al-Ihkâ V o l . 1 1   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 6 DOI 10.19105/al-ihkam.v11i2.1038

## Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam dan Strategi Pemberantasannya
A. Malthuf Siroj
( Pascasarjana IAI Nurul Jadid, Jl. KH Zaini Mun`im PaitonProbolinggo, Email: malthuf@gmail.com )

## Abstrak:
Korupsi  merupakan  kejahatan  luar  biasa  karena  dampak  negatifnya yang menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat luas. Masyarakat yang  menjadi  korban  fenomena  tindak  korupsi,  akan  mati  secara perlahan-lahan  tapi  pasti.  Kejahatan  ini  memiliki  potensi  yang  luar biasa  untuk  menciptakan  kesengsaraan,  kemelaratan,  dan penderitaan  orang  banyak,  terutama  kalangan  masyarakat  bawah yang  tidak  memiliki  akses  ekonomi  dan  mereka  dapat  memperoleh hak-haknya  hanya  apabila  diberi  oleh  negara.  Korupsi  merupakan istilah  modern  yang  tidak  ditemukan  padanannya  dalam kepustakaan hukum Islam. Tapi dengan mengenali unsur-unsur yang terkandung di dalamnya maka istilah  ini dalam hukum pidana Islam berhubungan  erat  dengan    pencurian  ( sariqah ),  penyuapan  ( risywah ), penggelapan harta ( ghulûl ), dan perampokan ( hirâbah ) dengan  sanksi hukum yang berbeda-beda . Korupsi terjadi karena beberapa faktor di antaranya  karena  pola  hidup  materialistik  konsumtif,  sistem  politik, kepemimpinan yang lemah, pendidikan agama dan etika yang minim, sistem  sosial,  dan  hukum  yang  menyuburkan  perilaku  koruptif. Untuk memberantas korupsi ini dapat dilakukan cara represif melalui jalur penal dan upaya preventif melalui jalur non penal.

## Kata-kata Kunci:
Korupsi, Hukum Islam, Pemberantasan, Represif-Penal, Preventif-Non Penal

## Abstract:
Corruption  is  an  extraordinary  crime  because  of  its  negative  impact on the aspects of community life. People  who have been infected by this  deadly  virus  would  die  slowly  but  surely.  This  crime  has  a tremendous  potential  to  cause  misery,  destitution  and  suffering  of many  people,  especially  the  lower  class  people  who  do  not  have access to the power and economy; those who would have their rights only  if  they  were  given  by  the  state. Corruption  is  a  modern  term whose  synonym  could  not  be  found  in  the  Islamic  legal  literature.
A Maltuf Siroj
However, by recognizing the elements contained, the term in Islamic criminal  law  is  closely  related  to  theft  ( sariqah ),  bribery (risywah ), embezzlement  of  property  ( ghulûl )  and  robbery  ( hirâbah )  with different  legal  sanctions. Corruption  occurs  because  of  many  factors such  as  materialistic-consumerism  lifestyle,  costly  political  system, weak  leadership,  lack  of  religious  and  ethical  education,  social  and legal systems that support corrupt behaviors. To eradicate corruption, repressive  ways  can  be  done  through  the  penal  system  as  well  as preventive efforts through non penal system.

## Keywords:
Corruption, Islamic Law, Eradication, Repressive-Penal, Preventive-Non Penal

## Pendahuluan
Banyak ahli menyebut bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa ( extraordinary crime ), mengingat motivasi dan dampak yang diakibatkannya  sangat  kompleks.  Korupsi  dapat  pula  diibaratkan sebagai sebuah penyakit mematikan, yang jika dipelihara sekian lama tanpa  ada  penanganan  serius  dari  berbagai  pihak  akan  membunuh bangsa itu sendiri secara perlahan-lahan tapi pasti.
Korupsi  sangat  erat  kaitannya  dengan  harta  benda,  maka  ia dapat  pula  dikatakan  sebagai  kejahatan  terhadap  harta  benda ( mâliyah ). Kejahatan mâliyah ini banyak terjadi pada negara-negara di dunia,  termasuk  Indonesia.  Bahkan  China  sebagai  salah  satu  negara yang  menjadi  basis  kekuatan  ekonomi  dunia  memperbolehkan perusahaan-perusahaannya  untuk  menyuap  di  luar  negeri.  Di Indonesia  sendiri,  praktik  suap-menyuap,  mafia  peradilan,  pungli, dan perilaku-perilaku koruptif lainnya setiap waktu menghiasi layar kaca  televisi  dan  selalu  menjadi  pembicaraan  yang  tidak  kunjung selesai.
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  tentu  telah  melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif. Namun di  lapangan,  seberat  apa  pun  hukuman  yang  dijatuhkan  negara melalui  aparat  penegak  hukumnya  terhadap  para  pelaku  tindak pidana  korupsi  dan  seberapa  pun  besarnya  upaya  preventif  yang dilakukan,  seperti  digalakkannya  seminar  anti-korupsi,  pendidikan anti-korupsi,  dan  sejenisnya,  ternyata  masih  belum  cukup  untuk meredam  dan  menghentikan  perilaku  korup  tersebut.  Terbukti dengan ditangkapnya ketua DPD Irman Gusman pada 17 September
2016 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap impor  gula.  Kemudian  belum  sebulan  berlalu,  tepatnya  11  Oktober 2016,  instansi  kepolisian  juga  berhasil  menangkap  tiga  orang  aparat sipil  negara  Kementerian  Perhubungan  (Kemenhub)  yang  diduga melakukan pungli. Kedua kasus tersebut hanyalah sebagian kecil dari kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia.
Kendati  demikian,  perang  melawan  korupsi  sebagai  bentuk nahi munkar harus terus ditabuh. Tidak boleh berputus asa, berdiam diri  tanpa  aksi,  apalagi  apatis  atau  malah  menjadi  bagian  dari  para pelaku korupsi. Memusuhi korupsi adalah bagian dari jihad. Karena jihad  esensinya  bukan  hanya  berkenaan  dengan  perang  fisik  pada kelompok  di  luar  Islam,  tetapi  mencurahkan  tenaga  dan  pikiran dalam melawan korupsi juga dapat dikatakan jihad.
Maka  dari  itu,  dalam  artikel  singkat  ini  akan  dikaji  tentang bagaimana  pengertian  tindak  pidana  korupsi  dan  apa  bentuk hukumannya  dalam  perspektif  hukum  Islam  serta  bagaimana  pula jihad  melawan  korupsi  dan  strategi  yang  dapat  digunakan  untuk memberantas perilaku korup yang semakin menjamur di negeri ini.

