INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 5256-5266 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Penerapan Tax Planning Terhadap Laba dalam Mengefisiensikan Pembayaran PPH Badan

## (Studi Kasus Pada PT. Bentoel Internasional Investama Tbk)
Hilda Nanda Priyatna 1 ✉ , Ersanti 2 , Siti Rahayu 3
Universitas Ichsan Satya
Email: Hilda.np@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian dilakukan pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Banten. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah Sistem Akuntansi Instansi (SAI) mempunyai pengaruh yang  signifikan  terhadap  variabel  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan.  Terdapat  dua  variabel  dalam penelitian, Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sebagai variabel independen (variabel X) dan Akuntabilitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen (variabel Y). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode asosiatif didukung melalui pendekatan kualitatif. Penelitian mengunakan kuesioner yang disebar  kepada  responden.  Jumlah  pernyataan  masing-masing  kuesioner  sebanyak  30  pernyataan untuk  variabel  independen  yaitu  Sistem  Akuntansi  Instansi  (SAI)  dan  variabel  dependen  yaitu Akuntabilitas Laporan Keuangan. Hasil kuesioner diperiksa kevalidan dan kelayakan, serta reliabilitas atau keandalan data sebelum dilanjutkan untuk mengetahui korelasi antara penerapan Sistem Akuntansi Instansi  (SAI)  dengan  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan.  Populasi  dalam  penelitian  ini  berjumlah  44 orang. Jumlah sampel dari perhitungan rumus Slovin. Pengambilan sampel dengan cara sampling jenuh. Jenis data adalah Skala ordinal. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan alat bantu SPSS Versi 16.0 for Windows (Statistical Program for Social Science). Hasil penghitungan diperoleh angka thitung sebesar 0.180 ≤ ttabel sebesar 1.686. Dengan demikian Sistem Akuntansi Instansi tidak mempengaruhi Akuntabilitas  Laporan  Keuangan.  Dengan nilai  R  Square  sebesar  0.025  atau  2.5%.  artinya  Pengaruh Variabel sistem Akuntansi Instansi (SAI) terhadap Akuntabilitas laporan Keuangan sebesar 2.5% dan sisanya 97.5% dipengaruhi oleh faktor lain.
Kata Kunci: Sistem Akuntansi Instansi, Akuntabilitas Laporan Keuangan
Abstract
The research was done in Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Banten Province. Research  conducted  to  determine  whether  an  Accounting  System  Institution  (SAI)  has  influence significantly  to  variable  Accountability  Financial  Report.  There  are  two  variable  in  this  researc,  an Accounting System Institution (SAI) as the independent variable (X variable) and Accountability Financial Report  as  the  dependent  variable  (Y  variable).  The  methods  used  in  this  research  is  a  method  of associative  supported  through  a  qualitative  approach.  Research  using  questionnaires  presented  to respondents.  The  number  of  statements  each  questionnaire  as  many  as  30  statements  to  the independent variable that is an Accounting System Institution (SAI) and the dependent variable for which is Accountability Financial Report. The questionnaire examined validity and feasibility, and reability of data before continued to know correlation between the implementation of accounting agencies (SAI) with  Accountability  Financial  Report.  Population  in  this  research  totaled  44  people.  The  number  of sample from calculation formula Slovin. The sample by means of sampling saturated. The kind of data is ordinal. To analyze data the writer used SPSS Versi 16.0 for windows (Statistical Program for Social Science). Counting the number of the result obtained thitung around 0.180 ≤ ttabel around 1.686. Thus accounting system accountability report does not affect financial institution. With the value R square 0.025 or 2.5%. It means variable Influence Institution (SAI) against Accountability Financial Report by 2.5% and the remining 97.5% influenced by these factor.
Keywords: Accounting System Institution, Accountability Financial Report

## PENDAHULUAN
Bagi  negara,  pajak  adalah  salah  satu  sumber  penerimaan  penting  yang  akan digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  negara,  baik  pengeluaran  rutin  maupun pengeluaran  pembangunan.  Sebaliknya  bagi  perusahaan,  pajak  merupakan  beban  yang akan mengurangi laba bersih.
Keputusan  bisnis  sebagian  besar  dipengaruhi  oleh  pajak,  baik  secara  langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik, begitu juga sebaliknya.
Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar  pajak  berarti  mengurangi  kemampuan  ekonomis  wajib  pajak.  Dilain  pihak, pemerintah  memerlukan  dana  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.
