## PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM MENYONGSONG INDONESIA EMAS 2045
Solihin Ichas Hamid 1

## ABSTRAK
Pengetahuan tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak penting dimiliki oleh  setiap  orangtua  dan  calon  orangtua  agar  memiliki  perspektif  atas kedudukan  anak  sebagai  generasi  pewaris  masa  depan  bangsa.  Sering  terjadi anak  menjadi  objek  kepentingan  orangtua,    tidak  ditempatkan  sebagai  subjek yang  memiliki  masa  depannya  sendiri.  Akibat  anak  mengalami  keadaan  tidak menyenangkan  di  masa  kecilnya  tentu  akan  berakibatpula  pada  pembentukan pribadi  yang  tidak  menyenangkan  di  masa  dewasanya.  Untuk  itu,  menjadi kewajiban  setiap  orang  dewasa,  terlebih  yang  berperan  mengasuhnya  untuk memberikan  pemenuhan  seoptimal  mungkin  apa  yang  menjadi  hak  anak seiring  masa  tumbuh-kembang  hingga  menjadi  calon  pribadi  yang  mandiri. Terjadinya  banyak  kasus  penelantaran  hingga  pelanggaran  hak  anak  di berbagai  tempat  di  tanah  air  menjadi  petunjuk  bahwa  keberadaan  Undang- undang  Perlindungan  Anak  (UU  No  35/2014    c/q.  UU  No.  23  tahun  2022) dengan  segala  perangkatnya  atas  perintah  Undang-Undang  tersebut  masih merupakan  ‘pekerjaan  rumah’    bersama.  Untuk  itu    segala  upaya  untuk membangun    penyadaran  terkait  urgensi  perlindungan    anak    dan  pemenuhan hak-hak di dalamnya tengah dilakukan seiring proyeksi nasional menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.
Kata  Kunci  :    P emenuhan  Hak  Anak.  Perlindungan,Penelantaran,  Indonesia Emas 2045

## A. PENDAHULUAN
Bahwa  tindak  kekerasan  dan  kejahatan  kemanusiaan  umumnya  sebagai pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  terus  menghiasi  kelangsungan  kehidupan  umat manusia  di  berbagai  sudut  bumi  dan  waktu,      demikian  adanya  pada  anak-anak dan  perempuan  yang  merupakan  bagian  dari  anggota  masyarakat  yang  rentan menghadapi berbagai ekses pergulatan kehidupan karena kondisinya yang lemah. Sadar  akan  hal  itu,  badan  internasional  sebagai  perwujudan  komitmen  luhur terhadap  kepentingan  kehidupan  dan  kesejahteraan  umat  manusia  sedunia  di bawah  PBB,  sejak  usai  perang  Dunia  II  telah  melakukan  berbagai  upaya perlindungan    antara  lain Declaration  of  Human  Right (1948)  yang  diikuti sejumlah  konvensi  khususnya  berkenaan  dengan  keberadaan  anak-anak  sebagai generasi pelanjut kehidupan masa depan dunia.
Bagi  bangsa  Indonesia,  yang  statuta  pendirian  negara  –  sebagaimana tertuang  dalam  Pembukaan  UUD  1945,    jelas  tegas  merupakan  perlawanan  dan
1 Dosen UPI Kampus Cibiru
perjuangan  untuk  menegakan  hak  azasi  manusia,  lahirnya  Deklarasi  HAM  yang dikeluarkan  PBB  pada  tahun  1948,  tiga  tahun  setelah  Republik  ini  berdiri  tentu menjadi  penguatan  dan  peneguhan  cita-cita  kemerdekaan  dari  banyak  bangsa  di dunia yang saat itu hidup dalam penguasaan koloni asing. Seiring perkembangan dan persoalan serta penyadaran akan masa depan dunia bersama, bahwa persoalan di  berbagai  tempat  tidak  kecuali  di  negara  merdeka  dan  maju  isyu  tindak kekerasan,  perampasan  hak  azasi  paling  krusial  terjadi  pada  anak-anak  baik  di dalam  rumah-tangga  (keluarga)  dan  kaitannya  dengan  kegiatan  ekonomi  yakni dunia  kerja.  Atas  persoalan  itu,  ILO  sebagai  salah  satu  badan  dunia  yang mengurusi  organisasi  buruh  internasional  di  bawah  PBB  mengeluarkan konvensiNo.  138  yang  merupakan  batasan  usia  minimum  untuk  diperbolehkan bekerja  ( Concerning  Minimum  Age  for  admission  to  Employment) yang  disusul oleh  Konvensi  ILO  No  182  yang  berisi  Pelarangan  dan  tindakan  segera penghapusan  bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk  untuk  anak  ( Concerning  The Prohibition  and  Immediate  Action  for  The  Elimination  of  The  worst    Form  of Child Labour).
Sebagai  salah  satu  negara  anggota  PBB  aktif,  sudah  barang  tentu  Republik Indonesia terus mengikuti perkembangan atas permasalahan yang menjadi sorotan badan internasional terkait upaya perlindungan hak asasi manusia termasuk anak- anak  dan  perempuan  yang  merupakan  subyek  hukum  dengan  kerentanan  tinggi atas  kelemahan  dan  ketergantungan  dirinya  ditengah  masyarakat.    Untuk  itu sejumlah  konvensi  yang  dikeluarkan  PBB  seperti  Konvensi  Hak  Anak ( Convention  on  the  Right  of  the  Child )  tahun  1989,  yang  dikuatkan    komitmen Jomtien Thailand  pada  tahun  1990,  Deklarasi  Dakkar  tahun  2000,  dan  Deklarasi A  Wordl  Fit  For  Children tahun  2002.  Telah  memicu  dan  diratifikasi  ke  dalam sejumlah Undang-undang Republik Indonesia seperti  Undang-Undang Nomor 20 tahun 199 tentang pengesahan Konvensi ILO No 138; Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM; Undang-undang No 1 tahun 2000 tentang pengesahan ILO no 182  tahun 2000  Nomor 30. Selain undang-undangundang Nomor 4 tahun 1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  (Lembaran  Negara  tahun  1979  nomor  32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143); Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang  Pengadilan  Anak  (Lembaran  Negara  tahun  1997  Nomor  3  tambahan Lembaran  Negara  Nomor  3668).  Yang  kesemuanya  menjadi  dasar  bagi  lahirnya Undang-undang  Perlindungan    Anak  Nomor  23  tahun  2002  yang  kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2014.

## B. PEMBAHASAN
Urgensi  Pemenuhan  dan  Perlindungan  Hak  Anak  dalam  Menyongsong Indonesia Emas .
Bersandar pada keberadaan Undang-undang sebagaimana termaktub di atas, bahwa segenap anak-anak di tanah air Nusantara dibawah naungan pemerintahan Negara  Republik  Indonesia  telah  berada  dalam  perlindungan  hukum,  sehingga jika terjadi pelanggaran dan penistaan atas hak-haknya sebagai anak, pihak terkait apakah  orang  tua  wajib  asuh  atau  orang  lain  dapat  dikenai  sanksi  hukum,  dan untuk  itu  segala  perangkat  yang  secara  fungsional  diperlukan  telah  dibentuk
sebagai  bagian  dari  perintah  undang-undang  tersebut.  Namun  demikian, pelanggaran  demi  pelanggaran,  perlakuan  buruk,  penistaan  hingga  tindak kekerasan  dan  penghilangan  nyawa  anak  oleh  orang  dewasa  terus  terjadi    dan menjadi berita yang bukan berita lagi karena terjadi hampir setiap hari di berbagai tempat  di  tanah  air.  Kenyataan  ini,  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Ketua  KPAI Merdeka  Sirait,    menjadi  pertanda  bahwa  secara  nasional  nasib  anak  Indonesia memasuki  ‘keadaan  gawat  darurat’  –  yang  tidak  boleh  dibiarkan.  Untuk  itu, seharusnya  sudah  dilakukan  gerakan  nasional  melibatkan  symbol  negara,  karena masa depan Negara terletak pada anak-anak kita. Keadaan buruk masyarakat kita bagaimana  bisa  melahirkan  generasi  yang  lebih  sehat  di  masa  depan.  Jika sebagian dari mereka sekalipun terhindar dari pelanggaran hukum, sehingga dapat terantarkan selamat melanjutkan kelangsungan hidupnya menadi pribadi manusia dewasa.  Tidaklah  dapat  dijamin  menjadi  bagian  dari  generasi  emas,  jika  tidak mendapat sentuhan dan belaian emas di masa kanak-kanaknya. Karena itu, untuk mengantarkan  generasi  emas  ke  masa  depan  –  selain  harus  terlindung  dari tindakan  melawan  hukum  berupa  kekerasan,  adalah  tak  dapat  dipandang  sepele hal-hal lain  sebagai akibat dari perbuatan tidak menyenangkan yang terjadi pada lingkungan di masa kecilnya.
Dengan  demikian,    konsep  pemenuhan  hak  anak  menjadi  sebuah  langkah strategis  yang  harus  dikedepankanseiring  perlindungan.  Kendati  makna ‘perlindungan’  sendiri  tentu  bukan  sekedar  yuridis,  tetapi  juga  psikologis. Tindakan  ‘pemenuhan  hak’  diasumsikan  bersifat  lebih  mendasar  karena  secara otomatisberfungsi  mengisi  kebutuhan nutrisi psikologis  yang  tidak  terlihat  atau tersebunyi  di  dalam  masa  tumbuh-kembang  anak.  Tindakan‘perlindungan’secara aktual merupakan pendekatan gradual sebagaimana nampak di permukaan,karena tidakan  perlindungan    diberikan  sebagai  upaya  mengatasi  ancaman  yang  secara dominan  bersifat  lahiriah.  Sedangkan  ‘pemenuhan  hak’  menjadi  pengisi kebutuhan psikologis awal/dasar yang memungkinkan seorang anak  terbebas dari ‘penyakit  sosial’  berupa  kecenderungan  berbuat  negatif  di  dalam  perkembangan selanjutnya.
Menyongsong  momentum  satu  abad  Kemerdekaan  Indonesia  tahun  2045, penanganan  anak  usia  dini  yang  dalam  dekade  ini  sudah  dan  sedang  akan dilahirkan  menjadi  sangat  penting  dan  mendesak.  Untuk  itu  sejak  tahun  2011 pemerintah  telah  menetapkan  proyeksi  capaian  nasional  berupa  pencanangan Indonesia  emas  2045.  Kerangka  besar  ini  secara  khusus  menyajikan  kerangka pembangunan  PAUD  Indonesia  periode  2011-2025,  dan  secara  lebih  luas diproyeksikan  lagi  hingga  menjangkau  tahun  2045;  sebagai    titi-mangsa  tepat memasuki  100  tahun  (Satu  Abad)  Kemerdekaan  Indonesia.    Pencanangan proyeksi  capaian  keberhasilan  jauh  ke  depan  tersebut,  sangat  penting  untuk mebangkitkan  kembali spirit perjuangan  segenap  anak  bangsa  dalam  memaknai kehidupan  diri  dalam  konteks  sejarah  negara  dan  bangsanya.  Pencanangan proyeksi  pencapaian  tahap  pembangunan  berbasis  pengembangan  PAUD diilustrasikan dalam gambar berikut :
2011       2015           2025            2035                    2045

## (Sumber : Direktorat Jenderal PNFI Kemdikbud, 2011)

## Keterangan :
Gambar  di  atas,  menunjukkan  bahwa  pembangunan  PAUD  di  Indonesia diharapkan  menjadi  fundamen  SDM  berkualitas  (2015),  melahirkan  SDM handal  (2025),  mengantarkan  SDM  yang  mampu  bersaing  secara  global (2035),  serta  melahirkan  SDM  (Insan)  yang  Cerdas  Komprehensif  (2045). Dampak 2045, tentu merupakan pencapaian puncak yang paling diharapkan karena diproyeksikan menjadi Kado 100 tahun Republik Indonesia mengisi Kemerdekaan sebagai Negara-bangsa
Persoalannya,  gerakan  nasional  menyongsong  Indonesia  emas  yang  telah dicanangkan  dan  dilaksanakan  5  tahun  pertama  sejak  tahun  2011  dimasa pemerintahan  Presiden  SBY,  boleh  jadi  belum  menjadi  fokus  perhatian pemerintah baru yang sejatinya bertekad membawa Indonesia menjadi lebih maju dengan  ikon  baru  “Indonesia  Hebat”.    Maka  dalam  10  tahun  kemudian    setelah melewati  5  tahun  pertama  menuju  pencapaian  standar  mutu  nasional  2025 menjadi  tantangan  kita  bersama  untuk  berdaya  upaya  dengan  sekuat  tenaga mewujudkannya.  Untuk  itu,  tema  ini  menjadi  penting  karena  berkait  langsung dengan segenap komponen anak bangsa – terlepas dari siapapun dan dengan gaya bahasa  apapun  pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan  dan  kendali  kebijakan dalam  memproyeksikan  kemajuan  pendidikan  nasional  dari  perspektif  anak  usia dini.  Konsep  pemenuhan  dan  perlindungan  anak  usia  dini,  secara  yuridis  dan sosiologis telah melibatkan banyak pihak untuk mewujudkan dan mengaktualisasikan  semaksimal  mungkin  semua  kekuatan  bangsa  yang  ada  di
Fundamen
SDM Berkualitas SDM Handal SDM Berdaya saing Global Insan Cerdas Komprehensif PAUD Pemantapan Mutu Standar Mutu Nasional Anak
Indonesia Harapan Iin Indones ia Kado 100 Tahun Kemerdekaan Standar Mutu Internasional Layanan
Paripurna
tengah  masyarakat  baik  formal  dan  informal,  dan  dengan  kesadaran  penuh pencapaian  keberhasilannya  terletak  pada  aktualisasi  kekuatan  di  mana  setiap anak usia dini berada. Karena itu, selain guru sebagai pendidik profesional ketika bertugas  di  taman  pendidikan  anak  usia  dini,  setiap  orang  tua  yang  menerima amanat  melahirkan,  memiliki,  mengasuh  dsb.,  baik  anak  kandungnya  sendiri ataupun  bukan, tidak  dapat  lagi  main-main  atau menjadikan  anak  sekedar  teman atau objek bermain orangtuanya– kendati dunia anak adalah dunia bermain. Tentu bukanlah  salah  jika  orangtua  menghendaki  kehadiran  anak  karena  kebutuhan sosial atau kehidupan eksistensial keluarga, menjadikan anak sebagai mainan jika dilakukan  dengan  penuh  tanggungjawab;  bahwa  setiap  anak  memiliki  masa depannya  sendiri,  dan  orangtua  yang  mengasuhnya  harus  bertanggungjawab  atas masa depan terbaik bagi  (setiap) anak. Pemahaman akan hal itu, menjadi penting di  tengah  masyarakat  kita,  mengingat  masih  banyaknya  kasus  anak  menjadi korban  salah  urus  hingga  penelantaran  dan  kekerasan  baik  oleh  orangtua kandungnya sendiri atau keluarga angkatnya.

## C. PENUTUP
Indonesia  ke  100  tahun    atau  genap  satu  abad  pada  tahun  2045  telah  kita canangkan  sebagai  fase“Indonesia  Emas”.  Menandai  pencapaian  masa  tersebut pemerintah  Republik  sejak  penyadaran  hal  itu  dicanangkan  di  masa  kedua pemerintahan  SBY  (2011)  sebuah  kerangka  kerja  jangka  panjang  telah digelindingkan.Jika dihitung per- 2015 sekarang masih terentang waktu 30 tahun ke depan. Sebuah bentang waktu yang cukup lama jika dilihat dari jejak karir atau pengabdian  karya  per-individu.  Tetapi  menjadi  rentang  yang  tidak  akan  terasa panjang jika dilihat dari proyek kerja kolektif sebuah komunitas manusia bernama bangsa.  Matematikanya  generasi  yang  akan  tampil  mengambil  estafet kepemimpinan  dan  kekaryaan  di  segala  bidang  adalah  generasi  yang  terlahir sebagai  anak  usia  dini  pada  dekade  ini.  Bahwa  upaya  pemenuhan  dan perlindungan  hak  anak  tentu  menjadi  kepentingan  abadi  kehidupan  bersama sebagai sebuah bangsa, tidak karena tuntutan tema peringatan  kemerdekaan pada sebuah  angka.  Tetapi  dipilihnya  momentum  sebuah  angka  tentu  menjadi  suatu metoda  menggerakan  penyadaran  kolektif,  bahwa  sebagai  sebuah  bangsa  dari negara berbentuk Republik bernama Indonesia, kita tidak sedang menunggu nasib baik turun dari langit. Kemajuan dan kemakmuran kehidupan yang menjadi cita- cita  pendirian  negara  bangsa  saat  diproklamirkan  1945,  menuntut  pejuangan bersama,  dan  pendidikan  untuk  merngantarkan  pencapaian  ke  arah  itu  menjadi deru nafas dan gerak langkah  yang harus terus digelorakan. Terlebih dihadapkan pada  tanda-tanda  kemunduran  mutu  kehidupan  yang  menggejala  di  tengah kekinian  kita  sekarang.  Mau  tidak  mau  telah  melahirkan  pertanyaan  akan kemanakah kita sekarang ? Jika akal sehat tentu dapatr menggunakan kecerdasan untuk memilih ingin maju, artinya membangun mutu kehidupan lebih baik, lebih beradab  dan  mulia.  Di  dalam  kenyataan  kelangsungan  hidup  bersama  di  tengah masyarakat yang dipenuhi tabrakan kepentingan disemua line kehidupan, manusia sebagai  pribadi  sering  harus  kehilangan  kecerdasan  dengan  memilih  perbuatan konyol  yang  merugikan  baik  diri  dan  orang  lain.  Tetapi  manusia  tetap  adalah manusia,  sebagai  homo  educandum  tetaplah  dapat  dibangun  kembali,  pada  jejak
fitrahnya  dan  upaya  memperbaiki  kelemahan  kolektif  manusia  dalam  satuan masyarakat  lebih  berpotensi  mencapai  keberhasilan  pada  setiap  personal  yang  di dalam dirinya terdapat jejak tanam pemanusian  yang bernama Cinta. Karena itu, pendidikan bukanlah pendidikan jika tidak ada belaian sayang di dalamnya. Untuk itu, pendekatan pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagai konsep dasar yang harus  melandasi  pemeliharaan,  pengasuhan  hingga  pendidikan  anak  sejak  usia dini  diharapkan  menjadi  langkah  cerdas  dalam  mempersiapkan  sebuah  generasi emas ke depan. Sebak dari karena ditanami Cintalah seorang anak akan menjalani tumbuh  kembang  hingga  berhasil  menjadi  manusia  dewasa  yang  penuh  cinta kepada diri dan lingkup kehidupan di masa depannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bredekamp,  Sue. Developmentaly  Appropiate  Practice  in  Early  Chillhood; Program  Serving  Children  From  Brith  Trought  Age  8;  National Association of Young Children;Washington DC.,1992
Coles,  Robert. Menumbuhkan  Kecerdasan  Moral  pada  Anak. Terjemahan  T. Hermaya. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Non-Formal  dan  Informal, Kerangka  Besar  Pembangunan  PAUD  di  Indonesia  Periode  2011- 2025, Kemdiknas, Jakarta. 2011.
Hamid, S. Ichas. Hasil Belajar Kuantitatif-Kualitatif & Perkiraan Moral  Kognitif atas  Faktor  Internal  Intelektif,  Non-intelektif  dan  Keaktifan  Siswa  di dalam  Interaksi  Kelas  PMP, (Tesis-S1).  Bandung:  Jurusan  PMPKN FPIPS IKIPBandung, 1984.
________________,  Persepsi  Anak  Usia  Kelas  Awal  Sekolah  Dasar  terhadap Konsep Nilai, (Tesis-S2) PPS UNJ, Jakarta; 2002
Patmonodewo,  Suemiarti,  Pendidikan  Anak  Prasekolah,  Jakarta  kerjasama Depdikbud dan Rinekacipta, 1995.
Solehuddin, Konsep  Dasar  Prasekolah. Bandung:  Depdikbud-IKIP  Bandung, 1997
Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak,  Fokusmedia, Bandung.