## Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polda Bali)
Ida Ayu Sadnyini 1 , Sang Putu Wedha Rama 2
1 Program Studi Imu Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia E-mail: iasadnyini@undiknas.ac.id
2 Suwindra Law Office, E-mail: ramasangtu@yahoo.com Info Artikel

## Abstract
Masuk:  2022-08-01 Diterima:  2022-08-20 Terbit:  2022-09-25 Keywords: Legal Protection;  Sexual Violence;  Children as Victims Child  problems  that  often  occur  to  children  are  acts  of  sexual violence  against  children which can be in the form of physical or psychological  violence.  Sexual  violence  against  children  needs serious  attention  considering  the  consequences  of  sexual violence against  children  will  cause  children  to  experience  prolonged trauma.  Trauma  can  endanger  the  mental  development  of children  so  that  children  cannot  grow  and  develop  properly. Cases  of  crimes  of  sexual  violence  against  children  where  the perpetrators  are  adults  and  most  of  them  are  known  to  the victims. In general, sexual violence is a sexual satisfaction that is obtained by someone from having sex with children. The purpose of  this  study  is  to  find  out  and  analyze  the  legal  protection  for children as victims of sexual violence provided by the Bali Police and  the  form  of  sanctions  given  to  perpetrators  of  criminal acts. sexual  violence  against  children.  This  study  uses  empirical  or sociological  research  methods  with  a  juridical  approach.  The results  showed  that  the  legal  protection  provided  by  the  PPA Unit  was  in  the  form  of legal and psychiatric assistance starting from  the  investigation  process  to  the  judicial  process.  The imposition  of  sanctions  given to adult perpetrators in accordance with  the  provisions  of  Law no. 35 of 2014. For perpetrators who are minors, efforts are made through diversion, if diversion is not possible,  it  will  be  processed  in  accordance  with  the  provisions contained in Law no. 11 of 2012.

## Abstrak
Kata  kunci:
Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual;  Anak Sebagai Korban
Corresponding  Author: Ida Ayu Sadnyini
E-mail: iasadnyini@undiknas.ac.i d
Masalah  anak  yang  sering  terjadi  kepada  anak  adalah  adanya tindakan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  dapat  berupa kekerasan  fisik  atau  psikologi.  Kekerasan  seksual  terhadap  anak perlu  mendapatkan  perhatian  serius  mengingat  akibat  dari kekerasan  seksual  terhadap  anak  akan  menyebabkan  anak mengalami  trauma  yang  berkepanjangan.  Trauma  dapat membahayakan  perkembangan  jiwa  anak  sehingga  anak  tidak dapat  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik.  Kasus  kejahatan kekerasan  seksual  terhadap  anak-anak  dimana  pelakunya  adalah orang  dewasa dan kebanyakan adalah yang telah dikenal korban.
Secara  umum  kekerasan  seksual  merupakan  kepuasan  seks  yang didapatkan  oleh  seseorang  dari  hubungan  seks  dengan  anak- anak.  Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan
DOI: 10.38043/jah.v5i2.3743 menganalisa  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  anak sebagai  korban  kekerasan  seksual yang diberikan oleh Polda Bali serta  bentuk  yanksi  yang  diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  empiris  atau  sosiologis  dengan  pendekatan yuridis.  Hasil  penelitian  bahwa  perlindungan  hukum  yang diberikan  Unit  PPA  berupa  pendampingan  hukum  maupun psikiater  yang  dimulai  dari  proses  penyidikan  hingga  proses peradilan.  Penjatuhan  sanksi  yang  diberikan  kepada  pelaku orang  dewasa  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  No.  35 Tahun  2014.  Kepada  pelaku  yang  merupakan  anak  di  bawah umur  diupayakan  melalui  jalur  diversi,  apabila  diversi  tidak dimungkinkan,  maka  akan  diproses  sesuai  dengan  ketentuan yang termuat  dalam Undang-Undang  No. 11 Tahun 2012. .

## I. Pendahuluan
Anak  merupakan  amanah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Harkat dan martabat yang dimiliki  oleh  seorang  anak  harus  dijunjung  tinggi  dan  anak  yang  terlahir  harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.
Menurut  penelitian  dalam  Legal  And  Forensi  berdasarkan  penelitian  WHO ( World Health Organisation ) organ reproduksi manusia sudah mulai berfungsi antara umur 10-14 tahun 1 , dengan demikian organ reproduksi perempuan khususnya sudah dapat  berfungsi  dengan  optimal.  Berfungsinya  organ  reproduksi  tersebut menyebabkan  seseorang  memiliki  hasrat/nafsu,  hal  demikian  dapat  menyebabkan seseorang  dengan  mudah  terpancing  untuk  melakukan  suatu  tindakan agar dapat memenuhi  hasrat  tersebut.  Khususnya  terhadap anak yang belum memiliki kondisi mental yang stabil dapat dengan mudah mengalami kekerasan seksual dikarenakan hasrat yang muncul akibat mulai berfungsinya organ reprodusinya.
Kekerasan  yang  diterima  anak  yang berupa tindakan penganiayaan ringan, eksploitasi,  pemukulan,  pelecehan  seksual,  pemerkosaan  atau  pembunuhan sesungguhnya  mimpi  buruk  bagi  anak.  Tindakan  yang  dilakukan  secara  tiba-tiba kepada  anak  yang  sama  sekali  tidak  berdaya,  tidak  mampu  untuk  melawan  serta mengelak  dari  siksaan  dan  perlakuan  yang  tidak  baik  dapat  membekas  sepanjang waktu dan bahkan dapat menimbulkan luka traumatic yang sangat mendalam. Selain itu  anak  juga  dapat  menjadi  inferior,  frustasi,  ketakutan  dan  biasanya  anak  lebih memilih  berdiam  diri  dan  menahan  penderitaan  yang  selalu  membanyangi  dalam pikirannya. Sebagai sebuah fakta sosial, tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak  anak  pada  awalnya  kurang  memperoleh  perhatian  publik  secara  serius, karena tindakan ini biasanya dianggap hanya terjadi pada keluarga yang bermasalah. 2
1 Sudharma,  K.  J.  A., & Meiranda, A, Vol. 3, No. 2, Tahun 2021, PEMIDANAAN TERHADAP PENYANDANG  DISABILITAS  MENTAL  SEBAGAI  PELAKU  TINDAK  PIDANA  PENCABULAN (STUDI  PUTUSAN  PERKARA  NOMOR  16/Pid.  Sus/2019/Pn.  Wsb) . Jurnal  Hukum  Saraswati (JHS),  hlm. 57
2 Bagong Suyanto, Sri Sanituti Hariadi dan Priyono Adi Nugroho, 2012, Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Masalah dan Upaya Pemantauan ,  Kerja Sama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur dan UNICEF,  Lutfansa Mediatama, Surabaya, hlm.3
Masalah  anak  yang  sering  terjadi  kepada  anak  adalah  adanya  tindakan kekerasan  seksual  terhadap anak yang dapat berupa kekerasan fisik atau psikologi. Kekerasan  seksual  terhadap  anak  perlu  mendapatkan  perhatian  serius  mengingat akibat  dari  kekerasan  seksual  terhadap  anak  akan  menyebabkan  anak  mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan perkembangan jiwa anak sehingga  anak  tidak  dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan  adalah  yang  telah  dikenal  korban.  Secara  umum  kekerasan  seksual merupakan  kepuasan  seks  yang  didapatkan  oleh  seseorang  dari  hubungan  seks dengan anak-anak. 3
Tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  terjadi  pada  anak  seperti  fenomena gunung es, angka tindak pidana kekerasan seksual bisa menjadi lebih besar dari yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Penyebabnya dikarenakan korban tidak berani melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya karena rasa malu, disamping itu  korban  dan  keluarga  korban  takut  akan  stigmatisasi  di  lingkungan  tempat tinggalnya  yang  bisa  saja  menjadi  bahan  perbincangan  di  lingkungan  tersebut. Pemberitaan  pada  media  sosial  yang  memuat  mengenai  berita  tindak pidana yang dialami anak dapat menimbulkan rasa trauma yang mendalam pada korban. 4 Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran Hak Asasi  Manusia  (HAM)  khususnya  Hak  Asasi  Anak  ( right of child ). Fakta mengenai banyaknya  kasus  kekerasan  seksual  yang  menimpa  anak  mengindikasikan  bahwa mereka  cenderung  kurang  mendapat  perhatian,  perlindungan  serta  seringkali terabaikan  keberadaannya. 5 Secara  Umum  kekerasan  seksual  pada  anak  adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum yang ada, dimana orang dewasa, anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan  lebih  dari  anak  memanfaatkannya  untuk  kesenangan  seksual  atau aktivitas seksual. 6
Kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pensiunan guru berinisial INS 67 Tahun di Denpasar yang telah mencabuli anak didiknya disaat terdakwa mengajar les  matematika  kepada  korban  di  rumah  korban  yang  terletak  di  seputaran  Jalan Tukad  Musi,  Denpasar  Selatan pada 6 November 2020 lalu. Terdakwa tidak dapat menahan  perbuatan  bejatnya  disaat  korban  mengerjakan  soal  matematika  yang diberikan  oleh  terdakwa.  Atas  tindakan  tersebut,  pelaku  dituntut  pidana  penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang bilamana tidak dapat dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dalam tuntutan JPU, terdakwa dijerat dengan Pasal 76E Jo. Pasal 82 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 7
3 Koes Irianto, Memahami Seksologi , (Bandung Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 101 4 Hurrya  Musda lifa h Supa rdi, Ha mba li Tha lib da n Azwa d Ra chma t Hambali, Vol. 2, No. 6, Ta hun 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual , Journa l of Lex Genera lis (JLS),  hlm.1722
5 Nyoma n Ma s Arya ni, Vol.  38 No. 1, Ta hun 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali , Kertha  Pa trika , hlm. 2
6 Ivo Novia na , Vol 1, No 1,Ta hun 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangannya , Pusa t Penelitia n da n Pengemba nga n Keseja hteraan Sosia l, Kementeria n Sosia l RI, hlm. 14
7 Ca buli Ana k, Pensiuna n Guru Dituntut 12 Ta hun, Nusa  Ba li, 05 Mei 2020, hlm.5
Aturan mengenai larangan melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak  sejatinya  sudah  ada  dalam  Undang-Undang  No  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  yaitu  Pasal  76D  yang  merumuskan  “Setiap  orang  dilarang melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa  anak  melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”. Kemudian penegasan sanksi dari bentuk tindakan kekerasan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 76D dimuat di dalam Pasal  81  Angka  1  yang  merumukan  “Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76D  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang terdekat maka pidana yang akan dijatuhkan ditambah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Angka 3 yaitu: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan  oleh  orang  tua,  wali,  pengasuh  anak,  pendidik,  atau  tenaga kependidikan,  maka  pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
Berdasarkan aturan tersebut dapat dikatakan bahwa hukum dapat dijadikan dasar  untuk  menjawab  permasalahan  mengenai  upaya  menanggulangi  kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Tujuannya untuk menciptakan rasa perlindungan dan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  dan  khususnya  anak  yang  dalam  hal  ini menjadi  korban.  Selain  itu,  lingkungan  masyarakat  yang  baik  akan  membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Jauh lebih penting adalah  dalam  lingkungan  keluarga  yang  merupakan  lingkungan  terkecil  dalam mengawasi  anak  dalam  pergaulan  serta  dalam  menggunakan media sosial dengan bijak.
Pengaturan  perlindungan  hukum  kepada  anak  sebagai  korban  kekerasan seksual dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak menjamin menurunnya tingkat kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Pengaturan tentang larangan melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang  Perlindungan  Anak  juga  tidak  memberikan  efek  jera  terhadap pelaku,  dikarenakan  tersangka  kekerasan  seksual  pada anak tidak merasa jera apa yang telah diperbuatnya. Berdasarkan hal tersebut, anak yang sebagai korban masih merasakan  trauma  psikis  terhadap  kejadian  yang  dialaminya  serta  pentingnya perlindungan  terhadap  anak  agar  tidak  menjadi  korban  kekerasan  seksual kepada anak. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menentukan rumusan masalah yaitu:
Bagaimana  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban kekerasan seksual yang diberikan oleh Polda Bali? dan Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan  kepada  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak sesuai dengan Undang- Undang  No.  35  Tahun  2014  perubahan  atas  Undang-Undang  No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
Tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang diberikan oleh  Polda  Bali.  Untuk  mengetahui  dan menganalisis bentuk sanksi yang diberikan Polda  Bali kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan Undang- Undang  No.  35  Tahun  2014  perubahan  atas  Undang-Undang  No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## II. Metode Penelitian
Metode  Penelitian  pada  artikel  ini  adalah  hukum  empiris  atau  sosiologis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio-legal . Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan Kanit 2 Subdit  IV  Reskrimum  Polda  Bali, data sekunder yang berupa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, bahan  hukum  sekundur  yang  terdiri  dari  buku,  jurnal  hukum,  tesis,  disertasi  dan makalah  hukum,  dan  bahan  hukum  tertier  yang  terdiri  dari  kamus  hukum, ensiklopedia  dan  lainnya.  Teknik  pengumpulan  data  yang  penulis  gunakan  yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang penulis gunakan yaitu teknik analisis  yuridis.  Tulisan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  kekerasan  seksual khususnya  di  wilayah  hukum  Polda  Bali,  serta  penjatuhan  sanksi  kepada  pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak agar dapat memberikan efek jera serta memperbaiki perilaku pelaku dikemudian hari.

## III. Hasil Dan Pembahasan
3. 1. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual yang Diberikan oleh Polda Bali
Perlindungan  anak  merupakan  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-hak  agar  dapat  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  dan berpartisipasi  secara  optimal  serta  mendapatkan  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Pelecehan  seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat  akibat  dari  kekerasan  seksual  terhadap  anak  akan  menyebabkan  anak mengalami trauma yang berkepanjangan. 8
Anak-anak  yang  takut  menceritakan  kejadian  yang  dialaminya, berpeluang besar  kepada  pelaku  untuk  melancarkan  aksi  berikutnya.  Tindakan  pelaku  yang berulang kali pada anak akan mengubah perilaku anak itu sendiri, yang semula ceria akan berubah menjadi murung, anak yang semula ceria akan menjadi sering murung atau melamun, anak yang semula mandiri akan berubah menjadi penuntut, cengeng, ketakutan yang berlebihan, peristiwa-peristiwa ini yang menjadi salah satu dampak kekerasan seksua yang terjadi pada anak di bawah umur.
Perlindungan secara hukum akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak, hak-hak yang dimaksud yaitu:
a. Anak  sebagai  subjek  hukum,  anak  digolongkan  sebagai  mahluk  yang memiliki  hak  asasi  manusia  yang  terikat  oleh  peraturan  perundang- undangan.
8 Diesmy Humaira B, et. al, Vol. 8, No.  2 Tahun 2015, Kekerasan Seksual pada Anak:  Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan  pada Anak , Jurnal Psikologi Islam (JPI),  hlm. 6
b. Persamaan hak dan kewajiban anak, seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban  yang  sama  dengan  orang  dewasa  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan. 9
Data yang penulis dapat dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Bali berkaitan mengenai aduan yang diterima tentang kekerasan seksual yang dialami anak dapat dilihat pada tabel berikut:
Sumber: Data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Bali Berdasarkan  dari  data  di atas, aduan yang diterima oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Bali masih cukup tinggi. data tersebut berdasarkan yang diterima,  namun  banyak  kasus  yang  tidak  berani  melaporkan  kepada  pihak berwenang dikarenakan rasa takut, rasa malu, serta kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya yang telah menjadi korban kekerasan seksual yang dikarenakan si anak takut untuk menceritakan kejadian yang dialaminya.
Berdasarkan  teori  perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon  yang  terdiri  dari  dua  perlindungan  yaitu  perlindungan  preventif  dan perlindungan  represif.  Perlindungan  preventif  merupakan  perlindungan  yang diberikan  setelah  terjadinya  suatu  tindak  pidana  khususnya  kekerasan  seksual terhadap anak. Perlindungan represif merupakan perlindungan yang diberikan atau dilakukan  sebelum  tindak  pidana  itu  terjadi,  konsep  dari  perlindungan  represif ini adalah  pencegahan.  Pencegahan  yang dimaksud adalah dengan tidak memberikan kesempatan atau celah bagi oknum yang akan melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang mengincar anak sebagai objeknya.
Bentuk perlindungan represif berdasarkan teori perlindungan yang dilakukan oleh  Polda  Bali  khususnya  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  yaitu berdasarakan wawancara dengan ibu AKP Ni Nyoman Sri Utami, S.H selaku Kanit 2 Subdit IV Reskrimum Polda Bali bahwa bentuk perlindungan represif yang dilakukan oleh  Unit  PPA  adalah  memberikan  penyuluhan  serta  sosialisasi  baik  kepada masyarakat  maupun  kepada  anak  di  sekolah-sekolah  yang  berkerjasama  dengan Lembaga  Swadaya  Masyarakat, Pemerhati Anak ataupun dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak baik tingkat kota maupun provinsi yang dilakukan  sebelum  pandemi  COVID-19  melanda  seperti  saat  ini,  penyuluhan  dan pemberian informasi mengenai pentingnya perlindungan serta pengawasan kepada ana agar tidak menjadi korban kekerasan seksual juga dilakukan melalui radio, surat kabar, media sosial, serta spanduk-spanduk.
Bentuk perlindungan preventif berdasarkan teori perlindungan yang diberikan oleh  pihak  Kepolisian  Daerah  Bali  kepada  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan
9 Rini Fitriani, Vol.  11, No. 2, Tahun 2016, Peranan  Penyelenggaraaa Perlindungan Anak  dalam Melindungi dan memenuhi  Hak-Hak Anak ,  Jurnal Hukum Samudra Keadilan, hlm. 253
Tahun Persetubuhan Pencabulan Jumlah Kasus 2019 34 10 44 2020 32 18 50
seksual berdasarkan wawancara dengan ibu AKP Ni Nyoman Sri Utami, S.H selaku Kanit  2  Subdit  IV  Reskrimum  Polda  Bali  berupa  pemberian  bantuan  medis  baik pemeriksaan atau perawaran kesehatan hingga korban sembuh dan laporan tertulis berupa visum. Hasil dari visum tersebut sangat diperlukan sebagai alat bukti dalam menangani kasus tersebut ke depannya. Psikolog dalam pemerikasaan korban untuk mendapatkan  keterangan  secara detail sangat diperlukan mengingat anak memiliki trauma dari kejadian yang dialaminya. Pemberingan konseling dapat diberikan oleh pihak kepolisian khususnya Unit PPA apabila dirasa trauma yang diderita anak cukup berat.  Pemberian  konseling  yang  dimana  bekerja  sama  dengan  Pusat  Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak baik di tingkat kota maupun provinsi, pemerhati  perempuan  dan  anak  serta  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang menyediakan Rumah Aman bagi anak yang keterangan keluarganya tidak jelas. Kerja sama ini dilakukan oleh Unit PPA Polda Bali atau dapat puka diberikan langsung oleh penyidik dari Unit PPA yang bertujuan agar anak sebagai korban kekerasan seksual merasakan bahwa orang disekitarnya turut perihatin, peduli serta merasakan apa yang telah dialami oleh si anak. Tujuannya agar si anak merasa aman dan merasa percaya terhadap  orang  sekitar  khususnya  kepolisian  di  dalam  memberikan  keterangan berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada si anak, sehingga Unit PPA lebih mudah untuk mengetahui kronologi serta pelaku dari tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak dari keterangan yang diberikan oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut. 10
Perlindungan  terhadap  anak  bukan  hanya  diatur  oleh  berbagai  peraturan perundang-undangan,  namun  juga  menjadi  kewajiban  masyaraka,  individu, pemerintah  dan  negara  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  undang-undang. Berbagai perilaku menyimpang yang ada saat ini juga terjadi akibat dari perubahan sosial  di  masyarakat  dan  berbagai  perkembangan  dinamika  penegakkan  hukum. Pentingnya  menghadirkan  konsep  keadilan  yang  jelas  dalam  penanganan permasalahan  anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana sehingga ukuran keadilan tersebut dapat memberikan setiap orang terhadap apa yang menjadi haknya. Salah satu tujuan hukum yaitu mewujudkan keadilan, hal ini juga berkaitan dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan hukum. 11
3. 2. Bentuk Sanksi yang Diberikan Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Perilaku seks yang menyimpang pada pelaku kekerasan seksual tehadap anak dapat disebabkan dari internal individu yang berhubungan dengan pelakui itu sendiri, pelaku  sulit  menyesuaikan  diri  atau  proses adaptasi dengan perkembangan zaman dan susunan lingkungan eksternal. Kekerasan seksual dapat berawal dari tidak adanya kesempatan bagi individu untuk mempertahankan batas-batas ruang personanya dan tidak  terpenuhinya  kebutuhan  dirinya.  Faktor  yang  menjadi  penyebab  terjadinya kekerasan seksual pada anak yaitu: posisi anak sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya,  moralitas  masyarakat  khususnya  pelaku  kekerasan  seksual  yang  masih cukup  rendah,  kontrol  dan  kesadaran  orang  tua  dalam  mengantisipasi  tindak
10 Wa wa nca ra  denga n Ka nit 2 Subdit IV Reskrimum Polda  Ba li, 16 Ma ret 2021 bertempa t di Polda Ba li
11 Ria  Juliana dan Ridwan Arifin,  Vol. 6, No. 2, Tahun 2019, Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum) ,  Jurnal Selat, hlm. 232
kejahatan pada anak, kurangnya program edukasi dari pihak pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat dan sebagainya. 12
Berdasarkan teori pemidanaan yakni teori gabungan yang dimana penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 ahun 2014 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, selain memberikan efek jera. Tujuan dari penjatuhan hukuman tersebut adalah untuk memperbaiki  pribadi  dan  perilaku  dari  pelaku  selama  menjalani  hukuman  yang diharapkan  setelah  selesai  menjalani  hukuman,  si  pelaku  tidak  memiliki  keinginan untuk  kembali  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  kepada  anak  serta menghimbau  orang  disekitarnya  agar  tidak  melakukan  tindak  pidana  kekerasan seksual kepada anak serta menghimbau agar orang tua dan amsyarakat sekitar lebih mengawasi  anak  dan  melaporkan  jika  melihat  atau  mendengar  seseorang  yang dicurigai akan melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. 13 Pasal  76D  Undang-Undang  No  35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Pengaturan mengenai akibat dari melanggar ketentuan dari Pasal 76D termuat dalam Pasal 81 Perpu No 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76D  dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda  paling  banyak  Rp.5.000.000.000,-  (lima  miliar  rupiah).  Angka  2  yang menyatakan bahwa “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlak u pula  bagi  setip  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang  lain”.  Angka  3  menyatakan  bahwa  “Dalam  hal  tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan  keluarga,  pengasuh  anak,  pendidik,  tenaga  kependidikan,  aparat  yang menangani  perlindungan  anak,  atau  dilakukan  oleh  lebih  dari  satu  orang  secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Angka 4 yang menyatakan bahwa “Selain terhadap pelaku sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  penambahan  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76D”.  Angka  5  menyatakan  bahwa “Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular,  terganggu  atau  hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia,  pelaku  dipidana  mati,  seumur  hidup  atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”. Angka 6 menyatakan bahwa “Selain dikenai pidana seba gaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat  (5),  pelaku  dpat  dikenai  pidana  tambahan  berupa  pengumuman  identitas pelaku”. Angka 7 menyatakan bahwa “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi  elektronik”.  Angka  8  menyatakan  bahwa  “Tindakan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (7)  diputuskan  bersama-sama  dengan  pidana  pokok  dengan
12 Ba yu Ningsih,  Erma ya  Sa ri da n Sri Hennya ti, Vol. 4 No. 02, Ta hun 2018 Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang , Jurna l Bida n ( Midwife Journal ), , hlm. 5
13 Wa wa nca ra  denga n Ka nit 2 Subdit IV Reskrimum Polda  Ba li, 16 Ma ret 2021 bertempa t di Polda  Ba li
memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan”. Angka 9 menyatakan bahwa “Pidana tambahan  dan  tindakan  dikecualikan  bagi  pelaku  anak”. Penjatuhan hukum yang termuat dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 diberikan atau dilaksanakan apabila pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang dewasa.
Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut anak yang berkonflik dengan huku yang  dianggap  melakukan  suatu  tindakan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan hukum yang berlaku atau dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum. Anak yang  berkonflik  dengan  hukum  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa  “anak  yang  sudah  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  telah  diduga melakukan tindak pidana”. 14
Penjatuhan  pidana  terhadap  anak  di  bawah  umur  yang  melakukan  tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tentunya berbeda, dimana anak mendapatkan perlakuan khusus mengingat anak masih memiliki emosional yang belum stabil serta anak  masih  memiliki  masa depan yang panjang, menurut ibu AKP Ni Nyoman Sri Utama,  S.H  selaku  Kanit  2  Subdit  IV  Reskrimum  Polda  Bali  ketika  anak  menjadi pelaku  suatu  tindak  pidana  dapat  disebut  juga  dengan  anak  berhadapan  dengan hukum  dan  ketika  anak  berhadapan  dengan  hukum  dapat  diupayakan  diversi. 15 Diversi  sendiri  termuat dalam Undang-Undang No  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  SPPA) yakni Pasal 1 Angka 7 yang menyatakan bahwa “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi dapat  dilaksanakan  apabila  dalam  hal  tindak  pidana  yang  dilakukan  itu  diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. Mengenai penahanan terhadap anak diatur dalam Pasal 32 Ang ka 2 Undang-Unda ng SPPA yang menyatakan bahwa “ Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan apabila anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih.”
Berdasarkan wawancara dengan Briptu Ida Bagus Wira Bhaskara, S.H selaku Banit 2 Subdit IV Reskrimum Polda Bali bahwa kendala yang dihadapi penyidik dalam mengungkap  kasus  kekerasan  seksual  yang  dialami  oleh  anak  yaitu  kendala  yang pertama  adalah  ketika  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak mengetahui  bahwa  dirinya  dilaporkan  ke  pihak  berwajib  oleh  korban,  hal  ini menyebabkan  pelaku  melarikan  diri  dan  bersembunyi  di daerah atau kota tertentu yang sulit diketahui oleh pihak kepolisian. Kendala kedua yaitu kurang mendapatkan informasi  mengenai  pelaku  yang  mempersulit  pihak  kepolisian  dalam  menangkap atau  menemukan  si  pelaku.  Pihak  penyidik  kesulitan  dalam  melacak  keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak  aktif.  Kesulitan  tersebut  dikarenakan  juga  banyak  informasi  yang  diberikan kerabat pelaku, korban, keluarga korban sering kali berbeda dengan hail penelusuran pihak penyidik di lapangan.
Kendala yang ketiga adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma yang dialami seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual sangatlah rentan untuk di minta keterangan atas
14 Ni Komang Marga Triani dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, Vol.9, No.2, Tahun 2021, Tinjauan Yuridis Kedudukan Amicus  Curiae Terhadap Anak  Pelaku Pelecehan  Seksual , Universitas Pendidikan Nasional, hlm. 272
15 Ibid
tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  dialaminya  dan  untuk  meminta  keterangan tersebut penyidik memerlukan waktu yang cukup panjang agar si anak atau si korban tersebut dapat memberikan keterangan.

## IV. Kesimpulan
4.1. Bentuk  perlindungan  yang  diberikan  oleh  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  Polda  Bali  yaitu  bentuk  perlindungan  preventif,  dimana  perlindungan diberikan  kepada  anak  sebagai  korban  dalam  bentuk  pemulihan  kondisi  fisik mapun mental, perawatan hingga sembuh. Pendampingan psikiater juga diberikan kepada  anak  untuk  pemulihan  kondisi  psikis  pasca  trauma  yang  diterima  oleh anak.  Pendampingan  diberikan  mulai  dari  proses  penyidikan  hingga  tahap persidangan  selesai.  Perlindungan  represif  yang  diberikan  oleh Unit PPA Polda Bali  berupa  penyuluhan-penyuluhan  secara langsung sebelum adanya pandemi saat  ini,  perlindungan  lain  diberikan  melalui  media  sosial,  radio,  televisi,  surat kabar dan spanduk-spanduk mengenai pentingnya perlindungan dan pengawasan terhadap anak agar terhindar dari tinda pidana kekerasan seksual.
4.2. Bentuk  sanki  yang  diberikan  kepada  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual terhadap  anak  berdasarkan  Undang-Undang  No.  35  tahun  2014  tentang perlindungan anak. Penjatuhan tersebut diberikan apabila pelaku tindak pidana adalah  orang  dewasa,  sedangkan  untuk  anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak lain dikedepanan upaya diversi. Upaya  diversi  disini  bertujuan  untuk  melindungi hak-hak anak sebagai pelaku, selain melindungi hak-hak anak sebagai korban. Anak sebagai pelaku juga patut menerima perlindungan atas hak-haknya, apabila upaya diversi dianggap belum cukup.  Penjatuhan  sanksi  diberikan  kepada  anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## V. Ucapan terima Kasih ( Acknowledgments )
Tiada  kata  yang  dapat  penulis  ungkapkan  selain  kata  terima  kasih  yang sebesar-sebarnya kepada: Bapak Prof. Gede Sri Darma, D.B.A selaku direktur Program Pascasarjana Undiknas Denpasar, Bapak Dr. A.A.N Eddy Supriyadinata Gorda, Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Undiknas Denpasar, Bapak Prof. Dr. I Nyoman Budiana, S.H.,  M.Si  Selaku  Ketua  Program  Studi  Magister  Hukum  Pascasarjana  Undiknas Denpasar,  Dr.  Ida  Ayu  Sadnyini,  S.H.,  M.H  Selaku  Pembimbing  yang  tidak  ada hentinya  memberikan dukungan serta masukan yang positif kepada penulis hingga sampai  pasa  titik  ini,  orang  tua  ,  rekan-rekan  angkatan  MH  8  dan  staff  kampus pascasarjana undiknas yang penulis banggakan dan cintai.

## VI. Daftar Pustaka / Daftar Referensi
Buku Koes Irianto. (2010). Memahami Seksologi , Sinar Baru Algesindo, Bandung
Bagong Suyanto, Sri Sanituti Hariadi dan Priyono Adi Nugroho (2012) Tindak Kekerasan Terhadap  Anak,  Masalah dan Upaya Pemantauan , Kerja Sama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur dan UNICEF, Lutfansa Mediatama, Surabaya.

## Jurnal
Bayu Ningsih, Ermaya Sari dan Sri Hennyati, Vol. 4 No. 02, Tahun 2018, Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang , Jurnal Bidan (Midwife Journal)
Fitriani, Rini, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2016, Peranan Penyelenggaraaa Perlindungan Anak  dalam  Melindungi  dan  memenuhi  Hak-Hak  Anak ,  Jurnal  Hukum  Samudra Keadilan.
Handayani, Trini, Vol.II, No.2, Tahun 2016, Perlindungan dan enegakkan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual pada Anak , Jurnal Mimbar Justitia.
Humaira B, Diesmy, et. Al, Vol. 8, No. 2, Tahun 2015, Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak, Jurnal Psikologi Islam (JPI) , Tahun.
Hurrya Musdalifah Supardi, Hambali Thalib dan Azwad Rachmat Hambali, Vol. 2, No.
6, Tahun 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual , Journal of Lex Generalis (JLS).
Juliana, Ria dan Ridwan Arifin, Vol. 6, No. 2, Tahun 2019, Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum) , Jurnal Selat.
Mas Aryani, Nyoman, Vol. 38 No. 1, Tahun 2006, Perlndungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali , Kertha Patrika.
Marga Triani, Ni Komang dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, Vol.9, No.2, Tahun 2021, Tinjauan  Yuridis Kedudukan Amicus Curiae Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual , Universitas Pendidikan Nasional. Noviana, Ivo, Vol. 1, No. 1,Tahun 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangannya, Pusat Penelitian dan  Pengembangan Kesejahteraan Sosial , Kementerian Sosial RI.
Sudharma,  K.  J.  A.,  &  Meiranda,  A,  Vol.  3,  No.  2,  Tahun  2021, PEMIDANAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  PENCABULAN  (STUDI  PUTUSAN  PERKARA  NOMOR  16/Pid. Sus/2019/Pn. Wsb) . Jurnal Hukum Saraswati (JHS).