## MOBILITAS TENAGA KERJA INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI

## Oleh : Mamat Ruhimat *)

## ABSTRAK
Globalisasi  yang  salah  satunya  ditandai  oleh  hadirnya  blok-blok perdagangan  bebas,  pada  dasarnya  merupakan  era  kompetisi  kualitas tenaga  kerja.  Era  globalisasi  akan  berdampak  positif  dan  negatif  bagi ketenagakerjaan  Indonesia.  Globalisasi  akan  berdampak  positif  dalam arti  memberikan  peluang  kerja  bagi  tenaga  kerja  bila  tenaga  kerja  kita telah dipersiapkan untuk menyongsong itu, sebaliknya akan berdampak negatif ketika tenaga kerja kita tidak dipersiapkan untuk menghadapi itu. Globalisasi  bagi  tenaga  kerja  yang  kualitasnya  rendah,  hanyalah merupakan era kebengongan saaj dan atau menjadi penonton kemajuan pihak  asing.  Implementasi  blok-blok  perdagangan  bebas,  akan menghalalkan  masuknya  tenaga  kerja  asing  ke  Indonesia.  Namun apakah tenaga kerja Indonesia siap bersaing dan menjadi pemain kunci pada kompetisi internasional ?
Kata kunci: Mobilitas, Tenaga kerja.
*) Drs. Mamat Ruhimat, M.Pd., adalah Dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI.

## 1. Pendahuluan
Masalah klasik dan mendasar dari kondisi tenaga kerja Indonesia adalah  masih  tingginya  jumlah  absolut  tenaga  kerja  dan  sangat terbatasnya  kesempatan  kerja.  Menurut Ananta (1994  : 27) pada tahun 1990  jumlah  tenaga  kerja  Indonesia  sebesar  73,9  juta,  tahun  1994 meningkat  menjadi  78,8  juta  dan  tahun  2010  diperkirakan  akan mencapai 123,6 juta orang.
Sesungguhnya  kalau  kita  mau  jujur,  masalah  tenaga  kerja Indonesia bukan hanya menyangkut jumlah dan kesempatan kerja saja, melainkan  juga  kualitasnya  masih  rendah.  Menurut  Depnaker  (1988) pada  tahun  jumlah  penduduk  Indonesia  usia  10  tahun  ke  atas  yang bekerja  sebesar  18,9  %  tidak  pernah  sekolah,  64,1  %  hanya  tamatan SD,  tamat SMP  dan  SMA  sebesar  15,7 %  dan  kurang  dari  2  % adalah lulusan perguruan tinggi. Diperkirakan pada tahun 2010, walaupun telah ada  perbaikan  tingkat  pendidikan  dan  keterampilan,  kualitas  angkatan kerja kita masih tergolong rendah. Sejak awal tahun 1990-an daya serap lapangan kerja dari tenaga kerja Indonesia juga mengalami pergeseran, yakni  dari  sektor  agraris  ke  sektor  jasa  dan  pelayanan. Selain  itu  pada era tahun 1990an juga mulai ada trend baru di bidang ketenagakerjaan, yakni  banyaknya  tenaga  kerja  yang  bekerja  di  luar  negeri,  terutama  di Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.

## 2. Ekspor Tenaga Kerja
Berdasarkan  karakteristik  demografinya,  Indonesia  merupakan negara  di  ASEAN  yang  memiliki  jumlah  tenaga  kerja  terbesar.  Begitu juga  dalam  pengiriman  tenaga  kerja  ke  luar  negeri,  nampaknya  paling banyak dari negara kita dibandingkan dengan anggota ASEAN lainnya. Namun  sayang,  hingga  kini  belum  ada  data  akurat  tentang  TKI  yang bekerja di luar negeri, mengingat ada berangkat secara ilegal, terutama ke Malaysia.
