## Perkembangan Kebijakan Hukum Pertam- bangan Mineral dan Batubara di Indonesia
Ahmad Redi*, Luth fi Marfungah**
*Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara ahmadr@fh.untar.ac.id
** Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya luth fi marfungah@student.ub.ac.id

## Abstract
Mineral and coal mining activities in Indonesia have been going on for a long time, and because of that, many legal instruments that support them have been established. This article traces the development of mineral and coal mining policies from the colonial period to the current reform, with the aim of capturing in general the dynamics of the existing policy developments. The study of this article shows that mining policies during the colonial period were part of the politics of colonialization, so that they were exploitative and monopolistic in character. For this purpose, a concession/permit management system is applied. After independence, the spirit of nationalism was embodied in a law that allowed for the nationalization of foreign mining companies, as well as closing the meeting for foreign investment. However, since 1967, foreign investment has been widely opened, as well as the introduction and use of an enterprise system based on a contract of work, a work agreement, and a mining authorization. Post-reformation, with the spirit of decentralization and regional autonomy, mining policy was directed to support the authority of mining management by local governments, and at the same time, started to use a system of exploitation based on mining business permits. Recent developments, the authority of this local government was taken over by the central government. The various dynamics of these developments show that mineral and coal mining has always been seen as a strategic commodity so that it deserves to be contested, whether it was formerly by the colonial authorities or later by the central and local governments, and laws were then enacted to support these goals.
Keywords: law; business; minerals and coal mining.

## Undang: Jurnal Hukum
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 4 No. 2 (2021): 473-506, DOI: 10.22437/ujh.4.2.473-506
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)

## Abstrak
Aktivitas pertambangan mineral dan batubara di Indonesia telah berlang- sung sejak lama, dan karena itu, instrumen hukum yang mendukungnya tentu telah banyak pula dibentuk. Artikel ini menelusuri perkembangan kebijakan pertambangan mineral dan batubara dari masa kolonial sampai reformasi saat ini, dengan tujuan memotret secara umum dinamika perkembangan kebijakan yang ada. Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan pertambangan pada masa kolonial merupakan bagian dari politik kolonialisasi, sehingga berwatak eksploitatif dan monopolistik. Untuk kebu tuhan tersebut, diberlakukan sistem pengusahaan konsensi/izin. Setelah kemerdekaan, semangat nasionalisme dituangkan dalam hukum yang memungkinkan dilakukannya nasionalisasi terhadap perusahaan- perusahaan tambang asing, sekaligus menutup rapat bagi investasi asing. Namun, sejak 1967, investasi asing dibuka lebar, sekaligus mulai diperkenalkan dan digunakan sistem pengusahaan berdasarkan kontrak karya, perjanjian karya, dan kuasa pertambangan. Pasca-reformasi, dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, maka kebijakan pertambang- an diarahkan untuk mendukung kewenangan pengelolaan pertambangan oleh pemerintah daerah, dan pada saat bersamaan, mulai digunakan sistem pengusahaan berdasarkan izin usaha pertambangan. Perkembangan terkini, kewenangan pemerintah daerah ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Berbagai dinamika perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pertambangan mineral dan batubara selalu dipandang sebagai komoditas strategis sehingga layak diperebutkan, entah itu dulunya oleh penguasa kolonial maupun belakangan oleh pemerintah pusat dan daerah, dan hukum kemudian diadakan untuk mendukung tujuan-tujuan tersebut.
Kata kunci : hukum; pengusahaan; pertambangan mineral dan batubara.

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas dinamika perkembangan kebijakan penge- lolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung lama, bahkan sejak masa kolonial. Berbagai instrumen hukum telah banyak diterbitkan untuk mendukung kegiatan pertambangan mineral dan batubara, baik pada masa kolonial maupun setelah kemerdekaan. Kebijakan terbaru, yang berlaku pada saat ini, dituangkan dalam
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang sebagiannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Berbagai aturan hukum yang pernah dibentuk dan berlaku tidak selalu secara khusus mengatur pertambangan mineral dan batubara, melainkan ada juga yang sebetulnya mengatur persoalan lainnya namun memiliki keterkaitan dengan pertambangan, misalanya Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam artikel ini ingin ditelusuri, bagaimana dinamika yang berlangsung dalam perkembangan tersebut, apa yang berubah dan apa pula yang tetap bertahan.
Pembahasan tentang dinamika perkembangan kebijakan per- tambangan minerba menjadi perlu dilakukan setidaknya karena tiga alasan. Pertama, Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya geologi, 1 baik berupa bahan galian radioaktif, bahan galian logam, bahan galian non-logam, dan bahan galian batuan serta batubara. Besi, emas primer, tembaga, nikel, bauksit, dan perak merupakan jenis sumber daya geologi mineral logam yang menjadi andalan Indonesia. Bahkan, di antara negara di dunia, Indonesia menempati peringat enam dalam hal kekayaan sumber daya geologi. Hal ini tidak lepas dari kondisi geologi regional Indonesia yang berada pada titik di mana lempeng benua dan lempeng samudera bertemu, atau disebut zona subduksi. 2 Dalam soal batubara, saat ini diperkirakan tersedia candangan sebesar 38,84 miliar ton, dan dengan rata-rata produksi 600 juta ton per tahun serta asumsi tidak ada temuan cadangan baru, maka cadangan yang ada bisa bertahan untuk 65 tahun. 3
1  Sumber daya geologi adalah semua fenomena geologi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya bagi kehidupan manusia. Secara umum sumber daya geologi dibagi menjadi tiga kelompok: sumber daya energi, sumber daya lingkungan, dan sumber daya mineral. Sutikno Bronto dan Udi Hartono, “Potensi Sumber Daya Geologi di Daerah Cekungan Bandung dan Seitarnya”, Jurnal Geologi Indonesia , 1, 1 (2006), hlm. 12.
2  Hotden Manurung dan Amanda Ayudhia S, “Sumber Daya Geologi Indonesia”, https://ugrg.ft.ugm.ac.id/artikel/sumberdaya-geologi-indo- nesia/, diakses 20/10/2021.
3  Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “Siaran Pers Cadangan Batubara Masih 38,84 Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
Kedua, sektor pertambangan merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi 4 dan terbukti berkontribusi besar dalam mendo rong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada periode 1975-1985, sering disebut masa keemasannya, sektor ini bahkan menyumbang di atas 20 persen pada perekonomian nasional. Sekalipun setelah periode tersebut kontribusi sektor pertambangan secara umum sempat menurun, pada pertambangan non-migas terutama batubara, bijih besi, dan tembaga, justru semakin bergairah terutama sejak 2000- an. Pada periode 2000-2010, pertambangan non-migas tumbuh enam persen, sementara pada 2011-2019 tumbuh rata-rata 3,4 persen. 5 Kontribusi penting pada perekonomian ini terlihat pula pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pada akhir 2018 misalnya, sektor minerba menyumbang realisasi sebesar Rp50 triliun atau 155,8 persen dari target awal sebesar Rp32,09 triliun. 6 Dalam sejarahnya, sektor ini juga terbukti berperan penting tidak hanya membangkitkan listrik, namun juga sebagai bahan bakar dalam produksi baja, semen, pusat pengolahan alumina, pabrik kertas, industri kimia, serta farmasi. 7
Namun demikian, faktor ketersediaan cadangan minerba dan kontribusinya sejauh ini pada perekonomian nasional tentu tidak boleh melupakan tata kelola yang baik dalam pengusahaannya. Lebih dari itu, sektor ini memang menuntut pengelolaan secara bijak dan berkelanjutan. Sebab, ia merupakan sumber daya alam
Terus Didorong”, 26/7/2021, diakses 10/10/2021.
4  Bank Dunia, “Ringkasan Eksekutif Perkembangan, Pemicu dan Dampak Harga Komoditas: Implikasinya terhadap Perekonomian Indonesia”, Laporan Pengembangan Sektor Perdagangan, Kantor Bank Dunia Jakarta, Jakarta, 2010, hlm. 2.
5  Muhammad Ishak Razak, “Kebijakan dan Dampak Ekonomi Sektor Pertambangan”, dalam Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba , ed. Ahmad Khoirul Umam (Jakarta: Universitas Paramadina, 2021), hlm. 205-6.
