Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016

## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA PROYEK KONSTRUKSI DI CV. MUPAKAT JAYA TEKNIK (TINJAUAN

## UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 DAN MASHLAHAH MURSALAH)
Nur Rofiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Email: nurofiah10@gmail.com
Abstrak This research discusses about how the work safety and health protection against implementation of the construction project worker CV. Mupakat Jaya Engineering reviewed law No. 13 year 2003. And knowing how the work safety and health protection mursalah mashlahah perspective. This pertained to the research in empirical juridical research types. Data collected through inter- view techniques and documentation. Methods of data analysis methods of analysis used was diskriptif. The results showed that CV. Mupakat Jaya Teknik in carrying out K3 insuf-ficient protection. Even though it has made the protection of K3 with the availability of protective tools themselves, the fact that many workers are still reluctant to wear it. In addition, the company has not implemented the K3 management system, which is obliged to apply to companies that have a high potential fordanger. The work safety and health protection in mashlahah mursalah is highly recommended, since itis a form of self-protection from exposed to damages (work accident). In addition, the protection is very important because for the benefit for workers.
Penelitian ini mendiskusikan tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan K3 terhadap pekerja proyek konstruksi oleh CV. Mupakat Jaya Teknik ditinjau
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
UU No.13 Tahun 2003. Dan mengetahui bagaimana perlindungan K3 perspektif mashlahah mursalah.Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Mupakat Jaya Teknik dalam melaksanakan perlindungan K3 kurang maksimal. Meski sudah melakukan upaya perlindungan K3 dengan disediakannya alat pelindung diri, kenyataannya masih banyak pekerja yang enggan memakainya. Selain itu, perusahaan ini belum menerapkan SMK3, yang sifatnya wajib untuk diterapkan pada perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi. Perlindungan K3 dalam mashlahah mursalah sangat dianjurkan, karena merupakan bentuk perlindungan diri dari terkena kerusakan (kecelakaan kerja). Selain itu, perlindungan tersebut sangat penting karena untuk kemaslahatan bagi pekerja.
Keywords: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pekerja, Mashlahah Mursalah

## Pendahuluan
Perkembangan industri di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan, salah satunya pada bidang konstruksi. Dibuktikan dengan banyaknya pembangunan-pembangunan  infrastruktur di berbagai daerah. Selain itu, kegiatan sektor konstruksi merupakan salah satu faktor penggerak dalam sistem pembangunan ekonomi, karena melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) dapat meningkatkan sektor ekonomi lainnya.
Namun, disisi lain industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor yang paling berisiko terhadap kecelakaan kerja, disamping sektor utama lainnya yaitu pertanian, perikanan, perkayuan, dan pertambangan. Dikutip dari situs Kementerian Pekerjaan Umum, data mengenai proporsi kecelakaan kerja di Indonesia sektor konstruksi menjadi penyumbang terbesar bersama dengan industri manufaktur sebesar 32 persen, berbeda dengan sektor transportasi (9 persen), kehutanan (4 persen), dan pertambangan (2 persen).1
Dibalik keberhasilan pembangunan pada sektor konstruksi, tidak lepas dari yang namanya tenaga kerja/pekerja yang sangat berjasa di dalamnya. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. 2 Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya 1 Zulfi Suhendra, “Kecelakaan Kerja Sektor Konstruksi Paling Tinggi di Indonesia”, http://bisnis.liputan6.co m , diakses tanggal 25 Februari 2016.
2 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

## Nur Rofiah
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. 3
Pemerintah telah sejak lama mempertimbangkan masalah perlindungan kerja, yaitu melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, yang di dalamnya mencakup syarat-syarat keselamatan kerja (pasal 3), serta kewajiban dan hak tenaga kerja (pasal 12). Sesuai dengan perkembangan jaman, pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mencakup berbagai hal dalam perlindungan pekerja yaitu upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja, dan termasuk juga masalah keselamatan dan kesehatan kerja (pasal 67-101). Demi terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan (pasal 87 ayat (1)).
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. 4 SMK3 diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (pasal 2-15).
CV. Mupakat Jaya Teknik, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi bangunan dan baja yang terletak di Jalan Kedondong No.14 kelurahan Karangsari kota Blitar. Meski namanya masih CV dan memiliki 25 pekerja tetap, perusahaan ini banyak mengerjakan proyek, seperti proyek pembangunan gedung sekolah, jembatan, pabrik, kantor-kantor pemerintah, dan lain-lain. Permasalahannya adalah, apakah upaya pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja di CV. Mupakat Jaya Teknik sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang ? Mengingat perusahaan ini memiliki potensi bahaya (kecelakaan kerja) tinggi, dan mendapat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu hak pekerja yang harus dipenuhi. Selain itu, sudahkah perusahaan ini menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)? mengingat dalam Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3 Zainal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.95
4 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
pasal (1): “Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya”.
Islam memerintahkan kita melakukan sesuatu kerja dengan cara yang sebaik- baiknya dengan mengutamakan menjaga keselamatan dan kesehatan. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 195,
ÈśÊǼ Êǈ ÌƸÉǸÌǳơ ËÉƤ ÊƸÉȇ ōÈƅơËÈǹÊƛơȂÉǼÊǈÌƷÈƗÈȁÊƨÈǰÉǴÌȀËÈƬǳơȄÈǳÊƛÌǶÉǰȇÊƾÌȇÈƘÊƥơȂÉǬÌǴÉƫȏÈȁŏÈƅơÊǲȈÊƦÈǇȆÊǧơȂÉǬÊǨÌǻÈƗÈȁ Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”
Dengan demikian, peraturan keamanan kerja atau keselamatan kerja merupakan suatu usaha untuk melindungi pekerja dari bahaya yang timbul karena pekerjaan dan menciptakan kondisi yang aman bagi pekerja. Semua orang yang mempekerjakan orang lain wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan. 5 Ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut hak-hak lain pekerja selama hubungan kerja berlangsung sampai dengan berakhirnya hubungan kerja, yang sudah tercantum dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (pasal 50-63).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja proyek konstruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Mashlahah Mursalah .

## Hasil dan Pembahasan
Konsep Perlindungan Pekerja
Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek-aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Perlindungan tersebut bermaksud, agar tenaga kerja secara aman melakukan pekerjaannya sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari pelbagai soal disekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa dan mengganggu dirinya serta pelaksanaan pekerjannya. 6
Di dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 telah diatur beberapa pasal untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja. Perlindungan ini sebagai wujud pengakuan terhadap hak-hak para pekerja sebagai manusia yang
5 Suma’mur, P.K, Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan (Jakarta: PT. Gunung Agug, 1981), h.1
6 Suma’mur  P.K, Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. . . h. 4

## Nur Rofiah
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
harus diperlakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan fisiknya.
Dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003, lingkup perlindungan terhadap pekerja antara lain meliputi:
Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding
a) dengan pengusaha; Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; b) Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan;
c) Perlindungan  tentang  upah,  kesejahteraan,  dan  jaminan  sosial  tenaga d) kerja.

## Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Keselamatan  Kerja  adalah  keselamatan  yang  bertalian  dengan  mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja bersasaran segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara. Tempat-tempat kerja demikian tersebar pada segenap kegiatan ekonomi,  seperti  pertanian,  industri,  pertambangan,  perhubungan,  pekerjaan umum, jasa, dan lain-lain. 7 Tujuan keselamatan kerja adalah sebagai berikut: Melindungi  tenaga  kerja  atas  hak  keselamatannya  dalam  melakukan a) pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional,
Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja,
b) Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.
c) Sedangkan  ,kesehatan  kerja  adalah  upaya  mempertahankan  dan meningkatkan  derajat  kesehatan  fisik,  mental  dan  kesejahteraan  sosial  semua pekerja yang setinggi-tingginya. Mencegah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh  kondisi  pekerjaan;  melindungi  pekerja  dari  faktor  risiko  pekerjaan  yang merugikan  kesehatan;  penempatan  dan  pemeliharaan  pekerja  dalam  suatu lingkungan kerja disesuaikan dengan kapabilitas fisiologi dan psikologinya, dan disimpulkan  sebagai  adaptasi  pekerjaan  kepada  manusia  dan  setiap  manusia kepada  pekerjaannnya. 8 Fokus  utama  upaya  kesehatan  kerja  mencapai  tiga tujuan:
Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan pekerja dan kapasitas a) kerjanya,
Perbaikan kondisi lingkungan kerja dan pekerjaan yang kondusif bagi b)
7 Suma’mur P.K, Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. . . , h.1
8 L. Meily Kurniawidjaja, Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), h.73

## Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi di Cv. Mupakat Jaya Teknik
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016

## keselamatan dan kesehatan kerja,
Pengembangan  pengorganisasian  pekerjaan  dan  budaya  kerja  ke  arah
c) yang mendukung keselamatan dan kesehatan kerja, dan Meningkatkan kondisi sosial yang positif dan operasi yang lancar dan d) dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.
Pelaksanaan pengawasan kesehatan kerja dilakukan oleh:
Pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja;
a) Ahli keselamatan kerja; b) Pengawas ketenagakerjaan terpadu (umum dan spesialis)
c)
Sedangkan  yang  berhak  melakukan  pemeriksaan  kesehatan  pekerja adalah dokter yang ditunjuk oleh pimpinan tempat kerja/perusahaan dan yang disetujui oleh Departemen Tenaga Kerja. 9
Sistem Keselamatan dan Kesehaan Kerja (SMK3) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian  dari  sistem  manajemen  perusahaan  secara  keseluruhan  dalam  rangka pengendalian  risiko  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  kerja  guna  terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. 10 Pada pasal 87 ayat (1) Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa setiap perusahaan  wajib  menerapkan  sistem  manajemen  keselamatan  dan  kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk:
Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
1) yang terencana, terukur, terstrktur dan terintegrasi;
Mencegah  dan  mengurangi  kecelakaan  kerja  dan  penyakit  akiat  kerja
2) dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
Menciptakan  tempat  kerja  yang  aman,  nyaman,  dan  efisien  untuk
3) mendorong produktivitas. 11
Pengertian Mashlahah Mursalah Mashlahah  mursalah  artinya  mutlak  (umum),  menurut  istilah  ulama ushul  adalah  kemaslahatan  yang  oleh  syari’  tidak  dibuatkan  hukum  untuk mewujudkannya,  tidak  ada  dalil  syara’  yang  menunjukkan  dianggap  atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh 9 Sendjun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h.91
10 PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 pasal 1 ayat (1)
11 PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 pasal 1 ayat (2)

## Nur Rofiah
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
bukti dianggap atau bukti disia-siakan. penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali  untuk  menerapkan  kemaslahatan  umat  manusia,  yakni  menarik  suatu manfaat,  menolak  bahaya  atau  menghilangkan  kesulitan  umat  manusia.  Dan bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas pada orang-perorang,  akan  tetapi  kemaslahatan  itu  maju  seiring  dengan  kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan. 12

## Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Konstruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik
Keselamatan dan kesehatan kerja diselenggarakan untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. 13
Setiap perusahaan haruslah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja (perusahaan). Namun kenyatannya, masih banyak perusahaan- perusahaan di Indonesia yang masih menyepelekan hal tersebut. Padahal, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu hak asasi pekerja dan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan di perusahaan itu sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kecelakaan kerja yang ada di Indonesia.
Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam perusahaan memang belum terlaksana dengan baik secara menyeluruh. Meskipun program K3 tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam undang-undang. Karena kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tak terduga sebelumnya dan tidak diketahui kapan terjadi. Sebenarnya perusahaan bisa mencegah kecelakaan tersebut jika saja perusahaan memberikan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik terhadap karyawannya serta memberi jaminan atas kecelakaan tersebut. Sehingga para karyawan merasa aman dan terlindungi dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja yang terlaksana di perusahaan tersebut.
CV. Mupakat Jaya Teknik merupakan salah satu perusahaan yang sudah menyelenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Mengingat perusahaan tersebut bergerak dibidang konstruksi baja dan bangunan yang memiliki potensi
12 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih , terj. Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003),
h. 110
13 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.82
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
(kecelakaan) tinggi. Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Endra Purnawirawan selaku pemilik CV. Mupakat Jaya Teknik, menuturkan:
“ masalah keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan ini sudah kami upayakan. Untuk keselamatan kerjanya kami sudah menyediakan alat-alat pelindung, seperti helm, sarung tangan, sepatu, pelindung mata, masker, dan sabuk pengaman apabila mereka bekerja diketinggian. Namun, banyak dari mereka yang tidak mau memakai alat-alat pelindung tersebut, karena tidak terbiasa. Apalagi kalau disuruh memakai sabuk pengaman, jelas tidak mau katanya seperti monyet. Sedangkan untuk kesehatan kerjanya, bentuk perlindungan dari kami yaitu misalnya ada yang sakit atau mengalami kecelakaan akibat kerja kami membawanya ke dokter atau ke rumah sakit. Intinya kami bertanggung jawab.” 14
Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa CV. Mupakat Jaya Teknik sudah menyelenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, dengan cara menyediakan alat pelindung diri untuk para pekerjanya. Meski perusahaan sudah menyediakan alat-alat pelindung, namun pada kenyataannya banyak dari mereka tidak mau menggunakannya. Pihak perusahaan sudah memperingatkan, namun para pekerja tetap tidak mau menggunakannya, dengan alasan tidak biasa, terlihat seperti monyet kalau memakai sabuk pengaman, dan lain sebagainya. Padahal memakai alat-alat perlindungan diri serta memenuhi dan mentaati semua syarat- syarat keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kewajiban pekerja terhadap perusahaan (pasal 12). 15
Banyaknya alasan dari pekerja, serta tidak adanya sanksi dari pihak manajemen membuat para pekerja semakin tidak memperhatikan keselamatan mereka. Berarti di sini salah satu faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja yaitu kurangnya kesadaran mereka akan keselamatan dan kesehatan bekerja di konstruksi bangunan. Selain dari pihak pekerjanya, sebenarnya yang paling berperan yaitu pihak pengurus di lapangan. Seharusnya pihak pengurus lapangan yang mengawasi kerja para pekerja dapat mengambil tindakan kepada mereka, dengan memberikan sanksi secara tegas jika tidak mau menggunakan alat-alat keselamatan/pelindung. Namun, terdapat alasan mengapa sampai saat ini perusahaan belum menerapkan sanksi tegas untuk para pekerja yang lalai dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut penuturan Bapak Aan Slamet Waluyo selaku manajemen CV. Mupakat Jaya Teknik,beliau menuturkan:
“kami hanya mengingatkan dan menegaskan mereka, tidak memberikan sanksi. Kalaupun ada, mau dikasih sanksi apa kami juga bingung. Disuruh bayar denda kami juga nggak tega, kasihan. Ya kalau mereka diperingatkan tetap bandel, ya
14 Endra Purnawirawan, wawancara (Blitar, 24 April 2016)
15 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

## Nur Rofiah
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
sudah resiko tanggung penupang. Namun, jika terjadi kecelakaan, perusahaan tetap bertanggung jawab. Mau diapakan mereka tetap pekerja kami.” 16
Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa meski perusahaan tidak bisa memberikan sanksi kepada pekerjanya, seharusnya pihak perusahaan khususnya yang bertugas sebagai pengurus di lapangan harus lebih kompeten dalam upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Seperti halnya yang disebutkan dalam pasal 14 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja, yaitu:
Secara  tertulis  menempatkan  dalam  tempat  kerja  yang  dipimpinnya, a. semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;
Memasang  dalam  tempat  kerja  yang  dipimpinnya,  semua  gambar
b. keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja;
Menyediakan  secara  cuma-cuma,  semua  alat  perlindungan  diri  yang c. diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
Wajar jika masih banyak pekerja CV. Mupakat Jaya Teknik yang lalai dalam hal keselamatan kerja , karena perusahaan ini belum menerapkan poin “a” dan “b” yang tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang No.1 Tahun 1970. Dalam poin tersebut dijelaskan bahwa keharusan perusahaan untuk menulis semua syarat keselamatan kerja dan semua peraturan pelaksanaannya dalam bentuk sehelai undang-undang, serta memasang semua gambar keselamatan kerja pada tempat kerja yang mudah dilihat dan terbaca oleh pekerja khususnya. Dengan begitu, pekerja akan lebih memahami akan pentingnya memakai alat pelindung diri saat bekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja. Tujuan yang lain adalah membuat mereka takut dan jera apabila tidak memakai alat pelindung diri, karena bahaya kecelakaan kerja yang mengancam.
Selain itu, pengurus wajib melakukan pembinaan terkait K3 terhadap para pekerjanya. Tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang
16 Aan Slamet Waloyo, wawancara (Blitar, 26 April 2016)
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
Keselamatan Kerja, yaitu meliputi:
Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga 1) kerja baru tentang :
Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam a. tempat kerjanya; Semua  pengamanan  dan  alat-alat  perlindungan  yang  diharuskan b. dalam tempat kerjanya; Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
c. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. d.
Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan
2)
setelah  ia  yakin  bahwa  tenaga  kerja  tersebut  telah  memahami  syarat- syarat tersebut di atas.
Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga
3) kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan  pemberantasan  kebakaran  serta  peningkatan  keselamatan  dan kesehatan  kerja,  pula  dalam  pemberian  pertolongan  pertama  pada kecelakaan.
Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan
4) ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  bagi  usaha  dan  tempat  kerja  yang dijalankannya. 17
Untuk pembinaan terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3), CV. Mupakat Jaya Teknik sudah melaksanakannya dengan baik. Dibuktikan dengan melakukan pengarahan ( breafing ) kepada para pekerjanya sebelum memulai pekerjaan, seperti selalu mengingatkan untuk memakai alat pelindung diri/keselamatan, membagi tugas sesuai keahlian masing-masing pekerja, menunjukkan bagaimana menggunakan alat kerja yang baik dan benar, selalu memperingatkan untuk selalu berhati-hati dalam bekerja. Dan juga melakukan evaluasi setelah pengerjaan selesai. Hal tersebut berlaku untuk semua pekerja, baik yang baru ataupun yang lama.
Berikut penuturan Bapak Moch. Huda selaku pelaksana proyek I, sebagai berikut: “saya selalu mengusahakan untuk melakukan pengarahan kepada mereka sebelum bekerja. Ya seperti memperingatkan untuk selalu memakai alat pelindung diri, memperingatkan untuk selalu berhati-hati dalam bekerja maupun pas menggunakan alat kerja. Untuk pekerja yang baru saya ajarkan bagaimana memakai alat keselamatan yang benar. Kemudian untuk pembagian tugas, sebenarnya mandor yang membaginya, namun saya juga ikut membantu. Untuk pekerja yang tidak mempunyai ketrampilan apa-apa, tugas mereka adaah membantu membawakan material saja.” 18
17 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 9 18 Moch. Huda, wawancara (Blitar, 27 April 2016)

## Nur Rofiah
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan mentaati peraturan yang berlaku di tempat kerja. 19 Selanjutnya, majikan atau pengusaha wajib menjamin kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan kerja. 20 Serta majikan atau pengusaha menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 21
Pada kenyataannya pekerja di CV. Mupakat Jaya Teknik masih ada yang belum mematuhi peraturan perusahaan, dibuktikan dengan adanya pekerja yang masih enggan memakai alat-alat pelindung. Disini terlihat bahwa pekerja di perusahaan tersebut belum bisa menciptakan tempat kerja yang aman. Selain itu, pengusaha juga belum bisa maksimal dalam menjamin kesehatan pekerja. Dibuktikan dengan belum pernah dilakukannya pengecekan kesehatan terhadap pekerjanya, baik untuk pekerja tetap maupun tidak tetap.
Disini  terlihat  bahwa  CV.  Mupakat  Jaya  Teknik  belum  mematuhi peraturan  yang  tercantum  dalam  pasal  8  Undang-Undang  No.1  Tahun  1970 tentang Keseslamatan Kerja, yaitu:
Pengurus  diwajibkan  memeriksakan  kesehatan  badan,  kondisi  mental
1) dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan  dipindahkan  sesuai  dengan  sifat-sifat  pekerjaan  yang  diberikan padanya.
Pengurus  diwajibkan  memeriksakan  semua  tenaga  kerja  yang  berada
2) dibawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur.
Norma-norma  mengenai  pengujian  keselamatan  ditetapkan  dengan
3) peraturan perundangan.
Bentuk  pertanggung  jawaban  perusahaan  apabila  terjadi  gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh pekerja adalah, perusahaan menanggung seluruh biaya pengobatan pekerja sampai sembuh. Dalam hal ini CV. Mupakat Jaya Teknik sudah melaksanakan dari pasal 166 ayat (2) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bahwasanya, setiap perusahaan wajib
19 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 165 ayat (2)
20 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 166 ayat (1)
21 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 166 ayat (2)
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
menerapkan SMK3 di perusahaannya. Kewajiban tersebut berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. 22 CV. Mupakat Jaya Teknik meski belum mempekerjakan paling sedikit 100 orang, namun masuk dalam katagori perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Karena perusahaan ini bergerak dalam bidang konstruksi.
Pada kenyataannya, CV. Mupakat Jaya Teknik belum menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Padahal sudah dijelaskan dalam PP No. 50 Tahun 2012 bahwa, setiap perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi wajib menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Dalam hal ini perusahaan tersebut tidak ada perlindungan hukum terhadap pekerjanya karena peraturan perusahaan tidak tertulis dan juga belum menerapkan SMK3. Selain itu, perusahaan juga belum mematuhi peraturan pemerintah dalam hal SMK3. Pihak terkait menjelaskan alasan mereka belum menerapkan SMK3 sampai saat ini adalah karena tidak adanya komitmen dari perusahaan terutama dari pemilik perusahaan tersebut dalam menerapkan SMK3. Selain itu, perusahaan sudah merasa cukup dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, jadi tidak perlu menerapkan SMK3. Intinya yang terpenting mereka sudah melindungi pekerjanya dari bahaya kemungkinan kecelakaan kerja.
Seperti  yang  telah  dituturkan  oleh  Bapak  Ahmad  Yani  selaku  kepala logistik proyek bangunan, yaitu:
“kami belum menerapkan yang namanya SMK3, selain tidak begitu paham memang dari atasan belum ada komitmen atau rencana untuk menerapkan SMK3 itu. Namun, kami sudah melakukan beberapa usaha agar tempat pengerjaan proyek itu aman, dan tidak menimbulkan bahaya untuk para pekerja dan sekitarnya.” 23
Kemudian  ditambahkan  oleh  Bapak  Moch.  Huda  selaku  pelaksana proyek I, beliau menuturkan,
“usaha kami untuk menciptakan lingkungan kerja agar aman, jauh dari kemungkinan bahaya kecelakaan kerja adalah penyediaan kelengkapan pakaian keselamatan kerja/ alat-alat pelindung diri, seperti helm, sabuk pengaman, sarung tangan, masker, sepatu, dan untuk yang di bengkel las kami mengharuskan mereka untuk memakai sarung tangan, masker, dan kacamata. Selain itu, kami selalu siap P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), serta pengenalan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja sejak mereka bergabung dengan perusahaan ini. Dan pengenalan K3 tersebut dilakukan oleh pekerja CV. Mupakat Jaya Teknik yang sudah pernah mengikuti sosialisasi K3 di Disnaker Kota Blitar.” 24
22 PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 Pasal 5 ayat (2)
23 Ahmad Yani, wawancara (Blitar, 26 April 2016)
24 Moch. Huda, wawancara (Blitar, 26 April 2016)

## Nur Rofiah
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
Dari pemaparan Bapak Ahmad Yani dan Bapak Moch. Huda di atas, memang pihak perusahaan sudah berupaya dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dan berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Namun, perlu diingat dari pemaparan diatas dijelaskan bahwasanya CV. Mupakat Jaya Teknik belum maksimal dalam hal penerapan K3, dibuktikan dengan masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum dilaksanakan.
Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) memang sangat penting dan wajib untuk dilaksanakan, apalagi untuk perusahaan yang mempunyai pekerja lebih dari 100 orang dan memiliki potensi bahaya tinggi, seperti CV. Mupakat Jaya Teknik. Berbicara tentang manfaat SMK3 itu sendiri baik bagi perusahaan maupun karyawan. Keselamatan kerja merupakan suatu program perlindungan terhadap karyawan pada saat kerja dan berada dalam lingkungan tempat kerja untuk berusaha mencegah dan menimbulkan atau bahkan menghilangkan sebab terjadinya kecelakaan kerja. Sedangkan kesehatan kerja, merupakan suatu lingkungan kerja yang bebas dari penyakit fisik dan mental.

## Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perspektif Mashlahah
Mursalah
Mashlahah Mursalah merupakan penetapan suatu hukum dan tidak ada dalil syara’ didalamnya yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemashlahatan. Artinya bahwa penetapan suatu hukum tersebut  tidak lain kecuali untuk menerapkan kemashlahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. 25
Peraturan mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja memang tidak tercantum dalam nash, baik Al-Qur’an maupun hadits. Namun, sifatnya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Karena merupakan bentuk dari perlindungan tehadap diri/jiwa agar terhindar dari kerusakan/bahaya. Selain itu, perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kemashlahatan umum, bukan kemashlahatan khusus. Artinya,  pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dapat mendatangkan manfaat untuk banyak orang khususnya untuk para pekerja, bukan untuk perorangan.
Seorang pengusaha wajib memberikan perlindungan kepada pekerja, salah satunya adalah perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Selain termasuk hak yang harus didapatkan oleh pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan faktor penting yang harus dilaksanakan oleh pengusaha dalam rangka mewujudkan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif, serta jauh dari
25 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih. . ., h.110
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
kemungkinan terjadi kecelakaan kerja. Jika pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja  tidak berjalan dengan baik, akan menimbulkan kemudharatan, seperti terjadinya kecelakaan kerja.
Sebagaimana kaidah asasi keempat, yaitu: 26
ُ ǱơÈǄÉȇÉǁÈǂ Èǔǳ ا “Kemudharatan harus dihilangkan” Kecelakaan kerja sebagai kemudharatan yang harus dihilangkan, dengan cara diadakannya upaya pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik dan benar.
Pelaksanaan perlindungan K3 akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). SMK3 sendiri berfungsi untuk meningkatkan  efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Pada CV. Mupakat Jaya Teknik sebenarnya sudah mengupayakan perlindungan K3 terhadap pekerjanya, namun tidak maksimal. Karena kenyataan di lapangan masih banyak dari pekerja mereka yang mengabaikan aturan memakai alat pelindung diri saat bekerja. Selain itu, pengurus di lapangan juga belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keselamatan kerja (UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja). Dan juga mereka belum menerapkan SMK3 yang notabene suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, khususnya untuk perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi. Seperti perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi bangunan.
Menerapkan SMK3 merupakan wujud dari taat terhadap peraturan pemimpin/ pemerintah. Taat artinya tunduk, baik kepada Allah SWT, pemerintah, orang tua dan lain-lain, tidak berlak curang, dan setia. Pengertian aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalakan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah diatur baik oleh Allah SWT, nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Aturan dibuat dengan maksud agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu, wajib hukumnya mentaati aturan yang berlaku. Taat kepada Allah SWT adalah hal yang paling utama, namun juga harus taat terhadap peraturan pemimpin, selama tidak bertentangan dengan aturan agama.
Aturan tertinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah SWT, yaitu aturan yang terdapat pada Al-Qur’an. Sementara dibawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang terdapat sunnah atau hadits. Dibawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh para pemimpin ( ulil amri ), baik pemimpin pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga.
26 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqih (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), Cet.4, h.67

## Nur Rofiah
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
Peranan para pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi dari terkecil sampai pada suatu negara sebagai institusi terbesar, tidak akan stabil tanpa adanya pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin (selama tidak melakukan maksiat), akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran.
Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’(4): 59:
ÇƔ ÌȆÈǋȆÊǧÌǶÉƬÌǟÈǃƢÈǼÈƫÌǹÊƜÈǧÌǶÉǰÌǼÊǷÊǂÌǷȋơȆÊǳȁÉƗÈȁÈǱȂÉǇËÈǂǳơơȂÉǠȈÊǗÈƗÈȁōÈƅơơȂÉǠȈÊǗÈƗơȂÉǼÈǷƕÈǺȇÊǀËÈǳơƢÈȀËÉȇÈƗƢÈȇ ȐȇÊȁÌƘÈƫÉǺÈǈÌƷÈƗÈȁÆǂÌȈÈƻ ÈǮÊǳÈƿÊǂÊƻȉơÊǵÌȂÈȈÌǳơÈȁŏÈƅƢÊƥÈǹȂÉǼÊǷÌƚÉƫÌǶÉƬÌǼÉǯÌǹÊƛÊǱȂÉǇËÈǂǳơÈȁŏÈƅơȄÈǳÊƛÉǽȁËÉƽÉǂÈǧ “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
Ayat Al-Qur’an diatas merupakan perintah untuk taat kepada pemimpin/ pemerintah. Dalam hal penerapan SMK3 CV. Mupakat Jaya Teknik belum melaksanakan peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk menerapkan SMK3 di perusahaannya. Dapat dikatakan bahwa CV. Mupakat Jaya Teknik belum taat terhadap peratutan pemimpin/pemerintah.

## Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja proyek konstruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik adalah dengan melaksanakan upaya pencegahan kecelakaan kerja, yaitu dengan menyediakan secara cuma-cuma alat pelindung diri/keselamatan, seperti sabuk pengaman, masker, helm, kacamata, sarung tangan, sepatu dan lain-lain. Hal tersebut merupakan bentuk pemenuhan dari salah satu hak pekerja yang tervantum dalam pasal 87 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, dalam praktiknya di lapangan tidak semua pekerja mau memakai alat pelindung diri. Pengurus sudah mengingatkan, tetapi hanya satu dua orang yang memperhatikan. Selain itu, CV. Mupakat Jaya Teknik juga tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan. Maka dalam pelaksanaan perlindungan K3 perusahaan tersebut belum sepenuhnya
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
mematuhi peraturan yang sudah tercantum dalam perundang-undangan.
Pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) meski tidak ada nash (Al-Qur’an dan hadits) yang menyebutkan hukumnya serta tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya maupun menolaknya, menggunakan mashlahah mursalah untuk dijadikan sebagai penetapan hukum diperbolehkan. Karena hal tersebut merupakan bentuk dari perlindungan tehadap diri/jiwa agar terhindar dari kerusakan/bahaya. Selain itu, perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kemashlahatan umum, bukan kemashlahatan khusus. Artinya,  pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dapat mendatangkan manfaat untuk banyak orang khususnya untuk para pekerja, bukan untuk perorangan. Serta merupakan kebutuhan primer dari seorang pekerja yang harus terpenuhi.

## Saran
Bagi CV. Mupakat Jaya Teknik, untuk segera menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Karena hukumnya wajib untuk perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi (PP No. 50 Tahun 2012 pasal 5 ayat 1). Dan juga termasuk bentuk pelaksanaan dari peraturan pemerintah. Selain itu, pengurus dilapangan harus lebih kompeten dalam upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja). Agar para pekerja mematuhi perintah untuk memakai alat pelindung diri.
Bagi pekerja, harus lebih sadar bahwa memakai alat pelindung diri/ kselamatan mempunyai manfaat yang besar, salah satunya melindungi diri dari bahaya kecelakaan kerja. Selain itu, mereka bersama dengan perusahaan juga harus menciptakan lingkungan tempat kerja yang aman, nyaman, dan jauh dari kemungkinan terjadi kecelakaan kerja.

## Daftar Pustaka
Al-Qur’an Karim
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
Asikin, Zainal. Dasar-dasar Hukum Perburuhan . Jakarta: Rajawali Press. 2012.
Kurniawidjaja, L. Meily. Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja . Jakarta: Universitas Indonesia. 2010.
Manulang, Sendjun H. Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia . Jakarta:

## Nur Rofiah
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016
PT. Rineka Cipta. 2001.
P.K, Suma’mur. Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan . Jakarta: PT.
Gunung Agung. 1981.
Rusli, Hardijan. Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait lainnya . Bogor: Ghalia Indonesia.
2011.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. 1986.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. 2011.
Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
Undang-Undang No.13 Tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
PP No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Zulfi Suhendra, “Kecelakaan Kerja Sektor Konstruksi Paling Tinggi di Indonesia”, http://bisnis.liputan6.com. Diakses 11 Desember 2015.