## ANALISIS PERBANDINGAN HUKUMAN TERHADAP

## TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM COMPARISONAL ANALYSIS OF PUNISHMENT ON THE CRIME OF MURDER BASED ON THE BOOK OF CRIMINAL LAW AND ISLAMIC LAW
Sirya Iqbal 1 , Hamdani 2 , Yusrizal 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Kajian  ini  membahas  tentang  Analisis  Perbandingan  Hukuman Terhadap  Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam. Perlindungan hukum yang diperuntukkan bagi nyawa manusia secara khusus diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Artikel ini menyimpulkan bahwa perbandingan dari KUHP dan Hukum Islam,  dimana hukum pidana yang diatur dalam KUHP, tidak dikenai adanya pemaafan secara cuma-cuma dari  keluarga  korban,  pada  hukum  Islam,  pemaafan  cuma-cuma  ini  dapat memungkinkan  pelaku  terbebas  dari  hukuman qishas dan diyat ,  namun  dalam hukum pidana Indonesia pemaaf dari keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan tidak  dapat  mempengaruhi  ancaman  pidananya  karena  keputusan  sepenuhnya ditangan Hakim yang memeriksa dan mengadili berdasarkan bukti- bukti yang telah ada. Hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja ( dolus ) dan berencana berdasarkan  Pasal  340  KUHP  dan  Hukum  Islam  yang hukumannya  adalah qisas atau diyat .  Hukuman  terhadap  tindak  pidana  pembunuhan  tidak  sengaja  ( culpa ) berdasarkan  Pasal  359  KUHP  dan  hukuman  terhadap  pelaku  pembunuhan  tidak sengaja dalam hukum pidana Islam yaitu hukuman pokok adalah diyat dan kafarat .
Kata Kunci: Perbandingan  Hukuman,  Tindak Pidana, Pembunuhan,  KUHP dan Hukum Islam.

## Abstract
This  study  discusses  the  Comparative  Analysis  of  Sentences  for  the  Crime  of Murder Based on the Criminal Code (KUHP) and Islamic Law. Legal protection intended for human life is specifically regulated in the Criminal Code (KUHP), and Islamic law. This research uses normative legal research. This article concludes that the comparison of the Criminal Code and Islamic Law, where the criminal  law regulated in the Criminal Code, is not subject to free forgiveness from the victim's family, in Islamic law, this free forgiveness can allow the perpetrator to be freed
from  the  punishment  of  qishas  and  diyat,  However,  in  Indonesian  criminal  law, forgiveness from the victim's family for the perpetrator of the murder cannot affect the criminal threat because the decision is entirely in the hands of the judge who examines and judges based on the existing evidence. The punishment for the crime of  intentional  and  premeditated  murder  is  based  on  Article  340  of  the  Criminal Code and Islamic Law whose punishment is qisas or diyat. The punishment for the crime of unintentional murder (culpa) is based on Article 359 of the Criminal Code and the punishment for the perpetrator of unintentional murder in Islamic criminal law,  namely the main punishment is diyat and kafarat .
Keywords: Comparison of Sentences, Crime, Murder, Criminal Code and Islamic Law.

## A. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  menjunjung  tinggi  nilai  hukum  yang  berdasarkan  kepada Pancasila  dan  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam memahami hukum sebagai teknik sosial yang spesifik tentang tata peraturan yang bersifat memaksa, sehingga dapat dibedakan dengan tegas dari aturan sosial yang mengejar tujuan yang  sama dengan hukum. Hukum merupakan suatu  cara  spesifik  dan  bukan  suatu  tujuan,  dimana  hukum,  moralita,  dan  agama, ketiga-tiganya  melarang  tindakan  pembunuhan.  Dengan  adanya  Undang-Undang maka,  jika  seseorang  melakukan  pembunuhan  maka  akan  ditetapkan  sebagai  si pembunuh karena suatu tindakan yang dilakukan melanggar hukum. 11
Perlindungan  hukum  yang  diperuntukkan  bagi  nyawa  manusia  secara  khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Buku II Bab XIX tentang kejahatan yang ditujukan kepada nyawa orang lain dapat dibagi menjadi dua jenis  pembunuhan  berdasarkan  unsur  kesalahannya,  yaitu:  Pembunuhan  sengaja ( dolus ) diatur di dalam Pasal 338 dan 340  KUHP, sedangkan dalam pembunuhan tidak sengaja ( culpa ) diatur di dalam Pasal 359 KUHP. 2
1 Agung Pranowo, (2010), Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Antara Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Dengan  Hukum  Islam, Tesis, Surakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Sebelas Maret, p. 1.
2 Andi Hamzah, (2013), “Terminologi Hukum Pidana”, Jakarta: Sinar Grafika, p. 45.
Begitu juga di dalam norma keagamaan yang mengancam si pembunuh dengan hukuman  Tuhan.  Sehingga  hukuman  yang  ditetapkan  dalam  norma  keagamaan memiliki  karakter  transendental,  yaitu  hukuman  tersebut  tidak diorganisasikan  oleh masyarakat,  akan  tetapi  ditetapkan  oleh  peraturan keagamaan. Hukuman tuhan lebih efektif  daripada  sanksi  hukum.  Namun  demikian,  efektifitasnya  mensyaratkan keyakinan terhadap eksistensi dan kekuasaan dari Tuhan yang dikenal dengan hukum Islam, hukum  kejahatan disebut jarimah. 3 Terdapat 3 (tiga) jenis pembunuhan dalam hukum pidana Islam antara lain yaitu; pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan. 3
Pembunuhan suatu kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di  kalangan  masyarakat.  Pembunuhan  sering  diberitakan  pada  surat               kabar,  majalah, dan  surat  kabar online .  Berdasarkan  data  badan  pusat  statistik  jumlah  kasus pembunuhan  yang  terjadi  pada  tahun  2017  sebanyak  1.150  jiwa 45 ,  sepanjang  tahun 2018 sampai 2020, terdapat 241 kasus pembunuhan di luar proses      hukum yang diduga melibatkan  kepolisian  dengan  korban  jiwa  mencapai  305  orang.  Pada  tahun  2018 terdapat 151 kasus dengan 182 korban jiwa. Pada tahun 2019, terdapat 21 kasus dengan 77  korban  jiwa.  YLBHI  mencatat  pada  tahun  2020  terdapat  44  kasus  dengan  46 korban jiwa. 6
Sehingga tindak pidana 7 pembunuhan sudah di kenal dan terjadi dari zaman  ke zaman dan bermacam-macam motif pembunuhan. Dalam era modern ini tindak pidana pembunuhan  semakin  marak  terjadi.  Berdasarkan  sejarah  tindak  pidana  pembunuhan sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.
