Pengaruh Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
Ika Fitriyanti Achmad Fauzi Diah Armeliza Email:ikafitrianti80@gmail.com

## Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  pengaruh  ketepatan  pengalokasian,  teknologi  dan  informasi  perpajakan,  dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak (tax evasion).Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi  yang terdaftar di  KPP  Pratama  Jakarta  Sunter.Sampel  dalam  penelitian  ini  ditentukan  berdasarkan  metode  convenience  sampling,  data dikumpulkan  dengan  pembagian  kuisioner.Metode  analisis  data  penelitian  yang  digunakan  adalah  regresi  linier berganda.Berdasarkan  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  ketepatan  pengalokasian  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap penggelapan  pajak,  teknologi  dan  informasi  perpajakan  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  penggelapan  pajak,  dan diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.
Keyword: penggelapan pajak, diskriminasi, TI perpajakan, Ketepatan pengalokasian
BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak menjadi salah  satu  sumber  penerimaan terbesar  bagi  Indonesia. Penerimaan dari sektor pajak biasanya digunakan oleh pemerintah untuk membiayai keseluruhan pengeluaran negara,  baik  itu  pengeluaran  rutin    maupun pengeluaran  pembangunan  yang  bertujuan  demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.  Menyadari  akan  pentingnya  penerimaan dari  sektor  pajak,  maka  pemerintah  Indonesia  setiap tahunnya selalu berusaha untuk meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor  pajak.
Upaya meminimalkan beban pajak dapat dilakukan  oleh  wajib  pajak  dengan  berbagai  cara, mulai dari yang masih berada dalam koridor peraturan perpajakan  sampai  dengan  yang  sudah  melanggar koridor  peraturan  perpajakan.  Upaya  meminimalkan beban  pajak  yang  masih  berada  dalam  koridor peraturan perpajakan dikenal dengan istilah penghindaran  pajak (tax  avoidance) sedangkan  upaya meminimalkan  beban  pajak  dengan  cara  yang  sudah melanggar  koridor  peraturan  perpajakan    dikenal dengan istilah penggelapan pajak (tax evasion).

## Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi
Penggelapan pajak (tax evasion) dapat digambarkan  sebagai  usaha  pengurangan  pajak  yang dilakukan  dengan  cara  yang  illegalatau  sudah melanggar peraturan perpajakan sehingga hal ini dapat merugikan  negara  dan  juga  akan    dikenakan    sanksi bagi  pihak-pihak  yang  melakukannya,  sedangkan penghindaran pajak (tax avoidance) dapat digambarkan  sebagai  usaha  pengurangan  pajak  yang dilakukan  secaralegal  dengan  cara  memanfaatkan ketentuan-ketentuan  di  bidang  perpajakan  secara optimal,  seperti  pengecualian  dan  pemotongan- pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan  hal-hal  yang  belum  diatur  serta kelemahan-kelemahan  yang  ada  dalam  peraturan perpajakan  yang  berlaku  (Suandy,  2009).  Meskipun keduanya  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  ingin meminimalkan  beban  pajak  terutangnya,  namun  cara yang dilakukan sangatlah bertolak belakang.
Dalam  menerapkan  penghindaran  pajak (tax avoidance) sangat  diperlukan  pengetahuan  serta wawasan  yang  baik  dan  luas  mengenai  bidang perpajakan  agar  dapat  menemukan  celah  yang  tepat untuk  mengurangi  beban  pajak  terutangnya  tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan,  sehingga  hal  ini  biasanya  hanya  bisa dilakukan oleh orang yang kompeten dalam bidang
perpajakan  seperti  konsultan    pajak.    Sulitnya penerapan penghindaran pajak mengakibatkan sebagian  besar  wajib  pajak  lebih  memilih  untuk melakukan  tindakan  penggelapan  pajak.  Hal  ini dikarenakan mereka masih kurang memiliki pengetahuan  yang  lebih  mengenai    perpajakan sehingga  tidak  menemukan  celah  yang  tepat  untuk meminimalkan  beban  pajak  terutangnya  tanpa  harus melanggar  Undang-Undang,  selain  itu  tindakan penggelapan  pajak  juga  dinilai  lebih  mudah  untuk dilakukan  meskipun  hal  tersebut  sangat  melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.
Saat  ini  banyak  kasus  penggelapan  pajak  yang terjadi  di  Indonesia.  Berdasarkan  data  yang  dihimpun dari  CNN  Indonesia,  bahwa  Ditjen  Pajak  mencatat masih  tingginya  praktik  penggelapan  pajak  yang dilakukan  oleh  wajib pajak  sepanjang tahun 2014. Hal ini tercermin dari jumlah  kasus  perpajakan  yang  naik 280         persen         dibandingkan         tahun        2013 (www.cnnindonesia.com). Beberapa contoh dari kasus penggelapan  pajak  yang  terjadi  di  Indonesia  yaitu seperti  kasus  yang  menjerat  Bahasyim  Assifie. Bahasyim  diketahui  pernah  menerima  hadiah  yang bertentangan  dengan  kewajibannya  atau  dalam  kata lain  telah  menerima  uang  suap  senilai  Rp.  1    milyar dari  wajib  pajak  bernama  Kartini  Mulyadi,  selain  itu Bahasyim  juga  terbukti  melakukan  tindak  pidana pencucian  uang  dengan  modus  pemindahan  harta  ke beberapa rekening miliknya serta  milik istri dan  kedua anaknya.  Menurut  jaksa  penuntut  umum,  selama melaksanakan  tugas  dan  jabatannya  sebagai  kepala KPP  Jakarta  VII  pada  tahun  2002,  kepala  KPP  Koja pada  tahun  2006,  kepala  KPP  Palmerah  pada  tahun 2007,  serta  Inspektur  Bidang  Kinerja  Kelembagaan Kementerian    Negara    PPN/Bappennas    pada 2008- 2010, Bahasyim dinilai  telah  melakukan tindak  pidana
korupsi dan juga pencucian uang
(www.beritasatu.com) dan (www.rmol.co).
Selain  itu  tindakan  penggelapan  pajak  juga pernah dilakukan oleh mantan manajer pajak PT Asian
Agri  Group  yaitu  Suwir  Laut  alias  Liu  Che  Siu  pada tahun  2012  yang  terbukti  melakukan  penggelapan pajak  dengan  tindak  pidana  menyampaikan  surat pemberitahuan  dan/atau  keterangan  dengan  isi  tidak benar  atau  tidak  lengkap  secara  berlanjut  selama berturut-turut  empat  tahun  yaitu  pada  tahun  2002 hingga  2005  terhadap  sejumlah  14  perusahaan  senilai Rp. 1,259 triliun (www.mongabay.co.id).
Dengan  banyaknya  contoh  kasus  penggelapan pajak  yang  terjadi  di  Indonesia,  semakin  membuat wajib  pajak  tidak  patuh  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakannya  dengan  benar,  hal  ini dikarenakan  mereka  semakin  tidak  percaya  dengan petugas  pajak  dan  semakin  memiliki  pemikiran  bahwa uang pajak yang sudah dibayarkannya akan diselewengkan oleh petugas pajak dan tidak dialokasikan dengan tepat.
Penelitian  mengenai  penggelapan  pajak (tax evasion) sendiri  telah  beberapa  kali  dilakukan  di Indonesia,  diantaranya  oleh  Ayu  dan  Hastuti  (2009), Permatasari (2013), Ardyaksa (2014), Friskianti
(2014),  Handyani  (2014),  Silaen  (2015),    Indriyani et al (2016),Armina  dan  Tahar  (2016),  Wahyuningsih
(2015),  serta  Ardi et  al (2016).  Penelitian-penelitian tersebut  membahas  mengenai  faktor-faktor  yang  dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Beberapa faktor tersebut diantaranya  yaitu  ketepatan  pengalokasian,  teknologi dan informasi perpajakan, serta diskriminasi.
Ketepatan    pengalokasian    menjadi   salah   satu faktor  yang  dapat  mempengaruhi  wajib  pajak  untuk melakukan penggelapan pajak. Ketepatan pengalokasian  pajak  diartikan  sebagai  pemanfaatan dana  pajak  yang  tercantum  dalam  APBN  dan mendistribusikannya  kembali  ke  masyarakat  kedalam bentuk  fasilitas  umum  yang  diberikan  pemerintah (Sari dan Dwinuri, 2009 dalam Syahrina dan Pratomo, 2014).  Oleh  karena  itu  dengan  semakin  banyaknya dana  pajak  yang  berhasil  dikumpulkan    atau dibayarkan  oleh wajib  pajak maka seharusnya fasilitas
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi

## Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi
umum  yang  tersedia  untuk  masyarakat  juga  semakin banyak  (Ayu  dan  Hastuti,  2009).  Karena    pada dasarnya pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada  negara  akan  kembali  juga  ke    masyarakat seperti  dalam  bentuk  fasilitas  umum  yang  dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas.
Masyarakat  dalam  hal  ini  wajib  pajak  pada dasarnya  sangat  menginginkan  pemerintah  untuk mengalokasikan  hasil  penerimaan  yang  diterima  dari sektor  pajak  dengan  tepat  dan  sebesar-besarnya  untuk kesejahteraan  rakyat  (Permatasari,  2013).  Namun, apabila  wajib  pajak  masih  merasakan    bahwa pemerintah  mengalokasikan  dana  pajaknya  dengan tidak  tepat  maka  wajib  pajak  tersebut  akan  semakin malas  untuk  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya dengan  benar  sehingga  hal  ini  akan  memicu  wajib pajak  untuk  melakukan  tindakan  penggelapan  pajak. Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Ardyaksa  (2014)  yang  mengatakan  bahwa  ketika pengeluaran  pemerintah  dianggap  tidak  baik  maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi.
Teknologi dan informasi perpajakan juga menjadi faktor  yang  dapat  mempengaruhi  wajib  pajak  untuk melakukan  penggelapan  pajak.  Pemerintah  dalam  hal ini  Ditjen  Pajak  telah  melakukan  modernisasi pelayanan  perpajakan  berupa  penerapan  teknologi  dan informasi  yang  modern  dalam bidang perpajakan yang diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas    pelayanan serta  meningkatkan pula  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak  terhutangnya  (Permatasari,  2013). Sehingga  dengan  semakin  modernnya  fasilitas  dalam bidang  perpajakan  yang  telah  disediakan  oleh pemerintah diharapkan tingkat penggelapan pajak juga akan  semakin  rendah.  Hal  ini  dikarenakan  dengan menggunakan  sistem  perpajakan  yang  terhubung langsung  dengan  DJP,  wajib pajak  akan  semakin  sulit untuk  memanipulasi  data  perpajakannya  dan  juga dapat  meminimalisir  tingkat  kecurangan  yang  dapat dilakukan antara wajib pajak dan  fiskus.
Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ardyaksa  (2014)  yang  mengatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh  negatif  terhadap  penggelapan  pajak.  Hal ini  mengindikasikan  bahwa  semakin  tinggi  dan modern  teknologi  dan  informasi    perpajakan    maka akan  mengurangi  tingkat  penggelapan  pajak.  Hasil penelitian  dari  Permatasari  (2013)  juga  mengatakan bahwa teknologi dan informasi
perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan  pajak.  Namun  penelitian  yang  dilakukan oleh  Ayu  dan  Hastuti  (2009)  dan  juga    Friskianti (2014)  justru  memiliki  hasil  penelitian  yang  berbeda, hasil  penelitian  mereka  mengatakan  bahwa  teknologi dan  informasi  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap penggelapan pajak (tax evasion).
Faktor  selanjutnya  yang  dapat  mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak yaitu diskriminasi.  Diskriminasi  merupakan  perbedaan perlakuan yang terjadi pada perorangan atau kelompok yang  didasarkan  pada  perbedaan  agama,  ras,  etnik, budaya,  jenis  kelamin,  bahasa,  dan  aspek  kehidupan yang  lain.  Diskriminasi  dalam  hal  perpajakan  dapat berupa  peraturan  perpajakan  yang  tidak  adil,  dalam artian  peraturan  tersebut  menguntungkan  pihak-pihak tertentu,  ataupun  diskriminasi  dari  segi  perlakuan terhadap  seluruh  wajib  pajak  (Silaen,  2015).  Contoh dari  tindakan  diskriminasi  dalam  perpajakan  yaitu berupa  peraturan  yang  menegaskan  bahwa  zakat diperbolehkan  sebagai  pengurang  penghasilan.  Tentu hal dianggap sebagai tindakan diskriminasi bagi kaum yang  beragama  non  muslim.  Menurut  Yolanda, et  al (2016),  diskriminasi  menjadi  faktor  yang  dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan penggelapan  pajak  sehingga  penggelapan  pajak  dapat terjadi dikarenakan adanya diskriminasi yang dirasakan oleh wajib pajak.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ardi et  al (2016) mengatakan  bahwa  diskriminasi  berpengaruh  positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Hal yang sama

## Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi
juga  dinyatakan  oleh  Silaen  (2015)  yang  juga mengatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap etika  penggelapan  pajak.  Namun  penelitian  yang dilakukan  oleh  Handyani  (2014)  dan  Armina  dan Tahar  (2016)  justru  mengatakan  bahwa  diskriminasi tidak  berpengaruh  terhadap  tindakan  penggelapan pajak.
Dari  pemaparan  hasil  penelitian  diatas,  terlihat bahwa  masih  adanya  perbedaan  hasil  antar  variabel- variabel  independen  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  sehingga  peneliti  termotivasi  untuk  melakukan penelitian kembali dengan tujuan untuk mengkonfirmasi  ulang  penelitian  sebelumnya  serta memberikan  bukti  empiris  baru  mengenai  pengaruh dari ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan,  dan  diskriminasi  terhadap  penggelapan pajak .
Berdasarkan  latar  belakang  yang  sudah  diuraikan diatas, maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh  Ketepatan  Pengalokasian,  Teknologi Dan  Informasi  Perpajakan,  dan  Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  latar belakang  masalah  diatas,  dapat diidentifikasikan  beberapa  masalah  pada  penelitian ini, antara lain:
1. Masyarakat  dalam  hal  ini  wajib  pajak  masih merasa  bahwa  pengalokasian  pengeluaran pemerintah dari sektor pajak masih kurang tepat pengalokasiannya.
2. Masih  rendahnya  penggunaan  teknologi  dan informasi perpajakan oleh wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi.
3. Wajib  pajak  masih  merasakan  adanya  tindakan diskriminasi dalam bidang perpajakan.
4. Penggelapan  pajak  di  Indonesia  sudah  banyak terjadi, hal ini terbukti dengan banyaknya kasus- kasus penggelapan pajak seperti kasus
yang  dilakukan  oleh  Bahasyim  Assifie,  David Kenny Naftali, dan Suwir Laut.

## C. Pembatasan Masalah
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Penelitian  ini  hanya  meneliti  variabel  independen yaitu  ketepatan  pengalokasian,  teknologi  dan informasi  perpajakan,  serta  diskriminasi  dengan metode pengambilan data menggunakan kuisioner.
2. Sampel  penelitian  yang  digunakan  adalah  wajib pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  pada  KPP Pratama Jakarta Sunter .

## D. Perumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan diatas,  maka  penelitian  ini  merumuskan  pertanyaan sebagai berikut :
1. Apakah  ketepatan  pengalokasian  berpengaruh terhadap penggelapan pajak (tax evasion) ?
2. Apakah  teknologi  dan  informasi  perpajakan berpengaruh  terhadap  penggelapan  pajak (tax evasion) ?
3. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap
penggelapan pajak (tax evasion) ? BAB II

## KAJIAN TEORETIK

## A. Deskripsi Konseptual

## 1. Pajak
Definisi  pajak  menurut  pasal  1  angka  1  UU KUP  menyebutkan  bahwa    pajak    adalah kontribusi  wajib  kepada  negara    yang    terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  negara  dan  bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat (Agoes  dan Trisnawati, 2013:6).
2. Penggelapan Pajak

## Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi
Penggelapan  pajak (tax  evasion) merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2011:9).
Menurut  Hasanah  dan  Pahala  (2015:8), tindakan penggelapan pajak dapat berupa :
a. Tidak  memenuhi  kewajiban  penyampaian  SPT atau menyampaikan SPT tidak tepat waktu.
b. Tidak mengisi SPT dengan benar dan  lengkap.
c. Tidak  menyetorkan  pajak  yang  telah  dipotong atau telah dipungut.
d. Membuat faktur pajak fiktif.
e. Membuat pembukuan berganda (double bookkeeping).
f. Tidak  mendaftarkan  diri  sebagai  wajib  pajak, menyalahgunakan NPWP, dan sebagainya
3. Ketepatan Pengalokasian
Ketepatan pengalokasian pajak adalah pemanfaatan  dana  pajak  yang  tercermin  dalam APBN  dan  mendistribusikannya  kembali  ke masyarakat ke dalam bentuk fasilitas umum yang diberikan  pemerintah ( Sari  dan  Dwinuri,  2009 dalam Syahrina dan Pratomo, 2014).
Oleh  karena  itu  seharusnya  dengan  adanya pajak  maka  ketersediaan  fasilitas  umum  akan semakin  banyak  (Ayu  dan  Hastuti,  2009).  Karena pada  dasarnya  pajak  yang  telah  dibayarkan  oleh wajib  pajak  kepada  negara  akan  kembali  juga  ke masyarakat  seperti  dalam  bentuk  fasilitas  umum yang  dapat  dinikmati  oleh  masyarakat    secara luas,  seperti  fasilitas  transportasi  yang  lebih nyaman  dan  juga  murah,  pembangunan  jalan  tol yang  dapat  mengurangi  kemacetan,  fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain
sebagainya. Dengan demikian masyarakat sangat menginginkan  pemerintah  untuk mengalokasikan hasil  penerimaan  yang  diterima  dari  sektor  pajak dengan tepat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat (Permatasari dan Laksito,
2013).  Namun,  apabila  wajib  pajak  masih merasakan  bahwa  pemerintah  mengalokasikan dana  pajaknya  dengan  tidak  tepat  maka  wajib pajak  tersebut  akan  semakin  malas  untuk melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dengan benar  sehingga  hal  ini  akan  memicu  wajib  pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.
4. Teknologi dan Informasi Perpajakan
Teknologi dan informasi perpajakan merupakan  penggunaan  sarana  dan  prasarana perpajakan  dengan  memanfaatkan  ilmu  dan perkembangan  teknologi  serta  informasi  dibidang perpajakan untuk meningkatkan
kualitas
pelayanan  perpajakan  terhadap  wajib  pajak  yang akan  memenuhi  kewajiban    perpajakannya (Silaen, 2015).
Dengan demikian, modernisasi layanan perpajakan yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan  sehingga  dapat  meningkatkan  pula kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak (Permatasari dan Laksito, 2013).
Sehingga  dengan  semakin  tinggi  dan  modern teknologi  dan  informasi  perpajakan yang digunakan  oleh  pemerintah  diharapkan  akan semakin rendah pula tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (Permatasari dan Laksito, 2013).

## 5. Diskriminasi
Diskriminasi  adalah  perbedaan    perlakuan yang terjadi pada perorangan atau kelompok yang didasarkan  pada  perbedaan  agama,  ras,  etnik, budaya,  jenis  kelamin,  bahasa,  dan  aspek kehidupan yang lain (Silaen, 2015).
Saat ini wajib pajak masih merasakan adanya tindakan  diskriminasi  dalam  bidang  perpajakan, seperti  dengan  adanya  peraturan  yang  dianggap mendiskriminasi bagi suatu golongan.Salah satu
peraturan yang dinilai sebagai bentuk diskriminasi  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor 60  Tahun  2010  tentang  zakat  atau  sumbangan keagamaan  yang  sifatnya  wajib  yang  dapat dikurangkan  dari  penghasilan  bruto.  Adanya peraturan tersebut
dianggap
hanya menguntungkan  wajib  pajak  yang  beragama Islam karena  zakat  diperbolehkan sebagai pengurang  pajak.Selain  itu  Peraturan  Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas  penghasilan  dari  usaha  yang  diterima  atau diperoleh  wajib  pajak  yang  memiliki  peredaran bruto  tertentu.Dimana  pajak  final  dikenakan sebesar  1%  terhadap  penghasilan  bruto    juga dinilai sebagai bentuk diskriminasi karena banyak merugikan  pengusaha  kecil  menengah    yang belum  mapan  dalam  usahanya  (Indriyani et  al , 2016).
Oleh  sebab  itu  dengan  adanya  peraturan perpajakan  yang  dianggap  sebagai  bentuk diskriminasi  oleh  wajib  pajak  maka  wajib  pajak akan  semakin  termotivasi  untuk  melakukan tindakan penggelapan pajak.

## B. Hasil Penelitian yang Relevan
Penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) mengatakan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah yang bersumber dari pajak berpengaruh  negatif  terhadap  penggelapan  pajak. Kemudian menurut Permatasari dan Laksito (2013) juga  mengatakan  bahwa  ketepatan  pengalokasian pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  negatif  dan bersifat  signifikan  terhadap  penggelapan  pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh
Wahyuningsih (2015) mengatakan yang sebaliknya, ketepatan  pengalokasian  pengeluaran  pemerintah tidak berpengaruh secara parsial terhadap penggelapan pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Laksito (2013) mengatakan bahwa teknologi dan
informasi  perpajakan  berpengaruh  secara  negatif dan  signifikan  terhadap  penggelapan  pajak.Hasil penelitian dari Ardyaksa dan Kiswanto (2014) juga mengatakan  bahwa  teknologi  dan  informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan  pajak.  Namun  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ayu  dan  Hastuti  (2009)  dan  juga Friskianti  (2014)  justru  memiliki  hasil  penelitian yang berbeda. Hasil penelitian mereka  mengatakan bahwa  teknologi  dan  informasi  perpajakan  tidak berpengaruh terhadap penggelapanpajak (tax evasion).
Penelitian yang dilakukan oleh Ardi et al (2016) mengatakan  bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Dan menurut Silaen (2015) juga mengatakan bahwa diskriminasi     berpengaruh terhadap etika penggelapan   pajak. Namun   penelitian  yang dilakukan oleh Handyani dan Cahyonowati (2014) dan Armina dan Tahar (2016) justru mengatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

## C. Kerangka Teoretik
Ketepatan pengalokasian memiliki pengaruh terhadap  penggelapan  pajak.  Hal  ini  didasarkan  pada hasil bukti empiris dari penelitian yang dilakukan oleh Permatasari  dan  Laksito  (2013)  yang  mengatakan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah  berpengaruh  negatif  dan    signifikan terhadap penggelapan pajak sehingga ketika pengeluaran  pemerintah  dianggap  tidak  tepat    atau tidak  baik  maka  kecenderungan  wajib  pajak  untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi.
Pengaruh  teknologi  dan  informasi  perpajakan terhadap  penggelapan  pajak  yaitu  dengan  semakin tinggi  dan  modernnya  teknologi  dan  informasi perpajakan yang digunakan oleh pemerintah, diharapkan  akan  semakin  rendah  pula  tindakan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi
pajak (Permatasari dan Laksito, 2013).
Sementara  itu  pengaruh  diskriminasi  terhadap penggelapan  pajak  yaitu  dengan  masih  adanya kebijakan  yang  ditentukan  hanya  menguntungkan sebagian pihak saja, maka akan timbul penentangan
dari masyarakat yang mengakibatkan tindakan penggelapan pajak (Ardi et al, 2016).
Berdasarkan  penjelasan  diatas, maka dapat disimpulkan dalam gambar sebagai berikut:

## D. Perumusan Hipotesis
H 1 :Ketepatan pengalokasian berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
H 2 : Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
H 3 :Diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

## A. Tujuan Penelitian
Berdasarkan  perumusan  masalah  yang  telah dijelaskan  pada  Bab  1,  maka  tujuan  dari  penelitian adalah:
1. Mengetahui  pengaruh  teknologi  dan  informasi perpajakan  terhadap  penggelapan  pajak (tax evasion).
2. Mengetahui  pengaruh  ketepatan  pengalokasian terhadap penggelapan pajak (tax evasion).
3. Mengetahui pengaruh diskriminasi terhadap penggelapan pajak (tax evasion).

## B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  objek  yang  diteliti  yaitu Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.Sedangkan  ruang  lingkup penelitian mengenai pengaruh teknologi dan informasi  perpajakan,  ketepatan  pengalokasian,  dan diskriminasi  terhadap  penggelapan  pajak  adalah Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  terdaftar    pada Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Jakarta Sunter.

## C. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  kuantitatif  dengan  pendekatan  regresi linier berganda.Penelitian dilakukan dengan menggunakan  data  primer.  Pengumpulan  data dilakukan dengan cara memberikan kuisioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi
Ketepatan Pengalokasian (X1) Teknologi dan Informasi Perpajakan (X2) Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Y)
Diskriminasi (X3)
Pratama Jakarta Sunter sebagai responden dalam penelitian ini.

## D. Populasi dan Sampel

## 1. Populasi
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri atas  obyek/subyek  yang  mempunyai  kualitas  dan karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:61).Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sunter.

## 2. Sampel
Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi  (Sugiyono, 2014:62).Metode  pengambilan  sampel  dilakukan dengan  menggunakan  metode non  probability sampling dengan  teknik convenience  sampling.
Convenience  sampling yaitu  penarikan  sampel berdasarkan  keinginan  peneliti  sesuai  dengan  tujuan penelitian  dan  anggota  populasi  tersebut  tidak mempunyai  peluang  yang  sama  untuk  terpilih menjadi sampel (Supriyadi, 2011:17).Teknik pemilihan  sampel  ini  dipilih  karena  pertimbangan lokasi  yang  mudah  untuk  dijangkau  sehingga  dapat memudahkan  peneliti  dalam  penggumpulan  sampel yang  akandigunakan  dalam  penelitian  ini.  Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak  Orang  Pribadi  yang  terdaftar  pada    KPP Pratama Jakarta Sunter. Pengambilan sampel dilakukan  dengan  metode convenience  sampling dengan  penentuan  jumlah  sampelnya  menggunakan rumus slovin sebagai berikut:
n =
Dalam hal ini: n = Jumlah sampel N = Jumlah populasi e = Batas toleransi kesalahan (10%)
Berdasarkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan metode convenience sampling dengan menggunakan rumus slovin , dari jumlah populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sunter sebanyak 51.735 wajib pajak, maka hasil perhitungan sampelnya adalah sebesar 99,98 dan dibulatkan menjadi 100 wajib pajak. Jadi, sampel yang diambil yaitu 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Sunter.

## C. Operasionalisasi Variabel Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan    empat    variabel, yang  terdiri  dari  satu  variabel  dependen  dan  tiga variabel  independen.  Untuk memberikan  pemahaman yang  lebih  spesifik,  maka  variabel-variabel  dalam penelitian  ini  didefinisikan  secara  operasional, sebagai berikut:

## 1. Variabel Dependen
Variabel  dependen  atau  sering  disebut  juga variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi  atau  yang  menjadi  akibat,  karena adanya  variabel  bebas  (Sugiyono,  2011:4).Pada penelitian  ini  yang  menjadi  variabel  dependen adalah penggelapan pajak (tax evasion).
a. Definisi Konseptual
Penggelapan  pajak (tax  evasion) merupakan usaha  yang  dilakukan  wajib pajak  (entah berhasil atau  tidak)  untuk  mengurangi  atau  sama  sekali menghapus  utang  pajak  yang  dilakukan  dengan melanggar hukum  yang  ada  dalam  undang-udang (Hasanah dan Pahala, 2015:8).
b. Definisi Operasional
Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur  penggelapan  pajak (tax  evasion) mengacu  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh Yossi  Friskianti  (2014),  Nuramalia  Hasanah  dan Indra  Pahala  (2015:8),  dan  Mohammad  Zain (2008:51) yaitu:
1. Tidak menyampaikan SPT,
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi
2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar,
3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan  NPWP  atau  pengukuhan PKP,
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong,
5. Berusaha menyuap fiskus.

## 2. Variabel Independen
Variabel  independen  atau  sering  juga  disebut
variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya  atau  timbulnya  variabel  dependen (Sugiyono,  2011:4).  Pada  penelitian  ini  terdapat  3 (tiga) variabel independen, antara lain:
a. Ketepatan Pengalokasian
1) Definisi Konseptual
Ketepatan pengalokasian pajak adalah pemanfaatan  dana  pajak  yang  tercermin dalam APBN dan mendistribusikannya kembali  ke  masyarakat  ke  dalam  bentuk fasilitas  umum  yang  diberikan  pemerintah (Sari  dan  Dwinuri,  2009  dalam  Syahrina  dan Pratomo, 2014).
2) Definisi Operasional
Pada  variabel  ketepatan  pengalokasian  in  i diukur dengan menggunakan skala likert yang menggunakan   5   poin   penilaian,   yaitu:  (1) tidak  setuju,  (2)  kurang  setuju,  (3)  netral,  (4) setuju,  (5)  sangat  setuju.  Adapun  indikator yang  digunakan  untuk  mengukur  ketepatan pengalokasian  mengacu  pada  penelitian  yang dilakukan  oleh  Theo  Kusuma  Ardyaksa (2014) dan Stephana Dyah Ayu (2009),  yaitu:
1. Prinsip  manfaat  dari  penggunaan  uang yang bersumber dari pajak
2. Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak
b. Teknologi dan Informasi Perpajakan
1) Definisi Konseptual
Teknologi dan informasi perpajakan didefinisikan  sebagai  fasilitas  perpajakan berupa  penerapan  teknologi  dan  informasi perpajakan yang modern yang digunakan oleh pemerintah  dan  diperuntukkan  kepada  wajib pajak  dengan  tujuan  agar  mempermudah wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya  (Permatasari  dan  Laksito, 2013).
2) Definisi Operasional
Pada  variabel  teknologi  dan  informasi perpajakan  ini  diukur  dengan  menggunakan skala  likert  yang  menggunakan  5  poin penilaian,  yaitu:  (1)  tidak  setuju,  (2)  kurang setuju,  (3)  netral,  (4)  setuju,  (5)  sangat  setuju. Adapun  indikator  yang  digunakan  untuk mengukur  teknologi    dan    informasi perpajakan  mengacu  pada  penelitian  yang dilakukan  oleh  Auliya  Ulfa  (2015),  Theo Kusuma Ardyaksa (2014), dan Yossi
Friskianti (2014), yaitu:
1. Ketersediaan  teknologi  yang  berkaitan dengan perpajakan
2. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan
3. Akses informasi    perpajakan yang mudah 4. Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan
c. Diskriminasi
1) Definisi Konseptual
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3),  diskriminasi  adalah  setiap  pembatasan, pelecehan,  atau  pengucilan  yang  langsung maupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia  atas  dasar  agama,  suku,  ras,  etnik, kelompok,  golongan,  status  sosial,  status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi
keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau
penghapusan  pengakuan,  pelaksaanaan  atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar  dalam  kehidupan,  baik  individual maupun  kolektif  dalam  bidang  politik, ekonomi,  hukum,  sosial,  budaya,  dan  aspek kehidupan yang lain (Sariani et al , 2016).
2) Definisi Operasional
Pada  variabel  diskriminasi  ini  diukur  dengan menggunakan  skala  likert  yang  menggunakan 5 poin penilaian, yaitu: (1) tidak setuju,  (2) kurang setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat setuju.  Adapun  indikator  yang  digunakan untuk  mengukur  diskriminasi  mengacu  pada penelitian yang dilakukan oleh Charles Silaen (2015),  Devi  Martha  Ardi  (2016)  dan  Eka Nilam Armina (2016), yaitu:
1. Pendiskriminasian  atas  agama,  ras, kebudayaan,  dan  keanggotaan  kelas- kelas sosial.
2. Pendiskriminasian terhadap hal-hal
yang disebabkan oleh manfaat perpajakan .

## 3. Teknik Analisis Data
1. Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif
digunakan untuk memberikan  gambaran  atau  deskripsi  suatu  data yang dilihat dari rata-rata ( mean ), standar deviasi, variance,  maksimum,  minimum, kurtosis dan skewness (kemencengan    data)    (Ghozali,
2011:16).
2. Uji Kualitas Data a. Uji Validitas Data
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur sah  atau  valid  tidaknya  suatu  kuisioner.  Suatu kuisioner  dikatakan  valid    jika    pertanyaan pada kuisioner mampu  untuk
mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur oleh  kuisioner  tersebut  (Ghozali,  2011:135). Menurut  Ghozali,  mengukur  tingkat  validitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
1) Melakukan  korelasi  antara  skor  butir pertanyaan  dengan  total  skor  konstruk atau variabel.
2) Menghitung korelasi antara skor
masing-masing  butir  pertanyaan  dengan total skor.

## b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas  adalah  alat  untuk  mengukur  suatu kuisioner  yang  merupakan  indikator  dari  variabel atau  konstruk.Suatu  kuisioner  dikatakan  reliabel atau  handal  jika  jawaban  seseorang  terhadap pertanyaan  adalah  konsisten  atau  stabil    dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011:132).

## 3. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini untuk  menguji  apakah  data  telah  memenuhi  asumsi klasik  atau  tidak.Pengujian  asumsi  klasik  yang dilakukan  yaitu  uji  normalitas,  uji  multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

## a. Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji apakah dalam  model regresi, variabel terikat, dan variabel  bebas  keduanya  mempunyai  distribusi normal  ataukah  tidak.Model  regresi  yang  baik adalah  memiliki  distribusi  data  normal  atau mendekati  normal.  Untuk  menguji  apakah distribusi  data  normal  atau  tidak  dapat  dilakukan dengan  dua  cara,  yaitu  dengan  melihat  normal probability  plot  yang  membandingkan  distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi  kumulatif  dari  distribusi  normal,  serta dapat  juga  dilakukan  dengan  uji  statistik.  Test statistik sederhana yang dapat dilakukan  adalah
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi
berdasarkan nilai kurtosis atau skewness (Ghozali, 2011:74-76).

## b. Uji Multikolinieritas
Uji  multikolonieritas  ini  bertujuan  untuk menguji  apakah  model  regresi  ditemukan  adanya korelasi antar  variabel bebas  (independen).Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara  variabel  bebas.Untuk  mendeteksi    ada atau  tidaknya  multikolonieritas  didalam  model regresi  dilihat  dari  besaran  VIF  ( Variance Inflation  Factor )  dan  nilai Tolerance . Tolerance mengukur  variabilitas  variabel    bebas    terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas  lainnya. Jadi  nilai tolerance yang  rendah  sama    dengan nilai  VIF  yang  tinggi  (karena  VIF=  1/ Tolerance ) dan  menunjukkan    adanya    kolonieritas    yang tinggi.  Nilai cut  off yang  umum  dipakai  adalah nilai tolerance 0,10  atau  sama  dengan  nilai  VIF diatas 10(Ghozali, 2011:57).

## c. Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan variance dari  residual  satu pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Jika variance dari  residual  satu  pengamatan  ke pengamatan  yang  lain  tetap,  maka  disebut Homoskedastisitas  dan  jika  berbeda  disebut Heteroskedastisitas.  Model  regresi  yang  baik adalah  yang  homoskedastisitas  atau  jika  tidak terjadi  heteroskedastisitas  (Ghozali,  2011:69).
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat  grafik  plot  antara  nilai  prediksi  variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

## 4. Analisis Regresi Linier Regresi Berganda
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yaitu suatu
model  yang  digunakan  untuk  menganalisis  atau mengukur  kekuatan  hubungan  antara    dua    variabel atau  lebih,  dan  juga  menunjukkan  arah  hubungan antara  variabel  dependen  dengan variabel  independen. Model  ini  digunakan  untuk  menguji  apakah  ada hubungan  sebab  akibat  antara  kedua  variabel  untuk meneliti  seberapa  besar  pengaruh  antara  variabel independen, yaitu teknologi dan informasi perpajakan, ketepatan pengalokasian, dan diskriminasi berpengaruh  terhadap  variabel  dependen,  yaitu penggelapan  pajak (tax  evasion). Persamaan  regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y= a+β 1 X 1 +β 2 X 2 +β 3 X 3 +e Dimana:
Y = Penggelapan pajak (tax evasion) a = Bilangan konstanta
β = Koefisien regresi
X 1 = Teknologi dan informasi perpajakan X 2 = Ketepatan pengalokasian X 3 = Diskriminasi
e = error yang ditolerir

## 5. Uji Hipotesis
Secara  statistik,  model  regresi  dapat  diukur melalui nilai koefisien determinasi (R²), nilai statistik t  dan  nilai  statistik  F.  Apabila  nilai  uji  statistiknya berada  di  daerah  kritis  (Ha  diterima)    maka perhitungan  tersebut  signifikan.  Sebaliknya  bila  nilai uji  statistiknya  berada  di  daerah  (Ha  ditolak)  maka perhitungannya tidak signifikan.

## a. Uji Statistik t
Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen  secara  individual  dalam menerangkan variasi variabel dependen.

## b. Uji Statistik F
Uji  statistik  F  pada  dasarnya  menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi

## Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi
dalam  model  mempunyai  pengaruh  secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Menurut Ghozali (2011:45)
c. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R 2 )
Koefisien  determinasi  (R²)  pada  intinya digunakan  untuk  mengukur  seberapa  jauh kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi variabel  dependen.  Nilai  koefisien  determinasi adalah  diantara  nol  dan  satu.  Jika  pada  suatu model nilai R² kecil, berarti kemampuan variabel- variabel  independen  dalam  menjelaskan  variasi variabel  dependen  amat  terbatas.  (Ghozali, 2011:45).

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pengujian Hipotesis
1. Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan    untuk    mengukur sah  atau  valid  tidaknya  suatu  kuisioner.  Suatu kuisioner  dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada kuisioner  mampu  untuk  mengungkapkan  sesuatu yang  akan  diukur  oleh  kuisioner  tersebut (Ghozali, 2011:135).
Jumlah  responden  yang  menjadi  subyek penelitian berkaitan dengan partisipasinya dalam penelitian  ini  adalah  Wajib Pajak  Orang  Pribadi berjumlah  20  orang  yang  dilakukan  penyebaran kuesioner  di  KPP  Pratama    Jakarta    Kelapa Gading pada bulan April 2017.
Dengan  menggunakan  uji  dua  sisi  ( two- tailed )  dengan  taraf  signifikasi  5%  maka    nilai r tabel dalam  penelitian  ini  adalah  0,444.Item pernyataan  dinyatakan  valid  jika  nilai  r hitung >  dari rt abel .
Dari hasil uji  validitas  terhadap  pernyataan variabel  ketepatan  pengalokasian  diketahui dari
10  pernyataan  yang  diuji  tidak    terdapat pernyataan yang tidak valid/digugurkan.Selanjutnya dari hasil uji validitas  terhadap  pernyataan  variabel  teknologi dan  informasi  perpajakan  diketahui  dari  12 pernyataan  yang  diuji  tidak  terdapat  pernyataan yang  tidak  valid/digugurkan.Sementara  itu  dari hasil  uji  validitas  terhadap  pernyataan  variabel diskriminasi  diketahui  dari  10  pernyataan  yang diuji  terdapat  9  pernyataan  yang  valid  dan  1 pernyataan  yang  tidak  valid.Dari  10  pernyataan diketahui  bahwa  pernyataan  9  memiliki  r hitung lebih  rendah  dari  r tabel dengan  nilai  0,430. Selanjutnya  dari  hasil  uji  validitas  terhadap pernyataan  variabel  penggelapan  pajak (tax evasion) diketahui  dari  13  pernyataan  yang  diuji terdapat  12  pernyataan  yang  valid  dan  1 pernyataan  yang  tidak  valid.  Dari  13  pernyataan diketahui  bahwa  pernyataan  11  memiliki  r hitung lebih rendah dari r tabel dengan nilai 0,394.

## b. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi  data  dalam  jangka  waktu  tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan.Karena  suatu  kuisioner  dikatakan reliabel  atau  handal  jika  jawaban  seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari  waktu  ke  waktu.  Variabel-variabel  tersebut dikatakan  reliabel  apabila cronbach  alpha nya memiliki  nilai  lebih  besar  0,70  yang  berarti bahwa  instrumen  tersebut  dapat  dipergunakan sebagai pengumpul data  yang handal yaitu hasil pengukuran  relatif  koefisien  jika  dilakukan pengukuran ulang (Ghozali, 2011:132).
Tabel IV.11 Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas
Instrumen Penelitian Variabel Cronbach Alpha >/< Keterangan

## Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi
Ketepatan Pengalokasian 0,871 > Reliabel Teknologi dan Informasi Perpajakan 0,946 > Reliabel Diskriminasi 0,745 > Reliabel Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 0,873 > Reliabel Sumber: Data primer yang diolah, 2017. 2. Statistik Deskriptif Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel  penelitian  yang  utama  dan  daftar  demografi responden.Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data  yang dilihat  dari  rata-rata  ( mean ),  standar    deviasi, variance ,  maksimum,  minimum, kurtosis dan skewness (kemencengan data) (Ghozali, 2011:16).
Tabel IV.12

## Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation KETEPATAN PENGALOKASIAN 100 20 43 31.07 5.567 TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN 100 30 60 47.55 6.007 DISKRIMINASI 100 10 34 22.96 4.997 TAX EVASION 100 12 37 23.41 6.173 Valid N (listwise) 100
Sumber: Data primer yang diolah, 2017.
Variabel  teknologi  dan  informasi  perpajakan dengan  menggunakan  12  item  pernyataan  dalam kuesioner  mempunyai  kisaran  30  sampai  60  dengan nilai  rata-rata  sebesar  47,55  dan  nilai  standar  deviasi yang  menunjukkan  adanya  penyimpangan  sebesar 6,007  dari  nilai  rata-rata  jawaban  responden  atas pernyataan tentang teknologi dan informasi perpajakan.
Variabel  diskriminasi  dengan  menggunakan  9 item pernyataan dalam kuesioner mempunyai kisaran 10 sampai 34 dengan nilai rata-rata sebesar 22,96 dan nilai  standar  deviasi  yang  menunjukkan  adanya penyimpangan  sebesar  4,997  dari  nilai  rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang diskriminasi.
Variabel penggelapan pajak (tax evasion) dengan menggunakan  12  item  pernyataan  dalam  kuesioner mempunyai  kisaran  12  sampai  37  dengan  nilai  rata- rata  sebesar  23,41  dan  nilai  standar  deviasi  yang menunjukkan  adanya  penyimpangan  sebesar  6,173 dari nilai rata-rata jawaban responden  atas pernyataan tentang penggelapan pajak.

## 3. Uji Asumsi Klasik

## a. Uji Normalitas Data
Menurut  Ghozali  (2011:74-76)  uji  normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel  terikat  dan  variabel  bebas  keduanya mempunyai  distribusi  normal  ataukah  tidak.Model regresi  yang  baik  adalah  memiliki  distribusi  data normal atau mendekati normal.Menentukan normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik
Variabel ketepatan pengalokasian dengan menggunakan  10  item  pernyataan  dalam  kuesioner mempunyai  kisaran  20  sampai  43  dengan  nilai  rata- rata  sebesar  31,07  dan  nilai  standar  deviasi  yang menunjukkan  adanya  penyimpangan  sebesar  5,567 dari nilai rata-rata jawaban responden  atas pernyataan tentang ketepatan pengalokasian.
Kolmogorov-Smirnov .  Jika  nilai  signifikan  >  0,05 maka  dapat  dikatakan  bahwa  data    berdistribusi normal  dan  jika  nilai  signifikan  <  0,05  maka  dapat dikatakan bahwa data tidak berdistibusi normal.
Dari  hasil  uji  normalitas  data  menggunakan  uji Kolmogorov-Smirnov (Uji  K-S)  pada  tabel  IV.13, dapat dilihat bahwa nilai pada Asymp. Sig. (2-tailed)

## Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi
adalah 0,586 yang mana jauh diatas 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal.
Tabel IV.13 Uji Normalitas Data Menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
a. Dependent Variable: TAX EVASION
Sumber: Data primer yang diolah, 2017.
Berdasarkan tabel hasil multikolonieritas di atas
a. Test distribution is Normal.

## b. Uji Multikolonieritas
Uji  multikolonieritas  ini  bertujuan  untuk  menguji apakah  model  regresi  ditemukan  adanya    korelasi antar variabel bebas (independen).Model regresi yang baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  diantara variabel  bebas.Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya multikolonieritas  didalam  model  regresi  dilihat  dari besaran  VIF  ( Variance  Inflation  Factor )  dan  nilai
Tolerance .
Tabel IV.14 Uji Multikolonieritas Coefficients a
menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai  nilai tolerance mendekati  angka  1  dan nilai variance inflation factor (VIF) disekitar angka
1. Variabel  ketepatan  pengalokasian mempunyai  nilai tolerance 0,905 dan nilai VIF sebesar 1,104; variabel teknologi  dan  informasi  perpajakan  mempunyai  nilai tolerance 0,891 dan nilai VIF sebesar 1,122; variabel diskriminasi  mempunyai  nilai tolerance 0,904  dan nilai  VIF  sebesar  1,106.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  multikolonieritas antar  variabel  independen  dalam  model  regresi  di penelitian  ini  karena  nilai tolerance di  atas  0,10  dan nilai VIF ( variance inflation factor ) di bawah  10.
c. Uji Heteroskedastisitas
Untuk  lebih  memastikan  bahwa  tidak  terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi penelitian  ini  dilakukan  uji  glejser.  Uji  glejser dilakukan  dengan  cara  meregresi  nilai  absolut residual  terhadap  variabel  independen.Hasil  uji glejser sebagai berikut:
Tabel IV.15 Coefficients a Model Un standardize d   Coefficients Standard ized
Coefficie nts T Sig. B Std.
Error Beta (Con stant) 2.623 3.877 .676 .500 Ketepatan pengaloka sian -.006 .063 -.011 -.103 .918 Teknologi dan informasi perpajakan .002 .059 .004 .036 .971 Diskriminasi .062 .070 .094 .878 .382 a. Dependent Variable: RES2 Sumber: Data primer yang diolah, 2017. Tabel diatas menunjukan bahwa nilai signifikansi variabel ketepatan pengalokasian,
teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi
Teknologi informasi -.388 .092 -.378 -4.197 .000 .891 1.12 .400 .110 .324 3.625 .000 .904 1.10 Unstandard ized Residual 100 Mean 0E-7 Std. Deviation 5.13882553 Absolute .077 Most Extreme Differences Positive .047 Negative -.077 Kolmogorov-Smirnov Z .774 Asymp. Sig. (2-tailed) .586 Unstandardize Standar Coeffici
Collinearity
32.239 5.282 .000
1.10 pengalokasi .014 .144 .886

## Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi
berada  diatas  tingkat  kepercayaan  5%  atau  0,05  yang berarti  tidak  ada  yang  signifikan.  Dalam  uji  glejser,
jika variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.Dengan begitu, dapat disimpulkan  bahwa  model  regresi  dalam    penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.
4. Analisis Regresi Linier Berganda
Regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh
mana variabel bebas mempengaruhi  variabel  terikat.  Model  ini  digunakan untuk  menguji  apakah  ada  hubungan  sebab  akibat antara  kedua  variabel  untuk  meneliti  seberapa  besar pengaruh antara variabel independen, yaitu ketepatan pengalokasian,  teknologi  dan  informasi  perpajakan, dan  diskriminasi  berpengaruh  terhadap  variabel dependen, yaitu penggelapan pajak ( tax evasion ). Adapun persamaan regresinya sebagai berikut:
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta (Constant) 32.239 6.104 5.282 .000 Ketepatan pengalokasian .014 .099 .013 .144 .886 Teknologi dan informasi perpajakan -.388 .092 -.378 -4.197 .000 Diskriminasi .400 .110 .324 3.625 .000 a. Dependent Variable: TAX EVASION

## Tabel IV.17

## Hasil Uji Statistik t
Sumber: Data primer yang diolah, 2017.
Berdasarkan  hasil  uji  t  yang  disajikan  pada tabel  IV.17  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  variabel ketepatan pengalokasian memiliki nilai  signifikansi
Y = 32,239 + 0,014 X
5. Uji Hipotesis 1 – 0,388 X 2 + 0,400 X 3 + e sebesar 0,886 (> 0,05) dan nilai t hitung < t tabel (0,144 < 1,984). Dengan demikian, maka H 1 yang menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian berpengaruh terhadap

## a. Uji  Signifikansi  Parameter  Individual  (Uji Statistik t)
Uji  statistik  t  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh  antara  variabel  independen  dengan variabel dependen secara parsial.
Untuk mengetahui  apakah  terdapat  pengaruh  yang signifikan dari masing-masing variabel independen yaitu ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi  terhadap  satu  variabel  dependen yaitu  penggelapan  pajak (tax  evasion) maka nilai signifikansi dibandingkan dengan taraf signifikansi sebesar 0,05.
penggelapan pajak di  tolak.Sehingga dapat dikatakan bahwa  ketepatan  pengalokasian  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  penggelapan  pajak.Oleh  karena itu  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  ketepatan pengalokasian  bukan  menjadi  faktor  yang  dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan ataupun menghindari  penggelapan  pajak.Hal  ini  dikarenakan, walaupun  menurut  responden  dalam  penelitian  ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama  Jakarta  Sunter  rata-rata  memiliki  jawaban bahwa  mereka  tidak  setuju  jika  pemerintah  sudah mendistribusikan dana  yang  bersumber  dari  pajaknya secara  merata,  adil,  maupun  transparan,  namun penggelapan  pajak  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak tetaplah  rendah.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wahyuningsih (2015) yang menyatakan bahwa ketepatan
pengalokasian  tidak  berpengaruh  secara  parsial terhadap penggelapan pajak.

## Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi
Selain itu pada variabel teknologi dan informasi perpajakan  memiliki  nilai  signifikansi  sebesar  0,000 (<  0,05)  dan  nilai  t hitung >t tabel (-4,197>1,984).  Dengan demikian,  maka  H 2 yang  menyatakan    bahwa teknologi  dan  informasi  perpajakan  berpengaruh terhadap  penggelapan  pajak  di  terima.Nilai  negatif dari  t hitung mengartikan  bahwa  variabel  teknologi  dan informasi perpajakan memiliki arah negatif, sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  teknologi  dan  informasi perpajakan  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  penggelapan  pajak.Oleh  karena  itu  dapat diambil kesimpulan bahwa dengan semakin
modernnya  teknologi  dan  informasi  perpajakan  yang telah diterapkan oleh Ditjen Pajak untuk mempermudah  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakannya  dapat  mengurangi  tindakan penggelapan  pajak  yang  akan  dilakukan  oleh  wajib pajak.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ardyaksa  (2014)  dan Permatasari (2013) yang menyatakan bahwa teknologi  dan  informasi  perpajakan  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.
Dan  pada  variabel  diskriminasi  memiliki  nilai signifikansi  sebesar  0,000  (<  0,05)  dan    nilai t hitung >t tabel (3,625>1,984).  Dengan    demikian,    maka H 3 yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap  penggelapan  pajak  diterima.Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  diskriminasi  berpengaruh    positif dan  signifikan  terhadap  penggelapan  pajak.Oleh karena  itu  dapat diambil  kesimpulan bahwa masyarakat  atau  wajib pajak  yang  menjadi  responden dalam  penelitian  ini  berpendapat  bahwa  dalam  hal memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran  pajak,  mereka  hampir  tidak  pernah mengalami  perilaku  diskriminasi,  baik  dari  segi peraturan  perpajakan  maupun  dari  perilaku    dan kinerja  fiskusnya  dalam  memberikan  pelayanan terhadap para  wajib pajak sehingga  hal  tersebut  dapat mengurangi  tindakan  penggelapan  pajak  yang  akan dilakukan oleh wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai
dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ardi et al (2016) dan Silaen (2015) yang  menyatakan bahwa diskriminasi  berpengaruh  positif  terhadap  tindakan penggelapan pajak.

## b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik  F)
Uji  statistik  F  pada  dasarnya  menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model  yaitu  ketepatan  pengalokasian,  teknologi  dan informasi  perpajakan,  dan  diskriminasi  mempunyai pengaruh  secara  bersama-sama  terhadap  variabel terikat/dependen  yaitu  penggelapan  pajak  (Ghozali, 2011:45).
Dengan  derajat  kepercayaan  5%,  df  1  (jumlah variabel – 1) = 3, dan df 2 (n – k – 1) atau 100 – 3 – 1 = 96 (n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel  independen),  hasil  diperoleh  untuk  F tabel sebesar  2,70.  Hasil  dari  uji  statistik  F  dapat  dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel IV.18 Hasil Uji Statistik F
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Regress ion 1157.845 3 385.948 14.172 .000 b 1 Residual 2614.345 96 27.233 Total 3772.190 99
a. Dependent Variable: TAX EVASION

## b. Predictors: (Constant), DISKRIMINASI, KETEPATAN PENGALOKASIAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN
Sumber: Data primer yang diolah, 2017.
Hasil  dalam  penelitian  ini  diperoleh  signifikan F sebesar 0,000 (< 0,05). Selain itu, nilai F tabel < F hitung (2,70<  14,172).  Dengan  demikian,    H a diterima    dan H o ditolak,  ini  berarti  menyatakan  bahwa  ketepatan pengalokasian,  teknologi  dan  informasi  perpajakan, dan diskriminasi mempunyai pengaruh secara
bersama-sama  terhadap  penggelapan  pajak (tax evasion).
c. Uji Koefisien Determinasi ( Adjusted R 2 )
Koefisien  determinasi  pada  intinya  mengukur seberapa  jauh  kemampuan  model  dapat  menjelaskan variasi  variabel  dependen.Pada  pengujian  hipotesis pertama  koefisien  determinasi  dilihat  dari  besarnya nilai  ( Adjusted  R 2 )  untuk  mengetahui  seberapa  jauh variabel  bebas  yaitu  ketepatan  pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi serta  pengaruhnya  terhadap  penggelapan  pajak (tax evasion). Hasil  dari  uji  koefisien  determinasi  dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel IV.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary b
a. Predictors: (Constant), DISKRIMINASI,

## KETEPATAN PENGALOKASIAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN
b. Dependent Variable: TAX EVASION Sumber: Data primer yang diolah, 2017.
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa  nilai adjusted R 2 sebesar  0,285.  Dengan demikian,  dapat  diartikan  bahwa  28,5%  dari penggelapan pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel independen  dalam  penelitian  ini.  Sedangkan  sisanya (100% - 28,5% = 71,5%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan  pengujian  yang  telah  dilakukan  dengan menggunakan model regresi berganda,maka kesimpulan  yang  dapat  diambil  diantaranya  sebagai berikut:
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi
1. Ketepatan  pengalokasian  (X 1 )  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  penggelapan  pajak (tax
evasion) (Y) . Dengan demikian dapat
disimpulkan  bahwa  ketepatan  pengalokasian bukan  menjadi  faktor  yang  dapat  mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan ataupun menghindari penggelapan pajak.
2. Teknologi  dan  informasi  perpajakan  (X 2 ) berpengaruh dan signifikan terhadap penggelapan pajak (tax  evasion) (Y).  Terdapat    pengaruh negatif  dan  signifikan  antara  teknologi  dan informasi  perpajakan  terhadap    penggelapan pajak,  artinya  semakin  baik  dan  modernnya teknologi dan informasi perpajakan yang diterapkan oleh Ditjen Pajak untuk mempermudah WP dalam melaksanakan kewajiban  perpajakannya  maka  hal  ini  dapat mengurangi  tindakan  penggelapan  pajak  yang akan  dilakukan  oleh  wajib  pajak,  begitupun sebaliknya.
3. Diskriminasi (X 3 ) berpengaruh terhadap penggelapan  pajak (tax  evasion) (Y).  Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara diskriminasi  terhadap  penggelapan  pajak,  artinya semakin  rendah  tingkat  diskriminasi  menurut wajib pajak dalam hal perpajakan, maka semakin rendah  pula  tindakan  penggelapan  pajak  yang akan  dilakukan  oleh  wajib  pajak,  begitupun sebaliknya.

## B. Implikasi
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  terdapat implikasi penelitian yang dapat diambil, diantaranya:
1. Penerimaan  dana  yang  berasal  dari  pajak  jika menurut  wajib  pajak  tidak  dialokasikan  dengan tepat  oleh  pemerintah  dan  wajib  pajak  tidak merasakan  adanya  manfaat  dari  pajak  yang  telah ia  bayarkan  selama  ini,  maka  hal  tersebut  akan menyebabkan tingkat  perilaku  penggelapan  pajak semakin meningkat. Dengan melihat  fakta
Model Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate .554 a .307 .285 5.219
tersebut, maka pemerintah harus lebih baik dalam mengawasi  serta  mengalokasikan  dana  pajak yang  ada  secara  benar  dan  tepat  serta  transparan kepada masyarakat sehingga wajib pajak merasakan adanya  manfaat  yang  bisa  ia dapatkan dari  pembayaran  pajak  tersebut.  Dengan  begitu diharapkan  tingkat  kecenderungan  wajib  pajak untuk  melakukan  penggelapan  pajak  bisa semakin menurun.
2. Dengan  semakin  baik  dan  modernnya  teknologi dan  informasi  perpajakan  yang  diterapkan  oleh Ditjen  Pajak  dapat  membuat  wajib  pajak  merasa dipermudah  dalam  hal  melakukan  kewajiban perpajakannya,  sebab  wajib pajak  tidak  perlu  lagi melakukan segala kegiatan perpajakannya dengan mendatangi  langsung  KPP  setempat  sehingga wajib  pajak  dapat  lebih  menghemat  waktu  dan juga  tenaga.  Selain  itu  dengan    semakin modernnya  teknologi  dan  informasi  perpajakan, wajib  pajak  semakin  sulit  untuk  memanipulasi data perpajakannya.  Dengan  melihat  fakta tersebut,  maka  Ditjen  Pajak  harus    terus melakukan  modernisasi  pelayanan  perpajakannya agar  wajib  pajak  semakin  merasa  puas  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  sehingga diharapkan  hal  tersebut  dapat  menurunkan kecenderungan  wajib  pajak  untuk  melakukan penggelapan pajak.
3. Diskriminasi  yang  dirasakan  oleh  wajib  pajak, baik  dalam  hal  peraturan  perpajakan  maupun pelayanan perpajakan  dapat  membuat wajib pajak merasa  diperlakukan  secara  tidak  adil  oleh pemerintah  sehingga  kecenderungan  wajib  pajak untuk  melakukan  penggelapan  pajak  semakin tinggi.  Dengan  melihat  fakta  tersebut,  maka pemerintah dalam hal ini  Ditjen Pajak harus lebih meminimalisir  peraturan  perpajakan  yang  dapat dianggap mendiskriminasi terhadap suatu golongan tertentu agar tidak ada wajib pajak yang merasa diperlakukan secara tidak adil  oleh
pemerintah,  dengan  begitu  dapat  menurunkan kecenderungan  wajib  pajak  untuk  melakukan penggelapan pajak.

## C. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  ada,  maka saran-saran  yang  dapat  diberikan  adalah  sebagai berikut:
1. Penelitian selanjutnya
Diharapkan  bisa  menambahkan  jumlah  variabel independen yang dapat mempengaruhi penggelapan  pajak,  seperti self  assessment system ,  kecenderungan  personal, tax    morale , dan keadilan pajak.
2. KPP Pratama Jakarta Sunter
Diharapkan  dapat  meningkatkan  pelayanan  yang diberikan  sehingga  dapat  juga  meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara sukarela sehingga  wajib  pajak  tidak  melakukan  tindakan tax evasion .
3. Pemerintah Diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi  sedari  dini  tentang  pentingnya  sikap wajib  pajak  untuk  taat  dan  patuh  dalam melakukan kewajiban perpajakannya.Disamping itu  juga  perlu  disosialisasikan  secara  lebih  luas manfaat dari uang pajak yang telah disetorkan ke kas  negara.Diharapkan  dengan  semakin  tinggi kesadaran  masyarakat  membayar  pajak,  maka kecenderungan  untuk  melakukan  pelanggaran dan tindakan tax evasion semakin menurun.

## DAFTAR PUSTAKA
Agoes,  Sukrisno  dan  Esterlita  Trisnawati.  2013. “Akuntansi Perpajakan Edisi 3” Jakarta: Salemba Empat.
Ardi,  Devi  Marta.  2016.  “Pengaruh    Persepsi Wajib Pajak Orang PribadiTerhadap  Tindakan
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi

## Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi
Penggelapan  Pajak  Di  Kota  Surakarta”.  Journal ofEconomic and Economic Education Vol.4 No.2 (177  -191).  Surakarta:Universitas  Islam  Batik Surakarta.
Ardyaksa,  Theo  Kusuma  dan  Kiswanto.  2014. “Pengaruh  Keadilan,  Tarif  Pajak,Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan,  Teknologi  dan Informasi  Perpajakan  Terhadap Tax  evasion ”.
Accounting  Analysis  Journal  3  (4)  Hal475-484. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Armina,  Eka  Nilam  dan  Afrizal  Tahar.  2016. “Pengaruh  Keadilan,  Diskriminasi,Tarif  Pajak,
Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi  Perpajakan  Terhadap  Tindakan Tax Evasion ”. Jurnal. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Ayu, S. D. dan R. Hastuti. 2009. “ Persepsi Wajib Pajak:  Dampak  PertentanganDiametral  Pada Tax Evasion Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya  Kecurangan,  Keadilan,  Ketepatan
Pengalokasian,  Teknologi  SistemPerpajakan,  dan Kecenderungan  Personal  (Studi  Wajib  Pajak OrangPribadi) ”. Kajian  Akuntansi,  Vol.  1  No.  1. Hal 1-12. Semarang: UNIKA Soegijapranata.
Bahasyim Assifie Jadi Nasabah Prioritas BNI. 2010. http://www.rmol.co/read/2010/10/09/6009/ Bahasyim-Assifie-Jadi -Nasabah-Prioritas-BNI- . Diakses pada 17 Februari 2017. Fadillah.  2012.  “Psikologi  Perkembangan  I”. Pusat Belajar dan e- learning . http://www.mercubuana.ac.id Friskianti, Yossi.    2014. “ Pengaruh Self Assessment System, Keadilan,
TeknologiPerpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada  Pihak  Fiskus  Terhadap  Tindakan Tax evasion ”.  Accounting  Analysis  Journal  3  (4)  Hal
543-552. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Gelapkan Pajak, Asian Agri Dihukum Denda Rp. 2,5 Triliun. 2012. http://www.mongabay.co.id/2012/12/28/gel apkan-pajak-asian-agri
dihukum-denda-rp25-triliun/ . Diakses pada 17 Februari 2017.
Gelapkan Uang Klien, Konsultan Pajak Jadi Tersangka.
2014. http://news.detik.com/berita/2461041/gelap kan-uang-klien-konsultan pajak-jadi-tersangka . Diakses pada 27 Maret 2017.
Ghozali,  Imam.  2001.  “Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Program  SPSS”.Semarang: UNDIP.
Handyani,  Annisa’ul  dan    Nur    Cahyonowati.
2014. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai Penggelapan Pajak”.Diponegoro  Journal  Of Accounting Vol. 3 No. 3 Hal 1-7. Semarang:UNDIP.
Hasanah,  Nuramalia  dan  Indra  Pahala.  2015. “Manajemen          Pajak”.
Jakarta:Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ. Indriyani,  Mila.    2016.    “Pengaruh    Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, DanKemungkinan Terdeteksinya Kecurangan
Terhadap  Persepsi  Wajib  PajakOrang  Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion”. Seminar

## Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi
NasionalIENACO. Surakarta:  Universitas  Islam Batik Surakarta.
Izza,  Ika  Alfi  Nur  Dan  Ardi    Hamzah.    2009. “Etika  Penggelapan  Pajak  PerspektifAgama: Sebuah Studi Interpretatif”.
Jatmiko,  Agus  Nugraha.  2006.  “Pengaruh  Sikap Wajib  Pajak  Pada  Pelaksanaan  Sanksi  Denda, Pelayanan  Fiskus  Dan  Kesadaran  Perpajakan TerhadapKepatuhan Wajib Pajak”. Tesis.
Semarang: Universitas Diponegoro.
Mardiasmo.  2011.  “Perpajakan  Edisi  Revisi”. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Ngadiman.  2008.  “Modernisasi  dan  Reformasi Pelayanan  Perpajakan”.  MIIPS  Vol.7  No.2 September 2008 Hal 165-175
Pandiangan,  Liberti.  2007.  “Modernisasi  dan Reformasi  Pelayanan  Perpajakan”.  Elex  Media Komputindo.
Pedoman  Penulisan  Skripsi  Sarjana  Ekonomi.
2012. FE: UNJ Permatasari, Inggrid. 2013. “Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak,Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan,    danKetepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada
Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP
Pratama Pekanbaru Senapelan). Diponegoro
Journal Of Accounting Vol. 2 No. 2 Hal 1-10. Semarang: UNDIP.
Resmi, Siti. 2011. “Perpajakan:  Teori  dan Kasus”. Jakarta: Salemba Empat.
Robbins, Stephan P. dan Timothy A. Judge. 2008. Perilaku Organisasi. Jakarta:Salemba Empat
Sariani,  Putu et  al .  2016.  “Pengaruh  Keadilan, Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi,Dan  Biaya Kepatuhan  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak Mengenai EtikaPenggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada  KPP  Pratama  Singaraja”.  JurnalAkuntansi Program  S1  Vol.  6  No.  3.  Singaraja:  Universitas Pendidikan
Ganesha. Silaen, Charles. 2015. “Pengaruh  Sistem Perpajakan, Diskriminasi, TeknologiDan
Informasi  Perpajakan  Terhadap  Persepsi  Wajib Pajak  Mengenai  EtikaPenggelapan  Pajak  ( Tax Evasion )”.  Jom  FEKON  Vol.  2  No.  2  Hal  1-15.
Pekanbaru: Universitas Riau.
Suandy,  Erly.  2001.    “Perencanaan    Pajak”. Jakarta: Salemba Empat.
Suandy,  Erly.  2009.  “Hukum  Pajak”.  Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono.  2011.  “Statistika  Untuk  Penelitian”. Bandung: Penerbit ALFABETA
Syahrina,  Pratomo  dan  Dudi  Pratomo.  2014.
“Pengaruh KemungkinanTerdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan PengalokasianPajak, dan Teknologi Sistem
Perpajakan  Terhadap Tax  Evasion OlehWajib Pajak”. SNEB. Bandung: Universitas  Telkom.
Tahun lalu jumlah kasus pajak meningkat 280 persen.2015.
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2015012 9071636-78-28176/tahun-lalu-jumlah-kasus-

## Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi
pajak-meningkat-280-persen/ .  Diakses  pada  21
Februari 2017
Yolanda,  Dera et  al .  2016.  “Pengaruh  Sistem Perpajakan, Diskriminasi,Kemungkinan
Terdeteksinya  Kecurangan,  dan  Norma  Terhadap PersepsiWajib  Pajak  Mengenai    Penggelapan Pajak (Tax  Evasion). Jurnal.Universitas  Bung Hatta.
Wahyuningsih,  Dian  Tri.    2015.    “Minimalisasi Tax  Evasion Melalui  Tarif  Pajak,Teknologi  Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan,Dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah”. Jurnal.Semarang:
Universitas Dian Nuswantoro  Semarang.
Zain, Mohammad. 2008. “Manajemen Perpajakan Edisi 3”. Jakarta: SalembaEmpat.