6  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Laporan Kinerja Tahun 2018 (Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2019), hlm. 88-90.
7  Amanda Ayudhia S., “Batubara sebagai Sumber Energi: Asal, Jenis, dan Kegunaannya”, https://ugrg.ft.ugm.ac.id/artikel/batubara-sebagai-sum- ber -energi-asal-jenis-dan-kegunaannya/, diakses 10/10/2021.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
yang terkandung di dalam bumi dan tidak terbarukan. Terlebih lagi kegiatan pertambangan selalu dihadapkan pada dua kepentingan yang kerap bersebarangan: kebutuhan akan sumber daya alam dan aspek kerusakan lingkungan. 8 Bahkan, kerusakan lingkungan bukan satu-satunya dampak negatif yang bisa ditimbulkan; bisa juga terjadi kon fl ik antara masyarakat dan perusahaan dan alih fungsi lahan. 9
Ketiga, perubahan regulasi pada dasarnya akan mengubah arah kebijakan perihal yang diatur dalam regulasi tersebut, pun demikian pada bidang minerba. Sebagai contoh, diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah pasca-reformasi untuk mengelola per- tam bangan di wilayahnya namun dalam perkembangan berikutnya kewenangan ini ditiadakan, menjadi mungkin karena regulasi yang dibentuk. Karena itu, artikel ini mencoba memaparkan perkem- bangan regulasi tata kelola minerba di Indonesia. Bahasan dalam artikel ini memang tidak berfokus pada area atau tahapan tertentu dalam suatu pengelolaan pertambangan minerba, melainkan ingin memotret secara umum dinamika perkembangan kebijakan hukum pertambangan minerba. Untuk tujuan tersebut, artikel ini membagi bahasannya pada perkembangan kebijakan sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Pada masa setelah kemerdekaan, bahasan masih dibedakan lagi antara sebelum dan sesudah reformasi pemerintahan pada 1998.

## B. Perkembangan Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara: Sebelum Kemerdekaan
Kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Nusantara bisa
8  Marthen B. Salinding, “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Konstitusi , 16, 1 (2019), hlm. 164.
9  Samuel Rizal, DB. Paranoan, dan Suarta Djaja, “Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman,” Jurnal Administrative Reform , 1, 3, (2013), hlm. 516;
Ahmad Redi, “Dilema Penegakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil”, Jurnal Rechs Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 5, 3 (2016), hlm. 413-5.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
dilacak sejak masa penjajahan atau kolonial, bahkan pra-kolonial. 10
Pada masa pra-kolonial, emas digunakan sebagai simbol status sosial oleh para bangsawan, yaitu sebagai perhiasan maupun perlengkapan upacara adat. 11 Pada masa kolonial, kegiatan pertambangan tidak lepas dari tujuan kolonialisasi itu sendiri, antara lain mengeruk kekayaan alam di wilayah jajahan. Pada mulanya, kekayaan alam yang dikeruk atau diambil adalah yang tersedia secara melimpah dan diperoleh dengan mudah dan sederhana, yaitu rempah-rempah. Namun dalam perkembangannya menyasar pula kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, yang pengambilannya tentu tidak lagi mudah dan sederhana, ialah barang-barang tambang, termasuk minerba.
Pada masa kekuasaan pemerintah Belanda, aktivitas pertam- bangan di Hindia Belanda menjadi bagian dari usaha yang hendak dimonopoli melalui suatu Veerenigde Oostindische Compagnie (VOC), atau Perserikatan Dagang Hindia Timur Belanda, yang dibentuk pada 20 Maret 1602. Kongsi dagang ini dibentuk untuk melakukan monopoli perdagangan di kawasan Asia pada era kolonialisme Eropa, dan mencegah kerugian akibat persaingan dagang dengan Portugis di Nusantara. 12 Pada 1652 dimulai aktivitas penyelidikan berbagai aspek ilmu kealaman oleh para ilmuwan dari Eropa. Pada 1850, Pemerintah Hindia Belanda membentuk dinas pertambangan Dienst van het Mijnwezen yang berkedudukan di Batavia, dengan tujuan untuk lebih mengoptimalkan penyelidikan geologi dan pertambangan menjadi
10 Menurut Agus Setiawan, aktivitas pertambangan sudah ada sejak zaman pra-kolonial, yaitu zaman Hindu Budha. Raja Majapahit Hayam Wuruk pernah memerintahkan raja Kerajaan Melayu yang merupakan vasal Majapahit, Adityawarman, untuk menguasai Sungai Batanghari di Jambi, karena di sana ada pertambangan emas. Pada masa itu emas digunakan sebagai alat tukar dan bahan utama pembuatan senjata tradisional (keris), patung, maupun arca. Martin Sitompul, “Mendulang Sejarah Tambang Nusantara”, https://historia.id/ekonomi/articles/mendulang-sejarah- tam bang-nusantara-P4WOp/page/1, 26/9/2017, diakses 20/10/2021.
11 Siti  Rahmana, Dari Mendulang Jadi Menambang: Jalur Emas di Lebong (Bengkulu) Abad XIX hingga Abad XX (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.
6.
12 Yuda Prinanda, “Apa itu Pengertian VOC, Sejarah Kapan Didirikan, dan Tujuannya?”, https://tirto.id/apa-itu-pengertian-voc-sejarah-kapan-didiri- kan-dan-tujuannya-gaaG, 14/2/2021, diakses 20/10/2021.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
lebih terarah. 13
Upaya Belanda melakukan kegiatan pertambangan tersebut diwarnai pula dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku di negara asalnya. Peraturan mengenai pertambangan pertama yang dibentuk ialah Mijn Reglement 1850. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan konsesi kepada swasta dalam mengusahakan pertambangan di Hindia Belanda. Ia juga menjadi dasar hukum dalam penguasaan seluruh sumber daya alam pertambangan yang ada di Hindia Belanda, termasuk dalam pengambilalihan penambangan yang telah ada sebelum pemerintah Hindia Belanda berdiri. Mijn Reglement 1850 ini dalam praktiknya sangat efektif di luar Pulau Jawa, namun di Pulau Jawa sendiri tidak karena potensi kon fl ik pertanahan yang saat itu sedang diterapkan sistem cultuur stelsel dalam pertanian dan perkebunan. 14
Pada perkembangan kemudian berlaku pula di Hindia Belanda adalah Indische Mijnwet Staatblad Tahun 1899 Nomor 214. Cikal bakal regulasi ini adalah Undang-undang Pertambangan Tahun 1810 yang menggantikan Undang-undang Pertambangan 1791 di Kota Limburg. Indische Mijnwet 1899 mengatur penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan dengan sistem pengusahaan konsensi. Setelah Indische Mijnwet , pemerintah Hindia Belanda menge luarkan beberapa peraturan lainnya terkait pertambangan, yaitu Mijnordonnantie 1907 yang mengatur mengenai pengawasan kese lamatan kerja, dan Mijnordonnantie 1930 yang mencabut Mijnor- donnantie 1907 . Dalam Mijnordonnantie 1930 , pengaturan mengenai pengawasan kerja dihapus. 15

## Indische Mijnwet memungkinkan pemerintah kolonial untuk
13  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “Kilas Balik Sejarah Pertambangan dan Energi di Indonesia”, https://www.esdm. go.id/id/media-center/arsip-berita/kilas-balik-sejarah-pertambangan- dan-energi-di-indonesia, 15/10/2008, diakses 20/10/2021.
14 Ahmad Redi, Hukum Energi: Konsep, Sejarah, Asas, dan Politik Hukum (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 62-3.
15 Soetaryo Sigit, “Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan
Pertambangan Indonesia”, Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 1996, hlm. 8.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
memberikan hak konsesi kepada sektor swasta untuk jangka waktu hingga 75 tahun. Pemegang hak pengusahaan diharuskan membayar sewa tanah kepada pemerintah kolonial, sementara mineral, minyak dan/atau gas yang dihasilkan dari areal konsesi menjadi milik pemegang konsesi. Pada perubahannya di 1904, Indische Mijnwet menetapkan hanya warga negara Belanda, penduduk Hindia Belanda, atau perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda atau Hindia Belanda yang berhak diberikan konsesi. Pada perubahan di 1918, Indische Mijnwet memungkinkan kepentingan asing non- Belanda untuk mendapatkan hak konsesi, tetapi hanya untuk jangka waktu hingga 40 tahun. 16
Selama penerapan Indische Mijnwet, pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan 471 konsesi dan izin. 268 di antaranya merupakan konsesi pertambangan untuk mineral/bahan galian yang tercantum dalam Indische Mijnwet, tiga perusahaan pertambangan milik pemerintah Hindia Belanda, dua usaha pertambangan patungan antara pemerintah dan swasta, dua usaha pertambangan oleh swasta untuk pemerintah dengan perjanjian khusus, 14 kontrak eksplorasi dan 34 kontrak eksploitasi, serta 142 izin pertambangan mineral/ bahan galian yang tidak tercantum dalam Indische Mijnwet . 17
Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan Indische Mijnwet 1899 dinilai menghambat kegiatan swasta. Untuk menghilangkan ham- batan tersebut, Indische Mijnwet diamandemen pada 1910 dan 1918. Amandemen tersebut berakibat pada perkembangan kegiatan pertambangan sebelum terjadinya perang Dunia I.
Setelah berakhirnya pendudukan Belanda dan beralih pada pendudukan Jepang, pengaturan kegiatan pertambangan tidak men- jadi perhatian khusus oleh penguasa kolonial yang baru. Selama tiga tahun masa penjajahan Jepang di Nusantara, tidak ada peraturan baru mengenai pertambangan. Peraturan yang telah ada yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda, juga tidak mengalami review, bahkan
16 Karen Mills dan Mirza A. Karim, “Disputes in the Oil and Gas Sector: Indonesia”, Journal of  World Energy Law & Business , 3, 1 (2010), hlm. 45.
17 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 66.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
tetap dilaksanakan. 18 Dokumen Dienst van den Mijnbouw hanya diganti namanya menjadi Chisitsu Chosasho . Bahkan, karena Jepang memberlakukan politik “bumi hangus” pada kantong-kantong industri Belanda, sehingga pertambangan Belanda pada masa-masa itu tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk digunakan oleh penjajah Jepang. Kalaulah ada peninggalan pertambangan Jepang, peninggalan tersebut adalah tambang batubara di Bayah, Banten, yang saat itu dikelola oleh Bayah Kozan Sumitomo Kabushiki Kaisha. 19
Uraian tentang kebijakan pertambangan pada masa kolonial atau sebelum kemerdekaan ini memperlihatkan kebijakan pertambangan sebagai bagian dari politik kolonialisasi. Sebagai bagian dari tujuan kolonialisasi, maka barang-barang tambang bersama dengan rempah- rempah yang telah terlebih dahulu dieksploitasi, dijadikan sebagai kekayaan alam yang perlu dikeruk dari bumi Nusantara. Tidak hanya mengeruk dan mengeksploitasinya, kegiatan-kegiatan pertambangan melalui dukungan regulasi dan kelembagaan (VOC) juga dimonopoli oleh Belanda, dengan tujuan menghindarkannya dari persaingan dengan kompetitor bangsa-bangsa lain. Kebijakan pertambangan pada masa kolonial juga meninggalkan ratusan konsesi, izin, dan kontrak pertambangan. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa instrumen pengusahaan pertambangan minerba ketika itu ialah konsesi, izin, dan kontrak.

## C. Perkembangan Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara: Setelah Kemerdekaan
Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menandai babak baru perkembangan hukum di Indonesia. Dengan proklamasi kemer- dekaan, maka tatanan hukum kolonial diganti, untuk selan jutnya dibangun suatu tatanan hukum baru yaitu sistem hukum nasional 20
18  Sigit, “Potensi Sumber Daya Mineral”, hlm. 41.
19 Arif R. Uropdana, “Pertambangan di Indonesia dari Masa VOC sampai Orde Baru (Freeport)”, https://jubi.co.id/pertambangan-di-indonesia-dari- masa-voc-sampai-orde-baru-freeport/, 30/5/2020, diakses 20/10/2021.
20 Jazim Hamidi, “Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Risalah Hukum , 2, 2 (2006), hlm. 82.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter bangsa. 21 Pada bagian berikut dibahas tentang tatanan hukum yang baru itu dalam bidang pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena perkembangan kebijakan pertambangan minerba ini tidak selalu dalam regulasi tersendiri tentang pertambangan minerba, sebagaimana disampaikan di awal tulisan, melainkan bisa juga dalam regulasi lainnya namun memiliki keterkaitan dengan minerba, maka sebagian bahasan berikut akan menyinggung pula regulasi lainnya yang kuat keterkaitannya dengan minerba.
Pasca-kolonial, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo- nesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi 22 menetapkan landasan konstitusional dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia termasuk pada pertambangan mineral dan batubara. Landasan konstitusional tersebut ialah Pasal 33 ayat (2), “Cabang-cabang pro- duksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, dan ayat (3), “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini berarti kegiatan usaha pertambangan, yang merupakan kegiatan eskplorasi dan eksploitasi kekayaan alam, harus “dikuasai oleh ne- gara” dan “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Frasa “dikuasi oleh negara” ini sesungguhnya sakral dalam pengelolaan sumber daya alam, namun sering kali dimaknai dan diimplementasikan secara berbeda oleh rezim pemerintahan. Perbe- daan tersebut utamanya pada soal apakah dengan begitu berarti nega- ra harus terlibat langsung ataukah tidak. Pada bidang pertambangan mineral dan batubara, perbedaan kebijakan pasca-kolonial apakah sektor ini terbuka atau tertutup bagi investasi asing, sebetulnya dapat dirunut dari pemaknaan “dikuasai oleh negara”. Belakangan, seiring liberalisasi ekonomi yang semakin menguat, perbedaan pemaknaan tersebut tampaknya tidak terlalu diperdebatkan lagi.

## 21 Indra Perwira, “Realitas Politik Hukum Perundang-undangan Indonesia
Pasca Reformasi”, Padjadjaran Law Review , 5 (2017), hlm. 1-2.
22 Sri Soemantri M, Hak Uji Material di Indonesia (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 84.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal sekaligus penafsir Kon- stitusi, 23 dalam putusan pengujian perkara Nomor 1-021-022/PUU- I/2003, memberi penafsiran frasa “dikuasai oleh negara” sebagai berikut:
“Dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber danberasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumberkekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitasrakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itudikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untukmengadakan kebijakan ( beleid) dan tindakan pengurusan ( bestuursdaad ),pengaturan ( regelendaad ), pengelolaan ( beheersdaad ) dan pengawasan ( toezichthoudensdaad ) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 24
Seturut dengan itu, Jimly Asshiddiqie juga mengatakan, “di- kuasai oleh negara” tidaklah identik dengan “dimiliki oleh negara”. Penguasaan oleh negara dalam ketentuan Pasal 33 UUD bukanlah dimaksudkan harus diwujudkan melalui pemilikan oleh negara. Negara dalam hal ini cukup berperan sebagai regulator, bukan pelaku langsung. 25
Landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam tersebut dalam sejarah kemerdekaan diimplementasikan atau dituangkan secara berbeda-beda, sebagaimana nanti terbaca pada kebijakan hukum pertambangan mineral dan batubara. Kalaupun berbeda, hal ini sesungguhnya bagian dari dinamika yang berlangsung dalam merespons situasi dan tantangan yang tentu tidak akan sama dalam setiap masanya. Begitu pula, kalaupun ada yang tidak berubah, maka hal itu juga menunjukkan keberlanjutan atau keajegan tatanan hukum dalam menyikapi pertambangan.
23  Janedjri M. Gaffar, “Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, makalah dalam Seminar Nasional Pancasila, Surakarta, 17/10/2009, tersedia pada https://www. mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/makalah_makalah_17_ oktober_2009.pdf, hlm. 1.
24 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, hlm. 334.
25 Jimly Asshidiqie, Konstitusi Ekonomi (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 23.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
Pasca-kolonial, peraturan hukum pertama yang mengatur pertambangan ialah Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA 1958). Dari nomenklatur sudah terlihat jika UU ini tidak khusus mengatur pertambangan. Namun demikian, ada bagian materi muatannya yang menyebut dan karenanya mengatur pula bidang pertambangan. Pasal 3 ayat (1) UU ini, yang menguraikan lebih lanjut ketentuan pembatasan- pembatasan bidang usaha yang terbuka bagi modal asing, 26 menyebut “pertambangan bahan-bahan vital” sebagai perusahaan yang tertu tup bagi modal asing. Ketentuan ini menjadi penanda bahwa pada awal perkembangannya dalam hukum nasional, sektor pertambangan termasuk yang tidak dibuka untuk penanaman modal asing. Pada bagian Memori Penjelasan UU ini ditegaskan, perusahan-perusahaan tertentu termasuk dalam lapangan pertambangan bahan-bahan vital, harus dimiliki oleh pemerintah (pusat atau daerah).
Peraturan hukum kedua yang mengatur tentang pertambangan ialah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan. Penerbitan UU 10/1959 ini dilatarbelakangi oleh banyaknya hak-hak pembatalan yang dikeluarkan dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia pada masa Pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan Indische Mijnwet 1899 dan perubahannya. Dalam konsideran bagian Menimbang UU ini disebutkan ada empat alasan pembentukannya. Pertama, adanya hak-hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun 1949, yang hingga sekarang tidak atau belum dikerjakan sama sekali, sehingga pada hakikatnya sangat merugikan pembangunan negara. Kedua, pembiaran atas tidak atau belum dikerjakannya hak-hak pertambangan tersebut lebih lama tidak dapat dibenarkan dan dipertanggung jawabkan. Ketiga, agar hak-hak pertambangan tersebut dapat dikerjakan dalam waktu sependek mungkin guna kelancaran pembangunan, maka hak-hak pertambangan tersebut harus dibatalkan dalam waktu yang sesingkat-
26  Pasal 2 UU PMA 1958: “Modal asing diperkenankan bekerja dalam lapangan produksi dengan pembatasan-pembatasan terhadap jenis perusahaan termaksud dalam Pasal 3 dan mengingat ketentuan termaksud dalam Pasal 4”.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
singkatnya. Keempat, cara pembatalan hak-hak pertambangan seperti dalam Indische Mijnwet yang berlaku sekarang tidak digunakan, sehingga perlu suatu undang-undang khusus.
UU 10/1959 yang membatalkan hak-hak pertambangan terse- but menjadi dasar awal sebelum diterbitkannya Undang-Undang Pertambangan baru yang diharapkan akan mengatur pemberian hak- hak pertambangan baru. Namun demikian, jauh sebelum itu pada Juli 1951, sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya penguasaan per- tambangan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) Teuku Mr. Moh Hassan dan anggota DPRS lainnya menyusun mosi mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah guna membenahi pengaturan dan pengawasan usaha pertambangan di Indonesia. Mosi tersebut, yang dikenal dengan “Mosi Mr. Teunku Hassan dkk.”, memuat desakan kepada Pemerintah agar, 27
1.  Membentuk suatu Komisi Negara urusan pertambangan dalam jangka waktu satu bulan dengan tugas sebagai berikut:
a.  Menyelidiki masalah pengelolaan tambang minyak, timah, batubara, tambang emas/perak dan bahan mineral lainnya di Indonesia.
b. Mempersiapkan rencana undang-undang pertambangan Indo nesia yang sesuai dengan keadaan dewasa ini.
c. Mencari pokok-pokok pikiran bagi pemerintah untuk menye lesaikan/mengatur pengelolaan minyak di Sumatera khususnya dan sumber-sumber minyak di tempat lain.
d.  Mencari pokok-pokok pikiran bagi pemerintah mengenai status pertambangan di Indonesia.
e.  Mencari pokok-pokok pikiran bagi pemerintah mengenai status pertambangan di Indonesia.
f.  Membuat usul-usul lain mengenai pertambangan sebagai sumber penghasilan negara.
2.  Menunda segala pemberian izin, konsensi, eksplorasi maupun
27  Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Dapartemen dan Energi, Kilas Balik 50 Tahun Pertambangan Umum dan Wawasan 25 Tahun Mendatang (Jakarta: Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Dapartemen dan Energi, 1995), hlm. 11-20.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
memperpanjang izin-izin yang sudah habis waktunya, selama menunggu hasil pekerjaan Panitia Negara Urusan Pertam- bangan.
Beberapa tahun sejak mosi tersebut, suasana kebatinan untuk membentuk undang-undang pertambangan kembali mulai bergolak, terutama pada 1958-1959. Pembentukan undang-undang didasari oleh usaha-usaha untuk menjadikan semua tambang di Indonesia menjadi milik bangsa Indonesia sekaligus keinginan melahirkan be- berapa peraturan perundang-undangan yang menyangkut nasional- isasi usaha pertambangan. Peraturan undang-undang yang mengatur pengambilalihan usaha di bidang pertambangan tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Perindustrian/Pertambangan Milik Belanda yang Dike- nakan Nasionalisasi (PP 50/1959). Dalam PP ini disebutkan, nasional- isasi dikenakan pada perusahaan perindustrian/perdagangan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia berikut kantor direksi atau administrasinya, 28 serta berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia. 29 Dengan nasionalisasi ini, maka seluruh harta kekayaan dan harta cadangan yang pengurusan dan penguasaannya diselenggarakan oleh perusahaan yang dinasional- isasi, turut pula dikenakan nasionalisasi. 30
Sebagai tindak lanjut mosi DPRS kepada pemerintah, dibentuk sebuah panitia negara urusan pertambangan dengan dibantu oleh suatu Panitia ahli, untuk melaksanakan tugas antara lain merenca- nakan suatu Undang-Undang Pertambangan sebagai Penggan ti Indische Mijnwet . Ini berarti, mosi Mr. Teunku Moh. Hassan dkk. merupakan titik awal politik hukum pertambangan yang meng- upayakan sektor pertambangan sesuai dengan jiwa Pasal 33 UUD 1945. Keinginan untuk membenahi pengaturan dan pengawasan usaha pertambangan di Indonesia merupakan polik hukum yang menjadi dasar pembentukan produk hukum sesuai dengan apa yang dicita-citakan.
28  Pasal 1 ayat (1) PP 50/1959. 29  Pasal 1 ayat (2) PP 50/1959. 30  Pasal 1 ayat (3) PP 50/1959.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
Pada 1960, berdasaran mosi tadi, pemerintah menerbitkan sua- tu kebijakan yang mengatur tentang pertambangan, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 ten- tang Pertambangan (Perpu Pertambangan 1960). Dalam riwayat peraturan pertambangan, Perpu ini bisa dikatakan sebagai peraturan ketiga tentang pertambangan, namun sebetulnya yang pertama yang secara khusus mengatur bidang pertambangan. Dengan berlakunya Perpu Pertambangan 1960, maka keberlakuan Indishe Mijnwet 1899 menjadi berakhir. 31 Perpu Pertambangan 1960 mengizinkan pemerintah menarik modal asing untuk mengembangkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dalam usaha pertambangan di Indonesia. Penarikan modal asing tersebut dilakukan dengan pola kerja sama Production Sharing Contract sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1963 (PP 20/1963). Dengan demikian, pengaturan dalam UU Pertambangan 1960 masih menganut asas pengusahaan pertambangan yang sepenuhnya dilakukan dalam ne- geri, karena pada saat UU ini lahir tengah berlangsung kon fi gurasi politik demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. 32 Dalam demokrasi terpimpin, antara lain dianut prinsip anti liberalisme- kapitalisme; sedangkan investasi asing yang masuk ke dalam negeri merupakan bentuk liberalisasi bidang usaha dalam negeri yang tentunya tidak sesuai dengan prinsip Presiden Soekarno. 33 Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan melalui bentuk pinajaman luar negeri, yang akan dikembalikan dari hasil produksi bahan galian, sesuai PP No. 20 Tahun 1963.
Dengan kebijakan tersebut, maka investasi pertambangan menurun drastis, berlangsung dalam kurun waktu 1950-1965, sehingga pemasukan keuangan kas negara pun turun drastis pula. Pada saat yang sama, di berbagai bagian dunia lainnya justru sedang berlangsung mining exploration boom yang menghasilkan temuan cadangan bauksit, biji besi, mangan, tembaga dan bahan tambang
31 Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015), hlm. 34.
32 Redi, Hukum Pertambangan (Jakarta: Gramata Publishing, 2014), hlm. 46-7. 33 Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan , hlm. 34-5.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
lainnya yang berukuran besar. Kegiatan pertambangan terjadi besar- besar dan sangat eksploratif. 34
Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah akhirnya meng- ambil langkah kebijakan di bidang penenaman modal dengan membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pena- naman Modal Asing (UU PMA 1967). UU ini dalam riwayat per- aturan pertambangan bisa dikatakan sebagai peraturan keempat, yang di dalamnya menyinggung atau berkaitan erat dengan pertambangan. Berkebalikan dengan UU PMA sebelumnya di tahun 1958, UU ini memberikan kesempatan luas kepada pihak asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dalam berbagai aspek. Pasal 8 ayat (1) UU PMA 1967 menyatakan, “Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”.
Pada tahun yang sama dengan UU PMA yang baru tersebut, ter- bit pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan (UU Pertambangan 1967). UU ini bisa dikatakan sebagai peraturan kelima dalam riwayat peraturan tentang pertambangan. UU baru ini memberi kesempatan kepa da investor asing untuk menenamkan modalnya dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia dan memberikan kewenangan penge- lolaan pertambangan kepada pemerintah pusat, yang dalam hal ini diserahkan kepada Menteri Pertambangan (khususnya untuk bahan galian golongan a dan golongan b). UU ini juga memperkenalkan sistem pengusahaan kontrak karya, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, kuasa pertambangan. 35
UU Pertambangan 1967 memiliki perbedaan dengan peraturan sebelumnya. Perbedaan tersebut antara lain pada prinsip dasar mengenai pemberian kesempatan kepada perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan dan pengaturan baru mengenai pengurangan pengusahaan tambang langsung oleh negara dan bahwa negara berfungsi hanya sebagai pengawas dan
34 Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan , hlm. 35-6. 35 Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan , hlm. 36.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
pemberi bidang serta pengarahan. 36 Perbedaan lainnya yaitu mulai diatur mengenai perjanjian karya sebagaimana dalam Pasal 10 UU Pertambangan 1967,
1.  Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah atau perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
2.  Dalam menegakan perjanjian karya dengan kontrakor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini instansi pemerintah atau perusahaan negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh menteri.
3.  Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini berlaku sudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan galian yang ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya bentuk penanaman modal asing.
Ketentuan Pasal 10 inilah yang menjadi dasar lahirnya sistem pengusahaan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PK2B) dalam pertambangan. Selain itu, dalam UU No. 11 Tahun 1967 diatur mengenai kuasa pertambangan yang merupakan izin yang diberikan oleh Menteri untuk melakukan penambangan. Jika dibandingkan konsesi yang diperkenalkan Indis- che Staatsblad 1899, kuasa pertambangan dalam UU ini memiliki kemiripan, yaitu sama-sama merupakan perizinan. Namun kedua- nya berbeda: kuasa pertambangan hanya memberi kekuasaan untuk melaksanakan usaha pertambangan dan tidak kepemilikan pertambangan kepada pemegang kuasa pertambangan, sedangkan konsensi merupakan perizinan yang lebih luas dan kuat serta pemegang konsensi langsung memiliki hasil pertambangan yang
36 Sajuti Thalib, Hukum Pertambangan Indonesia (Bandung: Penerbitan Akademi Geologi dan Pertambangan, 1974), hlm. 15.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
bersangkutan. 37
Kuasa pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Per- aturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 (PP 32/1969) terdiri atas Surat Keputusan Penugasan Pertambangan; Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat; dan Surat Keputusan Pemeberian Kua- sa Pertambangan. Berdasarkan Pasal 7, Kuasa Pertambangan da- pat berupa Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum; Kuasa Pertam bangan Eksplorasi; Kuasa Pertambangan Eksploitasi; Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian; Kuasa Pertambangan Pengangkutan; dan Kuasa Pertambangan Penjualan.
Selain kekhasan mengenai kuasa pertambangan, dalam UU Pertambangan 1967 terdapat peraturan baru mengenai pengusa ha an pertam bangan kuasa pertambangan yang berbentuk KK atau PKP2B Pertam bangan. Pengaturan KK dan PKP2B ini menjadi perjanjian bagi pemerintah Indonesia dengan kontraktor atau penanaman modal dalam negeri dan asing. UU Pertambangan 1967 bahkan memperbolehkan kepemilikan saham seluruh atau sebagian bagi asing, dapat pula dilakukan dengan bentuk perusahaan patungan antara perusahaan asing dengan perusahaan dalam negeri. 38
UU Pertambangan 1967 ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (PP 32/1969). PP 32/1969 kemudian juga mengalami perubahan kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (PP 79/1992). Dalam PP 32/1969 disebutkan, usaha pertambangan pada bahan galian vital dan strategis hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan kuasa pertambangan dari Menteri Pertambangan, 39 sedangkan usaha pertambanga selain bahan
37 Thalib, Hukum Pertambangan Indonesia , hlm. 15.
38 Redi, Hukum Pertambangan , hlm. 50-1.
39  Pasal 1 PP 32/1969: “Setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan Kuasa Pertambangan dari Menteri Pertambangan, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Menteri”.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
galian vital dan strategis serta pertambangan rakyat bisa dilakukan setelah mendapatkan kuasa pertambangan dari pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi. 40 Pada PP 79/1992, tidak ada perubahan tentang pemerintah level mana yang berwenang menge- lola pertambangan. Perubahan tersebut hanya berkenaan dengan perimbangan penerimaan hasil pungutan negara berupa iuran tetap, iuran eksplorasi, dan iuran eksploitasi, yang perlu pula mem pertimbangkan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka memberikan otonomi yang seluas-luasnya. 41
Uraian tentang kebijakan pertambangan masa kemerdekaan atau pasca-kolonial sejauh ini menunjukkan terjadi perubahan men da sar dalam pengelolaan pertambangan. Pada mulanya, pasca-proklamasi, dengan semangat membebaskan diri dari sisa-sisa kolonialisasi, maka kebijakan pertambangan diarahkan untuk mengambil alih usaha dan menjadikannya sebagai aset nasional. Karena itu, nasionalisasi menjadi kata kunci dalam upaya membebaskan diri dari pengaruh kolonial dan mewujudkan tatanan hukum pertambangan yang baru. Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka penanaman modal asing terhadap “pertambangan bahan- bahan vital” juga ditutup. Namun begitu, dalam perkembangan berikutnya, melalui UU PMA 1967 dan UU Pertambangan 1967,
40 Pasal 5 ayat (2) PP 32/1969: “Menteri dapat menyerahkan pelaksanaan permintaan Izin Pertambangan Rakyat kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dengan menyatakan syarat-syarat dan petunjukpetunjuk yang perlu diindahkan dalam pelaksanaannya”. Pasal 47 ayat (1): “Pelaksanaan pengaturan usaha pertambangan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan bahan galian vital dan golongan bahan galian strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian tersebut sebagaimana termaksud dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pokok Pertambangan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian Kuasa Pertambangan oleh Menteri”.
41 Bagian Menimbang PP79/1992: “bahwa dalam rangka memberikan otonomi yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, dipandang perlu meninjau kembali perimbangan penerimaan hasil pungutan Negara dari sub sektor pertambangan umum berupa Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi dengan mengubah Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969”.
kon fi gurasi kebijakan pertambangan berubah drastis. Modal asing yang sebelumnya tertutup menjadi dibuka lebar. Sistem kontrak karya, perjanjian karya (PK2B), dan kuasa pertambangan juga diperkenalkan sebagai instrumen penambangan. Pada masa itu, yang berwenang melakukan pengelolaan pertambangan ialah pemerintah pusat untuk bahan galian vital dan strategis dan pemerintah daerah provinsi untuk bahan galian bukan vital dan strategis.

## D. Perkembangan Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara: Setelah Reformasi 1998
Reformasi 1998 menandai babak baru dalam upaya memperbaiki tatanan pemerintahan di Indonesia. Pada bidang pertambangan, banyak yang berubah setelah reformasi ini. Perubahan tidak seluruhnya pada peraturan yang khusus mengatur pertambangan, namun juga peraturan-peraturan lainnya tetapi memiliki keterkaitan pada pertambangan, misalnya tentang pemerintahan daerah.
Pada peraturan pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1974) diganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1999). Pergantian ini membawa perubahan pada otonomi yang luas pada kabupaten dan kota, yang mendapat kewenangan dengan cara open end arrangement, yaitu penyerahan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan rumusan umum, sehingga daerah otonom berwenang melakukan berbagai urusan pemerintah yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau tidak termasuk dalam yuridiksi pemerintahan yang lain. 42 Di samping itu terjadi pengutamaan penyelenggaraan desentralisasi dari pada dekonsen- trasi. Hal tersebut membawa perubahan pula pada kewenangan urusan pertambangan, di mana semula kewenangan perizinan pertambangan berada di tangan pemerintah kemudian beralih diserahkan kepada pemerintah daerah terutama kabupaten dan kota
42 Bhenyain Hoessin, Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintah Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi (Jakarta: Dapartemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2009), hlm. 28.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
yang mendapatkan otonomi seluas-luasnya. 43
Pada tahap awal mula pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah, yaitu melalui UU Pemda 1999, pengelolaan pertambangan belum dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini karena UU Pemda ini mengatur kewenangan dalam pendayagunaan sumber daya alam termasuk sebagai “kewenangan bidang lainnya” yang dikecualikan diberikan kepada pemerintah daerah. 44 Dalam rezim UU Pemeritahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah dalam pertambangan dimungkinkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah (UU Pemda 2004). Melalui UU Pemda terbaru ini, pengelolaan pertambangan ditetapkan sebagai bagian urusan pilihan yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. 45
Namun demikian, melalui rezim hukum pertambangan, sejak 2001 sebetulnya telah dimungkinkan pengelolaan pertambangan oleh pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 (PP 75/2001) memberi kewe- nangan pengelolaan pertambangan kepada pemerintah daerah. Dalam PP ini disebutkan, gubernur atau bupati/walikota dapat
43 Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan , hlm. 47.
44 Pasal 7 ayat (1) UU Pemda 1999: “Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fi skal, agama, serta kewenangan bidang lain”. Pada ayat (2), yang merinci kewenangan bidang lain, disebutkan meliputi “kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta  teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional”.
45  Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, sebagaimana Pasal 13 ayat (2) UU pemda 2004, ialah meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pada Penjelasan ketentuan ini disebutkan: “Yang dimaksud dengan ‘urusan pemerintahan yang secara nyata ada’ dalam ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata”.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan. 46 Berdasarkan PP ini, penerbitan keputusan kuasa pertambangan dapat dilakukan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota, yaitu disesuaikan dengan wilayah kuasa pertambangannya.
Dengan demikian terjadi perubahan mendasar dalam tata kelola pertambangan. Pada kebijakan yang baru, banyak urusan pemerintahan yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah daerah, termasuk urusan pertambangan. Di sisi lain, pada kebijakan sebelumnya, pengelolaan pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat, terutama untuk bahan galian golongan a dan golongan b; pemerintah daerah berwenang hanya untuk bahan galian golongan c. Dengan diberlakukannya PP 75/2001, yang mengakomodasi kebijakan dasar dalam UU Pemda 1999, maka keberlakukan UU Pertambangan 1967 menjadi dikesampingkan, sekalipun secara yuridis UU Pertambangan 1967 masih tetap berlaku sampai digantikan dengan UU Pertambangan berikutnya nanti di 2009. 47
Seiring dengan pergeseran kewenangan tersebut, terjadi ber- bagai permasalahan dalam pemberian izin pertambangan. Secara tidak langsung, pendelegasian kewenangan berdampak terhadap terjadinya tumpang tindih perizinan pertambangan, baik vertikal maupun horizontal. Tumpang tindih perizinan pertambangan, kehutanan, dan perkebunan merupakan potret buruknya sistem perijinan pemanfaatan lahan di Indonesia. Tumpang tindih perizinan di sektor pertambangan terjadi dalam izin usaha pertambangan (IUP); antara IUP dan tanah ulayat; juga antara IUP dan aeral penggunaan lahan lainnya. Tumpang tindih IUP sektor pertambangan dan lintas
46 Pada Pasal 1 angka 2 PP 75/2001 terkait perubahan Pasal 2 ayat (4) disebutkan: “Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta atau Perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan”.
47 Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan , hlm. 48-9.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
sektor ini menyebabkan banyak kerugian bagi negara, seperti kon fl ik sosial, tidak maksimalnya penerimaan negara baik dari pajak maupun penerimaan bukan pajak, serta terhambatnya kegiatan ekonomi di sektor-sektor tersebut (tambang, hutan, perkebunan). Hal tersebut dipicu dengan terbentuknya berbagai kebijakan di level pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan kebijakan yang ada di level pemerintah pusat. Misalnya pembentukan peraturan daerah yang tidak berdasarkan lagi pada UU Pertambangan 1967. Hal ini mendorong semakin semrawutnya pelaksanaan kegiatan pertambangan di berbagai daerah. 48
Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan (UU Minerba 2009) menjadi momentum pembaru- an hukum pertambangan Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Ia tergantung kondisi pada waktu dibentuknya peraturan tersebut. Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan sangat kontekstual. Pengaruh suasana politik, perekonomian, sosial akan menjadi aspek yang mempengaruhi suasana batin pembentukan peraturan perundang- undangan. 49
Dengan berlakunya UU Minerba 2009, dimulailah babak baru di mana dalam pengelolaan pertambangan hanya menganut rezim izin, tidak mengenal rezim kontrak seperti pada UU Pertambangan 1967. Untuk itu pada masa peralihan pelaksanaan UU Minerba 2009 terda- pat beberapa kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan. Pengalihan dari rezim kontrak yang ada kepada rezim izin, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. KK/ PKP2B tetap diakui sampai dengan berakhirnya kontrak/perjanjian.
Dalam kenyataannya, setalah 10 tahun berlakunya UU Minerba 2009 masih menyisihkan berbagai permasalahan terkait dengan penyesuaian dari kontrak kepada rezim izin. Padahal Pasal 196 UU Minerba 2009 memberikan waktu penyesuaian paling lambat satu tahun, termasuk mengenai kepastian perpanjangan KK/PKP2B menjadi izin. Masalah lainnya, yaitu berbagai kewajiban KK/PKP2B
48 Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan , hlm. 49.
49 Redi, Hukum Pertambangan , hlm. 52.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
yang diatur dalam UU Minerba 2009, seperti kewajiban divestasi saham, kewajiban pengolahan dan permurnian mineral, penciutan wilayah, dan penyesuaian penerimaan negara, tidak mampu diselesaikan secara terang benderang. Pelaku usaha KK/PKP2B berlindung dalam doktrin kesucian kontrak atau pacta sunt servanda, bahwa kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terikat.
Permasalahan pun berlarut-larut dengan posisi status quo dan ancaman gugatan ke artbitrase apabila pemerintah memaksakan pemegang KK/PKP2B untuk melaksanakan UU Minerba 2009 sebagaimana mestinya. Ada beberapa perusahaan yang memang mau melakukan negosiasi dan mengikuti kehendak pemerintah, namun perusahaan besar seperti Freeport dan Newmont Nusa Tenggara tetap teguh hanya melaksanakan kontrak karya yang mereka miliki.
Seiring adanya kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan, kerusakan fungsi lingkungan juga makin banyak dijumpai. 50 Dari aspek regulasi sebetulnya telah ada petunjuk dan arahan bagaimana kegiatan pertambangan harus dilakukan. Namun demikian, cara pandang dan orientasi tentang desentralisasi dan otonomi daerah yang sebatas pada adanya kewenangan pemerintah daerah dan distribusi pendapatan, berakibat pada upaya eksploitasi potensi sumber daya mineral dan batubara yang ada di daerah dengan tujuan memeroleh tambahan pendapatan. Cara pandang dan orientasi tersebut di sisi lain mengabaikan partisipasi masyarakat, pengawasan, dan pertanggungjawaban publik. 51

## 50 Dalam kasus pertambangan timah di Bangka-Belitung misalnya, Erwiza
Erman menyebut aktivitas yang berlangsung pasca-reformasi sangat rakus . Perusahaan tambang lama (PT Timah Bangka Tbk dan PT Koba Tin) bersama perusahaan-perusahaan tambang baru dan penambangan ilegal (tambang inkonvensional) melakukan penambangan secara eksploitatif dengan mencari keuntungan secepat mungkin dalam waktu relatif singkat dan tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Erwiza Erman, “Aktor, Akses, dan Politik Lingkungan di Pertambangan Timah Bangka”, Masyarakat Indonesia , 36, 2 (2010), hlm. 72.
51 Hartati, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertam- bangan Mineral dan Batubara”, Masalah-Masalah Hukum , 41, 4 (2012), hlm. 537-8.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
Pada saat UU Minerba 2009 diimplementasikan, tiba-tiba muncul kebijakan pemerintah yang menarik kembali kewenangan pengelola- an pertambangan dari kabupaten/kota, dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014). Penataan dan penyesuaian pengelolaan pertambangan yang semula sentralistis, lalu berubah menjadi desentraliasai, dengan UU baru ini menjadi sentralistis kembali. Kewenangan pemerintah kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pertambangan dicabut bahkan sampai pada kewenangan pengelolaan bahan galian batuan yang selayaknya berada di tingkat kabupaten/kota. Dengan demi- kian UU Minerba 2009, yang baru berlaku dan berjalan lima tahun, harus mendasarkan dan menyesuaikan ketentuannya dengan UU Pemda 2014. 52
Pada 2020 kembali terjadi perubahan kebijakan pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Minerba 2009 (UU Minerba 2020). Pada UU yang baru, kewe- nangan penyelenggaraan pertambangan minerba yang semula masih ada sebagiannya pada pemerintah provinsi beralih ke pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pun mempertegas sentralisasi kewenangan minerba ke pemerintah pusat. Walau sesungguhnya dalam Pasal 35 UU Minerba 2020 kewenangan perizinan dapat didelegasikan ke pemerintah dae rah melalui sebuah peraturan pemerintah, kenyataannya per- aturan pemerintah yang menjadi delegasi UU Minerba 2020 ti dak memberikan kewenangan perizinan selain kepada Menteri ESDM.
Namun demikian, UU Minerba 2020 yang dimohonkan peng- ujian ke Mahkamah Konstitusi memberikan arahan baru bagi perkembangan model pengusahaan minerba eks-KK/PKP2B. Dalam Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 169A UU Minerba 2020 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 169A UU Minerba 2020 mengatur, “KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan
52 Redi, Hukum Pertambangan , hlm. 51-2.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
operasi KK/PKP2B setelah memenuhi persyaratan”. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “diberikan jaminan”, apabila tidak dimaknai “dapat diberikan”. Pasal 169A UU Minerba 2020 harus dibaca menjadi: “KK dan PKP2B dapat diberikan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi KK/PKP2B setelah memenuhi persyaratan”.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan, penambahan Pasal 169A UU Minerba 2020 yang memberikan kesempatan kepada pemegang KK dan PKP2B memperoleh jaminan perpanjangan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) memiliki relevansi dengan konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU Minerba 2020. Dalam Pasal 75 ayat (3) UU Minerba 2020 diatur bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.
Ketentuan Pasal 75 UU Minerba 2020 telah jelas berkenaan dengan pemberian IUPK pada badan swasta harus dilaksanakan dengan cara lelang wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). Ketentuan yang membenarkan diberikannya jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian tidaklah tepat, sebab KK dan PKP2B yang secara otomatis mendapatkan jaminan perpanjangan menjadi IUPK merupakan instrumen hukum yang bersifat privat, yang tentu saja harus sudah selesai pada saat jangka waktu perjanjian tersebut berakhir. 53 Menu- rut Mahkamah Konstitusi, pemerintah seharusnya mulai mela ku kan penataan kembali dengan mengejawantahkan penguasaan negara terhadap sumber daya alam, khususnya dalam pemberian izin, untuk mulai dilakukan penertiban dengan skala prioritas sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Minerba 2009. Terlepas dari esensi adanya jaminan terhadap KK dan PKP2B diberikan perpanjangan IUPK setelah memenuhi persyaratan disebabkan karena faktor historis berkenaan dengan sejarah investasi, namun pemberian jaminan yang demikian akan menutup dan menjauhkan implementasi penguasaan
53  Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020, hlm. 170-3.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
sumber daya alam oleh negara. 54
Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi titik balik penguatan BUMN dan BUMD tambang untuk mendapatkan prioritas atas IUPK bekas KK dan PKP2B yang merupakan kehendak Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Tentu, pemberian prioritas ini memiliki tantangan tersendiri bagi BUMN dan BUMD, misalnya terkait dengan potensi corruption, rent seeking , dan weak governance . Namun, soal tata kelola ini menjadi tugas dari pemerintah agar BUMN dan BUMD menjadi organ penguasaan negara yang good corporate governance dalam memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Di sisi lain, Ahmad Khoirul Umam mencatat beberapa per- soalan mendasar dalam UU Pertambangan yang baru. Pertama, debirokratisasi perizinan, yang terlihat dari pencabutan keharusan pemerintah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pengendalian produksi dan ekspor, dan penghapusan dualisme izin usaha pertambangan (IUP) yang sebelumnya dipisahkan antara eksplorasi dan operasi menjadi IUP saja. Kedua, revisi UU memangkas peran dan kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang ini berarti mengeluarkan pemerintah daerah dalam konteks penguasaan minerba. Ketiga, UU Minerba baru mem- beri peluang besar bagi pelaku usaha untuk mengoptimalkan kapa- sitas perusahaannya, yang ini menunjukkan aturan negara sekadar memfasilitasi kekuatan modal untuk mengeksploitasi kekayaan tambang secara terstrutur dan masif. Keempat, upaya hilirisasi berupa pemisahan kategori ativitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang tanpa mengubah sifat fi sik dan kimiawinya, yang sebelumnya digabung jadi satu. Kelima, UU Minerba baru membuka pintu masuk perusahaan modal asing ter lalu besar, disebabkan memungkinkan area konsesi tambang perusahaan raksasa tambang asing diubah menjadi wilayah usaha pertambangan khusus tanpa harus kembali ke negara melalui wilayah pencadangan nasional dan dilelang terlebih dahulu. 55
54  Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020, hlm. 170-3. 55 Ahmad Khoirul Umam, “Reformasi Tata Kelola ataukah Resentralisasi Kekuasaan Negara? Arah Perubahan UU Minerba di Indonesia”, dalam
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
Uraian perkembangan kebijakan pertambangan minerba pasca- reformasi 1998 memperlihatkan persoalan pertambangan sebagai bagian dari persoalan desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini terlihat sekali dari tarik ulur pengelolaan pertambangan sebagai urusan siapa dan mendapatkan apa. Pada mulanya, dengan semangat reformasi berupa desentralisasi pemerintahan, maka pertambangan termasuk sebagai bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, yang disesuaikan dengan keberadaan dan luas wilayah pertambangan. Belakangan, kewenangan ini diambil kembali oleh pemerintah pusat. Pasca reformasi 1998, kebijakan pertambangan minerba juga diwarnai dengan pengenalan dan pemberlakun rezim izin sebagai instrumen penambangan, yang menggantikan kontrak. Penggantian instrumen hukum penambangan ini sebetulnya penting dalam upaya mereformasi pengelolaan pertambangan yang sejalan dengan amanat Konstitusi, karena izin berada dalam dimensi hukum publik sementara kontrak dalam dimensi hukum privat. 56

## E. Kesimpulan
Artikel ini telah memaparkan dinamika perkembangan kebijakan hukum dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sejak sebelum sampai sesudah masa kemerdekaan. Secara umum prak tik pengelolaan dan pengusahaan minerba didasarkan pada per tim bangan cermat seperti pendapatan informasi geogra fi s
Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba , ed. Ahmad Khoirul Umam (Jakarta: Universitas Paramadina, 2021), hlm. 9-13.
56 Namun demikian, sebagaimana diingatkan Marulak Pardede, asumsi kontrak akan menempatkan pemerintah dalam keadaan yang sejajar dengan pelaku usaha sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan apabila pemerintah bersikap konsisten dan tidak menyalahgunakan kepentingan pelaku usaha. Sebaliknya, izin yang seolah-olah menempatkan pemerintah dalam posisi di atas pelaku usaha, juga tidak menjawab persoalan manakala izin ini tidak melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Marulak Pardede, “Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan terhadap Kedaulatan Negara”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18, 1 (2018), hlm. 18.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
dan geologis, ukuran bentuk endapan, distribusi lapisan minerba, umur penambang, tingkat produksi yang dibutuhkan, ketersediaan peralatan, dan lain-lain. Dalam upaya melakukan pertambangan, beberapa jenis instrumen pengusahaan mineral dan batubara diperkenalkan dan diberlakukan: konsesi, kontrak karya, perjanjian karya, kuasa pertambangan, dan izin pertambangan. Pada masa kolonial, konsesi, kontrak, dan izin pernah digunakan, namun dengan tujuan kolonialisasi dan mendapatkan hak monopoli dalam penambangan. Pada masa kemerdekaan, pada mulanya berlaku kon trak karya, perjanjian karya, kuasa pertambangan, namun belakangan setelah lebih satu dekade atau dasawarsa reformasi 1998 mulai digunakan izin usaha pertambangan. Tidak lama setelah reformasi 1998, dijumpai pula dinamika berkenaan dengan kewenangan pengelolaan pertambangan. Mulai 2001, pengelolaan pertambangan dijadikan sebagai bagian dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Belakangan ini, kewenangan tersebut diambil alih kembali oleh pemerintah pusat. Berbagai dinamika perkembangan tersebut memperlihatkan banyak hal yang berubah dalam pengelolaan pertambangan, utamanya pada instrumen hukum yang digunakan dan kewenangan siapa. Namun demikian, dari perkembangan yang telah dipaparkan juga menunjukkan bahwa pertambangan mineral dan batubara selalu dipandang sebagai komoditas penting dan strategis sehingga layak diperebutkan, entah itu dulunya oleh penguasa kolonial maupun belakangan oleh pemerintah pusat dan daerah, untuk kemudian dituangkan dalam peraturan hukum.

## Daftar Pustaka
Artikel, Buku, dan Laporan Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Ekonomi . Jakarta: Kompas, 2010.
Ayudhia S., Amanda. “Batubara sebagai Sumber Energi: Asal,
Jenis, dan Kegunaannya”. https://ugrg.ft.ugm.ac.id/artikel/ batubara-sebagai-sumber-energi-asal-jenis-dan-kegunaannya/. Diakses 10/10/2021.
Bank Dunia. “Ringkasan Eksekutif Perkembangan, Pemicu dan
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
Dampak Harga Komoditas: Implikasinya terhadap Per- ekonomian Indonesia”. Laporan Pengembangan Sektor Perdagangan, Kantor Bank Dunia Jakarta, Jakarta, 2010. Bronto, Sutikno dan Udi Hartono. “Potensi Sumber Daya Geologi di Daerah Cekungan Bandung dan Seitarnya. “ Jurnal Geologi Indonesia, 1, 1 (2006): 9-18.
Erman, Erwiza. “Aktor, Akses, dan Politik Lingkungan di
Pertambangan Timah Bangka”. Masyarakat Indonesia, 36, 2
(2010): 71-101. DOI: 10.14203/jmi.v36i2.640.
Gaffar, Janedjri M. “Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Makalah dalam Seminar Nasional Pancasila, Surakarta,
17/10/2009. Tersedia pada https://www.mkri.id/public/ content/infoumum/artikel/pdf/makalah_makalah_17_ oktober_2009.pdf.
Hamidi, Jazim. “Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Risalah Hukum, 2, 2 (2006): 68-86. Hartati. “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara”. Masalah-Masalah Hukum, 41, 4 (2012): 529-39. DOI: 10.14710/mmh.41.4.2012.529-539. Hayati, Tri. Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015. Hoessin, Bhenyain. Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintah Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi. Jakarta: Dapartemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2009.
Manurung, Hotden dan Amanda Ayudhia S. “Sumber Daya Geologi
Indonesia”. https://ugrg.ft.ugm.ac.id/artikel/sumberdaya-geo- logi-indonesia/. Diakses 20/10/2021.
Mills, Karen dan Mirza A. Karim. “Disputes in the Oil and Gas Sector:
Indonesia”. Journal of  World Energy Law & Business , 3, 1 (2010):
44-70.
Pardede, Marulak. “Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan terhadap Kedaulatan Negara”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18, 1 (2018): 1-22. DOI: 10.30641/dejure.2018.V18.1-21.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
Perwira, Indra. “Realitas Politik Hukum Perundang-undangan Indo- nesia Pasca Reformasi”. Padjadjaran Law Review, 5 (2017): 1-9. Prinanda, Yuda. “Apa itu Pengertian VOC, Sejarah Kapan Didirikan,
dan Tujuannya?”. https://tirto.id/apa-itu-pengertian-voc-seja- rah-kapan-didirikan-dan-tujuannya-gaaG, 14/2/2021. Diakses 20/10/2021.
Rahmana, Siti. Dari Mendulang Jadi Menambang: Jalur Emas di Lebong (Bengkulu) Abad XIX hingga Abad XX. Yogyakarta: Deepublish,
2018.
Razak, Muhammad Ishak. “Kebijakan dan Dampak Ekonomi Sektor
Pertambangan”. Dalam Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia?
Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba, diedit oleh Ahmad Khoirul Umam, 192- 217. Jakarta: Universitas Paramadina, 2021.
Redi, Ahmad. “Dilema Penegakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil”. Jurnal Rechs Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 5, 3 (2016): 399- 420. DOI: 10.33331/rechtsvinding.v5i3.152.
Redi, Ahmad. Hukum Energi: Konsep, Sejarah, Asas, dan Politik Hukum .
Depok: Rajawali Pers, 2020.
Redi, Ahmad. Hukum Pertambangan. Jakarta: Gramata Publishing,
2014.
Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mine ral.
“Kilas Balik Sejarah Pertambangan dan Energi di Indonesia”. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ kilas-balik-sejarah-pertambangan-dan-energi-di-indonesia,
15/10/2008. Diakses 20/10/2021.
Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Laporan Kinerja Tahun 2018 . Jakarta: Kementerian Enegeri dan
Sumber Daya Mineral, 2019.
Republik Indonesia, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.
“Siaran Pers Cadangan Batubara Masih 38,84 Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong”, 26/7/2021. Diakses 10/10/2021.
Rizal, Samuel, DB. Paranoan, dan Suarta Djaja. “Analisis Dampak
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman.” Jurnal Administrative Reform, 1, 3, (2013): 516-30. DOI: 10.52239/jar.v1i3.482. Saleng, Abrar. Hukum Pertambangan . Yogyakarta: UII Press, 2004.
Salinding, Marthen B. “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat”.
Jurnal Konstitusi , 16, 1 (2019): 148-69. DOI: 10.31078/jk1618. Sigit, Soetaryo. “Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan Pertambangan Indonesia”. Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 1996.
Sitompul, Martin. “Mendulang Sejarah Tambang Nusantara”. https://historia.id/ekonomi/articles/mendulang-sejarah- tam bang-nusantara-P4WOp/page/1, 26/9/2017. Diakses
20/10/2021.
Soemantri M, Sri. Hak Uji Material di Indonesia. Bandung: Alumni,
1997.
Thalib, Sajuti. Hukum Pertambangan Indonesia . Bandung: Penerbitan Akademi Geologi dan Pertambangan, 1974.
Umam, Ahmad Khoirul. “Reformasi Tata Kelola ataukah Resentral- isasi Kekuasaan Negara? Arah Perubahan UU Minerba di
Indonesia”. Dalam Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba, diedit oleh Ahmad Khoirul Umam, 8-25. Jakarta: Universitas Paramadina, 2021.
Uropdana, Arif R. “Pertambangan di Indonesia dari Masa VOC sampai Orde Baru (Freeport)”. https://jubi.co.id/pertambangan- di-indonesia-dari-masa-voc-sampai-orde-baru-freeport/, 30/5/2020. Diakses 20/10/2021.

## Peraturan dan Putusan Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 ten- tang Penanaman Modal Asing. Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 138.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 ten tang
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
Pembatalan Hak-Hak Pertambangan. Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1759.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 ten- tang Penanaman Modal Asing. Lembaran Negara Tahun 1967
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 ten tang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ten  tang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Un- dang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan. Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2055.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Perindustrian/Pertambangan
Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. Lembaran Nega ra Tahun 1959 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1889.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154.
Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 64/
PUU-XVIII/2020, 7/10/2021, perihal Pengujian Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.