## STRATEGI PENINGKATAN PAJAK POTENSIAL DI PROVINSI JAMBI
Muhammad Safri 1
Dosen Universitas Jambi 1 m_syafri@unja.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui  dan  menganalisis  perkembangan penerimaan  pajak  daerah  dan  pendapatan  asli  daerah  Provinsi  Jambi  Tahun  2009-2020, mengetahui dan menganalisis jenis pajak daerah manakah yang potensial untuk dikembangkan di  Provinsi Jambi Tahun 2009-2020 dan menganalisis strategi peningkatan  pajak potensial Provinsi  Jambi.  Jenis  penelitian  ini  yaitu  penelitian  kuantitatif  dan  alat  analisis  yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan analisis SWOT. Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi, pertumbuhan  dan elastisitas  terlihat bahwa pajak daerah yang potensial  adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Berdasarkan dari  hasil  penelitian  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  yang  potensial  dikembangkan  berpengaruh  signfikan  terhadap  belanja  daerah Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil analisis SWOT maka dapat disimpulkan strtagei yang tepat untuk  meningkatkan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  yang  merupakan  pajak  potensial  adalah  pada  strategi  SO.  Adapaun  strategi  SO tersebut  yaitu  dengan  meningkatkan  kualitas  SDM  atau  aparatur,  meningkatkan  kinerja pelayanan  kepada  masyarakat,  optimalisasi  pemanfaatan  sarana  komputer  dan  koordinasi dengan  tim  intensifikasi  pungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor.
Kata Kunci :   Pajak Daerah Potensial, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Analisis
SWOT.

## PENDAHULUAN
Dalam  usaha  meningkatkan  penerimaan  daerah,  pajak  daerah  merupakan  salah  satu pendapatan  asli  daerah  yang  terbesar  dan  juga  yang  terpenting  guna  membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sebagai tindak lanjut dari usaha peningkatan  kemampuan  pemerintah  dalam  mengerahkan  dan  memanfaatkan  hasil-hasil sumber keuangan yang berasal dari potensi daerahnya sendiri, khususnya pajak daerah yang didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah. Untuk  mengetahui  perkembangan  penerimaan  pajak  di  Provinsi  Jambi  dapat  dilihat  pada gambar berikut :

## Gambar 1
Perkembangan penerimaan pajak di Provinsi Jambi Tahun 2014-2020 (Rp. Juta)
Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan pajak di Provinsi Jambi setiap tahunnya mengalami fluktuasi.Sejak diberlakukannya otonomi daerah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus keuangan daerah dan  menggali  potensi  keuangan  daerah  masing-masing  dengan  memberikan  kewenangan daerah  untuk  memungut  pajak  daerah  yang  kemudian  penerimaan  daerah  tersebut dipergunakan untuk membiayai pemerintahan daerah tersebut.
Gambar 2
Perkembangan belanja daerah di Provinsi Jambi Tahun 2014-2020 (Rp. Juta)
Rp1.010.560 Rp1.010.318 Rp966.519 Rp1.316.162 Rp1.374.289 Rp1.345.106 Rp1.292.729 Rp0 Rp200.000Rp400.000Rp600.000Rp800.000Rp1.000.000 Rp1.200.000 Rp1.400.000 Rp1.600.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rp3.012.295 Rp3.604.245 Rp3.381.884 Rp4.583.486 Rp4.515.413 Rp4.824.366 Rp4.430.392 Rp0 Rp1.000.000Rp2.000.000Rp3.000.000Rp4.000.000Rp5.000.000Rp6.000.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan belanja daerah di Provinsi Jambi selama tujuh tahun terakhir mengalami fluktuasi. Jika dilihat pada kedua gambar tersebut bahwa realisasi pajak nilainya sangat jauh lebih  kecil  dari  belanja  daerah.  Seharusnya  pajak  dapat  ditingkatkan  agar  pemerintah  dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan kemandiriannya dan mengurangi ketergantungan dari pusat.  Salah  satu  caranya  adalah  dengan  menggali  potensi  pajak  dan  meningkatkan  pajak potensial.
Hidayah (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah rata-rata mencapai 14,39% dan 20,02% pertahun. Kemudian kontribusi pajak daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap  PAD  rata-rata  mencapai  2,23%  dan  56,21%  pertahun; sedangkan  kontribusi  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap  APBD  rata-rata  mencapai 1,31%  dan  4,20%  per  tahun.  (3)  efektivitas  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  tahun  2006 sampai 2010 dapat dikatakan efektif karena memiliki tingkat efektivitas lebih dari 100%.
Juri (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerimaan daerah dari Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Samarinda  terus  meningkat  dalam  periode  Tahun  Anggaran  2006 sampai dengan Tahun 2010. Melihat  kontribusi komponen pajak daerah terhadap PAD kota Samarinda sangat fluktuatif, hal ini banyak diakibatkan karena terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan dalam kurun waktu tahun anggaran 2006 sampai tahun 2010.
Dirasmi (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas retribusi Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2012 adalah sebesar 24,69% dan kriterianya tidak efektif karena banyak dari target sumber retribusi yang tidak terealisasi. Pada 2013 sebesar 94,56% efektif dengan  kriteria  cukup  sedangkan  pada  2014  sebesar  111,18%  dengan  kriteria  sangat  efektif untuk Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam hal ini Dinas Pendapatan, Keuangan dan Manajemen Aset Kabupaten Bengkulu Tengah telah melakukan evaluasi dengan menyiapkan retribusi target pendapatan yang berpotensi diwujudkan. Tingkat efisiensi retribusi Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012-2014 sudah termasuk dalam kriteria sangat efisien, karena rasio efisiensi di bawah 10%.
Anggraini (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara statistik membuktikan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil laba BUMD berpengaruh baik secara simultan maupun secara parsial terhadap PAD Kota Surabaya. Pajak daerah menjadi penerimaan yang paling  dominan  berpengaruh  terhadap  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota Surabaya.
Trisnaningrum  (2017)  dalam  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  variable  penerimaan Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  di  kabupaten/kota  di  provinsi  Jawa  Timur  berpengaruh secara  simultan  terhadap  PAD.  Dari  uji  F  (Fisher)  dengan  analisis  tabel  Anova  dijelaskan bahwa menunjukkan nilai  hasil uji F sebesar 607,214 dengan tingkat  signifikansi  0,00 yang lebih kecil dari 0,05dapat dikatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama- sama mempengaruhi variabel PAD.
Supriyanto  (2017)  dalam  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  pajak  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain  –  lain  pendapatan  daerah  yang  sah pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  periode  tahun  2008-2015  dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah periode 2008-2015.
Hasmin  (2017)  dalam  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  1).  Retribusi  Daerah berpengaruh  positif  tapi  tidak  signifikan  terhadap  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Soppeng, 2). Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng, 3).  Retribusi Daerah dan Pajak Daerah secara bersama-sama  (simultan)  berpengaruh  signifikan  terhadap  peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Soppeng.
Usulu (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Jaya  Pura”.  Berdasarkan  hasil penelitian kontribusi dan efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura yang disesuaikan dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah Kota  Jayapura  tentang  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan  PAD,  menunjukkan  bahwa Kontribusi terbesar selama lima tahun dari 2011 hingga 2015 dari pajak  daerah untuk  PAD berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dengan rata-rata sebesar 20,01%
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  akan  membahas  dan  menganalisa perkembangan penerimaan pajak daerah tersebut, melihat pajak potensialnya dan menganalisis pengaruhnya dengan belanja daerah serta menganalisis strategi peningkatannya pajak potensial tersebut.  Analisa  diatas  akan  penulis  tuangkan  dalam  penelitian  yang  berjudul “Strategi Peningkatan Pajak Potensial di Provinsi Jambi’’

## METODE PENELITIAN

## Metode analisis data
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  Metode  Analisis  Deskriptif  Kuantitatif,  yaitu analisis yang menguraikan suatu keadaan atau persoalan yang didukung oleh fakta-fakta,sifat serta  hubungan  antara  fenomena  yang  dianalisis.Alat  analisisnya  yaitu:menjawab permasalahan  yang  ada  dalam  penelitian  ini,  maka  metode  analisis  yang  digunakan  adalah metode deskriptif kuantitatif.

## Perkembangan penerimaan pajak daerah
Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  perkembangan  Penerimaan  Pajak  Daerah  dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009-2020, maka pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus pertumbuhan tahunan sebagai berikut :
% 100 1 1  − = − − it it it PD PD PD PDi Dimana : PD i =   Perkembangan Pajak Daerah Tahun t
PD it =   Nilai penerimaan pajak Daerah tahun t PDit-1 =   Nilai penerimaan pajak Daerah tahun sebelumnya

## Jenis pajak daerah potensial untuk dikembangkan
Untuk mengetahui dan menganalisis jenis pajak daerah manakan yang potensial untuk dikembangkan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2020, digunakan rumus sebagai berikut :

## Model Kontribusi
% 100  = TPD PD KPD (Sudjana, 2002)
Dimana :
KPD  =   Kontribusi pajakdaerah terhadap total pajak daerah diProvinsi Jambi (%) PD =  Pajak Daerah
TPD   =   Total pajak daerah di Provinsi Jambi

## Model Pertumbuhan
% 100 1 1  − = − − it it it PD PD PD PDi (Sudjana, 2002)
Dimana :
PD i =   Perkembangan Pajak Daerah Tahun t PDit  =   Nilai penerimaan pajak Daerah tahun t PDit-1 =   Nilai penerimaan pajak Daerah tahun sebelumnya

## Model Elastisitas
ESPPDi = %∆SPPDi %∆PDRB (Suparmoko, 2002)
Dimana :
ESPPDi =   Elastisitas Sumber Penerimaan Pajak Daerah
%∆SPPDi =   Perubahan Sumber Penerimaan Pajak Daerah tahun i
%∆PDRB =   Perubahan PDRB
Menentukan pajak potensial di Provisnsi Jambi dengan kesimpulan dari 3 perhitungan diatas yaitu kriterinya sebagai berikut :
Tabel 1 Kriteria pajak potensial Pajak Daerah Rata-Rata Kesimpulan Kontribusi Pertumbuhan Elastisitas Pajak Tinggi Tinggi Elastis Potensial Pajak Tinggi Rendah Elastis Tidak potensial Pajak Rendah Tinggi Elastis Tidak potensial Pajak Rendah Rendah Inelastis Tidak potensial
Sumber : Suparmoko (2002)

## Strategi Analisis SWOT
Untuk  menjawab  tujuan  ketiga  yaitu  untuk  mengetahui  strategi  peningkatan  pajak potensial di Provinsi Jambi, yaitu digunakan rumus analisis SWOT. Adapun responden yang dapat menjawab SWOT adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
Rangkuti (2013), mengemukakan bahwa  analisis SWOT  adalah identifikasi  berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika  yang  dapat  memaksimalkan  kekuatan  (Strength)dan  peluang  (Opportunities),  namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness)dan ancaman (Threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan  kebijakan  perusahaan.  Dengan  demikian,  perencanaan  strategis  (strategic  planner)harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Analisis yang digunakan dalam pemberian skor yaitu dengan pemberian peringkat dan penyusunan tabel-tabel Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) dan Matriks Evaluasi Faktor Internal (EFI).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil perhitungan dari ketiga model yaitu model kontribusi, model pertumbuhan dan elastisitas maka ditarik kesimpulan pajak daerah yang potensial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Gambar 3 Kontribusi Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Pajak di Provinsi Jambi 33,80% 31,65% 25,21% 0,12% Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar
Bermotor
Pajak Air Permukaan
Gambar 4
Rata-Rata Pertumbuham Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Pajak di Provinsi Jambi
Tabel 1. Elastisitas Potensi pajak daerah Provinsi Jambi Pajak Daerah Elastisitas Kategori Kesimpulan Pajak Kendaraan Bermotor 1,28 Elastis Potensial Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 8,10 Elastis potensial Pajak Bahan Bakar Bermotor 0,53 Inelastis Tidak potensial Pajak Air Permukaan 2,60 Elastis Tidak potensial
Sumber : Data diolah, 2023
Berdasarkan dari gambar dan tabel diatas terlihat bahwa hasil perhitungan kontribusi, rata-rata  pertumbuhan  dan  elastisitas  menunjukkan  jenis  pajak  yang  potensial  adalah  pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor, karena dari ketiga model perhitungan  yang  dilakukan  model  kontribusi  lebih  besar  dari  pajak  lainnya  dan  model pertumbuhan juga paling tertinggi dari pajak lainnya serta model elastisitas pajak kendaraan bermotor dan dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor termasuk dalam kategori elastis. Kemudian  pajak  bahan  bakar  bermotor  tidak  potensial  karena  kategori  elastistiasnya  adalah inelastis  karena  nilainya  0,53  <1.  Sedangkan  pajak  air  permukaan  tidak  potensial  karena kontrubis pajaknya sangat rendah yaitu 0,12 persen.

## ANALISIS SWOT
Analisis  Swot  merupakan  salah  satu  metode  untuk  menggambarkan  kondisi  dan mengevaluasi  suatu  masalah,  proyek  atau  konsep  bisnis  yang  berdasarkan  faktor  internal
9,76% 9,59% 9,96% 7,43% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Bermotor Pajak Air Permukaan
(dalam) yaitu Strengths (Kekuatan), Weakness (Kelemahan) dan faktor eksternal (luar) yaitu, Opportunity (Peluang) dan Threats (Ancaman).

## Hasil evaluasi faktor internal (EFI)
Hasil  evaluasi  faktor  internal  ini  didasarkan  atas  peringkat  (rating)  dan  bobot  yang diberikan oleh responden terhadap faktor – faktor internal yang telah ditentukan. Adapun hasil evaluasi faktor internal yang diberikan yaitu:
Tabel 2 Hasil evaluasi faktor internal (EFI) No Faktor Internal Bobot  Rating Bobot x Rating Kekuatan (Strength) 1 Pajak Sarana dan Prasarana pendukung yang lengkap 0,20 4 0,80 2 Adanya peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang mendukung pemungutan pajak 0,25 4 1,00 3 Tersedinya sumberdaya manusia yang menjadi tim ahli pemungut pajak 0,20 4 0,80 4 Struktur organisasi telah tersusun berdasarkan Peraturan Daerah 0,05 3 0,15 Total Skor Kekuatan (Strength) 0,70 2,75 Kelemahan (Weakness) 1 Kekurangan SDM yang berkompeten 0,10 3 0,30 2 Sistem pengumpulan data kendaraan yang tidak efisien 0,05 2 0,10 3 Kurang baiknya koordinasi antar intansi pemerintah 0,05 2 0,10 4 Kekurangan sarana pendukung 0,10 2 0,20 Total Skor Kelemahan (Weakness) 0,30 0,60 Total Kekuatan – Total Kelemahan 1,000 3,35 Sumber : Data Diolah, 2023 Keterangan :   Total skor kekuatan (strength) : 2,75 Total skor kelemahan (weakness) : 0,60

## Hasil Evaluasi Faktor Eksternal (EFE)
Hasil  evaluasi  faktor  ekternal  ini  didasarkan  atas  peringkat  (rating)  dan  bobot  yang diberikan oleh responden terhadap faktor – faktor eksternal yang telah ditentukan. Adapun hasil evaluasi faktor eksternal yang diberikan yaitu :
Tabel 3 Hasil evaluasi faktor ekternal (EFE) No Faktor Eksternal
Bobot  Rating
Bobot x Rating Peluang (Opportunity) 1 Keamanan wilayah yang aman dan terkendali 0,20 4 0,80 2 Didukung oleh IT dan teknologi 0,05 3 0,15 3 Berkembangnya kerjasama antar OPD 0,10 4 0,40 4 Himbauan dari Anggota DPR, DPRD dan Eksekutif agar penduduk taat pajak 0,35 4 1,40 Total Skor Peluang (Opportunity) 0,70 2,75 Ancaman (Threats) Bobot  Rating Bobot x Rating 1 Menurunnya perekonomian masyarakat 0,10 1 0,10 2 Belum kondusifnya beberap wilayah di Provinsi Jambi 0,05 1 0,05 3 Kurangnya kesadaraan wajib pajak 0,05 2 0,10 4 Kurangnya pengetahuan wajib pajak 0,10 2 0,20 Total Skor Ancaman (Threats) 0,30 0,45 Total Peluang – Total Ancaman 1,000 3,20 Sumber : Data Diolah, 2021 Keterangan :   Total skor peluang (opporturnity) : 2,75 Total skor ancaman (Threats) : 0,45

## Matriks SWOT
Dengan  tersusunnya  hasil  evaluasi  faktor  internal  (EFI)  dan  hasil  evaluasi  faktor eksternal (EFE), maka dibuatlah rumusan matriks SWOT untuk menentukan strategi yang tepat dalam  peningkatan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor yang potensial di Provinsi Jambi. Adapun rumusan matriks SWOT berdasarkan hasil evaluasi faktor internal dan eksternal, yaitu :

## Tabel 4 Rumusan matriks SWOT
EFI EFE Kekuatan (S) Kelemahan (W) Peluang (O) Strategi SO SO = 2,75 + 2,75 SO = 5,50 Startegi WO WO = 0,60 + 2,75 WO = 3,35 Ancaman (T) Strategi ST ST = 2,75 + 0,45 ST = 3,20 Strategi WT WT = 0,60+ 0,45
WT = 1,05
Sumber : Data Diolah, 2023
Dari  perhitungan  matriks  SWOT,  maka  diperoleh  nilai  tertinggi  adalah  SO  sebesar 5,50. Dengan demikian nilai yang tertinggi merupakan strategi yang cocok dalam peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial di Provinsi  Jambi.  Dimana  strategi  SO  yaitu  dengan  mengoptimalkan  kekuatan  dan memaksimalkan peluang.
Adapun dalam model analisis SWOT secara kuadran, dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 5 Model kuadran analisis matriks SWOT
Berdasarkan  Gambar  Model  Analisis  Matriks  SWOT  di  atas,  maka  rekomendasi strategi  yang  paling  sesuai  dengan  peningkatan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial di Provinsi Jambi pada posisi kuadran 1, yaitu rekomendasi  strategi  progresif,  yang  artinya  Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi  Jambi merupakan  suatu  badan  atau organisasi  pemerintah yang memiliki kekuatan yang besar dan peluang yang tinggi dalam meningkatkan pajak potensial sehingga sangat dimungkinkan untuk terus  melakukan  ekspansi,  memperbesar  tingkat  pertumbuhan  penerimaan  pajak  kendaraan bermotor sehingga meraih kemajuan secara maksimal.
Matriks  SWOT  adalah  matriks  yang  menginteraksikan  faktor  strategis  internal  dan eksternal. Tujuan dibuatnya matriks SWOT adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin tindakan-tindakan  atau  strategi  yang  memungkinkan  untuk  meningkatkan  Pajak  Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hasil analisis matriks SWOT dapat dilihat pada tabel 5 :
Weakness Opportunity Strength Threats S T W O Kuadran III Ubah Strartegi (0,60 ; 2,75)
Kuadran I Progresif (2,75 ; 2,75) Kuadran IV Strategi Bertahan (0,60 ; 0,45) Kuadran II
Diversifikasi Strategi (2,75 ; 0,45) 2,75 2,75
Tabel 5 Matrik analisis SWOT
I N T E R N A L

## EXTERNAL
Identification of factors Opportunities (O) Threats (T) 1. Keamanan wilayah yang aman dan terkendali 2. Didukung oleh IT dan teknologi
3. Berkembangnya kerjasama antar
OPD
4. Himbauan dari
Anggota DPR,
DPRD dan
Eksekutif agar penduduk taat pajak
1. Krisis ekonomi berkepanjangan.
2. Situasi wilayah yang belum kondusif.
3. Kesadaran atau pengetahuan wajib pajak.
4. Koordinasi antar instansi terkait kurang
mantap Strength (S) S vs O
S vs T
1. Pajak Sarana dan Prasarana pendukung yang
lengkap
2. Adanya peraturan perundang- undangan dan peraturan daerah yang mendukung pemungutan pajak
1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur 2. Peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. 3. Optimalisasi pemanfaatan sarana komputer 4. Koordinasi dengan tim intensifikasi pungutan pajak daerah provinsi terkait.
1. Peningkatan sosialisasi kebijaksanaan pajak kepada masyarakat 2. Koordinasi rapat terbatas dengan instansi terkait 3. Meningkatkan profesionalisme aparat di bidang teknis pelayanan

## 3. Tersedinya
sumberdaya manusia yang menjadi tim ahli pemungut pajak
4. Struktur organisasi telah tersusun
berdasarkan Peraturan Daerah Weakness (W) W vs O W vs T 1. Kekurangan
SDM yang
berkompeten
2. Sistem
pengumpulan data kendaraan
yang tidak
efisien
3. Kurang baiknya koordinasi antar intansi pemerintah
4. Kekurangan
sarana pendukung
1. Pengadaan diklat secara struktural/fungsional.
2. Membangun kesamaan persepsi dan komitmen antar instansi terkait. 3. Pemutakhiran data tiap triwulan 4. Penyempurnaan sarana pendukung
1. Penyempurnaan sistem pungutan pajak 2. Peningkatan kinerja operasional 3. Meningkatkan ketepatan/ kecepatan pelayanan 4. Sosialisasi
informasi secara akurat kepada masyarakat
Sumber : Data Diolah, 2023
Berdasarkan  analisis swot  yang disajikan dalam  tabel  5 diatas maka disusun strategi peningkatan pajak potensial adalah sebagai berikut :
Strategi Strengths Opportunities (SO)
Strategi  ini  berupaya  untuk  memanfaatkan  kekuatan  yang  dimiliki  untuk  mencapai peluang-peluang yang ada di luar atau lungkungan eksternal. Strategi yang dapat diterapkan dalam  meningkatkan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  yang  potensial  yaitu  dengan  meningkatkan  kualitas  SDM  atau  aparatur, meningkatkan  kinerja  pelayanan  kepada  masyarakat,  optimalisasi  pemanfaatan  sarana komputer  dan  koordinasi  dengan  tim  intensifikasi  pungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Strategi Strengths Threats (ST)
Strategi ini memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Strategi yang dapat dilakukan  dalam  meningkatkan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  yang  potensial  yaitu  dengan  meningkatkan  sosialisasi  kebijaksanaan pajak kepada masyarakat  atau wajib pajak, melakukan rapat  terbatas dengan instansi  terkait dan meningkatkan profesionalisme aparat dibidang teknis pelayanan.
Strategi Weakness Opportunities (WO)
Strategi ini dirancang dengan meminimalkan kelemahan dan berusaha memanfaatkan peluang  yang  ada.  Strategi  yang  dapat  di  terapkan  dalam  meningkatkan  Pajak  Kendaraan Bermotor  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  yang  potensial  yaitu  dengan mengadakan  diklat  atau  pelatihan  secara  struktural  dan  fungsional,  membangun  kesamaan persepsi  dna  komitmen  antar  instansi  terkait,  pemutakhiran  data  setiap  triwulan  dan penyempuranaan sarana pendukung.
Strategi Weakness Threats (WT)
Strategi  ini  dirancang  dengan  meminimalisir  kelemahan  dan  menghindari  ancaman. Strategi yang dapat dilakukan meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang potensial yaitu dengan penyempurnaan sistem pemungutan pajak, peningkatan kinerja operasional, meningkatkan ketepatan atau kecepatan pelayanan dan sosialisasi informasi secara akurat kepada masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi, pertumbuhan dan elastisitas terlihat bahwa pajak  daerah  yang  potensial  adalah  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor. Berdasarkan dari hasil penelitian Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  yang  potensial  dikembangkan  berpengaruh  signfikan
terhadap  belanja  daerah  Provinsi  Jambi.  Berdasarkan  hasil  analisis  SWOT  maka  dapat disimpulkan strtagei yang tepat untuk meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan  Bermotor yang merupakan pajak potensial adalah pada strategi SO. Adapaun  strategi  SO  tersebut  yaitu  dengan  meningkatkan  kualitas  SDM  atau  aparatur, meningkatkan  kinerja  pelayanan  kepada  masyarakat,  optimalisasi  pemanfaatan  sarana komputer  dan  koordinasi  dengan  tim  intensifikasi  pungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

## SARAN
Pemerintah Provinsi Jambi diharapkan pada masa yang akan datang agar terus menerus berupaya memberikan solusi guna lebih meningkatkan komponen penerimaan pajak. Upaya meningkatkan jenis-jenis penerimaan, dilakukan dengan baik melalui indentifikasi objek pajak maupun  subjek  pajak  secara  benar  dan  tepat,  penetapan  tarif  pajak  sesuai  kondisi  terbaru, mengeluarkan izin baru dan menutup objek pajak yang habis masa berlaku kegiatan usahanya serta  melakukan  pengeloalaan  pajak  secara  lebih  efesien  dan  efektif.  Dengan  begitu  pajak daerah akan meningkat dan pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Berdasarkan dari hasil pajak yang potensial yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  diharapkan  kepada  pemerintah  untuk  mendata  ulang  semua  kendaraan  bermotor yang  masuk  dalam  kategori  kena  pajak,  terus  menjalankan  Program  dan  Sosialisasi peningkatan  kesadaran  membayar  pajak  pada  masyarakat  serta  meningkatkan  kemampuan profesional petugas. Proses sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sebaiknya terus dilakukan karena ini sangat mempengaruhi dan menentukan tinggi rendahnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pembinaan yang dilakukan denganpenyuluhan-penyuluhan dan himbauan-himbauan yang intensif dan terus menerusseharusnya  dilakukan  oleh  aparat  perpajakan  untuk  mengingatkan  para  wajib  pajak tentang pentingnya membayar pajak bagi pembiayaan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi  Provinsi  Jambi.  Proses  pengawasansesuai  dengan  mekanisme  hukum  yang adadiharapkan tidak hanya dilakukan kepada wajib pajak, tetapi juga kepada para petugas pajak itu sendiri, agar tidak terdapat  penyalahgunaan hasil penerimaan. Upaya ini  sekaligus dapat menekan  potensi  kecurangan  dan  korupsi  yang  ada  sehingga  tidak  merugikan  penerimaan pendapatan daerahdan juga tidak merugikan negara. Terlihat Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah
diharapakan kepada pemerintah menstasbilkan dari perolehan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  setiap  tahunnya  agar  dapat  meningkatkan pendapatan  asli daerah lalu nanti akan digunakan untuk  belanja daerah untuk  pembangunan daerah  di  Provinsi  Jambi.  Seharusnya  pemerintah  khususnya  Bakeuda  Provinsi  Jambi  dapat mengoptimalkan  kekuatan  dan  peluang  yang  dimiliki  sehingga  dapat  meningkatkan penerimaan  pajak  terutama  pajak  potensial  yaitu  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini, Vivi. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Hasil Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Jurnal Universitas Bhayangkara Surabaya 2 (1) 1-14
Dirasmi, Sipti. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Bengkulu Tengah. Jurnal Universitas Dehasen Bengkulu 3 (7) 114-125
Hidayah,  Siti  Rahmawati.  (2012).  Kontribusi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) Kabupaten  Grobogan  Periode  (2006-2010). Jurnal  Universitas  Muhammadiyah Surakarta 5 (2) 13-24
Hasmin, (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Peningkatan  Pendapatan  Asli  daerah  pada  Kabupaten  Soppeng. Jurnal  STIE  Amkop Makasar 1 (2) 15-26
Juri,  H.  Mat.  (2012).  Analisis  Kontribusi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Jurnal Universitas Negeri Samarinda
Rangkuti, Freddy. (2013). Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI . Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta Sudjana. (2002). Metode statistika . Tarsito : Bandung
Suparmoko, (2002). Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek . BPFE : Yogyakarta.
Supriyanto,  Agus.  (2017).  Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Hasil  Pengelolaan Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan  Dan  Lain  –  Lain  Pendapatan  Daerah  yang  Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Universitas Pandaran Semarang 5 (1) 1-14
Trisnaningrum,  Nila.  (2017).  Pengaruh  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2010-2014. Jurnal Universitas Surabaya 3 (5) 76-87
Usulu, Elvira M. (2017). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jaya Pura. Jurnal Universitas Jayapura 1 (3) 25-37