AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p)
http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i2, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## ANALISIS FATWA DSN MUI No. 131 TAHUN 2019 TENTANG SUKUK WAKAF DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH AL SYATIBI
Analysis of DSN MUI FATWA No. 131 of 2019 Concerning Waqf Sukuk From The Perspective of Al Syatibi’s Maqashid Sharia

## Elissa Qathrunnada
Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya elissaannada1@gmail.com
Muhammad Lathoif Ghazali
Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya muhammadlathoif@gmail.com
Accepted:
July 30 th 2023
Reviewed: August 22 th 2023
Published: Sept 8 th 2023
Abstract: The  potential  of  waqf  in  Indonesia  is  vast,  but  it  has  not  been  matched  by  the  maximization  of  more  productive  management  in  the  era  of increasing Islamic financial growth. This opportunity is the background for the emergence of investment instruments in the form of sukuk waqf as an effort to maximize the potential of waqf. Provisions and restrictions related to sukuk waqf in Indonesia refer to DSN-MUI Fatwa No. 131 of 2019, so this study aims to analyze the concept of sukuk waqf in DSN-MUI Fatwa No. 131 of 2019 based on Al-Syatibi's Maqashid Syariah perspective using the Systematic Literature Review (SLR) method. The results of this study indicate that through optimizing the utilization of Waqf Linked Sukuk is one of the concrete steps to protect religion, protect the soul, improve the quality of human resources, the formation of future generations of the nation that will have an impact on society through infrastructure networks, and is expected to be maximized to overcome poverty Keywords : DSN MUI Fatwa No. 131 of 2019, Waqf Sukuk, Maqashid Syariah Al Syatibi
Abstrak: Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, namun belum diimbangi dengan maksimalisasi pengelolaan yang lebih produktif di era pertumbuhan keuangan  syariah  yang  semakin  meningkat.  Peluang  inilah  yang  melatarbelakangi  munculnya  instrumen  investasi  dalam  bentuk  sukuk  wakaf sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan potensi wakaf. Ketentuan  dan batasan terkait wakaf sukuk di Indonesia mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 131 Tahun 2019, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wakaf sukuk dalam Fatwa DSN-MUI No. 131 Tahun 2019 berdasarkan perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  melalui  optimalisasi  pemanfaatan  Wakaf  Linked  Sukuk  merupakan  salah  satu  langkah  konkret  untuk  menjaga  agama,  menjaga  jiwa, meningkatkan kualitas  sumber daya manusia,  pembentukan generasi penerus bangsa yang akan berdampak  pada  masyarakat  melalui  jaringan infrastruktur, dan diharapkan dapat dimaksimalkan untuk mengatasi kemiskinan.
Kata Kunci : Fatwa DSN MUI No. 131 of 2019, Sukuk Wakaf, Maqashid Syariah Al Syatibi

## PENDAHULUAN
Wakaf merupakan salah satu instrumen distribusi kekayaan yang fundamental dalam ekonomi Islam yang  mengandung  tiga  fungsi  utama,  yaitu  persaudaraan,  kebajikan,  dan  kebaikan.  Wakaf  berpotensi memberikan  manfaat  yang  lebih  luas  dan  berkelanjutan  sehingga  kemaslahatan  umat  akan  tercipta  jika
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p)
http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i2, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
dikelola secara optimal dan inovatif. Kementerian Keuangan memaparkan bahwa potensi wakaf di Indonesia mencapai  217  triliun,  namun  potensi  tersebut  tidak  diimbangi  dengan  minimnya  literasi  tentang  wakaf. Bahkan,  mayoritas  masyarakat  hanya  berpikir  bahwa  harta  yang  dapat  diwakafkan  hanya  tanah  yang  tidak produktif, dan beranggapan bahwa wakaf adalah ibadah yang mahal. 1
Persepsi  tersebut  pada  akhirnya  tidak  relevan  dengan  munculnya  instrumen  keuangan  syariah  yang inovatif, salah satunya sukuk wakaf. Indonesia memiliki potensi harta wakaf yang sangat besar, namun tidak dibarengi dengan pengelolaan yang maksimal sehingga harta wakaf tersebut kurang produktif. Permasalahan inilah yang pada akhirnya mendasari munculnya sukuk wakaf sebagai hasil kerja sama antara Bank Indonesia, Kementerian  BUMN,  Kementerian  Keuangan,  dan  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  untuk  mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf dengan sukuk wakaf. 2
Integrasi  sukuk  dan  wakaf  merupakan  inovasi  yang  menarik  dalam  keuangan  syariah.  Sukuk merupakan  instrumen  keuangan  syariah  yang  berpotensi  memobilisasi  dana,  sementara  wakaf  memiliki kapasitas untuk menghasilkan dana produktif. 3 Jika dikelola dengan baik, wakaf akan menjadi kekuatan besar dalam menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakat, seperti kemiskinan, jaminan kesehatan, pendidikan, dan  pengangguran.  Pemerintah  dapat  menggunakan  sukuk  wakaf  untuk  pembangunan  infrastruktur  yang bertujuan  untuk  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  luas. 4 Lebih  lanjut,  ketentuan  dan  batasan  sukuk wakaf  telah  diatur  dalam  fatwa  DSN  MUI  No.  131  Tahun  2019,  dengan  ini  diharapkan  sukuk  wakaf  dapat menjadi inovasi penting bagi keberlangsungan ekonomi, terutama untuk membiayai masyarakat mikro tanpa bunga. 5 Setiap komoditas atau barang yang diperdagangkan, seperti sukuk, yang sebagai surat berharga harus disertai dengan bukti kepemilikan aset tertentu secara sah, bernilai, dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 6 Hal ini akan berbeda jika pemanfaatan aset wakaf dapat dioptimalkan, bahkan didukung dengan biaya produktivitas dari pendanaan sukuk, tentu hasilnya akan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Diharapkan dengan dilegalkannya sukuk wakaf, distribusi manfaat wakaf akan lebih menyeluruh dan berlandaskan pada
1 BWI, ‘Makna Penting Wakaf’, 2020 <https://www.bwi.go.id/5643/2020/11/03/makna-penting-wakaf/>.
2 Dunyati Ilmiah, ‘Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf Di Indonesia’, JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) , IX.2 (2019), 138–46 <http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1251>.
3 Najim Nur Fauziah and others, ‘An Analysis of Cash Waqf Linked Sukuk for Socially Impactful Sustainable Projects in Indonesia’, Journal of Islamic Finance , 10.1 (2021), 001–010.
4 Mohammad Farid Fad, ‘Waqf Linked Sukuk Dalam Perspektif Maqashid Syariah’, Journal of Islamic Studies and Humanities , 6.1 (2021), 44–62 <http;//journal.walisongo.ac.id/index.php/jish>.
5 Syafrudin Arif, ‘Redistribusi Keuangan Islam’, Jurnal Ekonomi Islam La Riba , 4.2003 (2010), 85–115.
6 Siti Nur Mahmudah, Muhammad Lathoif Ghozali, and Iskandar Ritonga, ‘Implementation of Sharia Maqashid on Sukuk Based on Fatwa DSN-MUI/IX/2020’, 22.2 (2022), 139–49.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p)
http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i2, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
keadilan, tidak hanya terbatas pada pihak-pihak tertentu saja. 7 Di sisi lain, sukuk wakaf masih perlu ditinjau kembali  keselarasannya  dengan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  perspektif  maqashid  syariah,  karena  pada dasarnya  optimalisasi  harta  benda  wakaf  diperuntukkan  bagi  kemaslahatan  dan  kemakmuran  masyarakat. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan berfokus pada analisis fatwa DSN MUI No. 131 Tahun 2019 tentang Sukuk Wakaf.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kepustakaan  (library  research).  Teknik pengumpulan data dengan menggunakan sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, atau artikel-artikel yang berkaitan  dengan  Pasar  Modal  Syariah.  Sebagai  data  primer  yaitu  Fatwa  -  fatwa  DSN  MUI  yang  berkaitan dengan Sukuk Wakaf. Sedangkan data sekunder, yaitu literatur-literatur lain yang mendukung data primer.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Fatwa DSN-MUI No. 131/X/2019 tentang Sukuk Wakaf
Berbagai  instrumen  investasi  baru  bermunculan  sebagai  bentuk  inovasi  di  era  pertumbuhan  pasar keuangan  syariah  yang  semakin  meningkat  di  Indonesia.  Sukuk  Wakaf  sebagai  salah  satu  bentuk pengembangan produk pasar modal syariah berbasis Sukuk yang dikaitkan dengan Wakaf hadir dengan tujuan untuk  mengoptimalkan  aset  wakaf  dan  imbal  hasil  sukuk  untuk  kemaslahatan  umat  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  syariah.  Fatwa  DSN-MUI  No.  131/X/2019  memberikan  ketentuan  dan  batasan  terkait  Sukuk  Wakaf dengan menggali sumber hukum Islam Al Quran, Hadist, Ijma' Ulama, dan Fikih. 8
Jumhur  Ulama  menghukumi  wakaf  sebagai  sesuatu  yang  mustahab,  artinya  diperbolehkan.  Adapun Kaidah  Fikih  yang  dijadikan  sumber  hukum  dalam  merumuskan  Fatwa  DSN-MUI  No.  131/X/2019  tentang Sukuk Wakaf antara lain:
1. "Pada dasarnya, semua bentuk muamalat adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 2. ''Di mana ada manfaat, di situ ada hukum Allah''
3. ''Menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan''
Fatwa DSN-MUI No.131/X/2019 mengatur ketentuan umum terkait Sukuk sebagai Efek Syariah berupa
7 Ima  Maspupah  and  Shofia  Mauizotun  Hasanah,  ‘Penguatan  Filantropi  Islam  Melalui  Optimalisasi  Wakaf  Berbasis Sukuk’, Journal of Islamic Economics Lariba , 2.2 (2016), 25–38. 8 Dewan  Syariah  Nasional  MUI,  ‘Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  No  131/DSN-MUI/X/2019 Tentang Sukuk Wakaf’, Dewan Syariah Nasional MUI , 131.X (2019), 1–11 <https://dsnmui.or.id/?s=SUKUK&post_types=all>.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p)
http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i2, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
sertifikat  yang  bernilai  sama  untuk  mewakili  bagian  penyertaan  kepemilikan  yang  tidak  tertentu  atas  aset yang  mendasari  sejak  diterimanya  dana  sukuk,  sampai  dengan  ditutupnya  pemesanan  dan  dimulainya penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya. Aset sukuk dalam hal ini adalah aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk yang terdiri dari aset berwujud, manfaat aset berwujud, aset proyek tertentu, dan aset kegiatan investasi yang telah ditentukan. 9
Menurut  peneliti,  pada  prinsipnya  Sukuk  Wakaf  memiliki  prinsip  yang  sama  dengan  sukuk,  yang membedakan  hanyalah  sumber  aset  yang  dimanfaatkan  dari  wakaf.  Diantara  kelebihan  produk  ini  adalah realisasi pembangunan proyek SBSN akan dirasakan langsung oleh mauquf alaih, sehingga sukuk wakaf akan memberikan prospektus yang jelas mengenai proyek, penerima manfaat (mauquf alaih) dan imbal hasil yang akan diperoleh. 10

## 2. Maqashid Syariah Al Syatibi
Secara  etimologis,  maqashid  al-syariah  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu  maqashid  dan  syariah.  Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshud yang berarti maksud atau tujuan. Sedangkan syariah berarti jalan menuju air, atau dapat dikatakan jalan menuju sumber kehidupan. Maqashid al-syariah adalah maksud Allah sebagai pembuat  syariah  untuk  memberikan  kemaslahatan  kepada  manusia.  yaitu  terpenuhinya  kebutuhan dharuriyah, hajiyah dan tahsaniyah agar manusia dapat hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. 11
Dalam  rangka  mewujudkan  kemaslahatan  dan  menghindari  kemadhorotan  atau  kerusakan  di  dunia dan  akhirat,  para  ahli  ushul  fiqh  mengkaji  dan  menetapkan  bahwa  ada  lima  unsur  pokok  yang  harus diperhatikan. Kelima hal tersebut bersumber dari Al-Quran dan merupakan tujuan-tujuan syariah yang harus dijaga dalam kehidupan ini. Kelima hal tersebut merupakan bagian dari dharuriyat, yang jika tidak terpenuhi dalam kehidupan ini akan membawa kerusakan bagi manusia. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kelima hal tersebut, al-Syatibi membagi maqashid syariah menjadi dharuriyah, hajiyah, dan tahsaniyah. 12

## 1.  Dharuriyat
9 Ahmad  Syaichoni  and  Suminto,  ‘Sukuk  Linked  Waqf  Perspective  Abu  Zahra’s  Maqashid  Sharia  Model  as  Financial Investment Product’, Iqtishaduna Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam , 12.2 (2021) <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna>.
10 Abd Karim Faiz and Arwin, ‘Reorienting Cash Waqf for Economic Development : A Maq āş id Sharia Perspective Study on  the  Indonesian  Waqf  Board  (  BWI  )  Case  in  Parepare’, Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab ,  5.1  (2022),  39–56 <https://doi.org/10.24252/mh.vi.33618>.
11 Nispul  Khoiri,  Ikhwanuddin  Harahap,  and  Mohd  Syahiran  Abdul  Latif,  ‘Maqashid  Al-Syari’ah  Al-Syatibi:  In  The Paradigm  Muslim  Society  as  Methodology  of  Zakat  Law’, FITRAH:  Jurnal  Kajian  Ilmu-Ilmu  Keislaman ,  8.1  (2022),  175–88 <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.5528>.
12 M.  Miftakhuddin  and  others,  ‘Pendayagunaan  Wakaf  Di  Tengah  Pandemi  Covid-19  Dalam  Perspektif  Maqashid  Al- Syariah’, IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita , 10.1 (2021), 76–90 <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p)
http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i2, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Dharuriyah  adalah  suatu  kebutuhan  yang  harus  ada  dan  ketiadaannya  akan  menghancurkan kehidupan  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Menurut  Al  Syatibi,  ada  lima  hal  yang  termasuk  dalam kategori ini, yang disebut dengan al-kuliyat al-khamsah, yaitu: Pertama, hifdz din artinya menjaga norma- norma agama dari hal-hal yang mengotorinya baik dari segi akidah maupun amal. Kedua, hifdz nafs berarti menjaga hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa  seperti  memberantas  penyakit  menular.  Ketiga,  hifdz  aql  mencegah  kerusakan  akal  yang  dapat mengganggu  daya  pikir  dan  kreatifitas  karena  akal  sangat  penting  dalam  menumbuhkan  semangat menggali  nilai-nilai  agama  sehingga  harus  dijaga  dari  hal-hal  yang  merusaknya  seperti  minuman  keras, narkotika  dan  lain  sebagainya.  keempat,  hifdz  nashl,  melanggengkan  kelestarian  generasi  dengan  cara mempermudah  proses  pernikahan,  menghindari  kebijakan  yang  dapat  memutus  kelangsungan  hidup. kelima, hifdz mal, mengembangkan sumber-sumber ekonomi umat, menjamin hak-hak milik pribadi dan menjaga  keamananharta  tersebut.  Setiap  ayat  hukum  bila  ditelaah  akan  ditemukan  alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk menjaga kelima poin di atas.

## 2.  Hajjiyat
Hajjiyat  adalah  kebutuhan  yang  apabila  tidak  diwujudkan  tidak  mengancam  keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Hajjiyat yang dimaksud adalah menghilangkan kesulitan atau membuat pemeliharaan  lima  unsur  pokok  menjadi  lebih  baik.  Dengan  kata  lain,  hal-hal  yang  dibutuhkan  oleh manusia  dengan  tujuan  untuk  membuat  ringan,  lapang,  nyaman,  dalam  mengatasi  kesulitan  dari  beban yang  harus  ditanggung  dalam  mengarungi  kehidupan.  Dalam  kategori  ibadah,  Islam  mensyariatkan beberapa hukum rukhshah (keringanan) ketika pada kenyataannya terdapat kesulitan dalam menjalankan perintah Allah.  Sebagai contoh, Islam membolehkan berbuka puasa bagi orang yang berjalan jauh dengan syarat diganti, demikian juga dengan orang yang sedang sakit. Dalam kategori Muamalat, hukuman diyat bagi  pembunuh  yang  tidak  disengaja  dan  menangguhkan  hukuman  potong  tangan  bagi  orang  yang mencuri karena adanya urgensi untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

## 3.   Tahsiniyat
Tahsiniyat  adalah  tingkat  kebutuhan  yang  apabila  tidak  terpenuhi  tidak  mengancam  eksistensi salah  satu  dari  lima  poin  di  atas  dan  tidak  menimbulkan  kesulitan.    Tingkatan  kebutuhan  ini  berupa kebutuhan  pelengkap.  Tahsiniyat  juga  bisa  disebut  sebagai  sesuatu  yang  dibutuhkan  untuk  membuat kehidupan  menjadi  lebih  indah  dan  harmonis  yang  dapat  menghiasi  kehidupan  bermasyarakat  dan membuat  manusia  dapat  bertindak  dalam  urusan  kehidupan  dengan  lebih  baik  seperti  Islam  melarang untuk bersikap boros, kikir, meninggikan harga dan lain-lain.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p)
http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i2, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## 3. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 131/X/2019 tentang Sukuk Wakaf
Sukuk  wakaf  diperlukan  untuk  mengoptimalkan  manfaat  harta  benda  wakaf  dan  imbal  hasil  sukuk untuk kepentingan ibadah serta kesejahteraan umum sesuai syariah. Sukuk wakaf dapat diterbitkan dengan ketentuan  sebagai  berikut:  (1)  Harta  benda  wakaf  tidak  boleh  digunakan  sebagai  dasar  penerbitan  sukuk. Harta wakaf adalah harta benda yang menjadi objek wakaf (mawquf); (2) Manfaat harta benda wakaf dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk. Manfaat harta benda wakaf adalah manfaat dari penggunaan harta benda wakaf; (3) Kegiatan usaha atas harta benda wakaf dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk.
Akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk wakaf adalah akad mudharabah, ijarah, wakalah bi al- istitsmar,  musyarakah,  atau  akad  lain  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Dalam  penerbitan  sukuk  wakaf, nazhir dapat bertindak  sebagai penerbit sukuk  atau tidak. Nazhir adalah pihak yang menerima  harta benda wakaf  dari  wakif  (pemberi  wakaf)  dan  bertugas  mengelola  dan  mengembangkan  harta  benda  wakaf  sesuai dengan  peruntukannya.  Dalam  hal  nazhir  sebagai  penerbit  sukuk,  posisi  nazhir  dalam  penerbitan  sukuk disesuaikan dengan akad yang digunakan dalam skema sukuk yang diterbitkannya, dan apabila nazhir bukan merupakan penerbit sukuk, maka pihak lain yang bertindak sebagai penerbit sukuk melakukan akad dengan nazhir  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  antara  lain  akad  ijarah  dan  akad  hikr.  Akad  hikr  adalah  akad ijarah untuk tujuan pemanfaatan tanah wakaf secara permanen untuk bangunan, perkebunan, atau salah satu dari keduanya.

## Skema Sukuk Wakaf dengan Akad Mudharabah
Sukuk  dengan  skema  akad  mudharabah:  (1)  Investor  (shahib  al-mal)  melakukan  akad  mudharabah dengan  mudharib;  (2)  Yang  bertindak  sebagai  mudharib  adalah  nazhir  atau  pihak  ketiga  yang  menerbitkan sukuk;  (3)  Dalam  hal  sukuk  diterbitkan  oleh  nazhir,  maka  posisi  manfaat  dari  aset  wakaf  dapat  disewakan oleh entitas sukuk mudharabah; (4) Dalam hal terjadi kerugian akibat kesalahan nazhir dalam kegiatan usaha yang didanai dari hasil penerbitan sukuk mudharabah, nazhir bertanggung jawab sebesar hasil pengembangan (tsamrah) harta benda wakaf dan tidak boleh mengurangi harta benda wakaf; (5) Dalam hal sukuk diterbitkan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat melakukan akad ijarah atau akad hiwalah dengan nazhir; (6)  Dana  sukuk  harus  digunakan  untuk  usaha  yang  halal  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  serta peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku;  (7)  Nisbah  bagi  hasil  harus  disepakati  pada  saat  akad;  (8) Shahib  al-mal  berhak  atas  bagi  hasil  yang  menjadi  bagiannya;  (9)  Mudharib  wajib  mengembalikan  modal mudharabah kepada shahib al-mal pada saat jatuh tempo atau sesuai dengan kesepakatan; dan (10) Ketentuan
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p)
http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i2, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
lain  yang  terkait  dengan  sukuk  mudharabah  yang  belum  diatur  dalam  fatwa  ini,  berlaku  ketentuan  dan batasan-batasan  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Fatwa  DSN-MUI  No.  33/DSN-MUI:  33/DSN- MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.

## Skema Sukuk Wakaf dengan Akad Ijarah
Sukuk  dengan  skema  akad  ijarah.  Dalam  hal  penerbit  adalah  nazhir:  (1)  Nazhir  selaku  penerbit melakukan akad ijarah sukuk atas manfaat harta benda wakaf dengan investor; (2) Ujrah dalam  akad ijarah harus disepakati pada saat akad dalam bentuk uang dan/atau barang/bangunan; (3) Pembayaran ujrah dalam akad ijarah dilakukan berdasarkan kesepakatan, baik di awal, di akhir, maupun secara bertahap; (4) Investor dapat menunjuk pihak ketiga untuk mengembangkan harta benda wakaf dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan  jangka  waktu  akad  ijarah  antara  nazhir  dan  investor;  (5)  Untuk  kepentingan  harta  benda  wakaf, investor  berhak  menggunakan  harta  benda  wakaf  termasuk  berhak  atas  hasil  keuntungan  dari  penggunaan harta benda wakaf tersebut, dan (6) Sepanjang disepakati, investor dapat melakukan akad ijarah dengan pihak lain.
Dalam  hal  penerbit  adalah  pihak  ketiga  (bukan  nazhir):  (1)  Nazhir  melakukan  akad  dengan  pihak ketiga sesuai dengan prinsip syariah, antara lain akad wakalah atau akad ijarah; (2) Pembayaran ujrah dalam akad sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, dapat dilakukan di awal, di akhir, atau secara bertahap; (3) Ujrah dalam akad ijarah harus disepakati pada saat akad dalam bentuk uang atau barang atau bangunan; (4) Emiten berhak atas manfaat harta benda wakaf selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas; (5) Emiten dan investor melakukan akad sukuk ijarah.
Ketentuan lain terkait sukuk ijarah yang belum diatur dalam fatwa ini, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III: 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah dan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

## Skema Sukuk Wakaf dengan Akad Wakalah bi al-istitsmar
Sukuk dengan skema akad wakalah bi al-istitsmar: (1) Investor (muwakkil) melakukan akad wakalah bi  al-istitsmar  dengan  wakil;  (2)  Yang  bertindak  sebagai  wakil  adalah  nazhir  atau  pihak  ketiga  yang menerbitkan  sukuk;  (3)  Muwakkil  memberikan  wakalah  kepada  wakil  untuk  mengembangkan  dan menginvestasikan (istitsmar) dana dari muwakkil dalam rangka mengoptimalkan aset wakaf; (4) Dalam hal sukuk diterbitkan oleh  nazhir, maka  posisi manfaat harta benda wakaf  dapat  disewakan oleh entitas sukuk wakalah  bi  al-istitsmar;  (5)  Dalam  hal  terjadi  kerugian  akibat  kesalahan  nazhir  dalam  kegiatan  usaha  yang
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p)
http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i2, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
didanai  dari  hasil  penerbitan  sukuk  wakalah  bi  al-istitsmar,  nazhir  bertanggung  jawab  sebatas  hasil pengembangan  (tsamrah) harta benda wakaf dan tidak boleh mengurangi harta benda wakaf; (6) Dalam hal sukuk diterbitkan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat melakukan akad dengan nazhir sesuai dengan prinsip syariah, antara lain akad ijarah atau akad ijarah muntahia>n; (7) Dana sukuk harus digunakan untuk  istitsmar  (investasi/kegiatan  usaha)  yang  halal  dan  sesuai  dengan  prinsip  syariah  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku;  (8)  Seluruh  hasil  istitsmar  menjadi  hak  muwakkil;  (9)  Dalam  hal  wakil berhasil  memperoleh  hasil  istitsmar  melebihi  target  keuntungan  tertentu,  maka  kelebihan  tersebut  dapat disepakati  menjadi  hak  wakil,  baik  sebagian  maupun  seluruhnya;  (10)  Wakil  wajib  mengembalikan  modal muwakkil pada saat jatuh tempo atau sesuai kesepakatan; (11) Ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan wakalah  yang  belum  diatur  dalam  fatwa  ini,  berlaku  ketentuan  dan  batasan-batasan  sebagaimana  yang tercantum  dalam  Fatwa  DSN-MUI  No.  127/DSN-MUI/VII:  127/DSN-MUI/VII/2019  tentang  Sukuk  Wakalah bil Istitsmar dan Fatwa DSN-MUI No.

## Skema Sukuk Wakaf dengan Akad Musyarakah
Sukuk  dengan  skema  akad  musyarakah:  (1)  Investor  melakukan  akad  musyarakah  dengan  penerbit sukuk; (2) Bertindak sebagai syarik aktif adalah nazhir atau pihak ketiga yang menerbitkan sukuk; (3) Dalam hal  sukuk  diterbitkan  oleh  pihak  ketiga,  maka  pihak  ketiga  tersebut  dapat  melakukan  akad  dengan  nazhir sesuai  dengan  prinsip  syariah,  antara  lain  akad  ijarah  dan  akad  hiwalah;  (4)  Dana  sukuk  wajib  digunakan untuk  kegiatan  usaha  yang  halal  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  serta  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku;  (5)  Dalam  hal  terjadi  kerugian  akibat  kesalahan  nazhir  dalam  kegiatan  usaha  yang didanai dari hasil penerbitan sukuk musyarakah, maka nazhir bertanggung jawab sebatas hasil pengembangan (tsamrah) harta benda wakaf dan tidak boleh mengurangi harta benda wakaf tersebut; (6) Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad; (7) Setiap pemegang saham berhak atas bagian bagi hasil; (8) Penerbit sukuk wajib  mengembalikan  modal  musyarakah  kepada  para  pemegang  saham  pada  saat  jatuh  tempo  atau  sesuai kesepakatan; (9) Ketentuan lain yang terkait dengan musyarakah yang belum diatur dalam fatwa ini, berlaku ketentuan  dan  batasan-batasan  yang  tercantum  dalam  Fatwa  DSN-MUI  No.  114/DSN-MUI/IX:  114/DSN- MUI/IX/2017 tentang Akad Musyarakah.

## 4. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 131/X/2019 tentang Sukuk Wakaf dalam Perspektif Maqashid Syariah Al Syatibi
Al-Quran  mengajarkan  bahwa  dalam  melakukan  perjanjian,  seseorang  harus  memenuhi  syarat  dan
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p)
http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i2, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat (Q.S. 5: 1). Sukuk Wakaf tidak dijelaskan secara rinci dalam Al- Quran,  namun  Al-Quran  hanya  menyebutkan  bahwa  seseorang  tidak  akan  mencapai  derajat  yang  sempurna sebelum  ia bersedia  memberikan  sebagian  harta  yang  dicintainya  kepada  orang  lain  (Q.S.  3: 192).  Selain  itu, akad ini dinilai DSN MUI sejalan dengan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN MUI Nomor 131  tentang  sukuk  wakaf,  setidaknya  sukuk  yang  diterbitkan  berdasarkan  prinsip  syariah  sebagai  bukti kepemilikan  atas  aset  SBSN  yaitu  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  yang  bersifat  diversifikasi  dalam bentuk  Sukuk  Daerah  dengan  menggunakan  aset  proyek  Pemerintah  atau  Barang  Milik  Negara  sebagai aset yang menjadi dasar penerbitan (underlying asset).
Produk Wakaf Linked Sukuk merupakan bentuk gabungan dari dua akad dalam ekonomi syariah, yaitu komersial dan sosial. Investor yang dituju memiliki karakteristik khusus, yaitu memiliki motivasi keuntungan untuk  mengembalikan  setoran  wakaf  sebagai  bagian  dari  investasi  dan  juga  dilandasi  oleh  motivasi  sosial untuk pengembangan akad wakaf di Indonesia. Dengan kata lain, instrumen WLS merupakan alternatif untuk beramal sekaligus beramal sosial. Wakif mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu pendapatan pasif di akhir periode  dan  pahala  pasif  (amal  jariyah).  Produk  ini  merupakan  alternatif  produk  investasi  syariah  yang memberikan  dampak  sosial  dan  juga  mendapatkan  insentif  berupa  imbal  hasil  dari  pokok  wakaf.  Hal  ini dikarenakan pemerintah dapat memanfaatkan dana hasil penerbitan Sukuk Negara seri SW untuk membiayai APBN,  seperti  pembangunan  masjid,  bantuan  sarana  dan  prasarana  ibadah  umum  dan  pelayanan  sosial keagamaan.  Dengan  adanya  akad  WLS  ini  membuat  wakif  dalam  mewakafkan  aset  uangnya  sesuai  dengan nilai  dan  kaidah  Islam  dengan  mempertimbangkan  aspek  kemaslahatan  sosial,  sehingga  tingkat  maslahat muhaqaqah tetap terjaga.

## Hifdz Nafs
Untuk  tujuan  menjaga  jiwa,  ajaran  Islam  melarang  pembunuhan,  bahkan  pelakunya  diancam  dengan hukuman  qishas  (Q.S.  Al-Baqarah  ayat  178-179),  sehingga  diharapkan  tindakan  ini  semakin  hilang  seiring dengan efek jera dari hukuman qishas. Keunggulan sukuk berbasis wakaf antara lain adalah penerbitan sukuk ditujukan  untuk  pengembangan  sektor  ekonomi  riil.  Aset  dalam  bentuk  kumpulan  wakaf  uang  itu  sendiri dapat dimanfaatkan untuk tujuan produktif di masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Wakaf uang dengan jaminan dan penggunaan produktif dimana aset keuangan digunakan untuk menghasilkan imbal hasil sukuk dan mencapai tujuan wakaf.
Secara  psikologis,  pemanfaatan  akad  Wakaf  Linked  Sukuk  mengajarkan  manusia  untuk  menjaga amanah yang diberikan. Dengan hadirnya Wakaf Linked Sukuk, masyarakat dapat memastikan sendiri objek
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p)
http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i2, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
pembangunan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  riil  masyarakat.  Manfaat  dari  akad  Wakaf  Linked  Sukuk  ini dapat  mengubah  kehidupan  ekonomi  masyarakat  miskin,  dan  nantinya  diharapkan  dapat  memutus  mata rantai kemiskinan. Keuntungan dari proyek produktif WLS ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan di bidang sosial, salah satunya bidang kesehatan, antara lain melalui optimalisasi layanan BPJS. Apalagi alokasi pemanfaatan  diskon  dan  kupon  perdana  akan  diperuntukkan  bagi  layanan  rumah  sakit,  artinya  sektor kesehatan  ini  mendapat  perhatian  serius.  Tidak  hanya  itu,  dana  dari  Waqf  Linked  Sukuk  dapat  digunakan untuk  kegiatan  sosial,  seperti  penanggulangan  bencana.  Sehingga  diharapkan  korban  bencana  alam  dapat tertangani dengan baik dan optimal untuk mengurangi korban jiwa.

## Hifdz Aql
Melalui optimalisasi pemanfaatan Wakaf Linked Sukuk merupakan salah satu langkah konkrit untuk meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  bangsa  serta  agar  seluruh  umat  Islam  dapat  menikmati pendidikan dasar gratis  dengan sarana  dan prasarana yang memadai. Hal ini dapat  dibuktikan bahwa imbal hasil  WLS  seri  pertama  SW  akan  disalurkan  untuk  beasiswa  anak  dengan  tema  "Peduli  Pendidikan  Anak Yatim di lokasi Pasca Bencana". Tidak hanya itu, Pemerintah dapat memanfaatkan dana hasil penerbitan sukuk untuk  membiayai  APBN,  termasuk  membiayai  pembangunan  proyek-proyek  sosial  seperti  pembangunan infrastruktur pendidikan. Karena sesuai amanat konstitusi, pendidikan dasar harus diberikan kepada seluruh rakyat, terutama bagi masyarakat miskin. Skemanya, melalui keuntungan dari WLS, akan diberikan beasiswa bagi  warga  yang  tidak  mampu.  Dengan  adanya  jaminan  pendidikan  dasar  gratis  bagi  seluruh  warga  negara, maka akan mengurangi angka pengangguran. Selain itu, di sini wakif tidak perlu khawatir dengan keabsahan dan tasharruf harta wakafnya sehingga tidak ada pihak yang merasa dizalimi oleh pihak lain.

## Hifdz Nashl
Mempertahankan  keturunan  merupakan  jaminan  kelangsungan  populasi  manusia  untuk  terus  eksis dan  berkembang  secara  sehat.  Untuk  itu,  dalam  rangka  melestarikan  keturunan,  Islam  mengatur  anjuran menikah  dan  melarang  keras  perzinahan  (Q.S.  al-Isra"  ayat  32).  Untuk  menjaga  kelangsungan  pohon kehidupan, manusia harus beranak pinak dan menjaga keluarganya. Melalui terjaganya empat kebutuhan dasar di atas, dana yang diwakafkan terjamin kehalalannya dan akan memberikan dampak keberkahan bagi keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya melalui akad WLS.
Produk  WLS  ini  menggabungkan  akad  wakaf  dan  sukuk  yang  terdiri  dari  akad  tabarru'  dan  tijaroh. Pada prinsipnya Waqf Linked Sukuk memiliki aturan yang sama dengan sukuk yang sudah ada sebelumnya,
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p)
http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i2, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
yang  membedakan  hanyalah  sumber  aset  yang  dimanfaatkan  dari  wakaf.  Di  antara  keunggulan  produk  ini adalah  realisasi  pembangunan  proyek  SBSN  akan  dirasakan  langsung  oleh  mauquf  alaih,  sehingga,  WLS  ini akan  menyampaikan  prospektus  yang  jelas mengenai  proyek,  penerima  manfaat  (mauquf  "alaih),  imbal  hasil yang akan diperoleh. Tidak hanya itu, dana investasi wakaf dari WLS yang berstatus halal akan memberikan dampak  positif  bagi  keluarga,  keturunan  dan  pembentukan  generasi  penerus  bangsa  yang  nantinya  akan memberikan dampak yang bermanfaat bagi masa depan masyarakat dan Negara melalui jaringan infrastruktur yang sumber dananya berasal dari masyarakat itu sendiri.

## Hifdz Maal
Maqashid Syariah yang paling utama dalam Wakaf Linked Sukuk adalah perlindungan terhadap harta benda  (hifdz  mal).  Melindungi  harta  merupakan  salah  satu  maqashid  syariah  yang  dikategorikan  sebagai maqashid al-dharuriyyah dan ada juga yang menjelaskan termasuk maqashid ammah, yaitu tujuan umum Allah dalam menetapkan hukum (syariah). Akad WLS ini memiliki fungsi yang sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu  terciptanya  kemaslahatan  dari  sebuah  jaminan,  khususnya  jaminan  keamanan  aset  karena  dalam praktiknya,  aset  wakaf  diwakafkan  oleh  Kementerian  Keuangan  untuk  membiayai  proyek-proyek  sosial sedangkan nadzir dapat memperoleh imbal hasil berupa diskon dan kupon untuk membiayai pelayanan sosial. Di tingkat mikro, bagi wakif, ia bisa mendapatkan kembali uang yang telah diwakafkan ketika jatuh tempo. Namun, wakif tidak bisa mendapatkan imbal hasil apa pun dari wakaf uangnya dan ini bernilai sedekah sosial.
Keuntungan lain dari WLS adalah instrumen investasi Sukuk dijamin aman dan bebas dari risiko gagal bayar.  Produk  WLS  dikenal  memiliki  risiko  rendah,  bebas  pajak  dan  cocok  untuk  wakif-investor  yang menghindari  risiko  tinggi.  Hal  ini  dikarenakan  penggunaan  dana  sukuk  sudah  ditentukan  sejak  awal  oleh proyek  yang  dibiayainya,  sehingga  risikonya  dapat  diantisipasi  sedini  mungkin.  Produk  ini  juga  akan memberikan pendapatan berupa nisbah bagi hasil yang kompetitif dibandingkan instrumen keuangan lainnya. Skema  ini  juga  dinilai  aman  dan  terbebas  dari  riba,  gharar  (ketidakpastian)  dan  maysir  (perjudian),  serta bagian dari upaya memobilisasi pendanaan jangka panjang. Paling tidak, produk wakaf yang dikaitkan dengan investasi sukuk akan mempengaruhi minat investor swasta dan korporasi untuk berwakaf yang dikorelasikan dengan  sukuk.  Hal  ini  karena  sukuk  dikenal  memiliki  keunggulan  tersendiri  sebagai  pilihan  investasi  yang aman.
Fungsi  Wakaf  Linked  Sukuk  diharapkan  dapat  dimaksimalkan  untuk  mengatasi  kemiskinan.  Ini merupakan  instrumen  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Melalui  akad WLS,  selain  bertujuan  untuk  pemerataan  pembangunan,  juga  membantu  konektivitas  berbagai  daerah  di
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p)
http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i2, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Indonesia  yang  pada  akhirnya  akan  bermuara  pada  pemerataan  tingkat  harga  bahan  baku,  upah,  dan kemampuan  produksi  di  berbagai  daerah.  Hasil  investasi  WLS  juga  dapat  berfungsi  sebagai  redistribusi kekayaan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu. Akad WLS diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat  untuk  beramal  sekaligus  berinvestasi  dalam  jangka  menengah  sehingga  pada  akhirnya  setiap individu  dapat  berkontribusi  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan  dengan  cara-cara  yang  sesuai  dengan syariah.  Produk  WLS  ini  bagi  Pemerintah  merupakan  alternatif  sumber  pembiayaan  dengan  margin  yang ringan  dan  penerbitannya  tidak  membebani  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  maupun  Daerah (APBN/APBD),  dampaknya  tarif  pemanfaatan  fasilitas  umum  akan  jauh  lebih  murah.  WLS  juga  akan memperluas  potensi  sumber  pendanaan  proyek-proyek  pembangunan  infrastruktur  di  berbagai  daerah tertinggal  melalui  skema  SBSN/Sukuk  Daerah.  Adapun  secara  makro,  proyek-proyek  infrastruktur  yang membutuhkan biaya besar yang selama ini tidak mampu dibiayai sendiri, dapat terealisasi dengan masuknya investor yang dananya berasal dari warga negara sendiri.

## KESIMPULAN
Harta  benda  wakaf  dalam  perspektif  Fatwa  DSN-MUI  No.  131/DSN-MUI/X/2019  dapat  dioptimalkan  melalui sukuk  wakaf:  131/DSN-MUI/X/2019  dapat  dioptimalkan  melalui  sukuk  wakaf,  dengan  ketentuan  penerbitan  sukuk hanya boleh didasarkan pada manfaat harta benda wakaf dan kegiatan usaha atas harta benda wakaf, sedangkan harta benda  wakaf  tidak  boleh  dijadikan  dasar  penerbitan  sukuk.  Dari  sisi  skema  akad  yang  digunakan  dalam  penerbitan sukuk wakaf adalah menggunakan akad mudharabah , ijarah, wakalah bil al-istitsmar, musyarakah, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui optimalisasi pemanfaatan Wakaf Linked Sukuk merupakan salah satu langkah konkrit  untuk  menjaga  agama,  menjaga  jiwa,  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia,  pembentukan  generasi penerus  bangsa  yang  akan  berdampak  pada  kemaslahatan  melalui  jaringan  infrastruktur,  serta  diharapkan  dapat dimaksimalkan  untuk  mengatasi  kemiskinan,  sehingga  fatwa  DSN  MUI  No.  131  Tahun  2019  tentang  sukuk  wakaf merupakan  bagian  dari  implementasi  kulliyat  al-khamsah  dalam  maqashid  syariah  sebagaimana  yang  dilihat  oleh  Al Syatibi.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p)
http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i2, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## DAFTAR PUSTAKA
Arif, Syafrudin, ‘Redistribusi Keuangan Islam’, Jurnal Ekonomi Islam La Riba , 4.2003 (2010), 85–115
BWI, ‘Makna Penting Wakaf’, 2020 <https://www.bwi.go.id/5643/2020/11/03/makna-penting-wakaf/> Dewan  Syariah  Nasional  MUI,  ‘Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  No  131/DSN- MUI/X/2019  Tentang  Sukuk  Wakaf’, Dewan  Syariah  Nasional  MUI ,  131.X  (2019),  1–11 <https://dsnmui.or.id/?s=SUKUK&post_types=all>
Fad, Mohammad Farid, ‘Waqf Linked Sukuk Dalam Perspektif Maqashid Syariah’, Journal of Islamic Studies and Humanities , 6.1 (2021), 44–62 <http;//journal.walisongo.ac.id/index.php/jish>
Faiz,  Abd  Karim,  and  Arwin,  ‘Reorienting  Cash  Waqf  for  Economic  Development :  A  Maq āş id  Sharia Perspective Study on the Indonesian Waqf Board ( BWI ) Case in Parepare’, Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab , 5.1 (2022), 39–56 <https://doi.org/10.24252/mh.vi.33618>
Fauziah,  Najim  Nur,  Engku  Rabiah  Adawiyah  Engku  Ali,  Alliqa  Alvierra  Binti  Md  Bashir,  and  Asmaou Mohamed Bacha, ‘An Analysis of Cash Waqf Linked Sukuk for Socially Impactful Sustainable Projects in Indonesia’, Journal of Islamic Finance , 10.1 (2021), 001–010
Ilmiah,  Dunyati,  ‘Optimalisasi  Asset  Wakaf  Melalui  Sukuk  Wakaf  Di  Indonesia’, JESI  (Jurnal  Ekonomi  Syariah Indonesia) , IX.2 (2019), 138–46 <http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1251> Khoiri, Nispul, Ikhwanuddin Harahap, and Mohd Syahiran Abdul Latif, ‘Maqashid Al-Syari’ah Al-Syatibi: In The Paradigm Muslim Society as Methodology of Zakat Law’, FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman , 8.1 (2022), 175–88 <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.5528>
Mahmudah, Siti Nur, Muhammad Lathoif Ghozali, and Iskandar Ritonga, ‘Implementation of Sharia Maqashid on Sukuk Based on Fatwa DSN-MUI/IX/2020’, 22.2 (2022), 139–49
Maspupah,  Ima,  and  Shofia  Mauizotun  Hasanah,  ‘Penguatan  Filantropi  Islam  Melalui  Optimalisasi  Wakaf Berbasis Sukuk’, Journal of Islamic Economics Lariba , 2.2 (2016), 25–38
Miftakhuddin,  M.,  Khofifah  Trisnah  Lestari,  Aniroh  Aniroh,  and  Hendri  Hermawan  Adinugraha,
‘Pendayagunaan  Wakaf  Di  Tengah  Pandemi  Covid-19  Dalam  Perspektif  Maqashid  Al-Syariah’,
IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita , 10.1 (2021), 76–90
<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>
Syaichoni,  Ahmad,  and  Suminto,  ‘Sukuk  Linked  Waqf  Perspective  Abu  Zahra’s  Maqashid  Sharia  Model  as Financial  Investment  Product’, Iqtishaduna  Jurnal  Ekonomi  &  Keuangan  Islam ,  12.2  (2021) <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna>