## OPTIMALISASI KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
Musbahaeri musbahaeri@gmail.com
Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan

## Abstract
Supervisors of Islamic Education (PAI) have a very important role in improving the  quality  of  education  both  in  terms  of  process  and  output.  Its  position  as supervisor of PAI subjects in schools to support the implementation of the PAI teacher's  duties.  The  main  task  is  to  plan  supervision,  foster,  monitor,  and assess  the  implementation  of  learning  PAI,  and  prepare  kepengawasa  report. Function  as  a  supervisor  to  carry  out  academic  supervision  for  teachers  PAI. The  results  of  supervision  will  be  the  evaluation  material  to  carry  out  the guidance of PAI teachers. Given the importance of the PAI supervisory duties, it is deemed necessary to optimize the position, the main duty and function so that the PAI supervisor is not considered an unnecessary position. This optimization involves enhancing local government and ministerial  cooperation in managing the division of supervisory tasks, developing the profession of PAI supervisors, and  making  PAI  supervisors  the  first  priority  to  be  equipped  with  the  latest knowledge and information related to Islamic religious education.
Keywords: supervisor, Islamic Education (PAI), academic supervision

## PENDAHULUAN
Salah  satu  fungsi  manajemen  ialah  pengawasan.  Menurut  Ruswenda,  sebagaimana dikutip oleh Barnawi dan Mohammad Arifin, pengawasan merupakan langkah pengendalian agar  pelaksanaan  suatu  kegiatan  dapat  sesuai  dengan  perencanaan  serta  untuk  memastikan bahwa  tujuan  kegiatan  telah  tercapai.  Pengawasan  sekolah/madrasah  diperlukan  untuk mengevaluasi  kinerja  kepala  sekolah/madrasah  dalam  mengelola  lembaga  pendidikan  dan
mengevaluasi kinerja guru dalam menyelenggarakan pembelajaran. Pengawasan juga dapat dikatakan  sebagai  kegiatan  monitoring  pelaksanaan  pendidikan  yang  bertujuan  untuk memastikan  bahwa  penyelenggaraan  pendidikan  berlangsung  sesuai  dengan  perencanaan. Sementara itu, pengawasan juga dapat diartikan sebagai pemberian umpan balik dan tindak lanjut  atas  pembandingan  antara  hasil  yang  dicapai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan dan tindakan pelurusan apabila terjadi penyimpangan.
Secara  khusus  pengawas  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  adalah  pengawas  yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan pada penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada  sekolah.  Hal  ini  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  2  Tahun  2012  dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013. Di dalamnya disebutkan bahwa pengawas PAI  adalah  guru  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  diangkat  dalam  jabatan  fungsional  pengawas PAI  yang  bertugas,  bertanggung  jawab,  dan  memiliki  wewenang  untuk  melakukan pengawasan  penyelenggaraan  Pendidikan  Agama  Islam  pada  sekolah.  Sekolah  yang dimaksud adalah TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan/atau SMK.
Di  dalam  Peraturan  Menteri  Agama  tersebut  juga  telah  jelas  perbedaan  antara Pengawas  PAI  dengan  pengawas  Madrasah.  Pengawas  adalah  guru  PNS  yang  diangkat dalam  jabatan  fungsional  pengawas  satuan  pendidikan  yang  tugas,  tanggung  jawab,  dan wewenangnya  melakukan  pengawasan  akademik  dan  manajerial  pada  madrasah.  Jadi, pengawas  PAI  hanya  melakukan  pengawasan  akademik  terhadap  guru  PAI  pada  sekolah sedangkan  pengawas  Madrasah  merupakan  pengawas  lembaga  pada  madrasah  yang tugasnya mencakup pengawasan akademik dan manajerial.
Pemerintah,  dalam  hal  ini  Kementerian  Agama,  belum  mengangkat  pengawas Madrasah  secara  khusus.  Alasannya  bahwa  belum  ada  regulasi  yang  mengatur  tentang tunjangan bagi pengawas madrasah. Sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan, pengawas PAI yang diberi tugas juga sebagai pengawas madrasah.
Sementara  itu  pemerintah  daerah  juga  telah  mengangkat  pengawas  PAI  tanpa berkoordinasi  dengan Kementerian Agama.Akibatnya,  guru PAI dibina oleh dua pengawas sekaligus. Hal ini kadang membingungkan guru PAI tetapi pada dasarnya hal itu merupakan sesuatu  hal  yang  baik  jika  ditinjau  dari  sisi  manfaatnya  di  mana  guru  PAI  mendapatkan pembinaan  yang  lebih  baik.  Hanya  saja  dari  sisi  birokrasi,  terjadi  tumpang  tindih.  Di  satu pengawas  PAI  dari  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  melakukan  pembinaan  dalam kenaikan pangkat dan pengembangan karir, di sisi lain pengawas Kementerian Agama harus
melakukan  pemantauan  dan  pembinaan  untuk  memastikan  guru  PAI  berhak  untuk mendapatkan tunjangan profesi yang dibayarkan oleh Kementerian Agama.
Terlepas  dari  polemik  yang  terjadi,  pengawas  PAI  harus  mengetahui  kedudukan, tugas  pokok  dan  fungsinya.  Dengan  memahami  kedudukan,  tugas  pokok  dan  fungsinya, maka pengawas PAI dapat bekerja secara profesional, berintegritas, kreatif, dan inovatif.
Dari  latar  belakang  tersebut  muncul  beberapa  pertanyaan  yang  menjadi  rumusan masalah,  yaitu: (1) Bagaimana kedudukan pengawas PAI?; (2) Apa tugas pokok Pengawas PAI?;  (3)  Apa  fungsi  pengawas  PAI?;  (4)  Bagaimana  upaya  mengoptimalkan  kedudukan, tugas pokok, dan fungsi pengawas PAI?

