Vol. 3 No. 2 (2023) https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1459

## Community Participation in The Development Plan of Pelaihari Sub- District, Tanah Laut District in 2021
Raisha Dewina Sari * , Mahyuni, & Taharuddin
Faculty of Social Science and Political Science, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

## Abstract
Community  involvement  plays  a  crucial  role  in  the  process  of  development  planning,  which  is  a  crucial  stage  in  the  overall development process. This process involves analyzing the needs and issues in the field and seeking recommendations for solutions that will be outlined in the form of planning documents. However, based on the results of the data analysis in the field, community participation  in  development  planning  in  Pelaihari  Village  in  2021  is  still  low,  as  demonstrated  by  the  lack  of  attendance  of community representatives and the inadequate presence of resource persons. Besides, there need to be more proposals for the process of development planning consensus (Musrenbang). This study aims to investigate the reasons for the lack of community involvement in  Pelaihari  Village's  development  planning  in  2021.  Explanatory  qualitative  research  methods  are  used  in  this  study  to  gather information  from  sources  including  the  Sub-District  Heads  of  Pelaihari  Village,  a  representative  of  the  neighborhood  head  in Pelaihari Village, the head of Pelaihari District, and the head of the Tanah Laut Regency Development Planning Department. Th e findings of the field study on the reasons for low community involvement in development planning in Pelaihari Village in 2021 show that the first factor is the mindset of the people who still do not trust and understand the process of development planning  and the benefits of their participation in it. The second is the technical factor of implementation which is still not optimal and not suitable for urban areas, and the last is the Pelaihari sub-district heads' lack of initiative in gathering information to share with the community and their lack of creativity in planning technological implementation and engaging the community. Finally, the recommendations in this study are directed at the Tanah Laut District Government, the Pelaihari District Head, and the Pelaihari Sub-District Head. They include  improving  technical  implementation,  changing  community  attitudes  through  socialization,  and  boosting  village  head initiatives and innovations.
Keywords: Involvement; Planning; Development; Development Planning.

## 1. Pendahuluan
Pembangunan oleh pemerintah baik dalam hal pembangunan fisik dan pembangunan pemberdayaan adalah merupakan hal yang sangat dinantikan dan diharapkan oleh masyarakat, karena masyarakat berharap bahwa pembangunan dapat membawa perubahan hidup yang lebih baik menuju kesejahteraan yang menjadi tujuan suatu negara (Ningrum, 2020). Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui seluruh tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah  provinsi  hingga  pemerintah  daerah,  termasuk  kelurahan/desa  yang  mana  proses  awalnya  selalu  dimulai  dari proses  perencanaan  pembangunan  (Atmojo  et  al.,  2017).  Proses  ini  memerlukan  partisipasi  masyarakat  dalam merumuskan dan menganalisis permasalahan serta kebutuhan di wilayah masing-masing, yang puncaknya dibahas pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel).
Peneliti  menemukan  beberapa  penelitian  yang  dapat  menjadi  referensi  dari  penelitian  ini.  Salah  satunya  adalah penelitian  oleh  (Ripai,  2013)  dengan  hasil  penelitian  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  Musrenbang  Kecamatan Bontomatene  tergolong  sedang,  dengan  faktor  yang  mempengaruhinya  adalah  faktor  yang  berasal  dari  dalam  diri masyarakat itu sendiri, misalnya tingkat pendidikan masyarakat, penghasilan/ pendapatan yang paling penting adalah adanya  kesadaran  diri  masyarakat  secara  pribadi  yang  dilandaskan  pada  agama  yang  dianutnya,  serta  faktor kepemimpinan  dan  peralatan  di  Kecamatan  Bontomatene.  Perbedaan  penelitian  (Ripai,  2013)  dengan  penelitian  ini adalah lokus, metode penelitian, tujuan penelitian, dan teori yang digunakan sebagai alat ukur.
* Corresponding author.
E-mail address :  raishadewinasari@gmail.com
Peneliti juga menemukan penelitian lain terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu oleh (RIDHO et al., 2021). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis M. Ridho adalah lokus, tujuan penelitian, metode penelitian,  dan  teori  yang  digunakan,  dengan  hasil  penelitian  yaitu  banyak  pembangunan  yang  tidak  sesuai  dengan keinginan masyarakat Desa Pasar Terusan, persentase partisipasi masyarakat juga masih kurang dan upaya pemerintah yang masih tidak maksimal dalam memanfaatkan potensi SDM masyarakat dalam pembangunan fisik di Desan Pasar Terusan.
