Vol. 14 No. 1 Juni 2022, 87 - 100 DOI: https://doi.org/10.47498/tadib.v14i1.1064
IKRAR LAMTEH DAN PERGURUAN TINGGI ISLAM DI KOPELMA DARUSSALAM
Inayatillah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia Email Kontributor: inayatillah@staindirundeng.ac.id

## Abstrak
Salah satu hasil nyata dalam pelaksanaan butir dari Ikrar Lamteh adalah berdirinya komplek pendidikan  Darussalam  dengan  dua  perguruan  tinggi  Islam  dan  satu  perguruan  tinggi umum.  Artikel  ini  kemudian  akan  mengkaji  aspek  peran  ikrar  lamteh  dan  bagaimana pembangunan  ketiga  perguruan  tinggi  di  komplek  pendidikan  tersebut.  Menggunakan metode  deskriptif  analitik  atas  literatur  sejarah  ditemukan  beberapa  hasil  penelitian diantaranya. Pertama ,  poin  pokok  Ikrar  Lamteh  mengenai  agama,  pembangunan  dan kemakmuran  memiliki  satu  nafas  yang  sama  dalam  pembangunan  pendidikan. Kedua , Darussalam menjadi capaian legendaris dari satu ikrar yang sampai saat ini mewarnai sendi kehidupan  masyarakat  Aceh. Ketiga ,  perguruan  tinggi  Islam  di  Darussalam  menjadi “jantung  hati”  sekaligus  menjadi  bagian  penanda  bangsa  Aceh  dalam  kancah  global. Keempat,  ada  2  perguruan  tinggi  Islam  yang  berkembang  di  Kopelma  Darussalam  pasca Ikrar  Lamteh  yaitu UIN  Ar Raniry dan Sekolah  Tinggi  Agama Islam Teungku  Chik Pante Kulu.
Kata kunci : Perguruan Tinggi Islam, Ikrar Lamteh, Kopelma Darussalam.

## Abstract
One  of  the  tangible  results  of  implementing  the  points  of  the  Lamteh  Pledge  is  the establishment  of  a  Darussalam  education  complex  with  two  Islamic  universities  and  one public university. This article will then examine aspects of the role of the lamteh pledge and how the development of the three universities in the education complex will be. Using the descriptive-analytic method on historical literature found several research results including. First, the main point of the Lamteh Pledge regarding religion, development, and prosperity has  the  same  breath  in  education  development.  Second,  Darussalam  is  a  legendary achievement  from  a  pledge  that  has  so  far  revealed  the  joints  of  Acehnese  people's  lives. Third,  Islamic  universities  in  Darussalam  have  become  the  "heart of  the  heart"  as  well  as being  part  of  the  marker  of  the  Acehnese  nation  in  the  global  arena.  Fourth,  there  are  2 religious  universities  that  developed  in  Kopelma  Darussalam  after  the  lamteh  pledge, namely UIN Ar Raniry and the Teungku Chik Pante Kulu Islamic College.
Keywords: Islamic College, Pledge Lamteh, Kopelma Darussalam

## A. PENDAHULUAN
Sistem pendidikan Islam adalah sistem yang berdasarkan pada agama Islam dan nilai- nilai  sosial  budaya  masyarakat  Aceh.  Karena  itu,  sistem  itu  dipandang  sangat  cocok  untuk masyarakat  Aceh  yang  beragama Islam. Islam  adalah  jati diri  masyarakat  Aceh  dimana  bagi masyarakat,  berbagai  aspek  kehidupan  seperti  adat,  budaya  dan  peradaban  tidak  bisa dipisahkan dengan ajaran Islam. Ungkapan yang merupakan  filsafat masyarakat Aceh adalah hukom  ngon  adat  lage  zat  ngon  sifeut .  Hubungan  antara  hukum  (syariat  Islam)  dan  adat adalah seperti zat dan sifat dimana keduanya tidak bisa dipisahkan (Soelaiman, 2016). Nafas Islam  begitu  menyatu  dalam  adat  budaya  Aceh  sehingga  aktifitas  budaya  kerap  berazaskan Islam (Berutu, 2016).
Pendidikan islami  sendiri bertujuan memadukan dan menyempurnakan keimanan dan amal  saleh  untuk  tercapainya  kesejahteraan  hidup  di  dunia  dan  akhirat.  Dengan  tujuan demikian,  pendidikan  Islami  bukan  semata-mata  menekankan  pada  aspek  jasmaniyah,  akal dan  moral  saja,  tapi  juga  menekankan  pentingnya  ubudiyah  dan  amal  saleh  yang  semua  itu berkembang secara seimbang (Soelaiman, 2016).
Sejarah  perkembangan  pendidikan  tinggi  Islam  di  Aceh  erat  kaitannya  dengan peristiwa pascakemerdekaan di Indonesia. Ikrar Lamteh sebagai bagian dari peristiwa penting tersebut  telah  membawa  akibat  yang  besar  bagi  sejarah  pendidikan  di  Aceh.  Dengan  satu tekad  dan  tujuan  yang  nyata,  Ikrar  Lamteh  adalah  ujung  tonggak  dari  perkembangan  salah satu  pusat  pendidikan  tinggi  terbesar  di  Aceh.  Dengan  kata  lain,  Ikrar  Lamteh  telah melahirkan Komplek Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma) Darussalam di Banda Aceh.
Rahmad  Syah  Putra  Dkk  (2020)  dalam  artikel  mereka  menyebutkan  bahwa pembangunan  Darussalam  tersebut  bertujuan  untuk  mencerdaskan  generasi  bangsa  Aceh pasca  perang  yang  berkepanjangan.  Kemudian  terdapat  4  (empat)  Konsepsi  Ideal  Kopelma Darussalam menurut Perspektif  A. Hasjmy diantaranya ialah 1) Darussalam sebagai Kampus Model; 2) Darussalam sebagai Simbol Damai; 3) Darussalam Merupakan Character Building ; dan  4)  Darussalam  sebagai  Kampus  Ilmu.  Melalui  keempat  konsepsi  itu  diharapkan Darussalam menjadi pusat kajian dan rujukan serta mampu memecahkan segala permasalahan di Aceh, serta sebagai tempat menggali  ilmu pengetahuan untuk dapat disumbangkan kepada umat  manusia,  serta  dapat  berkontribusi  dalam  mewujudkan  pembangunan  Aceh  yang bermartabat.
Kopelma Darussalam telah berkembang secara pesat. Di dalam Kopelma terdapat tiga perguruan  tinggi  yaitu  Universitas  Syah  Kuala  sebagai  perguruan  Tinggi  Umum  dan  dua perguruan  tinggi  agama  Islam  yaitu  (IAIN  sekarang  UIN  Ar  Raniry)  dan  Perguruan  Islam Teungku Chik Pante Kulu.
Hadirnya dua perguruan tinggi Islam menunjukan pengaruh Ikrar Lamteh tidak dapat dikatakan  kecil  bagi  perkembangan  pendidikan  tinggi  keislaman  di  Aceh.  Begitupun kehadiran  komplek  Darusssalam,  juga  melahirkan  begitu  banyak  kader  ulama  dan  cendikia yang  telah  menjadi tokoh-tokoh  kunci dalam pembangunan  Aceh.  Dengan demikian, tulisan ini  menjadi  menarik  untuk  dikembangkan  karena  sangat  sedikit  tulisan  yang  mengkaji mengenai pengaruh Ikrar Lamteh bagi perkembangan keilmuan di Aceh.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  analitik.  Dalam  hal ini,  penulis  akan  melakukan  deskripsi  atau  menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membuat kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum  atau generalisasi.  Metode  yang  digunakan  adalah  studi  atas  literatur  sejarah  dengan mengumpulkan  sumber  data  yang  relevan  dengan  judul  pembahasan.  Penelitian  yang menggunakan dua macam sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data primer ada lah  literatur  tentang  Ikrar  Lamteh  yang  didukung  dengan  data  sekunder  sebagai  pelengkap. Tujuan  penelitian  ini  adalah  menemukan  pengaruh  ikrar  Lamteh  dalam  perkembangan keilmuan khususnya perguruan tinggi keagamaan di Kopelma Darussalam.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sekilas Tentang Ikrar Lamteh
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia belum mendapat pengakuan dari Belanda. Pada akhir tahun 1948, Belanda kembali mencoba menguasai Indonesia. Salah satu percobaan tersebut  juga  dilakukan  di  Aceh.  Namun,  daerah  tersebut  tidak  berhasil  diduduki.  Bahkan Aceh telah berusaha mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia dengan pasukan yang  datang  ke  Medan  untuk  melawan  agresi  Belanda  yang  dikenal  dengan  Perang  Medan Area (Usman, 2001).
Setelah  perjuangan  mempertahankan  kemerdekaan  berakhir,  pada  penghujung  1949, ketika  banyak  daerah  lain  yang  mengalami  proses  peredaan  ketegangan  dan  penataan  para pejuang  kemerdekaan,  Aceh  belum  selesai  dengan  persoalannya.  Persoalan  yang  muncul berbarengan  dengan  berakhirnya  perang  kemerdekaan  adalah  perseteruan  dengan  Jakarta terkait kedudukan Aceh dalam Negara Republik Indonesia.
Nazaruddin  Syamsuddin  dalam  Usman  (2001)  menyebutkan  Aceh  selama  masa revolusi  memainkan  peranan  besar  sebagai  salah  satu  sentral  perjuangan  mempertahankan kemerdekaan,  sehingga  Presiden  Soekarno  memberi  gelaran  sebagai  “daerah  modal”, peranannya  justru  diperkecil setelah kemerdekaan Indonesia  diakui  oleh dunia  internasional. Aceh yang pada awal  mulanya berstatus sebagai daerah militer  yang dipimpin oleh gubernur militer dengan  rentang kekuasaan sampai  ke sebagian wilayah Sumatera Utara (Langkat  dan Tanah  Karo)  dan  kemudian  menjadi  provinsi  sendiri  justru  direduksi  menjadi  sebuah keresidenan  di  lingkungan  Provinsi  Sumatera  Utara.  Aceh  kehilangan  peran  identitas  dan politik  ketika  tidak  lagi  menjadi  daerah  otonom  tersendiri.  Justru  ketika  digabung  dengan Sumatera Utara, Aceh dapat hilang dari kancah perpolitikan nasional maupun global.
Tidak  sampai  tiga  tahun  setelah  peleburan,  pada  awal  1951,  meletuslah pemberontakan  Darul  Islam  pada  bulan  September  1953.  Pemberontakan  ini  dipimpin  oleh Teungku  Muhammad  Daud  Beureueh  yang  pada  masa  revolusi  pernah  menjadi  gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Tentu saja alasan kemunculkan pemberontakan Darul Islam di Aceh lebih kompleks daripada hanya faktor pengecilan status serta peranan Aceh dan para  pemimpinnya  di  republik  yang  baru  merdeka  itu.    Akan  tetapi  pemerintah  pusat  tidak pernah  benar-benar  dapat  memahami  penyebabnya.  Sekalipun  pada  tahun  1962  Jakarta terpaksa  memberi  konsesi  politik  yang  amat  besar,  berupa  penetapan  Aceh  sebagai  Daerah Istimewa, demi mengakhiri perlawanan Daud Beureueh (Usman, 2001).
Setelah  provinsi  Aceh  kedua  terbentuk  dilangsungkan  pertemuan  antara  Gubernur Aceh  Ali  Hasjmy  dan    komandan  Resimen  I  Mayor  Syammaun  Gaharu  dengan  kepala  staf Angkatan  Darat  Kolonel  A.H.  Nasution  yang  membahas  permasalahan  sekitar  persoalan pemulihan  keamanan  dan  pembangunan  serta  langkah-langkah  yang  perlu  ditempuh selanjutnya.    Setelah  mempelajari  situasi  dan  keadaan  Aceh  pada  saat  itu  maka  demi  untuk keamanan  dan  kemakmuran  Daerah  Aceh,  diambil  suatu  kesimpulan  untuk  menjadikan daerah  ini  “dalam  keadaan  bahaya”  sebagai  alat  dan  jembatan  untuk  mencapai  tujuan keamanan dan terciptanya pembangunan di daerah (Penyusun, 1969).
Langkah  pertama  yang  diambil  ialah  mengadakan  pertemuan  dengan  para  pemimpin DI/TII  pada  bulan  April  1957  di  Lamteh.    Pertemuan  tersebut  menghasilkan  kepakatan bersama  yang  dikenal  sebagai  Ikrar  Lamteh.    Pada  intinya  ikrar  Lamteh    ini  mengandung  3 prinsip  pokok  yang  isinya  diantara    lain, Pertama ,  sama-sama  berusaha  untuk  memajukan Agama Islam; Kedua ,  sama-sama berikhtiar untuk membangun Aceh dalam arti yang seluas- luasnya;  Dan ketiga ,  Sama-sama  bekerja  untuk  memberi  kemakmuran  dan  kebahagiaan kepada rakyat dan masyarakat Aceh (Penyusun, 1969).
Ikrar  Lamteh  mengakhiri  pemberontakan  Aceh.  tetapi,  kelompok  garis  keras  dalam tubuh DI/TII, yang dipimpin Beureueh, memandang bahwa Aceh mengingat sejarah dan jasa- jasa  kepada  RI-  haruslah  menjadi  provinsi  yang  diberi  otonomi  yang  luas  yang memungkinkan pemberlakuan syariat Islam (Muhajir, 2016). Ikrar Lamteh sendiri juga sering disalahfahami sebagai sebuah ikrar yang tidak berdampak berarti apa-apa. Padahal jelas, Ikrar Lamteh  menjadi  pemandu  sejarah  pendidikan  di  Aceh  dan  berkontribusi  bagi  kemajuan pendidikan di Indonesia, tak terkecuali pendidikan tinggi keislaman.
Menurut  Muhammad  Alkaf  (2019),  Ikrar  Lamteh  adalah  sebuah  sketsa  sejarah  yang membentuk kesadaran orang Aceh. Kesadaran untuk bangkit dari keterpurukan akibat perang kolonial,  revolusi  nasional  dan  Darul  Islam/  Tentara  Islam  Indonesia  (DI/TII)  yang  telah menghancurkan  sendi-sendi  kehidupan  masyarakat  Aceh.  Perang  yang  terus  menerus memakan biaya  yang tidak sedikit. Lalu pemimpin Aceh ketika  itu hendak keluar dari segala keterpurukan    dan  diwacanakan  untuk  membangun  Kota  Pelajar  dan  Mahasiswa  (Kopelma) Darussalam, setelah ikrar lamteh disepakati.
Alkaf  menjelaskan,  Keberadaan  Darussalam  menjadi  penting  dalam  memberikan gambaran sejauh mana Ikrar Lamteh menjiwainya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan pidato Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Prof.  Dr.  Prijanto,  pada  peletakan  batu  pertama pembangunan  Kota  Darussalam  sebagai  berikut:  Untuk  kita,  nama  adalah  makna.  Menurut saya,  nama  Darussalam  untuk  kota  pelajar  adalah  baik  sekali.  Kalau  saja  tidak  salah, Darussalam  sebagai  lawan  Darul  Harb  (daerah  peperangan).  Darussalaam  artinya  suatu daerah atau tempat kedamaian, tempat aman, tempat-tempat yang tentram (Alkaf, 2019).
Dengan  adanya  dukungan  penuh  dari  segenap  lapisan  masyarakat,  pemerintah  dan penguasa  perang  maka  diwujudkan  pembangunan  di  Aceh  dalam  beberapa  bidang. Pembangunan  di  bidang  pendidikan,  ekonomi,  sosial  dan  budaya  berlangsung  secara  cepat. Imbas  paling  monumental  dari  pembangunan  ini  adalah  berdirinya  dua  perguruan  tinggi negeri  di  Aceh  yaitu  Universitas  Syahkuala  (sekarang  USK)  dan  IAIN  Ar-Raniry  yang terletak berdekatan dalam satu kawasan yang dikenal dengan Kopelma Darussalam.
Selain  itu,  sebagai  imbas  dari  komitmen  pengembangan  pembangunan  Islam  di Darussalam, didirikan Dayah Teungku Chik Pante Kulu yang kemudian berkembang menjadi Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Teungku  Chik  Pante  Kulu.  Tulisan  ini  kemudian  hadir  untuk memberikan  gambara  mengenai  peran  dari  Ikrar  Lamteh  dalam  pengembangan  komplek pendidikan  terbesar  di  Aceh  yaitu  Kopelma  Darussalam,  lebih  khusus  peran  pengembangan pendidikan tinggi Islam di UIN Ar Raniry dan Sekolah Tinggi Agama Islam Chik Pante Kulu.

## 2. Kopelma Darussalam
Setelah  konflik  pasca  pemberontakan  DI/TII  keadaan  Aceh  semakin  tertinggal  dari daerah  lain  di  Indonesia.  Ali  Hasjimy  yang  menjabat  sebagai  Gubernur  Aceh  bercita-cita bahwa  Aceh  harus  dibangun  kembali  dan  mengejar  ketertinggalannya.  Untuk  itu,  demi  cita- cita  yang  demikian,  bersama  tokoh  masyarakat  Aceh  di  Banda  Aceh,  bersama-sama melahirkan  Kopelma  Darussalam.    Pembangunan  komplek  pendidikan  didasarkan  pada pemikiran  yang  sangat  sederhana,  bahwa  jika  hendak  membangun  suatu  daerah  maka  yang pertama  sekali  perlu  dibangun  adalah  pendidikannya.  Keyakinan  bahwa  suatu  bangsa  dapat maju  dilihat  dari  pendidikannya  merupakan  keyakinan  yang  universal  (Hasballah,  1978). Konsep  Kopelma  Darussalam  dikemukakan  oleh  Ali  Hasjmy  dalam  Adil  (2019)  bermaksud menjadikan Kopelma Darussalam sebagai simbol perdamaian, tempat untuk membangun ilmu untuk  kemanusiaan  dan simbol  atas  runtuhnya  sekularisme pendidikan dan  dikotomi  ilmu  di Aceh.
Menurut  Muhammad  Alkaf,  pendirian  kopelma  Darussalam  merupakan  cita-cita kelompok  intelegensia  Aceh  yang  tertunda,  akibat  terus  menerus  berada  dalam  keadaan perang yang tak berkesudahan. Selain itu pula, pendirian Darussalam merupakan sebuah kerja besar untuk membangun Aceh yang hancur akibat perang semenjak zaman kolonial.
Dalam sebuah kesempatan Ali Hasjimi menyampaikan:
Cita-cita yang terkandung dalam dada pemimpin dan rakyat Aceh dengan membangun “Darussalam” adalah karena dorongan dan kesadaran  hendak  menjadikan hari depan Aceh,  selaku  bagian  dari  republik  Indonesia,  kembali  megah  dan  berbahagia  seperti zaman-zaman  kebesaran  dulu,  dengan  tujuan  bahwa  disamping  akan  menjadi  sebuah mata air ilmu pengetahuan, “Darussalam,” juga merupakan lembaga, dimana manusia- manusia  yang  baru  yang  berjiwa  besar,  berbudi  luhur,  dan  perpengalaman  luas dilahirkan (Alkaf, 2019).
Soekarno  dalam  satu  kesempatan  juga  menyebutkan  bahwa  kota  pelajar  dan mahasiswa  Darussalam  sebagai  pusat  pendidikan  di  Aceh,  menjadi  lambang  iklim  damai, suasana  persatuan  dan  kesatuan,  sebagai  hasil  kerjasama  antara  rakyat  dan  para  pemimpin Aceh,  sebagai  modal  pembangunan  dan  kemajuan  bagi  daerah  Aceh  khususnya  dan  bagi seluruh Indonesia pada umumnya (Alkaf, 2019).
Dalam  kesempatan  yang  berbeda,  Ali  Hasjimy  menjelaskan  tentang  tujuan  Kopelma Darussalam adalah membangun manusia pancasila yang berjiwa besar, memiliki pengetahuan yang  luas  serta  berakhlak  mulia.  Maka  demikian,  Kopelma  Darussalam  diharapkan  dapat membangun  manusia  yang  berketuhanan  yang  maha  esa,  berperikemanusiaan,  kebangsaan Indonesia,  berfaham  kerakyatan,  berkeadilan  sosial,  berjiwa  besar,  berpengetahuan  luas  dan berakhlak mulia. Darussalam adalah masa depan Aceh yang gemilang (Alkaf, 2019).
Pembangunan Kopelma ini didasarkan pada harapan rakyat untuk memiliki daya saing bersama  daerah  lain,  sehingga  pada  17  Agustus  1959  diletakkan  batu  pertama.  Pemerintah Pusat  yang  diwakili  oleh  Menteri  Agama  K.H.  Muhammad  Ilyas  meresmikan  sebuah komplek bangunan pendidikan yang saat itu dikenal sebagai Kopelma di Daerah Darussalam. Wilayah  ini  sendiri  dulunya  merupakan  hutan  belantara  dan  semak  belukar  yang  awalnya diduga  merupakan  milik  Erfpacht  NV.  Kopelma  Darussalam  terletak  di  Kecamatan Darussalam sekitar 7 kilo meter di luar Banda Aceh. Panitia kemudian mengkaji secara lebih mendalam  dan  menghadirkan  bukti-bukti.  Akhirnya  diketahui  bahwa  tanah  tersebut merupakan milik Teuku Nyak Arief statusnya disewa oleh Erfpacht NV (Hasballah, 1978).
