## STUDI KOMPARATIF INDIKATOR TOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI MULTIKULTURAL BARAT DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Comparative Study of Religious Tolerance Indicators in Indonesia from the Perspective of Western Multicultural Theory and Islamic Religious Education

## Rosidin
STAI Ma’had Aly Al-Hikam Malang, Indonesia mohammed.rosidin@gmail.com
Keywords

## Abstract
Studi Komparatif Toleransi Beragama Multikulturalisme Barat
Pendidikan Agama Islam (PAI)
The low index of religious tolerance in Indonesia is still a problem that requires a solution. This article uses a qualitative approach and a type of literature study. The data studied is secondary data that is relevant to the themes of religious tolerance, multiculturalism and Islamic religious education. Then it was analyzed through data condensation, data display, and conclusion, until the following findings were obtained: 1) The establishment of non-Muslim places of worship in the perspective of Western multiculturalism related to integration (acceptance) such as in Kampung Sawah, Bekasi; and conflict (rejection) such as in Ciketing Asem, Bekasi. In Islamic religious  education,  there  are  different  opinions,  namely  Haram  (forbidden), Halal (permissible), Wajib (obligatory) and Tafshil (conditional). 2) The election of non-Muslim leaders in the perspective of Western multiculturalism is related to the  principle  of  equal  rights  to  be  elected  and  hold  power.  In  Islamic  religious education,  there  are  differences  of  opinion,  namely  firmly  rejecting,  accepting unconditionally,  and  accepting  with  certain  conditions.  3)  Organizing  non- Muslim  religious  events  in  public  spaces  from  the  perspective  of  Western multiculturalism related to conflict transformation, namely turning violence into non-violence.  In  Islamic  religious  education,  it  is  forbidden  for  Muslims  to participate  in  religious  ceremonies  and  wear  non-Muslim  religious  attributes.  4) Non-Muslims  are  buried  in  public  cemeteries  in  the  perspective  of  Western multiculturalism  regarding  mechanical  social  solidarity  which  prioritizes repressive laws, and organic solidarity which prioritizes restitutive laws. In Islamic religious education, non-Muslims cannot be buried in the same place as Muslims, unless it is an emergency.
Rendahnya indeks toleransi beragama di Indonesia masih menjadi problem yang membutuhkan solusi. Artikel ini memakai pendekatan kualitatif dan jenis studi pustaka.  Data  yang  diteliti  adalah  data  sekunder  yang  relevan  dengan  tema toleransi beragama, multikulturalisme Barat dan Pendidikan Agama Islam (PAI). Lalu dianalisis melalui reduksi dan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, hingga diperoleh temuan berikut: 1) Pendirian rumah ibadah non- Muslim dalam perspektif multikulturalisme Barat terkait integrasi (penerimaan) seperti di Kampung Sawah, Bekasi; dan konflik (penolakan) seperti di Ciketing Asem, Bekasi. Dalam perspektif PAI, terdapat perbedaan pendapat, yaitu Haram, Halal  mutlak,  Wajib  dan Tafshil (diperinci)  sesuai  kondisi.  2)  Pemilihan pemimpin non-Muslim dalam perspektif multikulturalisme Barat terkait prinsip kesetaraan hak untuk dipilih dan memegang kekuasaan. Dalam  perspektif PAI, terjadi  perbedaan  pendapat,  yaitu  tegas  menolak,  menerima  tanpa  syarat,  dan menerima  dengan  syarat  tertentu.  3)  Penyelenggaraan  acara  keagamaan  non- Muslim  di  ruang  publik  dalam  perspektif  multikulturalisme  Barat  terkait transformasi konflik, yaitu mengganti kekerasan menjadi anti kekerasan. Dalam perspektif PAI, umat muslim haram mengikuti upacara keagamaan dan memakai atribut  keagamaan  non-muslim.  4)  Non-Muslim  dimakamkan  di  Tempat Pemakaman Umum dalam perspektif multikulturalisme Barat terkait solidaritas sosial mekanik yang mengedepankan hukum represif, dan solidaritas organik yang mengedepankan  hukum  restitutif.  Dalam  perspektif  PAI,  non-muslim  tidak boleh dimakamkan satu lokasi dengan orang muslim, kecuali darurat. Received Revised Accepted Available Online 20 Februari 2024 1 Maret 2024 10 Maret 2024 31 Maret 2024

## A. PENDAHULUAN
Pengukuran Indeks Kota Toleran (IKT) yang dilakukan Setara Institute, dengan pembobotan skor dari angka (1) ke angka (7) dengan deskripsi makna: (1) Sangat tidak toleran, (2) Tidak toleran, (3) Cukup tidak toleran, (4) Netral, (5) Cukup toleran, (6) Toleran dan (7) Sangat toleran; diperoleh data rerata skor nasional dari tahun 2015 s/d 2022 berikut ini (Setara-Institute, 2023):
Gambar 1. Rerata Skor Nasional Toleransi di Indonesia Tahun 2015-2022
Gambar 1 menunjukkan bahwa skor toleransi di Indonesia masih belum mencapai level “toleran”, baru  mencapai  “netral”  dan  “cukup  toleran”.  Dengan  kata  lain,  level  toleransi  di  Indonesia  masih tergolong rendah, sehingga perlu ditingkatkan lagi, agar mencapai level “toleran”.
Sebagai  langkah  awal,  perlu  diidentifikasi  sebab-sebab  rendahnya  toleransi  di  Indonesia. Berdasarkan hasil riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ada dua sebab rendahnya toleransi di kalangan umat muslim secara khusus. Pertama , rendahnya empati eksternal umat muslim sebagai kelompok mayoritas, terhadap non-muslim selaku kelompok minoritas. Misalnya, kurang empati kepada umat non-muslim yang mendirikan rumah ibadah. Kedua , rendahnya empati internal umat Islam. Misalnya, orang NU dalam beberapa kasus kurang berempati dengan warga Muhammadiyah (Triono, 2023).
Artikel ini bertujuan memberikan alternatif solusi atas problem rendahnya toleransi di Indonesia, melalui studi komparatif moderasi beragama di Indonesia dalam perspektif teori multikulturalisme Barat dan Pendidikan Agama Islam (PAI), terutama perspektif Fikih atau Hukum Islam.
Sudah banyak artikel ilmiah yang menyoroti tema multikulturalisme dalam konteks keIndonesiaan di  era  modern.  Antara  lain,  kategorisasi  multikulturalisme  Bikhu  Parekh  yang  sering  digunakan  dalam studi  multikulturalisme  di  Indonesia,  dinilai  tidak  relevan  dengan  konteks  keIndonesiaan.  Alasannya, multikulturalisme  di  Indonesia  bersifat  alamiah  dan  sudah  lama  terbentuk,  berbeda  dengan multikulturalisme di Barat yang relatif baru terbentuk (Iqbal, 2023).
Masyarakat  Indonesia  yang  dikenal  sebagai  masyarakat  religius,  membuat  agama  memiliki  posisi signifikan dalam  multikulturalisme  di Indonesia. Oleh sebab itu, tidak  jarang perbedaan cara pandang agama  dapat  menimbulkan  fanatisme  sempit  dan  penguncian  diri  terhadap  pandangan  lain  dalam masyarakat, sehingga agama berpotensi menimbulkan konflik internal umat beragama dan eksternal antar umat beragama (Mubit, 2016).
Respon  umat  muslim  terkait  toleransi  beragama,  dapat  dirumuskan  dalam  Proposisi  Model Simbiosis-Konstruksionis yang terbagi menjadi empat kategori: a) Pemahaman Islam yang tinggi = radikal rendah; b) Pemahaman Islam yang tinggi = moderat tinggi; c) Pemahaman Islam yang rendah = radikal tinggi; d) Pemahaman Islam yang rendah = moderat rendah (Susilawati, 2020).
Jika  dibandingkan  dengan  artikel  terdahulu,  maka  artikel  ini  berfungsi  sebagai  studi  komparatif yang membandingkan teori multikulturalisme Barat dengan  Pendidikan Agama Islam (PAI), utamanya Fikih atau Hukum Islam, dalam konteks toleransi beragama di Indonesia.

## B. METODE
Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian pustaka atau studi literer. Oleh sebab  itu,  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Sedangkan  sumber  data  yang  dilibatkan  adalah artikel, buku, sumber internet, dan sumber-sumber literatur lainnya yang relevan dengan tema toleransi beragama, multikulturalisme Barat dan PAI, terutama Fikih atau Hukum Islam.
Data  diperoleh  dengan  teknik  dokumentasi,  lalu  dianalisis  dengan  teknik  analisis  isi  yang  terdiri dari:  a)  Reduksi  dan  kondensasi  data;  b)  Penyajian  data;  c)  Penarikan  simpulan  yang  relevan  dengan tujuan artikel.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Indikator Toleransi Beragama
Secara  definitif,  toleransi  beragama  adalah  kesediaan  untuk  mengakui  hak-hak  sipil  orang-orang dari kelompok agama lain, terutama kelompok agama yang tidak disukai atau tidak disetujui seseorang (PPIM UIN Jakarta, 2021).
Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merumuskan 8 (delapan) indikator toleransi beragama, sebagai pedoman survei moderasi beragama di perguruan tinggi: 1) Pendirian rumah ibadah (agama yang tidak disukai) boleh dilakukan di lingkungan tempat tinggal saya; 2) Pemeluk (…) boleh menjadi kepala daerah; 3) Pemeluk (…) boleh memimpin organisasi kemahasiswaan kampus;  4)  Pemeluk  (…)  lain  boleh  menjadi  presiden;  5)  Tetangga  yang  memeluk  (…)  lain  boleh mengadakan acara keagamaan di ruang publik lingkungan tempat tinggal saya; 6) Apabila pemeluk (…) meninggal,  jenazahnya  boleh  dikuburkan  di  tempat  pemakaman  umum  di  lingkungan  tempat  tinggal saya; 7) Pemeluk (…) lain boleh berkomentar tentang agama saya di depan publik; 8) Pemeluk (…) lain boleh tinggal di lingkungan tempat tinggal saya (PPIM UIN Jakarta, 2021).
Dalam  konteks  artikel  ini,  delapan  indikator  moderasi  beragama  di  atas,  diringkas  menjadi  4 (empat)  indikator:  1)  pendirian  rumah  ibadah  non-Islam;  2)  pemilihan  pemimpin  non-muslim;  3) penyelenggaraan acara keagamaan non-muslim di ruang publik; 4) non-muslim dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU). Keempat indikator ini dijadikan fokus bahasan, karena masih terjadi polemik (pro-kontra) yang tidak berkesudahan hingga zaman sekarang.
2. Pendirian Rumah Ibadah Non-Muslim dalam Perspektif Multikulturalisme Barat dan PAI Ada dua teori multikulturalisme terkait pendirian rumah ibadah. Yaitu integrasi (penerimaan) dan konflik (penolakan). Temuan unik terjadi di Kota Bekasi. Yaitu integrasi pendirian rumah ibadah justru berada pada wilayah perkampungan ( rural ) yang karakteristiknya lebih homogen, norma dan adat istiadat sangat kuat, serta pemahaman tentang keberagamaan masih tradisional, formal dan tertutup. Sebaliknya, konflik  pendirian  rumah  ibadah  terjadi  pada  wilayah  perkotaan  ( urban )  yang  karakteristiknya  lebih heterogen, terbuka, serta norma dan budaya sangat beragam (Jamaludin, 2018). Contoh wilayah integrasi adalah Kampung Sawah,  Kelurahan Jatimurni, Kota Bekasi. Kampung Sawah  adalah  Kampung  Betawi  pertama  yang  warganya  memiliki  keragaman  agama,  namun  hidup harmonis,  hingga  dikenal  dengan  segitiga  emas  (Islam,  Katolik,  Protestan).  Integrasi  pendirian  rumah ibadah  non-muslim  di  Kampung  Sawah  disebabkan  oleh  faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor  internal meliputi sistem kekerabatan Kampung Sawah, pelestarian budaya Betawi, dan tumbuhnya sikap toleransi antar warga. Sedangkan faktor eksternal meliputi persamaan kepentingan, sistem sosial-budaya, upacara siklus hidup, sistem perekonomian dan efektifitas komunikasi atau interaksi sosial (Jamaludin, 2018).
Contoh wilayah konflik adalah Ciketing Asem,  Kelurahan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Tingginya sensitifitas keagamaan warga Ciketing Asem memang berkontribusi terhadap konflik. Namun, pemicu utamanya justru di luar substansi keberagamaan. Konflik disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sengketa tanah, serta pelanggaran terhadap PBM No.8 dan 9 Tahun 2006 dan Aturan Walikota  Bekasi  No.16  Tahun  2006.  Sedangkan    faktor  eksternal  meliputi  perbedaan  kepentingan,
multitafsir  PBM  No.  8  dan  9  Tahun  2006,  serta  perbedaan  individu  dari  segi  etnis  dan  budaya (Jamaludin, 2018).
Sebagai alternatif solusi, dapat menerapkan kebijakan pendirian berbagai rumah ibadah dalam satu lokasi.  Misalnya,  Pemkab  Boyolali  memprakarsasi  pendirian  berbagai  rumah  ibadah  dalam  satu  lokasi, sedangkan para tokoh dan penganut masing-masing agama mendukungnya (Mujiyanto, 2018). Lima rumah ibadah yang dibangun di kompleks Pemkab Boyolali adalah rumah ibadah umat Islam, Kristen, Hindu, Katolik, dan Budha. Pembangunan kelima  rumah ibadah tersebut menggunakan dana Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Untuk  Masjid  Ageng  menghabiskan  dana  Rp6,6 miliar, dan keempat rumah ibadah lainnya masing-masing Rp1 miliar (Ravel, 2016).
Jauh sebelum itu, Puja Mandala mulai dibangun 1994 dan diresmikan pada 1997. Di Puja Mandala yang  bermakna  Areal  Pemujaan,  terdapat  Masjid  Agung  Ibnu  Batutah,  Gereja  Katolik  Paroki  Maria Bunda Segala Bangsa, Vihara Buddha Guna, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa dan Pura Jagat Natha (Alifia, 2023).
Sedangkan  dalam  perspektif  PAI,  khususnya  Fikih, para  ulama  berbeda  pendapat  terkait  hukum pendirian  rumah  ibadah  non-muslim.  Dalam  forum  Bahtsul  Masa’il  Nahdlatul  Ulama  diajukan pertanyaan,  “Apa  hukum  membiarkan  pendirian  gereja  yang  sudah  memenluhi  aturan,  prosedur  dan dapat  izin  dari  pemerintah?”.  Ternyata  dijumpai  empat  variasi  hukum:  1) Haram;  2)  Halal  mutlak;  3) Wajib;  4) Tafshil atau  diperinci,  tergantung  kondisi  yang  mengitarinya  (Niam,  2010).  Jadi,  hukumnya masih diperselisihkan di kalangan para ulama Fikih.
Alternatif  solusinya  adalah  setiap  warga  negara  harus  menaati  perundang-undangan  terkait pendirian  rumah  ibadah.  Misalnya,  Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam  Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama,  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama, dan  Pendirian  Rumah  Ibadat.  Pasal  14:  (1)  Pendirian  rumah  ibadat  harus  memenuhi  persyaratan administratif  dan  persyaratan  teknis  bangunan  gedung;  (2)  Selain  memenuhi  persyaratan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a) daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah; b) dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c) rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; d) rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi, sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, 2006).
