## KEJAHATAN SKIMMING SEBAGAI SALAH SATU BENTUK CYBER CRIME
Dian Eka Kusuma Wardani; Maskun Universitas Hasanuddin Makassar Email: dewapena200@gmail.com

## Abstract
The  development  of  technology  is  such  that  in  its  development  also creates  a  gap  for  perpetrators  of  crime  in  using  more  sophisticated  methods  of crime. The development of information technology has led to evolution leading to digital  banking  services.  This  technology  development  not  only  provides convenience  for  customers  but  also  coupled  with  negative  aspects,  namely creating  a  new  mode  in  the  case  of  theft  of  customer  funds  using  the  skimming method.  Legal  arrangements  for  crime  of  skimming,  namely:  based  on  the Criminal Code, skimming criminals are charged with Article 363 of the Criminal Code.  Based  on  the  ITE  Law,  skimming  criminals  are  charged  with  Article  30 paragraph 1, paragraph 2 and paragraph 3 of the ITE Law, article 32 of the ITE Law. Based on the Law on laundering money, skimming crimes perpetrators are charged with Article 2, Article 3, Article 4, Article 5 of the TPPU Law.
Keywords: Cyber crime, skimming, banking

## Abstrak
Perkembangan teknologi berjalan sedemikian rupa sehingga dalam perkembangannya  juga  menimbulkan  celah  bagi  pelaku  kejahatan  dalam menggunakan  metode  kejahatan  yang  lebih  canggih  juga.  Perkembangan teknologi  informasi  menimbulkan  evolusi  yang  mengarah  kepada  layanan perbankan  digital.  Perkembaangan  teknologi  ini  tidak  hanya  memberikan kemudahan  bagi  nasabah  tapi  juga  dibarengi  dengan  aspek  negatif  yaitu menimbulkan  modus  baru  dalam  kasus  pencurian  dana  nasabah    dengan  metode skimming .  Pengaturan  hukum  kejahatan skimming ,  yaitu:  berdasarkan  KUHP pelaku  kejahatan skimming dijerat  dengan  Pasal  363  KUHP.  Berdasarkan UU  ITE  pelaku  kejahatan skimming dijerat  dengan  pasal  30  ayat  1,  ayat  2 dan  ayat  3  UU  ITE,  pasal  32  UU  ITE.  Berdasarkan  UU  Tindak  Pidana Pencucian Uang pelaku kejahatan skimming dijerat dengan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 UU TPPU.
Kata Kunci : Cyber crime, skimming , perbankan

## PENDAHULUAN
eiring dengan perkembangan teknologi internet, kebutuhan akan teknologi jaringan  komputer  semakin  meningkat.  Selain  sebagai  media  penyedia informasi,  melalui  internet  pula  kegiatan  komunitas  komersial  menjadi bagian  terbesar,  dan  tercepat  pertumbuhannya  serta  menembus  berbagai  batas negara.  Bahkan  melalui  jaringan  ini  kegiatan  pasar  di  dunia  bisa  diketahui selama  24  jam.  Melalui  dunia  internet,  apapun  dapat  dilakukan.  Segi  positif dunia  maya  ini  tentu  saja  menambah  trend  perkembangan  teknologi  dunia sebagai segala bentuk kreatifitas manusia. 1
Globalisasi  telah  menjadi  pendorong  lahirnya  era  perkembangan  teknologi informasi.  Fenomena  kecepatan  perkembangan  teknologi  informasi    ini  telah merebak ke seluruh penjuru dunia. Tidak hanya Negara maju saja namun Negara berkembang  juga  telah  memacu  perkembangan  teknologi  informasi  pada masyarakatnya  masing-masing.  Sehingga  teknologi  informasi  mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. 2
Tidak  dapat  dipungkiri,  perkembangan  ilmu  pengetahuan  diikuti  oleh teknologi. Perkembangan teknologi dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan bisnis  yang  begitu  pesat.  Informasi  tersajikan  dalam  waktu  yang  begitu  cepat. Hanya  dengan  memanfaatkan  teknologi  komunikasi,  bisnis  antar  negara  dapat dilakukan  tanpa  perlu  bertemu face  to  face. Inilah tanda bahwa era cyber  space dalam  bisnis  telah  dimulai.  Selain  menguntungkan  pelaku  bisnis,  perkembangan teknologi  juga  memudahkan  untuk  mendapatkan  informasi,  dan  berdampak  juga terhadap sektor ekonomi, politik, budaya serta hukum suatu Negara. 3
Lembaga  perbankan  merupakan  lembaga  yang  bertumpu  pada  kepercayaan masyarakat sehingga dikenal adanya kerahasiaan bank. Konsekuensinya apabila masyarakat sudah tidak mempercayai lagi suatu bank, bank tersebut akan rentan terhadap serbuan masyarakat yang menarik dana sehingga berpotensi merugikan bank. Perkembangan pesat Teknologi Informasi (TI) dan globalisasi mendukung bank untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah secara aman, nyaman, dan efektif,  diantaranya  melalui  media  elektronik  atau  dikenal  dengan Electronic Banking ( e-banking ). E-banking merupakan  layanan  yang  memungkinkan nasabah  bank  untuk  memperoleh  informasi,  melakukan  komunikasi,  dan
1 Edmo Makarim, Pengantar Hukum Telematika (Jakarta:  Raja Grafindo Perkasa, 2005, hlm 31).
2 Maskun dan Wiwik Meilarati, Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet (Bandung: CV Keni Media, 2017, hlm 1).
3 Ninik  Suparmi, Cyber  Space  Problematika  dan  Antisipasi  Pengaturannya (Sinar Grafika, 2009, hlm 1).
S
melakukan  transaksi  perbankan  melalui  media  elektronik  seperti Automatic Teller Machine (ATM). 4
ATM  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  nama  Anjungan  Tunai  Mandiri merupakan  suatu  terminal/mesin  komputer  yang  terhubung  dengan  jaringan komunikasi  bank,  yang  memungkinkan  nasabah  melakukan  transaksi  keuangan secara  mandiri  tanpa  bantuan  dari  teller  ataupun  petugas  bank  lainnya.  Kartu ATM  merupakan  kartu  plastik  yang  dilengkapi  dengan magnetic  stripe .  Pada magnetic  stripe akan  terekam  secara  elektronik.  ATM  sering  ditempatkan  di lokasi-lokasi strategis, seperti restoran, pusat perbelanjaan, bandar udara,  stasiun kereta  api,   terminal  bus,   pasar  swalayan,  dan  kantor-kantor  bank  itu  sendiri. 5 Kartu  ATM  adalah  jenis  alat  pembayaran  dengan  menggunakan  kartu  (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai atau pemindahan dana . 6 Perkembangan  teknologi  berjalan  sedemikian  rupa  sehingga  dalam perkembangannya  juga  menimbulkan  celah  bagi  pelaku  kejahatan  dalam menggunakan  metode  kejahatan  yang  lebih  canggih  juga.  Perkembangan teknologi  informasi  menimbulkan  evolusi  yang  mengarah  kepada  layanan perbankan  digital.  Layanan  ini  bertujuan  meningkatkan  efisiensi  kegiatan operasional  dan  mutu  pelayanan  bank  kepada  nasabahnya.  Perkembangan teknologi  tentu  memudahkan  beraktivitas  para  nasabah  bank.  Kehadiran teknologi  yang  semakin  hari  semakin  canggih  membuat  aktivitas  nasabah perbankan  menjadi  mudah.  Perkembaangan  teknologi  ini  tidak  hanya memberikan  kemudahan  bagi  nasabah  tapi  juga  dibarengi  dengan  aspek  negatif yaitu  menimbulkan  modus  baru  dalam  kasus  pencurian  dana  nasabah    dengan metode skimming . 7
Skimming merupakan salah satu jenis kejahatan siber yang berkembang saat ini  lebih  khususnya  kejahatan  terhadap  privasi  seseorang  ( Infringments  of Privasi ). 8 Skimming adalah  tindakan  pencurian  informasi  kartu  kredit  atau  debit dengan  cara  menyalin  informasi  yang  terdapat  pada  strip  magnetik  kartu  secara ilegal.  Strip  ini  adalah  garis  lebar  hitam  yang  berada  di  bagian  belakang  kartu ATM.  Fungsinya  kurang  lebih  seperti  pita  kaset,  material  feromagnetik  yang
4 Muhammad  Djumhana, Asas-Asas  Hukum  Perbankan  Indonesia (Bandung:  PT  citra Aditya bakti, 2008, hlm 5).
5 https://id.wikipedia.org/wiki/ATM , diakses pada 13 April 2019 .
6 R. Serfianto Dibyo Purnomo, Cita Yustisia Serfiyani, dan Iswi Hariyani, Untung dengan Kartu  Kredit, Kartu ATM-Debet  dan  Uang  Elektronik (Jakarta:  VisiMedia  (AgroMedia  Group), 2012).
7 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) (Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hlm 33-36).
8 Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom, Cyber  Law  Aspek  Hukum  Teknologi Informasi (Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hlm 10).
dapat dipakai untuk menyimpan data. Pelaku bisa mendapatkan data nomor kartu kredit  atau  debit  korban  dengan  menggunakan  perangkat  elektronik  kecil ( skimmer )  untuk  menggesek  kartu  lalu  menyimpan  ratusan  nomor  kartu  kredit korban.  Melalui skimmer para  pelaku  menduplikasi  data  strip  magnetik  pada kartu  ATM  lalu  mengganda  ke  kartu  ATM  kosong.  Proses  ini  bisa  dilakukan dengan  cara  manual,  seperti  pelaku  kembali  ke  ATM  dan  mengambil  cip  data yang  sudah  disiapkan  sebelumnya.  Atau  bila  menggunakan  alat skimmer yang lebih  canggih,  data-data  yang  telah  dikumpulkan  dapat  diakses  dari  mana  pun secara  nirkabel.  Kartu  baru  hasil  yang  digandakan  memungkinkan  para  pelaku untuk  mengeluarkan  uang  dari  rekening  secara  biasa.  Korban skimming sering tidak  menyadari  bahwa  kartunya  telah  terduplikasi  sampai  mereka  melihat tarikan  yang  tidak  dilakukan  di  rekening  mereka.  Selain  di  mesin  ATM, kejahatan skimming juga  bisa  menyerang  pengguna internet  banking .  Saat menggunakan internet banking hindari penggunaan jaringan WiFi publik. Hal ini untuk mengurangi risiko penyalinan data oleh pelaku skimming. 9
Pencurian  dana  nasabah  dengan  metode skimming semakin  meningkat  di Indonesia.  Beberapa  contoh  kasus skimming antara  lain  kasus skimming yang menimpa  para  nasabah  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  di  Kediri  yang  mengalami kerugian hingga Rp145.000.000,00  . Selanjutnya kasus skimming juga terjadi di Surabaya,  dimana  beberapa  nasabah  kehilangan  dananya  dari  senilai Rp178.000,00  hingga  Rp5.000.000,00  Pihak  Kepolisian  Republik  Indonesia menyatakan  Indonesia  merupakan  salah  satu    Negara  terbesar  dalam  kejahatan perbankan  dengan  metode skimming . 10 PT  Bank  Mandiri  juga  mengalami kerugian sebesar Rp 260 juta akibat dari kejahatan skimming. 11

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  artikel  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif  dimana  dalam  kejahatan skimming yang  biasanya  terjadi  pada  dunia perbankan  dianalisis  lebih  lanjut  menggunakan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  seperti  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  sebagaimana  telah  dirubah  menjadi  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE),  dan
9 https://beritagar.id/artikel/sains-tekno/  kejahatan-skimming, diakses  pada  20  April 2019 pukul 21.15 WITA , 2019.
10 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ab0dcf7a8cc6/cegah-kasus-skimming-- ojk-minta-perbankan-tingkatkan-manajemen-resiko-/, diakses pada 20 April 2019 pukul 21.30 .
11 https://keuangan.kontan.co.id/news/kerugian-bank-mandiri-akibat-skimming-lebih- besar-ketimbang-bri, diakses pada 22 April 2019 pukul 21.35 .
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

## PEMBAHASAN
Cyber crime adalah  istilah  yang  mengacu  kepada  aktivitas  kejahatan dengan  komputer  atau  jaringan  komputer  menjadi  alat,  sasaran  atau  tempat terjadinya  kejahatan. 12 Cyber  crime memiliki  beberapa  karakteristik  yaitu perbuatan  yang  dilakukan  secara  illegal,  perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan menggunakan  peralatan  apapun  yang  terhubung  dengan  internet,  perbuatan tersebut  mengakibatkan  kerugian  materiil  dan  inmateriil.  Pelaku  adalah  orang yang  menguasai  penggunaan  internet  beserta  aplikasinya,  perbuatan  tersebut sering dilakukan secara transnasional. 13 Adapun bentuk kejahatan yang berkaitan erat dengan penggunaan teknologi informasi, antara lain : unauthorized acces to computer  system  and  service,  illegal  contents,  data  forgery,  cyber  espionage, cyber sabotage and extortion, offence against intellectual property, infringements of  privacy. 14 Skimming tergolong  dalam  bentuk infringements  of  privacy yaitu kejahatan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu debit atau kartu kredit  dengan  cara  menyalin  informasi  yang  terdapat  pada strip  magnetic kartu debit  atau  kartu  kredit  secara  illegal  untuk  memiliki  kendali  atas  rekening korban. 15
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  pengaturan  kejahatan skimming dapat ditinjau dari beberapa undang-undang yaitu KUHP, UU No. 11 Tahun 2008  sebagaimana  telah  dirubah  menjadi  UU  No.  19  Tahun  2016  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  dan  UU  No.  8  Tahun  2010 Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (TPPU).
Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, 16 yaitu :
“ Dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  tujun  tahun  dihukum  :  Ke-5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan
12 https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya, diakses pada 23 April 2019 pukul 21.15 . 13 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Rajawali Pers, 2012, hlm 13).
14 Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, ibid hlm 9-10.
15 https://finance.detik.com/moneter/d-3865131/bisa-kuras-uang-di-rekening-bank-apa- itu-skimming, “ diakses pada 21 April 2019 pukul 23.05.”
16 Ibid.
itu  atau  dapat  mencapai  barang  untuk  diambilnya,  dengan  jalan membongkar, memecah  atau memanjat atau dengan jalan memakai  kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”
Penggunaan pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP bagi kejahatan skimming dalam hal  ini  berhubungan  dengan  tindakan  pencurian  yang  dilakukan  dan  diancam dengan hukuman penjara samapi 7 (tujuh) tahun.
Pasal 30 UU ITE, 17 yaitu :
“(1)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
(2)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
(3)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun dengan  melanggar,  menerobos,  melampaui,  atau  menjebol  sistem pengamanan.”
Pasal 32 UU ITE, 18 yaitu :
“(1)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum dengan  cara  apa  pun  mengubah,  menambah,  mengurangi,  melakukan transmisi,  merusak,  menghilangkan,  memindahkan,  menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
(2)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  kepada  Sistem  Elektronik  Orang  lain  yang tidak berhak.”
Selanjutnya  pada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), orang-orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses hak atau milik orang lain juga diancam dengan
17 UU  No.11  Tahun  2008  sebagaimana  telah  dirubah  menjadi  UU  No.19  Tahun  2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
18 Ibid.
hukuman pidana.
Pasal 2 UU TPPU, 19 yaitu :
“(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
a. korupsi;
b. penyuapan;
c. narkotika;
d. psikotropika;
e. penyelundupan tenaga kerja;
f. penyelundupan migran;
g. di bidang perbankan;
h. di bidang pasar modal;
i. di bidang perasuransian;
j. kepabeanan;
k. cukai;
l. perdagangan orang;
m. perdagangan senjata gelap;
n. terorisme;
o. penculikan;
p. pencurian;
q. penggelapan;
r. penipuan;
s. pemalsuan uang;
t. perjudian;
u. prostitusi;
v. di bidang perpajakan;
w. di bidang kehutanan;
x. di bidang lingkungan hidup;
y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
z. tindak  pidana  lain  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  4  (empat)  tahun atau  lebih,  yang  dilakukan  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  atau  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan tindak  pidana  tersebut  juga  merupakan  tindak  pidana  menurut  hukum Indonesia.”
19 UU  No.  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Pasal 3 UU TPPU, 20 yaitu :
“Setiap  Orang  yang  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar  negeri,  mengubah  bentuk,  menukarkan  dengan  mata  uang  atau  surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal  usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian  Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
Pasal 4 UU TPPU, 21 yaitu :
“Setiap  Orang  yang  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul, sumber,  lokasi,  peruntukan,  pengalihan  hak-hak,  atau  kepemilikan  yang sebenarnya  atas  Harta  Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Pasal 5 UU TPPU, 22 yaitu :
“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan  hasil tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mendeskripsikan bahwa tindak  pidana  di  bidang  perbankan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama 20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  lama  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh miliar rupiah) untuk orang-orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,  membayarkan,  menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar negeri,  mengubah  bentuk,  menukarkan  dengan  mata  uang  atau  surat  berharga atau  perbuatan  lain  atas  Harta  Kekayaan  yang  merupakan  hasil  tindak  pidana.
20 Ibid.
21 Ibid. 22 Ibid.
Adapun yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,  sumbangan,  penitipan,  penukaran,  atau  menggunakan  Harta  Kekayaan hasil  tindak  pidana  denda  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah).  Sedangkan  untuk  Orang  yang  menerima  atau  menguasai  penempatan, pentransferan,  pembayaran,  hibah,  sumbangan,  penitipan,  penukaran,  atau menggunakan  Harta  Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

## PENUTUP
Kejahatan skimming biasanya  dilakukan  dengan  menggunakan teknologi  yang  selanjutnya  dikenal  dengan  istilah  cyber  crime.  Pengaturan hukum kejahatan skimming, yaitu berdasarkan KUHP pelaku kejahatan skimming dijerat  dengan  pasal  363  KUHP,  UU  ITE  pelaku  kejahatan  skimming  dijerat dengan  pasal  30  ayat  1,  ayat  2  dan  ayat  3  UU  ITE,  pasal  32  UU  ITE.    dan  UU TPPU pelaku kejahatan skimming dijerat dengan pasal 2 UU TPPU, Pasal 3 UU TPPU, Pasal 4 UU TPPU, Pasal 5 UU TPPU.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahid  dan  Mohammad  Labib, Kejahatan  Mayantara  (Cyber  Crime) (Bandung: PT Refika Aditama, 2005)
Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Rajawali Pers, 2012)
Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi (Bandung: PT Refika Aditama, 2005)
Edmo  Makarim, Pengantar  Hukum  Telematika (Jakarta:  Raja  Grafindo  Perkasa, 2005)
https://beritagar.id/artikel/sains-tekno/  kejahatan-skimming, diakses  pada 20  April 2019 pukul 21.15 WITA , 2019
https://finance.detik.com/moneter/d-3865131/bisa-kuras-uang-di-rekening-bank- apa-itu-skimming, “ diakses pada 21 April 2019 pukul 23.05”
https://id.wikipedia.org/wiki/ATM, , diakses pada 13 April 2019 https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya, diakses  pada 23  April  2019 pukul 21.15
https://keuangan.kontan.co.id/news/kerugian-bank-mandiri-akibat-skimming- lebih-besar-ketimbang-bri, diakses pada 22 April 2019 pukul 21.35
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ab0dcf7a8cc6/cegah-kasus- skimming--ojk-minta-perbankan-tingkatkan-manajemen-resiko-/, diakses pada 20 April 2019 pukul 21.30
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, No Title
Maskun  Dan  Wiwik  Meilarati, Aspek  Hukum  Penipuan  Berbasis  Internet (Bandung: CV Keni Media, 2017)
Muhammad  Djumhana, Asas-asas  hukum  perbankan  Indonesia (Bandung:  PT citra Aditya bakti, 2008)
Ninik Suparmi, Cyber Space Problematika Dan Antisipasi Pengaturannya (Sinar Grafika, 2009)
R. Serfianto Dibyo Purnomo, Cita Yustisia Serfiyani, dan Iswi Hariyani, Untung dengan  Kartu  Kredit,  Kartu  ATM-Debet  dan  Uang  Elektronik (Jakarta:
VisiMedia (AgroMedia Group), 2012)