e-ISSN : 2621-4105

## PROYEKSI KONSTITUSIONAL REKRUTMEN HAKIM AGUNG OLEH KOMISI YUDISIAL
Nurhalimatuz Zahro 1 , Faisal Akbar Nasution 2 , Mirza Nasution 3 , Chairul Bariah 4 Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara,  Medan zahronurhalimatuz@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola ideal dari rekrutmen hakim agung yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial di masa yang akan datang. Rekrutmen hakim agung yang  dilaksanakan  oleh  Komisi  Yudisial  merupakan  amanah  dari  Pasal  24B  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaannya diwujudkan melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung serta Pasal 13 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2004  Tentang  Komisi  Yudisial.  Berdasarkan laporan  kegiatan  seleksi  calon  hakim  agung  yang  diadakan  pada  tahun  2018,  Komisi Yudisial  sebagai  salah  satu  lembaga  negara  yang  melakukan  rekrutmen  hakim  agung tidak  ada  meluluskan  hakim  agung  yang  berasal  dari  hakim  karier  sehingga  hal  ini bertentangan  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  53/PUU-XIV/2016. Permasalahan  akan  difokuskan  pada  bagaimana  kerangka  hukum  dalam  mekanisme rekrutmen hakim agung di Indonesia dan proyeksi konstitusional rekrutmen hakim agung oleh  Komisi  Yudisial.  Metode  penelitian  yang  dipakai adalah  yuridis  normatif  dengan spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis.  Pelaksanaan  rekrutmen  hakim  agung  yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial tidak hanya berpedoman pada peraturan yang telah dibuat oleh Komisi Yudisial saja tetapi merujuk juga pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  53/PUU-XIV/2016  yang  telah  memberikan  celah  kepada  Mahkamah  Agung untuk menentukan kuota dari hakim non karier sehingga ada beberapa pola ideal dalam proses rekrutmen hakim agung di Indonesia yakni proses rekrutmennya mengikuti pola Calon Pegawai Negeri Sipil dengan tetap berpedoman pada kebutuhan dari Mahkamah Agung  sebagai  user  dari  hakim  agung.  Sehingga  diharapkan  untuk  proses  rekrutmen hakim agung yang diadakan oleh Komisi Yudisial di masa yang akan datang tidak terjadi lagi kendala dalam pelaksanaannya.
Kata kunci: Proyeksi Konstitusional; Rekrutmen Hakim Agung; Komisi Yudisial.
e-ISSN : 2621-4105

## CONSTITUTIONAL PROJECTION OF THE SUPREME JUDGES RECRUITMENT BY THE JUDICIAL COMMISSION

## Abstract
This study aims to analyze the ideal pattern of the recruitment of Supreme Court justices carried out by the Judicial Commission in the future. The recruitment of supreme justices carried  out  by  the  Judicial  Commission  is  a  mandate  of  Article  24B  of  the  1945 Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  and  its  implementation  is  realized  through Judicial Commission Regulation Number 2 of 2016 concerning Selection of Candidates for Supreme Court Justices and Article 13 Letter a of Law Number 18 of 2011 concerning Amendments to Law Number 22 Year 2004 concerning the Judicial Commission. Based on the report on the selection of candidates for supreme justice held in 2018, the Judicial Commission  as  one  of  the  state  institutions  that  recruits  supreme  justices  has  not graduated  justices  from  career  judges  so  this  is  contrary  to  the  Decision  of  the Constitutional Court Number 53 / PUU-XIV / 2016. Issues will be focused on how the legal framework in the recruitment mechanism for supreme justices in Indonesia and the constitutional  projection  of  the  recruitment  of  supreme  justices  by  the  Judicial Commission. The research method used is normative juridical with analytical descriptive research specifications. The recruitment of supreme judges carried out by the Judicial Commission is not only guided by the regulations that have been made by the Judicial Commission but also refers to the Constitutional Court decision Number 53 / PUU-XIV / 2016 which has provided the Supreme Court with a gap to determine the quota of non- career  judges.  So  that  there  are  several  ideal  patterns  in  the  recruitment  process  for Supreme Court judges in Indonesia, namely the recruitment process following the pattern of Candidate for Civil Servants by still referring to the needs of the Supreme Court as the user of the Supreme Court justices. So it is hoped that in the future the recruitment process for  supreme  judges  by  the  Judicial  Commission  will  no  longer  occur  obstacles  in  its implementation.
Keyword: Constitutional Projection; Recruitment of Supreme Court Justices; Judicial Commission.
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Komisi Yudisial (KY) merupakan suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amandemen ketiga konstitusi yang diatur di dalam Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945)  Pasal  24B  yang  berfungsi sebagai lembaga pengawas dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Ide pembentukan KY di Indonesia dalam rangka mengontrol kekuasaan kehakiman semakin menguat pasca era reformasi. 1 Apalagi dengan diberlakukannya peradilan dengan sistem satu atap yang berpusat pada MA. Kondisi tersebut menyebabkan harus adanya Checks and Balances pada  setiap  lembaga  negara,  sehingga  muncullah  ide  pembentukan  lembaga  baru tersebut. 2
KY  sebagai  sebagai  lembaga  yudikatif,  dalam  menjalankan  kewenangannya memiliki  7  orang anggota  dan  dalam  menentukan  pimpinannya  dilakukan  berdasarkan pemilihan dari anggota yang telah terpilih dengan masa jabatannya selama 2,5 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan. 3 Sebagai lembaga negara yang  mempunyai  kewenangan  dalam  menyeleksi  calon  hakim  agung,  KY  senantiasa melakukan evaluasi metode dan tata cara seleksi calon hakim agung untuk mendapatkan calon hakim agung yang memenuhi kriteria sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. 4
Penelitian sebelumnya oleh Giri Ahmad Taufik (2014) lebih membahas mengenai pembatasan  dan  penguatan  kekuasaan  kehakiman  dalam  pemilihan  hakim  agung menghasilkan temuan berupa penguatan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 dengan mengimplementasikan seleksi pengisian jabatan hakim agung yang diamanatkan melalui sebuah lembaga negara yaitu KY sehingga proses seleksi hakim agung dapat dilakukan
1 Suparto, “Kedudukan dan Kewenangan Komisi  Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingan dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa” , Jurnal Hukum dan Pembangunan 47 (4), 2017, hal 498, DOI: http://dx.doi.org/10.21143/.vol47.no4.1585 .
2 Sirajuddin dan Zulkarnain, “ Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik ”, Citra Aditya Bakti, 2006, Bandung, hal 70-71.
3 Komisi Yudisial, “ Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara” , Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, Jakarta,  hal 17.
4 Komisi  Yudisial,  “ Laporan  Pelaksanaan  Kegiatan  Seleksi  Calon  Hakim  Agung  Tahun  2018” , Sekretariat Jenderal, 2019, Jakarta, hal 1.
e-ISSN : 2621-4105
secara professional, independen, dan akuntabel dengan tidak mengasingkan peran DPR yang harus bersifat pasif dalam proses rekrutmen hakim agung. 5
Kemudian  penelitian  selanjutnya    oleh  Dian  Savitri  (2013)  yang  berjudul “Kewenangan  Komisi  Yudisial  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam  Pengangkatan Hakim Agung” menjelaskan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh DPR dalam proses seleksi hakim agung hanyalah memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang telah  dipilih  oleh  KY.  Hal  ini  sebagaimana  tertuang  di  dalam  risalah  pembahasan perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang membahas mengenai tujuan dari pembentukan KY  yaitu  untuk  melakukan  pengangkatan  terhadap  hakim  agung  yang  kemudian  akan diusulkan  kepada  DPR  untuk  ditetapkan  oleh  Presiden.  Namun  ada  beberapa  kendala yang dihadapi dalam proses rekrutmen hakim agung ini salah satunya adalah keterlibatan DPR  dalam  proses  rekrutmen  hakim  agung  dikhawatirkan  akan  mempengaruhi independensi dari hakim agung dalam membuat suatu putusan di MA. 6
Hasil  kajian Try  Fauzan  Permana  (2016)  dengan  judul  “Penataan  Mekanisme Seleksi  Pengangkatan  Hakim  Di  Lingkup  Kekuasaan  Mahkamah  Agung  Dikaitkan Dengan  Independensi  Kekuasaan  Kehakiman”  menghasilkan  beberapa  poin  penting yakni  peranan  penting  KY  dalam  mewujudkan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka merupakan  upaya  preventif  untuk  menciptakan  integritas  dan  moral  hakim  yang  baik. Kemudian  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  penganagkatan  hakim  agung  pada lingkungan  MA  dianggap  sebagai  konsep  yang  paling  ideal  karena  mampu mengakomodir stakeholder yang terkait. 7
Pembentukan  KY  di  Indonesia  dalam  sistem  kekuasaan  kehakiman  merupakan suatu reaksi dari masyarakat terhadap lembaga peradilan yang ada karena kekecewaan terhadap independensi peradilan. Hal ini dapat di lihat pada masa orde lama dan orde baru pada saat itu Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto kerap melakukan intervensi terhadap  perkara-perkara  tertentu  dalam  proses  peradilan. 8 Inilah  yang  menyebabkan
5 Giri Ahmad Taufik, “Pembatasan dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman dalam Pemilihan Hakim Agung  Kajian  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  27/Puu-Xi/2013” ,  Jurnal  Yudisial  7 (3),  2014,  hal 309, DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i3.81
6 Diah Savitri, “Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung” , Jurnal Cita Hukum 1 (2), 2013, hal 282-283, DOI: 10.15408/jch.v1i2.2993
7 Try Fauzan Permana, “Penataan Mekanisme Seleksi Pengangkatan Hakim di Lingkup Kekuasaan Mahkamah  Agung  Dikaitkan  dengan  Independensi  Kekuasaan  Kehakiman” ,  Jurnal  Online  Mahasiswa Fakultas Hukum 3 (2), 2016, Riau, hal 13
8 Sebastian Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung , Lembaga Kajian dan Advokasi  untuk Independensi Peradilan, 2012, Jakarta, hal 98 dan 165
e-ISSN : 2621-4105
kepercayaan publik menurun terhadap lembaga peradilan di Indonesia, oleh sebab itulah KY  hadir  untuk  meningkatkan  independensi  peradilan. 9 Selain  itu,  sebagai  lembaga negara  yang  lahir  pada  masa  transisi  demokrasi,  KY  banyak  menuai  polemik  ketika berhadapan dengan pelaku utama kekuasaan kehakiman yang pada akhirnya kedudukan dan kewenangan KY telah banyak mengalami pergeseran secara komperhensif, 10 seperti pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 dimana MK mengurangi kewenangan KY dalam melakukan seleksi bersama dengan MA terhadap hakim tingkat pertama.
Proses rekrutmen Hakim Agung dilakukan melalui dua (2) tahapan yaitu : melalui hakim karier dan hakim non karier. 11 Beda asalnya berbeda pula proses rekrutmennya, walaupun pada dasarnya telah dijelaskan diawal hakim merupakan pejabat negara 12 yang berfungsi untuk menjalankan fungsi yudisial pengadilan. Berdasarkan laporan kegiatan seleksi calon hakim agung yang diadakan oleh KY pada tahun 2018 ada 87 orang calon yang mendaftar sebagai hakim agung, diantaranya 51 calon adalah hakim yang berasal dari jalur karier dan 36 orang calon berasal dari jalur non karier. 13 Atas dasar surat Wakil Ketua  MA  RI  Bidang  Non  Yudisial  Nomor  4/WKMA.  NY/7/2018  tentang  Pengisian Kekosongan  Jabatan  Hakim  Agung,  MA  membutuhkan  hakim  agung  8  orang,  di antaranya 1 orang untuk kamar Pidana, 1 orang untuk kamar Agama, 2 orang untuk kamar Militer, 3 orang untuk kamar Perdata, dan 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak. 14 Namun  KY  tidak  ada  meluluskan  hakim  dari  jalur  karier  untuk  kamar  pidana pada tahap ketiga, 15 sehingga perdebatan mengenai hakim non karier dan hakim karier sebagai hakim agung menjadi perdebatan yang panjang.
9 Idul Rishan dan Abel Putra Hamonangan Pangaribuan, “Model dan Kewenangan Komisi Yudisial : Komparasi dengan Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan, dan Mongolia” , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 24 (3), 2017, hal 352, DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art1.
10 Ibid, hal 354.
11 Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 6B ayat (1) dan ayat (2)
12 Lihat  Ketentuan  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 19, Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 122, Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok KepegawaianPasal 11 ayat (3), Lihat  Ketentuan  Rancangan  Undang-Undang  Jabatan  HakimPasal  4  ayat  (1),  Lihat  Ketentuan  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 5, Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungPasal 6 ayat (1)
13 Op. Cit , Komisi Yudisial, “ Laporan Pelaksanaan……”, hal 6.
14 Komisi  Yudisial,  “ Eksistensi  Hakim  Non  Karier” ,  Komisi  Yudisial  Republik Indonesia,  2018, Jakarta, hal 4.
15 Lihat  Putusan  TUN  Jkt  Nomor  :  270/6/2018/PTUN-JKT  mengenai  Keterangan  Saksi  Septi Melinda yang merupakan Kepala Sub Bagian Rekrutmen Hakim Agung Sejak 31 Januari 2017, hal 62.
e-ISSN : 2621-4105
Artikel    ini  akan  melengkapi  penelitian  sebelumnya  yang  hanya  fokus  pada kewenangan  KY  dalam  proses  seleksi  calon  hakim  agung  yang  merupakan  penguatan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman di Indonesia sedangkan penelitian ini akan lebih difokuskan pada bagaimana pola yang paling ideal dalam pelaksanaan rekrutmen hakim agung di Indonesia sehingga tidak terjadi lagi kendala dalam pelaksanaannya dan juga akan  menjadi  solusi  bagi  institusi  yang  melakukan  rekrutmen  hakim  agung  terutama  KY. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa berbagai macam peraturan hukum yang terkait dengan proses rekrutmen hakim agung di Indonesia. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan konsep baru yang diharapkan mampu menjadi konsep yang paling ideal di dalam pelaksanaan rekrutmen hakim agung di Indonesia yang di lakukan oleh KY sebagai lembaga negara utama yang memiliki kewenangan dalam proses rekrutmen hakim agung.

## B. PERMASALAHAN
Adapun permasalahan yang akan dibahas di dalam artikel ini yakni sebagai berikut
:
1. Bagaimana kerangka hukum dalam mekanisme rekrutmen hakim agung di Indonesia?
2. Bagaimana proyeksi konstitusional rekrutmen hakim agung oleh komisi yudisial?
C. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber data yaitu data primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, data sekunder ialah menelaah bahan-bahan yang berasal dari jurnal maupun buku-buku, dan kemudian data tersiernya berupa menalaah dari majalah, kamus, maupun surat kabar. Mengingat artikel ini bersifat normatif, maka artikel ini bersifat preskriptif analitis 16 dengan teknik pengumpulan data bersifat studi kepustakaan (library research). Untuk  metode analisis  datanya  akan  dianalisis  secara  kualitatif, 17 yang  kemudian  akan dibahas dengan metode deduktif sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. 18
16 Achmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani,  “ Menjelajahi  Kajian  Empiris  terhadap  Hukum” ,  Kencana Prenada Media Group, 2013, Jakarta, hal 1.
