## Analisis Pengawasan Ketenagakerjaan Jasa Konstruksi Terhadap Keselamatan Jasa Konstruksi

## (Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Utara)
Masir 1 , Zainal Abidin 2
1,2 Fakultas Teknik Universitas Kaltara Email : 2 zainal_stmpd@yahoo.co.id
Received 2 April 2018; Reviewed 15 Mei 2018; Accepted 30 Mei 2018 http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/borneoengineering

## Abstract
The  existence  of  a  tendency  of violations  that  are  often  done  by  contractors  requires  an effort  to increase  labor  inspection.  With  the  existence  of  an  appropriate  pattern  of  labor  inspection  by government employee of labor inspector in construction service sector then every execution of a work can be executed according to rule so that it can run well and according to what we expected. The objectives of this research was to know the effect of labor inspection to the safety of construction services  in  the  Office  of  Manpower  and  Transmigration  of  North  Kalimantan  Province.  Data collection  technique  used  was  questionnaires.  The  data  collected  in  this  research  consisted  of primary  and  secondary  data,  This  resesearch  was  done  through  questionnaire  technique.  The samples in this study were 20 respondents from Office of Manpower and Transmigration of North Kalimantan Province in the field of labor inspection. Data obtained was scored into Likert method and  then  analyzed  by  SPSS  program.  The  results  showed  that  there  was  a  positive  relationship between Labor Inspection with Work Safety, which can be explained in the form of linear regression equation  i.e.:  Y  =  32.128  +  0.250  X,  with  the  coefficient  of  determination  (R 2 )  was  0.173  and coefisient of correlation (r)was 0.42.
Keywords : Labor Insfection, Construction Business Sector , Occupational Safety

## Abstrak
Adanya kecenderungan pelanggaran yang kerap kali dilakukan oleh kontraktor  menuntut adanya upaya  peningkatan  pengawasan  ketenagakerjaan.  Dengan  adanya  suatu  pola  pengawasan ketenagkerjaan  yang  tepat  oleh  pegawai  pemerintah  pengawas  tenaga  kerja  dalam  sektor  jasa konstruksi  maka  setiap  pelaksanaan  suatu  pekerjaan  dapat  dilaksanakan  sesuai  aturan  sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tujuan dalam penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  pengawasan  ketenagakerjaan  terhadap  keselamatan  jasa konstruksi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 orang responden dari Kantor  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  Kalimantan  Utara  bidang  Pengawasan Ketenagakerjaan. Data yang diperoleh diskoring dengan metode Likert dan selanjutnya dianalisis dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara Pengawasan  Ketenagakerjaan  dengan  Keselamatan  Kerja,  yang  dapat  dijelaskan  dalam  bentuk persamaan regresi linear: Y = 32,128 + 0,250 X dengan nilai koefisien determinasi (R 2 ) sebesar 0,173 dan nilai koefisien korelasinya (r) sebesar 0.42.
Kata kunci : Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan Jasa Konstruksi, dan Jasa Konstruksi

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  pembangunan  di  Kabupaten  Bulungan  yang  merupakan  pusat  pemerintahan Kalimantan Utara semakin pesat, salah satu diantaranya adalah perkembangan pekerjaan di  sektor usaha konstruksi dimana sektror industri kontruksi merupakan elemen penting dalam pembangunan (Moavenzadeh,  1978;  Henriod,  1984;  dan  Bon  dan  Crosthwaite  2000)  yang  bentuknya  struktur usahanya dibedakan atas jenis, sifat, klasifikasi dan layanan usaha; dan bentuk dan kualifikasi usaha (Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2017).  Dari  tahun  ke  tahun  usaha konstruksi semakin banyak, dengan banyaknya jumlah usaha konstruksi inilah maka tak jarang kita dapati para kontraktor berusaha mendapatkan proyek tanpa memikirkan ketersediaan sumber daya serta  pengaturan  atau  manajemen  yang  tepat  dan  seharusnya  diterapkan.  Melalui  suatu  pola pengawasan ketenagkerjaan yang tepat oleh pegawai pemerintah pengawas tenaga kerja dalam sektor jasa konstruksi maka setiap pelaksanaan suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai aturan sehingga dapat  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.  Pengawas  tenaga  kerja  yang kurang baik dan tidak tepat akan menjadi sumber masalah yang sangat besar.  Hal ini dikarenakan pengawasan ketenagakerjaan merupakan satu sumber daya yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu proyek.
Pengawasan  Ketenagakerjaan  Provinsi  Kalimantan  Utara  memiliki  tugas  mengawasi  tenaga  kerja yang  bekerja  pada  perusahaan-perusahaan  kelapa  sawit,  batu  bara,  perusahaan  kayu  hingga perusahaan  yang  bergerak  dibidang  konstruksi.  Sementara  itu  pula  Pengawasan  Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara harus mampu menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan baik yang antara lain meliputi: pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan, fungsi penerangan dan pelaporan (Manulang, 1995).
Peran  pemerintah  sebagai  lembaga  pengambil  kebijakan  adalah  memberikan  legitimasi  atas perlindungan  hak  pekerja/buruh.  Namun  peran  pemerintah  tidak  boleh  berhenti,  karena perkembangan  ketenagakerjaan  selalu  dinamis  dan  kompleksnya  permasalahan  ketenagakerjaan harus  tetap  menjadi  fokus  pemerintah  sehingga  peraturan-peraturan  yang  sudah  ada  harus  terus diawasi  pelaksanaannya.  Dalam  pengawasan  tersebut pemerintah  pusat  dapat terus  bersinergi  dan membangun  koordinasi  yang  baik  dengan  pemerintah  daerah  sehingga  tugas  pengawasan  terus berjalan dengan maksimal.
Dengan  program  pembangunan  pemerintah  untuk  memajukan  Provinsi  Kalimantan  Utara  maka semakin  banyak  pula  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  konstruksi.  Khususnya  di  Kabupaten Bulungan  yang  memiliki  seratus  tiga  puluh  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  konstruksi  yang mana diantaranya perusahaan milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu peruhasaan bidang konstruksi/kontraktor PT. Waskita Karya serta perusahaan konstruksi milik pribadi. Dari data seratus tiga  puluh  perusahaan  tersebut  hanya  ada  satu  perusahaan  yang  melaporkan  perusahaannya sedangkan  seratus  dua  puluh  sembilan  lainnya  yang  tidak  melaporkan  perusahaan  dan  tenaga kerjanya kepada pengawas ketenagakerjaan merupakan pelanggaran dalam ketenagakerjaan.
Pesatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Bulungan yang merupakan pusat pemerintahan Kalimantan Utara semakin banyak pula tenaga kerja yang relatif bekerjanya harian sampai dengan pemborong. Dalam hal ini pengawasan ketenagakerjaan yang kurang mengawasi perusahaan pada sektor jasa konstruksi serta dari pihak perusahaan yang tidak melapor merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan. Kurangnya pengawasan ini bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran hak-hak tenaga kerja seperti perlindungan tenaga kerja, K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), Upah dari tenaga kerja tidak sesuai dengan standar UMK (Upah Minimun Kabupaten) yang telah ditetapkan oleh  kabupaten,  dan  alat  konstruksi  yang  tidak  layak  pakai  serta  membahayakan,  tidak menyelenggarakan program pemerintah yaitu jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan kerja serta jaminan sosial.
Dengan permasalahan yang ada diatas, maka perl dilakukan penelitian tentang Analisis Pengawasan Ketenagakerjaan Jasa Konstruksi Terhadap Keselamatan Jasa Konstruksi (studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara).

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1. Konstruksi dan Sektor Konstruksi
Konstruksi secara umum dipahami sebagai segala bentuk pembuatan atau pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan,  bendung,  jaringan  irigasi,  gedung,  bandara,  pelabuhan,  instalasi  telekomunikasi, industri proses, dan sebagainya) serta pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur (Well, 1986).  Namun  demikian,  konstruksi  dapat  juga  dipahami  berdasarkan  kerangka  perspektif  dalam konteks  jasa,  industri,  sektor  ( kluster ).  Menurut  Undang-Undang  tentang  Jasa  Konstruksi,  jasa konstruksi adalah jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan konstruksi.
Sektor konstruksi dikonsepsikan sebagai salah satu sektor ekonomi yang meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan,  pemeliharaan,  dan  operasional  berupa  transformasi  dari  berbagai  input  material menjadi  suatu  bentuk  konstruksi  (Moavenzadeh,  1978).  Industri  konstruksi  sangat  esensial  dalam kontribusinya pada proses pembangunan, dimana hasil produk industri konstruksi seperti berbagai sarana,  dan  prasarana  merupakan  kebutuhan  mutlak  pada  proses  pembangunan  dan  peningkatan kualitas  hidup  masyarakat  (Henriod,  1984).  Industri  konstruksi  secara  luas  yang  terdiri  dari pelaksanaan  kegiatan  di  lapangan  beserta  pihak  pemangku  kepentingan  ( stakeholder )  seperti kontraktor, konsultan, bahan ( material ), pemasok ( supplier ), tenaga kerja, asuransi, dan perbankan dalam  suatu  transformasi  input  menjadi  suatu  produk  akhir  yang  mana  dipergunakan  untuk mengakomodasi kegiatan sosial maupun bisnis dari masyarakat ( society ) (Bon, 2000). Sementara, menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  definisi  sektor  konstruksi  adalah  suatu  kegiatan  yang  hasil akhirnya  berupa  bangunan/konstruksi  yang  menyatu  dengan  lahan  tempat  kedudukannya,  baik digunakan  sebagai  tempat  tinggal  atau  sarana  kegiatan  lainnya.  Kegiatan  konstruksi  meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pemasangan/instalasi, pembongkaran, dan perbaikan bangunan. Kegiatan  konstruksi  dilakukan  oleh  kontraktor  umum  (perusahaan  konstruksi)  maupun  oleh kontraktor  khusus  unit  usaha  atau  individu  yang  melakukan  kegiatan  konstruksi  untuk  dipakai sendiri).

## 2.2. Peran Pemerintah dalam Usaha Jasa Konstruksi
Undang-Undang jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam hal ini pemerintah pusat memiliki kewenangan terhadap jasa konstruksi yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan,
dan Keberlanjutan. Maka untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, pemerintah pusat memiliki kewenangan, yaitu :
a. Mengembangkan  Standar  Keamanan,  Keselamatan,  Kesehatan,  dan  Keberlanjutan  dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
b. Menyelenggarakan  pengawasan  penerapan  Standar  Keamanan,  Keselamatan,  Kesehatan,  dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi;
c. Menyelenggarakan registrasi penilai ahli;
d. Menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.
Di  dalam  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2017,  pemerintah  daerah kabupaten/kota juga memiliki kewenangan tentang usaha jasa konstruksi yang tertulis dalam Pasal 8
Nomor  2  Tahun  2017  kewenangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  pada  sub-urusan  Jasa Konstruksi meliputi :
a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
c. penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

## 2.3. Pengawasan Ketenagakerjaan

## 2.3.1. Defenisi Pengawasan Ketenagakerjaan
Menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  Pasal  1  angka  32  dan Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2010  tentang  Pengawasan Ketenagakerjaan,  Pasal  1  angka  1,  Pengawasan  Ketenagakerjaan  adalah  kegiatan  mengawasi  dan menegakkan  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  ketenagakerjaan.  Adapun maksud  diadakannya  pengawasan  perburuhan  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1951  tentang  Pernyataan  Berlakunya  Undang-undang  Pengawasan  Perburuhan Tahun  1943  Nomor  23  pasal  1  Republik  Indonesia  untuk  seluruh  Indonesia  (Supriyanto,  2004), adalah:
1. Mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan perburuhan pada khususnya.
2. Mengumpulkan  bahan-bahan  keterangan  tentang  soal-soal  hubungan  kerja  dan  keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undang-undang peraturan-peraturan perburuhan.
3. Menjalankan  pekerjaan  lain-lainnya  yang  diserahkan  kepadanya  dengan  undang-undang  atau peraturan-peraturan lainnya.

## 2.3.2. Fungsi dan Tanggung Jawab Pengawasan Ketenagakerjaan
Dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan  ketenagakerjaan setiap pengawas  ketenagakerjaan  harus mampu  baik  secara  taktis  dan  teknis  yuridis  (Pedoman  pemeriksaan  dan  penindakan  pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, 2014:15) sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan  secara  komprehensif  dan hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain yang saling terkait.
2. Menjelaskan bagaimana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, menjamin kepastian hukum  bagi  pengusaha  dan  pekerja/buruh  dalam  pelaksanaan  hubungan  kerja,  agar  dapat tercipta ketenangan berusaha dan ketenangan bekerja.
3. Dengan secara lebih terperinci lagi menjelaskan kepada pengusaha, pengurus tempat kerja dan pekerja/buruh akan kewajiban-kewajiban mereka yang tercantum dalam peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan.
4. Demikian  pula  menjelaskan  kepada  pekerja  bagaimana  dan  sampai  sejauh  mana peraturan perundang-undangan melindungi hak dan kepentingan mereka serta caranya menginformasikan  tentang  permasalahan  ketenagakerjaan  yang  mereka  hadapi  atau terjadi di perusahaan

## 2.4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan jaminan keselamatan dan kesehatan orang yang terlibat dalam suatu proyek yang harus dipatuhi. Pemerintah memberikan jaminan kepada karyawan dengan menyusun Undang-Undang tentang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dan pada penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992, menyatakan bahwa sudah sewajarnya apabila  tenaga  kerja  juga  berperan  aktif  dan  ikut  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  program pemeliharaan  dan  peningkatan  kesejahteraan  demi  terwujudnya  perlindungan  tenaga  kerja  dan keluarganya dengan baik. Jadi, bukan hanya perusahaan saja yang bertanggung jawab dalam masalah
ini, tetapi para karyawan juga harus ikut berperan aktif dalam hal ini agar dapat tercapai kesejahteraan bersama.  Keselamatan  dan  kesehatan  serta  kesejahteraan  pekerja  mulai  banyak  diperhatikan  dari peraturan-peraturan dan undang-undang yang dihasilkan. Bersumber dari pasal 27 ayat 2 Undang- Undang  Dasar  1945,  terbit  beberapa  undang-undang,  peraturan-peraturan  dan  keputusan  menteri, yang antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PerMenaker Nomor 01 tahun 1980 tentang K3  pada  Konstruksi  bangunan,  SKB  (Surat  Keputusan  Bersama)  MenPU  dan  Menaker  Nomor 174/Men/1986 dan 104/kpts/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi,  Keputusan  MenPU  Nomor  195/kpts/1989  tentang  K3  pada  tempat  Konstruksidi Lingkungan Pekerjaan Umum, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Penerapan  K3  (Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja)  memiliki  3  tujuan  dalam  pelaksanaannya berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970  tentang  Keselamatan  Kerja.  Di  dalamnya terdapat 3 (tiga) tujuan utama dalam Penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yaitu antara lain :
1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.
2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional.

## 3. Metode Penelitian

## 3.1. Lokasi Penelitian
Untuk  memperoleh  data  dan  informasi  yang  dapat  dipertanggungjawabkan,  maka  lokasi pengambilan data dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara untuk data pengawasan ketenagakerjaan.

## 3.2. Jenis dan Sumber Data
Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder. Yaitu dengan cara  survey  secara  langsung  ke  lokasi  studi  dan  mencari  data  melalui  artikel  pengawasan ketenagakerjaan, reperensi, buku-buku literatur maupun dari instansi yang terkait dalam memperoleh data pengawasan ketenagakerjaan tersebut.

## 3.2.1. Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  dan  bersumber  dari  hasil  penelitian  dilapangan  yaitu diperoleh secara langsung dari sumber data sesuai dengan bidang dan keterkaitannya dengan objek penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi sumber data primer adalah : Hasil kuisioner dengan pihak- pihak terkait yang nantinya dapat memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penulis.

## 3.2.2. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah    data    yang  bersumber  dari  hasil  penelitian  kepustakaan,  baik  itu  literatur, dokumen  informasi  media  cetak  serta  kajian  perundang-undangan    yang    relevan  dengan  topik masalah yang dibahas dan beberapa data lainnya yaitu data yang diperoleh dari kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara bidang pengawasan ketenagakerjaan.

## 3.3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk  mendapatkan  hasil  yang  akurat,  maka  penulis  mengupayakan  berbagai  cara  dalam pengumpulan  data,  maka,  adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  kuesioner.
Kuesioner  adalah  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  memberi  seperangkat pertanyaan  kepada  responden  untuk  dijawab  agar  memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan. Kuesioner yang digunakan telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas sebagaimana didefenisikan dan disyaratkan oleh: Azwar (1986); Cooper dan Schindler (2006); Sugiharto dan Sitinjak (2006); dan Ghozali (2009).

## 3.4. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  pemerintahan  Provinsi  Kalimantan  Utara  yaitu pengawasan ketenagakerjaan, dengan jumlah sampel sebanyak  20 orang responden.

## 3.5. Analisa Data
Analisa  data  meliputi:  koefisien  korelasi  (korelasi Pearson ),  koefisien  determinasi  dan  analisa regresi.
Rumus korelasi Pearson yang digunakan menurut Riduwan dan Sunarto (2009):
𝑟 𝑥𝑦 = 𝑛(∑ 𝑋𝑌)−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌) √{𝑛  ∑ 𝑋 2 −  (∑ 𝑋) 2 } − {𝑛  ∑ 𝑌 2 −  (∑ 𝑌) 2 }
Keterangan: r XY = nilai korelasi Pearson X = nilai Variabel X Y = nilai Variabel Y
Rumus  regresi  sederhana  ditunjukkan  dengan  rumus  sebagai  berikut  yang  dikemukakan  oleh Sugiyono (2008) :
Y = a + bX
dimana : Y = Keselamatan tenaga kerja a = Konstanta b = Koefisien regresi
X = Peranan pengawasan ketenagakerjaan

## 4. Hasil dan Pembahasan
Hubungan  antara  variabel  Pengawasan  Ketenagakerjaan  dengan  variabel  Keselamatan  Kerja digambarkan dalam bentuk persamaan regresi sederhana dengan program SPSS sebagaiman terlihat pada Tabel 1,2 , dan 3 berikut:
Tabel 1. Nilai R dari Analisa Program SPSS
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,416 a ,173 ,127 2,58790 a. Predictors: (Constant), X
b. Dependent Variable: Y

## Tabel 2. Anava Hasil Analisa Program SPSS
Tabel 3.

## Nilai Model Regresi Hasil Analisa Program SPSS
Berdasarkan Tabel  1 diperoleh  R-square  bernilai  0,173  atau  17,3%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa keragaman  Keselamatan jasa  konstruksi  (Y)  mampu  dijelaskan  oleh  pengawasan  ketenagakerjaan jasa  konstruksi  (X)  sebesar  17,3%,  atau  dengan  kata  lain  kontribusi  pengawasan  ketenagakerjaan jasa  konstruksi  (X)  terhadap  Keselamatan  jasa  konstruksi  (Y)  sebesar  17.3%,  sedangkan  sisanya sebesar 82.9% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
Pada Tabel 3 menunjukan hasil pengujian uji t yang digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada tidaknya pengaruh variabel eksogen secara parsial terhadap variabel endogen. Kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila nilai probabilitas < level of significant (alpha=α) maka dinyatakan adanya pengaruh variabel eksogen secara parsial terhadap variabel endogen Pengawasan ketenagakerjaan jasa konstruksi (X) terhadap Keselamatan jasa konstruksi (Y) menghasilkan nilai t-statistics sebesar 1,940 dengan probabilitas sebesar 0.068. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa probabilitas <  alpha  (10%).  Hal  ini  berarti  terdapat  pengaruh  signifikan  pengawasan  ketenagakerjaan  jasa konstruksi (X) terhadap Keselamatan jasa konstruksi (Y).
Berdasarkan hasil perhitungan SPSS pada Tabel 3 , maka didapatkan sebuah persamaan regresi yang menjelaskan  hubungan  antara  pengawasan  ketenagakerjaan  jasa  konstruksi  (X)  terhadap Keselamatan jasa konstruksi (Y), sebagai berikut:
Y = 32,128 + 0,250 X
dimana : Y = Keselamatan tenaga kerja jasa konsttruksi X  = Pengawasan ketenagakerjaan jasa konstruksi
Persamaan regresi yang terbentuk tersebut tergambar pada Gambar 1 berikut:
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 25,200 1 25,200 3,763 ,068 b Residual 120,550 18 6,697 Total 145,750 19 a. Dependent Variable: Y b. Predictors: (Constant), X Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B N Std. Error Beta 1 (Constant) 32,128 7,303 4,399 ,000 X ,250 ,129 ,416 1,940 ,068 a. Dependent Variable: Y

## Gambar 1. Hubungan antara Nilai Pengawasan Ketenagakerjaan dengan Keselamatan Kerja
Koefisien  pengaruh  langsung  Pengawasan  ketenagakerjaan  jasa  konstruksi  (X)  terhadap Keselamatan  tenaga  kerja  jasa  konsttruksi  (Y)  sebesar  0.250.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Pengawasan ketenagakerjaan jasa konstruksi (X) berpengaruh positif terhadap Keselamatan tenaga kerja  jasa  konsttruksi  (Y).  Dengan  demikian  dapat  diartikan  bahwa  semakin  peningkatan Pengawasan  ketenagakerjaan  jasa  konstruksi  (X1)  maka  cenderung  dapat  meningkatkan Keselamatan tenaga kerja jasa konsttruksi (Y). Model tersebut juga dapat digunakan sebagai model prediksi. Koefisien Koefisien pengaruh langsung Pengawasan ketenagakerjaan jasa konstruksi (X) terhadap  Keselamatan  tenaga  kerja  jasa  konsttruksi  (Y)  sebesar  0.250.  Artinya  bahwa  ketika Pengawasan  ketenagakerjaan  jasa  konstruksi  (X)  meningkat  1  (persepsi  responden)  maka  dapat meningkatkan  Keselamatan  tenaga  kerja  jasa  konsttruksi  (Y)  sebesar  0,25.  Sedangkan  Korelasi antara pengawasan  ketenagakerjaan  (X)  dan  keselamtan  kerja  (Y)  adalah  positif-cukup  kuat  yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi Pearson (r) sebesar 0.42.

## 5. Kesimpulan
Dari uraian dan pembahasan  yang berkaitan dengan pengawasan ketenagakerjaan jasa konstruksi, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan persamaan regresi sederhana yaitu Y = 32,128 + 0,250X dari hasil pengawasan ketenagakerjaan jasa konstruksi terhadap keselamatan tenaga kerja jasa konstruksi sebesar  0,250  yaitu  pengawasan  ketenagakerjaan  jasa  konstruksi  berpengaruhh  positif  terhadap keselamatan tenaga kerja jasa konstruksi.

## Daftar Pustaka
Azwar,  S.  1986. Reliabilitas  dan  Validitas:  Interpretasi  dan  Komputasi .  Penerbit:  Liberty. Yogyakarta.
Bon, R. 2000. Economic structure and maturity . Aldershot: Ashgate.
Cooper,  Donald  R.,  dan  Pamela,  S.  Schindler.  2006.  Metode  Riset  Bisnis.  Volume  1.  PT  Media Global Edukasi. Jakarta.
Ghozali,  Imam.  2009. Aplikasi  Analisis  Multivariat  dengan  Program  SPSS. Penerbit:  Universitas Diponegoro. Semarang
y = 0,2495x + 32,128 R² = 0,1729 0 10 20 30 40 50 60 30 40 50 60 70 Tingkat Pengawasan Ketenagakerjaan Ti n gkat Keselam atan Ker ja
Henriod. 1984. The Construction Industry Issues and Strategies in Developing Countries .World Bank Publication. Washington.
Manulang, Sendjun H. 1995. Pokok-pokok hukum Ketenagakerjaan . Rineka Cipta. Jakarta 1988.
Moavenzadeh, F. (1978). Construction industry in developing countries. World Development, 6 (1), 97–116, diambil pada tanggal 6 Januari 2017 dari http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305750X7890027X?via%3Dihub.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2000  Tentang  Usaha  Dan  Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 5 ayat 1 tentang SMK3 (Sistem Manajemen K3). https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.co.id/2013/09/tujuan-k3- keselamatan-dan-kesehatan.html. Diakses tanggal 28 maret 2017
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Pasal 17 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Prof. Dr. Sugiyono . 2008 . Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung.
Riduwan dan Sunarto. 2009. Pengantar Statistika untuk Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis. Penerbit: Alfabeta. Bandung Sabar, Rutoto. 2007. Pengantar Letodelogi Penelitian. FKIP: Universitas Muria Kudus.
Sugiyono . 2008 . Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Penerbit: Alfabeta. Bandung
Supriyanto, Hari, 2004, Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik (Studi Hukum Perburuhan di Indonesia), Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
Undang-Undang  nomor  1  Tahun  1970 tentang Keselamatan Kerja  diambil  pada  tanggal  28  maret 2017 dari http://programk3.com/perogram-k3/
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawas Ketenagakerjaan, diambil pada tanggal 27 maret 2017 dari http://www.depnakertrans.go.id/unit.html
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Perlindungan Tenaga Kerja
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Kecelakaan Kerja Nomor 33 Tahun 1947
Wells, J. 1986. The Construction Industry in Developing Countries: Alternative Strategies for Development. London: Croom Helm. Diambil pada tanggak 6 Januari 2017 dari http://web.usm.my/jcdc/vol18_2_2013/JCDC%2018(2)%202013-Art.%205%20(65-79) pdf