## TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PENERBITAN COVERNOTE DALAM PEMBERIAN KREDIT

## I Dewa Made Dwi Sanjaya
Email : dwisanjayadewamade @gmail.com

## Fakultas Hukum, Universitas Mataram

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  eksistensi  covernote  dalam pemberian  kredit  pada  perbankan,  dan  menganalisis  praktek  Notaris  dalam memberikan kepastian pelaksanaan covernote pada perbankan serta menganalisis akibat  hukum  bagi  Notaris  jika  gagal  dalam  melaksanakan  apa  yang  menjadi  isi covernote. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, eksistensi covernote dalam  pemberian  kredit  pada  perbankan  hingga  saat  ini  masih  sangat  diperlukan oleh  perbankan  dalam  proses  pencairan  kredit  untuk  kepentingan  debitur, covernote dijadikan sebagai kunci atau syarat yang utama oleh bank dalam proses pencairan  kredit.  Kedua,  praktek  Notaris  dalam  memberikan  kepastian pelaksanaan  covernote,  Notaris  mengeluarkan  covernote  berdasarkan  permintaan dari para pihak, terutama dari pihak bank, dan bank senantiasa meminta kepastian kepada  Notaris  untuk  melaksanakan  pengikatan  jaminan  yang  diberikan  oleh pihak bank. Ketiga, akibat hukum bagi Notaris jika gagal melaksanakan apa yang menjadi  isi  covernote,  maka  Notaris  dapat  meminta  perpanjangan  waktu  untuk menyelesaikannya dan dapat dikenai sanksi Moral.
Kata Kunci : Eksistensi Covernote, Akibat Hukum, Notaris.

## Abstract
The purpose of this research is to analyze the existence of covernote in granting credit  on  banking,  and  analyze  the  practice  of  a  notary  public  in  providing certainty  of  implementation  of  banking  as  well  as  on  analyzing  covernote  legal consequences of  notary against publishing covernote. The results of this research show  that  firstly,  the  existence  of  covernote  in  granting  credit  on  banking  is currently  still  very  much  needed  by  the  banking  credit  disbursements  in  the process for the benefit of the debtor, a covernote key or the primary requirement by the bank in the process of thawing the credit. Second, the practice of a notary public  in  providing  certainty  of  execution  of  notary  public,  issuing  a  covernote upon  request  of  the  parties,  mainly  from  the  bank,  the  result  of  the  author's research that before liquidating bank loans, always ask for certainty to the Notary to  implement  binding  guarantees  by  the  bank.  Third,  the  legal  consequences arising  if  the  notary  failed  to  carry  out  what  the  contents  covernote,  then  the notary may ask for an extension of time to complete.
Keywords  :  Existence Covernote, Legal Consequences, Notary.

## A.     Latar Belakang Masalah
Keberadaan  Lembaga  Notaris di  Indonesia  saat  ini  semakin dibutuhkan  oleh  berbagai  lapisan masyarakat,  terutama  yang  berkaitan dengan perbuatan hukum yang bersifat  Hukum  Privat  (Perdata).
Pekerjaan Notaris merupakan pekerjaan yang melayani jasa terhadap kebutuhan masyarakat  yang melakukan suatu
perbuatan, perjanjian  atau  sesuatu  penetapan yang diharuskan oleh Undang- Undang atau sesuai yang
dikehendaki  oleh  para  pihak  yang membutuhkannya.  Menurut  Habib Adjie : 1
“Pada  hakekatnya  keberadaan lembaga  Notariat  disebabkan karena adanya kebutuhan masyarakat  akan  alat  bukti tertulis  yang  autentik  yang dapat menentukan dengan jelas hak  dan  kewajiban  seseorang sebagai  subjek  hukum,  dalam lalulintas kehidupan masyarakat. Keberadaan Notaris diangkat oleh Penguasa yang  berwenang  berdasarkan Undang-Undang, bukan sekedar untuk kepentingan pribadi dari orang yang diangkat sebagai Notaris, tetapi untuk  kepentingan  masyarakat yang  harus  dilayani  olehnya
1 Habib  Adjie, Aspek  Pertanggung  Notaris Dalam  Pembuatan  Akta ,  CV.Mandar  Maju, Bandung, Cetakan Ke-I, 2011, hlm.10.
dan  juga  demi  kepentingan Negara.”
Notaris  adalah  pejabat  umum yang  telah  diberi  kewenangan  oleh Undang-Undang untuk melaksanakan  sebagian  dari  tugas Negara,  demi  tegaknya  kaidah- kaidah    hukum  khususnya  perbuatan hukum dalam bidang hukum keperdataan. Sebagaimana yang telah di  terapkan  dalam  kaidah  hukum Negara  kita  yaitu  Pancasila.  Oleh karena  itu,  untuk  menjamin  hukum itu dipatuhi atau dilaksanakan setidaknya  ada  empat  hal  yang menjadi  penuntun  yaitu  Pertama, hukum  harus  melindungi  segenap bangsa  dan  menjamin  keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan  ada  hukum-hukum yang  menanam  benih  disintegrasi. Kedua, hukum harus mampu menjamin  keadilan  sosial  dengan memberikan  proteksi  khusus  bagi golongan lemah agar tidak tereksploitasi dalam persaingan bebas  melawan  golongan  yang  kuat. Ketiga, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan  nomokrasi  (negara  hukum).
Keempat, hukum tidak boleh
diskriminatif berdasarkan ikatan
primordial apapun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama  berdasarkan  kemanusiaan dan keberadaban. 2
Perjanjian  kredit  yang  dibuat oleh  kreditur  dengan  debitur  adalah perjanjian  pokok  yang  menyangkut hutang-piutang, dimana kreditur selaku pihak yang berpiutang sedangkan debitur selaku pihak yang berhutang, dan untuk  lebih mengikat perbuatan  hukum  antara  para  pihak biasanya  dibuatkan  perjanjian  secara autentik  oleh  Notaris.  Perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak ini bisa secara Notaril dan bisa di bawah tangan.  Dalam  kaitan  hal  tersebut menurut  Abdul  Kadir  Muhammad, menjelaskan bahwa : 3 “Uang dapat dipinjamkan dalam  beberapa  cara,  dan dengan syarat-syarat yang berbeda.  Bahkan  ada  beberapa macam  bentuk  pinjaman  uang tanpa  jaminan.  Sejumlah  uang tertentu dapat dipinjamkan
2 Yanis  Maladi, Reforma  Agraria Berparadigma  Pancasila  Dalam Penataan Kembali  Politik  Agraria  Nasional, Jurnal Hukum Jatiswara, https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/
viewfile/  16108/  10654 ,  hlm.31,  diakses pada  hari  selasa,  tanggal  5  september  2017, pukul 10:30 wita.
