## Jihad Khufaya, Muhammad Kholil, Nurrohman Syarif
Vol. 4. No. 2  (2021) 129-149 E-ISSN: : 2723-4681 P-ISSN: 2722-2764 Published online on the journal's website:
http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith

## Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi
Jihad Khufaya, Muhammad Kholil, Nurrohman Syarif Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia jihadkhufaya@gmail.com, cepkholil97@gmail.com, nurrohmansyarif1@gmail.com
Received: Revised: Published: 23-11-2021 06-12-2021 25-12-2021 DOI: https://doi.org/ 10.47971/mjhi.v4i 2 . 366

## Abstract
The term modern, can be used for people, time, art, things, thoughts, culture and behavior. Modern ideas  are  often  understood  as  ideas  of  renewal  and  are  contrasted  with  traditional  ideas.  In  the treasury of Islamic sciences, fiqh (Islamic law) is one of the classical disciplines that is always loaded with interesting discourses, the natural character of Islamic law as part of Islamic Shari'ah which is divine and permanent (qath'i) and must be accepted. "taken for granted" on the one hand and its position as a product of ijtihadi which is often produced from relatively Islamic sources (zhanny), on the other hand makes Islamic law have a different face. In other words, Islamic law is often identical with the number of Islamic rules and doctrines regarding a number of static and standardized daily problems of Muslims. However, it often gives birth to various nuances of new thinking, in response to  the  emergence  of  a  number  of  contemporary  challenges  and  problems  that  make  Islamic  law seem dynamic. How far is the existence of Islamic law with its stability without being trapped in a stagnant attitude, and whether Islamic law in modern times is still relevant to Islamic law revealed by  Allah  SWT.  and  to  what  extent  it  must  accommodate  the  various  dynamics  of  new  thinking without having to reduce the eternal and universal values and principles of Islam, is very important to put forward.
Keywords : Modern, Challenges, Existence, Relevance and Islamic Law

## Abstrak
Istilah modern, bisa digunakan pada orang, waktu, seni, benda, pemikiran, kebudayaan dan tingkah laku.  Gagasan  modern  sering  dipahami  sebagai  gagasan  pembaharuan  dan  dipertentangkan dengan gagasan tradisional. Dalam khazanah ilmu-ilmu Islam, fiqh (Hukum Islam) merupakan salah satu  disiplin  ilmu  klasik  yang  senantiasa  sarat  dengan  wacana  yang  menarik,  watak  alamiah Hukum Islam sebagai bagian dari Syari’at Islam yang bersifat Ilahiyah dan permanen (qath’i)  serta harus  diterima  secara  “taken  for  granted”  di  satu  sisi  dan  posisinya  sebagai  produk  ijtihadi  yang acapkali dihasilkan dari sumber-sumber Islam yang relatif (zhanny), di sisi lain menjadikan  hukum

## Jihad Khufaya, Muhammad Kholil, Nurrohman Syarif
Islam memiliki wajah yang berbeda. Dengan  kata lain, hukum Islam sering identik dengan jumlah aturan dan doktrin Islam tentang sejumlah persoalan keseharian ummat Islam yang bersifat statis dan  baku.  Namun,  ia  acapkali  melahirkan  berbagai  nuansa  pemikiran  baru,  sebagai  respon  atas munculnya sejumlah tantangan dan persoalan kontemporer yang membuat hukum Islam terkesan dinamis. Sejauhmana Eksistensi Hukum Islam dengan stabilitasnya tanpa harus terjebak pada sikap jumud (stagnan), dan apakah Hukum Islam di masa modern masih relevansi dengan Hukum Islam yang  diturunkan  oleh  Allah  Swt.  serta  sebatas  apa  ia  mesti  mengakomodasi  berbagai  dinamika pemikiran baru tanpa harus mereduksi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang abadi dan universal, menjadi amat penting untuk dikemukakan.
Kata Kunci : Modern, Tantangan, Eksitensi, Relevansi dan Hukum Islam

## A. PENDAHULUAN
Zaman senantiasa melaju dengan pesat bagaikan roda yang berputar terus menerus tanpa  henti-hentinya.  Dalam  perputaran  itu,  selalu  terjadi  perubahan  (change)  sebagai konsekuensi  dari  arus  perkembangan  pemikiranmanusia  dalam  rangka  mencari  cara  baru untuk  meningkatkan  kesejahteraan  hidupnya.  Perubahan  menuju  kepada  perkembangan (modern), banyak menimbulkan persoalan baru, terutama karena bias dari kemajuan sains dan  teknologi.  Perkembangan  modern  tersebut  melahirkan  berbagai  macam  bentuk perubahan,  baik  secara  struktural  maupun  kultural.  Sarjono  Soekanto  dalam  bukunya Sosiologi  Suatu  Pengantar  menyatakan  bahwa perubahan-perubahan  sosial  adalah  suatu variasi  dari  cara-cara  hidup  yang  telah  diterima,  yang  disebabkan  baik  karena  perubahan yang  disebabkan  kondisi  geografis,  kebudayaan  materiil,  komposisi  penduduk,  ideologi maupun karena adanya difusi maupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat . 1 Dalam era modernisasi ini, salah satu aspek pemikiran yang ikut mengalami tuntutan respon dan perubahan adalah bidang hukum Islam, dimana banyaknya persoalan-persoalan baru  yang  muncul  pada  abad  modern  ini,  yang  belum  dijelaskan  dalam  nash  al-Qur’an- Hadits,  bahkan  oleh  para  Fuqaha.  Dalam  menghadapi  persoalan  inilah,  penafsiran  dan upaya penemuan hukum dan ahli hukum Islam sangat dituntut. Karena nash al- al-Qur’an - Hadits  tidak  begitu  saja  disosialisasikan  untuk  meresponi  persoalan  kultural,  atau  berlaku hanya  pada  waktu  tertentu  saja,  tapi  juga  diperuntukan  buat  seluruh  masyarakat  (pada waktu tertentu), sampai hari kiamat.
Yusuf  Qardawi  menyatakan  bahwa  kondisi  masyarakat  yang  selalu  berubah  dan berkembang,  akan  senantiasa  melahirkan  masalah-masalah  baru  yang  memerlukan jawaban  secara  pasti  tentang  status  hukumnya,  terutama  zaman  sekarang  ini,  ijtihad menjadi  lebih  dibutuhkan,  karena  terjadi  perubahan  luar  biasa  dalam  kehidupan  sosial setelah revolusi industri. 2
Rasulullah  saw  dalam  menyampaikan  ajaran  Islam  kepada  ummat  manusia  telah memberikan  kebebasan  kepada  manusia  (cendekiawan-ulama)  yang  memenuhi  syarat (kualifikasi)  untuk  memikirkan  dan  mencarikan  solusi  terhadap  berbagai  problem  hidup yang dihadapi ummat manusia sebagaimana sabda Rasulullah yang disampaikan oleh Aisyah
1 Sarjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , (Jakarta: Rajawali, 1999) hlm. 23
2 Yusuf  Al-Qardhawy, Tentang  Ijtihad  Kontemporer, Alih  Bahasa:  Ahmad  Syathori,  (Jakarta:  Bulan Bintang, 1987), hlm. 132
R.A., jika  sesuatu  (berhubungan)  dengan  urusan  duniamu,  maka  hal  itu  diserahkan kepadamu,  dan  jika  sesuatu  itu  (berhubungan)  dengan  urusan  agamamu,  maka  harus diserahkan kepadaku.
Dari  hadits  Rasulullah  ini  dapat  dipahami  bahwa  masalah-masalah  yang menyangkut  persoalan  muamalah  yang  meliputi  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  maka  posisi  nash  al-Qur’an-Hadits  lebih  banyak  mengarahkan  dengan  ayat-ayat yang bersifat umum (‘ am ) dan mujmal yang masih memungkinkan untuk diinterprestasikan dan diperluas pemahaman maknanya sehingga sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Atas dasar itu, maka penelitian ini bertujuan untuk mencari hukum Islam senantiasa relevan luas dan up to date . Hukum Islam tidak statis, sempit dan ketinggalan zaman, sebagaimana anggapan  sebagian  orang,  termasuk  pandangan  sebagian  orientalis  yang  kurang  mengerti hukum Islam.

## B. METODE
Dalam  penelitian  ini  penulis  mengemukakan  Hukum  Islam  di  era  Modern menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  analitif  yuridis.  Adapun sasaran  dalam  penelitian  ini  adalah  eksistensi  hukum  Islam  dan  relevansinya.  Teknik pengumpulan  pada  penelitian  ini  adalah  studi  pustaka,  hal  ini  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan  data  yang  relevan  atau  sesuai  yang  dibutuhkan  untuk  penelitian,  artikel ilmiah, jurnal, maupun sumber kredibel lainnya yang reliabel dan juga sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan.

## C. PEMBAHASAN
1. Konsep Hukum Islam
Istilah hukum Islam tidak ditemukan dalam literatur Islam, dan pada prinsipnya para pakar  hukum  Islam  tidak  mempergunakan  kata  “hukum  Islam,”  untuk  menterjemahkan sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Para pakar lebih  memeilih menggunakan istilah  Syari’ah , Fikih , dan Qanun ,  untuk  menyebut  hukum  yang  diderivasikan  dari  ajaran Islam. 3 Kata  hukum  Islam  baru  muncul  ketika  para  orientalis  Barat  mulai  mengadakan penelitian terhadap ajaran Islam termasuk sistem hukumnya dengan menggunakan terma Islamic  Law yang  secara  harfiah  dapat  diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia  dengan hukum Islam.
Perlu  juga  dipahami  bahwa,  menurut  Abdul  Ghofur  Anshori,  pada  mulanya  para orientalis  berpendapat  bahwa  pengertian  ‘syari’ah’  dan  ‘fikih’  itu  adalah  sama,  juga pengertian syari’ah (dalam artian luas) dengan dinul Islam memiliki makna yang sama, yaitu paham  tentang  ajaran-ajaran  Islam  secara  keseluruhan.  Namun  pendapat  ini  dalam perkembangannya  kemudian  mengalami  perubahan,  para  ahli  hukum  Islam  kemudian memberikan  pengertian  yang  berbeda  dan  spesifik  antara  syari’ah  dan  fikih,  yakni  syariah
3 Mardani, “Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Hukum  Nasional ,”  dalam Jurnal  Hukum ,  Vol.  2,  (2009), hlm. 270.
Jihad Khufaya, Muhammad Kholil, Nurrohman Syarif
merupakan hukum Allah yang bersifat qath’i (absolut) , sedangkan fikih, merupakan bagian (turunan) dari syariah yang bersifat dzanni (relatif). 4
Hukum  Islam  diturunkan  sebagai  wahyu  dari  Allah,  tetapi  dalam  proses transformasinya  diperlukan  ‘ agen’ penyampai  untuk  menjadi  mediator  antara  sumber sakral  dari  langit  dengan  kehidupan  manusia.  Dalam  konteks  inilah,  Muhammad  saw. dipercaya sebagai Nabi  untuk menjadi agen penyampai  yang mampu membahasan ajaran Islam dalam bahasa masyarakat awam. Dengan demikian peran nabi dalam Islam sangatlah besar. Ia tidak hanya sebagai utusan Tuhan tetapi juga teladan manusia dalam menjalankan hukum  Tuhan.  Pada  aspek  inilah  kemudian  perilaku  dan  sabda  nabi  juga  menjadi  bagian penting  dalam  sistem  hukum  Islam,  atau  yang  disebut  sunnah  atau  hadist.  Sehingga  juga menjadi sumber hukum kedua setelah al-Qur’an.
Dari  kedua  sumber  itulah  para  ahli  hukum  Islam  mengembangkan  sistem  hukum yang dalam literatur Islam disebut syari’ah . Diambil dari istilah bahasa Arab yang bermakna jalan. Syari’ah merepresentasikan jalan hidup yang telah didesain oleh Allah dan rasul-Nya untuk kehidupan umat Islam. Syari’ah didefinisikan sebagai apa yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya baik berupa akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun aturan-aturan hidup  manusia  dalam  berbagai  aspek  kehidupannya  untuk  mengatur  hubungan  umat manusia  dengan  Tuhan  mereka  dan  mengatur  hubungan  mereka  dengan  sesama  mereka serta  untuk  mewujudkan  kebahagiaan  mereka  di  dunia  dan  di  akhirat.  Di  samping  itu, syari’ah juga mencakup hukum-hukum Allah bagi tiap-tiap perbuatan manusia, yakni halal, haram,  makruh,  sunnah,  dan  mubah.  Derivasi  dari  syariah  dalam  berbagai  konsep  hukum teknis dan aplikatif ini kemudian disebut fiqh atau fikih. 5
Semula syari’ah mempunyai arti luas yang mencakup akidah (teologi, prinsip-prinsip moral (etika dan karakter Islam, akhlak), dan peraturan-peraturan hukum (fikih). Pada abad kedua  hijriah  (abad  ke-9  Masehi),  ketika  formulasi  teologi  dikristalkan  untuk  pertama  kali dan  kata  syariah  mulai  dipakai  dalam  pengertian  yang  sistematis,  syariah  dibatasi pemakaiannya  untuk  menyebut  hukum  (peraturan-peraturan  hukum)  saja,  sedang  teologi dikeluarkan dari cakupannya. Jadi, syariah menjadi konsep integratif tertinggi dalam Islam. Pengkhususan  syari’ah  pada  hukum ‘amaliyyah saja  atau  dibedakannya  dari dīn (agama), karena  agama  pada  dasarnya  adalah  satu  dan  berlaku  secara  universal,  sedang  syariah berlaku untuk masing-masing umat dan berbeda dengan umat-umat sebelumnya. 6
Dengan  demikian,  syari’ah  lebih  khusus  dari  agama,  atau  dengan  kata  lain  agama mempunyai  cakupan  yang  lebih  luas  dari  syari’ah,  bahkan  bisa  dikatakan  bahwa  syari’ah merupakan  bagian  kecil  dari  agama.  Hal  ini  selaras  dengan  definisi  yang  diberikan  para pakar  hukum  Islam  semisal  Wahbah  al-Zuhaili,  Muhammad  Yusuf  Musa,  dan  al-Tahanwy, terkait syari’ah sebagai setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya baik melalui al-Qur’an maupun Sunnah. Artinya, syari’ah lebih khusus dari agama. Definisi inilah
4 Abdul Ghofur Ansori, Hukum Islam; Dinamika  dan pelaksanaannya Di Indonesia, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 15-18.
5 Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), hlm. 3-4.
6 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 14.
yang  juga  diberikan  Mahmud  Syaltout  terhadap  syari’ah.  Namun,  Syaltout  menambahkan bahwa  syariah  merupakan  cabang  dari  aqidah  yang  merupakan  pokoknya.  Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, integral dan tidak bisa dipisahkan. 7
Syari’ah  Islam  dalam  perjalanan  sejarahnya  memiliki  kedudukannya  yang  amat penting. Hukum Islam tidak kehilangan fungsinya dalam kehidupan  masyarakat yang terus menerus  berkembang  dengan  terus  bertransformasi  dalam  sesuai  kultur  dan  budaya, sehingga  dengan  sendirinya  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  Islam.  Karakteristik hukum  Islam  memang  sangat  fleksibel  dalam  segala  aspek  dan  dapat  mengikuti perkembangan jaman, walaupun didasarkan pada al-Qur’an yang sudah dibuat beribu-ribu tahun yang lalu dan tidak dapat diubah. Persebaran negara-negara yang menganut sistem hukum Islam banyak dijumpai di negara-negara jazirah Arab. Tidak hanya itu, negara-negara di Asia dan Afrika Timur banyak yang menganut sistem Hukum Islam baik secara langsung maupun mengalami proses resepsi dengan sistem hukum lainnya. 8
Sumber  hukum  utama  dan  tertinggi  hukum  Islam  adalah  al-Qur’an,  kitab  suci  umat muslim  yang  berasal  dari  Tuhan.  Berikutnya  dalam  hierarki  sumber  hukum  Islam  terdapat Sunnah,  yang  merupakan  penjelasan  tentang  ucapan,  perbuatan,  dan  tingkah  laku  Nabi (termasuk  sikap  diam  beliau  terhadap  pertanyaan-pertanyaan  tertentu).  Sunnah  kerap dijadikan aturan untuk persoalan-persoalan yang tidak disebutkan dalam al-Qur’an. Sumber hukum  selanjutnya  adalah  Ijma’,  yaitu  pendapat-pendapat  yang  diterima  secara  umum  di kalangan  ulama,  terutama  cendekiawan  hukum  dalam  menafsirkan  dua  sumber  hukum utama  tadi.44  Selain  itu  juga  terdapat  terdapat  sumber  hukum  yang  disebut  Qiyas,  yaitu penalaran  dengan  logika,  terutama  terkait  persoalan-persoalan  kontemporer  untuk menghasilkan  regulasi  untuk  situasi  yang  tidak  secara  langsung  dicakup  sumber-sumber dasar. 9
Oleh karenanya hukum Islam dipahami sebagai institusi yang tidak berakar maupun dicangkokkan pada sosiologi. Hukum Islam merupakan sarana mengabdi kepada Tuhan, dan bukan  kepada  masyarakat.  meskipun  pada  aspek  teknisnya  sangat  memahami  kondisi masyarakat. Prinsip yang bekerja disini adalah manusialah yang harus menaati hukum dan bukan  hukum  yang  harus  diciptakan  sesuai  dengan  keinginan  manusia.  Oleh  karena  itu hukum  Islam  didesain  sangat  konprehensif  dan  berlaku  sepanjang  zaman. 10 Termasuk persoalan hubungan dengan Tuhan ( habl min Allāh), hubungan sesama manusia ( habl min an-nās ),  termasuk  refleksi  hubungan  manusia  dengan  Tuhan. 11 Konsep  inilah  yang  sulit dipahami oleh sebagian besar orang Barat.
Dengan kondisi demikian, hukum Islam di sini meliputi syariah dan fikih. Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata)  dan  hukum  publik.  Sama  halnya  dengan  hukum  adat  di  Indonesia,  hukum  Islam
7 Mahmud Syaltut, Al-Islam Aqidah wa Syari’ah , Cet. III (Mesir: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 12-13.
8 LukmanSantoso, Perbandingan Siste Civil Law dan ukum Islam serta Interakinya dalam Sistem Hukum Indonesia , Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 2, (2016), hlm. 202
9 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 82.
10 Ibid , hlm. 79
11 Ratno Lukito, Hukum..., hlm. 76.
tidak  membedakan  hukum  privat  dan  hukum  publik.  Pembagian  bidang-bidang  kajian hukum  Islam  lebih  dititikberatkan  pada  bentuk  aktivitas  manusia  dalam  melakukan hubungan.  Dengan  melihat  bentuk  hubungan  ini,  dapat  diketahui  bahwa  ruang lingkuphukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (hablunminallah) dan hubungan manusia dengan sesamanya (hablun minannas). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah.
2. Masa Modern Persfektif Sejarah Islam
Periode setelah abad ke- 13 H/19 M lumrah disebut sebagai periode modern dalam kajian  sejarah  Islam.  Dalam  konteks  ini  kata  ‘modern’  digunakan  sebagai  kata  sifat  yang menunjukkan  satu  rentangan  waktu  sebagai  kelanjutan  dari  periode  klasik  dan  periode pertengahan.  Maka  ketika  disebutkan  kata  ‘Islam  Modern’,  yang  dimaksudkan  adalah fenomena  historis  Islam  yang  terjadi  sejak  tahun  1800  hingga  saat  ini.  Sebuah  periode sejarah  tentu  saja  terbentuk  karena  adanya  perubahan  yang  serius  dan  substantif.  Para pengkaji  sejarah  Islam  pada  umumnya  menyarankan  tiga  periode  dimaksud  sebagai mewakili masa kemajuan pesat (klasik), masa kemandekan (pertengahan), dan kebangkitan kembali  (modern).  Jika  gerak  dinamika  naik-turunnya  sejarah  Islam  digambarkan  dengan sebuah kurva, maka periode modern mewakili garis tanjakan yang kedua. 12
Dalam  konteks  sejarah  Islam,  modernitas  jelas  menjadi  tujuan  atau  cita-cita  utama dalam  dua  abad  terakhir.  Ini  dikatakan  dengan  tetap  mengingat  adanya  perbedaan- perbedaan  yang  terkadang  sangat  tajam  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  modernitas tersebut.  Rangkaian  pengupayaan  yang  dilakukan  untuk  mencapai  modernitas  itu  disebut sebagai  modernisasi.  Modernisasi  dapat  diposisikan  sebagai  tema  besar  sejarah  Islam periode modern. Modernisasi merambah semua aspek kehidupan umat Islam tanpa kecuali. Modernisasi  berlangsung  di  semua  wilayah  Dunia  Islam,  meskipun  dengan  intensitas  dan tingkat kemajuan yang saling berbeda. 13
Dalam  sejarah  hukum  Islam,  masa  modern  disebut  juga  masa  kebangkitan  kembali atau  pasca  masa  stagnasi  ( jumud )  hukum  Islam.  Masa  ini  dimulai  pada  abad  13  H/  19  M hingga sekarang ini, yang ditandai dengan menepisnya fanatisme mazhab dan usaha keras fuqaha dan mujtahidin untuk menghidupkan kembali kajian fiqh . 14
Secara ringkas dapat dijelaskan kondisi objektif hukum Islam yang terbagi pada enam periode .  Periode  pertama adalah  hukum  Islam  pada  masa  Rasulullah  saw .  Periode  kedua adalah hukum Islam pada masa Khulafaurrasyidin. Periode ketiga adalah hukum pada masa Tabi’in. Periode  keempat ,  adalah  hukum  Islam  pada  masa  keemasan,  munculnya  empat mazhab  fiqih  dalam  Islam;  Mazhab  Hanafi,  Maliki,  Syafie  dan  Hambali. Periode  kelima adalah  hukum  Islam  pada  masa  stagnasi  (jumud).  Pada  periode  ini  muncul  fatwa  ulama yang terkenal bahwa “Pintu Ijtihad telah Tertutup” dan terjadilah fanatisme yang berlebihan terhadap mazhab-mazhab tertentu. Periode ini juga ditandai  dengan lemahnya kekuasaan
12 Hasan  Asari, Sejarah  Islam  Modern:  Agama  dalam  Negoisasi  Historis  Sejak  Abad  XIX ,  (Medan: Perdana Pusblishing, 2019), hlm. 14
13 Ibid, h. 16
14 Min’min A Sirry, Sejarah Fiqh Islam, sebuah pengantar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 20
Jihad Khufaya, Muhammad Kholil, Nurrohman Syarif
kaum  muslimin  dan  terpecah  belahnya  kekuatan  mereka. Periode  keenam adalah  hukum Islam  pada  masa  kebangkitan  kembali.  Masa  ini  dimulai  pada  abad  13  H/19  M  hingga sekarang ini, yang ditandai dengan menepisnya fanatisme mazhab dan usaha keras fuqaha dan mujtahidin untuk menghidupkan kembali kajian fiqh. 15
3. Kondisi Objektif  Hukum Islam Masa Modern
Pada  masa  modern, akar diskriminasi perempuan dalam  masyarakat Muslim adalah konsepsi untuk mempertahankan cara pandang jurisprudensi klasik ( fiqh ) secara literalistik dalam  legislasi  nasional.  Hal  ini  merupakan  adaptasi  terhadap  pengaruh  dari  transplantasi sistem hukum Barat di negara-negara Muslim yang menghilangkan karakteristik sistem legal Islam.  Independensi  yurisprudensi  model  klasik  sulit  ditemui  dalam  konteks  legislasi  legal modern  yang  mensyaratkan  otoritas  politik  sebagai  satu-satunya  pembentuk  hukum. Hilangnya  konsepsi  demikian  dalam  realitas  politik  dan  legislasi  legal  modern  membuat sistem  legal  dan  judisial  Islam  cenderung  berubah  menjadi  otoritarian  dan  rigid. Kecenderungan  interpretasi  skriptural  dalam  legislasi  legal  merupakan  salah  satu  bentuk pemertahanan hasil-hasil pendapat mujtahid, disharmoni politik dan segregasi relijius, dan kolonialisme imperialisme, apologetisme dan diskursus HAM Islam. 16
Menurut Hallaq, alasan atas kondisi ini adalah kejadian tragis yang terjadi pada abad 19,  dimana  pembentukan  negara  bangsa  di  dunia  Muslim  yang  dengannya,  legalisasi yurisprudensi  klasik  Islam  segera  ditinggalkan  dan  sistem  legal  Eropa  ditransplantasi dimana-mana  sebagai  akibat  penjajahan. 17 Hukum  Islam  kemudian  menjadi  tiga  bagian besar.  Pertama,  hukum  Islam  disekularisasikan.  Kedua,  sekularisasi  khususnya  bahwa hukum,  pengalaman  Muslim  dialienasi.  Ketiga,  sekularisasi  melalui  kodifikasi  atas  inisiatif tirani di dunia Muslim. Secara partikular, kategorisasi  adopsi hukum  legal Eropa membuat sistem  legal  Islam  kemudian  hanya  dialienasi  dan  didomestikasi  menjadi  “keluarga  hukum politik”  ( political  law  family )  karena  praktek  hukum  profesionalnya  merupakan  subjek hegemoni politik, seperti pengaruh dari pemimpin dan kontrol dari hakim. 18 Wael B. Hallaq menyatakan  bahwa  ide  dan  entusiasme  mengenai  hukum  Islam  sebagai  sistem  legal modern patut dipertanyakan karena perubahan konsepsi otoritas legal sehubungan dengan kemunculan konsep negara bangsa dan perubahan konsepsi legal. 19
Pada  umumnya,  hukum  Islam  di  negara-negara  muslim  mengikuti  preskripsi skriptural,  bahkan  pada  negara-negara  dengan  sistem  legal  sekular.  Disini  para  ulama beserta  lembaga  fatwa  cenderung  bersikap  apologis  terhadap  perkembangan  zaman  dan perubahan  konsepsi  legal.  Hukum  Islam  yang  secara  historis  lebih  mengarah  pada  nilai substansi,  dan  tidak  membutuhkan  pengakuan  formal  negara  untuk  wajib  diberlakukan
15 Ibid., hlm. 21
16 El-Fadl, Khaled Abou. " The human rights commitment in modern Islam ." Zainah Anwar ed. Wanted: equality and justice in the Muslim family . Musawah, 2009, hlm. 156.
17 Aini,  Noryamin. "Inter-religious  marriage  from  socio-historical  Islamic  perspectives."  BYU  L.  Rev. (2008), hlm. 669.
18 Abu-Odeh, Lama. "The Politics of (Mis) recognition: Islamic Law Pedagogy in American Academia." The American Journal of Comparative Law, 2004, hlm. 789-824.
19 Barazangi,  Nimat  H.  " The  Absence  of  Muslim  Women  in  Shaping  Islamic  Thought:  Foundations  of Muslims‟ Peaceful and Just Co‐existence ." JOURNAL of Law and Religion, 24.2, 2008, hlm. 56.
kemudian pada masa modern berubah menjadi hukum Islam yang kaku yang membutuhkan institusionalisasi  dan  formalisasi  oleh  negara.  Dalam  konteks  ini,  sebagian  masyarakat muslim dengan dukungan ulama dan lembaga fatwa konservatif merubah kekuasaan fatwa menjadi  koersif.  Secara  konseptual  fatwa  merupakan  opini  legal  dan  tidak  mempunyai kekuatan  mengikat  dan  koersif,  sehingga  tidak  ada  kewajiban  bagi  umat  muslim  untuk melaksanakan  putusan  dari  fatwa.  Hal  yang  menarik  dalam  regulasi  berbasis  syariat  di Indonesia  pada  masa  modern,  sebagaimana  pula  di  negara-negara  mayoritas  muslim lainnya,  adalah  bahwa  fatwa  dan  ulama  masih  mempunyai  kekuatan  legal  dalam masyarakat  Muslim.  Dalam  konteks  hubungan  ulama-masyarakat  muslim  yang  berpola patron-klien,  maka  fatwa  juga  dapat  berarti  ketundukan  terhadap  putusan  ulama.  Di  sisi lain, negara masih mengakui lembaga fatwa untuk turut membentuk opini legal. Fenomena yang terjadi dalam kasus pengundangan berbagai regulasi berbasis syariat di Indonesia oleh pemerintah  di  berbagai  daerah  di  Indonesia,  menunjukkan  bahwa  otorisasi  fatwa  sebagai lembaga legal terjadi karena legitimasi yang diberikan oleh negara atau pemerintahan lokal sebagai  pengakuan  dalam  keahlian  dalam  bidang  relijius  yang  diiringi  dengan  pandangan kewajiban untuk mematuhinya dan mengejawentahkannya dalam bentuk regulasi formal. 20 Setelah  negara-negara  muslim  dapat  membebaskan  diri  satu    persatu    dari  jeratan penjajahan Barat, mereka pun menyatakan kemerdekaan, serta mendirikan negara sendiri dengan  kedaulatan  penuh.  Bentuk  negara  yang  didirikan  bermacam-macam,  mulai  dari republik,  kerajaan,  dan  ada  pula  yang  berbentuk  pemerintahan  gabungan  (seperti  Uni Emirat, dan Malaysia). Beberapa negara yang menjadikan Islam sebagai dasar negara, dan juga  mengikuti  negara-  negara  modern,  yang  menggunakan  azas  non-agama  (sekuler). 21 Hukum, merupakan tulang punggung atas berdirinya sebuah negara, tanpa adanya hukum, mustahil  negara  bisa  tegak  berdiri.  Namun,  masing-masing  negara  itu  berbeda  beda tentang hukum yang mana yang akan dipakai dan diterapkan di negaranya.
Menurut  pengamatan  J.N.D.  Anderson  yang  dikutif  Yayan,  ada  tiga  pola  negara- negara muslim memberlakukan hukum Islam, yaitu: 22
a. Negara  yang  masih  mengakui  hukum  Islam  sebagai  hukum  asasi  dan menerapkannya secara utuh. Sumber hukum yang dijadikan landasannya adalah Al- Qur’an,  sunnah,  Ijma,  Qiyas  dan  pendapat  para  fuqaha.  Diantara  negara-negara yang  masih  mempertahankan  hukum  Islam  tersebut  adalah  Saudi  Arabia,  Nigeria Utara, Oman, Republik Islam Iran dan Afganistan.
b. Negara  yang  meninggalkan  hukum  Islam  dan  menggantikannya  dengan  hukum sekuler,  karena  Islam  hanya  mengatur  masalah  ritual  keagamaan  yang  sangat privat,  tidak  mengatur  masalah  agama  secara  luas  termasuk  mengatur  masalah negara. Turki merupakan negara satu-satunya yang melakukan hal tersebut.
20 Abdul Ghofur dan Sulitiyono, Peran Ulama dalam Legislasi Modern Hukum Islam , Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 49, No. 1 (2014), hlm. 282
21 Yayan Sopian, Tarikh , hlm. 160
22 Ibid , hlm.  160
c. Negara  yang  mengkompromikan  kedua  sistem  hukum,  yaitu  hukum  Islam  dan hukum  sekuler.  Yakni  menjadikan  hukum  Islam  sebagai  salah  satu  bagian  dari sistem hukum negara. Sebagian besar negara-negara Islam mengambil langkah ini seperti Indonesia, Malaysia, Syria, Mesir, Pakistan dll. Namun sayang, hukum Islam yang diambil dan menjadi hukum perundang- undangan itu, sebagian besar hanya menyentuh  hukum  perdata  tertentu  saja,  sementara  hukum  pidana  Islam  belum tersentuh dan masih memakai hukum pidana Barat.
Penggunaan  hukum  Islam  yang  digunakan  di  negara-negara  muslim  hanya  sebatas hukum  keluarga  saja,  mengingat  rentannya  posisi  hukum  tersebut  di  kalangan  umat Islam. 23 Seperti  yang  digambarkan  oleh  An-Naim,  mengutip  Herbert  Liebesny,  bahwa pergantian hukum Islam tersebut membentuk satu “ paradigma lima lingkaran konsentris” , di  mana  hukum  dagang  adalah  hukum  yang  paling  banyak  dipengaruhi  oleh  Barat, kemudian  hukum  pidana,  hokum  pertanahan,  hukum  kontrak,  baru  setelah  itu  dalam lingkaran  terakhir  adalah  hukum  keluarga. 24 Pun  demikian  dengan  Turki,  meskipun tergolong  negara  yang  paling  besar  dan  paling  awal  melakukan  sekulerisasi,  tetapi  dalam hukum  keluarga  tetap  memberikan  peluang  bagi  masyarakatnya  untuk  menggunakan hukum  keluarga  Islam.  Dan  hal  inilah  yang  memunculkan  dualisme  penerapan  hukum  di dunia muslim. 25
Dalam  melihat  hukum  dan  perubahan  sosial  inilah  penting  untuk  diuraikan  di  sini tentang perbedaan ulama. Ulama berada dalam dua kecenderungan yang seringkali dilihat secara  dikotomis.  Kelompok  pertama,  berpendapat  bahwa  Syariah  normatif  sangat terbatas  jumlahnya,  sementara  persoalan-persoalan  hukum  dan  kemanusiaan  tidak  akan pernah  berakhir  dan  tidak  pernah  ada  batasnya  ( al-nushus  mutanahiyyah  wa  al-waqai’ ghairu mutanahiyah ). Karena itu, Syariah yang merupakan hukum Tuhan harus dijaga agar tetap  berada  pada  posisi ilahiyah -nya,  dengan  cara  melaksanakan  secara “harfiyyat” apa yang tertulis dalam teks suci itu, sementara perkembangan masyarakat dapat diselesaikan dengan  jalur  pemahaman  terhadap  teks  suci  sesuai  dengan  perkembangan  tradisi masyarakat muslim. Dalam hal ini, dibedakan antara syariah dan fikih.
Sedangkan kelompok kedua berpendapat bahwa Syariah normatif dengan sendirinya dapat  dijadikan  acuan  oleh  setiap  masyarakat  dalam  keragaman  tradisi  dan  budaya, berusaha memahami norma Syariah yang ada pada priode Madinah sebagai norma dasar yang  jiwanya  harus  digali  dan  diimplementasikan  dalam  kehidupan  umat  Islam,  seusai dengan kondisi yang beragam. Dalam  pencariannya,  mereka memfokuskan pada  dua hal, pertama,  menjadikan  norma  syariah  sebagai  nilai  moral  dan  etika  sosial,  dan  kedua, mencari  akar  kemaslahatan  yang  melandasi  norma  syariah  di  Madinah.  Dalam  hal  ini, Syariah tidak hanya menjadi sumber hukum semata, tetapi lebih dari itu sebagai landasan
23 Daniel  S.  Lev, Peradilan  Agama  Islam  di  Indonesia. Penerjemah  Zaini  Ahmad  Noeh,  (Jakarta: Intermasa, 1986), cet. II, hlm. 285.
24 Abdullah  Ahmed  An-Naim, Dekonstruksi  Syariah. Penerjemah  Ahmad  Suaedy  dan  Amiruddin  ar- Rany, (Yogykarta: Elkis, 2004), cet. IV, hlm. 11.
25 Azyumardi Azra, Syariat Islam dalam Bingkai Nation State, hlm. 44.
Jihad Khufaya, Muhammad Kholil, Nurrohman Syarif
dan sumber nilai, serta moral sosial Islam, sehingga keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan persamaan menjadi nilai universal syariah. 26
Menjelang abad  21,  kondisi  hukum Islam sudah sangat berbeda dengan situasi  dan kondisi  hukum  Islam  pada  masa  Rasulullah,  sampai  masa  keemasannya.  Hukum  Islam sudah  tertinggal  oleh  hukum  Barat.  Bangsa  Eropa  yang  dahulu  mengenal  peradaban  dan pikiran  Yunani  berkat  jasa  para  ilmuwan  Arab  Islam,  justru  telah  lebih  maju  dari  dunia Islam,  baik  dari  segi  ekonomi,  politik,  budaya,  maupun  hukumnya.  Banyaknya  negara- negara yang bermunculan di dunia Islam, sejak berakhirnya perang dunia kedua, termasuk Republik Indonesia, yang notabene berpenduduk terbesar di dunia, namun tetap memakai hukum  Barat,  baik  perdata  maupun  pidana.  Hanya  aspek  hukum  keluargalah  seperti perkawinan, perceraian, pembagian warisan dan perwakafan yang masih diterapkan itupun dengan berbagai modifikasi.
4. Tantangan Hukum Islam Masa Modern
a. Tantangan Internal
Hukum Islam yang ada sekarang, pada umumnya merupakan hasil ijtihad ulama terdahulu,  yaitu  hasil  ijtihad  para  ulama  masa  keemasan  hukum  Islam  periode keemasan yang sejak awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat hijriyah. Para ulama  yang  datang  kemudian,  sudah  merasa  puas  dengan  hasil  ijtihad  para  ulama terdahulu,  mereka  tidak  membutuhkan  lagi  ijtihad  baru,  mereka  cukup  menerapkan hasil ijtihad yang sudah ada. 27
Apabila  dicermati  secara  seksama,  secara  internal  ada  beberapa  faktor  yang menjadi tantangan hukum Islam di masa modern, yaitu :
1) Hukum  Islam  bercampur  baur  dengan  hukum  adat  setempat.  Tidak  dapat dipungkiri,  bahwa  hukum  Islam  dapat  bercampur-baur  dengan  hukum  adat (daerah  setempat),  karena  masuknya  Islam  di  suatu  daerah  mengakibatkan terjadi  interaksi  sosial  dengan  masyarakat  setempat  yang  telah  memiliki  akar adat dan budaya yang begitu kuat. Proses intraksi yang berlangsung begitu lama, sehingga dalam masyarakat, terkadang sulit dibedakan mana hukum Islam yang murni,  mana  hukum  adat  setempat  dan  mana  hukum  yang  sudah  bercampur dengan  hukum  adat  setempat,  karena  mereka  menganggap  adat  ( urf ) merupakan  salah  satu  metode  pengambilan  hukum,  sehingga  keberadaannya tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum Islam.
2) Hukum Islam umumnya tidak berlaku pada negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Tidak berlakunya  hukum Islam secara formal pada  negara-negara  yang mayoritas  Islam  seperti  Indonesia,  merupakan  suatu  yang  menarik  diteliti, padahal  dalam  ajaran  Islam,  terdapat  penekanan  untuk  menerapkan  hukum Islam bila sedang memutuskan suatu perkara.
26 Fathurrahman  Djamil, Karakteristik  Pemikiran  Fiqh  Prof.  Dr.  Satria  Effendi,  M.  Zein,  MA, Epilog dalam Satria Ef- fendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, hlm. 524.
27 Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam , (Depok: Grafindo Persada, 1994), hlm.
3) Belum munculnya kader mujtahid yang serius. Belum munculnya kader mujtahid yang serius, sebagai bukti masih adanya rasa enggan untuk berijtihad di kalangan mujtahid, karena hampir semua persolaan fiqh yang muncul sudah dibahas oleh ulama-ulama fiqh terdahulu melalui buku-buku fiqh yang diterbitkan. Di samping itu,  calon  ulama  dan  ulama-ulama  Islam  lebih  banyak  tertarik  pada  wilayah politik praktis, apalagi disinyalir wilayah  ini cukup menjanjikan dalam  hal profit. Sedangkan wilayah fiqh, masih dianggap kering dan lemah dari sisi profit.
4) Belum adanya kepercayaan kepada penegak hukum. Belum adanya kepercayaan kepada  penegak  hukum  khususnya  penegak  hukum  dari  lembaga-lembaga peradilan  Islam,  hal  itu  terjadi  karena  kurangnya  publikasi  dengan  baik  dari lembaga ini tentang eksistensi dan peranannya dalam menegakkan hukum Islam secara  formal.  Sehingga  ummat  Islam  lebih  banyak  memilih  untuk menyelesaikan  masalahnya.  Disamping  itu  para  penegak  hukum  (hakim)  sudah banyak  yang  terkontaminasi  dengan  istilah  mafia  peradilan,  sogok  menyogok dan lainlain. Sehingga citranya sudah tidak baik dimata masyarakat.
5) Dunia  Islam  masih  menganggap  rendah  hukum  dan  sarjana  hukum  Islam. Pandangan  dunia  Islam  yang  masih  menganggap  rendah  hukum  dan  sarjana hukum  Islam  lebih  disebabkan  oleh  kuatnya  dominasi  hukum  Barat  (orientalis) dalam  dunia  Islam,  sehingga  timbul  sikap  remeh  terhadap  eksistensi  hukum, sehingga  menjadikan  sarjana  hukum  Islam  merasa  tidak  memiliki  percaya  diri dan otoritas yang penuh untuk melakukan ijtihad secara serius.
6) Bahasa  hukum  Islam  Kuno.  Pengunaan  bahasa  hukum  Islam  masih  terkesan kuno,  karena  istilah-istilah  ( term )  hukum  umumnya  sudah  dimonopoli  oleh hukum Barat, sehingga istilah-istilah hukum Islam menjadi tersisihkan.
7) Dalam  konteks  Indonesia,  hukum  Islam  yang  cocok dengan  daerah  tertentu belum    tentu    cocok    dengan    daerah  lain.    Hukum    Islam    yang    dirumuskan dalam  kitab-kitab  fiqih klasik  juga  belum  tentu  cocok  dengan  kondisi  masa kini.   Oleh  karena   itu   qonunisasi   atau   orang   menyebut   formalisasi   hukum Islam    berpotensi    mengekang    perkembangan    hukum    Islam  yang    selalu berkembang    akibat    dibukanya    pintu    ijtihad.    Sebab  hukum  Islam    yang ditetapkan  oleh  Negara  dalam  bentuk  qanun akan  cepat  ketinggalan  zaman. Contohnya    adalah    Kompilasi  Hukum    Islam    yang    dilegalkan    atau    disahkan penggunaannya  melalui  instruksi  presiden  pada  tahun  1991.  Kompilasi  yang baru  berumur satu  setengah  dasa  warsa  ini  telah  menuai  banyak kritik  dari banyak    intelektual    muda    Islam    di    Indonesia    karena  beberapa    bagiannya sudah  tidak  relevan  dengan  perkembangan zaman. 28
b. Tantangan Ekternal
Ada  dua  real  eksternal  yang  dihadapi  hukum  Islam  dalam  perjalanan  sejarahnya hingga  saat  ini. Pertama ,  Pandangan  negatif  dari  sebagian  orientasi  tentang  eksistensi
28 Nurrohman, Hukum Islam di Era Demokrasi: Tantangan dan Peluang bagi Reformasi Politik Syari’at Islam di Indonesia , Jurnal Addin, Vol. 9, No. 1 (2015), hlm. 171
hukum Islam, dan kedua : munculnya berbagai masalah-masalah baru yang membutuhkan ketetapan hukum yang cepat dan tepat.
Ada sejumlah orientasi yang mengkritisi hukum Islam karena ketakutannya. Diantara orientasi yang memberikan kritikan itu adalah :
1) N.J. Coulson
Dalam  bukunya  A  History  of  Islamic  Law,  Coulson  mengatakan, ekposisi  klasik menggambarkan puncak suaratu proses dimana istilah-istilah spesifik hukum diekspresikan sebagai  kehendak  Tuhan  yang  tidak  dibatalkan.  Sebagai  kebalikan  dari  sistem-sistem hukum  yang  didasarkan  pada  akal  manusia .  Hukum  Tuhan  semacam  ini  memiliki  dua karakteristik khusus yang utama. Pertama, ia merupakan sistem kekal dan abadi, yang tidak mudah  dimodifikasi  dengan berbagi otoritas legislatif. Kedua, karena berbagai perbedaan orang  yang  membentuk  dunia  Islam,  syi’ah  sebagai  hukum  Tuhan  mewakili  standar keseragaman  tentang  berbagi  sistem  hukum  merupakan  produk  akan  manusia  yang didasarkan  pada  situasi  lokal  dan  kebutuhan-kebutuhan  kelompok  suatu  masyarakat tertentu. 29
Selanjutnya dikatakan bahwa Yurisprudensi Islam hanya dapat berhasil memecahkan masalah hukum dan masyarakat, jika bebas dari tujuan  hukum agama yang diekspresikan dalam  pengertian  totaliter. 30 Dari  pernyataan  di  atas,  seolah-olah  ia  mengatakan  bahwa hukum  Islam  tidak  dapat  dijadikan  dasar  hukum  untuk  mengatur  atau  mengontrol masyarakat.
2) Kerr
Menurut Kerr, hukum Islam bersifat idealitas dan terhindar dari positipisme. Dengan gamlang ia mengatakan : “ Kepentingan bangkit kembali orang-orang Islam modern dalam teori  klasik  tentang  khalifah  dan  usaha  untuk  menemukan  di  dalamnya  dasar-dasar  bagi Lembaga-lembaga  demokrasi,  “progresif”. Kedaulatan  yang  bersifat  umum  dan  lain-lain, tidak hanya dirangsang oleh pertemuan politik Timur dan Barat beberapa abad yang lalu, tetapi juga didorong oleh publikasi orientalis. 31
Kelihatannya ia menemukan kekeliruan pada semangat para ahli hukum yang idealis, dimana  perhatian  utama  mereka  dalam  menafsirkan  hukum  Islam  adalah  untuk mempertahankan  bentuk  ideal  menghindari  metode-metode  yang  mengubah  kehendak nilai-nilai yang diwahyukan. Baik Cuolson maupun Kerr adalah penganut positivisme. Secara prinsip  mereka  concern  pada  kepentingan  materiil  masyarakat  dan  menganggap  hukum Islam adalah suatu yang bersifat agamis, dan bukan hukum dalam pengertian modern. 32
3) Jhon Shamson
Dalam  bukunya, Encountring  Islamic  Law ,  sebagaimana  dikutip  oleh  Rifyal  Ka’bah, mengatakan, hukum Islam telah dalam kesarjanaan Anglo Amerika sebagai sebuah sistem hukum  yang  tidak  sempurna  secara  mendasar.  Bidang  kritik  telah  berubah  dari
29 N.J. Coulson, A History of Islamic Law , Endiburg:1964, hlm. 5-6
30 Ibid , hlm. 225
31 Kerr, Islamic Eeforms , California 1996, hlm. 19
32 Muhammad  Muslehuddin, Philosophy  of  Islamic  Law  and  The  Orientalis .  Delhi;  Makazi Maktaha Islam 1995, hlm. 88
mempertahankan  pemerintahan  kolonial  selama  masa  imperialisme  kepada  dakwaan kontemporer atas hak-hak asasi manusia, demokrasi dan pluralisme. Permasalahan dengan kritik ini ialah bahwa ia memantulkan hubungan kekuatan antara Eropa (Amerika  Serikat) dan  dunia  Islam.  Argumen  yang  mengatakan  hukum  Islam  itu  tidak  sempurna menyegarkan  persepsi  bahwa  Eropa  itu  lengkap.  Sebagai  akibatnya,  keterkaitan  tulus dengan hukum Islam menjadi problematik, karena setiap orang yang mencoba ke arah itu ditarik ke dalam bidang peraturan orientalis. 33
Permasalahan  sekarang  bagi  peneliti  Islam  tidak  hanya  mengkaji  ulang  kajian  Barat terhadap Islam, tetapi juga mengkaji Barat itu sendiri yang telah mendominasi peradaban dunia  dan  melahirkan  berbagai  masalah  di  dunia  Islam.  Pandangan  orientalis  di  atas, berangkat  dari  pendekatan  yang  keliru  terhadap  hukum  Islam.  Mereka  tidak  memahami bahwa al-Quran sebagai sumber rujukan utama telah menegaskan bahwa Allah SWT telah memberikan  isyarat  dengan  jelas  menyangkut  keharusan  tegaknya  supremasi  hukum  di muka bumi ini, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Jaatsiyah ayat 18, kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.
Meskipun  demikian  bukanlah  berarti  bahwa  pandangan  orientalis  itu  sama  sekali tidak ada positifnya. Minimal munculnya pandangan-pandangan tersebut, akan meransang dan  memotivasi  cendekiawan  muslim  khususnya  ahli  hukum  Islam  untuk  lebih  intens mengkaji  secara mendalam  dan filosofis tentang hukum Islam, serta senantiasa berusaha dan  memperbaharui  pemikirannya  sesuai  dengan  tuntutan  kemajuan  zaman.  Bila  hal tersebut tidak dilakukan maka tidak heran jika orientalis akan memahami kandungan Islam di  dunia  Barat  lebih  komprehensif  dan  memiliki  metodologi  dan  pendekatan  yang  lebih modern.
Tantangan  hukum  Islam  eksternal  yang  lain  adalah  munculnya  berbagai  macam persoalan-persoalan  baru  di  abad  modern  ini  sebagai  konsekuensi  dari  perkembangan peradaban  manusia,  yang  menuntut  jawaban  dan  ketetapan  hukum  dengan  segera, misalnya munculnya fenomena cybersex yang  kini sedang melanda dunia,  praktik  cloning atau masalah beredarnya pil penghancur janin (aborsi) merek RU-486, yang baru-baru ini disahkan  pemakaiannya  oleh  pemerintah  Amerika  Serikat,  yang  katanya  telah  melalui perdebatan  selama  12  tahun.  Pemakaian  pil  aborsi  tersebut  akan  memudahkan  proses aborsi, tanpa harus ditangani oleh dokter atau dukun.
5. Upaya yang Dilakukan pada Masa Modern
Beberapa  upaya  yang  dilakukan  ulama  untuk  menghadapi  tantangan  dan  sebagai pembaharuan hukum Islam di masa modern, di antaranya:
a. Adanya  ajakan  untuk  melakukan  ijtihad,  yang  merupakan  keharusan,  dan  bukan larangan.  Dan  meyakinkan  bahwa  ijtihad  itu  sekarang  sangat  diperlukan  untuk memberikan  jawaban  bagi  tantangan  jaman,  jika  menginginkan  Islam  masih  tetap eksis. Adanya upaya untuk menggali lagi khazanah Islam yang sudah terpendam di
33 Rifyal Ka’bah. Oksidentalisme , Sikap Kita Terhadap Tradisi Barat , (Paramadina, Jakarta, 2000), hlm.3
Jihad Khufaya, Muhammad Kholil, Nurrohman Syarif
dasar  samudera  pengetahuan,  selain  juga  menolak taklid yang  telah  berumur ratusan tahun. 34
b. Merubah strategi ijtihad, dari ijtihad fardhi (individu) kepada ijtihad jam’i (kolektif). Hal ini, untuk menjawab keluhan ulama pada masa jumud dan taqlid bahwa ulama tidak akan mampu melakukan ijtihad dengan cara fardhi (individu).
c. Pembersihan ajaran-ajaran Islam dari takhayyul dan khurafat . Hal ini, menjadi trend pada  masa  awal  kebangkitan  Islam  modern,  kemudian  melahirkan  kelompok- kelompok  Islam  modern,  seperti  Muhammadiyah  di  Yogyakarta,  Thawalib  di Padang,  al-Irsyad  di  Jakarta,  Persatuan  Islam  (PERSIS)  di  Bandung 35 , sampai sekarang kelompok Islam ini masih nyaring menyuarakan revivalisme. 36
d. Adanya studi lintas mazhab ( Muqaran madzahib ). Hal ini berguna untuk membuka baut  kevakuman  yang  sudah  karatan,  membuka  tabir/kabut  kefanatikan,  untuk menghadirkan saling mengetahui dan saling pengertian sehingga melahirkan sikap toleransi antar mazhab. Bahkan, lebih jauh, dengan adanya dialog antar mazhab ini ternyata  memberikan  efek  ganda,  yakni  dapat  memecahkan  persoalan  yang  hadir dengan berbagai strategi pemecahan dilihat dari berbagai perspektif mazhab fiqh. Dari  dorongan  adanya  dialog  antar  mazhab  fiqh  ini,  lahirlah  kajian-kajian muqoronah  al-madzahib yang  tidak  saja  melakukan  dialog  antara  mazhab  fiqh sunni,  melainkan  juga  diadakan  dialog  antara  sunni-  syi’i.  Dari  kajian  ini  pula, setidaknya  reaktualisasi  hukum  Islam  di  negara-negara  muslim  mampu  bertahan dalam perubahan sosial masyarakat yang semakin pesat. 37
e. Adanya  studi  lintas  agama  (perbandingan  agama),  sehingga  tampil  ilmu perbandingan agama. Ilmu ini berusaha untuk melahirkan sikap saling mengetahui dan  saling  mengerti  sehingga  diharapkan  lahirnya  sikap  toleransi  antar  pemeluk agama. 38
f. Adanya  studi  tentang  kritik  matan  hadis  (tidak  seperti  masa-masa  sebelumnya hanya  terfokus  pada  kritik sanad ).  Upaya  tersebut  dilakukan  tidak  luput  dari munculnya  penggunaan hermeunetik dalam  penafsiran,  sehingga  para  penafsir seringkali membawa teks-teks tersebut dalam satu konteks masyarakat Arab klasik.
Dalam  hal  ini,  tidak  sedikit  hadis-hadis  yang  dianggap  sebagai  manifestasi  dari budaya Arab, sehingga validitasnya pun harus dipertanyakan. 39
g. Adanya propaganda modernisasi melalui media: 40
34 Fauzan Saleh, Teologi Pembaruan: Pergeseran Sunni di Indonesia Abad XX, (Jakarta: Serambi, 2001), hlm. 25
35 Howard  M.  Federspiel,  dalam Labirin  Ideologi  Muslim:  Pencarian  dan  Pergulatan  Persis  di  Era. Penerjemah Ruslani dan Kurniawan Abdullah, (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 12.
36 Fazlur Rahman, Islam. Penerjemah Senoaji Soleh, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 312;
37 Musdah Mulia, Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus (ed), Islam, Negara dan Civil Society, (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 305
38 Yayan Sopian, Tarikh Tasyri Sejarah Pembentukan Hukum Islam , (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 158
39 Fatima  Mernissi, Penafsiran  Feminis  tentang  Hak-hak  Perempuan, dalam  Charles  Khurzman, Wacana Islam Liberal, hlm. 156
40 Yayan Sopian, Tarikh ,… hlm. 159
a. Media  massa  misalnya,  yang  dikembangkan  oleh  Jamaluddin  al-Afgani, Muhammad  Abduh al-Urwah  al-Wusqo ,  kemudian  Muhammad  Abduh  dan Rasyid  Ridha  dengan  majalah  “ al-Manar ”  nya,  di  mana  majalah  ini  sangat berpengaruh  dan  memberikan  pencerahan  bagi  umat  Islam,  khususnya  kaum muslim  yang  masih  terbelenggu  oleh  penjajahan  Barat.  Tidak  sedikit  dibahas dalam  media  massa  itu  masalah-masalah  pembaharuan  tentang  hukum  Islam, khususnya ajakan untuk melakukan reaktualisasi hukum Islam, sehingga relevan dengan perkembangan zaman.
b. Mendirikan pendidikan (formal non formal), misalnya dengan berdirinya Aligard University dan Islamic Recearch Institute yang lahir dari gagasan Syah Waliyullah Ad-Dihlawi.  Tujuan  dari  lembaga  ini  adalah  memungkinkan  kaum  muslimin Pakistan  hidup  sesuai  dengan  ajaran  al-Qur’an  dan  sunnah,  dalam  cahaya perkembangan  modern  dan  sepadan  dengan  tantangan  zaman.  Sekolah Galatasaray  di  Turki  yang  awal  pendiriannya  bertujuan  untuk  mengejar ketertinggalan  Islam  dari  Barat.  Sedangkan  al-Azhar,  yang  merupakan perguruan  tingi  Islam  tertua,  melakukan  modernisasi  pendidikan  khususnya pada  kepemimpinan  Muhammad  Abduh. 16 Selain  itu,  tumbuh  juga  pendidikan non-formal  di  pondok-pondok  pesantren  (khususnya  pondok  pesantren modern)  yang  menawarkan  pengkajian  pemikiran  modern  dan  melakukan komparasi hukum dan mazhab.
c. Lembaga  sosial  kemasyarakatan,  seperti  al-Ikhwan  al-Muslimun  di  Mesir  yang didirikan oleh Said Hawa, Liga Muslim yang didirikan oleh Ali Jinah di Pakistan, Muhammadiyyah,  Nahdhatul  Ulama,  Al-  Wasliyah,  Thawalib  dan  Persis  di Indonesia.  Keberadaan  lembaga  sosial  kemasyarakatan  seperti  itu,  merupakan sarana dakwah yang efektif dan efesien kerena langsung berhubungan dengan masyarakat,  baik  masyarakat  tingkat  bawah  maupun  masyarakat  tingkat  atas. Dalam  masalah  hukum  misalnya,  masing-masing  lembaga  itu  mempunyai lembaga  pengkajian  hukum  tersendiri  yang  cukup  berwibawa  dan  mengikat bagi  para  pendukungnya,  misalnya  Nahdhatul  Ulama  mempunyai  lembaga Bahsul  Masa’il ,  Muhammadiyaah  mempunyai  lembaga Tarjih ,  Persis membunyai lembaga Hisbah.
6. Upaya Unifikasi, Kodifikasi Legislasi, dan Formaslisasi Hukum Islam
Selain  upaya  yang  dijelaskan  di  atas,  upaya  unifikasi,  kodifikasi,  legislasi  dan formalisasi  hukum  Islam  menjadi  sorotan  di  masa  modern  ini.  Sejak  awal  periode  sejarah pembentukan hukum Islam, perdebatan tentang apakah hukum Islam perlu ditetapkan atau diundangkan  oleh  Negara  sudah  muncul.  Ide  kodifikasi  hukum  pertama  kali  dicanangkan oleh Abu Muhammad Ibnu al- Muqaffa (102-139 H/720-757 M) ketika ia menjadi sekretaris negara  pada  masa  pemerintahan  khalifah  Abu  Ja’far  al-Mansur  (754-775).  Ia  mengajukan ide  tersebut  kepada  khalifah  kerena  pengamatannya  terhadap  kekacauan  hukum  dan peradilan  ketika  itu.  Pada  masa  itu  sentimen  mazhab  sudah  mulai  merajalela,  sehingga masing-masing mazhab hanya  bertahan  dan bangga  dengan  mazhab  imamnya. Akibatnya,
taqlidpun membabi buta, bukan hanya di kalangan rakyat biasa melainkan juga di kalangan ulama, bahkan lebih jauh di kalangan para hakim sendiri. Dari  keadaan  seperti itu muncul pernyataan bahwa tidak ada lagi ulama yang mampu berijtihad dan para hakim tidak perlu lagi berijtihad, tetapi cukup merujuk kepada kitab-kitab mazhab. Hal ini mendorong Ibnu al- Muqaffa untuk mengusulkan ide itu melalui bukunya yang berjudul Risalah al Sahabah . 41 Ada  beberapa  tujuan  yang  hendak  dicapai  dengan  ide  kodifikasi  hukum  tersebut, antara  lain  untuk  memberikan  batasan  yang  jelas  tentang  hukum  sehingga  mudah  untuk disosialisasikan  di  tengah-tengah  masyarakat  dan  untuk  membantu  hakim  dalam  merujuk hukum  mana  yang  akan  diterapkannya  terhadap  kasus  yang  dihadapi  tanpa  harus melakukan  ijtihad  lagi.  Dalam  kaitan  ini,  kodifikasi  hukum  diharapkan  mampu  mengatasi kekacauan  hukum  pada  saat  itu  dan  menghindarkan  subjektivitas  hakim  di  lembaga- lembaga  peradilan.  Akan  tetapi,  ide  ini  tidak  mendapat  dukungan  dari  pihak  penguasa, karena  muncul  kekhawatiran  apabila  terjadi  kesalahan  berijtihad  di  satu  pihak  dan keharusan bertaklid di pihak lain. 42
Menetapkan  norma-norma  syari’at  Islam  melalui  legislasi  atau qanunisasi mengandung aspek positip dan aspek negative. Aspek positifnya bisa memberikan standar hukum  Islam  yang  relative  seragam.  Tapi  aspek  negatifnya  bisa  mengurangi  kebebasan hakim dalam memilih ketentuan hukum Islam yang paling cocok untuk kasus tertentu yang dia hadapi. Dalam tradisi Islam klasik, hakimlah yang membuat hukum. Tradisi dan sejarah hukum  Islam  lebih  mirip  dengan  tradisi Common  Law ketimbang Continental  law .  Tidak pernah  ada  kodifikasi  hukum  dalam  sejarah  hukum  Islam  sampai  akhir  dinasti  Usmani. Kodifikasi  hukum  Islam  di  akhir  dinasti  Usmani  adalah  akibat  dari  pengaruh  Eropa Continental. 43
Ide kodifikasi  hukum Ibnu al-Muqaffa baru terealisasi pad tahun 1293 H/1876 M  di bawah pemerintahan Turki Usmani dengan lahirnya kodifikasi hukum Islam pertama dalam mazhab  Hanafi.  Kodifikasi  hukum  yang  disebut  sebagai Majallah  al-  Ahkam  al-Adliyyah diberlakukan  ke  seluruh  wilayah  yang  dikuasai  oleh  Turki  Usmani  pada  saat  itu  sampai pertengahan abad ke-20. Setelah perang dunia II bermunculan kodifikasi hukum di berbagai negara  Arab  yang  diawali  oleh  Mesir  dan  diikuti  oleh  Irak,  Yordania,  Libanon,  Maroko, Tunisia, Sudan, Kuwait dan Uni Emirat Arab. 44
Dilihat  dari  waktu  kemunculannya,  ide  Ibnu  al-Muqaffa  tentang  kodifikasi  hukum baru  mendapatkan  jawaban  setelah  negara-negara  Islam  dijajah  oleh  barat.  Untuk menghindari  diri  dari  pengaruh  hukum  Eropa,  para  ulama  dan  pakar  hukum  di  berbagai negara  tersebut  berupaya  untuk  melakukan  kodifikasi  hukum  Islam  walaupun  hanya sebagian, khususnya di bidang hukum keluarga.
Dalam  hubungannya  dengan  proses  tranformasi  dan  legislasi  di  berbagai  negara Islam  dapat  dijumpai  adanya  tiga  tipe  pembaharuan. Pertama, negara  yang  tidak
41 Tim Penyusun, Suplemen Ensiklopedi Islam I (Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeven, 2003), hlm. 336.
42 Ibid , hlm. 336
43 Nurrohman, Formalisasi Syari’at Islam di Indonesia , Jurnal Ar-Risalah, Vol. 12, No. 1, (2012), hlm. 86
44 Azyumardi  Azra, Syariat  Islam  dalam  Bingkai  Nation  State, dalam  Komaruddin  Hidayat  dan Ahmad Gaus (ed), Islam, Negara dan Civil Society , hlm. 29
mengadakan  pembaharuan  dan  memberlakukan  hukum  fiqih  secara  apa  adanya.  Contoh tipe  negara  ini  adalah  Arab  Saudi. Kedua, negara  yang  telah  menanggalkan  sama  sekali Islam  dari  dasar  negaranya  (sekuler)  dan  mengadopsi  sistem  hukum  negara-negara  Barat dalam  konstitusinya,  seperti  yang  dilakukan  Republik  Turki  pasca-Khalifah  Usmani.  Negara seperti  ini  menangkap  hukum  Islam  hanya  dari  aspek  filosofinya  saja. Ketiga, negara  yang mencoba  menggabungkan  Islam  dan  sistem  hukum  lainnya,  seperti  dari  Barat  dalam konstitusinya.  Contoh  negara  ini  adalah  Mesir,  Tunisia,  Indonesia  dan  Aljazair. 45 Negara yang disebut terakhir cenderung menggabungkan atau mencari titik temu antara rumusan hukum Islam dengan filosofi hukumnya. 46

## 7. Peluang Relevansi Penerapan Hukum Islam di Indonesia
Apabila  diperhatikan,  suara-suara  kritis  terhadap  formalisasi  syari’at  Islam sebenarnya  bukan  ditujukan  semata-mata  pada aspek  legislasi  atau  formalisasinya  tapi lebih  ditujukan  kepada model  pemahaman  yang  konservatif  dari  syari’at  Islam.  Model konservatif  dari  syari’at  Islam  umumnya  adalah  hasil  pemahaman atau  hasil    ijtihad ulama  masa  lalu  terhadap  syari’at  Islam.  Ijtihad ulama  masa  lalu  tentang  syari’at  Islam memang    sudah    banyak  yang    tidak    relevan    dengan    perkembangan    masa    kini.    Suara kritis terhadap  formalisasi  syari’at  Islam  juga  muncul  karena  formalisasi syari’at  Islam terkadang  merambah   sampai   mengatur  cara  hidup atau style   of    life yang   bersifat pribadi  seperti  cara  orang  berpakaian yang  sebenarnya  bukan  merupakan  ajaran  Islam yang  pokok. 47
Hal-hal        pokok    yang    mutlak    perlu    dilindungi    oleh    syari’at  Islam    menurut    al- Syatibi    ada    lima:    agama,    jiwa,    keturunan  (kelangsungan    generasi),    harta    dan    akal. Menurut  al-Syatibi, perlindungan  terhadap  kelima  hal  ini  mutlak  ( dlaruriyyat ),  karena kelima  hal  ini  diperlukan  untuk  tegaknya  kemashlahatan  agama dan  dunia. Dlaruriyat dalam    pandangan    al-Syatibi    adalah    sesuatu  yang    bila    tidak    dijalankan    maka    akan timbul  kekacauan  dan kesulitan yang nyata.
Perlindungan  terhadap  agama  ,  bagi  umat  Islam  mengandung  pengertian    bahwa umat  mesti  dilindungi  dalam  menjalankan rukun  atau  kewajiban  agamanya  mulai  dari syahadat,  shalat, zakat,  puasa  sampai  dengan  haji.  Perlindungan  terhadap  agama juga mengandung  pengertian  agar  agama  dijaga  kelestariannya dan  dilindungi  dari  hal-hal akan  merusaknya. Demikian pula perlindungan terhadap jiwa, keturunan, harta  dan  akal. Adapun  menutup  aurat  atau  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kesopanan dan keluhuran budi pekerti masuk kategori tahsiniyat . 48
Oleh    karena    itu    jika    yang    diformalkan    adalah    prinsip-prinsip    umum    syari’at Islam    yang    bisa    membawa    kemaslahatan  bagi    semua    golongan    maka    formalisasi syari’at    Islam    tidak    akan  menimbulkan    masalah.    Tapi    jika    umat    Islam    mau
45 Muhammad  Iqbal, Fiqh  Siyasah;  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam. (Jakarta,  Gaya  Media Pratama, 200I), hlm. 161
46 Nurrohman, Syari’at  Islam  dan  Hukum  Nasional  (Problematika  Transformasi  dan  Integrasi  Hukum Islalm Kedalam Hukum Nasional), Jurnal Tajitid, Vol. 26, No. 2, (2019), hlm. 10
47 Nurrohman, Syari’at Islam…, hlm. 175
48 Asy-Syatibi, al-Muwafaqat , jilid 2, (Bairut:  Dar  al-Fikr,  t.t.),  hlm. 4-5
memformalkan  hukum  pidana  Islam  peninggalan  masa  lalu  maka  mereka harus berani melakukan    reformasi    dan    reinterpretasi    terhadap    bagianbagian    yang    sudah    tidak relevan    dengan    perkembangan    masa  kini    agar    bisa    diterima    dan    kiranya    bisa membawa  maslahat  bagi semua  orang.  Hukuman  rajam  (dilempari  batu  sampai  mati) dan hukuman  potong  tangan  tidak  mungkin  bisa  diundangkan  di Indonesia. 49
Oleh  karena   itu  dalam   era  modern peluang  untuk memasukkan   norma-norma yang  berasal  dari  hukum  Islam masih  tetap  terbuka  sepanjang  hukum  Islam  dipahami sesuai  dengan    tujuannya    atau    sesuai    dengan maqashid    asy-syari’ah -nya.  Dalam    era modern,    syari’at    Islam    juga    tetap    memiliki    peluang  yang    tinggi    untuk    dimasukkan dalam    setiap    pembuatan    undang-undang    sepanjang    ijtihad    untuk    menggali    atau menerapkan  syari’at    Islam    agar    sesuai    dengan    perkembangan    zaman    tetap  dibuka seluas-luasnya.    Meskipun    tujuannya    tidak    berubah,  sejarah    membuktikan    bahwa beberapa  bagian  dari  syari’at  atau hukum Islam mengalami  evolusi. 50
Dalam    era    modern    setiap    Muslim    pada    dasarnya  memiliki    peluang    dan kesempatan  yang  sama  untuk  memahami dan  menerjemahkan  hukum-hukum  Tuhan. Jadi    bukan  hanya para  fuqaha  dan  penguasa  saja  yang  bisa  mengatasnamakan  diri sebagai khalifatullah sebagimana    yang    sering    dipahami    selama    ini.  Oleh    karena    itu ijtihad  mesti  dimaknai  sebaagi  refleksi  pemikiran dinamis  manusia  yang  pada  akhirnya mengarah  pada  konsensus atau  kesepakatan.  Fazlur  Rahman  mengatakan: ijtihad  must be  multiple    effort    of      thinking    minds-some    naturally    better    than    other,    and  some better  than  other  in  various  areas-that  confront  each  other  in  open arena of  debate, resulting eventually in an overall consensus . 51

## D. PENUTUP
Kodisfikasi,  Legislasi  dan  Formalisasi  hukum  Islam  tampaknya  menjadi  suatu fenomena  umum  yang  ditemuan  di  negara-negara  berpenduduk  Islam  modern.  Namun tidak sedikit menuai respon negatif dengan masih kurang relevannya kodifikasi hukum Islam tersebut.  Untuk  itu,  diperlukan  satu  kegigihan  dan  kesungguhan  dalam  merumuskan kembali  relevansi  hukum  Islam  untuk  konteks  saat  ini,  karena  tanpa  hal  itu  hukum  Islam justru akan sangat ditinggalkan oleh zaman. Konsekuensinya, hukum Islam justru tidak akan diterapkan oleh masyarakat. Alih-alih untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin , yang  mengayomi  semua  kelompok,  golongan  dan  penganut  agama,  umat  Islam  merasa acuh  dengan  doktrin  hukum  Islam  yang  dianggap  ketinggalan  zaman.  Dalam  hal  ini,  tugas para  sarjana  Syariah-lah  untuk  membangun  satu  konsep  pemikiran  hukum  Islam  yang mapan,  dengan  tetap  memperhatikan  prinsip  Syariah,  tradisi  masyarakat  dan perkembangan zaman yang selalu berubah. Umat Islam melanjutkan proses pengembangan hukum Islam, terutama dengan tema dan permasalahan yang baru muncul, seiring dengan
49 Nurrohman, Syari’at Islam…, hlm. 176
50 Ibid , hlm. 176
51 Fazlur Rahman, Islam Challenges and Opportunies”, dalam Alford T. Welch and Piere Cachia  (ed.) , Islam: Past Influence and Present Challenge, hlm. 148.
Jihad Khufaya, Muhammad Kholil, Nurrohman Syarif
terbentuknya  masyarakat  modern  ( nation  state ).  Dalam  fase  ini,  umat  Islam  disibukkan dengan peradaban dan kebudayaan baru yang tidak dijumpai sebelumnya, terutama terkait dengan konstitusionalisme negara bangsa, seperti isu-isu negara Islam, hak asasi manusia, hak-hak  perempuan,  atau  demokrasi.  Untuk  itu,  diperlukan  satu  kegigihan  dan kesungguhan  dalam  merumuskan  kembali  relevansi  hukum  Islam  untuk  konteks  saat  ini, karena  tanpa  hal  itu  hukum  Islam  justru  akan  sangat  ditinggalkan  oleh  zaman. Konsekuensinya, hukum Islam justru tidak akan diterapkan oleh masyarakat. Alih-alih untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, yang mengayomi semua kelompok, golongan dan penganut agama, umat Islam merasa acuh dengan doktrin hukum Islam yang dianggap ketinggalan  zaman.  Dalam  hal  ini,  tugas  para  sarjana  Syariah-lah  untuk  membangun  satu konsep pemikiran hukum Islam yang mapan, dengan tetap memperhatikan prinsip Syariah, tradisi masyarakat dan perkembangan zaman yang selalu berubah.
Daftar Pustaka
A Sirry, Min’min. 1996. Sejarah Fiqh Islam, sebuah pengantar. Surabaya: Risalah Gusti. Abdul  Ghofur  dan  Sulitiyono.  2014. Peran  Ulama  dalam  Legislasi  Modern  Hukum  Islam . Jurnal Asy-Syir’ah.
Abu-Odeh, Lama. 2004, The Politics of (Mis) recognition: Islamic Law Pedagogy in American Academia.". The American Journal of Comparative Law Aini, Noryamin. 2008. Inter-religious marriage from socio-historical Islamic perspectives. Al-Qardhawy, Yusuf.  1987. Tentang  Ijtihad  Kontemporer, Alih  Bahasa:  Ahmad  Syathori. Jakarta: Bulan Bintang.
An-Naim,  Abdullah  Ahmed.  2004. Dekonstruksi  Syariah. Penerjemah  Ahmad  Suaedy  dan Amiruddin ar-Rany. Yogykarta: Elkis.
Ansori,  Abdul  Ghofur.  2008. Hukum  Islam;  Dinamika  dan  pelaksanaannya  Di Indonesia. Yogyakarta: Total Media. Asari, Hasan. 2019. Sejarah Islam Modern: Agama dalam Negoisasi Historis Sejak Abad XIX . Medan: Perdana Pusblishing.
Azra, Azyumardi. Tth. Syariat Islam dalam Bingkai Nation State, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus (ed), Islam, Negara dan Civil Society.
Barazangi,  Nimat  H.  2008.  " The  Absence  of  Muslim  Women  in  Shaping  Islamic  Thought: Foundations  of  Muslims‟ Peaceful  and  Just  Co‐existence."  JOURNAL  of  Law  and Religion
Djamil, Fathurrahman. 1999. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana  Ilmu. El  Fadl,  Khaled  Abou.  2009.  " The  human  rights  commitment  in  modern  Islam ."  Zainah Anwar ed. Wanted: equality and justice in the Muslim  family .  Musawah, Ka’bah,  Rifyal.  2000. Oksidentalisme , Sikap  Kita  Terhadap  Tradisi  Barat .  Jakarta: Paramadina.
Kerr. 1996. Islamic Eeforms , California
M. Federspiel, Howard. 2004. Labirin Ideologi Muslim: Pencarian dan Pergulatan Persis di Era. Penerjemah Ruslani dan Kurniawan Abdullah. Jakarta: Serambi.
Mahmud Syaltut, Al-Islam Aqidah wa Syari’ah , Cet. III (Mesir: Dar al-Qalam, 1966), h. 12- 13.
Mardani. 2009. Kedudukan Hukum Islam dalam Hukum Nasional . Jurnal Hukum
Jihad Khufaya, Muhammad Kholil, Nurrohman Syarif
Mernissi,  Fatima.  Tth. Penafsiran  Feminis  tentang  Hak-hak  Perempuan, dalam  Charles Khurzman, Wacana Islam Liberal
Muhammad Iqbal. 200I. Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi  Doktrin Politik Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama Mulia,  Musdah.  2005 Pembaruan  Hukum  Keluarga  di  Indonesia, dalam  Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus (ed), Islam, Negara dan Civil Society. Jakarta: Paramadina. Muslehuddin,  Muhammad.  1995. Philosophy  of  Islamic  Law  and  The  Orientalis .  Delhi; Makazi Maktaha Islam
N.J. Coulson, A History of Islamic Law , Endiburg :1964. Page 5-6 Nurrohman.  (2019). Syari’at  Islam  dan  Hukum  Nasional  (Problematika  Transformasi  dan Integ rasi Hukum Islalm Kedalam Hukum Nasional). Jurnal Tajitid.
__________. 2012. Formalisasi Syari’at Islam di Indonesia , Jurnal Ar-Risalah.
__________. 2015. Hukum Islam di Era Demokrasi : Tantangan dan Peluang bagi Reformasi Politik Syari’at Islam di Indonesia . Jurnal Addin. Rahman, Fazlur. 1987. Islam. Penerjemah Senoaji Soleh. Jakarta: Bina Aksara.
S. Lev, Daniel. 1986. Peradilan Agama Islam di Indonesia. Penerjemah Zaini Ahmad Noeh. Jakarta: Intermasa.
Saleh, Fauzan. 2001. Teologi Pembaruan: Pergeseran Sunni di Indonesia Abad XX. Jakarta: Serambi
Santoso,  Lukman.  2016. Perbandingan  Siste  Civil  Law  dan  ukum  Islam  serta Interakinya dalam Sistem Hukum Indonesia . Jurnal Hukum Soekanto, Sarjono. 1999. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta : Rajawali Sopian,Yayan.  2018. Tarikh  Tasyri  Sejarah  Pembentukan  Hukum  Islam .  Depok:  PT  Raja Grafindo Persada.
Syarifuddin,  Amir.  1993. Pembaharuan  Pemikiran  dalam  Hukum  Islam Padang:  Angkasa Raya.
Tim Penyusun. 2003. Suplemen Ensiklopedi Islam I. Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeven. Usman, Iskandar 1994. Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam . Depok: Grafindo Persada. Zahrah, Abu. 2006. Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus.