## Ketidakpastian Hukum Mengenai Batas Wajar Pembuatan Akta Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017
Oleh:

## Fendy Heryanto
Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

## fendy675@gmail.com
Volume  22  Nomor  2  Agustus  2024:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri.2024 A rticle  History Submission: 18-06-2024 Revised: 27-07-2024 Accepted: 28-07-2024 Published: 18-08-2024

## ABSTRACT
A notary is a public official appointed by the state through a minister whose duties are regulated in statutory regulations. Because a notary is a public official, those who serve as notaries must be able  to  maintain  the  honor  and  dignity  of  their  position.  Everything  related  to  the  duties  of  a Notary  must  be  carried  out  in  accordance  with  the  Law  on  Notary  Positions  and  the  Notary's Code of Ethics. Authentic deeds as legal products from notaries are a form of certainty and legal protection for the parties concerned. Because it concerns legal certainty and legal protection for the community, that is the reason why Notaries in carrying out their official duties must comply with  what  has  been  regulated  in  the  Notary  Position  Law  and  the  Notary  Code  of  Ethics.  In making Deeds, Notaries in their Code of Ethics have regulated the reasonable limit of deeds that can  be  made  in  one  day.  However,  this  limitation  does  not  provide  certainty  because  it  is  also regulated in the same article that there is an exception that more than 20 deeds can still be made. The  existence  of  regulations  cannot  provide  certainty,  which  in  fact  must  be  regulated  because the impact reaches the community. Therefore, this problem will become a question for Notaries and will also have an impact on legal certainty and protection for the public. It can be said to have an effect on society because legal products made by Notaries may one day lose their evidentiary power .
Keyword: Notary; reasonable limits; Notarial Deed; Deed Making .

## ABSTRAK
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  diangkat  oleh  negara  melalui  menteri  yang  tugasnya  diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena notaris adalah pejabat umum, maka mereka yang menjabat  sebagai  notaris  harus  dapat  menjaga  kehormatan  dan  martabat  jabatannya.  Segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  tugas  Notaris  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  Undang- Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Akta otentik sebagai produk hukum dari Notaris merupakan  bentuk  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  yang  berkepentingan. Karena  menyangkut  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat,  itulah  alasan mengapa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam pembuatan Akta, Notaris dalam Kode Etiknya telah mengatur batas wajar akta yang dapat dibuat dalam satu hari. Namun, batasan  tersebut  tidak  memberikan  kepastian  karena  diatur  juga  dalam  pasal  yang  sama  bahwa terdapat  pengecualian bahwa masih  dapat  dibuat lebih dari 20 akta. Keberadaan peraturan tidak dapat  memberikan  kepastian  yang  notabene  harus  diatur  karena  dampaknya  sampai  ke

## Fendy Heryanto
Ketidakpastian Hukum Mengenai Batas Wajar Pembuatan Akta Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017
masyarakat.  Oleh  karena  itu,  permasalahan  ini  akan  menjadi  pertanyaan  bagi  para  Notaris  dan juga akan berdampak pada kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dapat dikatakan berdampak  pada  masyarakat  karena  produk  hukum  yang  dibuat  oleh  Notaris  suatu  saat  dapat kehilangan kekuatan pembuktiannya.

## Kata kunci: Notaris; batas kewajaran; Notaris

## PENDAHULUAN
Terhadap  negara  yang  melandaskan  hukum  sebagai  pedoman  keberlangsungannya sebagaimana  contohnya  adalah  negara  Indonesia,  tentu  saja  segalanya  akan  tunduk  dan dilaksanakan  berdasarkan  pada  aturan  hukum  yang  telah  dibuat.  (Habib,  n.d.)  Indonesia  sebagai negara  yang  memegang  erat  hukum  sebagai  pedoman  dalam  bernegara  telah  secara  jelas dicantumkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945), yaitu pada Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah  negara  hukum”.  (Herlien,  n.d.)  Secara  teori  cita  hukum  itu  sendiri  adalah  untuk menciptakan 3 pilar penting yang terdiri atas kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.  Untuk  dapat  menciptakan  3  pilar  cita  hukum  tersebut  tentu  saja  perlu  adanya  produk hukum yang diciptakan oleh negara. (Ibrahim, n.d.-b) Terhadap produk hukum sebagaimana yang dimaksud  tidak  hanya  harus  berupa  undang-undang  saja,  namun  guna  menunjang  penerapan hukum  itu  sendiri  juga  ada  produk-produk  hukum  yang  diciptakan  oleh pejabat  yang  merupakan bagian dari negara. (Koesoemawati, n.d.-a)
Bagi  suatu  negara  hukum  tentu  saja  hukum  akan  selalu  berjalan  bersamaan  dengan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan sosial masyarakat dan aspek lainnya. Hal ini menunjukkan  bahwa  manusia  sebagai  makhluk  sosial  akan  terus  berkembang  dalam  kehidupan sosial  bermasyarakat.  (Sumaryono,  n.d.-b)  Dengan  demikian  manusia  acap  kali  melakukan hubungan  satu  sama  lainnya  baik  secara  individu  atau  berkelompok.  Perbuatan  tersebut  secara hukum dikenal dengan hubungan keperdataan yang memiliki sifat privat. Namun atas perbuatan perbuatan  yang  terjadi  di  masyarakat  tentu  saja  harus  ada  pengawasan  serta  pengamanan  guna memberikan  rasa  aman  dan  damai  bagi  tiap  individu  atau  kelompok  sebagai  subjek  hukum. Adanya  hubungan  hukum  tersebut  tentu  saja  akan  menimbulkan  yang  dikenal  dengan  hak dan/atau  kewajiban,  yang  mana  ini  memberikan  batasan  bertindak  atau  keleluasaan  untuk bertindak.  (Soeroso,  n.d.)  Maka  dari  itu  haruslah  produk  hukum  yang  secara  resmi  dibuat  guna dapat  memberikan  kepastian  dan  juga  perlindungan  nyata  atas  hak  dan/atau  kewajiban  yang dimiliki oleh tiap subjek hukum.
Setiap  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  harus  turut  disertai  dengan  adanya  suatu  bukti.
Fendy Heryanto Ketidakpastian Hukum Mengenai Batas Wajar Pembuatan Akta Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017
(Iryadi, n.d.-a) Bukti inilah yang harus merupakan produk hukum yang dibuat oleh negara guna memastikan  dan  secara  jelas  menentukan  hak  dan  kewajiban  dari  setiap  subjek  hukum.  Karena sebab  dari  adanya  suatu  alat  bukti  terjadi  dari  hubungan  keperdataan,  maka  terhadap  alat  bukti sendiri juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bukti sendiri di Indonesia telah ada tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). (Budiono,  n.d.)  Dalam  Pasal  1866  KUH  Perdata  disebutkan  secara  urut  berdasarkan  kekuatan pembuktiannya  bahwa  alat  pembuktian  terdiri  dari  bukti  tertulis,  bukti  saksi,  prasangka, pengakuan, dan sumpah.
Bukti merupakan salah satu peranan penting dalam adanya hubungan keperdataan, karena suatu bukti dapat membuat terang suatu keadaan yang secara nyata telah terjadi atau dapat juga dikatakan pada suatu peristiwa dapat digunakan untuk mengungkapkan suatu fakta, dan selain itu bukti  dapat  menjadi  sebagai  tanda.  (Adjie,  n.d.)  Namun  terhadap  bukti  tertulis  tidak  bisa  serta merta  dibuat  dan  memberikan  dampak  hukum  atas  dibuatnya  bukti  tertulis  tersebut.  Terhadap suatu perbuatan hukum tentu saja perlu adanya bukti tertulis yang sama-sama memiliki kekuatan hukum. (Jan, n.d.) Terhadap bukti sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata, yang khususnya adalah  bukti  tertulis,  tentu  saja  sesuai  dengan  yang  telah  disebutkan  di  atas  guna  menjamin kepastian  hukum guna  menjamin  kepastian  hukum  tersebut,  maka  memerlukan  lembaga  yang berwenang  dalam  penegakannya.  (Iryadi,  n.d.-b)  Lembaga  ini  dapat  memberikan  perlindungan  hak kepada  masyarakat  baik  privat  maupun  umum,  kemudian  sebagai  perpanjangan  tangan  negara menunjuk profesi-profesi tertentu guna memberikan perlindungan hak bagi masyarakat, salah satunya ialah  profesi  seorang  notaris ,  Kekuatan  pembuktian  merupakan  inti  dari  sebuah  akta,  apabila  ia mengandung  kecacatan,  maka  pembuktian  menjadi  lemah  dan  bahkan  dianggap  batal  demi hukum.  (Sumaryono,  n.d.-a)  Peraturan  jabatan  notaris  juga  mewajibkan  seorang  notaris  untuk dapat  bertindak  dan  berperan  dengan  adil,  tidak  cenderung  memihak  kepada  satu  pihak  serta memiliki  budi  luhur 1 .  Kemudian  yang  dimaksud  dengan  Notaris  adalah  “pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan  undang-undang  lainnya”.  (Budiono, n.d.)Yang  mana  memiliki  peranan  untuk  membantu  atau  melayani  masyarakat  dalam  mengurus terkait  keabsahan  dalam  bidang  keperdataan.  Notaris  akan  bertindak  untuk  membantu memberikan  kepastian  dan  juga  perlindungan  atas  hak  dan/atau  kewajiban  yang  dimiliki  oleh tiap-tiap  pihak  yang  terkait  dalam  suatu  hubungan  keperdataan.  Kepastian  hukum  dan  juga perlindungan  yang  dapat  diciptakan  oleh  Notaris  adalah  dengan  cara  membuat  yang  disebut

## Fendy Heryanto
Ketidakpastian Hukum Mengenai Batas Wajar Pembuatan Akta Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017
dengan bukti tertulis atau dikenal dengan istilah akta Notaris, adapun yang dimaksud dengan akta Notaris adalah “akta otentik yang dibuat oleh atau di  hadapan Notaris menurut  bentuk  dan tata cara  yang  ditetapkan  melalui  Undang  Undang  ini”.  (Koesoemawati,  n.d.-b)Yang  mana  akta notaris  ada  beberapa  macam.  Sehingga  sebagai  Notaris  tentu  saja  memiliki  peranan  dalam keberlangsungan dari kepastian dan perlindungan para pihak yang membuat  akta terkait dengan hak  dan/atau  kewajiban.  Oleh  karena  itu  Notaris  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya tentu  saja  tidak  boleh  secara  asal  dalam  membuat  suatu  akta. Dengan  demikian  Ikatan  Notaris Indonesia  memiliki  sebuah  dewan  yang  berperan  sebagai  pengawas  guna  mengawasi  berbagai pelanggaran serta dugaan kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya, dengan demikian segala bentuk pelanggaran dapat diminimalisir sekecil mungkin.
Dalam  menjalankan  tugasnya  seorang  notaris  wajib  memiliki  integritas  serta  segala perbuatannya memiliki etiket  yang  baik.  (Ibrahim, n.d.-a) Dalam pembuatan akta baik  dari bentuk akta dan prosedurnya sudah diatur dengan undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris  (selanjutnya  disebut  UUJN).  Selain  dibuatnya  UUJN,  Notaris  dalam  menjalankan jabatannya juga diatur dari segi etika jabatannya yang dikenal dengan Kode Etik Notaris. Aturan inilah  yang  menjadi  pedoman  bagi  para  Notaris  untuk  menjalankan  jabatannya  dalam  melayani masyarakat.  (Adjie,  n.d.)  Semua  ini  penting  untuk  dipahami  dan  dilaksanakan  oleh  Notaris mengingat  bahwa  jabatan  mereka  merupakan  jabatan  yang  pengangkatannya  dilakukan  oleh negara  yang  sifat  dari  jabatan  ini  adalah  terhormat  dan  bermartabat.  Tidak  hanya  terkait kehormatan  dan  martabat  jabatan  Notaris  saja,  tetapi  dalam  menjalankan  jabatan  Notaris  juga memiliki  dampak  bagi  Kliennya  yang  mana  harus  memastikan  bahwa  atas  produk  hukum  yang telah dibuat nya jangan  sampai terjadi cacat  hukum  yang akibatnya merugikan Klien itu sendiri dan  bisa  saja  munculnya  suatu  pertanggungjawaban  secara  pidana  terhadap  pembuat  akte  atau Notaris.
Dalam  Kode  Etik  Notaris  sudah  disebutkan  adanya  larangan  bagi  Notaris  dalam melaksanakan  jabatannya.  Sudah  sangat  banyak  sekali  larangan  dalam  Kode  Etik  Notaris  yang diatur  dalam  Pasal  4,  yang  mana  ini  berguna  untuk  menjamin  notaris  dapat  bertindak  sesuai dengan aturan jabatan  Notaris  dan juga tidak mencoreng kehormatan serta martabat  jabatannya. Namun  yang  menjadi  fokus  dalam  Pasal  4  Kode  Etik  Notaris  ini  adalah  pada  angka  16  terkait “Membuat  akta  melebihi  batas  kewajaran  yang  batas  jumlahnya  ditentukan  oleh  Dewan Kehormatan”.  Nyatanya  dalam  pembuatan  suatu  aturan  belum  tentu  adanya  kesempurnaan  dan

## Fendy Heryanto
Ketidakpastian Hukum Mengenai Batas Wajar Pembuatan Akta Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017
justru memberikan celah akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan cita- cita dari pembuatan aturan itu sendiri seperti UUJN dan juga Kode Etik Notaris. Dapat dikatakan demikian  karena,  sesuai  dengan  isi  Pasal  4  angka  16  bahwa  aturan  mengenai  batas  kewajaran diatur  oleh  Dewan  Kehormatan.  Oleh  karena  itu  dapat  dilihat  dalam  Peraturan  Dewan Kehormatan  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Batas  Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari yang merupakan peraturan yang ditetapkan atas adanya Pasal 4 angka  16  Kode  Etik  Notaris.  Dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  disebutkan  bahwa  “batas  maksimal pembuatan akta bagi  anggota perkumpulan adalah 20 (dua puluh) akta per hari”. Namun timbul suatu  permasalahan  dalam  pemberian  kepastian  dari  aturan  yang  telah  dibuat  dalam  Peraturan Dewan  Kehormatan  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017.  Dapat  dikatakan demikian  karena  dalam  Pasal  2  Ayat  (2)  itu  mematahkan  sendiri  bahwa  dalam  pembuatan  akta bisa  saja  dilakukan  lebih  dari  20  (dua  puluh)  akta  perhari  selama  dapat  dipertanggungjawabkan yang dilakukan sesuai dengan UUJN, Kode Etik Notaris, tata cara pembuatan akta notaris, serta kepatutan dan kepantasan serta peraturan perundang-undangan lainnya.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apa  dampak  pembuatan  akta  Notaris  yang melebihi  batas  wajar  dan  apa  permasalahan  dalam  pengaturan  hukum  terkait  batas  wajar pembuatan akta oleh Notaris
Dengan  adanya  Peraturan  Dewan  Kehormatan  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2017  yang  dibuat  oleh  Dewan  Kehormatan  Pusat  Notaris  dengan  tujuan  dibuat  untuk memberikan  persamaan  perspektif  makna  dari  frasa  “batas  kewajaran”,  nyatanya  justru menimbulkan  suatu  kerancuan.  Sehingga  berdasarkan  pada  pembahasan  diatas  dapat  ditarik rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apa dampak pembuatan akta Notaris yang melebihi batas wajar ?
2. Apa  permasalahan  dalam  pengaturan  hukum  terkait  batas  wajar  pembuatan  akta  oleh Notaris ?
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangsih  pemikiran  mengenai ketidakpastian mengenai batas wajar pembuatan akta dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  bentuk  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  terhadap hukum positif tertulis. Pada penelitian hukum jenis ini hukum merupakan apa yang tertulis dalam

## Fendy Heryanto
Ketidakpastian Hukum Mengenai Batas Wajar Pembuatan Akta Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017
peraturan  perundang-undangan  atau  hukum  merupakan  kaidah  atau  norma  yang  mengacu  pada perilaku  manusia  yang  dianggap  pantas 2 .  Dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mengkaji ketentuan  Peraturan  Dewan  Kehormatan  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  dan  Undang-Undang Jabatan Notaris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Dampak dari pembuatan akta oleh Notaris yang melebihi batas wajar
Sebelum membahas lebih lanjut, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai dasar hukum apa  saja  yang  membahas  mengenai  kode  etik  batas  kewajaran  pembuatan  akta  oleh  Notaris. Peraturan  yang  membahas  terkait  kode  etik  batas  kewajaran  pembuatan  akta  terdapat  dalam Kode Etik Notaris dan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun  2017  Tentang  Batas  Kewajaran  Jumlah  Pembuatan  Akta  Perhari,  dan  UUJN.  Pada dasarnya  akta  sebagaimana  dimaksud  dalam  KUH  Perdata  merupakan  suatu  surat  yang berisikan  uraian  peristiwa  yang  menjadi  dasar  suatu  hak  atau  perikatan  dengan  tujuan  untuk pembuktian.  Akta  yang  merupakan  produk  dari  notaris  memiliki  sifat  pembuktian  yang sempurna. Atas akta tersebut, notaris lah yang ditunjuk oleh negara untuk melaksanakan tugas tersebut  selama  dalam  undang-undang  tidak  diatur  bahwa  pembuatan  suatu  akta  dilakukan oleh pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN.
Namun  terhadap  akta  otentik  dapat  dikatakan  otentik  itu  sendiri  tidak  hanya berdasarkan  pada  dibuat  oleh  pejabat  umum  atau  dalam  hal  ini  notaris,  tetapi  dalam  proses pembuatannya harus sesuai dengan UUJN. Yang dimaksud dengan bentuk dalam hal ini tidak hanya  dilihat  dari  bentuk  fisiknya  saja,  tetapi  juga  melihat  pada  tata  cara  dalam  pembuatan akta  tersebut.  Yang  dimaksud  sesuai  dengan  UUJN  adalah  dalam  proses  pembuatan  Notaris harus  mengikuti  aturan  yang  terdapat  dalam  Pasal  38  hingga  Pasal  53  UUJN.  Dalam  proses pembuatan  akta  juga  ada  yang  dikenal  dengan  pembacaan  akta.  Demi  sempurnanya  akta otentik,  maka  notaris  harus  membacakan  akta  yang  telah  dibuat  dihadapan  para  pihak  yang menghadap  secara  langsung  dihadapan  notaris  beserta  dengan  saksi.  Dalam  proses  ini  tentu saja harus dilakukan secara perlahan dan jelas, agar terhadap akta yang telah dibuat ini dapat dipahami oleh para pihak.
Hal ini membuktikan bahwa dalam pembuatan suatu akta otentik membutuhkan waktu yang cukup banyak. Jika notaris melakukan pelanggaran dalam ketentuan UUJN dalam proses pembuatan akta otentik maka, terhadap akta yang pada mulanya merupakan akta otentik akan berubah kedudukannya menjadi akta dibawah tangan. Yang mana akta dibawah tangan sendiri
Fendy Heryanto Ketidakpastian Hukum Mengenai Batas Wajar Pembuatan Akta Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017
kekuatan pembuktiannya sudah tidak seperti akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, tetapi akta dibawah tangan sifatnya masih permulaan pembuktian yang pada suatu saat  bisa  saja  cacat  hukum  dan  dapat  berakibat  batal  demi  hukum  atau  dapat  dibatalkan. Dengan  demikian  akan  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  terkait  atau  disebut  dengan  klien notaris  tersebut  sehingga  dapat  ditekankan  bahwa  dalam  pembuatan  akta  harus  benar-benar teliti dan melaksanakan tahap-tahap sebagaimana telah disebutkan dalam UUJN.
Dalam  Kode  Etik  Notaris  telah  disebutkan  dalam  Pasal  4  angka  16,  yaitu”  Notaris dilarang  untuk  membuat  akta  melebihi  batas  kewajaran  yang  terbatas  jumlahnya  ditentukan oleh  Dewan  Kehormatan”.  Dalam  dan  Peraturan  Dewan  Kehormatan  Pusat  Ikatan  Notaris Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Batas  Kewajaran  Jumlah  Pembuatan  Akta  Perhari juga telah ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) bahwa “batas kewajaran dalam pembuatan akta oleh  Notaris  sebagai  anggota  perkumpulan  adalah  20  (dua  puluh)  akta  per  hari”.  Namun dalam  Ayat  (2)  juga  memberi  kewenangan  bagi  Notaris  untuk  dapat  membuat  lebih  dari  20 akta  perhari,  namun  dengan  adanya  pertanggungjawaban  bagi  pihak  Notaris  yang  membuat untuk  melaksanakan  perbuatannya  sesuai  dengan  UUJN,  Kode  Etik  Notaris,  dan  peraturan lainnya.
Dari sini dapat dikatakan bahwa pada dasarnya notaris tidak boleh untuk membuat akta lebih  dari  20  akta  perhari.  Jika  dihubungkan  dengan  tata  cara  pembuatan  akta  yang  sudah disebutkan  diatas  sebagaimana  tertuang  dalam  UUJN,  tentu  saja  dalam  pembuatan  akta sebanyak  20  akta  sehari  sudah  merupakan  batas  maksimal  kewajaran.  Jika  akan  dilakukan lebih dari 20 akta perhari dengan pelaksanaan prosedur pembuatan akta yang sangat panjang dan membutuhkan  fokus dan ketelitian yang tinggi,  tentu saja tidak dapat  dimungkinkan hal tersebut  terjadi.  Apabila  itu  terjadi  maka  dapat  dimungkinkan  telah  adanya  indikasi pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Notaris  guna  menghalalkan  segala  cara  untuk  mencapai tujuan yang diharapkan oleh Notaris itu sendiri.
Kode  Etik  Notaris  sudah  disusun  sedemikian  rupa  untuk  menghindarkan  Notaris  dan juga secara langsung kepada para klien dari Notaris untuk mendapat efek buruk atas perbuatan dari  Notaris  yang  menyimpang  Kode  Etik  Notaris.  inti  dari  Kode  Etik  Notaris  itu  sendiri adalah  untuk  membuat  Notaris  dapat  bertindak  sewajar-wajarnya  guna  memberikan  jaminan untuk  menciptakan  suatu  produk  yang  mengandung  kepastian  hukum  dan  juga  perlindungan hukum bagi pihak terkait.
Dibentuknya  aturan  pembatasan  pembuatan  akta  bagi  Notaris,  ini  merupakan

## Fendy Heryanto
Ketidakpastian Hukum Mengenai Batas Wajar Pembuatan Akta Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017
keprihatinan  bagi  kelompok  organisasi  Notaris  dalam  kepatuhan  Notaris  untuk  mengikuti prosedur dalam pembuatan akta. Dengan demikian akan terjamin  fungsi dari akta itu sendiri atas permasalahan keperdataan kliennya dan juga terpenuhinya hak-hak dari Klien itu sendiri atas  produk  yang  dibuat  oleh  Notaris.  Namun  jika  yang  terjadi  sebaliknya,  yaitu  Notaris karena memaksakan untuk membuat 20 akta lebih perhari tentu saja adanya kemungkinan akta itu tidak sempurna dan dapat menimbulkan masalah dikemudian hari.
Jika  menjadi  suatu  masalah  dan  terbukti  adanya  cacat  prosedur  dan/atau  cacat  bentuk dalam  akta  tersebut  akan  mengakibatkan  penurunan  dari  segi  fungsi,  dimana  seperti  yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa akta tersebut menjadi akta dibawah tangan. Hal ini tentu saja  merupakan  kerugian  besar  bagi  pihak  Klien.  Sedangkan  terhadap  pertanggungjawaban dari  Notaris  seperti  apa  yang  bisa  diminta  untuk  mengembalikan  keadaan  yang  secara  fakta atau  seharusnya  merupakan  hak  dari  Klien  tersebut.  Terdapatnya  permasalahan  yang  terjadi dalam  proses  pembuatan  akta  autentik  disebabkan  karena  dalam  Undang-undang  Jabatan Notaris tidak mengatur secara jelas prinsip-prinsip atau langkah-langkah notaris untuk bekerja lebih berhati-hati dalam proses pembuatan akta, sehingga notaris tidak memiliki pedoman dan tuntunan yang berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam akta autentik yang dibuat oleh  notaris.  Kekaburan  norma  dalam  Undang-undang  Jabatan  Notaris  tersebut  dapat  dilihat dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  disebutkan  mengenai  kewajiban  notaris  yaitu  dalam menjalankan  jabatannya,  Notaris  wajib  bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum 3
Diatas  telah  disebutkan  adanya  kata  cacat  prosedur,  yang  mana  prosedur  sendiri merupakan bagian penting dalam suatu akta otentik. prosedur pembuatan akta telah diatur oleh hukum,  yaitu  terdapat  pada  UUJN.  tujuannya  sendiri  secara  umum  adalah  memberikan perlindungan  bagi  Klien  terhadap  produk  hukum  yang  dibuat  oleh  notaris  dan  juga  dapat memberikan  suatu  kepastian  hukum  serta  meminimalisir  adanya  suatu  permasalahan  yang akan timbul baik sekarang atau dikemudian hari. oleh karena itulah prosedur pembuatan akta dianggap  penting.  Setiap  tahapan  dalam  pembuatan  akta  dapat  membantu  notaris  untuk mengetahui  adanya  suatu  kesalahan  atau  permasalahan.  Sehingga  dalam  pembuatan  akta otentik,  Notaris  baik  secara  etika  dan  norma  harus  melaksanakan  beberapa  tahapan  sebagai berikut :
1) Persiapan;
2) Pembuatan akta;

## Fendy Heryanto
Ketidakpastian Hukum Mengenai Batas Wajar Pembuatan Akta Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017

## 3) Pembacaan akta; dan

## 4) penandatanganan akta.
Langkah-langkah  diatas  merupakan  suatu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam proses  pembuatan  akta.  maka  dari  itulah  dalam  pembuatan  akta  tidak  bisa  dilakukan  dengan terburu-buru  dan  cenderung  memakan  waktu  yang  panjang.  oleh  karena  itu  terkait  dengan prosedur pembuatan akta yang disebutkan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.
Pertama,  tahap  persiapan  yang  merupakan  suatu  awalan  dalam  pembuatan  akta.  Dalam tahapan  ini  secara  etika  dan  profesionalitas  sebagai  seorang  pejabat  umum  dianggap  perlu  dan wajib  dilakukan.  Dianggap  wajib  dan  perlu  karena  dalam  membuat  akta  seorang  pejabat  umum notaris  harus  benar-benar  memahami  apa  yang  diperlukan  dan  dikehendaki  oleh  para  pihak  atau Kliennya. Selain itu Notaris juga harus memahami betul suatu  pokok permasalahan yang terjadi, sehingga  Notaris  akan  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  sesuai  dengan  kapasitas  yang dimiliki.  Apa  yang  menjadi  suatu  keperluan  dan  kehendak  dari  para  pihak  atau  Klien  yang menghadap dihadapan Notaris tidak serta merta bagi Notaris untuk dapat melaksanakan apa yang diajukan,  tetapi  dalam  tahap  persiapan  inilah  seorang  Notaris  memiliki  peranan  yang  cukup penting  untuk  memberikan  penyuluhan  hukum  atas  pembuatan  suatu  akta  otentik  yang  pada akhirnya  menjadi  dasar  hukum  untuk  bertindak  bagi  para  pihak  atau  Klien  yang  menjadi  para pihak  dalam  akta  tersebut.  Terhadap  hal  tersebut  tentu  saja  merupakan  suatu  kewajiban  bagi Notaris,  karena  secara  akademik  atau  pengetahuan  tentu  saja  seharusnya  seorang  notaris  lebih memahami keadaan hukumnya.
Notaris  harus  bisa  memberikan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  terkait  atau  yang menghadap  dihadapannya  agar  pihak-pihak  tersebut  dapat  mengetahui  secara  hukum  apa  yang terbaik  untuk  menjadi  modal  dalam  melakukan  perbuatan  hukum.  Secara  tidak  langsung  dengan perbuatan yang dilakukan oleh notaris ini dapat memberikan gambaran mengenai apa saja dampak dari  pembuatan  akta  yang  akan  dilakukan.  Dengan  tahapan  ini  bertujuan  juga  untuk  memenuhi informasi  selengkap-lengkapnya  baik  untuk  kepentingan  notaris  dalam  membuat  akta  dan  juga bagi  kepentingan  pihak-pihak  terkait  yang  akan  membuat  akta.  Sehingga  informasi  dapat  berupa apa saja fakta hukum  yang ada, lalu atas pembuatan akta yang mengatur  suatu  perbuatan hukum jangan sampai terjadi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.
Fendy Heryanto Ketidakpastian Hukum Mengenai Batas Wajar Pembuatan Akta Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017
Perbuatan  hukum  dalam  akta  otentik  adalah  perbuatan  hukum  dalam  lingkup  hukum perdata,  karena  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  ruang  lingkupnya  adalah  mengenai  hak-hak keperdataan  dari  orang,  baik  orang  dalam  arti natuurlijk  persoon atau  orang  dalam  arti Recht Persoon . Kemudian perbuatan hukum yang dilakukanlah oleh pihak yang mempunyai kewenangan /  berhak,  dalam  hal  ini  berarti  para  pihak  memiliki Legal  standing, misalnya  dalam  pembuatan akta keterangan waris, maka pihak yang mempunyai kewenangan / berhak untuk menghadap dan menandatangani  adalah  para  ahli  waris.  Yang  terakhir  adalah  perbuatan  hukum  tersebut  harus memenuhi  syarat  objektif  dan  subjektif  sahnya  perjanjian  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  menentukan  “Untuk  sahnya  suatu  perjanjian diperlukan empat syarat :
1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) suatu pokok persoalan tertentu;
4) suatu sebab yang tidak terlarang”
Dengan  melihat  penjabaran  dari  tahapan  pertama  berupa  persiapan,  telah  dapat  dipahami prosedur  awal  ini  sangat  membutuhkan  waktu  yang  digunakan  untuk  ketelitian  dan  fokus  yang matang guna menghasilkan produk hukum yang diharapkan oleh para pihak dan juga memikirkan dampak kedepannya baik jangka pendek atau jangka panjang terhadap masalah yang dapat timbul. Selain itu juga diperlukan penggalian informasi yang sangat lengkap dan detail .
Kedua  adalah  tahap  pembuatan  akta  yang  merupakan  tahap  untuk  menyalurkan  apa  yang menjadi  permintaan  atau  kehendak  pihak  /  para  pihak.  Pada  tahap  ini  para  pihak  menyatakan kepada  Notaris  apa  yang  menjadi  keinginan  para  pihak  untuk  dimasukan  ke  dalam  isi  akta. Pembuatan akta sendiri harus dilakukan berdasarkan pada UUJN, yang mengatur mengenai bentuk dari akta, tempat pembuatan akta, para pihak yang menghadap dan yang bertindak sebagai saksi, penulisan dalam pembuatan akta yang harus dilakukan dengan jelas (tidak diperbolehkan adanya kesalahan,  tidak  terputus-putus,  tidak  menggunakan  singkatan,  menggunakan  bahasa  Indonesia, menggunakan  kata-kata  yang  mudah  dimengerti  para  pihak,  dan  lain-lain).  Selain  itu  dalam pembuatan  akta  jika  terjadi  kesalahan  penulisan  juga  harus  dilakukan  pembetulan  dan/atau perubahan yang mana tata caranya juga telah ditentukan dalam UUJN. Oleh karena itu asas kehati- hatian  harus  sungguh-sungguh  diterapkan  serta  ketelitian  oleh  notaris.  Hal  ini  harus  dilakukan karena, akan berdampak baik  secara langsung atau tidak langsung dan dapat  menimbulkan suatu permasalahan.  Selain  itu  dalam  unsur  esensialia  suatu  akta  otentik  agar  bisa  terpenuhinya

## Fendy Heryanto
Ketidakpastian Hukum Mengenai Batas Wajar Pembuatan Akta Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017
persyaratan  formil,  salah  satunya  adalah  di  dalam  bentuk  yang  telah  diatur  dalam  perundang- undangan yang mana dimaksud adalah UUJN.
Ketiga, setelah dilakukannya pembuatan akta oleh Notaris, tentu saja tidak selesai sampai tahap  tersebut.  Tetapi  ada  kewajiban  bagi  Notaris  sebagaimana  telah  diatur  dalam  UUJN  untuk melakukan pembacaan Akta yang telah selesai dibuatnya. Saat dilakukan pembacaan akta, sebagai Notaris  yang  mendasarkan  perilaku  dan  perbuatan  dalam  menjalankan  jabatan  Notarisnya  harus tunduk  pada  UUJN.  Telah  diatur  dalam  UUJN,  bahwa  dalam  membacakan  akta  harus  dilakukan dengan jelas sesuai dengan apa yang menjadi maksud serta tujuan dari masing-masing pihak yang terkait pada akta tersebut. Selain itu terhadap akta yang dibacakan harus dilakukan dihadapan para pihak  dan  juga  saksi  akta.  Baru  setelah  dibacakan  isi  akta  tersebut  para  pihak  terkait  akan melakukan penandatanganan akta tersebut, yaitu Notaris, para pihak, dan saksi.
Tujuan  dilakukan  pembacaan  akta  adalah  akta  otentik  pada  dasarnya  memuat  suatu kebenaran formil yang sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para pihak kepada Notaris. Sehingga  sebagai  kewajiban  dari  Notaris  untuk  mencantumkan  kedalam  akta  tersebut  atas  apa yang  menjadi  kepentingan  pihak  terkait  secara  jelas  dan  sungguh-sungguh  dimengerti  oleh  para pihak. Sehingga dengan dilakukan pembacaan tersebut akan memberikan terang dan jelas isi akta, yang  mana  secara  tidak  langsung  membantu  bagi  para  pihak  untuk  menjamin  hak  yang  dimiliki oleh  masing-masing  pihak  agar  tidak  terlanggar  kemudian  hari  dan  juga  bisa  dilakukan pembetulan  apabila  telah  didengar  adanya  suatu  kesalahan  baik  dari  segi  isi  maupun  secara perundang-undangan.
Berdasarkan penjelasan tentang tahapan-tahapan pembuatan akta diatas, dapat disimpulkan bahwa  proses  pembuatan  akta  tidaklah  sembarangan,  tetapi  harus  memperhatikan  prosedur- prosedur pembuatan akta sehingga apa yang dikehendaki oleh klien dapat tersalurkan dengan baik dan  tidak  melanggar  ketentuan  perundang-undangan.  Dalam  hal  pembuatan  Akta  oleh  Notaris yang  melebihi  batas  wajar,  hal  tersebut  berpotensi  ataupun  patut  untuk  diduga  terjadi  atau menimbulkan suatu pelanggaran terhadap prosedur pembuatan akta yaitu mulai dari tahap sebelum pembuatan, pembuatan akta, dan pembacaan akta. Ketentuan tentang pembacaan akta oleh Notaris diatur  di  dalam  pasal  16  huruf  l  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yang  menentukan  “Dalam menjalankan  jabatannya,  Notaris  berkewajiban  membacakan  akta  dihadapan  penghadap  dengan dihadiri  oleh  paling  sedikit  2  (dua)  orang  saksi  dan  ditandatangani  pada  saat  itu  juga  oleh penghadap,  saksi  dan  Notaris”.  Akta  yang  dibuat  melebihi  batas  wajar  dan  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  atau  dengan  kata  lain  telah  terjadinya  suatu  cacat  prosedur,  maka  hal

## Fendy Heryanto
Ketidakpastian Hukum Mengenai Batas Wajar Pembuatan Akta Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017
tersebut  dapat  mengakibatkan  kekuatan  akta  otentik  tersebut  berubah  menjadi  akta  di  bawah tangan, dan hal ini tentu saja sangat merugikan hak dari pada klien.
b. Permasalahan dalam pengaturan hukum terkait batas wajar pembuatan akta oleh Notaris
Pengaturan mengenai batas wajar pembuatan akta oleh Notaris diatur di dalam Kode Etik Notaris  pasal  4  angka  16  yang  menentukan  “Notaris  dilarang  membuat  akta  melebihi  batas kewajaran  yang  batas  jumlahnya  ditentukan  oleh  Dewan  Kehormatan”.  Tidak  sampai  disitu, aturan  lebih  lanjut  mengenai  batas  wajar  akta  Notaris  diatur  di  dalam  Peraturan  Dewan Kehormatan  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Batas  Kewajaran Jumlah  Pembuatan  Akta  Perhari.  Dimana  di  dalam  pasal  2  ayat  (1)  ditentukan  bahwa  “Batas kewajaran  dalam  pembuatan  akta  oleh  Notaris  sebagai  anggota  Perkumpulan  adalah  20  (dua puluh)  akta  per  hari.”  kemudian  di  dalam  ayat  (2)  ditentukan  “Apabila  Notaris  akan  membuat akta  melebihi  20  (dua  puluh)  akta  per  hari  dalam  satu  rangkaian  perbuatan  hukum  yang memerlukan  akta  yang  saling  berkaitan,  dan/atau  akta-akta  lainnya,  sepanjang  dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tatacara  pembuatan  akta  notaris,  Kode  Etik  Notaris  (KEN),  kepatutan  dan  kepantasan  serta peraturan perundang-undangan lainnya.”
Di  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Peraturan  Dewan  Kehormatan  ini  memberikan  pengecualian terhadap pasal 2 ayat (1) dimana batas kewajaran pembuatan akta Notaris hanya dibatasi 20 akta per hari sepanjang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan UUJN dan aturan lainnya. Pasal pengecualian  ini  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  mengenai  batas  jumlah  kewajaran pembuatan  akta  Notaris  dan  pasal  ini  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  oleh  Notaris  untuk membuat  akta  melebihi  batas  kewajaran  sebagaimana  diatur  di  dalam  Peraturan  Dewan Kehormatan. Terlebih lagi definisi Batas kewajaran dalam membuat akta sebagaimana diatur di dalam  pasal  1  ayat  (9)  adalah  “dengan  memenuhi  semua  ketentuan  dalam  pembuatan  akta Notaris  berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN).”  Definisi  ini  tidak  jelas  karena tidak  menyebutkan  secara  tegas  arti  batas  kewajaran  dalam  membuat  akta,  sedangkan  pasal  2 ayat (1) yang menyebutkan batas kewajaran pembuatan akta oleh Notaris adalah 20 akta per hari dapat disimpangi sebagaimana disebutkan di dalam pasal 2 ayat (2).
Pengecualian terhadap pasal 2 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan menimbulkan bias di  dalam  praktek  Notaris  yaitu  batas  kewajaran  pembuatan  akta  tidak  dapat  diterapkan  secara murni dan konsekuen karena adanya pasal yang mengatur pengecualian batas kewajaran yaitu 20 (dua puluh) per hari selama dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan UUJN dan Kode Etik.

## Fendy Heryanto
Ketidakpastian Hukum Mengenai Batas Wajar Pembuatan Akta Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017
Dengan  adanya  pengaturan  Pasal  2  ayat  (2)  memberikan  suatu  pertanyaan  terhadap  kepastian mengenai  berapa  jumlah  akta  yang  dapat  dibuat  per  harinya.  Padahal  seperti  yang  diketahui adanya pembatasan pembuatan akta adalah untuk menjamin perlindungan serta kepastian hukum dari  Klien  yang  berkaitan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  tersebut.  Suatu  aturan  yang dibuat  harus  bisa  mencapai  3  (tiga)  tujuan  hukum  yang  mana  salah  satunya  adalah  kepastian hukum.
Berdasarkan  teori  kepastian  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Jan  M.  Otto  sebenarnya  kepastian hukum  dapat  dicapai  apabila  isi  dari  hukum  yang  dibuat  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  kebutuhan  di masyarakat.5 Untuk dapat menentukan suatu kepastian hukum, maka Jan M. Otto memberikan perluasan pembatasan berupa “yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :
1)  Tersedia  aturan-aturan  hukum  yang  jelas  atau  jernih,  konsisten  dan  mudah  diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2)  Bahwa  instansi-instansi  penguasa  (pemerintahan)  menerapkan  aturan-aturan  hukum  tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3)  Bahwa  mayoritas  warga  pada  prinsipnya  menyetujui  muatan  isi  dan  karena  itu  menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4)  Bahwa  hakim-hakim  (peradilan)  yang  mandiri  dan  tidak  berpihak  menerapkan  aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.” 4
Peraturan  Dewan  Kehormatan  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017 Tentang  Batas  Kewajaran  Jumlah  Pembuatan  Akta  Perhari  merupakan  peraturan  pelaksana terhadap  Kode  Etik  Notaris  merupakan  suatu  bentuk  peraturan  yang  dibentuk  oleh  Organisasi Notaris.  Peraturan  Dewan  Kehormatan  sendiri  dalam  Pasal  15  Kode  Etik  Notaris  disebutkan sebagai  pelengkap  atas  Kode  Etik  yang  tidak  atau  belum  cukup  diatur.  Kode  Etik  Notaris  dapat dikatakan  sebagai  aturan  bagi  Notaris  dalam  menjalankan  profesinya  yang  diakui  dalam  UUJN dan  harus  dilaksanakan  atau  dipatuhi  oleh  orang  yang  menjabat  sebagai  Notaris  dalam melaksanakan  tugas  jabatannya.  Dapat  dikatakan  demikian  karena,  eksistensi  dari  Kode  Etik Notaris sendiri telah diakui dalam UUJN dan juga telah ditentukan sanksi-sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik. Pengakuan Kode Etik dapat dilihat pada isi dari UUJN, yang mana salah satu bentuk  pengakuan Kode Etik sebagai salah aturan tambahan bagi Notaris adalah Pasal  83  Ayat  (1)  UUJN  yang  menyatakan  bahwa  “ Organisasi  Notaris  menetapkan  dan menegakkan Kode Etik Notaris ”. Organisasi Notaris sendiri merupakan suatu wadah bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) UUJN.
Fendy Heryanto Ketidakpastian Hukum Mengenai Batas Wajar Pembuatan Akta Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017
Sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  maksud  dari  kepastian  hukum  menurut  Jan  M.  Otto bahwa hukum  merupakan suatu  produk yang diciptakan sesuai  dengan kebutuhan di  masyarakat. Apabila  dihubungkan  pada  pembahasan  sebelumnya,  dapat  ditemukan  bahwa  problem  atau dampak  dari  adanya  pembuatan  akta  yang  tidak  diatur  dengan  batas  wajar  jumlah  akta  per  hari akan  berimplikasi  terhadap  akta  yang  dibuat  dan  kerugian  yang  timbul  bagi  pihak  terkait  dalam akta.  Terhadap  pihak  terkait  dalam  akta  tersebut  akan  mendapatkan  suatu  kerugian  besar  atas tujuan  dari  adanya  akta  Notaris,  yaitu  memberi  kepastian  hukum  dan  juga  perlindungan  hukum atas hak dan/atau kewajiban pihak terkait dalam akta tersebut. Oleh karena itu sangat dibutuhkan pengaturan yang jelas  terkait permasalahan dalam  penentuan batas wajar pembuatan akta perhari oleh Notaris. Dengan adanya pengaturan pada Pasal 2 ayat (2) akhirnya dapat menimbulkan suatu permasalahan baru atau menjadi pertanyaan khususnya bagi pejabat umum Notaris, apakah jumlah 20  akta  ini  sudah  dapat  dikatakan  sebagai  pemenuhan  tujuan  berupa  memberikan  perlindungan bagi  Klien  atas  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  ataukah  jumlah  20  akta  ini  hanya  dibuat  tanpa adanya dasar pertimbangan yang matang.

## KESIMPULAN
1. Pembuatan  akta  Notaris  yang  melebihi  batas  wajar  berpotensi  menimbulkan  pelanggaran terhadap prosedur pembuatan akta dimana salah satunya adalah pembacaan akta oleh Notaris di hadapan para pihak. Apabila prosedur tersebut dilanggar maka hal tersebut berdampak pada kekuatan  hukum  dari  Akta  Otentik  yang  kekuatan  pembuktianya  sempurna  menjadi  akta dibawah tangan, sehingga hal tersebut  akanmerugikan hak klien dan fungsi dari akta Notaris tidak  tercapai  yaitu  untuk  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hokum  bagi  pihak  yang berkepentingan.
2. Permasalahan  pengaturan  hukum  terkait  batas  wajar  pembuatan  akta  Notaris  terdapat inkonsistensi  di  dalam  Peraturan  Dewan  Kehormatan  Pusat  Nomor  1  Tahun  2017  terkait dengan batas wajar pembuatan akta perhari, dimana di dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan batas kewajaran  dalam  membuat  akta  Notaris  maksimal  adalah  20  (dua  puluh)  akta  perhari sedangkan di dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan pengecualian terhadap pasal 2 ayat (1) dimana Notaris  diperbolehkan  membuat  akta  melebihi  batas  wajar  sebagiaman  diatur  di  dalam  ayat (1)  apabila  dapat  dipertanggungjawabkan.  Hal  ini  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  di dalam praktik karena pasal batas kewajaran tidak tegas karena dapat dilakukan pengecualian dimana  hal  tersebut  menjadi  dasar  hukum  bagi  Notaris  untuk  membuat  akta  melebihi  batas
Fendy Heryanto Ketidakpastian Hukum Mengenai Batas Wajar Pembuatan Akta Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017
kewajaran, karena dianggap dapat bertanggungjawab tehadap akta tersebut. Hal ini juga dapat berdampak pada pelanggaran prosedur pembuatan akta yaitu dalam  pembacaan akta,  apabila Notaris diperbolehkan membuat lebih dari 20 (dua puluh) akta maka akta tersebut berpotensi tidak dibacakan di hadapan para pihak sehingga hal itu berdampak pada kekuatan pembuktian dari Akta Otentik .
Fendy Heryanto Ketidakpastian Hukum Mengenai Batas Wajar Pembuatan Akta Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  H.  (n.d.). Hukum  Notaris  Indonesia  (Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang  Jabatan  Notaris . PT. Refika Aditama.
Budiono, H. (n.d.). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Kenotariatan . Aditya Bakti.
Habib,  A.  (n.d.). Hukum  Notaris  Indonesia  (Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang  Jabatan  Notaris . PT. Refika Aditama.
Herlien, B. (n.d.). Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan (B. Herlien (Ed.); 4th ed.). Citra Aditya Bakti.
Ibrahim, J. (n.d.-a). No Title . Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.
Ibrahim,  J.  (n.d.-b). Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif (J.  Ibrahim  &  E. Bayumedia (Eds.)).
Iryadi,  I.  (n.d.-a).  Kedudukan  Akta  Otentik  dalam  Hubungannya  dengan  Hak  Konstitusional Warga Negara. Jurnal Konstitusi , 15 (4), 796. https://doi.org/10.31078/jk1546
Iryadi,  I.  (n.d.-b). Kedudukan  Akta  Otentik  dalam  Hubungannya  dengan  Hak  Konstitusional Warga  Negara  The  Position  of  Authentic  Deeds  in  Relation  to  The  Constitutional  Rights  of Citizens . Jurnal Konstitusi.
Jan, M. (n.d.). Otto dalam Soeroso,2011, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika .
Koesoemawati, I. (n.d.-a). Ke Notaris (K. Ira & E. R. A. Sukses (Eds.)).
Koesoemawati, I. (n.d.-b). Ke Notaris . Raih Asa Sukses.
Soeroso. (n.d.). Pengantar Ilmu Hukum (E. S. G. Soeroso (Ed.)).
Sumaryono, E. (n.d.-a). Etika Profesi Hukum : Norma-Norma Bagi Penegak Hukum . Kanisius.
Sumaryono, E. (n.d.-b). Etika Profesi Hukum (N.-N. B. P. H. Kanisius (Ed.)).