CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 2, April 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN RUMAH SAKIT ISLAM SITI KHADIJAH KOTA PALEMBANG
JAILANI 1. MASAYU ADIAH 2
1, STIA & P-Ads Palembang 2 Universitas Taman Siswa Palembang jaybadri.jb@gmail.com 1 masayu_adiah@unitaspalembang.ac.id 2

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam penyusunan anggaran Rumah Sakit  Islam  Siti  Khadijah.  Penelitian  dilakukan  di  Rumah  Sakit  Islam  Siti  Khadijah.  Penyusunan anggaran dibantu tim yang melibatkan unit/instalasi yang menekankan pada unsur-unsur pokok terutama komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur  birokrat.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode penelitian  deskriptif  dengan  teknik  analisis  data  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan melaksanakan kegiatan wawancara dengan key informan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, yang  dimaksud  implementasi  kebijakan  penyusunan  anggaran  adalah  suatu  proses  kegiatan  yang terencana dengan aturan-aturan yang ada untuk mencapai tujuan serta sasaran kegiatan berdasarkan pada program yang telah disahkan untuk satu tahun anggaran yang digunakan untuk menilai dan memotivasi Hasil temuan menunjukan bahwa penyusunan anggaran yang telah ditetapkan Pengurus Yayasan Islam Siti Khadijah Nomor 170 a / B.1/SK/YISK/VI/2010. Penyusunan anggaran merupakan tanggung jawab Direktur Utama, Direktur Pelayanan Medis keperawatan dan Direktur Umum Keuangan dilimpahkan ke Bagian Keuangan Akuntansi dan Program cq Sub Bagian Program dan Anggaran yang merupakan bagian  dari  tim  anggaran.  Penetapan  renstra  sebagai  dasar  penyusunan  program  kerja  dan  anggaran konsisten  dalam  satu  tahun  anggaran.  SDM  di  unit/instalasi  belum  memahami  apa  yang  dimaksud program  kerja  dan  anggaran  agar  diikutkan  dalam  pelatihan  dan  pendidikan.  Fasilitas  medis  belum lengkap  karena  kondisi  keuangan  namun  pelayanan  rumah  sakit  masih  dapat  beroperasional  dengan sarana medis dan non medis yang tersedia.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penyusunan Anggaran

## ABSTRACT
This study aims to determine the budgetary policy implementation Siti Khadijah Islamic Hospital. The study was conducted at the Islamic Hospital Siti Khadijah. Budgeting involving teams assisted unit / installation that emphasizes the basic elements of communication especially, resources, disposition and bureaucratic structures. The method used is descriptive method with qualitative data analysis techniques. The data was collected by conducting interviews with key informants who had been assigned. In this study, which is the implementation of budgetary policy is a process activity planned with the existing rules in order to achieve the goals and objectives based on program activities that have been approved for the budget year that is used to assess and motivate the findings indicate that the preparation of the budget  established  Islamic  Foundation  Board  Siti  Khadijah  No.  170  a/B.1/SK/YISK/VI/2010. Preparation of the budget is the responsibility of the Director, the Director of Medical Services Director General Finance nursing and delegated to the Department of Accounting and Finance Sub-Section cq Program and Budget Program, which is part of the team's budget. Determination of the strategic plan as a  basis  for  preparing  the  work  program  and  budget  is  consistent  in  one  fiscal  year.  HR  in  the  unit  / installation not understand what the work program and budget to be included in training and education. Medical facilities are not complete because of the financial condition of the hospital service but still be operational with medical and non-medical facilities are available.
Keywords: Policy Implementation Budgeting

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang Nomor 170.a/B.1/SK/YISK/VI/2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Rumah Sakit Islam Siti Khadijah  Palembang,  mewajibkan  untuk  menyusun  anggaran  tahunan  rumah  sakit  sebagai panduan  dalam  pelaksanaan  perencanaan  program  kerja  Rumah  Sakit  Islam  Siti  Khadijah.
Perencanaan  adalah  memilih  beberapa  alternatif  yang  memungkinkan  untuk  dilaksanakan  di masa  depan  dengan  mempertimbangkan  tujuan  rumah  sakit  serta  sumber-sumber  dana  yang dimiliki dan kendala-kendala yang dihadapinya di masa yang akan datang. Perencanaan yang disusun oleh rumah sakit sekaligus digunakan sebagai dasar untuk pengendalian, yaitu menilai hasil guna dan daya guna yang dicapai Sesuai Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang tentang Kebijakan Akuntansi bahwa RSI. Siti Khadijah sebagai suatu lembaga  yang  bersifat  “nirlaba/non  profit”  harus  dikelola  dengan  perencanaan  yang  sebaik- baiknya  untuk  memberikan  pelayanan  yang  bermutu,  dalam  menghadapi  persaingan  yang semakin  ketat.  Jadi  penyusunan  anggaran  merupakan  salah  satu  mekanisme  yang  dapat digunakan pada perencanaan keuangan rumah sakit.
