Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 3 Nomor 2, Agustus 2023, hlm. (175-189) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Pelaksanaan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
(Studi di DP3AK dan UPT PPA Provinsi Jawa Timur)
Putri Natasya Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No.1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: putrintsy@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1 .
Info Artikel |Submitted : 9 Mei 2023 |Revised : 5 Juli 2023 |Accepted : 10 Juli 2023
How to cite: Putri Natasya , “ Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (Studi Di DP3AK dan UPT PPA Provinsi Jawa Timur), Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 3 No. 2, Agustus, 2023 ”, hlm. 175-189.

## ABSTRACT:
This study will concentrate on the implementation of the protection provided by the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Population of East Java Province (DP3AK East Java Province) through the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children of East Java Province (UPT PPA  East  Java  Province)  for women  victims  of violence in    household.   The  purpose  of  this  research  is  to examine how the Implementation of Protection carried out by the DP3AK of East Java Province for women victims of domestic violence and identify the obstacles that must be faced and the efforts made in dealing with these  obstacles.  This  study  uses  a  qualitative  data  analysis  approach  and  is  legal-empirical  in  nature. Interviews, data collection techniques, and literature analysis were used in this study.  Based on the research results, the DP3AK of East Java Province through the management of the UPT PPA of East Java Province carried out the stages of the process of protecting women victims of domestic violence in accordance with the regulations, namely in the Regulation of the Minister of Women's Empowerment and Women's Protection Number 2 of 2022 concerning Service Standards for the Protection of Women and Children. The obstacles faced were the existence of large power relations by the perpetrators, the victims were not open in conveying information, the environment was not good enough, the limited workforce at UPT PPA East Java Province and the limited budget for the implementation of protection for women victims of domestic violence.
Keywords: Protection, Women, Domestic Violence

## ABSTRAK:
Kajian ini akan berkonsentrasi pada pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK Provinsi Jawa Timur) melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Timur (UPT PPA Provinsi Jawa Timur) terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  bagaimana  Pelaksanaan  Perlindungan yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah  tangga  dan  mengidentifikasi  hambatan  yang  harus  dihadapi  serta  upaya  yang  dilakukan dalam  menghadapi  hambatan  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  analisis  data kualitatif dan bersifat hukum-empiris. Wawancara, teknik pengumpulan data, dan analisis literatur digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui tata  kelola  UPT  PPA  Provinsi  Jawa  Timur  melakukan  tahapan  proses  perlindungan  terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan regulasi yakni pada  Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Perempuan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar  Layanan  Perlindungan  Perempuan  Dan  Anak.  Hambatan  yang  dihadapi  adalah  adanya relasi  kuasa  yang  besar  oleh  pelaku,  korban  tidak  terbuka  dalam  menyampaikan  informasi, lingkungan sekitar yang kurang baik, keterbatasan tenaga kerja di UPT PPA Provinsi Jawa Timur dan  keterbatasan  anggaran  dana  untuk  penyelenggaraan  perlindungan  perempuan  korban kekerasan dalam rumah tangga.
Kata Kunci : Perlindungan, Perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## Pendahuluan
Fenomena kekerasan di Indonesia saat  ini  bukanlah  sesuatu  yang  asing dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan yang sering ditemui salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga.
Kekerasan  terhadap  perempuan  secara umum  menjadi  masalah  yang  sangat serius  sehingga  perlu  untuk  segera ditangani  secara  maksimal,  khususnya apabila  tindak  kekerasan  yang  dialami tersebut  terjadi  dalam  lingkup  suatu keluarga, karena masalah tersebut masih dianggap  privasi  dan  dianggap  sebagai masalah  keluarga  yang  diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini membuktikan  bahwa  masih  banyaknya tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga yang  mana  korbannya  menutup  mulut dan  menyimpan  persoalan  tersebut rapat-rapat. 1 Berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan  dalam  tahun-tahun  terakhir ini  sudah  sangat  memprihatinkan masyarakat. 2 Hal  tersebut  dapt  terjadi karena seperti halnya korban KDRT yang sulit untuk mengungkap dan mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, hal ini  dikarenakan  adanya  faktor  terkait kuatnya  pandangan  bahwa  perlakuan kasar  suami  kepada  istri  merupakan bagian  dari  peristiwa  privat  (urusan rumah tangga). 3 Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah
Tangga  yang  selanjutnya  disebut  UU PKDRT  dapat  menjadi  upaya  preventif bagi  pemerintah  baik  dalam  menjamin perlindungan serta meminimalisir angka
1 Aroma  Elmina  Martha, Perempuan, Kekerasan,  dan  Hukum (Yogyakarta:  Penerbit UII Press, 2003).
2 Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan  Masyarakat (Bandung:  Refika  Aditama, 2005).
3 Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban
KDRT di Indonesia. adanya UU PKDRT tersebut,  kini  isu  terkait  KDRT  yang dinilai sebagai ranah privat telah bergeser menjadi ranah dari hukum publik dengan tujuan  agar  dapat  mengungkap  kasus kekerasan  yang  dialami  oleh  korban tanpa  khawatir  akan  perasaan  bersalah karena telah membuka aib rumah tangga. Selain  itu,  UU  PKDRT  akan  memberi ruang  kepada  negara  untuk  melakukan intervensi  terhadap  kejahatan  yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat  melakukan  perlindungan  lebih optimal  terhadap  warga  negara  yang membutuhkan  perlindungan  khususnya pada  perempuan  dan  anak  dari  tindak kekerasan. 4
Tahun Jumlah Kasus 2019 1444 Kasus 2020 1387 Kasus 2021 1256 Kasus 2022 1024 Kasus Tabel 1 Data KDRT Terhadap
Perempuan di Jawa Timur Sumber : DP3AK Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan data yang diperoleh di  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak  dan  Kependudukan Provinsi  Jawa  Timur  (DP3AK  Provinsi Jawa  Timur),  Kasus  KDRT  yang  masuk ditiap  DP3AK  Kabupaten/Kota  dalam rentan  tahun  2019-2022  yang  terjadi sebanyak 5.111 kasus. Sejak bulan Januari hingga  tanggal  10  Oktober  tahun  2022,
DP3AK Provinsi Jawa Timur
menghimpun  terkait  kasus  KDRT  dari Kabupaten/Kota  yang  telah  dirujuk  ke
Kejahatan Antara Norma dan Realita (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
4 Hamidah Abdurrachman,
“Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi  Hak- Hak  Korban,” Jurnal
Hukum 17, no. 3 (2010): 475 – 91.
