ISSN Printed Version: 2549-4341 ISSN Online Version: 2549-418X
Affila dkk. URGENSI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN KETERLIBATAN Pemuda

## URGENSI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN KETERLIBATAN PEMUDA
Affila 1) , Afnila 2) , Yusrin 3)
1) Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia E-mail: affila@usu.ac.id
2) Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia E-mail: afnila@usu.ac.id
3) Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia E-mail: yusrin@usu.ac.id

## Abstrak
Jumlah pemuda yang besar di Sumatera Utara merupakan salah satu potensi yang harus di kembangkan oleh semua pihak, termasuk juga dalam pemilu, khususnya dalam pemilu serentak 2019, yang akan segera dilaksanakan. Pemuda harus menjalankan peran yang penting dalam mensukseskan dan mengawasi jalannya pemilu. Partisipasi atau keikutsertaan pemuda dalam pemilu dapat dilaksanakan pada masa sebelum hari pencoblosan maupun pada hari pelaksanaan  pencoblosan suara. Tujuan dari penelitian ini adalah sejauh mana peranan pemuda untuk dalam rangka menjalankan demokrasi dan berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun 2019 mendatang. Penelitian hukum ini hendak mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan  hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in concreto itu sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
Kata Kunci: Pemilihan Umum, in concreto , Hukum Positif

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Analisis Situasi
Pemilihan umum (Pemilu)  merupakan salah satu cara, untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana ditetapkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pemilu diselenggarakan dalam rangka memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu,  Pemilu dapat disebut juga, sebagai sarana dan prasarana untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Disamping itu, yang terpenting adalah hakikat dari pemilu itu sendiri untuk menghasilkan wakil rakyat, pemerintahan negara, yang demokratis berdasarkan Pancasila, dan UUD 1945. Pada negara yang menyatakan diri menganut sistem demokrasi, maka prinsip-prinsip
demokrasi harus ditegakkan. Salah satu prinsip demokrasi adalah adanya proses pemilihan umum yang bebas dan adil serta dilaksanakan secara periodik   Untuk mencapai tujuan tersebut, maka melalui Undang-Undang No, 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU No. 17 Tahun 2017) telah ditetapkan bahwa Pemilu dalam memilih Presiden, dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD., dilaksanakan berselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.  Oleh karena itu pemilu merupakan hal penting untuk dilaksanakan oleh suatu negara.
Namun semua tujuan pemilu menjadi tidak punya arti mana kala rakyat pemilik kedaulatan tersebut tidak berpartisipasi dalam proses pemilu.  ( FOOT NOTE). Dalam tataran idealitas normatif, bahkan, melalui mekanisme pemilu inilah, masyarakat menentukan pilihan haluan kehidupan bernegara secara paripurna. Oleh karena itu, dalam konteks pemilu,
ISSN Printed Version: 2549-4341 ISSN Online Version: 2549-418X
ABDIMAS TALENTA 4 (1) 2019: 103-108
Affila dkk. URGENSI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN KETERLIBATAN Pemuda
masyarakat sebagai pemilih memiliki urgensi tersendiri.    Fenomena partisipasi politik masyarakat Indonesia, dalam pemilu dari masa orde baru sampai pada orde reformasi mengalami pergeseran. Pereseran etrsebut seiring dengan perubahan system politik, yang dipergunakan di Indonesia. Oleh karena itu, persoalan partisipasi dan peranan masyarakat dalam pemilu menjadi hal yang menarik untuk dianalisis. Disisi lain masyarakat sebagai elemen penting dalam demokrasi dan pemilu di Indonesia, juga perlu diberi pemahaman terkait hak dan kewajiban politiknya masing-masing, terutama para pemuda generasi penerus bangsa.

## 1.2 Justifikasi Permasalahan
Latar belakang diatas  memberikan gambaran secara jelas, bahwa pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 mendatang, akan membawa banyak konsekuensi, sehingga menjadi pertanyaan sejauh mana peranan pemuda untuk dalam rangka menjalankan demokrasi dan berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun 2019 mendatang?
1.3 Tujuan Kegiatan
Kegiatan Pelatihan Perawatan dan Servis Gratis Sepeda Motor bertujuan untuk:
1. Memberikan pelatihan keterampilan wirausaha tune up dan cuci motor bagi pemuda putus sekolah di Kota Kediri
2. Melaksanakan kegiatan praktik wirausaha tune up dan cuci motor bagi pemuda putus sekolah di Kota Kediri.

## 1.4 Luaran Penelitian
1. Peningkatan keterampilan dalam melakukan cuci sepeda motor dan tune up sebagai modal untuk berwirausaha
2. Publikasi Ilmiah
2. METODE PELAKSANAAN
Penelitian ini  bersifat yuridis empiris,  dimana penelitian hukum ini hendak mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in concreto itu sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. HASIL PEMBAHASAN KEGIATAN

## 3.1 Konsep Negara Demokrasi dan Pemilihan Umum
Secara harfiah demokrasi berarti pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat. Idealnya, peran serta masyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan inti dari negara demokrasi. Oleh karena itu, seharusnya dalam pengisian jabatan eksekutif dan legislative baik ditingkat pusat dan di daerah dilakukan melalui pemilu.
J. J. Rousseau menyatakan bahwa bentuk demokrasi yang ideal adalah pemerintahan yang dikelola oleh rakyat itu sendiri, lebih baik daripada perwakilan rakyat yang orang- orangnya dihasilkan melalui pemilihan. Dengan kalimat lain Pemilu merupakan proses pergantian kekuasaan secara damai. Melalui Pemilu rakyat menentukan sendiri wakilnya diparlemen dan eksekutif tingkat pusat maupun daerah. untuk menjalankan roda pemerintahan. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat. Konsep kedaulatan rakyat di Indonesia telah dirumuskan di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) hasil amandemen, yang berbunyi sebagai berikut:
“Kedaulatan  berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. “ Ketentuan tersebut berarti kehendak rakyat merupakan kehendak tertinggi dalam negara. Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada  rakyat  disebut  negara  demokrasi. Kedaulatan rakyat Indonesia di implementasikan melalui demokrasi dalam penyelenggaraan  negara, yaitu melalui pemilu dalam memilih anggota Dewan Perwakilan
ISSN Printed Version: 2549-4341 ISSN Online Version: 2549-418X
ABDIMAS TALENTA 4 (1) 2019: 103-108
Affila dkk. URGENSI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN KETERLIBATAN Pemuda
Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undnag No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017) mendefenisikan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat, untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden/Wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan, adil berdasarkan Pancasila, dan UUD 1945. Selanjutnya di dalam Dokumen Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia Tahun 1948, disebutkan bahwa pemilu merupakan pernyataan kehendak dari rakyat, kehendak rakyat tersebut, menjadi dasar kekuasaan pemerintah. kehendak tersebut, dinyatakan dalam pemilihan umum, yang dilaksanakan secara berkala, dan murni. Serta diiringi hak pilih yang bersifat umum, rahasia,  bebas dan sederajat.
Sementara itu, Alfian menyatakan bahwa pemilu merupakan salah satu bagian dari proses dan merupakan hasil dari suatu sistem demokrasi. Demokrasi secara substansial, menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan, kebebasan dan hak asasi manusia. Indonesia telah melaksanakan pemilu pertama pada tahun 1955. Pemilihan Umum yang pertama dilaksanakan pada masa Orde lama ketika, Presiden Soekarno menjabat,  dengan keikutsertaan empat partai besar seperti PNI, NU, PKI, dan Masjumi serta beberapa partai kecil lainnya seperti, Partai Katholik, Parkindo dan PSII.   Oleh karena itu, kebanyakan mayoritas negara-negara yang menganut demokrasi menganggap bahwa pemilihan umum merupakan lambang sekaligus tolak
ukur  dari demokrasi.  Namun semua tujuan pemilu menjadi tidak punya arti mana kala rakyat pemilik kedaulatan tersebut tidak berpartisipasi dalam proses pemilu.

## 3.2 Partisipasi dan Peran Pemuda dalam Pemilu
Pemuda sebagai salah satu komponen masyarakat memiliki peranan penting dalam kerangka demokrasi dan pemilu di Indonesia. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, pemuda menjadi ujung tombak pergerakan perjuangan Indonesia menghantarkan bangsa Indonesia pada gerbang kemerdekaan. Pada masa sekarang, pemuda berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa. Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan mendefenisikan Pemuda sebagai warga negara Indonesia, yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.  Dari defenisi ini dapat dinyatakan bahwa pemuda adalah orang- orang yang berada dalam priode penting baik dalam perkembangan maupun pertumbuhannya. Oleh karena itu, peranan dan partisipasi pemuda dalam pemilihan umum menjadi penting.
Data dari Badan Pusat Statitik Sumatera Utara yang dirilis tahun 2016 dan diperbahuarui pada tanggal 09 April 2018 menunjukkan bahwa penduduk Sumatera Utara berjumlah 14.102.911 ( empat belas juta serratus dua ribu Sembilan ratus sebelas) jiwa, sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini.

## Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota, 2016
Kabupaten/Kota Penduduk (jiwa)  Rumah Tangga Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah tangga Kabupaten 01   N i a s 141 403 28 096 5,03 02   Mandailing Natal 435 303 101 910 4,27 03   Tapanuli Selatan 276 889 64 087 4,32 04   Tapanuli Tengah 356 918 76 601 4,66 05   Tapanuli Utara 295 613 68 316 4,33 06   Toba Samosir 180 694 44 248 4,08
ISSN Printed Version: 2549-4341 ISSN Online Version: 2549-418X
Affila dkk. URGENSI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN KETERLIBATAN Pemuda
07   Labuhanbatu 470 511 106 012 4,44 08   A s a h a n 712 684 166 430 4,28 09   Simalungun 854 489 218 065 3,92 10   D  a  i  r  i 280 610 67 189 4,18 11   K  a  r  o 396 598 106 842 3,71 12   Deli Serdang 2 072 521 485 488 4,27 13   L a n g k a t 1 021 208 250 971 4,07 14   Nias Selatan 311 319 64 864 4,8 15   Humbang Hasundutan 184 915 41 930 4,41 16   Pakpak Bharat 46 392 10 367 4,47 17   Samosir 124 496 30 007 4,15 18   Serdang Bedagai 610 906 148 942 4,1 19   Batu Bara 404 988 92 859 4,36 20   Padang Lawas Utara 257 807 59 973 4,3 21   Padang Lawas 263 784 60 900 4,33 22   Labuhanbatu Selatan 320 381 75 854 4,22 23   Labuhanbatu Utara 354 485 82 079 4,32 24   Nias Utara 135 013 27 738 4,87 25   Nias Barat 80 785 15 924 5,07 Kota 71   S i b o l g a 86 789 18 624 4,66 72   Tanjungbalai 169 084 36 151 4,68 73   Pematangsiantar 249 505 58 333 4,28 74   Tebing Tinggi 158 902 37 976 4,18 75   M e d a n 2 229 408 511 515 4,36 76   B i n j a i 267 901 61 518 4,35 77   Padangsidimpuan 212 917 47 713 4,46 78  Gunungsitoli 137 693 28 179 4,89 Sumatera Utara 14 102 911 3 295 701 4,28 Dari tabel diatas penulis mengambil rentang pemuda dalam batasan 15 tahun sampai 34 tahun, sehingga di peroleh angka jumlah pemuda di Sumatera Utara berjumlah 4.662 857 atau sekitar 33,06 % dari keseluruhan jumlah penduduk Sumatera Utara. Dari data tersebut dapat disebutkan bahwa jumlah pemuda yang labih kurang i/3 dari keseluruhan jumlah penduuduk Sumatera Utara merupakan potensi yang harus dikembangkan
dan diberdayakan oleh Pemerintah maupun msayarakat Sumatera Utara.
Pemuda sebagai garda terdepan bagi pergerakan  pembangunan dan pembaharuan masyarakat di INdonesua khususnya di Sumaetra Utara. Terutama dalam menghadapi Peemilihan umum serentak (Pemilu) yang sebentar lagi akan dilaksanakan di Seluruh Indonesia. Terkait dengan Pemilu, partisipasi dan keikutsertaan pemuda menjadi hal yang mutlak diperlukan.
ISSN Printed Version: 2549-4341 ISSN Online Version: 2549-418X
ABDIMAS TALENTA 4 (1) 2019: 103-108
Affila dkk. URGENSI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN KETERLIBATAN Pemuda
Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam pemilu sering juga disebut sebagai partisipasi politik. Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang, untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara baik secara langsung atau tidak langsung untuk memengaruhi arah kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan itu mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action- nya, dan sebagainya . Dari defenisi tersebut dapat di sebutkan bahwa partisipasi politik bertitik berat pada kegiatan politik rakyat secara individual dalam proses politik, seperti memberikan hak suara, atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh pemerintah dalam konteks berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian Partisipasi masyarakat bertujuan untuk menjamin bahwa demokrasi berjalan dalam semua proses kepemiluan dan peningkatan kualitas demokrasi dalam kehidupan politik bangsa. UUD 1945 menjamin hak Warga Negara Indonesia untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Untuk dapat mempergunakan hak pilih, warga negara tunduk dan patuh kepada persyaratan pemilih yang ditetapkan dalam UU Pemilu. Pasal 1 ayat (34) UU No. 17 Tahun 2017,  menentapkan defenisi pemilih sebagai berikut : Pemilih  adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pemah kawin.
Pemilu pada intinya adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atau demokrasi, oleh karena itu kualitas pemilu yang yang dilaksanakan akan berdampak pula kepada kualitas kedaulatan rakyat atau demokrasi yang dibangun. Karenanya sangat penting untuk dipastikan bahwa penyelenggaraan pemilu memenuhi prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam sebuah pemilu, diantaranya prinsip yang dikembangkan dalam UU Pemilu meliputi asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas-asa tersebut sesuai dengan prinsip penyelengaraa pemilu di dalam “Declaration On Criteria For Free And Fair Elections”, Paris, 26 Maret 1994.  Prinsip yang dirumuskan dalam deklarasi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membawa perubahan signifikan terhadap pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Perubahan sigfikan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan secara serentak (dalam waktu bersamaan) pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pelaksanaan pemilu secara serentak ini meliputi tahapan kampanye dan pemungutan suara. Pelaksanaan pemilu secara serentak ini adalah hal baru yang belum dikenal dalam pemilu tahun 2014, 2009, maupun 2004. Pemilu pada ketiga periode tersebut dilakukan secara terpisah (pada waktu yang berbeda) antara pemilu legislatif (pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang dikenal dengan istilah Pileg) dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden (yang bisa dikenal dengan istilah Pilpres).

## 4. KESIMPULAN
Pelaksanaan Pemilu secara serentak tahun 2019 akan membawa dampak yang cukup krusial terhadap kualitas dari pemilu itu sendiri. Hal ini mengingat bahwa penyatuan dua peristiwa politik yang penting dan besar tentunya membutuhkan kesiapan dari seluruh komponen bangsa. Kesiapan tersebut tidak hanya terletak pada Penyelenggaran Pemilu namun juga terkait dengan kesiapan dan keterlibatan dari masyarakat. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam pemilu tahun 2019 haruslah dilakukan secara terencana dan terarah. Pafrtisipasi masjarakat khususnya pemuda dalam pemilu dapat dilaksanakan melaljui berbagai cara, partipasai pemuda dalam proses politik dan pemilu dapat dibagi dalam dua model, yaitu pertama, pada masa sebelum hari
ISSN Printed Version: 2549-4341 ISSN Online Version: 2549-418X
ABDIMAS TALENTA 4 (1) 2019: 103-108
Affila dkk. URGENSI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN KETERLIBATAN Pemuda
pencoblosan/ pemilihan umum. Dan kedua, pada hari pencoblosan . untuk model pertama, partispasi pemuda dapat berupa :
1. Mengawasi penyelenggaraa pemilu seperti KPU, BAwaslu, Pemerintah, parpol maupun caleg dan capres/cawapres untuk tidak melangar ketentuan hukum tentang pencalonan dan kampanye. 2. Ikut serta dalam aksi protes atau demonstrasi jika terjadi penyalah gunaan wewenang oleh pemerintah atau penyelenggara pemilu 3. menjadi anggota partai politik, 4. menjadi anggota organisasi kemasyarakatan, 5. mencalonkan diri untuk jabatan publik, 6. memberikan sumbangan kepada partai atau politisi, 7. hingga ikut serta dalam acara penggalangan dana bagi partai politik. Model kedua partisipasi politik pemuda dapat dilakukan dengan cari: 1. Datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan. 2. Mengawasi proses pelaksanaan pencoblosan di TPS. 3. Mengawasi dan mengawal proses penghitungan suara di TPS 4. Melaporkan kepada pihak terkait jika terdapat kecurangan pada hari pencoblosan dan dalam proses pernhitungan suara.
Jika masyarakat khususnya pemuda melaksanakan kedua model partisipasi yang telah disebutkan diatas maka pemilu yang dilaskanakan akan mencapai.

## 5. SARAN
Jumlah pemuda yang besar di Sumatera Utara merupakan salah satu potensi yang harus di kembangkan oleh semua pihak, termasuk juga dalam pemilu, khususnya dalam pemilu serentak 2019, yang akan segera dilaksanakan. Pemuda harus menjalankan peran yang penting dalam mensukseskan dan mengawasi jalannya pemilu. Partisipasi atau keikutsertaan pemuda dalam pemilu dapat dilaksanakan pada masa sebelum hari pencoblosan maupun pada hari pelaksanaan  pencoblosan suara.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH
Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan telah dapat diselesaikan dengan dan didapat hasil yang diharapkan dapat diadopsi oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tim peneliti banyak mendapat bantuan dari bebagai kalangan, sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana. Sehubungan dengan hal tersebut, tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada LPPM USU yang telah membiayai kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Guy S. Goodwin-Gill,Free And fair Election – New Expanded Edition, Inter- Parliamentary Union, Geneva, 2006
Hernadi Affandi, Aktualisasi Nilai-Nilai
Kerakyatan dalam Pembangunan Bidang Politik dan Ketatanegaraan dalam Pancasila Eksistensi dan Aktualisasi,
UNPAD Press, Bandung, 2016
Inu Kencana Syafiie, Sistem Politik Indonesia, Refika Aditama, Cet. 1, Jakarta, 2002
Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Magelang, 2016,
Victor Silaen, Prospek Demokrasi di Negara Pancasila, Permata Aksara, Jakarta, 2012,
KPU, Suara KPU Edisi XVIII edisi Mei- Juni
2018, Jakarta, 2018