## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KABUPATEN TRENGGALEK
The Implementation Of A Policy Of Killing The Provision Of Drinking Water And Sanitation Community Based (Pamsimas) In Trenggalek
Siti Chusniati 1
1 Magister Ilmu Administrasi Universitas Kadiri

## Abstrak
Air merupakan  kebutuhan  dasar bagi  manusia,  tetapi  kenyataannya tetap bahwa tidak semua  orang memiliki akses ke air  bersih  dan  sehat  memadai,  sesuai  dengan  kebutuhannya.  Masalah  air  dan  sanitasi  yang  buruk  di  Indonesia menelurkan  Program  Pamsimas. Tujuan  Program  Pamsimas adalah  untuk meningkatkan  akses  air  minum dan sanitasi bagi  masyarakat  miskin  di  pedesaan  dan  pinggiran  kota,  serta  meningkatkan  nilai  dan  perilaku  hidup  sehat  dengan membangun  /  menyediakan  prasarana  dan  sarana  air  minum  dan sanitasi  berbasis  masyarakat  yang berkelanjutan dan dapat diadopsi oleh orang-orang untuk mencapai MDGs sasaran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari dua rumusan  masalah  yang  ditetapkan,  maka  didapat  hasil,  antara  lain  Implementasi  Kebijakan  Program  Pamsimas  di Kabupaten  Trenggalek  sudah  berjalan  sesuai  dengan  pedoman  teknis  dimana  dalam  pelaksanaannya  sudah  mengacu pada  komponen  program  yaitu  pemberdayaan  masyarakat,  pelayanan  sanitasi,  penyediaan  sarana  air  minum,  dan dukungan  manajemen  pelaksana  program.  Faktor-faktor  yang  mendukung  keberhasilan  Program  Pamsimas  di Kabupaten Trenggalek antara lain adanya metode pemberdayaan yang melibatkan keberadaan masyarakat, memberikan inovasi dan menggugah kreativitas warga melalui kerja kelompok, kompromi bottom up dan top down serta komitmen di  semua  tingkat.  Faktor-faktor  yang  menghambat  keberhasilan  Program  Pamsimas  di  Kabupaten  Trenggalek  antara lain kurangnya kerjasama, kondisi alam, serta kualitas sumberdaya air yang belum termanfaatkan.
Kata Kunci: Implementasi; Pamsimas; Pelayanan Publik

## Abstract
Water  is  a  basic  need  for  mankind,  but  the  fact  remains  that  not  everyone  has  access  to  clean  water  and  healthy adequately,  in  accordance  with  its  needs.  The  issue  of  water  and  poor  sanitation  in  Indonesia  spawn  Program Pamsimas. The goal of the Program is to improve the access of Pamsimas drinking water and sanitation for the poor in rural areas and suburbs, as well as enhancing the values and behaviors of healthy living by building/infrastructure and means  of  providing  drinking  water  and  sanitation  sustainable  community-based  and  can  be  adopted  by  people  to achieve  the  MDGs  targets.  Based  on  the  results  of  the  study  and  discussion  of  the  two  issues  that  the  formulation is specified,  then  the  obtained  results,  among  other  Policy  Implementation  Program  Pamsimas  in  Trenggalek  already running in accordance with the technical guidelines which in practice already refers to the components of the program i.e.,  community  empowerment,  the  Ministry  of  sanitation,  drinking  water  supply,  and  support  the  management  of  the commissioning  programme.  Factors  that  support  the  success  of  the  Program  Pamsimas  in  the  presence  of,  among others,  Trenggalek  Regency  method  involving  the  existence  of  community  empowerment,  providing  innovation  and creativity inspires the citizens through group work, compromise bottom up and top down and commitment at all levels. Factors  that  impede  the  success  of  Trenggalek  Regency  Pamsimas,  among  others,  lack  of  cooperation,  natural condition, as well as the quality of the water resources untapped.
Keywords: Implementation; Pamsimas ; Public Services

## A. PENDAHULUAN
Pertumbuhan  penduduk  yang  begitu pesat  terutama  di  wilayah  maupun  daerah tertentu memberikan bermacam-macam dampak  dari  pertumbuhan  penduduk, misalnya  semakin  banyak  permukiman padat penduduk akan menambah keseriusan lingkungan,  terbatasnya  lahan  terbuka  hijau
dan  yang  sangat  serius  adalah  terhadap penurunan  daya  dukung  lingkungan  yang disebabkan  perilaku    manusia    itu  sendiri. Maka  dari  itu    dampak  yang    ditimbulkan harus  disikapi  dan  diamati  dengan  tepat, karena  kenaikan  jumlah  penduduk  akan meningkatkan  dan  menimbulkan  perilaku yang negatif.
