## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174

## Volume 3, Nomor 3, 2023

## Authors
1 Genies Wisnu Pradana 2 Widodo Tresno Noviano
Affiliation 1,2 Universitas Sebelas Maret
Email 1 gwisnupradana@student.uns.ac.id 2 Noviantoconsultant@gmail.com

## Date Submission
28 August 2023
Date Accepted 15 September 2023
Date Published 28 September 2023
DOI
10.52249

## JURIDICAL
ANALYS ANALISIS PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  PASIEN DAN DOKTER TERKAIT

## DUGAAN MALPRAKTEK DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK

## Abstract
This research aims to analyze the legal protection provided to patients and  doctors  in  the  context  of  alleged  malpractice  in  therapeutic transactions. Malpractice is an important issue in the medical field that can have a serious impact on the health and rights of patients, as well  as  the  integrity  of  the  doctor's  profession.  This  research  uses normative legal research methods by collecting data from various legal sources, including laws, as well as related literature. The results of the analysis show that there are various aspects of legal protection that are relevant for patients and doctors in malpractice cases. Patients have the  right  to  receive  care  that  complies  with  applicable  medical standards, while physicians have an ethical and legal responsibility to provide  careful  and  professional  care.  Medical  practice  is  also protected in Law Number 17 of 2023 concerning Health. Liability for malpractice  can  be  done  through  civil,  criminal  and  administrative law Keywords: Doctor, Legal Protection, Malpractice

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perlindungan hukum  yang  diberikan  kepada  pasien  dan  dokter  dalam konteks  dugaan  malpraktek  dalam  transaksi  terapeutik. Malpraktek merupakan isu penting dalam bidang kedokteran yang  dapat  berdampak  serius  terhadap  kesehatan  dan  hak- hak  pasien,  serta  integritas  profesi  dokter.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang,  serta  literatur  terkait.  Hasil  analisis menunjukkan  bahwa  ada  berbagai  aspek  perlindungan hukum  yang  relevan  bagi  pasien  dan  dokter  dalam  kasus malpraktek. Pasien memiliki hak untuk menerima perawatan yang  sesuai  dengan  standar  medis  yang  berlaku,  sementara dokter  Permemiliki  tanggung  jawab  etis  dan  hukum  untuk memberikan perawatan yang cermat dan profesional. Praktik kedokteran juga dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2023  tentang  Kesehatan.  Pertanggungjawaban tindakan  malpraktik  dapat  melalui  hukum  perdata,  pidana,
dan administratif.
Kata  Kunci:  Dokter,  Malpraktek,  Perlindungan Hukum

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  pokok  manusia  selain  sandang, pangan, papan dan pendidikan, seluruh hal tersebut tergolong dalam hak dasar sosial
(the right to health care) (Huijbers, 1982) dan tergolong dalam hak individu (the right of self  determination) yang  harus  dicapai  dan  diwujudkan  dalam  bentuk  pelayanan kesehatan yang baik dan aman oleh masyarakat. Dalam kesehatan tidak lepas akan upaya proses pengobatan/terapi untuk penyembuhan penyakit. Dalam berjalannya sejarah kehidupan pengobatan menimbulkan hubungan antara penderita dan yang menyembuhkan, di masa sekarang yang kita kenal hubungan pasien dengan dokter. Hubungan  antara  pasien  dan  dokter  dilakukan  berdasarkan  rasa  kepercayaan  hal tersebut yang disebut dengan istilah transaksi terapeutik (Endang Kusuma, 2009).
Dalam  hubungan  pasien  dan  dokter  terjadi  hubungan  vertikal  paternalistik, yaitu  kedudukan  dokter  dianggap  lebih  tinggi  daripada  pasien  karena  dokter mengetahui segala sesuatu tentang penyakit dan bagaimana cara menyembuhkannya (Armanda  Dian,  2015).  Namun  dengan  perkembangan  dinamika  masyarakat merubah  hubungan  pasien  dan  dokter  menjadi  hubungan  yang  harizontal kontraktual, yaitu hubungan yang melahirkan aspek hukum. Aspek hukum tersebut merupakan hubungan hukum antara 2 (dua) subjek hukum yaitu antara pasien dan dokter  yang  bersifat  sederajat  mengakibatkan  terciptanya  hak  dan  kewajiban  dari para  pihak  yang  bersangkutan  (Armanda  Dian,  2015).  Aspek  hukum  inilah  yang melindungi  para  pihak  dari  upaya  tindakan  melanggar  hukum.  Dalam  pelayanan kesehatan  harus  dilakukan  secara  maksimal  dan  sesuai  dengan Standard  Operating Procedure (SOP).  Keselamatan  pasien  adalah  suatu  hal  utama  bagi  dokter  dalam melaksanakan tugasnya (solus aegoroti salus suprema lex), perlu digaris bawahi bahwa aspek  hukum  antara  pasien  dan  dokter  mayoritas  adalah  bersifat “inspanningverbintenis” yaitu  merupakan  upaya  maksimal  yang  diberikan  dokter untuk  mengobati  pasien,  namun  tidak  menutup  kemungkinan  bersifat “ resultantverbintenis” menjajikan hasil, sebagai contoh dalam pemasangan gigi palsu bahwa sebelumnya dokter gigi telah menjajikan bentuk gigi palsu di awal transaksi terapeutik.
Layanan  kedokteran  adalah  suatu  sistem  yang  kompleks  dan  rentan  akan terjadinya kecelakaan, sehingga harus dilakukan dengan penuh hati-hati oleh orang- orang yang kompeten dan memiliki kewenangan khusus untuk itu (Riska Andi, Budi Setyanto,  Rehnalemkem  Ginting,  2016).  Hubungan  antara  pasien  dan  dokter  tidak selamanya  berjalan  dengan  lancar  dan  mulus  ada  kalanya  terjadi  permasalahan karena  tindakan  medik  yang  dilakukan  oleh  dokter,  pada  dasarnya  selalu mengakibatkan  dua  kemungkinan  yaitu  berhasil  dan  tidak  berhasil.  Dari  sinilah muncul  istilah  “malpraktik”  yaitu  akibat  transaksi  terapeutik  yang  tidak  berjalan dengan  baik  dan  maksimal.  Maka  dari  itu  diperlukan  payung  hukum  mengenai perlidungan hukum bagi pasien dan dokter terkait melindungi hak dan kewajiban dalam  transaksi  terapeutik.  Dalam  penulisan  hukum  ini  penulis  akan  berusaha mengkaji tentang bagaimana perlidungan hukum yang diberikan kepada pasien dan dokter sebagai subjek transaksi terapeutik dalam upaya melindungi adanya dugaan tindakan malpraktek.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  sebelumnya,  maka  penulis  merumuskan permasalahan  yang  nantinya  akan  dibahas  dalam  penulisan  hukum  ini,  adalah sebagai berikut, Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pasien dan dokter terkait dugaan  adanya  malpraktek  dalam  transaksi  terapeutik  dan  bagaiamanakah pertanggungjawaban hukum terkait adanya malpraktek dalam transaksi terapeutik?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  diperlukan  guna  menemukan  kebenaran,  yaitu  untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi, maka dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, penalaran hukum, menganaisis masalah hukum sehingga memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan. Pada penulisan penelititian ini termasuk  dalam  jenis  penelitian  hukum    normatif  yaitu  berfokus  pada  norma  dan bahan hukum. Sifat penelitian ini adalah deskritif analitis yaitu bahan hukum dapat digambarkan  dan  diuraikan.  Bahan  hukum    menggunakan  bahan  hukum  primier yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bahan hukum sukender  sebagai  penunjang  yang  memberikan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum premier meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dan  dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien  dan  Dokter  Terkait  Dugaan  Tindakan Malpraktek
Kebanyakan  perjanjian  antara  pasien  dan  dokter  tertuang  dalam  perjanjian inspanningsverbintenis  (yaitu  perjanjian  usaha  berarti  sepakat  untuk  melakukan upaya    maksimal  untuk  mencapai  apa  yang  telah  disepakati)  (Ahmad  Busro  2018) karena dokter berusaha mencapai yang terbaik bagi kesembuhan pasiennya, asalkan tetap  berpegang  pada  etika  kedokteran  maka  prosedur  yang  dilakukan  dapat dipertanggungjawabkan. Hanya sedikit saja yang menjanjikan hasil yang “berhasil”, seperti  pada  pemasangan  gigi  palsu  dimana  dokter  gigi  sebelumnya  telah menjanjikan  bentuk  gigi  palsu  tersebut  pada  awal  transaksi  perawatan.  Dalam konteks  perkembangan  sosial  yang  dinamis  di  era  globalisasi,  profesi  dokter merupakan industri jasa yang sangat kompleks yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika profesi dokter yang selama ini mampu menjaga citra dokter dalam menjalankan tugas profesionalnya kini tampak semakin melemah. Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu didukung undang-undang yang lebih mengikat bagi dokter (Armanda Dian, 2015).
Permasalahan yang sering muncul dalam praktik kedokteran adalah tuntutan hukum malpraktik. Tuntutan hukum malpraktik kedokteran sering terjadi, beberapa di antaranya diajukan oleh orang-orang yang tidak paham atau awam terhadap ilmu kedokteran dan cenderung berfokus pada hasil tindakan medis. Setiap orang perlu mengetahui dasar hukum perjanjian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam perjanjian spanningsverbintenis. Dapat dikatakan bahwa jika semua pasien menuntut
dokter  karena  malpraktek,  maka  terjadi  ketidakadilan  dalam  profesi  kedokteran karena  sifat  perjanjian  antara  dokter  dan  pasien  adalah  perjanjian inspanningsverbintenis.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  tindakan  medis  yang dilakukan oleh dokter mempunyai potensi risiko medis karena tingkat kesembuhan pasien tidak selalu dipengaruhi oleh kinerja dokter tetapi juga oleh faktor lain. Dalam risiko medis, pihak yang bertanggung jawab adalah pasien. Orang yang menderita adalah  pasien.  Kewajiban  jaminan  ini  didasarkan  pada  dokter  yang  melakukan tindakan medis sesuai dengan standar industri medis (Hendrojono Soewono,2006).
Perilaku  kesehatan  meliputi  pemeliharaan  kesehatan,  pencegahan  penyakit, promosi kesehatan, pengobatan penyakit dan rehabilitasi kesehatan sesuai  standar pelayanan  profesi,  standar  profesi,  standar  operasional  prosedur    dan  kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan dengan hasil yang kurang optimal dalam arti  kematian.  .  kita  tidak  dapat  berbicara  tentang  pelanggaran  profesional. Perlindungan  hukum  merupakan  hal  terpenting  dalam    negara  hukum,  karena perlindungan hukum merupakan hak seluruh warga negara dan kewajiban  negara sebagai penyelenggara perlindungan.

## a. Perlindungan Pasien
Apabila pasien atau keluarganya dirugikan, ia dapat mengajukan pengaduan tentang perbuatan salah dokter tersebut kepada polisi, kejaksaan, otoritas kesehatan, atau Majelis Kehormatan  Kedokteran Indonesia (MKDKI) secara tertulis atau lisan, dan  mengajukan  gugatan  perdata  di  pengadilan  setempat.  .  .  Pengadilan  Negeri berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata, dan dapat diajukan tuntutan pidana berdasarkan  Pasal  359  KUHP.  Berdasarkan  peraturan  ini,  setiap  pasien  yang dirugikan  karena  penyalahgunaan  standar  profesional  medis  atau  kesalahan  ilegal dapat  mengajukan  permohonan.  keputusan  kepada  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI) atau Majelis Kehormatan  Kedokteran Indonesia (MKDKI) ) atau secara Kehormatan. Majelis  Etik  Kedokteran  (MKEK),  juga  melalui  pengadilan  negeri,  apabila  berupa tindak pidana, disertai bukti fisik  korban penganiayaan.
Undang-Undang  Kesehatan  terbaru  yang  disahkan  pada  tahun  2023  menjadi Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  17    (UU  17/2023)  menjelaskan  pada  Pasal  4 bahwa  setiap  orang  berhak    hidup  sehat  jasmani,  rohani,  dan  sosial,  serta  berhak mendapat  informasi  dan  pendidikan  kesehatan.  memperoleh  pelayanan  kesehatan yang  aman,  bermutu  dan  terjangkau,  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang memenuhi  standar  pelayanan  kesehatan,  memperoleh  sumber  daya  pelayanan kesehatan, menentukan  pelayanan kesehatan yang diperlukan  secara mandiri dan bertanggung  jawab,  memperoleh  lingkungan  yang  sehat  untuk  mencapai  keadaan sehat, dan memperoleh pelayanan kerahasiaan informasi dan data kesehatan pribadi.
Bentuk-bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  korban  dugaan  malpraktik kedokteran juga diatur dalam hukum perdata, yaitu mengatur tanggung jawab dokter malpraktik  sebagai  ganti  rugi  kepada  korban  malpraktik  atas  kerugian  yang ditimbulkannya: (Safitri Hariyani, 2005)
1. tidak terpenuhinya pengobatan yang  disepakati dengan dokter atau pelanggaran kontrak, yaitu berdasarkan § 1239 KUH Perdata.
2. Perbuatan melawan hukum yaitu berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata
3. kecerobohan  atau  kecerobohan  dalam  bertindak  yaitu  berdasarkan  §  1366 KUHPerdata.
4. Pengabaian tugas sesuai dengan ayat 3 Pasal 1367

## Perlindungan Dokter
Dokter sebagai profesi yang menanggung risiko dalam hal ini juga mendapat perlindungan  hukum.  Pasal  310  UU  17/2023  menyebutkan,  apabila  dalam  suatu kegiatan  profesi  diduga  terdapat  kesalahan    yang  merugikan  pasien,  maka perselisihan  yang  timbul  akibat  kesalahan  tersebut    terlebih  dahulu  diselesaikan melalui alternatif penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. Malpraktik  terkadang disalahartikan dengan apa yang disebut risiko medis. Dengan demikian, tidak jarang seorang dokter yang  bekerja dengan sangat profesional, yaitu  sesuai  standar profesi medis,  standar  pelayanan  medis,  dan  standar  operasional  prosedur  (SOP),  terus dituduh  melakukan  malpraktik  (Michelle  Gabriele,  2017:  74)  .  ).  ).  Dalam berhubungan  dengan  dokter,  untuk  menghindari  tuntutan  hukum  maka  harus memperhatikan hal-hal berikut ini yaitu informed consent yaitu  persetujuan yang diberikan  oleh  pasien  atau  keluarganya  setelah  diberitahu  tentang  tindakan  medis yang  dilakukan terhadapnya beserta segala resikonya dan medis. informasi, meliputi catatan  dan  dokumen  tentang  pribadi  pasien,  pemeriksaan,  pengobatan    dan pelayanan yang diberikan kepada pasien.  Selain itu, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar tidak menggugat dokter atas dugaan pelanggaran Pasal 289 UU 17/2023, antara lain:
a. Para  profesional  medis  dan  profesional  kesehatan  yang  memberikan  layanan kesehatan kepada pasien harus mematuhi praktik terbaik mereka.
b. Upaya  sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan  standar non-pelayanan dan profesional, serta kebutuhan kesehatan pasien.
c. Upaya  terbaik  yang  disebutkan  pada  poin  i  tidak  menjamin  keberhasilan pelayanan kesehatan yang diberikan.
d. Kegiatan  perawat  dan  tenaga  kesehatan  didasarkan  pada  kesepakatan  antara perawat  atau  tenaga  kesehatan  dengan  pasien,  yang  didasarkan  pada  prinsip kesetaraan dan transparansi.
Ada pula beberapa alasan untuk membatalkan hukuman terhadap dokter yang diduga melakukan pelanggaran, yaitu sebagai berikut (Michel, 2014):
a) Risiko medis, yang terdiri dari risiko internal, yaitu. Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter tentu mengandung resiko, sehingga dokter harus bertindak dalam profesinya sesuai  standar yang berlaku. Risiko yang mungkin terjadi  termasuk  rambut  rontok  akibat  kemoterapi  sitolat.  Seringkali  tidak mungkin untuk memprediksi reaksi hipersensitivitas, mis. reaksi imun tubuh yang berlebihan terhadap masuknya benda asing (obat). Dan komplikasi terjadi secara  tiba-tiba,  seringkali    prognosis  pasien  tampak    baik,  namun  tiba-tiba
kondisi  pasien  memburuk  bahkan  meninggal  tanpa  diketahui  penyebabnya. Misalnya terjadi emboli cairan ketuban.
b) Kecelakaan medis, dalam dunia medis, dokter berusaha menyembuhkan pasien, bukan  merugikannya.  Apabila  terjadi  kecelakaan  dengan  dokter,  tanggung jawab dokter tergantung pada terjadinya kecelakaan tersebut  atau dokter harus membuktikan terjadinya kecelakaan tersebut.