Kejahatan  atau  tindak  pidana  dalam  Islam  merupakan  suatu  larangan  di  dalam syariat  yang  dikategorikan  dalam  istilah  jarimah  atau  jinayah.  Pakar  fikih  telah mendefiniskan  jarimah  dengan  perbuatan-perbuatan  tertentu  yang  apabila  dilakukan akan mendapatkan ancaman hukuman hudud, qisas dan ta’zir . 8
Hukum Islam dengan tujuan utama melindungi kemaslahatan umat manusia, baik
3 Ibid
4 https://www.bps.go.id/indicator/34/1306/1/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada- satu-tahun-terakhir.html, di akses pada tanggal 20 April 2021.
untuk  kemaslahatan  perindividu  maupun  masyarakat  luas.  Menurut  Abdul  Wahab Khallaf dalam Ilmu Ushul Alfiqhnya menjelaskan bahwa produk hukum apapun dalam Islam harus mempertimbangkan unsur maslahatnya yang tercakup dalam menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan. 9
Berdasarkan hal di atas, terdapat tiga kasus pembunuhan berdasarkan Pasal 338, Pasal  340  dan  Pasal  359.  Kasus  pembunuhan  sengaja  ( dolus )  yang  dilakukan  oleh terdakwa Ramawati Als Wati als Dewi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam  melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja  merampas  nyawa  orang  lain, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. 10
Kasus pembunuhan sengaja ( dolus ) dan berencana menyatakan terdakwa Musliadi Alias  Adi  Bin  Usman  bersama-sama  dengan  terdakwa  Jamaliah  binti  Muhammad (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, terbukti secara sah sebagai orang yang turut serta melakukan tindak  pidana dengan sengaja dan berencana menghilangkan jiwa orang lain (pembunuhan) melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat  (1). 11 Kasus  pembunuhan  tidak  sengaja  ( culpa )  yang  dilakukan  oleh  Krido Sasmito  Wibowo  Bin  Suyahmun,  karena  kealpaannya  menyebabkan  orang  lain meninggal dunia. 12
Berdasarkan  pemaparan  beberapa  kasus  di  atas,  pembunuhan  sengaja, pembunuhan  sengaja  dan  berencana  dan  pembunuhan  tidak  sengaja  yang  telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hukuman terhadap tindak  pidana  pembunuhan.  Penulis  akan  menggunakan  tinjauan berdasarkan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam serta bagaimana komparasi keduanya dalam pengaturan pidana dan sanksi terhadap kasus pembunuhan.
oleh-militer-dan-polisi/5786803.html, di akses pada tanggal 20 April 2021. 7 Leni  Dwi  Nurmala, (2021),  Studi  Komparatif  tentang  Asas  Legalitas  Berdasarkan  Hukum Pidana  Positif  Indonesia  Dan  Hukum  Pidana  Islam, Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 1,  p. 51.
8 Mardian Ari Saputra, (2018), Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena  Overmacht  Dalam  Perspektif  Fikih  Jinayah, Tesis  Hukum  Pidana  Islam, Palembang: Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah, p. 19.
9 Imaning Yusuf, (2013), Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam , Jurnal IAIN Raden

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  Normatif (yuridis  Normatif) ,  yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah  bangunan sistem Norma. Sistem  Norma  yang  dimaksud  adalah  mengenai  asas,  Norma,  kaidah  dari  peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Penelitian ini juga didukung pendekatan konseptual (conceptual Approach dan Pendekatan perundang- undangan ( statute approach ).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hukuman  Terhadap  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Sengaja  Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam
a. Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja berdasarkan KUHP
Hukuman  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Sengaja  diatur  dalam  Pasal  338  KUHP yang merumuskan bahwa: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
Berdasarkan hal di atas, contoh kasus pembunuhan sengaja ( dolus ) yang dilakukan oleh terdakwa Ramawati Als Wati als Dewi, terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak  pidana  dengan  sengaja  merampas  nyawa  orang  lain,  yang  berawal  pada  hari Minggu  tanggal  9  Pebruari  2014,  korban  Ricardus  Silalahi pulang  bersama  dengan terdakwa Ramawati als Wati als Dewi dari CF tempat terdakwa bekerja ke rumah yang berada di Pasar X Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan  Deli Kabupaten Deli  Serdang  dan  sesampainya  di  rumah  terdakwa  melihat  anaknya  menangis  karena ditinggal  sendiri  di  rumah  kemudian  terdakwa  menanyakan  kepada  korban  Ricardus Silalahi kenapa anaknya          ditinggal sendiri di rumah dan korban Ricardus Silalahi menjadi marah kepada terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban Ricardus  Silalahi  kemudian  terdakwa  pergi  ke  kamar  mandi  dan  terdakwa  mengambil pisau  yang  terletak  di  atas  ember  kemudian  korban  mengikuti  terdakwa         ke  arah  kamar mandi dan menarik baju terdakwa dan membawa terdakwa ke dalam kamar dan di dalam kamar  korban  membanting  tubuh  terdakwa  ke  atas  tempat  tidur  dan  pada  saat  itulah terdakwa  menusukkan  pisau  yang  dipegangnya  ke  bagian  paha  sebelah  kiri  korban Ricardus  Silalahi  sebanyak  satu  kali  sehingga  menyebabkan  korban  Ricardus  Silalahi terjatuh di atas tempat tidur dan paha kirinya mengeluarkan darah  dan di bawa ke rumah saksi Sinar Husni dan pada saat sampai di Rumah Sakit tersebut dokter mengatakan bahwa korban Ricardus Silalahi sudah meninggal dunia. Kesimpulan penyebab kematian korban
adalah mati  lemas  (asfiksia)  oleh  karena  perdarahan  akbat  putusnya  pembuluh  darah besar dipaha kiri karena luka tusuk dip aha kiri. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHP. 13

## b. Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Berdasarkan Hukum Islam
Pembunuhan  sengaja  adalah  suatu  perbuatan  pelaku  menganiaya  kepada seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. 514 Adapun mengenai sanksi pidana pembunuhan yang disengaja dan berencana dalam hukum Islam pihak wali dari terbunuh  diberi  alternatif  hukuman  yang  dijatuhkan  terhadap  pelaku  yang  telah membunuh  ahli  waris  atau  keluarganya,  yaitu  :  1).  Menuntut  hukum qishas ,  2). Memanfaatkan  dengan  imbalan diyat .  Pembunuhan  dengan  sengaja  oleh  pelaku,  diatur surat  Al-  Baqarah  ayat  178  dan  179  disebutkan  bahwa qishas ditetapkan  atas  dasar persamaan antara pelaku dan korban. Orang medeka di- qishas karena membunuh orang merdeka; budak di- qishas karena membunuh budak; wanita  di- qishas karena membunuh wanita;  Namun  para fukaha berselisih  pendapat  mengenai  syarat  persamaan  tersebut. Dengan memperhatikan ajaran dalam Islam  tentang hak hidup bagi umat manusia, maka pembunuhan dengan sengaja dapat mengakibatkan hukuman qishas .
