## SENGKETA SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## AMRIANI, AHMAD M. SEWANG

## Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Abstrak
Pandangan  Hukum  Islam  tentang  sengketa  adalah  Konflik  dan  sengketa  yang  terjadi  di kalangan  umat  manusia  merupakan  suatu  realitas  karena  manusia  dibekali  akal  dan  wahyu serta  mampu  menemukan  pola  penyelesaian  sengketa  sehingga  penegakan  keadilan  dapat terwujud.  Sengketa  yang  di  lakukan  di  Pengadilan  tata  usaha  Negara  Makassar  adalah lingkungan  peradilan  dibawa  mahkama  agung  yang  melaksanakan  kekuasaan  kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Jadi dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha negara dapat di lakukan dengan tiga cara yaitu prosedur, subtansi dan kepentingan.  adapun  pertimbangan  hukum  hakim  ada  dua  yaitu  pertimbangan  menurut ketentuan  hukum  Agrariya  dan  hukum  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Pola  penyelesaian sengketa  dapat  dirumuskan  manusia  dengan  merujuk  pada  sejumlah  ayat  al-Quran,  hadis Nabi, praktek adat dan berbagai kearifan lokal.
Kata Kunci : Hak Guna Bangunan, Hukum Islam, Sengketa, Sertifikat.

## Abstract
The  view  of  Islamic  law  on  disputes  is  that  conflicts  and  disputes  that  occur  among humanity are a reality because humans are equipped with reason and revelation and are able  to  find  patterns  of  dispute  resolution  so  that  justice  can  be  realized.  The  dispute carried out in the Makassar State Administrative Court is a judicial environment brought by the Supreme Court which exercises judicial power for the people seeking justice for the  State  Administration  dispute.  So  in  the  settlement  of  a  state  administration  dispute can be done in three ways, namely procedures, substance and interests. As for the legal considerations  of  judges,  there  are  two,  namely  considerations  according  to  the provisions  of  Agrarian  law  and  the  law  of  the  State  Administrative  Court.  Patterns  of dispute resolution can be formulated by humans by referring to a number of verses of the paper, hadith of the prophet, customary practices and various local wisdoms.
Keywords: Building Rights, Certificates, Disputes, Islamic Law.

## A. PENDAHULUAN
Sengketa  Tata  Usaha  Negara  adalah  sengketa  yang  timbul  dalam  bidang  Tata Usaha  Negara  antara  orang  atau  badan  Hukum  perdata  atau  pejabat  Tata  Usaha Negara,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah,  sebagai  akibat  dikeluarkannya  keputusan Tata  Usaha  Negara,  termasuk  sengketa  kepegawaian  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1
Hukum  Administrasi  Negara  adalah  seperangkat  aturan  yang  memungkinkan administrasi  negara  menjalankan  fungsinya  yang  sekaligus  juga  melindungi  warga terhadap  sikap  tidak  administrasi  Negara  dan  melindungi  administrasi  Negara  itu sediri.  Dalam  hukum  administrasi  Negara  terkandung  dua  aspek  yang  pertama aturan-aturan  hukum  yang  mengatur  dengan  cara  bagaimana  alat-alat  perlengkapan Negara  itu  melakukan  tugasnya,  yang  kedua  yaitu  aturan-aturan  hukum  yang mengatur  hubungan  hukum  antara  alat  perlengkapan  administrasi  Negara  atau pemerintah dengan para warga Negaranya. 2
Hukum  administrasi  sebagai  hukum  publik  memiliki  aspek  materil  maupun formil,  aspek  materil  hukum  administrasi  Negara  terdiri  dari  norma  atau  kaidah- kaidah  yang  mengatur  tentang  jabatan,  tugas  dan  wewenang  jabatan  dan  resiko tindakan  jabatan  dalam  arti  mengatur  bagaimana  harusnya  pejabat  menjalankan kekuasaan  pemerintahan,  ketika  tugas  dan  jabatan  wewenang  yang  dimaksud dijalankan  bertentangan  dengan  Norma  atau  kaidah  hukum  yang  ditetapkan  maka akan timbul konflik hukum atau sering di istilahkan dengan sengketa administrasi. 3 Hal  yang dapat memicu terjadinya sengketa dapat  terlihat dari  sistem  publikasi pendaftaran  tanah  yang  digunakan  di  Indonesia,  yaitu  publikasi  Negatif  yang mengandung unsur Positif, 4 sebagaimana dinyatakan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang  pokok  Agraria  bahwa  pendaftaran  menghasilkan  surat-surat  tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan bukan mutlak, (surat tersebut  tidak  bisa  diganggu  gugat  oleh  pihak  lain).  Sehingga  tanah  yang  sudah didaftarkan dan dikeluarkan tanda bukti haknya tidak dijamin kebenarannya sebagai milik dari orang yang tedaftar namanya dalam tanda bukti atas tanah tersebut. Penjelasan  peraturan  pemerintahan  Nomor  10  Tahun  1961  tentang pendaftaran tanah dalam penjelasan umum c/7 menentukan bahwa:
“Pembukaan  suatu  hak  dalam  daftar  buku  tanah  atas  nama  seseorang  tidak mengakibatkan  bahwa  orang  yang  sebenarnya  berhak  atas  tanah  itu  akan kehilangan  haknya;  orang  tersebut  masih  dapat  menggugat  haknya  dari  orang yang  terdaftar  dalam  buku  tanah  sebagai  orang  yang  berhak.  Sesuai  dengan pasal 1 PP Pendaftaran  Tanah, ditegaskan bahwa  pendaftaran  tanah merupakan kegiatan  pemerintah.  Hal  ini  berarti  bahwa  proses  pendaftaran  hak  atas  tanah merupakan  kewenangan  dari  pemerintah  dan  dilaksanakan  oleh  BPN  melalui kantor  pertanahan  Kabupaten  atau  Kota  yang  sesuai  dengan  pasal  5  PP Pendaftaran Tanah. Berdasarkan Perpres No.10 2006 tentang Badan Pertanahan
1 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.63.