Rencana  Kerja  RSI.  Siti  Khadijah  Palembang  merupakan  bagian  dari  Rencana  Strategis Rumah  Sakit  yang  dijabarkan  dalam  Rencana  Kerja.  Rencana  kerja  ini  sebagai  pedoman pelaksanaan  kegiatan  untuk  jangka  waktu  satu  tahun  dan  disusun  melalui  perencanaan  yang bersifat bottom up . Beberapa unit kegiatan di lingkungan rumah sakit merupakan ujung tombak pelayanan,  sehingga  wajib  menyusun  rencana  kegiatan  dengan  mengembangkan  konsep mandiri yang disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan proyeksi pendapatan yang diperoleh. Pimpinan selaku pengambil keputusan harus memberikan arahan dalam menentukan program- program  dengan  skala  prioritas  yang  telah  dibuat  oleh  Tim  Program  Kerja  dan  Anggaran. Pedoman  penyusunan  anggaran  sebagai  acuan  untuk  proses  penyusunan  anggaran  yang dilaksanakan RSI. Siti Khadijah. Adapun alur penyusunan anggaran dimulai dari pembuatan surat edaran yang ditandatangani oleh Direktur Umum dan keuangan ke masing-masing unit pemakai dengan membuat proyeksi pendapatan dan kebutuhan per tahun. Setelah usulan unit masuk  ke  Sub  Bagian  Program  dan  Anggaran  yang  merupakan  bagian  dari  tim  lalu direkapitulasi  rencana  pendapatan  dan  beban  dengan  menginventarisir  kebutuhanan  sesuai prioritasnya menjadi  Rencana Kerja Anggaran, kemudian diserahkan  ke Tim  Program  Kerja dan Anggaran untuk diteliti dan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan arahan Direktur Utama RSI. Siti Khadijah, apabila ada usulan yang belum dimasukan dalam anggaran akan diteruskan ke Direktur Utama. Setelah disetujui dan dijabarkan dalam anggaran pendapatan serta  beban untuk satu tahun menjadi ketetapan anggaran, selanjutnya disampaikan ke Yayasan Islam Siti Khadijah guna mendapatkan prsetujuan dan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan manajemen ke sub bagian program anggaran dan unit/instalasi terkait.
Sebelum  proses  penyusunan  anggaran  dilaksanakan  terlebih  dahulu  disiapkan  Surat Keputusan  Tim  Program  Kerja  dan  Anggaran,  yang  bekerja  untuk  mengolah  data-data  yang telah  dikumpulkan  menjadi  Program  Kerja  dan  Anggaran  Pendapatan,  Beban  serta  Modal. Sistem  penyusunan  anggaran  dilaksanakan  secara accrual  basis dan  pelaporan  berdasarkan tahun  takwim  (Januari  s.d  Desember).  Penyusunan  anggaran  rumah  sakit  meliputi  anggaran pendapatan dan beban serta anggaran modal yang melibatkan fungsi/unit terkait sebagai alat komunikasi  yang  ditetapkan  dengan  jadwal  yang  jelas  sejak  awal  hingga  akhir  penyelesaian dan konsisten dalam implementasinya, fleksibel juga tidak mendominasi bisnis serta tidak kaku. Di dalam penyusunan anggaran harus memenuhi  syarat-syarat  penyusunan anggaran dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran (internal dan eksternal) baik dari segi pengembangan staf melalui pendidikan dan pelatihan serta rekruitmen pegawai sesuai formasi maupun kenaikan gaji yang disesuaikan dengan kondisi keuangan (dana yang tersedia). Pertengahan  tahun/semester  menyarankan  revisi-revisi  yang  diperlukan  atas  evaluasi  dan anggaran yang diajukan  dari unit-unit. Untuk penyusunan program  kerja  dan anggaran yang terdiri  dari  anggaran  pendapatan  dan  beban  serta  modal,  diajukan  Tim  Program  Kerja  dan Anggaran  ke  Direktur  Utama  untuk  disetujui,  selanjutnya  Program  Kerja  dan  Anggaran Pendapatan, Beban serta Modal diteruskan ke Yayasan untuk mendapatkan pengesahan sebagai pedoman  pelaksanaan  manajemen  rumah  sakit  dalam  pengambilan  keputusan.  Membuat
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 2, April 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
laporan  periodik,  semester,  triwulan  dan  bulanan  dengan  mengevaluasi  antara  anggaran  dan realisasi serta merekomendasi tindakan perbaikan.
Dalam rangka penerapan penyusunan anggaran rumah sakit yang baik, diperlukan berbagai data,  informasi  dan  pengalaman  yang  memenuhi  persyaratan  dalam  penyusunan  anggaran. Menurut  Sunyoto  (2012  :  18),  Syarat-syarat  penyusunan  anggaran  yang  perlu  diperhatikan adalah sebagai berikut:
1. Realistis yaitu tidak terlalu optimis dan pula tidak terlalu pesimis.
2. Luwes yaitu tidak terlalu kaku, mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang  mungkin  berubah.  Lingkungan  yang  terus-menerus  terjadi  agar  dapat  melakukan penyesuaian bilamana diperlukan.
3. Kontinu yaitu membutuhkan perhatian secara terus-menerus dan tidak merupakan suatu usaha yang insidental.
Anggaran  yang  dibuat  akan  mengalami  kegagalan  apabila  hal-hal  berikut  ini  tidak diperhatikan (Sunyoto, 2012:19) :
1. Pembuat anggaran tidak cakap.
2. Kekuasaan membuat anggaran tidak tegas.
3. Pelaksana tidak cakap.
4. Dana tidak cukup.
5. Tidak didukung masyarakat.
Untuk  menghindari  kegagalan  tersebut  dalam  penyusunan  anggaran  rumah  sakit  harus mengacu  pada  implementasi  kebijakan  sebagai  dasar  pelaksanaan  kegiatan  penyusunan anggaran.  Implementasi  kebijakan  penyusunan  anggaran  adalah  suatu  proses  kegiatan  yang terencana  dengan  aturan-aturan  yang  ada  untuk  mencapai  tujuan  serta  sasaran  kegiatan berdasarkan  pada  program  yang  telah  disahkan,  memusatkan  pada  satu  tahun  anggaran  dan disusun sesuai dengan pusat pertanggungjawaban yang digunakan untuk menilai, memotivasi dan meningkatkan kegiatan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi.
Berkaitan hal tersebut maka tata dan struktur organisasi sebagai landasan pokok pelaksanaan kebijakan penyusunan anggaran Rumah Sakit Islam Siti Khadijah, juga perlu memperhatikan prinsip dasar sistem kerja rumah sakit melalui diagnosis terhadap unsur penunjang, pendukung dan  pelaksanaannya  berupa  pengumpulan  data  yang  akurat  mengenai  penyusunan  anggaran Rumah Sakit Islam Siti Khadijah. Seperti yang dikemukakan Supriyono (1991 : 349), bahwa : Anggaran  disusun  untuk  membantu  manajemen  mengkomunikasikan  tujuan  organisasi  pada semua  manajer  pada  unit  organisasi  di  bawahnya,  mengkoordinasi  kegiatan,  dan  untuk mengevaluasi  prestasi  para  manajer  tersebut.  Agar  tujuan  tersebut  dapat  dicapai,  dalam penyusunan anggaran tidak boleh hanya dilakukan oleh manajer puncak tetapi harus disusun dengan peran serta (partisipasi) aktif para manajer tingkat menengah dan bawah sesuai dengan kompetensinya  masing-masing.  Anggaran  partisipatif  adalah  manajer  setiap  pusat pertanggungjawaban  mempunyai  kesempatan  untuk  menjelaskan  dan  memberikan  alasan mengenai anggaran yang diusulkan.
Di  dalam  menyusun  anggaran  harus  memperhatikan  implikasi  atas  keterlibatan  aspek perilaku  manusia.  Kesuksesan  anggaran  hanya  dapat  dicapai  jika  semua  pelaksana  secara simpatik  mau  membantu,  bekerjasama  dan  bersungguh-sungguh  dalam  melaksanakan anggaran. Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil survey penelitian pada lokasi penelitian ditemukan beberapa hal yang belum berjalan secara maksimal dalam pelaksanaan Penyusunan Anggaran Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Implementasi Kebijakan Penyusunan Anggaran Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Kota Palembang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif,  Sugiyono  (2012:  14),  metode  penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada falsafat post positivisme, digunakan untuk  meneliti  kondisi  objek  yang  alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci,  pengambilan  sampel  sumber  data  dilakukan  secara purposive  dan  snowball,  teknik  pengumpulan  dengan  triangulasi  (gabungan),  analisis  data bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  daripada generalisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Dari  hasil  penelitian  penulis  menunjukkan  bahwa  bagian  program  dan  anggaran  RSI. Islam Siti Khadijah sangat mendukung implemantasi kebijakan penyusunan anggaran. Resume hasil penelitian tercantum pada tabel di bawah ini :
Tabel 3. Indikator Sumber Daya Penyusunan Anggaran  Rumah Sakit Islam Siti

## Khadijah

## Sumber : Hasil Penelitian RSI. Siti Khadijah
1. Komunikasi
Anggaran tahunan Rumah Sakit Islam Siti Khadijah disampaikan kepada Direktur Utama dengan  tembusan  kepada  Pembina,  Pengawas  dan  Pengurus  Yayasan  Islam  Siti  Khadijah. Selanjutnya Pengawas Yayasan Islam Siti Khadijah melakukan evaluasi terhadap anggaran dan melaporkan  hasilnya  kepada  Pembina  dan  pengurus  Yayasan  Islam  Siti  Khadijah  melalui Direktur  Utama  sebagai  pelaksana  harian  yang  bertanggung  jawab  atas  penyusunan  dan pelaksanaan anggaran dan salinannya kepada Direktur Umum dan Keuangan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  anggapan  bahwa  waktu  yang  diberikan  dalam penyusunan  anggaran  di  unit/instalasi  tidak  cukup.  Hal  ini  disebabkan  adanya  keterbatasan sumber  daya  manusia  di  Unit  Pelaksana  masing-masing.  Selain  itu  juga  data  yang  ada  di unit/instalasi belum menunjukkan indikator-indikator yang diharapkan dalam rencana strategi yang  sesuai  dengan  rencana  keja  dari  unit/instalasi  masing-masing.  Ketentuan  mengenai prosedur  dan  tata  cara  penyusunan  anggaran  mengacu  pada  Keputusan  Yayasan  Islam  Siti Khadijah Nomor 170 a Tahun 2010. Dalam tim penyusun anggaran ada beberapa orang yang memahami dan jelas mengenai tata cara penyusunan anggaran unit/instalasi Rumah Sakit Islam Siti  Khadijah.  Penyusunan  anggaran  harus  ada  keterkaitan  antara  rencana  strategis  dengan pelaksanaan setiap tahunnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat diilustrasikan hal-hal sebagai
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 2, April 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
berikut :
a. Keterkaitan  antara  penetapan  kinerja  dengan  system  penyusunan  anggaran  dan  program kerja Rumah Sakit Islam Siti Khadijah.