Perkembangan
pembangunan
wilayah maupun daerah yang
begitu cepat akan mengakibatkan munculnya beberapa  macam  permasalahan  yang  ada, yakni  masalah  sanitasi  lingkungan.  Dimana masalah  sanitasi,  sangat  bisa  menimbulkan kerusakan  pada    fisik    lingkungan  serta mental  sosial  masyarakat  oleh  sebab  itu kegiatan  bersanitasi  suatu  usaha  yang  wajib dilakukan  untuk  menciptakan  kesadaran keadaan yang dapat menghindarkan timbulnya  gangguan  dan  penyakit.  Salah satu  cara  sanitasi  yakni  dengan  menjaga kebersihan dari segala unsur yang mempengaruhi  kelestarian  lingkungan  dan yang paling tepat memungkinkan
menghindarkan  timbulnya  gangguan  dan penyakit.
Air sebagai kebutuhan utama kehidupan,  seharusnya  dapat  terpenuhi secara  kuantitas,  kualitas,  terjangkau  dan kontinyu.  Namun  masih  banyak  masyarakat Indonesia  yang  belum  mendapatkan  air minum  yang  layak,  terutama  masyarakat berpenghasilan  rendah  di  perdesaan  dan pinggiran  kota.  Program  Pamsimas  adalah salah  satu  program  andalan  Pemerintah  di dalam  penyediaan  air  minum  dan  sanitasi bagi  masyarakat  perdesaan  dan  pinggiran kota melalui pendekatan berbasis masyarakat.
Berdasarkan  laporan  WHO-Unicef joint  monitoring  2004  kinerja  sektor  Air Minum & Sanitasi di Indonesia dinilai masih rendah  dibandingkan  dengan  negara  lain  di Asia  Tenggara.  Hanya  50%  dari  seluruh penduduk  Indonesia  yang  mendapatkan akses  air  minum  (Susenas,  2002).  Di  area perdesaan  angka  ini  bahkan  lebih  rendah yaitu  hanya  41%.  Cakupan  pelayanan  air minum  dan  sanitasi  yang  rendah  ini, berdampak  pada  kesehatan  masyarakat, tingkat perekonomian dan kondisi lingkungan  untuk  mengatasi  keterbatasan akses terhadap air minum dan sanitasi perlu pendekatan berbeda bagi masyarakat perdesaan  yaitu  sebagai  upaya  menjamin sustainabilitas program, selain harus berbasis masyarakat agar program lebih efektif , maka pembangunan  infrastruktur  harus  disertai upaya  perubahan  nilai  dan  perilaku  hidup
bersih  masyarakat.  Pemerintah  Indonesia sudah  menetapkan  kerangka  Kebijakan Nasional  untuk  Pelayanan  Air  Minum  dan Sanitasi Lingkungan yang Berbasis
Masyarakat,  yang  membutuhkan  investasi yang  cukup  besar.  Oleh  karena  itu diperlukan  upaya  untuk  meningkatkan cakupan  pelayanan  air  minum  dan  sanitasi sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Masalah    sanitasi    merupakan fenomena  yang  bisa  dikatakan  krusial  dan memerlukan  perhatian  khusus  dari  berbagai banyak  pihak,  bukan  hanya  pihak  yang terkait tetapi semua elemen yang berpengaruh  dalam  peningkatan  akses sanitasi  yang  layak.  Hal  ini  menjadi  salah satu agenda khusus dalam memenuhi tujuan utama  Millenium  Development  Goals (MDG’s).  Berdasarkan  Laporan  Pencapaian di  Indonesia  pada  tahun  2010  akses  sanitasi di wilayah perkotaan masih di angka 69,51% dari  target  yang  akan  dicapai  pada  tahun 2017.
Bergulirnya  otonomi daerah sekaligus berlakunya Undang-Undang
Nomer  32  tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah, kewenangan pembangunan  sanitasi tidak  hanya  dilakukan  pada  Pemerintah Pusat  saja,  namun    melainkan  juga  menjadi wewenang  Pemerintah  Daerah.  Sehingga Pemerintah
Daerah sangat memiliki tanggung  jawab  untuk  meningkatkan  akses sanitasi  yang  layak  di  masyarakat  termasuk masyarakat  di  daerah  wilayah  perkotaan, salah satunya seperti halnya yang dilakukan Pemerintah  Kabupaten  Trenggalek  dengan kebijakan program PAMSIMAS.