## A. Kedudukan Pengawas Pendididkan Agama Islam
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Pengawas  Madrasah  dan  Pengawas  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  pada  sekolah  dalam pasal  1  ayat  4  disebutkan  bahwa  pengawas  Pendidikan  Agama  Islam  yang  selanjutnya disebut  pengawas  PAI  pada  sekolah  adalah  guru  Pengawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang diangkat  dalam  jabatan  fungsional  pengawas  PAI  yang  tugas,  tanggung  jawab  dan wewenangnya  melakukan  pengawasan  penyelenggaraan  Pendidikan  Agama  Islam  pada sekolah.
Jadi, kedudukannya adalah pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada sekolah  yang sama dengan kedudukan pengawas mata pelajaran lainnya. Di samping tugas pokoknya  sebagai  pengawas  PAI  pada  sekolah  juga  dapat  diberi  tugas  tambahan  sebagai pengawas lembaga pada sekolah atau madrasah.
Pengangkatan  Pengawas  PAI  pada  sekolah  adalah  wewenang  Menteri  Agama  atau pejabat  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Agama  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan. Bupati/Walikota  dapat  mengangkat  pengawas  PAI  pada  sekolah  setelah  terlebih  dahulu mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  Bupati/Walikota  tetap  diberi  wewenang  untuk mengangkat  pengawas  PAI  pada  sekolah  tetapi  harus  ada  persetujuan  dari  Kepala  Kantor Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi.Sejauh  ini,  pihak  pemerintah  daerah  mengangkat pengawas PAI tanpa berkoordinasi dengan pihak Kementerian Agama sehingga yang terjadi adalah  sulit  mengatur  pembagian  tugas  karena  jumlah  pengawas  PAI  tergolong  banyak ditambah  lagi  dengan  kurangnya  koordinasi  dalam  penetapan  pembagian  tugas  tersebut.
Akibatnya,  sesama  pengawas  PAI  di  lapangan  biasanya  juga  kurang  berkomunikasi  dalam pelaksanaan tugasnya.

