## Kajian terhadap Standarisasi Pendidikan Agama Kristen
Yudhi Kawangung 1 , Nunuk Rinukti 2 , Arnita Ernauli Marbun 3
Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta ykawangung06@gmail.com 1 , nrsiahaya@gmail.com 2 , arnita.marbun@yahoo.com 3
Abstract : This paper aims to examine the standardization of Christian Religious  Education based  on  Government  Regulation  Number  13  of  2015  concerning  Second  Amendment  to Government  Regulation  Number  19  of  2005  concerning  National  Education  Standards, hereinafter  referred  to  as  PP  No  13  of  2015  concerning  National  Education  Standards. Christian religious education is a basic thing that must exist in Christian religious education, but is not regulated in a national standard of education. The method used for the discussion of  this  problem  is the  descriptive  method  with  a  qualitative  approach to the  literature.  The discussion  and  the  result  is  that  in  fact  Government  Regulation  Number  13  of  2015 concerning  Second  Amendment  to  Government  Regulation  Number  19  of  2005  concerning National  Standards  of  Education  in  terms  of  Standardization  of  Christian  Religious Education  is  still  lacking.  Christian  Religious  Education  is  not  regulated  in  Government Regulation  Number  13  of  2015  concerning  Second  Amendment  to  Government  Regulation Number 19 of 2005 concerning National Education Standards, but is regulated in Minister of Religion  Regulation  Number  27  of  2016  concerning  Amendment  to  Ministerial  Regulation Number 7 of 2012 concerning Christian Religious Education.
Keywords: religious education; Christian Religious Education; National Standards of Education.
Abstrak :  Makalah  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  standarisasi  Pendidikan  Agama  Kristen berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  yang selanjutnya  disebut  dengan  PP  No  13  Tahun  2015  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan. Pendidikan  Agama  Kristen  merupakan  hal  dasar  yang  harus  ada  dalam  pendidikan Keagamaan Kristen, namun tidak diatur dalam sebuah standar nasional pendidikan . Metode yang  digunakan  untuk  pembahasan  persoalan  ini  yakni  dengan  metode  deskriptif  dengan pedekatan  kualitatif  pada  literatur.  Pembahasan  dan  hasilnya  yakni  bahwa  kenyataannya Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  dalam  hal Standarisasi  Pendidikan  Agama  Kristen  masih  ada  kekurangan.  Pendidikan  Agama  Kristen tidak  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan, melainkan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen.
.
Kata kunci: pendidikan agama; Pendidikan Agama Kristen; Standar Nasional Pendidikan

## 1. Pendahuluan
Pendidikan adalah hak setiap orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  selanjutnya  disebut  UUD 1945,  untuk  itu  pendidikan  sangat  penting  untuk  dipelihara  eksistensinya.  Pendidikan

