## PENENTUAN SISTEM PENGUMPULAN SAMPAH DAN TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA DESA SAWAHMULYA, SANGKAPURA
Nuril Fikriyah 1 , Christia Meidiana 2 , Kartika Eka Sari 3
Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya 123 Jalan Mayjen Haryono 167 Malang 65145 -Telp (0341)567886 e-mail 1 : nurilfkryh@gmail.com

## ABSTRAK
Pengelolaan  sampah  menjadi  tantangan  serius  bagi  pengelola  dan  pembuat  kebijakan  di  perkotaan  maupun pedesaan dan oleh karena itu, solusi masalah sampah harus terintegrasi dan berkelanjutan. Desa Sawahmulya merupakan  Desa  yang  ditetapkan  sebagai  zona  prioritas  pelayanan  sampah  di  Pulau  Bawean.  Namun, penanganan  sampahnya  belum  optimal.  Pelayanan  pengumpulan  Desa  Sawahmulya  belum  tersedia  di  setiap dusun. Keberadan 3 TPS seharusnya dapat melayani seluruh dusun. Tetapi, masih ada dusun yang belum terlayani sehingga  menimbulkan  TPS  ilegal  yang  berada  di  tepi  pantai  dan  permasalahan  lainnya.  Oleh  karena  itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sistem pengelolaan sampah, menghitung efektivitas pengumpulan sampah, mengevaluasi kinerja TPS, menentukan lokasi dan lingkup pelayanan TPS, serta sistem pengumpulan sampah di Desa Sawahmulya.  Hasil penelitian menunjukkan pengumpulan sampah di Desa Sawahmulya belum efektif,  hanya  36%  sampah  yang  terkumpul  oleh  petugas  di  TPS,  kondisi  TPS  Sawahlaut  sudah  melebihi kapasitasnya  yakni  143%,  dari  segi  lokasi  keberadaan  lokasi  TPS  masih  belum  memenuhi  kriteria  kesesuaian lokasi TPS sehingga direkomendasikan untuk membangun TPS Baru di Kebundaya yang mampu melayani 500 KK dan melakukan pemerataan daerah lingkup pelayanan di setiap TPS. Penentuan sistem pengumpulan meliputi pola  pengumpulan  komunal  dan  individual  tidak  langsung  dengan  memerlukan  7  rute  pengumpulan,  dan penambahan moda bermotor dengan ritasi sebanyak 2-3 sesuai area pelayanannya.
Kata Kunci: pengelolaan sampah, sistem-pengumpulan-sampah, TPS.

## ABSTRACT
Waste management is a serious challenge for managers and policy makers in both urban and rural areas and therefore, solutions to waste problems must be integrated and sustainable. Sawahmulya Village is determined as a priority zone for waste services on Bawean Island. However, waste management in Sawahmulya Village requires more improvement for low performance. The collection service is not yet available in every hamlet that the three current temporary disposal site (TPS) the entire hamlet. But there are hamlets that have not served yet all hamlets, causing  illegal  dumping  on  the  beach  and  overloaded  TPS.  Therefore,  the  study  aims  to  identify  the  waste management system, to calculate the effectiveness of waste collection, and to evaluate the performance of TPS, as well  as  to  determine  the  location  and  scope  of  TPS  services,  and  the  appropriate  waste  collection  system  in Sawahmulya Village. The results showed that waste collection in Sawahmulya Village is not effective because only 36%  of  the  waste  is  collected  by  cleaning  workers  at  the  TPS.  Furthermore,  TPS  Sawahlaut  is  overloaded exceeding to 143%. The location of the current TPS do not meet the criteria. Based on the result, it is recommended to build a new TPS in Kebundaya which can serve 500 households and improve the distribution of service areas in each TPS of the applicable collection system are indirect communal and individual collection system requiring 7 new collection routes, equipped with vehicles having two until three ritations depending on the service area.
Keywords: waste management, waste collection, temporary-disposal-site

## LATAR BELAKANG
Pengelolaan sampah menghadirkan tantangan  serius  bagi  pengelola  dan  pembuat kebijakan  baik  di  perkotaan  maupun  pedesaan (Raharjo, S., dkk., 2013). Oleh karena itu, solusi untuk  masalah  sampah  harus  terintegrasi  dan berkelanjutan  agar  dapat  menjaga  kelestarian lingkungan,  memberikan  manfaat  dari  segi kesehatan,  sosial,  ekonomi  serta  dapat  merubah kepedulian  masyarakat  terhadap  lingkungan
(Behzad, et al., 2020, Dermawan dkk, 2018). PBB menetapkan  rencana  aksi  global  melalui  SDGs, khususnya  pada  tujuan  11.6  yakni  untuk mengurangi  dampak  lingkungan  perkotaan  per kapita  yang  merugikan,  memberikan  perhatian khusus  pada  kualitas  udara,  serta  termasuk penanganan  sampah  kota  pada  tahun  2030 (Rahmawati,  2021;  UNDP,  2021).  Dalam mendukung  hal  tersebut,  Pemerintah  Indonesia berupaya  dengan  menetapkan  target  pelayanan persampahan  berdasarkan  Peraturan  Presiden Nomor  97  Tahun  2017  tentang  Jaktranas
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis  Rumah  Tangga  terdiri  dari  30% pengurangan dan 70% penanganan.
Salah  satu  upaya  penanganan  adalah melalui  sistem  pengumpulan  sebagai  aktivitas mengumpulkan  sampah  dari  wadah  individu maupun  komunal  ke  terminal  tertentu  yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (SNI-19-2554 Tahun 2002). Pengumpulan sampah  menjadi  hal  yang  semakin  sulit  dan kompleks karena sumber sampah berada di setiap rumah,  setiap  gedung  apartemen,  fasilitas komersial dan industri, serta di jalanan, taman dan bahkan  lahan  kosong.  Kinerja  pengumpulan sampah  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor diantaranya,  tipe/pola,  frekuensi,  dan  peralatan yang digunakan (Tchobanoglous, 2002).
Salah  satu  sarana  yang  dibutuhkan  dalam pengumpulan  sampah  adalah  TPS  (Tempat Penampungan  Sementara).  Dampak  dari  jumlah dan  kapasitas  TPS  yang  belum  memenuhi kebutuhan pelayanan sampah akan menimbulkan permasalahan  serius  seperti  timbulan  sampah yang tercerai penurunan estetika dan pencemaran terhadap  lingkungan  (Ahmad,  dkk.,  2015). Dengan  demikian,  penyediaan  TPS  memiliki peran  penting  dalam  penanganan  sampah, khususnya  dalam  mencegah  adanya  perilaku membuang  sampah  yang  tidak  tepat  kemudian menyebabkan pencemaran lingkungan.
Sampah menjadi masalah utama masyarakat kepulauan karena karakteristik geografis pulau yang terpisah oleh laut dari pusat pemerintahan  dan  pusat  wilayah  terdekat. Pengelolaan  persampahan  yang  tidak  memadai dapat  menyebabkan  berbagai  masalah  sampah (Dobiki, J., 2018).  Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya sistem pengelolaan  sampah  secara  universal,  termasuk Pulau Bawean.
Pulau Bawean memiliki kawasan peruntukan  pariwisata  alam  dan  budaya  (RTRW Kabupaten  Gresik  Tahun  2010-2030).  Sebagai tujuan wisata, maka Pulau Bawean dituntut untuk selalu  bersih  sehingga  dapat  menciptakan  citra yang baik. Namun demikian, Pulau Bawean belum termasuk  dalam  cakupan  pelayanan  pengelolaan sampah  di  Kabupaten  Gresik,  sehingga  sistem pengelolaan persampahan di Pulau Bawean belum disediakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Gresik (Bappeda Kabupaten Gresik, 2015).
Pulau Bawean memiliki 2 Kecamatan yakni Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak, baik  keduanya  belum  memiliki  pengelolaan sampah  menyeluruh  100%.  Pusat  kegiatan  di Pulau Bawean, cenderung dilakukan di Kecamatan  Sangkapura  yang  dibuktikan  dari
keberadaan jumlah sarana di Kecamatan Sangkapura yang lebih unggul daripada sarana di Kecamatan Tambak (BPS, 2021).
Dalam  kajian  RTRW  terbaru  tahun  2021, Desa Sawahmulya direncanakan menjadi kawasan permukiman  yang  lebih  luas  dari  eksistingnya. Secara eksisting, Desa Sawahmulya juga memiliki pola permukiman tidak teratur dari segi kepadatan dan  keberadaan  jalan  sempit/gang.  Hal  tersebut akan  memengaruhi  pola  pengumpulan  yang seharusnya dilakukan, sehingga perlu direncanakan  dengan  baik  (Aspian,  2009;  Siara,
2018). Berdasarkan Masterplan Persampahan Pulau Bawean 2015, Desa Sawahmulya ditetapkan sebagai wilayah perkotaan dengan nilai tertinggi dari segi ketersediaan fasilitas pelayanannya, penetapan wilayah perkotaan juga menjadikan  Desa  Sawahmulya  sebagai  zona prioritas  pelayanan  sampah  di  Pulau  Bawean. Selain itu juga diketahui bahwa Desa Sawahmulya yang  telah  memiliki  sistem  pengumpulan  oleh petugas  dan  Tempat  Penampungan  Sementara (TPS) namun penanganan yang dilakukan belum sepenuhnya  efektif  sehingga  perlu  dikaji  dan harapannya  dapat  terbentuk  arahan  yang  sesuai, serta menjadi percontohan bagi desa lainnya.
Berdasarkan survei pendahuluan, diindikasikan  bahwa  penanganan  sampah  Desa Sawahmulya  belum  optimal.  Desa  Sawahmulya memiliki 3 TPS yang seharusnya dapat melayani seluruh  dusun  yakni  TPS  Dayabata,  TPS Sawahlaut, dan TPS  Bangkalan. Namun, kenyataannya  terdapat  dusun  yang  belum terlayani sehingga menimbulkan TPS Ilegal yang berada  di  tepi  pantai.  TPS  Boom  menjadi  TPS ilegal sebab lokasinya berada di lahan kosong area dermaga yang digunakan sebagai tempat pembuagan oleh masyarakat Dusun Boom. Hal ini tidak sesuai dengan standar pemilihan lokasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 yang menyebutkan bahwa, pemilihan lokasi TPS dipilih berdasarkan  kriteria  antara  lain  tidak  mencemari lingkungan,  tidak  mengganggu  estetika  dan  lalu lintas  sehingga  keberadaan  TPS  Ilegal  tersebut telah menyalahi aturan dan harus dibenahi. Selain itu,  masih  ditemukan  masalah  pada  TPS  legal. TPS  Sawahlaut  memiliki  timbulan  sampah  yang melebihi  kapasitasnya,  lokasinya  yang  berada  di tepi  sungai,  sampah  yang  tidak  tertampung  di dalam TPS sehingga dibuang ke tepi sungai untuk dibakar. Masalah lain yang juga ditemukan adalah TPS  Dayabata  yang  telah  dinonaktifkan  karena lokasinya  yang  terlalu  dekat  klinik  kesehatan. Keberadaan  TPS  memiliki  peranan  penting sebagai titik pengumpulan sampah yang
dikumpulkan  dari  rumah  tangga.  Penyediaan fasilitas  sarana  dan  prasarana  persampahan  yang sesuai  adalah  bagian  dari  pengelolaan  sampah yang  baik  serta  menghindari  adanya  perilaku membuang  sampah  sembarangan,  hal  tersebut tentu  juga  perlu  diimbangi  dengan  kesadaran warga  dalam  kebersihan  lingkungan  (Elamin  M. Z., dkk., 2018).
Penyediaan  sarana  persampahan  tidak hanya terbatas pada wilayah administratif tertentu. Hal  ini  sejalan  dengan  Permen  PU  No.  3  Tahun 2013  tentang  Persyaratan  Persampahan  yang menyatakan  bahwa  daerah  pelayanan  TPS ditentukan  berdasarkan  radius  pelayanan  yaitu  1 km  dari  lokasi  TPS.  Oleh  karena  itu,  dalam penelitian  ini,  batas  administrasi  tidak  menjadi dasar delineasi area pelayanan TPS. Namun, batas administrasi  tetap  digunakan  dalam  perencanaan zonasi pola pengumpulan, rute pengumpulan, dan kebutuhan moda pengumpulan karena penyediaan sarana pengumpulan seperti gerobak beserta pola dan  rute  telah  menjadi  kewenangan  setiap  desa. Hal  tersebut  terlihat  dari  pengajuan  dana  desa yang  yang  meliputi  pengajuan  moda/armada pengumpulan sampah di setiap desa salah satunya Desa  Sawahmulya  (Hasil  Wawancara  dengan Pemerintah Desa, 2021).
Pelayanan sampah yang mampu mencakup seluruh  wilayah  dan  penyediaan  prasarana  yang sesuai  dengan  standar  pemilihan  lokasi  menjadi hal penting untuk diperhatikan. Selain itu, belum adanya  TPST  sebagai  pemrosesan  akhir  sampah yang  sedang  dipersiapkan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Gresik  juga  mendorong  pengelolaan sampah  harus  dilakukan  oleh  setiap  desa  secara mandiri. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji tentang  Penentuan  Sistem  Pengumpulan  Sampah dan  Tempat  Penampungan  Sementara  di  Desa Sawahmulya  sehingga    dapat  melengkapi  sistem penanganan  sampah  yang  ada  dalam  menunjang keberadaan TPST yang sedang direncanakan.

## METODE
Ruang  lingkup  wilayah  penelitian  yaitu berada  di  Desa  Sawahmulya  yang  merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean,  Kabupaten  Gresik.  Pulau  Bawean terletak di Laut Jawa yang berjarak sekitar 80 Mil atau  120  km  sebelah  utara  Kabupaten  Gresik. Adapun  metode  pengumpulan  data,  penentuan sampel, dan metode analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  kajian  persampahan dapat dilakukan secara primer dengan pengamatan langsung  ke  lapangan  dan  sekunder  melalui instansi  terkait  (Anggraini,  2014).  Data  primer melalui  wawancara  kepada  Bappeda,  DLH, Kepala  Desa,  Kepala  Dusun,  dan  petugas kebersihan; dan observasi di TPS beserta kegiatan pengumpulan  yang  ada.  Pengumpulan  data sekunder  melalui  survei  instansi  dan  kajian literatur yang sesuai dengan penelitian.

## Metode Penentuan Sampel
Sampel  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian ini  digunakan  untuk    responden  wawancara kepada responden  dengan kriteria tertentu  sesuai dengan  data  yang dibutuhkan.  Penentuan sampel dilakukan dengan purposive sampling.

## Purposive Sampling
Teknik  sampel  ini  dilakukan  dengan mempertimbangkan  tujuan  penelitian  yakni dengan kriteria responden yang mampu memahami  kondisi  persampahan  agar  data  yang didapat  lebih  representatif  (Wulandari,  2018). Adapun  sampel    yang  sesuai  dengan  kriteria tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Bappeda Gresik
2. Kasi Bidang Kebersihan, DLH Gresik
3. Kepala  Desa  Sawahmulya/  Kasi  Bidang Perencanaan Desa
4. Kepala Dusun
5. Ketua RW/ RT dusun setempat
6. Petugas TPS Sawahlaut
7. Petugas Pengumpul Sampah

## Metode Analisis Data

## Analisis Efektivitas Pelayanan Pengumpulan
Tingkat  Pelayanan  berdasarkan  SNI  19- 2454-2002  didasarkan  jumlah  penduduk  terlyani dan  luas  daerah  yang  terlayani  serta  jumlah sampah  yang  terangkut  ke  TPS  dalam  skala populasi  penduduk  desa.  Berikut  rumus  untuk perhitungan  Tingkat  Pelayanan  Pengumpulan dengan Rumus 1. :
𝑇𝑃 = 𝑇𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑢𝑚𝑝𝑢𝑙 𝑑𝑖 𝑇𝑃𝑆 𝑇𝑆 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛 𝑥 100% (1)
Keterangan : TP = Tingkat Pengumpulan (%) Ts dihasilkan = Produksi Timbulan (Kg/hari) Ts terkumpul = Timbulan Sampah terkumpul (Kg/hari)
Pada  penelitian  ini,  tingkat  pengumpulan digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pengumpulan  yang  telah  dilakukan.  Pengumpulan sampah dapat dikatakan efektif apabila seluruh sampah yang  dihasilkan  dapat  terkumpul  seluruhnya  ke  TPS. Selain itu, efektivitas pengumpulan juga dibandingkan dengan target Masterplan Persampahan Pulau Bawean 2015-2035.

## Analisis Kapasitas TPS
Analisis  kapasitas  sarana  persampahan khususnya TPS dilakukan untuk proses pemenuhan kebutuhan TPS. Berdasarkan Permen PU  No.3  Tahun  2013  ketentuan  TPS  harus memenuhi  kriteria  luas  dan  kapasitasnya  harus sesuai  dengan  kebutuhan.  Perhitungan  keterisian kapasitas TPS dihitung dengan Rumus 2. sebagai berikut:
Ki = 𝑇𝑆 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑢𝑚𝑝𝑢𝑙
𝑉 𝑇𝑃𝑆 x 100% (2)
Keterangan: Ki = Kapasitas Terisi (%) TS terkumpul = Sampah yang terkumpul di TPS (L/hari) TS tak  terkumpul =  Sampah  yang  tak  terkumpul  di  TPS (L/hari)
V TPS = Kapasitas TPS (L)

## Analisis Spasial
Analisis  spasial  adalah  analisa  yang menggunakan Sistem Informasi Geografis dengan dimensi  ruang  atau  geografi  pada  berbagai fenomena (Keele, 1997; N., Dewi,2005). Kemampuan sistem informasi geografis memiliki yang umumnya terdapat dua jenis fungsi analisis yang dilakukan, yakni analisis spasial dan analisis atribut  (Prahasta,  2002).  Analisis  ini  digunakan untuk  menentukan  kesesuaian  lokasi  dan  zonasi pola pengumpulan dalam skala desa.
Variabel atribut pada kesesuaian lokasi TPS menurut Mulyansyah (2008) sebagai berikut:

## Tabel 1. Variabel Kesesuaian Lokasi TPS
Nama Layer
Penilaian Ketersediaan  Lahan (Mulyansyah,  2008; Pratiwi, 2018)
Sesuai: Lahan Kosong, Tegalan, Semak Belukar Tidak Sesuai : Hutan,  Kebun,  Makam,  Mangrove,  Pasir Pasut,  Pekarangan,  Permukiman,  Sawah, Tambak Kelerengan Lahan (SNI  03-1733-2004;
Pratiwi, 2018)
Sesuai:
Kelerengan 0-15%
Tidak Sesuai: Kelerengan >15%
Nama Layer Penilaian Jaringan Jalan
(Achmad, 2015; Pratiwi, 2018)
Sesuai: < 150 m dari rumija Tidak Sesuai: > 150 m dari rumija Garis Sempadan (Permen  Nomor  28 Tahun 2015 & Perpres No. 51 Tahun  2016  tentang Batas Sempadan Pantai) Sesuai:
> 10 m dari  tepi sungai > 200 m dari  mata air > 100 m dari  titik pasang
Tidak Sesuai:
< 10 m dari  tepi sungai < 200 m dari  mata air
< 100 m dari  titik pasang
Jarak Permukiman (Danuarti, 2003 dalam Junianto, 2011) Sesuai: > 50 m dari permukiman Tidak Sesuai: < 50 m dari  permukiman
Variabel atribut untuk zonasi pola pengumpulan  menurut  Aspian  (2009)  sebagai berikut:
Tabel 2. Variabel Zonasi Pola Pengumpulan
Nama Layer Penilaian Kelerengan Lahan K 1 = Kelerengan < 5% (relatif datar)
K 2 = Kelerengan > 5% (relatif berbukit) Jaringan Jalan J 1 = Lebar jalan  < 3 meter
J 2 = Lebar jalan > 3 meter Sebaran Permukiman P 1 = Permukiman teratur P 2 = Permukiman tidak teratur Timbulan  Sampah Lahan Terbangun T 1 = Timbulan sampah < 0,3 m 3 /hr T 2 = Timbulan sampah > 0,3 m 3 /hr Sumber : Aspian, 2009; Siara, M., 2018

## Analisis Rute dan Waktu Pengumpulan
Analisis penentuan rute dilakukan berdasarkan hasil analisis zonasi pola pengumpulan  yang  kemudian  juga  dilakukan dalam  skala  desa.  Analisis  ini  dilakukan  dengan mempertimbangkan  beberapa  beberapa  aspek diantaranya  akses  jaringan  jalan  dengan  lebar jalan lebih dari 3 meter, titik-titik pewadahan, dan area  terbangun  yang  memiliki  jumlah  timbulan sampah  lebih  dari  0,3  m3  per  hari  (Balitbang Departemen PU, 1990).
Kemudian setelah menentukan rute pengumpulan,  waktu  pengumpulan  ditentukan berdasarkan  jarak  rute  yang  ada.  Berikut merupakan Rumus  3 .  yang  digunakan  dalam menentukan  total  waktu  pengumpulan  (Januar, 2003; Siara, M., 2018).
𝑡 𝑝𝑔 =   𝑡 𝑟𝑢𝑡𝑒 + (𝑡 𝑤𝑎𝑑𝑎ℎ 𝑥 ∑𝑊𝐾) + 𝑡 𝑘𝑙 (3)
Keterangan: t pg = total waktu pengumpulan (menit) t rute = waktu dalam menempuh rute (menit) t wadah =  waktu  yang  untuk  membongkar  sampah  tiap wadah (1 menit) ∑WK   = kebutuhan wadah individual sampah T kl = waktu kelonggaran yang diperlukan petugas kebersihan (60 menit)

## Analisis Kebutuhan Sarana
Analisis  kebutuhan  sarana  persampahan dalam  penelitian  ini  dilakukan  dalam  skala  desa untuk  optimasi  kapasitas  berdasarkan  hasil analisis rute pengumpulan yang berkaitan dengan jumlah  ritasi  pengumpulan.  Berikut  merupakan Rumus  4. yang  dapat  digunakan  untuk menghitung kebutuhan jumlah moda/alat pengumpul. JA= 𝑇𝑠 𝑑𝑢𝑠𝑢𝑛 𝐾𝑘 𝑥 𝑓𝑝 𝑥 𝑅𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖
(4)
Keterangan: Ts dusun = Produksi timbulan perdusun (L/unit/hari) Kk  =  Kapasitas  alat  pengumpul  (Gerobak  =1.000  L/ Motor= 1.500 L) Fp = Faktor Pemadatan alat = 1,2 Rk = Ritasi alat pengumpul

