## KEBIJAKAN STRATEJIK UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN
SOSIAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS INDEKS DESA MEMBANGUN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018-2020)
“Strategic Policies to Increase Social Resilience in the Middle of the Covid-19 Pandemic”

## Fitriansyah
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, email : 21fitriansyah@gmail.com
Atma Elfahdi
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, email : adybelba17@gmail.com

## Abstract
A village's social resilience can be seen from the Social Resilience Index as measured by the Village Development Index. This study aims to analyze how much is the contribution measurement dimensions of the Social Resilience Index on the Value of the Social Resilience Index of the Bangka Belitung Islands Province in 2020 and to determine policies to increase social resilience in the Province of the Bangka Belitung Islands. Data analysis uses descriptive analysis with a quantitative approach that uses the two- way ANOVA method, linear regression analysis, SWOT analysis, and strategy evaluation. Primary data was obtained from the Village Development Index  measurements for 2018-2020, RPJMD 2017-2022, and RKPD  in  2020  for  the  Province  of  the  Bangka  Belitung  Islands  and  supported  by  the  results  of interviews  with  stakeholders..  The  results  showed  that  East  Belitung  Regency  had  the highest  Social Resilience Index during the 2018-2020 period compared to other districts/provinces. The compiler of the Social Resilience Index which consists of 4 (four) dimensions either jointly or partially  contribute the Social Resilience Index and social capital is the dimension with the largest contribution (40.82%). The  policy  to  increase  social  resilience  in  the  Bangka  Belitung  Islands  Province  prioritizes  the  aid budget  at  locus/village  which  allocates  the  budget  for  the  maintenance  of  infrastructure  assistance, development,  and  supervision  of  social  assistance.  Further  research  is  needed  to  determine  the contribution of implementing these policies on increasing social security in the following year.
Keywords:

## Village Development Index, Social Resilience Index, Policies

## Abstrak
Ketahanan sosial suatu desa dapat diketahui dari Indeks Ketahanan Sosial yang diukur dengan Indeks Desa  Membangun.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  seberapa  besar  kontribusi  dimensi pengukuran  Indeks  Ketahanan  Sosial  terhadap  Nilai  Indeks  Ketahanan  Sosial  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  Tahun  2020  serta  untuk  menentukan  kebijakan  peningkatan  ketahanan  sosial  di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif  yang  menggunakan  metode two  ways  anova ,  analisis  regresi  linier,  analisis  SWOT,  dan evaluasi strategi. Data primer diperoleh  dari data Indeks Desa Membangun Pengukuran Tahun 2018- 2020, RPJMD 2017-2022, dan RKPD Tahun 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta didukung hasil wawancara dengan stakeholders. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung Timur memiliki Indeks Ketahanan Sosial yang paling tinggi selama periode Tahun 2018-2020 dibandingkan dengan kabupaten lain/provinsi. Penyusun Indeks Ketahanan Sosial yang terdiri dari 4 (empat) dimensi baik secara bersama-sama maupun secara parsial berkontribusi terhadap Indeks Ketahanan Sosial dan modal  sosial  merupakan  dimensi  dengan  kontribusi  terbesar  (40,82%).  Kebijakan  peningkatan ketahanan  sosial  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  memprioritaskan  anggaran  bantuan  pada lokus/desa yang mengalokasikan anggaran untuk  pemeliharaan bantuan sarana prasarana, pembinaan, dan  pengawasan  bantuan  sosial.  Perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan  untuk  mengetahui  kontribusi penerapan kebijakan tersebut terhadap peningkatan ketahanan sosial di tahun berikutnya.
Kata Kunci:
Indeks Desa Membangun; Indeks Ketahanan Sosial; Kebijakan

## PENDAHULUAN
Pandemi  Corona  virus  Disease  2019 (COVID-19)  di  Indonesia  yang  terjadi  sejak awal Maret 2020 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga pada sektor-sektor lain,  termasuk  sosial-ekonomi.  Dalam  upaya menangani dampak tersebut, sejak Maret 2020 pemerintah  telah  mengeluarkan  berbagai kebijakan  antara  lain  untuk  mendukung  daya beli masyarakat dan kegiatan usaha. Anggaran yang  disediakan  mengalami  beberapa  kali peningkatan  seiring  peningkatan  intensitas dampak  dan  dinamika  pengelolaan  keuangan negara  (Hastuti  et  al.,  2020).  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan landasan  hukum  dalam  perbaikan  taraf  hidup dan  kesejahteraan  penduduk  desa  melalui perluasan  kewenangan  desa  dalam  kebijakan dan  anggaran.  Beberapa  kewenangan  desa mendapatkan pengakuan baik yang berdasarkan hak asal-usul maupun skala (ruang lingkup) lokal dan menjadi strategi baru dalam pembangunan (Bachtiar et al., 2018).
Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung merupakan salah satu provinsi kepulauan yang terdiri  dari  6  (enam)  kabupaten  dan  1  (satu) kota serta memiliki 309 desa yang tersebar di 6 (enam)  kabupaten.  Desa-desa  tersebut  tidak hanya  berada  di  Pulau  Bangka  dan  Pulau Belitung  tetapi  juga  di  pulau-pulau  kecil sehingga pemerataan pembangunan dan konektivitas menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  Oleh  karena  itu,  untuk  menentukan strategi  pembangunan  daerah  perlu  dilakukan penyesuaian dengan program-program pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat yang  akan  dilaksanakan  desa.  Strategi  yang digunakan oleh satu desa dengan desa lainnya bisa saja berbeda karena menyesuaikan dengan program yang dimiliki kepala desa dan potensi desa yang ada (Afifah & Kusumastuti, 2018).
Untuk mewujudkan dan mengakselerasi  pembangunan  di  desa, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jumlahnya  terus  meningkat  dari  tahun  ke tahun.  Pemerintah  Indonesia  mengambil langkah  antisipatif  untuk  meminimalkan dampak pandemi pada kesejahteraan masyarakat dengan melakukan penggeseran ( refocusing )  anggaran  pada  tiga  aspek pokok, yaitu kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman  sosial.  Dana  Desa  (DD)  yang setiap tahun diterima desa secara rutin juga tak  luput  dari  kebijakan  penggeseran anggaran.  Untuk  mengetahui  manfaat  dari penggunaan dana desa terhadap keberhasilan pembangunan di desa dibutuhkan  suatu  metode  pengukuran. Permendesa  PDTT  Nomor  2  Tahun  2016 memuat  tentang  Indeks  Desa  Membangun (IDM)  yang  menjadi  tolak  ukur  di  dalam menentukan status perkembangan desa.
Evaluasi  terhadap  IDM  Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dari pengukuran tahun 2018-2020 menempatkan
IKS  sebagai  indeks  dengan  kontribusi terbesar terhadap IDM sehingga program/kegiatan  peningkatan  IKS  penting untuk  dilakukan,  tidak hanya  untuk meningkatkan  ketahanan  sosial  desa-desa yang  masih  kurang  tetapi  juga  untuk mempertahankan  ketahanan  sosial  yang sudah baik.
Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari 4 (empat)  dimensi  penyusun  yaitu  kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan permukiman. Perangkat  indikator  dimensi  penyusunnya ada  14  (empat  belas)  yaitu  pelayanan kesehatan,  keberdayaan  masyarakat  untuk kesehatan, jaminan kesehatan, akses pendidikan dasar-menengah, akses
pendidikan  non  formal,  akses  pengetahuan masyarakat,  solidaritas  sosial,  toleransi,  rasa aman  warga  desa,  kesejahteraan  sosial,  akses air  bersih  layak  minum,  akses  ke  fasilitas sanitasi,  akses  ke  fasilitas  listrik,  dan  akses fasilitas  komunikasi  dan  informasi.  Tanggung jawab ketercapaian setiap indikator telah dibagi sesuai  kewenangan  antara  pemerintah  pusat, provinsi,  kabupaten,  desa,  dan  sosial  alami. (Kementerian Desa PDTT, 2020).
Peningkatan  ketahanan  sosial  di  desa dilakukan  dengan  cara  meningkatkan  capaian output dari  setiap  indikator  dimensi  penyusun Indeks Ketahanan Sosial. Ada banyak program/kegiatan yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, provinsi, kabupaten,  dan  desa  baik  yang  sudah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan  berkaitan  dengan  ketahanan sosial  di  desa.  Misalnya  Program  Keluarga Harapan  (PKH),  Bantuan  Pangan  Non  Tunai (BPNT), PAMSIMAS, bantuan sosial provinsi, bantuan  sosial  kabupaten,  dan  Bantuan Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD)  serta Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  fisik  bidang permukiman, pendidikan dan kesehatan. Selain itu, ada hibah dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan- perusahaan  yang  wilayah  kerjanya  meliputi wilayah administrasi desa. Keberadaan program  tersebut  berdampak  positif  terhadap desa-desa maupun keluarga penerima manfaat (KPM), akan tetapi keterbatasan dan ketidakpastian  tersedianya  anggaran  setiap tahunnya menjadi hal yang harus diantisipasi.
Permasalahan terkait pemerataan penerima  manfaat,  keberlanjutan  program /kegiatan,  kemampuan  pemeliharaan  sarana prasarana  dan  sudah  tepat  sasaran  atau belumnya pelaksanaan program/kegiatan masih ditemui  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung.  Hal  ini  terlihat  dari  nilai  IKS  yang
berbeda-beda  di  setiap  kabupaten  sehingga penting untuk mengetahui dimensi apa yang paling berkontribusi terhadap IKS. Selanjutnya, diperlukan identifikasi permasalahan  yang  komprehensif  untuk menyusun  alternatif  strategi  serta  dalam menentukan kebijakan. Penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisis  kontribusi dimensi  penyusun  IKS  terhadap  nilai  IKS serta dalam menentukan kebijakan peningkatan  ketahanan  sosial  di  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana kebijakan  di  tengah  pandemi  tersebut diharapkan  dapat  mempertahankan  desa- desa yang sudah memiliki ketahanan sosial yang  baik  sekaligus  meningkatkan  desa- desa  yang  ketahanan  sosialnya  masih kurang.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui  nilai  satu  variabel  atau  lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan  dengan  variabel  yang  lain sedangkan  penelitian  kuantitatif  adalah penelitian  dengan  memperoleh  data  yang berbentuk  angka  atau  data  kualitatif  yang diangkakan  (Sugiyono,  2016).  Penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan menjelaskan  peristiwa  atau  suatu  kejadian yang  terjadi  pada  saat  sekarang  dalam bentuk angka-angka yang bermakna (Sudjana, 2004).
1. Jenis Data
Data  Primer  di  dalam  penelitian  ini meliputi hasil inputan kuisioner dan rekapan status  perkembangan  desa  terhadap  Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018-2020, dokumen  RPJMD  Periode  2017-2022  dan
RKPD  Tahun  2020  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  serta  didukung  wawancara dan  observasi  kepada  pengelola  Satuan  Kerja dan  tenaga  ahli  Program  Pembangunan Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (P3MD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 6 (enam) Aparatur Pemerintah Desa sebagai narasumber di  dalam  penginputan  kuisioner  Indeks  Desa Membangun,  2  (dua)  orang  Analis  Kebijakan dan Tim Penyusun RPJMD dan RKPD Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung.  Data  sekunder diperoleh  dengan  memanfaatkan  sumber publikasi pemerintah, buletin, buku, dan artikel jurnal.
2. Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  keragaman  (ANOVA), regresi  linier  berganda,  analisis  SWOT,  dan Evaluasi  Strategi.  Data  Indeks  Analisis keberagaman  digunakan  untuk  mengetahui kontribusi faktor pemerintah daerah dan tahun pengukuran  dengan  menganalisis  data  Indeks Ketahanan  Sosial  di  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  tahun  2018-2020  dengan tingkat  signifikansi  95%  dan  apabila  terdapat perbedaan  signifikansinya  dilanjutkan  dengan uji  Duncan’s  Multiple  Range  Test  (DMRT). Data  hasil  pengujian  ditampilkan  dengan standar  deviasi  dan  notasi  huruf  signifikansi. Analisis  regresi  linier  berganda  dipilih  untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel bebas  terhadap  variabel  terikat  baik  secara parsial maupun bersama-sama. Variabel terikat dalam  penelitian  ini  adalah  Indeks  Ketahanan Sosial, sedangkan variabel bebas terdiri dari 4 (empat)  dimensi  penyusun  Indeks  Ketahanan Sosial yaitu (1) kesehatan; (2) pendidikan; (3) modal  sosial;  dan  (4)  permukiman.  Model regresi  linier  berganda  untuk  populasi  dapat ditunjukkan sebagai berikut (Supranto, 2010) :
𝒀 = 𝜷 𝟎 +   𝜷 𝟏 𝑿 𝟏 +   𝜷 𝟐 𝑿 𝟐 + ⋯ + 𝜷 𝒏 𝑿 𝒏 +  𝒆
Model  regresi  linier  berganda  untuk populasi diatas dapat ditaksir dengan model regresi linier berganda untuk sampel, yaitu :
𝒀 = 𝒃 𝟎 +   𝒃 𝟏 𝑿 𝟏 +   𝒃 𝟐 𝑿 𝟐 + ⋯ + 𝒃 𝒌 𝑿 𝒌
dengan :
Y = Variabel terikat (IKS) 𝒃 𝟎 = Konstanta 𝒃 𝟏 , 𝒃 𝟐 , … 𝒃 𝒌 = Konstanta regresi linier
X = Variabel  bebas  (kesehatan, pendidikan,  modal  sosial, dan permukiman) Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan  Efektif  (SE)  adalah  suatu ukuran  tentang  seberapa  besar  variabel bebas  dalam  regresi  mempunyai  kontribusi atau  sumbangan  terhadap  variabel  terikat. Dengan  menghitung  SR  dan  SE  dapat diketahui  variabel  bebas  mana  yang  paling besar sumbangannya terhadap terbentuknya variasi dalam satuan-satuan variabel terikat regresi. Menurut Winarsunu (2006), perbedaan  antara  SR  dan  SE  adalah  SR menunjukkan  ukuran  besarnya  sumbangan suatu  prediktor  terhadap  jumlah  kuadrat regresi,  sedangkan  SE  merupakan  ukuran sumbangan suatu prediktor terhadap keseluruhan  efektivitas  garis  regresi  yang digunakan  sebagai  dasar  prediksi.  Rumus sumbangan  efektif  dan  sumbangan  relatif sebagai berikut:
𝑺𝑬(𝑿)% = 𝑩𝒆𝒕𝒂 𝒙 𝒙 𝑲𝒐𝒆𝒇𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏 𝒌𝒐𝒓𝒆𝒍𝒂𝒔𝒊 𝒙 𝟏𝟎𝟎%
𝑺𝑹(𝑿)% = 𝑺𝑬(𝑿)%

## 𝑹𝒔𝒒𝒖𝒂𝒓𝒆
Analisis  SWOT  adalah  alat  analisis yang  ditujukan  untuk  menggambarkan
situasi  yang  sedang  dihadapi  atau  mungkin akan  dihadapi  oleh  organisasi.  Analisis  ini didasarkan agar dapat memaksimalkan kekuatan ( strengths ) dan peluang ( opportunities) ,  yang  secara  bersamaan  dapat meminimalkan  kelemahan  ( weaknesses )  dan ancaman  ( threats )  (Rachmat,  2014).  Matriks SWOT  dapat  menggambarkan  bagaimana peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal diantisipasi  dengan  kekuatan  dan  kelemahan yang  dimilikinya.  Pada  penelitian  ini,  data analisis  SWOT  diperoleh  dari  rata-rata  hasil skoring  setiap  butir  pertanyaan  pada  kuisoner IDM.  Matriks  SWOT  akan  mempermudah merumuskan  berbagai  strategi.  Pada  dasarnya alternatif strategi yang diambil harus di arahkan pada usaha-usaha untuk menggunakan kekuatan dan memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang-peluang serta mengatasi  ancaman.  Sehingga  dari  matriks SWOT  tersebut  akan  memperoleh  empat kelompok  alternatif  strategi  yang  disebut strategi  SO,  strategi  ST,  strategi  WO,  dan strategi WT (Fahmi, 2014).
Keseluruhan strategi yang diperoleh dari hasil  analisis  SWOT  kemudian  dievaluasi untuk mendapatkan strategi terbaik yang dapat dijadikan kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan ketahanan  sosial.  Evaluasi  ini  mengacu  pada teori evaluasi kebijakan oleh William N. Dunn. Menurut  Dunn  (2003),  kriteria  evaluasi kebijakan  ada  6  (enam)  yaitu  efektifitas kebijakan, efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan,  kecukupan  terhadap  kebutuhan, perataan dalam pelaksanaan kebijakan, responsivitas, dan ketepatan program. Seluruh kriteria  di-scoring  1-10,  besar  kecilnya  score yang  diperoleh  mengacu  pada  penilaian terhadap program/kegiatan/subkegiatan serupa yang  masih  dan  sudah  pernah  dilaksanakan sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi RPJMD
2017-2022  dan  pengendalian  dan  evaluasi RKPD  tahun  2020,  kemudian  hasilnya ditotal dan strategi dengan total skor terbesar dipilih  sebagai  rekomendasi  kebijakan  di dalam penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN

## 1. IKS  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung Tahun 2018-2020
IKS  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung pada pengukuran tahun 2018-2020 dapat  dilihat  seperti  pada  Gambar  1. Berdasarkan  Gambar  1,  diketahui  bahwa pada  tahun  2018  IKS  tertinggi  berada  di Kabupaten  Belitung  Timur  dan  terendah di Kabupaten Bangka Selatan. Pada pengukuran  tahun  2019  dan  2020,  IKS tertinggi tetap di Kabupaten Belitung Timur dan  terendah  di  Kabupaten  Bangka  Barat (2019) dan Kabupaten Bangka (2020). Pada tahun  2018  IKS  kabupaten  yang  berada diatas  IKS  provinsi  yaitu  Kabupaten Belitung  Timur,  Belitung,  dan  Bangka Tengah,  sedangkan  yang  berada  dibawah IKS  provinsi  yaitu  Kabupaten  Bangka, Bangka  Selatan,  dan  Bangka  Barat.  Pada tahun  2019  dan  tahun  2020  hanya Kabupaten  Belitung  Timur  dan  Belitung yang  IKSnya  diatas  IKS  provinsi  sedangan IKS  4  (empat)  kabupaten  lainnya  berada dibawah  IKS  provinsi  yaitu  Kabupaten Bangka,  Bangka  Selatan,  Bangka  Tengah, dan Bangka Barat.
Gambar 1. IKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase  kenaikan  IKS  terbesar berada  di  Kabupaten  Belitung  Timur  pada tahun  2019  yaitu  sebesar  9%  sedangkan penurunan  terbesar  IKS  berada  di  Kabupaten Belitung pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,84%. (Jumlah  desa  Kabupaten  Belitung  Timur sebanyak  39  desa,  sedangkan  desa  di Kabupaten  Belitung  berjumlah    42  desa.
Jumlah  tersebut  lebih  sedikit  dibandingkan dengan jumlah desa untuk kabupaten yang ada di Pulau Bangka).
Hasil  Anova  menunjukkan  bahwa faktor  pemerintah  daerah  berkontribusi  nyata terhadap  Indeks  Ketahanan  Sosial.  Hal  ini terlihat  dari  nilai  signifikansi  sebesar  0,001 (P<0.05).    Demikian  pula  untuk  faktor  tahun pengukuran  IKS  juga  berkontribusi  nyata dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000 (P<0,05). Hasil two ways Anova menunjukkan signifikasi  sebesar  0,000  (P<0,05),  sehingga dilakukan  uji lanjut  DMRT  untuk mengetahui IKS kabupaten tertinggi pada periode pengukuran tahun 2018-2020.
Hasil  DMRT  IKS  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  Tahun  2018-2020  dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel  1. Hasil  Uji  Lanjut  DMRT  IKS  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2020
Pemerintah Daerah Indeks Ketahanan Sosial Tahun 2018-2020 Kabupaten Bangka 0,7504 ± 0,0177 a Kabupaten Belitung 0,7863 ± 0,0263 bc Kabupaten Bangka Selatan 0,7615 ± 0,0285 a Kabupaten Bangka Tengah 0,7641 ± 0,0146 a Kabupaten Bangka Barat 0,7536 ± 0,0232 a Kabupaten Belitung Timur 0,8039 ± 0,0377 c Provinsi Kep. Bangka Belitung 0,7700 ± 0,0233 ab
Keterangan : - notasi yang berbeda pada kolom yang sama  menunjukkan  perbedaan  yang  signifikan (p<0,05).
Berdasarkan Tabel 1, hasil uji lanjut DMRT  menunjukkan  bahwa Kabupaten Belitung Timur memiliki Indeks Ketahanan Sosial  yang  paling  tinggi  selama  periode Tahun  2018-2020  dibandingkan  dengan kabupaten  lain/provinsi  sedangkan  untuk tahun  pengukuran  IKS  periode  2019  dan 2020  untuk  seluruh  pemerintah  daerah memiliki  nilai  IKS  yang  lebih  tinggi dibandingkan tahun 2018.

## 2.  Dimensi  IKS  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020
Dimensi  IKS  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  tahun  2020  dapat  dilihat pada gambar 2.
Gambar 2 Dimensi IKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020
Berdasarkan  Gambar  2,  dapat  diketahui bahwa dimensi kesehatan dengan nilai tertinggi berada  di  Kabupaten  Belitung  Timur  dan terendah  di  kabupaten  Bangka  Selatan. Dimensi  pendidikan  yang  tertinggi  berada  di Kabupaten  Bangka  Selatan  dan  terendah  di Kabupaten Bangka. Sedangkan dimensi modal sosial  dengan  nilai  tertinggi  berada  di Kabupaten  Belitung  Timur  dan  terendah  di Kabupaten  Bangka,  serta  untuk  dimensi permukiman nilai tertinggi berada di Kabupaten  Belitung  Timur  dan  terendah  di Kabupaten  Bangka  Barat.  Dimensi  kesehatan kabupaten  yang  nilainya  diatas  provinsi  yaitu Kabupaten  Belitung  Timur  dan  yang  dibawah provinsi  yaitu  Kabupaten  Bangka,  Bangka Selatan,  Bangka  Barat  dan  Bangka  Tengah serta  Belitung.  Dimensi  pendidikan  yang nilainya  diatas  provinsi  yaitu  Kabupaten Bangka  Selatan  dan  Belitung  Timur  dan yang dibawah  provinsi  yaitu  Kabupaten  Bangka, Bangka  Barat,  Bangka  Tengah,  dan  Belitung. Dimensi  modal  sosial  yang  nilainya  diatas provinsi  yaitu  Kabupaten  Belitung  Timur, Bangka Selatan, dan Belitung, sedangkan yang dibawah  provinsi  yaitu  Kabupaten  Bangka, Bangka  Barat,  dan  Bangka  Tengah.  Dimensi Permukiman yang nilainya diatas provinsi yaitu Kabupaten Belitung Timur, Bangka, Belitung, dan  Bangka  Tengah  serta  yang  dibawah provinsi  yaitu  Kabupaten  Bangka  Selatan  dan Bangka  Barat.  Pada  tahun  2020,  dimensi permukiman  merupakan  dimensi  dengan  nilai tertinggi,  diikuti  oleh  dimensi  modal  sosial, kesehatan, dan pendidikan.

## 3.  Kontribusi      dimensi            penyusun  IKS Tahun 2020
Hasil  analisis  regresi  berganda  dimensi penyusun  IKS  Tahun  2020  dapat  dilihat  pada Tabel 2.
Variabel B Beta Koefisien Korelasi t hitung Sig. Konstanta 0,068 - - 4,144 ,000 Kesehatan 0,167 0,287 0,526 13,471 ,000 Pendidikan 0,116 0,260 0,487 12,284 ,000 Modal Sosial 0,398 0,563 0,725 26,573 ,000 Permukiman 0,238 0,350 0,538 16,560 ,000 Tabel  2 . Hasil  Analisis  regresi  berganda  dimensi penyusun IKS Tahun 2020 F hitung =  528,045 Sig. =    ,000 R square =  0,874 Berdasarkan Tabel  2,  dapat  diketahui bahwa  nilai  signifikansi  (Sig.)  dalam  uji  F adalah sebesar 0,000 karena Sig. 0,000<0,05, maka sebagaimana dasar dalam pengambilan keputusan uji F dapat disimpulkan bahwa kesehatan (X1), pendidikan  (X2),  modal  sosial  (X3),  dan permukiman (X4) secara simultan (bersama- sama) berkontribusi terhadap Indeks Ketahanan  Sosial  (Y).  Besarnya  angka koefisien  determinasi  (R  square)  adalah 0,874  atau  87,4%  .  Angka  tersebut mengandung  arti  bahwa  kesehatan  (X1), pendidikan  (X2),  modal  sosial  (X3),  dan permukiman (X4) secara simultan (bersama- sama) berkontribusi terhadap Indeks Ketahanan  Sosial  (Y)  sebesar  87,4%. Sedangkan  sisanya  (100%-87,4  =  12,6%) dikontribusii  oleh  variabel  lain  diluar persamaan  regresi  ini  atau  variabel  yang tidak diteliti. Hasil uji T menunjukkan nilai Sig. keempat variabel independen 0,000 dan 0,000<0,05,  sehingga  dapat  disimpulkan variabel  kesehatan,  pendidikan,  modal sosial,  dan  permukiman  secara  parsial berkontribusi  terhadap  Indeks  Ketahanan Sosial.  Sumbangan  efektif  dan  sumbangan relatif  variabel  bebas  terhadap  variabel terikat dapat dilihat pada Tabel 3.
Variabel (X) Sumbangan Efektif (%) Sumbangan Relatif (%) Kesehatan (X1) 15,10 17,28 Pendidikan (X2) 12,66 14,49 Modal Sosial (X3) 40,82 46,70 Permukiman (X4) 18,83 21,54
Tabel  3 . Sumbangan  efektif  dan  sumbangan  relatif variabel bebas terhadap variabel terikat
Berdasarkan  Tabel  3,  dapat  diketahui bahwa  variabel  bebas  yang  paling  dominan kontribusinya  terhadap  IKS  adalah  variabel modal sosial yaitu sebesar 40,82%. Sumbangan relatif  variabel  bebas  terhadap  IKS  terbesar pada variabel modal sosial yaitu sebesar 46,70. Persamaan  regresi  linier  berganda  yang diperoleh dari hasil analisis diatas adalah:
Y = 0,068 + 0,167X1 + 0,116X2 + 0,398X3 + 0,238X4
Konstanta  sebesar  0,068  menunjukkan bahwa  apabila  variabel  kesehatan  (X1), pendidikan  (X2),  modal  sosial  (X3),  dan permukiman  (X4)  nilainya  adalah  0  maka Indeks Ketahanan Sosial nilainya adalah 0,068. Koefisien  regresi  variabel  kesehatan  (X1) sebesar 0,167 artinya jika variabel lain nilainya tetap  dan  variabel  kesehatan  mengalami kenaikan  1%  maka  Indeks  Ketahanan  Sosial akan mengalami kenaikan sebesar 0,167% atau 0,00167.  Hubungan  positif  antara  variabel independen  dan  dependen  menyebabkan semakin meningkatnya angka variabel kesehatan,  pendidikan,  modal  sosial  dan permukiman  maka  Indeks  Ketahanan  Sosial juga semakin meningkat.
4. Matriks SWOT
Hasil  analisis  SWOT  berupa  matriks SWOT dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Matriks SWOT
Berdasarkan Gambar 4, dapat diketahui bahwa ada 5 (lima) strategi SO, 4 (empat) strategi SW, 3 (tiga) strategi ST, dan 3  (tiga)  strategi  WT  sehingga  total  strategi yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  ada  15 (lima belas) strategi.
5. Evaluasi Strategi
Hasil analisis evaluasi strategi dapat dilihat  pada  Tabel  4.  Berdasarkan  Tabel  4, dapat diketahui bahwa strategi mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk  sektor  kesehatan  dan  pendidikan sesuai  kewenangan  merupakan  strategi dengan skor tertinggi yaitu 47.
Tabel 4. Hasil Evaluasi Strategi

## PEMBAHASAN
Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya  terdeteksi  di  Tiongkok  untuk pertama  kali  di  akhir  tahun  2019  dan berkembang  di  Indonesia  pada  bulan  Maret 2020.  Meninggalnya  ribuan  jiwa  akibat  virus ini  membuatnya  menjadi  pusat  perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Karena hal tersebut,  pemerintah  Indonesia  langsung mengambil  langkah  agresif  agar  angka penyebaran bisa ditekan semaksimal mungkin, yaitu  dengan  menerapkan social  distancing yang  dimplementasikan  melalui  kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM)  dengan  level  yang berbeda-beda  di  setiap  daerah.    Akibatnya banyak  kegiatan  perekonomian  yang  tidak berjalan  sebagaimana  biasanya  sehingga pendapatan  masyarakatpun  tertekan.  Dampak yang  lebih  luas  dari  pandemic  covid-19  dapat mengancam  ketahanan  sosial  masyarakat. Namun disisi lain dampak positif dari covid-19 ini juga dapat meningkatkan kepedulian sesama masyarakat  dalam  mengatasi  masalah  yang dihadapi oleh masyarakat, sebagaimana
disampaikan  oleh  Arie  Sudjito  &  Fina Itriyati  yang  dirumuskan  oleh  Parahita  & Winanti  (2020)  bahwa  COVID-19  tidak hanya  berdampak  secara  klinis  pada  tubuh manusia,  melainkan  juga  relasi  sosial.
Terhadap relasi sosial, COVID-19
berpotensi memunculkan dua sisi sekaligus yaitu  disrupsi  sosial  jika  tidak  ditangani dengan  baik  dan  hadirnya  inisiatif  yang berkontribusi  pada  tumbuhnya  solidaritas sosial. Tingginya solidaritas sosial di tengah masyarakat  dapat  meningkatkan  ketahanan sosial.
Ketahanan  sosial  merupakan  kemampuan masyarakat  dalam  mengatasi  risiko  akibat perubahan  sosial,  ekonomi,  dan  politik. Menurut  Justika  Baharsyah  (1999)  yang dikutip  oleh  Bahransyaf  &  Probosiwi (2013), ketahanan sosial, seperti juga adanya ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan nasional, merupakan suatu konsep  yang  diperlukan  oleh  masyarakat untuk menjaga, melindungi, dan mengembangkan perlindungan sosial, partisipasi masyarakat, pengendalian terhadap  konflik  dan  kearifan  lokal  dalam mengelola  sumber  daya  alam  dan  sosial (yang  kemudian  disebut  sebagai  empat indikator  ketahanan  sosial  masyarakat) ( Susilowati, E. 2019).
Empat  indikator  ketahanan  sosial masyarakat  tersebut  tercermin  dalam  salah satu  komponen  penyusun  dimensi  Indeks Ketahanan Sosial, yaitu modal sosial dalam perangkat  indikator  yang  dikembangkan dalam  Indeks  Desa  Membangun  (IDM). Konsepsinya bahwa modal sosial merupakan  sumber  bagi  bekerjanya  sebuah sistem  sosial  yang  akan  memberikan kontribusi terhadap ketahanan sosial masyarakat.
Peningkatan  IDM  harus  mampu menjangkau semua dimensi kehidupan desa, yakni dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi atau  lingkungan  yang  memberi  jalan  pada pembangunan desa yang berkelanjutan yang
lekat  dengan  nilai,  budaya  dan  karakteristik desa.  IDM  memandang  penting  prakarsa  dan kuatnya  masyarakat  desa  dalam  proses kemajuan  dan  keberdayaan  kehidupan  desa sehingga  ketersediaan  data  dan  pengukuran dalam konteks ini sangat dibutuhkan, terutama dalam  pengembangan  intervensi  kebijakan yang  mampu  menjawab  persoalan  dasar pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat desa  (Sanapiah  &  Nugroho,  2019).  Upaya meningkatkan  IDM  di  suatu  desa  tidak  dapat terlepas  dari  strategi  pengoptimalan  dimensi penyusun  indeks  komposit  dimana  intervensi program untuk pencapaian output dari indikator haruslah berbasis pada kewenangan. Intervensi ini  dapat  dilaksanakan  melalui  program  yang dilaksanakan  oleh  pusat,  provinsi,  kabupaten, desa,  dan  sosial/alami  (Kementerian  Desa PDTT,  2020).  Pemerintah  desa  memegang peranan  kunci,  sehingga  diperlukan  kejelian dalam  memetakan  dan  menyusun  strategi program  yang  sesuai  untuk  meningkatkan indikator  dimensi  yang  masih  rendah.  Hal  ini untuk  memastikan  bahwa  strategi  program tersebut  selain  tepat  sasaran  diharapkan  tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Penyelenggaraan  pemerintahan  di  desa merupakan  kewenangan  desa.  Pemerintahan desa  memiliki  kekuasaan  untuk  mengatur penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat.  Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, kedudukan desa didalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana  dijelaskan  dalam  penjelasan umum  undang-undang    Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  merupakan  perwujudan  sebagai masyarakat  pemerintahan (self  governing community) sekaligus pemerintahan lokal desa (local  self  government). Sehingga  Pemerintah desa diharapkan mampu bertindak menjalankan perannya sebagai struktur pemerintahan,  sebagai  pelayan  masyarakat desa,  dan  sebagai  agen  penggerak  perubahan
masyarakat  desa  untuk  mencapai  desa mandiri.  Peran  kunci  pemerintahan  desa telah ada sejak zaman kerajaan berkuasa di Nusantara  Prasati  Himad  Walandit  (1350) yang  menyebutkan,  bahwa  Pemerintah Hindia Belanda pun mengakui legalitas desa dalam Staatsblad Tahun 1906 Nomor 83 dan Staadblad Tahun 1938 Nomor 490, dimana Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum  adat,  dapat  menentukan  susunan pemerintahan,  mengatur  dan  mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan asset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu dipertegas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa (Amalia & Syawie, 2015).
IKS  provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung  tahun  2018-2020  memposisikan Kabupaten  Belitung  Timur  sebagai  IKS tertinggi  diantara  kabupaten  lainnya  dan selalu  berada  di  atas  IKS  provinsi.  Hal  ini memungkinkan,  karena  jumlah  desa  di Kabupaten Belitung Timur paling sedikit di antara kabupaten lainnya yaitu sebanyak 39 desa.  Persebaran  desanya  pun  relatif mengikuti  jalan  provinsi/kabupaten  dan hampir  merata  jaraknya  dengan  ibu  kota kecamatan, sehingga memudahkan masyarakatnya  untuk  mendapatkan  akses sarana  prasarana.  Setiap  desa  di  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  mendapatkan besaran  dana  desa  dan  alokasi  dana  desa yang  tidak  jauh  berbeda,  hanya  saja  secara postur pendapatan di APBDes bisa berbeda jauh apabila desa mampu untuk meningkatkan  PADesa  dan  mendapatkan hibah  dari  pihak  ketiga/perusahaan.  Pada poin  ini  kemampuan  manajerial  dan kepemimpinan Kepala Desa serta kapasitas aparaturnya  memegang  peranan  penting. Garda yang paling depan dalam menjalankan pelayanan publik guna menjamin kesejahteraan masyarakat sehingga menjadi faktor penentu keberhasilan  dari  program  pemerintah
adalah  aparatur  desa.  Meningkatkan  kapasitas aparatur  desa  menjadi  suatu  tindakan  untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera (Rodiyah et al., 2021).
Desa-desa di Kabupaten Belitung Timur memiliki  keuntungan  ini  yaitu  peran  dari kuatnya koordinasi dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dan Dinas yang membidangi  pemberdayaan  masyarakat  desa. Sehingga  hampir  di  semua  indikator  IKS, pemerintah desa dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dengan maksimal terutama pada indikator dimensi modal sosial. Pemerintah  desa  mampu  untuk  menjaga solidaritas  sosial  dengan  tetap  melestarikan budaya  gotong  royong,  menyediakan  ruang publik, dan sarana olahraga masyarakat. Selain itu,  toleransi  beragama  dan  keamanan  desa didukung  dengan  baik  oleh  masyarakat sehingga konflik di desa dapat ditekan dengan maksimal.  Hal  ini  sejalan  dengan  yang disampaikan  oleh  Fitriansyah  (2020),  bahwa ketersediaan  rasa  saling  percaya  di  dalam masyarakat  ( stocks  of  social  trust ),  norma- norma,  dan  jejaring  yang  dapat  dimanfaatkan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan- persoalan  bersama  dapat  dikatakan  sebagai modal sosial. Masyarakat yang memiliki modal sosial  yang  tinggi  cenderung  bekerja  secara gotong  royong  serta  mampu  dalam  mengatasi permasalahan.
Terlaksananya pembangunan desa merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat memberikan  motivasi  tentang  bagaimana masyarakat  di  pedesaan  dapat  memahami dirinya sendiri, termasuk kemampuan masyarakat  untuk  menyesuaikan  dengan kondisi lingkungannya. Tindakan konkrit yang bisa  dilakukan  yakni,  penyediaan  berbagai input  serta  memberikan  akses  pendukung potensi  yang  bisa  membuat  masyarakat menjadi  makin  berdaya,  yakni  dengan memberikan  kepercayaan  kepada  mereka dalam  mengelola  input  dan  peluang  tersebut
untuk  terus  berkembang  dan  sejahtera (Amalia & Syawie, 2015).
Tren  pencapaian  IKS  di  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  tidak  selalu mengalami  kenaikan,  seperti  pada  tahun 2020  di  Kabupaten  Belitung  Timur  dan Belitung  terjadi  penurunan  IKS.  Hal  ini mengindikasikan bahwa menurunnya pencapaian  indikator  dimensi  IKS  di  salah satu  desa  berkontribusi  signifikan  terhadap IKS kabupaten secara keseluruhan. Menurut Tenaga  Pendamping  Profesional  “Konflik sosial  akibat  aktivitas  pertambangan  rakyat yang  jamak  terjadi  di  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  tidak  hanya  menggerus nilai  IKS  terutama  dimensi  modal  sosial tetapi  juga  berkontribusi  terhadap  dimensi IKL seperti dimensi kualitas lingkungan dan potensi  bencana  alam”.  Oleh  karena  itu, pemerintah  desa  harus  responsif  terhadap potensi-potensi  konflik  dan  harus  mampu meredamnya  dengan  melibatkan  aparat hukum  terkait.  Sebagai  gambaran  umum yang  terjadi  selama  ini  di  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  terhadap pemicu konflik dalam pemanfaatan sumberdaya  pesisir  menurut  Bidayani  & Kurniawan  (2020)  dikelompokkan  menjadi 4 (empat) isu, yaitu 1) isu lingkungan berupa kerusakan  terumbu  karang,  pendangkalan dan  menurunnya  kualitas  air,  2)  isu  sosial meliputi pendidikan anak, kesehatan nelayan  dan  kesempatan  kerja,  3)  isu pelanggaran hukum, yaitu muncul tambang inkonvensional  yang  ilegal,  serta  4)  isu ekonomi,  yaitu  disebabkan  oleh  disparitas pendapatan antara nelayan dengan penambang timah.
Pada  tahun  2020,  dimensi  penyusun IKS  yaitu  kesehatan,  modal  sosial,  dan permukiman  tertinggi  berada  di  Kabupaten Belitung  Timur.  Sedangkan  untuk  dimensi pendidikan,  nilai  yang  tertinggi  adalah Kabupaten  Bangka  Selatan.    Kabupaten
Belitung  Timur  memiliki  desa  mandiri  yang paling banyak di antara kabupaten lainnya yaitu 7  (tujuh)  desa  mandiri  atau  sekitar  18%, ditandai dengan keberadaan desa mandiri yang mampu  menstimulus  perkembangan  desa  di sekitarnya.  Disamping  itu,  desa  mandiri mampu memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan ekonomi dan memfasilitasi  pembangunan  sarana  penunjang ekonomi masyarakat sehingga berdampak pada berkurangnya pengangguran serta bertambahnya  mata  pencaharian  masyarakat. IDM  disusun  oleh  indeks  komposit  yang memiliki  korelasi  positif  satu  sama  lain. Naiknya IKE yang ditandai dengan tercapainya indikator keberagaman produksi, perdagangan, akses  distribusi,  akses  kredit,  lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah berhubungan  dengan  naiknya  IKS  yang ditandai dengan tersedianya fasilitas pendidikan,  kesehatan,  permukiman,  dan modal  sosial  (Afifah  &  Kusumastuti,  2018). Untuk  dimensi  pendidikan  yang  tertinggi  di Kabupaten Bangka Selatan dikarenakan sebaran  sarana  pendidikan  dasar-menengah yang  lebih merata atau  tidak terpusat  di dekat ibukota kecamatan saja, sehingga bisa diakses oleh  peserta  didik  dari  banyak  desa.  Kegiatan Paud,  PKBM,  dan  kursus  serta  perpustakaan desa  telah  difasilitasi  pemerintah  desa,  baik melalui  APBDesa  maupun  bantuan  pihak ketiga/CSR. Kondisi ini sesungguhnya hampir mirip  di  setiap  kabupaten  di  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung,  hanya  saja komitmen setiap pemerintah desa dan dukungan Bupati menjadi kunci pencapaian di Kabupaten Bangka Selatan.
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa permukiman  menjadi  dimensi  dengan  nilai tertinggi sedangkan pendidikan menjadi dimensi  dengan  nilai  terendah.  Evaluasi ketercapaian  indikator  dari  masing-masing dimensi  memberikan  potensi  seberapa  besar peningkatan nilai yang dapat dilakukan melalui
intervensi  program  sesuai  kewenangan. Potensi  peningkatan  tertinggi  berada  pada dimensi  pendidikan  yaitu  sebesar  40,71%, diikuti  oleh  kesehatan  (40,09%),  modal sosial (18,06%), dan permukiman (12,53%). Nilai  dimensi  permukiman  tinggi  artinya masyarakat sudah memiliki akses untuk air bersih  dan  layak  minum,  fasilitas  sanitasi, fasilitas  listrik,  dan  fasilitas  informasi  dan komunikasi.  Menurut  Kementerian  Desa PDTT  (2020),  kesemua  akses  terhadap fasilitas  sebagaimana  dimaksud  dapat diintervensi  oleh  program  pusat,  provinsi, kabupaten,  desa,  dan  sosial/alami.  Capaian nilai dimensi permukiman ini menunjukkan bahwa  program  yang  dilaksanakan  di  desa dapat dikategorikan tepat sasaran dan output yang  diharapkan  telah  tercapai  walaupun nilai tersebut masih bervariasi pada masing- masing desa.
Nilai  dimensi  pendidikan  rendah artinya masyarakat/peserta didik masih sulit mengakses sarana pendidikan dasar- menengah  yang  disebabkan  jarak  yang terlalu  jauh  dan  belum  tersedianya  sarana transportasi  yang  memadai.  Pelaksanaan kegiatan  Paud  belum  optimal  karena bergantung  pada  ketersediaan  peserta  didik karena  umumnya  anak  usia  dini  diasuh sendiri oleh ibu/nenek. Kegiatan PKBM/Pake  A-B-C  dan  kursus  masih sedikit,  terbatas  di  desa-desa  tertentu  saja, umumnya  yang  dekat  dengan  ibukota kabupaten  serta  ketersediaan  perpustakaan desa  yang  belum  merata  disebabkan prioritas  penggunaan  dana  desa  yang berbeda-beda di masing-masing desa. Akses pendidikan  dasar-menengah  pertama  dan PKBM/Paket A-B-C hanya dapat diintervensi  oleh  program  kabupaten/DAK fisik bidang pendidikan sedangkan pendidikan  menengah  atas  oleh  program provinsi/DAK  fisik  bidang  pendidikan. Kegiatan Paud dan perpustakaan desa dapat
diintervensi oleh program kabupaten, desa, dan sosial/alami. Sedangkan untuk kegiatan kursus dapat  diintervensi  oleh  program  provinsi, kabupaten, desa, dan sosial/alami
(Kementerian Desa PDTT,
2020). Permasalahan akses pendidikan dasar- menengah  dan  PKBM/Paket  A-B-C ini  bukan hanya  soal  ketersediaan  sarana  pendidikannya saja tetapi juga kemampuan masyarakat/peserta didik untuk mendapatkan jangkauan layanannya,  sehingga  di  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung banyak CSR perusahaan yang diarahkan  untuk  penyediaan  bus  sekolah. Pemerintah desa dapat memprioritaskan kegiatan  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  desa  salah  satunya adalah pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana  pelayanan  sosial  dasar  untuk pemenuhan,  pemulihan  serta  peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan (Kementerian Desa PDTT, 2019).
Hasil regresi linier berganda menunjukkan  bahwa  dimensi  kesehatan, pendidikan,  modal  sosial,  dan  permukiman baik secara parsial maupun simultan (bersama- sama)  berkontribusi  terhadap  IKS.  Hubungan yang  terbentuk  bernilai  positif  sehingga peningkatan  nilai  pada  dimensi  apapun  akan menyebabkan peningkatan pada IKS. Koefisien determinan sebesar 87,4% menunjukkan bahwa formulasi  pemilihan  dimensi  penyusun  IKS masih  memungkinkan  untuk  ditambahkan dimensi  lain,  misalnya  dimensi  kebudayaan. Persentase  sumbangan  efektif  variabel  bebas terhadap  IKS  menunjukkan  secara  parsial bahwa dimensi modal sosial memiliki kontribusi  tertinggi  yaitu  sebesar  40,82%, diikuti  permukiman  (18,83%),  kesehatan (15,10%),  dan  pendidikan  (12,66%).  Apabila hasil  analisis  ini  disandingkan  dengan  potensi peningkatan  nilai,  dapat  disusun  prioritas intervensi  program  untuk  meningkatkan  IKS
dan  IDM  akan  lebih  efektif  yaitu  pertama pada  dimensi  modal  sosial,  kedua  pada dimensi  kesehatan,  ketiga  pada  dimensi pendidikan,  dan  keempat  pada  dimensi permukiman.  Kaidah  desa  membangun memberikan  ruang  untuk  meningkatnya wewenang pemerintah desa untuk berinisiatif  memutuskan  kegiatan  dan anggaran pembangunan sehingga pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah  pusat,  provinsi,  dan  kabupaten tidak  lepas  dari  koridor  desentralisasi  dan otonomi desa (Irawan, 2017).
Menurut  Pengelola  Satuan  Kerja Program  Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  (Satker  P3MD),  “setelah IDM  ditetapkan  oleh  Kementerian  Desa PDTT,  dilaksanakanlah  rapat  koordinasi sebagai  tindak  lanjut  yang  difasilitasi  oleh Satker  P3MD  dengan  menghadirkan  tim IDM  dari  Kementerian  Desa  PDTT, organisasi  perangkat  daerah  provinsi  dan kabupaten antara lain dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa  serta  Bappeda,  Tenaga  Pendamping Profesional  (TPP),  camat,  dan  kepala  desa. Permasalahan penyebab turunnya IDM dan indeks  kompositnya  dibahas  dan  kuesioner IDM  yang  telah  diisi  oleh  desa  merupakan titik  awal  untuk  penyusunan  strategi intervensi dalam mengkoordinasikan program-program sesuai kewenangan masing-masing”.
Analisis  SWOT  bertujuan  untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap peningkatan IKS  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung. Kondisi  internal  maupun  eksternal  yang selanjutnya  akan  digunakan  sebagai  dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor  kekuatan  ( strength )  dan  kelemahan ( weakness ),  sedangkan  analisis  eksternal mencakup faktor peluang ( opportunity ) dan
ancaman/tantangan
( threaths ). Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator pada IKS memposisikan indikator dimensi penyusun IKS yaitu  dimensi  permukiman  dan  modal  sosial sebagai  faktor  kekuatan,  sedangkan  untuk dimensi  kesehatan  dan  pendidikan  sebagai faktor  kelemahan.  Analisis  eksternal  yang dilakukan  tidak  hanya  terkait  faktor  eksternal yang  dapat  menjadi  peluang  atau  ancaman terhadap  IKS,  tetapi  juga  termasuk  faktor ketidakpastian  dan  hal  yang  diluar  kontrol pemerintahan  desa.  Hasil  analisis  SWOT menunjukkan  ada  8  (delapan)  kekuatan,  6 (enam)  kelemahan,  5  (peluang),  dan  6  (enam) tantangan.  Menurut  Tenaga  Pendamping Profesional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  “pemerintah  desa  masih  perlu diberikan penguatan terkait bagaimana mengoptimalkan  potensi  desa  yang  dimiliki, mengantisipasi  potensi  konflik  dan  bencana alam,  serta  melakukan  kerjasama  baik  antar desa  maupun  dengan  pihak  ketiga.  Selain  itu, tantangan  yang  ditemui  adalah  kemampuan pemerintah  desa  untuk  mengakomodir  hal-hal tersebut  ke  dalam  perencanaan  desa.  Oleh sebab itu, pendampingan oleh Tenaga Pendamping  Profesional  perlu  untuk  tetap dilaksanakan di setiap desa”.
Pendekatan  kualitatif  matriks  SWOT sebagaimana  dikembangkan  oleh  Kearns menampilkan  delapan  kotak,  yaitu  dua  paling atas adalah kotak faktor eksternal (peluang dan tantangan)  sedangkan  dua  kotak  sebelah  kiri adalah faktor internal (kekuatan dan kelemahan).  Empat  kotak  lainnya  merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal  (Hisyam,  1998).  Hasil  analisis menunjukkan ada 15 (lima belas) strategi yang dihasilkan  dan  mencakup  program/kegiatan yang  dapat  diintervensi  pemerintah  pusat, provinsi,  kabupaten,  desa,  dan  sosial/alami. Dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, terdapat 4
(empat)  tujuan  yang  berhubungan  dengan peningkatan ketahanan sosial yaitu meningkatnya  ketersediaan  infrastruktur, meningkatnya pendidikan masyarakat, meningkatnya pembangunan sosial masyarakat,  dan  meningkatnya  derajat kesehatan masyarakat. Tujuan ini kemudian dibreakdown  menjadi  9  (sasaran)  dan  10 (sepuluh)  strategi  serta  10  (sepuluh)  arah kebijakan. Kemudian, berdasarkan Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 050-3708  Tahun  2020  terdapat  28  (dua puluh delapan) program pemerintah provinsi yang  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan IKS.”
Penentuan suatu strategi sangat terkait dengan  perubahan  internal  dan  eksternal pemerintah/organisasi, agar tercapai kecocokan  organisasional  ( organizational fitness ). Salah satu faktor eksternal yang saat ini sangat berkontribusi terhadap pemilihan strategi  dan  kebijakan  adalah  pandemik Covid-19.  Penanganan  dan  pencegahan penyebaran  Covid-19  mengharuskan  setiap level pemerintahan untuk melakukan refocusing anggaran sehingga berkontribusi terhadap pencapaian output tahunan ataupun keberlanjutan suatu program/kegiatan. Evaluasi strategi dilakukan untuk mendapatkan  strategi  yang  paling  efektif, efisien,  mencukupi,  merata,  responsif,  dan tepat.    3  (tiga)  besar  strategi  dengan  score tertinggi yaitu mengoptimalkan penggunaan anggaran  untuk  sektor  kesehatan  dan pendidikan sesuai dengan kewenangan (47), mendata  para  penerima  bantuan  dan  warga terdampak pandemik dengan memanfaatkan teknologi informasi (46), dan memanfaatkan CSR  untuk  pengadaan  sarana  transportasi siswa sekolah (45).
Pengoptimalan penggunaan anggaran  untuk  sektor  kesehatan  dan pendidikan  sesuai  kewenangan  merupakan strategi  yang  dipilih  untuk  menyusun
kebijakan  pemerintah  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  dalam  rangka  meningkatan ketahanan sosial.  Kebijakan merupakan suatu keputusan politis yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari sikap pemerintah  untuk  mengatasi  masalah  dan persoalan  publik  (Afifah  et  al.,  2016). Kebijakan  tersebut  diimplementasikan  dengan berbagai  program  dan  kegiatan  sesuai  dengan nomenklatur  dari  urusan  yang  menjadi persoalan publik.  Ada 15 (lima belas) program yang  dapat  digunakan  untuk  mengintervensi dimensi  kesehatan  dan  pendidikan.  Pemilihan program ini sesuai dengan hasil analisis regresi linier dan potensi peningkatan nilai IKS.  Jenis Kebijakan  ini  disebut  sebagai  kebijakan substantif  dan  kebijakan  prosedural  yaitu kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  atas masalah  tertentu  dan  bagaimana  kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.
Menurut  Tim  penyusun  RKPD  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  Tahun  2020, bahwa  “tidak  semua  program  mendapatkan anggaran.  Hal  ini  dikarenakan  dampak pandemi  Covid-19  menyebabkan  beberapa kegiatan mengalami refocusing , sehingga tidak dapat  dilaksanakan  di  tahun  anggaran  2020”. Dalam  hal  ini,  pemerintah  dihadapkan  pada situasi  keterbatasan  sumber  daya  di  satu  sisi dan  masalah-masalah  publik  yang  makin kompleks  di  sisi  yang  lain,  maka  pemerintah tidak mungkin menyelesaikan masalah- masalah  tersebut  secara  bersamaan.  Namun demikian,  agar  tidak  menimbulkan  implikasi yang  tidak  diinginkan,  pemerintah  dituntut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut  dengan  bijaksana.  Oleh  karena  itu Pemerintah harus menentukan pilihan penyelesaian  masalah-masalah  publik  tersebut berdasarkan  prioritas.    Menurut  Analis Kebijakan  Bappeda  Provinsi    Kepulauan Bangka  Belitung,    pada  masa  pandemik  ini upaya  peningkatan  pencapaian  output  dapat dilakukan melalui pendekatan THIS (Tematik,
Holistik, Integratif, Spasial), hanya saja dari sisi  perencanaan  kebanyakan  perangkat daerah  belum  menentukan  lokus/desa sasaran/penerima  manfaat  di  rancangan awal-akhir sehingga realisasi kinerja menjadi  tidak  maksimal”.  Oleh  karena  itu, kedepannya sinkronisasi antara perencanaan di  level  desa  dengan  perencanaan  di  level provinsi  menjadi  penting,  agar  pemerintah desa  dapat  turut  andil  dan  berperan  aktif mendukung  melalui  anggaran  desanya masing-masing. Selanjutnya, kebijakan peningkatan  ketahanan  sosial  Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung adalah memprioritaskan  anggaran  bantuan  pada lokus/desa  yang  mengalokasikan  anggaran untuk pemeliharaan bantuan sarana prasarana,  pembinaan,  dan  pengawasan bantuan  sosial.  Perlu  dilakukan  penelitian lanjutan  untuk  mengetahui kontribusi penerapan  kebijakan  tersebut  terhadap peningkatan  ketahanan  sosial  di  tahun berikutnya.

## KESIMPULAN
Penyusun  Indeks  Ketahanan  Sosial yang  terdiri  dari  4  (empat)  dimensi  baik secara bersama-sama maupun secara parsial berkontribusi  terhadap  Indeks  Ketahanan Sosial dan modal sosial merupakan dimensi dengan kontribusi terbesar (40,82%). Kebijakan  peningkatan  ketahanan  sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memprioritaskan  anggaran  bantuan  pada lokus/desa  yang  mengalokasikan  anggaran untuk pemeliharaan bantuan sarana prasarana,  pembinaan,  dan  pengawasan bantuan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifah,  F.,  Dian,  dan  Neneng,  Y.Y.  2016. Analisis Kebijakan
Pemerintah
Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban  Perdagangan  ( Trafficking )
Perempuan  dan  Anak  di  Kabupaten Cianjur.  Jurnal  CosmoGov,  Vol.2  No.2, Oktober 2016. ISSN 2442-5958. E-ISSN 2540-8674.
Afifah,  M.N.  dan  Kusumastuti,  N.  2018. “Strategi  Mempercepat  Pembangunan
Desa  Mandiri  (Studi  Kasus  Desa Kemadang  Gunung  Kidul)”. Jurnal
Pemberdayaan Masyarakat: Media
Pemikiran  dan  Dakwah  Pembangunan
(2) : 177-198.
Amalia,  A.D.  dan  Syawie,  M.  2015. “Pembangunan Kemandirian Desa Melalui  Konsep  Pemberdayaan:  Suatu Kajian  dalam  Perspektif  Sosiologi”. Jurnal Sosio Informa 1 (2): 175–188. Bachtiar, P. P., Kurniawan, A., Sedyadi, G. S. M.,  Diningrat,  R.  A.,  Ruhmaniyati,  R., dan Alifia, U. 2018. “Pemanfaatan Dana Desa” . Buletin SMERU (2) : 1-16. Bahransyaf,  D.  dan  Probosiwi,  R.  2013. Membangun  Ketahanan  Sosial  di  Desa Serakapi: Sebuah  Replikasi Model Building  Social  Resilience  in  Serakapi Village:  A  Model  Replication. Jurnal PKS. Vol 12 No 3.
Bidayani,  E.  dan  Kurniawan  (2020).  Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir antara Nelayan dengan Penambang Timah Inkonvensional. Jurnal Society, 8 (1), 14-24, 2020 PISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874.
Dunn,  William  N.  2003. Analisa  Kebijakan Publik .  Yogyakarta:  PT.  Prasetia  Widia Pratama.
Fahmi,  Irham.  2014. Manajemen  Strategis Teori dan Aplikasi . Bandung: Alfabeta. Fitriansyah.  2020.  “Kajian  Kebijakan  Modal Sosial  dalam  Menyelesaikan  Konflik Tambang  pada  Masyarakat  Pesisir”. Jurnal  Reformasi  Volume  10  Nomor  2 (2020).  ISSN  2088-7469  (Paper)  ISSN 2407-6864 (Online).
Parahita,  G.D  dan  Winanti,  P.S.  2020.  Policy Brief:  Penguatan  Solidaritas  Sosial  di Tengah  Krisis  Covid-19.  Serial  Diskusi #4 Fisipol UGM. Yogyakarta.
Hastuti,  Ruhmaniyati,  dan  Dyan  W.  2020. Pelaksanaan PKH dan Program Sembako dalam  Rangka  Mitigasi  Dampak  Covid
19.  Catatan  Penelitian  Smeru  No. 2/2020. SMERU. Jakarta.
Hisyam, M.S. 1998. Analisis SWOT Sebagai Langkah  Awal  Perencanaan  Bisnis . Makalah. SEM Institute. Jakarta. Irawan, N. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa . Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
Rodiyah,  I.,  Sukmana,  H.,  dan  Choiriyah, I.U.  2021.  Pengembangan  Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa Di  Kenongo  Kecamatan  Tulangan Kabupaten Sidoarjo. PUBLISIA: Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik. ISSN:  2541-2515(p),  2541-2035(e).
Volume: 6 (1)
Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik  Indonesia.  2019.  Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019  Tentang  Prioritas  Penggunaan
Dana  Desa  Tahun  2020.  Jakarta: Kemkumham RI.
Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik  Indonesia.  2020. SOP Update Data Indeks Desa Membangun Tahun 2020 . Jakarta.
Rachmat.  2014. Manajemen  Strategik . Bandung: Pustaka Setia.
Sanapiah,  A.A  dan  Nugroho,  S.  2019.
Implementasi Indeks Desa Membangun dalam Mendorong
Perkembangan dan Kemandirian Desa di  Lingkungan  Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  RI.  Journal  of  Public Policy  and  Applied  Administration Vol.1 (1): 50-60.
Sudjana,  N.  2004. Penelitian  Hasil  Proses Belajar Mengajar . Bandung: Rosda.
Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Pendidikan  Pendekatan  Kuantitaif.
Bandung: Alfabeta.
Susilowati, E. (2019). Penerapan Teknologi Pengembangan Masyarakat pada Program Desa Sabilulungan. Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos) , 1 (1).
Supranto, J. 2010. Analisis Multivariat Arti dan Interpretasi . Jakarta: Rineka Cipta.
Winarsunu, T. 2017. Statistik dalam Penelitian Psikologi  dan  Pendidikan .  Malang: UMM Press.