## PENGUATAN KELEMBAGAAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SERANG
Pradita Saldi, Listyaningsih Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Saldipradita30@gmail.com, listyaningsih@untirta.ac.id

## ABSTRAK
Pelaksanaan Kota Layak Anak merupakan upaya pemenuhan hak anak yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Masih adanya hambatan dalam pelaksanaan dilihat dari kelembagaan yang melaksanakannya belum memiliki komitmen dari sumberdaya yang ada dan kerjasama yang  aktif  belum  terbangun.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  upaya  penguatan kelembagaan  yang  sudah  dilakukan  dalam  Kota  Layak  Anak  di  Kota  Serang.  Penelitian  ini menggunakan  teori  pembangunan  lembaga  oleh  Milton  J.  Esman  dalam  Eaton  (1986). Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik Pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Analisis  data  yang digunakan  adalah  model  Miles  dan  Huberman.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  upaya untuk  memperkuat  lembaga  pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha  agar  proaktif  dalam memenuhi  hak  anak  yang  dilakukan  melalui  sosialisasi,  fasilitasi  sumberdaya  ketenagaan, anggaran maupun sarana prasarana telah dipenuhi, meskipun pada pelaksanaannya komitmen terhadap pemenuhan hak anak belum sepenuhnya optimal. Saran yang dapat diberikan yaitu meningkatkan komunikasi  yang lebih intensif dan sinkronisasi duduk bersama menyamakan pandangan tentang urgensi atas pemennuhan hak anak.
Kata Kunci: Pembangunan Lembaga, Penguatan Kelembagaan, Program Kota Layak Anak

## ABSTRACT
The implementation of Child Friendly City is an effort to fulfill children's rights that must be done  by  local  government.  There  were  obstacles  in  the  implementation  of  the  institutional view that does not have a commitment from the existing resources and active cooperation has not  been established. This  research aims to  determine the institutional strengthening efforts that  have  been  conducted  in  the  Child  Friendly  City  in  Serang  City.  The  study  used  the Institute's development theory by Milton J. Esman in Eaton (1986). The method that used was descriptive  with  a  qualitative  approach.  The  techniques  of  data  collection  used  interviews, observations and documentation. The data analysis used the Miles and Huberman’s model. The  results  showed  that  efforts  to  strengthen  government  institutions,  the  public  and  the business world to be proactive in fulfilling the rights of children through socialization, labor resources  facilitation,  budget  and  infrastructure  have  been  fulfilled,  although  the implementation  of  commitment  to  the  fulfillment  of  children's  rights  is  not  fully  optimized. The  advice  that  can  be  given  is  to  improve  the  communication  more  intensive  and  the synchronization sits together with a view on the urgency of the child's rights.
Keywords: Child-Friendly City program, Institution Building, Institutional Strengthening

## PENDAHULUAN
Penguatan kelembagaan KLA, yaitu upaya untuk memperkuat kelembagaan  pemberdayaan  perempuan dan perlindungan anak, lembaga masyarakat  dan  dunia  usaha  pada  suatu wilayah  administrasi  pemerintahan  agar proaktif  dalam  upaya  memenuhi  hak  anak yang dilakukan melalui advokasi, sosialisasi dan fasilitasi di bidang ketenagaan,  anggaran,  sarana  prasarana, metoda dan teknologi. Kelembagaan KLA harus  melakukan  peningkatan  komitmen yang termasuk ke dalam tahapan persiapan pengembangan KLA. Peningkatan komitmen  dalam  KLA  meliputi  upaya memperoleh dukungan dari pada pemangku kepentingan dalam pengembangan  KLA.  Dukungan  dari  para pengambil  keputusan  di  Kabupaten/Kota untuk  menjadikan  daerahnya  menjadi KLA  sangat  penting  dituangkan  dalam bentuk  tertulis  untuk  menjaga  agar pengembangan  KLA  bukan  dilakukan hanya  karena  desakan  atau  keperluan sesaat saja. (Sumber: Kementerian PP-PA, 2015: 3)
Kelembagaan  KLA  Kota  Serang tergambar  pada  Gugus  Tugas  KLA  Kota Serang,  sebagai  lembaga  yang  paling menentukan terlaksananya KLA di tingkat
Kabupaten/Kota.  Gugus  Tugas  KLA  Kota Serang tercantum dalam Keputusan Walikota  Serang  Nomor  463/Krp.246- Huk/2017  tentang  Perubahan  Ketiga  atas Keputusan  Walikota  Serang  Nomor  :
463/Kep.66-Huk/2015 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan KLA Kota Serang. Susunan  kelembagaan  KLA  Kota  Serang telah melalui beberapa kali revisi dan kini telah    disesuaikan  dengan  kebutuhan  5 klaster  hak  anak  dan  perlindungan  khusus anak.
Pelaksanaan  KLA  di  Kota  Serang berdasarkan  wawancara  awal  peneliti  dan literatur yang ada masih terdapat beberapa kekurangan  yang  bisa  dianggap  sebagai masalah  yang  terdapat  pada  indikator penguatan kelembagaan KLA, diantaranya adalah:
Pertama, struktur  Gugus  Tugas KLA  Kota  Serang  belum  ideal  dan  belum memenuhi  kebutuhan  sampai  pada  tingkat pelaksanaan. Struktur harus menyesuaikan tingkat  kebutuhan  dan  volume  kerja  yang terdapat dalam kelembagaan. Gugus Tugas KLA Kota Serang yang ada saat ini belum melibatkan  sumber  daya  dari  tim  teknis dalam  pelaksanaan  setiap  program  dan kegiatan,  Gugus  Tugas  saat  ini  hanya fokus  pada  pimpinan  OPD  terkait  dan
belum  mencakup  secara  luas  setiap  unsur KLA sehingga belum ada rasa tanggungjawab  yang  lebih  pada  tingkatan pelaksana  teknis  yang  mengakibatkan pelaksanaan  KLA  belum  berjalan  secara maksimal.  Sebagaimana  penuturan  dari Kasubid  Sosial  Kemasyarakatan  Bappeda Kota  Serang  bahwa  struktur  Gugus  Tugas KLA  Kota  Serang  hanya  melibatkan pimpinan-pimpinan  OPD  yang  terlibat dalam  pelaksanaan  dan  pengembangan KLA,  padahal  sebetulnya  pelibatan  tim teknis merupakan hal  penting karena akan lebih  menumbuhkan  rasa  tanggungjawab pada pelaksanaan KLA. (Sumber: Wawancara dengan Kasubid Sosial Kemasyarakatan Bappeda Kota Serang)
Kedua, belum  adanya  komitmen pada lembaga penopang KLA baik tingkat Kecamatan maupun Kelurahan. Komitmen pada  KLA  dapat  berupa  peraturan  yang tertulis beserta tindakan dengan melaksanakan  kebijakan  KLA  yang  sudah terbentuk.  Berdasarkan  observasi  dan wawancara  awal  peneliti  bahwa  lembaga Kecamatan di Kota Serang belum memiliki  komitmen  untuk  menjalankan KLA,  dari  jumlah  6  Kecamatan  yang  ada belum  satupun  yang  memiliki  Gugus Tugas  KLA  tingkat  Kecamatan.  Pimpinan Kecamatan pun belum memiliki komitmen yang  dapat  dinilai  dari  tidak  menghadiri undangan kegiatan pertemuan untuk membahas  KLA  atau  bahkan  diwakilkan.
Begitupun pada tingkat kelurahan, sebanyak  67  Kelurahan  di  Kota  Serang belum  seluruhnya  memiliki  lembaga  yang memberikan layanan tumbuh kembang dan perlindungan  anak  (PATBM).  Menurut data  yang  peneliti  peroleh  dari  Bappeda terkait  evaluasi  KLA  2018  bahwa  baru  2 Kelurahan yang sudah membentuk PATBM,  yaitu  Kelurahan  Kasemen  dan Kelurahan  Pipitan  dan  dilegalkan  dengan SK  Kelurahan  Kecamatan  Kasemen  Kota Serang  No:  140/02-Ksm/2017  dan  SK Kelurahan  Pipitan  Kecamatan  Walantaka Kota  Serang  No:  003/III/2018.  Lembaga Kecamatan  dan  Kelurahan  akan  sangat menopang terlaksananya KLA pada tingkatan Kota, karena suatu Kabupaten/Kota  dikatakan  layak  jika seluruh  lembaga  di  bawahnya  Kecamatan dan Kelurahan/Desa sudah layak anak.
Ketiga, masih terdapat sumberdaya manusia  di  Kota  Serang  yang  belum terlatih  dalam  pemenuhan  hak  anak  yang memenuhi  standar  materi,  pendalaman masalah dan penanganan isu anak berdasarkan konvensi hak anak. Pelaksanaan KLA di Kota Serang terhambat  oleh  sumberdaya  yang  belum semuanya  paham  terhadap  KLA.  Bappeda Kota Serang pernah melaksanakan kegiatan  Peningkatan  Kemampuan  Teknis Aparat  Perencana  yang  bertempat  di  Kota Tangerang  pada  tanggal  4  Mei  2018. Kegiatan tersebut adalah kegiatan pertama
yang dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan  pemahaman  terkait  KLA dan membentuk serta menumbuhkan nilai- nilai  dalam  kelembagaan  Gugus  Tugas KLA, yaitu kepentingan terbaik bagi anak.
Kegiatan  pelatihan  khusus  dengan materi Konvensi Hak Anak tersebut belum diterima  oleh  semua  OPD  terkait  dalam lembaga  Gugus  Tugas  KLA,  karena  OPD yang  mengikuti  kegiatan  tersebut  baru beberapa  saja  pada  OPD  saja.  Adapun upaya lainnya  yang telah dilakukan dalam memfasilitasi penguatan sumberdaya Gugus  Tugas  KLA  adalah  sosialisasi  dan kegiatan  pertemuan  rutin  Gugus  Tugas KLA  berupa  rapat  kecil  sebanyak  lebih dari lima kali dan rapat besar sebanyak dua kali selama setahun. (Sumber: Wawancara dengan  Kasubid  Sosial  Kemasyarakatan Bappeda Kota Serang)
Keempat, keterlibatan  dunia  usaha dalam pemenuhan hak anak tidak signifikan  dan  tidak  dilakukan  secara berkelanjutan. Dunia usaha akan berinteraksi  dengan  anak dan memberikan dampak  baik  langsung  ataupun  tidak. Keterlibatan  dunia  usaha  dapat  berupa kebijakan,  produk,  penyediaan  fasilitas yang  layak  anak,  pemberdayaan  keluarga dan masyarakat sekitar, penyediaan layanan  dalam  tumbuh  kembang  dan perlindungan  anak,  dan/atau  dana.  Seperti hal nya kebijakan pencegahan penggunaan tenaga kerja anak, produksi makanan yang
aman, penyediaan tempat bermain, penitipan  anak,  pojok  ASI  dan  Telepon Sahabat  Anak  atau  TESA.  Adapun Peraturan Daerah Kota Serang terkait CSR belum  berjalan  secara  optimal.  Banyak kendala yang dihadapi.
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan ditentukan  rumusan  masalah  yang  akan dikaji  adalah  sebagai  berikut.  Bagaimana upaya  Penguatan  Kelembagaan  Kota Layak  Anak  di  Kota  Serang?  Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Penguatan Kelembagaan yang sudah dilakukan dalam Kota Layak Anak di Kota Serang.

## TINJAUAN PUSTAKA
Lembaga didefinisikan oleh Esman dalam  Eaton  (1986:  23)  sebagai  Suatu organisasi  formal  yang  menghasilkan perubahan dan melindungi perubahan, dan jaringan dukungan-dukungan yang dikembangkannya dalam lingkungan tidak diartikan  sebagai  pola-pola  kegiatan  yang normatif (umpamanya perkawinan, kontrak)  atau  sebagai  sektor  masyarakat (umpamanya bisnis, agama).
Konteks administrasi publik, lembaga  memiliki  makna  sebagai  suatu wadah yang dirancang untuk menghasilkan perubahan. Sebuah lembaga merupakan hasil dari pembangunan
lembaga, maka ketika melihat dan menilai suatu  lembaga  tidak  bisa  dipisahkan  dari proses  pembangunan  lembaga  itu  sendiri. Bentuk lembaga di suatu daerah kemungkinan  besar  sangat  dipengaruhi oleh  kondisi  sosial  budaya  masyarakat setempat.  Lembaga  yang  telah  terbentuk perlu didukung dengan adanya pembiayaan  secara  internal  dan  eksternal untuk  perkembangan  lembaga  itu  sendiri agar  dapat  bekerja  optimal.  (Ekowati  & Casmiwati (2015: 37)
Pembangunan  lembaga  menurut
Esman dalam Eaton (1986:23)
didefinisikan sebagai berikut:
“Adalah  perubahan  sosial  yang direncanakan dan dibina. Ia menyangkut  inovasi-inovasi  yang menyiratkan  perubahan  kualitatif dalam norma-norma, pola-pola kelakuan,  hubungan  perorangan maupun  kelompok,  persepsi  baru mengenai tujuan maupun cara-cara.
Pembagunan  lembaga  juga  tidak bersangkutan dengan pola-pola
yang sudah ada dengan penyimpangan-penyimpangan marginal dari praktek-praktek yang
lalu atau dengan perbaikan- perbaikan  yang  sedikit  saja  dalam efisiensi.”
Berdasarkan  pengertian  di  atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembangunan lembaga menggunakan inovasi  yang  jelas  tujuannya  yang  harus dilakukan  oleh  elit-elit  yang  terlibat  pada organisasi formal, karenanya pembangunan  lembaga  harus  diinisiasi, difasilitasi dan dilaksanakan oleh pemerintah.
Model Pembangunan Lembaga dapat  didefinisikan  bahwa:  Pembangunan Lembaga dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan dan bimbingan dari organisasi-organisasi baru atau yang disusun  kembali  yang  (a)mewujudkan perubahan-perubahan  dalam  nilai-nilai, fungi-fungsi,  teknologi-teknologi  fisik, dan/atau sosial, (b)menetapkan, mengembangkan, dan melindungi hubungan-hubungan  normatif  dan  pola- pola  tindakan  yang  baru,  (c)memperoleh dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan tersebut.
Kerangka konseptual (model) yang digambarkan Esman dalam konsep pembangunan  lembaga  dapat  disusun dalam bentuk bagan seperti di bawah ini:

## Konsep Pembangunan Lembaga
(Sumber: Eaton (1986:24)
Variabel lembaga
Kepemimpinan Doktrin Program
Sumber-sumberdaya Struktur Variabel lingkungan
Kaitan yang memungkinkan Kaitan fungsional Kaitan normatif
Kaitan tersebar
Transaksi
Kerangka  di  atas  pada  bagan  1
digunakan sebagai cara untuk mengidentifikasi  metode  operasional  dan strategi  tindakan  yang  dapat  membantu orang  atau  organisasi  baru  dalam  praktek atau membimbing dan secara aktif terlibat sebagai  penghantar  perubahan.  Penjelasan mengenai  lima  variabel  lembaga  adalah sebagai berikut:
a. Kepemimpinan
Kepemimpinan  adalah  kelompok yang  secara  aktif  terlibat  dalam merumuskan  doktrin  dan  program lembaga,  mengarahkan  aktifitas- aktifitas  lembaga serta  menetapkan dan  membina  hubungan-hubungan dengan  lingkungannya.  Pemimpin yang  dibutuhkan  setidaknya  harus memiliki 4C, yaitu, concept, competence, commitment,
consistent.
b. Doktrin Doktrin merupakan nilai-nilai,
tujuan-tujuan  atau  metode-metode operasional yang mendasari tindakan sosial yang menggambarkan citra dan harapan-
harapan yang dituju. Doktrin dipandang  sebagai  sederetan  tema yang  memproyeksi  baik  dalam organisasi  itu  sendiri  maupun lingkungan
eksternalnya, seperangkat  citra  dan  harapan mengenai  tujuan  lembaga  serta
termasuk gaya dan tindakan. Doktrin  dikatakan  berhasil  apabila mampu memengaruhi pilihan nilai- nilai orang yang terdoktrin.
c. Program
Program merujuk tindakan-
tindakan tertentu yang
berhubungan  degan  pelaksanaan dari  fungsi-fungsi  dan  jasa-jasa yang merupakan output dari lembaga tersebut. Sehingga program  adalah  terjemahan  dari doktrin  ke  dalam  pola  tindakan yang  nyata  dan  alokasi  sumber- sumber  daya  lainnya  di  dalam lembaga  itu  sendiri  dan  yang berhubungan  dengan  lingkungan ekstern.  Program  juga  merupakan setiap  kegiatan  pemerintahan  yang dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan publik melalui pengelolaan  barang  dan  layanan publik  yang  memenuhi  hak-hak dasar manusia.
d. Sumber-sumberdaya
Sumber-sumber daya adalah masukan-masukan  keuangan,  fisik, manusia, teknologi dan penerangan dari  lembaga  tersebut.  Masukan dibutuhkan  oleh  lembaga  dalam menjalankan aktifitasnya. Sumberdaya pada umumnya adalah yang  dituding  menjadi  kendala dalam pelaksanaan program.
e. Struktur Intern
Struktur intern dirumuskan sebagai struktur  dan  proses-proses  yang diadakan untuk bekerja dan pemeliharaan  lembaga  tersebut. Pembagian dari peranan-peranan di dalam  organisasi  tersebut,  pola- pola  kewenangan  internnya  dan sistem-sistem komunikasi,
komitmen dari orang-orangnya pada  doktrin  dan  program  dari organisasi tersebut akan
mempengaruhi  kemampuan  untuk melaksanakan komitmen- komitmen yang sudah ada. Dengan demikian  yang  dimaksud  dengan struktur intern adalah pola hubungan  antar  pelaku  dalam pemerintahan  untuk  menyediakan program  layanan  publik  yang diemban lembaga.
Adapun  pendapat  lain  mengenai peran kepemimpinan dalam suatu lembaga menurut Makmur (2011: 157) bahwa
“Manusia  sebagai  jiwa  atau  roh struktur  kelembagaan  agar  dapat bekerja  secara  efektif  dan  efisien diperlukan  kepemimpinan  yang dapat diterima dengan baik seluruh  lapisan  manusia  yang
menduduki jabatan yang ditetapkan dalam
struktur kelembagaan,  itulah  sebabnya
bahwa  peranan  kepemimpinan harus memiliki kemampuan untuk membimbing,  mengarahkan,  dan memengaruhi  para  pengikutnya untuk melaksanakan perintah pimpinan yang berdasarkan dengan  ketentuan  kelembagaan itu sendiri”
Adapun kelompok variabel lingkungan  yang  terdiri  dari  empat  sub variabel kaitan memiliki penjelasan sebagai berikut:
a. Kaitan yang memungkinkan
Adalah kaitan yang menghubungkan  lembaga  tersebut dengan organisasi-organisasai, kelompok-kelompok  dan  individu- individu  yang  mengontrol  alokasi kewenangan  dan  alokasi  sumber daya yang memungkinkan lembaga tersebut untuk beroprasi dan berlanjut.
b. Kaitan fungsional
Adalah kaitan yang menghubungkan  lembaga  dengan organisasi yang menjalankan fungsi  dan  jasa  yang  merupakan pelengkap dalam arti produksi yang menyediakan masukan dan menggunakan keluaran dari lembaga tersebut.
c. Kaitan normatif
Adalah kaitan yang menghubungkan nilai-nilai lembaga dengan
nilai-nilai lingkungannya. Kaitan normatif ini diperlukan  terutama  bagi  lembaga- lembaga  yang  membawa nilai-nilai baru  karena  dapat  memeroleh dukungan atau tantangan.
d. Kaitan tersebar
Adalah kaitan
yang
menghubungkan  lembaga  dengan unsur-unsur dalam masyarakat yang  tidak  dapat  diidentifikasi dengan  jelas  oleh  keanggotaan dalam organisasi formal.
Kelembagaan dalam konsep Esman dalam  Eaton  (1986:31)  adalah  hasil  akhir dari usaha pembangunan lembaga, sehingga  kelembagaan  merupakan  standar yang dijadikan untuk menilai keberhasilan dari  usaha-usaha  pembangunan  lembaga. Di  bawah  ini  dipaparkan  beberapa  yang termasuk  ke  dalam  prinsip-prinsip  dasar dari kelembagaan, yaitu sebagai berikut:
a. Harus  ada  norma-norma  dan  pola- pola  tindakan  yang  baru  di  dalam organisasi maupun dalam
lingkungannya.
b. Baik  organisasi  maupun  inovasi- inovasi  yang  diwakilinya  harus melembaga, dinilai dalam lingkungan.  Hal  ini  berarti  bahwa organisasi  maupun  inovasi-inovasi yang  dibantu  perkembangannya
dimasukkan  dengan  nilai  yang melebihi  persyaratan  teknik  dari pekerjaan yang sedang dilakukan. c. Nilai  intrinsik  yang  diperoleh dengan cara demikian dapat dipandang sebagai suatu sumberdaya  yang  memungkinkan para  penghantar  perubahan  untuk mencapai  tujuan-tujuannya  dengan biaya yang berkurang karena komitmen  dari  sifat  dan  citra  yang menguntungkan  yang  diproyeksi dalam lingkungan.
Penguatan kelembagaan KLA sebagai  upaya  merupakan  bagian  dari pembangunan lembaga dan pengembangan kapasitas  kelembagaan.  Oleh  karena  itu, konsep  penguatan  kelembagaan  dalam penelitian ini adalah menggabungkan teori Pembangunan
Lembaga
dan Pengembangan Kapasitas dimana penguatan  kelembagaan  dalam  KLA dilihat  dari  variabel  lembaga  menurut Esman (dalam Eaton 1986:24) dan dimensi pengembangan  kapasitas menurut  Grindle (dalam Saleh, et.al. 2013: 44).
Pengembangan  kapasitas  menurut  Grindle (dalam Saleh, et.al. 2013: 37) bahwasanya inti  dari  pada  pengembangan  kapasitas  itu adalah  peningkatan  kemampuan.  Konsep pengembangan  kapasitas  secara  umum merupakan  serangkaian  strategi  yang ditujukan  untuk  meningkatkan  efisiensi,
efektivitas  dan  responsivitas  dari  kinerja individu,  kelompok  atau  organisasi  serta sistem dengan memfokuskan pada beberapa  dimensi,  diantaranya  sebagai berikut:
1. Pengembangan sumberdaya
manusia
2. Penguatan organisasi
3. Reformasi kelembagaan Uraian di atas memberikan pemahaman  peneliti  bahwa  pembangunan lembaga  dan  pengembangan  kapasitas merupakan upaya yang sama-sama mengarah  pada  perubahan  ke  arah  yang lebih baik. Pembangunan lembaga maupun pengembangan kapasitas dilaksanakan pada  organisasi  baik  pemerintah  maupun swasta. Secara sederhana peneliti menyimpulkan  bahwa  konsep  penguatan kelembagaan tidak sama dengan pembangunan lembaga maupun pengembangan kapasitas, namun keduanya dapat  digunakan  sebagai  cara  untuk melakukan upaya dalam penguatan kelembagaan.

## PEMBAHASAN
Kota  Layak  Anak  adalah  Kota yang  mempunyai  sistem  pembangunan berbasis hak  anak melalui  pengintegrasian komitmen  dan  sumberdaya  pemerintah, masyarakat, dan  dunia  usaha yang terencana secara menyeluruh dan
berkelanjutan  dalam  kebijakan,  program dan kegiatan untuk mmenjamin terpenuhinya  hak  anak.  Berdasarkan  hasil penelitian  di  atas  dan  juga  hasil  observasi peneliti  di  lapangan  dapat  diketahui bahwa:
1. Kepemimpinan
Pada  variabel  kepemimpinan  dalam penguatan  kelembagaan  Kota  Layak Anak di Kota Serang secara keseluruhan belum optimal. Pemerintah Kota Serang telah menunjukkan dukungan yang tertuang dalam kebijakan/Peraturan  di  Kota  Serang, antara  lain  Peraturan  Daerah,  Peraturan Walikota, Keputusan Walikota. Adanya kebijakan/peraturan tersebut merupakan bentuk  inisiatif  dan  komitmen  tertulis dari  kepemimpinan  Kota  Serang  yang penting untuk menjaga agar pelaksanaan KLA bukan hanya dilakukan karena desakan atau keperluan  sesaat  saja.  Pemimpin  dan orang  yang  dipimpin  harus  memiliki komitmen  yang  tinggi  agar  mencapai keberhasilan,  yaitu    mewujudkan  KLA di  Kota  Serang.  Untuk  membangun komitmen  tersebut  pemerintah  Kota Serang  telah  melakukan  sosialisasi kepada  perangkat  daerah  terkait  yang terlibat  dalam  Gugus  Tugas  KLA  Kota Serang. Upaya lain pun telah dilakukan oleh  pemerintah  Kota  Serang  untuk melibatkan dunia usaha dan masyarakat
begitupun  anak  itu  sendiri  dalam pemenuhan hak-haknya.
Pada  pelaksanaanya  komitmen  tersebut belum  terwujud  dalam  bentuk  tindakan pada  pemimpin  maupun  orang  yang dipimpin. Pimpinan tiap level pemerintahan baik tingkat Kota, Kecamatan  maupun  Kelurahan  belum menunjukkan keseriusannya dalam pengembangan  KLA  di  wilayahnya masing-masing.  Hal  tersebut  dirasakan oleh  anggota  dalam  kelembagaan  KLA Kota  Serang,  yaitu  OPD  terkait. Padahal komitmen dalam bentuk tindakan sangat menentukan konsistensi berjalannya  sebuah  kebijakan  maupun program.  Ketika  komitmen  pemimpin secara  tindakan  sudah  bagus,  maka komitmen  yang  dipimpin  akan  ikut terbangun. Komitmen dalam
pelaksanaan  KLA  di  Kota  Serang berkaitan  dengan  kapasitas  sumberdaya manusianya  yang  masih  rendah  dan rotasi pegawai yang terjadi begitu cepat. Kondisi sumberdaya manusia pelaksana KLA  di  Kota  Serang  masih  banyak yang belum mendapat pelatihan Konvensi  Hak  Anak.  Adapun  akibat rotasi pegawai atau perpindahan sumberdaya yang sudah terlatih digantikan  oleh  sumberdaya  baru  yang belum  mendapatkan  pealtihan  terkait KLA.
Kepemimpinan  pada  prinsipnya  adalah suatu  upaya  dalam  bentuk  pengaruh seorang  pemimpin  yang  mampu  untuk dapat menginspirasi atau menggerakkan anggota  dalam  organisasi  agar  tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Pemimpin  dalam  hal  ini  adalah  orang yang  berada  pada  pusat  kendali  suatu lembaga. Sikap dan kemampuan pemimpin dalam menggerakkan bawahannya  dinilai  kurang  memiliki ketegasan.  Baik  kepemimpinan  pada level  pemerintah  Kota,  Kecamatan  dan Kelurahan  sama-sama  masih  belum memiliki  komitmen  penuh  terhadap pelaksanaan  KLA  di  Kota  Serang sehingga masih sulit untuk melaksanakan pengembangan KLA dengan pendekatan bottom-up.

## 2. Doktrin
Doktrin  adalah  variabel  lembaga  yang paling  sulit  dipahami.  Pada  konteks penguatan  kelembagaan  KLA  doktrin dipandang  sebagai  sejauh  mana  nilai- nilai  yang  ditransformasikan  oleh lembaga  Gugus  Tugas  KLA  Kota Serang  terkait  pemahaman  masyarakat dan dunia usaha untuk pemenuhan hak anak.  Untuk  itu  pemerintah  Kota Serang membuat kebijakan dan peraturan  perundang-undangan  terkait pemenuhan  hak  anak  sebagai  upaya menginternalisasi  nilai-nilai,  tujuan
dan metode opersional yang mendasari tindakan sosialnya.
Tujuan
dibentuknya  lembaga  Gugus  Tugas KLA  Kota  Serang  juga  termasuk  ke dalam perumusan doktrin pada penguatan  kelembagaan.  Mengingat doktrin  terkait  hak  anak  juga  perlu dilakukan terhadap pemangku kepentingan  pemerintah  daerah  agar pembangunan  daerah  tersebut  selaras dengan  KHA.  Tujuan  dibentuknya Gugus  Tugas  KLA  adalah  selain sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan KLA di Kota Serang juga untuk  memudahkan  pembagian  tugas dan koordinasinya.
Sementara  dalam  mentransformasikan nilai-nilai  pada  masyarakat  dan  dunia usaha  telah  dilakukan  dalam  bentuk sosialisasi,  namun  belum  berjalan maksimal  pada  dunia  usaha.  Hasil daripada penyaluran nilai-nilai tersebut adalah  mengutamakan  kepentingan terbaik  bagi  anak  pada  program  dan kegiatan    pemerintah  di  Kota  Serang. Pemerintah  Kota  Serang  melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan  sebagai  upaya  agar pembangunan  yang  dilakukan  sesuai dengan  kebutuhan  anak.  Namun  tentu belum sepenuhnya sesuai karena adanya kendala yang dihadapi. Masyarakat sendiri terdiri dari keluarga-keluarga  yang  merupakan
pihak  yang  sangat  dekat  dengan  anak itu sendiri. Maka masyarakat diharapkan dapat bersama-sama dengan  pemerintah  agar  menciptakan kota yang ramah anak dengan menanamkan nilai-nilai kepedulian dan keadilan terhadap anak. Dengan demikian  pada  variabel  doktrin  untuk penguatan kelembagaan di Kota Serang  telah  berjalan  dalam  lingkup pemerintahan.  Namun  hal  tersebut belum sampai menyentuh pada terinternalisasinya nilai-nilai kepedulian dan keadilan terhadap anak di masyarakat, dalam artian masyarakat  belum  ikut  terdorong  dan secara mandiri terlibat karena masyarakat masih dalam tahap mengetahui  dan  memahami  dengan adanya peraturan terkait KLA.

## 3. Program
Program merupakan output dari lembaga  tersebut.  Lebih  luas,  program adalah setiap aktifitas pemerintah yang dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan publik melalui pengelolaan barang dan layanan publik yang memenuhi hak-hak dasar manusia.  Berkaitan  dengan  penguatan kelembagaan  KLA,  program  yang dilakukan oleh pemerintah Kota Serang  melalui  OPD  yang  terlibat dalam  Gugus  Tugas  disusun  dalam
sebuah  dokumen  berupa  peraturan walikota tentang Rencana Aksi Daerah KLA  di  Kota  Serang.  RAD  KLA  ini menjabarkan dan mengimplementasikan  indikator  KLA yang  meliputi  penguatan  kelembagaan dan  lima  klaster  hak  anak.  Program yang  telah  disusun  kemudian  harus dilaksanakan dan dilakukan pemantauan. Pemantauan program dilakukan  rutin  oleh  Bappeda  dengan DP3AKB, dalam pelaksanaan program kendalanya  adalah  target  yang  tidak tercapai.
Salah  satu  program  dalam  penguatan kelembagaan KLA yang tidak terlaksana dengan baik adalah program pelibatan  dunia  usaha  dalam  setiap program  dan  kegiatan  pemenuhan  hak di  Kota  Serang  yang  dilakukan  oleh DisperdaginkopUKM  Kota  Serang. Hasil  yang  peneliti  temukan  di lapangan  bahwa  OPD  tersebut  bahkan tidak  mengetahui  adanya  program dalam  RAD  KLA  serta  OPD  tersebut sebagai  penanggungjawabnya. Padahal RAD  KLA  disusun  oleh  OPD  terkait yang  mengusulkan  dan  menentukan target  programnya  sendiri.  Adapun program yang dilasanakan oleh DisperdaginkopUKM Kota Serang yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak  adalah  program  pengawasan
konsumen,  yaitu  pengawasan  jajanan anak.

## 4. Sumber-sumberdaya
Sumber-sumberdaya  dalam  penelitian ini berupa sumberdaya keuangan, fisik, manusia,  potensi  dan  teknologi  yang dibutuhkan oleh lembaga dalam menjalankan  aktifitasnya.  Sumberdaya seringkali  dianggap  sebagai  kendala dalam  pelaksanaan  program.  Pada konteks  penguatan  kelembagaan  KLA kebutuhan sumberdaya untuk memenuhi kegiatan operasional lembaga  sudah  diatur  dalam  Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor  12  Tahun  2011  tentang Indikator Kabupaten/Kota. Upaya memenuhi sumberdaya keuangan adalah  melalui  APBD  Kota  Serang yang  dianggarkan  oleh  OPD  terkait yang menjalankan program dan kegiatan  pemenuhan  hak  anak,  tidak ada sumber pemasukan lain. Sumberdaya  keuangan  juga  dianggap menjadi  kendala  dalam  pemenuhan hak  anak  dan  fasilitasi  penguatan kelembagaan  dengan  bentuk  pelatihan kepada  sumberdaya  manusia  yang terlibat  dalam  KLA.  Kendati  pun demikian,  presentasi  alokasi  APBD untuk  KLA  di  Kota  Serang  belum diketahui  jumlahnya,  karena  belum dilakukan pendataan secara
menyeluruh.  Pengumpulan  data  untuk akumulasi  anggaran  pun  menemui kendala,  yaitu  sumberdaya  manusia yang  belum  semuanya  memahami  apa itu  pemenuhan  hak  anak  dan  KLA secara menyeluruh.
Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah Kota Serang telah mengadakan  sosialisasi  dan  pelatihan terkait  KHA.  Namun  belum  semua sumberdaya  manusia  yang  terlibat mendapatkan  pelatihan  dan  sosialisasi tersebut  disebabkan  oleh  anggaran yang  belum  memenuhi.  Fasilitasi pelatihan dan sosialisasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar doktrin  melekat  dalam  pemahaman yang  kemudian  terwujud  dalam  kota yang  layak  untuk  anak.  Kurangnya pemahaman  tersebut  akan  berdampak pada  dukungan  maupun  komitmen yang  terbentuk  terhadap  sumberdaya. Adapun sosialisasi yang telah dilakukan  juga  belum  sepenuhnya mengenai  sasaran  secara  langsung karena kebanyakan OPD yang diundang  tidak  konsisten  memberikan tanggungjawabnya  pada  orang  yang sama.  Sehingga  perlunya  penunjukan secara  langsung  kepada  pelaksana program.
5. Struktur Intern
Pada  variabel  struktur  intern  dalam penguatan  kelembagaan  secara  umum dapat  dikatakan  sudah  berjalan,  dalam proses bekerjanya struktur berdasarkan pembagian  peran  dan  kewenangan. Struktur organisasi dibentuk berdasarkan  kebutuhan  dan  dilegalkan dengan  SK  Walikota  Serang.  Struktur gugus  tugas  KLA  Kota  Serang  sendiri beberapa  kali  mengalami  perubahan dan  penyesuaian  dengan  aturan  dari pusat, yaitu telah sesuai dengan klaster hak  anak,  namun  belum  mencakup penguatan  kelembagaan  karena  non urusan.
Meski  telah  mengalami  beberapa  kali perubahan  namun  struktur  yang  ada saat  ini  belum  sepenuhnya  sesuai dengan  kebutuhan  dalam  pelaksanaan KLA  yang  harus  melibatkan  banyak pihak  baik  pemerintah,  swasta  dan masyarakat sebagai aktor good governance. Dunia usaha dan masyarakat  belum  dilibatkan  dalam struktur saat ini, bahkan beberapa OPD pun  tidak  tercantum  dalam  struktur. Hambatan  yang  ditemui  adalah  karena kurangnya sosialisasi dan belum dilaksanakannya  advokasi  terkait  Kota Layak  Anak  terhadap  dunia  usaha maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan koordinasi yang dilakukan  antara  para  aktor good governance belum terbangun.
Berdasarkan  data  dan  informasi  yang peneliti  peroleh  di  lapangan  saat  ini struktur gugus tugas KLA Kota Serang hanya  mencantumkan  kepala  atau pimpinan OPD terkait yang melaksanakan  pemenuhan  hak  anak. Hal  ini  seringkali  menjadi  kendala dalam  koordinasi  karena  penyampaian informasi tidak langsung tepat sasaran. Sehingga  struktur  yang  ada  saat  ini bisa dibilang belum ideal karena belum memenuhi kebutuhan dan belum mewadahi  para  pihak  yang  terlibat dalam  pelaksanaan  KLA  di  Kota Serang. Pembagian peran dan kewenangan  dilaksanakan  berdasarkan tugas  dan  pokok  masing-masing  OPD sesuai  dengan  bidangnya.  Setiap  OPD yang  terlibat  dalam  struktur  Gugus Tugas  KLA  memiliki  peranan  dalam menyusun  rencana  aksi  KLA  dan bertanggungjawab untuk melaksanaannya.
Demikian  pula  lembaga  Kecamatan dan  Kelurahan  yang  meskipun  tidak tercantum dalam struktur Gugus Tugas KLA  Kota  Serang  namun  tetap memiliki  peran  dalam  menopang lembaga diatasnya untuk
melaksanakan Kecamatan dan Kelurahan yang layak anak. Maka dari itu  penting  membangun  inisiatif  dari struktur  pemerintahan  terkecil  agar dapat  melaksanakan  KLA  dengan
pendekatan bottom-up . Upaya menguatakan  kelembagaan  pemerintah bukan hanya kelembagaan pada tingkat Kota saja dimana kebijakan diterapkan, demikian juga kelembagaan dibawahnya yang ikut berperan melaksanakan  pemenuhan  hak  anak  di daerahnya.
LPA Kota Serang sebagai lembaga non formal  yang  juga  berperan  dalam pelaksanaan  KLA  khususnya  pada perlindungan anak memberikan masukan  dan  pendampingan  dalam penanganan  kasus.  Namun  demikian kinerja LPA tersebut dianggap tumpang tindih dengan forum anak dan DP3AKB.  Hal  ini  memungkinkan karena  kurangnya  koordinasi  antar pelaksana.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan  akhir  tentang  penguatan kelembagaan  Kota  Layak  Anak  di  Kota Serang  secara  umum  telah  berjalan  baik, dilihat  dari  telah  dilakukan  upaya  upaya sosialisasi, fasilitasi sumberdaya ketenagaan, anggaran dan sarapa prasarana untuk  memperkuat  lembaga  pemerintah, lembaga  masyarakat  dan  dunia  usaha sehingga  proaktif  dalam  memenuhi  hak anak,  meskipun  ada  beberapa  yang  harus diperbaiki.
Pemerintah Kota Serang
melakukan  sosialisasi  terkait  Kota  Layak Anak dengan mensosialisasikan Peraturan- peraturan  Daerah  terkait  kepada  pihak yang  terlibat  (OPD  terkait)  termasuk masyarakat.  Berkaitan  dengan  fasilitasi sumberdaya  ketenagaan  dilakukan  dengan dibentuknya  struktur  kelembagaan  Kota Layak  Anak  dengan  membetnuk  Gugus Tugas  KLA  sebagai  lembaga  koordinatif yang mengawal dan mengawali pelaksanaan  KLA  melalui  Keputusan Walikota  Serang  Nomor  463/Krp.246- Huk/2017  tentang  Perubahan  Ketiga  atas Keputusan  Walikota  Serang  Nomor  : 463/Kep.66-Huk/2015
tentang Pembentukan Gugus Tugas
Pengembangan  Kota  Layak  Anak  Kota Serang,  serta  melaksanakan  pelatihan terkait  Konvensi  Hak  Anak.  Begitupun anggaran  yang  dialokasikan  bersumber dari APBD Kota Serang. Adapun fasilitasi sarana  dan  prasarana  didukung  oleh  dunia usaha dan masyarakat.
Pemenuhan  7  indikator  penguatan kelembagaan  dalam  Kota  Layak  Anak mencapai  hasil  yang  baik,  terlihat  dari penilaian  yang  diperoleh  dalam  evaluasi meningkat  dari  tahun-tahun  sebelumnya. Meskipun tidak semua indikator terpenuhi secara  optimal,  pemenuhan  indikator paling  baik  adalah  pada  ketersediaan kebijakan/peraturan terkait pemenuhan hak
anak dan ketersediaan data anak terpilah di Kota Serang.
Pelaksanaan penguatan kelembagaan yang memperoleh hasil yang baik  pada  variabel  variabel  doktrin  dan program,  terlihat  dari  program  yang dilakukan cukup berhasil dan keberhasilan program  tersebut  buah  dari  doktrin  yang dilakukan.  Meskipun  demikian  secara keseluruhan upaya penguatan kelembagaan  KLA  di  Kota  Serang  masih mengalami  hambatan  yang  disebabkan hal-hal sebagai berikut.
Pertama, faktor kepemimpinan yang  merupakan  variabel  sangat  penting belum  bisa  memanfaatkan  sumberdaya yang  ada  secara  maksimal.  Begitupun dalam  menggerakkan  anggotanya  dalam memberikan  instruksi  yang  dianggap kurang  memiliki  ketegasan  sehingga komitmen  lembaga  dibawahnya  belum terbangun. Kedua, komunikasi yang terbangun belum efektif dan tidak komunikatif  terlihat  dari  masih  terdapat sumberdaya manusia yang belum memahami betul terkait Kota Layak Anak. Begitupun  komunikasi  dengan  aktor good governance lainnya  yang  masih  belum berkelanjutan  terutama  dengan  dunia usaha  sehingga  keterlibatannya  masih minim.  Ketiga,  dampaknya  dari  hal-hal tersebut  adalah  keterbatasan  sumberdaya yang  dianggap  menjadi  hambatan  dalam
pelaksanaan  program,  baik  sumberdaya keuangan maupun sumberdaya manusia.

## REKOMENDASI
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas, maka  saran  yang  peneliti  ajukan  berupa rekomendasi yaitu sebagai berikut.
1. Walikota Serang dalam membentuk  Gugus  Tugas  Kota Layak  Anak  harus  melibatkan seluruh stakeholder agar tanggungjawab
untuk melaksanakan pemenuhan hak anak ada pada semua pihak dengan mencantumkan  tataran  pelaksana teknis pada susunan organisasinya.
2. Pembina,  pengarah  dan  ketua Gugus  Tugas  KLA  Kota  Serang sebaiknya meningkatkan sinkronisasi dengan duduk bersama menyamakan  pandangan  tentang urgensi  atas  pemenuhan  hak  anak- anak  bagi  OPD  yang  terlibat,  serta membentuk  kesepakatan kerjasama yang  baik  agar  masing-masing OPD  dapat  merangkul  masyarakat dan  dunia  usaha  agar  berperan lebih signifikan dan berkelanjutan.
3. Ketua Gugus Tugas lebih meningkatkan  komunikasi  yang
aktif dan
meningkatkan pemahaman  SDM  terkait  KLA misalnya  dengan  kegiatan  FGD ataupun workshop dan memanfaatkan  media  sosial  yang ada  di  luar  rapat  rutin,  perlu  juga monitoring  secara  berkala  agar pelaksanaan  KLA  di  Kota  Serang lebih maksimal.
4. Ketua Gugus Tugas KLA menguatkan  lembaga  penopang KLA dengan mengadakan program peningkatan kapasitas kelembagaan agar  KLA  dapat  terlaksana  dengan pendekatan bottom-up dengan melakukan sosialisasi yang rutin ke seluruh keluarga, lembaga masyarakat, Kelurahan, Kecamatan selanjutnya  meluas  dan  berujung pada  Kota  Layak  Anak,  sehingga tidak  melulu  harus  menunggu instruksi dari atas.
5. Walikota  Serang  diharapkan  dapat melakukan pengembangan kapasitas  dalam  kelembagaan  dan sistem yang ada dalam pelaksanaan KLA  dengan  melakukan  program pengembangan manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Basrowi dan Suwandi . 2008 . Memahami Penelitian Kualitatif . Jakarta:
Rineka Cipta.
Bungin,  Burhan.  2003. Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif:
Pemahaman  Filosofis  dan  Metodologis  ke  Arah  Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
. 2009. Penelitian Kualitatif . Jakarta: Kencana Prenada.
.  2011. Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Aktualisasi Metodologis  ke  Arah  Ragam  Varian  Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Eaton,  Joseph  W.  1986. Pembangunan  Lembaga  dan  Pembangunan Nasional: Dari Konsep ke Aplikasi. Jakarta: UI-Press
Ekowanti, Mas Roro Lilik dan Dewi Casmiwati. 2015. Pembangunan Lembaga  dari  Konsep  ke  Aplikasi  (Studi  Kasus  Lembaga Koperasi di Wilayah Pesisir Timur Surabaya). Surabaya: Hang
Tuah University Press.
Moleong,  Lexy  J.  2014. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mulyadi,  Dedi.  2015. Perilaku  Organisasi  dan  Kepemimpinan Pelayanan. Bandung: Alfabeta.
Nawawi, Hadari. 2005. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif
Rancangan Penelitian . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Saleh, Choirul. et.al . 2013. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya
Aparatur. Malang: UB Press. Sugiyono.  2008. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.
Bandung: Alfabeta.
Tangkilisan,  Nogi  Hessel.  2005. Manajemen  Publik .  Jakarta:
Gramedia Widiasarana Indonesia .
Wasistiono, Sadu. 2002, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Bandung: Fokusmedia.

## Dokumen:
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  No.  11  Tahun  2011
tentang  Kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak Anak
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  No.  12/2011  tentang
Indikator Kabupaten Layak Anak
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  No.  13/2011  tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  No.  14/2011  tentang Panduan  Evaluasi  Kabupaten/Kota  Layak  Anak.Kementrian
PP-PA RI. 2015.
Peraturan  Daerah  Kota  Serang  Nomor  6  Tahun  2015  tentang  Kota Layak Anak.
Peraturan  Walikota  Serang  Nomor  48  Tahun  2017  tentang  Rencana
Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Serang.
Surat  Keputusan  Walikota  Serang  Nomor  463/Kep.246-Huk/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Serang No. 463/Kep.66-Huk/2015  tentang  Pembentukan  Gugus  Tugas Pengembangan Kota Layak Anak Kota Serang.
Surat  Keputusan  Kelurahan  Pipitan  Kecamatan  Walantaka  Kota Serang  Nomor  01/Kep-/Kel.Pipitan/2018  tentang  Penetapan
Nama  Forum  Anak  dan  Pembentukan  Kepengurusan  Forum Anak Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang.

## Sumber Lain:
Badan Pusat Statistik. 2015. Kota Serang dalam Angka 2017. Serang:

## BPS Kota Serang. No. Publikasi: 36730.1702.
Bahan  Advokasi  Kebijakan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  2018.
Jakarta:  Deputi  Bidang  Tumbuh  Kembang  Anak  Kementrian PP-PA RI.
Bappeda Kota Serang. 2015.  Laporan Kajian Capaian  Indikator Kola
Layak Anak Tahun 2015.
Bappeda Kota Serang. 2018. Dokumen Jawaban Pertanyaan Evaluasi KLA 2018.
Bappeda  Kota  Serang.  2018.  Profil  Gender  dan  Anak  Kota  Serang Tahun 2018.