b. Keterkaitan antara Rencana Strategis dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
c. Keterkaitan antara Rencana Kinerja Tahunan dengan Penetapan Kinerja
2. Sumber Daya
Berkaitan dengan kecukupan (kuantitas) dan kompetensi (kualitas) staf pelaksana. Untuk menyusun anggaran pada unit/instalasi perlu disusun tim khusus penyusun program kerja dan anggaran, dalam hal ini berkaitan dengan tanggung jawab pelaksanaannya dan honor/insentif yang diberikan kepada penyusun.  Sesuai  dengan  struktur organisasi  di  unit/instalasi masing- masing, maka penyusun program kerja dan anggaran berawal dari struktur yang paling bawah yang disimpulkan oleh Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran merupakan bagian dari tim sebagai laporannya.
3. Disposisi
Pemilihan  staf  pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki  dedikasi  pada kebijakan yang telah ditetapkan. Keberadaan skema tunjangan agar menjadi factor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik.
4. Struktur Birokrasi
Birokrasi  sebagai  pelaksana  sebuah  kebijakan  harus  dapat  mendukung  kebijakan  yang telah  diputuskan  secara  politik  dengan  jalan  melakukan  koordinasi  dengan  baik.  Kinerja struktur  birokrasi/organisasi  kearah  yang  lebih  baik  adalah  melakukan Standar  Operating Prosedures ( SOPs ) dan melaksanankan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegaai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melakukan kegiatan-kegiatannya  pada  tiap  harinya  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  (atau  standar minimum  yang  dibutuhkan  warga).  Sedangkan  pelaksanaan  fragmentasi  adalah  upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan ata aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit  kerja.  Tujuan  dari  adanya  SOPs  agar  tercapainya  optimalisasi  waktu  yang  tersedia  dan keseragaman tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi.
a. Diskusi
Anggaran disusun untuk membantu Direktur Utama mengkomunikasikan tujuan rumah sakit pada semua manajer di unit/instalasi di bawahnya, untuk mengkoordinasikan kegiatan dan untuk mengevaluasi prestasi para manajer tersebut. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, dalam penyusunan anggaran tidak boleh hanya dilakukan oleh manajer puncak, tetapi harus disusun dengan peran serta (partisipasi) aktif para manajer tingkat menengah dan bawah sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Anggaran partisipatif tidak berarti bahwa setiap manajer dapat memilih dengan pasti apa yang akan dia tuju di dalam anggaran, anggaran partisipatif berarti bahwa manajer setiap pusat pertanggungjawaban mempunyai kesempatan untuk menjelaskan dan memberikan alasan mengenai anggaran yang dia usulkan.
Dalam  menyusun  anggaran  harus  diperhatikan  implikasi/keterlibatan  aspek  perilaku manusia. Kesuksesan anggaran hanya dapat dicapai jika semua pelaksana secara simpatik mau membantu, bekerjasama dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan anggaran. Agar dapat memotivasi para pelaksana, di dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan:
1. Tingkat Kesulitan
Terdapat  pemufakatan  umum  bahwa  anggaran  yang  terlalu  ideal  adalah  sulit  dicapai sehingga dapat mengakibatkan para pelaksana tidak termotivasi untuk melaksanakan anggaran dan  bahkan  mungkin  mereka  menjadi  frustasi  karena  kemungkinan  besar  akan  timbul penyimpangan  yang  tidak  menguntungkan  dalam  jumlah  yang  tinggi.  Akan  tetapi,  anggaran yang  terlalu  mudah  dicapai  mengakibatkan  para  pelaksana  tidak  merasa  ditantang  untuk berprestasi  karena  tanpa  bekerja  giat  pun  kemungkinan  akan  timbul  penyimpangan  yang
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 2, April 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
menguntungkan dalam jumlah besar. Jadi anggaran yang baik adalah anggaran dengan tingkat kesulitan yang masih memungkinkan untuk dicapai sehingga para pelaksana termotivasi untuk mencapai prestasi tersebut.
2. Partisipasi Direktur Utama
Partisipasi Direktur Utama diperlukan agar sistem anggaran dapat secara efektif memotivasi para  pelaksana.  Direktur  Utama  harus  berpartisipasi  dalam  meninjau  dan  mengesahkan anggaran. Jadi, tidak sekadar memberikan stempel pengesahan. Selain itu, Direktur Utama juga harus  mengikuti  hasil-hasil  pelaksanaan  anggaran  sehingga  memperoleh  umpan  balik  yang efektif dalam memotivasi para pelaksana
3. Kewajaran
Setiap pusat pertanggungjawaban harus percaya bahwa anggaran yang disusun untuk dia adalah  wajar  untuk  dicapai.  Agar  manajer  pusat  pertanggungjawaban  merasa  wajar  atas anggaran-anggarannya,  maka  dia  harus  diikutkan  berpastisipasi  secara  aktif  di  dalam penyusunan anggaran pusat pertanggungjawaban dia dengan cara menyusun usulan dan revisi anggaran. Kewajaran anggaran juga menyangkut kepercayaan bahwa anggaran dia tidak lebih sulit untuk dicapai dibanding anggaran untuk pusat pertanggungjawaban lainnya.
4. Laporan Yang Akurat dan Tepat Waktu
Laporan  perbandingan  realisasi  dengan  anggaran  harus  disusun  dan  disajikan  dengan akurat  dan  waktu  yang  tepat.  Laporan  yang  tidak  akurat  berakibat  tidak  dapat  dengan  tepat menunjukkan  penyimpangan  yang  terjadi,  laporan  yang  terlambat  berakibat  penyimpangan yang  besar  terlambat  diketahui  sehingga  perbaikan  sulit  dilakukan.  Laporan  anggaran  yang akurat dan tepat waktu dapat merupakan “peringatan dini” bagi para pelaksana. Agar laporan akurat  dan  tepat  waktu,  maka  penyusun  laporan  anggaran  harus  mempunyai  integritas  dan keahlian.
Dalam penyusunan anggaran, yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyusunan anggaran  serta  kegiatan  penganggaran  adalah  di  tangan  pimpinan  tertinggi  rumah  sakit.  Hal tersebut  disebabkan  pimpinan  tertinggi  rumah  sakit  lah  yang  paling  berwenang  dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan secara keseluruhan. Namun, dalam menyiapkan dan menyusun anggaran serta kegiatan-kegiatan penganggaran lainnya tidak harus ditangani sendiri oleh  pimpinan  tertinggi  rumah  sakit,  melainkan  dapat  didelegasikan  kepada  bagian  lain  di rumah sakit.
Berikut disajikan ringkasan indikator hasil peneltian, kendala dan prospek Rumah Sakit Islam Siti Khadijah sebagai berikut :

## Pembahasan
1. Komunikasi
a. Transmisi
Dengan  mengetahui  banyaknya  tingkatan  birokrasi  yang  harus  dilalui  dalam  proses komunikasi.  Untuk  itu  peneliti  menanyakan  kepada  Kepala  Bagian  Umum  RS.  Islam  Siti Khadijah Palembang :
Penyusunan  Anggaran  Rumah  Sakit  Islam  Siti  Khadijah  Palembang  disampaikan  kepada Yayasan Islam Siti Khadijah untuk persetujuan dan pengesahan oleh Pembina Yayasan Islam Siti Khadijah kemudian menerbitkan surat keputusan yang sudah mendapatkan persetujuan ke pelaksana  harian  rumah  sakit  untuk  dilaksanakan.  Selanjutnya,  Kepala  Bagian  Keuangan Akuntansi dan Program melakukan evaluasi terhadap anggaran dan program kerja rumah sakit serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama melalui Direktur Umum dan Keuangan yang bertanggung jawab di bidang Keuangan dan salinannya kepada Yayasan Islam Siti Khadijah.
Berdasarkan pendapat di atas diketahui bahwa Anggaran Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang, disampaikan kepada Yayasan Islam Siti Khadijah untuk mendapatkan persetujuan
dan  pengesahan  dari  Pembina  Yayasan  Islam  Siti  Khadijah  kemudian  menerbitkan  surat keputusan yang disampaikan ke pelaksana harian rumah sakit untuk dilaksanakan. Selanjutnya, Kepala Bagian Keuangan Akuntansi dan Program melakukan evaluasi terhadap anggaran dan program kerja rumah sakit serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama melalui Direktur Umum dan Keuangan yang bertanggung jawab di bidang Keuangan, dan salinannya ke Yayasan Islam Siti Khadijah Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa waktu yang diberikan dalam penyusunan anggaran unit/instalasi tidak cukup. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan SDM di  Unit  Pelaksana  Teknis  rumah  sakit.  Menurut  Kepala  Bagian  Keuangan  Akuntansi  dan Program Rumah Sakit Islam Siti Khadijah :
b. Kejelasan
Berkaitan  tentang  kejelasan  dan  komunikasi  di  tingkat  pelaksana  sudah  cukup  baik  dan informasi  yang  di  berikan  tidak  membingungkan  atau  tidak  ambigu  adapun  bentuk  bentuk kejelasan yang ada
1) Kejelasan  tentang  pengisian  data  rencana  kebutuhan  unit/instalasi  rumah  sakit  sudah sesuai format yang ditetapkan sehingga data yang diperoleh dapat membantu penyusunan program kerja dan anggaran.
2) Kejelasan Dalam tim penyusun anggaran ada mengenai tata cara penyusunan anggaran Rumah Sakit Islam Siti Khadijah
c. Konsistensi
Mengetahui perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan  jelas  untuk  ditetapkan  atau  dijalankan.  Untuk  itu  peneliti  menanyakan  kepada  Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang : Penetapan Renstra sebagai dasar penyusunan  program  kerja  dan  anggaran  dalam  satu  tahun  anggaran  yang  dapat  mendorong keberhasilan peningkatan efisiensi Rumah Sakit Islam Siti Khadijah.
