DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 28 Maret 2024, Revised: 13 April 2024, Publish: 7 Mei 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Pasca Pembatalan SK Bupati oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Khusnul Khotimah 1* , Jendro Hadi Wibowo 2 , Dominikus Rato 3 , Fendi Setyawan 4 1 Universitas Jember, Jember, Indonesia, husnulkh.jember@gmail.com 2 Universitas Jember, Jember, Indonesia, jendrohadiw@gmail.com 3 Universitas, Jember, Indonesia, omikusrato@gmail.com 4 Universitas Jember, Jember, Indonesia, fendysetyawan.fh@unej.ac.id
* Corresponding Author: husnulkh.jember@gmail.com 1
Abstract: The election of village heads often causes disputes, leading to the annulment of the Regent's  Decree  by  a  PTUN  decision.  As  is  the  case  in  case  number  50/G/2020/PTUN.Sby juncto.  Case  Number  228/B/2020/PT.TUN.SBY  juncto.  Case  Number  106  PK/TUN/2021, where in this case the Plaintiff's lawsuit was granted and the relevant Regent's Decree was canceled by the PTUN. Furthermore, the relevant Regent issued a new decree regarding the appointment of the PJ village head and then the PAW was carried out. Regulations regarding PAW  after  the  cancellation  of  the  Regent's  Decree  by  the  PTUN  decision  have  not  been regulated at all in village legislation, so the researcher formulates the issue or problem, first: Is the PAW carried out by the Village after the cancellation by the PTUN decision, legal and in  accordance  with  the  applicable  regulations?  and  second,  what  should  be  the  future arrangements regarding the steps to be taken if the village head is dismissed on the basis of a PTUN  decision?  This  research  is  normative  research  with  a  statutory  approach,  concept approach and case approach. The results of this research are: First, the regulations regarding PAW after the cancellation of the Regent's Decree by the PTUN decision are not mentioned in the village legislation. So the BPD's actions in implementing PAW after the cancellation of the Regent's  Decree  by the PTUN  decision  were incorrect  and  not  in  accordance with  the law. Second, the government should revise and formulate PAW regulations after the cancellation of the Regent's Decree by a decision in village legislation, from the Law to the lowest regulation regarding the implementation of village elections, namely the Regent's Regulation.
Keyword: Village Head, PAW, PTUN.
Abstrak: Pemilihan kepala desa tidak jarang menimbulkan perselisihan, hingga berujung pada pembatalan  SK  Bupati  oleh  putusan  PTUN.  Sebagaimana  kasus  dalam  perkara  nomor 50/G/2020/PTUN.Sby juncto. Perkara  Nomor  228/B/2020/PT.TUN.SBY juncto. Perkara Nomor  106  PK/TUN/2021,  dimana  dalam  perkara  tersebut  gugatan  Penggugat  dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN. Selanjutnya  Bupati terkait menerbitkan SK  baru  tentang  pengangkatan  PJ  kepala  desa  kemudian  dilakukan  PAW.  Pengaturan mengenai  PAW pasca  pembatalan SK  Bupati oleh putusan  PTUN  sama  sekali belum  diatur
dalam perundang-undangan desa, sehingga Peneliti merumuskan isu atau masalah, pertama : Apakah PAW yang dilakukan oleh Desa pasca pembatalan oleh putusan PTUN, sah dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku ? dan kedua,  bagaimana seharusnya pengaturan ke depan mengenai langkah yang dilakukan jika kepala desa diberhentikan atas dasar putusan PTUN ?. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa : Pertama, Pengaturan mengenai  PAW  pasca  pembatalan  SK  Bupati  oleh  putusan  PTUN  tidak  satupun  disebutkan dalam perundang-undangan desa. Sehingga tindakan BPD dalam  melaksanakan PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN, tidak benar dan tidak sesuai dengan perundang- undangan. Kedua, pemerintah sudah seharusnya merivisi dan merumuskan pengaturan PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan dalam perundang-undangan desa baik dari Undang- Undang hingga pada peraturan paling rendah mengenai pelaksanaan pilkades yakni Peraturan Bupati.
Kata Kunci: Kepala Desa, PAW, PTUN.

## PENDAHULUAN
Sejak  dahulu  hingga  saat  ini,  Indonesia  adalah  negara  yang  kaya  akan  ragam  budaya, suku, agama dan adat istiadatnya, sebagaimana semboyan negara Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”. Sebagai  negara kesatuan dengan semboyannya tersebut, Indonesia menyelenggarakan pemerintahannya dengan sistem desentralisasi yang merupakan bentuk pembagian kekuasaan oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  melalui  otonomi  daerah  sebagai  wujud demokrasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan berikut hasilnya. 1
Lahirnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, dirubah kembali menjadi UU Nomor 32  Tahun  2004,  dan  dirubah  kembali  menjadi  UU  Nomor  23  Tahun  2014  hingga  terakhir dirubah  menjadi  UU  Nomor  9  Tahun  2015,  semakin  menambah  semangat  demokrasi  sebab UU tersebut menguraikan kewenangan daerah untuk mengurus daerahnya sendiri.
