Volume 7, Nomor 2, Juni 2024.
Editorial Office  : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Hak Eigendom Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Dengan Sertifikat Hak Pakai
Iwan Permadi, Endrianto Bayu Setiawan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Ketawanggede, Kota Malang, Jawa Timur, 65145, (0341) 553898
Email: iwan_permadi@ub.ac.id Article Abstract Article History
Received: Aug 19, 2023; Reviewed: Aug 14, 2023; Sep 25, 2023;
Accepted: Nov 20, 2023;
Published: Mar 28, 2023:

## DOI:
10.33474/yur.v7i2.20470
Holders  of  eigendom  rights  under  Law  No.  5/1960  on  Basic Agrarian Principles are required to apply for and grant new rights to  land  derived  from  the  conversion  of  western  rights  within  20 years.  Then  there  is  a  land  dispute  between  the  previous landowner and the government who controls the land with a right of  use  certificate.  This  research  is  a  normative  research  using statutory  approach,  conceptual  approach,  historical  approach, and  comparative  approach.  Land  with  the  status  of  eigendom rights  that  have  not  been  converted  can  still  be  converted  into property rights as long as the applicant is still the holder of the land rights in the old evidence or has not been transferred to the name of another person and there is a map / measurement letter,
as well as legal protection for eigendom rights holders who are converted  into  land  rights  in  the  form  of  property  rights certificates.
Keywords: Eigendorm Rights; Conversion; Right of Use
Abstrak Pemegang  hak eigendom berdasar  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria diharuskan melakukan permohonan dan pemberian hak baru atas tanah  yang  berasal  dari  konversi  hak-hak  barat  dalam  waktu  20 tahun.  Kemudian  terdapat  sengketa  tanah  antara  pemilik  tanah sebelumnya  (pemegang  hak eigendom )  dengan  pemerintah  yang menguasai  tanah  dengan  sertifikat  hak  pakai.  Penelitian  ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan  pendekatan  perbandingan .  Tanah  berstatus  hak eigendom yang belum dikonversi masih dapat dikonversi menjadi hak milik sepanjang  pemohonnya  masih  tetap  sebagai  pemegang  hak  atas tanah  dalam  bukti-bukti  lama  atau  belum  beralih  ke  atas  nama orang lain dan ada peta/surat ukurnya, sebagaimana perlindungan
hukum  bagi  pemegang  hak eigendom yang  dikonversi  menjadi hak-hak atas tanah adalah berupa sertifikat hak milik.
Kata Kunci: Hak Eigendom; Konversi; Hak Pakai.

## PENDAHULUAN
Sebelum  Indonesia  merdeka  terdapat dualisme  hukum  pertanahan  yang  berlaku yakni sistem hukum barat dan sistem hukum adat. 1 Pemerintah  Indonesia  kemudian menghapus dualisme hukum tersebut dengan terbitnya  UUPA dan memiliki pengaruh atas colonial  yang  sudah  tidak  berlaku. 2
Permohonan  dan  pemberian  hak  baru  atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak barat diberlakukan  dalam  rangka  mengakhiri berlakunya  hukum  barat  kolonial  Belanda yang  tidak  sepaham  dengan  demokrasi Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  (UUD  NRI) 1945. 3
Hak eigendom sebagai  salah  satu  jenis hak-hak  atas  tanah  yang  sebenarnya  telah diberikan  waktu  selama  20  tahun  untuk
1 Rafiqi Rafiqi, “Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Kasus Tanah Tentang Hak Pengelolaan,” JPPUMA:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Dan  Sosial  Politik  UMA  (Journal  of  Governance  and Political Social UMA) 5, no. 2 (28 Desember 2017): 109, https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i2.1207.
2 Aristia  Ulli  dan  Nany  Suryawati,  “Analisa  Yuridis  Terhadap  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Putusan  yang Berkekuatan  Hukum  Tetap  Mengenai  Tanah  Eigendom  Bekas  Milik  Belanda  (Studi  Kasus  Ahli  Waris  Dari Frans Hadipurbojo),” Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 9, no. 2 (4 Desember 2022): 737, https://doi.org/10.31604/justitia.v9i2.736-742.
3 Irman Widi Kurniawan, Etty Mulyati, dan Betty Rubiati, “Analisis Yuridis Hak Eigendom Verponding Sebagai Jaminan  Kebendaan,” Jurnal  Poros  Hukum  Padjajran 2,  no.  1  (14  Januari  2021):  40, https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.264.
4 Thalia D. Aisyah Putri dan Indri Fogar Susilowati, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 109 Pk / Pdt / 2022 Terkait Penguasaan Tanah Bekas Eigendom Verponding,” Novum: Jurnal Hukum 9, no. 2 (23 Juni 2023): 92, https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.52497.
5 Made Suartini, Dewa Gede Budiarta, dan Putu Andhika Kusuma Yadnya, “Kekuatan Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Bekas Hak Eigendom,” Majalah Ilmiah Universitas Tabanan 17, no. 1 (4 Juni 2020): 66.
6 Stefanus Arie Bariton dan Edi Wahjuningati, “Kepastian Hukum Pemegang Hak Eigendom Terkait Sengketa Tanah  Di  Jalan  Genteng  Butulan  Surabaya,” Jurnal  Hukum  Dan  Keadilan 12,  no.  1  (30  Juni  2023):  142, https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.152.
melakukan  konversi  menjadi  hak-hak  atas tanah.  Namun  dalam  kenyataannya  masih banyak  tanah  bekas  hak eigendom belum dikonversi  sebagaimana  ditentukan  UUPA. 4
Padahal  konversi  bekas  hak eigendom yang disertai dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah sangat penting karena akan memberikan perlindungan hukum sekaligus bukti pengakuan  yang  kuat  mengenai  status  tanah dan  siapa  yang  berhak  atas  pemilikan/ penguasaan  tanah. 5 Adapun  hak  tersebut dapat  dikuasai  oleh  orang  Eropa  dan  Timur Asing, namun bagi pribumi hanya diperkenankan  memilikinya  dengan  status agrarische eigendom, dan eigendom verponding mempunyai  makna  bahwa  hak kepemilikan  tanah  yang  dapat  dibuktikan dengan Verponding atau bukti tagihan pajak. 6
Hak eigendom merupakan  hak  atas tanah  berdasarkan  hukum  agraria  barat  yang menurut  UUPA  harus  dikonversi  paling lambat  pada  24  September  1980,  yakni  20 tahun  sejak  disahkannya  UUPA  pada  24 September  1960.  Apabila  ingin  melakukan konversi  tanah  bekas  hak eigendom maka mengacu pada ketentuan di Peraturan Menteri Pertanian  dan  Agraria  Nomor  2  Tahun  1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas  Hak-Hak  Indonesia  Atas  Tanah .  Jika pemegang  tanah  yang  akan  dikonversi merupakan  Warga  Negara  Indonesia  (WNI) tunggal  maka  akan  dikonversikan  melalui pendaftaran  tanah  dan  akan  diterbitkan sertifikat hak milik. Namun, kondisi berbeda setelah  24  September  1980  tanah  bekas  hak eigendom yang tidak didaftarkan maka tanah itu akan dikuasai secara langsung oleh negara.
Implikasi  dikuasainya  tanah  bekas  hak eigendom oleh negara yakni adanya kebebasan  negara  untuk  menyerahkan  hak atas  tanah  tersebut  kepada  pihak  ketiga dengan permohonan dari yang berkepentingan. 7 Namun,  permasalahannya ketika  negara  melalui  instansi  pemerintah telah  menguasai  tanah  bekas  hak eigendom (baik  keseluruhan  atau  sebagian)  yang sertifikat kepemilikannya berstatus hak pakai, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  tentang Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan
7 A.P  Parlindungan, Berakhirnya  Hak-Hak  Atas  Tanah  Menurut  Sistem  UUPA  (Undang  –  Undang  Pokok Agraria) (Bandung: CV Mandar Maju, 2001), 53.
Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dalam peraturan a  quo menerangkan  bahwa  tanah negara  oleh  negara  dapat  memberikannya kepada perorangan atau badan hukum dengan sesuatu  hak  atas  tanah  sesuai  dengan peruntukan dan keperluannya, atau memberikannya dengan hak pengelolaan.
Dalam  praktiknya  memang  bisa  saja suatu  tanah  yang  belum  konversi  hak eigendom dikuasai instansi pemerintah sebagai  bagian  dari  negara  karena  masih belum didaftarkan kepada kantor pendaftaran tanah di daerah. Beberapa kasus yang terjadi di  Indonesia  di  antaranya  adalah  gugatan terkait  pembatalan  sertifikat  hak  pakai No.287/  Selong  atas  nama  Departemen Pendidikan  Nasional,  yang  sebelumnya adalah  tanah eigendom ,  gugatan  terhadap tanah  yang  telah  dikuasai  dan  diterbitkan sertifikat  hak  pakai  No.  11  dan  15  oleh Pemerintah  Surakarta,  dan  gugatan  terhadap tanah  bekas eigendom yang  telah  dikuasai oleh Pemerintah Kota Mojokerto berdasarkan sertifikat  hak  pakai  No.  1  Kelurahaan Kranggan.  Selain  3  (tiga)  contoh  kasus tersebut  masih  banyak  beberapa  sengketa tanah  antara  pemilik  tanah  sebelumnya (pemegang hak eigendom ) dengan pemerintah yang  menguasai  tanah  dengan  sertifikat  hak pakai.  Berdasarkan  hal  tersebut,  perlu dilakukan  penelitian  dengan  mengangkat topik  perlindungan  hukum  terhadap  pemilik
tanah  hak eigendom yang  tanahnya  telah dikuasai oleh instansi pemerintah berdasarkan sertifikat hak pakai.
Berkenaan  dengan  hak eigendom ini, beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya dintaranya dilakukan oleh Stefanus Arie Bariton dan Edi Wahjuningati, Andreas  Subiakto,  Yurisa  Martanti,  dan Andrea  Septiyani,  serta  Desi  Apriania  dan Arifin  Burb.  Penelitian  yang  dilakukan terdahulu  tersebut  hanya  membahas  tentang kepastian  hukum  pemegang  hak eigendom dan  perlindungan  hukumnya.  Namun  lebih dari  itu,  tidak  terdapat  pembahasan  yang berkenaan  dengan  konflik  hak eigendom dengan  pemerintah  sebagai  pemegang  hak pakai. Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk mengii kekosongan tersebut.
Metode penelitian menggunakan yuridis  normatif,  yakni  penelitian  yang diselenggarakan  dengan  cara  mengkaji  dan menganalisis  substansi  peraturan  perundang- undangan  terhadap  pokok  persoalan  hukum terkait.  Penelitian  ini  menggunakan  empat jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) , pendekatan  konseptual (conceptual  appro- ach) , pendekatan sejarah ( historical approach) pendekatan perbandingan ( compa- rative  approach ). 8 Ada  dua  sumber  bahan
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2005), 29.
9 Vani  Wirawan,  “Kajian  Tertib  Administrasi  Pertanahan  Tanah  Kasultanan  dan  Tanah  Kadipaten  Setelah Berlakunya  Perdais  Yogyakarta,” Jurnal  Ilmiah  Penegakan  Hukum 6,  no.  2  (3  Desember  2019):  162, https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2989.
10 Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah (Jakarta: Kencana, 2015), 112–13.
hukum yang diterapkan dalam penelitian ini, diantaranya sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang berkenaan  dengan  peralihan  hak  atas  tanah eigendom .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor  Masih  Terdapat  Tanah  dengan Status Hak Atas Tanah Barat (Lama) yang Belum Dikonversi dengan Hak Atas Tanah Berdasar Pada Pasal 16 UUPA
a. Politik  Hukum  Konversi  Hak  Atas Tanah Pada UUPA
Sebelum berlakunya UUPA terdapat dualisme  hak  atas  tanah  yang  berlaku  di Indonesia,  yaitu  hak  atas  tanah  yang tunduk pada hukum agraria barat dan hak atas tanah yang tunduk pada hukum agraria adat. 9 Hak  atas  tanah  yang  tunduk  pada hukum agraria barat diberlakukan terhadap orang-orang  yang  menundukkan  dirinya pada hukum barat, yakni orang-orang yang berasal dari golongan eropa. Hak atas tanah yang  tunduk  pada  hukum  agraria  barat didaftarkan  kepada  Pemerintah  Hindia Belanda untuk menjamin adanya kepastian hukum.  Sebagai  tanda  bukti  pendaftaran, setiap  pemegang  hak  atas  tanah  yang tunduk  pada  hukum  agraria  barat  tersebut diberikan  sertifikat  tanah  sesuai  dengan jenis haknya. 10 Sedangkan terhadap orang-
orang  yang  menundukkan  dirinya  pada hukum  adat  maka  yang  berlaku  adalah hukum  agraria  adat,  yakni  orang-orang yang berasal dari golongan bumi putera.
Berbeda  halnya  dengan  hak  atas tanah  yang  tunduk  pada  hukum  agraria barat  didaftarkan  kepada  Pemerintah Hindia  Belanda,  hak  atas  tanah  yang tunduk  pada  hukum  agraria  adat  tidak dilakukan  pendaftaran  kepada  Pemerintah Hindia  Belanda.  Kalaupun  hak  atas  tanah tersebut  didaftarkan  kepada  Pemerintah Hindia  Belanda,  tujuannya  bukan  untuk mewujud-kan  jaminan  kepastian  hukum, melainkan sebagai tanda bukti pembayaran pajak atas tanah.
