Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 3 Nomor 3, Desember 2023, hlm. (373-387) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pada Pelaku  Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial

## Diki Hari Laksono
Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten Email: dikiharilaksono97@yahoo.com

## Benny Irawan
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten Email: bennyirawan@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i3.21555
Info Artikel |Submitted : 8 Agustus 2023 |Revised : 30 November 2023 |Accepted : 8 Desember 2023
How to cite: Diki Hari Laksono, Benny Irawan, “ Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pada Pelaku  Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial ” , Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 3 No. 3, Desember, 2023 ”, hlm. 373-387

## ABSTRACT:
The verdict in the case of Alnoldy Bahari Alias Ki Ngawur Permana Bin Altik Hanafi has raised concerns  due  to  its  perceived  cultural  unfairness,  especially  considering  Pandeglang  Regency's identity as a city with a significant Muslim population. This paper aims to scrutinize and analyze the  judge's  considerations  in  the  case  of  blasphemy  through  social  networks,  specifically  in  the Banten High Court Decision Number: 26/PID /2018/PT. BTN. Additionally, it seeks to analyze the purpose  of  punishment  for  blasphemy  through  social  networks  according  to  the  Electronic Information and Transaction Law. Conducted as normative legal research, this study employs a case study research approach with qualitative analysis of the obtained data. The findings emphasize the relevance of legal provisions, such as Article 45A paragraph (2) jo. Article 28 paragraph (2) of Law No.  19  of  2016,  which  amends  Law  No.  11  of  2008  concerning  Electronic  Information  and Transactions, in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. The impact of the case  on  the  social  fabric  of  the  Pandeglang  Regency  community  is  considered,  stressing  the importance of crime prevention and prosecution strategies within the framework of criminal law. Furthermore, the study underscores the role of punishment in acting as a deterrent for future offenses and  as  a  mechanism  for  judicial  control,  ensuring  clarity  and  effectiveness  in  the  application  of penalties.
Keywords: Blasphemy; Social Networking; UU ITE;

## ABSTRAK:
Putusan hakim dalam putusan Alnoldy Bahari Alias Ki Ngawur Permana Bin Altik Hanafi belum  sesuai,  karena  secara  kultur  di  nilai  tidak  adil  ditambah  dengan  Kabupaten Pandeglang  mempunyai  julukan  sebagai  kota  sejuta  santri  seribu  ulama,  yang  mana putusan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  semangat  menyampaikan  pendapat.  tujuan  dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui jejaring sosial dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 26/PID /2018/PT. BTN dan untuk mengetahui dan menganalisis tujuan  pemidanaan  terhadap  pelaku  penistaan  agama  melalui  jejaring  Sosial  menurut Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah adalah pendekatan penelitian studi  kasus.  Data  yang  diperoleh  di  analisis  secara  data  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini memperhatikan ketentuan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  jo.  Pasal  64  ayat  (1)  KUHPidana  sehingga  mempengaruhi  kehidupan  sosial masyarakat  Kabupaten  Pandeglang  dan  perwujudan  pencegahan  dan  penindakan kejahatan melalui hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, dan pencegahan kejahatan di  masa  yang  akan  datang,  dan  pemidanaan  juga  menjalankan  fungsi  kontrol  atau pengawasan bagi hakim, sehingga penjatuhan pidana yang dijatuhkan dengan jelas dan efektif.
Kata Kunci : Penistaan Agama; Jejaring Sosial; UU ITE

## PENDAHULUAN
Peran  teknologi  informasi  dan komunikasi  di  era  globalisasi  telah menempatkannya  pada  posisi  yang sangat  strategis,  sebagai  dunia  tanpa batas,  jarak,  ruang  dan  waktu.  Dampak globalisasi melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara hidup manusia, mengembangkan  cara  hidup  baru  dan berkontribusi  pada  perubahan  sosial, budaya,
ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. 1 Globalisasi  mendorong  lahirnya era  teknologi  informasi 2 .  Tidak  hanya negara  maju,  negara  berkembang  pun turut mendorong perkembangan teknologi  informasi  di  masyarakatnya, sehingga  teknologi  informasi  berperan penting dalam kemajuan bangsa. 3 Peran  teknologi  informasi  dan komunikasi  di  era  globalisasi  telah menempatkannya  pada  posisi  yang sangat strategis, karena merupakan dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu, yang berdampak  pada  produktivitas  dan efisiensi. 4 Teknologi  pada  saat  ini  sangat pesat,  baik  dalam  bidang  informasi maupun  dalam  ilmu  pengetahuan. Namun, semua ini memiliki konsekuensi positif  dan  negatif 5 .  Apalagi  saat menggunakan  jejaring  sosial,  di  mana
1 Sunarso  Siswanto, Hukum  Informasi dan  Transaksi  Elektronik:  Studi  Kasus  Prita Mulyasari , Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm. 39
2 Mafita,  M.  (2020).  Pelaksanaan Lelang  Melalui  Internet  Terhadap  Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan  Negara  dan  Lelang  Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. Nurani
Hukum, 2(2), 26-34. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.856 0 3 Budi  Suhariyanto, Tindak  Pidana Teknologi  Informasi  (Cybercrime):  Urgensi Pengaturan  dan  Celah  Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 11
4 Sunarso Siswanto, Op.Cit., hlm. 39
setiap  orang  dapat  dengan  mudah memposting atau menerima berita.
Dengan  munculnya  teknologi sebagai  platform  jejaring  sosial,  semua orang di masyarakat dapat lebih mudah berinteraksi  satu sama lain. Adanya alat komunikasi  seperti  obrolan,  email,  dan Facebook  membuat  komunikasi  antara dua  pihak  lebih  mudah  dan  cepat daripada surat biasa.
Bertahap,  perilaku  masyarakat 6 dan  peradaban  manusia  telah  diubah oleh  kemajuan  teknologi  informasi  dan komunikasi. Selain  itu, kemajuan teknologi informasi telah membuat dunia menjadi  tidak  terbatas.  Sekarang  orang dewasa,  remaja,  dan  anak-anak  dapat dengan  mudah  mengakses  berbagai informasi,  gambar,  audio,  video,  dan lainnya,  serta  berinteraksi  secara  virtual dari  berbagai  tempat  di  seluruh  dunia melalui dunia maya.
Itu  sebabnya  perubahan  sosial yang signifikan terjadi dengan kecepatan yang  begitu  cepat.  Teknologi  informasi telah  berubah  menjadi  pedang  bermata dua  saat  ini,  karena  tidak  hanya berkontribusi pada kemajuan,
kesejahteraan, dan peradaban, tetapi juga dapat  digunakan  untuk  memerangi hukum.. 7
5 Jannah,  N.,  Khoidin,  M.,  & Suhartono,  S.  (2023).  Analyzing  the  Legality of Confiscating Third Party Property in Cases of Corruption. Nurani Hukum, 6(1), 181-197. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v6i1.193 95
6 Putri,  R.,  Laila,  S.,  Putri,  Y.,  & Sabatira, F. (2023). Overcoming Global Issues on  Gender-Biased  in  Adjudication  Process: The  Role  of  Companions  for  Rape  Victims.
Nurani Hukum, 6(1), 141-163. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v6i1.196
13
7 Ahmad Ramli, Cyber Law dan HAKI- Dalam  System  Hukum  Indonesia ,  Bandung, Rafika Aditama, 2004, hlm. 1
Hukum  juga  merupakan  sarana penyelesaian  konflik 8 dalam  kehidupan masyarakat,  jika  hukum  itu  ada,  maka hukum berperan sebagai mesin
perubahan melalui fungsinya sebagai alat rekayasa  sosial.  Hukum  dalam  sistem Indonesia terbagi atas hukum publik dan privat, pidana dan perdata. 9
Salah  satu  permasalahan  yang menjadi  perhatian  penegakan  hukum saat ini adalah kelangsungan kerukunan antar umat beragama, dalam masyarakat dan lingkungan sosial, agama merupakan salah satu komponen utamanya.Kebebasan beragama
merupakan  syarat  mutlak  yang  harus dihormati dan dilindungi.
Kebebasan  beragama  dijelaskan dengan jelas dalam UUD 1945, perubahan kedua pasal 28E ayat 1 dan 2, dengan jelas disebutkan  bahwa  setiap  warga  negara berhak  untuk  menganut,  meyakini dan/atau menjalankan agamanya, memilih kewarganegaraan dan
bertempat  tinggal.  .  hidup,  memilih pendidikan dan mengajar.
Kebebasan  Berekspresi  Secara terbuka  diatur  oleh  Pasal  28  UUD  1945 dan  diubah  dengan  Undang-Undang Kebebasan Berekspresi No. 9 Tahun 1998, yang memperbolehkan pemegang rekening  untuk  memposting  apapun yang mereka inginkan. Karena banyak kejahatan sekarang  dilakukan  melalui  jejaring sosial,  salah  satunya  adalah cybercrime , contoh  kejahatan  media  sosial  termasuk penggelapan,  pengambil  alihan  media sosial,  prostitusi  online,  penipuan  jual beli online, fitnah dan penyebaran berita bohong ( hoax ), pornografi, dan penistaan agama.
8 Saharuddin, S., Pede, A., Yunus, Y.,
Lasori,  S.,  &  Salam,  S.  (2022).  The  Role  of Community Policing for Law Enforcement in
Resolving  Issues  Outside  of  Court.  Nurani
Hukum, 5(1), 23-33.
doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v5i1.146 27
Selain  itu,  banyak  orang  yang sengaja  atau  tidak  sengaja  memposting ujaran  kebencian,  salah  satunya  adalah penistaan  agama.  Meskipun  pemerintah mengaturnya,  banyak  orang  yang  tidak tahu  dan  dengan  sengaja  menyebarkan kata-kata  dan  gambar  yang  menodai agama.
Salah satu jenis perilaku menyimpang  adalah  penodaan  agama. Tidak  peduli  apa  tujuan  pesannya,  itu menghasilkan perasaan
atau tindakan.yang  pada  akhirnya  dapat menyebabkan permusuhan, penghinaan, atau  penodaan  terhadap  agama-agama yang  dianut  di  Indonesia,  yang  sangat berbahaya,  merusak,  dan  menimbulkan intoleransi antar agama.
Meskipun pemerintah
mengawasinya, banyak orang yang tidak tahu  dan  dengan  sengaja  menyebarkan kata-kata,  foto,  atau  video  yang menunjukkan penistaan. Penodaan agama semakin menjadi perhatian publik dan  penegak  hukum  nasional  dan internasional  karena  Badan  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  lebih  khawatir  bahwa tindakan ujaran kebencian dapat merendahkan martabat.
Di  Indonesia,  agama  adalah  hal penting  yang  harus  didukung  dan dihormati karena mengandung nilai-nilai moral,  sehingga  di  beberapa  tempat menjadi pemersatu kebhinekaan. 10 Penistaan  agama  adalah  salah satu  masalah  besar  yang  muncul  dalam kaitannya  dengan  agama.  Kasus  ini sering  terjadi  di  Indonesia,  terutama penodaan agama yang dilakukan melalui jejaring sosial. Salah satu dampak negatif dari  kemajuan  teknologi  dan  informasi adalah fakta bahwa setiap orang sekarang
9 R. Subekti dan Titrosoedibio, Kamus Hukum , Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hal.
49
10 Van  Apeldorn, Pengantar  Ilmu Hukum , Jakarta, Pradnya Paramita, 1981,  hlm.
dapat dengan mudah mengakses internet dan memiliki akun media sosial.
Semua  pihak  harus  menyikapi kejadian ini secara adil agar tidak terjadi lagi  kejadian  penistaan  agama  di  media sosial 11 .  Kebebasan  berekspresi  dan berpendapat ( freedom of thinking ) merupakan  bagian  dari  Hak  Asasi Manusia (HAM) yang juga dapat menjadi faktor terjadinya kasus penistaan agama di media sosial. 12 Pada  ayat  (1)  dan  (2)  Pasal  28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016,
yang merupakan perubahan dari Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik  (ITE),  pemerintah  sebagai bagian  penting  dari  penegakan  hukum Indonesia  mengatur  kejahatan  yang dilakukan  di  internet  atau  di  media sosial. 13
Penodaan agama melalui  jejaring sosial  adalah  pelanggaran  hukum.  Baik
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal tentang penodaan agama,
penghinaan, dan pencemaran nama baik, serta  UU  No  19  Tahun  2016,  perubahan atas  UU  RI  No  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Jika  perilaku  ini  dibiarkan, masyarakat umum akan semakin banyak menggunakan  media  sosial  untuk menghina  individu  dan  kelompok agama.
Dengan demikian, Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  (ITE)  memprediksi  dampak buruk  dari  penggunaan  kemajuan teknologi ITE. Tindakan yang melanggar
11 Pratama,  M.  (2020).  Kebijakan
Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi.
Nurani Hukum, 3(1), 14-29. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i1.827 5 12 Nurul  Qamar. Hak  Asasi  Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi . Jakarta, Sinar
Grafika Cetakan 1. 2013, hlm. 97 13 Fauzan Lubis.
“ Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap
kepentingan  yang  sah  dari  individu, masyarakat  atau  kepentingan  yang  sah dari  negara  menggunakan  teknologi adalah sisi lain dari pencapaian teknologi ITE.  Undang-Undang  Informasi  dan
Transaksi Elektronik (EEA) mendefinisikan perbuatan apa saja yang merupakan tindak pidana di bidang EEE,
dan  juga  mendefinisikan  sifat  kejahatan dan  pelanggaran  berbagai  kepentingan yang sah dalam bentuk delik tersendiri. 14
Ketentuan
Undang-Undang
Nomor  19  Tahun  2016  Pasal  28  ayat  (2) perubahan atas Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  secara  substansi masih  perlu  diperjelas  maksud  dari ketentuan  pasal  ini.  Hal  ini  berguna untuk  mencegah  pelanggaran  hak kebebasan  berekspresi  di  media  sosial, serta  agar  tidak  menimbulkan  kesan multitafsir  atau  aturan  yang  tidak  jelas terkait  ketentuan  pasal  ini  di  kemudian hari.
Kasus  ini  sering  terjadi  di Indonesia,  khususnya  penistaan  agama yang  dilakukan  melalui  jejaring  sosial. Beberapa  peristiwa  penistaan  agama kerap  diungkap  ke  publik.  kasus penistaan  agama  di  Indonesia  yang divonis  oleh  pengadilan.  Contoh  kasus yang  juga  berada  di  Provinsi  Banten tepatnya di Kabupaten Pandeglang yaitu Alnoldy  Bahari  Alias  Ki  Ngawur Permana  Bin  Altik  Hanafi  diamankan dan dibawa ke Polres Pandeglang karena diduga menistakan agama.
Alnoldy  Bahari Alias  Ki  Ngawur Permana  Bin  Altik  Hanafi  menuliskan
Pelaku  Tindak  Penistaan  Agama  Melalui Jejaring  Sosial  dikaitkan  dengan  Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transsaksi  Elektronik ”.  J urnal  Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan . 2013
14 Adami  Chazavi  dan  Ardy  Ferdian, Tindak  Pidana  Informasi  dan  Transaksi Elektronik ,  Malang,  Media  Nusa  Creative, 2015, hlm. 3
status di akun fecebook miliknya dengan kalimat diantaranya : “aneh sama sekitar sini,  alim ulama  di junjung  tinggi-tinggi padahal pelajaran rutinnya cuma belajar baca  al  quran  dan  bacaan  sholat. “dan tiap  menjelang  maghrib  terdengar mantra2  (mantra  -  mantra)  kemiskinan dan  keluhan  dari  masjid  sekitar  sini. pantes  warganya  banyak  yang  nggak maju2  (maju- maju)”. “aku  bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah swt, bila belum  melihat  allah  maka  anda  adalah saksi palsu. “saya Islam dan saya benar2 (benar-benar)  bersaksi  bahwa  tiada Tuhan  selain  allah,  saya  telah  melihat allah.  kamu? “allah  swt  kalau  lagi  bete kalimatnya:  mereka  seperti  binatang ternak  dan  lebih  hina  dari  seekor binatang ternak.  kalau alim ulama abal- abal  sudah  masuk  ke  dunia  berpolitik maka  ayat  al-quran  bukanlah  lagi pedoman sebagai kebenaran mutlak.
Hakim telah menjatuhkan
hukuman kepada Alnoldy Bahari Alias Ki Ngawur  Permana  Bin  Altik  Hanafi selama 3  (tiga)  tahun  dan Pidana  denda sejumlah  Rp.100.000.000,-  (seratus  juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan pidana  kurungan  selama  3  (tiga)  bulan. Alnoldy  dianggap  melanggar  ketentuan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No.  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Atas  UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Bahwa  putusan  hakim  dalam putusan Alnoldy Bahari Alias Ki Ngawur Permana Bin Altik Hanafi belum sesuai, karena  secara  kultur  di  nilai  tidak  adil ditambah dengan Kabupaten Pandeglang mempunyai  julukan  sebagai  kota  sejuta santri seribu ulama, yang mana putusan tersebut  tidak  sesuai  dengan  semangat menyampaikan pendapat.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan dalam penulisan ini yakni; bagaimana pertimbangan
hakim terhadap pelaku tindak pidana penistaan
agama  melalui  jejaring  sosial  dalam Putusan  Pengadilan  Tinggi  Banten Nomor  :  26/PID  /2018/PT.  BTN?dan bagaimana  tujuan pemidanaan terhadap pelaku penistaan agama melalui jejaring Sosial menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?Penelitian ini memiliki tujuan untuk  mengetahui  dan  menganalisis pertimbangan  hakim  terhadap  pelaku tindak  pidana  penistaan  agama  melalui jejaring sosial dalam Putusan Pengadilan Tinggi  Banten  Nomor  :  26/PID /2018/PT.  BTN  dan  untuk  mengetahui dan  menganalisis  tujuan  pemidanaan terhadap  pelaku  penistaan  agama melalui jejaring Sosial menurut Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## METODE
Bentuk    penelitian    yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan menggunakan  penelitian  yuridis normatif,  yaitu  penelitian hukum yang meletakkan  hukum  sebagai  sebuah bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma yang  dimaksud  adalah  mengenai  asas- asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan perundangan,  perjanjian  serta  doktrin (ajaran).    Penelitian  ini  didasarkan  pada sumber  data  sekunder  yang  meliputi bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier.  Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan penelitian case study (studi kasus). Studi  kasus  adalah  suatu  bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki  sifat  kekhususan,  penelitian studi kasus yang menekankan penelitian hanya  pada  sebuah  unit  kasus  saja. Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  akan diperoleh  melalui  studi  kepustakaan, Studi  kepustakaan  merupakan  langkah awal dalam metode pengumpulan data.
Studi  kepustakaan  merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan  kepada  pencarian  data  dan
informasi  melalui  dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung  dalam  proses  penulisan. Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  data kualitatif,  analisis  data  kualitatif  adalah mengumpulkan  data,  mengkualifikasi, kemudian  menghubungkan  teori-teori yang  berkaitan  dengan  masalah,  yang pada  akhirnya  menarik  kesimpulan untuk  menentukan  hasil  analisis  data, merupakan  langkah  selanjutnya  untuk mengolah hasil penelitian.

## PEMBAHASAN

## 1. Pertimbangan  Hakim  Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial
Persaingan  dalam  dunia  usaha antara  Putusan  hakim  ( ratio  decidendi ), juga  dikenal  sebagai  putusan  rasio, adalah  pendapat,  alasan,  atau  elemen yang  digunakan  oleh  seorang  hakim sebagai  pertimbangan  hukum  yang menjadi dasar untuk memutuskan suatu kasus.. 15
Hakim  biasanya  menggunakan beberapa  pendekatan  hukum  saat memutuskan kasus. Menurut Ahmad Ali, ketiga  pendekatan  ini  adalah  sebagai berikut:
16 Pertimbangan hakim atau disebut juga Ratio Decidendi merupakan 15 Damang,  Definisi  Pertimbangan Hukum, tersedia di http://www.damang.web.id, diakses 10 Juni 2023, 20:00 WIB.
16 Ahmad  Ali, Mengungkap  Teori Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Yurisprudensi),  Termasuk  Tafsir  Hukum (Praktik  Legislatif) ,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta. 2009, hal. 178
17 Damang,  Definisi  Pertimbangan Hukum, dalam http://www.damang.web.id, diakses tanggal 10 Juni 2023 jam 20.00 wib
pendapat,  alasan,  dasar  ataupun  faktor yang  digunakan  oleh  hakim  sebagai pertimbangan  hukum  yang  menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan suatu perkara. 17
Dalam mempertimbangkan suatu kasus 18 ,  hakim  biasanya  menggunakan berbagai metode hukum untuk membuat keputusan.  Ketiga  metode  ini,  menurut Achmad Ali, adalah sebagai berikut: 19
1) Pendekatan Normatif Pendekatan  normatif  menitikberatkan kajiannya  pada  pertimbangan  hukum sebagai  satu  kesatuan  sistem  yang meliputi seperangkat asas hukum, norma hukum  dan  aturan  hukum  (tertulis  dan tidak tertulis).
2) Pendekatan  Empiris  atau Ilegal Impirical Pendekatan empiris memusatkan kajiannya  pada  pertimbangan  hukum sebagai seperangkat realitas, seperangkat tindakan dan seperangkat tingkah laku.
3) Pendekatan filosofis
Pendekatan filosofis memfokuskan penelitiannya pada pertimbangan hukum sebagai seperangkat nilai moral dan ide- ide  abstrak,  termasuk  studi  tentang keadilan moral.
Sebagai aturan,
hakim memperhitungkan  2  (dua)  jenis  faktor ketika  mempertimbangkan  suatu  kasus di pengadilan, yaitu:
18 Hidayat,  M.,  &  Ambarsari,  R. (2020). Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor 46/PUU-XIV/2016 dalam Perspektif Hermeneutika Hukum. Nurani Hukum, 3(2),
1-14.
doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i2.857
3
19 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence)  Termasuk  Interperpretasi Undang-Undang  (Legisprudence) ,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2009, hlm. 178
A. Pertimbangan Yuridis Pertimbangan  Yuridis  adalah pertimbangan  hakim  berdasarkan  fakta- fakta  hukum  yang  terungkap  selama persidangan  dan  diberikan  undang- undang  sebagai  unsur  wajib  dalam putusan. 20 Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP menyatakan:  “Dibuat  pertimbangan singkat  mengenai  fakta  dan  keadaan, serta  alat  pembuktian  yang  diperoleh dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, yang  menjadi  dasar  untuk  menetapkan kesalahan terdakwa”.
Pertimbangan  hukum  dalam perkara  pidana  yang  didakwakan merupakan  unsur  penting  yang  harus dicantumkan  dalam  putusan  hakim, karena berdasarkan pertimbangan hukum itulah dapat disimpulkan apakah perbuatan  terdakwa  dilakukan  dan apakah  sesuai  dengan  kejahatan  yang didakwakan. ke pengadilan. jaksa/penuntut dan sebagainya. Faktor-faktor  yang  dimaksud sebagai pertimbangan hukum antara lain:
surat dakwaan jaksa, keterangan terdakwa,  keterangan  saksi,  alat  bukti, serta pasal-pasal hukum pidana.
B. Pertimbangan  yang  Bersifat  Non yuridis
Kepastian  hukum  menekankan bahwa hukum atau peraturan diterapkan sesuai  dengan  persyaratan  hukum  atau peraturan. Fiat  Justitia  et  pereat  mundus (meskipun  dunia  runtuh,  hukum  harus dihormati). Nilai sosiologis menekankan manfaat bagi masyarakat. Dalam mengadili suatu perkara dan mempertimbangkan  apakah  seseorang telah  dipidana,  hakim  bersandar  pada keyakinan hakim dan bukan hanya pada bukti-bukti yang ada. 21 Berikut  adalah  keadaan-keadaan yang  tergolong  pertimbangan  non
20 Rusli  Muhammad, Hukum  Acara Pidana  Kontemporer ,  Citra  Aditya,  Bandung,
2007, hlm. 213
yuridis  sebagai  berikut  :  latar  belakang terdakwa,  akibat  perbuatan  terdakwa, kekayaan  pribadi  terdakwa,  dan  agama terdakwa.
Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 26/PID/2018/PT. BTN, Dalam  memutuskan  suatu  perkara pidana penistaan agama yang dilakukan melalui  jejaring  sosial  oleh  Alnoldy Bahari  alias  Ki  Ngawur  Permana  bin Altik  Hanafi,  majelis  hakim  Pengadilan
Tinggi Banten mempertimbangkan beberapa poin, yakni : Menimbang bahwa setelah melalui kajian yang cermat dan seksama oleh  majelis  hakim  tingkat  banding terhadap tatacara
pemeriksaan, penyidikan,  tatacara  sidang,  surat-surat dalam  perkara  Pengadilan  Negeri Pandeglang,  putusan  Nomor  28/Pid. Sus/2018/PN.Pdl  tanggal  30  April  2018 kelompok  penasehat  hukum  terdakwa dan kesepakatan mereka satu sama lain, diperoleh fakta-fakta hukum di pengadilan  yang  dapat  membuktikan bahwa  terdakwa  melakukan  sejumlah perbuatan  sebagaimana  diuraikan  oleh JPU dalam persidangan. Surat  Dakwaan Pertama  dalam  berkas  dakwaannya nomor: PDM-06/PANDE/02/2018 tanggal 14 Februari 2018. Menimbang bahwa dari beberapa perbuatan yang dibuktikan oleh Termohon,  menurut  pendapat  Majelis Hakim  Banding  telah  cukup  memenuhi seluruh unsur Pasal 45A ayat (2) jo. Ayat (2)  Pasal  28  UU  No.  19  Tahun  2016 mengubah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  jo. Ayat  (1)  pasal  64  KUHP  sebagaimana tertera dalam dakwaan pertama penuntut umum.
Menimbang bahwa selama proses persidangan  tidak  ditemukan  hal-hal yang  dapat  dijadikan  alasan  bagi Terdakwa  sendiri,  hal  ini  membuktikan
bahwa  Terdakwa  adalah  orang  yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, melanggar Pasal 45A ayat (2) jo. Ayat (2) Pasal 28 UU No. 19 Tahun
2016  mengubah  UU  No.  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik  jo.  Ayat  (1)  Pasal  64  KUHP pada dakwaan pertama dengan demikian sudah benar jika terdakwa dipidana.
Bahwa mengenai lamanya pidana
( strafmaat )  yang  dijatuhkan  kepada terdakwa  dan  lamanya  pidana  penjara sebagai  pengganti  denda,  majelis  hakim tingkat  banding  tidak  setuju  dengan putusan  majelis  hakim  tingkat  pertama dengan  alasan  sebagai  berikut.  dan pertimbangan :
1) Bahwa penjatuhan pidana ( strafmaat ) yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memperhatikan  tujuan  pidana untuk  menyusun  dan  mendidik, sehingga  Terdakwa  sadar,  dan anggota masyarakat lainnya tidak meniru perbuatan yang dilakukan Terdakwa.
2) Bahwa keutuhan screenshot tidak terjaga dan Jaksa Penuntut Umum tidak  memeriksa  secara  digital status Facebook yang  dijadikan dasar dakwaannya.
3) Permohonan  Terdakwa  tidak digubris,  harta  benda,  tanaman dan  hewan  peliharaan  Terdakwa yang  rusak,  hilang,  mati,  tidak diperhitungkan. 4) Bahwa Terdakwa dan keluarganya diusir dari rumahnya  di  Kampung  Gadok RT.011/RW.005,  Desa  Cikadu, Kek. Chibitung, Kabupaten Pandeglang
5) Bahwa  Terdakwa  sebagai  tulang punggung  keluarga  memiliki  2 (dua)  orang  anak  yang  masih bersekolah kelas 2 SMP dan kelas 4  SD,  serta  seorang  istri  dan  ibu kandung yang menjadi tanggungannya; Menimbang bahwa dengan memperhatikan  hal-hal  tersebut  di  atas, serta  memperhatikan  hal-hal  yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan  tersebut  dalam  putusan Majelis  Hakim  Tingkat  Pertama,  Majelis Hakim  Tingkat  Banding  menilai  bahwa pemidanaan  tersebut  patut,  adil.  dan sesuai dengan derajat kesalahan terdakwa adalah kejahatan, sebagaimana diatur dalam putusan di bawah ini.
Bahwa,  dari  hal-hal  yang  telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Banding menanggapi  secara  singkat  Memori Banding  dari  Tim  Penasihat  Hukum Terdakwa tertanggal 24 Mei 2018.
Mengingat  bahwa  berdasarkan pertimbangan  tersebut  di  atas,  maka Putusan  Pengadilan  Negeri  Pandeglang Nomor  28/Pid.Sus/2018/PN.Pdl.  Pada tanggal 30 April 2018, hanya penjatuhan hukuman (strafmaat) dan masa kurungan yang harus diperbaiki, bukan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan.
Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 242 UU No. 8 KUHAP 1981, adalah sah  memerintahkan  terdakwa  untuk tetap ditahan.
Menimbang bahwa status Terdakwa  selama  penahanan  akan dikurangi  sama  sekali  selama  masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Menimbang bahwa karena terdakwa  tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi  hukuman  mati,  maka  beban biaya  perkara  pada  kedua  tingkat peradilan itu harus dibebankan kepadanya.
Memperhatikan:  Ayat  (2)  Pasal 45A jo. Ayat (2) Pasal 28 UU No. 19 Tahun 2016  mengubah  UU  No.  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Ayat (1) pasal 64 KUHP dan pasal:  UU  No.8  Tahun  1981,  UU  No.  48
Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal peraturan
perundang-
undangan  lainnya  yang  terkait  dengan kasus ini;
M E N G A D I L I : 1) Menerima  permohonan  banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut
2) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri  Pandeglang  Nomor  : 28/Pid. Sus/2018/PN.Pdl., tanggal  30  April  2018  yang dimintakan  banding    tersebut sekedar mengenai lamanya pidana  (strafmaat)  dan  lamanya pidana kurungan pengganti pidana  denda  yang  dijatuhkan atas  diri  Terdakwa,  sehingga amar  selengkapnya  berbunyi sebagai berikut :
a. Menyatakan Terdakwa: Alnoldy  Bahari  alias  Ki Ngawur  Permana  bin  Altik
Hanafi,  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  bersalah melakukan  Tindak  pidana “Menyebarkan  Informasi  yang
ditujukan  untuk  menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan  Suku,  Agama,  Ras dan  antar  Golongan  (SARA)” yang dilakukan secara berlanjut” , sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
b. Menjatuhkan  pidana  kepada Terdakwa  dengan  pidana penjara  selama  :  3  (tiga) tahun;
c. Menjatuhkan  Pidana  denda kepada  Terdakwa  sejumlah
Rp100.000.000,-  (seratus  juta rupiah)  dengan  ketentuan apabila  denda  tersebut  tidak dibayar diganti dengan pidana  kurungan  selama:  3 (tiga) bulan; d. Menetapkan lamanya Terdakwa  berada  dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas dirinya; e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; f. Menetapkan  barang  bukti berupa :
i. 1  (satu)  Unit  Telepon genggam  (HP)  Merk Oppo,  Warna  Silver, Type F1 Plus, No. Imei I:  863440031440211  dan No. Imei 2: 863440031440203 berikut  1  (satu)  buah
Simcard  dengan  No. 085695335878;
Dikembalikan  kepada  saksi  Solihin  bin Muhamad Abdullah;
ii. 1  (satu)  bundel  print Out  hasil  Screnshoot postingan dan komentar akun Facebook  atas  nama Alnoldy  Bahari  disita dari  Solihin  Bin  M Abdullah;
iii. 1  (satu)  Unit  Telepon genggam  (HP)  Merk Samsung, Warna Putih, Type Galaxy 12, Model Nomor: SM-J200G, Nomor Imei I: 354921071309313  dan Nomor Imei 2: 354921071309311 berikut  1  (satu)  buah Simcard Telkomsel dengan No. 081285891629; Dirampas untuk dimusnahkan; iv. 1  (satu)  bundel  Print Out  hasil  Screenshoot Postingan dan Komentar akun Facebook  atas  nama ALNOLDY BAHARI;
v. 1  (satu)  buah  akun Facebook dengan nama
Alnoldy Bahari (Kyai Ki Ngawur Permana) dengan url https:www.facebook.co m/ki.n. permana.9 dengan nomor ID 100011361214941  yang di  export  ke  dalam bentuk  DVD,  berikut  1 (satu)  bundel  print outnya; Tetap terlampir dalam berkas perkara; g. Membebankan  kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Bahwa  menurut  peneliti  putusan hakim  dalam  putusan  Alnoldy  Bahari Alias  Ki  Ngawur  Permana  Bin  Altik Hanafi belum sesuai, karena secara kultur di  nilai  tidak  adil  ditambah  dengan Kabupaten  Pandeglang  mempunyai julukan  sebagai  kota  sejuta  santri  seribu ulama, yang mana putusan tersebut tidak sesuai  dengan  semangat  menyampaikan pendapat
2. Tujuan Pemidanaan Terhadap Pelaku  Penistaan  Agama  Melalui Jejaring Sosial Menurut Andi Hamzah, penjatuhan  pidana  sama  saja  dengan menjatuhkan  hukuman.  Hukuman  apa yang  akan  dijatuhkan  hakim  kepada orang yang melanggar nilai-nilai tersebut. Bagaimana penghukuman terhadap  terpidana  dilaksanakan  dan bagaimana terpidana dapat dididik agar
22 Andi  Hamzah, Sistem  Pidana  dan Sistem Pemidanaan Indonesia , Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 9 23 Barda  Nawawi  Arief, Perbandingan Hukum  Pidana ,  PT.  Chitra  Aditya  Bakti, Bandung, 1996, hlm. 129
menjadi  orang  yang  berguna  dalam masyarakat pancasila ini. 22
Pengertian pemidanaan diartikan secara  luas  sebagai  proses  penjatuhan atau  penjatuhan  pidana  oleh  seorang hakim, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pemasyarakatan mencakup semua ketentuan peraturan perundang-
undangan yang secara khusus mengatur bagaimana  hukum  pidana  diterapkan atau  dijalankan,  sehingga  suatu  orang dikenakan  sanksi  (hukum  pidana).  Ini berarti  semua  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan hukum pidana substantif. Hukum pidana formil dan hukum acara pidana dapat dianggap sebagai satu kesatuan sistem
pemidanaan. 23
Putusan  tersebut  dibuat  untuk menghindari  ketidaksepakatan  para  ahli hukum.  Pada  dasarnya,  pemidanaan dimaksudkan  untuk  mencapai  tiga tujuan  utama:  memperbaiki  kepribadian pelaku,  membuat  orang  jera  dalam melakukan kejahatan, membuat beberapa penjahat tidak dapat melakukan kejahatan  lain,  atau  membuat  penjahat tidak dapat diperbaiki dengan cara lain.
Tujuan  pemidanaan  menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu : 24 1) Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik  secara  menakut-nakuti  orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah  melakukan  kejahatan  agar dikemudian  hari  tidak  melakukan kejahatan  lagi  (speciale  preventif); atau
2) Untuk  mendidik  atau  memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang
24 Wirjono  Prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia , P.T Eresco, Jakarta , 1980, hlm. 3
yang  baik  tabiatnya  sehingga bermanfaat bagi Masyarakat
Menurut  Andi  Zainal  dan  Andi Hamzah,  terdapat  tiga  golongan  utama teori  untuk  membenarkan  penjatuhan pemidanaan,  yaitu  :  teori  absolut  atau teori  pembalasan  ( vergeldings  theorien ), teori relatif atau teori tujuan ( doeltheorien ), dan
teori gabungan
( verenegingstheorien ), 25
A. Teori Absolut atau Teori Pembalasan( Vergeldingstheorie ) Teori pembalasan mengizinkan pemidanaan  karena  seseorang  telah melakukan tindak pidana. Tujuan pembalasan dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu :
1) Ditujukan  kepada  pelakunya (sudut subjektif dari pembalasan).
2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan  dari  perasaan  dendam dikalangan  masyarakat  (sudut objektif dari pembalasan).
Jika seseorang melakukan kejahatan  yang  melanggar  kepentingan hukum, mereka akan mengalami penderitaan  fisik  dan  mental,  seperti perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, dan ketidaktentraman batin. Pelaku kejahatan harus menerima
pembalasan yang layak, artinya melakukan  kejahatan  yang  tidak  lain adalah kesengsaraan, untuk memuaskan dan  meringankan  penderitaan  tersebut. Sebagai  alternatif,  dapat  dikatakan bahwa  teori  pembalasan  ini  bertujuan untuk  memuaskan  hati,  baik  korban, keluarganya,  dan  masyarakat  pada umumnya.
25 Andi  Zainal  dan  Andi  Hamzah. Pengantar  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia . Jakarta. Yasrif Watampon. 2010, hlm. 48.

## B. Teori  Relatif  atau  Teori  Tujuan
( doeltheorien )
Pidana  bukanlah  sekedar  untuk melakukan pembalasan atau
pengimbalan  kepada  orang  yang  telah melakukan  suatu  tindak  pidana,  tetapi mempunyai  tujuan-tujuan  tertentu  yang bermanfaat.    Teori  ini  didasarkan  pada gagasan  bahwa  pidana  adalah  sarana untuk menegakkan hukum dan ketertiban dalam masyarakat.
Tujuan  pidana  adalah  untuk mempelajari  tatanan  sosial,  sehingga untuk  mencapai  ketertiban  masyarakat maka pidana mempunyai jenis sifat yang berbeda, yaitu:
1) Bersifat menakut-nakuti ( afschrikking ); 2) Bersifat memperbaiki ( verbetering/reclasering ). 3) Bersifat membinasakan ( onschadelijk maken ).
Teori relatif ini juga dilandasi oleh tujuan sebagai berikut :
1) Menjerakan  dengan  penjatuhan hukuman, dimaksudkan si pelaku atau  terpidana akan  menjadi  jera atau  menahan  diri  untuk  tidak mengulangi  perbuatannya  dan agar masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa. 2) Memperbaiki  pribadi  terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diterima selama masa  hukumannya,  terpidana merasa menyesal atas kesalahannya  dan  bersumpah untuk  tidak  melakukannya  di
masa  depan  dan  memberikan kontribusi positif kepada masyarakat ketika ia dibebaskan. 3) Membinasakan  atau  membuat terpidana tidak berdaya, membinasakan berarti menjatuhkan  hukuman  mati, sedangkan  membuat  terpidana tidak  berdaya  dilakukan  dengan menjatuhkan  pidana  seumur hidup.
C. Teori Gabungan ( verenigingstheorien )
Teori  ini  mendasarkan  pidana pada  asas  pembalasan  dan  asas pertahanan  pada  tertib  masyarakat, dengan kata lain dua alasan ini  menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan ini  dapat  dibedakan  menjadi  dua golongan, yaitu :
1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui  batas  dari  apa  yang perlu  dan  cukup  untuk  dapat dipertahankannya  tata  tertib masyarakat.
2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan  atas  dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada  perbuatan  yang  dilakukan terpidana. Diharapkan tujuan dari pemidanaan  itu  sendiri  adalah  sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, implementasi  pandangan  hukum  adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan  rasa  bersalah  bagi  yang bersangkutan. Meskipun
hukuman merupakan  bentuk  kesedihan,  namun tidak dimaksudkan untuk menimbulkan
penderitaan  dan  penghinaan  terhadap martabat manusia.
Tujuan pemidanaan adalah untuk melaksanakan  fungsi  pendukung  dari fungsi hukum pidana secara keseluruhan, dan tujuan akhirnya adalah untuk  mencapai  kesejahteraan  dan perlindungan masyarakat (social
protection  and  social  protection),  yang dititikberatkan  pada  tujuan  melindungi masyarakat  agar  untuk  mencapai kesejahteraan masyarakat.
Tujuan  pemidanaan  di  Indonesia menitikberatkan  pada  dua  hal  penting, yaitu  aspek  perlindungan  masyarakat dan aspek perbaikan pelaku, yang harus dijadikan  landasan  pemidanaan  yang bermanfaat  baik  bagi  pelaku  maupun masyarakat.  Di  sisi  lain,  dari  sudut perlindungan  masyarakat,  kejahatan dianggap  efektif  jika  pemidanaan mencegah  atau  mengurangi  kejahatan semaksimal mungkin. 26
Bahwa  menurut  peneliti  tujuan pemidanaan  Terhadap Pelaku Penistaan Agama  Melalui  Jejaring  Sosial  Menurut
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan perwujudan pencegahan dan penindakan kejahatan  melalui  hukum  pidana  atau kebijakan  hukum  pidana  atau  kebijakan pengaturan  pidana,  dan  mencegah terjadinya  kejahatan  di  kemudian  hari. serta  kemajuan  teknologi,  perlu  kehati- hatian dalam mengungkapkan kebebasan berpendapat  yang  dilakukan  oleh masyarakat.
Terpidana menyesali kesalahannya  dan  bersumpah  untuk tidak mengulanginya
lagi dan memberikan  kontribusi  positif  kepada masyarakat  ketika  dia  dibebaskan  dan kejahatan itu bukan hanya balas dendam atau  kompensasi  bagi  orang  yang melakukan  kejahatan,  tetapi  dalam kegunaan  tujuan  tertentu.  Teori  ini didasarkan pada gagasan bahwa hukuman adalah sarana untuk
memelihara hukum dan ketertiban dalam masyarakat.