## Definisi Korupsi dalam Hukum Islam
Dilihat  dari  sudut  terminologi,  istilah  korupsi  berasal  dari bahasa  latin  “ corruption ”,  yang  berarti  kerusakan,  kebobrokan  atau suatu keadaan dan perbuatan yang busuk. Dalam Bahasa Indonesia, istilah  korupsi  sering  dikaitkan  dengan  ketidakjujuran  atau kecurangan  seseorang  dalam  bidang  keuangan.  Dengan  demikian,
melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan terkait keuangan. 1
Sementara  itu,  istilah  korupsi  dalam  Kamus  Umum  Bahasa Indonesia  diartikan  sebagai  perbuatan  yang  buruk  seperti penggelapan  uang,  penerimaan  uang  sogok,  dan  sebagainya. 2 Selanjutnya,  dalam  Peraturan  Penguasa  Militer  Nomor  Prt/PM- 06/1957,  istilah  korupsi  antara  lain  dimaknai  sebagai  perbuatan- perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara.
1 Elwi  Danil, Korupsi:  Konsep,  Tindak  Pidana,  dan  Pemberantasannya, (Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada), 3.
2 W.J.S.  Poerwardarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  Balai  Pustaka, 1976).

## A Maltuf Siroj
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  hal-hal  yang  berkaitan dengan  korupsi  tidak  saja  meliputi  persoalan  keuangan,  melainkan juga masuk ke ranah gratifikasi dan nepotisme. Gratifikasi umumnya berhubungan  dengan  benda-benda  berharga,  termasuk  wanita. Sedangkan nepotisme sering dipakai untuk mengutamakan keluarga atau  kelompok  dalam  urusan  publik.  Kendati  berbeda,  di  antara keduanya  terdapat  benang  merah  yang  saling  berhubungan,  yaitu menempatkan  kepentingan  publik  di  bawah  kepentingan  privat, dengan melanggar norma-norma hukum yang berlaku.
Uraian  di  atas  mendeskripsikan  bahwa  untuk  mengenali hakikat dari korupsi ternyata tidak mudah, karena korupsi memiliki batasan  yang  luas.  Maka  Syed  Hussein  Alatas  kemudian membeberkan  ciri-ciri  korupsi  dalam  usaha  mengungkap  makna konseptual dari korupsi itu sendiri, yakni:
a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang ;
b. Korupsi umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali telah begitu merajalela dan mendalam berurat-akar ;
c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
d. Mereka  yang  mempraktikkan  cara-cara  korupsi  biasa menyelubungi perbuatannya berlindung di balik pembenaran hukum;
e. Mereka  yang  terlibat  korupsi  adalah  mereka  yang menginginkan  keputusan-keputusan  yang  tegas  dan  mereka yang mampu mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
f. Adanya unsur penipuan dalam setiap tindakan korupsi;
g. Adanya penghianatan dalam setiap bentuk korupsi;
h. Perilaku  korupsi  melanggar  norma-norma  tugas  dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat;
i. Setiap  bentuk  korupsi  melibatkan  fungsi  ganda  yang kontradiktif dari mereka yang korup. 3
Setelah mengenali ciri-ciri korupsi sebagaimana dikemukakan di  atas,  lalu  bagaimana  dengan  pengertian  korupsi  dalam  hukum Islam?  Untuk  memberikan  definisi  korupsi  yang  sesuai  dengan konteks  saat  ini  dalam  perspektif  hukum  Islam  dirasa  cukup  sulit,
3 Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer ,
(Jakarta: LP3ES, 1981), 12-14.
karena  korupsi  merupakan  istilah  modern  yang  tidak  ditemukan padanannya dalam kepustakaan hukum Islam.
Sebelum  memaparkan  lebih  jauh  tentang  arti  korupsi  dalam hukum Islam, perlu diketahui terlebih dahulu tiga unsur utama dari korupsi  itu  sendiri,  yaitu: Pertama,  tasharruf ,  yang  bermakna menerima,  memberi,  dan  mengambil  sesuatu,  dengan  tujuan  untuk memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain  atau  kelompoknya. Kedua, pengkhianatan  terhadap  amanat  kekuasaan. Ketiga, ada  kerugian yang  harus  ditanggung,  baik  oleh  seseorang  sebagai  individu, masyarakat dan/atau negara. 4
Dari  ketiga  hal  pokok  di  atas,  secara  sederhana  dapat dipahami bahwa korupsi merupakan sebuah bentuk tasharruf berupa penghianatan  atas  kekuasaan  sebagai  amanah  yang  diberikan  oleh rakyat. Penghianatan tersebut menimbulkan kerugian bagi seseorang, masyarakat  dan/atau  negara.  Islam  memberikan  stigma  tersendiri terhadap  orang  yang  suka  berkhianat,  yaitu  dengan  sebutan “munafik”.  Pada  masa  Rasulullah  dan  para  sahabat,  orang-orang munafik  tidak  mendapat  tempat  di  ruang  publik.  Semua  orang sepakat  saat  itu  bahwa  persaksian  orang  munafik  tidak  dapat diterima  dalam  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan;  hadits  yang diriwayatkan  dinilai  lemah;  bahkan  tidak  dapat  diangkat  menjadi pemimpin.  Semua  itu  didasarkan  pada  satu  poin  penting  dalam kehidupan  manusia,  yaitu  keadilan.  Orang  munafik  tidak  bisa memberikan  keadilan  kepada  dirinya  sendiri,  apalagi  kepada khalayak umum.
Dalam  hukum  Islam,  terdapat  beberapa  istilah  yang  dapat dinisbatkan  terhadap  kejahatan  korupsi,  di  antaranya  adalah pencurian  ( sarîqah ),  suap  ( risywah ),  penggelapan  harta  ( ghulûl ),  dan perampokan ( hirâbah ). Ulama Hanafiyah menyamakan hirâbah dengan sariqah ,  bahkan hirâbah disebutnya  sebagai sariqah  kubra (pencurian besar) karena dampak negatifnya bersifat massif, maka hukumannya diperberat dibanding pencurian biasa yang disebutnya sariqah sughrâ (pencurian kecil). 5
4 Tim Penulis Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Koruptor Itu Kafir , (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), 128.
5 Wahbah  al-Zuhaylî, al-Fiqh  al-Islâmî  wa  Adillatuh, Juz  VI,  (Damaskus:  Dar  al-Fikr,
1984), 128.

