## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TRANS METRO BANDUNG DAN MONOREL DI KOTA BANDUNG

## PUBLIC PARTICIPATION IN PLANNING PROCESS OF TRANS METRO BANDUNG AND MONORAIL IN BANDUNG CITY
Pengajar di Fisip Universitas Singaperbangsa Karawang Program Studi Ilmu Pemerintahan Jalan H.S. Ronggowaluyo Gedung Unsika Lantai 3, Karawang
Indra Aditya 1 e-mail: indraditya@staff.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji partisipasi  masyarakat dalam perencanaan Trans Metro Bandung dan Monorel di Kota Bandung. Latar belakang penelitian yaitu adanya penolakan terhadap  kebijakan Trans Metro Bandung sebagai  perwujudan  transportasi  massal.  Penolakan  ini  memberikan  gambaran  proses  perencanaan  yang  belum melibatkan masyarakat. Di sisi lain, Pemerintah Kota Bandung sedang merencanakan Monorel untuk memenuhi kebutuhan  pelayanan  transportasi  massal  sebagai  upaya  menyelesaikan  permasalahan  transportasi  yang  ada  di Kota Bandung.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Penelitian  berusaha  mendeskripsikan  atau  melukiskan  secara  terperinci  atau  mendalam  partisipasi  masyarakat dalam  perencanaan  Trans  Metro  Bandung  dan  Monorel  di  Kota  Bandung.  Dengan  pemilihan  rancangan deskriptif kualitatif, maka penulis melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi penulis dan informan dan dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Pemerintah  Kota  Bandung  telah  memberikan  akses  informasi perencanaan  melalui  sosialisasi  dalam  rapat  laporan  perencanaan,  konsultasi  publik,  sosialisasi  media  massa, situs resmi, dan media sosial.Forum-forum pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat laporan perencanaan namun  akses  untuk  ini  masih  terbatas. Kesempatan  untuk  mengajukan  setiap  issue  perencanaan terutama  dilakukan  melalui  media  massa  dan  media  sosial.  Kesempatan  untuk  mengajukan setiap  gugatan  dilakukan  melalui  media  massa  dan  media  sosial.  Sedangkan  pertimbangan  untuk  gugatan- gugatan  dilakukan  Pemerintah  Kota  Bandung  terutama  melalui  penyelesaian  administratif  dan  pembentukan badan konsorsium.
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Perencanaan, Transportasi Massal

## ABSTRACT
This study examines the public participation in the planning Trans Metro Bandung and Monorail in the city  of  Bandung.  Background  research  that  there  was  refusal  of  the  policy  of  Trans  Metro  Bandung  as  the embodiment of mass transportation. This refusal illustrate the planning process has not involved the community. On the other hand, Bandung City Government is planning a Monorail to meet the needs of mass transportation services in an effort to solve the problems of transportation in the city of Bandung.
The method used in this research is qualitative method with descriptive approach. The research seeks to  describe  or  depict  in  detail  or  depth  of  community  participation  in  planning  Bandung  Trans  Metro  and monorail in the city of Bandung. With the selection of descriptive qualitative design, the authors approach  the object of research by digging information in accordance with the perception of the author and informants, and can develop in accordance with the interaction that occurs in the interview process.
The results showed that the Government of Bandung has provided access to information dissemination in the meeting planning through planning report, a public consultation, dissemination of mass media, the official website, and media-forum sosial.Forum decisions made in meetings planning report but access to it is limited. The  opportunity  to  ask  every  issue  of  planning  is  mainly  done  through  the  mass  media  and  social  media.  The opportunity to ask any claim made through the mass media and social media. While consideration for lawsuits by the Government of Bandung mainly through administrative settlement and the formation of a consortium of agencies.
Keyword: Public Participation, Planning, Mass Transportatio n

## Pendahuluan
Pelayanan  sektor  transportasi  menjadi  bagian  tidak  terpisahkan  dari  proses pemerintahan  dalam  rangka  pembangunan  wilayah  perkotaan  Indonesia.  Saat  ini,  kota-kota besar  di  Indonesia  mengalami  permasalahan  transportasi,  salah  satunya  adalah  kemacetan yang  semakin  parah.  Dengan  kondisi  kota-kota  yang  macet  maka  berimbas  pada  pelayanan sektor  lainnya  yang  ikut  terganggu  karena  terhambatnya  mobilitas  seluruh  penduduk  dalam melakukan kegiatan mereka.
Kondisi  transportrasi  saat  ini  merupakan  hasil  perencanaan  pembangunan  masa  lalu. Sebelumnya,  pendekatan  perencanaan  terpusat  ( state  centered  planning) ,  dengan
menempatkan masyarakat semata-mata sebagai objek pembangunan, mendominasi pola-pola perencanaan kota-kota besar di Indonesia.
Di Kota Bandung pembangunan transportasi berkelanjutan semakin dibutuhkan karena Kota  Bandung  memiliki  fungsi  strategis  sebagai  kota  yang  melayani  kegiatan  skala internasional dan nasional. Namun saat ini memberikan gambaran buruknya pelayanan sektor transportasi  di  Kota  Bandung  karena  jumlah  kendaraan  semakin  bertambah  sementara kapasitas jalan tidak mampun mengatasi jumlah kendaraan.
Pengembangan  transportasi  massal  merupakan  kebijakan  yang  dipilih  Pemerintah Kota  Bandung  untuk  mengurangi  kemacetan.  Dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan  pelayanan sarana  dan  prasarana  transportasi  berbasis  transportasi  massal,  Kota  Bandung mengimplementasikan  kebijakan  sistem  transportasi  Trans  Metro  Bandung  (TMB).  Namun, dalam  implementasinya  kebijakan  TMB  banyak  terdapat  kelemahan.  Permasalahan  yang timbul  dalam  implementasi  adalah  penolakan  dari  stakeholders  terutama  dari  pengusaha angkutan  perkotaan.  Hal  ini  menyebabkan  operasional  TMB  yang  memakan  waktu  cukup lama dari perencanaan operasionalisasinya. Selain itu, ketika TMB telah dioperasikan kondisi sarana dan prasarana transportasi sudah dalam kondisi pelayanan yang tidak maksimal, seperti shelter dan armada bus yang sudah rusak.
Kebijakan pengembangan infrastruktur Monorel  menjadi  alternatif selanjutnya dalam menyediakan  pelayanan  transportasi  massal  di  Kota  Bandung.Namun,  berdasarkan penelusuran  berbagai  sumber,  berita  mengenai  Monorel  di  media  massa  hanya  di  dominasi oleh  perkembangan  kebijakan  dan  keputusan-keputusan  yang  diambil  oleh  pemerintah  Kota Bandung.  Akses  masyarakat  terhadap  informasi-informasi  penting  terkait  perencanaan Monorel  masih  sangat  terbatas.Penelusuran  berita  media  massa  pun,  tidak  memberikan informasi  tentang  kegiatan  forum-forum  diskusi  terbuka  yang  digagas  Pemerintah  Kota Bandung untuk menjaring opini masyarakat terkait kebijakan monorel.
Salah  satu  syarat  dalam  mengembangkan  sistem  transportasi  berkelanjutan,  maka dalam  perencaanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  pemerintah  di  dorong  untuk  melibatkan partisipasi  masyarakat.  Raad  dan  Barter  (2000:2-4)  menyebutkan  sistem  transportasi dikembangkan untuk  melayani  kebutuhan masyarakat  karena itu masyarakat  harus diberikan porsi  yang  cukup  untuk  ikut  menentukan  moda  transportasi  yang  digunakan  serta  terlibat dalam proses pengadaannya.
Penelitian mengenai  partisipasi  masyarakat  telah banyak  dilakukan oleh para peneliti terdahulu dengan fokus kajian yang berbeda, diantaranya penelitian yang dilakukan Wibowo (2009);  Alfrianda  (2010);  Sumiyarsono  (2010);  Prayitno  (2008);  dan  Rahman  (2010). Penelitian-penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  partisipasi  masyarakat  dalam  berbagai proses  pemerintahan.  Penelitian-penelitian  tersebut  menjadi  gambaran  bagi  penulis  dalam mendalami  dan  memahami  teori-teori  yang  telah  ada,  sekaligus  menjadi  acuan  untuk memperjelas posisi penelitian yang ditulis ini.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menggambarkan  dan  menganalisis  partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Trans Metro Bandung dan Monorel di Kota Bandung. Deskripsi  dan  analisis  mengenai  partisipasi  masyarakat  dilakukan  terhadap  akses  informasi, akses  terhadap  forum  pengambilan  keputusan,  kesempatan  untuk  membuka  setiap  issue  ke dalam  diskusi,  kesempatan  untuk  mengajukan  gugatan,  dan  pertimbangan  yang  diberikan terhadap gugatan-gugatan.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  perspektif  pendekatan  kualitatif.  Creswell  (2012:4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengekplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang, dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.Menurut Nazir (1983:20), penelitian deskriptif adalah studi untuk  menemukan  fakta  dengan  interpretasi  yang  tepat,  melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat dari  beberapa  fenomena  kelompok  atau  individu,  menentukan  frekuensi  terjadinya  suatu keadaan untuk  meminimalkan bias dan memaksimalkan reabilitas.Melalui  metode penelitian kualitatif-deskriptif,  penelitian  ini  berusaha  mendeskripsikan  atau  melukiskan  secara terperinci  atau  mendalam  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  Trans  Metro  Bandung dan Monorel di Kota Bandung.
