## VOLUME 3  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP TERORISME (CATATAN TERHADAP UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME)

## K.A.BUKHORI
Jalan A Yani Tangga Takat Plaju Palembang
Abstrak Abstract Sejak peristiwa teror World Trade Centre , New York dan tragedi Bali
12   Oktober   2002   merupakan tindakan   teror   terbesar   yang menimbulkan   korban   sipil terbesar   di   dunia.   Akibat   teror tersebut   timbul   pro-kontra   siapa yang   terlibat   dalam   tragedi   ini. Terlepas   sikap   pro-kontra   siapa dalang peledakan bom ini, di sini penulis   mengangkat   persoalan terorisme   didekati   melalui kebijakan   kriminalisasi,   dalam hukum   pidana   meliputi   dua masalah,   yaitu   apakah   dasar pembenaran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan   sebagai   tindak   pidana; dan   apakah   kriteria   yang digunakan   dalam   melakukan kriminalisasi,   terlebih   persoalan terorisme   ini   menjadi   penting karena   terorisme   lebih   dekat dengan   delik   kekerasan   yang berkaitan dengan delik politik dan isu hak asasi manusia.
Since   the  terrorist  events   of  World Trade   Centre,  New  York  and  the tragedy of  Bali  October 12, 2002  is the biggest act of terror that resulted in civilian casualties in the world. As a   result   of  terror  arising  pro-cons who  are   involved  in  this  tragedy. Despite  its   pro-cons  who   the mastermind  of   this  bombing,  here the   authors  raised   the   issue   of terrorism  is   approached  through   a policy   of  criminalization,  criminal law  involves   two  issues,  namely whether   the justification   for criminalizing an act as criminal, and whether   the  criteria   used  to criminalize,  this  becomes  especially important issue of terrorism because terrorism  is   closer   to  a   crime  of violence  related   to  political  offenses and human rights issues.
Kata Kunci : terorisme, tindak pidana

## A. Pendahuluan
Sejak peristiwa Teror Worl Trade Center, New York dan tragedi Bali 12 Oktober 2002 merupakan tindakan teror terbesar yang menimbulkan korban sipil terbesar di dunia. Pulau Bali dengan julukan heaven in the
world dengan   keramaian   turisme,   diguncang   bom   berskala   besar menghancurkan puluhan fisik bangunan, kendaraan, dan obyek hiburan turisme serta sipil.
Bali seakan neraka. Betapa tidak, sekurangnya 180 orang meninggal dunia yang sulit teridentifikasi dan sebagian besar adalah warga negara asing serta ratusan mengalami luka ringan dan berat. Akibat teror pihak yang   tidak   bertanggung   jawab,   timbul   pro-kontra   siapa   yang   terlibat tragedi ini.
Amerika  Serikat  (AS)   menduga,  para   pelaku   peledakan   memiliki hubungan   dengan   jaringan   Al   Qaeda   sebagai   jaringan   kaum   muslim militan yang sudah lama ada di Indonesia, sebaliknya pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Surakarta, Abu Bakar Ba'asyir dalam jumpa pers mengatakan, peristiwa ledakan di Bali merupakan usaha AS untuk membuktikan   tudingannya   selama   ini   bahwa   Indonesia   adalah   sarang teroris.
Terlepas   sikap   pro-kontra   siapa   dalang   peledakan   bom   ini, tampaknya persoalan terorisme ini hendaklah didekati melalui kebijakan kriminalisasi, dalam hukum pidana meliputi dua masalah, yaitu apakah dasar pembenaran untuk mengkriminalisa-sikan  suatu perbuatan sebagai tindak   pidana;   dan   apakah   kriteria   yang   digunakan   dalam   melakukan kriminalisasi,   terlebih   persoalan   terorisme   ini   menjadi   penting   karena terorisme lebih dekat dengan delik kekerasan yang berkaitan dengan delik politik dan isu hak asasi manusia.

## B. Dasar Pembenaran Kriminalisasi
Dasar   pembenaran   untuk   mengkriminalisasikan   suatu   perbuatan sebagai tindak pidana lebih banyak terletak di luar bidang hukum pidana. Artinya, dasar pembenaran tersebut berkaitan dengan faktor-faktor sosial di luar bidang hukum pidana.  Adapun faktor-faktor yang termasuk dasar

## VOLUME 3  NO. 1
pembenaran tersebut adalah faktor nilai, ilmu pengetahuan, dan faktor kebijakan.
Ditinjau dari sudut nilai, kaidah hukum pidana merupakan jalinan nilai yang berasal dari nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat yang   diproses   melalui   mekanisme   politik   yang   dituangkan   dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, kaidah hukum pidana merupakan   gabungan   dari   beberapa   nilai   sosial   atau   gabungan   dari kaidah-kaidah sosial yang terdapat dalam masyarakat.
Nilai-nilai   atau   kaidah-kaidah   sosial   yang   menjadi   sumber pembentukan kaidah hukum pidana meliputi nilai-nilai dan kaidah-kaidah agama,   serta   nilai-nilai   dan   norma-norma   budaya   yang   hidup   dalam kesadaran masyarakat.
Hukum   pidana   mempunyai   hubungan   yang   sangat   kuat   dengan moral, khususnya pengaruh nilai-nilai dan kaidah-kaidah moral terhadap pembentukan kaidah-kaidah hukum pidana.  Mengingat kuatnya pertalian antara moral dan hukum pidana merupakan masalah penting.
Jerome   Hall   mengemukakan   bahwa The   moral   quality   of   the criminal law is the major issues of our times and permeates all the social disciplines. Artinya, kualitas moral hukum pidana merupakan issu penting pada waktu sekarang dan meliputi semua disiplin sosial. 1
Mengenai moralitas hukum pidana muncul permasalahan, apakah dapat dipandang pada hukum moral sebagai asal usul penerjemah dan penjamin   dari   hukum   pidana.     Dapatkah   hukum   moral   tersebut dipergunakan   sebagai   suatu   petunjuk   bagi   pembentuk   undang-undang untuk   mempergunakan   hukum   pidana   dalam   memaksakan ukuran/landasan moral.
Hubungan moral dan hukum pidana menampakkan diri terutama pada norma-norma perilaku yang ingin diatur oleh hukum pidana, tetapi moral   juga   mengatur   perilaku   tersebut.     Apabila   perbuatan-perbuatan
1 Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Kriminologi . Jakarta. Rajawali, Jakarta, 1984. hlm,56.

## VOLUME 3  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
amoral dijadikan sebagai perbuatan yang ilegal menurut hukum pidana berarti ada kesesuaian antara kaidah moral dan kaidah hukum pidana. Namun   adakalanya   terjadi   pertentangan   antara   nilai-nilai   moral   dan hukum pidana.   Misalnya dalam  masalah  pengguguran kandungan  dan bunuh diri.
Dengan   demikian   moralitas   mempunyai   relevansi   terhadap kriminalitas,   meskipun   terbatas.     Mengenai   hal   ini   Halvetius 2 mengungkapkan   bahwa   “hukum   pidana   menggambarkan   kekuatannya dari  moralitas  masyarakat”. Suatu  perbuatan yang tidak  salah  menurut berbagai   cara   pandang   tidak   boleh   dikualifikasikan   sebagai   suatu kejahatan.
Pendapat   senada   dikemukakan   pula   oleh   Biderman   dkk   yang mengemukakan bahwa “kejahatan mempunyai signifikansi dalam proporsi yang luas dengan perasaan moral orang-orang”.  Pengaruh ini tidak hanya terbatas   pada   orang-orang   yang   menjadi   korban   secara   langsung 3 Hubungan hukum pidana dan moral melahirkan konsepsi kejahatan mala in se (kejahatan yang bukan hanya melanggar undang-undang, tapi juga melanggar   kaidah-kaidah   moral)   dan mala   prohibita (kejahatan   yang merupakan pelanggaran undang-undang).
Kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan amoral, dan pada umumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan bagian yang paling atau sangat amoral.  Hubungan ini dapat digambarkan sebagai dua   buah   lingkaran   yang   bertitik   pusat   satu.     Dimana   perbuatan- perbuatan   amoral   merupakan   lingkaran   yang   besar,   sedangkan pelanggaran   aturan-aturan   hukum   pidana   (kejahatan)   merupakan lingkaran yang lebih kecil. 4
2 Halvetius, Limits of Criminal Law . Canada, 1979, hlm.15.
3 William C Rhodes, Behavioral Threat and Community Response. New York: Behavioral Publication Inc, 1984, hlm.36.
4 Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan, Madzhab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.9.

