How to cite: Hamzah,  R.  L.  (2024).  Analisis  Pertanggungjawaban  Perusahaan  Pinjam-Meminjam  Online Terhadap  Penunjukan  Perusahaan  Penagihan  yang  Menimbulkan  Kerugian  Bagi  Debitur Pinjaman Online. Syntax Literate . (9)3. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i3 E-ISSN: 2548-1398
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 3, Maret 2024

## ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PINJAM-MEMINJAM ONLINE TERHADAP  PENUNJUKAN  PERUSAHAAN  PENAGIHAN  YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI DEBITUR PINJAMAN ONLINE

## Restalia Laureta Hamzah
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Indonesia Email: restalial@gmail.com

## Abstrak
Dengan perkembangan teknologi yang mengakibatkan perkembangan pada sistem pinjaman uang  yaitu  dengan  munculnya  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi, yaitu merupakan salah satu penyelenggaraan layanan dalam jasa keuangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan menerima pinjaman dalam hal melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dalam mata uang Indonesia yaitu rupiah melalui media elektronik yang menggunakan jaringan internet. Yang mana dalam melakukan layanan ini diperlukan  adanya  3  pihak  yaitu  pihak  penerima  pinjaman,  pemberi  pinjaman  dan  pihak penyelenggara  pinjaman online .  Dengan  munculnya  teknologi  ini,  maka  menimbulkan masalah baru seperti adanya keadaan kredit macet yang dilakukan oleh penerima pinjaman sehingga  pihak  penyelenggara  pinjaman online melakukan  penagihan  yang  tidak  sesuai dengan  mekanisme  penagihan  pada  umumnya  sehingga  mengakibatkan  kerugian  yang diterima  oleh  penerima  pinjaman online ,  dengan  adanya  hal  tersebut  maka  diperlukan pertanggungjawaban  hukum  dari  pihak  penyelenggara  pinjaman online .  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pihak penyelenggara pinjaman  online  terhadap  kerugian  yang  dialami  oleh  penerima  pinjaman.  Metode  yang digunakan  adalah  metode  yuridis  normatif,  dengan  fokus  pada  analisis  perjanjian  pinjam meminjam  dan  surat  kuasa  antara  penyelenggara  pinjaman  online  dengan  pengguna  dan pihak  penagih.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kerugian  yang  dialami  oleh penerima  pinjaman  online  akibat  tindakan  wanprestasi  penyelenggaraan  pinjaman  online adalah  kerugian,  biaya,  dan  bunga  yang  harus  ditanggung  oleh  penyelenggara  pinjaman online. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya pertanggungjawaban hukum yang harus diberikan  oleh  penyelenggara  pinjaman  online  terhadap  penerima  pinjaman  dalam  hal kerugian yang disebabkan oleh tindakan wanprestasi.
Kata  kunci: Perusahaan  Pinjaman Online ,  Perusahaan  Penagihan,  Wanprestasi,  Perbuatan Melawan Hukum, Debt Collector

## Abstarct
With  the  advancement  of  technology  resulting  in  developments  in  the  loan  system,  the emergence of Information Technology-Based Lending and Borrowing Services has become prevalent.  This  service  is  one  of  the  financial  services  that  brings  together  lenders  and borrowers to engage in loan agreements using the Indonesian currency, the Rupiah, through electronic media utilizing the internet network. In conducting this service, three parties are involved:  the  loan  recipients,  lenders,  and  online  loan  service  providers.  However,  the advent of this technology has brought about new challenges, such as the occurrence of loan defaults by borrowers, leading to online loan service providers engaging in collections that deviate from the usual collection mechanisms, resulting in losses for online loan recipients. Consequently, legal accountability from online loan service providers is necessary. The aim of  this  research  is  to  analyze  the  legal  accountability  of  online  loan  service  providers regarding the losses experienced by loan recipients. The method used is normative juridical,
focusing  on  the  analysis  of  loan  agreements  and  power  of  attorney  between  online  loan service providers and users and collection parties. The results of this research indicate that the losses experienced by online loan recipients due to the default actions of online loan service providers include losses, fees, and interest that must be borne by the online loan service providers. The conclusion of this research is the legal accountability that online loan service providers must assume towards loan recipients regarding losses caused by default actions.
Keywords: Online Loan Companies, Collection Companies, Default, Unlawful Acts, Debt Collector

## Pendahuluan
Di  era  globalisasi  ini,  muncul  banyaknya  perkembangan  teknologi  yang  sangat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Siregar & Nasution, 2020). Mulai  dari  kebutuhan  untuk  mendapatkan  makanan,  mencari  tempat  tinggal, mendapatkan pekerjaan, dan sebagainya. Dengan perkembangan teknologi yang cukup signifikan ini, banyak sekali kemudahan yang dirasakan oleh manusia, seperti kemudahan untuk melakukan komunikasi, yaitu melalui telepon genggam (Daud, 2021). Pada saat telepon genggam pertama kali baru ditemukan, telepon genggam hanya digunakan untuk melakukan  komunikasi  via  suara.  Namun,  dengan  berkembangnya  teknologi,  telepon genggam  saat  ini  bukan  hanya  digunakan  untuk  melakukan  komunikasi,  melainkan digunakan  untuk  mencari  informasi  yang  penting  di  internet,  memesan  makanan, memesan  alat  transportasi,  dan  sebagainya  (Bayuardi,  2018).  Seperti  pada  tujuan dibentuknya  teknologi  ini,  yaitu  mempermudahkan  manusia  dalam  menyelesaikan masalah yang dialaminya.
Dengan  berkembangnya  teknologi,  maka  hal  ini  juga  berdampak  pada  pinjaman uang.  Salah  satu  teknologi  yang  bergerak  dalam  pinjam-meminjam  adalah  munculnya Financial  Technology atau  biasa  dikenal  dengan  sebutan Fintech . Fintech merupakan sebuah  teknologi  yang  bergerak  pada  industri  jasa  keuangan. Fintech ini  sendiri merupakan  sebuah  sistem  yang  digunakan  untuk  menjalani  transaksi  keuangan  yang spesifik dalam bentuk apapun. Dengan munculnya Fintech ini, mendukung munculnya Fintech  Peer-to-Peer  (P2P)  Lending atau  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi  (LPMUBTI)  atau  yang  biasa  dikenal  dengan Fintech  Lending . Fintech Lending merupakan suatu bentuk inovasi yang bergerak dalam bidang keuangan dengan menggunakan teknologi yang memungkinkan untuk melakukan transaksi pinjam- meminjam, yang mekanismenya dilakukan dengan sistem yang disediakan oleh Lembaga penyelenggara Fintech Lending tersebut (Keuangan & Lending, 2021). Pada umumnya, dalam  masyarakat  lembaga Fintech  Lending yang  secara  khusus  bergerak  dalam mekanisme pinjam meminjam lebih dikenal dengan sebutan Pinjaman online (Pinjol) Dalam hal ini, Penyelenggara Pinjaman hanya merupakan Lembaga perantara yang mempertemukan  antara  pemberi  pinjaman  dan  penerima  pinjaman.  Sistem  pinjam- meminjam  yang  digunakan  dalam  Pinjaman online ini  cukup  mudah,  yaitu  pemberi pinjaman melakukan registrasi dengan cara mengisi data diri yang sudah tertera dalam dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun dokumen resmi lainnya yang diakui oleh negara sebelum dapat mengajukan pemberian pinjaman, membaca dan menyetujui  syarat  dan  ketentuan  yang  sudah  disediakan  oleh  penyelenggara  pinjaman online ,  dan  menunggu  persetujuan  dari  Penyelenggara  Pinjaman online dan apabila Penyelenggara Pinjaman online sudah menyetujui, dalam hitungan hari maupun hitungan jam pinjaman tersebut dapat dicairkan oleh Penyelenggara Pinjaman online , hal ini dapat dilakukan apabila syarat yang diberikan oleh Peminjam sudah dapat terpenuhi ini sendiri tentunya hal ini berlaku juga untuk penerima pinjaman, penerima pinjaman cukup dengan
membuka  Layanan  Pinjaman online ini  melalui  situs  maupun  aplikasi  yang  sudah disediakan, mengisi data registrasi yang dibutuhkan seperti kartu yang menunjukan data diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat lainnya yang dapat menunjukan data diri seseorang, membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan yang biasanya tercantum dalam bentuk dokumen elektronik yang diberikan, kemudian mencantumkan jumlah uang yang  ingin  dipinjamkan,  menunggu  persetujuan  dari  pihak  Penyelenggara  Pinjaman online kemudian dalam hitungan jam maupun hari pemberi pinjaman dapat memberikan pinjaman melalui penyelenggara  Pinjaman online kepada penerima pinjaman.  Dalam proses pengembalian uang pinjaman ini, penerima pinjaman cukup membayarkan uang yang  sudah  dipinjam  beserta  dengan  besaran  bunga  yang  sudah  ditentukan  dalam perjanjian tersebut dalam tenggat waktu yang sudah disetujui antara Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman.
Dengan  adanya  kemudahan  tersebut,  tidak  menutup  terjadinya  masalah-masalah baru  yang  dihadapi  oleh  Penerima  Pinjaman,  Penyelenggara  Pinjaman online maupun Pemberi  Pinjaman.  Seperti  yang  banyak  terjadi  belakangan  ini,  di  mana  Penerima Pinjaman  seringkali  menghadapi  masalah  dalam  membayarkan  pinjamannya, dikarenakan Penerima Pinjaman belum dapat untuk membayarkan pinjamannya karena suatu alasan, beserta dengan besaran bunga yang sudah disetujui antara masing-masing pihak, sehingga dengan adanya hal tersebut maka tidak sedikit dari penerima pinjaman jatuh  dalam  mekanisme  gagal  bayar  atau  kredit  macet.  Gagal  bayar  atau  kredit  macet diartikan  sebagai  keadaan  yang  menunjukan  bahwa  debitur  tidak  mampu  melakukan pembayaran utangnya. Dengan adanya hal tersebut tentunya akan berpengaruh kepada lembaga penyelenggara Pinjaman online ini sendiri dan berpotensi merugikan Kreditur atau Pemberi Pinjaman pada Pinjaman online .
Hal mengenai pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa Pinjam pakai merupakan suatu perjanjian  di  mana,  pihak  yang  satu  menyerahkan  suatu  barang  untuk  dipakai  dengan cuma-cuma  kepada  pihak  lain,  dengan  syarat  bahwa  pihak  yang  menerima  barang  itu setelah  memakainya  atau  setelah  lewat  waktu  yang  ditentukan,  akan  mengembalikan barang  itu  (Wicaksono,  2020).  Secara  umum,  setiap  orang  yang  melakukan  transaksi Pinjam Meminjam dikenal dengan istilah Debitor dan Kreditor. Debitor merupakan orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih  di  muka  pengadilan  dan  Kreditor  merupakan  orang  yang  mempunyai  piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan (Tiodor & Tjahyani, 2023).
Dalam  mekanisme  kredit  macet  yang  dilakukan  oleh  debitur  dalam  Pinjaman online ,  maka  pada  umumnya  Perusahaan  Pinjaman online akan  memberikan  tenggat waktu tertentu untuk debitur melakukan pembayarannya, namun apabila tenggat waktu tersebut terlampaui maka pada umumnya Perusahaan Pinjaman online akan memberikan teguran  baik  melalui  surat  elektronik  ataupun  menghubungi  debitur  melalui  telepon. Selanjutnya,  apabila  Penerima  Pinjaman  belum  dapat  melunasi  hutangnya,  maka  pada umumnya  Perusahaan  Pinjaman online akan  melakukan  penyitaan  dari  aset-aset  yang dimiliki oleh Debitur dan biasanya penyitaan ini dilakukan oleh pihak penagih yang biasa kita kenal dengan sebutan Debt Collector . Debt Collector merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara Debitur dan Kreditur dalam upaya penagihan hutang. Jasa yang diberikan  oleh Debt  Collector adalah  menghubungi  debitur  via  telepon  ataupun mendatangi  tempat  tinggal  Debitur  yang  sudah  tertera  pada  awal  perjanjian  dengan membawa dokumen/ surat yang diperlukan untuk penyitaan dengan mekanisme atau cara tertentu yang sudah ditentukan oleh undang-undang.
Pihak penagih dalam Perjanjian Pinjaman online terbagi menjadi beberapa pihak, yaitu terdapat pihak penagih yang mengingatkan para debitur untuk segera membayar melalui via telepon atau yang disebut sebagai Desk Collection dan terdapat pihak penagih yang  mendatangi  alamat  yang  sudah  disertakan  oleh  debitur  untuk  menagih  hutang apabila  seorang  debitur  belum  melunasi  hutangnya  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang telah  ditentukan  atau  yang  dikenal  dengan  Debt  Collector.  Menurut  pelaksanaannya, tidak  seluruh  aplikasi  pinjaman online memiliki  Pihak  penagih  ini,  terdapat  beberapa penyelenggara  pinjaman online yang  menyerahkan  proses  penagihan  ini  kepada perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan tagih salah satunya seperti PT. Indo Tekno  Nusantara.  PT  Indo  Tekno  Nusantara  merupakan  sebuah  perusahaan  yang memberikan  layanan  jasa  penagihan Desk  Collection ,  Penagihan  menggunakan  Pihak Ketiga, Telemarketing dan Layanan Customer Service (Yusuf, 2019).
Namun dalam pelaksanaannya, banyak sekali ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak Desk Collection dan Debt Collector , salah satunya adalah melakukan  cara  yang  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku,  seperti  penyitaan menggunakan  kekerasan  atau  ancaman  yang  merugikan  pihak  Debitur  atau  penerima pinjaman baik melalui telepon ataupun secara langsung, seperti salah satu peristiwa yang terjadi  beberapa  waktu  lalu  terdapat  salah  satu  lembaga  penagihan  atau  yang  dikenal dengan Desk  Collection bernama  PT.  Indo  Tekno  Nusantara  yang  melakukan pelanggaran, di mana pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Indo Tekno Nusantara adalah bahwa  pihak Desk  Collection ini  mengancam  para  debiturnya  dengan  cara  mengedit gambar dari seorang debitur yang mengalami kredit macet menjadi tidak berbusana dan menyebarkannya melalui media internet. Hal ini tentunya mengakibatkan debitur tersebut mengalami  kerugian  material  maupun  non-material  dan  tentunya  hal  ini  bertentangan dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari kasus ini juga diketahui bahwa PT. Indo Tekno Nusantara menaungi 13 (tiga belas) aplikasi pinjaman online , yang diantaranya terdapat sepuluh Perusahaan pinjaman online illegal dan tiga perusahaan pinjaman online yang sudah diberi izin oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Prakoso, 2023).
Dengan  adanya  kasus  tersebut,  maka  dapat  dilihat  bahwa  para  pihak  penagih, menghubungi Debitur yang melakukan kredit macet dengan cara mendapatkan informasi dari  pihak  penyelenggara  pinjaman online .  Sehingga,  penulis  melihat  bahwa  pada kenyataannya,  pihak  penyelenggara  telah  melakukan  pelanggaran,  dengan  cara memberikan  informasi  yang  bersifat  rahasia  milik  debitur  kepada  perusahaan  penagih yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pihak  penagih. Dengan  adanya  hal  tersebut,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk;  (1)  mengetahui hubungan  hukum  antara  Debitur  dengan  Perusahaan  Pinjaman Online dan  Perusahaan Penagihan , dan  (2)  mengetahui  pertanggungjawaban  hukum  yang  dilakukan  oleh Perusahaan  Pinjaman Online terhadap  Penunjukan  Perusahaan  Penagihan  yang Menimbulkan Kerugian bagi Debitur

## Metode Penelitian
Metode Penelitian yang Saya gunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif, yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang telah dipercaya dan berkembang di masyarakat serta asas- asas hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, hasil penelitian dan peraturan perundangan serta  putusan  dari  pengadilan.  Metode  ini  merupakan  bagian  utama  dari  penelitian hukum, yang mana penelitian hukum diperuntukan untuk mencari aturan yang ada guna
untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum, menyusun peraturan, atau mengkaji putusan hakim dari suatu perkara.

## Hasil dan Pembahasan Hubungan Hukum antara Debitur dengan Perusahaan Pinjaman online
Seperti yang sudah diketahui, apabila terdapat beberapa pihak yang ingin berbuat sesuatu, memberikan sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu, diperlukan adanya perikatan antara  masing-masing  pihak,  baik  dalam  perikatan  tersebut  terdapat  dua  belah  pihak maupun terdapat pihak lainnya. Perikatan tersebut yang nantinya akan mengikatkan satu pihak dengan pihak lainnya untuk menyetujui akan berbuat sesuatu, memberikan sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu. Perikatan antara pihak-pihak tersebut yang akan membuat beberapa pihak tergabung ke dalam suatu hal yang biasanya disebut perjanjian. Perjanjian ini sendiri adalah kesepakatan antara salah satu pihak dengan pihak lainnya atas sesuatu hal yang telah disepakati antara beberapa pihak tersebut. Perjanjian ini sendiri berakibat kepada  munculnya  hak  dan  kewajiban  pihak-pihak  yang  telah  menyetujui  untuk melakukan  perjanjian.  Hak  dan  kewajiban  ini  bergantung  kepada  hal  yang diperjanjikannya  tersebut,  semisal  pada  perjanjian  pinjam  meminjam  barang,  A  telah sepakat untuk meminjamkan barang kepada B selama 1 (satu) bulan, dengan adanya hal tersebut  maka  dapat  memunculkan  hak  dan  kewajiban  di  antara  A  dan  B,  bahwa  A memiliki kewajiban untuk memberikan barangnya kepada B untuk digunakan oleh A, dan A berhak atas hak pakai dari benda yang telah dipinjamkan oleh B, dan B berhak untuk meminta kembali barang tersebut kepada A setelah A sudah memakai barang tersebut selama 1 (satu) bulan, dan B memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut kepada A setelah waktu yang diperjanjikannya tersebut. Tentunya, dalam melaksanakan perjanjian kedua belah pihak harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan yang telah diperjanjikan, karena hal ini meminimalisir terjadinya kerugian antara kedua belah pihak.  Karena  tujuan  dari  adanya  perjanjian  ini  bukanlah  untuk  merugikan  salah  satu pihak,  perjanjian  ini  seperti  situasi  simbiosis  mutualisme,  yang  mana  perjanjian  ini bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak atau dengan kata lain, perjanjian pada umumnya dibuat untuk tidak meletakkan salah satu pihak di situasi yang merugikan. Hal ini tentunya dapat dikecualikan apabila perjanjian tersebut mengenai perjanjian hibah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pun sudah dituliskan bahwa apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak menepati janji, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut berhak untuk menerima ganti kerugian atas hal tersebut, seperti dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana dituliskan bahwa apabila salah  satu  pihak  melakukan  wanprestasi,  maka  pihak  yang  mengalami  kerugian  atas wanprestasinya tersebut berhak atas penggantian kerugian, biaya yang dikeluarkan, dan bunga dari adanya kerugian tersebut. Tentunya, isi pasal ini sudah dianggap paling adil dalam  melaksanakan  perjanjian,  karena  apabila  pasal  ini  tidak  berlaku,  maka  akan terdapat  beberapa  pihak  yang  dengan  sengaja  maupun  tidak  sengaja  untuk  melakukan perjanjian namun tidak akan bertanggungjawab apabila menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian, dengan kata lain akan banyak pihak yang memanfaatkan keadaan dengan  melakukan  perjanjian  tetapi  tidak  melaksanakan  kewajiban  dari  perjanjian tersebut, sehingga apabila kewajiban tersebut tidak terlaksana maka akan menyebabkan hak dari pihak lainnya tidak akan tercapai. Dengan adanya hal tersebut, maka dapat dilihat secara jelas bahwa perjanjian harus dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu dengan syarat bahwa  pihak-pihak  tersebut  dapat  melaksanakan  isi  perjanjian  yang  sudah  disepakati, agar  pihak-pihak  tersebut  tetap  mendapatkan  haknya  dengan  cara  melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati.
Perjanjian yang paling sering digunakan oleh seorang individu maupun kelompok salah satunya adalah perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian  yang  mana  salah  satu  pihak  menyerahkan  barang  yang  dimilikinya  kepada pihak lainnya untuk diberikan hak pakainya oleh pihak tersebut, namun dengan syarat bahwa  pihak  yang  meminjam  barang  tersebut  akan  mengembalikan  barang  tersebut dalam keadaan yang utuh sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Barang dalam hal ini dapat berupa barang bergerak, maupun barang tidak bergerak dan barang berwujud maupun barang yang tidak berwujud. Salah satu perjanjian yang paling sering ditemukan dalam perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian pinjam meminjam uang. Perjanjian pinjam meminjam uang adalah salah satu jenis perjanjian yang mana salah satu pihak meminjamkan uang yang merupakan miliknya kepada pihak lainnya untuk digunakan, dengan syarat pihak tersebut akan mengembalikan uang tersebut dengan nominal yang sama atau bahkan lebih, sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikannya. Dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  juga  sudah  dijelaskan  bahwa  terdapat  beberapa perjanjian pinjam meminjam yang dapat dilakukan dan pada saat pengembalian barang tersebut, pihak yang meminjamkan berhak atas bunga dari barang tersebut, tentunya hal ini  dapat  dilakukan  apabila  kedua  belah  pihak  telah  sepakat  dengan  adanya  isi  dari perjanjian  tersebut.  Dalam  prakteknya,  perjanjian  pinjam  meminjam  uang  yang  sering sekali menimbulkan adanya perselisihan, dan yang paling sering adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dari debitur atau orang yang mendapatkan pinjaman. Wanprestasi yang  dilakukan  oleh  debitur  adalah  keadaan  yang  mana  debitur  tidak  dapat mengembalikan  uang  yang  telah  dipinjamkannya  dari  peminjam  atau  kreditur  sesuai dengan  waktu  yang  telah  diperjanjikan.  Tentunya  perbuatan  ingkar  janji  ini  telah menyebabkan  kerugian  bagi  pihak  kreditur,  karena  kreditur  telah  melaksanakan kewajibannya  yaitu  memberikan  sejumlah  uang  kepada  debitur  untuk  digunakannya namun hak untuk mendapatkan kembali uangnya pada waktu yang telah diperjanjikan tidak terwujud. Namun, mengenai wanprestasi ini telah diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  menyatakan  bahwa  jika  salah  satu  pihak  baik debitur maupun kreditur tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak lainnya dalam perjanjian tersebut berhak atas ganti kerugian berupa kerugian tersebut, biaya dan bunga. Dengan adanya hal ini maka perjanjian pinjam meminjam dapat terus dilakukan, karena adanya peraturan yang telah mengatur mengenai hal tersebut.
Dengan  berkembangnya  teknologi,  perjanjian  pinjam  meminjam  ini  tentunya mengalami banyak modifikasi menjadi lebih mudah, salah satu modifikasi dari perjanjian ini adalah munculnya perjanjian pinjam meminjam secara daring atau yang lebih sering didengar sebagai pinjaman online. Pinjaman online adalah salah satu bentuk perjanjian pinjam  meminjam  yang  mana  terdapat  salah  satu  pihak  yang  ingin  meminjam  barang dalam hal ini khususnya adalah uang kepada pihak lainnya melalui media daring. Dengan adanya perjanjian pinjam meminjam online ini, kedua belah pihak tidak perlu bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi pinjam meminjam, melainkan cukup melalui gadget yang dimiliki oleh masing-masing pihak, dengan mengakses sebuah link ataupun aplikasi tertentu yang menyediakan sarana pinjam meminjam online, maka pihak-pihak yang ingin melaksanakan transaksi pinjam meminjam secara online dapat melaksanakan keinginannya tersebut. Sarana pinjam meminjam secara online ini telah disediakan oleh beberapa  perusahaan  yang  bergerak  dalam  sistem  pinjam  meminjam  secara  online. Perusahaan  yang  bergerak  dalam  mekanisme  pinjam  meminjam  melalui  media  daring dapat disebut sebagai Penyelenggara Pinjaman online, yang mana kedudukannya dalam perjanjian  pinjam  meminjam  secara  online  adalah  sebagai  pihak  ketiga.  Perusahaan Pinjaman online merupakan suatu platform yang menyediakan sarana pinjam meminjam
uang melalui media daring, perusahaan pinjaman online mempertemukan antara debitur yang  ingin  meminjam  uang  kepada  kreditur  yang  ingin  meminjamkan  uangnya. Penggunaan sarana pinjaman online juga sangat mudah yaitu penggunanya hanya harus mengakses  melalui  link  atau  aplikasi  yang  sudah  disediakan  oleh  platform  pinjaman online itu sendiri. Penyelenggara dari perusahaan pinjaman online ini merupakan badan hukum, yang mengelola dan menyediakan sarana pinjam meminjam online. Sedangkan pengguna  perusahaan  pinjaman  online  merupakan  pemberi  pinjaman  dan  penerima pinjaman.  Pengguna  tersebut  yang  nantinya  akan  mengakses  layanan  pinjaman  online melalui gadget yang pengguna miliki, dan layanan pinjaman online akan meminta kedua belah pihak mengisi data diri yang diperlukan untuk menjadi peminjam maupun pemberi pinjaman. Kemudian penyelenggara pinjaman online akan mendaftarkan peminjam dan pemberi  pinjaman  di  aplikasi  atau  link  layanan  pinjaman  online  tersebut.  Ketika peminjam  ingin  meminjam  uang  dari  layanan  pinjaman  online  ini  ataupun  pemberi pinjaman  ingin  meminjamkan  uangnya  melalui  layanan  pinjaman  online,  maka penyelenggara  pinjaman  online  akan  memberikan  kedua  belah  pihak  dokumen elektronik.
Menurut  Pasal  1  angka  12  POJK  No.  77  Tahun  2016  Tentang  Layanan  Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi,  dokumen  elektronik  adalah  setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk  analog,  digital,  elektromagnetik,  optikal,  atau  sejenisnya,  yang  dapat  dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Dengan dibentuknya  dokumen  elektronik  ini  diharapkan  dapat  membantu  kedua  belah  pihak apabila terjadi persengketaan, karena dokumen elektronik ini adalah salah satu bukti sah dalam persidangan, tentunya hal ini diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Dalam  dokumen  elektronik  ini  memuat beberapa hal, seperti nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan apa  saja  mengenai  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  jumlah  pinjaman  antar  kedua  belah pihak, suku bunga pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu, objek jaminan jika memang ada, rincian biaya terkait perjanjian pinjam meminjam, ketentuan mengenai denda jika hal itu memang diatur dalam perjanjian dan dokumen elektronik tersebut juga mengatur mengenai  mekanisme  dalam  penyelesaian  sengketa.  Tidak  hanya  dengan  dokumen elektronik  ini  saja,  penyelenggara  juga  wajib  menyediakan  akses  informasi  kepada penerima pinjaman atas posisi pinjaman yang telah diterima, akses informasi ini namun tidak termasuk informasi mengenai identitas pemberi pinjaman.
Dalam menjalankan perjanjian pinjam meminjam secara daring ini, baik penerima pinjaman,  pemberi  pinjaman  dan  penyelenggara  pinjaman  online  mempunyai  hak  dan kewajiban yang harus dijalankan. Seperti pemberi pinjaman mempunyai kewajiban untuk menyerahkan  uang  yang  telah  ia  sepakati  untuk  dipinjamkan  ke  penerima  pinjaman melalui  penyelenggara  pinjaman  online,  penyelenggara  juga  memiliki  beberapa kewajiban  yang  mana  penyelenggara  wajib  untuk  menerapkan  prinsip  dasar  untuk perlindungan para penggunanya seperti prinsip transparansi, perlakuan yang adil untuk semua pihak, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta apabila terjadi sengketa, penyelesaian  sengketa  yang  digunakan  pengguna  harus  secara  sederhana,  cepat  dan dengan biaya yang terjangkau. Selain menetapkan prinsip tersebut, penyelenggara juga wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti adanya
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK mengenai Perlindungan Konsumen dan POJK mengenai Layanan Pengaduan Konsumen, Selain hal tersebut penyelenggara juga wajib bertanggung jawab apabila para pengguna pinjaman mengalami kerugian akibat adanya kesalahan dan/atau kelalaian direksi dan/atau pegawai penyelenggara pinjaman online. Sedangkan, penerima pinjaman juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan seluruh uang yang telah dipinjam dari pemberi pinjaman melalui penyelenggara  pinjaman  online  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  diperjanjikan  antara pihak pemberi, penerima, dan penyelenggara pinjaman online. Mengenai hak para pihak, tentunya  pemberi  pinjaman  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  pengembalian  uang beserta bunga yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara penerima pinjaman, pemberi pinjaman dan penyelenggara pinjaman online sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara pihak-pihak tersebut, penyelenggara pinjaman online mempunyai  hak  untuk  melakukan  penagihan  baik  melalui  penyelenggara  itu  sendiri maupun  melalui  pihak  lainnya  yang  telah  diberikan  surat  kuasa  untuk  melakukan penagihan. Penagihan ini dilakukan untuk para penerima penerima pinjaman yang belum melakukan  kewajibannya  sesuai  dengan  tenggat  waktu  yang  telah  disepakati.  Namun, penagihan  ini  harus  dilakukan  melalui  mekanisme  yang  telah  diatur  dengan  undang- undang, yaitu penagihan hanya dapat dilakukan apabila penerima pinjaman dalam hal ini telah  dinyatakan  melakukan  kredit  macet,  penagihan  ini  juga  harus  dilakukan  tanpa adanya  kekerasan  maupun  ancaman  dalam  mekanisme  penagihan.  Mengenai  hak penerima pinjaman, maka penerima pinjaman mempunyai hak untuk menerima pinjaman sesuai dengan hal yang telah disepakati melalui yang diajukan oleh penerima pinjaman kepada penyelenggara pinjaman online.
Apabila  terjadi  suatu  perselisihan  baik  antara  penerima  pinjaman  dengan  pihak penyelenggara  pinjaman  online  maupun  perselisihan  antara  pemberi  pinjaman  dengan penyelenggara  pinjaman  online  maka  pihak-pihak  tersebut  dapat  menentukan  cara penyelesaian  perselisihan  ini  baik  melalui  pengadilan,  maupun  melalui  penyelesaian secara  kekeluargaan  dengan  menggunakan  pihak  ketiga.  Tentunya  hal  mengenai penyelesaian perselisihan ini juga telah disepakati oleh para pihak yang seharusnya telah dituangkan dalam dokumen elektronik yang telah disepakati. Sehingga dengan adanya hal-hal  tersebut  maka  dapat  dilihat  bahwa  sumber  dari  pinjaman  online  yang  dapat dilakukan  oleh  penerima  pinjaman,  pemberi  pinjaman  dan  penyelenggara  pinjaman online  adalah  perjanjian  antara  pihak-pihak  tersebut  yang  berbentuk  elektronik,  yang mana perjanjian pinjaman online ini dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang telah disepakati oleh para pihak. Sehingga dengan adanya perjanjian antara para pihak ini menimbulkan  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dijalankan  oleh  pihak-pihak  yang  terkait agar tidak menimbulkan kerugian satu sama lain.

## Hubungan  Hukum  antara  Perusahaan  Pinjaman  online  dengan  Perusahaan Penagihan
Dengan  adanya  kesepakatan  para  pihak  antara  Pihak  Pengguna  Pinjaman  online dengan Pihak Penyelenggara Pinjaman online yang menimbulkan timbulnya Perjanjian Pinjam Meminjam secara online, yang mana menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak yang harus diperbuat agar tidak terjadi kerugian. Kerugian dalam hal ini adalah kerugian yang timbul apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, salah satu kerugian yang dapat timbul adalah ketika penerima pinjaman tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan pinjamannya kepada pemberi pinjaman melalui pihak penyelenggara pinjaman online yang menyebabkan pihak penerima pinjaman dinyatakan telah melakukan kredit macet. Kredit macet adalah suatu keadaan yang mana nasabah
sudah tidak sanggup untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak lainnya yang terdapat dalam perjanjian seperti yang telah diperjanjikan (Munir, 2017). Kredit macet ini sendiri memiliki beberapa kriteria seperti terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui waktu yang telah diperjanjikan. Dalam lembaga keuangan seperti bank, kredit macet memiliki beberapa kriteria seperti terdapat tunggakan angsuran pokok  yang  telah  melampaui  waktu  sebanyak  270  hari,  terdapat  kerugian  operasional yang  dituntut  dengan  pinjaman  baru  dan  jaminan  yang  telah  diberikan  tidak  dapat dicairkan dalam nilai yang telah dianggap wajar, baik dalam segi hukum maupun kondisi pasar.
Dalam mekanisme kredit macet yang terjadi dalam pinjaman online, ada beberapa penyelesaian  masalah  apabila  terjadi  pinjaman  online  yang  kredit  macet  yang  telah dikeluarkan oleh Pihak Asosiasi Fintech Indonesia yang telah ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai asosiasi yang menyelenggarakan inovasi keuangan digital pada Juli  Tahun  2018  berdasarkan  pada  POJK  No.  13  Tahun  2018,  bahwa  Pihak  Asosiasi Fintech Indonesia telah mengeluarkan pedoman perilaku penyelenggara layanan pinjam- meminjam berbasis teknologi informasi secara bertanggungjawab dan telah diatur juga mengenai penyelesaian pinjaman kredit macet yang diatur dalam Bab III pada Pokok- pokok  pengaturan,  secara  umum  yang  mengatur  apabila  terjadi  kredit  macet  seperti, Setiap  penyelenggara  pinjaman  online  wajib  memiliki  prosedur  penanganan  pinjaman yang kredit macet yaitu perihal pemberian surat peringatan, persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi  pinjaman,  menghubungi  penerima  pinjaman  secara  jarak  jauh  (desk collection) yaitu melalui via telepon, email atau bentuk percakapan jarak jauh lainnya, perihal  kunjungan  atau  komunikasi  dengan  tim  penagihan  dan  atau  penghapusan pinjaman (Fahmi et al., 2022). Prosedur ini wajib untuk memperhatikan kepentingan dari pengguna  pinjaman  online  yaitu  pemberi  pinjaman  dan  penerima  pinjaman.  Dalam mekanisme penagihan, penyelenggara diperbolehkan untuk menggunakan jasa penagihan pihak ketiga, hal ini dapat dilakukan apabila jasa penagihan tersebut tidak termasuk dalam daftar  hitam  otoritas  dan  atau  asosiasi.  Dalam  mekanisme  penagihan,  penyelenggara pinjaman  online  tidak  diperbolehkan  untuk  melakukan  proses  penagihan  dengan menggunakan cara-cara yang mengintimidasi, menggunakan kekerasan fisik dan mental, ataupun menggunakan cara-cara lain yang dapat menyinggung unsur SARA, atau untuk merendahkan  harkat,  martabat,  serta  harga  diri  dari  penerima  pinjaman  baik  di  dunia nyata maupun di media online baik terhadap pihak penerima pinjaman, harta bendanya, maupun kerabat dan keluarganya (Kharisma, 2020). Apabila cara tersebut dilanggar oleh pihak penyelenggara pinjaman online maka terdapat sanksi yang berlaku berupa teguran tertulis, mempublikasikan nama anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada OJK dan masyarakat,  pemberhentian  sementara  dari  keanggotaan  asosiasi  serta  pemberhentian tetap dari keanggotaan asosiasi.
Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa penyelesaian permasalahan kredit macet yang dilakukan  oleh  penerima  pinjaman  dapat  dilaksanakan  oleh  pihak  ketiga  yang  telah ditentukan  oleh  penyelenggara  pinjaman  online.  Pada  umumnya,  dalam  mekanisme kredit  macet  yang  dilakukan  oleh  penerima  pinjaman,  pihak  penyelenggara  pinjaman online  akan  meminta  bantuan  pihak  ketiga  yaitu  debt  collector  untuk  melakukan penagihan. Pada umumnya debt collector merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara  debitur  dengan  kreditur  dalam  mekanisme  penagihan.  Jasa  yang  diberikan  oleh debt collector ini sendiri adalah menghubungi pihak debitur untuk melakukan pelunasan hutangnya  baik  secara  langsung  yaitu  dengan  mendatangi  langsung  ke  tempat  tinggal debitur yang didapatkan dari pihak kreditur maupun secara tidak langsung yaitu melalui via telepon atau email. Dalam mekanisme penagihan yang dilakukan oleh debt collector,
debt collector diberikan surat kuasa oleh kreditur untuk melakukan penagihan, yang mana dalam surat kuasa tersebut merupakan perjanjian antara kreditur dengan debt collector. Dalam hal ini berarti dapat dilihat bahwa hubungan hukum antara kreditur dengan debt collector  adalah  hubungan  perjanjian.  Debt  collector  dalam  hal  ini  juga  mempunyai informasi pribadi milik debitur, yang berasal dari pihak kreditur, seperti nomor telepon dan  alamat  rumah.  Tentunya  hal  ini  berbeda  dengan  perjanjian  pinjaman  online  yang mana  dalam  perjanjian  pinjaman  online  pihak  yang  mempunyai  kredibilitas  untuk melakukan penagihan adalah penyelenggara pinjaman online. Yang berarti bahwa apabila terjadi kredit macet yang dilakukan oleh penerima pinjaman, maka pihak penyelenggara yang wajib melakukan penagihan, karena pihak pemberi pinjaman tidak memiliki akses secara langsung untuk menghubungi pihak penerima pinjaman, karena data yang telah diberikan  oleh  penerima  pinjaman  kepada  penyelenggara  pinjaman  online  bersifat rahasia.
Dengan melihat hal tersebut, apabila dalam hal ini penyelenggara pinjaman ingin melakukan mekanisme penagihan melalui pihak ketiga, yang mana pihak ketiga dalam mekanisme  penagihan  ini  merupakan  perseorangan  maupun  perusahaan.  Terdapat perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang  penagihan,  yang  mana  perusahaan  tersebut adalah perusahaan yang menawarkan jasa untuk melakukan mekanisme penagihan, yang mana perusahaan tersebut menawarkan jasa untuk melakukan penagihan secara langsung dengan menggunakan pihak ketiga yang dikenal sebagai debt collector maupun secara tidak langsung melalui via telepon, atau yang biasa dikenal dengan sebutan desk collector. Dalam  tata  cara  penagihan  yang  dilakukan  oleh  jasa  pihak  ketiga  terdapat  beberapa tahapan, yaitu pada pihak desk collector, yang mana merupakan tahap awal untuk debt collector yang menagih kredit terhadap penerima pinjaman dengan cara mengingatkan tanggal jatuh tempo dari perjanjian yang telah disepakati. Tujuan dari desk collector ini sendiri  untuk  mengingatkan  penerima  pinjaman  atas  kewajibannya  dalam  melakukan pembayaran utang. Selanjutnya, masuk ke tahapan debt collector yang mana dalam hal ini  pihak  penagih  yaitu  debt  collector  mulai  mendatangi  penerima  pinjaman  yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dari keuangan penerima pinjaman, dalam tahapan ini debt  collector  memberikan  penjelasan  secara  persuasif  mengenai  kewajiban  penerima pinjaman  untuk  segera  membayar  hutangnya  sesuai  dengan  isi  perjanjian,  pihak  debt collector juga menjelaskan kepada penerima pinjaman akibat hukum yang dapat timbul apabila  penerima  pinjaman  belum  dapat  melunasi  hutangnya,  dalam  tahapan  ini  juga merupakan  pemberian  kesempatan  atau  restrukturisasi  mengenai  tenggang  waktu  bagi penerima  pinjaman  untuk  dapat  membayar  angsurannya.  Selanjutnya  terdapat  tahapan collector  remedial  yaitu  tahapan  dimana  debt  collector  melakukan  penagihan  hutang dengan  cara  mengambil  barang  milik  penerima  pinjaman  tahapan  ini  dapat  dilakukan apabila sejak awal perjanjian sudah terdapat perjanjian mengenai adanya jaminan.
Pihak penagih dalam hal melakukan mekanisme penagihan kepada pihak penerima, dilakukan  dengan  mendapatkan  informasi  yang  berasal  dari  pihak  penyelenggara pinjaman online. Pihak penagih dapat melaksanakan mekanisme penagihan dengan cara mendapatkan surat kuasa dari pihak penyelenggara pinjaman online, yang berarti bahwa hubungan  hukum  antara  pihak  penyelenggara  pinjaman  online  dengan  pihak  penagih adalah  hubungan  perjanjian  yang  mana  pihak  penyelenggara  pinjaman  online memberikan kuasa kepada pihak penagih. Menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian yang mana salah satu pihak memberikan kekuasaan kepada pihak lainnya, yang menerimanya, untuk atas nama  pihak  yang  memberikan  kuasanya  untuk  menyelenggarakan  suatu  pekerjaan. Dengan adanya definisi tersebut maka dapat diketahui bahwa perjanjian pemberian kuasa
adalah perjanjian sepihak. Pengertian dari kata-kata “untuk atas namanya” hal ini berarti bahwa yang diberi kuasa untuk bertindak dan atas nama pemberi kuasa, dengan adanya hal  tersebut  segala  sebab  dan  akibat  dari  perjanjian  ini  merupakan  tanggung  jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa yang mana masih berada dalam batas-batas kuasa yang telah  diberikan,  hal  ini  juga  diatur  dalam  pasal  1807  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata. Namun, tidak semua hal dapat dikuasakan kepada pihak ketiga, ada beberapa perbuatan yang tidak dapat diwakilkan. Perjanjian pemberian kuasa terjadi secara cuma- cuma, kecuali telah diperjanjikan sebaiknya. Dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat dua jenis surat kuasa yaitu surat kuasa umum yang berarti suatu pemberian  kuasa  yang  diberikan  secara  umum,  meliputi  perbuatan  pengurusan  yang mencakup segala kepentingan pemberi kuasa, hal ini dikecualikan untuk perbuatan yang hanya dilakukan oleh seorang pemilik, hal ini diatur dalam pasal 1796 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata,  seperti  melakukan  tindakan  pengurusan,  penghunian,  atau pemeliharaan. Terdapat juga surat kuasa khusus yang berarti satu kepentingan tertentu atau  lebih,  dengan  adanya  hal  tersebut  diperlukan  suatu  pemberian  kuasa  yang menyebutkan dengan tegas perbuatan yang mana dapat dilakukan oleh penerima kuasa, misalnya untuk mengalihkan hak atas barang bergerak atau tidak bergerak, memasang hipotek atau membebankan hak tanggungan, melakukan suatu perdamaian atau perbuatan lain yang hanya dilakukan oleh seorang pemilik (Meliala, 2008). Surat kuasa dapat dibuat dengan akta otentik, akta di bawah tangan, surat biasa, secara lisan dan secara diam-diam.
Dengan adanya hal tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat kewajiban orang yang menerima kuasa tersebut dalam hal perjanjian pinjaman online yaitu pihak penagih untuk menyelenggarakan suatu urusan, dalam hal ini adalah melakukan penagihan atas nama pihak penyelenggara pinjaman online. Surat kuasa dalam hal mekanisme penagihan perjanjian pinjaman online merupakan surat kuasa khusus, karena mekanisme penagihan dalam perjanjian pinjaman online diperlukan suatu pemberian kuasa yang diberikan oleh penyelenggara pinjaman online yang dalam perjanjiannya dengan tegas perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa dalam hal ini pihak penagih, yang mana perbuatan ini adalah melakukan penagihan berupa uang yang telah diterima oleh penerima pinjaman. Penggambaran  mekanisme  surat  kuasa  ini  seperti  PT.  A  memberikan  kuasa  kepada  B untuk melakukan penagihan kepada penerima pinjaman yaitu C, bahwa pemberian kuasa ini diberikan melalui surat perjanjian yaitu berupa surat kuasa khusus yang isinya adalah pemberian kuasa dari PT. A kepada B dengan mengatasnamakan PT. A untuk melakukan penagihan uang yang telah dipinjamkan kepada C.
Dengan  adanya  surat  kuasa  yang  diberikan  oleh  pihak  penyelenggara  pinjaman online kepada pihak penagih, memunculkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak penagih.  Kewajibannya  sama  seperti  pihak  penyelenggara  pinjaman  online  dalam melakukan  mekanisme  penagihan,  harus  memenuhi  syarat-syarat  tertentu,  yang  mana dalam  mekanisme  penagihan  tidak  diperbolehkan  untuk  melakukan  proses  penagihan dengan menggunakan cara-cara yang mengintimidasi, menggunakan kekerasan fisik dan mental, ataupun menggunakan cara-cara lain yang dapat menyinggung unsur SARA, atau untuk  merendahkan  harkat,  martabat,  serta  harga  diri  dari  penerima  pinjaman  baik  di dunia  nyata  maupun  di  media  online  baik  terhadap  pihak  penerima  pinjaman,  harta bendanya, maupun kerabat dan keluarganya. Apabila cara tersebut dilanggar oleh pihak penyelenggara  pinjaman  online  maka  terdapat  sanksi  yang  berlaku  berupa  teguran tertulis, mempublikasikan nama anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada OJK dan masyarakat,  pemberhentian  sementara  dari  keanggotaan  asosiasi  serta  pemberhentian tetap  dari  keanggotaan  asosiasi.  Dengan  adanya  hal  tersebut  maka  hubungan  hukum antara penyelenggara perjanjian online dengan pihak penagih adalah perjanjian melalui
surat  kuasa  khusus.  Sedangkan  untuk  penerima  pinjaman  dengan  pihak  penagih hubungan  hukumnya  adalah  pihak  penagih  dalam  hal  ini  bergerak  dengan  atas  nama pihak  penyelenggara,  sehingga  secara  tidak  langsung  dapat  dinyatakan  bahwa  pihak penagih ini hanyalah seorang wali dari pihak penyelenggara sehingga hubungan hukum yang timbul hanyalah berdasarkan surat kuasa yang telah diterima oleh pihak penagih, yaitu  bergerak  atas  nama  pihak  penyelenggara  pinjaman  online  untuk  melakukan penagihan  kepada  pihak  yang  tertagih  yaitu  dalam  hal  ini  adalah  penerima  pinjaman online.  Dengan  adanya  hal  tersebut,  tidak  ada  hubungan  hukum  antara  pihak  penagih dengan  pihak  penerima  pinjaman  online,  karena  peruntukan  pihak  penagih  hanyalah pihak  yang  bergerak  dengan  atas  nama  pihak  penyelenggara  pinjaman  online  namun apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum seperti kekerasan, maka muncul hubungan hukum antara pihak penagih dengan pihak penerima pinjaman online.

## Pertanggungjawaban  Perusahaan  Pinjaman  online  apabila  Pihak  Penagih menimbulkan Kerugian
Perusahaan  Pinjaman  online,  yang  mana  merupakan  salah  satu  bentuk  dari penyelenggara  pinjaman  online.  Sama  seperti  pihak-pihak  dalam  perjanjian, penyelenggara juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukannya karena, apabila hak dan kewajiban tidak dijalankan sebaik mungkin akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak  yang  ada  dalam  perjanjian  tersebut.  Dalam  melaksanakan  perjanjian, tentunya para pihak tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syarat yang terdapat  dalam  suatu  perjanjian  yang  sudah  tercantum  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  Pasal  1320  salah  satunya  adalah  melakukan  hal-hal  yang  melanggar hukum.  Hal  ini  dikarenakan  terdapat  beberapa  syarat  dalam  perjanjian  yaitu  adanya kesepakatan para pihak yang mana dalam hal ini adalah pihak penerima pinjaman, pihak penyelenggara  pinjaman,  dan  pihak  pemberi  pinjaman,  selain  itu  adanya  syarat kecakapan para pihak yaitu pihak yang telah diatur sudah melampaui umur tertentu dan dinyatakan bahwa tidak adanya ingatan yang cacat, terdapat juga syarat adanya pokok permasalahan  yang  dijanjikan  yang  mana  dalam  hal  ini  adalah  perjanjian  pinjam meminjam secara online dan dibuat dengan suatu sebab yang halal yang mana perjanjian ini  dilakukan  harus  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  tidak  boleh bertentangan  dengan  peraturan  manapun.  Dengan  adanya  hal  tersebut,  maka  dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat pihak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dalam mekanisme pelaksanaan perjanjian maka pihak tersebut dapat dinyatakan melakukan  wanprestasi.  Hal  ini  karena  pihak  tersebut  dapat  dinyatakan  tidak melaksanakan  hak  dan  kewajiban  sesuai  dengan  yang  telah  diperjanjikan  oleh  pihak tersebut.  Dan  perbuatan  yang  melawan  hukum  yang  masih  berada  dalam  cakupan perjanjian yang telah dibuat oleh seseorang berpotensi akan merugikan pihak lain dalam perjanjian.  Dengan  adanya  hal  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  dalam  perjanjian  online pihak-pihak di dalamnya bukan hanya penerima pinjaman dan pemberi pinjaman saja, melainkan  penyelenggara  pinjaman  online  juga  merupakan  pihak  dalam  perjanjian tersebut yang berkedudukan sebagai pihak ketiga yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Dengan adanya hal tersebut maka muncul hak dan kewajiban  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  pinjaman.  Sama  seperti  pihak  lainnya, dalam menjalankan perjanjian ini, pihak penyelenggara harus sesuai dengan syarat-syarat perjanjian  yang  tercantum  dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, yang mana segala perbuatan yang berhubungan dengan mekanisme perjanjian yang telah disepakati oleh pihak penyelenggara harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah
diatur dalam Perundang-undangan. Dalam perjanjian pinjam meminjam online, berlaku aturan yang sama dengan perjanjian pada umumnya yaitu, seluruh pihak dapat dinyatakan wanprestasi  apabila  tidak  melakukan  kewajibannya  sesuai  dengan  isi  perjanjian  yang telah  disepakati  dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Apabila  pihak penyelenggara pinjaman online tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  maupun  sesuai  dengan  isi  kesepakatan  yang  telah disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  maka  pihak  penyelenggara  dapat  dinyatakan wanprestasi.
Seiring  dengan  berkembangnya  teknologi,  hal  ini  juga  berdampak  pada pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Seperti munculnya permasalahan-permasalahan baru seperti penyebaran berita hoax, penipuan investasi  berbasis  teknologi,  munculnya  pinjaman-pinjaman  online  yang  ilegal  serta melakukan pengancaman dan pemerasan melalui media sosial. Seperti kejadian beberapa waktu lalu yang terjadi di daerah Jakarta Barat, yang mana dalam kejadian ini terdapat seorang  pihak  yang  melakukan  pinjam  meminjam  secara  online  kepada  salah  satu perusahaan  pinjaman  online,  namun  dalam  mekanisme  pembayaran  pinjaman  tersebut pihak  ini  tidak  dapat  membayarkan  pinjamannya  sesuai  dengan  waktu  yang  telah disepakati  dalam  perjanjiannya  dengan  alasan  bahwa  pihak  peminjam  uang  ini  tidak sanggup  untuk  membayar  jumlah  uang  yang  telah  dipinjamnya  beserta  dengan  bunga yang telah disepakati. Dengan adanya kejadian tersebut, penyelenggara pinjaman online meminta bantuan kepada sebuah Perusahaan yang bekerja dalam bidang jasa penagihan yang berinisial PT. ITN untuk melakukan penagihan kepada pihak penerima pinjaman tersebut. Dalam mekanisme penagihan ini, PT. ITN menggunakan cara yang tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh Pihak Asosiasi Fintech Lending Indonesia, meskipun  PT.  ITN  sudah  tergabung  ke  dalam  asosiasi  tersebut.  Mekanisme  yang digunakan  oleh  PT.  ITN  dalam  melakukan  penagihan  ini  adalah  mengancam  pihak penerima pinjaman akan menyebarkan gambar penerima pinjaman yang sudah disunting menjadi tidak berbusana oleh para pihak penagih ke seluruh media sosial yang terdapat keluarga dan kerabat dari pihak penerima pinjaman. Dengan adanya hal tersebut tentunya hal  ini  sangat  bertentangan  dengan  mekanisme  penagihan  yang  telah  ditentukan  yaitu proses  penagihan  tidak  diperbolehkan  menggunakan  cara-cara  yang  mengintimidasi, menggunakan  kekerasan  fisik  dan  mental,  ataupun  menggunakan  cara-cara  lain  yang dapat menyinggung unsur SARA, atau untuk merendahkan harkat, martabat, serta harga diri dari penerima pinjaman baik di dunia nyata maupun di media online baik terhadap pihak penerima pinjaman, harta bendanya, maupun kerabat dan keluarganya. Tentu saja hal ini juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pihak tersebut menggunakan ancaman yang tentu saja pihak tersebut melakukan perbuatan yang melawan  hukum,  karena  hal  yang  dilakukan  oleh  pihak  penagih  dalam  hal  ini  telah melanggar  ketentuan  dalam  pasal  368  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang menyatakan bahwa barangsiapa yang memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau  orang  lain  dengan  melawan  hak,  memaksa  orang  lain  dengan  kekerasan  atau ancaman kekerasan, supaya orang tersebut memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya  termasuk  ke  dalam  kepunyaan  orang  tersebut  kepunyaan  orang  lain  atau supaya  orang  itu  membuat  utang  atau  menghapus  piutang  dihukum  karena  memeras dengan  hukuman  penjara  paling  lama  sembilan  tahun.  Untuk  itu  dalil  dalam  Pasal  ini adalah barangsiapa yang dalam pasal ini mengacu pada pihak penagih, dengan melawan hak, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana dalam kasus  ini  pihak  penagih  memaksa  korban  dengan  menggunakan  ancaman,  dalil selanjutnya adalah memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
agar orang tersebut memberikan barang atau agar , yang sama sekali atau sebagiannya termasuk  ke  dalam  kepunyaan  orang  tersebut  kepunyaan  orang  lain  atau  orang  itu membuat utang atau menghapus piutang yang mana dalam kasus ini agar pihak korban segera  membayarkan  hutangnya,  yang  mana  sebenarnya  apabila  diteliti  lebih  lanjut korban sedang dalam situasi yang tidak dapat membayarkan hutangnya (Sanova, 2019). Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat dilihat bahwa pihak penagih dapat diminta pertanggungjawaban  hukumnya  karena  telah  melakukan  pengancaman  kepada  pihak penerima pinjaman.
Selain  itu,  termuat  juga  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  informasi  elektronik  dan  atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan untuk melanggar kesusilaan, yang mana dalam pasal ini memiliki beberapa unsur seperti, setiap orang yang mana dalam kasus ini adalah pihak penagih, dengan sengaja dan tanpa hak  yaitu  pihak  penagih  tidak  memiliki  hak  untuk  melakukan  hal  tersebut, mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya informasi  elektronik  dan  atau  dokumen  elektronik,    dan  memiliki  muatan  untuk melanggar  kesusilaan  yang  mana  gambar  yang  sudah  disunting  tersebut  merupakan gambar  yang  benar-benar  melanggar  kesusilaan  yaitu  dalam  hal  ini  pihak  penerima pinjaman yang dipermalukan di masyarakat (Pasedan, 2015). Dengan adanya hal ini tentu saja pihak penagih dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dalam  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  perbuatan  yang melanggar  hukum  merupakan  tiap  perbuatan  yang  melawan  hukum,  yang  dapat menyebabkan  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  akibat  dari kesalahannya telah menimbulkan kerugian tersebut, untuk memberikan ganti kerugian. Dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga dituliskan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya yang melawan hukum, bukan saja atas kerugian yang telah disebabkan atas perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya. Dalam Pasal selanjutnya juga dinyatakan bahwa seseorang tidak bertanggung jawab hanya atas kerugian yang telah diperbuatnya kepada orang lain, melainkan orang tersebut harus memberikan pertanggungjawaban atas segala kerugian yang dapat timbul akibat dari perbuatannya tersebut. Perbuatan yang sekiranya melawan hukum, dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut mengandung  unsur-unsur  seperti,  adanya  suatu  perbuatan  yang  mana  perbuatan  ini dimaksudkan sebagai baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu, seperti tidak melakukan  sesuatu  padahal  orang  tersebut  mempunyai  kewajiban  hukum  untuk melakukannya, kewajiban ini timbul dari hukum yang berlaku atau berdasarkan hal yang telah disepakati, dalam perbuatan melawan hukum tidak ada unsur adanya persetujuan atau kesepakatan, dan juga tidak terdapat unsur klausa yang telah diperbolehkan seperti yang tercantum dalam perjanjian. Unsur selanjutnya adalah perbuatan tersebut melawan hukum, sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang luas, yakni meliputi  hal-hal  seperti  adanya  perbuatan  yang  melanggar  undang-undang  yang  telah berlaku,  melanggar  hak  orang  lain  yang  dijamin  oleh  hukum,  perbuatan  yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan norma  kesusilaan  atau  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  sikap  yang  baik  dalam kehidupan  bermasyarakat  untuk  memperhatikan  kepentingan  dari  orang  lain.  Unsur selanjutnya adalah adanya kesalahan dari pihak pelaku, hal ini dikarenakan dalam Pasal
1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  mensyaratkan  adanya  unsur    ini,  unsur kesalahan ini dapat terpenuhi apabila terdapat unsur kesengajaan, unsur kelalaian, dan tidak  adanya  alasan  pembenar  atau  alasan  pemaaf.  Unsur  selanjutnya  adalah  adanya kerugian dari pihak korban yang bersifat kerugian material maupun kerugian immateril, yang  mana  kerugian  immateril  ini  juga  akan  dinilai  dengan  uang.  Unsur  selanjutnya adalah terdapat hubungan klausul antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang dialami.
Dengan  adanya  unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum  dan  permasalahan  yang telah dibuat oleh PT. ITN sebagai pihak penagih, maka dapat dilihat bahwa PT. ITN telah melakukan  adanya  perbuatan  yang  melawan  hukum.  Dengan  adanya  hal  tersebut, menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. ITN harus melakukan pertanggungjawaban hukum yang mana harus mengganti kerugian yang dirasakan oleh korban.  Namun  dalam  mekanisme  perjanjian  pinjam  meminjam  secara  online,  pihak penagih merupakan pihak yang dipekerjakan oleh  pihak penyelenggara pinjaman online untuk  melakukan  kewajibannya  dalam  mekanisme  penagihan  agar  pihak  pemberi pinjaman maupun pihak penyelenggara pinjam meminjam secara online tidak mengalami kerugian,  namun  tentunya  penyelenggara  pinjam  meminjam  secara  online  dalam mekanisme penagihan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang mana mekanisme penagihan yang dilakukan oleh penyelenggara memang diperbolehkan untuk menggunakan jasa penagihan pihak ketiga, hal ini dapat dilakukan apabila jasa penagihan tersebut  tidak  termasuk  dalam  daftar  hitam  otoritas  dan  atau  asosiasi.  Namun,  dalam mekanisme  penagihan,  penyelenggara  pinjaman  online  tidak  diperbolehkan  untuk melakukan  proses  penagihan  dengan  menggunakan  cara-cara  yang  mengintimidasi, menggunakan  kekerasan  fisik  dan  mental,  ataupun  menggunakan  cara-cara  lain  yang dapat menyinggung unsur SARA, atau untuk merendahkan harkat, martabat, serta harga diri dari penerima pinjaman baik di dunia nyata maupun di media online baik terhadap pihak  penerima  pinjaman,  harta  bendanya,  maupun  kerabat  dan  keluarganya.  Apabila cara tersebut dilanggar oleh pihak penyelenggara pinjaman online maka terdapat sanksi yang berlaku berupa teguran tertulis, mempublikasikan nama anggota dan ketentuan yang dilanggar  kepada  OJK  dan  masyarakat,  pemberhentian  sementara  dari  keanggotaan asosiasi  serta  pemberhentian  tetap  dari  keanggotaan  asosiasi.  Tentunya  hal  ini  tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam kasus tersebut, yang mana dalam kasus tersebut penagihan  dilakukan  dengan  merendahkan  harkat,  martabat,  serta  harga  diri  dari penerima  pinjaman.  Dengan  adanya  hal  tersebut  maka  mekanisme  penagihan  yang dilakukan oleh pihak penagih berdasarkan surat kuasa yang telah diberikan oleh pihak penyelenggara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya kasus ini dapat terlihat bahwa seharusnya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya penyelenggara pinjaman online tidak melaksanakan dengan baik, yang mana  penyelenggara  pinjaman  online  memiliki  kewajiban  untuk  merahasiakan  data pribadi milik penerima pinjaman maupun pemberi pinjaman dan melaksanakan haknya dalam  mekanisme  penagihan  pinjaman  online  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  mana  dalam  ayat  (1),  telah  dituliskan  bahwa perlindungan konsumen yang dalam kasus ini adalah penerima pinjaman dan pemberi pinjaman adalah segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum untuk dapat memberikan  perlindungan  kepada  konsumen,  yang  mana  pasal  2  Undang-Undang tersebut  juga  menyatakan  bahwa  perlindungan  konsumen  harus  berasaskan  manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum (Indonesia, 1999). Dalam POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi secara jelas telah menuliskan dalam Pasal 39, bahwa Penyelenggara  dilarang  dengan  menggunakan  cara  apapun  untuk  memberikan  data dan/atau  informasi  mengenai  pengguna  layanan  pinjaman  online  kepada  pihak  ketiga, larangan  dalam  hal  ini  dikecualikan  apabila  pengguna  telah  memberikan  persetujuan secara elektronik dan diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu  dalam  Pasal  43  POJK  No.  77  Tahun  2016  juga  dijelaskan  bahwa  penyelenggara dilarang untuk melakukan kegiatan usaha selain daripada kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK, Penyelenggara pinjaman online juga dilarang bertindak sebagai  pemberi  pinjaman  dan  penerima  pinjaman,  penyelenggara  dilarang  untuk memberikan jaminan dalam segala bentuk untuk memenuhi kewajiban dari pihak lain, penyelenggara  pinjam  meminjam  online  dilarang  untuk  menerbitkan  surat  hutang, penyelenggara  dilarang  untuk  memberikan  rekomendasi  kepada  para  penggunanya, penyelenggara juga dilarang untuk mempublikasikan informasi yang bersifat fiktif atau yang  dapat  menyesatkan  penggunanya,  penyelenggara  juga  dilarang  untuk  melakukan penawaran  layanan  kepada  pengguna  tetap  maupun  masyarakat  melalui  sarana komunikasi pribadi tanpa adanya persetujuan dari pihak pengguna serta penyelenggara pinjam  meminjam  online  juga  dilarang  untuk  mengenakan  biaya  apapun  kepada  para pengguna  atas  pengajuan  pengaduan.  Apabila  kewajiban  dan  larangan  dilakukan  oleh pihak penyelenggara maka pihak penyelenggara akan dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  berupa  adanya  peringatan  tertulis,  penyelenggara diberikan  denda  yaitu  kewajiban  untuk  membayarkan  sejumlah  uang  tertentu, pembatasan  kegiatan  usaha  penyelenggaraan  perjanjian  pinjaman  online,  serta  dapat diberikan sanksi pencabutan izin.
Dengan adanya kasus tersebut, maka dapat dilihat bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban  bukan  hanya  pihak  penagih  yang  melakukan  penagihan  secara melawan hukum, melainkan pihak penagih tersebut dapat bergerak melakukan penagihan karena adanya surat kuasa yang telah diberikan oleh pihak penyelenggara. Dengan adanya hal tersebut, melalui surat kuasa yang telah diberikan oleh pihak penyelenggara kepada pihak penagih secara tidak langsung dapat terlihat bahwa pihak penyelenggara pinjam meminjam secara online telah membocorkan informasi rahasia milik penggunanya, yang mana tentu saja hal tersebut telah dilarang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.  Dengan adanya hal tersebut maka penyelenggara pinjaman online telah dianggap tidak melakukan kewajibannya  untuk  merahasiakan  data  penggunanya  dan  mekanisme  penagihan  yang telah dilakukan oleh pihak penagih yang menggunakan kekerasan atau menggunakan cara yang  telah  melawan  hukum  yang  dapat  dianggap  sebagai  perbuatan  melawan  hukum. Yang  mana  perbuatan  melawan  hukum  telah  yang  berada  dalam  suatu  perjanjian dianggap sebagai perbuatan yang wanprestasi, karena perbuatan melawan hukum yang telah  dilakukan  oleh  pihak  penyelenggara  pinjaman  online  telah  merugikan  pihak penerima pinjaman, yang mana seharusnya hal ini tidak dirasakan oleh pihak penerima pinjaman, karena pihak pinjaman merasakan kerugian yang bersifat material yaitu rasa malu,  serta  kerugian  immaterial  yang  dapat  dirasakan  oleh  penerima  pinjaman  adalah dengan adanya rasa malu yang dirasakan oleh penerima pinjaman, maka ada keuntungan yang  harus  didapatkan  oleh  penerima  pinjaman  namun  dengan  adanya  kasus  tersebut membuat penerima pinjaman tidak mendapatkan keuntungan tersebut. Selain itu terdapat penjelasan  oleh  salah  satu  ahli  yaitu  Subekti  yang  menyatakan  bahwa,  wanprestasi terdapat empat macam, yaitu tidak melakukan apa yang telah disepakati untuk disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya namun tidak sesuai dengan  apa  yang  telah  diperjanjikan,  melakukan  apa  yang  telah  dijanjikan  namun
terlambat  dan  melakukan  suatu  yang  menurut  perjanjian  tidak  boleh  untuk  dilakukan. Sedangkan dalam perjanjian ini, pihak penyelenggara melakukan perbuatan hukum yang telah dilarang oleh Undang-Undang, yang mana dalam salah satu syarat perjanjian, bahwa perjanjian harus dilakukan berdasarkan suatu sebab yang halal, sehingga dengan adanya hal  tersebut  pihak  penyelenggara  telah  melakukan  perbuatan  yang  mana  menurut perjanjian  tidak  boleh  untuk  dilakukan.  Dengan  adanya  hal  tersebut  maka  pihak penyelenggara  pinjam  meminjam  online  ini  telah  melakukan  wanprestasi  kepada  para penggunanya yaitu penerima pinjaman dan pemberi pinjaman karena tidak melaksanakan kewajibannya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  isi  dari perjanjian yang telah disepakati. Dengan adanya hal tersebut menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pihak  Penyelenggara  Pinjaman  online  maka  dapat dimintakan  penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  karena  tidak  dipenuhinya  suatu perikatan yang telah diwajibkan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  diperoleh  kesimpulan  bahwa hubungan  hukum  antara  penerima  pinjaman  online  dengan  pihak  penyelenggara pinjaman online adalah hubungan perjanjian pinjam meminjam secara online yang mana kedudukan  penerima  pinjaman  online  juga  merupakan  konsumen  dari  pihak penyelenggara pinjaman online, serta pihak penyelenggara pinjaman online merupakan pihak ketiga dalam perjanjian pinjam meminjam online. Hubungan antara penyelenggara pinjaman  online  dengan  pihak  penagih  dalam  hal  ini  adalah  perusahaan  maupun perorangan adalah hubungan perjanjian yang dikaitkan dengan surat kuasa yang mana dalam surat kuasa tersebut adalah pemberian kuasa dari pihak penyelenggara pinjaman online kepada pihak penagih, yang mana dalam mekanisme penagihan yang dilakukan oleh  pihak  penagih  mengatasnamakan  pihak  penyelenggara  pinjaman  online.  Dalam mekanisme  penagihan  yang  dilakukan  oleh  pihak  penagih  pinjaman  kepada  pihak penerima  pinjaman  namun  dalam  mekanisme  penagihan  tersebut,  pihak  penagih melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak penerima  pinjaman,  dengan  adanya  hal  tersebut,  karena  pihak  penagih  melaksanakan penagihan  atas  dasar  kuasa  yang  telah  diberikan  oleh  pihak  penyelenggara  pinjaman online,  maka  pihak  penyelenggara  pinjaman  online  harus  bertanggung  jawab  atas kerugian yang telah ditimbulkan oleh pihak penagih, hal ini tentu saja dikarenakan pihak penyelenggara pinjaman online tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang  berlaku  dan  perjanjian  yang  telah  disepakati.  Dengan  adanya  hal  tersebut  maka pihak penyelenggara pinjaman online dinyatakan melakukan wanprestasi, dan pihak yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian berupa kerugian yang dialami, biaya, dan juga bunga.

## BIBLIOGRAFI
Bayuardi, G. (2018). Membaca Lirik Lagu Populer Indonesia: Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Bahasa. Handep , 2 (1), 77–102.
Daud,  R.  F.  (2021).  Dampak  Perkembangan  Teknologi  Komunikasi  Terhadap  Bahasa Indonesia. Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi , 5 (2), 252–269.
Fahmi, M. A., Hasbullah, M. A., & Munir, A. (2022). Pengaturan Hukum Persaingan Usaha  Atas  Jasa  Keuangan  Digital  di  Indonesia. MIMBAR  YUSTITIA:  Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia , 6 (1), 20–32.
Indonesia, R. (1999). Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Lembaran Negara RI Tahun , 8 . Keuangan, O. J., & Lending, F. A. Q. F. (2021). terdapat dalam https://www. ojk. go. id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ% 20Fintech% 20Lending. pdf . Akses 17/09. Kharisma, D. B. (2020). Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding , 1 (1), 1–7. Meliala,  D.  S.  (2008). Penuntun  praktis  perjanjian  pemberian  kuasa  menurut  kitab undang-undang hukum perdata . Nuansa Aulia.
Munir,  A.  S.  (2017).  Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  keuangan perbankan  syariah  di  Indonesia. Ummul  Qura  Jurnal  Institut  Pesantren  Sunan Drajat (INSUD) Lamongan , 9 (1), 56–68.
Pasedan, V. R. (2015). Delik Penghinaan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Skripsi. Prakoso,  A.  (2023).  Kajian  Viktimologi  Dalam  Tindak  Pidana  Penggelapan  Pada Perusahaan Pembiayaan. SIVIS PACEM , 1 (1), 47–68. Sanova, M. D. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP . UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Siregar, L. Y., & Nasution, M. I. P. (2020). Perkembangan teknologi informasi terhadap peningkatan bisnis online. HIRARKI: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis , 2 (1), 71–75.
Tiodor, P. C., & Tjahyani, M. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara  Lisan. Krisna  Law:  Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas Krisnadwipayana , 5 (1), 27–39.
Wicaksono, M. A. S. (2020). Penerapan Sanksi Penghentian Operasional Sementara dan Putus  Mitra  Sepihak  Oleh  PT.  Gojek  Indonesia  Ditinjau  dari  Pasal  1243  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. UNISKA Law Review , 1 (1), 1–20. Yusuf, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta .
Copyright holder: Restalia Laureta Hamzah (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: