## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA

## ANALISIS MANAJEMEN DAN ESTIMASI BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR BUPATI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

## DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
Destia Nurulita Sari 1) , Jojok Widodo Soetjipto 2,*) , dan Syamsul Arifin 3)
1 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Jember,
destiasaricanieslikegg1@gmail.com
2 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Jember,
jojok.teknik@unej.ac.id
3 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik,
Universitas Jember, syamsul.teknik@unej.ac.id

## ABSTRAK
Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  Nomor:  24/PRT/M/2008 pasal  1  ayat  2,  pemeliharaan  bangunan gedung  adalah  kegiatan  untuk  menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana  dan  sarananya  agar  bangunan gedung  senantiasa  berfungsi. Gedung Kantor  Bupati  dan  DPRD  Kabupaten Pamekasan sudah memiliki umur lebih dari 10  tahun  dan  secara  visual  sudah  mulai tampak  beberapa  kerusakan  pada  gedung tersebut. Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  rencana  pengelolaan  dan anggaran  pemeliharaan  Gedung  Kantor Bupati  dan DPRD  Kabupaten  Pamekasan. Penelitian  ini  mengacu  pada  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman
Pemeliharaan  dan  Pemeliharaan  Gedung. Penelitian  ini  menggunakan  data  yang diukur langsung di lapangan, pengumpulan data  dari  Kepala  Unit  Pemeliharaan dan pengisian formulir kerusakan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 16/PRT/M/2016  dengan  melihat  langsung ke lapangan dan wawancara. Hasil analisa menunjukkan
Standard Operating
Procedure  dalam  pemeliharaan  gedung belum memenuhi  ketentuan; dan terjadi kerusakan  kecil yang tidak  mempengaruhi fungsional bangunan.  Kategori  kerusakan ini  sesuai  dengan alokasi anggaran  untuk pemeliharaan bangunan berdasarkan
peraturan menteri PU.
Kata  Kunci  : Pemeliharaan  gedung,
Anggaran pemeliharaan, Peraturan Pemeliharaan,
Standar operasi pemeliharaan, WBS

## ABSTRACT
According to the Regulation of the Minister of  Public  Works  Number:  24/PRT/M/2008 article 1 paragraph 2, building maintenance  is  an  activity  to  maintain  the reliability  of  the  building  along  with  its infrastructure  and  facilities  so  that  the building is always functional. The Building Regent's  Office  and  DPRD  of  Pamekasan Regency  are  more  than  ten  years  old,  and visually some damage has begun to appear in  the  building. This  study  aims  to determine  the  maintenance  management and  budget  plan  for Regents' Office  and Legislative  Regional  Office  Building  in Pamekasan  Regency.  This  research  refers to  the  Regulation  of  the  Minister  of  Public Works
Number: 24/PRT/M/2008 concerning Guidelines for Building
Maintenance and Maintenance. This research  use  data  which  get  measured directly in the field, collecting data from the Head  of  the  Maintenance  Unit  and  filling out  the  damage  form  for  the  Minister  of Public  Works  16/PRT/M/2016  by  looking directly  at  the  field  and  interviews.  The analysis show that Standard  Operating Procedure  in  building  maintenance  does not  fulfill  the  regulation;  the  deterioration is  minor  and  doesn't  influence  the functional  building.  This  deterioration category is suitable with budget to maintain the building based on Public Work minister regulation.

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Keywords: Building maintenance, Maintenance budget, Maintenance regulation, Maintenance Operation Standard, WBS. 1. PENDAHULUAN Perawatan bangunan  gedung menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:  24/PRT/M/2008 pasal 1 ayat 2 merupakan pemeliharaan bangunan gedung, yang  memiliki  definisi kegiatan  menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana  dan  sarananya  agar  bangunan gedung  selalu  laik  fungsi. Menurut Usman dan  Winandi  (2009),  sebelum  terjadinya perawatan pada gedung, sebaiknya
melakukan pemeliharaan secara teratur agar komponen  selalu  dalam  kondisi  yang  baik serta perawatan dan pemeliharaan dilakukan sesuai dengan
jadwal pemeriksaan  berkala.  Banyak  bangunan gedung  baru yang  tidak  sesuai  umur ekonomi sudah mengalami banyak kerusakan, tetapi beberapa bangunan  yang telah  berumur  lama  masih  layak  huni. Hal ini  terjadi  akibat faktor pemeliharaan (Ervianto,  2007;  Fernandi,  2011;  Latief, 2010,  dan  Syaeful,  2015).  Pemeriksaan berkala  pada  bangunan  gedung  dilakukan pada  setiap  komponen  bangunan  dan elemen bangunan secara periodik.
Pemeliharaan gedung memiliki tingkat  kepentingan  yang  sama dengan proses pelaksanaan dan perencanaan proyek pembangunan.  Bahkan sebelum  proyek selesai,  konsep  pemeliharaan  harus  sudah disiapkan (Mawardi  dkk., 2018).  Namun, banyak pemilik  bangunan  tidak  melakukan perawatan dan pemeliharaan rutin dikarenakan keterbatasan  dana (Widi  et  al, 2017). Menurut Labombang (2012), pemilik gedung tidak memperhatikan kegiatan pemeliharaan  karena  berbagai alasan,  antara lain: kegiatan  pemeliharaan yang  dianggap tidak  mendesak,  struktur organisasi  pemeliharaan  yang  belum  siap, pengelola konstruksi merasa bahwa
pemeliharaan gedung  hanyalah  masalah teknis dan  tidak  relevan  dengan. tujuan fungsional  bangunan. Sementara  itu,  jika pemilik  melakukan  pemeliharaan  sesuai dengan  rencana,  biaya  yang  dikeluarkan tidak  lebih  besar  dari  biaya  pada  saat komponen  bangunan  dalam  kondisi  buruk. Oleh  karena  itu,  pemilik  gedung  harus melakukan  prosedur  perawatan  sesuai dengan  rekomendasi  peraturan menteri untuk  menjaga  umur  manfaat  gedung  dan menjaga  komponen-komponen  yang  ada  di gedung (Risanji, 2018). Rencana pemeliharaan gedung meliputi sistem struktur,  arsitek  dan  pelayanan publik gedung (Mawardi dkk., 2018)
Menurut Lateef (2009), ketika suatu bangunan sedang menjalani  pemeliharaan atau  perawatan,  pemilik  bangunan  juga harus  menyiapkan perkiraan  biaya  yang diperlukan. Dalam menentukan biaya perawatan, misalnya Zaki (2015) menggunakan metode Approximate
Estimate dan  Suparjo  (2013)  menggunakan analisis  harga  satuan  (AHSP)  untuk memperkirakan  biaya  perawatan  gedung. Setelah  menentukan  biaya  perawatan  atau maintenance, pemilik gedung dapat menyiapkan  biaya  untuk  menjaga  kondisi gedung agar tetap layak pakai. Gedung  Kantor  Bupati  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  Pamekasan merupakan  salah satu  contoh gedung yang  memerlukan perawatan berkala berdasarkan
rekomendasi Permen  PU No.  16  Tahun 2010,  karena  usia gedung tersebut sudah lebih dari 10 tahun. Ruangan di gedung ini sudah  memerlukan banyak pemeliharaan. Sehingga kondisi  bangunan tidak  sesuai dengan standar  yaitu bangunan  fisik  mulai mengalami  kerusakan,  terutama  elemen arsitektural.  Kerusakan  arsitektur  pada gedung ini  adalah kerusakan pada dinding, plafon,  kaca,  jendela,  pintu,  dan  cat, sehingga diperlukan perawatan untuk menjaga  kondisi  dan  fungsi  gedung.  Selain itu,  gedung  ini awalnya didesain untuk

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Kantor  Bupati Pamekasan, namun saat  ini gedung tersebut juga digunakan  sebagai Kantor  DPRD  Kabupaten Pamekasan, sehingga  diragukan kemampuannya untuk menampung semua kebutuhan saat ini.
Secara  penglihatan tampak  bahwa kondisi gedung ini kurang  pemeliharaan. Padahal perawatan gedung ini  sangat diperlukan  untuk  menjaga kualitas dan mempertahankan  kondisi  gedung  sesuai dengan umur rencana pembangunan gedung. Menurut Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 24/PRT/M/2008, perhitungan  estimasi  biaya pemeliharaan dan pemeriksaan  utilitas  dan  arsitektural sangat dibutuhkan agar biaya yang dibutuhkan untuk perawatan tahunan maupun  rehabilitasi dapat  diketahui. Oleh karena  itu,  perlu  dilakukan  penelitian tentang manajemen perawatan dan pemeliharaan Gedung Kantor  Bupati  dan DPRD Kabupaten Pamekasan.

## 1.1 Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  pada penelitian  ini yaitu “bagaimana penerapan manajemen
pemeliharaan dan kesesuaian antara anggaran  biaya  yang  diperlukan dengan jenis  kerusakan agar dapat memenuhi
standar peraturan menteri Pekerjaan Umum ”.

