TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 1 Nomor 2 Juni 2020: TheJournalish Hal. 076-080

## KONSEPSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DI ERA NEW NORMAL

## Muhammad Qur’anul Kariem
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri Email Korespondensi: mquranul@uigm.ac.id
Abstract:  The  government  has  a  formalistic  conception  of  public  policy  with  regulatory  guidelines  (laws  and regulations). The public policy is carried out by state apparatuses working within the framework of procedural government bureaucracy. In the New Normal era the government should be able to change or at least shift the paradigm  of  governance  that  impacts  on  bureaucracy  and  public  policy.  This  article  describes  how  the government can use several methods to run the government in the uncertainty of almost all people's lives, both social, economic, health.
Keywords: Policy; New Normal; Government..
Abstrak: Pemerintah  mempunyai  konsepsi  kebijakan  publik  yang  formalistik  dengan  pedoman  regulasi (peraturan perundang-undangan). Kebijakan publik tersebut dijalankan oleh aparatur negara yang bekerja dalam kerangka  birokrasi  pemerintahan  yang  prosedural.  Pada  era  New  Normal  pemerintah  seharusnya  mampu mengubah atau setidaknya menggeser paradigma tata kelola pemerintahan yang berdampak pada birokrasi dan kebijakan  publik.  Artikel  ini  menguraikan  bagaimana  pemerintah  dapat  menggunakan  beberapa  metode  untuk menjalankan pemerintahan di dalam ketidakpastian hampir seluruh kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, kesehatan.
Kata kunci : Kebijakan; New Normal ; Pemerintahan.
Article History: Received:16-06-2020; Revised: 18-06-2020; Accepted: 21-06-2020

## PENDAHULUAN
Kebijakan  Publik  menurut  (Adisasmita:  2011)  merupakan  tindakan  yang  mempunyai  tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajarannya dan masyarakat untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu. Berangkat dari definisi tersebut bahwa kebijakan pemerintah sesungguhnya  tidak  sepenuhnya  hanya ‘dimonopoli’ oleh  peran  pemerintah,  namun  juga  membuka ruang keterlibatan masyarakat yang berimbang. Artinya bahwa, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, bahwa  paradigma  pemerintahan  harus  digeser  dari  pemerintah  sentris  menjadi collaborative governance . Pemerintah memiliki hierarki pemerintahan, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan bahkan hingga pemerintah desa menjadi bagian dari instansi – intansi pemerintah  yang  harus  mampu  memperkuat  koordinasi  lintas  sektoral  agar  terciptanya  kerangka pemerintahan  yang  efektif.  (Permatasari,  2020)  yang  menjelaskan  bahwa  menurut  Sitomurang keberadaan implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat luas, meliputi bagaimana implementasi ditempatkan sebagai alat administasi hukum dan juga sekaligus dipandang sebagai fenomena kompleks sebuah proses atau hasil dari kebijakan (Situmorang Chazali, 2016).
Banyak persoalan yang akan dihadapi saat era new normal akan dilaksanakan oleh pemerintah, terutama  masalah  perekonomian  dan  kesehatan.  Pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  harus  mampu menempatkan  diri  sebagai  leading  sector  dalam  perumusan  kebijakan  pemerintah  secara  nasional. Proses otonomi daerah memang menjadi prinsip penting dalam menjalankan negara kesatuan, namun sinkronisasi  setiap  hierarki  pemerintahan  di  era new  normal untuk  memulihkan  ekonomi  dan
meningkatkan sistem kesehatan menjadi lebih utama. Pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten/kota, dan  pemerintah  desa  harus  mampu  menjadi  memberikan  masukan  terhadap  perumusan  kebijakan  di tingkat  pusat  dan  juga  menjadi  perangkat  pelaksana  kebijakan  pemerintah  untuk  tujuan  yang  telah ditetapkan bersama. Disisi lain, masyarakat juga perlu dilibatkan seluas-luasnya dengan peranan yang jelas  sehingga  proses  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  yang  sudah  ditetapkan  tujuannya  untuk mengatasi  berbagai  persoalan  yang  timbul  pasca  pandemi  covid-19  ini  dapat  dilaksanakan  dengan sebaik-baiknya.  Kerangka  demokrasi  pada  hekekatnya  mengupayakan  keterbukaan  dan  kedilan ( fairness ) yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat (Kariem, 2018).
Dalam hal memperbaiki masalah perekonomian, terdapat empat konsep fungsi ekonomi dalam negara modern menurut (Adisasmita,2011), yaitu diantaranya adalah:
1. Negara  menyusun  kerangka  kerja  ekonomi-hukum,  konstitusi  dan  aturan  main  dalam perekonomian
2. Menyusun kebijakan stabilitas makro ekonomi untuk mengatasi pengangguran dan inflasi
3. Mengalokasikan sumberdaya untuk barang-barang kolektif melalui pajak, pengeluaran belanja negara dan peraturan – peraturan menghadapi kegagalan pasar yang terjadi, dan;
4. Mendistribusikan sumberdaya melalui transfer (tunjangan) kesejahteraan sosial.
Dalam  perspektif  konsep teoritis tersebut,  kunci  dari kebijakan  pemerintah di  era  new  normal sesungguhnya terdapat pada dua aspek penting, yaitu pertama adalah regulasi (peraturan perundang- undangan) yang menjadi kewenangan dari pemerintah dan yang kedua adalah intervensi fiskal dan non fiskal yang tepat sesuai dengan tujuan dalam perumusan kebijakan.

## METODE PENELITIAN
Meode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  kuantitatif  dengan  menggunakan pendekatan literature  review . Literature  review merupakan  uraian  tentang  teori,  temuan,  dan  bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun  kerangka  pemikiran  yang  jelas  dari  perumusan  masalah  yang  ingin  diteliti  (rahayu  dkk, 2019).  Adapun  tujuan  dari  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pemerintah  dapat menggunakan  beberapa  metode  untuk  menjalankan  pemerintahan  di  dalam  ketidakpastian  hampir seluruh kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, kesehatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Thomas R. Dye sebagaimana dikutip dari (Djaenuri, 2015) mengungkapkan bahwa definisi dari kebijakan  publik  adalah  apapun  yang  dipilih  pemerintah  untuk  dilakukan  atau  tidak  dilakukan. Konsep kebijakan publik ini dihubungkan dengan kebijakan di era new normal membuat pemerintah harus  memahami  kebijakan  publik  yang  akan  dilakukan  dan  yang  tidak  akan  dilakukan  dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan. Artinya bahwa pemerintah tidak harus selalu memandang aspek perangkat birokrasi dalam menjalankan kebijakan, sikap pemerintah diluar yang dilakukan perangkat birokrasi juga hendaknya dapat diukur menjadi kebijakan pemerintah.
Hal  ini  yang  seringkali  tidak  menjadi  perhatian  dalam  pelaksanaan  kebijakan-kebijakan pemerintah,  sehingga  persoalan  klasik  seperti  keterbatasan  anggaran  dalam  pelaksanaan  kebijakan senantiasa  menjadi  alasan  utama.  Pemerintah  sekiranya  sangat  perlu  melibatkan  aktor  non-negara dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik agar lebih efektif. Keterlibatan aktor non-negara dalam  hal  ini  disesuaikan  dengan  konteks  persoalan  yang  dihadapi,  misalnya  persoalan  ekonomi, bahwa pemerintah dapat menggunakan metode korporatisme, yaitu cara melaksanakan pengambilan kebijakan publik yang melibatkan kerjasama erat antara kepentingan-kepentingan ekonomi utama di kalangan  aparatur  pemerintah  yang  mampu  mengarahkan  kelompok-kelompok  ekonomi  utama sehingga  mereka  dapat  secara  bersama-sama  merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  yang mengikat (Newton & Van Deth, 2016).
Keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai deviden yang besar, serta sektor swasta yang memiliki banyak aset dan keuntungan dalam bisnisnya, dalam konteks ini harus mampu  saling  bekerjasama  dengan  landasan  yuridis  yang  jelas,  sehingga  keduanya  dapat  berbagi peran dan diharapkan dapat memperbaiki perekonomian nasional. Pada konteks untuk menyelesaikan persoalan  ekonomi  mikro,  pemerintah  juga  dapat  menggunakan  metode  kebijakan  pluralis  yang dinamakan  dengan  komunitas  kebijakan,  dimana  metode  ini  memiliki  keunggulan  yaitu  adalah
pertama  pemerintah  dipertemukan  dengan  kalangan  terdampak  langsung  oleh  kebijakannya  dalam hubungan  yang  erat,  kedua  pemerintah  dan  kalangan  terdampak  tersebut  dapat  bertukar  informasi tentang urusan kebijakan dan teknis. Ketiga adalah kalangan terdampak dapat membantu pemerintah merumuskan dan mengimpleentasikan kebijakan dengan cara yang paling efektif dan efisien (Newton & Van Deth, 2016).
Pemerintah  harus  menyadari  bahwa  terdapat  banyak  gerakan  sosial  di  kalangan  masyarakat, salah  satunya  adalah  gerakan  filatropi  pada  masa  pandemi.  Gerakan  filantropi  yang  dilakukan masyarakat indonesia  saat  pandemi dikategorikan  sebagai  adalah  gerakan filatropi  sosial.  Menurut Knight  dalam  (Widianto,  2018)  terdapat  lima  poin  filantropi  sosial  yaitu  pertama  adalah,  upaya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, kedua yaitu kesetaraan gender, hak asasi manusia dan anti diskriminasi.  Ketiga  adalah  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  terlibat  dalam kebijakan,  keempat  adalah  pemberdayaan  masyarakat  atau  peningkatan  kapasitas  masyarakat,  dan yang terakhir adalah penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Filantropi  sosial  yang  dilakukan  masyarakat  sesuai  dengan  poin  pertama  dari  paradigma Knight,  yaitu  upaya  memenuhi  kebutuhan  pokok  masyarakat.  Terdapat  banyak  sekali  gerakan- gerakan sosial dari masyarakat berbagai kalangan masyarakat untuk berbagi dan memberikan paket kebutuhan pokok. Misalnya terdapat gerakan dapur umum di Yogyakarta, dimana gerakan tersebut telah membuat 11 dapur umum untuk  memenuhi kebutuhan pangan  masyarakat berupa pembagian rata-rata 100 nasi bungkus setiap hari untuk yang terkena dampak covid-19 secara langsung ataupun tidak langsung. Gerakan tersebut berhasil mengumpulkan uang Rp. 160 juta pada bulan April 2020 yang lalu, dan melibatkan banyak sekali pihak seperti komunitas pemulung, komunitas difabel dan paguyuban petani (tempo.co, 2020).
Contoh lain dari gerakan filantropi sosial tidak hanya pada level komunitas masyarakat, namun juga masuk pada level organisasi berbadan hukum seperti yang dilakukan oleh Yayasan Indo Global Mandiri  yang  membagikan  4  ton  beras  untuk  800  orang  di  Kota  Palembang  (uigm.ac.id,  2020). Gerakan-gerakan  filantropi  semacam  ini  seharusnya  mampu  menjadi  refleksi  yang  tepat  untuk menggeser  cara  pandang  pemerintah  pada  konsep  kebijakan  publik  yang  ada  saat  ini.  Pemerintah harus menempatkan masyarakat sebagai mitra penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik,  bukan  hanya  sebagai  objek.  Pemerintah  dapat  menempatkan  diri  sebagai  secara  otoritatif dalam gerakan sosial ini, dan harus mampu mengorganisir agar dampaknya dapat terintegrasi dengan data milik pemerintah.
Menurut  (Nawawi,  2015)  birokrasi  yang  mempunyai  kemampuan  kelembagaan  yang  baik, profesionalisme  aparatur,  dan  mampu  merubah  perilaku  serta  manajemennya  dapat  menjadi perangkat  yang  mampu  memberdayakan  peran  masyarakat  dalam  pengambilan  kebijakan.  Hal tersebut menjadi prasyarat apabila pemerintah ingin mengintegrasikan birokrasinya dengan gerakan- gerakan  publik.  Namun  dalam  realitasnya,  agenda  reformasi  birokrasi  yang  tidak  kunjung  selesai, membuat perangkat birokrasi tidak compatible dengan perubahan sosial masyarakat saat ini. Dikutip dari  Indonesia  Corruption  Watch  dalam  kompas.id  (2017)  pada  tahun  2010-2016  terdapat  3.471 aparatur sipil negara yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, artinya bahwa kriteria briokrasi yang mampu bersinergi dengan masyarakat menurut perspektif Nawawi diatas tidak dapat terpenuhi. Hal tersebut  diperparah  dengan  kondisi  birokrasi  di  Indonesia  yang  menurut  Islamy  dalam  (Nawawi, 2015)  bersifat  patrimonialistik  yaitu  tidak  efisien,  tidak  efektif  ( over  consuming  and  under producing ),  tidak  objektif,  menjadi  pemarah  ketika  berhadapan  dengan  kontrol  dan  kritik,  tidak mengabdi kepada kepentingan umum, tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi instrumen penguasa dan sering tampil sebagai penguasa yang sangat otoritatif dan represif.
