## PENDAHULUAN
Sebelum  adanya  Undang-undang  Otonomi Daerah yang ditandai dengan hadirnya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, ternyata sistem penatausahaan pembiayaan daerah sudah menerapkan konsep pemisahan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Namun sistem tersebut belum didasarkan pada kontribusi setiap daerah dalam hal pendapatan yang diperoleh dari sumber daya alam yang dieksploitasi. Dis- tribusi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan ke pemerintah daerah  masih banyak terpusat pada daerah Jawa saja, yang relatif dekat dengan pusat pemerin-
tahan di Jakarta, sehingga pembangunan yang dilakukan pun tidak merata antara pusat dan daerah.
Setelah adanya reformasi, perubahan pera- turan dan perundang-undangan seiring dengan semangat reformasi tersebut juga berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah. Pengelolaan keuangan negara/daerah telah ba- nyak  mengalami  perubahan  atau  perbaikan seiring dengan semangat reformasi manajeman keuangan pemerintah untuk mencapai keber- hasilan otonomi daerah. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya beberapa paket peraturan per- undang-undangan dibidang keuangan negara serta peraturan-peraturan turunannya yang telah banyak mengalami revisi dan penyempurnaan.

## PENYUSUNAN APBD  BERBASIS  KINERJA

## Rolly Yandra dan Endang Sutrisna
FISIP Universitas Riau,  Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract : Making APBD Based Performance. This study aims to empirically examine and analyze whether  the  commitment  factor  of  all  components  of  the  organization,  improve  system administration, sufficient resources, rewards are clear and the penalties / sanctions (punishment) that affect firm performance-based APBD in Siak. To test the hypothesis of the influence of all components  of  the  organization's  commitments,  improving  administrative  systems,  sufficient resources, rewards are clear and the penalties/sanctions that affect firm performance-based APBD simultaneously  and  used  partial  F  test  and  t  test.  Results  of  this  study  demonstrate  that  the commitment of  all  components  of  the  organization,  improve  system administration, sufficient resources, rewards are clear and the penalties/sanctions which expressly simultaneously significant effect on the performance-based APBD. In partial commitment of all components of the organization, completion  of  system  administration,  sufficient  resources  are  not  significantly  influence  the performance-based APBD, while the reward and punishment variables significantly influence the performance-based APBD.
Abstrak : Penyusunan APBD Berbasis Kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis apakah faktor komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyem- purnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup,  penghargaan yang jelas  dan  hukuman/ sanksi yang tegas berpengaruh terhadap APBD berbasis kinerja di Kabupaten Siak. Untuk menguji hipotesis  pengaruh  komitmen  dari  seluruh  komponen  organisasi,  penyempurnaan  sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan yang jelas dan hukuman/sanksi  yang tegas berpengaruh terhadap APBD berbasis kinerja secara simultan dan parsial digunakan uji F dan uji t. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyem- purnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan  yang jelas dan hukuman/ sanksi  yang tegas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap APBD berbasis kinerja. Secara parsial variabel komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup  tidak berpengaruh signifikan terhadap APBD berbasis kinerja, sedangkan variabel reward  and  punishment berpengaruh  signifikan  terhadap penyusunan APBD  berbasis kinerja.
Kata Kunci: komitmen organisasi, sistem administrasi, APBD berbasis kinerja
.
Beberapa peraturan terkait yang telah di- keluarkan adalah paket undang-undang bidang keuangan negara, yakni UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pe- ngelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara. Dalam rangka pengimplementasian undang-undang bidang keuangan negara ter- sebut, telah dikeluarkan berbagai peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) antara lain PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan PP No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
UU No. 32 Tahun 2004 dan No. 33 Tahun 2004 membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerah- nya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing.  Dengan  berlakunya  kedua undang-undang tersebut membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
Hal tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) seperti yang disebut dalam UU No. 17 Tahun 2003 pasal 19 (1)  dan  (2),  yaitu  pendekatan  berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan mem- bangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan ang- garan tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).
ABK merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut di- diskripsikan pada seperangkat tujuan dan di- tuangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Seperti yang disebutkan dalam penelitian Suprasto  (2006)  bahwa  anggaran  berbasis
kinerja juga mengisyaratkan penggunaan dana yang tersedia dengan seoptimal mungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kese- jahteraan  yang  maksimal  bagi  masyarakat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Atiek (2005) di Lampung tentang melakukan penelitian tentang hubungan peranan Bappeda dalam me- laksanakan perencanaan sesuai anggaran ber- basis kinerja dengan pemahaman sumber daya manusia mengenai anggaran berbasis kinerja dan hubungan penerapan anggaran berbasis kinerja dengan arah kebijakan umum pemerintah kabu- paten. Hasil penelitian Atiek ini menyebutkan terdapat hubungan antara sumber daya manusia masih sedikit yang mengerti dan memahami anggaran berbasis kinerja berpengaruh dalam pelaksanaan perencanaan dan terdapat penyim- pangan program yang dilaksanakan dari arah kebijakan umum dengan belum diterapkan ang- garan berbasis kinerja. Demikian juga dengan penelitian Raharto (2008) di Makasar yang me- nyebutkan adanya hubungan antara keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran dengan penerapan anggaran berbasis kinerja.
Buku Pedoman Penyusunan Anggaran Ber- basis Kinerja yang diterbitkan Badan Penga- wasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2005 dinyatakan bahwa tuntutan pen- tingnya pelaksanaan penyusunan anggaran ber- basis kinerja, ternyata membawa konsekuensi yang harus disiapkan beberapa faktor keber- hasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu:
1. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi.
2. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus.
3. Sumber daya yang cukup untuk usaha pe- nyempurnaan  tersebut (uang, waktu dan orang).
4. Penghargaan ( reward ) dan sanksi ( punishment ) yang jelas.
5. Keinginan yang kuat untuk berhasil.
Provinsi Riau merupakan provinsi yang kaya akan SDA yang berlimpah. Kekayaan SDA ini
menjadi nilai tambah bagi Provinsi Riau dalam meningkatkan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD)-nya untuk biaya pem- bangunan daerah. Kabuaten Siak merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau. Kabupaten Siak memiliki APBD yang lebih besar jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau. Hal ini disebabkan Kabu- paten Siak memiliki SDA yang berlimpah jika dibandingkan kabupaten/kota lain, sehingga Pendapatan dan Belanja Daerah yang dihasilkan juga tinggi.
APBD Siak Tahun Anggaran 2010 me- nempati posisi ketiga lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau. Nilai APBD yang besar ini hendaknya didukung dengan pe- nyusunan APBD yang berbasis kinerja agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Namun  Pe- merintah Kabupaten  Siak dalam  menyusun APBD belum sepenuhnya berdasarkan pengang- garan berbasis kinerja. Hal ini tampak pada pengisian pengukuran indikator kinerja pada RKASKPD dan DPA-SKPD belum meng- gambarkan kaitan yang erat dengan proses pe- ngelolaan  pencapaian  ( management  for results ). Juga belum ada standar analisis belanja, standar biaya, standar pelayanan minimal, pe- rencanaan kinerja dan target kinerja. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Siak belum menetapkan instrumen pengukuran capaian ki- nerja keberhasilan suatu program dan kegiatan. Demikian juga sumber daya yang cukup untuk peningkatan implementasi anggaran berbasis kinerja berupa adanya upaya penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kualitas implementasi anggaran berbasis kinerja masih belum terse- lenggara secara berkelanjutan dalam upaya per- baikan penganggaran berbasis kinerja.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari bukti empiris bahwa komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan system administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan dan sanksi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan APBD yang berbasis kinerja secara simultan dan parsial di Kabupaten Siak.

## METODE
Penelitian  ini  dapat  dikatakan  sebagai penelitan kausal ( causal) yaitu untuk melihat hubungan beberapa variabel yang belum pasti. Umar  (2008)  menyebutkan  desain  kausal berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi lain. Juga berguna pada penelitian yang bersifat eksperimen dimana va- riabel independennya diperlakukan secara ter- kendali oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variabel dependen secara langsung. Peneliti menggunakan desain penelitian ini untuk me- ngetahui apakah kepemimpinan dan komitmen, penyempurnaan adminsitrasi, sumber daya yang cukup, serta system reward and punishment berpengaruh terhadap penyusunan APBD ber- basis kinerja pada SKPD yang ada di lingkungan Kabupaten Siak baik secara parsial maupun secara simultan. Metode analisis data yang di- gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi masing- masing variabel independen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Validitas
Pengujian validitas instrumen dengan ban- tuan perangkat lunak SPSS, nilai validitas dapat dilihat  pada  kolom Corrected  Item-Total Correlation . Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik ( r hitung > r tabel) maka instrumen tersebut dikatakan valid. Nilai r tabel pada penelitian ini dengan taraf sig- nifikan 5% dan sampel sebanyak 30 adalah 0,296. Berdasarkan pengujian validitas instru- men, nilai corrected item-total correlation ber- nilai positif dan di atas nilai r tabel 0,361 yang artinya semua butir pertanyaan dapat dikatakan valid.
Hasil uji validitas variabel APBD berbasis kinerja (Y), komitmen dari seluruh komponen organisasi (X1), penyempurnaan sistem adminis- trasi (X2), sumber daya yang cukup (X3), pe- nghargaan yang jelas dan sanksi yang tegas (X4) adalah sebagai berikut:
Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Y) dapat diambil kesimpulan bahwa semua item per- nyataan  valid. Hal ini dapat dilihat bahwa r hitung varibel Penyusunan APBD berbasis kinerja lebih tinggi daripada nilai r tabel. Dimana nilai r tabel untuk sampel sebanyak 30 adalah 0,296. Se- dangkan nilai r hitung pada semua pernyataan variabel Penyusunan APBD berbasis kinerja lebih besar daripada nilai r tabel. Ini berarti bahwa seluruh instrument pernyataan yang digunakan pada variabel penyusunan APBD berbasis kinerja, dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur atau dengan kata lain dapat mengungkapkan apa yang hendak  diungkapkan dalam meneliti variabel penyusunan APBD berbasis kinerja, maka hasilnya juga dapat me- nggambarkan keadaan sesungguhnya. Sehingga untuk pengolahan data selanjutnya, semua per- tanyaan dapat digunakan.
Berdasarkan  hasil uji validitas untuk variabel komitmen dari seluruh komponen organisasi (X1) dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) dari 11 item pertanyaan yang tidak valid, yaitu item pertanyaan nomor 8 dan 9. Oleh sebab itu item tersebut tidak dimasukkan sebagai item per- tanyaan untuk mengolah data selanjutnya. Hal ini dapat dilihat bahwa r hitung item pertanyaan variabel  komitmen  dari  seluruh  komponen organisasi (X1) tersebut lebih rendah dari nilai r tabel. Dimana nilai r  tabel untuk sampel sebanyak 30 adalah 0,296. Sedangkan nilai r hitung pada r hitung item pertanyaan 8 dan 9 lebih kecil daripada r tabel. Ini berarti bahwa 2 (dua) item pertanyaan tersebut tidak dapat mengukur apa yang seharusnya diukur pada variabel komitmen dari seluruh komponen organisasi (X1) , maka hasilnya juga tidak dapat menggambarkan ke- adaan yang sebenarnya. Sehingga untuk me- ngolah data selanjutnya, kedua item pertanyaan tersebut dihilangkan.
Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel Penyempurnaan Sistem adminsitrasi (X2) dapat diambil kesimpulan bahwa semua item pernya- taan  valid. Hal ini dapat dilihat bahwa r hitung varibel Penyempurnaan Sistem Administrasi (X2) lebih tinggi daripada nilai r tabel. Di mana nilai r
tabel untuk sampel sebanyak 30 adalah 0,296. Sedangkan nilai r hitung pada semua pernyataan variabel Penyempurnaan Sistem Admnistrasi (X2) lebih besar daripada  nilai r tabel. Ini berarti bahwa seluruh  instrument pernyataan  yang digunakan pada variabel  Penyempurnaan Sistem Adminsitrasi (X2), dapat digunakan untuk me- ngukur apa yang seharusnya diukur atau dengan kata lain dapat mengungkapkan apa yang hendak diungkapkan dalam meneliti variabel Penyem- purnaan Sistem Administrasi (X2), maka hasilnya juga dapat menggambarkan keadaan sesungguh- nya. Sehingga untuk pengolahan data selanjutnya, semua pertanyaan dapat digunakan.
Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel Sumber daya yang cukup (X3) dapat disimpul- kan bahwa ada satu item pertanyaan tidak valid, yaitu item pertanyaan 5. Hal ini dapat dilihat bahwa r hitung item pertanyaan variabel lebih kecil dari nilai r tabel. Dimana nilai r tabel untuk sampel sebanyak 30 adalah 0,296. Sedangkan nilai r hitung untuk pertanyaan item 5 variabel Sumber  daya  yang  cukup  (X3)  lebih  kecil daripada r tabel. Ini berarti item pertanyaan ke 5 tersebut tidak dapat mengukur apa yang hen- dak diukur pada variabel penyempurnaan system admnistrasi (X3), maka hasilnya juga tidak dapat menggambarkan keadaan sesungguhnya Se- hingga dalam pengolahan data selanjutnya item pertanyaan tersebut tidak dipakai.
Berdasarkan  hasil uji validitas untuk variabel Reward and Punishment (X4) dapat disimpulkan bahwa ada 1 (satu) dari 9 item pertanyaan yang tidak valid, yaitu item pertanyaan nomor 3. Oleh sebab itu item tersebut tidak dimasukkan sebagai item pertanyaan untuk mengolah data selanjut- nya. Hal ini dapat dilihat bahwa r hitung item pertanyaan variabel Reward and punishment (X4) tersebut lebih rendah dari nilai r tabel. Dimana nilai r  tabel untuk sampel sebanyak 30 adalah 0,296. Sedangkan nilai r hitung pada r hitung item pertanyaan 3 lebih kecil daripada r tabel. Ini berarti bahwa 1 (satu) item pertanyaan tersebut tidak dapat mengukur apa yang seha- rusnya diukur pada variabel reward and punish- ment (X4),  maka  hasilnya  juga  tidak  dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
Sehingga untuk mengolah data selanjutnya, ke dua item pertanyaan tersebut dihilangkan.

## Uji Reliabilitas
Setelah dilakukan uji validitas, langkah se- lanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas data yaitu dengan melihat nilai cronbachs alpha. Jika nilai Cronbachs alpha lebih besar dari 0,6 maka kuesioner penelitian tersebut dinyatakan reliabel. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa nilai cronbachs alpha lebih besar daripada 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa  data  penelitian di- nyatakan reliabel. Menurut Nunnally dalam Ghozali (1967) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cron- bachs alpha > 0,60.
Semua kategori data reliabel atau telah konsisten jika dilakukan oleh peneliti yang lain atau oleh peneliti yang sama dalam kejadian berbeda. Sehingga data yang dianggap reliabel akan dapat menunjukkan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner.
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka diperoleh deskripsi data penelitian sebagai berikut:
1. Nilai rata-rata (mean) dari variabel Komitmen dari  seluruh  komponen  organisasi  (X1) adalah sebesar 3,62 pada skala 4 dengan standar deviasi 0,33 dan Variance 0,11. Hasil ini menunjukkan bahwa komitmen dari seluruh komponen organisasi pada responden yang ada di Pemkab Siak sudah baik
2. Nilai rata-rata (mean) dari variabel Penyem- purnaan system administrasi  (X2) adalah sebesar 3,51 pada skala 4 dengan standar deviasi 0,49 dan variance 0,24. Hasil ini menunjukkan bahwa penyempurnaan system administrasi pada Pemkab Siak telah berjalan dengan baik
3. Nilai rata-rata (mean) dari variabel sumber daya yang cukup  (X3) adalah sebesar 3,64 pada skala 4 dengan standar deviasi 0,36 dan variance 0,13. Hasil ini menunjukkan
Penyusunan  APBD  Berbasis  Kinerja  (Rolly  Yandra  dan  Endang  Sutrisna)
bahwa sumber daya  berdasarkan jawaban responden pada Pemkab Siak telah cukup tersedia.
4. Nilai rata-rata (mean) dari variabel Reward and Punishment  (X4) adalah sebesar 3,75 pada skala 4 dengan standar deviasi 0,38 dan variance 0,14. Hasil ini menunjukkan bahwa system reward and punishment  berdasarkan jawaban  responden  pada  Pemkab  Siak berjalan dengan baik.
5. Nilai rata-rata (mean) dari variabel Penyu- sunan APBD berbasis kinerja (Y) adalah sebesar 3,72 pada skala 4 dengan standar deviasi 0,43 dan variance 0,18. Hasil ini menunjukkan bahwa penyusunan APBD berbasis kinerja  berdasarkan jawaban res- ponden pada Pemkab Siak berjalan dengan baik.

## Pengaruh Komitmen Seluruh Komponen Organisasi
Hipotesis  pertama  menyatakan  bahwa Komitmen dari seluruh komponen organisasi secara parsial berpengaruh terhadap Penyusunan APBD berbasis Kinerja. Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan komitmen dari seluruh komponen organisasi sebesar 0,468 yang lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 sehingga hipotesis penelitian ditolak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh BPKP yang menyatakan bahwa komitmen dari seluruh komponen organisasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penyusunan APBD berbasis kinerja. Hasil penelitian ini me- nunjukkan bahwa peningkatan/penurunan dari komitmen dari seluruh komponen organisasi belum tentu memberikan perngaruh terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.
Perbedaan hasil penelitian ini dengan hipo- tesis yang disusun  mungkin saja terjadi karena dalam penyusunan APBD berbasis kinerja, lebih bayak ditentukan oleh pihak yang memiliki wewenang dalam penyusunan APBD, seperti bagian perencanaan pada SKPD dan juga Ke- pala SKPD. Pihak yang memilki wewenang ter- sebut memiliki pengaruh yang besar dalam
menentukan penyusunan anggaran  di SKPDnya masing-masing. Di mana dalam penyusunan APBD terkadang  lebih banyak mengakomodir kepentingan pihak tertentu ataupun memprioritas kan suatu program tertentu sehingga program lain yang disusun oleh komponen lain menjadi ter- abaikan. Dengan demikian komitmen seluruh komponen organisasi tidak memiliki peranan ya- ng signifikan dalam penyusunan APBD.

## Pengaruh Penyempurnaan Sistem Administrasi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pe- nyempurnaan Sistem Admnistrasi tidak ber- pengaruh terhadap Penyusunan APBD berbasis kinerja. Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat  signifikan  Penyempurnaan  Sistem Administrasi  sebesar 0,219 yang lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 sehingga hipotesis yang dibuat ditolak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh BPKP yang menyatakan bahwa penyempurnaan system administrasi  adalah  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi penyusunan APBD berbasis kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penyempurnaan system administrasi kurang me- miliki peranan penting dalam penyusunan APBD berbasis kinerja di Kabupaten Siak.
Perbedaan hasil penelitian dengan hipotesis ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Siak dalam Penyusunan APBD lebih memprioritaskan ketepatan waktu yang dicapai dalam penyusunan APBD dibandingkan dengan melakukan proses adminsitrasi yang berbelit. Hal ini sering terjadi karena dalam penyusunan APBD Pemerintah kabupaten Siak memiliki waktu yang terbatas, sehingga untuk mengejar batas waktu tersebut terkadang langkah-langkah yang harus ditempuh dalam system administrasi yang ada menjadi terlewatkan. Dengan demikian penyempurnaan sistem admninistrasi kurang berpengaruh sig- nifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.

## Pengaruh Sumber Daya yang Cukup
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sum- ber Daya yang cukup tidak berpengaruh sig-
nifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja. Pengujian statistik yang dilakukan me- nunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Sumber daya yang cukup sebesar 0,692 dimana lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 sehingga hipotesis yang dibuat ditolak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh BPKP yang menyatakan bahwa sumber daya yang cukup adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penyusunan APBD berbasis kinerja. Hal ini berarti apabila sumber daya yang tersedia cukup , belum tentu memberi  pengaruh terhadap peningkatan penyusunan APBD ber- basis kinerja, dan begitu juga sebaliknya. Maka sumber daya yang cukup kurang berperan pen- ting dalam penyusunan APBD berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
Perbedaan hasil penelitian dengan hipotesis yang disusun disebabkan Pemerintah Kabupaten Siak dalam penyusunan APBD berbasis kinerja lebih memperhatikan besaran nilai APBD diban- dingkan dengan sumber daya yang tersedia. Sehingga terkadang dalam pelaksanaan APBD sering melibatkan pihak luar instansi untuk mem- bantu keterbatasan sumber daya. APBD Siak yang tergolong besar jika dibandingkan dengan kabupaten/kota  lain  di  Provinsi  Riau  lebih memungkinkan bagi pemerintahnya untuk me- lakukan  kerjasama  dengan  pihak luar  yang memilki sumber daya yang dibutuhkan. Sehingga sumber daya yang cukup dari internal Kabu- paten Siak sendiri kurang berpengaruh terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.
