## Bhirawa Law Journal
Volume 2, issue 1, May 2021 ISSN ONLINE; 2775-2070,  ISSN CETAK; 2775-4464 Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/
PERLINDUNGAN HUKUM HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP TINDAKAN INDIVIDUALISASI TANAH ULAYAT UNTUK TUJUAN KOMERSIAL

## Stivani Marantika Poro, Ali Imron, wika Yudha Shanty
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Kota Malang; 651467; Jawa Timur; Indonesia

## Abstrak
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki peran yang sangat besar sebagai landasan semua peraturan perundang-undangan yang  ada  di  Indonesia.  Termasuk  mengenai  penghormatan  dan  pengakuan terhadap  satuan  masyarakat  hukum  adat  yang  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  keberadaannya  masih  ada.  Dalam  tulisan  ini,  salah  satu  contoh yang diambil oleh penulis adalah masyarakat adat di bagian timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu masyarakat adat Pubabu. Eksistensi masyarakat adat Pubabu sangat kritis karena  pengakuan yang didapatkan oleh mereka sangat  lemah.  Hal  ini  menyebabkan  hak  ulayat    yang    mereka    miliki    ada pada  posisi  yang  rumit  saat  harus  berhadapan  dengan  hak  negara  dalam menguasai.  Pemerintah  Daerah  seakan-akan  menggangu  hak-hak  masyarakat hukum adat dengan alasan demi kepentingan negara. hal ini tentunya tidak boleh  dilakukan,  Oleh  sebab  itu,  agar  hak  ulayat  tidak  terganggu  apalagi menghilangkan hak menguasai  negara maka perlu adanya pembatasan dan juga  perlindungan  hukum  yang  kuat  baik  dari  Pemerintah  Pusat  maupun Pemerintah  Daerah,  ini  bertujuan  agar  tercapainya  kesejahteraan  masyarakat hukum adat dan perlindungan kepada hak asasi manusia, kebijakan terkait masyarakat adat juga haruslah aspiratif.

## Abstract
The  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  has  a  very  large  role  as  the foundation of all existing laws and regulations in Indonesia. Including regarding the respect and recognition of customary law community units whose traditional rights as long as their existence still exist. In this paper, one of the examples taken by the author is the indigenous people in the eastern part of East Nusa Tenggara Province, namely the  indigenous  people  of  Pubabu.  The  existence  of  the  Pubabu  indigenous  people  is very critical because the recognition they get is very weak. This causes their customary rights to be in a complicated position when it comes to dealing with the state’s right to control. The local government seems to interfere with the rights of indigenous peoples because it is in the interests of the state. This certainly should not be done. Therefore, so that customary rights are not disturbed, let alone eliminating the right to control the state, it is necessary to have restrictions as well as strong legal protection from both the Central Government and the Regional Government, this is aimed at achieving the welfare of the customary law community and protection of the people. human rights, policies related to indigenous peoples must also be aspirational.
Koresponden Penulis; Wika Yudha Shanty Email; wika.yudha@unmer.ac.id

## Kata kunci:
Perlindungan hukum, masyarakat adat pubabu, hak ulayat, hutan adat, kebijakan
Keywords:
Legal protection, pubabu customary community, customary rights, customary forest, policy
Volume 2, Issue 1, May 2021

## 1. Latar Belakang
Begitu  banyak  anugerah  Tuhan  Yang  Maha Esa  yang  diberikan  kepada  rakyat  Indonesia, salah  satunya  adalah  tanah.  Segala  hal  yang berkaitan  dengan  tanah  tidak  bisa  dipisahkan dengan  kehidupan  rakyat  Indonesia,  baik dahulu, sekarang maupun  yang  akan  datang. Itu sebabnya  hubungan  manusia  dengan  tanah sangatlah erat. Tanah menorehkan sejarah yang sangat  panjang  bagi  perkembangan  bangsa Indonesia  baik  dalam  bidang  perekonomian, sosial, maupun budaya.
Apabila dikhususkan pada era kolonialisme, sejarah  perjalanan  perkembangan  peraturan hukum  agraria  di  Indonesia,  banyak  politik agraria  yang  tidak  bisa  lepas  dari  dominasi, diskriminasi,  dependensi  dan  eksploitasi.  hal ini tampak dari sistem sewa tanah yang berlaku pada  saat  itu.  Pada  tahun  1870  pemerintah kolonial  Belanda  menerbitkan Agrarische  Wet (Undang-undang Agraria)  dan Agrarische  Besluit (Peraturan Agraria), yang pada pasal 1 Agrarische besluit dimuat  tentang  “ Domein  Verklaring ”  atau pernyataan  kepemilikan  yang  tidak  mengurangi berlakunya  ketentuan  Pasal  2  dan  3 Agrarische Wet ,  yaitu  “bahwa  semua  tanah  yang  pihak  lain tidak  dapat  membuktikan  hak  eigendomnya, adalah domein (milik) negara”. Pasal ini menjadi dasar  bagi  pemerintah  kolonial  bahwa  mereka yang mempunyai sertifikat eigendom yaitu orang- orang  barat  sedangkan  orang-orang  adat  tidak mempuyai  apapun.  Selainitu,  dengan  memiliki sertifikat eigendom mereka  dapat  menjual tanah  kepada  investor  untuk  mendapatkan keuntungan.  Ini  mencerminkan  pandangan masyarakat  individualis,  liberalis  dan  kapitalis yang hanya mementingkan eksploitasi dan tidak mementingkan  pembangunan  ekonomi  serta masyarakat.
Pada  waktu  Indonesia  merdeka,  sistem agraria kolonial harus dihapus dan diubah menjadi sistem hukum yang didasarkan oleh hukum adat, yang mengedepankan kepentingan bersama dan harus  lebih  mengutamakan  dari kepentingan
individu.  Dari  pandangan  asas  kebersamaan yang dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (Satjipto,  2000).  Tindak  lanjut  dari  Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 33 ayat (3) yang terkait dengan bumi dan  tanah,  maka  pemerintah  mengeluarkan Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-  Pokok  Agraria  yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA.
Berdasarkan  isi  dari  UUPA  pasal  3  dapat ditarik  adanya  istilah  “hak  ulayat  dan  hak-hak yang  serupa  dengan  itu”.  Dalam  Penjelasan  Pasal 3  UUPA  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud dengan  “hak  ulayat  dan  hak-hak    yang    serupa itu”  ialah  apa  yang  di  dalam  perpustakaan hukum adat disebut “ beschikkingsrecht ”. Berkaitan dengan  hal  itu    maka,    hak    ulayat    adalah    hak dari suatu masyarakat  hukum atau  persekutuan hukum ( rechtgemeenschap ) atas tanah yang bukan merupakan  hak  milik  (Sri,  2000).  Tanah  Adat seperti  hutan  adat  masih  diakui  keberadaanya sepanjang  masih  ada  dan  tidak  bertentangan dengan  kepentingan  nasional,  karena  berkaitan dengan  hak  ulayat,  hak  ulayat  memiliki  wadah yaitu masyarakat adat.
Hak  ulayat  adalah  sekumpulan  wewenang dan  kewajiban  masyarakat  hukum  adat.  Hak  ini memiliki hubungan dengan tanah yang berada di wilayah  mereka  dan  sebagai  pendukung  sentral bagi  kehidupan  masyarakat  yang  tinggal  di wilayah tersebut selamanya. Hak ulayat termasuk dalam  hukum  publik  yang  merupakan  hak  yang berhubungan  dengan  hak  bersama  kepunyaan atas  tanah,  dalam  hak  ini  mencakup  pula  tugas dan  wewenang  untuk  mengelola,  mengatur  dan memimpin  peruntukan  dan  penugasan  serta pemeliharaannya (Otje, 2001).
Sepanjang  masyarakat  adat  itu  masih  ada maka, pasti disitu pun ada hak ulayatnya, karena kehidupan masyarakat adat ditopang oleh tanah tersebut.  Misalnya  masyarakat  adat  Pubabu  di wilayah  kecamatan  Amanuban selatan,  kabupaten

## PERLINDUNGAN HUKUM HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP TINDAKAN INDIVIDUALISASI TANAH ULAYAT UNTUK TUJUAN KOMERSIAL
Stiani Marantka Poro, Ali Imron, Wika Yuaha Shanty
Timur  tengah  selatan  dalam  kehidupannya  sangat tergantung  dengan  hutan  adat,  karena    hutan adat  tersebut  merupakan  tempat  mereka  untuk tinggal, tempat untuk mencari penghidupan dan juga sebagai penopang perekonomian.
Menurut  Herma  Yulis,  tanah  dalam kehidupan  manusia  mempunyai  arti  penting karena berfungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital  asset (Bushar,  1983).  Sebagai social asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial  di  kalangan  masyarakat  Indonesia  untuk hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai capital asset tanah  merupakan  faktor  modal  dalam pembangunan.  Oleh  karena  itu  tanah  tumbuh sebagai  benda  tidak  bergerak  yang  sangat  penting sekaligus  sebagai  bahan  perniagaan  dan  objek spekulasi.
Di era globalisasi saat ini, kegiatan pemodalan yang  menjadi  tulang  punggung  pembangunan akan  menyimpangi  hak  ulayat  tersebut.  Hal  ini yang  menyebabkan  sering  terjadinya  konflik antara penanam modal dan masyarakat adat atau pemerintah  dan  masyarakat  adat,  karena  kedua belah  pihak  mempunyai  sudut  pandang  yang berbeda.
Ditahun1982adaperjanjianantarapemerintah Indonesia  dengan  Pemerintah  Australia  dalam bidang  paronisasi  atau      penggemukan      sapi selama  25  tahun.  Dalam  perjanjian  ini  pemerintah Australia memanfaatkan hutan adat dari masyarakat  adat  Pubabu  dengan  hak  guna  pakai 6.000 Ha dan 2.671 Ha adalah kawasan hutan adat Pubabu. Sebelum kontrak habis, pada tahun 2010 Dinas Peternakan Provinsi ingin memperpanjang kontrak tersebut. Masyarakat adat Pubabu sudah berusaha  dengan  keras  agar  kontrak  tersebut tidak  diperpanjang,  sehingga  pada  17  Oktober 2017 Pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan Provinsi  NTT,  Dinas  Kehutanan  NTT,  Polda NTT,  dan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  datang menyerahkan  surat  pengosongan  lahan  dan memaksa  masyarakat  adat  Pubabu  untuk menandatangani  surat  peryataan  pengosongan
lahan.  Tidak  ditemukannya  kesepakatan  dalam kasus ini berakibat pada tanggal 18 Agustus 2020 Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  dan jajarannya  melakukan  penggusuran  kepada  29 kepala  keluarga  masyarakat  adat  Pubabu  yang menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal.
Negara  mempunyai  wewenang  penuh terhadap    hutan     negara,     untuk     mengatur dan  memutuskan  persediaan,  peruntukan, pemanfaatan,  pengurusan  serta  hubungan- hubungan  hukum  yang  terjadi  di  wilayah  hutan negara.  Adapun  hutan  adat,  wewenang  negara dibatasi  sejauh  mana  isi  wewenang  yang  tercakup dalam hutan adat (Wahyu, 2014).
Hak  pengelolaan  hutan  adat  berada  pada masyarakat  hukum  adat,  namun  jika  dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat jatuh kepada Pemerintah. Pengalihan fungsi  lahan/tanah  adat  menyebabkan  konflik kepentingan dalam penguasaan sumber daya alam (tanah)  antara  masyarakat  adat  Pubabu  dengan pemerintah  setempat.  Merujuk  pada  PP  No.  40 Tahun  1996  tentang  HGU,  HGB  dan  Hak  pakai atas tanah, tanah tersebut merupakan tanah adat masyarakat  adat  oleh  sebab  sejak  awal  pemberian sertifikat hak pakai dilandasi oleh perjanjian yang disepakati  oleh  masyarakat  sebagai  pemegang hak.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  hukum adat  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  dalam masyarakat Indonesia, perlu ditafsirkan kembali  dalam  hal  fungsi  dan      maknanya dalam  pembangunan  hukum  nasional.  Karena sebenarnya  dalam  kehidupan masyarakat hukum adat masih memiliki kearifan lokal dalam menegakkan  aturan-aturan  yang  berlaku  dalam menata  kehidupannya  secara  adil  dan  mandiri. Sehingga sangat dibutuhkan perlindungan hukum bagi masyarakat adat atas tindakan individualisasi tanah  ulayat  untuk  tujuan  komersial  tanah  adat yang mereka miliki.
Berdasarkan        uraian        tersebut        maka
Volume 2, Issue 1, May 2021
pemasalahan  yang  akan  diangkat  oleh  penulis adalah  mengenai  bentuk  kewajiban  konstitusional negara  dalam  melindungi  hak-hak  tradisional masyarakat  hukum  adat  dan  upaya  pemulihan hak  ulayat  akibat  tindakan  individualisasi  hak ulayat  secara  sepihak  dari  pihak  badan  usaha untuk tujuan komersial.

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan  hukum  pustaka  dan  data  sekunder (Soerjono,  2003).  Persepsi  hukum  adalah  apa yang  telah  dituliskan  di  Peraturan  Perundang- undangan  yang  merupakan  acuan  tingkahlaku manusianya (Amiruddin  et.  Al.,  2006). Pendekatan masalah  dilakukan  melalui  pendekatan  statuta yaitu menelaah hukum positif dan regulasi yang berlaku, serta berkaitan dalam permasalahan ini (Soerjono, 2009).

## 3. Pembahasan
3.1 Bentuk Kewajiban Konstitusional Negara Dalam Melindungi Hak-Hak
Tradisional Masyarakat Hukum Adat
Salah  satu  tugas  pemerintah  pusat  adalah membentuk  yang  berkaitan  dengan  strategi, prosedur  dan  membuat  kebijakan  sosialisasi pembangunan  nasional  kepada  mayarakat  adat. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menjalankan pekerjaan dan tanggungjawabnya, secara tersirat Perda  Prov  NTT  No.  8  Tahun  1974  mengenai Pelaksanaan  Penegasan  Hak  Atas  Tanah,  pada Bab I pasal 1 ayat (3) bertolak belakang dengan tugas dan fungsi pemerintah sebab berkurangnya hak  atas  tanah  ulayat  di  bawah  penguasaan masyarakat  hukum  adat  yang  dengan  alasan tertentu,  dan  berpindah  menjadi  dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.
Dengan  adanya  perkembangan  peraturan yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini,  pemerintah daerah  memiliki  tanggung  jawab  terhadap eksistensi masyarakat adat melalui pembentukan
peraturan  daerah,  karena  itulah  hakikat  dari dibuatkannya  sistem  otonomi  daerah  pasca reformasi,  agar  Pemerintah  Daerah  lebih  tahu permasalahan  yang  ada  di  daerahnya  dan  lebih cepat memberikan solusi jika terjadi permasalahan, termasuk dalam hal tanah adat.
Sinkronisasi  hubungan  antara  Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam hal pengakuandanperlindunganterhadapmasyarakat hukum  adat  melalui  Panitian  Masyarakat Hukum  Adat  (PMHA).  Tugas  dari  PMHA  adalah identifikasi  kemudian  verifikasi  dan  yang  terakhir adalah usulan dan penetapannya dilakukan oleh Gubernur  atau  bupati/walikota.  Landasan  dari tindakan  hukum  ini  adalah  Permendagri  No.  52 Tahun  2014  tentang  pedoman  pengakuan  dan perlindungan masyarakat hukum adat.
Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah  menyepakati  adanya  Hak-Hak  Masyarakat Adat ( United Nations Declaration on the Rights of Indigenous  Peoples )  pada  tanggal  29  Juni  2006. Deklarasi ini bersifat progresif dengan mengakui landasan penting dalam perlindungan, pengakuan dan  pemenuhan  hak-hak  masyarakat  adat. Deklarasi ini juga memuat tentang pengakuan hak individu  maupun  hak  kolektif  masyarakat  adat, hak  atas  identitas  budaya,  hak  atas  pendidikan, kesehatan,  bahasa  dan  hak-hak  dasar  lainnya. Deklarasi  ini  berisi  pula  tentang  pengakuan baik  eksistensi  maupun  hak  masyarakat  adat untuk menentukan nasibnya ( self-  determination ), dan  pengakuan  terhadap  hak  masyarakat  adat atas  tanah,  daerah,  SDA  dan  partisipasi  dalam pembangunan. Berkaitan dengan hak asasi manusia terhadap hak ulayat, maka berlaku doktrin umum tentang  kewajiban  negara  untuk  melindungi  ( to protect ), menghormati ( to respect ), dan memenuhi ( to fullfil ) hak ulayat masyarakat adat.
Implementasi  dari  bentuk  kewajiban konstituional  negara  dalam  melindungi  hak- hak  tradisional  masyarakat  ialah  dengan mengeluarkan  kebijakan  atau  aturan  terkait perlindungan  untuk  hak  masyatakat  adat  serta

## PERLINDUNGAN HUKUM HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP TINDAKAN INDIVIDUALISASI TANAH ULAYAT UNTUK TUJUAN KOMERSIAL
Stiani Marantka Poro, Ali Imron, Wika Yuaha Shanty
menjaga agar masyarakat adat tetap eksis dan juga negara  memberi  jaminan  perlindungan  kepada masyarakat  adat  apabila  hak  tradisionalnya dilanggar.
Beberapa  aturan  hukum  yang  mengatur mengenai perlindungan hak-hak dari masyarakat hukum adat, yaitu UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang juga ditegaskan lagi dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,  UU  No.  5  Tahun  1960  Tentang  Pokok- Pokok Agraria pasal 3 dan, UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Sebagai  masyarakat  hukum  adat  yang diakui keberadaannya harus memenuhi unsur (1) berbentuk    paguyuban     ( rechsgemeenschap ),
(2) terdapat  istitusi  yang  berbentuk  perangkat penguasa  adatnya,  (3)  terdapat  daerah  hukum yang jelas, (4) ada badan dan instrumen hukum termasuk  peradilan  adat  yang  ditaati,  (5)  ada kegiatan pengambilan/pengumpulan hasil hutan di  wilayah  hutan  untuk  memenuhi  kebutuhan sehari-hari.
Selain  itu  aturan  hukum  yang  mengatur mengenai perlindungan hak-hak dari masyarakat hukum    adat    adalah    Undang-undang    Nomor 24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi Pasal  51  ayat  (1),  Putusan  MK  Nomor  35/PUU- X/2012  atas  uji  materi  Undang-undang  Nomor 41  Tahun  2009  tentang  Kehutanan.  Dengan keluarnya  Putusan  MK  Nomor  35/PUU-X/2012 atas uji materi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009  tentang  Kehutanan,  dengan  amar  putusan antara  yaitu  hutan  adat  adalah  hutan  yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, memberi implikasi luas dalam upaya pengakuan keberadaan,  kearifan  lokal  dan  hak  masyarakat hukum  adat.  Ada  berbagai  permasalahan  yang menghambat  penerapan  keputusan  di  atas,  antara lain  ketidak  tersediaan  data  dasar  keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal.
Beberapa  aturan  tersebut  merupakan implementasi  dari  kewajiban  konstitusional negara,  yaitu  negara  memberi  pengakuan
kepada masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  zaman negara  tetap  mengakui    dan    melindungi    hak- hak  mereka  sesuai  dengan  Hak  Asasi  Manusia setiap  individunya.  Bukan  hanya  negara    saja yang  memberikan  pengakuan  dan  jaminan  atas hak-hak masyarakat hukum adat, namun negara juga melindungi masyarakat adat apabila haknya dilanggar,  melalui  penyelesaian  hukum  yang telah diatur juga dalam hukum positif.

## 3.2 Upaya Pemulihan Hak Ulayat Akibat Tindakan Individualisasi Hak Ulayat
Secara Sepihak Dari Pihak Badan Usaha
Untuk Tujuan Komersial Berdasarkan Naskah Akademik RUU Masyarakat  Hukum  Adat,  landasan  sosiologis pembentukan RUU Masyarakat Hukum Adat ialah pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat melalui  peraturan  perundang-undangan  khusus yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan perberdayaan serta menyelesaikan sengketa terkait keberadaan masyarakat adat diantaranya berupa konflik sosial, konflik pertanahan dan lain- lain.  Masyarakat  adat  belum  terlindungi  secara maksimal  dalam  melaksanakan  hak  pengelolaan yang bersifat individu dan komunal, baik hak atas tanah, hak wilayah, hak budaya, dan sumber daya alam  yang  diperoleh  dari  generasi  ke  generasi, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat.
Eksistensi  dan  preservasi  hak  masyarakat hukum adat belum maksimal sehingga berakibat tidak  tercapainya  kesejahteraan    bagi    mereka dan  munculnya  konflik  di  berbagai  wilayah masyarakat  adat,  sehingga  mengakibatkan  adanya ancaman stabilitas keamanan nasional. Beberapa upaya  pemulihan  hak  masyarakat  hukum  adat dapat  dilakukan  melalui  rekonsiliasi.  Berdasarkan Undang-undang   Nomor   7   Tahun   2012   dalam pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), usaha penanganan konflik  dengan  cara  berunding  secara  damai dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  institusi
Volume 2, Issue 1, May 2021
adat  atau  pranata  sosial  dalam  menyelesaikan konflik sosial dengan jalan pemberian ganti rugi atau dengan pemberian. Pemulihan lewat cara ini bukan saja mengganti rugi secara materil namun juga  secara  non  materil  sehingga  masyarakat adat  dapat  tinggal  dengan  damai  tanpa  adanya ketakutan  atau  trauma  yang  sebelumnya  telah mereka alami.
Cara  yang  lain  adalah  melalui  rehabilitasi. Rehabilitasi  meliputi  perbaikan  dan  pemulihan semua  aspek  masyarakat  adat  Pubabu  seperti pada  kondisi  sebelumnya.  Beberapa  yang  harus dilakukan  oleh  Pemerintah  ialah  pertama; pemulihan  psikologis  masyarakat  yang  menjadi korban  akibat  konflik  dan  juga  harus  adanya perlindungan  secara  khusus  untuk  perempuan dan  anak,  kedua;  pemulihan  kondisi  sosial, ekonomi,  budaya,  keamanan,dan  ketertiban, sehingga masyarakat adat Pubabu hidup dengan sejahtera,  ketiga;  perbaikan  dan  pengembangan hutan  adat  Pubabu  seharusnya  didukung  oleh pemerintah daerah supaya adat Pubabu tetap ada dan tidak luntur.
Kelima;  penguatan  relasi  sosial  yang  adil untuk  kesejahteraan  masyarakat  adat  Pubabu, keenam,  penguatan  kebijakan  publik  yang mendorong  pembangunan  di  kawasan  atau daerah  adat  hutan  Pubabu  berbasiskan  hak masyarakat  adat,  ketujuh;  pemulihan  ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintah.  Kedelapan;  pemenuhan  kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan masyarakat adat yang berkebutuhan khusus. Kesembilan;  peningkatan  pelayanan  kesehatan, karena mengingat kasus ini terjadi disaat adanya pandemi  covid  19,  sehingga  sudah  seharusnya pemerintah  daerah  meningkatankan  pelayanan kesehatan.
Kesepuluh;  pemfasilitasan  serta  mediasi pengembalian  dan  pemulihan  aset  masyarakat. Upaya  lainnya  adalah  rekonstruksi,  artinya membangun  kembali  semua  sarana  dan  prasarana sehingga  masyarakat  adat  dapat  menjalankan kehidupan mereka dengan baik dan sejahtera dan
tidak terhambat dengan minimnya fasilitas yang diberikan pemerintah.

## 4. Simpulan
Bentuk  Kewajiban  Konstitusional  Negara Dalam Melindungi
Hak-hak Tradisional Masyarakat  Hukum  Adat  dituangkan  dalam hukum  dasar  Negara  (UUD  NRI    Tahun    1945) dan berbagai  aturan  hukum  lain  yang  berada di  bawahnya.  Upaya  untuk      mengembalikan hak  tradisional  masyarakat  adat  ialah  dengan cara  mengembalikan  dan  memperbaiki  seperti semula  atau  keadaan  asalnya  yang  telah  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2012 Tentang Pemulihan Pasca Konflik yaitu pada Bab V pasal 36 yaitu dengan melakukan Rekonsiliasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

## Daftar Pustaka
Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian  Hukum , Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
Sri  hajati, Upaya  Pembaharuan  Hukum  Agraria Nasional Dalam Menunjang  Investasi , yuridika vol.15 No.6, 2000.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Cetakan  ke-11,  PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2009.
Wahyu  Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen ,  Bandar lampung:Universitas lampung, 2014.
Bushar  Muhammad, Pokok-Pokok  Hukum  Adat , Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
Satjipto Rahardjo , Ilmu  Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Otje  Salman  Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer , P.T.Alumni,
Bandung 2001.