## PELUANG  PNS PEREMPUAN DALAM MEMPEROLEH JABATAN STRUKTURAL: STUDI KUALITAS KESETARAAN GENDER DI PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## Puji Astuti

## Abstract
The involvement of  women in public area is not a new phenomenon, because for along time women not only do their role in domestic area. But their involvement in public area unequal with their quantity and their opportunity to achieve strategic official like men. In fact, it does not easy for women to achieve strategic position with their capacities. Practical of  politics and government point out that women involvement in thus area just being as a normative assurance. In empirical condition it is too hard  for  women  for  being  official  because  of  internal  factor    like    unconfident  with  their  abilities  and skills. Commonly  women also  believe that they do work just assist their husband and develop career is    a  second  choices.  But  the  dominant  factor  are    cultural  patriachi  that  influence  mindset  which  is believe that women shouldn’t doing competition with men for getting official.  There  is also political penetration as a constraint  which is women having less opportunity and believe that politics is full of dirty  and it’s not good for women. All of those reasons contribute that gender quality is still hard to be realitation, include in Semarang City, although gender quality is a human right and advancing gender quality is being UN and a global commitment.
Keywords : Domestic Area; Gender Quality; Culture Patriachi

## A.   PENDAHULUAN
Keterlibatan  perempuan dalam area domestik terutama di lembaga-lembaga pengambilan keputusan seperti di parlemen dan juga di eksekutif, bukanlah hal yang baru.  Sudah  sejak  lama  perempuan  mengambil  peran  di  lembaga-lembaga pengambilan  keputusan.  Akan  tetapi  keterlibatan  perempuan  dalam  lembaga lembaga  tersebut  banyak  dinilai  belum  sepenuhnya  mencerminkan  keinginan  yang kuat  dari  pemerintah  untuk  benar-benar  memberikan  ruang  bagi  perempuan  agar dapat    memberikan  kontribuasi  dan  berperan  secara  aktif  di  dalamnya.    Pelibatan perempuan  lebih  dikarenakan  untuk  memenuhi  berbagai  tuntutan  baik  tuntutan kaum  aktivis  perempuan  maupun    masyarakat  pro  demokrasi  yang  menganggap pelibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan perwujudan penegakan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu keterwakilan  perempuan  pada  berbagai  institusi  pengambilan  keputusan  adalah sebuah  keharusan,  karena  akan  mempengaruhi  kinerja  institusi  dalam  melahirkan kebijakan dan juga program-program yang sensitif terhadap persoalan perempuan.
Mengapa  sampai  saat  ini  tuntutan  keterwakilan  perempuan  dalam  berbagai lembaga pengambilan keputusan masih terus berkembang dan  dianggap penting ? Karena  kenyataanya  berbagai  persoalan  yang  muncul  di  berbagai  bidang  dan diberbagai  belahan  dunia  tidak  lepas  dari  persoalan  masih  dominannya  perlakuan yang  diskriminatif  terhadap  perempuan  sehingga  kemiskinan,  pendidikan, kesehatan, pengangguran, bahkan juga berabagi tindakan kekerasan sangat rentan menjadikan  perempuan  sebagai  korban.    Dalam  konteks  demokratisasi  pelibatan perempuan  dalam  pembangunan  dan  pengambilan  keputusan  publik  merupakan sebuah keharusan karena isu strategis pembangunan saat ini memang menyangkut tiga hal yaitu peningkatan kualitas hidup, pelibatan peran serta masyarakat, dan juga pelestarian  lingkungan  hidup.  Tanpa  adanya  pelibatan  masyarakat  dan  juga  kaum perempuan  khususnya  maka  akan  sangat  sulit  dalam  pencapaian  secara  optimal aspek kualitas hidup dan juga pelestarian alam.
Bagi Indonesia, pelibatan perempuan dalam berbagai aktivitas pembangunan dan  pengambilan  keputusan  merupakan  tindakan  yang  sangat  realistis  karena jumlah  perempuan  di  Indonesia  memang  mencapai  50  %  lebih  jumlah  penduduk. Karenanya  sangatlah  wajar  apabila  kaum  perempuan  diberdayakan  agar  dapat berperan  aktif  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Namun  sayang  meskipun secara  konstitusional    perempuan  diakui  sama  kedudukanya  dengan  laki-laki sebagai warga negara untuk bisa mengambil bagian dalam berbagai segi kehidupan baik  politik,  ekonomi,  hukum,  soaial  maupun  budaya,  namun    dalam  praktek pengakuan  secara  konstitusional  terebut  masih  sebatas    bersifat  normatif.  Hal  ini sangat  jelas  terlihat    dalam  praktek  kehidupan  politik  dan  pemerintahan. Keterwakilan  perempuan  di  parlemen  maupun  di  lembaga  pemerintahan  masih sangat  kecil  jumlahnya,  terlebih  apabila  kita  pusatkan  perhatian  pada  keterlibatan perempuan dalam jabatan-jabatan strategis.
Dalam  catatan  data  ketenagakerjaan  di  Indonesia  juga  menunjukan  bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor publik belumlah memuaskan. Sebagai contoh misalnya  bahwa  meskipun  dalam  Undang-Undang  No  12  Tahun  2003  telah mengamanatkan  aksi  afirmasi  mengenai  quota  30  %  perempuan  dalam  lembaga legislatif,  akan  tetapi  sampai  hasil  pemilu  2009  jumlah  perempuan  di  parlemen masih sangat jauh karena hanya kisaran 9 % sementara anggota parlemen laki-laki mencapai 91 %. Karenanya dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan di  parlemen,  di  pemerintahan  ataupun  di  lembaga  yudikatif,    perempuan  menjadi sangat  kecil  pengaruhnya  sehingga  sangat  signifikan  terjadinya silent  majority . Padahal  semestinya  potensi  perempuan  yang  besar  ini  diberdayakan  sehingga mampu memperkuat lahirnya kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan yang lebih berkeadilan, khususnya bagi kaum perempuan. Pelibatan perempuan  di  bidang  pemerintahan  juga  menjadi  semakin  penting,  bukan  hanya dalam  kerangka  efektifitas  pemanfaatan  sumberdaya  pembangunan,  akan  tetapi juga  dalam  kerangka  pemerataan  kesempatan  bagi  perempuan  dalam  proses pengambilan  keputusan  di  pemerintahan.  Tentu  saja  untuk  kepentingan  tersebut bukan  hanya  diperlukan  upaya  peningkatan  jumlah  perempuan  yang  masuk  dalam bidang  pemerintahan  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil,    akan  tetapi  juga  bagaimana peningkatan kualitas kesetaraan mereka dengan kaum laki-laki untuk dapat bersaing meraih jabatan-jabatan strategis di pemerintahan.
Untuk  mewujudkan  kesetaraan  gender  dalam  praktek  di  pemerintahan bukanlah  persoalan  mudah  karena  dituntut  juga  adanya  itikad  baik  ( good  will )  dari kaum  laki-laki.  Budaya  patriakhi  yang  masih  dominan  dalam  masyarakat  kita  tentu saja akan menjadi salah satu hal yang tidak mudah untuk memunculkan itikad baik dari  kaum  laki-laki.  Mengapa  ?  Karena  budaya  adalah  nilai-nilai  yang  sudah tertanam kuat di masyarakat yang  tidak jarang diyakini sebagai sebuah kebenaran dan    mempengaruhi  cara  orang  dalam  melihat  realitas.  Meskipun  demikian  tidak berarti  budaya  patriakhi  dalam  masyarakat  kita  tidak  bisa  berubah  dalam memandang  kehadiran  perempuan  di  area  publik.  Hal  ini  disebabkan  budaya bersifat  dinamis  yang  dapat  berubah  oleh  karena  respon  terhadap  perubahan realitas.  Hal  ini  sejalan  dengan    pendapat  Susie  Jolly  yang  menyatakan  bahwa  : People are influenced and formed by their cultural enviromments. At the same time, they influence and build the cultures around them, changing them as they resist, and reinforcing  and  recreating  them  as  they  conform ”  (2002).  Namun  yang  tidak  kalah penting  dalam  upaya    mewujudkan  kesetaraan  gender  di  pemerintahan  adalah adanya political  will dari  pemerintah  itu  sendiri,    melalui    kebijakan-kebijakan  yang sensitif  gender,  termasuk  kebijakan  yang  memberikan  peluang  kepada  PNS
perempuan dalam menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi CEDAW ( Convention on The Elimination of All Forms of  Discrimination  Againgt  Women ),  tentu  pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk mewujudkan hal tersebut.  Dalam konvensi  yang disetujui oleh sidang majelis umum PBB tanggal 18 Desember 1979 tersebut negara-negara peserta sepakat mengutuk diskriminasi  terhadap  wanita  dalam  segala  bentuknya  dan  akan  menjalankan kesepakatan tersebut secara tepat tanpa ditunda-tunda.