Penelitian lain yang peneliti temukan adalah penelitian (Purnamasari, 2008) yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan  Pembangunan  di  Kecamatan  Cibadak  Kabupaten  Sukabumi,  dengan  hasil  penelitian  yaitu  bahwa partisipasi masyarakat setempat masih rendah, tidak sesuai kebutuhan masyarakat, dan secara legalitas masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.
Penelitian lain yang juga berhubungan dengan perencanaan pembangunan adalah penelitian dari (Nasution, 2010) yang berjudul Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Medan Area Kota Medan, dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan musrenbang di lokus tersebut sudah dalam kriteria baik, karena di dukung oleh komunikasi, sumber-sumber, struktur birokrasi, kecenderungan-kecenderungan, hambatan-hambatan yang teratasi serta  hasil  kegiatan  yang  baik.  Perbedaan  penelitian  tersebut  dengan  penelitian  ini  adalah  dari  segi  lokus,  tujuan penelitian, metode penelitian, serta teori yang digunakan sebagai alat ukur penelitian.
Penelitian  terakhir  yang  ditemukan  peneliti  adalah  dengan  judul  Analisis  Perencanaan  Partisipatif  (Studi  Kasus  di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang) oleh (Wibowo, 2009) dengan hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa partisipasi  masyarakat  masih  rendah  karena  pelibatan  masyarakat  dilaksanakan  pada  tahap  penyelidikan  hingga perumusan  saja,  sedangkan  pada  tahap  identifikasi  daya  dukung  hingga  merancang  anggaran  tidak  melibatkan masyarakat.  Perbedaan  penelitian  (Wibowo,  2009)  dengan  penelitian  ini  adalah  dari  segi  lokasi  penelitian,  metode penelitian, tujuan penelitian hingga teori yang digunakan sebagai alat ukur.
Pada  pelaksanaan  perencanaan  pembangunan  di  Kelurahan  Pelaihari  tahun  2021  yang  mana  dilaksanakan  dalam kegiatan  musyawarah  perencanaan  pembangunan  (musrenbang),  ditemukan  fakta  bahwa  usulan  musrenbang  sangat sedikit yaitu hanya 9 (sembilan) usulan fisik, tidak ada usulan pemberdayaan maupun usulan lain dari bidang pertanian, perdagangan,  pendidikan  dan  kesehatan.  Tingkat  kehadiran  peserta  musrenbang  baik  dari  perwakilan  RT  maupun narasumber  dari  pihak  yang  bersinergi  dengan  perencanaan  pembangunan  juga  belum  maksimal.  Perencanan pembangunan  juga  tidak  berkelanjutan  dan  belum  sesuai  dengan  ketentuan  petunjuk  teknis  yang  sesuai  dengan Peraturan  Bupati  Tanah  Laut  Nomor  09  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan dan Kecamatan serta Alokasi Pembiayaan Terhadap Prioritas Hasil Musrenbang Desa. Sementara  Wicakso  &  Sugiarto  dalam  (Wijaya,  2003)  mengemukakan  ciri-ciri  perencanaan  partisipatif  yaitu:  (1). Terfokus pada kepentingan masyarakat; (2) Partisipatoris (keterlibatan); (3) Dinamis; (4) Sinergitas; (5) Legalitas; (6) Fisibilitas.  Jika  teori  ini  dikaitkan  dengan  bagaimana  fakta  pelaksanaan  perencanaan  pembangunan  di  kelurahan pelaihari  pada  tahun  2021,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  tersebut  masih rendah

## 2. Metode
Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, untuk menganalisis penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Pelaihari tahun 2021. Peneliti lebih menggunakan pendekatan karena diharapkan peneliti dapat menghasilkan uraian-uraian rinci dari hasil tulisan, ucapan, dokumentasi, dari setiap individu maupun fenomena, karena (Creswell, 2015) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami mana yang diteliti oleh sejumlah indivus atau sekelompok orang yang dianggap berasal masalah sosial atau kemauan manusia. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti, mengumpulkan data yang spesikasi dari partisipasi, menganalisis secara induktif mulai dari tema-teman yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data  dilakukan  dengan  cara  Reduksi  Data  (reduksi  data),  Display  Data  (penyajian  data)  dan  Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (menarik kesimpulan) dengan informan sebanyak 7 orang orang diantaranya Lurah Pelaihari, Camat Pelaihari, Bappeda Tanah Laut, Perwakilan Peserta Musrenbang (Ketua Forum RT/RW Kelurahan Pelaihari).

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Pola Pikir Masyarakat
Berdasarkan data hasil musrenbang yang telah diketahui sebelumnya, terlihat bahwa proses perencanaan pembangunan di  Kelurahan  Pelaihari  tahun  2021  tersebut  hanya  menghasilkan  9  (sembilan)  usulan  pembangunan  fisik,  padahal Kelurahan Pelaihari memiliki wilayah yang sangat luas dan membawahi banyak bidang seperti ekonomi sebagai pusat perdagagan,  bidang  kesehatan,  bidang  pendidikan  dengan  jumlah  sekolah  terbanyak,  sehingga  belum  mampu mencerminkan  perencanaan  yang  fokus  kepada  kepentingan  masyarakat  dan  belum  mampu  menggali  masalah  di berbagai bidang yang ada pada masyarakat serta lingkungan sekitar. Padahal pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pernah diungkapkan Conyers dalam Purnamasari (2008) tentang 3 (tiga) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting yaitu: (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi,  kebutuhan  dan  sikap  masyarakat  setempat.  (2)  Masyarakat  akan  lebih  mempercayai  program  kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk  beluk  program  kegiatan  tersebut  dan  akan  mempunyai  rasa  memiliki  terhadap  program  kegiatan  tersebut.  (3) Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.
Penjelasan tersebut menujukkan bahwa pola pikir masyarakat sangat penting yang menentukan apakah masyarakat ingin berpartisipasi pada perencanaan pembangunan, serta lebih jauh lagi tentang partisipasi dalam bentuk apa yang diberikan, bukan hanya sekedar kehadiran pada acara pertemuan musrenbang. Namun tentu saja itu semua tidak asal terbentuk, tapi berdasarkan apa yang masyarakat percayai dan alami dari proses perencanaan sebelum-sebelumnya.
Jika dibahas secara umum tidak hanya terkait kelurahan, bukan hanya dalam proses musrenbang, tentu dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering menemui bahwa membangun kepercayaan adalah yang paling sulit, seperti dalam hubungan jual  beli  barang,  jual  beli  jasa,  hubungan  keluarga  dan  pertemanan.  Apalagi  dalam  hal  ini,  pemerintah  sering memberikan  gambaran  buruk  terkait  bagaimana  pemerintah  bekerja  untuk  masyarakat  khusunya  dalam  hal pembangunan, yang diberitakan di televisi, media sosial, koran dll. Pemerintah juga sering memberikan kesan buruk dalam hal menerima masukan masyarakat, atau protes masyarakat seperti yang kita sering lihat dalam kenyataan berita akhir-akhir ini terkait penyampaian demo  yang diabaikan oleh pemerintah. Terlebih banyaknya pemberitaan tentang hasil  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  terkait  dana  yang  dikorupsi,  pembangunan  yang  gagal, pembangunan yang tidak tepat sasaran, pembangunan yang berpihak. Sehingga masuk akal bagi peneliti bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Camat Pelaihari bahwa adanya pola pikir masyarakat yang tidak percaya kepada pemerintah dalam hal perencanaan. Kemudian lebih jauh dijelaskan oleh Kepala Bappeda Tanah Laut bahwa: “Belum fokus kepada kepentingan  masyarakat  karena  peserta  belum  benar-benar  mengerti  apa  tujuan  pembangunan,  sehingga  pola pemikiran tidak sinkron”
Penjelasan Kepala Bappeda Tanah Laut lebih jauh menggambarkan bahwa pola pikir masyarakat terkait perencanaan pembangunan  seharusnya  sinkron  yang  dibentuk dengan  cara  memahami  apa  tujuan pembangunan  yang  sebenarnya bisa dicapai apabila masyarakat mau menunjukkan partisipasinya dalam perencanaan pembangunan.