## 1.2 Tujuan Penulisan
Tujuan  penelitian yaitu “ mengetahui penerapan manajemen  pemeliharaan dan kesesuaian  antara anggaran  biaya  yang diperlukan dengan  jenis  kerusakan agar dapat  memenuhi  standar  peraturan  menteri Pekerjaan Umum ”

## 1.3 Urgensi Penelitian
Penelitian  ini  dapat  dijadikan  sarana untuk  membuktikan  kesesuaian  antara anggaran  yang  dikeluarkan  dengan  jenis kerusakan sesuai peraturan menteri pekerjaan  umum.  Sehingga  dapat  dijadikan sebagai salah satu pengendalian
penggunaan anggaran belanja daerah dengan tepat.
Pada  praktiknya,  penelitian  ini  dapat dimafaatkan oleh pihak yang terkait dengan pengelolaan pemeliharaan bangunan gedung untuk menyusun model manajemen pemeliharaan yang dapat memenuhi standar sesuai peraturan menteri pekerjaan umum.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Lokasi Penelitian
Lokasi gedung yang  dijadikan obyek studi  kasus  pada penelitian ini berada  di Jalan  Pamong  Praja  No.  1,  Kecamatan Pamekasan,  Kabupaten  Pamekasan,  Jawa Timur. Adapun peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1.

## Peta Lokasi Penelitian

## 2.2 Data Penelitian
Data  penelitian  merupakan  data  yang dikumpulkan  untuk keperluan  penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah observasi visual kerusakan bangunan, wawancara  tentang  SOP  dan pelaksanaan pemeliharaan, dan data perhitungan volume pekerjaan pemeliharaan.
Data sekunder yang digunakan  adalah Standart  Operating Procedure pemeliharaan dan Analisa Harga
Satuan Kabupaten Pamekasan 2020, gambar  denah  gedung, dan  data  alokasi anggaran pemeliharaan gedung.

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA

## 2.3 Pengolahan Data Penelitian
Analisis data  penelitian strukturalisik (kuantitatif) hendaknya  konsisten  dengan paradigma,  teori  dan  metode  yang dipakai dalam  penelitian (Suyito, S.  dan Sodik, M.A, 2015).  Data  penelitian  baik  data primer  maupun  data  sekunder  dilakukan analisis  sesuai  dengan  peruntukan  dalam menjawab rumusan  masalah  yang  sudah ditetapkan dalam penelitian ini.
Adapun pengelolaan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pengelolaan pemeliharaan bangunan gedung diperlukan analisis data SOP yang sudah ada dan penerapannya baik dari batasan/ruang lingkup maupun organisasi sumber daya pengelola pemeliharaan.
2. Untuk mengetahui kondisi bangunan dan jenis  kerusakannya  diperlukan  data pengamatan  visual,  wawancara  dengan pengelola, dan pengisian formulir sesuai peraturan.
3. Untuk  mengetahui  kesesuaian  jenis kerusakan  dan  alokasi  anggaran sesuai standar  peraturan  menteri  pekerjaan umum, diperlukan  analisis RAB  dan penilaian  kondisi  bangunan  dan  jenis kerusakannya

## 2.4 Tahapan Penelitian
Penelitian ini disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Penentuan dan identifikasi masalah.
2. Pengambilan  data  primer  dan  data sekunder. Data primer meliputi: observasi  visual  kerusakan  bangunan, evaluasi  penerapan  SOP  pemeliharaan gedung dan perhitungan
RAB
pemeliharaan.  Sedangkan  data  sekunder meliputi gambar
gedung, SOP pemeliharaan gedung, data  alokasi
anggaran  pemeliharaan,  dan  data  usulan anggaran volume dan kerusakan bangunan
3. Analisis manajemen pemeliharaan menggunakan data SOP  Pemeliharaan Bangunan  Milik  Negara  berdasarkan Permen PU 4. Analisis penentuan nilai kondisi kerusakan  bangunan  dengan  kategori baik  (rentang  nilai 1-1.5),  sedang (rentang  nilai 2-2.5)  dan  buruk  (rentang nilai 3-4). Penentuan  nilai  kondisi dilakukan  oleh  staf  teknis  senior  bidang pekerjaan  umum  dengan  kualifikasi sarjana teknik  sipil  dan  memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 tahun. 5. Analisis Data  rencana perbaikan  gedung milik negara menggunakan Work Breakdown Structure (WBS)
6. Analisis  data  RAB  pemeliharaan  dan perbaikan gedung negara.
7. Analisis  penentuan  jenis  kerusakan berdasarkan  alokasi  anggaran  dengan membandingkan hasil penilaian pengamatan visual.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Analisis Penilaian SOP Pemeliharaan Gedung Perbandingan antara Standart Operating  Procedure (SOP)  Pemeliharaan Gedung Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten  Pamekasan  dengan  Peraturan Menteri PU  Nomor 24/PRT/M/2008 dapat dijelaskan  pada Tabel  1. Analisis disusun berdasarkan data  SOP  yang  ada  dan dilakukan wawancara  terhadap  pimpinan yaitu Kasubag Pemeliharan
untuk mengevaluasi pelaksanaan SOP tersebut.
Berdasarkan  analisis  data  diperoleh hasil sebagai berikut: (i) batasan organisasi pemeliharaan  dan  perawatan  gedung  sudah sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada;  (ii) ketersediaan personil teknis belum terpenuhi  baik  kualitas  maupun  kuantitas;
(iii) struktur organisasi pemeliharaan gedung  masih  belum  memenuhi  ketentuan; dan  (iv)  Kelengkapan  tugas,  nisbah  SDM dan peningkatan kemampuan staf organisasi belum terpenuhi. Oleh karena itu diperlukan  perbaikan  struktur  organisasi,