Hukum  pidana  dalam  Islam  akan  memberikan  sanksi  pidana  pembunuhan  yang disengaja  berupa qishas ,  yaitu  hukuman  yang  sama  dengan  perbuatan  yang  telah dilakukan oleh pelaku, oleh karena perbuatannya berupa pembunuhan, maka pelaku juga akan mendapatkan sanksi pidana pembalasan berupa dibunuh atau dihukum mati.
Dimana wali adalah orang yang berhak menuntut pembalasan kepada si pelaku, yaitu  ahli  waris  dari  korban.  Wali  inilah  yang  berhak  menuntut  dijatuhkannya  pidana terhadap  pelaku  yang  membunuh  korban  atau  keluarga  wali,  bukan  penguasa (pemerintah).  Tugas  pemerintah  hanyalah  menangkap  si  pembunuh.  Oleh  karena  itu keputusan sepenuhnya diserahkan kepada wali korban. Menurut Imam Malik orang yang berhak menuntut qishas atau memaafkannya adalah ashabul  bi  nafsih ,  yaitu  orang  yang paling  dekat  dengan  korban. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam  Ahmad  orang  yang  paling  berhak  adalah  seluruh  ahli  waris  laki-laki  atau perempuan.
Ahli waris dari korban tidak boleh menuntut balas atau hukuman melebihi batas yang ditentukan oleh Allah Swt seperti firman Allah Swt dalam al-Qur’an surat al-Israa’
5 Putusan Nomor 996/Pid.B/2014/PN.LP/LD.
ayat  33  yang  artinya  :  “Dan  janganlah  kamu  membunuh  jiwa  yang  diharamkan  Allah (membunuh) melainkan dengan sesuatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sesungguhnya kami telah memberi  kekuasaan kepada ahli warisnya tetapi  janganlah  ahli  waris  itu  melampaui  batas  dalam  pembunuhan  sesungguhnya  ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan” . 15
Allah Swt berfirman dalam surat al-Nisaa’ ayat 93: “Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, dia kekal di  dalamnya,  Allah murka  kepadanya,  dan  melaknatnya  serta menyediakan  azab  yang besar baginya”. 6
Karena pembunuhan merupakan tindak pidana yang sangat dicela oleh Al- Qur’an dan  merupakan  perbuatan  dosa  besar,  maka  untuk  menjaga  keamanan  dan  kenteraman masyarakat, Allah Swt memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan tersebut. Dalam  pidana  mati  ( qisas )  sesungguhnya  terdapat  jaminan  kelangsungan  hidup  umat manusia lainnya, 17 sebagaimana firman Allah  Swt dalam surat al-Baqarah ayat 179 yang berbunyi: Dan  dalam  qisas  itu  ada  (jaminan)  kehidupan  bagimu,  wahai  orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. 18
Dalam  sebuah  hadisnya  Rasulullah  saw.  bersabda:  “Siapa  yang  menganiaya seorang muslim, dengan membunuhnya, maka baginya berlaku qisas, kecuali apabila wali korban memaafkannya”. 7
Pembunuhan sebagai suatu perbuatan kejahatan yang telah ditetapkan hukumnya oleh Al-Quran dan Hadis dengan pidana mati, dapat dirumuskan yaitu:
1)  melakukan  suatu  perbuatan  secara  sengaja;  dan  2)  dengan  maksud  membunuh seseorang. Sengaja melakukan sesuatu perbuatan pembunuhan. Sebagaimana Siti Zainab, WNI asal Bangkalan, Madura, kelahiran tahun 1968, dihukum mati oleh pemerintah Arab Saudi  karena  kasus  pembunuhan  terhadap  istri  pengguna  jasanya bernama  Nourah  Bt. Abdullah Duhem Al Maruba pada tahun 1999. Pengadilan Madinah menjatuhkan vonis hukuman  mati qishash kepada  Siti  Zainab. 8 Siti  Zainab  dengan  maksud  membunuh Nourah  Bt.  Abdullah  Duhem  Al  Maruba  dengan  maksudnya  perbuatan  itu  sengaja
6 Hamzah  Hasan,  (2 01 4), “ Hukum Pidana Islam I”,  Cet. 1,  Makassar: Alauddin University Press,          p. 110.
15 Ibid ., p. 314.
7 Noerwahidah, Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam, p. 32.
8 Noerwahidah, Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam, p. 33.
dilakukan dan ditujukan kepada Nourah Bt. Abdullah Duhem Al Maruba agar Naurah itu mati.
Apabila unsur-unsur itu terpenuhi dengan sempurna, maka kejahatan itu disebut dengan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Dan kejahatan pembunuhan dalam jenis inilah yang diancam hukum qisas . Kewajiban qisas berdasarkan pada firman Allah Swt dalam QS. al-Baqarah/2: 178, tentang diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Jika ahli waris terbunuh memaafkan pembunuh, pembunuh tidak lagi wajib di qisas , tetapi wajib membayar diyat kepada ahli waris korban dengan hartanya sendiri dan dibayar tunai.
Perincian diyat dan  jumlahnya  tersebut  berdasar  hadis  Rasulullah  saw yang berbunyi:  “Barangsiapa  membunuh  (orang  tidak  bersalah)  secara  sengaja,  maka urusannya  kepada  pihak  keluarga  korban,  jike  mereka  mau,  menuntut  hukum  balas membunuh;dan  jika  mau  mereka  menuntut  diyat,  yaitu  (membayar)  30  hiqqah  (unta betina yang berusia tiga tahun yang masuk tahun ke empat) dan 30 jadza’ah (unta yang berumur  lima  tahun),  serta  40  khalifah  (unta  yang  sedang  hamil)  dan,  apa  saja  yang mereka tuntut kepada sipembunuh sebagai imbalan perdamaian, maka imbalan itu untuk mereka, dan yang demikian itu untuk penekanan pada pembunuh”. 21
Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuhan yang disengaja apabila dimaafkan oleh keluarganya, tidak dituntut membayar diyat yang telah ditentukan besarnya sesuai hukum Islam melainkan tergantung dari persetujuan dari keluarga korban dengan pelaku, dan  apa  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  harus dibayar  tunai  dari  harta  si pelaku itu sendiri. Pendapat Abu Hanifah ini  di dasarkan atas tidak disebutkannya dengan jelas berapa besar penggantian diyat dalam Al-Quran. 9 Namun apabila keluarga korban memberikan maaf secara cuma-cuma, yaitu pemaafan secara mutlak kepada pelaku dari keluarga  korban  tanpa  menuntut  hukuman  apapun,  maka  pelaku  pembunuhan  dapat terbebas  dari  hukuman qisas maupun diyat .  Para  ulama  sepakat  tentang  kebolehan pemaafan secara cuma-cuma ini. 10
c. Perbandingan  Hukuman  Terhadap  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Sengaja Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam
Persamaan  lainnya  adalah  hukum  pidana  nasional/positif  dan  hukum  pidana
9 Al-Bani, M.S, (2006), “Shahih Sunan Tarmidizi ”, Jakarta: Pustaka Azzam.
10 Ahmad  Azhar  Basyir,  (2006),  “Ikhtisar  Fikih  Jinayat  (Hukum  Pidana  Islam) ”, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, p. 21.

## Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak
Islam sama-sama menaruh perhatian yang cukup besar  mengenai perbuatan kejahatan terhadap  nyawa  orang  atau  yang  dapat  kita  sebut  dengan  melakukan  tindak  pidana pembunuhan.  Hukum  pidana  Nasional  mengatur  dan  membahasnya  dalam  KUHP dengan  sangat  rinci  sekali  dari  mulai  bentuk-bentuk,  unsur-unsur  sampai  dengan kepada sanksi hukumannya kepada pelaku. Begitu juga hukum pidana Islam.
Adanya  sanksi  yang  diberikan  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional adalah sama-sama memberikan sanksi yang  bertujuan  sebagai  norma  hukum  dan  sebagai  alat  pemaksa  agar  seseorang mentaati norma atau aturan-aturan yang berlaku dan agar tidak menyepelehkan setiap tingkah laku. Dalam hukum pidana nasional  maupun hukum pidana Islam memberikan hukuman mati atas pelaku pidana pembunuhan dengan sengaja, apalagi dengan tujuan untuk membunuh, walaupun terdapat perbedaan dalam penerapan hukuman. 23
Pada  hukum  pidana  yang  diatur  dalam  KUHP,  tidak  dikenal  adanya  pemaafan secara cuma-cuma dari wali korban, apabila telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan  dengan  disengaja. 11 Pemaafan  cuma-cuma  ini  dalam  hukum  Islam,  dapat memungkinkan  pelaku  terbebas  dari  hukuman qishas dan diyat ,  namun  dalam  hukum pidana Indonesia pemaaf dari keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan tidak dapat mempengaruhi ancaman pidananya, penegakan hukum 12 harus tetap dilakaukan, karena keputusan  sepenuhnya  ditangan  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  berdasarkan bukti-bukti yang telah ada.
Adapun  yang  dikutip  dari  ahli  hukum  terkemuka,  yaitu  Yusuf  Qardhawi menjelaskan:  “Islam  bukanlah  hukum  dan  perundang-undangan  belaka,  tetapi  Islam adalah  akidah  yang  menafsirkan  kehidupan,  ibadah  yang  mendidik  jiwa,  akhlak  yang membersihkan  hati,  pemahaman  yang  menjernihkan  persepsi,  nilai-  nilai  yang mengangkat martabat manusia, dan etika yang memperindah kehidupan.” 25
2. Hukuman  Terhadap  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Sengaja  Dan  Berencana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam
a. Tindak  Pidana  Pembunuhan  Sengaja  dan  Berencana  Berdasarkan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
11 Mukhsalmina,  Mukhlis,  Yusrizal,  (2021),  Peran  Kepolisian,  BNNP  dan  Masyarakat  dalam Penanggulangan Narkotika di Aceh Timur, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 9, No. 2, p, 11
12 Satjipto Raharjo, (2014), “Ilmu Hukum”, Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 191.

## Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak
Tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan  terlebih  dahulu merampas  nyawa  orang  lain,  diancam  karena  pembunuhan  berencana,  dengan  pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun .”
Unsur  penting  dalam  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  yang  direncanakan ini adalah  unsur  objektif,  yaitu  menghilangkan  jiwa  orang  lain  atau  perbuatan  yang direncanakan  terlebih  dahulu. 13 Sedangkan  unsur  subjektif,  yaitu  perbuatan  yang dilakukan  itu  dengan  sengaja  dan  dengan  melawan  hukum.  Menurut  R. Soesilo, mengatakan  bahwa  direncanakan  lebih  dahulu  ( voorbedacbte )  yaitu:  antara  timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukannya. Tempo ini juga tidak terlalu lama, yang terpenting dalam tempo itu si pembuat “dengan tenang”masih dapat berfikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan membatalkan niatnya, akan tetapi waktu itu tidak digunakannya. 14
Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat kasus pembunuhan sengaja ( dolus ) dan berencana.  Sebagaimana  fakta  yang  terungkap  di  persidangan  berdasarkan  alat  bukti 27 bahwa  awalnya  Terdakwa  dan  Saksi  Jamaliah  Binti  Muhammad  ada  hubungan perselingkuhan karena awalnya Terdakwa merasa kasihan terhadap  Saksi Jamaliah Binti Muhammad karena sering bercerita bahwa ia sering bertengkar dengan suaminya. Lambat laun Terdakwa menjadi menyukai dan mencintai Saksi Jamaliah Binti Muhammad dan Saksi  Jamaliah  Binti  Muhammad  pun  menyukai  Terdakwa.  Terdakwa  berencana membunuh korban ketika berada di  rumah korban dengan  membawa  parang  yang  telah dipersiapkan di dalam celana terdakwa. Kemudian terdakwa langsung mengangkat parang dan membacok korban Jazuli beberapa kali hingga korban tidak bergerak lagi. Sehingga menyatakan  terdakwa  Musliadi  Alias  Adi  Bin  Usman  bersama-sama  dengan  terdakwa Jamaliah binti Muhammad (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  telah  melakukan  sebagai  orang  yang  turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja dan berencana menghilangkan jiwa orang lain (pembunuhan) melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1). 28
Kejahatan  jenis  apapun  harus  berkurang  sebanding  dengan  keburukan  yang
13 Ismu Gunadi,  (2011),”Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana”,  Jakarta: Prestasi Pustaka,  p. 110.
14 Syahrul  Anwar,  ( 2 0 1 6 ) , ” Perbandingan Sistem Hukum  Pidana”,  Bandung:  Pustaka  Setia,  p. 224
dihasilkan untuk masyarakat. Oleh karena itu perangkat yang dipergunakan oleh badan pembuat  Undang-Undang  untuk  mencegah  kejahatan  bersifat  merusak  keamanan  dan kebahagiaan  publik  dan  karena  godaan  itu  sekarang 15 ,  ada  proporsi  yang  tetap  antara kejahatan dengan hukuman.
