## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(331-345)
EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA KELURAHAN TANJUNG RHU KOTA PEKANBARU
Parasian Manurung 1 , Zaili Rusli 2 , Dadang Mashur 3
Universitas Riau, Indonesia 1,2,3
E-mail: parasianmanurung294@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  hasil  evaluasi  program pemberdayaan  masyarakat  berbasis  rukun  warga  (PMB-RW)  di  Kelurahan Tanjung  Rhu  dan  faktor  faktor  penghambat  evaluasi  program  PMB-RW  di Kelurahan Tanjung Rhu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan  pendekatan  pada  studi  kasus  yang  bersifat  deskriptif  melalui  proses pegumpulan  data  wawancara,  observasi,  dan  studi  dokumen.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  evaluasi  program  PMB-RW  belum  terlaksana  dengan  baik dan  maksimal  serta  PMB-RW  belum  mampu  menangani  dan  mengurangi  angka kemiskinan  di  Kelurahan  Tanjung  Rhu.  Evaluasi  konteks  program  PMB-RW belum  sesuai  dengan  perencanaan,  belum  mampu  menganalisa  latar  belakang dilaksanakannya PMB-RW serta kesulitan dalam mencapai tujuan. Evaluasi input program  PMB-RW  belum  bisa  memanfaatkan  sumberdaya  yang  ada  serta identifikasi terhadap sumberdaya belum maksimal.
Kata Kunci : Evaluasi Program, PMB-RW, Kelurahan Tanjung Rhu

## ABSTRACT
This  research  is  to  find  out  and  analyze the  evaluation  results  of the  community empowerment  program  based  on  the  pillars  of  the  community  (PMB-RW)  in  the Tanjung Rhu Village and the inhibiting factors for the evaluation of the PMB-RW program  in  the  Tanjung  Rhu  Village.  This  study  uses  a  qualitative  research method  with  a  case  study  approach  that  is  descriptive  in  nature  through  the process of collecting interview data, observation, and document study. The results showed  that  the  evaluation  of  the  PMB-RW  program  had  not  been  carried  out properly  and  maximally  and  that  PMB-RW  had  not  been  able  to  handle  and reduce the poverty rate in Tanjung Rhu Village. Evaluation of the context of the PMB-RW program has not been in accordance with the plan, has not been able to analyze  the  background  of  the  implementation  of  PMB-RW  and  difficulties  in achieving  goals.  Evaluation  of  the  input  of  the  PMB-RW  program  has  not  been able to utilize existing resources and the identification of resources has not been maximized.
Keywords : Program Evaluation, PMB-RW, Tanjung Rhu Village

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(331-345)

## PENDAHULUAN
Pemberdayaan  Masyarakat  di
Indonesia merupakan salah satu jawaban  alternatif  terhadap  konsep pembangunan  yang  ada,  dikarenakan masyarakat sadar dan paham mengenai kebutuhan atas dirinya sendiri, sehingga mereka memiliki kemampuan serta Persoalan yang terjadi disebabkan oleh  banyak  hal,  antara  lain  latar belakang  pendidikan,  keluarga,  tempat tinggal,  pekerjaan  yang  dimiliki,  pola pikir  akan  teknologi  dan  kemajuan informasi, serta gaya hidup masyarakat yang  bermukim  di  suatu  wilayah. Dikarenakan  munculnya  keberagaman ini,  tentu  juga  akan  menimbulkan berbagai  macam  penanganan  yang berbeda  ketika  suatu  kelompok  pada bagian  masyarakat  ingin  melakukan perubahan melalui pemberdayaan  yang ada, untuk membangun dan memajukan kehidupan dan penghidupan mereka. Seiring berkembangnya  waktu,  dimana  zaman sudah  mulai  maju  dengan  teknologi informasi  dan  komunikasi  yang  ada, pemerintah  mencari  solusi  alternatif akan program pemberantasan kemiskinan  masyarakat  yang  lain,  hal ini  agar  bisa  menjawab  kembali keseriusan pemerintah dalam memberdayakan  masyarakat  di  tengah tingginya angka kemiskinan di
Indonesia.  Sekalipun  PNPM,  PPK,  & IDT  sudah  dijalankan  di  periode sebelumnya,  tentu  tidak  bisa  serta merta  menyelesaikan  permasalahan yang  ada,  maka  dari  itu  Pemerintah
dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif lagi  untuk  bisa  memberikan  program dimana  bisa  mengakomodasi  setiap permasalahan ekonomi masyarakat saat ini. Program Pemberdayaan Masyarakat  Berbasis  Rukun  Warga (PMB-RW)  khususnya  di  Pekanbaru ini  menjadi  sasaran  utama  pemerintah agar  bisa  menjadi  jawaban  untuk kebutuhan akan
permasalahan kemiskinan, sebagai upaya nyata kinerja pemerintah saat itu, pada tahun 2014  PMB-RW  ini  merupakan  salah satu  kebijakan  yang  dibuat  oleh Walikota  Pekanbaru.  Program  ini dijalankan  agar  bisa  menangani  kasus kemiskinan  di  Kota  Pekanbaru  melalui pendekatan yang