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Sawahmulya merupakan desa dengan kepadatan  tertinggi  di  Pulau  Bawean  yakni  43 jiwa/ha. Dengan jumlah penduduk sebanyak 3.044 jiwa  per  Maret  2021  (Pemerintah  Desa Sawahmulya, 2021). Berdasarkan standar timbulan sampah permukiman Kabupaten Gresik memiliki  rata-rata  timbulan  sampah  sebesar 0,00228  m 3 /orang/hari  (DLH  Kabupaten  Gresik, 2019)  sehingga  timbulan  sampah  di  Desa Sawahmulya  mencapai  6,94  m 3 /hari  dengan timbulan  sampah  tertinggi  di  Dusun  Sawahlaut sebesar 1,38 m 3 /hari. Sistem pengelolaan sampah di  Desa  Sawahmulya  masih  sampai  pada  tahap
pengumpulan.  Berikut  timbulan  sampah  setiap dusun di Desa Sawahmulya ( Tabel 3.)
Tabel 3. Produksi Sampah Desa Sawahmulya
Dusun Jml. Penduduk (Jiwa) Timbulan Sampah (Ts) (m 3 /hari) (a) (b) (b x 0,00228) Dayabata 366 0,83 Kebundaya 458 1,04 Kebunlaut 420 0,96 Lautsungai 511 1,17 Boom 273 0,62 Sawahlaut 604 1,38 Bangkalan 412 0,94 Jumlah 3044 6,94
Pengumpulan sampah di Desa Sawahmulya hanya  dilakukan  di  4  dusun  yakni  Dusun Dayabata,  Kebundaya,  Kebunlaut,  Boom  dan Bangkalan. Sedangkan di dusun lain, masyarakat membuang  sampahnya  sendiri  ke  TPS  dan membakar  di  pekarangan.  Selain  itu,  beberapa oknum  masih  membuang  sampahnya  ke  sungai, tepi  pantai  mengakibatkan  muara  di  sungai  juga telah  mengalami  sedimentasi  lumpur  maupun sampah-sampah yang mengendap terlalu lama di tepi  pantai.  Hal  tersebut  tentunya  berdampak kepada  rusaknya  ekosistem  sekitar  (mangrove, terumbu karang, dan biota laut di di dalamnya).

## Efektivitas Pengumpulan Sampah
Efektivitas  pengumpulan  sampah  yang dikaji  merupakan  pengumpulan  sampah  oleh petugas  maupun  masyarakat  secara  individu. Berikut  merupakan  besar  produksi  sampah tertampung di TPS, tidak tertampung, dan tingkat pengumpulan pada Tabel 4 .
Tabel 4. Tingkat Pelayanan Pengumpulan
Dusun Jml Pdd. (Jiwa) KK Jiwa
/kk Terkumpul di TPS Tidak Terkumpul di TPS Tk.
Pengumpu lan (%)
Petugas (KK)
Jml. Pdd. (Jiwa) Ts (m3) Individu (KK) Jml. Pdd. (Jiwa) Ts (m 3 ) Bakar (KK) Jml. Pdd. (Jiwa) Ts (m 3 ) (a) (b) (c) (d) (e) (f)=(e) *(d) (g)=(f) *0,002 28 (h) (i)=(h)*( d) (j)=(f)* 0,00228 (k) (l)=(k)* (d) (m)=(l) *0,0022 8 (n)=(g+j)/(T ot.g+j+m)*1 00% TPS Legal 2632 782 260 873 1,99 464 1521 3,47
81 288 0,66 80% Dayabata 366 121 3,02 111 336 0,77 6 18 0,04 4 12 0,03 Kebundaya 458 124 3,69 65 240 0,55 5 18 0,04 54 199 0,45 Kebunlaut 420 122 3,44 0 0 0,00 117 403 0,92 5 17 0,04 Sawahlaut 511 157 3,25 0 0 0,00 164 534 1,22 7 23 0,05 Lautsungai 273 87 3,14 0 0 0,00 152 477 1,09 5 16 0,04 Bangkalan 604 171 3,53 84 297 0,68 20 71 0,16 6 21 0,05 TPS Ilegal 412 110 40 150 0,34 42 157 0,36
5 19 0,04 10% Boom 412 110 3,75
40 150 0,34 42 157 0,36 5 19 0,04 Total 3044 892 0 300 1022 2,33 506 1678 3,83 86 307 0,70 90%
Gambar 1. Penanganan Sampah Desa
Didapatkan  bahwa  pada Tabel  4. dan Gambar  1. produksi  timbulan  sampah  di  Desa Sawahmulya  90%  sudah  terkumpul  di  TPS  dan masih  terdapat  10%  lainnya  yang  belum terkumpul  di  TPS  karena  sampah  dibakar  di pekarangan  rumah.  Kemudian  dari  90%  sampah yang  terkumpul  terdapat  9%  diantaranya  yang
menggunakan TPS ilegal adalah  TPS dari Dusun Boom yakni dengan menggunakan bekas dermaga sebagai  TPS  sehingga  81%  sampah  yang terkumpul  di  TPS  legal  dari  sampah  yang terkumpul di TPS.  Namun, dari Gambar 1. juga diketahui  bahwa,  besaran  timbulan  sampah  yang terkumpul  oleh  petugas  hanya  36%  yang  masuk menuju  TPS  Legal,  sisanya  sampah  dibawa sendiri oleh warga ke TPS.
Dalam  Jakstranas  Persampahan,  sampah ditargetkan pada tahun 2025 dapat terkelola 100% yang  terdiri  dari  30%  pengurangan  dan  70% penanganan.  Masterplan  Persampahan  Pulau Bawean menyebutkan bahwa, pola pengumpulan di  masa  mendatang  adalah  pola  pengumpulan yang  menjangkau  seluruh  wilayah  di  Pulau Bawean, terutama di Desa Sawahmulya yang juga termasuk dalam zona prioritas pada rentang waktu 2017-2020. Hal ini mengindikasikan bahwa target sistem pengumpulan sampah di semua wilayah di Pulau  Bawean  adalah  100%.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  pengumpulan  di  Desa Sawahmulya  hingga  tahun  2021  belum  efektif, karena  masih  terdapat  penduduk  yang  tidak terlayani  oleh  petugas  dan  sampahnya  tidak terkumpul  di  TPS.  Selain  itu,  Dokumen  Review Studi Kelayakan TPST Pulau Bawean 2019 juga memiliki target pelayanan persampahan terhadap kebutuhan  lahan  TPST  di  Desa  Sawahmulya adalah    90%  penduduk  terlayani  sehingga peningkatan terhadap pengumpulan perlu ditingkatkan  untuk  mempersiapkan  pelayanan setelah TPST selesai dibangun.