## A Maltuf Siroj

## Korelasi antara Korupsi dengan Pencurian
Di satu sisi, korupsi dan pencurian memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki unsur mengambil harta secara tidak sah. Namun di  sisi  yang  berbeda,  praktik  korupsi  jauh  lebih  kompleks  daripada pencurian. Berikut perbedaan keduanya: 6
a. Pencurian pasti dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun korupsi bisa dilakukan secara terang-terangan.
b. Percurian tidak selalu berkaitan dengan amanat pemilik harta kepada si pencuri, sedangkan korupsi pasti berkaitan dengan kepercayaan publik.
c. Harta  yang  dicuri  umumnya  adalah  harta  yang  berada  di bawah kekuasaan orang lain, sedangkan harta yang dikorupsi pada umumnya berada di bawah kekuasaan si koruptor.
d. Harta yang dicuri bisa jadi harta pribadi maupun harta publik, sedangkan harta yang dikorupsi pasti harta publik.
Sekalipun  keduanya  memiliki  perbedaan-perbedaan  yang mendasar,  hukum  Islam  melarang  kedua  perbuatan  tersebut.  Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Nisa’ (4):29
                                                                                        
                                                                               
Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

## Korelasi antara Korupsi dengan Suap
Korupsi  juga  erat  kaitannya  dengan  suap.  Dalam  istilah hukum  Islam,  suap  dalam  bahasa  Indonesia  disamakan  dengan risywah ,  walaupun  hakikatnya  terdapat  perbedaan  di  antara keduanya.  Suap  secara  yuridis  salah  satunya  didefinisikan  sebagai suatu perbuatan berupa pemberian atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  dengan  maksud  supaya pegawai  negeri  atau  penyelenggara  tersebut  melakukan  atau  tidak
6 Ibid . , 129.
melakukan  sesuatu,  yang  bertentangan  dengan  kewajibannya. 7 Dikatakan  suap  jika  perbuatan  tersebut  dilakukan  secara bottom  up (dari  bawah  ke  atas)  atau  dari  rakyat  ke  pejabat  atau  dari  pejabat bawahan ke pejabat atasan.
Sementara  dalam  hukum  Islam  istilah risywah diartikan sebagai:
“Suatu perbuatan membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar” .
Maka,  termasuk  dalam  kategori risywah manakala  dalam suasana  kampanye  pemilu,  baik  itu  pemilu  legislatif  (pileg),  pemilu presiden (pilpres), pemilu gubernur (pilgub), maupun pemilu bupati (pilbup),  para  peserta  pemilu  melakukan  “serangan  fajar”  kepada rakyat untuk memberikan suaranya saat pemilu berlangsung.
Dengan  demikian,  penelusuran  makna  konseptual risywah dapat terjadi dari dua arah, baik dari rakyat kepada penguasa untuk mendapatkan  kebijakan  yang  menguntungkan  dirinya  atau kelompoknya,  maupun  dari  penguasa  kepada  rakyatnya  dengan tujuan  untuk  mempertahankan  dan  memperluas  kekuasaannya. Sedangkan  suap  hanya  terjadi  dari  satu  arah  saja,  yaitu  dari  rakyat kepada penguasa.

## Korelasi antara Korupsi dengan Penggelapan Harta
Dari  sisi  penggelapan  harta,  korupsi  erat  kaitannya  dengan istilah  “ ghulûl ”  dalam  hukum  Islam.  Konsep ghulûl dalam  hukum Islam  bermakna  “pengkhianatan  atas  amanah  yang  seharusnya dijaga”. 9 Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Imrân (3): 161
اَمَو َمۡوَي َ لَغ اَمِب  ِتۡأَي  ۡلُلۡغَي نَمَو َّۚ َ لُغَي نَأ  ٍّ يِبَنِل َناَك ٱ ِةَمَٰ َيِق ۡل اَ م  ٖسۡفَن ُ لُك ََٰ فَّوُت َ مُث َنوُمَل ۡظُي اَل ۡمُهَو  ۡتَب َسَك ١٦١
Tidak  mungkin  seorang  nabi  berkhianat  dalam  urusan  harta  rampasan  perang. Barangsiapa  yang  berkhianat  dalam  urusan  rampasan  perang  itu,  maka  pada  hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap
7 Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
8 Ibn Al-Atsîr, al-Nihâyah fi Gharib al-Hadîts wa al-Atsar... , Jilid II, 226.
9 Tim Penulis Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Koruptor... , 18.
A Maltuf Siroj
diri  akan  diberi  pembalasan  tentang  apa  yang  ia  kerjakan  dengan  (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya
Perbuatan  khianat  dikatakan ghulûl ,  karena  seseorang  yang mengambil  harta  tersebut  menyembunyikannya  di  dalam  harta miliknya.  Dari  sekian  banyak  perilaku  yang  mengarah  pada perbuatan  korupsi,  dalam  konsep  hukum  Islam, ghulûl adalah perbuatan  yang  memiliki  karakter  paling  dekat  dengan  korupsi. Karena keduanya sama-sama melibatkan penyalahgunaan kekuasaan menyangkut harta publik.
Di samping itu, bila mengacu pada unsur-unsur tindak pidana korupsi, konsep ghulûl memenuhi semua unsur tersebut;
a. Keduanya sama-sama memiliki niat untuk memperkaya diri b. Keduanya  memiliki  dampak  merugikan  orang  lain  dan kekayaan negara
c. Keduanya terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan
d. Keduanya  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  dan merusak sistem hukum dan moral masyarakat.

## Korelasi antara Korupsi dengan Perampokan
Perampokan atau hirâbah merupakan perbuatan yang merusak tatanan  kehidupan  masyarakat.  Begitu  pula  dengan  korupsi,  yang merusak  segala  bidang  kehidupan  masyarakat,  baik  di  bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya.
Hirâbah dan  korupsi  sama-sama  mengancam  jiwa  dan  harta orang  banyak  serta  mengakibatkan  kehancuran  di  berbagai  lini kehidupan, misalnya  kerusakan lingkungan,  mutu pelayanan  publik yang rendah, dan penegakan hukum yang lemah. Namun demikian, dampak  dari  korupsi  dinilai  masih  lebih  luas  dari  pada hirâbah ,
misalnya;
a. Jiwa yang terancam akibat tindakan korupsi lebih banyak dari hirâbah . Karena hirâbah umumnya hanya mengancam segelintir jiwa.  Sedangkan  korupsi  lebih  luas  karena  jumlah penyelewengan dananya yang besar.
b. Harta  yang  diambil  melalui  korupsi  lebih  besar  dari  pada hirâbah .  Dalam hirâbah ,  harta  yang  diambil  kecil  nominalnya, namun dalam kejahatan korupsi, nominal harta yang diambil dalam  jumlah  besar  hingga  ratusan  miiyar  bahkan  triliunan rupiah.
c. Dampak yang ditimbulkan dari korupsi jauh lebih massif dari pada hirâbah .  Menilap  anggaran  jalan  raya,  jembatan, bangunan  publik  seperti  gedung  pendidikan,  kesehatan  atau olahraga,  berakibat  pada  kualitas  rendah  sarana  yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas buruk dalam pelayanan publik.

## Faktor Penyebab Tindak Korupsi Menurut Hukum Islam
Salah  satu  cendekiawan  Muslim,  `Abd  al-Rahman  Ibn Khaldûn,  dikenal  sebagai  hakim  yang  jujur  dan  adil  yang  berusaha memerangi  korupsi  dan  suap-menyuap  di  lingkungannya.  Namun usahanya  gagal  dan  justru  ia  dipecat  dari  jabatannya.  Dalam pandangannya,  sebab  utama  merebaknya  perilaku  korupsi  adalah gaya hidup mewah. 10
Hal  itu  lebih  ditegaskan  lagi  oleh  B.  Soedarso  sebagaimana dikutip  oleh  Jur.  Andi  Hamzah  yang  menyatakan  bahwa  salah  satu sebab yang sering dihubungkan dengan perilaku korupsi adalah gaji para  aparat  yang  rendah  sementara  kebutuhan  terus  meningkat. Namun demikian, beliau menyadari bahwa minimnya gaji bukanlah sebab  yang  mutlak,  realitasnya  banyak  juga  orang  berkecukupan yang  korupsi.  Ada  faktor-faktor  lain  dari  luar  yang  saling mempengaruhi  sehingga  menimbulkan  perilaku  korupsi,  misalnya kepentingan politis pejabat terkait untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya. 11 Ansari Yamamah juga berpendapat bahwa bila kecenderungan  materialistik  dan  konsumtif  masyarakat  serta  sistem politik masih berbiaya tinggi, maka hal tersebut memaksa terjadinya permainan  uang  dan  korupsi. 12 Kondisi  demikian  akan  dengan sendirinya memaksa para pejabat ketika telah menduduki jabatannya untuk  melakukan  kejahatan  korupsi.  Hal  senada  dikemukakan  oleh Nur  Syam  bahwa  seseorang  melakukan  korupsi  karena  godaan kekuasaan dan sekaligus kekayaan yang tidak mampu dikendalikan. Saat dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan, sementara
10 Syed Hussein Alatas, Sosiologi... , 8-9.
11 Jur.  Andi  Hamzah, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional , Revisi ke-2, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 13-14.
12 Tim  Penulis  Buku  Pendidikan  Anti-Korupsi, Pendidikan  Anti-Korupsi  untuk Perguruan Tinggi , (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011), 38.

## A Maltuf Siroj
akses  untuk  kaya  bisa  diperoleh  melalui  korupsi,  maka  terjadilah korupsi itu. 13
Secara  terperinci,  Syed  Hussein  Alatas  membeberkan  sebab terjadinya  korupsi  sebagai  berikut:  ketiadaan  atau  kelemahan kepemimpinan  dalam  posisi-posisi  kunci;  kelemahan  pengajaran- pengajaran  agama  dan  etika;  kolonialisme;  kurangnya  pendidikan; kemiskinan;  tiadanya  tindak  hukuman  yang  keras;  kelangkaan lingkungan  yang  subur  untuk  perilaku  anti-korupsi;  struktur pemerintahan; perubahan radikal; dan keadaan masyarakat. 14
Selain  faktor-faktor  yang  telah  disebutkan  di  atas,  masih terdapat  faktor  lain  yang  semakin  mengeksiskan  perilaku  korupsi, yaitu  nepotisme.  Budaya  mengutamakan  kepentingan  pribadi  atau kelompok di atas kepentingan publik, turut serta menguatkan dinasti korupsi,  khususnya  di  dalam  tubuh  birokrasi.  Selama  nepotisme hanya  didasarkan  untuk  menguatkan  dinasti  kekuasaan  seseorang, maka jalur korupsi akan terbuka lebar.

## Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam
Untuk membuat jera para koruptor, semua orang sepakat jika mereka  (pen.  koruptor)  diberi  sanksi  hukum  yang  seberat-beratnya, baik  berupa  sanksi  sosial  atau  tindakan,  maupun  sanksi  pidana penjara  dan  denda  yang  berat.  Hal  ini  mengingat  dampak  korupsi yang  sangat  merugikan  dan  berbahaya  untuk  kelangsungan  hidup suatu  bangsa.  Akibat  korupsi,  kemiskinan,  kedzaliman,  dan ketidakadilan,  serta  rusaknya  moralitas  dalam  berbagai  aspek kehidupan masyarakat mencapai pada puncak kebobrokannya.
Pada  dasarnya,  semua  konsep  kejahatan  yang  berkaitan dengan  harta,  seperti  pencurian  ( sariqah ) , penggelapan ( ghulûl ) , penyuapan  ( risywah ),  dan  perampokan  ( hirâbah );  dapat  digunakan untuk  menindak  para  koruptor.  Akan  tetapi  perlu  dipertimbangkan hal-hal  yang  dapat  dijadikan  dasar  untuk  menentukan  berat  dan ringannya sanksi hukuman tersebut.  Pada tataran sariqah dan hirâbah , sanksi yang diterapkan dalam hukum Islam adalah hukuman hudûd . Sementara  konsep ghulûl dan risywah ,  keduanya  menerapkan  sanksi ta’zir .
13 Ibid. , 39. 14 Syed Hussein Alatas, Sosiologi... , 46.
Hukuman hudûd mengenai  pencurian  ( sariqah )  dapat ditemukan landasannya pada Q.S al-Maidah (5): 38 berikut:
                                                                                                  