Pemerintah seharusnya dapat memulai dengan pemahaman konsep pembangunan seperti bagaimana (Tjokroamidjojo, 2000) menyimpulkan bahwa pembangunan nasional merupakan: (1) proses pembangunan berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik dan lainnya; (2) Proses perubahan sosial yang merupakan proses perubahan masyarakat dalam berbagai kehidupannya ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih adil; (3) Proses pembangunan dari, oleh dan  untuk  masyarakat  atau  adanya  partisipasi  aktif  masyarakat.  Seandainya  pemerintah  dapat  menanamkan  atau menggambarkan  pola  pikir  yang  seperti  ini,  mungkin  masyarakat  akan  perlahan  merubah  sendiri  pola  pikir  mereka sendiri untuk lebih baik dalam memahami maksud dan tujuan pembangunan. Terkait tujuan yang dimaksud, Kepala Bappeda juga menambahkan bahwa: “Saat melaksanakan perencanaan pembangunan, pelaksana dan peserta harus mengerti apa tujuan pembangunan itu, yaitu pertama untuk mensejahterakan masyarakat, kedua untuk mensukseskan program-program  dari  visi  misi  pemerintah  yang  sudah  terdokumentasikan  dalam  RPJMD,  ketiga  menjawab permasalahan yang ada, keempat adalah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian”
Pernyataan  Kepala  Bappeda  Tanah  Laut  tersebut  sangat  sejalan  dengan  tujuan  pembangunan  yang  telah  dijabarkan sebelumnya, namun yang lebih ditekankan adalah makna bahwa tujuan-tujuan itu harus dijelaskan dan difahami dengan baik  oleh  masyarakat,  sehingga  makna  dari  perencanaan  pembangunan  bukan  hanya  membangun  fisik  bangunan, namun berlaku bagi seluruh bidang atau aspek yang ada. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pola pikir perwakilan  masyarakat  Kelurahan  Pelaihari  mempengaruhi  partisipasi  saat  pelaksanaan  perencanaan  pembangunan
pada tahun 2021. Berhubungan dengan ketiga pernyataan tersebut, perwakilan Ketua RT di Kelurahan Pelaihari yang pada saat itu menjadi peserta juga menyatakan bahwa: “Sebenarnya kami menganggap musrenbang ini hanya rapat untuk mengusul saja, seperti rapat-rapat biasa.”
Faktor pola pikir yang peneliti temukan juga relevan dengan yang disampaikan (Mikkelsen, 1999) terkait bagaimana partisipasi terbagi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu: (1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek  tanpa  ikut  serta  dalam  pengambilan  keputusan;  (2)  Partisipasi  adalah  “pemekaan”  (membuat  peka)  pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan; (3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri; (4)Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan  kebebasannya  untuk  melakukan  hal  itu;  (5)  Partisipasi  adalah  pemantapan  dialog  antara  masyarakat setempat  dengan  para  staf  yang  melakukan  persiapan,  pelaksanaan,  monitoring  proyek,  agar  supaya  memperoleh informasi mengenai  konteks lokal,  dan dampak-dampak  sosial;  (6)  Partisipasi adalah keterlibatan  masyarakat  dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. Menurut peneliti, 6 (enam) pengertian tersebut secara umum sangat dengan definisi pola pikir yang ada pada paragraf sebelumnya, dan dengan hasil wawancara kepada narasumber dilapangan.
Penyebab  pertama rendahnya  partisipasi masyarakat  dalam perencanaan  pembangunan  di  Kelurahan  Pelaihari  tahun 2021 yang  ditemukan  pada  penelitian  ini  adalah  Pola  Pikir  sebagian  masyarakat  atau  peserta  perencanaan pembangunan  yang masih  belum mengerti  arti  pembangunan, tujuan pembangunan,  dan manfaat  pembangunan  dan pentingnya parsitipasi mereka dalam membentuk perencanaan yang baik, sehingga dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah lingkungan mereka serta memenuhi kebutuhan dalam rangka menunjang kesejahteraan. Sebagian masyarakat  juga  pesimis  tentang  tindaklanjut  dari  perencanaan  dan  menganggap  musrenbang  hanya  seperti  rapat biasa/bulanan. Selain itu mereka belum mampu mengidentifikasi manfaat pembangunan yang sudah mereka dapatkan, karena tidak tersosialisasikan oleh penyelenggara pembangunan.

## 3.2. Teknis Pelaksanaan
Setelah melakukan penelitian dilapangan melalui metode wawancara dan dokumentasi, ada banyak hasil penelitian yang secara  umum  menunjukkan  bahwa  salah  satu  faktor  penting  penyebab  rendahnya  partisipasi  masyarakat  pada  saat perencanaan  pembangunan  di  Kelurahan  Pelaihari  pada  tahun  2021  adalah  terkait  teknis  pelaksanaan.  Seluruh narasumber  yang  peneliti  lakukan  wawancara,  memberikan  pernyataan  bahwa  kesalahan  teknis  pelaksanaan  pada perencanaan  pembangunan di  Kelurahan  Pelaihari  pada tahun 2021  sangat  berpengaruh  pada rendahnya  partisipasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2022) definisi dari teknis adalah bersifat atau mengenai, sedangkan definisi pelaksanaan  adalah  proses,  cara,  perbuatan  melaksanakan  suatu  rancangan,  keputusan  dan  sebagainya.  Hal  ini  juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Tanah Laut dalam hasil wawancara yaitu:” Karena selain pola  pikir  masyarakat  dan  kepemimpinan,  sangat  penting  untuk  menentukan  teknis  pelaksanaan  yang  efektif  untuk digunakan  di  wilayah  kepemimpinannya.  Kelurahan  seharusnya  tidak  hanya  menunggu  usulan  dari  peserta musrenbang, tapi seharusnya juga melakukan peninjauan langsung kelapangan, mengkaji, merumuskan saran-saran yang dapat direkomendasikan, hingga mengevaluasi”
Pernyataan tersebut memberikan beberapa poin bahwa pertama, penyebab rendahnya partisipasi masyarakat Kelurahan Pelaihari pada pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pola pikir masyarakat,  kepemimpinan  dan  juga  teknis  pelaksanaan.  Pada  faktor  teknis  pelaksanaan,  narasumber  menekankan bahwa  hal  tersebut  bukan  terpaku  pada  pelaksanaan  musrenbang  saja,  namun  seharusnya  dibagi  menjadi  beberapa proses  lagi  yang  meskipun  tidak  terikat  pada  peraturan,  namun  tetap  bertujuan  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat dalam rangka menghasilkan produk perencanaan pembangunan yang baik.
Seperti  penjelasan  teori-teori  pada  bab  II  bahwa  proses  perencanaan  ini    bukanlah  hanya  sekedar  pelaksanaan musrenbang saja. Jika secara sederhana proses pembangunan dapat dilihat dari diagram dibawah ini:
Sari et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2023, 3(2): 175–180

## Gambar 1 . Gambaran Alur Sederhana Proses Pembangunan
Jika melihat proses tersebut, dapat difahami bahwa jika pada proses pembangunan, perencanaan pembangunan adalah proses  awal.  Namun  jika  proses  perencanaan  pembangunan  diuraikan,  sebenarnya  pelaksanaan  musrenbang  adalah salah satu tahap dari perencanaan pembangunan, seperti pada gambar dibawah ini:
Sumber: Hasil Analisis Peneliti
Gambar 2 .Tahap Perencanaan Pembangunan Kelurahan
Gambar tersebut mencerminkan bahwa perencanaan adalah proses yang juga memiliki proses didalamnya, seperti teori dari  dari  (Kunarjo  et  al.,  1996)  yang  menyebutkan  bahwa  secara  umum  perencanaan  merupakan  proses  penyiapan seperangkat  keputusan  untuk  dilaksanakan  pada  waktu  yang  akan  datang  yang  diarahkan  pada  pencapaian  sasaran tertentu.  Berpijak  dari  ini penulis  mendeskripsikan  bahwa  perencanaan adalah awal muasal  sebuah kebijakan,  yang didalamnya terdiri dari beberapa proses untuk mencapai kesepakatan terkait bagaimana mencapai suatu tujuan.
Pada proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Pelaihari tahun 2021, teknis pelaksanaannya hanya difokuskan pada  tahap  pelaksanaan  musyawarah  perencanaan  pembangunan  (musrenbang).  Padahal  untuk  Kelurahan  Pelaihari yang memiliki luas wilayah dan keberagaman yang besar, diperlukan seminimalnya tiga tahap pada teknis pelaksanaan perencanaan  pembangunan,  yaitu tahap  persiapan  perencanaan,  pelaksanaan musrenbang,  dan  evaluasi  perencanaan. Tidak optimalnya teknis pelaksanaan dipengaruhi dari fakta bahwa pada saat persiapan perencanaan tidak ada sosialisasi pra musrenbang,  kemudian  pihak  kelurahan hanya  menunggu  usulan dari  peserta tanpa  ada  upaya  aktif,  dan  usulan Ketua RT dipilah oleh Ketua RW tanpa ada ketentuan teknis  yang mengatur. Kemudian penyebab tidak optimalnya pelaksanaan  musrenbang  yaitu  materi  perencanaan  pembangunan  hanya  bertumpu  pada  Laurah  Pelaihari  dan dilaksanakan  dengan  durasi  waktu  yang  terburu-buru,  serta  tidak  ada  upaya  tambahan  dalam  membedakan  antara musrenbang dan rapat bulanan. Terakhir adalah penyebab tidak optimalnya tahap evaluasi perencanaan disebabkan oleh tidak adanya  konfirmasi  balik  dari  Kelurahan  Pelaihari  setelah  memutuskan  secara  sepihak hasil  usulan  prioritas ke Kecamatan Pelaihari, serta tidak ada informasi tindak lanjut hasil perencanaan pembangunan tahun sebelumnya.

## 3.3. Kepemimpinan
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  pembentukan  pola  fikir  yang  partisipatif  dalam  perencanaan  tentu  membutuhkan teknis  pelaksanaan  yang  optimal,  dan  kepemimpinan  adalah  kunci  dalam  membentuk  teknis  pelaksanaanserta mempengaruhi  langsung  pola  fikir tersebut  dengan  seni  pendekatan  kepada  masyarakat.  Penyebab  tidak  optimalnya kepemimpinan  yaitu  pihak  Kelurahan  Pelaihari  belum  cukup  berinisiatif  dalam  mencari  tahu  peraturan  teknis  yang mengatur pelaksanaan perencanaan pembangunan kelurahan, informasi terkait isu kebijakan pembangunan di daerah, fokus RKPD dan program strategis masing-masing bidang (perdagangan, pertanian, peternakan, keagamaan dll) dalam rangka  kerjasama  antar  SKPD.  Lurah  Pelaihari  juga  masih  kurang  dalam  hal  berinovasi  dalam  menggali  informasi masalah  dan  kebutuhan  di  lapangan,  dan  dalam  mempengaruhi  kinerja  pegawainya  agar  dapat  optimal  dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.
Persiapan Perencanaan Pelaksanaan Musrenbang Evaluasi Perencanaan Perencanaan Pembangunan Pelaksanaan Pembangunan
Evaluasi Pembangunan

## 4. Kesimpulan
Penyebab  rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  di  Kelurahan  Pelaihari  tahun  2021 adalah  yaitu  faktor  pola  pikir  masyarakat  yang  masih  belum  mempercayai    proses  perencaaan  pembangunan  dan manfaat partisitipasi dalam proses tersebut, kemudian faktor teknis pelaksanaan yang masih belum optimal dan tidak cocok  pada  wilayah  perkotaan,  karena  hanya  mengandalkan  pada  satu  tahap  yaitu  musyawarah  perencanaan pembangunan,  dan  terakhir  yaitu  faktor  kepemimpinan  Lurah  Pelaihari  yang  belum  optimal  dalam  berisiatif  dan berinovasi.

## References
Atmojo, M. E., Fridayani, H. D., Kasiwi, A. N., & Pratama, M. A. (2017). Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo. ARISTO , 5 (1), 126–140.
Creswell, J. W. (2015). Penelitian kualitatif & desain riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar . Kunarjo,  Swandhayani,  &  Sugiarto,  S.  (1996). Perencanaan  dan  pembiayaan  pembangunan .  Universitas  Indonesia (UI-Press).
Mikkelsen, B. (1999). Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan . Nasution,  E.  P.  (2010). Implementasi  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (MUSRENBANG)  di  Kecamatan Medan Area Kota Medan . Ningrum, L. (2020). Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Sektor Pertanian Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo . Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Purnamasari,  I.  (2008). Studi  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  di  Kecamatan  Cibadak Kabupaten Sukabumi . program Pascasarjana Universitas Diponegoro. RIDHO,  M.,  Harun,  H.,  &  Fitra,  T.  R.  (2021). PARTISIPASI  MASYARAKAT  DALAM  PEMBANGUNAN  FISIK  DI DESA PASAR TERUSAN KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI . UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Ripai,  A.  (2013).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Di  Kecamatan  Bontomatene  Kabupaten  Kepulauan Selayar. Universitas Hasanuddin Makassar . Tjokroamidjojo, B. (2000). Pengantar Administrasi Pembangunan LP3ES. Jakarta: Alfabeta . Wibowo, A. H. (2009). ANALISIS PERENCANAAN PARTISIPATIF Studi Kasus Di kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang . Universitas Diponegoro. Wijaya, R. (2003). Forum pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan di era otonomi daerah:: Studi kasus di kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta . Universitas Gadjah Mada.