berintegritas, profesional,  dan  akuntabel.  Dimana program  ini  memadukan  antara  daya fisik, ekonomi, dan sosial.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh dari  Kelurahan  Tanjung  Rhu,  pada tahun  2019  PMB-RW  dilaksanakan secara  serentak  di  setiap  RW  yang terdiri  dari  5-6  RT  yang  mengikuti pelatihan  bordir  &  tata  boga.  Untuk pelatihan bordir, peserta yang mengikuti  pelatihan  berasal  dari  RW 01,  RW  02,  06,  &  07  yang  terdiri  dari 40 orang sedangkan pelatihan tata boga berasal  dari  RW  03,  RW  04,  dan  RW 05  terdiri  dari  30  orang,  dimana pelatihan ini disesuaikan dan dilaksanakan  sesuai  dengan  kebutuhan masing-masing RW
berdasarkan kesepakatan bersama setiap warga. dan dijabarkan jumlah populasi masyarakat

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023 (331-345)
berdasarkan  strata  sosial  nya  masing- masing, mulai dari tingkat kesejahteraan  miskin,  menengah,  dan kaya  yang  dibagi  ke  dalam  beberapa
RT.  Terdapat  2466  jiwa  /  orang  yang masuk  dalam  kategori  miskin  atau sekitar  734  KK  yang  memerlukan perhatian  dari  pemerintah,  disini  yang berperan  penting  ialah  Kelurahan Tanjung Rhu sebagai wadah pemberdaya masyarakat. Sangat kelihatan  sekali  ketimpangan  yang terjadi    masyarakat  dengan  tingkat kesejahteraan  menengah  dan  kaya sangatlah  sedikit  dimana  ini  sesuai dengan data laporan kegiatan pemberdayaan Kelurahan Tanjung Rhu pada tahun 2019-2020. Penulis mendapatkan  beberapa  informasi  dan data  penting  yang  cukup  menarik  dari pihak  Kelurahan  Tanjung  Rhu  yang menjadi  suatu  permasalahan  pada PMBRW  ini:  Kebutuhan  pelatihan setiap  RW  di  Tanjung  Rhu  cukup bervariatif  dan  meningkat,  sementara pelatihan yang diberikan hanya sekedar keterampilan  yang  sama  dari  tahun  ke tahun  seperti  Tata  Boga,  Bordir, Pangkas  Rambut  dan  lain  lain  yang belum  tentu  sesuai  dengan  keinginan dan harapan masyarakat, Ada beberapa program  yang  tidak  dipertahankan hingga akhir dikarenakan masih minimnya  pengetahuan  masyarakat
Kelurahan  Tanjung  Rhu  terhadap program  PMB-RW  sehingga  kesulita untuk  memulai  kewirausahaan  serta memasarkan  produknya  ke  berbagai tempat,  Masih  belum  terlihat  secara signifikan  perubahan  secara  ekonomi
dan  sosial  di  lingkungan  tanjung  rhu sendiri,  hal  ini  dikarenakan  masih banyaknya  jalan  yang  belum  di semenisasi,  penerangan  lampu  belum secara  keseluruhan  nyala,  drainase jalan masih belum rata sehingga masih ada  beberapa  kawasan  RW  banjir  di wilayah  AMD  dan  Rintis.tujuan  dari penelitian  ini  ada  Untuk  mengetahui hasil  evaluasi  Program  PMBRW  di Kelurahan  Tanjung  Rhu  pada  tahun 2019-2020 dan faktor penghambat pada
Evaluasi Program PMBRW di Kelurahan Tanjung Rhu.

## KAJIAN PUSTAKA
Evaluasi  Merupakan  kegiatan untuk menentukan taraf suatu nilai atau tentang sesuatu, termasuk untuk memperoleh  suatu  informasi  yang  bisa bermanfaat  dalam  menilai  eksistensi program, produk, prosedur, serta alternatif strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian  evaluasi  yang  berasal  dari kamus Oxford  Advanced  Leaner’s Dictionary of Current English, evaluasi adalah  suatu  upaya  atau  cara  untuk menentukan nilai atau jumlah.
memandang  evaluasi  sebagai  sebuah proses  menentukan  hasil  yang  telah dicapai  oleh  suatu  program  kegiatan yang sebagaimana dibuat untuk mencapai  tujuan  tertentu.  Berbeda halnya dengan Stufflebeam yang menyampaikan bahwa evaluasi merupakan suatu tahapan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian  informasi  yang  memiliki manfaat bagi para pengambil keputusan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(331-345)
dalam menentukan alternantif keputusan lainnya.mengemukakan bahwa  secara  garis  besar  fungsi penelitian  evaluasi  dapat  dibedakan menjadi dua yakni :
1. Evaluasi formatif difungsikan sebagai  pengumpulan  data  pada waktu  pelatihan  suatu  program berlangsung.  Data  dari  hasil  ini dapat  digunakan  untuk  membentuk (to form) dan memodifikasi program yang berjalan. Jika ditengah kegiatan sudah diketahui dan dianalisa  hal  negatif  apa  saja  dan setiap  pengambil  keputusan  sudah dapat menentukan sikap dan tindakan  terhadap  kegiatan  program yang  sedang  berlangsung  maka terjadinya pemborosan yang mungkin  akan  terjadi  bisa  dicegah atau diminimalisir 2. Evaluasi  sumatif  difungsikan  jika program  kegiatan  sudah  selesai dilaksanakan. Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menentukan sejauh  mana  sesuatu  suatu  program memiliki nilai dan manfaat, terutama  jika  dibandingkan  dengan pelaksanaan  program  yang  lain. Penilaian sumatif bermanfaat
datanya  bagi  para  pendidik  yang akan  mengadopsi  program  yang dievaluasi  berkenaan  dengan  hasil, program, dan prosedur.
Model  Evaluasi  Stake  Model  ini digunakan  oleh  Stake  (1967),  analisis proses  evaluasi  yang  dikembangkan oleh  beliau  membawa  pengaruh  yang besar dalam bidang evaluasi akan suatu program  dan  mampu  berhasil memberi
dasar  yang  sederhana  tetapi  konsepnya cukup  kuat  dalam  perkembangan  yang lebih jauh dalam bidang evaluasi. Stake memfokuskan  terhadap  dua  dasar kegiatan dalam evaluasi yaitu deskripsi ( description ) dan pertimbangan ( judgement ),  serta  membagi  tiga  tahap evaluasi  program  yaitu  : Antecedents ( input ), Transaction ( process )  dan Outcomes ( output ) Pada tahapan pendahuluan ( antecedents ) berhubungan dengan kondisi  yang  terlebih  dahulu  ada sampai  pada  saat  dilakukan  instruksi yang  dihubungkan  dengan  hasil  yang dicapai.  Tahap  transaksi  ( transactions ) berhubungan dengan proses dilakukannya  instruksi  dan  hasil  yang diperoleh adalah berdasarkan pengaruh dari  proses  tersebut.  Tahap outcomes berhubungan dengan hasil yang dicapai setelah  program  diimplementasikan serta untuk mendapatkan langkah kerja selanjutnya.  Penekanan  yang  sangat penting  dalam  model  ini  ialah  tahapan yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. Menurut Mardianah  (dalam  Wirutomo,2023) memberdayaan  dimaknai  sebagai  cara untuk  mendapatkan  kekuatan  dan mengaitkan dengan
kemampuan golongan  miskin  untuk  mendapatkan akses  ke  sumber-sumber  daya  yang menjadi  dasar  dari  kekuasaan  dalam suatu sistem maupun organisasi.
Strategi Pemberdayaan Pada dasarnya, kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan hal baru. Usaha pengembangan masyarakat dalam proses  pemberdayaan  ini  dilandaskan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023 (331-345)
pada  ajaran  keagamaan,  nilai-nilai kebangsaan, dan kebudayaan tradisional  seperti  semangat  gotong royong.  Korten  (1998)  memberikan pandangan  bahwa  strategi  program pembangunan masyarakat harus berorientasi kepada 3 hal, yaitu : 1. Reliefe & Walfare Dimana  dengan  berusaha  segera memenuhi kekurangan atau keperluan  tertentu  yang  dialami suatu  individu  atau  keluarga  seperti keperluan  makanan,  kesehatan,  dan pendidikan 2. Small-scale reliant local development Dimana disebut juga dengan pembangunan komunitas, yang meliputi masalah kesehatan,
penerapan  teknologi,  pembangunan infrastruktur.
3. Sustainable Development
Mempermasalahkan dampak pembangunan  dan  selalu  melihat jalan  keluar  atau  solusi  yang  akan ditawarkan,  baik  pada  tingkat  lokal, regional,  maupun  nasional.  Pada tahap  ini  terdapat  usaha  untuk mempengaruhi
perancangan
kebijakan pembangunan, strategi ini bisa memberikan dampak perubahan di skala nasional Konsep  PMB-RW  sebagai  salah satu alternatif solusi terhadap pemberdayaan suatu kelompok masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan,  PMB-RW  ini  dianggap bisa  mengakomodasi  semua  kebutuhan setiap masyarakat yang memiliki
kesulitan dalam menjalankan
penghidupannya yang layak dan pantas. Pemberdayaan ini menggunakan konsep pendekatan masyarakat  yang  berasal  dari  skala yang  rendah,  dimulai  dari  tingkat kelurahan  dan  menyerap  ke  semua warga  penduduk  yang  bermukim  di suatu  rukun  warga.  Sumber  informasi hasil  regulasi  maupun  kearifan  lokal tersebut adalah merupakan  Manajemen
Pengetahuan (Knowledge Management),  hal  ini  merupakan proses  sistematik  untuk  menemukan, memilih, mengorganisasikan, menyarikan,  dan  menyajikan  informasi dengan  cara  tertentu,  sehingga  para pemangku kepentingan mampu memanfaatkan dan meningkatkan penguasaan  pengetahuan  kondisi  Kota Pekanbaru  dari  masa  ke  masa  menjadi suatu bidang kejadian yang spesifik.
Selama ini banyak produk- produk hukum dan kearifan lokal yang masih  merupakan Tacid  Knowledge bagi  pimpinan/lembaga  tertentu  yang ada  di  Kota  Pekanbaru,  sehingga gagasan  Walikota  Pekanbaru  yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD)  tidak  sampai  kepada masyarakat.  Adapun  Analisis  Program Pemberdayaan  Masyarakat  Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru/Andy  Abdillah/2019.(Jurnal FISIP UIR) Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah Keberhasilan  Pelaksanaan  Program

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023 (331-345)
Pemberdayaan  meliputi  3  Aspek  yang dikembangkan  oleh  Sujianto  dengan hasil PMB RW di Kelurahan Sidomulyo  Barat  sudah  terlaksana dengan  baik  tapi  belum  berpengaruh terhadap  kondisi  kehidupan  sosial masyarakat  setempat.beda  penelitian Penelitian  ini  memfokuskan  pada Analisa  program  pemberdayaan  nya saja  pada  tahap  implementasi,  tidak menyinggung  hingga  tahap  evaluasi secara utuh.

## METODE
Penelitian ini yang akan digunakan  adalah  jenis  penelitian kualitatif  dengan  metode  pendekatan yang  digunakan  adalah  deskriptif, dimana  yang  dimaksud  ialah  dengan menggambarkan,  menyampaikan,  serta mengidentifikasi  secara  keseluruhan rangkaian peristiwa, fenomena,
kejadian,  serta  kegiatan  sosial  yang terjadi.  Dengan  metode  pendekatan kualitatif  deskriptif  dapat  membantu menjelaskan  penelitian  ini  dengan menggunakan  model  dilaksanakan  dan dilakukan  Kantor  Kelurahan  Tanjung Rhu  di  Jalan  Hijrah  No  44,  Kelurahan Tanjung  Rhu,  Kecamatan  Limapuluh, Kota  Pekanbaru  28143  beda  dengan penelitian yang lain adalah judul Proses Pemberdayaan  Masyarakat  Berbasis Rukun  Warga  (PMB  RW)  Di  Kota Pekanbaru/Talgia/2017  dengan  hasil Penelitian  ini  fokusnya  pada  proses implementasi pemberdayaan saja, tidak kepada proses evaluasi yang seharusnya  menjadi  bagian  proses PMB-RW  tersebut.  serta  di  beberapa
RW  Kelurahan  Tanjung  Rhu  yang sudah melaksanakan Program PMBRW ini.Informan adalah subjek yang memberikan  data  berupa  informasi kepada  peneliti.  Dimana  peneliti  akan memperoleh  informasi  langsung  dari pihak atau orang yang langsung terlibat di  dalam  prores  penelitian  serta beberapa pihak tambahan yang menjadi pendukung informasi yang akan dijadikan  perbandingan  data.  Adapun informan  dalam  penelitian  ini  antara lain  Lurah  &  Staf  di  Kelurahan Tanjung  Rhu  Kabid  Pemberdayaan Masyarakat  Kelurahan  Tanjung  Rhu, Ketua  Rukun  Warga  01-07  Kelurahan Tanjung  Rhu,  Masyarakat  Rukun Warga  01-07  Kelurahan  Tanjung  Rhu, Camat  &  Staf  di  Kecamatan  Lima Puluh,  Tenaga  Pendamping/Pengajar
Pelatihan PMB-RW.sumber data menggunakan  data  langsung  berasal dari  pihak  Kelurahan  Tanjung  Rhu mulai  dari  Lurah,  Lurah,  Bidang Sarana  Prasarana  Umum,  Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Ketua RW, dan  Masyarakat  setempat.  dan  data sekunder merupakan data yang diperoleh  dari  hasil  studi  kepustakaan, peraturan perundang-undangan,
dokumen  fisik  yang  berbentuk  laporan catatan  ataupun  dokumentasi  serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini  sehingga  dapat  mendukung  tingkat keakuratan  dari  data  primer  yang  ada yaitu Rencana Kegiatan Pemberdayaan (RKP) Kelurahan Tanjung Rhu,Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran (DPA) Kelurahan Tanjung Rhu, Laporan  Kegiatan  PMBRW  Kelurahan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023 (331-345)
Tanjung  Rhu,  Rekaman  Wawancara Audiovisual dengan Narasumber. Teknik  pengumpulan    data  yang dipakai  berupa  observasi,  Wawancara dan  dokumentasi  Serta  teknik  anlisa data  menggunakan    peneliti  akan menggunakan Model Miles & Huberman. Model ini memiliki tahapan dalam  pengumpulan  data  yaitu  reduksi data,  penyajian  data,  dan  kesimpulan atau verifikasi, dimana dengan menggunakan analisis ini peneliti dapat menjelaskan dan menyampaikan secara konkrit  gejala  dan  fenomena  yang terjadi  di  lapangan,  khususnya  dalam penelitain  Evaluasi  Program  PMBRW di Kelurahan Tanjung Rhu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  peneliti  akan  membahas
mengenai hasil wawancara dari informan yang berperan dalam pelaksanaan  program  PMB-RW  di
Kelurahan  Tanjung  Rhu.  Peneliti  akan mengaitkan  hasil  dari  wawancara dengan  informan  tersebut  dengan  teori yang  digunakan  yaitu  Teori  Evaluasi Model  CIPP  yang  dikembangkan  dan dikemukakan oleh Daniel L. Stufflebeam  pada  tahun  1968  di  Ohio State University. Fenomena kemiskinan perlu dianalisa  di  setiap  KK  yang  ada sehingga bisa mempermudah Kelurahan Tanjung Rhu untuk mengatasi  permasalahan  kemiskinan paling  tidak  dengan  menguranginya atau  meminimalisirnya,  karena  untuk mengentaskan kemiskinan butuh waktu dan skala prioritas yang lebih variatif.
Hal ini didukung oleh pernyataan langsung  dari  Lurah  di  Kelurahan Tanjung Rhu sebagai berikut :
“ Terkait program PMB-RW
memang kami laksanakan sesuai dengan  amanat  dari  Perda  dan Perwako  yang  berlaku  dan  sudah mengatur  secara  teknis  programnya yang  terdiri  dari  beberapa  pelatihan, tapi  sebelum  kami  jalankan  program ini  pastinya  perlu  kami  lihat  dulu  dan kami kumpulkan datanya berapa warga yang  masuk  kategori  miskin  dan memerlukan  bantuan  program  ini, kami meminta bantuan juga dari pihak RW  maupun  RT  agar  sekiranya  bisa membantu  memberikan  data  warganya agar mempermudah pelaksanaan program  ini  nanti” ( Wawancara dengan  Bapak  Rusli,  S.Sos  pada tanggal 14 Desember 2022)
Sesuai  dengan  pernyataan  diatas dapat  diketahui  bahwa  Kelurahan Tanjung  Rhu  memiliki  peran  untuk mengidentifikasi fenomena sosial seluruh  warga  dari  masyarakat  di Kelurahan Tanjung Rhu yang dianggap masuk kategori miskin dan memerlukan  bantuan  program  PMB- RW,  karena  ini  sesuai  juga  dengan tahapan  evaluasi  yang  paling  pertama yaitu evaluasi konteks dengan melakukan analisa terhadap latar belakang program yang akan dijalankan  dan  perumusan  program yang  tepat  sasaran  kedepan  agar  lebih memudahkan  Kelurahan  Tanjung  Rhu untuk mencapai tujuannya. Jika diperhatikan  secara  lebih  detail,  maka bisa  dilihat  bahwa  angka  kemiskinan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(331-345)
yang lebih tinggi dari angka kesejahteraan  ialah  yang  menjadi  latar belakang PMB-RW ini dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Rhu.