DP3AK Provinsi Jawa Timur terdapat 85 kasus.  Berdasarkan  akumulasi  tersebut, 59 kasus sudah diterminasi atau dengan kata  lain  telah  diselesaikan  dengan beberapa  layanan.  Namun,  masih terdapat 26 kasus yang belum diterminasi atau  masih  dalam  proses  penanganan. Maka dengan data yang telah dijabarkan tersebut,  terdapat  beberapa  faktor  yang dimungkinkan menjadi penyebab DP3AK  Provinsi  Jawa  Timur  belum melakukan terminasi terhadap pengaduan  kasus  yang  dirujuk.  Hal tersebut  dapat  terjadi  karena  adanya kendala-kendala dalam proses penanganannya. Perlindungan Hukum yang
dilakukan  oleh  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan  Anak  dan Kependukan  Jawa  Timur  ialah  dengan memberikan  Rumah  Aman  dan  Pusat Pelayanan  Terpadu  untuk  perempuan korban  KDRT.  Hal  tersebut  telah termaktub  dalam  Peraturan  Daerah Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  16  Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan  Perempuan  dan  Anak Korban  Kekerasan.  Pada  Pasal  6 Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menjelaskan terkait definisi rumah aman yakni  memberikan  tempat  dan/atau penampungan  aman  sementara  bagi korban  kekerasan  sampai  dengan  hak- haknya  dipulihkan.  Selanjutnya  pada Pasal  7  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa Timur  Nomor  16  Tahun  2012  tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menyatakan  bahwa  penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan dilaksanakan  secara  terpadu  melalui wadah  pusat  pelayanan  terpadu  (PPT) Jawa Timur.
Berdasarkan  pengaturan  DP3AK yang  telah  dijabarkan  diatas  sebagai tempat pelayanan terpadu maka diharapkan dapat menjalankan fungsinya
secara optimal. Mengingat masih tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga ini memunculkan masalah terkait faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya KDRT  dan  apakah  DP3AK  ini  telah memberikan penanganan yang maksimal untuk  menjamin  perlindungan  serta keadilan bagi korban KDRT. Oleh karena itu,  perlu  adanya  dukungan  dan kerjasama untuk menciptakan perlindungan  yang  diharapkan  oleh korban  yakni  dapat  memberi  serta menjamin  rasa  aman  dan  adil  bagi korban.  Mengingat  penderitaan  baik psikis  maupun  fisik  yang  dialami  oleh korban  akibat  perbuatan  pelaku,  maka korban  KDRT  khususnya  perempuan, sangatlah  penting  untuk  mendapat perlindungan hukum yang maksimal.
Urgensi  penyusunan  penelitian ini  adalah  ingin  meneliti  terkait pelaksanaan perlindungan yang dilakukan  oleh  DP3AK  Provinsi  Jawa Timur.  Hal  ini  penting  untuk  dilakukan dikarenakan  dalam  Pasal  13  UU  No.  23 Tahun 2004 tentang PKDRT. telah diatur terkait upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan  terhadap  korban  KDRT. Namun,  berdasarkan  faktanya  kasus tindak  pidana  KDRT  ini  masih  marak terjadi. Mengingat berdasarkan data yang telah  dijabarkan  diatas,  kasus  KDRT terhadap perempuan khususnya di Jawa Timur masih terbilang cukup tinggi yang mana angka KDRT menduduki peringkat pertama  kasus  kekerasan  berdasarkan tempat  kejadiannya,  Sehingga  hal tersebut  mendesak  untuk  dilakukan penelitian ini diharapkan dapat membawa  banyak  perubahan  ke  arah yang lebih baik.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  adalah  cara melakukan
sesuatu dengan
menggunakan  pikiran  secara  seksama untuk  mencapai  suatu  tujuan  dengan cara  mencari,  mencatat,  merumuskan, dan  menganalisis  sampai  menyusun
laporan. 5 Jenis  penelitian  yang  penulis gunakan  pada  penelitian  ini  adalah yuridis empiris yang merupakan penelitian  hukum  sosiologis  atau  bisa juga disebut sebagai penelitian lapangan, mempelajari  ketentuan  aturan  yang berjalan  di  masyarakat  dan  sesuai  yang ada  di  lingkungan  masyarakat. 6 Data yang  akan  penulis  gunakan  dalam penelitian  ini  yakni  data  primer  yang diperoleh  secara  langsung  oleh  penulis dari  informan  di  lokasi  penelitian.  Pada penelitian  ini,  data  primer  tersebut berupa  wawancara  dengan  informan yang ada dilokasi penelitian yakni di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan  dan  Anak  Provinsi  Jawa Timur.  Data  sekunder  meliputi  bahan hukum  primer  yakni  berupa  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Pidana,  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan  Kekerasa  Dalam  Rumah Tangga,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama  dan  Pemulihan  Korban Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga, Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur Nomor  16  Tahun  2012  Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan  Anak  dan  Kependudukan Jawa  Timur.  Bahan  hukum  sekunder yakni  berupa  data  yang  diperoleh  dari literatur,  dokumen  dokumen,  buku, makalah,  dan  bahan  bahan  tertulis. lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang  akan  dibahas  berkaitan  dengan
5 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi  Penelitian (Jakarta:  PT.  Bumi Aksara, 2003).
penanganan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam  rumah  tangga.  Bahan  hukum tersier  yakni  meliputi  bahan  dari  media internet,  kamus,  ensiklopedia  dan  lain sebagainya.
Beberapa cara untuk pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, studi lapangan/observasi dan studi kepustakaan/dokumen. Tahap berikutnya yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode analisis data, penulis  menggunakan  analisis  data deskriptif  analisis.  Deskriptif  tersebut meliputi  isi  dan  struktur  hukum  positif, artinya untuk menentukan isi atau makna aturan  hukum  yang  dijadikan  rujukan dalam  menyelesaikan  permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. 7
Faktor Terjadinya KDRT dan Pelaksanaan  Perlindungan  derhadap Perempuan  Korban  Kekerasan  dalam Rumah Tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan Kependudukan  Unit  Pelaksana  Teknis Perlindungan  Perempuan  dan  Anak Provinsi Jawa Timur
Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga  selanjutnya  disingkat  KDRT  di Jawa  Timur  dapat  dikatakan  masih berada pada peringkat pertama berdasarkan  tempat  kejadiannya,  kasus KDRT  menduduki  peringkat  utama menurut  tempat  kejadiannya.  Total  dari 1.617 kasus yang masuk, 1.024 diantaranya  merupakan  kasus  KDRT. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah terdapat faktor-faktor
yang menyebabkan  tindak  pidana  KDRT masih  menjadi  kasus  yang  menempati angka  cukup  tinggi  tersebut.  Moerti Hadiati  Soeroso  menyatakan  bahwa terdapat beberapa faktor yang
6 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
7 Zainudin  Ali, Metode  Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan antara lain masalah keuangan,  kecemburuan,  masalah  anak, masalah  orang  tua,  masalah  saudara, masalah  masa  lalu,  masalah  sopan santun,  dan  masalah  salah  paham. 8 Berdasarkan  hasil  wawancara  yang penulis  peroleh  dari  pihak  Pengelola Bantuan  Hukum  Unit  Pelaksana  Teknis Perlindungan  Perempuan  dan  Anak Provinsi  Jawa  Timur,  terdapat  beberapa faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya KDRT antara lain :
1. Faktor Relasi Kuasa Relasi kuasa disini memiliki arti bahwa dalam suatu anggota keluarga terdapat persepsi  bahwa  suami  atau  laki- laki  memiliki  kuasa  yang  lebih besar  dalam  rumah  tangga.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  dengan adanya  salah  satu  orang  dalam anggota  keluarga  memiliki  hak untuk  melakukan  tindakan  yang diinginkan sehingga mengakibatkan  anggota  keluarga lain  yang  tidak  memiliki power akan  menerima  segala  bentuk tindakan  terhadapnya.  KDRT tidak  dapat  dilepaskan  dari pengaruh dominasi dan kekuasaan pelaku terhadap korban  yang  terbentuk  dari  pola pikir dan pandangan hidup ( world viem )  berdasar  kebudayaan  dan sistem nilai yang ia jalankan.
9
2. Faktor Ketergantungan Hidup
Ketergantungan hidup dalam  hal  ini  yakni  adanya ketergantungan antara perempuan  terhadap  laki-laki dalam aspek ekonomi.
8 Moerti  Hadiati  Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Victimologis (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
9 Guntur  Gusti  Nugraha,  “Konsep
Sosiologis  KDRT  Serta  Praktiknya  Dalam Kehidupan  Masyarakat  Indonesia”  8,  no.  2 (2021): 77.
Ketergantungan  hidup  terjadi cenderung pada perempuan yang tidak  bekerja  sehingga  dengan adanya  ketidakimbangan  antara aspek ekonomi tersebut menyebabkan  perempuan  akan cenderung bersikap tunduk terhadap  laki-laki  dan  laki-laki akan  cenderung  bersikap  lebih berkuasa sehingga dapat bertindak semena-mena terhadap perempuan.  Fenomena  ini  tidak jarang  membuat  sebagian  istri tidak  terbiasa  mandiri  atau berdaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi KDRT membuat istri harus bertahan. 10
3. Faktor kesempatan
Faktor kesempatam dalam hal  ini  memiliki  arti  bahwa adanya  suatu  tindakan kejahatan yang  dilakukan  seseorang  dapat terjadi bukan karena niat melainkan  adanya  kesempatan. Menurut Pengelola Bantuan Hukum  Unit  Pelaksana  Teknis Perlindungan  Perempuan  dan Anak, yang mempengaruhi adanya KDRT juga terjadi karena faktor kesempatan. Tindak KDRT tersebut  dapat  terjadi  karena didukung dengan adanya kesempatan kondisi atau keadaan lingkungan sekitar yang mendukung pelaku untuk meluncurkan  aksinya  sehingga pelaku  dapat  dengan  bebas melakukan  tindak  kekerasan terhadap korban.
4. Faktor Pendidikan Pendidikan  adalah  usaha menarik  sesuatu  di  dalam
10 Rosma Alimi dan Nunung Purwati, “Faktor  Penyebab  Terjadinya  Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan,” Jurnal Pengabdian dan Penelitian
Kepada Masyarakat (JPPM) 2, no. 1 (2021): 107.
manusia sebagai upaya memberikan pengalaman- pengalaman  belajar  terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal,  dan  informal  di sekolah,  dan  luar  sekolah,  yang berlangsung  seumur  hidup  yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan individu  agar  di  kemudian  hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat. 11 Menurut Pengelola Bantuan  Hukum  UPT  PPA
Provinsi Jawa Timur, Pendidikan dalam  hal  ini  menjadi  penentu kemampuan sumber daya manusia  dalam  membangun suatu  hubungan  rumah  tangga. Sehingga, Pendidikan merupakan faktor  penting  bagi  masyarakat, demi  meningkatkan  atau  bahkan menurunnya kualitas masyarakat atau  bangsa  sangat  bergantung pada  pendidikan  yang  ada  pada rakyat bangsa tersebut.
12 5. Faktor Lingkungan Sosial Lingkungan dapat menjadi  faktor  terjadinya  KDRT karena seseorang dalam melakukan suatu perilaku biasanya  dapat  dipengaruhi  oleh suatu  kelompok  tertentu.  Faktor pergaulan  yang  buruk  akan mempengaruhi perilaku suami/istri dalam memperlakukan pasangannya dirumah.  Misalnya  ketika  suami bekerja  sebagai  penjual  di  pasar dengan  kondisi  lingkungan  yang dikelilingi  dengan  pemabuk  dan penjudi, maka lambat laun secara tidak  sadar  suami  akan  terseret
11 Teguh Triyanto, Pengantar Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014).
12 Ki  Hajar  Dewantara  dalam Suwarno, Pengantar  Ilmu  Pendidikan (Jakarta: Aksara Baru, 1982).
13 Naditya Kusumaningrum
Erdiawati,  “Meningkatnya  Kekerasan  Pada
kedalam arus kebiasaan disekitarnya.  Hal  inilah  yang kemudian membuat pelaku mudah  terbawa  emosi  sehingga terjadilah penganiayaan. 13 Sukarna,  menjelaskan  pengertian pelaksanaan  ialah  membangkitkan  dan mendorong  semua  anggota  kelompok agar  supaya  berkehendak  dan  berusaha dengan  keras  untuk  mencapai  tujuan dengan  ikhlas  serta  serasi  dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. 14 Selanjutnya perlindungan dapat
diartikan  sebagai  (1)  tempat  berlindung, dan  (2)  hal  (perbuatan  dan  sebagainya) melindungi.  Dalam  bidang  hukum dikenal dengan adanya istilah perlindungan hukum. Perlindungan korban KDRT
terhadap  perempuan  pada  dasarnya merupakan  eksistensi  dari  Peraturan Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  No.  16 Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan Perlindungan  Perempuan  dan  Anak Korban  Kekerasan.  Pada  Pasal  7 Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menyatakan  bahwa  penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan dilaksanakan  secara  terpadu  melalui wadah  pusat  pelayanan  terpadu  (PPT) Jawa Timur. Berdasarkan aturan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan  Anak  dan  Kepedudukan Provinsi  Jawa  Timur  yang  selanjutnya disingkat DP3AK  Provinsi Jatim sebagai wadah  pusat  pelayanan  terpadu  (PPT) Provinsi  Jawa  Timur  memiliki  tugas untuk  menyelenggarakan  perlindungan
Perempuan  Di  Masa  Covid-19  Dilihat  Dari Sosiologi  Hukum,” Jurnal  Hukum  Dan Pembangunan Ekonomi 9, no. 1 (2021): 131.
14 Sukarna, Dasar-Dasar  Manajemen (Bandung: Mandar Maju, 2011).
terhadap  perempuan  sebagai  korban kekerasan khususnya KDRT melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan  dan  Anak  selanjutnya disingkat UPT PPA Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan  perlindungan  yang diberikan  oleh  DP3AK  Provinsi  Jawa Timur  melalui  UPT  PPA  Jawa  Timur terhadap korban KDRT yakni menggunakan sistem perlindungan preventif (pencegahan) dan perlindungan  represif  (penindakan). Berikut  merupakan  upaya  perlindungan secara  preventif  dan  represif  yang diberikan  oleh  DP3AK  Provinsi  Jawa Timur  Melalui  UPT  PPA  Provinsi  Jawa Timur :
1. Upaya Perlindungan Preventif
Pelaksanaan perlindungan
secara  preventif  yang  diberikan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui  Tata  Kelola  Layanan
Provinsi  Jawa  Timur  kepada perempuan  korban  KDRT  ialah melalui : a. Program "Semangat Pagi (SAPA)  DP3AK  Provinsi  Jawa Timur". Kegiatan yang diluncurkan oleh DP3AK Provinsi  Jawa  Timur  yang disebut  dengan  SAPA  DP3AK merupakan suatu inovasi baru dalam  mengatasi  masalah perempuan  dan  anak  melalui webinar dan program youtube.
Kegiatan ini mengusung konsep  yang  bertujuan  untuk memberi  pemahaman  dan wawasan  kepada  masyarakat luas,  Pemerintah  Provinsi, Kabupaten-Kota dan Stakeholder mengenai informasi-informasi yang menarik dan update. b. Siaran  Ramah  Anak  Dan Perempuan DP3AK  Provinsi  Jawa Timur bersama dengan Komisi Penyiaran  Indonesia  Jawa Timur (KPID Jatim) membentuk suatu siaran televisi  yang  berbasis  ramah anak dan perempuan. Kolaborasi ini dilakukan untuk sebagai  salah  satu  bentuk upaya  penanganan  masalah dan  peduli  lindungi  terhadap kelompok  rentan.  Seluruh lembaga  penyiaran  dihimbau untuk  dapat  menampilkan siaran  yang  sesuai  dengan Pedoman  Perilaku  Penyiaran dan  Standar  Program  Siaran. Melalui siaran ramah anak dan perempuan  ini  diharapkan dapat  menjamin  masyarakat untuk  memperoleh  informasi yang  layak  sesuai  HAM  serta memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.
