## KEDUDUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN DI INDONESIA
Abdullah Universitas Muhammadiyah Palu Email : dhoel82@gmail.com

## Abstract
Responding to the development of the drug problem which continues to increase and is  increasingly  serious,  the  MPR-RI  Decree  Number  VI  /  MPR  /  2002  through  the General Session of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (MPR-RI) in 2002 has recommended the DPR-RI and the President of the Republic of Indonesia to make changes to the Law Number 22 Year 1997 concerning Narcotics. Therefore, the Government and DPR-RI ratified and enacted Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, as an amendment to Law Number 22 of 1997. Based on this law, the  institutional  status  of  BNN  became  a  Non-Ministerial  Government  Institution (LPNK). ) with a vertical structure to the Province and regency / city. In the Province the Provincial BNN was formed, and in the Regency / City the Regency / City BNN was formed
Keywords : Legal Position. BNN. State administration

## A. PENDAHULUAN
BNN  saat  ini  setingkat  dengan  badan-badan  yang  ada  yaitu  badan  khusus, seperti  Badan  Nasional  Pemberantasan  Terorisme  (BNPT),  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  (BNPB),  atau  Badan  SAR  Nasional  (Basarnas). Merespon perkembangan permasalahan narkoba  yang terus meningkat dan makin serius,  maka  Ketetapan  MPR-RI  Nomor  VI/MPR/2002  melalui  Sidang  Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 1 Oleh karena itu, Pemerintah  dan  DPR-RI  mengesahkan  dan  mengundangkan  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang
1 Nadack Wison, Korban Ganja dan Masalah Narkotika cet ke 2 , Indonesia Publishing House, Bandung, 2009, hlm 71
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 2 Oktober 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN  menjadi  Lembaga  Pemerintah  Non-Kementrian  (LPNK)  dengan  struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota.
BNN dipimpin oleh seorang Kepala  BNN  yang diangkat  dan diberhentikan oleh    Presiden.  Kepala  BNN  dibantu  oleh  seorang  Sekretaris  Utama,    Inspektur Utama,  dan  5  (lima)  Deputi  yaitu  Deputi  Pencegahan,  Deputi  Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi  Hukum dan Kerja  Sama. 2 Saat  ini,  BNN  telah  memiliki  perwakilan  daerah  di  33  Provinsi. Sedangkan  di  tingkat  kabupaten  dan  kota,  BNN  telah  memiliki  100 BNNK/Kota.  Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan  tingkat  kerawanan  penyalahgunaan  Narkoba  di  daerah.  Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN.
Mulai  tahun  2003  BNN  baru  mendapatkan  alokasi  anggaran  dari  APBN. Dengan  alokasi  anggaran  APBN  tersebut,  BNN  terus  berupaya  meningkatkan performa  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  serta  peredaran  gelap Narkoba, dan demi tercapainya visi Indonesia Bebas Narkoba. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka  BNN dinilai tidak dapat  bekerja optimal  dan  tidak  akan  mampu  menghadapi  permasalahan  narkoba  yang  terus meningkat  dan  makin  serius.  Sehingga  pada  bulan  maret  2016  pemerintah memunculkan  wacana  yang  hendak  meningkatan  kedudukan  (BNN) menjadi  setingkat  kementerian.  Pemerintah  menegaskan  alasan  peningkatan kedudukan  BNN  itu  karena  pemerintah  serius  dalam  memerangi  Narkoba. Disamping itu p eningkatan status kelembagaan BNN penting agar badan ini dapat
2 Somadiningrat, Pekan Depan Perpres Reorganisasi BNN di akses di http://somadiningrat.blog.mediaindonesia.com/news/read/34583/pekan-depan-perpres-reorganisasi- bnn-terbit/2016-03-16#sthash.mZf5j1qB.dpuf tanggal 29 Januaro 2017
memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba dan memudahkan koordinasi dengan kementerian-kementerian.
Peningkatan kedudukan BNN sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan negara melawan  kejahatan  dan  penyalahgunaan  narkotika,  sehingga power -nya  harus dinaikan.  Keunggulan  lain  dari  peningkatan  BNN  sejajar  dengan  kementerian adalah  politik  anggaran  yang  tentunya  akan  turut  meningkat.  BNN  saat  ini mengalami  keterbatasan  anggaran  dalam  menjalankan  fungsi,  tugas,  serta kewenangan  BNN  seperti  diatur  dalam  Undang-undang  35  tahun  2009  tentang Narkotika. Penyetaraan BNN dengan kementerian akan meningkatkan kewenangan dalam  hal  menangani,  menindak,  dan  mengambil  keputusan.  Peningkatan kewenangan  dalam  pengambilan  keputusan  dianggap  penting  agar  penanganan kejahatan  narkotika  bisa  lebih  optimal.  Sepeti  kewenangan  penyadapan ( wiretapping ) tanpa harus melalui izin hakim yang saat ini dimiliki KPK.

## B. PEMBAHASAN
1. Kedudukan  Hukum  Badan  Narkotika  Nasional  Dalam  Struktur Ketatanegaraan Indonesia
Melihat  peredaran  narkotika  yang  semakin  meluas  hampir  ke  seluruh kalangan  masyarakat  pemerintah  pun  membuat  peraturan  baru  yang  terdapat pada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  narkotika.  Perubahan signifikan dari Undang-Undang  yang lama dengan Undang-Undang  yang baru yakni  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  ialah  dibentuknya    Badan Narkotika  Nasional.  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  yang  dibentuk menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk tahun 1999 dengan  pertimbangan  bahwa  lembaga  itu  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
Secara  yuridis  eksistensi  Badan  Narkotika  Nasional  diatur  didalam ketentuan  Pasal  64  dan  65  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika.    Ketentuan  Pasal  64  memberikan  penjelasan  bahwa  dalam  rangka
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan Pasal  65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa :
1. BNN  berkedudukan  di  ibukota  negara  dengan  wilayah  kerja  meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
2. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) mempunyai  perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
3. BNN  provinsi  berkedudukan  di  ibukota  provinsi  dan  BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
Selain  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika dasar hukum pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga  mengacu  pada  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2010  Tentang  Badan  Narkotika  Nasional,  sebagaimana  disebutkan  di  dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang  Badan  Narkotika  Nasional  menyebutkan  bahwa  “Badan  Narkotika Nasional  yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut dengan BNN adalah  lembaga  nonstruktural  yang  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung jawab  kepada  Presiden  melalui  kordinasi  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia”.    Menurut  Pakar  Hukum  Pidana  dari  Universitas  Bina  Nusantara Ahmadi  Sofyan  mengatakan  bahwa  BNN  dalam  kegiatan  Pencegahan, Pemberantasan,  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkotika  (P4GN), dimana BNN melakukan beberapa peran yaitu :
a. Koordinator,  BNN  perlu  mengkoordinasikan  semua  kegiatan  dari berbagai instansi terkait dalam rangka P4GN. BNN mengkoordinasikan berbagai  upaya  secara  terpadu  dari  semua  instansi,  baik  departemen maupun non departemen.
b. Pendukung,  BNN  memberikan  dukungan  pada  setiap  kegiatan  dalam rangka  P4GN  yang  dilaksanakan  oleh  seluruh  anggota  BNN  diberikan dalam bentuk :
4. Dukungan pencegahan, diberikan secara terpadu oleh seluruh anggota BNN  yang    termasuk  komunitas  pencegahan.  Seperti  :  Depkes, Depsos, Diknas, Kominfo, dan lain- lain.
5. Dukungan penegakan hukum, diberikan secara terpadu oleh anggota BNN  yang  termasuk  komunitas  penegakan  hukum.  Seperti:  Badan POM, Bea Gukai, Imigrasi, Dit IV Narkoba/KT Bareskrim Polri, dan lain- lain. 3
Mengingat  narkotika  menjadi  salah  satu  jenis Extraordinary  Crime yang perlu penanganan serius dan fokus. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden telah bersepakat  bahwa  Badan  Narkotika  Nasional  tidak  lagi  menjadi  subordinat Mabes  Polri.  Selain  itu  juru  bicara  fraksi  Partai  Persatuan  Pembangunan  M Syumli Syadli mengatakan penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional penting  agar  badan  ini  dapat  memutus  mata  rantai  penyalahgunaan  narkotika. Melakukan pencegahan serta pemberantasan bahaya penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan bagi upaya derajat kesehatan masyarakat. 4 Dalam  melaksanakan  tugas  pemberantasan  penyalahgunaan  dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika.  Kewenangan  Penyidikan Badan Narkotika Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:
Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:
1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika
3 Ahmadi Sofyan. Narkoba Mengincar Anak Anda. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2007. Hlm 64
4 Hukum Online, BNN Diberi Kewenangan Penyelidikan , ttp://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23106/bnn-diberi-kewenangan-penyelidikan- danpenyidikan, tanggal 2 April 2017
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
4. Menyuruh  berhenti  orang  yang  diduga  melakukan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  serta  memeriksa tanda pengenal diri tersangka
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
6. Memeriksa  surat  dan/atau  dokumen  lain  tentang  penyalahgunaan  dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah juridiksi nasional
9. Melakukan  penyadapan  yang  terkait  dengan  penyalahgunaan  dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan
11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika
12. Melakukan  tes  urine,  tes  darah,  tes  rambut,  tes  asam  dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman; 15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan  lainnya  yang  diduga  mempunyai  hubungan  dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
16. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita
17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika
18. Meminta  bantuan  tenaga  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;dan
19. Menghentikan  penyidikan  apabila  tidak  cukup  bukti  adanya  dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Dampak Jika Kedudukan Hukum BNN Ditingkatkan Menjadi Kementerian
Penyetaraan  BNN  dengan  kementerian  akan  meningkatkan  kewenangan dalam  hal  menangani,  menindak,  dan  mengambil  keputusan.  Peningkatan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
kewenangan  dalam  pengambilan  keputusan  dianggap  penting  agar  penanganan kejahatan narkotika bisa lebih optimal. Menghadapi tantangan berat ke depan terkait dengan  tingginya  jumlah  penyalahguna  narkoba  di  negeri  ini,  Badan  Narkotika Nasional  (BNN)  harus  terus  berbenah,  dan  mempersiapkan  program  yang  tepat guna, serta ditunjang dengan personel yang berkompeten. Kepala Badan Narkotika Nasional, Budi Waseso mengatakan, bahwa untuk mengatasi permasalahan empat juta  penyalahguna  narkoba  di  negeri  ini,  BNN  harus  membuat  program-program yang    seksi  atau  bisa  disentuh  dan  dirasakan  oleh    masyarakat  luas,  Seksi  dalam artian kegiatan itu tepat  sasaran, menarik, kreatif dan dapat memberikan inspirasi bagi  masyarakat  secara  luas. 5 Dalam  rangka  menekan  permintaan  narkoba  yang semakin tinggi, BNN harus bisa menempatkan rehabilitasi dan penegakkan hukum sebagai  panglima  dalam  penanggulangan  narkoba.  Hal  ini  diwujudkan  dengan langkah dekriminalisasi dan depenalisasi terhadap penyalahguna narkoba.  Dalam rangka mengimplementasikan hal ini, seluruh personel BNN dituntut untuk dapat memacu  kinerjanya  dengan  memegang  prinsip  efektivitas  dan  efisiensi.  Artinya dengan anggaran  yang slim, tapi  harus semaksimal  mungkin  dapat  melaksanakan kegiatan yang maksimal  secara efektif dan efisien. Untuk itu tentu saja dibutuhkan pembinaan yang maksimal kepada para personel yang ada dalam organisasi BNN.
Status  kelembagaan  BNN  saat  ini  menjadi  Lembaga  Pemerintah  Non- Kementrian  (LPNK)  dengan  struktur  vertikal  ke  Provinsi  dan  kabupaten/kota.  Di Provinsi  dibentuk  BNN  Provinsi,  dan  di  Kabupaten/Kota  dibentuk  BNN Kabupaten/Kota.  BNN  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  BNN  yang  diangkat  dan diberhentikan oleh  Presiden. BNN  berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama,   Inspektur Utama,  dan  5  (lima)  Deputi  yaitu  Deputi  Pencegahan,  Deputi  Pemberdayaan
5 BNN, BNN  Harus  Bisa  Citptakan  Program  Yang  Seksi, di  akses  di http://www.bnn.go.id/read/berita/11320/bnn-harus-bisa-ciptakan-program-yang-seksi tanggal 1 Mei 2017
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan,  dan Deputi  Hukum dan Kerja  Sama.  Saat  ini,  BNN  telah  memiliki  perwakilan  daerah  di  33  Provinsi. Sedangkan  di  tingkat  kabupaten  dan  kota,  BNN  telah  memiliki  100 BNNK/Kota.  Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan  tingkat  kerawanan  penyalahgunaan  Narkoba  di  daerah.    Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis  bagi  BNN  dalam  upaya  P4GN.  Saat  ini  Badan  Narkotika  Nasional sebagaimana  disebutkan  di  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional menyebutkan bahwa “Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut  dengan  BNN adalah lembaga nonstruktural  yang berkedudukan di  bawah dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  melalui  kordinasi  Kepala  Kepolisian Republik Indonesia”.
Ketentuan  di  atas  menjelaskan  secara  eksplisit  bahwa  kedudukan  BNN merupakan  lembaga  nonkementerian  dan  harus  berkoordinasi  dengan  Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Karena tanpa struktur kelembagaan yang memilki jalur  komando  yang  tegas  dan  hanya  bersifat  koordinatif  (kesamaan  fungsional semata),  maka  BNN  dinilai  tidak  dapat  bekerja  optimal  dan  tidak  akan  mampu menghadapi permasalahan narkotika yang terus meningkat dan makin serius.
Maka  dari  itu,  peningkatan  status  kelembagaan  BNN  dari  nonkementerian menjadi  kementerian  perlu  untuk  dilakukan.  Pakar  Hukum  Tata  Negara  dari Universitas  Jember  Bayu  Dwi  Anggono  menilai  Presiden  Joko  Widodo berwewenang  mengubah  kedudukan  kepala  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) menjadi  setingkat  menteri.  Menurut  Bayu,  wewenang  Presiden  tersebut  dijamin oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun    1945  khususnya Pasal  4  Ayat  (1)  yang  menyebutkan  bahwa  “Presiden  memegang  kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”
Berbeda  dengan  pembentukan  kementerian  negara  yang  jumlahnya  oleh Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008  tentang  Kementerian  Negara  dibatasi
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 2 Oktober 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
paling banyak 34 Kementerian. Sedangkan, untuk jumlah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang kepalanya memiliki kedudukan setingkat menteri tidak dibatasi oleh Undang-Undang. Dengan demikian, sepanjang Presiden merasa perlu  untuk  membentuk  LPNK  atau  menaikkan  kedudukan  LPNK  tertentu  setara dengan  kementerian  maka  Presiden  dapat  saja  melakukannya.  Namun,  dalam membuat  suatu  LPNK  menjadi  setingkat  kementerian  sebaiknya  Presiden menggunakan kriteria-kriteria tertentu dalam meningkatkan kedudukan tersebut. Ini dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan di antara banyak LPNK yang saat ini belum berkedudukan setingkat kementerian.
Mengenai  kriteria  tersebut,  Presiden  dapat  saja  menggunakan  kriteria  yang juga digunakan untuk  memutuskan pembentukan suatu  kementerian sebagaimana diatur  Pasal  13  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008  tentang Kementerian  Negara  Kementerian  Negara.  Kriteria-kriteria  tersebut,  antara  lain, mempertimbangkan  efisiensi  dan  efektivitas,  cakupan  tugas  dan  proporsionalitas beban  tugas,  kesinambungan,  keserasian,  dan  keterpaduan  pelaksanaan  tugas, dan/atau perkembangan lingkungan global.
Untuk BNN sendiri sejak awal jika mencermati Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  memang  didesain  untuk  menjadi  LPNK  yang berkedudukan setingkat kementerian. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 64 ayat (2) yang mengatur BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan  di  bawah  Presiden  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden.  Oleh karena itu, untuk mewujudkan BNN sebagai lembaga yang berkedudukan setingkat kementerian seperti halnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan  Intelejen  Negara  (BIN)  maka  Peraturan  Presiden  tentang  BNN  yang mengatur  bahwa  Kepala  BNN  adalah  jabatan  struktural  eselon  IA  harus  diubah menjadi Kepala BNN diberikan hak keuangan dan administrasi setingkat menteri.
Lebih lanjut ketentuan dalam Perpres BNN yang selama ini mengatur bahwa BNN  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  melalui koordinasi Kapolri juga harus diubah hanya menjadi BNN berkedudukan di bawah
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden.  Kehadiran  BNN  sebagai  lembaga setingkat  kementerian  jangan  dimaknai  sebagai  ancaman  bagi  kementerian  atau lembaga  setingkat  kementerian  yang  telah  ada  selama  ini.  Melainkan  kehadiran BNN  dalam  kedudukannya  yang  baru  ini  merupakan  partner  bagi  seluruh kementerian  atau  lembaga  setingkat  kementerian  lainnya  dalam  mewujudkan masyarakat  Indonesia  yang  sehat,  cerdas,  dan  sejahtera  bebas  dari  ancaman narkotika.
C. PENUTUP
`1. Kesimpulan
A. Secara yuridis eksistensi Badan Narkotika Nasional diatur didalam ketentuan Pasal 64 dan 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah  Presiden  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  melalui  kordinasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
B. Kedudukan  BNN  merupakan  lembaga  nonkementerian  dan  harus berkoordinasi  dengan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia,  Karena  tanpa struktur  kelembagaan  yang  memilki  jalur  komando  yang  tegas  dan  hanya bersifat  koordinatif  (kesamaan  fungsional  semata),  maka  BNN  dinilai  tidak dapat  bekerja  optimal  dan  tidak  akan  mampu  menghadapi  permasalahan narkotika yang terus meningkat dan makin serius. Maka dari itu, peningkatan status  kelembagaan  BNN  dari  nonkementerian  menjadi  kementerian  perlu untuk dilakukan
2. Saran
A. Sebaiknya  pemerintah  harus  merealisasikan  wacana  untuk  meningkatkan kedudukan  Badan  Narkotika  Nasional  setingkat  kementerian  hal  ini dikarenakan  Narkotika  sudah  merupakan  kejahatan  yang  sangat  luar  biasa sehingga dibutuhkan kekuatan yang luar biasa pula untuk memberantasnya.
B. Sebaiknya Kedudukan BNN sebagai lembaga setingkat kementerian nantinya jangan dimaknai sebagai ancaman bagi kementerian atau lembaga setingkat
kementerian  yang  telah  ada  selama  ini.  Melainkan  kehadiran  BNN  dalam kedudukannya yang baru ini merupakan partner bagi seluruh kementerian atau lembaga setingkat kementerian

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Ahmadi    Sofian. Narkoba  Mengincar  Anak  Anda .  Jakarta:  PT.  Prestasi  Pustakarya,
2007
Badan Narkotika Nasional, BNN Tidak Pernah Melampau Wewenangnya , Warta BNN,
Nomor 6 Tahun 2003
Jhon  M.  Elhols  dan  Hasan  Sadili, Kamus  Inggris  Indonesia ,  PT.  Gramedia,  Jakarta, 1996
Kusno  Adi, Kebijakan  Kriminal  Dalam  Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak , UMM Press, Malang, 2009
Lili Rasyidi dan otje Salman, Rancangan Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi, bandung, 2003
Margiyani Lusi, Narkoba  Petunjuk  Praktis   Bagi    Keluarga    Untuk    Mencegah Penyalahgunaan Napza . Media Prsindo,Yogyakarta.2010
Makaro Taufik, Tindak Pidana Narkotika , Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
Mardani, Penyalahgunaan  Narkoba  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum PidanaNasional , Raja Grafindo, Jakarta, 2008
Moh. Taufik Makaro, dkk. Tindak Pidana Narkotika . Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003
Nadack Wison, Korban Ganja dan Masalah Narkotika cet ke 2 , Indonesia Publishing House, Bandung, 2009
Rahardiansah  Trubus,  &  Endar  Pulungan, Pengantar  Sosiologi  Hukum .    Jakarta. Universitas Trisakti, Tahun 2007
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1994
Subagyo  Partodiharjo. Kenali  Narkoba  dan  Musuhi  Penyalahgunaannya .  Jakarta: Gelora Akrasa Pratama. 2006
Sylviana, Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi , Sandi Kota, Jakarta, 2001
Sujono, A.R. dan Bony Daniel.. Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sinar Grafika , Jakarta:. 2011
Siswanto. Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009) . Jakarta: Rineka Cipta. 2008
Zainnudin Ali, Sosiologi Hukum , Jakarta : PT Sinar Grafika, 2007

## B. Jurnal Hukum
M.  Sahid, Rekonstruksi  Kewenangan  Penyidikan  Badan  Narkotika  Nasional Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika , Arena Hukum  Volume 7, Nomor 3, Desember 2014,
Rina Heningsih Gustina Tampubolon, Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Samarinda , eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3 edisi tahun 2015