…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Tindak Pidana Perbuatan Dengan Sengaja Memberikan Surat Atau Data Palsu Untuk Memperoleh Visa Izin Tinggal Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3919 K/Pid.Sus/2022
Siti Nurul Jannah 1 , Nurkholim 2 1,2 Universitas Subang E-mail: sitinuruljannah@gmail.com 1 , Anbiyyaannur@gmail.com 2
Article History: Received: 25 Juli 2024
Revised: 16 Agustus 2024 Accepted: 19 Agustus 2024
Abstract: Sejalan dengan perkembangan globalisasi dimana batas-batas negara menjadi kabur, perjalanan antar negara sudah lazim dilakukan. Pelanggaran keimigrasian yang sering terjadi adalah penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perbuatan untuk memperoleh visa izin tinggal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan bagaimana kendala dalam penegakan hukum atas perbuatan dengan memberikan visa izin tinggal Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3919 K/Pid.Sus/2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti, mengkaji dan menggali berbagai sumber. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perbuatan untuk memperoleh visa izin tinggal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu berupa paspor adalah past atau izin melewati, yang berasal dari kata pass yaitu melewati dan port yaitu pelabuhan atau pintu masuk. Paspor atau dokumen perjalanan yang sah dan berlaku berfungsi sebagai dokumen perjalanan antar negara.
Keywords: Izin Tinggal, Keimigrasian, Warga Negara Asing (WNA)
PENDAHULUAN Sejalan dengan perkembangan globalisasi dimana batas-batas negara menjadi kabur, perjalanan antar negara sudah lazim dilakukan. Selain itu, arus globalisasi membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang, barang dan jasa antar negara sehingga batas-batas negara mudah ditembus demi kepentingan manusia seperti perdagangan, pariwisata, industri dan lain sebagainya yang tidak selamanya membawa dampak positif saja tetapi juga membawa dampak negatif seperti timbulnya masalah akibat perpindahan orang dari suatu negara ke negera lain bersifat legal maupun illegal yang disertai dengan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini biasa disebut sebagai pelanggaran keimigrasian. (Anis, 2007)
Begitu pula dengan orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur
dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan. Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara, dimana keberadaan pengaturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah territorial negara yang bersangkutan dan setiap orang asing yang memasuki wilayah negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri. (Yudha, 2003)
Ada beberapa kasus tentang tindak pidana pelanggaran izin tinggal overstay Warga Negera Asing (WNA) yang telah terjadi, beberapa diantaranya yaitu terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah mendapatkan putusan tetap dengan Putusan Nomor 3919/K.Pid.Sus/2022. Sebelum dijatuhi putusan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, terdapat putusan yang ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 884/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt Utr yang menyatakan bahwa Terdakwa MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Visa atau ijin Tinggal bagi dirinya sendiri” dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (Sembilan) bulan. Kemudian Terdakwa meminta banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan ditetapkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 309/PID.SUS/2021/PT DKI yang menyatakan menerima permintaan banding dari Terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr, tanggal 11 November 2021 yang dimintakan banding tersebut. Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Februari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima. Dalam Putusan Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 3919 K/Pid.Sus/2022, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penegakan hukum melalui sanksi administrative untuk WNA yang secara sah bisa dibuktikan melakukan pelanggaran pada izin tinggal tentu tidak bisa menimbulkan efek jera jika hanya diberi sanksi pembatasan atau larangan untuk ada pada suatu wilayah di Indonesia untuk rentang waktu tertentu. Karena jika sanksi pembatasan telah berakhir, mereka akan bisa berkunjung kembali ke Indonesia dengan tanpa ada pengecualian. Harapannya melalui adanya sanksi hukum pidana agar bisa memberi efek jera kepada orang asing, namun tetap saja ada begitu banyak WNA yang melanggar hal yang serupa. Oleh karenanya diharapkan ke depan supaya bisa terlaksana penindakan secara pidana untuk WNA yang melanggar guna mengakibatkan efek jera agar tidak dijadikan contoh untuk WNA lain.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 4660
LANDASAN TEORI Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”, di dalam kitab Undang- undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkam dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. (Teguh, 2012) Moeljatno, menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.
Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).
Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.
Imigrasi adalah perpindahan secara geografis, baik perorangan maupun secara berkelompok dari suatu tempat atau negara asal ke tempat atau negara lain dengan tujuan untuk menetap. Sekalipun pada mulanya imigrasi berarti perpindahan orang atau kelompok orang dari tempat asal ke tempat baru untuk tujuan menetap, namun dewasa ini mempunyai arti yang lebih luas. Mengacu pada lalu lintas orang antar negara, baik bersifat permanen maupun temporer. Perkembangan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi yang makin cepat dan kompleks, semakin memungkinkan hubungan antar negara dalam jangkauan waktu yang relatif singkat. Tindak pidana keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia dimana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga Negara Indonesia dan tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjutkan oleh pejabat imigrasi. Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalulintas orang di tuntut untuk dapat menggantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimingrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal. Pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak dan penyelundupan manusia. Perdagangan orang dan penyulundupan migran lintas negara merupakan kegiatan yang bersifat ilegal dalam lalu-lintas orang dari satu negara ke negara lain.
Penyelundupan migaran adalah setiap usaha untuk mendapatkan, langsung atau tidak langsung, uang atau keuntungan materil lain dari masuknya orang secara ilegal (illegal entry) ke suatu negara dan orang tersebut bukan warga negaranya atau bukan warga yang mempunyai hak
tinggal permanen.
Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang- undangan yang berlaku. (Adami, 2002)
Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai strafbaar feit sebagai berikut : Moeljatno “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. Pompe “Strafbaar feit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu d
METODE PENELITIAN Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti, menggali dan membahas mengenai sumber-sumber yang terutama berasal dari bahan kepustakaan atau bahan sekunder yang berkaitan dengan penelitian.
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistis, yaitu menggambarkan semua fakta-fakta dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang sesuai atau relevan dengan penelitian yakni berkaitan dengan Pelanggaran Izin Tinggal Overstay Warga Negara Asing (Wna) Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3919 K/Pid.Sus/2022.
Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu terdiri berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.
Penelitian ini menggunakan analisis data normatif kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan data dengan pernyataan atau ungkapan dan tidak menggunakan angka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Bentuk Perbuatan Untuk Memperoleh Visa Izin Tinggal Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3919 K/Pid.Sus/2022
Indonesia memiliki hukum keimigrasian guna mengatur lalu lintas warga negara Indonesia asli dan orang asing yang singgah maupun tinggal dalamwaktu tertentu. Hukum keimigrasian sebagai pedoman yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di wilayah Indonesia, diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 mengenai Bebas Visa Kunjungan maka kehadiran warga negara asing yang masuk ke Indonesia meningkat, semakin meningkatnya wisatawan asing mendorong Imigrasi memiliki tanggungjawab memastikan orang asing yang masuk adalah orang-orang yang mentaati peraturan yang sah demi menjaga keutuhan Negara. (Aisyah, 2020)
Visa kunjungan diberikan kepada orang asing berdasarkan Perpres No. 21 tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, dengan tetap diawasi oleh Imigrasi. Visa kunjungan tersebut turut berpedoman dengan ketentuan UU No. 6 tahun 2011 pasal 38 izin masuk orang asing
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
pemegang bebas visa kunjungan diberikan dalam rangka kunjungan yang lingkupnya sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang terikat dalam perkawinan secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas.
Keimigrasian dalam pelaksanaannya apabila terjadi penyalahgunaan izin administrasi dokumen keberadaannya di wilayah Indonesia. Sesuai fungsi keimigrasian pada Pasal 1 ayat 3 UU No.6 Tahun 2011 bahwa petugas keimigrasian tidak hanya bertugas memberikan pelayanan masyarakat dalam pembuatan paspor juga izin tinggal tetapi keimigrasian juga harus memastikan orang asing yang masuk ke Indonesia tidak berpotensi melakukan pelanggaran hukum serta pengawasan orang asing yang masuk dan keluar Indonesia.
Penting meningkatkan sarana prasarana pengawasan imigrasi dan menegaskan kelengkapan dokumen dalam metode kedatangan sebagai strategi yang memungkinkan mengurangi kedatangan baru agar hanya kelengkapan administrasi yang di anggap legal.
Pelaksanaan pemberian izin dari Keimigrasian merupakan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang didelegasikan kepada Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri, dokumen dan izin yang harus dipenuhi oleh orang asing atau warga negara asing yang melakukan kunjungan atau datang ke Indonesia adalah berupa; Paspor sebagai dokumen pertama yang harus dipenuhi oleh orang asing untuk dapat melakukan kunjungan atau datang ke Indonesia adalah berupa paspor adalah past atau izin melewati, yang berasal dari kata passy aitu melewati dan port yaitu pelabuhan atau pintu masuk. Berdasarkan Pasal 8 Undang- Undang No. Tahun 2011 Paspor atau dokumen perjalanan yang sah dan berlaku berfungsi sebagai dokumen perjalanan antar negara, bukti identitas diri, dan bukti kewarganegaraan dari pemegang paspor yang bersangkutan pada saat berada diluar wilayah negaranya.
Pemberian izin berikutnya dengan pemberian visa, visa menurut (Pasal 1 angka 18 UU No. 6 Tahun 2011) tentang Keimigrasian adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Republik Indonesia atau tempat lainnya. Pada kunjungan tersebut terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia warga negara asing diperbolehkan keberdaannya paling lama 60 (enampuluh). Menurut Khairil Anwar pemberian Izin Tinggal Kunjungan sebagai bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing diwilayah Indonesia, Izin tinggal kunjungan adalah izin tinggal terbagi dalam beberapa kegiatan seperti kegiatan tugas-tugas pemerintah, kegiatan sosial budaya, pendidikan, bisnis atau usaha, pariwisata, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
Pejabat Imigrasi berwenang melakukan penolakan orang asing untuk masuk wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut:
1) Namanya tercantum dalam daftar penangkalan (namanya di blacklist karena alasan-alasan tertentu);
2) Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku/paspor yang digunakan tidak sah;
3) Memiliki dokumen keimigrasian yang palsu; tidak memiliki visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa;
4) Memberi keterangan yang tidak sebenar-benarnya untuk mendapatkan visa;
5) Menderita penyakit yang membahayakan dan bersifat menular bagi kesehatan umum; 6) Terlibat kejahatan tindak pidana internasional dan;
7) Termasuk dalam daftar pencarian orang atas tindak kejahatan untuk ditangkap dari suatu negara asing;
8) Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia;
9) atau termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan Penyelundupan Manusia.

## B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Atas Perbuatan Dengan Memberikan Visa Izin Tinggal Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3919 K/Pid.Sus/2022
Penegakan hukum merupakan tindakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.6 Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian negara Republik Indonesia baik itu warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA). Hal ini dimaksudkan untuk membuat efek jera kepada para pelanggar tindak pidana keimigrasian di Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian ini sangat penting, karena keimigrasian berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, maka integritas dan kedaulatan negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan dihargai oleh negara-negara lain. Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara Indonesia (WNI), ditujukan pada permasalahan pemalsuan identitas, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan paspor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Sedangkan, penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA), ditujukan pada permasalahan pemalsuan identitas WNA, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal, pemantauan/razia, dan kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan. (M, 2004)
a. Tindakan Administratif
Keimigrasian Tindakan administratif keimigrasian, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UUK), Pasal 1 ayat (31) yang menyatakan bahwa sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Pasal 75 ayat (1) UUK, menentukan alasan tindakan (administrasi) keimigrasian bahwa apabila orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundangundangan.
Pasal 75 ayat (2) UUK.
Ruang detensi Imigrasi yang dikenakan terhadap orang asing tidaklah berstatus rumah tahanan negara (rutan), tetapi pengelolaannya termasuk perawatannya terhadap penghuninya dapat disamakan dengan rutan. Hal ini menjelaskan bahwa apabila bukan termasuk ke dalam Rumah Tahanan Negara ataupun bentuk penahanan lainnya maka konsekuensi yang akan muncul adalah tidak adanya potongan tahanan yang akan diterima oleh orang asing tersebut atas pengkarantinaan dirinya dalam vonis.
Secara teoretis, dalam melaksanakan kerjanya pihak imigrasi harus menegakkan UUK. Terhadap orang asing yang melakukan penyalahgunaan visa harus di deportasi. Namun dalam
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 4664
pelaksanaannya seringkali terkendala terhadap biaya terhadap pemulangan orang asing sehingga banyak orang asing yang menumpuk di Rumah Detensi Imigrasi.
Pada saat proses pemulangan orang asing tersebut dilakukan pengawasan keberangkatan oleh petugas Imigrasi sampai ke tempat pemeriksaan Imigrasi, kemudian diterakan tanda penolakan di paspornya oleh petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik di bandara maupun pelabuhan dan orang asing tersebut dipulangkan.
Ruang detensi Imigrasi yang dikenakan terhadap orang asing tidaklah berstatus rumah tahanan negara (rutan), tetapi pengelolaannya termasuk perawatannya terhadap penghuninya dapat disamakan dengan rutan. Hal ini menjelaskan bahwa apabila bukan termasuk ke dalam Rumah Tahanan Negara ataupun bentuk penahanan lainnya maka konsekuensi yang akan muncul adalah tidak adanya potongan tahanan yang akan diterima oleh orang asing tersebut atas pengkarantinaan dirinya dalam vonis.
Secara teoretis, dalam melaksanakan kerjanya pihak imigrasi harus menegakkan UUK. Terhadap orang asing yang melakukan penyalahgunaan visa harus di deportasi. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terkendala terhadap biaya terhadap pemulangan orang asing sehingga banyak orang asing yang menumpuk di Rumah Detensi Imigrasi.
Pada saat proses pemulangan orang asing tersebut dilakukan pengawasan keberangkatan oleh petugas Imigrasi sampai ke tempat pemeriksaan Imigrasi, kemudian diterakan tanda penolakan di paspornya oleh petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik di bandara maupun pelabuhan dan orang asing tersebut dipulangkan.

## b. Penyidikan
Penyidikan keimigrasian yaitu penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan, yang termasuk di dalam sistem peradilan pidana. Penyidikan atau kerap disebut tindakan secara pro justisia diberikan kepada orang asing yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran keimigrasian yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013. Tindakan tersebut berupa penyidikan terhadap tersangka dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Imigrasi yang dilakukan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, melakukan tindakan pengkarantinaan terhadap orang asing, melakukan penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan terhadap tempat, benda-benda, dokumen-dokumen, surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana imigrasi, memanggil para saksi dan tersangka, dengan disertai pembuatan berita acaranya disetiap tindakan hukum yang dilakukan. (Kholik, 2002)
Warga negara asing apabila kedapatan tertangkap tangan melakukan tindak pidana imigrasi ataupun tindak pidana imigrasi yang berkaitan dengan tindak pidana lainnya maka penyidik dapat secara langsung melakukan tindakan seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu:
a) pengangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
b) pemeriksaan dan penyitaan surat mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
c) membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
Tindakan ini dilaksanakan oleh pejabat Imigrasi khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi. PPNS diberi wewenang oleh UUK, untuk melakukan penegakan hukum
keimigrasian terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian. PPNS Imigrasi melakukan kordinasi dengan Penyidik Kepolisian RI dalam hal pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana imigrasi kepada Penyidik Kepolisian RI selaku koordinator dan pengawas PPNS imigrasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 107 ayat (2) KUHAP. Dalam hal serah terima berkas perkara hasil penyidikan tindak pidana imigrasi dari PPNS Imigrasi kepada Penyidik Kepolisian RI selaku Korwas PPNS Imigrasi untuk disampaikan kepada penuntut umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 107 ayat (3) KUHAP. Apabila melakukan penghentian penyidikan maka memberitahukan kepada Penyidik Kepolisian RI dari penuntut umum seperti yang ditentukan dalam Pasal 109 ayat (3) KUHAP. Penghentian penyidikan dilakukan apabila tidak teradapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukanlah tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum seperti yang ditetukan dalam Pasal 109 ayat (2) UUK. (Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori- teori dan Kebijakan Pidana, 1998)
Pemeriksaan yang dilakukan merupakan kegiatan untuk memperoleh keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka maupun para saksi dan barang bukti maupun mengenai unsur-unsur tindak pidana keimigrasian yang telah terjadi, sehingga kedudukan ataupun peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindakan keimigrasian menjadi jelas dan terang. Dasar pertimbangan dilakukan pemeriksaan adalah laporan kejadian keimigrasian, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, berita acara penangkapan, berita acara karantina imigrasi, berita acara penggeledahan, dan berita acara penyitaan, adanya petunjuk dari Penuntut Umum mengenai adanya pemeriksaan tambahan. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara adalah akhir dari proses penyidikan tindak pidana keimigrasian. Dilakukannya hal tersebut adalah hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi atau saksi ahli beserta kelengkapannya, memenuhi unsur- unsur tindak pidana keimigrasian dan dilakukan demi hukum.
Tujuan dari pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia adalah dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Maka dari itu dalam menegakkan UUK, sebaiknya imigrasi melakukan pengawasan dan monitori terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia sejak orang asing berada di bandara maupun di pelabuhan dimana dalam pengecekan visa di paspor lebih teliti dan bila terdapat kejanggalan maupun kecurigaan terhadap orang asing tersebut ada baiknya petugas imigrasi melakukan wawancara dan introgasi terhadap motif dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia.
Kemudian wilayah-wilayah yang akan dikunjungi di data dan dimasukkan ke sistem yang langsung terkoneksi dengan sistem yang terdapat di kantor-kantor Imigrasi daerah tempat dimana orang asing tersebut akan berkunjung. Sehingga apabila orang asing tersebut tidak melaporkan keberadaannya di suatu daerah ke Kantor Imigrasi setempat maka pihak imigrasi tetap memiliki data orang asing yang masuk ke wilayahnya. Dengan adanya data tersebut petugas imigrasi dapat lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayahnya. Dalam pengawasan keterlibatan dan kerjasama antar lintas sektoral harus semakin dipererat, kerjasama dengan pihak kepolisian dapat memperkuat keamanan dan kedaulatan Republik Indonesia. Sehingga terciptalah keteraturan dan orang asing yang taat terhadap UUK.
Tujuan akhir dari penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian adalah adanya ketaatan hukum dan keteraturan bagi warga negara asing yang keluar masuk wilayah Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut sangat penting sekali bagaimana peran Imigrasi dalam menjadikan warga negara asing yang berada di Indonesia patuh terhadap hukum yang berlaku.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 4666

## KESIMPULAN
Peneliti Juga ingin Menguraikan Tentang Perbuatan memperoleh Izin visa dan Kendala dalam penegakan Hukum atas perbuatan dengan memberikan visa izin tinggal Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3919K/Pid.Sus/2023
1. Bentuk Perbuatan Untuk Memperoleh Visa Izin Tinggal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu berupa paspor adalah past atau izin melewati, yang berasal dari kata pass yaitu melewati dan port yaitu pelabuhan atau pintu masuk. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. Tahun 2011 Paspor atau dokumen perjalanan yang sah dan berlaku berfungsi sebagai dokumen perjalanan antar negara, bukti identitas diri, dan bukti kewarganegaraan dari pemegang paspor yang bersangkutan pada saat berada diluar wilayah negaranya.
2. Kendala Dalam Penegakan Hukum Atas Perbuatan Dengan Memberikan Visa Izin Tinggal Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3919 K/Pid.Sus/2022 adalah ketidakjelasan sanksi administratif yang diberlakukan terhadap ancaman yang bukan bersifat administratif terjadi secara meluas dalam hal penegakan hukum keimigrasian. Sebagai suatu instrumen penegakan hukum, UUK, memuat klausul penangkalan tidak hanya terhadap warga negara asing tapi juga terhadap Warga Negara Indonesia, walaupun proses dan persyaratan untuk menetapkan penangkalan terhadap WNI cukup ketat namun norma tersebut jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Juga laporan dari masyarakat terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana sangat membantu dalam penegakan hukum keimigrasian.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS
Dalam penulisan ini, Pertama-tama penulis mengucapkan puji Syukur Kepada Allah SWT yang Sudah Mempermudah Jalan Penulis dalam Pengerjaannya. Penulis Juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing penulis. Serta kepada kedua orang tua penulis yang setiap saat selalu mendoakan untuk kelancaran penulis. Dan terimakasih kepada teman teman yang telah mensupport, sehingga penulis dapat menyelesaikannya.

## DAFTAR REFERENSI
Adami, C. (2002). Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Aisyah, M. N. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyelenggaraan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga negara Asing. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2. Nomor 2. Anis, I. (2007). Merekontruksi keilmuan ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga. Malang: In- Trans. Kholik, M. A. (2002). Buku Pedoman Hukum Pidana . Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
M, S. I. (2004). Perpekstif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Universitas Indonesia. Muladi. (1998). Teori-teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni. Muladi, & Barda Nawawi Arief. (1998). Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni. Teguh, P. (2012). HUkum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Yudha, B. (2003). Hukum Internasional. Bandung: Bunga Rampai.