Urgensi Perubahan Paradigma Penegakan Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Era Kontemporer
Primus Adiodatus Abi Bartama 1 dan Aloysius Wisnubroto 2

## ABSTRACT
Contemporary era with a dynamic information society presents new challenges in various fields of human life, one of them is law enforcement. The failure of law enforcement system in realizing substantial  justice  in  a  dynamic  society  is  caused  by  paradigmatic  legal  issues.  The  problems which  are  going  to  be  studied  and  answered  are  how  the  law  enforcement  paradigm  shift urgency  in  facing  the  challenges  of  contemporary  era.  Through  methods  that  are  doctrinaire (normative-philosophical), it is found the limitations of law enforcement system that resulted in the law, particularly in the settlement through the judiciary, are not able to bring about justice because  they  are  still  hampered  due  to  the  paradigm  of  positivistic.  Thus  the  paradigm  shift becomes very urgent to overcome the limitations of the legal system is positivistic. The paradigm that is deemed in accordance with the needs of society that is dynamic  information society is a legal paradigm that is non-positivistic.
Keyword: Law enforcement, Paradigm, Contemporary era, Justice system.

## INTISARI
Era  kontemporer  dengan  masyarakat  informasinya  yang  dinamis  menghadirkan  tantangan- tantangan  baru  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  manusia,  salah  satunya  adalah  masalah penegakan  hukum.  Kegagalan  sistem  penegakan  hukum  dalam  mewujudkan  keadilan  yang substansial  dalam  masyarakat  yang  dinamis  disebabkan  karena  permasalahan  hukum  yang bersifat  paradgmatis.  Permasalahan  yang  hendak  dikaji  dan  dijawab  adalah  bagaimana  urgensi perubahan paradigma penegakan hukum dalam menghadapi tantangan era kontemporer. Melalui metode yang bersifat doktriner (normatis-filosofis), diperoleh temuan bahwa keterbatasan sistem penegakan hukum  yang  mengakibatkan hukum,  khususnya dalam  penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan, tidak mampu mewujudkan keadilan dikarenakan masih terbelenggun dengan paradigma  hukum  positif.  Demikian  perubahan  paradigma  menjadi  sangat  urgen  untuk mengatasi  keterbatasan  sistem  hukum  positif.  Paradigma  yang  dipandang  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  informasi  yang  bersifat  dinamis  adalah  paradigma  hukum  yang  bersifat nonpositivistik.
Kata Kunci: Penegakan hukum, Paradigma,Era kontemporer, sistem peradilan.

## A. Latar Belakang Masalah
Era  kontempoter  yang  kini  ditandai  dengan  pesatnya  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  (terutama  Teknologi  Informasi)  melahirkan  suatu  tipe  masyarakat  baru  yakni
1 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, korespondensi pada aambartama75@gmail.com
2 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, korespondensi pada qw.aloy@gmail.com
“Masyarakat  Informasi”.  Karakteristik  yang  sekaligus  manjadi  tuntutan  dalam  masyakarat informasi adalah kecepatan dan kemudahan 3 .Keberadaan masyarakat informasi saat ini tentunya menjadi  tantangan  tersendiri  dalam  bidang  hukum,  terutama  terkait  aspek  penegakan  hukum. Dalam  era  kontemporer  bidang  kehidupan  manusia  juga  berkembang  semakin  kompleks, sehingga  wajar  bila  hukum  terutama  yang  berbasis  peraturan  perundang-undangan  tidak  dapat mencakup  seluruh  bidang  kehidupan  manusia  secara  tuntas 4 .  Paul  Scholten  mengambarkan ketertinggalan  hukum  dengan  perkembangan  masyarakat  dalam  ungkapan  yang  bernas:  “ Het recht hinkt achter de feiten aan” 5 .
Pesatnya  perkembangan  teknologi  serta  pemanfaatannya  secara  meluas  ternyata  tidak berbading  lurus  dengan  budaya  masyarakatnya,  termasuk  sistem  penegakan  hukumnya. Beberapa  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia  mencerminkan  kesenjangan  antara  sistem  hukum (termasuk  penalaran  hukum)  dengan  perkembangan  teknologi  yang  mempengaruhi  sikap  dan perilaku  masyarakat.  Kasis-kasus  tersebut  antara  lain:maraknya cyber  crime yang  tidak terselesaikan, kecenderungan overcriminalization terhadap ungkapan atau kritik melalui internet yang  dianggap  pencemaran  nama  baik,  aparat  kepolisian  yang  “gagal  paham”  dalam penggerebekan  rumah  produksi  game on  line ,  pro-kontra  transportasi  berbasis  aplikasi on  line , pro-kontra kebijakan blocking dan filtering konten media yang bersifat negatif.
Tampaknya  kasus-kasus  yang  terjadi  di  era  kontemporer  terkait  dengan  realitas pemanfaatan  teknologi  dalam  masyarakat  informasi,  sementara  penegakan  hukumnya  masih bersifat “ business as usual ” dengan mengandalkan hukum positif yang merupakan tatanan dalam masyarakat  industri.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  guna  mewujudkan  penyelesaian  masalah yang  berkeadilan  dalam  era  kontemporer  diperlukan  suatu  perubahan  yang  fundamental  dalam penegakan  hukum.  Demikianpermasalahan  yang  akan  dikaji  dalam  tulisan  ini  adalah: “bagaimana  urgensi  perubahan  paradigma  penegakan  hukum  dalam  menghadapi  tantangan  era kontemporer?”.  Pembahasan  yang  ada  akan  berfokus  pada  batasan  Era  kontemporer  dan tantangannya serta urgensi perubahan paradigma penegakan hukum.
