## R e f o r m u l a s i   K o n s e p   P l e a   B a r g a i n i n g  S e b a g a i   P e m b a r u a n H u k u m   A c a r a   P i d a n a   I n d o n e s i a   B e r b a s i s   K e a d i l a n   B e r m a r t a b a t
Syifa Alam 1 , Dominikus Rato 2 , Bayu Dwi Anggono 3 syifaalam1992@gmail.com , Universitas Jember, Indonesia 1 dominikusrato@gmail.com , Universitas Jember, Indonesia 2 bayu_fhunej@unej.ac.id , Universitas Jember, Indonesia 3

## Abstract
Background :
Some of the problems in the criminal process in court include the accumulation of settlement of criminal cases and the bureaucracy of a long trial The Plea Bargaining concept that has been implemented in the United States can be adopted in  Indonesia  while  considering  the values of Pancasila based on integrative theory (integratif theory) and the theory of dignified justice (keadilan bermartabat theory) . Research Metodes:
The research method used is normative juridical. This research uses a conceptual approach, a statutory approach, a comparative approach and a historical approach .

## Findings:
The results of this research involve the reformulation and explanation of the ontological, epistemological, and axiological aspects of the concept of plea bargaining. There are provisions in the Draft Criminal Procedure Law that do not yet reflect the concept of plea bargaining. Reformulation of the concept of plea bargaining is based on the theory of dignified justice (keadilan bermartabat theory), so that the creation of the purpose of the law of dignified justice that is rooted in the values and the national spirit or the soul of the nation (volksgeist) .

## Conclusion:
By adopting the concept of plea bargaining that has been formulated based on dignified justice, it can solve the problem of stacking criminal case settlement in courts and trial bureaucracy and as a form of Criminal Procedure Law Reform in Indonesia .
Keywords: reformulation;  Plea Bargaining concept, theory of dignified justice; Pancasila.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Sebagian permasalahan dalam persidangan pidana di pengadilan antara  lain penumpukan penyelesaian perkara pidana  dan  birokrasi  persidangan  yang  cukup  lama.  Konsep Plea  Bargaining yang  telah  diterapkan  di  negara Amerika dapat di adopsi di negara Indonesia dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori integratif dan teori keadilan bermartabat.

## Metode Penelitian:
Metode  penelitin  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ),  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan perbandingan ( comparative approach ) dan pendekatan historis ( historical approach ). Hasil Penelitian:
Hasil penelitian ini adalah mereformulasi dan menjelaskan aspek ontologi, epistimologi dan aksiologi konsep plea bargaining .  terdapat  pasal  di  Rancangan  Hukum  Acara  Pidana  yang  belum  mencerminkan  konsep plea bargaining , reformulasi Konsep plea bargaining yang berbasis teori keadilan bermartabat dapat diejawantahkan dalam  Rancangan  Hukum  Acara  Pidana.  Reformulasi  konsep plea  bargaining ini  berdasarkan  teori  keadilan bermartabat,  sehingga  terciptanya  tujuan  hukum  yaitu  keadilan  bermartabat  yang  berakar  pada  nilai-nilai  dan semangat nasional atau jiwa bangsa ( volksgeist ). Kesimpulan: Dengan  mengadopsi  konsep plea  bargaining yang  telah  direformulasi  berbasis  keadilan  bermartabat  dapat menyelesaikan permasalahan penumpukan penyelesaian perkara pidana di Pengadilan dan birokrasi persidangan serta sebagai bentuk pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.
Kata kunci: Reformulasi; konsep plea bargaining ; teori keadilan bermartabat; Pancasila.
DOI : - Received :  October 2023 Accepted :  October 2023 Published :  February 2024 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Sistem hukum acara pidana di Indonesia yang berlaku saat ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedudukannya sebagai instrument hukum publik untuk mencari dan memperoleh kebenaran materil. Dalam pelaksanaan hukum acara pidana tidak lupa pula penerapan asas dalam hukum acara pidana seperti asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas legalitas, asas presumption of innocence ,  asas right  to  a  fair  and  speedy  trial ,  asas  Konkordatif  dan  lain  sebagainya. Pengadilan  Negeri  yang  merupakan  salah  satu  badan  peradilan  dibawah  Mahakmah  Agung yang  memiliki  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara  pidana  pada  tingkat pertama,  dimana  setiap  tahun  mengalami  peningkatan  penanganan  perkara  pidana.  Beban perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri seluruh Indonesia pada tahun 2022 mencapai 161.267 perkara pidana diluar perkara pelanggaran lalu lintas dan peraturan daerah. 1
Mahkamah  Agung  untuk  menerapkan  asas  peradilan  cepat  dan  biaya  ringan  dalam penanganan  peraka  perdata  melakukan  sebuah  terobosan  yaitu  mekanisme  persidangan gugatan  sederhana  untuk  membuka  gerbang  pengelompokan  klasifikasi  perkara  guna mengefisienkan  pemeriksaan  perkara  perdata.  Keuntungan  gugatan  sederhana  adalah  proses pemeriksaan yang lebih cepat daripada pemeriksaan gugatan biasa. Selain itu ada kewajiban menempuh  mediasi  di  pengadilan  untuk  seluruh  perkara  perdata.  Proses  mediasi  ini  tidak menutup kemungkinan untuk para pihak terjadi perdamaian sehingga persidangan tidak perlu dilalui dan perkara selesai secara damai. Kedua proses tersebut dapat mengatasi penumpukan perkara  perdata  di  pengadilan  tingkat  pertama.  Dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  tidak menutup  kemungkinan  hal  seperti  ini  juga  dapat  dilakukan  sebagai  bentuk  solusi  untuk mengatasi penumpukan perkara pidana di pengadilan negeri.
1 Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Laporan Tahunan 2022 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Integritas Tangguh, Kepercayaan Publik Tumbuh’, 2022, 344
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH-2022.pdf>.
Reformulasi Konsep Plea Bargaining Sebagai Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat
Syifa Alam, Dominikus Rato, Bayu Dwi Anggono
Di negara Amerika solusi permasalahan penumpukan perkara telah diterapkan proses plea bargaining , orang yang disangka melakukan tindak pidana maka dia diberi kesempatan untuk  mengakui  perbuatannya  dan  melakukan  perundingan  dengan  penuntut  atau penyedik, dengan dilakukan perundingan itu maka Terdakwa mendapat penawaran terkait dakwaan yang didakwa kepadanya ataupun lamanya pemidanaan yang akan dijalani. Tidak bisa dipungkiri bahwa plea  bargaining ini  sebagai  proses  untuk  menghingdari  pengadilan.  Sedangkan  di Wales,  Inggris  proses plea  bargaining ini  berbeda,  dimana  terdakwa  yang  semakin  cepat mengakui  perbuatannya, maka semakin tinggi pula diskon untuk menjalani pemidanaannya. Bahwa  yang  perlu  digaris  bawahi  adalah  “pengakuan  terdakwa”,  pengakuan  terdakwa mempermudah proses administrasi pemeriksaan dalam perkara pidana. Sehingga konsep plea bargaining ini diartikan plea bargaining dalam arti luas. 2
Indonesia  telah  melakukan  rencana  pembaruan  hukum  acara  pidana  Indonesia.  Pada pasal 199 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) diatur mekanisme jalur khusus, yaitu pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua  perbuatan  yang  didakwakan  dan  mengaku  bersalah  melakukan  tindak  pidana  dan Terdakwa dengan dakwaan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Pada pokoknya yang perlu digarisbawahi adalah “Pengakuan Terdakwa”, pengakuan terdakwa ini menentukan proses pemeriksaan persidangan perkara pidana, hal ini sama dengan konsep plea bargaining dalam arti luas.
Konsep hukum yang dianut di negara-negara lain yang dirasa baik dapat diterapkan di Indonesia, akan tetapi tidak serta merta diambil secara utuh, perlu diterapkan sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Perpaduan antara konsep hukum dari luar negeri ini disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup pada bangsa Indonesia diharapkan dapat mencapai tujuan hukum yang berkeadilan menurut Prof Romli Atmasasmita. Hakim dalam mengadili perkara pun tidak kaku dalam penerapan hukum positif. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman,  dari  pasal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  tidak hanya norma hukum sebagai pertimbangan hakim, akan tetapi hakim perlu juga menggali rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ( sociological yurisprudence ). Pasal tersebut merupakan tonggak  sejarah  sistem  hukum  pidana  Indonesia  yang  mencerminkan  pergeseran pandangan
2 Máximo  Langer,  ‘Plea  Bargaining,  Conviction  Without  Trial,  and  the  Global  Administratization  of Criminal Convictions’, Annual Review of Criminology , 4 (2021), 377–411 <https://doi.org/10.1146/ANNUREV- CRIMINOL-032317-092255>.
tentang konsep, fungsi dan peranan hukum yang selama ini didominasi oleh aliran positivisme hukum kepada aliran sociological jurisprudence . 3
Pancasila sebagai nilai luhur bangsa Indonesia ternyata belum dipahami dengan baik. Prof.  Romli  mengistilahkan  bahwa  bangsa  Indonesia  saat  ini  hidup  dalam  fatamorgana keadilan. Pada dasarnya, fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” ( law as a tool of social engeneering ) relatif masih sesuai dengan pembangunan hukum nasional saat ini, akan tetapi perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi ( beureucratic engineering ) yang  mengedepankan  konsep  panutan  atau  kepemimpinan,  sehingga  fungsi  hukum  sebagai sarana  pembaruan  dapat  menciptakan  harmonisasi  antara  elemen  birokrasi  dan  masyarakat dalam satu wadah yang disebut “ beureucratic and social engineering ” (BSE). 4 Maksud dari Teori integratif adalah untuk menggambarkan bagaimana hukum dapat berperan sebagai alat untuk menyatukan dan memperkuat persatuan masyarakat dan administrasi dalam menghadapi perubahan dan perubahan dalam kehidupan (penyatuan antara masyarakat dan administrasi) di wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. 5 Begitu  pula  pada  teori  hukum  keadilan bermartabat yang dipolerkan oleh Tegruh prasetyo dimana beliau menitik beratkan kepada nilai Pancasila dalam penegakan keadilan.
Pelimpahan perkara ke pengadilan seluruhnya merupakan kewenangan dari penuntut umum, sehingga yang menentukan apakah berkas perkara pidana yang dilimpahkan dilakukan dengan proses pemeriksaan biasa, singkat atau cepat merupakan penilaian dari penuntu umum. Pada prakteknya banyak perkara pidana yang termasuk dalam tindak pidana ringan yang proses pembuktiannya  sederhana  dilimpahkan  dengan  proses  pemeriksaan  acara  pidana  biasa, sehingga  yang seharusnya pemeriksaan tersebut dapat diperiksa dengan acara singkat, tetapi diperiksa dengan acara biasa yang waktu pemeriksaannya lebih lama, sehingga asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan asas right to a fair and speedy trial ini pun tidak tercapai. Berkaca  pada  gugatan  sederhana  dan  mediasi,  konsep plea  bargaining ini  tidak  menutup kemungkinan untuk diterapkan di hukum acara persidangan pidana di Indonesia.
Konsep plea bargaining dapat dipandang sebagai bentuk mediasi dalam perkara pidana, dan  gugatan  sederhanya  juga  dapat  dicontoh  untuk  penyederhanaan  pemeriksaan  perkara pidana di pengadilan, sehingga tidak ada salahnya apabila konsep plea bargaining diterapkan dalam  sistem  hukum  acara  pidana  di  Indonesia  dengan  tidak  melupakan  nilai-nilai  bangsa Indonesia sebagai salah satu solusi permasalahan penumpukan perkara di pengadilan. Konsep
3 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif , ed. by Genta Publishing (Yogyakarta, 2012), p. 40.
4 Romli Atmasasmita, p. 97.
5 Romli Atmasasmita, p. 98.
Reformulasi Konsep Plea Bargaining Sebagai Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat
Syifa Alam, Dominikus Rato, Bayu Dwi Anggono
plea bargaining ini apabila dikaji, dalam proses pemeriksaan pidana yang berlaku saat ini tidak ada yang merepresentasikan konsep tersebut, sehingga hal ini merupakan bentuk kekosongan norma hukum. Dalam Pasal 199 R-KUHAP diatur terkait “jalur khusus” dimana rencana aturan ini  mirip  dengan  konsep plea  bargaining yang  menekankan  pada  “pengakuan  Terdakwa”, penulis  menilai  bahwa  rancangan  tersebut  belum  mengandung  nilai-nilai  bangsa  Indonesia sehingga  terciptanya  keadilan  bermartabat.  Teori  Keadilan  Bermartabat  digagas  oleh  Prof. Teguh  Prasetyo  ini  bertujuan  untuk  memanusiakan  manusia  yang  digali  dari  jiwa  bangsa Indonesia. Teguh Prasetyo merumuskan ide Keadilan Bermartabat secara singkat dengan frasa "memanusiakan manusia". 6 Ini sejalan dengan prinsip filosofis Indonesia, yaitu Pancasila, yang menegaskan  bahwa  hukum  sebagai  instrumen  negara  hukum  Indonesia  harus  berkontribusi pada  kesejahteraan  umum  dengan  menjunjung  kemerdekaan  dan  keadilan.  Keadilan Bermartabat ini dapat dianggap sebagai turunan dari Pancasila karena meletakkan Pancasila sebagai sumber utama segala sumber hukum untuk mencapai tujuan hukum. Selain itu pasal 199 R-KUHAP juga tidak memaknai adanya sebuah bargaining antara penegak hukum dengan Terdakwa. Sehingga “Jalur Khusus” dalam R-KUHAP ini tidak dapat dipandang sebagai Plea Bargaining system . Maka perlulah penelitian ini dilakukan untuk mereformulasi konsep plea bargaining sebagai  bentuk  pembaruan  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia  yang  sesuai  dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.
Dengan  demikian,  penulis  memiliki  tujuan  melakukan  penelitian  ini  bertujuan  untuk memahami secara aspek filsafat secara ontologi terkait konsep plea bargaining di negara lain, konsep plea bargaining dalam R-KUHAP dan Teori keadilan bermartabat. Selain itu  tujuan peneliitan  ini  untuk  mengetahui  Reformulasi  konsep plea  bargaining berbasis  keadilan bermartabat serta penerapan serta manfaat penerapan konsep plea bargaining yang menyadur dari konsep dari negara lain disesuaikan dengan ciri khas bangsa indonsia;

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian yang dikategorikan sebagai hukum yuridis normative, merujuk  pada  pendapat  teori  hukum  keadilan  bermartabat  dan  teori  hukum  integratif. Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ), pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan perbandingan ( comparative approach ) dan pendekatan historis ( historical approach ).
6 Teguh Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat (malang: setara press, 2017), p. 21.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1. Konsep plea bargaining
Definisi plea  bargaining dalam Black’s  Law  Dictionary adalah suatu  kesepakatan perundingan antara penuntut umum dan terdakwa dimana  terdakawa mengaku bersalah atas tindak pidana tertentu atau atas lebih dari satu tuntutan dengan imbalan dari penuntut umum, untuk menuntut hukuman ringan atau membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lainnya (terjemahan) . 7
Konsep Plea bargaining sebagai alat penuntutan telah digunakan sebelum abad ke-19, konsep telah ada selama berabad-abad dalam sistem hukum yang lebih tua, dimana biasanya pemidanaan  diperoleh  melalui  pengakuan  dan  undang-undang  mengatur  pengakuan  Tindak pidana  tersebut.  Namun,  perkembangan  dan  penggunaan plea  bargaining semakin  umum ditemukan terutama di Amerika Serikat. 8 Menurut Mike McConuvicce dan Chester L Mirsky , pada  tahun  1829,  ada  sebuah  mekanisme  pengadilan  yang  mengadopsi  formula  untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana ringan melalui pengakuan pelaku ke tindak pidana yang lebih ringan. Mereka juga menyatakan bahwa praktik tersebut menjadi dominan dalam menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana  ringan,  karena  melalui  mekanisme  tersebut membuahkan  hasil  positif  dari  pengakuan  bersalah  pelaku  tindak  pidana. 9 Pandangan Mike tentang asal-usul plea bargaining dan inti dari hal tersebut diperkuat oleh Gutierrez ketika ia berpendapat  bahwa  konsep plea  bargaining efektif  digunakan  pada  abad  ke-20,  bahwa pengakuan bersalah tidak umum digunakan pada akhir abad ke-18 seperti plea bargaining yang saat ini digunakan dalam sistem keadilan pidana Amerika Serikat. Dia juga menyatakan bahwa alasan pengenalan plea bargaining adalah karena lonjakan kasus kriminal, biaya, dan lamanya proses litigasi, serta keinginan agar berlakunya kebenaran dan keadilan.
Di Nigeria, Konsep Plea Bargaining tidak dikenal sebelum tahun tahun 2015, ketika the Administration of Criminal Justice Act (Administrasi Undang-Undang Peradilan Pidana) tahun  2015  diundangkan  di  Negera  Nigeria,    pada  Pasal  270  Administrasi  Undang-Undang Peradilan Pidana memberikan dasar hukum untuk prosedur Plea Bargaining , menurut Yekini istilah Plea Bargaining ini tidak dikenal dan asing bagi orang Nigeria. Konsep ple bargaining diperkenalkan ke dalam system hukum pidana di negeria oleh Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) untuk menyelesaikan kasus korupsi keuangan yang rumit. Sejak saat itu
7 Black’s  Law  Dictionary  With  Pronounciations ,  Sixth  (Boston:  St.  Paul:  Minn  West  Group,  1990),  p. 1152.
8 George  Fisher  and  others,  ‘Plea  Bargaining  ’  s  Triumph  Article  Plea  Bargaining  ’  s  Triumph’,  109.5 (2019), 857–1086.
9 Langer.
Reformulasi Konsep Plea Bargaining Sebagai Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat
Syifa Alam, Dominikus Rato, Bayu Dwi Anggono
konsep plea  bargaining digunakan  untuk  menyelesaikan  perkara  korupsi  yang  rumit  seperti mantan gubernur Gubernur Negara Bagian Bayelsa Drepreye Alamieyeseigha, Cecilia Ibru. 10 Amerika serikat, telah menerapkan konsep Plea Bargaining telah menghasilkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana di negara ini,  Fakta menunjukkan bahwa sekitar 95% dari semua perkara pidana berhasil diselesaikan melalui  sistem  plea  bargaining,  yang  pada  gilirannya  telah  berdampak  positif  terhadap peningkatan kinerja peradilan pidana di Amerika Serikat .11 Prosedur ini juga telah mendorong penegak  hukum  untuk  menyelesaikan  sekitar  97%  dari  perkara  pidana  yang  ditangani  oleh pemerintah pusat dan sekitar 94% dari perkara pidana yang ditangani oleh pemerintah daerah. 12

## 3.1.1. Konsep plea bargaining dalam R-KUHAP
Indonesia yang menganut system hukum Civil Law tidak seperti Amerika yang menganut system hukum common law, Indonesia tidak menerapkan konsep plea bargaining. Konsep plea bargaining ini yang telah diterapkan di negara Amerika tidak diatur secara eksplesit  di KUHAP akan tetapi terdapa konsep  yang hampir sama yaitu konsep “jalur khusus” yang diatur pada pasal 199 R-KUHAP. Konsep Jalur khusus ini memiliki kesamaan dengan konsep Plea bargaining , yaitu menitik beratkan pada “pengakuan terdakwa”, dalam pasal tersebut mengatur apabila pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya  sebagaimana  yang  didakwakan  maka  persidangan  dilanjutkan dengan acara pemeriksaan singkat.
Didalam  Naskah  Akademik  pembuatan  R-KUHAP  dijelaskan  bahwa Perkenalan plea bargaining tercantum dalam Pasal 197 rancangan yang berjudul “jalur  khusus”,  dimana  pada  saat  penuntut  umum  membacakan  surat  dakwaan kemudian  Terdakwa  mengakui  perbuatannya  dan  mengaku  bersalah,  penuntut umum  dapat  melimpahkan  perkara  ke  pengadilan  dengan  acara  pemeriksaan singkat,  dalam  proses  pemeriksaan  di  persidangan,  hakim  dapat  menolak pengakuan  Terdakwa  dan  meminta  penuntut  umum  mengajukan  ke  pengadilan dengan pemeriksaan biasa.
10 Paul  Atagamen  Aidonojie,  Anne  Oyenmwosa  Odojor,  and  Patience  Omohoste  Agbale,  ‘The  Legal Impact of Plea Bargain in Settlement of High Profile Financial Criminal Cases in Nigeria’, Sriwijaya Law Review , 5.2 (2021), 161–74 <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.852.pp161-174>.
11 R Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (Kencana, 2010), p. 119 <https://books.google.co.id/books?id=Z5jKcQAACAAJ>.
12 Aloysius Wisnubroto and Gregorius Widiartana, ‘Pembaharuan Hukum Acara Pidana’, Jurnal Peradilan Indonesia , 3 (2015), 77–122.
Mengacu  kepada  pernyataan  diatas,  Jalur  Khusus  yang  terdapat  di  dalam  R- KUHAP  ini  sekalipun  pembentuk  Undang-Undang  menyatakan  bahwa  konsep “jalur  khusus”ini  menyadur  dari  konsep plea  bargaining akan  tetapi  tidak  ada “ bargaining” atau tawar menawar atau bentuk mediasi dalam “jalur khusus”, tidak sebagaimana definisi dari konsep plea bargaining itu sendiri. Pengakuan terdakwa hanya  untuk  menentukan  apakah  Terdakwa  dapat  diperiksa  dengan  mekanisme hukum acara singkat atau tidak.
Konsep Plea Bargaining yang terdapat dalam R-KUHAP ini terkesan tertutup dan tidak dibukanya hak Terdakwa untuk melakukan tawar menawar dengan aparat penegak  hukum,  sehingga  penulis  menilai  bahwa  konsep  seperti  ini  masih berpangku  kepada  tujuan  pemindanaan  retributif  bukan  restoratif.  Rancangan konsep plea  bargaining yang  ada  dalam  R-KUHAP  ini  dilakukan  di  tahap persidangan,  hal  ini  sangatlah  berbeda  dengan plea  bargaining yang  ada  di Amerika dimana Terdakwa diberi hak untuk terjadi negosiasi atau tawar menawar terkait pasal yang didakwakan, fakta hukum ataupun nedosiasi ancaman hukuman yang akan diberikan.

## 3.2. Reformulasi Konsep Plea Bargaining

## 3.2.1. Teori hukum keadilan bermartabat
Teori  hukum  keadilan  bermartabat  merupakan  sebuah  konsep  dalam legal theory, jurisprudence atau philosophy of law dalam literatur bahasa inggris, serta pemahaman  tentang  hukum  substansial  dari  suatu  sistem  hukum.  Teori  hukum keadilan bermartabat juga mencerminkan semua aturan dan prinsip-prinsip hukum yang  berlaku  dalam  sistem  hukum  tertentu,  dalam  hal  ini,  sistem  hukum  yang dimaksud adalah sistem hukum positif Indonesia atau sistem hukum berdasarkan Pancasila.  Sistem  Hukum  Pancasila  dianggap  bermartabat  karena  berakar  pada nilai-nilai dan semangat nasional / jiwa bangsa ( volksgeist ). Pancasila sebagai etika positif yang menjadi sumber dari semua hukum, mengandung semua unsur yang diperlukan  untuk  pengelolaan  negara.  Sebagai  etika  positif,  Pancasila  memuat etika,  nilai-nilai  tertinggi,  dan  kebajikan,  termasuk  etika  politik,  sebagai  dasar moral  yang  pada  dasarnya  tidak  hanya  memberikan  pencerahan,  tetapi  juga memberikan panduan bagi perjalanan kehidupan suatu bangsa dan negara.
Teori keadilan bermartabat merupakan hasil dari penyatuan konsep lex eternal (aspek  atas)  dan volksgeist (aspek  bawah),  dengan  tujuan  untuk  mengartikan
Reformulasi Konsep Plea Bargaining Sebagai Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat
Syifa Alam, Dominikus Rato, Bayu Dwi Anggono
hukum sebagai upaya untuk mendekati pemikiran Tuhan dalam kerangka sistem hukum  berdasarkan  Pancasila.  Pendekatan  hukum  ini  mencakup  aspek  filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum, serta praktik hukum, dan dijalankan dengan pendekatan dialektis yang sistematis. Pokok dari teori keadilan bermartabat adalah menjelaskan  hakikat  hukum  itu  sendiri.  Di  dalam  teori  ini,  fokus  utama  hukum adalah  pada  pencapaian  keadilan,  yang  diartikan  sebagai  terwujudnya  peraturan yang memanunusiakan manusia. Konsep keadilan dalam teori ini juga menekankan kesadaran  bahwa  manusia  diciptakan  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dengan kehormatan  yang  tinggi,  berbeda  dengan  pandangan  Barat,  seperti  yang diungkapkan oleh Thomas Hobbes, yang menganggap manusia sebagai makhluk politik  yang  sering  kali  berperilaku  egois  dan  siap  mengambil  keuntungan  dari sesama  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  politik,  ekonomi,  sosial, budaya, dan sebagainya. 13
Teori  Keadilan  Bermartabat  dianggap  berasal  dari  konteks  hukum  Indonesia karena nilai-nilai Keadilan Bermartabat didasarkan pada lima sila dalam Pancasila yang  saling  terkait  dan  membentuk  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan. Pancasila sebagai weltanschauung adalah suatu konsep yang terorganisir dengan baik, sehingga masing-masing sila tidak dapat dipisahkan dari yang lain. 14 Teguh Prasetyo  merumuskan  ide  Keadilan  Bermartabat  secara  singkat  dengan  frasa "memanusiakan  manusia". 15 Ini  sejalan  dengan  prinsip  filosofis  Indonesia,  yaitu Pancasila,  yang  menegaskan  bahwa  hukum  sebagai  instrumen  negara  hukum Indonesia  harus  berkontribusi  pada  kesejahteraan  umum  dengan  menjunjung kemerdekaan  dan  keadilan.  Keadilan  Bermartabat  ini  dapat  dianggap  sebagai turunan dari Pancasila karena meletakkan Pancasila sebagai sumber utama segala sumber  hukum  untuk  mencapai  tujuan  hukum.  Dengan  demikian,  Keadilan Bermartabat  menempatkan  keadilan  untuk  semua  manusia  sebagai  prioritasnya, dengan  fokus  pada  mencegah  konflik  internal  dalam  hukum  atau conflict  within
13 P.D.T.P.S.H.M.  Si, Keadilan  Bermartabat:  Perspektif  Teori  Hukum (Nusamedia,  2019),  p.  30 <https://books.google.co.id/books?id=cgNUEAAAQBAJ>.
14 D Darmodiharjo, Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis Dan Yuridis-Konstitusional (Kurnia Esa, 1983), p. 36 <https://books.google.co.id/books?id=3jmFnQEACAAJ>.
15 Teguh Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat (malang: setara press, 2017), p. 21.
law . 16 Semangat hukum ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup  bangsa  dan  jiwa  bangsa  yang  mendorong  pencapaian  hukum  yang menguntungkan bagi negara atau bangsa.
Teori Keadilan Bermartabat memiliki kesamaan dengan filsafat hukum karena berupaya  menghubungkan  pemahaman  yang  diperoleh  melalui  pengalaman manusia  dengan  pemahaman  akan  kebenaran  yang  sejati,  dengan  demikian mencerminkan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun teori ini dapat  dilihat  dalam  kerangka  tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, semangat  Teori  Keadilan  Bermartabat  sebagai  bagian  dari  disiplin  ilmu  hukum tetap  terkait  erat  dengan  ilmu  hukum.  Teori  Keadilan  Bermartabat  memiliki hubungan yang saling mendukung dan berkolaborasi satu sama lain sehingga nilai gotong  royong  yang  mendasari  tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia tercermin  dalam  sistem  hukum  negara  tersebut.  Pada  dasarnya,  Teori  Keadilan Bermartabat mencari pemahaman yang benar tentang hukum melalui penelusuran pengetahuan hukum yang bersumber dari pengalaman manusia. Oleh karena itu, Teori Keadilan Bermartabat memiliki peran yang lebih signifikan daripada sekadar sebuah teori hukum.
3.2.2. Reformulasi konsep plea bargaining berbasis keadilan bermartabat Pengertian  dasar  dari  konsep plea  bargaining yang  telah  di  jelaskan  diatas berbeda dengan penerapan kondep plea bargaining yang dituangkan di dalam Pasal 199 R-KUHAP. Perbedaan yang mendasar adalah dalam konsep plea bargaining menekankan  kepada  “proses  tawar  menawar”  dan  “Pengakuan  Terdakwa”, sedangkan  di  pasal  199  R-KUHAP  yang  menitik  beratkan  kepada  “pengakuan Terdakwa”saja,  tidak  adanya  prosedur  tawar  menawar  akibat  dari  pengakuan terdakwa,  sehingga  Pasal  199  R-KUHAP  ini  tidak  mencerminkan  Terminologi ataupun hakikat dari konsep plea bargaining itu sendiri.
Dalam mentransplantasi atau mengadopsi hukum asing pada prinsipnya negara tersebut  bebas  untuk  mengadopsi  secara  utuh  ataupun  telah  disesuaikan  dengan kondisi  negara,  akan  tetapi  lebih  baik  tidak  melenceng  jauh  dari  Hakikat  dari konsep  hukum  asing  yang  akan  digunakan,  sehingga  tidak  menimbulkan  multi tafsir  dalam  pembentukan  atau  penerapan.  Dalam  pengadopsian  hukum  asing
16 S.H.S.P.L.L.M.  Dr.  Novritsar  Hasintongan  Pakpahan,  S.H.M.S.  Prof.  Dr.  Teguh  Prasetyo,  and  F  X Wartoyo, URGENSI PEMBARUAN PERATURAN PERSIDANGAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT (Penerbit K-Media), p. 21 <https://books.google.co.id/books?id=ucZyEAAAQBAJ>.
Reformulasi Konsep Plea Bargaining Sebagai Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat
Syifa Alam, Dominikus Rato, Bayu Dwi Anggono
mengacu  pada  prinsip  "pluralisme  hukum"  atau  "heterogenitas  hukum”,  Hal  ini merujuk pada praktik mengintegrasikan atau mengadopsi unsur-unsur hukum asing ke  dalam  sistem  hukum  nasional.  Dalam  konteks  ini,  penting  untuk  menjaga keseimbangan  antara  kebijakan  nasional  dan  pengaruh  hukum  asing,  serta memastikan bahwa adopsi hukum asing mendukung tujuan hukum Indonesia dan memperkuat asas-asas hukum yang berlaku di negara ini.
Penulis  berpendapat  bahwa  perlu  adanya  pembaruan  hukum  acara  pidana dengan  cara  mengadopsi  konsep  hukum  asing  untuk  mengatasi  permasalahan penumpukan  penyelesaian  perkara  di  pengadilan,  alisis  dampak  putusan, pergesaran  tujuan  pemidanaan  dari  retributif  menjadi  restoratif  dan  mengisi kekosongan  hukum  acara  pidana  untuk  pemenuhan  perubahan  jenis  pemidanaan yang  ada  dalam  Undang-Undang  nomor  1  tahun  2023  tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP  2023).  Adapun  reformulasi  konsep Plea Bargaining sebagai  pembaruan  hukum  acara  pidana  berbasis  teori  keadilan bermartabat yang disusun oleh penulis yaitu, konsep plea bargaining adalah “suatu musyawarah  dalam  persidangan  antara  penutut  umum,  terdakwa,  hakim,  korban atau keluarga korban bila dimana Terdakwa mengaku bersalah melakukan tindak pidana apa yang didakwakan pada dirinya untuk merumuskan tujuan pemidanaan dalam penjatuhan pemidanaan ataupun peniadaan pemidanaan”.
Dari reformulasi konsep plea bargaining berbasis keadilan bermartabat tersebut mengandung nilai-nilai teori keadilan bermartabat sebagai berikut:
a. Merupakan  konsep  yang  sesuai  dengan  nilai  bangsa  indonesia  yang menjunjung  tinggi  nilai  ketuhanan  sehingga  terciptanya  keadilan  dalam penegakan hukum acara pidana.
b. Tujuan  teori  hukum  keadilan  bermartabat  yaitu  memanusiakan  manusia. Dalam  pasal  52  KUHP  2023  bahwa  pemidanaan  yang  dijatuhkan  bukan bermaksud  untuk  merendahkan  martabat  manusia,  sehingga  Terdakwa yang  sekalipun  dijatuhkan  pemidanaan  bukan  sebagai  bentuk  retributif akan tetapi restoratif. Hal ini merefleksikan juga nilai pancasila sila ke 2, terdapat nilai kemanusiaan pengakuan dan menghormati martabat dan hak orang lain/sesama manusia, saling tolong menolong, dan bersikap sebagai manusia yang beradab.
c. Perubahan  frasa  “tawar  menawar”  menjadi  “musyawarah”,  dengan dilakukan  musyawarah  untuk  mencapai  tujuan  pemidanaan  dalam penjatuhan  pidana,  maka  terdapat  nilai  persatuan  Indonesia  dan menumbuhkan  persatuan  dan  kesatuan  atas  dasar  bhineka  tunggal  ika sebagaimana sila ke-3 pancasila.
d. Dengan mekanisme persidangan secara musyawarah, maka putusan hakim berdasarkan musyawarah dengan mendengarkan keterangan berbagai pihak tanpa mengurangi kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan, putusan pengadilan ini akan diterima secara iklas oleh berbagai pihak yang dinilai sebagai  hasil  musyawarah  yang  harus  dihormati  dan  dijunjung  tinggi sebagaimana dalam butir pancasila sila ke-4.
e. Adanya suasana kekeluargaan dan gotongroyong dalam proses persidangan sehingga  menjaga  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban,  sehingga pihak-pihak  yang  terkait  mau  yang  tidak  terkait  dalam  perkara  pidana tersebut menilai bahwa putusan hakim telah mencerminkan keadilan.
3.2.3. Penerapan  konsep plea bargaining berbasis  keadilan  bermartabat  dalam R- KUHAP
Perumusan  Pasal  199  R-KUHAP  mengadopsi  konsep plea  bargaining sebagaimana dalam naskah akademik perumusan R-KUHAP, dalam rumusan Pasal tersebut apabila dikaitkan dengan konsep plea bargaining , pancasila sebagai dasar pembentukan undang-undang dan praktek beracara di persidangan, maka terdapat beberapa kekurangan, sebagai berikut:
1. Tidak adanya bentuk “ bargaining ” atau proses tawar menawar.
2. Tidak  ada  efek  selain  perubahan  acara  pemeriksaan  dengan  adanya Pengakuan terdakwa.
3. Tidak sejalan dengan proses acara pemeriksaan singkat.
4. Penuntut  Umum  melimpahkan  perkara  ke  pengadilan  terlebih  dahulu kemudian menentukan acara pemeriksaan  yang mana, dalam praktek jika Penuntut  Umum  telah  melimpahkan  perkara  ke  pengadilan  maka  telah deregister  oleh  pengadilan  dan  telah  ditentukan  acara  pemeriksaannya sebagaimana pelimpakan berkas perkara.
Reformulasi Konsep Plea Bargaining Sebagai Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat
Syifa Alam, Dominikus Rato, Bayu Dwi Anggono
Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  memberikan  pemikiran  tambahan  untuk penyempurnaan  penyusuan  Pasal  199  R-KUHAP  sebagai  pengejawantahan refomulasi konsep plea bargaining yang telah diutarakan diatas sebagai beikut:
1. “Jalur  khusus”  tidak  diperiksa  dengan  acara  pemeriksaan  singkat  akan tetapi dilakukan dengan mekanisme pemeriksaan baru yakni musyawarah.
2. Melibatkan  pihak  korban  atau  keluarga  korban  untuk  melakukan musyawarah  sehingga  membuka  ruang  untuk  pencapaikan  tujuan pemidanaan dan jenis pemidanaan yang baru berdasarkan KUHP 2023.
3. Terhadap  tindak  pidana  yang  dapat  dilimpahkan  dengan  “jalur  khusus”, pengakuan Terdakwa sudah didapat pada tingkat penuntut umum, sehingga pelimpahan  perkara  ke  pengadilan  sudah  ditentukan  menggunakan  acara pemeriksaan  “jalur  khusus”  bukan  ditentukan  saat  di  persidangan pembacaan dakwan.
4. Terdapat exit  door ,  apabila  Terdakwa  pada  tingkat  penuntut  umum mengakui  kesalahannya  akan  tetapi  pada  persidangan  Tidak  mengakui kesalahannya  atau  hakim  menolak  pengakuan  Terdakwa,  maka  perkara diperiksa secara acara pemeriksaan biasa.
5. Menambahkan pasal terkait acara pemeriksaan jalur khusus.
6. Menambahkan  pasal  bahwa  tidak  ada  upaya  hukum  terhadap  acara pemeriksaan jalur khusus.
3.3. Manfaat  Refomulasi  Konsep  Plea  Bargaining  Sebagai  Pembaruan  Hukum  Acara Pidana Di Indonesia
Mengadopsi  konsep  hukum  asing  dalam  pembentukan  undang-undang  di  Indonesia haruslah  memiliki  nilai  manfaat,  manfaat  dari  konsep plea  bargaining berbasis  keadilan bermartabat sebagai berikut:
1. Pendalaman nilai-nilai pancasila dalam persidangan pidana.
2. Suatu bentuk penyelesaian permasalahan penumpukan perkara di pengadilan.
3. Dengan diterapkannya acara pemeriksaan jalur khusus dengan musyawarah, maka hal ini merupakan suatu bentuk penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
4. Terciptanya  harmonisasi  antar  masyarakat  dengan  birokrasi  ( beureucratic  and  social engineering) .
5. Terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan yang bermartabat.
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Februari 2024, Vol.16 N0.1

## 4. KESIMPULAN
1. Konsep plea  bargaining merupakan  konsep  hukum  asing  yang  merupakan  suatu kesepakatan perundingan antara penuntut umum dan terdakwa dimana terdakawa mengaku bersalah atas tindak pidana tertentu atau atas lebih dari satu tuntutan dengan imbalan dari penuntut  umum,  untuk  menuntut  hukuman  ringan  atau  membebaskan  dari  tuntutan  atas tindak pidana lainnya.
2. Dalam mengadopsi konsep hukum asing perlu memperhatikan nilai-nilai bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai sumber utama segala sumber hukum untuk mencapai tujuan hukum, maka  reformulasi  konsep plea  bargaining berbasis  keadilan  bermartabat  adalah  suatu musyawarah  dalam  persidangan  antara  penutut  umum,  terdakwa,  hakim,  korban  atau keluarga  korban  bila  dimana  Terdakwa  mengaku  bersalah  melakukan  tindak  pidana  apa yang  didakwakan  pada  dirinya  untuk  merumuskan  tujuan  pemidanaan  dalam  penjatuhan pemidanaan ataupun peniadaan pemidanaan.
3. Manfaat  utama  dari  reformulasi  konsep plaea  bargaining adalah  nilai  filsufis  pancasila sebagai akar / dasar terbentuknya hukum sehingga terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan bermartabat  yang  berakar  pada  nilai-nilai  dan  semangat  nasional  atau  jiwa  bangsa ( volksgeist ).

## 5. REFERENSI
Aidonojie, Paul Atagamen, Anne Oyenmwosa Odojor, and Patience Omohoste Agbale, ‘The Legal Impact of Plea Bargain in Settlement of High Profile Financial Criminal Cases in Nigeria’,
Sriwijaya Law Review , 5.2 (2021), 161–74
<https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.852.pp161-174>
Atmasasmita, R, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (Kencana, 2010) <https://books.google.co.id/books?id=Z5jKcQAACAAJ>
Black’s  Law  Dictionary  With  Pronounciations ,  Sixth  (Boston:  St.  Paul:  Minn  West  Group, 1990)
Darmodiharjo,  D, Santiaji  Pancasila:  Suatu  Tinjauan  Filosofis,  Historis  Dan  Yuridis-
Konstitusional (Kurnia Esa, 1983)
<https://books.google.co.id/books?id=3jmFnQEACAAJ>
Dr. Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.S.P.L.L.M., S.H.M.S. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, and F  X  Wartoyo, URGENSI  PEMBARUAN  PERATURAN  PERSIDANGAN  PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT (Penerbit K-Media) <https://books.google.co.id/books?id=ucZyEAAAQBAJ>
Fisher,  George,  Source  The,  Yale  Law,  No  Mar,  and  George  Fishert,  ‘Plea  Bargaining  ’  s Triumph Article Plea Bargaining ’ s Triumph’, 109.5 (2019), 857–1086
Langer,  Máximo,  ‘Plea  Bargaining,  Conviction  Without  Trial,  and  the  Global Administratization of Criminal Convictions’, Annual Review of Criminology , 4 (2021),
Reformulasi Konsep Plea Bargaining Sebagai Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat
Syifa Alam, Dominikus Rato, Bayu Dwi Anggono
377–411 <https://doi.org/10.1146/ANNUREV-CRIMINOL-032317-092255>
Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Laporan Tahunan 2022 Mahkamah Agung Republik Indonesia:  Integritas  Tangguh,  Kepercayaan  Publik  Tumbuh’,  2022,  344 <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH- 2022.pdf>
Prasetyo,  Teguh, Pembaharuan  Hukum  Perspektif  Teori  Keadilan  Bermartabat (malang: setara press, 2017)
Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif , ed. by Genta Publishing (Yogyakarta, 2012)
Si,  P.D.T.P.S.H.M., Keadilan  Bermartabat:  Perspektif  Teori  Hukum (Nusamedia,  2019) <https://books.google.co.id/books?id=cgNUEAAAQBAJ>
Wisnubroto,  Aloysius,  and  Gregorius  Widiartana,  ‘Pembaharuan  Hukum  Acara  Pidana’,
Jurnal Peradilan Indonesia , 3 (2015), 77–122