Pemerintah dalam hal ini juga memberi otonomi kepada pelaksana tatanan pemerintahan di tingkat terendah yaitu desa, yang dikenal dengan “Otonomi desa”, dimana  masyarakat desa diberi  wewenang  untuk  mengatur  dan  melaksanakan  dinamika  kehidupannya  berdasarkan kemampuannya sendiri berdasarkan peraturan yang  berlau dan minimnya intervensi dari pihak luar. Otonomi desa ini bersifat murni 2 , artinya otonomi desa tersebut memang telah ada sejak desa itu lahir, bukan merupakan limpahan wewenang dari negara.  Hal tersebut senada dengan konsep  yang  dibawa  oleh  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang  selanjutnya  disebut sebagai  UU  Desa,  menguraikan  jika  desa  telah  ada  sebelum  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia terbentuk. 3
1 Roy Marthen Moonti, “Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, Al –Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 19 No. 2, (November 2017):27, diakses 21 Maret 2024. DOI: https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/9/7
2 Josef RiwuKaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Cetakan ke-4,  dan Mashuri Maschab, Pemerintahan  Desa  di  Indonesia  ,  dalam  Sakinah  Nadir,  “Otonomi  Daerah  dan  Desentralisasi  Desa  :  Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”, Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomr 1, (2013):9, diakses 21 Maret 2024. DOI : https://core.ac.uk/download/pdf/234749649.pdf
3 Bukti keberadaannya tertera dalam UU Desa pada bagian konsideran huruf  a, b dan c sebagai berikut:
a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat  dan  berperan  mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
Otonomi  desa  yang  dilkasanakan  dengan  minimnya  intervensi  pihak  luar  yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang desa, juga berlaku dalam hal pemilu dalam hal ini adalah pemilihan kepala desa. Dalam Pasal 31 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diatur secara tersendiri mengenai pemilihan kepala desa secara serentak.
Setiap  pemilihan  umum  (pemilu)  selalu  menjadi  topik  hangat  bahkan  seringkali memanas di setiap peridoe.  Akan tetapi hal tersebut menjadi sangat wajar sebab dalam pemilu sudah pasti ada yang menang juga ada yang kalah. Hal ini juga berlaku pada pemilihan kepala desa. Seringkali terjadi sengketa atau perselisihan sebab tidak terimanya pihak yang kalah atau tidak terpilih. Perselisihan pemilihan kepala desa ini juga diatur oleh UU Desa yakni Pasal 37 ayat (6) yang berbunyi :
“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).” Selanjutnya,  jika  hasil  pemilihan  kepala  desa  telah  ditetapkan  calon  terpilih  dan diterbitkan SK oleh bupati setempat, maka jika ternyata masih ada keberatan pihak lain, bisa diajukan  keberatan  atas  penetapan  hasil  pilkades  tersebut  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan.
Pemerintah sebagai salah satu organ pelaksana negara berkewajiban mengurus berbagai segi kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah diberi wewenang untuk melakukan perbuatan tata usaha negara yang dibagi menjadi tiga macam yaitu :
1. Mengeluarkan keputusan ( beschikking );
2. Mengeluarkan peraturan ( regeling );
3. Melakukan perbuatan materiil ( materiele daad ).
Dari ketiga macam perbuatan tata negara tersebut, yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  adalah  perbuatan  yang  pertama,  yang  berarti  bahwa  setiap keputusan yang dikeluarkan oleh badan TUN dapat dinilai oleh PTUN. 4
Berkaitan dengan sengketa hasil pilkades yang telah ditetapkan oleh bupati melalui SK, maka yang berwenang adalah PTUN. Hal ini juga diatur dalam Pasal 53 UU Nomor 9 tahun 2004 tentang PTUN sebagai berikut: 5
“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  tertulis  kepada  pengadilan  yang berwenang  yang  berisi  tuntutan  agar  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  disengketakan  itu dinyatakan  batal  atau  tidak  sah,  dengan  atau  tanpa  disertai  tuntutan  ganti  rugi  dan/atau direhabilitasi.
(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  digugat  itu  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”
Sengketa  hasil  pilkades  di  Indonesia  yang  diselesaikan  di  PTUN  jiga  tidaklah  sedikit, dengan berbagai jenis alasannya, dimana salah satunya adalah sengketa hasil pilkades di Desa Subo Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, sebagaimana teregister dalam perkara Nomor
c. bahwa  Desa  dalam  susunan  dan  tata  cara  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  perlu  diatur tersendiri dengan undang-undang;
Lihat, Rizka Khoirunisa, Mekanisme Pembatalan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mata Gual Kecamatan Batin XXIV  Kabupaten  Batang  Hari, Skripsi  Ilmu  Hukum,  Program  Studi  Hukum  Administrasi  Negara, (Jambi  : Universitas Jambi, 2023), Tidak Dipublikasikan, hlm.1.
4 Drs. Sudarsono, S.H, Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung, dan Peradilan Tata Usaha Negara, ( Jakarta : Rineka Cipta , 1994 ), h. 309-310
5 Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang PTUN.
50/G/2020/PTUN.Sby juncto. Perkara  Nomor  228/B/2020/PT.TUN.SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021 dimana perkara tersebut dimenangkan oleh Penggugat.
Perkara  tersebut  diajukan  pada  tanggal    17  Maret  2020  oleh  Siti  Marisa  sebagai Penggugat (calon kepala desa), melawan Bupati Jember sebagai Tergugat dan Yani Romyatun sebagai Tergugat II Intervensi (calon kepala desa terpilih). Sedangkan obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/302/KTUN/1.12/2019 Tentang  Pemberhentian  Kepala  Desa  Subo,  Kecamatan  Pakusari  dan  Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Subo, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, tanggal 23 Oktober 2019,  atas  nama  YANI  ROMYATUN.    Gugatan  tersebut  diajukan  oleh  Penggugat  dengan dasar  karena  selama  proses  penghitungan  suara  terdapat  selisih  16  suara  yang  diduga  surat suara  fiktif  (tedapat  perbedaan  antara  jumlah  surat  suara  dan  jumlah  pemilih).  Koordinator saksi dari  Penggugat  telah  mengajukan keberatan satu jam  setelah  penghitungan  surat  suara dan  ditetapkan  calon  terpilih  dengan  surat  suara  terbanyak.  Akan  tetapi  keberatan  pihak Penggugat tidak dihiraukan oleh panitia, dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai calon terpilih hingga terbit Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/302/KTUN/1.12/2019 tersebut.
Kemudian perkara tersebut diputus oleh Mejalis Hakim PTUN Surabaya dengan amar putusan  mengabulkan  gugatan  Penggugat,  membatalkan  Surat  Keputusan  Bupati  Jember Nomor  :  188.45/302/KTUN/1.12/2019  dan  mewajibkan  Tergugat  untuk  mencabut  Surat Keputusan  Bupati  Jember  Nomor  :  188.45/302/KTUN/1.12/2019  tersebut.  Selanjutnya  di tingkat  banding,  bunyi  amar  putusannya  adalah  menguatkan  putusan  PTUN  Surabaya. Terakhir, Tergugat II Intervensi mengajukan PK namun ditolak, yang artinya dalam perkara tersebut tetap dimenangkan oleh Penggugat. 6
Selanjutnya SK Bupati Jember Nomor : 188.45/302/KTUN/1.12/2019 dibatalkan dengan SK Pembatalan  Nomor : 188.45/8/KTUN/1.12/2021 atas nama Yani Romyatun, tanggal 19 April 2021, dengan dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian dengan adanya pembatalan keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan pengadilan Tata Usaha  Negara  tersebut,  ternyata  berdasarkan  fakta  Bupati  Jember  justru  menerbitkan  Surat Keputusan Nomor : 188.45/20/KTUN/1.12/2021 tanggal 07 Mei 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Subo, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember atas nama REA ANAS MARTIN,  AP. 7 ,  dan  selanjutnya  pilkades  di  Desa  Subo  Kecamatan  Pakusari  Kabupaten Jember ditindak lanjuti dengan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) dan dimenangkan oleh Fitrayatun Nafilah. 8
Pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Desa Antar Watu (PAW) diatur dalam Pasal 45 -46  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  Pasal  47  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa, dan Pasal 66 Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Atar Waktu di Kabupaten Jember.
6 Ringkasan kasus Siti Marisa melawan Bupati Jember dan Yani Romyatun dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 50/G/2020/PTUN.Sby juncto. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 228/B/2020/PT.TUN.SBY juncto. Putusan Mahkamah Agung  Nomor 106 PK/TUN/2021
7 Fakta ini peneliti temukan dalam ringkasan kasus perkara nomor : 135/G/2021/PTUN.Sby, dimana Siti Marisa mengajukan gugatan kembali ke PTUN Surabaya atas SK Bupati Jember Nomor : 188.45/20/KTUN/1.12/2021 tanggal 07 Mei 2021. Lihat, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 135/G/2021/PTUN.Sby.