Pemerintah  Indonesia  nampaknya    juga  menunjukann  komitmen  yang sungguh-sungguh tuntuk mewujudkan upaya kesetaraan gender melalui pelaksanaan  Pengarus  Utamaan  Gender  (PUG),  dimana  isu  gender  dijadikan  arus utama  dalam  pembangunan  dan  pemberdayaan  perempuan.  Dengan  Inpres  No  9 Tahun  2009  tentang  Pengarus  Utamaan  Gender  juga  diamanatkan  untuk dilaksanakan  oleh  semua  lembaga  pemerintah  termasuk  Pemerintah  Daerah.  Oleh karenanya  menarik  untuk  melihat  sejauh  mana  kebijakan  kebijakan  tersebut memberikan  dampak  terhadap  peluang  PNS  perempuan  dalam  memperoleh jabatan-jabatan  strategis  di  pemerintahan.  Terbukanya  akses  dan  peluang  yang setara dengan laki-laki untuk memperoleh dan menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan pada hakekatnya akan menjadi parameter dari kualitas kesetaraan gender.  Berdasarkan  berbagai  uraian  di  atas  maka  penelitian  kualitas  kesetaraan gender  ini  dilakukan dengan fokus  pada  dua  hal  utama  yang  akan  dikaji  yaitu  :  (1) Bagaimanakah  Peluang  PNS  perempuan  di  Pemerintah  Kota  Semarang  untuk memperoleh  Jabatan  struktural  ?  (2)  Faktor-faktor    apa  saja  yang  menjadi determinan bagi  PNS perempuan dalam  memperoleh jabatan struktural tersebut ?

## A.1.   METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  untuk  memperoleh  gambaran  secara komprehensif  tentang  peluang  PNS  perempuan  dalam  memperoleh  jabatan struktural di Pemerintah Kota Semarang. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui  wawancara  mendalam  dengan  berbagai  sumber  informasi  di  beberapa SKPD  dan  juga  Baperjakat.  Analisa  data  dilakukan  dengan  mereduksi  berbagai pernyataan  yang  diperoleh  melalui  wawancara  dan  sekaligus  dilakukan  interpretasi terhadap  kecenderungan-kecenderungan  pernyataan  yang  disampaikan  oleh sumber informasi.

## A.2.   HASIL PENELITIAN (1)  Peluang PNS Perempuan Dalam Memperoleh Jabatan Struktural
Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  aparatur  negara  yang  keberadaanya diatur  oleh  Undang-Undang  mengenai    Pokok-Pokok  Kepegawaian. Sebagai  aparatur  negara  fungsi  utama  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Pegawai  Negeri  Sipil  juga merupakan  elemen penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena  itu  Pegawai  Negeri  Sipil  juga  dituntut  dapat  bekerja  dengan menjunjung  tinggi  profesionalisme.  Sebagai  pelayan  masyarakat  maka sewajarnya  dalam  menjalankan  tugas  bersikap    pro  aktif,  bukan sebaliknya  melakukan  pembiaran  dan  bersikap  acuh  terhadap masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanan,  atau  bahkan  justru menempatkan  dirinya  sebagai pangreh  projo yang  minta  dilayani  oleh masyarakat.  Pentingnya  pemahaman  kedudukan  PNS  sebagai  pelayan masyarakat  juga  diungkapkan  oleh  Prijodarminto  yang  menyatakan bahwa  :  “Kedudukan  Pegawai  negeri  sipil  itu  di  dalam  beberapa  hal
berbeda  dengan  warga  negara  biasa,  karena  kepadanya  dipercayakan tugas  menjalankan    fungsi  umum,  mereka  harus  melayani  masyarakat, bukan  dilayani,  mereka  yang  pertama-tama  harus  mentaati  peraturan perundang- undangan “ (1992:8).
Sayangnya  citra  yang  terbangun  selama  ini  belum  sepenuhnya memperlihatkan  sosok  mereka  sebagai  pelayan  masyarakat.  Yang  lebih memprihatinkan  adalah  adanya  asumsi  luas  yang  berkembang  di masyarakat  bahwa  sebagian  besar  PNS  di  Indonesia  belum  mampu bekerja  secara  professional.  Bahkan  mantan  Menpan  Taufik  Effendi pernah  menyatakan  bahwa  jumlah  PNS  yang  tidak  mampu  bekerja secara professional mencapai lebih dari 50%. Terkait dengan kondisi ini, proses  seleksi  PNS  sering  dituding  sebagai  penyebabnya.  Proses rekruitmen  PNS    ditengarai  tidak  bebas  dari  KKN  yang  menyebabkan masuknya  orang-orang  yang  kualifikasinya  tidak  sesuai,  termasuk integritas  moralnya  pun  rendah.  Kenyataan  inilah      yang  pada  akhirnya berimplikasi  pada  rendahnya  profesionalisme  PNS.    Padahal  Undang- Undang  mengenai  Pokok-Pokok  Kepegawaian  dan  juga  Peraturan Kepegawaian  secara  tegas  telah  menetapkan  mekanisme  rekruitmen PNS  yang  menekankan  pada  proses  yang  terbuka,  jujur  dan  adil.  Jika rekrutmen  PNS  saja  diindikasikan  terjadi    penyimpangan,  bagaimana untuk jabatan struktural yang pada akhirnya melekat berbagai perlakukan istimewa  pada  jabatan  tersebut  ?  Apakah fenomena  yang  demikian  juga terjadi  di  Kota  Semarang  ?  Bagaimana  sesungguhnya  kondisi kepegawaian  di  Pemerintah  Kota  Semarang    dan  bagaimana  pula peluang  PNS  perempuan  untuk  bisa  memenangkan  kompetisi  dalam memperoleh jabatan strukturak tersebut ?
Sebagai  Ibu  Kota  Provinsi  Jawa  Tengah,  Kota  Semarang sebenarnya  menjadi  barometer  keberhasilan  PNS  dalam  memberikan fungsi  pelayanan  kepada  masyarakat,  juga  dalam  membangun  sistem pengembangan  karier  bagi  pegawainya.  Apakah  sistem  pengembangan karier  pegawai  di  Kota  Semarang  telah  mampu  secara  struktural menciptakan  kualitas  kesetaraan  gender  ?  Terkait  dengan  keterlibatan perempuan  dalam  jajaran  birokrasi  di  Kota  Semarang  sebenarnya menunjukan  hal  yang  menggembirakan,  terutama    di  lihat  dari  aspek kuantitas  karena  jumlah  PNS  Perempuan  yang  mencapai  8.533  orang (52,3%) dibandingkan dengan jumlah PNS laki-laki yang jumlahnya 7.786 orang  (47,7%).  Kondisi  ini  secara  signifikan  juga  menunjukan  makin meningkatnya  tingkat  pendidikan  yang  dicapai  oleh  kaum  perempuan sehingga terbuka akses bagi mereka untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Sayangnya  jumlah perempuan  yang  cukup besar  dalam  jajaran birokrasi belum  dapat  mengimbangi  aspek  kualitas  dalam  kaitanya  dengan kedudukan  PNS  perempuan  sebagai  pemimpin  di  pemerintahan.  Jumlah PNS  perempuan  di  Kota  Semarang  yang  menduduki  eselon  I  sampai  III masih kecil dibandingkan dengan PNS laki-laki sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1

## Perbandingan jumlah PNS Laki-laki dan PNS Perempuan
Menurut Eselon Eselon L P Jumlah II/a 1 0 1 II/b 29 8 37 III/a 52 10 62 III/b 98 37 135 IV/a 518 292 810 IV/b 541 368 909 V/a 20 34 54 Jumlah 1259 749 54 Sumber: BKD Kota Semarang,2012
Dari  data  tersebut  menunjukan  bahwa  untuk  pegawai  yang menduduki  pimpinan  masih  didominasi  oleh  PNS  laki-laki  (63  %) sementara  PNS  perempuan  yang  memegang  pimpinan  hanya  sekitar  37 %.  Sementara  untuk  jabatan  yang  berpeluang  besar  dalam  proses pengambilan  keputusan  seperti  Kepala  SKPD  dari  37  SKPD  yang  ada hanya  delapan  orang  perempuan  didalamnya.  Karena  jumlah  PNS perempuan yang menduduki eselon strategis masih sedikit maka menjadi sangat  besar  kemungkinannya  produk-produk  keputusan  atau  kebijakan yang  diambil  oleh  pemerintah  masih  belum  sepenuhnya  memperhatikan kepentingan  perempuan  dan  menjamin  keadilan  gender  antara perempuan  dan  laki-laki  secara  seimbang.  Padahal  dari  sisi  tingkat pendidikan,    jumlah  PNS  perempuan  yang  berpendidikan  sarjana jumlahnya juga lebih besar sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2

## Perbandingan Tingkat Pendidikan PNS Perempuan dan PNS Laki-
Laki Pendidikan L P Jumlah SD 363 22 385 SLTP 535 57 592 SLTA 2.216 1.759 3.975 D-1 31 137 168 D-2 487 1.050 1.537 D-3 480 791 1.271 S-1 3.162 4.365 7.527 S-2 449 306 755 S-3 1 1 2
Sumber : BKD Kota Semarang Tahun 2012
Tingkat  pendidikan  sesungguhnya  menjadi  modal  yang  sangat penting  bagi  setiap  individu  untuk  bisa  mengembangkan  karier  karena akan berkaitan dengan pengembangan kapasitasnya dalam menjalankan peran dan fungsinya. Mengapa tingkat pendidikan yang dicapai oleh PNS perempuan  di  Pemkot  Semarang    belum  signifikan  dengan  jumlah mereka  yang  menduduki  jabatan  strategis  ?  Bagaimana  sesungguhnya peluang dan akses mereka untuk bisa menduduki jabatan tersebut ?
Jabatan  Struktural  menurut  Peraturan  Pemerintah  No  100  Tahun 2000  tentang  Pengangkatan  Pegawai  negeri  Dalam  Jabatan  Struktural adalah  suatu  kedudukan  yang  menunjukan  tugas,  tanggungjawab, wewenang  dan  hak  Pegawai  negeri  Sipil  dalam  rangka  memimpin  suatu satuan organisasi negara. Dalam konteks normatif sebenarnya sudah ada jaminan perundangan bahwa baik PNS perempuan maupun PNS laki-laki memiliki  peluang  yang  sama  baik  untuk  menjadi  PNS  maupun  untuk menduduki  jabatan  struktural  asal  memenuhi  persyaratan  yang  telah ditentukan.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  No  13  tahun  2002  sebagai perubahan Peraturan Pemerintah No 100 tahun 2000 pasal 5 dinyatakan ada beberapa persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan structural antara lain adalah :
a) Berstatus  Pegawai  negeri  Sipil, dimana  karena  jabatan  struktural merupakan  satu  jabatan  negeri  maka  hanya  boleh  dijabat  oleh mereka  yang  berstatus  PNS.  Seorang  CPNS,  Tenaga  Honorer, Anggota  TNI  dan  Polri  tidak  diperkenankan  menduduki  jabatan struktural
b) Kompetensi  Jabatan ,  yaitu  kemampuan  dan  karakteristik  sebagai calon  pejabat,  berupa  pengetahuan,  ketrampilan  dan  sikap  perilaku yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  tugas  jabatan  sehingga  PNS tersebut  dapat  melaksanakan  tugsanya  secara  professional,  efektif dan efisien.
c) Kepangkatan ,  dimana  pejabat  yang  akan  direkrut  untuk  menduduki jabatan  tertentu  harus  disesuaikan  dengan  eselonering  jabatan. Syarat  pangkat  yang  harus  dimiliki  oleh  calon  pejabat  serendah- rendahnya  memiliki  pangkat  setingkat  lebih  rendah  dari  jenjang pangkat yang ditentukan.
d) Pendidikan ,  dinilai  akan  mendukung  pelaksanaan  tugas  dalam jabatan  secara  professional,  khususnya  penerapan  kerangka  teori, analisis, maupun metodologi pelaksanaan tugas dan jabatanya.
e) Penilaian  Prestasi  kerja, berupa  penilaian  dari  atasan  langsungnya terhadap  pelaksanaan  pekerjaan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang bersangkutan atau lebih dikenal dengan istilah DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan  Pekerjaan)  yang  tercakup  didalamnya  unsure-unsur kesetiaan,  prestasi  kerja,  tanggung  jawab,  ketaatan,  kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan.
f) Kesehatan, dimana pemeriksaan kesehatan ini dinilai sangat  penting karena seorang yang menjalankan jabatan diharapkan dapat  bekerja secara professional, efisien dan efektif, tidak terganggun oleh karena sakit-sakitan dan juga mampu berfikir baik dan rasional karena tugas yang diembanya memang tidak ringan.
Disamping  persyaratan  tersebut  di  atas  ada  pula  faktor-faktor  lain yang  dijadikan  dasar  pertimbangan  dalam  proses  rekruitmen  jabatan struktural antara lain :
a) Senioritas  dalam  kepangkatan ,  terutama  digunakan  apabila  untuk lowongan  suatu  jabatan  ada  beberapa  calon  yang  kepangkatanya sama,  maka  PNS  yang  memiliki  masa  kerja  paling  lama  lebih diprioritaskan.
b) Usia ,  dimana  yang  akan  diberikan  prioritas  untuk  menuduki  jabatan adalah  yang  memiliki  cukup  waktu  untuk  menyusun  dan melaksanakan rencana kerja serta mengevaluasi hasil kerjanya.
c) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan, yang harus diikuti oleh PNS yang telah atau akan diangkat dalam jabatan struktural.
d) Pengalaman, dimana  untuk  pengisian  jabatan  apabila  ada  beberapa calon yang memenuhi persyaratan maka mereka yang dinilai memiliki pengalaman lebih banyak dan memiliki korelasi dengan jabatan yang akan diembannya akan lebih diprioritaskan.
Terkait  dengan  akses  dan  peluang  PNS  perempuan  untuk menduduki  jabatan  struktural  di  birokrasi  Kota  Semarang  sebenarnya sangat  terbuka,  tergantung  bagaimana  prestasi  yang  dimiliki  oleh  PNS perempuan  itu  sendiri  apakah  kinerjanya  memiliki  kepantasan  untuk menduduki jabatan struktural. Hal ini dikemukakan oleh Kepala BKD IGM Agung dalam suatu wawancara sebagai berikut :
“Sebenarnya  tidak  ada  perbedaan  perlakuan  antara  PNS  laki-laki  dan  PNS perempuan  untuk  menduduki  jabatan  struktural,  asalkan  yang  bersangkutan memenuhi persyaratan.Kita dalam pengisian jabatan dasarnya adalah ketentuan mengenai  pemutasian  dan  promosi  sebagai  patokan.  Terkait  dengan  pengisian jabatan semuanya adalah usulan SKPD karena mereka yang lebih tahu potensi orang-orang  yang  layak  menduduki  jabatan.  Yang  ditetapkan  dalam  aturan memang  ada  dua  pertimbangan  yang  dipakai  yaitu  yang  pertama  masalah kepangkatan  dan  yang  kedua  adalah  prestasi  kerja.  Tapi  kepangkatan  dan senioritas memang tidak mutlak. Misalnya kalaada  jabatan kosong di SKPD dan pegawai  yang  golonganya  lebih  tinggi  misalnya  III  D  tidak  diajukan  oleh  SKPD, tetapi  malahan  pegawai  golongan  IIIB,  ya  tidak  masalah  asalkan  persyaratan minimal  untuk  jabatan  yang  akan  diisi  adalah  IIIB.  Masalah  prestasi  kerja  lebih menjadi bahan pertimbangan. Kalau hanya berpedoman pada kepangkatan dan senioritas,  bisa  jadi  akan  muncul  masalah  prikologis  yang  dirasakan  oleh pegawai  tersebut,  seperti  misalnya  karena  yang  bersangkutan  tidak  bisa  bicara di  depan  umum,  sedangkan  tugasnya  mengharuskan  hal  tersebut.  Bisa-bisa pejabat  yang  bersangkutan  selalu  tidak  bisa  tidur  kalau  besok  hari  harus melakukan kegiatan yang mengharuskanya bicara di depan umum dan terpaksa selalu  mendelegasikan  ke  anak  buah  atau  bawahanya,  kan  lucu  jadinya. (wawancara Jum’at, 20 januari 2012).
