Jurnal Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 Januari 2019 e - ISSN 2622 - 9714

## ASPEK TATA GUNA TANAH
DALAM PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

## UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Hepi Ratna Wulan Nur Habibah, Suharno, Slamet Muryono Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract : The rapid development in Tasikmalaya City can make people prosperous or miserable. Therefore, planned  development  should  be  a  sustainable  development.  Land  Technical  Consideration  plays  an  im- portant role in realizing sustainable development so that in its implementation it is necessary to pay attention to the aspects of land use. The purpose of this research is to know and describe how land use aspect in giving technical consideration of land in order to realize sustainable development. The method used in this research is descriptive qualitative method with spatial approach. Aspects of land use that need to be considered in the Land Technical Consideration are land Capability, land availability, spatial planning, and area of Food Sus- tainable Agriculture. Tasikmalaya City Region according to the land use aspect which is suitable for 20,529 km ² of housing directive intended for Land Technical Consideration in the framework of Permit for Housing Location, while for food agriculture area of 7.584 km ² is intended to not be given Land Technical Considera- tion for Land Use Change Permit. In order to realize sustainable development, Land Technical Consideration can be used as a means of controlling land use.
Keywords : lan d use, sustainable development
Intisari: Pesatnya  pembangunan  di  Kota  Tasikmalaya  dapat  mensejahterakan  atau  menyengsarakan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan yang direncanakan hendaknya merupakan pembangunan berke- lanjutan.  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  memegang  peranan  penting  dalam  mewujudkan  pembangunan berkelanjutan  sehingga  dalam  pelaksanaannya  perlu  memperhatikan  aspek - aspek  tata  guna  tanah.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana aspek tata guna tanah dalam pem- berian pertimbangan teknis pertanahan agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  keruangan  ( Spatial Approach ). Aspek tata guna tanah yang perlu diperhatikan dalam Pertimbanga n  Teknis  Pertanahan  dian- taranya  adalah  kemampuan  tanah,  ketersediaan  tanah,  tata  ruang,  dan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan. Wilayah Kota Tasikmalaya menurut aspek tata guna tanah yang sesuai untuk ara- han perumahan seluas 20,529 km² ditujukan untuk Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rang- ka  Izin  Lokasi  Perumahan  sedangkan  untuk  pertanian  pangan  seluas  7,584  km²  ditujukan  agar tidak  diberikan  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  untuk  Izin  Perubahan  Penggunaan  Tanah.  Da- lam  rangka  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan,  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  dapat dijadikan sebagai alat pengendalian pemanfaatan tanah.
Kata Kunci : tata guna tanah, pembangunan berkelanjutan

## A. Pendahuluan
Saat ini berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta sedang gencar - gencarnya melakukan pembangunan di segala sektor. Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang  pembangunannya  menjadi  prioritas  pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat.  Pada hakekatnya  pembangunan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat, akan tetapi pada implementasinya masih ditemukan pembangunan - pembangunan yang merugikan  masyarakat.  Pembangunan  itu  ibarat  dua  sisi  mata  pisau,  apabila  pem- bangunan  dilakukan  dengan  baik  dan  benar  serta  dengan  memperhatikan  aspek - aspek
Aspek Tata Guna Tanah dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Mewujudkan Pembangunan... 71 penting yang mendukung kehidupan manusia maka pembangunan dapat mensejahtera- kan masyarakat. Namun sebaliknya, apabila pembangunan tidak dilakukan dengan baik dan benar maka pembangunan dapat menjadi bumerang yang dapat menimbulkan mala- petaka  bagi masyarakat.  Oleh  karena itu,  pembangunan  yang direncanakan  hendaknya merupakan  pembangunan  berkelanjutan  yang  memperhatikan  pemanfaatan  dan  keles- tarian lingkungan hidup.
Pembangunan tanpa tanah tidak akan dapat terlaksana. Pembangunan membutuh- kan  tanah  sebagai  sumber  daya  sekaligus  sebagai  ruang  untuk  melaksanakan  pem- bangunan itu sendiri. Pertanyaan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan berke- lanjutan adalah bagaimana memperlakukan lingkungan alam yang dalam hal ini adalah tanah  dengan  kapasitasnya  terbatas  agar  tetap  dapat  mengalokasikan  sumber  dayanya secara adil, lestari, dan menjamin kesejahteraan masyarakat antar generasi. Oleh karena itu,  diperlukan  adanya  pengaturan  dan  pengendaliaan  struktur  ruang  dan  pola  ruang yang  ada  sehingga  tanah  dapat  digunakan  dan  dimanfaatkan  secara  optimal  dan pelaksanaan pembangunan dapat mengarah ke pembangunan berkelanjutan. Salah satu wujud pengaturan dan pengendalian tersebut yaitu dengan Tata Guna Tanah. Tata Guna Tanah  ini  mempunyai  peran  penting  dalam  pembangunan  berkelanjutan  sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok - Pokok  Agraria  yang  kemudian  disebut  dengan  Undang - Undang  Pokok Agraria  (UUPA),  yaitu  mewajibkan  pemerintah  untuk  menyusun  rancangan  umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah untuk berbagai macam keper- luan pembangunan.
Salah  satu  kegiatan  di  bidang  pertanahan  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan Tata  Guna  Tanah adalah  Pertimbangan Teknis  Pertanahan.  Dalam  penyusunan  Pertim- bangan  Teknis  Pertanahan  tidak  boleh  sembarangan  karena  nantinya  akan  berdampak pada  lingkungan  sekitar.  Selain  itu,  terdapat  aspek - aspek  tata  guna  tanah  yang  sangat penting  untuk  diperhatikan  sebagai  bahan  pertimbangan  sebelum  dikeluarkannya  Per- timbangan Teknis Pertanahan. Sehubungan hal tersebut, dapat ditarik secara garis besar permasalahannya  yaitu  bagaimana  aspek  tata  guna  tanah  dalam  pemberian  pertim- bangan teknis pertanahan di Kota Tasikmalaya agar nantinya dapat mewujudkan pem- bangunan berkelanjutan.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif dengan pendekatan keruangan ( Spatial Approach ). Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mengupas secara mendalam mengenai fenomena dengan menggunakan informasi kualitatif  agar  memperoleh  kesimpulan  yang  secara  ilmiah  dapat  dipertanggungjawab- kan  (Yunus  2010,  312).  Sedangkan  pendekatan  keruangan  didefinisikan  sebagai  suatu
72 Hepi Ratna Wulan Nur Habibah, Suharno, Slamet Muryono
metode untuk memahami gejala tertentu agar mempunyai pengetahuan yang lebih men- dalam  melalui  media  ruang  yang  dalam  hal  ini  variable  ruang  mendapat  posisi  utama dalam setiap analisis (Yunus 2010, 44). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

## 1. Observasi
Observasi  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara ground check yaitu  dengan membandingkan apa yang ada di peta dan apa yang ada di lapangan. Tujuan dari ground check ini  adalah  untuk  mengetahui  penggunaan  tanah  terbaru  ( update )  sesuai  dengan yang ada di lapangan.

## 2. Wawancara
Teknik  pemilihan  informan  wawancara  dalam  penelitian  ini  ditentukan  dengan teknik purposive sampling. Pemilihan  teknik  dengan  menggunakan purposive sampling ini dikarenakan pemilihan informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang dalam hal  ini  adalah  orang  yang  dianggap  paling  mengetahui  tentang  pokok  bahasan  yang akan  diteliti.  Informan  tersebut  meliputi  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota  Tasikmalaya, Kepala  Seksi  Penataan  Pertanahan,  Kepala  Subseksi  Penatagunaan  tanah  dan  Kawasan Tertentu,  salah  satu  staf  subseksi  Penatagunaan  tanah  dan  Kawasan  Tertentu,  dan Kepala BAPELITBANGDA Kota Tasikmalaya.

## 3. Studi Dokumen
Studi  dokumen  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data  yang  berupa  pera- turan,  tabel,  catatan  maupun  peta  yang  sesuai  dengan  pokok  bahasan  penelitian.    Peta yang  dimaksud  meliputi  Peta  Administrasi,  Peta  Penggunaan  Tanah,  Peta  RTRW  dan Peta Kemampuan Tanah.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  Analisis  Data  Spasial  dan  Analisis Data Non Spasial

## 1. Analisis Data Spasial
Dalam  penelitian  ini,  data  spasial  dianalisis  dengan  cara  melakukan overlay (tumpeng  susun)  peta - peta  Tata  Guna Tanah  dan  Peta  RTRW.  Peta  Penggunaan Tanah dan Peta Sifat - Sifat Fisik Tanah (Peta Kelerengan Tanah, Peta Kedalaman Efektif Tanah, Peta  Tekstur  Tanah,  Peta  Drainase,  Peta  Tingkat  Erosi  Tanah)  di - overlay hasilnya  akan dijadikan sebagai bahan untuk analisis Arahan Penggunaan Tanah berdasarkan Kemam- puan  Tanah.  Analisis  Data  Spasial  selanjutnya  adalah  meng - overlay - kan  Peta  Arahan Penggunaan Tanah berdasarkan Kemampuan Tanah dan Peta Ketersediaan Tanah untuk
Aspek Tata Guna Tanah dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Mewujudkan Pembangunan... 73
Program Prioritas Kota Tasikmalaya menghasilkan Peta Arahan Penggunaan Tanah ber- dasarkan  Kemampuan  dan  Ketersediaan  Tanah.  Peta  tersebut  kemudian  di - overlay - kan dengan Peta RTRW menjadi Peta Arahan Penggunaan Tanah berdasarkan Kemampuan Tanah, Ketersediaan Tanah dan RTRW. Overlay yang terakhir dilakukan antara Peta Ara- han  Penggunaan  Tanah  berdasarkan  Kemampuan  Tanah,  Ketersediaan  Tanah  dan RTRW dengan lahan - lahan yang berpotensi menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanju- tan  (LP2B)  yang  terdapat  pada  Peta  RDTR  Kota  Tasikmalaya  yang  menghasilkan  Peta Arahan  Penggunaan  Tanah  berdasarkan  Aspek  Tata  Guna  Tanah.  Informasi  tentang aspek - aspek tata guna tanah yang disajikan dalam peta tersebut yang akan dijadikan se- bagai  bahan  analisis  dalam  pemberian  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan.  Pertimbangan Teknis Pertanahan diberikan untuk menuju kepada Pembangunan Berkelanjutan.

## 2. Analisis Data Non Spasial
Data non spasial seperti data dari hasil wawancara ataupun studi dokumen diana- lisis secara kualitatif. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini secara garis besar dilakukan dalam empat tahapan yaitu:
a. Penelitian awal menyeluruh yang dilakukan dengan menghimpun data dan infor- masi yang relevan dengan rumusan masalah.
b. Reduksi  data  dengan  membuat  abstraksi  yang  dilakukan  dengan  merangkum, memilih  hal - hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal - hal  yang  penting. Hasil  wa- wancara  akan  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas  dan  mempermudah  untuk mencari data - data tersebut apabila diperlukan.
c. Pengelompokan satuan - satuan informasi ke dalam kategori - kategori.
d. Penyusunan pernyataan proporsional dari masing - masing kategori.
Dalam penelitian ini perlu dipahami terlebih dahulu konsep - konsep tentang Aspek Tata  Guna  Tanah,  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan,  dan  Pembangunan  Berkelanjutan. Konsep - konsep tersebut dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Aspek Tata Guna Tanah
Menurut Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmoko (2011, 275), tata guna tanah ada- lah  struktur  dan  pola  pemanfaatan  tanah,  baik  yang  direncanakan  maupun  tidak  yang meliputi persediaan, peruntukan, dan penggunaan serta pemeliharaannya.Pada Kemen- terian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional,  prinsip  tata  gunatanah didasarkan pada empat aspek (Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka 2011, 269) yaitu:
74 Hepi Ratna Wulan Nur Habibah, Suharno, Slamet Muryono

## a. Aspek Pembangunan
Tata  guna  tanah  merupakan  bagian  dari  pembangunan  nasional  sehingga  ke- bijakan pembangunan dan pilihan jenis penggunaan tanah harus ditentukan terlebih da- hulu kemudian  dicarikan  tanah  yang  sesuai  persyaratan  untuk  jenis  penggunaan  tanah tersebut.

## b. Aspek Hukum
Undang - Undang yang berkaitan dengan perencanaan tata guna tanah:
1) Undang - Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok - Pokok Agraria. 2) Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 3) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batuba-
ra.
4) Undang - Undang  Nomor  29  Tahun  2009  tentang  Perubahan  atas  Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. 5) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
6) Undang - Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Pelindungan  dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
7) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
8) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan
Ekosistem. 9) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 yang diperbarui dengan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

## c. Aspek Organisasi
Tata guna tanah tidak dapat dipisahkan dari admnistrasi pertanahan. Oleh karena itu,  pihak - pihak  yang  memerlukan  tanah  tidak  diperbolehkan  memilih  tanah  sendiri - sendiri karena dapat mengakibatkan tumpang tindih. Dalam pelaksanaannya di daerah harus  melewati  satu  pintu  yaitu  Kepala  Daerah  sehingga  instansi - instansi  yang  terkait harus duduk bersama untuk saling koordinasi.

## d. Aspek Teknis
Tata guna tanah harus didasarkan pada ketentuan - ketentuan teknis seperti kemam- puan atau kesesuaian tanah untuk penggunaan tertentu dan analisis sosial ekonominya agar  dapat  memberi  hasil  atau  pendapat  yang  maksimal  serta  analisis  dampak  ling- kungan agar penggunaan tanah tersebut dapat lestari dan tidak merusak lingkungan.
Berdasarkan  uraian  di atas  dapat  diketahui  bahwa  bahasan  tata  guna  tanah  men- cakup:
Aspek Tata Guna Tanah dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Mewujudkan Pembangunan... 75
a. Seluk  beluk  mengenai  evaluasi  tanah  dalam  rangka  menyusun  perencanaan penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  ( land use  planning )  sebagai  penjabaran  dari tata ruang.
b. Alokasi  tanah  dalam  rangka  penyediaan  tanah  dan  penataan  penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
c. Bagaimana membangun dan mengembangkan tanah ( land development ).
Maka untuk melakukannya diperlukan landasan pemahaman mengenai:
a. Sifat - sifat dasar tanah ( soil nature ) yang meliputi profil tanah, tekstur, struktur, kon- sistensi, kesuburan tanah, dsb.
b. Sifat  geografis  tanah  ( landform )  yang  meliputi  kemiringan  tanah,  geomorfologi, kepekaan erosi, iklim, dsb.
c. Seluk  beluk  penggunaan  tanah,  yang  meliputi  jenis  penggunaan  tanah,  pola  dan struktur  penggunaan  tanah,  dan  teori - teori  yang  berkaitan  dengan  dinamika/ perubahan penggunaan tanah.
d. Seluk  beluk  mengenai  administrasi  pertanahan  yang  menjelaskan  mengenai  hub- ungan  hukum  antara  manusia  dengan  tanah,  hubungan  hukum  antara  manusia berkaitan dengan perbuatannya terhadap tanah, serta perencanaan persediaan pe- runtukan dan penggunaan tanah (Sadyohutomo 2016, 4).

## 2. Pertimbangan Teknis Pertanahan
Peraturan  Kepala  BPN  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah menyatakan bahwa Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah pertim- bangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan tanah. Namun dalam penelitian ini Pertimbangan Teknis Pertanahan yang akan diteliti adalah Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  untuk  Izin  Lokasi  dan  Izin  Perubahan  Penggunaan Tanah.  Hal  ini  karena  Penetapan  Lokasi  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  merupakan cakupan  dari  pengadaan  tanah  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Dalam  pemberian  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  terdapat ketentuan - ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu:
a. Tidak boleh mengorbankan kepentingan umum
b. Tidak boleh saling mengganggu penggunaan tanah sekitarnya
c. Memenuhi azas keberlanjutan
76 Hepi Ratna Wulan Nur Habibah, Suharno, Slamet Muryono
d. Memperhatikan azas keadilan
e. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan
Secara garis besar Pertimbangan Teknis Pertanahan meliputi:
a. Risalah  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  yang  berisi  (1)  persetujuan  atau  pe- nolakan  terhadap  seluruh  atau  sebagian  tanah  yang  akan  digunakan  untuk  jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah tertentu yang diajukan pemohon melalui Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, dan (2) ketentu- an dan syarat - syarat dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi seluruh atau sebagian  tanah  yang  akan  digunakan  untuk  jenis  penggunaan  dan  pemanfaatan tanah tertentu yang disetujui.
b. Peta - Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan yang paling sedikit terdiri:
1) Petunjuk Letak Lokasi;
2) Penggunaan Tanah;
3) Gambaran Umum Penguasaan Tanah;
4) Kemampuan Tanah;
5) Kesesuaian Penggunaan Tanah;
6) Ketersediaan Tanah; dan
7) Pertimbangan Teknis Pertanahan.

## 3. Pembangunan Berkelanjutan
Terdapat beberapa pengertian tentang pembangunan berkelanjutan yang diajukan oleh  beberapa  pihak.  Menurut  Komisi  Dunia  untuk  Lingkungan  dan  Pembangunan ( World Commission on Environtment and Development/ WCED  dalam  Sudharto  P  (2001,  2) mendefinisikan  pembangunan  berkelanjutan  sebagai  pembangunan  yang ditujukan  un- tuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang  akan  datang  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka  sendiri.  Dalam  pembangunan berkelanjutan, faktor kualitas lebih diutamakan dari pada kuantitas, dan lebih ditujukan pada perbaikan dan peningkatan seluruh aspek kehidupan manusia untuk hari ini dan di masa  mendatang.  Dengan  demikian  pembangunan  berkelanjutan  dapat  juga  diartikan sebagai  perbaikan  mutu  kehidupan  manusia  dengan  tetap  berusaha  tidak  melampaui kemampuan  daya  dukung  ekosistem  yang  mendukung  kehidupannya,  sehingga keberadaan ekosistem akan tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak akan mengalami penurunan.
Menurut  Kinandika  (wordpress.com)  pembangunan  berkelanjutan  mempunyai  ti- ga aspek yaitu:
Aspek Tata Guna Tanah dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Mewujudkan Pembangunan... 77

## a. Aspek Ekonomi
Aspek  ekonomi  ini  berkaitan  dengan  tingkat  efisiensi,  daya  saing,  pertumbuhan, dan  stabilitas  ekonomi.  Aspek  ekonomi  lebih  menekankan  kepada  pemenuhan  kebu- tuhan  ekonomi  (material)  manusia  baik  untuk  generasi  sekarang  maupun  generasi mendatang.

## b. Aspek Sosial
Aspek  sosial  berkaitan  dengan  kebutuhan  akan  kesejahteraan  sosial  yang  dic- erminkan  oleh  kehidupan  sosial  yang  harmonis.  Untuk  itu,  pengentasan  kemiskinan, pemerataan kesempatan berusaha dan pendapatan, partisipasi sosial politik dan stabili- tas  sosial - budaya  merupakan  indikator - indikator  penting  yang  perlu  dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan.
c. Aspek ekologi/lingkungan
Aspek ekologi/lingkungan lebih menekankan kebutuhan akan stabilitas ekosistem alam  yang  mencakup  sistem  kehidupan  biologis,  termasuk  didalamnya  ialah  terpeli- haranya keragaman hayati, kesehatan dan kenyamanan lingkungan.
Gambar 1. Tiga Aspek Utama Pembentuk Pembangunan Berkelanjutan
Sumber: Laporan KTT Dunia 2005
Menurut KTT Dunia 2005 ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain,  karena  ketiganya  menimbulkan  hubungan  sebab - akibat.  Aspek  yang  satu  akan mengakibatkan aspek yang lainnya terpengaruh. Hubungan ekonomi dan sosial diharap- kan  dapat  menciptakan  hubungan yang adil (equitable ).  Hubungan  antara  ekonomi  dan lingkungan diharapkan dapat terus  berjalan (viable). Sedangkan  hubungan  antara  sosial dan  lingkungan  bertujuan  agar  dapat  terus  bertahan (bearable). Ketiga  aspek  tersebut (aspek  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan)  akan  menciptakan  kondisi  berkelanjutan (sustainable).

## 78 Hepi Ratna Wulan Nur Habibah, Suharno, Slamet Muryono
Menurut  Pinuji  proses  pembangunan  berkelanjutan  sendiri  menjamin  adanya keberlanjutan,  keadilan,  dan  efisiensi.  Keberlanjutan  disini  berarti  generasi  yang  akan datang  masih  mampu  menikmati  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  yang  ada  seperti  generasi masa kini. Keadilan dimaksud adalah adanya kesamaan hak yang dimiliki oleh berbagai lapisan masyarakat dalam menikmati SDA ( intra generation ) dan perhatian pada hak gen- erasi  mendatang  ( inter  generation ).  Efisiensi  artinya  pembangunan  yang  mampu  me- maksimalkan  hasil  ( output )  dari  SDA  yang  terbatas  jumlahnya.  Untuk  itu  agar  ketiga aspek dalam pembangunan berkelanjutan ini dapat terpenuhi dan prosesnya dapat men- jamin  keberlanjutan,  keadilan,  dan  efisiensi  maka  diperlukan  pengaturan  struktur  dan pola ruang yang ada, salah satunya adalah dengan penatagunaan tanah.

## B. Aspek Tata Guna Tanah Dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan

## 1. Kemampuan Tanah
Sebagaimana  dijelaskan  diawal  bahwa  tata  guna  tanah  merupakan  struktur  dan pola  pemanfaatan  tanah  yang  meliputi  persediaan  tanah,  peruntukan  tanah  dan penggunaan  tanah  serta  pemeliharaannya.  Dalam  pemeliharaan,  aspek  terpenting  yang harus diketahui adalah kemampuan tanah. Kemampuan tanah menggambarkan potensi fisik  tanah  sehingga dengan mengetahuinya  maka  dapat  disesuaikan  jenis  penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan yang cocok untuk memperoleh manfaat yang maksimal.
Dalam  rangka  mewujudkan  penguasaan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah yang sesuai dengan kemampuan tanah maka diperlukan adanya evaluasi tanah. Evaluasi tanah merupakan upaya untuk menilai potensi tanah yang ditujukan untuk penggunaan tanah  yang  terbaik.  Hasil  evaluasi  tanah  tersebut  memberikan  gambaran  jenis - jenis penggunaan  tanah  terbaik  secara  fisik  yang  kemudian  dapat  dianalisis  dampak  ling- kungannya.  Pelaksanaan  dalam  melakukan  evaluasi  tanah  dapat  dilihat  pada  gambar berikut ini:
Gambar 2. Tahapan Evaluasi Tanah
Sumber: Mulyono Sadyohutomo, 2016
Langkah awal dalam evaluasi tanah adalah mengidentifikasi sifat - sifat tanah yaitu Lereng, Kedalaman Efektif, Tekstur, Drainase, Tingkat Erosi, dan Faktor Pembatas. Sifat - sifat fisik tanah di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Sifat - Sifat Fisik Tanah Kota Tasikmalaya
Sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat
Simbol Sifat Fisik Tanah Kedalaman Efektif Tekstur Drainase Tingkat Erosi Luas B1aE 60 - 90 cm Halus Tidak pernah tergenang Ada erosi 5.083,270 B1aT 60 - 90 cm Halus Tidak pernah tergenang Tidak ada erosi 97.248.428,448 C2aT 30 - 60 cm Agak halus Tidak pernah tergenang Tidak ada erosi 35.690.919,071 C3aT 30 - 60 cm Sedang Tidak pernah tergenang Tidak ada erosi 50.331.109,014 Sungai/Danau 702.631,707 183.978.171,510 Jumlah
80 Hepi Ratna Wulan Nur Habibah, Suharno, Slamet Muryono
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  sebagian  besar  wilayah  Kota  Tasikmalaya mempunyai sifat - sifat fisik tanah yang secara umum bagus dan sangat mendukung un- tuk kegiatan budidaya baik itu budidaya pertanian maupun budidaya nonpertanian. Se- dangkan  untuk  kelerengannya,  sebagian  besar  wilayah  Kota  Tasikmalaya  mempunyai lereng yang datar yaitu 98,6% wilayah berlereng < 15% dan hanya sebagian kecil wilayah yang mempunyai lereng >15 % yang terletak di sepanjang bagian utara Kecamatan Pur- baratu yang berbatasan dengan Kabupaten Ciamis. Wilayah yang datar ini sangat men- dukung  untuk  pelaksanaan  pembangunan  terlebih  lagi  Kota  Tasikmalaya  merupakan wilayah perkotaan yang pengembangan pembangunannya pesat.
Langkah  selanjutnya  adalah  menganalisis  sifat - sifat  fisik  tanah  tersebut  menjadi kemampuan  tanah  yang  menggambarkan  potensi  fisik  tanah  secara  umum.  Setelah selesai maka dilanjutkan menganalisis kemampuan tanah menjadi kesesuaian tanah un- tuk jenis - jenis penggunaan tanah tertentu. Dalam proses evaluasi tanah, hal yangpenting dan  patut  diingat  adalah  tidak  semua  karakter  fisik  tanah  cocok  untuk  semua  jenis penggunaan. Setiap jenis penggunaan tanah membutuhkan tanah dengan spesifikasinya masing - masing  dan  karakteristik  kemampuan  tanah  yang  berbeda  satu  sama lain.Permohonan  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  dalam  rangka  Izin  Lokasi  di  Kota Tasikmalaya  >90%  ditujukan  untuk    perumahan.Oleh  karena  itu,  peneliti  akan menganalisis karakteristik kemampuan tanah untuk jenis penggunaan tanah perumahan- terkait  Izin  Lokasi  Perumahan  serta  jenis  penggunaan  tanah  pertanian  pangan  yang terkait dengan Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Sifat - sifat fisik tanah yang sesuai un- tuk perumahan adalah sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut:
Tabel 2. Kriteria Kesesuaian Fisik Tanah untuk Perumahan
Sumber: Kriteria Kesesuaian Fisik Tanah untuk Perumahan dari berbagai Sumber
No. Kriteria Fisik Tanah Untuk Pembangunan Perumahan
1 Kelerengan < 25% 2 Kedalaman efektif > 30 cm 3 Tekstur tanah sedang sampai halus 4 Drainase tidak pernah tergenang 5 Erosi tingkat erosi rendah atau tidak ada erosi 6 Penggunaan tanah kebun campuran atau tegalan
Aspek Tata Guna Tanah dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Mewujudkan Pembangunan... 81 Sedangkan  sifat - sifat  fisik  tanah  yang  sesuai  untuk  pertanian  pangan  adalah  se- bagaimana yang tercantum pada tabel berikut ini:
Tabel 3. Kriteria Kesesuaian Fisik Tanah untuk Pertanian Pangan
Sumber: Kriteria Kesesuaian Fisik Tanah untuk Perumahan dariberbagai Sumber
Dari  tabel  dan  keterangan  tersebut  maka  dapat  diketahui  daerah - daerah  di  Kota Tasikmalaya  yang  dapat  diarahkan  penggunaan  tanahnya  untuk  pembangunan  pe- rumahan dan daerah mana saja yang dapat diarahkkan penggunaan tanahnya untuk per- tanian  pangan.  Dalam  pemberian  pertimbangan  teknis  pertanahan,  masing - masing rencana  jenis  penggunaan  tanah  memerlukan  tanah  dengan  karakteristik  kemampuan tanah yang berbeda - beda sehingga setiap permohonan yang diajukan hendaknya diana- lisis  terlebih  dahulu  kemampuan  tanah  bagaimana  yang  cocok  dengan  rencana  jenis penggunaan  tanah  yang  dimohon  sehingga  tanah  tersebut  dapat  digunakan  dan  di- manfaatkan secara optimal.
Tahapan  terakhir  dari  evaluasi  tanah  adalah  menganalisa  berbagai  kesesuaian penggunaan tanah untuk mengetahui daya dukung tanah suatu wilayah. Daya dukung tanah merupakan kemampuan tanah untuk menunjang kehidupan manusia secara layak. Dalam kaitannya dengan kemampuan tanah, daya dukung tanah yang dimaksud adalah tentang kemudahan pengolahan tanah, kesuburan tanah, kepekaan erosi dan kestabilan tanah untuk bangunan. Selain itu, daya dukung tanah juga dapat berupa pemilihan jenis penggunaan tanah yang dinilai dapat memberikan manfaat yang optimal dengan mem- perhatikan kelestarian lingkungan, keserasian antar penggunaan, dan keseimbangan po- la  penggunaan.Pemberian  pertimbangan  teknis  pertanahan  juga  harus  memperhatikan daya dukung tanah terlebih daya dukung tanah terhadap kelestarian lingkungan karena salah  satu  substansi  yang  ditelaah  dalam  pemberian  pertimbangan  teknis  pertanahan adalah harus memperhatikan lingkungan hidup.
No. Kriteria Fisik Tanah Untuk Pembangunan Pertanian Pangan
1 Kelerengan < 15% 2 Kedalaman efektif > 60 cm 3 Tekstur tanah sedang sampai halus 4 Drainase tidak pernah tergenang 5 Erosi tingkat erosi rendah atau tidak ada erosi 6 Penggunaan tanah sawah
82 Hepi Ratna Wulan Nur Habibah, Suharno, Slamet Muryono

## 2. Ketersediaan Tanah
Informasi  mengenai  ketersediaan  tanah  sangat  bermanfaat  dan  dibutuhkan  untuk kegiatan  pembangunan  ataupun  investasi.Ketersediaan  tanah  memberikan  informasi gambaran  mengenai  pola  ketersediaan  terkini  untuk  kegiatan  pembangunan.Dalam Diklat  Dasar  Tata  Ruang  dan  Pertanahan  Tahun  2016  dijelaskan  bahwa  secara  umum ketersediaan  tanah  mengacu  pada  penggunaan  dan  penguasaan  tanah.  Tanah - tanah yang  belum  digunakan  secara  intensif  dan  belum  ada  penguasaan  tanah  skala  besar dikategorikan sebagai tanah - tanah yang tersedia untuk berbagai kegiatan sesuai dengan tata ruang. Sedangkan untuk tanah - tanah yang sudah dipergunakan secara insentif dan telah  ada  penguasaan  tanah  skala  besar  masih  diketegorikan  tersediadalam  rangka penyesuaian  dan  optimalisasi  penggunaan  tanah.Untuk  Ketersediaan  Tanah  secara umum di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4. Ketersediaan Tanah Kota Tasikmalaya Tahun 2017
Sumber: Neraca Penatagunaan Tanah Kota Tasikmalaya Tahun 2017
Dari  tabel  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  ketersediaan  tanah  di  Kota  Tasikmalaya didominasi  oleh “ tersedia  dalam  rangka  optimalisasi  penggunaan  tanah ” dan “ tersedia dalam  rangka  penyesuaian  penggunaan  tanah ”. Apabila  penggunaan  tanahnya  sudah sesuai  dengan  tata  ruang,  maka  dapat  dilakukan  berbagai  kegiatan  untuk  optimalisasi penggunaan  tanahnya.  Sedangkan  apabila  penggunaan  tanahnya  belum  sesuai  dengan tata  ruang  maka  perlu  dilakukan  berbagai  kegiatan  dalam  rangka  penyesuaian penggunaan  tanah  dengan  tata  ruang.  Dengan  kata  lain,  tanah - tanah  tersebut  masih tersedia  untuk  berbagai  kegiatan  dalam  rangka  penyesuaian  dan  optimalisasi penggunaan  tanah.Ketersediaan  Tanah  ini  juga  dapat  dispesifikan  untuk  kegiatan  atau komoditas tertentu sesuai hasil penilaian terhadap potensi fisik tanah di suatu wilayah. Untuk Kota Tasikmalaya program prioritas daerahnya lebih difokuskan pada sektor per- tanian  dan  permukiman.Berikut  ini  adalah  ketersediaan  tanah  untuk  program  prioritas di Kota Tasikmalaya:
No. Ketersediaan Luas (Km²) 1 Situ/Danau/Waduk 0,585 2 Sungai 0,733 3 Tersedia bersyarat untuk kegiatan berfungsi lindung 0,974 4 Tersedia dalam rangka optimalisasi penggunaan tanah 82,192 5 Tersedia dalam rangka penyesuaian penggunaan tanah 99,385 6 Tersedia untuk kegiatan budidaya sesuai tata ruang 0,109 183,978 Jumlah
Aspek Tata Guna Tanah dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Mewujudkan Pembangunan... 83
Tabel 5. Ketersediaan Tanah Untuk Program Prioritas Kota Tasikmalaya
Sumber: Neraca Penatagunaan Tanah Kota Tasikmalaya Tahun 2017
Dari  tabel  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  ketersediaan  tanah  program  prioritas  di Kota Tasikmalaya lebih didominasi untuk permukiman. Hal ini tidak mengherankan ka- rena  mengingat  Kota  Tasikmalaya  merupakan  daerah  perkotaaan  yang  memang  pada umumnya  kegiatan  utama  bukan  pertanian  melainkan  ditujukan  sebagai  tempat  per- mukiman.Ketersediaan  tanah  untuk  kegiatan  tertentu  diprioritaskan  pada  tanah - tanah yang telah dikuasai namun penggunaan tanahnya belum sesuai dengan tata ruang. Hal ini bertujuan untuk mempercepat penyesuaian penggunaan tanah dengan tata ruang.
Sebelum  diajukan  permohonan  pemberian  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  hen- daknyapihak  yang  mengajukan  permohonan  juga  harus  memperhatikan  ketersediaan tanah  terhadap  rencana  peruntukan  yang  dimohon  agar  kedepan  tidak  terjadi  masalah baik  dari  segi  hukum  maupun  dampak  lingkungan.  Ketersediaan  tanah  juga  dapat berguna ketika ada masalah tanah yang dimohon ternyata tidak sesuai dengan tata ruang ataupun  kemampuan  tanahnya. Dengan  adanya informasi  terhadap  ketersediaan  tanah maka  dapat  memberikan  alternatif  tanah  yang  lain  yang  dapat  dimohon    untuk  pe- runtukan yang dikehendaki.

## 3. Tata Ruang
Aspek  tata ruang  yang  dijadikan  sebagai  bahan  penyusunan  pertimbangan  teknis pertanahan  adalah  RTRW,  RTRW  merupakan  salah  satu  aspek  yang  dijadikan  sebagai acuan  untuk  semua kegiatan  yang  berkaitan  dengan  penggunaan dan  pemanfaatan  ru- ang. RTRW Kota Tasikmalaya telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya melalui  Peraturan  Daerah  Kota  Tasikmalaya  Nomor  4  Tahun  2012,  Tabel  berikut  ini merupakan rencana pola ruang wilayah Kota Tasikmalaya:
No. Prioritas Luas (Km²) 1 Tanah yang tidak tersedia untuk permukiman maupun pertanian 42,872 2 Tersedia  untuk  permukiman  dalam  rangka  optimalisasi penggunaan tanah 33,685 3 Tersedia  untuk  permukiman  dalam  rangka  penyesuaian penggunaan tanah 58,072 4 Tersedia  untuk  pertanian  pangan  dalam  rangka  optimalisasi penggunaan tanah 43,788 5 Tersedia  untuk  pertanian  pangan  dalam  rangka  penyesuaian penggunaan tanah 5,561 183,978 Jumlah
Tabel 6. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya
Sumber: BAPELITBANGDA Kota Tasikmalaya
No. Rencana Peruntukan pada RTRW Luas (m²) % Luas Wilayah 1 Gardu Induk 86,800 0,05 2 Jaringan transmisi tegangan extra tinggi (SUTET) 500 KV 554,752 0,30 3 Kawasan Evakuasi Bencana 1,243,944 0,68 4 Kawasan Hankam 95,547 0,05 5 Kawasan Hutan Produksi 3,731,842 2,03 6 Kawasan Hutan Rakyat 8,207,095 4,46 7 Kawasan pariwisata 196,940 0,11 8 Kawasan Perikanan 3,370,549 1,83 9 Kawasan Permukiman Kepadatan Rendah 32,148,945 17,47 10 Kawasan Permukiman Kepadatan Sedang 51,720,695 28,11 11 Kawasan Permukiman Kepadatan Tinggi 7,121,574 3,87 12 Kawasan pertanian pangan 27,329,545 14,85 13 Kawasan peruntukan industry 2,584,454 1,40 14 Kawasan peruntukan pertambangan 2,138,263 1,16 15 Kawasan rawan gerakan tanah 15,713,780 8,54 16 Kawasan rawan letusan gunung berapi 7,000,175 3,80 17 Kawasan resapan air 358,671 0,19 18 Kawasan Terpadu 2,932,492 1,59 19 Perdagangan dan Jasa 13,323,933 7,24 20 Perkantoran 120,131 0,07 21 Pertamina 12 0,00 22 Sempadan danau/waduk 880,245 0,48 23 Sempadan Rel 473,113 0,26 24 Sempadan Sungai 1,058,268 0,58 25 Situ/Danau/Waduk 585,042 0,32 26 Sungai 732,875 0,40 27 Taman pemakaman umum 184,011 0,10 28 TPPAS 84,464 0,05
Aspek Tata Guna Tanah dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Mewujudkan Pembangunan... 85
Dari  tabel  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  rencana  pola  ruang  Kota  Tasikmalaya sebagian  besar  adalah  untuk  permukiman  dan  permohonan  pertimbangan  teknis  per- tanahan  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Tasikmalaya  juga  didominasi  untuk  izin  lokasi perumahan.  Dalam  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  rencana  penggunaan  dan  pem- anfaatan tanah yang dimohon tidak boleh bertentangan dengan RTRW, dengan kata lain harus  sesuai  dengan  peruntukan  dalam  rencana  tata  ruang.Apabila  ada  yang  tidak sesuai,  maka  perlu  adanya  revisi  baik  itu  revisi  terhadap  luas  daerah  yang  dimohon, rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dimohon ataupun RTRW.

## 4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan
Dalam  rangka  mewujudkan  penyelenggaraan  ketahanan  pangan  daerah, Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya menerbitkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2017  tentang  Ketahanan  Pangan. Dalam  peraturan  tersebut  disebutkan bahwa  dalam  rangka  penyelenggaraan  ketahanan  pangan  Pemerintah  Daerah  dan masyarakat  bertanggungjawab  meningkatkan  produksi  dan  produktivitas  komoditas pangan. Dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan tersebut sa- lah satunya yaitu dengan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sebenarn- ya Kota Tasikmalaya belum mempunyai peraturan daerah tersendiri yang mengatur ten- tang  penetapan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  (LP2B).  Akan  tetapi,  penetapan lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  sudah  tersirat  dalan  Rencana  Detail  Tata  Ruang (RDTR). Dalam RDTR tidak secara langsung disebutkan LP2B akan tetapi disebutkan se- bagai  Zona  Pertanian  Basah.  Pemberian  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  juga  harus mempertimbangkan kelestarian lahan pertanian untuk ketahanan pangan.
Analisis  spasial  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  mengover- laykan Peta Penggunaan Tanah, Peta Kemampuan Tanah, Peta Ketersediaan Tanah, Peta RTRW,  dan  Peta  RDTR  dengan  hasil  akhir  yaitu  Peta  Arahan  Penggunaan  Tanah  Ber- dasarkan Aspek Tata Guna Tanah.
Gambar 3. Peta Arahan Penggunaan Tanah Berdasarkan Aspek Tata Guna Tanah
Sumber: Pengolahan Data Lapang Tahun 2018
Penjelasan mengenai arahan penggunaan tanah berdasarkan aspek tata guna tanah dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 7. Arahan Penggunaan Tanah Perumahan Berdasarkan Aspek Tata Guna Tanah
No. Kecamatan Arahan Penggunaan Tanah Luas (m²) 1 Bungursari Arahan Penggunaan Tanah Perumahan 1.947.664,057 2 Cibeureum Arahan Penggunaan Tanah Perumahan 1.667.646,662 3 Cihideung Arahan Penggunaan Tanah Perumahan 21.750,162 4 Cipedes Arahan Penggunaan Tanah Perumahan 152.475,315 5 Indihiang Arahan Penggunaan Tanah Perumahan 562.594,112 6 Kawalu Arahan Penggunaan Tanah Perumahan 4.352.191,633 7 Mangkubumi Arahan Penggunaan Tanah Perumahan 1.590.896,438 8 Purbaratu Arahan Penggunaan Tanah Perumahan 69.365,381 9 Tamansari Arahan Penggunaan Tanah Perumahan 10.043.672,196 10 Tawang Arahan Penggunaan Tanah Perumahan 120.681,229 20.528.937,186 Jumlah
Aspek Tata Guna Tanah dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Mewujudkan Pembangunan... 87
Sumber: Pengolahan Data Lapang Tahun 2018
Dari  tabel  di  atas  tanah - tanah  yang  cocok  untuk  arahan  penggunaan  tanah  pe- rumahan berdasarkan aspek tata guna tanah yang ada (kemampuan tanah, ketersediaan tanah, RTRW, dan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan) seluas 20,529 km²,  dimana  yang  terbesar  terletak  di  Kecamatan  Tamansari.  Wilayah - wilayah  yang sesuai  arahan  tersebut  ditujukan  untuk Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  dalam rangka Izin  Lokasi  Perumahan.  Sedangkan  Penjelasan  mengenai  tanah - tanah  untuk  arahan penggunaan  tanah  pertanian  pangan  berdasarkan  aspek  tata  guna  tanah  dapat  dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 8. Arahan Penggunaan Tanah Pertanian Pangan Berdasarkan Aspek Tata Guna Tanah
Sumber: Pengolahan Data Lapang Tahun 2018
Pada  tabel  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  tanah - tanah  yang  arahan  penggunaan tanahnya  untuk  pertanian  pangan  seluas  7,5844  km²  dimana  yang  terbesar  berada  di Kecamatan Cibeureum, Kawalu dan Purbaratu. Tanah - tanah ini merupakan tanah - tanah yang  diharapkan  tidak  berubah  penggunaannya  dengan  kata  lain  tidak  diperbolehkan adanya  pemberian  Izin  Perubahan  Penggunaan  Tanah.  Sehingga  dalam  pemberian Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  tanah  tersebut  tidak  boleh  beralih  fungsi  dari  tanah pertanian menjadi nonpertanian.

## C. Peran  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  dalam  Mewujudkan  Pembangunan Berkelanjutan
1. Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan
Pemberian  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  pada  Kantor  Pertanahan  Kota Tasikmalaya  mengacu  pada  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan da-
No. Kecamatan Arahan Penggunaan Tanah Luas (m²) 1 Cibeureum Arahan Penggunaan Tanah Pertanian Pangan 2.127.732,394 2 Cipedes Arahan Penggunaan Tanah Pertanian Pangan 81.565,308 3 Kawalu Arahan Penggunaan Tanah Pertanian Pangan 2.764.587,132 4 Mangkubumi Arahan Penggunaan Tanah Pertanian Pangan 3.454,168 5 Purbaratu Arahan Penggunaan Tanah Pertanian Pangan 2.606.712,931 7.584.051,932 Jumlah

## 88 Hepi Ratna Wulan Nur Habibah, Suharno, Slamet Muryono
lam  Penerbitan  Izin  Lokasi,  Penetapan  Lokasi,  dan  Izin  Perubahan  Penggunaan  Tanah. Substansi  yang  ditelaah  dalam  pemberian  Pertimbangan  TeknisPertanahan  di  Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya diantaranya adalah:
a. Pemeriksaan  berkas  permohonan  dan  kelengkapan  data  permohonan/perizinan lainnya.
b. Pemeriksaan  lapang  untuk  melihat existing di  lapangannya  baik  itu  kondisi penggunaan atau penguasan tanah yang dimohon maupun tanah - tanah yang ber- batasan.
c. Kesesuaian rencana penggunaan tanah dengan fungsi kawasan dalam RTRW.
d. Ada/tidaknya  overlap denganmasyarakat  sekitar, kehutanan  maupun  perkebunan HGU.
e. Status penguasaan/pemilikan tanah pada lokasi yangdimohon.
f. Memperhatikan  hak - hak  masyarakat  yang  berada  di  sekitarnya,  khususnya  yang terkait akses jalan dan irigasi (fungsi sosial tanah).
g. Memperhatikankelestarian  lingkungan  hidup,  terutama  untuk  daerahdengan kemiringan  >15  %  disarankan  untuk  melakukan  pengolahan  tanahsesuai  prinsip - prinsip konservasi.
Langkah – langkah dalam pembuatan Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Tasikmlaya:
a. Pengajuan  berkas  permohonan  (formulir  permohonan  beserta  kelengkapan  doku- men lainnya), Kelengkapan dokumen yang disyaratkan diantaranya:
1) Identitas diri pemohon dan/atau identitas perusahaan.
2) NPWP
3) Sketsa letak lokasi yang dimohon.
4) Proposal kegiatan, yang memuat setidak - tidaknya:
a) Rencana penggunaan tanah dan kebutuhan tanahnya.
b) Penggunaan tanah pada lokasi yang dimohon.
c) Tahapan  kegiatan  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  pada  lokasi  yang dimohon.
5) SPPT PBB tahun terakhir.
6) Fatwa  Pengarahan  Lokasi  dari  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7) Bukti kepemilikan tanah.
b. Pemeriksaan  berkas  permohonan.  Pemeriksaan  ini  tidak  hanya  tentang  kelengka- pan  berkasnya  saja  tetapi  juga  sesuai  atau  tidaknya  informasi  yang  ada  di - dalamnya.Apabila  berkas  lengkap  dan  dokumen - dokumen  telahsesuai  maka
Aspek Tata Guna Tanah dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Mewujudkan Pembangunan... 89 permohonan dapat dilanjutkan. Apabila tidak lengkap dan tidak sesuai maka tidak dapat diteruskan dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
c. Pencatatan  permohonan  masuk  (register),  penerbitan  Surat  Tanda  Terima  Doku- men (STTD) dan penerbitan Surat Perintah Setor (SPS).
d. Pembayaran biaya pelayanan dan penerimaan bukti pembayaran tersebut.
1) Pemeriksaan lapang oleh petugas yang ditunjuk, Pemeriksaan lapang ini dil- aksanakan  untuk  melihat  kondisi existing - nya.  Aspek  yang  ditinjau  dian- taranya:
a) Letak lokasi yang dimohon
b) Batas - batas lokasi yang dimohon
c) Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang domohon dan sekitarnya.
d) Sarana dan prasarana pada lokasi yang dimohon dan sekitarnya.
e) Kondisi fisik tanah yang dimohon dan sekitarnya. Umumya hal ini berkaitan dengan aspek kemampuan tanah.
f) Aspek - aspek lainnya yang sekiranya perlu untuk diperhatikan terkait dengan kegiatan dimohon.
2) Membuat Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Peta Konsep berdasarkan hasil peninjauan lokasi.
e. Rapat  Tim  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  yang  membahas  tentang  analisis  ter- hadappenatagunaan  tanah,  ketersediaan  tanah,  kesesuaianpenggunaan  dan  pem- anfaatan tanah dengan RTRW,kesesuaian kemampuan tanah,kelayakan  usaha  ter- hadap luas tanah yang dimohon, dll yang dituangkan dalam berita acara.
f. Menyusun Risalah Pertimbangan Teknis beserta petalampirannya. Risalah Pertim- bangan Teknis Pertanahan setidaknya memuat:
1) Ketentuan dan syarat - syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah,
2) Pengakuan hak keperdataan masyarakat,
3) Penegasan  bahwa  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  bukan  merupakan  alas hak atas tanah dan izin membuka tanah,
4) Apabila  tanahnya  terletak  dalam  Kawasan  Hutan,  penerima  Pertimbangan Teknis Pertanahan wajib memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan,
5) Kewajiban - kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  penerima  Pertimbangan Teknis Pertanahan.
90 Hepi Ratna Wulan Nur Habibah, Suharno, Slamet Muryono
g. Penandatanganan  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  oleh  pejabat  yang  berwenang kemudian mengagendakan, menyerahkan ke pemohon, dan mengarsipkan Pertim- bangan Teknis Pertanahan.
Hasil dari Pertimbangan Teknis Pertanahan dapat berupa:

## a. Dikabulkan seluruhnya
Dikabulkan  seluruhnya  apabila  penggunaan  tanah  yang  dimohon  sesuai  dengan fungsi  kawasan  dan  belum  terdapat  penguasaan  pihak lainmaupun  pihak lain  tersebut bersedia melepaskan tanahnya.

## b. Dikabulkan sebagian
Dikabulkan  sebagian  apabila  dalam  lokasi  tersebut  terdapat  sebagian  tanah  yang tidak memungkinkan untuk diberikan Izin Lokasi maupun Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Misalkan dilokasi yang dimohon didalamnya terdapat situs sejarah sehingga situs tersebut tidak dapat dimohonkan ke dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan.

## c. Ditolak seluruhnya
Ditolak seluruhnya apabila berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan rapat koordi- nasi ternyata lokasi tersebut tidak memenuhi syarat untuk diberikan ijin, misalkan kare- na kegiatan yang dimohon tidak sesuai dengan arahn fungsi kawasan pada RTRW.

## 2. Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Mewujudkan Pembangunan Berke- lanjutan
Pembangunan  Berkelanjutan  apabila  dilihat  dari  segi  pertanahan  merupakan upaya  untuk  menyeimbangkan  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  yang  jumlahnya terbatas  dengan  perkembangan  kehidupan  manusia  baik  itu  dari  segi  sosial,  ekonomi, maupun  ekologi.Dalam  rangka  menyeimbangkannyadiperlukan  adanya  pengendalian pemanfaatan ruang  agar  penggunaan  dan  pemanfaatannya  dapat  menjaga  kepentingan publik dan menjamin hak - hak masyarakat baik generasi saat ini maupun generasi yang akan datang untuk mendapatkan perlindungan atas kelangsungan hidupnya.
Menurut  Sadyohutomo  (2016,  285),  pada  dasarnya  alat  yang  digunakan  untuk mengefektifkan pengendalian penggunaan tanah ada 2 yaitu:
a. Layanan Pemerintah ( Government Services )
Layanan  Pemerintah  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  pengendali  pemanfaatan ruang terdiri atas:
1) Investasi Pemerintah Untuk Modal Publik ( Public Capital Investment )
2) Layanan Administrasi Pemerintah
Aspek Tata Guna Tanah dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Mewujudkan Pembangunan... 91
b. Peraturan Perundangan Pemanfaatan Ruang ( Land Use Controls and Regu- lation )
Peraturan Perundangan Pemanfaatan Ruang sebagai alat pengendalian mencakup ketentuan - ketentuan  pemanfaatan  ruang  dalam  rencana  tata  ruang  beserta  peraturan teknisnya.  Pengaplikasian  Peraturan  Perundangan  Pemanfaatan  Ruang di lakukan  oleh pemerintah  terkait  dengan  tugas  pokok  masing - masing  instansi  pemerintah  yang  ber- bentuk perizinan.
Salah  satu  bentuk  perizinan  pemanfaatan  ruang  diantaranya  adalah  Izin  Lokasi dan  Izin  Perubahan  Penggunaan  Tanah.Dalam  penerbitan  kedua  izin  tersebut  Kemen- terian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional    juga  ikut  berperan  yaitu dengan  pemberian  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan.Oleh  karena  itu,  Pertimbangan Teknis  Pertanahan  merupakan  salah  satu  alat  yang  dapat  dijadikan  sebagai  instrument pengendalian pemanfaatan ruang yang tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan pem- bangunan berkelanjutan. Mekanisme pengendalian dapat dilihat pada bagan berikut ini:
Gambar 4. Mekanisme Pengendalian
Sumber: Heideman (1992) dalam Wicaksono (2015)
Penjelasan bagan di atas apabila dikaitkan dalam pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah:
a. Fakta merupakan kondisi riil dilapangan.
b. Tujuan  merupakan  kondisi atau  keadaan  yang  diharapkan,  dimana  dalam  hal ini tujuan  akhirnya  adalah  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan  yang  ditinjau dari  segala  sisi  baik  dari  sisi  rencana  tata  ruang,  kemampuan  tanah,  maupun rencana peruntukan yang dimohon.
92 Hepi Ratna Wulan Nur Habibah, Suharno, Slamet Muryono
c. Monitoring yang dilakukan dengan mengkaji antara fakta dan tujuan. Dalam Per- timbangan  Teknis  Pertanahantahap  monitoring  dilakukan  ketika  pemeriksaan lapang apakah kondisi existing dilapangan sesuai dengan kondisi yang diharapkan sebagai  mana  yang  ditetapkan  dalam  rencana  tata  ruang  dan  kemampuan tanahnya  serta  apakah  kondisi existing dilapangan  dimungkinkan  untuk  rancana peruntukan yang dimohon.
d. Tahap  Monitoring  tersebut  menghasilkan  kesimpulan  yang  berupa  rekomendasi bagi  tahap  selanjutnya.  Dalam  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  rekomendasi  ter- sebut berbentuk Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan.
e. Apabila  dari  hasil  monitoring  didapat  kesimpulan  bahwa  rencana  pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang dan kemampuan tanahnya serta tidak me- rugikan kepentingan umum maka dalam Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, permohonannya  dimungkinkan  untuk  disetujui  sehingga  dapat  dilanjutkan dengan  tindakan  selanjutnya  yaitu  permohonan  Izin  Lokasi  maupun  Izin  Peru- bahan Penggunaan Tanah.Tindakan juga dapat berupa syarat - syarat dan ketentuan
- ketentuan yang harus dilaksanakan sebagaimana tercantum pada Risalah Pertim- bangan Teknis Pertanahan.
f. Namun apabila dalam Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan ada sebagian atau seluruhnya  yang  tidak  diijinkan  permohonannya  maka  dapat  dilakukan  evaluasi maupun revisi rencana.
Dalam  rangka  mewujudkan  Pembangunan  Berkelanjutan,  Pertimbangan  Teknis Pertanahan  dapat  berperan  sebagai  alat  untuk  pengendalian  pemanfaatan  ruang  agar penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  dapat  seimbang  dengan  dinamika  perkembangan kehidupan  manusia.  Selain  itu  dalam  Risalah  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  juga dimuat ketentuan dan syarat - syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dimohon. Ketentuan dan syarat - syarat tersebut merupakan hasil dari analisis dengan mempertim- bangkan aspek - aspek tata guna tanah (tata ruang, kemampuan tanah, dan ketersediaan tanah).  Apabila  pemberian  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  tidak  mengesampingkan aspek - aspek  tersebut  maka  akan  terwujud  penggunaan  dan  pemanfaatan  yang  sesuai dengan tujuan penataan ruang sehingga akan terwujud pembangunan berkelanjutan.

## D. Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi

## 1. Kesimpulan
a. Pada  pemberian  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  di  Kota  Tasikmalaya  berdasar- kan aspek tata guna tanah dapat diketahui bahwa wilayah Kota Tasikmalaya yang menurut aspek tata guna tanah sesuai untuk arahan perumahan seluas 20,529 km²
Aspek Tata Guna Tanah dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Mewujudkan Pembangunan... 93
sedangkan  untuk  pertanian  pangan  seluas  7,584  km².  Arahan  penggunaan  tanah untuk perumahan ditujukan untuk Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi Perumahan dan arahan penggunaan untuk pertanian pangan ditujukan agar  tidak  diberikan  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  untuk  Izin  Perubahan Penggunaan Tanah.
b. Pertimbangan Teknis  Pertanahan dapat dijadikan  sebagai alat  pengendalian  pem- anfaatan  tanah.  Pengendalian  pemanfaatan  tanah  tersebut  dilaksanakan  dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

## 2. Saran
a. Pertimbangan Teknis Pertanahan merupakan salah satu produk pelayanan admin- istrasi  pertanahan  yang  dipakai  sebagai  dasar  pertimbangan  Izin  Lokasi  dan  Izin Perubahan  Penggunaan  Tanah,  yang  mempunyai  dampak  langsung  pada  ling- kungan baik itu dampak positif maupun negatif. Oleh karena ituagar dalam pem- berian  Perrtimbangan  Teknis  Pertanahan  dapat  mensejahterakan  masyarakat  dan tidak  memberikan  dampak  negative  pada  lingkungan,  maka  disarankan  dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aspek - aspek tata guna tanah dengan seksa- ma  sehingga  produk  pertanahan  tersebut  dapat  memberikan  manfaat  yang  besar bagi masyarakat.
b. Mengingat  pentingnya  peran  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  dalam  pem- bangunan wilayah, akan lebih baik apabila Pertimbangan Teknis Pertanahan terse- but  mempunyai  kekuatan  mengikat  bagi  pihak - pihak  yang  memohon  Izin  Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dengan kata lain Pertimbangan Teknis Per- tanahan secara mutlak sebagai salah satu syarat dalam kedua izin tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Arba 2017, ‘ Hukum tata ruang dan tata guna tanah ’, Sinar Grafika, Jakarta.
Hadi,  SP  2001, Dimensi  lingkungan  perencanaan  pembangunan ,  Gadjah  Mada  University Press, Yogyakarta.
Hasni  2008, ‘ Hukum penataan ruang dan penatagunaan tanah ’, PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Jayadinata,  JT  1999, ‘ Tata guna tanah dalam perencanaan pedesaan perkotaan & wilayah ’, Insti- tut Pertanian Bogor Press, Bandung.
94 Hepi Ratna Wulan Nur Habibah, Suharno, Slamet Muryono
Kinandika 2012, ‘ Review RTRW Kota Salatiga ’, diposting pada 24 September 2012, dilihat pada 11 Januari 2018’, www.kinandika.wordpress.com.
Moleong, LJ 2008, ‘ Metodologi penelitian kualitatif ’, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Sadyohutomo,  M  2016, Tata  guna  tanah  dan  penyerasian  tata  ruang ,  Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta.
Pinuji,  S  2017, ‘ Mengevaluasi  Pembanguan  Infrastuktur  Pemerintahan  Jokowi - JK ’, Kompasiana ,  diposting  pada  15  November  201,  dilihat  pada  11  Januari  2018, www.kompasiana.com.
Widiatmaka,  SH  2015, Evaluasi  kesesuaian  lahan  &  perencanaan  tata  guna  lahan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Yunus, HS 2010, Metodologi penelitian wilayah kontemporer , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

## Peraturan Perundang - Undangan
Undang - Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok - Pokok Agraria
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2015  tentang  Kementerian
Agraria dan Tata Ruang
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang  Pedoman  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  dalam  Penerbitan  Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Tasikmalaya Tahun 2016 - 2036