## Jurnal Manajemen Pendidikan
Jurnal Ilmiah Administrasi, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan ISSN: 1978-1938 (Print) 2580-6491 (Online)

## Profil Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumedang
Septi Ega 1
1 Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Corresponding author: Septi Ega (E-mail: septiega2109@upi.edu)
Abstrak: Dalam  sebuah  organisasi  baik  formal  maupun  non  formal  dibutuhkan  adanya seorang  pemimpin.  Dalam  lembaga  pendidikan  sosok  pemimpinnya  yaitu  kepala  sekolah yang  memiliki  peran  penting  dalam  menentukan  dan  mengelola  sekolah.  Status  sekolah memiliki  fungsi  penting  untuk  kepemimpinan  kepala  sekolah  yaitu  antara  sekolah  negeri dengan  sekolah  swasta  tentu  memiliki  perbedaan  yang  berpengaruh  terhadap  kebijakan sistem  kepemimpinan  yang  akan  dilakukan  kepala  sekolah.  Sekolah  negeri  sering  dianggap memiliki  pemimpin  yang  unggul  yang  dibuktikan  dengan  sekolah  favorit  siswa  dan  identik dengan  aturan  yang  tegas  yang  dibuat  kepala  sekolah  untuk  memajukan  sekolah  dan  warga sekolah  dari  berbagai  lingkup.  Begitu  pula  dengan  sekolah  yang  umum  dengan  yang  kental dengan agama tentu memiliki sistem kebijakan kepala sekolah yang berbeda dengan sekolah umum.  Dengan  hal  tersebut,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  pengaruh  status sekolah  terhadap  kebijakan  sistem  kepemimpinan  kepala  sekolah.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  desain  studi  kasus  menggunakan  teknik  wawancara tidak langsung yaitu menggunakan google form dengan responden sebanyak 30 orang kepala sekolah Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dari berbagai  sekolah baik  yang berstatus  negeri  maupun  swasta  di  Sumedang.  Dalam  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  status  sekolah  memiliki  pengaruh  terhadap  pengambilan  sistem  kebijakan kepemimpinan  yang  dilakukan  kepala  sekolah  untuk  memajukan  kualitas  sekolah  yang dipimpinnya.
Kata Kunci : sistem kebijakan kepala sekolah, sekolah negeri, sekolah swasta

## Leadership Profile of Public and Private Elementary School Heads in Sumedang Regency
Abstract: The  In  an  organization  both  formal  and  non-formal,  a  leader  is  required.  In educational institutions, the leader is the principal who has an important role in determining and managing the school. School  status has an important function for the leadership  of the principal, namely between public schools and private schools certainly have differences that affect  the  policy  of  the  leadership  system  that  will  be  carried  out  by  the  principal.  Public schools  are  often  considered  to  have  superior  leaders  as  evidenced  by  students'  favorite schools  and  synonymous  with  the  strict  rules  that  principals  make  to  advance  schools  and school residents of various scopes. Similarly, public schools use thick with religion certainly have a policy system of principals that are different from public schools. With this, the study aims  to  look  at  the  influence  of  school  status  on  the  policy  of  the  principal's  leadership system.  This  research  uses  qualitative  methods  with  case  study  design  using  indirect interview techniques that use google form with respondents as many as 30 elementary school
principals (SD) and Madrasah Ibtidaiyah (MI) from various schools both public and private in Sumedang. In the results of the study, it can be concluded that the status of the school has an  influence  on  the  making  of  the  leader  policy  system  carried  out  by  the  principal  to advance the quality of the school he leads.
Keywords: principal policy system, public schools, private schools

## I. PENDAHULUAN
Dalam  suatu  organisasi  penting  adanya  seorang  pemimpin.  Kepemimpinan  kepala  sekolah dalam organisasi pendidikan bertujuan sebagai penentu dan pengelola untuk menentukan arah kemajuan  sekolah  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan.  Sebagaimana Suryana  &  Kurniady (2018)  mengemukakan  bahwa  kepemimpinan  pendidikan  merupakan  kemampuan  untuk menggerakkan  pelaksanaan  pendidikan,  sehingga  tujuan  pendidikan  yang  telah  ditetapkan dapat  tercapai  secara  efektif  dan  efisien.  Hartini,  dkk.  (2017)  mengatakan  bahwa  kepala sekolah menjadi aspek penting dalam keberhasilan tujuan yang hendak dicapai. Kekuatannya sebagai  pemimpin  resmi,  perlu  didukung  dengan  kinerjanya  dalam  melaksanakan  peranan, tugas dan wewenangnya. Kepemimpinan kepala sekolah sangat berperan untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan bermutu.
Setiap  kepala  sekolah  memiliki  strategi  atau  cara  tersendiri  dalam  memimpin anggotanya.  Sejatinya  memimpin  bukan  hal  yang  mudah,  karena  membutuhkan  kerja  keras yang  lebih  dalam  mengendalikan  kesabaran,  dalam  menggunakan  kecerdasan  dan  dalam mengendalikan  emosional.  Dimana  pada  biasanya  kita  menghadapi  masalah  atau  persoalan yang kecil,  namun pada saat  menjadi pemimpin  masalah besar bahkan  masalah  yang sangat besar  harus  dihadapi.  Sekolah  negeri  maupun  sekolah  swasta  memiliki  karakteristik  mereka sendiri,  sehingga  dengan  karakteristik  masing-masing  akan  menampilkan  perbedaan  antara yang satu dengan yang lain. Sejalan dengan penelitian Nurdin & Usman (2013) bahwa status sekolah hanyalah sebagai dasar acuan tetapi peran kepala sekolah yang sangat penting untuk memajukan  sekolah.  Sama  halnya  dengan  sekolah  biasa  dengan  sekolah  berbasis  Islam keduanya  memiliki  karakteristik  yang  berbeda.  Baik  itu  sekolah  negeri  maupun  sekolah swasta memiliki tujuan yang sama seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar  1945  yakni  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Dengan  cara  dan  karakteristik  masing- masing,  sekolah  negeri  dan  sekolah  swasta  tentu  telah  berupaya  untuk  mencapai  tujuan tersebut (MPR, 2019).
