*Corresponding author at: Department of Political Science, Faculty of Social Science and Political Science, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
E-mail address: herikusmanto@gmail.com
Copyright © 2022 Published by Talenta Publisher, p-ISSN: 2549-4341; e-ISSN: 2549-418X Journal Homepage: https://abdimas.usu.ac.id or https://talenta.usu.ac.id/abdimas

## ABDIMAS TALENTA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 7, No.1, 2022 | 187 - 194

## The Importance of Legality of Businesses for Small and Medium Micro Businesses
Heri Kusmanto 1 , Warjio 2
1,2 [Department of Political Science, Faculty of Social Science and Political Science, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia]
Abstract. Business legality is a standard that must be fulfilled by business actors. Micro small and medium enterprises (MSMEs) entrepreneurs are required to fulfill these requirements in order to compete in the free market era. The demand is a problem because not a few business actors do not have business legality. Various obstacles were obtained such as the absence of  funds to manage legality, the difficulty of correspondence, lack of knowledge and so on. In this paper, we will present the results of community service that have been carried out, namely the importance of business legality for MSMEs. The purpose of this service is to foster sensitivity (awareness) and build a framework of thinking on the importance of business legality for MSMEs in order to compete in the free market.

## Keyword: Business Legality, MSMEs
Abstrak. Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku usaha tidak memiliki legalistas usaha. Berbagai kendala yang didapat seperti tidak adanya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya. Dalam tulisan ini akan memaparkan hasil dari pengabdian masyarakat yang telah dilakukan yaitu mengenai pentingnya legalitas usaha bagi para UMKM. Tujuan dilakukannya pengabdian ini untuk untuk menumbuhkan kepekaan (awareness) dan membangun kerangka berfikir (framework of thinking) terhadap pentingnya legalitas usaha bagi UMKM agar dapat bersaing di pasar bebas.

## Kata Kunci: Legalitas usaha, UMKM
Received 15 March 2022 | Revised 18 March 2022  | Accepted 05 April 2022

## 1. Pendahuluan
MEA 2015 yang dihadapi negara-negara di ASEAN, adalah alasan yang mengharuskan pelaku UMKM kita untuk siap. Peningkatan kualitas produksi dengan adanya kreativitas dan inovasi dalam  mengembangkan  usaha  mutlak  dilakukan.  UMKM  juga  dituntut  untuk  mampu mempertahankan serta meningkatkan standar, desain dan kualitas produk agar sesuai agar dapat
diterima  oleh  pasar  secara  global.  Persaingan  yang  semakin  ketat,  dengan  terbukanya  pasar didalam negeri dan pasar global telah membuat pembinaan dan pengembangan UMKM dirasakan semakin  mendesak  agar  UMKM  dapat  meningkatkan  kemandirian  mereka.  Dengan  tingkat kemandirian yang semakin meningkat diharapkan berimbas pula pada pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan.
Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) sebagai sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, selalu menjadi isu sentral yang diperebutkan oleh politisi dalam menarik simpati massa. UMKM tenyata bukan sektor usaha yang tanpa masalah. Dalam perkembangannya, sektor ini justru menghadapi banyak masalah yang sampai saat ini belum mendapat perhatian serius untuk mengatasinya.
Usaha kecil dan menengah (UKM) perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk, antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif.
Hal senada juga disampaikan [1]  merekomendasikan beberapa hal berkaitan dengan pengembangan UMKM di Indonesia, terutama untuk meningkatkan daya saing di pasar global, sebagai berikut: (1) Banyaknya bantuan kepada UMKM uang tidak tepat sasaran, untuk itu perlu dilakukan adalah koordinasi bantuan  kepada UMKM sehingga tepat sasaran, pendisiplinan kementerian/lembaga pemberi bantuan untuk melakukan inovasi dalam menyusun skema bantuan. Hal lain adalah bantuan pelatihan teknis produksi, keuangan, pemasaran, dan kewirausahaan perlu ditingkatkan kuantitas   dan   kualitasnya. Selanjutnya   keikutsertaan UMKM dalam promosi  untuk menembus pasar internasional perlu ditingkatkan frekuensinya. (2) Diperlukan insentif untuk diversifikasi produk, pengkayaan desain, dan hak paten untuk produk UMKM.Untuk itu diperlukan kebijakan insentif fiskal dan non-fiskal bagi pengembangan industri kreatif dan pengusaha pionir. Di samping itu juga perlu dilakukan perlindungan dan sosialisasi mengenai hak paten. (3) mendorong penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan usaha UMKM. (4) Pemberian suku bunga khusus dan skema pembiayaan yang lebih baik khususnya untuk UMKM yang menghasilkan produk yang prospek tinggi di pasar internasional.
Dalam point 2 diatas salah satu upaya pemerintah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah dengan mempermudah perizinan untuk UMKM di seluruh Indonesia. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, izin untuk UMKM hanya 1 lembar dan dapat diterbitkan hanya dalam 1 hari oleh kecamatan.
Dengan selembar izin yang bisa selesai dalam sehari, UMKM bisa memperoleh empat (4) manfaat. Pertama adalah legaltas usaha, kedua kemudahan untuk mendapatkan modal karena
sudah legal, lalu akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan keempat ialah kesempatan untuk memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah.
Implementasi kemudahan perizinan untuk UMKM ini masih belum dapat terlaksana di semua daerah karena masih ada kepala daerah yang belum mengeluarkan aturan untuk mendelegasikan kewenangan penerbitan izin UMKM ke kecamatan. Dari 539 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, baru kurang lebih 150 yang sudah menerapkan izin 1 lembar dan 1 hari jadi untuk UMKM [2].
Agar usaha Anda berjalan dengan baik dan memiliki legalitas yang jelas. Tentu perlu adanya perizinan yang resmi dari pemerintah. Dewasa ini, banyak pelaku UMKM yang mengesampingkan hal yang satu ini. Kebanyakan dari mereka, berpendapat perizinan hanya diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. Selain itu, masih banyak juga yang berpikir bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang rumit dan memakan banyak waktu.

## 2. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dirancang secara komprehensif dan proporsional sesuai persentase efektifitas yang akan dicapai, dimana Tim pelaksana pihak perguruan tinggi akan lebih banyak berperan sebagai fasilitator, bukan semata penceramah. Metode yang digunakan adalah:
• In-class discussion
 Tujuan: untuk menumbuhkan kepekaan (awareness) dan membangun kerangka berfikir (framework of thinking) terhadap pemberdayaan UMKM dalam legalitas usaha.
• Case study
 Tujuan: untuk meningkatkan kepekaan penggiat UMKM dan masyarakat terhadap pemberdayaan UMKM dan dapat memanfaatkan peluang-peluang untuk pengembangan usahanya.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Pemberdayaan UMKM dengan Legalitas Usaha
UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah. Berdasarkan  UU Nomor 20 tahun 2008 Usaha Mikro didefinisikan sebagai bentuk usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
UMKM harus mampu menekankan kepada paradigma orientasi pasar dan daya saing untuk itu ada sejumlah prinsip dasar yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut [3]: (1) Bisnis adalah tetap bisnis,  jika seseorang membuka UMKM sendiri namun terpaksa tutup karena kalah bersaing, tidak perlu dibantu untuk dihidupkan kembali. (2) Hanya UMKM yang memiliki potensi pasar dan memiliki keuggulan komparatif dan kompetitif yang perlu dibantu oleh pemerintah, jadi prinsip yang berlaku adalah “ picking the winners ”. (3) Fokus bantuan yang diberikan kepada UMKM harus pada pengembangan teknologi dan inovasi. (4) Pemberian kredit bagi UMKM tidak merupakan komponen yang paling penting. Pengalaman menunjukkan UMKM yang mulai dan atau berkembang dengan sendirinya akan didatangi oleh perbankan. (5) Bantuan pada UMKM tidak bersifat protektif, dalam konteks ini sejalan dengan prinsip yang bisa maju adalah UMKM yang mampu bersaing bebas dalam kondisi pasar non-diskriminasi.
UMKM baik itu yang berskala mikro, kecil dan menengah dianjurkan harus memiliki izin usaha. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari  instansi berwenang, yang  menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya ‘ijin usaha’ tersebut  dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan  serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan.
Dalam kaitan itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  telah diatur bahwa [4]:  Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempatkan “perizinan  usaha” sebagai salah satu aspek strategis  dalam rangka penciptaan iklim usaha disamping  aspek yang lain, yaitu : pendanaan; sarana dan prasarana; informasi usaha; kemitraan; kesempatan berusaha; promosi dagang; dan dukungan kelembagaan.
Ditegaskan pula pada pasal 12 UU Nomor 20/2008  tentang UMKM tersebut, bahwa  aspek perizinan usaha  itu ditujukan untuk:
a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.
Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) bisa didapat dengan mudah setelah melengkapi beberapa persyaratan seperti mengajukan izin ke kantor Camat dengan melampirkan KTP, fotokopi Kartu Keluarga dan surat keterangan dari Kepala Desa.

## 3.2. Pentingnya Izin Usaha Bagi Pelaku UMKM
Beberapa manfaat pentingnya izin usaha bagi UMKM, yaitu [5]:
1. UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dengan memiliki izin usaha, dapat menjalankan operasional bisnis secara aman dan nyaman. Tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan. Seperti penertiban maupun pembongkaran.
2. Memudahkan dalam mengembangkan usaha. Selain itu, memiliki izin usaha juga akan memudahkan dalam mengembangkan usaha Anda saat ini. Misalnya, ingin bekerja sama dengan pengusaha yang lain.
3. Membantu memudahkan  pemasaran usaha. Baik dalam lingkup nasional maupun internasional atau juga memudahkan dalam melakukan ekspor dan impor produk, jika usaha yang dijalankan berupa barang.
4. Akses pembiayaan yang lebih mudah. Jika sudah memiliki surat izin usaha, akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan peminjaman dana pada pihak bank.
5. Memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Seringkali pemerintah mengadakan beberapa program pendampingan bagi para pelaku usaha kecil untuk mengajak mereka mengembangkan inovasi produk serta usahanya. Pendampingan ini bisa berupa workshop, seminar maupun penyuluhan langsung ke lokasi usaha.

## 3.3. Legalitas Usaha di Indonesia
Ketentuan perizinan usaha yang perlu dimiliki oleh pengusaha berupa SIUP ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 46/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No.36/2007 mengenai Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Berikut jenis-jenis SIUP berdasarkan skala usaha:
1. SIUP Mikro. Jenis izin usaha ini merupakan surat izin yang diberikan pada pengusaha yang usahanya masuk dalam kategori sangat kecil atau mikro. Jadi, SIUP ini diperuntukkan bagi mereka yang memiliki usaha dengan modal dan kekayaan bersih tidak lebih dari Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. SIUP Kecil. Sesuai dengan namanya, izin usaha ini diberikan kepada pelaku usaha tergolong kecil. Kelompok usaha ini berada di atas pengusaha mikro, karena modal dan kekayaan bersih untuk usaha ini sekitar Rp50 juta hingga Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan tempat usaha. Surat izin usaha kelompok usaha kecil ini adalah SIUP Kecil.
3. SIUP Menengah. Selanjutnya adalah surat izin untuk kategori usaha menengah, yakni dengan modal dan kekayaan bersih untuk mendirikan usaha ini sekitar Rp500 juta hingga Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sehingga jenis usaha ini bisa mengantongi izin SIUP Menengah.
4. SIUP Besar. Untuk jenis usaha skala besar, sudah pasti wajib mengantongi yang namanya surat izin usaha perdagangan. Usaha jenis ini merupakan usaha dengan modal dan kekayaan bersih lebih dari Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Untuk membuat SIUP, ada beberapa pilihan untuk membuat izin usaha ini, yakni secara online maupun offline (datang langsung ke kantor pelayanan), yaitu:
a. Secara Online. Jika ingin mengurus SIUP secara online, caranya adalah mendaftarkan diri di situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM & PTSP) masing-masing daerah. Contoh: pelayanan.jakarta.go.id. Setelah masuk dalam laman tersebut, cari informasi pengurusan SIUP untuk skala usaha Anda, apakah SIUP Mikro, SIUP Kecil, atau SIUP Menengah.
b. Secara Offline. Jika memilih mengurus SIUP secara offline alias datang langsung ke lokasi/kantor pelayanan, terpadu. Pelaku usaha bisa mendatangi Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah Tingkat II di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Anda. Atau, juga bisa melakukannya di PTSP (Pusat Terpadu Satu Pintu) apabila sudah dilengkapi unit layanan ini. PTSP juga terdapat di kantor Kelurahan.
Dalam proses pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro, kecil dan Menengah pemegang izin usaha,  Pejabat pemberi izin  dapat mencabut  Usaha yang telah diberikan, apabila pemegang izin tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Adapun pelaksanaan pencabutan   Izin Usaha, harus dilakukan dengan tahapan: [6]
1. peringatan/teguran tertulis;
2. dalam hal peringatan/teguran tertulis  tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Usaha sementara;dan/atau
3. apabila pembekuan sementara tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pencabutan   Izin Usaha

## 4. Kesimpulan
Pada Tataran Kebijakan atau regulasi diharapkan akan diberikan kemudahan bagi UMKM dalam kepengerusan segala bentuk jenis perizinan. Memperluas gerakan kewirausahaan keseluruh Indonesia, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, menciptakan UKM yang inovatif melalui peran inkubator Bisnis. Menghidupkan kembali pengembangan produk unggulan daerah melalui One Village One Product (OVOP), tidak hanya itu penyedian fasilitas berupa penguatan teknologi baik untuk produksi maupun pemasaran juga mutlak diperlukan.
Perlu dilakukannya pemetaan produk unggulan UMKM dan pedampingan terhadap pemasaran produk ke ASEAN. Memanfaatkan peran perwakilan luar negeri untuk mempromosikan produk UMKM di kawasan ASEAN. Selain itu, untuk memperkuat produk UMKM di negeri sendiri dapat dilakukan melalui meningkatkan kampanye cinta produk dalam negeri.
Bagi pelaku  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah itu sendiri perlu  aktif  untuk  bekerjasama  dan berkoordinasi dengan Pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mensukseskan seluruh program yang telah dicanangkan. Keseluruhan hal ini lah yang dapat menjadi penentu siap atau tidaknya pelaku UMKM di Indonesia memasuki era pasar bebas saat ini. Semakin siap pelaku UMKM tentu akan semakin matang, dan semakin kokohlah dalam menghadapi semua tantangan era pasar bebas 2015 yang tengah berlangsung saat ini.
Pentingnya memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK) bagi UMKM di Indonesia saat ini. Dengan memiliki IUMK dijamin usaha Anda kedepannya akan menjadi semakin maju dan bisa bersaing dengan pasar global. Selain perizinan, ada hal penting lain yang menentukan kemajuan bisnis UMK Anda saat ini, yaitu dalam hal pengelolaan keuangan usaha.
Agar kedepannya bisa berjalan dengan baik, maka usaha harus memiliki izin secara legal. Bukan hanya usaha yang skalanya besar saja yang harus memiliki izin, tetapi usaha dengan skala kecil juga harus memiliki. Tetapi kenyataanya, banyak para pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang Izin Usaha ini. Banyak para pelaku usaha yang merasa kebingungan dalam mengurusnya. Padahal, sekarang ini mengurus legalitas usaha bisa dengan mudah dan cepat, yaitu satu hari sudah bisa selesai asal semua berkas persyaratan sudah dipenuhi.
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014  tentang perizinan untuk usaha  mikro  dan  kecil  yang  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, dalam pengurusan legalitas usaha setelah keluar PERPRES menjadi lebih sederhana, mudah, dan cepat sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha

## 5. Ucapan Terimakasih
Terima kasih penulis ucapkan kepada Lembaga Pengabdian USU (LPM USU) yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian ini. Makalah ini luaran dari pengabdian masyarakat yang berjudul  Pemberdayaan UMKM Ikatan Makanan Olahan (IMO) Dalam Upaya Legalitas Usaha, Penguatan Kelembagaan dan Kewirausahaan yang mendapat pendanaan Non PNBP USU T.A. 2019.

## R EFERENCES
[1] Tim Peneliti ISEI, 2010, “Strategi Pengembangan UMKM di Indonesia”, Ringkasan
[2] Michael Agustinus, Ini Manfaat Pelaku UKM Punya Izin Usaha ( Online ), Tersedia di https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3085080/ini-manfaat-pelaku-ukm- punya-izin-usaha, diakses 6 Mei 2019.
[3] Tambunan,  Tulus,  2010,  Center  for  Industry,  SME  and  Business  Competition  Studies, Trisakti University, Indonesia
[4] Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta : Sekretariat Negara
[5] Eksekutif, Sidang Pleno ISEI XIV, Bandung 20 – 22 Juli 2010.
[6] Suwandi, Perizinan Usaha UMKM, Buletin Peraturan di Bidang Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM. Volume 3 Juni 2012, Halaman 1-6.