Hal  tersebut  menjadi  persoalan  yang  cukup  serius,  karena  perangkat  birokrasi  mempunyai korelasi yang sangat erat dengan kebijakan pemerintah. Apabila patologi birokrasi dalam perangkat birokrasi pemerintah tidak kunjung mampu dibenahi sesuai dengan agenda reformasi birokrasi, maka gerakan sosial yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat berpotensi menjadi tidak efektif. Pemerintah pada dasarnya merumuskan kebijakan dengan berpedoman pada data statistik resmi, agar dapat  menentukan  kuantitas  kelompok  sasaran  serta  anggaran  yang  diperlukan.  Pemerintah  dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah juga melakukan pengukuran serta evaluasi pada tahap akhir terkait dengan  kebijakan  tersebut.  Ketika  pemerintah  tidak  dapat  menciptakan  sinkronisasi  kebijakan pemerintah  dengan  gerakan-gerakan  sosial  tersebut,  maka  sesungguhnya  pemerintah  tidak  bisa mendapatkan gambaran yang sesungguhnya mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan.
Pemerintah  memang  selama  ini  juga  menggunakan  konsepsi  birokrasi  yang  cukup  panjang dalam  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan,  hal  ini  berdampak  pada  serapan  anggaran  yang biasanya tidak dapat maksimal, seperti yang terjadi pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  pada tahun  2017  yang lalu (katadata.co.id,  2017). Tahapan  penyusunan  kebijakan pemerintah selama ini dalam prosesnya melalui tahap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), selanjutnya  tahap  penganggaran  dalam  APBN/APBD,  dan  pelaksanaan  kebijakan  melalui  metode pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pelayanan publik, serta pada tahap akhir adalah dengan pelaporan kinerja.
Melihat  masa  pandemi  covid-19  yang  menciptakan  banyak  perubahan  sosial  yang  besar  di masyarakat, birokrasi pemerintah harus mampu dirubah menjadi fleksibel. Pemerintah harus mampu meformulasikan  kembali  reformasi  birokrasi  yang  tepat  dalam  era  new  normal,  yang  mempunyai karakter  birokrasi  yang  cepat  dan  sederhana  dengan  menggunakan  teknologi  informasi  sebagai instrumen. Gagasan reformasi birokrasi 4.0 adalah salah satu alternatif formula reformasi birokrasi yang  baru.  Reformasi  birokrasi  4.0  mencangkup  tiga  aspek  utama,  yaitu  kolaborasi,  inovasi,  dan pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi (Amalia, 2018).
Aspek  tersebut  dijalankan  dengan  penerapan  konsep  collaborative  governance,  pelaksanaan ide-ide  baru  dalam  kebijakan  publik,  dan  penggunaan  teknologi  informasi  dalam  setiap  instansi pemerintahan  untuk  mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya.  Era  New  Normal  membuat pemerintah  harus  segera  melakukan  perubahan-perubahan  yang  fundamental  dalam  perangkat birokrasi  dan  metode  kebijakan  publiknya.  Pemerintah  tidak  boleh  terus  mempertahankan  konsep birokrasi serta kebijakan publik yang lama, dimana dalam berbagai penelitian ilmiah membuktikan terdapat  banyak  sekali  masalah  didalamnya.  Oleh  karena  itu  terdapat  empat  alternatif  solusi  yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk merekonstruksi konsepsi kebijakan pemerintah yang ada saat ini.  Pertama  adalah  pemerintah  harus  merubah  cara  pandang  terhadap  kebijakan  publik,  dimana pemerintah tidak hanya melihat kebijakan yang dilaksanakannya namun juga perlu memperhitungkan apa yang tidak dilakukan sebagai sebuah kebijakan. Kedua, dalam melaksanakan kebijakan publik, pemerintah harus membuka diri dan melibatkan masyarakat secara luas atau mengorganisir gerakan- gerakan  masyarakat.  Ketiga  adalah,  penyusunan  kebijakan,  penganggaran,  pelaksanaan,  serta evaluasi  harus  dibuat  menjadi  lebih  sederhana  dengan  melakukan  revisi  terhadap  peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut. Keempat adalah perubahan konsep reformasi birokrasi yang lama dengan reformasi birokrasi 4.0 yang mampu lebih adaptif dengan keadaan new normal.
Empat alternatif solusi tersebut hendaknya dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah,  untuk  dapat  menciptakan  birokrasi  serta  kebijakan  yang  lebih  efektif,  sehingga  dapat dirasakan  oleh  masyarakat  secara  langsung.  Persoalan  utama  dalam  kebijakan  publik  selama  ini adalah  hanya  bersifat  formalistik  dan  administratif  semata,  namun  tidak  benar-benar  mampu mengatasi persoalan publik. Alternatif yang telah diurakan diatas dapat mengatasi ‘gap’ kebijakan publik  yang  selama  ini  terbentuk,  antara  kebijakan  secara  tekstual  dan  implementasinya  secara kontekstual.