3 Florida Nirma Sanny Damanik, “Menjadi Masyarakat Informasi”, JSM STMIK Mikroskil Vol 13, No 1, April 2012, hlm. 73.
4 Sudikno mertokusumo, 2014, Penemuan Hukum , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm. 48-49.
5 Bambang  Angkoso  Wahyono,  “Teknik  Menemukan  Hukum  Dalam  Hukum  Pidana”,  diakses  dari http://dilmil- balikpapan.go.id/?p=content&id=60 , pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 21:01.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah yuridis-filosofis ,  dengan jenis  penelitian dogmatik yang  bersifat perskriptif .  Spesifikasi  penelitian  ini  yaitu deskriptif- analitis .  Metode  pengumpulan  data  yang    digunakanmelalui  metode library  research (metode kepustakaan)  dengan  menguji  bahan  dokumen  dan  bahan  pustaka  yang  diguna-kan  dalam penelitian  ini.Data  dianalisis  dengan  jalan  menafsirkan  dan  membangun  pernyataan  yang terdapat dalam dokumen berupa teori, makna dan substansi dari berbagai literatur, serta pendapat para  pakar  yang  berkaitan.  Sehingga  didapat  kesimpulan  tentang  urgensi  perubahan  paradigma penegakan hukum dalam menghadapi tantangan era kontemporer.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Era Kontemporer dan Tantangannya
Pada umumnya istilah ‘kontemporer’ diartikan sebagai waktu masa saat ini, sekarang, era atau  zaman  yang  menunjuk  waktu  yang  sama  dengan  saat  ini. 6 Dalam  tataran  filsafat, kontemporer  berarti  berkaitan  dengan  isu-isu  kekinian  yang  mendasar.  Isu  tersebut  sedang dicarikan  jawabannya  oleh  para  pemikir-pemikir  kontemporer  sendiri.  Periodisasi  filsafat kontemporer  pada  dasarnya  masih  mengacu  pada  kurun  waktu  abad  ke-19  sampai  dengan  saat ini.  Pergeseran  demi  pergeseran  dialami  filsafat  sesuai  dengan  tuntutan  dinamika  rasonalitas. Pergeseran  tersebut  amatlah  khas,  mulai  dari  paradigma  yang cosmosentris ,  lalu      paradigma theosentris ke  paradigma antroposentris dan  selanjutnya  di  era    kontemporer  dikenal  dengan istilah  paradigma logosentris . Logosentris dapat  diartikan  sebagai  paradigma  dimanasuatu wacana menjadi sudut pandang tersendiri dalam pengembangan filsafat. 7
Terlepas  dari  tataran  filsafat,  pembahasan  mengenai  era  kontemporer  tentunya  tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang menjadi salah  satu  tanda  dari  kemunculan  era  ini 8 .  Digambarkan  pada  era  ini  ilmu  dan  teknologi diaplikasikan  dalam  berbagai  sektor  kehidupan  manusia.  Dapat  dikatakan  bahwa  era
6 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Bahasa Indonesia , Pusat Bahasa, Jakarta, hlm.751.
7 Syarifuddin,”Konstruksi Filsafat Barat Kontemporer”, Jurnal Substantia , Vol. 13, No. 2, Oktober 2011, hlm 321- 232,  Lihat  juga:  Siswo  Harsono,  “Ekokritik:  Kritik  sastra    berwawasan    Lingkungan”,  Vol  32  No.  1  Tahun  2008 hlm. 3.
8 Abdul Karim Fikrah, “Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan”, Fikrah Vol. 2, No. 1, Juni 2014 hlm. 285-287.
kontemporer  sangat  kental  dengan  inovasi-inovasi  teknologi  di  berbagai  bidang  kehidupan 9 . Salah  satu  inovasi  teknologi  yang  mempunyai  pengaruh  sangat  besar  dalam  berbagai  bidang kehidupan adalah Information and  Communication  Technologies (ICT) atau  yang lebih dikenal dengan Teknologi Informasi (TI).
Pada  intinya  dapat  dikatakan  bahwa  teknologi  informasi  mengubah  cara  dunia  dalam berkomunikasi  menjadi  cepat  dan  mudah  dalam  memperoleh  informasi.  Kemudahan  dan cepatnya  perolehan  informasi  tersebut  membuat  berbagai  aktivitas  dalam  berbagai  bidang kehidupan  manusiapun  menjadi  mudah  dan  cepat.  Kemudahan  dan  kecepatan  yang  ditawarkan oleh teknologi informasi ternyata juga disusul oleh berbagai permasalahan baru muncul ke dalam berbagai  bidang,  termasuk  bidang  hukum.  Mudah  dan  cepatnya  orang  berkomunikasi  dan berbagi  informasi  menimbulkan  masalah  pada  keakuratan  atau  ketepatan  pada  informasi. Berjuta-juta  bahkan  miliaran  informasi  setiap  harinya  mengalir  di  internet  yang  sulit  bahkan tidak diketahui mana benar ataupun yang tidak. Secara konkrit hal ini kita dapat dilihat dimana banyak kasus penipuan jual beli online dan penyebaran berita bohong (hoax) yang sedang marak terjadi  ditengah  masyarakat.  Permasalahan  lain  lagi  terkait  kemudahan  yang  ditawarkan teknologi informasi adalah juga memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai hal negatif, misalnya  saja  jual  beli  narkotika online yang  sedang  marak  terjadi.  Hal  terakhir  yang  sangat menarik  dibalik  kemudahan  dan  cepatnya  teknologi  informasi  adalah  kompleksitas  yang tersembunyi  di  dalammnya.  Kompleksitas  yang  dimaksudkan  bukanlah  dalam  pengaksesan informasi,  namun  dalam  pemahaman  lebih  jauh  tentang  realitas  teknologi  informasi  sendiri. Bahkan kompleksitas tersebut telah diistilah dengan ‘Hyper Reality’ atau ‘Virtual Reality’ .Hal ini untuk  menggambarkan  bahwa  perkembangan  teknologi  informasi  melalui  internet  telah membentuk  suatu  dunia  baru  diluar  dunia  nyata  yang  kita  hadapi  saat  ini.  Tidak  hanya sebagaimana  dipaparkan,  masih  tersisa  banyak  permasalahan  lain  yang  menjadi  tantangan dengan  adanya  teknologi  informasi.  Masalah  kedaulatan  antar  negara,  kompetisi  yang  tinggi, pereduksian  nilai-nilai  yang  ada  dimasyarakat  dan  lain  sebagainya.  Tentunya  permasalahan  ini tidak  dapat  dibiarkan  begitu  saja  dan  harus  segera  dilakukan  berbagai  upaya  dalam menanggulangi  permasalahan  yang  ada  tersebut.  Berbagai  bidang  kehidupan,  termasuk  bidang hukum  merupakan  suatu  upaya  yang  dari  masa  ke  masa  merupakan  harapan  dalam  pemecahan berbagai masalah  yang ada dalam kehidupan masyarakat.  Tentunya di  era kontemporer dengan
9 Amsel Bakhtiar, 2011, filsafat Ilmu , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 70-71.
masyarakat  informasi  didalamnya  berharap  hukum  mampu  untuk  memberikan  solusi  dalam menhadapi permasalahan yang muncul.

## 2. Paradigma dan Peranannya dalam Pemecahan Masalah
Paradigma dapat artikan sebagai suatu keseluruhan sistem kepercayaan,  nilai dan teknik yang  digunakan  bersama.  Paradigma  identiksebagai  sebuah    bentuk  atau  model  untuk menjelaskan suatu proses  ide secara jelas. Paradigma juga dapat  dikatakan sebagai  seperangkat asumsi-asumsi teoritis umum dan hukum-hukum serta teknik-teknik aplikasi yang dianut secara bersama  oleh  para    anggota  suatukelompok  ilmiah.  Bila  ditinjau  mendalam  paradigma  dapat dipahami  sama  dengan world  view (pandangan  dunia), general  perspective (cara    pandang umum), atau way ofbreaking down the complexity (cara untuk menguraikan kompleksitas) 10 .
Paradigma  merupakan  kepercayaan,  perasaan  dan  segala  sesuatu  yang  terdapat  dalam pikiran  orang  yang  berfungsi  sebagai  pengerak  bagi  keberlangsungan  hidup,  perubahan  sosial dan  moral.  Sudut  pandang    ( worldview) dapat  diartikan  sebagai  pandangan  manusia  terhadap realitas  dunia  yang  berfungsi  sebagai  sarana  perubahan  sosial  dan  moral.  Sehingga worldview juga dapat diartikan sebagai sistem kepercayaan asas yang integral tentang hakekat diri manusia, realitas,  dan  tentang  makna  eksistensi.  Alparslan  Acikgence  memaknai worldview sebagai  asas bagi setiap perilaku manusia, termasuk aktivitas-aktivitas ilmiah dalam ilmu pengetahuan. Setiap aktivitas      manusia  akan  mencari  dan  menguraikan  ke  dalam worldview .  Suatu worldview umumnya memiliki lima struktur konsep atau pandangan yang terdiri dari : 11
a. Struktur konsep tentang ilmu pengetahuan;
b. Struktur konsep tentang alam semesta;
c. Struktur konsep tentang manusia;
d. Struktur konsep tentang kehidupan; dan
e. Struktur konseptentang nilai moralitas.
Paradigmamerupakan  kerangka  interpretatif.  Dalam  hal  ini  paradigma  dipandu  oleh seperangkat  keyakinan  dan  perasaan  tentang  dunia  dan    bagaimana  harus  dipahami  dan dipelajari.  Sehingga  paradigma  digunakan  untuk  merumuskan to  learn (apa  yang  ingin
10 Nurkhalis, “Konsep Epistimologi Paradigma Thomas Kuhn”, Jurnal Substantia , Vol. 14, No. 2, Oktober 2012.
11 Ibid , hlm 214.
dipelajari), question  to  answer (pertanyaan  untuk  jawaban),  atau  menindaklanjuti  suatu interpretasi dalam menjawab permasalahan dalam bentuk pertanyaan.
Paradigma  dipengaruhi  faktor  yang  berkaitan  dengan rule  of  man atau rule  of  human being atau rule  of  other  beings .  Sehingga  kebenaran  berdasarkan worldview bersifat individualistis  dan  kebenaran  yang  bersifat  universal  tidak      lain  adalah  ada  klaim agreement legitimed yang  mengarah  kepada  pembentukan worldview .  Sifat  dari  paradigma  membuka kesadaran  bersama  bahwa  para  ilmuwan    itu  tak  akan  selamanya  bekerja  dalam  suatu  suasana ‘objektivitas’ yang mapan,  yang bertindak tak lebih hanya sebagai penerus yang berjalan dalam suatu alur progresi yang linier. Para ilmuwan sejati selalu memilikinaluri sendiri untuk bergerak secara  inovatif  guna  mencari  dan  menemukan  alur-alur  pendekatan  baru,  atau  untuk mempromosikan cara pendekatan yang sampai saat itu sebenarnya sudah ada namun yang selama ini  terpendam  dan  terabaikan  oleh  kalangan  yang  selama  ini  berkukuh  pada  paradigma  lama yang  diyakini  telah  berhasil  menyajikan  sehimpunan  pengetahuan  yang  normal  dan  tak  lagi diragukan    pengakuannya.  Akan  tiba  saatnya  ketika  paradigma  lama  sebagai  ilmu  yang dipandang normal dan diakuipada masanya  gagal menjawab masalah-masalah  baru dan hanya akan menimbukan anomali-anomali saja. Keadaan seperti itu akan  mengundang paradigma baru untuk  muncul  dan  bisa  menawarkan  alternatif  penyelesaian.  Gagasan  paradigma  baru  tersebut muncul baik secara eksplisit atau  implisit, umumnya menghendaki bahwa perubahan paradigma membawa para  ilmuwan belajar lebih dekat lagi kepada kebenaran.
Suatu  paradigma  pada  akhirnya  akan  menunjukan  unsur  penyelesaian  masalah  ( puzzle solving) yang  kongkrit  yang  jika  digunakan  sebagai  model,  pola,    atau  contoh  yang  dapat menggantikan kaidah-kaidah yang secara eksplisit menjadi dasar bagi pemecahan permasalahan yang  dialamai  oleh  paradigma  lama.  Suatu  paradigma  akan  bertahan  sedangkan  yang  lain  mati karena  salah  satunya    dapat  menyelesaikan  permasalahan.  Mengenai  perubahan,  hal  tersebut merupakan  hal  yang  rumit.  Manusia  mungkin  menolak  perubahan,  namun  proses  telah ditetapkan  dalam  gerak  yang  lambat  sekalipun  akan  terus  bersama-sama    menciptakan pengalaman-pengalamanyang  baru.  Thomas  Kuhn  menyatakan  bahwa  kesadaran  adalah prasyarat  untuk  diterima  semua  perubahan.  Banyak  hal  yang  mempengaruhi  sebuah  kesadaran untuk  muncul.  Seorang  ilmuwan  atau  agen        perubahan  akan  membantu  menciptakan  sebuah paradigma dengan teori  ilmiah  yang dapat  menggesekan paradigma lama. Hal  ini dapat  dilihat,
misalnya dari  sistem Ptolemous (bumi di pusat alam semesta) ke sistem Copernicus (matahari di pusat  alam    semesta) , dan  bergerak  dari  fisika  Newton  ke  Relativitas  dan  akhirnya  ke  fisika kuantum.  Kedua  gerakan  perubahan    tersebut  akhirnya      mengubah worldvie w  (pandangan dunia).  Transformasi-transformasi  inilah  yang  secara  bertahap  menciptakan  bentuk  baru paradigma dari sebelumnya keyakinan/ paradigma lama. 12

## 3. Penegakan Hukum dan Permasalahannya di Indonesia
Penegakan  hukum  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  dilakukannya    upaya  untuk ditegakkannya atau berfungsinya norma-norma hukum secara  konkrit sebagai pedoman perilaku dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek,  yakni dari sudut subjeknya dan objeknya sebagaimana dipaparkan berikut : 13
a. Ditinjau  dari  subjeknya,  penegakan  hukumdapat  dilakukan  oleh  subjek  yang  luas  dan  dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum  oleh  subjek  dalam  arti sempit.
1) Dalam  arti  sempit,  penegakan  hukum  itu  hanya  diartikan  sebagai  upaya  aparatur penegakan  hukum  tertentu  untuk  menjamin  dan    memastikan  bahwa  suatu  aturan  hukum berjalan  sebagaimana  seharusnya.    Dalam  memastikan  tegaknya  hukum  itu,  apabila diperlukan,  aparatur    penegak  hukum  itu  diperkenankan  untuk  menggunakan  daya  paksa.
Aparatur  penegak  hukum  mencakup  pengertian  mengenai  institusi  penegak  hukum  dan aparat (orangnya) penegak hukum. Aparatur penegak hukum  yang dikenal sering terlibat dalam  proses  tegaknya  hukum  itu  adalah  polisi,    jaksa,  hakim,  advokat  dan  pembina pemasyarakatan. Mencakup pula  pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugasaparat atau aparatur  yang  terlibat  yaitu  terkait  dengan  kegiatan  pelaporan  atau  pengaduan, penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  pembuktian,  penjatuhan  putusan  dan  pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan terpidana.
2) Dalam  arti  luas,  proses  penegakan  hukum  itu  melibatkan  semua  subjek  hukum  dalam setiap  hubungan  hukum.  Siapa  saja  yang  menjalankan  aturan  normatif  atau  melakukan
12 Ibid.
13
Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”,
diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada  tanggal  3  maret  2017  pukul  15:06.  Lihat Juga  So  Wong  Kim,  2009  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Upaya  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup,  Tesis, Universitas Diponogoro, Semarang, hlm. 25-27.
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti  dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.  Dalam pengertian luas  ini  subyek  penegakan  hukum  sampai  dengan  subyek  yang  berkaitan  dengan pembaharuan  atau  pembuatan  hukum (the  legislation  of  law) .  Termasuk  juga  masyarakat dan dukungan adminstrasi hukum (the administration of law) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (accountable).
b. Ditinjau  dari  objeknya,  konsep  penegakan  hukum  juga  mencakup  makna  yang  luas  dan sempit.
1) Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan  tertulis  saja.  Penegakan  hukum  dalam  arti  sempit  ini  dapat  pula  diistilahkan  dengan ‘penegakan peraturan’. Lebih dalam berkaitan hukum dalam arti sempit ini juga di kenal istilah ‘the rule by law’. Maksud dari istilah ‘the rule by law’ adalah sebagai pemerintahan oleh  orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.Unsur yang hendak dicapai dalam hal ini adalah kepastian hukum (rechtssicherheit) . Kepastian hukum berbicara  soal  kepatuhan  dan  ketaatan  akan  keharusan-keharusan  berprilaku  dengan  cara tertentu yang  dirumuskan dalam bentuk kaidah tertulis. Dengan harapan kepastian hukum tersebut akan menciptakan ketertiban hingga kedamaian dalam hidup masyarakat.
2) Dalam  arti  luas,  penegakan  hukum  itu  mencakup  sampai  pada  nilai-nilai  keadilan  yang terkandung  dalam  bunyi  aturan  formal  maupun  nilai-nilai    keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat. Hal ini senada dengan istilah bahasa inggris ‘law enforcement’ dan ‘the rule of law’. Istilah ‘law  enforcement’ akantepat  bila  yang  diterjemahkan  sebagai  ‘penegakan hukum’  dalam  arti  luas.  Istilah ‘the  rule  of  law’ terkandung  makna  pemerintahan  oleh hukum,  tetapi  bukan  hanya  dalam  arti  yang  formal,  melainkan  mencakup  pula  nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Unsur keadilan (gerechtigkeit) berbicara soal rasa yang ada dalam setiap individu maupun dalam kelompok masyarakat. Dengan terciptanya keadilan  yang menyetuh rasa masyarakat  maka dengan sendirinya tercipta rasa aman dan damai.  Sehingga  dengan  terpenuhinya  rasa  aman  dan  damai  tersebut,  tidak  ada  alasan seseorang melakukan suatu tindakan yang menimbulkan kekacauan.
Penegakan hukum merupakan hal yang sangat fundamental dalam mencapai tujuan negara Indonesia yang damai dan sejahtera.Pencapaian atas tujuan ini berkaitan erat dengan arti penting dari  penegakan  hukum  sendiri.  Arti  penting  yang  menjadi  inti  dalam  penegakan  hukum  secara
konsepsional  terletak pada kegiatan mengharmonisasikan hubungan nilai-nilai  yang terjabarkan didalam  kaidah-kaidah  yang  ada  dalam  masyarakat  guna  memelihara  dan  mempertahankan ketertiban. Dengan demikian, penegakan hukum  adalah proses penerapan nilai-nilai dan kaidah yang ada dan hidup dalam masyarakat 14 .
Hakekat  penegakan  hukum  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  jika  diproyeksikan  pada potret  realitas  penegakan  hukum  di  Indonesia  maka  akan  ditemukan  banyak  fenomena  yang bersifat ironi. Dalam banyak kasus/perkara penegakan hukum di Indonesia tampak tidak mampu mewujudkan keadilan, nilai-nilai yang harus ditegakkan atau bahkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.
Ada  beberapa  indikasi  untuk  mendukung  fenomena  tersebut,  antara  lain  penegakan hukum  semata-mata mengutamakan unsur kepastian hukum  dengan mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Cara pandang ( worldview ) penegak hukum pada umumnya meyakini bahwa hukum positif  (peraturan  perundang-undangan)  merupakan  sumber  hukum  yang  paripurna  dan  harus dijalankan  apa  adanya  (tekstual).  Padalah  peraturan  perundang-undangan  merupakan  produk politik  dan  politik  adalah  kepentingan.  Pada  negara  yang  sistem  demokrasinya  masih  ditandai dengan  biaya  politik  yang  tinggi  maka  pada  umumnya  partisipasi  publik  sulit  mengakses  pada proses  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  sehingga  hasil  produk  legislatif  lebih mengakomodasi kepentingan elit tertentu.
Disamping  dominasi  elit  kekuasaan  (politik  dan  ekonomi)  yang  menjadikan  produk legislatif (peraturan perundang-undangan) tidak mencerminkan keadilan sosial ( social justice ) 15 , proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang relatif lama menyebabkan hukum positif tidak mampu mengantisipasi perkembangan permasalahan masyarakat yang dengan dipengaruhi pesatnya  perkembangan  teknologi  dan  transformasi  global.  Dalam  konteks  itulah  Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa ‘tidak ada undang-undang yang abadi’, oleh karena undang-undang itu adalah perumusan  yang pasti, sementara ia harus berhadapan dengan kehidupan  yang selalu berubah.  Undang-undang  yang  terpatok  pada  rumusan  kata-kata  itu  akan  selalu  tertinggal  dari
14 Fence  M.  Wantu,  “Mewujudkan    Kepastian  Hukum,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Dalam  Putusan  Hakim  Di Peradilan Peradata”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 480.
15 Berpijak  dari  berbagai  berbagai  sumber  (antara  lain:  John  Rawl,  Matthew  Robinson,  David  Miller,  dalam: http://gjs.appstate.edu/social-justice-and-human-rights/what-social-justice ), dapat diperoleh spirit dalam memaknai keadilan sosial, antara lain: pemberian  hak, persamaan ( equality ), kemerdekaan ( liberties ), dan keberpihakan (pada yang lemah)
perubahan-perubahan  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  yang  justru  harus  dikontrol  atau dikendalikannya 16 .
Substansi  hukum  yang  mengandung  keterbatasan  sebagaimana  diuraikan  diatas  harus dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum utamanya lembaga peradilan. Struktur hukum  yang dalam  hal  ini  adalah  lembaga  peradilan  di  Indonesia  pada  saat  ini  juga  masih  menghadapi persoalan. Tidak hanya  maraknya kasus  korupsi  peradilan ( judiciary corruption ) dan fenomena intervensi kekuasaan pada lembaga peradilan, sebagaimana yang diungkap oleh berbagai media hingga saat ini, lembaga peradilan di Indonesia tampak tidak mampu mewujudkan rasa keadilan masyarakat  pada  penyelesaian  perkara-perkara  yang  kompleks,  seperti  perakara-perkara  yang berkaitan dengan teknologi tinggi ( hightech ) dan perkara-perkara yang berkaitan dengan konflik antara pihak yang powerful melawan pihak yang lemah. Sekalipun proses penegakan hukum oleh lembaga  peradilan    telah  diklaim  sesuai  atau  berdasarkan  hukum  acara,  peraturan  perundang- undangan prosedur formal atau kelaziman praktik hukum, namun produk hukum yang dihasilkan masih  terbatas  pada  keadilan  formal  atau  keadilan  prosedural  yang  belum  tentu  sama  dengan keadilan substansial.
