## REVITALISASI PERAN STRATEGIS PENGHULU DALAM PELAYAN- AN KEGAMAAN MASYARAKAT DAN PENGARUSUTAMAAN MOD- ERASI BERAGAMA
Yusuf Wibisono (KUA Kecamatan Kendal, Ngawi)

## Abstract
The chief has an important and strategic role as a keeper of religious law and a public servant  in  the  matter-the  matter  of  religion.  His  work  stretched  from  the  Islamic empire so that now with the dynamics of the ups and downs that are typical. Writing in the form of research this literature in addition to describing the return dynamics and  the  ebb  the  role  of  penghulu,  elaborating  also  the  recommendations  for  the development of the role of the chief in contemporary Indonesia. That to maximize the role they are needed internalization, control, and obyektifikasi related concepts and models of service religious facilities are primed. The basic concept of service excellence related to the development of the ability (ability), attitude (attitude), appearance, attention  (attention),  action  (action),  and  accountability.  In  addition,  the  chief should  also  encourage  the  growth  of  attitudes  and  models  of  religious  community character  moderate.  Moderation  of  religion  is  the  view  and  the  attitude  of  the religious who take the middle path and avoiding the two poles of extremism, namely radicalism and liberalism. The development of religious services that are primed as well as penumbuhuhan the moderate attitudes of the community in religious be the key to revitalizing the role of the prince in the present and in the future.
Keywords : Chairman Excellent religious service, Religious Moderation

## Abstrak
Penghulu memiliki peran penting dan strategis sebagai penjaga hukum agama dan pelayan  masyarakat  dalam  soal-soal  keagamaan . Kiprahnya  terentang  dari  masa kerajaan Islam sehingga sekarang dengan dinamika dan pasang-surutnya yang khas. Tulisan berupa penelitian kepustakaan ini selain memaparkan kembali dinamika dan  pasang  surut  peran  penghulu,  mengelaborasi  pula  rekomendasi-rekomendasi bagi  pengembangan  peran  penghulu  di  Indonesia  kontemporer.  Bahwa  untuk memaksimalkan peran mereka dibutuhkan internalisasi, kontrol, dan obyektifikasi terkait konsep dan model layanan keagaamaan yang prima. Konsep dasar pelayanan prima  terkait  dengan  pengembangan  kemampuan  (ability),  sikap  (attitude), penampilan,  perhatian  (attention),  tindakan  (action),  dan  pertanggungjawaban.
Di samping itu, penghulu juga harus ikut mendorong tumbuhnya sikap dan model keberagamaan masyarakat yang berkarakter moderat. Moderasi beragama adalah pandangan  dan  sikap  keagamaan  yang  mengambil  jalan  tengah  serta  menjauhi dua kutub ekstremisme, yakni radikalisme dan liberalisme. Pengembangan layanan keagamaan  yang  prima  serta  penumbuhuhan  sikap  moderat  masyarakat  dalam beragama menjadi kunci revitalisasi peran penghulu di masa kini dan di masa yang akan datang.
Kata Kunci: Penghulu, Pelayanan Keagamaan yang Prima, Moderasi Beragama
A.  PENDAHULUAN
Para kiai penghulu atau ulama pejabat negara memiliki peran strategis sebagai garda depan Kantor Urusan Agama (KUA). Pada masa kerajaan mereka telah berperan dalam hal at-tasyri’ wal- qodho’ wal ifta’ dan disebut dengan berbagai varian nama seperti Dewan Parampara (Penasehat Tinggi Kerajaan), Abdi Dalem Pamethakan , Dalem Kaji , Abdi Dalem Suronoto , Abdi  Dalem  Yogaswara ,  dan Kapengulon .  Peran  mereka  adalah  merumuskan aturan  perundangan,  mengadili  sengketa,  dan  memberi  pandangan  keagamaan  atas nama  kerajaan  kepada  mayoritas  rakyat  yang  beragama  Islam,  sehingga  mereka  sering disebut  juga  dengan kimudin atau harosatud  din ,  petugas  negara  yang  diserahi  tugas untuk memelihara agama Islam sebagai agama rakyat dan penguasanya. Jabatan penghulu sudah ada sejak abad ke-16 ketika kerajaan-kerajaan islam di Jawa mulai tumbuh dan berkembang. Raden Fatah sebagai raja pertama Kerajaan Demak mengangkat Pangeran Bonang atau Sunan Bonang sebagai penghulu pertama pada 1490. Jabatan Sunan Bonang sebagai penghulu digantikan oleh Makdum Sampang (1506-1515) dan lantas oleh Kiai Pembayun (1515-1521). Ketika Pangeran Sabrang Lor berkuasa di Demak, ia mengangkat Rahmatullah sebagai penghulu dan kemudian digantikan oleh Sunan Kudus. Di samping itu, ini menunjukkan bahwa peran ulama begitu penting di era kerajaan Islam. Para ulama menduduki posisi sebagai ahlul halli wal aqdi , lembaga permusyawaratan tertinggi, yang memberi legitimasi dan menentukan arah kebijakan penguasa, tidak hanya terkait denga persoalan agama namun juga persoalaan kemasyarakatan secara umum. 185
Contoh  lain  tentang  akomodasi  terhadap  peran  penghulu    adalah  praktek  yang dijalankan  oleh  kerajaan  Mataram  Islam  di  Jawa.  Kerajaan  ini  merupakan  prototipe yang kemudian meninggalkan banyak ciri di pemerintahan Indonesia modern. Kerajaan Mataram  Islam  memasukkan  urusan  agama  sebagai  bagian  dari  urusan  pemerintahan umum. Di tingkat desa petugas yang mengurusi soal keagamaan adalah kaum, amil, dan modin. Di tingkat kecamatan petugas yang mengurusi soal itu, di antaranya mencatat pernikahan,  talak,  dan  rujuk,  adalah  penghulu  atau  naib.  Seorang  bupati  pun  selalu didampingi  oleh  patih  sebagai  penasehat  urusan  umum  dan  oleh  penghulu  sebagai penasehat  urusan  agama.  Di  tingkat  pusat  pemerintahan  Mataran,  baik  di Yogyakarta maupun  Surakarta,  ada  jabatan  Kanjeng  Penghulu  atau  Penghulu  Agung  sebagai penasehat  raja  dalam  bidang  agama.  Di  samping  itu  Penghulu  Agung  atau  Kanjeng Penghulu berfungsi pula sebagai qodi atau hakim di majelis peradilan agama ketika itu. Fungsi dan jabatan penghulu tetap eksis, sungguhpun kemudian pengangkatan mereka diambil alih oleh pihak penjajah. Kementerian Agama dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai kelanjutan dan perkembangan pengurusan agama yak dimulai pada masa kerajaan Mataram Islam. 186
185 Jajat Burhanudin, Islam dalam Arus Sejarah Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017), 138-141.
186 Daniel S. Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia , terj. Zaini Ahmad Nuh (Jakarta: Intermasa, 1986),
4.
Vol. 14, No. 2, September 2020
Setelah kekuasan kerajaan mulai goyah oleh penjajahan Belanda, kiai penghulu sebagai aktor dan lembaga tetap berdiri dan menjalankan fungsinya sebagai pendamping rakyat. Dikhawatirkan mereka mengorganisasi perlawanan rakyat terhada kolonialisme Belanda, Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Raja Belanda yang kemudian menjadi Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 tentang penarikan ulama (penghulu) dan lembaganya ke dalam bagian  administrasi  pemerintahan  Belanda,  yang  bernama kapengulon (kepenghuluan) atau raad agama (peradilan agama). Sejak tahun itu hingga sekirat tahun 1942, penghulu menjadi bagian dari pemerintah kolonial Belanda.  Di dalam raad agama , mereka diserahi tugas  untuk  mengurus  perkara  dan  menyelesaikan  sengketa  di  antara  penduduk  Jawa beragama Islam bidang perkawinan, talak, rujuk, sedekah, infak, dan waris. 187
Pada masa Deandels, penghulu selain sebagai hakim dalam bidang hukum keluarga di peradilan agama, ia ditujuk sebagai penasehat dalam kasus yang sebagian terkait dengan agama, pernikahan, dan waris di beberapa pengadilan umum. Tampaknya langkah ini diambil  lantaran  kesadaran  pemerintah  Belanda  akan  peliknya  keragaman  hukum  di masyarakat  Indonesia.  Meskipun  mengakui  adanya  keragaman  hukum,  Belanda  tetap menjalankan  kebijakan  sentralisasi  hukum  di  era  itu.  Hukum  apa  pun  boleh  tumbuh asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum kolonial. Sentralisme hukum adalah  bagian  dari  kolonialisasi,  di  mana  hukun  dan  adat  istiadat  pribumi  diakui, dipelajari, untuk kemudian diatur sedemikian rupa agar agar hukum dan adat istiadat tersebut menerima kehadiran dan kontrol negara di dalamnya. 188
Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas,  tanggungjawab,  wewenang,  dan  hak  secara  penuh  oleh  Menteri  Agama  atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. Penghulu dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala Kantor Urusan Agama. Penghulu mengemban banyak tugas dan tanggungjawab di antaranya adalah merencanakan kegiatan kepenghuluan,  mengawasi  pencatatan  nikah/rujuk,  melayani  nikah/rujuk,  melakukan penasehatan  dan  konsultasi  nikah/rujuk,  melaksanakan  pembinaan  keluarga  sakinah, memantau  dan  mengevaluasi  kegiatan  kepenghuluan,  melaksanakan  pengembangan kepenghuluan  dan  melakukan  pengembangan  profesi.  Perencanaan  kegiatan kepenghuluan  terdiri  dari  menyusun  rencana  kerja  tahunan  kepenghuluan,  menyusun rencana  kerja  operasional  kegiatan  kepenghuluan,  dan  menyusun  rencana  kegiatan keselamatan  pelayanan.  Pengawasan  pencatatan  nikah/rujuk  berupa  tugas  melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/rujuk; mengolah dan memverifikasi data calon pengantin; dan menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk. Pelayanan nikah/rujuk mencakup membuat materi pengumuman peristiwa nikah/rujuk dan mempublikasikannya ke media; mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap pengumuman peristiwa nikah/rujuk; memimpin akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk; menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim; memberi khutbah/nasehat serta doa nikah/rujuk; dan memandu pembacaan sighat taklik talaq. Tugas penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk berupa mengumpulkan data kasus nikah dan memeberikan penasehatan nikah/rujuk. Pembinaan keluarga sakinah meliputi mengidentifikasi kondisi keluarga pra sakinah dan keluarga sakinah 1 dan melakukan detil
187 Ibnu Qoyim Ismail, Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 17-29
188 Ratno  Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia, (Tangerang: Alvabet, 2008), 140-141
Vol. 14, No. 2, September 2020
tugas pembinaan yang terdiri dari membentuk kader pembina keluarga sakinah, melatih kader pembina keluarga sakinah, dan  melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah.  Materi  wajib  yang  harus  disampaikan  penghulu  terkait  dengan  penasehatan perkawinan  dan  pembinaan  keluarga  adalah  tentang  membangun  landasan  keluarga sakinah;  merencanakan  perkawinan  yang  kokoh  menuju  keluarga  sakinah;  dinamika perkawinan;  kebutuhan  keluarga;  kesehatan  keluarga;  membangun  generasi  yang berkualitas; ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, dan mengenali dan  menggunakan  hukum  untuk  melindungi  perkawinan  keluarga.  Pengembangan kepenghuluan dilakukan lewat koordinasi kegiatan lintas sektor di bidang kepenghuluan. Penghulu  juga  dituntut  untuk  mengembangkan  profesinya  melalui  beragam  kegiatan seperti  menulis  karya  ilmiah  di  bidang  kepenghuluan,  menerjemah  dan  menyadur buku di bidang kepenghuluan, dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang kepenghuluan. 189
Penghulu bersama kelompok jabatan fungsional lain seperti penyuluh dan kelompok jabatan fungsional umum bertugas di bawah satuan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Agama, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Kota/Kabupaten. KUA Kecamatan memiliki tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas tersebut KUA Kecamatan menjalankan fungsi  sebagai  berikut. Pertama ,  pelaksanaan  pelayanan,  pengawasan,  pencatatan,  dan pelaporan nikah/rujuk. Kedua , penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam. Ketiga , pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan. Keempat, pelayanan  bimbingan  keluarga  sakinah. Kelima ,  pelayanan  bimbingan kemasjidan. Keenam, pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah. Ketujuh , pelayanan  bimbingan  dan  penerangan  agama  Islam. Kedelapan ,  pelayanan  bimbingan zakat  dan  wakaf. Kesembilan ,  pelayanan  ketatausahaan  dan  kerumahtanggaan  KUA Kecamatan. Kesepuluh , pelayanan manasik haji bagi jamaah reguler. Susunan organisasi KUA  Kecamatan  terdiri  dari  Kepala  KUA,  petugas  tata  usaha,  dan  kelompok  jabatan fungsional.  Kelompok  jabatang  fungsional  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  masing- masing  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  yang  ada.  Kelompok  jabatan  fungsional  di KUA Kecamatan adalah kelompok jabatan penghulu, kelompok jabatan penyuluh, dan kelompok jabatan umum. Kepala KUA Kecamatan dijabat oleh penghulu dengan tugas tambahan. Kepala KUA Kecamatan bertanggungjawab atas setidaknya tiga hal. Pertama , memimpin dan mengkoordinasi bawahan dan memberi pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua , mengembangkan tata hubungan dan membangun kerjasama dengan semua instansi vertical kementerian agama dan pemerintah daerah. Ketiga , melakukan control ke dalam, membuat penilaian kinerja, dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala. 190

## B.  PELAYANAN  KEAGAMAAN YANG PRIMA
Penghulu bekerja di bidang hukum keluarga muslim. Pengetahuan mereka terhadap teks-teks agama terkait hukum keluarga, ushul fiqih dan kaidah fiqih,  khazanah fiqih keluarga,    Undang-undang  Perkawinan,  Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  isu-isu  terkini terkait perkembangan hukum keuarga mutlak diperlukan. Di samping itu, mereka juga
189 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14 A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatang Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
190 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2016 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
Vol. 14, No. 2, September 2020
harus memahami hukum material dan hukum formal yang berlaku di Pengadilan Agama sebagai lembaga yang sangat berkaitan dengan kerja dan tugas kepenghuluan. Pelayanan keagamaan  yang  dilakukan  bukan  hanya  sekedar  pekerjaan  teknis  dan  administratif, namun merupakan layanan hukum yang bertumpu pada legalitas aturan, teori hukum, dan filsafat hukum. Dalam layanan hukum yang dikejar bukan hanya efektivitas dan efisiensi dalam  penerapan  aturan,  namun  juga  ketepatan,  kemanfaatan,  dan  korespondensinya dengan tujuan hukum (maqashid syariah). Hukum keluarga muslim berkembang dinamis, ia menyesuaikan diri dengan perkembangan terkait setidaknya dengan 4 hal. Pertama, tuntutan  penghargaan  terhadap  Hak  Azasi  Manusia; kedua, aspirasi  tentang  kesetaran dan  keadilan  gender; ketiga ,  tuntutan  legislasi  modern;  dan keempat, budaya  keluarga yang  berubah.  Hak  Azasi  Manusia  yang  diratifikasi  secara  nasional  dan  internasional bersifat mengikat sehingga hukum keluarga muslim perlu merespons tuntutannya sebagai bentuk penguatan nilai-nilai kemananusiaan dalam hal relasi, hak, dan kewajiban antar anggota  keluarga.  Aspirasi  keseteraan  dan  keadilan  gender  di  ranah  hukum  keluarga memungkinkan kita untuk mendinamisasi hukum keluarga sehingga tercipta relasi dan kemitraan yang lebih produktif dan adil antara laki-laki dan perempuan. Legislasi modern mensyaratkan adanya hukum positif jika hukum diharapkan berlaku secara efektif. Hukum positif memiliki karakter terkodifikasi, terunifikasi, tertulis, dan adanya jaminan kepastian hukum.  Transformasi budaya membuat definisi dan pandangan tentang hakikat keluarga menjadi berkembang. Ini kemudian menuntut hukum kelurga untuk mengakomodasi perkembangan budaya keluarga tersebut. 191
Isu  mutakhir  penting  terkait  hukum  keluarga  di  Indonesia  setidaknya  ada  dua yakni dirilisnya Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) oleh Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI pada 4 Oktober 2004 dan Rancangan Undang-undang tentang Hukum Materiil Peradilan Bidang Perkawinan (RUU HMPBP). CLD KHI adalah draf hukum tandingan terhadap KHI (Inpres No. 1 Tahun 1991) yang sejak tahun 2003 ingin dinaikkan statusnya menjadi UU lewat RUU Hukum Terapan Peradilan  Agama.  CLD  KHI  dibentuk  berdasarkan  prinsip  pluralisme,  nasionalitas, penegakan HAM, demokrasi, kemaslahatan, dan kesetaraan gender. Dalil yang digunakan oleh CLD KHI adalah Qur’an dan Hadis, kemaslahatan, maqashid syariah , nalar publik, dan kearifan lokal. CLD KHI menawarkan formula hukum yang berbeda sekali dengan KHI, di antaranya menyangkut  kewarisan beda agama, anak di luar perkawinan, dan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Meskipun CLD KHI ditentang banyak kalangan di internal umat Islam sendiri, namun kemunculannya tak pelak menegaskan bahwa akan selalu muncul pandangan-pandangan baru di ranah hukum keluarga yang harus direspons secara akademis dan bijak oleh para pelaku di bidang hukum keluarga. Yang kita harapkan adalah kesiapan kita secara akademik untuk berdialog secara  terbuka dan produktif dengan pandangan pandangan baru yang kadang mengejutkan, lepas dari kita setuju atau tidak dengannya.   RUU HMPBP kemudian dimasukkan dalam RUU KUHP pada Bab XIV tentang Tindak Pidana Terhadap Asal Usul dan Perkawinan. Pasal- pasal dalam Bab tersebut mencantukan sanksi pidana kepada praktek  poligami tanpa ijin pengadilan, praktek nikah siri, dan praktek perceraian di luar pengadilan. Penegasan sanksi pidana terhadap praktek-praktek tersebut secara substansi perlu didukung dalam rangka melindungi tujuan perkawinan dan hak-hak anggota keluarga, terutama hak istri dan anakungak-anaknya. 192
191 Yusdani, Menuju Fiqih Keluarga Progesif (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 6-30.
192 Ibid. , 117-165. RUU KHUP Tahun 2019 Bab XIV tentang Tindak Pidana Terhadap Asal Usul dan Perkawinan.
Setelah penghulu memahami segala hal terkait bidang kerja dan dinamikanya, ia kemudian diharapkan mampu memberikan layanan keagamaan secara prima. Pelayanan adalah ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Pelayanan prima adalah model layanan  terbaik  dalam  manajemen  modern  yang  menaruh  perhatian  ekstra  terhadap kepedulian  terhadap  masyarakat  pemakai  layanan,  yang  mencakup  tiga  hal,  yakni kepedulian  terhadap  masyarakat,  melayani  dengan  tindakan  terbaik,  dan  memuaskan masyarakat. Layanan prima berpijak dan berpihak pada standar layanan tertentu.  Standar layanan adalah kualitas yang sesuai dengan  harapan dan kepuasan masyarakat. Ada dua unsur  dalam  layanan  prima  yang  saling  berkaitan,  yakni  unsur  pelayanan  dan  unsur kualitas.  Kualitas  layanan  adalah  usaha  untuk  memenuhi  harapan  masyarakat  dengan kondisi mutu yang besifat dinamis, yang mencakup proses, produk, jasa, sumber daya manusia, dan lingkungan. Kualitas layanan mencakup aspek kecepatan waktu pelayanan, akurasi pelayanan, keramahan sikap pelayan, respons cepat dan bertanggungjawab dalam menghadapi komplain, jumlah petugas dan fasilitas pendukung layanan yang memadai, akses  yang  mudah  serta  ketersediaan  informasi  dan  petunjuk  yang  memadai,  serta kenyamanan terkait fasilitas, teknologi informasi, dan sebagainya. Konsep dasar pelayanan prima  terkait  dengan  kemampuan (ability) ,  sikap (attitude) ,  penampilan,  perhatian
(attention) ,  tindakan (action) ,  dan  pertanggungjawaban.  Karena  penghulu  dan  KUA Kecamatan bergerak dalam layanan publik maka orientasi pelayanannya bukanlah profit namun pengabdian dan pemberdayaan masyarakat semata. Setelah penghulu dan KUA Kecamatan menerapkan prinsip, proses, dan prosedur layanan prima, maka diharapkan masyarakat memperoleh layanan yang lebih baik (better) , lebih cepat (faster) , lebih peka terhadap perkembangan dan ada kebaruan (newer), lebih ringan dari aspek biaya (cheaper) , serta semakin mudah dan sederhana (more simple) . 193 Di samping memberikan layanan keagamaan yang prima, penghulu sebagai aparatur negara pelaksana fungsi pemerintahan dalam hal pelayanan publik di bidang keagamaan, dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  harus  mengindahkan  dan  mematuhi Azas-azas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik.  Azas-azas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik yang  terdiri  dari  azas  kepastian  hukum,  kemanfaatan,  ketidakberpihakan,  kecermatan, tidak  menyalahgunakan  wewenang,  keterbukaan,  kepentingan  umum,  dan  pelayanan yang baik. Azas kepastian hukum menegaskan bahwa layanan sebagai bagian dari fungsi pemerintahan  harus  disasarkan  kepada  ketentuan  peraturan  yang  berlaku,  kepatutan, keajegan, dan keadilan. Azas kemanfataan menyatakan bahwa harus ada keseimbangan manfaat  dari  layanan  yang  diberikan,  antara  kepentingan  satu  orang  dan  orang  lain, individu dan masyarakat, satu kelompok dan kelompok lain, pemerintah dan masyarakat, manusia dan lingkungan, generasi sekarang dan generasi yang akan datang, laki-laki dan perempuan. Azas ketidakberpihakan menegaskan keharusan memberikan layanan yang sama dan setera serta non-diskriminatif kepada masyarakat. Azas kecermatan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan harus berdasarkan informasi, dokumen, dan pertimbangan yang lengkap, logis, dan legal. Azas tidak menyalahgunakan wewenang  artinya bahwa petugas negara tidak boleh menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan tidak mencampuradukkan kewenangan. Azas keterbukaan mengaharuskan pelayanan yang membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan petunjuk yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif perihal layanan  yang  dibutuhkan.  Azas  kepentingan  umum  menyatakan  bahwa  layanan  harus
193 Terkait  konsep,  pengertian,  dan  layanan  prima,  penulis  kutip  dari  ciputrauceo.net./blog/2015/7/7/ pengertian-pelayanan-prima.
Vol. 14, No. 2, September 2020
berorientasi kepada kepentingan dan kemaslahatan mayoritas masyarakat. Azas pelayanan yang baik menegaskan bahwa pelayanan yang diberikan petugas negara kepada masyarakat haruslah tepat waktu, berdasarkan prosedur dan biaya yang jelas, sesuai standar pelayanan dan aturan yang berlaku. 194

## C. PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA
Menteri Agama meminta semua aparatur kementerian agama untuk menjadi agen moderasi beragama dengan cara mengembangkan pandangan dan sikap keagamaan yang mampu memperkuat keberadaan NKRI dan integrasi masyarakat sebagai modal penting pembangunan,  bahkan  menyatakan  lebih  lanjuta  bahwa  pengarusutamaan  moderasi beragama merupakan focus utama kementerian agama pada tahun 2020. 195 Moderasi beragama  adalah  pandangan  dan  sikap  keagamaan  yang  mengambil  jalan  tengah  serta menjauhi dua kutub ekstremisme, yakni radikalisme dan liberalisme. Moderasi beragama memiliki karakter sebagai berikut; pertama , tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan tidak  pula  menyepelekan  agama. Kedua, memakai  teks  agama  dan  penalaran  rasional secara  berimbang. Ketiga ,  mengajak  pandangan  keagamaan  ekstrem  untuk  ke  tengah, yakni memanusiakan manusia, dengan cara memahami dan mengamalkan agama secara antroposentris dan substansialis ketimbang teosentris dan tekstualis. Keempat, memegang kuat prinsip keadilan dan keseimbangan. Keadilan adalah prinsip-prinsip dasar kebenaran dan kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Keseimbangan adalah sikap hidup yang menaruh konsen yang sama pada dua aspek sekaligus: aspek lahir dan aspek batin, diri sendiri dan masyarakat, agama dan budaya, dunia dan akhirat. Kelima , sikap dan pandangan keagamaan  dikatakan  keluar  dari  garis  moderasi  jika  ia  melanggar  nilai  kemanusiaan, kesepakatan  bersama,  dan  ketertiban  umum. Keenam ,  moderasi  beragama  adalah proses kognitif  dan afektif yang melahirkan tindakan yang toleran terhadap keragaman berbasis SARA, sikap mengasihi sesama manusia, dan sikap menghargai janji, akad, cita- cita dan tujuan bersama, serta ketentuan undang-undang. Ketujuh, moderasi beragama dalam konteks Indonesia adalah upaya bersama untuk merawat dan menjaga Pancasila, Kebhinekaan, NKRI, dan Undang-undang Dasar ‘45. Kedelapan, mewujudkan moderasi beragama merupakan tugas bersama masyarakat dan negara, di mana selain diperlukan pengetahuan mendalam akan agama dan seluruh ilmu-ilmunya, juga dibutuhkan sikap batin melahirkan akhlak karimah. 196
Untuk konteks Islam, moderasi beragama sering diistilah sebagai “Islam moderat” atau “Islam Washatiyah”. Konferensi Internasional Al-Azhar tentang Pembaruan Pemikiran Islam yang digelar pada 27 hingga 28 Januari 2020 melahirkan bebera formulasi tentang Islam Moderat. Selain karena dirumuskan oleh majelis ulama dunia yang sangat otoritatif, formulasi tersebut bisa menjadi dasar untuk memahami definisi dan pentingnya moderasi beragama secara lebih baik dan komprehensif. Beberapa formulasi yang dihasilakan pada konferensi  internasional  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  1).  Pembaruan  adalah  unsur yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  syariat  Islam  dalam  rangka  merespons  perubahan demi tegaknya kemaslahatan umum; 2). Pembaruan hanya dapat dilakukan di wilayah hukum  yang  bersifat  dzanni-ijtihadi  dan  memerlukan  keahliah  super  khusus  karena pembaruan adalah tugas yang berat dan complicated ; 3). Kelompok ekstrem menolak keras pembaruan dan memanipulasi demi kepentingan politik beberapa konsep seperti negara 194 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
195 https://www.gatra.com/detail/news/470985/politik/menag-moderasi-beragama-ciptakan-kerukunan- dan-toleransi , diakses pada 15 Mei 2020.
196 Tim  Balitbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama  RI, Tanya  Jawab  Moderasi  Beragama ,  (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 1-25.
Vol. 14, No. 2, September 2020
Islam, al-hakimiah , hijrah ,  dan  jihad.  4).  Pokok  kesalahan  berpikir  kelompok  ekstrem adalah menyamakan antara hukum akidah dan hukum fiqih yang bersifat praktis, seperti menghukumi kafir pelaku maksiat dan menganggap hal mubah sebagai perkara wajib; 5). Hukum yang diputuskan oleh manusia selama masih terikat dengan prinsip-prinsip dasar agama adalah juga termansuk hukum Allah, sehingga konsep al-hakimiah kelompok ekstrem mengeluarkan hukum manusia dari hukum Allah adalah sesat dan tidak benar. 6). Tindakan takfir atau mudah mengkafirkan orang lain yang tidak sepandangan adalah perbuatan  yang  dilarang  oleh  Islam.  7).  Makna  hijrah  adalah  meninggalkan  maksiat, menuntut ilmu, memakmurkan negeri, dan mencari rejeki dan bukan meninggalkan sebuah wilayah atau negara yang penguasanya dianggap kafir. 8). Jihad dalam Islam tidak selalu identitk dengan perang. 9). Yang berwenang menyerukan jihad dalam arti perang adalah pemerintah yang sah berdasarkan hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku, bukan perorangan atau kelompok. 10). Negara dalam pandangan Islam adalah negara bangsa modern dan konstitusional, bukan negara agama atau negara yang menolak peran dan fungsi agama. 11). Tidak ada kewajiban agama untuk mendirikan khilafah dengan sistem khusus, yang adalah adalah kewajiban mendirikan tata organisasi masyarakat apa pun bentuknya sekiranya dapat melindungi agama dan memakmurkan masyarakat. 12). Yang berlaku dan sesuai dengan Islam adalah konsep kewarganegaraan di mana tidak ada pembedaan dan eksklusi atas nama perbedaan SARA di sebuah negara. 13). Mengucapan selamat kepada non-muslim yang sedang merayakan hari besar keagamaan adalah tidakan yang tidak bertentangan dengan Islam. 14). Hoaks adalah sumber kehancuran bangsa dan masyarakat. 15). Peninggalan purbaka penting bagi transfer nilai kepada generasi penerus sehingga tidak boleh diserang dan dilenyapkan. 16). Perempuan boleh bepergian tanpa mahram asal ada jaminan stabilitas dan keamanan. 17). Perempuan boleh menduduki jabatan apapun asalkan ia kapabel, termasuk jabatan kepala negara. 18). Perceraian zalim tanpa sebab yang dapat dibenarkan oleh aturan agama, dan semata-mata atas keinginan dari satu atau dua pihak, suami-istri, adalah haram dan perlu diberi sanksi hukum karena jelas merugikan keluarga, anak-anak, bertentangan dengan akhlaq Islam, dan menyalahi tujuan perkawinan dalam Islam yakni kesakinahan dan kelanggengan, dan oleh kerena upaya mediasi dan arbitrase untuk mencegah perceraian sangat diharapkan perannya. 19). Harta bersama dalam keluarga harus dihitung dan dibagi dulu berdasar kesepakatan atau pandangan ahli, sebelum dikelurkan sebagai waris, hibah, dan sebagainya. 197
Terkait  dengan  pengarustumaan  moderasi  beragama,  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama RI pada 2 Maret 2020 mengadakan rapat kerja  nasional  bertema  “Pengarusutamaan  Moderasi  Beragama  di  Indonesia  melalui Pendekatan Dakwah, Budaya, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat.” Rapat kerja Nasional tersebut dilakukan dalam rangka menerjemahkan dan memperkuat fokus dan kebijakan kementerian Agama untuk meningkatkan moderasi beragama, sebagai strategi nasional merawat kehidupan berbangsa dan bernegara, yang kemudian diturunkan menjadi lima pokok pekerjaan, yaitu: pertama , cara pandang, sikap, dan praktik jalan tengah; kedua , harmoni dan kerukunan umat beragama; ketiga, penyelarasan relasi agama dan budaya; keempat , kualitas pelayanan kehidupan beragama; kelima , pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. 198 Jika kita berharap agar penghulu menjadi agen dan promotor pengarustumaan  moderasi  beragam,  maka  kita  dapat  berangkat  dari  pengembangan
197 https://kemenag.go.id/berita/read/512680/konferensi-internasional-al-azhar-hasilkan-29-rumusan- pembaharuan-pemikiran-islam , diakses pada 15 Mei 2020.
198 https://republika.co.id/berita/q6jgjw366/rakernas-ditjen-bimas-islam-gaungkan-moderasi-beragama , diakses pada 15 Mei 2020.

## 200
Vol. 14, No. 2, September 2020
cara  pandang,  sikap,  dan  praktik  moderasi  beragama  penghulu,  yang  dapat  dimulai pada  penguatan  karakter  moderasi  beragama  dan  wawasan  kebangsaan  pada  proses rekrutmen  penghulu.  Rekrutmen  penghulu  berbasis  tes  terhadap  standar  kompetensi dasar dan standar kompetensi bidang harus diperkuat pada aspek tesnya terkait dengan kompetensi moderasi beragama dan pandangan kebangsaan.  Ini penting sekali untuk memastikan bahwa penghulu yang diangkat oleh kementerian agama steril dari kelompok- kelompok yang anti moderasi beragama dan bahkan anti-kebangsaan. Sebab data terkini terkait  keberadaan  dan  sepak  terjang  kelompok  tersebut  di  birokrasi  dan  kementerian menunjukkan  angka  yang  siginifikan.  Misalnya  Alvara  Research  menemukan  19,4 persen PNS antipancasila dan lebih setuju konsep negara khilafah. Studi ini dilakukan 10  September  sampai  5  Oktober  2017  terhadap  1.200  responden  dari  PNS,  swasta/ profesional  dan  di  BUMN,  dengan  rentan  usia  25-40  tahun  dan  dilakukan  di  6  kota yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Jika menurut data KemenPANRB jumlah ASN per Juni 2019 mencapai 4,2 juta jiwa maka artinya ada sekitar 814 ribuan ASN yang terpapar dengan ideologi non-Pancasila. Yang diukur dalam riset tersebut adalah persepsi ASN tentang pemimpin non Muslim, persepsi terhadap perda Syariah, ideologi negara, negara Islam, dan juga khilafah. Selain soal persepsi ASN tentang Pancasila sebagai ideologi negara, secara rinci, berdasar riset tersebut ditemukan 31,3 % ASN  menolak  kepemimpinan  non-muslim  yang  dipilih  secara  demokratis  dan  35,3% ASN mendukung Perda Syariah. 199 Tidak hanya berdasarkan tes SKD, SKB, dan wawacara rekrutmen  penghulu  juga  harus  melalui  pelacakan  terhadap  jejak  digital  persepsi  dan pandangan mereka di media online dan media sosial. Jika input penghulu tidak disaring denga baik, maka masalah penangannya akan lebih sulit lagi jika mereka sudah direkrut dan terlembagakan. Bahkan Setara Institut merekomendasikan kepada pemerintah untuk men- screening ulang 128 ribu ASN yang sudah direkrut pada tahun 2018 di mana mereka direkrut  tanpa screening dan profiling ideologi  kebangsaan  dan  keagamaan,  penguatan pendidikan  Pancasila  dan  empat  pilar  kebangsaan  (UUD  1945,  Bhineka Tunggal  Ika, Pancasila, dan NKRI) bagi para ASN, dan perlunya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  selaku  pembina  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP)  menyusun pendidikan pencegahan radikalisme dalam modul pembinaan seacar apik dan terencana bagi ASN serta menegakkan hukuman disiplin bagi mereka yang terpapar radikalisme dan intoleransi. 200 Penghulu yang direkrut tanpa prosedur itu akan sulit diharapkan menjadi promotor  moderasi  beragama.  Kementerian  Agama  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal Bimas tampaknya perlu menyusun protap screening dan profiling ideologi kebangsaan dan keagamaan calon penghulu yang akan direkrut.
Pembinaan  oleh  kantor  kementerian  agama  dan  KUA  Kecamatan  juga  perlu dilakukan kepada para  penghulu. Pembinaan dalam kerangka pencegahan dapat diinisiasi dengan mengadakan kajian rutin dan terprogram tentang fiqih kebangsaan, fiqih hubungan antar agama, dan fiqih keluarga dengan materi dan pemateri yang tidak saja otoritatif namun  juga  kompatibel  dengan  penguatan  moderasi  beragama  dan  kebangsaan  yang diikuti  oleh  para  penghulu.  Pembinaan  dalam  kerangka  pengawasan  dan  kontrol  juga perlu dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan memantau rekam jejak pandangan penghulu  di  masyarakat  maupun  media  sosial.  Karena  pandangan  keagamaan  sering tercermin pada perilaku dan penampilan fisik, kiranya juga penting untuk menghimbau
199 https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/10/24/oyc3md335-ini-hasil-riset-soal- agama-dan-negara-di-indonesia , diakses pada 15 Mei 2020.
200 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190123193235-20-363272/setara-usul-screening- radikalisme-pada-lulusan-cpns , diakses pada 15 Mei 2020.
Vol. 14, No. 2, September 2020
mereka agar tidak memakai ikon dan penampilan yang sering dipersepsi oleh masyarakat sebagai  ikon  dan  penampilan  kelompok  intoleran,  seperti  bercelana  cingkrang  dan berjenggot panjang. Tidak hanya itu, mereka juga perlu dikontrol agar tidak tergabung dalam  kelompok  tersebut  atau  malah  mengakomodasi  dakwah  kelompok  intoleran  di internal KUA Kecamatan. Kepala KUA Kecamatan harus pula berani memutus kerjasama dakwah  dan  filantropi  dengan  ormas  dan  lembaga  keagamaan  yang  tidak  mendukung moderasi beragama dan penguatan kebangsaan, sebaliknya harus aktif menjalin kerjasama dengan tokoh dan lembaga Islam moderat dalam rangka mendukung tugas pelayanan keagamaan di masyarakat. KUA Kecamatan yang jumlahnya sangat banyak akan menjadi modal besar sebagai penyiar moderasi beragama jika dikelola oleh para pihak, termasuk penghulu, yang punya komitmen kuat terhadap keberagamaan yang kompatibel dengan realitas keindonesiaan.
Isu  terkini  penting  lain  yang  perlu  dikaji  oleh  penghulu  adalah  soal  negara  dan penerapan  syariah.  Perlu  ada  penegasan  yang  kemudian  menjadi  pemahaman  bersama tentang  prinsip-prinsip  kenegaran  menghadapi  tuntutan  pengundangan  bernuansa syariah oleh beberapa kelompok masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut antara lain; Pertama , penerapan syariah tidak boleh jatuh pada formalitas penerapan item dan fitur tertetntu dari hukum Islam klasik namun harus dalam kerangka mewujudkan kemaslahatan seluruh rakyat dalam wadah negara bangsa yang dihuni oleh pluralitas SARA semacam Indonesia. Kedua, penarapan syariah tidak boleh dijadikan isu dan alat politik dan ekonomi kelompok tertentu  demi  kepentingan  kekuasaan  dan  kapital. Ketiga, penerapan  syariah  dalam konteks Indonesia seyogyanya muncul sebagai aspirasi masyarakat (aspirasi demokratis) dan bukan merupakan kebijakan sejumlah kecil elit  yang cenderung dipaksakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak kuat. Keempat , penerapan syariah harus diawali dengan kajian yang cemerlang dengan memperhatikan aspek-aspek moderasi ajaran aswaja dalam tiga aspek sekaligus: akidah, syariah, dan tasawuf. 201 Moderasi islam dalam aspek tasawuf mencakup a). moderasi antara ta’thil dan tasybih ; b). moderasi antara al-jabru al-muthlaqu dan al-huriyatu al-muthlaqotu (kepasrahan muthlak dan kebebasan mutlak). Moderasi  Islam dalam aspek  syariat: 1). Moderasi hukum islam antara ketuhanan dan kemanusiaan. 2). Moderasi hukum Islam antara Idealisme dan Realisme. 3). Moderasi hukum Islam antara teks (nash) dan Tujuan hukum (maqashid syariah). Moderasi Islam dalam aspek tasawuf: 1).  Moderasi antara syariat dan hakikat. 2). Moderasi antara khouf dan roja’; 3). Moderasi antara aspek lahir dan aspek batin. 202
Terkait dengan pembinaan calon pengantin dan ketahanan keluarga oleh penghulu kiranya  perlu  pula  dimasukkan  materi  tentang  penguatan  moderasi  beragama  dan pentingnya komitmen kebangsaan sebagai basis ketahanan keluarga. Keluarga menjadi pilar  penting  bagi  penyemain  dan  diseminasi  moderasi  beragama  dan  nilai-nilai kebangsaan. Gerakan-gerakan keagamaan radikal sudah lama menggarap keluarga sebagai lokus ideologisasi dan radikalisasi. Fenomena terorisme keluarga sebenarnya bukan hal baru, pengembangan ideologi radikal dalam keluarga lebih efektif karena beberapa sebab: pertama, ikatan keluarga jauh lebih intens ketimbang ikatan pertemanan atau kelompok; kedua , diseminasi radikalisme dalam keluarga sulit dideteksi karena lebih tertutup dan tampak seperti aktivitas sosial biasa; ketiga , orientasi sama dalam keluarga mempercepat proses radikalisasi; keempat , iktan sedarah lebih menjamin kesetian kepercayaan karena radikalisme  lebih  tentang  siapa  yang  kita  kenal  dan  percayai  ketimbang  apa  yang  kita
201 Afifuddin Muhajir, Fiqih Tata Negara; Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam (Yogyakarta: Irscisod, 2017).