Kabupaten  Trenggalek  merupakan kota kecil di tepian laut selatan, yang berada di  Provinsi  Jawa  Timur.    Kabupaten Trenggalek  adalah  kota  yang  penghasil batuan  marmer  ataupun  batuan-batuan pualam  terbesar  di  Indonesia.  Wilayah Trenggalek  terletak  di  sebelah  barat  daya atau  kurang  lebih  berjarak  sekitar  180  Km dari  ibukota  Provinsi  Jawa  Timur  yaitu Surabaya.
Kebijakan sanitasi telah diimplementasikan di Kabupaten
Trenggalek,  salah  satu  kebijakan  tersebut adalah  program  pembangunan  sarana
sanitasi  yang  menunjang  kesejahteraan masyarakat,  sarana  sanitasi  yang  dibangun oleh  Dinas    Kesehatan    melalui    Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)  dan  Dinas  Perumahan,  Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Trenggalek pada tahun 2014 yang mana  program  pembangunan  sanitasi disebut  (SANIMAS)  Sanitasi  Total  Berbasis Masyarakat  terus  berkembang  sampai  di tahun  2016  Kabupaten  Trenggalek  memulai kebijakan  program  sanitasi  yang  disebut PAMSIMAS  (Penyediaan  Air  Minum  dan Sanitasi  Berbasis  Masyarakat).  Program PAMSIMAS  dilaksanakan mulai  Tahun 2008 namun di Kabupaten Trenggalek Program ini baru  dilaksanakan  tahun  2014.  Pendekatan pada  program  ini  melibatkan  secara  penuh masyarakat
dalam perencanaan, pembangunan  maupun  pengawasan  sarana Air  minum  dan  sanitasi,  baik  dalam  bentuk Bak Penampungan, perpipaan, broncaptering dan  MCK++  (Mandi,  Cuci,Kakus)  maupun IPAL  Komunal  (Instalasi  Pengelolaan  Air Limbah).
Berdasarkan penjelasan latar belakang di  atas  maka  rumusan  persoalan  dalam penelitian ini sebagai berikut :
1)  Bagaimana  implementasi  kebijakan
Program  penyediaan  air  minum  dan sanitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Trenggalek? 2)  Faktor-faktor apa saja yang mendukung/menghambat  implementasi kebijakan  Program  penyediaan  air minum  dan  sanitasi  berbasis  masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Trenggalek?

## B. LANDASAN TEORITIS 2.1. Kebijakan Publik
Istilah  kebijakan  publik  adalah terjemahan istilah “Public Policy”. Kata“policy” adayang
menerjemahkan menjadi  “kebijakan”  (Wibawa,1994;  Darwin; dalam Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2008:4)  dan  ada  juga  yang  menerjemahkan menjadi  “kebijaksanaan”  (Islamy,  2001; Wahab,    1990;  dalam  LAN,2008:4).      Saat  ini kecenderungan  untuk  “policy”  diartikan dalam istilah “kebijakan”(LAN, 2008:4).
Pengertian  kebijakan  publik  dapat dilihat  dari  beberapa  pendapat  para  ahli, antara lain sebagai berikut.
(1)  Menurut Thomas R. Dye (LAN,2008:4-5), “Public policy is
whatever the goverment choose to  do  or not    to    do”  (Kebijakan    publik    adalah apapun  pilihan  pemerintah  untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah  memilih  untuk  melakukan sesuatu,  maka  tentunya  ada  tujuannya, karena  kebijakan  publik  merupakan tindakan pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan  sesuatu,  ini  merupakan kebijakan  publik  yang  tentunya  ada tujuannya. (2)  Menurut James E. Anderson (LAN,2008:5),  “Public  policies  are  those policies  developed  by  governmental bodies  and  official”  (Kebijakan  publik adalah kebijakan-kebijakan yang
dikembangkan  oleh  badan-badan  dan pejabat-pejabat pemerintah).
(3)  Menurut  David  Easton  (LAN,2008:5), “Public  policy  is  the  authoritative allocation of values for the whole society” (Kebijakan  publik  adalah  pengalokasian nilai-nilai  secara  sah  kepada  seluruh anggota masyarakat).
Berdasarkan  pendapat  -  pendapat para  ahli  di  atas  mengenai  pengertian kebijakan  publik,  maka  dapat  disimpulkan kebijakan  publik  merupakan  kebijakan  yang dibuat  oleh  pemerintah  yang  berupa tindakan-tindakan  pemerintah.  Kebijakan tersebut  diartikan  baik  untuk  melakukan atau  tidak  melakukan  sesuatu  dengan mempunyai  tujuan  tertentu  dan  ditujukan untuk  kepentingan  masyarakat.  Terdapat beberapa definisi mengenai kebijakan publik, dimana  masing-masing  definisi  memberikan penekanan serta pengertian dan pemahaman yang berbeda. Salah   satu definisi mengenai kebijakan  publik  adalah  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Thomas  Dye  dalam Subarsono  (2005,  h.2)  “Kebijakan  publik adalah tindakan, pilihan pemangku kepentingan untuk dilakukan   ataupun tidak dilakukan”.  Sedangkan  menurut  Anderson
dalam  Bherta  (2009,  h.11)  mengkemukakan “kebijakan  publik  adalah  kebijakan  yang dikembangkan oleh badan organisasi pemerintah”.  Jadi  kebijakan  publik  disini hanya  dibuat  oleh  Pemerintah  dan  bukan swasta.
Berdasarkan  beberapa  definisi  yang telah  dikemukakan,  maka  kebijakan  publik dapat  dikatakan  ataupun  disimpulkan dimana  kebijakan  publik  merupakan:  (1) keputusan bersama yang dibuat oleh pemilik pemerintah,  (2)  berorientasi  didasari  pada kepentingan publik dengan mempertimbangkan secara matang  terlebih dahulu  baik  buruknya  dampak  yang ditimbulkan, (3) untuk sesuatu tindakan atau tidak  melakukan  sesuatu  tindakan  yang dilakukan.
2.2. Implementasi Kebijakan Publik Implementasi merupakan suatu proses  yang  dinamis,  yang  pelaksana kebijakannya  melalui  aktivitas  atau  kegiatan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang  sesuai  dengan  tujuan  atau  sasaran kegiatan itu sendiri. Implementasi  kebijakan publik    merupakan    kajian    mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah.    Setelah  sebuah  kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy maker untuk mempengaruhi  perilaku  birokrat  pelaksana agar  bersedia  memberikan  pelayanan  dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono, 2010: 87).
Keberhasilan  suatu  implementasi kebijakan  dapat  diukur  atau  dilihat  dari proses  dan  pencapaian  tujuan  hasil  akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan- tujuan  yang  ingin  diraih.      Hal  ini  tak  jauh berbeda  dengan  apa  yang  diutarakan  oleh Gerindle  (Agustino,  2008:  139)  sebagai berikut:
“Pengukuran  keberhasilan  implementasi dapat  dilihat  dari  prosesnya,  dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program  sesuai  dengan  yang      telah ditentukan  yaitu  melihat  pada  action program tersebut tercapai.”

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif-kualitatif.  Hal  ini  sejalan  dengan pendapat Bogdan dan   Taylor  (1975)    dalam Moleong (2002:3) yang menyatakan ”metodologi  kualitatif”  sebagai  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari orang-orang  dan    perilaku  yang    dapat diamati.  Dengan    kata  lain,  penelitian  ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Penelitian kualitatif harus mempertimbangkan
metodologi kualitatif itu sendiri.

## D. PEMBAHASAN

## 4.1. Implementasi  Program  Pamsimas  di Kabupaten Trenggalek
Program  Pamsimas  ini  merupakan program  pemerintah  yang  bergerak  di bidang  air  minum  dan  sanitasi  masyarakat. Program  Pamsimas  yang  diluncurkan  oleh pemerintah  Indonesia  ini  didasarkan  pada fakta  masih  minimnya  akses  air  minum dan sarana  sanitasi  yang  memadai    di  Indonesia yang  berdampak    pada      kondisi  sanitasi yang  buruk  dan  meningkatnya  penyakit berbasis  lingkungan.  Sebagai  program stimulan  dengan  pendekatan  berbasis masyarakat, program Pamsimas menempatkan  masyarakat  sebagai  pelaku utama dan sekaligus
sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Hal ini  sesuai  dengan  maksud  dari  kebijakan publik  yang  diungkapkan  oleh  Widodo (2012),  dimana  kebijakan  publik  dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan, maksud dan  tujuan  kebijakan  publik  dibuat  adalah untuk  memecahkan  masalah  publik  yang tumbuh  dan  berkembang  di  masyarakat. Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan  jumlah  warga  masyarakat kurang  terlayani  termasuk  masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan  peri-urban    yang  dapat  mengakses pelayanan  air  minum  dan  sanitasi  yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan  perilaku  hidup  bersih  dan  sehat  dalam
rangka  pencapaian  target  Universal  Access 2019  melalui  pengarusutamaan  pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.