Pendapat  serupa  juga  dikemukakan  oleh  Bapak  Mahmudi  Kabid Formasi dan Pengadaan Pegawai yang menyatakan sebagai berikut :
“  Sebenarnya  untuk  menduduki  jabatan  struktural  di  Kota  Semarang  sangat terbuka  bagi  PNS  perempuan  dan  jumlah  PNS  perempuan  yang  menduduki jabatan struktural cukup banyak,  bahkan yang menjadi  Kepala  SKPD  juga  ada delapan  orang.  Menurut  saya  untuk  memperoleh  jabatan  struktural  baik  PNS perempuan  maupun  laki-laki  sama  peluangnya,  tergantung  bagaimana  mereka mengembangkan  skill,  kemampuan  dan  kompetensinya.  Kalau  memang  PNS perempuan  dinilai  memiliki  skill  dan  kompetensi  dengan  sendirinya  akan diajukan  oleh  SKPD.  Apalagi  dalam  setiap  lowongan  yang  ada  kita  selalu terbuka  dan  kita  juga  punya  acuan  hasil  evaluasi  kinerja  dan  kepangkatan sebagai  landasan  dalam  pengembangan  karier  pegawai.  Secara  pribadi  pun saya  sebagai  laki-laki  mendukung  dan  tidak  antipati  kalau  harus  dipimpin  oleh seorang perempuan. Saya sendiri pernah punya pengalaman dipimpin langsung oleh  perempuan,  dan  sepanjang  saya  bekerja  jadi  pegawai  justru  saya merasakan ketika dipimpin oleh atasan seorang  perempuan ada suasana kerja yang  sangat  kondusif  karena  kebetulan  beliau  orangnya  obyektif,  ngayomi,
sabar, dan yang penting mau belajar dan mendengar bawahan. Tentu ini sangat subyektif,  tapi  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  masalah  PNS  perempuan menduduki jabatan struktural” (Wawancara 21 November 2012)
Meskipun demikian dari sisi PNS perempuan sendiri masih muncul ketidakpuasan  terkait  dengan  pengisian  jabatan  struktural  yang  dinilai kadang  kurang  adil,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  ibu  Mawar  (nama disamarkan  sesuai  permintaan)  seorang  Kasie  di  Dinas  Koperasi  dan UKM yang menyatakan sebagai berikut :
“ Memang peluang PNS perempuan untuk menduduki jabatan struktural secara aturan  sangat  terbuka,  karena  aturanya  kan  sudah  ada  dan  sudah  jelas bagaimana  mekanisme  pengisian  jabatan  stuktural  sebagaimana  diatur  oleh aturan  kepegawaian.  Artinya  PNS  perempuan  memang  dijamin  kesempatanya sama  dengan  PNS  laki-laki,  dimana  setiap  ada  jabatan  yang  kosong,  SKPD yang  bersangkutan  akan  menginventarisasi  pegawai  yang  memenuhi persyaratan  untuk  dicalonkan  dengan  dasar  Daftar  Urutan  Kepangkatan  (DUK- Senioritas)  dan  juga  penilaian  kinerja  dari  atasan  langsung.  Tapi  saya  harus bicara  jujur  bahwa  sering  terjadi  inkonsistensi  sikap  pejabat  penentu.  Karena meskipun  katanya  kinerja  akan  lebih  dijadikan  dasar  pertimbangan,  akan  tetapi akan selalu muncul faktor X sebagai penentu akhir yang sulit dikontrol dan tidak bisa  digugat.  Faktor  X  itu  bisa  jadi  ya  kedekatan,  kemampuan  menego  dan sebagainya.  Saya  sendiri  mengalaminya  dimana  saya  sudah  seharusnya menjadi Kasie empat tahun yang lalu, tapi kenyataanya baru lima bulan ini saya menduduki  jabatan  sebagai  Kasie.  Sementara  orang  yang  kepangkatanya dibawah  saya  sudah  lebih  dulu  menduduki  jabatan  Kasie.  Makanya profesionalisme  di  birokrasi  masih  sulit  dilaksanakan  karena  faktor  like  and dislike masih kental” (wawancara tanggal 8 Desember 2011)
Dari  beberapa  pendapat  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa sebenarnya  masih  ada  kesenjangan  antara  dimensi  normatif  dengan dimensi  empirik.  Padahal  idealnya  sebuah  aturan  haruslah  secara konsisten dilaksanakan agar lebih menjamin pegawai dalam mengembangkan karier. Jika faktor-faktor di luar ketentuan perundangan yang  lebih  bersifat  subyektif  mendominasi  dalam  pengembangan  karier pegawai  maka  akan  memunculkan  kompetisi  yang  tidak  sehat  sehingga menjadi kontra produktif bagi  pegawai,  dan dalam jangka panjang akan menjadi penyebab munculnya pembusukan di birokrasi. Ternyata prestasi saja  tidak  cukup  bagi  PNS  perempuan  untuk  menduduki  jabatan struktural, karena mereka harus memiliki ketrampilan lain di luar keahlian yang  relevan  untuk  jabatan  yang  akan  diembanya  yaitu  kemampuan melakukan  pendekatan-pendekatan  pribadi  dan  tawar  menawar  dengan pejabat yang memiliki otoritas dalam menentukan jabatan.

## (2)  Faktor Determinan Bagi PNS Perempuan Dalam Memperoleh Jabatan Struktural
Disadari  atau  tidak  makin  meluasnya  kesempatan  yang  dimiliki kaum  perempuan  untuk  mengenyam  pendidikan  menjadi  semakin  luas pula  peluang  dan  aksesnya  untuk  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil.  Bukan hanya di Kota Semarang saja yang menunjukan signifikansi antara tingkat pendidikan  yang  dicapai  kaum  perempuan  dengan  makin  meningkatnya jumlah PNS perempuan, bahkan di level nasional pun dari tahun ke tahun jumlah  perempuan  yang  masuk  menjadi  PNS  semakin  bertambah jumlahnya.  Sayangnya  peningkatan  jumlah  perempuan  yang  menjadi
Pegawai Negeri tidak serta merta meningkatkan jumlah PNS perempuan yang  mendudukan  jabatan  struktural.  Padahal  dengan  makin  banyaknya jumlah  PNS  perempuan  yang  menduduki  jabatan  struktural  membuka peluang  keterlibatan  mereka  dalam  pengambilan  keputusan.  Ada  alasan yang  sangat  mendasar  mengapa  perlu  melibatkan  perempuan  dalam jabatan-jabatan  strategis,  terutama  agar  masalah-masalah  perempuan yang sangat spesifik bisa diakomodir.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  perempuan    memiliki  kebutuhan- kebutuhan  khusus  yang  hanya  dapat  dipahami  dengan  baik  oleh perempuan  itu  sendiri,    seperti  kesehatan  reroduksi  (bagaimana menggunakan  alat  kontrasepsi  yang  aman  dan  nyaman),  masalah kesejahteraan  keluarga  (bagaimana  menentukan  harga  sembako  yang terjangkau),  isu  pendidikan  bagi  anak  ,  kekerasan  dan  sebagainaya. Berbagai  penelitian  menunjukan  bahwa  melibatkan  perempuan  dalam berbagai  kegiatan  pembangunan  memberikan  banyak    dampak  positif, terutama  berkurangnya  faktor-faktor  yang  selama  ini  menghambat pembangunan.  Demikian  pula  pelibatan perempuan dalam   dalam ranah politik  dan  pemerintahan  telah  menciptakan  perubahan-perubahan  yang berindikasi perbaikan,  termasuk penurunan kasus korupsi. Fakta ini juga diperkuat  oleh  berbagai  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Bank  Dunia, sehingga  wajar  apabila  Bank  Dunia  sangat  mendukung  setiap  upaya untuk  mewujudkan  partisipasi  perempuan  dalam  bidang  politik  dan pemerintahan. Sayangnya fakta-fakta tersebut belum menjamin kemudahan  akses  bagi  perempuan  untuk  menjadi  bagian  dari  elit  politik maupun  elit  birokrasi.  Hambatan  bagi  perempuan  untuk  menjadi  bagian dari  elit  birokrasi  menurut  Bainar  disebabkan    oleh    tradisi  pengisian jabatan  yang  mengutamakan  dari  kalangannya  sendiri  sehingga  sebuah prestasi  dan  kemampuan  lebih  tidak  serta  merta  mampu  membuat seseorang masuk dalam lingkaran elit birokrasi (1998:51)