## PENUTUP
Berdasarkan  penelitian  mengenai Pertimbangan  Hakim  terhadap  oknum yang melakukan tindak pidana penistaan agama  melalui  media  sosial  dalam Putusan  Pengadilan  Tinggi  Banten Nomor: 26/PID/2018/PT. BTN memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal 45A jo. Ayat (2) Pasal 28 UU No. 19 Tahun 2016  mengubah  UU  No.  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik  jo.  Ayat  (1)  pasal  64  KUHP berbunyi:  “penyebaran  informasi  yang bertujuan untuk menimbulkan rasa benci atau  permusuhan  terhadap  orang  dan kelompok  tertentu  atas  dasar  suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”,
yang dilakukan secara berlanjut digabungkan dengan fakta-fakta persidangan alat bukti dan saksi sehingga dirumuskan  dalam  sebuah  putusan namun  putusan  hakim  dalam  putusan Alnoldy  Bahari  Alias  Ki  Ngawur Permana Bin Altik Hanafi  belum sesuai, secara  filosofi  di  nilai  tidak  adil mengingat Kabupaten Pandeglang secara kultur  mempunyai  julukan  sebagai  kota sejuta  santri  seribu  ulama,  sehingga berdampak terhadap kehidupan sosial di masyarakat  Kabupaten  Pandeglang  dan Tujuan  penjatuhan  pidana  terhadap pelaku  penodaan  agama  melalui  media sosial  berdasarkan  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik adalah untuk melaksanakan pencegahan dan  pemberantasan  kejahatan  melalui hukum pidana atau kebijakan
pemasyarakatan  atau  kebijakan  hukum pidana,  dan  mencegah  ditemukannya kejahatan. dilakukan di masa yang akan datang,  dan  pemidanaan  juga  berfungsi sebagai  control  atau  fungsi  kontrol  bagi hakim agar putusan yang dijatuhkan jelas terarah dan mempunyai kekuatan.
DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interperpretasi Undang-Undang (Legisprudence) ,  Kencana  Prenada
Media  Group, Jakarta. 2009, hlm. 178 Adami Chazavi dan Ardy Ferdian, Tindak Pidana  Informasi  dan  Transaksi Elektronik ,  Malang,  Media  Nusa Creative, 2015, hlm. 3 Ahmad  Ramli, Cyber  Law  dan  HAKI- Dalam  System  Hukum  Indonesia , Bandung,  Rafika  Aditama,  2004, hlm. 1 Andi Zainal dan Andi Hamzah. Pengantar Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia . Jakarta.  Yasrif  Watampon.  2010, hlm. 48.
Ahmad  Ali, Mengungkap  Teori  Hukum (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Yurisprudensi),  Termasuk  Tafsir Hukum (Praktik Legislatif) , Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta. 2009, hal. 178
Barda  Nawawi  Arief, Perbandingan
Hukum  Pidana ,  PT.  Chitra  Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 129 Budi  Suhariyanto, Tindak  Pidana Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan  Indonesia ,  Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 9
Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, tersedia di http://www.damang.web.id, diakses 10 Juni 2023, 20:00 WIB.
Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam http://www.damang.web.id, diakses  tanggal  10  Juni  2023  jam 20.00 wib
Fauzan  Lubis.  “ Pertanggungjawaban Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial dikaitkan dengan Undang- Undang  No.  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transsaksi Elektronik ”. J urnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan .
Hidayat,  M.,  &  Ambarsari,  R.  (2020).
Anotasi  Putusan Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016 dalam Perspektif Hermeneutika Hukum. Nurani  Hukum,  3(2),  1-14. doi:http://dx.doi.org/10.51825/ nhk.v3i2.8573 Jannah, N., Khoidin, M., & Suhartono, S. (2023).  Analyzing  the  Legality  of
Confiscating Third Party Property in  Cases  of  Corruption.  Nurani Hukum, 6(1), 181-197. doi:http://dx.doi.org/10.51825/ nhk.v6i1.19395 John M. Echols & Hasan Shadily, Kamus Inggris - Indonesia , Bekasi, Gramedia Pustaka Utama, 2005
Mafita,  M.  (2020).  Pelaksanaan  Lelang Melalui  Internet  Terhadap  Aset
Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  Serang  Berdasarkan  Asas Kepastian Hukum. Nurani Hukum, 2(2), 26-34. doi:http://dx.doi.org/10.51825/ nhk.v2i2.8560
Nurul  Qamar. Hak  Asasi  Manusia  Dalam Negara Hukum Demokrasi . Jakarta, Sinar  Grafika  Cetakan  1.  2013, hlm. 97 Putri, R., Laila, S., Putri, Y., & Sabatira, F. (2023). Overcoming Global Issues on Gender-Biased in Adjudication Process: The Role of Companions for Rape Victims. Nurani Hukum,
6(1), 141-163. doi:http://dx.doi.org/10.51825/ nhk.v6i1.19613 Pratama, M. (2020). Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan  Trading  In  Influence dalam  Tindak  Pidana  Korupsi.
Nurani  Hukum,  3(1),  14-29. doi:http://dx.doi.org/10.51825/ nhk.v3i1.8275 Rusli  Muhammad, Hukum  Acara  Pidana Kontemporer , Citra Aditya,
Bandung, 2007, hlm. 213
R.  Subekti  dan  Titrosoedibio, Kamus Hukum , Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hal. 49
Sunarso  Siswanto, Hukum  Informasi  dan Transaksi  Elektronik:  Studi  Kasus Prita  Mulyasari ,  Jakarta,  Rineka Cipta, 2009, hlm. 39 Saharuddin,  S.,  Pede,  A.,  Yunus,  Y., Lasori, S., & Salam, S. (2022). The
Role  of  Community  Policing  for Law  Enforcement  in  Resolving Issues  Outside  of  Court.  Nurani Hukum, 5(1), 23-33. doi:http://dx.doi.org/10.51825/ nhk.v5i1.14627
Teknologi  Informasi  (Cybercrime):  Urgensi Pengaturan  dan  Celah  Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 11
Van  Apeldorn, Pengantar  Ilmu  Hukum , Jakarta,  Pradnya  Paramita,  1981, hlm. 41 Wirjono  Prodjodikoro, Tindak  Tindak Pidana  Tertentu  Di  Indonesia ,  P.T Eresco, Jakarta , 1980, hlm. 3