Volume : 23, Nomor : 3, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

## PERADILAN IN ABSENSIA DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN
HAK ASASI TERDAKWA
Oleh:
Rini Novita Universitas Darma Agung Email : rininovita202@gmail.com

## Abstract
In practice, criminal cases generally require the existence or presence of the defendant at an open trial, as stated in Article 1 sub 15 of the Criminal Procedure Code, that the defendant is a suspect who is charged, examined  and tried in court. The principle  of the defendant's presence  in a criminal case  is based on  the defendant's human rights  as a  human being  who has the right to  defend himself  and defend  his rights to freedom, property or honor. In absentia  justice, there are two mutually contradictory interests, namely the interests  of  society  or  the  state  and  the  interests  of  the  suspect/accused  on  the  other  hand,  so  that  the issue of in absentia justice is a difficult and complex problem, as well as an actual problem to be discussed. The government and legal practitioners in general should pay more serious attention to efforts to develop a method or system that can bring these two conflicting interests into a situation where the interests of both are  truly  taken  into  account.  According  to  the  Criminal  Procedure  Code,  when  examining  criminal  cases, the District Court must hear the defendant's own statement in order to give the defendant an opportunity to defend himself. In certain criminal offenses, there is the possibility of being tried outside the presence of the defendant (in absentia) provided that he has been summoned twice in a row to legally fail to appear at the court hearing, the court has the authority to try him outside the presence of the defendant.

## Keywords: Justice, In Absence of the Human Rights of the Defendant

## Abstrak
Praktiknya  perkara  pidana  umumnya  menghendaki  adanya  atau  hadirnya  terdakwa  dalam  pemeriksaan sidang  yang  bersifat  terbuka,  seperti  yang  disebutkan  dalam  Pasal  1  sub  15  KUHAP,  bahwa  terdakwa adalah  seorang  tersangka  yang  dituntut,  diperiksa  dan  diadili  di  sidang  pengadilan.  Prinsip  hadirnya terdakwa dalam perkara pidana ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela  diri  dan  mempertahankan  hak-hak  kebebasannya,  harta  bendanya  ataupun  kehormatannya. Peradilan in absensia terdapat dua kepentingan yang saling berkontradiksi, yakni kepentingan masyarakat atau negara dan kepentingan tersangka/terdakwa dilain pihak, sehingga masalah peradilan in absensia ini merupakan  masalah  yang  sulit  dan  kompleks,  serta  suatu  masalah  yang  aktual  untuk  dibahas.  Sudah seharusnya  pemerintah  dan  para  praktisi  hukum  pada  umumnya  menaruh  perhatian  yang  lebih  serius dalam usaha penyusunan  suatu metode atau suatu sistem yang dapat mendudukkan kedua kepentingan yang saling bertolak belakang tersebut ke dalam suatu keadaan dimana kepentingan kedua-duanya benar- benar  diperhatikan.  Menurut  KUHAP  dalam  memeriksa  perkara  pidana,  Pengadilan  Negeri  harus mendengar  sendiri  keterangan  terdakwa  demi  memberi  kesempatan  bagi  terdakwa  untuk  melakukan pembelaan. Dalam tindak pidana tertentu diberi kemungkinan untuk mengadili di luar hadirnya terdakwa ( in absensia )  dengan    syarat  telah  dua  kali  berturut-turut  dipanggil  secara  sah  tidak  hadir  di  sidang pengadilan, pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadiran terdakwa.