c) Kelalaian yang berkontribusi, dokter tidak dapat disalahkan jika dokter gagal atau  tidak  mampu  merawat  pasiennya,  jika  pasien  tidak  mengatakan  yang sebenarnya  tentang  riwayat  kesehatannya  dan  obat-obatan  yang  digunakan selama sakitnya, atau jika ia tidak mengikuti dokter. . instruksi dan instruksi. atau menolak metode pengobatan yang  disepakati.
d) Menghormati  aturan  minoritas  dan  kesalahan  penilaian.  Bidang  kedokteran merupakan    bidang  yang  sangat  kompleks  karena  dalam  keperawatan  sering terjadi perbedaan pendapat atau kesepakatan mengenai pengobatan yang tepat untuk  situasi  medis  tertentu.  Kedokteran  adalah    seni  dan  ilmu  pengetahuan dengan  teknologi  yang  matang  dalam  pengalaman.  Oleh  karena  itu,  ada kemungkinan pendekatan terhadap  penyakit ini berbeda dari satu dokter ke dokter  lainnya.  Namun,  hal  tersebut  tetap  harus  didasarkan  pada  ilmu pengetahuan yang kuat.
e) Volenti  Non  Fit  Iniura  atau  asumsi  risiko  merupakan  doktrin  yurisprudensi lama  yang  juga  dapat  diterapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan kedokteran,  yaitu  anggapan  bahwa  suatu  risiko  medis  yang  tinggi  diketahui terlebih dahulu pada saat melakukan suatu tindakan medis terhadap pasien. . Apabila telah dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan dipastikan pasien atau keluarga menyetujui (informed consent),  maka dokter tidak dapat bertanggung jawab atas pengobatan bila sebelumnya diduga terdapat risiko.

## Pertanggungjawaban Hukum Terkait Tindakan Malpraktek
Dalam tanggung jawabnya, pasien hanya perlu membuktikan hubungan antara penyebab kerusakan dengan kerusakan yang ditimbulkan. Kebanyakan dari mereka terkait  dengan  produk  tertentu  seperti  obat-obatan,  alat  kesehatan,  dll.  Untuk menentukan  apakah  pelaku    harus  memberikan  ganti  rugi,    harus  ada  hubungan antara  pelanggaran  dan  kerugian  yang  diderita.  Ada  dua  (dua)  ajaran  dalam penetapannya, yaitu: (I Gusti Ayu 2018: 109)
a. Kondisi  sine  qua  non  teori  Von  Burr.  Dalam  teori  ini  diajarkan  bahwa  untuk masalah  apapun  yang  tanpanya  suatu  peristiwa  tidak  akan  terjadi,  maka  akibat dari penentuan sesuatu adalah jika hal tersebut tidak ada maka  tidak akan ada kerugian.  Tanggung  jawab  menurut  BW  §  1365  berangkat  dari  teori  ini,  karena perbuatan  yang  berkaitan  erat  dengan  akibat  juga  harus  diperhatikan  sebab- sebabnya, sehingga ada keadaan sebab-akibat yang menimbulkan  akibat tertentu. Dalam prakteknya, pembuktian adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan  kerugian  tidak  dapat  dilakukan  secara  sempurna,  namun  dapat disimpulkan sebagai “penyebab yang paling mungkin”.
b. Teori  perpajakan  yang  memadai  Von  Kris  mengembangkan  penyebab  yang cukup, yang mempunyai arti sebagai berikut: Kerugian adalah akibat dari suatu perbuatan  yang  salah  jika  orang  yang  berakal  mengharapkan  kerugian  itu disebabkan oleh perbuatan yang salah itu. Kerugian ini disebabkan oleh aktivitas yang  sebelumnya  diduga  ilegal.  Berdasarkan  pengalaman,  kerugian  tersebut diduga disebabkan oleh aktivitas ilegal. Dalam menjatuhkan sanksi kepada dokter yang  mendeteksi  pelanggaran,  dapat  ditentukan    jenis  pelanggarannya. Soedjatmiko  membagi  delik  hukum  menjadi  tiga  bentuk,  yaitu  tindak  pidana perdata, pidana, dan administratif, yang diuraikan sebagai berikut: (Riska Andi, Budi Setyanto, Rehnalemkem Ginting, 2016).
c. Kejahatan perdata
Hukum  perdata  menjadi  permasalahan  ketika  terjadi  permasalahan  dalam transaksi  kedokteran  yang  dilakukan  oleh  tenaga  profesional  yang  mengakibatkan tidak  terpenuhinya  isi  kontrak  (default)  atau    perbuatan  melawan  hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Perbuatan melawan hukum profesi kedokteran timbul karena dua sebab menurut undang-undang, yaitu:
(1)  Kelalaian  (KUHP  Pasal  1239).  Dalam  hal  ini  dokter  tidak  memenuhi kewajiban-kewajibannya yang timbul karena adanya kontrak (kontraktual tanggung jawab).  Secara  harfiah,  kinerja  buruk  yang  pada  dasarnya  melanggar  isi kontrak/perjanjian kedua belah pihak. Jenis-jenis wanprestasi adalah sebagai berikut:
a. Kegagalan melaksanakan kewajiban yang telah disepakati;
b. memberikan  kinerja  yang    tidak  sebagaimana  mestinya,  tidak  memenuhi kualitas atau kuantitas  yang disepakati;
c. penyampaian prestasi namun terlambat dan tidak tepat waktu sesuai janji;
d. menawarkan selain yang disepakati.
Dilihat  dari  transaksi  terapeutik  yaitu  inspanningverbentenis,  dimana  tugas atau prestasi dokter terhadap pasiennya adalah memberikan pelayanan medis yang terbaik  dan  hati-hati  sesuai  dengan  standar  profesi    atau  standar  praktek  dokter. Dengan demikian, malpraktek medis terjadi ketika mereka melanggar standar profesi medis  atau    prosedur  operasional  standar  sehingga  memberikan  pelayanan  medis yang  tidak  tepat  kepada  pasien    dan/atau  prosedur  yang  tidak  sesuai  dengan kebutuhan medis pasien Syahrul Mahmud, (2008).
d. Perilaku kriminal
Malpraktek pidana terjadi ketika pasien meninggal  atau menjadi cacat karena kelalaian  petugas  kesehatan.  Atau  berhati-hatilah  saat  merawat  pasien  yang meninggal  atau terluka. Penganiayaan terhadap dokter dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur pidana, apabila memenuhi syarat tertentu pada tiga bagian, yaitu (Bambang Tri Bawono, 2011):
1. Syarat  sikap  dokter
2. Syarat sikap dokter perawatan dari dokter
3. Persyaratan untuk item berikut.
Pengabdian  dokter  terhadap  ketentuan  undang-undang  dalam  menjalankan profesinya  merupakan  kewajiban  hukum  yang  harus  dipenuhi  oleh  dokter,  yang salah satunya merupakan tanggung jawab pidana  dokter yang diatur dalam asal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
e. Penyalahgunaan administratif
Pelanggaran administratif terjadi apabila seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya  melanggar  undang-undang  administrasi  negara  yang  berlaku,  misalnya bekerja  dengan  dokter  tanpa  izin  atau  izin  usaha,  melakukan  kegiatan  yang  tidak sesuai dengan izin atau izin usahanya, melakukan praktik dengan dokter. . izinnya sudah habis masa berlakunya dan melakukan kegiatan tanpa rekam medis. Kode Etik Kedokteran Indonesia merupakan pedoman bagi dokter Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia untuk melakukan praktik kedokteran.

## KESIMPULAN
Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, untuk itu diperlukan  pelayanan  kesehatan  yang  baik  dan  maksimal.  Dalam  pelayanan kesehatan  tidak  terlepas  dari  upaya  untuk  menyembuhkan  suatu  penyakit  yang menimbulkan  hubungan  antara  pasien  dan  dokter.  Hubungan  tersebut  mayoritas bersifat inspaningverbintennis yaitu sebuah transaksi/perjanjian yang mengupayakan kesembuhan  sebaik-baiknya  namun  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  bersifat resulttanverbintenis. Hubungan antara pasien dan dokter tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus adanya kalanya terdepat perselisihan yang disebut dugaan malpraktik, untuk  itu  diperlukan  perlindungan  hukum  bagi  pasien  dan  dokter  terkait  dugaan tindakan  malpraktek.  Pasien  mengalami  kerugian  dapat  mengadukan  dokter  telah melakukan  malpraktek  kepada  kepolisian,  Jaksa,  Dinas  Kesehatan  atau  Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) secara tertulis atau lisan dan dapat  menggugat secara  perdata ke  pengadilan  Negeri  setempat,  pasien  memiliki hak  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  UU  17/2023.  Dokter  juga  mendapat perlindungan  yang  diatur  UU  17/2023  agar  terhindar  dari  tuntutan  dugaan malpraktik dokter harus bertindak sesuai SOP sebagaimana diatur dalam Undang- Undang  kesehatan.  Pertannggunjawaban  hukum  malpraktik  dapat  melalui  hukum perdata, pidana, dan administratif .
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  penulis memberikan  saran  bahwa  hal  yang  bisa  direkomendasikan  untuk  dilakukan  yaitu terhadap tenaga kesehatan/dokter adalah lebih teliti dan menjalakan informed consent dan rekam medis bukan hanya untuk formalitas dan pemenuhan administrasi saja. Peran informed consent dan rekam medis sangatlah penting sebagai alat bukti pihak klinik maupun tenaga kesehatan haruslah teliti dan tidak lupa memberikan informed consent dan  membuat  rekam  medis,  karena  melalui  hal  tersebut  jelas  mengenai kondisi  pasien  dan  tindakan  medis  dilakukan  oleh  tenaga  medis/dokter  kepada pasien. Hal ini dapat meminimalisir adalnya kecurigaan dugaan adanya malpraktek,
kesalahpahaman, perbedaan penafsiran, ketidak jelasan pengaturan, kecurigaan dan kejadiaan yang tidak terduga. Dengan adanya informed consent dan rekam medis maka terdapat  landasan  dasar  yang  kuat  mengenai  upaya  terapi  atau  pengobatan  yang dilakukan guna mengupayakan kesembuhan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Serta setelah dilaksanakan tindakan operatif tenaga kesehatan haruslah segera menjelaskan kepada keluarga terdekat mengenai kondisi sementara keadaan pasien,  perlu  adanya  komunikasi  yang  dekat  dan  terarah  sehingga  para  pihak khusunya pasien dan keluarga terdekat dapat memahami tentang upaya-upaya yang dilakukan, bagaimana efek samping dan hasil pasca dilakukan upaya penyembuhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kholib. (2020). Analisis Yuridis Perbandingan Risiko Medis Dengan Kelalaian Medis. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol: 2 (2).
Ahmad Busro. (2018). ”Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam  Pelayanan  Kesehatan”. Jurnal  Law  and  Justice  Universitas  Diponegoro Volume 1 Nomor 1.
Armanda  Dian,  Dika  Arum,  Dita  Clara.  (2015).  “Urgensi  Penerapan  Mekanisme Informed  Consent  Untuk  Mencegah  Tuntutan  Malpraktik  Dalam  Perjanjian Terapeutik”. Jurnal  Privat  Law  Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta  Volume  III Nomor 2.
Astuti, Endang Kusuma. (2009). Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Bambang Sunggono. (2016). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Bambang  Tri  Bawono.  (2011).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Dokter. Jurnal Hukum, Volume  XXV Nomor 1.
Hariyani, Safitri. (2005) . Sengketa medik: alternatif penyelesaian perselisihan antara Dokter dengan Pasien . Jakarta: Diadit Media.
Hendrojono  Soewono.  (2006).  Perlindungan  Hak-hak  Pasien  dalam  Transaksi Terapeutik. Srikandi Surabaya.
Huijbers. (1982). Filsafat Hukum . Yogyakarta: Kanisius
I  Gusti  Ayu  Apsari  Hadi.  (2018).  ”Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam Pertanggungjawaban  Dokter  Terhadap  Tindakan  Malpraktik  Medis”. Jurnal Yuridis Universitas Pendidikan Ganesha Volume 5 Nomor 1.
Michel  Daniel  Mangkey. ( 2014).  ”Perlindungan  Hukum  Terhadap  Dokter  Dalam Upaya  Memberikan  Pelayanan  Medis”. Jurnal  Lex  et  Societatis  Universitas  Sam Ratulangi Volume 2 Nomor 8.
Michelle Gabriele Monica Rompis. (2017). ”Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang  Diduga  Melakukan  Medical  Malpraktik”. Jurnal  Lex  Crimen  Volume  4 Nomor 4.
Riska  Andi,  Budi  Setyanto,  Rehnalemkem  Ginting.  (2016)`.  “Penegakan  Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal”. Jurnal Yustitian Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Volume 5 Nomor 1.
Syahrul Mahmud, (2008). Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga MelakukanMedikal Malpraktek .CV.Mandar Maju Bandung.