## Context Evaluation
Pelaksanaan  evaluasi  program PMB-RW  ini  juga  dikemukan  oleh Daniel  L.  Stufflebeam  (1968)  dengan melakukan analisa komprehensif secara mendalam  terkait  dengan  masalah  dan kebutuhan, dari sini Kelurahan Tanjung Rhu  yang  berperan  sebagai  fasilitator program PMB-RW mampu mengetahui permasalahan  dan  kebutuhan  di  setiap RW  dan  RT  di  Kelurahan  Tanjung Rhu.  Jika  dikaitkan  dengan  data  yang peneliti telah kumpulkan, di Kelurahan Tanjung  Rhu  terdiri  dari  7  Rukun Warga dan 42 Rukun Tetangga, dimana rata-rata  setiap  RT  memiliki  5-6 jiwa/penduduk  dalam  1  KK  (Kartu Keluarga). Tentu saja fenomena kemiskinan  perlu  dianalisa  di  setiap
KK yang ada sehingga bisa mempermudah Kelurahan Tanjung Rhu untuk mengatasi permasalahan kemiskinan paling tidak dengan menguranginya atau meminimalisirnya, karena untuk mengentaskan
kemiskinan  butuh  waktu  dan  skala prioritas yang lebih variatif. Hal ini didukung oleh pernyataan
langsung  dari  Lurah  di  Kelurahan Tanjung Rhu sebagai berikut : “Terkait program PMB-RW memang kami laksanakan sesuai
dengan  amanat  dari  Perda  dan Perwako  yang  berlaku  dan  sudah mengatur  secara  teknis  programnya yang  terdiri  dari  beberapa  pelatihan,
tapi  sebelum  kami  jalankan  program ini  pastinya  perlu  kami  lihat  dulu  dan kami kumpulkan datanya berapa warga yang  masuk  kategori  miskin  dan memerlukan  bantuan  program  ini, kami meminta bantuan juga dari pihak RW  maupun  RT  agar  sekiranya  bisa membantu  memberikan  data  warganya agar mempermudah pelaksanaan program  ini  nanti” (Wawancara dengan  Bapak  Rusli,  S.Sos  pada tanggal 14 Desember 2022)
Sesuai  dengan  pernyataan  diatas dapat  diketahui  bahwa  Kelurahan Tanjung  Rhu  memiliki  peran  untuk mengidentifikasi fenomena sosial seluruh  warga  dari  masyarakat  di Kelurahan Tanjung Rhu yang dianggap masuk kategori miskin dan memerlukan  bantuan  program  PMB- RW,  karena  ini  sesuai  juga  dengan tahapan  evaluasi  yang  paling  pertama yaitu evaluasi konteks dengan melakukan analisa terhadap latar belakang program yang akan
dijalankan  dan  perumusan  program yang  tepat  sasaran  kedepan  agar  lebih memudahkan  Kelurahan  Tanjung  Rhu untuk mencapai tujuannya.   Jika diperhatikan  secara  lebih  detail,  maka bisa  dilihat  bahwa  angka  kemiskinan yang lebih tinggi dari angka kesejahteraan  ialah  yang  menjadi  latar belakang PMB-RW ini dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Rhu. Berdasarkan  hasil  wawancara diatas, Lurah Tanjung Rhu berkeyakinan  bahwa  solusi  PMB-RW memang  bukanlah  satu-satunya  jalan, akan  tetapi  ini  salah  satu  jalan  untuk

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(331-345)
mengentaskan kemiskinan di Kelurahan  Tanjung  Rhu.  Kemiskinan memang  akan  selalu  ada,  tetapi setidaknya  dengan  adanya  data  warga yang  sudah  dikumpulkan  bisa  menjadi langkah  awal  untuk  merumuskan tujuan  pemberdayaan  yang  lebih  baik, sesuai  di  akhir  wawancara  dengan beliau bahwa mereka sangat mengutamakan pelayanan bagi masyarakat  secara  keseluruhan.Pada tahap evaluasi konteks ini, Stufflebeam (1968)  juga  mengemukakan  bahwa perumusan  program  merupakan  hal yang  penting  untuk  melihat  sejauh mana  konteks  pelaksanaan  evaluasi pada  suatu  program,  hal  ini  bertujuan
untuk mempermudah jalannya pelaksanaan program. Kelurahan Tanjung  Rhu  memiliki  keyakinan  juga bahwa  tidak  lain,  untuk  mengentaskan kemiskinan  di  Kelurahan  Tanjung  Rhu ialah dengan menyusun strategi pemberdayaan  yang  tepat  sasaran  dan tujuan  di  awal.  Hal  ini  didukung  oleh pernyataan dari Sekretaris Lurah terkait dengan sasaran program serta mengapa tujuan  PMB-RW  ini  penting  untuk dicapai  karena  sesuai  dengan  amanat dari peraturan walikota Kota Pekanbaru. Hal  ini  juga  disampaikan  oleh salah  satu  Staf  Pembangunan  dan Pemberdayaan Masyarakat terkait dengan perencanaan pemberdayaan dan pembangunan  fasilitas  sarana  dan prasarana  yang  diperlukan  di  beberapa
RW  &  RT  di  Kelurahan  Tanjung  Rhu sebagai berikut:
“Sebelum kami laksanakan program  PMB-RW  ini  tentunya  kami libatkan  semua  anggota  masyarakat  di Kelurahan  Tanjung  Rhu,  disini  yang paling  penting  ialah  Ketua  RW  1-7, karena  mereka  yang  menjembatani kami  kepada  seluruh  warga  di  RW masing-masing. Sudah kami sampaikan prioritas  dari  Bapak  Lurah  saat  itu utamakan untuk pembangunan beberapa fasilitas sarana dan
prasarana, khususnya untuk kebutuhan Ibu  yang  baru  lahiran  dan  untuk  bayi mereka.  Sasaran  Kelurahan  bukan hanya  pelatihan  keterampilan  saja, tetapi  pembangunan  fisik  juga” (Wawancara  dengan  Bapak  Musdianto pada tanggal 14 Desember 2022)
Berdasarkan  hasil  wawancara diatas, dapat disampaikan bahwa sasaran dan tujuan pelaksanaan program diberikan juga kepada mereka yang  bukan  hanya  untuk  pelatihan PMB-RW saja,  tetapi  juga  dari pembangunan  fisik  yaitu  sarana  dan prasarana  di  Kelurahan  Tanjung  Rhu. Sebagai  inisiator  pelayanan  di  tingkat yang  paling  rendah,  tentu  jangkauan pelayanan  Kelurahan  Tanjung  Rhu bukan hanya sekedar urusan
administrasi  saja,  tetapi  juga  pada tingkatan  yang  lebih  mendalam  seperti halnya kesejahteraan keluarga di setiap RW  di  Kelurahan  Tanjung  Rhu.  Akan tetapi  terkait  dengan  evaluasi  program PMB-RW  di  Kelurahan  Tanjung  Rhu, peneliti  menyadari  juga  bahwa  tidak semua  program  PMB-RW  memenuhi keinginan  dan  kemauan  masyarakat  di
Kelurahan Tanjung Rhu. Perlu

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(331-345)
ditegaskan  kembali  pada  teori  yang dikemukan sebelumnya yaitu pada Sub teori  Evaluasi  Konteks,  pada  suatu program  ada  besar  kemungkinan  tidak mampu  menyelesaikan  permasalahan yang  ada,  bahkan  justru  menimbulkan pertanyaan  dari  masyarakat,  apakah betul  program  PMB-RW  ini  mampu menjawab  dan  mengakomodir  situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan  Tanjung  Rhu  yang  masih dilanda kemiskinan.
Input Evaluation Apabila dikaitkan dengan evaluasi  program  PMB-RW  dari  sisi input,  disini  akan  dibahas  terkait dengan  sumberdaya  yang  digunakan terutama dari sisi anggaran, pihak yang terlibat  dalam  proses  pelaksanaan program,  alternatif  program  selain pelatihan  keterampilan,  dan  proses penjadwalan  program  pemberdayaan yang sudah disusun oleh pihak
Kelurahan  Tanjung  Rhu.  Program Pemberdayaan  yang  dilaksanakan  oleh Kelurahan  Tanjung  Rhu  tentu  saja memerlukan bantuan dari sisi sumberdaya  yang  ada,  khususnya  di bagian anggaran, bagaimana memaksimalkan program dengan anggaran  yang  sudah  ditetapkan  dari Pemerintah  Provinsi  Riau,  seperti diketahui  diawal  target  dan  sasaran program  ini  ialah  masyarakat  yang tingkat kesejahteraannya
masih dibawah  rata-rata  atau  sulit  ekonomi, sehingga  memerlukan  pemberdayaan yang  efektif  untuk  menangani  kasus tersebut.Hal  ini  disampaikan  oleh Kepala Seksi Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat terkait penggunaan  anggaran  untuk  PMB-RW sebagai berikut: “Jadi sebelum kami melaksanakan program PMB-RW, Kelurahan perlu menyiapkan menyiapkan proposal Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), disitu kami jelaskan apa saja programnya, kemudian nanti apabila sudah disetujui oleh  Bappeda,  akan  terbit  Daftar Penggunaan Anggaran (DPA)
Kecamatan  sesuai  dengan  kebutuhan masing-masing  program  PMB-RW.
Sebagai  contoh,  pada  November  2019 ada pelatihan Tata Boga untuk RW 02, 04,  dan  06  dan  Bordir  untuk  RW  01, 03, 05, dan 07 anggaran yang disetujui ialah  Rp.100.000.000  itu  juga  sudah termasuk  pembangunan  fisik  berupa semenisasi di RW 02, RW 04, & RW 06 semua diinstruksikan oleh pihak kecamatan untuk melaksanakan programnya,  karena  kordinasi  ini  bisa memudahkan  tugas  kami ”(Wawancara dengan Bapak Agus S.Sos pada tanggal 14 Desember 2022)
Berdasarkan  kutipan  wawancara diatas, kelurahan Tanjung Rhu menyusun  program  terlebih  dahulu melalui  Rencana  Kegiatan  Anggaran (RKA)  yang  nanti  kemudian  disusun dalam  bentuk  proposal  kepada  pihak kecamatan,  disini  Kecamatan  yang dimaksud  ialah  Kecamatan  Limapuluh karena masuk ruang lingkupnya, setelah  dibuat  kemudian  diajukan  dan disetujui  oleh  Bappeda  Provinsi  Riau, setelah  disetujui  dan  terbit  Daftar Penggunaan  Anggaran  (DPA)  oleh

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(331-345)
Kecamatan, kemudian camat menginstruksikan agar dana atau anggaran digunakan untuk pelaksanaan program PMB-RW di tingkat kelurahan.
1. Faktor  Penghambat  Program  PMB-
RW
Data  penduduk  yang  dimiliki
oleh  Kelurahan  tidak  valid  &  tidak terpenuhi secara utuh. Yang sangat  disayangkan  dari  sini  ialah  data dari  masyarakat  Kelurahan  Tanjung Rhu  hanya  terdeteksi  sampai  tahun 2020 saja, dimana keterlibatan masyarakat  yang  masih  dikatakan masih minim untuk melaporkan keberadaan  domisili  mereka  kepada pihak kelurahan, hal ini tidak lepas dari adanya aktifitas perpindahan penduduk secara  rutin  2  tahun  terakhir.  Hal tersebut dikonfirmasi oleh Lurah Tanjung  Rhu  berikut  disampaikan demikian: “Kami  kesulitan  mendapatkan data penduduk terbaru, karena banyaknya masyarakat berpindah tempat  atau  datang  kemari  tetapi  tidak melaporkannya  kepada  kami,  sehingga data  penduduk  yang  telah  kami  terima dari RW & RT setempat sangat terbatas Ditambah lagi dengan persoalan ekonomi  penduduk  di  daerah  ini  yang masih harus kami susun lagi dari tahun ke  tahun  untuk  laporan  kepada  pihak kecamatan  limapuluh”  (Wawancara dengan Bapak Rusli S.Sos pada tanggal 26 Desember 2022)
Berdasarkan  hasil  wawancara diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  data penduduk  terbaru  menjadi  sangat
penting,  khususnya  untuk  mengetahui angka pasti dari populasi data penduduk  yang  masih  mengalami kemiskinan atau kesulitan secara sosial dan ekonomi.