8 Dj_ilham, Pilkades PAW Subo Pakusari Dimenangkan
Fitrayatun Nafilah , https://www.kissfmjember.com/2022/10/06/pilkades-paw-subo-pakusari-dimenangkan-fitrayatun-nafilah.html , diakses 24 Maret 2024.
Seluruh pengaturan mengenai PAW, tidak ada satupun yang menyebutkan persyaratan dilaksanakannya PAW karena kepala desa diberhentikan atas dasar pembatalan oleh putusan PTUN. Dalam dasar hukum PAW, hanya disebutkan bahwa PAW dilaksanakan dalam hal sisa jabatan kepala desa lebih dari 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang  pemberhentian  kepala  desa.  Sedangkan  kepala  desa  dapat  diberhentikan  dengan ketentuan sebagai berikut: 9
1. berakhir masa jabatannya;
2. Tidak  dapat  melaksanakan  tugas  secara  berkelanjutan  atau  berhalangan  tetap  secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
4. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;
5. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
6. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
7. Dinyatakan  sebagai  terpidana  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dari ketentuan pemberhentian kepala desa tersebut, juga tidak menyebutkan kepala desa diberhentikan atas dasar pembatalan oleh putusan PTUN.
Berdasarkan  uaraian  di  atas,  Peneliti  menemukan  sebuah  isu,  “Apakah  PAW  yang dilakukan oleh pasca pembatalan oleh putusan PTUN, sah dan telah sesuai dengan peraturan yang  berlaku  ?  dan  bagaimana  seharusnya  pengaturan  ke  depan  mengenai  langkah  yang dilakukan jika kepala desa diberhentikan atas dasar putusan PTUN ?
Sebelum  melakukan  penelitian,  peneliti  sebelumnya  telah  menelusuri  beeberapa penelitian  terkait,  antara  lain  :  pertama,  penelitian  berjudul  “Pertimbangan  Hakim  Dalam Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Desa Subo Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember (Studi Putusan  PTUN  Surabaya  No.  50/g/2020/PTUN.  Sby  Mengenai  Sengketa  Pilkades  di  Desa Subo)”, pada tahun 2023,  oleh Rofi Anggraeni, Mahasiswi Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad  Siddik  Jember.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangkan hakim pada putusan perkara Nomor 50/G/2020/PTUN.Sby? dan 2) Bagaimana  akibat  hukum  dari  amar  putusan  majelis  hakim  pada  perkara  putusan  Nomor 50/G/2020/PTUN.Sby?.  Adapun  hasil  penelitian  ini  adalah  bahwa  dalam  putusan  perkara Nomor  50/G/2020/PTUN.Sby,  1)  hakim  melakukan  pertimbangan  hokum  yang  melibatkan verifikasi  fakta  hukum,  integrasi  teori,  dan  perundang-undangan  yang  relevan  yakni mempertimbangkan  hukum  awal,  memverifikasi  kuasa  hukum,  mempertimbangkan  eksepsi tergugat,  mempertimbangkan  kewenangan  pengadilan,  serta  penilaian  substansi  hukum.  2) Kemudian  akibat  hukum  dari  amar  putusan  majelis  hakim  pada  perkara  putusan  Nomor 50/G/2020/PTUN.Sby  adalah  Pencabutan  Surat  Keputusan  (SK)  Pemberhentian  dan Pengangkatan  Kepala  Desa  Subo  dan  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Antar  Waktu (PAW). 10
9 Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, Undang-Undang RI. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jo. Pasal 54 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g,  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,  jo. Pasal 72 ayat (1)  huruf c dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa;
10 Rofi  Anggraeni,    Pertimbangan  Hakim  Dalam  Perkara  Sengketa  Pemilihan  Kepala  Desa  Subo  Kecamatan Pakusari  Kabupaten  Jember  (Studi  Putusan  PTUN  Surabaya  No.  50/G/2020/PTUN.Sby  Mengenai  Sengketa Pilkades  di  Desa  Subo), Skripsi  Hukum  Islam,  Program  Studi  Hukum  Tata  Negara, (Jember:  UIN  Kiai  Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), Tidak dipublikasikan, hlm.  Viii.
