## PENGARUH  EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN KESERASIAN

## TERHADAP KEMANDIRIAN  KEUANGAN DAERAH
(Studi  Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota  di Lingkungan Provinsi Jambi)
Marnas 1) , Afrizal 2) , Yuliusman 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi
2&3) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the effect of effectiveness, efficiency and harmony, the regional financial independence either partially or simultaneously (Actual case study on district budget / Environment City in Jambi Province) 2008 -2012.
Data  used  in  this  study  is  secondary data.  Data  in  the  form  of  financial  ratios  in  assessing  performance accountability  district  budget  and  municipal  in  Jambi  Province  on  the  district  budget  realization  report  and municipal in Jambi Province in 2008 and 2012. Research is explanatory research is clear that analysis financial ratios in the budget in the form of effectiveness, efficiency, harmony, growth, and the proportion of income and expenditure in the district budget and municipal in Jambi Province has an influence on independence. The district budget and municipal in Jambi Province in demonstrating the ability of local governments to finance their own activities of government, development, and service to the community. The instruments used in this study statistics with  multiple  linear  regression  analysis  to  determine  the  level  of    the  relationship  and  knowledge  of  public accounting as a tool The main analysis.
Statistical Analysis Based on the analysis it is known that the area ratio effectiveness significant negative effect on self-sufficiency ratio. Therefore, when the effectiveness of PAD to the target area increases, this effect of reducing the independence of the district budget as Jambi City, the number PAD District Municipality is a very small amount and is unable to independently meet the needs of a budgeting cost, regional financial efficiency ratios  significant  positive  effect  on  the  independence  of  the  public  service.  So  if  the  financial  efficiency  of  the region tends to be better, it is an against budget independence. Because the average - average development cost is  top  shopping district  budget  as  Jambi  City,  more  than  the  total  earnings  (deficit),  Harmony  ratio  of  public expenditure to the independence of development or PAD District or City to significant negative effect on public services. So if your chance in shopping activities tend to be better, it does not affect the independence of local revenues. Due average - above average shopping district budget financing municipal in Jambi province cannot afford financed by a small PAD. Simultaneously, it can be concluded that the variable effectiveness, efficiency and  harmony  by  together  -  equally  significant  effect  on  Financial  independence  Jambi  City  District.  So  if effectiveness, efficiency and harmony together increases, the independence of the Financial District City in the province of Jambi. Would be also increase.
Keywords: Effectiveness, Efficiency, Harmony, and Regional Financial Independence.