Bahkan terhadap pembunuhan berencana oleh ketentuan Pasal 340 KUHP, pelaku diancam  dengan  hukuman  mati.  Salah  satu  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  kejahatan pembunuhan  yaitu  hilangnya  nyawa  orang  yang  korban  padahal  nyawa  adalah  sesuatu milik yang paling berharga bagi setiap orang. Wajar apabila masyarakat melalui norma hukum positifnya melindungi nyawa setiap warganya dari segala upaya pelanggaran oleh orang  lain  dengan  memberi  ancaman  hukuman  yang  sangat  berat  kepada  pelaku pembunuhan. 16
Hukum  positif  menilai  terhadap  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  adalah sesuatu perbuatan yang sangat sadis karena telah menghilangkan nyawa seseorang dengan cara merencanakannya terlebih  dahulu  dan  melakukannya  dengan  keadaan  tenang,  dan adapula  pembunuhan  berencana  muncul  dikarenakan  adanya  faktor-faktor  dari  unsur subyektif maupun unsur objektif ataupun menghilangkan nyawa orang lain, apabila salah satu unsur tersebut  terpenuhi maka pelaku dapat ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan berencana,  unsur  sanksi  pembuktian  hukum  Islam  hukum  positif  sebagai  pelaku pembunuhan berencana, dan setelah adanya bukti-bukti yang kuat maka pelaku tersebut dapat dituntut dipengadilan. 17
b. Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja dan Berencana Berdasarkan Hukum Islam
Menurut  Hukum  Pidana  Islam  dalam  kasus  pembunuhan  berencana  yang hukumannya  adalah qisas .  Dimana  tindakan  hukuman qisas tersebut  merupakan  salah satu bentuk kekejaman. dan ini yang seringkali diopinikan oleh orang-orang  orientalis. Sebenarnya  tidaklah  demikian,  justru  dengan  hukuman qisas terhadap  semua  pelaku adalah  adil.  Karena  hal  ini  dipandang  dari  sebab  akibat,  yakni  dengan  adanya  tindak kekerasan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku merupakan suatu rangkaian atau rentetan tindakan yang menyebabkan terlukanya korban. Pada hakikatnya dibalik semua
15 Siti Salwa, Yulia, Hamdani, (2019), Penerapan Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar’iyah Bireun, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 7, No. 1, p.5
16 Azhar  Hafid,  (2015),  Kajian  Hukum  Tentang  Pembunuhan  Berencana  Menurut  Pasal  340 KUHP, Lex Crimen, Vol. IV, No. 4, p. 90
17 Cecare  Beccaria,  ( 2 0 1 1 ) , ” Perihal  Kejahatan  dan  Hukuman  Grnta ”, Yogyakarta:  Publishing,  p.
itu ada hikmah  yang sangat besar dan lebih berharga.
Sebagaimana kasus Karni Binti Merdi Tasim pada 16 April 2015, dieksekusi mati di Arab Saudi. TKI yang dieksekusi mati itu adalah Karni Binti Merdi Tasim. Karni Binti Merdi Tasim merupakan warga Brebes yang divonis membunuh anak majikannya yang berusia  4  tahun  saat  sedang  tertidur. Pembunuhan  itu  terjadi  pada  Rabu,  26  September 2012. Sementara eksekusi mati Karni Binti Merdi Tasim dilakukan kurang dari tiga tahun setelahnya. 18
Ketentuan  mengenai qisas itu  sendiri  diperkuat  dengan  tidak  ada  bantahan  dan pendapat  yang  lain  dimasa  sahabat.  Selanjutnya  dikatakan  oleh  sahabat  kalau  kiranya qisas dapat  gugur  karena  bersekutu.  Sesungguhnya  hal  itu  akan  membawa meluasnya kejahatan dan hilanglah hikmah teguran dan ancaman terhadapnya. disamping itu dalam sistem Hukum Pidana Islam, terdapat pula kelebihan lain dari sistem hukum Pidana Islam yakni kedudukan ahli waris dalam penegakan syariah Islam, yang mana juga tidak lepas kaitannya  dengan  pertanggungjawaban  pelaku  tindak  kekerasan  massa  yang mengakibatkan luka seseorang.

## c. Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana  Pembunuhan Sengaja dan Berencana  Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan Hukum Islam
Pada pembunuhan yang berencana, KUHP memberikan sanksi  pidana yang paling berat diantara bentuk pembunuhan yang lainnya, yaitu berupa pidana mati atau penjara seumur  hidup  atau  selama  waktu  tertentu  paling  lama  dua  puluh  tahun  sebagaimana diatur  pada  340  KUHP.  Faktor  adanya  perencanaan  inilah yang menjadi dasar beratnya hukuman ini dibandingkan dengan  pembunuhan yang lain.
Terdapat 3 (tiga) syarat/ unsur dari adanya rencana terlebih dahulu ini, yaitu: 19 1. Memutuskan kehendak dalam suasana  batin yang tenang. Maksudnya ialah pada saat melaksanakan kehendak untuk membunuh dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, idak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.
18 31 Sejak 2015, 4 WNI  diEksekusi Mati
di Arab Saudi https://nasional.kompas.com/read/2018/10/31/12152651/sejak-2015-4-wni-dieksekusi-mati-di- arab- saudi?page=all. dikutip pada tanggal 16 Juli 2021, pukul 07:14 WIB.
19 Rahmad Hakim, (2000), “Hukum Pidana Islam”, Bandung: Pustaka Setia, p. 124.
2. Adanya  waktu  yang  cukup  lama  sejak  timbulnya  kehendak  sampai  pelaksanaan kehendak. Waktu  yang  cukup  lama  atau tenggang  waktu  ini adalah  relatif,  artinya tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan tergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Dalam waktu tenggang ini terdapat hubungan antara pengambilan  keputusan  kehendak  dengan  pelaksanaan  kehenda.  Artinya  bahwa pelaku masih mungkin untuk menarik kehendaknya untuk membunuh, dan ada waktu untuk memikirkan cara dan alat apa yang akan digunakannya.
3. Pelaksanaan  kehendak  (perbuatan)  dalam  suasana  batin  yang  tenang  Maksudnya ialah  pada  sat  melaksanakan  pembunuhan  tidak  dalam  suasana yang  tergesa-gesa, rasa takut, ancaman, emosi yang berlebihan, dan sebagainya.
Ketiga  unsur/syarat  mengenai  perencanaan  diatas,  bersifat  kumulatif,  artinya apabila salah satu dari unsur/syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sudah tidak dapat lagi disebut sebagai perencanaan. Namun untuk membuktikan ketiga unsur tersebut tidaklah mudah,  karena  bentuknya  menyerupai  pembunuhan  biasa.  Disinilah  peran  aparat penegak  hukum  untuk  dapat  membuktikan  bahwa  suatu tindak pidana pembunuhan apakah tergolong pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) atau termasuk pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).
Apabila  ia  mempunyai  maksud  memukul  dan  alat  yang  dipergunakan  menurut kezalimannya  tidak  mematikan,  dia  dihukumkan  sebagai  bentuk  tengah  antara  sengaja dan kesalahan, yaitu dinamakan dengan semi sengaja atau mirip sengaja. Anggapan yang sama dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dan  Fikih sunnah. 33
Berbeda  Hukum  Positif  Indonesia  dengan  Hukum  Pidana  Islam,  dalam  Hukum Pidana Islam korban sebagai orang yang telah dirugikan  dengan timbulnya suatu tindak pidana lebih terjamin hak-haknya. Karena Jinayah walaupun merupakan Hukum Pidana akan  tetapi  dalam  sistem  Pidananya  seperti  perdata.  Hakim  hanya  sebagai  penengah (wasit) sekaligus juri.
