## ANALISIS POSTUR APBD DAN APBD PENDIDIKAN DI KOTA KUPANG

## POSTURE ANALYSIS OF REGIONAL BUDGET (APBD) AND REGIONAL BUDGET FOR EDUCATION IN KOTA KUPANG
Jefirstson Richset Riwukore Universitas Indo Global Mandiri, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia jefririwukore@gmail.com; jefritson@uigm.ac.id
Yohanes Susanto
Universitas Bina Insan Lubuklinggau, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia Susantoyohanes60@gmail.com
Hilda Manafe
Dewan Riset Yayasan Jeriko Center Kupang, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia hildamanafe@gmail.com
Fellyanus Habaora
Mahasiswa Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Jawa Barat, Indonesia habaorafhomas@yahoo.co.id
Stefanus Mira Mangngi Peneliti di Yayasan Jeriko Center Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia stef.mangngi@gmail.com
Naskah diterima: 25 September 2019; direvisi akhir: 07 Januari 2020; disetujui: 16 Januari 2020

## ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah mengetahui postur anggaran pendidikan pada APBD Kota Kupang melalui metode rancangan ex post facto . Peneliti hanya mengambil data Anggaran Pendidikan dari tahun 2013-2019 yang selanjutnya disimpulkan sehingga menjadi kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan informasi berupa fakta yang tersimpan dalam bentuk data dalam dokumen. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, Januari-Juni 2019. Postur APBD Kota Kupang menunjukkan dua paradigma yang berbeda, yaitu periode tahun 2013-2016 menunjukkan proporsi untuk belanja tidak langsung (belanja aparatur) lebih tinggi dibandingkan belanja langsung (belanja untuk masyarakat), sedangkan periode 2017-2019 menunjukkan belanja untuk masyarakat lebih besar dibandingkan belanja untuk aparatur. Kemudian postur APBD Pendidikan periode 2013-2017 menunjukkan keberpihakan terhadap publik masih sangat lemah karena belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung, tetapi periode 2013-2017 menunjukkan peningkatan signifikan  pada  belanja  langsung  dibandingkan  belanja  tidak  langsung.  Demikian  juga terhadap komitmen dari Pemerintah Kota Kupang terhadap implementasi Undang-Undang Sisdiknas menunjukkan bahwa keberpihakan Pemerintah Kota Kupang pada periode 2013- 2017 terhadap ketentuan perundang-undangan cenderung melemah karena proporsi anggaran pendidikan  dari  total APBD  menurun  signifikan  dari  42,36%  menjadi  25,75%.  Sedangkan periode 2017-2019 menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah terhadap dunia pendidikan
Jefirstson Richset Riwukore, Yohanes Susanto, Hilda Manafe, Fellyanus Habaora, Stefanus Mira Mangngi, Analisis Postur APBD dan APBD Pendidikan di Kota Kupang
dimana Pemerintah Kota Kupang selain meningkatkan anggaran belanja langsung yang berorientasi untuk mengurangi beban rumah tangga penduduknya, juga meningkatkan postur anggaran pendidikan dari 25,75% menjadi 29,56%. Secara umum faktor leadership dan komitmen pembangunan kesejahteraan publik lebih berpengaruh terhadap penyusunan postur anggaran dalam APBD Kota Kupang.

## Kata kunci : APBD, APBD Pendidikan, Kota Kupang

## ABSTRACT
The purpose of this research was to determine the posture of the education budget in Kota Kupang APBD through the ex post facto design method because the researchers only took Education Budget data from 2013­2019 which were then concluded so that it became a conclusion. This research uses documentation techniques to collect information in the form of facts stored in the form of data in documents. This research was conducted for 6 months, namely January-June 2019. Posture of APBD in Kota Kupang shows two different paradigms, namely the period 2013­2016 shows the proportion for indirect expenditure (apparatus expenditure) is higher than direct expenditure (expenditure for the public), while the 2017­ 2019 period shows that direct expenditure on society is greater than indirect expenditure for apparatus. Then the posture APBD of Education for the period 2013­2017 shows that alignments government to expenditure public are still very weak because indirect expenditure is greater than direct expenditure, but the period 2013-2017 showed a significant increase in direct expenditure compared to indirect expenditure. Likewise, the commitment of Kota Kupang Government to the implementation of the National Education System Law shows that the support Kota Kupang Government in the 2013­2017 period against the provisions Law tends to weaken because of the proportion of the education budget from the total APBD in decreased significantly from 42.36% to 25.75%. While the 2017-2019 period shows the existence of the government’s partiality towards the world of education where Kota Kupang Government in addition to increasing the direct expenditure budget that oriented to reduce the burden on the households of its population also increases the education budget posture from 25.75% to 29.56%. In general, factors of leadership and commitment to development of public welfare have more influence on the preparation of budget postures in Kota Kupang’s APBD.
Keywords : APBD, education APBD, Kota Kupang

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting bagi kehidupan manusia, pendidikan dapat mendorong peningkatan kualitas manusia dalam bentuk meningkatnya kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotor (Disas, 2017) dan pendidikan merupakan kunci keberhasilan dari suatu negara (Utama dan Soesanti, 2019). Kemudian Azwan et al. (2014) menyatakan bahwa pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini bukan saja
karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Dengan demikian pendidikan menjadikan sumberdaya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan di lingkungan kerja (Suwandi 2012). Oleh karena itu apabila suatu wilayah dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam dukungan tersebut.
Proses pendidikan tidak dapat berjalan
tanpa biaya, sehingga perlu ada dukungan dari pemerintah, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pendidikan (Nandani et al. 2018). Hal ini menggambarkan bahwa perhatian pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan anggaran terhadap penyelenggaraan pendidikan memerlukan pemenuhan standar pelayanan berbasis anggaran. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) menginstruksikan nilai anggaran pembangunan sektor pendidikan minimal 20% dari total APBN/APBD. Peran pendidikan dalam pembangunan sangat penting dalam rangka upaya penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, mampu berkompetisi dalam tatanan kehidupan global serta menghadapi persaingan di masa depan. Pendidikan sebagai investasi sumberdaya manusia untuk meningkatkan  produktivitas  dan  efisiensi kerja.
Implementasi kebijakan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari total APBN/APBD yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah menunjukkan tata kelola yang baik (good governance) sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja kepada rakyat. Semakin baik implementasi good governance dalam pengelolaan anggaran pendidikan akan memperkuat pengaruh belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan (Hidayat et.al. 2012). Implementasi kebijakan yang berkaitan dengan anggaran pendidikan hendaknya mengarah pada sejauh mana sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan untuk mencapai hasil tertentu yang telah ditetapkan, yaitu: berkaitan dengan akuntabilitas praktek, menciptakan perubahan ke arah yang lebih
baik, mempertimbangkan rasa keadilan, menunjukkan pemihakan pada kelompok berpendapatan rendah dan mempersempit kesenjangan.
Anggaran pendidikan merupakan salah satu komponen penting bagi berjalannya pembangunan manusia di sebuah daerah, dikarenakan adanya jaminan terhadap kualitas sumberdaya manusia yang ada serta adanya kemampuan untuk menjaga sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan terjaminnya kedua hal tersebut maka akan diharapkan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia yang dimiliki dan nantinya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Pendidikan pada dasarnya tidak diskriminatif. Pendidikan adalah untuk semua anak bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu bangsa maka semakin maju dan sejahtera bangsa tersebut. Maka adalah kewajiban pemerintah untuk mengambil tindakan agar tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak sekolah. Dengan ditetapkannya program wajib belajar sembilan tahun itu artinya semia anak Indonesia wajib sekolah sembilan tahun dan wajib dibiayai oleh pemerintah.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan antara lain adalah pertama, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kedua, setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Ketiga, pemerintah dan pemerintah daerah wajin memberikan layanan dan kemudahan serta menjami terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Keempat, pemerintah
Jefirstson Richset Riwukore, Yohanes Susanto, Hilda Manafe, Fellyanus Habaora, Stefanus Mira Mangngi, Analisis Postur APBD dan APBD Pendidikan di Kota Kupang
dan pemerintah daerah wajin menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
Pemerintah Kota Kupang dalam implementasi kebijakan pendidikan pun sangat terkait erat terhadap kepemilikan APBD berupa postur anggaran yang disiapkan untuk penyelenggaraan bidang pendidikan. Keberpihakan Pemerintah Kota Kupang terhadap penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan undang-undang dan komitmen mencerdaskan anak bangsa dapat dilihat dari postur anggaran pendidikan dalam APBD. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui postur anggaran pendidikan pada APBD Kota Kupang.

## KAJIAN PUSTAKA

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan rancangan ex post facto karena peneliti hanya mengambil data Anggaran Pendidikan dari tahun 2013-2019 yang selanjutnya disimpulkan sehingga menjadi kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan teknik observasi terhadap dokumen tentang anggaran pendidikan. Informasi bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk data berupa dokumen. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, yaitu bulan Januari-Juni 2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran.
APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam tahun anggaran tertentu (Arifin et al. 2017; Nandani et al., 2018). Belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung (Sari et al., 2018).
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program yang merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur seseuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukut pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan pengeluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Belanja tindak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Data APBD Kota Kupang tentang belanja tidak langsung dan belanja langsung dapat dilihat pada Tabel 1, sedangkan persentase antara
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 12, Nomor 2, Desember 2019
belanja tidak langsung dan belanja langsung pada APBD Kota Kupang dapat dilihat pada Gambar 1.
APBD Pendidikan merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menyelenggaran pendidikan di Kota Kupang. Ketentuan perundang-undangan tentang Sisdiknas menetapkan bahwa anggaran untuk fungsi pendidikan minimal 20% dari APBD. Data APBD Pendidikan di Kota Kupang dapat dilihat pada Tabel 2.
Penyelenggaraan pendidikan untuk kemajuan bangsa memerlukan biaya
paling tidak memenuhi pembiayaan untuk memberikan standar pelayanan. Biaya pendidikan merupakan komponen sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa biaya, sehingga perlu ada dukungan dari pemerintah, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pendidikan. Terkait dengan pendanaan pendidikan, pemerintah telah menetapkan ketentuan, bahwa alokasi dana untuk pendidikan 20% dari APBD. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Tabel 1. APBD Kota Kupang Tahun 2013-2019
No . Tahun Anggaran Total APBD Postur Belanja Daerah di APBD Kota Kupang Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 1 2013 897.886.380.448,00 575.888.499.201,00 321.997.881.247,00 2 2014 1.017.530.180.253,28 633.552.488.431,29 383.977.691.821,99 3 2015 1.158.774.432.404,44 695.239.573.621,44 463.534.858.783,00 4 2016 1.322.448.757.640,40 775.500.826.958,44 546.947.930.681,96 5 2017 1.295.479.477.301,63 513.254.742.469,00 782.224.734.832,63 6 2018 1.213.346.119.065,00 472.773.300.650,00 740.572.818.415,00 7 2019* 1.219.597.664.110,18 484.059.503.993,00 735.538.160.117,18
*Data APBD murni
Gambar 1. Persentase belanja tidak langsung dan belanja langsung pada APBD Kota Kupang
Jefirstson Richset Riwukore, Yohanes Susanto, Hilda Manafe, Fellyanus Habaora, Stefanus Mira Mangngi, Analisis Postur APBD dan APBD Pendidikan di Kota Kupang
Nasional. Data tentang sebaran persentase APBD terhadap APBD Pendidikan di Kota Kupang dapat dilihat pada Tabel 3.

## 2. Pembahasan
Data Tabel 1 menunjukkan bahwa postur belanja daerah pada APBD Kota Kupang

## Tabel 2. APBD Pendidikan Kota Kupang Tahun 2013-2019
No. Tahun Anggaran APBD Pendidikan Kota Kupang Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total APBD Pendidikan 1 2013 339.264.065.556,00 41.071.328.200,00 380.335.393.756,00 2 2014 381.975.880.899,19 48.746.333.826,00 430.722.214.725,19 3 2015 419.775.479.170,44 48.718.931.002,00 468.494.410.172,44 4 2016 463.695.114.626,00 22.580.511.455,00 486.275.626.081,00 5 2017 236.111.168.605,13 97.453.817.743,00 333.564.986.348,13 6 2018 238.158.251.597,00 99.251.254.580,00 337.409.506.177,00 7 2019* 227.556.608.437,00 133.012.076.660,00 360.568.685.097,00
*data APBD murni
Tabel 3. APBD dan APBD Pendidikan Kota Kupang Tahun 2013-2019
No. Tahun APBD Kota Kupang Total APBD Pendidikan Persentase Anggran Pendidikan Aplikasi Selisih 1 2013 897.886.380.448,00 380.335.393.756,00 42,36 22,36 2 2014 1.017.530.180.253,28 430.722.214.725,19 42,33 22,33 3 2015 1.158.774.432.404,44 468.494.410.172,44 40,43 20,43 4 2016 1.322.448.757.640,40 486.275.626.081,00 36,77 16,77 5 2017 1.295.479.477.301,63 333.564.986.348,13 25,75 5,75 6 2018 1.213.346.119.065,00 337.409.506.177,00 27,81 7,81 7 2019* 1.219.597.664.110,18 360.568.685.097,00 29,56 9,56 *data APBD Murni
menunjukkan peningkatan pendapatan daerah sehingga keuangan daerah bertambah. Tetapi tahun 2016 ke tahun 2018, total APBD Kota Kupang cenderung menurun dari 1,322 triliun menjadi 1,213 triliun rupiah. Penurunan APBD ini karena pemerintah cenderung lebih mementingkan biaya belanja tidak langsung seperti biaya perjalanan dinas yang masif, dan kegiatan seremonial yang tidak penting lainnya. Nandani et al.
(2018)  menyatakan  bahwa  adanya  fluktuasi
dalam APBD sangat terkait erat oleh biaya operasional belanja (belanja tidak langsung) yang tidak mempertimbangkan asas manfaat sehingga belanja operasional lebih tinggi dari pendapatan yang diperoleh. Oleh karena itu, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, Walikota Kupang mengubah postur APBD
dengan cara meningkatkan belanja langsung dan menurunkan postur anggaran belanja tidak langsung melalui efisiensi anggaran. Sari et al. (2018) menyatakan bahwa pengelolaan APBD  yang  dilakukan  secara  efisien  dapat dilakukan dengan cara memangkas biaya operasional pada belanja tidak langsung yang cenderung tidak memberikan asas manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.
Data persentase belanja tidak langsung dan belanja langsung pada postur anggaran

## Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 12, Nomor 2, Desember 2019
Pemerintah Kota Kupang menunjukkan paradigma yang berbeda, yaitu: (1) periode 2013-2016 postur belanja tidak langsung lebih tinggi dibandingkan postur belanja langsung, kemudian (2) periode 2017- 2019 menunjukkan postur anggaran belanja langsung lebih tinggi dibandingkan postur anggaran untuk belanja tidak langsung. Hal ini mungkin sangat dipengaruhi oleh model kepemimpinan kepala daerah. Mulyadi (2015) menyatakan bahwa besaran belanja langsung yang lebih besar dari belanja tidak langsung merupakan gambaran dari komitmen pemerintah terhadap pembangunan masyarakat sehingga anggaran belanja langsung tidak boleh lebih kecil dari anggaran belanja tidak langsung. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa postur anggaran yang berorientasi terhadap pembangunan kesejahteraan rakyat terjadi jika postur APBD dan APBN pada belanja langsung lebih besar 2 kali lipat dari postur anggaran belanja tidak langsung.
Persentase postur APBD Kota Kupang pada belanja langsung sejak tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 19,02% sehingga postur anggaran belanja tidak langsung menurun dari 58,64% menjadi 39,62%. Hal ini menunjukkan bahwa kepala daerah telah komitmen untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat. Mulyadi (2015) menyatakan bahwa integritas seorang kepala daerah yang jujur ditunjukkan dengan meningkatkan belanja langsung (belanja untuk masyarakat) dibandingkan belanja tidak langsung.
Postur anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung pada APBD
Pendidikan Kota Kupang menunjukkan bahwa adanya peningkatan secara signifikan pada postur anggaran belanja langsung pada APBD Pendidikan Kota Kupang sejak tahun 2014 yang hanya mencapai 41,1 miliar menjadi 133,0 miliar di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Kepala Daerah untuk membentuk postur anggaran yang bermanfaat untuk masyarakat sangat ideal. Postur anggaran belanja tidak langsung masih tetap tinggi dikarenakan kesejahteraan pegawai (guru dan honorer) di Kota Kupang belum baik. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang bahwa anggaran belanja tidak langsung tidak bisa direkayasa secara simultan khususnya pada item gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan guru tidak bisa ditarik ulur karena merupakan hak bagi para pelaksana pendidikan di wilayah Kota Kupang. “jadi jangan anggap kesejahteraan pelaksana pendidikan di Kota Kupang telah sejahtera, dan hal ini sangat berkaitan erat dengan belanja tidak langsung tersebut”. Meskipun demikian perhatian pemerintah jika dilihat dari postur anggaran pendidikan pada belanja langsung telah terjadi signifikan.
Postur anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada APBD Pendidikan sangat sulit diukur indikator keberhasilannya karena sama-sama memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Kesejahteraan pelaksana pendidikan beserta infrastrukturnya memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang terkait erat dengan postur anggaran belanja tidak langsung, serta merta postur anggaran belanja langsung Dinas Pendidikan juga memberi dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Maga et al. (2016) menyatakan
Jefirstson Richset Riwukore, Yohanes Susanto, Hilda Manafe, Fellyanus Habaora, Stefanus Mira Mangngi, Analisis Postur APBD dan APBD Pendidikan di Kota Kupang
bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung tidak berpengaruh negatif tetapi proporsi belanja langsung terhadap total belanja harus lebih tinggi dari proporsi belanja tidak langsung. Strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang adalah  mengefisiensikan  jumlah  pegawai yang dimilikinya dengan cara lebih fokus pada kualitas pegawai daripada kuantitasnya dan manfaat teknologinya, dengan begitu diharapkan pemerintah bisa lebih menekan anggaran belanja pegawai yang selama ini menjadi pengeluaran terbesar pemerintah.
Postur anggaran pendidikan pada belanja tidak langsung di APBD Kota Kupang sejak tahun 2013-2016 menunjukkan ketidakberpihakan Pemerintah Kota Kupang terhadap kesejahteraan pendidikan. Karena postur belanja untuk kepentingan publik (dinikmati langsung oleh siswa) hanya 22,5 miliar sampai 48,71 miliar rupiah dibandingkan belanja tidak langsung yang jauh lebih besar mencapai 339,26 miliar sampai 463,69 miliar. Komposisi anggaran seperti ini hanya memakmurkan aparat dan bukan untuk dinikmati rakyat (Fahmi, 2016). Meskipun terjadi peningkatan APBD yang  secara  signifikan  tidak  mempengaruhi proporsi peningkatan belanja langsung pada APBD Pendidikan di Kota Kupang. Palupi (2016) menyatakan bahwa peningkatan pendapatan dan belanja daerah pada struktur APBD tidak menjamin proporsionalitas dari Anggaran Pendidikan. Namun kondisi sedikit berbeda sejak tahun 2017-2019 dimana  terjadi  peningkatan  signifikan  pada postur APBD Pendidikan Kota Kupang untuk belanja langsung (dinikmati oleh siswa) yang telah mencapai 36,89%. Leadership dan komitmen dari seorang kepala daerah
(Walikota) sangat diperlukan untuk peningkatan kualitas pendidikan dengan cara memperbesar anggaran belanja langsung di APBD Pendidikan Kota Kupang. Hidayat et al. (2012) menyatakan bahwa variabel good governance sangat mempengaruhi kinerja pendidikan secara independen baik secara simulta maupun parsial.
Data pada Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa postur anggaran pendidikan menunjukkan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sisdiknas. Postur anggaran pendidikan pada APBD Kota Kupang menunjukkan  penurunan  signifikan  dari tahun 2013 ke 2015, yaitu dari 42,36% menjadi 25,75%. Kemudian meningkat lagi menjadi 29,56% pada tahun 2019. dengan demikian terjadi fluktuasi APBD Pendidikan dalam APBD Kota Kupang tahun 2013- 2019 cenderung linear menurun, dengan kata lain tidak terjadi fluktuasi artinya tidak ada gejolak kenaikan dan penurunan secara drastis pada tiap tahunnya di dalam anggaran pendidikan dalam struktur APBD Kota Kupang dari tahun 2013-2015 seiring dengan meningkatnya APBD Kota Kupang.
Pemerintah Daerah dalam Undang- Undang Sisdiknas memiliki peran untuk memperbesar anggaran belanja langsung dibandingkan anggaran belanja tidak langsung karena tanggungjawab pemerintah daerah untuk menurunkan beban rumah tangga (penduduk) dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan merupakan esensi dari pencapaian good governance dan kesejahteraan  masyarakat.  Affandi  et  al. (2017) melaporkan bahwa secara simultan variabel independen terdiri atas anggaran pendidikan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan  berpengaruh  secara  signifikan
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 12, Nomor 2, Desember 2019
terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto. Jika rumah tangga terbebas dari tanggungjawab pengeluaran pendidikan maka berdampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Jolianis (2015) melaporkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan  dari  anggaran  sektor  pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah. Jika angka partisipasi sekolah meningkat maka sangat berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (Putera, 2010) khususnya di Kota Kupang.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI SIMPULAN
Postur APBD Kota Kupang menunjukkan dua paradigma yang berbeda, yaitu periode tahun 2013-2016 menunjukkan proporsi untuk belanja tidak langsung (belanja aparatur) lebih tinggi dibandingkan belanja langsung (belanja untuk masyarakat), sedangkan periode 2017-2019 menunjukkan belanja untuk masyarakat lebih besar dibandingkan belanja untuk aparatur. Kemudian postur APBD Pendidikan periode 2013-2017 menunjukkan keberpihakan terhadap publik masih sangat lemah karena belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung, tetapi periode 2013-2017 menunjukkan  peningkatan  signifikan  pada belanja langsung dibandingkan belanja tidak langsung. Demikian juga terhadap komitmen dari Pemerintah Kota Kupang terhadap implementasi Undang-Undang Sisdiknas menunjukkan bahwa di periode 2013-2017 keberpihakan Pemerintah Kota Kupang terhadap ketentuan perundang-undangan cenderung melemah karena proporsi anggaran pendidikan dari total APBD menurun signifikan  dari  42,36%  menjadi  25,75%.
Sedangkan periode 2017-2019 menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah terhadap dunia pendidikan dimana Pemerintah Kota Kupang selain meningkatkan anggaran belanja langsung yang berorientasi untuk mengurangi beban rumah tangga penduduknya, juga meningkatkan postur anggaran pendidikan dari 25,75% menjadi 29,56%. Secara umum faktor leadership dan komitmen pembangunan kesejahteraan publik lebih berpengaruh terhadap penyusunan postur anggaran dalam APBD Kota Kupang. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah: (1) revisi Undang-Undang Sisdiknas terkait dengan postur anggaran pendidikan secara tegas untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung; (2) setiap kepala daerah dapat menerbitkan peraturan kepala daerah dalam penyelenggaraan pendidikan untuk belanja langsung lebih tinggi dari belanja tidak langsung.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian artikel ini tidak terlepas dari bantuan dan masukan, saran dan tanggapan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar- besarnya disampaikan kepada Yayasan Jeriko Center Kupang yang telah membantu dalam mengakses sumber data penelitian. Terimakasih juga diberikan kepada Dinas Pendidikan Kota Kupang yang berkontribusi besar dalam menyelesaikan penyempurnaan artikel penelitian ini.
Jefirstson Richset Riwukore, Yohanes Susanto, Hilda Manafe, Fellyanus Habaora, Stefanus Mira Mangngi, Analisis Postur APBD dan APBD Pendidikan di Kota Kupang

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi.,  Zulham,  T.,  &  Gunawan  E.  (2017).  Pengaruh  Anggaran  Pendidikan,  Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Aceh. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, 4(2), 174-191.
Arifin., Nurdin, D., & Yusnita, N. (2017). Analisis Proses Perencanaan Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali). Jurnal Katalogis, 5(12), 86-98.
Azwan., Hidayat, M.S., & Syamsuddin. (2014). Analisis Anggaran Pendidikan Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 1(4), 197-206.
Disas, E.P. (2017). Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan dan Peningkatan Profesi Guru. Jurnal Penelitian Pendidikan , 17(2), 158-166.
Fahmi, M. (2016). Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kota Palembang. Jurnal Ekonomi , 2(1), 203-214
Hidayat, I., Rosidi., & Saraswati, E. (2012). Pengaruh Belanja Pendidikan Terhadap Kinerja Pendidikan dengan Good Governance sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 3(2), 171-184.
Jolianis. (2015). Pengaruh alokasi anggaran sektor pendidikan, pendapatan perkapita dan pendidikan kepala rumah tangga terhadap angka partisipasi sekolah di kabupaten/ kota provinsi Sumatera Barat. Journal of Economic and Economic Education (ECONOMICA) , 3(2), 168-183.
Maga, F.F., Tolosang, K.D., & Lapian, A.L.Ch.  (2016). The Effect of Direct Expenditure and Indirect Expenditure to the Economy in the Southern District Sorong. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(1), 1-11.
Mulyadi, D. (2015). Belanja Langsung Nyaman, Belanja Tidak Langsung Meradang. [Online] Diakses dari http://www.gresnews.com/berita/opini/101799-belanja-langsung-nyaman- belanja-tak-langsung-meradang/.
Nandani, S.C.D., Setyadin, B., & Nurabadi, A. (2018). Analisis Alokasi Anggaran Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan (JAMP) 1(1), 22-28.
Palupi, P.P.P. (2016). Studi Deskriptif Tentang Proporsi Anggaran Pendidikan Dalam Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2012-2014. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 4(3), 1-12.
Putera, R.E. (2010). Formulasi Kebijakan Anggaran Pendidikan Dalam Mewujudkan Peningkatan Pemerataan Pendidikan Era Otonomi Daerah di Kabupaten Solok. Jurnal Demokrasi, 9(2), 205-226.
Sari, D.N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. 2018. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. Jurnal Kinerja, 15(1), 38-43.
Suwandi. (2012). Arah Kebijakan Pemanfaatan dan Penyaluran Dana Pendidikan pada Era Otonomi Daerah. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, 21(2), 167-178.
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 12, Nomor 2, Desember 2019
Utama, W., & Soesanti, N. (2019). Hubungan antara Partisipasi Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus di Indonesia. Jurnal Penelitian Pendidikan , 19(1), 136-148.