## JURNAL TERUNA BHAKTI
ISSN: 2622-5085 (online), 2622-514X (print) Volume 2, No 1, Agustus 2019; (1-7)
Available at: http://stakterunabhakti.ac.id/e-journal/index.php/teruna
penting  karena  esensi  dari  pendidikan  itu  sendiri  sebenarnya  ialah  pengalihan  (transmisi) kebudayaan  (ilmu  pengetahuan,  teknologi,  ide-ide  dan  nilai  spiritual  serta  estetika)  dari generasi  yang  lebih  tua  kepada  generasi  yang  lebih  muda  dalam  setiap  masyarakat  atau bangsa. 1
Pendidikan  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  yang  selanjutnya  disebut  dengan  UU  No  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  adalah  usaha  dasar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan secara sederhana memiliki tujuan  yakni  sesuatu  yang  ingin  dicapai  oleh  kegiatan  pendidikan. 2 Kegiatan  pendidikan dilaksanakan dalam sebuah sistem, yang disebut degan sistem pendidikan nasional. Sistem Pendidikan  adalah  keseluruhan  komponen  pendidikan  yang  saling  terkait  secara  terpadu untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  (3) PP No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pendidikan  Nasional  selain  diatur  dalam  sebuah  sistem  pendidikan  nasional  juga menetapkan  suatu  standar  nasional  pendidikan  yang  diatur  dalam  PP  No  13  Tahun  2015 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan.  Standar  nasional  pendidikan  sebagaimana  diatur dalam Pasal 1 angka (1)PP No 13 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni kriteria  minimal  tentang  sistem  pendidikan  di  seluruh  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan dalam pengaturannya sudah mengalami beberapa  kali  perubahan.  Standar  Nasional  Pendidikan  yang  pertama  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  sejak UU tentang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 disahkan; kemudian pada tahun 2013  diubah  menjadi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  2013  tentang  Standar Nasional  Pendidikan,  dan  terakhir  pada  tahun  2015  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  13  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan berlaku sampai sekarang.
Standar  Nasional  Pendidikan  yang  mengalami  perubahan  sampai  dua  kali  tersebut tentu  perlu  diketahui  oleh  setiap  orang,  khususnya  bagi  setiap  instansi  pendidikan  dan tenaga  pendidik.  Standar  nasional  pendidikan  yang  berlaku  sejak  tahun  2015  sampai  saat ini  tentu  diharapkan  lebih  bisa  mengakomodir  kebutuhan  terkait  pendidikan  dan  secara lebih dalam dapat diimplementasikan oleh setiap pihak yang berwenang. Standar nasional pendidikan  yang  telah  diubah  dan  sekarang  diatur  dalam  PP  No  13  Tahun  2015  tentang Standar Nasioal Pendidikan tersebut didasarkan pada 3 (tiga) hal besar sebagaimana dalam
1 Tim Dosen Administrai Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Manajemen Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012).
2 D. Siswoyo, Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: UNY Press., 2007)
konsideran bagian menimbang PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasioal Pendidikan yaitu:
1. Bahwa pendidikan di ndonesia membutuhkan standar nasional  yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika kehidupan yang berkembang di masyarakat;
2. Bahwa  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan  sebagaimana  telah  diubah  denganPeraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan  dunia pendidikan saat ini; dan
3. Bahwa syarat kelulusan peserta didik dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan, serta  kurikulum  pendidikan  merupakan  bagian  penting  yang  harus  diperhatikan dalam peningkatan mutu pendidikan.
Standar  nasional  pendidikan  sesungguhnya  diberlakukan  untuk  seluruh  bidang pendidikan, termasuk pendidikan agama Kristen, namun pengaturannya perlu dikaji terkait standarisasi pendidikan agama Kristen berdasarkan PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP No 13 Tahun 2015 tentang Satandar Nasional Pendidikan selain perlu dikaji ulang juga belum tersosialisasi secara menyeluruh ke instansi pendidikan dan pelaksana  pendidikan,  sehingga  implementasinya  belum  bisa  maksimal.  Oleh  karena  itu, pembahasan  dalam  tulisan  ini  lebih  mengaji  standarisasi  pendidikan  agama  Kristen  yang dibatasi berdasarkan PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

## 2. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dan metode literatur. Metode Deskripstif digunakan untuk mendeskripsikan bergagai peraturan pemerintah atau perundangan  mengenai  sistem  pendidikan  nasional  dan  pendidikan  agama  Kristen. Pendekatan literatur digunakan untuk melihat data literatur mengenai perundangan tersebut serta  kebijakan  terkait  dengan  sistem  pendidikan  khususnya  tentang  Pendidikan  Agama Kristen dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.

## 3. Pembahasan
Pembahasan tentang Kajian Standarisasi Pendidikan Agama Kristen akan dibedakan dalam Pendidikan Agama Kristen dalam Sistem Pendidikan Nasional, Kelebihan Kekurangan dan Peluang  Adanya  PP  No  13  Tahun  2015  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  dan Standarisasi Pendidikan Agama Kristen berdasarkan PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

## Pendidikan Agama Kristen dalam Sistem Pendidikan Nasional
Pendidikan Agama Kristen tidak diatur secara spesifik dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam UU No 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. UU No 20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  mengatur  bahwa  agama  merupakan kurikulum dasar yang wajib diberikan dan diajarkan dalam kegiatan pembelajaran di setiap
jenjang pendidikan, dan peserta didik juga berhak untuk mendapatkan pendidikan agama. 3 Ketentuan  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  37  UU  No  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  yakni  kurikulum  pendidikan  dasar  dan  menengah  wajib  memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam,  Ilmu  Pengetahuan  Sosial,  Seni  dan  Budaya,  Pendidikan  Jasmani  dan  Olahraga, Keterampilan/  kejuruan  danMuatan  Lokal.  Pasal  37  ayat  (2)  UU  No  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  bahwa  kurikulum  pendidikan  tinggi  wajib  memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. Undang-Undang tentang
Sistem  Pendidikan  Nasional  merupakan  salah  satu  bentuk  kebijakan  pemerintah Indonesia.  Kebijakan-kebijakan  pemerintah  dalam  bidang  pendidikan  tersebut  memang digunakan untuk mengaji persoalan tentang pendidikan, namun perlu juga mengaji terkait manajemen  pendidikan. 4 Manajemen  pendidikan  dimaknai  sebagai  aktifitas  memadukan sumber-sumber  pendidikan  agar  terpusat  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan  yang  telah ditentukan. 5

## Kelebihan, Kekurangan dan Peluang dengan Adanya PP No 13 Tahun 2015
PP  No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan turunan dari UU No  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  mengatur  tentang  Standar Nasional  Pendidikan.  Pengaturan  Standar  Nasional  Pendidikan  tentu  memiliki  kelebihan dan  kekurangan,  namun  baik  dari  kelebihan  maupun  kelemahan  tersebut  terdapat  pula peluang  yang  bisa  diambil.  Kelebihan,  kekurangan,  serta  peluang  dari  PP  No  13  Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut.
Kelebihan dari PP ini adalah:
1) Merupakan  peraturan  pelaksana  dari  UU  No  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional;
2) Menjadi  pedoman  yang  lebih  detail  untuk  melaksanakan  standar  pendidikan nasional;
3) Pengaturan terhadap jenis pendidikan yakni formal, nonformal, dan informal lebih detail, sehingga lebih jelas fungsi dan tujuannya;
4) Mengedepankan paradigma pembelajaran, bukan pengajaran. Artinya, memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik;
5) PP No 32 Tahun 2015 mengatur kembali standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kurikulum; dan
6) Bukan  lagi  mata  pembelajaran  namun  muatan  pembelajaran  (4  komponen= religius, sikap, pengetahuan, dan keterampilan )
3 Band:  Johanes Waldes Hasugian, Menjadi Guru PAK Profesional Melalui Supervisi Pendidikan Agama Kristen (Medan: Mitra, 2016)
4 Marzuki, “Politik Pendidikan Nasional dalam Bingkai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional,” Humaniora , 16-38, 2012.
5 R. Lisnawati, “Fungsi Manajemen kepala Sekolah, Motivasi, dan Kinerja Guru,” Jurnal Pendidikan , 143-149, 2017.
Kekurangan dalam PP ini adalah:
1) Lebih  banyak  pengaturannya  sehingga  “memungkinkan”  setiap  pelaksana pendidikan tidak memahami detail aturannya;
2) Kontradiksi Pasal 78 huruf e yakni bahwa pemerintah hanya mengevaluasi kinerja pendidikan, Pasal 79 ayat (1) menegaskan bahwa evaliuasi hasil belajar dilakukan oleh  satuan  pendidikan,  sedangkan  Pasal  63  ayat  (1)  huruf  b  dan  c,  bahwa penilaian hasil belajar dilakukan satuan pendidikan dan pemerintah 6 ; dan
3) 8  standar  (isi,  proses,  kompetensi  lulusan,  pendidik  da  tenaga  kependidikan, sarpras,  pengelolaan,  pembiayaan,  dan  penilaian  pendidikan)  akan  sulit  dipenuhi sekolah-sekolah yang ada di desa/ terpencil/pelosok/minim akses.
Peluang dari PP ini adalah:
1) Bisa  mendirikan  sekolah  dengan  pilihan  jenis  pendidikan  yakni  apakah  mau pendidikan formal, nonformal, atau informal;
2) Sekolah-sekolah berlomba-lomba untuk mencapai predikat standar nasional; dan
3) Sekolah-sekolah  “menebarkan  jala”  alias  “proposal  dana”  kepada  pemerintah guna  meningkatkan  kualitas  agar  sekolah  tersebut  juga  “disoroti”  atau  “potensi” dinilai sekolah standar nasional.

## Standarisasi Pendidikan Agama Kristen berdasarkan PP No 13 Tahun 2015
Pengertian standarisasi berasal dari kata dasar standar, yang berarti patokan atau pedoman. Standarisasi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  yakni  penyesuaian  bentuk (ukuran,  kualitas,  dan  sebagainya)  dengan  pedoman  yang  ditetapkan. 7 Sementara Pendidikan  Agama  Kristen  menurut  John.  M  Nainggolan,  pada  dasarnya  berisi  tentang pengajaran  iman  Kristen  yang  bertujuan  untuk  membantu  peserta  didik  dalam perjumpaannya  dengan  tradisi  kristiani  dan  wahyu  allah  guna  memahami,  memikirkan, meyakini,  dan  mengambil  keputusan  berdasarkan  isi  pengajaran. 8 Pendidikan  Agama Kristen  menurut  Loyola,  tujuannya  ialah  untuk  melibatkan  para  warga  muda  khususnya dalam  latihan-latihan  rohani  dan  intelektual  yang  memupuk  kehidupan  batiniah  dan kognitif,  untuk  membimbing  mereka  mengambil  bagian  dalam  kebaktian  gereja  sehingga rela  menaati  setiap  perintah-Nya  dengan  dampaknya  yang  luas  dalam  urusan-urusan masyarakat,  sampai  akhirnya  mereka  memenuhi  alasan  terakhir  mengapa  mereka diciptakan Allah. 9
PP  No  13  Tahun  2015  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  merupakan  perubahan kedua atas PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP  No 13 Tahun
6 Kemenkumham, Laporan Kanwil Kemenkumham tentang Sisdiknas (Indonesia: Kanwil Kemenkumham, 2007).
7 Kamus Besar Bahasa Indonesia . Retrieved from KBBI: https://kbbi.web.id, 14 Juli 2019
8 L.D. Sagala, Peran Pendidikan Agama Kristen dalam Menghadapi Perubahan Sosial. STT Simpson , 47-54, 2016.
9 R. R. Boehlke, Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan Agama Kristen (Jakarta: Gunung Mulia, 2009).
2015 tentang Standar Nasional Pendidikan berdasaran konsideran bagian menimbang poin b,  bahwa  PP  No  13  Tahun  2015  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  harapannya  dapat memenuhi  kebutuhan  dunia  pendidikan  saat  ini.  PP  No  13  Tahun  2015  tentang  Standar Nasional  Pendidikan  merupakan  turunan  dari  UU  No  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional, artinya PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai  peraturan  pelaksana  dari  UU  No  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional khusus mengatur standar nasional pendidikan.
PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan telah mengubah kurang lebih sebanyak 20 (duapuluh) Pasal dari PP No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan.  Perubahan  baik  yang  pertama maupun kedua dari PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, tetap tidak bisa lepas dari PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk beberapa pasal dan ayat yang tidak diubah.
Pendidikan Agama Kristen diatur berdasarkan PP No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional  Pendidikan.  Pendidikan  Agama  Kristen  yang  diajarkan  di  setiap  jenjang pendidikan  memerlukan standar pendidikan. Standarisasi Pendidikan Agama, secara garis besar  merupakan  pendidikan  dasar  berdasarkan  UU  No  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  namun  tidak  ada  pengaturan  spesifik  yang  mengatur  tentang Pendidikan  Agama  Kristen.  Pendidikan  Agama  Kristen,  standarnya  pun  juga  tidak  diatur secara  khusus  dalam  PP  No13    Tahun  2015  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan. Pendidikan Agama Kristen secara spesifik diatur dalam sebuah Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012  tentang  Pendidikan  Keagamaan  Kristen,  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  Permen Agama No 27 Tahun 2016 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen.
Standarisasi  Pendidikan  Agama  Kristen  yang  diatur  lebih  khusus  melalui  sebuah Peraturan  Menteri  Agama  ini,  sebenarnya  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  bentuk pengembangan.  Pengembangan  standar  nasional  pendidikan  serta  pemantauan  dan pelaporan atas suatu pencapaian secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi (Komalasari,  2012),  dan  untuk  pendidikan  agama  diserahkan  pada  Kementerian  Agama. Pendidikan  Agama  Kristen  dalam  pencapaian  standar  khususnya  yang  dilakukan  oleh instansi  pendidikan  atau  tenaga  pendidik,  menurut  Culp,  perlu  mengingat  bahwa pentingnya  dukungan  terhadap  pendidikan  Kristen,  baik  di  sekolah-sekolah  Yayasan Kristen, Sekolah Minggu bahkan keluarga-keluarga Kristen harus menjadi bagian penting dalam kehidupan ini. 10
10 M. Saragi, “Ancaman Evolusionisme Terhadap Pendidikan Agama Kristen,” Kurios (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen) , 42-43.

## Kesimpulan
Kesimpulan dalam makalah ini adalah:
Pertama, Pendidikan Agama Kristen berkaitan dengan UU No 20 Tahun 2003 tidak diatur secara spesifik dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam UU No 20 Tahun 2003. Kedua, Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diatur dalam PP No 13 Tahun 2015 tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, namun baik dari kelebihan maupun kelemahan  tersebut  terdapat  pula  peluang  yang  bisa  diambil.  Ketiga,  Standarisasi Pendidikan  Agama  Kristen  tidak  diatur  secara  spesifik  dalam  PP  No  13  Tahun  2015 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  namun  diatur  dalam  Permen  Agama  No  27  Tahun 2016 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen.

## Referensi
Bastian, V. (2012, Mei 04). Macam-Macam Metode Penelitian. Retrieved from Vinabastian.blogspot.com: http://vinabastian.blogspot.com
Boehlke, R. R. (2009). Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan Agama Kristen. Jakarta: Gunung Mulia.
Fatin, N. (2017, September 26). Pengertian Studi Literatur. Retrieved from seputarpengertian.blogspot.com: https://seputarpengertian.blogspot.com
Hasugian,Johanes Waldes Menjadi Guru PAK Profesional Melalui Supervisi Pendidikan Agama Kristen (Medan: Mitra, 2016)
Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2019, Juli 14). Retrieved from KBBI: https://kbbi.web.id Kemenkumham, K. (2007). Laporan Kanwil Kemenkumham tentang Sisdiknas. Indonesia: Kanwil Kemenkumham.
Komalasari, G. (2012). Peran Psikologi dalam Pencapaian Standar Pendidikan Nasional.
Psikologika, 87.
Lisnawati, R. (2017). Fungsi Manajemen kepala Sekolah, Motivasi, dan Kinerja Guru. Jurnal Pendidikan, 143-149.
Marzuki. (2012). Politik Pendidikan Nasional dalam Bingkai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Humaniora, 16-38.
Sagala, L. D. (2016). Peran Pendidikan Agama Kristen dalam Menghadapi Perubahan Sosial. STT Simpson, 47-54.
Saragi, M. (2015). Ancaman Evolusionisme Terhadap Pendidikan. Kurios, 42-43. Siswoyo, D. (2007). Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press.
Tim Dosen Administrai Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. (2012). Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Nomor 7 Tahun
2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen.