## BAHASA, IDENTITAS, DAN KONFLIK

## Katubi

## Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Di seluruh dunia negara-negara yang didirikan atas kesamaan bahasa telah koyak moyak oleh pertikaian religius, sementara lainnya, negara-negara yang dibangun di atas kesamaan agama, telah remuk-redam oleh konflik kebahasaan (Amin Maalouf 2001: 133 ).

## ABSTRACT
In  popular  observation,  the  relation  between  language  and  conflict  to  date is  set  aside.  However,  in  various  conflicting  areas,  linguistic  conflicts  are frequently taking place, for instance the disputes over the use of languages. In relation to identity construction, in a certain state, language policy is the heart of formation of national identity. Due to the important role of language, when language is related to some aspects of human life; language can be politicized as well as cause a conflict. This paper discusses a number of historical evidence about  repression  upon  language  due  to  the  conflict  ,  language  conflict  and national identity. Based on a number of historical evidences, it can be argued that a language can become a victim of conflict due to the assumption that language loyalty can overcome loyalty towards the state. At the same time, language can be utilized as a symbol of struggle in an effort to separate itself from the state.  In addition it can also serve as a separating symbol among the conflicting groups t. Language conflict can occur either in monolingual or multilingual communities. d The heterogeneity and the  similarity of language can be constructed to maximize language as a symbol of identity in line with socio-political changes accompanying the conflict.
Keywords:  language  conflict,  identity,  language  politisation,  language discrimination, language policy

## PENGANTAR
Kutipan pembuka di atas sama sekali tidak bermaksud mempertentangkan pentingnya bahasa dan agama dalam membangun dan mempertahankan berdirinya  sebuah  negara-bangsa.  Kutipan  pembuka  itu  juga  tidak bermaksud membuktikan bahwa salah satu di antara keduanya—bahasa
dan agama—sebagai faktor penentu yang lebih besar dibanding yang lain.  Kutipan  itu  bermaksud  menegaskan  pendapat  Maalouf  (2001: 133) yang menyatakan bahwa di antara semua pertalian kita yang bisa dikenali, bahasa nyaris selalu menjadi yang paling berpengaruh; hampir seberpengaruh agama, yang dalam satu pengertian telah menjadi pesaing utama sepanjang sejarah, meski kadang juga menjadi sekutunya. Ketika dua komunitas berbicara dengan menggunakan bahasa yang berbeda, agama yang sama tidak cukup mempersatukan mereka. Contohnya ialah pemeluk Katolik Fleming dan Wallon atau orang muslim Turki, Kurdi, dan Arab yang memiliki kesamaan bahasa, tetapi saling berusaha untuk meniadakan satu sama lain. Pada sisi lain, bahasa yang sama tidak juga menjadi jaminan untuk hidup saling berdampingan dalam kedamaian. Contohnya  ialah  umat  Ortodoks  Serbia,  Umat  Katolik  Kroasia,  dan umat  Muslim  di  Bosnia;  mereka  menggunakan  bahasa  yang  sama dalam satu kawasan, tetapi akhirnya tercerai-berai membentuk negara masing-masing pascaruntuhnya Yugoslavia.
Memang  ada  benarnya  bahwa  persekutuan  yang  bertahan  selama berabad-abad telah dibentuk antara Islam dengan bahasa Arab, antara Gereja Katolik dengan bahasa Latin, antara Injil Luther dengan bahasa Jerman. Namun, ketika kedua unsur—bahasa dan agama—dihadapkan pada pembentukan negara-bangsa, ternyata tidak seperti yang terdapat dalam  hubungan  bahasa  dan  agama  itu  sendiri.  Pencarian  identitas nasional  yang  berbasis  bahasa  tampak  pada  awal  berdirinya  negara Israel. Orang-orang Israel menjadi sebuah bangsa hari ini, bukan hanya sekadar karena ikatan religius—sekuat apa pun itu—yang menyatukan mereka  bersama,  tetapi  juga  karena  mereka  berhasil  menjadikan bahasa  Ibrani  modern  sebagai  bahasa  asli  nasional  mereka.  Padahal, bahasa  Ibrani  itu  pernah  mati  ribuan  tahun  lalu  dan  bangsa  Israel berhasil membangkitkannya demi sebuah identitas nasional. Menurut Fishman (1991), upaya pembalikan pergeseran bahasa dengan upaya penghidupan kembali bahasa Ibrani dilakukan dengan enam tindakan, yaitu  (i)  pembentukan  rumah  tangga  berbahasa  Ibrani  yang  pertama di  rumah,  (ii)  pembentukan  perkumpulan-perkumpulan  tutur  Ibrani, (iii)  pembinaan  bahasa  Ibrani  melalui  kelas-kelas  bahasa  Ibrani  di sekolah-sekolah, (iv) penerbitan surat kabar berbahasa Ibrani modern, (v)  penyusunan  kamus  bahasa  Ibrani  kuno  dan  modern,  dan  (vi) pembentukan Dewan Bahasa.
Bahasa  dalam  beberapa  kasus  dapat  menjadi  pemicu  konflik  karena bahasa menjadi salah satu unsur untuk mengonstruksi identitas nasional atas  berdirinya  sebuah  negara-bangsa.  Karena  itu,  amat  berbahaya memutuskan  hubungan  individu  atau  kelompok  dengan  bahasanya sekalipun bahasa itu merupakan bahasa minoritas dalam sebuah negara. Ketika tali tersebut putus atau rusak, reaksi yang berbahaya akan muncul sebagai  respons  atas  usaha  memisahkan  bahasa  dengan  identitas. Maalouf (2001: 135) menyatakan bahwa fanatisme yang menumpahkan begitu  banyak  darah  di  Aljazair  dapat  terjadi  lebih  karena  frustrasi kebahasaan dibanding keagamaan. Prancis tidak berbuat banyak untuk mengubah umat Muslim Aljazair menjadi umat Kristiani, tetapi Prancis memang dengan sengaja mencoba mengganti bahasa mereka dengan bahasanya  sendiri,  yaitu  bahasa  Prancis  karena  ambisi  pemerintah Prancis untuk “mengglobalkan” bahasa Prancis di dunia. Sayangnya, negara Prancis melakukan hal itu secara serampangan sehingga berakhir dengan terjadinya konflik berdarah.
Berbagai contoh itu menunjukkan bahwa bahasa mempunyai ciri luar biasa untuk menjadi komponen identitas dan sekaligus menjadi daya rusak  luar  biasa  bagi  sebuah  negara-bangsa  atas  nama  pembelaan identitas  kelompok.  Karena  itu,  ada  hubungan  bahasa,  identitas,  dan konflik. Sayangnya, jika kita membaca berbagai hasil penelitian yang berkaitan  dengan  konflik,  jarang  sekali  ada  yang  membahas  aspek bahasa dalam kajiannya. Artinya, aspek bahasa seolah-olah tidak ada hubungannya  dengan  konflik.  Hal  itu  bisa  dipahami  karena  bahasa terimplikasi  secara  inheren  pada  aktivitas  sosial  manusia  dalam keseharian  sehingga  sulit  diisolasi  secara  tersendiri  sebagai  sebuah variabel faktor penyebab khusus dalam konflik. Hal itu berbeda sekali dengan aspek ekonomi, misalnya.
Padahal, kalau dikaji lebih jauh, bahasa memiliki relevansi pembahasan dengan  konflik.  Chilton  (1998:    2)  mengemukakan  contoh-contoh sebagai  berikut  untuk  menunjukkan  bahwa  bahasa  dan  komunikasi memainkan beberapa peran dalam konflik.
(i)  Keputusan  untuk  memobilisasi  kekuatan  militer  hanya  dapat dilakukan  melalui  aktivitas  verbal  elite  politik  yang  memiliki legitimasi untuk menyetujui perintah mobilisasi.
(ii)  Operasi militer itu sendiri hanya dapat digerakkan dan dilanjutkan oleh aktivitas verbal. Kedua contoh itu adalah kasus yang dalam linguistik disebut tindak tutur (speech acts) 1 (Searle 1996), aktivitas verbal yang secara aktual merupakan tindakan. Tindakan seperti itu difasilitasi oleh dan mereproduksi struktur kelembagaan.
(iii)  Kasus  (i)  dan  (ii)  di  atas  hanya  dapat  ada  sebagai  bagian  dari struktur  kebudayaan,  sosial,  dan  politik  yang  memberi  mereka legitimasi. Tentu saja yang merupakan legitimasi konsep ”perang” hanya dapat ditetapkan dalam aktivitas kebahasaan. Struktur politik dan kelembagaan diberi kuasa dan diadakan oleh bentuk bahasa dan  komunikasi.  Bentuk  sosial  dan  budaya  yang  melibatkan, baik  dimensi  kognitif  maupun  afektif,  yang  mendukung  konsep legitimasi, patriotisme, pelanggaran yang diizinkan, patriarki, dan sebagainya ini juga bergantung pada bahasa dan komunikasi.
