## S iNDANG JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH
LP4MK & PRODI PENDIDIKAN SEJARAH STKIP PGRI LUBUKLINGGAU

## Vol 3 No. 2 (Juli-Desember 2021)
I SSN-E:  2623-2065 ISSN-P:  2684-8872
Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Lubuklinggau
Erma Fitriyanti, Isbandiyah, Sarkowi

## Analisis Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan Darat
Berliana Fatihatuz Fiizha, Yulianti

## Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa
Adeliya Putri Ananda, Hudaidah

## Eksistensi Situs Leran di Gresik, Jawa Timur
Rahardi Teguh P., Rully Putri N.P., Wiwin Hartanto

## Struktur Sosial dan Pemerintahan pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam
Muhammad Reza Arviansyah, Hudaidah

## Dampak Hubungan Kerjasama Tiongkok dalam Membangun Perekonomian di Pelabuhan Malaka Abad XV
Indira Rahma Syifa

## Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936

## Nukman

## Peran APEC dalam Perekonomian Indonesia sebagai Negara Berkembang
Novita Diana Lestari

## Sistem Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam pada Era Reformasi
Tiara Salwadila, Hudaidah

## Konflik Indonesia Belanda terhadap Perebutan Kekuasaan Irian Barat
Aprilia Iva Swastika

## Dewan Redaksi

## SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah

## Editor in Chief
Risa Marta Yati, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Section Editor
Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Guest Editor
Dr. Syarifuddin, M.Pd. (Universitas Sriwijaya) Ayu Septiani, M.Hum. (Universitas Padjadjaran)

## Reviewer/Mitra Bestari
Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret) Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta) Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum. (Universitas Negeri Medan) Kunto Sofianto, Ph.D. (Universitas Padjadjaran) Asyhadi Mufsi Sadzali, M.A. (Universitas Jambi)

## Administrasi
Viktor Pandra, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau) Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau) Dewi Angraini, M.Si. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Alamat:
Jl. Mayor Toha Kel Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau 31626 Website: http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/index Email: jurnalsindang@gmail.com

## SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH

## Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2021)
Halaman Dewan Redaksi  ....................................................................................................................... i Daftar Isi  ................................................................................................................................. ii
1. Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Lubuklinggau Erma Fitriyanti, Isbandiyah, Sarkowi ....................................................................... 91
2. Analisis Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan Darat Berliana Fatihatuz Fiizha, Yulianti .......................................................................... 95

## 3. Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa
Adeliya Putri Ananda, Hudaidah .............................................................................. 102

## 4. Eksistensi Situs Leran di Gresik, Jawa Timur
Rahardi Teguh P., Rully Putri N.P., Wiwin Hartanto .............................................. 109 5. Struktur Sosial dan Pemerintahan pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam Muhammad Reza Arviansyah, Hudaidah ................................................................. 122

## 6. Dampak Hubungan Kerjasama Tiongkok dalam Membangun Perekonomian di
Pelabuhan Malaka Abad XV Indira Rahma Syifa .................................................................................................... 132 7. Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936 Nukman ...................................................................................................................... 139

## 8. Peran APEC dalam Perekonomian Indonesia sebagai Negara Berkembang
Novita Diana Lestari .................................................................................................. 152 9. Sistem Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam pada Era Reformasi Tiara Salwadial, Hudaidah ....................................................................................... 158

## 10. Konflik Indonesia Belanda terhadap Perebutan Kekuasaan Irian Barat
Aprilia Iva Swastika ................................................................................................... 164
ISSN-P: 2684-8872 ISSN-E: 2623-2065 Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2021): 164-169
KONFLIK INDONESIA BELANDA TERHADAP PEREBUTAN KEKUASAAN IRIAN BARAT
Aprilia Iva Swastika Universitas Negeri Malang Alamat korespondensi: apriliaswstk@gmail.com
Diterima: 30 November 2020; Direvisi: 17 Juli 2021; Disetujui: 24 Juli 2021

## Abstract
The  conflict  between  Indonesia  and  the  Netherlands  over  the  seizure  of  West  Irian  occurred  in 1949.  This  problem  occurred  due  to  the  abundant  mining  wealth  in  West  Irian  that  would  be exploited by the Dutch on the grounds that they wanted to disarm Japanese troops in Indonesia. By asking  the  UN  for  assistance,  this  problem  will  be  resolved  with  the  KMB  agreement.  Foreign countries  like  America  also  help  politically  and  economically  as  well  as  help  to  finance  military equipment and also help increase military troops. During the year the KMB agreement was signed, West Irian was not handed over to Indonesia. Then the Indonesian government at that time fought physically with the formation of TRIKORA, the New York Battle, and PAPERA.
Keywords : West Irian conflict, Trikora, New York Agreement, PAPERA.

