Volume: 6 Issue 2: 2022 | Hal 161-174 KEMUDI : JURNAL ILMU PEMERINTAHAN ISSN (Online): 2622 9633, ISSN (Cetak): 2528 5580 https://doi.org/10.31629/kemudi. v6i02.4009
Efektivitas Kebijakan Work From Home pada Masa Pandemi Covid- 19 bagi Aparatur Sipil Negeri di Badan Perencanaan Pembangunan Derah Kota Pekanbaru Tahun 2021
Linda Yusnita Siregar 1 , Rury Febrina 2
1,2 Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Riau,  Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Corresponding Author: linda.yusnita1155@student.unri.ac.id

## Keyword:
Bappeda ;
Constraints;
Evaluation;
Policy; WFH.
Abstract: The implementation of the WFH policy during the Covid-19 pandemic certainly has responsibilities and obligations that are no different from working in an office. However, it can be seen from the fact that in its implementation WFH cannot be separated from challenges and obstacles that must be faced, this is because not all work can be done from home. This study aims to evaluate the implementation  of  WFH  policies  in  the  Pekanbaru  City  BAPPEDA  work environment  during  the  Covid-19  pandemic.  This  study  used  descriptive qualitative  method.  The  data  obtained  was  sourced  from  the  head  of  the personnel  section  at  BAPPEDA  Pekanbaru  City.  Data  was  collected  through observation,  interviews,  and  collecting  research  supporting  documents.  The results obtained indicate that based on evaluation activities taking into account 6 evaluation  criteria  such  as  effectiveness,  efficiency,  adequacy,  equity, responsiveness, and accuracy that have been carried out and can be seen where in practice, with the existence of WFH, it has not been able to run well. good and there is a tendency to decline in public services. It can be seen that there are obstacles  from  the  existence  of  WFH  which  include  aspects  of  computer availability, aspects of the ability to master information technology, and aspects of  performance  appraisal.  The  effectiveness  of  the  WFH  policy  is  still  not  in accordance  with  the  expected  goals  and  targets  due  to  constraints  related  to facilities and infrastructure. Author  hope that this research can be used as a for consideration when you want to carry out an evaluation related to the covid-19.

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  yang  berlangsung  cukup  lama,  dan  belum  diketahui  kapan pandemi ini segera berakhir. Seiring dengan pandemi Covid-19 ini masyarakat dunia tidak terkecuali Indonesia untuk merubah pola hidupnya sehari-hari perubahan pola hidup ini seringkali disebut dengan istilah New Normal . Istilah New Normal jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia disebut sebagai kenormalan baru. Pertama kali kata New Normal ini berkaitan dengan masa krisis keuangan pada tahun 2007-2008, sejak saat itulah istilah New Normal kerap digunakan dalam berbagai konteks tidak terkecuali pada masa pandemi Covid-19 yang memiliki arti bahwa munculnya perilaku yang dianggap tidak normal telah dianggap sebagai kebiasaan baru(El-Erian, 2010) . New Normal merupakan bagaimana cara dalam menyesuaikan diri dengan adanya Covid 19. Pada saat ini Covid 19 masih menjadi pandemic di Indonesia dan petinggi Negara seperti Presiden Republik Indonesia yang mengharapkan agar rakyat Indonesia dapat berdamai dengan keadaan ini. Kebijakan New Normal.
Setiap hari kasus pandemi covid 19 mengalami peningkatan pada awal pandemi covid 19 ini. Kondisi pandemi covid 19 memberikan berbagai dampak kepada masyarakat dunia salah satunya masyarakat Indonesia di berbagai bidang. Pandemi ini menimbulkan
dampak terlebih pada sektor ekonomi yang mengalami kelumpuhan pada awal terjadinya pandemi  covid  19.  Di  dalam  perekonomian    Indonesia  pastinya  ada  pelaku  yang menjalankan pertumbuhan ekonomi, yakni karyawan disebuah perusahaan baik swasta maupun pemerintah. Dampak pandemi covid 19 ini juga dirasakan oleh para karyawan, seperti  terkena  PHK  oleh  perusahaan  tempat  ia  bekerja.  Dilain  keputusan  perusahaan mengambil  langkah  untuk  bertahan  dalam  masa  pandemi  covid  19  melalui  sistem shift seperti Work From Home (WFH). Keadaan tersebut pastinya akan menyebabkan beban psikologi yang besar kepada setiap karyawan yang mengalami dampak tersebut.
Sebagai  cara  berdamai  dengan  Covid-19.  Demikian  pula  di  Indonesia  Presiden Republik Indonesia berpesan agar masyarakat berdamai dengan Covid-19 yang sampai saat  ini  masih  menjadi  pandemi.  Kebijakan New  Normal ini  bertujuan  agar  masyarakat tetap  bersabar  dan  tidak  menyerah  terhadap  pandemi  Covid-19  dengan  melakukan penyesuaian baru dalam kehidupan yang disebut dengan istilah New Normal.
New  Normal tersebut  juga  diberlakukan  bagi  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN). Kementerian  Pendayagunaan  Apartur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (PAN-RB) menetapkan New Normal atau tatanan normal baru bagi ASN sejak tanggal 5 Juni 2020 melalui  Surat  Edaran  Menteri  PANRB  Nomor  58  Tahun  2020  Tentang  Sistem  Kerja Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Tatanan  Normal  Baru.  Surat  Edaran  ini  berisi tentang penyesuaian sistem kerja bagi ASN untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas  dan  fungsi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  publik  dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sejalan dengan Surat Edaran Menteri PANRB terkait  Penyesuaian  Sistem  Kerja  baru  bagi  ASN,  dalam  penelitian  yang  dilakukan Purwanto (2020) menyebutkan bahwa Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan kata lain para  ASN  dapat  bekerja  di  rumah/tempat  tinggal.    (ahmad  mujtaba  et  al.,  2007) mengungkapkan bahwa WFH merupakan hasil pemanfaatan teknologi modern, dengan menyederhanakan  dan  memudahkan  pekerjaan  dengan  melakukan  interaksi  secara daring.  Lebih  lanjut  Mulyaningsih  dan  Rustanto  (2021)  mengungkapkan  bahwa  Konsep dari kebijakan WFH adalah ASN tetap melakukan pekerjaan kantor dari rumah masing- masing di wilayahnya bekerja dimana PNS itu di tempatkan.
Menurut  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  dalam  laman  berita  CNBC  menyatakan bahwa saat dirinya menjalankan pekerjaan dengan cara WFH jam kerja dirasa menjadi sangat panjang dibandingkan keadaan normal biasanya. Hal tersebut dikarenakan tidak ada batasan dalam melakukan pekerjaan antara Work dan Home, pertemuan rapat dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja secara virtual. Pihak Kemenkeu juga melakukan survey  terhadap  12.000  karyawan  yang  bekerja  secara  WFH  selama  3  bulan  terakhir. Melalui hasil survey tersebut diperoleh data bahwa  sebanyak 24,84% karyawan merasa pekerjaan lebih berat saat mereka WFH. Sekitar 43,1% merasakan bahwa pekerjaan tidak ada perbedaan hanya saja berbeda saat melakukan rapat dapat dilakukan dimana saja secara  virtual.  Adapun  para  pekerja  WFH  yang  merasakan  bahwa  pekerjaan  semakin ringan jika dilakukan dengan WFH sekitar 31% (Sembiring, 2020).