## KESIMPULAN
Era  New  Normal  merupakan  era  ketidakpastian  baik  dalam  kondisi  sosial,  ekonomi,  dan kesehatan.  Ketidakpastian  tersebut  harus  mampu  direspon  oleh  pemerintah  dengan  kebijakan- kebijakan  yang  menjadi  alternatif  bagi  dampak  yang  akan  timbul  di  masyarakat.  Pemerintah  harus mampu dan berani mengambil setiap resiko agar lebih responsif terhadap kondisi saat ini. Pemerintah juga harus berani meninggalkan cara-cara lama dalam birokrasi, sehingga fungsi birokrasi untuk dapat menyelesaikan masalah dapat terpenuhi, bukan malah menciptakan masalah baru.
Birokrasi  yang  responsif  dapat  diwujudkan  dengan  beberapa  cara,  yaitu  pertama  dengan menciptakan  kerjasama  dengan  stakeholders  terkait,  fakta  bahwa  pemerintah  tidak  dapat  bekerja sendiri  dan  harus  memiliki  mitra  menjadi  hal  yang  tidak  dapat  dikesampingkan.  Kedua  adalah pemerintah  harus  memperbaiki  data,  diantaranya  adalah  data  kependudukan,  kemiskinan,  dan  lain sebagainya  serta  data-data  tersebut  harus  diintegrasikan  agar  dapat  menjadi  pedoman  dalam mengambil  kebijakan.  Selama  ini,  perumusan  kebijakan  banyak  menggunakan  asumsi,  tidak berdasarkan data empirik yang sebenarnya, maka dari itu diperlukan juga peran dari Perguruan Tinggi dalam  merespon  hal  ini.  Ketiga  adalah  pembuatan  regulasi  yang  dapat  berdampak  pada  alokasi
anggaran dan mampu menjadi rujukan aparatur birokrasi dalam bekerja. Terakhir adalah pemerintah harus  merumuskan  dan  menciptakan  bagaimana  menciptakan  kelenturan  dalam  birokrasi,  sehingga seluruh  lini  dapat  bekerja  dengan  maksimal  tanp  ada  hambatan-hambatan  prosedural  maupun administratif.

## REFERENSI
Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu Amalia, S. (2018). Reformasi Birokrasi 4.0: Strategi Menghadapi Revolusi Industri 4.0. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 21(2). Aksi  Filantropi  Menghadapi  Pandemi,  diakses  https://koran.tempo.co/read/topik/452602/aksi- filantropi-menghadapi-pandemi?, pada 9 Mei 2020 Djaenuri, Aries. 2015. Kepemimpinan, Etika, & Kebijakan Pemerintahan, Bogor : Ghalila Indonesia Kariem, M. Q. (2018). Keputusan Politik Sultan Dalam Kerangka Negara Demokrasi. Jurnal Agregasi :
Aksi
Reformasi
Government dalam Demokrasi , 6 (2), Article 2.
https://doi.org/10.34010/agregasi.v6i2.1137 Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). TheJournalish: Social and Government , 1 (1), 33–37.
Situmorang Chazali. (2016). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan).
Social Security Development Institute (SSDI).
Nawawi, Zaidan. 2015. Manajemen Pemerintahan, Jakarta : Rajagrafindo Persada Newton, Kenneth & Jan W.Van Deth. 2016. Perbandingan Sistem Politik Teori dan Fakta. Bandung :
Nusa Media
Widianto,  A.  A.  (2018).  Aktivisme,  Filantropi  Sosial  Dan  Pemberdayaanperempuan  Di  Yogyakarta: Studi terhadap Dinamika Aktivisme Yayasan Sahabat Ibu dalam Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta. Jurnal Sosiologi Reflektif, 12(2), 193-212.
2017, Serapan Anggaran Pemerintah Rendah, Diakses
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/02/28/2017-penyerapan-anggaran- pemerintah-rendah, pada 28 Februari 2017.
Terapkan  Physical  Distancing  saat  Bantuan  Sembako,  Founder  Yayasan  IGM  :  Rangkul  Tetangga Terlebih Dahulu Itu yang Terpenting, diakses
http://uigm.ac.id/berita/detail/terapkan-physical-distancing-saat-bantuan-sembako-founder-yayasan- igm-:-rangkul-tetangga-terlebih-dahulu-itu-yang-terpenting pada 27 April 2020
Kegagalan Reformasi birokrasi, diakses:https://kompas.id/baca/opini/2017/04/07/kegagalan-reformasi- birokrasi/ pada 7 April 2017
Rahayu,  T.,  Syafril,  S.,  Wekke,  I.  S.,  &  Erlinda,  R.  (2019,  September  15).  Teknik  Menulis  Review Literatur Dalam Sebuah Artikel Ilmiah. https://doi.org/10.31227/osf.io/z6m2y