Skripsi Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Administrasi Negara, (Jambi : Universitas Jambi, 2023), Tidak Dipublikasikan, hlm.1
Kedua, penelitian berjudul “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang Mendapat Suara Sama di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur”, pada tahun 2021, oleh Hulaimi, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain Pertama, Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan  kepala  desa  di  Kabupaten  Lombok  Timur  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan?. Kedua, Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum Hakim PTUN Mataram Nomor 08/G/2018/PTUN.Mtr  dan  Putusan  PT.TUN  Surabaya  Nomor  173/B/2018/PT.TUN.SBY dalam menjatuhkan putusan sengketa administrasi Pilkades dalam suara sama dan apakah telah sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dalam  penyelesain  sengketa  suara  sama  ?. Adapun hasil penelitian tersebut adalah : Prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh Bupati Lombok  Timur  dalam  penyelesaian  sengketa  atas  Pemilihan  Kepala  Desa  yaitu  dengan Memperhatikan  masukan  dari  Panitia  Pemilihan  Kepala  Desa,  BPD,  Camat,  dan  Tim  yang dibentuk oleh Bupati. Dan apabila setelah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bupati Lombok Timur, masih terdapat pengajauan keberatan atas penetapan calon Kepala desa terpilih maka pelantikan calon kepala Desa Terpilih tetap dilaksanakan. Pertimbangan hukum majelis hakim PTUN Mataram dalam menjatuhkan putusan kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap, mengapa ada perhitungan suara ulang dan apakah berita acara Form C1 yang saksi tandatangani  juga  berkaitan  dengan  perhitungan  ulang,  karena  ada  2  (dua)  kali  keberatan permohonan perhitungan ulang yang dilakukan oleh Masdar. 11
Sangat berbeda antara kedua penelitian terdahulu di atas, dengan penelitian yang hendak diteliti oleh Peneliti dalam hal ini, dimana kedua penelitian terdahulu di atas hanya membahas sengketa pilkades dalam putusan PTUN, membahas mekanisme penyelesaian sengketa tersebut serta pertimbangan hukum oleh hakim PTUN. Sedangkan penelitian yang hendak diteliti oleh Peneliti dalam hal ini fokus kepada PAW yang dilakukan di Desa Subo Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember pasca pembatalan oleh ptusan PTUN.  Sehingga peneliti merumuskan dua permasalahan dalam penelitian ini, yakni pertama, “Apakah PAW yang dilakukan oleh Desa pasca pembatalan oleh putusan PTUN, sah dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku ? dan kedua,  bagaimana seharusnya pengaturan ke depan mengenai langkah yang dilakukan jika kepala desa diberhentikan atas dasar putusan PTUN ?

## METODE
Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan kasus. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 12 Peneliti menggunakan penelitian normatif dikarenakan peneliti ingin  menelusuri  bahan  hukum  yakni  peraturan  perundang-undangan  terkait  PAW  pasca pembatalan
SK
Bupati oleh putusan PTUN. Peneliti menggunakan pendekatan konsep sebab peneliti menggunakan konsep-konsep hukum mengenai  tema  penelitian,  serta  pendekatan  kasus  sebab  tema  penelitian  ini  berangkat  dari kasus PTUN.
11 Hulaimi, “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Yang Mendapat Suara Sama Di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur”, Jurnal Juridica Volume 2 Nomor 2 , (Mei 2021) : 19, diakses 25 Maret
2024.
DOI:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://juridica.ugr.ac.id/index.php/ juridica/article/download/189/141/685&ved=2ahUKEwjf5IuIho6FAxVkRmcHHaP7AXkQFnoECBAQAQ&us g=AOvVaw0Hwyre-XnmU6OI4IcorA2Z
12 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) , (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hlm 13-14.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## PAW yang dilakukan oleh Desa pasca pembatalan oleh putusan PTUN
Berbicara mengenai Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh desa,  maka  pertama  yang  harus  dibahas  adalah  persoalan  kewenangan.  Kewenangan  atau wewenang memiliki peranan penting dalam pembahasan ketatanegaraan. Kewenangan artinya hak, wewenang atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewenanagan berisi wewenang  – wewenang. 13 Beberapa  atau  banya  wewenang  di  dalam  kewenangan  tersebut  merupakan kekuasaan terhadap golongan orang tertentu terhadap suatu bidang pemerintahan. 14 Sedangkan wewenang  itu  sendiri  berarti  kemampuan  yang  diberikan  oleh  peraturan  yang  diberikan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat – akibat hukum.  Menurut H.D. Stoud dalam buku Irfan Fachruddin, wewenang adalah :
“bevoegheid  wet  kan  worden  omscrevenals  het  geheel  van  bestuurechttelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer”
Bahwa wewenang disebut sebagai keseluruhan aturan – aturan yang berkenaan dengan perolehan  dan  penggunaan  wewenang  pemerintah  oleh  subyek  hukum  publik  dalam  hukum publik. 15
Wewenang  sebagai  konsep  hukum  publik,  paling  tidak  harus  memiliki  tiga  hal  dasar, antara lain:
1. Pengaruh,  artinya  penggunaan  wewenang  dimaksudkan  untuk  mengendalikan perilaku subyek hukum
2. Dasar hukum, artinya wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya
3. Konformitas, artinya wewenang memiki standart umum (semua jenis wewenang) dan standart khusus (jenis wewenang tertentu)
Indonesia  sebagai  negara  hukum,  secara  otomatis  berarti  seluruh  kewenangan yang dimiliki oleh setiap organ pemerintahan, bersumber dan berasal dari hukum yang dalam hal ini peraturan  perundang-undangan.  Kewenangan  pemerintah  yang  bersumber  dari  perundang- undangan tersebut  diperoleh melalui tiga cara, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat. 16
Atribut  adalah  kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang-undang.  Sedangkan  delegatif adalah  wewenang  yang  bersumber  dari  pelimpahan  suatu organ pemerintahan kepada  organ lain  dengan  dasar  peraturan  Perundang-undangan,  dan  mandat  adalah  ewenangan  yang bersumber  dari  proses  atau  prosedur  pelimpahan  dari  pejabat  atau  badan  yang  lebih  tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.
Sebagaimana  disebutkan  di  atas  bahwa  Indonesia  sebagai  negara  hukum  dan kewenangan  yang  dimiliki  oleh  setiap  organ  pemerintah  bersumber  hukum,  maka  setiap perbuatan  pemerintah  harus  berdasar  pada  kewenangan  yang  sah  menurut  perundang- undangan.  Tanpa kewenangan yang sah organ pemerintah atau pejabat badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan.
Sebagai  negara  hukum,  ketika  berbicara  soal  konsep  kewenangan  dalam  hukum administrasi  negara  selalu  berkaitan  dengan  asas  legalitas,  yang  biasa  dikenal  dengan  asas
13 Indrohato,  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  baik,  dalam  Paulus  Efendie  Lotulung, Himpunan  Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65.
14 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 78.
15 Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah , (Bandung : Alumni, 2004), hlm. 4.
16 Bagir  Manan, Wewenang  Provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota  dalam  Rangka  Otonomi  Daerah .  (Bandung: Fakultas Hukum Unpad. 2000), hlm. 1-2.
kekuasaan undang-undang (de heerschappij van de wet), 17 artinya pemerintah tunduk kepada Undang-Undang.
Setelah  membahas  dasar  kewenangan,  selanjutnya  yang  harus  dibahas  dan  dijelaskan adalah dasar hukum atau pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW). Sebagaimana sedikit disebutkan di awal bahwa dasar pengaturan PAW disebutkan dalam Pasal 45 -46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  Pasal  47  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa, dan Pasal 66 Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Atar Waktu di Kabupaten Jember.
Pengaturan  mengenai  PAW  menyebutkan,  pada  dasarnya  PAW  dilakukan  saat  kepala desa berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, dimana selanjutnya bupati/wali kota mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan  ditetapkan  kepala  Desa  antar waktu hasil  musyawarah Desa. Dalam paragraf tersebut secara gamblang hanya disebutkan bahwa bisa dilakukan PAW jika  kepala  desa  berhenti  atau  diberhentikan  dengan  sisa  jabatan  lebih  dari  satu  tahun. Sedangkan pemberhentian kepala desa mengacu pada Pasal 40 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, Undang-Undang RI. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jo. Pasal 54 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g,  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,  jo. Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g (2) Peraturan Daerah  Kabupaten  Jember  Nomor  7  Tahun  2015  Tentang  Desa,  dimana  kepala  desa  dapat diberhentikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berakhir masa jabatannya;
2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
4. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;
5. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
6. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
7. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dari  dasar  hukum  di  atas,  tidak  disebutkan  ketentuan  berhenti  atau  diberhentikannya kepala  desa karena  pembatalan  SK  Bupati oleh putusan  PTUN.  Sehingga apabila  kemudian dilakukan  PAW  pasca  pembatalan  SK  Bupati  oleh  putusan  PTUN,  jelas  hal  tersebut  tidak berdasar atas hukum sebab memang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa.
Perundang-undangan tentang desa memberikan wewenang kepada Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  untuk  membentuk  panitia  pelaksanaan  PAW.  Hal  ini sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  112  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Kepala  Desa,  Peraturan  Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa, dan Peraturan Bupati Jember Nomor
17 Eny Kusdarini, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan  Yang Baik , (Yogyakarta: UNY Press, 2011),  hlm. 89.
