## Volume 12, Number 1, 2021

## KETERLIBATAN PERSATOEAN PERKOEMPOELAN KAOEM
BOEROEH (PPKB) DALAM GERAKAN BURUH DI JAWA 1919-1921

## Ahmad Yasin
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, ahmad.yasin2016@student.uny.ac.id.

## Abstrak
Kaum  buruh  bergerak  mencari  saluran  aspirasi  akan  kondisi  kerja  lewat serikat buruh pada awal abad ke-20. Akhir 1919, sebagian serikat berhimpun dalam sebuah  federasi  bernama  Persatoean  Perkoempoelan  Kaoem  Boeroeh  (PPKB). Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pertumbuhan serikat buruh di Jawa awal abad  ke-20,  pengaruh  pembentukan  PPKB  dalam  gerakan  buruh,  dan  dampak keretakan PPKB bagi gerakan buruh. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan  melalui  empat  tahap,  yaitu  heuristik,  kritik  sumber,  interpretasi,  dan historiografi.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  pertumbuhan  serikat  buruh menandai kaum buruh menyalurkan aspirasinya secara terorganisir. Pertumbuhan gerakan  buruh  dilirik  organisasi  politik  yang  menghasilkan  usaha  menyatukan kekuatan  serikat  dalam  PPKB.  PPKB  berpengaruh  saat  mengawal  pemogokan buruh  percetakan  di  Semarang  pada  awal  1920,  tetapi  kemudian  federasi  ini terkendala  operasional  organisasi  dan  tertekan  oleh  konflik  internal.  Konflik meretakkan PPKB yang berdampak bagi perpecahan federasi ini pada 1921.
Kata kunci: PPKB, Gerakan, Jawa

## Abstract
The workers moved to find a channel for aspirations for working conditions through trade unions in the early 20th century. At the end of 1919, several unions formed a federation  called Persatoean Perkoempoelan Kaoem Boeroeh (PPKB). The purposed of this study  was to explain the development of organized workers through labor unions in Java, the influenced of the formation of the PPKB in the labor movement, and the impact of the internal conflict of the PPKB on the labor movement.  This  study  used  the  historical  method  through  four  stages,  namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results of the study  showed  that  trade  unions  are  a  place  where  workers  can  channel  their aspirations in an organized manner. The growth of the labor movement was noticed by political organizations which resulted in efforts to unite the power of unions in the PPKB. The PPKB was influential in guarding a strike by printing workers in Semarang  in  the  early  1920s.  The  federation  was  hampered  by  organizational operations  and  pressured  by  internal  conflicts.  The  conflict  that  appeared  the PPKB which resulted in the split of this federation in 1921.
Keywords: PPKB, Movement, Java.

## PENDAHULUAN
Sejak Undang-Undang Agraria diterapkan, perusahaan seperti pabrik gula kian tersebar di pedalaman Jawa pada 1910-an. Kurang lebih sebanyak dua ratus pabrik  gula  terkonsentrasi  di  wilayah  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur  (Bambang Sulistyo,  1995:  11).  Sebagai  salah  satu  industri  yang  cukup  deras  mengalirkan keuntungan,  gula  pada  akhirnya  juga  punya  efek  domino  berupa  dibangunnya sejumlah infrastruktur pendukung.
Jalur kereta api dibuka mulai 1867 di Jawa. Perusahaan kereta api swasta,
Nederlandsch  Indische  Spoorweg (NIS), dan  perusahaan  kereta api  negara, State Railway (SS), membidani jalur-jalur kereta wilayah Jawa bagian tengah dan timur. Jalur-jalur  tersebut  merupakan  lintasan  bagi  kereta  yang  akan  mengangkut  gula hasil perkebunan tebu di Vorstenlanden (Takashi Shiraishi, 1997: 9). Sementara itu, Terusan  Suez  yang  dibuka  sejak  1869  dan  kemunculan  kapal  uap  semakin mempengaruhi kelancaran hubungan dengan Eropa (M.C. Ricklefs, 2010: 271).
Perubahan sosial di Jawa, seperti diakibatkan krisis karena meningkatnya penduduk yang tidak memiliki tanah dan perluasan ekspor hasil panen dari Jawa Tengah  dan  Jawa  Timur,  menyebabkan  urbanisasi  yang  mempengaruhi kemunculan  buruh  upahan  di  perkotaan.  Mereka  meliputi  pekerjaan  sebagai pegawai  administrasi,  juru  ketik,  montir,  tukang  kayu,  buruh  bangunan, kompositor,  operator  mesin,  masinis,  hingga  pembantu  rumah  tangga  (John Ingleson, 2013: 114 dan 116).
Tumbuhnya  buruh  perkotaan  di  Jawa  bukan  berarti  meningkatnya  taraf hidup mereka. Kondisi kerja buruh perkotaan dikeluhkan oleh hampir semua buruh dari  masing-masing  jenis  pekerjaan:  buruh  kereta  api,  buruh  percetakan,  buruh industri  logam,  pabrik  gula,  maupun  pegadaian.  Keluhan  tersebut  menyangkut lamanya  jam  kerja,  minimnya  hari  libur,  denda  apabila  melakukan  keteledoran, hingga persoalan rasisme. Sekadar contoh, buruh kereta api masa itu bahkan bisa kerja 10 sampai 12 jam per hari (John Ingleson, 2013: 129 dan 42). Kondisi tersebut bisa jadi disebabkan ketiadaan suatu upah minimum dan jam kerja ideal di Jawa karena yang berhak menentukan adalah perusahaan.