## VOLUME 3  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
Dalam   konteks   diterbitkannya   UU   No.   16   Tahun   2003   tentang Pemberantasan   Tindak   Pidana   Terorisme.   Dari   konsiderans   UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme  tersirat bahwa kehendak untuk melakukan   kriminalisasi   terhadap   kejahatan   terorisme   bukan   hanya akibat serangan teroris yang menghancurkan World Trade Center (WTC) 11   September   2001,   yang   mendorong   AS   mengkampanyekan war   on terrorism yang   menekan   negara-negara   lain,   terutama   dengan   UU-nya yang   bertema No   Safe   Harbor   Act .   Tetapi,   jauh   sebelum   itu   berbagai negara, termasuk Indonesia, baik secara nasional, regional, maupun dalam kerangka   internasional   memang   berkeinginan   untuk   melakukan kriminalisasi   terhadap   perbuatan   tersebut.   Bagi   Indonesia,   hal   ini merupakan   amanat   konstitusi   yang   mengharuskan   pemerintah melindungi   segenap   bangsa   Indonesia.   Selain   aspek   viktimologis, kriminalisasi   dilakukan   dengan   mempertimbangkan   syarat-syarat   lain yang   komprehensif   seperti   menjauhi   hal-hal   yang   bersifat   ad   hoc   dan memperhatikan aspirasi masyarakat luas.
Yang jauh lebih berbahaya ialah kenyataan adanya kaitan antara terorisme   dan   kejahatan-kejahatan   lain   yang   bersifat   transnasional terorganisasi   seperti   penyelundupan   imigran   gelap   ( human   cargo ), perdagangan   wanita   dan   anak-anak,   perdagangan   senjata   api   dan komponen-komponennya,   pencucian   uang,   perdagangan   narkotika, bahkan   perdagangan   bahan-bahan   nuklir   yang   berbahaya   bagi perdamaian dan keamanan nasional serta internasional.
Perumusan   semacam   itu   merupakan   hasil   kajian   dari   berbagai konvensi internasional baik yang telah maupun belum diratifikasi. Selain itu,  pengaturan   tindak   pidana terorisme  cenderung  bersifat  menempuh sistem   global   serta   komprehensif   dan   sistem   kompromi   yang   memuat kebijakan kriminal bersifat luas, preventif, represif, dan beberapa acara yang   bersifat   khusus,   seperti   prosedur   hearing,   peradilan   in   absensia, diakuinya alat bukti elektronik, dan sebagainya, tanpa mengesampingkan
promosi   dan   perlindungan   HAM--pengaturan   perlindungan   saksi, pelapor, korban kejahatan, sistem hearing dan lain-lain--.
Asas-asas   yang   sangat   dipertimbangkan   dalam   melakukan kriminalisasi   adalah,   pertama,   asas   kriminalisasi   yang   diperluas   ( the principle of extended criminalization ) dalam arti:
(a) penciptaan   tindak   pidana   baru   ( new   crimes   creation )   baik merupakan   delik   formal   maupun   delik   material.   Hal   ini didasarkan atas pertimbangan kemungkinan adanya baik actual harm maupun timbulnya potential harm (pasal 6 dan pasal 7).
Delik   baru   yang   lain   tercantum   dalam   pasal   10,   yang   sering disebut   sebagai technological   terrorism yang   memanfaatkan bahan-bahan   kimia,   senjata   biologis,   radiologi,   mikro organisme, radioaktif, dan komponennya, dan yang  lain ialah tindak   pidana   berupa   dengan   sengaja   menyediakan   atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan untuk   melakukan   tindak   pidana   terorisme   (pasal   11).   Hal   ini berkaitan dengan Convention on the Suppression of Financing Terrorism (1999);
(b) Aktualisasi atau afirmasi dari beberapa ketentuan tindak pidana yang   sudah   ada   dalam   hukum   positif,   yang   relevan   untuk dikategorikan   sebagai   tindak   pidana   terorisme.   Hal   ini bersumber   dari   murni   hukum   nasional   maupun   konvensi internasional   yang   telah   diratifikasi   (pasal   8   yang   bersumber pada pasal 479a s/d Ps 479 r Jis. UU No 4/1976 dan UU No 2/1976 yang mengesahkan ratifikasi tiga konvensi internasional tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana penerbangan yaitu Konvensi The Haque 1970 ( Convention for the   Suppression   of   Unlawful   Seizure   of   Aircraft ),   Konvensi
Tokyo 1963 ( Convention on Offences and Certain Other Acts
Committed   on   Board   Aircraft ),   dan   Konvensi   Montreal   1971
( Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the