Berdasarkan sebuah penelitian yang mewawancarai karyawan swasta yang bekerja dengan sistem Work From Home (WFH) mengeluhkan mengenai adanya kendala jam kerja yang kurang jelas, seperti pelaksanaan rapat kantor yang selesai hingga pukul 01.00  dini  hari  serta  ia  juga  merasa  merasakan  beban  dimana  rekan  kerja  menghungi untuk menanyakan perihal pekerjaan dihari libur juga.
Dilain sisi, birokrasi harus tetap menjadi garda depan untuk memberikan pelayanan publik  dalam  setiap  kondisi.  Risalbi,  Cikusin,  dan  Hayat  (2021)  menyebutkan  bahwa pelayanan  publik  merupakan  hal  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  pelayanan publik  menjadi  hak  yang  harus  didapatkan  oleh  masyarakat.  Sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Ramadani  et  al.,    (2019)  dimana  pelayanan  publik  merupakan pelayanan  dasar  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Pelayanan  yang  baik  dan berkualitas  memberikan  implikasi  kepuasan  kepada  masyarakat,  karena  masyarakat
Linda Yusnita Siregar 1 , Rury Febrina 2
secara  langsung  menilai  terhadap  kinerja  pelayanan  yang  diberikan.  Menurut  Mulyanto (2019) kualitas pelayanan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria layanan, seperti akurat waktu layanan, proses transaksi yang efektif, dan meminimalkan kesalahan dalam melakukan  pelayanan.  Rahman  (2017)  mengungkapkan  pentingnya  pelayanan  kepada masyarakat  perlu  mendapatkan  respon  dari  aparat  pemerinatahan/administrator pemerintahan,  hal  ini  perlu  diupayakan  untuk  menciptakan  pelayanan  yang mengedepankan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
Kinerja ASN dimasa pandemi seperti saat ini mengakibatkan beberapa kegiatan tidak  dapat  berjalan  optimal  dikarenakan  penerapan  kebijakan WFH .  Hal  ini mengakibatkan kinerja ASN terhambat yang disebabkan oleh keterbatasan waktu maupun ganguan  sinyal  internet  Burhanudin,  Serang,  dan  Mapparenta  (2021).    Maka  dari  itu berbagai  kebijakan  telah  diambil  oleh  pemerintah,  termasuk  salah  satunya  adalah menginstruksikan  untuk  bekerja,  atau  dikenal  dengan  istilah WFH .  Dalam  penelitiannya Rukmini  dan  Ardiana  (2021)  mengungkapkan  Pada  umumnya WFH dilakukan  sebagai pilihan,  namun  pada  masa  pandemi  seperti  saat  ini WFH bukanlah  pilihan  lagi.  Hal  ini dilakukan dalam kondisi terpaksa oleh keadaan dan dipaksa oleh aturan kesehatan dalam kedaruratan.  Crosbie  dan  Moore  (2004)  mendefinisikan WFH sebagai  kegiatan melaksanakan tugas kedinasan, menyelesaikan output, koordinasi, rapat/pertemuan, dan tugas lainnya dari tempat tinggal pegawai. Bekerja dari rumah harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain keterampilan, kepribadian, dan aspirasi. Bekerja dari rumah atau biasa disebut WFH adalah suatu istilah bekerja dari jarak jauh, lebih tepatnya bekerja dari rumah. Jadi para pekerja tidak perlu datang ke kantor dan bertatap muka dengan para pekerja  lainnya.  Berbagai  protokol  menyambut  era  new  normal  telah  dipersiapkan  oleh pemerintah, termasuk dalam tatanan birokrasi guna memberikan pelayanan publik di era Covid-19.  Pemantauan  ini  dilakukan  agar  pegawai  tetap  efektif  dalam  menyelesaikan pekerjaannya di tengah situasi penyebaran wabah covid-19.
Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 279/SE/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Negeri  Sipil  Dan  Non  PNS  Pada  Masa  Adaptasi  Kebiasaan  Baru  Di  Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau disebutkan bahwasannya “Kepala Perangkat Daerah dan Ketua Satuan  Tugas  Penanganan  Covid-19  dilingkungan  Perangkat  Daerah  memastikan  dan bertanggung jawab terhadap PNS dan Non PNS dilingkungannya untuk mematuhi protokol kesehatan  yang  sudah  ditetapkan”,  selanjutnya  pelaksanaan  tugas  kedinasan  di  kantor ( Work  from  office )  dan  tugas  kedinasan  dirumah  ( work  from  home )  berpedoman  pada Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 171/SE/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil Dan Non PNS Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau disebutkan bahwasannya dalam pelaksanaan tugas kedinasan dikantor ( work from office ) maksimal  25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari  jumlah  pegawai  pada  Perangkat  Daerah masing-masing.
Sejalan dengan regulasi yang diterbitkan oleh Gubernur Riau, kemudian Walikota Pekanbaru menerbitkan Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor 800/BKPSDM-PKAP/ 360 / 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Tenaga  Harian  Lepas  (THL),  yang  menjelaskan  bahwa  Penerapan  Pembatasan Pelaksanaan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Level  IV  di  Kota  Pekanbaru  perlu mengupayakan  untuk  melaksanakan  pengendalian  serta  pengetatan  di  lingkungan  unit kerja.
“Mempedomani Surat Edaran Menpan RB Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 21 Juli 2021  tentang  Penyesuaian  Sistem  Kerja  Pegawai  ASN  selama  Pemberlakuan Pembatasan  Pelaksanaan  Kegiatan  Masyarakat  pada  Masa  Pandemi  Corona  Virus Disease 2019, dan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah Kota  Pekanbaru  tanggal  24  Juli  2021  tentang  Penerapan  Pembatasan  Pelaksanaan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Level  IV  di  Kota  Pekanbaru,maka  perlu  upaya  bersama
melakukan pengetatan dan pengendalian di lingkungan unit kerja mulai  tanggal  26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021 ” .
