Syntax Idea : p–ISSN: 2684-6853  e-ISSN : 2684-883X Vol. 2, No. 5 Mei 2020

## MODEL  PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  MELALUI  PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (STUDI PADA UKM PEMBUAT KOPI MURIA)

## Maulana Mahrus Syadzali
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Jawa Tengah Email: maulanamahrus.sy@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  dilaksanakan  di  4  desa  kecamatan  dawe  Kota  Kudus,  Desa  Colo,  Lau, Japan  dan  Desa  Ternadi.  Penelitian  ini  berlangsung  selama  bulan  Juni  2019 sampai pertengahan November 2019 di waktu ini adalah musim panen raya buah kopi dan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan sebagai responden  adalah  UKM  pembuat  kopi  muria,  dengan  variabel  penelitian  antara lain profil usaha, tingkat keberhasilan serta karakteristik pemilik UMKM pembuat kopi muria, adapun sampel penelitian ini berjumlah 40 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ekonomi UKM pembuat kopi muria memiliki kontribusi yang  nyata  bagi  ekonomi  keluarga,  masyarakat  sekitar  dan  hal  ini  tidak  berarti UKM  berjalan  mulus,  banyak  permasalahan  di  hadapi  oleh  UKM  dalam menjalankan usahanya. Beragamnya masalah UKM secara lemahnya perikonomian mikro dan lemahnya komitmen pemerintah dalam membangun UKM. Selama  ini  program  pengembangan  UKM  yang  sebatas,  tidak  keberlanjutan,  dan intinya UKM harus bias menjadi: UKM, kemandirian dan ekonomi rakyat.
Kata kunci : Pemberdayaan Rakyat, Ekonomi Lokal dan UKM

## Pendahuluan
Krisis  yang  menimpa  Indonesia  tahun  1997  diawal  dengan  krisis  nilai  tukar rupiah  terhadap  dollar  AS  dan  krisis  moneter  yang  berdampak  pada  perekonomian Indonesia yakni resesi ekonomi. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kembali mencermati suatu pembangunan ekonomi yang benar-benar  memiliki struktur yang kuat dan dapat bertahan dalam situasi apapun (Anggraini & Nasution, 2013).
Ketika  krisis  ekonomi  menerpa  dunia  otomatis  memperburuk  kondisi  ekonomi diIndonesia, kondisi krisis terjadi priode tahun 1997 hingga 1998, hanya sektor UMKM (Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah)  yang  mampu  tetap  berdiri  kokoh.  Pengalaman tersebut telah menyadarkan banyak pihak, untuk memberikan porsi lebih besar terhadap bisnis skala mikro, kecil, dan  menengah (BI, 2015).
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ialah sebuah usaha yang berjalan di beragam bidang  usaha yaitu,  usaha  perdagangan,  usaha  pertambangan,  usaha  industri, usaha  jasa  pendidikan, real  estate dan  lain-lain.  Di  Indonesia,  UMKM adalah salah satu langkah yang  efektif  dalam  menurunkan angka  kemiskinan serta pengangguran. Dari data statistik yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM ialah himpunan dari beragam eksekutor ekonomi  terbesar  dalam  perekonomian
di  Indonesia dan menjadi aspek perkembangan ekonomi  pasca  krisis  ekonomi.  Selain menjadi  penyumbang  besar  dalam  pembangunan  nasional,  UMKM  juga  bisa  menjadi kesempatan  kerja  yang  cukup  besar  untuk  tenaga  kerja  di  Indonesia  yang  pastinya memerlukan  pekerjaan  di  sulitnya  mendapat  pekerjaan  di  era  globalisasi  ini.  UMKM menjadi perhatian lebih pemerintah untuk lebih lagi mengembangkan unit-unit UMKM. Karena  keberhasilan  UMKM  memiliki  kontribusi  yang  sangat  besar  utamanya  bagi perekonomian  Indonesia,  membuat  masyarakat  eksekutor  UMKM  lebih  mandiri, membuat  masyarakat  lebih  aktif  serta  kreatif  dalam  berpikir  gagasan-gagasan  baru untuk perluasan usahanya (Siagian & Indra, 2019).