Program  Pamsimas  di  Kabupaten Trenggalek  telah  dilaksanakan  dengan mengacu  pada  Pedoman  Teknis  yang  telah dikeluarkan  oleh  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  Sebelum Program Pamsimas di Kabupaten dilaksanakan dari Dinas Perumahan,
Kawasan  Permukiman  dan  Lingkungan Hidup  melakukan  sosialisasi.  Kabupaten Trenggalek  pada  tahun  2014  melakukan sosialisasi tingkat Kabupaten dengan dihadiri 35  desa  dan  setelah  melalui  tahapan  seleksi desa  didapatkan  10  desa  sasaran  dengan komposisi,  8  desa  dari  sumber  Dana  APBN dan  2  desa  dari  sumber  Dana  APBD. Sedangkan  pada  Tahun  2015  pada  waktu sosialisasi  Tingkat  Kabupaten  dihadiri  oleh 25  desa  yang  pada  waktu  tahun  2014  tidak lolos seleksi sebagai desa sasaran Pamsimas. Pada  tahun  2015  juga  mengalokasikan  10 desa  sasaran  dengan  komposisi  8  desa bersuber  Dana  APBN  dan  2  desa  dari  Dana APBD.  Jadi total desa sampai akhir Program Pamsimas  II  untuk  Kabupaten  Trenggalek sebanyak  20  desa  sasaran.  Hal  ini  sesuai dengan  teori  yang  dikemukakan  Edward  ( Jones  diterjemahkan  oleh  Istanto  :  1994 bahwa  kebutuhan  utama  bagi  keefektifan pelaksana  kebijakan  adalah  bahwa  mereka yang  menerapkan  keputusan  haruslah  tahu apa  yang  seharusnya  mereka  lakukan.  Jika kebijakan  ingin  dilaksanakan  dengan  tepat, arahan  serta  petunjuk  pelaksanaan  tidak hanya  diterima  tetapi  juga  harus  jelas  dan jika  hal  ini  tidak  jelas  maka  para  pelaksana akan  kebingungan  tentang  apa  yang  harus mereka lakukan.
a. Pemberdayaan Masyarakat
Dalam  komponen  pemberdayaan masyarakat  diwujudkan  dengan  kegiatan- kegiatan  dalam  rangka  meningkatkan keberdayaan  masyarakat  dan  kapasitas Pemerintah  Daerah  dalam  pelaksanaan program  dan  keberlanjutan  pengelolaan  air minum    dan    sanitasi  perdesaan  berbasis masyarakat,  termasuk  pelatihan.  Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, diharapkan  masyarakat  dan  Pemerintah
Daerah  mampu  menjadi  pelaku  utama pembangunan, khususnya
dalam pelaksanaan dan pengelolaan pasca program.
Hal  ini  sesuai  dengan  Rubin  dalam Sumaryadi  (  2005  )  yang  mengemukakan  5 prinsip dari konsep pemberdayaan yaitu : (1) pemberdayaan  masyarakat  memerlukan break  event  dalam  setiap  kegiatan  yang dikelolanya,  meskipun  orientasinya  berbeda dari  organisai  bisnis,  dimana  dalam pemberdayaan  keuntungan  yang  diperoleh didistribusikan  kembali  dalam  bentuk program dan kegiatan pembangunan lainnya; (2) pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan  partisipasi  masyarakat  baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan yang  dilakukan;  (3)  dalam  melaksanakan program pemberdayaan masayarkat, kegiatan  pelatihan  merupakan  unsur  yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik; (4) dalam hal implementasinya usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khusunya  dlam  hal  pembiayan  baik  yang berasal  dari  Pemerintah,  swasta  maupun sumber-sumber lainnya; (5) kegiatan pemberdayaan  masyarakat  harus  dapat berfungsi  sebagai  penghubung  antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan  kepentingan  masyarakat  yang bersifat mikro.
b. Pelayanan Sanitasi Pelaksanaan Pelayanan Sanitasi dilakukan dengan pendekatan STBM (Sanitasi  Total  Berbasis  Masyarakat)  yaitu merubah  perilaku  higienis  dan  saniter melalui  pemberdayaan  masyarakat  dengan cara  pemicuan  dengan  cakupan  wilayah kabupaten (district-wide). Pendekatan STBM dilaksanakan  melalui  proses  pelembagaan  3 (tiga)  strategi  sanitasi  total  yang  merupakan satu  kesatuan  yang  saling  mempengaruhi yaitu:  a)  Peningkatan  kebutuhan  dan permintaan sanitasi; b) Peningkatan penyediaan  sanitasi  dan  c)  Penciptaan lingkungan yang kondusif. Dengan pelaksanaan  tiga  strategi  secara  konsisten diharapkan  akses  universal  air  minum  dan sanitasi tahun 2019 yaitu 100 % akses sanitasi layak dapat dicapai.
Ketiga  komponen  sanitasi  total
tersebut
menjadi landasan
strategi pelaksanaan untuk pencapaian 5 (lima) pilar STBM  yaitu:  Stop  Buang  Air  Besar Sembarangan  (Stop  BABS),  Cuci  Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah  Tangga  (PAM-RT),  Pengelolaan Sampah  Rumah  Tangga  (PSRT),  dan Pengelolaan  Limbah  Cair  Rumah  Tangga (PLRT).  Terkait  dengan  penyediaan  sarana sanitasi,  sarana  sanitasi  yang  dimaksud dalam  komponen  ini  adalah  sarana penunjang perubahan PHBS yang disediakan di  sekolah  dasar.  Contoh  sarana  yang  dapat dibangun dalam komponen ini yaitu jamban siswa dan tempat cuci tangan.
Pelaksanaan  Pelayanan  Sanitasi  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  pedoman  yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat dan  dilaksanakan  dengan  penuh  komitmen bersama  seluruh  SKPD  terkait,  Camat  & Kepala  Puskesmas  se-Kabupaten  Trenggalek menuju Universal Akses tahun 2019.
c. Penyediaan Sarana Air Minum
Penyediaan  Sarana  Air  Minum dilaksanakan dengan tujuan untuk menambah  jumlah  penerima  manfaat  akses layanan  air  minum  layak  dan  pemanfaat sarana  sanitasi  sekolah  untuk  mendukung pencapaian  akses  universal  air  minum  dan sanitasi tahun 2 0 1 9 . Penyediaan sarana air minum ini menyediakan bantuan pengembangan  infrastruktur  air  minum untuk desa-desa yang mendapatkan bantuan Pamsimas dalam  tiga  pilihan  kegiatan,  yaitu pembangunan baru, perluasan dan peningkatan.
Kabupaten Trenggalek pada Program pamsimas  II  sudah  mempunyai  desa  pasca pelaksanaan sebanyak 20 lokasi yang sampai saat  ini  berfungsi  dengan  baik.    Monitoring dilakukan  secara  rutin  dan  dilakukan pelaporan  setiap  periode  tiga  bulan  sekali melalui  web.Pasmimas.org  dan  selalu dilakukan up date data. Selain keberfungsian  juga  dilakukan  pembinaan terhadap kinerja BP-SPAMS
demi keberlanjutan  dan  perkembangan  sarana yang  telah  dibangun  sehingga  target akhirnya 100%  penduduk desa  sasaran akan
terlayani  dalam  hal  akses  air  minum  dan sanitasi  baik  di  masyarakat  maupun  di sekolah  Dasar  atau  setingkat  Madrasah Ibtidaiyah.
d. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program
Dukungan  manajemen  pelaksanaan program untuk program Pamsimas dilaksanakan  oleh    pemerintah  pusat, kelembagaan  tingkat  provinsi,  kelambgaan tingkat  Kabupaten/Kota  dan  Kelembagaan Tingkat  Masyarakat  dan  Unit  Pelaksanaan. Untuk  tim  pengelolaan  tingkat  pusat  terdiri dari Tim Pengarah Koordinasi Program, Tim teknis  Program  dan  Project  Management Unit  (PMU)  Pusat.  Adapun  tingkat  provinsi melibatkan institusi Tim Koordinasi Provinsi (TKP) tim pengelola tingkat Kabupaten/Kota dibentuk  berdasarkan  SK  Bupati/Walikota yang  dikepalai  oleh  Bappedalibang  dan anggotanya  Dinas  Kesehatan,  Pengendalian Penduduk,  dan  Keluarga  Berencana,  Dinas Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan Lingkungan Hidup dan dinas terkait lainnya. Untuk struktur kelembagaan masyarakat dan unit  pelaksana  di  tingkat  desa/kelurahan berbeda dengan yang lainnya, unit utama di desa adalah Lembaga Keswadayaan Masyarakat  (LSM)  dan  satuan  pelaksana kegiatan (Satlak). 4.2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program
Pamsimas di Kabupaten Trenggalek Dalam program Pamsimas ada faktor- faktor  yang  menjadi  pendukung  dan penghambat  dalam  pelaksanaan  Program. Adapun faktor-faktor pendukungnya adalah:
1.  Paradigma  baru  dalam  pendekatan pelaksanaan  program  Pamsimas  yaitu metode  yang  digunakan  adalah  metode pemberdayaan yang melibatkan
keberadaan  masyarakat,  memberikan inovasi dan menggugah kreativitas warga melalui kerja kelompok. 2.  Kompromi bottom up dan top down Penyebaran, sosialisasi dan implementasi pendekatan dalam Pamsimas merupakanparadigm baru. Dalam pelaksanaan kegiatan Pamsimas lebihkearah bottom up  namun  juga terkoordinasi secara to down (campur pemerintah  daerah lebih didominasi oleh
peran  masyarakat,  namun  terdapat  juga proses  kompromi  antara  bottom  up  dan top  down).  Semua  Instansi  terkait termasuk  LSM  dan  Swata  yang dikoordinir  oleh  Bupati,  dan  peran  aktif masyarakat  melalui  pemicuan  dan pemberdayaan, merupakan cara  yang strategis  dalam  penyebaran,  sosialisasi dan implementasi  kegiatan STBM. 3.  Komitmen di semua tingkat Terdapat  kesepakatan  komitmen  antara pemerintah,  LSM,  masyarakat,  dan berbagai  kalangan  pejabat  di  daerah, mulai kabupaten hingga pedesaan, tingkat RW dan RT.
Walaupun  Program  Pamsimas  di Kabupaten Trenggalek secara umum berhasil dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya  dijumpai  beberapa  faktor yang  sedikit  menghambat  pelaksanaan kegiatannya,  faktor-faktor  tersebut  antara lain :
1.  Kurangnya kerjasama dan koordinasi secara  baik  dan  kontinue,  baik  formal maupun  informal,  khususnya  antara Pemerintah  Daerah  (lintas  SKPD  terkait) Tim Konsultan Pendamping, KKM, Satlak & Masyarakat selaku penerima program.
2.  Kondisi
alam  Kabupaten Trenggalek  yang  merupakan  wilayah daratan  yang  berbukit  dan  bergunung- gunung,  dan  ada  juga  yang  tandus seringkali menjadi  kendala dalam penyalurannya. 3.  Kualitas  sumberdaya  air yang belum termanfaatkan dengan baik serta adanya  beberapa  kawasan  yang rawan  bencana  dapat  menjadi      kendala dalam pengembangan wilayah.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan pada bab terdahulu maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :
a.  Implementasi  Kebijakan  Program Pamsimas  di  Kabupaten  Trenggalek sudah  berjalan  sesuai  dengan  pedoman teknis  yang  telah  dikeluarkan  oleh Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  dimana  dalam
pelaksanaannya  sudah  mengacu  pada komponen program yaitu pemberdayaan masyarakat, pelayanan sanitasi, penyediaan  sarana  air  minum,  dan dukungan manajemen pelaksana program. b.  Faktor-faktor  yang  mendukung  dan menghambat keberhasilan Program Pamsimas  di  Kabupaten  Trenggalek antara lain : Faktor-faktor yang mendukung:
(1)  Adanya  metode  pemberdayaan  yang melibatkan keberadaan masyarakat, memberikan  inovasi  dan  menggugah kreativitas warga melalui kerja kelompok. (2). Kompromi bottom up dan top down Semua  Instansi    terkait  termasuk  LSM dan  Swata  yang  dikoordinir  oleh  Bupati, dan  peran  aktif  masyarakat  melalui pemicuan dan
pemberdayaan, merupakan cara  yang  strategis  dalam penyebaran, sosialisasi dan implementasi kegiatan STBM.