Kondisi  yang  timpang  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam berbagai  institusi  pengambilan  keputusan,  termasuk  di  birokrasi    sampai saat  ini  masih  terus  menjadi  fokus  perhatian  dan  di  perjuangkan  oleh gerakan  perempuan,    bukan  hanya  di  Indonesia  tetapi  juga  di  banyak negara  lainnya.    Menurut  Basu  ada  sejumlah  isu  yang  menjadi  inti perjuangan gerakan perempuan di berbagai belahan dunia yaitu hak-hak politik dan hukum bagi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, hak- hak  reproduksi  dan  aborsi,  kebebasan  seksual,  kesempatan  kerja  dan diskriminasi  kerja,  serta  partisipasim  politik  dan  representasi  politik perempuan  (1995:11).  Intinya  gerakan  perempuan  ini  menginginkan hapusnya  ketidakadilan  gender  baik  di  wilayah  domestik  maupun  di wilayah publik. Isu ketidakadilan gender di wilayah domestik yang banyak menjadi  perhatian  gerakan  perempuan  adalah  berbagai  bentuk  tindakan kekerasan  terhadap  perempuan,  termasuk  kekerasan  dalam  rumah tangga. Sedangkan isu perempuan di wilayah publik yang banyak menjadi sorotan adalah terkait dengan kesetaraan hak-hak politik perempuan dan penghapusan  diskriminasi  di  bidang  pekerjaan.  Bagi  kaum  feminis kepentingan  perempuan  yang  harus  diperjuangkan  bukan  hanya menyangkut  kepentingan  praktis  perempuan  (domestik)  akan  tetapi  juga kepentingan-kepentingan strategis (publik). Kepentingan strategis perempuan  bahkan  menjadi  perhatian  utama  kaum  feminis,  suatu
kelompok  perempuan  yang  mencoba  mengembangkan  nilai-nilai feminisme  yaitu  cara  berpikir  yang  diciptakan  untuk  dan  atas  nama perempuan  yang  melakukan  kerja  aktif  untuk  mengubah  posisi perempuan dalam masyarakat (Delmar,1987:13)
Di  Indonesia  sendiri  masalah  penghapusan  kekerasan  terhadap perempuan,  kesetaraan  hak-hak  politik  perempuan  dan  kesetaraan  di bidang  kerja juga  masih  menjadi  tuntutan    aktivis  perempuan.  Mereka melakukan  berbagai  kegiatan  advokasi  dan  sosialisasi  dengan  tujuan memberikan motivasi agar kaum perempuan memiliki kesadaran terhadap hak-hak mereka di bidang pekerjaan dan di bidang politik. Mereka bahkan mendorong  agar  perempuan  memiliki  keyakinan  untuk  terjun  secara langsung ke dunia politik sebagai agenda penting agar  perempuan dapat terlibat  secara  memadai  dalam  proses  politik.  Menumbuhkan  kesadaran dan memberikan motivasi kepada perempuan tentang hak-hak mereka di berbagai  bidang,  terutama  di  bidang  politik  dan  pekerjaan  memang sangat  penting.    Disadari  atau  tidak  faktor  internal  yang  ada  pada  kaum perempuan  seperti  rasa  percaya  diri  dan  motivasi  untuk  berpartisipasi  di ranah publik akan menjadi penentu dalam membangun kualitas kesetaran gender.
Realitasnya  untuk  membangun  kesadaran  ini  bukanlah  persoalan mudah  karena    budaya  patriakhi  yang  dominan  di  masyarakat  telah mengkonstruksi nilai-nilai yang menyebabkan sebagian besar perempuan kurang  percaya  diri  dan    enggan  untuk  terjun  di  dunia  politik  ataupun secara  terbuka  berkompetisi  dengan  laki-laki  dalam  meraih  jabatan  di tempat  kerja.  Kurang  percaya  diri  dan  keengganan  untuk  berkompetisi menjadi    penyebab  yang  cukup  signifikan  rendahnya  jumlah  perempuan yang  mampu  menembus  lingkaran  elit,    baik  elit  politik  maupu  elit birokrasi.  Diakui  oleh  beberapa  PNS  perempuan  di  Pemerintah  Kota Semarang  yang  berhasil  diwawancarai  bahwa  tidak  mudah  bagi perempuan  untuk  meperoleh  jabatan  struktural.  Menurut  mereka  ada sejumlah  faktor  yang  menentukan  keberhasilan  PNS  perempuan  untuk dipercaya  menduduki  jabatan  struktural  sebagaimana  terangkum  dari hasil wawancara berikut ini :
“ Sebenarnya tidak mudah untuk menjawab mengenai faktor yang menentukan keberhasilan  perempuan  dalam  meraih  jabatan  struktural  di  pemerintahan,  tapi saya  kan  harus  mengemukakan.  Di  Birokrasi  kalau  boleh  jujur  masalah kapasitas  dan  kecakapan  memang  penting,  tapi  bukan  jaminan    untuk  dapat menduduki  jabatan  struktural.  Bukan  rahasia  bahwa  siapa  dekat  dengan kekuasaan  maka  ia  akan  lebih  mudah  dalam  mendapatkan  jabatan.    Jadi disamping ketrampilan dan kepemilikan leadership, diperlukan juga kemampuan dan kemauan untuk melakukan lobi dengan pejabat penentu, dan untuk hal yang demikian  kan  tidak  semua  perempuan  mampu  dan  mau  melakukannya.  Lain halnya  dengan  laki-laki  yang  memang  secara  kodrat  memiliki  jiwa  untuk berkompetisi dan memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin.  Pada umumnya bagi laki-laki  melakukan    lobi  adalah  hal  biasa,  bahkan  mungkin  menempuh    cara- cara  kurang  etis  pun    bisa  mereka  lakukan  untuk  memenangkan  jabatan. Perempuan  itu cenderung  pasif  dan  tidak agresif. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam  pengisian  jabatan  sering  menuntut  pendekatan-pendekatan  secara informal  kepada  pihak-pihak  yang  mempunyai  wewenang  memutuskan. Perempuan biasanya ingin bermain cantik, tetap menjunjung nilai-nilai etika dan estetika dan tidak mau  main sikut” (wawancara dengan Ibu Suhartini, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM, 8 Desember 2011)
“  Menurut  saya  perempuan  mampu  meraih  jabatan  struktural  karena  memiliki kapasitas.  Ini  perlu  digarisbawahi,  karena  saya  yakin  saya  diberikan  amanah untuk  jabatan  saya  ini  juga  karena  pimpinan  yakin  saya  mampu,  dan  ini  tentu hasil proses penilaian panjang. Keberhasilan bagi perempuan yang mengemban jabatan jauh lebih berat tantanganya karena perempuan dituntut menyeimbangkan  perannya    sebagai  ibu  rumah  tangga.  Sebagai  pimpinan perempuan  biasanya  lebih  tekun,  teliti,  dan  bekerja  dengan  menggunakan  hati sehingga  mampu  menciptakan  suasana  yang  kondusif  di  lingkungan  kerja. Namun  yang  tidak  kalah  penting  yang  mendukung  keberhasilan  perempuan dalam  menjalankan  jabatan  yang  diembannya  adalah  dukungan  keluarga terutama  suami,  karena  tanpa  dukungan  suami  akan  sulit  bagi  perempuan memiliki    keleluasaan  untuk    bekerja  di  luar  rumah,  terlebih  untuk  menduduki jabatan struktural banyak tugas tambahan yang harus dijalankan sehingga waktu untuk  keluarga  menjadi  berkurang.  Peran  ganda  yang  dijalankan  menuntut perempuan  menjadi  sosok  yang  tanggap,  tangguh  dan  trengginas.  Perempuan yang  dipercaya  memegang  jabatan  struktural  punya  peluang  untuk membuktikan  bahwa  perempuan  juga  layak  menjadi  pemimpin.  Ini  penting karena tidak  semua  pegawai  legowo  dipimpin  oleh  perempuan,  bukan  hanya  di kalangan  pegawai  laki-laki,  tapi  juga  di  kalangan  pegawai  perempuan.  Tidak sedikit  mereka  yang  memiliki  persepsi  bahwa  perempuan  itu  lamban  dalam pengambilan  keputusn,  kurang  cekatan,  mengedepankan  perasaan  dan sebagainya.  Ada  sikap    sangka  sakwa  terhadap  kepemimpinan  perempuan. Oleh  karenanya  kita  harus  membuktikan  bahwa  kita  bisa  bekerja  secara professional, jujur, santun, dan selalu menghargai siapapun mereka baik atasan maupun  bawahan”  (wawancara  dengan  ibu  Agustin  Lusin  SH,  tanggal  17 November 2011)
“  Menurut  saya  faktor  yang  menentukan    perempuan  menduduki  jabatan  di birokrasi  adalah  kombinasi  antara  kemampuan,  kepribadian  dan  kepercayaan. Adanya  kemampuan  adalah  hal  pertama  yang  harus  ditunjukan  oleh  PNS perempuan,  yang  didukung  oleh  kepribadian  yang  low  profile,  santun  dan senantiasa  konsisten  dalam  bertindak  sehingga  menumbuhkan  kepercayaan untuk diberikan kesempatan menduduki jabatan struktural” (wawancara dengan ibu  Ida,  Kasie  Pengelolaan  Lingkungan  Wilayah  Laut  dan  Pesisir  DKP,  tanggal 19 Desember 2012)
Apa  yang  dikemukakan  oleh  beberapa  narasumber  ini  bisa  jadi subyektif,  akan  tetapi  yang  perlu  kita  catat  adalah  bahwa  mereka mencoba  menjelaskan  realitas  yang  terjadi  sesuai  dengan  pengalaman yang  telah  mereka  dapatkan  di  tempat  mereka  bekerja.  Pengalaman praktis  yang  mereka  kemukakan  kenyataanya  cukup  memberikan  kita gambaran  bagaimana  pergulatan  yang  harus  dihadapi  oleh  perempuan untuk  bisa  mendapatkan  kepercayaan  menduduki  jabatan  struktural  dan sukses  menjalankan  kepercayaan  tersebut.  Mereka  meyakini  bahwa mengasah  kemampuan,  terutama leadership dan  juga  meningkatkan pengetahuan    penting  bagi  perempuan  sebagai  modal  dalam mengembangkan  kapasitas.  Namun  tidak  mudah  bagi  perempuan    yang memiliki  jabatan  untuk  bisa  sukses  dalam  menjalankan  amanah  jabatan yang  diberikan  kepadanya.  Disamping  persoalan  peran  ganda,    yang tidak  kalah  penting  adalah  bagaimana  mereka  harus  mematahkan persepsi  yang  sudah  terlanjur  terbangun  yang  cenderung  meragukan kemampuan  perempuan  sebagai  pemimpin.  Mereka  harus  membuktikan bahwa  perempuan  tidak  hanya  piawai  menjalankan  pekerjaan  domestik, sebuah  pekerjaan  yang  selama  ini  direpresentikan  dan  dianggap  identik dengan perempuan,  tetapi mereka juga bisa  menjalankan peran sebagai
pemimpin, bidang yang selama ini dikonstruksikan sebagai pekerjaan laki- laki.

## B.   PEMBAHASAN
Perjuangan  untuk  mewujudkan  kesetaraan  gender  bukanlah  persoalan mudah sebagaimana membalikan telapak tangan. Masih butuh waktu yang panjang untuk  benar-benar  menghapuskan  diskriminasi  terhadap  perempuan,  terutama  di ranah publik seperti di bidang politik dan pemerintahan.  Banyak faktor yang menjadi penghambat perempuan untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan, baik  kendala struktural  maupun  kendala  kultural.  Karena  itu  untuk  menghapuskan  hambatan tersebut  juga  diperlukan  kebijakan-kebijakan  struktural  sebagai  bentuk  intervensi pemerintah untuk mempercepat upaya mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang  kehidupan.  Harus  diakui  bahwa  dalam  masyarakat  kita  yang  memang didominasi budaya patriakhi begitu banyak konstruksi nilai-nilai yang mengidentikan perempuan    dengan  dunia  domestik.  Perempuan  adalah  “ konco  wingking , pekerjaan  utamanya  adalah isah-isah.  ombah-ombah,  olah-olah,  tebah-t e bah ,”  ini adalah  salah  satu  contoh  nilai  yang  ditanamkan  masyarakat  jawa  kepada  anak perempuannya. Nilai-nilai yang ditanamkan secara terus-menerus ini pada akhirnya diterima oleh perempuan sebagai sebuah kebenaran. Hal inilah yang  menyebabkan perempuan tidak  protes ketika dirinya dianggap kurang memiliki kemampuan kontrol terhadap  diri  dan  kegiatanya  bila  terjun  ke  ranah  publik,  sehingga  mereka  lebih banyak  menjadi  sasaran  ideologi  gender  yang  hegemonik  yang  menimbulkan subordinasi  terhadap  perempuan.  Sementara  upaya  struktural  masih  bersifat temporal  dan  semu,  seperti  halnya  kebijakan  quota  30  %  bagi  perempuan  di legislatif,  yang  belum  menjamin  tindakan  afirmatif  quota  tersebut  direalisasikan, karena  hanya  sekedar  himbauan  terhadap  partai  politik  sebagai  pintu  gerbang masuknya  perempuan  ke  parlemen.  Fakta-fakta  ini  membuktikan  bahwa  tidak mudah untuk mewujudkan relasi gender yang setara dan adil. Terlebih negara juga punya andil yang cukup besar dalam  pembakuan peran yang yang mengindikasikan ketidakadilan  sebagaimana  termuat  dalam  UU  Perkawinan  yang  memisahkan secara  tegas  peran  isteri  sebagai  ibu  rumah  tangga  yang  bertanggungjawab  pada peran  reproduksi  baik  reproduksi  tenaga  kerja  maupun  reproduksi  social  (Henny Wilujeng dkk,2005:108-109)
Konsep  gender  sendiri  sesungguhnya  sangat  berbeda  dengan  sex,  karena sex  merupakan  pembagian  jenis  kelamin  yang  ditentukan  secara  biologis  melekat pada jenis kelamin tertentu. Ini berarti menyangkut perbedaan  jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang   secara kodrati memiliki fungsi  organisme berbeda. Sedangkan  konsep  gender    menurut  Khofifah  merupakan  hasil  konstruksi  secara social  maupun  budaya  yang  dilekatkan  pada  laki-laki  maupun  perempuan  dengan akibat  terjalinya  hubungan  sosial  yang  membedakan  fungsi,  peran,  dan    tanggung jawab diantara keduanya. Gender merupakan hasil dari proses keyakinan dan bukan kebenaran  yang  berasal  dari  ketentuan  Tuhan  tentang  bagaimana    laki-laki  dan perempuan  bersikap,  bertindak  dan  berperan  sesuai  ketentuan  sosial  dan  budaya mereka berasal sehingga peran gender akan berbeda untuk setiap masyarakat dan budaya (2006:ix). Dengan demikian konsep gender akan dapat  berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas, sementara perbedaan akibat ketentuan biologis yang berasal dari Tuhan tidak akan berubah. Konsep dan ideologi  gender  inilah  yang  kemudian  berpengaruh  besar  pada  pada  pembagian kerja,  pembagian  kekuasaan,  hak  dan  tanggungjawab,  hubungan  perempuan  dan laki-laki  yang  cenderung  menjadikan  perempuan  sebagai  subordinat.  Inilah  yang
menjadi    akar  munculnya  ketidakadilan  gender  yang  sampai  saat  ini  masih  banyak terjadi  di  berbagai  segi  kehidupan.  Oleh  karena  itu  wajar  apabila    mewujudkan kesetaraan gender masih menjadi  isu global yang terus diperjuangkan, termasuk di Indonesia.
Pada  masyarakat  modern  peminggiran  perempuan  justru  semakin  terlihat karena konsep pembagian kerja yang diperkenalkan menetapkan wilayah kerja laki- laki  adalah  di  area  publik  dengan  mempertaruhkan  tenaganya  untuk  mendapatkan uang,  sedangkan  wilayah  kerja  perempuan  adalalh  di  area  domestic  dengan mengurus  rumah  tangga.  Inilah  awal  mula  upaya  domestikasi  perempuan  secara struktural.  Menurut  Antony  Gidedden  yang  dikutip  oleh  Mufidah  pembakuan perempuan  di  ranah  domestik  sebenarnya  merupakan  usaha  terstruktur  melalui stigma-stigma stereotype yang secara tidak sadar menjadikan perempuan menerima marginalisasi  dan  subordinasi  sebagai  sebuah  kewajaran,  yang  dalam  perspektif strukturasi  disebut  ”motivasi  tak  sadar”  (2010  :  56-57).  Oleh  karenanya  untuk merubah  kondisi  ini  perlu  membangun  kesadaran  praktis  melalui  intervensi kebijakan  dan  perundanga-undangan.  Kebijakan  sebagai  instrumen  dinilai  memiliki daya  dukung  yang  kuat  untuk  mengubah  pandangan  yang  bias  gender  menjadi responsif gender.
Pergeseran  peran  gender  dalam  masyarakat  modern  bukan  merupakan  hal yang mustahil untuk dilakukan karena sumber nafkah dalam kenyataanya tidak lagi didominasi  oleh  laki-laki.  Perbaikan  sistem  pendidikan  bagi  perempuan  juga  bisa mengubah  peran  gender  tradisional  ke  peran  gender  modern.  Terlebih  kesetaraan gender  telah  menjadi  isu  yang  terus  diagendakan  oleh  banyak  negara  dan  juga lembaga-lembaga  internasional,  termasuk  dalam  hal  ini  adalah  PBB. Gender Mainsteraming (gender  sebagai  arus  isu  utama)  telah  ditetapkan  PBB  sebagai strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Konsep gender dalam hal  ini  diintegrasikan  kedalam  pendekatan  kesejahteraan  yang  bersifat  universal. Keberhasilan dari kebijakan ini sangat  tergantung pada ada tidaknya sinergi antara kekuatan  struktural  yang  dibangun  oleh  pemerintah  dengan  kekuatan  kultural  yang hidup  di  tengah  masyarakat.  Program    PUG  pada  jalur  struktural  memang diharapkan  dapat  mengubah  kebijakan  pembangunan  menjadi  lebih  responsif gender,  akan  tetapi  harus  dipahami  ada  jalur  kultural  yang  bisa  menjadi penghambat, termasuk dalam hal ini adalah budaya patriakhi yang masih dominan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa  pergeseran atas peran gender ini mulai terjadi di  masyarakat  kita  baik  karena  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  maupun karena  perubahan  budaya  dalam  memandang  realitas  yang  terjadi.  Pergeseran  ini juga dibuktikan dari hasil penelitian Mufidah yang dilakukan di pesantren Salafiayah Syafi’Iyah,  yang    mencoba  menelusuri  konstruksi  sosial  gender  di  kalangan  para santri, terutama bagaimana mereka memandang peran domestik dan peran gender publik.  Hasilnya  ada  tiga  pandangan  yaitu  : pertama ,  pembagian  peran  publik- domestik  masih  sangat  relevan.  Suami  sebagai  pencari  nafkah,  isteri  sebagai pengelola  rumah  tangga  berikut  peran  domestiknya.  Isteri  yang  ideal  adalah  yang bekerja  di  ranah  domestik  saja; kedua ,  pembagian  peran  publik-domestik  sudah tidak  relevan,  sebab  tugas  mencari  nafkah  dapat  dilakukan  oleh  laki-laki  maupun perempuan.  Peran  domestik  dapat  diatur  sesuai  dengan  kebutuhan,  kesempatan dan beradaptasi dengan budaya, bersifat fleksibel; ketiga , perempuan boleh bekerja di ranah publik karena dharurah untuk mencari nafkah keluarganya, tetapi harus ada ijin  dari  suaminya,  sebab  publik  bukan  sebagai  habitat  perempuan  (Mufidah:  2009, 160-161). Jika di kalangan perantren yang selama ini dinilai sebagai salah satu akar munculnya persoalan ketidakadilan gender  akibat interpretasi teks agama yang bias
gender  telah  muncul  pandangan-pandangan  positif  terhadap  kesetaraan  dalam relasi gender, tentu merupakan hal yang mengembirakan.
Dalam  berbagai  catatan  sejarah    menunjukan  bahwa  perempuan  memang rentan mengalami  diskriminasi  gender,  yang    dalam  ragam    bentuknya  disebabkan oleh beberapa hal yaitu :
1.  Budaya  patriakhi,  yakni  suatu  sistem  yang  bercirikan  laki-laki  (ayah) dimana  laki-laki  berkuasa  untuk  menentukan,  mengatur,  dan  mengambil keputusan;
2.  Teks  agama  yang  diinterpretasikan  bias  gender,  disebabkan  oleh pemahaman parsial sehingga kurang mencerminkan pesan-pesan agama yang menghargaiperempuan, atau metode penafsiran terhadap teks yang kurang  tepat  sehingga  menghasilkan  pandangan  keagamaan  yang diskriminatif;
3.  Kebijakan pemerintah baik melalui undang-uandang maupun manajemen pemerintahan yang kurang respinsif gender.
Dalam  wacana  pemikiran  keagamaan  (khususnya  Islam)  memang  diakui begitu  besar  pengaruhnya  dalam  melahirkan  perlakuan  yang  diskriminatif  dan subordinatif.  Menurut  Munandar  Sulaeman  hal  ini  terjadi  disamping  karena kekeliruan dalam menginterpretasikan bunyi teks secara harfiah ataupun penafsiran yang  parsial  dan  tidak  utuh,  juga  karena  dikuatkan  oleh  haist-hadist  yang  tidak shahih  ( dhoif )  atau  bahkan  hadist  palsu  ( maudhu ”)  atau  hadist  israiliyyat,  yang kurang  memperhatikan  sosiokultural  dimana  dan  kapan  firman  itu  diturunkan (2010,110).  Besarnya  pengaruh  pemikiran  Islam  dalam  menghasilkan  perlakuan subordinasi  dan  diskriminasi  menurut  Engineer  tidak  dapat  dilepaskan  dari  fakta bahwa  saat  itu  lingkungan  didominasi  oleh  laki-laki.  Para  ahli  hukum  Islam  lebih memberikan  keuntungan  kepada  kaum  laki-laki  ketika  memberikan  pendapat mereka  tentang  pelbagai  masalah  dan  penjelasaanya,  baik  yang  berkaitan  dengan pemberian  nafkah,  pemeliharaan  anak,  bentuk  perceraian  yang  berbeda-beda, pilihan perkawinan amupun hak para wali.  Status yang setara terhadap perempuan tidak  dapat  diterima  oleh  masyarakat  secara  luas,  itu  sesuai  dengan    spirit  jaman (2007,  58-59).  Namun  seiring  perubahan  situasi,  perubahan  tertentu  tak  dapat dielakan  dari  komponen  yang  didasarkan  pada  opini  (ra’yu).  Bagi  kaum  feminis, legitimasi  interpretasi  agama  yang  menopang  bias  gender  dapat  dire(de)konstruksi melalui  pengkajian  ulang  terhadap  penafsiran  dan  pemahaman  teks  suci  agama agar  lebih  egaliter,  humanis,  selaras  dengan  nilai-nilai  universal  Islam  dan pengarusutamaan gender dalam semua segi kehidupan.
Namun  yang  tidak  kalah  penting  adalah  bagaimana  memperkokoh    elemen- elemen  organisasi  perempuan  untuk  secara  bersama-sama    memperkuat  strategi dalam  kerangka  memprluas  peran  perempuan  di  Sektor  publik.  Menumbuhkan kesadaran  pada perempuan  sebagai  individu  atas   harapan  terhadap    peran-peran sosialnya  yang  lebih  adil  adalah  sebuah  keharusan.  Karena  menurut  Dahrendorf (Berry,2003: 112) referensi  dan konsep yang dimiliki oleh  kelompok sesungguhnya berasal dari perspektif yang dimiliki oleh individu.

## C.  PENUTUP
Meskipun  pergeseran  cara  pandang  atas  peran  gender  terus    berkembang secara  dinamis  di  masyarakat,  termasuk  di  birokrasi,    pro-kontra  terhadap kesetaraan  gender  akan  terus  ada  sepanjang  jaman.  Ketimpangan  antara perempuan  dan  laki-laki  terutama  di  ranah  publik  juga  akan  terus  menjadi perdebatan karena meskipun ada pengakuan kesetaraan hak, seringkali tidak diikuti
oleh  adanya  gerakan  untuk  memberikan  kesempatan  yang  sama.  Itulah  sebabnya meskipun  jumlah  perempuan  di  Birokrasi  terus  bertambah  jumlahnya,  masih  tidak mudah  bagi  mereka  untuk  menembus  sebagi  elit.  Hal  ini  juga  sangat  terlihat  pada birokrasi  di  Kota  Semarang.  Meskipun  capaian  rata-rata  tingkat  pendidikan  PNS Perempuan  di  Pemerintah  Kota  Semarang  lebih  tinggi  tibandingkan  PNS  laki-laki, akan  tetapi  posisi  jabatan  struktural  yang  ada  sebanyak  2008  posisi,  PNS perempuan  hanya  mencapai  749  (37,3%)  dan  yang  menduduki  pimpinan    yaitu Kepala SKPD hanya  delapan  (8)  orang  atau sekitar  (21,6 %) dari 37 SKPD yang ada. Oleh karena itu ke depan perlu diprioritaskan aspek kesetaraan gender dalam sistem pengembangan kepegawaian, baik dalam rekruitmen, rotasi, mutasi  maupun penjenjangan  struktural.  Upaya  struktural  ini  penting  karena  mengubah  peran gender yang lebih adil bagi perempuan tidak bisa dilakukan oleh perempuan secara sendirian.

## DAFTAR RUJUKAN
Bainar,1998, Wacana  Perempuan  Dalam  Keindonesiaan  dan  Kemoderenan ,  Jakarta,  Pustaka CIDESINDO Basu,Amrita,  1995, The  Challenge  of  Local  Feminism:  Women  Movement  in  Global  Perspective, Boulder, Westview Press Berry, david,2003, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosi ologi, Raja Grafisndo Persada, Jakarta. Delmar,Rosalind,  1987, What  is  Feminism  :  Dalam  Julia  Mitchell  dan  Ann  Oakley  (ed):  What  is Feminism , Oxford, Basil Blackwell Ltd Engineer, Asghar Ali, 2007, Pembebasan Perempuan , LKIS, Yogyakarta. Jolly, Susie, 2002, Gender and Cultural Change , Bridge Mufidah,2010, Bingkai Sosial Gender : Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial , UIN-MALIKI PRESS, Malang ------------2009, Gender  di  Pesantren  Salaf  Why  Not  ?  :Menelusuri  Jejak  Konstruksi  Sosial Pengarurutamaan Gender di Kalangan Elit Santri , UIN-MALIKI PRESS, Malang. Sulaeman, Munandar, & Homzah, Siti, Kekerasan terhadap Perempuan , Aditama, Bandung Parawansa, Khofifah Indar, 2006, Mengukir Paradigma, Menembus Tradisi , LP3ES, Jakarta Wilujeng,  Henny,dkk,2005,  Dampak Pembakuan  Peran  Gender  Terhadap  Perempuan  Kelas  Bawah di Jakarta , LBH-APIK, Jakarta.
1 Suyanto Aw & Sri Puji Astuti. (2010), Stereotip Perempuan Dalam Bahasa Indonesia Dalam Ranah Rumah Tangga Diunduh Dari Http://Staff.Undip.Ac.Id/Sastra/Suyanto/ Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2012 Pukul 14:10 WIB
1 Chomsky, Noam (2006), Failed State, The Abuse of Power and The Assault on Democracy . Diunduh dari http://libgen.info/view.php?id=306037 . Diakses pada tanggal 16 Juni 2012 pukul 00.17 WIB
1 Rozi, Fahrur . (2012). Mengapa Perempuan Ikut Korupsi? Diunduh Dari Http://Www.Al- Khilafah.Org/2012/02/Mengapa-Perempuan-Ikut-Korupsi.Html Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2012 Pukul 19:45 WIB
1 Nurdjana Dkk, 2005, Korupsi&Illegal Loging Dalam System Desentralisasi , Cetakan Ke-2, Yogyakarta, Pustaka Pelajar; Hal 20
1 ________ . www.transparancy.org/news_room/faq/corruption_faq diunduh pada tanggal 18 juni 2012 pukul 09:29 WIB
1 _________ . “Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank, diunduh dari http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/cor02.htm diakses  pada tanggal 19 juni  2012 pukul 20:01 WIB
1 _________. FAQ KORUPSI DAN KPK  diunduh dari http://www.kpk.go.id/modules/edito/content_faq.php?id=15 diakses pada tanggal 13 Juni 2012 pukul 09:47 WIB
1 Revida, Erika, Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya, diunduh dari http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisip-erika1.pdf diakses pada tanggal 10 Juni 2012 pukul 19:43 WIB
1 _______. http:/www.ti.or.id. Transparency Internasional, dimuat dalam Wikipedia Indonesia, Korupsi . Diakses tanggal 17 Juni 2012 pada pukul 14.03 WIB
1 Evi, Hartanti. (2007). Tindak Pidana Korupsi . Hal 11 1 Freud, S (1983). Sekelumit Sejarah Psikoanalisis. Hal 47.
1 Freud dalam Rader, M. (1962). A Modern Book of Esthetics. Hal 127.
1 Afifuddin, Mohammad. Feminisasi Korupsi. Republika (15/2/2012) Diunduh Dari Http://17-08- 1945.Blogspot.Com/2012/02/Koran-Digital-Mohammad-Afifuddin.Html Diakses Pada Tanggal 3 Juni 2012 Pukul 22:17 WIB
1 George Junus Aditjondro, Op.Cit, Afifuddin, Mohammad
1 _______. Peran Wanita Dalam Pemberantasan Korupsi, Diunduh Dari Http://Kowani.Or.Id/7/?E=24&W=Idversion Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2012 Pukul 09:47 WIB 1 Robbins, Stephen.P. (1998). Organization Behavior : Concepts, Controversiess Application, 8 th ed.
1 Tong, Rosemarie Putnam. (2004), Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehenshif  Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis . Jakarta; Jalan Sutra. Hal 331-332
1 Wardhani, Sri Budi Eko. (2012). Puskapol UI: Politisi Perempuan Mudah Terjerat Korupsi . Diunduh Dari Http://Dutakita.Com/Berita-Nasional/145-Puskapol-Ui-Politisi-Perempuan-Mudah-Terjerat- Korupsi Diakses Pada Tanggal 3 Juni 2012 Pukul 09:58 WIB
1 Mulia, Siti Musdah dan Farida, Anik. (2005). Perempuan dan Politik . Jakarta ; Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 34-35
1 Utami, Tari Siwi, (2001). Perempuan Politik di Parlemen . Yogyakarta ; Penerbit Gava Media  hal 34- 35
1 Ibid . Utami hal 36 1 Fawaidurrahman (2011). Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadis (Melacak yang Terlupakan). Diunduh dari http://fawaidroh.wordpress.com/2010/03/27/kepemimpinan- perempuan-dalam-kajian-hadist-melacak-yang-terlupakan/ . Diakses pada tanggal 18 Juni 2012 pukul 20.42 WIB
1 _______, Cinderella  Complex diunduh  dari http://en.wikipedia.org/wiki/Cinderella_complex diakses pada tanggal 29 juni 2012 pukul 09:41 WIB
1 Rahmat.(2010. ). Problematika Wanita Mandiri dan Solusinya. Diunduh dari http://bangrahmat.wordpress.com/2010/04/30/problematika-wanita-mandiri-dan-solusinya/ diakses pada 28 Juni 2012 pukul 21:23 WIB
1 Ani Soetjipto. (21/4/2011). Perempuan Agen Antikorupsi. Diunduh dari http://www.antikorupsi.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=20444:ani- soetjipto-perempuan-agen-antikorupsi&catid=48:wawancara&Itemid=121&lang=id diakses pada tanggal 12 juni 2012 pukul 23:59 WIB