## Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong
Adalia Safira Rahma 1 , Riska Andi Fitrionio 2 , Aldi Danuarta 3 , Muhammad Rizka Chamami 4 , Yola Septania Cahyani 5
1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,   E-mail: adalia.safira@student.uns.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,   E-mail: riskaandi@staff.uns.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,   E-mail: aldidanuarta@student.uns.ac.id
4 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,   E-mail: rizka_chamami26@student.uns.ac.id 5 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,   E-mail: yolacahyani@student.uns.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk:  9 April 2022 Diterima:  19 April 2022 Terbit:  25 April 2022 Kata  kunci : Fungsi, Hukum Pidana, Investadi Bodong Law  has a function,  namely  to  regulate  the life of the people of a country  where the law applies. This law provides limits on human behavior so as not  to violate the rights and  obligations set  out  in the  law.  However,  of  course  there  will  be  actions  that  are  not appropriate or  against  the  law  that  are  carried  out  even  though they have been  limited by the rules  set. This is when criminal law plays a role in tackling crimes  that  have the potential  to threaten stability  and  legal  certainty  in  society.  This  study  focuses  on  a recent  viral investment  fraud case  by a well-known  figure. Using an  empirical case  study approach and following the  development of  cases  that  are  updated  from  time  to  time,  this  study  aims  to provide a  discussion  on the  implementation  of legal functions  in cases that occur  today. Thus, through this research,  it can  be seen that the law can  play a role according to its function  in resolving various criminal cases in Indonesia.

## Abstrak
Keywords :  Function,  Criminal Law,  Counterfeit  Investment
Corresponding  Author: Adalia Safira Rahma
Email: adalia.safira@student.uns.ac.id DOI: 10.38043/jah.v5i1.3483 Hukum  memiliki  fungsi  yaitu  untuk  mengatur  jalannya kehidupan masyarakat  suatu  negara  dimana hukum  itu  berlaku. Hukum  ini  memberikan  batasan  pada  perilaku  manusia  untuk tidak melanggar hak-hak dan kewajiban  yang telah  ditetapkan di dalam hukum tersebut.  Namun, tentu  saja akan muncul  tindakan- tindakan  tidak  sesuai  atau  melawan  hukum  yang  dilakukan walaupun  telah  dibatasi  oleh  aturan  yang  ditetapkan.  Disaat inilah hukum  pidana  berperan  dalam  menanggulangi  kejahatan yang  berpotensi  mengancam  stabilitas  dan  kepastian  hukum dalam  masyarakat.  Penelitian  ini  berfokus  pada  kasus  pidana penipuan investasi yang viral akhir-akhir ini yang dilakukan oleh seorang  tokoh  terkenal.  Menggunakan  pendekatan  studi  kasus secara  empiris  dan  mengikuti  perkembangan  kasus  yang diperbarui  dari waktu  ke  waktu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk memberikan  pembahasan atas pengimplementasian fungsi hukum dalam  kasus  yang  terjadi  masa  kini.  Dengan  demikian,  melalui penelitian  ini,  dapat  diketahui  bahwa  hukum  dapat  berperan sesuai  fungsinya  dalam  penyelesaian  berbagai  kasus  pidana  di Indonesia.

## 1. Pendahuluan
Pelaksanaan hukum pidana di  Indonesia dianggap kurang efektif  dalam menangani berbagai  kasus  kejahatan yang  bermunculan. Hal  ini  disebabkan  oleh  sanksi  yang diberikan  kepada  pelaku  dinilai  kurang  efektif  dalam  memberikan  efek  jera  yang menyebabkan pelaku tersebut mengulangi perbuatannya setelah bebas dari penjara atau jerat pidananya. Sebagai warga yang berkedudukan di negara hukum, diharuskannya suatu kesadaran untuk taat pada konstitusi.  Tetapi hal  ini  sulit  diwujudkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum negara kita sendiri. Oleh karena itu perlu diteliti dan pahami lagi apakah fungsi hukum diterapkan dengan baik kepada masyarakat dan bagaimana implementasinya terhadap kasus-kasus di Indonesia.
Sangat  diketahui  bahwa  kata “ hukum ” itu  sendiri  untuk  sebagian  besar  orang merupakan  hal  yang  sangat  dihindari  atau  bahkan  ditakuti  karena  keakrabannya dengan  kata  sanksi  dan  penjara.  Semua  orang  secara  alami,  takut  untuk  terkena konsekuensi yang akan didapat dari melanggar hukum tersebut. Oleh karena itu bagi orang awam, eksistensi  hukum itu  sendiri  telah memberikan mereka  batasan dalam berperilaku dan berbuat dalam lingkungan bermasyarakat. Memberikan batasan dalam perilaku inilah tepatnya yang merupakan salah satu fungsi hukum. Namun secara sadar maupun tidak sadar, manusia memiliki sifat alami untuk memberontak ketika dikekang sehingga sering kali terjadi pelanggaran aturan dan norma di masyarakat.
Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dengan  manusia  lain.  Dengan  interaksi  ini,  setiap  kelakuan  manusia  dapat menimbulkan  sebab  akibat( causality )  terhadap  manusia  lain  yang  tidak  jarang menciptakan suatu  peristiwa  hukum.  Demi  menjaga stabilitas  pelaksanaan hukum dalammenangani berbagai peristiwa akibat interaksi manusia ini, maka hukum dibagi menjadi dua kategori umum yaitu hukum perdata dan hukum pidana.
Dalam  pembahasan selanjutnya  yang  berpusat  pada  fungsi  hukum  pidana,  yaitu sebagai suatu kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas dan sebagai bagian yang tak terpisahkan  dari  kebijakan  yang  berfokus  pada  memberikan  perlindungan masyarakat( social defense policy ) dan kesejahteraan masyarakat. (Bendesa, 2019) Disini banyak  diatur  mengenai  kejahatan dan  pelanggaran beserta  sanksinya.  Setelah  itu, sesuai dengan contoh kasus investasi bodong yang diambil yang mana berlaku pasal tentang pidana pencucian uang.
Kejahatan pencucian uang berkedok investasi yang marak terjadi saat ini sangat penting untuk dibahas, diperbincangkan, dan dianalisa karena bahwasanya sekarang kejahatan ini semakin mudah untuk dilakukan. Salah satu alasannya tentu saja karena globalisasi. Globalisasi yang ditandai perkembangan teknologi membawa perubahan pada kegiatan berbasis internet, salah satunya dalam hal transaksi. Peningkatan penggunaan transaksi online  tersebut  tentunya dipicu  dari banyaknya manfaat yang dapat dirasakan oleh konsumen  pengguna  transaksi  online,  khususnya  kemudahan  dalam  melakukan transaksi karena lebih praktis dan tidak perlu lagi datang ke Bursa Efek Indonesia(BEI) atau  perusahaan sekuritas  lainnya  yang  biasa  dilakukan  investor  pada  umumnya. (Amalia Rizky, 2019)
Tidak  bisa  dipungkiri  pula  kalau  Indonesia  saat  ini  dalam  bidang  perkembangan teknologi  belum  bisa  menandingi negara-negara maju teknologi  lainnya. Selain  itu, reaksi sosial  dan kultural masyarakat Indonesia sebagai negara berkembang menjadi alasan  utama  dimana  kesadaran( social  control )  sesama  masyarakat  masih  kurang tanggap dalam  pelaksanaannya, berbeda  dengan negara maju  yang  masyarakatnya sendiri taat dan sudah rasional terhadap tertib hukum. (Bendesa, 2019) Oleh karena itu, dalam sebagian besar  kasus, kepolisian  masih  kesulitan dalam sepenuhnya melacak pelaku  sebenarnya dalam kejahatan online berlapis  yang  membuat  otoritas penegak hukum menjadi kurang efektif dan efisien.
Seperti contohnya adalah kasus Binomo yang disangkakan sebagai tindak pencucian uang oleh Indra Kenz, seorang selebritis  media sosial,  yang kian diduga  melakukan investasi  bodong  melalui  platform  aplikasi  Binomo.  (Sandi, 2022) Kasus  ini  sedang menarik diperbincangkan oleh  publik  pada tahun 2022 ini,  dikarenakan Indra Kenz sendiri  sebagai  orang  terkenal,  maupun  karena  banyak  pihak  lain  yang  ikut  serta memprakarsai website trading Binomo  sebagai  platform  investasi online  yang  cukup dikenal di masyarakat. Maka kami bersepakat untuk meneliti tentang kasus  investasi bodong oleh Indra Kenz, dengan penelitian berjudul “ Penerapan Fungsi Hukum Pidana dalam Kasus Investasi Bodong” .

## 2. Metode Penelitian
Penguhimpunan  data  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  yaitu mengumpulkan data-data kepustakaan yang relevan dengan topik pembahasan. Data- data tersebut  berupa  berita,  buku,  artikel,  laporan hasil  penelitian,  dan pasal-pasal dalam  undang-undang  yang  sekiranya  berkaitan  dengan  topik  yang dibicarakan.Metode penelitian yang  digunakan dalam penyusunannya ialah dengan metode  normatif-empiris  yang  dilakukan  dengan  menelaah  fungsi-fungsi  hukum pidana secara kepustakaan dan contoh implementasinya secara nyata dalam kasus milik Indra Kenz. Penelitian ini menggunakan live case study atau peristiwa hukum atau kasus yang  prosesnya  masih  berlangsung  melalui  pendekatan  kasus( case  approach )  dan pendekatan konseptual( conceptual approach ). Hasil  dari  penelitian  ini  adalah berupa deskripsi dan penjelasan menyeluruh yang menghubungkan antara topik fungsi hukum pidana dengan kasus pidana investasi bodong.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
3. 1 Hukum Pidana dan Fungsi-Fungsinya Menurut Pakar-Pakar Umum
Hukum pidana, yang mana memiliki  arti lain sebagai ‘hukuman’, ialah kumpulan peraturan-peraturan yag menentukan dan menetapkan perbuatan mana saja yang melanggar dan masuk ke  dalam tindak pidana, juga berisi  tentang hukuman apa yang dikenakan jika melanggar ketentuan yang ada dan terbukti melakukan tindak pidana.  Dari  pengertian  ini  sudah  terlihat  bahwa  hukum  pidana  ada  untuk mengatur mengenai sanksi atau hukuman yang akan diterima seseorang jika mereka melakukan  kejahatan, pelanggaran, atau  tindakan  kriminal  sesuai  yang  diatur dalam undang-undang yang ada dan berlaku atau disebut hukum positif.
Pengertian hukum pidana menurut Van Hamel ialah keseluruhan aturan dan dasar yang di berlakukan di suatu negara yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum  berupa  melahirkan  adanya  larangan  yang  berlawanan  dengan  aturan hukum serta memberikan sanksi (penderitaan) untuk pihak yang melanggar aturan tersebut.  (Moeljatno, Perbuatan Pidana dan  Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, 1955)
Menurut  sang  ahli  pidana, Roeslan  Saleh  yang  mengutip  pendapat Moeljanto, mengutarakan bahwa hukum pidana ialah bagian dari  semua peraturan hukum yang berlaku di suatu negara tersebut , yang pada dasarnya memiliki aturan untuk sebagai berikut: (Saleh, 1983)
1. Menentukan berbagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan sebuah tindakan disertai  dengan ancaman yang memiliki  sanksi  pidana bagi subjek hukum yang melanggar aturan.
2. Memberi  kepastian  kapan  dan  dalam  hal  apa  saja  para  pelanggar melanggar aturan yang dilarang untk  dapat dikenakan sanksi  pidana yang telah diaturkan.
3. Memberi sikap bagaimana pengenaan suatu sanksi pidana apabila ada orang yang terbukti melakukan pelanggaran aturan tersebut.
Hukum  pidana  positif  mempunyai  nama  asi  ialah Wetboek  van  Strafrecht  voor Nederlandsch Indie (WvSNI) pertama kali di berlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918, WvSNI ini keturunan dari wetboek van Strafrech (WvS) dibuat  pada tahun 1881 dan di berlakukan pada tahun 1886 di Belanda.
Sumber hukum pidana  berasal dari hukum tertulis dan tidak tertulis, di Indonesia sampai sekarang masih menggunakan kitab undang-undang hukum pidana yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda di karenakan belum memiliki  kitab  undang-undang hukum  pidana  nasional.  Kitab  undang-undang hukum pidana (KUHP) memiliki sistematika antara lain :
1. Buku yang pertama mengatur mengenai Ketentuan Umum (Pasal 1- 103) 2. Buku yang kedua mengatur mengenai kejahtan (pasal 104-488)
3. Buku yang ketiga mengatur mengenai pelanggaran (pasal 489-569)
Hukum  pidana memiliki  fungsi  yang  mana bila  disederhanakan pada dasarnya kurang  lebih  tidak  jauh  berbeda  dengan  fungsi  hukum  pada  umumnya  yaitu berguna  untuk  menjaga  dan  mengatur  tingkah  laku  dan  hubungan  diantara masyarakat  demi  mewujudkan  ketertiban,  perasaan  terlindungi  oleh  hukum, keadilan sosial, keamanan, dan perdamaian di masyarakat.
Seperti halnya yang tercantum dalam UUD NKRI 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Indonesia, 2015) yang  mana artinya hukum  adalah  sebuah  keharusan  yang  harus  dipatuhi  dan  dijalankan  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia karena hukum dapat menciptakan ketertiban  dan  keadilan  dalam  masyarakat  yang  dapat  mempererat  persatuan rakyat. Dengan bertambah eratnya persatuan masyarakat di suatu negara, maka pengaruh negara asing akan semakin lemah dalam usaha pemecah belahan bangsa.
Harus diperhatikan bahwa Indonesia  memiliki  kekayaan yang asri  dan  menjadi godaan tersendiri bagi bangsa lain yang tanahnya tidak sesubur negeri kita. Maka dari itu persatuan dan ketertiban rakyat yang diwujudkan dalam peraturan undang- undang dapat menambah ketahan negara Indonesia.
Demi mencapai ketertiban masyarakat tersebut, tidak hanya dibentuk suatu aturan tertulis yang membatasi tindakan manusia. Namun juga dinyatakan dengan jelas sanksi-sanksi atau hukuman yang didapat akibat dari pelanggaran aturan tersebut. Sanksi – sanksi  tersebut  berupa pidana mati,  pidana penjara, kurungan, denda, pencabutan  hak-hak  tertentu,  perampasan  barang-barang  tertentu,  dan pengumuman  putusan  hakim.  (Moeljatno, 2016)  Oleh  karena  itu,  terbentuklah fungsi hukum pidana.
Menurut Sudarto, fungsi hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi  khusus.  (Karim  R.  ,  2021)  Fungsi  umum  disini  yaitu  untuk  mengatur kehidupan bermasyarakat dan menyelengarakan tata tertib dalam masyarakat. Tata aturan ini terangkum jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbagi menjadi tiga(3) bagian dari buku kesatu sampai buku ketiga.
Sedangkan hukum pidana memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan hukum terhadap perbuatan yang merugikan dengan sanksi pidananya bersifat memaksa dan  mengikat.  Sesuai  yang  dinyatakan  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat 1 yang isinya menyatakan bahwa tidak bisa suatu perbuatan dianggap sebagai kasus pidana kecuali telah diatur ke  dalam perundang-undang yang  ada  dan  berlaku  saat  itu  atau  sebelum  perbuatan  tersebut  dilakukan. (Moeljatno, 2016)
Setiap kesengajaan atau ketidak sengajaan tindakan pelanggaran yang telah diatur dan  tercantum dalam  undang-undang harus  dipidana  sesuai  jenis  dan  tingkat kejahatan tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  hukum  dalam  arti  luas  yaitu jaminan adanya keadilan, bermanfaat untuk masyarakat, dan terciptanya kepastian hukum. (Mas, 2018)
Lalu terdapat pendapat lain dari Adami Chazawi (Azmi, 2016) bahwa hukum publik dan  hukum  pidana memiliki  fungsi  dalam memberikan  perlindungan terhadap kepentingan  hukum  dari  upaya  atau  perbuatan-perbuatan  yang  merusak kepentingan hukum tersebut dan memberikan dasar legitimasi bagi negara untuk melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum serta mengatur dan membatasi  kekuasaan pemerintah  dalam  menjalankan negara demi  melindungi kepentingan hukum itu.
Kepentingan hukum  yang  wajib mendapat perlindungan disini  terbagi  menjadi tiga(3) macam.
a) Kepentigan  hukum  perorangan  ( individuale  belangen )  misalnya  berupa perlindungan hak asasi manusia(HAM), hak milik, dan hak terlindung darirasa asusila.
b) Kepentingan hukum masyarakat ( sociale of  maatschappelijke belangen ) misalnya berupa ketertiban dan keamanan umum dan peraturan berlalu-lintas.
c) Kepentingan hukum negara ( staatsbelangen ) contohnya yaitu tentang keamanan negara atau kemiliteran, hubungan internasional, dan perlindungan terhadap martabat kepala negara dan wakilnya.
3.2 Kejahatan Online terkait Investasi Bodong
Saat ini sangat marak sekali di dunia pertelevisian Indonesia pemberitaan mengenai investasi bodong atau penipuan berkedok investasi yang terekspos  melalui sosial media atau platform yang disediakan khusus  sebagai tempat investasi. Platform- platform  tersebut  memberikan  penawaran yang  menarik  dengan  dijanjikannya keuntungan yang besar dalam waktu yang terbilang singkat. Hal ini menyebabkan banyak  orang  tertarik  untuk  berinvestasi  tanpa  menimbang  dan  melihat  latar belakang  dari  platform  tersebut.  Sayangnya,  segala  modal  investasi  tersebut bukannya  menguntungkan  pihak  yang  berinvestasi  justru  malah  mengalami kerugian.  Banyaknya orang  yang  merasa dirinya  dirugikan.  Hal ini  disebabkan karena para investor  yang menitipkan  uangnya untuk  diinvestasikan di  sebuah perusahaan  investasi,  namun  tidak  dikelola  dengan  baik  justru  hanya memutarkannya  kepada  investor  lain  dan  bahkan  membawanya  kabur  demi kepentingan individual. Kejahatan melalui transaksi uang ini  biasa dikategorikan sebagai aksi pencucian uang.
Jika ditelusuri lebih lanjut, tindak pidana pencucian uang adalah bentuk kejahatan oleh korporasi / seseorang melakukan dengan sengaja mengalihkan, menitipkan, menempatkan, mengubah bentuk, menukarkan mata uang, menhibahkan, menukar harta kekayaan dengan surat berharga atau perbuatan lain untuk menghilangkan jejak karena uang tersebut di duga hasil tindak pidana. Pencucian uang dapat juga dikatakan sebagai suatu perbuatan yang bermaksud berinvestasi di berbagai bidang yang terakui legal dengan jalur yang legal pula, oleh sebab itu uang tersebut tidak dapat dikenali lagi asal muasalnya. (Black, 1990)
Awal  kemunculan  tindak  kasus  pencucian  uang  ini  berkaitan  erat  dengan perdagangan narkotika dan obat bius, bisa juga dengan jumlah yang sangat besar seperti  korupsi.  Karena pada intinya adalah menyembunyikan uang  yang  kotor tersebut. Money loundering atau pencucian uang sudah ada sejak sekitar tahun 1930 dan pertama kali ada di Amerika Serikat. Tindak pidana ini dilakukan dengan cara finansial atau transaksi uangyang rumit danberlapis-lapis dan juga membuat agar tidak  dapat diketahui  dan  tidak  mudah  di  selidiki  pelakunya  oleh  pihak  yang berwenang jika perbuatan pencucian uang itu terbongkar. (Prayatna, 2022)
Dasar hukum tindak pidana pencucian uang tertuang pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 lalu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan sekarang yang berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Tindakan pengambilan harta atau barang milik  orang lain  demi keuntungan diri sendiri  tidak  jauh dari  pengertian korupsi.  Kedua  aksi  kejahatan ini  sama-sama bersifat  buruk  karena  seorang  individu  atau  badan  organisasi  tersebut  telah merampas hak milik orang lain. Hal ini sendiri sudah termasuk dalam pelangaran Hak Asasi Manusia(HAM).