Sedangkan  dalam  hukum  Islam  tidak  membedakan  antara  pembunuhan  yang direncana terlebih dahulu atau tidak, hukum Islam  hanya mengkatagorikan berdasarkan unsur kesengajaannya. Jadi selama pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja entah itu dengan  perencanaan  terlebih  dahulu  atau  tidak  hukumnya tetap  sama,  yaitu  hukumnya qisas atau diyat . Pada pembunuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya sendiri, dalam hukum Islam  terdapat pengecualian mengenai sanksi hukumannya
3. Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Sengaja Berdasarkan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam
a. Tindak  Pidana  Pembunuhan  Tidak  Sengaja  Berdasarkan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
Dalam  KUHP  mengenai  jenis-jenis  pembunuhan  tidak  sengaja  itu  terdiri  dari pembunuhan tidak sengaja ( culpa ) dengan kesadaran dan culpa tanpa kesadaran. Adapun culpa dengan  kesadaran  di  sini  si  pelaku  mengetahui  akibat  yang  dia  lakukan,  namun tidak  terbayang  dalam  pikirannya  akan  sampai  pada  tahap  menghilangkan  nyawa. Sedangkan culpa tanpa  kesadaran,  si  pelaku  memang  tidak  membayangkan  atau menduga  akan  timbulnya  suatu  akibat  yang  dilarang  dan  diancam  hukuman  oleh Undang-Undang,  sedangkan  ia  seharusnya  memperhitungkan  akan  timbulnya  suatu akibat jika perbuatannya itu mengakibatkan kematian orang lain. 20
Terhadap kejahatan yang melanggar hukum terdapat pada Pasal  359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  pidana  kurungan  paling  lama  satu  tahun.  Bentuk kealpaan ini dapat berupa perbuatan yang pasif maupun aktif.
Ancaman-ancaman  pidana  yang  ditentukan  dalam  Pasal  359  KUHP  di  atas  itu telah diperberat, diperberatnya ancaman pidana dalam Pasal 359 KUHP mempunyai arti yang penting dalam hukum acara pidana, karena jika sebelum ancaman pidana tersebut diperberat, orang yang karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain itu tidak dapat dikenakan penahanan. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP itu juga  memenuhi  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  21  ayat  4  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hingga pelakunya dapat dikenakan penahanan. 35
Membahayakan  karena  bertegangan  220  volt  dan  bila  terkena  /  menyengat manusia bisa membahayakan, bahkan kalau terpegang anggota badan / menyentuh hingga lengket bisa mengakibatkan meninggal dunia, ternyata kabel tersebut telah dipegang oleh korban,  karena  aliran  listrik  tersebut  akhirnya  korban  meninggal  dunia.  Sehingga terdakwa  melakukan  tindak  pidana  tidak  sengaja  yang  menghilangkan  jiwa  orang  lain telah dinyatakan bersalah yang terbukti secara sah.

## b. Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Sengaja  Berdasarkan Hukum      Islam
Pembunuhan tidak sengaja adalah suatu tindakan yang sebenarnya tidak ditujukan untuk korban akan tetapi pada kenyataannya tindakan tersebut mengenai si korban. Atau
20 M.Amin  Suma,  dkk,  ( 2 0 0 1 ) ,   “ Hukum  Pidana  Islam  di  Indonesia  Peluang  Prospek  dan Tantangan”, Jakarta: Pustaka Firdaus, p. 143
dengan  kata  lain  pembunuhan  yang  tidak  sengaja  adalah  seorang  mukalaf  melakukan perbuatan  yang  mubah  baginya.  Misalnya  seseorang  sedang  menebang  pohon  ternyata menimpa  orang  lain  sehingga  matinya  orang  itu  karena  tertimpa  pohon.  Atau  ada kendaraan  yang  berjalan  mundur  sehingga  menabrak  seseorang  hingga  orang  tersebut mati  sedangkan  pengendara  tersebut  tidak  melihatnya  atau  tidak  bermaksud membunuhnya.
Dalam hukum Islam pembunuhan tidak sengaja membagi unsur-unsurnya dalam tiga unsur, yaitu: 21 Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian, terjadinya perbuatan itu  karena  tidak  sengaja,  adanya  hubungan  sebab  akibat  antara  perbuatan  kesalahan dengan kematian korban. 22
Perbuatan yang menyebabkan kematian itu diisyaratkan tidak sengaja dilakukan oleh  pelaku  atau  karena  kelalaiannya.  Akan  tetapi,  tidak  diisyaratkan  macam perbuatannya. Dalam Islam, pembunuhan tidak sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan oleh  seseorang  dengan  tidak  ada  unsur  kesengajaan  yang  mengakibatkan  orang  lain meninggal dunia, atau pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, dan tidak ada unsur kesengajaan. 37
Bentuk tindakan ketidaksengajaan seseorang berupa perbuatan aktif karena            adanya kesalahan. Pembunuhan karena kesalahan diatur dalam al-Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 92 yang artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain),  kecuali  Karena  tersalah  (Tidak  sengaja), dan  barangsiapa  membunuh  seorang mukmin  Karena  tersalah  (hendaklah)  ia  memerdekakan  seorang  hamba  sahaya  yang beriman  serta  membayar  diyat  yang  diserahkan  kepada  keluarganya  (si  terbunuh  itu), kecuali  jika  mereka  (keluarga  terbunuh)  bersedekah.  jika  ia  (si  terbunuh)  dari  kaum (kafir)  yang  ada  perjanjian  (damai)  antara  mereka  dengan  kamu,  Maka  (hendaklah  si pembunuh)  membayar  diat  yang  diserahkan  kepada  keluarganya  (si  terbunuh)  serta memerdekakan  hamba  sahaya  yang  beriman.  barangsiapa  yang  tidak  memperolehnya, Maka hendaklah  ia  (si  pembunuh)  berpuasa  dua  bulan  berturut-turut  untuk  penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 38
Pembunuhan yang dikategorikan pada kealpaan atau ketidaksengajaan adalah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan
21 P.A.F.  Lamintang, (2011),  “ Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia”,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, p. 209-210.