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  efektivitas,  efisiensi  dan  keharmonisan, kemandirian  keuangan  daerah  baik  secara  parsial  maupun  simultan  (Studi  kasus  aktual  tentang  anggaran kabupaten / Kota Lingkungan di Provinsi Jambi) 2008 -2012.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dalam bentuk rasio keuangan dalam menilai  akuntabilitas  kinerja  anggaran  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Jambi  pada  laporan  realisasi  anggaran kabupaten dan kota di Provinsi Jambi pada tahun 2008 dan 2012. Penelitian adalah penelitian penjelasan. Jelas bahwa analisis rasio keuangan dalam anggaran dalam bentuk efektivitas, efisiensi, harmoni, pertumbuhan, dan proporsi pendapatan dan pengeluaran dalam anggaran kabupaten dan kota di Provinsi Jambi memiliki pengaruh terhadap independensi. Anggaran kabupaten dan kotamadya di Provinsi Jambi dalam menunjukkan kemampuan pemerintah  daerah  untuk  membiayai  kegiatan  pemerintah  mereka  sendiri,  pengembangan,  dan  layanan  kepada masyarakat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini statistik dengan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui tingkat hubungan dan pengetahuan akuntansi publik sebagai alat analisis utama.
Analisis  Statistik  Berdasarkan  analisis  diketahui  bahwa  efektifitas  rasio  wilayah  berpengaruh  negatif signifikan terhadap rasio kemandirian. Oleh karena itu, ketika efektivitas PAD ke daerah target meningkat, efek mengurangi  independensi  anggaran  kabupaten  ini  sebagai  Kota  Jambi,  jumlah  PAD  Kabupaten  Kota  adalah
jumlah yang sangat kecil dan tidak dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan biaya penganggaran, rasio efisiensi keuangan  daerah  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  independensi  pelayanan  publik.  Jadi,  jika  efisiensi keuangan daerah cenderung lebih baik, itu bertentangan dengan independensi anggaran. Karena rata - rata biaya pembangunan adalah anggaran belanja daerah teratas sebagai Kota Jambi, lebih dari total pendapatan (defisit), rasio  Harmony  pengeluaran  publik  terhadap  kemandirian  pembangunan  atau  PAD  Kabupaten  atau  Kota berpengaruh negatif signifikan pada layanan publik. Jadi jika peluang Anda dalam kegiatan belanja cenderung lebih baik, itu tidak mempengaruhi kemandirian pendapatan daerah. Karena rata-rata - di atas rata-rata anggaran belanja  kabupaten  belanja  di  provinsi  Jambi  tidak  mampu  dibiayai  oleh  PAD  kecil.  Secara  bersamaan,  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  efektivitas,  efisiensi  dan  harmoni  secara  bersama  -  sama  berpengaruh  signifikan terhadap kemandirian Keuangan Kabupaten Kota Jambi. Jadi jika efektifitas, efisiensi dan kerukunan bersama meningkat, kemandirian Financial District City di provinsi Jambi. Juga akan meningkat.
Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi, Harmoni, dan Kemandirian Keuangan Daerah.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Lahirnya  Undang-Undang  (UU)  No.  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  dan  UU No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  menjadi  titik awal  dimulainya  otonomi  daerah.  Otonomi  daerah (otoda)  adalah  kewenangan  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan aspirasi  masyarakat  sesuai  peraturan  perundang- undangan.  Sedangkan  perimbangan  keuangan  antara pemerintah  pusat  dan  daerah  merupakan  pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan  dengan  memperhatikan  potensi,  kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan  kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.
Kewajiban itu dapat dipenuhi apabila pemerintah daerah  mampu  mengelola  potensi  daerahnya  yaitu potensi sumberdaya alam, sumber daya  manusia dan potensi  sumber  daya  keuangannya  secara  optimal. Dalam era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah yang  lebih  luas  mengakibatkan  semakin  kuatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah  yang  baik.  Pemerintahan  yang  baik ditandai  dengan  empat  pilar  utama  yang  merupakan elemen  dasar  utama  yang  paling  terkait  satu  dengan yang lain
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi  yang  tergambar  dalam  pelaksanaan  APBD merupakan  instrumen  dalam  menjamin  terciptanya disiplin  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dan mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan  Menteri,  Peraturan  Daerah  maupun Keputusan  Kepala  Daerah.  Pelaksanaan  pengelolaan keuangan  daerah  Provinsi  Jambi  tidak  terlepas  dari kebijakan  yang  ditempuh,  baik  dari  isi  efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui  target  Pendapatan  Daerah  dan  realisasinya, maupun  dilihat  dari  efisiensi  dan  efektivitas  Belanja Daerah  melalui  belanja  tidak  langsungdan  belanja langsung.
Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari  besar  kecilnya  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) yang  diperoleh  daerah  yang  bersangkutan.  Dalam kaitannya  dengan  pemberian  otonomi  daerah  yang lebih  besar  kepada  daerah.  PAD  selalu  dipandang sebagai  salah  satu  indikator  atau  kriteria  untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada  prinsipnya  semakin  besar  sumbangan  PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab.
Dengan  diberlakukannya  kewenangan  otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan  semua  urusan  pemerintahan  dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dimilikinya..Beberapa rasio yang digunakan  dalam  analisis  keuangan  terhadap  APBD antara lain : rasio kemandirian (otonomi fiskal) untuk menilai kemandirian keuangan  daerah  dalam membiayai  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  rasio efisiensi dan efektivitas untuk mengukur efisiensi dan efektivitas  dalam  merealisasikan  pendapatan  daerah, rasio  keserasian  untuk  mengukur  seberapa  besar pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya,  rasio  pertumbuhan  dan  proporsi  untak mengetahui pertumbuhan dan perkembangan perolehan  pendapatan  dan  pengeluaran  pemerintah daerah (Halim,2007).
Komposisi  Pendapatan  Daerah  pada  APBD  TA 2012  secara  akumulatif  kabupaten  dan  Kota  se Provinsi  Jambi    dapat  dibagi  dalam  3  (tiga)  bagian utama  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Perimbangan dan  Lain-lain Pendapatan Daerah  yang Sah. besaran jumlah  uang dan persentase dari ketiga sumber  Pendapatan  Daerah.  Terlihat  bahwa  dana perimbangan masih mendominasi sumber Pendapatan Daerah  yaitu  sebesar  sebesar  66,3%  atau  Rp432,697 triliun,  sedangkan  PAD  hanya  sebesar  21,5%  atau sebesar  Rp140,302  triliun  dan  Lain-lain  Pendapatan Daerah  yang  Sah  sebesar  12,2%  atau  sebesar Rp79,866  triliun.  Dari  TA  2008  hingga  TA  2012, Pendapatan    dan  Belanja  mengalami  pertumbuhan  . Pendapatan tumbuh sebesar 19,98 %. Pada TA 2011 nilai  Pendapatan  Tahun  2011  sebesar  Rp. 9.351,92 milyar  lebih  besardari  tahun  2010  sebesar  Rp.. 7.794,32 Belanja  mengalami  kenaikan  yang signifikan yaitu sebesar 27, 37 %. Pada TA 2008nilai Belanja  sebesar  Rp36.664,  14  milyar    naik  menjadi Rp. 10.073,14 milyard Trend defisit yang dianggarkan daerah cenderung fluktuatif. Pada tahun 2008  hingga 2012    cenderung  terus  mengalami  penurunan,  akan tetapi  pada  tahun  2012  defisit  anggaran  meningkat sebesar  13,9%.(  Sumber  :  Dirjen  Keuangan  Dan Perimbangan Tahun 2013).
Pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  daerah  tidak terlepas dari kebijakan  yang  ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan  yang dijabarkan  melalui  target  APBD  dan  realisasinya, maupun  dilihat  dari  efisiensi  dan  efektivitas pengeluaran  daerah  melalui  belanja  tidak  langsung dan  belanja  langsung.  Secara  umum  gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatandan belanja daerah dari tahun  2008 hingga tahun  2012  telah PAD  terus  mengalami  peningkatan dimana pada tahun 2009 PAD seluruh daerah secara nasional  mencapai  Rp  62,7  miliar  dan  di  tahun2012 meningkat menjadi Rp112,7 miliar rupiah. Peningkatan tersebut secara rata-rata dari tahun 2009 hingga 2012 adalah sebesar 21,7%, peningkatan dari tahun  2011  hingga  ke  2012  adalah  sebesar  24,7%.
Fenomena belanja pada APBD Kabupaten Kota setiap tahun perkembangannya berfluktuasi dari tahun 2008 hingga  tahun  2012  dimana  perkembangan  tertinggi pada  tahun  2012  sebesar  16,83  %  ,  perkembangan terendah  pada  tahun  2010  yaitu  4,01  %  penurunan pada  tahun  2008  s.d.  2012,  untuk  kemudian meningkat.  Analisis  kemandirian  kinerja  pemerintah daerah pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana  kecenderungan  yang  terjadi.  Beberapa rasio  yang  dapat  digunakan  dalam  menganalisis kemandirian  kinerja  keuangan  yang  bersumber  dari APBD  antara  lain  :  rasio  kemandirian  untuk  menilai tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai  penyelenggaraan  otonomi  daerah;  rasio efektivitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan asli daerah; rasio  efisiensi  untuk  mengukur  efesiensi  dalam merealisasikan  pendapatan  daerah;  rasio  keserasian untuk mengetahui bagaimana pengalokasian pengalokasian  dana  belanja  daerah  pada  belanja aparatur  daerah  dan  belanja  pelayanan  publik;  rasio pertumbuhan untuk mengetahui kemampuan pemerintah  daerah  dalam  mempertahankan  dan meningkatkan kinerja sebelumnya; dan rasio proporsi untuk  melihat  proporsi  dari  pendapatan  dan pengeluaran  pemerintah  daerah  terhadap  totalnya (Abdul Halim, 2007).
Berdasarkan  informasi  tersebut  maka  penulis ingin memehami lebih dalam tentang analisis kinerja APBD Kabupaten  dan Kota seProvinsi Jambi dengan pokok  permasalahan  adalah  :  Bagaimana  deskripsi pengelolaan APBD pada pemerintahan kabupaten dan kota  Provinsi  Jambi  tahun  2008  hingga  tahun  2012 dan bagaimanakah pengaruh efektivitas, efisiensi dan keserasian  terhadap  kemandirian  keuangan  Daerah baik secara parsial maupun simultan (Studi kasus pada Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di Lingkungan Provinsi Jambi).