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
pengadaan  tenaga  teknis  dan  peningkatan kelengkapan  tenaga  teknis  yang  sesuai
dengan ketentuan yang ada.
Tabel 1. Analisis SOP Pemeliharaan Gedung Berdasarkan Peraturan Menteri 24/PRT/M/2008 Uraian Memenuhi/ Tidak Memenuhi Hasil Analisis Bagian I Ketentuan Umum n/a n/a (tidak tersedia) Bagian II Manajemen  Dan  Persyaratan  Pemeliharaan  Dan
Perawatan Bangunan Gedung A. Batasan  Organisasi  Pemeliharaan dan  Perawatan

## Bangunan Gedung
Organisasi  pengoperasian  dan  pemeliharaan  bangunan gedung  dipengaruhi  oleh  tingkat  kompleksitas  bangunan yang meliputi luas dan dimensi bangunan, sistem bangunan yang  digunakan,  teknologi  yang  diterapkan,  serta  aspek teknis dan non teknis lainnya. Memenuhi Seluruh  personil  mempunyai  tugas,  tanggung  jawab,  dan wewenang yang jelas dan terukur. Memenuhi Seluruh  personil  merupakan  tenaga  trampil  dan  handal, sudah terlatih dan siap pakai. Tidak Memenuhi Tidak  semua  tenaga  teknis  sesuai ketentuan,  jumlah  personil  yang masih kurang Manajemen  menerapkan  pemberian  imbalan  dan  sanksi yang adil. Memenuhi B. Struktur  Organisasi  Pemeliharaan dan  Perawatan Bangunan Gedung Dipimpin  oleh  seorang  manajer  bangunan  (building manager). Tidak Memenuhi Dipimpin oleh Kasubbag Pemeliharaan  yang  tidak  memiliki background pendidikan pemeliharaan Bangunan Sekurang-kurangnya memiliki  empat  departemen:  Teknik (engineering),  tata  graha  (house  keeping),  Layanan Pelanggan, dan Administrasi & Keuangan. Tidak Memenuhi Memiliki  dua  departemen  saja  yaitu umum dan tata graha Department engineering dan  tata  graha  mempunyai penyelia (supervisor). Tidak Memenuhi Tidak mempunyai supervisor Departemen umum dibantu oleh beberapa staf. Memenuhi Setiap penyelia mempunyai tim pelaksana. Tidak Memenuhi tidak memiliki penyelia, tetapi memiliki tim pelaksana C. Fungsi, Tanggung Jawab dan Kewajiban Uraian tugas seluruh staf pada organisasi. Tidak Memenuhi Struktur  organisasi  tidak  terpenuhi (item B di atas) D. Nisbah Sumber Daya Manusia Nisbah staf pada organisasi. Tidak Memenuhi Struktur  organisasi  tidak  terpenuhi (item B di atas) E. Program Pembekalan, Pelatihan Dan Pemagangan Program  pembekalan,  pelatihan  dan  pemagangan  seluruh staf pada organisasi. Tidak Memenuhi Struktur  organisasi  tidak  terpenuhi (item B di atas) Bagian III Lingkup Pemeliharaan n/a n/a (tidak tersedia) Bagian IV Metode Pemeliharaan n/a n/a (tidak tersedia)

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
3.2 Penilaian  Kondisi  Gedung  Kantor
Bupati dan DPRD Kab. Pamekasan Penilaian kondisi gedung dilakukan di lapangan
dengan mengisi borang pemeriksaan sesuai Peraturan  Menteri PU Nomor 16/PRT/M/2010 oleh staf  teknis senior  bidang  pekerjaan  umum yang didampingi  oleh  Kasubag  pemeliharaan sebagai  pengelola  pemeliharaan  gedung. Obyek pengamatan penilaian adalah bidang arsitektur dan utilitas yang ada pada gedung
tersebut.  Untuk  mempermudah  penilaian kondisi bangunan  dilakukan  penilaian dalam  bentuk  tabel  berdasarkan  borang pemeriksaan secara  visual  di  lapangan dan wawancara  dengan  Kasubbag  Pemeliharan (Sugiyono,  2001  dan  Kurniawan,  2019). Pedoman  penentuan skala  indeks  kondisi komponen bangunan menggunakan penilaian  kondisi  pada Tabel 2,  sedangkan hasil penilaian disajikan pada Tabel 3. Tabel 2. Skala Indeks Kondisi Uraian Kondisi Indeks Kondisi Tindakan Penanganan Baik sekali: Tidak nampak kerusakan 1 Tindakan segera masih belum diperlukan Baik: Hanya deteriorasi atau kerusakan kecil 1,5 Sedang: Mulai nampak terjadinya deteriorasi atau kerusakan namun tidak mempengaruhi fungsi struktur bangunan secara keseluruhan. 2 Perlu dibuat analisa ekonomi alternatif perbaikan untuk menetapkan tindakan yang sesuai/tepat Cukup: Sudah terjadi deteriorasi atau kerusakan tetapi bangunan masih cukup berfungsi 2,5 Buruk: sudah terjadi kerusakan yang cukup kritis sehingga fungsi bangunan mulai terganggu 3 Evaluasi secara detail diperlukan untuk menentukan tindakan repair, rehabilitasi dan rekonstruksi, selain itu diperlukan evaluasi untuk keamanan. Sangat Buruk: Kerusakan parah dan bangunan hampir tidak dapat berfungsi 3,5 Runtuh: Pada komponen utama bangunan terjadi keruntuhan 4 (Sumber: Saaty dalam Ismanto, et al., 2017) Tabel 3. Penilaian Kondisi Gedung Kantor Bupati dan DPRD Kab. Pamekasan Variabel Nilai *) Keterangan Kondisi plafon 2.0 Mulai  terjadi  deteriorasi  atau  kerusakan  namun  tidak mempengaruhi  fungsi  struktur  bangunan  secara keseluruhan Kebersihan plafon 1.5 Baik: Hanya terjadi deteriorasi atau kerusakan kecil Kondisi jendela dan pintu 1.5 Baik: Hanya terjadi deteriorasi atau kerusakan kecil Kebersihan ventilasi 1.0 Baik sekali: Tidak terlihat kerusakan Sirkulasi udara didalam ruangan 1.0 Baik sekali: Tidak terlihat kerusakan Ketersediaan  dan  kelengkapan  furniture  yang memadai 1.0 Baik sekali: Tidak terlihat kerusakan Kondisi furniture 1.5 Baik: Hanya terjadi deteriorasi atau kerusakan kecil Kebersihan furniture 1.5 Baik: Hanya terjadi deteriorasi atau kerusakan kecil Pencahayaan lampu yang memadai 1.0 Baik sekali: Tidak terlihat kerusakan Ketersediaan Air Conditioning atau kipas angin 1.0 Baik sekali: Tidak terlihat kerusakan Kipas angin maupun AC yang berfungsi 1.0 Baik sekali: Tidak terlihat kerusakan Kondisi dinding 2.0 Mulai  terjadi  deteriorasi  atau  kerusakan  namun  tidak mempengaruhi  fungsi  struktur  bangunan  secara keseluruhan Kebersihan dinding 1.5 Baik: Hanya terjadi deteriorasi atau kerusakan kecil Kerapian penataan meja kerja 1.0 Baik sekali: Tidak terlihat kerusakan Kebersihan lantai 1.0 Baik sekali: Tidak terlihat kerusakan Kondisi perkerasan 1.0 Baik sekali: Tidak terlihat kerusakan

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Variabel Nilai *) Keterangan kondisi taman 1.5 Baik: Hanya terjadi deteriorasi atau kerusakan kecil Kondisi kusen 1.5 Baik: Hanya terjadi deteriorasi atau kerusakan kecil Kondisi toilet 1.5 Baik: Hanya terjadi deteriorasi atau kerusakan kecil
*): Penilaian  dilakukan oleh staf teknis bidang pekerjaan umum yang didampingi oleh Kassubag pemeliharaan sebagai pengelola pemeliharaan gedung.
Pada Tabel  3  menunjukkan  bahwa
Gedung Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten  Pamekasan  termasuk  dalam katagori  baik  dengan  deteriorisasi  atau kerusakan kecil namun tidak mempengaruhi fungsi bangunan sehingga diperlukan pemeliharaan rutin, tetapi beberapa komponen masih memerlukan rehabilitasi. 3.3 Rencana Anggaran Biaya Pemeliharaan dan Rehabilitasi 3.3.1. Work Breakdown Structure Sebelum menghitung Rencana Anggaran  Biaya pemeliharaan diperlukan penetapan  jenis  kegiatan  pemeliharaan.
Penetapan  kegiatan  pemeliharaan  dapat menggunakan  teknik Work  Breakdown Structure (WBS).  WBS  adalah  kegiatan untuk  mengidentifikasi  dan  memerinci secara detail kegiatan-kegiatan yang diperlukan  dalam  pekerjaan  pemeliharaan. Dalam  menyusun  WBS  akan  ditentukan level-level  kegiatan  berdasarkan  klasifikasi pekerjaan  sejenis  dan  diuraikan  sampai pekerjaan  tersebut  tidak  dapat  diperinci lagi.  Adapun  WBS  kegiatan  pemeliharaan rutin  dapat dilihat  pada Tabel 4  sedangkan WBS  rehabilitasi  dapat  dilihat  pada  Tabel 5. WBS ini diperoleh dari hasil pengamatan visual dan wawancara dengan pihak terkait.