Sebuah komisi yang dibentuk untuk memperkenalkan upah minimum baru memberikan  laporan  pada  1920.  Laporan  itu  menemukan,  buruh  tidak  terdidik sangat  mungkin  diragukan  sanggup  memenuhi  standar  minimal  kelayakan  hidup mengingat  upahnya  yang  terlampau  kecil.  Inflasi  yang  berlangsung  antara  tahun 1913-1920 memperparah situasi. Harga barang konsumsi melonjak naik sampai dua kali  lipat,  meningkatkan  biaya  hidup  yang  sudah  besar.  Di  sisi  lain,  gaji  yang diterima para buruh tidak pernah tinggi (John Ingleson, 2013: 43).
Masalah terkait kondisi kerja di atas turut andil mempengaruhi terbentuknya kesadaran buruh akan kondisi kerjanya. Hal itu diwujudkan dengan protes-protes dan pendirian serikat buruh. Berbagai serikat buruh tumbuh di kota-kota besar di Jawa  awal  abad  ke-20,  mulai  dari Staatsporbond , Vereniging  van  Spoor-en Tramwegpersoneel (VSTP), Personeel Fabriek Bond (PFB), Perserikatan Goeroe Hindia  Belanda  (PGHB),  Perserikatan  Pegawai  Pegadaian  Bumiputera  (PPPB), Perserikatan  Boeroeh  Tjitak  (PBT),  hingga  Perserikatan  Pegawai  Dinas  Hutan (PPDH).
Hubungan yang terjalin antara sebagian pemimpin serikat dengan organisasi politik masa itu merupakan salah satu fenomena yang mewarnai geliat pergerakan buruh.  Misalnya,  PFB,  VSTP,  dan  PPPB  memiliki  pimpinan  yang  juga  aktif  di organisasi politik seperti Sarekat Islam dan ISDV (Takashi Shiraishi, 1997: 135, 145,  dan  148).  Puncaknya,  terjadi  hubungan  serikat  buruh  dan  organisasi  politik yang membidani satu federasi untuk mengoordinir serikat-serikat buruh, bernama Persatoean  Perkoempoelan  Kaoem  Boeroeh  (PPKB).  Tahun  1919-1921  dipilih sebagai  batasan  temporal  penelitian  ini  karena  1919  menjadi  waktu  berdirinya PPKB  dan  1921  merupakan  berakhirnya  PPKB  dalam  perpecahan  (Takashi Shiraishi, 1997: 300 dan 315).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  pertumbuhan  serikat  buruh  di  Jawa  awal  abad  ke-20  dan pengaruh  pembentukan  PPKB  dalam  gerakan  buruh.  Akan  diketahui  pula bagaimana dampak keretakan PPKB bagi gerakan buruh.

## METODE PENELITIAN
Metode  sejarah  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Hal  ini  diperlukan  untuk melakukan  pengujian  dan  analisis  terhadap  data-data  sejarah.  Langkah-langkah penelitian ini meliputi, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Tim Prodi Ilmu Sejarah, 2020: 4).
Heuristik merupakan tahap pertama untuk mengumpulkan data-data relevan yang digunakan, baik berbentuk arsip, terbitan resmi, dan buku-buku pendukung. Arsip untuk penelitian ini yaitu, Perpustakaan Nasional RI No. Roll 2014/PN/M. Soeara Bekelai , no. 1, thn. 1, 29 Februari 1920, dan Perpustakaan Nasional RI No.
Roll  2014/PN/M. Soeara  Bekelai ,  no.  2,  thn.  1,  30  Maret  1920. Kedua ,  kritik sumber atau tahap untuk menguji otentisitas dan kredibilitas sumber-sumber yang sudah ditemukan, baik secara fisik maupun isi sumber. Ketiga , tahap interpretasi yang dilakukan untuk menemukan fakta sejarah berdasarkan data dari kurun waktu tertentu. Keempat , historiografi atau tahap penulisan sejarah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Pertumbuhan Serikat Buruh di Jawa Awal Abad ke-20
Pada awal abad ke-20, perhatian kaum buruh di Jawa mengenai cara-cara lebih  formal  untuk  menyalurkan  aspirasi  buruh  melalui  serikat  diwarnai  dengan masalah keanggotaan. Ini terjadi ketika para buruh Eropa yang bekerja di Jawatan Kereta  Api  Negara  bagian  pengangkutan  mendirikan Staatspoorbond (Sarekat Kereta  Api  Pemerintah)  pada  1905.  Proporsi  keanggotaan  serikat  tampak memberikan  buruh  Eropa  mendominasi  posisi  pimpinan  bersama  buruh  Indo- Eropa.  Buruh  bumiputera  hanya  diberi  tempat  yang  rendah  dan  aspirasi  mereka minim disuarakan oleh pimpinan serikat (Robert Van Niel, 2018:179).
Buruh  tingkat  rendah  memilih  keluar  dari  keanggotaan Staatspoorbond . Serikat ini sudah tak terlihat pada tahun-tahun berikutnya. Tenggelam oleh kiprah serikat  lain  yang  serupa  dan  menyelesaikan  isu  keanggotaan  sebagai  salah  satu langkah  melanjutkan  eksistensinya.  Serikat  yang  dimaksud  adalah  serikat  yang berdiri  tiga  tahun  setelah Staatspoorbond .  Dibentuk  pada  14  November  1908  di
Semarang, serikat tersebut bernama Vereniging van Spoor-en Tramwegpersoneel (VSTP).
Orang-orang di balik pendirian serikat kereta api dan trem ini adalah buruh Eropa sejumlah 63 orang. Masing-masing berasal dari tiga perusahaan kereta api swasta,  antara  lain Nederlandsch-Indische  Spoorweg  Maatschappij (NIS), Semarang-Cheribon  Stoomtram  Maatschappij (SCS),  dan Semarang-Juwana Stoomtram Maatschappij (SJS). Ketiganya berbasis di Semarang (John Ingleson, 2013: 33).
Keluarnya  kebijakan  baru  dari  pimpinan  serikat  membuat  keanggotaan VSTP  sudah  tidak  didominasi  buruh  Eropa.  Perubahan  ini  tampak  kentara dibandingkan  pada  awal-awal  berdiri.  Tahun  pertama  pembentukannya,  VSTP memiliki  200  anggota  orang  Eropa  dan  hanya  10  orang  bumiputera  (Ruth  T. McVey,  2009:  49).  Namun  dalam  perkembangannya  buruh  bumiputera  segera menjadi  mayoritas  dalam  keanggotaan  VSTP  pada  1915,  yakni  berjumlah  1.439 dari  total  anggota  2.292.  Buruh  yang  berhasil  direkrut  pun  tidak  hanya  dari perusahaan  kereta  api  swasta,  melainkan  sudah  menyasar  Jawatan  Kereta  Api Negara.  Bahkan,  sebagian  anggota Staatsporbond mengundurkan  diri  untuk merapat ke VSTP. Perkembangan ini merupakan salah satu kemajuan yang dialami VSTP  karena  pada  awalnya  dimulai  sebagai  serikat  buruh  swasta,  meskipun kebijakan ini tidak bisa diterima seluruh anggota Eropa (John Ingleson, 2013:36).
Setelah pembentukan kedua serikat di atas, tahun-tahun selanjutnya makin semarak  oleh  munculnya  banyak  serikat  buruh  dari  bidang  dan  jenis  pekerjaan bermacam-macam.  Pertumbuhannya  hampir  beriringan  dengan  organisasi  politik dari kalangan bumiputera terpelajar. Serikat Pegawai Bea Cukai (PBP) berdiri pada 1911,  setahun  kemudian  Persatuan  Guru  Hindia  Belanda  (PGHB)  lahir.  Tahun 1916,  terdapat  Persatuan  Pegawai  Pegadaian  Bumiputera  (PPPB)  dan  Serikat Penguasa Candu Hindia Belanda (Robert van Niel, 2018: 180-181; Semaoen, No. 1, 1966: 60). Serikat-serikat ini berasal dari lingkungan dinas pemerintahan.
Serikat  buruh  dari  perusahaan-perusahaan  nonpemerintah  juga  mulai tumbuh, antara periode 1917-1920. Terdapat Personeel Fabriek Bond (PFB) atau serikat pegawai pabrik gula yang berdiri tahun 1917 dan pada tahun 1918 lahir pula
Perhimpunan Kaum Buruh dan Tani (PKBT). Belakangan, muncul pula nama-nama seperti Typografenbond (serikat  buruh  percetakan)  dan  Serikat  Pegawai  Pelikan Hindia yang sebagian pimpinannya anggota PKI; (Semaoen, No. 1, 1966: 60).
Kemunculan  serikat  buruh  pada  dasawarsa  1910-an  terjadi  bersamaan dengan  kesulitan-kesulitan  yang  dialami  masyarakat.  Harga  kebutuhan  pokok menjadi sukar dijangkau lantaran merangkak naik sampai dua kali lipat pada kurun tahun 1913-1918 atau ketika Perang Dunia I (John Ingleson, 2013: 11). Hal ini juga berkaitan  dengan  kebutuhan  konsumsi  beras  daerah  Jawa  yang  tinggi  tidak sebanding  dengan  ketersediaannya.  Pemerintah  memutuskan  untuk  impor  beras. Namun,  dampak  buruk  dari  ketergantungan  pada  impor  dirasakan  saat terhambatnya  jalur  distribusi  dan  terjadi  kegagalan  panen  di  negara  pengekspor. Pada  1917,  Inggris  melarang  ekspor  beras  dari  India  dan  Singapura  ke  Hindia Belanda (George D. Larson, 1990: 159). Pada 1919 dan 1920, gagal panen dialami oleh Burma dan Thailand sebagai negara pengekspor beras (John Ingleson, 2013: 11).
Efek  dari  kesulitan  distribusi  pangan  terekam  di  daerah  Surakarta  dan sekitarnya  dalam  laporan  pers  antara  1919  sampai  akhir  1920.  Terbit  banyak laporan  mengenai  kekurangan  pangan,  harga  makanan  yang  mahal,  masalah keamanan,  bertambahnya  jumlah  pengemis,  hingga  kasus  penjualan  anak  dari keluarga  yang  tidak  mampu  (George  D.  Larson,  1990:  160).  Sementara  itu  di Pekalongan, antrian pembelian beras memanjang sampai satu kilometer (bambang Sulistyo, 1995: 62).
Meningkatnya biaya hidup rupanya tidak banyak dibarengi oleh kenaikan upah dan membaiknya kondisi kerja kaum buruh. Akibatnya, tindakan perlawanan berupa  pemogokan  untuk  merespon  keadaan  mengalami  peningkatan  dari  sisi partisipasi antara 1917-1920. Dari keseluruhan pemogokan, 25% berakhir dengan kemenangan untuk buruh; 50% berakhir kompromi antara buruh dan majikan; 25% harus berujung kekalahan bagi kaum buruh (Semaoen, No. 1, 1966: 73).

## B. Perhatian Organisasi Politik pada Gerakan Buruh
Keberhasilan  gerakan  buruh  sejauh  ini  bebarengan  dengan  dinamika organisasi politik yang tengah berlangsung saat itu. Kaum buruh dan serikat buruh mulai  menjadi  perhatian  para  elite  organ  politik  untuk  mencari  dukungan  massa maupun merealisasikan maksud politik mereka. Salah dua oganisasi politik yang tampak  memiliki  motif  tersebut  adalah  Sarekat  Islam  (SI)  dan Indische  Sociaal- Demokratische Vereniging (ISDV).
Pidato  Tjokroaminoto  pada  kongres  CSI  di  Batavia  tahun  1917  mulai mempersoalkan  diskriminasi  ras,  wacana  pemerintahan  sendiri,  dan  menentang kapitalisme. Salah satunya menyampaikan keluhan terkait masalah sewa tanah pada pabrik  gula  (M.  Masyhur  Amin,  1995:  82).  Gerakan  buruh  diputuskan  menjadi salah satu bidang utama CSI pada kongres akhir September sampai awal Oktober tahun 1918 di Surabaya (Takashi Shiraishi, 1997: 141-146).
Pada  1919,  SI  kembali  menegaskan  keberpihakannya  pada  kaum  buruh. Kongres  keempat  SI  di  tahun tersebut  merumuskan  panduan  mengenai cara-cara pemogokan. Aksi mogok hanya boleh dilaksanakan apabila jalan damai berakhir buntu atau dipandang cukup punya peluang besar bagi kemenangan buruh. Sebelum perlu  diperluas  ke  tempat  lain,  pemogokan  sebaiknya  dibatasi  pada  satu  lokasi terlebih  dahulu  (Deliar  Noer,  1980:  135).  Pengarahan  ini  kian  memberikan  citra keseriusan  SI  sebagai  organisasi  yang  tidak  mempersempit  ruang  gerak perjuangannya.
Ketertarikan  ISDV  pada  gerakan  buruh  berawal  ketika  disadari  bahwa hubungan dekat dengan VSTP sebagai serikat para buruh perkotaan belum cukup mendasari langkah-langkah revolusioner. Mereka ingin menjangkau massa buruh perkebunan,  kuli,  dan  buruh  tani  di  pedalaman  karena  golongan  tersebut  adalah bagian besar proletariat dan dukungan dari buruh perkotaan tidak bisa selamanya diandalkan  (Ruth  T.  McVey,  2009:  71).  ISDV  lalu  memperhatikan  kesuksesan serikat lain. Ada dua serikat yang memperlihatkan perkembangan ke arah lebih baik di  luar  serikat  buruh  perkotaan.  Kedua  serikat  ini  memiliki  massa  yang  belum banyak  dijangkau  ISDV,  yakni Personeel  Fabriek  Bond (PFB)  dan  Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB).
Kecenderungan  kalangan  pergerakan  pada  perjuangan  ekonomi  diperkuat oleh  pandangan  positif  pemerintah.  Di  samping  mengalihkan  dari  tujuan-tujuan politik, pemerintah menganggap tindakan memperjuangkan hak-hak ekonomi dan kesejahteraan adalah hal yang wajar. Pemerintah juga menilai serikat buruh sebagai jalur penekan perbaikan nasib. Ketika ada pertentangan antara buruh dan majikan, pemerintah mengambil posisi sebagai pihak penengah dalam pertentangan itu (Ruth T. McVey, 2009: 69; Takashi Shiraishi, 1997: 147).
Dalam  konteks  inilah,  lahir  gagasan  pembentukan  federasi  untuk mempersatukan  serikat-serikat  buruh.  Tepatnya,  mulai  dibahas  pada  bulan  Mei 1919, tatkala Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB) menyelenggarakan kongres di Bandung. Sosrokardono bersama Alimin, Semaoen, dan Bergsma menyusun rencana mengenai pembentukan federasi yang dimaksud, terutama  untuk  lebih  mengeratkan  serikat  buruh  dari  ISDV  dan  SI  menjadi  satu front.

## C. Pembentukan PPKB dan Fungsinya Sebagai Federasi
Pada  pertengahan  1919.  Perserikatan  Pegawai  Pegadaian  Bumiputra (PPPB)  menyelenggarakan  kongres  di  Bandung,  dihadiri  oleh  perwakilan organisasi politik antara lain ISDV dan Boedi Oetomo pada 10 sampai 13 Mei 1919 (Bambang  Sulistyo,  1995:  89; Sinar  Hindia No.  146,  thn.  21,  31  Juli  1920:  1). Melalui  kongres  ini,  terjadi  pembahasan  untuk  membentuk  federasi  guna mempersatukan serikat-serikat buruh.
Pembicaraan mengenai badan sentral di kongres ini menampung mosi-mosi yang  telah  disetujui.  Mosi  ini  pada  intinya  menyatakan  bahwa  pergerakan  buruh harus berhalauan sosialis karena kerugian dari kapitalisme bisa ditunjukkan dalam masyarakat  sosialis  ( Soeara Ra’jat no.  8,  thn.  2,  10  Juli  1919:  3).  Mosi  tersebut seakan menetapkan bahwa badan sentral yang akan didirikan memang meneguhkan diri pada sosialisme.
Kongres  PPPB  berakhir  dengan  menghasilkan  komite  yang  akan menindaklanjuti pembentukan federasi. Komite terdiri dari perwakilan tujuh serikat buruh  bumiputra  untuk  menggodok  rancangan  federasi.  Mereka  adalah Soerjopranoto,  Alimin,  Soebakat,  Prawirosoeganda,  Swandono,  dan  Semaoen
( Soeara Bekelai no. 1, thn. 1, 29 Februari 1920: 12; Sinar Hindia No. 146, thn. 21, 31  Juli  1920:  1).  Rancangan  itu  diserahkan  kepada  Semaoen  yang  menyusun keterangan pokok halauan, program pokok, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga organisasi.
Komite  ini  kemudian  melaporkan  hasil  kerjanya  pada  kongres  CSI  di Surabaya pada Oktober 1919. Pembicaraan mengenai RSV di kongres CSI rupanya belum cukup. Atas dasar ini, disepakati untuk menyelenggarakan kongres sendiri sekaligus deklarasi berdirinya federasi. Kongres ini diadakan di Yogyakarta pada tanggal 25 dan 26 Desember tahun 1919 ( Sinar Hindia No. 146, thn. 21, 31 Juli 1920: 1; Bambang Sulistyo, 1995: 90). Kongres dihadiri oleh perwakilan dari 44 serikat buruh.
Kongres  menyepakati  pembentukan  federasi  ini  dengan  nama  Persatoean Perkoempoelan  Kaoem  Boeroeh  (PPKB).  Dalam  anggaran  dasarnya,  PPKB bermaksud  untuk  mengajak  persatuan  antara  sederajat  kaum  buruh  supaya  dapat memperoleh suatu kekuasaan. Kekuasaan ini akan digunakan untuk memperhatikan keperluan kaum buruh baik lahir maupun batin, terutama keperluan anggota serikat buruh yang terhimpun dalam PPKB ( Soeara Bekelai , 29 Februari 1920: 10).
Adapun struktur pimpinan sementara PPKB, terdiri dari Semaoen ( vorzitter atau  ketua),  Thomas  Najoan  (sekretaris),  dan  P.  Bergsma  ( penningmeester atau bendahara). Soetadi, Tjokroamidjojo, Soegeng serta satu perwakilan yang ditunjuk PGHB  menduduki  jajaran  komisaris.  Ditentukan  pula  agar  tiap  anggota  serikat membayar  uang  kontribusi  pada  PPKB  sebesar  f  0.10  per  tahun.  Bersama  Piet Bergsma dan Najoan, Semaoen lantas membentuk komite sentral sementara PPKB di Semarang, menempati kantor VSTP (Takashi Shiraishi, 1997: 300-301). PPKB juga  telah  berniat  mendirikan afdeelingcentraal atau  cabang  federasi. Afdeelingcentraal dibentuk di suatu tempat dari dua atau lebih cabang serikat buruh yang  terdaftar  sebagai  anggota  PPKB.  Apabila  di  suatu  tempat  hanya  ada  satu cabang  serikat  buruh  anggota  PPKB,  cabang  tersebut  dianggap  sebagai afdeelingcentraal PPKB luar biasa.
Pada  bulan  Maret  dan  April  1920,  telah  diusahakan  pembentukan afdeelingcentrale atau  cabang  PPKB  di  sembilan  belas  tempat,  yaitu  Surabaya,
Pasuruan,  Probolinggo,  Klakah,  Jember,  Kalisat,  Malang,  Bangil,  Mojokerto, Cirebon,  Cikampek,  Rangkasbitung,  Serang,  Buitenzorg,  Bandung,  Purwakarta, Banjar,  Maos,  dan  Kebumen.  Pada  bulan  Juni  1920,  tiga afdeelingcentraal diusahakan pembentukannya di Pekalongan, Cepu, dan Blora ( Soeara Bekelai , 30 April  1920:  40-43;  31  Juli  1920:  49-50).  Sejauh  itu,  berarti  sudah  terdapat  22 afdeelingcentraal PPKB,  baik  yang  sudah  berdiri  maupun  sedang  diusahakan pembentukannya.
Sampai bulan Agustus 1920, PPKB tercatat telah mengumpulkan 22 serikat buruh mewakili 72.000 buruh. Kebanyakan anggota PPKB berasal dari PFB, PPPB, dan  VSTP.  Untuk  keperluan  menyebarkan  informasi  tentang  perburuhan  dan jalannya federasi ini, PPKB menerbitkan organ resmi bernama Soeara Bekelai yang rencana terbit tiap bulan sekali. Harga berlangganan Soeara Bekelai bagi anggota serikat  buruh  yang  tergabung  dalam  PPKB  sebesar  f  3  setahun,  sementara nonanggota dikenakan harga f 4. Untuk berlangganan selama 6 bulan, ditetapkan harga f 1,50 bagi anggota dan f 2 bagi nonanggota. Batas minimal berlangganan Soeara  Bekelai adalah  3  bulan,  dengan  tarif  f  0,75  untuk  anggota  dan  f  1  untuk nonanggota.
Kelahiran PPKB menjadi relevan sebagai upaya menghimpun serikat buruh untuk memperhatikan hak pekerja secara luas. Hal ini karena federasi untuk para pekerja Eropa telah lebih dulu berdiri, yaitu Verbond van Vakvereenigingen van Landienaren  (Vakcentrale  V.V.L.)  dan  Federatie  van  Europeesche  Vakbonden (federasi buruh Eropa partikelir) ( Soeara Bekelai , 31 Juli 1920: 52).

## D. PPKB dalam Pemogokan Buruh Percetakan di Semarang
PPKB  segera  mengambil  peran  sebagai  federasi  dengan  mengoordinir pemogokan  buruh  percetakan  di  Semarang.  Pemogokan ini  terjadi  di  perusahaan percetakan van Dorp . Permulaan bulan Februari 1920, sebuah pertemuan diadakan guna membahas pemogokan agar tuntutan para buruh terpenuhi. Tuntutan tersebut meliputi  kenaikan  gaji  sampai  50  persen,  hak  untuk  memperoleh  jatah  cuti sebanyak  14  hari  dalam  satu  tahun,  pemenuhan  hak  pendapatan  nonupah  yang wajib dibayarkan saat hari raya Jawa, dan gaji dua kali lipat apabila disuruh bekerja
di  hari  minggu  atau  hari  besar.  Buruh-buruh  percetakan  ini  sebagian  berada  di bawah  pengaruh  SI  Semarang  yang tergabung  dalam vakgroep afdeeling pekerja percetakan seluruh Semarang. Vakgroep ini menarik pengurus PPKB untuk terlibat dalam aksi buruh percetakan memperjuangkan nasibnya (Semaoen, Soeara Bekelai (no. 1, thn. 1, 1920: 3).
Keterlibatan  PPKB  tidak  langsung  mendorong  diadakannya  pemogokan. Keterlibatan tersebut ditujukan untuk mengerem kemungkinan tindakan-tindakan gegabah  oleh  para  buruh  sendiri,  sembari  melakukan  negosiasi  dan  menyusun strategi.  PPKB  juga  ikut  mengubah vakgroep SI  Semarang  divisi  percetakan menjadi serikat buruh percetakan yang terhimpun di bawah nama Typogravenbond (Soe Hok Gie, 2016: 79) .
Antara tanggal 16 dan 23 Februari, PPKB makin disibukkan oleh rangkaian pertemuan,  menggodok  semua  pertimbangan,  berkirim  surat  dan  utusan  kepada para  pembesar  percetakan,  termasuk  menyampaikan  tuntutan  para  buruh  yang sudah diturunkan. Hasilnya nihil, keberadaan federasi ini pun tidak diakui oleh para majikan. Sehingga PPKB menangkap situasi ini sebagai lampu hijau mengadakan pemogokan umum buruh percetakan di Semarang. Diserukan untuk mengumpulkan dana perlawanan dari derma. Derma dikirim kepada P. Bergsma, bendahara PPKB, atau ke alamat kantor VSTP Semarang (Semaoen, Indonesia , No. 1 April 1966: 6) Dana perlawanan menjadi penting karena berperan menyediakan kebutuhan selama buruh mogok kerja.
Tak  hanya  dikumpulkan  dari  pemberi  derma,  orang-orang  kaya  juga ikut menyumbang,  antara  lain  Haji  Busyro  (pedagang  kayu  sekaligus  komisaris  SI Semarang),  Soemitro  (pengusaha  kretek  di  Kudus),  dan  seorang  direktur  bank Tionghoa di Semarang. Mereka menyumbang derma sampai ribuan gulden, entah memang ingin memberi dukungan atau punya motif balas dendam karena pernah dihina oleh koran De Locomotief (Soe Hok Gie, 2016: 79-80).
Hingga  10  April  1920,  sebagaimana  dilaporkan  oleh Soeara  Ra’jat , pemogokan masih berlangsung. Terhitung sudah tiga minggu lamanya kaum buruh percetakan  mogok  kerja,  terutama  di  kantor van  Dorp dan De  Locomotief . Pemogokan  ini  diikuti  oleh  819  orang,  meliputi  buruh  berbagai  perusahaan
percetakan.  Angka  ini  didapatkan  dari  laporan  keuangan penningmeester stakingscomite (bendahara pemogokan) di Soeara Bekelai , 31 Juli 1920.
Dari peristiwa pemogokan buruh percetakan di Semarang, pengaruh PPKB dalam  gerakan  buruh  sejauh  itu  terlihat.  Sejak  saat  itu,  aktivitas  PPKB  sebagai federasi  sudah  tak  terdengar  lagi.  Kendala  operasional  federasi  menyebabkan aktivitas PPKB sempat terhenti.
Kurangnya  kontribusi  menggarap Soeara  Bekelai dan  minim  iuran  yang masuk ke federasi menjadi bagian dari masalah operasional ini. Bahkan, PPKB juga terlambat  mengadakan  kongres  lagi  yang  seharusnya  direncanakan  pada  bulan April 1920, baru terlaksana bulan Agustus 1920. Di samping itu, konflik internal mendorong federasi ini ke arah perpecahan.

## E. Dampak Keretakan PPKB bagi Gerakan Buruh
Kegagalan  pemogokan  buruh  pabrik  gula  pada  Agustus  1920  dan dikoordinir oleh Personeel Fabriek Bonds (PFB), salah satu serikat anggota PPKB, membelah  federasi  ini  secara  jelas  menjadi  dua  kubu.  Semarang  yang direpresentasikan  Semaoen-Bergsma  dan  Yogyakarta  diwakili  Soerjopranoto- Salim. Terjadi polemik antar kubu di surat kabar yang saling melempar kesalahan mengenai penyebab gagalnya pemogokan ini.
Pihak  Semarang  dituduh  bertanggung  jawab  karena  secara  tiba-tiba Semaoen memerintahkan pembatalan pemogokan melalui telegram saat PFB sudah mengirim  ulitimatum  kepada  para  pengusaha  pabrik  gula.  Terlebih,  isi  telegram tersebut  bocor  hingga  diketahui  para  majikan.  Sebaliknya,  kubu  Semarang berpendapat,  perintah  pembatalan  sudah  tepat  karena  memomentumnya  sudah habis. Waktu giling tebu di beberapa pabrik gula telah selesai.
Di  luar  polemik  terkait  siapa  yang  salah  atas  kegagalan  pemogokan, tergambar  pula  perbedaan  substansial  mengenai  gerakan  buruh  di  kedua  kubu. Semaoen  dan  Bergsma  cenderung  lebih  berpendapat  bahwa  hanya  dengan pergerakan  kaum  komunis  pergerakan  buruh  di  Hindia  dapat  mengumpulkan kekuatannya. Artinya, kaum buruh di Hindia akan bergerak bersama-sama dengan kaum buruh di negara lain demi kemenangannya.
Agus  Salim  sebagai  tokoh  kubu  Yogyakarta  lebih  berpendapat,  bahwa kekuatan  kaum  melarat  seluruh  dunia  tergantung  pada  keteguhan  dan  kekuatan pergerakan kaum buruh masing-masing negeri. Bukan malah mengekor pergerakan buruh di negera lain.
Akibat  keretakan  PPKB  seperti  terlihat  dari  polemik  ini,  serikat  buruh mengalami  penurunan  anggota.  PFB  menjadi  salah  satu  serikat  yang  tampak merasakannya. Setelah berhasil mencapai puncaknya hingga sekitar 30.000 anggota tahun 1919, keanggotaan PFB perlahan menyusut sampai angka 4000 anggota pada 1921  (Semaoen, Indonesia ,  No.  1  April  1966:  71).  Penyusutan  ini  dikarenakan banyaknya  anggota  buruh  yang  keluar  atau  memilih  bergabung  dengan Politiek Economische Bond (Takashi Shiraishi, 1997: 307). Selain itu, PFB juga mengalami krisis finansial (Budiawan, 2006: 138-139).
Adanya  sikap  dari  beberapa  cabang  PFB  untuk  berpindah  halauan  kian memperlemah  serikat  ini.  Antara  lain  cabang  di  pabrik  gula  Klampok  dan Purbalingga. Keduanya memutuskan memisahkan diri dari PFB. Mereka kemudian mendirikan  Sarekat  Buruh  Pabrikan  (SBP)  yang  berorientasi  ke  Semarang. Kecenderungan  ini  membuat  SBP  juga  memandang  bahwa  pimpinan  pusat  PFB adalah biang dari perpecahan PPKB (Takashi Shiraishi, 1997: 141).
Ketika keretakan PPKB ikut mengoyak serikat buruh seperti PFB,  VSTP adalah  pengecualian.  Mereka  justru  mampu  meningkatkan  jumlah  anggotanya. Pada  1920,  mereka  memiliki  sekitar  11.000  anggota.  Tahun  1921,  ketika  PPKB telah  retak,  anggota  VSTP  meningkat  menjadi  sekitar  15.000  (Ruth  T.  McVey, 2009: 167; Semaoen, Indonesia, No. 1 April 1966: 72).
Sejak polemik antar pimpinan PPKB, tidak terlalu jelas bagaimana federasi ini  beroperasi.  Nama  PPKB  baru  terdengar  lagi  ketika  ada  usulan  membereskan pertikaian kubu Yogyakarta dan Semarang. Usulan ini dikeluarkan serikat pekerja netral  pegawai  dinas  pekerjaan  umum  pribumi  VIPBOW,  dengan  memfasilitasi pertemuan anggota-anggota PPKB, 18-19 Juni 1921 di Yogyakarta ( Sinar Hindia no.  115,  thn.  22,  25  Juni  1921:  1).  Namun  pertemuan  yang  diadakan  ini  tidak menghasilkan  titik  temu.  Kedua  kubu  kukuh  dengan  pendapat  sendiri  seputar kegagalan pemogokan PFB dan prinsip tentang gerakan buruh. Pihak Yogyakarta
masih  tidak  menerima  kehadiran  kubu  Semarang  dalam  PPKB.  Pihak  Semarang kemudian mengundurkan diri dari PPKB.
Buntut  dari  pertemuan  di  atas  menyebabkan  mereka  yang  tergabung  dan sepakat  dengan  kubu  Semarang  mendirikan  federasi  baru.  Ferderasi  ini  bernama Revolutionair Vakcentrale (RVC). Sebagaimana ditulis dalam manifesto RVC, kata “revolusionair”  dipakai  bukan  untuk  melancarkan  revolusi  atau  pemberontakan. Namun,  hanya  digunakan  untuk  membedakan  dengan  federasi  lama.  Manifesto RVC diumumkan secara resmi pada Sinar Hindia, tanggal 25 Juni 1921 (Ruth T. McVey, 2009: 168).
RVC  diperkuat  14  serikat  buruh.  VSTP,  serikat  terbesar  dan  terorganisir, merupakan tulang punggung federasi baru ini (Ruth T. McVey, 2009: 169). Jajaran hoofdbestuur RVC  terdiri  dari  Semaoen  ( Vakgroep SI)  sebagai  ketua, Boedisoetjitro  (Wono-Tamtomo)  selaku  sekretaris,  dan  Bergsma  yang  kembali menjadi  bendahara.  Sementara  kursi  komisaris  diisi  oleh  Wignjo  (VIPBOW), Soekindar  ( Havenarbeidersbond ),  Soegeng  ( Typogravenbond ),  dan  Najoan ( Chauffersbond ) yang masih mendekam di penjara. Pada manifesto ini, Tan Malaka sudah masuk ke dalam RVC dengan status menjadi redaktur untuk organ penerbitan yang akan dikeluarkan. Ia mewakili Serikat Pegawai Pelikan Hindia (SPPH) yang mengangkatnya sebagai wakil ketua sejak 24 April 1921 (Harry A. Poeze, 1988: 192).
Dalam manifestonya, RVC menyatakan bahwa persatuan kaum buruh ialah nomor satu bagi federasi baru ini, bukan memenangkan kepentingan serikat tertentu saja. Diserukan pula kepada kaum buruh Hindia untuk tidak bingung lagi memilih federasi  karena  RVC  bersedia  membantu  keperluan  kaum  buruh  di  mana  pun berada.
Mengenai nasib PPKB, hal ini baru dibahas dalam kongres PPPB pada 3 Juli  1921.  Forum  memutuskan,  PPKB  dilanjutkan  dengan  dialihkan kepemimpinannya  kepada  pengurus  besar  PPPB  berdasarkan  hasil  kongres  yang disetujui  beberapa  wakil  serikat  buruh  dan  organisasi  lain,  di  antaranya  PGB, Kweekschoolbond , PGHB, PFB, Justitiebond , dan Muhamadiyah.
Meskipun  pada  kongres  ini  Tjokroaminoto  ditunjuk  sebagai  ketua  PPPB, tetapi Abdoel Moeis sebagai wakil ketua diminta untuk memegang kepengurusan harian PPPB ( Neratja, N o. 127, thn. V, 9 Juli 1921: 1). Ini artinya, Abdoel Moeis juga  merangkap  sebagai  pimpinan  PPKB  bersama  Tjitrosoebono  (sekretaris), Tedjomartojo (bendahara), dan Agus Salim (komisaris) (Takashi Shiraishi, 1997: 315). Berubahnya kepengurusan PPKB dan berdirinya RVC menandai secara resmi berpisahnya hubungan kubu Yogyakarta dan kubu komunis dalam gerakan buruh. PPKB  yang  digadang-gadang  menyatukan  kekuatan  kaum  buruh  lewat penggabungan serikat, justru lebih cepat mengalami perpecahan daripada persatuan itu sendiri.

## KESIMPULAN
Persatoean Perkoempoelan Kaoem Boeroeh (PPKB) bisa dikatakan sebagai salah satu tanda perjalanan sejarah kaum buruh di Jawa mengupayakan yang terbaik bagi  nasibnya.  Kemunculannya  pada  1919  bagian  dari  perwujudan  ide-ide sekelompok  elite  pergerakan  yang  punya  hubungan  atau  pengalaman  mengenai perburuhan.  Perkembangan  pemikiran  mereka  terjadi  sebagai  konsekuensi  atas keresahan yang dirasakan terhadap kesulitan kaum buruh.
Setelah  didirikan  pada  akhir  tahun  1919,  PPKB  segera  bergerak  untuk mengawal  gerakan  buruh.  Ini  sempat  diperlihatkan  dengan  mengoordinir pemogokan buruh percetakan di Semarang pada awal tahun 1920 dan menerbitkan organ  resmi  bernama Soeara  Bekelai .  Namun,  aktivitas  PPKB  terbentur  kendala operasional dan gerakan federasi sudah hampir tidak terdengar lagi. Penyebab yang kentara dari terganggunya aktivitas PPKB adalah perbedaan pemahaman di antara pimpinannya mengenai cara untuk mewujudkan tujuan mereka. Akibatnya, PPKB terbagi ke dalam dua kubu utama, yakni kubu Semarang dan kubu Yogyakarta.
Perselisihan dua kubu berdampak pada perpecahan dalam PPKB. Mereka yang  pro  dengan  kubu  Semarang  mendirikan  federasi  buruh  baru  dengan  nama Revolutionair  Vakcentrale.  Kubu  Yogyakarta  akhirnya  memilih  mengaktifkan kembali PPKB dengan diperkuat serikat-serikat buruh yang masih terikat dengan Sarekat  Islam.  Ketegangan  antar  kubu  di  PPKB  menyurutkan  harapan  mengenai
terwujudnya tujuan mereka selama ini. Fungsi Vakcentrale telah berakhir menjadi perebutan  massa  buruh  untuk  menangguk  dukungan  bagi  masing-masing kepentingan politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsip Perpustakaan Nasional RI No. Roll 2014/PN/M. Soeara Bekelai , no. 1, thn. 1, 29 Februari 1920.
Perpustakaan Nasional RI No. Roll 2014/PN/M. Soeara Bekelai , no. 2, thn. 1, 30 Maret 1920.

## Surat Kabar
Neratja , no. 127, tahun ke-5, 9 Juli 1921.
Soeara Ra’jat , no. 8, tahun ke-2, 10 Juli 1919.
Soeara Bekelai , no. 3, tahun ke-1, 30 April 1920.
_______, no. 4, tahun ke-1, 31 Juli 1920.
Sinar Hindia , no. 146, tahun ke-2, 31 Juli 1920.
_______, no. 115, tahun 22, 25 Juni 1921.

## Buku
Bambang Sulistyo, Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah , Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.
Budiawan, Anak Bangsawan Bertukar Jalan , Yogyakarta: LKiS, 2006.
Deliar  Noer, Gerakan  Modern  Islam  di  Indoensia  1900-1942 ,  Jakarta:  LP3ES, 1980.
Ingleson,  John, Perkotaan,  Masalah  Sosial,  dan  Perburuhan  di  Jawa  Masa Kolonial , Jakarta: Komunitas Bambu, 2013.
Masyhur Amin. HOS. Tjokroaminoto: Rekonstruksi Pemikiran dan Perjuangannya , Yogyakarta: Cokroaminoto University Press, 1995.
McVey, Ruth T., Kemunculan Komunisme Indonesia , Jakarta: Komunitas Bambu, 2009.
Niel, Robert Van, Munculnya Elite Modern Indonesia , Jakarta: Pustaka Jaya, 2018.
Poeze,  Harry  A., Tan  Malaka:  Pergulatan  Menuju  Republik  I ,  Jakarta:  Pustaka Utama Grafiti, 1988.
Ricklefs, M. C., Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008 , Jakarta: Serambi, 2010.
Semaoen, “The  Indonesian  Movement  in  Netherlands  Indies”, Indonesia ,  No.  1,
April 1966, hlm. 50-75.
Shiraishi,  Takashi, Zaman  Bergerak:  Radikalisme  Rakyat  di  Jawa  1912-1926 , Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.
Soe Hok Gie, Di Bawah Lentera Merah , Yogyakarta: MataBangsa, 2016.
Tim  Prodi  Ilmu  Sejarah, Pedoman  Penulisan  Tugas  Akhir  Skripsi  Ilmu  Sejarah, Yogyakarta: Prodi Ilmu Sejarah UNY, 2013.