## PERBANDINGAN HUBUNGAN NEGARA-PASAR REZIM SOEHARTO DAN PEMERINTAHAN SBY
(Kajian dari Perspektif Weberian-Kintzean)

## Oleh

## Hambali
Abstrak. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pemerintah membatasi diri untuk tidak mencampuri mekanisme pasar. Kini pada masa Presiden SBY pemerintah juga membatasi campur tangan terhadap komoditas serupa tetapi harga barang kebutuhan sekunder tidak stabil dan cenderung mahal. Mengapa hal ini terjadi? Bertolak dari itu nantinya dapat diinterpretasikan mengapa sebuah kebijakan yang relative sama dapat memberi dampak berbeda kepada masyarakat. Oleh sebab itu,maka solusinya adalah peran pemerintah, dalam hal ini Bulog harus ditegakkan kembali. Pemerintah lebih mampu memberikan stabilisasi, alokasi, dan distribusi.Untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure) maka peran pemerintah sebagai regulatory government tetap diperlukan. Pemerintahan Suharto pada masa itu memonitor dan mengawasi harga agar terkendali, tidak membiarkan harga melambung tinggi yang dinaikkan sepihak oleh penjual perusahaan swasta. Pemerintah dapat menurunkan biaya sarana produksi pertanian dan memperbaiki infrastruktur distribusi hasil pertanian. Pemerintah perlu menghentikan impor pangan pada produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri.
Kata Kunci: regulatory government,Negara-Pasar

## I. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN
Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pemerintah membatasi diri untuk tidak mencampuri mekanisme pasar pada kebutuhan sekunder seperti bawang merah, bawang putih,cabai dan lain lain termasuk mobil dan motor. Meskipun demikian, hasilnya harga harga barang sekunder tersebut relative murah dan stabil. Kini pada masa Presiden SBY
pemerintah juga membatasi campur tangan terhadap komoditas serupa tetapi harga barang kebutuhan sekunder tidak stabil dan cenderung mahal. Mengapa hal ini terjadi? Mungkinkah saat ini kebutuhan sekunder terutama yang berkaitan dengan bawang merah dan cabai diperlakukan sebagai kebutuhan primer seperti sembako pada masa Presiden Soeharto? Dalam kaitan ini apakah sebaiknya pemerintahan SBY dan
pemerintahan berikutnya memainkan
peranan regulatory terhadap kehidupan sosial ataukah cukup berperan fascilitatory ? Untuk menjawab pertanyaan pertanyaan diatas, mari kita mencoba melacak Paradigma Pembangunan yang dianut kedua rezim,yakni era Orde Baru dibawah Presiden Suharto dan Orde Pasca Reformasi dibawah Presiden SBY,khususnya terkait dengan Kebijakan
Ketahanan Pangan. Melalui telaah Paradigma Ketahanan Pangan yang dianut tersebut akan diketahui bagaimana hubungan Negara-Pasar pada kedua rezim. Kajian terhadap hubungan Negara-Pasar tersebut akan
dianalisis dari teori Weberian-Hintzean khususnya tentang “ state centered
approach ”. Bertolak dari itu nantinya dapat diinterpretasikan mengapa sebuah kebijakan yang relative sama dapat memberi dampak berbeda kepada masyarakat,terutama dikaitkan dengan kasus kenaikan harga barang kebutuhan sekunder seperti bawang dan cabai,yang sempat marak beberapa waktu lalu.

## II. PENDEKATAN WEBERIAN- HINTZEAN
Perspektif Weberian-Hintzean yang dianggap relevan digunakan menelaah kasus instabilitas harga barang kebutuhan sekunder yang sempat terjadi beberapa waktu yang lalu,di tanah air antara lain :
II.1. State Centered Approach Menurut Skocpol (1985:4), asumsi dari pendekatan
‘state centered” adalah : “….the state as an autonomous and rational actor able “to pursue transformative strategies even in the face of indifferences or resistance from politically weighty social forces” or
to be judged by its ability of “formulating holistic and long-term strategies transcending partial, short- sighted demands from profit-seeking capitalists or narrowly self-interested social groups” in the light of Weberian- Hintzean perspective .”
Disamping itu “ state centered approach ” juga mengasumsikan bahwa
negara selalu membangun pasar.