Kata Kunci : Peradilan, In absensia Hak Asasi Terdakwa

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  suatu  negara hukum yang mengakui persamaan akan kedudukan  setiap  orang  di  depan  hukum berdasarkan  Pasal  27  Undang-Undang  Dasar 1945.  Sesuai  dengan  prinsip  negara  hukum, maka  jika  ada  seseorang  yang  disangka  telah melakukan tindak pidana, maka kesalahannya itu perlu dan harus dibuktikan di Pengadilan, apakah memang  kesalahannya  itu  benar-benar  terbukti atau  tidak.  Sesungguhnya  pengertian  mengadili atau  menjatuhkan  hukuman  secara in  absensia adalah mengadili seseorang terdakwa dan dapat menghukumnya  tanpa  dihadiri  oleh  terdakwa  itu sendiri.  Dalam  perkara  Perdata,  mengadili  atau menjatuhkan  putusan  tanpa  hadirnya  tergugat dapat  selalu  dilakukan  oleh  Hakim, yaitu  setelah dilakukan  pemanggilan  secara  sah  menurut hukum yang berlaku. Sebaliknya dalam perkara  pidana  umumnya  menghendaki  adanya atau  hadirnya  terdakwa  dalam  pemeriksaan sidang  yang  bersifat  terbuka,  seperti  yang disebutkan  dalam  Pasal  1  sub  15  KUHAP, bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela  diri  dan  mempertahankan  hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya.  Penulis  merasa  tertarik  untuk mendalami  masalah  peradilan in  absensia ini dikarenakan dalam peradilan in absensia
terdapat dua kepentingan yang saling berkontradiksi,  yakni  kepentingan  masyarakat atau negara dan kepentingan tersangka/terdakwa dilain pihak, sehingga masalah  peradilan in  absensia ini  merupakan masalah  yang  sulit  dan  kompleks,  serta  suatu masalah  yang  aktual  untuk  dibahas.  Sudah seharusnya  pemerintah  dan  para  praktisi  hukum pada  umumnya  menaruh  perhatian  yang  lebih serius  dalam  usaha  penyusunan  suatu  metode atau  suatu  sistem  yang  dapat  mendudukkan kedua kepentingan yang saling bertolak belakang  tersebut  ke  dalam  suatu  keadaan dimana  kepentingan  kedua-duanya  benar-benar diperhatikan. Dengan
demikian secara keseluruhan yang dimaksudkan dengan peradilan in  absensia adalah  upaya  untuk mengadili  atau  menghukum  seseorang  yang didakwa  tanpa  dihadiri  oleh  orang  yang  didakwa tersebut. Upaya mana dikaitkan atau
dihubungkan  dengan  keberadaan  orang  yang didakwa tersebut sebagai manusia yang mempunyai  hak-hak  pokok  yang  tidak  dapat dikurangi  oleh  siapapun  juga.  Adapun  yang menjadi  permasalahan  dalam  penulisan  ini adalah  bagaimana hubungan antara peradilan in absensia dengan  perlindungan  terhadap    hak asasi tersangka/terdakwa serta bagaimana akibat  hukum  putusan  dalam  peradilan in absensia terhadap terdakwa

## METODE PENELITIAN
Adapun  yang  menjadi  objek  dalam penelitian ini adalah peradilan in absensia dalam kaitannya  dengan perlindungan hak asas terdakwa. Spesifikasi  penelitian  ini  “bersifat deskriptif  yaitu  dimulai  dengan  pengumpulan data  yang  berhubungan  dengan  pembahasan  di atas,  lalu  menyusun,  mengklasifikasikan  dan menganalisisnya serta kemudian menginterprestasikan  data,  sehingga  diperoleh gambaran  yang  jelas  tentang  fenomena  yang diteliti”.  Metode  pendekatan  yang  dipergunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan  pustaka  yang  merupakan  data  sekunder seperti  perundang-undangan.  Data  sekunder dalam penelitian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

## HASIL PEMBAHASAN
Sebagaimana  diketahui  bahwa  peradilan in  absensia ini  dilakukan  dalam  perkara-perkara pidana seperti :
1.  Peradilan in  absensia pada  perkara  tindak pidana ringan.
Dalam  perkara  tindak  pidana  ringan, maka  perkara-perkara  itu  dapat  diperiksa  dan diadili  walaupun  terdakwanya  tidak  hadir  asal saja terdakwa itu telah dipanggil untuk menghadap  dengan  sah.  Pada  perkara-perkara pelanggaran  dan  kejahatan  ringan,  yaitu  tindak pidana  yang  diancam  dengan  tidaklebih  dari  3 bulan  penjara  dan  atau  denda  Rp.500,-  maka hakim dapat
melanjutkan sidang dan
menjatuhkan  putusan  walaupun  terdakwa  tidak hadir.  Sebagai  syarat  yang  harus  dipenuhi adalah  bahwa  terdakwa  tersebut  telah  dipanggil secara  sah  untuk  menghadapi  pengadilan. Pelanggaran  dan  kejahatan  ringan  di  sini, misalnya  pelanggaran  lalu  lintas  yang  tidak menimbulkan orang luka-luka atau mati, penghinaan  ringan,  penganiayaan  ringan  dan sebagainya.  Putusan  yang  dijatuhkan  tanpa hadirnya  terdakwa  dalam  hal  ini  sering  disebut putusan verstek .  Sebagai  dasar  hukum  yang dipakai  adalah  Pasal  6  (1)  b  Undang-Undang Darurat Nomor  1 Tahun  1951 Lembaran Negara No. 9 Tahun 1951 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Darurat Nomor  1  Pasal    6  ayat  (1)  b  Tahun  1951 menyebutkan  bahwa  dalam  hal  memeriksa  dan memutus  perkara-perkara  yang  dimaksud  dalam bab  a  tadi.    Perkara-perkara  itu  dapat  diperiksa dan  diadili  walaupun  terdakwanya  tidak  hadir asal  saja  terdakwa  itu  telah  dipanggil  untuk menghadap dengan sah. Untuk tidak mengurangi hak asasi si terdakwa dalam putusan in absensia ini, kepada terdakwa diberi hak untuk mengadakan
perlawanan atas putusan Pengadilan  tersebut.  Hal  ini  diatur  juga  dalam Pasal  214  ayat  (4)  KUHAP  yang  menyebutkan bahwa  dalam  hal  putusan  dijatuhkan  di  luar hadirnya terdakwa dan putusan ini berupa pidana perampasan  kemerdekaan,  terdakwa  dapat mengajukan perlawanan. Waktu untuk mengajukan  perlawanan  kepada  pengadilan yang  menjatuhkan  putusan  itu  adalah  tujuh  hari,
sehingga  dengan  perlawanan  itu  putusan  di  luar hadirnya terdakwa menjadi gugur. 2.  Peradilan in  absensia dalam  tindak  pidana ekonomi.
Dalam tindak pidana ekonomi juga dapat dilakukan  peradilan  tanpa  hadirnya  terdakwa. Sebagai  dasar  hukum  mengadili  secara in absensia dijumpai  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  jo. Pasal  16  ayat  (6)  Undang-Undang  Darurat Nomor 7 Tahun 1955. Menurut Pasal 16 ayat (1) disebutkan  bahwa  jika  ada  cukup  alasan  untuk menduga  bahwa  seseorang  yang  meninggal dunia  sebelum  atau  perkaranya  ada  putusan yang  tidak  dapat  diubah  lagi  telah  melakukan suatu  tindak  pidana  ekonomi,  maka  hakim  atas tuntutan  Penuntut  Umum  dengan  putusan pengadilan dapat :
a. Memutus  perampasan  barang-barang  yang telah disita.
b. Memutus  bahwa  tindakan  tata  tertib  yang disebut  dalam  Dalam  Pasal  8  sub  c  dan dilakukan  dengan  memberatkan  pada  harta orang yang meninggal dunia itu.
Pasal  16  ayat  6  disebutkan  pada permulaan  kalimat  dan  di  bawah  a  berlaku  juga, jika  berdasarkan  alasan-alasan  dapat  diterma bahwa  tindak  pidana  itu  dilakukan  oleh  seorang yang tidak dikenal orang. Putusan itu diumumkan dalam  Berita  Negara  dan  di  dalam  satu  atau lebih surat kabar yang akan ditunjuk oleh Hakim.
