelayan  pemilik  yang  meminjam  dan  jumlah  nilai pinjamannya, ternyata terdapat kecenderungan bahwa jumlah pinjaman modal antara nelayan pemilik berbeda untuk tiap-tiap alat tangkap. Sebagai contoh nelayan pemilik unit usaha payang mempunyai jumlah pinjaman yang lebih banyak dibanding dengan nelayan pemilik unit usaha jaring  dan  pancing.  Keadaan  demikian  cukup  wajar  mengingat  jumlah  nelayan  unit  usaha payang  antara  13  sampai  15  orang,  dan  pada  umumnya  masing-masing  nelayan  mempunyai ikatan  atau  pinjaman  kepada  pengambe’.  Sedangkan  pada  unit  usaha  jaring  jumlah  nelayan hanya berkisar 3 sampai 4 orang.
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa di  Muncar  ada berbagai  macam  kredit non formal atau yang lebih dikenal dengan Pengambe’. Ada empat sistem perkreditan non formal (diluar kredit Bank), yaitu :
1. Kredit yang didapatkan khususnya untuk membeli kekurangan perlengkapan alat tangkap. Umumya besarnya kredit yang terjadi berkisar antara Rp.10 juta sampai dengan Rp.30 juta
2. Kredit  yang  diupayakan  untuk  kelangsungan  biaya-biaya  operasional  dalam  operasi penangkapan.  Umumya  besarnya  kredit  yang  dilakukan  adalah  bervariasi  antara  Rp.  1,5 juta sampai dengan Rp. 3 juta.
3. Kredit  Bapak  angkat  antara  perusahaan  pengolah  (pengalengan,  penepungan)  dengan juragan darat (pemilik), umumnya besarnya mencapai Rp. 10 juta sampai dengan Rp. 20 juta. Kredit demikian adalah tanpa bunga didasarkan atas kepercayaan terlebih dahulu dan sifatnya  mengikat  dengan  hasil  tangkapan  harus  dijual  kepada  perusahaan  dengan  harga pasar (umum).
4. Kredit untuk biaya pengikat bagi anak buah kapal. Umumnya besarnya kredit tidak terlalu besar yaitu sekitar Rp. 1,5 juta sampai dengan Rp. 3 juta.
Masyarakat  Muncar  adalah  penduduk  yang  nilai  keketatan  religiusnya  (Islam)  cukup tinggi,  sehingga  persepsi  pengambe’  pada  setiap  pemberian  kredit  tidak  pernah  dikaitkan dengan bunga uang ( intrest ) yang lebih berbau riba (dalam hukum Islam dilarang), sehingga bentuknya lebih dikaitkan kepada persentase hasil produksi ikan yang telah dirupiahkan untuk setiap kali proses prduksi.
Dari  keempat  sistem  perkreditan  yang  ada,  memberikan  konsekuensi  kecirian  yang berbeda. Pada sistem perkreditan non formal realisasi transaksi perkreditan (derap pelaksanaan) tidak dilakukan atau didasarkan dengan menggunakan bukti-bukti peminjaman secara hukum (perjanjian/kontrak  akad  kredit  dihadapan  penegak  hukum)  tertulis,  tetapi  lebih  dilakukan berdasar kepercayaan antara debitur dan kreditor dan dicatat diantara mereka tanpa prosedur atau  proses  hukum  (normatif),  sehingga  cara-cara  demikian  memiliki  kekuatan  yang  lemah sekali  dalam  proses  pemecahan  masalah  apabila  terjadi  hal-hal  yang  menyimpang  pada kesepakatan pihak debitur dan kreditur, bahkan hukum sulit untuk menyelesaikannya.
Bentuk - bentuk Perkreditan di Muncar
a.   Perkreditan Jenis Pertama
 Setiap  peminjaman  (kredit)  sejumlah  Rp.  1  juta,  maka  ditarik  potongan  sebesar  1%  dari hasil  produksi  kotor  tangkapan  setelah  dipotong  biaya  retribusi  pelelangan  dan  ongkos “manol” (kuli angkut).
 Pengambe’  (kreditur), umumnya sebagai penjual dan ini seringkali  mendapatkan komisi penjualan Rp. 100,- sampai dengan Rp. 500,-/kg ikan. Umumnya dijual kepada perusahaan- perusahaan pegolah (pengalengan dan penepungan ikan) yang mau dan mampu ( purchasing power )  membeli  partai  besar.  Disamping  itu  kadang-kadang  sering  terjadi  adanya manipulasi  beratnya  ikan  yang  lebih  menyusut  dari  nilai  yang  sebenarnya  dan menguntungkan pihak pengambe’. Disini Bargaining position nelayan pemilik lemah, dan sifatnya sangat tergantung kepada pengambe’.
 Pengambe’ (kreditur) mendapatkan keuntungan menerima setiap harinya tanpa harus (tidak mau)  menanggung  resiko  kerugian  apapun  bila  terjadi  berbagai  kerusakan  alat  produksi, hanya  terjadi  tidak  menerima  persentase  produksi  apabila  hasil  produksi  tidak  ada  sama sekali atau jumlahnya sedikit. Bila jumlah produksi sedikit maka terjadi apa yang dikenal dengan “bagi rusak”.
 Sistem  pengembalian  kredit  harus  dilakukan  lunas  (cara  pengembalian  lunas  ini  pada dasarnya  adalah  merupakan  taktis  pihak  pengambe’  untuk  selalu  enggan  dilunasi,  agar setiap pengikat pihak nelayan pemilik untuk tetap selalu tergantung). Di sisi lain nelayan pemilik merasa berhutang budi (nilai-norma sosial) pada pihak pengambe’ yang telah ikut memberi andil (memberikan pinjaman) akan jalannya suatu usaha penangkapan. Disamping itu pembayaran lunas sekaligus juga dirasakan cukup berat bagi nelayan pemilik.

## b.   Perkreditan Jenis Kedua
Pada  jenis  kedua,  perkreditan  lebih  didasarkan  kepada  peminjaman  yang  lebih  lunak, yaitu  berorientasi  kepada  jenis  pengembalian  besarnya  uang  makan  nelayan.  Oleh  sebab  itu didaerah Muncar dikenal dengan istilah membeli uang makan. Setiap pembelian uang makan besar  kredit  lebih  kurang  sebesar  Rp.  1.500.000,-.  Jenis  perkreditan  ini  dicirikan  sebagai berikut:
 Setiap  peminjaman  Rp. 1.500.000,-,  memberikan  imbalan  hak  pada  pengambe’(kreditur) sebesar sejumlah uang makan  yang diterima oleh pengambe’. Sedangkan besarnya uang makan adalah tergantung besar-kecilnya jumlah produksi yang dihasilkan. Besar kecilnya uang  makan  adalah  0,5  %  dari  hasil  tangkap  setelah  dipotong  retribusi,  kuli  angkut  dan pengambe’ (bila ada). Setiap penerimaan Rp. 1.000.000,- maka uang makan adalah sebesar Rp. 5.000,-.
 Pihak  pengambe’  (kreditur),  dipastikan  selalu  menerima  hasil  untuk  setiap  kali  operasi, tanpa  harus  menanggung  resiko  apapun  bila  terjadi  kerusakan  alat-alat  ,  sepanjang  alat tangkap tersebut menghasilkan dan belum lunas peminjamannya (umumnya debitur enggan mengembalikan karena ikatan nilai dan norma kepada pengambe’). Sementara pembagian hasil khusus purse seine dilakukan ketika terang bulan purnama.
 Umumnya peminjaman kredit jenis ini, lebih ditujukan untuk mengantisipasi biaya-biaya operasional (pembelian bahan bakar dan lain-lain).
c.   Perkreditan Jenis Ketiga
 Bentuk jenis perkreditan ini, lebih dikenal dengan sistem “Bapak angkat”. Sistem bapak angkat  adalah  antara  juragan  darat  (pemilik)  dengan  pihak  pengusaha  pengolah (pengalengan dan penepungan) sebagai bapak angkat nelayan. Sistem perkreditan ini lebih banyak  bersifat  membantu  kedua  belah  pihak  (saling  menguntungkan).  Masing-masing pihak memberikan kontribusi kemanfaatan melalui transaksi jual beli ikan. Pihak pengusaha mendapatkan secara kontinyu bahan baku untuk ikan olahan, pihak nelayan mendapatkan

## 583 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 11 No. 2  2023
pinjaman uang kontan dari pihak pengusaha dan sebagai imbalannya nelayan menjual ikan tangkapannya  dengan  harga  pasar  yang  wajar.  Jenis  perkreditan  ini  dicirikan  sebagai berikut:
 Pada jenis perkreditan ini, tidak terdapat bunga pinjaman, baik untuk kredit kecil maupun jumlah besar. Namun demikian bentuk ikatan kerjasama ini, bahwa pihak nelayan pemilik harus  menjual  hasil  tangkapannya  kepada  pihak  pengusaha,  sedangkan  pihak  pengusaha akan membeli secara kontan hasil tangkapan tersebut sesuai harga pasar, yaitu harga umum yang terjadi pada tempat, waktu dan situasi tertentu.
 Pihak peminjam (debitur) nelayan pemilik dapat mengangsur pinjaman melalui hasil jual produksi  yang  besarnya  tidak  ditentukan,  tergantung  besar  kecil  harga  jual.  Umumnya nelayan  juragan  mengangsur  lewat  pemotongan  ketika  terjadi  pembayaran.  Waktu pengembalian tidak ditentukan selama periode tertentu.
 Apabila terjadi penyimpangan pada nelayan pemilik yang tidak menjual kepada pengusaha, maka  sanksi  berikutnya  apabila  terjadi  peminjaman    akan  dipersulit  bahkan  tidak  akan diberi lagi pinjaman atapun kredit baru.
 Pengusaha dalam mengambil keuntungan dari pihak nelayan pemilik, sering dengan cara yang kurang baik yaitu sering kali memanipulasi menurunkan berat timbangannya (melalui petugasnya). Cara-cara ini sudah banyak diketahui dikalangan masyarakat nelayan, bahwa para pengusahapun melakukan kecurangan.

## d.     Perkreditan Jenis Keempat
Pada  jenis  perkreditan  ini,  umumnya  pada  perikanan  alat  tangkap  payang  gondrong (payang besar). Mengingat bahwa perikanan alat tangkap payang dengan jumlah nelayan yang sangat besar antara 13 sampai dengan 18 orang. Hal ini memerlukan suatu peluang usaha yang cukup besar resikonya. Resiko ini nampak terlihat dari segi faktor tenaga kerja. Pasar tenaga kerja alat tangkap payang yang sudah semakin langkah, sehingga pasaran kerja relatif sangat mahal  pengadaannya. Kiat  untuk  mendapatkan tenaga kerja, para nelayan pemilik perikanan tangkap  dalam  proses  rekruitmen  yaitu  dengan  cara  mengikat  tenaga  kerja  (nelayan  buruh) dengan cara menghutangi mereka.
Cara  ini  cukup  relatif,  nampak  bahwa  tenaga  kerja  sulit  untuk  pindah  kelain  jenis  alat tangkap yang lebih produktif (purse seine sebagai pesaing utama). Permodalan untuk mengikat ini,  memberikan  konsekuensi  cukup  besar  bagi  para  nelayan  pemilik.  Umumnya  pemilik mencari pinjaman kredit dari para pengambe’ yang besarnya bervariasi antara Rp. 1.500.000.-

## 584 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 11 No. 2  2023
hingga  Rp.  3.000.000,-.  Sedangkan  besarnya  pengikat  tenaga  kerja  bervariasi  antara  Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 5.00.000,- per nelayan buruh  yang lama ikut, besarnya hutang juga bertambah besar. Adanya kecenderungan pada masyarakat nelayan buruh tidak ada niat untuk mengembalikan hutang pengikat tersebut.
Disamping  itu  nelayan  pemilik  juga  berkecenderungan  tidak  meminta  uang  tersebut dikembalikan,  dimaksudkan  agar  nelayan  buruh  selalu  dalam  keadaan  terikat  terus  (hal  ini dimungkinkan  sulitnya  faktor  tenaga  kerja,  utamanya  pada  usaha  alat  tangkap  payang  yang semakin langka).Bentuk kredit ini dicirikan sebagai berikut :
 Pemberi kredit (debitur) sebesar Rp. 150.000,- akan menerima hak sebesar 1 % dari hasil tangkapan, setelah dipotong retribusi pelelangan dan ongkos manol. Umumnya bervariasi kredit sebesar Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-
 Setiap kali pengembalian bentuk kredit, harus dilakukan secara total (sekaligus) didasarkan nilai dan norma yang ada, artinya tidak boleh diangsur.
Dari  keempat  bentuk  jenis  perkreditan  non  formal  (pengambe’),  maka  jenis  yang pertama adalah bentuk perkreditan yang tidak menguntungkan baik untuk nelayan pemilik atau nelayan  buruhnya.  Pada  jenis  bentuk  ini  telah  semakin  menyusut.  Sedangkan  bentuk  yang mungkin  saling  menguntungkan  adalah  bentuk  kedua,  yang  sekaligus  menjadi  suatu kelembagaan  tersendiri  yang  dikenal  dengan  nama  sistem  bapak  angkat.    Pada  bentuk perkreditan  dengan  sistem  bapak  angkat  ini,  makin  lama  semakin  berkembang  di  Muncar. Namun  demikian  bentuk  perkreditan  ini  hanya  dijumpai  pada  perikanan  alat  tangkap  purse seine.  Dari  hasil  penelitian  keragaman  bentuk  perkreditan  ini,  memberikan  keragaman  pola struktur perkreditan di masyarakat nelayan Muncar

## Struktur Perkreditan Pengambe’ di   Muncar

## a. Struktur Perkreditan Pengambe’ Pola Pertama
Pada  struktur  perkreditan  ini,  nampak  bahwa  posisi  Nelayan  pemilik  (juragan  darat) sangat lemah (ketergantungan). Hal ini dimungkinkan akibat dalam transaksi (normatif), bahwa pihak nelayan pemilik selalu terikat oleh adanya pemberian intensif yang cukup memberatkan untuk setiap kali proses produksi.
Sedangkan untuk memutus ikatan ini tidaklah mudah terutama akibat norma sosial yang berlaku  dimasyarakat.  Bagi  Pihak  nelayan  bahwa  pinjaman  (perkreditan)  lebih  dirasakan sebagai  bantuan  (budi),  maka  bentuk  pengambilan  dirasakan  sebagai  tidak  dapat  membalas

## 585 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 11 No. 2  2023
budi. Hal ini dapat dilihat pada  struktur perkreditan pertama ditunjukkan seperti pada Gambar 2.
Gambar 1. Struktur Perkreditan Pola Pengamba’ Pada Jenis Pertama
Disamping  itu  faktor-faktor  yang  diduga  kuat  sulitnya  pengembalian  perkreditan  pola pengambe’ ini karena nilai uang pinjaman (kredit) terlalu besar Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp.  30.000.000,-  yang  bentuk  pengembaliannya  tidak  dapat  diangsur.  Faktor  kedua  adalah usaha perikanan tangkap merupakan usaha yang ekstraktif (hunting ) dan penuh resiko, sehingga hasil yang didapat tidak menentu pula. Hanya sebagian kecil nelayan yang dapat melepaskan diri dari sistem pengambe’ pola pertama ini.
Pada kasus penelitian dijumpai seorang informan (nelayan pemilik) yang berakhir pada konflik, yaitu disitanya unit alat tangkap dan rumah dan beserta isinya dengan tidak syah (secara hukum  formal).  Penyelesaian  masalah  hukum  sulit  diatasi  sebagai  akibat  perjanjian  yang dilakukan hanya didasarkan pada kepercayaan saja. Konflik semacam ini memberikan dampak buruk  bagi  para  nelayan  buruh/pendega  yang  terkena  sehingga  kesulitan  untuk  mata pencahariannya.
Secara ekonomi pihak pengambe’ selalu diuntungkan dengan adanya transaksi ini, karena tidak  mau  menanggung  resiko  apapun.  Nelayan  pemilik  dan  nelayan  buruh/pendega  akan menanggung  biaya  operasi  penangkapan  (sekalipun  terjadi  kegagalan),  atau  menanggung terjadinya kerusakan pada alat-alat produksi melalui pemotongan lewat bagi tengah. Sedangkan para  pengambe’  telah  menerima  hasil  terlebih  dahulu  setelah  dipotong  biaya  retribusi  dan ongkos manol.
b.   Struktur Perkreditan Pengambe’ Pola Kedua
NELAYAN BURUH/PENDEGA NELAYAN PEMILIK/JURAGAN PENGAMBE’/PEDAGANG PENGALENGAN/ PENEPUNGAN NELAYAN PEMILIK/
JURAGAN
PENGALENGAN/ PENEPUNGAN
Gambar 2. Struktur Perkreditan Pola Pengambe’  Jenis Kedua
Pada struktur perkreditan ini (gambar 3), nampak bahwa posisi nelayan pemilik /juragan darat  jauh  lebih  baik  dibanding  dengan  pola  pertama.  Hal  ini  dimungkinkan  adanya  situasi saling  ketergantungan  antara  pihak  nelayan  pemilik  dengan  pihak  pengusaha.  Satu  pihak (pengusaha pabrik pengalengan atau penepungan) tergantungan akan kontinuitas bahan baku yang  cukup  besar  (partai  besar)  sebagai  suplai  kelangsungan  industri  pengalengan  atau penepungan.
Dipihak lain (nelayan pemilik) dengan sistem permodalan yang lemah terbantu oleh kredit investasi  dari  pihak  pengusaha,  sehingga  dapat  menopang  laju  usahanya.  Namun  demikian diduga  kuat  bahwa  keberadaan  pabrik  (pengalengan/penepungan)  sudah  terikat  dalam  suatu asosiasi perusahaan sejenis, sehingga ini memungkinkan adanya pasar monopsoni yang lebih menguntungkan  pihak  pengusaha  (sekalipun  harga  yang  terjadi  adalah  “harga  umum/pasar” namun  dapat  diduga kuat  bahwa harga tersebut  adalah hasil dari “rekayasa”  asosiasi  pabrik tersebut).
Disamping itu adanya sifat karakteristik ikan yang mempunyai daya tahan yang pendek (mudah busuk) dan keadaan musim  ikan  yang berflulktuasi menyebabkan Bargaining posisi pihak nelayan pemilik menjadi semakin lemah. Berbagai keuntungan nelayan pemilik adanya keberadaan industri pengalengan dan penepungan yang berskala besar memungkinkan produk hasil sebesar apapun tertampung oleh pihak pabrik.
Keuntungan  kedua  bahwa  pabrik  selalu  membayar  dengan  uang  kontan,  keuntungan ketiga bahwa kredit yang diberikan oleh pihak pabrik tidak memberi bunga dan dengan mudah tanpa prosedural  yang berbelit-belit  yang didasarkan atas kepercayaan saja ( bonafide moral) dengan  kemudahan  mengangsur  sesuai  dengan  kemampuan  produksi  yang  dihasilkan  tanpa memberatkan  pihak  nelayan  pemilik.  Keuntungan  yang  lain  peminjaman  kredit  bila  telah dipercaya  dapat  dilakukan  setiap  saat.  Dari  kenyataan  ini  maka  sekalipun  kerjasama  sistem bapak  angkat  ini  saling  menguntungkan  tetapi  sifat  ketergantungan  nelayan  lebih  besar dibanding  para  pengusaha  (yang  bermodalkan  besar  sekali),  sehingga  posisinya  tetap  masih dibawah dari para pengusaha pengalengan atau penepungan.
NELAYANBURUH/
PENDEGA

## 587 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 11 No. 2  2023
Pada  umumnya  untuk  mengontrol  (pengawasan)  terhadap  kejujuran  nelayan  pemilik dilapangan pihak pengusaha menegaskan agen-agennya dilapangan. Dan apabila ada kliennya yang menyimpang dari perjanjian (tidak memasukkan ikan ke pabrik maka untuk selanjutnya untuk peminjaman selanjutnya tidak diberikan lagi).
Hal-hal  ini  dimungkinkan  khususnya  ada  sebagian  besar  pengusaha  ( home  industry ) penepungan skala kecil mau membeli ikan (rusak) dengan harga  yang lebih dari harga pasaran. Apabila  nelayan  pemilik  berhubungan  dengan  pihak  pengusaha  (pabrik)  khususnya penepungan, maka bila nelayan mendapatkan ikan segar dalam keadaan baik dapat dijual diluar pabrik setelah dikontrol oleh pihak agen-agen pengusaha.

## c. Struktur Perkreditan Pengambe’ Pola Ketiga
Pada  struktur  perkreditan  ini,  nampak  bahwa  posisi  nelayan  pemilik/  juragan  memiliki dua variasi hubungan yaitu dengan pihak pengalengan atau penepungan dan yang kedua dengan pihak pengambe’ (yaitu menaruh sejumlah uang, sebagai kompensasinya, pengambe’/kreditur mendapatkan sebesar satu bagian uang makan nelayan buruh/pendega, oleh sebab itu dikenal dengan membeli uang makan. Struktur ini terjadi sebagai akibat sistem hubungan sosial yang komunal (lebih diwarnai oleh solidaritas diantara nelayan pemilik/juragan).
Pada  dasarnya ikatan pengambe’ ini adalah alat sarana membantu hubungan bagi nelayan pemilik uang (pengambe’ atau kreditur) yang merasa tidak dapat memutar uangnya. Dengan cara  demikian  mereka  nelayan  pemilik  (juragan  darat  dan  laut)  dapat  membantu  teman- temannya diantara nelayan yang ikut berbagi rezeki.
Gambar 3. Struktur Perkreditan Pola Pengambe’ Jenis Ketiga
d.      Struktur Perkreditan Pengambe’ Pola Keempat
PENGAMBE’
NELAYAN PEMILIK/JURAGAN PENGALENGAN/ PENEPUNGAN NELAYAN BURUH/PENDEGA NELAYAN PEMILIK/JURAGAN PENGAMBE’/ PEDAGANG
Gambar 4. Struktur Perkreditan Pengambe’ Pola Keempat
Pada struktur perkreditan ini, nampak bahwa posisi nelayan pemilik/juragan darat lemah (tergantung)  karena  selalu  memberikan  intensif  atau  potongan  persentase  hasil  produksinya kepada  pengambe’.  Namun  demikian  pihak  pengambe’  tidak  ikut  menentukan  penjualan, sehingga  pihak  nelayan  pemilik  masih  memiliki  kekuasaan  dalam  memutuskan  harga  yang terjadi.
Pada  pola  ini  fungsi  peminjaman  utamanya  adalah  digunakan  sebagai  alat  untuk pengikat antara pihak nelayan pemilik atau juragan darat dengan para nelayan buruh/pendega. Pola  ini  dijumpai  pada  perikanan  tangkap  payang  di  Muncar.  Pemotongan  persentase  hasil produksi oleh pengambe’, oleh sebagian besar nelayan dirasakan  tidak begitu memberatkan dan cukup memadai.

## Analisis Ekonomi Perkreditan Pola Pengambe’
Adapun di wilayah perairan Muncar tersedia potensi yang sangat besar ikan-ikan pelagis seperti  lemuru,  layang  dan  ikan  tongkol.  Sedangkan  untuk  ikan  tuna  dan  cucut,  juga  masih dimanfaatkan  tetapi  rendah.  Menurut  perkiraan  Dinas  Perikanan  Propinsi  Jawa  Timur pemanfaatan potensi perikanan (tuna dan cucut) di wilayah perairan Muncar dibawah 10% dari potensi lestari.
Adopsi besar-besaran tentang perikanan tangkap purse seine. Penerapan teknologi maju ini menuntut konsekuensi modal investasi dan operasional yang cukup besar.
Namun  demikian hampir rata-rata dikatakan bahwa masyarakat  nelayan,  melihat unsur kemajuan  teknologi  perikanan  tangkap  ini  sebagai  peluang  bukan  unsur  resiko.  Disisi  lain berbagai  kelemahan  dan  ancaman  untuk  mendorong  dan  meningkatkan  penerapan  teknologi maju selanjutnya antara lain adalah :
1. Secara umum tingkat pendidikan dengan rata-rata berpendidikan sekolah dasar.
2. Ketrampilan dalam pengusahaan alat tangkap  relatif rendah, khususnya untuk mendeteksi populasi ikan setiap lokasi (fishing ground), dan
3. Umumnya  rata-rata  permodalan  pengusahaan  pada  perikanan  tangkap  ini  masih  relatif rendah.
Dari  uraian  sebelumnya,  bahwa  terdapat  empat  pola  bentuk  perkreditan  pada  masyarakat nelayan  di  Muncar.  Terdapatnya  pola  perkreditan  demikian  memberikan  pula  hasil  analisis

## NELAYAN
BURUH/PENDEGA

## 589 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 11 No. 2  2023
ekonomi  yang  beragam  pula  sesuai  pola  yang  ada.  Secara  terinci  jumlah  modal  yang dipinjamkan dan persentase imbalan yang diterima pengambe’ dalam satu tahun disajikan pada Tabel 2.
Tabel 1. Jumlah nelayan buruh/ pendega dan nilai investasi unit usaha purse seine dan payang besar di Muncar
No. Unit Usaha Penangkap
an Jumlah nelayan buruh/Pendega Investasi (Rp. Juta) 1 Purse Seine 35-40 84,31 2 Payang Besar 15-18 18,91 Tabel 2 .  Jumlah Modal Dan Persentase Imbalan Yang Diterima Oleh Pengambe’ Dalam 1 Tahun Untuk Masing-Masing Pola Pinjaman Di Muncar Pola Unit Usaha Penangkapan Modal (Juta) Imbalan/Bunga*) Kelipatan Bunga Bank I Purse Seine 10,0 191,8 8 Kali II Purse Seine 10,0 Tanpa Imbalan/ Bunga - III Purse Seine 3,0 57,5 2-3 Kali IV Payang Besar 1,5 Tidak Cukup Data Untuk Dianalisis -
Dari  tabel  tersebut,  pada  pola  I  dan  III  nampak  hasil  analisis  (penemuan)  ekonomi, menunjukkan adanya suatu ketidak kewajaran dengan tingkat bunga yang tinggi yaitu sekitar 2 sampai  8  kali  tingkat  bunga  Bank  atau  lembaga  perkreditan  formal  lainnya.  Suatu kecenderungan tingkat bunga yang demikian sudah dapat dikatakan pengeksploitasian antara kaum pengambe’ terhadap pihak nelayan pemilik sebagai pihak yang selalu dirugikan.
Struktur sosial ekonomi yang tidak wajar ini, umumnya oleh pihak nelayan pemilik sulit dipecahkan, karena salah satunya faktor kondisi  sosial  ekonomi masyarakat  di  Muncar  yang masih lemah. Hal ini terutama pada struktur permodalan yang lemah, tidak menentunya hasil tangkapan, dan struktur pasar (oligopsoni). Pada pola IV, sekalipun tidak didapatkan data yang kongkrit, tetapi dari data kualitatif kondisi inipun, juga sangat memberatkan (merugikan secara ekonomi) pihak nelayan pemilik.

## 590 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 11 No. 2  2023
Pada  pola  II,  menunjukkan  bahwa  hubungan  sosial  ekonomi  antara  pihak  pengambe’ dengan  pihak  nelayan  pemilik  adanya  keserasian,  yaitu  saling  menguntungkan  pada  kedua belah  pihak  (simbiosis  mutualisme).  Nampaknya  pada  pola  ke  II  (sistem  bapak  angkat) merupakan  alternatif  terbaik  untuk  dapat  dikembangkan  lebih  baik.  Pola  pembinaan  sangat diperlukan  terutama  berkenaan  tentang  pendidikan  (sosialisasi)  dan  kesadaran  masyarakat nelayan untuk  selalu patuh  dan taat  pada hal-hal  kesepakatan atau perjanjian (kontrak)  yang mereka  buat,  karena  salah  satu  kunci  utama  hubungan  adalah  unsur  “kepercayaan”. Penyimpangan  perjanjian  akan  membuat  rusak  hubungan  diantara  keduanya,  yang  pada akhirnya pihak nelayanlah yang sangat merugi.
Struktur  Ketergantungan  Antara  Pengambe’,  Nelayan  Pemilik/Juragan    dan  Nelayan

## Buruh/ Pendega
Antara pengambe’ atau pedagang, Nelayan Pemilik / juragan dan Nelayan buruh /pendega terdapat hubungan ekonomi, dimana diantara satu dengan yang lainnya saling ketergantungan. Keberadaan pengambe’ bermula dari keberadaan nelayan sebagai produsen ikan.
Oleh  karena  itu  pengambe’  atau  pedagang  dalam  melakukan  aktivitasnya  sangat tergantung kepada aktivitas  nelayan pemilik/juragan sebagai  pensuplai  ikan hasil tangkapan, sebaliknya  nelayan  pemilik/juragan  tergantung  kepada  pengambe’  atau  pedagang  dalam  hal penyediaan modal dan jaminan pemasaran.
Sedangkan  nelayan  buruh/pendega  sebagai  penyedia  tenaga  kerja  tergantung  kepada nelayan  pemilik/juragan  sebagian  penyedia  sarana  produksi  dan  tempat  untuk  meminjam, sebaliknya nelayan pemilik/juragan tergantung kepada nelayan buruh/pendega sebagai tenaga kerja  dalam  mengoperasikan  alat-alat  produksinya.  Struktur  ketergantungann  antara pengambe’,  nelayan  pemilik/  juragan  dan  nelayan  buruh/pendega  diperlihatkan  seperti  pada Gambar 6.
- PERMODALAN - PEMASARAN NELAYAN PEMILIK/ JURAGAN -SUPLAI IKAN -JASA PINJAMAN PENGAMBE’ /PEDAGANG
Gambar 5. Struktur Ketergantungan Antara Pengambe’/ Pedagang, Nelayan pemilik Juragan dan nelayan buruh/Pendega

## Kelangsungan Sistem Perkreditan Pola Pengambe’
Sistem  perkreditan  pola  pengambe’  berlangsung  dalam  sistem  kelembagaan  pedesaan pantai  dan  sudah  berlangsung  cukup  lama.  Sejak  kapan  hubungan  itu  terjadi  tidak  dapat diketahui dengan pasti. Susilowati (1983) menyatakan,
bahwa pola hubungan ketergantungan nelayan kepada pengambe’/pedagang dimulai dari hubungan  jual-beli  ikan  yang  berlanjut  kepada  hubungan  pinjam-meminjam.  Pada  awalnya pengambe/pedagang belum dapat secara tegas menentukan harga jual.
Analisa teoritik yang ditulis oleh Susilo (1986) yang mendasar pada analisis Scott (1985) menyebutkan  bahwa  hubungan  antara  nelayan  dan  pedagang  merupakan  hubungan ketergantungan.  Terdapat  empat  fase  hubungan  ketergantungan  dari  hubungan  mutualistik (resiplokal) ke arah hubungan yang bersifat ekploitatif. Bukti empirik di lapangan dalam kaitan dengan analisis Susilo tersebut menunjukkan bahwa terdapat ikatan antara kedua belah pihak (Setiawan Qoid, A. Susilo, E Harahap N, 1993).
Keinginan untuk menjamin hubungan sosial yang langgeng ini pernah dikemukakan oleh Anderson  et  al.  (1985),  bahwa  seseorang  hidup  lebih  baik  tergantung  dalam  suatu  jaminan daripada  hidup  bebas  dalam  ketidakpastian  jaminan.  Hubungan  sosial  dalam  perkreditan pengambe’ ini selain dikehendaki dari pengambe’, juga diminati oleh nelayan.
Hal ini menunjukkan bahwa pola hubungan nelayan dan pengambe’ merupakan hubungan yang  relatif  fungsional,  suatu  hubungan  yang  mutualistik.  Apabila  pengambe’  juga  seorang pedagang, maka salah satu keuntungan dari pengambe’ adalah suplai bahan baku bagi usaha perdagangannya atau pengolahannya. Suplai bahan baku tetap terjamin bagi pengambe’, selama ikatan  kepada  nelayan  tidak  putus.  Hubungan  demikian  ini  merupakan  hubungan  ekonomi
NELAYAN BURUH/ PENDEGA - SARANA PRODUKSI -- PINJAMAN UANG -TENAGAKERJA -KETRAMPILAN

## 592 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 11 No. 2  2023
diadik vertikal (Jonge, 1988) atau menurut Wolf (1985) merupakan hubungan diadik vertikal banyak benang.
Beberapa hal  yang  semakin menguatkan hubungan sosial tersebut antara lain :
(1). masalah etnis dan agama, kesatuan etnis dan agama menyebabkan hubungan kepercayaan dapat dijalin dengan baik. Khususnya di Muncar menurut Emmerson (1982) pola hubungan tersebut tidak selalu dapat dilihat sebagai hubungan yang bersifat vertikal, tetapi merupakan hubungan  yang  horizontal;  dan  adanya  konsepsi  “orang  dalam”  bagi  orang-orang  yang pekerjaannya berkaitan dengan ikan dan “orang luar” bagi orang-orang yang pekerjaannya tidak  berkaitan  langsung  dengan  ikan,  menunjukkan  betapa  kuatnya  hubungan  tersebut terjalin,
(2).  Lokasi  dan  struktur  masyarakat,  keadaan  di  Muncar  sebagai  wilayah  yang  telah berkembang maka hubungan antara dan nelayan menjadi persaingan antar pengambe’. Para pengambe’ saling berusaha untuk menguatkan hubungannya dengan nelayan agar usahanya tetap berjalan,
(3). Faktor Power (kekuasaan) yang dimiliki oleh pengambe’ dan diakui oleh nelayan (Blau, 1987).

## Kelangsungan Sistem Perkreditan Lembaga Formal/Perbankan
Adanya pendirian lembaga formal perkreditan seperti perbankan, ternyata belum juga mampu  menarik  perhatian  para  nelayan  untuk  mengajukan  kredit  usaha  secara  resmi,  yang tentunya memiliki sistem lebih baik dibanding sistem kredit Pengambe’. Meskipun pemerintah telah  berupaya  membuat  kebijakkan  seperti  :  (i)  kebijakan  memberikan  sebahagian  laba (keuntungan) BUMN (1-5 %), dan (ii) kebijakan alokasi subsidi non BBM, bahkan telah pula diupayakan  pengembangan  lembaga  keuangan  mikro  dengan  menerapkan  sistem  kredit komersial  pada  tingkat  bunga  yang  serendah  mungkin,  dimana  pemerintah  dapat  berperan sebagai penjamin dan pembina teknis, sementara pihak perbankan berperan dalam penyediaan modal dan pembinaan manajemen keuangan dan organisasi.
Namun  upaya  inipun  tampaknya  tidak  “favorit”  didalam  masyarakat  nelayan tradisional.  Sebagian besar masyarakat nelayan tradisional menganggap sistem tersebut sangat “kaku”, terfokus hanya pada masalah “uang” semata.   Sementara di sisi lain, kondisi sosial keseharian masyarakat nelayan tradisional inipun perlu mereka hadapi dengan nyata. Kondisi ini terasa sekali ketika masyarakat nelayan memasuki musim paceklik. Pada musim paceklik dimana nelayan tradisional sama sekali tidak memperoleh pendapatan, kelangsungan realisasi

## 593 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 11 No. 2  2023
model-model  pendanaan  pemerintah  tersebut  ternyata  menghadapi  banyak  kendala.  Berikut tabel yang menjelaskan perbedaan sistem perkreditan pengambe’ dengan lembaga keuangan formal/perbankan
Berdasar tabel 5 serta uraian diatas terdapat hal menarik yang perlu dikemukakan disini yakni  mengapa  nelayan  tidak  mau  memanfaatkan  lembaga  keuangan  formal  (bank)  dan lembaga-lembaga  keuangan  lainnya  seperti  yang  telah  disebutkan  di  atas,  tetapi  justru mengikatkan  diri  pada  sistem  yang  dilakukan  oleh  pengambe’?.  Seolah-olah  telah  terjadi adanya ikatan lahiriah dan batiniah diantara kedua belah pihak.
Apabila  diperhatikan  dengan  sungguh-sungguh,  maka  peran  yang  dimainkan  oleh lembaga  keuangan  formal  (bank)  dan  lembaga-lembaga  keuangan  lainnya  seperti  telah disebutkan  di  atas  hanyalah  terbatas  pada  peran  finansialnya  saja  ;  itupun  menurut  nelayan tradisional  memerlukan  persyaratan  yang  memberatkan  mereka.  Di  sisi  lain,  peran  yang dimainkan  oleh  para  pengambe’  adalah  meliputi  keseluruhan  peran  (produksi,  pemasaran, finansial  dan  sosial)  yang  dibutuhkan  oleh  kelompok  masyarakat  nelayan  tradisional  yang membuat  mereka  “rela”  mengikatkan  diri  pada  ikatan  yang  menimbulkan  adanya kebergantungan.    Oleh  karena  itu  upaya  untuk  melepaskan  ikatan  antara  nelayan  dengan pengambe’ lebih sering mengalami kegagalan daripada keberhasilan.
Tabel  3. Perbedaan Sistem Perkreditan Pengambe’ dan Lembaga Keuangan Formal/Perbankan
Pengambe’ Lembaga keuangan Formal/perbankan
- tidak adanya jaminan/agunan
- suku bunga tinggi (±10%)
- tidak ada batas tempo pengembalian,
- berperan pada segi produksi, pemasaran, finansial dan
sosial
- mengikat secara adat  dan moral - adanya sistem agunan - suku bunga rendah
- ada batas tempo pengembalian
kredit
- berperan hanya di segi
finansial
- mengikat  secara hukum
- sistem birokrasi berbelit
Adanya  asumsi  bahwa  para  pengambe’  merugikan  nelayan  ternyata  tidak  dapat menghilangkan hubungan yang telah berakar tersebut. Hubungan yang bersifat “ patron-client ” ini merupakan struktur dasar yang kuat dan tidak mudah untuk digantikan oleh struktur yang baru. Apakah fenomena ini merupakan ciri dari terbentuknya kemiskinan struktural di pedesaan

## 594 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 11 No. 2  2023
pantai? (FDC Sudjatmiko, 1985), masih memerlukan pengkajian lebih mendalam.  Ada banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan struktural yang selalu diderita nelayan.
 Pertama ,  penerapan  sistem  bagi  hasil  yang  dilakukan.  Dalam  sistem  ini  ditetapkan pendapatan bersih dari hasil penangkapan ikan pada setiap perahu dibagi dua. Sebanyak 50 persen menjadi milik majikan dan 50 persen lain dibagi merata kepada semua buruh nelayan dari perahu itu.
 Kedua ,  kesulitan  nelayan  mendapatkan  modal  usaha  karena  ketiadaan  barang  yang dijadikan  sebagai  agunan  kredit.  Hal  ini  dimaklumi  sebab  nelayan  tradisional  umumnya tidak memiliki tanah atau benda berharga lain yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga bank tak  rela  mengucurkan  kredit.  Dengan  mengedepankan  prinsip  kehati-hatian,  sikap  bank mungkin  saja benar. Maklum, dalam dunia perbankan, agunan ( collateral )  adalah wajib hukumnya dalam urusan perkreditan. Kondisi tersebut memang beralasan (bila ditinjau dari sisi  ekonomi)  karena  kegiatan  usaha  penangkapan  ikan  skala  kecil  (tradisional)  ini diperparah  oleh  ketidakpastian  dalam  memperoleh  hasil  tangkapannya.  Sangat  wajar apabila lembaga keuangan menghindari rasa ketakutan  yang besar terhadap resiko  kredit macet. Ini sangat berbeda dengan kaum tengkulak/pengambe’ yang mengedepankan prinsip saling percaya. Tak mengherankan, sekalipun suku bunga kredit yang diberlakukan sebesar 10% per hari, tetap saja dikejar rakyat kecil, seperti nelayan tradisional. Persyaratan kredit modal usaha yang begitu ketat dari perbankan membuat kehidupan sebagian besar nelayan tradisional  jalan  di  tempat.  Bagi  mereka,  untuk  bisa  memiliki  perahu  sendiri,  walaupun hanya dengan mesin 10 PK seharga sekitar Rp 7,5 juta per unit, merupakan mimpi panjang yang tak berujung.
 Ketiga , ketidakseriusan pemerintah untuk memberdayakan sektor kelautan. Contoh sektor pertanian.  Pada  30-an  tahun  lalu,  sektor  ini  nyaris  tak  diberi  perhatian  serius.  Ketika dicanangkan  pembangunan  berbasis  pertanian,  semua  instansi  terkait  juga  diwajibkan mengonsentrasikan  program  guna  mewujudkan  program  itu.  Perbankan,  misalnya, langsung mengucurkan berbagai jenis kredit. Selain itu, diterjunkan tenaga penyuluh yang setiap saat mendampingi petani dalam proses produksi pertanian.
Sementara itu, kelautan dan perikanan yang memiliki potensi yang begitu besar dan didengungkan sebagai lokomotif ekonomi di masa depan ternyata belum mendapat perhatian serius. Belum ada perbankan atau lembaga keuangan yang memberi perhatian penuh pada

## 595 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 11 No. 2  2023
usaha sektor kelautan. Kalaupun ada, fasilitas kredit itu umumnya dinikmati pelaku usaha kelas menengah ke atas, sedangkan nelayan tradisional sulit mendapatkan modal usaha.

## Saluran Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan
Pemasaran  merupakan  suatu  proses  pertukaran  yang  mencakup  serangkaian  kegiatan yang  tertuju  untuk  memindahkan  barang  atau  jasa  dari  sektor  produksi  ke  sektor  konsumsi (produsen ke konsumen).
Proses pemasaran ikan di Muncar, diawali dari hasil tangkap  yang diperoleh kemudian didaratkan  di  pelabuhan  untuk  selanjutnya  dijual  melalui  sistem  pelelangan  ikan  di  bongkar dari kapal kemudian diangkut ke tempat pelelangan ikan dengan menggunakan jaring bambu (70  kg/keranjang).  Selanjutnya  diangkut  oleh  manol  (kuli)  ke  pelabuhan  untuk  dilakukan penjualan  lewat  tampat  pelelangan  ikan  (TPI).  Umumya  proses  pelelangan  tidak  dilakukan secara  murni.  Berdasarkan  peraturan  no.  10  1988  dalam  pelaksanaan  pelelangan  dibebani retribusi 5% yaitu 2,5% ditarik dari penjual (nelayan) dan 2,5% dari pembeli.
Dari  hasil  penelitian,  menunjukkan  bahwa  terdapat  berbagai  keragaman  pada struktur pemasaran ikan (segar). Struktur pemasaran ini, ditinjau dari pelaku-pelaku ekonomi didasarkan  atas  kekuasaan  (penentu  harga  atau  bargaining  power).  Ada  3  variasi  srtuktur pemasaran.  Perbedaan  variasi  struktur  pemasaran  lebih  ditentukan  oleh  bebera[pa  hal  antara lain : (a) jenis ikan, (b) mutu ikan, (d) ikatan perjanjian jual beli (ambe’an).
Gambar 6. Saluran pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan di daerah  Muncar
PEDAGANG BESAR PENGALENGAN / PENEPUNGAN PENGAMBE’ BEBAS PINJAMAN TERIKAT PINJAMAN PEDAGANG ECERAN NELAYAN PRODUSEN TPI

## SIMPULAN
Di  daerah  Muncar,  terdapat  4  pola  hubungan  antara  pengambe'  (kreditur)  dan  pihak nelayan. Kecenderungan nelayan untuk melakukan peminjaman kepada pengambe' disebabkan beberapa faktor antara lain:  keterbatasan permodalan yang dimiliki nelayan,  kemudahan dalam cara atau prosedur peminjaman dari pengambe' / pedagang yang setiap saat bersedia melayani nelayan yang membutuhkan pinjaman,  serta adanya jaminan bagi nelayan dalam memasarkan ikan  hasil  tangkapannya.  Kurangnya  minat  nelayan  untuk  memanfaatkan  lembaga  keuangan formal (bank) dan lembaga-lembaga keuangan lainnya dan justru mengikatkan diri pada sistem yang  dilakukan  oleh  pengambe’,  dikarenakan  lembaga  formal  tersebut  hanya  berperan  secara finansial  saja  dan  prosedur  peminjamannya  cukup  memberatkan.  Berbeda  dengan  pengambe’ yang sistem peminjamannya hampir meliputi keseluruhan peran (produksi, pemasaran, finansial dan  sosial)  yang  dibutuhkan  oleh  kelompok  masyarakat  nelayan  tradisional    yang  membuat mereka “rela” mengikatkan diri pada ikatan yang menimbulkan adanya kebergantungan.

## DAFTAR RUJUKAN
Anderson, R. C., Hiebert, E. H., Scott, J. a, Wilkinson, I. A. G., Becker, W. C., & Becker,
W.  C.  (1985).  Becoming  a  nation  of  readers:  The  report  of  the  Commission  on Reading. Education and Treatment of Children , 155.
Anggito, A, & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif .
Blau, P. L. (1987). Social Exchange : The Power in Social of life . John Wiley and son,
Inc.
Eklesia, M. I., & Riyadi, S. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Modal Bank, dan Suku Bunga Dasar Kredit terhadap Penyaluran Kredit. Jurnal Ilmu Manajemen , 10 (2). https://doi.org/10.32502/jimn.v10i2.2985
Emmerson,  D.  K.  (1982).  Orders  of  Meaning:  Understanding  Political  Change  in  a Fishing  Community  in  Indonesia.  In Interpreting  Indonesian  Politics:  Thirteen Contributions to the Debate .
Erniati,  E.,  Syahrial,  S.,  Imanullah,  I.,  Erlangga,  E.,  ‘Akla,  C.  M.  N.,  Shobara,  W.,
Nasuha, J., Ritonga, G. H., Daulay, A. M., Romansah, H., Amni, I., & Berutu, T. L. (2022). Rumput  Laut  yang Tumbuh  Alami di  Pantai Barat  Pulau Simeulue, Aceh Indonesia:  Faktor  Lingkungan  dan  Variasi  Geografik. Jurnal  Kelautan  Tropis , 25 (1). https://doi.org/10.14710/jkt.v25i1.12645
FDC Sudjatmiko. (1985). Pokok Pokok Pelayaran Niaga .
597 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 11 No. 2  2023
Febriansyah, E., Melda Yunita, & Hardiansyah. (2021). PENGARUH PEMBIAYAAN KREDIT  KUR  TERHADAP  TINGKAT  PENDAPATAN  UMKM  PADA  BANK BRI SYARIAH KOTA BENGKULU. JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN, DAN
TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI , 2 (1).
Iraa,  P.  (2020).  Perancangan  Pusat  Wisata  Edukasi  Biota  Laut  di  Rokan  Hilir  dengan Pendekatan Arsitektur Biomimetik. ALUR :  Jurnal  Arsitektur , 3 (2). https://doi.org/10.54367/alur.v3i2.811
Mubiroh,  S.,  &  Ruscitasari,  Z.  (2020).  Implementasi  SAK  EMKM  dan  Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Kredit UMKM. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia ,
4 (2). https://doi.org/10.20473/baki.v4i2.15265
Muhartono, R., & Nurlaili, N. (2019). HUTANG SEBAGAI PENGIKAT HUBUNGAN NELAYAN DAN ‘PENGAMBE’ DI KABUPATEN JEMBER, PROVINSI JAWA TIMUR. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan , 13 (2). https://doi.org/10.15578/jsekp.v13i2.6869
Nasir, M. A. (2020). Imunitas UMKM Di Tengah Pandemi . Universitas Jember.
Rantauni, D. A., & Sukmawati, E. (2022). Correlation of Knowledge and Compliance of Implementing  5m  Health  Protocols  in  the  Post-Covid-19  Pandemic  Period.  In
Science Midwifery (Vol. 10, Issue 4). Online.
www.midwifery.iocspublisher.orgjournalhomepage:www.midwifery.iocspublisher. org
Rasbin.  (2020).  RESTRUKTURISASI  KREDIT  UNTUK  MENDORONG  Pemulihan Dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021. Info Singkat , XII (23).
Sari, E. K. (2020). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit, Jaminan Kredit, Dan Jangka Waktu Pengembalian Terhadap Permintaan Kur Bank Bni Magelang. UMMagelang Conference Series .
Setiawan Qoid, A. Susilo, E Harahap N, R. H. (1993). Peranan KUD/TPI dan pedagang ikan  terhadap  usaha  penangkapan  ikan  (Studi  kasus  dengan  pendekatan ‘Ketergantungan  dan  inovasi”)  di  Pacitan,  Jawa  timur. Fakultas  Perikanan Brawijaya. Malang .
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung:
Alfabeta.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (1st ed.). Penerbit

## 598 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 11 No. 2  2023
Alfabeta.
Sukamto.  (2017a).  Pengelolaan  Potensi  Laut  Indonesia    (Studi  Terhadap  Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia). Mailia: Jurnal Ekonomi Islam , 9 (1).
Sukamto.  (2017b).  Pengelolaan  Potensi  Laut  Indonesia  dalam  Spirit  Ekonomi  Islam.
Jurnal Ekonomi Islam , 9 .
Sukamto.  (2017c).  Pengelolaan  Potensi  Laut  Indonesia  Dalam  Spirit  Ekonomi  Islam (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia). Mailia: Jurnal Ekonomi Islam , 9 (1).
Susilo,  A.  (1986). Studi  tentang  warna  pada  poster  luar  Solo  berseri  sponsor  gudang garam surya di kota madya Surakarta . Yogyakarta: FSRD ISI Yk.
Susilowati. (1983). Manajemen Konstruksi (Buku) .