37  Tahun  2021  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  dan  Atar Waktu di Kabupaten Jember.
Namun  demikian,  bahwa  setiap  organ  pemerintah  yang  diberi  wewenang  oleh perundang-undangan dalam hal ini BPD untuk melaksanakan PAW, tetap harus diingat bahwa dalam  pengaturan  PAW  tidak  disebutkan  bahwa  syarat  PAW  salah  satunya  adalah  berhenti atau diberhentikannya kepala desa atas pembatalan oleh putusan PTUN. Sehingga apabila BPD melaksanakan PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN, maka BPD bertindak melampaui  kewenangannya,  atau  dengan  kata  lain  BPD  bertindak  tanpa  dasar  peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, berdasarkan konsep kewenangan yang telah diuaraikan di atas, ketika dikaitkan  dengan  pengaturan  mengenai  PAW  dalam  perundang-undangan  desa,  maka  PAW yang  dilakukan  pasca  pembatalan  SK  Bupati  oleh  putusan  PTUN,  tidak  benar  sebab  tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika BPD tetap melakukannya, maka BPD telah bertindak melampaui kewenangannya, sebab tidak diatur dalam perundang-undangan.

## Pengaturan  ke  depan  Mengenai  Langkah  yang  Dilakukan  jika  Kepala  Desa diberhentikan Atas Dasar Putusan PTUN
Sejak  dahulu  hukum  selalu  berbicara  mengenai  kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan. Walaupun  ketiganya  saling  berseberangan.  Namun  bagaimanapun,  dikarenakan  Indonesia sebagai  negara  hukum  yang  menganut  asas  legalitas,  maka  yang  pertama  hukum  haruslah berkepastian.  Kepastian  hukum  merupakan  pertanyaan  yang  hanya  bisa  dijawab  secara normatif, bukan sosiologi. 18 Kepastian hukum merupakan jaminan agar hukum bernilai adil. Kepastian hukum juga sebagai pedoman pasti bagi subyek hukum hingga para penegak hukum. Sebab  dengan  kepastian  hukum,  dapat  menjamin  setiap  individu  berperilaku  sebagaimana ketentuan hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.
Selanjutnya  Gustav  Radbruch  dalam  buku  Satjipto  Rahardjo  mengemukakan,  bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk  dari  perundang-undangan. 19 Kepastian  hukum  secara  normatif  adalah  ketika  suatu peraturan  dibuat  dan  diundangkan  secara  nyata  berisi  ketentuan  yang  jelas  dan  logis.  Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam artian hukum menjadi suatu rangkaian di dalam sistem norma hukum sehingga tidak berbenturan dengan peraturan lain dan menimbulkan konflik norma.
Pengaturan mengenai PAW dalam perundang-undangan desa baik dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri,  Peraturan Daerah  Gubernur  hingga Peraturan Bupati sebagaimana disebutkan di atas, sama sekali tidak menyebutkan syarat bahwa PAW  bisa  dilakukan  dengan  dasar  berhenti  atau  diberhentikannya  kepala  desa  karena pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN.  Akibat tidak diaturnya pelaksanaan PAW akibat pembatalan  SK  Bupati  oleh  putusan  PTUN,  maka  menyebabkan  kekosongan  hukum  yang berujung  pada  ketidak  pastian  hukum.  Akibat  tidak  diaturnya  ketentuan  tersebut,  subyek hukum menjadi bingung sebab tidak memiliki pedoman dan acuan yang pasti. Sebab jika tetap dilakukan PAW oleh BPD, maka BPD melampaui kewenagannya dan bertindak tanpa dasar hukum.  Sebaliknya  apabila  tidak dilakukan PAW oleh BPD,  maka  akan  terjadi  kekosongan kepala desa saat itu yang dampaknya juga tidak baik untuk masyarakat desa itu sendiri sebab tidak memiliki pemimpin yang pasti.
18 Dominikus  Rato, Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  dan  Memahami  Hukum ,  (Yogyakarta  :  Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59.
19 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm 20.
Akibat  tidak  diaturnya  pelaksanaan  PAW  pasca  pembatalan  SK  Bupati  oleh  putusan PTUN, pada akhirnya masyarakatlah yang dirugikan sebab tidak terciptanya kepastian hukum dan  keadilan.  Oleh  karena  itu  seyogyanya  pemerintah  segera  merevisi  perundang-undangan desa mengenai pengaturan PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN. Baik dari tingkat Undang-Undang hingga pada peraturan paling bawah yakni Peraturan Bupati hingga Peraturan Desa. Perlu ditetapkan rumusan yang pasti agar ke depan pejabat di tingkat desa juga masyarakat desa itu sendiri tidak dirugikan.