Kopelma  Darussalam  saat  ini  telah  berdiri  3  lembaga  pendidikan  yaitu  Universitas Syiah  Kuala  sebagai  lembaga  pendidikan tinggi  untuk  ilmu pengetahuan umum  dan Instistut Agama Islam Negeri sebagai lembaga khusus yang berorientasi pada pendidikan agama Islam yang  utuh,  dan  sebuah  Pesantren  Tinggi  Dayah  Teungku  Cik  Pantee  Kulu  sebagai  lembaga pendidikan  untuk  memperdalam  ilmu  agama  Islam  (Hasballah,  1978).  Pengaruh  Kopelma Darussalam  kemudian  merambah  ke  sekelilingnya  dengan  berdirinya  beberapa  perguruan tinggi  yaitu  Akademi  Keperawatan Tjoet Nya’ Dhien, STKIP Bina  Bangsa  Getsempena dan STAI Al Washliyah.
Saat ini, Kota Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma) Darussalam memiliki luas total yaitu 207,35  Ha  dengan  luas  daratan  193,50  Ha  dan  luas  saluran  13,85  Ha.  Kopelma  Darussalam terdiri  atas lima  dusun  yaitu dusun Timur, Barat, Selatan, Utara, dan Sederhana. Dilihat  dari segi  perbatasan  wilayah,  sebelah  timur  berbatasan  dengan  Gampong  Tungkop  Kabupaten Aceh  besar.  Sebelah  barat  berbatasan  dengan  Krueng  (Sungai)  Aceh.  Sebelah  selatan berbatasan  dengan  Gampong  Limpok  dan  Gampong  Berabung  yang  berada  di  Kabupaten Aceh  Besar.  Dan  sebelah  utara  berbatasan  dengan  Gampong  Rukoh  dan  Gampong  Tanjung Selamat (Rezki et al., 2017).
Kemajuan  Kopelma  sudah  tampak  terlihat  sejak  didirikan  hingga  saat  ini.  Komplek tersebut  selalu  ramai  karena  didatangi  oleh  ribuan  mahasiswa  dari  berbagai  penjuru  Aceh, Indonesia  dan  dunia.  Kegiatan  akademik  menjadi  ciri  khas  bagi  komplek  Darussalam. Ekonomi masyarakat sekitar juga mengeliat karena dampak positif dari kebutuhan mahasiswa yang berdatangan.
Di  komplek  Kopelma  Darussalam  dan  sekitarnya,  tumbuh  pesat  berbagai  bangunan seperti  kost-kostan,  penginapan  (hotel),  pusat  perbelanjaan,  klinik  dan  rumah  sakit,  rumah makan, toko-toko buku dan café serta warung kopi tempat mahasiswa melaksanakan kegiatan dan  menyelesaikan  tugas-tugas  akademik.  Kopelma  Darussalam  merupakan  salah  satu  titik keramaian di Banda Aceh selain yang terdapat di pusat kota.

## 3. Pendidikan Tinggi Islam UIN Ar Raniry
Riwayat  perkembangan  perguruan  tinggi  Islam  di  Aceh  memiliki  keterkaitan  dengan sejarah  perkembangan  Perguruan  Tinggi  Islam  di  Indonesia.    Perkembangan  ini  berkaitan dengan  cita-cita  umat  Islam  Indonesia  untuk  memiliki  Perguruan  Tinggi  Islam  serta  berkait rapat  dengan  maksud  pemerintah  untuk  mengembangkan  model  Perguruan  Tinggi  Islam Negeri.
Pada  masa  penjajahan  Belanda,  madrasah-madrasah  di  Indonesia  sudah  mengalami kemajuan  yang  pesat.    Meskipun  madrasah-madrasah  itu  maju  pesat,  tetapi  masih  berkisar pada peringkat  menengah  dan belum  sampai ke  tingkat perguruan tinggi.  Sebenarnya sudah ada  keinginan  di  kalangan  umat  Islam  untuk  mendirikan  Madrasah  Tinggi  atau  Pesantren Luhur, seperti  yang dilihat  dariusaha  Sutiman di  Jawa,  akan tetapi tidak  berhasil  (Penyusun, 1969).
Usaha  Sutiman  ini  diteruskan  oleh  pemimpin-pemimpin  umat  Islam,  sehingga  pada tahun 1945 cita-cita umat Islam Indonesia terlaksana dengan berdirinya Sekolah Tinggi Islam atas  inisiatif  beberapa  tokoh-tokoh  Islam  yang  berada  di  Jakarta  (Penyusun,  1969).  Setelah proklamasi  kemerdekaan  Negara  Indonesia  keadaan  Sekolah  Tinggi  Islam  ikut  dipengaruhi oleh suasana perang mempertahankan kemerdekaan.
Keadaan  telah  menyebabkan  pemerintah  Republik  Indonesia  terpaksa  memindahkan ibu  kota  ke  Yogyakarta  dan  dengan  sendirinya  Sekolah  Tinggi  Islam-pun  turut  hijrah  ke Yogyakarta (Penyusun, 2003).
Kemudian  institusi  pendidikan  ini  berubah  menjadi  Universitas  Islam  yang  diberi nama  dengan  Universitas  Islam  Indonesia  (UII)  dengan  memiliki  empat  fakultas  yaitu Fakultas  Agama,  Hukum,  Ekonomi  dan  Fakultas  Pendidikan  (Boland,  1985).  Setelah keamanan  Negara  Republik  Indonesia  pulih  kembali  maka  dicapai  suatu  kesepakatan  untuk menegerikan satu fakultas yang terdapat dalam UII yaitu Fakultas Agama menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (Penyusun, 2003).
Adapun  maksud  dan  tujuan  didirikannya  PTAIN  ialah  untuk  memberi  pendidikan tinggi  dan  menjadi  pusat  memperkembangkan  dan  memperdalam  ilmu  pengetahuan  tentang agama Islam dan untuk tujuan tersebut diletakkan asas untuk membentuk manusia susila dan cakap  serta  mempunyai  keinsafan  bertanggung  jawab  tentang  kesejahteraan  masyarakat Indonesia  dan  dunia  umumnya  atas  dasar  Pancasila,  kebudayaan,  kebangsaan  Indonesia  dan kenyataan.
Disamping berdirinya PTAIN di Yogyakarta, di Jakarta terdapat Akademi Dinas Ilmu Agama  (ADIA)  di  bawah  asuhan  Jabatan  Pendidikan  Agama  Pusat.    ADIA  didirikan  tahun 1957  yang  bertujuan  untuk  memenuhi  keperluan  Jabatan  Pendidikan  Agama  (Japenda)  akan guru-guru  untuk  PGA  Atas  yang  berada  di  bawah  asuhannya dan untuk  mencetak  guru-guru Agama di sekolah-sekolah lanjutan di bawah asuhan Jawatan Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) (Penyusun, 1963).
Oleh  kerana  PTAIN  yang  hanya  satu  fakultas  dan  ADIA  merupakan  institusi  semi akademi  yang  tidak  dapat  dipertahankan  keberadaannya  maka  pada  24  Agustus  1960  kedua institusi pendidikan tersebut digabungkan dengan empat fakultas yang sudah ada yaitu dua di Yogyakarta dan dua di Jakarta. Fakultas-fakultas yang  terletak di Yogyakarta adalah Fakultas Syari’ah  (Hukum)  dan  Ushuluddin  (Agama),  sedangkan  fakultas  yang  terdapat  di  Jakarta adalah Fakultas Tarbiyah (Pendidikan) dan Adab (Sastra) (Penyusun, 2003).
Sesudah IAIN al-Jamiah al-Islamiyah al-Hukumiyah diresmikan, ia terus berkembang dengan  pesat  dan  membuka  beberapa  cabang  seperti  Kutaraja  (sekarang  Banda  Aceh), Banjarmasin,  Palembang,  Surabaya,  Malang,  Makassar  dan  Serang.    Sedang  pusat  IAIN  di Yogyakarta menambah dua fakultas baru yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Adab. Adapun cabang Jakarta membuka sebuah baru yaitu Fakultas Ushuluddin (Penyusun, 1978).
Lahirnya IAIN Jami’ah Ar-Raniry sebagai institusi Pendidikan Tinggi Agama Islam di Aceh  merupakan  hasil  usaha  serta  tekad  Pemerintah  dan  Rakyat  Aceh  yang  sejak  lama bercita-cita  dan  memperjuangkan  adanya  sebuah  perguruan  tinggi  Islam  di  samping perguruan  tinggi umum. Institut  Agama  Islam Negeri  (IAIN)  Ar-Raniry  secara resmi  berdiri pada  tanggal  5  Oktober  1963.  Dalam  sejarah  pendirian  IAIN  di  Indonesia,  IAIN  Ar-Raniry adalah yang ketiga setelah IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta.
Seperti  dijelaskan  sebelumnya,  sebelum  menjadi  perguruan  tinggi  keagamaan tersendiri,  telah  didirikan  beberapa  Fakultas  Syari’ah  (tahun  1960)  dan  Fakultas  Tarbiyah (tahun  1962)  sebagai  cabang  dari  IAIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  di  Aceh.  Ditahun  yang sama kemudian didirian Fakultas Ushuluddin di Banda Aceh dengan status swasta.
Institusi  pendidikan  Islam  yang  berada  di  jantung  kota  Serambi  Mekkah  ini  terlebih dahulu  berdiri  Fakultas  Syariah  pada  tahun  1960  dan  Fakultas  Tarbiyah  pada  tahun  1962 sebagai  cabang  dari  IAIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  di  Aceh.    Kemudian  tahun  1962 didirikan  pula  Fakultas  Ushuluddin  sebagai  fakultas  ketiga  di  Banda  Aceh  dengan  status swasta (Penyusun, 2004).
Setelah  beberapa  tahun  menjadi  cabang  dari  IAIN  Yogyakarta,  pada  tahun  1963 fakultas-fakultas tersebut berafiliasi ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekitar enam bulan dengan  kedudukan  demikian,  barulah  IAIN  Ar-Raniry  diresmikan,  tepatnya  pada  tanggal  5 Oktober  1963.    Dengan  demikian,  ketika  diresmikan,  IAIN  Ar-Raniry  telah  memiliki  tiga fakultas,  yaitu  Fakultas  Syari’ah,  Tarbiyah  dan  Ushuluddin.    Selanjutnya  beberapa  tahun kemudian  bertambah  dua  fakultas  baru,  yaitu  Fakultas  Dakwah  yang  diresmikan  pada  tahun 1968 dan Fakultas Adab pada tahun 1983 (Penyusun, 2004).
Istilah Institusi pendidikan tinggi Islam Negeri dalam bahasa Arab disebut dengan al- Jami’ah al-Islamiyyah al-Hukumiyyah .  Sebagaimana  institut-institut lainnya, Institut Agama Islam  Negeri  adalah  sebuah  institusi  pendidikan  tinggi  yang  mengelola  suatu  bidang  kajian dasar, yaitu bidang studi agama Islam dengan sejumlah cabang dan sub-cabang keilmuannya. Dari  segi  pelaksana  pembelajaran,  IAIN  Ar-Raniry  berada  di  bawah  jajaran  Kementerian Agama  Republik  Indonesia  yang  pengawasan  dan  pelaksanaannya  diserahkan  kepada Direktorat  Jenderal  Kelembagaan  Agama  Islam  melalui  Direktorat  Perguruan  Tinggi  Islam (Penyusun, 2004).
Sebutan  Ar-Raniry,  dinisbahkan  kepada  nama  belakang  seorang  ulama  besar  dan mufti  Kerajaan  Aceh Darussalam yang sangat berpengaruh pada masa Sultan Iskandar Tsani (1637-1641).  Ulama tersebut nama  lengkapnya adalah Syeikh Nuruddin Muhammad bin Ali bin  Hasanji  bin  Muhammad Hamid  Ar-Raniry  yang  berasal dari Ranir (sekarang Rander)  di India  dan  telah  memberikan  sumbangan  besar  dalam  perkembangan  pemikiran  Islam  di Nusantara pada umumnya dan Aceh pada khususnya (Daudy, 2006).
Menurut catatan Tim (1964), IAIN Ar Raniry berdiri pada tanggal 24 Agustus 1960 M atau 2 Rabiul Awal 1380 H dan Fakultas Syariah lahir pada tanggal 2 Septermber 1960 atau 12  Rabiul  Awal  1380  H  yang  ketika  didirikan  bertepatan  hari  pendidikan  Aceh.  Dekan fakultas  Syari’ah  Darussalam  ketika  didirikan  adalah  Prof.  Tgk.  Hasbi  Ash  Shiddiqy  yang juga  merangkap  sebagai  Dekan  Fakultas  Syariyah  Yogyakarta.  Sekretaris  fakultas  yang ditunjuk adalah H. Usman Jahja Tiba (Penyusun, 1963).
Pendirian  ini  sesuai  dengan  pasal  2  keputusan  MPRS  tanggal  3  Desember  1960 Nomor II/MPRS/1960 yang  berbunyi: Pertama,  menetapkan  pendidikan agama sebagai  mata pelajaran di sekolah-sekolah  mulai  dari  sekolah rakyat sampai  universitas-universitas negeri. Kedua,  perluasan  fakultas-fakultas  agama  dengan  perjanjian  bahwa  dalam  tahun  1961  harus disempurnakan segala sesuatu yang telah dibentuk dalam tahun 1960. Begitupun dalam tahun 1962  di  Yogyakarta  harus  sudah  dibentuk  Institut  Agama  Islam  Negeri  yang    terdiri  dari  4 fakultas. Terakhir, di Banda Aceh juga ditetapkan supaya harus ada 2 fakultas dan seterusnya (Penyusun, 1963).
Sejak  didirikan,  IAIN  Ar-Raniry  telah  menunjukkan  peranan  strategiknya  bagi pembangunan  dan  perkembangan  masyarakat.    Dengan  misi  dan  melalui  alumninya  yang sudah merata ditemukan pada hampir seluruh agensi pemerintah dan swasta, tidak berlebihan untuk  disebutkan  bahawa  institusi  ini  telah  berada  dan  menjadi  “jantung  hati  masyarakat Aceh” (Usman, 2001).
Dalam  perkembangannya,  IAIN  Ar-Raniry  di  samping  terus  memantapkan institusinya juga telah membuka sejumlah fakultas dan jabatan yang sesuai dengan keperluan masyarakat.  Tidak hanya itu dalam upaya menyempurnakan keberadaannya IAIN Ar-Raniry telah  pula  membuka Program pendidikan  S-2 (Master) pada tahun 1989  dan pendidikan  S-3 (Ph.D.)  pada  tahun  2002.    Dengan  tingkat  pendidikan  S-1  (ijazah  dasar)  sampai  dengan  S-3 dan fakultas serta kursus yang sudah dibuka, diharapkan dapat melahirkan pendidik, pemikir, dai  atau  ulama  yang  dapat  memahami  tanda-tanda  perkembangan  dan  perubahan  zaman (Penyusun, 2009).
Di  samping  itu,  IAIN  Ar-Raniry  telah  berhasil  menyepakati  berbagai  bentuk Memorandum  of  Understanding (MoU)  dengan  sejumlah  institusi  pemerintah  dan  swasta, baik di dalam  maupun di  luar negeri.   MoU tersebut telah  membuka prospek  yang  memiliki makna  ganda  yaitu  membuka  peluang  pekerjaan  bagi  alumni  dan  beasiswa  baik  mahasiswa yang masih aktif kuliah maupun yang sudah alumni untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang  lebih  tinggi.    Keberhasilan  yang  telah  dicapai  dari  MoU  tersebut  adalah  adalah keberhasilan mencetak doktor dengan jumlah yang banyak (Penyusun, 2009).
Adapun  visi  IAIN  Ar-Raniry  adalah  “ Menjadi  pusat  perkembangan  ilmu-ilmu keislaman  multidisipliner  yang  unggul  dan  kompetitif. ”    Visi  tersebut  diwujudkan  dalam bentuk misi “ Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman, yang memiliki keunggulan dan  daya  saing  internasional,  mengembangkan  penyelidikan  ilmu-ilmu  keislaman,  yang relevan dengan keperluan masyarakat dan mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat muslim ” (Statuta UIN Ar Raniry, 2008).  Visi dan misi tersebut direalisasikan dalam bentuk program-program  dan  kegiatan  di  semua  fakultas  yang  terdapat  pada  lingkungan  IAIN  Ar- Raniry.  IAIN Ar-Raniry memiliki 5 buah fakultas, yaitu : Fakultas Adab; Fakultas Dakwah; Fakultas Syari’ah; Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin.
Selain itu, IAIN Ar-Raniry juga dilengkapi dengan pelbagai sarana, prasarana dan unit pelaksana teknikal.  Pada masa sekarang IAIN Ar-Raniry telah mempunyai beberapa institusi/ pusat  kajian  samada  yang  bersifat  struktural  mahupun  non  struktural.  Adapun  institusi- institusi  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  Pertama,  Institusi  Struktural,  adalah  institusi  yang tugas dan fungsinya terkait  langsung dengan pengembangan “Tri Dharma Perguruan Tinggi” (Rasyidah, 2008) dan pembinaan mahasiswa. Institusi yang termasuk dalam kategori institusi
struktural di  lingkungan  IAIN  Ar-Raniry,   yaitu,  Pusat  Komputer (PUSKOM), Perpustakaan IAIN Ar-Raniry, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan Pusat Penelitian (Puslit).
Kedua,  Institusi  Non  Struktural,  yaitu  institusi-institusi  yang  berfungsi  sebagai institusi penunjang dalam bidang pelayanan kepada civitas akademika, pensyarah, pekerja dan masyarakat awam.  Adapun institusi yang termasuk dalam institusi non-struktural, yaitu Pusat Pengabdian  kepada  Masyarakat,  Pusat  Penyelidikan,  Pusat  Bahasa  dan  Pengembangan Tenaga Pengajar, Pusat Studi Wanita, Pusat Pembinaan Kerohanian dan Kemakmuran Masjid (P2K2M)  Fathun  Qarib,  Pusat  Kajian  Kependudukan  dan  Lingkungan  Hidup,  Pusat Penerbitan dan Penerjemahan, Pusat Kajian dan Pelayanan Psikologi, Pusat Penyelidikan dan Pengkajian  Kebudayaan  Islam  (P3KI),  Pusat  Pengembangan  Madrasah  dan  Dayah  (P2MD), Center  for  Conflict  Resolution  and  Peace  Studies  (CCRPS),  Pusat  Pelayanan  Kesehatan, Ikatan  Alumni  IAIN  Ar-Raniry  (KONIRY),  Koperasi  Pegawai,  KORPRI,  Dharma  Wanita dan Ar-Raniry Press (Rasyidah, 2008).
Berdasarkan Perpres yang ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo  Bambang  Yudhoyono  itu,  Kamis  11  Oktober  2013  dan  diterima  oleh  Rektor  Prof  Dr Farid  Wajdi  Ibrahim  MA  di  Kantor  Sekretariat  Kabinet  (Setkab)  Jakarta,  diatur  perubahan status  IAIN  Ar-Raniry  menjadi  UIN  Ar-Raniry  yang  berkedudukan  di  Banda  Aceh.  Ketika itu, UIN Ar-Raniry  merupakan UIN ketujuh setelah UIN Sunan Syarif Kasim, Riau. Adapun UIN kedelapan  yang bersamaan dengan UIN  Ar-Raniry ditetapkan perubahan statusnya oleh Presiden RI adalah UIN Sunan Ampel Surabaya.
Perubahan  status  itu  merupakan  kado  istimewa  bagi  IAIN  Ar-Raniry  yang  baru  saja memperingati  hari  ulang  tahun  emas  (yang  ke-50)  pada  5  Oktober  2013.  Di  tahun  tersebut IAIN  Ar-Raniry  berhasil  meretas  satu  sejarah  penting  dalam  pengembangan  jati  diri meningkatkan status menjadi UIN Ar-Raniry (PAN-RB, 2013)
Menurut  Prof  Dr.  Farid  Wajdi  Ibrahim,  selaku  Rektor,  setelah  perubahan  tersebut, dibuka empat fakultas yakni Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Pemerintahan  (FISIP),  serta  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  (PAN-RB, 2013).

## 4. Pendidikan Tinggi Islam Teungku Chik Pante Kulu.
Melihat  proses  perkembangan  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Teungku  Chik  Pante Kulu  merupakan  suatu  hal  yang  menarik  untuk  dikaji  dari  aspek  sejarah.    Sekolah  ini merupakan perubahan dari sistem pendidikan tinggi Islam  yang  berasaskan dayah tradisional menjadi sistem pendidikan Tinggi Islam yang modern. Pada masa awal berdirinya sekolah ini bernama  Dayah  Tgk.  Chik  Pante  Kulu  yang  tujuan  utama  pembangunannya  adalah  untuk menghasilkan  Ulama-ulama  Islam  yang  sesuai  dengan  julukan  ”Warathatul  Anbiya’”  untuk memimpin  spiritual  dan  kepercayaan  seluruh  masyarakat  Indonesia  (Ismail  et  al.,  1995; Penyusun, 1963).
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  bahwa  dayah  sudah  lama  menjadi  sistem pendidikan dalam masyarakat Aceh yang diwarisi secara turun temurun sejak agama Islam ini mulai  berkembang  di  kepulauan  nusantara.    Para  alim  ulama  yang  telah  berjasa  dalam menyiarkan  dakwah  Islamiyah  dan  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  Islam  dalam
masyarakat  pada  masa  lampau  merupakan alumni  dari dayah-dayah  yang  terdapat  hampir di setiap negeri (sekarang kecamatan) di seluruh daerah Aceh.
Mengingat  betapa  pentingnya  sistem  pendidikan  tradisional  dayah  maka  sistem tersebut perlu dibina dan dilestarikan dalam lingkungan masyarakat Aceh serta menyesuaikan dengan  perkembangan zaman.    Dengan  berlandaskan cita-cita  inilah  Dayah  Tgk. Chik Pante Kulu  didirikan  dengan  penuh  semangat  dan  harapan  di  dalam  lingkungan  Kota  Pelajar Mahasiswa Darussalam (Kopelma Darussalam) (Penyusun, 1969).
Rancangan  pembangunan  Dayah  Tgk.  Chik  Pante  Kulu  mulai  direalisasikan pelaksanaannya  pada  tahun  1962,  ketika  Gubernur  Ali  Hasjmy  masih  memegang  kendali Pemerintah Daerah sebagai Kepala Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Aceh.  Susunan panitia persiapan  pembangunan  dayah  tinggi  ini  berjumlah  75  orang  dan  terdiri  dari  pelbagai kalangan dan  mungkin  susunan  panitia  ini  merupakan  yang terlengkap dibandingkan  dengan susunan  Panitia  Persiapan  Pembangunan  Perguruan  Tinggi  Swasta  lain  di  Aceh.    Di  antara beberapa  tokoh  penting  yang  masuk  dalam  barisan  panitia  persiapan  tersebut  adalah  A. Muzakkir  Walad,  A.  Hasjmy,  Tgk.  H.  Abdullah  Ujong  Rimba,  Letnan  Kolonel  Nyak  Adam Kamil, Prof. Drs. A. Madjid Ibrahim dan tokoh-tokoh ulama lainnya (Penyusun, 1969).
Pada  masing-masing  unit/  bagian  persiapan  pendirian  Dayah  Tgk.  Chik  Pante  Kulu telah  dirumuskan  beberapa  keputusan  tentang  rancangan-rancangan  pokok  dari  institusi tersebut.  Beberapa  hal  yang  berhasil  dirumuskan  misalnya  mengenai  kurikulum  pengajaran, calon pimpinan, ulama-ulama sebagai tenaga pengajar, persyaratan untuk menjadi mahasiswa (pelajar), mendirikan  bangunan  untuk dayah  maupun asrama  serta  kelengkapan-kelengkapan lainnya.    Pada  waktu  itu  panitia  memutuskan  bahawa  jumlah  subjek  yang  harus  diajarkan pada  dayah  tersebut  sebanyak  lima  belas  macam  ilmu  yang  harus  diselesaikan  dalam  masa lima tahun untuk lima tingkatan (Penyusun, 1963).
Adapun syarat-syarat minimum untuk boleh diterima menjadi mahasiswa pada Dayah Tgk.  Chik  Pante  Kulu  ialah  calon-calon  mahasiswa  yang  sudah  sampai  pengkajiannya  pada kitab  Fathul  Mu’in  atau  yang  setingkat  dengan  itu.    Bagi  mereka  yang  sudah  menempuh pelajaran selama lima tahun dan dinyatakan lulus dalam ujian akhir maka dia boleh memakai gelar ”ulama” sebagai gelar kesarjanaannya (Penyusun, 1969).
Sedangkan  sistem  organisasi  yang  ditetapkan  oleh  panitia  adalah  bahwa  Dayah Teungku  Chik Pante Kulu dipimpin oleh seorang Ulama Besar  yang disebut “Teungku  Chik di Dayah” dan dibantu oleh beberapa  “Teungku  di Bale”  yang  merupakan staf pengajar atau majlis  guru.  Selanjutnya  untuk  kepentingan  dan  kelancaran  ilmu  pengetahuan,  dayah  itu dilengkapi  pula  dengan  sebuah  Kutub-Khanah  (Perpustakaan)  yang  lengkap  dengan  kitab- kitab dan buku-buku yang diperlukan, terutama kitab-kitab berbahasa Arab (Penyusun, 1969).
Berkat  bantuan  seluruh  pihak  dan  masyarakat  Aceh,  maka  pada  tanggal  31  Agustus 1968  Presiden  Republik  Indonesia  Soeharto  meresmikan  pendirian  Dayah  Teungku  Chik Pante  Kulu  (Penyusun,  1969).  Untuk  mendukung  proses  belajar  mengajar  pada  dayah tersebut,  Pemerintah  Daerah  menyediakan  sarana  dan  fasilitas,  seperti  asrama,  keperluan dasar,  uang belanja  bagi para  santri dan  gaji untuk  dosen.  Oleh kerana  itu,  diharapkan  akan banyak calon mahasiswa yang berminat untuk menuntut  ilmu di Dayah Tinggi ini (Ismail et al., 1995). Meskipun pemerintah memberikan pelbagai kemudahan bagi para mahasiswa, akan tetapi minat mereka kian hari kian menurun terhadap dayah tersebut.
Sejak  pendiriannya  sampai  tahun  1975,  dayah  ini  tidak  mengalami  perkembangan yang  berarti sebagaimana  yang diharapkan.  Hal tersebut terutama disebabkan oleh beberapa hal,  antara  lain,  yaitu:  Pertama,  Terputusnya  hubungan  dengan  pendidikan  pada  peringkat rendah  dan  menengah  sebagaimana  lazimnya  sebuah  dayah  terpadu,  sehingga  minat mahasiswa  untuk  memasuki  dayah  tersebut  sangat  terbatas.Di  samping  itu  para  lulusan dayah-dayah  yang  terdapat  di  Aceh  kurang  berminat  untuk  melanjutkan  pendidikannya  ke peringkat  yang  lebih  tinggi.    Sedangkan  lulusan  Sekolah  Menengah  Umum  dan  Agama cenderung  melanjutkan  pendidikan  mereka  ke  Universitas  Syiah  Kuala  atau  ke  IAIN  Ar- Raniry.
Kedua, Dayah Manyang Teungku Chik Pante Kulu tidak memiliki pimpinan (Teungku Chik)  yang  bersedia duduk di dalam dayah manyang  bersama dengan santrinya sebagaimana lazimnya tradisi dayah.  Kesusahan untuk mendapatkan tenaga seperti ini telah menyebabkan tradisi  kehidupan  dayah  susah  untuk  dikembangkan  seperti  yang  diharapkan.    Keadaan  ini ditambah  lagi  karena  daya  tarik  para  santri  tidak  cukup  kuat  untuk  masuk  ke  dayah  ini, bahkan jumlah santrinya pun setiap tahun terus berkurang (Penyusun, 2007).
Untuk mempertahankan eksistensinya, maka Dayah Tinggi Teungku Chik Pante Kulu terpaksa  merubah  bentuknya  menjadi  Fakultas  Syari’ah  Teungku  Chik  Pante  Kulu.  Sejak tanggal 7 April 1985 dayah ini mendapat status terdaftar dari Kementerian Agama dan dengan keluarnya  Surat  Ketetapan  Menteri  Agama  Nomor  219  tahun  1988,  STIS  (Sekolah  Tinggi Ilmu  Syariah)  ini  telah  diberi  hak  untuk  mengelola  Program  pendidikan  S-1  dengan penerapan  sistem  kredit  semester  (Ismail  et  al.,  1995).  Fakultas  Syariah  ini  dipimpin  oleh Teungku  H.  M.  Daud  Hasan  dan  Teungku  Muhammad  Yunus  Yacobi.    Sejak  tahun  1988 Fakultas  Syariah  berubah  menjadi  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Syariah  dan  akhirnya  sejak  tahun 1998 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah    berubah  menjadi Sekolah Tinggi  Agama  Islam Yayasan Teungku Chik Pante Kulu (Penyusun, 2007).
Setelah  dayah  manyang  berubah  menjadi  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Yayasan Teungku  Chik  Pante  Kulu,  maka  tahap  berikutnya  dibukalah  kursus  jabatan  Pendidikan Agama  Islam  (Tarbiyah)  dalam  rangka  mengikuti  perkembangan  dan  keinginan  para  calon mahasiswa.    Pada  tahun  2001  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Yayasan  Teungku  Chik  Pante Kulu  juga  membuka  Program  Diploma  II.    Sampai  saat  ini  STAI  Yayasan  Teungku  Chik Pante  Kulu  telah  memiliki  program  pendidikan  S-1  dalam  dua  jabatan,  masing-masing jabatan  Ahwal  al-Shakhshiyyah  (Syariah)  dan  Pendidikan  Agama  Islam  (Tarbiyah). Sedangkan  pada  Diploma  II  terdiri  dari  jabatan  Guru  Pendidikan  Agama  Islam  (GPAI)  dan jabatan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) (Penyusun, 2007).

## D. KESIMPULAN
Sejarah  berdirinya  institusi  pendidikan  tinggi  Agama  Islam  di  Aceh  sangat  berkait rapat  dengan  tradisi  pendidikan  Islam  di  Aceh.  Tradisi  pendidikan  Islam  telah  berlangsung sejak  agama  Islam  mula  datang  ke  daerah  Aceh.  Ada  dua  tradisi  pendidikan  Islam  yang berperanan  cukup  signifikan  bagi  perkembangan  pendidikan  Islam  di  daerah  Aceh,  yaitu pendidikan  dayah  dan  madrasah.  Kedua  tradisi  pendidikan  Islam  ini  memberikan  peluang yang sama bagi lelaki dan wanita untuk dapat belajar pada institusi pendidikan tersebut.
Di  samping  itu,  tradisi  pendidikan  dayah  dan  madrasah  juga  telah  mendorong berdirinya institusi pendidikan tinggi Islam di Aceh.  Untuk tradisi pendidikan madrasah telah berhasil  mendirikan  institusi  pendidikan  tinggi  agama  Islam  sebagai  pendidikan  lanjutan setelah madrasah Aliyah. Institusi pendidikan tinggi agama Islam pertama yang ditubuhkan di Aceh adalah IAIN Ar-Raniry. Sedangkan tradisi pendidikan dayah telah  berhasil mendirikan Dayah  Teungku  Chik  Pante  Kulu  yang  merupakan  pendidikan  lanjutan  khusus  bagi  alumni dayah.    Akan  tetapi  pada  perjalanan  selanjutnya  Dayah  Teungku  Chik  Pante  Kulu  tidak mengalami  perkembangan  yang  bererti,  sehingga  diputuskan  untuk  mengubah  dayah manyang ini menjadi institusi pendidikan tinggi agama Islam yang moden.

## DAFTAR PUSTAKA
Adil, M. (2019). Membangun  Aceh Melalui Pendidikan  (Studi  Analisis  Konsep  KOPELMA Darussalam  Ali  Hasjmy). Tadabbur:  Jurnal  Peradaban  Islam , 1 (2),  337–348. https://doi.org/10.22373/tadabbur.v1i2.19
Alkaf, M. (2019). Nasionalisme Dari Pinggir . Bandar Publishing.
Berutu,  A.  G.  (2016).  Penerapan  syariat  Islam  Aceh  dalam  lintas  sejarah. Jurnal  Hukum , 13 (2), 163–188.
Boland, B. J. (1985). Pergumulan Islam di Indonesia, Terj. Safroeddin Bahar . Grafiti Pers.
Daudy, A. (2006). Syekh Nuruddin Ar-Raniry: sejarah hidup, kaya dan pemikiran . P3KI.
Hasballah,  F.  (1978). Dwi  Windu  Fakultas  Tarbiyah  IAIN  Ar-Raniry  Banda  Aceh .  Fakultas Tarbiyah Jami’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Ismail,  B.,  Abdullah,  A.,  &  Hasyim,  H.  M.  (1995). Perkembangan  Pendidikan  Di  Daerah Istimewa Aceh . Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Istimewa Aceh.
Muhajir,  A.  (2016).  Politik  Daud  Beureueh  Dalam  Gerakan  Di/Tii  Aceh. Kalam:  Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora , 1–18.
Penyusun, T. (1963). Darussalam . Yayasan Pembina Darussalam.
Penyusun, T. (1969). 10 Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan Aceh, Banda Aceh: , 1969. Yayasan Pembina Darussalam.
Penyusun,  T.  (1978). 15  Tahun  IAIN  Jami’ah  Ar-Raniry .  Panitia  Hari  jadi  ke  15  IAIN Jami’ah Ar-Raniry.
Penyusun, T. (2003). Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia . Departemen Agama RI.
Penyusun, T. (2004). Profil IAIN Ar-Raniry Tahun 2004 .
Penyusun,  T.  (2007). Buku  Panduan  STAI-PTAI  Yayasan  Tgk.  Chik  Pante  Kulu,  Th 2007/2008 .
Penyusun,  T.  (2009). Buku  Panduan  Program  S1  dan  D3  IAIN  Ar-Raniry  Tahun  Akademik 2009/2010 . IAIN Ar-Raniry.
Putra,  R.  S.,  Putra,  R.  H.,  &  RD,  A.  H.  (2020).  KONSEPSI  IDEAL  DARUSSALAM DALAM  PERSPEKTIF  A.  HASJMY  SEBAGAI  PUSAT  PENDIDIKAN  ISLAM. Jurnal Adabiya , 22 (2), 81. https://doi.org/10.22373/adabiya.v22i2.8146
Rasyidah. (2008). Potret Kesetaraan Gender di Kampus . PSW IAIN Ar-Raniry.
Rezki, G., Husaini, & Abdullah, T. (2017). Dinamika Kota Pelajar Mahasiswa (KOPELMA) Darussalam  (1959-2015). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Pendidikan  Sejarah  FKIP Universitas Syiah Kuala , 2 (2), 77–92. https://doi.org/10.24815/JIMPS.V2I2.3770
Soelaiman,  D.  A.  (2016). Perihal  Pendidikan  dan  Kebudayaan;  Sebuah  Otobiografi, Persembahan Pada Usia 78 Tahun . Pusat Studi Melayu Aceh.
Usman,  A.  R.  (2001). Kampus  sebagai  institusi  pencerahan .  Fakultas  Dakwah  IAIN  Ar- Raniry.