Adanya  dualisme  hukum  agraria yang  berlaku  di  Indonesia  tentunya menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat, tidak hanya dari segi perbedaan hak atas tanah, melainkan juga berimplikasi pada setiap perbuatan hukum yang  berobjekkan  tanah.  Oleh  karenanya pasca diundangkannya UUPA telah mengakhiri  periode  dualisme  hukum agraria  sekaligus  melahirkan  unifikasi hukum agraria yang sesuai dengan kondisi dan cita-cita Bangsa Indonesia.
Pembentukan  UUPA  terdapat  dua segi yang dapat ditinjau yakni segi formil dan materiil. Segi formil, maksudnya sifat
11 Sahnan Sahnan, Hukum Agraria Indonesia (Malang: Setara Press, 2018), 53.
12 Budi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi,  Dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 2020), 3–4.
nasional  UUPA  adalah  menggantikan hukum  agraria  barat  dan  hukum  agraria adat  yang  tidak  memberikan  jaminan kepastian  hukum.  Sedangkan  dari  segi materiil,  UUPA  memuat  pengaturan  baru yang  isinya  telah  disesuaikan  dengan kepentingan bangsa. 11
Pada  dasarnya  UUPA  tidak  hanya memuat pengaturan mengenai perombakan hukum  agraria,  melainkan  juga  memuat pengaturan agraria lainnya serta penyelesaiannya.  Penyelesaian  persoalan tersebut  pada  waktu  terbentuknya  UUPA merupakan  program  revolusi  dibidang agraria  yang  disebut agrarian  reform Indonesia  yang  terdiri  atas  5  program (panca program), diantaranya: 12
1. Pembaharuan  hukum  agraria  melalui unifikasi  hukum  yang  berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum.
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah.
3. Mengakhiri  penghisapan feodal secara berangsur-angsur.
4. Perombakan kepemilikan dan penguasaan  tanah  serta  hubungan- hubungan  hukum  yang  bersangkutan dengan  pengusahaan  tanah  dalam mewujudkan  pemerataan  kemakmuran dan keadilan.
5. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  serta  peng- gunaannya  secara  terencana,  sesuai dengan  daya  dukung  dan  kemampuan- nya.
Guna  menjamin  kepastian  hukum, keberadaan tanah harus diberikan kejelasan mengenai status penguasaan dan pemilikan tanahnya. Secara historis, alasan utama  dibentuknya  UUPA  adalah  dalam rangka  memberikan  kepastian  hukum akibat  adanya  dualisme  hukum  agraria yang  pernah  berlaku  di  Indonesia.  Dalam diktum  menimbang,  disebutkan  bahwa dibentuknya UUPA karena hukum agraria yang  berlaku  pada  masa  kolonial  tidak menjamin kepastian hukum.
Berdasarkan penjelasan umum, Pasal 19  UUPA  mengatur  supaya  tanah  di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran  tanah  yang  bersifat rechts kadaster dalam  menjamin  kepastian hukum. Oleh karenanya pendaftaran tanah diwajibkan  bagi  para  pemegang  hak  atas tanah  sebagai  bukti  legalitas  penguasaan atas  tanah.  Terkait  dengan  hak  atas  tanah yang  status  hanya  berdasarkan  hukum agraria barat dan hukum agraria adat harus
13 Meiliyana Sulistio, “Politik Hukum Pertanahan Di Indonesia,” Jurnal Education and Development 8, no. 2 (1 Mei 2020): 105, https://doi.org/10.37081/ed.v8i2.1590.
14 Embun  Sari  dkk.,  “Politik  Hukum  Pengadaan  Tanah  Terhadap  Tanah  Abrasi  Pasca  Diberlakukan  Undang- Undang Cipta Kerja,” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (16 April 2022): 55, https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390.
15 Wirawan, “Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta,” 161.
dilakukan  penyesuaian  hak  (konversi) menurut  UUPA.  Apabila  terdapat  keragu- raguan  untuk  menentukan  apakah  hak gogolan,  pekulen,  atau  sanggan  bersifat tetap  atau  tidak  maka  yang  memutuskan atau  menentukan  sifatnya  adalah  Menteri Agraria.
Adapun arah politik hukum pertanahan  adalah  kebijakan  pemerintah dibidang yang ditujukan untuk peruntukan dan  penggunaan  penguasa  atau  pemilik tanah, peruntukan penggunaan tanah untuk menjamin perlindungan hukum dan meningkatkan kesejahteraan serta mendorong  kegiatan  ekonomi  melalui pemberlakuan  undang-undang  pertanahan dan  peraturan  pelaksanaannya. 13 Politik hukum dibidang pertanahan sendiri adalah sebuah kebijakan pemerintah dalam aspek pertanahan  yang  yang  betujuan  untuk mengakomodir  kuasa  atas  kepemilikan tanah  dalam  penggunaan, 14 sehingga terkandung  payung  hukum  yang  akan melindungi  dan  menjamin  secara  hukum serta akan ada peningkatan kersejahteraan serta  dorongan  kegiatan  perekonomian melalui  undang-undang  pertanahan  dan peraturan pelaksanaan yang telah berlaku. 15
Politik  hukum  konversi  hak  atas tanah  pada  UUPA  bertujuan  untuk  dapat memberi  pelindungan  kepada  masyarakat Indonesia,  dapat  menciptakan  kemajuan masyarakat  yang  sejahtera,  menciptakan kecerdaskan  dalam  kehidupan  berbangsa, serta  turut  serta  dalam  pelaksanaan ketertiban dunia sebagaimana kemerdekaan Indonesia, menciptakan kedamaian  dan  sosial  masyarakat  yang berkeadilan.  Adanya  legalitas  atas  hak tanah yang telah dikonversi didasarkan atas arahan politik hukum pertanahan nasional yang  tidak  terlepas  dari  tujuannya  yakni untuk  mewujudkan  kemakmuran  bagi seluruh  rakyat  Indonesia,  dan  itu  tidak bertentangan  dan  selaras  dengan  amanah tujuan  yang  dimaksudkan  didalam  UUD NRI 1945.
b. Status  Tanah  yang  Belum  Dikonversi Hingga 20 Tahun
Pasca  dibentuknya  UUPA  yang menganut unifikasi hukum agraria,
konsekuensi logisnya adalah dilakukannya penyesuaian  pengaturan  hak  atas  tanah yang  sebelumnya  tunduk  pada  Hukum agraria  barat  dan  hukum  agraria  adat. 16
Untuk  mewujudkan  kesatuan  hukum pertanahan  nasional,  UUPA  tidak  lagi mengakui hukum agraria barat dan hukum
16 Abdul  Hamid  Usman,  “Mencegah  Sengketa  Tanah,” Sol  Justicia 5,  no.  1  (2022):  65, https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.478.
17 Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah , 112–13.
18 Elza Syarief, Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), 52– 53.
agraria  adat  sebagai  hukum  positif nasional. Oleh karenanya tidak ada lagi hak atas tanah selain yang telah diatur menurut UUPA. 17
Adanya peralihan hukum dari hukum agraria  barat  dan  hukum  agraria  adat menjadi  UUPA,  maka  hak-hak  atas  tanah yang  sudah  ada  sebelum  terbentuknya UUPA  harus  dilakukan  konversi  (penye- suaian/pengubahan)  hak  atas  tanah  sesuai dengan UUPA. Menurut A.P. Parlindungan, konversi adalah penyesuaian  hak-hak  atas  tanah  yang pernah tunduk kepada sistem hukum yang lama,  yaitu  hak-hak  atas  tanah  menurut BW ( burgerlijke wetboek ) dan tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat untuk masuk dalam  sistem  hak-hak  atas  tanah  menurut UUPA.  Terhadap  tanah-tanah  yang  hak atas  tanahnya  berdasarkan  hukum  agraria barat  dan  hukum  agraria  adat  harus dilakukan  pendaftaran  tanah  menurut UUPA untuk mendapatkan sertifikat tanah.
Konversi  dilakukan  maksimal  20 tahun  pasca  berlakunya  UUPA,  yakni mulai  24  September  1960  hingga  24 September  1980. 18 Apabila  selama  waktu 20 tahun tidak dilakukan konversi hak atas tanah menurut UUPA, maka hak atas tanah tersebut menjadi hapus dan menjadi tanah
negara atau  tanah  yang  dikuasai  langsung oleh negara. Dalam kondisi yang demikian, maka  hubungan  yang  timbul  antara pemegang hak atas tanah (pemilik) dengan tanahnya menjadi terputus.
Pada prinsipnya yang perlu digarisbawahi bahwa konversi terjadi dari hak atas tanah ke hak atas tanah, bukan dari hak  menguasai  negara  atas  tanah  ke  hak atas  tanah.  Apabila  dalam  jangka  waktu tersebut  belum  juga  dilakukan  konversi, sepanjang terdapat bekas pemegang haknya  memenuhi  persyaratan  dengan menunjukkan  bukti  kewarganegaraan  dan verponding yaitu  surat  bukti  pembayaran pajak bumi dan bangunan masih diprioritaskan sebagai pemegang konversi hak  atas  tanah.  Hal  ini  berarti  bahwa selama  bekas  pemegang  hak eigendom tersebut  belum  mengajukan  permohonan hak  setelah  tanggal  24  September  1980, maka  selama  itu  pula  hanya  menguasai secara  fisik  atas  tanah  bekas eigendom tersebut.
Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pemilik  Tanah  Hak  Eigendom  yang Dikuasai  Oleh  Pemerintah  Berdasarkan Sertifikat Hak Pakai
19 Ganeta  Prasista  Haspada  dan  Lina  Jamilah,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Eigendom  yang Dikonversi  Menjadi Hak-hak Atas Tanah Menurut  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok-pokok  Agraria,” Prosiding  Ilmu  Hukum 5,  no.  1  (17  Januari  2019):  286, https://doi.org/10.29313/.v0i0.13974.
20 Irvan  Adi  Putranto  dan  Bambang  Eko  Turisno,  “Perlindungan  Hukum  Verponding  Indonesia  Yang  Belum Dikonversi Dan Disertipikatkan Oleh Pihak lain (Studi Kasus Putusan No. 420/Pdt.G/2012 Pn.Jkt.Tim),” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, no. 2 (28 Mei 2021): 258, https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.252-266.
a. Kondisi Eksisting Tanah Eigendom
Setelah Indonesia merdeka, pemerintah  kala  itu  melakukan  upaya- upaya  untuk  menggantikan hukum agraria  barat  sesuai  dengan  kondisi  dan kebutuhan  hukum  yang  berdasarkan Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945. Setelah melalui upaya reformasi regulasi pertanahan  yang  panjang,  pada  24
September 1960 pemerintah
mengesahkan dan mengundangkan UUPA, 19 sekaligus  mencabut  beberapa ketentuan mengenai hukum agraria yang berlaku pada masa Hindia Belanda.
Terbentuknya UUPA berupa unifikasi hukum di bidang agraria adalah sebagai  bentuk  pembaharuan  untuk mengatasi persoalan hukum agraria yang terjadi di masyarakat. Meski batas waktu konversi hak atas tanah yang sebelumnya tunduk  pada  hukum  agraria  barat  telah diberikan jangka waktu selama 20 tahun, akan  tetapi  hingga  saat  ini  masih  ada tanah-tanah  yang  hak  atas  tanahnya menggunakan  hukum  agraria  barat, 20 salah  satunya  hak eigendom .  Hak eigendom adalah  hak  milik  yang berdasarkan hukum agraria barat berdasarkan ketentuan tentang hak milik
bab  ketiga  bagian  kesatu  Pasal  50  Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata
(KUHPdt). 21
Berlakunya UUPA, maka terhadap hak eigendom tersebut berlaku ketentuan konversi menurut UUPA. Terhadap tanah bertitel hak eigendom berdasarkan ketentuan  konversi  menjadi  hak  milik, hak eigendom milik  pemerintah  negeri asing  menjadi  hak  pakai,  hak eigendom milik  orang  asing  dan  seorang  dengan dwi  kewarganegaraan  akan  berubah menjadi  hak  guna  bangunan  dalam jangka  waktu  20  tahun  yaitu  berakhir tanggal 24 September 1980. Berdasarkan hal  tersebut  berarti  dalam  melakukan konversi  pertimbangan  utamanya  adalah kewarganegaraan pemegang hak eigendom tersebut.
Konversi  hak eigendom menjadi salah  satu  hak  atas  tanah,  meliputi  hak milik, hak pakai, dan hak guna bangunan diterbitkan dalam suatu sertifikat sebagai bukti  pendaftaran  atas  tanah  bekas  hak barat tersebut.  Akan tetapi jika konversi atas  tanah  bekas  hak eigendom tersebut tidak  memenuhi  prinsip  nasionalitas sesuai  Pasal  21  Ayat  (3),  Pasal  30  Ayat (2), dan Pasal 36  Ayat (2) UUPA dalam
21 Helga Cahyaningrum, “Penguasaan Tanah Bekas Hak Eigendom di Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto  Keputusan  Presiden  Nomor  32  Tahun  1979  Tentang  Pokok-Pokok  Kebijaksanaan  dalam  Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat,” Prosiding Ilmu Hukum 6, no. 2 (24 Agustus 2020): 590, https://doi.org/10.29313/.v6i2.23171.
22 Dian  Aries  Mujiburohman,  “Legalisasi  Tanah-Tanah  Bekas  Hak  Eigendorm,” Jurnal  Yudisial 14,  no.  1  (30 April 2021): 125, https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.443.
waktu  1  tahun  hak  tersebut  harus dilepaskan  kepada  pihak  ketiga.  Jika lewat waktu dalam satu tahun, maka hak tersebut  hapus  karena  hukum  dan  tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara.
Terhadap tanah-tanah berstatus hak eigendom yang  belum  dikonversi  masih dapat  dikonversi  menjadi  hak  milik sepanjang  pemohonnya  masih  tetap sebagai  pemegang  hak  atas  tanah  dalam bukti-bukti  lama  tersebut  atau  belum beralih ke atas nama orang lain, serta ada peta/surat ukurnya, maka pembukuannya cukup  dilakukan  dengan  memberi  tanda cap/stempel  pada  alat  bukti  tersebut dengan menuliskan jenis hak dan nomor hak yang dikonversi. 22
b. Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah
Penguasaan hak atas tanah mempunyai  dua  arti,  yakni  dalam  arti yuridis  dan  dalam  arti  fisik.  Penguasaan secara  yuridis  dilandasi  karena  adanya hak  yang  dilindungi  oleh  hukum  dan umumnya  memberi  kewenangan  kepada pemegang  hak  untuk  menguasai  secara fisik  tanah  yang  dihaki.  Sedangkan penguasaan  secara  yuridis  berarti  tanah menjadi  hak  dan  kewenangan  subjek hukum  (seseorang/badan  hukum)  yang
dapat  menjadi  dasar  untuk  melakukan suatu  perbuatan  terhadap  tanah  tersebut sesuai  dengan  bukti-bukti  hak  yang dilindungi hukum.
Dalam kondisi tertentu meski sudah menguasai secara yuridis, tetapi penguasaan  fisik  bisa  dilakukan  oleh pihak  lain.  Misal  karena  ada  perjanjian sewa  menyewa,  yakni  pemilik  tanah menyewakan  kepada  pihak  lain  untuk menguasai  secara  fisik,  tetapi  secara yuridis  tetap  pada  pemegang  hak  atas tanah.  Begitu  juga  sebaliknya  terdapat penguasaan yuridis atas tanah yang tidak memberi  kewenangan  untuk  menguasai tanah  yang  bersangkutan  secara  fisik. Misalnya  karena  tanah  jadikan  sebagai objek  agunan,  sehingga  yang  menguasai fisik  ada  pada  pemilik  tanah,  sedangkan secara  yuridis  yang  menguasai  tanah adalah  kreditor  yang  memegang  hak jaminan atas tanah.
Terkait  dengan  penguasaan  tanah oleh  pemerintah,  berdasarkan  Pasal  16 Ayat (1) UUPA hak atas tanah yang dapat dikuasai adalah hak pakai, di luar itu juga terdapat  hak  pengelolaan.    Berdasarkan Pasal  41  Ayat  (1)  UUPA,  hak  pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung  oleh  negara  atau  tanah  milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan  pemberiannya  oleh  pejabat
yang  berwenang  memberikannya  atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya,  yang  bukan  perjanjian  sewa- menyewa  atau  perjanjian  pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan- ketentuan UUPA.
Berdasarkan ketentuan yang terdapat  dalam  Pasal  42  UUPA,  subjek yang dapat memegang hak pakai adalah:
1) Warga Negara Indonesia.
2) Orang  asing  yang  berkedudukan  di Indonesia.
3) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
4) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
Selain  diatur  dalam  Pasal  42 UUPA,  dalam  Pasal  49  Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021 tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan Pendaftaran  Tanah  juga  merinci  subjek hak pakai berdasarkan jenis pemakaiannya,  yakni  hak  pakai  dengan jangka  waktu  dan  hak  pakai  selama dipergunakan.  Untuk  hak  pakai  yang memiliki  jangka  waktu,  hak  pakai diberikan kepada:
1) Warga Negara Indonesia.
2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
3) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
4) Badan keagamaan dan social.
5) Orang asing.
Sedangkan hak pakai yang
diberikan selama dipergunakan diberikan kepada:
1) Instansi pemerintah pusat.
2) Pemerintah daerah.
3) Pemerintah desa.
4) Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional.
Jangka  waktu  diberikannya  hak pakai  tergantung  asal  haknya.  Apabila hak pakai di atas tanah negara dan tanah hak  pengelolaan,  jangka  waktunya diberikan  paling  lama  30  tahun,  dapat diperpanjang  untuk  jangka  waktu  paling lama  20  tahun,  dan  diperbarui  untuk jangka  waktu  paling  lama  30  tahun. Untuk hak pakai di atas tanah hak milik diberikan  jangka  waktu  paling  lama  30 tahun  dan  dapat  diperbarui  dengan  akta pemberian  hak  pakai  di  atas  tanah  hak milik.
Berdasarkan  peraturan  tersebut, terdapat  2  jenis  hak  pakai  yang  diatur yakni hak pakai dengan jangka waktu dan hak pakai selama dipergunakan.
Perbedaan  mendasar  dari  2  jenis  hak pakai  ini  adalah  mengenai  pengaturan
23 Aliya Sandra Dewi, “Mekanisme Pendaftaran Tanah dan Kekuatan Pembuktian Sertifikat Kepemilikan Tanah,” Jurnal  Surya  Kencana  Satu :  Dinamika  Masalah  Hukum  Dan  Keadilan 9,  no.  1  (2  April  2018):  21, https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1174.
dari  jangka  waktu  yang  diberikan.  Hak pakai  berasal  dari  tanah  yang  dikuasai oleh  negara  atau  tanah  milik  orang  lain. Sumber hak pakai juga dapat berasal dari hak  pengelolaan  yang  dikuasai  oleh negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian  dilimpahkan  kepada  pemegang hak pengelolaan.
Sumber  hak  pakai  yang  tanahnya merupakan  tanah  negara  pemberian  hak pakai  dilakukan  berdasarkan  keputusan pemberian hak oleh menteri.  Sedangkan hak  pakai  yang  berasal  dari  hak  milik orang  lain  pemberiannya  melalui  akta yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah (PPAT).
c. Pengaturan Administrasi Pendaftaran Tanah di Indonesia
Sebelum terbentuknya UUPA, pendaftaran  tanah  hanya  dilakukan terhadap  tanah-tanah  yang  tunduk  pada hukum agraria barat. 23 Pendaftaran tanah atau rechts  kadaster adalah  rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur  meliputi  pengumpulan, pengolahan,  pembukuan,  dan  penyajian serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar, rnengenai  bidang-bidang  tanah,  ruang atas tanah, ruang bawah tanah dan satuan-
satuan rumah susun, termasuk pemberian surat  tanda  bukti  haknya  bagi  bidang- bidang  tanah,  ruang  atas  tanah,  ruang bawah tanah yang sudah ada haknya dan hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 24
Pendaftaran  tanah  dilaksanakan sebab kompleksnya persoalan yang dapat ditimbulkan  akibat  sengketa  tanah  dan ideal  dalam  menemukan  jalan  keluar sebagai  instrument  yang  mempunyai kekuatan dan bukti yang kuat, 25 sehingga dikatakan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan  surat  tanda  bukti  hak  atas tanah  yang  diakui  dan  dipergunakan untuk  alat  pembuktian  yang  sah. 26
Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan  hukum  kepada  pemegang hak  atas  tanah.  Kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  dibuktikan  dengan alat  bukti  yang  dihasilkan  pada  akhir proses pendaftaran tersebut berupa buku tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari
24 William  Seven  Liadi,  “Kedudukan  Eigendom  Verponding  Dalam  Hukum  Pertanahan  Di  Indonesia,” Jurnal Panorama Hukum 4, no. 1 (27 Juni 2019): 15, https://doi.org/10.21067/jph.v4i1.3884.
25 Desi Apriani dan Arifin Bur, “Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem  Publikasi  Pendaftaran  Tanah  Di  Indonesia,” Jurnal  Bina  Mulia  Hukum 5,  no.  2  (2021):  222, https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11.
26 Muhammad  Irfan  dan  Nia  Kurniati,  “Kepastian  Hukum  Hak  Atas  Tanah  dan  Eksistensi  Lembaga Rechtsverwerking Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,” Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 1, no. 2 (29 Juni 2018): 163, https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/166.
27 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 112.
28 Rafiqi Rafiqi, “Tanah Grant Sultan Melayu Deli Menurut Teori Positivistik,” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 6, no. 2 (3 Desember 2019): 102, https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2289.
29 Adwin  Tista, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik  Atas Tanah  yang Mengalami Sengketa  Kepemilikan,” Lambung  Mangkurat  Law  Journal 4,  no.  2  (23  September  2019):  164, https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i2.12irfan1.
30 Hadi Arnowo Waskito, Pertanahan, Agraria, Dan Tata Ruang (Jakarta: Kencana, 2017), 104–5.
salinan  buku  tanah  dan  surat  ukur. 27
Tanah  yang  telah  didaftarkan  dengan bukti kepemilikan sertifikat akan memberikan  kepastian  status  hak  atas tanah  dan  meminimalisir  terjadinya sengketa pertanahan. 28
Berdasarkan  Pasal  9  Ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  objek pendaftaran  tanah  meliputi  bidang- bidang  tanah  yang  dipunyai  dengan  hak milik,  hak  guna  usaha,  hak  guna bangunan  dan  hak  pakai;  tanah  hak pengelolaan; tanah wakaf; hak milik atas satuan rumah susun; hak tanggungan; dan tanah  negara.  Pendaftaran  tanah  di Indonesia  menganut  sistem  pendaftaran tanah  negatif  yang  bertendensi  positif, diartikan  sistem  pendaftaran  tanah  yang digunakan  adalah  sistem  negatif. 29
Meskipun  demikian  negara  berupaya memberikan kepastian hukum semaksimal  mungkin  yang  ditempuh dengan cara antara lain: 30
1) Pada  waktu  pelaksanaan  pengukuran bidang  tanah  tetangga  bersebelahan harus  menyaksikan  dan  menyetujui batas-batas bidang tanah tersebut yang dikenal  dengan  asas contradictoire delimitatie .
2) Pengumuman  terhadap  permohonan hak selama 2 bulan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain apabila berkeberatan  terhadap  data  bidang tanah.
Pelaksanaan pendaftaran  tanah meliputi  kegiatan  pendaftaran  tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran  tanah. 31 Pendaftaran  tanah untuk  pertama  kali  adalah  kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap  obyek  pendaftaran  tanah  yang belum  didaftar  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah.  Kegiatan pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali meliputi  pengumpulan  dan  pengolahan data fisik; pembuktian hak dan pembukuannya;  penerbitan  sertipikat; penyajian  data  fisik  dan  data  yuridis; penyimpanan daftar umum dan dokumen.
31 Yulies Tiena Masriani, “Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (30 Oktober 2022): 542, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777.
32 Nurul  Hasani,  “Pelaksanaan  Pendaftaran  Peralihan  Hak  Milik  Atas  Tanah  Karena  Warisan  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Salatiga” 11, no. 3 (2020): 114.
33 Isdiyana Kusuma Ayu, “Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu,” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 31, no. 3 (29 Januari 2020): 341, https://doi.org/10.22146/jmh.41560.
34 Prama  Widianugraha,  “Tinjauan  Normatif  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Dikaitkan  Pembentukan Aturan  Peraturan  Perundang-Undangan,” Jurnal  Bina  Mulia  Hukum 3,  no.  2  (11  Maret  2019):  209, https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/144.
Sedangkan  kegiatan  pemelihaan  data pendaftaran  tanah  meliputi  pendaftaran peralihan  dan  pembebanan  hak;  dan pendaftaran  perubahan  data  pendaftaran tanah lainnya.
Pelaksanaan pendaftaran  tanah untuk  pertama  kali  dilakukan  melalui pendaftaran secara sistematik dan pendaftaran secara sporadik. 32 Pendaftaran secara sistematik dilaksanakan  atas  prakarsa  dari  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN  RI)  yang  didasarkan  atas  suatu rencana kerja jangka panjang dan rencana tahunan yang dilakukan secara berkesinambungan. 33 Pelaksanaannya dilakukan di wilayah-wilayah yang telah ditunjuk  oleh  Menteri  Agraria/Badan Pertanahan Nasional.
Namun,  terhadap  wilayah-wilayah yang  belum  ditunjuk  oleh  Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik, 34
menjadi wilayah pendaftaran  tanah  secara  sporadik. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang
berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas  objek  pendaftaran  tanah  yang bersangkutan. 35
Selanjutnya  perlu  juga  untuk memperhatikan  peraturan  perundang- undangan terbaru yang berkaitan dengan administrasi  pendaftaran  tanah,  yaitu Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan Pendaftaran  Tanah.  Pada  Pasal  95  Ayat (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan, Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun, dan Pendaftaran Tanah diatur bahwa alat bukti  tertulis  tanah  bekas  hak  barat dinyatakan  tidak  berlaku  dan  statusnya menjadi  Tanah  yang  dikuasai  langsung oleh negara.
Selanjutnya  pada  Ayat  (2)  diatur bahwa pendaftaran tanah bekas hak barat sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1) mendasarkan  pada  surat  pernyataan penguasaan  fisik  yang  diketahui  2  (dua) orang  saksi  dan  bertanggung  jawab secara perdata dan pidana, yang menguraikan:
a. Tanah  tersebut  adalah  benar  milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya adalah Tanah yang
35 Rahmat  Ramadhani, “Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak  Atas  Tanah,” SOSEK :  Jurnal  Sosial  Dan  Ekonomi 2,  no.  1  (9  Juni  2021):  36, https://doi.org/10.55357/sosek.v2i1.119.
dikuasai  langsung  oleh  negara  bukan tanah bekas milik adat.
b. Tanah secara fisik dikuasai.
c. Penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad  baik  dan  secara  terbuka  oleh yang  bersangkutan  sebagai  yang berhak atas tanah.
d. Penguasaan tersebut tidak dipermasa- lahkan oleh pihak lain.
Maka dari itu perlu bagi masyarakat yang  masih  belum  melakukan  konversi hak  atas  tanah  sesuai  dengan  amanat UUPA,  perlu  dengan  segera  melakukan upaya  pendaftaran  tanah  melalui  proses konversi.  Sebab  perlindungan  hukum bagi  pemegang  hak eigendom yang dikonversi  menjadi  hak-hak  atas  tanah menurut  UUPA  adalah  berupa  sertifikat hak  milik.  Hal  ini  berlaku  hanya  bagi warga  negara  Indonesia  sebagaimana tercantum  di  dalam  Pasal  21  Ayat  (1) UUPA.
Selain  itu  pendaftaran  tanah  dapat dilakukan sebagai alternatif keterlambatan  konversi  hak  atas  tanah barat. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 19  Ayat  (1)  UUPA  bahwa  untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh  wilayah  Republik  Indonesia
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
Adapun terhadap tanah yang masih berstatus eigendom tersebut masih dapat dilakukan  konversi  menjadi  hak  milik. Dalam  praktik  selama  ini,  sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah,  proses  konversi  hak  atas  tanah yang berasal dari hak-hak barat (termasuk eigendom )  dapat  langsung  dilakukan konversinya sepanjang pemohonnya masih  tetap  sebagai  pemegang  hak  atas tanah  dalam  bukti-bukti  lama  tersebut atau  belum  beralih  ke  atas  nama  orang lain,  serta  ada  peta/surat  ukurnya,  maka pembukuannya  cukup  dilakukan  dengan memberi  tanda  cap/stampel  pada  alat bukti  tersebut  dengan  menuliskan  jenis hak dan nomor hak yang dikonversi .

## KESIMPULAN
Berlakunya  UUPA  telah  menciptakan unifikasi  hukum  agraria  nasional  dan memberikan  kepastian  hukum  terhadap  hak atas  tanah  yang  dimiliki  atau  dikuasai. Konsekuensi  logis  berlakunya  UUPA  maka semua  hak  atas  tanah  yang  tunduk  pada hukum  agraria  barat  dan  hukum agraria  adat harus  dilakukan  konversi  (penyesuaian/ pengubahan)  hak  atas  tanah  dengan  waktu maksimal  selama  20  tahun,  yakni  pada  24 September  1980.  Setelah  berlakunya  UUPA, maka terhadap hak eigendom tersebut berlaku ketentuan konversi menurut UUPA. Terhadap
tanah-tanah  berstatus  hak eigendom yang belum  dikonversi  masih  dapat  dikonversi menjadi  hak  milik  sepanjang  pemohonnya masih tetap sebagai pemegang hak atas tanah dalam  bukti-bukti  lama  tersebut  atau  belum beralih  ke  atas  nama  orang  lain,  serta  ada peta/surat  ukurnya,  maka  pembukuannya cukup  dilakukan  dengan  memberi  tanda cap/stempel  pada  alat  bukti  tersebut  dengan menuliskan  jenis  hak  dan  nomor  hak  yang dikonversi.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriani,  Desi,  dan  Arifin  Bur.  “Kepastian Hukum  Dan  Perlindungan  Hukum Dan  Perlindungan  Hukum  Dalam Sistem  Publikasi  Pendaftaran  Tanah Di  Indonesia.” Jurnal  Bina  Mulia Hukum 5, no. 2 (2021): 220–39. https: //doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11.
Ayu,  Isdiyana  Kusuma.  “Kepastian  Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  Di  Kota  Batu.” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas
Gadjah  Mada 31,  no.  3  (29  Januari
2020):  338–51.  https://doi.org/10.221
46/jmh.41560.
Cahyaningrum,  Helga.  “Penguasaan  Tanah Bekas  Hak  Eigendom  di  Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun  1979  Tentang  Pokok-Pokok Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi  Hak-Hak  Barat.” Prosiding
Ilmu  Hukum 6,  no.  2  (24  Agustus 2020):  589–93.  https://doi.org/10.293 13/.v6i2.23171.
Dewi, Aliya Sandra. “Mekanisme Pendaftaran Tanah  Dan  Kekuatan  Pembuktian Sertifikat Kepemilikan Tanah.” Jurnal
Surya  Kencana  Satu :  Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 9, no.
1  (2  April  2018):  19–36.  https://doi. org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1174. Harsono,  Budi. Hukum  Agraria  Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-
Undang  Pokok  Agraria,  Isi,  Dan Pelaksanaannya .  Jakarta:  Djambatan,
2020. Hasani,  Nurul.  “Pelaksanaan  Pendaftaran Peralihan  Hak  Milik  Atas  Tanah Karena Warisan Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah  (Studi  Kasus  Di  Kantor
Pertanahan  Kota  Salatiga”  11,  no.  3
(2020): 108–22. Haspada,  Ganeta  Prasista,  dan  Lina  Jamilah. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang  Hak  Eigendom  yang Dikonversi  Menjadi  Hak-hak  Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.” Prosiding  Ilmu  Hukum 5, no.  1  (17  Januari  2019):  285–90. https://doi.org/10.29313/.v0i0.13974. Irfan,  Muhammad,  dan  Nia  Kurniati.
“Kepastian  Hukum  Hak  Atas  Tanah dan Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking  Dalam  Perspektif Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran
Tanah.” Acta  Diurnal  Jurnal  Ilmu
Hukum Kenotariatan 1, no. 2 (29 Juni
2018): 163–74. https://jurnal.fh.
unpad.ac.id/index.php/acta/article/vie w/166.
