## PERBEDAAN KEWENANGAN KEKHUSUSAN KOMISI

## PEMBERANTASAN KORUPSI DARI KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

## Tumbur Ompu Sunggu
Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Perbuatan korupsi bukan lagi sebagai kejahatan biasa tetapi kejahatan yang luar  biasa  (Ektra  Ordinary  Crime)  yang  merusak  pembangunan  ekonomi  bangsa Indonesia dan memiskinkan masyarakat, maka dalam pemberantasan korupsi tidak mungkin  lagi  diharapkan  kepada  Lembaga  Penegak  Hukum  Konvensional (kepolisian  dan  kejaksaan)  yang  ada,  pemerintah  dan  masyarakat  mendukung dibentuknya  badan  khusus  yaitu  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi yang  disebut    Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Berdasarkan  Pasal  43  ayat (1)  Undang- Undang  No.  31  Tahun  1999  telah  disebutkan  “Dalam  waktu  paling lambat  2  (dua)  tahun  sejak  Undang-Undang  ini  mulai  berlaku,  dibentuk  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi”.  Pada  tanggal  27  Desember  2002  di bentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang No : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di singkat KPK, yang diberikan  kewenangan  kekhususan  (Extra  Ordinary  Power)  yang  mempunyai perbedaan  dengan  kewenangan  kepolisian  dan  kejaksaan  dalam  pemberantasan korupsi,  dengan  maksud  diberikannya  kewenangan  kekhususan  kepada  Komisi Pemberantasan  Korupsi  sesuai  konsideran  pertimbangan  huruf  b  dan  huruf  c  UU No.30 tahun 2002 tersebut agar supaya pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, karena lembaga pemerintah dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan korupsi.
Kata kunci :  Komisi Pemberantasan Korupsi, pemberantas korupsi.

## PENDAHULUAN
Indriyanto  Seno  Adji,  mengatakan  :  Korupsi  individual  menjadi  bagian sejarah  Orde  Baru  yang  mengalami  paradigma  berbeda  dengan  era  reformasi  yang penuh  langkah  pembaruan.  Karena  itu,  masyarakat  amat  responsif  atas buruknya penegakan  hukum  pada  era  Orde  Baru  itu.  Walaupun  demikian,  tidaklah  benar persepsi  bahwa  pembaruan  memerlukan  eliminasi  lembaga  penegak  hukum, yaitu Kepolisian  dan  Kejaksaan Agung  institusi  awal  pencegahan  dan  pemberantasan korupsi  yang  terkontaminasi  etika  korupsi.  Diakui  atau  tidak,  sejak  reformasi, pembaruan  dan perubahan  etika  korupsi  tidak  bersifat  individu,  tetapi  lebih  pada polemik korupsi kelembagaan. Menjamurnya korupsi kelembagaan merupakan arah penegakan  hukum  yang  perspektif.  Korupsi  kelembagaan  tidak  diartikan  sebagai bentuk  ligitimasi  lembaga  terhadap  perbuatan  koruptif,  tetapi  lebih  pada penyimpangan  tindakan  kolektif  terhadap  kebijakan  yang  merugikan  perekonomian negara.  Keadaan  ini  memberi  beban  kontaminasi  terhadap  kelembagaan  negara  itu.
Korupsi  sudah  menyebar  di  institusi  pemerintahan,  kenegaraan, dan  swasta. Representasi  kasus  korupsi  kelembagaan  ini,  misalnya  KPU,  DPRD, Gubernur, Walikota, Bupati, Komisi Yudisial, BI dan terakhir DPR. Bahkan korupsi dianggap sebagai bagian hidup bangsa. Korupsi individual sebagai bentuk konvensional sudah tertinggal 1 .
Korupsi kelembagaan selalu merusak sistem ketatanegaraan dan perekonomian negara, maka diperlukan beberapa hal :
Pertama : melakukan  tindakan  terintergrasi  lembaga  penegak  hukum  melalui integrated  criminal  justice  system.  Artinya,  di  antara  penegak  hukum harus memiliki suatu balanced and equal of power, suatu kewenangan yang berimbang dan sama di antara para penegak hukum. Hal ini untuk menghindari  diskriminasi  kewenangan  lembaga  yang  justru  akan melemahkan  penegakan  hukum  terhadap  korupsi.  Selain  itu, diskriminasi  kewenangan  juga  akan  menimbulkan  disintegrasi penegakan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, tingkat keberhasilan pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi    harus  dilandasi integrated criminal  justice  system,  bukan menciptakan  sistem  diskriminasi kewenangan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penegakan hukum terpilah, seperti yang sering muncul disebutkan, lebih baik disidik Polri dan Kejaksaan Agung daripada KPK. Tujuan penegakan hukum bukan menimbulkan  disintegrasi  di  antara  lembaga  penegakan  hukum,  tetapi bagaimana memaksimalkan penegakan hukum yang nondiskriminatif. Kedua : selain  itu  independensi  proses  penegakan  hukum  merupakan  wacana yang  bersifat  imperatif.  Akan  menjadi  sulit  bagi  Polri    dan  Kejaksaan Agung  untuk  memaksimalkan  pemberantasan  korupsi,  selama independensi  dalam  konteks  limitatif  masih  dalam  status  subordinasi kekuasaan  eksekutif  tertinggi.  Hal  ini  memunculkan  kesan,  ada kekuasaan otoriter yang permisif. 2
Kehadiran  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  di  Indonesia  dalam pemberantasan  korupsi  akan benar-benar acceptable dan  tidak  melahirkan kontroversi  dengan  kewenangan  kekhususannya, sesuai dengan komperasi keberadaan  komisi  negara dibeberapa  negara,  kehadiran atau  keberadaan lembaga khusus KPK tersebut perlu didukung paling tidak dapat menjadi harapan baru untuk citra positif penegakan hukum di Indonesia yang terlanjur mengalami “pembusukan” yang justru bersumber dari dalam (aparat penegak hukum sendiri).