## Abstrak
Konflik  antara  Indonesia  dengan  Belanda  mengenai  perebutan  Irian  Barat  terjadi  pada tahun  1949.  Permasalahan  ini  terjadi  akibat  kekayaan  tambang  di  Irian  Barat  yang melimpah  akan  dimanfaatkan  oleh  Belanda  dengan  alasan  melucuti  tentara-tentara Jepang  yang  masih  ada  di  Indonesia.  Dengan  meminta  bantuan  kepada  PBB, permasalahan  ini  akan  diselesaikan  dengan  adanya  kesepakatan  KMB.  Negara  asing seperti Amerika juga membantu dalam segi politik dan ekonomi seperi halnya membantu untuk  membiayai  peralatan  militer  dan  juga  membantu  penambahan  pasukan  militer. Selama setahun kesepakatan KMB ditandatangani, Irian Barat tidak di serahkan kepada Indonesia.  Kemudian  pemerintah  Indonesia  pada  waktu  itu  melakukan  perlawanan secara fisik dengan terbentuknya TRIKORA, Perjanian New York, dan PAPERA.
Kata Kunci : Konflik Irian Barat, TRIKORA, perjanjian New York, PAPERA.

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang terdiri  dari  beberapa  kepulauan  yang mencakup  pulau  kecil  dan  pulau  besar. Secara  historis,  Indonesia  merupakan wilayah  bekas  dari  jajahan  Hindia Belanda.  Kepulauan  Hindia  Belanda merupakan  wilayah  yang  dipisahkan oleh  laut  bebas.  Adanya  bukti  bahwa Hindia  Belanda  merupakan  kepulauan yang  terpisah  dan  bukan  kesatuan adalah  digunakanya  ketentuan  laut teritorial  Hindia  Belanda  3  mill  (5,55 km)  menurut  (Winarno.  2007)  dalam (Istiadi,  tanpa  tahun).  Ketentuan  yang digunakan    Belanda  berbeda  dengan Indonesia,  bahwa  kepulauan  Indonesia
diatur  oleh  ketentuan  kekuasaan Kerajaan Majapahit pada saat itu.
Indonesia  merupakan  negara  yang kaya  akan  sumber  daya  alamya terutama  pada  hasil  tambang  emas  dan tembaga. Perusahaan tambang yang ada di  Irian  Barat  dikenal  dengan  nama  PT freeport  yang  berada  di  Mimika,  Irian Barat.  Hal  ini  menguntungkan  pihak Indonesia karena PT freeport memberikan  pajak  kepada  pemerintah Indonesia.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa  Irian  Barat  menjadi  pembantu perekonomian  Indonesia  untuk  sumber pendapatan  negara  (Elisabeth.  2016). Berbanding  terbalik  dangan  kekayaan yang  dihasilkan,  sebagian  masyarakat yang  tinggal  di  Irian  Barat  mengalami
masalah  keterbelakangan  di  bidang ekonomi, bidang sosial,  bidang budaya, dan bidang politik. Permasalahan inilah yang  kemudian  dimanfaatkan  oleh Belanda untuk menguasai kembali Irian Barat  dan  Belanda  ingin  menjadikan Irian Barat beridir sendiri sebagai negara yang  utuh  dan  lepas  dari  Indonesia. Dari  permasalahan  tersebut  timbullah konflik  untuk  memperebutkan  Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda Dalam mengatasi permasalahan tersebut, kedua belah pihak negara yang bersangkutan  melakukan  perjanjian yang  dilaksanakan  pada  tahun  1949  di Den Hagg, Belanda bernama Konferensi Meja  Bundar  (KMB).  Pada  saat terjadinya  KMB,  Belanda  memiliki pendapat  bahwa  Irian  Barat  tidak termasuk  ke  dalam  wilayah  NKRI karena ada beberapa faktor. Akan tetapi mendengar pendapat tersebut,
Indonesia  membantah  dan  menyatakan bahwa  Irian  Barat  merupakan  bagian Indonesia  yang  juga  harus  merdeka. Dari  perdebatan  yang  terjadi,  kedua negara  bersepakat  bahwa  konflik perebutan  Irian  Barat  akan  diselesaikan selama  setahun  setelah  konferensi tersebut ditandatangani.
Artikel  ini  akan  menjelaskan  lebih lanjut tentang sejarah terjadinya perebutan  wilayah  Irian  Barat.  Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya konflik perebutan Irian Barat, serta mengetahui bagaimana upaya pemerintah Indonesia dengan Amerika
untuk mempertahankan  Irian  Barat  menjadi bagian  dari  NKRI,  dan  juga  untuk mengetahui  proses  kembalinya  Irian Barat  kepada  NKRI.  Untuk  melakukan tujuan  tersebut  perlu  adanya  kajian tentang  1)  bagaimana  latar  belakang terjadinya konflik perebutan Irian Barat, 2)  apa  saja  upaya  yang  dilakukan pemerintah  Indoneisa  dan  Amerikan
untuk  mempertahankan  Irian    Barat,  3) bagaimana  proses  kembalinya  Irian Barat kepada NKRI.

## B. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  untuk menyusun artikel ini adalah menggunakan  metode  kajian  pustaka. Menurut (Setyosari. 2007) metode kajian pustaka  adalah  metode  penelitian  yang menggunakan  sumber  referensi  dari buku  dan  jurnal.  Sedangkan  menurut (Nazir.  1998)  studi  pustaka  adalah cara/teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dengan  meleaah  catatan, buku,  literatur,  serta  laporan  yang berhubungan  dengan  masalah  yang akan diselesaikan. Sumber refernsi yang dijadikan acuan dalam artikel ini adalah jurnal  ilmiah  mengenai  perebutan  Irian Barat.

## C. Pembahasan

## Latar  Belakang  Terjadinya  Perebutan Irian Barat
Indonesia  merdeka  pada  tanggal  17 Agustus 1945 yang kedudukannya telah di  akui  oleh  negara-negara  lain.  Akan tetapi kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan  rakyat  Indonesia.  Setelah dinyatakan merdeka Indonesia melakukan  revolusi  untuk  membentuk pemerintahan  negara  yaitu  dengan membentuk  pemerintahan,  penentuan UUD  1945  serta  dasar  negara  yaitu Pancasila, maupun membentuk beberapa  provinsi  untuk  wilayah Indonesia, dll. Pada proses
pembentukan berlangsung dikenal dengan  rapat  Pembentukan  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI).  Akan tetapi  saat  pembentukan  provinsi, Pemerintah  Indonesia  bimbang  untuk menentukan  wilayah.  Kebimbangan tersebut  terjadi  karena  harus  mengikuti kekuasaan  Kerajaan  Majapahit  atau mengikuti kekuasaan pemerintah Hindia  Belanda,  karena  kekuasaan
Indonesia  merupakan  wilayah  dari jajahan Hindia Belanda
Masa revolusi menimbulkan masalah yang  baru  bagi  Indonesia,  karena  pada masa  ini  banyak  sekali  gerakan pendaulatan  dan  disertai  dengan pembunuhan  dan  kekerasan.  Melihat kejadian  tersebut,  Belanda  beserta  para sekutu  kembali  ke  Indonesia  dengan alasan  akan  melucuti  tentara-tentara Jepang yang berada di Indonesia. Selain itu  juga  terdapat  keinginan  Belanda untuk  kembali  menguasai  Indonesia yang  merupakan  tanah  bekas  jajahan negara Belanda.
Banyaknya cara Belanda  untuk  menguasai  Indonesia kembali, menjadikan Indonesia melakukan perlawanan
terhadap Belanda  (Istiadi,  tanpa  tahun).  Belanda ingin  memberi  status  tersendiri  kepada Irian  Barat  bahwa  Irian  Barat  akan menjadi  suatu  negara  yang  berdiri sendiri  atau  terbebas  dari  daerah  bekas jajahan  Hindia  Belanda.  Pada  tahun 1949 muncul konflik perebutan wilayah Irian  Barat  antara  Indonesia  dengan Belanda.  Pada  masa  itu,  Indonesia meminta  bantuan  kepada  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  supaya  mencari jalan keluar dari permasalahan sengketa antara  Indonesia  dengan  Belanda tersebut.

## Upaya  Kerjasama  Indonesia  dengan Amerika Untuk Mempertahankan Irian Barat
Untuk  mengatasi  permasalahan  ini Indonesia  tidak  ingin  melakukan kekerasan terhadap Belanda, akan tetapi permasalahan  ini  dapat  diseselaikan dengan  damai.  Kemudian  Indonesia mengadakan perundingan damai dengan  Belanda.  Perundingan  tersebut di  langgar  oleh  Belanda,  bahkan Belanda  sudah  menyiapkan  agresi militer  I  dan  agresi  militer  II  untuk menyerang  Indonesia.  Perilaku  Belanda tersebut  menimbulkan  perhatian  dari negara-negara  lain,  tak  terkecuali
Australia,  Amerika,  dll    (Istiadi,  tanpa tahun). Konflik antara Indonesia dengan Belanda  mendapat  sorotan  dari  dewan PBB, negara Amerika serta negara Eropa lainnya. Hubungan antara Amerika dan Indonesia terjadi sejak awal kemerdekaan Indonesia sehingga terjadilah  bantuan  dari  Amerika  untuk mempertahankan  Irian  Barat.  Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 1949 kedua pihak negara sepakat untuk melakukan  Konferensi  Meja  Bundar (KMB)  yang  di  selenggarakan  di  Den Haag,  Belanda.  Pada  saat  terjadinya KMB,  Belanda  memiliki  pendapat bahwa  Irian  Barat  tidak  termasuk  ke dalam wilarah NKRI. Pendapat tersebut berdasarkan pertimbangan kultural dan administrasi. Sedangkan pihak Indonesia  membantah  dan  menyatakan bahwa  Irian  Barat  sebagai  saudara bangsa  yang  juga  harus  merdeka.  Dari perdebatan  tersebut,  kedua  negara bersepakat  bahwa  perebutan  wilayah Irian Barat ini akan diselesaikan selama setahun  setelah  konferensi  tersebut ditandatangani (Anwar, 2018).
Melihat  permasalahan  yang  ada  di Indonesia,  Amerika  terlibat  dalam membantu menyelesaikan masalah Irian Barat.  Dikarenakan  masalah  Irian  Barat menjadi  tugas  dari  PBB  sejak  tahun 1949.  Peran  Amerika  tidak  hanya sebatas menjadi penengah dari permasalahan  perebutan  wilayah  Irian Barat, tetapi Amerika juga memperhatikan  perekonomian  di  Irian. Adanya  bantuan  dari  Amerika  tersebut karena  Amerika  ingin  menjadikan  Irian Barat  menjadi  negara  yang  merdeka, sama halnya dengan Belanda. Alasannya  karena  dapat  mengelola wilayah Irian Barat dengan bebas tanpa ada perjanjian dengan Indonesia (Wihardyantie.  2018).  Banyak  bantuan yang  diberikan  dari  Amerika  seperti membatu Indonesia untuk
membebaskan  Irian  Barat  dengan memberikan  biaya  untuk  membeli peralatan  militer  dan  bantuan  militer Amerika.
Demokrasi  parlementer  berdiri  pada tahun  1950  dan  penerapannya  sesuai dengan  demokrasi  yang  diamanatkan
oleh  UUDS  1950.  Presiden  Soekarno menunjuk  Ketua  Masyumi  M.  Natsir sebagai formatur kabinet. Saat M. Natsir memerintah,  timbullah  masalah  Irian Barat  yang  harus  dihadapi.  Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Natsir menghadiri  Perundigan  yang  terjadi  di Den  Haag  terjadi  pada  tangal  4 Desember  sampai  dengan  tangal  27 Desember  1950.  Perundingan  tersebut gagal dak tidak ada kesepakan dari hasil perundingan  tersebut.  Dari  kegagalan tersebut Presiden Soekarno memberikan usulan  agar  membatalkan  persetujuan perjanjian KMB, serta memberikan sanki ekonomi kepada Belanda. Tekat Presiden  Soekarno  sangat  kuat  untuk menarik  kembali  Irian  Barat  sebagai bagian  dari  Republik  Indonesia.  Akan tetapi usulan Presiden Soekarno ditolak oleh  perdana  menteri  M.  Natsir  karena Natsir menginginkan penyelesaian maslah  lewat  jalur  diplomasi.  Kejadian tersebut  menimbulkan    perselisihan antara Presiden Soekarno dan M. Natsir. Untuk  menghargai  pendapat  Presiden Soekarno,  M.  Natsir  melakukan  voting terhadap  pengambilan  keputusan  dari perbedaan  pendapat  tersebut.  Dari  17 orang yang melakukan voting, Presiden Soekarno  hanya  mendapatkan  5  suara, sedangkan  12  suara  berpihak  pada  M. Natsir untuk melakukan jalur diplomasi.  Presiden  Soekarno  sangat kecewa terhadap hasil voting yang tetap menjalankan  jalur  diplomasi  untuk mengatasi  masalah  Irian  Barat  (Siregar. 2011).
Hasil  keputusan  dari  KMB  terdiri dari  lima  yaitu,  pertama  adanya pengakuan dari Belanda bahwa Indonesia  merupakan  negara  yang sudah  merdeka  dan  berdaulat.  Kedua, setelah pengakuan kedaulatan,
keresidenan Irian Barat diselenggarakan dalam  waktu  satu  tahun.  Ketiga,  akan dibentuk
Uni Indonesia-Belanda berdasarkan  kerja  sama  suka  rela  dan sederajat.  Keempat  Indonesia  akan mengembalikan hak milik Belanda serta memberikan  hak  korensi  dan  izin  baru terhadap  perusahaan  Belanda.  Kelima, sejak  tahun  1942  Indonesia  harus melunasi utang kepada Belanda.
(Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesisa. 2017).
Setelah  setahun  lamanya  konferensi ditanda  tangani,  permasalahan  Irian Barat  tidak  lagi  di  dibahas.  Pada  tahun 1949 sampai dengan tahun 1960 Belanda masih berkuasa terhadap Irian Barat, hal ini menjadi periode yang penuh konflik bagi Indonesia. Sehingga terjadi perpecahan pada masyarakat akibat dari sistem
Demokrasi Liberal yang mengakibatkan  masalah  tersebut  tidak dibahas  (Anwar.  2018).  Banyaknya  cara untuk  melepas  genggaman  Belanda terhadap  Irian  Barat  tidak  juga membuahkan  hasil.  Oleh  karena  itu pada  tanggal  5  Juli  1959  Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden untuk mengatasi permasalahan tersebut. Isi  dari  Dekrit  Presiden  adalah membubarkan
konstituante,
pemberlakuan UUD 1945, serta membantuk  MPRS  dan  DPAS.  Dengan terbentuknya
dekrit presiden menandakan  berakhirnya  demokrasi liberal  yang  kemudian  digantikan dengan demokrasi terimpin.

## Proses  Kembalinya  Irian  Barat  Ke NKRI
Pada  tahun  1961  Belanda  masih menguasai  Irian  Barat,  yang  artinya usaha  pemerintah  Indonesia  untuk membebaskan  Irian  Barat  dengan demokrasi  terpimpin  belum  berhasil. Untuk segera menyelesaikan permasalahan  tersebut,  pemerintah Indonesia melakukan perlawanan secara fisik.  Presiden  Soekerno  menyatakan pidato TRIKORA (Tri Komando Rakyat) yang terjadi pada 19 Desember 1961. Isi dari  pidato  TRIKORA  adalah  perintah untuk  menggagalkan  pembentukan Negara Papua buatan Belanda, perintah untuk  mengibarkan  bendera  merah putih di Irian Barat, dan perintah untuk mempersiapkan  mobilisasi  umum  serta mempertahankan  kemerdekaan  dan kesatuan  Republik  Indonesia  (Istiadi. Tanpa  tahun).  Pelaksanaan  TRIKORA menghasilkan  pembentukan  Komando Mandala yang bertujuan untuk membebaskan Irian Barat, dan dipimpin oleh  Jendral  Soeharto  yang  memiliki
kantor  pusat  yang  terletak  di  Makasar Sulawesi.  Rencana  Jendral  Soeharto adalah  menyusup  ke  wilayah  Papua Barat  untuk  menghanccurkan  dan mengusir  paksa  musuh.  Selain  itu rencana  lainnya  adalah  penyusunan gabungan  tentara  AD,  AU,  dan  AL sebagai upaya pembangunan pangkalan perang,  integrasi  pasukan,  mempelajari keadaan  perang,  dan  mempelajari kekuatan Belanda (Suryana. 2017).
Kejadian  ini,  mengundang  Amerika untuk  mengusulkan  bagaimana  cara penyelesaian  masalah  Irian  Barat. Kemudian Indonesia menyetujui usulan Bunker  sedangakan  Belanda  menolak. Pihak Amerika memaksa Belanda untuk menerima dan menandatangani persetujuan  Perjanjian  New  York. Persetujuan  tersebut  terjadi  pada  15 Agustus  1962  (Sudrajat.  2015).  Isi  dari perjanjian  New  York  adalah  akan berdiri  UNETA  di  Irian  Barat  pada  1 Oktober  1962  setelah  dilaksanakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Kedua,  pasukan  Indonesia  yang  ada  di Irian Barat tetapi berada pada kekuasaan  UNETA.  Ketiga,  angakatan militer Belanda akan dipulangkan secara bertahap.  Keempat,  adanya  lalu  lintas bebas  atau  keluar  masuk  besbas  antara Irian  Barat  dengan  Indonesia.  Kelima, mulai tanggal 31 Desmber 1962 bendera sang merah putih dikibarkan bersandingan  dengan  bendera  PBB. Keenam,  pada  tangal  1  Mei  1963 UNETA  menyerahkan  Irian  Barat kepada NKRI (Istiadi. Tanpa tahun).
Masuknya  Irian  Barat  ke  wilayah Indonesia merupakan hasil dari keputusan  perjanjian  New  York  dan diawasi  oleh  PBB.  Pada  tanggal  15 Agustus  1969  setelah  perjanjian  New York, terselenggarakan PAPERA (Penentuan  Pendapat  Rakyat  Irian Barat).  Hasil  dari  PAPERA  adalah  Irian Barat  merupakan  bagian  dari  NKRI yang  kemudian  pada  tanggal  19 November  1969  disetujui  oleh  PBB (Sudrajat.  2015).  PAPERA  ditujukan kepada  masyarakat  Irian  Barat  bahwa adanya  kebebasan  untuk  menentukan nasibnya  sendiri.  Akan  tetapi  ada beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan
PAPERA  yaitu  letak  pemukiman masyarakat
Papua yang masih tergolong  pendalaman  dan  yang  masih banyak masyarakat yang belum mengenal  tulisan  pada  saat  itu. Sehingga  ada  kekawatiwan  yang  akan menghalangi  pelaksanaan  PAPERA (Istiadi.  Tanpa  tahun).  Tokoh  Indonesia yang memperjuangkan PAPERA adalah Amir  Machmud,  beliau  tidak  pernah mempertanyakan  status  Irian  Barat karena  menurut  Amir  Machmud  jelas wilayah  tersebut  telah  menjadi  bangian dari Republik  Indonesia dan akan tetap seperti  itu.  Beliau  sangat  yakin  karena sudah  menyusun  dengan  matang program-program PAPERA serta memikirkan  kemungkinan  buruk  yang akan terjadi (Suryana. 2017). Pelaksanaan  PAPERA  yang  diawasi oleh  PBB  merupakan  tahap  terakhir untuk  menyelesaikan  permasalahan pereburan  Irian  Barat.  Hasil  akhir  dari PAPERA  adalah  masuknya  Irian  Barat kedalam  kekuasaaan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia

## D. Kesimpulan
Negara Kesatuan Republik  Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah  dinyatakan  merdeka  Indonesia melakukan  revolusi  yang  bertujuan untuk membentuk pemerintahan negara dan  pembentukan  provinsi.  Masa revolusi  menimbulkan  masalah  baru, dengan  keadaan  seperti  ini  Belanda memiliki  niat  jahat  dan  ingin  menjajah kembali  Indonesia  terutaman  di  Irian Barat.  Tahun  1949  muncullah  konflik antara  Indonesia  dengan  Belanda tentang perebutan Irian Barat. Indonesia meminta  bantuan  kepada  PBB  untuk mengatasi  masalah  tersebut.  Pihak Amerika juga ikut membantu Indonesia dalam  konflik  ini,  seperti  bantuan berupa pemberian biaya untuk peralatan militer dan bantuan milter.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia dan Belanda sepakat untuk  melakukan  Konferensi  Meja Bundar  (KMB)  yang  dilaksanakan  di Den  Hagg  pada  tahun  1949.  Hasil  dari KMB adalah Belanda akan menyerahkan Irian  Barat  kepada  Indonesia  selama
SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2021): 164-169.
setahun setelah penandatanganan konferensi.  Setelah  setahun  lamanya, permasalahan  Irian  Barat  tidak  dibahas oleh  Belanda,  kemudian  Indonesia melakukan  perlawanan  fisik.  Pada tanggal  19  Desember  1961  terbentuklah TRIKORA  (Tri  Komando  Rakyat)  yang menghasilkan  Operasi  Mandala  yang dipimpin  oleh  Jendra  Soeharto  untuk mengusir  musuh.  Pada  tanggal  19 Agustus  1962  terbentuklah  Perjanjian New  York  yang  dibuat  oleh  Amerika. Perjanjian  New  York  diawasi  oleh  PBB dan menghasilkan masuknya Irian Barat ke Indonesia. Dari perjanjian New York, pada    tanggal  15  Agustus  1969 terselenggarakan  PAPERA  (Penentuan Pendapat  Rakyat).  PAPERA  ditujukan kepada  masyarakat  Irian  Barat  bahwa adanya  kebebasan  untuk  menentukan nasibnya sendiri.

## Daftar Referensi
Anwar  S.  (2018).  Dukungan  Kelompok Masyarakat  Terhadap  Trikora  dan Pelaksanaan  Mobilisasi  Umum  Di
Jawa
Tengah
1961-1962. Lib.
Unnes.acid.
Elisabth  A.  (2016).  Perdamaian  Dan Pembangunan Papua:Problematika
Politik Atau Ekonomi. Jurna penelitian Politik.
Istiadi R, dkk. Tanpa tahun. Kembalinya Irian  Barat  Ke  NKRI  Tahun  1969. Media.neliti.com.
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan  Republik  Indonesia. (2017). Pasang Surut Wilayah Indonesia. Perpusnas Jalan  Jendral
Sudirman Kav. 4-5 Senayan Jakarta. Nasir  M.  (1988).  Metode  Penelitian Jakarta: Ghalia Indonesia.
Setyosati  T,  Widijoto  H.  (2017)  Metode Penelitian Pendidikan. Malang:
Rosindo,
Siregar I. F. (2011). Dinamika Demokrasi Di Indonesia Masa Orde Lama: Strudi
Kasis Antara Sukarno Versus
Masyumi. Paramita  Vol.  21  No.  1
Januari 2011 Hal. 25-36.
Sudrajat  H.  I.  (2015).  Operasi  Mandala Dalam  Rangka  Pembebasan  Irian Barat:  Pasang  Surut  Hubungan
Indonesa-Belanda
1961-1962.
Repository.upi.edu .
Suryana  A.  Y,  dkk.  (2017).  Peran  Amir Machmud Dalam Pelaksanaan Papera 1969. Factum Vol. 6 No. 2 Oktober 2017 . Wihardyantie  F.  S,  dkk.  (2018).
Keterlibatan  Amerika  Serikat  Dalam Penyelesaian Konflik Irian Barat 1960- 1963. Historia:  Jurnal  Pendidikan  dan Penelitian  Sejarah  Vol.  II  No.  I  Oktober 2018 .