(Surat edaran Walikota Pekanbaru Nomor 800/BKPSDM-PKAP/360/2021) Tanggung jawab bekerja dari rumah (WFH) memiliki kewajiban yang sama dengan bekerja dari kantor (WFO). Tetapi dalam pengimplementasian WFH ternyata mengalami berbagai kendala, namun tidak segala hal maupun pekerjaan yang dapat diselesaikan dari rumah. Kelengkapan alat kerja yang digunakan sebagai media komunikasi, kesulitan untuk berkoordinasi,  adanya  gangguan  dari  rumah,  dan  lain-lain  hal  ini  dapat  mempengaruhi kinerja pegawai, dan hal ini merupakan faktor yang akan berpengaruh dalam pelaksanaan WFH.  Maka  dari  itu  dibutuhkannya  strategi  agar  dapat  mengantisipasi  dan meminimalisirkannya selama berjalannya kebijakan new normal. Nurbaiti Usman Siam et al., (2021) mengemukakan terdapat kendala yaitu sebagai berikut:
a)  Motivasi ASN menurun saat melaksanakan tugas dinas di rumah (WFH).
b)  Keterbatasan alat dan komunikasi yang dimiliki ASN selama menjalankan tugas dinas di rumah (WFH).
c)  Tidak semua layanan di organisasi dengan proses bisnis didigitalkan, sehingga menyulitkan ASN saat melakukan WFH.
d)  Keterbatasan kemampuan menggunakan teknologi oleh ASN yang berusia di atas 50 tahun.
e)  Kesulitan dalam memantau kinerja ASN.
f)  Kesulitan dalam mengukur tingkat produktivitas ASN.
g)  Kesulitan  dalam  mengatur  jadwal  pertemuan  untuk  pekerjaan  yang membutuhkan intensitas diskusi dan koordinasi yang tinggi
Pelaksanaan kebijakan WFH tidak terlepas dari berbagai kendala, dimana kendala- kendala  ini  dirasa  sangat  mengganggu  aktifitas  para  pegawai  dalam  melaksanakan pekerjaannya,  sedangkan  kebutuhan  dan  tuntutan  masyarakat  harus  tetap  terpenuhi. Maka  dari  itu  dirasa  perlukan  tindakan  evaluasi  untuk  membenahi  sistem  kerja  yang selama ini tengah berjalan di masa pandemi Covid-19. Dalam menghasilkan pelayanan publik  maka  sangat  penting  untuk  melaksanakan  evaluasi  kinerja  karena  dapat  melihat nilai akuntabilitas.  (Khairu Nissa et al., 2020). Akuntabilitas dilihat juga apakah uang yang didapatkan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan baik itu secara ekonomis, efektif, serta efisien yang dapat dilihat dari uang publik yang dikelola.
William  N.  Dunn  dalam  Rorong  (2020),  menyebutkan  bahwa  istilah  penilaian memiliki  arti  penting,  lebih  spesifiknya:  “secara  keseluruhan  istilah  penilaian  dapat disamakan  dengan  pemeriksaan,  penilaian  dan  penilaian,  kata-kata  yang  menyatakan upaya  untuk  memecah  hasil.  sejauh  unit  nilai  signifikan  Dalam  arti  yang  lebih  eksplisit, penilaian  khawatir  tentang  penciptaan  data  tentang  nilai  atau  keuntungan  dari  hasil strategi.Pemahaman di atas menjelaskan bahwa penilaian adalah efek samping dari suatu pendekatan  yang  memang  memiliki  penghargaan  dari  konsekuensi  dari  tujuan  strategi atau tujuan. Lebih lanjut dalam penelitian yang dilakukan oleh And ari (2017) menyebutkan bahwa evaluasi kebijakan publik saling berhubungan dengan bagaimana kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan. Prosedur yang dapat digunakan dalam menilai pendekatan dengan  mengubah  menyinggung  substansi  strategi  adalah  berkaitan  dengan  isu  yang akan  ditangani  dengan  langkah-langkah  mendasar,  lebih  spesifik  kewajaran  substansi dengan  isu,  isu  utama,  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  Nugroho  (2015:  719-720). Sesuai Dunn dalam Huda et al., (2017) menyatakan bahwa ada 6 (enam) ukuran yang harus diperhatikan dalam menilai suatu strategi, antara lain:
a)  Efektivitas  berarti  sejauh  mana  kebijakan  yang  ditetapkan  mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan,
Linda Yusnita Siregar 1 , Rury Febrina 2
b)  Efisiensi dalam hal ini digunakan untuk mengetahui apakah sumber daya yang ada  telah  secara  optimal  digunakan  untuk  mewujudkan  tujuan  yang  telah ditentukan,
c)  Kecukupan  berarti  apakah  kebijakan  yang  ditetapkan  sudah  cukup  untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan,
d)  Perataan dalam hal ini dimaksudkan apakah kebijakan yang ditetapkan ini telah diberikan secara merata pada setiap sasaran kebijakan publik,
e)  Responsivitas  berarti  kebijakan  publik  dapat  menjawab  tanggapan  dari  para sasaran kebijakan, serta
f)  Ketepatan  berarti  kebijakan  yang  ditetapkan  ini  merupakan  langkah  terbaik yang tepat untuk mencapai tujuan.
Peneliti memilih pegawai ASN di BAPPEDA. Badan Perencanaan Pembangunan atau biasa disingkat BAPPEDA dimana memiliki tugas dan fungsi pokok badan ini menurut PP RI No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 6 ayat (2), yaitu:
a)  Perumus kebijakan teknik perencanaan,
b)  Pengoordinasian penyusun perencanaan pembangunan,
c)  Pembinaan  dan  pelaksanaan  tugas  di  bidang  perencanaan  pembangunan daerah,
d)  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAPPEDA Kota Pekanbaru dipilih sebagai objek penelitian dengan pegawai ASN BAPPEDA Kota Pekanbaru sebagai subjeknya. Pegawai ASN BAPPEDA Kota Pekanbaru juga  termasuk  salah  satu  pegawai  instansi  yang  terdampak  pandemi  Covid-19,  dalam implementasi kebijakan WFH mengakibatkan kinerja sebagian besar pegawai BAPPEDA Kota Pekanbaru menurun. Kinerja pegawai yang menurun diakibatkan pelaksanaan WFH sedangkan  tidak  tersedianya  sarana  prasarana  penunjang  pekerjaan  dirumah  pegawai sehingga menyebabkan pekerjaan terganggu. Selain itu BAPPEDA merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki kalender kegiatannya maka dari itu setiap kegiatan yang telah dirancang akan dilakukan sesuai rancangan yang telah dilakukan, namun semenjak munculnya pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan yang telah dirancang terganggu dan terpaksa  dilakukan  penundaan  hingga  waktu  yang  tidak  dapat  ditentukan.  Dengan kebijakan  ASN  bekerja  dari  rumah  (WFH)  nampaknya  kebijakan  yang  ditetapkan  tidak berjalan  sesuai  harapan  apabila  masih  adanya  kultur  birokrasi  yang  tidak  cekatan, sedangkan  masyarakat  menginginkan  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  baik  serta berkualitas. Maka dari itu diperlukannya evaluasi kinerja agar terciptanya birokrasi tangkas (agile  bureaucracy)  dan  dapat  menyesuaikan  dan  mengontrol    kelangsungan  kepada masyarakat selama terjadinya pandemi untuk memberikan kelangsungan pelayanan publik. pelayanan publik kepada warga masyarakat selama pandemi. Peneliti telah menguraikan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Efektivitas Kebijakan Work From Home pada Masa Pandemi Covid-19 bagi Aparatur Sipil Negeri di Badan Perencanaan Pembangunan Derah Kota Pekanbaru Tahun 2021”.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan kejadian yang berkaitan dengan Efektivitas Kebijakan Work From Home pada  Masa  Pandemi  Covid-19  bagi  Aparatur  Sipil  Negeri  di  Badan  Perencanaan Pembangunan  Derah  Kota  Pekanbaru  Tahun  2021.  Penelitian  kualitatif  ini  dimaksud memberikan kemudahan peneliti dalam mengambil data. Dilakukan langkah agar peneliti fokus  terhadap  upaya  untuk  membatasi  studi  dan  dilakukan  fokus  pada  kriteria  inklusi- eksklusi untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data.
Lokasi  penelitian  ini  di  tempat  kerja  BAPPEDA  Kota  Pekanbaru.  Dilakukan  peneliti dengan  teknik  wawancara  kepada  dua  narasumber  utama  yang  merupakan  perwakilan
BAPPEDA Kota Pekanbaru di bidang fakultas, serta catatan pendukung yang diperoleh dari Kota Pekanbaru Bidang Kepegawaian BAPPEDA.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  merupakan  komponen pelaksana  dalam  mendukung  pemerintahan  terdekat  dalam  ruang  penataan,  pemajuan kerja yang inovatif, yang dimotori oleh seorang Kepala Badan yang merupakan wakil dan cakap kepada Bupati melalui Kepala Badan. Sekretaris Wilayah. Dalam penelitian yang diarahkan oleh Nugroho dan Suswanta (2020) dikemukakan bahwa kedudukan, susunan, kewajiban, kapasitas dan sistem kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai  tugas  melakukan  daya  dukung  di  bidang  penataan,  eksplorasi,  dan pengembangan  provinsi.  kemajuan.  Situasi  Bappeda  dalam  menjalankan  misi  RPJMD 2016-2021 adalah dengan lugas menegakkan misi menggarap administrasi besar.
BAPPEDA merupakan organisasi vital dalam penataan wilayah, Bappenas ditopang oleh SDM yang menambah hingga 50 tenaga kerja dalam menyelesaikan tugas pokok dan kapasitasnya. Sebagai aturan, bagian dari perwakilan Bappeda Kota Pekanbaru sejauh jenis kelamin adalah 70% laki-laki dan 30% perempuan. Berdasarkan tingkat pengajaran, sebagian  besar  alumni  dan  bahkan  perwakilan  yang  memiliki  gelar  sarjana  semuanya dianggap 36%, diikuti oleh 26% untuk Sarjana dan D3 secara individual. masing-masing sebanyak 18%, SLTP sebanyak 16% sedangkan lulusan SLTP ada 4%. Untuk sementara, mengingat kerangka waktu kerja normal, mereka telah mengisi sebagai ASN selama lebih dari 10 tahun, sehingga diidentifikasi dengan informasi dan pemahaman tentang pekerjaan dalam iklim administrasi sebagai ASN, sudah cukup untuk dipahami. Sehubungan dengan jumlah  itu  yang  melibatkan  situasi  primer  lebih  dari  25  orang  dari  25  posisi  dasar  yang tersedia. Jabatan utama yang diisi di BAPPEDA terdiri dari 2 eselon I, 3 eselon II, 35 eselon III, dan 10 eselon IV. Oleh karena itu, perwakilan Bappeda diinstruksikan secara luar biasa dan kelas jabatan juga tinggi, survei tersebut. Dilihat dari tabel dibawah maka dituangkan dengan komposisi pegawai BAPPEDA berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, lama kerja dan golongan ruang sebagaimana tertuang dalam tabel 2 berikut:
Tabel 1.Distribusi ASN BAPPEDA Kota Pekanbaru berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, Lama Kerja, serta Golongan Tahun 2021 Sumber: Bidang Kepegawaian BAPPEDA Kota Pekanbaru, diolah, 2021
No. Keterangan Jumlah Persentase (%) A. Jenis Kelamin 1 Laki-Laki 35 70% 2 Perempuan 15 30% B. Pendidikan 1 SD 0 0 2 SMP 2 4%
Linda Yusnita Siregar 1 , Rury Febrina 2 3 SMU 8 16% 4 D3 9 18% 5 S1 13 26% 6 S2 18 36% C. Lama Kerja 1 0-5 Tahun 5 10% 2 6-10 Tahun 10 20% 3 >10 Tahun 35 70% D. Golongan/Ruang 1 I/a – I/d 2 4% 2 II/a – II/d 3 6% 3 III/a – III/d 35 70% 4 IV/a – IV/E 10 20%
Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Darmawan  dan  Atmojo  (2020)  bahwa  strategi administrasi  merupakan  tahapan  atau  pilihan  yang  harus  segera  diselesaikan  untuk membantu  daerah  setempat.  Dalam  mengelola  dampak  pandemi  Covid-19,  Pemerintah telah  melakukan  beberapa  pengaturan  yang  telah  dilakukan,  salah  satunya  adalah pendekatan  implementasi  framework  ASN  lainnya.  Implementasi  kerangka  ASN  baru diarahkan  untuk  menahan  penyebaran  atau  penularan  infeksi  Covid-19.  Dalam  review yang dipimpin oleh Kartika, Jayawinangun, dan Indrawan (2019) menyatakan bahwa WFH adalah  rencana  kerja  yang  menunjukkan  di  mana  seorang  spesialis  dapat  memenuhi kewajiban  pekerjaan  dasarnya  untuk  organisasi,  perusahaan,  dan  kantor  sepenuhnya dengan bekerja jarak jauh atau bekerja dari rumah.
Demikian  pula,  pelaksanaan  WFH  juga  direncanakan  agar  latihan  pendampingan, seperti  kewajiban  dan  kapasitas  dasar  di  masing-masing  kantor,  dapat  terus  berjalan dengan  baik.  Putra  Salahin  dkk.,  (2020).  Pelaksanaan  strategi  WFH  ini  sesuai  dengan pedoman yang disusun oleh otoritas publik melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19  Tahun  2020  tentang  Penyesuaian  Sistem  Kerja  ASN  Dalam  Upaya  Pencegahan Penyebaran  Covid-19  di  Instansi  Pemerintah.  Lingkungan.  Dengan  pedoman  ini,  para perintis  provinsi,  untuk  situasi  seperti  ini,  Pejabat  Pembinaan  Kepegawaian  (PPK)  dan pimpinan Instansi Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), harus melakukan berbagai upaya untuk terus menawarkan bantuan publik semacam ini ke daerah.
Pelaksanaan  WFH  berdampak  pada  kinerja  yang  dihasilkan  oleh  para  pekerja, terdapat banyak hambatan yang akan dirasakan. Suasana bekerja yang tidak semestinya mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja pekerja. Terlebih lagi pekerja akan kewalahan dengan tugas rumah, tugas pekerjaan dan juga waktu bersama keluarga. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan jam kerja yang fleksibel dan tidak menentu. Terkadang rekan kantor juga ada yang mem follow up tugas pada jam libur. Tentunya hal tersebut kurang sesuai dengan peraturan dan etika yang ada.
Perubahan kerangka kerja selama pandemi COVID-19 atau WFH diatur dalam Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 279/SE/2020 tentang Tata Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Non-PNS Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Pemerintah Provinsi Riau . bekerja di tempat  kerja  pada  dasarnya  setengah,  dan  paling  banyak  setengah  bekerja  di  rumah dengan  mempertimbangkan  jumlah  perwakilan  yang  ada.  Rencana  permainan  untuk perwakilan yang melakukan telecommute memasukkan pekerja dengan ketentuan sebagai berikut:
a)  Memiliki masalah kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis.
b)  Ada  kerabat  dalam  satu  keluarga  yang  dikenang  untuk  Orang  Tanpa  Gejala (OTG), Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau Positif Covid 19.
c)  Urutan hubungan antara pekerja dan pasien yang terkonfirmasi positif Covid- 19 dalam 14 hari jadwal terakhir.
d)  Wanita hamil dan tambahan
e)  Ibu yang baru saja mengandung atau sedang menyusui.
Rencana  permainan  kerangka  kerja  ini  sebenarnya  menitikberatkan  dan  tidak mencampuri kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi ke daerah yang ditunjukkan  dengan  kebutuhan  perangkat  provinsi  masing-masing.  Rencana  perwakilan yang bekerja di tempat kerja dan bekerja di rumah diatur sedemikian rupa sehingga setiap pekerja  bekerja  di  tempat  kerja  dan  telecommutes  satu  hari  terpisah.  Berencana melaksanakan  kewajiban  sebagai  wakil  yang  melakukan  WFH  jika  ada  gathering  yang harus diikuti, maka pada saat itu, selesaikan kewajiban kewenangan di rumah/rumah, WFH dengan  menggunakan  video  conference  seperti  google  gathering/zoom  gathering, kerangka data dan korespondensi seperti media elektronik yang dapat diakses. Perwakilan yang menyelesaikan pekerjaan di rumah/WFH harus tersedia untuk keadaan darurat apa pun dan dapat melakukan tugas di tempat kerja jika diperlukan kapan pun. Seperti halnya perwakilan  yang  bekerja  di  tempat  kerja,  perwakilan  yang  bekerja  di  rumah  juga  harus mengisi partisipasi dengan memanfaatkan Mobile Presence
Penulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  evaluasi terhadap  kebijakan  WFH  yang  dilaksanakan  di  lingkungan  kerja  BAPPEDA  Kota Pekanbaru  dimana  pada  masa  pandemi  Covid-19  ini  yang  tidak  diketahui  kapan  akan berakhir serta tidak dapat diprediksi. Berdasarkan temuan yang diperoleh peneliti, terdapat beberapa  hal  yang  perlu  dikaji  lebih  mendalam  terkait  dengan  kebijakan  WFH  yang dilaksanakan dilingkungan kerja BAPPEDA Kota Pekanbaru sebagai berikut:

## Kebijakan WFH dilingkungan Kerja BAPPEDA Kota Pekanbaru
Dunn dalam Huda et al., (2017) merekomendasikan bahwa istilah penilaian strategi dapat  disamakan  dengan  terjemahan,  penilaian  dan  penilaian.  Jadi  untuk  situasi  ini penilaian  nilai  dan  keuntungan  dari  suatu  hasil  pendekatan,  menyiratkan  bahwa  dalam penilaian  strategi  harus  memberikan  data  yang  jelas  dan  solid  tentang  penyajian  suatu pengaturan. Motivasi di balik latihan penilaian adalah untuk menyumbangkan pemikiran pada kualitas yang mendasari pilihan tujuan dan sasaran. Sebagai aturan, seorang yang layak dapat ditegur dengan mendapatkan beberapa informasi tentang ketersediaan tujuan dan sasaran. Dunn dalam Huda et al., (2017) menyatakan bahwa latihan penilaian dalam suatu pendekatan harus fokus pada 6 standar, sebagai berikut:
a)  Efektivitas  berasal  dari  kata  Viable  yang  mengandung  arti  tercapainya  pencapaian dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kondisi misalnya yang diulas dalam tinjauan ini, kita dapat mengetahui seberapa besar tingkat pencapaian dalam mencapai
Linda Yusnita Siregar 1 , Rury Febrina 2
tujuan pelaksanaan strategi WFH ASN di iklim Kerja BAPPEDA Kota Pekanbaru. Dimana kita  dapat  menyadari  bahwa  pelaksanaan  WFH  di  lingkungan  kerja  BAPPEDA  Kota Pekanbaru  belum  sepenuhnya  mencapai  tujuan  yang  ideal  dan  fokus  pada  hal  ini dikarenakan  dengan  telecommuting  sebagian  besar  ASN  mengalami  kendala  dalam melakukan tugas pokok dan kapasitasnya karena keterbatasan kantor dan yayasan untuk membantu pelaksanaan ASN saat bekerja di rumah.
Hasil serupa juga diungkapkan dalam ulasan yang dipimpin oleh Samsara (2021) di mana  keharusan  fungsional  menjadi  penghalang  terbesar  dalam  pelaksanaan  WFH, khususnya kebutuhan inovasi data untuk membantu pekerjaan. Hal ini dikarenakan tidak semua perwakilan yang kantornya menjalankan strategi WFH memiliki bantuan dari kantor inovasi data seperti web, handphone dan PC yang cukup untuk membantu mereka saat telecommuting. Hasil yang diperoleh ini sesuai dengan tujuan sistem kerja Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau  yang  disebutkan  dalam  Surat  Edaran  Gubernur  Riau  Nomor:27/SE/2020  sebagai berikut:
“Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Nomor  67  Tahun  2020  tentang  perubahan  atas  Surat  Edaran  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru, dan mencermati meningkatnya  status  kota  Pekanbaru  menjadi  risiko  tinggi  pasien  positif  Covid-1  serta untuk mengendalikan penyebaran Covid-1 dan mengurangi risiko penuaran dilingkungan kantor Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau”. (Surat Edaran Gubernur Riau Nomor:27/SE/2020)
b)  Apabila  suatu  tujuan  telah  tercapai  dimana  penggunaan  sumber  daya  telah diberdayakan secara optimal, maka hal inilah yang disebut dengan efisiensi. Dalam kondisi seperti  yang  dibahas  pada  penelitian  ini  maka  kita  dapat  mengetahui  bahwa  efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan WFH belum sepenuhnya tercapai. hal ini dikarenakan ASN harus bekerja lebih ekstra dan perlu menyediakan biaya tambahan untuk membayar listrik serta sambungan internet, mengingat pekerjaan yang dilakukan sangat bergantung pada sambungan  listrik  dan  internet.  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Surat  Edaran Walikota Pekanbaru Nomor 800/BKPSDM-PKAP/ 360 / 2021 poin ke-6, yakni:
“Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertemuan/rapat,  dengan  menggunakan  sarana  teleconference,  video  conference, Whatsapp Group dan sarana komunikasi lainnya”
(Surat edaran Walikota Pekanbaru Nomor 800/BKPSDM-PKAP/360/2021)
Pada penelitian telah sesuai dengan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh  Sriyaningsih, Martini, dan Said (2021) dimana kerugian dari pelaksanaan WFH salah satunya adalah  timbulnya masalah dari keamanan data, serta menyebabkan tanggungan listrik dan internet yang naik.
c)   Kecukupan strategi publik dapat dikatakan bahwa tujuan yang dicapai dipandang cukup dalam banyak hal. Dalam perbandingan kondisi yang dikaji dalam tinjauan ini, kita dapat melihat  bahwa  selama  menjalankan  strategi  WFH  dinilai  cukup  untuk  mengalahkan  isu Covid-19 di lingkungan kerja BAPPEDA Kota Pekanbaru.. sebagaimana yang disebutkan
dalam Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor 800/BKPSDM-PKAP/ 360 / 2021 poin ke- 4, yakni:
“Pelaksanaan  kegiatan  pada  sektor  Esensial,  Kritikal  dan  piket  kantor  dilaksanakan dengan  tetap  mengedepankan  faktor  keamanan  diri  dari  penyebaran  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19)  sesuai  protokol  kesehatan  secara  ketat  dengan  selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun/menggunakan hand sanitizer dan tetap  menjaga  jarak  (physical  distancing)”.  (Surat  edaran  Walikota  Pekanbaru  Nomor 800/BKPSDM-PKAP/360/2021)
d)  Keadilan yang diberikan serta memperoleh sasaran kebijakan publik memiliki makna yang sama dengan perataan dalam kebijakan publik.. Menurut Dunn (2003: 434). Usaha antar kelompok-kelompok dimana berbeda dalam lingkungan masyarakat berakibat pada distribusi  yang  merujuk  dengan  kriteria  kesamaan  erat  yang  berhubungan  dengan rasionalitas  legal  dan  sosial.  Perataan  dalam  pelaksanaan  WFH  di  lingkungan  kerja BAPPEDA Kota Pekanbaru dapat dikatakan telah merata sepenuhnya, hal ini dikarenakan penjadwalan  WFH  dan  WFO  yang  dilakukan  telah  merata  kepada  setiap  pegawai  ASN dilingkungan  kerja  BAPPEDA  Kota  Pekanbaru.  Hasil  yang  diperoleh  ini  sesuai  dengan yang  disebutkan  dalam  Surat  Edaran  Walikota  Pekanbaru  Nomor  800/BKPSDM-PKAP/ 360 / 2021 poin ke-1, yakni:
“Pelaksanaan  kegiatan  pada  sektor  non  Esensial  diberlakukan  100%  (seratus  persen) Work From Home (WFH) dengan tetap dimungkinkan Kepala Perangkat Daerah mengatur jadwal  piket  kantor  pegawai  ASN  dan  THL  serta  apabila  sewaktu-waktu  diperlukan kehadirannya  oleh  atasan  di  kantor  maka  wajib  untuk  hadir  dalam  rangka  pelaksanaan tugas  kedinasan”.  (Surat  edaran  Walikota  Pekanbaru  Nomor  800/BKPSDM- PKAP/360/2021)
e) Dalam penerapan suatu kebijakan maka diperlukannya responsivitas dalam kebijakan publik  dimana  berarti  sesuai  dengan  sasaran  kebijakan  publik.  Responsivitas  seluruh pegawai ASN dilingkungan kerja BAPPEDA Kota Pekanbaru sudah dirasa cukup baik. Hal ini ditunjukkan dimana setiap pegawai ASN BAPPEDA Kota Pekanbaru dapat dengan baik menerima  kebijakan  ini,  sehingga  pegawai  dapat  tetap  memberikan  pelayanan  terbaik kepada masyarakat. Hasil yang diperoleh ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor 800/BKPSDM-PKAP/ 360 / 2021 poin ke-3, yakni:
“Pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah / tempat tinggal (Work From Home) tetap melaporkan aktivitas pekerjaan melalui aplikasi SINERGI dan menjadi dasar dalam Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil serta sebagai dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)”. (Surat edaran Walikota Pekanbaru Nomor 800/BKPSDM- PKAP/360/2021)
f)    Ketepatan menyinggung kualitas tujuan suatu program dan kekuatan anggapan yang mendasari  tujuan  tersebut,  William  N.  Dunn  mengatakan  bahwa  kemungkinan  adalah ukuran  yang  digunakan  untuk  memilih  berbagai  pilihan  yang  akan  disarankan  dengan mengevaluasi  apakah  konsekuensi  dari  pilihan  yang  disarankan  adalah  keputusan  dari tujuan  yang  ideal.  terpuji.  Ketepatan  strategi  WFH  yang  dilakukan  di  lingkungan  kerja BAPPEDA Kota Pekanbaru bisa dibilang sangat tepat dalam mengalahkan penyebaran Covid-19, hal ini terlihat dari sebagian kecil level perwakilan ASN di kantor BAPPEDA Kota Pekanbaru yang terkontaminasi virus. Covid-19 dari kelompok keluarga. Dengan tujuan agar pendekatan ini dianggap tepat untuk menghambat penyebaran infeksi Covid-19 di lingkungan kerja BAPPEDA Kota Pekanbaru. Hasil yang diperoleh ini sesuai dengan yang
disebutkan  dalam  Surat  Edaran  Gubernur  Riau  Nomor:27/SE/2020  poin  ke-6  sebagai berikut:
“Bagi  perangkat  daerah  yang  memiliki  Unit  Pelayanan  Teknis  di  Kabupaten/Kota, pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work form office) dan tugas kedinasan dirumah (work  from  home)  diatur  berdasarkan  data  zona  resiko  yang  dikeluarkan  oleh  Satuan Tugas Penanganan Covid-19”. (Surat Edaran Gubernur Riau Nomor:27/SE/2020)
Berdasarkan  kegiatan  evaluasi  sesuai  dengan  kriteria-kriteria  yang  telah  penulis uraikan diatas maka dapat diketahui secara nyata bahwasannya pelaksanaan kebijakan WFH  belum  dapat  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan  bahkan  dapat menurunkan  aktivitas  pelayanan  publik  di  BAPPEDA  Kota  Pekanbaru.  Hasil  ini  sesuai dengan  hasil  penelitian  yang  ditemukan  oleh  Ilham  (2021)  yang  menyatakan  bahwa strategi WFH belum sepenuhnya sesuai untuk diterapkan pada ASN. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya keluhan dari isu-isu yang dialami oleh ASN itu sendiri dan kantor-kantor pemerintah.  Bahkan  daerah  setempat  pun  turut  menyayangkan  perkembangan  yang terjadi akibat pelaksanaan WFH tersebut. Berawal dari interaksi yang semakin lama dan belum  adanya  pemahaman  masyarakat  kota  dengan  administrasi  berbasis  web  yang berbeda.

## Kendala Kebijakan WFH di lingkungan Kerja BAPPEDA Kota Pekanbaru
Terdapat beberapa hambatan selama pelaksanaan WFH yang dilaksanakan selama pandemi Covid-19 pada instansi BAPPEDA Kota Pekanbaru yang mana telah dirangkum seperti dibawah ini, yaitu pada tabel.2 sebagai berikut :
Tabel 2. Aspek-Aspek Kendala Pelaksanaan WFH
dilingkungan Kerja BAPPEDA Kota Pekanbaru Aspek yang Mempengaruhi WFH Kendala Aspek Ketersediaan Komputer Dan Jaringan Internet a. Perangkat keras komputer • Sebagian  besar  pegawai  BAPPEDA Kota  Pekanbaru  tidak  memiliki  perangkat keras  komputer  maupun  laptop  dirumah, kalaupun  ada  para  pegawai  juga  harus  rela menggunakan  laptopnya  secara  bergantian dengan anggota keluarga yang lain, terutama anak mereka yang juga sedang melaksanakan  PJJ  (Pembelajaran  Jarak Jauh) b. Perangkat lunak komputer • Tidak setiap pegawai BAPPEDA Kota Pekanbaru  memiliki  kemampuan  untuk mengoperasikan komputer c. Jaringan Internet • Lokasi  pegawai  yang  berjauhan,  dan berbagai  macam  provider  yang  tersedia kadang  kala  menjadi  penghambat  dan seringkali  menyebabkan  jaringan  internet terganggu/tidak stabil
• Karena  pekerjaan  yang  dilakukan berbasis  IT  dan  tergantung  pada  koneksi Internet,  hal  ini  menyebabkan  kuota  internet
pegawai lebih cepat habis, dari pada bekerja di kantor yang terdapat fasilitas Wifii

## Aspek Kemampuan Penguasaan TI
a. Pendidikan dan Pelatihan • Hanya sebagian kecil pegawai sudah mengikuti diklat IT b. Skill Pegawai • Kemampuan  pegawai  menggunakan komputer tidak sama, terlebih pada pegawai yang  sudah  mendekati  masa  pensiun cenderung sulit untuk bekerja secara daring • Tidak semua pegawai yang pekerjaannya berhubungan dengan penggunaan komputer Aspek Penilaian Kinerja a. Disiplin • Jam  kerja  selama WFH menjadi fleksibel dan tidak pasti, sehingga pengawasan kerja lebih suit dilakukan.
• Berkurangnya jiwa disiplin akibat kerja non formal. • Karena sebagian besar waktu selama WFH dihabiskan  bersama  keluarga,  kadang kala  pegawai  kesulitan  memisahkan  waktu kerja dengan waktu dengan keluarga b. Integritas • Pengukuran  loyalitas  dan  etos  kerja dalam melaksanakan tugas kewajiban. • Banyaknya  pekerjaan  kantor  yang harus  dikerjakan  kadang  kala  menyebabkan pegawai  merasa  terjebak  pekerjaan  kantor yang tidak ada habisnya c. Prestasi Kerja • Karena  pekerjaan  diakukan  secara daring  dan  feksibel  dalam  pelaksanaan pekerjaannya,  sehingga  dirasa  cukup  sulit untuk mencapai prestasi kerja d. Orientasi Pelayanan • Tidak  semua  pekerjaan  pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan melalui WFH
Sumber: Nugroho dan Suswanta (2020)  kriteria disesuaikan dengan kondisi objek penelitian.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilaksanakan,  diperoleh  data  bahwa  ada  tiga  hambatan utama  yang  muncul  selama  pelaksanaan  strategi  WFH  selama  pandemi  Covid-19, khususnya bagian aksesibilitas komputer dan organisasi web, bagian dari kapasitas untuk mendominasi  inovasi  data,  dan  bagian  dari  evaluasi  pelaksanaan.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  tugas  yang  dibuat  melalui  komputer  dalam  pelaksanaan  WFH  sangat  vital. Keterbatasan WFH dari sisi aksesibilitas komputer dan jaringan web disebabkan oleh tidak semua  pekerja  memiliki  perangkat  keras  komputer,  kemampuan  perwakilan  untuk menggunakan komputer dan Android tidak terlalu mirip, ada organisasi web yang goyah dan  jumlah  web  habis.  Demikian  pula,  kegagalan  mendominasi  inovasi  dan  data  dapat menjadi  penghambat  pelaksanaan  WFH.  Keterbatasan  dalam  mendominasi  inovasi disebabkan  oleh  kapasitas  jaringan  yang  tidak  sama,  dan  tidak  semua  pekerja  dapat bekerja  dengan  komputer.  Artinya  semakin  banyak  perwakilan  yang  bisa  mengerjakan dengan  menggunakan  komputer  dan  inovasi  data,  semakin  mudah  mereka  melakukan WFH. Bagaimanapun juga, bagi perwakilan yang memiliki keterbatasan dominasi inovasi dan data, wajib melaksanakan WFH.
Linda Yusnita Siregar 1 , Rury Febrina 2
Kendala  yang  dihadapi  saat  WFH  berlangsung  terkait  pada  penilaian  kinerja merupakan akibat belum ada instrumen dalam melaksanakan penilaian yang spesifik guna untuk mengatur agar pelaksanaan WFH dengan pengawasannya. Pemeriksaan eksekusi pekerja lebih dominan dipengaruhi oleh subjektivitas atasan terhadap presentasi bawahan. Dengan  batasan-batasan  tersebut,  agar  pelaksanaan  WFH  dapat  berlangsung  dengan metodis dan hebat serta tidak mengalami penurunan dukungan dari daerah, atasan dan bawahan harus memiliki kepercayaan yang kuat sehingga dapat membuat komitmen yang besar satu sama lain selama WFH. Evaluasi pameran WFH harus dilihat dari sikap kerja keras, disiplin dan tanggung jawab yang tinggi dari pegawai.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  diatas  yang  dijelaskan  peneliti,  dapat  ditarik  kesimpulan yang bisa diperoleh adalah dengan adanya kebijakan WFH adalah salah satu upaya atau respon pemerintah mengatasi pandemi covid-19.Dengan adanya hal ini yang mana akan memberikan alternatif untuk dapat perluasan penyebaran rantai Covid-19.  Bagi aparatur sipil negara kebijakan dilakukannya WFH merupakan suatu pengalaman yang baru dan hal ini adalah kebijakan pertama yang telah diterapkan di Indonesia. Kebijakan WFH bagi ASN  pada  masa  pandemi  Covid-19  di  BAPPEDA  Kota  Pekanbaru  sebagaimana  yang disebutkan pada Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor 800/BKPSDM-PKAP/360/2021 meskipun kebijakan WFH merupakan kebijakan yang ditetapkan sementara atau kebijakan yang dilaksanakan karena adanya situasi darurat dan tidak pasti.
