## EKSISTENSI  HUKUM  INTERNASIONAL  DALAM  PENERAPAN  Hak ASASI MANUSIA

## Nyoman Krisnanta Davendra, Dewa Gede Sudika Mangku
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, E-mail: dewamangku.undiksha@gmail.com

## Info Artikel
Abstract The  implementation  of social  life  is  basically  a  rule  is needed so that between one interest and another others can at least be minimized does not happen. Human as subject law is an important part in a country known as subject of international law. However, existing rules or laws  not  necessarily  the  overall  answer  to  everyone's interests.  For  this  reason,  knowledge  of  the  rules governing the rights attached to the individual. In this paper, we discuss the Human Rights and Humanitarian Law possible in the world Academic International Law itself  is  still  considered  new.  While  realizing  the conditions  of  the  world  that  is  also  a  responsibility Indirectly, humans must have rules that limit authority humans  to  manage  it.  This  is  of  course  not  a responsibility  some  people  or  to  be  more  broadly  the responsibility  of  several  big  country.  However,  every country  should  look  at  the  issues  global  as  a  shared responsibility

## Abstrak
Praktek  kehidupan  sosial  adalah  dasar  yang membutuhkan aturan antara satu manfaat dan manfaat lain  Lainnya setidaknya dapat diminimalkan, tetapi itu belum  kejadian.  Adapun  subjek  hukum  yang merupakan manusia adalah hal utama dari negara yang diketahui  dengan,  yang  merupakan  subjek  hukum internasional.  Namun,  kaidah  atau  undang-undang yang terdapat tidak selalu merupakan jawaban lengkap untuk  semua  kepentingan.  Oleh  karena  itu, pengetahuan tentang Aturan tentang Hak terikat pada seseorang.  Posting  ini  menggambarkan  mereka.  Hak

## GANESHA LAW REVIEW
Volume 4 Issue 1, May 2022 P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038 Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Masuk: 1 Januari 2022 Diterima: 3 Maret 2022 Terbit: 1 May 2022
Keywords: Human Right, International Law, Legal Subject
Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional, Subjek Hukum
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
asasi manusia dan hukum humaniter yang di prediksi di seluruh dunia Hukum akademik internasional dapat dikatakan  baru.  Ia  juga  bertanggung  jawab  untuk mengakui keadaan dunia. Secara tidak langsung, orang harus  memiliki  aturan  yang  membatasi  otoritas mereka.  orang  yang  mereka  kelola.  Ini  tentu  bukan sebuah  kewajiban  beberapa  orang  saja,  atau  lebih umum  lagi  merupakan  kewajiban  negara  besar.  Akan tetapi, semua negara harus mengatasi tanggung jawab global  Masalah  sebagai  kewajiban  bersama  untuk menciptakan  kehidupan  bernegara  yang  lebih  aman. hidup untuk generasi mendatang
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak tahun Manusia dilahirkan. Hak asasi manusia adalah ketika hak seperti itu tidak ada, itu adalah esensi kita  sebagai  manusia.  Tidak  mungkin  bagi  kita  untuk  hidup  sebagai  manusia.  Orang memiliki  karunia  sosial  yang  benar ini  hanya  karena  itu adalah karunia  dari  kondisi manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak selalu terkait dengan persepsi orang lain, komunitas lain, atau negara lain. Hak Manusia menerima Sang Pencipta dari Tuhan Yang Maha Esa Hak yang tidak dapat diabaikan. Hak asasi manusia ialah istilah yang lahir  karena  adanya  keprihatinan  nasib  kemanusiaan  yang  menghendaki  pengakuan dan  penghormatan  terhadap  sifat  sifat  tertentu  yang  melekat  pada  setiap  diri  umat manusia secara universal (tidak mengenal batas ruang dan waktu). 1 Pada dasarnya hak asasi  manusia  beriringan  dengan  pelakasanaan  kehidupan  bermasyarakat.  Dan  hak asasi manusia itu sudah ada bersamaan dengan adanya manusia itu sendiri. Karena itu jika  kita  bicara  tentang  sejarah  hak  asasi  manusia  sama  saja  dengan  membicarakan sejarah  kehidupan  manusia  dari  awal  hingga  saat  ini.  Hak  asasi  manusia  timbul  dan berjalan  pada  setiap  manusia.  Maka  dari  itu  HAM  bersifat  universal,  artinya  dapat digunakan dimana saja, kapan saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat direnggut oleh orang lain atau siapapun. HAM diperlukan manusia selain untuk menjaga diri dan harga diri kemanusiaannya juga dipakai untuk sebuah dasar moral dalam berkehidupan sosial dengan sesama makhluk hidup. Disetiap hak terpatok kewajiban karena itu, selain ada hak  asasi  manusia,  terdapat  pula  keharusan  asasi  manusia,  yaitu  keharusan  yang dilakukan sampai tercapainya hak asasi manusia setiap manusia. Perihal memakai hak asasi manusia harus mengindahkan, menghargai, dan menghormati orang lain karena setiap orang memiliki  hak asasi yang sama. Pada saat yang sama, hak asasi manusia telah menjadi konsep tertulis. Misalnya, di Inggris, Amerika Serikat diketahui memiliki Magna CartaLibertatam 1215 dan Bill of Rights 1689. Ada Deklarasi Hak Virginia  1776 dan Deklarasi Kemerdekaan 1776. Benua Hitam dikenal dengan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia. lebih lanjut Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengadopsi Deklarasi Universal  Hak Asasi  Manusia  pada  tahun  1948.  Deklarasi  PBB  ini  telah  disusun  oleh orang bersama dengan negara yang tunduk pada hukum internasional. Pada umumnya banyak  Deklarasi  dan  Kesepakatan  yang  mengutip  Konvensi  PBB  tentang  Hak  Asasi Manusia. ) Ada tiga generasi hak asasi manusia. Pertama, Memahami Hak Asasi Manusia
1 Bandingkan dengan beragam definisi tentang Hak Asasi Manusia seperti, Baharuddin Lopa, AlQuran dan Hak Asasi Manusia, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hal.1, Sidney Hook, “ Renungan Tentang Hak Asasi Manusia” dalam Harun Nasution dan Bachtiar Efendi (penyunting), Hak Asasi Manusia dalam Islam, Pustaka Firdaus, , Jakarta, 1987, Hal. 19.
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menyatakan: Kemenangan warga negara atas monarki absolut, lahir dari deklarasi hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh pandangan tradisional Barat. Deklarasi ini sangat menekankan hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan hak  untuk  beragama.  Kedua,  pemahaman  hak  asasi  manusia  yang  termuat  dalam Perjanjian  Hak  Sipil  Perjanjian  Hak  Politik,  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  (1966) merupakan hasil kompromi antara ideologi Barat. Fokus pada hak politik ideologi timur Fokus pada hak finansial. Hal ini tercermin dalam hak asasi manusia generasi ketiga. Ada  upaya  untuk  mengkoordinasikan  hak-hak  individu  (hak  sipil  dan  politik).  Hak kolektif (hak ekonomi dan sosial) seperti hak untuk hidup layak rincian. Ini termasuk hak  untuk  mengatur  aset  dan  sumber  daya  dari  negara  pelepas,  seperti  yang ditunjukkan pada di kedua aliansi.
Namun, ada perbedaan antara hak sipil dan hak politik dengan hak sipil. Isu ekonomi dan sosial terus memunculkan tanggapan dan komentar  yang  beragam  tentang  pengertian  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Negara Barat  Pelanggaran  hak  asasi  manusia  mengklaim  hanya  mencakup  pelanggaran  hak asasi  manusia  Hanya  hak  sipil  dan  politik,  terutama  yang  terkait  dengan  hak  dan kebebasan individu. Negara-negara berkembang, di sisi lain, memprioritaskan hak atas pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Ketiga, kita perlu memahami Deklarasi Wina 1993. Kompromi antara negara maju dan negara maju Untuk berkembang. Ciri generasi ketiga yang baru ini adalah hak atas pengembangan , hak untuk melindungi budaya dan lingkungan  sosial  yang  melekat  pada  .  Perlunya  pendekatan  yang  seimbang  untuk adanya  kemajuan  dan  penjagaan  hak  asasi  manusia  yang  disepakati  dalam  Kongres Wina ini. Pada dasarnya, semua kategori hak asasi manusia bersifat universal dan saling bergantung. Komunitas internasional harus menjalankan hak asasi manusia secara adil dan  setara  berdasarkan,  yang  memiliki  tujuan  yang  sama.  Namun  tetap  perlu ditegakkan  Hak  asasi  manusia  diabadikan  dalam  berbagai  deklarasi  dan  peraturan Sering dianggap universal, namun pada kenyataannya dalam ruang-waktu, atau untuk hukum dan kemaslahatan.Utama dan efektif terlepas dari cita-cita pemerintah negara yang bersangkutan. Sejak itu, banyak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia baru telah muncul, melengkapi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebelumnya.

## PEMBAHASAN

## Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional
Dalam perihal hak asasi manusia, Hukum internasional dalam konteks hak asasi manusia memiliki kualitas ganda pada saat yang sama membuat perlindungan hak asasi manusia  yang  efektif  lebih  sulit.  Menyediakan  sarana  untuk  mengatasi.  halangan. Bulwon  Lee  mendeklarasikan  "kedaulatan"  dengan  LandLaw's  Doctrine  Konstitusi Foundations.  Kedaulatan  Dasar  Merupakan  hak  nasional  untuk  menyelenggarakan hubungan  diplomatik  Mengatur  negara  dan  pekerjaan  dalam  negerinya.  Namun,  hal tersebut tiada  artinya bahwa semua negara dapat secara sesuka hati menggerakkan kedaulatan.  Tidak  semua  negara  harus  tunduk  pada  keputusan  pengadilan,  karena semua negara memiliki kedaulatan yang sama. Saya setuju untuk mengikuti keputusan tersebut  kecuali  jika  dihubungi  oleh  negara  internasional  sebelumnya.  Yang mengatakan, ini adalah hak asasi manusia Orang dididik tentang masalah hukum Secara internasional  dan  tidak  lagi  di  dalam  negeri,  negara-negara  yang  bersangkutan  Hak asasi manusia adalah masalah mendasar dalam yurisdiksi nasional.
Negara  sebagai  subjek  hukum  internasional  merupakan  pihak  yang
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
berkewajiban untuk melindungi, menjamin dan memenuhi hak asasi manusia (HAM). 2 Untuk melindungi HAM, instrument yuridis menjadi suatu hal yang sangat diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan penegakan HAM. Secara historis  empiris,  ada  beberapa  instrument  yuridis  internasional  yang  muncul  untuk melindungi HAM, antara lain: 2
1. Magna  Charta  1215 ,  dokumen  ini  menuliskan  sementara  hak  yang dipersembahkan  dari  seorang  raja  yang  berasal  dari  Inggris,  yang bernama Raja Jhon untuk sebagian bangsawan yang berada dibawahnya atas peringatan orang-orang tersebut. Naskah ini serempak memutuskan kekuasaan Raja John tersebut.
2. Bill  of  Rights  1698 ,  ini  merupakan  undang  undang  yang  diterima  oleh parlemen  Inggris  setelah  terjadi  penentaran  atas  raja  James  II  dalam revolusi tidak berdarah yang dikenal dengan The Glorious Revolution of 1688.
3. Declaration  des  droits  de  l’homme  et  du  citoyen  1789 ,  naskah  yang diciptakan  pada  awal  mula  revolusi  perancis,  sebagai  perilaku penentangan terhadap pemerintahan yang lama.
4. Declaration  of  Independence ,  naskah  yang  ditata  oleh  masyarakat Amerika  pada  tahun  1789  dan  akhirnya  melahirkaan  bagian  dari konstitusi Amerika pada tahun 1791.
Hak  yang  dihasilkan  oleh  dokumen  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  Ini  adalah  konsep hukum alam dan terbatas hanya pada hak-hak yang bersifat politik berikut: Kesetaraan, kebebasan, hak suara, dll. Namun, alat itu lahir dengan kehati-hatian dan menjadi dasar pembentukan dokumen hukum modern untuk perlindungan hak asasi manusia Salah satu  tonggak  terwujudnya  perlindungan  HAM  modern  adalah  empat  hak  yang dicetuskan peresiden Amerika serikat, Franklin D. Roosevelt, yaitu: 3
1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (Freedom of Speech)
2. Kebebasan beragama (Freedom of Religion)
3. Kebebasan dari ketakutan (Freedom from Fear)
4. Kebebasan dari kemelaratan (Freedom of Poverty)
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  telah  memberikan  kontribusi  yang  signifikan terhadap  pembentukan  perlindungan  hak  asasi  manusia  internasional.  Sebuah dokumen disiapkan, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang menerima kesimpulan dari Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Tidak ada konsep HAM yang dikembangkan oleh budaya Barat Arab Saudi, Afrika Selatan, negara-negara lain dan bahkan negara-negara PBB menentangnya. blok Soviet abstain. UDHR dilindungi hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan kata lain, dari Pasal 3 ke Pasal 21. UDHR memiliki makna sejarah, kepentingan dan nilai politik yang tinggi, dan UDHR  adalah  yang  tidak  mengikat  (non-legally  binding)  bagi  negara-negara  anggota PBB. Namun, Aturan berisi banyak klausul UDHR yang dimasukkan ke dalam hukum nasional masing-masing. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, prinsip-prinsip Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  dapat  dilihat  sebagai  Hukum  kebiasaan internasional.
Selanjutnya,  subjek  hukum  internasional.  Hukum  Internasional  mengakui bahwa  individu  secara  pribadi  bertanggung  jawab  atas  kejahatan  perang,  genosida,
2 Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini. Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional , Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3 No. 2(2020), hlm. 167.
3 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 120.
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
penganiayaan dan apartheid. Namun oleh Prof.nguyen Quoc Din individu hanya sebagai subjek  hukum  buatan. 4 Karena  kehendak  negara  membuat  individu  .  Ini  juga  dapat tunduk  pada  hukum  internasional.  Dalam  beberapa  kasus  individu,  hukum internasional  masih  mengatur  hubungan  antara  Negara  dan  badan  hukum  lainnya. Pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia berkembang pesat dengan percepatan perkembangan  hubungan  antar  negara  dan  proliferasi  organisasi  regional  dan multilateral di seluruh dunia. PBB telah memecah pekerjaan  dalam beberapa waktu sebagai berikut:
a) Periode  pembentukan  sistem,  dari  piagam  PBB  ke  deklarasi  Universal HAM (1945-1948).
b) Periode  perbaikan  sistem,  yang  menuju  kepada  pengesahan  berbagai konvensi dan instrument HAM internasional (1949-1966).
c) Periode  pelaksanaan  sistem,  yang  dimulai  dari  pengesahan  instrumen hingga konferensi Wina (1967-1993).
d) Periode  perluasan  sistem,  dari  konferensi  Wina  hingga  pelaksanaan tindak lanjut (1993-1995).
e) Periode menuju perlindungan HAM baru (1996-2000).
Upaya  Pemajuan  Hak  Asasi  Manusia  di  Tingkat  Internasional  Berbagai  Cara  : Upaya  dan  Kegiatan  Menyatukan  Standar  Internasional  Memantau/memantau pelaksanaan  hak  asasi  manusia.  Ada  6  posko  pengawasan  peralatan  Apa  itu  HAM: Komnas  HAM,  Komnas  HAM  Hak  Warga  dan  Politik  dan  Sosial  Budaya  dan  Segala Bentuk Komisi Pengawasan Anti Diskriminasi, Komisi Pemberontak Komisi Penyiksaan dan Keadilan Komisioner hak hak masyarakat. Dan terakhir dengan kerjasama teknis. 19 Desember 1948, Majelis Umum PBB ke-10 . Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal. Mendorong  orang  untuk  secara  efektif  mempromosikan  dan  memastikan  pemuliaan atas  hak  asasi  manusia  dan  keleluasan  yang  diyakini  dalam Deklarasi.  Pasal  1  dan  2 menegaskan  yaitu  setiap  orang  di  dilahirkan  dan  berhak  atas  derajat  dan  hak  yang sama.  Semua  hak  dan  kebebasan  diatur  dalam  Pernyataan  Ras,  warna  kulit,  jenis kelamin. Tidak ada agama, opini politik, atau diskriminasi lain berdasarkan kuda. Asal- usul lain  Status nasional atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya. Bab Hak Sipil dan Politik, Semua Hak Tempat 3-21 adalah laki-laki. Hak-hak tersebut adalah:
a) Hak dapat hidup
b) Kebebasan dan keamanan pribadi
c) Dibebaskan dari perbudakan dan perbudakan
d) Dengan  kata  lain,  dibebaskan  dari  penyiksaan,  perlakuan  kejam  dan hukuman, dan tidak manusiawi atau terluka.
e) Hak untuk diakui secara hukum sebagai pribadi di mana-mana
f) Hak Hukum yang Sah dari Amnesty International
g) Tidak Ada Penangkapan, Penahanan atau Perintah Sewenang-wenang
h) Hak untuk Diadili dan mendengarkanPendapat yang Adil oleh Pengadilan Independen Informal
i) Hak dianggap tak bersalah.
j) Tidak ada gangguan sembarangan dengan catu daya Individu, keluarga, tempat tinggal, surat
k) Bebas oleh serangan kehormatan dan reputasi
l) Hak perlindungan hukum terhadap serangan tersebut
m) Hak  suaka,  hak  suaka  Kebangsaan,  hak  untuk  menikah  dan  mencari keluarga, memiliki hak milik. Jangan ragu untuk berpikir, sadar, religius dan mengekspresikan diri
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
n) Hak berpendapat
o) Hak  untuk  berserikat,  akses  yang  sama  kepada  pemerintah  Hak  untuk berpartisipasi dalam pelayanan masyarakat.

## Prinsip Prinsip Dasar HAM Internasional

## 1. Domestic Jurisdiction
Aturan dasar ini berarti bahwa negara tidak memiliki hak untuk campur tangan dalam  kasus  tersebut.  Negara-negara  lain  berdasarkan  persamaan  dan  kedaulatan nasional berdasarkan Pasal 2 (7) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Aturan
oleh  hukum  nasional  sebelum  mekanisme  hukum  Ini  berlaku  secara internasional. Prinsip ini merupakan perpanjangan dari awal Prinsip
3. Prioritaskan hak-hak tertentu, bahkan di saat perang atau kesulitan. Perjanjian UE hak untuk hidup, larangan penyiksaan, dll, Perbudakan, dll.
4. Hukum  kebiasaan  internasional  dan  hak  asasi  manusia.  Saat  ini,  jenis  aturan yang  berbeda  terkait  dengan  hak  asasi  manusia  internasional  dan  regional dianggap  normal. dari  sudut  pandang  praktek  negara  neagra,  antara  lain termasuk,  larangan  penyiksaan,  genosida,  perbudakan  dan  prinsip  non diskriminasi.
Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas, seperti yang disebutkan oleh Tunkin, yaitu HAM memiliki makna dalam hukum internasional :
• Semua  negara  wajib  menghormati  hak  Mendasar,  dari  semua  kebebasan  di kawasan.
• Negara tidak membenarkan adanya diskriminasi atas dasar apapun.
• Negara  membpunyai  kewajiban  untuk  mempromosikan  penghormatan universal dan bekerjasama satu sama lain untuk mencapai tujuan ini. 4
Hubungan Hak asasi manusia dan hukum internasional dalam rangkaiannya Pasal 22-27 meliputi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak tersebut terutama: Standar hidup yang cukup kedamaian, hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi budaya masyarakat. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang disingkat DUHAM merupakan  langkah  besar  yang  diambil  oleh  masyarakat  inetrnasional  pada  tahun 1948.  Norma-norma  yang  terdapat  dalam  DUHAM  merupakan  norma  internasional yang  disepakati  dan  diterima  oleh  negara-  negara  di  dunia  melalui  Perserikatan BangsaBangsa. 5 Dari  sudut  pandang  hukum,  Deklarasi  ini  kurang  mengikat dibandingkan  dengan  dan  Deklarasi  lainnya  yang  diadopsi  oleh  Majelis  Umum Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  Di  sisi  lain,  banyak  ketentuan  yang  terkandung  dalam Deklarasi dimasukkan ke dalam semua undang-undang nasional, menyangkal langkah- langkah untuk mengevaluasi pelaksanaan hak asasi manusia untuk  orang. Banyak dari ketentuan  pernyataan  ini  mungkin  dicakup  oleh  Hukum  Pabean  Internasional. Pemikiran  tentang Pemajuan  dan  Perlindungan  Hak Asasi  Manusia setelah Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  diambil  pada  tahun  1948  Hak  asasi  manusia  dalam dokumen  hukum  yang  mengikat  pihak.  16  Desember  1966,  Majelis  Umum  2  Dua Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Isu Internasional Kovenan Hak Sipil dan Politik. Ciri-ciri kontrak baru Di bawah ini adalah rujukan terhadap hak rakyat untuk memilih jalan hidpnya sendiri. Hak untuk secara  bebas  menentukan  properti  dan  sumber  daya  nasional  sebagaimana  diatur
4 G.Tunkin, Theory of International Law, London, 1974, p. 81.
5 Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini, Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional, Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3 No. 2, hlm. 170.
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
dalam Pasal 1 Konvensi. Ekonomi, masyarakat, masyarakat, dan budaya mulai berlaku dari  3  Januari  hingga  Desember  1976.  Pada  tahun  2003,  perjanjian  internasional  ini diratifikasi oleh 148 negara. Penguatan dan perlindungan tiga kategori hak, yaitu:
a. Hak untuk bekerja dengan persyaratan yang adil dan menguntungkan.
b. Hak atas perlindungan sosial, standar hidup yang layak, norma, kesejahteraan fisik dan mental setinggi mungkin.
c. Hak  atas  pendidikan  dan  hak  atas  kebebasan    Kemajuan  budaya  dan  ilmu pengetahuan.
d. Setelah itu, Dewan Ekonomi dan Sosial selesai pada tahun 1985.
Konvensi Hak Sipil dan Politik di bawah Protokol Opsi. Pertama kali diterapkan pada Maret 1976. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh 151 negara per Desember 2003, dan Protokol Opsional pertama untuk Konvensi telah diratifikasi oleh 104 negara. PB lahir pada tanggal 15. Diratifikasi pada bulan Desember 1989 Protokol Opsional Kedua yang  secara  khusus  menangani  tindakan-tindakan  ini  Tujuannya  adalah  untuk meniadakn  hukuman  mati.  Efektif  11  Juli  1991.  Kontrak  saat  itu  pula  menyediakan panitia.
Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  dan  Kovenan  tentang  Hak  Kovenan tentang  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  dan  Hak  Sipil  dan  Kebijakan  yang menggunakan  protokol  opsional  disebut PiagamInternational  Bill  of  Human  Rights . 6 Sekitar 80 Konvensi Hak Asasi Manusia, Deklarasi Umum Terinspirasi oleh Deklarasi atau  Dokumen  Lain  Kejahatan  Pemusnahan  Ras  (Konvensi  Perlindungan  dan Hukuman)  Kejahatan  Genosida),  1948  Termasuk  Konvensi  Pencegahan  Hukuman. Perang Dunia II Pemberantasan ras sebagai tindakan pemberantasan kelompok etnis atau agama dan menuntut negara melakukannya Menuntut pelaku kejahatan ini. Jumlah pengungsi  dalam  aturan  terkait  status    (Convention  on  Refugee  Status).  Jelaskan tentang  hak  dan  kewajiban  pengungsi.  Konvensi  Internasional  perihal  Peniadaan Macam-Macam cara  Diskriminasi Rasial sejak 1944 Desember 2003 sudah diratifikasi oleh  lebih  dari  169  negara.  Konvensi  menyerukan  kepada  negara-negara  untuk menanggulangi  berbagai  macam  diskriminasi  rasial  dan  mengggunakan  sikap  untuk menghapus diskriminasi ini dari perspektif hukum dan praktis. Konvensi Penghapusan Segala  Bentuk  Diskriminasi  Perempuan  1979.  Diratifikasi  di  175  negara.  Aturan  Ini Menjamin  Hak  Garis  Besar  Langkah-Langkah  Menghapus  Diskriminasi  Terhadap Perempuan  Terkait  Kesetaraan  Hukum  Perempuan  dan  Laki-Laki  Kehidupan  Politik dan Publik, Kewarganegaraan, Pendidikan, Disiplin Pekerjaan, Kesehatan, Perkawinan, Keluarga. Konvensi menentang penyiksaan. Perlakuan atau hukuman lain yang bengis dan  tidak  berunsur  nilai  kemanusiaaan  atau  bermartabat  Pada  Desember 1984,  134 negara  telah  meratifikasinya.  Konvensi  menjadikan  penyiksaan  sebagai  kejahatan internasional.    Tanggung  jawab  negara  untuk  mencegah  penyiksaan  dan  hukuman. praktisi.  Konvensi  Hak  Anak  (Anak-anak)  1989.  Penegasan  Hak  Anak  Perlindungan Kesehatan  dan  Kesehatan  serta  Acara  dan  Fasilitas  Khusus  Anak  tumbuh  normal. Diratifikasi  oleh  192  negara.  Pembangunan  Semua  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia Menghafal  seluruh  dunia  tidaklah  mudah.  memperoleh.  Setidaknya  Perbedaan  Hak Asasi Manusia menunjukkan dua konsep yang berbeda dari Individu, hubungan antara masyarakat, individu dan kekuasaan. Warga negara dan politisi ketika pandangan Barat memprioritaskan  penghormatan  terhadap  hak-hak  individu.  Sampai  saat  ini,  konsep sosialis sangat dilindungi oleh negara-negara sosialis di Eropa Timur. Pada dasarnya, ia tidak menyangkal individu yang sebenarnya, dan konsep sosialisme ini menempatkan individu  dalam  hubungan  pertama  dengan  masyarakat  di  mana  individu  tersebut
6 G.Tunkin, Theory of International Law, London, 1974, p. 81.
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
berasal. Pembangunan dan perlindungan HAM tidak demikian, sehingga memberikan dampak  masalah  di  negara-negara  maju.  Di  negara-negara  berkembang,  terutama negara-negara  kurang  berkembang,  hanya  ada  sedikit  waktu  untuk  memajukan  hak- hak sipil dan politik, karena kebutuhan dasar pun sulit dipenuhi. Kendala lainnya adalah keterbatasan  teknis.  Program  Realitas  Dasarnya  adalah Konvensi  Hak  Asasi  Manusia saat  ini.  Ada  banyak  negara  yang  telah  meratifikasinya  sekarang,  tetapi  masih  ada beberapa. diratifikasi. Pada titik ini, tambahkan bahan paralaks. Ketidakcocokan waktu ini  disebabkan  oleh  tanggal  mulai  yang  berbeda.  Aturan  yang  sama  berlaku  untuk partai. Ketimpangan yang signifikan berarti banyak negara enggan atau tidak mampu mengawasi  pelaksanaan  aturan  turnamen.  Namun,  hambatan  tersebut  tidak memberikan  dampak  pada  pembangunan,  memberikan  perlindungan  hak  asasi manusia di setiap belahan dunia secepat dan lancar sesuai kebutuhan. Adapun tahapan- tahapan perkembangan HAM internasional:
1. Periode  pembentukan  sistem,  dari  piagam  PBB  ke  deklarasi  Universal HAM (1945-1948);
2. Periode perbaikan sistem, menuju kepada pengesahan berbagai konvensi dan instrument HAM internasional (1949-1966);
3. Periode pelaksanaan sistem, dimulai dari pengesahan instrumen hingga konferensi Wina (1967-1993);
4. Periode perluasan sistem, dari konferensi Wina hingga pelaksanaan tidak lanjut (1993-1995);
5. Periode menuju perlindungan HAM baru (1996-sekarang)
Upaya pemajuan Hak Asasi Manusia di tingkat internasional dipimpin dengan berbagai cara,  yaitu  upaya  standardisasi  standar  internasional,  kegiatan  pemantauan pelaksanaan  Hak Asasi  Manusia.  Terdapat  enam  badan  kontrol  instrumen  Hak Asasi Manusia adalah komite Hak Asasi Manusia yang mengawasi hak-hak sipil dan politik, komite ekonomi dan sosial budaya, komite penghapusan segala bentuk diskriminasi, komite  pemberantasan  penyiksaan  dan  komite  hak  anak.  Dan  terakhir  dengan kerjasama teknis.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  yang  sudah  dipaparkan  oleh  penulis,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Ketimpangan  dalam  pelaksanaan  hukum  dapat  bersumber  dari kewenangansendirian sehingga terkadang banyak orang di dunia mengabaikannya hal yang  mutlak  esensial  dalam  konteks  kepentingan  pihak  mana?  untuk  mencapai. Meskipun tindakan ini memiliki efek yang cukup besarsangat baik untuk melindungi dunia dan menghormati hak-hak subyek hukum lainnya. Hak Asasi Manusia merupakan sebuah gambaran ketidak seimbangan dunia yang masih melanggar HAM itu sendiri, itu terjadi karena beberapa aktor-faktor seperti: masih kuatnya diskriminasi antara negara maju  dan  negara  berkembang  ratifikasi  konvensi  HAM,  HAM  tetap  alat  politik,  SDM lemah negara berkembang untuk menjadi kompetitif dan hubungan antara hak asasi manusia dan ekonomi dan politik internasional. Transformasi norma dan standar hak asasi manusia internasional deklaratif dan preskriptif (hukum lunak) tidak akan masuk akal  tanpa  diikuti  oleh  transformasi  menjadi  hukum  nasional,  yang  membutuhkan persiapan aparat penegak hukum, penyiapan infrastruktur pendukung dan perubahan budaya hukum masyarakat (hukum keras).

## SARAN
Adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah mahasiswa maupun harus mampu  memahami  terlebih  dahulu  arti  dari  Hak  Asasi  Manusia  agar    tidak  terjadi
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
penyelewengan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  tersebut.  Kemudian,  untuk  mengetahui konsep-konsep dasar, tinjauan hukum mengenai Hak Asasi Manusia dapat dilakukan dengan  belajar  Hukum  Internasional,  karena  di  dalam  kajian  Hukum  Internasional terdapat  hal-hal  yang  bisa  mengetahui  dan  mempelajari  Hak  Asasi  Manusia  dalam lingkup internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Kadir,  M.  (2009).  Hak  Asasi  Manusia  (  HAM  )  Dalam  Hukum  Internasional  Dan Nasional. Jurnal Kanun< No. 48 Year IX, December 2009, Law Faculty, Syiah Kuala University , 1-13.
B.Sinaga, T. (2013). Peran Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Vol.I/No.2/April-Juni/2013 Edisi Khusus , 94-105.
Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  N.  P.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Kaum  Etnis Rohingya  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  Internasional. e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum ( Volume 3 No 2 Tahun 2020 ) , 166-176.
Nusantara, A. H. (2004). Penerapan Hukum Internasional Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia . Volume 1 Nomer 4 Juli 2004 , 755-768.
Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3).
Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 170-178.
Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976  (TAC)  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  di  ASEAN. Jurnal  Komunikasi  Hukum (JKH) , 1 (1).
Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  Internasional. Jurnal  Komunitas Yustisia , 1 (1), 93-111.
Mangku,  D.  G.  S.  (2013).  Kasus  Pelanggaran  Ham  Etnis  Rohingya:  Dalam  Perspektif ASEAN. Media Komunikasi FIS , 12 (2).
Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P.  R.  A.  (2021).  Legal  Protection  for  People  with  Disabilities  in  the  Perspective  of Human  Rights  in  Indonesia. International  Journal  of  Criminology  and  Sociology , 10 , 538-547.
Mangku, D. G. S. (2017). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). Jurnal Advokasi , 7 (2), 135-148.
Mangku, D. G. S. (2017). Peran Border Liasion Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste. Perspektif , 22 (2), 99-114.
Mangku, D. G. S. (2017). The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role in maintaining and creating the stability of security in Southeast Asia. Southeast
Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law , 13 (4), 18-24.
Mangku,  D.  G.  S.  (2021).  Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  kepada  Etnis  Rohingya  di Myanmar. Perspektif Hukum , 21 (1), 1-15.
Purwendah,  E.  K.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2018).  The  Implementation  Of  Agreement  On Transboundary  Haze  Pollution  In  The  Southeast  Asia  Region  For  Asean  Member Countries. International Journal of Business, Economics and Law , 17 (4).