2. Upaya Perlindungan Represif Pelaksanaan perlindungan yang  diberikan  oleh  DP3AK
Provinsi Jawa Timur melalui UPT PPA Jawa Timur telah dijalankan sesuai  dengan  regulasi  yang berlaku sebagaimana telah
termaktub dalam Pasal 3 Ayat (1)
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan  Dan  Perlindungan Perempuan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan  Perempuan  Dan Anak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan  pihak  Pengelola  Bantuan Hukum  UPT  PPA  Provinsi  Jawa Timur, Penulis mendapatkan hasil terkait  alur  fungsi  layanan  yang diberikan oleh UPT PPA Provinsi Jawa  Timur  terhadap  korban kekerasan  khususnya  KDRT, yakni sebagai berikut:
a. Pengaduan
Merupakan  fungsi layanan  untuk  menerima laporan  atas  kasus  KDRT yang dialami oleh perempuan.  Pada  tahap
pengaduan merupakan proses  awal  pelaporan bagi korban  KDRT  khususnya pada  perempuan  untuk mendapatkan hak nya kembali.  Korban  KDRT yang ingin melakukan pengaduan terhadap perlakuan  kekerasan  yang dialaminya dapat melakukan pengaduan melalui  3  (tiga)  cara  yakni pengaduan  secara  online, pengaduan secara langsung dan  pengaduan  melalui masyarakat/media. b. Penjangkauan Korban ( Outreach ) Penjangkauan korban  merupakan  salah satu  fungsi  layanan  untuk menjangkau penerima manfaat yang belum mendapatkan akses layanan atau  dilaporkan  oleh  pihak lain.  Ketika  korban  tidak bisa datang langsung namun korban berada dalam  keadaan  darurat sehingga perlu untuk segera mendapat pertolongan maka dengan laporan pihak lain dapat dilakukan tahapan penjangkauan korban. c. Pengelolaan Kasus Pengelolaan  kasus yang  dilakukan  oleh  UPT PPA  Provinsi  Jawa  Timur sebagaimana termaktub dalam  Pasal  6  Ayat  (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan  Perempuan Dan Perlindungan Perempuan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak yakni sebagai berikut : 1) Identifikasi Kasus
Pada  tahap  ini akan  dilakukan  suatu upaya pengumpulan informasi  korban.  Pada tahap  ini  korban  akan menceritakan  kronologi kasus  yang  dialaminya sehingga  nantinya  dapat diidentifikasi oleh petugas UPT PPA Provinsi  Jawa  Timur guna  menentukan  kasus apa  yang  dialami  oleh korban. 2) Asesmen Pada tahap asesmen yang merupakan  suatu  upaya pengolahan informasi korban.  Pada  tahap  ini bertujuan untuk mengetahui  kebutuhan layanan  sesuai  yang dikehendaki oleh korban.
3) Perencanaan Intervensi Pada  tahap  ini akan menentukan bentuk layanan yang dapat ditawarkan dan diperoleh sesuai kebutuhan  korban.  Pada perencanaan  intervensi akan  muncul  beberapa layanan yang akan ditawarkan sesuai kebutuhan korban namun  sesuai  dengan persetujuan korban.
4) Pelaksanaan Intervensi Setelah  muncul bentuk  layanan  yang dibutuhkan  oleh  korban sesuai persetujuan korban, maka  tahap selanjutnya adalah pelaksanaan  intervensi artinya  korban  akan mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban.
5) Pemantauan dan Evaluasi Kasus Pada  tahap  ini akan dilakukan monitoring terhadap bentuk  pelayanan  yang telah  diberikan  kepada korban. 6) Tindak Lanjut Setelah dilakukan monitoring  kasus  maka tahap  selanjutnya  ialah dengan  tindak  lanjut yang berati sebuah tahapan untuk menempuh langkah penyelesaian perkara agar korban mendapatkan pemenuhan haknya. 7) Terminasi Kasus Setelah  dilakukan seluruh tahapan penanganan  dan  korban mendapatkan perlindungan serta penanganan yang diinginkan,  maka  pada tahap  akhir  dilakukan terminasi  kasus  yang mana menyatakan bahwa kasus telah berakhir atau selesai. d. Penampungan Sementara Merupakan suatu fungsi layanan untuk menyediakan tempat tinggal  sementara  yang mengutamakan  keamanan perempuan  korban  KDRT. UPT  PPA  Provinsi  Jawa Timur  memiliki  rumah aman sebagai tempat tinggal  sementara  yang digunakan untuk memberikan  perlindungan bagi para korban kekerasan khususnya KDRT. e. Mediasi
Pada tahap  ini,  UPT PPA  Provinsi  Jawa  Timur sebagai  pihak  ketiga  yang dianggap netral akan melakukan  pendampingan untuk memberikan bantuan mediator  dalam  membantu menengahi  dan  memberi keputusan terhadap konflik yang  terjadi  antar  para pihak yang berkonflik sehingga akan menghasilkan suatu penyelesaian  yang  dapat diterima  oleh  kedua  belah pihak.
f. Pendampingan Korban Pelayanan pendampingan yang diberikan  oleh  UPT  PPA Provinsi Jawa Timur sebagai penyedia  layanan  adalah dengan melakukan pendampingan  pemulihan korban  secara  fisik,  secara psikologis, penyediaan rumah  aman  dan  proses hukumnya.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  perlindungan  yang dilakukan  oleh  DP3AK  Provinsi  Jawa Timur melalui Tata Kelola Layanan UPT PPA  Provinsi  Jawa  Timur  telah  sesuai dalam  menangani  dan  memberikan perlindungan terhadap korban KDRT di Jawa  Timur,  dapat  dikatakan  demikian karena pada proses pelaksanaan perlindungannya telah melakukan tahapan sesuai dengan regulasi yang ada sebagaimana termaktub pada pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  Perempuan  Nomor  2 Tahun  2022  Tentang  Standar  Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Pada
kenyataannya, upaya pelaksanaan  perlindungan  saja  tidak cukup.  Hal  ini  terbukti  dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pencegahan KDRT sehingga DP3AK
Provinsi  Jawa  Timur  harus  lebih  fokus dalam  memberikan  upaya-upaya  secara lebih  ekstra  seperti  selalu upgrade fitur informasi  terkait  KDRT  melalui  media sosial, mengingat bahwa zaman modern ini gadget menjadi  sarana  penyampaian informasi  yang  paling  mudah  ditemui sehingga hal tersebut menjadi salah satu upaya  yang  tepat  agar  dapat  menjawab seluruh  permasalahan  terkait  KDRT. DP3AK Provinsi Jawa Timur tidak dapat berjalan sendiri untuk menekan tingginya angka  KDRT  di  Jawa  Timur.  Dukungan dari berbagai stakeholder sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaannya, karena dengan dukungan dari berbagai stakeholder yang secara bersama-sama memiliki komitmen untuk  mencapai  tujuan  bersama  maka pelaksanaan perlindungan dapat berjalan secara  optimal  dan  dapat  menekan tingginya  angka  KDRT  yang  terjadi  di Jawa Timur.
Hambatan-Hambatan  yang  Dihadapi dan  Upaya  yang  Dilakukan  dalam Menangani  Kasus  Kekerasan  dalam Rumah Tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan Kependudukan  Unit  Pelaksana  Teknis Perlindungan  Perempuan  dan  Anak
Provinsi Jawa Timur Penjelasan  terkait  hambatan- hambatan dalam pelaksanaan perlindungan  yang  dilakukan  oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui Tata
Kelola Layanan UPT PPA Provinsi Jawa Timur yakni sebagai berikut :
1. Relasi  Kuasa  Yang  Besar  Oleh Pelaku Faktor yang mempengaruhi relasi kuasa pelaku  KDRT  umumnya  adalah persepsi  bias  gender. 15 Relasi
15 Melsi Syawitri dan Afdal, “Analisis Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Relasi Kuasa  Pelaku  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (KDRT),” Jurnal  Penelitian  Guru Indonesia-JPGI 5, no. 1 (2020): 2.
kuasa  sangat  besar  yang  dimiliki oleh seseorang menjadi salah satu faktor penghambat dalam menangani  kasus  KDRT.  Dapat dikatakan demikian karena perempuan  termasuk  kedalam kelompok rentan sehingga dengan adanya relasi kuasa yang besar  dalam  rumah  tangga  akan membuat posisi korban
cenderung  menjadi  lebih  lemah sehingga  korban  tidak  memiliki keberanian  bahkan  kesulitan untuk melapor atas tindakan yang telah diterimanya.
2. Korban  Tidak  Kooperatif  atau Tidak Terbuka Dalam Menyampaikan Informasi Pada kasus KDRT seringkali  ditemui  korban  yang tidak terbuka dalam memberikan informasi. Ketidakterbukaan
korban tersebut biasanya didasari atas  adanya  suatu  ancaman  dari pelaku  sehingga  korban  akan merasa  takut  dalam  memberikan keterangan kepada petugas.
Dalam  perkembangannya  para korban  dari  kekerasan  dalam rumah  tangga  ini  sangat  sulit untuk memberitahu atau mengajukan peristiwa
penderitaan  yang  dialaminya kepada  para  penegak  hukum, karena  kebanyakan  dari  korban beranggapan  bahwa  apa  yang terjadi di dalam rumah termasuk dengan  perlakuan  kasar  yang dilakukan oleh suami merupakan bagian  dari  peristiwa  privat (Urusan  rumah  tangga). 16 Maka apabila  terjadi  hal  tersebut petugas akan membeiri pengertian  untuk  bersedia  dan 16 Hana Fairuz
Mestika, “Perlindungan  Hukum  Pada  Perempuan Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  di Indonesia,” IPMHI Law Journal 2, no. 1 (2022):
2.
bersikap kooperatif agar memandang bahwa KDRT bukan hanya aib semata namun merupakan  kejahatan  terhadap martabat kemanusiaan serta pelanggaran  terhadap  hak  asasi manusia. 17 3. Lingkungan Sekitar yang Kurang Mendukung Salah satu penyebab KDRT  adalah  karena  faktor lingkungan sosial faktor Lingkungan Sosial (seperti perubahan  lingkungan  sosial yang cepat, kesenjangan ekonomi, kesenjangan  gender,  kemiskinan, lemahnya jejaring ekonomi,lemahnya penegakan hukum, budaya yang mendukung kekerasan, tingginya penggunaan senjata api ilegal, masa konflik/pasca konflik. 18 Lingkungan  sekitar  memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah  untuk  mencegah adanya KDRT. Dalam bermasyarakat, kepedulian menjadi  poin  penting  dalam menjaga  kesejahteraan.  Namun pada  kenyataannya,  tidak  semua lingkungan  masyarakat  peduli akan  adanya  tindak  KDRT  yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena bagi sebagian orang masih menganggap atau memiliki persepsi bahwa KDRT merupakan  suatu  ranah  privat sehingga  masyarakat  tidak  bisa ikut  campur  kedalam  urusan rumah tangga orang lain.
4. Keterbatasan Tenaga Kerja Pelaksanaan perlindungan terhadap  perempuan  korban
17 Antonius,  “Perlindungan  Hukum
Terhadap  Korban  Perkosaan  Di  Tingkat Penyidikan  Di  Wilayah  Hukum  Polresta Pontianak,” Jurnal Hukum 3, no. 1 (2014): 56.
18 Fenny  Wulandari  dan  Dkk, “Konsekuensi  Hukum  Kekerasan  dalam
KDRT  dapat  berjalan  secara optimal apabila didukung dengan tenaga  kerja  atau  sumber  daya manusia yang berkompeten dibidangnya.  Menurut  Pengelola Bantuan  Hukum  UPT  PPA Provinsi Jawa Timur, menyatakan bahwa apabila mengingat intensitas banyaknya kasus KDRT yang  masuk  dibanding  dengan tenaga kerja atau petugas layanan UPT  PPA  Provinsi  Jawa  Timur yang  hanya  berjumlah  7  orang dirasa  masih  tidak  cukup  untuk mengcover  seluruh  kasus  yang ada di Provinsi Jawa Timur.
5. Keterbatasan Anggaran Dana Anggaran dana merupakan perencanaan keuangan  yang  disusun  secara sistematis untuk menjamin pemanfaatan  dalam  memenuhi tujuan  secara  efektif  dan  efisien. Keterbatasan anggaran dana yang diterima  oleh  DP3AK  Provinsi Jawa  Timur  seringkali  menjadi hambatan dalam proses perlindungan  yang  diberikan. Dengan demikian, menjadi hambatan  dan  kesulitan  bagi DP3AK  Provinsi  Jawa  Timur dalam mengelola keuangan sedemikian rupa
sehingga seluruh  kasus  dapat  ditangani dan seluruh korban mendapatkan perlindungan secara optimal.
Kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga  yang  semakin  hari  semakin meningkat,  pemerintah  mengeluarkan Undang-undang  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga, dengan  tujuan  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga  terutama  perempuan
Rumah  Tangga  (KDRT)  Serta  Dampaknya terhadap Perkembangan Keluarga dan Anak- Anak,” Bhakti Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 1 (2022): 4.
diharapkan dapat memperoleh perlindungan. 19 Sebagai  upaya  untuk menekan KDRT serta menangani hambatan  yang  terjadi  pada  proses pelaksanaan  perlindungan,  maka  upaya yang  dilakukan  oleh  DP3AK  Provinsi Jawa Timur yakni sebagai berikut :
1. Peningkatan SoftSkill Dalam Menyelesaikan Kasus KDRT Banyaknya kasus KDRT di
UPT  PPA  Provinsi  Jawa  Timur pada  kenyataannya  memiliki keunikan  yang  berbeda-beda sehingga  dalam  penanganan kasus  dibutuhkan problem  solving atau  pemecahan  masalah  secara mendalam dengan tingkat tinggi. Berbagai  alternatif  diberikan kepada  korban  KDRT  seperti misalnya  bekerja  sama  dengan instansi  lain  dalam  menunjang kebutuhan  perlindungan  yang diberikan terhadap korban KDRT dan  melakukan  advokasi  ke pelaku KDRT.
2. Keterlibatan Lingkungan Sekitar Lingkungan  sekitar  yang
dimaksud  dalam  hal  ini  ialah lingkungan  keluarga  maupun masyarakat.  Semakin  maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan  mendorong  DP3AK Provinsi  Jawa  Timur untuk  terus berupaya  dalam  memberikan sosialisasi  terkait  pengenalan DP3AK  Provinsi  Jawa  Timur beserta fungsinya kepada masyarakat agar eksistensi DP3AK  Provinsi  Jawa  Timur semakin dikenal masyarakat luas sehingga dapat memberi kontribusi  yang  besar  dalam menekan tingginya angka
kekerasan  perempuan  melalui
19 Rena Yulia Nuryani, “Perlindungan
Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  Dalam  Penegakan  Hukum,” Jurnal Sosial dan Pembangunan 20, no. 3 (2004):
1.
pelaksanaan  penanganan  dan perlindungan yang optimal.
3. Advokasi Anggaran Dana DP3AK  Provinsi  Jawa Timur melalui tata kelola layanan UPT  PPA  Provinsi  Jawa  Timur melakukan upaya terhadap tantangan  tersebut  yakni  dengan mengelola keterbatasan anggaran dana  dengan  sedemikian  rupa agar  seluruh  kebutuhan  korban KDRT  dapat  terpenuhi  secara optimal.  Selain  itu,  yang  dapat dilakukan  terkait  keterbatasan anggaran  dana  ini  ialah  dengan melakukan  advokasi  kepada pimpinan.
4. Keterlibatan Pemerintah Kemiskinan  disebabkan oleh  adanya  ketiakadilan  dan ketimpangan  dalam  masyarakat akibat  tersumbatnya akses- akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasya-  rakatan,  dan  strategi penangulangan kemiskinan haruslah  bersifat  institusional. 20 Upaya pemerintah dalam menangani kasus KDRT terhadap perempuan yakni dapat
dilakukan  dengan  memberantas kemiskinan,  mengingat  bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya KDRT semakin  meningkat  sehingga perlu  dilakukan  upaya  yang serius  dalam  menanggulangi angka kemiskinan masyarakat.
5. Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja  UPT  PPA  Provinsi  Jawa Timur
Peningkatan  kemampuan tenaga  kerja  yang  dimaksud adalah kemampuan pribadi pada
20 Abu  Hanifah,  “Permasalahan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dan Akternatif  Pemecahannya,” Jurnal  Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 12, no. 3 (2007): 45 – 46.
masing-masing  tenaga  kerja. Keterbatasan  tenaga  kerja  UPT
PPA Provinsi Jawa Timur menjadi tantangan untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas  dalam  memberikan perlindungan  kepada  korban KDRT yang optimal.

