## TANGGUNG JAWAB PEMBERI FIDUSIA TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT
Sriono, SH, M.Kn Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Sriono.mkn@gmail.com

## ABSTRAK
Pemberian  kredit  dilakukan  melalui  perjanjian  utang  piutang  atau  perjanjian  kredit  antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima utang (debitur) di pihak lain. Dalam pemberian kredit, kreditur mensyaratkan adanya suatu benda sebagai jaminan yang harus dipenuhi oleh debitur. Adapun jenis jaminan yang diberikan oleh debitor seperti jaminan fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut UUJF menyatakan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain  benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  yang  tidak  merupakan  benda  persediaan,  kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia
Penelitian  ini  menggunakan  metode  Yuridis  Normatif  yaitu  mengacu  kepada  ketentuan  - ketentuan  peraturan  perundang-undangan  positif  di  Indonesia  seperti  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Adapun  hasil  penelitian  menyebutkan  bahwa  tanggungjawab  pemberi  fidusia  yang  telah mengalihkan  benda  jaminan  fidusia  dapat  berupa  Pidana,  tetapi  ada  alternatif  lain  yaitu  pemberi fidusia  melakukan  pembayaran  hutang  atau  kredit  kepada  penerima  jaminan  fidusia  hingga  lunas hutang tersebut
Kata kunci : Tanggung Jawab, Pemberi Fidusia, Perjanjian, Jaminan Fidusia
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pemberian kredit dapat diberikan  kepada  siapa  saja  yang memiliki  kemampuan,      pemberian kredit  dilakukan  melalui  perjanjian utang  piutang  atau  perjanjian  kredit antara  pemberi  utang  (kreditur)  di satu  pihak  dan  penerima  utang (debitur)  di  pihak  lain.  Dalam pemberian  kredit,  kreditur  (bank) mensyaratkan  adanya  suatu  benda sebagai jaminan yang harus dipenuhi oleh debitur. Jaminan tersebut dimaksudkan  sebagai  kepastian  dan keamanan  bagi  kreditur  dalam  hal
pelunasan pinjaman serta memperkecil  resiko  yang  mungkin terjadi apabila debitur cidera janji.
Dengan  adanya  pemberian kredit  yang  akan  dilakukan  kreditur dan  benda  jaminan  yang  akan dipenuhi debitur, selanjutnya dilakukan pembebanan benda dengan jaminan fidusia. Dilakukannya pembebanan  benda  dengan  jaminan fidusia berdasarkan adanya kesepakatan  kedua  pihak  untuk mendaftarkan  objek  jaminan  secara fidusia.  Pembebanan  benda  dengan jaminan  fidusia  didahului  dengan pembuatan  perjanjian  pokok  yaitu
perjanjian  kredit,  pembuatan  akta jaminan  fidusia  dan  pendaftaran jaminan fidusia.
Dalam perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek Jaminan fidusia adalah  tetap  dalam  penguasaan pemilik  benda  (debitur)  dan  tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini  adalah  penyerahan  kepemilikan benda  tanpa  menyerahkan  fisik bendanya 1 .
Ketentuan  mengenai  jaminan fidusia tudak diatur dalam KUHPerdata,  KUHPerdata  hanya memuat  mengenai  gadai  dan  hipotik sebagai konsekuensi adanya pembagian  jenis  benda  bergerak  dan tidak  bergerak.  Gadai  mengatur jaminan yang objeknya adalah benda bergerak  dan    hipotek  mengatur jaminan  dengan  objek  benda  tidak bergerak.  Pranata  hukum  jaminan tersebut, pada saat itu dirasakan telah memenuhi  kebutuhan  masyarakat akan hukum jaminan dalam perkreditan. 2 Fidusia  lahir  sebagai jaminan kebendaan yang pada dasarnya  merupakan  pengembangan dari  lembaga  gadai,  kata  fidusia berasal  dari  kata  fides  yang  berarti
1 Munir  Fuady,  Hukum  Kontrak  (dari  Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 152
2 DONALD, Henry. Problematika Implementasi Pembiayaan dengan
Perjanjian Jaminan
Fidusia. Jurnal  Penelitian Hukum  De Jure, [S.l.], v. 18,  n.  2,  p.  183-204,  June  2018.  ISSN  2579-8561.