Dengan demikian, ia menolak gagasan bahwa ada hubungan zero-sum antara
negara dan pasar. Interpretasi peran ekonomi negara dipengaruhi teori hubungan kerjasama saling
menguntungkan antara negara birokrasi modern dan perkembangan kapitalis modern. Dalam “Society and Economic”, Weber menulis, "Kemajuan menuju negara yang birokratis, mengadili dan administrasi menurut hukum rasional didirikan dan regulasi, yang saat ini
sangat erat kaitannya dengan perkembangan kapitalis modern. Bagi Weber, perbedaan penting antara politik dan ekonomi adalah cara yang berbeda dengan mana mereka menciptakan orde sosial dengan memecahkan konflik di antara pelaku. Artinya, ketika tatanan politik memerlukan penggunaan paksaan, maka ekonomi diwujudkan dengan kompromi. Namun, titik tekan pandangan Weber adalah bahwa
" ekonomic order akhirnya dijamin oleh tatanan politik dan, karenanya, di balik setiap tatanan ekonomi harus ada penggunaan paksaan " (Mi Kyung
Kim,2003)
II.2.Teori Tindakan Aktor.
Studi mengenai tindakan aktor dalam fenomena ekonomi pada dasarnya terfokus untuk menganalisis bagaimana masyarakat bertahan hidup melalui pemenuhan kebutuhan hidupnya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara historis perkembangan kehidupan ekonomi modern ditandai dengan berkembangnya masyarakat industri pasca masyarakat agraris yang mengandalkan kegiatan pertanian sebagai dasar kegiatan perekonomian masyarakat. Menurut Sukidin (2009), perkembangan sosiologi ekonomi saat
ini turut dipengaruhi pula oleh penerapan Sosiologi Kultural dan pemikiran-pemikiran komparatif -
historis. Aliran ini memeiliki proposisi utama seperti : (i) tindakan ekonomi adalah suatu bentuk dari tindakan sosial, (ii) tindakan ekonomi disituasikan secara sosial, dan (iii) institusi-institusi ekonomi dikonstruksi secara sosial. Ketiga proposisi tersebut bersumber dari gagasan Weber mengenai tindakan sosial..

## II.3. Teori Pilihan Rasional dan Biro
Rasional (Birokrasi)
Teori pilihan rasional berlandas- kan kepada teori umum ( grand theory ), yakni tindakan rasional yang digagas oleh Max Weber. Studi ini mengkaji capital sosial secara khusus, dan
representasi capital secara umum dari sudut pandang Sosiologi Ekonomi,
dikaitkan dengan pengambilan keputusan transaksi sosial ekonomi.. Karya Weber pada dasarnya adalah mengemukakan teori tentang rasionalisasi (Brubaker, 1984 dalam Harmi,2012). Secara spesifik, berkembangnya birokrasi dalam kapitalisme modern, merupakan sebab- akibat dari rasionalisasi hukum, politik, dan industri. Menurutnya, birokratisasi itu sesungguhnya merupakan wujud dari administrasi yang konkrit dari tindakan yang rasional, yang menembus bidang peradaban Barat, termasuk kedalamnya seni musik dan arsitektur.
Kecenderungan totalitas ke arah rasionalisasi di dunia Barat merupakan hasil dari pengaruh perubahan sosial.
II .4.Teori Tentang Negara :
Weber berpendapat bahwa “ ….that states are compulsory
associations claiming control over territories and the people within them. Administrative, legal, extractive, and coercive organisations are the core of any state. These organisations are variably structured in different countries…. ”. Lebih jauh Weber mengatakan “… the state must be considered as more than the 'government' . Negara mencakup
administrasi, sistem hukum, birokrasi dan koersif berkesinambungan yang berusaha tidak hanya untuk berhubungan secara struktural dengan masyarakat sipil dan otoritas publik dalam pemerintahan, tetapi juga untuk struktur struktur hubungan penting dalam masyarakat sipil . Sejarah negara, menurut Weber tidak dapat direduksi menjadi hubungan kelas. Negara berisi satu set diferensial lembaga dan personil, mewujudkan sentralitas, dalam arti bahwa hubungan politik memancarkan keluar dari pusat untuk melampauai daerah batas teritorial, di mana ia menjalankan kekuasaan monopoli, mengikat pembuatan aturan, didukung
oleh monopoli sarana kekerasan fisik. Sementara itu Hintze menganggap negara sebagai organisasi yang mengendalikan wilayah. Baginya, pertama,struktur kelas sosial dan, kedua, penataan eksternal dari Negara menentukan organisasi Negara. Aspek Internasional menimpa masing-masing negara melalui hubungan geopolitik dominasi kepentingan dan persaingan,
melalui ekonomi dunia
pola
perdagangan, arus investasi dan keuangan internasional. Menggunakan tampilan Hintze,Skocpol berpendapat bahwa negara harus berdiri di persimpangan antara pesanan sosio- politik dalam negeri dan hubungan transnasional di mana mereka harus melakukan manuver untuk kelangsungan hidup dan keuntungan dalam kaitannya dengan negara-negara lain. Dengan demikian, negara modem Weber dan Hintze telah menjadi bagian dari sistem negara kompetitif.
(Mohammad Ali Mousavi,1996)

## III. PARADIGMA PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN ORDE BARU
Pada era Orde Baru walaupun tidak secara eksplisit disebut sebagai kebijakan ketahanan pangan, upaya pemerintah
untuk menjamin ketersediaan "sembiIan bahan pokok" (sembako) khususnya makanan, pada tingkat harga yang "terjangkau'” pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan ketahanan pangan. Demikian pula dengan upaya pemerintah Orde
Baru memacu produksi beras domestik guna meraih swasembada beras. Pemerintah merupakan salah satu pelaku dominan yang sangat menentukan sosok sistem ketahanan pangan dan kelembagaan penunjangnya. Oleh karena sosoknya sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah, maka sistem ketahanan pangan nasional dan komponen kelembagaannya hanya akan lebih mudah dipahami bila terlebih dahulu memahami paradigma kebijakan
ketahanan pangan nasional.
Sejak awal Orde Baru (Orba), kebijakan ketahanan pangan didasarkan pada paradigma penyediaan pangan FAA (food availability approach ). Paradigma FAA berpandangan bahwa ketahanan pangan suatu negara ditentukan oleh kemampuannya dalam menyediakan makanan pokok dalam jumlah yang cukup bagi seluruh penduduknya. Pendekatan ini beranggapan bahwa jika pasokan
pangan tersedia maka para pedagang akan menyalurkan pangan tersebut ke seluruh wilayah secara efisien, dan harga pangan akan tetap stabil pada
tingkat dapat dijangkau oleh seluruh keluarga .
Selama Repelita I dan II (antara 1969-1979), pemerintah banyak mencurahkan perhatian dalam kebijaksanaan pangan yang dipusatkan untuk tercapainya kenaikan produksi. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan perbaikan pelaksanaan program Bimas dan program-program yang menyangkut produksi beras lainnya, seperti program intensifikasi jagung, kacang tanah, dan kedelai. Pada tahun 1969: Bulog
mendapat tambahan tugas dalam hal Manajemen Stok Penyangga Pangan Nasional – dan penggunaan neraca pangan nasional sebagai standar ketahanan pangan, lalu pada tahun 1971,tambahan tugas Bulog sebagai pengimpor gula dan gandum dan terakhir pada tahun 1977 tambahan Tugas Bulog untuk melakukan Kontrol impor kacang kedelai.
Pemerintah Orde Baru mulai memperbaiki pemasaran dan pengolahan beras di dalam negeri dengan tujuan utama untuk melindungi kesejahteraan petani. Kemudian
terbentuklah KUD dan BUUD, dimana keduanya berfungsi untuk membeli beras dalam negeri dan turut memasarkan dalam waktu singkat. Untuk membantu tercapainya tujuan pemerintah, impor beras dan usaha stabilisasi harga beras ditangani oleh Bulog. Pada tahun 1984 Indonesia
mampu memenuhi kebutuhan beras dalam negeri bahkan mampu berproduksi melebihi kebutuhan dalam negeri, sehingga Indonesia berubah status dari importir beras terbesar di dunia menjadi berswasembada beras (1984).