## Tabel 4.

## Work Breakdown Structure Pemeliharaan
Rutin Rincian Pekerjaan Level 1 Level 3 Belanja Jasa Service Service AC Belanja Bahan Pakai Habis Refill Pengharum Metik Tempat Sampah Pembersih Kaca Spray Pengharum Kamar Mandi Porstek Kanebo Rincian Pekerjaan Level 1 Level 3 Tissue Refill Arganol Lantai Kemucing
Karbon Kamar Mandi Sapu Ijuk
Sapu Sapu Aroma Theraphy Oil Keset Lantai Pvc Obat Tanaman Obat Septic Tank Upah Honorarium/Upah Tenaga Kerja (X12 ) Tabel 5.

## Work Breakdown Structure Rehabilitasi
Rincian Pekerjaan Level 1 Level 2 Pekerjaan dinding Pembersihan Dinding Perbaikan Retakan Acian Pengecatan Pekerjaan plafond Pengecatan

## 3.3.2. RAB Pemeliharaan Rutin
Untuk  menyusun RAB  pemeliharan rutin,  maka  harus  menghitung  secara  rinci volume item pekerjaan yang sudah ditetapkan  pada  WBS. Data volume dan biaya  pemeliharaan  rutin Gedung  Kantor Bupati  dan  DPRD  Kab.  Pamekasan selama setahun yang dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6.

## Biaya Pemeliharaan Rutin
Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Vol Sat Harga X 1.000 1 2 3 4 5=(2x4) Belanja Jasa Service Service Ac 112 Buah 40.000 Belanja Bahan Pakai Habis Refill Pengharum Metik 16 Dos 484,750 7.756 Tempat Sampah 30 Buah 75.000 2.250 Pembersih Kaca Spray 30 Buah 13.000 390 Pengharum Kamar 24 Buah 360.000 8.640

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Vol Sat Harga X 1.000 1 2 3 4 5=(2x4) Mandi Porstek 40 Buah 250.000 10.000 Kanebo 72 Buah 72.000 5.184 Tissue Refill 16 Buah 450.000 7.200 Arganol Lantai 50 Buah 295.000 14.750 Kemucing 50 Buah 20.000 1.000 Karbon Kamar Mandi 40 Dos 17.000 680 Sapu Ijuk 20 Buah 40.000 800 Sapu 30 Buah 25.000 750 Aroma Theraphy Oil 160 Botol 80.000 12.800 Keset Lantai Pvc 60 Buah 90.000 5.400 Obat Tanaman 50 Buah 65.000 3.250 Obat Septic Tank 4 Buah 33.000 132 Upah Honorarium/Upah Tenaga Kerja  (X12 ) 132 Orang 1.000.000 132,000 Honorarium/Upah Tenaga Kerja  (X12) 36 Orang 800.000 28,800 Honorarium/Upah Tenaga Kerja  (X12) 72 Orang 600.000 43,200 Honorarium/Upah Tenaga Kerja  (X12) 12 Orang 600.000 7,200 Jumlah 332,182 Berdasarkan hasil  analisa  kondisi kerusakan bangunan, gedung tersebut masih memerlukan  rehabilitasi pada  dinding bagian dalam  kantor  karena terdapat retakan pada  acian  dan  cat  tembok telah usang di  sebagian  besar  dinding,  dan  cat plafon usang dan terdapat bekas bocoran air hujan karena genteng pernah bocor.
Jenis  pekerjaan  yang  harus  dilakukan rehabilitasi  dapat  dilihat  pada  WBS. Sedangkan  volume  pekerjaan  dihitung berdasarkan  hasil  pengamatan  di  lapangan. Analisa  harga  satuan  menggunakan data Analisa
Harga Satuan Kabupaten Pamekasan  tahun  2020.  Peralatan  kerja sudah  dimiliki  sehingga  tidak  memerlukan sewa  atau  pengadaan  khusus  seperti scafolding, kuas dan lain-lain. Daftar harga satuan upah  dan  harga satuan  barang  dapat dilihat pada Tabel 7. dan Tabel 8.
Tabel 7.
Harga Satuan Upah No Tenaga Kerja Satuan Harga Satuan (1) (2) (3) (4) 1 Buruh Tidak Terampil hari 97.300 2 BuruhTerampil/Pekerja hari 121.600
No Tenaga Kerja Satuan Harga Satuan (1) (2) (3) (4) 3 Tukang Kayu hari 129.800 4 Tukang Batu hari 129.800 5 Tukang Besi hari 129.800 6 Tukang Cat hari 129.800 7 Kepala Tukang hari 145.900 8 Mandor hari 137.800 9 Mekanik hari 186.500 10 Operator _Terampil hari 170.300 11 Pembantu Operator_ hari 113.500 12 Sopir Terampil_ hari 121.600 13 Pembantu Sopir_ hari 105.400 Tabel 8. Harga Satuan Barang No Bahan Jenis Satu- an Harga Satuan (1) (2) (3) (4) (5) 1 Peralatan Cat Ampelas Lbr 5.194 2 Cat Interior ICI  Dulux* 2,5 kg klg 174.052 3 Plamir Ecoemulsi on 5 liter Kg 32.436 4 Dempul 1kg Kg 35.828 Harga Satuan Pekerjaan menggunakan SNI 2837  tahun  2008 Adapun daftar harga satuan pekerjaan yang dibutuhkan  dapat  dilihat  pada  Tabel  9. Sedangkan  RAB  pekerjaan  rehabilitasi gedung dapat dilihat pada Tabel 10.
Tabel 9.

## Harga Satuan Barang yang Dipakai
No Pekerjaan Harga Satuan 1 Pembersihan Dinding 14,500.00 2 Perbaikan Retakan 17,100.00 3 Acian 47,500.00 4 Pengecatan 33,500.00 Tabel 10. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi No Uraian Pekerjaan Volume Total (1) (2) (3) (4) I Pekerjaan Dinding 1 Pembersihan Dinding 4576 66.352.000 2 Perbaikan Retakan 2.6622 53.244. 3 Acian 4576 555.068.800 4 Pengecatan 4576 153.296.000 II Pekerjaan Plafon

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
No Uraian Pekerjaan Volume
Total
1 Pengecatan 4176 139.896.000 Total 914.666.044 3.4 Evaluasi Kelayakan Anggaran Biaya Rehabilitasi Untuk mengevaluasi
kelayakan anggaran rehabilitasi terhadap jenis kerusakan  yang  terjadi  dapat  menggunakan ketentuan Peraturan  Menteri PU  Nomor 24/PRT/M/2008.  Gedung  termasuk  dalam kerusakan  ringan jika biaya  perbaikannya <35%  harga  bangunan.  Untuk  mengetahui harga bangunan Gedung Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Pamekasan dapat menggunakan  kriteria harga  satuan  per  m2 bangunan  di daerah  Kabupaten  Pamekasan yaitu harga gedung bertingkat per m2 kelas A  yaitu  Rp.  1.342.000 dengan luas  gedung kantor 4.176 m2. Sehingga nilai total harga bangunan  dapat  dihitung  menggunakan rumus (Permen PU No. 45/2010):
HBG= HG X  L (1) Keterangan HBG :Harga Bangunan Gedung HG :Harga Gedung Bertingkat Per/m2 L :Luas HBG = HG X  Luas = 1.342.000 X 4.176 = Rp 5.604.192.000 Sedangkan prosentase anggaran rehabilitasi terhadap harga bangunan gedung dapat dihitung dengan persamaan:
Prosentase RAB HB = (2)
Keterangan: RAB HB : RAB berdasarkan harga bangunan HBG : Harga Bangunan Gedung
Prosentase RAB HB =
Prosentase RAB HB =
Prosentase RAB HB = 16.32 %
Berdasarkan prosentase anggaran rehabilitasi  terhadap  total  harga  gedung sebesar  16.32%,  maka  gedung  tersebut termasuk  gedung dengan jenis kerusakan
ringan. Hal  ini  sesuai  dengan  survei  hasil pengamatan di lapangan.

## 4. KESIMPULAN
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa SOP  pemeliharaan Gedung  Kantor  Bupati dan DPRD Kabupaten Pamekasan sebagian tidak  memenuhi  standar  Peraturan  Menteri PU  24/PRT/M/2008. Jika  dilihat  dari penilaian kondisi bangunan, Gedung Kantor Bupati  dan  DPRD  Kabupaten  Pamekasan termasuk  dalam  katagori  baik  dengan deteriorisasi/kerusakan  kecil  dan  tidak mempengaruhi  fungsi  bangunan  sehingga diperlukan pemeliharaan rutin dan rehabilitasi ringan pada beberapa komponen bangunan.  Jenis  pemeliharaan  ini  sudah sesuai dengan kebutuhan anggaran pemeliharaan  rutin  Gedung  Kantor  Bupati dan DPRD Kabupaten Pamekasan pertahun sebesar  Rp.  332.182.000  sedangkan  untuk rehabilitasi sebesar Rp. 914.666.044
(16.32%  terhadap  total  harga  bangunan)
maka masuk kategori kerusakan ringan.
Untuk meningkatkan manajemen pemeliharaan  agar  sesuai  dengan  SOP peraturan  menteri  PU  maka  diperlukan penambahan  personil  dengan  kualifikasi teknis dan perbaikan organisasi pemeliharaan  dan  perawatan  bangunan gedung  agar  dapat  memenuhi  ketentuan Peraturan Menteri PU Nomor
24/PRT/M/2008