202 Ibid.
Vol. 14, No. 2, September 2020
ketahui; kelima ,  dan  istri  dan  anak-anak  lebih  rentan  untuk  direkrut  lewat  cuci  otak dan  kekerasan  simbolik  oleh  sang  ayah  sebagai  suami  dan  kepala  keluarga  lewat  dalil pendidikan  dan  kepemimpinan  dalam  keluarga. 203 Maka  pendidikan  dalam  keluarga perlu  menjadi  medan  yang  harus  direbut  penghulu  dalam  rangka  mengkampanyekan moderasi beragama dan penguatan nilai kebangsaan. Kasus bom bunuh diri satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan keempat orang anaknya yang terjadi di Surabaya pada 13 Mei 2018 cukup menjadi bahan renungan kita bersama betapa radikalisme justru dapat berkembang  di  lingkup  keluarga  yang  dari  luar  tampak  sakinah  dan  baik-baik  saja. 204 Belum lagi beberapa keluarga dari Indonesia yang nekat bergabung ke ISI di Suriah yang kini  nasibnya  menderita  dan  minta  kembali  ke  tanah  air. 205 Materi  ini  penting  untuk dipahami penghulu dan disampaikan kepada calon pengantin pada saat melaksanakan kursus calon pengantin dan pembinaan informal lain. Materi baku kursus calon pengantin yang kemudian dibukukan oleh Kementerian Agama dan menjadi bacaan mandiri wajib calon  pengantin  belum  memuat  materi  tersebut.  Materi  yang  tercantum  dalam  buku tersebut  sudah  sangat  komprehensif,  namun  masih  dalam  sebatas  penguatan  keluarga dan  aturan  perkawinan,  yakni:  membangun  landasan  keluarga  sakinah,  merencanakan perkawinan  yang  kokoh  menuju  keluarga  sakinah,  dinamika  perkawinan,  kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, generasi berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, mengenali serta menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga, mengelola konflik keluarga, dan prosedur pendaftaran dan pencatatan nikah dan rujuk. 206

## D. PENUTUP
Kebutuhan masyarakat akan pelayanaan dan pembinaan keagamaan justru semakin meningkat  di  era  sekarang.  Penghulu  dalam  hal  ini  menjadi  aktor  penting  dalam  hal layanan  dan  pembinaan  keagamaan  masyarakat.  Untuk  itu  dibutuhkan  revitalisasi terhadap  peran  mereka  di  masyarakat,  di  antaranya  dengan  membangun  kapasitas mereka  dalam  melayani  masyarakat.  Ketika  masyarakat  membutuhkan  model  layanan yang  berkualitas,  cepat,  dan  terjangkau,  maka  penghulu  harus  merespons  kebutuhan tersebut  dengan  mengembangkan  model  layanan  keagamaan  yang  prima.  Di  samping itu,  ketika  masyarakat  dibuat  bingung  dan  sebagian  terperangkap  oleh  model  dakwah Islam  transnasional  yang  berkarakter  eksklusif,  menolak  kebangsaan,  dan  menafikan keberagaman, penghulu harus tampil di depan mempromosikan dakwah keislaman yang moderat dan rahmatan lil alamin ke tengah-tengah masyarakat. Jika ini tidak dilakukan, maka  pengembangan  masyarakat  Islam  akan  mundur  ke  belakang  dan  justru  bersifat kontraproduktif bagi upaya pemerintah untuk membawa bangsa ini maju dan bergeser agak ke tengah setara dengan bangsa-bangsa besar yang lain.
203 Zoraya  Ralie,  “Menyelisik  Fenomena  Terorisme  Keluarga”, https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/ menyelisik-fenomena-terorisme-keluarga , diaksen 15 Mei 2020.
204 https://tirto.id/keluarga-bom-bunuh-diri-hobi-wisata-posting-senjata-dan-panahan-cKnD , diakses pada 15 Mei 2020.
205 https://nasional.tempo.co/read/1215284/keluarga-simpatisan-isis-di-suriah-berharap-pulang-ke- indonesia/full&view=ok , diakses pada 15 Mei 2020.
206 Tim  Penyusun, Fondasi  Keluarga  Sakinah:  Bacaan  Mandiri  Calon  Pengantin (Jakarta:  Subdit  Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017)
Vol. 14, No. 2, September 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Burhanudin, Jajat. 2017. Islam dalam Arus Sejarah Indonesia . Jakarta: Kencana.
Lev, Daniel S. 1986. Peradilan Agama Islam di Indonesia . terj. Zaini Ahmad Nuh. Jakarta: Intermasa.
Ismail, Ibnu Qoyim. 1997. Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial . Jakarta: Gema Insani Press.
Lukito, Ratno. 2008. Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia. Tangerang: Alvabet.
Yusdani, 2015. Menuju Fiqih Keluarga Progesif . Yogyakarta: Kaukaba.
Tim Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019. Tanya Jawab Moderasi Beragama . Jakarta: Kementerian Agama.
Muhajir,  Afifuddin.  2017. Fiqih Tata  Negara;  Upaya  Mendialogkan  Sistem  Ketatanegaraan Islam . Yogyakarta: Irscisod, 2017.
Tim Penyusun, 2017. Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14 A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatang Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2016 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
RUU  KHUP  Tahun  2019  Bab  XIV  tentang  Tindak  Pidana  Terhadap  Asal  Usul  dan Perkawinan.
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Ralie, Zoraya. “Menyelisik Fenomena Terorisme Keluarga”, https://beritagar.id/artikel/gaya- hidup/menyelisik-fenomena-terorisme-keluarga .
https://www.gatra.com/detail/news/470985/politik/menag-moderasi-beragama-ciptakan- kerukunan-dan-toleransi
https://kemenag.go.id/berita/read/512680/konferensi-internasional-al-azhar-hasilkan-29- rumusan-pembaharuan-pemikiran-islam ,
https://republika.co.id/berita/q6jgjw366/rakernas-ditjen-bimas-islam-gaungkan-moderasi- beragama .
Vol. 14, No. 2, September 2020
https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/10/24/oyc3md335-ini-hasil- riset-soal-agama-dan-negara-di-indonesia .
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190123193235-20-363272/setara-usul- screening-radikalisme-pada-lulusan-cpns .
https//ciputrauceo.net./blog/2015/7/7/pengertian-pelayanan-prima.
https://tirto.id/keluarga-bom-bunuh-diri-hobi-wisata-posting-senjata-dan-panahan-cKnD , https://nasional.tempo.co/read/1215284/keluarga-simpatisan-isis-di-suriah-berharap- pulang-ke-indonesia/full&view=ok .