Secara  ringkas,  keterkaitan  antara  penetapan  program  kerja  dan  anggaran  dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Penyusunan penetapan program kerja dan anggaran dimulai dengan merumuskan rencana strategi yang merupakan rencana jangka menengah (5 tahun), yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana 5 tahunan tersebut ke dalam rencana kinerja tahunan.
2) Berdasarkan rencana program kerja dan anggaran tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut.
3) Berdasarkan  rencana  program  kerja  dan  anggaran  tahunan  yang  telah  disepakati anggarannya,  maka  ditetapkan  suatu  penetapan  program  kerja  dan  anggaran  yang merupakan kesanggupan dari penerima mandata untuk mewujudkan program kerja dan anggaran seperti yang telah direncanakan.
4) Dalam  tahun  berjalan  dilakukan  pengukuran  program  kerja  dan  anggaran  atas pelaksanaan program kerja dan anggaran untuk mengetahui sejauh mana capaian program kerja dan anggaran yang dapat diwujudkan oleh Rumah Sakit Islam Siti Khadijah.
2. Sumber Daya
a. Staf
Berkaitan dengan kecukupan (kuantitas) pegawai yang RSI siti Khalijah sudah memenuhi dan  kompetensi  (kualitas)  staf  pelaksana,  dan  pegawai  yang  ada  di  rumah  sakit  rata  rata memiliki  pendidikan  srata  dua(S2)  dan  Srata  Satu  (S1)  berdasarkan  data  di  atas  di  ketahui bahwa staf pegawai sudah cukup baik.
b. Informasi
Berkaitan  dengan  pengetahuan  staf  mengenai  informasi  yang  berhubungan  dengan  cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan  dan  regulasi  Pengurus  Yayasan  Islam  Siti  Khadijah  yang  telah  ditetapkan.
Penyusunan Anggaran Rumah Sakit Islam Siti Khadijah dinilai masih belum didapati adanya keterkaitan  antara  Program  Kerja  dan  Anggaran  satu  tahun  dengan  Renstra,  Renja  hingga penyusunan RKA dan belum menggambarkan  anggaran neraca dan  anggaran  arus kas,  yang mengakibatkan sulit didapatkannya informasi yang akurat mengenai indikator-indikator dalam pelaksanaan kegiatan rumah sakit. Informasi tersebut diperoleh dari Sub Bagian Program dan Anggaran yang menjalankan program kerja.
c. Wewenang
Otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.:
1) Penyusunan  anggaran  Rumah  Sakit  Islam  Siti  Khadijah  merupakan  wewenang  Direktur Umum  dan  Keuangan  dan  dilimpahkan  kepada  Kepala  Bagian  Keuangan  Akuntansi Program cq Sub Bagian Program dan Anggaran sedangkan penanggung jawab penyusunan anggaran di unit adalah kepala unit/instalasi yang bersangkutan, yang merupakan bagian dari  tim  anggaran.  Program  Kerja  dan  Anggaran  rumah  sakit  adalah  data  rencana kebutuhan  dan  bahan  penyusunan  program  dan  anggaran  unit/instalasi  di  lingkungan rumah sakit yang disampaikan ke Yayasan Islam Siti Khadijah untuk pengesahan.
2) Kepala Bagian Umum berwenang untuk memperoleh data dan informasi mengenai capaian kinerja masing-masing unit/instalasi. Data dan informasi dari unit adalah berupa capaian indikator kinerja sesuai dengan rencana kerja dan program rumah sakit.
Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa penyusunan anggaran merupakan langkah awal  dalam  evaluasi  kinerja.  Pelaksanaan  evaluasi  atas  kegiatan  atau  program  rumah  sakit merupakan  tugas  para  pejabat  yang  diberi  wewenang  untuk  itu.  Evaluasi  sama  pentingnya dengan  fungsi-fungsi  manajemen  lainnya,  yaitu  perencanaan,  pengorganisasian  atau pelaksanaan,  pemantauan  dan  pengendalian.  Terkadang  fungsi  monitoring  dan  evaluasi  sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu wewenang dalam penyusunan anggaran ada pada Direktur Umum dan Keuangan yang dilimpahkan kepada Kepala Bagian Keuangan Akuntansi Program cq Sub Bagian Program dan Anggaran sedangkan penanggung jawab penyusunan anggaran di unit adalah kepala unit/instalasi yang bersangkutan yang merupakan bagian dari tim anggaran. Program Kerja dan Anggaran rumah sakit merupakan data rencana kebutuhan unit/instalasi di lingkungan  rumah  sakit.  Program  Kerja  dan  Anggaran  unit/instalasi  merupakan  bahan penyusunan  program  dan  anggaran  rumah  sakit  yang  disampaikan  ke  Yayasan  Islam  Siti Khadijah untuk pengesahan.
d. Fasilitas
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk implementasi pengadaan barang dan jasa. Untuk itu peneliti menanyakan kepada Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Islam Siti Khadijah :
1) Fasilitas  yang  ada  sudah  mencukupi  kecuali  sarana  medis  yang  belum  lengkap  karena factor dana sehingga penyusunan anggaran di unit/instalasi belum tentu dianggarkan dan terealisasi namun  rumah sakit harus beroperasional dengan sarana medis dan non medis yang  sudah  tersedia  dan  memadai,  seperti  alat  ct.scan,  komputer,  printer,  gedung  dan kendaraan.