3 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni,  Bandung,  1986,  hlm. 297.
selama  jangka  waktu  yang ditetapkan  berdasarkan  bunga tertentu. Kreditur dapat memperkenankan debitur untuk  menarik  jumlah  yang berbeda-beda  pada  rekening yang  ada  sekarang  sampai batas  waktu  yang  ditentukan. Dapat  memiliki  kartu  kredit yang dapat digunakannya untuk  membayar  rekeningnya, dengan  ketentuan  bahwa  ia akan membayar kembali kepada kreditur (biasanya bank) pada hari bayar”.
Menurut  Rudi  Indra  Jaya  dan
Ikmasari Ika bahwa:
“Perjanjian  kredit  merupakan perjanjian  pokok  (perjanjian utama) yang harus dilaksanakan ketika kedua
belah  pihak  yaitu  kreditur  dan Debitur  telah  sepakat  untuk memberikan dan menggunakan fasilitas  kredit.  Pada  perjanjian Kredit biasanya disertakan pula adanya jaminan kebendaan tersebut  yang  harus  dibuatkan dalam suatu perjanjian jaminan yang  memiliki  hak  kebendaan dan bersifat assecoir (tambahan). Salah satu Jaminan dengan hak kebendaan adalah Hak Tanggungan.” 4
Tujuan  utama  pembuatan  perjanjian kredit maupun perjanjian hak tanggungan ini adalah untuk mengikat  hubungan  hukum  antara kreditur  dan  debitur  dan  untuk
4 Indra  jaya,  Rudi  dan  Ikmasari  Ika, Kedudukan Akta izin Roya Hak Tanggungan sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan Yang Hilang, Visimedia,
Jakarta, 2016, hlm.1.
menjamin  bahwa  antara  kreditur  dan debitur tersebut telah terjadi kesepakatan  antara  kedua  belah pihak  untuk melakukan  hutang piutang. Setelah pembuatan
perjanjian kredit oleh Notaris,
biasanya  pihak  kreditur  (Bank) terlebih  dahulu  meminta  kepada Notaris  untuk  diterbitkan covernote.
Yang  dimaksud  dengan covernote adalah surat keterangan yang berisikan  pernyataan  kesanggupan dari Notaris untuk melaksanakan apa yang  diinginkan  oleh  pihak  kreditur dalam  hal  ini  Bank/ finance, dimana isi covernote, memuat  mengenai telah  ditandatanganinya  perjanjian kredit,  antara  pihak  debitur  dengan kreditur, telah diserahkannya jaminan  sebagai  agunan  oleh  debitur kepada
kreditur, telah ditandatanganinya  akta  pemberian hak  tanggungan,  namun  semuanya itu masih dalam proses oleh Notaris.
Covernote sangat  dibutuhkan oleh  kreditur  selaku  pihak  yang berpiutang (pemberi pinjaman), karena memuat  kesanggupan Notaris di  dalam  menjalankan  isi  dari covernote tersebut.  Tanpa  adanya
covernote ini,  pihak  kreditur  (bank)
belum  bisa  untuk  mencairkan  dana
kepada  debitur.  Di  dalam  Undang- Undang Jabatan Notaris tidak dijumpai  istilah covernote ini,  tetapi hanya dalam dunia perbankan,
sehingga covernote
bukan merupakan akta autentik.
Karena  baru  bisa  dikatakan akta autentik harus memenuhi beberapa unsur. Di dalam Pasal 1868 KUHPerdata berbunyi “Akta autentik  adalah  suatu  akta  yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu  di  tempat  akta  itu  sendiri”. 5
Apabila  dikaji  definisi  ini,  maka  ada tiga  unsur  akta  autentik,  yang meliputi :
a. Dibuat dalam bentuk tertentu;
b. Di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu; dan
c. Tempat dibuatnya akta”. 6
Dalam  pembuatan  akta  autentik harus  memenuhi  unsur-unsur  yang diatur  dalam  Pasal  1868  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya  disebut  KUHPerdata) yaitu :
5 Salim, HS, Op.Cit. hlm.17.
6 Ibid.
1. Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
2. Akta  tersebut  harus  dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan  di  dalam  Undang- Undang;
3. Pejabat  umum  yang  membuat akta harus mempunyai kewenangan  untuk  membuat akta tersebut, baik kewenangan berdasarkan  daerah  (wilayah) kerjanya  atau  waktu  pada  saat akta tersebut dibuat.
4. Sifat  tertulis  suatu  perjanjian yang  dituangkan  dalam  sebuah akta  tidak  membuat  sahnya suatu  perjanjian  yang  dibuat secara  tertulis  tersebut  dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian  hari,  karena  suatu perjanjian harus dapat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian  yang  telah  diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 7 7 I Gusti Bagus Prawira/Jurnal ius / Tanggung  jawab  PPAT  terhadap  jual  beli tanah https://scholar.google.com/citations?view_o p=view_citation&hl=en&user=9LQVnr0AA AAJ&cstart=40&citation_for_view=9LQVn r0AAAAJ:tz746QTLzJkC
Covernote merupakan  salah satu  kewenangan  Notaris  yang  tidak diatur  oleh  Undang-Undang  Jabatan Notaris,  di  dalam  Pasal  15  Undang-
Undang Jabatan
Notaris
menyebutkan :
(1) Notaris  berwenang  membuat akta  autentik  mengenai  semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan
oleh Peraturan Perundang- Undangan dan/atau yang dikehendaki  oleh  orang  yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik,  menjamin  kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan  akta,  memberikan grosse ,  salinan  dan  kutipan akta,  semuanya  itu  sepanjang tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan  kepada  pejabat lain  atau  orang  lain  yang ditetapkan oleh Undang-
Undang.
(2) Selain kewenangan sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  Notaris  berwenang pula
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan  kepastian  tanggal
surat  di  bawah  tangan  dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. Membukukan  surat  di  bawah tangan  dengan  mendaftar  pada buku khsusus;
c. Membuat  kopi  dari  asli  surat
dibawah  tangan  berupa  salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan  dalam  surat  yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan
kecocokan  fotokopi  dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum  sehubungan  dengan pembuatan akta;
f. Membuat akta risalah lelang.
(3) Selain kewenangan sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Notaris mempunyai  kewenangan  lain yang  diatur  dalam  peraturan perUndang-Undangan. Berdasarkan  pasal  tersebut  di atas  sama  sekali  tidak  menyinggung mengenai kewenangan Notaris dalam menerbitkan covernote, oleh  karena itu  tanggungjawab  hukum  Notaris terhadap penerbitan covernote dalam perjanjian kredit ini sangat diperlukan,  sebab  jika  suatu  waktu
ternyata Notaris belum mampu untuk menyelesaikan  apa  yang  menjadi  isi dari covernote tersebut dalam jangka waktu  yang  telah  disepakati  antara Notaris dengan Pihak kreditur (bank).
Berdasarkan  uraian  di  atas,
maka menurut penulis ada kekosongan Norma ( vacum of norm ) yang  mengatur  mengenai covernote ini.  Dan  berdasarkan  latar  belakang di  atas  maka  dalam  penulisan  ini, penulis  mengangkat  topik  yang berjudul “ Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Penerbitan Covernote Dalam
Pemberian  Kredit”. Berdasarkan uraian  di  atas,  penulis  membatasi permasalahan sebagai berikut, yaitu : a. Bagaimanakah
eksistensi covernote dalam  pemberian kredit pada perbankan?
b. Bagaimanakah  praktek  Notaris dalam  memberikan  kepastian pelaksanaan covernote pada perbankan ?.
c. Apakah  akibat  hukum  bagi Notaris jika gagal dalam melaksanakan isi covernote ?

## B. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis
menggunakan beberapa hal, yaitu:
1. Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini  jenis penelitian  yang  digunakan  adalah jenis  penelitian  hukum  normatif empiris.  Penelitian  hukum  normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan  kepustakaan  yang  mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum,
sistematika
hukum, taraf singkronisasi  vertikal  dan horisontal, perbandingan  hukum  serta  sejarah hukum.  Penelitian  hukum  normatif merupakan  penelitian  hukum  yang meletakan  hukum  sebagai  sebuah bangunan sistem norma yaitu mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah dari  Peraturan  Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, Perjanjian Internasional serta Doktrin. Sedangkan penelitian hukum empiris yaitu  penelitian  yang  mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum  dan  efektifitas  hukum  dalam kaitan  dengan  isu  hukum  yang diteliti dan yang terjadi di lapangan.
Penelitian hukum empiris yaitu
mempelajari hukum pada kenyataannya  dibuat  dan  diterapkan
oleh  manusia  yang  hidup  dalam masyarakat, artinya keberadaan hukum  tidak  bisa  dilepaskan  dari keberadaan  sosial  masyarakat  serta perilaku yang terkait dengan lembaga huku tersebut. 8 Jadi penelitian hukum  normatif  empiris  adalah penelitian  yang  mengkaji  mengenai taraf  singkronisasi,  azas-azas  hukum kemudian diidentifikasi serta efektifitasnya dalam praktek
pelaksanaannya  sesuai  dengan  isu hukum yang sedang diteliti.
2 . Metode Pendekatan
Adapun  metode  pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah :
a. Pendekatan
Perundang-
Undangan  ( Statute  Approach) , yaitu pendekatan yang
digunakan  untuk  mengkaji  dan menganalisis  semua  Peraturan (Undang-Undang), terutama pengaturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti  dalam  hal  ini  Undang- Undang Jabatan Notaris.
b. Pendekatan Konseptual ( Conceptual  Approach ),  yaitu
8 Mukti  Fajar  &  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris, Pustaka Pelajar,  Cetakan III, 2015, hlm.44.
pendekatan  yang  beranjak  dari Pandangan-pandangan dan Doktrin-doktrin yang berkembang  di  dalam  Ilmu Hukum.  Dengan  mempelajari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin  di  dalam  ilmu hukum,  maka  penulis  dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian- pengertian  hukum, konsep-
konsep  hukum  serta  asas-asas hukum  yang  relevan  dengan isu hukum yang sedang ditangani.
c. Pendekatan Sosiologis (Sosiologis  Approach), yaitu pendekatan  yang  menganalisis tentang  bagaimana  reaksi  dan interaksi  yang  terjadi  ketika sistem  norma  itu  bekerja  di dalam masyarakat. 9

## 3. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan penulis yaitu:
a. Data Primer
Data  primer  dalam  penelitian
ini bersumber dari data lapangan  yang  diperoleh  dari responden  melalui  wawancara yaitu  dengan  Notaris  atau
9 Salim HS, Op.Cit. hlm.23.
karyawan  yang  bekerja  pada Kantor  Notaris  yang  memberi jawaban  terhadap  pernyataan yang diajukan. Responden dalam penelitian adalah pegawai perbankan. b. Data Sekunder Data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai penunjang  untuk  mendukung data  primer  dalam  proses pembahasan  dan  analisisnya. Data  sekunder  dalam  hal  ini berisi  bahan  hukum  yang terdiri dari:
1) Bahan  hukum  primer,  yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat  yang  terdiri  dari Peraturan Perundang- Undangan yaitu:
(a).  Norma  atau  Kaedah-kaedah Dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
(b)    Peraturan  Dasar,  yang  terdiri dari:
- Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata
- Undang-Undang  Nomor  30 tahun  2004  tentang  Jabatan
Notaris  (yang  disebut  juga UUJN), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004  Nomor  117,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4432. - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5491.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
1992  Nomor  32,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3473.
- Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
1998  Nomor  182,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3790. -        Kode  Etik  Notaris,  INI,  28
Januari 2005.
2).   Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah :
- Bahan  Sekunder  yang  berasal dari  Lembaga/Instansi  dimana Penulis  melakukan  penelitian, seperti  pada  Kantor  Notaris dan Perbankan.
- Tulisan Para Ahli, Para Sarjana,  Hasil  Seminar  dan
Jurnal Ilmiah lainnya.
3).   Bahan  Hukum  Tersier  adalah sumber-sumber lain atau bahan-bahan  referensi  lainnya untuk melengkapi Bahan
Hukum  Primer  dan  Bahan
Hukum Sekunder, seperti
dalam  Situs  atau  Bolgspot online.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Ada  dua  teknik  pengumpulan data  yang  penulis  gunakan  dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (dokumen) yaitu  merupakan  studi yang  mengkaji  tentang  bagaimana dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan maupun
dokumen-dokumen  yang  sudah  ada dengan cara penulis melihat,
mencatat mendengarkan ataupun penulis melakukan penelusuran
melalui  media  internet.  Sedangkan
Studi  lapangan  yaitu  merupakan studi dimana penulis langsung terjun ke  lapangan  untuk  memperoleh  data yang  akurat  dengan  cara  penulis melakukan wawancara langsung kepada  sumbernya yang  terdiri responden  dan  informan.  Responden yaitu  wawancara  yang  dilakukan penulis  langsung  pada  Notaris  yang pernah menerbitkan covernote dalam pemberian  kredit  pada  perbankan. Informan  yaitu  wawancara  yang dilakukan  penulis  pada  pegawai perbankan.
5. Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian ini dilakukan dengan metode Preskriptif. Metode preskriptif
bermaksud untuk memberikan argumentasi  atas  hasil  penelitian yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti. Argumentasi  dilakukan  oleh  peneliti untuk  memberikan  preskripsi  atau penilaian  mengenai  benar  atau  salah atau  apa  yang  seyogyanya  menurut hukum  terhadap  fakta  atau  peristiwa hukum dari hasil penelitian. 10
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Eksistensi Covernote dalam Pemberian Kredit Pada Perbankan Dalam  kamus  umum  Bahasa Indonesia covernote Notaris merupakan  surat  keterangan  yang menyatakan  tentang  suatu  keadaan yang berdasarkan perjanjian tertentu, misalnya  perjanjian  kredit,  di  mana sertifikat  tanah  hak  milik  debitur berada  di  tangan  Notaris  dalam rangka  proses  pengecekan  ke  BPN, balik  nama  melalui  jual  beli  dan roya,  apabila  bank  menyetujui  maka dapat  dibuatkan covernote oleh Notaris mengenai hal tersebut.
Menurut  Damang,  bahwa  Covernote berasal  dari  bahasa  Inggris  yang terdiri  dari  dua  kata  yang  terpisah, yakni cover dan note , dimana cover berarti  tutup  dan note berarti  tanda catatan.  Melihat  dari  arti  kedua  kata itu,  maka covernote berarti  tanda catatan penutup. Dalam istilah kenotariatan  arti  dari covernote adalah  surat  keterangan,  yakni  surat keterangan  yang  dikeluarkan  oleh seorang  Notaris  yang  dipercaya  dan diandalkan  atas  tanda  tangan,  cap,
dan  segelnya  guna  untuk  penjamin dan sebagai alat bukti yang kuat. 11
Hasil wawancara penulis dengan  Responden  yaitu  Notaris Samsaimun, mengatakan bahwa covernote merupakan surat keterangan  yang  dikeluarkan  oleh
Notaris untuk kepentingan perbankan dalam proses pencairan kredit.
Covernote merupakan  salah  satu kunci  sebagai  syarat,  sehingga  bank dalam proses  pemberian  kredit dapat mencairkan  dana  pinjaman  debitur. 12
Pada praktek sekarang ini, Covernote dijadikan  sebagai  pegangan  oleh pihak  perbankan,  bahwa  adanya covernote benar-benar  menunjukan telah  dilakukannya  penandatangan semua  akta  dalam  hal  ini  secara Notariil dan  untuk  itu  proses
realisasi/pencairan kredit untuk dapat segera dilaksanakan. Covernote Notaris merupakan dasar atas kepercayaan  terhadap  kesanggupan Notaris  untuk  memproses  semua dokumen, akta-akta lain sejenisnya.
Berdasarkan  prakteknya,  jika debitur  belum  lengkap  memberikan
11
Damang, http://www.negarahukum.com/hukum/cover- note.html , diakses  pada  hari  Jum,at  tanggal 14 Juli 2017, pukul 09:00 wita.
12 Samsaimun, Wawancara, Lokasi Kampus Universitas Mataram, Pukul 10:00 wita.
syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi, maka  pihak  perbankan  meminta kepada  Notaris  untuk  diterbitkan covernote untuk  menjamin  bahwa apa yang telah diberikan oleh debitur akan  dilaksanakan  oleh  Notaris dalam  proses  pengikatan  jaminan maupun  penandatanganan  akta-akta yang  terkait.  Selain  itu  menurut informasi  yang  diperoleh  penulis melalui wawancara dengan informan yaitu pegawai bank Bukopin Mataram  Dino , menjelaskan  bahwa hingga  saat  ini covernote masih sangat  dibutuhkan  oleh  Nasabah, karena  tanpa  adanya covernote dari Notaris,  maka  bank  tidak  mau mencairkan  dananya.  Terkadang  jika Notaris lambat mengeluarkan covernote maka  hal  itu  merupakan suatu yang tidak baik yang dirasakan oleh Nasabah, karena Nasabah biasanya  merasa  ingin  apa  yang diminta  berupa  pinjaman  dari  bank cepat-cepat mau dicairkan. 13
2. Praktek Notaris Dalam Memberikan Kepastian Pelaksanaan Covernote Pada
Perbankan.
Sebagaimana yang telah
diuraikan  pada  Bab  terdahulu  bahwa tidak  ada  satu  pasal  pun  yang  dapat
13 Dino,  wawancara,  Lokasi  Kantor  Bank Bukopin Mataram, Pukul 10:00 Wita.
ditafsirkan sebagai kewenangan Notaris  untuk  mengeluarkan  surat keterangan  yang  disebut  sebagai
covernote .  Oleh  karena  itu  jika
dilihat bagaimana kekuatan mengikatnya,   dengan hanya melihat
covernote yang  biasa  dijadikan jaminan oleh Bank. Covernote bukan merupakan akta autentik, oleh karena tidak  ditegaskan  dalam  Undang- Undang perihal kewenangan Notaris, untuk  mengeluarkan  akta  autentik berupa covernote ini.  Apalagi  dalam UUJN  tidak  pernah  ada  satu  pasal yang  mengindikasikan  sebagai  akta autentik, tetapi ia hanya berupa surat keterangan. Hasil wawancara penulis dengan  Notaris  Samsaimun  (kampus Uiversitas  Mataram  pukul  10:00 wita)  mengomentari,  bahwa  tidak ada  hal  yang  harus  diperdebatkan dalam covernote yang  dikeluarkan oleh Notaris karena Notaris mengeluarkan, bukan dijadikan sebagai  bukti  agunan,  hanya  sebagai pengantar  pada  Bank  yang  akan mengeluarkan  kredit,  minimal  ada kepercayaan  yang  terbangun  antara Bank sebagai pemegang hak tanggungan  kelak  setelah  keluarnya sertifikat  hak  tanggungan  dari  badan pertanahan.  Disamping  itu,  Notaris
disini  mengeluarkan covernote tidak sembarang  asal  memberikan  surat keterangan mengenai debitur sebagai pemberi  hak  tanggungan,  dapat dipercaya untuk dicairkan kreditnya. 14
Notaris sebelumnya akan melakukan  pengecekan  pada  badan pertanahan  bahwa  sertifikat  hak milik  atas  tanah  tersebut  sebenarnya telah  terdaftar  atau  dapat  memenuhi persayaratan administratif untuk dikeluarkan sertifikat hak tanggungannnya.  Dari  apa  yang dikemukakan oleh Notaris
Samsaimun  tersebut,  Senada  dengan pendapat  Gede  Sutama  (Notaris/ PPAT Kota Mataram, wawancara 17 Juli  2017,  pukul  12:00  Wita)  tidak ada  persoalan  atau  kasus  hukum yang  akan  muncul  kemudian.  Atau dengan  kata  lain  tidak  mungkin  bagi Bank tidak akan memperoleh sertifikat  hak  tanggungan,  untuk kemudian  dicatat  juga  dalam  buku tanah  hak  tanggungan  pada  Badan Pertanahan (Pasal 13 ayat 3 UUHT). Artinya  kenapa  mesti  dipersoalkan covernote yang  hanya  dijadikan pegangan  awal  oleh  Bank  untuk
14 Samsaimun,  Wawancara  pada  tanggal  17 Juli 2017, pukul 10:00 wita.
mencairkan kredit, kalau pada nantinya  juga  tetap  akan  terbit sertifikat  hak  tanggungannya  dari PPAT,  kemudian  didaftarkan  di badan pertanahan selama waktu tujuh hari setelah terbit APHT-nya. 15
Demikian  pula  sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  Ahmad, pegawai  Bank  Bukopin  Cabang Mataram  (pegawai  pada  bagian kredit,  wawancara  17  Juli  2017), mengemukakan  bahwa  tidak  ada kesalahan dalam penerbitan covernote ,  apakah  bentuk  autentik atau  tidak,  dan  tidak  ada  yang mempersolakannya  sebagai  bukan bukti autentik, tetapi dengan covernote cuma ditarik dasar penilaian,  bahwa  dengan  adanya covernote ,  Notaris  oleh  karena  dia
sebagai pejabat yang akan
melaksanakan peningkatan dari SKMHT menjadi APHT, sudah jelas dan tidak mungkin akan ada masalah, sehingga sertifikat hak tanggungannya tidak akan
dikeluarkan  oleh  Badan  Pertanahan. Namun  dalam proses  pencairan kredit ini bank tetap meminta kepada