Pada zaman sekarang, eksistensi hak asasi individu semakin di  junjung tinggi di setiap negara. Setiap pelanggaran HAM mendapat sanksi yang tegas dan berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat. Bahkan suatu negara bisa dituntut oleh individu jika negara tersebut terbukti telah melanggar HAM individu tersebut. Maka dari itu, sangat  mengherankan  bahwa  banyak  kejahatan  di  Indonesia  tidak  mendapat ganjaran  yang  semestinya.  Masalah  ini  terbukti  pada  berbagai  kasus  yang mayoritasnya  melibatkan  pejabat-pejabat  negara,  orang-orang  kaya,  atautokoh terkenal. Bukannya mendapat hukuman, tetapi mereka menjadi semakin tenar dan tampil  di  depan  khalayak  ramai  dengan  senyuman  lebar  seakan  bangga  akan perubatannya yang menyebabkan kerugian bagi banyak korbannya.
Dari sini bisa dilihat kalau penerapan fungsi hukum di Indonesia masih sangatlah kurang,  terutama  hukum  pidana. Penegakan  hukum  dan  ancaman sanksi  dari undang-undang seakan  menjadi  harimau  kertas  di  depan  para  pelaku.  Hanya sebuah kata tanpa aksi sebenarnya. Jika penerapan hukum dan suasana pengadilan di Indonesia tidak segera diubah, bagaimana nasib pemerintahan ke depannya?
Kembali  kepada  pokok  pembahasan,  kegiatan  investasi  itu  sendiri  memiliki pengertian yaitu  penanaman modal di  perusahaan atau proyek  tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan kata bodong berarti palsu. Aksi yang dilakukan oleh pelaku investasi bodong biasanya adalah para korban/konsumen di minta untuk menanam saham atau memberi modal pada produk atau suatu usaha yang tidak nyata atau usaha palsu. Padahal kita bisa melihat suatu investasi tersebut terdaftar dalam OJK atau tidak,  karena OJK lah yang  mengawasi dan mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan suatu jasa maupun usaha di sektor  keuangan. Tetapi  kerap  kali  para  calon  investor  tergiur  dengan  keuntungan instan  yang ditawarkan sehingga  bukannya  meraup  keuntungan, mereka  malah  mendapat kerugian setelah ditipu iming-iming palsu. (Karim S. , 2021)
Pada jaman sekarang teknologi sudah semakin maju, bisa dilihat dalam keseharian kita  sadar  atau  tidak  kita  selalu  berdampingan dengan  teknologi  yang  sangat canggih. Hanya dengan  ponsel  saja kita  dapat mendapat kabar  dari  jarak jauh, membaca berita yang dulunya hanya ada di Koran atau surat kabar, dan lain-lain. Ponsel  pun mampu memberikan manfaat dan juga dapat memberikan kerugian, kerugian tersebut dapat berupa penipuan online dan sebagainya.
Kita mengambil contoh penipuan yang telah dilakukan oleh salah satu afiliator yang bernama  Indra  Kesuma  atau  yang  biasa  dipanggil  Indra  Kenz  tersebut,  telah melakukan dugaan penipuan dan juga tindak pidana pencucian uang dalam salah satu  aplikasi  trading,  yaitu  binomo  yang  sebenarnya  illegal  di  Indonesia. Pelanggaran yang disebut oleh polisi melawan hukum yaitu:
1. Membuat dan menyebarkan konten mengenai aplikasi  Binomo dengan video berisikan: (Dirgantara, 2022)
• Mengajarkan responden untuk mendaftar dan melakukan trading Binomo
• Mengajak para trader untuk mendaftar melalui link referral
• Menyampaikan bahwa aplikasi Binomo sudah terpercaya
2. Tersangka  membuka  kelas  atau  kursus  trading  dalam  Binomo  dengan membayar  biaya  masuk  yang  paling  minimum  sebesar  1  juta  rupiah  dan maksimum sebesar 4 juta rupiah, yang mana para member mendapatkan cara trading di Binomo melalui video online .
3. Tersangka  juga  mendapat hasil  sebagai  afiliator  Binomo  dari  member  yang bergabung melalui link referral milik tersangka.
Disebabkan  kasus  inilah,  fungsi  hukum  pidana  mempunyai  dua  tujuan dalam penanggulangan kejahatan yaitu yang pertama untuk mempengaruhi tingkah laku (gedragsbeinvloeding)  dan  yang  kedua  untuk  penyelesaian  konflik  (conflict toplossing)” (Muladi,  Bunga Rampai Hukum Pidana, 1992). Fungsi hukum yang berperan  disini  dapat  melindungi  kepentingan  hukum  dan  menanggulangi kejahatan  dengan  memberikan  sanksi  terhadap  pelaku  yang  telah  melakukan pelanggaran  hukum.  Pelanggaran  hukum  yang  telah  dilakukan  pelaku mendapatkan sanksi  pidana yang  bersifat  memberi  penderitaan serta  membuat pelaku  menyadari  dan  menginsafi  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku. (Saraswati, 2015)
Meskipun pemberian sanksi bersifat memaksa, tetapi pemberian sanksi juga harus sesuai dengan tindak pidana yang dilanggar dan harus sesuai pada etika dan moral yang ada. Muladi mengatakan bahwa “Penegakan hukum pidana dirasakan selalu bersentuhan  dengan  moral  dan  etika”. (Muladi,  2009)  Pemberian  sanksi  juga diharapkan dapat mencegah munculnya kasus serupa maupun korban yang sama, agar tercapai suatu kondisi yang aman dan angka kriminalitas khusunya penipuan menurun.
3.3 Ketentuan Perundangan Terkait Kasus Indra Kenz
Indra Kesuma alias Indra Kenz yang merupakan pelaku utama atas kasus penipuan serta judi online yang dilakukan di  aplikasi trader yaitu binomo, diancam dengan aturan Pasal  45  ayat 2  berkaitan dengan  pasal  27  ayat  2  mengenai  aksi  dalam informasi online dan  dokumen  elektronik  yang  bermuatan  perjudian  beserta sanksinya dan/atau Pasal 45 ayat 1 mengenai pelanggaran kesusilaan melalui akses informasi  elektronik  dan  dokumen  elektronik  yang  dikaitkan  dalam  bentuk pelanggaran berupa  penyebaran  menyebarkan  hoaks  atau  berita  bohong  yang menyesatkan yang berpotensi menimbulkan kerugian diri sendiri  dan orang lain. sesuai  yang  tertera  pada  pasal  28  ayat  1  Undang-Undang Informasi  Transaksi Elektronik (ITE).
Ditambah lagi  dengan  ancaman undang-undang terkait  aturan pencucian uang yaitu subsider   Pasal 3 mengenai segala tindakan pelanggaran dengan mata uang atau  surat  berharga  meliputi  penggelapan,  penipuan,  pemalsuan  uang,  dan perjudian (DPR, 2010) dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 mengenai orang yang turur sertamelakukan pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Pasal-pasal tersebut tertera didalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Indra Kenz juga dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang yang dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana. (Retaduari, 2022)
Melalui pasal-pasal ini, Indra Kenz terancam hukuman penjara selama 20 tahun dan penyitaan beberapa  aset  bergerak  dan  aset  tidak  bergerak  (Subekti,  1995) yang bernilai milyaran rupiah. Putusan ini tidak hanya berlaku kepada Indra Kenz namun juga kepada setiap  orang yang  secara langsung  maupun tidak langsung  terlibat dalam perkara.

## 4. Kesimpulan
Dari pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum pidana disini adalah  untuk  memberikan  sanksi  terhadap  pelaku  kejahatan yang  sesuai  dengan tindakannya dengan berdasarkan bahwa kejahatan tersebut telah diatur dalam aturan perundang-undangan yang sah. Dari penjelasan kasus investasi bodong  kali  ini  kita dapat  melihat  dan  mengetahui berbagai  pasal  yang  dapat  dikaitkan  dalam  tindak pidana tersebut. Tidak  hanya sebatas penipuan saja, tetapi juga termasuk pencucian uang dan penyebaran berita bohong atau hoaks. Pasal-pasal tersebut dapat dikaitkan karena satu kejahatan cenderung mengikuti kejahatan yang lain sehingga pelanggaran yang  dilakukan  akan  menjadi  berlapis-lapis  di  hadapan  pengadilan.  Selain  itu, kesimpulan lain yang didapat dari penelitian ini adalah implementasi fungsi hukum pidana dalam kasus Indra Kenz sudah dapat diterapkan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang mana Indonesia sebagai negara hukum harus patuh kepada konstitusi negara.

## Ucapan terima Kasih ( Acknowledgments )
Puji  syukur  kepadaTuhan Yang  Maha  Esa  karena  telah  memberikan  rahmat  dan anugerahnya kepada  penulis  untuk  bisa  menyelesaikan  artikel  ini  yang  berjudul “Penerapan Fungsi Hukum Pidana dalam Kasus Investasi Bodong”. Ungkapan terima kasih  ini  juga  ingin  saya  sampaikan kepada Bapak Riska  Andi  Fitriono  S.H., M.H. sebagai pembimbing saya dan rekan-rekan saya dalam memberikan pengetahuannya, bimbingannya, dan dorongan serta semangat untuk menyelesaikan artikel ini. Juga rasa terima kasih kepada rekan-rekan penulis yang mengumpulkan data, menyusun kata, dan mengedit artikel ini sedemikian rupa.

## Daftar Pustaka
Aimara. (2020). Mulyatno dan Andi Zainal Abidin Farid: Hukum Pidana . Diambil kembali dari Catatan Pinggiran Aimara: https://www.catatanpinggiranaimara.com/2022/03/moeljatno-dan-andi- zainal-abidin-farid.html
Amalia Rizky, S. R. (2019). Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Indonesia dalam Mengatur Perlindungan Hukum terhadap Transaksi Online (E-Commerce). Jurnal Analisis Hukum , Volume 2 Nomor 1 Halaman 131. Azmi, A. (2016). Hukum Pidana . Diambil kembali dari Dspace Home: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dspace.ui i.ac.id/bitstream/handle
Bendesa, P. D. (2019). Pelaku Pembiaran Tindak Pidana Narkotika dari Rekontruksi Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jurnal Analisis Hukum , Volume 2 Nomor 1 Halaman 55. Black, h. c. (1990). Black's Law Dictionary (sixth edition). St Paul Minn: West Publishing Co. Dirgantara, A. (2022). Polisi Beberkan Modus Penipuan Indra Kenz . Diambil kembali dari Detik.com: https://news.detik.com/berita/d-6001670/polisi-beberkan-modus- penipuan-indra-kenz
DPR. (2010). UU 8 Tahun 2010 . Diambil kembali dari DPR:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.dp r.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2010_8.pdf Indonesia. (2015). Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Jakarta: Alvabet. Karim, R. (2021, Maret 24). Hukum Pidana: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Sumber hukum . Diambil kembali dari eepublish: https://penerbitbukudeepublish.com/materi/hukum-pidana/amp Karim, S. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang . Diambil kembali dari KPK: https://acch.kpk.go.id/images/ragam/jurnal-integritas/pdf/seminar-17-10- 17/Tindak-pidana-pencucian-uang-Said-karim.pdf Mas, M. (2018). Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia. Moeljatno. (1955). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Moeljatno. (2016). Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Jakarta: PT Bumi Aksara. Muladi. (1992). Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni. Muladi. (2009). Hak Asasi Manusia. Bandung: PT Refika Aditama. Prayatna, E. (2022). Sejarah Pencucian Uang . Diambil kembali dari erisamdyprayatna: https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/sejarah-pencucian-uang.html.
Retaduari, E. A. (2022). Pasal-Pasal yang Menjerat Indra Kenz Terkait Binomo, dari Soal Judi Online sampai Pencucian Uang . Diambil kembali dari Kompas: https://nasional.kompas.com/read/2022/03/07/20330641/pasal-pasal-yang- menjerat-indra-kenz-terkait-binomo-dari-soal-judi-online?page=all#
Saleh, R. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru.
Sandi, F. (2022, Februari 27). Jadi Tersangka Kasus Binomo, Duit Indra Kenz Banyak Dari Sini . Diambil kembali dari CNBC Indonesia: https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/market/20220227
082140-17-318744/jadi-tersangka-kasus-binomo-duit-indra-kenz-banyak-dari- sini/amp
Saraswati, P. S. (2015). Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan. Jurnal Advokasi , Volume 5 Nomor 2 Halaman 12. Subekti. (1995). KItab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.