INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 7297-7307 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Dampak Putusan Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Kepastian Hukum
Sri Indriyani Umra 1 ✉ , Fatma Faisal 2
Fakultas Hukum Universitas Khairun Email: sri.indriyani@unkhair.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk  mengetahui bagaimana dampak putusan inkonstitusional bersyarat  terhadap  kepastian  hukum.  Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Tipe penelitian hukum  normatif sebagai suatu proses untuk  menemukan aturan, prinsip  maupun doktrin hukum  untuk  menjawab  permasalahan  hukum  yang  dihadapi.  Penelitian  hukum  normatif  dilakukan untuk  menghasilkan  argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  sebagai  preskripsi  dalam  menyelesaikan masalah yang  dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach).  Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana  data  ini  diperoleh,  yakni  dengan  cara  meneliti  data  lapangan  dengan  dukungan  bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inkonstitusional bersyarat  berpengaruh terhadap eksistensi  kepastian  hukum  terhadap  permberlakuan  undang-undang  termasuk  menghambat pelaksanaan  di  lapangan  terkait  peraturan  pelaksana.  Fenomena  ketidakpastian  hukum  pun  terjadi terutama  berkaitan  dengan  status  dan  validitas  peraturan  yang  di  putus  menjadi  inkonstitusional bersyarat.  Hukum  yang  seyogyanya  dapat  memberikan  jaminan  kepastian  dan  kemanfaatan  bagi masyarakat justru berpotensi membingungkan masyarakat yang dampaknya masyarakat tidak dapat terlayani  secara  maksimal  denga  hadirnya  hukum  serta  hukum  hadir  justru  mempersulit  sekaligus memperkeruh masyarakat. Inilah salah satu kekhawatiran dan suatu bentuk ketidakpastian hukum yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi acap kali mengeluarkan putusan yang inkonstitusional bersyarat. Kata Kunci: Mahkamah Kontitusi, Inkonstitusional Bersyarat, Kepastian Hukum

## Abstract
The aim of this research is to find out how conditional unconstitutional decisions affect legal certainty. This type of research is normative legal research. This type of normative legal research is a process of finding  legal  rules,  principles  and  doctrines  to  answer  the  legal  problems  faced.  Normative  legal research is carried out to produce new arguments, theories or concepts as prescriptions for solving the problems faced. By using a statutory approach and a conceptual approach. The data source in this research is the subject from which this data was obtained, namely by examining field data with the support  of  library  materials.  The  results  of  this  research  show  that  conditional  unconstitutionality affects the existence of legal certainty regarding the implementation of laws, including hampering implementation in the field regarding implementing regulations. The phenomenon of legal uncertainty also  occurs,  especially  in  relation  to  the  status  and  validity  of  regulations  that  have  been  ruled conditionally unconstitutional. Laws that should be able to provide guarantees of certainty and benefit to society actually have the potential to confuse society, the impact of which is that society cannot be served optimally by the presence of law and the presence of law actually complicates and confuses society. This is one of the concerns and a form of legal uncertainty resulting from the Constitutional Court often issuing decisions that are conditionally unconstitutional.
Keywords: Constitutional Court, Conditional Unconstitutional, Legal Certainty

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  pada  pokoknya  menjelaskan  bahwa  segala sesuatu  yang  terjadi  didalam  sistem  ketatanegaraan  harus  sesuai  dan  berdasarkan  atas hukum.  Sebagaimana  mewujudkan  negara  hukum  yang  dicita-citakan  oleh  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terealisasikan apabila seluruh proses penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada norma-norma yang tercantum dalam  konstitusi  Republik  Indonesia.  Konsep  negara  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Sri Soemantri yaitu pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum, atas peraturan perundang-undangan, serta adanya penjaminan terhadap hak- hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam negara dan adanya pengawasan dari  badan-badan  peradilan.  Sri  Soemantri  (1990  :  2)  Menjalankan  suatu  pemerintahan setiap lembaga negara harus selalu berada pada koridor dan kontrol agar tercipta checks and  balances  untuk  menegakkan  norma  hukum  berkeadilan  dilakukan  oleh  sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan.
Ni’matul  Huda  (2008  :  252)  Dalam  konsepsi  negara  hukum,  kehadiran  lembaga kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsialitas sebagai ciri esensinsial negara hukum.  Di  Indonesia  sendiri,  keberadaan  dari  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  salah  satu
bentuk penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dilegitimasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi  sebagai  salah  satu  penyelenggara  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  telah dijamin  konstitusi.  Apabila  Mahkamah  Agung  dikonstruksikan  sebagai  cabang  peradilan biasa (ordinary court), maka Mahkamah Konstitusi merupakan cabang peradilan konstitusi ( constitutional court).   Sebagai cabang peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945. Pasal 24 C ayat (1) dan (2) Undang- Undang Dasar 1945…Adapun salah satu kewenangan tersebut adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Apabila dibandingkan dengan kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  lainnya,  pengujian  undang-undang  merupakan kewenangan  dengan  jumlah  perkara  dan  putusan  terbanyak  dibandingkan  dengan kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  yang  lain.  (Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,
“Rekapitulasi Pengujian Hasil Pemilu dan Pemilihan Kepala
Daerah”, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=150&kat=1&cari=&menu= 5&jnsperkara=1&jenis=PHPU, diakses tanggal 02 November 2023) Hingga akhir November 2023, tercatat terdapat 1779 perkara yang masuk, dengan 1720 perkara yang telah diputus. Jumlah putusan ini lebih banyak dari perkara PHPU, yang hingga saat ini berjumlah 676 putusan dan PHPKADA sebanyak 1136 putusan.
Mahkamah  Konstitusi  (2004  :  4)  dalam  konteks  ketatanegaraan,  menurut  Jimly Asshiddiqie  dikonstruksikan  sebagai  pengawal  konstitusi  yang  berfungsi  menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat, sehingga Mahkamah Konstitusi (2006 : 29) juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi ( the guardian of the democracy), pelindung  hak  konstitusional  warga  negara  ( the  protector  of  the  citizen’s  constitutional rights), serta pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights). Sebagai sebuah peradilan  konstitusi,  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  4  (empat)  buah  kewenangan  dan  1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2), yaitu:
1. kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
3. memutus pembubaran partai politik.
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. wajib  memberikan  putusan  atas  pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengenai dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  menurut  Undang- Undang Dasar.
Ni’matul  Huda  dan  R  Nazriyah  (2011  :  145)  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi sebagaimana disebutkan di atas menegaskan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi  ( the  sole  interpreter  of  the  constitution).  Konstitusi  sebagai  hukum  tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang  dijamin  dalam konstitusi  sehingga menjadi hak konstitusional warga negara.
Beberapa tahun terakhir terjadi dinamika perkembangan yang menjadi perdebatan dalam  pengujian  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Jika sebelumnya jenis amar  putusan Mahkamah Konstitusi hanya berupa permohonan dikabulkan, permohonan ditolak, permohonan tidak dapat diterima untuk sebagian atau seluruhnya dengan menyatakan  suatu undang-undang, pasal, ayat atau frasa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  dan  menyatakan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat (legality  null  and  void) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor  8  Tahun  2011  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Faiz  Rahman  dan  Dian  Agung  Wicaksono  (Jurnal  Konstitusi,  13(2),  2016  :  352) Ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa amar putusan yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah berupa  putusan  yang  menyatakan  permohonan  tidak  dapat  diterima,  menyatakan permohonan  dikabulkan,  menyatakan  permohonan  ditolak.  Namun  demikian,  dalam beberapa  putusannya  Mahkamah  Konstitusi  telah  melakukan  pengujian  atas  produk legislasi  sehingga  norma  atau  undang-undang  yang  diuji  memenuhi  syarat konstitusionalitas.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  memberi  tafsir  (petunjuk,  arah,  dan pedoman  serta  syarat  bahkan  membuat  norma  baru)  yang  dapat  diklasifikasi  sebagai putusan konstitusional bersyarat ( conditionally constitutional) dan putusan inkonstitusional bersyarat ( conditionally unconstitutional). Apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional, namun apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak terpenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Adapun dalam penelitian ini berfokus pada putusan inkonstitusional bersyarat sangat berpengaruh  pada  kepastian  hukum.  Dalam  beberapa  putusan,  Mahkamah  Konstitusi