2. Transparansi  penggunaan  anggaran yang  tidak  proposional  dan  tidak merata
Keberlangsungan  satu  program PMB-RW  apabila  diteruskan.  Seperti contohnya  Budidaya  Ikan  Lele  yang dilakukan  pada  tahun  2018  silam, dimana ketika bibit diberikan pengelolaan tahap lanjut tidak diberikan secara tuntas, ini mengakibatkan  masyarakat  menjadi bingung untuk melakukan pengembangan  budidaya  ikan  lele secara  konsisten  dan  sasaran  pasar untuk  dijual  atau  mungkin  dibudidaya kembali.
Sebagai pendukung, peneliti melakukan  wawancara  dengan  warga di  RW  04  yang  sebelumnya  menerima pelatihan tersebut, berikut
penjelasannya:
“Iya  saat  itu  kami  diberikan pelatihan selama 1 minggu, jadi materi dari budidaya ikan lele sampai kepada tahap  bagaimana  pemeliharaan  dan pengembangan bibit di kolam,
kemudian manajemen pakan yang rutin diberikan  sampai  kepada  tahapan penjualan  ikan  lele  yang  siap  panen. Tetapi kami tidak diberikan pengetahuan secara lebih lanjut pangsa  pasar  mana  yang  jadi  tujuan kami,  sehingga  kami  bingung  untuk menggunakannya” (Wawancara  dengan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023 (331-345)
Bapak Muhammad Ikhlas pada tanggal 19 Desember 2022) 3. Rumusan perencanaan program yang tidak tepat sasaran Adanya ketidaksesuaian perencanaan  program  sehingga  tidak tepat  sasaran,  salah  satunya  ialah pembatasan  kuota  pelatihan  PMB-RW &  batas  waktu  yang  diberikan,  dimana peserta  hanya  diberikan  pada  30  orang saja, paling banyak  yaitu 40 orang dan sudah mewakili semua RW. Sementara pada  perencanaan  program  diawal, pelatihan PMB-RW tidak terbatas pada pihak siapapun dan dimanapun.
Padahal  jika  dikaitkan  pada  sub  teori yang  dikemukakan  oleh  Stufflebeam (1968), pelaksanaan evaluasi baik yang dimulai  dari  konteksnya,  inputnya, prosesnya  hingga  produknya  harus memperhatikan  satu  hal  yang  sangat krusial yaitu latar belakang dan analisa permasalahan  diawal  serta  perumusan program  yang  sudah  terencana  hingga nanti  selesai.Hal  ini  juga  disampaikan oleh  salah  satu  Staf  di  Kelurahan Tanjung Rhu sebagai berikut:
“Iya  betul  karena  kami  perlu terangkan  bahwa  pelatihan  hanya seminggu  saja  dan  untuk  kuota  pun kami  batasi,  mengingat  kami  perlu mengerjakan  program  kelurahan  yang lain  juga,  tapi  sebisa  mungkin  kami maksimalkan  agar  tidak  percuma  saja berjalan  PMB-RW  nya,  yang  penting sudah  sesuai  aturan  dan  ketentuan yang  berlaku ”(Wawancara  dengan  Ibu Donna  pada  tanggal  19  Desember 2022)
Berdasarkan  hasil  wawancara diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  menurut peneliti,  pelatihan  PMB-RW  sangatlah singkat dan tidak sesuai dengan jumlah penduduk  yang  masih  memerlukan pelatihan  keterampilan  secara  intens dan  berkelanjutan.  Hal  ini  dikarenakan sudah  berasal  dari  ketentuan  yang berlaku, dimana pelatihan hanya diberikan  maksimal  1  minggu  dan sudah  termasuk  praktek  pelaksanaan setiap  program  PMB-RW,  ini  tentu tidak  cukup  apabila  berbicara  tentang kompleksitas  permasalahan  penduduk di  Kelurahan  Tanjung  Rhu  yang  mana angka  kemiskinan  saja  menyentuh angka  50  persen  dari  total  populasi yang  ada  saat  ini,  idealnya  untuk memberikan  pelatihan  secara  bergilir tentu  butuh  waktu  yang  lebih  panjang dan  lama,  khususnya  untuk  mereka yang membutuhkan,
apalagi kedepannya situasi ekonomi belum bisa ditebak  dan  masih  ada  kemungkinan untuk bergejolak serta tidak tentu.

## KESIMPULAN
Program  PMB-RW  masih  belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di  Kelurahan  Tanjung  Rhu  dan mengingat kondisi demografis
penduduk  yang  tingkatan  kemiskinan cukup tersebar banyak, sehingga Kelurahan  Tanjung  Rhu  mengalami kesulitan  untuk  menanganinya.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  4  sub  teori  yang dikemukakan oleh Daniel L. Stufflebeam pada Teori Evaluasi Program,  sebagai  berikut:  Konteks evaluasi program PMB-RW. Kelurahan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023 (331-345)
Tanjung  Rhu  masih  dianggap  belum menggali secara lebih mendalam terkait dengan kebutuhan masyarakat, sehingga  program  yang  selalu  berjalan tidak  memenuhi  keinginan  RW  &  RT dan  program  PMB-RW  ini  perumusan rencananya  belum  terlihat  dengan  baik pada saat pengumpulan data kemiskinan  penduduk,  terlihat  bahwa memang  di  beberapa  RW  &  RT masih ditemukan  keluarga  yang  sulit  secara ekonomi.
Input  evaluasi  program  PMB- RW.  Kelurahan  Tanjung  Rhu  masih belum  memiliki  kapasitas  mumpuni untuk  menangani  7  RW  dengan sebaran 42 RT, dimana rata-rata angka kemiskinan  berdasarkan  data  per  KK diatas  100  dari  total  populasi  600-800 KK/Jiwa.  Ini  sangat  timpang  sekali dengan  program  pelatihan  PMB-RW yang  jumlahnya  hanya  5-6  program saja  ditambah  juga  masih  dibantu  dari sisi  pembangunan  fisik  semata  yang hanya  mengatasi  masalah  sosial  secara keseluruhan, bukan ekonomi. Anggaran  yang  sangat  besar  tidak sepadan dengan program, hanya membuang  waktu,  tenaga,  dan  materi saja.  Proses  evaluasi  program  PMB- RW. Kelurahan Tanjung Rhu menjalankan implementasi program ini tanpa melakukan revisi kepada program-program  yang  sebelumnya tidak  berhasil  mencapai  indikator keberhasilan. Padahal apabila ditelusuri secara  detil,  evaluasi  proses  ini  harus dilakukan karena untuk apa menjalankan program yang tidak
menjawab kebutuhan masayarakat,
ditambah  lagi  ketika  program  sudah berjalan adanya pembatasan waktu dan kuota  PMB-RW  sangatlah  rancu,  jika program  tersebut  ingin  efektif  tentu harus  secara  keseluruhan  dilakukan kepada  semua  elemen  masyarakat miskin.Faktor  Penghambat  jalannya program  PMB-RW  ini  sebagaimana yang  sudah  disampaikan  oleh  peneliti antara lain:Ketersediaan data penduduk yang  tidak  valid  dan  terbatas  sehingga menyebabkan  identifikasi  masyarakat miskin menjadi sulit untuk dilakukan.Saran  Kelurahan  Tanjung Rhu  perlu  menyampaikan  data  valid dari total populasi penduduk, kalau bisa 1  tahun  terakhir  ini  sehingga  tidak menyebabkan  ketimpangan  populasi masyarakat  miskin  dan  menengah keatas  serta  menganalisa  perpindahan penduduk dari satu tempat ke Kelurahan Tanjung Rhu atau sebaliknya Disarankan kepada Kecamatan dan Kelurahan untuk selalu melakukan  sosialisasi  terlebih  dahulu kepada  setiap  RW  &  RT  terkait  PMB- RW  ini,  apa  saja  yang  menjadi  tujuan, apa saja program yang diberikan, siapa saja  masyarakat  yang  boleh  menerima, dan bagaimana hasil positif yang dapat diterima
dan dimanfaatkan kedepannya. DAFTAR PUSTAKA Abu Huraerah. 2008. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023 (331-345)
Kerakyatan. Bandung: Humaniora. Barber,  Michael  P.  1972. Public Administration. The English Language  Book  Society  and
Macdonald  and  Evans  LTD : London
Bungin,  B.  2007. Penelitian  Kualitatif .
Prenada Media Group : Jakarta
Friedmann,  J.  1993. Empowerment, The Politics of Alternatif Development. Cambridge, Mass : Black Well Publisher Gunawan Sumodiningrat. 1997. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Bina Rena Parawira Isbandi Rukminto. 2003. Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Jakarta : LPFE Universitas Indonesia Moleong,  Lexy  J.  2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi.  Bandung  :  PT  Remaja Rosdakarya. Pranarka, M.W & Moeljarto, Vidhandika. 1996. Pemberdayaan  (Empowerment), Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan,  dan  Implementasi. CSIS : Jakarta Rusli, Zaili. 2017. Tata Kelola Pembangunan  Kawasan  Studi Peralihan Fungsi Kawasan Hutan  ke  Usaha  Perkebunan  di Riau. Pekanbaru : Penerbit Alaf Rusli, Zaili. Adianto. Mashur, Dadang. 2020. Pembangunan Berkelanjutan  Dalam  Bingkai Otonomi  Daerah.  Pekanbaru : Penerbit Taman Karya Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Refika Aditama : Bandung Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Citra Utama Wilson  Tery.  1996. Empowerment Manual. London : Grower Publishing Company Andy Abdillah. 2019. Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga  (PMB-RW)  Di  Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan  Kota  Pekanbaru.  Jurnal Universitas Islam Riau Talgia.  2017 .  Proses  Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) di Kota Pekanbaru.  Jurnal  Renaissance , Vol 02 No 02 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis  Rukun  Warga  Kota Pekanbaru Peraturan  Walikota  Pekanbaru  No  32 Tahun  2019  tentang  Pedoman Umum  dan  Petunjuk  Teknis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru Peraturan  Walikota  Pekanbaru  No  70 Tahun  2018  tentang  Pelimpahan Kewenangan Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Januari 2023, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(331-345)
Berbasis  Rukun  Warga  Kota
Pekanbaru
Undang  Undang  No  11  Tahun  2009 tentang Kesejahteraan Sosial Dokumen  Laporan  Pelaksanaan  PMB-
RW  dan  Pembangunan  Sarana  &
Prasarana  di  Tingkat  Kelurahan Tanjung Rhu 2019/2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran PMB-RW di Kecamatan Limapuluh 2019/2020 Dokumen Realisasi Anggaran Kelurahan Tanjung Rhu 2019/2020 Dokumen Populasi Penduduk & Demografi  Wilayah  Kelurahan Tanjung Rhu 2020/2021
Laporan Rencana Kegiatan Tahunan &
Kepengurusan  RW  &  RT  di Kelurahan  Tanjung  Rhu  2018- 2023