17 Sulistyo Basuki , “Metode Penelitian” , Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006, Jakarta, hal 78.
18 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “ Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” , Pustaka Pelajar, 2010, Yogyakarta, hal 109.
e-ISSN : 2621-4105

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kerangka Hukum Dalam Mekanisme Rekrutmen Hakim Agung Di Indonesia
Berbicara mengenai pengaturan hukum artinya membicarakan mengenai regulasi yang menjadi landasan dasar dalam proses rekrutmen hakim agung di Indonesia. Untuk menduduki sebuah jabatan tertentu diperlukan syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan yang  kemudian  syarat-syarat  tersebut  dijadikan  batasan  dan  juga  standar  yang  harus dipenuhi  bagi  seseorang  untuk  menduduki  jabatan  tersebut.  Hakim  karier  merupakan hakim yang memang berasal dari hakim dan pengusulannya untuk menjadi calon hakim agung diusulkan oleh MA atau peradilan dibawahnya dalam hal ini bisa di delegasikan ke Pengadilan Tinggi. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah  agung  telah  ditetapkan  syarat-syarat  dari  hakim  karier  sedangkan  syarat- syarat administrasinya ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada Pasal 16 Ayat (2). Lebih lanjut lagi pengaturan mengenai syarat- syarat hakim agung diatur lebih lengkap melalui Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Seleksi Calon Hakim Agung.
Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 dan juga adanya  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Nomor  270.G2018PTUN.JKT  sebagai tindak lanjut atas Putusan MK tersebut, maka mengenai syarat hakim karir harus menjadi hakim  tinggi  selama  3  tahun  tersebut  tidak  lagi  berlaku.  Sehingga,  untuk  persyaratan hakim yang berasal dari hakim karir yang terdapat pada Pasal 7 Huruf a Poin ke 6 menjadi “berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim” karena untuk dapat mencalonkan  diri  sebagai  hakim  agung  dari  jalur  karir  tidak lagi  harus  menjadi  hakim tinggi selama 3 tahun, namun bisa 0 tahun menjadi hakim tinggi.
Hakim  non  karier  yaitu  hakim  yang  berasal  dari  non  hakim  seperti  akademisi, advokat,  jaksa,  notaris  yang  di  usulkan  oleh  pemerintah 19 atau masyarakat. 20 Hadirnya
19 Lihat  Penjelasan Peraturan  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2016  tentang Seleksi  Hakim  Agung,  Pemerintah  yang  dapat  mengajukan  usulan  calon  hakim  agung  adalah  lembaga kepresidenan  beserta  instansinya  baik  instansi    pusat    maupun  instansi  daerah.  Instansi  Pusat  yaitu kementerian, lembaga pemerintah non kementerian,  kesekretariatan lembaga  negara,  dan  kesekretariatan lembaga  nonstruktural.  Instansi    Daerah    yaitu    perangkat    daerah  provinsi  dan  perangkat  daerah kabupaten/kota yang meliputi  sekretariat  daerah,  sekretariat  dewan  perwakilan rakyat   daerah,  dinas daerah,  dan  lembaga  teknis daerah
20 Lihat  Penjelasan Peraturan  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2016  tentang Seleksi  Hakim Agung, Masyarakat  yang dapat mengajukan  usulan calon  hakim agung  adalah organisasi atau lembaga di luar Mahkamah Agung dan Pemerintah.
e-ISSN : 2621-4105
hakim agung non karier dalam dunia peradilan di Indonesia merupakan suatu reaksi atas menurunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan sehingga pada masa reformasi dilakukanlah amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan di ikut sertakan hakim dari jalur non karier sebagai hakim agung. 21 Selain itu, hakim agung non karier menjadi penyeimbang juga bagi hakim karier karena pengalaman hakim agung non karier yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu diharapkan mampu menegakkan hukum bagi setiap  masyarakat  pencari  keadilan.  Adapun  syarat-syarat  hakim  agung  dari  jalur  non karier  diatur  melalui  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Kedua Atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 7 huruf b. Kemudian  diatur  lebih  lanjut  juga  dalam  Pasal  6  Ayat  (2)  Peraturan  KY  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2016  Tentang  Seleksi  Calon  Hakim  Agung.  Syarat-syarat antara hakim karier dan non karier itu sama saja tetapi yang membedakan antara kedua nya  itu  hanyalah  jenjang  pendidikan  yang  mana  hakim  non  karier  itu  jenjang pendidikannya  lebih  tinggi  dari  pada  hakim  karier.  Perkembangan  terbaru  mengenai rekrutmen hakim agung dari jalur non karier pasca adanya Putusan MK Nomor 53/PUU- XIV/2016  menghasilkan  2  hal  yaitu  pendaftaran  hakim  agung  terlebih  dahulu  harus melihat kebutuhan dari MA sebagai user dari hakim agung dan syarat hakim non karier harus berijazah doktor dan magister sudah tidak berlaku lagi.
Setelah  adanya  perubahan  Undang-Undang  Nomor  14  tahun  1985  tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  telah memberikan  kewenangan  bagi  KY  sebagai  lembaga  baru  yang  memiliki  kewenangan dalam melakukan seleksi hakim agung. Dengan adanya kewenangan tersebut, KY sebagai lembaga negara yang independen dapat menjaring hakim-hakim yang memiliki integritas di  bidangnya  sehingga  dapat  memperoleh  hakim  yang  reformis  untuk  dapat  diusulkan kepada  DPR  dan  kemudian  ditetapkan  oleh  Presiden. 22 Seleksi  hakim  agung  yang dilakukan oleh KY, dimulai dengan mengumumkan melalui media massa atau pun media internet berapa kuota hakim agung yang dibutuhkan, dimana hal ini merupakan langkah awal demokratisasi yang objektif.
21 Muhammad Nasrun, “Rekruitmen Hakim Agung Nonkarir Sebagai Implementasi Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia” , Kanun Jurnal Ilmu Hukum 17 (3), 2015, hal 477-478.
22 Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia,  “ Bunga  Rampai  Refleksi  Satu  Tahun  Komisi  Yudisial Republik Indonesia”, Komisi Yudisial, 2006, Jakarta, hal 199 dan 433
e-ISSN : 2621-4105
Tahapan selanjutnya dalam proses seleksi hakim agung yang dilakukan oleh KY adalah melakukan uji kelayakan yang dimulai dengan seleksi potensi akademik. Seleksi potensi  akademik  atau  disebut  juga  dengan  seleksi  kualitas  merupakan  seleksi  hakim agung tahap kedua yang dilaksanakan untuk mengukur dan menilai kapasitas keilmuan dan  keahlian  calon  hakim  agung  berdasarkan  standar  kompetensi  hakim  agung. 23 Kemudian  tahap  selanjutnya  yaitu  “Seleksi  kesehatan  dan  kepribadian    calon  hakim agung  yang  merupakan  seleksi  tahap  ketiga  yang  terdiri  atas  pemeriksaan  kesehatan, asesmen kepribadian dan kompetensi, dan rekam jejak”. 24 Calon hakim yang lulus seleksi tahap ketiga akan masuk ke tahap terakhir dalam proses seleksi yaitu tahap wawancara. “Hasil  penilaian  wawancara  akan  menjadi  bahan  pertimbangan  penetapan  kelulusan calon hakim agung yang akan disampaikan kepada DPR”. 25 Kemudian penetapan bagi nama-nama calon hakim agung yang lulus seleksi dilakukan dengan musyawarah mufakat dengan pertimbangan dari hasil penilaian tahapan seleksi yang telah diikuti oleh calon hakim agung.