(iv)  Kasus khusus pada (iii) merupakan contoh historis dari propaganda dan dasar pembenaran dari perang. Peperangan, apakah antarnegara berdaulat  atau  perang  saudara,  dipicu  oleh  (iii),  tetapi  berbagai perang tertentu mendasarkan diri pada propaganda khusus untuk membenarkan adanya pengorbanan ekonomi dan kemanusiaan.
Tanpa berbagai faktor tersebut, perang tidak dapat dilaksanakan. Semua faktor tersebut dilakukan dalam bahasa dan komunikasi.
Pada  sisi  lain,  Smith  (1998:  18-19)  memberikan  beberapa  bukti yang  mengaitkan  bahasa  dan  konflik.  Bahasa  merupakan  pemarkah utama    perbedaan  antarindividu,  antarkelompok,  dan  antarbangsa.
1 Konsep tindak ujar (speech acts) pertama kali dikemukakan oleh Austin. Intinya,  dalam semua tuturan terdapat unsur “berbuat” dan unsur ‘berkata” atau  “doing things with words” Simpulan itu  membawa Austin (1962: 94--108) ke suatu pemikiran pembedaan antara tiga tindak yang dilakukan seseorang ketika mengujarkan sesuatu. Pertama, tindak lokusi, yakni tindakan mengatakan sesuatu dengan kata atau kata-kata yang menurut tata bahasa dapat dimengerti dalam bahasa tertentu. Jadi, tindak ini kurang lebih dapat disamakan (sepadan) dengan menuturkan kalimat dengan makna dan acuan tertentu, yang kurang  lebih  sepadan  dengan  “makna”  dalam  pengertian  tradisional.  Kedua,  tindak  ilokusi,  yaitu tindakan  yang  dilakukan  dalam  mengujarkan  sesuatu,  yang  memiliki  daya  tertentu.  Ketiga,  tindak perlokusi, yaitu tindak yang mengacu kepada dampak atau efek yang ditimbulkan dengan menyatakan sesuatu.  Pembagian  seperti  itu  didasari  oleh  pendapatnya  bahwa  ketika  penutur  bertindak  tutur,  dia melakukan beberapa tindak. Jadi, Austin (1962: 120) membedakan tindak lokusi yang memiliki makna, tindak  ilokusi  yang  memiliki  daya  tertentu  untuk  menggerakkan  dengan  menyatakan  sesuatu,  dan tindak perlokusi yang menghasilkan pengaruh tertentu dengan menyatakan sesuatu. Menurut  Searle  (1969:  16),  alasan  dijadikannya  tindak  tutur  sebagai  pusat  perhatian  ialah  semua komunikasi bahasa melibatkan tindak tutur. Unit komunikasi bahasa bukan simbol, kata, atau kalimat, atau  bahkan  token  dari  simbol,  kata  atau  kalimat,  tetapi  lebih  pada  produksi  simbol  atau  kata  atau kalimat  dalam  performansi  tindak  tutur.  Produksi  token  kalimat  dalam  keadaan  tertentu  merupakan tindak tutur dan tindak tutur adalah unit dasar dari komunikasi bahasa.
Berbicara  tentang  perbedaan  mendorong  dengan  mudah  ke  dalam pembahasan  perbedaan  nasional.  Bergerak  dari  perbedaan  nasional ke  kedudukan  sebagai  negara  merdeka,  dan  juga  nasionalisme,  kita dengan  sangat  mudah  menuju  pembahasan  konflik  bersenjata.  Jika konflik bersenjata menjadi titik pijaknya, seperti kita refleksikan pada hal yang dipertaruhkan dalam konflik di berbagai kawasan sekarang, pembahasan dapat menuju pada tuntutan kemerdekaan, pemisahan diri dari  negara  yang  menaunginya  atas  dasar  perbedaan.  Salah  satunya adalah perbedaan bahasa atau membedakan diri melalui bahasa untuk simbol perjuangan. Dengan kata lain, kajian konflik dapat diarahkan pada kajian nasionalisme, identitas, dan bahasa.
Tulisan  ini  memaparkan  sejumlah  bukti  sejarah  adanya  represi terhadap  bahasa  karena  adanya  konflik  serta  konflik  bahasa  dan identitas nasional. Karena itu, ancangan yang digunakan dalam tulisan ini  bukanlah  ancangan  analisis  wacana  dalam  situasi  konflik,  tetapi ancangan  sosiohistoris  politisasi  bahasa  dengan  mengambil  contoh peristiwa di beberapa negara. Ancangan ini pantas digunakan karena menurut Thornborrow (1999: 48),  hak untuk menentukan bahasa dan pengakuan  lewat  bahasa  seringkali  berperan  sangat  penting  dalam berbagai konflik sosial-politik yang terjadi di seluruh dunia.

## REPRESI TERHADAP BAHASA  PASCAKONFLIK: PELAJARAN DARI SEJARAH
Bahasa menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam negara-negara yang  multilingual,  terutama  yang  memiliki  minoritas  bahasa  karena begitu eratnya hubungan bahasa dan identitas. Alasannya ialah bahasa dapat dijadikan alat politik untuk mencapai tujuan politis. Kenyataan menunjukkan bahwa bahasa dapat menjadi pokok ketidakpuasan bagi golongan  minoritas  yang  menginginkan  lebih  banyak  kekuasaan, kemerdekaan, atau penggabungan dengan negara tetangga dan hal itu menjadi  masalah  di  banyak  pemerintah.  Bagi  pemerintah  yang  tidak menganggap  kenyataan  ini  sebagai  sesuatu  yang  mengancam  atau tidak  diinginkan,  pemerintah  mungkin  bersikap  murah  hati  kepada kelompok  minoritas  bahasa  itu  atau  bahkan  mengabaikannya  begitu saja.  Sebaliknya,  jika  pemerintah  menganggap  kelompok  minoritas bahasa secara potensial sebagai kaum subversif, pemerintah itu akan memberikan reaksi yang sangat lain. Dari segi pandangan pemerintah,
kekhawatiran  itu  dapat  dibenarkan  karena  seringkali  kesetiaan  pada bahasa dapat menjadi senjata ampuh dan digunakan untuk kepentingan politik (Trudgill 1995: 220).
Dalam banyak hal, bahasa minoritas yang ditekan atau tidak digalakkan adalah juga bahasa dari negara tetangga yang mungkin bermusuhan. Hal itu terjadi pada bahasa Masedonia di Yunani atau bahasa Jerman di  Prancis  dan  Italia.  Yang  dikhawatirkan  adalah  kesetiaan  terhadap bahasa  lebih  kuat  daripada  kesetiaan  nasional.  Dalam  hal-hal  lain, bahasa minoritas yang tidak disenangi mungkin merupakan katalisator ketidakpuasan karena kelompok-kelompok minoritas sudah mempunyai satu alasan tambahan untuk merasa tidak puas dengan nasibnya.
Bahasa yang mengalami sejarah tekanan seperti itu ialah bahasa Katalan, suatu bahasa Romans yang hubungannya dengan bahasa Prancis dan bahasa Spanyol kira-kira sama eratnya. Bahasa ini mempunyai penutur sebanyak kira-kira 7 juta orang di Spanyol—di Katalonia dan Valensia dan Kepulauan Baleria—dan kira-kira 250.000 orang di Roussilon di Prancis, dan suatu kelompok yang sangat kecil di Pulau Sardinia. Bahasa ini  merupakan  bahasa-tulis  pemerintahan  yang  resmi  di  Katalonia hingga daerah itu dicaplok oleh daerah Kastile pada awal abad ke-18. Pada  tahun  1768,  berdasar  dekrit  pemerintah,  bahasa  Spanyol  mulai diajarkan  di  sekolah-sekolah  yang  dahulunya  sekolah  Katalan.  Pada tahun 1856 ditetapkan suatu undang-undang yang menyatakan bahwa semua dokumen politik serta kontrak resmi harus menggunakan bahasa Spanyol. Penghapusan kebijaksanaan ini terjadi pada masa Republik Spanyol dari tahun 1931—1939. Anak-anak yang berbahasa Katalan diajar  dengan  bahasa  Katalan,  sedangkan  anak-anak  yang  berbahasa Spanyol  yang  tinggal  di  daerah  Katalan  diberi  kesempatan  memulai pendidikannya  dalam  bahasa  Spanyol  dan  pada  usia  sepuluh  tahun masing-masing kelompok itu mempelajari bahasa yang satunya lagi.
Akan tetapi, di bawah pemerintahan Franco, bahasa Katalan sekali lagi dilarang  sama  sekali  penggunaannya  di  sekolah-sekolah  dan  jabatan guru  dalam  bahasa  dan  sastra  Katalan  pada  Universitas  Barcelona dihapuskan. Buku-buku pegangan dalam bahasa Katalan menghilang dan  anak-anak  Katalan  kembali  harus  memulai  dan  menyelesaikan pendidikannya dalam bahasa Spanyol. Para pendukung bahasa Katalan berpendapat  bahwa  pemerintah  Franco  pada  dasarnya  memiliki kepribadian ”nasionalis Kastilia” dan jelas pemerintah Franco khawatir
atas apa yang dianggapnya sebagai kecenderungan separatis. Tentu saja itu  bukan  tanpa  alasan.  Bahasa  adalah  lambang  identitas  kelompok dan barang siapa berusaha menciptakan negara dengan bangsa tunggal yang bersatu, terutama tipe negara hukum Spanyol akan menganggap setiap isyarat identitas yang lain sebagai sesuatu yang berbahaya. Oleh sebab  itu,  penaklukan  bahasa  (atau  penyatuannya,  bergantung  pada pandangan seseorang) merupakan strategi penting dalam pelaksanaan politik (atau penyatuannya).
Kedudukan bahasa Katalan dewasa ini menunjukkan bahwa keadaannya agak bebas. Namun, yang penting dari semua itu adalah bahasa Katalan masih tetap dilarang di sekolah-sekolah.
Alasan pendorong serupa terdapat juga dalam kasus pemerintah Inggris yang melarang bahasa Gael Skotlandia sesudah pemberontakan tahun 1745.  Faktor  serupa  memengaruhi  tindakan  pemerintah Yunani  yang antikomunis yang telah menjalankan politik ”pengyunanian” di Yunani Utara  dengan  jalan  melarang  penggunaan  bahasa  Masedonia  (yang resmi digunakan di Yugoslavia komunis) di daerah itu.
Represi bahasa juga pernah terjadi di Indonesia. 2 Pemberontakan G.30.S pada  1965  menyebabkan  terjadinya  perubahan  kondisi  sosial  politik yang sangat dahsyat di Indonesia. Bahkan, peristiwa itu memperuncing terjadinya  konflik  antargolongan,  yang  diikuti  pembunuhan  massal pada  orang-orang  yang  diduga  terlibat  dalam  pemberontakan  itu. Kitamura  (2010:  379—380)  menjelaskan  bahwa  Soeharto  menuduh PKI  sebagai  partai  yang  merancang  kudeta  30  September  1965  dan membubarkan partai tersebut sebelum mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno. Soeharto menganggap bahwa hubungan kuat antara PKI dan RRC memiliki kaitan dengan aktivitas orang Cina di Indonesia sehingga berbagai kebijakan pun diambilnya. Kebijakan pertama yang dilakukan  Soeharto  berkaitan  erat  dengan  bahasa,  yaitu  pada  tahun 1966 menutup sekolah bahasa Cina dan membredel koran berbahasa
2 Sejumlah penulis sudah membahas masalah bahasa Cina di Indonesia seiring dengan pasang surutnya kehidupan sosial politik. Thung Ju Lan (2010) menulis “Orang Cina dalam Bahasa Politik Orde Baru.” Koji Tsuda (2010) menulis “Etnik Tionghoa yang Belajar Bahasa Mandarin: Pencarian Kecinaannya?” Francisca Handoko (2010) menulis “Perjalanan Bahasa Mandarin dalam Dunia Pendidikan di Indonesia.” Yumi Kitamaru (2010) menulis “Pemakaian dan Perubahan Bahasa Cina dalam Linguistic Landscape di Jakarta.” Fokus kajian antarpenulis tersebut memang berbeda-beda. Namun, ada kesamaan di antara kajian mereka, yaitu peristiwa politik peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru yang didahului terjadinya pemberontakan G.30.S telah mengubah kebijakan negara terhadap bahasa Cina di Indonesia.
Cina, kecuali sebuah koran yang berhubungan dengan pemerintah, yaitu Harian  Indonesia . 3 Mulai  1978  impor  buku-buku  terbitan  berbahasa Cina dilarang 4 dan mulai 1988 papan reklame dan pemasangan iklan berbahasa Cina juga dilarang. 5 Kebijakan itu berarti bahwa pascakonflik antargolongan di Indonesia pada 1965, orang Cina dipaksa untuk tidak menunjukkan identitas kecinaannya di depan publik (Tsuda 2010: 309).
Berbagai  contoh  peristiwa  sejarah  di  atas  menunjukkan  bahwa  salah satu  unsur  identitas  yang  langsung  dilarang  penggunaannya  oleh berbagai  rezim  pemerintahan  pascaterjadinya  konflik  dalam  negara atau  antarnegara  ialah  bahasa. Alasannya  adalah  bahasa  memainkan peran dalam mengekspresikan solidaritas dan mengonstruksi identitas untuk menggalang loyalitas kebahasaan. Padahal, loyalitas kebahasaan yang ditunjang oleh daya dorong politik dalam beberapa kasus mampu mengalahkan loyalitas kepada negara. Dalam hal lain, bahasa minoritas yang  tidak  disenangi  mungkin  merupakan  katalisator  ketidakpuasan karena  kelompok  minoritas  sudah  mempunyai  satu  alasan  tambahan untuk merasa tidak puas dengan nasibnnya.

## KONFLIK BAHASA DAN IDENTITAS NASIONAL
Bahasa  bukan  sekadar  mengemban  fungsi  wahana  interaksi  semata, tetapi  juga  fungsi  lain  dalam  kehidupan  manusia.  Salah  satunya ialah mengemban fungsi wahana nilai simbolik. Dengan mengadopsi bahasa tertentu, sebuah kelompok, sebuah bangsa, atau sebuah negara mendeklarasikan identitas yang ingin ditunjukkan sebagai ”diri” yang berbeda dengan ”liyan.”
Even-Zohar  (1997:  1)  menyatakan  bahwa  sebagian  besar  kasus konflik  bahasa  menunjukkan  banyak  kesamaan,  yaitu  dimulai  dari ketidaksetujuan  antarkelompok  dalam  satu  bangsa  atau  satu  negara tentang  ”bahasa  apa  yang  harus  ada  dalam  bangsa  dan  negara  itu.” Hasilnya  ialah  bahasa  tertentu  atau  ragam  bahasa  tertentu,  yang didukung  oleh  kelompok  tertentu  dan  juga  ditentang  oleh  kelompok
3 Tap MPRS No. XXXII/MPRS?1966 tentang Pers.
4 Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/KP/XII/1978 tentang Larangan Mengimpor, Memperdagangkan, dan Mengedarkan Segala Jenis Barang Cetakan dalam Huruf /Aksara dan Bahasa Cina.
5 Surat  Edaran  Dirjen  Pembinaan  Pers  dan  Grafika  No.  02?SE/Ditjen/PPG/K/1988  tentang  Larangan Penerbitan dan Pencetakan Tulisan/Iklan Beraksara dan Berbahasa China.
6 Norwegia  sebenarnya  mempunyai  dua  nama  dalam  bahasa  Norwegia,  yaitu Noreg dalam  bahasa Nynorsk dan Norge dalam bahasa Bokmal.
7 Istilah diglosia pertama kali digunakan oleh Charles Ferguson pada tahun 1958. Menurut dia, istilah diglosia dimaksudkan  untuk  memberi  gambaran  keadaan,  yakni  dua  variasi  dari  satu  bahasa  hidup berdampingan di dalam suatu masyarakat dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Istilah itu digunakan karena istilah kedwibahasaan (bilingualisme)  dirasakan kurang tepat untuk menggambarkan gejala seperti itu.  Ferguson mengambil contoh situasi di Arab untuk menggambarkan pemilahan peran. Di Arab terdapat dua variasi bahasa Arab, yaitu bahasa Arab Klasik  yang dianggap sebagai bahasa standard dan dipergunakan untuk keperluan  resmi serta bahasa Arab kolokuial (pergaulan) sebagai bahasa substandard yang dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari.  Pengertian diglosia seperti itu, menurut Holmes (1997), merupakan diglosia dalam arti sempit, yang  memiliki tiga ciri penting, yaitu (i)  dua ragam berbeda dari  bahasa yang sama digunakan dalam masyarakat, salah satunya dianggap sebagai ragam tinggi (RT) dan ragam rendah (RR);
(ii) tiap ragam digunakan untuk fungsi yang cukup berbeda; namun RT dan RR saling melengkapi; (iii) tidak ada seorang pun menggunakan RT dalam percakapan tiap hari. Konsep diglosia itu akhirnya meluas. Hal itu tampak dalam pendapat Fishman (1972), yang menyatakan bahwa  diglosia  dipergunakan  untuk  melukiskan  keadaan  masyarakat    dari  suatu  bangsa  yang menggunakan dua bahasa atau dialek yang berlainan dan yang paling penting ialah dua bahasa atau dialek itu memainkan peran masing-masing dalam masyarakat yang bersangkutan. Pada hakikatnya diglosia  ialah  suatu  gejala  yang  bertalian  dengan  masyarakat  yang  menggunakan  dua  bahasa  (atau lebih) untuk berkomunikasi di antara sesama anggotanya. Berdasar  pernyataan  itu,  pengertian  diglosia  tidak  lagi  terbatas  pada  situasi  pemakaian  dua  variasi bahasa dari satu bahasa dalam suatu masyarakat seperti yang dikemukakan Ferguson, tetapi termasuk juga  pemakaian  dua  bahasa  (atau  lebih)  atau  pemakaian  dua  dialek  atau  lebih  dalam  masyarakat yang sama. Sementara itu, aspek pemilahan peran masing-masing bahasa (dialek), tampaknya tetap dipertahankan  dan  telah  disepakati  bersama.  Jadi,  terdapat  pemilahan  bahasa,  yaitu  adanya  ragam bahasa yang dianggap “tinggi” (T) dan ragam bahasa  yang dianggap “rendah” (R).
lain. Kasus seperti itu terjadi antara bahasa Hindi versus Urdu, Ibrani versus Yiddish,  Norwegian  Riksmål  versus  Landsmål,  Serbia  versus Croatia,  Prancis  versus  Occitan,  bahasa  Jerman  ragam  tinggi  versus bahasa  Jerman  ragam  rendah,  Ortografi  Prancis  dan  Rusia  sesudah revolusi Prancis dan Rusia, Spanyol dan Guarani, dan sebagainya.
Untuk  menggambarkan  hal  itu,  di  bawah  ini  dipaparkan  dua  contoh yang terjadi di Norwegia dan di Algeria.  Contoh kasus dari Norwegia ini  berdasar  tulisan  Haugen  (1966)  dan  Trudgill  (1998)  dan  contoh kasus dari Algeria berdasar penelitian Mouhleb (2005).

## Kasus di Norwegia
Dalam  bahasa  Norwegia  dewasa  ini  terdapat  dua  bahasa  Norwegia standard yang resmi. Keadaan ini tampak agak ganjil bagi suatu negara yang berpenduduk kurang dari empat juta jiwa. Kedua bahasa standard dikenal  dengan  nama  Nynorsk  ’bahasa  Norwegia  baru’  dan  Bokmal ’bahasa  buku.’ 6 Keduanya  memiliki  kedudukan  resmi  yang  sama. Dengan kata lain, hubungannya bukanlah hubungan diaglosis. 7 Bahasa Bokmal adalah bahasa pers nasional (walaupun beberapa surat kabar
memuat karangan dalam bahasa Nynorsk), bahasa sejumlah besar buku, terutama terjemahan, dan bahasa sejumlah besar anak sekolah sebagai bahasa  pengantar.  Bahasa  Nynorsk  digunakan  dalam  pers  setempat, terutama di bagian barat negara itu; bahasa itu adalah bahasa sekolah kira-kira 20% anak-anak dan dipakai dalam sejumlah besar puisi serta sastra,  terutama  dalam  karya-karya  yang  mempunyai  latar  belakang perdesaan. Semua surat resmi ditulis dalam kedua ragam standard itu; anak-anak  harus  belajar  membaca  dan  menulis  dalam  kedua  ragam bahasa  itu  dan  keduanya  digunakan  secara  luas  dalam  siaran  radio dan televisi. Dalam setiap daerah dewan-dewan setempat menentukan ragam mana yang dipakai pada pengumuman dan ragam standard yang akan digunakan dalam setiap daerah sekolah juga diputuskan melalui tatacara demokratis.
Dari  segi  linguistik,  kedua  bahasa  itu  benar-benar  sama  dan  kedua kelompok  pengguna  bahasa  tersebut  secara  sempurna  dapat  saling memahami  antarpenggunaan  bahasa  yang  satu  dengan  yang  lain. Di  samping  itu,  dikotomi  tadi  lebih  menyangkut  bahasa  standard tulis  daripada  bahasa  lisan.  Banyak  penduduk  menggunakan  dialek perdesaan  atau  dialek  perkotaan  nonstandard  walaupun  dialek-dialek bagian Barat cenderung lebih menyerupai bahasa Nynorsk dan beberapa dialek  bagian  Timur  lebih  menyerupai  bahasa  Bokmal. Akan  tetapi, dari  segi  sosiolinguistik,  barangkali  perbedaan  dalam  bahasa-bahasa itu lebih menarik daripada perbedaan antara kedua bahasa itu. Dalam kedua bahasa Bokmal dan Nynorsk terdapat varian-varian (kata-kata, ucapan, serta konstruksi tata bahasa pengganti) yang dikenal sebagai radikal dan konservatif. Dalam hal bahasa Bokmal, surat-surat kabar sayap kanan cenderung menggunakan bentuk radikal. Sering juga kita dapat  menerka  dengan  tepat  haluan  politik  penutur  yang  terpelajar berdasar  bentuk-bentuk  yang  dipakainya.  Keterlibatan  bahasa  dalam politik  yang  secara  luar  biasa  mengambil  bentuk  yang  nyata  berarti bahwa kurang sekali orang Norwegia yang bersikap objektif terhadap sikap kebahasaan di negara ini dan bahwa ”masalah bahasa” memang sering diperdebatkan bahkan menimbulkan ketegangan yang memicu konflik.  Panasnya  perdebatan  itu  dapat  dinilai  dari  kenyataan  bahwa pada tahun 1955 seorang peramal cuaca pada siaran radio Norwegia menjadi  terkenal  sebagai  ”manusia  salju  yang  sangat  buruk”  dan orang  ini  benar-benar  dipecat  dengan  tidak  hormat  karena  menolak mengatakan sno (bentuk radikal bahasa Bokmal), yang berarti ’salju’
sebagai pengganti sne (bentuk konservatif).
Situasi di Norwegia ini sungguh luar biasa dan dapat dirasa sungguh ”amat janggal” karena dalam negara yang berpenduduk sedikit harus mencetak  buku  sekolah  dan  surat-surat  resmi  dalam  dua  bahasa  dan keharusan mengajarkan kedua bahasa itu bagi murid-murid di sekolah.
Untuk menjelaskan kondisi itu, diperlukan upaya menelusuri kembali sejarah  Norwegia  pada  masa  silam.  Sejak  abad  ke-15  hingga  1814 Norwegia  diperintah  oleh  Denmark.  Selama  masa  itu  satu-satunya bahasa resmi ialah bahasa Denmark yang mengakibatkan dialek-dialek bahasa  Norwegia  menjadi  bermacam-ragam  dalam  hubungannya dengan  bahasa  Denmark  standard.  Hal  itu  dimungkinkan  terjadi karena  bahasa  Denmark  banyak  sekali  persamaannya  dengan  bahasa Norwegia.  Karena  itu,  ketika  Norwegia  memperoleh  kemerdekaan dari  Denmark  pada  tahun  1814  tidak  ada  bahasa  Norwegia  standard yang  khusus.  Sejumlah  kecil  imigran  benar-benar  memakai  bahasa Denmark  yang  juga  digunakan  di  gedung  teater,  sedangkan  bahasa resmi  pegawai  negeri  pribumi  sebenarnya  adalah  bahasa  Denmark dengan  lafal  Norwegia.  Begitu  pula  cara  mengajarkan  membaca  di sekolah-sekolah.  Wicara  informal  penutur  kelas  atas  adalah  sejenis kompromi  antara  ragam  bahasa  tadi  dengan  ragam-ragam  bahasa setempat.  Bahasa  tersebut  adalah  sejenis  dengan  bahasa  Norwegia yang dipengaruhi Denmark yang agak seragam. Penutur kelas bawah di kota menggunakan dialek Norwegia yang barangkali agak dipengaruhi bahasa  Denmark,  sedangkan  petani  menggunakan  dialek  perdesaan bahasa Denmark.
Ada  dua  tanggapan  berkaitan  dengan  pembentukan  bahasa  nasional Norwegia. Pertama , strategi dengan mengubah bahasa Denmark secara berangsur-angsur menuju ke arah bahasa kelas atas penduduk kota yang menggunakan  bahasa  Denmark  yang  dipengaruhi  bahasa  Norwegia. Bahasa Dano-Norwegia ini kemudian dikenal sebagai bahasa Riksmal (bahasa  negara)  dan  merupakan  pelopor  bahasa  Bokmal. Kedua , strategi yang lebih revolusioner dan merencanakan sendiri suatu bahasa berdasar  kajian  dialek  yang  ada  di  Norwegia.  Bahasa  itu  dirancang berdasar  dialek-dialek  perdesaan,  terutama  dialek-dialek  Barat  yang dianggap  kurang  mengalami  kerancuan  dari  bahasa  Denmark  dan diberi  nama  bahasa  Landsmal  ’bahasa  perdesaan’,  yang  kemudian menjadi  bahasa  Nynorsk.  Sebagai  reaksi  terhadap  perasaan  nasional
yang bermacam-macam, pada 1885 bahasa Landsmal dijadikan bahasa resmi  dengan  kedudukan  yang  sama  dengan  bahasa  Denmark  (atau bahasa Riksmal). Akan tetapi, pemerintah tidak kuasa menghapuskan bahasa Dano-Norwegia karena bahasa itu masih dipakai oleh golongan elite kota yang berpengaruh. Pada hakikatnya kedudukan bahasa Dano- Norwegia diperkuat ketika pada tahun 1887 guru-guru diperintahkan untuk tidak mengajarkan lafal bahasa Denmark, tetapi lafal standard ragam lisan, yakni bahasa Riksmal Dano-Norwegia yang telah diubah.
Asal mula bentuk-bentuk konservatif dan radikal dalam kedua bahasa resmi  itu  terletak  pada  keinginan  pemerintah  yang  silih  berganti untuk  membentuk  satu  bahasa  nasional  daripada  dua  bahasa  tanpa menghapuskan  salah  satu  di  antara  kedua  bahasa  itu.  Sebaliknya, diinginkan untuk berangsur-angsur mengubah kedua bahasa itu menuju penyatuannya.
Pada tahun 1917 pemerintah memperkenalkan pembaruan resmi. Salah satu  pengaruhnya  ialah  tercapainya  persesuaian  antara  kedua  bahasa berkenaan dengan pokok ini dan pokok lainnya. Perkembangan penting berikutnya ialah pembaruan pada 1938 yang didasarkan pada laporan panitia yang bertugas ”menyesuaikan kedua bahasa dalam hal ejaan, bentuk  kata,  dan  infleksi  berdasar  bahasa  rakyat  Norwegia.”  Secara implisit  mereka  diperintah  untuk  tidak  mengambil  wicara  kelas  atas sebagai bahasa standard. Hal itu merupakan tindakan yang luar biasa berani dalam sejarah standardisasi bahasa. Pelaksanaan pembaruan ini tertunda oleh peperangan. Tetapi, sesudah perang buku-buku sekolah mulai  diterbitkan  dengan  standard  baru.  Berbagai  perubahan  dalam bahasa Bokmal membangkitkan reaksi marah di pihak penutur kelas atas  dan  banyak  penutur  kelas  menengah  di  bagian  Timur.  Banyak orang tua, terutama di Oslo,  menganggap bentuk-bentuk baru ini kasar dan  mereka  berkeberatan  terhadap  kenyataan  seperti  itu.  Oleh  sebab itu, selama awal tahun 1950-an perusahaan-perusahaan dagang besar dan  ahli-ahli  politik  konservatif  membiayai  kampanye  besar-besaran yang  luas  dan  masif  menentang  pembaruan  itu.  Perdebatan  sengit pun  terjadi.  Bahkan,  konflik  antarkelompok  nyaris  berakhir  ke  arah terjadinya kekerasan fisik.
Oposisi antarkedua kelompok terus berlanjut. Pemerintah membentuk Komisi Bahasa dengan tugas mengawasi norma buku-buku sekolah bagi kedua bahasa. Golongan sayap kanan menganggap komisi ini melakukan
”pengesahan  kekasaran”  dan  golongan  sayap  kiri  menganggapnya ”kemenangan bagi demokrasi.” Pada tahun 1949 norma buku sekolah diterbitkan.  Akibatnya,  dewasa  ini  terdapat  tiga  jenis  bentuk  dalam buku sekolah dalam kedua bahasa Bokmal dan Nynorsk.

## Kasus di Algeria
Negara Algeria adalah salah satu negara terbesar di Timur Tengah dan wilayah Afrika Utara dengan penduduk sekitar 32,3 juta (pada tahun 2005). Negara Algeria berdiri pada tahun 1962 setelah berjuang untuk mendapatkan  kemerdekaan  dari  pemerintah  kolonial  Prancis.  Isu identitas nasional telah menjadi politik negara yang paling utama sejak kemerdekaan  dan  berfungsi  sebagai  faktor  pelegitimasi  utama  rezim pemerintahan.
Algeria mendefinisikan diri sebagai bagian dari Arab dan dunia Muslim. Mayoritas penduduknya (sekitar 72%) adalah penutur bahasa Arab dan berbicara  bahasa  Arab  ragam  keseharian.  Sementara  itu,  minoritas komunitas bahasa Berber (sekitar 27%) berbicara dalam kurang lebih dua  belas  dialek  Berber.  Sekitar  67%  penduduk Algeria  mengetahui dan dapat menggunakan bahasa Prancis karena sejarah kolonialisme. Hanya saja bahasa formal yang diakui oleh negara adalah bahasa Arab standard  dalam  bentuk  modernnya,  yang  digunakan  dalam  media, sebagian besar publikasi, dan pembicaraan resmi. Ragam bahasa Arab klasik  digunakan  dalam  aspek  keagamaan  dan  kesastraan.  Bahasa Arab dan Berber bukanlah bahasa yang bisa saling dipahami ( mutually intelligible ). Sejak kemerdekaan, Algeria merancang program arabisasi dengan  tujuan  mengurangi  atau  bahkan  kalau  bisa  menghilangkan pengaruh Prancis.
Identitas  Berber  di  Algeria  merupakan  pertanyaan  utama  dalam keseharian.  Agama,  yang  sering  digunakan  untuk  membedakan antarkelompok, bukan pemarkah kelompok etnis di Algeria. Sebagian besar  penduduk  Algeria  adalah  Muslim  Suni  dan  orang-orang  yang ikut dalam aliran lain tidak dikaitkan dengan kelompok etnis tertentu. Dalam  upaya  membedakan  orang  Berber  dari  orang  Arab,  bahasa adalah  sebutan  persamaan  yang  paling  tersedia  sehingga  kita  dapat mengatakan penutur Arab dan penutur Berber.
Wilayah Kabyle mengembangkan organisasi politik yang kuat pascaera perang dan dalam konteks ini bahasa Berber menjadi simbol oposisi
yang  kuat.  Bagi  orang  Kabylia,  bahasa   Arab  yang  sangat  dominan selalu dikaitkan dengan program arabisasi negara dan agenda kelompok Islam yang dianggap merepresentasikan ancaman terhadap kebudayaan Kabyle.
Pada April  2001  wilayah  Berber,  Kabyle,  di  negara Algeria  meletus serangkaian  kekerasan  dan  kerusuhan  yang  mengakibatkan meninggalnya  123  masyarakat  sipil.  Kerusuhan  bermula  di  Kabylia, tetapi meluas sampai di kota-kota Algeria Barat dan Timur pada Juni 2001.  Peristiwa  itu  pada  awalnya    dipandang  sebagai  ketegangan antarkelompok etnis semata, tetapi tiba-tiba berubah dengan mengambil agenda sosiopolitik. Mouhleb (2005) menganalisis bagaimana aktivis politik  Kabyle  menggunakan  tuntutan  untuk  status  resmi  bahasa Berber  (terutama  dialek  Thamazight),  sederajat  dengan  bahasa Arab dalam agenda perubahan politik dan demokratisasi, tetapi juga dalam usaha memengaruhi konsep kealgeriaan yang ditentukan oleh negara yang  dikaitkan  erat  dengan  bahasa  dan  kebudayaan  Arab.  Tuntutan pengakuan  bahasa-budaya  dan  demokrasi  tidak  jauh  dari  tuntutan gerakan kaum Berber. ”Proyek Kabyle” merepresentasikan tidak hanya tuntutan  pengakuan  hak  bahasa  dan  budaya  di  wilayah  Kabylia  dan di antara kelompok-kelompok Berber Algeria, tetapi juga pengakuan identitas Berber sebagai dasar untuk mengkonstruksi identitas Algeria yang  lebih  baru  untuk  menggantikan  identitas  Arab  nasional  yang ”didefinisikan” oleh negara. Menurut Mouhleb (2005: 8)
In this region language is a definite and prevalent marker. State arabicization programs  have  contributed  to  politicizing  language  and  the  Berberist movement has from the beginning in the 1940s had a focus on language issues. In view of this, language is not only the marker that most clearly distinguishes the Berbers from the Arabs in Algeria; it is also one of the central issues in the conflict between the Berberist movement and the state.
Bahkan, menurut Abd al-Rizaq al-Durari dalam Mouhleb (2005: 14) masalah krisis identitas nasional yang melanda Algeria pada saat ini adalah
”…..brought  on  by  the  regime’s  unwillingness  to  deal  with  the  linguistic realities  present  in  the  country  and  its  vernaculars,  or  the  local  languages (‘alsinatuhum al-mahalliya). Instead, they pursued the generalization and use of a school Arabic (al-luga al-‘arabiyya al-madrasiyya).
Setelah  kerusuhan  itulah  untuk  pertama  kalinya  sejak  kemerdekaan, negara  berpartisipasi  dalam  debat  pluralisme  kebudayaan  Algeria daripada secara konsisten menolak tuntutan kelompok Berber sebagai upaya  neokolonial  untuk  memperlemah  kesatuan  dan  kedaulatan nasional.
Pada  tahun  2002,  bahasa  Berber  atau  Thamazight  diakui  statusnya sebagai bahasa nasional. Namun, pengakuan sebagai bahasa nasional itu belum cukup bagi kelompok gerakan Berber, yang tetap menuntut pengakuan  untuk  bahasa  Berber  setara  dengan  bahasa  Arab,  yaitu sebagai bahasa resmi. 8 Pada kenyataannya, pengakuan terhadap bahasa Berber  itu  hanyalah  sekadar  pengakuan  formal  karena  bahasa  Arab tampak menjadi bahasa nasional dan bahasa resmi tunggal di Algeria.
Kasus  di  Algeria  itu  menunjukkan  bahwa  sulit  menetapkan  bahwa faktor  etnik  sendiri  merupakan  faktor  yang  memotivasi  terjadinya konflik.    Karena  itu,  kombinasi  gerakan  kelompok  Berber  tentang tuntutan kebahasaan berkembang ke dalam tuntutan untuk demokrasi bukanlah  hal  yang  mengejutkan.  Holt    (1996:  22)  menulis  loyalitas yang  terbagi  dalam  dunia Arab  bahwa  “ when  the  mismatch  between state  and  linguistic  identity  is  combined  with  dynastic  regimes  and almost complete lack of popular participation in the political process, then it is easy to see why such states are facing a crisis of legitimacy .” Negara Algeria sendiri membuat dirinya begitu mudah diserang berbasis proyek  bahasa  dan  budaya  maupun  proyek  konstruksi  etnisitasnya dengan  membuat  beberapa  komunitas  bahasa  merasa  didiskriminasi atau dieksklusi dari agenda nasional negara.
Islamisme  di  Algeria  dikembangkan  oleh  negara  sebagai  salah  satu dasar legitimasinya. Dasar legitimasi lain di Algeria ialah bahasa dan identitas. Menurut Mouhleb (2005: 94), ada kombinasi program tuntutan budaya-bahasa dan demokrasi sekuler. Surat kabar nasional sebagian besar memusatkan perhatian pada keluhan ekonomi dan sosiopolitik,
8 Pembedaan  antara  bahasa  nasional  ( national  language )  dan  bahasa  resmi  ( official  language )  pada umumnya  dilakukan  berdasar  dimensi    afektif-referensial  atau  lebih  tepatnya  dalam  konteks  ini dilakukan  berdasar  dimensi  ideologis-instrumental.  Bahasa  nasional  ialah  bahasa  dari  unit  sosial, budaya,  dan  politis.  Pada  umumnya,  bahasa  nasional  dikembangkan  dan  digunakan  sebagai  simbol kesatuan  nasional  yang  berfungsi  untuk  mengidentifikasi  kebangsaan  dan  kesatuan  masyarakat  dari suatu bangsa. Sementara itu, bahasa resmi ialah bahasa yang digunakan untuk urusan pemerintahan. Fungsi bahasa resmi pada dasarnya ditinjau dari segi  kebermanfaatan daripada simbolik. Namun, tentu saja satu bahasa  dapat melayani kedua fungsi itu.
tetapi berbagai pernyataan dan simbolisme protes di wilayah Kabyle memiliki unsur kebudayaan dan kebahasaan yang menonjol. Karena itu, pendefinisian konflik dengan hanya mendasarkan diri pada salah satu aspek dengan menafikan aspek lain merupakan wujud penyederhanaan masalah.
Menurut Morsly (dalam Mouhleb 2005: 94), tuntutan pengakuan bahasa Berber  sebagai  bahasa  resmi  sejajar  dengan  bahasa Arab  merupakan kontestasi  atas  terjadinya  penyeragaman  bahasa  dan  kontestasi penyeragaman identitas yang disetujui negara. Identitas yang disetujui negara  tersebut  menjadi  dasar  legitimasi  rezim  pemerintah. Artinya, melalui  tuntutan  pengakuan  etnolinguistik  itu,  kelompok  Berber menantang negara untuk meredefinisi kembali dasar legitimasinya.
Suleiman  (1999,  2004)  menyatakan  hal  senada  bahwa  di  beberapa bagian  dunia Arab,  bahasa  dikaitkan  dengan  identitas  nasional  yang dipolitisasi.  Masalah  identitas  nasional  memiliki  berbagai  tingkat keterkaitan  dengan  supraidentitas  seperti  Pan-Arabisme  atau  Pan- Islamisme.  Bahasa  dan  kebudayaan  dilembagakan  dan  digunakan sebagai platforms untuk legitimasi politik.
Kasus  di Algeria  itu  menunjukkan  bahwa  dua  isu  legitimasi  politik dan  identitas  nasional  saling  bersinggungan.  Konstruksi  dan rekonstruksi  identitas  nasional  yang  melibatkan  bahasa  dan  budaya berfungsi  sebagai  sumber  daya  legitimasi  politik  dan  sebagai  tujuan pembentukan  kebijakan  negara  seperti  program  arabisasi.  Negara berupaya memonopoli ekspresi identitas nasional dengan mengontrol ekspresi  kebudayaan  dan  membingkai  pemahaman  historis  tentang peristiwa  nasional.  Ancangan top-down rezim  otoriter  tentang  isu bahasa  dan  kebudayaan    pada  tahun  1960-an,  1970-an,  and  1980-an hanya menyisakan sedikit ruang bagi kelompok minoritas untuk ikut menyusun  agenda  nasional,  termasuk  merekonstruksi  identitas  atas dasar  saling  pengakuan.  Kritik  dan  protes  yang  disampaikan  kepada pemerintah  dibungkam  dengan  tuduhan  “upaya  neokolonialis  yang berupaya  merusak  stabilitas  kesatuan  nasional.”  Pluralitas  nasional dipandang sebagai kelemahan yang akan meruntuhkan negara Algeria.
Pada  dasarnya,  kalau  dicermati,  negara Algeria  sangat  memimpikan ”satu  agenda  nasional  dalam  hal  bahasa  dan  kebudayaan”  dalam dua  latar  kebudayaan,  yaitu  latar Arab  dan  Berber.  Sayangnya,  latar
Berber dianggap tidak ada sehingga rezim yang berkuasa sejak awal kemerdekaan tidak mengajak kelompok Berber untuk mengonstruksi identitas  nasional  mereka.  Karena  itu,  isu  bahasa  dan  kebudayaan menjadi isu terpenting dalam setiap konflik di Algeria seperti halnya negara-negara Arab pascakolonial, misalnya negara Irak.

## KERAGAMAN BAHASA SEBAGAI SUMBER KONFLIK?
Contoh kedua kasus di atas menunjukkan bahwa konflik dalam upaya mengkonstruksi identitas nasional terjadi manakala terdapat keragaman bahasa.  Hal  itu  menimbulkan  pertanyaan:  apakah  keragaman  bahasa merupakan sumber konflik?  Menurut  Even-Zohar (1997: 3), keragaman bahasa itu sendiri tidak menimbulkan konflik. Dia mencontohkan situasi kebahasaan di Paraguay. Di sana ada hubungan harmonis antara bahasa Guarani, bahasa Indian yang secara praktis tiap orang menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, dan bahasa Spanyol, yang hanya menjadi bahasa  resmi  negara  dan  masyarakat.  Tidak  ada  seorang  pun  yang mencoba untuk membakukan bahasa Guarani dan mentransformasi ke dalam bahasa resmi Paraguay.
Identitas  Paraguay  tentu  saja  dirasakan  secara  kuat  oleh  penduduk Paraguay. Akan tetapi, hal itu tidak dimanifestasikan melalui persaingan antara  bahasa  Spanyol  dengan  bahasa  Guarani.  Ini  adalah  situasi diglosia yang dianggap paling ideal; pembagian peran yang sempurna antara  dua  bahasa  yang  berbeda  pada  masyarakat  yang  sama  dan pada wilayah yang sama pula. Guarani merupakan bahasa keseharian, sedangkan  bahasa  Spanyol  merupakan  bahasa  resmi,  bahasa  negara, yang memiliki ragam bahasa tulis.
Pada sisi lain, ketika sebuah kelompok hendak menegaskan identitas yang berbeda dengan liyan demi kebangsaan atau nasionalitas karena faktor lain, bahasa yang sama pun dapat dipecah sedemikian rupa dan ditransformasi ke dalam wahana perjuangan yang penuh kuasa.
Hal itu tampak dalam kasus bahasa Hindi versus Urdu di India. Perbedaan antara kedua bahasa itu sangat sedikit. Bahkan, dalam Crystal (1994: 172—173;  )  disebutkan  bahwa  ” There  is  little  structural  difference between  Hindi  and  Urdu,  and  the  two  varieties  are  often  grouped together under the single label Hindi/Urdu, sometimes abbreviated to Hirdu, and formerly often called Hindustani .”
Namun,  ada  jarak  kebudayaan  di  antara  kedua  komunitas  bahasa tersebut.  Hindi  menjadi  ragam  bahasa  yang  digunakan  kaum  Hindu, sedangkan  Urdu  merupakan  ragam  bahasa  yang  digunakan  kaum Muslim,  terutama  sebagai  bahasa  religi  di  samping  bahasa  Arab. Perbedaan terbesar di antara kedua bahasa tersebut adalah dalam hal tulisan, yaitu Hindi ditulis dalam alfabet Dewanagari, sedangkan Urdu ditulis dalam alfabet Arab Persia.  Akan tetapi, ketika ideologi sebagai kelompok muslim yang terpisah muncul di India Utara, bahasa Urdu menjadi  wahana  ideologi  itu.  Dalam  rangka  membuat  bahasa  Urdu sebagai  wahana  perjuangan  yang  lebih  meyakinkan  untuk  identitas nasional,  yang  terpisah  atas  penutur  Hindi  dan  Hindustani  dan  para pemeluk  Hindu,  komunitas  bahasa  Urdu  mulai  mengubah  bahasa mereka sedikit demi sedikit.
Padahal,  kedua  komunitas  bahasa  itu  dapat  saling  memahami  secara sempurna dalam bahasa lisan, bahkan jika orang yang dapat menulis dalam dua alfabet (Arab dan Dewanagari), mereka akan dapat menulis dan membaca secara sempurna dalam kedua bahasa itu.  Akan tetapi, untuk  membuat  kedua  bahasa  itu  sebagai  wahana  yang  penuh  kuasa dalam konflik identitas, keduanya mengubah bahasa mereka. Hasilnya ialah  komunitas  bahasa  Hindi  mengadopsi  lebih  banyak  unsur  dari bahasa  Sanskerta,  menciptakan  kata-kata  baru  berdasar  bahasa Sanskerta,  dan  ”membersihkan”  diri  dari  unsur-unsur  bahasa  Arab dan Persia. Sementara itu, komunitas bahasa Urdu berbuat sebaliknya, yakni  mengadopsi  lebih  dan  lebih  banyak  lagi  kosakata  Arab  dan Persia  serta  “membersihkan”  diri  sebanyak  mungkin  dari  pengaruh bahasa Sanskerta. Seseorang yang mengetahui bahasa Hindi dan sedikit bahasa Arab akan dapat dengan mudah memahami bahasa Urdu tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Namun, komunitas Hindi juga terus dan masih terus membentuk kata-kata baru hanya demi berbeda dengan komunitas Urdu (Even-Zohar 1997: 6).
Hal yang sama terjadi pada komunitas bahasa Serbo-Kroasia (Barbour 2000:  12;  Crystal  2000:  8-9).  Nama  Serbo-Kroasia  sebelumnya digunakan sebagai nama satu bahasa yang menaungi serangkaian dialek atau ragam bahasa yang digunakan di negara Yugoslavia. Akan tetapi, setelah runtuhnya Yugoslavia dan terjadi konflik bersenjata, sekarang bahasa tersebut memiliki tiga nama, yaitu bahasa Serbia, Kroasia, dan Bosnia. Mereka menganggap ketiganya sebagai bahasa yang berbeda.
Ciri kebahasaan pun digunakan sedemikian rupa untuk membedakan satu  dengan  yang  lain  karena  faktor  agama  dan  mereka  melihat  diri mereka sendiri sebagai kelompok etnis yang berbeda. 9
Contoh  kasus  Hindi  versus  Urdu  dan  juga  Serbia  versus  Kroatia  di atas  menarik  karena  dalam  kondisi  ketiadaan  keragaman  bahasa, justru  sebuah  komunitas  menciptakan  keragaman  itu.  Ragam  bahasa diciptakan untuk mempertegas bangunan perbedaan secara teleologis. Variasi bahasa sekecil apa pun bisa diciptakan dan bisa sangat signifikan untuk  menunjukkan  afiliasi  seseorang  pada  kelompok  tertentu  atau afiliasi  kelompok  pada  agama  tertentu,  yang  sekaligus  digunakan sebagai pembatas antara diri dengan liyan. Jadi, hal ini bukan karena keragaman  bahasa  yang  memunculkan  konflik,  melainkan  konflik nasional  memunculkan  keragaman  bahasa  atau  bahkan  kelompok tertentu dalam negara memobilisasi keragaman bahasa demi konflik.
Berbagai contoh di atas menunjukkan bahwa konflik yang melibatkan bahasa  dapat  terjadi  pada  komunitas  yang  monolingual  maupun multilingual. Pada wilayah multilingual, konflik bahasa terjadi karena adanya  kontak  bahasa  yang  menyebabkan  terjadinya  bahasa  kontak, yang disertai perubahan sistem sosial ketika ada kontak antarkelompok yang berbeda, baik kelompok berdasar etnisitas, kelas sosial, maupun agama.
Sebagian  besar  konflik  bahasa  yang  terjadi  dewasa  ini  merupakan hasil  dari  perbedaan  status  sosial  dan  perlakukan  istimewa  terhadap bahasa  dominan  oleh  pemerintah.  Nedle  (1997:  290)  memberikan contoh  situasi  di  Belgia  dan  Prancis.  Kelompok  bahasa  dominan (bahasa Prancis di Belgia dan bahasa Inggris di Kanada) mengontrol otoritas penting dalam bidang administrasi, politik, dan ekonomi serta memberikan  pekerjaan  kepada  pelamar  yang  memiliki  kemampuan dalam  bahasa  dominan.  Kelompok  bahasa  yang  tidak  diuntungkan kemudian memilih untuk meninggalkan ambisi sosialnya, berasimilasi, atau bahkan melakukan perlawanan. Ketika komunitas bahasa secara jumlah  atau  secara  psikologis  lemah  atau  dilemahkan,  komunitas tersebut cenderung menuju asimilasi--secara jumlah dalam masyarakat
9 Penjelasan lebih lanjut tentang persinggungan bahasa, agama, etnisitas, dan nasionalisme di Balkan dapat  dibaca  dalam  tulisan  Cathie  Carmichael  berjudul  “A  People  Exists  and  that  People  has  Its Language: Language and Nationalism in the Balkans,” dalam Stephen Barbour dan Cathie Carmichael (2000).
modern  kecenderungan  ini  lebih  kuat.  Kelompok  bahasa  yang  lebih homogen yang memiliki nilai tradisional, seperti sejarah dan kebudayaan mereka  sendiri,  lebih  memilih  melakukan  penolakan  politis--bentuk umum  dari  konflik  bahasa  yang  terorganisasi  pada  abad  ini.  Konflik ini  menjadi  begitu  mencolok  ketika  hal  itu  terjadi  antara  kelompok populasi yang berbeda secara struktur sosioekonomi (pinggiran/kota, miskin/sejahtera, asli/pendatang) dan kelompok dominan memerlukan bahasanya sendiri sebagai syarat untuk integrasi dari kelompok yang lemah atau dilemahkan. Dalam kasus seperti ini, ada ketakutan agama, sosial,  ekonomi,  atau  psikologis  serta  rasa  frustrasi  pada  kelompok lemah yang mudah menyulut terjadinya konflik.
Konflik  bahasa  pada  umumnya  juga  disebabkan  oleh  upaya  bagian dari  kelompok  dominan  menghalangi  mobilitas  sosial.  Akibatnya, para politisi, pemimpin ekonomi, aktivis, dari kelompok yang merasa terhalangi  mobilitasnya,  menjadikan  bahasa  sebagai  sebuah  simbol pergerakan  untuk menelusup lebih jauh dalam konflik karena masalah ekonomi, sosial, dan politik. Jadi, konflik dapat terjadi antarkomunitas bahasa berdasar ketidakseimbangan sosial, relijiusitas, dan kelompok etnis.  Dalam situasi ketidakseimbangan itulah bahasa dapat dipolitisasi.

## PENUTUP
Jika ada komunitas bahasa yang bahasanya berkaitan dengan komunitas bahasa lain, tetapi kedua komunitas bahasa itu kurang dapat memahami satu  sama  lain,  mereka  akan  dapat  menerima  bahwa  bahasa  yang mereka gunakan merupakan dialek dari satu bahasa yang sama karena mereka  merasa  berbagi  identitas  nasional  atau  etnik.  Sebaliknya, penutur  dari  dialek  yang  berkaitan  dan  dapat  saling  memahami  satu komunitas  bahasa  dengan  komunitas  bahasa  lain,  dapat  menyatakan diri bahwa mereka berbicara dalam bahasa yang terpisah atau berbeda jika kedua kelompok tersebut termasuk ke dalam kelompok etnis atau bangsa yang terpisah. Kelompok-kelompok ini dapat menamai ragam bahasanya  sendiri-sendiri  sesuai  dengan  kelompok  yang  mereka konstruksi. Artinya, bahasa dapat berfungsi sebagai penanda penyatuan atau pemisahan satu kelompok atas kelompok lain.
Agama, kelompok etnis, dan kelompok sosial menjadi bagian penting dalam pembentukan kesadaran kebahasaan dan turut membangkitkan
kesadaran  pentingnya  menjadikan  bahasa  sebagai  simbol  perjuangan dan  pemisah  antarkelompok  dalam  situasi  konflik.  Jika  kelompok- kelompok tersebut berusaha mengonstruksi bangsa dan berlanjut pada pemisahan diri sebagai negara, bahasa pada umumnya akan dikodifikasi sebagai identitas nasional.
Bahasa  itu  sendiri  bukanlah  sumber  konflik,  baik  dalam  masyarakat monolingual maupun multilingual. Dominasi kelompok tertentu dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik sehingga menimbulkan ketidakpuasan  pada  kelompok  lain  merupakan  pemicu  konflik,  yang dapat dipertegas melalui konflik bahasa. Meluasnya konflik ke aspek kebahasaan pada umumnya juga terjadi karena buruknya perencanaan bahasa  dan  kebijakan  bahasa  yang  diambil  pemerintah  sehingga membuka jalan bagi kelompok minoritas untuk melakukan perlawanan. Artinya,  diskriminasi  terhadap  hak  bahasa  kelompok  tertentu  dapat menggelorakan konflik.
Pada tataran nasional, Indonesia adalah negara yang paling beruntung karena  dijadikannya  bahasa  Indonesia  sebagai  salah  satu  identitas nasional  dalam  pembentukan  negara-bangsa  tidak  menimbulkan konflik. Akan tetapi, riak-riak konflik itu kini bermunculan di daerah akibat  dijadikannya  bahasa  etnik  tertentu  sebagai  materi  muatan lokal dalam kurikulum di sekolah. Pemilihan bahasa etnik tertentu— biasanya  bahasa  dominan—menimbulkan  ketidakpuasan  di  kalangan penutur bahasa minoritas. Bahkan, seringkali terjadi pemaksaan agar anak-anak dari komunitas bahasa minoritas mempelajari bahasa etnik tertentu sebagai muatan lokal hanya karena mereka bertempat tinggal, yang secara administratif masuk ke dalam wilayah komunitas bahasa dominan.  Riak-riak  konflik  kebahasaan  antarkomunitas  pengguna dialek dari satu bahasa yang sama secara linguistik juga mulai tampak ketika terjadi pembakuan bahasa etnik di daerah.

## PUSTAKA ACUAN
Barbour, Stephen. 2000. “Nationalsm, Language, Europe,” dalam Stephen Barbour dan Cathie Carmichael (ed.). Languages and Nationalsm in Europe . Oxford: Oxford University Press. Hlm. 1—17.
Carmichael,  Cathie.  2000.  “A  People  Exists  and  that  People  has  Its  Language:
Language and Nationalism in the Balkans,” dalam Stephen Barbour dan Cathie Carmichael  (ed.). Languages  and  Nationalsm  in  Europe .  Oxford:  Oxford

## University Press. Hlm. 221—240.
Chilton, Paul A. 1998. “The Role of Language in Human Conflict: Prolegomena to the Investigation of Language as a Factor in Conflict Causation and Resolution,” dalam  Sue Wright  (ed.). Language  and  Conflict: A  Neglected  Relationship . Philadelphia: Multilngual Matters Ltd.
Crystal,  David.  1994. An  Encyclopedic  Dictionary  of  Language  and  Languages . London: Penguin Books. Crystal, David. 2000. Language Death . Cambridge: Cambridge University Press. Dwyer, Arienne M. 2005. The Xinjiang Conflict: Uyghur Identity, Language Policy, and Political Discourse . Washington: the East-West Center Washington.
Even-Zohar,  Itamar.    1997.  “Language  Conflict  and  Identity.”  Paper  presented  to
The  Reuben  Hecht  Chair  of  Zionism  conference  "Language  and  Nation", The University of Haifa, January 23 1985. Subsequently published under the title  "Language  Conflict  and  National  Identity"  in  Joseph Alpher  ed.  1986. Nationalism and Modernity: A Mediterranean Perspective . New York: Praeger
& Haifa: Reuben Hecht Chair. Hlm. 126--135.
Fishman, Joshua A. 1972. Advances in the Sociology of Language . Vol. 2. The Hague: Mouten.
Fishman,  Joshua  A.  1991. Reversing  Language  Shift:  Theoretical  and  Empirical Foundations  of  Assistance  to  Threatened  Languages .  Clevedon,  UK:
Multilingual Matters.
Handoko,  Fransisca.  2010.  “Perjalanan  Bahasa  Mandarin  dalam  Pendidikan  di Indonesia,” dalam dalam Mikihiro Moriyama dan Manneke Budiman (ed.).
Geliat  Bahasa  Selaras  Zaman:  Perubahan  Bahasa-Bahasa  di  Indonesia Pasca-Orde Baru . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hlm. 355—371.
Haugen,  Einar.  1966. Language  Conflict  and  Language  Planning:  The  Case  of Modern Norwegian. Cambridge , Mass: Harvard University Press.
Holmes, Janet. 1997. An Introduction to Sociolinguistics . London: Longman.
Holt, Mike, 1994. “Algeria: Language, Nation and State,” dalam Yasir Suleiman (ed.).
Arabic  Sociolinguistics:  Issues  and  Perspectives .  Richmond:  Curzon.  Hlm. 25–41.
Holt,  Mike,  1996.  “Divided  Loyalties:  Language  and  Ethnic  Identity  in  the Arab World,” dalam Yasir Suleiman, (ed). Language and Identity in the Middle East and North Africa . Richmond: Curzon. Hlm. 11–23. Kitamura, Yumi.  2010.  “Pemakaian  dan  Perubahan  Bahasa  Cina  dalam  Linguistic Landscape  di  Jakarta,”  dalam  Mikihiro  Moriyama  dan  Manneke  Budiman (ed.). Geliat Bahasa Selaras Zaman: Perubahan Bahasa-Bahasa di Indonesia Pasca-Orde Baru . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hlm. 372—404.
Maalouf, Amin. 2001. In The Name of Identity: Violence and the Need to Belong . First North  American  Edition.  Diterjemahkan  dari  Bahasa  Prancis  oleh  Barbara Bray. New York: Arcade Publishing.
Mouhleb, Naima. 2005. “Language and Conflict: Kabylia and The Algerian State.” MA
Thesis in Arabic, Program for African & Asian Studies, Institute for Culture Studies & Oriental Languages, University of Oslo; Centre for the Study of Civil War (CSCW) International Peace Research Institute, Oslo (PRIO)
Nedle,  Peter  Hans.  1997.  “Language  Conflict,”  dalam  Florian  Coulmas  (ed.). The
Handbook of Sociolinguistics . Massachussets: Blackwell. Hlm. 273—283.
Smith, Dan. 1998. “Language and Discourse in Conflict and Conflict Resolution,” dalam  Sue Wright  (ed.). Language  and  Conflict: A  Neglected  Relationship . Philadelphia: Multilngual Matters Ltd.
Suleiman, Yasir, 1999. “Language and Political Conflict in the Middle East: A Study in Symbolic Sociolinguistics,” dalam Yasir Suleiman, (ed). Language & Society in the Middle East & North Africa . Richmond: Curzon. Hlm.10--37.
Suleiman, Yasir, 2004. A War of Words: Language and Conflict in the Middle East . Cambridge: Cambridge University Press.
Thung  Ju  Lan.  2010.  “Orang  Cina  dalam  Bahasa  Politik  Orde  Baru,”  dalam Mikihiro  Moriyama  dan  Manneke  Budiman  (ed.). Geliat  Bahasa  Selaras Zaman: Perubahan Bahasa-Bahasa di Indonesia Pasca-Orde Baru. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hlm. 275—305.
Thornborrow, Joanna. 1999. “Language and Identity,” dalam Linda Thomas dan Shan Wareing (eds.). Language, Society and Power . New York: Routledge. Hlm. 223—251.
Tilmatine, Mohamed & Yasir Suleiman. 1996. “Language and Identity: The Case of the Berbers,” dalam Yasir Suleiman, (ed). Language and Identity in the Middle East and North Africa . Richmond: Curzon. Hlm. 165–179.
Trudgill,  Peter.  1995. Sociolinguistics:  An  Introduction  to  Language  and  Society . Revised Edition. London: Penguin Books.
Tsuda,  Koji.  2010.  “Etnis  Tionghoa  yang  Belajar  Bahasa  Mandarin,”  dalam Mikihiro  Moriyama  dan  Manneke  Budiman  (ed.). Geliat  Bahasa  Selaras Zaman: Perubahan Bahasa-Bahasa di Indonesia Pasca-Orde Baru . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hlm. 306—354.