## Evaluasi Kapasitas TPS
Selain  mengkaji  timbulan  yang  terkumpul di  TPS,  peneliti  juga  mengkaji  efektivitas kapasitas TPS yang digunakan dalam menampung sampah.  Kapasitas  bilik  pembakaran  yang  dapat digunakan  untuk  menampung  sampah  di  TPS Sawahlaut  dan  TPS  Bangkalan  secara  berurutan adalah  6,12  m 3 /hari  dan  5,6  m 3 /hari.  Berikut merupakan ilustrasi TPS yang masih beroperasi di Desa Sawahmulya pada Gambar 2 .
Gambar 2. Ilustrasi TPS Sawahlaut & Bangkalan
Diketaui  timbulan  sampah  yang  masuk  ke TPS  Sawahlaut  bukan  hanya  timbulan  yang berasal  dari  rumah  tangga,  terdapat  sampah sejenis  rumah  tangga  yakni  sisa  pasar  yang  dari gerobak  Dusun  Dayabata  dan  Kebundaya  (Hasil
Wawancara Petugas, 2021). Perhitungan dilakukan  dengan  mempertimbangkan  jumlah frekuensi ritasi dan kapasitas gerobak per harinya, Sehingga  timbulan  sampahnya  lebih  besar. Adapun  moda  pengumpulan  yang  digunakan  di Dusun  Dayabata  adalah  Tossa  dengan  kapasitas 1,125 m 2 , sedangkan di Dusun Kebundaya berupa gerobak  dorong  dengan  kapasitas  1,28  m 2 . Pengumpulan pada kedua dusun tersebut dilakukan  2  kali  setiap  harinya.  Berikut merupakan  perhitungan  timbulan  sampah  Dusun Dayabata  dan  Kebundaya  yang  dihitung  dengan kapasitas gerobak dan jumlah ritasi:

## Dusun Dayabata
𝑇𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑘𝑢𝑚𝑝𝑢𝑙 = 𝐾𝑘  𝑥 𝑅𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖  = 1,125 𝑥 2 𝑇𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑘𝑢𝑚𝑝𝑢𝑙 = 2,25 m 3
Dusun Kebundaya 𝑇𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑘𝑢𝑚𝑝𝑢𝑙 = 𝐾𝑘  𝑥 𝑅𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖  = 1,28 𝑥 2 𝑇𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑘𝑢𝑚𝑝𝑢𝑙 = 2,56 m 3
Dari  perhitungan  tersebut  didapatkan bahwa  timbulan  sampah  yang  terkumpul  oleh petugas kebersihan Dusun Dayabata dan Kebundaya  sebesar 2,25 m 3 dan  2,56 m 3 .  Angka tersebut kemudian digunakan untuk mengevaluasi kapasitas  TPS  dan  efetivitasnya.    Sedangkan produksi  sampah  pada  dusun  lainnya  tetap menggunakan  timbulan  sampah  berdasarkan standar  timbulan  sampah  permukiman  dengan asumsi  melayani  seluruh  penduduk.  Berikut merupakan Tabel 5. kapasitas terisi di kedua TPS
.
Tabel 5. Tingkat Efektivitas Kapasitas TPS
Dusun Pelayanan Ts Terkumpul (m 3 /Hari) Ts Tak Terkumpul (Dibakar) (m 3 /Hari) Kapasitas TPS (m 3 ) Efektivitas Kapasitas Terisi Kapasitas TPS dari Total Ts Oleh Petugas Individu Langsung (a) (b) (c) (a/c)x100% (a+b)/cx100% TPS Sawahlaut 8,80 0,62 6,13 143% 154% - Dayabata 2,25 0,04 0,03 - Kebundaya 2,56 0,59 0,45 - Kebunlaut 0,00 0,92 0,04 - Sawahlaut 0,00 1,32 0,06 - Lautsungai 0,00 1,12 0,04 TPS Bangkalan 0,89 0,04 5,60 16% 17%
Dusun Pelayanan Ts Terkumpul (m 3 /Hari) Ts Tak Terkumpul (Dibakar) (m 3 /Hari) Kapasitas TPS (m 3 ) Efektivitas Kapasitas Terisi Kapasitas TPS dari Total Ts Oleh Petugas Individu Langsung (a) (b) (c) (a/c)x100% (a+b)/cx100% - Bangkalan 0,72 0,17 0,04
Berdasarkan Tabel  5. diketahui  bahwa kapasitas  TPS  Sawahlaut  telah  melebihi  daya tampungnya.  Akhirnya  menyebabkan  sampah dikumpulkan  di  sekitar  TPS  termasuk  di  tepi sungai.  Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut  maka diperlukan  adanya  perluasan  kapasitas  TPS  atau TPS  baru  agar  dapat  menampung  sampah  yang ada  saat  ini  dan  mendatang  seiring  dengan bertambahnya  penduduk.  Namun  perluasan kapasitas TPS perlu mempertimbangkan kesesuaian lahan di sekitar lokasi TPS.

## Penentuan Potensi Lokasi TPS
Penentuan  potensi  lokasi  TPS  dilakukan dengan  mengidentifikasi  lahan  dengan  kriteria penilaian  kesesuaian  lahan  TPS.    Berdasarkan pengolahan data dengan teknik overlay pada SIG didapatkan  6  klasifikasi  lahan  dengan  skor  1-7, semakin tinggi skor maka semakin banyak atribut yang  sesuai  sehingga  lahan  sangat  sesuai  untuk TPS.  Berikut  merupakan  hasil  penilaian  dan rincian  kesesuaian  TPS  pada Tabel  6. dan  peta hasil overlay pada Gambar 3.
Tabel 6. Penilaian Lokasi TPS
TPS Atribut Kesesuaian Skor
1 2 3 4 5 6 7 Sawahlaut √ √ √ -
√ √ √ 6 Bangkalan √ √ √ - √ √ - 5 Dayabata √ √ √ - √ √ - 5 Boom - √ √ √ √
- - 4 Keterangan Atribut: 1 = Ketersediaan lahan 2 = Kelerengan lahan 3 = Jaringan jalan
4 = Garis sempadan sungai
5 = Garis sempadan mata air
6 = Garis sempadan pantai
7 = Jarak terhadap permukiman
Disimpulkan bahwa lahan TPS eksisting di Desa Sawahmulya tidak ada yang mendapat skor maksimal.  Berdasarkan  hal  tersebut  perluasan kapasitas TPS ini tidak dapat dilakukan sehingga keterbatasan  dari  segi  kapasitas  dan  lokasi menjadi  dasar  bahwa  diperlukan  untuk  mencari lokasi TPS Baru.
Penentuan  lokasi  TPS  baru  dilakukan berdasarkan  hasil  kesesuaian  lahan  lokasi  TPS sebelumnya.  Berdasarkan Gambar  3 .  lahan potensial TPS hanya terdapat 6,9% dari luas total Desa  Sawahmulya  warna  hijau  tua  berada  di Dusun Kebundaya dengan luas 416 m 2 sehingga
lahan  ini  dikatakan  mencukupi  kebutuhan  lahan minimal  100  m 2 sehingga  lokasi  tersebut membutuhkan upaya lebih besar untuk dilakukan pembukaan dan pembangunan TPS. Berikut peta hasil overlay beserta lokasi lahan potensial untuk TPS pada Gambar 3.
Gambar 3. Overlay Kesesuaian Lokasi TPS

## Optimalisasi Kapasitas TPS
Berdasarkan hasil perhitungan yang didapat maka  diketahui  TPS  Sawahlaut  memiliki  tingkat efisiensi  hampir  penuh  sehingga  dengan  adanya lokasi potensi TPS Baru juga mendukung adanya pemerataan kapasitas produksi sampah yang dapat ditampung  di  setiap  TPS.  Pemerataan  dilakukan dengan  mengurangi  dan  menambah  daerah pelayanan dengan radius pelayanan 1 km dari titik TPS  sebagaimana  pada Tabel  7-9 dan peta rencana daerah pelayanan TPS pada Gambar 4 .
Tabel 7. Daerah Pelayanan Baru TPS Sawahlaut
Daerah
Pelayanan KK Jml.
Pdd Ts (m 3 ) Kapasitas Terisi (K=6,13 m 3 ) Sebelum  Sesudah Dsn.Sawhlaut A 106 383 0,87 143% 100% Dsn.Laut Sungai
157 511 1,17
Dsn. Boom 87 273 0,62 Ds.  Kotakusuma B 333 1119 2,55 Ds. Sungaiteluk 111 389 0,89 Jumlah 794 2688 6,13
Tabel 8. Daerah Pelayanan Baru TPS Bangkalan
Daerah Pelayanan KK Jml. Pdd Ts (m 3 ) Kapasitas Terisi (K=5,6 m 3 ) Sebelum Sesudah Dsn. Bangkalan 110 412 0,94 16% 39% Dsn.  Sawahlaut B 65 221 0,50 Ds.
Sungairujing B 96 338 0,77 Jumlah 293 1023 2,21
Tabel 9. Daerah Pelayanan TPS Baru Kebundaya
Daerah Pelayanan KK Jml. Pdd Ts (m 3 ) Kapasitas Terisi (%) TPS Tipe I (Kapasitas 500 KK) Dsn. Kebundaya 124 458 3,60 85%
Dsn. Kebunlaut 122 420 0,96 Dsn. Dayabata 121 366 2,32 Desa Sungairujing A 58 217 0,49 Jumlah 425 1461 7,37 TPS Tipe II (Kapasitas 6.000 KK)
Dsn. Kebundaya 124 458 3,60 21% Dsn. Kebunlaut 122 420 0,96 Dsn. Dayabata 121 366 2,32 Desa Sungairujing A 343 1209 2,76 Desa Kotakusuma A 525 1762 4,02 Jumlah 1235 4215 13,66
Gambar 4. Overlay Zonasi Pola Pengumpulan

## Zonasi Pola Pengumpulan
Zonasi pola pengumpulan sampah dilakukan setelah diketahui hasil dari pemerataan produksi  sampah  daerah  pelayanan  dapat tertampung  di  dalam  desa  sehingga  analisis  ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengumpulan.  Analisis  ini  dilakukan  dengan overlay pada  variabel  zonasi  pola  pengumpulan Aspian  (2009).  Berikut  hasil overlay zonasi  pola pengumpulan Tabel 10 . dan Gambar 5. Tabel 10. Hasil Overlay Zonasi Pola Pengumpulan
Pola Pengumpulan/ Kode Pola Luas (Ha) Luas (%) Pola Individual Langsung 1,854 5% K1J2P2T2 0,031 K2J1P2T2 0,066 K2J2P2T2 1,757
Pola Individual Tidak Langsung 6,400 17% K1J2P2T2 6,400 Pola Komunal Langsung 6,939 18% K1J1P2T2 0,113 K2J1P2T2
6,825
Pola Komunal Tidak Langsung 22,434 60% K1J1P2T2 22,434 Total 37,627 100%
Gambar 5. Overlay Zonasi Pola Pengumpulan
Berdasarkan Tabel  10. dan Gambar  5 . didapati bahwa zona dengan luasan tertinggi yang terbentuk  adalah  zona  pola  komunal  tidak langsung  yakni 60% atau sebesar 22,434 ha dan pada pola indivdual terbesar pada individual tidak langsung  sebesar  17%  atau  6,4  ha  sehingga  pola pengumpulan  perlu  difasilitasi  wadah  komunal. Berikut merupakan perhitungan kebutuhan wadah komunal  berdasarkan  jumlah  penduduk,  dan jumlah  KK  setiap  zona  dengan  radius  pelayanan 40 KK pada Tabel 11 .
Tabel 11. Kebutuhan Wadah Komunal
Dusun
Pdd (Jiwa) KK Zona Pengumpulan Komunal Tidak Langsung Radius Pelayanan (KK) Kebutuhan Wadah Komunal (a) (b) (d) (e) (f)=(d/e) Dayabata 366 112 40 2,8 ≈ 3 Kebundaya 458 114 40 2,9 ≈ 3 Kebunlaut 420 82 40 2,1 ≈ 3 Lautsungai 511 113 40 2,8 ≈ 3 Boom 273 62 40 1,6 ≈ 2 Sawahlaut 604 144 40 3,6 ≈ 4 Bangkalan 412 72 40 1,8 ≈ 2 Jumlah 3044 699 20

## Rute Pengumpulan
Rute    dibuat  dengan  melalui  jalan  dengan lebar  lebih  dari  3  meter  dan  pertimbangan  zona
pola pengumpulan sebelumnya. Berikut merupakan  rute  rencana  pengumpulan  sampah pada Gambar 6 .
Gambar 6. Rencana Rute Pengumpulan Sampah

## Waktu Pengumpulan
Analisis waktu pengumpulan juga dilakukan  untuk  mendapatkan  estimasi  waktu yang  dibutuhkan  dalam  mengumpulkan  sampah
untuk  mendukung  efektivitas  dan  efisiensi rekomendasi dalam pengumpulan sampah. Berikut Tabel  12. yang  merupakan  perhitungan waktu pengumpulan pada setiap gerobak di setiap dusun.

## Tabel 12. Kebutuhan Waktu Pengumpulan Gerobak dan Motor
Moda Wilayah Pelayanan ∑ Wadah Komunal ∑ Wadah Individual Kecepatan (m/menit) Jarak (m) t rute (menit) t per Wadah (menit) t tiap Wadah x ∑ Wadah t Kelonggaran (menit) t pengumpulan (menit) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(f/e) (h) (i)=(h*(c+d)) (j) (k)=(g+i+j) Gerobak Gerobak 1 Dayabata 3 0 134 1518 11,33
3 9 60 80 Gerobak 2 Kebundaya 3 0 134 1738 12,97
3 9 60 82 Gerobak 3 Kebunlaut 3 10 134 1303 13,64
3 39 60 113 Gerobak 4 Lautsungai 4 0 134 569 7,22
3 12 60 79 Gerobak 5 Boom 2 8 134 1203 8,98
3 30 60 99 Gerobak 6 Sawahlaut 4 7 134 1837
7,12
3 33 60 100 Gerobak 7 Bangkalan 3 18 134 2469 14,65
3 63 60 138 Tossa Tossa 1 Dayabata 3 0 174 1518
8,72
3 9 60 78 Tossa 2 Kebundaya 3 0 174 1738
9,99
3 9 60 79 Tossa 3 Kebunlaut 3 10 174 1303 10,50
3 39 60 110 Tossa 4 Lautsungai 4 0 174 569 5,56
3 12 60 78 Tossa 5 Boom 2 8 174 1203
6,92
3 30 60 97 Tossa 6 Sawahlaut 4 7 174 1837
5,49
3 33 60 98 Tossa 7 Bangkalan 3 18 174 2469 11,28
3 63 60 134
Berdasarkan Tabel 12 , didapatkan rata-rata waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mengumpulkan sampah  yakni  1  jam  35-40  menit.  Dalam penelitian terdahulu, diketahui bahwa waktu yang paling  sering  dilakukan  untuk  mengumpulkan sampah  adalah  pagi  dan  sore  (Budiana,  2017). Pagi dan sore menjadi waktu yang nyaman untuk mengumpulkan karena panas matahari yang tidak terlalu  terik.  Namun,  karena  waktu  operasional
petugas  TPS  hanya  sampai  pada  pukul  17.00, maka  pengumpulan  sampah  dilakukan  pada  pagi hari  dan  untuk  meminimalisir  keterlambatan  dan ketimpangan  perbedaan  waktu  tempuh  antar dusun maka jadwal pengumpulan dapat dilakukan di  satu  waktu  yakni  sejak  pagi  hari  pukul  04.30 setelah subuh. Selain waktu operasional TPS, hal tersebut  juga  dikarenakan  jika  terlalu  siang dikhawatirkan mengganggu aktivitas di pagi hari
seperti  berangkat  ke  sekolah,  bekerja,  ke  pasar, dan aktivitas lainnya.

## Kebutuhan Alat Pengumpul dan Ritasi
Secara  eksisting,  Desa  Sawahmulya  telah memiliki total 7 unit gerobak dorong, namun yang baru  beroperasi  hanya  4  gerobak,  1  gerobak
diantaranya  dimodifikasi  menjadi  gerobak  motor yakni  pada  Dusun  Dayabata  serta  Dusun Kebundaya  yang  menggunakan  motor  untuk menarik  gerobak  sampahnya.  Jenis  armada bersifat opsional menyesuaikan dengan kebutuhan dan  ketersediaan  anggaran.  Berikut  merupakan Tabel  13. berupa  perhitungan  jumlah  kebutuhan moda pengumpul sampah.

## Tabel 13. Kebutuhan Moda Pengumpul Sampah
Dusun Penduduk Terlayani (Jiwa) Produksi Ts (L/Hari) Kapasitas /Kk (Liter) fp Ritasi (Rk) Jumlah Armada/Moda Motor Gerobak Motor Gerobak Dayabata 366 2.320 1.500 1.000 1,2 1 1,3≈2 1,9≈2 Kebundaya 458 3.600 1.500 1.000 1,2 1 2,0≈2 3,0≈3 Kebunlaut 420 958 1.500 1.000 1,2 1 0,5≈1 0,8≈1 Lautsungai 511 1.165 1.500 1.000 1,2 1 0,6≈1 1,0≈1 Boom 273 622 1.500 1.000 1,2 1 0,3≈1 0,5≈1 Sawahlaut 604 1.377 1.500 1.000 1,2 1 0,5≈1 0,7≈1 Bangkalan 412 940 1.500 1.000 1,2 1 0,5≈1 0,8≈1 Total 3.044 10.982 9 10
Dari tabel diketahui bahwa terdapat 3 dusun yang memerlukan lebih dari 1 moda yakni Dusun Dayabata  dan  Kebundaya.  Jumlah  moda  dapat dilakukan  penyesuaian  jumlah  ritasi  dengan mempertimbangkan  waktu  operasional  TPS hingga  pukul  17.00  sehingga  ritasi  pada  kedua dusun tersebut dapat dilakukan sebanyak 2-3 kali sesuai dengan kebutuhannya

## KESIMPULAN
Pelayanan pengumpulan di Desa Sawahmulya  belum  efektif,  petugas  hanya melayani  36%  KK.  Sedangkan  Masterplan Persampahan  Pulau  Bawean  2015  menetapkan bahwa pola pengumpulan pada rentang 2017-2020 dapat menjangkau seluruh wilayah sehingga untuk mendukung  hal  tersebut,  peningkatan  pelayanan pengumpulan  harus  dapat  ditingkatkan  untuk memenuhi target tersebut.
Kondisi TPS juga masih belum efektif, TPS Sawahlaut  mengalami  kelebihan  muatan  hingga 143%  timbulan  sampah  yang  terkumpul  dari kapasitas  TPS.  Hal  berbeda  ditemui  di  TPS Bangkalan yang kapasitasnya masih sangat besar untuk  menampung  sampah.  Di  sisi  lain, penanganan sampah di TPS dilakukan dengan cara dibakar.  Pembakaran  sampah  di  TPS  adalah bentuk  penanganan  sampah  yang  tidak  tepat, karena  menimbulkan  emisi  melalui  pencemaran udara  dan  memicu  pemanasan  global  (Wahyudi, 2019)  sehingga  program  pemerintah  dengan membangun TPST di Pulau Bawean adalah solusi yang tepat didorong dengan persiapan TPS 3R di setiap  desa  untuk  mereduksi  sampah  sebelum menuju  TPST.  Kegiatan  pengolahan  di  TPS memilki  potensi  reduksi  timbulan  sampah
mencapai  5%  sehingga  dapat  mengurangi  beban sampah yang diangkut menuju TPA (Rahmaniah, R.,  dkk.,  2014)  sehingga  untuk  mempersiapkan hal  tersebut,  kondisi  efektivitas  daya  tampung TPS Desa Sawahmulya perlu ditingkatkan dengan membangun TPS Baru dan melakukan optimalisasi  atau  pemerataan  kapasitas  di  setiap perlu dilakukan.
Penentuan lokasi TPS Baru dapat dilakukan berdasarkan  ketersediaan  dan  kesesuaian  lahan (Pratiwi E. Z., dkk., 2018). Lahan potensial yang berada di Dusun Kebundaya dengan luas 416 m 2 dengan  status  lahan  milik  desa  dan  mampu melayani 500 KK. Namun demikian, pembukaan lahan dan pembangunan TPS baru membutuhkan upaya yang besar karena kondisi lahan berbatuan dan masih berupa semak belukar.
Selain pembangunan TPS Baru, diperlukan optimalisasi pemerataan daerah lingkup pelayanan di  setiap  TPS.  Optimalisasi  dilakukan  sesuai dengan  radius  TPS  1  km  dari  lokasi  TPS  & kapasitas  setiap  TPS.  TPS  Baru  di  Kebundaya dengan kapasitas 500 KK dapat melayani 3 dusun yang  meliputi  Dusun  Dayabata,  Kebundaya,  dan Kebunlaut  dan  juga  melayani  Desa  Sungairujing A  (sisi  utara)  dengan  total  425  KK  sehingga keterisian  TPS  sebesar  85%.  Optimalisasi    TPS Bangkalan  dilakukan  dengan  menambah  daerah pelayanan  yang  meliputi  65  KK  dari  Dusun Sawahlaut dan Desa Sungairujing B (sisi selatan) sebanyak  96  KK  sehingga  keterisian  TPS  yang semula  hanya  17%  menjadi  39%.  Optimalisasi TPS  juga  dilakukan  di  TPS  Sawahlaut  dengan berkurangnya  timbulan  sampah  dari  Dusun Dayabata,  Kebundaya,  dan  Kebunlaut  yang dialihkan menuju TPS Baru, serta sebagian persil dari  Dusun  Sawahlaut  yang  dialihkan  ke  TPS
Bangkalan.  TPS  Sawahlaut  juga  menambah daerah  pelayanan  dari  Dusun  Boom  yang sebelumnya membuang sampah di TPS ilegal dan menjangkau  hingga  Desa  Kotakusuma  dan  Desa Sungaiteluk  sehingga  kapasitas  terisi  di  TPS Sawahlaut  yang  semula  melebihi  kapasitasnya sebesar 143%  dapat dioptimalkan menjadi 100% setelah optimalisasi pemerataan daerah pelayanan.
Sistem  pengumpulan  sampah  di  Desa Sawahmulya  baru  dilakukan  hanya  di  4  dusun, sehingga  perlu  untuk  semua  dusun  memiliki sistem  pengumpulan  agar  dapat  mengurangi potensi  pembuangan  sampah  secara  ilegal. Penentunan  sistem  pengumpulan  dilakukan dengan  melayani  seluruh  wilayah  dengan  pola pengumpulan individu dan komunal tak langsung yang  juga  perlu  difasilitasi  pewadahan  komunal. Selanjutnya, dalam mendukung sistem pengumpulan  dibutuhkan  7  rute  pengumpulan dalam  waktu  1-2  jam  yang  dimulai  sejak  puku 04.30 dini hari. Pagi  dianggap sebagai waktu yang ideal  untuk  mengumpulkan  sampah  (Budiana, 2017). Pagi dianggap waktu paling efektif karena kondisi jalan yang tidak terlalu padat oleh rutinitas pagi.  Terlepas  dari  moda  apa  yang  nantinya digunakan,  keduanya  hanya  selisih  waktu  1-3 menit.  Fasilitasi  kebutuhan  moda  dan  ritasi pengumpulan juga diperlukan melalui pengadaan fasilitas  moda  gerobak  bermotor  sampah  agar mampu  menempuh  rute  yang  lebih  jauh  yang dilengkapi  dengan  fasilitas  pemilahan  sampah. Penambahan  ritasi  dilakukan  sebagai  alternatif lain  pengumpulan  sampah  tanpa  menambah jumlah  moda.    Perahu  menjadi  salah  satu  sarana persampahan  yang  dapat  digunakan  di  pulau (Dobiki,  J.,  2018).  Dalam  lingkup  pulau,  moda pengumpulan  berupa  perahu  sampah  sederhana dapat digunakan untuk mengumpulkan sampah di sekitar pantai.

## PUSTAKA
Achmad,  I.,  Sudarma,  I.  M.,  &  Paturusi,  S.  A. (2015).  Strategi  Penentuan  Lokasi  Dan Kebutuhan Lahan Tps (Tempat Penampungan Sementara  Sampah)  Berdasarkan  Fungsi Kawasan  Di  Kota  Denpasar.  Universitas Udayana Bali.
Anggraini,  S.  (2014).  Kajian  Infrastruktur
Persampahan di Kawasan Pemukiman Mayarakat dengan Pendapatan Rendah Kecamatan Kertapati Kota Palembang (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
Aspian, S.A., (2009). Optimasi Pola Pengumpulan dan  Pengangkutan  Sampah  Kota  Muara
Teweh Melalui Pendekatan Zonasi (Doctoral
dissertation, Program Pasca Sarjana
Universitas Diponegoro). Behzad,  M.,  Zolfani,  S.  H.,  Pamucar,  D.,  &
Behzad, M. (2020). A comparative assessment  of  solid  waste  management performance in the Nordic countries based on BWM-EDAS. Journal of Cleaner Production, 266, 122008.
BPS.  (2021).  Kabupaten  Gresik  Dalam  Angka 2021. BPS: Gresik
BPS.  (2020).  Kabupaten  Gresik  Dalam  Angka 2020. BPS: Gresik
Budiana, M. N., & Maryono, M. (2017). Inisiatif Standarisasi Waktu Pengumpulan Sampah di Kota  Salatiga.  Jurnal  Pembangunan  Wilayah dan Kota, 13(3), 353-367.
Dermawan, D., Lahming, L. and Mandra, M.A.S.,
(2018). Kajian Strategi Pengelolaan Sampah. UNM  Environmental  Journals,  1(3),  pp.86- 90.
Dobiki, J. (2018). Analisis Ketersedian Prasarana Persampahan  di  Pulau  Kumo  Dan  Pulau Kakara  Di  Kabupaten  Halmahera  Utara. Spasial, 5(2), 220-228.
Elamin, M. Z., Ilmi, K. N., Tahrirah, T., Zarnuzi, Y.  A.,  Suci,  Y.  C.,  Rahmawati,  D.  R.,  ...  & Nafisa,  I.  F.  (2018). Analysis  of  waste management  in  the  Village  of  Disanah, District  of  Sreseh  Sampang,  Madura .  Jurnal Kesehatan Lingkungan, 10(4), 368-375.
Harison, D. (2018). Kajian Kondisi Persampahan dan  Rencana  Penanganannya  di  Kawasan Padat  Penduduk  Kelurahan  Talang  Bubuk Plaju Palembang. TEKNIKA: Jurnal Teknik, 5(1), 66-80.
Januar,  M.A.,  (2003).  Peningkatan  teknis operasional  pengelolaan  sampah  di  Kota Malang. Semarang: Universitas Diponegoro.
Junianto,  M.  (2011).  Penentuan  Lokasi  Tempat Penampungan  Sampah  (TPS)  Sementara Menggunakan  Sistem  Informasi  Geografis (SIG)  di  Kecamatan  Depok  Kabupaten Sleman  Propinsi  DIY  (Doctoral  dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Keele.  1997. An  Introduction  to  GIS  using ArcView : Tutorial, Issue 1. Keele University Krejcie,  R.V.,  &  Morgan,  D.W.  (1970).
Determining  Sample  Size  for  Research Activities.  Educational  and  Psychological Measurement, 30, 607-610
Mulyansyah, Andri. (2008). Tempat pembuangan sampah  sementara  di  Jakarta  Timur.  Skripsi. Jakarta : Universitas Indonesia.
N.,  Dewi  H.  U.,  et  al.  (2005).  Pemanfaatan Analisis  Spasial  untuk  Pengolahan  Data Spasial Sistem Informasi Geografi. Dinamik, Vol. 10:2.
Pemerintah  Desa  Sawamulya.  (2021).  Laporan
Kependudukan Desa Sawahmulya 2021
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  8
Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor  28/PRT/M/2015  Tentang  Penetapan
Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan
Danau
Peraturan  Presiden  No.  51  Tahun  2016  tentang
Batas Sempadan Pantai
Peraturan  Presiden  No.  97  Tahun  2017  tentang Jakstranas Prahasta, E., 2001. Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografis. Bandung: CV. Informatika Pratiwi, E. Z., Meidiana, C., &  Wijayanti, W. P. (2018). Rekomendasi Penentuan Titik Tempat Penampungan Sampah Sementara Di Kecamatan  Kedungkandang  Kota  Malang. Jurnal Tata Kota dan Daerah, 10(1), 25-38. Raharjo, S., Ihsan, T., & Gustin, L.  2013. Status dan  Potensi  Pengembangan  3R  dalam Peningkatan Pengelolaan Persampahan Perkotaan: Studi Kasus Kota Padang. Rahmawati,  A.  F.,  Amin,  A.,  Rasminto,  R.,  & Syamsu,  F.  D.  (2021).  Analisis  Pengelolaan Sampah Berkelanjutan pada Wilayah
Perkotaan  di  Indonesia.  Bina  Gogik:  Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 8(1).
Rahmaniah,  R.,  Meidiana,  C.,  &  Ari,  I.  R.  D.
(2014).  Potensi  Reduksi  Sampah  Melalui Pengelolaan  Sampah  Perkotaan  Di  Tps Kecamatan  Mataram.  Jurnal  Tata  Kota  dan Daerah, 5(2), 119-128.
Sahil,  J.,  Al  Muhdar,  M.H.I.,  Rohman,  F.  and Syamsuri,  I.,  2016.  Sistem  pengelolaan  dan upaya  penanggulangan sampah  di  Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate. BIOeduKASI, 4(2).
Siara,  N.  M.  (2018).  Rekomendasi  Peningkatan Kinerja Sistem Pengumpulan Sampah Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang  Kota  Malang  (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). SNI  19-2454-2002  Tentang  Tata  Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan
SNI  03-1733-2004  Tata  cara  perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Tchobanoglous,  G.,  &  Kreith,  F.  (2002).
Handbook  of  solid  waste  management. McGraw-Hill Education. Chapter 7: 203-228 Wahyudi,  J.  (2019).  Emisi  Gas  Rumah  Kaca (GRK)  dari  Pembakaran  Terbuka  Sampah Rumah  Tangga  Menggunakan  Model  IPCC. Jurnal  Litbang:  Media  Informasi  Penelitian, Pengembangan dan IPTEK, 15(1), 65-76.
Wulandari,  C.  I.  A.  (2018).  Penentuan  Strategi Peningkatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Permukiman  di Kabupaten  Situbondo.  Bisma:  Jurnal  Bisnis dan Manajemen, 11(3), 311-322.