(3). Komitmen di semua tingkat Terdapat  kesepakatan  komitmen  antara pemerintah,  LSM,  masyarakat,  dan berbagai  kalangan  pejabat  di  daerah, mulai  kabupaten  hingga  pedesaan, tingkat RW dan RT.
Faktor-faktor yang menghambat: (1)   Kurangnya kerjasama dan koordinasi secara  baik  dan  kontinue,  baik  formal maupun  informal,  khususnya  antara Pemerintah  Daerah  (lintas  SKPD  terkait) Tim Konsultan Pendamping, KKM, Satlak & Masyarakat selaku penerima program.
(2)   Kondisi alam  Kabupaten  Trenggalek yang  merupakan  wilayah  daratan  yang berbukit  dan  bergunung-  gunung,  dan ada  juga  yang  tandus  seringkali  menjadi kendala dalam penyalurannya. (3)   Kualitas    sumberdaya    air  yang belum termanfaatkan dengan
baik serta adanya  beberapa  kawasan
yang  rawan  bencana  dapat  menjadi kendala   dalam pengembangan wilayah. Saran Berdasarkan  kesimpulan  yang  ditulis, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :
a.   Program  Pamsimas  terbukti  mampu memberdayakan  masyarakat  pinggiran kota dan perdesaan. Diharapkan program ini  berlanjut  terus  dari  tahun  ke  tahun dengan  alokasi  desa  penerima  yang berbeda. b.   Diperlukan program penguatan kelembagaan  terlebih  dahulu  agar  bisa tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. c.  Pengelolaan    Data/Informasi    Sistem Penyediaan    Air    Minum    dan    Sanitasi
(SPAMS)  Perdesaan  Terpadu  perlu ditingkatkan untuk memantau
pelaksanaan  dan  pencapaian  program, dan diharapkan dapat digunakan sebagai dasar  pengambilan  keputusan  terkait perencanaan dan penganggaran program air minum dan sanitasi perdesaan. d.  Agar  terus  melaksanakan  monitoring dan  evaluasi  (monev)  dan  pembinaan kepada  kelompok  penerima  bantuan Program Pamsimas untuk melihat sejauh mana perkembangan usaha dan kemandirian kelompok.
e.  Bagi  pemerintah  hendaknya  bisa membuat  kebijakan  yang  tidak  berbau diskriminasi  serta  lebih    menuju  pada kesetaraan  fasilitas  dan  sarana kesehatan terutama  air  untuk    menunjang  proses pembangunan yang berkelanjutan. f.   Bagi  masyarakat  hendaknya  lebih berpartisipasi aktif
terhadap pembanguanan  serta  lebih  cermat terhadap  pengawasan  kebijakan  yang dibuat oleh pemerintah.
g.  Bagi    LSM,  lembaga  donor  dan stakeholder lain agar bersedia membantu pemerintah  dan  masyarakat  dalam
pembangunan kesehatan dan penyediaan sumber air.

## F. REFERENSI
Bherta,  Wiguna  Sinya.  (2009)  Collaborative Empaworment in Interregional Infrastructure Development.Magister.thesis,Institut Teknologi Bandung. Budihardjo,(2009)Penataan Ruang dan Pembangunan Perkotaan.Bandung, Alumni. Notoatmodjo,Soekidjo.(1997a) Prinsip- prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat.Jakarta,Rineka Cipta. Notoatmodjo,Soekidjo.(2003b) Prinsip- prinsip Dasar Ilmu Kesehatan
Masyarakat. Jakarta,Rineka Cipta.
Subarsono,AG.(2005)  Analisis  Kebijakan
Publik,  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Undang-Undang  No.7  Tahun  2004  tentang Sumber Daya Air. Jakarta, Departemen
Lingkungan Hidup. Undang-Undang  No.  3  Tahun  2010  tentang Baku  Mutu  Air  Limbah  di  Kawasan Industri.Jakarta, Kementrian Lingkungan Hidup. http:  //keslingfkmunhas.blogspot.  co.id /2010 /05/program-pamsimas- penyediaan-air-minum.html http://fisip.unsoed.ac.id/content/implemen tasi-program-penyediaan-air-minum- dan-sanitasi-berbasis-masyarakat- pamsimas-di-desa-