## KESIMPULAN
Pengaturan  mengenai  PAW  pasca  pembatalan  SK  Bupati  oleh  putusan  PTUN  tidak satupun disebutkan dalam perundang-undangan desa baik dari Undang-Undang hingga pada peraturan  paling  rendah  mengenai  pelaksanaan  pilkades  yakni  Peraturan  Bupati.  Sehingga tindakan BPD dalam melaksanakan PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN, tidak benar dan tidak sesuai dengan perundang-undangan.
Pemerintah  sudah  seharusnya  merivisi  dan  merumuskan  pengaturan  PAW  pasca pembatalan  SK  Bupati  oleh  putusan  dalam  perundang-undangan  desa  baik  dari  Undang- Undang hingga pada peraturan paling rendah mengenai pelaksanaan pilkades yakni Peraturan Bupati. Hal tersebut agar pejabat di tingkat desa khususnya, juga masyarakat desa itu memiliki acuan yang pasti serta terjamin kepastian hukum yang berujung pada keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni Rofi.  Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Desa Subo Kecamatan  Pakusari Kabupaten Jember  (Studi  Putusan  PTUN  Surabaya  No. 50/G/2020/PTUN.Sby  Mengenai  Sengketa  Pilkades  di  Desa  Subo). Skripsi  Hukum Islam,  Program  Studi  Hukum  Tata  Negara,. Jember:  UIN  Kiai  Haji  Achmad  Siddiq Jember, 2023. Tidak dipublikasikan
Atmosudirjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. Dj ilham. Pilkades PAW Subo Pakusari Dimenangkan Fitrayatun Nafilah . https://www.kissfmjember.com/2022/10/06/pilkades-paw-subo-pakusari-dimenangkan- fitrayatun-nafilah.html , diakses 24 Maret 2024. Fachruddin,  Irfan. Pengawasan  Peradilan  Administrasi  terhadap  Tindakan  Pemerintah . Bandung : Alumni, 2004 .
Hulaimi.  “Analisis  Yuridis  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  Kepala  Desa  Yang  Mendapat Suara  Sama  Di  Desa  Masbagik  Selatan  Kabupaten  Lombok  Timur”. Jurnal  Juridica Volume 2 Nomor 2 , (Mei 2021):19, diakses 25 Maret 2024. DOI: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://juri dica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/download/189/141/685&ved=2ahUKEwjf5IuIh o6FAxVkRmcHHaP7AXkQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw0Hwyre- XnmU6OI4IcorA2Z
Indrohato.  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  baik,  dalam  Paulus  Efendie  Lotulung,
Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
Khoirunisa,  Rizka.  Mekanisme  Pembatalan  Pemilihan  Kepala  Desa  Di  Desa  Mata  Gual Kecamatan Batin XXIV  Kabupaten  Batang  Hari, Skripsi  Ilmu  Hukum,  Program  Studi Hukum Administrasi Negara. Jambi : Universitas Jambi, 2023. Tidak Dipublikasikan Kusdarini,  Eny. Dasar-Dasar  Hukum  Administrasi  Negara  Dan  Asas-Asas  Umum Pemerintahan Yang Baik . Yogyakarta: UNY Press, 2011
Manan,  Bagir. Wewenang  Provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota  dalam  Rangka  Otonomi  Daerah . Bandung: Fakultas Hukum Unpad. 2000
Moonti, Roy Marthen. “Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”,
Al –Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 19 No. 2, (November 2017), diakses 21 Maret 2024. DOI: https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/9/7 Rahardjo,  Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012 Rato, Dominikus. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010.
Riwu Kaho, Josef. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Cetakan ke-4,  dan Mashuri Maschab ,  Pemerintahan Desa di  Indonesia  ,  dalam  Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah  dan  Desentralisasi  Desa  :  Menuju  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa”, Jurnal Politik  Profetik  Volume  1  Nomr  1, (2013):9,  diakses  21  Maret  2024.  DOI  : https://core.ac.uk/download/pdf/234749649.pdf
Soekanto  ,  Soerjono  &  Sri  Mamudji. Penelitian Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan  Singkat) . Jakarta : Rajawali Pers, 2001
Sudarsono, Drs., Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta : Rineka Cipta , 1994 .
Winanrno, Nur Basuki. Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi . Yogyakarta: Laksbang Mediatama , 2008
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang PTUN. Undang-Undang RI. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung  Nomor 106 PK/TUN/2021 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 50/G/2020/PTUN.Sby Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 135/G/2021/PTUN.Sby. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 228/B/2020/PT.TUN.SBY