Pasca  amandemen  konstitusi,  keterlibatan  DPR  dalam  sistem  rekrutmen  ini diharapkan  bisa  menghindari eksecutive yang  pernah  terjadi  pada  masa  lalu  yang bertujuan untuk membatasi kewenangan presiden. 26 Setelah dilakukan seleksi oleh KY dan calon hakim agung dinyatakan lolos seleksi, maka tahapan selanjutnya adalah KY mengajukan usulan nama calon hakim agung tersebut kepada DPR untuk disetujui, makna persetujuan inilah dikenal dengan model rasio 1 : 3 yang diterapkan hingga tahun 2014. Namun, tidak semua calon hakim agung yang telah diusulkan oleh KY selalu mendapat persetujuan oleh DPR. Penolakan yang dilakukan oleh DPR tersebut disebabkan karena jumlah  suara  yang  dihasilkan  oleh  masing-masing  calon  hakim  agung  tersebut  tidak sampai dengan batas suara yang ditentukan yaitu 50 persen plus 1.
Melalui  putusan  Nomor 27/PUU-XI/2013, MK menyatakan bahwa DPR tidak lagi mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan fit  and  proper  test terhadap  calon  hakim
23 Op. Cit , “Laporan Kegiatan Seleksi…….”, hal 11.
24 Ibid, hal 18. 25 Ibid, hal 20. 26 Sri Hastuti Puspitasari, “Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung  dan  Hakim  Konstitusi” ,  Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum  25  (3),  2018,  hal  428, DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art1 .
e-ISSN : 2621-4105
agung  yang  telah  diusulkan  oleh  KY, 27 hal  ini  disebabkan  karena  ketentuan  tersebut bertentangan  dengan  makna  yang  terkandung  dalam  Pasal  24A  ayat  (3)  UUD  1945. 28 Sehingga kewenangan DPR hanya bentuk setuju atau tidak setuju (the right to confirm) terhadap  nama  calon  yang  diusulkan  oleh  KY.  Namun  dalam  praktiknya  sebelum memberi persetujuan, DPR tetap melakukan fit and proper test . 29 Adanya Putusan MK tersebut lantas merubah pola hubungan yang tercipta antara KY, DPR, dan juga Presiden yang berimplikasi terhadap pola rekrutmen hakim agung. Demikian juga ketentuan yang mengharuskan KY untuk mengajukan tiga calon hakim agung juga bertentangan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. 30
Kewenangan  DPR  dalam  pengangkatan  hakim  agung  berkaitan  dengan  fungsi pengawasan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  69  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dengan adanya hak untuk menyetujui calon  hakim  agung,  DPR  dapat  ikut  mengawasi  kinerja  pejabat  publik  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku. 31 Selain itu, kewenangan DPR juga diatur berturut-turut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang  perubahan  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985  tentang Mahkamah Agung Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  2004  tentang Komisi Yudisial. Lebih lanjut lagi, keterlibatan DPR dalam rekrutmen hakim agung diatur dalam Peraturan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  01  Tahun  2009  Tentang  Tata Tertib Pasal 6 huruf p dan Pasal 191 ayat (1) dan (2). Setelah dilakukan fit and proper test selanjutnya dilakukan pemilihan dengan mengambil suara terbanyak yang dilakukan secara rahasia yang diatur dalam Bab XVII tentang tata cara pengambilan keputusan pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib pasal 275 dan pasal 276 ayat (1), (2), dan ayat (3).
27 Idul  Rishan, “Relasi  Kekuasaan  Komisi  Yudisial-Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dan  Presiden Dalam Pengangkatan Hakim Agung” , Dialogia Iuridica : Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 7 (2), 2016, hal 56.
DOI: https://doi.org/10.28932/di.v7i2.716 .
28 Susi Dwi Harijanti, “Pengisian Jabatan Hakim : Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri” ,
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 21 (4), 2014, h al 552. DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art2. 29 Wawancara  dengan  Tabah  Sulistyo,  Kepala  Sub  Bagian  Rekrutmen  Hakim  Agung  Komisi Yudisial Republik Indonesia, data diolah Pada tanggal 16 Maret 2020, Pada Pukul 00.42 Wib
30 Ibid
31 Paimin Napitupulu, “ Menuju Pemerintahan Perwakilan, cetakan I”, PT. Alumni, 2007, Bandung, hal 33.
e-ISSN : 2621-4105
Walaupun  telah  ada  putusan  MK  Nomor  27/PUU-XI/2013  tentang  seleksi  calon Hakim  Agung,  tidak  merubah  alur  seleksi  calon  hakim  agung  di  DPR 32 dan  tetap berpedoman  pada  ketentuan  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib dalam Bab XVII tata tertib DPR. Sebelum adanya putusan MK tersebut, DPR dalam memilih calon hakim agung melakukan voting untuk mengambil keputusannya. Namun setelah ada putusan MK, maka DPR melakukan musyawarah mufakat.  Setelah  rapat  pleno  selesai,  hasil  nya  akan  di  rapat  kan  kembali melalui  rapat  paripurna  DPR  untuk  memberikan  persetujuan  secara  keseluruhan. Kemudian  hasil  akhir  dari  rapat  paripurna  tersebut  di  kirim  melalui  surat  ke  Presiden untuk di tetapkan menjadi hakim agung. 33 Terhadap calon hakim agung yang telah terpilih tersebut  Presiden  tidak  mempunyai  hak  veto  untuk  membatalkannya  dan  proses selanjutnya,  berdasarkan  Keputusan  Presiden  calon  hakim  agung  tersebut  dilantik  di Istana negara yang diambil sumpah oleh Presiden. 34
2. Proyeksi Konstitusional Rekrutmen Hakim Agung Oleh Komisi Yudisial

## 2.1 Asas dan Tata Nilai Baru dalam Proses Rekrutmen Hakim Agung
Dianutnya prinsip negara hukum di Indonesia memberikan konsekuensi terhadap negara  Indonesia  harus  ada  nya  suatu  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  yang diharapkan  mampu  menegakkan  keadilan  ditengah  masyarakat. 35 Dalam  kaitannya dengan  independensi  kekuasaan  kehakiman  diperlukan  faktor  pendukung  dalam mewujudkan  hal  tersebut.  Salah  satu  aspek  penting  yang  menjadi  pendorong  dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu dilihat juga dari proses rekrutmen calon hakim agung. 36 Proses  seleksi  yang  baik  akan  menghasilkan  hakim  yang  baik  pula,  sehingga hakim  ini  dapat  berkiprah  di  setiap  peradilan  yang  akan  meningkatkan  kualitas  dari lembaga peradilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman.
32 Wawancara dengan Rini Puspita sari, Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia, data diolah pada tanggal 16 Maret 2020, pada pukul 13.21 Wib
33 Mei  Susanto, “Revitalisasi  Peran  Publik  Dalam  Pengangkatan  Calon  Hakim Agung” ,  Jurnal Peradilan Indonesia 6 2017,  hal 11.
34 Dedi Alnando, “Politik Hukum Pengisian Jabatan Hakim Agung Melalui Jalur Hakim Non Karier Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman” ,  Jurnal  Ilmu Hukum 7 (1), 2018,  hal 90, DOI: http://dx.doi.org/10.30652/jih.v7i1.4968.
35 Kepaniteraan  dan  Sekretariat  Jenderal  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  “ Studi Efektivitas  Sistem  Rekrutmen  dan  Seleksi  Hakim  Konstitusi  Republik  Indonesia” ,  Pusat  Penelitian  Dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi  Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2017, Jakarta, hal 23.
36 Op. Cit , Mei Susanto, “Revitalisasi Peran…….., hal 1.
e-ISSN : 2621-4105
Idealnya, proses rekrutmen hakim sebisa mungkin harus terhindar dari kepentingan politik sehingga kemerdekaan hakim dalam memutus suatu perkara dapat tetap terjamin. Selain  itu,  proses fit  and  proper  test merupakan  suatu  pilihan  yang  tepat  juga  untuk memperoleh hakim-hakim yang memiliki integritas. 37 Sejak adanya putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2016 yang telah merubah syarat-syarat hakim agung dari jalur non karier membuat eksistensi hakim agung yang berasal dari jalur non karier menjadi perdebatan semua kalangan.  Hal ini diawali dengan rekrutmen hakim agung yang terjadi pada tahun 2018  pasca  adanya  putusan  MK  tahun  2016  tersebut  pihak  KY  sebagai  pihak  yang merekrut hakim agung membuka penerimaan calon hakim agung tahun 2018 dari jalur hakim karier dan non karier. 38 Dari rekrutmen tersebut proses pendaftaran berlangsung pada tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 6 September 2018, yang telah mendaftar secara online ada 136 orang. Namun, “KY mencatat ada 87 orang pendaftar konfirmasi yang terdiri dari 51 orang jalur karier dan 36 orang jalur non karier”. 39 Dari pendaftaran hakim agung tersebut telah menimbulkan permasalahan disebabkan tidak adanya hakim agung  yang  berasal  dari  jalur  karier  pada  kamar  pidana  yang  diluluskan  untuk  tahap seleksi ketiga. 40 Padahal permintaan MA sendiri sebagai user dari hakim agung tersebut hanya meminta hakim non karier menduduki posisi hakim agung di bidang pajak pada kamar TUN saja.
Jika  menginginkan  suatu  pola  ideal  dalam  rekrutmen  hakim  agung  di  Indonesia, harus  mempunyai  parameter  yang  jelas  terlebih  dahulu.  Prinsip-prinsip  yang  telah ditetapkan sebagai parameter tersebut harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan tidak  boleh  dikesampingkan  antara  satu  dengan  yang  lainnya, 41 karena  hal  ini  sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mekanisme rekrutmen hakim agung sehingga dapat menghasilkan hakim agung yang sesuai dengan harapan  masyarakat. Adapun parameter yang  dapat  dijadikan  ukuran  dalam  mekanisme  rekrutmen  hakim  agung  sehingga diperoleh pola idealnya, yaitu sebagai berikut :
37 Fence  M.  Wantu,  “ Idee  Des  Recht,  Kepastian,  Keadilan,  dan  Kemanfaatan” ,  Pustaka  Pelajar, 2011, Yogyakarta, hal 175.
38 Lihat  surat  Wakil  Ketua  MA  RI  Bidang  Non  Yudisial  Nomor  4/WKMA.  NY/7/2018  tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung
39 Ibid , hal 5. 40 Lihat  Putusan  TUN  Jkt  Nomor  :  270/6/2018/PTUN-JKT  mengenai  Keterangan  Saksi  Septi Melinda yang merupakan Kepala Sub Bagian Rekrutmen Hakim Agung Sejak 31 Januari 2017, hal 62.
41 Op. Cit, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “ Studi Efektivitas….”, hal 84.
e-ISSN : 2621-4105

## 1. Kebutuhan MA
MA  sebagai  lembaga  penyelenggara  peradilan  yang  mempunyai  fungsi  untuk memberikan  keadilan  bagi  setiap  pencari  keadilan  tidak  akan  pernah  berjalan  sesuai dengan  rencana  apabila  terdapat  kekosongan  pada  fungsionarisnya.  Kekosongan fungsionaris tersebut harus dipenuhi dengan merekrut hakim agung yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Dalam perekrutan hakim agung yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan hanya diketahui oleh  pemakai ( user) dari hakim agung tersebut. Sehingga dalam hal ini MA berhak untuk menentukan latar belakang dari setiap calon hakim agung yang  akan  menduduki  jabatan  sebagai  hakim  agung. 42 Terlebih  lagi  setelah  adanya putusan  MK  Nomor  53/PUU-XIV/2016  yang  telah  menimbulkan  norma  hukum  baru terhadap rekrutmen hakim agung dimana secara tidak langsung dalam setiap rekrutmen hakim agung dari jalur non karier harus direkrut sesuai dengan kebutuhan MA. Hal ini menimbulkan konsekuensi jika norma tersebut tidak dipatuhi maka bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) 43 dan salah prosedur. 44
2. Kebutuhan Masyarakat
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia membawa perubahan di dunia peradilan dengan hadirnya hakim yang berasal dari jalur non karier. 45 Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  kepercayaan  publik  tersebut  menurun  terhadap lembaga  peradilan terutama  hakim  karier  disebabkan  rendahnya  kualitas  putusan yang dihasilkan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Padahal tujuan utama dari hukum adalah untuk melindungi setiap hak dan kewajiban 46 serta memberikan rasa keadilan bagi setiap masyarakat. Proses rekrutmen hakim agung merupakan suatu proses yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan ketatanegaraan di Indonesia terutama dalam  memenuhi  kepentingan  masyarakat  di  bidang  peradilan.  Oleh  sebab  itu,  dalam rekrutmen  hakim  sangat  diperlukan  partisipasi  masyarakat  supaya  masyarakat  dapat
42 Lihat Putusan PTUN JKT dalam Pendapat Ahli dari Penggugat yaitu Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum, hal 74-75.
43 Lihat  Putusan  PTUN  JKT  dalam  Pendapat  Ahli  dari  Penggugat  yaitu  Dr.  Henri  Pandapotan Panggabean, S.H., M.S, hal 85.
44 Lihat Putusan PTUN JKT dalam Pendapat Ahli dari Penggugat Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H, yaitu hal 88.
45 Cahyono, “Penguatan  Hakim  Karir  Dalam  Rangka    Mewujudkan  Excellent  Court” ,  Jurnal Kosmik Hukum 16 (2), 2016, hal 139, DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i2.1994 .
46 Bambang  Sutiyoso,  “ Metode  Penemuan  Hukum  Upaya  Mewujudkan  Hukum  yang  Pasti  dan Berkeadilan, Cetakan Kedua”, UII Press, 2012, Yogyakarta, hal 2.
e-ISSN : 2621-4105
memberikan  masukan  terhadap  calon  hakim  agung  yang  ada  dalam  proses  rekrutmen tersebut. 47
3. Prinsip Demokrasi
Salah  satu  kewenangan  KY  yang  di  atribusikan  langsung  oleh  UUD  NRI  Tahun 1945 yaitu melakukan rekrutmen hakim agung kemudian mengusulkannya kepada DPR untuk  disetujui  oleh  Presiden.  Mekanisme  tersebut  merupakan  perwujudan  dari  sistem yang  dianut  oleh  negara  demokrasi,  bahwa  setiap  rekrutmen  pejabat  negara  dilakukan secara  transparan  dan  demokratis  dengan  melibatkan  masyarakat  untuk  menentukan pilihannya. 48 Demokrasi yang harus diterapkan pada proses rekrutmen hakim agung ini adalah  demokrasi  hukum.  Dengan  diterapkannya  demokrasi  hukum  maka  upaya penegakan hukum yang memang memiliki kapasitas tersebut dapat tercapai.  Selain itu, lembaga yang melakukan rekrutmen tersebut harus dipisahkan juga dengan lembaga yang akan mengangkatnya.
4. Prinsip Transparansi
Prinsip  transparansi  merupakan  prinsip  yang  menjamin  bahwa  setiap  tindakan pemerintah dapat diakses dengan bebas oleh setiap orang, baik itu mengenai kebijakan yang  akan  dibuat,  pelaksanaan  dari  kebijakan,  dan  hasil  beserta  hambatan  apa  yang sedang dihadapi. 49 Prinsip transparansi memiliki 2 aspek yaitu “komunikasi publik oleh pemerintah  dan  hak  masyarakat  terhadap  akses  informasi”. 50 Dalam  proses  rekrutmen hakim  agung,  prinsip  transparansi  ini  telah  dilaksanakan  oleh  KY  dalam  melakukan rekrutmen  hakim  agung.  Transparansi  yang  dilakukan  oleh  KY  tercermin  dari  mulai dilibatkannya  masyarakat  dalam  memberikan  usulan  siapa  saja  calon  hakim  agung. Kemudian  masyarakat  juga  dapat  memberikan  masukan  terhadap  calon  hakim  agung tersebut  pada  saat  rekam  jejak  dan  masukan  dari  masyarakat  ini  akan  menentukan kelulusan seorang calon hakim agung.