Sesuai  dengan  relevansi  informan  dan  kebutuhan  data,  target  informan  kunci sebelumnya adalah masing-masing kepala satuan kerja dan perangkat daerah Kota Bandung, terutama  Dinas  Perhubungan  dan  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Kota  Bandung  untuk kategori  pemerintah.  Berdasarkan  perkembangan  penelitian  di  lapangan,  wawancara didelegasikan  kepada  masing-masing  staf  yang  lebih  mengetahui  proses  perencanaan.  Staf- staf  ini  secara  intensif  mengikuti  setiap  tahapan  proses  perencanaan  karena  penugasan  yang diberikan  untuk  mengikuti  setiap  forum-forum  diskusi  yang  dilakukan  dalam  rangka
perencanaan TMB dan Monorel. Untuk kategori non-pemerintah, informan penelitian ini juga merupakan  orang-orang  yang  mengetahui  dan  terlibat  secara  langsung  dalam  perencanaan TMB  dan  Monorel.  Berikut  ini  informan-informan  yang  menjadi  sumber  data  dalam penelitian ini:

## 1. Seno Wibowo
Seno Wibowo adalah staf Unit  Pelaksana Teknis  Trans Metro  Bandung  (UPT TMB) Dinas  Perhubungan  Kota  Bandung.  Seno  Wibowo  merupakan  staf  yang  selalu ditunjuk  untuk  mengikuti  berbagai  forum  diskusi  pembahasan  TMB  mengingat keterbatasan kesehatan Kepala UPT TMB (Yadi Haryadi).

## 2. Apip Syakur Apipi
Apip  Syakur  Apipi  adalah  staf  UPT  Parkir  Dinas  Perhubungan  Kota  Bandung.  UPT Parkir Kota Bandung merupakan instansi yang ditunjuk untuk mengelola perencanaan Monorel  karena  Dinas  Perhubungan  Kota  Bandung  belum  memiliki  unit  pelaksana yang  secara  khusus  mengurus  hal  ini.  Apip  Syakur  Apipi  ditugaskan  sebagai  Ketua Panitia  Pengadaan  Jasa  Perencanaan  Prastudi  Kelayakan  Monorel  Koridor  1  Kota Bandung. Apip Syakur Apipi merupakan petugas teknis yang mendampingi konsultan perencana  dalam  melakukan  penyusunan  studi  perencanaan  ini  sehingga  sangat mengetahui setiap tahapan perencanaan monorel Kota Bandung.
3. Andriya Madriya Putra
Andriya Madriya Putra adalah staf Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung. Andriya Madriya Putra ditugaskan untuk  mendampingi  setiap  kegiatan  yang  terkait  perencanaan  fisik  dan  tata  ruang  di Kota  Bandung.  Dalam  forum-forum  terkait  transportasi  massal,  baik  TMB  maupun Monorel, Andriya selalu menjadi anggota delegasi yang dikirimkan BAPPEDA untuk mensinergiskan setiap perencanaan di sektor-sektor lainnya.
4. Leonardus Bambang Prasetyo
Leonardus  Bambang  Prasetyo  adalah  peneliti  dari  Yayasan  Lembaga  Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB). LAPI ITB merupakan rekanan perencana teknis Monorel Kota Bandung, dan Leonardus Bambang Prasetyo merupakan  Asisten  Ketua  Tim  Konsultan.  Leonardus  Bambang  Prasetyo  selalu menjadi  salah  satu  tim  yang  mempresentasikan  Prastudi  Kelayakan  di  setiap  forum diskusi  ( expose) Prastudi  Kelayakan  Monorel  di  Kota  Bandung.  Posisi  Leonardus Bambang Prasetyo dalam tim konsultan LAPI ITB adalah ahli transportasi.

## 5. Henry Armijaya
Henry  Armijaya  adalah  anggota  peneliti  peneliti  dari  Yayasan  Lembaga  Afiliasi Penelitian  dan  Industri  Institut  Teknologi  Bandung  (LAPI  ITB).  Posisi  Henry Armijaya dalam tim adalah sebagai analis kebijakan dan perancang survei-survei yang dibutuhkan  untuk  penyusunan  Prastudi  Kelayakan  Monorel  di  Kota  Bandung. Bersama tim LAPI ITB, Henry Armijaya juga selalu menjadi pembicara dalam setiap forum diskusi pemaparan Prastudi Kelayakan Monorel di Kota Bandung.
6. Ivan Nurmufidin
Ivan  Nurmufidin  adalah  Ketua  Bidang  Organisasi  dan  Keanggotaan  Organda  Jawa Barat.  Posisinya  di  DPD  Organda  Jawa  Barat  tersebut  memungkinkan  dirinya memiliki pengetahuan mengenai berbagai gejolak di anggota-anggota Organda ketika terjadi  penolakan  akibat  kebijakan-kebijakan  transportasi  Pemerintah  Kota Bandung.Terkait TMB dan Monorel,  Ivan Nurmufidin selalu mengikuti  forum-forum diskusi yang diselenggarakan dalam pembahasan perencanaannya.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  perencanaan  TMB  maupun  Monorel  di  Kota  Bandung,  Pemerintah  Kota Bandung  menyatakan  bahwa  informasi  mengenai  proyek-proyek  ini  telah  diberikan  kepada masyarakat  melalui  sosialisasi,  terutama  kepada  organisasi-organisasi  pengusaha  angkutan. Sosialisasi  juga  dilakukan  dalam  rapat-rapat  expose  dokumen  perencanaan  dalam memaparkan  perkembangan  perencanaan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  bersama  rekanan konsultan  perencanaan.Dalam  perencanaan  Monorel,  informasi  juga  diberikan  melalui mekanisme  konsultasi  publik  yang  harus  dilakukan  karena  skema  Kerjasama  Pemerintah Swasta yang akan diimplementasikan.
Sosialisasi biasanya dilakukan ketika perencanaan proyek memasuki tahap yang sudah matang.  Diskusi-diskusi  ataupun  sosialisasi  rencana  jangka  panjang  terkait  TMB  maupun monorel  tidak  dimulai  dari  hal-hal  yang  lebih  mendasar.  Pemerintah  Kota  Bandung  masih memiliki  paradigma  “pemegang  kekuasaan”  sehingga  forum  diskusi  lebih  ditujukan  untuk memberikan informasi bahwa proyek akan dilaksanakan dan para stakeholders lainnya hanya menerima setiap keputusan yang diambil pemerintah.
Akses  informasi  juga  diberikan  melalui  rilis  situs  resmi  Pemerintah  Kota  Bandung, media massa, media sosial, dan brosur-brosur. Akses informasi terkait Trans Metro Bandung masih  terbatas.  Situs  resmi  yang  memberikan  akses  informasi  mengenai  Monorel  adalah
www.lrt.bandung.go.id.  Sedangkan  akun  media  sosial  yang  banyak  memberikan  akses informasi adalah aku Walikota Bandung (@ridwankamil).
Forum  pengambilan  keputusan  dalam  perencanaan  Koridor  1  Trans  Metro  Bandung dilakukan  melalui  rapat  pelaporan  dokumen  perencanaan  dengan  Pemerintah  Kota  Bandung sebagai  pengambil  keputusan  utama  tanpa  melibatkan stakeholders lain.  Dalam pengembangan koridor pelayanan TMB selanjutnya, Pemerintah Kota Bandung memberikan akses  kepada stakeholders lain  melalui  pembentukan  konsorsium  yang  menjadi  forum pengambilan keputusan.
Forum  pengambilan  keputusan  issue-issue  teknis  dalam  perencanaan  Monorel dilakukan dalam rapat pelaporan dokumen perencanaan dan konsultasi publik yang dilakukan Pemerintah  Kota  Bandung.  Keputusan  pemilihan  badan  usaha  yang  akan  menjadi  pelaksana pembangunan  Monorel,  Pemerintah  Kota  Bandung  menggunakan  mekanisme  lelang  sesuai dengan Peraturan Menteri Bappenas No. 3 Tahun 2012 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  Dalam  Penyediaan  Infrastruktur.  Pemerintah Kota  Bandung  memberikan  akses  terhadap  forum-forum  pengambilan  keputusan  ini  melalui sosialisasi agenda forum dan situs resmi www.lrt.bandung.go.id.
Kesempatan membuka setiap issue perencanaan dilakukan melalui diskusi formal dan diskusi  informal  melalui  situs  resmi  Pemerintah  Kota  Bandung  dan  akun  media  sosial pemerintah  Kota  Bandung.  Kesempatan  membuka  issue  dalam  diskusi  formal  pelaporan dokumen  perencanaan  masih  sangat  terbatas  karena  keterbatasan  jumlah  peserta  yang  bisa difasilitasi.  Kesempatan  yang  cukup  besar  diperoleh  ketika  rapat  Konsultasi  Publik  dengan sosialisasi  agenda  rapat  ini  yang  cukup  terbuka.  Konsultasi  Publik  ini  dianggap merepresentasikan  keterlibatan  masyarakat  karena  banyaknya  lapisan  masyarakat  yang  bisa mengakses forum ini.
Kesempatan  untuk  membuka  setiap  issue  melalui  situs  resmi  Pemerintah  Kota Bandung masih belum dilakukan secara optimal. Pemerintah Kota Bandung belum melakukan diskusi  yang  responsif  melalui  situs-situs  resmi  dalam  menanggapi  berbagai  issue-issue perencanaan TMB maupun Monorel.
Diskusi  publik melalui  akun  media  sosial  terutama  dilakukan  melalui  akun  Walikota Bandung  (@ridwankamil).Interaksi  yang  terjadi  dalam  akun  ini  juga  bisa  dikategorikan sebagai  diskusi-diskui  publik  karena  mekanisme  penyampaian  pesan  antara  masyarakat  dan Pemerintah  Kota  Bandung  bisa  terjadi  secara  langsung.  Meskipun  tidak  semua  pertanyaan
direspon  oleh  Walikota  Bandung,  tetapi  format  inilah  yang  paling  mendekati  diskusi  publik antara  masyarakat  dengan  pemerintahnya.  Melalui  media  ini,    issue-issue  dapat  dibuka sebesar  mungkin  tanpa  adanya  formalitas  dan  protokol  yang  harus  diikuti  oleh  masyarakat. Intensitas diskusi-diskusi ini juga terjadi karena Walikota Bandung cukup responsif terhadap setiap issue yang diangkat oleh masyarakat.
Pengelolaan  gugatan  terhadap  dampak  yang  diperkirakan  akan  terjadi  pada  tahap perencanaan  pembangunan Monorel adalah keresahan sosial dan persepsi negatif masyarakat terhadap  dampak  yang  akan  ditimbulkan  saat  pra  konstruksi,  konstruksi  dan  operasi. Sedangkan  dampak  yang  telah  terjadi  terhadap  pembangunan  Trans  Metro  Bandung  adalah keresahan sosial dan presepsi negatif terhadap dampak yang ditimbulkan saat konstruksi dan operasi.Peneliti  menemukan  dua  cara  masyarakat  dalam  melakukan  gugatan  yaitu  dengan melalui  media  dan  penyampaian  gugatan  langsung.  Adapun  cara  menyampaikan  gugatan dengan  bermedia  meliputi  saluran-saluran  media  seperti:  media  massa,  situs  internet  dan media  sosial.  Sedangkan  gugatan  langsung  dilakukan  melalui  demonstrasi  seperti  yang dilakukan pengusaha angkutan ketika menolak dioperasikannya TMB koridor 1.
Secara  umum,  pertimbangan  selalu  diberikan  Pemerintah  Kota  Bandung  terhadap gugatan-gugatan  tentang  TMB  maupun  Monorel.  Pola  Pemerintahan  saat  ini  telah memberikan  kesempatan  yang  besar  kepada  masyarakat  untuk  melakukan  gugatan    tanpa ketakutan  akan  adanya  respon  represif    dari  Pemerintah.  Pertimbangan  Pemerintah  Kota Bandung terhadap gugatan-gugatan dilakukan sesuai mekanisme pengajuan gugatan. Gugatan pengusaha angkutan terhadap TMB diselesaikan dengan pembentukan konsorsium yang diisi oleh  para stakeholders yang  terdampak  oleh  kebijakan  TMB.  Gugatan  terhadap  pemenang lelang  operator  diselesaikan  dengan  mekanisme  ketentuan  peraturan  pengadaan  barang  dan jasa pemerintah.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah  Kota  Bandung  menggunakan  forum-forum  sosialisasi,  forum  paparan  laporan perencanaan,  media  massa,  situs  resmi  www.dishub.bandung.go.id,  www.lrt.bandung.go.id, dan  media  sosial  dalam  memberikan  akses  informasi  terkait  perencanaan  Trans  Metro
Bandung dan Monorel di Kota Bandung. Tetapi informasi yang diberikan belum lengkap dan belum ada mekanisme umpan balik untuk permintaan informasi dari masyarakat.
Dalam  perencanaan  Trans  Metro  Bandung  dan  Monorel,  Pemerintah  Kota  Bandung tidak  memberikan  akses  yang  cukup  besar  bagi  masyarakat  untuk  ikut  dalam  forum-forum pengambilan  keputusan.  Hal  ini  disebabkan  karena  kurangnya  informasi  dan  sosialisasi terhadap  forum-forum  tersebut.  Hanya  pada  saat  Forum  Konsultasi  Publik  Monorel, Pemerintah Kota Bandung memberikan sosialiasi undangan kepada masyarakat secara luas.
Kesempatan  untuk  membuka  setiap  issue  dalam  diskusi-diskui  publik  terkait perencanaan Trans Metro Bandung dan Monorel diwujudkan dalam bentuk diskusi formal dan diskusi publik melalui media sosial. Dalam diskusi formal, partisipasi masyarakat yang cukup besar  dilakukan  dalam  Konsultasi  Publik  perencanaan  Monorel.  Masyarakat  lebih  memilih menggunakan media sosial sebagai bentuk diskusi publik dalam membuka setiap issue terkait Trans Metro Bandung dan Monorel.
Kesempatan  untuk  mengajukan  gugatan  terkait  Trans  Metro  Bandung  dan  Monorel diwujudkan  melalui  cara  langsung  dan  melalui  media.  Gugatan  dengan  cara  langsung dilakukan dengan demonstrasi penolakan Trans Metro Bandung. Gugatan melalui media yaitu dengan menggunakan situs www.lapor.go.id  dan media sosial twitter dan personal blog.
Pertimbangan  yang  diberikan  Pemerintah  Kota  Bandung  terhadap  gugatan  yang diajukan terkait perencanaan TMB dan Monorel dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan pembentukan  konsorsium/forum  stakeholders,  penyelesaian  sesuai  ketentuan  administratif, dan respon normatif atas gugatan-gugatan berupa keluhan masyarakat.

## Saran
Penelitian  yang  membahas  mengenai  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan infrastruktur  transportasi,  perlu  dilakukan  lebih  mendalam  lagi  oleh  pihak-pihak  yang memiliki  kompetensi  untuk  penguatan  Ilmu  Pemerintahan  terutama  bidang  partisipasi masyarakat dan pelayanan trasportasi.
Penelitian berkelanjutan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan kajian terkait partisipasi masyarakat dari perspektif kondisi sosial masyarakat dan bentuk-bentuk partisipasi yang dipilih masyarakat dalam perencanaan pelayanan transportasi.
Guna memaksimalkan proses  pengembangan Trans Metro Bandung dan  perencanaan Monorel  di  Kota  Bandung  perlu  diperbesar  akses  informasi  kepada  masyarakat  melalui optimalisasi situs dan akun media sosial  resmi Pemerintah Kota Bandung.  Pemerintah Kota Bandung  perlu  membuka  akses  lebih  besar  terhadap  forum-forum  pengambilan  keputusan melalui  sosialisasi  yang  lebih  luas  dengan  menggunakan  situs  resmi  dan  akun  media sosial.Pemerintah Kota Bandung perlu membuka kesempatan lebih besar bagi diskusi-diskusi publik  sehingga  masyarakat  dapat  membuka  setiap  issue  terkait  Trans  Metro  Bandung  dan Monorel.  Pemerintah  Kota  Bandung  perlu  membuat  prosedur  pengajuan  dan  pertimbangan terhadap setiap gugatan terkait Trans Metro Bandung dan Monorel.

## Daftar Pustaka
Buku:
Abe, A. (2001). Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat dalam Otonomi Daerah. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
Arnstein, S. (2007). A  Ladder Participation.  In R.  LeGates, &  F. Stout, The City Reader (p. 233). London: Routledge.
Black,  W.  R.  (2010). Sustainable  Transportation  (Problems  and  Solutions). London:  The Guilford Press.
Cohen, J., & Uphoff, N. (1977). Rural Development Participation. New York: Ithaca.
Conyers,  D.  (1994). Perencanaan  Sosial  di  Dunia  Ketiga:  Suatu  Pengantar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Creighton, J. (2005). The Public Participation Handbook. San Fransisco: Jossey-Bass.
Creswell,  J.  (2010). Research  design  ;  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  Mixed.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Davis, K. (1962). Human Relation at Work. New York : McGraw Hill Book Company Inc.
Denhardt,  J.  V.,  &  Denhardt,  R.  B.  (2007). The  New  Public  Service. London:  M.E.  Sharpe, Inc.
Doak, J., & Parker, G. (2012). Key Concepts in Planning. London: SAGE Publications.
Dwiyanto,  A.  (2006). Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia. Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Hall, A. (1986). Community Participation, Social Development and State. London: Methven & Co.
Handoko, T. (2003). Manajemen. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Haryanto.  (2008). Perencanaan  dan  Penganggaran  Daerah. Semarang:  Universitas Diponegoro.
Kaho, J. R. (2007). Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Khairuddin.  (1992). Pembangunan  Masyarakat  Tinjau  Aspek  Sosiologi,Ekonomi  dan Perencanaan. Yogyakarta: Liberty.
Mikkelsen,  B.  (2003). Metode  Penelitian  Partisipatoris  dan  Upaya-Upaya  Pemberdayaan  : Sebuah  Buku  Pegangan  bagi  Para  Praktisi  Lapangan. Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Moleong, L. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
Muluk,  K.  (2010). Menggugat  Partisipasi  Publik  dalam  Pemerintahan  Daerah  . Malang: Bayumedia Publishing.
Nasution, M. N. (2008). Manajemen Transportasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
Nazir, M. (1983). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ndraha, T. (1990). Pembangunan Masyarakat  Mempersiapkan Masyarakat  Tinggal Landas. Jakarta: Bina Aksara.
Redjo, S. I. (2012). Transformasi Manajemen Pemerintahan. Bandung: Aipi Bandung.
Sastropoetro, S. (1986). Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni.
Schiller,  P.  L.,  Bruun,  E.  C.,  &  Kenworthy,  J.  R.  (2010). An  Introduction  to  Sustainable Transportation. Washington DC: Earthscan.
Schobel, A. (2006). Optimization in Public Transportation. New York: Springer.
Siagian, S. (1985). Administrasi Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung.
Singarimbun, M., & Effendi, S. (1986). Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES.
Slamet. (1994). Pembangunan Masyarakat Berwawasan Peran Serta. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
Soetrisno, L. (1995). Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius.
Strauss,  A.  C.,  &  Corbin,  J.  (1990). Basics  of  Qualitative  Research:  Techniques  and Procedures for Developing Grounded Theory. London: Sage Publications, Inc.
Sugiyono. (2007). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
Tamim, Raad, and Paul Barter. Taking Steps: A Community Action Guide to People-Centred, Equitable  and  Sustainable  Urban  Transport. Sustainable  Transport  Action  Network For Asia And The Pacific (SUSTRAN), 2000.
Tamin, O. Z. (2000). Perencanaan dan Pemodelan Transportasi. Bandung: ITB.
Tjokroamidjojo, B. (1996). Perencanaan Pembangunan. Jakarta: PT. Gunung Agung.
Widaningrum,  A.  (2007,  Mei).  Bekerjanya  Desentralisasi  pada  Pelayanan  Publik. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik MAP UGM .

## Tesis:
Adrianto,  Bowo.  2006. Persepsi  dan  Partisipasi  Masyarakat  terhadap  Pembangunan Prasarana  Dasar  Permukiman  yang  Bertumpu  pada  Swadaya  Masyarakat  di  Kota Magelang . Semarang. Universitas Diponegoro
Alam,  Amrul.  2011. Analisis  Prioritas  Kebijakan  Transportasi  Kota  Tangerang .  Jakarta.

## Universitas Indonesia
Alfiandra. 2010. Kajian Partisipasi Masyarakat yang Melakukan Pengelolaan Persampahan 3R  di  Kelurahan  Ngaliyan  dan  Kalipancur  Kota  Semarang. Semarang.  Universitas Diponegoro.
Pramono,  Agus,  2008. Pengelolaan  Transportasi  Ramah  Lingkungan  Di  Kota  Mataram . Semarang. Universitas Diponegoro.
Prayitno,  Didi.  2008. Partisipasi  Masyarakat  dalam  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah (Studi  Kasus  Pelaksanaan  Program  Wajib  Belajar  Sembilan  Tahun  di  Distrik Semangga, Kabupaten Merauke) . Semarang. Universitas Diponegoro.
Rahman,  Zaini.  2012. Partisipasi  Masyarakat  dalam  Proses  Pembentukan  Undang-Undang di DPR RI Pasca Amandemen UUD 1945 . Jakarta. Universitas Indonesia.
Sumiyarsono,  Elmi.  2010. Partisipasi  Masyarakat  dalam  Implementasi  Kebijakan Pemerintah  (Studi  Kasus  Pelaksanaan  Program  Wajib  Belajar  Sembilan  Tahun  di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke) . Semarang. Universitas Diponegoro.
Wibowo,  Agus  Harto.  2009. Analisis  Perencanaan  Partisipatif  (Studi  Kasus  di  Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang) Jawa Tengah . Semarang. Universitas Diponegoro.
Zaikyyah,  Ratu  Ekky.  2011. Potensi  Pendanaan  Mekanisme  Pembangunan  Bersih  Sektor Transportasi Di Kota Jakarta (Studi Emisi CO2 Mass Rapid Transit Jakarta ). Jakarta. Universitas Indonesia

## Dokumentasi:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  22  Tahun  2010  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (2009-2029)
Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  18  Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Kota Bandung
Masterplan  Transportasi  Kota  Bandung .  2009.  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kota Bandung
Masterplan  Transportasi  Kota  Bandung.  2013.  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kota Bandung
Study  of  the  Bandung  Metropolitan  Area  (BMA)  Urban  Transport  Master  Plan .  2010. Bandung. SNCF International dan LAPI ITB.
Studi  Integrated  Transportation  System  di  Kota  Bandung. 2011.  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

## Rujukan Elektronik:
Bisnis.com.  (2012,  28  Agustus).  MRT  Bandung  Ditargetkan  2016  terealisasi.  Diperoleh  4 Maret  2015,  dari  http://www.bisnis.com/articles/mrt-bandung-ditargetkan-2016- terealisasi
Detik.com.  (2012,  25  Oktober).  Bahas  MRT  Pemkor  dan  Panghegar  Group.  Diperoleh  4
Maret 2015 dari
http://bandung.detik.com/read/2012/10/25/151134/2073048/486/bahas-mrt-pemkot- dan-panghegar-grup-undang-tim-teknis-dari-cina?g991102485
_________.    (2014,  6  Maret).  Awal  April  Pemkot  Bandung  Lelang  Proyek  Monorel.
Diperoleh 4 Maret 2015 dari http://news.detik.com/bandung/read/2014/03/06/193341/2518084/486/awal-april- pemkot-bandung-lelang-proyek-monorel?nd771104bcj _________.  (2013,  24  September  2013).  Daftar  Akun  Twitter  Dinas  di  Kota  Bandung. Diperoleh 4 Maret 2015 dari
http://news.detik.com/bandung/read/2013/09/24/092851/2367409/486/ini-daftar-akun- twitter-dinas-dinas-di-kota-bandung
Energi  Today.  (2013,  7  Agustus).  Monorel  Bandung  Memasuki  Tahap  Persiapan  Studi Kelayakan. Diperoleh 3 Maret 2015, dari http://energitoday.com/2013/08/07/monorel- bandung-memasuki-tahap-pesiapan-study-kelayakan/
Fokus Jabar. (2013, 27 Maret). MRT Kota Bandung Baru Tahap Detail Engineering Design. Diperoleh  5  Maret  2015  dari  http://www.fokusjabar.com/2013/03/27/jiah-mrt-kota- bandung-baru-tahap-detail-engineering-design/
Galamedia.com.  (2012,  30  Agustus).  Dishub  Optimistis  MRT  Bisa  Terwujud.  Diperoleh  4 Maret 2015 dari http://klik-galamedia.com/dishub-optimistis-mrt-bisa-terwujud
_____________.  (2014,  22  Februari).  Pembangunan  Monorel  Undang  Reaksi  Warga. Diperoleh  4  Maret  2015  dari  http://www.klik-galamedia.com/pembangunan-monorel- undang-reaksi-warga
Kompas.com. (2010, 3 November). Pemkot Bandung Lirik Monorel. Diperoleh 3 Maret 2015, dari
http://properti.kompas.com/read/2010/11/03/11325731/Pemkot.Bandung.Lirik.Monor el
__________.  (2014,  21  Januari).  Kota  Bandung  Ditawari  Teknologi  Monorel  Jerman.
Diperoleh 4 Maret 2014 dari
http://regional.kompas.com/read/2014/01/21/0748108/Kota.Bandung.Ditawari.Teknol ogi.Monorel.Jerman
_________.    (2014,  8  September).  Ridwan  Kamil  Investor  Monorel  Bandung  Harus  Punya
Modal. Diperoleh 4 Maret 2014, dari
http://regional.kompas.com/read/2014/09/08/21434721/Ridwan.Kamil.Investor.Monor el.Bandung.Harus.Punya.Modal
Pikiran Rakyat. (2013, 5 Juli). Ridwan Kamil Janjikan Monorel. Diperoleh 5 Maret 2015 dari http://www.pikiran-rakyat.com/node/241606
__________. (2012, 4 September). Shelter TMB Dinilai Proyek Mubazir. Diperoleh 4 Maret 2015  dari  http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2012/09/04/202070/selter- tmb-dinilai-proyek-mubazir
Tempo.co. (2011, 6 Januari). Pemerintah Siapkan Masterplan Transportasi Massal. Diperoleh
4 Maret 2015 dari
http://bisnis.tempo.co/read/news/2011/01/06/090304348/pemerintah-siapkan- masterplan-transportasi-massal