2 Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Cet. X; Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 2014), h.37
3 Andi Safriani, Hukum Administrasi Negara, h.217
4 Farin  Widinenda, Sengketa  Penguasaan  Tanah  Hak  Guna  Bangunan  dan  Upaya Penyelesaiannya, Vol. 14. Farin-Widinenda.ac.id.
Nasional  selanjutnya  dapat  disebut  Perpres  BPN,  pasal  2  Perpres  BPN  telah menegaskan  tugas  BPN  membantu  Presiden dalam  mengelola dan mengembangkan  administrasi  pertanahan  baik  berdasarkan  UUPA  maupu peraturan  UU.  Berdasarkan  UU  Administrasi  Pemerintahan  pasal  1  angka  3 menegaskan  bahwa  pejabat  pemerintahan  adalah  unsur  yang  melaksanakan fungsi  pemerintahan  baik  dilingkungan  pemerintah  maupun  penyelenggara Negara lainnya.” 5
Pasal 115 Undanag-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara  sebagaimana  yang  telah  beberapa  kali  mengalami  perubahan  dan  berakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  perubahan  kedua  atas Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara menyatakan  “Hanya  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap  yang  dapat  dilaksanakan”.  Sementara  ketentuan  dalam  pasal  116  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang beberapakali  mengalami  perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  No.5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  menyatakan”Apabila  setelah  60  hari  kerja putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  1  diterima  tergugat  tidak  melaksanakan  kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, maka keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. 6
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014  tentang  administrasi pemerintahan selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pasal 1  angka  1  menegaskan  bahwa  badan  atau  pejabat  pemerintahan  adalah  unsuryang melaksanakan  unsur  pemerintahan  baik  di  lingkungan  pemerintah  maupun penyelenggara  negara  lainnya.  Sedangkan  Undang-Undang  No.5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor  51  Tahun  2009  tentang  perubahan  kedua  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  PTUN    kedua,  berdasarkan    pasal  1 angka  8  Undang-Undang PTUN kedua menegaskan bahwa  yang  dimaksud dengan badan  atau  pejabat  TUN  adalah  badan  yang  melaksanakan  urusan  pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. 7
Pemerintah  mempunyai  kewajiban  untuk  mengatur  pemanfaatan  tanah  serta menjamin  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  atas sebidang  tanah  yang  dimilikinya  sehingga  tanah  dapat  berfungsi  secara  optimal untuk  meningkatkan  kemakmuran  bagi  rakyat  sesuai  dengan  amanat  pasal  33  (3) Undang-Undang  Dasar  1945.  Pendaftaran  tanah  yang  dilaksanakan  berdasarkan UUPA  bertujuan  untuk  menjamin  kepastian  dan  perlindungan  hukum  kepada pemegang  hak  atas  tanah  agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai
5 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2013), h. 83.
6 Rani Arfita, Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam Menghadapi Problematika Putusan PTUN Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah, Vol.23.No.1 Juni 2016. Jornal.umy.ac.id/index.
7 Fani  Martiawan  Kumala  Putra, Pembatalan  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  karena  Cacat Administrasif serta Implikasinya terhadap Tanah yang akan di Jaminkan, Vol. XX No. 2 (MEI 2015), h.106. ajaurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/viewfile/.../pdf_1
pemegang  hak  atas  tanah  yang  besangkutan  dan  untuk  terlaksananya  tertip administrasi pertanahan. 8
Dilihat dari konsep dasar hukum administrasi Negara sebagai bagian dari hukum publik  dan  sebagai  instrumen  yuridis,  diperlukan  seperangkat  lembaga  atau  badan yang  berfungsi  untuk  menegakkan  hukum  administrasi  dari  aspek  materil,  lembaga atau  badan  yang  dimaksud  adalah  peradilan  administrasi  yang  dalam  kepustakaan belanda dikenal dengan Administratief Rechspraak.
Hukum  yang  diterapkan  adalah  peradilan  administrasi  itu  dilihat  dari  pangkal sengketa  sebagai  salah  satu  tolak  ukur  secara  horisontal  dan  atribusi  wewenang peradilan  administrasi,  yang  menjadi  pangkal  sengketa  ialah  ketetapan  tertulis, ketetapan  tertulis  itu  harus  mengandung  perbuatan  administrasi  Negara  yang bertidak didalam fungsinya akan tetapi perbuatan itu melawan hukum. 9
Dalam hukum Islam, kepemilikan tanah oleh sesorang dalam konteks individual dalam  relasi  sosial  secara  yuridis,  diakui.  Pemilik  tanah  mempunyai  kewenangan untuk  menggunakan  ( Tasarruf), sesuai  dengan  keinginannya, kewenangan manusia atas kepemilikan harta (haq al-milkiyyah property right), dalam kaidah hukum islam dilindungi  dalam  bingkai hifzu  al-  mal sebagai  salah  satu  prinsip al;kulliyah  al- khams. Tanah,  di  samping  sebagai  instrument  ekonomis,  juga  mempunyai kandungan sosial humanistik. 10
Oleh  karena  itu,  islam  melarang  melakukan  praktek  monopoli  aset  atau  harta. Dengan  demikian,  pemilikan  harta  oleh  seseorang  haruslah  disertai  dengan pertanggung jawaban  secara  moral. Kepemilikan seseorang  atas tanah  sebagaimana kepemilikan  atas  harta  benda  yang  lainnya,  dalam  penggunaannya  haruslah mempertimbangkan  aspek-aspek  sosial.  Kebebasan  seseorang  atas  hak  miliknya dibatasi oleh hak-hak orang lain baik secara individual maupun kelompok.
Salah  satu  contoh  kasus  mengenai  sengketa  sertifikat  hak  guna  bangunan  yang di  angkat  di  hadapan  sidang  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yaitu  sengketa  dengan register  nomor  36/G.TUN/2012/P.TUN.Mks  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Makassar  pada  tanggal  23  Mei  2012.  Adapun  yang menjadi  objek  dalam  gugatan  ini  adalah  surat  keputusan  yang  diterbitkan  oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar atau tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20029/Kel. Bara-Baraya Selatan atau 2005, tanggal 8 April 2005, Surat ukur Nomor 00155/2004 tanggal 22 Desember 2004 seluas 924 m 2 , atas nama Perserikatan  Muhammadiyah/objektum  litis.  Bahwa  dasar  penerbitan  sertifikat  hak guna bangunan surat ukur nomor 20029/2004, seluas 924 m 2 atas nama Perserikatan Muhammadiyah adalah surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Makassar tanggal tanggal 24 maret 2005.
Pada  tanggal  12  Mater  2012  para  penggugat  Masyarakat  Kelurahan  Bara- Baraya  Selatan,  dan  Tokoh  Masyarakat  diundang  oleh  pihak  Perserikatan Muhammadiyah,  dalam  pertemuan  itu  oleh  pihak  Perserikatan  Muhammadiyah mengatakan bahwa tanah yang dibanguni Masjid Babul Jihad dan Tk.Aisyah adalah tanahnya dan memperlihatkan sertifikat Hak Guna  Bangunan  Nomor: 20029/Kel.Bara-Baraya  Selatan/2015,  seluas  924  m 2 atas  nama  Perserikatan
8 Samun Ismaya, Hukum Administrasi Petanahan (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.82.
9 Andi Safriani, Hukum Administrasi Negara, h.219
10 Ridwan, Pemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah, h.12-13
Muhammadiyah.  Kepada  para  pengguggat  baru  mengetahui  bahwa  di  atas  terbitlah sertifikat  Hak  Guna  Bangunan,  dan  para  penggugat  mengajukan  gugatan  di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 Mei 2012.
Bahwa  berdasarkan  alasan  hukum  tersebut  diatas  para  penggugat  kel.Bara- Baraya Selatan memohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara  Makassar  agar mengabulkan  gugatan  para  penggugat  untuk  seluruhnya  dan  membatalkan  atau menyatakan  tidak  sah  Surat  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  berupa  Sertifikat  Hak Guna Bangunan.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  tergolong  kualitatif  lapangan  dengan  pendekatan  penelitian yang  dipergunakan  adalah  pendekatan  teologi  Normatif  dan  pendekatan  sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah hakim dan panitera Pengadilan Tata Usah Negara  Makassar  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, teknik pengolahan data dan analisis data  dilakukan  dengan  melalui  empat  tahapan,  yaitu:  klarifikasi  data,  reduksi  data, koding data, dan editing data.

## C. PEMBAHASAN
1. Kasus posisi sengketa sertifikat hak guna bangunan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar: 36/G.TUN/2012/P.TUN/Mks Pihak  yang  berperkara  dalam  perkara  Tata  Usaha  Negara  Makassar  Nomor: 36/G.TUN/2012/P.TUN.Mks.
a. Identitas Penggugat Para  penggugat  1  sampai  77  Masyarakat  Kelurahan  Bara-Baraya  Selatan,
Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang  bernama  SUHARDI  SH  dan  MURSYINUDDIN  ADDAS  SH  masing-masing Advokat atau konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Advokat Suhardi, SH, Dkk di  Jalan  Pallantikang  nomor  32  Sungguminasa,  Kelurahan  Katangka,  Kecamatan Somba Opu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2012.
b. Identitas Tergugat
Kepala  kantor  pertanahan  kota  makassar,  berkedudukan  di  Jalan  A.P.Pettarani Makassar.  Yang  diwakili  oleh  kuasa  Hukumnya  Misniati  Sinaga  S.H  Jabatan Kepala  Sub  Seksi  Perkara  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Makassar,  Hamzah  S.H Kepala  Sub  Seksi  Sengketa  dan  Konflik  Pertanahan  pada  Kota  Makassar, berdasarkan  Surat  Kuasa  khusus  tertanggal  12  Juni  2012  Nomor  431/SK.600.14- 73.71/VI/2012.  Dan  PERSERIKATAN  MUHAMMADIYAH  berkedudukan  di Jalan  Lompo  Battang  Bomor  201  Makassar,  di  wakili  oleh  kuasa  Hukumnya GAZALI  ABD.RACHMAN,  S.H.,  AGUSSALIM,  S.H.,  MUHAMMAD  BASRA BASRI,  S.H.,  HERMAN,  S.H.,  semuanya  Warga  Negara  Indonesia,  pekerjaan pengurus  Majelis  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Pimpinan Muhammdiyah  Kota  Makassar  Beralamat  di  Jalan  Gunung  Lompobattang  nomor 201 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa 355/1.0/1/2015.
Duduk  Perkara  dalam  Perkara  Tata  Usaha  Negara  Makassar  Nomor 36/G.TUN/2012/P.TUN.Mks.
a. Dasar Gugatan Penggugat Dasar gugatan penggugat dalam gugatan ini adalah:
1) Penggugat  Masyarakat  Kelurahan  Bara-baraya  Selatan  menguasai  tanah Eigendom  Vetponding Nomor  1166  seluas  60.000  M 2 dengan  batas-batas  yang telah diuraikan dalam surat ukur Nomor: 00155/2004 tanggal 22 Desember 2004 seluas  924  M 2 atas  nama  Perserikatan  Muhammadiyah  adalah  surat  keputusan kantor  pertanahan  kota  Makassar  tanggal  24  Maret  2005.  Dan  tidak  penyerahan atau  pengalihan  atas  tanah  seluas  924  M 2 Objek  Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan atas nama Perserikatan Muhammadiyah bertentangan dengan pasal 25 huruf (a) 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah yang melanggar Pasal 53 Ayat 2 Huruf (a) (b) dan (c) Undang-Undang RI Nomor 9  Tahun  2004  tentang  perubahan  atasUndang-Undang  Undang-Undang  RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2) Bahwa  pihak  Tergugat  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota  Makassar  tidak  pernah melakukan pengukuran atas tanah seluas 924 M 2 yang diatasnya berdiri bangunan Mesjid Babul Jihad dan SD Filial atau TK Aisyah. Dan Tergugat Kepala Kantor Peranahan Kota Makassar tidak pernah mengumumkan baik secara lisan maupun tertulis yang ditempel di Mesjid Babul  Jihad  sebab  Para  penggugat  Masyarakat Bara-baraya  Selatan  Selalu  ada  yang  berada  didalam  Mesjid  dan  tidak  pernah melihat atau mendengar pengumuman yang ditempel oleh pihak tergugat.
3) Berdasarkan  alasan  Hukum  tersebut  maka  para  Penggugat  memohon  kepada Majelis  Hakim  Tata  Usaha  Negara  Makassar  memeriksa  dan  mengadili  perkara ini  dan  mengabulkan  gugatan  para  penggugat  bahwa  tindakan  tergugat  yang mengeluarkan  surat  atau  menerbitkan  Surat  Keputusan  berupa  Sertifikat  Hak Guna  Bangunan  Nomor:  20029/Kelurahan  Bara-Baraya  Selatan  dengan  Tanah seluas 924 M 2 atas nama Perserikatan Muhammadiyah melanggar pasal 26 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftara Tanah. Membatalkan  atau  menyatakan  tidak  sah  dan  mewajibkan  tergugat  mencabut Surat  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  berupa  Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan Nomor: 20029/Kelurahan Bara-Baraya Selatan, mewajibkan tergugat.
b. Jawaban Tergugat
Bahwa  tergugat  menyatakan  menolak  seluruh  positum  gugatan  dan  petitum penggugat dalam Surat Gugatannya.
1) Bahwa  Gugatan  Penggugat  telah  Kadaluarsa (Verjaring), bahwa  gugatan  para penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam pasal 55  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1989,  bahwa  Penggugat  salah  dalam mengajukan gugatan atau tidak tepat. Berdasarkan alasan Hukum tersebut diatas bahwa  tergugat  memohon  kepada  Majelis  Hakim  untuk  memutus  perkara  ini dengan menyatakan gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima.
2) Pembuktian  dalam  perkara  Nomor  36/G.TUN/2012/P.TUN.Mks  di  Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (PTUN)
a) Bukti yang diajukan Penggugat Surat berupa foto kopi yang diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-1 foto  kopi  tanda  aslinya  penetapan  tugas  pokok  masing-masing  pengurus mesjid  babhul  jihad  Bara-Baraya  Selatan,  sampai  dengan  p-54.  Selain mengajukan alat bukti surat pihak para penggugat mengajukan 11 orang saksi di Persidangan.
b) Bukti yang diajukan Tergugat
Untuk  menguatkan  bantahannya  tergugat  mengajukan  bukti  surat  berupa foto kopi yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9. T.II.Int-I foto kopi sesuai buktinya  buku  tanah  hak  guna  bangunan  nomor  200029/Kelurahan  Bara- Baraya  Selatan,  surat  ukur  Nomor:  00155/2005  luas  924  M 2 atas  nama Perserikatan Muhammadiyah, sampai bukti T.II.Int-37.
c) Pemeriksaan setempat
Menimbang  bahwa  telah  diadakan  pemeriksaan  setempat  pada  hari  selasa tanggal  14  Agustus  2012,  oleh  Majelis  Hakim  bersama  oleh  para  pihak dilokasi  yang  dimaksud  dalam  objek  sengketa  di  Jalan  Abubakar  Lambogo, Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
3) Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam  Perkara  Nomor:  36/G.TUN/2012/ P.Tun/MKS di Pengadilan Tata Usaha Makassar (PTUN) ATAS  Eksepsi,  Replik  Tergugat  atau  Penggugat,  Majelis  Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
a. Dalam  Eksepsi,  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  terlebih  dahulu Eksepsi  Tergugat  dan  tergugat  II  Intervensi  ke-2  yaitu  Eksepsi  tentang  para Penggugat  salah  dalam  mengajukan  gugatan  (Kompotensi  Absolut),  karena Eksepsi  ini akan  menentukan  apakah  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Makassar berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa ini.
b. Menimbang  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terurai  dalam  gugatan  para penggugat tersebut, menurut hamar majelis hakim telah sesuai dengan maksud pasal 1 angka 9, 12 dan 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.
c. Menimbang  berdasarkan  pada  pertimbangan  hukum  diatas,  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa  sengketa  In  Litis  adalah  kewenangan  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  Makassar  untuk  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikannya, karena  Eksepsi  tergugat  dan  Tergugat  II  Intervensi  dalam  hal  ini  tidak beralasan Hukum dan patut untuk ditolak.
d. Menimbang  bahwa  selanjutnya  majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan Eksepsi  Tergugat  dan  Tergugat  dan  tergugat  II  Intervensi  ke-1  yaitu  tentang Gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa.
e. Menimbang bahwa sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
1) Reg.Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993.
2) Reg.Nomor: 41 K/TUN/2004, tanggal 19 November 1994.
3) Reg.Nomor: 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002.
Terkandung  kaidah  Hukum,  bahwa  tenggang  waktu  gugatan  pada  pihak  ke-3 yang  tidak  ditunjuk  langsung  pada  sebuah  keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang merugikan  kepentingannya  adalah  90  hari  terhitung  secara  kasuistis  sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut.
f. Menimbang bahwa majelis hakim mencermati jawab jinawab para penggugat, tergugat  dan  tergugat  II  Intervensi  majelis  hakim  berpendapat  bahwa  para penggugat  adalah  pihak  yang  tidak  ditunjuk  langsung  dalam  oleh  surat keputusan  tersebut.  Menimbang  bahwa  atas  jawab  jinawab  para  penggugat dan tergugat serta tergugat II Intevensi tersebut, majelis Hakim akan menguji apakah  para  penggugat  memiliki  kepentingan  yang  dirugikan  atas  terbitnya sertifikat tersebut.
g. Menimbang  setelah  Majelis  Hakim  mencermati  bukti  P-7  yaitu  surat keputusan  ketua  pengurus  Mesjid  babul Jihad,  kemudian menimbang  bahwa Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  Eksepsi  Tergugat  dan  Tergugat  II Intervensi ke-5 yaitu Eksepsi gugatan para Penggugat kabur.
h. Menimbang  bahwa  lebih  dari  itu  dalam  sengketa  di  Peradilan  Tata  Usaha Negara  Hakim  pada  peradilan  Tata  Usaha  Negara  bersifat  Dominus  Litis artinya Hakim tidak terkait sepenuhnya dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat akan  tetapi  hakim  dapat  menilai  apa  yang  menjadi  permasalahan  pokoknya. Berdasarkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II  Intervensi  yang ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok Perkaranya.
Dalam  pokok  perkara,  Menimbang  bahwa  dalam  pokok  perkara  pertama Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  bahwa  oleh  karena  Eksepsi  Tergugat dan  Tergugat  II  Intervensi  kaitannya  dengan  kedudukan  penggugat  selain 1,2,3,4,5 dan 6 secara Hukum Harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Menimbang  bahwa  berdasarkan  pada  fakta-fakta  Hukum  tersebut  diatas Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  objek sengketa  adalah  tanah  negara  yang  dikuasai  oleh  pemerintah  Kotamadya  Ujung Pandang, sekarang Kota Makassar.
Menimbang  bahwa  demikian  keseluruhan  Alat  bukti  surat  dan  keterangan saksi  yang  diajukan  oleh  pihak-pihak  telah  dipertimbangkan,  akan  tetapi  hanya bukti  yang  relavan  saja  yang  dijadikan  dasar  pertimbangan  oleh  majelis  Hakim dalam mengambil putusan.
2. Analisis  Kasus  terhadap  Sengketa  sertifikat  hak  gunan  bangunan  di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Perspektif Hukum Islam
Penyelesaian  sengketa  sertifikat  hak  guna  bangunan  di  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  Makassar  Terkait  dengan  masalah  penyelesaian  harus  dilihat  dari  semua prosedur perkara, maka ada tiga yang harus dilihat yaitu dari segi prosedur, subtansi, dan  kepentingan.  dari  segi  kepentingan  harus  dilihat  apakah  memiliki  kepentingan atau tidak bagi yang menggugat dengan Hak Guna Bangunan yang dicabut. Prosedur apakah  pencabutan  hak  guna  bangunannya  sah  atau  tidak.  Dari  segi  subtansi mengenai  subtansi  materil  semua  kita  uji  dari  aspek  undang-undang  Peraturan Pemerintah  (PP)  RI  Nomor:  24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah,  dan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara.
Dasar  pertimbangan  hukum  Hakim  dalam  perkara  Nomor:  36/G.TUN/2012/
P.TUN.MKS berdasarkan peraturan yang berlaku
a. Pertimbangan menurut ketetuan hukum Agraria.
Dasar  permohonan  penertbitan  bertentangan  dengan  pasal  23  Huruf  (a)  1  dan  2
Peraturan  Pemerintah  (PP)  RI  Nomor:  24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah, karena  pihak  tergugat  kepala  kantor  pertahanan  kota  makassar  tidak  pernah mengadakan pengukuran atas tanah seluas 924 m2 yang diatasnya terdiri bangunan Mesjid  Babul  Jihad  dan  SD  Filial/TK  Aisyah  yang  terletak  dijalan  abubakar lambogo  3  kelurahan  Bara-Baraya  selatan  kecamatan  makassar.  Begitu  juga  dari pihak perserikatan Muhammadiyah ti d ak pernah menyampaikan kepada  penggugat bahwa  tanah  seluas  92 4 m 2 yang  diatasnya  terdiri  bangunan  Mesjid  Babul  Jihad dan SD Filial/TK Aisyah yang terletak dijalan abubakar lambogo 3 kelurahan Bara- Baraya  Selatan  Kecamatan  Makassar  atas  nama  Perserikatan  Muhammadiyah
melanggar  pasal  26  ayat  1  dan  2  Peraturan  Pemerintah  (PP)  RI  Nomor  24  Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 11
Dalam ketentuan pasal 23 huruf (a) 1 dan 2 Jo Pasal 60 ayat (2) huruf I Peraturan Pemerintah  (PP)  RI  Nomor:  24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah:  Pasal  23: tentang keperluan pendaftaran, yang pertama penetapan pemberian hak dari pejabat yang  berwenang  memberikan  hak  yang  bersangkutan  menurut  ketentuan  yang berlaku  apabila  pemberian  hak  tersebut  berasal  dari  tanah  Negara  atau  tanah  hak pengelolaan. Yang kedua Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik. Pasal 60 ayat 2 huruf i dimana alat  bukti  tertulis  yang  digunakan  untuk  pendaftaran  hak-hak  lama  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  24  ayat  1  Peraturan  Pemerintahan  Nomor  24  Tahun  1997 dinyatakan lengkap apabila dapat ditunjukkan kepada panitera Ajudikasi dokumen- dokumen. 12
b. Pertimbangan Hukum Menurut ketentuan Hukum Tata Usaha Negara. Dalam  perkara  ini  Majelis  Hakim  mempedomani  ketentuan  pasal  107  Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini hakim  menentukan  apa  yan  harus  dibuktikan  dan  untuk  sahnya  pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran material. 13
Pendapat penulis terhadap perkara Nomor: 36/G.TUN/2012/P.TUN.MKS. Dalam perkara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  pihak  yang  berperkara  selanjutnya  disebut PTUN, terdiri dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Para pihak yang bersengketa tersebut  masing-masing  dapat  didampingi  atau  diwakili  oleh  seseorang  atau beberapa  seorang  kuasa.  Pemberian  kuasa  ini  dapat  dilakukan  dengan  surat  kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan dipersidangan.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  53  UU  Nomor  5  Tahu  1986  dapat  disimpulkan bahwapenggugat  dalam  sengketa  Tata  Usaha  Negara  adalah  individu  atau  badan hukum  perdata  yang  merasa  dirugikan  kepentingannya  karena  keputusan  yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Pandangan Hukum Islam
Hukum  Islam  sebagai  sumber  hukum  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  Islam  dalam bidang  keperdataan  dapat  berlaku  atas  kesadaran  atau  pilihan  sendiri  tanpa  pemaksaan melalui  hukum  formal.  Sedangkan  yang  menyangkut  hukum  publik  seperti  hukum pidana,  hukum  Tata  Negara,  Hukum  Administrasi  Negara  yang  berlaku  adalah  hukum Nasional  yang  sumbernya  dapat  bermacam-macam  dan  hukum  Islam  merupakan  salah satu di antaranya. Bahwa hukum Islam menjadi sumber hukum Nasional bersama hukum barat dan hukum adat, bukan berarti ia harus menjadi hukum formal. 14
Dalam  bahasa  arab  peradilan  biasa  disebut  al-qadha’  yang  secara  etimologis mengandung beberapa arti, (1) al-fragh, (2) al-ada’, (3) al-hukm, (4) imdha, dan (5) al- hatm  wa  al-ilzm.  Sedangkan  menurut  istilah  peradilan  terdapat  pengertian  antara  lain,
11 Joko Setiono. SH.MK., Majelis Hakim.
12 Joko Setiono. SH.MK., Majelis Hakim.
13 Joko Setiono. SH.MK., Majelis Hakim.
14 Moh. Mahpud, Perdebatan Hukum Tata Negara, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 244.
peradilan ( al-qadha ’) adalah suatu keputusan produk pemerintahan, atau menyampaikan hukum  syara’  dengan  jalan  penetapan.  Dengan  demikian  apabila  dikatakan qadha’  al- qadhi’, maka  berarti al-zamaal-  haqqa  ahlahu. Pengertian  ini  adalah  bermaksud melaksanakan dan menunaikan perintah agama, dan bukan menciptakan hukum. 15
Tidak  bisa  dipungkiri  dalam  kehidupan  manusia  akan  selalu  terjadi  perbedaan pendapat  yang  bahkan  menyebabkan  perselisihan  diantara  masing-  masing  orang  yang bersengketa.  Begitu  pula  terkait  masalah  perselisihan  yang  diakibatkan  oleh  perebutan hak  milik  tanah  yang  sampai  membuat  orang  terkadang  lalai  dan  melakukan  hal  yang buruk  seperti  ingkar  janji,  berdusta,  bahkan  sampai  berkhianat  seperti  dalam  firman Allah swt. Dalam Al-Qur’an Surah Al-Huujurat Ayat 9 dan terjemahannya:
Terjemahannya:
“Dan  kalau  ada  dua  golongan  dari  mereka  yang  beriman  itu  berperang  hendaklah kamu  damaikan  antara  keduanya!  Tapi  kalau  yang  satu  melanggar  Perjanjian terhadap  yang  lain,  hendaklah  yang  melanggar  perjanjian itu  kamu  perangi  sampai surut  kembali  pada  perintah  Allah.  Kalau  dia  telah  surut,  damaikanlah  antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”
Konflik  dan  sengketa  yang  terjadi  di  kalangan  umat  manusia  adalah  suatu  realitas, manusia  sebagai  khalifah-Nya  di  bumi  dituntut  untuk  menyelesaikan  sengketa,  karena manusia  dibekali akal  dan  wahyu  dalam menata  kehidupannya.  Manusia  harus  mencari dan  menemukan  pola  penyelesaian  sengketa  sehingga  penegakan  keadilan  dapat terwujud.  Pola  penyelesaian  sengketa  dapat  dirumuskan  manusia  dengan  merujuk  pada sejumlah ayat al-Quran, hadis Nabi, praktek adat dan berbagai kearifan lokal. Kolaborasi dari sumber ini akan memudahkan manusia mewujudkan kedamaian dan keadilan.
Eksistensi  peradilan  Tata  Usaha  Negara  dipertegas  lagi  dengan  dikeluarkannya Undang-Undang  No.5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus  serta  menyelesaikan sengketa  Tata  Usaha  Negara.  Dalam  hal  suatu  pejabat  atau  badan  Tata  Usaha  Negara, diberi  wewenang  oleh  atau  berdasarkan  peraturan  perundang-Undangan  untuk menyelesaikan secara Administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Pengadilan  baru  mempunyai  wewenang  memeriksa,  memggadili  serta  memutus sengketa  Tata  Usaha  Negara  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. 16
Pengadilan  tidak  berwenang  memeriksa,  memutus  serta  menyelesaikan  sengketa Tata  Usaha  Negara  tertentu  dalam  hal  keputusan  yang  disengketakan  ini  dikeluarkan dalam keadaan:
15 Andi Intan Cahyani, Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam (Cet. I; Alauddin University Press, 2014), h. 4.
16 Andi Intan Cahyani, Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam, h. 90.
1. Waktu  perang,  keadaan  bencana  Alam,  keadaan  bahaya,  keadaan  luar  biasa  yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendesak  untuk  kepentingan  umum  berdasarkan  peraturan  perundang-  undangan yang  berlaku  yang  dimaksud  dalam  kepentingan  umum  disini  adalah  kepentingan bangsa  dan  negara  dan  /  atau  kepentinga  masyarakat  bersama  dan  /  atau pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 17
Islam  memandang  Negara  sebagai  institusi  yang  mengelolah  masyarakat  suatu Negara.  Atas  dasar  inilah,  islam  memberikan  hak  sekaligus  kewajiban  kepada  institusi tersebut  untuk  mengatur  relasi  antar  individu,  individu  dengan  masyarakat,  serta hubungan  individu  dan  masyarakat  dan  Negara.  Dalam  hal  pengaturan  fungsi-fungsi sosial  tanah,  pemerintah  (Imam)  mempunyai  otoritas  untuk  membuat  regulasi  terkait dengan  tanah  untuk  mengatur  dan  menata  penggunaan  tanah  dan  menciptakan kemaslahatan  umum.  Nabi  Muhammad,  dalam  kapasitasnya  sebagai  seorang  imam kepala  Negara,  mempunyai  otoritas  untuk  membuat  aturan  hukum  dalam  konteks bernegara.
Masalah yang timbul berkaitan dengan regulasi pertanahan, baik dalam hukum Islam maupun  undang-undang  adalah  lahirnya  nuansa  otoritarianisme  penguasa  untuk mencabut  hak  kepemilikan  tanah  rakyat  atas  nama  pembangunan  untuk  kepentingan umum  problem  epistemonologis  yang  krisual  dari  materi  hukum  pertanahan  adalah  apa makna dan kriteria kepentingan umum sebagai dasar pembenaran intervensi pemerintah dalam pembatasan hak milik tanah warga Negaranya. 18

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Penyelesaian  sengketa  sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  terdapat  tiga  cara  yaitu, prosedur  subtansi  dan  kepentingan.  Adapun  penyelesaian  sengketa  diluar Pengadilan  dikenal  dengan  upaya  perdamaian  terbukti  dalam  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
2. Pertimbangan  hukum  hakim  terhadap  sengketa  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Makassar yang memiliki dua bagian, yang pertama pertimbangan terhadap hukum agrariyah berdasarkan pasal 23 Huruf (a) 1 dan 2 peraturan pemerintahan (PP) RI Nomor  24Tahun  1997  tentang  pendaftaran  Tanah  dan  pertimbangan  terhadap hukum  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  berdasar  pada  pasal  107  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986.  Pandangan  Hukum  Islam  tentang  sengketa  yaitu  Umat manusia  sebagai  khalifah  di  muka  bumi  dituntut  untuk  menyelesaikan  sengketa, karena  manusia  dibekali  akal,  pikiran  dan  wahyu  dalam  menata  kehidupannya. Manusia  harus  mencari  dan  menemukan  pola  penyelesaian  sengketa  sehingga penegakan keadilan dapat terwujud, untuk mempertahankan haknya.  Oleh  karena itu  dalam  hukum  islam  setuju  tentang  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  Tata Usaha Negara Makassar berdasarkan firman Allah swt di dalam Al-qur’an.
17 Andi Intan Cahyani, Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam, h.91
18 Ridwan, Pemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah, h.14.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Rozali. Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 1996.
Arfita, Rani. “Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam Menghadapi Problematika Putusan  PTUN  Tentang  Pembatalan  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah” ,  Jurnal.umy Vol.23.No.1 (Juni 2016). ac.id/index.
Asni. Pembaharuan  Hukum  Islam .  Jakarta:  Kementrian  Agama  Republik  Indonesia, 2012.
Bariyah, Oneng Nurul. Materi Hadits. Jakarta: Radar Jaya Ofiset, 2008. Cahyani,  Andi  Intan. Peradilan  dan  Hukum  Keperdataan  Islam, Makassar:  Alauddin University Press, 2014.
Harahap,  Zairin. Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2008.
Harsono,  Boedi. Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2013. Ismaya, Samun. Hukum Administrasi Petanahan. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: CV. Al-Qolam Publishing, 2014.
Khaleed,  Badriyah. Mekanisme  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara. Yogyakarta:  Pustaka Yustisia, 2016.
Mahpud,  Moh. Perdebatan  Hukum  Tata  Negara, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2010.
Maria,  S.W  Soemarjono. Pelaksanaan  Tugas  Keorganisasian  dalam  Pembangunan Jakarta: Depertemen dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria, 1980.
Marihot,  Pahala  Siahaan. Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan. Jakarta:  CV. Sagung Seto, 2011.
Muljadi, Kartini. Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana, 2014.
Murad, Rusmadi. Administrasi Pertanahan. Bandung: CV Mandar Maju, 2013.
Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
Noor,  Juliansyah. Metodologi  Penelitian:  Skripsi,  tesis,  Disertasi,  dan  Karya  Ilmiah. Jakarta: Kencana, 2011.
Petrus  R.G.  Sinaga. Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  dan  Implikasi  Terhadap  Kepastian Kepemilikan Tanah. Vol.II/No. 7 Agustus 2014. Petrus-R.G.Sinaga.ac.id. Putra,  Fani  Martiawan  Kumala.  “Pembatalan  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  karena  Cacat Administrasif  serta  Implikasinya  terhadap  Tanah  yang  akan  di  Jaminkan” , jaurnal-perspektif. Vol. XX No.2. (Mei 2015). Ridwan, Pemilikan  Rakyat  dan  Negara  Atas  Tanah  Menurut  Hukum  Pertanahan Indonesia dan Pespektif Hukum Islam. Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2010.
Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 2014. Safriani,  Andi. Hukum  Administrasi  Negara. Makassar:  Alauddin  University  Press, 2013.
Siahaan, Marihot Pahala. Hak Atas Tanah dan Bangunan. Jakarta: PT. Grafindo, 2013. Soehino. Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Liberty, 1998. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji. Penelitian  Hukum  Normatif. Jakarta:  Radjawali,
1985.
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabet, 2009. Suwardi,  Endarsawara. Penelitian  Kebudayaan:  Idiologi,  Epistimologi  dan  Aplikasi , Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makassar. Pedoman  Penelitian  Karya  Tulis  Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian. Makassar: Alauddin Press, 2013.
Wijayanti,  Sri. Kepastian  Hukum  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Sebagai  Bukti  Hak kepemilikan Tanah, Vol.16. 2010. Wiyono. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Yanto, Nur. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.