## MAGISTRA Law Review
Volume 05, No 02, Juni 2024 e-ISSN : 2715-2502 DOI : 10.56444/malrev http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev

## EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI
Kunarto a,1 , Budi Prasetyo b,2 , Della Ayu Tsafitri c,3 a Universtitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia b Universtitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia
c Universtitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia
1 kunarto@untagsmg.ac.id; 2 budi-prasetyo@untagsmg.ac.id; 3 dellaayu998@gmail.com *email korespodensi :  kunarto@untagsmg.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  penyatuan  jasmani  dan  rohani  antara  seorang  laki-  laki  dan  seorang perempuan  sebagai  suami istri  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  keluarga  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan keimanan kepada  Tuhan Yang Maha  Esa  menurut salah  satu asas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Laki-laki dan perempuan harus saling membantu dan melengkapi kepribadian mereka untuk membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
Dalam islam, tujuan pernikahan lebih dari sekedar penyatuan dua insan yang saling mencintai. Pernikahan  merupakan  bagian  dari  menunaikan  perintah  agama  dan  mengikuti  sunnah  yang dituntun Rasulullah SAW. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kebahagiaan, dimana

## I N F O R M A S I A R T I K E L AB S TR A K

## Sejarah Artikel
Diserahkan
2024-05-05
Diterima 2024-06-15 Dipublikasikan 2024-06-30 Initially,  mediation  was  part  of  an  alternative  dispute  resolution method  in  Law  Number  30  of  1999  concerning  Arbitration  and Alternative  Dispute  Resolution.  Mediation  is  considered  an  effective tool for resolving disputes quickly and cheaply and can provide parties with better access to finding satisfactory solutions. In this research, we examine the effectiveness of mediation in resolving divorce cases at the Purwodadi Religious Court. This research aims to determine the level of success of mediation at the Purwodadi Religious Court, the inhibiting factors and efforts to resolve it. This research uses a normative juridical type  of  research.  The  research  used  descriptive  and  qualitative research  which  took  place  at  the  Purwodadi  Religious  Court.  Data taken in the field was collected using observation, interview and note- taking  techniques.  The  collected  data  is  then  processed  using  data reduction  analysis,  data  presentation  and  concluding.  Based  on  the results of research regarding the effectiveness of mediation in divorce cases at the Purwodadi Religious Court, this is following Supreme Court Regulation  (PERMA)  Number  1  of  2016  concerning  procedures  for mediation in court. The mediator had difficulty reconciling the parties due  to  several  factors  and  considered  mediation  to  be  ineffective. Inhibiting factors include the absence of one of the parties, the strong desire of the parties to divorce, family disputes that can no longer be maintained,  psychological  or  mental  factors  of  disappointment (psychiatric),  lack  of  knowledge  of  mediation  between  the  parties, community compliance, lack of intention. Good. Efforts to resolve these include:  Providing  guidance  and  counselling,  the  parties  are active/open  to  resolving  the  case,  providing  counselling  on  the importance of mediation, the mediator's abilities, mediation facilities and electronic mediation.
This is an open-access article under the CC – BY 4.0 license.

