Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 254-259| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3318.254-259

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN LEASING TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI
Ni Luh Ayu Regita Cahyani, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti rcahyani107@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, puspautariujianti@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Dalam perusahaan leasing sering terjadi sengketa salah satunya adalah wanprestasi. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak debitur  yang seharusnya  memiliki kewajiban dalam melaksanakan prestasi dalam suatu kontrak terhadap perusahaan leasing. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengungkap bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan leasing  dan  akibat  hukum  yang  timbul  apabila  debitur  melakukan  wanpretasi.  Penelitian  ini  menggunakan penelitian hukum normatif, yang dikaji menggunakan studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  tersier  yang  dapat  menunjang  bahan  hukum  sekunder.  Bahan- bahan  yang  telah  didapat  kemudian  dianalisis  menggunakan  teknik  deskripsi,  yang  dimana  teknik  ini memaparkan  isu  hukum  yang  kemudian  ditafsirkan  dengan  sistematis  dan  gramatika.  Hasil  penelitian mengungkapkan  bahwa  perjanjian  standar  yang  diberikan  oleh  pihak  leasing  didalamnya  berisi  mengenai  hak dan kewajiban  yang dibebankan  kepada pihak debitur dan apabila kewajiban tidak dapat dipenuhi  maka dapat diberikan somasi kepada pihak debitur apabila kewajiban tidak juga dipenuhi maka barang modal yang menjadi objek dapat ditarik, akibatnya pihak debitur dapat  kehilangan  hak atas barang tersebut  dan pihak  leasing dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak.
Kata Kunci : Debitur, Perusahaan Leasing, Wanprestasi

## Abstract
Disputes often occur in leasing companies, one of them is breach of content. This activity is carried out by the debtor who should have an obligation to carry out achievements in a contract against the leasing company. The purpose  of  this  research  is  to  reveal  the  form  of  legal  protection  for  leasing  companies  and  the  legal consequences that arise when the debtor makes an interpretation. This research uses normative legal research, which  is  studied  using  literature  research.  Sources  of  legal  materials  used  are  primary  legal  materials  and tertiary legal materials which can support secondary legal materials. The materials that have been obtained are then  analyzed  using  descriptive  techniques,  where  this  technique  describes  legal  issues  which  are  then interpreted  systematically  and  grammatically.  The  results  of  the  research  reveal  that  the  standard  agreement provided by the leasing party contains rights and obligations that are borne by the debtor and if the obligations cannot  be fulfilled,  then  a  subpoena  can  be  given  to  the  debtor  if  the  obligations  are  not fulfilled, the  capital goods that become the object  can be withdrawn, as a result. the debtor can lose the rights to the item and the leasing party can terminate the agreement unilaterally.
Keywords: Debtors, Leasing Companies, Default

## I. PENDAHULUAN
Dalam  upaya  meningkatnya  perkembangan  sektor  perekonomian,  banyak  pelaku  usaha  baik  itu perorangan  maupun  yang  berbadan  hukum  sekalipun  membutuhkan  pendanaan  dalam  menjalankan usahanya.  Guna  mernbantu  pelaku  usaha  dalam  hal  pendanaan  maka  bank,  pegadaian  dan  lembaga keuangan  bukan  bank  diharapkan  dapat  menampung  dan  membantu  pelaku  usaha  dalam  hal permodalan  dalam  bisnisnya.  Pelaku  usaha  tidak  bisa  hanya  mengandalkan  dana  atau  modal  yang dimiliki  sendiri,  melainkan  juga  harus  mendapat  dana  dari  mekanisme  pinjam  meminjam  atau perjanjian  kredit  dari  suatu  Lembaga  keuangan.  Kredit  diberikan  atas  dasar  kepercayaan  dengan pemberian fasilitas terhadap kredit kepada debitur itu sendiri dengan maksud dan tujuan agar fasilitas kredit yang telah diberikan dapat kembali dengan aman dan menguntungkan (Widiyono, 2009) . Janji  yang  telah  disepakati  baik  itu  yang  terdapat  didalam  perjanjian  pokok  dan  perjanjian penajminannya,  para  pihak  yang  terlibat  dapat  membuat  perjanjian,  apabila  debitur  itu  sendiri  tidak
patuh akan janji-janji yang telah disepakati dalam perjanjian makan perjanjian tersebut dapat ditutup dan  hutang  debitur  dapat  ditagih  secepatnya (Satriyo,  2005) .  Lembaga  pembiayaan  yang perkembangannya  cukup  pesat  saat  ini  adalah  sewa  guna  usaha  atau  yang  sering  disebut  leasing. Leasing  merupakan  suatu  kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk  penyediaan  dan  pengadaan  barang- barang modal baik itu secara sewa guna usaha dengan opsi atau tanpa opsi, unruk dapat dipergunakan oleh Lessee secara berkala sesuai dengan ketentuan pembayaran secara berkala dalam perjanjian yang telah disepakati.
