Perlindungan Hukum Penolakan Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah (IPT) Bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Surabaya

## Ichwan Firmansyah
ichwanfirmansyah1996@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
The protection of freedom of religion and belief are part of human rights which must be guaranteed. It has been guaranteed by international and national legal instruments, these rights as contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, Law No. 12 of 2005 concerning the International Covenant on Civil and Political Rights, besides that it is also contained in international agreements in the UDHR, ICCPR, ICESCR and so on. There are two things that distinguish about freedom, such as: internum and external forum that both are interrelated and cannot be released. Places of worship as a form of manifestation in carrying out religious activities must also be guaranteed by the State, the Government in issuing state administrative decisions must be in accordance with the Law and appropriate procedures. This thesis discusses about the state administrative decisions actions of the government in Surabaya in rejecting the request for an extension of land-use permits by the Ahmadiyya Community of Indonesia in Surabaya.
Keywords: Protect; Freedom of religion and Belief; Forum Internal and Forum External; State Administrative Decisions; Land-Use Permits

## Abstrak
Perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin pelaksanaanya. Perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan telah dijamin oleh instrumen hukum Internasional dan Nasional, hak-hak tersebut sebagaimana yang termaktub di dalam UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU  No.  12 Tahun  2005 Tentang  Konvenan  Internasional Tentang  Hak-Hak  Sipil  Dan  Politik, selain  itu  juga  tertuang  dalam  perjanjian  Internasional    di  UDHR,  ICCPR,  ICESCR  dan  lain sebagainya. Terdapat dua hal yang membedakan Kebebasan yakni: forum internum dan forum externum bahwa keduanya saling berkaitan dan tidak bisa dilepaskan. Tempat peribadatan sebagai bentuk manifestasi dalam melaksanakan keagamaan juga harus dijamin akan pelaksanaanya oleh Negara, Pemerintah dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) haruslah sesuai dengan  Undang-Undang  dan    prosedur  yang  sesuai.  Skripsi  ini  membahas  mengenai  tindakan KTUN Pemerintah Kota Surabaya dalam penolakan permohonan perpanjangan ijin pemakaian tanah oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya. Kata Kunci: Perlindungan; Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan; Forum Internum dan Forum Externum; Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN); Ijin Pemakaian Tanah (IPT)

## Pendahuluan
Indonesia sebagai Negara yang memiliki agama, suku, ras dan budaya yang banyak memiliki konsekuensi  bahwa tingkat toleransi harus tetap dijaga agar tidak mengalami perpecahan dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu permasalahan
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 3, Mei 2019
Histori artikel: Submit 18 April 2019; Diterima 23 April 2019; Diterbitkan online 1 Mei 2019.

## 908 Ichwan Firmansyah: Perlindungan Hukum Penolakan
yang sering terjadi dalam memandang perbedaan yakni dalam praktek HAM tentang kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan.  Isu  mengenai  kebebasan  beragama  dan berkeyakinan sangatlah rentan terhadap timbulnya konflik, dengan di keluarkannya UU  No.  1/PNPS  Tahun  1965  Tentang  Pencegahan  Penyalagunaan  dan/atau Penodaan Agama karena dalam UU tersebut adanya pembatasan atas agama yang ada di Indonesia bahwa ada beberapa Agama yang diakui secara sah oleh Indonesia ada 6 (enam), yakni, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Keenam Agama tersebut merupakan Agama dengan penganut terbesar yang ada di Indonesia. Namun hal demikian tidak berarti bahwa warga negara dilarang menganut agama, kepercayaan lain diluar enam agama tersebut.
Dengan adanya UU tersebut agama dan penganut kepercayaan diluar enam agama tersebut tetap dibiarkan keberadaanya selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan  di  Indonesia.  Tetapi  menurut  sebagian  golongan  agama dan  keyakinan,  seperti  penganut  agama  Ahmaddiyah,  Gavatar,  Agama  Bali (Hindu Bali atau Hindu Dharma) penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, Djawa Sunda,  Kejawen, Aluk Todolo  hingga Ateisme  merupakan  beberapa  kelompok Agama dan kepercayaan yang terbilang tidak masuk dalam enam (6) agama dan kepercayaan yang di sebutkan dalam UU PNPS tersebut. Hal tersebut dianggap telah menciderai Hak Asasi Manusia (Hak Sipil) yang telah dijamin oleh negara, adanya  pembatasan  dapat  timbul  konflik  diskriminatif  dan  tidak  toleransi  atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Jemaat Ahmadiyah merupakan salah satu kelompok keagamaan yang cukup sering  menjadi  korban  pelanggaran  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan. Kelompok  Agama  Jemaat  Ahmadiyah  Indonesia  merupakan  salah  satu  contoh konflik yang sering muncul dari adanya Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang ada di Indonesia, Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi terhadap kelompok agama Ahmadiyah cukup banyak, seperti halnya yang terjadi pada tahun 2018 yakni penyerangan, perusakan, dan pengusiran penganut Ahmadiyah,  di  Lombok  Timur.  Sekelompok  orang  melakukan  penyerangan, perusakan, dan pengusiran terhadap warga penganut Ahmadiyah di Dusun Grepek
Tanak  Eat,  Desa  Greneng,  Kecamatan  Sakra Timur,  Kabupaten  Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. 1
Dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden (penpres) No. 1/PNPS/1965 Junto Undang-Undang No. 5/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama sehingga berkelanjutan dan berkaitan dengan dikeluarkannya Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1980 dengan landasan surat Al-Ahzab ayat 40 yang pada intinya agar umat Islam tidak diperbolehkan mengikuti paham Ahmadiyah. Pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1426 H/28 Juli 2005 M Majelis Ulama Indonesia melaksanakan Musyawarah Nasional VII sekaligus mengeluarkan fatwa tentang  Kesesatan  Ahmadiyah  Nomor:  11/MUNAS  VII/MUI/15/2005  tentang Aliran Ahmadiyah yang pada intinya memutuskan tiga point yakni: menegaskan kembali keputusan fatwa MUI dalam Munas II tahun 1980, meminta agar pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah.
Dengan  dikeluarkannya  Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Agama,  Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri RI pada tanggal 9 Juni 2008 No. 3 Tahun 2008 KEP-033/A/JA/6/2008  199 Tahun  2008  tentang  peringatan  dan  perintah  kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat yang memutuskan tujuh point yang pada intinya memberi peringatan  untuk  tidak  menyebar  luaskan  ajaran  agama  yang  menyimpang  dari ajaran agama itu, bahwa memberi JAI untuk memperingatkan dan menghentikan kegiatan  agama  yang  menyimpang  menurut  ajaran  Islam,  untuk  seluruh  warga masyarakat  tetap  menjaga  kerukunan  beragama,  memerintahakan  kepada  aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah pembinaan.
Gubernur Jawa Timur atas respon Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut menerbitkan  Surat  Keputusan  No.  188/94/KPTS/013/2011  yang  pada  intinya membatasi aktivitas suatu kelompok agama, yakni kelompok Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Jawa Timur lebih spesifiknya dalam surat tersebut diantaranya adalah
1 Tempo.co, ‘4 Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama di Era Jokowi’, (Tempo 2018) < https://nasional.tempo.co/read/1138894/4-kasus-pelanggaran-kebebasan-beragama-di-era-jokowi/ full&view=ok>, Acessed 28 Desember 2018.

## 910 Ichwan Firmansyah: Perlindungan Hukum Penolakan
melarang  kelompok  Jemaat  Ahmadiyah  untuk  menyebarkan  dan  menggunakan atribut  yang  berhubungan  dengan  kelompok  Jemaat Ahmadiyah,  dengan  alasan dapat menjadi penyebab terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ahmadiyah sebagai kelompok/golongan secara jumlah di Indonesia termasuk dalam minoritas, peraturan di Indonesia mengenai agama lebih cenderung berpihak pada mayoritas dan memberikan banyak kecurigaan besar terhadap kelompok minoritas. Dalam  Surat  Keputusan  tersebut,  Negara  mencederai  kebebasan  beragama  bagi kelompok Ahmadiyah, khususnya di Jawa Timur.
Di Surabaya dimana lokasi penulis berdomisili juga menemukan permasalahan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilakukan oleh aktor Negara yakni  Pemerintah  Kota  Surabaya,  yakni  berkaitan  dengan  kelompok  agama Ahmadiyah. Dengan dikeluarkannya Surat Nomor : 593/6730/436.7.11/2018 dari Dinas  Pengelolahan  Bangunan  dan  Tanah  Pemerintah  Kota  Surabaya  Tentang Jawaban atas Permohonan Pengajuan Izin Pemakaian Tanah (IPT) untuk Peribadatan an. Jemaat Ahmadiyah.
Tanah  yang  terletak  di  Jalan  Bubutan  I/2,  Kelurahan Alon-Alon  Contong, Kecamatan Bubutan, Surabaya merupakan tanah dengan status Hak Pengelolahan atau Izin Pemakaian Tanah. Dalam pengelolahannya diatas tanah tersebut terdapat bangunan  yang  diperuntukan  untuk  fasilitas  umum  dan  dipergunakan  sebagai masjid  (tempat  peribadatan)  Jemaat  Ahmadiyah  Indonesia  dengan  luas  124.89 M2.  Pada  tahun  2013  dengan  adanya  Surat  Keterangan  Rencana  Kota  No. 451.1/195/436.6.2/2013 bahwa tanah tersebut dalam Rencana Kota diperuntukan untuk Fasilitas Umum dan penggunaan bangunan untuk masjid.
Pada tahun 2018 Jemaat Ahmadiyah Indonesia cabang Surabaya bermaksud untuk  memperpanjang  Izin  Pemakaian  Tanah  tersebut  melihat  izin  pemakaian tanah  tersebut  sudah  habis  masa  berlakunya  tertanggal  29  Mei  2015.  Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam hal ini telah mengurus Izin Pemakaian Tanah tersebut,  dalam  Permohonan  Perpanjangan  Izin  Pemakaian  Tanah  yang  telah dilakukan  oleh  Jemaat Ahmadiyah  Indonesia  mendapat  respon  dari  Pemerintah Kota  Surabaya  Bahwa  Pemerintah  Kota  Surabaya  mengeluarkan  Surat  Nomor:
593/6730/436.7.11/2018  tentang  Jawaban  atas  Permohonan  Perpanjangan  Izin Pemakaian Tanah oleh an. Jemaat Ahmadiya yang berisikan 4 (empat) point yang pada intinya sebagai berikut:
1.  Bahwa  tanah  yang  terletak  di  Jl.  Bubutan  I/2  Surabaya  merupakan  aset Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan objek Izin Pemakaian Tanah (IPT) No.  188.45/0722P/436.6.18/2013  tanggal  26  Februari  2013.  Bahwa  tanah tersebut merupakan objek dari permasalahan pada penulisan skripsi ini.
2.  Bahwa  pada  sebelumnya  Pemerintah  Kota  Surabaya  atas  surat  nomor 593/4447/436.7.11/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal jawaban atas permohonan perpanjangan Izin Pemakaian Tanah (IPT) bahwa belum dapat diproses karena dalam  hal  ini  Pemerintah  Kota  Surabaya  sedang  melaksanakan  koordinasi dengan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat.
3.  Atas  hasil  koordinasi  tersebut,  maka  Pemerintah  Kota  Surabaya    memberi jawaban  permohonan  perpanjangan  Izin  Pemakaian  Tanah  (IPT)  oleh  an. jemaat Ahmadiyah  tersebut Tidak  Dapat  Dikabulkan,  dengan  dahlil  sebagai berikut:
a.  Adanya  Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Agama,  jaksa  Agung,  dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008, No. KEP- 033/A/JA/6/2008,  No.  199 Tahun  2008 Tentan  Peringatan  dan  Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.
b.  Adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/013/2011 tentang  Larangan Aktifitas  Jemaat Ahmadiyah  Indonesia  (JAI)  di  Jawa Timur.
c.  Adanya Surat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jaksa  Agung  Intelejen,  dan  Direktur  Jenderal  Kesatuan  Bangsa  dan Politik  Departemen  Dalam  Negeri  No.SE/SJ/1322/2008,  No.  SE/B- 1065/D/Dsp.4/08/2008, dan No.SE/119/921.D.III/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan  Keputusan  Bersama  Menteri  Agama,  Jaksa  Agung,  dan

## Ichwan Firmansyah: Perlindungan Hukum Penolakan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
d.  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  11/MUNAS  VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah tanggal 28 Juli 2005.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat, maka permohonan Izin Pemakaian Tanah (IPT) di JL. Bubutan I/2 Surabaya oleh a.n. Jemaat Ahmadiyah Tidak Dapat Dikabulkan.
Dengan  dikeluarkannya  surat  tersebut  penulis  dapat  menemukan  beberapa permasalahan terkait Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan khususnya kelompok Agama Ahmadiyah yang ada di Surabaya ini. Oleh karenanya dari problematika yang  telah  dijabarkan  oleh  penulis.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas, maka  dapat  dirumuskan  pokok  atas  permasalahan  dalam  penulisan  ini  sebagai berikut: 1) Perlindungan Terhadap Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam  perspektif  Hukum  Hak  Asasi  Manusia.  2)  Perlindungan  Hukum  Bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya Terkait Perpanjangan Permohonan Izin Pemakaian Tanah untuk keperluan peribadatan.
Dalam menjawab permasalahan tersebut, pendekatan masalah yang digunakan adalah  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach )  dilakukan  dengan  memahami konsep-konsep hukum yang dikemukakan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin, 2 pendekatan  historis  ( historical approach) adalah  pendekatan  yang dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah dari waktu ke waktu. 3 Dalam penulisan skripsi ini pendekatan historis ( historical approach ) dilakukan untuk mengkaji sejarah aturan atau peraturan atas isu yang sedang diajukan. Dan yang terakhir pendekatan peraturan perundangan-undangan ( statute approach ) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut  mengenai  dasar  hukum.  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum terkait. 4
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2005).[139].
3 ibid. [126].
4 ibid. [96].

## Perlindungan Terhadap Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam perspektif Hukum Hak Asasi Manusia
Negara  hukum  adalah  salah  satu  konsep  yang  esensial  dalam  hukum  tata negara, konsep negara hukum berbeda dengan konsep kedaulatan hukum. Dalam hal ini konsep kedaulatan hukum berbicara mengenai kekuasaan dimana dalam tingkat ahkir dan tertinggi yang berwenang memberikan putusan adalah hukum. 5 Sedangkan konsep negara hukum berbicara mengenai pembagian dan pembatasan kekuasaan oleh hukum. 6 Dalam perkembangannya konsep negara hukum mengalami beberapa perubahan dan modifikasi hal tersebut terjadi karena dirasa terjadinya kegagalan atau kurang sesuai dengan perkembangan masyarakat pada zaman itu.
Dalam negara hukum bahwa seharusnya kekuasaan negara dalam menjalankannya harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan berkeadilan, obyektifitas harus di pegang teguh oleh negara tanpa melihat kekuasaan yang ada. Menurut Philipus M. Hadjon, baik konsep the rule of law maupun konsep rehcstaat menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentral. 7 Konsep negara hukum Indonesia ada perbedaanya, rechstaat tidak diartikan langsung sebagai negara hukum, tetapi istilah tersebut dipahami sebagai negara berdasarkan atas hukum.
Konsep negara hukum di Indonesia menurut A. Hamid S. Attamimi 8 dari hasil penelitihannya menunjukkan Sistem hukum yang ada di Indonesia diatur secara berjenjang dan berpuncak pada “ grundnorm ”, yaitu Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya negara Indonesia memiliki kewajiban dalam perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia khususnya dalam penulisan ini tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan.
5 Fatkhurohman, Dian Aminudin, Sirajuddin, Memahami Keberadaan Mahakamah Konsti- tusi di Indonesia (PT. Citra Aditya Bakti 2004).[5]
6 ibid .[7].
7 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Sutdi Ten- tang Prinsip-Prinsipnya: Penangannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara (PT. Bina Ilmu 1987).[72].
8 A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penye- lenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Ber- fungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV) Disertasi (Fakultas Pascasarjana Uni- versitas Indonesia 1990).[291].

## Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019

## 914 Ichwan Firmansyah: Perlindungan Hukum Penolakan
Hak  asasi  manusia  merupakan  hak  yang  bersifat  kodrat,  dimana  ia diberikan langsung oleh Tuhan tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. 9 Istilah hak asasi manusia menurut GJ Wolhoff adalah sejumlah hak yang sudah berakar dalam setiap diri manusia, dan menurut Mr. Soenarko hak-hak pokok yang dimiliki manusia dan tidak dapat dikurangi oleh siapapun bahkan dalam negara yang sopan atau yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia beberapa pandangan tersebut seperti yang telah dikutip oleh R.  Herlambang  P.W.  Hak  asasi  manusia  memiliki  beberapa  prisip  utama  dan menjadikannya bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 10 Seperti yang telah dikutip dan diringkas oleh Herlambang dari MR Flowers, ada delapan prinsip hak asasi manusia sebagai berikut:
1. Prinsip Universalitas;
2. Pemartabatan terhadap manusia ( Human Dignity );
3. Non Diskriminasi;
4. Equality atau persamaan;
5. Indivisibility (tak dapat dibagi);
6. Inalienability (melekat);
7. Interdepedency (saling tergantung);
8. Responsibilitas atau pertanggungjawaban.
Selain  prinsip,  di  dalam  hak  asasi  manusia  terdapat  juga  beberapa  sifat  juga sebagaimana yang sudah ditulis oleh Mariam Budiardjo dalam bukunya. Beberapa sifat hak asasi manusia sebagai berikut: 11
1.  Hak asasi umumnya tidak terkena restriksi (atau batasan);
2.  Hak asasi boleh direstriksi dalam keadaan darurat;
3.  Ada hak asasi yang boleh direstriksi oleh undang-undang ( Derogable Rights );
4.  Ada  hak  asasi  yang  tidak  boleh  direstriksi  dalam  keadaan  apapun  ( Non- Derogable Rights).
Dalam perjalanan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan setidaknya ada dua jenis kebebasan, yaitu: pertama, kebebasan untuk menjadi (freedom to be) dalam konsep hak asasi manusia disebut forum Internum adalah kebebasan yang ditandai
9 Baharuddin Lopa, Al-Qur’an dan Hak Asasi Manusia, (PT. Dana Bhakti Prima Yasa 1996).
[2]. 10 R.  Herlambang  Perdana  Wiratraman,  ‘Konstituonalisme  dan  Hak-hak  asasi  manu- sia ’, (2000) 20 Yuridika.[3].
11 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , (Gramedia Pustaka Utama 2008).[222].
dengan adanya pengalaman diri yang bersifat azali/kekal. Kebebasan ini bersifat absolut karena sangat pribadi dan internal yang terdapat di dalam kehidupan spiritual, kebebasan moral, kebebasan batin, pikiran dan imajinasi. Kedua, kebebasan untuk bertindak (freedom to act) dalam konsep hak asasi manusia disebut forum Externum adalah dimana kebebasan ini dalam konteks realitas kebudayaan dan struktur sosial dimana individu berinteraksi dengan individu yang lain juga memiliki kebebasan. 12
Arti  secara  bahasa  dari forum internum adalah  kebebasan  berpikir  dan berkeyakinan didalam sifatnya yang alami dan bersumber dari hati nurani mausia, tidak  dapat  dibatasi,  dilarang  atau  didefinisikan  ke  dalam  produk  hukum  karena memiliki sifat yang abstrak. 13 Selanjutnya forum externum kebebasan beragama dan berkeyakinan juga berkaitan dengan unsur eksternal. Secara sederhana forum externum dapat  dipahami  sebagai  manifestasi  keagamaan  (suatu  yang  dapat  diwujudkan). Jaminan  terhadap  manifestasi  merupakan  bentuk  wujud  dari  kepercayaan  yang dipeluk  oleh  masing-masing  individu  dalam  melaksanakan  keagamaanya  mereka, karena dalam beragama dan berkeyakinan kita tidak sekedar hanya mempercayai akan keberadaan Tuhan saja melainkan juga atas bentuk perwujudan yang di ekspresikan melalui ritual-ritual yang setiap agama dan keyakinan memiliki cara, aturan, teknisnya masing-masing yang dapat dideskripsikan.
Kebabasan beragama dan berkeyakinan muncul sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar dalam instrumen-instrumen hukum dan politik di nasional maupun internasional.  Perkembangan  mengenai  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan memiliki beberapa keterkaitan di dalam instrumen hukum internasional antara lain, yakni: Pertama, The Universal Declaration of Human Rights 10  Desember  1948
(UDHR) dalam bahasa Indonesia disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 30 Pasal yang mengatur hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Kedua, International Covenant on Civil and Political Rights (1965) disingkat ICCPR
12 ibid .[123].
13 Addy  Imannsyah,  ‘Perlindungan  Negara  terhadap  Kebebasan  Beragama  Di  Indonesia (Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/013/2011 Tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur) ’ , Tesis (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2011).[40-41].

## 916 Ichwan Firmansyah: Perlindungan Hukum Penolakan
merupakan perjanjian Internasional yang isinya dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa  (PBB)  pada  tahun  1996,  perjanjian  tersebut  mengatur  penghormatan  atas hak asasi terkait dengan hak-hak sipil dan politik dan mewajibkan kepada negara pesertanya untuk meratifikasi ke dalam hukum nasional.
Ketiga, International Convenant on Economic, Social, and Culture Rights (ICESCR) merupakan Konvensi internasional mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya pada 16 Desember 1966. Indonesia telah meraifikasi Konvenan tersebut dengan  Undang-undang  No.  11  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  Konvenan Internasional  Tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  oleh  karenanya Indonesia  memiliki  tanggungjawab  untuk  menghormati  dan  menjamin  hak  dan kebebasan yang terdapat di ICESCR. Keempat, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities ditetapkan pada  18  Desember  1992  merupakan  deklarasi  yang  menjamin  keseimbangan antara hak dari orang-orang yang termasuk golongan minoritas untuk memelihara dan  memajukan  identitas  dan  ciri-ciri  mereka  dengan  kewajiban-kewajiban negara, namun deklarasi ini juga menjamin secarah penuh integritas wilayah dan kemandirian politik dari suatu bangsa sepenuhnya.
Kelima, Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief ditetapkan pada 25 November 1981 merupakan deklarasi yang mengatur tentang penghapusan semua bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan. Selanjutnya dalam instrumen hukum Internasional terdapat juga yang mengatur tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan antara lain International Convention on the elimination of all forms of Racial Discrimination (1965) tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi,
Convention on the Rights of the Child (1989) tentang  konvensi  anak.  Dalam instrumen  hukum  internasional  disetiap  perkembanganya  memiliki  pengaturan terkait jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, disini dapat dirangkum terkait penjaminan tersebut.
Dengan  adanya  instrumen  Internasional  memiliki  sisi  normatif  hak  asasi manusia, inti normatif hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan beragama
dan berkeyakinan dapat diurai ke dalam delapan (8) komponen, 14 Menurut Rumadi (peneliti senior the Wahid Institute). Yakni:
1.  Forum Internum: Kebebasan internal yang tak bisa dikurangi dan dibatasi dalam  kondisi  apapun,  meliputi:  kebebasan  hati  nurani  untuk  meyakini, menganut  dan  berpindah  agama  dan  keyakinan  serta  hak  untuk  tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama atau keyakinan. (non derogablerights);
2.  Forum  Externum.  Setiap  orang  mempunyai  kebebasan,  baik  sendiri  atau bersama-sama  dengan  orang  lain,  di  tempat  umum  (publik)  atau  wilayah pribadi,  untuk  memanifestasikan  agama  atau  kepercayaannya  di  dalam pengajaran, pengamalan, ibadah dan penataannya. (derogablerights);
3.  Tidak  ada  Paksaan. Tidak  seorang  pun  dapat  dipaksa  sehingga  terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau keyakinannya;
4.  Tidak Diskriminatif;
5.  Hak Orang Tua dan Wali. Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua, dan wali yang sah untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri;
6.  Kebebasan  Lembaga  dan  Status  Legaluntuk  berorganisasi  atau  berserikat sebagai komunitas;
7.  Pembatasan  yang  diijinkan  pada  Kebebasan  Eksternal.  Kebebasan  untuk memanifestasikan keagamaan atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi oleh  undang-undang  untukmelindungi:keselamatan  dan  ketertiban  public, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak dasar orang lain;
8.  Tidak Dapat Dikurangi (Non-Derogability). Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apa pun. 15
Perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  telah  didukung  dengan  adanya perangkat hukum iternasional, berdasarkan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional,  telah  diterima  bahwa  pihak  yang  terikat  secara  hukum  dalam pelaksanaan hak asasi manusia adalah negara. Ketentuan hukum hak asasi manusia tersebut memberi penegasan pada hal-hal berikut: 16
1.  Negara sebagai pemangku tanggung jawab (duty holder) sedangkan idividu dan  kelompok-kelompok  masyarakat  adalah  pihak  pemegang  hak  ( right holder );
14 Wahid Foundation (seeding peaceful islam), Buku Sumber “Hak atas Kebebasan Berag- ama atau Berkeyakinan di Indonesia”. (Wahid Foundation 2016 ). [125-126].
15 Rumadi,’Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Disampaikan dalam Kursus HAM un- tuk Pengacara’, (Angkatan XVII ELSAM; Bogor 2013)

## Ichwan Firmansyah: Perlindungan Hukum Penolakan
2.  Negara tidak memiliki hak, negara hanya memikul kewajiban dan tanggung jawab ( obligation and responsibility );
3.  Jika negara tidak mau atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab, pada saat itulah bisa dikatakan bahwa negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau hukum internasional.
Maka dari itu Indonesia sebagai negara pihak dalam hukum Internasional. Maka Negara Indonesia (Pemerintah) berkewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan hak asasi manusia, pertama menghormati ( to respect) , melindungi (to protect) , dan memenuhi (to fulfill) setiap orang atau agama dan keyakinan.
Dalam  hidup  bernegara  dan  berbangsa  Indonesia  sebagai  negara  hukum memiliki  aturan  yakni  konstitusi,  UUD  1945  dan  perubahannya  sebagai  aturan tertinggi  maka  harus  menjalankan  amanat  dan  cita-cita  yang  telah  tertuang didalamnya.  UUD  1945  lahir  tiga  tahun  sebelum  deklarasi  universal  hak  asasi manusia tahun 1948. Prinsip dan pasal-pasal di dalam UUD 1945 dilahirkan dari pemikiran  dan  perdebatan  yang  panjang  di  kalangan  para  pendiri  bangsa.  UUD 1945 digali dari tradisi dan nilai-nilai keindonesiaan atau nilai-nilai lainnya yang sejalan dan bersifat universal. 17
UUD 1945 (berlaku pada 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949) sebagai Dasar Negara pertama Indonesia, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 (berlaku pada  27  Desember  1949  -  17 Agustus  1950),  Undang-Undang  Dasar  Sementara Republik Indonesia 1950 (berlaku pada 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959). Pada tahun 1959  Presiden  Sukarno  mengeluarkan  Dekret  Presiden  yang  salah  satu  isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu kembalinya ke UUD 1945 bertahan dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Pada saat masa orde baru UUD 1945 berlaku dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1998.
Perubahan  UUD  1945  dalam  kurun  waktu  4  tahun  mengalami  4  kali perubahan (amandemen) yang dilaksanakan oleh MPR dalam sidang Umum tahun
1999, Tahunan tahun 2000, 2001 dan 2002 yang sekarang menjadi UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia hingga sampai saat ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) juga mengatur mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam UUD NRI 1945 setidaknya terdapat 4 (empat) pasal yang mengatur tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan yaitu pasal 28 E, 28 I, 28 J dan 29.
Negara Indonesia telah beberapakali mengalami perubahan Konstitusi. Tetapi dalam perkembanganya perubahan tersebut dari masa ke masa perlindungan dan jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan selalu konsisten dan ada, hal tersebut menegaskan bahwa Indonesia dalam terbentuknya negara berasal dari berbagai macam suku, ras, agama dan lain sebagainya. Oleh karenanya kebebasan beragama dan berkeyakinan dari sejak terbentuknya Negara hingga sampai saat ini merupakan bagian dari cita-cita bangsa yang harus wujudkan.
Mengenai hak kebebasan beragama berkeyakinan, belum ada undang-undang yang mengaturnya secara khusus. Namun, terdapat beberapa undang-undang yang sangat terkait. Pertama , Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Setidaknya terdapat 2 (dua) Pasal yang sangat terkait dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yakni pada pasal 4 dan 22. Kedua, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Convenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).  Yang  substansinya  mengatur  ratifikasi  International  Covenant  on  Civil and Political Rights, ICCPR di Indonesia disebut KIHSP. Dengan diratifikasinya ICCPR tersebut, maka Negara Indonesia telah menjadikannya bagian dari hukum positif  dalam  sistem  hukum  Negara  Indonesia  dan  sepakat  untuk  menghargai, melindungi  dan  memenuhi  kebebasan  beragama  warganya.  Pada  kenyataan  ini juga telah dilakukan penjelasan secara detail mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan  baik  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  ruang  publik maupun privat untuk memanifestasikan agama dan keyakinan. lebih lanjut ICCPR juga menempatkan perpindahan agama dan keyakinan sebagai sebuah hak. KIHSP sendiri mengatur tentang hak asasi manusia yang memiliki dimensi sipil dan politik

## 920 Ichwan Firmansyah: Perlindungan Hukum Penolakan
termasuk hak kebebasan beragama dan berkeyakinan memiliki setidaknya ada dua (2) pasal yang mengatur yakni: Pasal 18 dan Pasal 27 KIHSP.
Dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut, bahwa substansi yang terkandung pada keduanya bersifat linier atau sama yaitu memberikan penghormatan yang tinggi atas perbedaan agama dan keyakinan serta memastikan Negara untuk menjaminnya.  Selain  itu  ada  beberapa  aturan  lain  yang  juga  berakaitan  dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Telah dijelaskan pada paparan bagian sebelumnya bahwa dimensi dari kebebasan beragama  dan  berkeyakinan  meliputi  kebebasan  internal  dan  kebebasan  eksternal. Untuk kebebasan internal, Negara tidak dapat melakukan intervensi. Untuk kebebasan eksternal yang terwujud dalam bentuk perilaku, Negara dapat melakukan pembatasan dengan  beberapa  persyaratan  sebagaimana  telah  diatur  dalam  UUD  NRI  1945  dan beberapa peraturan perundangan serta hukum Internasional yang berlaku. Dalam sebuah aturan pasti berkaitan pula dengan batasan-batasan yang terjadi, di dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan juga memiliki batasan yang seharusnya memberi keadilan terhadap pelaksanaan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
Hak  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  menjadi  salah  satu  hak  yang tergolong non-derogable rights dan bersifat absolut untuk dipenuhi oleh Negara meskipun dalam situasi/keadaan darurat umum sekalipun. Di dalam Bagian II (A) Prinsip-Prinsip  Siracusa  mengenai  ketentuan  Pembatasan  dan  Pengurangan  Hak Asasi Manusia (HAM) dalam International Covenant on Civil and Political Rights (kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik), (Annex,UN Doc E/CN. 4/1984/4 (1984). Bahwa yang dimaksud dengan “keadaan darurat umum” tersebut adalah  situasi  yang  luar  biasa  dan  aktual  atau  bahaya  nyata  yang  mengencam kehidupan berbangsa. Ancaman tersebut seperti:
a)  Mempengaruhi  seluruh  penduduk  dan  orang  lain  dan  seluruh  atau  sebagian wilayan negara; dan
b)  Mengancam  integritas  fisik  penduduk,  independensi  politik  atau  integritas wilayah  negara  atau  keberadaan  fungsi  lembaga  negara  yang  penting  untuk memastikan hak-hak yang diakui oleh kovenan.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  prinsip  siracusa,  tidak  berlaku terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Negara dalam memenuhi kewajiban atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan ini tidak terpengauhi atau tidak dapat dihilangkan oleh alasan apapun, termasuk adanya keadaan darutat umum yang dialami oleh suatu negara. 18 Selanjutnya prinsip siracusa ini telah di ratifikasi oleh Indonesia dalam UU KIHSP.
Selain instrumen hukum Internasional di dalam hukum Nasinal juga mengatur mengenai batasan-batasan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. UUD NRI 1945 mengatur pembatasan terhadap hak asasi manusia secara umum terdapat di  dalam  pasal  28  J  ayat  (2).  UU  No.  39  tahun  1999  juga  mengatur    mengenai pembatasan  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  yaitu,  pada  Bab  VI  tentang pembatasan  dan  larangan  dalam  Pasal  73  dan  Pasal  74.  Pertama,  Pasal  73.
Pembatasan ini juga diatur dalam ICCPR atau KIHSP sebagaimana telah diratifikasi oleh Negara Indonesia menjadi UU No. 12 tahun 2005 . Pasal 18 ayat (3) Kovenan

## Perlindungan Hukum Bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya Terkait Perpanjangan Permohonan Izin Pemakaian Tanah untuk keperluan peribadatan.
Surat Ijo adalah istilah dari Izin Pemakaian Tanah, Izin Pemakaian Tanah yang  timbul  diatas  tanah  dengan  status  Hak  Pengelolahan.  Hak  pengelolahan berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu Beheersrecht yang mana pada saat itu  diterjemahkan  menjadi  hak  penguasaan.  Dari  sejarahnya,  izin  pemakaian tanah atau yang biasa dikenal surat ijo berasal dari tanah bekas partikelir yang kemudian  di  hapuskan  dengan  adanya  Undang-Undang  No.  1  tahun  1958 Tentang  Pengahapusan  Tanah  Partikelir.  Hak  pengelolahan  dalam  sistematika hak penguasaan atas tanah tidak digolongkan menjadi hak-hak atas tanah yang tertuang di dalam Pasal 16 Undang- Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Pokok Agraria  (selanjutnya  disebut  UUPA).  Izin  Pemakaian  Tanah  tidak  disebutkan
18 Al  Khanif,  Herlambang  P. Wirattraman,  dan  Manunggal  Kusuma Wardaya, Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vsRelativisme di Indonesia, (LKiS Yogyakarta 2017).[123-124].

## 922 Ichwan Firmansyah: Perlindungan Hukum Penolakan
secara eksplisit di dalam UUPA atas keberadaannya tetapi di dalam penjelasan umum  II/2  yang  menyatakan  secara  implisit  bahwa  negara  dapat  memberikan pengelolaan  kepada  departemen,  daerah  swatantra,  maupun  jawatan.  Dengan demikian  dalam  UUPA  telah  disinggung  oleh  penjelasan  umum  UUPA  namun hukum materiilnya berada di luar UUPA. 19
Dari  konsep  izin  pemakaian  tanah  dapat  dikatakan  bahwa,  ijin  pemakaian tanah atau yang biasa di sebut surat ijo di Kota Surabaya adalah hak penguasaan negara atas tanah yang kuasai diatas tanah hak pengelolahan. Karena merupakan hak penguasaan negara, izin pemakaian tanah berbeda dengan sertifikat hak atas tanah. Oleh karena itu izin pemakaian tanah tidak tercantum dalam UUPA.
Didalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan  izin  pemakaian  tanah atau  surat  ijo  tersebut  jika  di  dalam  konteks  permasalahan  jemaat  Ahmadiyah dituangkan  dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah, atas perubahan dari Peraturan Daerah Kota Daerah Tingkat II Surabaya nomor 1 tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah (selanjutnya disebut sebagai Perda IPT Surabaya).
Perpanjangan IPT yang diajuhkan oleh Jemaat Ahmadiya sesuai dengan Pasal 6 Perda IPT Surabaya menjelaskan mengenai Jenis Pelayanan yang dilaksanakan Pemkot Surabaya terkait IPT digolongkan dua macam yakni pelayanan pemberian IPT dan pelayanan selain pemberian IPT, bahwa perpanjangan IPT tegolong dari pelayanan pemberian IPT.
Pasal  1  ayat  (11)  Perda  IPT  Surabaya  menyatakan,  “  Perpanjangan  Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat Perpanjangan IPT adalah perpanjangan terhadap izin pemakaian tanah yang akan atau sudah habis masa berlakunya.” Selain itu Pasal 19 menyatakan, “IPT yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan setelah masa berlaku IPT tersebut  berakhir  harus  melakukan  perpanjangan  sesuai  dengan  ketentuan  yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.”
19 Ramli Zein, Hak Pengelolahan Dalam Sistem UUPA, (Rineka Cipta 1994).[9].
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019
Jemaat Ahmadiyah sebagai pihak pemohon telah mengajukan permohonan perpanjangan IPT kepada Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan  Syarat dan prosedur yang berlaku dalam perpanjangan IPT, Jemaat Ahmadiyah mengajukan permohonan  perpanjangan  Izin  Pemakaian  Tanah  tersebut  diperuntukan  untuk keperluan Rumah Ibadat sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2013 No. 451.1/195/436.6.2/2013 dalam Rencana Kota diperuntukan untuk Fasilitas Umum dan penggunaan bangunan untuk masjid.
Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah menjelaskan terkait IPT dapat berahkir apabila: a) masa berlaku IPT berkhir dan pemegang IPT tidak memperpanjang IPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b) atas permintaan sendiri; c) pemegang IPT meninggal dunia; d). IPT dicabut. Kaitanya dengan studi kasus ini adalah bahwa hak untuk menikmati izin atas pemakaian tanah tersebut masih berlaku bagi Jemaat Ahmadiyah karena dalam  Perda  tersebut  tidak  menjelaskan  bahwa  “penolakan”  bukan  termasuk dari berakhirnya IPT selain itu juga syarat untuk penolakan permohonan yang di keluarkan Pemkot Surabaya tidak memiliki landasan hukum yang sesuai.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Keabsahan dapat diartikan sifat yg sah;
kesahan. Konsep keabsahan bermula dari lahirnya konsepsi negara hukum dimana tindakan  yang  dilakukan  Pemerintah  harus  didasarkan  pada  adanya  ketentuan hukum yang mengatur “rechmating van het bestuur” , yang memiliki makna setiap tindakan hukum pemerintah harus adanya penerapan prinsip legalitas. Philipus M Hadjon menyatakan bahwa, ruang lingkup keabsahan tindakan pemerintahan dan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) meliputi: i) wewenang, ii) substansi, dan iii) prosedur. Wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal yang melahirkan asas “ praesumptio iustae causa/vermoden van rechtmatig” atau keabsahan tindakan pemerintah. 20 Sedangkan substansi akan melahirkan legalitas materiil. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tersebut mengakibatkan cacat yuridis suatu tindakan/keputusan pemerintahan.
20 Sukardi, “Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya”, Disertasi (Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga 2009).[111].

## 924 Ichwan Firmansyah: Perlindungan Hukum Penolakan
Dalam studi kasus ini Pemerintah daerah Kota Surabaya sebagai pemangku kebijakan,  dalam  setiap  keputusan  yang  akan  dijatuhkan  haruslah  melalui koridor  dan  alur  yang  sudah  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada.  Terkait  dengan prinsip keabsahan tersebut, Pasal 5 UUAP menyatahkan bahwa Penyelenggaraan Administrasi  Pemerintahan  berdasarkan  3  (tiga)  pokok  hal  yakni,  pertama  asas legalitas,  kedua  asas  perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  yang  ketiga  Asas- asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  (AUPB).  Selanjutnya  di  dalam  Pasal  10 UUAP menyatakan ada 8 (delapan) AUPB yang dimaksud dari pasal 5 tersebut dalam  undang-undang  ini  yakni  meliputi  asas:  kepastian  hukum,  kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.
Jika dibaca dengan seksama, dasar ketentuan yang di gunakan Pemerintah Kota Surabaya sebagai landasan dikeluarkannya KTUN tersebut yang telah dijelaskan di Pendahuuan, memiliki muatan muatan yang tidak linier dan tidak sesuai dengan hierarki  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Meskipun  mencantumkan UUD NRI 1945, UU HAM sebagai dasar hukum dalam bagian mengingat, namun ketiga produk hukum tersebut tidak mampu menterjemahkan sesuai substansi dan hierarkinya. Substansi dari ketiganya adalah larangan yang juga berarti pembatasan terhadap hak beragama dan berkeyakinan. Padahal, beberapa peraturan perundangan diatasnya justru konsisten memberikan perintah untuk  menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut tanpa diskriminasi. Dengan demikian, fakta ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf b UUAP yang menyatakan bahwa  HAM  juga  harus  menjadi  dasar  dalam  penyelenggaraan  administrasi pemerintahan, di dalam penjelasan Pasal 5 huruf b UUAP menjelaskan terkait “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan  disini  Pemerintah  Kota  Surabaya  tidak  boleh  melanggar  hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945.
Hal  lain,  pencantuman  Fatwa  MUI  juga  tidak  tepat  untuk  dijadikan  dasar pengeluaran  KTUN.  Hal  ini  dikarenakan  MUI  bukanlah  lembaga  Negara  yang memiliki  kewenangan  untuk  memaksa  warga  Negara  untuk  berbuat  atau  tidak
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019
berbuat sesuatu, apalagi membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada warga negara. Ditambah lagi, fatwa MUI bukanlah Dalam Pasal 74 UU HAM jelas sekali dinyatakan bahwa “Tidak satupun dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini”
Selain dari aspek norma hukumnya, tindakan penolakan ini juga bisa dilihat dari aspek asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). AUPB juga bersumber dari yurisprudensi. Penulis akan menjabarkan beberapa mengenai asas-asas umum pemerintahan  yang  baik  (AUPB)  yang  dirasa  relevansinya  sesuai  oleh  penulis langsung dengan isu hukum dalam penelitihan ini. Pertama, asas pertimbangan bahwa  keputusan  itu  apakah  sudah  disertai  pertimbangan  yang  memadai,  jadi dalam  memberi  keputusan  pemerintah  harus  dapat  memberi  pertimbangan- pertimbangan  yang  benar  sesuai  fakta  dan  cukup  lengkap.  Disini  pemerintah kota surabaya dalam menerbitkan izin tersebut tidak memberikan pertimbangan yang  jelas  akan  kondisi  fakta  yang  terjadi  apakah  sudah  berkordinasi  dengan pihak-pihak terkait jika kita lihat IPT yang dilaksanakan oleh Jemaat Ahmadiyah sebelumnya  juga  berjalan  dan  dapat  diterbitkan,  Pemerintah  Kota  Surabaya dalam keputusanya hanya berdasarkan asumsi dari 3 prodak hukum yang sebagai landasan penolakan jika kita lihat 3 prodak hukum tersebut tidak sejalan dengan hierarki  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  cita-cita  dari  bangsa Indonesia ini.
Kedua,  ketidak  berpihakan  atau  persamaan  perlakuan  bahwa  pemerintah dalam menjatuhkan atau menetapkan keputusan atas pertimbangan harus melihat dan  mendengar  dari  pihak  keseluruhan  dan  tentunya  tidak  boleh  diskriminatif. Ahmadiyah Ormas Keagamaan sebagai badan hukum yang memiliki legalitas yang sah dan kuat di Indonesia ini seharusnya Ahmadiyah diperlakukan sebagaimana Ormas  Keagamaan  atau  Ormas  pada  umumnya,  jika  kita  lihat  keputusan  kota Surabaya melihat dari UUD NRI 1945, UU HAM, UU KIHSP dalam memutuskan masih terlihat tidak sesuai dengan isi norma dalam peraturan tersebut.

## 926 Ichwan Firmansyah: Perlindungan Hukum Penolakan
Ketiga,  asas  kecermatan  menurut  penjelasan  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  d adalah  asas  yang  mengandung  arti  bahwa  suatu  Keputusan  dan/atau  Tindakan harus  didasarkan  pada  informasi  dan  dokumen  yang  lengkap  untuk  mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang  bersangkutan  dipersiapkan  dengan  cermat sebelum  Keputusan  dan/atau  Tindakan  tersebut  ditetapkan  dan/atau  dilakukan.
Jika memperhatikan kejadian, maka disini terdapat kekurangcermatan yang terjadi dari  pihak  Pemerintah  Kota  Surabaya  (PKS).  Pihak  PKS  dalam  keputusannya seharusnya meminta keterangan setidaknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS  HAM),  warga  sekitar,  dan  lembaga/instasi  terkait  dalam  kebebasan beragam  dan  berkeyakinan,  selain  itu  pihak  perwakilan  dari  Jemaat Ahmadiyah Surabaya  seharusnya  juga  dimintai  keterangan.  Lebih  jauh  lagi,  pihak  PKS semestinya mempelajari kandungan UU HAM, KIHSP serta UUD NRI 1945 secara sistematis. Membaca kronologi yang ada, beberapa hal tersebut tidaklah dilakukan.
Keempat  adalah  asas  keterbukaan.  Yang  dimaksud  sebagai  asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan  memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  tetap  memperhatikan  perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Bahwa Pemerintah dalam setiap keputusannya haruslah bersifat publik, Pemerintah Kota Surabaya harus menyertakan isi pertimbangan dari kejaksaan negeri dan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan  dan  Aliran  Keagamaan  Dalam  Masyarakat  dalam  koordinasi pengambilan keputusan tersebut.
Dalam pemenuhan hak asasi manusia juga ada pemabatasanya juga sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf 3 UU KIHSP adanya pembatasan terhadap hak-hak tersebut guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain. Selain itu di dalam Pasal 73 UU HAM menyatakan tentang pembatasan terhadap hak dan kebebasan yakni untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019
bangsa. Pemerintah Kota Surabaya dalam keputusanya harus dapat membuktikan akan pembatasan tersebut jika IPT terhadap Jemaat Ahmadiyah tidak dikabulkan.
Hukum Administrasi berfungsi sebagai jaminan terhadap perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan segala Pemerintah yang dilakukan termasuk juga penetapan KTUN. Oleh karenanya dalam penetapan KTUN haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa prinsip keabsahaan dalam Hukum Administrasi memiliki tiga fungsi yakni: 21
a.  Bagi aparat pemerintah, prinsip keabsahan berfungsi sebagai norma pemerintah ( bestuurnorm );
b.  Bagi  masyarakat,  prinsip  keabsahan  berfungsi  sebagai  alasan  mengajukan gugatan terhadap tindakan pemerintah ( beroepgeronden );
c.  Bagi hakim, prinsip keabsahan berfungsi sebagai dasar pengujian suatu tindakan pemerintah ( toetsinggronden ).
Menurut Philipus M. Hadjon: 22
“Keputusan yang tidak sah dapat berakibat “nietigheid van rechtswege” (batal karena hukum), “nietig” (batal) atau “vernietigbaar” (dapat dibatalkan).
Nietig berarti bahwa bagi hukum perbuatan yang dilakukan dianggap tidak ada. Konsekuensinya, bagi hukum akibat perbuatan itu dianggap tidak pernah ada. Vernietigbaar berart bagi hukum perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau badan pemerintah lain yang kompeten, Nietigheid van rechtswege” artinya bagi hukum akibat suatu perbuatan dianggap tidak ada tanpa perlu adanya suatu keputusan yang membatalkan perbuatan tersebut”.
Menurut Sukari: 23
“Di  dalam  sistem  hukum  Indonesia  tidak  kenal  adanya  putusan  terhadap peraturan perundangan yang bersifat batal demi hukum (nul and volid atau van rechtswege nietig) , melainkan yang dipakai adalah sifat dapat dibatalkan (vernietigbaar) adapun asas yang digunakan adalah asas praduga keabsahan (praduga rechtmatigheid ) dimana di dalam kepustakaan dikenal dengan asas praesumptio iustae causa yang  manaknya  adalah  bahwa  setiap  tindakan pemerintahan adalah sah sepanjang belum di buktikan sebaliknya.”
21 Sofyan Hadi dan Tomy Michael, ‘Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara’, (2017) 5 Cita Hukum [5].
22 Philipus M. Hadjon, Op.Cit. [24-25].
23 Sukardi, Op.Cit. [227-228].

## 928 Ichwan Firmansyah: Perlindungan Hukum Penolakan
Jika  kita  lihat  dari  studi  kasus  ini  Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam mengeluarkan KTUN terdapat ketidaklarasan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya media yang dapat dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah adalah mengajukan gugatan  atas    Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN)  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah  Kota  Surabaya,  gugatan  disini  adalah  permohonan  yang  berisfat tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Gugatan dalam hal ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan putusan.
Dalam  Pasal  1  angka  10  Undang-Undang  Nomor  51 Tahun  2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa sengketa tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN Perubahan 2) adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara perseorangan atau badan hukum perdata, baik di pusat maupun daerah  sebagai  akibat  dikeluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara,  termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  mengenai  permasalahan  sebagaimana  diuraikan dalam bab-bab  sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut. Bahwa  Indonesia  sebagai  Negara  hukum  yang  tunduk  pada  hukum  sebagai kedaulatan  tertinggi  dan  berpuncak  pada  Pancasila  dan  Pembukaan  UUD  1945 (grundnorm). Indonesia  memiliki  kewajiban  dalam  to  respect  (penghormatan), to  protect  (perlindungan),  dan  to  fulfill  (pemenuhan)  kebebasan  beragama  dan berkeyakinan.  Kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  telah  dilindungi  oleh instrumen hukum Internasional dan Nasional. Dalam instrumen hukum Nasional perlindungan dan penjaminan di tuangkan dalam UU sedangkan dalam instrumen Internasional tertuang di dalam perjanjian-perjanjian Internasional. Forum internum yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi ( non-derogable rights ) dan  forum  externum  yang  mempunyai  sifat  manifestasi  yang  dapat  diwujudkan dikategorikan sebagai derogable rights yang dapat dibatasi, tetapi forum internum dan forum externum suatu hal yang sangat erat dan berkaitan mempunyai sifat yang
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019
tidak bisa dipisahkan. Pembatasan hak asasi manusia terkait kebebasan beragama dan  berkeyakinan  hanya  dapat dilaksanakan atas  peraturan perundang-undangan (hukum) yang telah sesuai dengan syarat-syarat pembatasanya.
Bahwa  Pasal  5  UU  No.  30  tahun  2014  menyatakan  Penyelenggaraan Administrasi  Pemerintahan  berdasarkan  3  (tiga)  pokok  hal  yakni,  pertama  asas legalitas, kedua asas perlindungan hak asasi manusia dan yang ketiga Asas-asas Umum  Pemerintahan  yang  Baik  (AUPB).  Tindakan  Pemerintah  Kota  Surabaya dalam  mengeluarkan  KTUN  telah  melanggar  hak  kebebasan  beragama  dan berkeyakinan.  Pertama,  dari  legalitas  yang  ada  peraturan  yang  mengatur  terkait kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  tidak  sejalan  atau  linier  sesuai  dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak  melaksanakan  perlindungan  hak  asasi  manusia  yang  terjadi  di  Jemaat Ahmadiyah  walaupun  dalam kebebasan  ada  pembatasan karena  forum  internum dan forum externum merupakan suatu hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.  Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  penolakan  tersebut  tidak  dapat membuktikan  pembatasan  secara  jelas.  Ketiga  terkait AUPB  yang  ada  di  dalam pasal  10  UUAP  bahwa  dalam  KTUN  tersebut  telah  melanggar  beberapa  asas yakni asas pertimbangan, asas ketidakberpihakan atau persamaan perlakuan, asas kecermatan  dan  asas  keterbukaan.  Oleh  karenanya  Keputusan  Pemerintah  Kota Surabaya  (KTUN)  yang  tidak  sah  dapat  berakibat “nietigheid van rechtswege” (batal karena hukum), “nietig” (batal) atau “vernietigbaar” (dapat dibatalkan).

## Daftar Bacaan

## Buku
Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Konstitusi Press 2006).
Syah  R.  Batuah, Ahmadiyah Apa dan Mengapa, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Jakarta 1985).
Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Gramedia Pustaka Utama 2008).
Dian Aminudin Sirajuddin Fatkhurohman, Memahami Keberadaan Mahakamah

## Ichwan Firmansyah: Perlindungan Hukum Penolakan
Konstitusi di Indonesia (PT. Citra Aditya Bakti 2004).
Wahid Foundation (seeding peaceful islam), Ringkasan Eksekutif  Laporan Tahunan “Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan (KBB) Di Indonesia Tahun” (Wahid Foundation 2016).
Philipus  M  Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah
Studi Tentang Prinsip Prinsipnya: Penangannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan  Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara (PT. Bina Ilmu 1987).
Halili  (SETARA  Institute), Supremasi Intoleransi “Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Dan Minoritas Keagamaan Di Indonesia Tahun 2016” (SETARA Institute 2016).
AL. Khanif et.al ., Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vsRelativisme di Indonesia (LkiS 2017).
Baharuddin Lopa, Al-Qur’an dan Hak Asasi Manusia (PT. Dana Bhakti Prima Yasa 1996).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Media 2005).
Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Erlangga 2010).
H. Munasir Sidik, Dasar-Dasar Hukum & Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (IKAHAI 2007).
Soehino , Ilmu Negara (Liberty 1998).
Ramli Zein, Hak Pengelolahan Dalam Sistem UUPA (Rineka Cipta 1994).

## Jurnal
Tommy  F  Awuy,  ‘Konsep  Rechtsstaat  Dalam  Negara  Hukum  Indonesia(Kajian terhadap  Pendapat Azhari)’, (1997) 4 Nalar Fiqh.
Sofyan Hadi, ‘Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara’, (2017) 5 Cita Hukum.
R.  Herlambang  Perdana  Wiratraman,  ‘Konstituonalisme  dan  Hak-hak  asasi manusia’, (2000) 20 Yuridika.

## Pidato/Presentasi
Rumadi,  ‘Disampaikan  dalam  Kursus  HAM  untuk  Pengacara  Kelas  Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan’, (2013) Angkatan XVII, ELSAM.

## Skripsi/Tesis/Disertasi
A.  Hamid  Attamimi, ‘Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  (Suatu  Studi  Analisis  Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV)’, Disertasi (Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia 1990).
Desy Rahmawati Aziz, ‘Perlindungan Negara Terhadap Intoleransi Umat Beragama Berdasarkan  Hukum  Internasional  dan  Hukum  Nasional  (Studi  Kasus Pengursiran  Pengikut  Aliran  Syi’ah  Dari  Sampang  ke  Sidoarjo)’, Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2017).
Addy  Imannsyah,    ‘Perlindungan  Negara  terhadap  Kebebasan  Beragama  Di Indonesia (Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/ KPTS/013/2011 Tentang  Larangan Aktivitas  Jemaat Ahmadiyah  Indonesia (JAI) di Jawa Timur)’, Tesis (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2011).
Sukardi, ‘Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya’, Disertasi (Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga 2009).
Setioaji, ‘Eksistensi Ijin Pemakaian Tanah Di Pemerintah Kota  Surabaya Ditinjau Dari  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960’, Tesis (Fakultas  Hukum Universitas Airlangga 2007).
Fajar  satrio  Utomo,  ‘Perlindungan  Hukum  Bagi  Jemaat  Aliran  Ahmadiyah  Di Indonesia’, Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2007).

## Laman
Tempo.co,  ‘4  Kasus  Pelanggaran  Kebebasan  Beragama  di  Era  Jokowi’,  (Tempo
2018)
<https://nasional.tempo.co/read/1138894/4-kasus-pelanggaran- kebebasan-beragama-di-era-jokowi/full&view=ok>,  Acessed  28  Desember 2018.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 1 tahun 1958 Tentang Pengahapusan Tanah Partikelir.

## 932 Ichwan Firmansyah: Perlindungan Hukum Penolakan
Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang  Undang  Nomor  12  Tahun  2005  Tentang  Pengesahan  International Convenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Keputusan Walikotamadya  Kepala  Daerah Tingkat  II  Surabaya  Nomor  1 Tahun 1998 Tentang tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah.
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah.
HOW TO CITE : Ichwan Firmansyah, ‘Perlindungan Hukum Penolakan Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah (Ipt) Bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Surabaya’ (2019) Vol. 2 No. 3 Jurist-Diction.