2) Penyusunan anggaran dimulai dari tingkat paling bawah dari organisasi sehingga jika ada kendala  kekurangan  fasilitas  dalam  penyusunan  anggaran  maka  akan  menghambat aktivitas rumah sakit.
Berdasarkan uraian di  atas  diketahui  bahwa fasilitas yang ada sudah mencukupi  kecuali sarana  medis  masih  yang  belum  lengkap  karena  kondisi  keuangan  sehingga  belum  tentu dianggarkan  dan  terealisasi  yang  mengakibatkan  penyusunan  anggaran  di  unit/instalasi pelaksana rumah sakit berkendala. Survey peneliti terhadap perlengkapan computer di rumah sakit tidak menghambat aktivitas karena semua tercukupi. Namun, di tingkat Unit Pelaksana Teknis  ada  yang  mengalami  kekurangan  perlengkapan  alat  medis.  Selain  perlengkapan  alat
medis juga fasilitas pelaksanaan Bimtek penyusunan anggaran.
3. Disposisi
a. Pengangkatan Birokrasi
Pemilihan staf pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan  yang  telah  ditetapkan  Tim  penyusun  anggaran  rumah  sakit  tahun  lalu  melibatkan bagian keuangan yang dipindahkan ke bagian keuangan akuntansi dan program sehingga tahun ini,  di  sub  bagian  program  dan  anggaran  adalah  orang  baru  yang  belum  pernah  menyusun anggaran, namun kita telah berikan Bimtek dan mengikuti pelatihan penyusunan anggaran.
b. Insentif
Keberadaan  skema  tunjangan  agar  menjadi  factor  pendorong  yang  membuat  para pelaksana  menjalankan  perintah  dengan  baik  sudah  di  jalankan  Rumah  Sakit  Islam  Siti Khadijah :
4. Struktur Birokrasi
a. Adanya SOP
Untuk melaksanakan kegiatan rutin sesuai  standar operasional prosedur  yang ditetapkan rumah  sakit  agar  tercapainya  optimalisasi  waktu  yang  tersedia  dan  keseragaman  tindakan- tindakan pelaksana kebijakan/administratur/birokrat dalam organisasi.
Penyusunan Anggaran Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Kota Palembang dilaksanakan sesuai  prosedur  penyusunan  anggaran  yang  dimulai  dari  menganalisis  informasi  masa  lalu, menyusun  perencanaan,  mengkoordinasi  dan  mengawasi  kegiatan  anggaran  sampai  dengan penyampaian program kerja dan anggaran untuk mendapatkan pengesahan dari Yayasan Islam Siti Khadijah. Untuk tahun 2020 Penyusunan anggaran disusun dengan indikator sesuai dengan Surat  Keputusan  Yayasan  Islam  Siti  Khadijah  Palembang  No.170  a  Thn  2010  Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Berdasarkan pendapat di atas, setiap tahun disusun Anggaran Rumah Sakit Islam Siti Khadijah dengan melaksanakan prosedur.
b. Fragmentasi
Berkaitan  dengan  fungsi-fungsi  dan  yurisdiksi  yang  terbatas  atas  Penyusunan  Anggaran RSI. Siti Khadijah Palembang. Untuk itu peneliti menanyakan kepada Bagian Umum RS. Islam Siti Khadijah. Bagian Umum RSI. Siti Khadijah merupakan Unit Satuan Kerja Rumah Sakit Islam Siti Khadijah dan merupakan unsur penunjang yang dipimpin oleh Direktur Umum dan Keuangan  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Direktur  Utama.  Peraturan Pengurus Yayasan Islam Siti Khadijah No. 026 Thn 2012 Tentang Statuta atau Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSI. Siti Khadijah Palembang maka Bagian Organisasi mempunyai tugas pelaksanaan analisis jabatan dan penataan tatalaksana
Peraturan  Pengurus  Yayasan  Islam  Siti  Khadijah  Nomor  026  Tahun  2012  Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RS Islam Siti Khadijah. Bagian Organisasi berfungsi :
1) Persiapan bahan dalam perumusan kebijakan penataan kelembagaan;
2) Persiapan bahan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan analisis jabatan;
3) Persiapan bahan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan penataan ketatalaksanaan;
4) Pelayanan administrasi dalam bidang organisasi;
5) Persiapan bahan penyusunan laporan bidang organisasi; dan
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh asisten administrasi umum.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis dan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan implementasi  kebijakan  penyusunan  anggaran  Rumah  Sakit  Islam  Siti  Khadijah  Kota Palembang  terlaksana  sesuai  pedoman  penyusunan  anggaran  No.  170.a  Tahun  2010  dengan pendekatan  implementasi  kebijakan  menggunakan Top  down .  Sedangkan  untuk  pelaksanaan
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 2, April 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
penyusunan anggaran menggunakan system bottom up . Implementasi Kebijakan yang sesuai dengan  kondisi  rumah  sakit  menggunakan  model  George  C.  Edward  III  yaitu  :  komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur Birokrasi.