Secara ringkas, kerangka pikir yang dianut pemerintah dalam merancang kebijak-an ketahanan pangan ialah: (1) Harga yang "terjangkau" dan stabil cukup untuk menjamin bahwa semua konsumen akan dapat memperoleh makanan yang cukup sesuai dengan kebutuhan hidupnya; (2) Tingkat harga di tingkat konsumen merupakan refleksi dari kecukup-sediaan pangan; (3) Stabilisasi harga beras pada tingkat yang "terjangkau" cukup untuk menjamin ketahanan pangan; (4) Produksi domestik merupakan sumber
pengadaan yang paling handal untuk menjamin kecukup-sediaan pangan; (5) Oleh karena itu swasembada pangan merupakan strategi yang paling efektif untuk kebijakan ketahanan pangan dalam jangka panjang.
Apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru sebagaimana yang dipaparkan diatas,sejalan dengan pandangan Weber ketika sosiolog
Jerman ini mendefinisikan hakekat pembangunan. Menurutnya, pembangunan adalah perubahan orientasi masyarakat dari tradisional- irasional menuju modern-rasional dimana indikatornya adalah munculnya birokratisasi dalam setiap unsur kehidupan yang dicapai melalui distribusi kekuasaan. (Jullisar An-naf ,2011). Rezim Soeharto dengan secara efektif telah menggunakan kelembagaan Birokrasi BULOG yang berada di pusat kekuasaan hingga KUD/BUUD yang bertebaran dipelosok desa dalam rangka melaksanakan kebijakan
ketahanan pangan. Sehubungan dengan itu Weber melihat birokrasi modern sebagai satu bentuk
organisasi sosial yang paling efisien, sistematis, dan dapat diramalkan. Walaupun organisasi birokratis yang sebenarnya tidak pernah sepenuhnya mengabaikan timbulnya hubungan-
hubungan pribadi, namun stidaknya sebagian besar analisa Weber mengenai birokrasi ini mencakup karakteristik- karakteristik yang istimewa, dan dipandang sebagai tipe yang ideal. Kehadiran Bulog sebagai lembaga stabilitasi harga pangan
memiliki arti khusus dalam menunjang keberhasilan rezim Orde Baru hingga mencapai swasembada pangan tahun 1984. Menjelang Repelita I (1 April 1969), struktur organisasi Bulog sesuai dengan Keppres RI No. 11 Tahun 1969 tanggal 22 Januari 1969, sesuai dengan misi barunya berubah dari lembaga
penunjang peningkatan produksi pangan menjadi lembaga penyangga persediaan pangan ( buffer stock holder ). Kemudian sesuai dengan Keppres RI NO. 39 Tahun 1978 tanggal 5 Nopember 1978 Bulog mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian harga gabah, gandum dan bahan pokok lainnya guna menjaga kestabilan
harga, baik produsen
maupun konsumen sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah. Namun sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 timbul tekanan yang sangat kuat, agar peran pemerintah dipangkas secara drastis sehingga semua kepentingan nasional termasuk pangan harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Tekanan tersebut terutama muncul dari negara-negara maju pemberi pinjaman utang, khususnya Amerika Serikat dan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank.

## IV. HUBUNGAN NEGARA-PASAR PADA REZIM SBY
Pada Sabtu, 11 Juni 2005 di Purwakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
beserta beberapa menterinya mencanangkan program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK).Strategi lainnya adalah, peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen pertahun dicapai melalui percepatan investasi dan ekspor serta pembenahan sektor riil
untuk membuka lapangan kerja. RPPK juga menetapkankan lahan pertanian abadi seluas 15 juta hektar lahan ber- irigasi dan 15 juta hektar lahan kering, total 30 juta hektar. Fokus dari RPPK adalah semata-mata bisnis, dengan perdagangan dan investasi dianggap jalan utama dan satu-satunya yang akan membawa petani menjadi sejahtera. Anggapan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif di pasar menjadi agenda utama pemerintah. Kemudian pelaku usaha yang didorong untuk melakukan aktivitas agribisnis melalui korporasi dalam negeri maupun modal asing. Pemerintahan SBY ingin men- shifting dari pertanian keluarga-
keluarga tani dan usaha kecil perdesaan menjadi pertanian yang dikendalikan oleh korporat. (Ya’kub,Achmad, 2012)
Agribisnis akan menimbulkan spesialisasi pada tiap lininya, mulai dari
on farm sampai off farm . Agribisnis juga yang mendorong tumbuhnya perkebunan-perkebunan, sampai terjadinya food estate . Melalui agribisnis, pertanian diproduksi secara industri, dalam jumlah sebanyak- sebanyaknya dengan ukuran seragam
dan bersifat monokultur. Agribisnis juga memunculkan free market (pasar bebas) di dunia pertanian, agar tidak muncul hambatan dalam transaksi antar lini agribisnis. Paham free market inilah yang selalu menginginkan untuk
menguasai pasar, sehingga bagi yang tidak kompetitif akan kalah dari persaingan merebut pasar. Free Market juga berorientasi untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, sehingga produksi ditentukan dari permintaan dan penguasaan pasar. Hal ini menyebabkan kegiatan bertani bukan lagi untuk kehidupan tapi untuk memproduksi komoditas. Selanjutnya pemodal kuat akan menguasai pasar pertanian sehingga petani kecil hanya menjadi bagian dari elemen agribisnis saja (buruh murah misalnya). Bahkan lebih itu, petani menjadi kelompok yang paling dahulu dan parah bila mengalami kerugian bila cuaca buruk, serangan hama, puso atau gagal panen.
Sehubungan dengan itu Pemerintah harus mampu melindungi pertanian nasional, jangan hanya terpaku dengan berbagai perjanjian liberalisasi pertanian yang diusung oleh
WTO ataupun berbagai FTA, baik regional maupun bilateral.. Ketika harga kesembilan bahan pokok diserahkan pada mekanisme pasar maka timbul masalah yaitu terjadinya praktek kartel dan oligopoli. Praktek kartel dan oligopoli ini membuat pasokan bahan pokok menjadi langka dan membuat harga-harga menjadi menjulang tinggi. Bagi penduduk yang berpenghasilan sangat rendah hal ini mengakibatkan semakin sulitnya akses terhadap bahan pokok (Nurul Tono,2013). Praktek- praktek liberalisasi, deregulasi dan privatisasi seperti anjuran IMF, Bank Dunia dan WTO telah merusak pasar nasional (sebagai contoh bea masuk import beras yang nol persen) dan melemahkan BULOG

## V. BRINGING THE STATE BACK IN
Dalam upaya mengantisipasi kenaikan harga barang sekunder seperti bawang,cabai tomat dan sebagainya,
termasuk motor dan mobil,pemerintahan SBY tidaklah harus melakukan suatu kebijakan untuk memposisikan barang barang
kebutuhan sekunder tersebut seperti “sembako” semasa Orde Baru. Betapapun,munculnya persoalan kenaikan harga tersebut sebagian disebabkan oleh factor Tindakan Aktor Yang Rasional. Menurut Weber tindakan ekonomi tidak semata-mata dipandang sebagai fenomena stimulus-respon yang sederhana, melainkan lebih kepada hasil dari suatu proses yang dilakukan oleh individu dalam hubungan social yang berlangsung. Oleh karenanya, dalam tindakan rasional ada beberapa kata kunci yang harus dikaitkan satu dengan yang lainnya, yakni aktor (yang diasumsikan rasional); pilihan dari beragam sumber yang tersedia; penguasaan atas sumber-sumber itu oleh si aktor; dan kepentingan pribadi. Prilaku para spekulan seperti penimbunan barang dan sebagainya dapat dipahami dalam konteks tindakan rasional ini. Kenaikan harga produk hortikultura yang bervariasi memicu ketidakstabilan harga, khususnya bawang merah dan putih,cabe serta tomat. Gejolak kenaikan harga yang bervariasi, jika tidak diantisipasi, dapat
berubah menjadi krisis pangan. Secara teknis, gejolak kenaikan harga pangan disebabkan oleh lemahnya infrastruktur distribusi, nilai tukar mata uang, dan harga input pertanian. Namun ada yang jauh lebih bersifat sistemik, yaitu terjadinya lonjakan harga karena faktor peran dominan kaum kapitalis, spekulasi di bursa berjangka, melemahnya peran negara, kebijakan impor yang salah, serta permainan swasta nasional dalam perdagangan. Lonjakan harga pangan hortikultura tak menguntungkan petani kecil, pedagang, dan konsumen.
Oleh sebab itu,maka solusinya adalah pertama, peran pemerintah, dalam hal ini Bulog sebagai lembaga yang berperan menjaga stabilitas harga dan persediaan pangan dalam negeri secara luas harus ditegakkan kembali. BULOG bisa lebih aktif menjalankan fungsi Public Service Obligation dan bukan menjadi lembaga pencari laba. BULOG harus menjadi Birokrasi yang efektif dalam menyangga pangan dan menjaga stabilitas harga. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki
fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Fungsi Stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan, dan keamanan.Fungsi Alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon dan
Fungsi
Distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Kedua ,untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure) seperti instabilitas atau kekakuan harga,
monopoli, dan eksternalitas yang merugikan maka peran pemerintah sebagai regulatory government tetap diperlukan. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung maupun tidak langsung dalam penentuan harga pasar untuk melindungi konsumen atau produsen melalui kebijakan penetapan harga minimum (floor price) dan kebijakan penetapan harga maksimum (ceiling price). Regulasi yang mengatur barang
dan jasa yang boleh atau tidak boleh dilakukan secara berkelanjutan perlu dibuat secara berkeadilan. Ketiga, monitoring dan pengawasan stok komoditas pangan hortikultura lainnya mutlak dilakukan sebagaimana yang dilakukan pada masa Orde Baru dimana pemerintahan Suharto pada masa itu memonitor dan mengawasi harga agar terkendali, tidak membiarkan harga melambung tinggi yang dinaikkan sepihak oleh penjual perusahaan swasta. Sebagimana yang diungkapkan
Weber bahwa " ekonomic order akhirnya dijamin oleh tatanan politik dan, karenanya, di balik setiap tatanan ekonomi harus ada penggunaan
paksaan. Keempat ,Pemerintah dapat menurunkan biaya sarana produksi
pertanian dan memperbaiki infrastruktur distribusi hasil pertanian.
Tingginya biaya produksi dan biaya angkut saat ini dinilai sebagai pemicu utama meningkatnya harga pangan, khususnya bawang,cabai dan tomat.
Sementara itu,dalam jangka panjang, pemerintah perlu menghentikan impor pangan pada produk yang bisa dihasilkan di dalam
negeri seperti bawang, buah-buahan,
sayur-sayuran dan sebagainya. Sebab, impor bahan pangan, selain menghamburkan devisa, dapat membunuh produsen pangan dalam negeri dan mengancam kedaulatan pangan nasional,memakmurkan para spekulan dan komprador penjual (A.Perdana G,2013)

## Daftar Pustaka
Acintya, Kebijakan pemerinah Dalam Bidang Ekonomi, @ http://27acintya08dhika95.wo rdpress.com/kebijakan- pemerintah-dalam-bidang- ekonomi/
Scockpol,Teda, Bringing The State Back In,Strategys of Analysis in
Curren Researh, on Evans Peter B.,Rueschemeyer D.,Scockpol, Teda,(eds) Bringing The State Back In,Cambridge University Press,1985
Gede Mudiarta, Ketut, Perspective and Role of Economic Sociology in Economic Development , Jurnal
Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 29 no. 1, juli 2011 : 55 – 66)
Gemilang , Andi Perdana, Mengatasi Kenaikan Harga Bawang,Koran Tempo,19 Maret 2013
Harmi , Pokok Pokok Pemikiran Max
Weber (1864-1920), Perspektif Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial , @ http://m- haritsyah.blogspot.com/2012/ 07/teori-teori- pembangunan.html
Jullisar, Annaf, Tinjauan Analitis Terhadap Model
Pembangunan Indonesia , Jurnal Kybernan, Vol. 2, No. 1 maret 2011.
Mi Kyung Kim , The Logic of
Regionalism: A Comparative Study of Regionalism in Europe and Asia ,a dissertation,
December 2003 Mousavi, Mohammad Ali , Oil and State in The Political Economy of Iran 1942-1979, Durham University.
Available at Durham e-theses online:
http://etheses.dur.ac.uk/5391/ may, 1996
Nurul Tono, Revitalisasi Peran Bulog, @ http://id.voi.co.id/voi- komentar/3185-revitalisasi- peran-bulog-2013
Sukidin, Sosiologi Ekonomi , Center for Society Studies , Jember,2009
Ya’kub,Achmad,
@http://www.spi.or.id/?p=3176