Penelitian  yang  dilaksanakan  di  BAPPEDA  Kota  Pekanbaru  menghasilkan  bahwa ketika melaksanakan kegiatan evaluasi harus memperhatikan ke-6 (enam) kriteria evaluasi seperti (1). efektivitas dimana diketahui efektivitas kebijakan WFH yang diterapkan belum sesuai dengan tujuan dan target yang telah dirancang hal ini dikarenakan dengan bekerja dari  rumah  pegawai  mengalami  kendala  terkait  sarana  prasarana  penunjang  dalam melaksanakan  pekerjaan  dari  rumah,  (2).  efisiensi  belum  sepenuhnya  tercapai.  hal  ini dikarenakan ASN harus bekerja lebih ekstra dan perlu menyediakan biaya tambahan untuk membayar  listrik  serta  sambungan  internet,  (3)  kecukupan  telah  tercapai  dengan  baik karena kebijakan WFH telah sesuai dengan tujuan untuk menangani masalah Covid-19 walaupun  belum  sepenuhnya  pada  lingkungan  kerja  BAPPEDA  Kota  Pekanbaru,  (4). perataan telah sepenuhnya tercapai, hal ini dikarenakan penjadwalan WFH dan WFO yang dilakukan telah merata kepada setiap pegawai ASN dilingkungan kerja BAPPEDA Kota Pekanbaru, (5). responsivitas telah tercapai dengan baik hal ini dapat ditunjukkan dimana pegawai  ASN  BAPPEDA  Kota  Pekanbaru  dapat  dengan  baik  menerima  kebijakan  ini, selain itu pegawai tetap akan melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, serta (6).  ketepatan  tepat  dalam  mengatasi  penyebaran  Covid-19  terutama  mengatasi penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja BAPPEDA Kota Pekanbaru.Terdapat beberapa hambatan-hambatan  dalam  diberlakukannya  WFH  sebagai  berikut:  (a).  aspek ketersediaan komputer, (b). aspek kemampuan penguasaan teknologi informasi, dan (c). aspek penilaian kinerja.
Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan digunakan untuk sarana rujukan atau referensi  tambahan  bagi  penelitian-penelitian  selanjutnya  yang  berhubungan  dengan evaluasi kebijakan WFH di masa pandemi Covid-19. Sedangkan secara praktis penelitian ini  juga  diharapkan  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  ketika  ingin  melaksanakan evaluasi kebijakan yang diterapkan terutama pada kebijakan terkait pencegahan wabah Covid-19 dilingkungan kerja BAPPEDA Kota Pekanbaru, agar kebijakan yang ditetapkan dapat mencapai tujuannya secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Andari,  R.  N.  (2017).  Evaluasi  Kebijakan  Penanganan  Kejahatan  Kekerasan  Seksual terhadap Anak di Indonesia ( Evaluation Policy of Carrying Out of Sexual Violence Crimes of Children ). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 11 (1), 1–11.
Burhanudin,  M.  N.  P.,  Serang,  S.,  &  Mapparenta.  (2021).  Pengaruh  Disiplin  Kerja  dan Kompetensi  Terhadap  Kinerja  Pegawai  di  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Parepare. Paradoks:Jurnal Ilmu Ekonomi , 4 (3), 653–667. Crosbie, T., & Moore, J. (2004). Work-life Balance and Working from Home. Social Policy and Society , 3 (3), 223–233. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1474746404001733
Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Gadjah Mada University Press.
Huda,  S.,  As’ad,  M.  U.,  &  Kuncoro,  D.  (2017). Evaluasi  Pelaksanaan  Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarbaru .
Ilham, M. (2021). Kebijakan Work From Home bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Masa Pandemi  Covid-19. Laboratorium  Penelitian  Dan  Pengembangan  FARMAKA TROPIS  Fakultas  Farmasi  Universitas  Mualawarman,  Samarinda,  Kalimantan Timur , 1–15.
Khairu Nissa, N., Nugraha, Y., Finola, C. F., Ernesto, A., Kanggrawan, J. I., & Suherman, A.  L.  (2020).  Evaluasi  Berbasis  Data:  Kebijakan  Pembatasan  Mobilitas  Publik dalam Mitigasi Persebaran COVID-19 di Jakarta. Jurnal Sistem Cerdas , 3 (2), 84– 94. https://doi.org/10.37396/jsc.v3i2.77
Nurbaiti Usman Siam, Nurhadiyanti, N., & Prasetyo, E. B. (2021). Identifikasi Pelayanan Publik  di  era  Work  From  Home  ( WFH ). Indonesian  Governance  Journal :  Kajian Politik-Pemerintahan , 4 (1), 80–90. https://doi.org/10.24905/igj.v4i1.1821
Purwanto,  A.  (2020).  Studi  Eksplorasi  Dampak WFH Terhadap  Kinerja  Guru  Selama Pandemi  Covid-19. Journal  of  Education,  Psychology  and  Counseling , 2 (1),  92– 100.
Ramadhani,  N.  Ik.,  Susyanti,  J.,  &  ABS,  M.  K.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Tingkat Religiusitas,  Pengetahuan  dan  Lingkungan  Sosial  Terhadap  Minat  Menabung Mahasiswa di Bank Syariah Kota Malang. E-Jurnal Riset Manajemen , 79–87.
Rorong, M. (2020). Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Politico , 9 (1).
Rukmini, E., & Ardiana, M. D. (2021). Sumber Daya Manusia di perguruan tinggi Indonesia saat  pandemi  COVID-19:  Bekerja  dari  rumah  dan  kebijakannya. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan , 9 (1), 20–33.
https://doi.org/10.21831/jamp.v9i1.34997
Sembiring, L. (2020). Curhat Sri Mulyani soal WFH : Kerja Lebih Berat, Tanpa Jeda! CNBC Indonesia.
Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 171/SE/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, (2020).
Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 279/SE/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, (2020).
Surat  Edaran  Menteri  PANRB  Nomor  58  Tahun  2020  tentang  Sistem  Kerja  Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, (2020).
Surat  Edaran  Walikota  Pekanbaru  Nomor  800/BKPSDM-PKAP/  360  /2021  tentang Penyesuaian  Sistem  Kerja  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dan  Tenaga Harian Lepas (THL), (2021).