22 A. Djazuli, (2000),” Fiqih Jinayah”,  Cet. ke-III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 134.
tidak  menghendaki  akibatnya. 23 Sebagaimana  kasus Satinah  binti  Jumadi  Ahmad  (40 tahun), ia dihukum pancung setelah divonis bersalah membunuh majikannya yaitu Nurah bintu Muhammad Al Gharib pada 2010 dengan menggunakan kayu adonan kue. Dalam pembelaannya, Satinah mengatakan ia melakukan itu lantaran tersinggung setelah dimaki dan ditampar majikan. Setelah tanggal eksekusi 3 April lewat, Satinah, yang telah 7 tahun ditahan sebelum hukuman pancung di laksanakan, Ketua Tim Satuan Tugas Pembebasan Satinah, Maftuh Basyuni, mengumumkan Satinah akan bebas. 24
Keluarga  majikan  sudah  menyepakati  angka  pembayaran diyat atau  tebusan sebesar  7  juta  riyal  atau  sekitar  Rp  21  miliar.  Eksekusi  tidak  akan  dilakukan karena keluarga korban sudah menerima diyat . 40 Kekeliruan atau kelalaian hal pertama pelaku sadar dalam melakukan perbuatannya, tetapi ia tidak mempunyai niat untuk mencelakai korban. Dalam kekeliruan hal kedua pelaku sama sekali tidak menyadari perbuatannya dan  tidak  ada  niat  untuk  mencelakai  korban,  tetapi  karna  kelalaian  dan  kurang  hati- hatiannya, perbuatan itu mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. 41
Kekeliruan  dalam  pembunuhan  tidak  disengaja  ada  dua  macam  yaitu: 42 Sang pelaku  dengan  sengaja  melakukan  sesuatu  tindakan  yang  berpotensi  terjadinya  tindak pidana, tetapi ia tidak berniat berbuat tindak pidana, kekeliruan ini sang pelaku bermaksud melakukan sebuah perbuatan tetapi sama  sekali tidak berniat melakukan tindak pidana. Kekeliruan pada perbuatan dan dugaanlah yang mengakibatkan tindak pidana. dan Sang pelaku tidak bermaksud melakukan suatu perbuatan dan tidak berniat melakukan suatu tindak pidana, tapi perbuatan tindak pidana yang terjadi diakibatkan oleh kelalaiannya dan kurang hati-hatinya.
Untuk  adanya  pertanggungjawaban  bagi  pelaku  dalam  pembunuhan  karena kelalaian, disyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kelalaian tersebut. Artinya kelalaian merupakan penyebab bagi kematian tersebut. Dengan demikian, antara kelalaian dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. 25 Apabila hubungan tersebut terputus maka tidak  ada  pertanggungjawaban  bagi  pelaku.  Hubungan sebab  akibat  dianggap  ada, manakala  pelaku  menjadi  penyebab  dari  perbuatan  yang  mengakibatkan  kematian tersebut,  baik  kematian  itu  sebagai  akibat  langsung perbuatan  pelaku,  maupun  akibat langsung perbuatan pihak lain. 26
23 Zainudin Ali, (2007), “Hukum Pidana Islam”, Jakarta: Sinar Grafika, p. 24.
24 Ahmad  Wardi  Muslich,  ( 2 0 0 6 , ” Pengantar  dan  Asas  Hukum  Pidana  Islam  (Fiqh  Jinazah) ”, Jakarta: Sinar Grafika, p 155.
25 Wahbah  Zuhaili,  ( 1 9 8 9 ) ,   “ Al-Fiqh  al-Islami  wa  Adilatuhu ”, Damaskus:  Dar  Alfikr,  p. 217.
26 Abdul Qadir Audah, (2008), “Ensiklopedi Hukum Pidana Islam”, Jakarta: Kharisma Ilmu, p. 104-105.
c. Perbandingan hukuman terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Sengaja Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Hukum Islam
Perbuatan  pembunuhan  yang  tidak  sengaja  ( alpa )  merupakan  suatu  perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Perbedaan perbuatan pasif dan aktif sangat berpengaruh pada unsur kelalaian dan kekeliruan, yang dikatakan perbuatan yang pasif contohnya  penjaga  palang  pintu  kereta  api  karena  tertidur  pada  waktu ada  kereta yang melintas  dia  tidak  menutup  palang  pintu  sehingga  mengakibatkan  tertabraknya  mobil yang sedang melintas. Bentuk kealpaan penjaga palang pintu ini berupa perbuatan yang pasif  karena  tidak  melakukan  apa-apa  dari  pembunuhan  tersebut.  Namun  mengandung unsur  kelalaian  yang  menyebabkan  hilangnya  nyawa  orang  lain.  Sedangkan  perbuatan yang  aktif  contohnya  seseorang  yang  sedang  menebang  pohon  kayu  ternyata menimpa orang  lain  sehingga  matinya  orang  itu  karena  tertimpa  pohon.  Bentuk  kealpaan  dari penebang pohon berupa perbuatan yang aktif. 44
Pembunuhan ini dikatakan kesalahan, karena sesorang melakukan perbuatan yang tidak dilarang namun mengakibatkan sesuatu yang dilarang disebabkan kelalaiannya atau kekurang hati-hati dalam mengendalikan perbuatan itu. Untuk itu pembunuhan ini juga harus  dipertanggung  jawabkan  dan  pertanggung  jawabanya  ini  dibebankan  karena kelalaian dan kekurang hati-hati tindakan tersebut. 45
Hukuman  dalam  pidana  Islam  lebih  relevan  dengan  sebab  akibat  terjadinya pembunuhan tidak sengaja. Dampak yang dirasakan oleh si pelaku dan juga relevansinya terhadap  dampak  rasa  keadilan  dalam  kehidupan bermasyarakat  lebih  sesuai dibandingkan  dengan  hukuman  dalam  KUHP,  sebab  hukuman  yang  dijatuhkan  dalam pidana Islam ada alternatif-alternatif tersendiri, perbuatan si pelaku memang tidak sengaja atau  murni  karena  musibah. 27 Sehingga  dalam  hukum pidana  Islam  memberikan keringanan dengan menyertakan hukuman pokok dan hukuman pengganti jika si pelaku tersebut tidak sanggup melaksanakan hukuman pokok, pada tahap yang pertama dia bisa
44 Jaih  Mubarok,  (2004),  “Kaidah  Fiqh  Jinazah  (Asas-asas  Hukum  Pidana  Islam) ”, Bandung: Pustaka Bani Quraiys, p. 17.
45 Leden  Merpaung,  (2005).  “Asas  Teori  Praktik  Hukum  Pidana”,  Cet.  ke-I,  Jakarta:  Sinar Grafika,, p. 27.
47 Adami  Chazawi,  (2001),  “Kejahatan  Terhadap  Tubuh  dan  Nyawa”,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, p. 56.
mengganti dengan hukuman pengganti tersebut. Inilah yang membedakan antara hukum pidana Islam dengan KUHP.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  Pembahasan  terhadap  Permasalahan  dalam  penelitian  ini,  maka dapat disimpulkan :
1. Hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja ( dolus ) berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam, perbandingan dari kedua  sumber  hukum  ini,  dimana  hukum  pidana  yang            diatur  dalam  KUHP,  tidak dikenal adanya pemaafan secara cuma-cuma dari keluarga korban apabila telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Pada hukum Islam, pemaafan cuma-cuma ini dapat memungkinkan  pelaku terbebas dari hukuman qishas dan diyat , namun dalam hukum pidana Indonesia pemaaf dari keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan tidak  dapat  mempengaruhi  ancaman  pidananya  karena  keputusan  sepenuhnya  di tangan Hakim yang memeriksa dan mengadili berdasarkan bukti-bukti yang telah ada.
2. Hukuman  terhadap  tindak  pidana  pembunuhan  sengaja  (dolus)  dan  berencana berdasarkan  Pasal  340  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan Hukum  Islam  yang  hukumannya  adalah qisas atau diyat .  Perbandingan  dari  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam kedua sumber hukum ini yaitu:  jika  Hukum  Positif  Indonesia  ada  aspek  pembalasan, maka  dalam jinayah tidaklah demikian karena dalam jinayah Islam begitu tingginya menjunjung hak asasi manusia.  Karena  adanya qisas merupakan  reaksi  dari  adanya  pelanggaran  hak  asasi manusia yaitu penganiayaan atau pembunuhan disengaja.
3. Hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan tidak sengaja (culpa) berdasarkan Pasal 359  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  hukuman  terhadap  pelaku pembunuhan tidak sengaja dalam hukum pidana Islam yaitu hukuman pokok adalah diyat dan kafarat .  Perbandingan  hukuman menurut  KUHP  dan  hukum  Islam  yaitu KUHP  hanya  memberikan  hukuman  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau bahkan mungkin hanya dipidana kurungan paling lama satu tahun. Hukuman pidana kurungan  sifatnya  lebih  ringan  daripada  pidana  penjara,  karena  hukuman  pidana kurungan ini bisa diganti dengan membayar denda sehingga tidak perlu melaksanakan hukuman kurungan. Sedangkan hukuman menurut hukum Islam yaitu dikenai hukuman diyat dan kafarat, juga dapat digabungkan dengan hukuman ta’zir .

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdul  Qadir  Audah,  (2008),  “Ensiklopedi  Hukum  Pidana  Islam”,  Jakarta:  Kharisma Ilmu.
Adami  Chazawi,  (2001),  “Kejahatan  Terhadap  Tubuh  dan  Nyawa”,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
A. Djazuli, (2000),” Fiqih Jinayah”,  Cet. ke-III, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Ahmad  Azhar  Basyir,  (2006),  “Ikhtisar  Fikih  Jinayat  (Hukum  Pidana  Islam) ”,
Yogyakarta:    Universitas Islam Indonesia, p. 21.
Ahmad  Wardi  Muslich,  ( 2 0 0 6 ) , ” Pengantar  dan  Asas  Hukum  Pidana  Islam  (Fiqh Jinazah) ”, Jakarta: Sinar Grafika.
Al-Bani, M.S, (2006), “Shahih Sunan Tarmidizi ”, Jakarta: Pustaka Azzam.
Andi Hamzah, (2013), “Terminologi Hukum Pidana”, Jakarta: Sinar Grafika.
Cecare  Beccaria,  ( 2 0 1 1 ) , ” Perihal  Kejahatan  dan  Hukuman  Grnta ”, Yogyakarta: Publishing
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya.
Hamzah  Hasan,  (2014),  “ Hukum  Pidana  Islam  I”,  Cet.  1,  Makassar:  Alauddin University Press.
Ismu Gunadi, (2011),”Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana”, Jakarta: Prestasi Pustaka.
Jaih  Mubarok,  (2004),  “Kaidah  Fiqh  Jinazah  (Asas-asas  Hukum  Pidana  Islam) ”, Bandung: Pustaka Bani Quraiys.
Leden Merpaung, (2005). “Asas Teori Praktik Hukum Pidana”, Cet. ke-I, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
M. Amin  Suma,  dkk,  ( 2 0 0 1 ) ,   “ Hukum  Pidana  Islam  di  Indonesia  Peluang  Prospek dan Tantangan”, Jakarta: Pustaka Firdaus, p. 143.
P.A.F.  Lamintang, (2011),  “ Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia”,  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Rahmad Hakim, (2000), “Hukum Pidana Islam”, Bandung: Pustaka Setia. Satjipto Raharjo, (2014), “Ilmu Hukum”, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Syahrul  Anwar,  ( 20 16 ),” Perbandingan  Sistem  Hukum  Pidana”,  Bandung:  Pustaka Setia.
Wahbah  Zuhaili,  ( 1 9 8 9 ) ,   “ Al-Fiqh  al-Islami  wa  Adilatuhu ”, Damaskus:  Dar  Alfikr.
Zainudin Ali, (2007), “Hukum Pidana Islam”, Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Artikel/Jurnal/Tesis
Agung  Pranowo,  (2010),  Perbandingan  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Antara  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam, Tesis, Surakarta: Fakultas Hukum  Universitas Sebelas Maret.
Azhar Hafid, (2015), Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP, Lex Crimen, Vol. IV, No. 4.
Imaning Yusuf, (2013), Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam , Jurnal IAIN Raden Fatah, Vol. 13, No. 02, p. 3.
Leni Dwi Nurmala, (2021), Studi Komparatif tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 1.
Mardian Ari Saputra, (2018), Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena  Overmacht  Dalam  Perspektif  Fikih  Jinayah, Tesis  Hukum  Pidana  Islam,
Palembang: Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah.
Mukhsalmina,  Mukhlis,  Yusrizal,  (2021),  Peran  Kepolisian,  BNNP  dan  Masyarakat dalam Penanggulangan Narkotika di Aceh Timur, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 9, No. 2.
Siti  Salwa,  Yulia,  Hamdani,  (2019),  Penerapan  Saksi  Testimonium  De  Auditu  dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar’iyah Bireun, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 7, No. 1.
C. Internet
https://www.google.com/amp/s/majalah.tempo.co/amp/agama/145210/pada-diyat-  satinah- berharap, dikutip Pada Tanggal 21 Juli 2021 pukul 12:19.
https://www.bps.go.id/indicator/34/1306/1/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada- satu-tahun-terakhir.html, di akses pada tanggal 20 April 2021.
https://www.voaindonesia.com/a/ylbhi-pembunuhan-di-luar-proses-hukum-didominasi-
TKI  Siti  Zaenab  Dieksekusi  Mati  di  Arab  Saudi,  https://news.detik.com/berita/d- 2887416/tki-siti-zaenab-dieksekusi-mati-di-arab-saudi, dikutip pada 16 Juli 2021 pukul  07:02 WIB.

## D. Perundangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Putusan Nomor 996/Pid.B/2014/PN.LP/LD.
Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Lsk.
Putusan Nomor 164/Pid.B/2013/PN.Kb.Mn.