licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Asas Kemanfaatan Dan Asas Keadilan Dalam Penetapan Upah Minimum
Destya Permata Sari 1 , Rahayu Subekti 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia, destyapermatas@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

## ABSTRACT
The research in this article aims to find out whether the mechanism implemented in determining the minimum wage for the City of Surakarta in 2022 is or is not in accordance with Government Regulation Number 36 of 2021  concerning  Wages,  and  to  analyze  whether  or  not  the  decision  of  the  minimum  wage  for  the  City  of Surakarta  in  2022  has  fulfilled  the  principles  of  expendiency  and  fairness  for  workers  and  employers.  This research  uses  a  type  of  empirical  legal  research  with  a  descriptive  nature,  then  the  data  is  analyzed qualitatively. The study shows the results that the mechanism for determining the minimum wage for the city of Surakarta in 2022 is normatively not fully in accordance with Government Regulation Number 36  of 2021 concerning Wages. In addition, the decision of the Surakarta Minimum Wage for 2022 has not been able to fulfill the principles of expendiency and fairness for workers and employers, due to significant changes in the mechanism for setting the city's minimum wage for 2022 and the role of workers and employers in the city minimum wage setting process is still strictly limited by applicable regulations.
Keywords Wages; Wage Policy; Decent Living Needs
Cite This Paper Sari, D. P., & Subekti, R. (2023). Asas Kemanfaatan Dan Asas Keadilan Dalam Penetapan Upah Minimum. Legal Spirit, 7(2).

## PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan nasional yang dijadikan sebagai landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya tujuan nasional tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk hak-hak bagi warga negara, selain itu  negara  juga  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  perlindungan  dalam  bentuk  hak tersebut kepada warga negaranya. 1 Salah satu wujud hak yang diberikan oleh pemerintah dan memiliki pengaruh paling besar bagi kesejahteraan hidup warga negara adalah hak atas pekerjaan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berbunyi  bahwa“setiap  warga  negara  Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Pekerjaan selalu dimaknai sebagai salah satu sumber penghasilan utama dalam hidup manusia. Oleh karena itu, setiap upah yang diperoleh dari hasil pekerjaan mempunyai peran penting  bagi  keberlangsungan  hidup  pekerja  dan  keluarganya.  Bahkan  negara  juga  telah memberikan perlindungan dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  berbunyi  bahwa  “setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Bunyi pasal
1 M.H. Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, S.H. and LLM. Andi Walli, S.H., M.H., Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan , Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), 2019, hlm. 3.
tersebut  menyiratkan  bahwa  hubungan  kerja  akan  sangat  erat  kaitannya  dengan  upah. Namun, permasalahan mengenai upah merupakan permasalahan yang bersifat krusial. Oleh sebab itu, pemerintah sebagai pihak ketiga harus memberikan perlindungan kepada pekerja dan  pengusaha  dalam  bentuk  jaring  pengaman.  Salah  satu  bentuk  jaring  pengaman  yang dibuat oleh pemerintah dalam hal kebijakan pengupahan adalah penetapan upah minimum. Dalam  ketentuan  Pasal  89  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa “upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak”.
Ketentuan di atas mempunyai arti bahwa dalam rangka memwujudkan penghidupan yang  layak  bagi  setiap  warga  negara  maka  upah  minimum  yang  akan  ditetapkan  harus disesuaikan  dengan  kebutuhan  hidup  layak.  Oleh  sebab  itu,  tanggung  jawab  untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja tidak hanya dilakukan oleh pengusaha saja namun  juga  diperlukan  sikap  responsif  dan  kontribusi  dari  pemerintah. 2 Seiring berjalannya waktu, pengaturan mengenai mekanisme penetapan upah minimum mengalami beberapa  perubahan.  Perubahan-perubahan  tersebut  kemudian  diatur  dalam  ketentuan baru  yaitu  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  atau  disebut  juga dengan Omnibus  Law .  Undang-undang  ini  cukup  menimbulkan  kontroversi  karena peraturan yang telah ditetapkan dianggap merugikan beberapa lapisan masyarakat, hal ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi mengenai sistem Omnibus Law yang masih sangat asing bagi masyarakat umum. 3
Salah satu perubahan yang paling mengejutkan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2020 adalah dihilangkannya bunyi Pasal 89 Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2003. Kemudian sebagai gantinya, ditambahkan bunyi Pasal 88D yang pada intinya menyebutkan bahwa “upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah  minimum  yang  memuat  variabel  pertumbuhan  ekonomi  atau  inflasi,  kemudian ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  formula  perhitungan  upah  minimum  tersebut  diatur  di dalam Peraturan Pemerintah”. Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan.  Peraturan tersebut merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adanya perubahan signifikan di atas mempunyai arti bahwa perhitungan dan penetapan  upah  minimum  provinsi  dan  kota  sudah  tidak  mempergunakan  lagindikator kebutuhan hidup layak sebagai salah satu bahan pertimbangannya.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021,  perhitungan  dan penetapan  upah minimum hanya  didasarkan  pada  kondisi  ekonomi  dan  ketenagakerjaan saja. Selain itu, perhitungan upah minimum hanya dilakukan menggunakan formula  baku yang sudah di atur di dalam ketentuan tersebut. Mekanisme ini jelas sangat berbeda dengan mekanisme yang ada pada ketentuan-ketentuan sebelumnya, sehingga ketentuan baru ini dirasa  malah  menjauhkan  hak-hak  yang  dimiliki  warga  negara  seperti  hak  untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Penerapan  mekanisme  baru  ini  juga  telah  mengakibatkan  besaran  kenaikan  upah minimum tahun 2022 menjadi sangat rendah, bahkan di beberapa wilayah tertentu tidak ada sama sekali kenaikan upah minimum. Hal tersebut juga menimbulkan munculnya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh serikat pekerja dari berbagai daerah. Para pekerja menilai bahwa  perhitungan  upah  minimum  yang  didasarkan  pada  peraturan  ini  tidak  layak  dan
2 Oki Wahju Budijanto, Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM , Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17, No. 3, 2017, hlm. 406.
3 Firstnandiar Glica Aini Suniaprily and Rahayu Subekti, Comparation of Law Number 13 Year 2003 Concerning Labor With Law Number 11 of 2020 Concerning Working Creation Toward Severance Pay For Labor , International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 24, No. 2, 2021, hlm. 162.
merugikan para pekerja bahkan tidak memberikan kesejahteraan. Dengan adanya kenaikan yang  sangat  kecil  tersebut,  para  pekerja  bahkan  menuntut  agar  pemerintah  dapat memutuskan formula mana yang tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pekerja. 4 Permasalahan-permasalahan  mengenai  proses  perhitungan  dan  penetapan  upah minimum juga dirasakan di Kota Surakarta. Penetapan upah minimum Kota Surakarta tahun 2022  ternyata  juga  menimbulkan  rasa  ketidaksepakatan  dari  serikat  pekerja  di  Kota Surakarta,  hal  ini  dikarenakan  upah  minimum  yang  akan  ditetapkan  hanya  mengalami kenaikan sebesar 1.09 persen atau sebesar Rp 21.000. 5 Rasa ketidaksepakatan tersebut juga dibuktikan  dengan  adanya  perbedaan  pendapat  mengenai  besaran  nilai  upah  minimum antar  unsur  dewan  pengupahan  dalam  rapat  pleno.  Hal  ini  kemudian  menyebabkan terjadinya tarik ulur dalam penetapan upah minimum Kota Surakarta tahun 2022. Bahkan rapat  pleno  yang  dilakukan  oleh  dewan  pengupahan  dilaksanakan  hingga  3  (tiga)  kali pertemuan.
Kenaikan  sebesar  1.09  persen  tersebut  juga  masih  sangat  jauh  dari  harapan  para pekerja di Kota Surakarta. Menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K SPSI) Kota Surakarta, Bapak Wahyu Rahadi, nomimal UMK Surakarta yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.035.720 dinilai masih belum layak dikarenakan  data pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang digunakan di dalam formula tersebut ada pada tingkat provinsi bukan pada tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan, padahal kenaikan angka pertumbuhan ekonomi atau  inflasi  di  Jawa  Tengah  dan  di  Kota  Surakarta  berbeda.  Selain  itu,  hasil  perhitungan tersebut dianggap tidak realistik untuk wilayah Kota Surakarta yang semi metropolis dan memiliki indeks rata-rata konsumsi masyarakat sebesar Rp 1.600.000 atau 60 persen lebih besar  dibandingkan  dengan  kota-kota  disekitarnya  yang  rata-rata  hanya  sebesar  Rp 1.000.000. Pendapat-pendapat di atas menunjukkan bahwa penetapan upah minimum Kota Surakarta tahun 2022 ini menimbulkan rasa penolakan dan kekecewaan bagi para pekerja di Kota Surakarta.
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas,  maka  penulis  merumuskan  beberapa  rumusan masalah  yang  penulis  bahas  dalam  penelitian  ini  yaitu  pertama,  apakah  mekanisme penetapan upah minimum Surakarta tahun 2022 sudah sesuai atau belum dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan?  dan  kedua,  apakah  penetapan upah minimum Kota Surakarta tahun 2022 sudah memenuhi asas kemanfaatan dan keadilan bagi pekerja dan pengusaha?. Kemudian tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini  adalah pertama,  mengetahui  tentang  mekanisme  yang  dilaksanakan  dalam  penetapan Upah  Minimum  Kota  Surakarta  tahun  2022  sudah  sesuai  atau  belum  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan kedua menganalisis penetapan upah minimum Kota Surakarta tahun 2022 sudah memenuhi atau belum asas kemanfaatan dan asas keadilan bagi pekerja dan pengusaha.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  dengan  sifat  deskriptif. Jenis  dan  sumber data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  primer dan  data sekunder. Pada data primer diperoleh dan dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta, Serikat Pekerja di Kota Surakarta, dan Asosiasi Pengusaha  di  Kota  Surakarta,  serta  data  dan  dokumen  terkait  penetapan  upah minimum
4 Athika Rahma, Tolak Upah Minimum 2022, KSPSI: Kenaikan Sangat Kecil , https://www.inews.id/amp/finance/bisnis/tolak-upah-minimum-2022-kspi-kenaikan-sangat-kecil , di akses pada 23 Februari 2022.
5 Ika  Yuniati, UMK  Solo  Cuma  Cukup  Buat  Makan,  Buruh  Tetap  Minta  Naik  10  Persen , https://www.solopos.com/umk-solo-cuma-cukup-buat-makan-buruh-tetap-minta-naik-10-persen-1203436 , di akses pada 31 Januari 2022.
Kota Surakarta tahun 2022 yang diperoleh langsung dari lapangan. Adapun data sekunder yang  digunakan  berupa  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Teknik pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  wawancara  dan studi kepustakaan. Semua data yang dikumpulkan kemudian di analisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mekanisme Penetapan Upah Minimum Kota menurut Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan di Kota Surakarta
Kewajiban  mengenai  penggunaan  mekanisme  sesuai  dengan  ketentuan  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa “kebijakan  pengupahan  merupakan  program  startegis  nasional  dan  pemerintah  daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat”.  Kemudian  berdasarkan  ketentuan  Pasal  67  huruf  b  dan  huruf  f  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa “gubernur wajib menaati  seluruh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  wajib  melaksanakaan program  strategis  nasional”.  Dalam  hal  ini  upah  minimum  merupakan  salah  satu  bentuk kebijakan pengupahan, sehingga gubernur dan bupati/walikota sebagai kepala daerah serta seluruh  jajaran  pemerintah  daerah  mempunyai  kewajiban  untuk  mentaati  seluruh ketentuan dalam peraturan tersebut.
Penetapan upah minimum Kota Surakarta tahun 2022 dilaksanakan dengan tahapan- tahapan proses sebagai berikut:
Gambar 1. Tahapan Proses Penetapan Upah Minimum Kota Surakarta Tahun 2022
Sumber  :  Wawancara  dengan  Bapak  Prasetya  selaku  Sub  Koordinator  Bina  Usaha  Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta dan anggota Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Surakarta periode tahun 2021-2024
Dalam  proses  penetapan  upah  minimum  Kota  Surakarta  tahun  2022,  Walikota Surakarta sebagai kepala daerah tingkat II terlebih dahulu menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait usulan upah minimum kota tahun 2022 baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Pada tanggal 9 November 2021, pemerintah pusat telah menyampaikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/383/HI.01.00/XI/2022
Penyampaian petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis terkait usulan upah minimum kota tahun 2022 Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Rapat pleno upah minimum kota Perhitungan nilai upah minimum kota Penandatangan Berita Acara Rapat Penyampaian hasil kesepakatan rapat dewan pengupahan kota kepada walikota Penyampaian rekomendasi usulan nilai upah minimum kota kepada gubernur Penetapan upah minimum kota
tentang  Penyampaian  Data  Perekonomian  dan  Ketenagakerjaan  dalam  Penetapan  Upah Minimum  2022  yang  ditujukan  kepada  seluruh  gubernur  se-Indonesia.  Setelah  Menteri Ketenagakerjaan  menerbitkan  surat  edaran  tersebut,  pada  tanggal  16  November  2021 Gubernur  Jawa  Tengah  kemudian  menerbitkan  Surat  Rekomendasi  Perhitungan  Upah Minimum  Kabupaten/Kota  Nomor  561/0016096  yang  ditujukan  bagi  seluruh bupati/walikota  se-Jawa  Tengah.  Surat  rekomendasi  dari  Gubernur  ini  bertujuan  sebagai pedoman  dan  arahan  bagi  bupati/walikota  se-Jawa  Tengah  dalam  melaksanakan perhitungan dan penetapan upah minimum kota. Selain itu, pada tanggal 20 November 2021 Gubernur Jawa Tengah juga menetapkan upah minimum provinsi Jawa Tengah tahun 2022 melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/37 Tahun 2021 tentang Upah Minimum  Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
Penyampaian  surat  edaran  dari  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  provinsi  di  atas kemudian ditindaklanjuti Walikota Surakarta dengan membentuk struktur dan organisasi Dewan  Pengupahan  Kota  Surakarta  melalui  Surat  Keputusan  Walikota  Surakarta  Nomor 561.05/4.15  Tahun  2022  tentang  Dewan  Pengupahan  Kota  Surakarta  dan  Sekretariat Dewan  Pengupahan  Kota  Surakarta  Periode  Tahun  2021-2024.  Dewan  Pengupahan  Kota Surakarta  ini  terdiri  dari  unsur  pemerintah,  unsur  serikat  pekerja,  unsur  organisasi pengusaha,  dan  unsur  akademisi.  Dewan  Pengupahan  Kota  Surakarta  kemudian melaksanakan  rapat  pleno  mengenai  upah  minimum  Kota  Surakarta  tahun  2022  dengan rujukan atau acuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan Surat Rekomendasi Perhitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota dari Gubernur Jawa Tengah.
