## PERAN BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA (BPRSW) YOGYAKARTA DALAM MENANGANI WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI
Oleh:
Noor Yuli Astuti, Poerwanti Hadi Pratiwi dan Aris Martiana Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta Email  : astutinooryuli@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian ini mendeskripsikan peran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita  Yogyakarta  dalam  menangani  WRSE  beserta  faktor  pendorong  dan  faktor penghambat yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  BPRSW  Yogyakarta  dalam  menangani  WRSE dilakukan dengan memberikan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial. Perlindungan sosial dilakukan dengan mempertimbangkan siapa yang boleh berkunjung, pembatasan jam  kunjung,  penentuan  tempat  kunjung,  kontrol  dalam  penggunaan  HP  dan kerahasiaan  identitas  WRSE.  Peran  dalam  rehabilitasi  sosial  diwujudkan  dalam bimbingan  fisik,  mental,  sosial  dan  keterampilan.  Setelah  selesai  mendapatkan bimbingan  tersebut  WRSE  akan  melakukan  PBK  (Praktek  Belajar  Kerja).  BPRSW Yogyakarta  memiliki  program  bimbingan  lanjut  yaitu  program  sertifikasi  bagi  alumni BPRSW Yogyakarta. Faktor pendorong dalam menangani WRSE yaitu adanya sarana prasarana  yang  memadai,  kinerja  pekerja  sosial  yang  baik  dan  adanya  kerjasama dengan  instansi  lainnya.  Sedangkan  faktor  penghambatnya  yaitu  terbatasnya  jumlah anggaran, kurangnya jumlah pekerja sosial, kurangnya minat dan konsentrasi WRSE, WRSE memiliki suasana hati yang tidak stabil dan kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat Kata Kunci : Peran, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, Wanita Rawan Sosial Ekonomi

## Abstract
This research describe The Role of Woman Protection and Social Rehabilitation House Yogyakarta in handling WRSE along with the driving factors and inhibiting factor. This research was a descriptive qualitative research. The resultof this research shows that  the  role  of  BPRSW  Yogyakart  ain  handling  WRSE  is  done  by  providing  social protection and social rehabilitation. Social protection is done by considering who may visit, limiting visiting hours, determining the place visit, controlling theuse of handphone and confidentiality of WRSE identity. The roles in social rehabilitation are manifested in physical, mental, social and skills guidance. After completing the guidance, WRSE will conduct PBK (Praktek Belajar Kerja). BPRSW Yogyakarta has an advanced guidance program, namely a certification program for BPRSW Yogyakarta’s alumni. The driving factor in handling WRSE is the existence of adequate infrastructure, the perfomance of good  social  workers  and  cooperation  with  other  instances.  While  the  inhibiting  factor arethe limited budget amount, lack of social workers,lack of interest and concentration in WRSE, WRSE has an unstable mood and lack of the support from family and society.
Keywords : Role, Protection and Social Rehabilitation, Socio-Economic Vulnerable Woman

## Pendahuluan
Manusia  sering  disebut  sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan  selalu  membutuhkan  bantuan  dari manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Seseorang  akan berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  bisa memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dengan harapan  dapat  hidup  sejahtera.  Tidak  bisa dipungkiri bahwa kehidupan yang sejahtera merupakan impian dan dambaan dari setiap manusia  yang  ada  di  dunia  ini.  Bahkan dalam peraturan perundang-undangan juga menyebutkan  bahwa  setiap  warga  negara memiliki hak untuk memiliki kehidupan yang sejahtera.
Kesejahteraan  sosial  yaitu  suatu kondisi  terpenuhinya  seluruh  kebutuhan hidup  masyarakat  baik  itu  secara  jasmani, rohani maupun sosial. Kesejahteraan sosial dapat terwujud apabila permasalahan sosial dapat  teratasi  dengan  baik.  Sayangnya, beberapa  permasalahan  sosial  saat  ini masih saja menyelimuti kehidupan masyarakat  yang  menyebabkan  sebagian masyarakat  belum  mampu  mencapai kehidupan yang sejahtera. Masyarakat yang memiliki  permasalahan  dalam  pencapaian kesejateraan  sosial  dapat  disebut  dengan penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial (PMKS). Menurut UU RI No 11 tahun 2009 tentang  Kesejahteraan  Sosial  menjelaskan bahwa  kesejahteraan  sosial  merupakan kondisi  terpenuhinya  kebutuhan  material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup  layak  dan  mampu  mengembangkan
diri  sehingga  dapat  melaksanakan  fungsi sosialnya.
Daerah
Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah  PMKS  yang  cukup  banyak.  Hingga tahun 2018, jumlah PMKS meningkat setiap tahunnya.  Menurut  data  dari  Bapedda Jogjaprov,  jumlah  PMKS  pada  tahun  2018 mencapai 659.848 orang. Salah satu PMKS yang  memiliki  jumlah  cukup  tinggi  yaitu wanita rawan sosial ekonomi (WRSE). Pada tahun  2018,  jumlah  WRSE  meningkat  dari tahun  sebelumnya  yaitu  12.405  menjadi 12.454 orang.
Menurut Permensos RI No 08 tahun 2012  tentang  Pedoman  Pendataan  dan Pengelolaan  Data  Penyandang  Masalah Kesejahteraan  Sosial  (PMKS)  dan  Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
mendefinisikan  WRSE  sebagai  seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah  atau  janda  dan  tidak  mempunyai penghasilan  cukup  untuk  dapat  memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Banyak faktor yang  menyebabkan  wanita  menjadi  WRSE diantaranya  yaitu  wanita  dengan  latar belakang  keluarga  ekonomi  miskin,  tingkat pendidikan  yang  rendah  sehingga  tidak memiliki  keterampilan  yang  memadai, wanita tidak bekerja, dan pendapatan yang tidak  mencukupi  kebutuhan  hidupnya. Banyaknya jumlah WRSE tersebut tentunya membutuhkan  suatu  usaha  yang  terarah, terpadu dan berkelanjutan baik itu dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat dalam bentuk
pelayanan sosial untuk menangani permasalahan  WRSE.  Dengan  adanya perkembangan zaman dan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat, menyebabkan munculnya organisasi- organisasi  sosial  yang  turut  berpartisipasi dalam  penanganan  dan  penyelenggaraan kesejahteraan  sosial.  Organisasi  yang  ada di  Indonesia  memiliki  sumbangsih  dalam memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat.
Pemerintah  baik  itu  pusat  maupun daerah bahkan memiliki organisasi- organisasi  formal  yang  sengaja  didirikan untuk  membantu  dalam  meningkatkan kesejahteraan  sosial  dan  menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat.  Salah  satu  organisasi  milik pemerintah  yaitu  instansi  sosial.  Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan  salah  satu  instansi  sosial  yang ada di wilayah pemerintah daerah Yogyakarta.  Dinas  Sosial  Yogyakarta memiliki tugas untuk memberikan pelayanan di  bidang  kesejahteraan  sosial  khususnya bagi  masyarakat  yang  berada  di  wilayah DIY.
Dinas  Sosial  Yogyakarta  memiliki UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) salah satunya  yaitu  Balai  Perlindungan  dan
Rehabilitasi  Sosial Wanita  (BPRSW) Yogyakarta memiliki peran dalam memberikan  perlindungan,  pelayanan  dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan  sosial  khususnya  yaitu wanita. Wanita yang mendapat pelayanan di
BPRSW  Yogyakarta  salah  satunya  yaitu WRSE.  Dalam  balai  tersebut,  WRSE  akan mendapatkan  treatment  dan  pelayanan yang sedemikian rupa dengan tujuan untuk mengentaskan WRSE dari masalah kesejahteraan  sosial.  WRSE  dirasa  cukup menarik  untuk  dikaji  lebih  dalam  karena peneliti  melihat  bahwa  saat  ini  masih terdapat banyak wanita yang belum mampu mencapai tingkat kesejahteraan.
