INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 3561-3570 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implementasi Hukuman Kebiri Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Negeri Pangkalpinang)
Citra Intan Puspital 1 ✉ , Regina Aprilia 2 , Leyla Dana 3
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
Email: citrapgk07@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam era berita yang semakin banyak tentang kekerasan seksual, kekhawatiran terhadap kejahatan ini semakin meningkat, terutama di kalangan orang tua dan anak-anak. Masyarakat mendesak untuk menghukum pelaku kekerasan seksual dengan tegas. Salah satu usaha untuk memberantas kekerasan seksual terhadap anak dan memberi efek jera pada pelaku adalah melalui hukuman tambahan seperti tindakan  kebiri  kimia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  apakah  tindakan  kebiri  telah diterapkan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak  di wilayah PN Pangkalpinang. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebiri di wilayah tersebut, serta melihat vonis hukum terberat yang pernah diberikan oleh PN Pangkalpinang dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang melibatkan analisis data sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Namun, implementasi kebiri kimia di wilayah Pangkalpinang  masih  belum  ada  karena  kontroversi  seputar  pelaksanaannya  yang  dianggap melanggar hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan. Selain itu, kasus-kasus di wilayah tersebut belum mencapai tingkat keparahan yang memungkinkan pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Keputusan mengenai hal ini sepenuhnya tergantung pada pengadilan dan hakim yang menangani kasus tersebut. Berdasarkan data dari PN Pangkalpinang, hukuman terberat  yang pernah diberikan kepada  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  adalah  11  tahun  penjara  dan  denda  sebesar  Rp. 100.000.000, dengan opsi pidana kurungan selama satu bulan jika denda tidak dibayarkan. Vonis ini dijatuhkan pada tahun 2016 atas nama terdakwa Musa Bin Aroni.
Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Terhadap Anak, Kebiri Kimia
Abstract
In an era marked by increasing reports of sexual violence, concerns about this crime are on the rise, particularly among parents and children. The public demands strict punishment for sexual offenders. One  measure  to  combat  sexual  violence  against  children  and  deter  perpetrators  is  the  additional punishment of chemical castration. This study aims to determine whether chemical castration has been implemented  in  cases  of  sexual  violence  against  children  in  the  Pangkalpinang  District  Court  (PN Pangkalpinang) region. Furthermore, it seeks to identify the factors hindering the implementation of chemical  castration  in  this  area  and  examine  the  harshest  legal  verdicts  ever  issued  by  PN Pangkalpinang  in  such  cases.  This  research  employs  an  empirical  juridical  method,  involving  the analysis of secondary data and field research to obtain primary data. However, the implementation of chemical  castration  in  the  Pangkalpinang  region  has  yet  to  be  realized  due  to  controversies surrounding  its  application,  which  is  perceived  to  violate  human  rights  and  humanitarian  values. Additionally, cases in this area have not reached a level of severity that would warrant the imposition of  additional  punishment  in  the  form  of  chemical  castration.  The  decision  on  this  matter  entirely depends on the court and the presiding judge. Based on data from PN Pangkalpinang, the harshest punishment ever handed down to a perpetrator of sexual violence against a child was 11 years in prison and a fine of Rp 100,000,000, with the option of one month's imprisonment if the fine is not paid. This verdict was rendered in 2016 in the case of the defendant Musa Bin Aroni Keyword: Sexual Violence, Criiminal Act on Children, Chemical Castration

## PENDAHULUAN
Implementasi  adalah  aktivitas  yang  mengacu  pada  tindakan  yang  diambil  oleh individu atau pejabat, pemerintah atau kelompok swasta untuk menghasilkan tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Sukarna et al., 2023). Berbicara mengenai undang- undang berarti membicarakan pelaksanaan undang-undang itu sendiri di tempat dimana undang-undang itu diciptakan untuk dilaksanakan (Yanto, 2021). Hukum tidak bisa lagi disebut  hukum  jika  tidak  pernah  ditegakkan.  Penegakan  hukum  selalu  melibatkan masyarakat  dan  perilakunya.  Namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dalam  proses penerapan suatu undang-undang, banyak faktor yang menjadi hambatan pelaksanaannya (Jamaludin, 2021).
Kasus kekerasan seksual yang melibatkan korban masih anak-anak atau berusia  di bawah 18 tahun terjadi di banyak daerah (Dania, 2020). Beberapa kasus  bahkan terjadi di wilayah  yang  dianggap  ramah  anak.  Kekerasan  seksual  merupakan    kejahatan  yang berkaitan dengan seksualitas seseorang. Faktor psikologis atau kondisi pribadi seseorang yang tidak biasa dapat memotivasi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan (Lubis, 2017). Misalnya, hasrat seksual yang tidak normal  dapat menyebabkan pelaku kekerasan
memperkosa  anak  tanpa  menyadari  kondisinya  sendiri.  Anak/remaja  yang  pernah mengalami  trauma  mungkin  akan  mengalami  serangan  panik  ketika  dihadapkan  pada sesuatu  yang  mengingatkannya  pada  trauma  tersebut.  Serangan  panik  mencakup perasaan takut atau tidak nyaman yang intens disertai gejala fisik dan psikologis (Yusyanti, 2020).
Dengan  semakin  maraknya  pemberitaan  seputar  kekerasan  seksual,  banyak masyarakat yang takut akan kejahatan seksual, terutama orang tua dan anak. Masyarakat juga  menuntut  agar  pelaku  perbuatan  memalukan  tersebut  dihukum  seberat-beratnya atau  diperlakukan  setimpal.  Pasalnya  dengan  terjadinya  kejadian  tersebut  dapat menyebabkan korbannya jatuh sakit akibat trauma psikis atau trauma yang mendalam. Meskipun  perlindungan  anak  sudah  diatur  dalam  undang-undang,  namun  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  kekerasan  terhadap  anak  masih  ada,  seperti:  Penelantaran  anak, penyiksaan, diskriminasi, bahasa cabul, hubungan seksual dan pemerkosaan merupakan kejadian sehari-hari.
Di  Provinsi  Kelpulauan  Bangka  Bellitung  khususnya  wilayah  Kota  Pangkalpinang, seljak Januari 2022 hingga Meli 2023, belrdasarkan data relkapitulasi yang dipelrolelh dari Relskrim Polrelsta Pangkalpinang dalam kasus tindak pidana kelkelrasan selksual telrhadap anak dibawah umur telrdapat selbanyak 26 kasus pelrseltubuhan dan 11 kasus pelncabulan. Mellihat relkapitulasi data telrselbut, telntu sangatlah miris melngingat ini baru di wilayah Kota  Pangkalpinang  saja  bellum  Kota-Kota  lainnya.  Delngan  kelluarnya  Pelraturan Pelmelrintah  Nomor  70  Tahun  2020  Telntang  Tata  Cara  Pellaksanaan  Tindakan  Kelbiri Kimia,  Pelmasangan  Alat  Pelndeltelksi  Ellelktronik,  Relhabilitasi,  dan  Pelngumuman Idelntitas Pellaku Kelkelrasan Selksual Telrhadap Anak, melnjadi dasar pelnelgak hukum dalam  melnjalankan  keltelntuan  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  telntang Pelrubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  telntang  Pelrlindungan  Anak, yang  telrakhir  diubah  delngan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  telntang Pelneltapan  Pelraturan  Pelmelrintah  Pelngganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016 telntang  Pelrubahan  Keldua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  telntang Pelrlindungan Anak melnjadi Undang-Undang.
Adanya  hukuman  tambahan  belrupa  tindakan  kelbiri  kimia  belrtujuan  untuk melmbelrantas  kelkelrasan  selksual  telrhadap  anak  dan  melmbelrikan  elfelk  jelra  bagi pellaku  kelkelrasan  selksual  telrhadap  anak,  selhingga  pellakunya  harus  melmikirkan matang-matang  selbellum  mellaksanakannya  (Marabessy  &  Siagian,  2023).  Hukuman tambahan  belrupa  kelbiri  kimia  ini  belrbelda  delngan  kelbiri  fisik.  Kelbiri  fisik  tellah dilakukan  seljak zaman dahulu delngan cara melmotong  pelnis atau melmbuang buah
zakar manusia atau  helwan. Seldangkan kelbiri kimia adalah pelnggunaan bahan kimia mellalui suntikan atau cara lain yang belrtujuan untuk melnurunkan libido dan gairah selks selselorang  (Marabessy  &  Siagian,  2023).  Kelbiri  kimia,    pelmasangan  alat  deltelksi ellelktronik,  dan  relhabilitasi  dilakukan  telrhadap  pellaku  pelrseltubuhan  atau pelmelrkosaan  anak,  dipidana  belrdasarkan  putusan  pelngadilan  yang  melmpunyai kelkuatan  hukum  teltap  dan  dilaksanakan  atas  pelrintah  jaksa  seltellah  belrkoordinasi delngan  kelmelntelrian  yang  belrtanggung  jawab  di  bidang  pelmelrintah.  di  bidang hukum,  sosial  dan  meldis.  Pelrbuatan  kelbiri  kimia  dan  pelmasangan  alat  deltelksi ellelktronik  belrupa  gellang  ellelktronik  telrhadap  pellaku  pelrseltubuhan  atau  pellaku pelrbuatan cabul telrhadap anak dibelrikan  paling lama 2 (dua) tahun.
Pelnelrapan kelbiri kimia bagi pellaku kelkelrasan selksual telrhadap anak rupanya banyak melnimbulkan pro dan kontra di  masyarakat. Para pihak yang pro kelbiri kimia melnganggap kelbiri kimia selbagai tindakan pelncelgahan yang telpat dan elfelktif dalam melncelgah pellaku belrulang. Seldangkan pihak yang kontra kelbiri kimia melnganggap kelbiri  kimia  melrupakan  pellanggaran  hak  asasi  manusia  dan  nilai-nilai  kelmanusiaan selrta kurang elfelktif.  Selcara khusus pelnellitian ini akan melmbelrikan analisis kualitatif telrhadap  implelmelntasi  kelbiri  telrhadap  tindak  pidana  kelkelrasan  selksual  telrhadap anak  di  wilayah  PN  Pangkalpinang.  Pelnellitian  ini  akan  dibagi  melnjadi  bagian meltodologi,  hasil  dan  pelmbahasan  untuk  melngeltahui  apakah  tindakan  kelbiri  tellah dilaksanakan telrhadap tindak pidana kelkelrasan selksual telrhadap anak di wilayah PN Pangkalpinang atau tidak. Tujuan dari pelnellitian ini adalah untuk melnggali, melnganalisa dan  melngumpulkan  data  langsung  apakah  ada  atau  tidaknya  tindakan  kelbiri  untuk pellaku  kasus  tindak  pidana  kelkelrasan  selksual  telrhadap  anak  di  wilayah  PN Pangkalpinang dan  hukuman telrbelrat yang pelrnah dijatuhkan olelh  PN Pangkalpinang pada pellaku telrkait kasus ini.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode yuridis empiris, yang merupakan metode prosedural yang digunakan untuk mengatasi masalah penelitian secara sistematis. Pendekatan ini melibatkan langkah-langkah awal, seperti pemeriksaan yang  cermat  terhadap  data  sekunder  yang  tersedia,  diikuti  dengan  analisis  mendalam terhadap  informasi  yang  berhasil  dikumpulkan.  Kemudian,  pendekatan  ini  melibatkan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer yang relevan dengan topik penelitian (Benuf  &  Azhar,  2020).  Penelitian  ini  menerapkan  pendekatan  kualitatif,  yang menempatkan  penekanan  pada  eksplorasi  masalah  dan  pengamatan  yang  ditemukan
selama proses penelitian (Yanto et al., 2023). Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam konteks dan dinamika pelaksanaan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
Fokus  utama  penelitian  ini  adalah  menginvestigasi  implementasi  kebiri  kimia terhadap  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak,  dengan  melakukan  studi  kasus  di Wilayah Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Peneliti secara aktif terlibat dalam berbagai tahap  pengumpulan  data,  termasuk  tinjauan  pustaka  yang  komprehensif,  wawancara dengan  para  ahli  atau  pihak  terkait,  serta  analisis  dokumen  yang  relevan.  Hasil  dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu  yang  berkaitan  dengan  implementasi  kebiri  kimia  sebagai  hukuman  tambahan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah tersebut. Data yang diperoleh akan menjadi dasar penting untuk menginformasikan kebijakan dan langkah-langkah yang lebih  efektif  dalam  melindungi  anak-anak  dari  kekerasan  seksual  serta  menegakkan keadilan di masyarakat..

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implelmelntasi  Kelbiri  Dalam  Tindak  Pidana  Kelkelrasan  Selksual  Telrhadap  Anak  Di Wilayah PN Pangkalpinang
Melnurut  Undang-Undang  No  35  Tahun  2014  telntang  pelrlindungan  anak  yang dimaksud delngan anak adalah selselorang yang bellum belrusia 18 (dellapan bellas) tahun, telrmasuk anak yang masih dalam kandungan (Said, 2018). Pellelcelhan selksual telrhadap anak telrjadi keltika selselorang melmanfaatkan selorang anak untuk kelselnangan atau kelpuasan selksual (Santoso, 2022). Hal ini tidak hanya telrbatas pada hubungan selksual teltapi  juga  tindakan  yang  melngarah  pada  aktivitas  selksual  pada  anak,  selpelrti: melnyelntuh tubuh anak selcara selksual, baik  anak itu belrpakaian maupun tidak; selgala belntuk  pelneltrasi  selksual,  telrmasuk  pelneltrasi  oral  telrhadap  anak  delngan melnggunakan  belnda  atau  bagian  tubuh;  melnghasut  atau  melmaksa  anak  untuk mellakukan  aktivitas  selksual;  delngan  selngaja  mellakukan  tindakan  selksual  di  delpan anak-anak  atau  tidak  mellindungi  atau  melncelgah  anak-anak  melnyaksikan  tindakan selksual    orang  lain;  melmbuat,  melndistribusikan,  dan  melnampilkan  gambar  dan  film yang  melmpelrlihatkan  anak-anak  dalam  posisi  dan  pelrilaku  yang  tidak  pantas;  dan melnampilkan gambar dan film yang belrisi adelgan aktivitas selksual kelpada anak-anak (Yuliartini & Mangku, 2021).
Kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak di Provinsi Kelpulauan Bangka  Bellitung khususnya  di  wilayah  Pangkalpinang  belrdasarkan  relkapitulasi  data  tindak  pidana
kelkelrasan selksual telrhadap anak di bawah umur yang di dapat langsung dari Relskrim Polrels Pangkalpinang. Di tahun 2022 ada 17 pelrseltubuhan  dan  6 kasus pelncabulan. Seldangkan  untuk  tahun  2023  ada  9  kasus  pelrseltubuhan  dan    5  kasus  pelncabulan, jumlah  telrselbut  kelmungkinan  akan  telrus  melningkat  hingga  akhir  tahun.  Telntu  saja pelningkatan kasus telrselbut sangat dipelngaruhi olelh kurangnya pelngawasan orang tua selrta  pelngaruh  pelrkelmbangan  telknologi  yang  melmudahkan  aksels  anak  telrhadap belrbagai jelnis konteln nelgatif selpelrti pornografi, kelkelrasan, dan lain-lain.
Indonelsia tellah melmbuat kelbijakan  pidana telrhadap pellaku kelkelrasan selksual telrhadap anak delngan melnelrapkan tindakan hukuman tambahan belrupa kelbiri kimia, yang selcara jellas diatur dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telntang Keltelntuan Pelrpu  Nomor 1 Tahun 2016 (Yanto, 2022b). Sanksi kelbiri ditelrapkan kelpada pellaku seltellah melnjalani pidana pelnjara yang dijatuhkan belrdasarkan putusan Majellis Hakim Pelngadilan. Jangka waktu tindakan kelbiri paling lama dua tahun, delngan pelngawasan  keltat dari peljabat yang belrwelnang, dalam hal ini  jaksa (Suryandi et al., 2020).
Pelngimplelmelntasian  kelbiri  di  wilayah  Pangkalpinang  bellum  ada,  karelna banyaknya  pro-kontra  melngelnai  pelmbelrlakuannya  yang  dianggap  mellanggar  HAM dan nilai kelmanusiaan (Delwi, 2023). Untuk di daelrah Pangkalpinang kasus yang masuk atau diprosels bellum masuk kel taraf  parah selhingga bellum bisa dijatruhkan hukuman tambahan belrupa kelbiri kimia, namun itu selmua kelmbali lagi kel pihak pelngadilan yaitu putusan hakim (Delwi, 2023). Banyak  kasus pelncabulan telrhadap anak di wilayah PN Pangkalpinang  yang  tidak  melmelnuhi  syarat  untuk    selselorang  dihukum  delngan tindakan  kelbiri  kimia.  Syarat  telrselbut  antara  lain  sudah  delwasa  (di  atas  18  tahun), telrpidana  mellakukan  hubungan  selksual,  belrhubungan  badan  delngan  anak,  yang kelmudian  melnyelbabkan  banyak  korbannya  melndelrita  luka  belrat,  gangguan  jiwa, pelnyakit melnular, hilangnya fungsi relproduksi bahkan kelmatian (Wisnu Widodo, 2020).
Belrbagai  upaya  tellah  dilakukan  Polrels  Pangkalpinang  untuk  melnanggulangi pelningkatan kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak, antara lain delngan mellakukan kelgiatan sosialisasi di selkolah-selkolah untuk melmbelrikan eldukasi kelpada anak-anak telntang  pelntingnya  melnjaga  hubungan  dan  kelpelrcayaan  orang  tua  selrta melmpelrkuat  kelimanan.  Namun  Polrels  Pangkalpinang  melnghadapi  seljumlah tantangan atau kelndala dalam pelnanganan kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak, selpelrti banyaknya korban, kurangnya dana untuk mellakukan telrapi psikologis  anak, dan kurangnya telnaga pelnyidik (Delwi, 2023).
2. Vonis Hukuman  Telrbelrat  yang  Pelrnah  Dijatuhkan  PN  Pangkalpinang  Pada Pellaku Dalam Tindak Pidana Kelkelrasan Selksual Telrhadap Anak.
Ancaman pidana dalam UU Pelrlindungan Anak, khususnya keltelntuan pellelcelhan selksual dan kelkelrasan selksual (UU Pelrlindungan Anak melngatur “mellakukan tindak kelkelrasan  telrhadap  pelrseltubuhan  anak),  dimana  ancaman  pidana  minimal  dan ancaman pidana maksimal adalah sama, baik pellelcelhan selksual dan kelkelrasan (Yanto, 2022a).  Indonelsia  selcara  khusus  melmpunyai  undang-undang  telrkait  pelrlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telntang Pelrlindungan Anak. Pasal 81 dan 82 UU Pelrlindungan Anak melngatur bahwa pellaku pellelcelhan selksual telrhadap anak  dapat  dipelnjara  hingga  15  tahun.  Seldangkan  tindak  pidana  kelkelrasan  selksual selcara  fisik  dapat  diancam  delngan  pidana  pelnjara  paling  lama  12  (dua  bellas)  tahun dan/atau  delnda paling banyak Rp 12.000.000. ,- (tiga ratus juta rupiah) (Firdaus et al., 2023).
Belrdasarkan data yang  pelnelliti pelrolelh dari wilayah PN Pangkalpinang, hukuman telrbelrat yang pelrnah dijatuhkan kelpada pellaku kelkelrasan selksual telrhadap anak atas nama telrdakwa Musa Bin Aroni adalah hukuman pelnjara sellama 11 (selbellas) tahun dan delnda selbelsar Rp. 100.000.000 (selratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti delngan pidana kurungan sellama 1 (satu) bulan, dibacakan tahun 2016. Telrkait putusan tahun  2023,  hanya  ada  satu  pelrkara  yang  atas  nama  Telrdakwa  Randa  Susandra  Bin Hamsir delngan pidana pelnjara  3 (tiga) tahun dan delnda selbelsar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)  yang apabila tidak dibayar diganti delngan pidana pelnjara paling lama 3 (tiga) bulan.

## SIMPULAN
Indonelsia selcara khusus melmpunyai undang-undang telrkait pelrlindungan  anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telntang Pelrlindungan Anak. Pasal 81 dan 82 UU Pelrlindungan Anak melngatur bahwa pellaku pellelcelhan selksual telrhadap anak dapat dipelnjara hingga 15 tahun. Seldangkan tindak pidana kelkelrasan selksual selcara fisik dapat diancam delngan pidana pelnjara paling lama 12 (dua bellas) tahun dan/atau delnda  paling  banyak  Rp  12.000.000.  ,-  (tiga  ratus  juta  rupiah).  Pelngimplelmelntasian kelbiri  di wilayah Pangkalpinang bellum ada, karelna banyaknya pro-kontra  melngelnai pelmbelrlakuannya  yang  dianggap  mellanggar  HAM  dan  nilai  kelmanusiaan.  Untuk  di
daelrah Pangkalpinang kasus yang masuk atau diprosels bellum masuk kel taraf  parah selhingga bellum bisa dijatruhkan hukuman tambahan belrupa kelbiri kimia, namun itu selmua kelmbali lagi kel pihak pelngadilan yaitu putusan hakim.
Banyak  kasus pelncabulan telrhadap anak di wilayah PN Pangkalpinang yang tidak melmelnuhi  syarat  untuk    selselorang  dihukum  delngan  tindakan  kelbiri  kimia.  Syarat telrselbut antara lain sudah delwasa (di atas 18 tahun), telrpidana mellakukan hubungan selksual,  belrhubungan  badan  delngan  anak,  yang  kelmudian  melnyelbabkan  banyak korbannya melndelrita  luka belrat,  gangguan jiwa,  pelnyakit melnular, hilangnya fungsi relproduksi bahkan kelmatian (Wisnu Widodo, 2023). Belrdasarkan data yang  pelnelliti pelrolelh  dari  wilayah  PN  Pangkalpinang,  hukuman  telrbelrat  yang  pelrnah  dijatuhkan kelpada pellaku kelkelrasan selksual telrhadap anak atas nama telrdakwa Musa Bin Aroni adalah hukuman pelnjara sellama 11 (selbellas) tahun dan delnda selbelsar Rp. 100.000.000 (selratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti delngan pidana kurungan sellama 1 (satu) bulan, dibacakan tahun 2016.

## DAFTAR PUSTAKA
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai
Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20 – 33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504
Dania,  I.  A.  (2020).  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak. Ibnu  Sina:  Jurnal  Kedokteran  dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara.
Firdaus, W. M., Rato, D., & Setyawan, F. (2023). Kajian Kritis Pembentukan Peradilan Pidana Adat  Khusus  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (Pemikiran  Filsafat  Hugo Grotius). SEIKAT:  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Politik  dan  Hukum,  2(3),  318 – 325. https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.573
Hafrida.  “Indonesia  Criminal  Law  Review  Pro  Kontra  Sanksi  Kebiri  Kimia  :  Sanksi  Yan g Progresif Atsu Primitif ?” 1, no. 1 (2021). https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/2/.
I  Putu  Reza  Bella  Satria  Diva  and  I  Gusti  Agung  Ayu  Dike  Widhiyaastuti.  “Relevansi Pengkualifikasian  Sanksi  Kebiri  Kimiawi  Sebagai  Sanksi  Tindakan  Dalam  Hukum Pida na.”  Kertha  Wicara:  Journal  Ilmu  Hukum  8,  no.  1  (2018):  1– 15. ttps://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/49334
Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, 3(2), 1 – 10. https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68
Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.
JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL, 9(2), 141.
https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242
Marabessy, A. C., & Siagian, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual. Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora, 3(1).
Nashriana. “Penganutan Asas Sistem Dua Jalur (Double Track System) Dalam Melindungi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Tinjau an Formulasi Dan Aplikasinya.” Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat 15, no. 1 (2015): 51– 71. Nurdiana, Meita Agustin;
Ridwan Arifin. “Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya
Di Indonesia.” Literasi Hukum 3, no. 1 (2019): 5 2 – 63. https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/1350.
Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 4(1), 141. https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97
Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 10(1). https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692
Sukarna,  Firsantara,  A.,  Sianturi,  D.,  &  Septianriandi,  A.  (2023).  Kajian  Kebijakan  Hukum Pidana  Terhadap  Hapusnya  Kewenangan  Penyidikan  Pada    Kepolisian  Sektor Berdasarkan  Keputusan  Kapolri  Nomor:  Kep/613/III/2021. Jurnal  Ilmu  Hukum Universitas Riau, 12(1), 379 – 400.
Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020).  Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Jurnal Darma Agung, 28(1), 84. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464
Yanto, A. (2021). Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum. Segap Pustaka.
Yanto, A. (2022a). Hukum dan Ketertiban: Fragmen Pemikiran Tentang Paradigma Hukum dan Perkembanganya. Megalitera.
Yanto, A. (2022b). Hukum dan Manusia: Riwayat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis. Segap Pustaka.
Yanto, A., Salbilla, F., Sitakar, R. C., & Yokotani. (2023). Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan  Timah  Terhadap  Potensi  Pendapatan  Daerah  Di  Bangka  Belitung.
Jurnal Interpretasi Hukum, 4(2), 344 – 357. https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7756.344-357
Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan  Seksual. Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan,  6(2). http://dx.doi.org/10.17977/um019v6i2p342-349
Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan  Seksual. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure,  20(4),  619.
https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636
Nabain Idrus, Gatot Dwi Hendrowibowo, Kaharudin. “San ksi Hukuman Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal Kertha Semaya 9, no. 12 (2021): 2479– 90. https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p18.
S., Tunggal, and Nathalina Naibaho. “Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual T erhadap  Anak  Dalam  Perspektif  Falsafah  Pemidanaan.”  Jurnal  Hukum  & Pembangunan 50, no. 2 (2020): 329. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2594.
Yulio,  I  Gusti  Ngurah,  Mahendra  Putra  Dewa,and  Nyoman  Rai  Asmara  Putra.  “Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Ke biri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak.”
Ojs.Unud.Ac.Id 7, no. 2 (2018): 1 – 15. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/39473.