## Sejarah Artikel
Mediasi; Perkara Perceraian; Pengadilan Agama

## D
pria dan wanita harus saling mencintai dan merasa aman satu sama lain, ketika kita menikah, kita mendapatkan pasangan hidup yang penuh cinta dan perasaan sayang. 1
Tujuan  perkawinan  tidak  hanya  mempertemukan  antara  laki-laki  dan  perempuan  untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis sehingga dapat hidup bersama dan menua, namun perkawinan  mempunyai  beberapa  tujuan  lain.  Melaksanakan  sunnah  rasul,  menyerpurkan agama, menjaga diri dari perbuatan maksiat, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlaq manusia,  mendapat  kenyamanan  dalam  menjalani  kehidupan.  Setiap  perkawinan  berakhir berdasarkan perkembangan zaman dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa perkawinan pada masyarakat sederhana  berbeda dengan perkawinan pada masyarakat maju. 2
Namun  tidak  selamanya  pernikahan  tidak  terlepas  dari  kelemahan  dan  kekurangan,  serta kehidupan  manusia  yang  selalu  diiringi  dengan  cobaan,  maka  pasangan  yang  seharusnya menjalani kehidupan dengan tenang, tentram, dan bahagia tiba-tiba mendapati dirinya berada dalam  kekacauan.  Jika  ada  pertengkaran  dalam  keluarga,  hal  pertama  yang  harus  dilakukan seorang  laki-laki  dan  perempuan  adalah  saling  merenung,  menyatukan  dua  hati,  dan  berdoa kepada Allah agar mendatangkan kedamaian dalam rumah tangga. 3
Perceraian  merupakan  putusnya  ikatan  dalam  hubungan  suami  istri  berarti  putusnya  hukum perkawinaan  sehingga  keduanya  tidak  lagi  berkedudukan  sebagai  suami  istri  dan  tidak  lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Dalam kasus peceraian ini  dapat di selesaikan dengan tahap awal yaitu mediasi.
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat ketentuan wajib bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berupaya  mendamaikan  para  pihak.  Dalam  konteks  tersebut,  Wahyu  Elnaningsi  dan  Putu Samawati mengatakan bahwa perceraian adalah urusan pribadi, baik atas kemauan salah satu pihak atau tidak, dan tidak memerlukan campur tangan pihak ketiga. Namun untuk menjamin kepastian hukum, terutama menghindari tindakan sewenang-wenang dari pihak suami (karena biasanya ia merupakan pihak senior dalam keluarga), maka perceraian harus dilakukan melalui lembaga peradilan atau Pengadilan Agama Purwodadi. 4
Peradilan  adalah  segala  sesuatu  atau  proses  yang  berlangsung  dalam  suatu  peradilan  yang berkaitan dengan tugas mengadili, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum atau  membuat  temuan  hukum  yang  khusus  (Hakim  menerapkan  hukum  terhadap  kenyataan yang  dihadapkan  padanya)  memutuskan  untuk  mengadilinya  dan  menjaga  serta  menjamin ditaatinya hukum substaantif dengan menggunakan cara-cara prosedur yang ditetapkan dalam hukum formal.
Perbedaan antara “peradilan” dan “pengadilan” adalah bahwa pengadilan mengacu pada definisi lembaga, sedangkan peradilan mengacu pada fungsinya. Roshmat Soemitro berpendapat bahwa pengadilan dan lembaga peradilan juga berbeda dengan otoritas kehakiman. Kat a “pengadilan”
1 Syukri Hidayat Nasution and Zaid Alfauza Marpaung, ‘Analisis Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Gratifikasi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan (Studi Putusan MA Nomor 1 Pk/Pid. Sus/2019)’, Spektrum Hukum , 20.1 (2023), pp. 19 – 32. 2 Samsul Arifin and Ahmad Yulianto Ihsan, ‘Quo Vadis Justice Collaborator Dalam Sistem Hukum Pidana Formil’, SPEKTRUM HUKUM , 20.1 (2023), pp. 48 – 57. 3 Dessy Sunarsi, Yuherman Yuherman, and Sumiyati Sumiyati, ‘Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa’, Jurnal Hukum Media Bhakti , 2018.
4 Hasan Matsum, Ramadhan Syahmedi Siregar, and Rahmat Alfi Syahri Marpaung, ‘Efektivifitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid- 19’, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 10.02 (2022), pp. 437 – 54.

## D
berfokus pada metode dan “peradilan” pada proses, sedangkan “badan peradilan” berfokus pada korporasi, dewan hakim, atau otoritas pemerintah.
Dapat disimpulkan bahwa pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan  peradilan  adalah  proses  penegakan  hukum  dan  keadilan,  atau  proses  pencarian keadilan itu sendiri. 5
Masyarakat  Indonesia  telah  mengandalkan  mediasi  untuk  menyelesaikan  perselisihan  sejak zaman  dahulu.  Namun  masyarakat  hanya  menganggapnya  sebagai  “pembicaraan”  untuk mencapai  kesepakatan.  Karena  mufakat  merupakan  salah  satu  wujud  nilai-nilai  umum  yang hidup  dalam  masyarakat,  maka  indonesia  menghargai  pendapat  para  masyarakat  ini  sebagai bagian dari nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi landasan negara. 6
Mediasi  merupakan  salah  satu  bentuk  penyelesaian  sengketa  yang  tumbuh  dan  berkembang seiring  dengan  semakin  besarnya  keinginan  manusia  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan cepat  dan  juga  memuaskan  para  pihak  yang  terlibat.  Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  suatu sengketa  melalui  proses  perundingan  dengan  bantuan  mediator  untuk  membawa  para  pihak mencapai kesepakatan 7 , sesuai dengan Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi Peradilan. Mahkamah Agung telah menerapkan kebijakan integrasi proses mediasi ke dalam proses perdata  di pengadilan dengan tujuan mencegah menumpuknya  perkara  melalui Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberdayaan (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002. Lembaga Penelitian Perdamaian. Hal ini kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tata Cara Mediasi Peradilan (PERMA). 8
Kemudian  berikutnya  melalui  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan yang terbaru adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam pelaksanaannya, mediasi  di  pengadilan  sering  kali  mengalami  kegagalan  atau  tidak  tercapainya  kesepakatan damai antara para pihak yang berperkara.
Mediasi tidak akan efektif jika pengadilan tidak serius dalam melakukan proses mediasi, apalagi jika mediator serius dalam mencari perdamaian di antara para pihak yang bersengketa 9 . Upaya dalam  mengefektifkan  mediasi  mulai  dari  dikeluarkannya  surat  keputusan  oleh  ketua pengadilan, serta mengupayakan dengan  menyediakan ruang khusus mediasi. Dengan adanya PERMA  No.  1  Tahun  2016  peran  mediator  akan  lebih  efektif  dalam  menyelesaikan  perkara perceraian  atau  perselisihan  diluar  pengadilan  dan  kemudian  hasil  mediasi  yang  disepakati dibawa ke pengadilan yang akan menambah pengetahuan tentang mediasi di masyarakat. Dan lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2016 juga akan lahir mediator-mediator handal profesional yang mampu  menyelesaikan  permasalahan  di  masyarakat  secara  damai,  dan  meningkatkan  ke efektifkaan mediasi.

## 2. METODE PENELITIAN
Berikut adalah metode penelitian yuridis normatif  Metode Penelitian Yuridis Normatif Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah bahan hukum primer  dan  sekunder  untuk  memahami  efektivitas  mediasi  dalam  penyelesaian  perkara
5 Dian Mustika, ‘Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi’, Al-Risalah , 15.02 (2018), pp. 297 – 308. 6 Muhammad Saifullah, ‘Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah’, Al-Ahkam , 25.2 (2015), pp. 181 – 204. 7 Sri Hariyani, ‘Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan’, 2020.
8 Mustika. 9 Satria Bagus Budi Jiwandono and Markus Suryo Utomo, ‘Perampasan Kemerdekaan Terhadap Anak Sebagai Tuntutan Jaksa Untuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban’, Magistra Law Review , 4.01 (2023), pp. 19 – 31.

## D
perceraian.  Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  peraturan  perundang-undangan, literatur  hukum,  serta  putusan-putusan  pengadilan  terkait 10 .  Studi  Dokumen:  Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Analisis Deskriptif Menguraikan data yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Purwodadi.  Analisis  Kualitatif  Melakukan  analisis terhadap  peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  dan  hasil  wawancara  untuk mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  mediasi  dalam  penyelesaian perkara perceraian. Analisis Normatif: Mengkaji kesesuaian antara praktik mediasi di Pengadilan Agama  Purwodadi  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  serta menilai implikasi hukum dari hasil mediasi.
Dengan  metode  penelitian  yuridis  normatif  ini,  diharapkan  penelitian  dapat  memberikan gambaran  yang  komprehensif  mengenai  efektivitas  mediasi  dalam  penyelesaian  perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas mediasi dalam sistem peradilan agama.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa, tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan seringkali menguras emosi serta biaya. Di Pengadilan Agama Purwodadi, mediasi menjadi salah satu prosedur wajib dalam penyelesaian perkara perceraian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung  (Perma)  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Peraturan  ini mengharuskan  setiap  perkara  perdata,  termasuk  perceraian,  untuk  terlebih  dahulu  melalui proses mediasi sebelum dilanjutkan ke persidangan. 11
Pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Purwodadi  bertujuan  untuk  mengurangi  beban pengadilan  dengan  menyelesaikan  sengketa  secara  damai  serta  meminimalisir  dampak psikologis  dan  sosial  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat,  terutama  anak-anak.  Efektivitas  mediasi dapat  diukur  dari  berbagai  indikator,  antara  lain  tingkat  keberhasilan  mediasi  dalam menghasilkan  kesepakatan,  tingkat  kepuasan  para 12 pihak  terhadap  proses  mediasi,  serta dampak jangka panjang dari kesepakatan mediasi terhadap hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. 13
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Pengadilan  Agama  Purwodadi,  tingkat  keberhasilan mediasi  dalam  perkara  perceraian  masih  bervariasi.  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  mediasi  antara  lain  adalah  kesiapan  mental  dan  emosional  para  pihak  untuk berdamai,  kualitas  dan  keterampilan  mediator,  serta  dukungan  dari  lingkungan  keluarga  dan masyarakat.  Mediator  yang  kompeten  dan  memiliki  kemampuan  komunikasi  yang  baik  dapat membantu  pihak-pihak  yang  bersengketa  untuk  mencapai  kesepakatan  yang  adil  dan memuaskan kedua belah pihak.
10 Saifuddin Azwar, Metode penelitian (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).
11 Afandi Bin Ahmad, ‘Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Mandar’, J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam , 4.1 (2020), pp. 64 – 81. 12 Farhan Asyhadi, ‘Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang’, Justisi: Jurnal Ilmu Hukum , 4.1 (2019), pp. 32 – 48. 13 Arum Kusumaningrum and Benny Riyanto Yunanto, ‘Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang’, Diponegoro Law Journal , 6.1 (2017), pp. 1 – 10.

## D
Namun,  masih  terdapat  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan  Agama Purwodadi. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi. Banyak pihak yang lebih memilih untuk 14 melanjutkan perkara ke persidangan karena menganggap mediasi hanya membuang waktu. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam hal teknis dan administratif, seperti ketersediaan mediator yang terbatas dan belum optimalnya sarana dan prasarana untuk mendukung proses mediasi.
Secara  keseluruhan,  mediasi  dalam  penyelesaian  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama Purwodadi telah memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan mengurangi  beban  pengadilan.  Namun,  untuk  meningkatkan  efektivitasnya,  diperlukan  upaya lebih  lanjut,  seperti  peningkatan  kapasitas  mediator,  sosialisasi  yang  lebih  gencar  mengenai manfaat  mediasi,  serta  peningkatan  dukungan  dari  pemerintah  dan  masyarakat.  Dengan demikian,  mediasi  dapat  menjadi  sarana  yang  lebih  efektif  dalam  menyelesaikan  perkara perceraian dan memberikan solusi yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