Pengaruh Reward dan Punishment
Hipotesis penelitian yang keempat menya- takan reward dan punishment berpengaruh signifikan terhadap Penyusunan APBD berbasis Kinerja. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel reward and punishment adalah sebesar 0,000  di mana lebih kecil dari pada tingkat signifikansi yaitu 0,05 yang berarti hipotesis diterima. Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh BPKP yang menyatakan bahwa reward and punishment adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penyusunan APBD berbasis kinerja. Ini berarti
bahwa apabila reward and punishment mening- kat, maka akan berpengaruh terhadap pening- katan penyusunan APBD berbasis kinerja, dan begitu pula sebaliknya.
Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang dibuat, di mana Pemerintah Kabupaten Siak te- lah menyusun suatu aturan yang memuat keten- tuan terhadap penghargaan dan hukuman bagi SKPD dalam penyusunan APBD berbasis kinerja. SKPD yang telah melakukan penyusunan APBD sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan dengan hasil yang baik maka akan mendapatkan peng- hargaan ( reward ) berupa kemudahan dalam me- lakukan pencairan anggaran untuk kegiatan, sebaliknya bagi SKPD yang terlambat dalam melakukan penyusunan APBD akan mendapat- kan punishment berupa penundaan pencairan anggaran untuk kegiatannya. Hal ini tentu mem- beri pengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.

## SIMPULAN
Hasil pengujian asumsi klasik yang dilakukan terhadap model regresi menunjukkan bahwa data yang diperoleh normal, model bebas multi- kolineritas, dan heteroskedastisitas. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel bebas komit- men dari seluruh komponen organisasi (X1), penyempurnaan sistem administrasi (X2), sumber daya yang cukup (X3), sistem reward and pu- nishment (X4) secara simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja (Y) di lingkungan Pe- merintah Kabupaten Siak. Ini berarti bahwa jika variabel bebas, yaitu variabel X1, X2, X3 dan X4  bertambah  secara  bersama-sama,  maka akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja dan begitu juga jika terjadi hal sebaliknya.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel bebas reward dan punishment secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan ter- hadap penyusunan APBD berbasis kinerja. Hal ini berarti bahwa jika variabel reward and pu- nishment bertambah baik, maka hal ini akan berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya
penyusunan APBD berbasis kinerja, dan begitu juga jika hal ini terjadi sebaliknya. Sedangkan variabel bebas komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem admninistrasi dan sumber daya yang cukup secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.  Ini berarti bahwa jika masing-masing variabel komitemen dari seluruh komponen organisasi bertambah baik, variabel penyempurnaan sistem administrasi bertambah baik dan variabel sumber daya yang cukup juga bertambah baik, maka hal ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap penyu- sunan APBD berbasis kinerja, dan begitu juga jika terjadi hal sebaliknya.

## DAFTAR RUJUKAN
Asmoko, Hindri. 2006. Pengaruh Penganggaran Berbasis  Kinerja  terhadap  Efektivitas Pengendalian, Jurnal Akuntansi Pemerintah,
2 (2)
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yokyakarta: ANDI Mayangsari. 2003. Analisis Pengaruh Inde- pendensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme Corporate Governance Integritas Laporan Keuangan, Simposium Nasional Akuntansi VI, IAI
Mawardi,  Gusti.  2002. Anggaran  Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Ditinjau dari Proses dan Pengalokasian , Yogyakarta. Milani, Ken. 1975. “ The Relationship of Participation in Budget-Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes: A Field Study ,” The Accounting Review, pp. 274-284
Munawar; Irianto, Gugus; Nurkhoilis. 2007. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap  Perilaku,  Sikap,  dan  Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, 8 (1)
Suprasto, Bambang, H., 2006. Peluang dan Tantangan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, Buletin Studi Ekonomi, 11 (3)
Sadjiarto, Arja.  2000.  Akuntabilitas  dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan, Jurnal Akuntansi & Keuangan, 2 (2)
Suhartono, Ehrmann; Solichin, Mochammad. 2007. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap  Senjangan Anggaran  Instansi
Pemerintah  Daerah  dengan  Komitmen
Organisasi sebagai Pemoderasi, Jurnal
Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik,
8 (1)
Wahono,  Romi  Satria.  2001. Pengantar Manajemen Organisasi . Jakarta: LIPI dan Saitama University