Dalam  penjelasan  umum  Undang Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada alinea ketiga mengatakan :
“Penegakan  hukum  untuk  memberantas  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  secara  konvensional  selama  ini  terbukti  mengalami  berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui  pembentukan  suatu  badan  khusus  yang  mempunyai  kewenangan luas,  independen  serta  bebas  dari  kekuasaan  manapun  dalam  upaya
1 Indriyanto Seno Adji, Humanisme dan Pembaharuan Penegak Hukum, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2009, hal. 3 – 4.
2 Ibid, hal. 5 – 6
pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optima l, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan”
Salah  satu  faktor  pertimbangan  dibentuknya  KPK  tertuang  dalam  konsideran huruf  b  UU  No.  30  tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, yaitu bahwa,
“L embaga  pemerintah  yang  menangani  perkara  tindak  pidana  korupsi  belum berfungsi  secara  efektif  dan  efisien  dalam  memberantas  tindak  pidana Korupsi”.
Tujuan kewenangan kekhususan (Extra Ordinary Power) Komisi Pemberantasan  Korupsi  yang  diberikan  oleh  Undang-undang  No.30  Tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  berbeda  dari  kewenangan  kepolisian  dan kejaksaan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan perbedaan kewenangan kekhususan    tersebut  pelaksanaan  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  lebih  efektif dan  efisien,  maka  penulis  berkesempatan  dalam  tulisan  ini  hendak  memaparkan dengan  judul  mengenai  :  “Perbedaan  Kewenangan  Kekhususan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  dari  Kewenangan  Kepolisian  dan  Kejaksaan  dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, agar dalam konteks ini dapat d iketahui secara komprehensif  perbedaan  kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang disingkat  KPK  dari  kewenangan  kepolisian  dan  kejaksaan  dalam  pemberantasan korupsi di Indonesia.

## PEMBAHASAN

## 1. Kewenangan Kekhususan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Dalam  Undang-undang  pembentukan  KPK  disebutkan  bahwa KPK  memiliki kewenangan  khsusus  atau multikewenangan,  antara  lain  kewenangan  penyelidikan, penyidikan  dan  penuntutan  (Pasal  6),  bahkan  penyidikan  tanpa  memerlukan  izin khusus  sebagaimana  lazim  yang  berlaku  (Pasal  46).  Dalam  rangka  supervisi,  KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan penuntutan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan terhadap perkara-perkara korupsi  yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara  negara,  dan  orang  lain  yang  ada  kaitannya  dengan  tindak  pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Juga untuk perkara-perkara  korupsi  yang  mendapat  perhatian  dan  meresahkan  masyarakat dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar (Pasal 8 jo Pasal 11). KPK  tidak  diperkenankan  menerbitkan  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan/ Penuntutan (Pasal 40). 3
Ide  futuristis  mengenai  komisi  institusi  eksternal  kepolisian  dan  kejaksaan  ini awalnya  dari  Andi  Hamzah,  meski  soal  kewenangan  luas  itu  berakhir  diluar kehendak dan maksud ide itu sendiri mengingat  akhirnya KPK merupakan institusi independen  yang  memiliki  wewenang  penuh  dalam  penyelidikan,  penyidikan  dan penuntutan. Memang ide ini menimbulkan sikap pro dan kontra. Semula, kepolisian dan  Kejaksaan Agung  bersikap  kontra  mengingat  ketentuan  ini  akan  dianggap sebagai suatu eliminasi terhadap hukum positif yang telah menempatkan Kejaksaan Agung/kepolisian  sebagai  institusi  atas  penyidikan  dalam  tindak  pidana  korupsi. Sebaliknya,  bagi  yang  pro  menganggap  ide  ini  sebagai  suatu  yustifikasi  terhadap
3 Ibid, hal. 176-177.
pengakhiran  dikotomi  antara  polisi  dan  jaksa  dalam  menentukan  posisi  sentral penyidikan  terhadap  kasus-kasus  tindak  pidana  korupsi. 4 Dalam  ketentuan  Undang Undang  No.  30  Tahun  2002  adanya  beberapa  asas  yang  menjadi  landasan  yuridis tentang eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tahap pra-adjudikasi yang meliputi tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, yaitu :
1. Ketentuan  Pasal  39  UU  30/2002  adanya  asas  Non  Struktural  dari  Pimpinan atau  Pegawai KPK  yang  berasal  dari  Kepolisian  dan  Kejaksaan  yang diberhentikan  sementara  dari  instansinya  selama  menjadi  Pegawai  atau Pimpinan  KPK  sehingga  tidak  ada  keterkaitan  secara  struktural  dengan instansi/institusi awal.
2. Ketentuan  Pasal  40  UU  30/2002  adanya  asas Ekekutabelitas,  yaitu  larangan bagi KPK untuk menerbitkan perintah penghentian penyidikan dan penuntutan, sehingga  setiap  perkara  korupsi  yang  ditangani  KPK  wajib  dilimpahkan  ke pengadilan korupsi, kecuali saat penyelidikan.
3. Ketentuan  Pasal  46  UU  30/2002 adanya  asas  Prosedur  Khusus  Penyidikan, bahwa  KPK  berwenang  dan  mempunyai  prosedur  khusus  untuk  tidak  perlu adanya  izin  khusus  ketika  melakukan  penyidikan  kepada  pejabat  negara tertentu  sebagaimana  yang  dikenal  dalam  ketentuan  KUHAP  dan  Undang- Undang yang lainnya.
4. Ketentuan  Pasal  47  UU  30/2002  adanya  asas  Prosedur  Khusus  Penyitaan, bahwa tidak perlunya KPK melakukan penyitaan meminta izin Ketua Pengadilan Negeri setelah diperoleh dugaan kuat adanya tindak pidana.
5. Ketentuan Pasal 50 UU 30/2002 adanya asas Prioritas yaitu kewenangan KPK melakukan penyidikan yang dilakukan secara bersamaan antara Kepolisian dan Kejaksaan.  Dimensi  ini  merupakan  pelimpahan  kewenangan  kepada  KPK, berarti  penyidikan  yang  dilakukan  Kepolisian  dan  Kejaksaan  harus  segera dihentikan  (tidak  berwenang  melakukan  penyidikan)  untuk  diserahkan kewenangan penyidikan itu kepada KPK. 5
Pada  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002,  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan sebagai berikut :
“Dalam  u saha  pemberdayaan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang  didukung  oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain :
1. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik;
2. Ketentuan  tentang  wewenang  Komisi Pemberantasan  Korupsi  yang  dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap penyelenggara  negara,  tanpa  ada  hambatan  prosedur  karena  statusnya  selaku pejabat negara.” 6
4 Ibid, hal. 177.
5 Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2007, hal. 63-64.
6 R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ed.II, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 404.
Dalam  UU  No.  30  Tahun  2002, Komisi  Pemberantasan  Korupsi  mempunyai Kewenangan  khusus  atau  multikewenangan  dalam  tugas Penyelidikan,  Penyidikan dan Penuntutan yang ditentukan sebagai berikut:
Pasal 12 :
(1) Dalam  melaksanakan  tugas  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
b. memerintahkan  kepada  instansi  yang  terkait  untuk  melarang  seseorang untuk bepergian keluar Negeri;
c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
d. memerintahkan  kepada  bank  atau  lembaga  keuangan  lainnya  untuk memblokir  rekening  yang  diduga  hasil  dari  korupsi  milik  tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
e. memerintahkan  kepada  pimpinan  atau  atasan  tersangka  untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
f. meminta  data  kekayaan  dan  data  perpajakan  tersangka  atau  terdakwa kepada instansi yang terkait;
g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan lisensasi  serta  konsesi  yang  dilakukan  atau  dimiliki  oleh  tersangka  atau terdakwa  yang  diduga  berdasarkan  buku  awal  yang  cukup  ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain  untuk  melakukan  pencarian  penangkapan,  dan  penyitaan  barang bukti diluar negeri;
i. meminta  bantuan  kepolisian  atau  instansi  lain  yang  terkait  untuk melakukan  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  dan  penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. 7 Pasal 40 :
Komisi  pemberantasan  Korupsi  tidak  berwenang  mengeluarkan  surat  perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. 8
Pasal 46 :
(1) Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,  terhitung  sejak  tanggal  penetapan  tersebut  prosedur  khusus  yang berlaku  dalam  rangka  pemeriksaan  tersangka  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini.
(2) Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka. 9
Pasal 47 :
7 Kumpulan  Perundang-undangan Anti KKN,  Pustaka Widyatama, Jogjakarta, 2005, hal. 116-117.
8 Ibid, hal. 134.
9 Ibid, hal. 136.
(1) Atas  dasar  dugaan  yang  kuat  adanya  bukti  permulaan  yang  cukup,  penyidik dapat  melakukan  penyitaan  tanpa  izin  Ketua  Pengadilan  Negeri  berkaitan dengan tugas penyidikannya.
(2) Ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini.
(3) Penyidik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  membuat  berita  acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang- kurangnya memuat :
a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
b. keterangan  tempat,  waktu,  hari,  tanggal,  bulan  dan  tahun  dilakukan penyitaan;
c. keterangan  mengenai pemilik  atau  yang  menguasai  barang  atau  benda berharga lain tersebut;
d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
e. tanda  tangan  dan  identitas  dari  pemilik  atau  orang  yang  menguasai barang tersebut.
(4) Salinan  berita  acara  penyitaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya. 10
Berdasarkan  ketentuan  kewenangan  kekhususan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  yang  dikemukakan  diatas  yang  menjadikan  KPK  merupakan lembaga  khusus  yang  diberikan  kewenangan  khusus  atau  multi  kewenangan  yang berbeda atau tidak ada pada kewenangan Kepolisiaan dan Kejaksaan, apalagi dengan kewenangan  kekhususan  KPK  Pasal  46  ayat  (1)  dan  (2)  tersebut  dinyatakan  kalau seseorang  sudah  ditetapkan  jadi  tersangka,  maka  dalam  pemeriksaannya  prosedur khusus yang berlaku dalam perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 ini, seperti anggota DPR,DPRD jadi tersangka Pasal 36 UU No. 32  tahun  2004  jo.UU  No.  27  tahun  2009  tentang  MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD menyebutkan harus ada izin Presiden, prosedur kekhususan Undang-undang tersebut tidak  berlaku  dengan  kewenangan  kekhususan  KPK  berdasarkan  UU  No.  30  tahun 2002  tentang  KPK.  Dengan  demikian,  kewenangan  kekhususan  KPK  itu  tidak memerlukan  izin  Presiden  atau  izin  dari  atasan pejabat  yang  lebih  tinggi  dari tersangka.