## 2. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
Kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai sendiri  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,  dan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  membayar pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang diperlukan  daerah  (Halim,  2002:  128).  Kemandirian Keuangan  Daerah  ini  juga  menggambarkan  tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  daerah. Semakin  tinggi  tingkat  kemandirian  keuangan  suatu daerah  berarti  emakin  tinggi  partisipasi  masyarakat dalam  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  yang merupakan  komponen  dari  PAD.  Hersey  dan Blanchard  dalam  Halim(2001:168)  mengemukakan mengenai  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah,  terutama pelaksanaan  undang-undang  tentang  perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah,  yaitu:
(1)  Pola  hubungan  instruktif,  yaitu  peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan  otonomi  daerah  secara  finansial); (2)Pola  hubungan  konsultatif,  yaitu  campur  tangan pemerintah  pusat  sudah  mulai  berkurang  danlebih banyak  pada  pemberian  konsultasi  karena  daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah;  (3)  Pola  hubungan  partisipatif,  yaitu  pola dimana  peranan  pemerintahpusat  semakin  berkurang mengingat  tingkat  kemandirian  daerah  otonom bersangkutan  mendekati  mampu  melaksanakan urusan otonomi.Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat; (4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan  mandiri  dalam  melaksanakan  urusan  otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh  mendelegasikan  otonomi  keuangan  kepada pemerintah daerah.
Keuangan  daerah  dapat diartikan  sebagai  semua hak  dan  kewajiban  yang  dapat  dinilai  dengan  uang, demikian  pula  segala  sesuatu  baik  berupa  uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang  belum  dimiliki/dikuasai  oleh  negara  atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan  ketentuan  atau  peraturan  perundangan  yang berlaku (Abdul Halim, 2007). Menurut Arifin Sabeni dan  Imam  Ghozali  (2001),  anggaran  pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka  rupiah  untuk  suatu  jangka  waktu tertentu.  Anggaran  pemerintah  merupakan  pedoman bagi  segala  tindakan  yang  akan  dilaksanakan  dan  di dalam anggaran disajikan rencana-rencana penerimaan  dan  pengeluaran  dalam  satuan  rupiah yang disusun menurut klasifikasinya secara sistematis.
Akuntabilitas  keuangan  daerah  mempunyai  ciri pertanggungjawaban  yang  merupakan  salah  satu  ciri dari  terapan  pengelolaan  pemerintahan  yang  baik (Abdul  Halim,  2007).  Dilihat  dari  sudut  pandang Pengendalian pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan,  maka  akuntabilitas  mengandung  pengertian kewajiban  untuk  menyajikan  dan  melaporkan  segala tindak  tanduk  dankegiatan  seseorang  atau  lembaga terutama  dibidang  administrasi  keuangan  kepada pihak  yang  lebih  tinggi.  Tujuan  dan  sasaran akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  adalah mendorong  terciptanya  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  sebagai  salah  satu  prasyarat  untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.
Pemerintah  daerah  Kabupaten    dan  Kota  se Provinsi  Jambi  sebagai  pihak  yang  diberikan  tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban  keuangan  daerah  sebagai  dasar penilaian  akuntabilitas  kinerja  keuangannya.yang dilihat dari proporsi APBD setiap tahunnya.

## Gambar  2.1

## Kerangka Berfikir Konseptual
Berdasarkan  teori  dan  perumusan  masalah yang  dikemukakan  sebelumnya  dapat  diperoleh perumusan hipotesis sebagai berikut:
H 1 :   Bahwa secara partial terdapat  pengaruh yang signifikan  antara  efektivitas,  efisiensi  dan keserasian  terhadap  kemandirian  keuangan Daerah  (  Studi  kasus  pada  Pemerintahan Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Lingkungan Provinsi Jambi)
H 2 :  Bahwa  secara  simultan  terdapat    pengaruh yang  signifikan  antara  efektivitas,  efisiensi dan keserasian terhadap kemandirian
Keuangan  Daerah  terhadap  Pemerintahan Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Lingkungan Provinsi Jambi)

## 3.  METODOLOGI
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder.  Data  berupa  rasio-rasio keuangan  dalam  menilai  akuntabiltas  kinerja  APBD Kabupaten    dan  Kota  se  Provinsi  Jambi    terhadap laporan  realisasi  APBD  Kabupaten    dan  Kota  se Provinsi Jambi tahun 2008 hingga 2012 yang telah di audit BPK  dan diopertanggung jawabkan pada siding Paripurna  DPRD  Kabupaten    dan  Kota  se  Provinsi Jambi  kemudian  dipublikasikan  dalam  Peraturan Daerah Provinsi Jambi.
Penelitian  ini  merupakan Explanatory  Research yaitu  menjelaskan  bahwarasio  keuangan  dalam analisisis  APBD  yang  berupa  efektivitas,  efisiensi, keserasian,  pertumbuhan,  dan  proporsi  pendapatan dan  belanja  pada  APBD  Kabupaten    dan  Kota  se Provinsi  Jambi  mempunyai  pengaruh  terhadap kemandirian . APBD Kabupaten  dan Kota se Provinsi Jambi  dalam  menunjukkan  kemampuan  pemerintah daerah  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Rasio Kemandirian Daerah
Rasio kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber pendapatan  yang  diperlukan  daerah,  yang  dapat diformulasikan (Halim, 2007:128) sebagai berikut:
Rasio
kemandirian = Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Daerah x 100 %

## 2. Rasio Efektifitas
Analisis  efektifitas  menggambarkan  kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan  dibandingkan  dengan  target  PAD yang ditetapkan. Rumusan rasio efektifitas yaitu:
Rasio Efektivitas
= Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛𝑃𝐴𝐷𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑅𝑖𝑖𝑙𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x100%
3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan  antara  total  realisasi  pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima. (Abdul Halim, 2007:234)
Rasio
Efisiensi = Total Realisasi Belanja Daerah Total Realisasi Pendapatan Daerah x 100 %

## 4. Rasio Keserasian
Rasio  keserasian  menggambarkan  bagaimana pemerintah    daerah      memprioritaskan    alokasi
Rasio Efektivitas terhadap PAD
Rasio Efisiensi
Keuangan Daerah
Rasio Keserasian Keuangan Daerah

## Akuntabilitas Kinerja APBD
Provinsi Jambi.

## Rasio Kemandirian
Adalah Rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat
dananya  pada  belanja  aparatur  daerah  dan belanjaTotal Realisasi Belanja DaerahTotal Realisasi  Pendapatan  Daerah  pelayanan  publik secara optimal (Abdul Halim, 2007:235).
Rasio  Belanja  Aparatur  Daerah  Terhadap  APBD  = Total Belanja Aparatur Daerah
Total Belanja Daerah x 100 %
Rasio Belanja Pelayanan Publik Terhadap APBD = Total Belanja Pelayanan Publik
Total Belanja Daerah x 100 %
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini  adalah Analisis  deskripsi  kuantitatif  dan  Analisis Regresi Berganda serta pengujian hipotesis.

## 4.  HASIL  DAN PEMBAHASAN
Kondisi  rasio  kemandirian  dari  9  (Sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota di ProvinsiJambi, ratarata capaian sebesar 5,10 %  artinya  dana pembantuan dari pusat  mendominasi  pada  semua  jabupaten  Kota  di Provinsi Jambi  dengan besaran diatas 90 % dari  dana APBD Kabupaten Kota. Hal ini menunjukkan bahwa dana  Pendapatan  Asli  Daerah  hanya  mampu membiayai    APBD  dibawah  10  %  ,  kondisi  ini menunjukkan  ketidak  mandirian  Kabupaten  Kota  di Provinsi Jambi dalam melaksanakan  otonomi Daerah karena sebagian besar kebutuhan APBD dibiayai oleh dana bantuan Pusat.

## Tabel 1 : Rekapitulasi Rasio Kemandirian Kabupaten Kota
Se-Provinsi Jambi Tahun 2008 – 2012 No Nama Tahun Rata-rata Kabupaten/Kota 2008 2009 2010 2011 2012 1 Kerinci 4.42% 4.71% 4.50% 5.24% 5.66% 4.91% 2 Merangin 4.38% 5.17% 6.24% 3.58% 4.68% 4.81% 3 Sarolangun 3.22% 4.83% 5.51% 3.58% 3.66% 4.16% 4 Bungo 9.30% 9.00% 7.60% 8.21% 11.58% 9.14% 5 Tebo 2.98% 3.93% 6.45% 3.64% 3.53% 4.11% 6 Batanghari 5.12% 5.77% 5.84% 5.15% 4.73% 5.32% 7 Muaro Jambi 3.20% 3.46% 2.98% 3.06% 3.23% 3.19% 8 Tanjung Jabung Barat 3.83% 2.88% 3.38% 3.54% 3.80% 3.49% 9 Tanjung Jabung Timur 2.80% 3.30% 3.38% 3.60% 4.00% 3.42% 10 Kota Jambi 7.98% 8.86% 12.58% 11.39% 11.51% 10.46% 11 Kota Sungai Penuh 2.83% 2.83% 3.18% 4.41% 4.60% 3.57% Rata-rata 4.55% 4.98% 5.60% 5.04% 5.54% 5.14%
Sumber : Data Sekunder yang Diolah  Tahun 2013
Sumber : Dwirandra, (2007: 7)

## 1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Berdasarkan  keterangan  grafik  di  atas,  titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti  arah  garis  diagonal,  maka  model regresi memenuhi asumsi normalitas.
b. Uji Multikolinieritas
Seluruh variable independen yaitu efektivitas, efisiensi  dan Keserasian  memiliki angka Variance  Inflation  Factors (VIF)  di bawah  10  yaitu  1,809,  2,204  dan  1,484  dan angka tolerance yang menunjukkan nilai lebih dari 0,10 yaitu 0,553, 0,454 dan 0,674. Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  model  yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas  antar  variabel  independen dalam model regresi.

## c. Uji Autokolerasi
Nilai DW 2.270  lebih besar dari batas atas
(du)  1,71  dan  kurang  dari  2,28  (4-du),  maka dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  bisa  menolak H0  yang  menyatakan  tidak  ada  autokorelasi positif  atau  negatif  (sesuai  tabel  keputusan) atau dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.

## d. Uji Heterokedastisitas
Berdasarkan grafik Scatterplot terlihat titik menyebar  secara  acak,  tidak  membentuk sebuah  pola  tertentu  yang  jelas  atau  teratur, serta titik tersebar di atas dan di bawah angka 0  pada  sumbu  Y.  Dengan  demikian  dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

## 2. Uji Statistik
Besarnya  pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel  dependen  secara  bersama-sama  dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi berganda.
Tabel 2. Uji Regresi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolera nce VIF 1  (Constant) 9.792 8.630 1.135 .294 Efektivitas_X1 -.258 .087 -.835 -2.967 .021 .553 1.809 Efisiensi_X2 .262 .114 .716 2.306 .054 .454 2.204 Keserasian_X3 -.161 .070 -.591 -2.321 .053 .674 1.484
Dari  table  diketahui  bahwa  bentuk  persamaan regresinya adalah:
Y = 9,792 - 0,258 X 1 +0,262 X 2 – 0,161X 3 .
a. Dalam  persamaan  regresi  diatas,  konstanta  (β0) adalah sebesar 9,792 hal ini berarti jika tidak ada perubahan  variabel  Efektivitaspencapaian  PAD (X1),  Efisiensi  Belanja    (X2),  dan  Keserasian antara  belanja  aparat  dan  public    (X3),  yang mempengaruhi, maka Kemandirian APBD Kabupaten  Kota  dapat  meningkatkan  otonomi daerah sebesar 9,792.
b. Nilai koefisien efektivitas pencapaian target PAD dalam    (X1)  sebesar  0,258  berpengaruh  negatif terhadap  kemandirian    pemerintah  (Y).  Hal  ini
mengandung arti bahwa setiap kenaikan efektivitas  satu persen maka variabel kemandirian pemerintah  kabupaten  dan  kota    turun  sebesar 0,258  persen    dengan  asumsi  bahwa  variabel independen yang lainnya tetap.
c. Nilai  koefisien  efisiensi    (X2)  sebesar  0,262 berpengaruh  positif  terhadap  kemandirian  APBD Kabupaten dan Kota  se Provinsi Jambi  (Y). Hal ini  mengandung  arti  bahwa  setiap  kenaikan kegiatan  efisiensi    belanja  maka  variabel kemandirian  APBD  Kabupaten  dan  Kota  se Provinsi  Jambi  sebesar  0,262  persen  dengan asumsi  variabel independen lainnya tetap.
d. Nilai koefisien keserasian  anggaran (X3) sebesar 0,161  berpengaruh  negatif  terhadap  kemandirian pemerintah daerah Kabupaten dan Kota  (Y). Hal
a.Dependent Variable = Kemandirian_Y
ini  mengandung  arti  bahwa  setiap  kenaikan keserasian  dari  satu  persen  maka  variabel kemandirian    pemerintah  Kabupaten  Kota    akan menurun  sebesar  0,161  persen    dengan  asumsi variabel independen lainnya tetap.
Analisis  koefisien  determinasi  dilakukan untuk  melihat  seberapa  besar  presentase  pengaruh variabel  efektivitas,  efisiensi  dan  keserasian  secara bersama-sama meningkat kemandirian yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebasnya adalah :
Tabel 3. Nilai Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics Durbin- Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 1 .833 .694 .563 1.59910 .694 5.288 3 7 .032 2.270
a. Predictors: (Constant), Keserasian X3, Efisiensi X2, Efektivitas X1
b. Dependent Variable: Kemandirian Y
Pada tabel menunjukkan bahwa bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai R-Squre ( R 2 ) sebesar  0,694    hal  ini  berarti  69,4  %  variasi kemandirian  dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel  independen  yaitu  Efektivitas,  efisiensi    dan keserasian . Sedangkan sisanya (100% - 69,4% = 30,6 %) dijelaskan sebab yang lain diluar model.

## 3. Uji Hipotesis
Hasil  uji  t  membuktikan  variable  efektivitas menunjukkan angka signifkansi 0,021 < α = 0,05 dan α  =  0,1   dengan  nilai  t  hitung  2,967  >  t  table  1,833 (df=11-2=9) maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya efektivitas  penerimaan  daerah  terhadap  target berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian APBD Kabupaten dan Kota di provinsi Jambi. Berarti dapat  digambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (efektifitas) tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten dan  kota  se  provinsi  Jambi  terhadap  bantuan  dana ekstern  yaitu  bantuan  pemerintah  pusat  dari  dana perimbangan  dan  pendapatanlain  yang  sah  sangat tinggi.
Pelaksanaan  efisiensi  terhadap  kemandirian APBD  Kabupaten  Dan  Kota  se  Provinsi  Jambi menunjukan tingkat signifikansi yang diperoleh nilai signifikasi 0,054 < α = 0,1 dengan t hitung 2,306 > t table  1,833  (df=11-2=9)    maka  H 0 ditolak  dan  Ha diterima. Berarti bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota se provinsi Jambi tingkat efisiensi berada pada daerah yang telah ditetapkan,  dengan  kata  lain,  pemerintah  kabupaten dan Kota se provinsi Jambi cenderung menggunakan seluruh  anggaran  belanja  yang  ada.  Hasil  penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan  keuangan  pemerintah  Kabupaten  dan Kota  se  provinsi  Jambi  sudah  mengarah  pada  azas penghematan dan efisiensi anggaran belanja daerah.
Keserasian  dalam  belanja  yaitu  anatara  belanja public dan belanja aparatur  berpengaruh negatif dan signifikan    terhadap  kemandirian  pemerintah  APBD Kabupaten  Dan  Kota  se  Provinsi  Jambi  dan  tingkat signifikansi 0.053 < α =  0,1 t hitung 2,321 > t table 1,833 (df=11-2=9) maka H 0 ditolak dan Ha diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kemandirian tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  negatif terhadap  rasio  keserasian  belnja  public  .  Hasil  ini menjelaskan  bahwa  kabupaten  dan  kota    dengan kemandirian  yang  kecil    akan  cenderung  terkadang tidak memiliki belanja pembangunan  yang besar. Hal ini  disebabkan  karena  PAD  lebih  banyak  digunakan untuk  membiayai  belanja  yang  lain,  seperti  belanja rutin / belanja operasional.
Untuk  menguji  apakah  terdapat  pengaruh  yang signifikan  antara  efektivitas,  efisiensi  keserasian terhadap  kemandirian  APBD  Kabupaten  Kota  se Provinsi secara bersama – sama. Berdasarkan table 3 di  atas,  menunjukkan  nilai  signifikansi  F  sebesar 0.032. berdasarkan kriteria pengujian bahwa jika nilai probabilitas  <  0,05,  maka  Ha  diterima.  Sehingga variabel  efektivitas,  efisiensi  dan  keserasian  secara bersama  –  sama  berpengaruh  signifikan  terhadap kemandirian  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Kota Provinsi Jambi. Sehingga jika efektivitas, efisiensidan keserasian  secara  bersama-sama  meningkat,  maka kemandirian  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Kota  se Provinsi Jambi. juga akan meningkat.

## 5.  SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan mengenai pengaruh efektivitas, efisiensi dan keserasian  terhadap  kemandirian  APBD  Kabupaten dan  Kota  se  Provinsi  Jambi.  Hasilnya  menyatakan bahwa :
1. Ditinjau  dari  Rasio  kemandirian  yang  hanya 5,14%    menunjukan   bahwa   kondisi   keuangan
Kabupaten  dan  Kota  se  Provinsi  Jambi,  belum mampu untuk mandiri,  tingkat Efektivitas 95,96% dengan jumlah realisasi PAD lebih kecil  daripada target/alokasi  yang  dibuat  jadi  keuangan  daerah dikatakan    tidak  efektif  dan  realisasi  belanja pembangunan    tidak  optimal  khususnya  untuk kepentingan  public,  tingkat  Efisiensi  108,03% berarti  penggunaan  keuangan  daerah  yang  tidak efisien dengan jumlah realisasi pengeluaran lebih besar  daripada  jumlah  penerimaan,  serta    nilai rasio  keserasian  50,52%  yang  mencerminkan Kondisi belanja pada APBD Kabupaten dan Kota se  Provinsi  Jambi,  masih  condong  pada  belanja aparatur dari pada belanja pelayanan public/pembangunan.
2. Pengaruh  Efektivitas,  efisiensi  dan  keserasian secara  parsial  terhadap  kemandirian  APBD Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi yaitu Rasio efektivitas  daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap  rasio  kemandirian,  Rasio  Efisiensi keuangan  daerah  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  kemandirian  untuk  pelayanan  public, Rasio Keserasian belanja publik terhadap kemandirian  PAD  Kabupaten  Kota  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pelayanan public, yang kecil.
3. Pengaruh  Efektivitas,  efisiensi  dan  keserasian secara  Simultan  terhadap  kemandirian  APBD Kabupaten  dan  Kota  se  Provinsi  Jambi  yaitu signifikansi  F  sebesar  0.032.  berdasarkan  kriteria pengujian  bahwa  jika  nilai  probabilitas  <  0,05, maka  Ha  diterima.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa variabel efektivitas, efisiensi dan keserasian secara  bersama  –  sama  berpengaruh  signifikan terhadap kemandirian
Keuangan
Daerah Kabupaten  Kota  Provinsi  Jambi.  Sehingga  jika efektivitas, efisiensidan keserasian secara bersama-sama  meningkat,  maka  kemandirian Keuangan  Daerah  Kabupaten  Kota  se  Provinsi Jambi. juga akan meningkat.
Melihat  permasalahan  yang  ada  dan  dengan memperhatikan  hasil  dari  analisis  terhadap  ratio efektivitas, efisiensi dan keserasian terhadap kemandirian  APBD  Kabupaten  Kota  se  Provinsi Jambi tahun 2008-2012 sebagai berikut:
a. Pemerintah  Kabupaten  Kota  se  Provinsi  Jambi harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah  pusat  yaitu  dengan  mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta  kewenangan  yang  lebih  luas  untuk mengelola  sumber  pendapatan  lain  yang  masih dikuasai  oleh  Pemerintah  Pusat  /  Propinsi  untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD).
b. Diharapkan  Pemerintah  Kabupaten  Kota  se Provinsi Jambi  mampu  merealisasikan efektivitas Penerimaan PAD melebihi target yang ditetapkan dimana pemerintah harus selektif dalam mengoptimalkan retribusi dan pajak .
c. Pemerintah  Kabupaten  Kota  se  Provinsi  Jambi perlu  melaksanakan  evaluasi  terhadap  kebijakan- kebijakan  yang  telah  diambil  yang  berkaitan dengan  pendapatan  dan  belanja  daerah  sebagai bahan  pertimbangan  pengambilan  kebijakan melakukan  pembangunan  yang  didasarkan  atas skala prioritas dan efisiensi.

## DAFTAR REFERENSI
Amirudin.  (2009).  Identifikasi  dan  Analisis  Faktor- faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  dengan  Dokumen  Kebijakan  Umum Anggaran  dan  Prioritas  Plafon  Anggaran Sementara (Studi Kasus Provinsi D.I Yogyakarta TA  2008).  Tesis  S2.  Program  Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
Abdullah,  S.  (2008).  Pengalokasian  Belanja  fisik dalam  Anggaran  Pemerintahan  Daerah  :  Studi Emperis  atas  Determinan  dan  Konsekwensinya terhadap Belanja Pemeliharaan. Laporan Penelitian. Bengkulu.
Bastian, Indra. (2006). Sistem Akuntansi Sektor Publik . Salemba Empat. Jakarta.
Devas, et al. (2007) .Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.  Terjemahan  Marsi  Maris.  UI-Press. Jakarta.
Eka  Saputra,  Andra.  (2007).  Analisis  Kemampuan Keuangan  Daerah  dan  Pengaruhnya  terhadap Belanja  Daerah  di  Kabupaten  Aceh  Tenggara. Tesis  Program  Pascasarjana  Ekonomi  USU. Medan.
Fatchurrochman, Agam, (2002), Manajemen Keuangan  Publik,  Materi  Pelatihan  Anti Korupsi,  Indonesian  Coruption  Watch,  23-25 Januari 2002, Jakarta.
Ghozali, Imam. (2005). Analisis  multivariate dengan program  SPSS.  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim,  Abdul.  (2001).  Anggaran  daerah  dan  “fiscal stress”  (sebuah  studi  kasus  pada  Anggaran daerah  provinsi  di  Indonesia).  Jurnal  Ekonomi dan Bisnis Indonesia 16 (4): 346-357.
Handayani,  Hj.  Rr.  Sri.  2010.  Pengaruh  Rasio Keuangan  Daerah  Terhadap  Belanja  Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan  (Studi  Pada  Kabupaten  Dan  Kota  Di Jawa Tengah) Artikel.
Kusumayoni. (2004). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah  Dalam  Membiayai  Pengeluaran  Daerah di  Kab.  Klungkung.  Tesis  S2  PPS  UNPAD. Bandung (tidak dipublikasikan).
Mardiasmo,  (2001),  Pengawasan,  Pengendalian,  dan Pemeriksaan  Kinerja  Pemerintah  Daerah  dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Andi, Jogjakarta.
__________,  (2002),  Otonomi  dan  Manajemen Keuangan daerah, Andi, Jogjakarta.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  tahun 2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  tahun 2007  tentang  Perubahan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13  tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  tahun  2008  tentang
Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah
Redjo,  Samagio  Ibnu.  (1998).  Keuangan  Pusat  dan Daerah.  BKU  Ilmu  Pemerintahan  Fakultas Ekonomi  Pascasarjana  Kerjasama  Universitas Padjajaran. Bandung. Republik Indonesia,
Republik  Indonesia,  (2001),  Undang-Undang  No.  22 dan  25  tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah, Citra Umbara, Bandung.
__________,  (2001),  Peraturan  Pemerintah  No.  105 tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban  Anggaran,  Citra  Umbara, Bandung.
__________,  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  29  Tahun  2002  tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
__________, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
__________, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
__________, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
__________, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
__________,  Peraturan  Pemerintah  Dalam  Negeri Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
__________,  Peraturan  Pemerintah  Dalam  Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
__________, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sugiono.  (2001).  Statistik  Non  Parametrik  untuk Penelitian. Alfebeta. Bandung.
Suparmoko.  (2002).  Ekonomika  Publik  Untuk Keuangan  dan  Pembangunan  Daerah.  Andi. Yogyakarta.
Syamsi,  Ibnu.  (1994).  Dasar-Dasar  Kebijaksanaan Keuangan Negara. Rineka Cipta. Jakarta.
Yani,  Ahmad.  (2008).  Hubungan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di  Indonesia. Rajagrafindo Persada. Jakarta
Yuwono,  Sony.  Dkk.  (2005).  Penganggaran  Sektor Publik. Bayumedia Publising. Surabaya.

## www.jambiprov.go.id