Pengusaha  mengindentikkan  pembayaran  pajak  sebagai  beban  sehingga  akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan  efisiensi  dan  daya  saing  maka  manajer  wajib  menekan  biaya  seoptimal
mungkin.  Demikian  pula  dengan  kewajiban  membayar  pajak,  Karena  biaya  pajak  akan menurunkan laba setelah pajak (after tax profit), tingkat pengembalian (rate of return), dan arus kas (cas flows).
Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih  berada  dalam  bingkai  peraturan  perpajakan  sampai  dengan  yang  melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara aufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning) atau tax sheltering. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah  yang  minimal  tetapi  masih  dalam  bingkai  peraturan  perpajakan.  Namun perencanaan  pajak  juga  dapat  berkonotasi  positif  sebagai  pemenuhan  kewajiban perpajakan  secara  lengkap,  benar,  dan  tepat  waktu  sehingga  dapat  menghindari pemborosan sumber daya.
Asumsi  pajak  sebagai  biaya  akan  mempengaruhi  laba  (profit  margin),  sedangkan asumsi  pajak  sebagai  distribusi  laba  akan  mempengaruhi  tingkat  pengembalian  atas investasi (rate of return on investment). Status perusahaan yang go public atau belum akan mempengaruhi kebijakan pembagian deviden. Perusahaan yang sudah go public umumnya cenderung high profile daripada perusahaan yang belum go public. Agar harga sahamnya meningkat, manajer peerusahaan go publik akan berusaha tampil sebaik mungkin,sukses dan  membagi  dividen  yang  besar.  Demikian  juga  dengan  pembayaran  pajaknya  akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apapun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur  pengurang  laba  yang  tersedia  untuk  dibagi  atau  diinvestasikan  kembali  oleh perusahaan.
Pengelolaan  kewajiban  pajak  sering  diasosiasikan  dengan  suatu  elemen  dalam manajemen dalam suatu perusahaan yang disebut manajemen  pajak (tax management). Manajemen  pajak  sebagai  suatu  strategi  penghematan  pajak  (tax  saving),  penyelidikan pajak  (tax  investigation),  penghindaran  pajak  (tax  avoidance),  perencanaan  pajak  (tax planning), peringanan pajak (tax mitigation), pergeseran pajak (tax shifting), perlindungan pajak  (tax  shelter),  tax  flight,  dan  penyelundupan  pajak  (tax  evasion).  PT  Bentoel Internasional  Investama  Tbk  atau  Bentoel  Group,  adalah  anggota  dari  British  American Tobacco  Group.  British  American  Tobacco  Group  merupakan  kelompok  perusahaan tembakau paling besar kedua di dunia menurut pangsa pasar global dengan brand yang diperjualbelikan  di  lebih  dari  seratus  delapan  puluh  pasar.  Bentoel  Group,  sekarang  ini adalah  produsen  rokok  ke  4  (empat)  yang  paling  besar  di  Indonesia  dengan  perkiraan delapan persen pangsa pasar.
Bentoel Group tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya sebagai perusahaan publik tercipta  pada  tahun  1990.  Dari  sekian  lamanya  perusahaan  ini  berjalan,  banyak permasalahan  yang  dialami  oleh  pihak  perusahaan,  terutama  dalam  pembayaran  pajak sesuai  undang-undang  yang  berlaku  di  Indonesia.  Permasalahan  terbesar  dalam pembayaran  pajak  adalah  masih  kurang  optimal,  hal  ini  dikarenakan  masih  terdapat komponen biaya yang seharusnya dapat digunakan perusahaan untuk menghemat pajak namun tidak dimanfaatkan oleh perusahaan sehingga beban pajak yang harus dibayarkan menjadi  besar.  Diharapkan  dengan  adanya  perencanaan  pajak,  perusahaan  dapat memanfaatkan  peluang  yang  ada  untuk  mencapai  penghematan  pajak  semaksimal mungkin, agar dapat dialihkan untuk kesejahteraan karyawan dan kinerja perusahaan.

## Peegertian Pajak dan Perencanaan Pajak
Definisi pajak menurut Soemitro (2011:1) ”iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran umum".
Definisi pajak menurut Suandy (2011:1) adalah ”salah satu penerimaan penting yang akan  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  negara,  baik  pengeluaran  rutin  maupun pengeluaran pembangunan”.
Menurut Suandy (2011:7) ”perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak.  Strategi  penghematan  pajak  disusun  pada  saat  perencanaan,  perencanaan  pajak merupakan  upaya  legal  yang  bisa  dilakukan  oleh  wajib  pajak”.  Tindakan  tersebut  legal karena  penghematan  pajak  hanya  dilakukan  dengan  memanfaatkan  hal-hal  yang  tidak diatur.
Menurut  Zain  (2009:67)  ”perencanaan  pajak  adalah  merupakan  tindakan penstrukturan yang  terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajak”. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian  tersebut  dapat  mengefesiensikan  jumlah  pajak  yang  akan  ditransfer  ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) yang merupakan  perbuatan  legal  yang  masih  dalam  ruang  lingkup  peraturan  perundang – undangan perpajakan, dan bukan penyelundupan (tax evasion).
Dari pengertian – pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri – ciri perencanaan pajak adalah :
a. Perencanaan  pajak  adalah  bagian  dari  tindakan  membantu  manajemen  dalam mengambil keputusan.
b. Digunakan untuk mengefesiensikan pembayaran pajak terutang.
c. Perencanaan pajak dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
d. Perencanaannya secara bisnis masuk akal.
Konsep dasar perencanaan pajak menurut Hernanto (2010:72) meliputi :
1. Ketepatan waktu
Ketidaktepatan  waktu  pelaksanaan  kewajiban  pajak  dapat  berakibat  merugikan perusahaan  sebagai  wajib  pajak.  Kewajiban  untuk  pembayaran  angsuran  pajak penghasilan  pasal  25,  menyetor  dan  melaporkan  hasil  pemungutan  PPh  pasal  21, menghitung, menyetor, dan menyerahkan SPT dan masa PPN. Keterlambatan didalam melaksanakan  kewajiban  pajak  tersebut  bisa  membuat  perusahaan  sebagai  wajib pajak  yang  dikenakan  sanksi  administrasi  berupa  bunga  atau  denda  yang  tidak perkenankan untuk diperlakukan sebagai biaya fiskal atau pengurangan penghasilan dalam menentukan jumlah penghasilan kena pajak (PKP) sehingga sebagai akibatnya modal perusahan harus berkurang. Demikian pula pelaksanaan kewajiban-kewajiban pajak tersebut lebih awal dari tanggal atau jadwal waktu yang telah ditetapkan bisa berakibat    negatif  terhadap  cashflow  dan  bisa  jadi  kehilangan  peluang  untuk mendapat  penghasilan yang lebih besar karena pemerintah tidak memberikan diskon kepada para wajib pajak yang melakukan pembayaran utang pajaknya lebih awal dari tanggal jatuh tempo.
2. Undang – undang pajak memiliki perspektif akuntansi sendiri.
Perbedaan  tujuan  antara  akuntansi  keuangan  dan  akuntansi  perpajakan dimanifestasikan dalam bentuk :
a. Pendekatan yang digunakan didalam mendefenisikan elemen – elemen laporan keuangan  (akuntansi  keuangan)  menggunakan  pendekatan  aktiva – kewajiban atau  (asset-liability  approach)  sedangkan  dalam  akuntansi  perpajakan menggunakan pendekatan pendapatan – biaya (revenue-expense approach).
b. Konsep dasar
c. Standar akuntansi atau kriteria  dan metode  pengakuan  pengukuran, penilaian, pelaporan terhadap elemen – elemen laporan keuangan.
3. Pengakuan penghasilan bisa dipercepat dan diperlambat.
Atas permintaan atau kemauan wajib pajak dapat diterima pembayarannya meskipun pengorbanan yang diperlukan untuk merealisasikan belum seluruhnya terjadi harus diakui  sebagai  penghasilan  yang  harus  dibayar  pajaknya.  Demikian  pula  semua penghasilan  yang  setiap  saat  dapat  direalisasikan  penerimaan  kasnya  atau  sudah
diperhitungkan dengan utang – utangnya, dapat dipandang secara konstruktif sebagai penerimaan atas penghasilan yang harus dihitung dari terutang pajak.

## Manfaat Perencanaan Pajak
Ada 4 (empat) hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan perencanaan pajak sebagai berikut :
1. Penghematan  kas  keluar,  pajak  dianggap  sebagai  unsur  biaya  yang  dapat diefesiensikan.  Penghematan  kas  untuk  pembayaran  biaya – biaya  yang  ada  di perusahaan, termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor yang akan mengurangi  laba,  dengan  membayar  pajak  seefesien  mungkin  perusahaan  dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak menggganggu cashflow dari perusahaan.
2. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak  yang dikelola secara cermat, perusahaan  dapat  menyusun  anggaran  kas  secara  lebih  kuat,  mengestimasi kebutuhan  kas  terhadap  pajak.  Hal  ini  menolong  perusahaan  dalam  pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan anggaran  yang telah  disusun pada setiap periode.
3. Menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat  yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban  perpajakan dapat dilaksanakan dengan ontime,  artinya  perusahaan  telah  melakukan  penghematan  atas  sanksi  atau  denda yang terjadi bila terjadi keterlambatan dan kesalahan atas kewajiban perpajakan.
4. Membuat data – data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan  sebagai wajib pajak dapat mengetahuinya lebih awal / update.

## Jenis – Jenis Perencanaan Pajak
Jenis – jenis perencanaan pajak Erly Suandy (2011: 117), dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
1. Perencanaan pajak nasional (National Tax Planning)
Yaitu perencanaan yang dilakukan berdasarkan undang – undang domestik. Dalam perencanaan  pajak  nasional  pemilihan  atas  dilaksanakan  atau  tidak  suatu  transaksi hanya  bergantung  terhadap  transaksi  tersebut.  Artinya  untuk  menghindari  / mengurangi  pajak,  wajib  pajak  dapat  memilih  jenis  transaksi  apa  yang  harus dilaksanakan sesuai  dengan hukum pajak yang ada misalnya akan terkena tarif pajak khusus  final atau tidak.
2. Perencanaan Pajak International (International Tax Planning)
Yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan  undang – undang domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (Tax Treaty) dan undang – undang dari Negara – Negara yang terlibat. Dalam perencanaan pajak international yang dipilih adalah (yuridiksi) mana yang akan digunakan untuk suatu transaksi.

## Definisi  Laba Fiskal
Laba  merupakan  selisih  pendapatan  dengan  biaya  yang  dikeluarkan  suatu perusahaan. Adanya 2 jenis laba menyebabkan terjadi perbedaan antara laba akuntansi dan laba  fiskal.  Menurut  Belkaoui  (2000:332)  dalam  Asma  (2013:7)  menyatakan  bahwa  laba akuntansi  secara  operasional  didefinisikan  sebagai  perbedaan  antara  pendapatan  yang direalisasikan yang berasal dari transaksi  suatu  periode dan berhubungan dengan biaya historis.  Harahap  (2007)  mengartikan  laba  akuntansi  sebagai  perbedaan  antara  revenue yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya- biaya yang dihadapkan pada periode tersebut. Sedangkan laba fiskal adalah laba selama satu  periode  yang  dihitung  berdasarkan  peraturan  perpajakan  yang  menjadi  dasar perhitungan pajak penghasilan (IAI, PSAK No.46).
Definisi  Pajak Penghasilan (PPh) Badan
Menurut Prisilia (2020) Pajak Penghasilan (PPh) Badan dikenakan pada Wajib Pajak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu subjek pajak dalam negeri yang merupakan badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  ini  merupakan  metode  studi  kasus  dengan  meneliti  lebih  lanjut menggunakan uji t berpasangan (Paired T-Test). Dalam penelitian ini meneliti mengenai perbedaan  sebelum  dan  sesudah  menggunakan  tax  planning  dalam  mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan.
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang menjelaskan penerapan Tax Planning terhadap Laba dalam mengefisiensikan pembayaran PPh Badan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, berdasarkan data yang dihitung untuk mendapatkan penaksiran kuantitatif yang kuat. Penelitian ini merupakan penelitian jenis  hipotesis  karena  bertujuan  untuk  menguji  variabel  terikat  terhadap  variabel  bebas. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen.
Penelitian ini mengambil sampel perusahaan PT. Bentoel Internasioanal Investama Tbk yang terdaftar di BEI selama tahun 2008-2012 yang telah diaudit.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan tabel 4.5, terdapat pengakuan biaya antara biaya komersial dan biaya fiskal  dari  periode  2008-2011  yang  cukup  besar  dan  memiliki  kecenderungan  terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena pada koreksi fiskal biaya-biaya pada laporan komersial tidak termasuk dalam biaya fiskal (non deductible cost).
Dari hasil perhitungan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya untuk periode 2008-2012, dapat disajikan pada tabel 4.7 berikut :
Hasil perhitungan pada tabel 4.7, menunjukkan bahwa kondisi perpajakan perusahaan tidak  efisien  karena  masih  terdapat  komponen  biaya  yang  seharusnya  dapat  digunakan perusahaan untuk menghemat  pajak  namun tidak  dimanfaatkan oleh perusahaan. Biaya yang  dimaksud  adalah  biaya  promosi,  konsumsi,  perjalanan  dinas,  biaya  pengobatan, tunjangan  beras,  biaya  pendidikan  dan  pengembangan  SDM  dan  biaya  makan  dan transport karyawan.
Dari hasil perhitungan koreksi fiskal sesudah tax planning periode 2008-2012, dapat disajikan pada tabel 4.12 berikut :
Berdasarkan tabel 4.12, terdapat selisih pengakuan biaya antara biaya komersial dan biaya fiskal dari periode 2008-2011 dengan adanya beberapa biaya yang telah masuk dalam biaya fiskal  (deductible cost), yaitu biaya biaya promosi, konsumsi, perjalanan dinas, biaya pengobatan, tunjangan beras, biaya  pendidikan  dan  pengambangan SDM,  biaya makan dan  transport  karyawan,  sehingga  memperkecil  beban  perusahaan  dalam  pembayaran pajak penghasilan.
Berdasarkan  tabel  4.17  diatas,  terdapat  perbedaan  dan  selisih  antara  laba  fiskal sebelum dan laba fiskal sesudah tax planning, total selisih Rp.37,738,917,099,-
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa semakin besar laba fiskal semakin besar pajak penghasilan terutangnya yang harus dibayar sebaliknya semakin kecil laba fiskal semakin kecil pajak terutang. Sedangkan semakin besar biaya yang diakui laporan fiskal semakin kecil pajak terutang.
Berdasarkan  tabel  4.18  diatas,  terdapat  selisih  dari  pajak  penghasilan  sebelum  dan sesudah dari periode 2008-2012 sebesar Rp.9,788,982,085,-. Hal ini menunjukkan bahwa total selisih pajak penghasilan tersebut sebagai penghematan pajak dalam mengefisiensikan pembayaran PPh badan PT Bentoel Internasional Investama Tbk.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. PT.  Bentoel  Internasional  Investama  Tbk  terdapat  beberapa  biaya  yang  tidak termasuk dalam biaya fiskal (non deductible cost), yaitu beban promosi, konsumsi, seragam kantor, perjalanan dinas, biaya pengobatan, sumbangan, tunjangan beras, biaya makan dan transport karyawan, dan biaya lain-lain.
2. Kondisi  perpajakan  perusahaan  masih  kurang  efisien  karena  masih  terdapat komponen biaya yang seharusnya dapat digunakan perusahaan untuk menghemat pajak  namun  tidak  dimanfaatkan  oleh  perusahaan.  Biaya  yang  dimaksud  adalah biaya promosi, konsumsi, konsumsi, biaya pengobatan,tunjangan beras, dan biaya makan karyawan.
3. Setelah  dilakukan  perencanaan  pajak  terdapat  selisih  beban  pajak  penghasilan (penghematan pajak) yang cukup besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung, Mulyo. (2008). Perpajakan Indonesia, Seri PPh Badan Teori dan Praktik, Jakarta:
Mitra Wacana Media.
Ayu Pusparini, Indah. Dzulkirom AR, Moch. Farah Azizah, Devi. (2013). “ Implementasi Tax Planning Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Studi Kasus Pada PT Citra Kendedes Malang).” Skripsi pada Universitas Brawijaya Malang. Tidak Diterbitkan.
Alfionita Putri, (2019). Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi Dan Laba Fiskal, Komponen Akrual, Dan Aliran Kas Terhadap Persistensi Laba. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). https://repository.uin- suska.ac.id/21562/13/GABUNG.pdf .
Fina  Mariana,  Punamawati  Helen  Wijaya.  (2021). Analisis  Kewajiban  Pajak  Penghasilan (Pph)  Badan  Pada  Pt  Setyanata  Bersaudara  Tahun  2018.  Jurnal  Multiparadigma Akuntansi, Volume III No. 3/2021 Edisi Juni Hal: 1325-1333
http://www.idx.co.id
http://www.sjsu.edu/faculty/gerstman/StatPrimer/t-table.pdf Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Edisi Revisi 2011, Jakarta: Andi
Mangunsong,  Soddin.  (2002).  “Peranan Tax  Planning  Dalam  Mengefisiensikan Pembayaran Pajak Penghasilan.” Jurnal Ilmiah Akuntansi, pada Universitas Kristen Maranatha. Vol.2. No.(1). 44-54.
Mangoting,  Yenni.  (1999).  “ Tax  Planning:  Sebuah  Pengantar  Sebagai  Alternatif Meminimalkan  Pajak.” Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan  pada  Universitas  Kristen Petra. Vol. (1). 43-53.
Nazir, Moh. (2011). Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
Resmi, Siti. (2011). Perpajakan:Teori dan Kasus, Edisi 6, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat
Rori,  Handri.  (2013).  “Analisis  Penerapan  Tax  Planning  Atas  Pajak  Penghasilan  Badan.”
Skripsi pada Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.1. No. (3). 410-418.
Suandy, Erly. (2011). Hukum Pajak, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat
Suandy, Erly. (2011). Perencanaan Pajak, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.