## A. Kewenangan Kepolisian
1. Kewenangan Kepolisian menurut UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam  tugas
Penyelidikandan Penyidikan.
Lahirnya  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002  sebagai  pengganti  Undang- Undang  No.  28  Tahun  1997  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  adanya  reformasi dibidang hukum yang terjadi di Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai hasil dari adanya  reformasi.  Dikatakan  demikian,  karena  reformasi  mampu  mendobrak eksistensi Polri yang telah berpuluh-puluh tahun sebagai bagian atau unsur Angkatan Bersenjata  Republik  Indonesia  dirubah  sebagai  Polri  yang  mandiri. Secara  filosofis lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 karena terjadinya pergeseran paradigma
10 Ibid, hal. 137
dalam  sistem ketatanegaraan,  dan  adanya  penegasan  pemisahan  kelembagaan Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  sehingga diperlukan  suatu  Undang Undang  Kepolisian  yang  sesuai  dengan  pertumbuhan, perkembangan  hukum  dan  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  yang  bertujuan mampu  menghilangkan  watak  militerisme  yang  sebelumnya  masih  melekat  dan dominan  pada  perilaku  Polri,  sehingga  Polri  mampu  untuk  mewujudkan  keamanan dalam  negeri,  yang  meliputi  terpeliharanya  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan dan  terbinanya  ketenteraman  masyarakat  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia. 11
Kewenangan  Kepolisian  dalam  tugas  Penyelidikan  dan  Penyidikan  dalam Proses Pidana menurut UU No. 2 Tahun 2002 yang ditentukan sebagai berikut : Pasal 16 :
(1) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang  proses  pidana,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  berwenang untuk :
a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
b. melarang  setiap  orang  meninggalkan  atau  memasuki  tempat  kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. membawa  dan  menghadap  orang  kepada  penyidik  dalam  rangka penyidikan;
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. memanggil  orang  untuk  didengar  dan  diperiksa  sebagai  tersangka  atau saksi;
g. mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan;
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j. mengajukan  permintaan  secara  langsung  kepada  pejabat  imigrasi  yang berwenang  ditempat  pemeriksaan  imigrasi  dalam  keadaan  mendesak  atau mendadak  untuk  mencegah  atau  menangkal  orang  yang  disangka melakukan tindak pidana;
k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil  serta  menerima  hasil  penyidikan  penyidik  negeri  sipil  untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
(2) Tindakan  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  1  adalah  tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang  mengharuskan  tindakan  tersebut dilakukan;
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
11 Sadjijono, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Laksbang, Jokjakarta, 2005,  hal. 136.
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e. menghormati hak asasi manusia. 12
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  UU  No.2  Tahun  2002  yang  dikemukakan diatas  kepolisian  hanya  berwenang  melaksanakan  penyelidikan  dan  penyidikan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang disyaratkan oleh UU No.31 Tahun  1999  yang  dirubah  dengan  UU No.20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Kewenangan Kepolisian menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kewenangan Kepolisian selaku Penyelidik dan Penyidik dalam KUHAP yang ditentukan sebagai berikut :
Pasal 7 :
(1) Penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  karena kewajibannya mempunyai wewenang :
a. menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seorang  tentang  adanya  tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
c. menyuruh  berhenti  seorang  tersangka  dan  memeriksa  tanda  pengenal  diri tersangka;
d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g. memanggil  orang  untuk  didengar  dan  diperiksa  sebagai  tersangka  atau saksi;
h. mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan perkara;
i. mengadakan penghentian penyidikan;
j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
(2) Penyidik  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  6  ayat  (1)  huruf  b  mempunyai wewenang  sesuai  dengan  undang-undang  yang menjadi  dasar  hukumnya masing-masing  dan  dalam  pelaksanaan  tugasnya  berada  dibawah  koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.
(3) Dalam melakukan  tugasnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
Pasal 8 :
(1) Penyidik  membuat  berita  acara  tentang  pelaksanaan  tindakan  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  75  dengan  tidak  mengurangi  ketentuan  lain  dalam undang- undang ini.
(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
(3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :
12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional  dan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2005  tentang  Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, BP, Cipta Karya, Jakarta, 2005, hal. 32-34.
a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
b. dalam  hal  penyidikan sudah  dianggap  selesai,  penyidik  menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. 13
Dalam penangkapan :
Pasal 16 :
(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
(2) Untuk kepentingan  penyidikan,  penyidik  dan  penyidik  pembantu  berwenang melakukan penangkapan.
Pasal 17 :
Perintah  penangkapan  dilakukan  terhadap  seorang  yang  diduga  keras  melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 14
Dalam penahanan :
Pasal 20 ayat (1) : Untuk  kepentingan  penyelidikan,  penyidik  atau  penyidik  pembantu  atas  perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan. 15
Dalam penggeledahan :
Pasal 32 : Untuk  kepentingan  penyidikan,  penyidik  dapat  melakukan  penggeledahan  rumah atau  penggeledahan  pakaian  atau  penggeledahan  badan  menurut  tata  cara  yang ditentukan dalam undang-undang ini.
Pasal 33 ayat (1) : Dengan  surat  izin  Ketua  Pengadilan  Negeri  setempat  penyidik  dalam  melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan. 16
Dalam penyitaan :
Pasal 38 :
(1) Penyitaan  hanya  dapat  dilakukan  oleh  penyidik  dengan  surat  izin  Ketua Pengadilan Negeri setempat.
(2) Dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dan  mendesak  bilamana  penyidik  harus segera  bertindak dan  tidak  mungkin  untuk  mendapatkan  surat  izin  terlebih dahulu,  tanpa  mengurangi  ketentuan  ayat  (1)  penyidik  dapat  melakukan penyitaan  hanya  atas  benda  bergerak  dan  untuk  itu  wajib  segera  melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
Dengan  ketentuan-ketentuan  UU  No.8  Tahun  1981  yang  dikemukakan  diatas kepolisian  juga  hanya  berwenang  dalam  penyelidikan  dan  penyidikan  dalam melaksanakan pemberantasan korupsi.
13 R.Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, ed V, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.362-363.
14 Ibid, hal. 367
15 Ibid, hal. 368
16 Ibid, hal. 375
Berdasarkan  ketentuan  kewenangan  Kepolisian  dalam  Undang  Undang  No.  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  Undang  Undang No.8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang ditentukan  diatas  telah  jelas  disebutkan  kewenangan  kepolisian  baik  secara  umum dan khusus termasuk kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana  korupsi,  tetapi  dalam  penuntutannya  diserahkan  kepada  Kejaksaan  selaku penuntut  umum.  Kewenangan  kepolisian  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum penyelidikan  dan  penyidikan  pemberantasan  korupsi  apabila  yang  disidik  sudah menjadi tersangka haruslah ada ijin dari pejabat yang diatasnya, dalam mengadakan penggeledahan  dan  penyitaan  harus  ada  ijin  dari  Ketua  Pengadilan  negeri  ; kepolisian  dapat  mengeluarkan  SP3  (Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan/ Penuntutan)  dan  tidak  dapat  melakukan  penyadapan  dan  merekam  pembicaraan. Sedangkan KPK dalam kewenangan kekhususannya (Extra Ordinary Power) dalam pelaksanaan penegakan hukum penyelidikan dan penyidikan pemberantasan korupsi dapat  melanjutkan  hingga  ke  penuntutan  tidak  diserahkan  penuntutannya  ke kejaksaan, kalau sudah  menjadi tersangka  di KPK tidak perlu ada ijin dari pejabat sebagai  atasannya,  dalam  penggeledahan    dan  penyitaan  tidak  perlu  ada  ijin  dari Ketua  Pengadilan  negeri  dan  tidak  dapat  mengeluarkan  SP3  (Surat  Perintah Penghentian  Penyidikan/Penuntutan),  KPK  dapat  melakukan  penyadapan  dan merekam  pembicaraan  dan  dapat  melakukan  tindakan  kekhususan  lainnya sebagaimana  dimaksud  Pasal  12  ayat  (1)  UU  No.30  Tahun  2002  dalam  ketentuan kekhususan  KPK  yang diuraikan  dimuka,  sehingga  tindakan  kekhususan kewenangan  KPK  inilah  yang  membedakannya  dari  kewenangan  Kepolisian  dalam penyelidikan maupun penyidikan.

## 3. Kewenangan Kejaksaan
A. Kewenangan Kejaksaan menurut UU No. 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia
Dalam  UU  No.  16  Tahun  2004,  Kejaksaan  mempunyai  wewenang  secara Umum dan secara Khusus , yaitu :
Kewenangan secara Umum yang ditentukan sebagai berikut: Pasal 30 :
(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
a. melakukan penuntutan;
b. melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan  pidana  bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan undang-undang;
e. melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat  melakukan pemeriksaan  tambahan  sebelum  dilimpahkan  kepengadilan  yang  dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
(2) Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
(3) Dalam  bidang  ketertiban  dan  ketentraman  umum,  kejaksaan  turut menyelenggarakan kegiatan :
a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c. pengawasan peredaran barang cetakan;
d. pengawasan  aliran  kepercayaan  yang  dapat  membahayakan  masyarakat dan negara;
e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
f. penelitian dan pengembangan hukum secara statistik kriminal.
Pasal 31 :
Kejaksaan  dapat  meminta  kepada  hakim  untuk  menempatkan  seorang  terdakwa dirumah  sakit,  tempat  perawatan  jiwa,  atau  tempat  lain  yang  layak  karena  yang bersangkutan  tidak  mampu  berdiri  sendiri  atau  disebabkan  oleh  hal-hal  yang  dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. 17
Kewenangan secara Khusus yang ditentukan sebagai berikut: Pasal 35 : Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :
a. menetapkan  serta  mengendalikan  kebijakan  penegakan hukum  dan  keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan ;
b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
d. mengajukan  kasasi  demi  kepentingan  hukum  kepada  mahkamah  Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
f. mencegah  atau  menangkal  orang  tertentu  untuk  masuk  atau  keluar  wilayah Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  karena  keterlibatannya  dalam  perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 36 :
(1) Jaksa  Agung  memberikan  izin  kepada  tersangka  atau  terdakwa  untuk  berobat atau  menjalani  perawatan  dirumah  sakit  dalam  negeri,  kecuali  dalam  keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan diluar negeri.
(2) Izin  secara  tertulis  untuk  berobat  atau  menjalani  perawatan  didalam  negeri diberikan  oleh  kepala  kejaksaan  negeri  setempat  atas  nama  Jaksa  Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan dirumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.
(3) Izin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  hanya  diberikan  atas dasar  rekomendasi  dokter,  dan  dalam  hal  diperlukannya  perawatan  diluar negeri  rekomendasi  tersebut  dengan  jelas  menyatakan  kebutuhan  untuk  itu yang dikaitkan dengan belum mencukupi fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.
Pasal 37 :
17 Putusan Presiden Republik Indonesia No.7 tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional, op.cit.  hal. 83-84
1) Jaksa  Agung  bertanggung  jawab  atas  penuntutan  yang  dilaksanakan  secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.
2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas. 18
Dalam  ketentuan-ketentuan  kewenangan  kejaksaan  berdasarkan  UU  No.16 Tahun 2004 yang dikemukakan diatas kejaksaan berwenang dalam penyidikan (Pasal 30 ayat (1) huruf d) dan penuntutan (Pasal 30 ayat (1) huruf a) dalam perkara tindak pidana korupsi, tetapi apabila sekarang sudah menjadi tersangka dalam pemeriksaan tetap prosedur khusus berlaku bagi tersangka yaitu seperti Pasal 36 UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No.27 tahun 2009 tentang MPR,DPR, DPD dan DPRD, harus ada izin dari  Presiden,  bagi  kewenangan  kekhususan  KPK  sesuai  Pasal  46  ayat  (1)  dan  (2) UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK aturan khusus ini tidak berlaku, tidak ada izin dari  Presiden,  sehingga  dalam  proses  pemeriksaan  tersangka  dalam  pemberantasan korupsi lebih efektif dan efisien, karena ada kalanya akibat menunggu izin Presiden ini  proses  pemeriksaan  seperti  yang  dilakukan  kepolisian  dan  kejaksaan  selama  ini memakan  waktu  dan  berlarut-larut,  dengan  demikian  pemberantasan  korupsinya menjadi tidak efektif dan efisien.

## B. Kewenangan Kejaksaan menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Siapakah yang disebut dengan “Penuntut Umum”? KUHAP dalam pasal 1 butir 6 menyatakan sebagai berikut :
(a) Jaksa  adalah  pejabat  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  ini  untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
(b) Penuntut  Umum  adalah  Jaksa  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
Jadi dari bunyi pasal 1 angka 6 KUHAP itu, maka penuntut umum adalah Jaksa yang  diberi  wewenang  untuk  melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 19
Dalam  KUHAP  Kejaksaan  diberi  wewenang  Penuntutan  yang  ditentukan    sebagai berikut :
Pasal 13 : Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.
Pasal 14 : Penuntut Umum mempunyai wewenang :
a. menerima  dan  memeriksa  berkas  perkara  penyidikan  dari penyidik  atau penyidik pembantu;
18 Ibid, hal. 84-85.
b. mengadakan  prapenuntutan  apabila  ada  kekurangan  pada  penyidikan  dengan memperhatikan  ketentuan  pasal  110  ayat  (3)  dan  ayat  (4),  dengan  memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
c. memberikan  perpanjangan  penahanan,  melakukan  penahanan  atau  penahanan lanjutan  dan  atau  mengubah  status  tahanan  setelah  perkaranya  dilimpahkan oleh penyidik;
d. membuat surat dakwaan;
e. melimpahkan perkara ke Pengadilan;
f. menyampaikan  pemberitahuan  kepada  terdakwa  tentang  ketentuan  hari  dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
g. melakukan penuntutan;
h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
i. mengadakan  tindakan  lain  dalam  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawab  sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang undang ini;
j. melaksanakan penetapan hakim. 20
Pasal 20 ayat (2) :
Untuk  kepentingan  penuntutan,  Penuntut  Umum  berwenang  melakukan  penahanan atau penahanan lanjutan.
Dalam  Tindak  Pidana  Tertentu  Jaksa  diberikan  kewenangan  penyidikan  yang ditentukan sebagai berikut :
Pasal 284 ayat (2) : Dalam waktu  dua  tahun  setelah  undang-undang  ini  diundangkan,  maka  terhadap semua  perkara diberlakukan  ketentuan  undang-undang  ini,  dengan  pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang  tertentu,  sampai  ada  perubahan  dan  atau  dinyatakan  tidak  berlaku lagi. 21
Yang  dalam  penjelasannya,  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang- undang tertentu” adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada :
1. Undang Undang  tentang  Pengusutan,  Penuntutan,  dan  Peradilan  Tindak  Pidana Ekonomi ( Undang Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955);
2. Undang Undang  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang telah diganti dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
Dengan  catatan  bahwa  semua  ketentuan  khusus  acara  pidana  sebagaimana tersebut  pada  undang-undang  tertentu  akan  ditinjau  kembali,  diubah  atau  dicabut dalam  waktu  yang  sesingkat-singkatnya. 22 Agar  supaya  ada  kesatuan  pendapat mengenai makna dari Pasal 284 ayat (2) KUHAP, dikeluarkan peraturan Pemerintah
20 R. Soenarto Soerodibroto,op.cit. hal 365-366
21 Ibid, hal. 480
22 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 38 -39.
Nomor 27  Tahun  1983  tentang  pelaksanaan  KUHAP.  Pada  Pasal  17  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 disebutkan :
“Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana seb agaimana tersebut pada undang-undang  tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  284  ayat  (2) KUHAP  dilaksanakan  oleh  Penyidik,  Jaksa,  dan  Pejabat  Penyidik  yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan.”
Pada  penjelasannya  disebutkan  “wewenang  penyidikan  tindak  pidana  tertentu yang  diatur  secara  khusus  oleh  undang-undang  tertentu  dilakukan  oleh  Penyidik, Jaksa,  dan  Pejabat  Penyidik  yang  berwenang  lainnya  untuk  ditunjuk  berdasarkan undang- undang.” 23
Dengan berlakunya KUHAP, dimana ditetapkan bahwa tugas-tugas penyidikan diserahkan  sepenuhnya  kepada  pejabat  penyidik  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6 KUHAP,  maka  kejaksaan  tidak  lagi  berwenang  untuk  melakukan  penyidikan terhadap  perkara-perkara  tindak  pidana  umum.  Namun  demikian,  sesuai  dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun  1983,  jaksa  masih  berwenang  untuk  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak pidana tertentu (Tindak Pidana Khusus). 24
Berdasarkan ketentuan kewenangan kejaksaan menurut UU No.16 Tahun 2004 tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia dan  UU  No.  8  Tahun  1981  tentang  Undang Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  yang  dijelaskan  dimuka,  kewenangan kejaksaan  secara  umum  hanya  menerima  hasil  penyidikan  dari  kepolisian  untuk penuntutan dan kewenangan dalam tindak pidana tertentu atau tindak pidana khusus, kejaksaan  telah  diberikan  kewenangan  penyelidikan,  penyidikan  hingga kepenuntutan  termasuk  didalamnya  perkara  khusus  tindak  pidana  korupsi,  maka kewenangan  kejaksaan  dalam  penegakan  hukum  pemberantasan  korupsi  dalam tindakan  penyelidikan,  penyidikan,  hingga  ke  penuntutan    hampir  sama  dengan kewenangan KPK yang diberikan berdasarkan Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  tindakan  penyelidikan,  penyidikan hingga  ke  penuntutan,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaan  tindakan  kewenangan kejaksaan dalam penyelidikan dan penyidikan hingga ke penuntutan perkara korupsi apabila sudah menjadi tersangka kejaksaan harus ada ijin dari pejabat yang diatasnya dan  untuk  melakukan  penggeledahan  dan  penyitaan  harus  ada  ijin  dari  Ketua Pengadilan  negeri  dan  kejaksaan  dapat  mengeluarkan  SP3  (Surat  Perintah Penghentian  Penyidikan/Penuntutan)  dan  tidak  dapat  melakukan  penyadapan  dan merekam  pembicaraan.  Sedangkan  kewenangan  kekhususan  KPK  dalam penyelidikan  dan  penyidikan  hingga  ke  penuntutan dalam  pemberantasan  korupsi tidak perlu ada ijin dari pejabat diatasnya, dalam penggeledahan dan penyitaan tidak perlu ada ijin dari Ketua Pengadilan negeri dan tidak dapat mengeluarkan SP3 (Surat Perintah  Penghentian  Penyidikan/Penuntutan),  dapat  melakukan  penyadapan  dan merekam  pembicaraan  dan  dapat  melakukan  segala  tindakan  kekhususan  lainnya sebagaimana  dimaksud  Pasal  12  ayat  (1)  UU  No.30  Tahun  2002  yang  diuraikan dalam  ketentuan  kekhususan  kewenangan  KPK  yang  diuraikan  dimuka,  sehingga tindakan  kekhususan  kewenangan  KPK  ini  pulalah  yang  membedakannya  dari
24 Ibid, hal. 39
kewenangan  Kejaksaan  dalam  penyelidikan,  penyidikan  hingga  penuntutan  ke Pengadilan,  dalam  hal  ini  KPK  mengajukan  penuntutan  ke  Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi sedangkan Kejaksaan ke Pengadilan Negeri.
Dengan adanya perbedaan kewenangan kekhususan KPK dengan kewenangan kepolisian  dan  kejaksaan  yang  diuraikan  dimuka,  maka  terlihatlah  bahwa kewenangan  kekhususan  KPK  tersebut  adalah  kewenangan  yang  sangat  luar  biasa (extra  ordinary  power) yang  merupakan kewenangan  yang  diberikan  Undang- Undang  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  kepada  KPK untuk  melaksanakan  pemberantasan  korupsi,  agar  pemberantasan  korupsi  lebih efektif dan efisien, karena korupsi sudah perbuatan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary  crime)  bukan  lagi  kejahatan  biasa,  sehingga  dapatlah  ditemukan  dan diambil  kesimpulan  bahwa,  untuk  memberantas  kejahatan  luar  biasa  yaitu  korupsi haruslah  diiringi  dengan  kewenangan  kekhususan  KPK  yang  luar  biasa.  Jadi, kewenangan  kepolisian  dan  kejaksaan  yang  ada  berdasarkan  UU  Kepolisian  No.  2 tahun 2002 dan UU Kejaksaan No. 16 tahun 2004  maupun kewenangan kepolisian dan  kejaksaan  yang  diberikan  oleh  Kitab  Undang-Undang  Acara  Pidana  (KUHAP) No. 8 tahun 1981 tidak akan efektif dan efisien lagi untuk melakukan pemberantasan korupsi  yang  kejahatannya  luar  biasa  tersebut,  yang  selama  ini  memang  tidak berdaya dalam pemberantasan korupsi, mengakibatkan korupsi di Indonesia semakin menjamur  dan  meluas  kepada  semua  lapisan  masyarakat,  termasuk pihak  lembaga penegak  hukum  (kepolisian  dan  kejaksaan)  telah  terkontaminasi  korupsi.  DPR  RI dan  DPRD  sebagai  pengawas  pemerintah  ikut  juga  korupsi.  Jadi,  tidak  ada  alasan lain, untuk memberantas korupsi selain menggunakan kewenangan kekhususan yang dimiliki  oleh  KPK  sebagaimana  yang  dikemukakan  diatas,  yang  sangat  berbeda dengan  kewenangan  kepolisian  dan  kejaksaan.  Dengan  kewenangan  kekhususan KPK  itu  korupsi  di  Indonesia  lebih  cepat  diberantas  dan  dibersihkan,  tanpa kewenangan  kekhususan  KPK,  KPK  tidak  dapat  berbuat  apa-apa,  akan  sama nasibnya dengan kepolisian dan kejaksaan tidak akan berdaya memberantas korupsi. Kewenangan  kekhususan  KPK  itulah  merupakan  senjata  ampuh  yang  dapat melumpuhkan korupsi.
Kewenangan kekhususan tersebut telah diamanatkan pula oleh Konvensi PBB Anti  korupsi,2003  bahwa  setiap  negara  peserta  Konvensi  wajib  membentuk  badan khusus  yang  diberikan  kewenangan  khusus  untuk  memberantas  korupsi  dinegara masing-masing  peserta  (Pasal  6  dan  Pasal  36,  Konvensi  PBB).  Indonesia  termasuk negara peserta Konvensi PBB telah meratifikasi atau mensahkan Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 tersebut dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 sebagaimana yang telah  diuraikan  dimuka.  KPK  dengan  kewenangan  kekhususan  yang  luar  biasa tersebut  adalah  sebagai  alat  penegakan  hukum  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia yang  dijamin  oleh  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2002.  Dengan  demikian keberadaan  KPK  dengan  kewenangan  kekhususannya  (Extra  Ordinary  Power) sebagai  lembaga  khusus  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  sangat  diperlukan untuk memberantas korupsi.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Kewenangan  kekhususan  atau  multikewenangan  KPK  yang  diberikan  UU No.  30  tahun  2002  adalah  senjata  ampuh  untuk  melumpuhkan  korupsi,  yakni  : kewenangan  kekhususan  KPK  dalam  penyelidikan  dan  penyidikan  hingga  ke penuntutan  ke  pengadilan in  casu Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi,  KPK  dalam pemberantasan  korupsi  tidak  perlu  ada  ijin  dari  pejabat  diatasnya  apalagi  dalam penahanan  tersangka,  dalam  penggeledahan  dan  penyitaan  tidak  perlu  ada  ijin  dari Ketua  Pengadilan  Negeri  dan  tidak  dapat  mengeluarkan  SP3  (Surat  Perintah Penghentian  Penyidikan/Penuntutan),  dapat  melakukan  penyadapan  dan  merekam pembicaraan dan dapat melakukan segala tindakan kekhususan lainnya sebagaimana di  maksud  Pasal  12  ayat  (1)  UU  No.  30  tahun  2002  antara  lain  :  mencegah  keluar negeri,  memblokir  rekening  bank,  memerintahkan  pimpinan  atau  atasan memberhentikan  tersangka  dari  jabatannya  dll.  kekhususan  Pasal  12  ayat  (1). Kewenangan  kekhususan  KPK  ini  berbeda  dengan  kewenangan  kepolisian sebagaimana  di  berikan  UU  No.  2  tahun  2002  dan  kewenangan  kejaksaan sebagaimana yang diberikan UU No. 16 tahun 2004 maupun kewenangan kepolisian dan  kejaksaan  yang  diberikan  oleh  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  No.  8  tahun  1981,  dalam  penyelidikan,  penyidikan  maupun  penuntutan dalam  pemberantasan  korupsi,  harus  ada  ijin  pejabat  diatasnya,  dalam penggeledahan  dan  penyitaan  harus  ada  ijin  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri,  dapat mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penuntutan), tidak dapat melakukan  penyadapan  dan  merekam  pembicaraan.  Dengan  kewenangan kekhususan KPK itulah dapat dilihat adanya perbedaan dari kewenangan kepolisian dan  kejaksaan. Dengan  demikian,  keberadaan  KPK  dengan kewenangan kekhususannya  (extra ordinary power) sebagai  lembaga  khusus  pemberantasan korupsi di  Indonesia sangat diperlukan untuk memberantas korupsi, karena korupsi sudah  tergolong  kejahatan  luar  biasa  (extra ordinary crime)  yang  harus  diberantas dengan  kewenangan  kekhususan  (extra ordinary power),  supaya  pemberantasan korupsinya efektif dan efisien.

## B. Saran
Untuk  mengimbangi  keberadaan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang akan dibentuk disetiap pengadilan negeri di Ibukota Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal  35  UU  No.  46  tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi (Pengadilan  Tipikor),  maka  KPK  yang memiliki  kewenangan  kekhususan  (Extra Ordinary  Power)  tersebut,  untuk  memenuhi  Pasal    19  ayat  (2)  UU  No.  30  tahun 2002  hendaknya  dibentuk  perwakilannya  disetiap  daerah  provinsi,  karena  korupsi banyak  didaerah  dan  masyarakat  lebih  dekat  KPK  apabila  ada  di  setiap  daerah provinsi,  sehingga  kordinasi  KPK  dalam  pemberantasan  korupsi  didaerah  dengan kepolisian dan kejaksaan didaerah lebih efektif dan efisien lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Hartanti, Evi , Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
Mulyadi,  Lilik, Pembalikan  Beban  Pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi, Alumni, Bandung, 2007.
Prakoso, Joko, Eksistensi Jaksa di Tengah – tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1985.
Sadjijono, Fungsi  Kepolisian  Dalam  Pelaksanaan  Good  Governance,  Laksbang, Jokjakarta, 2005.
Soerodibroto, R.Soenarto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, ed V, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
Seno  Adji,  Indrianto, Humanisme  dan  Pembaharuan  Penegakan  Hukum,  Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.
Wiyono, R, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ed.II, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Kumpulan Perundang-Undangan Anti KKN,Pustaka Widyagama,Jogjakarta,2005 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional.