## AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA PADAASIH KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BANDUNG BARAT
*Kusnadi 1) , Adji Priatna Anwar 2)
1)Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Cimahi,
Indonesia
2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Cimahi,
Indonesia
*Email Korespondensi : ajifrian30@gmail.com
Diterima Redaksi: 24-03-2023 | Selesai Revisi: 01-04-2023 | Diterbitkan Online: 12-04-2023

## Abstrak
Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  sangat  penting  pada  pelaksanaan  program  pembangunan  desa, termasuk  ke  dalamnya  adalah  pengelolaan  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Dana  Desa. Penelitian ini mengkaji akuntabilitas pemerintah Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung  Barat  dalam  pengelolaan  BLT  yang  diukur  dengan  konsep  dan  teori  pengukuran akuntabilitas  dari  Syahrudin  Rasul  dengan  dimensinya  meliputi:  akuntabilitas  hukum  dan kejujuran,  akuntabilitas  manajerial,  akuntabilitas  program,  akuntabilitas  kebijakan,  dan akuntabilitas  finansial.  Penelitian  ini  merupakan  penlitian  kualitatif  dengan  pengumpulan  data meliputi  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Informan  berjumlah  10  (sepuluh)  orang  yang ditetapkan  secara  purposif.  Kemudian,  teknik  analisis  data  melalui  Triangulasi  yang  meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan BLT-DD di Desa Padaasih sudah akuntabel, walaupun belum maksimal mengingat belum  semua  dimensi  akuntabilitas  dapat  diwujudkan  pada  kegiatan  tersebut.    Hal  ini  tampak dari pemerintah desa sudah mematuhi peraturan yang berlaku, penggunaan sarana dan prasarana dalam  pembagian  bantuan  sudah  cukup  baik,  perencanaan  pengelolaan  BLT-DD  melibatkan banyak  pihak,  pelaksanaannya  berjalan  dengan  lancar  dan  tertib,  yang  dilanjutkan  dengan evaluasi  kegiatan  serta  dibuat  laporan  pembagiannya,  kegiatan  dalam  pengelolaan  BLT-DD dibuat  laporan  pertanggungjawabannya  sekalipun  masih  terdapat  ketidaksesuaian  antara penetapan  penerima  BLT-DD  dengan  kriterianya,  serta  penetapan  kebijakan  terkait  BLT-DD belum secara keseruluhan sesuai dengan kriterianya.
Kata Kunci : Akuntabilitas; Pemerintah Desa; BLT Dana Desa.

## Abstract
Village  Government  accountability  is  very  important  in  the  implementation  of  village development  programs,  including  the  management  of  Village  Fund  Direct  Cash  Assistance (DCA).  This  research  examines  the  accountability  of  the  government  of  Padaasih  Village,
Cisarua  District,  West  Bandung  Regency  in  the  management  of  DCA  as  measured  by  the concept  and  theory  of  accountability  measurement  from  Syahrudin  Rasul  with  its  dimensions including: legal accountability and honesty, managerial accountability, program accountability, policy accountability, and financial accountability. This research is a qualitative research with data  collection  including:  observation,  interview  and  documentation.  There  were  10  (ten) informants  who  were  determined  purposively.  Then,  data  analysis  techniques  through triangulation which includes: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results  of  the  study  concluded  that  the  management  of  DCA  in  Padaasih  Village  was accountable,  even  though  it  was  not  optimal  considering  that  not  all  dimensions  of accountability  could  be  realized  in  this  activity.  This  can  be  seen  from the  village  government complying with applicable regulations, the use of facilities and infrastructure in the distribution of  assistance  is  quite  good,  the  DCA  management  plan  involves  many  parties,  the implementation  runs  smoothly  and  in  an  orderly  manner,  which  is  followed  by  evaluating activities and making reports on the distribution. in the management of DCA an accountability report  is  made  even  though  there  is  still  a  discrepancy  between  the  determination  of  DCA recipients and the criteria, and the determination of policies related to DCA as a whole has not met the criteria.
Keywords : Accountability; Village Government; Village Fund DCA

## PENDAHULUAN
Tugas  pemerintah  berdasarkan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  tahun  1945 adalah  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia.  Atas  dasar  ini,  maka  dilakukan  pembangunan  dalam segala aspek kehidupan masyarakat, sekalipun dalam pelaksanaannya sering dihadapkan kepada  berbagai  hambatan  antara  lain  seperti  pandemi  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19). Fenomena tersebut sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti terjadinya penurunan secara signifikan di bidang ekonomi, yang pada gilirannya menyebabkan sebagian anggota masyarakat kehilangan mata pencahariannya dan  menjadi  miskin.  Kondisi  ini  dialami  pula  oleh  sekira  300  kepala  keluarga  (KK)  di Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.
Kaitannya dengan fenomena di atas, pemerintah berusaha mengatasinya  melalui program  bantuan  sosial  guna  memenuhi  dan  menjamin  kebutuhan  dasar  masyarakat serta  dalam  rangka  mendorong  perekonomian  nasional.  Bantuan  dimaksud  antara  lain berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. BLT Dana Desa merupakan bantuan
pemerintah  berupa  pemberian  uang  tunai  kepada  keluarga  miskin  atau  tidak  mampu  di perdesaan  yang  bersumber  dari  dana  desa  untuk  mengurangi  dampak  ekonomi  akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Pemberian BLT diawali dengan tahapan kegiatan pendataan. Pada tahap tersebut, calon  penerima  BLT  ditetapkan  dengan  mengacu  kepada  kriteria  keluarga  miskin  atau tidak  mampu  yang  termasuk  dalam  kategori  kemiskinan  ekstrim,  kehilangan  mata pencaharian,  mempunyai  anggota  keluarga  yang  rentan  sakit  menahun/kronis,  keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan, serta rumah tangga  dengan  anggota  rumah  tangga  tunggal  lanjut  usia  (Permenkeu  No.  PMK190/ PMK.07/2021).
Namun,  pada  praktiknya  hal  tersebut  tidak  berjalan  efektif.  Hal  ini  ditunjukkan oleh  tidak  tepatnya  pendataan  mengenai  penerima  dari  program  itu,  seperti  di  Desa Padaasih  bahwa  dari  172  KK  penerima  BLT  Dana  Desa  tidak  seluruhnya  memenuhi kriteria  yang  telah  ditetapkan.  Para  pelaksana  dari  kegiatan  dimaksud  dinilai  kurang amanah dalam melaksanakan tugasnya, sehingga penerima BLT Dana Desa tidak sesuai dengan  kriterianya.  Kondisi  ini  selanjutnya  akan  merefleksi  kepada  penyajian  data penerima BLT Dana Desa untuk kemudian diajukan kepada pemerintah. Demikian pula pada  penyalurannya  menjadi  tidak  tepat  sasaran  yang  pada  akhirnya  laporan  seluruh aktivitas  tersebut  tidak  sesuai  dengan  yang  sebenarnya.  Padahal  seluruh  aktivitas dimaksud  sangat  penting  dalam  mewujudkan  akuntabilitas  pemberian  BLT  Dana  Desa (Mardiasmo,  2009).  Hal  ini  dikuatkan  pula  oleh  hasil  penelitian  (Ayuningtyas  et  al., 2022)  bahwa  penyaluran  bansos  di  masa  pandemi  belum  transparan  dan  belum  tepat sasaran. Demikian pula hasil penelitian (Sutanto & Hardiningsih, 2021) mengemukakan tentang  hal  yang  sama  sehingga  memandang  pentingnya  akuntabilitas  pemerintah  desa dalam penyaluran BLT Dana Desa.
Kaitannya  dengan  hal  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui akuntabilitas  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  BLT  Dana  Desa  di  Desa  Padaasih Kecamatan  Cisarua  Kabupaten  Bandung  Barat  yang  diukur  menggunakan  konsep  dan teori pengukuran akuntabilitas menurut (Rasul, 2002).

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan  metode  penelitian  deskriptif,  yaitu  sebuah  metode  yang  memberi  kemudahan bagi  peneliti  untuk  merekam,  memantau  dan  mengikuti  proses  suatu  peristiwa  dan kegiatan  organisasi  sebagaimana  adanya  dalam  suatu  kurun  waktu  tertentu  dan selanjutnya  diinterpretasikan  untuk  menjawab  masalah  penelitian.  Pada  prosesnya  hal tersebut  diawali  dengan  observasi  pada  pra  penelitian  untuk  memahami  masalah penelitian.  Atas  dasar  ini  dan  ditunjang  dengan  hasil  kajian  teori,  maka  kemudian peneliti  menyusun  proposal  penelitian.  Selanjutnya,  peneliti  melakukan  penelitian dimana di dalamnya teknik pengumpulan data memegang peranan penting sebab teknik pengumpulan data merupakan serangkaian proses yang sistematis dalam  pengumpulan, pencatatan,  dan  penyajian  fakta  untuk  tujuan  tertentu  (Sugiyono,  2013).  Pada  usaha pengumpulan  data  serta  keterangan  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  digunakan teknik  pengumpulan  data  yang  berupa  pengamatan/observasi,  wawancara,  dan  studi dokumentasi.  Adapun  informan  ditetapkan  secara  purposif  dengan  melibatkan  pihak- pihak yang berkepentingan atau dipandang mengetahui  secara baik  informasi berkaitan pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung  Barat.  Informan  dimaksud  berjumlah  10  (Sepuluh)  orang  yang  terdiri  dari Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Kaur  Keuangan,  Kasi  Kesra,  Ketua  BPD,  Perwakilan Ketua  RW,  Masyarakat  penerima  bantuan  (2  orang),  dan  perwakilan  masyarakat  (2 orang).  Dalam  konteks  tersebut,  instrumen  penelitian  merupakan  suatu  alat  yang digunakan  untuk  mengukur  fenomena  alam  maupun  sosial  yang  diamati  (Sugiyono, 2015).  Secara  umum  kegunaan  instrumen  penelitian  ini  untuk  memudahkan  peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dan sistematis.  Adapun  instrumen  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  Pedoman Wawancara.  Kemudian,  setelah  data  hasil  penelitian  diperoleh  maka  selanjutnya dilakukan  analisis  data.  Analisis  data  yang  dilakukan  mengikuti  pemikiran  Miles  dan Huberman  (Moleong,  2005)  yaitu  berupa  analisis  data  secara  interaktif  dengan  teknik- tekniknya  meliputi:  reduksi  data  ( data  reduction ),  penyajian  data  ( data  display )    dan penarikan kesimpulan ( drawing conclusions ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akuntabilitas  sangat  erat  kaitannya  dengan  kehidupan  bernegara,  yang  pada awalnya  konsep  tersebut  berkaitan  dengan  administrasi  keuangan.  Namun  pada perkembangan  selanjutnya  tidak  lagi  terbatas  pada  konsep  administrasi  keuangan melainkan  berkembang  hingga  aspek  politik  dan  tata  kelola  pemerintahan  (Bovens, 2007).  Isu  penting  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  saat  ini  adalah  bagaimana mewujudkan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah (Dubnick, 2003). Akuntabilitas merujuk kepada mekanisme yang diberikan  kepada  pejabat  publik  untuk  dapat  menjelaskan  dan  memastikan  bahwa mereka telah telah bertindak dengan benar, berpriaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya  (Mulgan,  2000).  Pada  era  demokrasi,  di  mana  masyarakat  selalu  menuntut pemerintah  yang  bersih,  bertanggungjawab,  dan  transparan,  kebutuhan  terhadap akuntabilitas keuangan semakin tinggi (Hupe & Hill, 2007). Tuntutan ini diarahkan pada semua tingkatan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Atas dasar  tersebut,  maka  pada  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  khususnya  tentang keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas tranparansi,  akuntabel,  partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Akuntabilitas  adalah  kewajiban  seseorang  atau  unit  organisasi  untuk mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dan  pengendalian  sumber  daya  serta pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepadanya  untuk  mencapai  tujuan  yang ditetapkan  melalui  pertanggungjawaban  secara  berkala  (LAN  RI,  2000).  Hal  tersebut senada  dengan  pendapat  Mardiasmo  bahwa  “akuntabilitas  merupakan  kewajiban  dari pemegang  amanah  ( agent )  untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan, melaporkan,  dan  mengungkapkan  seluruh  aktivitas  pemerintahan  kepada  pihak  yang telah  memberi  amanah  ( principal )”.  (Mardiasmo,  2009)  Atas  dasar  tersebut,  maka akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai  perrtanggungjawaban  seseorang  atau  unit organisasi dengan cara meyajikan, mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktivitasnya kepada  pihak  yang  telah  memberi  amanah.  Adapun  berdasarkan  kewajibannya akuntabilitas terbagi menjadi dua yaitu akuntabilitas vertical dan horizontal, seperti yang dikemukakan  oleh  (Dixon  et  al.,  2006).  Akuntabilitas  vertikal  mengacu  pada
pertanggungjawaban  kepada  otoritas  di  tingkat  yang  lebih  tinggi  atau  pemberi  tugas, yaitu pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten. Sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan  pertanggungjawaban  pemerintah  desa  kepada  masyarakatnya.  Konsep akuntabilitas horizontal ini sama dengan downward accountability (Paul, 1992).
Pada  praktiknya  akuntabilitas  dibagi  ke  dalam  empat  kelompok  (Mardiasmo, 2006),  yaitu:
1. Taat  kepada  peraturan  yang  berlaku  seperti  hukum  yang  ada,  peraturan perundang-undangan serta kebijakan administratif.
2. Sumber daya finansial.
3. Bersifat efisien, efektif, ekonomis terhadap suatu kegiatan yang dilakukan.
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah sesuai dengan tujuan serta manfaatnya.
Kemudian,  dilihat  dari  karakteristiknya,  akuntabilitas  memiliki  karakteristik sebagai berikut:
1. Fokus  kepada  hasil  kerja  yang  maksimal.  Mengandung  arti  bahwa  pelaksanaan kegiatan berorientasi kepada hasil dan tujuannya.
2. Menggunakan  pengukuran  kinerja.  Mengandung  arti  bahwa  ditetapkannya standar ukuran kinerja.
3. Menghasilkan  informasi  yang  berkualitas.    Mengandung  arti  bahwa  informasi yang didapat harus berkualitas.
4. Menghasilkan  data  setiap  periode.  Mengandung  arti  bahwa  adanya  data  dari setiap waktu.
5. Melaporkan hasil secara terbuka dan teratur. Mengandung arti bahwa pelaporan dilakukan secara transparan dan berintegritas.
Prinsip dan karakteristik tersebut harus menjadi dasar yang memberikan tuntutan dalam  tata  kelola  pemerintahan,  termasuk  dalam  akuntabilitas  pemerintah  desa  dalam pengelolaan  BLT.  Hal  dimaksud  pada  praktik  pengelolaan  pemerintahan  termasuk dalam  pengelolaan  BLT  oleh  (Rasul,  2002)  dirangkum  ke  dalam  5  (lima)  dimensi akuntabilitas dengan penjelasannya sebagai berikut:
1. Akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran.  Akuntabilitas  hukum  dalam  organisasi pemerintahan  dikaitkan  dengan  kepatuhan  pemerintah  terhadap  hukum  yang berlaku  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Supremasi  hukum  dapat ditegakkan  dalam  ranah  pemerintahan  dengan  aspek  akuntabilitas  hukum  ini. Akuntabilitas  kejujuran  dikaitkan  dengan  menghindari  penyalahgunaan  jabatan dan dana publik, seperti nepotisme, kolusi, dan korupsi. Praktik organisasi yang sehat terwujud ketika kejujuran dan akuntabilitas dipraktikkan.
2. Akuntabilitas  Manajerial.  Akuntabilitas  manajerial,  juga  dikenal  sebagai akuntabilitas  kinerja,  adalah  tanggung  jawab  pemerintah  untuk  melaksanakan administrasinya dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin.
3. Akuntabilitas Program. Akuntabilitas program dikaitkan dengan prinsip kualitas program  yang  dapat  mencerminkan  visi,  misi,  dan  tujuan  organisasi  serta memastikan bahwa program yang direncanakan dan akan dilaksanakan nantinya sesuai dengan kebutuhan yang ada.
4. Akuntabilitas  Kebijakan.  Kebijakan  yang  dikeluarkan  dan  ditetapkan  oleh lembaga  publik  harus  didasarkan  pada  bagaimana  dampaknya  ke  depan,  tujuan kebijakan, dan alasan pelaksanaannya.
5. Akuntabilitas  Finansial.  Akuntabilitas  ini  terkait  dengan  bagaimana  lembaga publik  dimintai  pertanggungjawabannya  dalam  menggunakan  dana  publik seefektif dan seefisien mungkin.
Mencermati  hal  di  atas,  maka  pemerintah  yang  baik  adalah  pemerintah  yang mementingkan  kepentingan  masyarakat  di  atas  kepentingan  pribadi  maupun  kelompok serta  bertanggungjawab  atas  setiap  program  yang  dilaksanakannya,  termasuk  dalam pengelolaan  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  dengan  menerapkan  akuntabilitas seperti dijelaskan itu.
Oleh  karena  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  merupakan  hak  masyarakat, maka  sudah  seharusnya  diberikan  sesuai  dengan  Peraturan  Perundangan  yang  berlaku diantaranya:  1)  Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  Nomor  6  Tahun  2020;  2)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
PMK190/PMK.07/2021;  dan  3)  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  nomor  1 tahun  2019.  Serta  dalam  proses  pelaksanaannya  harus  akuntabel.  Atas  dasar  ini,  maka pelaksanaan  atau  pemberian  BLT  Dana  Desa  selayaknya  didasari  oleh  akuntabilitas. Akuntabilitas  merupakan kewajiban dari pemegang amanah ( agent ) untuk  memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  seluruh  aktivitas pemerintahan  kepada  pihak  yang  telah  memberi  amanah  ( principal )”  (Mardiasmo, 2009).  Jadi,  akuntabilitas  dalam  pengelolaaan  BLT  Dana  Desa  mengandung  arti sebagaigungjawaban  Pemerintah  Desa  kepada  masyarakat  serta  pemerintah  pusat  atas penyajian, pelaporan, dan pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
Kemudian,  akuntabilitas  pengelolaan  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  di Desa  Padaasih  Kecamatan  Cisarua  Kabupaten  Bandung  Barat  digunakan  konsep  dari (Rasul,  2002)  yang  mengatakan  ada  5  dimensi,  yaitu:  1)  akuntabilitas  hukum  dan kejujuran;  2)  akuntabilitas  manajerial;  3)  akuntabilitas  program;  4)  akuntabilitas kebijakan; dan 5) akuntabilitas finansial.
Akuntabilitas  Hukum  dan  Kejujuran.  Akuntabilitas  hukum  dikaitkan  dengan kepatuhan  pemerintah  desa  terhadap  hukum  yang  berlaku  dalam  peraturan  perundang- undangan terkait pengelolaan BLT Dana Desa. Akuntabilitas kejujuran dikaitkan dengan menghindari  penyalahgunaan  jabatan  dan  dana  desa,  seperti  nepotisme,  kolusi,  dan korupsi  dalam  pemberiannya  kepada  masyarakat,  sehingga  terciptanya  praktik penyelenggaraan pemerintah desa yang baik.
Akuntabilitas  Manajerial.  Akuntabilitas  manajerial  juga  dikenal  sebagai akuntabilitas  kinerja,  adalah  tanggung  jawab  pemerintah  untuk  melaksanakan administrasinya dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin. akuntabilitas kinerja adalah  pertanggungjawaban  pemerintah  desa  terkait  kegiatan  dalam  pemberian  BLT Dana Desa yang dilaksanakan secara efektif dan seefisienmungkin. Efektif mengandung arti  bahwa  pembagian  BLT  Dana  Desa  menjadi  sasarannya,  sedangkan  efisiensi mengandung arti bahwa pembagian BLT Dana Desa menggunakan sarana dan prasarana yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  hasil  yang  dicapai  dalam  pembagian  BLT  Dana Desa.
Akuntabilitas Program. Akuntabilitas program dikaitkan dengan prinsip kualitas program  yang dapat  mencerminkan visi, misi,  dan tujuan pelaksanaan pembagian BLT serta  memastikan  bahwa  program  yang  direncanakan  dan  akan  dilaksanakan  nantinya sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Akuntabilitas  Kebijakan.  Kebijakan  yang  dikeluarkan  dan  ditetapkan  oleh pemerintah  desa  terkait  BLT  harus  didasarkan  pada  bagaimana  dampaknya  ke  depan, tujuan kebijakan, dan alasan pelaksanaannya.
Akuntabilitas  Finansial.  Akuntabilitas  ini  terkait  dengan  bagaimana  pemeintah desa  dimintai  pertanggungjawabannya  dalam  menggunakan  dana  desa  seefektif  dan seefisien  mungkin.  Serta  pemerintah  desa  berkewajiban  untuk  membuat  laporan keuangan.
Pemerintah tingkat pusat, daerah, hingga pemerintah desa mempunyai tanggung jawab  untuk  mewujudkan  good  governance,  atau  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal tersebut harus berdasarkan kepada asas-asas yang meliputi:  1) asas  kepastian hukum; 2) asas tertib penyelenggaraan pemerintah;  3) asas  kepentingan  umum;  4)  asas  keterbukaan;  5)  asas  proporsionalitas;  6)  asas profesionalitas;  7)  asas  akuntabilitas;  dan  8)  asas  efisiensi  dan  efektivitas,  (Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014).
Bertolak  dari  uraian  tersebut,  penyelenggaraan  pemerintah  desa  termasuk  di dalamnya  pengelolaan  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  di  Desa  Padaasih merupakan amanah yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah desa tersebut. Satu hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  pengelolaan  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa dimaksud  adalah  akuntabilitas.  Akuntabilitas  merupakan  kewajiban  dari  pemegang amanah  ( agent ) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan  seluruh  aktivitas  pemerintahan  kepada  pihak  yang  telah  memberi amanah ( principal ), (Mardiasmo, 2009).
Rasul  (2002)  mengemukakan  bahwa  Akuntabilitas  yang  harus  dilakukan  oleh organisasi  pemerintahan  terdiri  atas  5  (lima)  dimensi  yang  meliputi:  1)  Akuntabilitas Hukum  dan  Kejujuran;  2)  Akuntabilitas  Manajerial;  3)  Akuntabilitas  Program;  4) akuntabilitas Kebijakan;  dan 5) Akuntabilitas Finansial. Kelima dimensi  tersebut  harus
dapat diwujudkan oleh organisasi pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahannya  apabila  ingin  dikatakan  akuntabel.  Termasuk  ke  dalamnya  adalah pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran  berkaitan dengan kepatuhan pemerintah desa terhadap peraturan pemberian BLT Dana Desa dan kejujuran  pemerintah  Desa  terkait  dengan  penggunaan  wewenang  dalam  pemberian BLT  Dana  Desa  menunjukkan  bahwa  pemerintah  desa  telah  berusaha  memenuhinya walaupun  belum  maksimal.  Ini  tampak  dari  kepatuhan  pemerintah  desa  terhadap peraturan  yang  berlaku  yang  dinilai  sudah  cukup  baik.  Namun,  masih  adanya masyarakat yang kurang layak atau dianggap mampu tetapi mendapatkan bantuan dalam arti  penggunaan  wewenang  pemerintah  desa  dalam  melakukan  pendataan  terhadap anggota masyarakat penerima BLT perlu diperhatikan lagi.
Tabel 1 Jumlah penerima BLT berdasarkan kelayakan
Jumlah Penerima BLT Jumlah Penerima BLT (Layak) Jumlah Penerima BLT (Tidak Layak) Ket. 172 148 24 Penerima BLT (Tidak Layak) Tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan
Sumber: Kasi Kesra Desa Padaasih, 2022.
Kondisi  tersebut  menuntut  pemerintah  desa  untuk  lebih  jeli  lagi  dalam melakukan  pendataan  anggota  masyarakat  sebagai  calon  penerima  BLT.  Dengan  kata lain,  akuntabilitas  pemerintah  Desa  Padaasih  dalam  pengelolaan  Bantuan  Langsung Tunai Dana Desa berkaitan dengan akuntabilitas hukum dan kejujuran belum maksimal, sehingga kondisinya perlu ditingkatkan lagi.
Pada  aspek  akuntabilitas  manajerial  berkaitan  dengan  kesesuaian  pendataan penerima BLT dengan kriterianya dan kemampuan pemerintah desa dalam memfasilitasi
masyarakat  terkait  dengan  penggunaan  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  dalam pembagian  BLT.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemerintah  desa telah  berusaha  memenuhinya  walaupun  belum  maksimal.  Ini  tampak  dari  penggunaan sarana  dan  prasarana  yang  sudah  cukup  baik.  Namun,  hal  tersebut  masih  kurang maksimal karena adanya masyarakat yang berhak tetapi tidak menerima bantuan dalam arti anggota masyarakat tersebut sesuai kriteria penerima BLT tetapi tidak mendapatkan haknya sehingga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pendataan penerima BLT dengan  kriterianya.  Dengan  kata  lain,  akuntabilitas  pemerintah  Desa  Padaasih  dalam pengelolaan  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  berkaitan  dengan  akuntabilitas manjerial belum maksimal, sehingga kondisinya perlu ditingkatkan lagi. Dalam konteks ini,  pemerintah  Desa  Padaasih  dituntut  untuk  melakukan  evaluasi  terhadap  petugas pendataan  calon  penerima  BLT  Dana  Desa.  Kemudian,  pada  aspek  akuntabilitas program  menunjukkan  bahwa  pemerintah  Desa  Padaasih  telah  berusaha  memenuhinya dalam  bentuk  melibatkan  berbagai  pihak  dalam  proses  perencanaannya,  pelaksanaan pembagian  BLT  berjalan  lancar,  tertib  teratur  dan  terarah  sesuai  dengan  jadwal, pemerintah desa melakukan evaluasi kegiatan dan evaluasi daftar KPM yang dilakukan setiap  tahap  pembagian,  dan  pemerintah  desa  juga  membuat  laporan  pembagian  BLT berupa  Berita  Acara  pelaksanaan  pembagian  BLT  Dana  Desa  walaupun  belum  secara keseluruhan  bersifat  maksimal.  Atas  dasar  ini,  pengelolaan  BLT  Dana  Desa  dari  segi perencanaan,   pelaksanaan,  evaluasi,  dan  laporan  pembagian  BLT  kondisinya  perlu ditingkatkan  lagi.  Selanjutnya,  mengenai  akuntabilitas  kebijakan  menunjukkan  bahwa pemerintah  Desa  Padaasih  dalam  membuat  kebijakan  terkait  dengan  pengelolaan  BLT Dana Desa belum maksimal. Ini tampak dari penetapan SK Keluarga Penerima Manfaat (KPM)  yang  belum  sepenuhnya  sesuai,  yang  ditandai  dengan  adanya  masyarakat  yang tidak  sesuai  kriteria  dan  masyarakat  yang  berhak  tetapi  belum  mendapatkan  bantuan. Kondisi  ini  menuntut  pemerintah  desa  untuk  melakukan  pengkajian  terhadap  daftar calon  penerima  BLT  Dana  Desa  sebelum  ditetapkannya  SK  mengenai  hal  tersebut. Adapun  mengenai  akuntabilitas  finansial  berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  biaya pemerintah  desa  dalam  rangkaian  kegiatan  pengelolaan  BLT  Dana  Desa  yang  secara umum  dinilai  sudah  cukup  baik.  Ini  tampak  dari  setiap  kegiatan  yang  didanai  oleh
APBN atau APBD yang tercantum dalam APBDes termasuk rangkaian kegiatan dalam pengelolaan BLT Dana Desa telah dibuat laporan pertanggungjawabannya.
Mencermati uraian di atas, Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Padaasih dinilai cukup baik. Artinya, pengelolaan BLT Dana Desa dimaksud telah akuntabel, namun kondisinya masih perlu ditingkatkan lagi. Dalam konteks ini, dituntut adanya  komitmen  dari  Pemerintah  Desa  Padaasih  untuk  memenuhi  secara  maksimal mengenai  aspek-aspek  bagi  terwujudnnya  akuntabilitas  pemerintah  desa  dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
Akuntabilitas  pemerintah  Desa  Padaasih  dalam  pengelolaan  Bantuan  Langsung Tunai Dana Desa belum maksimal karena belum semua dimensi yang digunakan dalam pengukurannya  dapat  terwujud.  Sekalipun  demikian,  semua  dimensi  dimaksud  sangat penting  untuk  mewujudkan  akuntabilitas  pengelolaan  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana Desa,  sehingga  penelitian  ini  menguatkan  pendapat  Rasul,  yaitu  Akuntabilitas  Hukum dan  Kejujuran  yang  dalam  penelitian  ini  berkaitan  dengan  kepatuhan  pemerintah  desa terhadap  peraturan  pemberian  BLT  Dana  Desa  dan  kejujuran  pemerintah  Desa  terkait dengan  penggunaan  wewenang  dalam  pemberian  BLT  Dana  Desa,  Akuntabilitas Manajerial  yang  dalam  penelitian  ini  berkaitan  dengan  kesesuaian  pendataan  penerima BLT  dengan  kriterianya  dan  kemampuan  pemerintah  desa  dalam  memfasilitasi masyarakat  terkait  dengan  penggunaan  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  dalam pembagian BLT Dana Desa, Akuntabilitas Program yang dalam penelitian ini berkaitan dengan  pertanggungjawaban  pemerintah  desa  dalam  program  pembagian  BLT  Dana Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pembagian BLT Dana Desa,  akuntabilitas  Kebijakan  yang  dalam  penelitian  ini  berkaitan  dengan petanggungjawaban  pemerintah  desa  mengenai  kebijakan  yang  dibuat  dalam pengelolaan  BLT  Dana  Desa,  dan  Akuntabilitas  Finansial  yang  dalam  penelitian  ini berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  pemerintah  desa  terkait  dengan  biaya  dalam pemberian BLT Dana Desa, dan pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana dalam pemberian BLT Dana Desa.
Kaitannya  dengan  hal  tersebut,  maka  kendala  yang  dihadapi  pemerintah  Desa Padaasih  dalam  Pengelolaan  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  meliputi:  1)  belum
maksimalnya  upaya  penyesuaian  pendataan  penerima  BLT  Dana  Desa  dengan kriterianya;  dan  2)  belum  maksimalnya  pembuatan  kebijakan  dalam  pengelolaan  BLT Dana Desa.
Atas  dasar  tersebut,  upaya  pemecahannya  meliputi:  1)  pemerintah  desa  dituntut untuk melakukan pendataan ulang terhadap daftar KPM; 2) dalam melalukan pendataan calon  penerima  BLT  Dana  Desa,  petugas  pendataan  dituntut  untuk  netral  dalam  arti tidak ada tendensi atau kecenderungan kepada hal tertentu dan kepentingan lainnya; 3) dalam menentukan KPM BLT Dana Desa dari data yang telah diteima oleh  pemerintah desa dari petugas pendataan, pemerintah desa dituntut untuk menentukan skala prioritas bagi  calon  penerima  BLT;  4)  daftar  calon  penerima  BLT  Dana  Desa  selanjutnya diverifikasi oleh BPD dan Lembaga lain Desa; 5) penetapan penerima BLT berdasarkan skala  prioritas,  selanjutnya  pemerintah  desa  dituntut  untuk  melakukan  survey  terhadap setiap  calon  penerima  BLT  Dana  Desa;  6)  SK  KPM  ditetapkan  setelah  proses  survey dilakukan  dan  dinilai  calon  penerima  BLT  Dana  Desa  sesuai  kriteria.  Keenam  hal tersebut  pada  praktiknya  memerlukan  komitmen  dari  pemerintah  Desa  Padaasih  dan seluruh pengurus pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di desa tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian  mengenai  Akuntabilitas  Pemerintah Desa  dalam  Pengelolaan  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  yang  diukur  dengan Akuntabilitas  Hukum  dan  Kejujuran,  Akuntabilitas  Manjerial,  Akuntabilitas  Program, Akuntabilitas  Kebijakan,  dan  Akuntabilitas  Finansial,  maka  kesimpulan  penelitian  ini adalah bahwa Pemerintah Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat telah  memiliki  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  BLT  Dana  Desa  walaupun  belum maksimal.  Hal  tersebut  ditunjukkan  oleh  Akuntabilitas  Hukum  dan  Kejujuran  yang berupa  kepatuhan  pemerintah  desa  terhadap  peraturan  pemberian  BLT  Dana  Desa  dan Kejujuran  Pemerintah  Desa  terkait  dengan  penggunaan  wewenang  dalam  pemberian BLT Dana Desa telah dipenuhi walaupun belum secara keseluruhan bersifat maksimal. Ini  tampak  dari  kepatuhan  pemerintah  desa  terhadap  peraturan  yang  berlaku  sudah cukup  baik  sekalipun  masih  ada  anggota  masyarakat  yang  kurang  layak  atau  dianggap mampu  tetapi  mendapatkan  bantuan  tersebut.  Pada  Akuntabilitas  Manajerial  yang
berupa  kesesuaian  pendataan  penerima  BLT  dengan  kriterianya  dan  kemampuan pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat terkait dengan penggunaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pembagian BLT Dana Desa telah dipenuhi  walaupun belum  secara  maksimal.  Ini  tampak  dari  penggunaan  sarana  dan  prasarana  dalam pembagian  BLT  Dana  Desa  sudah  cukup  baik  sekalipun  dalam  proses  pendataan masyarakat penerima masih ada anggota masyarakat yang berhak tetapi tidak menerima bantuan  tersebut.  Kemudian,  pada  Akuntabilitas  Program  yang  berupa  perencanaan pembagian  BLT  Dana  Desa,  pelaksanaan  pembagian  BLT  Dana  Desa,  evaluasi pembagian BLT Dana Desa, dan Laporan pembagian BLT Dana Desa sudah dilakukan dengan  baik.  Hal  ini  mengingat  perencanaannya  melibatkan  banyak  pihak, pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan tertib, adanya evaluasi kegiatan, dan dibuat laporan  pembagiannya.  Adapun  pada  Akuntabilitas  Kebijakan  yang  berupa  penetapan penerima BLT Dana Desa atas dasar kriteria yang ditetapkan, penetapan penerima BLT Dana  Desa  sesuai  dengan  tujuannya  dan  penetapan  penerima  BLT  Dana  Desa  batas dasar  dampak  kedepannya  telah  sesuai  walapun  belum  secara  keseluruhan  bersifat maksimal.  Ini  tampak  dari  kebijakan  berupa  SK  penerima  BLT  belum  sesuai  ditandai adanya masyarakat yang tidak sesuai kriteria dan masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan  bantuan.  Kemudian,  pada  Akuntabilitas  Finansial  yang  berupa pertanggungjawaban  pemerintah  desa  terkait  biaya  dalam  pemberian  BLT  Dana  Desa, pertanggungjawaban  penggunaan  sarana  dan  prasarana  dalam  pemberian  BLT  Dana Desa, dan pertanggungjawaban terkait pengelolaan BLT Dana Desa telah  dipenuhi. Ini tampak dari setiap kegiatan yang didanai oleh APBN atau APBD yang tercantum dalam APBDes  termasuk  rangkaian  kegiatan  dalam  pengelolaan  BLT  Dana  Desa  dibuat laporan  pertanggungjawannya.  Adapun  kendala  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Desa Padaasih  dalam  Pengelolaan  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  meliputi:  kurang maksimalnya  upaya  penyesuaian  pendataan  penerima  BLT  Dana  Desa  dengan kriterianya;  dan  belum  maksimalnya  pembuatan  kebijakan  dalam  pengelolaan  BLT Dana Desa.

## SARAN
Bertolak dari kesimpulan penelitian di atas, maka saran pada penelitian ini meliputi sebagai berikut:
1. Mengingat  pentingnya  Akuntabilitas  Hukum  dan  Kejujuran,  Akuntabilitas Manajerial,  Akuntabilitas  Program,  Akuntabilitas  Kebijakan,  dan  Akuntabilitas Finansial  dalam  mewujudkan  Akuntabilitas  dalam  pengelolaan  Bantuan Langsung  Tunai  Dana  Desa  di  Desa  Padaasih  Kecamatan  Cisarua  Kabupaten Bandung  Barat,  maka  hendaknya:  a)  Pemerintah  desa  melakukan  pendataan ulang  daftar  KPM  BLT  Dana  Desa;  b)  Pemerintah  desa  membuat  tim  khusus atau  menuntut  kenetralan  dari  para  petugas  dalam  melakukan  pendataan  calon penerima  BLT  Dana  Desa  agar  lebih  objektif;  c)  Pemerintah  Desa  menentukan skala  prioritas  dalam  menetapkan  KPM  BLT  Dana  Desa;  d)  Verifikasi  calon penerima BLT tidak hanya dilakukan oleh BPD agar daftar calon penerima BLT Dana  Desa  lebih  akurat;  e)  pemerintah  desa  melakukan  survey  terhadap  calon penerima  BLT  Dana  Desa  agar  lebih  valid;  f)  Pemerintah  Desa  melakukan pengkajian akhir terhadap calon penerima BLT Dana Desa sebelum menetapkan SK.
2. Perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan,  mengingat  masih  banyak  aspek  yang  perlu dikaji berkaitan dengan pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

## REFERENSI
Ayuningtyas,  D.,  Islam,  H.,  Hasibuan,  S.  U.,  Margaretha,  C.,  Naziihah,  N.,
Fitrianingrum,  N.  M.,  Larasanti,  A.,  &  Ayuni,  Q.  (2022).  Implementasi  Bantuan Sosial  pada  Era  Pandemi  Covid-19:  Evaluasi  Aspek  Transparansi  dan
Akuntabilitas. Integritas : Jurnal Antikorupsi , Vol 8 (1), 51–62. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.796
Bovens,  M.  (2007).  Analysing  and  Assesing  Accountability. European  Law  Journal , `Vol 13 .
Dixon,  R.,  Ritchie,  J.,  &  Siwale,  J.  (2006).  Microfinance  Accountability  from  The Grassroots. Accounting Auditing & Accountability Journal , Vol 19 .
Dubnick,  M.  J.  (2003).  Accountability  and  Ethics  Reconsidering  The  Realionships.
International Journal of Organization Theory an Behavior , Vol 6 .
Hupe,  P.,  &  Hill,  M.  (2007).  Street  Level  Bureucracy  and  Public  and  Public Accountability. Journal Public Administration , Vol 85 .
LAN  RI.  (2000). Akuntabilitas  dan  Good  Governnce.  (Modul  Sosialisasi  Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)) . Lembaga Administrasi Negara RI. Mardiasmo.  (2006).  Perwujudan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik  melalui Akuntansi  Sektor  Publik :  Suatu  Sarana  Good  Governance. Jurnal  Akuntansi Pemerintah , Vol 2 .
Mardiasmo. (2009). Akuntabilitas Sektor Publik . Andi.
Moleong, L. (2005). Metodelogi Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya.
Mulgan,  R.  (2000).  Accountability  An  Ever  Expanding  Concept. Journal  Public Administration , Vol 78 .
Paul. (1992). Accountability in Public Services Exit, Voice and Control. Journal World Development , Vol 20 .
Rasul, S. (2002). Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran . Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods) . Alfabeta.
Sutanto,  H.,  &  Hardiningsih,  P.  (2021).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Pada Masa Pandemi Covid-19. Infestasi .