Namun,  prinsip  transparansi  ini  sepenuhnya  belum  terlaksana  oleh  DPR  sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan fit and proper test . Hal ini dapat dilihat pada
47 Op. Cit, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “ Studi Efektivitas…….”, hal 85-86.
48 Achmad  Edi  Subiyanto,  Achmad  Edi  Subiyanto, “Mendesain  Kewenangan  Kekuasaan Kehakiman  Setelah  Perubahan  UUd  1945” ,  Jurnal  Konstitusi  9  (4),    2012,  hal  675. DOI: https://doi.org/10.31078/jk%25x .
49 Loina  Lalolo  Krina  P,  “ Indikator  dan  Alat  Ukur  Prinsip  Akuntabilitas,  Transparancy  dan Partisipatif”, Sekretariat Good Public Governance BAPPENAS, 2003, Jakarta, hal 14.
50 Ibid
e-ISSN : 2621-4105
saat  proses  pengumuman  yang  dilakukan  oleh  DPR  terhadap  calon  hakim  agung yang lulus  seleksi  selalu  diumumkan  malam  hari. 51 Seharusnya,  pengumumannya  tidak dilakukan seperti itu sehingga asumsi miring mengenai proses rekrutmen tersebut tidak terjadi dan prinsip keterbukaan tersebut dapat terwujud dengan baik yang pada akhirnya akan melahirkan suatu kontrol sosial terhadap semua kegiatan pemerintah dalam proses rekrutmen hakim agung.
5. Prinsip Objektif
Prinsip objektivitas merupakan suatu prinsip yang sulit untuk diukur karena sering di  intervensi  dengan  kepentingan.  Dalam  menentukan  pilihan  yang  sesuai  dengan pandangan yang objektif harus memiliki standar minimum penilaian. Berbicara mengenai prinsip  objektif  dalam  rekrutmen  hakim  agung,  maka  setiap  tahapan  dari  proses rekrutmen tersebut harus diukur dengan jelas yang ditetapkan dengan standar angka dan juga  perengkingan.  Jika  melihat  dari  proses  rekrutmen  hakim  agung  selama  ini,  untuk proses seleksi yang dilakukan oleh KY telah memiliki standar yang jelas bagi siapa saja yang akan diluluskan. Hal ini juga diatur secara rinci pada Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2016  tentang  Seleksi  Calon  Hakim  Agung  yang  telah  menetapkan  standar  kelulusan masing-masing dalam setiap tahapan.
Namun  berbeda  dengan  tahapan  seleksi  yang  dilakukan  oleh  DPR  yang  tidak memiliki standar minimum dalam menentukan kelulusan calon hakim agung. Selain itu, dalam proses fit and proper test nya dilakukan oleh semua fraksi dari komisi III DPR. Pada umumnya, kita mengetahui dengan jelas bahwa standar keilmuan dari orang-orang yang menduduki anggota DPR tersebut kadang tidak seimbang dengan orang yang ingin di  tes  dalam  hal  ini  calon  hakim  agung  yang  minimal  berpendidikan  magister.  Oleh karena itu, diperlukan untuk membuat suatu regulasi yang jelas  sehingga dapat menjamin standar keadilan dalam setiap tahapan.

## 2.2 Pola Ideal Rekrutmen Hakim Agung oleh Komisi Yudisial
Berdasarkan  parameter  yang  telah  ditetapkan  diatas,  maka  diperoleh  pola  ideal dalam  pelaksanaan  rekrutmen  hakim  agung  di  masa  depan . Proses  rekrutmen  hakim agung yang dilaksanakan oleh KY pada saat ini sering menimbulkan perdebatan terutama mengenai  keberadaan  hakim  non  karier.  Adanya  hakim  non  karier  yang  berasal  dari
51 Wawancara dengan Bambang Edy Sutanto Soedewo, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, data diolah pada tanggal 2 April 2020, Pukul 23.53 Wib
e-ISSN : 2621-4105
akademisi  maupun  dari  profesi  lainnya  seperti  jaksa  dan  notaris  tersebut  memberikan warna baru dan terobosan terhadap putusan pengadilan yang dihasilkan. Idealnya, untuk posisi hakim agung tidak hanya diduduki oleh hakim yang berasal dari jalur karier saja hal  ini  dikarenakan  MA  sebagai  puncak  peradilan  yang  akan  menyelesaikan permasalahan  setiap  pencari  keadilan  sudah  seharusnya  hakim  tersebut  memiliki pengalaman yang lebih. Dengan adanya hakim non karier menjadi penyeimbang di dunia peradilan  yang  selama  ini  hanya  di  isi  oleh  hakim  non  karier  dan  bisa  memberikan putusan yang sesuai dengan pengetahuannya.
Namun dengan adanya hakim non karier selalu menjadi perdebatan panjang baik antar akademisi, MA, maupun di kalangan hakim karier tersebut. Hal ini dapat dilihat dari rekrutmen hakim agung yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang dianggap menyimpang dari  putusan  MK  Nomor  53/PUU-XIV/2016  dan  kebutuhan  MA  sehingga  diajukanlah gugatan  TUN  dikarenakan  tidak  adanya  hakim  dari  jalur  karier  yang  diterima. Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2016 tentang SCHA  tersebut  dilakukan  revisi  terkait mekanisme  rekrutmen  calon  hakim  agung  dari karier  dan  non  karier  sehingga  proses  nya  menjadi  jelas  dan  tidak  lagi  menimbulkan perdebatan.  Proses  seleksi  calon  hakim  agung  tersebut  merujuk  seperti  proses  seleksi CPNS  dengan  memisahkan  pendaftar  yang  berasal  dari  jalur  umum  dan cumlaude sehingga  antara  calon  hakim  karier  dan  hakim  non  karier  tersebut  pendaftarannya dilakukan melalui pintu yang berbeda. Dengan memisahkan pintu masuk tersebut maka perdebatan yang terjadi selama ini tidak akan terjadi lagi.
Setiap  orang  yang  akan  mendaftar  menjadi  calon  hakim  agung  harus memperhatikan syarat-syarat sebelum mendaftar, termasuk mendaftar melalui jalur karier maupun  melalui  jalur  non  karier.  Walaupun  telah  dipisahkan  pintu  masuknya,  namun pelaksanaan seleksi tetap dilakukan secara bersama-sama baik hakim karier maupun non karier. jika ada yang mendaftar melalui jalur karier sedangkan seharusnya mendaftar pada jalur non karier maka secara administrasi tidak akan lulus pada tahap selanjutnya. Jika MA  hanya  membutuhkan  salah  satu  hakim  saja,  misalnya  hakim  karier  saja  yang dibutuhkan atau pun sebaliknya maka KY hanya membuka proses pendaftaran salah satu saja yang memang dibutuhkan oleh MA. Adanya pemisahan seperti ini maka tujuan dari keadilan tersebut dapat tercapai tanpa harus merugikan salah satu pihak baik itu hakim yang mendaftar melalui karier maupun non karier. Untuk tahapan proses selanjutnya tetap
e-ISSN : 2621-4105
mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan di dalam Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2016 tentang SCHA.
Syarat-syarat  hakim  yang  telah  diatur  dalam    berbagai  peraturan  perundang- undangan  baik  yang  berasal  dari  hakim  non  karier  maupun  hakim  karier  sebaiknya dilakukan pembidangan yang lebih jelas yang merujuk pada kekuasaan kehakiman yang membawahi  empat  lingkungan  peradilan  dimana  setiap  pengadilan  tersebut  harus dibedakan sesuai dengan kualifikasi nya masing-masing terutama untuk hakim yang akan menduduki  hakim  agama,  hakim  militer,  dan  hakim  pajak.  Untuk  hakim  agama, sebaiknya beberapa syarat harus ditambahkan seperti harus beragama islam dan mampu membaca kitab kuning karena beberapa rujukan hukum nya dalam menyelesaikan perkara merujuk pada kitab tersebut.
Kemudian untuk hakim non karier yang akan menduduki kamar militer sebaiknya persyaratannya haruslah berasal dari background militer atau memahami masalah militer dan  juga  tingkat  pendidikannya  harus  disesuaikan  dengan  syarat  yang telah  ditetapkan untuk menjadi hakim non karier. Dalam perkara militer, yang bisa menjadi hakim tersebut harus lah memiliki pangkat yang lebih tinggi dari pada yang diadili. Hal ini juga harus menjadi perhatian bagi sistem seleksi hakim agung ke depannya. Khusus untuk hakim yang akan menduduki kamar militer selain harus berlatar belakang dari militer juga harus diperhatikan pangkatnya yaitu memiliki pangkat minimal Brigadir Jenderal, 52 sehingga persyaratan khusus tersebut dapat ditambahkan sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh masing-masing hakim.
Berbicara lebih lanjut mengenai persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh hakim agung tidak kalah penting juga persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh hakim pajak. Setiap perkara pajak yang dihadapi di pengadilan pajak maka upaya hukum bandingnya nanti akan  bermuara  di  MA.  Hakim  pajak  pada masa  sekarang  ini  tidak  harus  berlatar belakang dari sarjana hukum, hal ini kemudian akan menjadi masalah jika seorang hakim yang akan memutus suatu perkara namun tidak ada pondasi hukum sedikit pun. Sehingga, idealnya  untuk  hakim  yang  akan  menduduki  hakim  pajak  idealnya  harus  lah  berlatar belakang  hukum.  Kemudian  untuk  keahlian  yang  harus  dimiliki  dalam  bidang  pajak tersebut merupakan suatu penunjang bagi hakim agar bisa lebih kompeten lagi di dalam
52 Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 16 Ayat (3)
e-ISSN : 2621-4105
menyelesaikan  perkara  pajak  yang  dihadapkan  padanya.  Dengan  adanya  pembidangan latar  belakang  hakim  ini  akan  menghasilkan  hakim  agung  yang  sesuai  dengan  kriteria yang dibutuhkan sesuai dengan empat lingkungan peradilan di Indonesia yang berpuncak pada MA.
Mengenai  persyaratan  hakim  non  karier  yang  telah  diturunkan  persyaratannya dengan tidak lagi mensyaratkan harus berijazah doktor dan magister tersebut, jika dilihat dari  sudut  pandang akademisi  dimana  negara  Indonesia  sangat  menghargai  proses  dan ijazah  yang  dimiliki  oleh  seseorang  tersebut,  maka  dengan  penurunan  persyaratan tersebut akan mempengaruhi kualitas dari hakim agung tersebut. Idealnya, persyaratan hakim agung yang berasal dari non karier ini selain harus memiliki keahlian khusus di bidang tertentu seharusnya persyaratan memiliki ijazah magister dan doktor tersebut tetap diberlakukan,  karena  hakim  agung  merupakan  hakim  tertinggi  yang  sederajat  dengan hakim  MK  yang  bertugas  menyelesaikan  permasalahan  hajat  hidup  orang  banyak haruslah memiliki kualifikasi yang baik sehingga kualitas putusan yang akan dihasilkan nanti juga akan baik. Sedangkan untuk kuota yang dibutuhkan baik hakim agung karier maupun  non  karier  akan  mengikuti  kebutuhan  yang  telah  ditetapkan  oleh  MA  sebagai user dari hakim agung dan dilihat dari berapa orang yang akan mengalami masa purna bakti.  Sehingga  untuk  pengaturan  mengenai  kuota  hakim  agung  tersebut  tidak  perlu ditetapkan  secara rigid dalam  peraturan  perundang-undangan  maupun  peraturan pelaksana lainnya.
Kemudian untuk pembuatan karya profesi yang akan dibuat oleh hakim non karier, idealnya  itu  bukan  lah  membuat  suatu  karya  profesi  yang  disesuaikan  dengan  profesi sebelumnya  karena  hal  ini  tidak  ada  relevansi  sama  sekali  dengan  profesi  yang  akan diemban ke depannya. Sehingga untuk karya profesi dari setiap calon hakim non karier itu idealnya disediakan suatu kasus dan setiap calon hakim agung yang berasal dari non karier  tersebut  diwajibkan  membuat  suatu  putusan  yang  mencerminkan  nilai-nilai keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum.  Hal  ini  sesuai  dengan  kewenangan  dan tugas  dari  hakim  agung  itu  sendiri  yaitu  menghasilkan  suatu  produk  hukum  berupa putusan. Selain itu, dengan membuat suatu putusan akan nampak putusan-putusan yang dihasilkan  tersebut  berkualitas  atau  tidak  karena  jika  melihat  dari  fungsi  MA  sebagai lembaga puncak dalam bidang peradilan dibutuhkan suatu kecakapan, ketangkasan, dan ketepatan  dalam  membuat  putusan  sehingga  tujuan  hukum  yang  ingin  dicapai  oleh
e-ISSN : 2621-4105
masyarakat pencari keadilan dapat diakomodir melalui putusan yang dihasilkan oleh para hakim agung tersebut.
Berbicara  mengenai  pendaftaran  hakim  non  karier  idealnya  dilakukan  dengan inisiatif sendiri untuk mendaftar. Dengan adanya opsi ini, tidak akan membuat orang lain kehilangan  hak  untuk  mendaftarkan  diri  sebagai  hakim  agung  dan  terhindar  juga  dari unsur  kepentingan.  Jika  calon  hakim  agung  tersebut  tidak  mendaftar  melalui  inisiatif sendiri  atau  misalnya  pendaftarannya  dilakukan  dengan  cara    direkomendasikan  oleh sebuah institusi maka akan cenderung bersifat politis karena telah ada unsur kepentingan di  dalamnya.  Namun  dalam  penyeleksiannya,  KY  sebagai  lembaga  utama  dalam melakukan perekrutan hakim agung tetap harus memperhatikan latar belakang dari setiap calon  hakim  agung.  Dilihat  dari  segi  sosiologisnya,  peran  serta  masyarakat  dalam penentuan calon hakim agung tersebut sangat menentukan. KY sebagai lembaga negara yang  memiliki  kewenangan  dalam  merekrut  hakim  agung  harus  lah  melakukan penelusuran terhadap calon hakim agung tersebut. Penelusuran tersebut dapat dilakukan dengan  melibatkan  partisipasi  masyarakat,  organisasi  masyarakat,  dan juga melakukan kerjasama  dengan  berbagai  institusi  seperti  universitas  karena  universitas  merupakan institusi  yang  masih  netral  dalam  memberikan  keterangan  terhadap  rekam  jejak  calon hakim agung tersebut.
e-ISSN : 2621-4105

## Gambar 1
Pola dan Mekanisme Rekrutmen Calon Hakim Agung di Komisi Yudisial Sumber : Diolah dari berbagai sumber
Berdasarkan  Gambar  1dapat  dilihat  bahwa    antara  hakim  yang  berasal  dari  jalur karier dan non karier pintu pendaftarannya dipisahkan sehingga proses seleksi nya pun dapat dibedakan dengan jelas. jika yang dibutuhkan oleh MA hanya salah satu saja maka proses seleksinya hanya dibuka tahapan seleksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh MA.  Untuk  proses  seleksi  administrasi  terlebih  dahulu  harus  memperhatikan  syarat- syaratnya karena jika calon hakim agung tersebut salah mendaftar maka akan gagal pada tahap seleksi administrasi dan untuk uji kelayakan yang meliputi beberapa tahapan akan disesuaikan  dengan  pola  ideal  yang  telah  ditetapkan  diatas,  namun  proses    seleksinya tetap juga mengacu pada Peraturan KY Nomor 2 tahun 2016 tentang SCHA. Untuk proses seleksi uji kelayakan akan melibatkan partisipasi publik dan masyarakat akan dilibatkan
Partisipasi Publik isipasi Publik Partisipasi Publik Masyarakat Jalur Non Karier Panitia Seleksi Hakim Karier Jalur Karier Rakyat Seleksi Administrasi
Hakim Karier Seleksi Uji Kelayakan Hakim
Karier
Penetapan Calon Hakim Agung Karier Calon Hakim
Agung Karier
Panitia Seleksi
Hakim Non Karier Seleksi
Administrasi Hakim Non Karier Rakyat Seleksi Uji Kelayakan Hakim Non Karier
Penetapan Calon Hakim Agung Non
Karier
Calon Hakim
Agung Non Karier Partisipasi Publik Diusulka n DPR
e-ISSN : 2621-4105
dalam  proses  rekam  jejak  dari  setiap  calon  hakim  agung  tersebut.  Setelah  didapatkan nama-nama  dari  calon  hakim  agung,  maka  proses  selanjutnya  berupa  penetapan  calon hakim agung. Sehingga akan diperoleh calon hakim agung karier dan calon hakim agung yang berasal dari jalur non karier yang kemudian akan diusulkan kepada DPR.
E . PENUTUP
Pengaturan mengenai rekrutmen hakim agung yang dilakukan oleh KY merupakan amanah dari Pasal 24B Ayat (1) dan Pasal 24A Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Menurut pola  ideal  yang  telah  diukur  berdasarkan  parameter  yang  telah  ditetapkan,  maka pengaturan lebih lanjut mengenai rekrutmen hakim agung yang diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang SCHA tersebut haruslah dilakukan revisi karena  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangannya  dan  tidak  mampu  untuk mengakomodir kebutuhan hakim agung sesuai dengan permintaan MA. Kemudian proses rekrutmen  hakim  agung  harus  dilakukan  atas  inisiatif  sendiri  dengan  memisahkan pendaftaran  antara  hakim  karier  dan  non  karier  seperti  halnya  rekrutmen  CPNS  dan kuotanya  harus  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  dari  MA.  Mengenai  syarat  khusus hakim non karier, penetapannya harus didasarkan pada sistem kamar MA dan pembuatan karya  profesi  sebaiknya  harus  membuat  putusan  yang  memang  memiliki  hubungan langsung dengan profesi yang akan diembannya di masa yang akan datang. Untuk sistem penilaian proses rekrutmen hakim agung sebaiknya harus melibatkan unsur masyarakat dengan bekerjasama dengan institusi-institusi sehingga terciptalah pendapat publik yang akan mewakili pendapat masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A.Achmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani,  “Menjelajahi  Kajian  Empiris  terhadap  Hukum”, Kencana Prenada Media Group, 2013, Jakarta.
Bambang Sutiyoso, “Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, Cetakan Kedua”, UII Press, 2012, Yogyakarta.
Fence  M.  Wantu,  “Idee  Des  Recht,  Kepastian,  Keadilan,  dan  Kemanfaatan”,  Pustaka Pelajar, 2011, Yogyakarta.
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi Republik Indonesia”, Pusat  Penelitian  Dan  Pengkajian  Perkara,  Pengelolaan  Teknologi  Informasi  Dan Komunikasi  Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2017, Jakarta.
Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia,  “Bunga  Rampai  Refleksi  Satu  Tahun  Komisi Yudisial Republik Indonesia ”, Komisi Yudisial, 2006, Jakarta.
e-ISSN : 2621-4105
_____,  “Eksistensi  Hakim  Non  Karier”,  Komisi  yudisial  Republik  Indonesia,  2018, Jakarta.
_____,  “Laporan  Pelaksanaan  Kegiatan  Seleksi  Calon  Hakim  Agung”,  Sekretariat Jenderal, 2019, Jakarta.
_____, “Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara”, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, Jakarta.
Loina Lalolo Krina P, “Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparancy dan Partisipatif”, Sekretariat Good Public Governance BAPPENAS, 2003, Jakarta.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, Pustaka Pelajar, 2010, Yogyakarta.
Paimin Napitupulu, “Menuju Pemerintahan Perwakilan, Cetakan I”, PT. Alumni, 2007, Bandung.
Sebastian  Pompe,  “Runtuhnya  Institusi  Mahkamah  Agung”,  Lembaga  Kajian  dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012, Jakarta.
Sulistyo  Basuki , “Metode  Penelitian”,  Wedatama  Widya  Sastra  dan  Fakultas  Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006, Jakarta.

## Jurnal
Achmad  Edi  Subiyanto, “Mendesain  Kewenangan  Kekuasaan  Kehakiman  Setelah Perubahan UUd 1945” , Jurnal Konstitusi 9 (4), 2012.
DOI: https://doi.org/10.31078/jk%25x
Cahyono, “Penguatan  Hakim  Karir  Dalam  Rangka    Mewujudkan  Excellent  Court” , Jurnal Kosmik Hukum 16 (2) 2016. DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i2.1994 Dedi Alnando, “Politik Hukum Pengisian Jabatan Hakim Agung Melalui Jalur Hakim Non  Karier  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman” , Jurnal Ilmu Hukum 7 (1), 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.30652/jih.v7i1.4968
Diah  Savitri, “Kewenangan  Komisi  Yudisial  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam Pengangkatan Hakim Agung” , Jurnal Cita Hukum 1 (2), 2013.
DOI: 10.15408/jch.v1i2.2993
Giri  Ahmad  Taufik, “Pembatasan  dan  Penguatan  Kekuasaan  Kehakiman  dalam Pemilihan  Hakim  Agung  Kajian  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  27/Puu- Xi/2013” , Jurnal Yudisial 7 (3), 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i3.81 Idul Rishan dan Abel Putra Hamonangan Pangaribuan, “Model dan Kewenangan Komisi Yudisial : Komparasi dengan Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan, dan Mongolia” , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 24 (3), 2017.
DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art1
_____, “Relasi  Kekuasaan  Komisi  Yudisial-Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dan  Presiden Dalam Pengangkatan Hakim Agung” , Dialogia Iuridica : Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 7 (2), 2016. DOI: https://doi.org/10.28932/di.v7i2.716
Mei  Susanto, “Revitalisasi Peran Publik Dalam Pengangkatan Calon Hakim Agung” , Jurnal Peradilan Indonesia 6, 2017.
Muhammad  Nasrun, “Rekruitmen  Hakim  Agung  Nonkarir  Sebagai  Implementasi Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia” , Kanun Jurnal Ilmu Hukum 17 (3), 2015.
Sri Hastuti Puspitasari, “Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi” , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25 (3), 2018. DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art1
e-ISSN : 2621-4105
Suparto, “Kedudukan  dan  Kewenangan  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia  dan Perbandingan dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa” , Jurnal Hukum dan Pembangunan 47 (4) , 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.21143/.vol47.no4.1585 Susi Dwi Harijanti, “Pengisian Jabatan Hakim : Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri” , Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 21 (4), 2014.
DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art2 Try  Fauzan  Permana, “Penataan Mekanisme Seleksi Pengangkatan Hakim di Lingkup Kekuasaan  Mahkamah  Agung  Dikaitkan  dengan  Independensi  Kekuasaan Kehakiman” , Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum 3 (2), 2016.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Seleksi Hakim Agung
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib
Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim

## Putusan Pengadilan
Putusan TUN Jkt Nomor : 270/G/2018/PTUN-JKT Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016