Rapat pleno tersebut diawali dengan dilakukannya perhitungan nilai upah minimum Kota  Surakarta.  Dalam  hal  ini,  Kota  Surakarta  merupakan  salah  kota  yang  setiap  tahun menetapkan nilai upah minimum kota termasuk terakhir kali pada tahun 2021. Oleh karena itu  dengan  mengacu  dalam  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  dan Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  B-M/383/HI.01.00/XI/2022,  maka perhitungan upah minimum kota (UMK) Surakarta tahun 2022 ditentukan dengan formula penyesuaian upah minimum dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Perhitungan  upah  minimum  ini  dilakukan  oleh  dewan  pengupahan  kota  dengan  cara memasukan  angka  sesuai  dengan  data-data  yang  telah  terlampir  dalam  Surat  Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/383/HI.01.00/XI/2022 ke dalam rumus perhitungan yang telah dipersiapkan dan kemudian angka hasil akhir perhitungan tersebut akan muncul. Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh dewan pengupahan kota tersebut didapatkan hasil  bahwa  besaran  nilai  upah  minimum  kota  (UMK)  Surakarta  tahun  2022  adalah  Rp. 2.035.720,17.  Hasil  tersebut  didapatkan  dengan  rincian  formula  perhitungan  sebagai berikut:

## Identifikasi data (Surakarta):
1. Rata-rata konsumsi per kapita sebulan, 2021 : Rp. 1.603.079 2. Rata-rata banyaknya ART, 2021 : 3,43 3. Rata-rata banyaknya ART bekerja, 2021 : 1,57 4. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun berjalan, 2021  : 0,97%
5. Inflasi tahun berjalan (September 2021) : 1,28% 6. Upah minimum kota tahun berjalan, 2021 : Rp. 2.013.810
Batas atas upah:
= 1.603.079 × 3,43%
1,57%
= 3.502.268
Batas bawah upah:
= 3.502.268 × 50% = 1.751.134
Dengan inflasi (1,28%):
= 2.013.810 + {1,28% × ( 3.502.268− 2.013.810 3.502.268−1.751.134 ) × 2.013.810}
= 2.013.810 + {1,0879956874% × 2.013.810} = 2.013.810 + 21.910
= 2.035.720,17

## UMK 2021 = Rp. 2.013.810
Selisih kenaikan UMK 2022 = Rp. 21.910 Prosentase kenaikan = 1,09%

## Sumber: Dokumen Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta
Perhitungan  upah  minimum  Kota  Surakarta  di  atas  di  mulai  dengan  melakukan perhitungan  pada  nilai  batas  tertinggi  upah  minimum,  kemudian  perhitungan  pada  nilai batas terendah upah minimum, dan terakhir perhitungan  pada nilai upah minimum yang akan ditetapkan dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dalam hal ini, data inflasi mempunyai  nilai  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  nilai  dari  data  pertumbuhan ekonomi, maka hasil perhitungan nilai penyesuaian upah minimum yang digunakan adalah hasil  perhitungan  dengan  menggunakan  data  inflasi.  Berdasarkan  rincian  perhitungan formula  di  atas  didapatkan  hasil  bahwa  nilai  upah  minimum  Kota  Surakarta  yang  akan ditetapkan sebesar Rp 2.035.720,17 dengan prosentase kenaikan sebesar 1,09 persen dari upah  minimum  Kota  Surakarta  tahun  sebelumnya.  Selain  menggunakan  formula perhitungan  di  atas,  Dewan  Pengupahan  Kota  Surakarta  khususnya  dari  unsur  serikat pekerja  juga  melakukan  cara  perhitungan  lain  diluar  ketentuan  Peraturan  Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Dalam hal ini, unsur serikat pekerja mengusulkan agar prosentase kenaikan  upah  minimum  Kota  Surakarta  sebesar  10  persen  dari  upah  minimum  tahun sebelumnya atau sekitar Rp 2.215.191.
Usulan dari unsur serikat pekerja di atas didasarkan atas pemikiran rasional atau nalar dari para pekerja terhadap hasil perhitungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Unsur serikat pekerja berpendapat bahwa aturan yang digunakan saat ini sangat tidak masuk di akal karena nilai upah minimum yang dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  36  Tahun  2021  apabila  dibagi  untuk  tiga  puluh  hari  menjadi  hanya  sekitar  Rp 50.000,00-an per hari. Kemudian upah Rp 50.000,00 tersebut digunakan untuk makan tiga kali sehari dengan sekali makan menghabiskan Rp. 10.000,00, sehingga hanya tersisa Rp. 20.000,00.  Hal  ini  kemudian  dipertanyakan  oleh  unsur  serikat  pekerja,  apakah  rasional
dengan uang Rp. 20.000,00 dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pekerja yang juga beraneka macam.
Perbedaan hasil perhitungan tersebut kemudian menyebabkan terjadinya tarik ulur antara unsur Dewan Pengupahan Kota Surakarta. Selain itu, hasil perhitungan berdasarkan formula Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 juga tidak dapat langsung disepakati oleh seluruh unsur dewan pengupahan. Dalam hal ini, Dewan Pengupahan Kota Surakarta sampai  mengadakan  rapat  pleno  sebanyak  tiga  kali  pertemuan  untuk  menyatukan pemikiran dan pendapat antar unsur dewan pengupahan, namun dikarenakan tidak segera menemui  titik  terang  maka  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Surakarta  memutuskan  untuk menampung semua usulan hasil perhitungan dari seluruh unsur dewan pengupahan untuk kemudian dicantumkan dalam berita acara rapat. Seluruh unsur Dewan Pengupahan Kota Surakarta kemudian menandatangi dan menyepakati isi berita acara rapat tersebut. Hasil kesepakatan ini kemudian disampaikan dewan pengupahan kepada Walikota Surakarta.
Dalam merekomendasikan usulan nilai upah minimum kota, Walikota Surakarta hanya dapat  merekomendasikan  1  (satu)  usulan  saja  kepada  gubernur  meskipun  dalam  rapat pleno  yang  dilakukan  oleh  dewan  pengupahan  kota  tersebut  masih  terdapat  beberapa usulan berbeda dari berbagai unsur dewan pengupahan. Oleh karena itu, Walikota Surakarta memutuskan  untuk  menyepakati  dan  menandatangi  kenaikan  upah  minimum  Kota Surakarta tahun 2022 sebesar 1,09 persen atau senilai Rp. 2.035.720,17 sesuai perhitungan upah  minimum  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021.  Walikota kemudian merekomendasikan hasil perhitungan upah minimum tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah untuk kemudian disahkan dan ditetapkan. Gubernur Jawa Tengah selanjutnya menetapkan  nilai  upah  minimum  kota  tersebut  dengan  menerbitkan  Surat  Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 Tahun 2021 tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Dalam hal ini, Gubernur Jawa  Tengah  menetapkan  upah  minimum  Kota  Surakarta  tahun  2022  sebesar  Rp 2.035.720,17.
Dari seluruh tahapan-tahapan penetapan upah minimum kota (UMK) Surakarta tahun 2022 di atas, masih terdapat mekanisne dalam penetapan upah minimum di Kota Surakarta yang belum sepenuhnya sesuai dengan norma yang belaku. Pada tahap rapat  pleno upah minimum  kota,  salah  satu  unsur  dewan  pengupahan  kota  yaitu  serikat  pekerja  masih melakukan perhitungan upah minimum diluar formula perhitungan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Kemudian dalam tahap penyampaian hasil kesepakatan  rapat  dewan  pengupahan  kota  kepada  walikota,  Dewan  Pengupahan  Kota Surakarta  masih  saja  mengusulkan  2  (dua)  usulan  besaran  nilai  upah  minimum  yang berbeda yang mana salah satunya dihitung diluar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36  Tahun  2021.  Berdasarkan  isi  Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  dan  Surat Rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah yang telah disebutkan di atas, proses perhitungan dan  penetapan  upah  minimum  kota  tahun  2022  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.
Pada  dasarnya,  tugas  dewan  pengupahan  kota  memang  memberikan  saran  dan pertimbangan kepada walikota mengenai usulan upah minimum kota, sebagaimana bunyi Pasal  71  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021,  namun  saran  dan pertimbangan  yang  diberikan  oleh  dewan  pengupahan  kota  tersebut  tetap  harus menggunakan dasar pertimbangan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.  Dalam Pasal 88D angka 25 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga telah menegaskan bahwa “upah minimum dihitung dengan menggunakan  formula  perhitungan  upah  minimum  yang  memuat  variabel  pertumbuhan ekonomi atau inflasi, kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan upah minimum tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah”.  Ketentuan tersebut kemudian
diatur lebih lanjut dalam Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor  36 Tahun  2021, yang pada intinya menegaskan bahwa “perhitungan penyesuaian nilai  upah minimum kabupaten/kota  dilakukan  oleh dewan  pengupahan  kabupaten/kota sesuai  dengan  tahapan  perhitungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  26  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021”.
Secara  sederhana,  perhitungan  upah  minimum  kota  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  tidak  perlu  dilakukan  dengan  adanya  proses perundingan atau negosiasi antar unsur dewan pengupahan mengenai usulan besaran nilai upah  minimum.  Hal  tersebut  dikarenakan  perhitungan  upah  minimum  hanya  dapat dilakukan  dengan  menggunakan  formula  baku  yang  sudah  di  atur  dalam  peraturan perundang-undangan  dan data-datanya hanya bersumber  dari Badan Pusat Statistik saja. Dalam  hal  ini, tugas  dewan  pengupahan  kota  memang dibatasi  dengan  hanya  melakukan perhitungan upah minimum menggunakan rumus baku yang telah di atur dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  dan  kemudian  menyampaikan  hasil  perhitungan tersebut  dalam  bentuk  saran  dan  pertimbangan  kepada  walikota  dengan  dasar pertimbangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.
Dalam proses perhitungan dan penetapan upah minimum Kota Surakarta tahun 2022 ini memang masih terdapat perbedaan pendapat yang merupakan suatu hambatan dalam rapat pleno, namun seharusnya Dewan Pengupahan Kota Surakarta tetap harus tunduk dan patuh  dengan  hanya  memberikan  satu  saran  dan  pertimbangan  sesuai  dengan  dasar pertimbangan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021.  Hal  ini  dikarenakan semua mekanisme perhitungan dan penetapan upah minimum kota tahun 2022 telah di atur secara jelas dan tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Bahkan dalam peraturan  pemerintah  tersebut  juga  terdapat  ketentuan  mengenai  sanksi  yang  akan diberikan apabila tidak mematuhi atau melanggar ketentuan dalam peraturan tersebut.

## Pemenuhan Asas Kemanfaatan dan Asas Keadilan bagi Pekerja dan Pengusaha pada Penetapan Upah Minimum Kota Surakarta Tahun 2022
Berdasarkan teori utilitarianisme atau utilisme milik Jeremy Bentham, kemanfaatan dianggap sebagai tujuan utama dari hukum. 6 Hal ini dikarenakan tujuan utama dari hukum adalah  memberikan  jaminan  atas  kebahagiaan  dan  tidak  memberikan  penderitaan  serta kerugian  bagi  individu-individu  dalam  masyarakat,  sehingga  tolak  ukur  dalam  teori kemanfaatan  milik  Jeremy  Bentham  adalah  kebahagiaan  dan  penderitaan.  Menurutnya hakikat  dari  suatu  kebahagiaan  adalah  kenikmatan  dari  adanya  kehidupan  bebas  tanpa merasakan  kesengsaraan  atau  penderitaan.  Hal  tersebut  dapat  diwujudkan  dengan  cara menerapkan prinsip utilitas dalam pembentukan suatu hukum yaitu the greatest happiness of the greatest number , artinya memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak-banyaknya manusia. 7
Dalam  penetapan  upah  minimum  kota,  kebahagiaan  dapat  dirasakan  apabila kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pihak yaitu pekerja atau pengusaha dapat terpenuhi.  Pekerja  memiliki  kepentingan  tersendiri  yaitu  dapat  terpenuhinya  kebutuhan hidup  diri  sendiri  beserta  keluarganya  secara  layak,  sedangkan  pengusaha  juga  memiliki kepentingan  tersendiri  yaitu  keberlangsungan  hidup  perusahaan  agar  perusahaan  tetap dapat berjalan. 8 Oleh karena itu, penetapan upah minimum tidak hanya bertujuan untuk
6 Henry  Dianto  Pardamean  Sinaga, Pengaturan  Pertanggungjawaban  Mutlak  Wajib  Pajak  Di  Indonesia  Dalam Perspektif Keadilan Dan Kemanfaatan Umum , Jurnal Hukum & Pembangunan,Vol. 49, No. 3, 2019, hlm. 528.
7 Dwi Edi Wibowo, Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  1/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan , SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 19, No. 1, 2019, hlm. 17.
8 Yetniwati, Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan , Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 1, 2017, hlm. 84.
memberikan  manfaat  agar  para  pekerja  dapat  memperbaiki  standar  hidupnya  dan keluarganya,  terutama  bagi  pekerja  yang  mendapatkan  upah  kecil,  namun  juga  harus diusahakan  agar  penetapan  upah  minimum  tersebut  tidak  mengancam  keberlangsungan hidup perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang masih terbilang lemah atau masih  kecil. 9 Bagi  Jeremy  Bentham  untuk  memwujudkan  kebahagiaan  agar  dapat memberikan kemanfaatan maka suatu peraturan harus mencapai beberapa tujuan, yaitu:
a. Untuk memberikan nafkah hidup ( to provide subsistence );
b. Untuk memberikan kebutuhan berlimpah ( to provide abudance );
c. Untuk memberikan perlindungan ( to provide security ); dan
d. Untuk mencapai persamaan ( to attain equality ). 10
Upah  minimum  Kota  Surakarta  tahun  2022  telah  ditetapkan  berdasarkan  hasil perhitungan  menggunakan  formula  penyesuaian  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36 Tahun  2021.  Jika  dilihat  dari  mekanisme  penetapan  upah  minimum  di  atas,  mekanisme penetapan  upah  minimum  tersebut  sangat  berbeda  dengan  mekanisme  penetapan  upah minimum pada tahun-tahun sebelumya. Dalam formula perhitungan yang digunakan sudah tidak mempergunakan lagi komponen dan nilai kebutuhan hidup layak sebagai salah satu bahan  pertimbangannya.  Menurut  unsur  serikat  pekerja,  pada  tahun-tahun  sebelumnya masih terdapat ketentuan untuk mengadakan survei komponen kebutuhan hidup layak pada setiap  tahunnya,  sehingga  ada  beberapa  hal  yang  mungkin  cukup  membantu  ke fair -an perhitungan  upah  karena  semua  unsur  dewan  pengupahan  dapat  melakukan  survei bersama-sama sedangkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Tahun 36 Tahun 2021 ini dianggap tidak diketahui kebenaran surveinya
Penting  untuk  di  ingat  bahwa  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021 telah ditegaskan bahwa tujuan kebijakan pengupahan adalah mewujudkan hak pekerja atas penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan  dan  untuk  pencapaian  penghasilan  yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sejak dahulu, komponen dan nilai kebutuhan hidup layak memang menjadi indikator paling penting dalam penetapan upah minimum. Hal ini dikarenakan variabel di dalam komponen kebutuhan hidup layak dianggap sangat  bervariasi  sehingga  dapat  mencakup  seluruh  kebutuhan  hidup  pekerja.  Bahkan perubahan terhadap kuantitas pada sejumlah item kebutuhan hidup layak sering dilakukan agar dapat menyesuai kebutuhan hidup pekerja. Selain itu, nilai kebutuhan hidup layak juga dinilai  dapat  menentukan  seorang  pekerja  sudah  mendapatkan  penghidupan  yang  layak atau belum, dengan cara membandingkannya dengan upah yang diterimanya.
Adanya  ketentuan  mengenai  komponen  dan  nilai  kebutuhan  hidup  layak  dalam penetapan upah minimum juga dinilai sebagai bentuk perlindungan dari pemerintah bagi para  pekerja  agar  upah  yang  diterima  pekerja  tidak  terlalu  rendah.  Meskipun  tujuan kebijakan  pengupahan  sudah  jelas  disebutkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36 Tahun 2021, namun komponen dan nilai kebutuhan hidup layak tidak lagi digunakan dan dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum Kota Surakarta tahun 2022. Penetapan upah minimum tahun  2022  di  Kota  Surakarta  juga  mengalami  kenaikan  prosentase  yang relatif kecil  hanya  sekitar  1,09  persen.  Hal  ini  berbeda  jauh dengan  prosentase  kenaikan upah  minimum  Kota  Surakarta  pada  tahun-tahun  sebelumnya  yang  selalu  stabil  di  atas angka 8 persen.
Selain tidak digunakannya lagi indikator kebutuhan hidup layak, penggunaan indikator kondisi  ekonomi  dan  ketenagakerjaan  dalam  formula  perhitungan  upah  minimum  Kota
9 Penny Naluria Utami, Penetapan Upah Minimum Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Pekerja , Sosio Informa, Vol. 5, No. 02, 2019, hlm. 172.
10 Zainal  B.  Septiansyah  and  Muhammad  Ghalib, Konsepsi  Utilitarianisme  Dalam  Filsafat  Hukum  Dan Implementasinya Di Indonesia , Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 34, No. 1, 2018, hlm. 30.
Surakarta tahun 2022 juga tidak berbanding lurus dengan kenaikan kebutuhan hidup sehari- hari masyarakat. Menurut unsur serikat pekerja, sejak diberlakukannya upah minimum Kota Surakarta tahun 2022 ini telah terjadi berbagai gejolak kenaikan harga-harga dan disertai juga dengan kebutuhan yang semakin naik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022 angka laju inflasi Kota Surakarta  mengalami kenaikan yang sangat signifikan mencapai 7,84 persen pada bulan september. Kenaikan angka laju inflasi ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan prosentase kenaikan upah minimum Kota Surakarta tahun 2022 yang hanya sebesar 1,09 persen. Kenaikan angka inflasi tersebut dapat menunjukkan bahwa pada saat diberlakukannya upah minimum kota tahun 2022, telah terjadi berbagai gejolak kenaikan  harga-harga  di  dalam  masyarakat.  Kenaikan  harga-harga  tersebut  terjadi khususnya  dalam  tiga  sektor  yang  paling  banyak  dikonsumsi  oleh  masyarakat  yaitu makanan-minuman, transportasi, dan tempat tinggal. Kenaikan harga ini jelas paling banyak dirasakan oleh kaum pekerja sebagai bagian dari masyarakat yang mengonsumsi barang dan jasa.
Kondisi-kondisi  di  atas  jelas  akan  sangat  berpengaruh  pada  kondisi  sosial-ekonomi para pekerja. Hal ini dikarenakan tingginya harga barang dan jasa tidak sebanding dengan upah  yang  diterima  pekerja  kemudian  menyebabkan  pekerja  tidak  dapat  memenuhi kebutuhan hidup secara layak apalagi merasakan kesejahteraan. Selain itu menurut Bank Indonesia, angka inflasi yang tinggi juga dapat menimbulkan munculnya dampak-dampak besar, yaitu:
a. Angka inflasi yang mengalami kenaikan cukup tinggi dapat menyebabkan pendapatan riil  masyarakat  menjadi  turun  yang  kemudian  juga  dapat  menurunkan  taraf  hidup masyarakat. Hal tersebut kemudian akan mengakibatkan setiap orang terutama orang yang miskin, menjadi semakin miskin.
b. Angka inflasi yang naik turun akan menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak stabil  oleh  pelaku  ekonomi  seperti  konsumen,  produsen,  dan  investor.  Berdasarkan pengalaman empiris menunjukkan bahwa angka inflasi yang naik turun akan semakin memperumit  keputusan  konsumsi,  investasi,  dan  produksi  dalam  kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. 11
Berdasarkan  pendapat  dari  Bank  Indonesia  di  atas  dapat  menunjukkan  bahwa masyarakat khususnya para pekerja pasti merasakan penderitaan akibat adanya kenaikan harga-harga  serta  diperparah  dengan  pendapatan  masyarakat  yang  sangat  rendah. Penetapan  upah  minimum  seharusnya  dapat  membantu  mengembalikan  kondisi  sosial- ekonomi pekerja minimal tetap sama dengan keadaan sebelumnya atau paling tidak pekerja tidak lebih  miskin  dari  keadaan  sebelumnya.  Mengingat  kembali  bahwa  tujuan  kebijakan pengupahan  adalah  mewujudkan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan,  jika  upah minimum  kota  yang  telah  ditetapkan  tidak  dapat  mengimbangi  kenaikan  harga-harga kebutuhan hidup pekerja maka tujuan kebijakan pengupahan tersebut tidak dapat terwujud. Hal  ini  kemudian  dapat  menunjukkan  bahwa  perlindungan  yang  diberikan  pemerintah dalam  bentuk  jaring  pengaman  tersebut  kepada  para  pekerja  menjadi  berkurang  atau bahkan menjadi hilang.
Kondisi-kondisi di atas menunjukkan bahwa tujuan untuk memberikan nafkah hidup, untuk  memberikan  kebutuhan  berlimpah,  untuk  memberikan  perlindungan,  dan  untuk mencapai persamaan tidak mungkin dapat tercapai. Dalam hal ini jelas hanya penderitaan yang dapat dirasakan oleh para pekerja, sedangkan kemanfaatan yang seharusnya dirasakan menjadi  tidak  ada  sama  sekali.  Selain  itu,  kondisi  di  atas  secara  tidak  langsung  juga menyebabkan  pengusaha  sebagai  pelaku  ekonomi  merasakan  kerugian  akibat  tingkat
11 Bank  Indonesia, Inflasi , https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx ,  di  akses  pada  10 Agustus 2022.
konsumsi masyarakat mengalami penurunan karena kenaikan harga-harga. Padahal apabila pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum yang cukup tinggi, maka uang yang akan dibelanjakan  oleh masyarakat  pasti  juga  akan  semakin  besar.  Dengan  begitu  tidak  hanya para pekerja yang diuntungkan, akan tetapi pengusaha juga akan diuntungkan oleh gairah belanja masyarakat karena omzet penjualan mereka juga akan mengalami kenaikan. Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup layak juga dapat menyebabkan terjadinya demotivasi kerja, yang pada akhirnya menurunkan kinerja dan produktivitas pekerja. Tingkat kesejahteraan yang  dirasakan  oleh  pekerja  akan  sangat  mempengaruhi  tingkat  produktivitas  yang dilakukan pekerja. 12 Kondisi-kondisi di atas secara tidak langsung juga dapat memberikan kerugian bagi perusahaan, karna produktivitas perusahaan akan ikut menurun.
Kepentingan  yang  dimiliki  pekerja,  pengusaha,  dan  pemerintah  dapat  sekaligus tersentuh  secara  langsung  oleh  dampak  kebijakan  pengupahan,  salah  satunya  seperti ketidaksanggupan  upah  minimum  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakat  secara layak.  Dari  sisi  pekerja,  apabila  upah  minimum  yang  diberikan  memiliki  daya  beli  yang rendah  terhadap  kebutuhan  hidup  sehari-hari  maka  dapat  mengakibatkan  pekerja  harus hidup  berhemat  dan  mungkin  hidup  terlilit  hutang  agar  kebutuhan  hidupnya  dapat tercukupi. Kondisi pekerja yang sedemikian rupa juga dapat dipastikan akan mempengaruhi kinerja  dan  produktivitas  yang  dilakukan  oleh  pekerja.  Hal  ini  jelas  akan  sangat mempengaruhi  kepentingan  pengusaha,  karna  rendahnya  kinerja  dan  produktivitas  yang dimiliki pekerja akan mempengaruhi juga produktivitas dan performa perusahaan. Kondisi yang sedemikian rupa kemudian akan menyebabkan rendahnya daya saing perusahaan, hal ini kemudian akan menunjukkan pula daya saing sebuah negara yang juga rendah. Sehingga pada akhirnya kepentingan pemerintah juga akan terkena dampak. 13
Konsep keadilan akan sangat erat kaitannya dengan salah satu tokoh keadilan bernama John Rawls. Ia mengartikan keadilan sebagai fairness, dari singkatan justice as fairness yang artinya keadilan sebagai kesetaraan. John Rawls juga menyebutkan bahwa prinsip dari teori keadilan  sosial  yaitu  memberikan  jalan  untuk  membuka  ruang  agar  pemerintah  dapat memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat di dalam organisasi-organisasi dasar di masyarakat  serta  dapat  memberikan  manfaat  atas  hasil  kerja  sama  yag  telah  dilakukan secara layak. 14 Teori keadilan sosial milik John Rawls ini mempunyai dua macam prinsip keadilan,  yaitu  pertama,  prinsip  kebebasan  yang  sama  sebesar-besarnya  ( principle  of greatest  equal  liberty  principle ),  kedua,  prinsip  perbedaan  ( the  difference  principle )  dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan ( the principle of fair equality of opportunity ). 15
Prinsip pertama secara garis besar menekankan agar setiap orang dapat diberikan hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar, sedangkan prinsip kedua secara  garis  besar  menekankan  bahwa  pengaturan  mengenai  perbedaan  kelas  sosial  dan ekonomi  harus  diatur  secara  adil  sehingga  dapat  memberikan  kemanfaatan  bagi  setiap orang  khususnya  orang  yang  lemah  dan  memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi  setiap orang  untuk  menepati  suatu  posisi.  Oleh  karena  itu,  untuk  mencapai  suatu  keadilan diperlukan  adanya  kesepakatan  bersama  dari  masyarakat  yang  kemudian  dituangkan  di dalam  norma  hukum  tertulis.  Teori  keadilan  sosial  milik  John  Rawls  ini  menitikberatkan bahwa  keadilan  dapat  tercipta  apabila  terdapat  campur  tangan  dari  pemerintah  dalam mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera.  Dalam  hal  ini  artinya  pemerintah  harus
12 Budiyono, Penetapan Upah Minimum Dalam Kaitannya Dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh Dan Perkembangan Perusahaan , Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 149.
13 Indrasari  Tjandraningsih  and  Rina  Herawati, Menuju  Upah  Layak:  Survei  Upah  Buruh  Tekstil  Dan  Garmen  Di Indonesia , Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung Publikation, 2009, hlm. 25.
14 John Rawls, Teori Keadilan (A Theory Of Justice), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 5.
15 Jaedin, Tri Budiyono, and Jumiarti, Perbandingan Ketentuan Perlindungan Hukum Upah Minimum Negara Mesir Dengan  Indonesia  Prespektif  Keadilan  John  Rawls ,  Jurnal  Iqtisad:  Reconstruction  of  Jusctice  and  Welfare  for Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 49.
mengutamakan keadilan di atas unsur materiil sebelum merancang dan menetapkan sebuah kebijakan, agar kemudian dapat memwujudkan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya.
Dalam  proses  penetapan  upah  minimum  Kota  Surakarta  tahun  2022  ini,  Walikota Surakarta telah membentuk struktur dan organisasi dewan pengupahan kota yang terdiri dari  unsur  serikat  pekerja,  unsur  organisasi  pengusaha,  unsur  pemerintah  dan  unsur akademisi. Pembentukan dewan pengupahan tersebut dilakukan untuk membantu proses perhitungan  upah  minimum  kota.  Dalam  hal  pembentukan  dewan  pengupahan,  unsur organisasi  pengusaha  dan  serikat  pekerja  biasanya  terlebih  dahulu  menunjuk  beberapa anggotanya untuk kemudian direkomendasikan sebagai anggota dewan pengupahan sesuai dengan  persyaratan  yang  telah  ditentukan  oleh  masing-masing  unsur  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Surakarta dan Sekretariat  Dewan  Pengupahan  Kota  Surakarta  ini  ditetapkan  oleh  Walikota  Surakarta dengan  diterbitkannya  Keputusan  Walikota  Surakarta  Nomor  561.05/4.15  Tahun  2022 tentang  Dewan  Pengupahan  Kota  Surakarta  dan  Sekretariat  Dewan  Pengupahan  Kota Surakarta Periode Tahun 2021-2024.
Berdasarkan  surat  Keputusan  Walikota  Surakarta  di  atas,  keanggotaan  Dewan Pengupahan Kota Surakarta periode tahun 2021-2024 berjumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri  atas  unsur  pemerintah,  akademisi  (perguruan  tinggi),  organisasi  pengusaha,  dan serikat pekerja. Keanggotaan dewan pengupahan tersebut didominasi paling banyak dari unsur pemerintah yang terdapat 6 (enam) orang anggota, kemudian dari unsur organisasi pengusaha dan serikat pekerja mempunyai jumlah anggota yang sama yaitu masing-masing 3 (tiga) orang anggota, serta keanggotaan paling sedikit dari unsur akademisi/perguruan tinggi  yang  terdapat  1  (satu)  orang  anggota.  Keanggotaan  Dewan  Pengupahan  Kota Surakarta yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja ini memiliki komposisi perbandingan 2:1:1.
Dalam  rapat  pleno  yang  telah  dilakukan  oleh  Dewan  Pengupahan  Kota  Surakarta, masih  terjadi  perbedaan  pendapat  antar  unsur  dewan  pengupahan  yang  mengakibatkan adanya tarik ulur mengenai besaran nilai upah minimum yang akan disampaikan kepada walikota.  Dalam  hal  ini,  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Surakarta  sebagai  salah  satu  unsur pemerintah dalam dewan pengupahan, kemudian memberikan kesempatan pada masing- masing  unsur  dewan  pengupahan  untuk  menyampaikan  pendapat  dan  usulan  mereka. Pendapat  dan  usulan  yang  disampaikan  dalam rapat  pleno  tersebut  berupa  besaran  nilai upah  minimum  yang  diinginkan  masing-masing  unsur  dan  dasar  perhitungannya.  Rapat pleno tersebut dilakukan hingga beberapa kali pertemuan karena tidak segera menemui titik kesepahaman antara unsur dewan pengupahan. Oleh karena itu, Dewan Pengupahan Kota Surakarta  akhirnya  menampung  semua  usulan  dari  unsur  dewan  pengupahan  ke  dalam berita acara rapat.
Dewan  pengupahan  kemudian  menyampaikan  usulan  tersebut  kepada  walikota dengan  harapan  agar  walikota  dapat  mempertimbangkan  semua  usulan  yang  diberikan. Menurut  unsur  serikat  pekerja,  harapan  tersebut  muncul  dikarenakan  pada  tahun-tahun sebelumnya, apabila terdapat dua usulan yang disampaikan kepada walikota maka walikota biasanya akan mengambil nilai tengah antara dua usulan tersebut sehingga tidak kaku hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan saja. Dalam proses penetapan upah minimum Kota Surakarta ini, Walikota Surakarta telah memutuskan untuk merekomendasikan nilai upah  minimum  sebesar  Rp.  2.035.720,-  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 kepada Gubernur Jawa Tengah. Keputusan yang diambil oleh walikota tersebut dianggap serikat pekerja sangat memprihatinkan, dan serikat pekerja berpendapat bahwa  mungkin walikota yang sekarang memiliki prinsip tidak ingin keluar dari  peraturan  perundang-undangan  sehingga  usulan  yang  disetujui  adalah  hasil perhitungan menggunakan Peraturan Pemeritah Nomor 36 Tahun 2021.
Jika dilihat dari mekanisme penetapan upah minimum Kota Surakarta di atas, proses perhitungan  upah  minimum  Kota  Surakarta  tahun  2022  memang  sudah  memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak khususnya pihak-pihak yang terdampak langsung atas  penetapan  upah  minimum  yaitu  pekerja  dan  pengusaha.  Pekerja  dan  pengusaha mempunyai kesempatan yang sama untuk duduk sebagai anggota dewan pengupahan kota dalam  proses  perhitungan  upah  minimum.  Dalam  dewan  pengupahan  ini  pekerja  dan pengusaha  memiliki  jumlah  anggota  yang  sama,  artinya  keduanya  sama-sama  diberikan kesempatan  tanpa  adanya  perbedaan  atau  diskriminasi  untuk  ikut  terlibat  dan berpartisipasi  dalam  proses  perhitungan  upah  minimum  kota.  Hal  ini  menunjukkan terpenuhinya prinsip kedua teori keadilan sosial milik John Rawls, yaitu prinsip perbedaan dan prinsip persamaan.
Berdasarkan teori keadilan sosial milik John Rawls, proses perhitungan upah minimum Kota Surakarta tahun 2022 memang sudah mengikutsertakan atau melibatkan para pihak khususnya pekerja dan pengusaha. Akan tetapi usulan yang telah disampaikan oleh unsur serikat pekerja dalam berita acara rapat seperti tidak dijadikan pertimbangan oleh walikota atau  gubernur  apalagi  ditetapkan  menjadi  upah  minimum  kota.  Unsur  serikat  pekerja  di Kota  Surakarta  juga  menegaskan  bahwa  serikat  pekerja  tidak  pernah  menyepakati  hasil perhitungan  yang  telah  ditetapkan  tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah cenderung  membuat  keputusan  sepihak,  apalagi  ditengok  dari  Peraturan  Pemerintah  36 tahun  2021  yang  mewajibkan  kepada  setiap  kepala  daerah  untuk  menenetapkan  upah minimum  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Selain  itu  juga terdapat  sanksi  yang  akan  diberikan  apabila  tidak mematuhi  ketentuan  dalam peraturan tersebut.  Hal  ini  kemudian  membuat  walikota  dan  gubernur  membuat  keputusan  yang hanya  terikat  pada  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  tanpa memperhatikan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat.
Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 ini terlihat jelas bahwa hanya  pihak  pemerintah  saja  yang  memiliki  peran  penting  dalam  menentukan  dan menetapkan upah minimum kota. Sedangkan pekerja dan pengusaha hanya memiliki peran untuk  melakukan  perhitungan  upah  minimum  kota  menggunakan  formula  dan  data-data yang diperoleh dari pihak pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran pekerja dan pengusaha  di  dalam  proses  perhitungan  dan  penetapan  upah  minimum  Kota  Surakarta tahun  2022  hanya  sebatas  formalitas  saja.  Peran  dari  pekerja  dan  pengusaha  dalam penetapan upah minimum amat sangat dibatasi, padahal keduanya adalah pihak-pihak yang terdampak langsung atas penetapan upah minimum tersebut. Di sisi lain, pekerja di Kota Surakarta  juga  harus  berlapang  dada  menerima  keputusan  yang  telah  ditentukan  dan ditetapkan oleh walikota dan gubernur tersebut.
Dalam  penetapan  upah  minimum  tahun  2022  ini  seharusnya  upah  minimum  tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah saja karena pasti akan memancing reaksi dari  pihak  yang  paling  dirugikan.  Menurut  Fiqih  Rizki  Artioko,  setidaknya  terdapat  tiga persyaratan yang harus terpenuhi agar keterlibatan masyarakat lebih berarti, yaitu pertama, hak  agar  dapat  didengar  pendapatnya  ( right  to  be  heard ),  kedua,  hak  agar  dapat dipertimbangkan pendapatnya ( right to be considered ), dan ketiga, hak agar mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan ( right to be explained ). 16 Kondisi- kondisi di atas menunjukkan bahwa penetapan upah minimum Kota Surakarta tahun 2022 telah  menghilangkan  peran  penting  yang  seharusnya  dimiliki  oleh  para  unsur  dewan pengupahan  khususnya  pekerja  dan  pengusaha.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  belum  dapat memberikan  hak-hak  tersebut  secara  penuh  kepada  pekerja  dan  pengusaha,  sehingga
16 Fiqih  Rizki  Artioko, Pengadopsian  Partisipasi  Masyarakat  Yang  Bermakna  (Meaningful  Participation)  Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Al-Qisth Law Review, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 56-57.
kondisi tersebut menyebabkan prinsip pertama teori keadilan sosial milik John Rawls belum dapat terpenuhi.
Dalam teori keadilan sosial milik John Rawls, apabila terjadi suatu perselisihan maka para  pihak  harus  memprioritaskan  satu  prinsip  di  atas  prinsip  yang  lain.  Dalam  hal  ini, prinsip  pertama  harus  diberikan  prioritas  paling  tinggi  dibandingkan  prinsip-prinsip lainnya. Prinsip yang pertama ini tidak boleh dikalahkan atau dikesampingkan oleh prinsip- prinsip  lain,  sehingga  prinsip  kedua  hanya  dapat  berlaku  apabila  prinsip  pertama  sudah dapat terpenuhi. Dalam hal penetapan upah minimum Kota Surakarta tahun 2022, prinsip kedua  yaitu  prinsip  perbedaan  dan  prinsip  persamaan  memang  sudah  dapat  terpenuhi, namun prinsip pertama yaitu prinsip kebebasan belum dapat terpenuhi. Hal ini dilihat dari masih banyaknya permasalahan di atas yang menyebabkan prinsip pertama teori keadilan sosial milik John Rawls tidak dapat terpenuhi.

## PENUTUP
Mekanisme penetapan upah minimum Kota Surakarta tahun 2022 secara norma belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dewan Pengupahan Kota Surakarta masih menyampaikan dua usulan hasil perhitungan upah minimum yang berbeda kepada walikota, yang mana salah satunya dilakukan  dengan  perhitungan  diluar  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun 2021.  Padahal  dalam  Pasal  34  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  tentang Pengupahan sudah menegaskan bahwa perhitungan penyesuaian nilai upah minimum kota dilakukan oleh dewan pengupahan kota sesuai dengan tahapan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.
Selain  itu,  penetapan  upah  minimum  Kota  Surakarta  tahun  2022  belum  dapat memenuhi  asas  kemanfaatan  bagi  pekerja  dan  pengusaha,  hal  ini  dikarenakan  adanya perubahan  signifikan  dalam  mekanisme  penetapan  upah  minimum  kota  tahun  2022. Penetapan upah minimum kota tersebut sudah tidak lagi menggunakan indikator komponen dan  nilai  kebutuhan  hidup  layak  sebagai  bahan  pertimbangannya.  Bahkan  prosentase kenaikan yang dihasilkan dari formula perhitungan tersebut lebih rendah daripada angka laju  inflasi.  Hal  ini  kemudian  menyebabkan  rendahnya  daya  beli  dan  menurunnya produktivitas  pekerja,  yang  pada  akhirnya  memberikan  penderitaan  bagi  seluruh  pihak. Kemudian,  penetapan  upah  minimum  tersebut  juga  belum  memenuhi  asas  keadilan  bagi pekerja  dan  pengusaha,  hal  ini  dikarenakan  peran  dari  pekerja  dan  pengusaha  di  dalam proses perhitungan dan penetapan upah minimum masih sangat dibatasi sehingga pekerja dan  pengusaha  tidak  mendapatkan  haknya  sebagaimana  mestinya  seperti  hak  untuk didengar dan hak untuk dipertimbangkan pendapatnya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  kesimpulan  yang  telah  penulis  paparkan  di  atas, penulis  memberikan  saran  agar  Kementrian  Ketenagakerjaan  harus  segera  membuat peraturan  pelaksana  mengenai  mekanisme  penetapan  upah  minimum  yang  lebih  detail sehingga tidak ada celah yang dapat menyebabkan para pihak melakukan tindakan diluar ketentuan yang ada. Selain itu, pemerintah harus kembali memasukan indikator kebutuhan hidup  layak  sebagai  rujukan  atau  acuan  dalam  penetapan  upah  minimum  kota,  agar kemudian  juga  dapat  memperkuat  partisipasi  pekerja  dan  pengusaha  di  dalam  proses perhitungan dan penetapan upah minimum kota.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Prof.  Dr.  Abdullah  Sulaiman,  S.H.,  M.  H.,  &  Andi  Walli,  S.H.,  M.H.,  L.  (2019).  Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan.  Jakarta:  Yayasan  Pendidikan  dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM).
Rawls, J. (2006). Teori Keadilan (A Theory Of Justice). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tjandraningsih, I., & Herawati, R. (2009).  Menuju Upah Layak: Survei Upah Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia. Friedrich Ebert Stiftung Publikation

## Artikel Jurnal
Artioko,  F.  R.  (2022).  Pengadopsian  Partisipasi  Masyarakat  yang  Bermakna  (Meaningful Participation)  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan Kedua  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan. Al-Qisth Law Review, 6(1), 52–83. https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83 Budijanto, O. W. (2017). Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, 17(3), 395–412. https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.395-412
Budiyono. (2007). Penetapan Upah Minimum dalam Kaitannya dengan Upaya Perlindungan bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan. Universitas Diponegoro.
Jaedin,  Budiyono,  T.,  &  Jumiarti.  (2019).  Perbandingan  Ketentuan  Perlindungan  Hukum Upah  Minimum  Negara  Mesir  dengan  Indonesia  Prespektif  Keadilan  John  Rawls. Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Jusctice and Welfare for Indonesia, 6(1), 44–63.
Septiansyah, Z. B., & Ghalib, M. (2018). Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya  di  Indonesia.  Ijtihad:  Jurnal  Hukum  Islam  Dan  Pranata  Sosial, 34(1), 27–34.
Sinaga, H. D. P. (2019). Pengaturan Pertanggungjawaban Mutlak Wajib Pajak Di Indonesia Dalam  Perspektif  Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Umum.  Jurnal  Hukum  & Pembangunan, 49(3), 517–546. https://doi.org/10.21143/jhp/vol49.no3.2186
Suniaprily,  F.  G.  A.,  &  Subekti,  R.  (2021).  Comparation  of  Law  Number  13  Year  2003 Concerning  Labor  With  Law  Number  11  of  2020  Concerning  Working  Creation Toward Severance Pay For Labor. International Journal of Business, Economics and Law, 24(2), 162–170.
Utami,  P.  N.  (2019).  Penetapan  Upah  Minimum  Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Bagi Pekerja. Sosio Informa, 5(02), 162–176.
Wibowo, D. E. (2019). Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen  Yang  Berkeadilan  Kajian  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. SYARIAH: Jurnal Hukum Dan Pemikiran, 19(1), 15–30.
Yetniwati.  (2017).  Pengaturan  Upah  Berdasarkan  Atas  Prinsip  Keadilan.  Mimbar  Hukum, 29(1), 82–95. https://doi.org/10.22146/jmh.16677

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  B-M/383/HI.01.00/XI/2022  tentang Penyampaian  Data  Perekonomian  dan  Ketenagakerjaan  dalam  Penetapan  Upah Minimum 2022.
Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/37 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 Tahun 2021 tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

## Website
Bank  Indonesia.  (2022).  Inflasi.  Bank  Indonesia.  Diambil  Agustus  10,  2022.  Dari https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx
Rahma,  A.  (2021).  Tolak  Upah  Minimum  2022,  KSPSI:  Kenaikan  Sangat  Kecil.  INews.Id.
Diambil Februari 25, 2022. Dari https://www.inews.id/amp/finance/bisnis/tolak- upah-minimum-2022-kspi-kenaikan-sangat-kecil
Yuniati, I. (2021). UMK Solo Cuma Cukup Buat Makan, Buruh Tetap Minta Naik 10 Persen. Solopos.Com. Diambil Januari 31, 2022. Dari https://www.solopos.com/umk-solo- cuma-cukup-buat-makan-buruh-tetap-minta-naik-10-persen-1203436