## JURNAL ILMU HUKUM
Sfety of Civil Aviation ), kemudian Pasal 9 UU yang bersumber pada UU No 12/1951 tentang senjata api setelah ditambahkan elemen   khusus   berupa   dolus   specialis   dengan   maksud   untuk melakukan   tindak   pidana   terorisme.   Dan,   pasal   12   yang bersumber   pada Convention   on   the   Physical   Protection   of Nuclear Material 1976, dan
(c) Perluasan   ruang   lingkup   berlakunya   hukum   pidana,   seperti pengaturan corporate   criminal   liability (pasal   17   dan   18), pengaturan   pembantuan   (sebelum   dan   pada   saat   kejahatan dilakukan), percobaan  dan  permufakatan jahat yang  dipidana setara pelaku atau tindak pidana sempurna (pasal 15), bahkan pembantuan   setelah   kejahatan   dilakukan   dalam   bentuk   delik pemudahan diatur tersendiri pada Pasal 13, actor intelectualis tindak pidana terorisme dipidana secara khusus pada pasal 14. Kedua,   asas   nondiskriminatif   yang   tidak   mengaitkan   perumusan tindak   pidana   terorisme   dengan   motif   politik   dan   atau   motif   lainnya. Prinsip ini mungkin bisa disebut pula sebagai prinsip depolitisasi. Sebab, sekalipun citra tindak pidana terorisme selalu berkonotasi politik, tetapi penekanan lebih kepada perbuatan dan akibatnya.
Bahkan,   dalam   kerangka   kerja   sama   internasional,   khususnya ekstradisi, dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa tindak pidana terorisme yang diatur dalam UU ini bukan merupakan tindak pidana politik, atau tindak pidana yang berkaitan dengan pidana politik, atau pidana dengan motif politik, atau tindak pidana dengan tujuan politik menghambat ekstradisi. Ketiga,   asas   komplementer   antara   yurisdiksi ratione   materiae hukum nasional dan yurisdiksi ratione materiae hukum negara lain. Titik berat   terhadap   terorisme   internasional   karena   sepanjang   berkaitan dengan   terorisme   domestik   diharapkan   dapat   diatasi   dengan   hukum pidana positif yang ada. Penekanan pada prinsip resiprositas antarnegara dan kerja sama internasional berkaitan erat dengan sikap ini (pasal 3).

## VOLUME 3  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
Keempat,  asas   perlindungan   HAM  dan   peradilan   yang   jujur   dan adil   untuk   melindungi   HAM   dan   integritas   pengadilan   yang   harus menjaga karakteristik fair, impartial, and independent trial , baik dalam tahap pre-trial,   hearing ,   maupun post   trial .   Untuk   itu   diatur   secara lengkap tindak pidana Obstruction of Justice atau Offenses Against the Administration of Justice di dalam pasal 20 sampai dengan pasal 23 yang berada dalam Bab Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Terorisme.
Kelima, asas pidana minimum khusus yang sekalipun merupakan penyimpangan terhadap asas-asas perpidanaan sebagaimana diatur dalam pasal 12 KUHP (minimum umum satu hari), tetapi dipandang perlu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya disparitas pidana--yang dicari bukan paritas pidana tetapi the reasonable sentencing-- . Alangkah baiknya bila penjatuhan   pidana   minimum   khusus   ini   dilengkapi   dengan   suatu pedoman ( standard guidelines ) yang jelas untuk kepentingan keadilan.
Keenam,  asas   perlindungan  korban   dan   saksi   sesuai   dengan   UN
Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of   Power (1985).   Hal   ini   menyangkut acces   to   justice,   restitusi, kompensasi , dan rehabilitasi (pasal 31, pasal 32, pasal 34, pasal 35, dan pasal 36 UU).
Ketujuh, asas harmonisasi hukum. Dalam rangka penyusunan UU, telah dikaji berbagai konvensi hukum internasional dan pengaturan tindak pidana terorisme di berbagai negara seperti Australia, Kanada, Pakistan, India, Inggris, dan sebagainya. Dengan demikian, berbagai aspirasi telah ditampung   baik   dari   unsur   suprastruktur,   infrastruktur,   kepakaran, maupun aspirasi internasional.
Kedelapan,   keseimbangan   kepentingan,   pencegahan   dan pemberantasan   terorisme   harus   bertujuan   memelihara   keseimbangan dalam   kewajiban   melindungi   kedaulatan   negara,   hak   asasi   korban   dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa, (vide penjelasan umum UU).

## C. Terorisme di antara Delik Kekerasan; Delik Politik dan Isu Hak Asasi Manusia
Definisi terorisme sebagaimana dituntut oleh beberapa pihak--tim perumus sangat menyadari bahwa secara nasional maupun internasional saat ini--tidak pernah dihasilkan kesepakatan mengenai definisi terorisme.
Perumusan   mengenai   pengertian   terorisme   menimbulkan persoalan   multi-intrepetasi   di   antara   segala   kepentingan   negara   ( state interested ). Amnesty   International mengakui   persoalan   itu   saat mengatakan, there   is   no   universally   accepted   definition   of   the   word terrorism in general use or in treaties and law designed to combat it.
Karena   itu   pengertian   awal   atas   terorisme   dikategorikan   sebagai perbuatan   atau   tindak   pidana   yang   ditujukan   terhadap   negara   atau Crimes against State .
Suasana   tuntutan   negara-negara   terhadap   dekolonialisasi mewarnai   maraknya   kemerdekaan   negara-negara   di   dunia   saat   itu. Barulah melalui European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST) di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari Crimes against   State menjadi Crimes   against   Humanity . Crimes   against Humanity meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan   individu,   golongan,   dan   masyarakat   umum   ada   dalam suasana yang teror. Dalam kaitan HAM, crimes against humanity masuk kategori Gross Violation of Human Rights yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada   jiwa-jiwa   orang   tidak   bersalah   ( public   by   innocent )   sebagaimana halnya terjadi di Bali.
Adanya   undang-undang   terorisme   pun   disambut   pro-kontra mengingat   polemik   definisi   mengenai   terorisme   masih   bersifat   multi- intrepetatif,   umumnya   lebih   mengarah   kepada   polemik   kepentingan negara atau state interested . Bila indikasi pengertian ini lebih mengarah pada kepentingan negara setidaknya sebagai perbuatan Crimes against

## JURNAL ILMU HUKUM
State ,   maka   amat   dikhawatirkan   adanya   jubah   subversi   (UU   No 11/PNPS/1963) muncul kepermukaan sebagai baju  kekuasaan penguasa dalam mengeliminasi freedom of the speech sebagai ekspresi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
Pengakuan   adanya  sifat  multi-intrepetatif   ini   akan   menyebabkan terjadinya   definisi   eksesif   dari   makna   terorisme   seperti   halnya   makna subversi   dalam   perundang-undangan   yang   telah   dicabut   itu.   Ungkapan ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah bisa saja menjadi obyek tindak pidana terorisme. Kesepakatan perubahan paradigma dari Crimes   against   State kepada Crimes   against   Humanity inilah   yang mungkin   dapat   dijadikan   karakterisasi   yang   limitatif   dari   obyek   tindak pidana terorisme.
Terorisme sudah menjadi bagian dari extra ordinary crimes yang merusak   sistem   perekonomian,   integritas   negara,   penduduk   sipil   yang tidak berdosa serta fasilitas umum lain dalam konteks melawan hukum yang signifikan sekali. Karena itu, pelaku teror yang berlindung sebagai pelaku delik politik atau political purpose yang dilakukan dengan purpose of violence di mana tindakan dimaksudkan untuk membuat shock atau intimidasi   kepada governmental   authority atau   yang   berakibat   kepada public   by   innocent ,   berlakulah   prinsip   ekstradibilitas.   Hal   ini   sejalan dengan   pasal   1   ECST   bahwa   delik   yang   dikategorikan   sebagai acts   of terror bukanlah   sebagai   pelaku   delik   politik,   dan   karenanya   dapat dilakukan tindakan ekstradisi.
Prinsip   abnormal recht   voor   abnormale   tijden ,   dalam   kondisi darurat   seperti   peledakan   bom   di   Bali,   memerlukan   suatu   produk perundang-undangan yang bersifat darurat dan cepat sifatnya dan tetap berpijak pada prinsip hak asasi manusia.

## D. Penutup
Akhirnya,   dapat   ditarik   estimasi   bahwa   sejauh   ini   UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mencakup state terrorism

## VOLUME 3  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan   oleh   seseorang   sebagai   kelanjutan   kebijakan   negara   atau kebijakan organisasional yang diarahkan kepada penduduk sipil. Berbagai perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang   sudah   diatur   di   bawah   yurisdiksi   UU   No   26/2000   tentang Pengadilan HAM.
Meski affirmative crimes dihindari karena prinsip universal tetap menghendaki adanya perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa dalam setiap perkara yang dihadapinya, termasuk perkara dengan dimensi tinggi terorisme,   namun   kadangkala   prinsip   perlindungan   masyarakat   berupa the human rights must yield to the principle of clear and present danger dapat menjadi pertimbangan yang akseptabel.

## E. Daftar Pustaka
Convention on the Suppression of Financing Terrorism . 1999.
Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 1976.
European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST). 1977
Halvetius. 1979. Limits of Criminal Law . Canada.
Konvensi Montreal 1971. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Sfety of Civil Aviation.
Konvensi The Haque .1970. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft
Konvensi Tokyo 1963. Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft.

## JURNAL ILMU HUKUM
Limits of Criminal law: Available by mail free of charge from law Reform. Comission of Canada. Reprented 1979.
Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan, Madzhab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
Rhodes,   William   C. Behavioral   Threat   and   Community   Response. Behavioral Publication Inc, New York, 1994.
Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Kriminologi, Rajawali, Jakarta, 1984. UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power .1985.
UU No 11/PNPS/1963 tentang Tindak Pidana Subversi
UU No. 2/1976 tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana Penerbangan
UU No.12/1951 tentang Senjata Api