Peradilan in  absensia pada  tindak pidana  ekonomi,  sebenarnya  mengatur  dua  hal menyebabkan  tidak  hadirnya  terdakwa  pada sidang pengadilan ekonomi, yaitu :
a. Untuk  terdakwa  yang  meninggal  dunia, sebelum  perkaranya  dijatuhi  putusan  yang mempunyai kekuatan hukum pasti.
b. Untuk terdakwa yang tidak dikenal.
Pengertian perkataan tidak dikenal ternyata  dapat  menimbulkan  beberapa  masalah. Undang-Undang  sendiri  hanya  menyebutkan, bahwa  pelaku  atau  pembuat  yang  tidak  dikenal adalah  seseorang  yang  berdasar  alasan-alasan yang  dapat  diterima  oleh  akal,  bahwa  ia  dapat dianggap  tidak  dikenal.  Seorang  dianggap  tidak dikenal  jika  orang  tersebut  sebagai  terdakwa sama  sekali  tidak  dikenal  baik  nama  maupun alamatnya.  Hal  ini  dapat  terjadi  misalnya  pada penyelundup-penyelundup  yang  meninggalkan barang-barang selundupan dalam kapal di pantai atau  muara  sungai,  dalam  gudang-gudang  di pelabuhan dan sebagainya, karena takut tertangkap,  sedangkan  barangnya  ditemukan oleh  petugas  penyidik  untuk  dijadikan  barang bukti.  Mereka  itu  memang  betul-betul  tidak dikenal, baik wajah, nama maupun alamatnya.
Seseorang dalam tindak pidana ekonomi dapat  pula  dianggap  tidak  dikenal  walaupun nama  dan  alamatnya  kadang-kadang  diketahui akan  tetapi  karena  suatu  sebab  ia  tidak  dapat diperiksa  sebagai  terdakwa.  Ini  terjadi  jika terdakwa sengaja  melarikan diri, biaanya ke  luar negeri,  pindah  ke  luar  negeri  atau  berdomisili  di luar  negeri,  meskipun  nama  dan  alamatnya  di luar negeri telah diketahui. Alasan adalah karena berlakunya  hukum  pidana  Indonesia  terbatas dalam wilayah negara Indonesia, sedang panggilan  terhadapnya  hanya  bersifat  sukarela
dan tidak dapat dipaksakan. Penafsiran mengenai  istilah  tidak  dikenal  pada  peradilan in absensia , dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  15 Tahun  1962  yang  telah  menambah  pasal  16 Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 dengan ayat- ayat  (7),  (8),  dan  (9)  tentang  penegasan  dari Pasal  16  ayat  (6)  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1969.  Mengenai  pengertian  istilah  tidak dikenal menurut Andi Hamzah disebutkan “orang yang  tidak  dikenal  yang  diadili  dengan in absensia ( judgement  by  default,  wherethe defendant  does  not  appear) terjadi  jika  terdapat bukti-bukti dengan  alat-alat bukti berupa  barang- barang  sitaan  tentang  terjadinya  delik  ekonomi, tetapi pembuatannya tidak dikenal”. Hal tersebut di atas paling banyak terjadi pada penyelundupan-penyelundupan  kopra  sebab  di dalam praktek jarang sekali tertangkap pembuatnya,  hanya  perahu-perahunya  atau motor dengan atau tanpa isi. Biasanya pembuatnya  melarikan  diri.  Semula  mengenai hal ini dalam praktek peradilan menimbulkan dua macam  penafsiran  mengenai  orang  yang  tidak dikenal.  Putusan  pengadilan  dalam  peradilan in absensia pada  tindak  pidana  ekonomi  terutama hanya menyangkut harta benda berupa perampasan  barang-barang  yang  telah  disita ataupun  tindakan  tata  tertib  atas  harta  benda terdakwa  yang  telah  meninggal  dunia  atau terdakwa  yang  tidak  dikenal  itu.  Terhadap terdakwanya  sendiri  sebagai  pembuat  atau pelaku  biasanya  hanya  dinyatakan  ia  bersalah
atau  tidak  bersalah  tanpa  menentukan  hukuman badan.
3.  Peradilan in  absensia dalam  tindak  pidana korupsi.
Selanjutnya  menurut  UU  No.  20  Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.  31 Tahun 1999  tentang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi Pasal 38 B disebutkan bahwa :
(1)  Setiap  orang  didakwa  melakukan  salah  satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4 13, 14, 15, 16 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dan Pasal  5  s/d  Pasal  12  UU  ini,  wajib membuktikan  sebaliknya  terhadap  harta benda  miliknya  yang  belum  didakwakan, tetapi  diduga  berasal  dari  tindak  pidana korupsi.
(2)  Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa
harta benda sebagaimana  dimaksu  dalam  ayat  (1) diperoleh  bukan  karena  tindak  pidana korupsi,  harta  benda  tersebut  dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim  berwenang  memutuskan  seluruh  atau sebagian  harta  benda  seseorang  tersebut dirampas untuk negara.
(3)  Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2) diajukan  oleh  penuntut  umum  pada  saat membacakan  tuntutannya  pada  perkara pokok.
(4)  Pembuktian  bahwa  harta  benda  dimaksud dalam  ayat  (1)  bukan  berasal  dari  tindak
pidana  korupsi  diajukan  oleh  terdakwa  pada saat  membacakan  pembelaannya  dalam perkara  pokok  dan  dapat  diulangi  pada memori banding dan memori kasasi.
(5)  Hakim  wajib  membukan  persidangan  yang khusus  untuk  memeriksa  pembuktian  yang diajukan  terdakwa  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (4).
(6)  Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan  harta  benda  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  (2)  harus ditolak oleh Hakim.
Selanjutnya dalam Pasal 38
C disebutkan  apabila  setelah  putusan  pengadilan telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, diketahui  masih  terdapat  harta  benda  milik terpidana  yang  diduga  atau  patut  diduga  juga berasal  dari  tindak  pidana  korupsi  yang  belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38  B  ayat (2)  maka  negara  dapat  melakukan  gugatana perdata  terhadap  terpidana  dan  atau  ahli warisnya. Manusia sebagaimana yang diakui hukum merupakan subjek hukum (pendukung  hak  dan  kewajiban),  pada  saat  itu sebenarnya  secara  resmi  diakui  hak  asasi manusia,  sehingga  persoalan  hukum  dan  hak asasi  manusia  adalah  satu.  Hukum  dalam  arti yang  memberi  perlindungan,  kedamaian  serta ketenteraman manusia bermasyarakat dan bernegara.  Hal  ini  berarti  bahwa  adanya  hukum bukan  hanya  sekedar  ada  tetapi  menunjukkan
bahwa  ada  aturan  hukum  yang  dipakai  dalam suatu negara.   Disadari sepenuhnya, bahwa persoalan  hukum,  penegakkan  hukum  dan perwujudan    hak  asasi  manusia  adalah  sangat bergantung atau berhubungan dengan kesadaran  umat manusia  sendiri,  terutama  pada aparat penegak hukum.
Persoalan  hak  asasi  manusia  dari  sudut pandangan  tiap-tiap  negara  adalah  berbeda menurut  dasar  dan  politik  kenegaraan  yang bersangkutan,  sehingga  masalah  hak  asasi manusia  tetap  merupakan  masalah  yang  paling asasi, tetapi belum ada pandangan dan penilaian yang  sama  dalam  penerapan  tiap-tiap  negara  di dunia ini, meskipun konsensus-konsensus internasional  sudah  beberap  akali  dicapai  antar negara-negara  dan  juga  PBB.  KUHAP  di  dalam penjelasannya  menyatakan  dengan  tegas  agar azas  yang  mengatur  perlindungan  terhadap keluhuran  harkat  serta  martabat  manusia  yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang Nomor 14  Tahun  1970  tersebut  harus  ditegaskan,  yaitu yang  berkenaan  dengan  Sidang  Pemeriksaan Pengadilan  adalah  terbuka  untuk  umum  kecuali dalam  hal  yang  diatur  dalam  Undang-Undang.
Aturan  tentang  pemeriksaan  in  absentia, tidak  diperkenankan  oleh  Pasal  16  Undang- Undang  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Pasal  16  tersebut  seperti  diketahui menghendaki bahwa Pengadilan  memeriksa dan memutus  perkara  pidana  dengan  hadirnya tertuduh  dan  karena  itu  tidak  membenarkan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan terhadap
seseorang  tertuduh  tanpa  hadirnya.  Soal in absensia yang  diberikan  kepada  seseorang tertuduh,  perlu  dilihat  tidak  saja  dalam  rangka kewajiban untuk datang pada  sidang pengadilan ataupun  karena  ada  perintah  Hakim  untuk  hadir pada saat sidang pengadilan diadakan, melainkan  pula  patut  kita  masukkan  dalam rangka hak seseorang tertuduh untuk hadir pada sidang-sidang  pengadilan,  dimana  ia  dapat mengadakan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Terdakwa tersebut, yang mempunyai hak untuk  hadir  pada  saat  Pengadilan  mulai  dengan persidangannya  untuk  mengadakan  pembelaan sewajarnya, dapat memalingkan diri dari haknya, apabila  memang  ia  tidak  bersedia  datang  pada sidang Pengadilan terhadapnya. Suatu prosedure in  absensia yang  dalam  prinsipnya bertentangan  dengan  hak  tersebut,  dapat diterapkan  terhadapnya,  dalam  hal  ia  tidak  akan mempergunakan  haknya  untuk  karena  ia  tidak bersedia,  dan  bahkan  lalai  untuk  memenuhi kewajiban  itu,  Hakim  dapat  membenarkan prosedur peradilan in absensia itu.
Ketentuan,  bahwa  jika  ia  memenuhi perintah  Hakim  untuk  datang  sendiri  pemberian in  absensia itu  dibatalkan,  dapat  dimengerti  jika melihat  soal in  absensia ini  dalam  rangka  hak seseorang tertuduh untuk hadir dalam pemeriksaan  pengadilan.  Ia  mempergunakan haknya  kembali  untuk  hadir  dalam  persidangan terhadapnya,  sehingga  perlu  prosedure in absensia itu  dibatalkan,  dan  pemeriksaan  di Pengadilan dimulai kembali. Sebaliknya pemeriksaan  di  uar  kehadiran  dapat  dilanjutkan,
jika  ia  tidak  datang  di  sidang,  meskipun  ada perintah  Hakim,  dan  karena  itu  ia  tidak mempergunakan  haknya  untuk  hadir  dan  untuk kepentingan pembelaannya sendiri.
Sebagaimana  diketahui, bahwa  penegakan hukum  merupakan  salah  satu  usaha  untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha
pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya  pelanggaran  hukum.  Tujuan  dari hukum  acara  pidana  adalah  untuk  mencari  dan mendapatkan  atau  setidak-tidaknya  mendekati kebenaran material adalah kebenaran selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan  menerapkan  ketentuan  hukum  acara pidana  secara  jujur  dan  tepat,  dengan  tujuan untuk  mencari  siapakah  pelaku  yang  dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum  dan  selanjutnya  meminta  pemeriksaan dan  putusan  dari  pengadilan  guna  menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan  dan  apakah  orang  yang  didakwa  itu dapat dipersalahkan.
Demikian pula setelah putusan pengadilan  dijatuhkan  dan  segala  upaya  hukum telah  dilakukan  dan  akhirnya  putusan  telah mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap,  maka hukum acara Pidana mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.  Apa  yang  diatur  dalam  hukum  acara Pidana  adalah  cara-cara  yang  harus  ditempuh dalam  menegakkan  ketertiban  hukum  dalam masyarakat,  namun  sekaligus  juga  bertujuan
melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi  korban  maupun  si  pelanggar  hukum. Sebagaimana  diketahui  bahwa  peraturan  yang menjadi  dasar  bagi  pelaksanaan  hukum  acara pidana  dalam  lingkungan  peradilan  umum dewasa ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana.  Undang-Undang  Dasar  1945 menjelaskan  dengan  tegas,  bahwa  negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechts staat) tidak  berdasarkan  atas  kekusaaan  belaka (machts  staat). Hal  itu  berarti  Indonesia  adalah negara  hukum  yang  demokratis  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945, menjunjung  tinggi  hak-hak  asasi  manusia  dan menjamin  segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan,  serta  wajib  menjunjung  hukum dan  pemerintahan itu dengan  tidak ada kecualinya. Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia  maupun  hak  serta  kewajiban  warga negara  untuk  menegakkan  keadilan  tidak  boleh ditinggalkan  oleh  setiap  warga  negara,  setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan  dan  lembaga  kemasyarakatan  baik di  pusat  maupun  di  daerah  yang  perlu  terwujud pula  dalam  dan  dengan  adanya  hukum  acara pidana baru.
Secara  konkrit  salah  satu  hasil  usaha tersebut  adalah  rumusan  hukum  acara  Pidana nasional  sebagaimana  dimuat  dalam  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981  Lembaran Negara Tahun  1981  Nomor  70  dan  yang  pada hakikatnya merupakan usaha pengadaan
pembaharuan  kodifikasi  hukum  acara  pidana nasional,  mengakomodasi  penertiban  badan penegak
hukum sesuai fungsi dan
wewenangnya, mengimplisitkan tuntutan peningkatkan  keterampilan  dan  perbaikan  sikap mental  aparat  penegak  hukum  serta  menjadikan bantuan  hukum  sebagai  salah  satu  soko  guru hukum acara pidana nasional. Usaha pembaharuan  hukum    yang  telah  ditandai dengan adanya perubahan hukum positif melalui hukum acara Pidana baru yang secara fundamental  dijiwai  oleh  penempatan  manusia secara  proporsional  pada  keluhuran  harkat  dan martabatnya  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang Mahakuasa,  diharapkan  dapat  terwujud  pada putusan hakim tanpa hadirnya terdakwa (peradilan in absensia ). Prinsip hadirnya terdakwa  dalam  perkara  pidana  ini  didasarkan atas  hak-hak  asasi  terdakwa  sebagai  manusia yang berhak  membela  diri  dan  mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya.
Seperti  diketahui,  bahwa  terdakwa memiliki  hak  dianggap  tidak  bersalah  selama  ia belum  dijatuhi  hukuman  yang  mempunyai kekuatan  hukum  oleh  Pengadilan  dan  dalam istilah  asing  sering  disebut presumption  of innocence .  Lagi  pula  negara  Indonesia  sebagai negara  hukum  tentunya  menghendaki  peradilan yang  jujur  atau  fair  trial,  setiap  individu  dalam negara berhak mendapat perlakuan hukum yang sama,  jaminan  tersebut  diatur  dalam  Pasal  27 ayat  (1)  UUD  1945.  Peradilan in  absensia pada perkara pelanggaran maka untuk tidak
mengurangi  hak  asasi  terdakwa  dalam  putusan in  absensia (putusan  pengadilan  tanpa  hadirnya terdakwa),  kepada  terdakwa  diberi  hak  untuk mengadakan  banding  atas  putusan  pengadilan tersebut  yang  harus  disampaikan  dalam  waktu tujuh hari sesudah putusan diberikan secara sah kepada  terdakwa.  Sehingga  dengan  adanya perlawanan  dari  terdakwa  itu,  maka  putusan  di luar  hadirnya  terdakwa  menjadi  gugur  walaupun juga  apabila  putusan  setelah  diajukannya perlawanan  tetap  berupa  pidana  perampasan kemerdekaan, terhadap putusan tersebut terdakwa  dapat mengajukan  banding  (Pasal  214 KUHAP ayat (4), (5), (6) dan ayat (8).
Mengadili in  absensia pada  tingkat pidana  ekonomi  seperti  yang  disebutkan  dalam Pasal 16 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi  (Undang-Undang  Darurat  Nomor  7 Tahun 1955) juga mengingat sebelum Ordonansi Bea  (RO  Stb.  1931  No.  471)  dimasukkan menjadi tindak pidana ekonomi, dimana terhadap barang-barang yang ditinggalkan para penyelundup atau barang-barang yang ditangkap dari  pelanggar-pelanggar  yang  tidak  dikenal diambil menjadi milik negara
dan penggunaannya ditentukan
oleh Menteri Keuangan, maka demi kepastian hukum dan hak asasi manusia yang harus dilindungi hak miliknya walaupun  pemiliknya  tidak  dikenal,  kasus-kasus semacam tersebut di atas telah diselesaikan oleh pengadilan  dengan  jalan  prosedur  peradilan in absensia .
Prosedur  di  atas  juga  dimaksudkan untuk  menjaga  menghindari  tindakan  sewenang-
wenang  dari  pihak  penangkap  atau  pengusut misalnya  pada  waktu    penangkapan,  pelakunya disuruh  lari  dan  barang-barang  yang  dibawa otomatis menjadi milik negara. Sehingga dengan jalan  mengajukan  ke  Pengadilan,  maka  kontrol dari masyarakat tetap dapat dilaksanakan. Selain itu    juga  peradilan in  absensia dapat  diajukan permohonan  banding  dalam  tenggang  waktu yang  dihitung  mulai  hari  tanggal  terakhir  surat kabar  yang  memuat  pemberitahuan  tersebut. Kemudian  peradian in  absensia yang  terdapat pada Undang-Undang tindak pidana korupsi juga tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

## KESIMPULAN
Menurut KUHAP dalam memeriksa
perkara pidana, Pengadilan Negeri harus mendengar  sendiri  keterangan  terdakwa  demi memberi  kesempatan  bagi  terdakwa  untuk melakukan  pembelaan.  Dalam  tindak  pidana tertentu  diberi  kemungkinan  untuk  mengadili  di luar  hadirnya  terdakwa  ( in  absensia )  dengan syarat  telah  dua  kali  berturut-turut  dipanggil secara  sah  tidak  hadir  di  sidang  pengadilan, pengadilan  berwenang  mengadilinya  di  luar kehadiran terdakwa. Mengenai hak asasi manusia  jika  ditinjau  dari  putusan  hakim  tanpa hadirnya  terdakwa,  maka  peradilan in  absensia pada  perkara  pelanggaran,  kepada  terdakwa diberikan  hak  untuk  mengadakan  banding  atas putusan  pengadilan  tersebut,  sedangkan  pada tindak  pidana  ekonomi  dimaksudkan  untuk menjaga  dan  menghindari  tindakan  sewenang- wenang  dari  pihak  penangkap  atau  penyidik
pada  waktu  penangkapan  pelakunya  disuruh  lari dan barang-barang yang dibawa menjadi otomatis  menjadi  milik  negara  sehingga  dengan jalan  mengajukan  ke  pengadilan  ini,  kontrol  dari masyarakat tetap dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  hamzah.,  hukum  acara  pidana  indonesia, cv. Sapta artha jaya, jakarta, 2016.
Djoko  prakoso,  peradilan  in  absensia  di indonesia, ghalia indonesia, jakarta, 2017. Martono.,  peradilan  in  absensia  di  indonesia, dharma adhyaksa, jakarta, 2012
M.  Yahya  harahap.,  pembahasan  permasalahan dan  penerapan  kuhap,  sinar  grafika,
jakarta, 2016.
Lamintang,  P.A.F,  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana
Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2013. Lunis,  Suhrawardi  K,  Etika  Profesi  Hukum,
Cetakan  Kedua,  Sinar  Grafika,  Jakarta,
2000.
Marpaung,  Laden,  Proses  Penanganan  Perkara
Pidana, Sinar Grafika, Bandung, 2002. Masyhur,  Kahar,  Membina  Moral  dan  Akhlak,
Kalam Mulia, Jakarta, 2001.
Moeljatno,  Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Bina Aksara, Jakarta, 2007.
Undang-undang  nomor  39  tahun  1999  tentang hak asasi manusia