## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx

## Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pemalang

## Muhammad Nur Falah, Aufi Imaduddin, Kholisatul Ilmiyah
UIN Walisongo Semarang, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban E-mail: mnurfalah@gmail.com, aufiabuzaya@gmail.com ,
Kholisatulilmiyah3@gmail.com
Abstrak: Sejak mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 16  Tahun  2019  Angka  perkara  dispensasi  kawin  melonjak. Sebagai  contohnya  terjadi  di  Kabupaten  Pemalang  yaitu sebanyak  951  permohonan.  Berdasarkan  Undang  -  Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat(2) yang berbunyi  “Dalam  hal  terjadi  penyimpangan  terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) orang tua  pihak  pria  dan/atau  orang  tua  pihak  wanita  dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan denga alasan sangat mendesak  disertai  bukti-bukti  pendukung  yang  cukup. Fokus penelitian ini adalah Kenaikan Batas Usia Perkawinan MenurutUndang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974tentang  Perkawinan  dan Implikasinya  terhadap  Kenaikan  Angka  Perkara  Dispensasi Nikah  Di  Pengadilan  Agama  Pemalang.  Metode  penelitian menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  empiris.  Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan  teknik  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil penelitian,  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019 merupakan  upaya  pemerintah  dalam  mencegah  pernikahan dini,  sayangnya  penetapan  ini  tidak  dibarengi  dengan perubahan aturan tentang dispensasi nikah sehingga semakin meningkat  angka  permohonan  dispensasi  nikah  di Pengadilan  Agama,  hal  ini  disebabkan  karena  tidak  adanya batasan  yang  jelas  pada  saat  kapan  dan  dalam  situasi  apa pemberian  dispensasi  oleh  pengadilan  dan  instansi berwenang  diberikan.  Kenyataan  di  lapangan  menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan dispensasi nikah setelah ditetapkannya revisi Undang-Undang Pernikahan mengalami  peningkatan  di  beberapa  kota/kabupaten. Pengadilan  Agama  Pemalang  mengalami  kenaikan  yang signifikan.
Kata  kunci: Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019, perkawinan, dispensasi nikah.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx

## Pendahuluan
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun1974  tentang  Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1 Tujuan dari perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah,  mawaddah,  warahmah.Untuk  membentuk  keluarga  yang sakinah,  mawaddah,  warahmah  tersebut,  para  pihak  yang  akan melangsungkan  perkawinan  hendaknya  telah  dewasa  baik  secara psikologis  maupun  biologis,  serta  mampu  bertanggungjawab  terhadap keluarga  yang  dibentuknya.  Hal  ini  dilakukan  karena  hubungan  hukum dilekatkan  pada  subyek  hukum  yang  mampu  untuk  memikul  hak  dan kewajiban  sebagai  suami  dan  isteri.  Oleh  karena  itu,  tuntutan  untuk melakukan  perubahan  terhadap  Undang-Undang  Perkawinan  sangat penting dilakukan dan saat ini hukum yang hidup dalam tatanan hukum Nasional  Indonesia  harus  mampu  mengikuti  dan  menjawab permasalahan  serta  perkembangan  masyarakat  hukum  yang  terjadi  di Indonesia. 2
Dalam  Islam  tidak  ada  aturan  yang  secara  mutlak  tentang  batasan usia pernikahan, hanya saja Al-Quran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat An-Nuur Ayat 32 yang artinya:
“Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sendirian  diantara  kamu  dan orang-orang  yang  layak  (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu yang  perempuan.  Jika  mereka  miskin,  Allah  akan  memampukan mereka  dengan  karunia-Nya.  Dan  Allah  Maha  luas  pemberian-Nya lagi maha mengetahui”.
Kata  layak  (kawin)  dipahami  oleh  ulama  dengan  makna  mampu secara  mental  dan  spiritual  untuk  membina  rumah  tangga.  Begitu  pula dengan  hadist  Rasulullah  SAW,  yang  menganjurkan  bagi  para  pemuda untuk  melangsungkan  perkawinan  dengan  syarat  adanya  kemampuan. As-Sayis  mengutip  pendapat  Imam  Abu  Hanifah  yang  menyatakan bahwa anak dianggap baligh jika sudah berumur 18 tahun bagi laki-laki
1 Wasman  dan  Wardah  Nuroniyah, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Perbandungan Fiqh dan Hukum Positif, (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011), hlm. 29.
2 Bambang  Sutiyoso  dan  Sri  Hastuti  Puspitasari, Aspek-Aspek  Perkembangan  Kekuasaan Kehakiman di Indonesia , (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 11.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
dan 17 tahu bagi perempuan.Sedangkan menurut Imam Syafi ‟ i dan para pengikut  Syafi’i  (Syafi ‟ iyah)  berpendapat  bahwa  anak  laki-laki  ataupun perempuan sama-sama telah baligh sewaktu berumur 15 tahun.
Dispensasi  kawin  adalah  untuk  perkawinan  yang  calon  mempelai laki-laki  ataupun  perempuannya  masih  di  bawah  umur  dan  belum diperbolehkan  untuk  menikah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. 3 Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  mengenai  batasan  umur terendah  dalam  melangsungkan  perkawinan  yaitu  “Perkawinan  hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan  pihak  wanita  mencapai  umur  16  (enam  belas)  Tahun”,  hal  ini  juga diatur  dalam  Pasal  15  Ayat(1)  Kompilasi  Hukum  Islam.Kemudian Undang  -  Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  diamandemen menjadi  Undang  -  Undang  No.16  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas Undang-UndangNo.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batasan umur menjadi pria dan wanita menjadi umur 19 (Sembilan belas) tahun. Dispensasi kawin diatur dalam Undang - Undang No.16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Pasal 7 Ayat(2) 4
Dalam  hal  terjadi  penyimpangan  terhadap  ketentuan  umur sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  1),orang  tua  pihak  pria  dan/atau orang  tua  pihak  wanita  dapat  meminta  dispensasi  kepada    Pengadilan denga  alasan  sangat  mendesak  disertai  bukti-bukti  pendukung  yang cukup.
Tujuan  diaturnya  batasan  umur  dalam  melangsungkan  perkawinan adalah untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  tanpa  harus  berakhir dengan  adanya  perceraian.  Menurut  Pasal  6  Ayat  (2)  Undang  -  Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  batas  usia  untuk melangsungkan  perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai  umur  21 Tahun  harus  mendapat  izin  dari  kedua  orang  tua.  Jadi,bagi  pria  atau wanita yang telah mencapai umur 21 Tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk  melangsungkan  perkawinan.  Dalam  Pasal  7  Undang-Undang
3 www.pa-tasikmalaya.go.id/sop-dispensasi-kawin diakses Selasa 14 Januari 2020 pukul 14.00.
4 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan adalah pria yang telah mencapai umur 19  Tahun.  Disamping  itu,  dalam  Undang  -  Undang  Perkawinan  juga diatur mengenai Dispensasi Kawin.
Sejak  mulai  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  Angka  perkara  dispensasi  kawin  melonjak.Sebagai contohnya terjadi di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan data Permohonan Dispensasi Kawin Muda  di Pengadilan Agama Pemalang terdapat angka sebagaimana dalam tabel di bawah ini :
No Tahun Jumlah pemohon dispensasi 1 2018 84 2 2019 168 3 2020 699

## Metode Penelitian
Penelitian  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris. Penelitian  yuridis  empiris  adalah  penelitian  hukum  mengenai pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  normative  secara  in action  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam masyarakat. 5 Penelitian  yuridis  empiris  merupakan  penelitian  lapangan yang  menggunakan  data  primer  yaitu  dengan  meneliti  peraturan- peraturan  hukum  yang  kemudian  di  gabungkan  dengan  data  dan perilaku  yang  hidup  ditengah-tengah  masyarakat.  Jadi  dalam  hal  ini, penelitian  yang  akan  penulis  lakukan  berdasarkan  pada  data-data  yang ada  dan  terjadi  pada  Pengadilan  Agama  Pemalang  itu  sendiri,  tentang bagaimana  proses  berperkara  dispensasi  kawin  itu  setelah  berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pemalang.

## Dispensasi Kawin dan Batas Usia Perkawinan
Dispensasi  adalah  penyimpangan  atau  pengecualian  dari  suatu peraturan.  Dispensasi  usia  perkawinan  memiliki  arti  keringanan  akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan
5 Abdulkadir Muhammad,” Hukum dan Penelitian Hukum”, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004), hlm. 134.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 6
Dispensasi  usia  nikah  diatur  dalam  Pasal  7  Ayat  1  dan  Ayat  2 Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019.  Dispensasi  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  Undang  -  Undang  Nomor  16  Tahun  2019  artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh  Undang  -  Undang  yaitu  minimal  19  Tahun  bagi  pria  maupun  bagi wanita. Oleh karena itu, jika pria maupun wanita yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat  yang  ditentukan  dan  telah  melalui  beberapa  tahap  dalam pemeriksaan,  namun  sebaliknya  apabila  pihak  yang  telah  berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut. 7
Baik  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan  maupun  dalam  KUHPerdata  tidak  disebutkan  secara  jelas dan  pasti  apa  yang  menjadi  alasan  untuk  menerima  suatu  dispensasi nikah  kepada  pengadilan.  Undang  -  Undang  Perkawinan  tidak menyebutkan  apa  saja  yang  dapat  dijadikan  alasan  untuk  meminta dispensasi  tersebut.  Jadi  tiap-tiap  keadaan  dalam  setiap  kasus  akan dipertimbangkan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk, sebagai misal  calon  mempelai  wanita  yang  belum  mencapai  usia  19  Tahun  dan telah  hamil,  maka  untuk  kenistaan  wanita  tersebut  harus  cepat-cepat dikawinkan agar anak yang dilahirkan kelak mempunyai bapak dan tidak dinamakan haram jadah. 8
Pasal 7 Undang-undang No 16 Tahun 2019 9
1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam  hal  terjadi  penyimpangan  terhadap  ketentuan  umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau
6 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosoedibio, Kamus  Hukum, (Jakarta:  PT  Pradnya  Paramitha, 1996),hlm 35.
7 Taufik Hamami , Peradilan  Agama  dalam  Reformasi  Hakim  di  Indonesia ,  (Jakarta:  PT  Tata Nusa, 2013), hlm 31.
8 Ridwan  Syahrani, Seluk  Beluk  dan  Asas-Asas  Hukum  Perdata, (Bandung:  Alumni, 1992),hlm 73.
9 Pasal 7, UU No 19 Tahun 2019 Tnetang Perkawinan.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian  dispensasi  oleh  Pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  wajib  mendengarkan  pendapat  kedua  belah calon  mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan  mengenai  keadaan  seorang  atau  kedua  orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat  (4)  berlaku  juga  ketentuan  mengenai  permintaan  dispensasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dengan  tidak  mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
Dalam  hal  permohonan  dispensasi  nikah  yang  dapat  memintakan adalah:
1. Kedua orang tua baik dari pihak pria maupun wanita. (Pasal 6 Ayat 2 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019)
2. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau  dalam  keadaan  tidak  mampu  menyatakan  kehendaknya, makadapat  dimintakan  dari  orang  tua  yang  mampu  menyatakan kehendaknya.  (Pasal  6  Ayat  3  Undang  -  Undang  Nomor  16  Tahun 2019)
3. Dalam  hal  kedua  orang  tua  meninggal  dunia  atau  tidak  dapat menyatakan kehendaknya, maka yang meminta bisa wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan  dapat  menyatakan  kehendaknya.  (Pasal  6  Ayat  4  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019).
Permohonan  dispensasi  kawin  diajukan  oleh  pihak  pria  maupun wanita  calon  mempelai.  Permohonan  dispensasi  diajukan  kepada Pengadilan  Agama  untuk  yang  beragama  Islam,  dan  Pengadilan  Negeri untuk  yang  beragama  Non  Islam.  Dalam  Islam  tidak  ada  batasan  usia dimana seseorang harus menikah, tetapi yang ditekankan adalah kesiapan untuk membina rumah tangga. Kesiapan disini dari segi ilmu, mental, dan ekonomi.Jadi  dalam  Islam  pernikahan  dini  boleh  dilakukan  bahkan  jika sudah  sipa  maka  dianjurkan  untuk  menikah  agar  menjaga  pandangan mata dankehormatan.
Sedangkan dalam Undang-undang perkawinan Indonesia, dijelaskan bahwa batasan usia dalam pernikahan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  bahwa  perkawinan  hanya diizinkan  jika  pihak  pria  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  umur  19

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
Tahun.  Kompilasi  Hukum  Ilsma  menyebutkan  mengenai  batasan  usia dalam  pernikahan  adalah  sesuai  dengan  UndangUndang  Nomor  16 Tahun  2019.  Ketentuan  batas  umur  ini  disebutkan  seperti  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  15  Ayat  (1)  berdasarkan  kepada pertimbangan  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga  perkawinan.Ini sejalan  dengan  prinsip  yang  diletakan  Undang  -  Undang  perkawinan, bahwa calon suami dan calon isteri harus telah masuk jiwa dan raganya agar  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara  baik  tanpa  berakhir dengan  perceraian  dan  mendapat  keturunan  yang  baik  dan  sehat.Untuk itu harusdicegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon isteri yang masih di bawah umur. 10
Dalam  perumusan  Pasal  7  ayat  (1)  Undang  -  Undang  No.  1  Tahun 1974  dimaksudkan  untuk  menjaga  kesehatan  suami  istri  dan  keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. 11 Undang - Undang No.  1  Tahun  1974  menganut  prinsip,  bahwa  calon  suami  istri  itu  harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami istri yang masih dibawah umur.Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah  kependudukan.Ternyatalah  bahwa  perkawinan  mengakibatkan laju  kelahiran  yang  lebih  tinggi.Berhubung  dengan  itu,  maka  undang- undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria 19 tahun maupun 16 tahun bagi wanita. 12 Adapun ketentuan mengenai pencegahan perkawinan  dalam  Pasal  13  Undang  -  Undang  No.  1  Tahun  1974 “Perkawinan  dapat  dicegah,  apabila  ada  pihak  yang  tidak  memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan”.Pencegahan perkawinan  bertujuan  untuk  menghindari  suatu  perkawinan  yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. 13
Dalam  prakteknya  pegawai  pencatat  perkawinan  akan  meneliti  izin tertulis atau izin pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4),  dan  (5)  Undang  -  Undang  No.  1  Tahun  1974,  apabila  salah  seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)
10 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm 76.
11 Penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
12 Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam (KHI), (t.tp., Permata Press, t.t), 103.
13 Pasal 60 ayat (1 ) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
tahun. Berdasarkan Pasal 16 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, pejabat yang  ditunjuk  berkewajiban  mencegah  perkawinan  apabila  ketentuan dalam  Pasal  7  ayat  (1)  tidak  dipenuhi.  Kemudian  Pasal  20  Undang  - Undang No. 1 Tahun 1974, mengatur pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan  melangsungkan  atau  membantu  melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 ayat (1), meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Menurut  pasal  66  Undang  -  Undang  No.  1 Tahun  1974  menyatakan, untuk  perkawinan  dan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan perkawinan  berdasarkan  atas  undang-undang  ini,  maka  dengan berlakunya  undang-undang  ini  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam Kitab  Undang-  undang  Hukum  Perdata  dan  peraturan-peraturan  lain yang  mengatur  tentang  perkawinan  sejauh  telah  diatur  dalam  undang- undang  ini,  dinyatakan  tidak  berlaku”.  Kaitannya  dengan  hal  ini,  batas usia minimal perkawinan menurut KUHPerdata ialah bagi laki-laki harus berumur  sekurang-kurangnya  18  tahun,  sedangkan  bagi  perempuan  15 tahun.  Pasal  330  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  “dalam  paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak”.
Berdasarkan  Pasal  66  Undang  -  Undang  No.  1  Tahun  1974,  Pasal  7 Ayat  (1)  Undang  -  Undang  No.  1  Tahun  1974  telah  mengaturnya,  maka ketentuan perbedaan batas usia minimal perkawinan dalam KUHPerdata di atas sudah tidak berlaku lagi. Namun, ketentuan dalam hal perkawinan anak-anak  tidak  ditemukan  dalam Undang  -  Undang  No.  1  Tahun  1974. Jadi ketentuan dalam Pasal 330 KUHPerdata tersebut masih berlaku.
Kenaikan  Angka  Perkara  Dispensasi  Nikah  Di  Pengadilan  Agama Pemalang  Pasca  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Dispensasi  pernikahan  di  bawah  umur  merupakan  sebuah  wujud tindakan  dari  pemohon  kepada  hakim  untuk  memohon  kebijakan dikarenakan ingin melangsungkan pernikahan namun belum cukup umur sesuai  syarat  dan  ketentuan  Undang  -  Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan yaitu minimal usia pernikahan laki-laki 19 (sembilan belas) Tahun dan perempuan adalah 16 (enam belas) Tahun. Dan setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan  atas  Undang  -  Undang  Nomor  1  Tahun  1974    Tentang Perkawinan maka batas minimal usia pernikahan yang disebutkan dalam

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
Pasal  7  Ayat  (1)  yaitu  usia  19  (sembilan  belas)  Tahun  bagi  laki-laki maupun perempuan.
Adapun  permohonan dispensasi  nikah  yang  diterima  dan  ditolak  di Pengadilan  Agama  Pemalang  dari  Tahun  2018  –  2020,  dengan  rincian sebagai berikut; 14
No Tahun Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama PemalangTahun 2018 – 2020 Diterima Ditolak Putus Belum Putus 1 2018 84 0 84 0 2 2019 168 0 168 0 3 2020 699 0 699 0 Total 951 0 951 0
Melihat data yang telah ditampilkan bahwa permintaan permohonan dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama  kabupaten  Pemalang  dai  tahun 2018-2020 mengalami peningkatan yang sangat drastis. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Permohonan dispensasi nikah  di  Pengadilan  Agama  pada  tahun  2020  mengalami  peningkatan yang  sangat  pesat  dikarenakan  sudah  berlakunya  Undang-  Undang Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Batas  Usia  Nikah,  ditambah  banyaknya keluarga  yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang  kurang  dan masalah ekonomi sehingga banyak yang mengajukan dispensasi nikah. Pada  Tahun  2020  sejak  berlakunya  Undang  -  Undang  Nomor  16
Tahun 2019 perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka mulai  bulan  Oktober  2019  sampai  sekarang  ketentuan  yang  digunakan untuk  permohonan  dispensasi  nikah  mengenai  batas  usia  pernikahan berubah sesuai yang disebutkan pada Pasal 7 Ayat
(1) yaitu  usia  19  (sembilan  belas)  Tahun  bagi  laki-laki  maupun perempuan,  daftar  perkara  masuk  sejumlah  699  pemohon,  dan  dari 699  permohonan  tersebut  sudah  putus  dan  dikabulkan  oleh  hakim dan tidak ada permohonan yang ditolak.
Ada  beberapa  asalan  atau  sebab  kenapa  masyarakat  Pemalang
14 Wawancara  H.  Afif  Eko  Sulistiono,  S.H.  panitera  pegadilan  agama  pemalang  pada Rabu, 06 Januari 2021

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
mengajukan  permohonan  dispensasi  nikah  ke  Pengadilan  Agama Pemalang.  Ada  yang  beralasan  kedua  pasangan  sudah  siap  untuk menjalin  rumah  tangga  dan  sanggup  untuk  menjalani  hidup  bersama, kemudia  ada  yang  karena  orang  tua  tidak  memiliki  pendidikan  yang cukup  sehingga  mengganggap  bahwa  anak  perempuanya  sudah  kenal lama  dengan  laki-laki  harus  segera  dinikahkan  karena  ditakutkan  akan hamil diluar nikah.
Menurut  syarat  dan  ketentuan  Undang  -  Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  yaitu  minimal  usia  pernikahan  laki-laki  19 (sembilan  belas)  Tahun  dan  perempuan  adalah  16  (enam  belas)  Tahun. Dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  maka  batas  minimal  usia  19  pernikahan  yang disebutkan  dalam  Pasal  7  Ayat  (1)  yaitu  usia  19  (sembilan  belas)  Tahun bagi laki-laki maupun perempuan.
Maka  dari  iu  banyak  sekaling  masyarakat  Kabupaten  Pemlang  yang mengajukan  permohonan  dispensasi  nikah  dikarenkan  batas  usia  nikah mereka tidak memenuhi syarat dan ketentuan Undang  - Undang Nomor 16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  perubahan  atas  Undang  -  Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Analisa Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Nikah Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah berarti termasuk  dalam  kategori  Pembaharuan  Hukum.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  perubahan  batas  usia  pernikahan  di  Indonesia,  sesuai dengan  isi  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-undang  batas  usia Pernikahan ada 3 landasan yaitu; 15
1. Landasan Filosofis
Landasan Filosofis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan  pandangan  hidup,  cita,  dan  kesadaran  hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber  pada  Pancasila  dan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Secara Filosofis, perubahan batas usia nikah bagi perempuan dari 16  tahun  menjadi  19  tahun  sehingga  sama  dengan  laki-laki,
15 Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm 25-29

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
merupakan  komitmen  negara  dalam  mewujudkan  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  yang  jauh  dari  perlakuan  diskriminatif terhadap  anak  perempuan  sebagai  warga  negara  dan  menjaga  hak- hak anak dari pemenuhan hak kesehatan dan hak pendidikan.
Sehingga  dengan  terjaminnya  hak-hak  tersebut  mereka  dapat tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik  mampu  memaksimalkan potensi  yang  dimiliki  dan  menjadi  anak-anak  yang  berkualitas  dan diharapkan mereka akan menjadi penerus-penerus bangsa yang lebih baik serta dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
2. Landasan Sosiologis
Landasan  Sosiologis  merupakan  pertimbangan  peraturan  yang dibentuk  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  berbagai aspek  yang  menyangkut  fakta  empiris  mengenai  perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
Dalam  praktik  pernikahan  anak  di  Indonesia  merupakan persoalan  yang  selalu  muncul  dari  waktu  ke  waktu,  sejak  era penjajahan  kolonial  hingga  saat  ini.Pada  masa  kolonial  ditemukan kasus-kasus  dimana  anak  perempuan  dinikahkan  pada  usia  yang cukup muda, seperti 8 atau 10 tahun. Praktek pernikahan anak yang menimbulkan  kekerasan  dan  ekploitasi  seksual  telah  berlangsung cukup lama.Respon Negara kolonial baru muncul pada sekitar tahun 1890  ditandai  dengan  adanya dorongan  agar  persetubuhan  terhadap anak  termasuk  di  dalam  pernikahan  dianggap  sebagai  perbuatan perkosaan dan diadili di pengadilan.
Maka  scara  sosiologis,  penetapan  Undang-undang  Nomor  16 Tahun  2019  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  mencegah pernikahan  dini,  sayangnya  penetapan  ini  tidak  dibarengi  dengan perubahan  aturan  tentang  dispensasi  nikah  sehingga  semakin meningkat  angka  permohonan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan Agama,  hal  ini  disebabkan  karena  tidak  adanya  batasan  yang  jelas pada  saat  kapan  dan  dalam  situasi  apa  pemberian  dispensasi  oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Kenyataan di lapangan menunjukkan  bahwa  jumlah  perkara  permohonan  dispensasi  nikah setelah ditetapkannya revisi Undang-Undang Pernikahan mengalami peningkatan  di  beberapa  kota/kabupaten.  PTA  Semarang  mencatat bahwa  pasca  revisi  Undang-Undang  Pernikahan,  Pengadilan  Agama Pemalang  mengalami  kenaikan  yang  signifikan  yang  mana

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
sebelumnya pada tahun 2018 berjumlah 81 perkara, sedangkan pada tahun  2020  pasca  perubahan  Undang-Undang  mengalami  kenaikan drastis  mencapai  699  perkara.  Fakta  di  atas  menunjukkan  bahwa revisi Undang-Undang Pernikahan yang ada ternyata tidak sebanding dengan kesadaran hukum masyarakat.
3. Landasan Yuridis
Landasan  Yuridis  merupakan  pertimbangan  peraturan  yang dibentuk  untuk  mengatasi  permasalahan  hukum  atau  mengisi kekosongan  hukum  dengan  mempertimbangkan  aturan  yang  telah ada,  yang  akan  diubah,  atau  yang  akan  dicabut  guna  menjamin kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat.  Landasan  Yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi  yang  diatur  sehingga  perlu  dibentuk  peraturan  perundang- undangan  yang  baru.  Beberapa  persoalan  hukum  itu,  antara  lain, peraturan  yang  sudah  ketinggalan,  peraturan  yang  tidak  harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang- undng sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.
Maka  secara  Yuridis,  perubahan  batas  usia  nikah  adalah  revisi dari  peraturan  sebelumnya  yang  dianggap  sudah  tidak  relevan dengan kondisi masyarakat sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis,  ekonomi,  pendidikan  dan  kebudayaan.  Pasal  7  ayat  1 Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tumpang  tindih  atau  tidak sinkron  dengan  Undang-undang  Perlindungan  Anak  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945,  sehingga aturan mengenai batas usia nikah  sekarang terdapat dalam Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2019,  yaitu  Pernikahan  hanya  diizinkan apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19  (sembilan  belas) tahun. Dan ini adalah wujud dari kepastian hukum.
Analisis  kenaikan batas usia perkawianan  menurut  No  16  Tahun  2019 dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pemalang
Menurut syarat dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu minimal usia pernikahan laki-laki 19 (sembilan belas) Tahun dan perempuan adalah 16 (enam belas) Tahun. Dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan  atas  Undang  -  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  maka  batas  minimal  usia  19  pernikahan  yang  disebutkan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
dalam Pasal 7 Ayat (1) yaitu usia 19 (sembilan belas) Tahun bagi laki-laki maupun perempuan.
Maka dari itu banyak sekaling masyarakat Kabupaten Pemalang yang mengajukan  permohonan  dispensasi  nikah  dikarenkan  batas  usia  nikah mereka tidak memenuhi syarat dan ketentuan Undang  - Undang Nomor 16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  perubahan  atas  Undang  -  Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Banyaknya  angka  pengajuan  permohonan  dispensasi  nikah disebabkan  karena  banyak  anak-anak  yang  sudah  melakukan  hubungan dengan lawan jenis dan banyaknya anak yang tidak sekolah dikarenakan pandemi  yang  melanda  Indonesia.  Maka  para  orang  tua  khawatir  anak- anaknya  akan  melakukan  hal-hal  yang  tidak  diinginkan,  sehingga  orang tua membuat permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bisa menikah. Maka  dapat  dipaparkan  bahwasanya  pengajuan  dispensasi  nikah  di Pengadilan Agama Pemalang ini di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu;
1. Permasalahan ekonomi dan rendahnya pendidikan
Berdasar  dari  data  setelah  wawancara  di  Pengadilan  Agama Pemalang, permasalahan ekomoni sering menjadi alasan permohonan dispensasi nikah yang berasal dari daerah-daerah pelosok Kabupaten Pemalang.  Keter  batasan  ekonomi  untuk  menyekolahkan  anaknya kejenjang  berikutnya  menjadi  alasan  orang  tua  untuk  menikahkan anaknya meskipun umurnya belum mencukupi untuk melangsungkan  pernikahan.  Dengan  harapan  agar  beban  orang  tua menjadi ringan jika anaknya sudah menikah dan sudah tidak tinggal bersama orang tuanya.
Permasalahan  ekonomi  menjadikan  dasar  ini  berkorelasi  dengan dasar karena rendahnya pendidikan. Karena orang tua yang terhimpit ekonomi  sehingga  tidak  mampu  membiayai  anaknya  sekolah  dan mengakibatkan pendidikan anaknya menjadi rendah.Tidak sedikit dari pemohon  yang  hanya  mempunyai  lulusan  SMP  bahkan  SD.  Dengan keterbatasan  pengetahuan  mereka,  dan  awamnya  mereka  terhadap Undang - Undang yang berlaku menjadikan mereka tidak mengetahui mengenai  batasan  usia  dalam  perkawinan.  Mereka  juga  tidak mengetahui  akibat  yang  akan  terjadi  dimasa  depan  karena menikahkan  anaknya  yang  masih  belum  cukup  umurnya.  Pada  usia remaja  seharusnya  anak  masih  dalam  pengampuan  orang  tuanya. Apalagi  masa  kini  kemampuan  teknologi  semakin  canggih.Akan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
menjadi boomerang yang buruk jika salah dalam penggunaannya dan berdampak negatif kepada anak..
2. Calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu Sepasang  kekasih  dalam  menjalin  hubungan  terkadang  sudah melampaui  batas,  bahkan  mereka  sudah  berhubungan  suami  isteri meskipun  belum  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah  dan  berakibat pihak  wanita  hamil  diluar  nikah.  Bagi  perempuan  yang  masih  di bawah umur, sangat tidak dianjurkan untuk menikah dalam usia dini. Karena  tingkat  kematangan  reproduksi  belum  sempurna.  Hakim tidak  dapat  menolak  permohonan  dengan  alasan  faktor  ini  karena akan  berdampak  buruk  bagi  calon  mempelai  wanita  yang  sudah dalam kondisi hamil dan juga kedudukan anak jika nanti sudah lahir.
Dapat disimpulkan bahwa permohonan dispensasi nikah dengan dasar  pertimbangan  karena  calon  isteri  sudah  dalam  keadaan  hamil harus  dikabulkan  karena  terdapat  Undang  -  Undang  yang  menjadi legalitas  penyimpangan  batasan  umur  pernikahan,  kemudian  dalam pandangan Islam kejadian tersebut adalah perbuatan zina dan haram baginya  seorang  yang  berzina  menikah  dengan  orang  mukmin  atau orang yang tidak berzina. Hal ini akan menjadikan dosa besar dan aib bagi  keluarganya  jika  tidak  segera  dihentikan,  maka  dengan  cara melangsungkan pernikahan antara kedua belah pihak atau bertaubat serta  akan  berdampak  bagi  keluarga  para  pemohon  serta  terjamin kedudukan  calon  bayi  ketika  sudah  lahir  nanti,  dengan  ketentuan calon  suami  akan  bertanggung  jawab  penuh  terhadap  hak  isteri dan anaknya.
Berlakukanya  Undang-Undang  No.16  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  membuat permohonan  dispensasi  nikah  di  pengadilan  agama  Pemalang semakin  meningkat,  hal  ini  disebabkan  oleh  bertambahnya  syarat permohonan  nikah  muda,  dari  yang  awalnya  usia  19  Tahun  untuk pria dan wanita usia 16 Tahun menjadi usia 19 Tahun untuk pria dan wanita.  Data  permohonan  di  pengadilan  agama  pemalang  di  Tahun 2018  permohonan  berjumlah  84  pemohon  meningkat  sangat  drastis diTahun  2020  dengan  699  pemohon,  hal  ini  sangat  mempengaruhi jumlah permohonan dispensasi di Pengadilan agama pemalang.
Melihat  data  tersebut  hal  ini  imbas  dari  berlakunya  Undang- Undang  tersebut  sangatlah  signifikan  sehingga  menimbulkan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
lonjakan  yang  amat  besar,  selain  dari  faktor  -  faktor  yang  telah disampaikan juga ada faktor lain yaitu adanya wabah pandemi covid- 19,  yang  menimbulkan  banyaknya  anak  yang  putus  sekolah  karena orang tuanya khawatir anaknya melakukan hubungan di luar nikah, sehingga memohon pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan agama pemalang.

## Penutup
Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  batas  usia  nikah memiliki  pengaruh  terhadap  hukum  pernikahan,  yaitu:  Secara  Filosofis, perubahan  batas  usia  nikah  bagi  perempuan  dari  16  tahun  menjadi  19 tahun  sehingga  sama  dengan  laki-laki,  merupakan  komitmen  negara dalam  mewujudkan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  jauh dari perlakuan diskriminatif terhadap anak perempuan sebagai warga negara dan  menjaga  hak-hak  anak  dari  pemenuhan  hak  kesehatan  dan  hak pendidikan.  Secara  Sosiologis,  penetapan  Undang-undang  Nomor  16 Tahun  2019  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  mencegah  pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi nikah sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama.  Secara  Yuridis,  perubahan  batas usia nikah adalah revisi dari peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak  relevan  dengan  kondisi  masyarakat  sekarang  baik  dari  sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.
Sejak  tahun  2018-2020  banyak  sekali  masyarakat  yang  melakukan pengajuan  permohonan  dengan  jumlah  total  adalah  951  permohoanan. Pada  tahun  2020  merupakan  jumlah  paling  banyak  masyarakat Kabupaten  Pemalang  mengajukan  permohonan  yaitu  699  permohonan. Ini  artinya  terjadi  kenaikan  angka  yang  mengajukan  dispensasi  nikah, sejak  diubahnya  batas  minimum  perkawinan  berdasarkan  UU  No.  16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974. Hal itu disebabkan karena  banyak  anak-anak  yang  sudah  melakukan  hubungan  dengan lawan jenis dan banyaknya anak yang tidak sekolah dikarenakan pandemi yang  melanda  Indonesia.  Maka  para  orang  tua  khawatir  anak-anaknya akan  melakukan  hal-hal  yang  tidak  diinginkan,  sehingga  orang  tua membuat permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bisa menikah.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx

## Daftar Pustaka
Undang-undang No 16 Tahun 2019 Jo. Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .
Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan.
Abdulkadir  Muhammad. Hukum  dan  Penelitian  Hukum .  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2004.
Ahmad Rafiq. Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Rajawali Press, 1998. Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia . Yogyakarta: UII Press, 2005.
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosoedibio. Kamus  Hukum .  Jakarta:  PT  Pradnya Paramitha, 1996.
Ridwan  Syahrani. Seluk  Beluk  dan  Asas-Asas  Hukum  Perdata .  Bandung: Alumni, 1992.
Taufik  Hamami. Peradilan  Agama  dalam  Reformasi  Hakim  di  Indonesia , Jakarta: PT Tata Nusa, 2013.
Wasman  dan  Wardah  Nuroniyah. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia Perbandingan  Fiqh  dan  Hukum  Positif .  Yogyakarta:  CV.  Citra  Utama, 2011.
Wawancara  H.  Afif  Eko  Sulistiono,  S.H.  panitera  pengadilan  agama Pemalang.
www.pa-tasikmalaya.go.id/sop-dispensasi-kawin.