Sekolah  merupakan  institusi  pendidikan  yang  memiliki  berbagai  dimensi  yang  satu sama  lain  berkaitan  dan  saling  menunjang  yang  di  dalamnya  terdapat  kegiatan  belajar
mengajar  untuk  peningkatan  kualitas  dan  pengembangan  potensi  siswa.  Kepala  sekolah memiliki  jabatan  tertinggi  di  sekolah.  Menurut  Priansa  &  Junidan  (2014)  bahwa  kepala sekolah  merupakan  pejabat  profesional  yang  ada  dalam  organisasi  sekolah,  yang  bertugas untuk  mengatur  semua  sumber  daya  sekolah  dan  bekerja  sama  dengan  guru-guru,  staff  dan pegawai  lainnya  dalam  mendidik  peserta  didik  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan.  Kepala sekolah  yang  profesional  ia  akan  melakukan  penyesuaian  kebutuhan  dunia  pendidikan  dan mampu  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  di  era  globalisasi.  Namun  pada realitanya masih banyak yang berpikir dan menganggap bahwa sekolah yang memiliki status sekolah  negeri  lebih  unggul  karena  kepemimpinan  kepala  sekolahnya  daripada  sekolah swasta  dalam  sistem  kepemimpinan  kepala  sekolah.  Padahal  pada  praktiknya  menjadi seorang pemimpin, khususnya pemimpin sebuah  lembaga pendidikan seperti kepala sekolah tidaklah  semata-mata  memegang  jabatan  tertinggi  saja,  akan  tetapi  dibebani  beberapa tanggung jawab yang luar biasa, sehingga kepala sekolah haruslah cukup akan ilmu baik ilmu kependidikan maupun ilmu kepemimpinan.
Sebelum  mengambil  kebijakan  dalam  mengelola  sekolah,  kepala  sekolah  dasar  bisa memilih teori dan menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat terlebih dahulu dari beberapa gaya kepemimpinan yang ada sesuai dengan karakter pribadi, dan kondisi organisasi sekolah yang dipimpin. Yang terpenting bagi kepala sekolah dasar, harus bisa menampilkan peranan kepemimpinan yang baik. Berdasarkan teori kepemimpinan dua dimensi, gaya kepemimpinan itu mengacu pada dua sisi, yaitu sisi tugas atau  hasil, dan sisi hubungan manusia atau proses (Hamidi,  dkk.,  2019).  Selanjutnya  penting  juga  bagi  seorang  kepala  sekolah  untuk mengetahui ilmu dasar kepemimpinan organisasi pendidikan untuk membuat dan mengambil kewenangan  terkait  kebijakan  yang  akan  dilakukan  dalam  menyelenggaralan  tugas  dan fungsinya sebagai pemimpin dan pengelola sekolah harus memiliki visi dan misi, lalu strategi manajemen  pendidikan  dan  berorientasi  kepada  mutu.  Kewenangan  kepala  sekolah  bukan hanya membuat kebijakan namun dikatakan menurut Nawawi & Hadari (2012) bahwa kepala sekolah  juga  sebagai  manajer  pendidikan  berfungsi  mewujudkan  pendayagunaan  setiap personal  secara  tepat,  agar  mampu  melaksanakan  tugas-tugasnya  secara  maksimal  untuk memperoleh  hasil  yang  yang  maksimal,  pada  segi  kuantitas  maupun  kualitas  dalam  proses mengajar belajar di sekolah. Keberhasilan atau kegagalan suatu sekolah dalam menampilkan kinerjanya, banyak bergantung pada kualitas kepemimpinan kepala sekolahnya.
Sumidjo  (2002)  mengatakan  bahwa  kepala  sekolah  juga  adalah  sebagai  seorang tenaga  fungsional  guru  yang  diberi  tugas  tambahan  untuk  memimpin  suatu  lembaga  atau sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi
antara guru yang  memberikan pelajaran dan peserta didik  yang  menerima pelajaran. Hal  ini yang  menjadikan  kewenangan  kepala  sekolah  juga  harus  adanya  interaksi  antara  pemimpin dan  orang  lain  yang  dipimpin  dalam  suatu  kelompok  atau  organisasi.  Pemimpin  dalam melaksanakan  kepemimpinannya  mempengaruhi  dan  mengarahkan  serta  menggerakkan seluruh anggota kelompok untuk memberdayakan sumber daya organisasi yang dipimpinnya untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Selain  itu  erat  kaitannya  juga  dengan  peran  sebagai manajer,  dimana  kepala  sekolah  sebagai  manager  berfungsi  untuk  mengelola  dan mengorganisasikan  sebuah  lembaga  dan  institusi,  sistem  sekolah  yang  terbentuk  dalam sebuah  struktur  organisasi  yang  masing-masing  memiliki  koordinator  sebagai  penanggung jawabnya  (Pratiwi  &  Afriansyah,  2020).  Hal  ini  sering  disebut  sebagai  manajemen  kontrol. Sebagai manajer kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi di sekolah.
Hal  ini  juga  sesuai  dengan  apa  yang  dikemukakan  Suhardiman  B  (2012)  bahwa kepemimpinan  kepala  sekolah  juga  merupakan  motor  atau  daya  penggerak  dari  semua sumber-sumber,  dan  alat  yang  tersedia  bagi  suatu  organisasi.  Peran  pemimpin  sebagai administrator  melaksanakan  sistem  administrasi  dengan  sebaik-baiknya  telah  dilaksanakan, dan  dalam  hal  ini  membuat  beberapa  program  dan  kebijakan.  Pelaksanaannya  berdasarkan pembentukan  organisasi  dan  tim-tim  yang  terlibat.  Seperti  setiap  guru  harus  membuat  RPP yang  otentik  dan  dikumpulkan  kepada  koordinator  kurikulum.  Karena  kepala  sekolah memiliki  peranan  penting  dan  segala  sesuatu  yang  ada  di  sekolah.  Untuk  itu  antara  kepala sekolah  dan  guru  harus  saling  bekerjasama  dan  diperlukan  koordinasi  dalam  memajukan sekolah berkualitas. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan melihat apakah adanya perbedaan- perbedaan  yang  mempengaruhi  status  sekolah  terhadap  pengambilan  dan  implementasi kebijakan yang dilakukan kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah yang maju, efektif dan bermutu.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian pada artikel mendeskripsikan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, waktu  dan  lokasi  penelitian,  instrumen  penelitian,  cara  pengambilan  sampel,  teknik pengumpulan  data  dan  analisis  data  (Aryanti,  2020).  Dalam  penelitian  kualitatif  bertujuan untuk  menggali  informasi  berupa  hasil  temuan-temuan  secara  rinci  (Sugiyono,  2019). Penelitian  ini dilakukan pada kepala  sekolah  jenjang sekolah dasar dan  madrasah  ibtidaiyah baik  itu  yang berstatus sekolah negeri ataupun  sekolah swasta di Sumedang. Adapun dalam pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  yaitu  dengan  desain  penelitian  studi  kasus  dalam bentuk  survei.  Dalam  penelitian  ini  survei  bertujuan  untuk  menggali  informasi  yang
dikumpulkan  dari  responden  dengan  menggunakan  kuisioner  ataupun  angket  dalam  bentuk google form terkait  dengan  pengaruh  status  sekolah  terhadap  sistem  kebijakan  yang  hendak dilakukan  kepala  sekolah  pada  sekolah  yang  dipimpinnya.  Wawancara  tidak  langsung melalui google  form dikarenakan  untuk  mempermudah  dalam  memperoleh  data  dari banyaknya  kepala  sekolah  di  Sumedang.  Banyaknya  responden  yang  berpartisipasi  yaitu sebanyak  30  orang  kepala  sekolah  dari  berbagai  sekolah  ditingkat  sekolah  dasar  (SD)  dan madrasah ibtidaiyah (MI) baik itu yang berstatus sekolah negeri ataupun sekolah swasta.
Survei  merupakan  penelitian  dengan  menggunakan  kuesioner  untuk  mengumpulkan data dari banyak nya populasi ataupun yang sampel (Arikunto, 2012). Pencarian data melalui penyebaran  angket  penelitian  ini  dimulai  sejak  bulan  Desember  melalui platform di  media sosial.  Adapun  instrument  penelitian  tersebut  memuat  beberapa  kelompok  pertanyaan  yaitu mengenai:  1)  Sistem  kebijakan  dan  kewenangan  kepala  sekolah.  2)  Sekolah  negeri.  3) sekolah  swasta.  Kemudian  setelah  memperoleh  data  selanjutnya  adalah  analisis  data  hasil wawancara  tidak  langsung  melalui  angket  atau  kuesioner  tersebut  dilakukan  dengan  cara mengelompokkan jenis pertanyaan kemudian mereduksi data. Hal ini dikarenakan pertanyaan tersebut  dalam  skala  1  sampai  4  berbagai  variasi  pilihan  yang  kemudian  di  kelompokkan sesuai  jenisnya  dan  di  tarik  kesimpulan  dalam  bentuk  mempresentasikan  dan  kesimpulan sederhana dari hasil tersebut.

## III. HASIL
Berdasarkan  hasil  pengumpulan  data  mengenai  pengaruh  status  sekolah  terhadap  sistem kebijakan  kepala  sekolah  dengan  sasaran  kepala  sekolah  jenjang  sekolah  dasar  (SD)  dan madrasah  ibtidaiyah  (MI)  baik  itu  sekolah  yang  berstatus  negeri  maupun  sekolah  yang berstatus swasta dari berbagai sekolah di Sumedang di dapat data-data sebagai berikut:

## 3.1 Data demografis responden
Hasil pengisian responden terhadap survei  melalui wawancara tidak  langsung  menggunakan google  form  menunjukkan  bahwa survei didominasi oleh  kepala sekolah perempuan dengan persentase  sebesar  (80%)  dan  sisanya  sebesar  (20%)  oleh  kepala  sekolah  laki-laki.  Adapun responden  yang  mengisi  angket  paling  banyak  dari  sekolah  dasar  berstatus  negeri  yaitu sebesar  (83,3%)  sisanya  terbagi  dari  sekolah  berstatus  swasta  ataupun  juga  madrasah ibtidaiyah. Responden yang mengisi angket juga beragam rentang umurnya paling banyak di dominasi pada rentang umur 41-47 tahun yaitu sebesar (33,3%) dan pengalaman bekerja yang dominan  pada  rentang  16-20  tahun  sebesar  (23,3%).  Untuk  penyajian  lebih  rinci  disajikan dalam bentuk tabel data demografis responden yaitu sebagai berikut:

## Tabel 1. Data demografis responden
Variabel Kode Distribusi Jenis Kelamin Laki-laki 6 (20%) Jenis Sekolah Status Sekolah
Usia
Pengalaman bekerja Perempuan Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Negeri Swasta 30 - 35 36 - 41 42 - 47 48 - 53 > 53 1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20
24 (80%) 25 (83,3%) 5 (16,7%) 25 (83,3%) 5 (16,7%) 7 (23,3%) 5 (16,7%) 10 (33,3%) 8 (26,7%) 0 (0%) 5 (16,7%) 6 (20%) 6 (20%)
7 (23,3%)
6 (20%)

## 3.2 Data hasil penelitian status sekolah terhadap sistem kebijakan kepala sekolah
Berdasarkan  hasil  angket  di  dapat  bahwa  banyak  responden  yang  setuju  terhadap  adanya pengaruh  status  sekolah  dengan  sistem  kebijakan  kepala  sekolah  walaupun  masing-masing sekolah memiliki karakteristik masing-masing yang mana kepala sekolah hanya menjalankan dan  menyesuaikan  dengan  kondisi  kebutuhan  sekolah  yang  dipimpinnya.  Pada  hasil  angket juga  terlihat  bahwa  responden  tersebut  sudah  mengetahui  tugas  yang  diemban  sebagai seorang kepala sekolah sebelum menetapkan suatu kebijakan.
Pada  hasil  angket  ini  terbagi  menjadi  3  kelompok  yang  mana  terkait  dengan  sistem kebijakan  kepala  sekolah,  sekolah  negeri,  dan  juga  sekolah  swasta.  Pertanyaan  atau pernyataan  pada  angket  ini  merujuk  pada  ketiga  kelompok  tersebut  dan  diperoleh  rata-rata dari  masing-masing  kelompok  pertanyaan  ataupun  pernyataan  tersebut  yaitu  sebesar  (10%) responden memilih sangat setuju ataupun sangat mengetahui terkait dengan sistem kebijakan kepala  sekolah.  Sedangkan  untuk  sisanya  yaitu  sebesar  (87,21%) responden  memilih  setuju atau  mengetahui.  Kemudian  untuk  responden  yang  memilih  tidak  setuju  yaitu  sebesar (2,78%) dan tidak ada responden  yang  memilih pertanyaan ataupun pernyataan sangat tidak setuju.
Selanjutnya pada kelompok pertanyaan ataupun pernyataan  mengenai sekolah negeri diperoleh  rata-rata  dengan  presentase  yang  sangat  setuju  atau  sangat  mengetahui  yaitu sebesar  (5,23%),  yang  memilih  setuju  atau  mengetahui  yaitu  sebesar  (81,9%)  dan  sisanya yang  memilih tidak setuju  yaitu sebesar (12,86%), maka tidak ada responden  yang  memilih sangat  tidak  setuju.  Kemudian  untuk  kelompok  pertanyaan  ataupun  pernyataan  mengenai sekolah  swasta  diperoleh  rata-rata  dengan  presentase  yang  sangat  setuju  atau  sangat
mengetahui  yaitu  sebesar  (6,68%),  yang  memilih  setuju  atau  mengetahui  yaitu  sebesar (91,4%)  dan  sisanya  yang  memilih  tidak  setuju  yaitu  sebesar  (2,87%),  sehingga  tidak  ada juga responden yang memilih sangat tidak setuju.
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  hampir  semua  responden  yang berpartisipasi  mengisi  angket  dalam  penelitian  mengenai  pengaruh  status  sekolah  terhadap sistem  kebijakan  kepala  sekolah  relatif  setuju  ataupun  mengetahui  baik  itu  tugas  pokok kepala  sekolah,  mengapa  status  sekolah  juga  ada  pengaruh  terhadap  kebijakan  yang dilakukan kepala sekolah. Hal  ini  sejalan dengan yang diungkapkan Nasution (2015) bahwa setiap  kepemimpinan  seorang  pemimpin  walaupun  adanya  karakteristik  yang  berbeda-beda, namun  ada  pengaruh  unsur  eksternal  ataupun  internal  yang  mempengaruhi  dalam  membuat keputusan terkait  wewenang  yang dipimpinnya. Untuk penyajian  lebih rinci disajikan dalam bentuk tabel data demografis responden yaitu sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil penelitian mengenai pengaruh status sekolah terhadap sistem kebijakan kepala sekolah
Hasil Penelitian Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %  Jumlah % Sistem  Kebijakan Kepala Sekolah Sekolah Negeri Sekolah Swasta 3 1,57 2 10
5,2
3 6,6 8
26,16
24,58
27,14 87, 21 81, 9 91, 4
0,83 3,85 0,86 2,7 8 12, 86 2,8 7
0
0 0
0 0 0 30 30 30 100 100 100
Selanjutnya  dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  instrument  penelitian  yang dikemas  dalam  bentuk google  form .  Instrument  penelitian  ini  berupa  kuesioner  pertanyaan ataupun  pertanyaan  mengenai  sistem  kebijakan  kepala  sekolah,  sekolah  negeri  dan  sekolah swasta.  Moleong  (2002)  mengatakan  bahwa  instrument  sangat  perlu  ada  dalam  penelitian, dalam penelitian kualitatif  bertujuan  memudahkan untuk mereduksi data sehingga diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian. Maka dari itu, berikut adalah kuesioner penelitian mengenai pengaruh status sekolah terhadap kebijakan kepala sekolah:
Tabel 3. Kuesioner penelitian pengaruh status sekolah terhadap kebijakan kepala sekolah
NO PERTANYAAN
4 3 2 1
1. Kepala sekolah mengetahui pedoman peraturan kepala sekolah dan tugas pokok sebagai kepala sekolah
2. Kepala sekolah melakukan tugas manajerial, supervisi, administrasi dan juga kewirausahaan
3. Sebagai kepala sekolah mampu mewujudkan visi misi sekolah dan mengayomi warga sekolah
4. Sebagai seorang kepala sekolah mampu mewujudkan sekolah efektif
5. Sebagai seorang kepala sekolah mampu mengembangkan kemampuan inovatif dan kreatif agar warga sekolah berprestasi dan mengharumkan sekolah
6. Seorang kepala sekolah membuat kebijakan sesuai dengan peraturan kepala sekolah
7. Sekolah yang berstatus negeri menganut pada pedoman dinas pendidikan
8. Pada sekolah negeri aturan yang ditetapkan sangat ketat untuk siswa dan guru dapat berprestasi
9. Baik sekolah dasar negeri maupun madrasah ibtidaiyah negeri sama-sama adanya mata pelajaran umum
10. Bagi sekolah dasar negeri mengedapankan kerapihan, ketaatan terhadap aturan sekolah, dan hukuman bagi yang melanggar
11. Bagi sekolah dasar negeri yang di unggulkan adalah prestasi akademik maupun non akademik sedangkan bagi sekolah madrasah ibtidaiyah negeri
mengunggulkan prestasi keagamaan baik
akademiknya ataupun bukan
12. Pembelajaran di sekolah negeri tersusun rapih dari RPP, Media pembelajaran, Penilaian yang memudahkan siswa dalam belajar
13. Orang tua siswa mempercayai sekolah negeri karena adanya juga untuk mengasah bakat dan minat anak- anaknya di sekolah
14. Seorang kepala sekolah swasta menganut pedoman bukan hanya pada dinas pendidikan namun juga pada ketua yayasan
15. Pada sekolah swasta baik sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah mengedepankan biaya untuk menunjang fasilitas belajar peserta didik
16. Pada sekolah swasta dituntut dengan pembelajaran yang tersusun rapih dari RPP, Media pembelajaran, Penilaian yang memudahkan siswa belajar
17. Pada sekolah swasta fasilitas belajar sangat mendukung dan lengkap untuk kebutuhan siswa belajar
18. Pada sekolah swasta sering dianggap sebelah mata oleh orang tua siswa daripada sekolah negeri
19. Pada sekolah swasta cenderung menjadi alternatif pilihan siswa terakhir setelah tidak diterima di sekolah negeri
20. Pada sekolah swasta harus mampu menunjukkan beragam prestasi untuk menarik murid bersekolah di sekolah tersebut
Dengan adanya 4 alternatif tersebut yaitu dengan keterangan seperti berikut:
4 = Sangat Setuju / Sangat Mengetahui
3 = Setuju / Mengetahui
2 = Tidak Setuju / Sangat Tidak Mengetahui
1 = Sangat Tidak Setuju / Sangat Tidak Mengetahui

## IV. PEMBAHASAN

## 4.1 Sistem kebijakan kepala sekolah
Berdasarkan  hasil  pengumpulan  data  mengenai  sistem  kebijakan  kepala  sekolah  dengan sasaran  kepada  kepala  sekolah  jenjang  sekolah  dasar  (SD)  ataupun  jenjang  madrasah ibtidaiyah  (MI)  di  Sumedang  didapatkan  bahwa  lebih  dari  setengah  responden  yaitu  lebih memilih  setuju  atau  mengetahui  dan  sangat  setuju  atau  sangat  mengetahui  daripada  tidak setuju atau sangat tidak setuju ataupun tidak mengetahui atau sangat tidak mengetahui terkait dengan  sistem  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  kepala  sekolah.  Yang  mana  dalam  angket tersebut  bertujuan  untuk  mengetahui  terkait  bagaimana  kepala  sekolah  membuat  dan memutuskan  sistem  kebijakan  untuk  memajukan  sekolah  yang  dipimpinnya  serta pengimplementasiannya.
Berdasarkan  hasil  angket  didapat  bahwa  yang  setuju  atau  mengetahui  terhadap pernyataan  bahwa  kepala  sekolah  mengetahui  pedoman  peraturan  kepala  sekolah  dan  tugas pokok  sebagai  kepala  sekolah  yaitu  sebesar  (83,3%)  dan  yang  memilih  sangat  setuju  atau sangat  mengetahui  yaitu  sebesar  (16,7%).  Kemudian  yang  setuju  atau  mengetahui  terhadap pernyataan  bahwa  kepala  sekolah  melakukan  tugas  manajerial,  supervisi,  administrasi  dan juga kewirausahaan yaitu sebesar (86,7%) sedangkan yang memilih sangat setuju atau sangat mengetahui  yaitu  sebesar  (13,3%).  Selanjutnya  yaitu  terhadap  pernyataan  bahwa  sebagai kepala  sekolah  mampu  mewujudkan  visi  misi  sekolah  dan  mengayomi  warga  sekolah  di dapat yang memilih setuju atau mengetahui sebesar (93,3%) dan yang memilih sangat setuju atau  sangat  mengetahui  sebesar  (6,7%).  Banyak  yang  memilih  setuju  atau  mengetahui terhadap  pernyataan  bahwa  sebagai  seorang  kepala  sekolah  mampu  mewujudkan  sekolah efektif  yang  mana  sebesar  (96,7%)  dan  yang  memilih  sangat  setuju  atau  sangat  mengetahui sebesar  (3,3%).  Dari  hal  tersebut  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  semua  responden  yang mengisi angket setuju dan sangat setuju ataupun mengetahui atau sangat mengetahui terhadap sistem  kebijakan  yang  harus  dilakukan  seorang  kepala  sekolah  dalam  mewujudkan  sekolah yang unggul.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  dari  Amin  (2021)  bahwa  sebagian  besar  seorang kepala  sekolah  sudah  mengetahui  dan  mengimplementasikan  dengan  baik  tugas  pokoknya sebagai  seorang  pemimpin.  Pratiwi  &  Afriansyah  (2020)  mengatakan  bahwa  kebijakan
sekolah  akan  terimplementasi  dengan  baik  jika  pemimpinnya  mampu  menguasai  dan mengimplementasikan  dengan  baik  tugasnya.  Hal  ini  dikarenakan  seorang  pemimpin  harus adanya  unsur-unsur  kepemimpinan  dalam  dirinya  yaitu  (1)  pemimpin  adalah  orang  yang mengarahkan pengikut, (2) pengikut adalah orang yang bekerja di bawah pengaruh pimpinan, (3) konteks adalah situasi yang formal atau non formal, sosial atau kerja, dinamis atau statis, darurat  atau  rutin,  rumit  atau  sederhana  sesuai  hubungan  pimpinan  dengan  pengikut,  (4) proses  merupakan  tindakan  kepemimpinan,  perpaduan  memimpin,  mengikuti,  bimbingan menuju  pencapaian  tujuan,  pertukaran,  membangun  hubungan,  (5)  hasil  merupakan  yang muncul  dari  hubungan  pemimpin,  pengikut  dan  situasi  rasa  hormat,  kepuasan  dan  kualitas produk (Nasution, 2015).
Walaupun demikian, pada pernyataan bahwa sebagai seorang kepala sekolah  mampu mengembangkan  kemampuan  inovatif  dan  kreatif  agar  warga  sekolah  berprestasi  dan mengharumkan sekolah, yang memilih setuju atau mengetahui sebesar (80%), yang memilih sangat setuju atau sangat mengetahui yaitu sebesar (10%), dan yang memilih tidak setuju atau tidak mengetahui yaitu sebesar (10%) sedangkan untuk yang memilih sangat tidak setuju atau sangat tidak mengetahui tidak ada yang memilih. Kemudian pada pernyataan bahwa seorang kepala  sekolah  membuat  kebijakan  sesuai  dengan  peraturan  kepala  sekolah  yang  memilih setuju  atau  mengetahui  yaitu  sebesar  (83,3%),  yang  memilih  sangat  setuju  atau  sangat mengetahui  sebesar  (10%)  dan  yang  memilih  tidak  setuju  atau  sangat  tidak  mengetahui sebesar (6,7%) dan tidak ada yang memilih sangat tidak setuju atau sangat tidak mengetahui. Berdasarkan hasil angket tersebut mayoritas responden yang mengisi lebih setuju dan sangat setuju berdasarkan pernyataan mengenai sistem kebijakan seorang kepala sekolah, walaupun masih  ada  sedikit  orang  memilih  tidak  setuju.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  keberhasilan seseorang  pemimpin  akan  terwujud  apabila  seseorang  pemimpin  memperlakukan  orang  lain atau  bawahannya  dengan  baik  dan  memberikan  motivasi  agar  mereka  menunjukkan performance yang tinggi dalam melaksanakan tugas (Isnaini, 2019).

## 4.2 Sekolah negeri
Berdasarkan  hasil  pengumpulan  data  sekolah  negeri  dengan  sasaran  kepada  kepala  sekolah jenjang  sekolah  dasar  (SD)  ataupun  jenjang  madrasah  ibtidaiyah  (MI)  di  Sumedang didapatkan bahwa lebih dari setengah responden yaitu lebih memilih setuju atau mengetahui dan  sangat  setuju  atau  sangat  mengetahui  daripada  tidak  setuju  atau  sangat  tidak  setuju ataupun  tidak  mengetahui  atau  sangat  tidak  mengetahui  terkait  dengan  yang  berhubungan
dengan  bagaimana  pengimplementasian  kebijakan  kepala  sekolah  di  sekolahnya  yang berstatus sebagai sekolah negeri.
Berdasarkan  hasil  angket  didapat  bahwa  yang  setuju  atau  mengetahui  terhadap pernyataan  bahwa  sekolah  yang  berstatus  negeri  menganut  pada  pedoman  dinas  pendidikan yaitu  sebesar  (90%)  dan  (10%)  sangat  setuju  ataupun  sangat  mengetahui.  Kemudian  yang memilih  setuju  atau  mengetahui  bahwa  pada  sekolah  negeri  aturan  yang  ditetapkan  sangat ketat  untuk  siswa  dan  guru  dapat  berprestasi  yaitu  sebesar  (80%)  dan  (10%)  memilih  pada sangat  setuju  atau  sangat  mengetahui  serta  (10%)  lagi  memilih  tidak  setuju  atau  tidak mengetahui.  Selanjutnya  responden  ebih  banyak  memilih  setuju  atau  mengetahui  daripada tidak  setuju  atau  tidak  mengetahui  terkait  pernyataan  bahwa  baik  sekolah  dasar  negeri maupun  madrasah  ibtidaiyah  negeri  sama-sama  adanya  mata  pelajaran  umum  yaitu  yang memilih  setuju  atau  mengetahui  yaitu  sebesar  (83,3%)  dan  yang  memilih  tidak  setuju  atau tidak mengetahui sebesar (16,7%).
Pada  hal  ini  menunjukkan  bahwa  hampir  semua  responden  menyetujui  terhadap pertanyaan  ataupun  pernyataan  terkait  sekolah  negeri.  Namun  pada  dasarnya  setiap  kepala sekolah  memiliki  strategi  atau  cara tersendiri  dalam  memimpin  anggotanya.  Sekolah  negeri maupun sekolah swasta memiliki karakteristik mereka sendiri, sehingga dengan karakteristik masing-masing  akan  menampilkan  perbedaan  antara  yang  satu  dengan  yang  lain.  Sejalan dengan  penelitian  Nurdin  &  Usman    (2013)  bahwa  status  sekolah  hanyalah  sebagai  dasar acuan  tetapi  peran  kepala  sekolah  yang  sangat  penting  untuk  memajukan  sekolah.  Sama halnya dengan sekolah biasa dengan sekolah berbasis Islam keduanya memiliki karakteristik yang  berbeda.  Baik  itu  sekolah  negeri  maupun  sekolah  swasta  memiliki  tujuan  yang  sama seperti  yang  tertuang  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  yakni  mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan cara dan karakteristik masing-masing, sekolah negeri dan sekolah swasta tentu telah berupaya untuk mencapai tujuan tersebut (MPR, 2019).
Kemudian  yang  terdapat  pada  pernyataan  bahwa  bagi  sekolah  dasar  negeri mengedapankan  kerapihan,  ketaatan  terhadap  aturan  sekolah,  dan  hukuman  bagi  yang melanggar  juga  lebih  banyak  responden  mengisi  setuju  atau  mengetahui  yaitu  sebesar (76,7%),  sangat  setuju  atau  sangat  mengetahui  sebesar  (3,3%)  dan  tidak  setuju  atau  tidak mengetahui  sebesar  (20%).  Lalu  pada  pernyataan  bahwa  bagi  sekolah  dasar  negeri  yang  di unggulkan  adalah  prestasi  akademik  maupun  non  akademik  sedangkan  bagi  sekolah madrasah  ibtidaiyah  negeri  mengunggulkan  prestasi  keagamaan  baik  akademiknya  ataupun bukan  responden  setuju  atau  mengetahui  yaitu  sebesar  (73,3%),  sangat  setuju  atau  sangat mengetahui  sebesar  (6,7%)  dan  tidak  setuju  atau  sangat  tidak  mengetahui  sebesar  (20%).
Kemudian  pada  pernyataan  bahwa  pembelajaran  di  sekolah  negeri  tersusun  rapih  dari  RPP, media  pembelajaran,  penilaian  yang  memudahkan  siswa  dalam  belajar  sebesar  (86,7%) responden  setuju  atau  mengetahui,  (3,3%)  responden  sangat  setuju  atau  sangat  mengetahui, dan  (10%)  responden  tidak  setuju  atau  tidak  mengetahui.  Begitu  juga  dengan  pernyataan bahwa  orang  tua  siswa  mempercayai  sekolah  negeri  karena  adanya  juga  untuk  mengasah bakat  dan  minat  anak-anaknya  di  sekolah  yang  memilih  setuju  atau  mengetahui  sebesar (83,3%),  sangat  setuju  atau  sangat  mengetahui  sebesar  (3,3%)  dan  tidak  setuju  atau  tidak mengetahui sebesar (13,3%).
Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa banyak nya responden yang mengisi memiliki  anggapan  yang  sama  dan  sudah  mengetahui  bahwa  faktanya  sekolah  negeri  lebih menjadi  favorit  siswa  walaupun  sistem  kepemimpinan  seorang  kepala  sekolah  memiliki karakteristik berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurdin & Usman (2013) bahwa status sekolah hanyalah sebagai dasar acuan tetapi peran kepala sekolah yang sangat penting untuk  memajukan  sekolah.  Sekolah  merupakan  institusi  pendidikan  yang  memiliki  berbagai dimensi  yang  satu  sama  lain  berkaitan  dan  saling  menunjang  yang  di  dalamnya  terdapat kegiatan  belajar  mengajar  untuk  peningkatan  kualitas  dan  pengembangan  potensi  siswa. Menurut Priansa  &  Junidan  (2014)  kepala  sekolah  merupakan  pejabat  profesional  yang  ada dalam  organisasi  sekolah,  yang  bertugas  untuk  mengatur  semua  sumber  daya  sekolah  dan bekerja  sama  dengan  guru-guru,  staff  dan  pegawai  lainnya  dalam  mendidik  peserta  didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Sejalan Supriadi dkk. (2022) mengatakan kepala sekolah yang  profesional  ia  akan  melakukan  penyesuaian  kebutuhan  dunia  pendidikan  dan  mampu berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  di  era  globalisasi.  Menjadi  seorang pemimpin, khususnya pemimpin sebuah lembaga pendidikan seperti kepala sekolah tidaklah semata-mata memegang jabatan tertinggi saja, akan tetapi dibebani beberapa tanggung jawab yang  luar  biasa,  sehingga  kepala  sekolah  haruslah  cukup  akan  ilmu  baik  ilmu  kependidikan maupun ilmu kepemimpinan.

## 4.3 Sekolah swasta
Berdasarkan  hasil  pengumpulan  data  sekolah  swasta  dengan  sasaran  kepada  kepala  sekolah jenjang  sekolah  dasar  (SD)  ataupun  jenjang  madrasah  ibtidaiyah  (MI)  di  Sumedang didapatkan bahwa lebih dari setengah responden yaitu lebih memilih setuju atau mengetahui dan  sangat  setuju  atau  sangat  mengetahui  daripada  tidak  setuju  atau  sangat  tidak  setuju ataupun  tidak  mengetahui  atau  sangat  tidak  mengetahui  terkait  dengan  yang  berhubungan
dengan  bagaimana  pengimplementasian  kebijakan  kepala  sekolah  di  sekolahnya  yang berstatus sebagai sekolah swasta.
Berdasarkan  hasil  angket  didapat  bahwa  yang  setuju  atau  mengetahui  terhadap pernyataan  bahwa  seorang  kepala  sekolah  swasta  menganut  pedoman  bukan  hanya  pada dinas  pendidikan  namun  juga  pada  ketua  yayasan  yaitu  sebesar  (93,3%)  dan  sangat  setuju atau  sangat  mengetahui  yaitu  sebesar  (6,7%).  Selanjutnya  pada  pernyataan  bahwa  pada sekolah swasta baik sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah mengedepankan biaya untuk menunjang  fasilitas  belajar  peserta  didik  sebesar  (93,3%)  guru  memilih  setuju  atau mengetahui  dan  sangat  setuju  atau  sangat  mengetahui  sebesar  (6,7%).  Kemudian  pada pernyataan  bahwa  pada  sekolah  swasta  dituntut  dengan  pembelajaran  yang  tersusun  rapih dari  RPP,  media  pembelajaran,  penilaian  yang  memudahkan  siswa  belajar  sebesar  (86,7%) setuju atau mengetahui, (10%) sangat setuju atau sangat mengetahui dan (6,7%) tidak setuju atau  tidak  mengetahui.  Pada  pernyataan  bahwa  pada  sekolah  swasta  fasilitas  belajar  sangat mendukung  dan  lengkap  untuk  kebutuhan  siswa  belajar  sebesar  (86,7%)  siswa  setuju  atau mengetahui,  (10%)  sangat  setuju  atau  sangat  mengetahui  dan  (6,7%) tidak  setuju  atau tidak mengetahui. Selanjutnya responden banyak memilih setuju atau mengetahui pada pernyataan bahwa  pada  sekolah  swasta  sering  dianggap  sebelah  mata  oleh  orang  tua  siswa  daripada sekolah negeri yaitu sebesar (93,3%) dan tidak setuju atau tidak mengetahui sebesar (6,7%). Lalu pada pernyataan bahwa pada sekolah swasta cenderung menjadi alternatif pilihan siswa terakhir  setelah  tidak  diterima  di  sekolah  negeri  sebesar  (93,3%)  siswa  setuju  atau mengetahui  dan  sisanya  memilih  sangat  setuju  atau  sangat  mengetahui  yaitu  sebesar  (6,75). Serta  pada  pernyataan  bahwa  pada  sekolah  swasta  harus  mampu  menunjukkan  beragam prestasi untuk menarik murid bersekolah di sekolah tersebutsebesar (93,3%) siswa setuju dan sisanya memilih sangat setuju atau sangat tidak mengetahui yaitu sebesar (6,75).
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  dari  hasil  responden  yang  telah mengisi  mengenai  pandangan  terhadap  sekolah  swasta,  hampir  semua  responden  cenderung mengetahui  bahwa  sekolah  swasta  banyak  yang  dipandang  oleh  orang  tua  murid.  Hal  ini membuktikan  walaupun  karakteristik  pemimpin  berbeda-beda  terhadap  membuat  kebijakan untuk  sekolahnya  yang  mana  mengacu  pada  tugas  nya  sebagai  seorang  kepala  sekolah, namun  ada  yang  membedakan  antara  sekolah  negeri  dengan  sekolah  swasta.  Hal  ini  sejalan pada  penelitian  Sari  (2019)  bahwa  status  sekolah  swasta  berpengaruh  tergantung  pada bagaimana  pemimpin  tersebut  menciptakan  suatu  perubahan.  Yang  mana  tugas  seorang pemimpin pendidikan harus mampu menggerakkan pelaksanaan dan tujuan pendidikan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Seorang yang menduduki profesi pemimpin pendidikan
menurut  Khamdani  (2014)  dalam  menjalankan  tugas  profesi  pemimpin  pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor legal sebagai pengaruh dalam kepemimpinan, akan berhadapan  dengan  peraturan-peraturan  formal  dari  instansi  struktural.  Faktor  kondisi ekonomi  dan  konsep-konsep  pendidikan  sebagai  pengaruh  dalam  kepemimpinan,  kondisi sosial  ekonomi  juga  konsep  tujuan  pendidikan  menjadi  dua  macam  dari  faktor  kondisi tersebut. Faktor hakikat dan ciri sekolah sebagai pengaruh kepemimpinan. Faktor kepribadian pemimpin pendidikan dan latihan-latihan sebagai faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan ( leadership development ) dari eksistensinya diartikan sebagai perpanjangan  kapasitas  seseorang  untuk  menjalankan  manajemen  agar  tercapai  sesuatu menjadi  efektif  dalam  peran  dan  proses  kepemimpinan  (Syadzili,  2018).  Maka  dari  itulah kepemimpinan  kepala  sekolah  juga  dikatakan  sebagai  tugas  penting  untuk  memajukan sekolah yang dipimpinnya (Cahyono, 2022).
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  peran  sebagai  seorang  pemimpin pendidikanlah  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  maju  mundurnya  sekolah  yang dipimpinnya.  Baik  sekolah  yang  berstatus  negeri  ataupun  swasta  pada  dasarnya  kebijakan yang  diberikan  seorang  pemimpinlah  yang  berpengaruh  terhadap  kualitas  sekolahnya. Dengan  demikian  walaupun  adanya  pengaruh  status  terhadap  sistem  kebijakan  kepala sekolah.  Namun  bagaimana  cara  kepala  sekolah  sebagai  pemimpin  lah  yang  penting  untuk mewujudkan  kualitas  unggul  sekolahnya  yang  dibuktikan  dengan  banyaknya  prestasi  warga sekolah dan kepercayaan masyarakat.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam  penelitian  ini  adanya  pengaruh  status  sekolah  terhadap  sistem  kebijakan  yang dilakukan  kepala  sekolah.  Namun  pada  dasarnya  setiap  sekolah  memiliki  kelebihan  dan kekurangan  yang  masing,  begitu  juga  pada  diri  seorang  pemimpin  yang  memiliki karakteristik yang berbeda-beda namun yang terpenting adalah bagaimana seorang pemimpin tersebut membuktikan dan melakukan perubahan dengan kreatif dan inovasi dalam membuat kebijakan  untuk  membawa  sekolahnya  lebih  maju  dengan  membuat  status  sekolah  tersebut itu lebih baik dan dipandang serta dipercaya masyarakat dengan adanya prestasi dari sekolah yang dipimpinnya oleh warga sekolahnya.

## Acknowledgement
Terima  kasihku  teruntuk:  Universitas  Pendidikan  Indonesia,  Program  Studi  PGSD  Kampus Sumedang.

## DAFTAR PUSTAKA
Asep  Suryana  &  Dedy  Achmad  Kurniady.  (2018). Administrasi  Pendidikan  Teori  dan Praktek . Bandung: Alfabeta.
Cahyono,  E.  T.  (2022).  Kepemimpinan  Efektif  Bagi  Generasi  Milenial. Syntax  Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia , 7 (2), 641. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6269
Hadari  Nawawi,  dan  Martini  Hadari.  (2012). Kepemimpinan  Yang  Efektif .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hamidi,  Nuzuwar,  &  Nurmal,  I.  (2019).  Peran  Kepala  Sekolah  sebagai  Administrator  dan Supervisor. Administratioon and Educational Management , 2 (1), 39–47. https://doi.org/10.31539/alignment.v2i1.743
Hartini, U., Husna, U., & Masluyah. (2017). Pengaruh Kepala Sekolah Sebagai Leader Dan Pemberian Motivasi Kerja Terhadap Disiplin Kerja Guru SD. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa , 6 (12).
Isnaini,  M.  (2019).  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  sebagai  Seorang  Supervisor  dalam Pengawasan Kinerja Guru di Sekolah Dasar. El-Tsaqafah Jurnal Jurusan PBA , 18 (2), 215–288.
Khamdani,  P.  (2014).  Jurnal  Madaniyah  Edisi  VII  Agustus  2014  ISSN  2086-3462. Madaniyah Edisi VII , VIII (2), 259–276.
Kurnia Sari, M. (2019). Kepemimipinan Pendidikan . 1–3.
Moleong. (2002). Metode Penulisan Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
MPR. (2019). Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) . Jakarta: Efullama.
Nasution, W. N. (2015). Kepemimpinan Pendidikan di Sekolah. Jurnal Tarbiyah , 22 (1), 66– 86. https://doi.org/10.30829/tar.v22i1.6
Nur  Amin,  S.  (2021).  Peran  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  Dalam  Mengembangkan  Mutu Sumber Daya Pendidik Di Sekolah. Intelegensia : Jurnal Pendidikan Islam , 9 (1), 76– 86. https://doi.org/10.34001/intelegensia.v9i1.2058
Nurdin,  M.,  &  Usman,  H.  (2013).  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  Dasar  Negeri  1  Taliwan Kabupaten Sumbawa Barat. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan , 1 (2), 203– 218. https://doi.org/10.21831/amp.v1i2.2395
Pratiwi,
D.,
& Afriansyah, H. (2020). Kepemimpinan Pendidikan . https://doi.org/10.31219/osf.io/rck3d
Priansa  & Doni Junidan. (2014). Manajemen Supervisi  dan Kepemimpinan Kepala  Sekolah . Bandung: Alfabeta.
Rusydi Syadzili, M. F. (2018). Model Kepemimpinan Dan Pengembangan Potensi Pemimpin
Pendidikan Islam. CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman , 4 (2). https://doi.org/10.37348/cendekia.v4i2.61
Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian  Pendidikan  (Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi,  R&D dan Tindakan Kelas) (3 ed.) . Bandung: CV Alfabeta.
Suhardiman B. (2012). Studi Pengembangan Kepala Sekolah . Jakarta: Rineka Cipta.
Suharsimi Arikunto. (2012). Prosedur Penelitian . Jakarta:  Rineka Cipta.
Supriadi, H. M., Sauri, S., & Soro, S. H. (2022). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan  Kinerja  Guru  Sekolah  Menengah  Pertama  di  SMPN  3  dan  SMPN  33 Kota  Bandung. JIIP  -  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pendidikan , 5 (3),  705–713. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i3.455
Tutin Aryanti, V. A., D. S. (2020). Penelitian Kualitatif: Konsep Dasar dan Isu Metodologis . Bandung: UPI PRESS.
Wahjo  Sumidjo.  (2002). Kepemimpinan  Kepala  Sekolah:  Tinjauan  Teoritik  dan Permasalahannya (III). Depok: PT. Raja Grafindo Persada.