Karena  dari  itu  pembangunan  UKM  sangatlah  penting  bertujuan  mengangkat perekonomian  rakyat,  konsep  pembangunan  mencakup  berbagai  bidang  dalam kehidupan  bermasyarakat  yang  multidimensional  dengan  berpusat  pada  kesejahteraan masyarakat.  Membangun  kesejahteraan  masyarakat  bertujuan  untuk  memperbaiki  dan meningkatkan  kualitas  hidupnya,  dan  menghasilkan  kemajuan  ( progress ),  berkonotasi dan  memandang  jauh  ke  depan.  Konsepsi  pembangunan  kesejahteraan  perlu  dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap  masyarakat,  dan  kelembagaan  nasional,  seperti  halnya  percepatan  pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut, karena itu,  dalam  dinamika  membangun  masyarakat  yang  sejahtera  diperlukan  pemahaman secara holistik, agar di dalam praktiknya tidak hanya dipandang sebagai “aktivitas dan untuk kepentingan ekonomi” (Sanim, 2000).
Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang  tangguh  dan  mandiri  yang  memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.
Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting  di  dalam  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi,  tidak  hanya  di  negara- negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju,  UMKM  sangat  penting,  tidak  hanya  kelompok  usaha  tersebut  menyerap  paling banyak  tenaga  kerja  dibandingkan  usaha  besar  (UB),  seperti  halnya  di  negara  sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik  bruto  (PDB)  paling  besar  dibandingkan  kontribusi  dari  usaha  besar (Tambunan, 2012).
Adanya  pengaruh  positif  pertumbuhan  penduduk  terhadap  pembangunan ekonomi dimana kondisi dan kemajuan penduduk sangat erat terkait dengan tumbuh dan berkembangnya  usaha  ekonomi.  Penduduk  disatu  pihak  dapat  menjadi  pelaku  atau sumber daya bagi faktor produksi, pada sisi lain dapat menjadi sasaran atau konsumen bagi  produk  yang  dihasilkan.  Kondisi-kondisi  kependudukan,  data  dan  informasi kependudukan  akan  sangat  berguna  dalam  memperhitungkan  berapa  banyak  tenaga kerja akan terserap  serta  kualifikasi  tertentu  yang  dibutuhkan  dan jenis-jenis  teknologi yang  akan  dipergunakan  untuk  memproduksi  barang  atau  jasa.  Di  pihak  lain pengetahuan  tentang  struktur  penduduk  dan  kondisi  sosial  ekonomi  pada  wilayah
tertentu,  akan  sangat  bermanfaat  dalam  memperhitungkan  berapa  banyak  penduduk yang  dapat  memanfaatkan  peluang  dan  hasil  pembangunan  atau  seberapa  luas  pangsa pasar bagi suatu produk usaha tertentu (Todaro, 2003).
Dari hasil program dan keinginan masyarakat, saat ini usaha kecil dan menengah yang  ada  di  Kecamatan  Dawe  Kabupaten  Kudus  semakin  meningkat  baik  dari  sisi kuantitas  maupun  kualitas.  Dari  pertambahan  UMKM  yang  ada  di  Kecamatan  Dawe Kabupaten  Kudus  tidak  luput  dari  kendala  dan  masalah  yang  bisanya  menyerang UMKM,  sehingga  pengembangan  UMKM  menjadi  lambat  perkembangannya.  Hingga saat  ini  perkembangan  dari  UMKM  maupun  produk  apa  yang  menjadi  unggulan  serta bagaimana UMKM yang ada bisa bertahan menghadapi persaingan global masih belum diketahui.
Oleh  karena  itu,  maka  perlu  dilakukan  studi  untuk  mengetahui  bagaimana perkembangan  Sentra  Bisnis  UKM  yang  ada  di  Kecamatan  Dawe  Kabupaten  Kudus, faktor pendukung dan kendala-kendala pengembangan UMKM (Rustiana, Sjaifudian, & Gunawan, 1997) saat ini dihadapi, keberhasilan usaha untuk merumuskan bentuk model pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang efektif. Bertolak dari pemikiran tersebut,  maka  studi  ini  dilakukan  dan  dirumuskan  ke  dalam  judul: "Model Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Pengembangan  Ekonomi  Lokal  (Studi  pada UKM pembuat kopi Muria)"
Berdasarkan  perumusan  masalah  di  atas,  maka  tujuan  dalam  penelitian  ini adalah:  (1)  Mengidentifikasi  dan  menganalisis  perkembangan  UMKM  (khususnya pengrajin)  yang  ada  di  Kecamatan  dawe  kabupaten  kudus;  (2)  Menganalisis permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi  oleh  UMKM  (khususnya  pembuat  kopi  ) dalam  menjalankan  usaha  melalui  pendekatan  sosioekonomi  dan  menganalisis  akses UMKM  (khususnya  pembuat  kopi)  terhadap  industri  keuangan  di  Kecamatan  Dawe Kabupaten  Kudus  dilihat  dari  kebutuhan  modal,  kemampuan  membayar  dan  jaminan usaha.

## Metode Penelitian
Kajian ini secara empiris meneliti tentang model pemberdayaan dan penciptaan kemandirian  ekonomi  rakyat  dan  UKM  khususnya  pembuat  kopi  di  Kecamatan  Dawe Kabupaten  Kudus.  Kerangka  pemikiran  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  ekonomi  dan  kelembagaan.  Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  terutama grounded  research . Melalui pendekatan ini diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan dan fakta yang relevan. Tentu saja, sesuai dengan pandangan bahwa pendekatan  kualitatif  antara  lain  bersifat  deskriptif,  data  yang  dikumpulkan  lebih banyak  berupa  kata-kata  dari  pada  angka.  Populasi  penelitian  adalah  pengusaha kerajinan  di  Kecamatan  Dawe  Kabupaten  Kudus.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan desain survei.

## Hasil dan Pembahasan
Perkembangan  UMKM  di  Kecamatan  Dawe  Kabupaten  Kudus,  secara  umum meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  menyerap  tenaga  kerja  untuk  memasuki wilayah  UMKM.  Kondisi  tersebut  sebagian  dari  potensi  yang  dimiliki  oleh  UMKM. Walaupun  secara  ekonomi  UMKM  memiliki  kontribusi  yang  nyata  bagi  ekonomi keluarga  tidak  berarti  UMKM  berjalan  mulus,  berbagai  permasalahan  juga  banyak dihadapi  oleh  UMKM  dalam  menjalankan  usahanya.  Beragamnya  permasalahan UMKM  secara  eksternal  tidak  terlepas  dari  berbagai  masalah  yang  sedang  melilit perekonomian  kita  secara  makro  dan  masih  lemahnya  komitmen  pemerintah  daerah dalam  pengembangan  UMKM.  Selama  ini  program  pengembangan  UMKM  yang sebatas  program,  tanpa  keberlanjutan  yang  nantinya  dapat  membantu  kemandirian UMKM tersebut.
Namun  secara  internal,  berdasarkan  hasil  pemetaan  dapat  dilihat  berbagai masalah  yang  sedang  dihadapi  oleh  UMKM  pengrajin.  Berdasarkan  hasil  pemetaan menunjukkan  bahwa  sejumlah  70,4%  mengalami  berbagai  masalah  internal  dalam menjalankan  usahanya,  sedangkan  sejumlah  ada  yang  lain  seperti  UMKM  belum mengalami  permasalahan  yang  berarti  dalam  menjalankan  usahanya.  Sedangkan masalah  yang  dihadapi  oleh  UMKM  dalam  menjalankan  usahanya  terbanyak  yakni sejumlah  41,88%  dari  jumlah  UMKM  yang  mengalami  masalah  diakibatkan  dari  sisi permodalan  dan  berikutnya  diikuti  oleh  permasalahan  internal  lainnya  di  antaranya persaingan sebanyak 19,46% dan sepi pelanggan 15,65%.
Berdasarkan  konsep  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  dan  pengembangan ekonomi  lokal,  maka  bagian-bagian  yang  harus  menjadi  perhatian  penting  dan  selalu menjadi  pijakan  dalam  melaksanakan  kegiatan  antara  lain:  1)  Kondisi  UMKM,  dalam pengembangan  ekonomi  lokal,  maka  hal  yang  menjadi  dasar  adalah  potensi  dan kelemahan  suatu  wilayah;  a)  Potensi  antara  lain  adalah;  Sumberdaya  alam  yang melimpah,  sumber  daya  manusia  yang  mampu,  sosial  lingkungan,  ekonomi  yang mendukung.;  b)  Adapun  kelemahan  adalah;  Keterbatasan  pengetahuan  dan  teknologi, Keterbatasan  sarana  prasarana,  keterbatasan  aksibilitas  2)  Perencanaan,  dalam pengembangan  ekonomi  lokal,  maka  dibutuhkan  kelembagaan/  institusi  yang diharapkan  menjadi inisiator/  perencana  program  pengembangan  ekonomi  lokal antara lain  keterkaitan  pemerintah,  pihak  swasta  dan  kelompok  masyarakat;  3)  Program Intervensi,  dalam  percepatan  pengembangan  ekonomi  lokal,  maka  diperlukan  program intervensi  yang  diharapkan  dapat  memacu  tumbuh  dan  berkembangnya  aktivitas ekonomi  berbasis  lokal  (UMKM)  dalam  program  intervensi  haruslah  melakukan peningkatan  inovasi  dan  kewirausahaan,  meningkatkan  kapasitas  SDM,  meningkatkan produk lokal unggulan, dan harus menjadikan membangun pengelolaan sosial ekonomi, dan  harus  didukung  dengan  permodalan  usaha,  Pengembangan  pemasaran  dan kemitraan  usaha;  4)  Metode  kegiatan,  dibutuhkan  strategi  intervensi  dalam  rangka pengembangan  ekonomi  lokal  (UMKM)  antara  lain  adalah  bantuan  teknis  (pelatihan dan  pendampingan)  dan  membangun  jaringan  teknis,  akses  pasar  dan  promosi;  5)
Keluaran,  adapun  keluaran  yang  diharapkan  dari  pengembangan  ekonomi  lokal (UMKM), antara lain: a) Produk unggulan wilayah bernilai ekonomi tinggi; b) Jaringan pemasaran produk; c) Tumbuhnya usaha mikro yang handal; d)Manajemen pengelolaan usaha yang baik; e) Pertumbuhan ekonomi wilayah.
Dalam  hal  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat,  faktor  kunci  yang  harus dilakukan  yakni  bagaimana  menumbuhkembangkan  kegiatan  ekonomi  masyarakat (UMKM).  Langkah  konkrit  yang  nampaknya  perlu  dilakukan  antara  lain  dengan: pelatihan  dan  pendampingan  masyarakat  dalam  menciptakan  atau  mengelola  usaha ekonomi di pedesaan, memikirkan bentuk-bentuk kemitraan usaha bagi usaha ekonomi, memfasilitasi  akses  permodalan  usaha,  penggunaan  teknologi  tepat  guna  dan peningkatan kualitas.
Berdasarkan  model  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  dan  pengembangan ekonomi  lokal  melalui  pengusaha  mikro  (UMKM),  maka  tahapan  Pengembangan Ekonomi Lokal terbagi dalam 4 tahap. Setiap tahapan merupakan bagian program yang harus  diselesaikan  dengan  baik  dan  utuh,  sehingga  menjadi  dasar  bagi  tahapan selanjutnya.  Adapun  keempat  tahap  tersebut  adalah:  1)  Tahap  Perencanaan,  a) Identifikasi  Prioritas  Kegiatan  Ekonomi  yang  Memiliki  Daya  Saing;  b)  Identifikasi Prioritas dalam Menciptakan Lingkungan Usaha yang Kondusif; c) Perumusan Rencana Pengembangan  Ekonomi  Kawasan;  d)  Penyusunan  Pedoman  Umum  dan  Petunjuk Teknis  Operasional;  2)  Tahap  Pelaksanaan  dan  Penguatan,  a)  Sosialisasi  Program  di Tingkat  Kabupaten;  b)  Musyawarah  Desa  (Musdes);  kegiatan  ini  merupakan;  c) Peningkatan kapasitas kelembagaan; d) Menfasilitasi dan mendampingi masyarakat; e) Membentuk  Kemitraan Stakeholders ;  f)  Mempromosikan  Klaster;  g)  Penguatan Kelembagaan Pengelola Pengembangan Ekonomi Lokal; 3) Tahap Pemandirian, Tahap pemandirian  adalah  tindak  lanjut  dari  tahapan  pelaksanaan  dan  penguatan  yang bertujuan  untuk  mendorong  kinerja  kelembagaan  ekonomi  masyarakat  agar  dapat menjalankan kegiatan pengembangan ekonomi kawasan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Tahap pemandirian difokuskan pada pengembangan SDM,  modal  usaha  dan  jaringan  pemasaran  produk.  Pengelolaan  pada  tahap  ini dilaksanakan  secara  mandiri  oleh  masyarakat,  dengan  pembinaan  dan  pengawasan berkala  dari  pemerintah  daerah;  4)  Pengendalian  Program,  pengendalian  program dilaksanakan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan prinsip, sistem dan  prosedur  yang  telah  ditetapkan,  berhasil  secara  optimal,  dan  mempunyai  dampak yang  cukup  strategis.  Pengendalian  program  meliputi  pelaporan,  pengawasan  publik, monitoring dan  evaluasi.  5)  Pendampingan,  pendampingan  dilaksanakan  untuk memfasilitasi  pengelolaan  program  sehingga  dapat  berjalan  secara  optimal  sesuai dengan mekanisme, sistem dan prosedur yang ada.
Dengan tujuan, keluaran, prinsip pendekatan dan tahapan  yang telah disebutkan di atas, pengembangan ekonomi lokal masih memerlukan beberapa hal berikut ini agar bisa  diterapkan  dengan  baik,  1)  Komitmen  yang  kuat  dari  bupati/  walikota  dan pemimpin pemerintahan dan usaha di tingkat lokal; 2) Semangat dan upaya yang keras dari  pemerintah  dan  bisnis  dalam  menerapkannya;  3)  Kemauan stakeholders untuk
membentuk kemitraan dan menyerahkan sepenuhnya waktu dan upaya yang tersedia; 4) Adanya Participatory  Planning  Advisor (PPA)  untuk  mengkoordinir  kegiatan  dan mendukung  kemitraan stakeholders ;  5)  Adanya  profesional  atau  tenaga  ahli selaku pendamping  dalam  bidang  pengembangan  ekonomi  lokal  dalam  mendampingi stakeholders dan  memfasilitasi  proses;  6)  Adanya  dukungan  dana  untuk  kegiatan kemitraan stakeholders berikut  dana  untuk  merekrut  PPA  dan profesional  yang dibutuhkan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  pada  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  yang  menjadi  sampel  penelitian  di  Kecamatan  Dawe  Kabupaten Kudus,  dapat  disimpulkan  bahwa  penelitian  ini  dilakukan  untuk  melihat  potensi, masalah dan peluang usaha  bagi UMKM khususnya pengrajin  yang ada di  Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, dan dalam pengelolaan usaha khususnya dalam memproduksi barang  yang akan dihasilkan UMKM tidak terlepas dari sentuhan teknologi  yang  akan digunakan,  hal  ini  dilakukan  untuk  membantu  UMKM  setiap  aktivitas  produksi sehingga  kegiatan  bisa  dilakukan  dengan  cepat,  tepat,  efektif  dan  efisien,  dan selanjutnya didalam penyerapan tenaga kerja senantiasa diimbangi dengan kemampuan tenaga kerja yang ada dan disesuaikan dengan teknologi yang akan digunakan, sehingga dalam  aplikasinya  tenaga  kerja  yang  ada  tidak  bingung  lagi  atau  membutuhkan penyesuaian  waktu,  karena  bila  hal  ini  terjadi  maka  kegiatan  usaha  akan  mengalami gangguan.  Sehingga  penyediaan  modal  juga  memengaruhi  dimana  bahan  baku  yang akan dibeli, seperti bila modal yang akan dibelikan bahan baku besar maka bahan baku akan  dibeli  secara  banyak  (dalam  skala)  besar,  namun  bila    penyertaan  modal  untuk membeli  bahan  baku  sedikit  maka  bahan  baku  akan  dibeli  secara  tentatif  di  daerah sekitar  dan  permasalahan  yang  sedang  dihadapi  oleh  UMKM  seperti  masalah  internal dalam menjalankan usahanya, masalah diakibatkan dari sisi permodalan kebutuhan akan modal  bagi  para  UMKM  menunjukkan  kebutuhan  modal  usaha  dalam  bentuk  bantuan kredit.  Namun  terdapat  UMKM  yang  teridentifikasi  yang  tidak  membutuhkan  kredit dengan berbagai alasan antara lain kesulitan untuk membayar, kesulitan akses terhadap lembaga  keuangan,  masih  tingginya  suku  bunga  lembaga  keuangan  serta  keinginan untuk mendapatkan bantuan modal lunak (dengan bunga ringan).

## BIBLIOGRAFI
Anggraini,  Dewi,  &  Nasution,  Syahrir  Hakim.  (2013).  Peranan  kredit  usaha  rakyat (KUR)  bagi  pengembangan  UMKM  di  Kota  Medan  (studi  kasus  Bank  BRI). Ekonomi Dan Keuangan , 1 (3).
BI,  LPPI  dan.  (2015). Profil  Bisnis  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Mengengah  (UMKM) . Retrieved from http://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Profil Bisnis UMKM.pdf (diakses 22/1/2017).
Rustiana,  Frida,  Sjaifudian,  Hetifah,  &  Gunawan,  Rimbo.  (1997). Mengenal  usaha pertanian kontrak (contract farming) . Akatiga.
Sanim,  B.  (2000).  Usaha  Kecil,  Menengah  dan  Koperasi  dalam  Mewujudkan  Sistem Ekonomi Kerakyatan Menanggulangi Krisis Nasional. MMA-IPB. Bogor .
Siagian,  Ade  Onny,  &  Indra,  Natal.  (2019).  Pengetahuan  Akuntansi  Pelaku  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  Terhadap  Laporan  Keuangan. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 4 (12), 17–35.
Tambunan,  Tulus.  (2012). Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  di  Indonesia:  isu-isu penting . Lp3es.
Todaro. (2003). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga . Jakarta: Erlangga.