15 Gede  Sutama, wawancara ,  pada  tanggal 17 Juli 2017, pukul12 wita.
Notaris untuk menerbitkan covernote tersebut. 16
Lebih  lanjut  menurut  Notaris Samsaimun  (dalam  wawancara  17 Juli  2017)  mengemukakan  tidak mungkin  juga covernote itu  akan dijadikan  sebagai  bukti  agunan  oleh Bank,  karena  pasti  Bank  akan memperoleh sertifikat hak tanggungan  yang  dikeluarkan  oleh Badan  Pertanahan.  Tidak  perlu  ada rasa was-was dari Bank kalau debitur itu wanprestasi yang akan menyebabkan kreditnya macet, karena  suatu  waktu  juga  Bank  tetap akan  memperoleh  sertifikat  hak tanggungan  yang  memiliki  kekuatan hukum yang dapat mengikat perjanjian  atau  pencairan  kredit dengan objek jaminan hak tanggungan.
Terkadang  alasan  dari  Bank yang  bersangkutan  dengan  tetap mengeluarkan  kredit  bagi  debitur dimotori juga oleh rasa ketakuan dan persaingan  dari  Bank  lain  sehingga nasabahnya  yang  akan  menjadi sumber  pendapat  atau  penambahan laba  bagi  Bank  akan  pergi.  Maka hanya  dengan covernote Bank  sudah
16 Ahmad,  Wawancara,  pukul  10  :30  wita, tanggal 16 Juli 2017.
berani mencairkan kredit (wawancara  pada  Pegawai  Bagian kredit Bank Bukopin Cabang Mataram,  17  Juli  2017).  Hasil wawancara  penulis  dengan  Dino pegawai  dari  Bank  Bukopin  Cabang Mataram (17 Juli 2017), mengemukakan bahwa berhasil tidaknya  suatu  Bank  adalah  dengan meningkatnya  laba  yang  diperoleh dari nasabah baik  nasabah peminjam maupun  nasabah  yang  menyimpan sejumlah  tabungan  di  Bank.  Oleh sebab  itu  Bank  berani  mengeluarkan kredit  setelah  ada covernote sebagai pernyataan sepihak dari Notaris.
Dari  uraian  di  atas  nampak bahwa  Bank  mengeluarkan  kredit setelah semua persuratan atau pengajuan permohonan  oleh nasabah lengkap, sehingga memberikan kepercayaan  kepada  Bank  agar debitur mampu mengembalikan jumlah pinjamannya. Disebutkan juga bahwa Bank membutuhkan nilai jaminan yang menjadi objek jaminan harus  ditaksasi  atau  diukur,  yang standar harganya lebih tinggi dibandingkan dengan
jumlah
pinjaman. Agar jika Bank tidak dapat
atau  sulit  meminta  jumlah  piutang dari nasabah dengan beberapa
kebijakan  yang  telah  sebelumnya ditempuh oleh Bank, dalam pencairan  objek  jaminan  Bank  tetap dapat mengambil jumlah piutangnya.
Penulis dapat menguraikan proses  terbentuknya  atau  dibuatnya covernote oleh Notaris dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Calon nasabah yang menginginkan  dana  atau  uang dari Bank oleh karena persyaratan Bank akan
mencairkan  kredit  ketika  ada hak  agunan  yang  dijaminkan, calon  debitur  bersama-sama  ke Notaris untuk dibuatkan SKMHT,  dengan  pihak  Bank kemudian calon debitur memberikan kuasa kepada
Bank  melalui  SKMHT  melalui surat yang dibuat oleh Notaris.
2. Khusus  untuk  bukan  kredit rumah,  kredit  usaha  kecil dalam  waktu  1  bulan  SKMHT sudah harus ditingkatkan menjadi  APHT  ke  PPAT  bagi tanah  yang  sudah  terdaftar  hak miliknya sedangkan tanah yang belum  terdaftar  memerlukan waktu  selama  tiga  bulan  untuk peningkatan APHT-nya.
3. Dalam praktik lapangan biasanya  Bank  yang  meminta kepada Notaris untuk melakukan penndaftaraan APHT  ke  Badan  Pertanahan untuk  kemudian  dikeluarkan sertifikat  hak  tanggungan  yang dapat  dijadikan  jaminan  dan Bank memiliki kekuasaan untuk untuk mengeksekusi
objek  jaminan  jika  debitur pemberi  hak  tanggungan  tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Kemudian kedudukan dan
kepastian covernote muncul  pada proses ketika debitur telah memberikan  SKMHT  kepada  Bank, apalagi  dalam  praktik  PPAT  juga berfungsi  sebagai  Notaris,  maka kelengkapan  berkas  tanah  berupa Sertifikat  Hak  Milik,  warkah  tanah, akta  jual  beli  diperiksa  oleh  Notaris sebelum
Notaris mengeluarkan/menerbitkan covernote , untuk
memberi kepercayaan  kepada  Bank,  sertifikat hak  tanggungannya  sudah  pasti  akan dapat  terdaftar.  Oleh  karena  bagi debitur  yang  menginginkan  kredit secepatnya,  maka  dengan covernote
yang  dibuat  oleh  Notaris  sebagai
surat yang menunjukan bahwa penerbitan  sertifikat  jaminan  masih dalam  proses.  Lebih  lanjut  Notaris Gede Sutama, mengemukakan bahwa selama  ini  persoalan  yang  timbul karena covernote, hampir  tidak  ada dalam prakteknya, jika terjadi permasalahan  yang berkaitan dengan covernote, misalnya  karena  Notaris belum  mampu  menyelesaikan  isi covernote, maka  atas  kesepakatan kedua  belah  pihak  (bak  dengan Notaris), maka Notaris dapat meminta  perpanjangan  waktu  agar apa  yang  menjadi  isi covernote tersebut  dapat  diperpanjang  lagi sehingga  pekerjaan  Notaris  untuk menuntaskan  apa  yang  menjadi  isi dalam covernote itu dapat dilaksanakan  sesuai  dengan  yang diharapkan. 17
Teori  Kewenangan  digunakan oleh  penulis  untuk  membahas  dan mengkaji  permasalahan  pada  nomor dua  terkait  dengan  pelaksanaan covernote yang  dilaksanakan  oleh Notaris  untuk  kepentingan  pihak perbankan. Teori kewenangan adalah teori  yang  mempelajari  tentang perolehan  penggunaan  wewenang
17 Gede  Sutama, wawancara, pukul  10:30 wita, Kantor Notaris.
pemerintahan  oleh  subjek  hukum publik  di  dalam  hubungan  hukum publik (umum). Menurut Sarkawi “Secara yuridis, pengertian kewenangan adalah  kemampuan  yang  diberikan oleh  Peraturan  Perundang-Undangan untuk  melakukan  perbuatan  atau tindakan  yang  akan  menimbulkan akibat-akibat
hukum.” 18
Kewenangan  harus  dilandasi  oleh ketentuan hukum yang ada
(Konstitusi),  sehingga  kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang  sah.  Dengan  demikian  pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan  didukung  oleh  sumber
kewenangan tersebut. 19
Menurut Salim,  HS. dan Erlies Septiana Nurbani menjelaskan bahwa “kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenan  dengan  perolehan  dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh  subjek  hukum  publik  di  dalam hubungan  hukum  publik.” 20 Oleh karenanya  menurut  penulis  bahwa pekerjaan  Notaris  adalah  merupakan pekerjaan  yang  disandang  seseorang
18 Sarkawi, Op.Cit , hlm.146.
19 Ibid .
20 Salim, HS. Op.Cit. hlm.183.
di  dalam  melaksanakan  apa  yang diperintahkan  oleh  Undang-Undang untuk  melayani  publik  atau  hukum publik,  namun  terdapat  juga  bahwa tugas  dan  kewenangan  Notaris  di luar  Peraturan  Perundang-Undangan seperti  halnya  dalam  menerbitkan covernote yang  lahir  dari  hukum kebiasaan.
Menurut pendapat penulis, terkait dengan praktek Notaris dalam memberikan  kepastian  pelaksanaan covernote pada  perbankan,  adalah sangat  bermanfaat  sekali,  karena covernote yang  tidak  diatur  sama sekali  oleh  Undang-Undang,  tetapi Notaris  telah  berperan  menemukan hukum,  sehingga  dapat  mengikat para pihak yang melaksanakan sesuatu, seperti covernote ini. Covernote yang  telah  dikeluarkan oleh  Notaris,  dapat  memberikan kontribusi  yang  cukup  bermanfaat bagi  perbankan  dalam  suatu  proses pencairan  dana  untuk  kepentingan pihak lain (debitur).
3. Akibat  Hukum  bagi  Notaris Jika Gagal dalam Melaksanakan isi Covernote
Covernote bukan  bukti  agunan kredit,  hanya  keterangan  Notaris/ PPAT  selaku  pejabat  yang  membuat akta  tersebut  bahwa  telah  terjadi
pengikatan  kredit  atau  jaminannya. Covernote hanya  menjadi  pegangan
sementara dari Bank hingga diserahkannya  seluruh  akta  dan jaminan  yang  telah  didaftarkan melalui  jasa  Notaris  atau  PPAT tersebut.  Oleh  karena  itu  dengan mengacu pada hasil wawancara yang dilakukan pada Bank Bukopin, Bank Primanadi  Mataram  yang  menerima covernote untuk  mencairkan  kredit, dengan  penerapan  prinsip  kehati- hatian  dan  kepercayaan  kepada Bank,  maka  tidak  mungkin  bagi debitur yang memiliki objek jaminan dijadikan  sebagai  objek  yang  diikat dengan  hak  tanggungan  tidak  akan keluar  sertifikatnya. Covernote yang selama  ini  dipandang  tidak  begitu akurat bagi kredit Bank dan mengurangi  hak-hak  Bank  untuk melakukan eksekusi hak tanggungan. Tampaknya  oleh  Bank  maupun Notaris  dan  PPAT  dianggap  tidak akan pernah menjadi masalah hukum bagi  pihak  debitur  maupun  kreditur, untuk  kuatnya  perikatan  jaminan bagi  kreditur,  karena  pada  akhirnya Bank  sebagai  kreditur  tetap  akan memegang sertifikat  hak tanggungan
yang diperoleh dari badan
pertanahan.
Hasil wawancara penulis dengan Dino, Pegawai bank Bukopin Cabang Mataram, mengatakan bahwa  memang covernote menjadi suatu  syarat  yang  penting  bagi  bank untuk mencairkan kredit untuk kepentingan  Debitur,  tanpa  adanya covernote yang  dikeluarkan  oleh Notaris,  maka  Bank  Bukopin  tidak mau mencairkan kredit untuk debitur.  Di  samping  itu  keberadaan covernote hingga  saat  ini  masih berlaku  dan  dibutuhkan  oleh  pihak bank. 21 Sedangkan  menurut  hasil wawancara  penulis  dengan  Putu Aridana,  Pegawai  Bank  Primanadi (BPR Primanadi) mengatakan bahwa covernote masih  diperlukan  oleh bank  Primanadi,  dengan  alasan bahwa  kalau  tidak  ada covernote maka  bank  tidak  akan  mencairkan kredit.  Oleh  karena  itu  keberadaan covernote masih  diperlukan  oleh bank. 22 Lebih  lanjut  menurut  Putu Aridana bahwa terkait dengan permasalahan dalam penerbitan covernote hingga  saat  ini  tidak  ada permasalahan,
jika
terjadi permasalahan maka itu akan
21 Dino,  W awancara, Pukul  11:00  wita Kantor Bank Bukopin Cabang Mataram.
22 Putu  Aridana,  Wawancara,  Pukul  11:00 wita, Kantor Bank Primanadi.
diselesaikan  secara  musyawarah  dan mufakat  berdasarkan  kesepakatan kedua belah pihak.
Namun covernote tetap
dijadikan  sebagai  pegangan  bagi bank  dalam  hal  mencairkan  kredit bagi  debitur,  karena  di  dalam  isi covernote tersebut  telah  memuat pernyataan dari Notaris untuk
melaksanakan  apa  yang  menjadi keinginan  bank  yaitu  Notaris  dapat melakukan pengikatan jaminan sertifikat  hak  milik  yang  telah diberikan  oleh  debitur  kepada  bank. Dalam isi covernote tersebut memuat janji  dari  Notaris  untuk  sanggup melaksanakannya dengan memberikan kepastian penyelesaiannya dengan jangka waktu  tertentu.  Terkait  dengan  hal tersebut, maka teori perjanjian sangat erat  hubungannya  dengan  apa  yang menjadi  kesepakatan  antara  Bank dengan Notaris sebelum
dikeluarkannya covernote tersebut, di mana  bank  meminta  kepada  Notaris untuk sanggup melaksanakan perbuatan  hukum  seperti  pembuatan akta  perjanjian  kredit,  pembuatan akta  pemberian  hak  tanggungan,
pembuatan surat kuasa
membebankan hak tanggungan
maupun pengikatan jaminan
sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional  setempat.  Jaminan  sangat penting  bagi  pihak  bank  karena dengan  demikian  dapat  mengurangi resiko  kerugian  bagi  pihak  bank (kreditur). Menurut R.Subketi
mengemukakan bahwa jaminan sangat penting adanya untuk mengurangi  resiko  kerugian  pihak bank  (kreditur).  Adapun  jaminan yang ideal dapat dilihat dari : 23
Menurut Ridwan Syahrani, bahwa  sepakat  yang  mengikat  diri, artinya  para  pihak  dalam  membuat suatu  perjanjian  telah  sepakat  atau saling  menyetujui  kehendak  masing- masing  yang  dikeluarkan  oleh  para pihak,  baik  perjanjian  itu  dilakukan secara  tegas,  maupun  diam-diam. 24
Suatu perjanjian bila salah satu pihak melanggar atau melakukan wanprestasi,  maka  dapat  dimintakan pertanggungjawabannya untuk memenuhi  prestasi  itu.    Oleh  karena itu  jika  terjadi  wanprestasi  yang dilakukan  oleh  debitur,  maka  ada
23 R.Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (termasuk Hak Tanggungan)  Menurut  Hukum  Indonesia, Alumni Bandung, Bandung, 1996. hlm.29.
24 Ridwan  Syahrani, Seluk  Beluk  dan  Azas- Azas  Hukum  Perdata, Alumni,  Bandung, 2000, hlm.214.
beberapa  hal  tuntutan  yang  bisa dilakukan  oleh  kreditur  jika  debitur
melakukan wanprestasi, yaitu : 25 1. Kreditur dapat meminta pemenuhan  prestasi  saja  dari debitur; 2. Kreditu dapar meminta
pemenuhan  prestasi    disertai ganti  ganti  rugi  kepada  debitur (Pasal 1267 KUHPerdata);
3. Kreditur  dapat  menuntut  dan meminta  ganti  rugi,  hanya mungkin  kerugian    karena keterlambatan (HR 1 November 1918);
4. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian;
5. Kreditur dapat menuntut pembatalan  disertai  ganti  rugi kepada  debitur.  Ganti  rugi  itu berupa pembayaran uang denda.
Jika  Notaris  ternyata  gagal dalam menjalankan apa yang menjadi  isi covernote, maka  Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk menyelesaikannya.  Hasil  wawancara Penulis dengan Notaris Gede Sutama,  mengatakan  bahwa  selama
25 Salim HS, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Op.Cit, hlm.98.
ini,  jika  Notaris  belum  mampu menjalankan  isi covernote sesuai dengan yang diharapkan maka Notaris meminta perpanjangan waktu untuk  menyelesaikannya.  Terkait dengan  persoalan  selama  ini  yang timbul akibat covernote, jika Notaris secara  berulangkali  belum  mampu melaksanakan  isi covernote sesuai dengan  yang  diharapkan,  maka sanksi yang diterima biasanya adalah sanksi moral berupa rasa kepercayaan  dari  pihak  bank  mulai berkurang dan berujung pada pengalihan kepercayaan kepada Notaris  lain. 26 Oleh  karena  itu Notaris  dituntut  untuk  senantiasa bertanggung  jawab  jika  ternyata gagal dalam menjalankan isi covernote tersebut.  Karena  pada dasarnya  lahirnya covernote tersebut adalah  hasil  dari  kesepakatan  atau perjanjian antara bank dengan Notaris,  di  mana  Notaris  bersedia untuk menjalankan apa yang diminta oleh  bank  dalam  melakukan  atau membuat  suatu  perbuatan  hukum seperti  pembuatan  akta  perjanjian kredit,  pembuatan  akta  pemberian
26 Gede  Sutama,  W awancara, Pukul  10:30 wita, tanggal 17 Juli 2017, Kantor Notaris.
hak  tanggungan  atau  pengikatan jaminan sertifikat hak milik.
Kemudian teori pertanggungjawaban digunakan penulis untuk mejawab permasalahan pada  nomor  tiga,  karena  terkait dengan tanggungjawab Notaris dalam  kaitannya  dengan  akibat hukum Notaris Notaris yang
menerbitkan covernote, namun ternyata gagal dalam menjalankan isi dari covernote itu  sendiri.  Teori  ini karena  sangat  erat  hubungannya dengan  tangungjawab  Notaris  dalam menerbitkan covernote untuk kepentingan pihak perbankan. Dalam teori pertanggungjawaban ini
terdapat  dua  istilah  yang  menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu dalam  kamus  hukum  menyebutkan liability dan responsibility . 27
Liability merupakan istilah hukum  yang  luas  yang  menunjuk hampir  semua  karakter  risiko  atau tanggungjawab,  yang  pasti,  yang bergantung  atau  yang  mungkin meliputi  semua  karakter  hak  dan kewajiban secara aktual atau potensial  seperti  kerugian,  ancaman, kejahatan,  biaya  atau  kondisi  yang menciptakan tugas
untuk
27 Ridwan H.R., Op.Cit. hlm. 318.
melaksanakan Undang-Undang. Sedangkan
Responsibility yang merupakan  tanggungjawaban  atas suatu  kewajiban  baik  dalam  putusan maupun  dalam  ketrampilan  dalam memikul  tanggungjawab  itu  sendiri. Lebih  lanjut  Menurut  pendapat Ridwan HR bahwa :
” Responsibility berarti hal yang dapat  dipertanggung  jawabkan  atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan,  ketrampilan,  kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban  bertanggung  jawab  atas Undang-Undang  yang  dilaksanakan. Dalam  pengertian  dan  penggunaan praktis,  istilah liability menunjuk pada  pertanggung  jawaban  hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek  hukum,  sedangkan  istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.” 28
Teori  tanggungjawab  hukum sangat erat kaitannya dengan tanggung  jawab  hukum  Notaris  di dalam  menerbitkan covernote untuk kepentingan para pihak yang bersangkutan.  Walaupun  di  dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak  mengatur covernote ini,  tetapi
28 Ibid .
demi kepentingan pihak yang
membutuhkannya Notaris wajib
menerbitkannya, sesuai dengan tugas dan  tanggung  jawabnya  sebagai pejabat umum yang melayani kepentingan publik. Menurut Sugeng Istanto,  pertanggungjawaban  berarti kewajiban memberikan jawaban yang  merupakan  perhitungan  atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan
pemulihan atas kerugian yang mungkin  ditimbulkannya.  Menurut hukum internasional pertanggungjawaban  negara  timbul dalam  hal  Negara  itu  merugikan Negara  lain.  Pertanggungjawaban negara dibatasi
pada pertanggungjawaban  atas  perbuatan yang melanggar hukum internasional saja.  Perbuatan  suatu  negara  yang merugikan  negara  lain  tetapi  tidak melanggar hukum internasional tidak menimbulkan pertanggungjawaban. 29 Menurut Abdulkadir Muhammad  teori  tanggungjawab dalam  perbuatan  melanggar  hukum ( tort liability ) dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :
29 Soegeng  Istanto, Hukum  Internasional , Yogyakarta,  Penerbitan  UAJ  Yogyakarta, 1994, hlm.77.
a. Tanggungjawab akibat perbuatan  melanggar  hukum yang dilakukan dengan sengaja ( intertional tort liability ), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui  bahwa  apa  yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. b. Tanggungjawab akibat perbuatan  melanggar  hukum yang dilakukan karena kelalaian  ( negligence  tort  lil ability ), didasarkan pada konsep  kesalahan  ( concept  of fault )  yang  berkaitan  dengan moral  dan  hukum  yang  sudah bercampur baur ( interminglend ).
c. Tanggungjawab  mutlak  akibat perbuatan  melanggar  hukum
tanpa mempersoalkan
kesalahan ( stirck liability ), didasarkan  pada  perbuatannya baik  secara  sengaja  maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan. 30
30 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti,
2010, hlm.503.
Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas
kesalahannya  jika  dalam  penerbitan covernote tersebut  terdapat  unsur yang  memuat  keterangan  yang  tidak benar terhadap isi covernote tersebut, seperti Notaris memberikan keterangan  bahwa  Sertifikat  Hak milik sudah dilakukan pengecekan ke Badan  pertanahan,  padahal  belum dilakukan pengecekan, sehingga pada saat diikat jaminannnya terdapat  permasalahan  yang  timbul terhadap jaminan sertifikat tersebut.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas, maka  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan sebagai berikut, yaitu :
1. Eksistensi covernote
dalam pemberian kredit pada perbankan  hingga  saat  ini  masih dibutuhkan  oleh  perbankan,  selama belum  adanya  aturan  yang  tidak membolehkan  untuk  diterbitkannya covernote oleh Notaris, maka covernote tetap  dapat  diterbitkan oleh  Notaris  untuk  kepentingan perbankan. Covernote
adalah merupakan kunci dan sebagai prayarat utama dalam proses pencairan  kredit  oleh  perbankan,
tanpa  adanya covernote, bank  belum mau mencairkan kredit untuk debitur.
2. Praktek Notaris dalam memberikan  kepastian  pelaksanaan covernote pada  perbankan,  di  mana Notaris senantiasa menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan isi dari covernote sampai tuntas, apabila semua  isi  dari covernote telah dilaksanakan  maka  semua  dokumen yang  telah  diserahkan  oleh  bank kepada Notaris, baik berupa perjanjian  kredit,  hak  tanggungan ataupun  dokumen  lainnya  akan diserahkan  kembali  kepada  Bank terutama sertifikat hak tanggungannya. 3. Akibat  hukum  bagi Notaris jika gagal dalam melaksanakan covernote ,  maka Notaris dapat
dimintakan pertanggungjawaban  untuk  segera menyelesaikannya. Berdasarkan
kesepakatan  antara  kedua  belah pihak, Notaris dapat meminta perpanjangan waktu untuk menyelesaikan isi covernote tersebut.
Juika  ada  permasalahan  yang  terkait dengan  penerbitan  dan  pelaksanaan covernote, biasanya  sanksi  yang diberikan  bagi  Notaris  adalah  sanksi
moral berupa adanya ketidakpercayaan bank kepada
Notaris  karena  Notaris  tidak  dapat menyelesaikan  apa  yang  menjadi  isi dari covernote seperti yang diharapkan.
(yang disebut juga UUJN)
Daftar Pustaka
A. Buku Adjie Habib, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan  tentang  Notaris dan PPAT), PT.Citra Aditya  Bakti,  Bandung, 2009. Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta,  Cetakan  Ke  8, Maret 2014. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia , PT.Citra  Aditya  Bakti, 2010. Fajar Nd Mukti & Achmad Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum  Normatif  Dan Empiris, Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, Cetakan Ketiga, 2015. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta.
GHS.Lumbang  Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1983.
Herlian  Budiono, Ajaran  Umum
Hukum  Perjanjian  dan Penerapannya  dibidang Kenotariatan, PT.Citra Aditya  Bakti,  Bandung, 2010. Hans  Kelsen, General  Theory Of
Law  and  State, New
York:  Russell  &  Russel,
1961.
Jimly  Asshiddiqie  &  M  Ali  Safaat, Hans  Kelsen  Tentang Hukum, Konstitusi  Press, 2006.
Juhaya  S.Prja, Teori  Hukum  dan Aplikasinya, CV.Pustaka Setia,  Bandung,  Cetakan Kedua, 2014.
Otje  Salman  dan  F  Susanto  Anthon,
Teori  Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. PT.Refika Aditama, Bandung, Cetakan Ketujuh 2013. Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar Ilmu  Hukum ,   Kencana, Jakarta, 2008.
Ridwan  H.R., Hukum  Administrasi Negara , PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Ridwan  Syahrani, Seluk  Beluk  dan Azas-Azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2000,
R.Subekti, Jaminan-Jaminan  Untuk Pemberian Kredit (termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia, Alumni Bandung, Bandung, 1996. Salim,  HS, Teknik  Pembuatan  Akta Satu  (Konsep  Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. ___________ Hukum  Kontrak  (Teori dan  Teknik  Penyusunan
Kontrak), Sinar  Grafika,
Jakarta,  Cetakan  ke-9, 2013. __________ Teknik Pembuatan Akta Perjanjian  (TPA  Dua),
PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta,  Cetakan  ke-1,
2017.
__________ & Nurbani Erlies Septiana, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta,  Cetakan  Ketiga, 2014. Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, CV.Mandar Maju, Bandung, 2011. Soekanto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press) 2005. Soegeng Istanto, Hukum Internasional , Yogyakarta,  Penerbitan UAJ Yogyakarta, 1994. Van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu Hukum, PT.Prandnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke 29, 2001.

## B. Jurnal
Yanis  Maladi, Reforma  Agraria Berparadigma  Pancasila Dalam Penataan Kembali  Politik  Agraria Nasional, Jurnal  Hukum Jatiswara, https://journal.ugm.ac.id/ jmh/ article/ viewfile/16108/10654, hlm.31, diakses pada hari selasa, tanggal 5 september  2017,  pukul 10:30 wita. I Gusti Bagus Prawira/Jurnal
IUS/ Tanggung jawab PPAT terhadap jual beli tanah https:// scholar.google.com/citati ons?view_op=view_citati on&hl=en&user=9LQVn r0AAAAJ&cstart=40&ci tation_for_view=9LQVn
r0AAAAJ:tz746QTLzJk C C. Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang  Nomor  30  tahun 2004  tentang  Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004 Nomor  117,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4432. Undang-Undang  Nomor  2  tahun 2014,  tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor  30  tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014  Nomor  3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1992  Nomor  32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473. Undang-undang  Nomor  10  tahun 1998  tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1998  Nomor  182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
Kode  Etik  Notaris,  INI,  28  Januari 2005.