INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4382-4395 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap
Suami Istri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

## Golongan I Bukan Tanaman
Witri Epilia 1 ✉ , Pangestu W 2 , Zainudin Hasan 3
Universitas Bandar Lampung
Email: witriepilia68@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tidak  mengherankan  jika  kejahatan  ini  memiliki  jangkauan  global;  penyalahgunaan  narkoba merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Kasus pidana golongan IA yang dilakukan oleh pasangan suami  istri  di  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  mencakup  dakwaan  narkotika.  Penelitian  ini menyelidiki unsur-unsur yang dipertimbangkan hakim ketika menjatuhkan hukuman kepada pasangan suami istri atas tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman. Kerangka kerja yuridis normatif dan empiris, metode kualitatif deskriptif, serta sumber sekunder dan primer digunakan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Seorang suami dan istri yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman memiliki rata-rata hukuman penjara selama 4,6 tahun, menurut penelitian tersebut. Hakim  menjatuhkan hukuman penjara kepada suami istri atas kasus Narkotika Golongan  I  Bukan  Tanaman  berdasarkan  pada  tuntutan  jaksa,  hal-hal  yang  memberatkan  dan meringankan  terdakwa,  keterangan  ahli,  tuntutan  dan  dakwaan  jaksa  penuntut  umum,  serta  surat dakwaan. Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman yang berat bagi para pengedar narkotika, dan masyarakat  pada  umumnya  harus  lebih  berhati-hati  dalam  menggunakan  narkotika,  mengingat bahaya penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, lingkungan dan negara secara keseluruhan. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Menjatuhkan Putusan, Suami Istri, Tindak Pidana Narkotika
Abstract
It is not surprising that this crime has a global reach; drug abuse harms communities, nations, and states. A couple's Class IA criminal case in Tanjungkarang District Court included a drug charge. This study investigates the elements that judges consider when sentencing couples for non-plant narcotics group I offenses. Normative juridical and empirical frameworks, descriptive qualitative methods, and secondary and primary sources are all utilized in the data collection and analysis processes. A husband and  wife  found  guilty  of  Narcotics  Group  I  Not  Plants  had  an  average  prison  term  of  4.6  years, according to the study. The judge sentencing a husband and wife to prison for Narcotics Group I Not Plants was based on the prosecution's case, the defendants' aggravating and mitigating circumstances, expert testimony, the public prosecutor's demands and charges, and the indictment. Judges should impose severe punishments on drug traffickers, and the public at large should be more cautious when using drugs, due to the dangers that drug abuse poses to people, neighborhoods, and the country overall.
Keywords: Judges' Considerations, Passing Sentences, Husband and Wife, Narcotics Crime.

## PENDAHULUAN
Terlepas  dari  upaya  terbaik  Indonesia  selama  dekade  terakhir  untuk  memerangi kejahatan narkoba, negara ini terus menduduki peringkat teratas di antara negara-negara yang  paling  terkait  dengan  narkoba  di  dunia,  dan  proliferasi  perdagangan  narkoba internasional membuat keuntungan apa pun tampak tipis. Bagi pemerintah Indonesia, yang sangat menentang untuk mendapatkan predikat ini, hal ini merupakan kemunduran yang menghancurkan. Kata "narkotika" dalam bahasa Inggris berasal dari kata " narcotics". "Drug" adalah kata dalam bahasa Inggris untuk itu. Cara lain untuk melihat narkotika adalah sebagai zat sintetis atau semisintetis atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat mengurangi rasa sakit, mengubah kesadaran, atau menyebabkan ketergantungan (C. Wijaya, 2021).
Pengamanan hasil kejahatan narkotika transnasional hanyalah salah satu contoh dari metode dan teknologi kompleks yang digunakan dalam kejahatan ini. Sebuah bahaya baru dan  serius  bagi  kehidupan  manusia  telah  muncul:  meningkatnya  aktivitas  kriminal  yang terkait dengan narkotika. Terlepas dari kenyataan bahwa narkotika memiliki tempat dalam dunia kedokteran dan perawatan kesehatan, narkotika  dapat menimbulkan lebih  banyak kerugian daripada manfaat jika disalahgunakan atau tidak digunakan sesuai resep, terutama jika digabungkan dengan distribusi narkotika secara ilegal. Hal ini terutama berlaku untuk generasi muda dan nilai-nilai budaya dan cara hidup bangsa (Siregar & Lubis, 2019).
Karena penyalahgunaan narkoba mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di tingkat  lokal,  nasional,  dan  bahkan  internasional,  kejahatan  terkait  narkoba  cenderung
menyebar dengan cepat. Jenis kejahatan narkoba yang paling umum adalah (1) overdosis, (2) distribusi narkoba, dan (3) penjualan dan pembelian narkoba.
Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU No 35 tahun 2009, 2009) : “ Narkotika golongan I: Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan  serta  memiliki  potensi  sangat  tinggi  untuk  mengakibatkan  sindrom ketergantungan. Narkotika golongan II: Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu  pengetahuan  serta  memiliki  potensi  kuat  untuk  mengakibatkan  sindrom ketergantungan.  Narkotika  golongan  III:  Narkotika  ini  untuk  pengobatan  dan  banyak digunakan dalam terapi/pengobatan  atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan .”
Perdagangan narkoba masih menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, negara harus turun tangan. Larangan terhadap zat-zat yang dikendalikan ( gequalificeerde diefstal  drugs)  telah  digariskan  dalam  UU  No.  35/2009  tentang  Narkotika  (Hasan,  2018). Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Penjelasan  Umum  UU  No.  35  Tahun  2009,  narkotika diperlukan  untuk  pengobatan,  penelitian,  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi (W. W. Wijaya, 2005). Seringkali, kurir narkoba adalah anak-anak. Karena mereka tidak  bersalah,  pedagang  narkoba  menggunakan  anak-anak  sebagai  kurir.  Pengedar narkoba juga dapat menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menyembunyikan diri (Zanah, Silpiani, and Hasan 2023)
Hakim  bertanggung  jawab  untuk  mengadili  terdakwa  atau  tersangka  dalam  kasus tindak  pidana  narkotika,  dan  sebagai  penegak  hukum,  hakim  harus  mengetahui  bahaya penyalahgunaan narkotika agar dapat memberikan putusan yang tepat. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai hal secara bijaksana untuk memastikan bahwa putusan tersebut berlandaskan pada keadilan. Hakim memiliki keleluasaan yang luas dalam menentukan sifat dan beratnya hukuman, dan mereka tidak terikat oleh hukuman minimum atau maksimum yang ditetapkan oleh hukum untuk kejahatan tertentu. Hal ini membuat masalah hukuman  sepenuhnya tergantung  pada  hakim (Jenita, 2022). Penting bagi hakim untuk memahami tujuannya dalam menjatuhkan hukuman tertentu terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, sama pentingnya bagi setiap pelaku untuk menghadapi konsekuensi  dari  tindakan  mereka  dan  memahami  apa  yang  harus  mereka  terima  dari hukuman  tersebut.    Oleh  karena  itu,  sejumlah  kebijakan  kriminal  akan  berdampak  pada tahap  selanjutnya  dari  sistem  peradilan  pidana  dan  tidak  boleh  dipertimbangkan  secara terpisah dari keputusan hakim (Suprayogi, 2013).
Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang memutus beberapa kasus narkotika yang melibatkan  pasangan  suami  istri,  termasuk  Putusan  Nomor:  1093/Pid.Sus/2016/PN.Tjk. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dua pasal dalam Undang-Undang Narkotika tahun 2009: Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1). Setelah menelaah bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim juga menilai bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan, terutama dakwaan kedua (Suprayogi, 2013), melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah). (delapan ratus juta rupiah)." (Danusubroto, 2020).
Sebagai hasil dari putusan bersalah atas  pelanggaran Pasal 112 ayat (1) UU  No. 35 Tahun 2009, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Jika tidak membayar denda tersebut, maka akan  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  4  bulan.  Terdakwa  harus  menjalani hukumannya untuk mengirim pesan kepada dirinya sendiri dan masyarakat lain bahwa ia tidak akan lolos dari perilaku semacam ini (Sakdiyah et al., 2021).
Dengan memperhatikan konteks di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Seorang suami dan istri yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan  I  Bukan  Tanaman  secara  bersama-sama  dituntut  secara  pidana.  Berdasarkan bukti-bukti yang ada, mengapa hakim menyatakan suami istri tersebut bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan masalah  dalam penelitian  ini menggunakan strategi yuridis normatif di samping strategi empiris untuk memastikan hasil yang obyektif dan akurat. 1. Pendekatan Yuridis  Berdasarkan  Norma  Menelaah  peraturan,  standar,  dan  ketentuan  yang  berlaku merupakan  langkah  pertama  dalam  proses  ini.  Tujuan  dari  metode  ini  adalah  untuk mengumpulkan  semua literatur,  teori,  dan hukum yang  berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan Tepercaya Memeriksa dan mengumpulkan data primer yang berasal dari sumbernya, seperti pengamatan langsung terhadap objek penelitian atau wawancara dengan  individu  yang  memiliki  pengetahuan  langsung  tentang  subjek  yang  dibahas, merupakan salah satu pendekatan untuk melakukan penelitian empiris (Jainah, 2021).
Tujuan  dari analisis data adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang  topik yang tercakup dalam  pernyataan masalah dan temuan  penelitian. Di  sini, data  disusun  secara sistematis menurut klasifikasinya, kemudian dianalisis secara kualitatif dari perspektif hukum. Artinya, data diuraikan kalimat demi kalimat, dan pemahaman atas data tersebut diberikan berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Selain itu, kesimpulan deduktif diperoleh dari analisis dan memberikan solusi atas permasalahan berdasarkan penelitian (Suprayogi, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Suami  Istri  yang  Melakukan  Tindak  Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman
Direktorat  Reserse  Narkoba  Polda  Lampung,  Kejaksaan  Tinggi  Lampung,  dan Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Tanjungkarang  menyelidiki  kesalahan  pasangan  suami  istri tersebut dalam tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman. Berikut adalah nama- nama yang ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus ini (Rusli et al., n.d.):
Nama : Tarmizi Bin Zainuddin Tempat lahir : Teluk Betung Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/21 September 1979 Jenis kelamin : Laki-laki Tempat tinggal :Jl.  Yos  Sudarso  Gg.  Ikan  Tembilang  No.  35  Kelurahan  Sukaraja, Kecamatan Sukaraja Bandar Lampung Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta Pendidikan : SMP
Di  sini  kami  akan  menguraikan  langkah-langkah  yang  akan  diambil  oleh  aparat penegak hukum, termasuk penyidik dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Lampung, dan hakim dari Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang,  dalam  menegakkan  putusan  terhadap  para  terdakwa,  terutama  melalui penggunaan tindakan represif (Nugroho, 2016).
Andi  Putra,  Penyidik  Pembantu  Direktorat  Reserse  Narkoba  Polda  Lampung, menyatakan  bahwa  KUHP  pada  umumnya  menentukan  secara  negatif,  yaitu  dalam ketentuan  mengenai  peniadaan  pidana,  terhadap  pertanggungjawaban  seseorang  yang melakukan tindak pidana, khususnya suami istri yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Seorang pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman atau dibebaskan dari hukuman ketika hukuman bukan merupakan bagian dari tindak pidana itu sendiri. Untuk membuktikan  adanya  tindak  pidana,  perlu  dilakukan  penyelidikan.  Proses  ini  membantu
dalam pencarian dan pengumpulan bukti, yang, pada tahap awal, bergantung pada bukti awal  yang  memadai  untuk  menanamkan  keyakinan  (Prodjodikoro,  2002)  seorang  jaksa penuntut umum belum menyelesaikan penyelidikan mereka atas pembunuhan suami dan istri yang merupakan anggota dari Kelompok Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, tetapi mereka telah menangkap seorang tersangka.
Penyelidikan atas pembunuhan ganda terhadap anggota Kelompok I Bukan Tanaman Narkotika  dan  istrinya  masih  berlanjut  hingga  saat  ini.  Apabila  penyidik  polisi  menerima informasi yang menunjukkan bahwa suami dan istri mungkin terlibat dalam kegiatan ilegal Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, mereka akan melakukan investigasi komprehensif untuk mengungkap kebenaran, dengan memberikan perhatian khusus pada individu yang diduga terlibat. Mengikuti petunjuk mengenai pasangan suami istri yang dicurigai terlibat dalam narkotika golongan I bukan tanaman, polisi melanjutkan dengan tindakan ini (Majid, 2022),  meluncurkan  investigasi  terhadap  laporan  tersebut  tanpa  penundaan.  Polisi  akan melanjutkan  ke  langkah  berikutnya  jika  data  laporan  menunjukkan  adanya  kejahatan. Meminta  rincian  tentang  identitas  tersangka,  serta  data  dan  dokumen,  adalah  langkah selanjutnya dalam proses ini, diikuti dengan penyelidikan tambahan tentang metode pelaku. Tersangka ditangkap dan ditahan setelah fakta dan keterangan saksi mata menunjukkan adanya kemungkinan tindak pidana.
Secara lebih spesifik, Andi Putra mengatakan bahwa berikut ini adalah tanggung jawab dan wewenang penyidik kepolisian:
a. Langkah pertama adalah mendokumentasikan hasilnya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
b. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,  penyidik  wajib  segera  menyerahkan  berkas  perkara  kepada  Jaksa  Penuntut Umum setelah  penyidikan  selesai. Proses penyerahan berkas  perkara dibagi menjadi dua  tahap:  Tahap  pertama,  penyidik  hanya  menyerahkan  berkas  perkara.  Setelah petugas menentukan bahwa penyidikan telah selesai, mereka menyerahkan tersangka dan barang bukti yang relevan kepada Jaksa Penuntut Umum. (Universita Galuh, 2022).
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung, M. Syarif, dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa suami dan istri sama-sama bertanggung jawab secara pidana terhadap Narkotika  Golongan  I  Bukan  Tanaman  jika  mereka  dapat  mempertanggungjawabkan kesalahannya dalam melakukan perbuatan melawan hukum, tidak etis, dan dilarang. Ada hubungan  antara  perbuatan  pidana  dan  kesalahan,  karena  yang  terakhir  ini  merupakan unsur dari yang pertama. Untuk dapat melakukan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum harus meneliti setiap perkara yang berisi hasil penyidikan (seperti barang bukti, tersangka, dan
Berita Acara Pemeriksaan) dan memastikan apakah pihak-pihak yang disebut dalam perkara tersebut telah memenuhi beban pembuktian atau tidak.
Penuntutan, menurut M. Syarif, terjadi ketika  penuntut umum mengajukan  perkara pidana  ke  pengadilan  negeri  yang  berwenang  sebagaimana  ditentukan  dalam  undang- undang ini. Tarmizi Bin Zainuddin didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut.
1. "Memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  dalam bentuk  bukan  tanaman"  merupakan  tindak  pidana  yang  diancam  pidana  dalam dakwaan Alternatif Kedua dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tarmizi Bin Zainuddin dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut."
2. "Terdakwa Tarmizi Bin Zainuddin dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi  seluruhnya dari masa tahanan  yang telah dijalani. Terdakwa juga diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan. Terdakwa juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 800.000.000,00 subsidair 6 bulan penjara."
3. "Dirampas untuk dimusnahkan: 1 buah handphone merk Nokia Type 105 warna hitam, 7 bungkus plastik klip bening berisi kristal putih sabu-sabu dengan berat brutto 0,2735 gram (0,3158 gram berat netto sesuai dengan sisa hasil Lab BNN)."
4. "Pengadilan  menghukum  terdakwa  dengan  hukuman  denda  sebesar  Rp.  2,000.00" (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020)
M.  Syarif  menyatakan  bahwa  Tarmizi  Bin  Zainuddin  diadili  dengan  dakwaan  lebih subsidair yaitu pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kasus-kasus yang melibatkan  pasangan  suami  istri  yang  didakwa  dengan  Narkotika  Golongan  I  bukan tanaman ditangani oleh pengadilan, berdasarkan wawancara dengan Hakim Akhmad Lakoni Harnie dari Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang. Pengadilan menangani semua kasus yang  masuk  ke  pengadilan.  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2008  tentang  Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia menyatakan bahwa untuk mencapai hasil yang diinginkan, suatu badan pelaksana harus menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak dan seadil-adilnya (Universita Galuh, 2022).
Menurut  Hakim  Akhmad  Lakoni  Harnie  dari  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA Tanjungkarang,  negara  dengan  sengaja  menimbulkan  penderitaan  bagi  mereka  yang terbukti melakukan tindak pidana, dan hal ini termasuk suami istri yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Ketika suami istri melakukan tindak pidana yang  sama-dalam  hal  ini  Narkotika  Golongan  I  Bukan  Tanaman-maka  keduanya  dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut.
Oleh  karena  perbuatan  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan,  maka Hakim Akhmad Lakoni Harnie dari Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang menyatakan terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Setelah mendengarkan tuntutan dari  Jaksa  Penuntut  Umum,  majelis  hakim  menjatuhkan  Putusan  Nomor 1093/Pid.Sus/2016/PN.Tjk dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang- Undangan lain yang berlaku.
Menurut hukum pidana Belanda, " geen straf zoner schuld" (tidak ada hukuman tanpa kesalahan)  berlaku.  Oleh  karena  itu,  kesalahan  atau  ketidaksalahan  pelaku  menentukan berat  ringannya  hukuman.  Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Tarmizi  Bin  Zainuddin, menurut  penulis,  hanya  sebatas  melanggar  hukum.  Karena  terdakwa  jelas  bersalah  dan bertindak jahat, dia layak mendapatkan hukuman sebagai pembalasan atas pelanggarannya.
Pasangan suami istri tersebut dinyatakan bersalah atas Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Pelanggaran mereka terhadap hukum strafbaarfeit sudah jelas. Ketika seseorang melakukan tindakan ilegal yang berkaitan dengan rasa bersalah karena takut akan hukuman, mereka melakukan  strafbaarfeit. Menawarkan untuk  dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk kepentingan diri sendiri, menunjukkan adanya hubungan psikologis antara pelaku dengan perbuatan tersebut, khususnya rasa bersalah.
Suami  istri  yang  melakukan  tindak  pidana  Narkotika  Golongan  I  Bukan  Tanaman adalah bersalah secara ganda karena pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (yaitu  jika  ada  niat  atau  kesalahan)  dan  tidak  ada  cara  untuk  menghapuskan pertanggungjawaban  pidananya  (yaitu  penghapus  pidana).  Sebuah  simbol  mengerikan yang gagal mencegah perilaku kriminal, rasa bersalah dapat dilihat dari sudut pandang ini. Kegagalan untuk mencegah perilaku ilegal dalam penciptaan hukum positif akan dibahas di bagian selanjutnya. Baik keseriusan kejahatan dan kemampuan individu untuk membayar harga dipengaruhi oleh gagasan niat dan kecerobohan.
Setelah  putusan  bersalah  dengan  suara  bulat,  para  hakim  menjatuhkan  hukuman empat tahun enam bulan penjara kepada Tarmizi Bin Zainuddin. Hal ini berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman penjara lima tahun enam bulan. Keadilan hukum, menurut Aris Toteles, berarti memperlakukan semua orang sama di mata hukum. Oleh karena itu, setiap orang harus diatur dan dilindungi oleh hukum. Hubungan antara  warga  negara  dan  pemerintah  adalah  keadilan  hukum.  Negara  memperlakukan semua warga negara secara setara, tanpa memandang komunitasnya. Tingkat keparahan suatu pelanggaran harus menentukan hukumannya. Pertimbangkan tujuan dari hukuman
acak sebelum memberikannya. Hukuman harus mempertimbangkan kesehatan mental dan fisik terdakwa.
B. Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Putusan  Pidana  Terhadap  Suami  Istri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman
Fakta, keadaan, dan  bukti-bukti di  persidangan harus menjadi  dasar putusan hakim. Argumen ini mendukung pandangan Mardjono Reksodiputro bahwa ayat (1) Pasal 191 dan Pasal  197  harus  ditafsirkan  sebagai  tahap  ajudikasi  (pemeriksaan  di  pengadilan)  harus dominan  dalam  keseluruhan  proses  karena  baik  putusan  bebas  maupun  bersalah  harus didasarkan  pada  fakta-fakta  persidangan  dan  bukti-bukti.  Zainudin  dan  Devi  juga menemukan bahwa peraturan perundang-undangan, sumber daya penegak hukum, faktor internal dan eksternal hakim, kewenangan hakim, mekanisme pengambilan keputusan, dan kondisi terdakwa mempengaruhi putusan penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Metro (Hasan & Firmansyah, 2020)
Berdasarkan  wawancara  dengan  hakim  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Tanjungkarang, Akhmad Lakoni Harnie, putusan hakim yang menghukum pasangan suami istri atas kasus Narkotika Golongan I bukan tanaman didasarkan pada keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti. Berita acara persidangan dan berkas perkara dianggap sepenuhnya termasuk dan  tidak  terpisahkan  dari  putusan  ini.  JPU  harus  membuktikan  perbuatan  terdakwa memenuhi semua pasal yang didakwakan untuk menyatakan terdakwa bersalah.
Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  dakwaan  kedua  terlebih  dahulu  karena dakwaan  yang  didakwakan  berbeda.  Pasal  112  ayat  (1)  UU  No.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut (UU No 35 tahun 2009, 2009):
1. Unsur setiap orang
Setiap orang yang melakukan tindak pidana dan dengan demikian tunduk pada konsekuensi  hukum  disebut  sebagai  "setiap  orang"  dalam  definisi  ini.  Dalam  proses persidangan,  identitas  terdakwa  Tarmizi  Bin  Zainuddin  dicocokkan  dengan  surat dakwaan dan terbukti benar. Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan  menjawab  semua  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  hakim  dan  JPU,  yang membuktikan bahwa ia adalah satu-satunya orang yang terlibat dalam kasus ini. Uraian berikut ini menjelaskan tentang unsur setiap orang dalam pengertian hukum.
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum
Narkotika  hanya  dapat  digunakan  untuk  pelayanan  kesehatan  atau  ilmu pengetahuan, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pabrik obat dan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan
narkotika golongan I kepada lembaga penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan sesuai dengan Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2009. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  membatasi  narkotika  hanya  untuk  apotek,  rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.
Keterangan  saksi  dan  terdakwa  di  persidangan  yang  saling  bersesuaian menunjukkan bahwa Tarmizi Bin Zainuddin tidak memiliki kepentingan yang sah atas sabut kelapa tersebut. Karena pekerjaan terdakwa bukan di bidang kesehatan/farmasi atau ilmu pengetahuan. Perbuatan terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu melanggar Pasal 39 dan Pasal 40 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena sabut kelapa tersebut tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan, farmasi, atau ilmu pengetahuan. Dari uraian tersebut, kami berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
Pada  hari  Rabu  tanggal  20  Juli  2016  sekira  pukul  00.30  WIB,  saksi-saksi  dari Satresnarkoba Polda Lampung yang bernama Eka Supriyadi, Antoni Marzu, dan Danda Irianto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengguna narkotika jenis sabu-sabu yang bertempat tinggal di rumah terdakwa di Jalan Suban, Desa Batu Suluh, Kecamatan  Suban,  Kabupaten  Lampung  Selatan.  Berdasarkan  informasi  tersebut, dilakukan  penggeledahan  di  rumah  terdakwa  di  Jalan  Suban,  Desa  Batu  Suluh, Kecamatan Suban, Kabupaten Lampung Selatan, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 WIB. Saat itu yang hadir hanya istri terdakwa bernama Fatma Sari Alias  Vivi  Binti  Makmun.  Karena  tertangkap  tangan,  maka  saksi  ditangkap  terlebih dahulu.
Setelah mendengar keterangan dari Sabar, Polda Lampung memeriksa terdakwa karena tidak memiliki surat izin kepemilikan narkotika. Sabu-sabu tersebut disimpan dan dikuasai  oleh  terdakwa  secara  ilegal.  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I.
Setelah  menilai  bukti-bukti  yang  ada,  majelis  hakim  mencapai  kesimpulan  yang sama dengan JPU: terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, dan dakwaan  telah  memenuhi  semua  persyaratan  hukum.  Oleh  karena  dakwaan  telah memenuhi semua persyaratan dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Oleh karena itu, terdakwa harus menjalani hukuman penjara.
Kami  berpendapat  bahwa  terdakwa  terbukti  bersalah  tanpa  keraguan  yang
beralasan  dan  merekomendasikan  agar  terdakwa  dijatuhi  hukuman  penjara  sesuai dengan  ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Baik terdakwa  maupun  alasan  penahanannya  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  ketentuan KUHAP,  khususnya  Pasal  193  ayat  (2)  sub  b.  Barang-barang  yang  disita  untuk dimusnahkan adalah: satu buah telepon genggam merk Nokia Type 105 warna hitam, tujuh bungkus plastik bening berisi sabu-sabu seberat 0,2735 gram (sisa hasil uji lab BNN seberat 0,2158 gram), dan tujuh buah bungkusan.
Sebelum mengambil keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:
a. Terdakwa  tidak  mendukung  upaya  pemerintah  dalam  memberantas  narkotika merupakan hal yang memberatkan terdakwa.
b. Faktor-faktor yang meringankan adalah: (1) Terdakwa mengakui kesalahan secara terbuka dan jujur; (2) Selama persidangan, terdakwa bersikap sopan; (3) Terdakwa memiliki catatan tidak bersalah.
Para  hakim  berpendapat  bahwa  terdakwa  layak  mendapatkan  hukuman  yang  adil setelah  mempertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  terdakwa. Hukuman ini akan menjadi pelajaran bagi terdakwa dan melindungi masyarakat.
Mackenzei  menjelaskan  dalam  (Rifai,  2011)  bahwa  teori  atau  pendekatan  hakim mendukung  untuk  menghukum  pasangan  suami  istri  dalam  kasus  Narkotika  Golongan  I Bukan Tanaman. Hakim dalam Putusan Nomor: 1093/Pid.Sus/2016/PN.Tjk menerapkan teori ratio  decidendi  terhadap  fakta-fakta  hukum  yang  ada,  khususnya  perbuatan  terdakwa sebagai  suami  istri  yang  didakwa  melakukan  tindak  pidana  narkotika  golongan  I  bukan tanaman.  Pengadilan  mencari  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  yang  dapat mempengaruhi  perbuatan  terdakwa.  Dalam  kasus  suami-istri  yang  didakwa  dengan narkotika golongan I, bukan tanaman, hakim mempertimbangkan faktor prosedural dengan melihat keadaan terdakwa. Hukum menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi hukuman. Penjatuhan hukuman menunjukkan bahwa hukuman terdakwa sesuai dengan dakwaan.
Ketika menjatuhkan hukuman kepada suami dan istri atas pelanggaran terkait narkoba, hakim cenderung mendasarkan putusan mereka pada prinsip-prinsip ilmiah. Menurut teori ilmiah  yang  relevan,  hakim  tidak  boleh  mengandalkan  perasaan  ketika  menjatuhkan hukuman;  sebaliknya,  mereka  harus  menggunakan  keahlian  mereka  dalam  hukum  dan pemahaman ilmiah untuk menentukan tindakan terbaik dalam setiap kasus yang diberikan. Dalam kasus ini, hakim telah memutuskan bahwa dakwaan JPU terhadap terdakwa Tarmizi Bin Zainuddin adalah sah, masuk akal dan sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karena itu,
terdakwa harus memberikan efek jera kepada pelaku lainnya dengan hukuman penjara.
Berdasarkan uraian di atas, dakwaan JPU, unsur-unsur yang memenuhinya, keterangan ahli, saksi-saksi, barang bukti, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dakwaan dan tuntutan, semuanya akan mempengaruhi vonis hakim terhadap pasangan suami istri yang  melakukan  tindak  pidana  Narkotika  Golongan  I  Bukan  Tanaman.  Semua  yang dipertimbangkan  oleh  Majelis  Hakim  adalah  fakta-fakta  persidangan,  baik  yang  bersifat hukum maupun non hukum.
Untuk  pasangan  suami  istri  yang  didakwa  melakukan  tindak  pidana  Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi dan ahli, dakwaan dan tuntutan JPU, serta unsur-unsur yang ada di dalam dakwaan. Hal-hal yang memberatkan  dan  meringankan  terdakwa  juga  menjadi  pertimbangan  hakim.  Terdakwa tidak mematuhi rencana penghapusan narkotika dari pemerintah, yang merupakan hal yang memberatkan. Terdakwa mengakui kesalahan, bersikap  sopan  di pengadilan, dan belum pernah dihukum, yang merupakan hal-hal yang meringankan.

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  dilakukan,  dapat  diambil  beberapa kesimpulan  sebagai  berikut:  Suami  istri  Tarmizi  Bin  Zainuddin  dinyatakan  bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman oleh pengadilan dan dewan juri yang meyakinkan. Sehingga, pelaku mendapatkan hukuman penjara selama 4 tahun, 6 bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Hukuman 4 tahun 6 bulan penjara akan menggantikan hukuman denda jika tidak dibayar.
Hakim  akan  mendasarkan  putusan  pidananya  pada  alat  bukti,  keterangan  ahli, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, unsur-unsur yang memenuhi dakwaan, hal- hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  terdakwa,  serta  keterangan  saksi-saksi  dalam kasus  pasangan  suami  istri  yang  melakukan  tindak  pidana  Narkotika  Golongan  I  Bukan Tanaman. Berkekuatan hukum tetap atau tidaknya fakta-fakta yang diajukan di persidangan tidak mempengaruhi bobot yang diberikan oleh Majelis Hakim.
Berikut  adalah  beberapa  saran  yang  diajukan  oleh  penulis  sehubungan  dengan temuan penelitian yang disebutkan di atas: Hakim, putusan Anda terhadap terdakwa harus seberat mungkin karena ia telah merusak inisiatif anti-narkoba pemerintah dan karena bukti- bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dapat menjadi efek jera bagi para pengedar narkoba lainnya. Kedua, masyarakat harus lebih menahan diri dalam hal penggunaan narkotika, karena risiko yang ditimbulkan sangat buruk
bagi  kesehatan  semua  orang,  mulai  dari  individu,  masyarakat,  hingga  negara  secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Danusubroto, A. S. (2020). Analisis Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan  percobaan  dan  keturutsertaan dalam kasus penguasaan narkotika oleh Rudi Mahmud.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Putusan Mahkamag Agung Republik Indonesia.
Hasan, Z. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang  Dilakukan  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Way  Huwi  Provinsi Lampung. Pranata Hukum, 13(2), 521980.
Hasan,  Z.,  &  Firmansyah,  D.  (2020).  Disparitas  Penerapan  Pidana  terhadap  Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Pranata Hukum, 15(2), 221 – 237.
Jainah, Z. O. (2021). Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.
Jenita,  Y.  L.  (2022).  Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. UNES Journal Of Swara Justisia, 6(3), 296 – 307.
Majid,  K.  A.  (2022).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Recidive  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 166/PID.SUS/2021/PN SMG). In Repositori UIN Walisongo Semarang. UIN Walisongo Semarang.
Nugroho,  W.  D.  (2016). Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Narkotika  Yang Dilakukan Polisi (Sudi Wilayah Hukum Polda Lampung).
Prodjodikoro, W. (2002). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Refika Aditama.
Rifai, A. (2011). Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif.
Rusli,  T.,  Hesti,  Y.,  &  Andrinto,  H.  (n.d.). Aspek  Kriminologi  Terhadap  Tindak  Pidana Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima  Fidusia  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  Nomor: 740/Pid. Sus/2020/Pn. Tjk.
Sakdiyah,  F.,  Setyorini,  E.  H.,  &  Yudianto,  O.  (2021).  Model  Double  Track  System  Pidana Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaannarkotika  Menurut  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009. Jurnal Yustitia, 22(1).
Siregar, G. T. P., & Lubis, M. R. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, 4(2), 580 – 590.
Suprayogi,  A.  A.  (2013).  Analisis  Pertimbangan  Hakim  dalam  perkara  Tindak  Pidana Penyalahgunaan  Narkotika. Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling,  53(9),
1689 – 1699.
Universita Galuh. (2022). Case Law. Journal of Law, 3(1).
UU No 35 tahun 2009. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Wijaya,  C.  (2021).  Implementasi  Penegakan  Hukum  Promoter  Dalam  Penanggulangan Peredaran  Gelap  Dan  Penyalahgunaan  Narkotika  Di  Provinsi  Lampung  (Studi  Pada Satuan Narkoba Sub Direktorat 3 Polda Lampung). Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(1), 191 – 206.
Wijaya,  W.  W.  (2005).  Peredaran  Gelap  Narkoba  di  Indonesia  dan  Upaya Penanggulangannya. Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen, 2(07).
Zanah,  Raudatul,  Yovita  Silpiani,  and  Zainudin  Hasan.  2023.  “Pengedaran  Narkoba  Oleh Anak  Dibawah  Umur  Di  Bandar  Lampung.” COMSERVA:  Jurnal  Penelitian  Dan Pengabdian Masyarakat 3(1):136 – 43.