e-ISSN: 2655-6057
https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Filsafat Sebagai Ruang Introspeksi dalam Menyikapi Isu Politisasi Agama
Rais Dzulfikri 1 , Kurnia Alfi Rianti 2 , A. Fauzan Hidayatullah 3
1,2,3 UIN Walisongo Semarang rais.dzulfikri_1808086029@student.walisongo.ac.id
Diterima: 14-05-2020, Disetujui: 10-06-2020, Dipublikasikan: 22-07-2020
Abstract: This article aims as an introspection that in addressing the issue of politicization of religion when viewed from a philosophical point of view, which in this synthesis is a conception in which to gather all the knowledge obtained to compile a view. The problem is  focused  on  the  issue  of  religious  politicization  that  has  been  rife  lately  where  the contestation  of  prospective rulers in  various parts of  Indonesia  uses religion  in  politics that aims to dominate power by bringing religious values so that it raises holistic values among  the  people  and  reap  as  many  voices  as  possible.  in  the  general  election.  The politicization  of  religion  is  a  neo-khawarij  movement  if  it  incorporates  elements  of theology in its doctrine. To approach this problem, theoretical references in the form of several books in the form of authentic hadith, philosophy, and politics, as well as related journal articles in the form of politicization of religion and its relation to natural resources are analyzed qualitatively. The study in this article concludes that the issue of religious politicization is feared to be a diversion of issues in the mass media by the capitalists to cover up the exploitation of their natural resources.
Keywords: Synthesis, Philosophy, The Politicization of Religion.
Abstrak :  Artikel  ini  bertujuan  sebagai  introspeksi  bahwasanya  dalam  menyikapi  isu politisasi  agama jika ditinjau dari segi  filsafat  yaitu dimana pada sintesa  ini merupakan konsepsi  dimana  mengumpulkan  semua  pengetahuan  yang  diperoleh  untuk  menyusun suatu pandangan. Masalah difokuskan pada isu politisasi agama yang marak terjadi pada akhir-akhir ini dimana kontestasi calon penguasa di berbagai daerah di belahan Indonesia menggunakan  agama  dalam  berpolitik  yang  bertujuan  untuk  mendominasi  kekuasaan dengan  membawa  nilai  agama  sehingga  memunculkan  nilai  holistik  di  kalangan masyarakat  dan  meraup  suara  sebanyak-banyaknya  dalam  pemilihan  umum.  Politisasi agama  merupakan  gerakan  neo-khawarij  jika  memasukkan  unsur  teologi  dalam doktrinnya.  Guna  mendekati  masalah  ini  digunakan  acuan  teori  berupa  beberapa  buku berupa  buku  hadits  shahih,  filsafat,  dan  politik  serta  artikel  jurnal  terkait  yang  berupa politisasi agama dan kaitannya dengan sumber daya alam dan dianalisis secara kualitatif. Kajian  pada  artikel  ini  menyimpulkan  bahwa  dengan  adanya  isu  politisasi  agama dikhawatirkan  menjadi  sebuah  pengalihan  isu  di  media  massa  oleh  pihak  kapitalis  agar dapat menutupi eksploitasi sumber daya alam yang mereka lakukan.
Kata Kunci: Sintesa, Filsafat, Politisasi Agama.

## Pendahuluan
Indonesia adalah negara demokatis, negara yang menggunakan sistem pemilihan pemimpin  suatu  daerah  (pemilu)  dengan  sistem  demokrasi,  yaitu  melalui  pemungutan suara.  Partai  adalah  organisasi  masyarakat  yang  terlegalisir  oleh  badan  penyelenggara pemilu (KPU) sehingga dapat mengajukan pasangan calon agar dapat berkontestasi dalam pemilu. Empat tahun sekali, diadakan pemilihan presiden sehingga dikenal sebagai pesta demokrasi. Politik adalah  sistem tatanan masyarakat yang berkuasa menentukan kebijakan
e-ISSN: 2655-6057
suatu wilayah dan kehidupan bermasyarakat. Politik memiliki trend doktrin tiap tahunnya, mulai dari trend politik ekonomi, pembangunan hingga agama.
Agama merupakan satu dari sekian banyak doktrin politik karena memiliki tujuan mendapatkan  suara  rakyat  sebanyak-banyaknya,  karena  jika  melihat  situasi  saat  ini berpolitik  dengan  nilai  holistik  agama  lebih  dipercaya  oleh  sebagian  besar  masyarakat Indonesia 1 .  Tentunya  hal  tersebut  menjadikan  para  petinggi  dikalangan  pemerintah berusaha  merebut  kursi  kekuasaan  dengan  menggunakan  strategi  politik.  Munculnya istilah agama dalam politik karena nilai-nilai agama memiliki daya tarik holistik dimata masyarakat,  sehingga  digunakan  sebagai  strategi  politik  praktis.  Nilai  holistik  agama didoktrinkan  dalam  kontestasi  politik  mulai  dari  penggunaan  istilah  politik,  visi  misi, bahkan menjadikan tokoh agama terpandang sebagai figur berkarisma dan dijadikan calon pemimpin 2 .
Adanya  situasi  tersebut  menyebabkan  hampir  sebagian  masyarakat  Indonesia mempercayai bahwa agama berpengaruh terhadap sikap dalam berpolitik. Sikap berpolitik yang  dilebur  dengan  agama  inilah  yang  dapat  juga  disebut  dengan  politisasi  agama. Politisasi agama adalah penggunaan istilah dalam islam dan nilai syariat yang kemudian dihubungkan  dengan  istilah  politik  dan  berpengaruh  pada  makna  atau  nilai-nilai  dalam kehidupan  dan kerangka realitas manusia, sehingga menimbulkan realisasi sosio-individu bahwa  politik  dapat  menimbulkan  ketenangan  rohani  individu  masyarakat  dalam menentukan  pilihan  politik.  Dalam  buku  Pengantar  Filsafat,  filsafat  spekulatif    dan dialektika  Hegel  merupakan  hasil  pemikiran  George  Wilhelm  Fredrich  Hegel  yang membahas  bagaimana  cara  berfikir  untuk  mengumpulkan  segala  bentuk  informasi  yang dapat  diperoleh  guna  menyusun  pandangan  sebuah  fenomena  kehidupan  dan  mencari kesatuan dalam keberagaman 3 .

## Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah  metode  deskriptif kuantitatif dengan fokus kajian pustaka tentang Filsafat Sebagai Ruang Introspeksi Dalam Menyikapi  Isu  Politisasi  Agama  atau  yang  terkait  dengan  topik  tersebut.  Metode pengumpulan  data  ini  mengambil  kutipan  dari  berbagai  sumber  dari  beberapa  kajian pustaka  seperti  buku  ini  berupa  buku  hadits  dan  buku  mengenai  politik  ketatanegaraan Islam yang membahas tentang kaitan antara agama dengan politik.
Selain itu terdapat buku filsafat yang menjadi acuan kami untuk menulis artikel ini, yang didalam buku tersebut terdapat filsafat spekulatif. Serta buku mengenai analisis Karl Marx jika politik tersebut ditinjau dari segi kaum kapitalis dan artikel jurnal yang terkait dalam konteks artikel ini yaitu politik, agama, dan ekonomi yang terkait. dan menganalisis dari setiap kutipan tersebut kemudian dijadikan satu kalimat yang berkesinambungan dan diparafrasa menjadi kalimat yang berbeda dari buku maupun artikel sumber.

## Hasil dan Pembahasan
Sintesa filsafat spekulatif yang terdapat dalam buku Pengantar Filsafat karya Louis Katsoff (1989) ditulis bahwa, filsafat spekulatif pada masa modern tersusun dalam sistem
1 Muhammad Ramadhan, ‘Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah’ (Nasya Expanding Management, 2019).
2 Nurcholish Madjid, Islam: Doktrin & Peradaban (Gramedia pustaka utama, 2019).
3 Rachmat Kriyantono, Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi Filsafat Dan Etika Ilmunya Serta Perspekfif Islam (Prenada Media, 2019).
e-ISSN: 2655-6057
yang dibuat oleh filsuf asal Jerman George Wilhelm Fredrich Hegel. Hegel berpendapat bahwa  filsafat  spekulatif  adalah  bentuk  usaha  untuk  menghimpun  semua  kenyataan kedalam sebuah sistem yang merangkum segalanya, sehingga diharapkan meliputi segenap pengetahuan  manusia.  Hegel  berusaha  menyimpulkan  gagasan  tentang  metafisika,  alam fisik, manusia, masyarakat, dan gagasan mangenai agama serta filsafat. Filsafat spekulatif Hegel  cenderung  bersifat  kemasyarakatan  karena  pada  tahun  1800-an  di  Jerman  sistem politik dan perang sedang berkecamuk sehingga berpengaruh kepada beberapa pemikiran Hegel.  Pada  tahun  1831  bulan  November  tanggal  14  Hegel  meninggal  karena  penyakit kolera yang dideritanya  tepat  pada usia 61 tahun, sehingga sistem filsafat spekulatifnya yang telah dibuat digantikan oleh teologisme yang kolot dan muncul Marxisme 4 . Filsafat  spekulatif  salah  satunya  adalah  membicarakan  tentang  hubungan  antara hukum  gerakan manusia dan kemerdekaan manusia, dimana dalam konteks ini manusia mulai berfikir kritis tentang proses pengambilan kebijakan umum oleh sistem kekuasaan negara.  Filsafat  spekulatif  membicarakan  tentang  hakikat  terdalam  dari  kenyataan  dan batas-batas manusia didalam dunia fakta 5 .
Hakikat  dari  kenyataan  memiliki  keterkaitan  dengan  dialektika  Hegel.    Proses restorasi  dan  perkembangan  kesadaran  diri  tiap  manusia  merupakan  dialektika  rasional menurut Hegel, tujuannya adalah mencapai kesatuan dan kebebasan diri yang berasal dari fakta dan pengetahuan manusia. Proses dialektika Hegel dirumuskan dalam tiga fase, yaitu fase  pertama  berupa  “tesis”,  fase  kedua  berupa  “antitesis”,  dan  kemudian  fase  ketiga “sintesis”.  Penerapan  ketiga  fase  tersebut  dalam  bermasyarakat  dijelaskan  kedalam munculnya pemikiran kanan, kiri, dan moderat 6 .
Pemikiran  tentang  suatu    pandangan  ekstrem  ke  kanan,  maka  pada  saat  yang bersamaan akan menimbulkan suatu reaksi ekstrem ke kiri, kemudian menghasilkan suatu pandangan  baru  berupa  penyelaras  dari  keduanya  yang  dimaknai  dengan  pandangan moderat.  Bentuk    tiga  negara  merupakan  hasil  pemikiran  terakumulasi,  sehingga memunculkan  adanya  bentuk  negara  diktatur  dimana  masyarakat  mendapatkan  jaminan hidup papan, pangan, dan sandang, akan tetapi warga negara tidak mempunyai kebebasan. Keadaan  seperti  ini  menimbulkan  adanya  pemikiran  anarki,  yaitu  pemikiran  melawan terhadap sesuatu.  Pemikiran anarki merupakan antitesis  terhadap pemerintahan diktatur, dimana masyarakat mempunyai kebebasan, akan tetapi kebutuhan hidupnya tidak terjamin selayaknya pemerintahan diktatur. Pemikiran anarkis memicu adanya kemunculan sikap moderat  dikalangan  masyarakat  akademisi  dan  sebagai  bentuk  pendewasaan  pemikiran “tesis” dan “antitesis”, sehingga menghasilkan produk berupa demokrasi 7 .
Tujuan filsafat spekulatif dapat dilihat dalam ringkasan Descartes dalam bukunya Perenungan  Tentang  Filsafat  Pertama,  dalam  perenungan  pertama  dikemukakan  bahwa alasan  secara  umum,  dimana  ini  adalah  pemikiran  tesis,  antitesis,  dan  sintesa,  dapat mendasari keraguan kita akan sesuatu. Sikap ragu dalam sebuah pemikiran muncul akibat kurangnya  pengetahuan  yang  dihimpun  manusia,  akan  tetapi  pemikiran  harus  tetap dijalankan  dengan  adanya  keraguan  tersebut,  karena  pada  dasarnya  sesuatu  yang  kita ketahui sekarang akan meragukan ketika kita mengetahui sesuatu yang lain 8 .
4 Louis Kattsoff and Soejono Soemargono, ‘Pengantar Filsafat’, Tiara Wacana , 1989.
5 Kattsoff and Soemargono.
6 Suyahmo,  ‘FILSAFAT  DIALEKTIKA  HEGEL:  RELEVANSINYA  DENGAN  PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945’, Humaniora , 2014 <https://doi.org/10.22146/jh.v19i2.898>
7 Suyahmo.
8 Descartes, Rene, ‘Meditations on First Philosophy’, in Descartes: Selected Philosophical Writings , 2013 <https://doi.org/10.1017/cbo9780511805059.006>
e-ISSN: 2655-6057
Keraguan  meskipun  tampak  umum  dan  tidak  tampak  bahkan  terkesan  tidak mendasar,  namun  keraguan  membebaskan  kita  dari  prasangka,  karena  prasangka merupakan pemikiran tak berlogika yang muncul tanpa adanya pengetahuan. Pentingnya mengumpulkan informasi akan meminimalisir prasangka dan keraguan 9 . Politisasi agama adalah  bentuk  dari  adanya  ketidakpuasan  suatu  kelompok  masyarakat  tentang  sistem politik  dewasa  ini.  Penghimpunan  suara  oleh  para  politisi  menggunakan  uang  adalah bentuk  “antitesis”  terhadap  “tesis”  yaitu  sistem  politik  demokrasi  yang  sudah  ada sebelumnya,  sehingga  kelompok  yang  belum  mampu  mengikuti  trend  money  politic memilih  menggunakan  nilai  holistik  agama  sebagai  “tesis”  baru.  Agama  menggunkan istilah  dalam  buku  Agama  Dan  Politik  Anti  Kekerasan  (1989)  yang  ditulis  oleh Sudarmanto dimana dapat didefinisikan sebagai suatu realisasi sosio-individu yang hidup dalam ajaran, tingkah laku, ritus keagamaan dan berawal  dari hubungan  batiniyah yang melampaui kodrat manusia (konsep Tuhan) dan hambanya melalui tradisi masyarakat dan manusia 10 .
Realisasi  sosio-individu  ini  menimbulkan  nilai-nilai  agama  dipadukan  dengan kepentingan  politik,  karena  dinilai  dapat  membenarkan  tatanan  masyarakat  dan  tujuan politik suatu kelompok. Penggunaan nilai-nilai agama dalam politik dapat menimbulkan adanya  pembentukan  ideologi  maupun  pandangan  baru  dalam  masyarakat  yang  akan mempengaruhi  pilihan  individu  bahkan  kelompok  lain.  Ideologi  tersebut  dapat  efektif apabila  dalam  masyarakat  terdapat  ideologi  dan  hubungan  kekuasaan  yang  menjamin seperti media massa, partai politik, atau organisasi masyarakat 11 .
Ideologi  merupakan  sekumpulan  gagasan  yang  melatarbelakangi  pemikiran individu.  Faktor  munculnya  ideologi  dapat  berasal  dari  nilai-nilai  yang  timbul  di masyarakat, baik nilai-nilai kultural, nilai-nilai agama, nilai-nilai ajaran, bahkan nilai-nilai yang  berasal  dari  penghayatan  sekelompok  masyarakat.  Suatu  ideologi  akan  mengakar kuat dalam individu masyarakat ketika individu disekelilingnya merasakan bahwa ideologi tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bersama. Bentuk lanjut dari adanya ideologi yang disepakati bersama oleh sekelompok individu menghasilkan gerakan kelompok yang mamiliki  satu  tujuan  yang  sama  dan  tersistematis  guna  mendapatkan  legalitas  atau pengakuan dari pihak lain. Ormas atau parpol adalah organisasi yang memiliki ideologi kelompok  yang  kuat,  sehingga  akan  timbul  beberapa  gesekan  antar  kelompok  akibat adanya pandangan gagasan yang berbeda yang bertujuan mempertahankan ideologi antar kelompok 12 .
Pembicaraan    mengenai  politik  Islam  sangat  menarik  untuk  dibahas  karena pemahaman  dikalangan  umat  Islam  itu  sendiri  sangatlah  beragam.  Khususnya  dalam ketatanegaraan  Islam  jika  melihat  secara  empirik  menurut 13 ,  yang  mengelompokkan pemikiran  tokoh-tokoh  Islam  menjadi  tiga  golongan,  yang  pertama  menjelaskan  bahwa Islam  antara  lain:  Pertama,  agama  yang  serba  lengkap  dimana  terdapat  ketentuan  yang mengatur  baik  politik  ataupun  sistem  kenegaraan.  Karenanya  menurut  sekelompok golongan ini umat Islam harus menetapkan sistem kenegaraan Islam dalam bernegara yang mengacu pada  keteladanan Nabi Muhammad serta khalifah sesudahnya dan tidak perlu
9 Kattsoff and Soemargono.
10 J. B. Sudarmanto, Agama Dan Politik Kekerasan (Yogyakarta: Kanisius, 1989).
11 Sudarmanto.
12 Peni  Jati  Setyowati,  ‘FUNGSI  FILSAFAT,  AGAMA,  IDEOLOGI  DAN  HUKUM  DALAM
PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA’, Yuridika , 2016 <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1957>.
13 Sirajudin, Pemikiran  Politik  Ketatanegaraan  Islam:  Studi  Pemikiran  A.  Hasjmy (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1989).
meniru sistem kenegaraan Barat. Tokoh dari golongan ini adalah Hasan Al-Banna, Sayyid Qutbh, Abu Ala Al Mawdudi, dan Rasyid Ridha 14 .
Kedua,  golongan  dengan  tokoh  Husen  Haikal,  Munawir  Sjadzali,  Nurcholish Madjid, dan lainnya memiliki anggapan bahwa Islam memang mengatur soal kenegaraan, tetapi  tidak  menentukan  secara  lengkap  dan  tegas  yang  artinya  tidak  adanya  sistem kenegaraan  tetapi  terdapat  seperangkat  etika  dan  tata  nilai    bagi  kehidupan  bernegara. Aliran  ini  menolak  pendapat  bahwa  aturan  kehidupan  sudah  disediakan  lengkap  dan sempurna oleh Islam. Al Quran hanyalah petunjuk bagi kehidupan bernegara 15 . Ketiga, golongan yang menyatakan pendapatnya bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yakni aturan atau sistem kenegaraan  dengan agama tidak ada kaitan sama sekali. Anggapan mereka Nabi Muhammad hanya ditugaskan berdakwah dan mewujudkan kebaikan antar sesama, tetapi tidak ditugaskan untuk membentuk sistem kenegaraan. Ali Abd Raziq, Thah Husen, dan Qamaruddin Khan adalah pemikir dalam golongan ini 16 . Pandangan beberapa tokoh dapat disimpulkan bahwa Islam memandang hubungan antara  agama  dan  negara  menjadi  tiga  paradigma.  Paradigma  pertama  atau  disebut paradigma sekularistik mengatakan bahwa islam tidak memiliki hubungan dengan negara, karena dalam islam tidak mengatur kehidupan bernegara. Pendapat ini diperkuat oleh bukti historis bahwa wilayah Nabi Muhammad SAW (daerah yang telah menerima dakwah nabi) merupakan wilayah risalah tanpa adanya kepentingan politik maupun kekuasaan. Adanya paradigma  ini  menempatkan  islam  pada  posisi  agama  sepenuhnya  dan  menyerahkan perkara politik kepada pemikiran sekuler 17 .
Paradigma kedua disebut sebagai paradigma formalistik, menganggap bahwa islam adalah  agama  yang  mengatur  segala  sesuatunya  dalam  kehidupan,  bahkan  termasuk masalah bernegara dan politik. Dasar penyelenggaraan politik dan negara didasarkan pada historis sistem pemerintahan pada masa hidup Nabi Muhammad SAW dan khalifah 18 . Paradigma  ketiga  merupakan  penengah  terhadap  kedua  paradigma  sebelumnya, dan  berpendapat  bahwa  islam  memiliki  seperangkat  prinsip  dan  tata  nilai  etika  tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Islam pada paradigma ini secara normatif mendasari  berpolitik,  politik  yang  diterapkan  adalah  politik  kemanusiaan  tanpa  adanya diskriminasi  dan  berdasarkan  atas  nilai-nilai  islam  demi  kesejahteraan  masyarakat  pada umumnya 19 .
Politik  diartikan  sebagai  cara  atau  strategi  kelompok    masyarakat  guna  mengelola kebijakan  masyarakat  dalam  rangka  kekuasaan  atau  ketatanegaraan.  Politik  dalam pengertian  Arab-Islam,  politik  diartikan  sebagai  assiyasah,  dari  kata  sasa-yasusu- siyasatan, yang berarti al -wilayah wa ar-ri’ayah (kekuasaan dan pemeliharaan) yaitu cara atau strategi kelompok yang bersifat menuntun, mengatur, mengurus, atau mempengaruhi kebijakan untuk mencapai kebahagiaan atau kemaslahatan dunia dan akhirat, akan tetapi pada  dasarnya  cara  atau  strategi  yang  digunakan  merupakan  strategi  politik.  Pengertian
14 Rudiana, ‘ISLAM  SEBUAH  SISTEM  KEHIDUPAN  NEGARA’, CosmoGov , 2017 <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11806>.
15 Rudiana.
16 Rudiana.
17 Zaprulkhan  Zaprulkhan,  ‘RELASI  AGAMA  DAN  NEGARA  DALAM  PERSPEKTIF  ISLAM’, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 2014 <https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.261>.
18 Zaprulkhan.
19 Zaprulkhan.
e-ISSN: 2655-6057
politik seperti ini mengesankan suatu praktek sosial terkolektif yang tidak hanya berkaitan dengan kemaslahatan dunia, namun juga memiliki erat dengan keselamatan akhirat 20 . Fenomena yang terjadi dalam masyarakat ketika mengetahui adanya praktek politik seperti  ini  disambut  dengan  antusias  karena  masyarakat  menilai  politik  yang  dulunya sekuler menjadi bernilai religius. Islam diposisi sekarang sebagai religio-politic (ad-din wa as-siyasah), yaitu agama dan sistem politik sesuai paradigma formalistik. Religio politics dimata masyarakat memiliki nilai lebih berupa nilai holistik, sehingga memberikan kesan bahwa politik sekarang sudah mendekati konsep agama dan mendapat restu Tuhan 21 . Peristiwa pergolakan politik islam “antitesis” terjadi  pada masa khalifah Ali Bin Abi  Thalib  dengan  munculnya  peristiwa  tahkim  yaitu  munculnya  kelompok  khawarij, terlepas dari pihak Muawiyyah yang kemungkinan mempengaruhi kelompok tersebut agar menentang khalifah Ali karena ada awalnya mereka bersikeras melakukan langkah tahkim. Tahkim dinilai oleh kelompok tersebut tidak sesuai dengan harapan kemudian kelompok tersebut  menolak  hasilnya  dan  berpaling  dari  barisan  Khalifah  Ali.  Kelompok  tersebut berpendapat bahwa hal demikian tidak dapat diputuskan oleh arbitrase manusia akan tetapi menggunakan dalil al-Qur’an 22 .
Dalil al-Quran yang menjadi dasar mereka tidak menerima hasil tahkim adalah ayat 44 dari surat al-Maidah disebutkan di akhir ayat bahwa “barangsiapa tidak memutuskan (suatu  permaslahan)  menggunakan  ayat  hukum  Allah  maka  mereka  adalah  orang-orang kafir”  kemudian  muncul  istilah  la  hukma  illa  Allah,  kelompok  tersebut  menyuarakan bahwa putusan hanya datang dari Allah swt, dengan cara kembali kepada hukum yang ada dalam al-Quran. Kelompok tersebut kemudian menilai khalifah Ali berbuat salah dan dosa besar,kemudian keluar dari pihak khalifah Ali 23 .
Khawarij pada awalnya muncul akibat pergolakan politik pada peristiwa tahkim, akan tetapi pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan khawarij memberikan sentuhan teologis  dalam  politik,  bahkan  sampai  bersikap  takfiri  terhadap  sesama  umat  muslim, doktrin  seperti  ini  gencar  terjadi  terutama  oleh  kelompok  Azariqah.  Wacana  politisasi agama sebenarnya sudah telihat jelas pada kaum khawarij dimana menggunakan wacana agama dintrepetasikan kedalam kepentingan politik praktis 24 .
Fenomena  kaum  khawarij  yang  menggunakan  teks  kitab  suci  sebagai  dasar melakukan  gerakan  politik  merupakan  hasil  dari  ketidakseimbangan  antara  pemikiran liberal  dan  tekstual.  Pemikiran  tekstual  secara  berlebihan  tanpa  memandang  konteks menjadikan  individu  bahkan  kelompok  salah  dalam  menerapkan  teks  tersebut  dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula pemikiran yang hanya berlandaskan konteks, sehingga dapat  menimbulkan  penggunaan  teks  kitab  suci  sesuai  dengan  kepentingan  individu. Penyelesaian  masalah  dalam  masyarakat,  dalam  konteks  ini  adalah  politik,  tidak  dapat dikembalikan serta merta pada teks kitab suci, tetapi tidak juga dalam proses penyelesaian politik  dalam  masyarakat  tanpa  menggunakan  landasan  kitab  suci.  Kajian  lebih  lanjut mengenai  teks  dan  konsep  merupakan  jalan  keluar  paling  moderat  dlam  menyikapi fenomena  politik  praktis,  sehingga  akan  terwujud  kontestasi  politik  yang  berlandaskan islam tanpa menyudutkan pihak lain 25 .
20 Fahmy  Farid  Purnama,  ‘KHAWARIJISME:  PERGULATAN  POLITIK  SEKTARIAN  DALAM BINGKAI  WACANA  AGAMA’, Al-A’raf :  Jurnal  Pemikiran  Islam  Dan  Filsafat ,  2016 <https://doi.org/10.22515/ajpif.v13i2.156>.
21 Purnama.
22 Purnama.
23 Purnama.
24 Purnama.
25 Agus  Zaenul  Fitri,  ‘PENDIDIKAN  ISLAM  WASATHIYAH:  MELAWAN  ARUS  PEMIKIRAN TAKFIRI DI NUSANTARA’, Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan , 2015.
e-ISSN: 2655-6057
Masuknya  nilai-nilai  agama  dalam  ruang  politik  jika  ditinjau  dengan  konteks filsafat  politik mengundang perdebatan panjang.  Terjadinya arus timbal balik atau yang dapat juga disebut double movement antara arus Islamisasi dari jurusan lain dengan arus sekularisasi dari satu jurusan lain, hal tersebut menjadi latar belakang  perderbatan panjang tersebut. Adanya pemikiran political liberarism atau filsafat politik liberal sebagai upaya doktrin  komprehensif  yang  berupa  pemanfaatan  doktrin  agama  perlu  dibendung  guna menghindari konflik yang tak terselesaikan diantara masyarakat. Tetapi demikian, terdapat fakta historis dan sosiologis yang menunjukan bahwa arus partisipasi doktrin agama tidak dapat dibendung di ruang publik meskipun arus sekularisasi terus berlangsung. Maka dari itu perkembangan politik kontemporer pada saat ini menurut Habernas sebagai fase post secularism atau pasca sekularisme yang mana tidak lagi entitas agama dianggap sebagai barang haram yang perlu dihindari. Kendati demikian terdapat persyaratan tertentu dengan adanya agama kembali ke ruang publik yaitu adanya kesepakatan atau penghargaan dari kedua belah pihak antara kaum sekuler dengan kaum agamis melalui dialog yang tulus 26 . Menyikapi  adanya  politisasi  agama  pada  hari  ini,  masyarakat  dibanjiri  dengan banyaknya  kabar  politisasi  agama,  yaitu  penggunaan  istilah  agama  dikaitkan  dengan politik, hingga muncul usulan bentuk pemerintahan baru berupa khilafah. Politisasi agama dapat diartikan sebagai gerakan neo-khawarij jika dinilai menentang kebijakan atau sistem pemerintahan  yang  telah  diselengarakan  dan  menyuarakan  sikap  takfiri  atau menyerupainya 27 .  Takfiri  dikhawatirkan  jika  dibiarkan  berkembang,  sebagaimana khawarij, dapat membuat gerakan yang mengancam keselamatan umum, seperti gerakan teroris    sebagaimana  yang  terjadi  aksi  terorisme  yang  mengatasnamakan  islam.  Islam digunakan  sebagai  alasan  suatu  kelompok  untuk  melakukan  gerakan  pemberontakan terhadap  kebijakan  pemerintah  ataupun  kelompok  lain  yang  tidak  seideologi  dengan mereka 28 .
Fenomena  seperti  ini  disebut  juga  dengan  sikap  etnosentris  yang  muncul  pada golongan garis keras.  Mereka memandang bahwa agama yang dianutnyalah yanh benar dan agama yang lain salah. Dalam  konteks kepentingan politik mereka  memupuk sikap tersebut dalam memolisasi sejumlah massa dan menggunakan nilai holistik agama untuk keentingan politik praktis, bahkan tidak segan juga untuk menjatuhkan lawan politiknya hingga  mengerahkan  segala  cara  demi  memenangkan  kontestasi  politik.  contoh  kecil dalam  politisasi  agama  adalah  menggunakan  istilah  yang  memiliki  nilai  agama  untuk memperkuat  identitas  demi  memperoleh  suara  mayoritas,  baik  dalam  bentuk  tulisan, pidato, bahkan tokoh agama dijadikan pasangan calon guna mendapatkan simpatisan dan suara. 29
Khilafah menurut Ali Abd al-Raziq bahwa tidak ada istilah sistem khilafah dalam al-Quran  maupun  Sunnah.  Menurut  Raziq,  khilafah  adalah  intrepertasi  sikap kepemimpinan  secara  umum,  baik  dalam  beragama  dan  dunia  (ketatanegaraan)  selepas wafatnya  Nabi  Muhammad  SAW.  Ibnu  Khaldun  dalam  bukunya  yang  berjudul Muqaddimah  ibn  khaldun  menguraikan  Khilafah  secara  komperhensif  sebagai  berikut “Khilafah adalah memerintah rakyat sesuai dengan aturan shara’, demi kebaikan akhirat
26 Irfan Noor, ‘ISLAM TRANSNASIONAL DAN MASA DEPAN NKRI: Suatu Perspektif Filsafat Politik’, Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin , 2016 <https://doi.org/10.18592/jiu.v10i1.742>.
27 Zaprulkhan.
28 Basia Spalek, ‘Community Engagement for Counterterrorism in Britain: An Exploration of the Role of “Connectors”  in  Countering  Takfiri  Jihadist  Terrorism’, Studies  in  Conflict  and  Terrorism ,  2014 <https://doi.org/10.1080/1057610X.2014.941436>.
29 Siti Faridah and Jerico Mathias, ‘Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa Dalam Pemilu’, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang , 2018.
e-ISSN: 2655-6057
mereka dan juga kebaikan dunia yang kembali pada kepentingan akhirat dan kesejahteraan rakyat.  Sebab  menurut  shara’  persoalan-persoalan  dunia  semuanya  kembali  kepada kepentingan akhirat. Khilafah dengan demikian hakikatnya adalah menggantikan pembuat shara’ (sāḥib al-shara’) dalam menjaga eksistensi agama dan sistem politik dunia.” Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan sebagai khalifah berada pada posisi Nabi  Muhammad  SAW,  karena  beliau  bukan  hanya  mengurus  persoalan  agama  juga mengurus persoalan dunia. Sistem kekuasaan khilafah adalah sebuah tanggungjawab untuk menjalankan  nilai-nilai  agama  dalam  lingkup  pemerintahan  untuk  mensejahterakan masyarakat 30 .
Menurut  Ibnu  Taimiyah,  kepemimpinan  merupakan  bagian  dari  menunaikan amanat. Dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori dalam kitab ke 49 Kitab Memerdekakan Hamba Sahaya dan bab ke 17 Bab Dibencinya Berindak Melampaui Batas  Kepada  Hamba  Sahaya,  kemudian  dijelaskan  oleh  Baqi  bahwa  setiap  kalian (manusia)  adalah  pemimpin  yang  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  sesuatu  (amanah), setiap  orang  yang  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  sesuatu  dituntut  untuk menjalankannya dengan adil dan menjaga kemaslahatan agamanya. Setiap pemimpin akan dimintai  pertanggungjawabannya,  maka  jika  setiap  amanah  dijalankan  sebagaimana mestinya akan mendapatkan pahala yang sempurna dan kebaikan yang besar, akan tetapi jika  tidak  dijalankan  dengan  baik  maka  setiap  orang  yang  menjadi  tanggung  jawabnya akan menuntut haknya 31 .
Hadits  Rasulullah  disebutkan  oleh  Imam  Al-Bukhari  dalam  kitab  ke  83  Kitab Sumpah dan Nadzar, Bab ke 1 menerangkan tentang firman Allah Surat al-Baqarah ayat 225, bahwa  kekuasaan atau jabatan adalah perkara yang berat, sehingga hanya oleh orang- orang tertentu saja yang dapat memikul amanat dari masyarakat, oleh karena itu janganlah engkau  meminta  kekuasaan  hanya  untuk  dipandang  orang  saja,  karena  jika  engkau memintanya maka allah tidak akan menolong dan dibiarkan menjalankannya 32 . Politik  Islam  didefinisikan  oleh  Eickelman  dan  Piscatori  sebagai  kompetensi persaingan yang melibatkan penafsiran simbol dan kontrol atas lembaga formal ataupun nonformal  yang  mempertahankan  dan  memproduksi  simbol  tersebut.  Eickelman  dan Piscatori  berpendapat  bahwa  Islam  menjadi  bahan  bahasan  utama  politik,  keduanya menekankan  konteks  pergeseran  dan  perkembangan  makna,  serta  penggunaan  simbol, nilai, dan tradisi, dan menekankan multiplisitas interpretasi.  Hal tersebut dikarenakan baik oleh diversitas  dari ulama tradisionalis dan kaum intelek modernis  dan beragam  kontek budaya  dan  politik.  Sifat,  agenda  tertentu,  taktik,  dan  tujuan  kelompok  Islamis  yang beragam ditunjukan oleh aktor berakar dalam konteks seperti akar sosio historis dan sebab akibatnya.  Perdebatan  politik  yang  memanfaatkan  isu  Islam  juga  dijelaskan  melalui pendekatan contentious politics atau perseteruan politik. Perseteruan politik muncul disaat terjadi perubahan dalam kesempatan politik dan tantangan yang menyediakan insetif baru 33 .
Adanya pendekatan politisasi Islam dijadikan ajang pertaruhan sejumlah kelompok sosial politik seperti ormas, negara, partai, dan lain sebagainya dengan mencapai tujuan tertentu.  Cara  yang  dilakukan  oleh  kekuatan  dominan  untuk  mempertahankan  dan membentuk  hagemoni.  Bagi  kekuatan  aktor  sosial  lebih  marginal  dan  cenderung  untuk
30 Zaprulkhan.
31 Fuad Abdul Baqi M, Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim (Solo: Insan Kamil, 2010).
32 Baqi M.
33 M. Zaki Mubarak and Mohamad Zaini Abu Bakar, ‘POLITIK ISLAM MAHATHIR MOHAMMAD DI MALAYSIA DAN SOEHARTO DI INDONESIA’, Al-A’raf : Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat , 2018 <https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i1.1292>.
e-ISSN: 2655-6057
mendapatkan  sejumlah  keuntungan  contohnya  mendapat  posisi  yang  lebih  baik  hingga merebut kekuasaan. Terdapat faktor penting yang memengaruhi bagi sukses atau tidaknya tindakan,  antara  lain  jumlah  besarnya  sumber  daya  yang  dimiliki,  adanya  keterampilan untuk membangun framing, serta struktur kesempatan politik yang tersedia 34 .
Adanya  politisasi  agama  yang  disinggung  dalam  jurnal  ini  setidaknya  ada  dua langkah yang dikembangkan untuk mengantisispasi ideologi transnasional dan radikal dari gerakan Islam sejak setelah Orde Baru yaitu antara lain: pertama, penegakan hukum yang adil jika ada tindakan kekerasan atas nama agama. Jika adanya kesungguhan penegakan hukum  terhadap pelaku, maka masyarakat akan berangsur-angsur percaya kepada aparat penegak  hukum  dan  memunculkan  pandangan  positif  bahwa  kekerasan  yang  dilakukan atas  nama  agama  adalah  termasuk  pelanggaran  hukum  yang  tidak  sesuai  aturan  dalam kehidupan bermasyarakat 35 .
Keberadaan organisasi Islam tetap dibenarkan selama tidak mengekspresikan sikap tidak  toleran  dan  menimbulkan  kekacauan    yang  merupakan  sebagian  hak  untuk  bebas berekspresi dan berorganisasi. Jika kekerasan menjadi salah satu dari aksinya, maka harus segera ditindak dan diproses secara hukum  oleh negara. Kedua membentuk kanal politik bagi  kaum  elit  dan  kanal  ekonomi  dari  anggota  yang  merupakan  strategi  komprehensif deradikalisasi.  Langkah-langkah  untuk  menjalankan  strategi  deradikalisasi  yaitu  dengan memoderasi pandangan kegamaan dan transformasi anggota agar  menjadi lebih moderat 36 .
Moderasi  dapat  dilakukan  bagi  elit  organisasi  Islam  radikal  dengan  membentuk kanal politik baru untuk menemukan titik temu pandangan yang lebih kompromistis yang terdapat dalam kerangka demokrasi. Sedangkan kanal ekonomi yang dilakukan oleh para anggota  organisasi  radikal  adalah  masyarakat  akar  rumput  yang  umumnya  tingkat kesejahteraannya rendah. Adanya kanal ekonomi dapat menjawab kegelisahan masyarakat kalangan bawah yang mengalami keterbelakangan ekonomi 37 .