Jumlah tenaga kerja Indonesia yang berhasil dikirim ke luar negeri melalui  institusi  AKAN  (Antar  Kerja  Antar  Daerah)  pada  periode  1969  – 2000  sebesar  1  310  000  orang.  Dari  jumlah  tersebut  sebesar  60  % menuju  Saudi  Arabia,  20  %  menuju  Malaysia,  6  %  menuju  Singapura, dan  sisanya  ke  beberapa  negara  Asia  Baratdaya  seperti  Kuwait  dan Qatar. Dari data tersebut nampak jelas bahwa Saudi Arabia merupakan negara  tujuan  utama  TKI  ( Hugo ,  1995).  Berdasarkan  jenis  kelaminnya, TKI pada periode di atas terdiri atas 67,8 % perempuan dan 32,2 % laki- laki. Tenaga kerja perempuan cenderung berangkat ke Saudi Arabia dan laki-laki  memilih  daerah  tujuan  Malaysia.  TKI  yang  berangkat  ke Malaysia  sebagian  besar  bekerja  pada  sektor-sektor  pekerjaan  yang membutuhkan tenaga kerja kasar, sedangkan TKI yang bekerja di Saudi Arabia  menempati  sektor  jasa  dan  pelayanan,  terutama  pramuwisma
dan  sopir.  Dari  data  di  atas,  juga  kita  dapat  menarik  suatu  simpulan bahwa  TKI  yang  bekrja  di  Saudi  Arabia  dan  Malaysia  ternyata  bekerja pada  sektor  yang  tidak  prestis.  Hal  ini  harus  menjadi  perhatian  kita semua,  sebab  ketika  para  TKI  bekerja  di  luar  negeri,  sesungguhnya nama dan martabat negara kita sedang dipertaruhkan.
Lee (1988)  menyatakan  bahwa  masyarakat  Malaysia  tidak sepenuhnya  menyambut  baik  kehadiran  tenaga  kerja  asal  indonesia, karena banyak dari mereka yang terlibat tindak kejahatan (pembunuhan, penodongan,  perampokan  dan  pemerkosaan),  terutama  dari  tenaga kerja yang berstatus ilegal. Meski demikian, kita juga harus jujur dengan realitas,  tidak  sedikit  para  TKI  yang  menjadi  korban  kekerasan  kaum pribumi.  Pada  tahun  1995,  terdapat  puluhan  ribu  tenaga  kerja  asal Indonesia  yang  dipulangkan  melalui  Riau  karena  kehadirannya  di Malaysia tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi.

## 3. Impor Tenaga Kerja
Indonesia, sebagai salah satu negara di ASEAN yang paling besar dalam  mengekspor  tenaga  kerja  tidak  terampil,  sebenarnya  juga merupakan pengimport  tenaga  kerja  terampil.  Negara-negara  luar  yang akan menanamkan invenstasi modalnya di negara kita, pada umumnya disertai dengan pengiriman tenaga ahli ke Indonesia. Menurut data dari Warta  Demografi  (1996)  provinsi  yang  paling  banyak  invenstasi asingnya  adalah  DKI  Jakarta  dan  Jawa  Barat.  Tenaga  kerja  asing  asal asia  yang  mulai  banyak  di  negara  kita  berasal  dari  Korea  Selatan  dan Jepang.  Oleh  karena  itu  tidaklah  mengherankan  apabila  tenaga  kerja asing  yang  trampil  itu  juga  sebagian  besar  terkonsentrasi  di  kedua provnsi ini.Bahkan kedua provinsi ini, tidak hanya didatangi oleh tenaga asing asal luar negeri, tetapi juga kebanjiran tenaga kerja asing dari luar provinsi  di  Indonesia.  Wilayah  yang  merupakan  jalur  industri  di  kedua provinsi  di  atas, adalah  Jakarta,  Bogor,  Depok, Bekasi  dan  Tangerang. Menurut Mantra (1996), pada tahun 1971 jumlah migrasi risen ke Jawa Barat  sebanyak  179  301,  meningkat  tajam  pada  tahun  1990  menjadi  1 262  700  orang  pada  tahun  1990.    Data  tersebut  jelas  menunjukkan bahwa  arus  migrasi  masuk  ke  Jawa  Barat  terus  meningkat  tajam,  dan diperkirakan  pada  tahun-tahun  yang  akan  datang  juga  akan  semakin meningkat.  Selain  karena  banyaknya  industri  dan  invenstasi  asing  di Jawa Barat, tingginya migrasi masuk ke provinsi ini juga didukung faktor lain,  yaitu  masih  murahnya  biaya  hidup  (harga  tanah,  sewa  rumah) dibandingkan DKI Jakarta.
Akhir-akhir  ini  ada  hal  yang  perlu  diperhatikan,  bahwa  investor asing yang membangun industri di negara kita cenderung menggunakan teknologi padat modal, sehingga mengakibatkan tidak mampu menyerap tenaga  kerja  lokal  dalam  jumlah  yang  massal.  Sebagai  contoh,  industri
penyulingan  minyak  dan  semen  di  Cilacap,  tidak  terlalu  banyak menyerap  tenaga  kerja  lokal.  Selain  karena  industrinya  yang  padat modal,  juga  tidak  tertutup  kemungkinan  disebabkan  karena  tidak tersedianya  tenaga  kerja  lokal  yang  relevan  dengan  kebutuhan  industri setempat. Kalaupun ada tenaga kerja lokal yang terlibat, pada umumnya hanya  dilibatkan  pada  tahap  persiapan  saja,  misalnya  pada  tahap konstruksi. Ke depan, hal ini diusahakan untuk tidak terjadi, sebab kaum pribumi hanya berperan sebagai penonton kemajuan pihak lain saja, dan kalau  terus  menerus  dibiarkan  tidak  tertutup  kemungkinan  akan menyebabkan konflik sosial. Fenomena seperti itu sudah mulai nampak di kawasan industri pertambangan Tembagapura.

## 4. Menyongsong Era Globalisasi
Blok-blok  perdagangan  bebas  merupakan  pemandangan  yang paling  siginifikan  di  era  globalisasi.  Ada  APEC,  NAFTA,  EURO,  AFTA dan  sebagainya.  Khusus  untuk  AFTA  seperti  itu  dilansir  Ananta  (1996) akan  disertai  dengan  hadirnya  AFLA  (ASEAN  Free  Labour  Area),  yaitu suatu  kawasan  yang  memiliki  kebebasan  mobilitas  tenaga  kerja dilingkungan  negara-negara  asia  tenggara.  Dengan  libelalisasi perdagangan,  maka  ke  depan  kondisi  perekonomian  di  ASEAN  akan makin terintegrasi.
Masalah  klasik  yang dihadapi  Indonesia  dalam menyongsong era globalisasi  adalah  kualitas  dan  keterampilan  sumberdaya  tenaga  kerja kita  masih  rendah.  Bila  kualitas  tenaga  kerja  kita  masih  tetap  saja rendah,  jangankan  untuk  merebut  posisi  kerja  di  luar  negeri,  bahkan peluang  kerja  domestikpun  mungkin  akan  direbut  tenaga  kerja  asing. Untuk antisipasi ke depan, selain kualitas fisik dan nonfisik, tenaga kerja kita  juga  harus  menguasa  teknologi  yang  handal,  terutama  teknologi informasi,  sebab  era  globalisasi  juga  ditandai  dengan  membanjirnya arus informasi.
Jujur,  harus  kita  akui  bahwa  negara  kita  nampaknya  agak terlambat dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerjanya. Menurut Mantra  (1996)  posisi-posisi  penting  tenaga  kerja  di  negara  pengimpor tenaga  kerja  seperti  di  negara-negara  asia  barat  daya  telah  diisi  oleh tenaga-tenaga  trampil  dari  Korea  Selatan,  Pakistan,  India  dan  Jepang. Mengingat kualitas tenaga kerja Indonesia masih rendah, maka tidaklah mengherankan  apabila  sebagian  besar  dari  mereka  terdiri  atas perempuan  dan  bekerja  sebagai  pramuwisma.  Maaf,  kalau  boleh  jujur, bukan  berarti  mengecilkan  arti  sebagai  “pramuwisma”,  tetapi  di  mata internasional posisi seperti itu sangatlah tidak prestisius.
Sejak era 1990-an, sebenarnya pemerintah juga telah menyadari, bahkan pada pembangunan jangka panjang tahap II, telah dicanangkan pembangunan  kualitas  sumberdaya  manusia  dengan  segala  matranya,
baik  yang  menyangkut  kualitas  pribadi,  anggota  keluarga,  anggot. Masyarakat,  warga  negara  dan  himpunan  komunitas.  Sebagai  realisasi dari  program  tersebut,  maka  seluruh  gerak  pembangunan  harus mengacu  pada  peningkatan  kualitas  sumberdaya  manusia  sesuai dengan  UU  No.  10  tahun  1992  tentang  Perkembangan  Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
Disamping  upaya  meningkatkan  kualitas  sumberdaya  manusia, tenaga kerja Indonesia juga harus menguasai teknologi canggih. Tanpa penguasaan  teknologi  canggih,  maka  dalam  tempo  yang    tidak  terlalu lama  lagi,  tenaga  kerja  asing  akan  segera  membanjiri  negara  kita, seiring  dengan  makin  derasnya  arus  investasi  asing  di  negara  kita. Sampai  akhir  tahun  2003,  jumlah  tenaga  kerja  asing  yang  bekerja  di Indonesia mencapai 140 ribu jiwa lebih, padahal pada tahun 1996 baru mencapai 57 juta orang (Depnaker, 2004).
Makin  banyaknya  tenaga  kerja  asing  yang  bekerja  di  Indonesia, bukan  saja  menyebabkan  kesempatan  kerja  bagi  penduduk  pribumi makin  menyempit,  tetapi  juga  akan  menyebabkan  banyak  dana  dari negara  kita  yang  diserap  oleh  penduduk  non  pribumi.  Tantangan terberat  ketenagakerjaan  Indonesia  menghadapi  era  globalisasi  adalah peningkatan  kualitas  pengetahuan  dan  keterampilannya.  Tenaga  kerja Indonesia  menghadapi  era  globalisasi  harus  dipersiapkan  menjadi berdaya  saing  tinggi,  berstandar  internasional  dan  sesuai  dengan tuntutan kebutuhan, sehingga dapat dengan mudah diserap pasar kerja, baik yang domestik maupun internasional. Tuntutan tersebut, tentu tidak mudah,  akan  tetapi  tetap  harus  dilaksanakan  secara  terencana  dan berkesinambungan.
Selain  peningkatan  kualitas  dan  keterampilan,  tenaga  kerja Indonesia  perlu  dikembangkan  tingkat  profesionalismenya.  Jadi, penyiapan  tenaga  kerja  yang  berkualitas  tinggi,  trampil  dan  profesional pada  dasarnya  merupakan  tugas  mendesak  dalam  menghadapi  era kesejagatan. Setiap lembaga dan departemen, terlebih lagi departemen tenaga kerja harus segera mendirikan pusat produktifitas, pengembangan  karir  dan  reformasi  kegiatan  pelatihan  tenaga  kerja. Kalau  tidak  salah  menilai,  kegiatan  pelatihan  saat  ini  masih  terbatas pada  tuntutan  formalitas  saja,  tanpa  disertai  dengan  kejelasan  tujuan dan  orientasi. Swasono (1996)  reformasi  pelatihan  adalah  penataan kembali format penyelenggaraan pelatihan, yang meliputi : (1) reformasi orientasi  pelatihan  dari  pencari  kerja  ( supply  driven )  ke  orientasi kebutuhan  dunia  kerja  ( demand  driven ),  (2)  reformasi  pendekatan pelatihan  yang  semula  bersifat  sosial  menjadi  pendekatan  ekonomis berupa  invenstasi  sumberdaya  manusia  yang  harus  menghasilkan  nilai lebih ( value added ), (3) reformasi pelatihan dari pemerintah ( goverment based  training )  menjadi  pelatihan  berbasis  swasta  ( private  based
training ).  Lemahnya  relevansi  dan  tidak  sesuainya  kualitas  pelatihan dengan  kebutuhan  pasar  kerja  dan  kompetensi  kerja  mengakibatkan rendahnya  daya  serap  lulusannya  di  pasar  kerja.  Hal  ini  berarti  telah terjadi  pemborosan  sumberdaya  pelatihan  yang  sejatinya  harus digunakan  secara  efisien.  Lebih  jauh  Swasono  (1996)  mengatakan bahwa menghadapi era globalisasi terdapat empat area pelatihan, yaitu : (1) pelatihan untuk mendukung program penempatan pencari kerja dan penaggulangan pengangguran, (2) pelatihan untuk mendukung program peningkatan produktifitas dan kesejahteraan pekerja, (3) pelatihan untuk mendukung  program  ekspor  tenaga  kerja  dan  (4)  pelatihan  untuk mendukung  pengindonesiaan  tenaga  kerja  asing.  Dalam  waktu  dekat, pemerintah  sudah  seharusnya  melakukan  pendataan  atau  audit terhadap  kepemilikan  kualifikasi  jumlah  dan  kualitas  tenaga  kerja Indonesia,  serta  peluang  kerja  yang  ada,  baik  domestik  maupun internasional.  Data  tersebut  sangat  penting,  baik  untuk  mengisi kebutuhan  tenaga  kerja  domestik  maupun untuk memenuhi permintaan lowongan kerja di luar negeri.
Pemerintah  dan  dunia  usaha  Indonesia  saat  ini  juga  perlu melalukan  kerjasama  strategis  dengan  pihak  luar  negeri.  Kerjasama yang    selama  ini  yang  dilakukan  pemerintah  kita  dengan  pihak  asing, hanya  sebatas  menunjukkan  bahwa  tenaga  kerja  Indonesia  cukup dibayar murah. Hal tersebut perlu segera diganti dengan aliansi strategis antara  dua  mitra  yang  sederajat  untuk  memanfaatkan  peluang  kerja, baik  yang  ada  di  dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Dunia  kerja  masa depan,  harus  berorientasi  pada  pengembangan  sumberdaya  manusia yang  bersifat multi  skilling , flexible ,  dan retrainable ,  menuju  pada pengembangan  kemampuan entrepreneurship dan life-long  education . Bahkan yang lebih hebatnya lagi, perubahan orientasi pasar kerja masa depan di beberapa negara maju, telah diikuti dengan curiculum/educational  reform .  Jadi,  dunia  pendidikan  dan  pelatihanpun sejatinya  harus  selalu  mengikuti  perkembangan  zaman,  sehingga  para lulusannya selalu gayut dengan tuntutan dunia kerja. Melalui tulisan ini, barangkali  mari  kita  mempertanyakan  diri  kita  dan  pemerintah  kita, apakah dunia pendidikan dan pelatihan kita telah direlevansikan dengan perubahan  orientasi  struktur  ekonomi  dan  kebutuhan  kualifikasi  tenaga kerja masa depan.

## 5. Penutup
Jujur,  harus  kita  akui  bahwa  Indonesia  agak  terlambat  dalam antisipasi tenaga kerja yang dibutuhkan dalam era globalisasi. Maraknya blok-blok  perdagangan  bebas,  memaksa  pemerintah  Indonesia  untuk melakukan  berbagai  upaya  terobosan  dalam  menyiapkan  tenaga  kerja yang  berdaya  saing  internasional.  Sebab,  bila  tidak,  maka  jangankan
dapat  bekerja  di  negara  asing,  justru  pasar  domestikpun  akan  segera diambil  tenaga  kerja  asing.  Jumlah  dan  pertumbuhan  tenaga  kerja Indonesia masih tetap tinggi, dan pada umumnya kualitas mereka masih rendah, bahkan tidak gayut dengan tuntutan pasar kerja. Kalaupun saat ini  negara  kita  telah  mampu  mengekspor  tenaga  kerja,  tetapi  data menunjukkan  bahwa  mereka  yang  dikirim  itu  sebagian  besar  kaum perempuan dan  bekerja pada  sektor  kerja  kasar dan  pramuwisma.  Bila tidak  ingin  tertinggal,  ke  depan  seluruh  komponen  bangsa  harus memiliki  komitmen  tegas  untuk  makin  meningkatkan  kualitas  tenaga kerja,  kualitas  keterampilan  dan  kualitas  profesionalnya,  serta mengarahkan orientasi kerja bukan pada pekerja kasar.

## Daftar Pustaka
Ananta,  Aris  dan  Evi  Nurvidya  Anwar.  1995. Projection  of  Indonesia Population  and  Labor  Force  1995  -2005. Jakarta:
Demographic  Institute,  Faculty  of  Economics,  University  of Indonesia. Depnaker-Bapenas-Depdikbud.1988. Profil Sumberdaya Manusia (Tenaga Kerja) Indonesia. Jakarta: Depnaker.
Hugo, Graeme. 1993. Indonesian Migrant to Malaysia ; Trend and Policy Implications , Southeast Asean Juornal of Social Science, vol
21 No. 1.
Lee. 1988. Sabah Cracks Down On Illegal Migrants , New Sunday Times,
September.
Mantra,  Ida  Bagus.  1996. Mobilitas  Tenaga  Kerja ,  Jakarta:  Warta Demografi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia,  Th-26, No-1. Swasono,  Yudo.  1996. Kebijaksanaan  Ketenagakerjaan  di  Indonesia. Jakarta:  Warta  Demografi  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia, Th-26, No-1.