Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 4, No. 2 – Juli 2023, Hal. 188-192 | Tersedia online pada
https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum
DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.2.7147.188-192
AKIBAT HUKUM PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN PETINGGI KEPOLISIAN
Wayan Ananta Adiwijaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia anantaadiwijy@gmail.com, Laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani009@gmail.com

## Abstrak
Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya berada dalam satu ikatan peraturan yang membatasi kegiatan  antara  masyarakat  satu  dan  yang  lainnya.  Aturan  tersebut  berisi  larangan  dan  sanksi  atas  perbuatan karena melanggar larangan yang di buat. Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir dan tidak bisa diganggu gugat dimana saat seseorang merasa dirinya terancam maka dapat melaporkan ke pihak yang berwajib. Dalam  penelitian  ini  ada  dua  rumusan  masalah  diantaranya:  1)  Bagaimanakah  pengaturan  tindak  pidana pembunuhan  berencana  yang  dilakukan  petinggi  kepolisian?  2)  Bagaimanakah  sanksi  pidana  bagi  pelaku pembunuhan  berencana  yang  dilakukan  petinggi  kepolisian?.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif  yang  berdasarkan  peraturan  perundang  –  undangan  dan  data  yang  di  dapat  penulis  di  media  sosial. Pengaturan  hukum  tentang  pembunuhan  berencana  ada  pada  pasal  340  KUHPidana  dimana  bagi  pelaku  yang dengan rencananya  merenggut nyawa orang  lain  dapat dikenakan pidana penjara paling  lama dua  puluh tahun dan bahkan hukuman mati. Petinggi kepolisian yang ditetapkan sebagai tersangka juga melakukan pengancaman kepada anak buahnya yang merupakan anggota kepolisian untuk tidak melaporkan aksi pembunuhan berencana dan memberikan sogokan kepada anak buahnya sebagai imbalan tutup mulut.
Kata Kunci : Akibat Hukum, Kepolisian, Pembunuhan Berencana

## Abstract
Indonesia  is  a  unitary  state  whose  people  are  in  one  regulatory  bond  that  limits  the  activities  between  one community  and  another.  Human  rights  are  rights  that  are  carried  over  from  birth  and  cannot  be  contested where when a person feels that he is threatened, he can report it to the authorities:1) How is the regulation of the crime of premeditated murder committed by senior police officials? 2) What are the criminal sanctions for perpetrators  of  premeditated  murders  committed  by  police  officials?.  This  research  is  a  normative  legal research  based  on  laws  and  regulations  and  data  obtained  by  the  author  on  social  media.  The  legal arrangement  on  premeditated  murder  is  in  article  340  of  the  Penal  Code  where  perpetrators  who  with  their plan to take the life of another person can be subject to imprisonment for a maximum of twenty years and even the death penalty. The police official who was named as a suspect also made a complaint to his men who were also members of the police force not to report premeditated murder and to give bribes to his men in exchange for humiliation.
Keywords : Legal Repercussions, Police, Premeditated Murder.

## I. PENDAHULUAN
Di era serba maju seperti saat ini teknologi tidak bisa lepas dari yang namanya hal viral dan membuat banyak  yang  mendalami  kasus  tersebut  dalam  hal  ini  penulis  memiliki  pemikiran  tentang pembunuhan berencana antar pihak kepolisian yang kian hari kian diperbincangkan dimana tindakan melanggar hukum tersebut tidak hanya terjadi di dunia nyata tetapi tindakan kealpaan sedang marak – maraknya  diakses  melalui  media  media  sosial  yang  lagi  hits  saat  ini  yang  membuat  banyaknya masyarakat yang terpancing dan tergugah untuk mengakses salah satu situs yang dapat menyebabkan terjadinya  kasus  pembunuhan  berencana  tersebut  mengenai  identitas  korban  dan  banyaknya  pelaku pembunuhan  berencana  dan  siapa  yang  berhak  bertanggung  jawab  atas  perilaku  yang  melanggar norma tersebut. Dalam kasus tersebut sangat jelas tergambarkan dasar tindakan tersebut adalah karena rasa cemburu dengan sosok yang menjadi korban pembunuhan berencana. Dilakukan secara bersama
–  sama  pembunuhan  tersebut  melibatkan  setidaknya  lebih  dari  dua  orang  oknum  kepolisian  yang menjadi tersangka ditambah pelaku utama atau orang yang mendalangi kasus tersebut.
Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  mana  segala  perilaku  masyarakatnya  diatur  dalam hukum positif dan berlaku  juga bagi pendatang  asing  yang berkunjung  ke  Indonesia. Tindakan yang terikat sudah berlaku sejak manusia dilahirkan dimana mereka sudah dibekali hak asasi manusia dan hak  untuk  mengikuti  segala  ketentuan  yang  berlaku.  Karakteristik  penegakan  hukum  pidana  di Indonesia  sangat  unik  dan  multidimensi  serta  destruktif  sebagaimana  dilihat  penegakan  di  berbagai kasus  pidana  diantaranya  kasus  kejahatan  korupsi,  kasus  kejahatan  illegal  loging,  kasus  kejahatan perampokan  Bank,  kasus  kejahatan  terorisme,  kasus  kejahatan  kelautan,  kasus  kejahatan  Cyber Crime, kejahatan narkotika dan lain-lain sebagainya, dimana penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan banyak sekali terjadi penyimpangan (Deviation) dari aturan hukum pidana, sehingga orang yang  seharusnya  tidak  bersalah  bisa  jadi  tersangka,  demikian  sebaliknya  orang  yang  seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari jeratan hukum Ediwarman, (2014). Berbagai macam tingkah laku dan  tindakan  dilakukan  untuk  mengekspresikan  hidup  dan  tak  jarang  juga  banyak  tindakan  yang memang  melenceng  dari  norma  dan  dominan  termasuk  perbuatan  melanggar  ketentuan  atau melanggar hukum. Dalam hal ini penulis berfokus pada tindakan yang menjadi buah bibir belakangan ini  dengan  petinggi  kepolisian  yang  menjadi  otak  penggerak  atau  pelaku  utamanya  Hardono  Hadi, (1996). Kejahatan merupakan suatu fenomena yang komplek  yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk  memahami  kejahatan  itu  sendiri  Santoso,  (2012).  Kejahatan  adalah  perbuatan  yang bertentangan  dengan  hukum  dan  kepentingan  masyarakat,  sehingga  negara  menjatuhkan  pidana. Namun demikian pidana bukan satu-satunya sarana untuk memberantas kejahatan, yang lebih penting lagi  adalah  menghapuskan  penyebab  timbulnya  kejahatan  Nandang  Sambas,  (2019).  Pemerintah dalam  memberantas  pelaku  pembunuhan  berencana  yang  dengan  tega  merenggut  nyawa  anggotanya dengan  dasar  yang  tidak  jelas  dan  terkesan  gelap  mata  yang  menyebabkan  korban  meninggal  dunia. Penulis menilai bahwa tindakan tersebut merupakan penyakit manusia yang tiada habisnya yang mana semakin  diberantas  maka  semakin  berkembang  biak  penyakit  tersebut  bahkan  korban  dan  pihak keluarga  yang  melaporkan  kejadian  tersebut  guna  mendapatkan  keadilan  dan  kebanyakan  kegiatan tersebut mereka lakukan untuk mencari keadilan bagi korban dalam hal ini para keluarga korban yang merasa  dirugikan  akibat  tidak  terpenuhinya  hak  mereka  dalam  hak  asasi  manusia  yaitu  hak  untuk hidup.  Untuk  mengatasi  laporan  korban  pemerintah  bekerja  sama  dengan  pihak  kepolisian  untuk memberantas  tindakan  pembunuhan  berencana  tersebut  dengan  mempercepat  proses  penyidikan dengan mengumpulkan sisi tv, saksi dalam kasus tersebut dan bukti lainnya berupa pisau  atau pistol Chazawi, (2001).
Penulis  dalam  penelitian  ini  meningkatkan  atau  mempercepat  proses  penyidikan  dengan menambah  pihak  kepolisian  untuk  membantu  proses  penyidikan  dan  pencarian  bukti  yang  ada  di tempat kejadian banyaknya pelaku pembunuhan berencana dan siapa yang berhak bertanggung jawab atas  perilaku  yang  melanggar  norma  tersebut.  Dalam  kasus  tersebut  sangat  jelas  tergambarkan  dasar tindakan  tersebut  adalah  karena  rasa  cemburu  dengan  sosok  yang  menjadi  korban  pembunuhan berencana. Dilakukan secara bersama  – sama pembunuhan tersebut melibatkan setidaknya  lebih dari dua  orang  oknum  kepolisian  yang  menjadi  tersangka  ditambah  pelaku  utama  atau  orang  yang mendalangi  kasus  tersebut.  Ada  sebuah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jaya,  (2021)  yang  berjudul Peran  Kepolisian  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Pembunuhan  dimana  hasil  penelitiannnya menunjukan  bahwa  untuk  mewujudkan  Kepolisian  yang  ideal  dan  berorientasi  kepada  kebutuhan masyarakat  yang  dilayani  maka  dibutuhkan  tiga  hal  yang  harus  seimbang/balance  yang  meliputi SDM, Sistem Organisasi dan Sarana Prasarana yang baik dan ideal maka diharapkan agar penegakan hukum terlaksana dengan baik ketiga Sistem tersebut.
Peran  kepolisian  sangat  dibutuhkan  di  samping  pemerintah  dan  kepolisian  yang  mengusut kasus  tindak  pembunuhan  berencana  ini,  pihak  kepolisian  harus  membangun  relasi  yang  positif dengan tidak memberikan tekanan batin pada masyarakat dan berusaha sebagai tempat yang nyaman masyarakat dalam menceritakan banyak hal termasuk hal yang berkaitan dengan tindak pembunuhan berencana.  Dari  data  yang  dikelola  penulis  faktor  individu  atau  orang  yang  dipekerjakan  dalam pembunuhan tersebut karena sudah diberikan uang tunai sebagai tutup mulut berperan penting dalam tragedi  yang  memakan  korban  nyawa  tersebut.  Tindakan  pelaku  tersebut  jelas  sangat  dilarang  keras
dilakukan di Indonesia dan hingga saat ini kasus tragedi kanjuruhan masih berproses dan saking lama prosesnya masyarakat  sampai mempertanyakan kejujuran hakim  karena terkesan berlarut  – larut dan membiarkan  para  pelaku  berkeliaran  tanpa  harus  merasa  resah  karena  telah  menghilangkan  nyawa. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui hukum  pembunuhan  berencana  yang  dilakukan petinggi kepolisian.

## II. METODE PENELITIAN
Informasi yang didapatkan penulis demi menyelesaikan skripsi ini bersumber dari buku literatur dan buku  ilmu  hukum  lalu  mengkaitkan  dengan  permasalahan  yang  dibahas  serta  hukum  positif  yang berlaku  saat  ini.  Dilakukan  secara  normatif  karena  semua  materi  yang  didapat  telah  dipilah  dan disesuaikan  dengan  permasalahan  yang  penulis  angkat  sehingga  tidak  melenceng  dari  pembahasan Waluyo, (2002).
Skripsi  ini  diselesaikan  dengan  melakukan  metode  pencatatan  dan  pemilahan  informasi  yang didapat  melalui  studi  keperpustakaan,  mencari  norma  hukum  yang  terkait  dengan  pembahasan  yang dibuat serta memilah dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaiannya. Menemukan jalan keluar dari  permasalahan  dengan  berpatokan  pada  hukum  positif  yang  terbaru  yang  membuat  skripsi  ini menjadi  lebih  bermanfaat  nanti  bagi  para  pembacanya.  Buku  literatur  yang  digunakan  juga  sudah sesuai dan tidak melenceng dari materi yang dibahas dalam skripsi disempurnakan dengan pengerjaan sesuai  dengan  prosedur  pengerjaan  skripsi.  Segala  sesuatu  yang  berkaitan  tidak  lepas  dari  patokan dasar – dasar hukum yang berlaku di Indonesia dan dari penelitian tersebut penulis dapat mengambil judul yaitu Akibat Hukum Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Petinggi Kepolisian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Petinggi Kepolisian Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana terhadap pelaku yang dengan tega membunuh  brigadir  Joshua  ada  pada  KUHPidana  dimana  dalam  pengaturannya  mengatakan  bahwa bagi  siapa  saja  yang  sengaja  dengan  sadar  melakukan  dan  mengetahui  tindakannya  salah  namun masih  melakukan  tindakan  tersebut  maka  dapat  dikenakan  pidana  penjara  minimal  seumur  hidup dengan  denda  yang  dibayarkan  kepada  pemerintah  termasuk  ganti  rugi  atas  berkas  perkara  selama proses  persidangan  berlangsung.  Perbuatan  tersebut  jelas  melanggar  norma  positif  yang  berlaku  di Indonesia  dan  peraturan  hukum  tersebut  berlaku  bagi  siapa  saja  yang  berada  di  wilayah  Negara Republik  Indonesia.  Dalam  peraturan  perundang  –  undangan  tindakan  yang  mementingkan  diri sendiri  atau  merampas  hak  milik  orang  lain  dalam  hal  ini  nyawa  orang  lain  untuk  mendapatkan pertanggungjawaban  atas  perbuatan  perusahaan.  Tindakan  pemilik  perusahaan  sendiri  merupakan yang  dengan  sengaja  dilakukan  meski  pelaku  tahu  bahwa  perbuatan  tersebut  termasuk  dalam perbuatan yang melanggar aturan norma hukum positif di Indonesia.
Tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan petinggi kepolisian sendiri dapat terjadi atau dapat dilakukan bila ada interaksi antara kedua belah pihak, terdapat beberapa unsur objektif dan subjektif  diantranya:  Unsur  Objektif  yang  mana  Merupakan  unsur  yang  murni  darinya  dan  melekat serta  terhubung  langsung  dengan  pelaku.  Dalam  hal  perbuatan  pemilik  pelaku  pembunuhan merupakan  perbuatan  yang  didasari  dengan  kesadaran  dan  hati  nuraninya  sendiri  tanpa  ada  paksaan dari orang lain.
Unsur  Subjektif  yang  mana  berkaitan  dengan  kegiatan  –  kegiatan  yang  secara  langsung  terjadi  dan berkaitan  dengan  tindakan  pelaku  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini  kegiatan  yang  membuat  kerugian  bagi orang  lain.  Maksud  orang  lain  disini  selain  korban  ada  kerugian  tersendiri  dari  pihak  keluarga  yang tinggal anak mereka untuk selama – lamanya.
Pemerintah  dalam  memberantas  pelaku  pembunuhan  berencana  yang  dengan  tega  merenggut nyawa anggotanya dengan dasar yang tidak jelas dan terkesan gelap mata yang menyebabkan korban meninggal  dunia.  Penulis  menilai  bahwa  tindakan  tersebut  merupakan  penyakit  manusia  yang  tiada habisnya  yang  mana  semakin  diberantas  maka  semakin  berkembang  biak  penyakit  tersebut  bahkan korban  dan  pihak  keluarga  yang  melaporkan  kejadian  tersebut  guna  mendapatkan  keadilan  dan kebanyakan kegiatan tersebut mereka lakukan untuk mencari keadilan bagi korban dalam hal ini para keluarga  korban  yang  merasa  dirugikan  akibat  tidak  terpenuhinya  hak  mereka  dalam  hak  asasi manusia yaitu hak untuk hidup.
Pengaturan  hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana terdapat pada KUHPidana pasal  340  tentang  unsur  delik  pembunuhan  berencana  dimana  dalam  pengaturan  tersebut  terdapat mana saja yang menjadi tugas atau kewajiban manusia dan hak apa saja yang mereka dapatkan selama bernafas  dan  melakukan  perbuatan  sesuai  dengan  hukum  positif  yang  berlaku.  Hingga  jurnal  ini dikerjakan  dan  diselesaikan  proses  penyidikan  masih  dengan  pencarian  bukti  yang  ada  di  tempat kejadian  banyaknya  pelaku  pembunuhan  berencana  dan  siapa  yang  berhak  bertanggung  jawab  atas perilaku  yang  melanggar  norma  tersebut.  Dalam  kasus  tersebut  sangat  jelas  tergambarkan  dasar tindakan  tersebut  adalah  karena  rasa  cemburu  dengan  sosok  yang  menjadi  korban  pembunuhan berencana. Dilakukan secara bersama  – sama pembunuhan tersebut melibatkan setidaknya lebih dari dua  orang  oknum  kepolisian  yang  menjadi  tersangka  ditambah  pelaku  utama  atau  orang  yang mendalangi kasus tersebut.
Ketegasan  pihak  pengadilan  dan  kepolisian  sangat  dibutuhkan  di  samping  pemerintah  dan kepolisian  yang  mengusut  kasus  tindak  pembunuhan  berencana  ini,  pihak  kepolisian  harus membangun  relasi  yang  positif  dengan  tidak  memberikan  tekanan  batin  pada  masyarakat  dan berusaha sebagai tempat yang nyaman masyarakat dalam menceritakan banyak hal termasuk hal yang berkaitan dengan tindak pembunuhan berencana. Dari data yang dikelola penulis faktor individu atau orang yang dipekerjakan dalam pembunuhan tersebut karena sudah diberikan uang tunai sebagai tutup mulut  berperan  penting  dalam  tragedi  yang  memakan  korban  nyawa  tersebut.  Tindakan  pelaku tersebut  jelas  sangat  dilarang  keras  dilakukan  di  Indonesia  dan  hingga  saat  ini  kasus  tragedi kanjuruhan  masih  berproses  dan  saking  lama  prosesnya  masyarakat  sampai  mempertanyakan kejujuran hakim karena terkesan berlarut – larut dan membiarkan para pelaku berkeliaran tanpa harus merasa resah karena telah menghilangkan nyawa.

## 3.2 Sanksi Pidana Bagi Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Petinggi Kepolisian
Perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  berakibat  hukuman  pidana  bagi  seorang  yang  melakukan pelanggaran hukum positif yang berlaku. Melanggar larangan berarti melanggar ketentuan yang sudah diberlakukan  dan  bersedia  mendapatkan  konsekuensi  dari  perbuatannya  dengan  aturan  yang  telah diberlakukan  terkait  akibat  pidananya.  Tindak  pidana  sendiri  berarti  suatu  rangkaian  rencana  atau peristiwa baik yang terencana maupun tidak disengaja yang berujung atau bertujuan merugikan orang lain  atau  sampai  menimbulkan  korban  jiwa.  Dalam  tindak  pidana  terdapat  beberapa  unsur  –  unsur pidana semisal unsur orang itu sendiri, unsur perbuatannya dan unsur yang dilarangnya dalam artian segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  tindak  pidana  selalu  memiliki  unsur  –  unsurnya  tersendiri dan unsur tersebut dapat membantu hakim dalam memberikan hukuman sesuai aturan hukum positif di  Indonesia.  Dua  hal  penting  dalam  tindak  pidana  yaitu  adanya  pengaduan  dan  tuntutan.  Segala bentuk  tindak  pidana  bila  tidak  ada  pengaduan  pasti  lambat  prosesnya  atau  bahkan  tidak  diproses sama sekali sedangkan tuntutan sendiri merupakan segala hasil reka peristiwa mulai dari penangkapan sampai hasil pemanggilan para saksi  Marbun, (2012).
Selain  hukum  pidana  yang  dapat  memberatkan  pelaku  pembunuhan  berencana,  pelaku  juga harus  menjalani  proses  sidang  etik  karena  pelaku  juga  merupakan  oknum  kepolisian  sama  seperti korbannya.  Ada  beberapa  tujuan  kode  etik  atas  perbuatan  pelaku  tindak  pidana,  bilamana  pelaku merupakan  warga  sipil  maka  tidak  dikenakan  kode  etik  berbeda  bila  pelaku  merupakan  anggota kepolisian  ada  beberapa  tujuan  daripada  kode  etik  tersebut  diantaranya:  untuk  menjaga  nama  baik institusi bila pelaku merupakan anggota kepolisian, memberikan pola pikir terkait tindakan dan akibat daripada perbuatan yang dilakukan anggota kepolisian, dan memberi efek jera bagi para anggota yang melakukan  tindak  pidana  yang  sebenarnya  merupakan  tugas  seorang  polri  untuk  mengayomi masyarakat bukan sebaliknya.
Pemerintah dalam memberantas perilaku tindak pidana pembunuhan berencana menilai bahwa tindakan  tersebut  merupakan  penyakit  yang  tiada  habisnya  yang  mana  semakin  diberantas  maka semakin  berkembang  biak  penyakit  tersebut  bahkan  banyaknya  korban  dan  pihak  keluarga  yang melaporkan  kejadian  tersebut  guna  mendapatkan  uang  ganti  rugi  dan  kebanyakan  kegiatan  tersebut mereka  lakukan  untuk  mencari  keadilan  bagi  korban.  Untuk  mengatasi  laporan  korban  yang menumpuk  pemerintah  bekerja  sama  dengan  pihak  kepolisian  memberantas  tindakan  pembunuhan berencana  dengan  membentuk  satgas  investigasi  serta  pemblokiran  akun  yang  sering  diakses  para pelaku pembunuhan berencana oleh cybercrime disamping itu pihak pemerintah dan pihak kepolisian tiada  hentinya  menginformasikan  jangan  mudah  terprovokasi  media  yang  memang  tujuannya  untuk
memecah  belah  persatuan  masyarakat  Indonesia  ditambah  banyaknya  berita  yang  terkesan memprovokasi  semakin  membuat  citra  kepolisian  semakin  buruk  dimata  masyarakat  akibat  kasus pembunuhan berencana Anwar, (1994).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Pengaturan  hukum  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  ada  pada  pasal  340  KUHPidana  yaitu: Barangsiapa  sengaja  dan  dengan  rencana  terlebih  dahulu  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau  selama  waktu  tertentu,  paling  lama  dua  puluh  tahun”.  Dilihat  dari  bentuk  pidana  yang diancamkannya,  maksimal  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  dua puluh  tahun.  Pembentuk  KUHP  merumuskan  tindak  pidana  ini  sebagai  bentuk  pembunuhan  khusus yang  memberatkan.  Jika  dilihat  dari  sikap  batin  kesalahan  (schuld),  ancaman  pidana  pembunuhan berencana patut diperberat.
Dari  apa  yang  terjadi  dimana  petinggi  kepolisian  yang  merupakan  pelaku  pembunuhan berencana  sudah  sepatutnya  diberi  hukuman  semaksimal  mungkin  yang  dalam  pengaturannya  pada pasal  340  KUHPidana  selama  20  tahun  bisa  dijadikan  seumur  hidup  atau  hukuman  mati  karena tindakan  pembunuhan  berencana  bukan  atas  dasar  tidak  terencana  berarti  setiap  unsur  yang  ada merupakan kesengajaan dan dilakukan dengan sadar apalagi kasus ferdy sambo merupakan perbuatan yang dilakukan secara tersusun dan dilakukan secara bersama – sama.

## 4.2 Saran
Aturan  yang  berlaku  di  Indonesia  mengenai  pembunuhan  berencana  menurut  penulis  kurang memberikan  efek  jera  karena  hanya  20  tahun  seharusnya  sebagai  hakim  memberikan  contoh  tegas dalam  ketok  palu  terhadap  pelaku  pembunuhan  berencana  disatu  sisi  memberikan  efek  jera  kepada penyimak kasus tersebut dan khususnya pada pelaku. Sanksi terhadap pelaku pembunuhan berencana terlalu  ringan  dan  kasus  yang  berlarut  larut  membuat  masyarakat  mempertanyakan  kejujuran  dan ketegasan  pihak  kepolisian  dan  pengadilan  dalam  memberikan  putusan  ditambah  sudah  jelas  bahwa kasus pembunuhan ferdy sambo merupakan tindakan pembunuhan berencana maka sebagai pengadil harus secepatnya memutus hasil sidang tersebut agar kepercayaan masyarakat kepada kepolisian tidak menurun.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, M. (1994). Hukum Pidana Bagian Khusus . Bandung: Citra Aditya Bakti. Chazawi, A. (2001). Pelajaran Hukum Pidana . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Ediwarman. (n.d.). Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi . Yogyakarta: Genta Publishing. Hardono Hadi. (1996). Jati Diri Manusia . Yogyakarta. Jaya, B. (2021). Peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan. universitas medan. Marbun, R. (2012). Kamus Hukum Lengkap . Jakarta: Transmedia Pustaka. Nandang Sambas, A. M. (2019). Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP . Bandung: Refika Aditama. Santoso, T. (n.d.). Kriminologi . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.