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ervianto,  W.I. (2007). Studi  Pemeliharaan
Bangunan Gedung (Studi kasus Gedung  Kampus).  Jurnal  Teknik Sipil.7(3):212-223 Fernandi,  I. (2011).  Kajian  Pengaruh Faktor-Faktor  Pemeliharan  Bangunan Gedung Perkuliahan terhadap
Kenyamanan  Kegiatan  Perkuliahan. Skripsi. Surakarta:  Fakultas  Teknik Jurusan  Teknik  Sipil  Universitas Sebelas Maret

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Ismanto,  I.,  Harimurti,  H.  dan  Zaika,  Y.
(2017). Penentuan  Prioritas  Kegiatan
Perawatan Bangunan Gedung Sekolah  Negeri di  Kota  Blitar. Rekayasa Sipil, 11(3): 236 – 244.
Kurniawan,  D. (2019). Evaluasi  Indeks Kondisi  Bangunan dan  Estimasi Biaya  Rehabilitasi  Gedung  (Studi Kasus :  Puskesmas  Pembantu  dan Poli  Bersalin  Desa  di  Kabupaten Jember). Skripsi Program Studi Strata 1 Teknik Sipil Universitas Jember.
Labombang,
M. (2008). Manajemen Pemeliharaan Fasilitas dalam Pengelolaan  Gedung.  Mektek,  10(1): 43 – 48.
Lateef, O.A., (2009). Building Maintenance Management  in  a  Malaysia.  Journal of Building Appraisal ,4:207-214 Lateef, O. A., Khamidi, M. F. dan Idrus, A.
(2010). Building Maintenance Management in a Malaysian
University  Campus: A  Case  Study. Australian  Journal  of  Construction Economics and Building. 10(1 – 2):76 – 89.
Mawardi, E., Aulia, T. B. dan Abdullah, A.
(2018).  Kajian  Konsep  Operasional Pemeliharaan  Gedung  SMA  Bina Generasi  Bangsa  Meulaboh  Aceh
Barat. Jurnal Teknik Sipil. 1(4): 811 – 822. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:    24/PRT/M/2008.  Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung. Jakarta. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:    16/PRT/M/2010.  Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung. Jakarta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007.  Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Jakarta. Risanji,  M.A.,  Raflis. (2018).  Analisis Faktor Pemeliharaan Bangunan Gedung Terhadap Kenyamanan
Pekerja  Kantor.  Potensi:  Jurnal  Sipil
Politeknik. 20(2): 98-102 SNI  6897:2008.  Tata  Cara  Perhitungan Harga  Satuan  Pekerjaan  Tanah  untuk Kontruksi  Bangunan  Gedung  dan Perumahan Sugiyono. (2001). Metode Penilaian. Bandung: Alfabeta Suparjo,  I.  dan  Priyosulistyo,  H. (2009). Perhitungan Indeks Kondisi Bangunan Dan Analisa Biaya Perbaikan Gedung Akademi Keperawatan  Panti  Rapih  Pasca Gempa (Studi Kasus :  Bencana
Gempa  27  Mei  2006).  Forum  Teknik Sipil .19:987-999 Suyito, S.  dan Sodik,  M.A, (2015). Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media Publishing, Yogyakarta Syaeful,  R. (2015).  Studi  Pemeliharan Bangunan  Gedung  “Studi  Kasus  : Gedung  Pasar  Legi  Kota  Surakarta”. Tesis. Semarang: Program  Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro Usman, K. dan Winandi, R. (2009). Kajian
Manajeman  Pemeliharaan  Gedung (Building Maintenance) di Universitas Lampung. Jurnal Rekayasa, 13(2):157 – 166. Widi, H., Saparudin, Y., Sugiyarto. (2017). Skala Prioritas Pemeliharaan Gedung- Gedung Kantor Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dengan Metode Analitycal  Hierarchy  Process (AHP). E-Jurnal  Matriks  Teknik  Sipil.423-
430
Zaki, M.  F. M. et al. (2016). A Descriptive
analysis of civil engineering
maintenance  in  government  hospital buildings.  Matematika,  33(2):  103 – 111.
Copyright©  by  the  authors.  Licensee  Jurnal  Ilmiah MITSU,  Indonesia.  This  article  is  an  open  access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0) license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)