Akan tetapi pelaksanaan belum sempurna sesuai acuan standar akuntansi yang diterima umum dikarenakan tidak semua faktor yang menjadi indikator keberhasilan tersebut terealisasi dengan baik, selain terdapat sejumlah kondisi, kendala dan permasalahan di lapangan.
Adapun kendala atau permasalahan dalam implementasi kebijakan penyusunan anggaran RS.  Islam  Siti  Khadijah  Kota  Palembang  yang  menjadi  penyebab  belum  maksimalnya pelaksanaan antara lain:
1. Dilihat dari aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan penyusunan anggaran secara tingkatan birokrasi dan konsisten sudah cukup baik. Namun ditinjau dari kejelasan data yang diperoleh dari unit/instalasi belum sesuai antara prioritas anggaran dan program kerja dengan rencana strategi serta belum menyusun anggaran neraca dan anggaran arus kas.
2. Dilihat dari aspek sumber daya :
a. Staf  penyusunan  anggaran  yang  belum  memadai  karena  kurangnya  kesempatan  dalam mengikuti pelatihan. Dari segi kuantitas jumlah staf belum mencukupi dan tidak merata di unit/instalasi  terkait  kecuali  staf  bagian  Keuangan  Akuntansi  Program  dan  sub  bagian Program Anggaran.
b. Informasi  penyusunan  anggaran  rumah  sakit  dinilai  masih  belum  ada  keterkaitan  antara Progam Kerja satu tahun dengan Renstra.
c. Sarana  dan  prasaran  yang  diusulkan  belum  tentu  dianggarkan  dan  terealisasi  tergantung pada kebutuhan fasilitas dan faktor dana kecuali dalam hal sarana medis yang masih belum lengkap sedangkan pelayanan harus beroperasional.
3. Disposisi atau Sikap
Secara  umum  menunjukkan  kondisi  yang  cukup  baik,  terutama  dari  sisi  dukungan, komitmen  dan  reward.  Sedangkan  untuk  penyusunan  anggaran  memerlukan  kemampuan khusus yang sesuai dengan rencana strategis.
4. Struktur Birokrasi Untuk  faktor  struktur  birokrasi  sudah  cukup  mendukung  dimana  implementasi  kebijakan penyusunan anggaran terutama dilihat dari bentuk hubungan antara bagian dalam organisasi dengan  tim  ada  kejelasan  aturan  mengenai  wewenang  dan  tanggung  jawab  dari  masing- masing  pelaksana  kebijakan  program  di  unit  terkait,  namun  belum  dapat  mengukur kinerjanya  karena  belum  jelas  perumusan  tujuan,  belum  berani  menetapkan  target-target kinerja, belum memiliki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja serta kurangnya sosialisasi SOP.

## DAFTAR PUSTAKA
AG, Subarsono, Analisis Kebijakan Publik , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. Agustino, Leo, Dasar-Dasar Kebijakan Publik , CV. Alfabeta, Centre For Academic Publishing Service, Bandung, 2006.
Danang, Sunyoto, Budgeting Perusahaan. Centre For Academic Publishing Service, Yogyakarta, 2012. Dunn, William N, Pengantar Analisis Kebijakan Publik , (Terjemahan), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997.
Edward III, George, Implementing Public Policy, Cogresional Quarterly Press, Washington D.C, 1980. Herlianto,  Didit, Teknik  Penyusunan  Anggaran  Operasional  Perusahaan, Goysen  Publishing, Yogyakarta, 2011.
Irawan, Prasetyo, Logika dan Prosedur Penelitian, STIA LAN Press, Jakarta, 2000. M. Nafarin, Penganggaran Perusahaan , Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2004. Nugroho,  Riant, Kebijakan  Publik,  Formulasi,  Implementasi  dan  Evaluasi ,  PT.  Elex  Media Komputindo, Yogyakarta, 2008.
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 2, April 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Purwanto,  Erwan,  dan  Sulistya,  Dyah, Implementasi  Kebijakan  Publik  :  Konsep  dan  Aplikasinya  di Indonesia , Gava Media, Yogyakarta, 2012.
RSI. Siti Khadijah Palembang, Program Kerja dan Anggaran , Palembang, 2012. Singarimbun, Masri, Metode Penelitian Survey , LP3ES, Jakarta, 1995. Sudiman  dan  Teguh  Widjinarko, AKIP  dan  Pengukuran  Kinerja .  Bahan  Ajar  Diklatpim  Tingkat  III. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2004.
Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi , Alfabeta, Bandung, 2012. Supriyono, R.A, Akuntansi Manajemen I , BPSE, Yogyakarta, 1991. Yousa, Amri, Kebijakan Publik Teori dan Proses , LP3AN FISIP UNPAD, Bandung, 2007.
SK Pengurus Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang Nomor : 170.a/B.1/SK/YISK/VI/2010 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran RSI Siti Khadijah Palembang.
SK  Pengurus  Yayasan  Islam  Siti  Khadijah  Palembang  Nomor  :  205/B.1/SK/YISK/X/2010  Tentang Prosedur Pengadaan Obat Dan Barang-Barang Lainnya.
SK Direktur Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang Nomor : 139/KPTS/DIR/1.6/V/2010 Tentang Tarif RSI Siti Khadijah Palembang.