“kepercayaan.” Oleh karena Itu yang menjadi  objek  jaminannya  Yaitu barang bergerak baik yang berwujud maupun  yang  tidak  berwujud  dan benda  tidak  bergerak. 3 Saat  ini pengaturan  tentang  jaminan  Fidusia diatur dengan Undang-Undang Nomor  42  tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia.
Undang-Undang  Nomor  42 tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia menyebutkan  bahwa  Fidusia  adalah pengalihan  hak  kepemilikan  suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan  bahwa  benda  yang  hak kepemilikannya  dialihkan  tersebut tetap  dalam  penguasaan  pemilik benda.  Jaminan  Fidusia  adalah  hak jaminan  atas  benda  bergerak  baik yang  berwujud  maupun  yang  tidak berwujud  dan  benda  tidak  bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang  Nomor  4  Tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang tetap  berada  dalam  penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
Available at:
< https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/ article/view/433 >.  Date  accessed:  10  Juli.  2019. doi: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.183- 204 . 3 Djumhana.Muhammad,  Hukum  Perbankan  di Indonesia, Bandung Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 416
diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
Pasal  23  ayat  (2)  Undang- Undang  Jaminan  Fidusia,  yang selanjutnya  akan  disebut  UUJF menyatakan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan,  menggadaikan,  atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek  Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan
persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu dari Penerima Fidusia.
Menurut Moch. Isnaeni 4 ,
Sesuai  dengan  asas  pacta  sunt servanda  bahwa  janji  harus  ditepati, sehingga kewajiban suatu pihak yang berarti  hak  bagi  pihak  lawan  harus dipenuhi. Apabila antara mereka ada yang tidak menepati atau ingkar janji disebut dengan wanprestasi, wanprestasi  seorang  debitor  dapat berupa  empat  macam  yaitu  :  Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana  dijanjikan,  melakukan apa  yang  dijanjikan  tetapi  terlambat, melakukan  sesuatu  yang  menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Untuk  memberikan  kepastian hukum kepada penerima dan pemberi
4 Moch.Isnaeni,Hipotek  Pesawat  Udara  Di Indonesia, CV Dharma Muda, Surabaya 1996, hal. 30-
fidusia  serta  pihak  ketiga  yang berkepentingan  diperlukan  adanya pendaftaran. Pendaftaran fidusia berfungsi  agar  setiap  orang  dapat mengetahui  bahwa  benda  tersebut merupakan  benda  jaminan  sehingga tidak dapat digunakan sebagai jaminan utang lain.
Salah  satu  ketentuan  yang penting  dalam  pengaturan  mengenai fidusia  adalah  mengenai  pendaftaran jaminan  fidusia.  Setelah  didaftarkan akan  memperoleh  sertifikat,  hak kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, artinya  adalah bahwa  sertifikat jaminan  fidusia  ini  dapat  langsung dieksekusi  atau  dilaksanakan  tanpa melalui  proses  persidangan  dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat  final  serta  mengikat  para pihak  untuk  melaksanakan  putusan tersebut 5 .
Meskipun  pihak  kreditor  telah membentengi  diri  dengan  berbagai peraturan tetap saja ada pihak debitor yang masih melakukan tindakan yang bertentangan  dengan  isi  perjanjian yang  mereka  buat,  Persoalan  yang sering  muncul  dalam  perjanjian pembiayaan  konsumen  umumnya
5 Ibid, hal. 23
ketika debitor lalai dalam  memenuhi prestasinya, selain dari pada kelalaian
dalam memenuhi prestasinya, persoalan  yang sering muncul dalam perjanjian  pembiayaan  konsumen kendaraan  roda  empat  atau  roda  dua adalah  setelah  debitor  tidak  mampu lagi melaksanakan prestasinya, maka debitor cenderung untuk
mengalihkan,
menggadaikan,
menyewakan  objek  jaminan  fidusia kepada pihak lain, tanpa seizin tertulis dari pihak kreditor.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  dalam latar  belakang,  permasalahan  pokok yang  akan  diajukan  untuk  dibahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimana bentuk  tanggung  jawab  pemberi jaminan  Fidusia  jika  benda  jaminan fidusia  dalam  perjanjian  kredit dialihkan  kepada  pihak  lain  tanpa adanya persetujuan pemegang jaminan fidusia?
1.3 Tujuan dan Manfaat
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan  menganalisis  tentang bentuk  tanggung  jawab  pemberi jaminan  Fidusia  jika  benda  jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dialihkan  kepada  pihak  lain  tanpa
6 Peter    Mahmud    Marzuki,    2011,  Penelitian Hukum,  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, hal.
adanya persetujuan pemegang jaminan fidusia.
Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan tambahan ilmu pengatahuan khususnya  tentang  jaminan  fidusia terhadap perkembangan hukum jaminan  khususnya  pemberi  dan pemegang  jaminan  fidusia  dalam perjanjian kredit.

## II. METODE PENELITIAN
Untuk dapat menjawab permasalahan  diatas  maka  penelitian  ini menggunakan  metode  Yuridis  Normatif yaitu  mengacu  kepada  ketentuan  - ketentuan  peraturan  perundang-undangan positif  di  Indonesia 6 .  Adapun  peraturan perundangan  yang  akan  dijadikan  acuan dalam penelitian ini yaitu :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  data  sekunder. Berdasarkan  sumber  data  tersebut  maka dilakukan  kegiatan  dalam  melaksanakan penelitian  ini,  yaitu  melakukan  studi kepustakaan (Library Research), kemudian mengkaji, menelaah, mengolah literatur,  peraturan  perundang-undangan, artikel-artikel  atau tulisan yang berkaitan
dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti.
Setelah diperoleh data-data tersebut maka kegiatan selanjutnya yaitu menganalisisnya secara
deskriptif, dikatakan deskriptif yaitu mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan  dengan  permasalahan  yang dibahas 7 .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Fidusia dapat terjadi karena adanya perjanjian pinjam meminjam uang (utang piutang).  Hal  ini  mengharuskan  debitor sebagai  penerima  fasilitas  pembiayaan memindahkan hak atas suatu obyek benda yang  dimilikinya  untuk  meyakinkan bahwa dirinya akan melaksanakan pembayaran  utangnya  kepada  kreditor. Sebenarnya obyek jaminan tersebut hanya untuk mengantisipasi apabila debitor tidak sanggup  melunasi  hutangnya  kepada kreditor. 8
Permasalahan  yang  sering  muncul didalam  masyarakat  terutama  pemberi jaminan fidusia terkadang tidak mengetahui  adanya  aturan  larangan pengalihan benda jaminan tanpa
persetujuan kreditornya, hal ini dikarenakan  pihak  kreditor  terkadang tidak  memberikan  pemahaman  kepada
7 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press,  Jakarta, hal. 10
8 Prasetya,  T.,  &  Jafar,  M.  AKIBAT  HUKUM
PELANGGARAN
KETENTUAN
DALAM
PENDAFTARAN  SERTIFIKAT  JAMINAN  FIDUSIA.
debitor  tentang  aturan/ketentuan  yang berlaku  dalam  perjanjian  bahkan  bentuk perjanjian  kredit  antara  kreditor  dengan debitor  dibuat  dalam  bentuk  baku. Sehingga debitor sifatnya hanya manandatangani  saja  tanpa  mengetahui tentang  makna  dari  isi  perjanjian  kredit tersebut melainkan debitor hanya memahami  tentang  ketentuan  perjanjian kredit  dalam  kehidupan  sehari-harinya. Adapun  permasalahan  lain  yang  muncul terhadap peralihan jaminan fidusia seperti adanya faktor sengaja yaitu adanya unsur kesengajaan  dari  pemberi  fidusia  atau Debitor mengalihkan kepada pihak lain.
Pasal  23  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia,  menyatakan  pemberi  fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan  kepada  pihak  lain  benda menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan  persediaan,  kecuali  dengan persetujuan  tertulis  dahulu  dari  penerima fidusia.  Selain  dari  pada  ketentuan  yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan  Fidusia,  juga  diatur  mengenai sanksi  pidana  yaitu  terdapat  dalam  Pasal 36  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun
1999 Tentang Jaminan Fidusia mempertegas kembali larangan
Jurnal  ius  Kajian  Hukum  Dan  Keadilan,  7  (3)  2019  ,
496–505. Retrieved from
http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/vie w/666/pdf_135
pengalihan  benda  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia,  pemberi  fidusia  yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan  benda  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia  sebagaimana  dimaksud Pasal  23  ayat  (2)  yang  dilakukan  tanpa persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu  dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
Dari  penjelasan  ini  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  unsur-unsur  yang berkaitan  atau  yang  dapat  menimbulkan sanksi pidana dalam pasal tersebut adalah :
1. Mengalihkan
Pengaturan mengenai
mengalihkan  jaminan  fidusia  didapati pada  ketentuan  Pasal  19  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999  Tentang  Jaminan  Fidusia,  yang menerangkan bahwa :
(a) Pengalihan  hak  atas  piutang  yang
dijamin dengan fidusia mengakibatkan  beralihnya  demi
hukum  segala  hak  dan  kewajiban penerima  fidusia  kepada  kreditor baru.
(b) Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)  didaftarkan  oleh  kreditor  baru
9 J.Satrio,  Hukum  Jaminan  Hak  Jaminan
Kebendaaan Fidusia, Bandung, 2002, Hal 44
kepada kantor pendaftaran fidusia.
Jadi  berdasarkan  ketentuan tersebut  setiap  peralihan  yang  tidak mendapatkan persetujuan dari penerima  fidusia  baik  yang  dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan,  dapat  dikategorikan  sebagai perbuatan  pidana.  Dalam  Pasal  21 Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijelaskan yang dimaksud
mengalihkan  antara  lain  termasuk menjual  atau  menyewakan  dalam rangka kegiatan usaha. Yang dimaksud dengan  setara  disini  adalah  tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya.
Kata  pengalihan  atas  piutang dalam  Pasal  19  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang Jaminan Fidusia mengajarkan kepada kita bahwa tindakan mengalihkan  merupakan  tindakan aktif dan memang dikehendaki sedangkan  yang  merupakan  tindak pidana  apabila  mengalihkan  atau memindahtangankan  tanpa  prosedur yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan Fidusia 9
2. Menggadaikan atau menyewakan
Penyerahan  benda  hak  milik secara  kepercayaan  dari  kreditor kepada  debitor  yang  mana  statusnya penyerahan  untuk  pinjam  pakai apabila  sudah  dijaminkan  dalam perjanjian yang mana benda tersebut yang  seluruhnya  atau  sebahagian adalah kepercayaan orang lain, tetapi yang  ada  dalam  kekuasaannya  bukan karena  kejahatan  dengan  maksud melawan hukum yang dilarang dengan Undang-Undang  ini.  Dari  apa  yang dikemukakan  diatas  nampak,  bahwa fidusia  sebagai  lembaga  jaminan kebenda  tidak  bisa  berdiri  sendiri, tetapi  selalu  Accessoirpada  suatu perjanjian  pokok.  Sebagai  perjanjian yang  bersifat  Accessoir  nasibnya bergantung pada perjanjian pokoknya. Kalau  perjanjian  pokoknya,  karena suatu  sebab  batal,  maka  perjanjian fidusianya juga batal. Untuk menegaskan kedudukan kreditor sebagai  kreditor  preferent,  maka disebutkan  dengan  tegas  bahwa jaminan  tersebut  meliputi  semua tagihan  kreditor,  juga  yang  muncul sebagai  ongkos,  termasuk  ongkos untuk mendapatkan pelunasan sebagai  akibat  wanprestasi dari  pihak debitor.
10 Yurizal,  Aspek  Pidana  Dalam  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jamina
Walaupun pada dasarnya barang yang telah dipindahtangankan adalah  milik  debitor,  akan  tetapi debitor  sudah  menyerahkan  kepada pihak kreditor sebagai jaminan dalam fidusia  yang  tentunya  perbuatan tersebut  sudah  dilakukan  perjanjian sebagaimana  yang  telah  disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga setiap akan melakukan  tindakan  yang  berkaitan dengan  barang  jaminan  fidusia  itu debitor  harus  meminta  izin  dulu kepada  pihak  kreditor  paling  tidak pihak  kreditor  mengetahui  atas perbuatan  debitor  sudah  melanggar asas-asas sahnya suatu perjanjian. 10
Dari  sudut  pandang  pasal  tersebut diatas, perbuatan debitor yang mengalihkan barang jaminan fidusia  dan yang  belum  mendapat  persetujuan  dari pihak  kreditor  maka  debitor  sudah melakukan  kesalahan  secara  hukum. Akibat  yang  disebabkan  debitor  telah melakukan  pelanggaran  atas  jaminan fidusia yang telah disewakan, dijual atau bahkan  dialihkan  pada  orang  lain,  maka dari perbuatan debitor itu dapat dituntut melalui pelanggaran pidana  seperti yang telah  diatur  dalam  Pasal  36  Undang-
Fidusia, Surabaya; Media Nusa Creative, 2011, Hal. 43- 44
Undang  Nomor  42  tahun  1999  Tentang Jamina Fidusia.
Meskipun  perjanjian  merupakan kategori  hukum  keperdataan  tetapi dalam  konteks  benda  jaminan  dapat menjadi  kategori  pidana  bilamana ketentuan dalam undang-undang mengatur  demikian.  Sehingga  apabila benda  jaminan  fidusia  dialihkan  kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima  fidusia  sudah  terpenuhi  unsur pidana yaitu adanya perbuatan melawan hukum.
Prinsip  yang  terkandung  dalam hubungan  kontraktual  adalah  jaminan
kepastian pelaksanaan kontrak.
Wanprestasi merupakan peristiwa keperdataan  yang  sering  terjadi  dalam hubungan kontraktual. Wanprestasi akan menjadi  peristiwa  pidana  apabila  telah ada  unsur-unsur  melawan  hukum, misalnya  objek  benda  yang  menjadi jaminan utang piutang di pindahtangankan atau digelapkan.
Pemindahtanganan tersebut tidak hanya wanprestasi  tetapi  telah  memenuhi unsur-unsur  pidana  atau  tindak  pidana, karena hal tersebut telah melanggar Pasal 36 UUJF atau Pasal 372 KUHP. 11
11 Supriyadi,  Supriyadi.  Mediasi  Penal  Sebagai Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Penggelapan  Benda Jaminan Fidusia. Masalah-Masalah Hukum, [S.l.], v. 43,  n.  3,  p.  420-427,  July  2014.  ISSN  2527-4716. Available
at:
< https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/vie
Andi  Hamzah  menjelaskan  bahwa dalam  delik  penggelapan,  kepentingan hukum  yang  hendak  dilindungi  adalah kekayaan milik orang lain dan kepercayaan.  Perbuatan  mengalihkan, memindahtangankan,  menggadaikan  , menyewakan, menunjukkan bahwa pemberi  fidusia  telah  menyalahgunakan kepercayaan  yang  telah  diberikan  oleh penerima  fidusia.  Perjanjian  jaminan fidusia  di  dalamnya  terdapat  unsur kepercayaan  karena  objek  yang  menjadi jaminan  fidusia  masih  digunakan  oleh pemberi  fidusia/  debitur.  Debitur  telah memperoleh  manfaat  ekonomis  dari benda yang menjadi jaminan fidusia. 12
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh debitor  dalam  pengalihan  benda  jaminan fidusia  tanpa  adanya  izin  dari  penerima jaminan  fidusia  merupakan  delik  aduan, sehingga  pemberi  fidusia  mempunyai upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari pertanggungjawaban pidana. Ketentuan berkaitan dengan penghindaran pertanggungjawaban  pidana  diatur  dalam ketentuan undang-undang jaminan fidusia.
Ketantuan  yang  mengatur  tetang penghindaran tanggungjawab pidana terdapat pada Pasal 20 UUJF yaitu Jaminan Fidusia  tetap  mengikuti  Benda  yang
w/9347/7547 >.  Date  accessed:  12  Juli.  2019. doi: http://dx.doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.420- 427 . 12 Hamzah, Andi, speciale Delicten di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Hal 113
menjadi  obyek  Jaminan  Fidusia  dalam tangan  siapapun  Benda  tersebut  berada., kecuali  pengalihan  atas  benda  persediaan yang  menjadi  obyek  Jaminan  Fidusia. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  kiranya pemberi  jaminan  fidusia  mengetahui bahwa  jaminan  atas  benda  akan  selalu mengikuti  bendanya  walaupun  dialihkan kepada  pihak  lain,  dengan  demikian apabila  dialihkan  maka  pemberi  fidusia atau  debitor  mempunyai  itikad  baik  yaitu dengan memberitahukan atau menjelaskan keberadaan benda jaminan tersebut kepada siapapun benda itu berada.
Demikian  juga  diatur  dalam  Pasal 21  UUJF,  yaitu  apabila  benda  jaminan dialihkan maka harus diganti dengan benda yang  setara  dengan  benda  jaminan  yang digadaikan. Dengan demikian maka pihak pemberi  jaminan  fidusia  apabila  telah mengalihkan  benda  jaminan  maka  dapat mengajukan  benda  jaminan  baru  sebagai pengganti  atas  benda  jaminan  yang dialihkan  kepada  pihak  lain  sehingga pemberi fidusia atau debitor akan terhindar dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUJF.
Dalam  Pasal  30  UUJF  mengatur bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda  yang  menjadi  objek  jaminan. Dengan  demikian  agar  debitor  terhindar dari  tuntutan  pertanggungjawaban  pidana maka  sesegera  mungkin  menyerahkan benda  jaminan  fidusia  meskipun  telah dialihkan  kepada  pihak  lain tanpa
persetujuan  kreditornya.  Apabila  benda jaminan  fidusia  tersebut  telah  dialihkan kepada  pihak  lain  dengan  cara  menjual, maka  debitor  dalam  hal  berkewajiban melakukan pelunasan atas hutang berdasarkan  perjanjian  kredit  dengan kreditornya.
Apabila  pemberi  fidusia  atau debitor  telah  menjual  atau  mengalihkan benda  jaminan  fidusia  kepada  pihak  lain baik  dengan  cara  over  kredit  maka hendaknya memberitahukan kepada kreditor. Hal tersebut perlu dilakukan agar kiranya  tidak  lagi  adanya  tuntutan  untuk melakukan pembayaran atas hutang tersebut.  Debitor  pada  dasarnya  agar terhindar dari tuntutan pertanggungjawaban  pidana  melakukan pengalihan benda jaminan atas dasar itikad baik.  Karena  dalam  keadaan  yang demikian  tindakan  itikad  baik  menjadi sangat penting dalam suatu perjanjian yaitu secara jujur memberikan informasi tentang keadaan  benda  jaminan  yang  telah dialihkan kepada pihak lain.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas bahwa setiap  suatu tindakan  yang dilakukan  oleh  pemberi  jaminan  fidusia atau  debitor  meskipun  telah  terjadi wanprestasi  atau  ingkar  janji  tetap mengutamakan itikad baik. Karena dengan itikad  baik  dapat  terhindar  dari  tuntutan pertanggungjawaban pidana oleh kreditornya.  Hal  ini  dikarenakan  dalam terjadinya  perbuatan  wanprestasi  atau
ingkar  janji  seperti  pengalihan  benda jaminan  sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal  23  ayat  (2)  UUJF  adanya  larangan pemberi  fidusia  (debitor)  mengalihkan benda  jaminan  tanpa  adanya  persetujuan pihak  penerima  fidusia  (kreditornya),  dan apabila dilanggar maka dapat berlaku Pasal 36  UUJF  yang  merupakan  delik  aduan. Sehingga  apabila  itikad  baik  yang dilakukan oleh debitor maka tuntutan atau laporan yang dilakukan oleh kreditor dapat dicabut  sehingga  debitor  terhindar  dari tuntutan pertanggungjawaban pidana.
Cara  lain  yang  dapat  dilakukan oleh pemberi fidusia terhadap tanggungjawab pada benda jaminan fidusia yang  telah  dialihkan  kepada  pihak  lain tanpa  adanya  persetujuan  dari  penerima fidusia  yaitu  dengan  tetap  melakukan pembayaran  hutang  atau  kredit  hingga lunas atau melunasi secara maju.
Permasalahan tanggungjawab pidana terhadap  benda  jaminan  fidusia  yang dialihkan  kepada  pihak  lain  biasanya muncul  apabila  pemberi  jaminan  fidusia melakukan  kelalaian  atau  wanprestasi sehingga  pihak  penerima  jaminan  fidusia dalam  hal  ini  kreditor  akan  melakukan penagihan.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  diatas dapat  diambil  suatu  kesimpulan  bahwa tanggungjawab  pemberi  fidusia  terhadap benda  jaminan  fidusia,  apabila  dialihkan
kepada  pihak  lain  tanpa  sepengetahuan pihak penerima jaminan fidusia sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  23  ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyatakan  pemberi  fidusia  dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan  kepada  pihak  lain  benda menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan  persediaan,  kecuali  dengan persetujuan  tertulis  dahulu  dari  penerima fidusia. Dengan demikian bahwa tanggungjawab pemberi fidusia yang telah mengalihkan benda jaminan fidusia dapat berupa  Pidana,  tetapi  ada  alternatif  lain yaitu pemberi fidusia melakukan pembayaran  hutang  atau  kredit  kepada penerima  jaminan  fidusia  hingga  lunas hutang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Djumhana. Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung Citra Aditya Bakti, 2003
Donald , Henry. Problematika Implementasi Pembiayaan  dengan  Perjanjian  Jaminan
Fidusia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, [S.l.], v. 18, n. 2, p. 183-204, June 2018. ISSN 2579-8561. Available at: < https://ejournal.balitbangham.go.id/index.p hp/dejure/article/view/433 >.  Date  accessed: 10 Juli. 2019. doi: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V 18.183-204 .

## Fuady.  Munir,  Hukum  Kontrak  (dari  Sudut
Pandang  Hukum  Bisnis),  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2001
Hamzah,  Andi,  Speciale  Delicten  di  dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

## J.Satrio,  Hukum  Jaminan  Hak  Jaminan
Kebendaaan Fidusia, Bandung, 2002

## Moch. Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara Di

## Indonesia, CV Dharma Muda, Surabaya 1996
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum, Kencana    Prenada    Media    Group, Jakarta, 2011
Prasetya,  T.,  &  Jafar,  M.  AKIBAT  HUKUM PELANGGARAN  KETENTUAN  DALAM PENDAFTARAN  SERTIFIKAT  JAMINAN FIDUSIA.  Jurnal  ius  Kajian  Hukum  Dan Keadilan,  7  (3)  2019,  496–505.  Retrieved
from
http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS /article/view/666/pdf_135
Supriyadi, Supriyadi. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian  Perkara  Penggelapan Benda Jaminan  Fidusia. Masalah-Masalah  Hukum,
[S.l.],  v.  43,  n.  3,  p.  420-427,  July  2014.  ISSN 2527-4716.
Available at:
< https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/arti cle/view/9347/7547 >.  Date  accessed:  12  Juli.
2019. doi: http://dx.doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.4 20-427 .

## Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian
Hukum , UI Press,  Jakarta , 1986
Yurizal,  Aspek  Pidana  Dalam  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang  Jamina  Fidusia,  Surabaya; Media Nusa Creative, 2011