## 3.1 Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi
Mediasi  dalam  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama,  termasuk  di  Pengadilan  Agama Purwodadi, adalah salah satu upaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai sebelum perkara tersebut diputuskan oleh hakim. Efektivitas mediasi dapat diukur melalui beberapa aspek, seperti jumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, kepuasan para pihak terhadap  proses  dan  hasil  mediasi,  serta  dampak  jangka  panjang  dari  kesepakatan  yang dicapai.
Hukum  perceraian  Indonesia  adalah  seperangkat  peraturan  perundang-  undangan  yang tertuang  dalam  suatu  dokumen  yang  disahkan  oleh  negara.  Undang-undang  perceraian merupakan  bagian  undang-undang  yang  mengatur  tentang  proses  perceraian  dalam keluarga.
Undang-undang  perceraian  memberikan  kerangka  hukum  yang  adil  dan  pantas  bagi pasangan yang ingin mengakhiri hubungan mereka. Undang- undang perceraian indonesia juga bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Bagi  semua,  istri  dan  anak,  hukum  perceraian  mengatur  segala  sesuatunya  harus  adil. Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  didepan  muka  sidang  pengadilan  hanya  setelah pengadilan tidak bisa mendamaikan para pihak. Perceraian harus mempunyai alasan yang cukup jelas, yaitu suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
Mediasi jika dilakukan secara efektif tentu akan sangat bermanfaat bagi para yang berselisih, khususnya dalam perkara perceraian. Berdasarkan informasi yang diperoleh, nampak masih sedikit  sekali  kasus  perceraian  yang  berakhir  damai.  Oleh  karena  itu, 15 perlu  dijelaskan mengapa mediasi belum efektif sebagai metode penyelesain perkara perceraian, dan mencari cara  untuk  memastikan  bahwa  mediasi  eefektif  dalam  penyelesaian  kasus  perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Purwodadi.
14 Haeratun Haeratun and Fatahullah Fatahullah, ‘Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama’, Batulis Civil Law Review , 3.1 (2022), pp. 29 – 59. 15 Angga Pranavasta Putra, ‘Penyelesaian Dan Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Pasien Dalam Perkara Malpraktik Medik’, MAGISTRA Law Review , 1.01 (2020), pp. 59 – 75.

## D
Mediasi bagi pihak yang berselisih perceraian adalah langkah pertama yang harus dilakukan hakim dalam mengadili perkara. Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih juga sejalan dengan ajaran islam yang mengatur bahwa perselisihan antar manusia harus diselesaikan dengan jalan damai. 16
Mediasi  jika  dilakukan  secara  efektif  tentu  akan  sangat  bermanfaat  bagi  para  pihak  yang berselisih,  khususnya  dalam  perkara  perceraian.  Berdasarakan  informasi  yang  diperoleh, nampak masih sedikit sekali kasus perceraian yang berakhir damai. Oleh karena itu perlu adanya mediasi dalam setiap perselesihan agar mengurangi adanya penumpukan perkara perceraian di pengadilan. Mediasi membuat sarana efektif yang sangat bagus karena dengan adanya mediasi para pihak tidak langsung mengajukan gugatan di pengadilan karena bisa diselesaikan  baik-baik  dengan  bantuan  perantara  orang  dengan  tersebut  menghindari pertengkaran antar para pihak. 17
Berdasarkan  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2016  untuk  mempercepat  proses  penyelesaian sengketa lebih murah, sederhana, dan memberikan akses yang lebih baik lagi pencari kerja yang sah. Keberadaan Perma bertujuan untuk keamanan, ketertiban dan kelancaran proses mediasi anatar para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata. Namun kenyataan yang dihadapi  masyarakat  indonesia  saat  ini  adalah  ketidakberdayaan  sistem  peradilan. Efektivitas  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Purwodadi  ini  sudah  efektif  namun  tingkat keberhasilan masih belum stabil dalam tingkatannya.

## 3.2 Faktor penghambat mediasi dan upaya penyelesaiannya
Dalam jalannya mediasi terdapat beberapa faktor penghambatnya yaitu:
A. Faktor ketidakhadiran salah satu pihak dalam mediasi Kehadiran  pihak-pihak  yang  berperkara  sangatlah  penting  dalam  jalannya  mediasi namun dengan ketidakhadiran ini membuat penghambat mediasi.
B. Faktor keiinginan kuat untuk bercerai Kemunculan  mereka  di  pengadilan  Agama  biasanya  terjadi  akibat  gagalnya  upaya perdamaian keluarga sehingga para pihak mempunyai tekat yang kuat untuk bercerai.
C. Perselisihan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan Faktor  penghambat  ini  sangat  besar  karena  mediator  kesulitan  untuk  mendamaikan karena  para  pihak  mempunyai  masalah  yang  menyebabkan  rumah  tangganya  sudah tidak bisaa dipertahankan.
D. Faktor psikologis atau mental kekecewaan atau kejiwaan Faktor ini salah satu pihak mengalami perasaan yang sakit hati terhadap pasangannya karena perasaan sakit hati itu menjadikan tidaknya perdamaian antar para pihak karena kekeh untuk berpisah.
E. Kurangnya pengetahuan mediasi antar para pihak Lemahnya pengetahuan informasi tentang mediasi dikalangan masyarakat menjadikan para pihak yang bersengketa acuh terhadap adanya mediasi ini.
Sifat egois antar para pihak, kurangnya komukasi atau menjadi terputus itu menjadikan para pihak kurang patuh terhadap jalannya atau prosedur mengenai mediasi.
F. Tidak beritikad baik
16 Febri Handayani and Syafliwar Syafliwar, ‘Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama’, Jurnal Al Himayah , 1.2 (2017), pp. 227 – 50. 17 Erik Sabti Rahmawati, ‘Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Malang’, De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah , 8.1 (2016), pp. 1 – 14.

## D
Dalam faktor pengahambat ini tertuju kepada mediatornya dimana jika salah satu pihak mengindikasikan bahwa mediato r tidak beritikad baik, maka majelis hakim yang akan mempertimbangkan pokok perkara sudah sepatutnya mengikuti aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
Dalam faktor tersebut terdapat upaya penyelesaiannya mediasi yaitu:
A. Diberikan bimbingan dan konseling
Diberikan motivasi atau bimbingan terhadap para pihak yang bersengketa.
B. Para pihak aktif/terbuka untuk menyelesaikan perkara. Dengan  upaya  ini  para  pihak  dapat  saling  terbuka  untuk  menceritakan  permasalahan sehingga mediator mudah dalam menemukan solusi penyelesaiannya.
C. Memberikan penyuluhan pentingnya mediasi dengan adanya penyuluhan ini masyarakat menjadi paham bahwa mediasi dalam setiap masalah  itu  penting  karena  mencegah  adanya  pertengkaran  atau  kdrt  dalam  rumah tangga karena dapat dibicarakan baik-baik atau secara kekeluargaan.
D. Kemampuan mediator Mediator  yang  tercantum  dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2016  yaitu  semua  mediator harus  menjalani  dan  lulus  Pelatihan  Sertifikasi  Mediator  dari  lembaga  yang  diakui Mahkamah Agung, karena kemampuan mediator penting dalam menyelesaaikan perkara bersengketa.
E. Fasilitas sarana mediasi
Ketersediaan  fasilitas  sarana  mediasi  juga  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  upaya keberhasilan  mediasi.  Pengadilan  Agama  Purwodadi  ini  mempunyai  ruangan  atau fasilitas yang menunjang kenyamanan proses mediasi.
F. Mediasi elektronik Prosedur  mediasi  di  Pengadilan  telah  membuka  kemungkinan  diadakannya  sidang mediasi  secara  elektronik  melalui  media  audovisual  dianggap  sebagai  kehadiran langsung  dengan  kemajuan  elektronik  ini  memudahkan  bagi  para  pihak  yang bersengketa bisa hadir secara langsung.

## 4. KESIMPULAN
Dari  hasil  analisa  dan  pembahasan  diatas  maka  dapat  disimpulkan  Efektivitas  mediasi  dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi secara umum sudah sesuai dengan PERMA Nomor  1  Tahun  2016.  Namun  proses  keberhasilan  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Purwodadi masih  kurang  efektif,  tingkat  keberhasilan  dalam  mendamaikan  para  pihak  yang  bersengketa sangat sulit maka dalam tingkat efektivitas mediasi belum stabil.
Faktor penghambat mediasi dan upaya penyelesaian Faktor penghambat:
1. Faktor ketidakhadiran salah satu pihak dalm mediasi.
2. Faktor keinginan kuat untuk bercerai.
3. Perselisihan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan.
4. Faktor psikologis atau mental kekecewaan (kejiwaan).
5. Kurangnya pengetahuan mediasi antara para pihak.
6. Kepatuhan masyarakat.
7. Tidak beritikad baik.
Upaya penyelesaiannya:
1. Diberikan bimbingan dan konseling..
2. Para pihak aktif/terbuka untuk menyelesaikan perkara.

## D
3. Memberikan penyuluhan pentingnya mediasi.
4. Kemampuan mediator
5. Fasilitas sarana mediasi
6. Mediasi elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Afandi  Bin,  ‘Efektivitas  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan Agama Polewali Mandar’, J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam , 4.1 (2020), pp. 64–81
Arifin,  Samsul,  and  Ahmad  Yulianto Ihsan, ‘Quo  Vadis  Justice  Collaborator  Dalam  Sistem  Hukum Pidana Formil’, SPEKTRUM HUKUM , 20.1 (2023), pp. 48–57
Asyhadi,  Farhan,  ‘Efektivitas  Mediasi  Dalam  Perkara  Perceraian Di  Pengadilan  Agama  Karawang’, Justisi: Jurnal Ilmu Hukum , 4.1 (2019), pp. 32–48
Azwar, Saifuddin, Metode penelitian (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)
Haeratun, Haeratun, and Fatahullah Fatahullah, ‘Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama’, Batulis Civil Law Review , 3.1 (2022), pp. 29–59
Handayani,  Febri,  and  Syafliwar  Syafliwar,  ‘Implementasi  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama’, Jurnal Al Himayah , 1.2 (2017), pp. 227–50
Hariyani,  Sri,  ‘Efektivitas  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama Pasuruan’, 2020
Jiwandono, Satria Bagus Budi, and Markus Suryo Utomo, ‘Perampasan Kemerdekaan Terhadap Anak Sebagai Tuntutan Jaksa Untuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban’, Magistra  Law  Review , 4.01 (2023), pp. 19–31
Kusumaningrum, Arum, and Benny Riyanto Yunanto, ‘Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang’, Diponegoro Law Journal , 6.1 (2017), pp. 1–10
Matsum,  Hasan,  Ramadhan  Syahmedi  Siregar,  and  Rahmat  Alfi  Syahri  Marpaung,  ‘Efektivifitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid- 19’, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 10.02 (2022), pp. 437–54
Mustika,  Dian,  ‘Efektivitas  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama Jambi’, Al-Risalah , 15.02 (2018), pp. 297–308
Nasution,  Syukri  Hidayat,  and  Zaid  Alfauza  Marpaung,  ‘Analisis  Hukum  Peninjauan  Kembali Terhadap  Gratifikasi  Penyelesaian  Perkara  Di  Pengadilan  (Studi  Putusan  MA  Nomor  1  Pk/Pid. Sus/2019)’, Spektrum Hukum , 20.1 (2023), pp. 19–32
Putra,  Angga  Pranavasta,  ‘Penyelesaian  Dan  Pertanggungjawaban  Pidana  Dokter  Terhadap  Pasien Dalam Perkara Malpraktik Medik’, MAGISTRA Law Review , 1.01 (2020), pp. 59–75
Rahmawati, Erik Sabti, ‘Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Malang’, De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah , 8.1 (2016), pp. 1–14
Saifullah,  Muhammad,  ‘Efektivitas  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan Agama Jawa Tengah’, Al-Ahkam , 25.2 (2015), pp. 181–204

## D
Sunarsi, Dessy, Yuherman Yuherman, and Sumiyati Sumiyati, ‘Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa’, Jurnal Hukum Media Bhakti , 2018