## Penutup
Kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga  selanjutnya  disebut  KDRT  yang ditangani  oleh  DP3AK  Provinsi  Jawa Timur tentunya didasari oleh faktor yang mempengaruhi  terjadinya KDRT.  Faktor tersebut  antara  lain  yakni  faktor  relasi kuasa,  faktor  ketergantungan  hidup, faktor  kesempatan,  faktor  pendidikan dan  faktor  lingkungan  sosial.  DP3AK
Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap  perempuan  korban  KDRT dilakukan  melalui  tata  kelola  layanan Unit  Pelaksana  Teknis  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  Provinsi  Jawa Timur  selanjutnya  disebut  UPT  PPA Provinsi  Jawa  Timur.  Pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dilakukan dengan menggunakan  pendekatan  manajemen kasus.  Pendekatan  manajemen  kasus dilakukan  dengan  beberapa  tahapan yakni  identifikasi  kasus,  asesmen  kasus, perencanaan  intervensi,  pelaksanaan intervensi,  pemantauan  dan  evaluasi, tindak  lanjut,  dan  terminasi  kasus. Tataran teknis yang dilakukan oleh UPT PPA  Provinsi  Jawa  Timur  dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap  perempun  korban  KDRT mengacu  dan  telah  selaras  dengan regulasi  berlaku  yakni  sesuai  dengan
Pasal  6  Ayat  (2)  Peraturan  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022
Tentang  Standar  Layanan  Perlindungan Perempuan dan Anak.
Hambatan  dalam  pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam  rumah  tangga  yakni  terdiri  dari
adanya  relasi  kuasa  yang  besar  oleh pelaku,  korban  tidak  terbuka  dalam menyampaikan  informasi,  lingkungan sekitar yang tidak mendukung, keterbatasan tenaga kerja, dan keterbatasan anggaran dana. Upaya yang dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan tersebut yakni dengan meningkatkan soft skill  masing-masing  petugas  Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan  dan  Anak  Provinsi  Jawa Timur, meningkatkan kepedulian masyarakat untuk terlibat dalam mencegah  kekerasan  dalam  rumah tangga,  melakukan  advokasi  anggaran dana kepada pimpinan, Upaya pemerintah  dapat  dilakukan  dengan memberantas kemiskinan,
dan peningkatan kemampuan tenaga kerja di Unit  Pelaksana  Teknis  Provinsi  Jawa Timur.

## Daftar Pustaka
Abdurrachman, Hamidah. “Perlindungan
Hukum Terhadap Korban Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai  Implementasi  Hak-Hak
Korban.” Jurnal  Hukum 17,  no.  3 (2010): 475 – 91.
Ali,  Zainudin. Metode  Penelitian  Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Alimi,  Rosma,  dan  Nunung  Purwati.
“Faktor  Penyebab  Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap  Perempuan.” Jurnal Pengabdian  dan  Penelitian  Kepada Masyarakat (JPPM) 2, no. 1 (2021): 107. Antonius. “Perlindungan
Hukum Terhadap  Korban  Perkosaan  Di Tingkat  Penyidikan  Di  Wilayah Hukum  Polresta  Pontianak.” Jurnal Hukum 3, no. 1 (2014): 56. Erdiawati,  Naditya  Kusumaningrum. “Meningkatnya  Kekerasan  Pada Perempuan  Di  Masa  Covid-19 Dilihat  Dari  Sosiologi  Hukum.” Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan Ekonomi 9, no. 1 (2021): 131.

## Hanifah, Abu. “Permasalahan Kekerasan
Dalam  Rumah  Tangga  Dan
Akternatif Pemecahannya.” Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 12, no. 3 (2007): 45 – 46.
Ki  Hajar  Dewantara  dalam  Suwarno. Pengantar Ilmu Pendidikan . Jakarta: Aksara Baru, 1982.
Mansur,  Dikdik  M.  Arief,  dan  Elisatris Gultom. Urgensi  Perlindungan
Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita . Jakarta: PT  Raja Grafindo
Persada, 2007. Martha,  Aroma  Elmina. Perempuan, Kekerasan, dan Hukum . Yogyakarta:  Penerbit  UII  Press,
2003.
Mestika,  Hana  Fairuz.  “Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia.” IPMHI Law Journal 2, no. 1 (2022): 2.
Muladi. Hak  Asasi  Manusia,  Hakekat,
Konsep  dan  Implikasinya  dalam Perspektif  Hukum  dan  Masyarakat . Bandung: Refika Aditama, 2005. Narbuko,  Cholid,  dan  Abu  Achmadi.
Metodologi  Penelitian .  Jakarta:  PT. Bumi Aksara, 2003. Nugraha,  Guntur  Gusti.  “Konsep Sosiologis KDRT Serta Praktiknya Dalam  Kehidupan  Masyarakat Indonesia” 8, no. 2 (2021): 77.
Nuryani,  Rena  Yulia.  “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum.”
Jurnal  Sosial  dan  Pembangunan 20,
no. 3 (2004): 1.
Soeroso, Moerti Hadiati. Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif Yuridis Victimologis . Jakarta: Sinar
Grafika, 2010. Sukarna. Dasar-Dasar Manajemen . Bandung: Mandar Maju, 2011. Syawitri,  Melsi,  dan  Afdal.  “Analisis Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi  Relasi  Kuasa Pelaku  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga (KDRT).” Jurnal Penelitian Guru Indonesia-JPGI 5, no. 1 (2020):
2. Triyanto,  Teguh. Pengantar  Pendidikan . Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014. Waluyo,  Bambang. Penelitian  Hukum dalam  Praktek .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2002.
Wulandari,  Fenny,  Dkk.  “Konsekuensi Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Serta Dampaknya terhadap Perkembangan Keluarga dan  Anak- Anak.” Bhakti  Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 1 (2022): 4.