Leasing  merupakan  salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  oleh  suaru  perusahaan  dalam memperoleh aset yang mereka butuhkan atau kepemilikan terhadap suatu barang tanpa melalui proses yang  berkepanjangan.  Pengadaan  barang  tersebut  semuanya  telah  diatur  oleh  perusahaan  leasing sesuai  dengan  apa  yang  sudah  disediakan  perusahaan.  Leasing  juga  dapat  menghindarkan  pelaku usaha terhadap resiko tinggi yang saat ini sudah disadari secara langsung oleh pelaku usaha.
Salah  satu contoh pengadaan barang oleh leasing adalah di bidang otomotif dimana supplier melakukan  kerjasama  dengan  perusahaan  pembiayaan,  agar  penjualan  kendaraan  dapat  terjangkau bagi  masyarakat  dengan  sistem  kredit,  serta  dapat  memberikan  keuntungan  bagi  masyarakat  karena proses dan  kendaraan dapat diterima dengan  cepat. Hal tersebut bisa terjadi  karena perusahaan guna usaha telah melunasi pembayaran kepada supplier secara runai.
Perusahaan yang bergerak dibidang guna usaha ini selalu mencari nasabah dengan ketentuan yang  telah  disesuaikan  dengan  syarat-syarat  yang  sudah  ditetapkan  oleh  perusahaan  guna  usaha. Penjualan  dilakukan  dengan  sistem  kredit  dan  dan  objek  akan  diberikan  kepada  lessor  untuk dilakukan  pembayaran  secara  kredit,  yang  didalamnya  mencakup  pokok  pengembalian  jumlah  dan bunganya.  Meningkatnya  kebutuhan  masyarakat  akan  barang-barang  elektronik  dan  kendaraan bermotor  atau  barang-barang  yang  pada  umumnya  memiliki  harga  yang  cukup  tinggi,  maka diharapkan  pihak  swasta  melalui  perusahaan  leasing  sebagai  salah  satu  sarana  alternatif  dalam pemenuhan kebutuhan tersebut melalui sistem kredit. Pada umumnya ada dua jenis pembiayaan yang disediakan oleh pihak leasing yaitu financial lease dan operating lease (Nahrowi, 2013) .
Keuntungan  dari  adanya  perusahaan  leasing  adalah  pembayaran  uang  muka  dan  kreditnya lebih  murah  daripada  pinjaman  langsung.  Hal  ini  bisa  terjadi  dikarenakan  leasing  mengandung penurunan pajak dari barang-barang yang dileasingkan. Atas dasar tersebutlah lessee dapat memiliki barang  tanpa  modal  dan  dana  yang  besar  untuk  membeli  barang  tersebut (Wahyuningsih,  2013) . Perusahaan  leasing  menyediakan  modal  yang  cukup  besar  dalam  upaya  pemenuhan  barang  untuk pihak  lessor,  maka  kerap  kali  terjadi  wanprestasi  dari  pihak  lessor  itu  sendiri.  Sering  terjadinya pemindahan hal yang dilakukan oleh Lessee karena dilatarbelakangi oleh sebab ekonomi, maka proses pengalihan  tersebut  berakibat  hukum,  yang  dimana  akibat  hukum  dari  objek  tersebut  menyangkut hak-hak dari pihak ketiga yang menerima pengalihan barang tersebut.
Perihal  pengalihan  atas  barang  tersebut  didasari  oleh  tidak  sanggup  debitur  melakukan pembayaran  kredit,  hal  tersebutlah  yang  menyebabkan  terjadinya  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh pihak  lesseee  atau  debitur.  Wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  debitur  tersebut  dapat  memberikan kerugian  kepada kreditur yang dimana kreditur seharusnya berhak atas penerimaan prestasi. Yang di maksud  dari  wanprestasi  adalah  tidak  dipenuhinya  kewajiban  atau  tanggung  jawab  yang  telah disepakati  dalam  perikatan,  baik  itu  perikatan  yang  timbul  karena  perjanjian  atau  perikatan  yang timbul  karena  undang-undang.  Wanprestasi  dapat  diartkan  juga  sebagai  ketidakterlaksannya  prestasi yang  seharusnya  dilakukan  oleh  debitur.  Sedangkan  prestasi  adalah  perikatan  yang  bertujuan  untuk memberikan  sesuatu,  menjalankan  sesuatu,  menerima  sesuatu,  berbuat  sesuatu  atau  tidak  berbuat sesuatu, sesuai dengan yang dijelaskan didalam pasal 1234 KUHPerdata. Prestasi juga dapat diartikan sebagai isi yang tertuang didalam sebuah perjanjian yang didalamnya berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang telah menyepakati perjanjian tersebut.
Wanprestasi  seringkali  terjadi  dalam  praktek  leasing,  contohnya  tidak  membayar  denda, menunda  pembayaran  sewa  hingga  jatuh  tempo  maupun  melepaskan  tanggungjawab  dalam pembayaran  sewa (Maramis,  2013) .  Kelalaian  yang  dilakukan  oleh  lesseee  dapat  merugikan  lessor terutama  apabila  kelailaian  berpengaruh  secara  langsung  terhadap  obyek  leasing.  Maka  diperlukan suatu  upaya  perlindungan  hukum  demi  kepentingan  lessor  agar  terhindar  dari  resiko  kerugian  atau kehilangan  obyek  leasing (Hartono,  2007) .  Menurut Aprilianti  (2011) apabila  wanpretasi  yang dilakukan  oleh  lesseee  telah  terjadi,  maka  tindakan  yang  harus  dilakukan  oleh  lessor  adalah memberikan  somasi  untuk  memenuhi  prestasi  yang  tertunda  sesuai  dengan  tanggal  yang  telah
ditetapkan.  Namun  jika  pihak  lessee  tidak  melaksanakan  kewajibannya,  maka  tindakan  selanjutnya yaitu  menarik  kembali  objek  sewa  guna  usaha  dengan  membebankan  biaya  penarikan  kepada  lessee serta ditandai dengan berakhirnya perjanjian antara kedua pihak yang mengharuskan lessee memenuhi semua kewajiban atas semua biaya yang dikenakan kepadanya.
Maka  berdasarkan  uraian  diatas,  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  mengungkapkan  bentuk perlindungan  hukum  bagi  perusahaan  leasing  dan  akibat  hukum  yang  timbul  apabila  debitur melakukan wanpretasi.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  kedalam  penelitian  hukum  normatif  guna  mengembangkan  pengetahuan dalam berbagai pandangan yang dijelaskan para ilmuan hukum (Atmadja & Budiartha, 2018) dengan pengkajian  menggunakan  studi  kepustakaan  yang  berupa  bahan-bahan  hukum  dan  berdasar  pada norma-norma yang ada. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual  yang  menekankan  pada  pandangan  dan  doktrin- doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan adalah  bahan  hukum  primer  yang  didapat  dengan  menganalisis  peraturan  perundang-undangan, risalah resmi, dan beberapa keputusan-keputusan yang menyangkut dengan judul penelitian ini. bahan hukum sekunder didapat dari menganalisis buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penulisan ini. Dan bahan hukum tersier yang dapat rnenunjang bahan hukum primer  dan  sekunder  seperti  kamus-kamus  hukum  dan  tulisan  yang  dapat  diakses  melalui  internet. Bahan-bahan  yang  telah  didapat  kemudian  dianalisis  menggunakan  teknik  deskripsi,  yang  dimana teknik  ini  memaparkan  isu  hukum  dengan  menguraikan  secara  rinci  bahan-bahan  yang  telah disediakan,  yang  kemudian  ditafsirkan  dengan  sistematis  dan  gramatika  yang  merupakan  penafsiran yang  menitikberatkan  pada  kaitan  pengaruran  hukum  yang  satu  dengan  yang  lainnya  serta  mencari artikel  yang  memiliki  substansi  yang  sama  dengan  tema  penulisan  dan  menggunakan  bahasa  hukum hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Perusahaan Leasing
Perjanjian dan kontrak memiliki makna yang sama, yaitu peristiwa dimana dua orang atau lebih telah sepakat  akan  suatu  perbuatan  tertentu,  dan  dituangkan  secara  tertulis.  Pihak-pihak  yang  terlibat  dala suatu  perjanjian  atau  kontrak  memiliki  hak  dan  kewajiban  saru  sama  lain  dan  harus  dipenuhi  dan apabila terjadi pengingkaran atau wanprestasi terhadap kontrak tersebut maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah disepakati bersama (H.S., 2006) .
Dalam  pembuatan  suatu  perjanjian  ada  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  di  dalamnya, yaitu sepakat bahwa kedua belah pihak mengingat dirinya dengan perjanjian tersebut, kecakapan atas dirinya untuk membuat suatu perjanjian, adanya hal tertentu yang ingin disepakati, adanya sebab yang halal yang mendasari terbentuknya suatu perjanjian, sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Kredit adalah penyediaan uang yang berupa tagihan dan akan dibayarkan sesuai dengan perjanjian  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  baik  itu  dengan  bank  atau  perusahaan  yang  bergerak dibidang  penyediaan  dana  (leasing)  dan  mewajibkan  pihak  yang  meminjam  untuk  melunasi tagihannya dan beserta bunganya.
Perjanjian  kredit  adalah  kesepakatan  yang  telah  disepakati  oleh  pihak  kreditur  dan  debitur, yang dimana didalamnya bersi tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Perjanjian kredit berfungsi  untuk  membatasi  hak  dan  kewajiban  dari  kedua  belah  pihak,  perjanjian  kredit  juga berfungsi  sebagai  alat  yang  digunakan  untuk  memonitoring  kedua  belah  pihak.  Untuk  menghindari wanprestasi  atau  tidak  patuhnya  debitur  akan  kewajibannya,  maka  pihak  kreditur  harus memperhatikan  keadaan  debitur  baik  itu  aset  yang  dimiliki  dan  pekerjaan  dari  debitur  itu  sendiri. Karena pada dasarnya kredirur memberikan kredit kepada debirur berdasarkan pada kepercayaan dan kehati-hatian.
Prinsip  kepercayaan  adalah  kepercayaan  dari  pihak  bank  selaku  kreditur  terhadap  debirur bahwa kredit yang diberikan dapat bermanfaat bagi debitur sesuai dengan yang dibutuhkan dan pihak bank  selaku  kreditur  percaya  bahwa  pihak  debitur  dapat  melakukan  pembayaran  rutin  sampe pelunasan kredit beserta bunganya. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang dijalankan dengan penuh perhirungan  matang  dari  pihak  bank  selaku  kredirur  dalam  memberikan  kredit  pada  pihak  debirur,
kehati-hatian tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan survey terhadap aset yang dimiliki oleh debitur  serta  pekerjaan  dari  debitur  itu  sendiri,  karena  kedua  hal  tersebutlah  yang  dapat  menunjang debitur dalam melunasi kreditnya. Kredit merupakan transaksi yang menggunakan jumlah modal yang besar  dan  memiliki  kemungkinan  besar  terjadinya  kelalaian  baik  disengaja  atau  tidak  disengaja  oleh pihak  debitur.  Untuk  melindungi  keamanan  dan  kenyamanan  dari  kreditur  itu  sendiri,  maka  kreditur berhak meminta jaminan atas suatu pinjaman yang diajukan oleh debitur dan biasanya nilai kredit dan jaminannya memiliki jumlah atau rentang harga yang sama.
Mengingat resiko yang mungkin dihadapi oleh kreditur, maka dalam pelaksanaannya berbagai jaminan yang diharapkan dapat meminimalisir kerugian yang akan ditirnbulkan dari wanprestasi yang dilakukan  oleh  debitur.  Jarninan  hutang  yang  dapat  diserahkan  ke  leasing  dapat  dikelompokkan menjadi jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Bagi pihak kreditur kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting guna memberikan perlindungan hukum terhadap perjanjian duna sewa  atau  teasing.  Pasal  9  huruf  (f)  dan  (h)  menyatakan  bahwa  penetapan  kerugian  yang  harus ditanggung oleh pihak lessee dalam konteks ini yaitu barang yang disewa guna usaha menjadi hilang rusak dan tidak bersfungsi karena suatu sebab tertentu.
Ketentuan  mengenai  sanksi  telah  diarur  dalam  pasal  1237  ayat  2,  1243-1252,  pasal  1266 KUH Perdata dan pasal 181 HlR. Selain para pihak yang terlibat dalam perjanjian, pihak leasing juga bisa  menetapkan  sanksi-sanksi  yang  akan  mereka  jatuhkan  data  perjanjian  yang  telah  disepakati bersama dengan syarat dan batasan-batasan yang tertuang dalam KUHPerdata.

