## SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

## Rispalman

## Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh

## Abstract
World  War  has  produced  many  negative  effects.  Environmental  pollution  is  one  of  the negative effects of world war. Pollution in the world is increasingly alarming. On this basis, the  United  Nations  conducted  an  environmental  conference  in  June  1972  in  Stockholm, Sweden.  The  Stockholm  Conference  is  considered  the  highest  peak  of  environmental awareness at the international level. The Stockholm Conference produced an environmental legal  concept  called  suitanable  development.  The  results  of  the  Stockholm  conference underwent follow-up and obliged the conference participant countries to ratify it. Indonesia fulfilled this obligation by establishing Law No. 4 of 1982 concerning the basic provisions of environmental  management.  The  law  has  several  important  instruments  in  environmental protection,  namely  an  analysis  of  environmental  impacts  and  environmental  quality standards.  In  1997  the  law  was  revised  and  underwent  several  additions  to  environmental protection  instruments.  The  final  revision  of  environmental  law  is  Law  No.  32  of  2009 concerning  environmental  protection  and  management.  The  latest  law  has  more  complex environmental protection instruments Keyword: History, Development, Environmental Law

## Abstrak
Perang dunia telah menghasilkan banyak efek n egatif. Pencemaran lingkungan adalah salah satu  efek  negatif  dari  perang  dunia.  Pencemaran  di  dunia  semakin  lama  semakin memprihatinkan. Atas dasar itu PBB melakasanakan konferensi lingkungan pada bulan Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Konferensi Stockholm dianggap sebagai titip puncak kesadaran lingkungan  di  tingkat  internasional.    Konferensi  Stockholm  menghasilkan  suatu  konsep hukum lingkungan yang disebut suitanable development(Pembangunan yang berkelanjutan). Hasil  konferensi  Stockholm  ini  mengalami  tindak  lanjut  dan  mewajibkan  negara  peserta koferensi  meratifikasinya.  Indonesia  memenuhi  kewajiban  tersebut  dengan  membentuk Undang-undang No. 4 Tahun 1982 Tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang  tersebut  memiliki  beberapa  instrumen  penting  dalam  perlindngan lingkungan  hidup,  yaitu  Analisa  mengenai  dampak  lingkungan  dan  baku  mutu  lingkungan. Pada  tahun  1997  undang-undang  tersebut  direvisi  dan  mengalami  beberapa  penambahan instrumen perlindungan lingkungan. Revisi terakhir dari undang-undang lingkungan adalah Undang-undang  No.  32  tahun  2009  Tentang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.  Undang-undang  terakhir  memiliki  instrumen  perlindungan  lingkungan  yang  lebih komplek
Keyword: Sejarah, Perkembangan, Hukum Lingkungan

## Pendahuluan

## A. Sejarah pengelolaan lingkungan hidup dalam perkembangan global
Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk  memberikan  perhatian  lebih  besar  kepada  lingkungan  hidup,  mengingat lingkungan  hidup  menjadi  masalah  yang  perlu  ditanggulangi  bersama  demi kelangsungan  hidup  sedunia.Perhatian  terhadap  masalah  lingkunnga  ini  dimulai dikalangan ekonomi dan social PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil- hasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970)” guna merumuskan strategi “(Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980)”. 1
Konferensi  PBB  tentang  lingkungan  hidup  telah  dilaksanakan  di Stockholm.Bagaimana  awal  mulanya  sehingga  lingkungan  menjadin  kata  yang menggemparkan  dunia.  Ungkapaan  seperti pollution,  recycling,  ecological,  balance dan  sebagainya  telah  dikenal  sebelum  konferensi  Stockholm,  bahkan  telah  tertuang dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Negara  maju  seperti  USA: National Environmental  policy  Act  1969  (NEPA), Belanda: Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren  1969  (WVO) dan Wet  Inzake  de  Luchtverontreiniging  1970 (WLV) ,  serta  jepang: Basic  Law  for  Environmental  Protection  1967 (diubah  tahun 1970,  1971  dan  1993).  Betapa  pun  juga  konferensi  Stockholm  lah  yang  menjadi puncak perhatian dan kesadaran manusia terhadap lingkungan, terutama permasalahan kesenjangan antara Negara maju dan Negara berkembang. 2
Pembicaraan  tentang  masalah  lingkungan  hidup  ini  diajukan  oleh  wakil  dari swedia  pada  tanggal  28  Mei  1968,  disertai  saran  untuk  dijajaki  kemungkinan  guna menyelenggarakan suatu konferensi internasional mengenai lingkungan hidup. 3 Dalam laporan  sekretaris  jenderal  PBB  dinyatakan  betapa  mutlak  perlunya  dikembangkan “sikap  dan  tanggapan  baru  terhadap  linkungan  hidup”. 4 Laporan  sektretaris  jendral PBB tersebut diajukan kepada siding umum tahun 1969.Siding umum PBB menerima
1 Koesnadi  Hardjasoemantri, Hukum  Tata  Lingkungan ,    Gadjah  Mada  University  press,  Yogyakarta, 2002, hlm. 6
2 Varindra  Tarzie, The  Polutan  of  Property,  Newsweek ,  1977,  hlm.  27  dikutip  dari  Siti  Sundari Rangkuti , Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm 28
3 Loc Cit
4 Ibid hlm. 6
baik  tawaran  pemerintah  swedia  untuk  menyelenggarakan  konferensi  PBB  tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm pada bulan Juni 1972. 5
Bertetapan  dengan  diumumkannya  “Strategi  Pembangunan  Nasional”  bagi “dasawarsa  pembangunan  dunia  ke-2”  ( the  second  UN-Development  Decade ),  yang dimulai  pada  tanggal  1  Juni  1970,  sidang  umum  PBB  yang  menyerukan  untuk meningkatkan  usaha  dan  tindakan  nasional  serta  internasional  guna  menanggulangi proses  kemerosotan  lingkungan  hidup  agar  dapat  diselamatkan  keseimbangan  dan keserasian ekologis, demi kelangsungan hidup manusia. Secara khusus revolusi siding umum  PBB  No.  2657  tahun  1970  menegaskan  kepada  Panitia  persiapan  untuk mencurahkan  perhatian  kepada  usaha  guna  menanggulangi  dan  mengembangan kepentingan-kepentingan Negara-negara yang sedang berkembangdengan menyesuaikan  dan  memperpadukan  secara  serasi  kebijakan  nasional  di  bidang lingkungan hidup dengan rencana pembangunan nasional. 6
Hasil  karya  persiapan  tersebut  diatas  beserta  penyempurnaan  dan perubahannya  telah  disahkan  dengan  revolusi  siding  umum  PBB  No.  2849  pada tanggal  20  Desember  1971.Konverensi  PBB  tentang  lingkungan  hidup  di selenggarakan  di  Stockholm  pada  tanggal  5-16  Juni  1972,  yang  diikuti  oleh  113 negara dan beberapa puluh peninjau. Soviet Uni dan Negara-negara eropa timur telah memboikot  konferensi  ini  sebagai  protes  terhadap  ketentuan-ketentuan  yang menyebabkan beberapa Negara tidak diundang dengan kedudukan yang sama dengan peserta lain.
Indonesia  adalah  Negara  yang  turut  berperan  serta  dalam  konferensi Stockholm  1972  dengan  menganjukan  pikiran  berupa Indonesia’s  country  report , suatu  dokumen  resmi  yang  semula  di  sampaikan  oleh  forum ECAFE  Seminar  on development and environtment di Bangkok, tanggal 17-23 Agustus 1971. Dari bahan penyajian untuk konferensi Stokckholm itu nyata betapa masih dininya pengertian dan upaya  Indonesia  terhadap  lingkungan,  termasuk  yuridisnya.Pada  tanggal  15-18  Mei 1972  atas  pemrakarsa  “lembaga  ekologi”  Unpad  diadakan  di  Bandung Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia  Dan  Pembangunan Nasional. 7 Pembahasan
5 Ibid hlm 7
6 Ibid Hlm7
7 Siti  Sundari  Rangkuti ,  Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional. Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm. 60
aspek  hukum  telah  dikemukankan  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  yaitu  pengaturan hukum  masalah  lingkungan  hidup  manusia:  beberapa  pikiran  dan  saran.  Mengingat bahwa  sajian  mengenai  pembinaan  hukum  lingkungan  tersebut  pertama  kalinya  di Indonesia, maka Munadjat Danusaputro berkata bahwa atas dasar kenyataan tersebut, maka  tidak  ragu  untuk  menyatakan  pelekan  batu  pertama  pemerhatian  dan penanganan  hukum  lingkungan  bagi  Indonesia  adalah  Mochtar  Kusumaatmadja. 8 Setelah  berlangsungnya  konferensi  Stockholm,  kegiatan  pengelolaan  lingkungan hidup dilakukan secara langsung oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No.  60  tahun  1972  tanggal  17  Oktober  1972  tentang  pembentukan  panitia  perumus dan rencana kerja bagi pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup. Tugas panitia  antar  departemen  ini  adalah  menyusun,  membuat  inventarisasi  dan  rencana kegiatan bagi pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup. 9
Sehubungan  terjadinya  kecelakaan  kapal  tanker  raksasa Showa  Maru berbendera  jepang  yang  kandas  pada  tanggal  6  Januari  1975    di  dekat  pelabuhan singapura,  maka  diperlukan  pengaturan  untuk  “perlindungan  lingkungan  laut nusantara”  secara  fundamental.  Dalam  menghadapi  penyelesaian  dan  tuntutan  ganti rugi akibat pencemaran lingkungan laut terasa sulit karena :
a. Indonesia  belum  memiliki  undang-undang  pencegahan  dan  pencemaran lingkungan laut
b. Konvensi-konvensi internasional mengenai hal ini belum diartifikasi. 10
Pada  tanggal  31  Maret  1975  menteri  kehakiman  membentuk  tim  teknis penyusun  RUU  pencegahan  dan  penanggulangan  pencemaran  laut,  yang  merupakan awal  Indonesia  membenahi  hukum  lingkungan  secara  konsepsional. 11 Sebagai  upaya memperdalam  dan  memperluas  penalaahan  peraturan  hukum  masalah  lingkungan hidup  manusia,  diadakan  seminar segi-segi  hukum  dari  pengelolaan  lungkungan hidup yang  diadakan  oleh  badan  pembinaan  hukum  nasional  dan  fakultas  hukum universitas padjadjaran, pada tanggal 25-27 Maret 1976 di Lembang. 12
8 Mochtar  Kusumaatmadja, Pengaturan  Hukum  Masalah  Lingkungan  Hidup  Manusia:  Beberapa Pemikiran Dan Saran, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1977. Hlm 62
9 Op Cit, Siti Sundari Rangkuti,hlm. 60
10 Munadjat  Danusaputro,  Hukum  Lingkungan,  Binacipta,  bandung,  1981,  hlm  39  dikutip  dari  Siti Sundari Rangkuti, 2000. hlm 205
11 Ibid hlm. 14
12 Op Cit, Siti Sundari Rangkuti,hlm.62

## B. Sejarah Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia

## a. Sejarah pembentukan UULH
Awalnya  pembinaan  lingkungan  hidup  dari  segi  yuridis  di  Indonesia  secara konkrit tertuang dalam  Keputusanm Menteri Negara Pengawasan Pembangunan Dan Lingkungan  Hidup  No.KEP-006//MNPPLH/3/1979  tentang  pembentukan  kelompok kerja  dalam  Bidang  Pembinaan  Hukum  dan  Aparatur  dalam  Pengelolaan  Sumber Alam  dan  Lingkungan  Hidup  (Pokja  Hukum).Pokja  hukum  ini  bertugas  menyusun rancangan peraturan perundang-undangan  yang  mengatur ketentuan-ketentuan pokok tentang  Tata  pengelolaan  sumber  alam  dan  lingkungan  hidup.Hasil  karya  pokja tersebut  merupakan  konsep  rintisan  dari  Rancangan  Undang-undang  Pengelolaan lingkungan  hidup.  Setelah  mengalami  pembahasan  dan  saran  berbagai  pihak  bulan Maret 1981 RUU tersebut disempurnakan oleh suatu tim kerja Kantor Menteri Negara PPLH.
Perbaikan  konsep  RUU  hasil  tim  kerja  tersebut  kemudian  diajukan  ke  forum antar  departemen  tanggal  16  s.d.  18  Maret  1981  untuk  dibahas  dan  memperoleh persetujuan  dari  menteri  yang  bersangkutan.  Akhirnya  RUU  tentang  Ketentuan- ketentuan  Pokok  pengelolaan  lingkungan  hidup  berhasil  diajuka  kepada  siding  DPR bulan  Januari  1982  sebelum  masa  reses  menghadapi  pemilihan  umum,  yaitu  dengan Surat  Presiden  No.  R.01/PU/I/1982  tanggal  12  Januari  1982  untuk  mendapatkan persetujuan pada tahun 1982. 13
Pada  tanggal  2  Februari  1982  diadakan  pandangan  umum  para  anggota  DPR dari  semua  fraksi  dan  juga  dihadiri  Meneri  Negara  PPLH.Tehadap  pemandangan umum  tersebut  diberikan  jawaban  pemerintah  pada  tanggal  15  Februari  1982  oleh menteri  Negara  PPLH.Pembahasan  tingkat  III  diadakan  pada  tanggal  17  Februari 1982  oleh  panitia  khusus  DPR  (Pansus  DPR).Tanggal  17-20  Februari  1982  semua peserta  pansus  dikonsinyasi  untuk  membahas  secara  intensif  RUUPPLH.Dengan sistem  kerja  nonstop  tersebut  dalam  waktu  relative  singkat  hasil  maksimal  dapat dicapai.Untuk pertama kali dalam pembahasan RUU telah diikutsertakan ahli  bahasa Indonesia. 14
Pada  tanggal  25  Februari  1982  RUULH  yang  telh  dirumuskan  kembali  oleh PANSUS  DPR  diajukan  ke  siding  pleno  DPR,  yang  dengan  aklamasi  menetapkan Undang-undang  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Pengelolaan  lingkungan  hidup.
13 Op cit, Siti SUndari Rangkuti . hlm 182
14 Ibid, hlm 182
Seterusnya pada tanggal 27 Februari 1982  Menteri Negara PPLH  melaporkan segala sesuatu  yang  berkenaan  dengan  proses  penyelesaian  Undang-Undang  Lingkungan Hidup  tersebut  kepada  Presiden.  Akhirnya,  pada  tanggal  11  Maret  1982  Uundang- undang  No.  4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UULH)  disahkan  oleh  presiden  dan  diundangkan  dalam Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1982  No.  12,  TLN  RI  No.  3215. Kemudian,  pada  tanggal  19  September  1997,  UULH  disempurnakan  dengan diundangkannya  Undang-undang  No.  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat UUPLH. UUPLH diundangkan dalam LNRI Tahun 1997 No. 68 dan TLNRI No. 3699. 15
Proses  akhir  dari  RUULH  bertepatan  dengan  peristiwa  penting  di  bidang hukum  lingkungan,  yaitu  diadakan  pertemuan ad  hoc  meeting  of  senior  government officials expert in enivironmental law tanggal 28 Oktober 1981 di Montevideo. Dalam pertemuan  ini  para  ahli  hukum  lingkungan  tersebut  berpendapat  bahwa: “… environmental  law  is  an  essential  instrument  for  proper  environmental management  and  the  improvement  of  the  quality  of  life.” 16 Program  pengembangan dan  peninjauan  secara  berkala  hukum  lingkungan  hendaklah action  oriented dan diarahkan kepada penyerasian pertimbangan pembangunan dan lingkungan menerima integrated and coordinated approach in all aspect of environmental legislation and its application. 17 kesepakatan  bersamayang  dicapai  dalam  pertemuan  mentevideo  sangat mendorong iklim bagi proses penyelesaian keberhasilan pengundangan UULH.

## b. Pembangunan Hukum Lingkungan Nasional
Hukum tata ruang sangat berkaitan dengan hukum lingkungan dan merupakan hukum yang di dalamnya terdapat pula bidang-bidang hukum lain berhubungan secara fisik  seperti,  hukum  agrarian,  hukum  bangunan,  dan  beberapa  bagian  khusus  dari hukum pemerintah. 18 Hubungan antara hukum lingkungan dan kebijakan lingkungan dalam  proses  pembangunan  hukum  lingkungan  sangatlah  erat.  Pengelolaan lingkungan  hidup  Indonesia  teelah  mempunyai  dasar  hukum  yang  kuat  dan  bersifat menyeluruh  serta  dilandasi  oleh  prinsip-prinsip  hukum  lingkungan,  sebagaimana
15 Ibid, hlm 182
16 Op Cit, Koesnadi Hardjasoemantri, hlm. 62
17 Ibid hlm. 63
18 Drupsteen, Nederlands  Milieurecht  In  Kort  Bestek, 2e  druk,  WEJ  Tjeeen  Willink,  Zwolle,  hlm.  6 dikutip dari Siti Sundari Rangkuti, 2000.
dituangkan  dalam  Undang-undang  No.  4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan hidup dan dewasa ini UUPLH. 19
Melalui  studi  formal  dan  non-formal,  beberapa  pakar  hukum  Indonesia berminat  telah  berkecimpung  di  bidang  hukum  lingkungan.Dengan  latar  belakang yang  berbeda  di  bidang  ilmu  hukum  pada  umumnya  dan  hukum  lingkungan  pada khususnya,  para  pakar  hukum  Indonesia  berusaha  berperanserta  dalam  memecahkan masalah  lingkungan  dengan  pengembangan  pemikiran  mengenai  segi-segi  hukum pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Indonesia. 20 Hasan  purbo  menyatakan  lebih  lanjut bahwa  sebagian  kajian  lingkungan  social  dan  lingkungan  fisik  merupakan  tata ruang. 21
Hukum  lingkungan  sudah  dikenal  secara  luas  di  Indonesia.Mempelajari hukum lingkungan berarti mencakup penguasaan materi tentang hukum administrasi, perdata,  pidana,  pajak,  internasional  dan  tata  ruang,  di  samping  pemahaman multidisipliner  mengenai  hukum  lingkungan  lainnya.  Sejak  tanggal  11  maret  1982 telah  berlaku  Undang-undang  lingkungan  hidup  (UULH)  dan  kemudian disempurnakan oleh UUPLH  yang  berlaku pada tanggal  19 September 1997. Dalam undang-undang  tersebut  terdapat  benyak  sekali  prinsip  dan  pengertian  hukum lingkungan  yang  masih  memerlukan  penggkajian  yang  lebih  mendalam.Upaya  ini penting  terutama  sehubungan  dengan  penyusunan  peraturan  perundang-undangan lingkungan  sebagai  tindak  lanjut  berlakunya  UULH  sejak  dasawarsa  lingkungan hidup ke-2 (1982-1992) sejalan dengan gerakan nasional. 22
Pengkajian  memiliki  arti  penting  bagi  pembangunan  hukum  lingkungan sebagai pengembangan teoritik ilmu hukum tata Negara dan hukum administrasi yang secara  disiplin  ilmiah  tidak  dapat  dipisahkan.  Dari  analisis  terhadap  konsep-konsep dalam  dua  bidang  keilmuan  tersebut  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup  akan diperoleh pemahaman yang mendalam terhadap pemecahan masalah lingkungan dari segi yuridis. Sesuai dengan sifat interdisipliner hukum lingkungan, diungkapkan  pula kerangka  dasar  pemikiran  yang  merupakan  sumbangan  bagi  pengembangan  hukum
19 Opcit, Siti Sundari Rangkuti . hlm 9
20 Ibid
21 Hasan Pubo, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup , PSLH-ITB, Bandung, 1982
22 Op cit, Siti SUndari Rangkuti . hlm 10
perdata dan pidana mengenai pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. 23 Ternyata juga diperlukan pengaturan tentang hak ulayat, dengan dibentuknya pengaturan sebagi berikut  maka  diharapkan  akan  tercapai  kepastian  hukum  bagi  mereka  yang berkepentingan. 24
Peraturan  perudang-undangan  lingkungan  yang  dipersiapkan  penyusunannya guna  menunjang  UULH-UUPLH  sebagai  wadah  untuk  menuangkan  kebijakan lingkungan  diharapkan  merupakan  salah  satu  jalan  keluar  bagi  masalah lingkungan.Untuk tujuan  tersebut  hukum  sebagai  sarana  pembangunan  dan  rekayasa sosial  merupakan  tumpuan  harapan  bagi  terwujudnya  pembangunan  yang berkelanjutan.  Periode  kabinet  persatuan  nasional  yang  merupakan  era  penataan hukum  yang  menyeluruh  dan  terpadu  dalam  pembangunan  nasional  sebagaimana digariskan  dalam  GBHN  tahun  1999-2004,  diwarnai  dengan  kegiatan  dibidang peraturan perundang-undangan sebagai sarana kebijakan lingkungan yang mempunyai arti penting tetapi juga memiliki kelemahan. 25
Sejalan dengan kebijakan nasional di bidang hukum tersebut, maka pengkajian hukum  lingkungan  memberikan  sumbangan  yang  berharga  bagi  pembinaan  hukum lingkungan  nasional.Untuk  menunjang  hal  ini,  Kep.  Pres  No.  17  tahun  1994 menyatakan  akan  meningkatkan  penelitian  dan  pengembangan  hukum,  penulisan karya  ilmiah dibidang  hukum, serta penyelenggaraan pertemuan  ilmiah  hukum  yang menyajikan hasil pengkajian serta penelitian hukum. 26
Berbagai  upaya  penelitian  dan  sarana  administrasi,  perangkat  pelaksanaan kebijaksanaan  lingkungan,  baik  pemerintah  maupun  lembaga  swadaya  masyarakat, dipusat  dan  di  daerah  ditingkatkan  terus  efektivitas  dan  efisiensinya.Kerjasama  dan keterpaduan  antara  segenap  pihak  yang  berkepentingan,  terurama  aparatur pemerintahan  sebagai  pengelolalingkungan  makin  memperlancar  pencapaian  tujuan akhir  kebijaksanaan  pengelolaan  lingkungan  yang  ditetapkan  dalam  pasal  4  UULH- pasal 3-4 UUPLH.Hal ini berarti pula bahwa hukum telah berperan serta secara nyata dalam mempertahankan jujukan kebangsaan nasional yaitu Indonesia sebagai zamrud khatulistiwa  dalam  pelaksanaan  pembangunan  yang  berkelanjutan.Peraturan
23 Ibid hlm 11
24 Maria Sumardjono, Hak Ulayat dan Pengakuan Oleh UUPA, dikutip dari Koesnadi Hardjasoemantri, 2002.
25 Op cit, Siti SUndari Rangkuti . hlm. 12
26 Ibid , hlm. 14
perundang-undangan  lingkungan  sebagai  pelaksanaan  dan  pendukung  UULH- UUPLH  yang  perlu  segera  dibentuk  jelas  merupakan  bagian  darin  program pembinaan hukum nasional.Untuk keperluan tersebut, hasil kajian dapat dimanfaatkan bagi  pembangunan  hukum  lingkungan  yang  belum  ada  diseluruh  Indonesia  sebagai bagian  dari  pembangunan  hukum  nasional  guna  memenuhi  kebutuhan  masyarakat terhadap  kepastian  hukum  agar  dapat  terangkum  dalam  satu  sistem  hukum  nasional Indonesia. 27 Menghindari  sengketa  lingkungan  dan  perdagangan  akan  merupakan komponen  esensial  dari  kerangka  hukum  pembangunan  berkelanjutan  yang memerlukan keahlian hukum yang khusus. 28

## c. Kebijakan lingkungan dalam UULH
UULH diharapkan mampu menampung perkembangan baru di bidang hukum lingkungan  dan  memiliki  keluwesan  yang  diperlukan  terhadap  kebutuhan hukum.Undang-undang  tersebut  praktis  memuat  semua  segi  pengelolaan  lingkunga hidup, sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengaturan lebih lanjut dalam menghadapi peningkatan pencemaran lingkungan di masa mendatang.
Beberapa  ketentuan  Undang-undang  Lingkungan  Hidup  memuat  prinsip- prinsip hukum lingkungan nasional maupun internasional yang mempunyai implikasi terhadap pembangunan nasional, yaitu :
a. Wawasan Nusantara
b. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat
c. Prinsip pencemar membayar
d. Prinsip  insentif  dan  disinsentif  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  pungutan pencemaran
e. Sistem perizinan dan sanksi administrasi
f. Pern serta masyarakat
g. Keterpaduan
h. Ganti kerugian
27 Ibid, hlm 15
28 Mas Achmad Santosa, Kasus-Kasus Lingkungan Yang Terjadi Di Indonesia , makalah pada seminar penerapan  atas  tanggung  jawab  mutlak  di  bidang  lingkungan  hidup,  Jakarta,  16  juni  1994,  kantor  menteri Negara lingkungan hidup, hlm. 24 dikutip dari Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan , 2002

## i. Sanksi pidana 29
Prinsip-prinsip  hukum  lingkungan  tersebut  diatas  dituangkan  sebagai kebijaksanaan  lingkungan  dalam  UULH  dan  memerlukan  pengkajianyang  dalam untuk  dapat  dijabarkan  lebih  lanjut  dalm  peraturan  perundang-undangan  lingkungan sebagai  pelaksanaan  UULH.Materi  mengenai  bidang  lingkungan  sangat  luas, mencangkup  segi-segi  dari  angkasa  sampai  perut  bumi  dan  dasar  laut,  dan  meliputi sumber  daya  manusia,  dan  lain  sebaginya.Bidng  yang  demikian  luas  tidak  mungkin diatur  secara  lengkap  dalam  satu  undang-undang  tettapi  memerlukan  seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah dan cirri yang serupa. 30
Betapa sulitnya menyusun RUU yang mempunyai bobot pengaturan demikian luasnya, mulai dari penuang pokok pikiran, sistematika materi sampai fase berlakunya secara  formal,  tercermin  dari  proses  pembentukan  UULH.  Apabila  dibandingkan dengan  pembentukan  undang-undang  di  masa  lalu,  terasa  penting  peran  serta  ahli bahasa dan pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, departemen pendidikan dan kebudayaan  (departemen  pendidikan  nasional)  untuk  membantu  penyempurnaan RUULH  dari  sudut  bahasa  Indonesia.Namun,  sayangnya  upaya  ini  tidak  ditiru  oleh para konseptor UUPLH sewaktu mempersiapkan RUUPLH.
Ketidak  mampuan  demikian,  ternyata  masih  terdapat  beberapa  hal  yang kurang  menunjukan  kecermatan  dalam  perancangan  dan  penyusunan  konsep  akhir RUULH tersebut, seperti misalnya 31 :
a. Konsideran  “mengingat”antara  lain  menyebutkan  pasal  33  UUD  1945. Bila  diteliti  dalam  UUD  1945,  ternyata  pasal  33  merupakan  bagian  dari Bab XIV kesejahteraan social, yang terdiri atas atas pasal 33 dan pasal 34. Pasal  33  adalah  pasal  yang  bertitik  tolak  pada  penampilan  prinsip/asas kehidupan  ekonomi  bangsa  dan  Negara  RI.  Dan  mengatur  tentang lingkungan  hidup.  “Bumi  dan air dan kekayaan alam  yang terkandung di dalamnya” sebagai mana diatur dalam pasal 33 ayat (1) merupakan unsur lingkungan hidup.
29 Koesnadi  hardjasoemantri, peraturan-perundang-undangan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan andal, kantor menteri Negara KLH, 1985
30 Ibid, hal. 9
31 Op Cit, Koesnadi Hardjasoemantri, hlm.261
b. Pasal  8  seyogyanya  berbunyi:  “Pemerintah  …  upaya  pelestarian kemampuan  lingkungan  hidup  (yang  serasi  dan  seimbbang)  untuk menunjang  pembangunan  yang  berkesinambungan”,  karena  ungkapan  ini sudah merupakan kesatuan pengertian yang utuh.
c. Pasal 16 seyogyanya berbunyi: “ setiap rencan kegiatan yang diperkirakan mempunyai  dampak  penting…”  hal  ini  sesuai  dengan  penjelasan  pasal tersebut,  bahwa  yang  menimbulkan  dampak  terhadap  lingkungan  hidup pada dasarnya adalah semua usaha dan kegiatan pembangunan.
d. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) redaksinya tidak konsisten:
Ayat (1):   barang  siapa  …  memikul  tanggung  jawab dengan  kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita …”
Ayat  (2):  barang  siapa  …  memikul tanggung  jawab membayar  biaya pemulihan lingkungan hidup kepada Negara.”
Istilah  tanggung  jawab  dalam  pasal  ini  maksudnya  adalah  tanggung  jawab  dalam bidang  perdata,  sedangkan  perkataan  dengan  kewajiban  dalam  ayat  (1)  berlebihan sedangkan dalam ayat (2) tidak dimuat.

## Daftar Pustakaan
Koesnadi  Hardjasoemantri, Hukum  Tata  Lingkungan ,    Gadjah  Mada  University  press,
Yogyakarta, 2002.
Varindra Tarzie, The Polutan of Property, Newsweek , 1977
Siti  Sundari  Rangkuti ,  Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional.
Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
Mochtar  Kusumaatmadja, Pengaturan  Hukum  Masalah  Lingkungan  Hidup  Manusia: Beberapa  Pemikiran  Dan  Saran, Lembaga  Penelitian  Hukum  Dan  Kriminologi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1977.
Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Binacipta, bandung, 1981
Drupsteen, Nederlands Milieurecht In Kort Bestek, 2e druk, WEJ Tjeeen Willink, Zwolle Hasan Pubo, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup , PSLH-ITB, Bandung, 1982.
Koesnadi  hardjasoemantri, peraturan-perundang-undangan  pengelolaan  lingkungan  hidup dan andal, kantor menteri Negara, KLH, 1985