Kurniawan,  Irman  Widi,  Etty  Mulyati,  dan
Betty  Rubiati.  “Analisis  Yuridis  Hak
Eigendom Verponding Sebagai Jaminan  Kebendaan.” Jurnal  Poros
Hukum Padjajran 2, no. 1 (14 Januari 2021):  38–55.  https://doi.org/10.239 20/jphp.v2i1.264. Liadi, William Seven. “Kedudukan Eigendom Verponding Dalam Hukum Pertanahan  Di  Indonesia.” Jurnal
Panorama  Hukum 4,  no.  1  (27  Juni
2019):  11–18.  https://doi.org/10.2106 7/jph.v4i1.3884.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum . Jakarta: Prenada Media, 2005. Masriani, Yulies Tiena. “Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui
Pendaftaran  Tanah  Sebagai  Bukti Hak.” Jurnal USM Law Review 5, no.
2  (30  Oktober  2022):  539–52.  https:
//doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777. Mujiburohman,  Dian  Aries.  “Legalisasi
Tanah-Tanah Bekas Hak Eigendorm.” Jurnal  Yudisial 14,  no.  1  (30  April 2021):  117–37.  https://doi.org/10.291 23/jy.v14i1.443.
Parlindungan,  A.P. Berakhirnya  Hak-Hak Atas  Tanah  Menurut  Sistem  UUPA (Undang  –  Undang  Pokok  Agraria) . Bandung: CV Mandar Maju, 2001. Permadi,  Iwan  Permadi.  “Potensi  Sengketa Hak  Atas  Tanah  di  Indonesia.”
JUSTISI 9, no. 2 (24 Mei 2023): 201–
16.  https://doi.org/10.33506/jurnaljus tisi.v9i2.2345.
Putranto,  Irvan  Adi,  dan  Bambang  Eko Turisno. “Perlindungan Hukum Verponding  Indonesia  Yang  Belum Dikonversi  Dan  Disertipikatkan  Oleh Pihak  lain  (Studi  Kasus  Putusan  No. 420/Pdt.G/2012  Pn.Jkt.Tim).” Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia 3, no.  2  (28  Mei  2021):  252–66.  https: //doi.org/10.14710/jphi.v3i2.252-266. Putri,  Thalia  D.  Aisyah,  dan  Indri  Fogar
Susilowati. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 109 Pk / Pdt / 2022 Terkait Penguasaan Tanah Bekas Eigendom Verponding.” Novum:  Jurnal  Hukum 9,  no.  2  (23
Juni  2023):  91–103.  https://doi.org/ 10.2674/novum.v0i0.52497. Rafiqi, Rafiqi. “Kompetensi Pengadilan Tata
Usaha  Negara  Dalam  Menyelesaikan Kasus Tanah Tentang Hak Pengelolaan.” JPPUMA:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan  Dan  Sosial  Politik UMA  (Journal  of  Governance  and Political  Social  UMA) 5,  no.  2  (28 Desember  2017):  108–15.  https://doi. org/10.31289/jppuma.v5i2.1207.
———.  “Tanah  Grant  Sultan  Melayu  Deli Menurut  Teori  Positivistik.” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 6, no. 2 (3 Desember  2019):  102–7.  https://doi. org/10.31289/jiph.v6i2.2289. Ramadhani,  Rahmat.  “Pendaftaran  Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah.” SOSEK :  Jurnal  Sosial  Dan Ekonomi 2, no. 1 (9 Juni 2021): 31–40. https://doi.org/10.55357/sosek.v2i1.1 19.
Rizkiyanti,  Rani.  “Kedudukan  Hukum Pemegang  Hak  Milik  atas  Tanah Pertanian yang Melebihi Batas Maksimum.” Justitia Jurnal Hukum 3,
no. 1 (30 April 2019). https://doi.org/ 10.30651/justitia.v3i1.2716.
Sahnan,  Sahnan. Hukum  Agraria  Indonesia .
Malang: Setara Press, 2018.
Santoso,  urip. Perolehan  Hak  Atas  Tanah . Jakarta: Kencana, 2015.
Suartini,  Made,  Dewa  Gede  Budiarta,  dan Putu  Andhika  Kusuma  Yadnya. “Kekuatan  Hukum  Pendaftaran  Hak Atas  Tanah  Bekas  Hak  Eigendom.”
Majalah  Ilmiah  Universitas  Tabanan
17, no. 1 (4 Juni 2020): 63–68. Sulistio, Meiliyana. “Politik Hukum
Pertanahan  Di  Indonesia.” Jurnal
Education  and  Development 8,  no.  2
(1 Mei 2020): 105–11. https://doi.org/
10.37081/ed.v8i2.1590.
Sutedi,  Adrian. Peralihan  Hak  Atas  Tanah dan  Pendaftarannya .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2010.
Syarief,  Elza. Pensertifikatan  Tanah  Bekas Hak  Eigendom .  Jakarta:  Kepustakaan
Populer Gramedia, 2014. Tista, Adwin. “Perlindungan Hukum Terhadap  Pemegang  Sertipikat  Hak Milik  Atas  Tanah  yang  Mengalami Sengketa  Kepemilikan.” Lambung
Mangkurat  Law  Journal 4,  no.  2  (23
September 2019): 162–75. https://doi.
org/10.32801/lamlaj.v4i2.121. Triana,  monica  Puspita  Agus,  Dian  Aries Mujiburohman, Asih Retno Dewi, dan Harvini Wulansari. “Dinamika Pengaturan Dan Penyelesaian Sengketa Pemilikan Tanah Bekas Hak Barat  Di  Kabupaten  Pekalongan.”
Jurnal  Ilmu  Hukum 10,  no.  1  (28 Februari 2021): 79–94. https://doi.org /10.30652/jih.v10i1.7985.
Ulli,  Aristia,  dan  Nany  Suryawati.  “Analisa Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap Mengenai Tanah Eigendom Bekas Milik Belanda (Studi Kasus Ahli Waris Dari
Frans Hadipurbojo).” Jurnal Justitia :
Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Humaniora 9,  no.  2  (4  Desember  2022):  736–42. https://doi.org/10.31604/justitia.v9i2. 736-742.
Usman,  Abdul  Hamid.  “Mencegah  Sengketa Tanah.” Sol  Justicia 5,  no.  1  (2022):
63–75.  https://doi.org/10.54816/sj.v5i 1.478.
Waskito, Hadi Arnowo. Pertanahan, Agraria,
Dan  Tata  Ruang .  Jakarta:  Kencana,
2017. Widianugraha,  Prama.  “Tinjauan  Normatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dikaitkan Pembentukan Aturan Peraturan Perundang- Undangan.” Jurnal Bina Mulia
Hukum 3, no. 2 (11 Maret 2019): 208–
23. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index. php/jbmh/article/view/144.
Wirawan,  Vani. “Kajian  Tertib  Administrasi Pertanahan  Tanah  Kasultanan  dan Tanah  Kadipaten  Setelah  Berlakunya Perdais  Yogyakarta.” Jurnal  Ilmiah Penegakan  Hukum 6,  no.  2  (3 Desember  2019):  161–71.  https://doi. org/10.31289/jiph.v6i2.2989.