     

laki-laki  yang  mencuri  dan  perempuan  yang  mencuri,  potonglah  tangan  keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Untuk  menerapkan  hukuman  potong  tangan  ( qath’  al-yad ) terhadap  pelaku  kejahatan  korupsi  haruslah  disertai  kehati-hatian. Mengingat  unsur-unsur  tindak  pidana  korupsi  yang  kompleks, apalagi biasanya ada unsur politisasi terhadap beberapa aturan guna menunjang agar dalam eksekusi kejahatan korupsi berjalan rapi dan terkesan legal.
Sementara  untuk  hukuman had- nya hirâbah didasarkan  pada ayat QS: Al-Maidah (5): 33 berikut:
                                                                                                 
                                                                                              
                                                     
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul- Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau  dipotong  tangan  dan  kaki  mereka  dengan  bertimbal  balik,  atau  dibuang  dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar
Penerapan sanksi yang berat berdasarkan ayat di atas, karena hirâbah merupakan  tindakan  perampasan  harta  kekayaan  secara terang-terangan  dengan  menggunakan  senjata  dan  kekerasan  yang menimbulkan rasa takut dan tidak aman  bagi masyarakat di berbagai tempat  baik  di  desa  maupun  kota.  Sementara  korupsi  senantiasa dilakukan dengan cara-cara halus, rapi bahkan cenderung didukung oleh  hukum  yang  bersifat  koruptif,  namun  bahaya  yang ditimbulkannya begitu massif.

## A Maltuf Siroj
Lebih  jauh  lagi,  ada  perbedaan  mendasar  antara  pencurian dan perampokan sebagaimana dikatakan al-Sayyid Abu Bakr, bahwa pencuri  dalam  melakukan  aksinya  (mengambil  harta)  pasti  dengan cara  sembunyi-sembunyi,  konsekuensinya  jika  kedapatan  mencuri, pelakunya  pasti  akan  lari,  sedangkan  perampokan  mengambil  harta secara  nyata  dan  terang-terangan,  serta  siap  melakukan  aksi  lebih (penganiayaan,  bahkan  membunuh)  jika  pemilik  harta  tidak  mau menyerahkan hartanya. 15 Unsur mendasar inilah yang cukup krusial untuk diperhatikan jika akan dikaitkan dengan korupsi.
Selain  hal  di  atas,  konsep  yang  juga  mendekati  dan  mirip dengan  perilaku  korupsi  dalam  hukum  Islam  adalah  penggelapan ( ghulûl ) dan penyuapan ( risywah ), dengan hukuman ta’zîr nya. Ghulûl dan  korupsi  merupakan  upaya  penggelapan  harta  yang  berada  di bawah kekuasaannya. Artinya, harta memang diserahkan kepadanya oleh  pemilik  harta  sebagai  sebuah  amanah,  maka  jika  dikemudian hari  ia  berkhianat  dengan  menggelapkan  harta  itu,  dapat  dituntut melalui  mekanisme  peradilan.  Sedangkan risywah dan  korupsi, keduanya  memiliki  hubungan  yang  simbiosis  mutualisme,  yaitu tujuan  penerima  suap  adalah  untuk  memperkaya  diri,  sementara pemberi suap selalu berorientasi untuk mendapatkan kebijakan yang menguntungkan dirinya.
Dalam  menjatuhkan  hukuman ta’zîr ,  hakim  diberi  kebebasan untuk  menentukan  jenis  hukuman  apa  yang  sesuai  bagi  terpidana korupsi.  Dengan  catatan,  hakim  harus  tetap  memperhatikan ketentuan  umum  tentang  pemberian  sanksi  dalam  hukum  Islam, yaitu:
1. Hukuman hanya ditimpakan kepada pelaku kejahatan
2. Adanya kesengajaan atau kesalahan fatal
3. Hukuman  dijatuhkan  jika  kejahatan  dapat  dibuktikan  secara meyakinkan.
4. Berhati-hati  dalam  menentukan  hukuman  jika  masih  ada keraguan dan bukti yang tidak memadai. 16
Untuk itu, terdapat beberapa jenis hukuman ta’zîr yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi:
15 al-Sayyid Abu Bakr, I’ânah at-Thâlibîn , (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 102.
16 Tim Penulis Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Koruptor... , 34.
1. Denda  dua  kali  lipat  dari  harta  yang  dikorupsi  beserta hukuman  fisik.  Rasulullah  SAW  pernah  bersabda;  “ siapa  saja yang  mengambil  barang  orang  lain  (pen,  korupsi),  maka  dia  harus mengganti dua kali lipat dari nilai barang yang telah dia ambil dan dia  harus  diberi  hukuman ”.  (HR.  Al-Nasa’i, kitab  sariq ,  No. 4872). 17
2. Pengasingan;  hukuman  ini  dapat  dimaknai  luas,  tidak  saja menempatkan  terpidana  di  suatu  tempat  terpencil  yang  jauh dari keramaian, tetapi juga bisa berupa menjauhkan terpidana dari  pergaulan  sosial,  seperti  pengucilan.  Hal  ini  didasarkan pada  sebuah  peristiwa  di  mana  Nabi  pernah  memberi hukuman  kepada  tiga  orang  sahabat  yaitu  Ka’ab  bin  Malik, Murarah  bin  Rabi’ah  al-Amiri  dan  Hilal  bin  Umayyah  al- Waqifi,  yang  enggan  untuk  ikut  dalam  perang  tabuk  berupa hukuman  pengucilan  dengan  mendiamkan  mereka  selama lima puluh hari. 18
3. Pemecatan dari jabatan; Jabatan yang diemban oleh seseorang merupakan  amanah  dari  rakyat.  Maka  tatkala  didapatkan seorang  pejabat  yang  mengkhianati  amanah  publik  tersebut, sudah  sepatutnya  diganti  dengan  orang  lain  yang  lebih profesional,  jujur  dan  memiliki  integritas  tinggi.  Allah  SWT berfirman dalam Q.S al-Anfal (8): 27:
اَهُ ي َ أ َََٰٰٓي ٱ َ ل َنيِذ ْاوُنوُخَت اَل ْاوُنَماَء ٱ ََ لل َو ٱ َلوُسَ رل ۡمُتن َ أَو  ۡمُكِتَٰ َنَٰ َم َ أ ْآَٰوُنوُخَتَو َنوُمَلۡعَت ٧٢
Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  mengkhianati  Allah  dan Rasul  (Muhammad)  dan  (juga)  janganlah  kamu  mengkhianati  amanat- amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
4. Hukuman  penjara;  hukuman  ini  sebagai  salah  satu  upaya represif  sekaligus  penjeraan  terhadap  terpidana  korupsi.  Ia ditempatkan  di  sebuah  lembaga  pemasyarakatan  (lapas) khusus,  dalam  jangka  waktu  tertentu,  dengan  pengekangan atas kemerdekaan dan kebebasannya.
17 Ibid. , 37.
18 Abi  Zakariya  Yahya  bin  Syarf  An-Nawâwî, Riyâdl  al-Shâlihîn ,  (Surabaya:  Nurul Huda, t.t), 17-26.

## A Maltuf Siroj
306 5. Hukuman mati; dalam kondisi tertentu jika mashlahat benar- benar menghendaki, dimungkinkan koruptor untuk dihukum mati.  Misalnya  korupsi  dilakukan  berulang-ulang  ( residivis ),
atau  saat  negara  dalam  keadaan  krisis,  atau  korupsi  atas anggaran kesehatan dan pendidikan. Untuk kadarnya ( nishâb ) dapat  mempertimbangkan  metodologi  qiyas  dalam  kasus hukuman qishâsh ,  di  mana  seseorang  dapat  terhindar  dari hukuman qishâsh jika  ada  pemaafan  dan  membayar  denda berupa  seratus  ekor  unta.  Dengan  demikian,  koruptor  yang menggelapkan  uang  rakyat  seharga  seratus  ekor  unta  sudah dapat dikenakan hukuman mati. 19
6. Pencabutan hak politik sebagai hukuman tambahan.
Penentuan  bentuk  hukuman  bagi  pelaku  tindak  pidana korupsi  apakah  dalam  kategori hudûd atau ta`zîr haruslah berdasarkan  pertimbangan  penegakan  keadilan  dengan melihat  modus  kejahatan  dan  dampak  yang  ditimbulkannya dalam masyarakat.
Di  samping  sanksi-sanksi  sebagaimana  diuraikan  di  atas, masih terdapat sanksi lain yang seyogyanya patut diperhatikan bagi seorang  koruptor.    Sanksi  ini  erat  kaitannya  dengan  kehidupan seseorang  setelah  kematian.  Para  tokoh  Nahdlatul  Ulama’  (NU) menyebutnya dengan sanksi akhirat. Sanksi ini antara lain:
1. Harta  korupsi  dapat  menghalangi  seseorang  untuk  masuk surga.  Rasulullah  bersabda:  “ Tidak  akan  masuk  surga,  daging yang tumbuh dari harta haram (as-suht) ”. (HR. al-Darimi) 2. Harta  korupsi  menjerumuskan  pelakunya  ke  dalam  neraka. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi yang menyatakan bahwa
“ Tiap  daging  yang  ditumbuhkan  oleh  al-suht,  maka  neraka  lebih pantas  baginya.  Ditanyakan:  wahai  Rasulullah,  apa  al-suht  itu? Rasulullah menjawab: risywah dalam hukum ”. (HR. al-Bukhârî)
3. Harta korupsi akan menjadi beban yang berat bagi pelakunya di hari kiamat. Rasulullah bersabda: “ ….demi Tuhan yang jiwa Muhammad  berada  dalam  genggamannya.  Tidak  seorangpun  dari kamu  yang  mengambil  sebagian  dari  hadiah  itu,  kecuali  pada  hari kiamat  dia  akan  memikul  di  lehernya  seekor  unta  yang  mengeluh atau sapi yang menguak atau kambing yang mengembik. Kemudian
19 Tim Penulis Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Koruptor... , 39.
beliau  mengangkat  kedua  tangannya  sehingga  kami  dapat  melihat warna  putih  ketiaknya.  Lalu  beliau  bersabda:  Ya  Allah,  bukankah (peringatan itu) telah aku sampaikan. Beliau mengulangi dua kali ”. (HR. Muslim). 20
Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam G.P. Hoefnagels pernah mengemukakan dalam bukunya “ The Other  Side  of  Criminology ”  sebagaimana  dikutip  oleh  Barda  Nawawi Arief, bahwa untuk menanggulangi suatu kejahatan, dapat dilakukan dengan menggunakan tiga hal berikut:
1. Dengan menerapkan hukum pidana ( criminal law application ),
2. Dengan  pencegahan  tanpa  pidana  ( prevention  without punishment ), dan;
3. Dengan  mempengaruhi  pandangan  masyarakat  tentang kejahatan  dan  pemidanaan  melalui mass  media ( influencing views of society on crime and punishment/mass media ). 21
Dengan  demikian,  secara  garis  besar,  upaya  untuk menanggulangi kejahatan, termasuk korupsi, dapat dilakukan dengan dua  jalur,  yaitu  jalur  penal  (hukum  pidana)  dan  jalur  non-penal (diluar  hukum  pidana).  Poin  pertama  di  atas  dapat  dikategorikan sebagai  upaya  penanggulangan  kejahatan  melalui  jalur  penal, sedangkan poin kedua dan ketiga merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  upaya  penanggulangan kejahatan  melalui  jalur  penal,  lebih  menitikberatkan  pada  sifat represif  (penumpasan,  penindasan  atau  pemberantasan)  setelah kejahatan  dilakukan.  Adapun  jalur  non-penal  lebih  menitikberatkan pada  sifat  preventif  (pencegahan,  penangkalan  atau  pengendalian) sebelum  kejahatan  dilakukan.  Di  samping  itu,  ia  juga  menyatakan bahwa  tindakan  represif  juga  dapat  berfungsi  preventif  dalam  arti luas. 22
Banyak  kalangan  beranggapan,  bahwa  upaya  yang  paling tepat  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  korupsi  adalah  dengan menjatuhkan  hukuman  pidana  seberat-beratnya.  Namun  demikian,
20 Ibid . , 139-140.
21 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai:  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru , (Jakarta: Kencana, 2011), 45-46.
22 Ibid . , 46.
A Maltuf Siroj
jika pemberian hukuman tersebut tidak disertai dengan integritas dan moral  yang  baik  dari  aparat  penegak  hukum,  tetap  saja  akan membuat  koruptor  betah  di  balik  jeruji  besi.  Hal  ini  terbukti  pada 2009  ketika  Satuan  Tugas  Pemberantasan  Mafia  Hukum  melakukan sidak  ke  Rumah  Tahanan  (Rutan)  Pondok  Bambu,  ditemukan  sel mewah  milik  terpidana  korupsi  Artalyta  Suryani.  Kemudian  tahun 2013  Wamenkumham  Deny  Indrayana  juga  melakukan  hal  sama  di Lapas  Sukamiskin  (lapas  khusus  terpidana  perkara  korupsi)  dan mendapati  banyak  sel mewah  dengan  fasilitas yg  tidak  sepantasnya diperoleh warga binaan. 23
Sedangkan  upaya  non-penal  dalam  rangka  preventif  atas perilaku  korupsi,  dapat  dilakukan  dengan  menggiatkan  pengenalan dan  pendidikan  anti-korupsi  sejak  dini,  berupaya  untuk  mengurus sendiri  segala  keperluan  yang  berhubungan  dengan  pelayanan publik,  dan  berani  menyampaikan  kepada  masyarakat  luas  jika menemukan  perilaku  koruptif,  baik  melalui  tulisan,  kampanye  atau gambar.
Lebih  jauh,  A.T.  Rafique  Rahman  mengatakan  terdapat  4
(empat) strategi yang dapat digunakan untuk melawan tindak pidana korupsi:
1. Strategi hesistant-environmental, yaitu;  memerangi  korupsi melalui gerakan-gerakan moral yang bersifat di luar kerangka legal-konstitusional .  Bentuk  gerakannya  biasanya  berupa program  gerakan  massa  yang  mengarahkan  massa  untuk menolak  korupsi,  sehingga  pada  akhirnya  massa  akan mengutuk  perilaku  korup  tersebut.  Selain  itu,  biasanya strateginya tidak terencana dan berbagai komponennya tidak terintegrasi dengan baik.
2. Strategi determined-environmental, yaitu; strategi gerakan moral yang terencana, tersistem, terintegrasi dan diimplementasikan dengan  baik.  Titik  tekannya  fokus  pada  upaya  peningkatan kesadaran individu, kelompok atau masyarakat akan dampak buruk dari perilaku korupsi. biasanya strategi ini ditanamkan di  dalam  berbagai  lembaga,  seperti  sekolah,  kumpulan komunitas, keluarga dan sebagainya.
23 Emerson Yuntho, “Penjara Pulau Khusus Koruptor,” Jawa Pos, Opini, terbit pada hari Rabu, 19 Oktober 2016.
3. Strategi hesistant-institutional, yaitu; strategi yang menekankan pada  ukuran-ukuran  kelembagaan.  Misalnya  menciptakan aturan  hukum  anti-korupsi,  penyediaan  layanan  penampung aduan  masyarakat  sebagai  salah  satu  upaya  kerja  sama  dan partisipasi masyarakat dalam melawan korupsi, mempelopori kampanye anti-korupsi dalam berbagai kesempatan, dan lain-
lain.
4. Strategi determined-institutional, yaitu;  strategi  yang  menitik beratkan pada ukuran-ukuran yang sistematis dan terkordinir untuk  mendeteksi  dan  menghukum  perilaku  korup  maupun mengurangi  berbagai  sumber  penyebab  korupsi.  Dalam  hal ini,  penguasa  dikontrol  oleh  masyarakat  dalam  merancang ukuran-ukuran prosedural, organisasi, hukum dan kelembagaan untuk benar-benar menghapus korupsi. Strategi ini  meliputi;  adanya  lembaga  anti-korupsi  yang  independen, sistem  pemerintahan  yang  transparan,  media  massa  yang bebas  sehingga  bisa  menjadi  media  kontrol  masyarakat  dan sebagainya. 24
Seluruh  uraian  di  atas,  selaras  dengan  semangat  perjuangan umat  Islam  dalam  memerangi  korupsi.  Ulama’  NU  misalnya, berpendapat  bahwa  dakwah  dan  pendidikan  anti-korupsi  dapat menjadi  senjata  ampuh  untuk  menangkal  korupsi  yang  telah membudaya. 25 Dari sisi dakwah, spirit Islam melawan korupsi mesti diserukan  dalam  berbagai  kesempatan,  misalnya  di  tempat-tempat pengajian,  majlis  taklim,  baik  di  lingkungan  masyarakat  umum maupun  di  lingkungan  birokrat;  BUMN,  aparat  penegak  hukum, pemerintahan dan sebagainya.
Sementara  dari  sisi  pendidikan,  dalam  konteks  keluarga misalnya,  pendidikan  anti-korupsi  bisa  diwujudkan  melalui pembiasaan  untuk  jujur  dan  terbuka  dalam  urusan  keluarga, menghargai  hak  milik  anggota  keluarga  yang  lain,  serta  amanah dalam  menjaga  kepercayaan  orang  tua  dengan  sendirinya  akan melatih  sikap  anggota  keluarga  untuk  melawan  sifat  curang.  Dalam konteks  masyarakat,  pendidikan  anti-korupsi  perlu  didukung  oleh
24 Sri Yuliani, “Korupsi Birokrasi: Faktor Penyebab dan Penanggulangannya”, Jurnal “DINAMIKA” Vol. 6 N0.1 Th.2006, 7-9.
25 Tim Penulis Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Koruptor... , 154-157.

## A Maltuf Siroj
komponen-komponen lain yang lebih luas. Misalnya televisi, saat ini banyak  kalangan,  seperti  ulama’,  pakar  pendidikan  dan  budaya, menilai  bahwa  tayangan  yang  dimuat  oleh  televisi  lebih  banyak menampilkan  pola  hidup  yang  glamor,  hedonis  dan  konsumeris, yang dicurigai sebagai salah satu sebab maraknya praktik korupsi di negeri ini.
Selain  kedua  hal  di  atas  (dakwah  dan  pendidikan  anti- korupsi),  masyarakat  perlu  melakukan  tindakan-tindakan  yang berfungsi  sebagai  hukuman  psikologis  terhadap  para  koruptor  agar mereka  tidak  bisa  hidup  nyaman.  Tindakan  tersebut  dapat  berupa menutup kesempatan bagi para koruptor untuk memiliki peran-peran tertentu  dalam  kehidupan  sosial,  tidak  lagi  menghormatinya,  tidak lagi bergaul dengannya bahkan mengisolasi dan mengucilkan mereka dalam pergaulan sehari-hari. 26
Lebih  ekstrem  lagi,  NU  menfatwakan  larangan  untuk menshalati  jenazah  seorang  koruptor  oleh  pemuka  agama. 27 Tujuannya  tidak  lain  agar  setiap  anggota  masyarakat  takut  untuk melakukan korupsi (sebagai tindakan preventif) dan bagi yang telah melakukan  korupsi  agar  jera  (sebagai  tindakan  represif).  Sistem hukum dan politik di negeri ini terkadang juga aneh, seseorang yang diduga  melakukan  tindak  pidana  korupsi  atau  bahkan  yang  sudah menjadi alumni pondok jeruji besi karena kasus korupsi, masih diberi akses  kembali  untuk  mencalonkan  diri  sebagai  pemegang  kebijakan publik, baik sebagai calon walikota, bupati, DPR, dan sebagainya.
Memiliki  pemimpin  yang  bersih  dari  segala  macam  bentuk perbuatan  maksiat,  seperti  korupsi,  merupakan  salah  satu  syarat pokok  dalam  upaya  memberantas  korupsi.  Dari  pemimpin  yang bersih ini diharapkan pejabat-pejabat di bawahnya dapat meneladani segala sifat pemimpin tersebut dan bisa menunjuk orang-orang yang tepat  untuk  menduduki  jabatan-jabatan  strategis,  sehingga  akses untuk melakukan korupsi dapat ditutup serapat mungkin.
Di antara sahabat Nabi yang tegas dalam memerangi korupsi adalah  sahabat  `Umar  Ibn  Khattab.  Ketika  Umar  akan  mengangkat seorang  pejabat  di  suatu  wilayah,  maka  pejabat  tersebut  diwajibkan untuk  menghitung  kekayaannya  sebelum  serah  terima  jabatan.
26 Ibid . , 159. 27 Ibid . , 138.
Apabila  kekayaannya  bertambah  (lebih  dari  gajinya),  maka  Umar akan  memerintahkannya  untuk  memasukkannya  ke  dalam  kas negara. Bahkan Umar melarang para pejabat untuk berbisnis, karena dengan  jabatannya,  dia  akan  menggunakan  pengaruhnya  untuk menguasai bisnis sehingga terjadi persaingan tidak sehat. 28
Tentu,  semua  upaya  di  atas,  tetap  tidak  boleh mengenyampingkan  proses  hukum  melalui  jalur  penal  bagi  pelaku korupsi. Menindak para koruptor, mengadili dan memberikan sanksi pidana adalah sebuah keniscayaan. Akhirnya, dalam perang melawan korupsi,  diperlukan  kerja  sama  yang  kuat  berbagai  elemen  dan lembaga  sosial  masyarakat  dengan  komitmen  besar  untuk memberantas kejahatan tersebut hingga ke akar-akarnya.

## Penutup
Dari  semua  paparan  di  muka,  kita  dapat  mengenali  bahwa dalam  kajian  hukum  Islam,  korupsi  lebih  dekat  dengan ghulûl dan risywah dari  pada  dengan sariqah dan hirâbah .  Korupsi  dapat  terjadi tidak  hanya  karena  satu  macam  faktor,  melainkan  dari  beragam faktor  yang  sangat  rumit,  karena  dalam  praktiknya  biasanya melibatkan para ahli, tenaga profesional, bahkan cenderung mencari celah  hukum.  Maka  sanksi  yang  seberat-beratnya  sebagai  bentuk penjeraan  terhadap  koruptor  adalah  sebuah  keharusan.  Mengingat dampak  yang  ditimbulkan  dari  perilaku  korup  sangatlah  luas  dan massif.
Di  samping  itu,  agar  setiap  orang  menghindari  perilaku koruptif,  secara  garis  besar,  terdapat  dua  upaya  yang  perlu dilakukan,  yaitu  upaya  represif  melalui  jalur  penal  dan  upaya preventif melalui jalur non-penal. Jalur penal terhadap para koruptor dapat dilakukan dengan memberi sanksi pidana yang variatif sesuai dengan  seberapa  besar  harta  yang  dikorupsi  dan  seberapa  sering frekuensi korupsi dilakukan oleh orang tersebut. sementara jalur non- penal  dapat  dilakukan  dengan  beragam  aktivitas  sosial  yang mengarah  pada  tumbuhnya  kesadaran  masyarakat  untuk  membenci perilaku korup.
A Maltuf Siroj

## DAFTAR  PUSTAKA
Alatas,  Syed  Hussein, Sosiologi  Korupsi:  Sebuah  Penjelajahan  dengan Data Kontemporer , Jakarta: LP3ES, 1981.
Arief,  Barda  Nawawi, Bunga  Rampai:  Kebijakan  Hukum  Pidana, Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru ,  Jakarta: Kencana, 2011.
Atsir, Ibn Al-, al-Nihâyah fi Gharîb al-Hadîts wa al-Atsar , Jilid II.
Bakr, al-Sayyid Abu, I’ânat al-Thâlibîn , Beirut: Dar al-Fikr, t.t. Danil,  Elwi,  Korupsi: Konsep,  Tindak  Pidana,  dan  Pemberantasannya, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Hamzah,  Jur.  Andi, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana Nasional  dan  Internasional ,  Revisi  ke-2,  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
Tim  Penulis  Muhammadiyah  dan  Nahdlatul  Ulama, Koruptor  Itu
Kafir , Jakarta: PT Mizan Publika, 2010. Tim  Penulis  Buku  Pendidikan  Anti-Korupsi, Pendidikan  Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi , Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI, 2011. Poerwardarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai
Pustaka, 1976.
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak
Pidana Korupsi Nawawî,  Abi  Zakariya  Yahya  bin  Syarf  al-, Riyâdl  al-Shâlihîn ,
Surabaya: Nur al- Huda, t.t.
Yuntho, Emerson, Penjara Pulau Khusus Koruptor, Jawa  Pos, Opini, terbit pada hari Rabu, 19 Oktober 2016. Yuliani, Sri, “Korupsi Birokrasi: Faktor Penyebab dan Penanggulangannya”,  Jurnal  “DINAMIKA”  Vol.  6  N0.1  Th. 2006
Zuhaylî, Wahbah al-, al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuh, Juz VI, Dar al-Fikr, Damaskus, 1984.