3. Pemilihan Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Multikulturalisme Barat dan PAI Multikulturalisme  meniscayakan  kesetaraan  dalam  berbagai  level.  Mulai  dari  kesetaraan  hak  dan penghargaan;  kepercayaan  dan  harga  diri;  kekuasaan  dan  kesejahteraan;  hingga  kesetaraan  di  depan hukum dan perlindungan hukum (Zaiddin, 2020).
Menurut Bikhu Parekh, arti kesetaraan adalah manusia sebagai makhluk kultural memiliki beberapa kemampuan  dan  kebutuhan  yang  sama.  Namun,  perbedaan  kultural  membentuk  kemampuan  dan kebutuhan  setiap  manusia  secara  berbeda.  Oleh  sebab  itu,  kesetaraan  bukan  berarti  keseragaman perlakuan bagi semua individu, melainkan interaksi saling memahami antara keberagaman dan perbedaan (Tim Editor, 2023a).
Prinsip kesetaraan tersebut, dapat dijumpai pada perundang-undangan terkait syarat-syarat menjadi pemimpin di Indonesia. Misalnya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  atau  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota,  Pasal  4  ayat  (1) menyebutkan  bahwa  Warga  Negara  Indonesia  dapat  menjadi  Calon  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (KPU RI, 2020).
Pada  umumnya,  setiap  daerah  merasa  nyaman  untuk  memilih  calon  pemimpin  yang  satu  etnis, budaya, bahasa,  organisasi,  profesi  atau  agama.  Oleh  sebab  itu, wajar  jika  umat  muslim  memilih  calon yang beragama muslim, seperti yang terjadi di Jawa; umat Kristiani memilih calon yang beragama Kristen di Papua dan Manado; serta umat Hindu memilih calon yang beragama Hindu di Bali (Subarkah, 2021). Faktanya,  tidak  kurang  dari  14  Kepala  Daerah  nonmuslim,  memimpin  di  daerah  yang  penduduknya mayoritas muslim. Antara lain: 1)  Tjhai Chui Mei, Walikota Singkawang, Kalimantan Barat; 2) Basuki Tjahya Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta; 3) Basyuri Tjahya Purnama, Bupati Belitung Timur; 4) FX  Hadi  Rudyatmo,  Walikota  Surakarta;  5)  Agustin  Teras  Narang,  Gubernur  Kalimantan  Tengah;  6) Rudolf  Pardede,  Gubernur  Sumatera  Utara  (FN,  2023).  Realita  Kepala  Daerah  non-muslim  yang memimpin  wilayah  dengan  penduduk  mayoritas  muslim  ini  merupakan  bukti  nyata  toleransi  di Indonesia.
Di  kalangan  umat  muslim,  terjadi  perdebatan  antara  kalangan  formalis  dan  substantivis  terkait kepemimpinan  non-muslim.  Secara  umum,  sikap  umat  muslim  terhadap  kepemimpinan  non-muslim terbagi menjadi tiga: 1) Tegas menolak. Berdasarkan nash (Al-Qur’an dan Hadis), realitas sosial Muslim dan sejarah kepemimpinan nasional; 2) Menerima dengan mutlak. Berdasarkan pertimbangan sosial dan politik,  yaitu  siapapun  memiliki  kesempatan  menjadi  pemimpin;  3)  Menerima  dengan  syarat-syarat tertentu.  Misalnya,  memiliki  kemampuan,  komitmen  menegakkan  nilai-nilai  Islam,  dan  tidak diskriminatif (J, 2018).
Dalam perspektif PAI, khususnya Fikih, Imam al-Mawardi melarang seorang non-muslim menjabat sebagai  kepala  negara  atau  kepala  pemerintahan,  karena  bertentangan  dengan  syariat  Islam.  Namun, seorang non-muslim boleh menjabat sebagai wazir atau setingkat menteri (Sutisna et al., 2021). Sedangkan hasil Bathsul Masa’il Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-30 di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada  21-27 November 1999,  memutuskan bahwa umat Islam tidak boleh, bahkan haram menguasakan  urusan  kenegaraan  kepada  orang  non-Muslim,  kecuali  dalam  keadaan  darurat.  Keadaan darurat yang dimaksud ada tiga poin: a) Dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang
Islam secara langsung atau tidak langsung, karena faktor kemampuan. Misalnya: Menteri, Kepala Dinas, Kepala  kepolisian, Kepala Militer;  b) Dalam bidang-bidang yang  mampu ditangani  orang Islam, tetapi terdapat  indikasi  kuat  bahwa  orang  Islam  tersebut  akan  berkhianat;  c)  sepanjang  penguasaan  urusan kenegaraan kepada non-Muslim itu nyata memberi manfaat bagi masyarakat, dengan catatan bahwa orang non-Muslim  tersebut  berasal  dari  kalangan ahl  al-dzimmah dan  harus  ada  mekanisme  kontrol  yang efektif (Wildan & Bakry, 2021).
Alternatif solusi terkait polemik kepemimpinan non-muslim adalah secara administratif mengikuti perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  terkait  syarat-syarat  kepemimpinan,  seperti  PKPU Nomor 1 Tahun 2020; dan secara substantif mengikuti rumusan hasil Bahtsul Masail Muktamar NU Ke- 30 yang memberikan toleransi untuk memilih pemimpin non-muslim saat darurat.

## 4. Penyelenggaraan  Acara  Keagamaan  Non-Muslim  di  Ruang  Publik  dalam  Perspektif Multikulturalisme Barat dan PAI
Berdasarkan  Scott  Appleby,  inti  pembangunan  perdamaian  atas  konflik-konflik  sosial  berbasis agama  adalah  transformasi  konflik,  yaitu  mengganti  media  kekerasan  menjadi  anti  kekerasan,  dalam rangka menyelesaikan pertentangan-pertentangan yang terjadi (Baidi, 2010).
Transformasi  konflik  pernah  dilakukan  oleh  Gus  Dur  saat  menjabat  sebagai  Pengurus  Besar Nahdlatul  Ulama  (PBNU).  Tepatnya  pada  tahun  1996,  saat  terjadi  kerusuhan  massa  yang  dibumbui pembakaran salah satu gereja di Situbondo. Khawatir kerusuhan semakin parah, Gus Dur memerintahkan Banser  (Barisan  Ansor  Serbaguna)  untuk  menjaga  gereja  di  Situbondo.  Sejak  saat  itu  hingga  sekarang, Banser dikenal memiliki tradisi membantu aparat keamanan menjaga gereja saat Natal (Andrian, 2022). Sebaliknya,  umat  Kristiani  di  Manado,  Maluku  dan  Papua,  ikut  menjaga  pelaksanaan  shalat  Idul  Fitri. Bahkan  di  Kota  Blitar,  puluhan  umat  bergama  Kristen,  Katolik,  Buddha  dan  Hindu,  ikut  menjaga jalannya shalat Idul Fitri dan juga menjaga kendaran umat muslim yang sedang beribadah (Hartini, 2019).
Di satu sisi, data di atas menunjukkan tingginya toleransi umat beragama terkait acara keagamaan yang dilakukan di ruang publik. Di sisi lain, masih ada potensi terjadinya intoleransi saat pelaksanaan acara keagamaan  non-muslim  di  ruang  publik.  Misalnya,  tragedi  pengeboman  gereja  di  berbagai  wilayah Indonesia  pada  tahun  2000  yang  menewaskan  minimal  14  orang  dan  melukai  puluhan  orang  lainnya. Tragedi ini terjadi di Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Medan, Mojokerto, Batam dan Mataram. Dampaknya memburuk hubungan antara umat muslim dengan umat Kristiani (Nikmah, 2022).
Secara undang-undang, jangankan melakukan pengeboman, menghalang-halangi acara keagamaan saja  sudah  diancam  dengan  pidana.  Pasal  175  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) menyatakan: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat  umum  dan diizinkan,  atau  upacara  keagamaan yang diizinkan,  atau  upacara  penguburan jenazah,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  empat  bulan.”  (Admin,  2021). Sedangkan  upacara  agama  adalah  ibadah  atau  kebaktian  yang  diadakan  di  masjid,  gereja,  pura,  vihara, kelenteng, dan tempat-tempat lain yang lazim dipergunakan untuk itu.
Ketentuan  PAI, khususnya Fikih, terkait  upacara keagamaan non-muslim  di ruang publik,  dapat disimak pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1981 tentang Perayaan Natal Bersama yang
memuat beberapa poin: 1) Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram; 2) Agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah SWT, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal (Majelis Ulama Indonesia, 1981).
MUI kembali mengeluarkan fatwa Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan  Non-Muslim.  Atribut  keagamaan  adalah  sesuatu  yang  dipakai  dan  digunakan  sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau  umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu. Isi fatwa antara lain: Menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram. Oleh sebab itu, MUI memberikan rekomendasi berikut: Pemerintah wajib mencegah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan  (termasuk ikatan/kontrak  kerja)  dan/atau  melakukan  ajakan,  pemaksaan,  dan  tekanan  kepada  pegawai  atau karyawan muslim  untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-muslim kepada umat Islam (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2016).
Kesimpulannya, ada batasan yang tegas dalam bertoleransi terhadap acara keagamaan non-muslim di  ruang  publik.  Toleransi  umat  muslim  bisa  dilakukan  dengan  ikut  serta  menjaga  keamanan  dan ketertiban pelaksanaan acara keagamaan non-muslim di ruang publik, agar tidak sampai terjadi tindakan intoleransi,  seperti  tragedi  pengeboman  gereja.  Ini  yang  ditekankan  oleh  teori  transformasi  konflik. Namun, umat muslim tidak boleh ikut serta memakai atribut keagamaan non-muslim, apalagi ikut serta merayakan upacara keagamaan non-Islam. Ini yang ditekankan oleh PAI sebagaimana isi Fatwa MUI.

## 5. Non-Muslim  Dimakamkan  di  Tempat  Pemakaman  Umum  dalam  Perspektif Multikulturalisme Barat dan PAI
Bahasan tentang non-muslim dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU), berkaitan erat dengan teori solidaritas sosial. Menurut Durkheim, ada dua jenis solidaritas sosial: 1) Solidaritas mekanik terbentuk  karena  adanya  kesamaan  anggota  masyarakat.  Seperti  kesamaan  emosional,  kepercayaan  dan komitmen moral. Contoh karakter solidaritas mekanik adalah hukum yang berlaku bersifat represif; 2) Solidaritas  organik  terbentuk  karena  masyarakat  disatukan  oleh  adanya  rasa  saling  ketergantungan fungsional. Otonomi individu sangat dihargai, karena setiap individu melakukan fungsi berbeda. Contoh karakter  solidaritas  organik  adalah  hukum  yang  berlaku  bersifat  restitutif.  Yaitu  hukum  diberlakukan untuk mengembalikan masyarakat pada kondisi semula (Tim Editor, 2023b).
Dari perspektif multikulturalisme Barat, hukum restitutif lebih tepat diterapkan dalam menyikapi pemakaman non-muslim di TPU. Wujudnya adalah perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatur pemakaman. Misalnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman. Pada Pasal 1 disebutkan  tiga  jenis  tempat  pemakaman:  1)  Tempat  Pemakaman  Umum  adalah  areal  tanah  yang disediakan  untuk  keperluan  pemakaman  jenazah  bagi  setiap  orang  tanpa  membedakan  agama  dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa; 2) Tempat  Pemakaman  Bukan  Umum  adalah  areal  tanah  yang  disediakan  untuk  keperluan  pemakaman jenazah  yang  pengelolaannya  dilakukan  oleh  badan  sosial  dan/atau  badan  keagamaan;  3)  Tempat
Pemakaman  Khusus  adalah  areal  tanah  yang  digunakan  untuk  tempat  pemakaman  yang  karena  faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus (Presiden Indonesia, 1987).
Definisi  Tempat  Pemakaman  Umum  (TPU)  menurut  PP  Nomor  9  Tahun  1987  menunjukkan bahwa TPU tidak hanya berlaku bagi umat muslim, melainkan untuk semua agama. Akan tetapi, realita di lapangan seringkali tidak sesuai dengan amanat perundang-undangan tersebut.
Menurut  Peneliti  senior  LSM  Setara  Institute,  Bonar  Tigor  Naipospos,  pada  masa  Orde  Lama, sudah lumrah jika jenazah berbeda agama dikuburkan di satu lokasi yang sama. Namun pada masa Orde Baru tahun 1980-an, atau seiring menguatnya konservatisme agama, mulai terjadi pemisahan pemakaman antara yang beragama Islam dan non-Islam. Fenomena yang semula berlangsung di perkotaan, akhirnya merembet ke pedesaan (BBC News Indonesia, 2023).
Misalnya,  terjadi  krisis  lokasi  TPU  untuk  warga  non-Islam  di  wilayah  perkotaan  di  Kabupaten Jember.  Areal  pemakaman  yang  berada  di  kawasan  Kelurahan  Gebang  telah  penuh,  sehingga  tidak mampu  lagi  menampung  jika  ada  pemakaman  baru  (Admin  Diksi,  2023).  Lebih  parahnya  lagi,  masih banyak  aksi-aksi  penolakan  pembangunan  TPU  untuk  non-muslim  di  berbagai  wilayah,  seperti  di Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang; Desa/Kecamatan Sooko, Kota Mojokerto; dan Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung.
Dalam perspektif PAI, khususnya Fikih mazhab Syafi’i, hukum asal mencampur orang Muslim dan Non-Muslim di satu TPU adalah haram, seperti yang ditegaskan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab Al- Majmu‟ Syarah al-Muhadzab . Berikut kutipan redaksinya:
ََّن َ أ  ى َ ل َع َُ للَّا  ْم ِه َم ّح َر  اَنِبا َح ْص َ أ  َق َ فََّتا
ّة َرَب ْ ق َم  يّف  ٌرّفا َ ك  ا َ ل َو  ٍرا ََّ ف ِ ك  ّة َرَب ْ ق َم  يّف  ٌمّل ْس ِم  ِن َ ف ْدِي  ا َ ل  ِه

## َنْي ّمّل ْس ِم
Ulama  Syafi‟iyyah  sepakat  tidak  membolehkan  pemakaman  jenazah  seorang  Muslim  dalam  satu pemakaman bersama Non-Muslim. Demikian juga sebaliknya (Alfatih, 2022).
Pemakaman  antara  muslim  dan  non-muslim  dalam  satu  lokasi,  hanya  diperbolehkan  ketika kondisi darurat, sebagaimana keterangan dalam Hasyiyata Qalyubi wa „Umairah berikut ini:
ِزو ِج َي َ ف ٍة َرو ِر ُضّل ا َّ لإ  ِم ِر ْح َي َ ف ، ِه ِس ْ ك َع ا َ ل َو  ٍرا َّ ف ِ ك ّة َرَب ْ ق َم يّف  ٍمّل ْس ِم  ِن ْ ف َد  ِزو ِج َ ي ا َ ل َو Tidak diperbolehkan menguburkan seorang Muslim di kuburan orang non-Muslim. Demikian tidak juga  sebaliknya,  maka  diharamkan.  Kecuali  jika  darurat,  maka  diperbolehkan (LBMNU  Cabang Jombang, 2019).
Kesimpulannya,  PP  Nomor  9  Tahun  1987  mencerminkan  hukum  yang  bersifat  restitutif, sedangkan  fatwa  hukum  Fikih  mencerminkan  hukum  yang  bersifat  represif.  Oleh  sebab  itu,  alternatif solusi yang dapat memenuhi PP Nomor 9 Tahun 1987 maupun hukum Fikih adalah penyediaan TPU lintas  agama  dan  aliran  kepercayaan.  Misalnya,  Pemerintah  Desa  Mayong  Lor,  Kecamatan  Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pada tahun 2019, Pemerintah Desa membuat makam umum baru untuk warga lintas agama dan penghayat di tanah milik desa.  Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Bersama
Mendagri  dan  Menbudpar  Nomor  43  Tahun  2009  dan  41  Tahun  2009  tentang  Pedoman  Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Pasal 8, bahwa warga yang meninggal dunia dimakamkan di pemakaman umum.  Bila ditolak  karena  tanah  makam wakaf,  maka  Pemda menyediakan makam  umum (Rosyid  & Kushidayati, 2023).

## D. KESIMPULAN
Sintesis  yang  memadukan  objektivitas  teori  Multikulturalisme  Barat  dengan  subyektivitas  PAI, khususnya  Fikih  atau  Hukum  Islam,  sebagaimana  yang  ditawarkan  dalam  artikel  ini,  perlu  dilakukan secara  terus-menerus.  Tujuannya  adalah  membumikan  nilai-nilai  multikulturalisme  di  Indonesia  yang berpenduduk  mayoritas  muslim  secara  elegan,  karena  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  PAI  yang diyakini  oleh  umat  muslim;  sekaligus  tidak  bertentangan  dengan  teori  multikulturalisme  Barat  yang mengidealkan kehidupan multikultural yang harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA
Admin.  (2021). Jerat  Hukum  bagi  Pihak  yang  Menghalangi  Kegiatan  Agama .  Mh.Uma.Ac.Id. http://mh.uma.ac.id/jerat-hukum-bagi-pihak-yang-menghalangi-kegiatan-agama/
Admin  Diksi.  (2023). Krisis  TPU  Non  Muslim,  Anggota  DPRD  Jatim  Perjuangkan  Lokasi  Baru . Diksi.Co.Id. https://diksi.co.id/krisis-tpu-non-muslim-anggota-dprd-jatim-perjuangkan-lokasi- baru/
Alfatih,  N.  M.  (2022). Mencampur  Pemakaman  Muslim  dan  Non-Muslim .  Lirboyo.Net. https://lirboyo.net/mencampur-pemakaman-muslim-dan-non-muslim/ Alifia,  N.  P.  (2023). Puja  Mandala,  Simbol  Kerukunan  Umat  Beragama  di  Pulau  Bali . Www.Antaranews.Com. https://www.antaranews.com/berita/3445500/puja-mandala-simbol- kerukunan-umat-beragama-di-pulau-bali Andrian,  N.  (2022). Kisah  Tradisi  Banser  Bantu  Aparat  Jaga  Gereja  Sejak  Natal  1996 .  Tempo.Co. https://nasional.tempo.co/read/1672252/kisah-tradisi-banser-bantu-aparat-jaga-gereja-sejak-natal- 1996
Baidi,  B.  (2010).  Agama  dan  Multikulturalisme:  Pengembangan  Kerukunan  Masyarakat  Melalui Pendekatan Agama. Millah , ed (khus), 1–29. https://doi.org/10.20885/millah.ed.khus.art1 BBC News Indonesia. (2023).
Sulitnya Lahan Permakaman Warga non-Muslim di Sejumlah Daerah - “Parkiran Motor Jadi Kuburan.” Www.Bbc.Com. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqvq3dqx8z3o
FN,  D.  (2023). 14  Kepala  Daerah  Nonmuslim  di  Daerah  yang  Mayoritas  Penduduknya  Muslim . Www.Pelitapengetahuan.Com.  https://www.pelitapengetahuan.com/news/5248708506/14-kepala- daerah-nonmuslim-di-daerah-yang-mayoritas-penduduknya-muslim?page=4
Hartini,  D.  (2019). Toleransi  Beragama,  Warga  Non-Muslim  Ikut  Jaga  Jalannya  Salat  Idul  Fitri . Www.Kompas.Tv.  https://www.kompas.tv/nasional/48489/toleransi-bergama-warga-non-muslim- ikut-jaga-jalannya-salat-idul-fitri
Iqbal,  M.  (2023).  Masyarakat  Multikultural  Perspektif  Indonesia:  Mengkaji Ulang  Teori  Multikultural
Bikhu  Parekh. Indonesian  Journal  of  Social  Science  Education  (IJSSE) , 5 (1),  28. https://doi.org/10.29300/ijsse.v5i1.8573
J, H. (2018). Respons Publik Muda Islam tentang Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia. Al-Ulum ,
18 (1), 64–82. https://doi.org/10.30603/au.v18i1.301
Jamaludin, A. N. (2018). Konflik Dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Bekasi. Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi , 8 (2), 227–238. https://doi.org/10.15575/socio-politica.v8i2.3703 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2016). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016
Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim . 1–8. http://digilib.uinsa.ac.id/21756/
KPU  RI.  (2020). PKPU  Nomor  1  Tahun  2020 .  https://jdih.kpu.go.id/countpkpu- 6a6454577077253344253344 LBMNU  Cabang  Jombang.  (2019). Hukum  dan  Dampak  Kuburan  Muslim  Campur  dengan  Non- Muslim . Jombang.Nu.or.Id. https://jombang.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-dan-dampak- kuburan-muslim-campur-dengan-non-muslim-VgwvS Majelis Ulama Indonesia. (1981). Perayaan Natal Bersama . Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. (2006). Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 / Nomor 9 Tahun 2006 . Kemenag.Go.Id. Mubit,  R.  (2016).  Peran  Agama  Dalam  Multikulturalisme  Masyarakat  Indonesia. Epistemé:  Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman , 11 (1), 163–184. https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.163-184 Mujiyanto, M. (2018). Penanaman Pendidikan Multikultural pada Masyarakat Melalui Pendirian Rumah Ibadah Bersama. PHILANTHROPY: Journal of Psychology , 2 (2), 80.
https://doi.org/10.26623/philanthropy.v2i2.1148 Niam,  M.  (2010). Ulama  Berbeda  Sikap  Soal  Tempat  Ibadah  Non  Muslim .  Www.Nu.or.Id. https://www.nu.or.id/warta/ulama-berbeda-sikap-soal-tempat-ibadah-non-muslim-hfBW1 Nikmah,  S.  (2022). 24  Desember  2000:  Bom  Guncang  Malam  Natal  di  Beberapa  Gereja  Indonesia . Www.Liputan6.Com.  https://www.liputan6.com/global/read/5162310/24-desember-2000-bom- guncang-malam-natal-di-beberapa-gereja-indonesia?page=4
PPIM UIN Jakarta. (2021). Launching Hasil Survei Kebinekaan di Menara Gading: Toleransi Beragama di Perguruan Tinggi . Ppim.Uinjkt.Ac.Id. https://ppim.uinjkt.ac.id/wp- content/uploads/2021/03/PPT-Launching1-Maret_SA.pdf
Presiden  Indonesia.  (1987). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1987  Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman . Www.Bphn.Go.Id.
Ravel,  S.  (2016). Boyolali  Punya  Lima  Rumah  Ibadah  dalam  Satu  Kompleks .  Kompas.Com. https://regional.kompas.com/read/2016/03/27/09564061/Boyolali.Punya.Lima.Rumah.Ibadah.dal am.Satu.Kompleks
Rosyid, M., & Kushidayati, L. (2023). Upaya Moderasi Beragama Pemerintah Desa Mayong Lor, Jepara, Jawa Tengah: Studi pada Pemakaman Umum. Community , 9 (2), 239–252. Setara-Institute. (2023). Indeks Kota Toleran Tahun 2022. SETARA Institute for Democracy and Peace, Jakarta , April , 27.
Subarkah,  M.  (2021). Menjadi  Muslim:  Politik  Identitas,  Mengapa  Dipersoalkan? Republika.Co.Id. https://news.republika.co.id/berita/qr3ht8385/menjadi-muslim-politik-identitas-mengapa- dipersoalkan-part1
Susilawati,  S.  (2020).  Muslim  Moderat  Merespon  Arus  Modernitas  dalam  Bingkai  Multikultural. Edumaspul: Jurnal Pendidikan , 4 (1), 245–252. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v4i1.362 Sutisna, S., Prasetya, E. E., & Yono, Y. (2021). Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Perspektif Imam Al- Mawardi  (Kajian  Literatur  Kitab  Al-Ahkam  As-Sulthaniyyah). DIKTUM:  Jurnal  Syariah  Dan Hukum , 19 (1), 43–56. https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.1984 Tim  Editor.  (2023a). Arti  Kesetaraan  Menurut  Bikhu  Parekh  beserta  Contohnya .  Kumparan.Com. https://kumparan.com/berita-hari-ini/arti-kesetaraan-menurut-bikhu-parekh-beserta-contohnya- 21avpMUzowe/3
Tim  Editor.  (2023b). Isi  Teori  Solidaritas  Emile  Durkheim  beserta  Jenis-jenisnya .  Kumparan.Com. https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/isi-teori-solidaritas-emile-durkheim-beserta-jenis-jenisnya- 20vW8qQVNlU/full Triono,  A.  L.  (2023). Moderasi  Beragama  di  Indonesia  Masih  Rendah  pada  Aspek  Toleransi . Www.Nu.or.Id. https://www.nu.or.id/nasional/moderasi-beragama-di-indonesia-masih-rendah- pada-aspek-toleransi-NRliV
Wildan,  M.,  &  Bakry,  M.  (2021).  Pemilihan  Pemimpin  Non-Muslim  di  Wilayah  Mayoritas  Muslim Perspektif Nahdatul Ulama dan Mummadiyah. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum , 2 (3), 605–618. https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21282 Zaiddin.  (2020).  Perspektif  Islam  dan  Kristen  Terhadap  Multikulturalisme. Al-Adyan:  Journal  of Religious Studies , 1 (2), 133–143.