## B. Tugas Pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam
Menurut  PMA  No.  2  Tahun  2012  pasal  10  bahwa  ekuivalensi  kegiatan  kerja pengawas  PAI  terhadap  24  (dua  puluh  empat)  jam  tatap  muka  menggunakan  pendekatan minimal  20  orang  guru  PAI  TK,  SD/SDLB,  20  orang  guru  PAI  SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK yang dibina pada beberapa sekolah.
Tugas pengawas PAI sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 2 Tahun 2012 pasal 4 adalah sebagai berikut:
1. Menyusun program pengawasan Mata Pelajaran PAI
a. Setiap pengawas PAI baik secara berkelompok maupun individu wajib menyusun rencana program pengawasan. Program pengawasan terdiri atas:
1) Program Pengawasan Tahunan
2) Program Pengawasan Semester, dan
3) Rencana Kepengawasan Akademik
b. Program  Pengawasan  Tahunan  pengawas  PAI  disusun  oleh  Kelompok  Kerja Pengawas  (Pokjawas)  PAI  di  Kabupaten/Kota  melalui  diskusi  terprogram. Kegiatan  penyusunan  program  tahunan  ini  diperkirakan  berlangsung  selama  1 (satu) minggu.
c. Program  pengawasan  semester  adalah  perencanaan  teknis  operasional  kegiatan yang  dilakukan  oleh  setiap  pengawas  PAI  pada  setiap  sekolah  dimana  guru binaannya  berada.  Program  tersebut  disusun  sebagai  penjabaran  atas  Program Pengawasan Tahunan di tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas PAI ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
d. Rencana  Kepengawasan  Akademik  (RKA)  merupakan  penjabaran  dari  program semester  yang  lebih  rinci  dan  sistematis  sesuai  dengan  aspek/masalah  prioritas yang  harus  segera  dilakukan,  setelah  kegiatan  supervisi.  Kegiatan  RKA  ini diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu.
e. Program  Tahunan,  Program  Semester,  dan  RKA  sekurang-kurangnya  memuat aspek/masalah,  tujuan,  indicator  keberhasilan,  strategi/metode  kerja  (teknik
supervisi),  scenario  kegiatan,  sumber  daya  yang  diperlukan,  penilaian  dan instrument kepengawasan.
2. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan penilaian
a) Kegiatan  supervisi  akademik  yang  meliputi  pembinaan  dan  pemantauan pelaksanaan standar isi,  standar proses, standar kompetensi  lulusan, dan standar penilaian merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas PAI dengan guru PAI binaannya.
b) Melaksanakan  penilaian  adalah  menilai  kinerja  guru  PAI  dalam  merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran.
3. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru PAI
a) Kegiatan  pembimbingan  dan  pelatihan  profesionalitas  guru  PAI  dilaksanakan secara  berkelompok  di  FKGA  /KKG  /MGMP  paling  sedikit  3  (tiga)  kali  dalam satu semester.
b) Kegiatan  ini  dilaksanakan  terjadwal  baik  waktu  maupun  jumlah  jam  yang diperlukan  sesuai  dengan  tema  atau  jenis  keterampilan  dan  kompetensi  yang akan ditingkatkan. Dalam pelatihan ini diperkenalkan kepada guru PAI cara-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan proses pembelajaran/pembimbingan.
c) Kegiatan  ini  dapat  dilakukan  melalui  workshop,  seminar,  observasi,  individual, FKGA/KKG/MGMP  dan Group  Conference, serta  kunjungan  kepada  guru  PAI melalui supervisi akademik.
4. Menyusun laporan pelaksanaan program kepengawasan
a) Setiap  pengawas  membuat  laporan  dalam  bentuk  laporan  bulanan,  laporan semester  dan  laporan  tahunan.  Laporan  ini  lebih  ditekankan  pada  pencapaian tujuan  dan  setiap  butir  kegiatan  kepengawasan  yang  telah  dilaksanakan  pada setiap guru PAI binaan.
b) Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan.

## C. Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam
Untuk  menjalankan  tugas  pokoknya,  pengawas  PAI  melaksanakan  fungsi  supervisi akademik  yang  meliputi  pemantauan,  pembinaan  dan  penilaian  kinerja  guru.  Supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas PAI. Penyusunan
program  supervisi  akademik  difokuskan  pada  pembinaan  guru  PAI  dalam  melaksanakan proses pembelajaran PAI.
1. Pemantauan
Pengawas  PAI  melakukan  pemantauan  penerapan  Standar  Akademik  PAI.  Hal  ini dilakukan  untuk  melihat  kesesuaian  antara  Standar  Proses  yang  telah  ditetapkan dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas.

## 2. Pembinaan dan Pembimbingan
Hasil  supervisi  ditindaklanjuti  dengan  pembinaan  dan  pembimbingan  guru  PAI. Melalui  bimbingan  pengawas,  guru  PAI  yang  sudah  memiliki  prestasi  yang  baik dapat  menjadi  model  bagi  guru  PAI  yang  masih  rendah  tingkat  prestasinya  dalam proses  pembelajaran.  Pengawas  juga  dapat  memberikan  bimbingan  khusus  tentang aspek-aspek tertentu baik secara berkelompok maupun individual.
3. Penilaian Kinerja Guru PAI
Pengawas  PAI melakukan penilaian kinerja guru  untuk  menjadi  bahan evaluasi dan masukan  dalam  menyusun  program  pembinaan  dan  program  supervisi  tahun pelajaran berikutnya.

## D. Optimalisasi Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Pengawas PAI
Peran pengawas  PAI dalam  meningkatkan kualitas Pendidikan Agama  Islam sangat diperlukan karena pengawas PAI memiliki kedudukan, tugas pokok, dan fungsi yang sangat penting. Tanpa kehadiran pengawas PAI, maka akan sulit untuk mengevaluasi keberhasilan pendidikan agama Islam.
Ada  beberapa  upaya  yang  bisa  dilakukan  dalam  mengoptimalkan  kedudukan,  tugas pokok, dan fungsi pengawas PAI sebagai berikut:
1. Peningkatan koordinasi Pemerintah Daerah dengan Kementerian Agama
Polemik  yang  terjadi  pada  kedudukan  pengawas  disebabkan  oleh  kurangnya koordinasi  antara  pemerintah  daerah  dengan  kementerian  agama  dalam  rekrutmen pengawas.  Maka,  sebaiknya  pihak  pemerintah  daerah,  dalam  hal  ini  adalah  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan,  dan  pihak  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten melakukan  koordinasi  yang  baik  dalam  menata  pengelolaan  kepengawasan. Pengawas  PAI  yang  sudah  terlanjur  di-SK-kan  oleh  pemerintah  daerah  tetap  diatur pembagian  pembagian  tugasnya  dengan  berkoordinasi  dengan  kementerian  agama sehingga  tidak  terjadi  dobel  pengawas  PAI  bagi  satu  orang  guru  PAI.  Hal  itu  bisa
dituangkan  dalam  Nota  Kesepahaman  atau  Surat  Keputusan  Bersama  dua  instansi tersebut.
2. Pengembangan diri pengawas PAI melalui Diklat keprofesian berkelanjutan
Pada  pelaksanaan  tugas  pokok  pengawas  pengawas  yang  dimulai  dari  perencanaan sampai kepada pelaporan masih ada ditemukan pengawas PAI belum optimal dalam pelaksanaannya. Salah satu sebabnya adalah sebagian pengawas yang belum pernah mengikuti  Pendidikan  dan  Latihan  (Diklat)  fungsional  khusus  kepengawasan. Mereka pun saat diangkat pada jabatan pengawas tidak dibekali dengan pengetahuan tentang  kepengawasan  melalui  diklat.  Oleh  karena  itu  untuk  mengoptimalkan  tugas pokok  pengawas  PAI  salah  satu  upaya  yang  perlu  dilakukan  adalah  mengikutkan para  pengawas  PAI  dalam  Diklat  Fungsional  Kepengawasan.  Jika  semuanya  belum bias  diikutkan,  maka  pengawas  yang  sadah  mengikuti  diklat  diberdayakan  sebagai tutor sebaya untuk pendampingan kepada teman sejawat.
3. Pengawas  dijadikan  prioritas  pertama  menerima  sosialisasi  jika  ada  kebijakan  baru terkait pendidikan
Dalam  fungsinya  sebagai supervisor ,  pengawas  dituntut  untuk  lebih  aktif  dalam melaksanakan supervisi, pemantauan dan pembinaan. Dalam pelaksanaan fungsinya tersebut  ada  banyak  kendala  yang  dihadapi.  Misalnya,  dalam  tugas  pembinaan kadang-kadang pengawas PAI kadang “kalah” dari segi informasi dengan guru PAI. Guru  PAI  memiliki  informasi  lebih up  to  date disbanding  pengawas  PAI.  Hal  itu terjadi  karena  ketika  ada  kebijakan  baru  terkait  dengan  pendidikan  biasanya  yang diundang  lebih  dahulu  untuk  sosialisasi  adalah  guru  PAI.  Oleh  karena  itu,  untuk mengoptimalkan fungsi pengawas sebagai supervisor, maka mereka yang harus lebih dahulu dibekali dengan pengetahuan-pengatahuan terbaru sehingga tidak lagi terjadi guru “lebih tahu” dari pengawas.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Kedudukan Pengawas PAI adalah pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada sekolah yang sama dengan kedudukan pengawas mata pelajaran lainnya.
2. Tugas pokok pengawas PAI adalah;
a. Menyusun program pengawasan Mata Pelajaran PAI.
b. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan penilaian Guru PAI.
c. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru PAI.
d. Menyusun laporan pelaksanaan program kepengawasan.
3. Fungsi pengawas PAI adalah fungsi supervisi akademik yang meliputi pemantauan, pembinaan/ pembimbingan dan penilaian kinerja guru PAI.
4. Upaya  optimalisasi  kedudukan,  tugas  pokok,  dan  fungsi  pengawas  adalah  sebagai berikut:
a. Koordinasi  pemerintah  daerah  (Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan)  dengan Kementerian Agama harus lebih ditingkatkan terkait dengan kedudukan pengawas PAI.
b. Peningkatan  kompetensi  pengawas  PAI  harus  selalu  dilakukan  melalui  kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
c. Pengawas PAI harus lebih didahulukan dari guru PAI untuk menerima sosialisasi tentang  kebijakan  baru  agar  marwah  pengawas  bisa  terjaga  marwahnya  di hadapan para guru.

## Saran
1. Pengawas  PAI  seyogyanya  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  secara profesional  agar  proses  pembelajaran  PAI  di  sekolah  dapat  terlaksana  dengan  baik dan berkualitas
2. Pemerintah  diharapkan  memperhatikan  kebutuhan-kebutuhan  pengawas  PAI, utamanya yang terkait dengan upaya pengembangan keprofesian pengawas PAI
3. Pemerintah  diharapkan  menjadikan  pengawas  sebagai  prioritas  pertama  untuk dibekali pengetahuan-pengetahuan terbaru terkait pendidikan

## DAFTAR PUSTAKA
Asf,  Jasman  dan  Syaiful  Mustofa.  2013. Supervisi  Pendidikan:  Terobosan  Baru  dalam Peningkatan  Kinerja  Pengawas  Sekolah  dan  Guru, Cet.  I;  Yogyakarta:  Ar-Ruz Media.
Barnawi  dan  Mohamamd  Arifin.  2014. Miningkatkan  Kinerja  Pengawas  Sekolah:  Upaya Upgrade Kapasitas Kerja Pengawas Sekolah, Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
Direktorat  Pendidikan  Agama  Islam  Direktorat  Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama. , 2014. Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Sertfikasi  Guru  dan  Pengawas  Pendidikan Agama Islam .
Fathurrohman, Pupuh dan AA Suryana. 2011. Supervisi Pendidikan dalam Pengembangan Proses Pengajaran, Cet. I; Bandung: Refika Aditama.
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  2  Tahun  2012  dan  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  31 Tahun 2013.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  12  Tahun  2007  tentang Standar  Pengawas Sekolah/Madrasah.
Tilaar,  H.A.R.  dan  Riant  Nugroho.  2012. Kebijakan  Pendidikan:  Pengantar  untuk Memahami  Kebijakan  Pendidikan  dan  Kebijakan  Pendidikan  sebagai  Kebijakan Publik, Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Qomar, Mujamil. 2007. Manajemen Pendidikan Islam. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.