Sedangkan  alasan  peneliti  memilih  Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)  Yogyakarta  sebagai  lokasi penelitian  yaitu  karena  balai  tersebut merupakan  salah  satu  tempat  yang memberikan penanganan bagi WRSE yang berlokasi  di  Yogyakarta  dan  BPRSW Yogyakarta  juga  cukup  responsive  dalam memberikan  pelayanan  bagi  wanita-wanita PMKS salah satunya yaitu WRSE. Maka dari itu,  peneliti  ingin  mengkaji  secara  lebih mendalam  mengenai  peran  dari  BPRSW Yogyakarta dalam menangani WRSE.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan dekriptif.  Penelitian  deskriptif  bertujuan untuk  mengumpulkan  seluruh  informasi mengenai gejala-gejala dan fenomena yang ada,  dimana  keadaan  gejala  tersebut berdasarkan  atas  kondisi  apa  adanya  saat melakukan penelitian
(Suharsimi,
2002:234). Lokasi penelitian yang
digunakan sebagai obyek penelitian berlokasi  di  Balai  Perlindungan  dan Rehabilitasi  Sosial Wanita  (BPRSW)
Yogyakarta.  Balai  ini  beralamat  di  Dusun Cokrobedog,  Sidoarum,  Godean,  DIY. Peneliti  memilih  lokasi  tersebut  karena BPRSW  merupakan  salah  satu  balai  di Yogyakarta yang menangani WRSE.
Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan terhitung  dari  Bulan  Februari  –  April  2019. Pemilihan  subjek  penelitian  dilakukan dengan  menggunakan  teknik purposive sampling . Subjek penelitian yang dipilih yaitu Kepala  BPRSW  Yogyakarta,  Kepala  Seksi Perlindungan  dan  Rehabilitasi  Sosial, pekerja  sosial,  instruktur  keterampilan  dan WRSE.  Adapun  teknik  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi. Dalam  penelitian  ini,  teknik  analisis  data menggunakan model analisis interaktif Miles dan  Huberman  yang  terdiri  dari  tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil dan Pembahasan
Peran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial  Wanita  (BPRSW)
Yogyakarta  dalam Menangani  Wanita Rawan Sosial Ekonomi
BPRSW  Yogyakarta  merupakan salah satu lembaga  sosial kemasyarakatan yang  berbentuk  balai  atau  panti  sosial  di Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  BPRSW Yogyakarta memiliki peran dalam mengentaskan  wanita-wanita  rawan  sosial psikologis  salah  satunya  yaitu  WRSE. WRSE dapat dikategorikan sebagai individu yang mengalami kerentanan sosial ekonomi dalam kehidupannya. WRSE terjadi sebagai
salah  satu  perwujudan  sebuah  risiko  yang didapatkan karena gagal dalam beradaptasi dan  menghadapi  berbagai  gangguan. Gangguan yang paling mendasar disebabkan  karena  faktor  ekonomi  yaitu kemiskinan. Dari gangguan tersebut kemudian menyebabkan timbulnya gangguan  lainnya  yaitu  rendahnya  tingkat pendidikan dan juga terbatasnya keterampilan  atau  skill  yang  dimiliki.  Neil
Adger (dalam Agustian, 2018: 17)
menjelaskan bahwa kerentanan merupakan keadaan  berisiko  terhadap  hal  yang merugikan  serta  berhubungan  dengan perubahan  lingkungan  dan  sosial  yang disebabkan karena tidak adanya kemampuan untuk beradaptasi. Kegagalan wanita dalam
menghadapi  gangguan  seperti  kemiskinan, tingkat  pendidikan  yang  rendah  dan  juga terbatasnya keterampilan yang mereka miliki menuntun  wanita  menjadi  WRSE.  Wanita yang  sebelumnya  memiliki  latar  belakang ekonomi  yang  miskin  karena  gagal  dalam beradaptasi  justru  akan  terjatuh  kedalam jurang  kemiskinan  untuk  kedua  kalinya. Semakin  miskin  seseorang  maka  mereka akan  semakin  rentan  untuk  mengalami kerentanan  sosial  ekonomi.  Hal  ini  seperti yang  dijelaskan  Antonio  (dalam  Agustian, 2018:19) bahwa kerentanan sosial ekonomi sering dihadapi oleh orang miskin.
Kerentanan  sosial  ekonomi  tidak dapat benar-benar dihilangkan namun dapat dikurangi  dengan  beberapa  usaha  yang dilakukan  baik  dari  individu,  keluarga,
masyarakat ataupun institusi sosial. BPRSW Yogyakarta  tergolong  lembaga  sosial  yang turut berkontribusi dalam mengurangi risiko dari  adanya  kerentanan  sosial  ekonomi. BPRSW  Yogyakarta  memiliki  peran  dalam mengentaskan  WRSE  sehingga  mereka mampu  melaksanakan  fungsi  sosialnya seperti sediakala.
BPRSW  Yogyakarta  juga  berperan untuk  mempersiapkan  WRSE  agar  lebih mandiri  dan  memiliki  perilaku  serta  mental yang  kuat.  Dalam  menangani  WRSE, BPRSW  Yogyakarta  memiliki  jangka  waktu pelayanan  yaitu  maksimal  satu  tahun. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa waktu pelayanan yang diberikan  melebihi  batas  waktu  yang  ada karena lama atau tidaknya  WRSE mendapatkan  penanganan  disesuaikan dengan perkembangan yang mereka alami.
Peran  BPRSW  Yogyakarta  dalam menangani  WRSE  dilakukan  dengan memberikan  perlindungan  sosial  dan rehabilitasi  sosial.  Pelaksanaan  program perlindungan dan rehabilitasi sosial sebagai wujud peran dari BPRSW Yogyakarta dalam menangani WRSE dilaksanakan oleh orang- orang  yang  menempati  posisi  jabatan  di balai  diantaranya  yaitu  Kepala  BPRSW Yogyakarta, Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, pekerja sosial, instruktur keterampilan  dan  individu  lainnya  yang berkaitan dengan program penanganan.
Setiap  individu  yang  menempati jabatan  di  BPRSW  Yogyakarta  dalam melaksanakan  perannya  sesuai  dengan
status  jabatan  yang  mereka  miliki. Pelaksanaan  peran  individu-individu  di BPRSW Yogyakarta dapat dianalisis dengan teori  peran  organisasi.  Biddle  (1986:73) mengungkapkan bahwa teori peran organisasi  fokus  pada  cara  individu menerima  dan  melakukan  serangkaian peran  dalam  sistem  berorientasi  tugas  dan hierarkis.  Dalam  lingkungan  BPRSW Yogyakarta,  masing-masing  individu  yang memegang  jabatan  akan  memiliki  uraian tugas setelah mereka menempati jabatan di BPRSW  Yogyakarta.  Tugas-tugas  tersebut merupakan  serangkaian  kegiatan  yang harus  dilakukan  sehingga  tujuan  dari BPRSW Yogyakarta dapat tercapai. Uraian tugas tersebut sebenarnya juga merupakan patokan  atau  pedoman  bagi  para  pekerja untuk melaksanakan perannya. Jadi mereka dalam  melaksanakan  perannya  sesuai dengan  tugas  dan  fungsi  masing-masing. Dalam  konteks  organisasi,  perilaku  peran adalah  pola  tindakan  yang  berulang  yang dianggap  penting  untuk  fungsi  yang  efektif dalam peran tertentu dan dalam organisasi tertentu (dalam Biddle, 1986).
Berikut  ini  merupakan  penjelasan mengenai wujud peran BPRSW Yogyakarta dalam menangani WRSE:
A.  Peran Perlindungan Sosial
Perlindungan sosial sangat dibutuhkan WRSE sehingga mereka merasa aman  dari  kondisi  yang  merugikan  diri mereka.  Peran  dalam  perlindungan  sosial salah satunya berkaitan dengan kunjungan. BPRSW  Yogyakarta  berusaha  menjauhkan
WRSE  dari  pihak-pihak  yang  dirasa merugikan bagi diri mereka. Oleh karena itu,
BPRSW
Yogyakarta senantiasa mempertimbangkan  siapa  saja  yang  boleh berkunjung,  membatasi  jam  kunjung  dan menentukan  tempat  kunjung.  Selain  itu, wujud peran dalam perlindungan sosial juga dilakukan dengan melakukan kontrol dalam penggunaan  HP  dan  memberikan  jaminan akan kerahasiaan identitas WRSE.

## B.  Peran Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi  sosial  bertujuan  untuk memperbaiki atau memulihkan kondisi fisik, mental,  dan  sosial  WRSE  sehingga  dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat seperti sediakala. Peran dalam rehabilitasi  sosial  diwujudkan dalam beberapa program sebagai berikut:
1.  Bimbingan Fisik
Bimbingan fisik diberikan dengan tujuan untuk  memelihara  dan  meningkatkan kesehatan  jasmani  dari  WRSE  sehingga mereka  mampu  untuk  menjaga  kesehatan tubuhnya.
Bimbingan  fisik  diwujudkan  dalam kegiatan senam SKJ, penyuluhan kesehatan dan  cek  kesehatan  gratis  yang  dilakukan oleh puskesmas Godean, serta penyuluhan mengenai kesehatan alat reproduksi. 2.  Bimbingan Mental
Bimbingan  mental  dilakukan  dengan tujuan  untuk  memperbaiki  mental  maupun sikap  WRSE  sehingga  mereka  memiliki mental  yang  kuat  dan  dapat  berperilaku sesuai  dengan  nilai  dan  norma  yang  ada. Bimbingan  mental  diwujudkan  dalam
pendalaman  agama,  layanan  konsultasi psikologis,  penguatan  budi  pekerti  dan pendampingan oleh pekerja sosial.
3.  Bimbingan Sosial
Bimbingan  sosial  diberikan  dengan tujuan  untuk  meningkatkan  kepekaan  dan kepedulian  WRSE  terhadap  realitas  yang ada  dalam  masyarakat  sehingga  ketika sudah  kembali  ke  masyarakat  dapat berinteraksi dengan baik. Bentuk bimbingan sosial yaitu penyuluhan mengenai kedisiplinan dan kesadaran hukum, pembelajaran mengenai dinamika kelompok,  pembelajaran  bahasa  Jawa, bahasa  Inggris,  bimbingan  seni  musik  atau suara, kesenian karawitan dan seni tari. 4.  Bimbingan Keterampilan
Bimbingan keterampilan diberikan dengan  tujuan  untuk  membekali  WRSE dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Bimbingan  keterampilan  diantaranya  yaitu bimbingan keterampilan batik, keterampilan jahit,  keterampilan  salon  dan  keterampilan olahan pangan.
Setelah  mengikuti  bimbingan  fisik, mental, sosial, dan keterampilan selama 12 bulan  dan  dinyatakan  sudah  mengalami perkembangan  yang  baik  maka  WRSE selanjutnya  akan  mengikuti  PBK  (Praktik Belajar  Kerja).  PBK  dilaksanakan  selama kurang  lebih  25  hari.  Setelah  selesai mengikuti PBK, WRSE dinyatakan lulus dari BPRSW Yogyakarta.
5.  Bimbingan Lanjut
Program bimbingan lanjut diperuntukkan bagi  alumni  BPRSW  Yogyakarta.  Setelah
menjadi  alumni,  selang  setengah  tahun pekerja sosial akan memantau WRSE untuk melihat  apakah  mereka  masih  konsen bekerja  sesuai  bidang  keterampilan  yang dipelajari  selama  di  BPRSW  Yogyakarta ataukah  tidak.  WRSE  yang  masih  konsen bekerja  sesuai  bidang  akan  diseleksi  dan dipanggil untuk mengikuti program sertifikasi selama  25  hari.  Setelah  selesai  mengikuti program sertifikasi,
WRSE akan mendapatkan sertifikat kerja dan mendapatkan  bantuan  berupa  alat-alat sesuai  dengan  keterampilan  yang  mereka ikuti.
Faktor Pendorong dan Faktor
Penghambat  dalam  Menangani  Wanita Rawan Sosial Ekonomi
a.  Faktor Pendorong
Faktor  pendorong  merupakan  suatu kondisi yang dapat mendukung BPRSW
Yogyakarta dalam pelaksanaan perannya untuk menangani WRSE. 1.  Sarana Prasarana yang Memadai Sarana  prasarana  merupakan
komponen  yang  dapat  menunjang  dan mendukung pelaksanaan suatu program. Sarana prasarana yang berupa peralatan,  benda  maupun gedung  yang ada  di  BPRSW  Yogyakarta  sudah memadai.  Sarana  prasarana  tersebut cukup mendukung pelaksanaan
program baik itu bimbingan fisik, sosial, mental  maupun  keterampilan.  Ketika bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam bimbingan
keterampilan habis, BPRSW Yogyakarta
selalu berusaha untuk menyediakan lagi. 2.  Kinerja Pekerja Sosial yang Baik
Pekerja sosial memegang peranan  penting  bagi  BPRSW  dalam pelaksanaan perannya untuk menangani WRSE. Pekerja sosial merupakan sosok yang  paling  berperan  dan  paling  dekat dengan  WRSE.  Kinerja  pekerja  sosial yang ada di BPRSW Yogyakarta cukup baik sebab pekerja sosial sudah mampu melaksanakan  tugasnya  dengan  baik. Pekerja  sosial  telah  menjalankan perannya  sesuai  dengan  tugas  yang diberikan  oleh  BPRSW  Yogyakarta. Selain itu, kerjasama antar pekerja sosial terjalin  dengan  cukup  erat  sehingga ketika  terdapat  pekerjaan  yang  tidak dapat  dilakukan  oleh  salah  seorang pekerja sosial maka pekerja sosial yang lain akan berusaha untuk menggantikannya.  Pekerja  sosial  juga senantiasa bekerja sama ketika terdapat pekerjaan  yang  memang  tidak  bisa ditangani oleh satu pekerja sosial saja.
3.  Adanya  Kerjasama  dengan  Instansi
Lain
BPRSW  Yogyakarta  melakukan kerja  sama  dengan  lembaga  maupun intansi lainnya guna mendukung pelaksanaan program kegiatan sehingga tujuan  yang  dimiliki  dapat  tercapai. Kerjasama yang dilakukan dimulai sejak awal penerimaan WRSE menjadi warga binaan  di  BPRSW  Yogyakarta.  Dalam pelaksanaan  bimbingan  keterampilan, BPRSW Yogyakarta menjalin kerjasama
terkait instruktur keterampilan. Selain itu,
BPRSW  Yogyakarta  juga  melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan guna mendukung pelaksanaan program PBK dan
sertifikasi.
b.  Faktor Penghambat
Faktor penghambat merupakan suatu kondisi atau keadaan  yang  dapat menghalangi maupun merintangi BPRSW Yogyakarta dalam melaksanakan perannya untuk menangani WRSE. 1.  Terbatasnya Jumlah Anggaran Jumlah anggaran
BPRSW
Yogyakarta  cukup  terbatas.  Hal  itu karena  sumber  anggaran  BPRSW Yogyakarta  hanya  berasal  dari  APBD DIY yang mana jumlahnya juga terbatas. Terlebih  lagi,  BPRSW  Yogyakarta  tidak memungut biaya sepeserpun dari WRSE yang mendapatkan penanganan.
Terbatasnya jumlah anggaran berimbas pada terhambatnya peningkatan sarana
prasarana dan juga pemenuhan kebutuhan lainnya.
2.  Kurangnya Jumlah Pekerja Sosial
Jumlah  pekerja  sosial  tidak sebanding  dengan  jumlah  keseluruhan klien yang harus ditangani oleh BPRSW Yogyakarta.  Saat  ini  hanya  terdapat empat pekerja sosial sedangkan jumlah keseluruhan  klien  sebanyak  60  orang. Apabila  dihitung,  satu  pekerja  sosial memiliki  anak  asuh  15  orang.  Jumlah tersebut  tidak  ideal  karena  menurut
Kemensos  satu  pekerja  sosial  hanya memiliki anak asuh 5 orang saja. Selain itu jumlah pekerja sosial laki-laki yaitu 3 orang  sedangkan  pekerja  sosial  wanita hanya  1  orang.  Sementara,  sasaran BPRSW  Yogyakarta  yaitu  wanita  yang mengalami permasalahan sosial.
Pekerja sosial laki-laki tidak bisa secara intens memberikan  dampingan  maupun penanganan khususnya yang berhubungan dengan masalah kewanitaan. Sebab tingkat pengetahuan mengenai  kewanitaan  antara  pekerja sosial  laki-laki  dengan  pekerja  sosial wanita  akan  jauh  berbeda.  Pekerja sosial  laki-laki  juga  akan  merasa canggung  ketika  menanyakan  hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaan.
3.  Kurangnya  Minat  dan  Konsentrasi
WRSE.
Kurangnya  konsentrasi  WRSE ketika mengikuti kegiatan salah satunya karena klien tersebut memiliki anak yang masih  bayi.  Jadi  konsentrasi  mereka terpecah menjadi dua antara mengasuh anak dan mengikuti kegiatan. Selain itu, tingkat  permasalahan  yang  dimiliki WRSE  turut  mempengaruhi  tingkat konsentrasi  mereka.  WRSE  yang memilki  tingkat  permasalahan  yang berat maka dirinya akan kesulitan untuk berkonsentrasi. Sementara itu, kurangnya  minat  WRSE  disebabkan karena  keberadaan  mereka  di  BPRSW Yogyakarta  bukan  karena  kemauan sendiri melainkan hasil rujukan keluarga
maupun  masyarakat.  Jadi  ada  rasa terpaksa  ketika  berada  di  BPRSW Yogyakarta.
4.  WRSE  Memiliki  Suasana  Hati  yang Tidak Stabil
Suasana  hati  yang  tidak  stabil menyebabkan  emosi  WRSE  naik  turun dan  cenderung  sensitif. Ketika  suasana hati  WRSE  sedang  tidak  baik,  mereka cenderung  malas  untuk  mengikuti program  kegiatan  terutama  bimbingan keterampilan.  Selain  itu,  suasana  hati WRSE  yang  tidak  stabil  menyebabkan mereka  memiliki  emosi  yang  tinggi. Ketika emosi WRSE memuncak, terkadang  mereka  melampiaskannya dengan cara merusak fasilitas yang ada. Beberapa  WRSE  terkadang  juga  salah mengartikan  perhatian  yang  diberikan oleh pekerja sosial. WRSE beranggapan bahwa pekerja sosial tersebut jatuh hati kepada mereka. Hal itu tentu menyebakan  pekerja  sosial  laki-laki sedikit  menjaga  jarak  dengan  WRSE sehingga  penanganan  yang  diberikan menjadi kurang maksimal.
5.  Kurangnya  Dukungan  dari  Keluarga dan Masyarakat
Beberapa  pihak  keluarga  dari WRSE  kurang  memberikan  dukungan ketika  salah  satu  anggota  keluarganya ditangani  di  BPRSW  Yogyakarta. Keluarga  cenderung  acuh  tak  acuh dengan  keadaan  anggota  keluarga. Dengan  tidak  adanya  dukungan  dari keluarga  maka  menyebabkan  WRSE
merasa bahwa mereka tidak
diperhatikan dan dihargai oleh
keluarganya.  Mereka  merasa  bahwa usaha mereka untuk pulih hanya sia-sia karena  keluarga  tidak  mendukung mereka untuk sembuh.
Selain  itu,  masyarakat  juga  kurang peduli dengan keberadaan anggota masyarakat yang mengalami permasalahan sosial dan cenderung menutup-nutupi sebab dianggap sebagai aib dalam masyarakatnya. Hal tersebut menyebabkan BPRSW Yogyakarta tidak dapat melakukan penjangkauan secara maksimal sebab data- data wanita yang mengalami permasalahan sosial tidak dapat diketahui dengan sebenar- benarnya.  Kondisi  tersebut  tentu  menjadi penghambat  BPRSW  Yogyakarta  dalam menangani WRSE.

## Simpulan
Peran  BPRSW  Yogyakarta  dalam menangani  WRSE  dilakukan  dengan memberikan  perlindungan  sosial  dan rehabilitasi sosial. Peran BPRSW Yogyakarta  dalam  perlindungan  sosial dilakukan  dengan  menentukan  siapa  saja yang  boleh  berkunjung,  membatasi  jam kunjung,  menentukan  tempat  kunjung, kontrol dalam penggunaan HP dan jaminan akan kerahasiaan identitas WRSE. Sedangkan  peran  BPRSW  Yogyakarta dalam  rehabitasi  sosial  dilakukan  dengan memberikan  beberapa  program  bimbingan diantaranya  yaitu  bimbingan  fisik,  mental, sosial dan keterampilan.
Setelah  WRSE  dinyatakan  kuat  secara
fisik,  mental  dan  keterampilan  maka selanjutnya  mereka  akan  mengikuti  PBK (Praktik  Belajar  Kerja)  selama  25  hari. WRSE  akan  diterjunkan  langsung  ke lapangan untuk bekerja di beberapa tempat usaha  sesuai  dengan  keterampilan  yang mereka ikuti. WRSE yang telah melaksanakan  PBK  dianggap  lulus  dan menjadi  alumni  BPRSW  Yogyakarta. BPRSW  Yogyakarta  juga  memiliki  program bimbingan  lanjut  bagi  alumni  yang  masih konsen bekerja sesuai bidang keterampilannya yaitu program sertifikasi.
Setelah  mengikuti  program  sertifikasi, WRSE  akan  mendapatkan  sertifikat  kerja dan  bantuan  berupa  satu  set  peralatan sesuai bidang keterampilan masing-masing.
Faktor  pendorong  dalam  menangani WRSE  diantaranya  yaitu  adanya  sarana prasarana  yang  memadai,  kinerja  pekerja sosial  yang  baik  dan  adanya  kerjasama dengan  instansi  lainnya.  Sedangkan  faktor penghambatnya  yaitu  terbatasnya  jumlah anggaran, kurangnya jumlah pekerja sosial, kurangnya  minat  dan  konsentrasi  WRSE, WRSE  memiliki  suasana  hati  yang  tidak stabil  dan  kurangnya  dukungan  dari keluarga dan masyarakat.

## Ucapan Terimakasih
Terimakasih  disampaikan  kepada  semua pihak  yang  telah  mendukung  dalam penulisan  ini  sehingga  terlaksana  dengan baik  dan  tim  redaksi  Jurnal  Dimensia  yang telah  mempublikasikan  hasil  karya  tulisan ini.
Daftar Pustaka
Agustian,  Reza.  (2018). Kerentanan  Sosial Ekonomi
(Socio-Economic
Vulnerability)  Pedagang  Kaki  Lima Pasca  Relokasi  (Studi  Kasus: Pedagang  Kaki  Lima  Pasar  Tanah Abang  Blok  G) .  Skripsi  S1.  Jakarta: Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah.
Biddle, B.J. (1986). Recent Developments in Role  Theory, Annual  Review  of Sociology , Vol 12: 67-92.
Permensos.  (2012).  Peraturan  Menteri Sosial  RI  Nomor  08  tahun  2012 tentang  Pedoman  Pendataan  dan
Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial.
Presiden  RI.  (2009).  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Suharsimi,  A.  (2002). Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta:
PT Rineka Cipta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.