dalam  amar  putusannya  menyatakan  inkonstitusional  bersyarat,  diantaranya  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor Nomor 54/PUU-VI/2008, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009, putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  27/PUU-VIII/2010,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 1/PUU-VII/2010,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  5/PUU-IX/2011  dan  putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang inskonstitusional bersyarat. Dalam beberapa putusan apabila hakim mengabulkan permohonan uji formil, maka seharusnya secara menyeluruh muatan dalam undang-undang tersebut seharusnya dibatalkan keberlakuannya. Inilah salah satu  bentuk  ketidakpastian  hukum  sebagai  implikasi  dari  dijatuhkannya  putusan inkonstitusional bersyarat.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki (2005 : 47) Tipe penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan  untuk  menghasilkan  argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  sebagai  preskripsi dalam  menyelesaikan  masalah  yang    dihadapi.  Dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual approach). Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data ini diperoleh, yakni dengan cara meneliti data lapangan dengan dukungan bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan dengan bahan primer, sekunder dan  tersier  diperoleh  dengan  cara  mengumpulkan  dan  mengkaji  peraturan  perundang- undangan, buku literatur, jurnal, serta bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mendapatkan konklusi kemudian dianalisis dengan metode analisis secara integratif dan konseptual yang cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Harjono (2008 : 178) Salah satu sifat dari undang-undang sebagai sebuah peraturan adalah umum abstrak. Seringkali rumusan yang bersifat umum ini belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Hal inilah yang  kemudian  menjadi  landasan  munculnya  putusan  yang  sifatnya  bersyarat (conditionally),  baik  konstitusional  bersyarat  (conditionally  constitutional)  maupun
inkonstitusional  bersyarat  ( conditionally  unconstitutional).    Apabila  suatu  norma  yang dimohonkan untuk diuji ternyata dapat ditafsirkan secara berbeda dan perbedaan tafsir tersebut  menyebabkan  ketidakpastian  hukum  yang  menyebabkan  dilanggarnya  hak konstitusi warga negara, maka Mahkamah memberi putusan conditionally constitutional yaitu  dengan  memberi  penafsiran  tertentu  supaya  tidak  menimbulkan  ketidakpastian hukum atau terlanggarnya hak-hak warga negara. Pemberian penafsiran tersebut sejatinya tidak hanya dilakukan pada putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), namun  juga  terdapat  dalam  putusan  yang  inkonstitusional  bersyarat (conditionally unconstitutional). Kedua varian putusan tersebut memberikan syarat dan makna kepada addressat  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  memaknai  dan  melaksanakan  suatu ketentuan undang-undang dengan memperhatikan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas konstitusionalitas ketentuan materiil undang-undang yang sudah diuji tersebut. Dian dan Faiz  (Jurnal  Konstitusi,  13(2),  2016  :  376)  Terdapat  karakteristik  atau  ciri  dari  putusan inkonstitusional bersyarat, terdapat 4 (empat) hal, yakni:
Pertama, putusan ini dalam amar putusannya pasti termaktub klausul inkonstitusional bersyarat.  Ada  4  jenis  klausul  inkonstitusional  bersyarat  yang  digunakan,  yakni  (1)  amar putusan  yang  mencantumkan  secara  eksplisit  frasa  “bertentangan  secara  bersyarat”;  (2) amar putusan  yang  menyatakan  “bertentangan  sepanjang  dimaknai”;  (3)  amar  putusan yang menyatakan “bertentangan sepanjang tidak dimaknai”; dan (4) amar putusan dengan frasa lain yang memberikan syarat-syarat inkonstitusional.
Kedua, putusan ini pada prinsipnya didasarkan pada amar putusan yang memberikan pengabulan. Dikarenakan norma yang diuji pada prinsipnya adalah inkonstitusional, namun demikian MK memberikan syarat-syarat inkonstitusionalitas norma tersebut.