Politisasi  agama  dikhawatirkan  merupakan  manipulasi  opini  masyarakat  melalui media masa guna menutupi adanya pemikiran kapitalis atau pengambilan keuntungan dari jabatan.  Politik  dewasa  ini  menunjukkan  adanya  pengambilan  keuntungan  dari  jabatan individu  atau  kelompok  agar  dapat  memperoleh  keuntungan  sebanyak-banyaknya. kapitalis adalah sebuah pola pikir individu tentang bagaimana mengambil keuntungan dari apa yang akan dijual (dalam konteks politik). Money politic menimbulkan kebutuhan dana dalam memperoleh massa dan suara dalam jumlah besar. Dana politik (partai) berasal dari pemodal  partai  yang  statusnya  pengusaha  swasta,  maka  dari  itu  demi  melancarkan usahanya banyak pengusaha atau perusahaan mendekati partai untuk mendanai terpilihnya wakil partai. Sebagai timbal balik dari partai ketika sudah mendominasi kekuasaan daerah atau  negara,  maka  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  usahanya  dapat dipermudah 38 .
Perhelatan politik dimana seperti pemilu serentak yang diadakan pada tanggal 17 April 2019 memiliki efek yang cukup besar terhadap iklim ekonomi internasional maupun nasional misalnya mampu memengaruhi Trading Volume Activity (TVA) dan abnormal return saham. Dua puluh hari setelah pemilu berlangsung, aliran uang dalam negeri terjadi pergerakan investor. Pergerakan investor tersebut berdampak pada proses pembangunan yang sedang berjalan, selama, dan setelah dari diadakannya pemilu tersebut karena proses
34 Mubarak and Abu Bakar.
35 Noor.
36 Noor.
37 Noor.
38 D Gerard, D. & Foley, Analisa Marx Atas Produksi Kapitalis (Jakarta: Indo Progress, 2015).
e-ISSN: 2655-6057
pembangunan  tersebut  sangat  bergantung  dari  para  investor  yang  kebanyakan  adalah investor asing. Investor yang telah mengetahui hasil pemilu melalui quick count tersebut akan  mengambil  tindakan  di  pasar  modal,  karena  partai  pemenang  dalam  pilihan  suara tersebut memiliki kebijakan tersendiri dalam pasar modal kedepannya 39 .
Politik yakni sebagai jalan untuk menentukan pemimpin serta dewan perwakilan rakyat bagi masyarakat memiliki andil yang besar dalam mengelola segala bentuk sumber daya yang dimiliki oleh negara salah satunya adalah sumber daya alam, yang mana salah satu  fungsi  dari  sumber  daya  alam  sendiri  adalah  dimanfaatkan  oleh  manusia  untuk memenuhi  kebutuhan  pokok.  Sumber  daya  alam  ini  merupakan  komoditas  yang  sangat menggiurkan bagi  kaum kapitalis dimana mereka menggali dan mengambil keuntungan yang besar dari hasil penjualan komoditas dari sumber daya alam ini. Sumber daya alam sebenarnya  hanya  dapat  dikelola  oleh  perusahaan  tertentu  yang  mendapat  izin  dari pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah 40 .
Ekploitasi  sumber  daya  alam  oleh  perusahaan  swasta  dipersulit  seiiring  dengan banyaknya  ketentuan  hukum  yang  melindungi  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Menjadi donatur bagi calon yang maju dalam pemilu merupakan salah satu strategi dari perusahaan swasta  agar  dapat  mengeksploitasi  kekayaan  sumber  daya  alam.  Sebagai  gantinya, perusahaan  swasta  meminta  proses  eksploitasi  sumber  daya  alam  dipermudah.  Hukum mengenai pengelolaan lingkungan dan sumber daya alamnya sebagai bukti dihasilkannya produk hukum dari pemerintah serta ketidaktegasan para penegak  hukum dalam mengatasi perusakan lingkungan 41 .
Pergolakan  politik  yang  berorientasi  kekuasaan  demi  kemashlahatan  masyarakat mulai bergeser ke politik sebagai komoditas, dimana  jabatan memiliki nilai jual tersendiri. Jabatan dibawah pemegang kekuasaan dijual kepada mereka yang mengharapkan jabatan dibawah pemegang kekuasaan. Jabatan yang telah diperoleh dapat dimanfaatkan sebagai penentu  kebijakan  daerah,  orientasi  keuntungan  dapat  diperoleh  ketika  adanya  program pembangunan  melalui  dana  yang  dianggarkan  misalnya.  Menurut  analisis  Karl  Marx mengenai kapitalis, bahwa selalu ada perspektif politik jika membicarakan penyelidikan masalah ekonomi, pemanfaatan jabatan sebagai pengatur kebijakan produksi feodal adalah suatu cara untuk mendapatkan surplus yang dikerjakan oleh para budak. Kekuasaan politik dan agama adalah cara bagi para bangsawan untuk mendominasi ekonomi rakyat dalam bentuk pajak maupun tanah. Adanya ekploitasi sumber daya alam menjadi satu dari sekian banyak komoditi bagi pengusaha 42 .

## Kesimpulan
Politisasi  agama  adalah  penggunaan  istilah  dalam  politik,  penggunaan  istilah agama sebenarnya adalah suatu bentuk antitesis terhadap sistem politik yang sudah ada, dimana  sistem  politik  ini  dianggap  sebagai  tesis  dalam  dialektika  Hegel.  Penggunaan istilah  agama  dalam  politik  secara  historis  pernah  dilakukan  oleh  kaum  khawarij  pada konflik  khalifah  Ali  bin  Abi  Thalib  dalam  peristiwa  tahkim,  dimana  beberapa  pengikut khalifah Ali mengambil suatu keputusan dan dinilai tidak sesuai dengan pendapat beberapa
39 Harris  Manurung,  ‘PENGARUH  PEMILU  SERENTAK  TERHADAP  RETURN  SAHAM  DI INDONESIA  (Studi  Kasus  Saham  LQ-45  Di  Bursa  Efek  Indonesia)’, Journal  for  Business  and Entrepreneur , 2019.
40 Sutrisno,  ‘POLITIK  HUKUM  PERLINDUNGAN  DAN  PENGELOLAAN  LINGKUNGAN  HIDUP’, JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM , 2011 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art8>.
41 Sutrisno.
42 Gerard, D. & Foley.
e-ISSN: 2655-6057
kelompok khawarij, mereka menyuarakan la hukma illa allah,  dengan dasar dalil surat al- Maidah  ayat  44,  yang  menjelaskan  bahwa  “barangsiapa  tidak  memutuskan  (suatu permaslahan) menggunakan ayat  hukum  Allah  maka mereka adalah orang-orang kafir”, akan  tetapi  khawarij  secara  tekstual  saja  dalam  mengartikan  kalam  Allah,  sehingga khalifah Ali mengatakan bahwa kalimat itu benar, tapi tidak baik. Gerakan neo-khawarij muncul  dikala  ada  gerakan  konfrontatif  dan  menggunakan  dalil  kitab  suci  untuk mengkafirkan  seama  umat  islam,  karena  khawarij  selepas  tahkim  mulai  berkembang menjadi  kelompok  teologis  yang  kolot  dan  terkesan  takfiri  jika  ada  yang  tidak  sesuai dengan  ideologi  mereka.  Penggunaan  istilah  agama  dengan  tujuan  politik  seharusnya benar-benar  didasari  oleh  ideologi  agama  dan  visi  yang  sesuai  dengan  ideologi,  bukan menjadi batu loncatan agar  mendapatkan banyak suara dari rakyat.
Ideologi yang harus dibawa diharapkan dapat memberikan bukan hanya visi dan janji politik, tapi direalisasikan dalam bentuk program kesejahteraan masyarakat umum. Selain  itu  dikhawatirkan  dengan  adanya  isu  politisasi  agama  dalam  pemilu    yaitu memanipulasi  opini  masyarakat  melalui  media  massa  adanya  guna  menutupi  pemikiran kaum kapitalis yang ingin meraih keuntungan sebanyak-banyaknya yang mana diperoleh dari  ekploitasi  sumber  daya  alam  dalam  jumlah  besar.  Sesuai  dengan  analisis  dari  Karl Marx  dimana  kekuasaan  politik  dan  agama  adalah  cara  bagi  para  petinggi  negara mendominasi seluruh ekonomi rakyat  berupa pajak atau tanah.

## Daftar Pustaka
Baqi M, Fuad Abdul, Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim (Solo: Insan Kamil, 2010)
Descartes,  Rene,  and  Rene  Descartes,  ‘Meditations  on  First  Philosophy’,  in Descartes: Selected Philosophical Writings , 2013
<https://doi.org/10.1017/cbo9780511805059.006>
Faridah,  Siti,  and  Jerico  Mathias,  ‘Politisasi  Agama  Pemecah  Keutuhan  Bangsa  Dalam Pemilu’, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang , 2018
‘FILSAFAT  DIALEKTIKA  HEGEL:  RELEVANSINYA  DENGAN  PEMBUKAAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945’, Humaniora , 2014
<https://doi.org/10.22146/jh.v19i2.898>
Fitri,  Agus  Zaenul,  ‘PENDIDIKAN  ISLAM  WASATHIYAH:  MELAWAN  ARUS PEMIKIRAN TAKFIRI DI NUSANTARA’, Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan , 2015
Gerard,  D.  &  Foley,  D, Analisa  Marx  Atas  Produksi  Kapitalis (Jakarta:  Indo  Progress, 2015)
Kattsoff, Louis, and Soejono Soemargono, ‘Pengantar Filsafat’, Tiara Wacana , 1989
Kriyantono, Rachmat, Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi Filsafat Dan Etika Ilmunya Serta Perspekfif Islam (Prenada Media, 2019)
Madjid, Nurcholish, Islam: Doktrin & Peradaban (Gramedia pustaka utama, 2019)
Manurung,  Harris,  ‘PENGARUH  PEMILU  SERENTAK  TERHADAP  RETURN
SAHAM  DI  INDONESIA  (Studi  Kasus  Saham  LQ-45  Di  Bursa  Efek  Indonesia)’, Journal for Business and Entrepreneur , 2019
Mubarak,  M.  Zaki,  and  Mohamad  Zaini  Abu  Bakar,  ‘POLITIK  ISLAM  MAHATHIR MOHAMMAD  DI  MALAYSIA  DAN  SOEHARTO  DI  INDONESIA’, Al-A’raf : Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat , 2018 <https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i1.1292> Noor, Irfan, ‘ISLAM TRANSNASIONAL DAN MASA DEPAN NKRI: Suatu Perspektif Filsafat Politik’, Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin , 2016
<https://doi.org/10.18592/jiu.v10i1.742>
Purnama,  Fahmy  Farid,  ‘KHAWARIJISME:  PERGULATAN  POLITIK  SEKTARIAN DALAM BINGKAI WACANA AGAMA’, Al-A’raf : Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat , 2016 <https://doi.org/10.22515/ajpif.v13i2.156>
Ramadhan,  Muhammad,  ‘Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam  Dalam  Fiqh  Siyasah’ (Nasya Expanding Management, 2019)
Rudiana, Rudiana, ‘ISLAM SEBUAH SISTEM KEHIDUPAN NEGARA’, CosmoGov , 2017 <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11806>
Setyowati,  Peni  Jati,  ‘FUNGSI  FILSAFAT,  AGAMA,  IDEOLOGI  DAN  HUKUM DALAM  PERKEMBANGAN  POLITIK  DI  INDONESIA’, Yuridika ,  2016 <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1957>
Sirajudin, Pemikiran  Politik  Ketatanegaraan  Islam:  Studi  Pemikiran  A.  Hasjmy (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989)
Spalek, Basia, ‘Community Engagement for Counterterrorism in Britain: An Exploration of  the  Role  of  “Connectors”  in  Countering  Takfiri  Jihadist  Terrorism’, Studies  in Conflict and Terrorism , 2014 <https://doi.org/10.1080/1057610X.2014.941436>
Sudarmanto, J. B., Agama Dan Politik Kekerasan (Yogyakarta: Kanisius, 1989)
Sutrisno,  Sutrisno,  ‘POLITIK  HUKUM  PERLINDUNGAN  DAN  PENGELOLAAN LINGKUNGAN  HIDUP’, JURNAL  HUKUM  IUS  QUIA  IUSTUM ,  2011 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art8>
Zaprulkhan,  Zaprulkhan,  ‘RELASI  AGAMA  DAN  NEGARA  DALAM  PERSPEKTIF ISLAM’, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 2014
<https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.261>