(AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Model Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa Alebo Kecamatan Konda  Kabupaten Konawe Selatan

## INFO PENULIS
Joko Tri Brata Universitas Sulawesi Tenggara joko_tribrata@yahoo.co.id
+6281245629964 Asri Djauhar Universitas Sulawesi Tenggara asridjaufar@gmail.com Sufrianto Universitas Sulawesi Tenggara sufriantosaja@gmail.com St. Jawiah Universitas Sulawesi Tenggara Sjawiah7@gmail.com
Ni Komang Esi Yuningsih Universitas Sulawesi Tenggara essi_saja@yahoo.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 2, No. 1, April 2022
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Brata, J. T., Djauhar, A., Sufrianto, Jawiah, S., & Yuningsih, N. K. E. (2022). Model Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 2 (1), 37-46.

## Abstrak
Partisipasi adalah turut berperan  serta dalam  suatu kegiatan. Partisipasi  selain  telah menjadi  kata  kunci  dalam  pembangunan,  juga menjadi  salah  satu  karakteristik  dari penyelenggaraan    pemerintah    yang    baik.    Tujuan  umum  penelitian  adalah mendeskripsikan  bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perencanaan  dan pengelolaan  pembangunan.  Tujuan  Khusus  penelitian  adalah  mendeskripsikan partisipasi masyarakat dari aspek ; (1) masalah dan kebutuhan (2) peluang yang sama dalam perencanaan; (3) sinergitas perencanaa dan (4)  Legalitas perencanaan. Metode Penelitian  adalah  dengan  desain  penelitian  kualitatif  menggunakan  partisipan  secara acak  kepada  mereka  yang  memneuhi  kriteria  sudah  bermukim  diatas  40  tahun, enggunakan  metode  observasi  dan  wawancara,  sementara  itu  teknik  analisa  data dengan  triangulasi.  Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  masalah  dan  kebutuhan dilakukan  melalui  kegiatan  penyelidikan,  menggali  dan  mengumpulkan  masalah  dan kebutuhan-kebutuhan  bersifat  lokal  yang  berkembang  dimasyarakat.  Berkaitan masyarakat mempunyai peluang yang sama dalam perencanaan, dibutuhkan kerja keras Kepala  Desa  Alebo  agar  dapat  menumbuhkan  kepercayaan  masyarakat  serta meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perencanaan  pembangunan Berkaitan  dengan  Sinergitas  perencanaan,  belum  dilakukan  optimal,  karena keterlibatan  masyarakat  belum  terwakili.  Berkaitan  dengan  indikator  keempat  yakni Legalitas  perecanaan,  sudah  sesuai  dengan  regulasi  yang  ada  dan  dapat dipertanggungjawabkan, karena sudah mengacu  pada  semua peraturan yang berlaku. Melihat  dampak  penting  dan  positif  dari  perencanaan  partisipatif,  maka  untuk menyempurnakan perencanaan partisipatif, maka faktor keterlibatan masyarakat dapat ditingkatan  dengan  upaya  ;  (1)  Pendidikan  melalui  pelatihan,  (2)  meningkatkan Partisipasi  aktif dalam  pengumpulan  informasi  dan  (3) meningkatkan  Partisipasi  aktif dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.
Kata Kunci: partisipasi masyarakat ; perencanaan ; desa.

## Abstract
Participation  is  taking  part  in  an  activity.  Apart  from  being  a  key  word  in development, participation is also one of the characteristics of good governance. The  general  objective  of  the  research  is  to  describe  the  form  of  community participation  in  the  planning  and  management  process  of  development.  The specific purpose of the research is to describe community participation from the aspects;  (1)  problems  and  needs  (2)  equal  opportunities  in  planning;  (3) planning  synergy  and  (4)  planning  legality.  Research  method  is  a  qualitative research  design  using  random  participants  to  those  who  meet  the  criteria  for having  lived  above  40  years,  using  observation  and  interview  methods, meanwhile  the  data  analysis  technique  is  triangulation.  Results  of  the  study show that problems and needs are carried out through investigation activities, exploring  and  collecting  local  problems  and  needs  that  develop  in  the community.  With  regard  to  the  community  having  equal  opportunities  in planning, the Alebo Village Head's hard work is needed in order to foster public trust  and  increase  community  participation  in  the  development  planning process.  With  regard  to  planning  synergies,  it  has  not  been  carried  out optimally,  because  community  involvement  has  not  been  represented. Regarding  the  fourth  indicator,  namely  the  legality  of  planning,  it  is  in accordance with existing regulations and can be accounted for, because it refers to  all  applicable  regulations.  Seeing  the  important  and  positive  impact  of participatory  planning,  to  improve  participatory  planning,  the  community involvement factor can be increased by efforts; (1) Education through training, (2)  increasing  active  participation  in  gathering  information  and  (3)  increasing active  participation  in  providing  alternative  plans  and  proposals  to  the government.
Key Word:  society participation ; planning; village.

## A. Pendahuluan
Pembangunan  adalah pergeseran dari suatu kondisi awal yang satu menuju  kondisi  yang lain,  yang  dipandang  lebih  baik  dan  lebih  berharga  (Katz  dalam  Tjokrowinoto  1995). Disamping  itu  pembangunan  juga  merupakan  proses  multi  dimensional  yang  menyangkut perubahan-perubahan  yang  penting  dalam    suatu    struktur,    sistem    sosial    ekonomi,    sikap masyarakat    dan    lembaga-  lembaga    nasional    dan    akselerasi    pertumbuhan    ekonomi, pengangguran  kesenjangan  dan  pemberantasan  kemiskinan  absolut  (Todaro,1977). Pengertian tersebut mengisyaratkan  bahwa pembangunan  berarti proses menuju perubahan- perubahan  yang  dimaksudkan  untuk  memperbaiki  kualitas  kehidupan  masyarakat  itu sendiri.
Dalam  kaitan  dengan  pembangunan,  disebukan  bahwa  pembangunan  masyarakat  desa menurut Tjokrowinoto  (1999:35)  dapat  dilakukan  berdasarkan  3 azas,  diantaranya:  (1)  azas pembangunan  integral,  (2)  azas  kekuatan  sendiri,  (3)  azas  pemufakatan  bersama.
Disamping    itu    strategi    desa    yang    telah    dikembangkan    antara    lain pendekatan dari   atas (top   down) ,   pendekatan   dari   bawah (bottom   up) dan pendekatan pengelolaan mandiri  oleh  masyarakat  desa (community  base  management) .    Pendekatan ‘top    down’ dilaksanakan   berdasarkan   jalan   pikiran bahwa  masyarakat  desa  adalah  pihak  yang  bodoh dan  belum  dapat  memikirkan  serta    mengerjakan    apa    yang    baik    untuk    mereka.    Jadi semua   segi   kehidupan dirancang  dan  diturunkan  dari  pemerintahan.   Pendekatan ‘bottom up’ dilaksanakan  dengan  asumsi  bahwa  masyarakat  desa  telah  memiliki  kemampuan  untuk memikirkan  dan  mengerjakan  kebutuhannya  sendiri  dan  pemerintah  hanya  turut    serta dalam  sistem  administrasinya.  Pendekatan ‘community  base management’ sebenarnya bukan gagasan  baru namun  muncul dan digali dari masyarakat  setempat yang diangkat dari praktek masyarakat  tradisional  dalam  mengelola  sumber  daya  alam  untuk  kesejahteraan  ekonomi bersama dalam desa tanpa campur tangan pemerintah.
Dalam  menelusuri  Pendekatan ‘community    base  management’,  p embangunan memerlukan   perencanaan     karena  kebutuhan   pembangunan lebih besar  daripada  sumber daya  yang  tersedia.  Melalui  perencanaan  ingin  dirumuskan  kegiatan  pembangunan  yang secara  efisien  dan  efektif  dapat  memberi  hasil  yang  optimal  dalam  memanfaatkan  sumber daya yang tersedia dan mengembangkan  potensi yang ada.
Dalam kaitan dengan pembangunan desa, bentuk partisipasi   selain   telah   menjadi   kata kunci   dalam   pembangunan,   juga menjadi   salah   satu   karakteristik   dari   penyelenggaraan pemerintah    yang    baik.  Secara    etimologi,    partisipasi    berasal    dari    bahasa    inggris “ participation ”   yang berarti  mengambil  bagian/keikutsertaan.  Dalam  kamus  lengkap  Bahasa Indonesia  dijelaskan  “partisipasi”  berarti:  hal  turut  berperan  serta  dalam  suatu  kegiatan, keikutsertaan,  peran  serta.  Secara  umum  pengertian  dari  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  adalah keperansertaan  semua anggota atau wakil-wakil masyarakat  untuk ikut membuat  keputusan  dalam  proses  perencanaan  dan  pengelolaan  pembangunan  termasuk  di dalamnya  memutuskan  tentang  rencana-  rencana  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan,  manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan  dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.
Dengan  gambaran  tersebut,    telaah  dari  beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya menemukan bahwa perencanaan yang partisipatif dapat meningkatkan minat  masyarakat dan akan berdampak pada  hasil pembangunan. Hal ini memperjelas bahwa proses yang baik akan metode  partisipatif  dalam  kegiatan  pembangunan.    Olehnya  itu,  untuk  membuktikan  hasil temuan  sebelumnya,  peneliti  melakukan  penelitian  dengan  mengkaji  dari  aspek  ;  (1)  fokus perencanaan  berdasarkan  pada  masalah  dan  kebutuhan  (2)  peluang  yang  sama  dalam perencanaan;  (3)  sinergitas  perencanaa  dan  (4)    Legalitas  perencanaan.      Dengan  demikian, tujuan dari penelitian ini ialah mendeskripsikan model perencanaan partisipatif dengan locus di Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan
B. Metode

## 1. Desain Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  ialah  suatu bentuk  penelitian  yang  menggunakan  metode  penalaran  induktif  dan  percaya  bahwa terdapat banyak perspektif yang diungkapkan, serta berfokus pada fenomena sosial (Emzir, 2012).
2. Partisipan
Jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang secara sengaja dipilih secara random  (acak).  Pemilihan  partisipan  didasari  oleh  berbagai  pertimbangan,  yaitu:  (1) masyarakat Desa Alebo yang bermukin diatas 30 tahun karena dimanknai sangat faham akan kondisi lokasi penelitian; (2) aparat desa yang menjadi informan tambahan dalam penelitian.
3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran, seperti keaktifan masyarakat dalam melakukan dan aktif dalam mengikuti proses perencanaan di desanya. Adapun teknik wawancara  digunakan  untuk  menggali  informasi  secara  mendalam  tentang  bagaimana keinginan yang baik dari masyarakat akan pentingnya proses perencanaan.
4. Instrumen
Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  lembar  pengamatan  selama  proses penelitian  dan  pedoman  wawancara  untuk  menggali  secara  langsung  informasi  berkaitan dengan topik penelitian, khususnya pemahaman akan pentingnya perencanaan.
5. Teknik Analisis Data
Analisis  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  trianggulasi  yang  terdiri  atas reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Proses  reduksi  data  dilakukan dengan    mengidentifikasi  dan  mengklasifikasikan  respons  masayarakat  dalam  kegiatan perencanaan  Selanjutnya  menyajikan  data  dari  hasil  pengelompokan  sesuai  dengan  topik penelitian. Tahap  terakhir  ialah menarik  kesimpulan  dari  hasil  interpretasi  setelah  data disajikan.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Hasil
Desa Alebo terletak kurang lebih 90 KM dari Ibu kota Kabupaten Konawe Selatan atau kurang  lebih  3  KM  dari  Ibu  Kota  Kecamatan  Konda,    Desa  Alebo  sebagian  besar  dihuni suku Jawa dan  suku lain yang telah lama tinggal dan menetap.
Desa Alebo adalah desa ex transmigrasi tahun 1973, yang di pimpin oleh bapak Sutrisno Sebagai  kepala  Unit transmigrasi  Dinas  sosial  dari  Tahun  1975.  Dari  tahun  1975  –  1977  di jabat  oleh  Edi  karabut  sebagai  kepala  desa  terpilih,  Dari  tahun  1977  s/d  1985  di  jabat  oleh Mulyo. Pada tahun 1985 s/d 1986 dijabat oleh Ibrahim Tawakal sebagai Pj kepala desa. tahun 1986 s/d 1992 kepala desa dijabat oleh Sanadi. Tahun 1992 s/d 1993 di jabat oleh Pj kepala desa  yaitu Rustam tamburaka. Tahun 1993 s/d 2001 kepala desa di jabat oleh chasan rodhi. Tahun 2002 s/d 2003 dijabat oleh Ishaq sebagai pelaksana [Pj]. Tahun 2003 s/d 2007 kepala desa dijabat oleh Ginten. Tahun 2007 s/d 2022 dijabat oleh Pj kepala desa Ishaq.Tahun 2022 s/d 2014 kepala desa oleh Abdul Manaf Zani. Tahun 2014  Sampai 2016 Kepala Desa dijabat oleh  Pelaksana    Kepala  Desa  Ishaq.  Tahun  2016  sampai  sekarang  kepala  Desa  dijabat  oleh Kepala  Desa  Terpilih  Abd.  Manaf  zani.    Pada  saat  ini  Desa  Alebo  terus  memacu  dalam mengejar ketertiggalannya dengan harapan dapat setara dengan desa lain yang terlebih dahulu ada di Kecamatan Konda.
Temuan  penelitian  berkaitan  dengan  (1)  Fokus  perencanaan  berdasarkan  pada  masalah dan  kebutuhan,  dimana  salah  satu  ciri  perencanaan  partisipatif  adalah  terfokus  pada kepentingan  masyarakat,  yaitu  berdasarkan  pada  masalah  dan  kebutuhan  yang  dihadapi masyarakat. Hal  ini  dapat diperoleh  melalui  kegiatan  penyelidikan yaitu  sebuah  proses  untuk mengetahui,  menggali  dan  mengumpulkan  masalah  dan  kebutuhan-kebutuhan  bersifat  local yang berkembang dimasyarakat.
Kegiatan  ini  idealnya  dilakukan  setiap  saat  dan  paling  kurang  satu  tahun  sekali  karena merupakan  bagian  dari  proses  perencanaan  pembangunan  yang  dilaksanakan  setahun  sekali. Kegiatan  penyelidikan  dimulai  dari  tingkat  terendah  sampai  yang  tertinggi  dalam  Desa  Alebo, dimana  dapat  dicontohkan  bahwa  melalui  mekanisme    Ketua  RT  dibantu  perangkatnya mengumpulkan  warga  untuk  menggali  dan  mengumpulkan  masalah-masalah  dan  kebutuhan masyarakat, sehingga  diperoleh daftar masalah dan kebutuhan secara menyeluruh yang perlu diseleksi lebih lanjut untuk dipilih mana  masalah dan kebutuhan yang dianggap prioritas untuk dijadikan  usulan  prioritas  dalam  tahapan  musrenbang . Sebelum  penyeleksian  masalah  dan kebutuhan, terlebih dahulu dilakukan review terhadap masalah dan kebutuhan yang diusulkan,
ini ditujukan untuk mengetahui kebenaran dan validitas keadaan masyarakat dan lingkungan RT secara  menyeluruh.  Informasi  yang  teridentifikasi  meliputi  berbagai  masalah,  potensi  dan kebutuhan  masyarakat  di  bidang  ekonomi,  kesehatan,  pendidikan,  sosial  serta  sarana  dan prasarana lingkungan.  Adapun kriteria masalah dan kebutuhan yang dapat diproses lebih lanjut antara  lain:  (1)  merupakan  kebutuhan  mendasar;  (2)  masalah/kebutuhan  yang  dipandang mendesak;  (3)  dirasakan  oleh  sebagian  besar  warga  masyarakat;  (4)  tersedia  potensi  atau sumber daya. Pihak yang bertugas mereview adalah Ketua RT beserta perangkatnya. Selanjutnya melakukan penentuan prioritas di tingkat RT. Penentuan prioritas harus dilakukan berdasarkan pengkajian/analisis masalah melalui pembobotan/rangking dan  pengelompokkan masalah dan kebutuhan.  Penentuan  prioritas  dalam  berbagai  tingkatan  tentunya  dengan  skala  prioritas  yang sesuai tingkatannya.
Dalam mendeskripskan masalah kedua yaitu masyarakat mempunyai peluang yang sama dalam perencanaan, maka dibutuhkan kerja keras Kepala Desa dalam mengupayakan kerja sama serta memperhatikan  aspirasi  masyarakatnya  yang  tentunya  akan  berbuah  dukungan  dari  warga. Masyarakat dipersepsikan turut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Hubungan yang baik antara  Kepala  desa  dan  masyarakatnya  dapat  menumbuhkan  kepercayaan  masyarakat  serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian,  disimpulkan  bahwa  untuk  beberapa  tema  atau rencana pembangunan, perencanaan pembangunan belum memperhatikan aspirasi masyarakat dengan  memenuhi  sikap  saling  percaya  dan  terbuka.  Seperti  dalam  beberapa  kesempatan, masyarakat  belum  merasakan  kegiatan  penjaringan  aspirasi  masyarakat  dilakukan  di  level dusun  sehingga  hanya  perwakilan  masyarakat  saja  yang  bisa  menyampaikan  masalah  dan kebutuhan  yang  dihadapi.  Hanya  sebagian  kecil  aparat  desa  yang  ada  di  Desa  Alebo    yang memperhatikan aspirasi masyarakat dengan memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.
Dalam kaitan dengan indikator ketiga yang berkaitan dengan Sinergitas  perencanaan, yang berarti  bahwa  ada  model  partisipatoris  dalam  perencanaan  pembangunan  di  Desa  Alebo, temuan peneltian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam  forum  pertemuan  dimana  setiap  masyarakat  memperoleh  peluang  yang  sama  dalam memberikan  sumbangan  pemikiran  tanpa  dihambat  oleh  kemampuan  berbicara,  waktu  dan tempat.
Untuk  Desa  Alebo,  musrenbang selalu di  lakukan  setiap  tahunnya.  Walaupun  sudah  rutin dilakukan, namun dalam kenyataannya musrenbang Desa Alebo, belum dilakukan optimal. Hal ini  dapat  dilihat  dari  keterlibatan  masyarakat  dalam  musrenbang  belum  mewakili  seluruh masyarakat kecamatan Desa Alebo.   Walaupun pandangan dari aparat desa Alebo menyatakan bahwa  semua  yang  saya  undang  sudah  mewakili  semua  unsur  masyarakat,  yang    dari  setiap perwakilan  desa  itu  ada  4  unsur  yaitu,  Kepala  desa,  LPMD,  Tokoh  masyarakat,  dan  PKK,  dan nara  sumber  dari  Kantor  Kecamatan.  (Wawancara  tanggal  9  Maret  2022),  tetapi  berbanding terbalik  dengan  komentar  dari  masyarakat  yang  bukan  peserta  proses  perencanaan pembangunan,  dikatakan  bahwa  mereka  mengaku  tidak  paham  dengan  perencanaan pembangunan, kapan  dilaksanakannya  dan  untuk  apa  proses  tersebut dilaksanakan.  Forum yang  melibatkan  masyarakat  hanya  terbatas  di  tingkat  musyawarah  desa,  perwakilan masyarakat  dalam  forum-forum  sangat  kecil.  Ini  menyebabkan  banyaknya      usulan  program masyarakat yang hilang di tengah jalan. (Wawancara tanggal 12 Maret  2022)
Dalam  kaitan  ini  juga  ditemukan  jawaban  bahwa  Forum  yang  melibatkan  masyarakat hanya pada proses perencanaan pembangunan desa dan Kecamatan, pada tingkatan yang lebih tinggi  keterlibatan  masyarakat  semakin  berkurang.  Oleh  karena  itu  pada  tahapan  proses perencanaan  pembangunan  (musrenbang)  Desa,  keterlibatan  masyarakat  sebanyak  mungkin agar  dapat  menyerap  aspirasi  sesuai  dengan  masalah  dan  kebutuhan  masyarakat  yang  nyata sangat ditekankan.
Di  tingkat  desa,  kegiatan  rapat  yang  berkaitan  dengan  perencanaan  pembangunan sebenarnya  tidak  hanya  dilakukan  dalam  forum  musrenbang  saja,  diselenggarakan  forum- forum lain di luar musrenbang bila dibutuhkan. Ketika ada program atau kegiatan yang sumber dananya  dari  yang  lain,  misalnya  dari  APBN.  Seperti    program  Alokasi  Dana  Desa  yang anggarannya  bersumber  dari  Pemerintah  Kabupaten  Konawe  Selatan  dan  Dana  Desa  yaitu program  pembangunan  yang  sumber  dananya dari  pusat.
Seperti  yang  telah  disampaikan  sebelumnya,  di  tingkat  kecamatan,  musrenbang dijadwalkan  antara  Februari-Maret  yang  dihadiri  pihak  terkait  yang  telah  ditentukan. Perencanaan pembangunan yang diputuskan dalam musrenbang Kecamatan   merupakan   hasil
memaduserasikan   antara   prioritas   usulan   dari berbagai desa dengan prioritas usulan desa. Usulan  yang  terakomodasi  dalam    prioritas    kegiatan    kecamatan    adalah    usulan    yang mempunyai  kaitannya dengan sinergitasnya, yaitu usulan kegiatan yang memang mempunyai keterkaitan  dengan  usulan  kegiatan  yang  diusulkan  oleh  masyarakat  melalui  Muswayah Perencanaan yang ada di Desa.
Berkaitan  dengan  indikator  keempat  yakni  Legalitas  perecanaan,    hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Legalitas  disini  maksudnya  adalah  bahwa  perencanaan  pembangunan yang  dilakukan  di  Desa  Alebo  sesuai  dengan  regulasi  yang  ada  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Perencanaan  pembangunan  mengacu  pada  semua peraturan yang berlaku  yaitu  berdasarkan  pada:  yang  pertama,  ditingkat  nasional  sumber  hukum  yang digunakan  dalam  perencanaan  pembangunan  adalah  Undang-  undang  No.    25  tahun  2004 tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  dan  peraturan  terkait  yang  ada dibawahnya.
Mekanisme perencanaan pembangunan yang diatur dalam peraturan Bupati  sebagaimana yang    telah    diuraikan    sebelumnya.    Namun    tidak  semua  Desa  menyelenggarakan  proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan  pengatahuan  Kepala  desa,  perangkat  desa,  dan  masyarakat  dalam  memahami peraturan tersebut, sehingga proses perencanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan mekanisme yang biasa dilakukan sebelumnya.

## 2. Pembahasan
Hasil penelitian sudah dideskripsikan  mulai dari tahapan persiapan sampai   tahapan hasil perencanaan  sesuai  dengan  regulasi  yang  ada.  Sesuai  dengan  fokus  masalah  yang  telah ditetapkan, analisis terhadap pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan  di Desa Alebo dilihat dari fokus perencanaan, partisipasi masyarakat, sinergitas perencanaan, dan legalitas perencanaan.
Untuk menganalisis  hasil penelitian  digunakan  pendapat Wijaya (2001:16) sebagai  acuan analisis yang mengemukakan  bahwa perencanaan   partisipatif  adalah  usaha  yang  dilakukan masyarakat    untuk  memecahkan  masalah  yang  dihadapi  agar  mencapai  kondisi  yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri.
Pertama, Fokus  perencanaan,  berdasarkan  pada  masalah  dan  kebutuhan  yang  dihadapi masyarakat  serta  memperhatikan  aspirasi  masyarakat  yang  memenuhi sikap saling percaya dan  terbuka.  Pelaksanaan  perencanaan  partisipatif  di  Desa  Alebo  dilakukan  dalam  rangka menyusun  perencanaan  pembangunan  tahunan kecamatan  berupa  daftar  prioritas  kegiatan kecamatan    yang    akan    disampaikan  pada  proses  yang  lebih  tinggi.    Tujuan  dari  kegiatan perencanaan  partisipatif  itu  sendiri  adalah:  (1)  Menentukan    arah    dan    tujuan    kegiatan perencanaan   pembangunan   oleh masyarakat, (2) Teridentifikasinya   jenis-jenis   usulan   dan rencana    kegiatan    berdasarkan  pada  kekuatan  dan  potensi  yang  ada  serta  kebutuhan  riil masyarakat dan (3) Teridentifikasinya  rencana program masyarakat dalam pembangunan.
Hasil simpulan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya  perencanaan    partisipatif dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan,    dan keluaran    perencanaan     pembangunan. Masyarakat        diharapkan        terlibat      dan  memahami  seluruh  rangkaian  dari  proses perencanaan  pembangunan  di Desa Alebo.
Pada fase Fokus perencanaan yang berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat dapat diperoleh  melalui  kegiatan  penyelidikan  masalah  dan  kebutuhan  mulai  dari tingkat terendah yaitu Rukun Tetangga (RT)  yang   merupakan   bagian    dari  tahap   persiapan   dalam   proses perencanaan  pembangunan.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  memperlihatkan  bahwa  kegiatan penyelidikan    masalah   dan   kebutuhan    masyarakat   mulai  tingkat  RT  sehingga diperoleh pokok  masalah  dan  kebutuhan  masyarakat,  namun  untuk  sebagian  bentuk  perencanaan lainnya jenis usulan yang diajukan didiskusikan  pada saat pelaksanaan   musbang  dusun,  dan bukan    digali    dari    kelompok-kelompok  masyarakat.    Perencanaan  yang    disiapkan    belum memperhatikan   aspirasi  masyarakat yang  memenuhi  sikap  saling  percaya  dan  terbuka.  Hal ini  dapat  dilihat  dari  hasil  penelitian  yang  menunjukan  bahwa  pelibatan  masyarakat  pada beberapa  perencanaan  hanya  perwakilan  masyarakat  yang  terlibat  dalam  beberapa perencanaan pembangunan namun tidak dilibatkan dalam penetapan daftar prioritas  masalah dan  kebutuhan  dusun  yang  akan  disampaikan  pada  proses  perencanaan  pembanggunan (musrenbang) Desa.
Kedua, Partisipasi  masyarakat   dimana  setiap  masyarakat  memperoleh  peluang yang sama   dalam   sumbangan   pemikiran   tanpa   dihambat   oleh   kemampuan berbicara,   waktu dan    tempat,    serta    masyarakat    dilibatkan    dalam    memutuskan  kegiatan  mana  yang dianggap  prioritas  untuk  diajukan  ke  musrenbang  yang  lebih  tinggi.    Berdasarkan  hasil penelitian  keterlibatan  masyarakat  dalam  forum  musrenbang      baik  tingkat  desa  maupun tingkat kecamatan ditemukan masih  rendah. Rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam proses perencanaan  pembangunan  dipengaruhi  oleh  faktor:    (1)  Keterbatasan          masyarakat terhadap          pemahaman          perencanaan  pembangunan,  (2)  Adanya    sikap    pesimis masyarakat    terhadap    proses    perencanaan  pembangunan    karena  usulan  –usulan  mereka tidak  terakomodasi  dalam  proses  yang  lebih  tinggi.,  (3)  Terbatasnya      jumlah      aparat      dan kader      pembangunan      yang      bertugas  mengkomunikasikan      informasi      mengenai perencanaan  pembangunan  kepada  masyarakat  dan  (4).      Waktu        penyelenggaraan perencanaan    pembangunan    relatif    pendek sehingga  tidak  seimbang  dengan  materi  yang harus    dibahas    dan  diputuskan.  Rendahnya  keterlibatan  masyarakat  merupakan  salah  satu indikator dari tidak berhasilnya pelaksanaan perencanaan partisipatif.
Ketiga, sinergitas  perencanaan dalam konteks menekankan  kerja sama antar wilayah dan geografi,  serta  interaksi  diantara  stakeholders.  Pada  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif dalam  proses  perencanaan  pembangunan  di  Desa  Alebo,  proses      pengambilan      keputusan yang  diselenggarakan  di  tingkat  Desa  dan  Kecamatan  secara  formal  telah  dilakukan  dengan baik  meskipun  ada  beberapa  tahapan  dalam  proses  perencanaan  pembangunan    tidak dilaksanakan.  Bila  dilihat  dari  sisi  peserta,  belum  mewakili unsur masyarakat di Desa Alebo, terlebih  dalam  proses  perencanaan  kecamatan,  tingkat  keterwakilan  masyarakat  masih rendah,  tetapi  dari  unsur  keterwakilan  wilayah  ditemukan  sudah  baik,  karena  semua  desa mempunyai wakil dalam musrebang dan semua dusun terwakili dalam musyawarah desa.
Namun  bila  dilihat  dari  dokumen  sebagai  bahan  masukan  dalam  proses  perencanaan pembangunan    tingkat    kecamatan,    sudah    tersedia    beberapa  kelengkapan  seperti:  daftar prioritas  permasalahan/kegiatan  desa,  dan  daftar  prioritas  masalah  di  bawah  desa.  Hasil kesepakatan  peserta  musrenbang  kecamatan  berupa  daftar  prioritas  usulan/kegiatan kecamatan yang merupakan  hasil kerja sama anatar wilayah administrasi  dan  geografi  serta merupakan    hasil    interaksi    antara    stakeholders.  Pada  umumnya,  dapat  diterima  peserta musrenbang khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Keempat, legalitas  perencanaan  dimana  perencanaan  pembangunan  dilaksanakan dengan  mengacu  pada  semua  peraturan  yang  berlaku,  menjungjung  etika  dan  tata  nilai masyarakat.  Penyelenggaraan  proses  perencanaan  pembangunan  tingkat  kecamatan merupakan  tanggung  jawab  Camat  Konda,  sementara  itu  tanggung  jawab  perencanaan  di Desa Alebo merupakan tanggung jawab Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa Alebo. Dalam  petunjuk  teknis  disebutkan  bahwa  perencanaan  partisipatif  dilaksanakan  melalui beberapa  tahapan,  yaitu  tahapan  persiapan,  pelaksanaan  dan  keluaran.  Proses  perencanaan pembangunan  di Kecamatan  Desa Alebo dilaksanakan belum  sesuai  dengan  petunjuk  teknis musrenbang.    Dapat  dapat  dilihat  dari:  (1)  ada    beberapa    tahapan    proses    perencanaan pembangunan    yang    tidak  diselenggarakan  dalam  proses  perencanaan  pembangunan kecamatan;  (2)  Proses  perencanaan    pembangunan    belum    melibatkan    unsur    masyarakat secara  keseluruhan;    (3)    Penetapan    keluaran    belum    melibatkan    peserta    musrenbang, karena  keluaran  sudah  dibuat  oleh  pihak  kecamatan  berdasarkan  daftar  prioritas usulan/kegiatan      desa      yang      sudah  masuk  ke  kecamatan  sebelum      proses  perencanaan pembangunan  dijadwalkan.
Partisipasi      masyarakat      dalam    perencanaan      pembangunan      memberikan  banyak manfaat   bagi  masyarakat   itu  sendiri,   diantaranya   meningkatkan kemampuan  masyarakat melalui  pelaksanaan  program  pembangunan,  agar  kondisi  kehidupan  masyarakat  mencapai tingkat kemampuan  yang diharapkan,  memberi kekuasaan  atau  mendelegasikan  kewenangan kepada  masyarakat  agar  masyarakat  memiliki  kemandirian  dalam  pengambilan  keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya.  Dengan  demikian  upaya  melibatkan  masyarakat dalam perencanaan pembangunan  berarti memampukan  dan memandirikan  masyarakat.
Secara  umum  disimpulkan  bahwa  berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian,  partisipasi masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan    di  Desa  Alebo  Kecamatan  Konda  masih rendah.  Banyak  faktor  yang  mempengaruhinya.  Rendahnya  partisipasi  masyarakat  akan mempengaruhi  kesuksesan  pelaksanaan  perencanaan  pembangunan,  yang  berarti peningkatan  kualitas  kehidupan  sosial  ekonomi,  politik,  lingkungan  masyarakat  yang    salah
satunya   tercermin   dari   peningkatan   pendapatan   dan   kesejahteraan   masyarakat  belum tentu terlaksana dengan baik.
Geddesian  (dalam      Soemarmo,  2005:  26)      mengemukakan      bahwa      pada  dasarnya masyarakat  dapat  dilibatkan  secara  aktif  sejak  tahap  awal  penyusunan  rencana,  begitupun kaitannya dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Alebo, ada beberapa faktor keterlibatan masyarakat dapat ditingkatan dengan upaya :

## 1. Pendidikan melalui pelatihan
Pendidikan   melalui   pelatihan   untuk   masyarakat   Desa Alebo  belum dilakukan secara menyeluruh,  pendidikan  mengenai  perencanaan  pembangunan  hanya  diberikan  kepada kader  yaitu  sejumlah  orang  sebagai wakil  dari  setiap  desa.  Peran  kader  pembangunan pun    tidak    maksimal  karena    kemampuan    kader    dalam    memahami    perencanaan pembangunan yang terbatas  sehingga  tidak  mampu  mengkomunikasikan  kembali  kepada masyarakat secara luas.
2. Partisipasi aktif dalam pengumpulan  informasi
Partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  pengumpulan  informasi  belum  dilaksanakan    secara menyeluruh    di  Kecamatan    Desa  Alebo,  hanya  sebagian  kecil  desa  yang melaksanakannya, sehingga perlu dilakukan pengmpula informasi secara kontinyu (terus menerus) baik itu infirmasi formal maupun informasi pelengkap yang akan dipakai pada saat dilakukan perencanaan.
3. Partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah. Dalam  prakteknya,  sebagian  besar  masyarakat  memberikan  alternatif    rencana    dan usulan  kepada  pemerintah, meskipun  alternative rencana  dan usulan  yang  disampaikan belum  memenuhi  sifat  spesifik, terukur dan dapat dijalankan.
Menurut  Alexander  Abe  (2002:  91-92)  ada  dua  bentuk  perencanaan  partisipatif,  yaitu; Pertama ,  perencanaan    yang  langsung  disusun  bersama  masyarakat,    perencanaan  ini  bisa merupakan:  (a)  perencanaan  lokasi-setempat,  yakni  perencanaan  yang  menyangkut  daerah dimana  masyarakat  berada;  (b)  perencanaan  wilayan  yang  disusun  dengan  melibatkan masyarakat  secara  perwakilan. Kedua ,    perencanaan      disusun    melalui    mekanisme perwakilan,   sesuai   dengan institusi   yang   sah   (legal   formal),   seperti   parlemen.   Untuk yang    kedua    ini,  masyarakat  sebaiknya  masih  tetap  terbuka  dalam  memberikan  masukan, kritik dan kontrol,  sehingga  apa  yang  dirumuskan  dan diaktualisasikan  oleh  parlemen  benar- benar apa yang dikehendaki oleh masyarakat.
Jika  dilihat  dari  proses  perencanaan  partisipatif  dalam  rangka  proses  perencanaan pembangunan  di  Desa  Alebo,  maka  yang  dilaksanakan  merupakan  bentuk  pertama,  dimana perencanaan  disusun langsung oleh bersama masyarakat,  walaupun  untuk sebagian kasus ada beberapa perencanaan desa masih belum melibatkan  masyarakat semua lapisan  dalam proses perencanaan  pembangunan  terlebih  dalam  proses  identifikasi  masalah  dan  kebutuhan masyarakat.
Perencanaan  yang  disusun  bersama  masyarakat  adalah  suatu  proses  dimana  masyarakat bisa   langsung   ikut   ambil   bagian.   Menurut   Alexander   Abe (2002),   untuk mengorganisasi perencanaan    model    ini    perlu    diperhatikan    prinsip    dasar    yang  penting  dikembangkan, yakni:  (a)  Dalam  perencanaan  bersama  rakyat,  yang  melibatkan  banyak  orang,  maka  harus dipastikan bahwa diantara para peserta memiliki rasa saling percaya, saling mengenal dan bisa saling  bekerja  sama,  (b)  Prinsip  ini  secara  keseluruhan  belum  dilaksanakan    di  Desa  Alebo Kecamatan Konda, yaitu  pelaksanaan  rembug  RT,  dimana  peserta  yang  hadir  adalah  orang yang biasa dikenal sehari-hari  dalam lingkungan  RT. Sehingga  perasaan saling  percaya,  saling mengenal  dan bisa saling bekerja  sama tentunya  ada. (c) Agar   semua   orang   bisa   berbicara dan    mengemukakan      pandangannya  secara  fair  dan  bebas,  maka  diantara  peserta  tidak boleh  ada  yang  lebih  tinggi  dalam  kedudukan,  kesetaraan  menjadi  penting.  Poin  ini  sudah dilaksanakan  dengan  baik  di  Desa Ale Kecamatan Konda. (d) Perencanaan    bersama   rakyat harus   bermakna   bahwa   rakyat   (mereka peserta perumusan)  bisa menyepakati  hasil yang diperoleh, baik saat itu maupun setelahnya. Harus dihindari praktek perang intelektual, dimana mereka yang berkelebihan  informasi mengalahkan  mereka yang miskin informasi  secara  tidak sehat.
Hal  ini  belum  ditunjukan  dalam  proses  perencanaan  pembangunan  di  Kecamatan      Desa Alebo  Kecamatan  Konda,      dimana      masih      ada      praktek      perang      intelektual,  sehingga penetapan  hasil  musrenbang  dilakukan  secara  sepihak  oleh  kecamatan  tanpa  melibatkan
peserta, dimana (a) Suatu keputusan  yang baik, tentu tidak boleh didasarkan  pada dusta atau kebohongan.  Prinsip  ini  hendak  menekankan  pentingnya  kejujuran  dalam  penyampaian informasi,  khususnya  persoalan  yang  sedang  dihadapi  ;  (b)  berproses    berdasarkan    kepada fakta,   dengan   sendirinya   menuntut   cara berpikir  yang  obyektif dan (c) prinsip  partisipasi hanya    akan    mungkin    terwujud    secara    sehat,    jika  apa  yang  dibahas  merupakan  hal  yang dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat.
Jika  dilihat  dari  proses  perencanaan  pembangunan  di Kecamatan  Desa Alebo Kecamatan Konda, prinsip   dasar   di   atas     belum   dikembangkan,   mengingat   beberapa   keterbatasan akan  sumber  daya  manusia,  keterbatasan   pemahaman  masyarakat  dan aparatur pemerintah baik  pemerintah  Desa  maupun  pemerintah  di  tingkat  kecamatan  akan  proses  perencanaan pembangunan.
Salah  satu  yang  dapat  juga  direkomendasikan  adalah  dengan  menggunakan  model jaringan  yang  disebutkan  oleh  Tri  Brata  (2019;10)  dengan  menganalogi  keuntungan  model jaringan  yang  menekankan  pada  spesilisasi,  inovasi,  kecapatan,  fleksibiltas  dan  jangkauan. Dimana dalam  konsep ini  menunjukkan  bahwa dalam pengentasan kemiskinan  haruslah ada kolaborasi  disemua  unit  dan  jaringan  yang  ada.  Analogi  ini  merepleksikan  bahwa  dalam sebuah perencanaan, dibutuhkan kolaborasi atau bahasa lain kerjasama antar para pihak.

## D. Kesimpulan
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa,  perencanaan  yang  partisipatif  selain    telah menjadi    kata    kunci    dalam    pembangunan,    juga  menjadi    salah    satu    karakteristik    dari penyelenggaraan   pemerintah   yang   baik. Secara   etimologi,   partisipasi   berasal   dari  bahasa inggris  “ participation
Perencanaan  yang  partisipatif    adalah  perencanaan  yang  didalamnya  memuat    (1)  Fokus perencanaan yang berdasarkan  pada  masalah  dan  kebutuhan  yang  dihadapi masyarakat serta memperhatikan  aspirasi  masyarakat  yang  memenuhi  sikap  saling  percaya  dan  terbuka,  (2) Partisipasi  masyarakat    dimana  setiap  masyarakat  memperoleh  peluang  yang sama  dalam sumbangan   pemikiran  tanpa  dihambat  oleh  kemampuan berbicara,  waktu  dan tempat, (3) Sinergitas  perencanaan    yaitu  selalu  menekankan    kerja  sama  antar  wilayah  dan  geografi, serta  interaksi  diantara  stakeholders  dan  haruslah  legal,  karena  (4)  Legalitas  perencanaan dilaksanakan dengan  mengacu  pada  semua  peraturan  yang  berlaku,  menjungjung etika  dan tata  nilai  masyarakat  serta  tidak  memberikan  peluang  bagi  penyalahgunaan  wewenang  dan kekuasaan.
Melihat  dampak  penting  dan  positif  dari  perencanaan  partisipatif,  dengan  adanya partisipasi  masyarakat  yang  optimal  dalam  perencanaan  diharapkan  dapat membangun  rasa pemilikan  yang  kuat  dikalangan  masyarakat  terhadap  hasil-hasil  pembangunan  yang  ada, dimana pada dasarnya masyarakat  dapat dilibatkan  secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana.  Keterlibatan  masyarakat  dapat  berupa:  (1)  pendidikan  melalui  pelatihan,  (2) partisipasi  aktif  dalam  pengumpulan  informasi,  (3)  partisipasi  dalam  memberikan  alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.

## E. Referensi
Abe, A. (2002). Perencanaan Daerah Partisipatif . Solo: Pondok Edukasi Bob, S. H. (2009). Good Governance; Konsep dan Teori, Mata Kuliah Demokrasi, Civil Society, dan Kepemerintahan . Bandung: Universitas Padjadjaran. Brata,  J.  T.,  Bariun,  L.  O.,  &  Djauhar,  A.  (2019). Poverty  Reduction  through  Slum  Program Collaboration in Kendari City. Iosrjournals,  24 (9):  08-15,  e-ISSN:  2279-0837,  p-ISSN:  2279- 0845.
CESS. (2003) Program Antikemiskinan di Indonesia, Pemetaan Informasi dan Kegiatan . Jakarta: Center for Economics and Social Studies Conyers,  D.  (1994). Perencanaan  Sosial  di  Dunia  Ketiga:  Suatu  Pengantar .  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press,
Conyers, D., & Hills, P. (1992). An Introduction to Development Planning in The Third World . Jhon Wiley dan sons. New york Hasibuan,
Emzir. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers.
Faturochman,  et.  al.  (2007). Membangun  Gerakan  Penanggulangan  Kemiskinan  Melalui Pemberdayaan  Masyarakat .  Yogyakarta,  Pusat  Studi  Kependudukan  dan  Kebijakan, Universitas Gadjah Mada Moelyarto. (1995). Politik Pembangunan . Yogyakarta:  Tiara Wacana Michael, T. (1977). Pembangunan ekonomi di dunia Ketiga . Jakarta: Erlangga. Milles, M. B., & Hubberman, A. M. (2014). Ana lisis Data Kualitatif, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto. Jakarta: UI Percetakan. Royat,  S.  (2008), Sistem  Pengelolaan  Informasi ,  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat (PNPM). Jakarta: Mandiri.
Santosa, P. (2009). Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance . Bandung : PT. Refika Aditama JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 2: 312 Siagian, S. P. (1994). Administrasi Pembangunan . Jakarta: Gunung Agung.
Soemarmo.  (2005).  Analisis  Pelaksanaan  Pendekatan  Partisipatif  Pada  Proses  Perencanaan Pembangunan  Di  Kota  Semarang  (Studi  Kasus  Pelaksanaan  Penjaringan  Aspirasi Masyarakat  Di  Kecamatan  Banyumanik), Tesis:  Magister  Administrasi  Publik,  Universitas Diponegoro , Semarang.
Sumarto,  Sudarno,  Usman,  S.,  &  Mawardi,  S.  (1997). Agriculture’s  Role  in  Poverty  Reduction: Bringing Farmers to the Policy Fomulation Process. [Peran Pertanian dalam Penanggulangan Kemiskinan:  Melibatkan  Petani  ke  dalam  Proses  Perumusan  Kebijakan].  Agriculture  Sector Strategy Review . Jakarta: Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia Soekartawi.  (1990). Prinsip  Dasar  Perencanaan  Pembangunan:  dengan  pokok  bahasan  khusus perencanaan pembangunan daerah. Jakarta: CV. Rajawali.
Tjokroamidjojo. (1989). Perencanaan Pembangunan . Jakarta: CV. Haji Masagung. Tjokrowinoto, TKPK  (2007) Panduan  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM). Versi  Desember 2007. Jakarta: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Undang-undang No. 25. (2004). tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional .
Wijaya, R. (2001). Forum Pengambilan Keputusan dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakaarta).
Tesis : Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Wirawan,  R.,  Mardiyono,  &  Nurpratiwi,  R.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat  Dala  Perencanaan Pembangunan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4 (2). ISSN. 2442-6962.