Ketiga,  amar  putusan  ini  dapat  berupa  pemaknaan  atau  memberikan  syaratsyarat inkonstitusional  terhadap  norma  yang  diuji.  Keempat,  secara  substansial  klausul inkonstitusional  bersyarat  dan  klausul  konstitusional  bersyarat  tidaklah  berbeda.  Hal  ini didasarkan pada argumentasi MK misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU/VI/2008  yang  menyatakan  bahwa  “pasal a  quo  pada  saat  sekarang  adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana dimaksud di atas  dipenuhi.  Pada  prinsipnya  apabila  syarat-syarat  yang  diberikan  oleh  Mahkamah Konstitusi tidak mampu di jalankan atau dipenuhi, maka poin yang diujikan akan menjadi inkonstitusional.
Meirina  F  (Jurnal  RechtsVinding,  13(1),  2015  :  21)  Putusan  konstitusional  bersyarat merupakan  suatu  bentuk  diskresi  yang  dilakukan  oleh  hakim  konstitusi  dalam  upaya
mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara.    Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  memang  tidak  sampai  pada  wilayah pembuatan produk hukum, maka dari itu untuk menghindari adanya menciptakan norma hukum yang baru, dikeluarkanlah putusan konstitusional bersyarat dalam rangka pengisian kekosongan hukum dan memberi ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan negara. Selain  itu,  hal  ini  dilakukan  hanya  berbatas  pada  usaha  dalam  memberikan  pemaknaan dengan berdasarkan penafsiran hukum seorang hakim, tidak sampai kepada menciptakan norma hukum yang baru, karena memang bukan pada wilayah kewenangan legislasi yang dimiliki  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Sedang  kewenangan  legislasi  hanya  dimiliki  oleh lembaga legislator seperti Dewam Perwakilan Rakyat.
Namun kemudian, seiring dengan berjalannya waktu ada beberapa hal yang justru menjadikan  problem  hukum  akibat  adanya  putusan  inkonstitusional  bersyarat  yang dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Yang  menjadi  permasalahan  mendasar  adalah bagaimana  sebuah  produk  hukum  tetap  dilegitimasi  keberlakuannya  sedangkan  telah diberikan  suatu  putusan  bahwa  produk  hukum  tersebut  inkonstitusional.  apakah  benar adanya  putusan  inkonstitrusional  bersyarat  ini  mampu  mengakomodir  ketidakpastian hukum atau justru memberikan problem ketidakpastian hukum baru yang tercipta.
Dalam teori kepastian hukum, Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sebuah sistem  norma.    Peter  Mahmud  Marzuki  (  2008  :  158  )  Norma  adalah  pernyataan  yang menekankan aspek seharusnya atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.  Undang-Undang  yang  berisi  aturan-aturan  yang  bersifat  umum  menjadi pedoman  bagi  individu  bertingkah  laku  dalam  bermasyarakat,  baik  dalam  hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.  Adanya  aturan  itu  dan  pelaksanaan  aturan  tersebut  menimbulkan  kepastian hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Sebab, kepastian hukum  menjadi salah satu pilar tujuan hukum. Kepastian hukum mengehendaki adanya upaya  pengaturan  hukum  dalam  perundang-undangan,  dibuat  oleh  pihak  yang berwenang,  sehingga aturan-aturan  itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
Menghendaki  dan  langkah  preventif  terhadap  terciptanya  putusan  yang  dapat engakibatkan  putusan  inkonstitusional  bersyarat  sehingga  menyebabkan  ketidakpastian hukum,  sejatinya  terdapat  suatu  mekanisme  pengujian  lain  yang  dikenal  dengan  istilah judicial preview. Review mengandung arti memandang, menilai, atau menguji kembali, yang berasal  dari  kata  re  dan  view  sedangkan  pre  dan  view  atau  preview  adalah  kegiatan memandangi sesuatu lebih dahulu dari sempurnanya keadaan suatu objek yang dipandang itu. Alfian Yulianto (Journal of Indonesian Law, 1, 2020 : 23) Dalam arti lain judicial review berarti  pengujiannya  setelah  diundangkannya  suatu  produk  hukum,  sedangkan  preview pengujiannya  sebelum  diundangkannya  atau  masih  dalam  bentuk  Rancangan  Undang- Undang.  Dalam  konstitusi  termaktub  bahwa  dalam  hal  melakukan  uji  terhadap  suatu produk  hukum,  dilaksanakan  oleh  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  yudisial  yaitu diselenggarakan  oleh  Mahkamah Agung bagi  produk hukum di bawah undang-undang terhadap undang - undang, dan Mahkamah Konstitusi yang melakukan uji Undangundang terhadap Undang-undang Dasar 1945.
Mekanisme judicial  review  ini  di  berikan  baik  kepada  Mahkamah  Konstitusi  untuk menguji  Undang – Undang  terhadap  Undang – Undang  Dasar  1945  ataupun  kepada Mahkamah Agung Untuk menguji pada wilayah peraturan  di bawah Undang – Undang terhadap Undang – Undang Sehingga yang menjadi fokus permasalahan kemudian adalah ketika  mahkamah  konstitusi  melakukan judicial  review  kemudian  menetapkan  suatu undang-undang  berstatus  inkonstitusional  bersyarat  adalah  bagaimana  dengan  jaminan kepastian  hukum  yang  seharusnya  melekat  dalam  sebuah  produk  hukum  seperti  yang pernah  terjadi  pada  putusan  MK  nomor  91/PUU-XVIII/2020  yang  dinyatakan inkonstitusional dengan ketentuan syarat harus ada perbaikan selama 2 (dua) tahun dan selama 2 (dua) tahun tersebut undang – undang ini tetap berjalan. Artinya undang – undang yang berlaku sekarang merupakan sebuah produk hukum yang memiliki kecacatan hukum. Lantas bagaimana sebuah produk hukum mampu menjamin sebuah kepastian hukum bila terdapat sebuah cacat hukum, apalagi cacat secara formil. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat dan hal  ini  tentu  berpengaruh  terhadap  eksistensi  peraturan  pelaksana  undang-undang termasuk menghambat pelaksanaan di lapangan terkait peraturan pelaksana. Jika hal itu terjadi, maka fenomena ketidakpastian hukum pun terjadi terutama berkaitan dengan status dan  validitas  peraturan  yang  di  putus  menjadi  inkonstitusional  bersyarat.  Hukum  yang seyogyanya dapat memberikan jaminan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat justru berpotensi membingungkan masyarakat yang dampaknya masyarakat tidak dapat terlayani
secara maksimal denga hadirnya hukum serta hukum hadir justru mempersulit sekaligus memperkeruh masyarakat. Inilah salah satu kekhawatiran dan suatu bentuk ketidakpastian hukum yang dihasilkan oleh judicial review di mana pengecekan terhadap konstitusionalitas suatu undang – undang diakukan ketika telah disahkan sebagai produk hukum. Artinya jika Mahkamah konstitusi memberikan putusan inkonstitusional bersyarat ini, undang – undang tersebut adalah tetap berjalan tetapi mengalami sebuah kecacatan inkonstitusional.
Padahal, Jika melihat ketentuan sebagaimana mestinya maka putusan tersebut tidak bisa  diterima,  karena  ketika  sebuah  produk  hukum  yang  diujikan  dinyatakan  cacat konstitusionalitasnya secara formil, seharusnya batal keberlakuannya dan kembali kepada undang – undang sebelumnya, inilah yang menjadi poin refleksi dalam putusan Mahkamah Konstitusi a quo. Permasalahan  inilah  yang  kemudian akan mampu  diakomodir  dengan upaya  preventif  yakni  dengan  adanya  legitimasi  kewenangan Judicial  Preview  oleh Mahkamah  Konstitusi  dalam  melakukan  pengujian  konstitusionalitas  Undang – Undang. Dengan adanya Judicial Preview maka suatu produk hukum yang masih dalam tahap RUU apabila  terdapat  kecacatan  dapat  terlebih  dahulu  di  review  oleh  Mahkamah  Konstitusi. Sehingga  dalam  pengesahannya,  suatu  undang – undang  dapat  menjamin  kepastian hukum  yang  tidak  mampu  diakomodir  oleh  judicial  review  akibat  adanya  putusan inkonstitusional  bersyarat.  Maka  pada  hakikatnya  pengujian  yang  dilakukan  sebelum pengundangan adalah untuk memberikan proteksi di awal agar ketika telah disahkan dapat terjaga nilai konstitusionalitasnya. Oleh sebab itu, dari sisi keefektifan dalam merawat dan mempertahankan  norma  UUD  1945 juducial  preview  dapat  memberikan  implikasi  yang lebih  signifikan  daripada  mekanisme constitutional  review.  Sehingga  Dengan  adanya pengujian RUU terhadap Undang – Undang Dasar 1945 dengan pengujian berbasis Judicial Previewbesar harapan dapat membuat ekosistem dalam produktisasi hukum yang memiliki kualitas baik dan berkesesuaian dengan Undang – Undang Dasar 1945. Kemudian dapat mengatasi ketidakpastian hukum yang timbul akibat putusan inkonstitusional Mahkamah Konstitusi yang menuai problematik dalam pelaksanaannya. Sebab sekali lagi bagaimana sebuah produk hukum yang cacat dan bertentangan dapat tetap diberlakukan. Inilah yang kemudian hendak dicegah untuk tidak menciptakan ketidakpastian hukum akibat putusan inkonstitusional bersyarat dengan melakukan pengujian dengan metode judicial preview. Pemahaman hukum dari suatu peraturan perundang-undangan harus dapat dengan mudah dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini termasuk menciptkan putusan yang memiliki kepastian hukum.Hadirnya suatu instrumen hukum sebagaimana mengikat secara umum didasarkan atas aspek filosofis pula sebagai wujud kepatuhan masyarakat terhadap
putusan  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  peradilan.  Hal  ini  berfungsi  untuk  menguatkan roda-roda implementasi dari kandungan nilai-nilai yang menjadi di orientasi esensial dari suatu instrumen hukum tersebut.  Nilai-nilai esensial tersebut cenderung didasarkan atas semangat kepastian hukum yang telah menjadi bagian utama dari pembangunan hukum suatu negara  . Ketetapan hukum tersebut telah memberikan telaah komprehensif terhadap isu-isu hukum yang menjadi hal-hal sebagaimana legitimasi dari masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan suatu produk hukum senantiasa mengandung semangat kepastian hukum yang berada didalam berbagai pertimbangan atau amar putusan.

## SIMPULAN
Putusan  inkonstitusional  bersyarat  pada  pengujian  Undang-undang  yang diputuskan inkonstitusional bersyarat  tidak dapat langsung dilaksanakan. Akibat hukum yang timbul dari dikeluarkannya putusan inkonstitusional bersyarat sangat menimbulkan ambiguitas  hukum.    Mahkamah  Konstitusi  mempraktikan  putusan  inkonstitusional bersyarat Mahkamah dinilai telah keluar dari koridor sebagai lembaga peradilan norma ( cour of law), seharusnya berdasarkan perintah Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun,  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  tidak  diberikan  kewenangan untuk mengeluarkan jenis putusan yang harus melebihkan, menambah, atau mengurangi suatu norma. Sehingga implikasi hukum dari keberlakuan norma tersebut sangat memiliki pengaruh luas di masyarakat. Judicial Preview merupakan sebuah mekanisme pengujian produk hukum apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Pengujian ini dilakukan sebelum pengundangan atau dapat dikatakan masih dalam bentuk Rancangan Undang – Undang  (RUU).  Berbeda  dengan  mekanisme constitutional  review  di  mana  pengujian dilakukan  pasca  pengesahan  produk  hukum  tersebut.  Dengan  mekanisme Judicial Preview  ini  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan  preventif  terhadap  nilai  atau norma konstitusionalitas dari sebuah produk hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfian  Yulianto,  “Judicial  Preview  Sebagai  Mekanisme  Penakaran  Konstitusionalitas
Rancangan Undang- Undang”, Journal of Indonesian Law, Nomor 1, 2020
Dian  dan  Faiz,  “Eksistensi  dan  Karakteristik  Putusan  Bersyarat  Mahkamah  Konstitusi,” Jurnal Konstitusi, No. 2, 2016,
Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol 13, Nomor 2, 2016
Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil  Ketua  MK,  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi,
Jakarta,2008
Mahkamah  Konstitusi, Cetak  Biru  Membangun  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2004
_______ Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
Ni’matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Rajawali Pers, Jakarta 2008 _______ Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Nusa Media, Bandung, 2011
Meirina F, “Problematika dalam Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi,”
Jurnal RechtsVinding, No.13, 2015
Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2005 _______ Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  19/PUU-VIII/2010  perihal  Pengujian  Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sri Soemantari, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1990.