## 2. Akibat Hukum yang Timbul Apabila Debitur Melakukan Wanpretasi
Dalam suatu perjanjian, apabila terjadi wanprestasi di dalamnya maka dapat mengakibatkan salah satu pihak  dalam  perjanjian  tersebut  dirugikan.  Karena  terjadinya  suatu  kerugian  dari  salah  saru  pihak, pihak  yang  melakukan  wanprestasi  harus  menanggung  akibat  dari  tindakannya  berupa  runtutan  dari pihak lawan yang dapat berupa, pembatalan kontrak dan pemenuhan kontrak.
Jika  pembatalan  dan  pemenuhan  kontrak  dijabarkan  lebih  detail  maka  dapat  dibagi  menjadi empat,  yaitu  pembatalan  kontrak  saja,  pembatalan  kontrak  dengan  disertai  ganti  rugi,  pemenuhan kontrak  saja  dan  pemenuhan  kontrak  disertai  dengan  tuntutan  ganti  rugi.  Tuntutan  yang  dapat diajukan  oleh  lessor  kepada  lessee  adalah  lessee  diharuskan  membayarkan  ganti  rugi  yang  dialami oleh  lessor,  wanprestasi  dari  satu  pihak  memberikan  pihak  lainnya  wewenang  untuk  membatalkan suatu  kontrak  atau  memutuskannya  lewat  putusan  hakim,  dapat  dilakukan  pembatalan  perjanjian berupa  pemenuhan  alas  pembayaran  ganti  rugi  yang  dialami  oleh  lessor,  membayar  biaya  perkara yang diperkarakan di pengadilan.
Wanprestasi  itu  sendiri  memiliki  akibat-akibat  yang  penting,  maka  harus  dipastikan  terlebih dahulu  apakah  lessee  memang  benar  melakukan  wanprestasi  atau  hanya  melakukan  kelalaian  dan apabila  disangkal  oleh  lessee  maka  harus  dibuktikan  di  depan  hakim.  Lessee  juga  dapat  melakukan pembelaan apabila merasa tidak melakukan wanprestasi dengan melampirkan atau menyertakan bukti bukti di hadapan hakim. Bukti-bukti yang dapat membebaskan lessee dari dugaan wanprestasi adalah tidak terjadinya pemenuhan kontrak karena keadaan yang mernaksa, tidak memenuhi kontrak karena pihak  lain  juga  melakukan  wanprestasi  dan  tidak  dipenuhinya  kontrak  karena  pihak  lainnya  telah melepaskan haknya atas prestasi (Muhammad, 1993) .
Seperti layaknya perjanjian pada umumnya, apabila lessee melalukan wanprestasi maka pihak lessor  selaku  kreditur  berhak  atas  pemenuan  prestasi  dan  ganti  rugi  sesuai  dengan  yang  dijelaskan dalam  PasaJ  1267  KUHPerdata.  Menuntut  dan  meminta  ganti  rugi  hanya  dapat  dilakukan  apabila terjadi  keterlambatan  pembayaran  kredit  dan  pembatalan  perjanjian  sepihak.  Upaya  yang  dilakukan untuk  menghindari  kesulitan  yang  dialamu  oleh  pihak  leasing  dalam  pengambilan  objek  jaminan adalah  dicantumkannya  klausa  yang  mana  dapat  mempermudah  lessor  dalam  pelaksanaan  akan haknya terhadap objek leasing tersebut.
Kewajiban-kewajiban  yang  diberikan  kepada  pihak  lessor  apabila  melakukan  wanprestasi adalah mengganti kerugian, benda yang menjadi objek jaminan dalam perjanjian saat tanggung jawab tidak  dipenuhi  maka  objek  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  pihak  lessee  dan  perikatan  yang  timbal batik  memberikan  pihak  lessor  kewenangan  dalam  pemutusan  atas  perjanjian.  Lessee  melakukan wanprestasi  seperti  yang  tersebut  diatas,  maka  lessor  dapat  mengirim  somasi  kepada  lessee,  somasi tersebut  berisi  atas  tuntutan  pemenuhan  pembayaran  dari  pihak  lessor  terhadap  pihak  lessor.  Jika setelah diberikan somasi tersebut pihak lessee tidak kunjung melakukan kewajibannya, maka tindakan
selanjutnya  yang  bisa  dilakukan  oleh  lessor  adalah  menarik  jaminan  objek  dan  membebankan  biaya penarikan kepada lesse dengan cara mempercepat pengakhiran perjanjian.
Akibat  yang  dapat  ditimbulkan  dari  wanpretasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  lessor  adalah kehilangan  hak atas objek yang dijadikan jaminan, perjanjian dapat diselesaikan secara  sepihak oleh pihak  lessor  dan  pembenanan  biaya  yang  ditimbulkan  akibat  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  pihak lessee.  Bila  wanprestasi  ini  menimbulkan  perselisihan  antara  pihak  lessee  dengan  lessor  maka  dapat ditempuh  jalur  hukum  sebagai  upaya  penyelesaian  sengketa  ini,  tetapi  mengingat  adanya  jaminan objek di dalam perjanjian ini, maka jalur hukum jarang ditempuh dalam penyelesaiannya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Perlindungan  hukum  yang  dapat  digunakan  oleh  lessor  diantaranya  dengan  memakai  alas  hukum seperti yang termuat dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1169/KMKOl/1991 tentang kegiatan Guna Sewa Usaha (leasing) khususnya pada Pasal 6 ayat (I). Sela in itu pada Pasal 7 ayat  (3)  lessee  bertanggung  jawab  untuk  memelihara  agar  plakat  atau  etikat  yang  mencantumkan nama  dan  alamat  lessor  tetap  melekat  pada  barang  modal  yang  disewagunakan.  Adapun  Akibat Hukum  Dalam  hal  lessee  melakukan  wanprestasi.dalarn  suatu  perjanjian,  bila  mana  terjadi wanprestasi  mengakibatkan  pihak  lain  dirugikan.  Pihak  wanprestasi  harus  menanggung  akibat  dari tuntutan pihak lawan yang berupa tuntutan
1. Lesseee  diharuskan  membayar  ganti  kerugian  yang  telah  diderita  oleh  Lessor  (Pas  al  1243 KUHPerdata).
2. Dalam  perjanjian  timbal  balik  (bilateral)  wanprestasi  dari  suatu  pihak  memberikan  hak kepada  pihak  lainnya  untuk  membatalkan  atau  memutuskan  perjanjian  lewat  hakim  (Pasal 1266 KUHPerdata).
3. Resiko  beralih  kepada  lessee  sejak  saat  terjadinya  wanprestasi  (Pasal  1237  ayat  2 KUHPerdata) ketenruan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
4. Memenuhi  perjanjian  jika  masih  dapat  dilakukan  atau  pembatalan  perjanjian  disertai  dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdata) ,ini berlaku untuk semua perikatan.
5. Membayar  biaya  perkara  apabila  perkara  diperkarakan  di  muka  hakim  (Pasal  181  (1)  HIR). Lessee  yang  terbukti  melakukan  wanprestasi  tentu  dilakahkan  dalam  perkara,  ketentuan  ini berlaku untuk semua perikatan.

## 2. Saran
Perlu  diadakannya  suatu  peraturan  yang  lebih  lengkap  dan  efektif  menangani  perjanjian  tentang leasing dengan membuat undang-undang tentang sewa guna usaha (leasing). Hal ini mengingat bahwa peraturan  tentang  leasing  yang  selama  ini  boleh  dikatakan  sangat  sederhana,  dan  pelaksanaannya selama ini didasarkan pada kebijakan yang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilianti. (2011). Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lesseee dan Lessor. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 5 (3), 315–323.
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Setara Press. Malang.
Hartono, D. S. (2007). Perlindungan Hukum bagi Lessor pada Perjanjian  Leasing (Studi Kasus pada PT.ACC Cabang Semarang). Jurnal Litbang , 3 (2), 22–31.
H.S.,  S.  (2006). Perancangan  Kontrak  dan  Memorandum  of  Understanding  (MoU) .  Sinar  Grafika. Jakarta.
Muhammad, A. K. (1993). Hukum Perdata Indonesia . PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
Maramis,  D.  (2013).  Analisis  Yuridis  Perlindungan  Hukum  bagi  Lessor  dalam  Perjanjian  Leasing.
Jurnal Hukum Unsrat , 1 (6), 37–45.
Nahrowi.  (2013).  Permasalahan  Hukum  Pembiayaan  Leasing  di  Indonesia. Jurnal  CITA  HUKUM , 1 (1), 25–38.
Satriyo,  J.  (2005). Hukum  Jaminan  Hak  Jaminan  Kebendaan  Fidusia .  PT  Citra  Aditya  Bakti. Bandung.
Wahyuningsih,  N.  (2013).  Sewa  Cuna  Usaha  (leasing)  dalam  Perpektif  Syariah. Jumal  Al-Amwan , 5 (1), 1–12. Widiyono, T. (2009). Agunan Kredit dalam Financial Engineering . Ghalia Indonesia. Bogor