Keterbatasan  sistem  penegakan  hukum  yang  mengandalkan  hukum  positif  dan  cara berhukum yang linier dan mekanistik tanpa disadari membentuk budaya hukum yang formalistik dan  legalistik.  Penalaran  hukum  melalui  metode  interpretasi  amat  dibatasi  sehingga  seringkali muncul  kendala  dalam  penerapan  hukum inabstracto pada  kasus inconcreto .  Dampak  dari kegagalan  sistem  penegakan  hukum  dalam  mengakomodasi  rasa  keadilan  masyarakat  dalah menimbulkan  ketidak  percayaan  masyarakat  pada  hukum  dan  sistem  peradilan.  Hal  ini  apabila dibiarkan  maka  akan    memicu  masyarakat  menyelesaikan  perkara  dengan  caranya  sendiri  yang mungkin  bisa  mengarah  pada eigenrichting (main  hakim  sendiri).  Ini  artinya  telah  terjadi kekrisisan dalam penegakan hukum.
Menegakkan hukum  yang hanya berpatokan pada kepastian hukum justru menyebabkan hukum  kehilangan  hakihat  sesungguhnya  dari  dirinya  yaitu  memberikan  keadilan,  kebahagiaan dan  menjamin  terpenuhinya  hak  asasi  manusi.  Bagaimana  pun  juga  hakikat  dan  inti  hukum  itu adalah keadilan yaitu keadilan bagi banyak orang. Para penegak hukum, khususnya hakim harus
16 Yohanes  Suhardin,  Fenomena  Mengabaikan  Keadilan  Dalam  Penegakan  Hukum,Mimbar  Hukum  Volume  21, Nomor 2, Juni 2009, hlm. 341-343.
bisa  merasakan  pesan  moral  di  balik  setiap  undang-undang  yaitu  keadilan  yang  senantiasa ditunggu pencari keadilan (iustitiabelen ) dan masyarakat pada umumnya.
Lebih  lanjut  permasalahan  yang  esensial  dalam  penegakan  hukum  di    Indonesia  bukan hanya semata-mata terhadap produk hukumnya. Melainkan juga  berasal dari faktor lembaga dan aparatur  penegak  hukumnya.  Untuk  meletakkan    pondasi  penegakan  hukum,  maka  pilar  yang utama  adalah  penegak    hukum  yang    mampu  menjalankan  tugasnya  baik.  Perumpamaannya seperti  ingin  menyapu  bersih  lantai,  tapi  sapunya  sendiri  kotor.  Sehingga  sepanjang  sapu  kotor belum dibersihkan, maka lantai tersebut tetap akan tetap kotor. Hal ini sama dengan penegakan hukum,  jika  penegak  hukum  belum  mampu  menjalankan  tugasnya  dengan  baikmaka  setiap pembicaraan tentang keadilan dalam penagakan hukum akan menjadi omong kosong belaka (as long  as the dirty broom is  not  cleaned, any talk of  justice will  be empty) . Untuk melaksanakan penegakan  hukum  yang  baik  maka  diharapkan  aparat  penegak  hukum  tidak  sekedar  menjadi boneka  undang-undang,  yang  melaksanakan  ketentuan  undang-undang  secara  normatif  semata, melainkan dibutuhkan pemikiran yang inovatif dan kreatif yang oleh aparatur penegak hukum. 17

## 4. Perubahan  Paradigma  Sebagai  Solusi  Dalam  Penyelesaian  Masalah  Penegakan Hukum Indonesia Di Era Kontemporer
Permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia sebagaimana dipaparkan sebelumnya tidak  hanya  menyangkut  penegakan  hukum  dalam  arti  sempit  namun  telah  menyebar  ke  dalam arti yang luas. Ketika berbicara mengenai solusi ataupun harapan yang hendak dicapai tentunya diinginginkan  solusi  yang  diharapkan  dapat  menyentuh  dan  menyelesaikan  permasalahan penegakan  hukum  dalam  arti  luas  atau  dalam  arti materiel .  Penegakan  hukum  jika  diartikan sebagai  upaya  yang  dilakukan  untuk  ‘menjadikan’  apa  hukum  itu,  maka  dipilih  untuk menjadikan hukum dalam arti materiel . Dalam arti materie l berarti membahas keseluruhan aspek dan  dimensi  penegakan    hukum,  baik  dari  segi  subjeknya  maupun  objeknya  dalam  penegertian yang luas 18 .
Sebelumnya  telah  dibahas  mengenai  arti  penting  dari  penegakan  hukum  maka  dalam menemukan  solusi  atau  penyelesaian  masalah  yang  berkaitan  dengan  penegakan  hukum  kita
17 Yadyn et al , Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai- Nilai Pancasila, Universitas Hasanuddin, Makassar. Hlm. 6.
18 Zainab  Ompu  Jainah,  Membangun  Budaya  Hukum  Masyarakat  Penegak  Hukum  Dalam  Pemberantasan  Tindak PidanaNarkotika, Jurnal Keadilan Progresif Volume 2 Nomor 2  September 2011, Hlm. 129.
harus mengetahui ‘kunci’ dari penegakan hukum itu sendiri. Berkaitan dengan ‘kunci’ tersebut, Lawrence  Friedman  mengemukakan  3  (tiga)  aspek    yang  perlu  diperhatikan  dalam  hal perwujudan  penegakan  hukum  sebagai  bagian  dari  sistem  hukum  dalam  suatu  negara  yaitu substansi,  struktur  dan  budaya  hukum.  Ketiga  aspek  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  ‘kunci’ dalam tercapainya penegakan hukum yang ideal.
Substansi  hukum  adalah  keseluruhan  yang  terkait  aturan  hukum,  norma  hukum  dan  asas hukum,    baik    yang    tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis,  termasuk  putusan  pengadilan.  Dalam substansi  hukum  berarti  membahas  mengenai  penegakan  hukum  dari  sudut  objeknya (hukumnya) baik dalam arti sempit maupun luas.
Struktur  hukum  adalah  keseluruhan  institusi-institusi  hukum  yang  ada  beserta  aparatnya, mencakupi  antara  lain  kepolisian  dengan  para  polisinya,  kejaksaan  dengan  para  jaksanya, pengadilan  dengan  para  hakimnya.  Pada  struktur  hukum  berarti  kita  membahas  mengenai penegakan hukum dari sudut subjeknya baik dalam arti sempit maupun luas.
Aspek  ketiga  yang  sekaligus  menjadi  lapisan  terakhir  adalah  budaya  Hukum.  Budaya hukum  adalah  adalah  nilai-nilai  dan  sikap  yang  mengikat  sistem  itu    secara  bersama  atau menentukan tempat dari sistem hukum itudalam budaya  masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Termasuk di dalamnya opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan- kebiasaan,  cara    berpikir,  dan  cara  bertindak,  baik  dari  para  penegak  hukum  maupun  warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.
Dalam  kultur  hukum  secara  tidak  langsung  maupun  tidak  langsung  kita  membahas mengenai  penegakan  hukum  dari  sudut  subyeknya  maupun  dari  dari  sudut  obyeknya.  Karena budaya  hukum  sendirisecara  tidak  langsung  maupun  tidak  langsung  akan  mempengaruhi  dan menyentuh subyek maupun obyek dalam penegakan hukum baik dalam arti luas maupun sempit. Budaya    hukum  dengan  jaringan  nilai-nilai  dan  sikap  yang  ada  didalamnya  akan  berhubungan dengan hukum akan menentukan kapan dan mengapa, atau orang berpaling kepada hukum, atau kepada  pemerintah,  atau  meninggalkannya  sama  sekali.  Sehingga  apabila  kita  hendak menemukan solusi yang dapat menyentuh dan menyelesaikan permasalahakan penegakan hukum
dalam  arti  luas  atau  dalam  arti  materiel  maka  tidak  dapat  dilepaskan  dengan  aspek  budaya hukum 19 .
Kembali  pada  pemahaman  peradigma  sebagai world  view (pandangan  dunia), general perspective (cara  pandang  umum),  atau way  ofbreaking  down  the  complexity (cara  untuk menguraikan  kompleksitas)  maka  akan  didapatkan  korelasi  antara  paradigma  dengan  budaya hukum  yang  tercipta  dalam  suatu  masyarakat.  Paradigma  sebagai world  view,  general perspective  atau  way  ofbreaking  down  the  complexity terhadap  hukum  akan  mempengaruhi terbentuknya  budaya  hukum  yang  ada  dalam  masyarakat,  yakni  nilai-nilai  yang  berupa  opini, kepercayaan,  dan  lainnya  cara  berpikir,  dan  cara  bertindak,  baik  dari  para  penegak  hukum maupun  warga  masyarakat,  tentang  hukum  dan  berbagai  fenomena  yang  berkaitan  dengan hukum.  Korelasi  antara  paradigma  dan  dan  kultur  hukum  ini  juga  artinya  memberikan pemahaman  bahwa  unsur  penyelesaian  masalah  ( puzzle  solving  ) pada  paradigma  dapat  juga memberikan  penyelesaian  masalah  (solusi)  pada  permasalahan  dalam  hukum,  khususnya penegakan hukum.
Berkaitan dengan penemuan penyelesaian masalah (solusi) tersebut  maka  harus dipahami terlebih  dahulu  bagaimana  paradigma  sebagai world  view,  general  perspective  atau  way ofbreaking  down  the  complexity masyarakat  di  Indonesia  dalam  era  kontempoter  ini.  Indonesia merupakan  salah  satu  negara  yang  menerima  dan  mengikuti  arus  perkembangan  teknologi informasi  Dunia.  Artinya  masyarakat  yang  ada  di  Indonesia  yang  telah  menerima  dengan menggunakan misalnya, dan mengikuti perkembangan teknologi informasi dapat disebut sebagai masyarakat  informasi.  Sehingga,  paradigma  masyarakat  Indonesia  dalam  era  kontemporer  ini adalah  paradigma  masyakat  informasi  dengan  kecepatan  dan  kemudahan  sebagai karakteristiknya.
Kecepatan sebagai  salah satu  karakteristik  masyarakat  informasi juga mengartikan bahwa masyarakat informasi bersifat dinamis, cepat terjadi perubahan-perubahan didalamnya. Berkaitan dengain hal tersebut Joseph Schumpeter, dalam teori ‘ creative destruction’ mengungkapkan akan terjadi  proses  mutasi  atau  perubahan  industrial  yang  tidak  pernah  putus  yang  akan  merevolusi struktur  berbagai  bidang  kehidupan  (termasuk  hukum)  dari  dalam,  terus-menerus
19 Yadyn et al. , Op.Cit , Hlm. 6.
menghancurkan  yang    lama,  dan  tidak  pernah  putus  menciptakan  temuan-temuan    baru 20 .  Sifat dinamis  dari  masyarakat  informasi  tersebut  tentunya  bertolak  belakang  dengan  budaya  hukum yang akhirnya mempengaruhi subtansi dan struktur hukum yang ada di Indonesia saat ini.
Qodri  Azizy  menemukakan  bahwa  sistem  hukum  Indonesia  sebagai  pengikut  mazhab Roman  Law  System yang  mendasarkan  pada  tersusunnya  peraturan  perundang-undangan  dan menganggap  undang-undang  adalah  hukum  itu  sendiri.  Menurut  sistem  ini,  undang-undang menjadi  sumber  utama  dan  tidak  boleh  ada  putusan  hakim  yang  berbeda  dari  undang-undang guna  menciptakan  kepastian  dan  kesatuan  hukum. 21 Sifat  sistem  hukum  Indonesia  yang  kaku, rutin  dan  subsumtif  pada  peraturan  ini  sanag  bertolak  belakang  dengan  sifat  dinamis  dari masyarakat informasi yang sarat akan perubahan-perubahan. Belum lagi kekakuan tersebut telah terlanjur mempengaruhi baik kultur, sktruktur dan subtansi dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini.
Perubahan  paradigma  sangatlah  diperlukan  dalam  penyelesaian  masalah  (solusi)  dalam penegakan  hukum  di  Indonesia  di  era  kontemporer.  Sebagaimana  dipaparkan  sebelumnya terungkap  bahwa  paradigma  masyarakat  Indonesia  sebagai  masyarakat  informasi  sangatlah bertolak  belakang  dengan  paradigma  dipakai  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia  saat  ini. Dalam  hal  ini  paradigma  hukum  modern  dengan  ciri  legal-positivistiknya  dipandang  tidak memadai dalam mengantisipasi kompleksitas permasalahan hukum dalam masyarakat informasi.
Masyarakat informasi memiliki karakteristik  yang khas, antara lain terkait dengan prinsip kebebasan  informasi  dan  komunikasi,  terkait  dengan  realitas  virtual  atau hyper  reality dan kecepatan/kepraktisan.  Terkait  dengan  hal  tersebut  subtansi  dan  struktur  hukum  harus mendukung  budaya  hukum  yang  membebaskan  dari  kebekuan  hukum  positif.  Hal  tersebut mengartikan  paradigma  berhukum  yang  bersifat  legal  positivistik  harus  diubah  dengan paradigma berhukum yang lebih kreatif dan bernurani serta bersifat non positivistik.
Paradigma    hukum  yang  sesuai  dengan  karakteristik  masyarakat  informasi  dalam  era kontemporer harusnya dipakai sebagai paradigma dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan dipakainya paradigma tersebut nantinya akan memperngaruhi budaya dalam penegakan hukum,
20 Tim  Pusat  Humas  Kementrian  Perdagangan  Perdagangan  RI,  2014 ,  Panduan  Optimalisasi  Media  Sosial  Untuk Kementrian Perdagangan RI, Pusat Hubungan Masyarakat, Jakarta Pusat, hlm. 29-30.
21 Qodri Azizy, 2012, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar, Semarang, hlm. vii-viii.
hingga akhirnya aspek struktur dan substansi.  Akhirnya ketika ketiga aspek ‘kunci’ penegakan hukum  telah  terpenuhi  maka  bukan  hal  yang  mustahilarti  penting  penegakan  hukum  sebagai proses penerapan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat di Indonesia akan terwujud.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  dapat  disimpulkan  bahwa  perubahan paradigma sangat urgensi dalam penegakan hukum guna menghadapi tantangan era kontempoter. Paradigma  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia  harus  disesuaikan  dengan  paradigma masyarakat  Indonesia  yang  mulai  mengarah  pada  masyarakat  informasi.Masyarakat  Informasi memiliki  karakteristik  yang  khas  sehingga  paradigma  hukum  positif  tidak  sesuai  lagi  sehingga harus diubah dengan paradigma hukum yang bersifat non positivisme.

## Daftar Pustaka
Buku Asshiddiqie, Jimly, “Penegakan Hukum”, diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada  tanggal  3  Maret 2017 pukul 15:06.
Azizy, Qodri, 2012, Menggagas Hukum Progresif Indonesia , Pustaka Pelajar, Semarang.
Bakhtiar, Amsel, 2011, Filsafat Ilmu ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Mertokusumo Sudikno, 2014, Penemuan Hukum , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Bahasa Indonesia , Pusat Bahasa, Jakarta.
Tim Pusat Humas Kementrian Perdagangan Perdagangan RI, 2014 , Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementrian Perdagangan RI, Pusat Hubungan Masyarakat, Jakarta Pusat.

## Jurnal
Damanik,  Florida  Nirma  Sanny,  “Menjadi  Masyarakat  Informasi”, JSM  STMIK  Mikroskil Vol 13, No 1, April 2012.
Fikrah,  Abdul  Karim,  “Sejarah  Perkembangan  Ilmu  Pengetahuan”, Fikrah Vol.  2,  No.  1,  Juni 2014.
Harsono,  Siswo,  “Ekokritik:  Kritik  Sastra    Berwawasan    Lingkungan”  ,  Vol  32,  No.  1,  Tahun 2008.
Jainah,  Zainab  Ompu,  “Membangun  Budaya  Hukum  Masyarakat  Penegak  Hukum  Dalam Pemberantasan Tindak PidanaNarkotika”, Jurnal Keadilan  Progresif Volume  2 Nomor 2 September  2011.
Nurkhalis, “Konsep Epistimologi Paradigma Thomas Kuhn”, Jurnal Substantia , Vol. 14, No. 2, Oktober 2012.
Suhardin,  “Yohanes,  Fenomena  Mengabaikan  Keadilan  Dalam  Penegakan  Hukum”, Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 2, Juni 2009.
Syarifuddin,”Konstruksi  Filsafat  Barat  Kontemporer”, Jurnal  Substantia ,  Vol.  13,  No.  2, Oktober 2011.

## Lain-lain
Kim, So Wong, 2009, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup , Tesis, Universitas Diponogoro, Semarang.
Yadyn et  al. , Problematika  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia  Menuju  Hukum  Yang  Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila , Universitas Hasanuddin, Makassar.

## Internet
Wahyono,  Bambang  Angkoso,  “Teknik  Menemukan  Hukum  Dalam  Hukum  Pidana”,  diakses dari http://dilmil-balikpapan.go.id/?p=content&id=60 .
Wantu, Fence M., “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012.