## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 3 Juli 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i3.2136 / http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Pertanggung Jawaban Tindak  Pidana Korupsi Kredit Fiktif BNI Dengan Terdakwa Esron Napitupulu (putusan: No 1590 K/Pid. Sus/2015)
1 Togu Aristo Sitorus, 2 Eko Wahyu Roni, 3 Theresia Simatupang
123 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia Medan toguaristo@gmail.com, wahyuc105@gmail.com ,
simatupangtheresia99@gmail.com Article Info Abstract Article history: Article Received:June 22 2021 Publised: July 10 2021 The  purpose  of  this  manuscript  is  first.  To  find  out  what  is  related  to  criminal  answers  to criminal acts of corruption that serve with fictitious credit based on the Law that stipulates answers to criminal acts of corruption. Second, to analyze Bank BNI's policies on fictitious corruption  crimes.  Third,  to  analyze  the  Judge's  consideration  to  make  a  verdict  on  the accused of fictitious credit corruption in the Supreme Court Decision, No. 1590 K / Pid. Sus / 2015. The research method used by the author is in the perspective of legal philosophy, the values that influence the behavior of corruption crimes that are detrimental to state finances are used and normative legal research is used to find the truth of coherence in legal review, in  principle, both  legally  written  or  unwritten.  Based on  the  research results,  based  on  the three  problem  formulations  it  can  be  rejected.  First,  what  is  the  accountability  of  the fictitious  credit  corruption  crime  committed  by  the  perpetrator.  Second,  what  is  the  BNI policy towards the accused who has committed fictitious credit corruption by the perpetrator. Third, what are the judges' considerations in imposing (Supreme Court decision No. 1590K / pid.sus / 2015). Fictitious criminal acts of corruption must be carried out in accordance with the applicable legal provisions.
Keywords: liability,  criminal  acts,  corruption, fictitious credit.
Article Info
Abstrak Article history: Artikel diterima : Juni 22 2021 Publikasi : Juli 10 2021 Tujuan  penulisan  naskah  ini  yaitu  pertama.  Untuk  mengetahui  seperti  apa  pertanggung jawaban  pidana  terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang  dihubungkan  dengan  kredit  fiktif berdasarkan  Undang-undang  yang  sudah  ditentukan  tentang  pertanggung  jawaban  tindak pidana  korupsi.  Kedua,  untuk  menganalisis  Kebijakan  Bank  BNI  terhadap  terdakwa  pelaku tindak  pidana  korupsi  kredit  fiktif.  Ketiga,  guna  melakukan  analisis  pertimbangan  Hakim untuk membuat putusan terhadap terdakwa pelaku Tindak pidana korupsi kredit fiktif dalam Putusan Mahkama  Agung, No 1590 K/Pid. Sus/2015. Metode penelitian  yang dipergunakan oleh  penulis  yaitu  Dalam  perspektif  filsafat  hukum  akan  dikaji  mengenai  nilai-nilai  yang memengaruhi  perilaku  dari  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  mengakibatkan  kerugian keuangan  Negara  dan  digunakan  penelitian  hukum  normatif  menemukan  kebenaran koherensi  dalam  penelaahan  hukum  secara  prinsip  yang  ada  baik  secara  hukum  tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan tiga rumusan masalah dapat disimpulkan.  Pertama,  bagaimana  pertanggung  jawaban  tindak  pidana  korupsi  kredit  fiktif tersebut  yang  dilakukan  oleh  pelaku.  Kedua,  Bagaimanakah  kebijakan  BNI  terhadap terdakwa yang melakukan korupsi kredit fiktif yang dilakukan pelaku. Ketiga, Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan (putusan MA No. 1590K/pid.sus/2015). Keywords: pertanggung jawaban, tindak pidana, korupsi, kredit fiktif.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:

## Togu Aristo Sitorus
Fakultas  Hukum,  Universitas  Prima  Indonesia Medan Email: toguaristo@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang
Pada  umumya  bank  merupakan  lembaga  keuangan  yang  manfaatnya  untuk  memberi pinjaman, pendanaan layanan maupun keuangan lainya. Hal ini bank bertujuan untuk memberi layanan kebutuhan pendanaan serta mempermudah sistem pembayaran dalam bidang ekonomi.
Adanya  bank  sebagai  penyedia  layanan  keuangan  tidak  luput  dari  masyarakat  yang mengajukan  pinjaman  ataupun  menabung  uang.  Dan  sebagian  besarnya  bank  adalah  penyedia pembiayaan. Dalam hal ini bank memberikan pinjaman kepada nasabah yang pengembalianya dilakukan  dengan  mengangsur  sesuai  waktu  yang  telah  di  tentukan  oleh  pihak  bank.  Hal tersebut  membuktikan  bahwa  upaya  seorang  individu  dalam  mencukupi  kebutuhan  dana finansialnya dengan melakukan pinjaman kepada bank. Tiap aktivitas yang dilakukan oleh bank wajib  sejalan  dengan  ketaatan  perbankan  yaitu  semua  kegiatan  perbankan  yang  di  atur  secara yuridis dalam UUD
Dengan  adanya  banyaknya  aktivitas  bisnis  yang  di  laukan  oleh  bank,  maka  banyak  peluang orang untuk memikirlkan atau merencakan bagaimana  melanggar ketentuan ketentuan tersebut terhadap  dunia  perbankan.  Seiring  berjalanya  waktu  dan  semakin  banyaknya  perkembangan teknologi  dan  pengetahuan  manusia  semakin  besar  pula  tingkat  kecurangan  yang dilakukaanseseorang dalam  upaya menguntungkan diri sendiri dalam  melakukan modus pada bisnis  perbankan  ini.  Kejahan  yang  sering  dilakukan  sesorang  itu  banyak  berupa  cara  atau modus.  Dan  seiring  berkembangnya  dunia    teknologi  secara  garis  besar  membuka  peluang kejahatan dalam dunia perbankan
Penyalahgunaan  kredit  fiktif,  kredit,  pengurus  atau  pimpinan  bank  melarikan  uang nasabah, pemalsuan giro atau tabungan, membentuk suatu bisnis perbankan tanpa ijin, membuat letter  of  credit  palsu  dan  salah  satunya  adalah  kejahatan  kredit  fiktif  yang  dilakukan  oleh pegawai  bank  yang  bekerjasama  dengan  nasabah  untuk  melakukan  kejahatan  korupsi  kredit fiktif.
Dan  modus  yang  terjadi  dalam  kejahatan  kredit  fiktif  ini  adalah  dengan  cara bekerjasama  dengan  pegawai  bank  atau  orang  dan  ini  adalah  salah  satu  kejahan  dengan  cara penyuapan dan hal ini di atur dalam Undang- undang pada Pasal 8, Pasal 2, Pasal 29 butir (3), dan  Pasal  49  butur  (2)  huruf  a  Undang-undang  No.  10  Tahun  1998.  Pada  Pasal  49  butir  (2) huruf a menyebutkan:
“Anggota direksi, dewan komisaris, maupun petugas bank yang secara sengaja menerima atau meminta,  menyetujui  atau  memberi  izin  untuk  menerima  sebuah  komisi,  imbalan,  pelayanan, uang tambahan, uang maupun barang berharga, untuk keuntungan pribadi maupun keluarganya, dengan maksdu memperoleh atau berusaha memperoleh bagi individu lain untuk mendapatkan bank garansi, uang muka, maupun fasilitas kredit dari bank, dan dengan maksud pendiskontoan atau pembelian oleh bank atas surat promes, cek, surat wesel, serta kertas dagang maupun bukti kewajiban  lain,  maupun  dengan  maksdu  menyetujui  untuk  individu  lain  dalam  menarik  dana yang  melebihi  batas  kreditnya  pada  bank,  mendapat  ancaman  hukuman  penjara  setidaknya  3 (tiga)  tahun  dan  maksimal  8  (delapan)  tahun  ataupun  denda  minimal  Rp.  5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksimal Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”
Pasal 263 butir (1) KUHP menjelaskan bahwa barang siapa memalsukan surat yang bisa mengakibatkan sebuah hak, pembebasan atau perikatan utang, maupun yang digunakan sebagai bukti  sesuatu  dengan  tujuan  menyuruh  atau  memakai  orang  lain  dengan  surat  itu  seolah-olah isinya benar atau tidak palsu, diberi ancaman jika penggunaan itubisa mengakibatkan kerugian, sebab  pemalsuan  surat,  dengan  hukuman  kurungan  paling  lama  6  tahun.  Pasal  263  butir  (2) KUHP menerangkan mendapat ancaman dengan hukuman  yang sama, siapapun secara sengaja menggunakan surat palsu seolah-olah asli, jikan penggunaan surat tersebut bisa mengakibatkan kerugian.
Dan  hendaknya  pelaku  kejahatan  korupsi  kredit  fiktif  ini  harus  mempertsanggung  jaewabkan kejahatanya  dan  hal  ini  harus  dilihat  oleh  public  agar  kejahatan  ini  tidak  terjadi  lagi  dan menimbulkan rasa jera kepada pelaku kejahatn sehingga tidak meranggar moral yang ada dalam masyarakat Indonesia
Berdasarkan  kejadian  diatas  maka  penulis  menuangkan  atau  menuagkan  dalam  tesis  yang berjudul:  PERTANGGUNG  JAWABAN  TINDAK    PIDANA  KORUPSI  KREDIT  FIKTIF BNI DENGAN TERDAKWA ESRON NAPITUPULUH.
1.2.Rumusan Masalah
1.Bagaimanakah pertanggung jawaban tindak pidana korupsi kredit fiktif?
2.Bagaimanakah kebijakan BNI terhadap terdakwa yang melakukan korupsi kredit fiktif?
3.Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan (putusan MA No. 1590K/pid.sus/2015)
1.3.Tujuan Penelitian
1. Untuk  menganalis  pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  korupsi  kredit  fiktif    dalam putusan Mahkama Agung, No 1590 K/Pid. Sus/2015.
2. Untuk  menganalisis  Kebijakan  Bank  BNI  terhadap  terdakwa  pelaku  tindak  pidana korupsi kredit fiktif.
3. Untuk  menganalisis  pertimbangan  Hakim  untuk  memberikan  putusan  terhadap  terdakwa pelaku Tindak pidana korupsi kredit fiktif dalam Putusan Mahkama Agung, No 1590 K/Pid. Sus/2015.
1.4.Mamfaat Penelitian Mamfaat penelitian dari penelitian ini adalah:
1. Secara Teoritis
Pembahasan  yang  dibuat  pada  diharapkan  penelitian  ini  bisa  menjadi  pertimbangan  dan bahan  diskusi  dan  rujukan  oleh  mahasiswa  dalam  penulisan-  penulisan  yang  terkait  dalam Pertanggungjawaban Tindak pidana Korupsi kredit fiktif pada UU nomor 20 tahun 2001
2. Secara Praktis
Penelitiaan ini diharapkan bisa menjadi manfaat untuk Mahasiswa, masyarakat dan terlebih kepada pemerintah mengenai penegakan hukum tentang pertanggungjawaban tindak pidana korupsi kredit fiktif terhadap pelaku tindak pidana.

## 2. KAJIAN PUSTAKA 2.1.Kerangka Teori
a. Teori Pertanggung Jawabanpidana
Tindak  Pidana  Korupsi  yaitu  perbuatan  yang  bukan  hanya  bisa  menyebabkan  kerugian keuangan  negara,  namun  juga  bisa  menyebabkan  kerugian  pada  perekonomian  rakyat. Barda  Nawawi  Arief  menerangkan  bahwa:  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  tindakan  yang sangat  terkutuk,  tercela,  bahkan  amat  dibenci  oleh  banyak  masyarakat  tidak  hanya  oleh masyarakat  Indonesia  namun  juga  oleh  masyarakat  bangsa  lain  di  dunia.  Sehingga  harus semestinya,  sebagai  bangsa  yang  mempunyai  semangat  dalam  melahirkan  kemakmuran secara  adil  dan  merata  dapat  menghindari  atau  mengenali  tiap  bentuk  korupsi  yang  hanya akan  bisa  menimbulkan  kesengsaraan  pada  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Dengan mengenali  bentuk  korupsi,  korupsi  diharapkan  sebagai  musuh  bersama  yang  perlu  ditekan ataupun dihapus di seluruh wilayah Indonesia.
b. Teori Kepastian Hukum
Kepastian hukum amat di perlukan dalam menjamin ketentraman dalam masyarakat, sebab kepastian hukum (peraturan umum). Pernyataan yang ditegaskan didalam peraturan pasal 1 butir  (3)  UUD  1945.  Sebagai  konsekuensinya,  tindakan  tindakan  atau  perbuatan penguasa
(pemerintah)  ataupun  lembaga  lainnya  termasuk  warga  masyarakat  tunduk  dan berlandaskan  atas  hukum  dan  dengan  demikian  hukum  adalah  peraturan  tata  tertib  yang berlaku  dalam  masyarat,  dimana  hukum  itu  pada  pelaksaanya  bisa  dipaksakan  serta tujuannya memperoleh keadialan atau kepastian hukum.
c. Teori Keadilan Menurut Institute Of Justinian kata Justice atau keadilan dirumuskan sebagai Justinice is the constant andcontinual purpose which given to everyone his own. Dengan demikian keadilan itu  berbicara  mengenai  hak  seseorang  ketika  diperhadapkan  dengan  apa  yang  mestinya diberikanya  oleh  orang  yang  memang  menjadi  haknya,  apabila  haktersebut  tidak  diterima maka dianggap tidak adil atau kurang adil.
Menurut Plato: Keadilan atau adil tidak berarti semua orang menerima dalam jumlah yang sama,  tetapi  keadilan  menurut  plato  sebagai  suatu  yang  dapat  memberikan  kebahagiaan, sebagaimana  dapat  dilihat  dalanm  tulisanya  yaitu:  bahwa  keadialan  sebenarnya  sebagai masalah  kesenangan  yang  tidak  sama  dan  bahkan  saling  bertolakbelakang  satu  sama  lai sehingga akhirnya keadilan hanyalah sesuatu untuk kompromi).
2.2. Konsepsi
a. Pertanggungjawaban Tindak Pidana
Adalah  aproses  penentuan  orang  yang  melakukan  perbuatan  jahat  bisa  dihukum.  Sebab apabila individu tidak bisa diminati pertanggungjawaban hukum, maka orang tersebut tidak bisa dihukum.
b. Korupsi
Korupsi asalnya dari bahasa latin corruption dari kata kerja corrumpera yang artinya rusak, busuk,  menggoyahkan,  memutar  balik,  menyogok  yaitu  perbuatan  pejabat  public,  baik pegawai  negri  atau  politisi,  dan  pihak  lainnya  yang  bersangkutan  pada  tindakan  tersebut yang  dengan  tidak  wajar  ataupun  legal  memanfaatkan  kepercayaan  public  dengan  salah yang diberikan pada mereka agar memperoleh laba pribadi.
c. Kredit Fiktif
Adalah  sebuah  perbuatan  fraud  di  bidang  kredit  dari  pihak  intern  (petugas)  bank  yang caranya dengan melakukan kongsi dengan nasabah pemohon kredit. Pada kredit fiktif surat yang  diajukan  ada  akan  namun  nasabahnya  tidak  ada,  hal  tersebut  diakibatkan  pemohon kredit memakai identitas palsu maupun milik nasabah bank lainnya
d. Bank
Bank  merupakan  suatu  lembaga  intermediasi  keuangan  yang  bisanya  dibentuk  dengan kekuasaan agar meminjamkan uang, menerima simpanan uang, serta melahirkan  pr omaice yang disebut bank note.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1.Jenis Penelitiaan dan Pendekatan Masalah
Penelitian ini merupakan penelitiaan hukum normative, sesuai dengan jenisnya sehingga penelitiaan  ini  menitikberatkan  pada  telaah  hukumatau  kajian  hukum  (rechts  beofening) terhadap hukum positif. Dalam tataran dokmatika hukum dilakukan pada identifikasi beberapa peraturan  perundan-undangan  pidana,  pada  putusan  hakim,  khususnya  yang  terkait  dengan tindak  pidana  korupsi.  Dalam  tataran  teori  hukum  menganalisis  beberapa  teori  yang  bisa dipergunakan  dalam  menelaah  permasalahan  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang dirumuskan dalam tulisan ini.
Dalam  perspektif  filsafat  hukum  akan  dikaji  mengenai  nilai-nilai  yang  memengaruhi perilaku  dari  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  membuat  rugi  keuangan  Negara  dan masyarakat  pada  umumnya.  Sebab  dalam  kenyataanya  upuya  pemusnahan  tindak  pidana korupsi  sudah  banyak  dilakukan  dengan  beberapa  cara,  termasuk  pembaharuaan  perundang-
undangan  di  bidang  korupsi,  tetapi  justru  ironinya  perbuatan  korupsi  terus  meningkat  baik kuantitas ataupun kualitasnya.
Pendekatan undang-undang atau statute approach, dipergunakan karna yang diteliti yaitu aturan  hukum  yang  terkait  dengan  perbuatan  hukum  korupsi.  Pendekatan  dibantu  dengan menganalisis semua undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, sehingga dalam  pendekatan  ini  perlu  memahami  hierarki  peraturan  ataupun  asas  perundang-undangan. Pendekatan  ini  juga  dipegunakan  untiuk  mendapat  jawaban  terhadap  isu  hukum  yang dirumuiskan pada penelitiaan ini.

## 3.2.Sumber dan Bahan Hukum
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitiaan  hukum  normative,  dalam  penelitiaan  ini menggunakan bahan hukum:
1. Bahan Hukum Primer
Merupakan bahan hukum yang didapat dari undang-undang dimana bahan tersebut bersifat mengikat UU no. 31 tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan kredit fiktif Putusan Mahkamah Agung No 1590 K/Pid. Sus/2015.
2. Bahan Hukum Skunder Merupakan  bahan  hukum  yang  sifatnya  menerangkan  bahan  hukum  primer,  yang  didapat dari perpustakaan ilmu hukum atau referensi lain. Oleh karena itu bahan hukum skunder ini terdiri  atas  buku  buku  atau  referensi  hukum,  dan  juga  dilengkapi  dengan  berkas  kasus perbuatan hukum korupsi yang sudah diputuskan oleh Mahkama Agung.
3. Sumber Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan hukum yang terdiri atas kamus dan ensiklopedia untuk menunjang bahan hukum sekunder maupun primer.

## 3.3.Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  setudi  kepustakaan membaca,  menelaah,  serta  membuat  usulan-usulan  dari  bahan  pustaka  yang  terkait  dengan permasalahan  yang  adil  dan  teliti,  serta  melakukan  setudi  dokumen,membaca  putusan  yang menjadi  panduan  penelitian  dari  putusan  Mahkamah  Agung  dan  undang-undang  yang bersangkutan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat notmative.
3.4.4. Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  daam  jurnal  ini  hakikatnya  merupakan  penalaran  hukum, yaitu menggunakan metode dedukasi, indukdi, analogi, dan paraduksi secara simultan. Tahap-tahap yang dilalui yaitu:
1. Perumusan Asas-asas hukum, baik dari data social atau bahan hukum positif
2. Perumusan beberapa definisi hukum
3. Membentuk standar hukum
4. Merumuskan kaidah hukum.
4. PEMBAHASAN
4.1.Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif BNI dengan Terdakwa Esron Napitupuluh 4.1.1. Kronologis Kasus
Kasus ini berawal dari esron yang mengajukan kredit Rp40.000.00 Miliar ke 46 cabang BNI  Pekanbaru  oada  tahun  2008  silam,  sebagai  agunan  esron  menyertakan  surat-surat tanah  di  kabupaten  Kmpar,  Palalawan  dan  Kuangsing.  Tanpa  tinjauan  dilapangan pegawai  BNI  bernama  atok  Dedy  syaputra  dan  AB  Manurung  menytetujui  kredit  ini. Namum  ternyata  beberapa  tanah  yang  diagunkan  tidak  ada,  hal  itu  berdasarkan penyelidikan.
Esron  napitupuluh  dan tiga  pegawai  BNI  Atok  Yudianto,  ABC  Manurung,  dan  Dedi Syahputra.  Selain  Dewi  Farni  Djaafar,  Penyidik  juga  menetapkan  seorang  tersangka baru  lainnya,  yaitu  Tengku  Darmizon  yang  merupakan  pegawai  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  dimana  yang  dipidana  dinyatakan  berpartisipasi  dalam  menyetujui pemberian  kredit  40.000.000.000  Miliyar  kepada  direktur  pt  riau  barito  jaya.  Berawal pada  2007  selama  Ahmat  Fauzi  menjadi  pimpinan  kantor  wilayah  02  padang  BNI  46 memberi persetujuan pengucuran dana kepada esron napitupuluh sebanyak Rp 17 miliar, pencairan  oleh  terdakwa  ahamat  fauzi  ini  menimbulkan  kerugian  Negara  senilai  Rp 14.445.000.000, sama seperti pencairan dana di tahun 2008 dpada masa pimpinan kantor Wilayah  02  BNI  46  dijabat  Mulyawarman  Muis  yang  selanjutnya  menyebabkan kerugiaan  Negara  lagi  senilai  Rp  22.650.000.000.  jumlah    kerugian  mencapai  Rp  37 Miliyar.
4.1.2. Dakwaan
a. Primair, menggelar pasal 2 butir (1) no. Pasal 18 undang-undang republic Indonesia no.  :  31  tahun  1999  mengenai  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  sudah diamandemen  dan  ditambah  dengan  undang-undang  RI  no.  :  20  tahun  2001 mengenai  amandemen  undang-undang  RI  No.  :  31  tahun  1999  mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 butir (1) KUHP.
b. b.Subsidair,  melanggar  pasal  1  angka1  UU  RI  No.  :  19  tahun  2003  terkait  badan usaha milik Negara.

## 4.2.Kebijakan BNI terhadap terdakwa yang melakukan korupsi kredit fiktif 4.2.1. Kebijakan Bank BNI
Pada dasarnya bank sebagi badan usaha yang mengupulkan uang dari masyarakat yang berbentuk  simpanan,  lalu  disalurkan  kepada  masyarakat  berbentuk  kredit  atau  bentuk lain dengan maksdu mengembangkan perusahaan yang bergerak pada sektor keuangan, namun apa jadinya bila pegaiwai bank ikut andil dalam memuluskan kredit fiktif? PT BNI sudah mempunyai presedur pengawasan internal guna menghindari kecurangan yang  berlandaskan  peraturan  otoritas  jasa  keuangan  (POJK)  no  39/POJK.03/2019 mengenai pelaksanaan strategi anti fraud bagi bank umum. Adapun jenis tindakan yang termasuk fraud adalah:
1. penipuan penggelapan asset
2. kecurangan
3. tindak pidana perbankan
4. pembocoran informasi
5.  Perbuatann  lainnya  yang  sama  dengan  fraud  sesuai  ketetapan  peraturan  undang- undang.,disisi  lain  BNI  juga  memiliki  kode  etik,  dalam  kode  etik  tersebut pelanggaran  sistem  prosedur/kewajiban  yang  memiliki  unsur  kesengajaan  serta mengakibatkan kerugian sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja, oleh sebab itu karyawan  yang  telah  melanggar  kode  etik  yang  mengandung  kerugian  dapat dilaporkan  kepada  pihak  berwajib.  Kita  dapat  megambil  contoh  dari  kejadian  esron napitupulu  ini  dimana  ketiga  terpidana  yang  turut  memuluskan  korupsi  kredit  fiktif esron  napitupulu  (Ab  manurung,  Atok  yudianto  dan  Dedi  syaputra)  telah  dilakukan pemutusan hubungan kerja dan juga pelaporan kepihak berwajib.
Jadi  kita  dapat  mengambil  kesimpulan  bahwa  pelanggaran  kode  etik  dan  juga  korupsi kredit fiktif sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja dan pelaporan ke pihak terkait
4.3.Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan (putusan MA No. 1590K/pid.sus/2015)

## 4.3.1. Pertimbagan hakim
Mempertimbangkan, bahwa putusan Pengadilan Tinggi itu sudah diinformasikan kepada Penuntut  Umum  pada  07  April  2015  dan  Jaksa  mengusulkan  permohonan  kasasi  pada 16  April  2015,  memori  kasasinya  sudah  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Tindak Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  pada  29  April  2015  sehingga permohonan  kasasi  dengan  beberapa  alasannya  sudah  diajukan  dengan  cara berlandaskan  undang-undang  dan  dalam tenggang  waktu,  maka  permohonan  kasasi  itu formal  bisa  diterima;  Mempertimbangkan  bahwa  putusan  Pengadilan  Tinggi  itu  sudah disampaikan  kepada  Terdakwa  pada    07  April  2015  serta  Terdakwa  membuat permohonan  kasasi  pada  13  April  2015,  yang  memori  kasasinya  sudah  diterima  di Kepaniteraan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Pekanabaru pada  27  April  2015  sehingga  permohonan  kasasi  dengan  alasannya  sudah  diberikan dalam  tenggang  waktu  dan  dengan  cara  berlandaskan  undang-undang,  maka permohonan kasasi tersebut formal bisa diterima;
Mempertimbangkan,  bahwa  alasan  yang  diberikan  oleh  para  Pemohon  Kasasi  :  Jaksa dan  Terdakwa  pada  pokoknya  yaitu:  Alasan-alasan  kasasi  Jaksa:  Bahwa  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru sudah membuat putusan dengan amarnya yang bunyinya seperti di atas pada pemeriksaan atau mengadili permasalahan itu dengan pertimbangan seperti berikut :
1. Bahwa  Majelis  Hakim  dalam  pertimbangannya  memutus  perkara  tersebut sependapat  ataupun  mengambil  alih  baik  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim Tingkat  Pertama  maupun  pertimbangan  Jaksa/Penuntut  Umum  mengenai  tindak pidana  yang  terbukti  maupun  status  barang  bukti  namun  tidak  terhadap pemidanaannya.
2. Bahwa  Majelis  Hakim  dalam  pertimbangannya  berdasarkan  beberapa  hal  yang memberatkan  menyatakan  bahwa  :  -  Tindakan  Terdakwa  tidak  membantu  program pemerintah  dalam  memberantas  perbuatan  hukum  korupsi;  -  Tindakan  Terdakwa suah  menyebabkan  kerugian  keuangan  Negara  senilai  Rp37.095.000.000,00  (tiga puluh tujuh miliar sembilan puluh lima juta rupiah). 2. Putusan Hakim MENGADILI
Tidak  menerima  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  II/Terdakwa:  ESRON NAPITUPULU  tersebut;  Tdak  menerima  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi I:  JAKSA/  PENUNTUT  UMUM  PADA  KEJAKSAAN  NEGERI  PEKANBARU tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi  Pekanbaru  No.  :  05/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR  tanggal  30  Maret  2015 yang  memperbaiki  putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan Negeri PekanbaruNomor : 28/PID.SUS/TIPIKOR/ 2014/PN.PBR tanggal 16 Januari 2015;
MENGADILI SENDIRI :
1. Mengatakan  Terdakwa  ESRON  NAPITUPULU  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  perbuatan  hukum  “KORUPSI  SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”;
2. Memberikan  hukuman  terhadap  Terdakwa  ESRON  NAPITUPULU  dengan humukan kurungan selama 8 (delapan) tahun dan denda senilai Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah),  dengan  peraturan  jika  denda  tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 6 bulan;
3. Memberi  hukuman  pada  Terdakwa  ESRON  NAPITUPULU  agar  membayar uang  pengganti  sebanyak  Rp37.095.000.000,00,  miliar  dengan  ketetapan  bila
Terdakwa  tidak  membayar  uang  pengganti  tersebut,  maksimal  dalam  waktu  1 bulan  setelah  perkaranya  memperoleh  putusan  Pengadilan  yang  berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa ataupun dilelang guna membayar  uang pengganti  itu. Dalam hal Terdakwa tidak  memiliki harta benda yang  cukup  guna  menutupi  uang  pengganti  tersebut,  maka  dihukum  dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) tahun;
4. Menentukan  masa  tahanan  yang  sudah  dijalani  oleh  Terdakwa  dikurangkan semuanya dari hukuman yang diberikan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
− Surat  Keterangan  Tanah  (SKT)  Desa  Sako  Margasari,  Kabupaten Kuansing                       sebanyak 500 (lima ratus) persil
− Surat  Keterangan  Riwayat  Pemilikan/Penguasaan  Tanah  (SKRPT)  Desa Pasir  Mas,  Kabupaten  Kuansing  sebanyak  146  (seratus  empat  puluh enam ) persi
− Tanah seluas 315 M2 (tiga ratus lima belas meter persegi) berikut 1 unit bangunan  rumah  permanen  1  (satu)  lantai  dengan  luas  180  M2  (seratus delapan puluh meter persegi).
− Tanah seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi) berikut 1 unit  bangunan  rumah  permanen  2  (dua)  lantai  dengan  luas  509,63  M (lima ratus sembilan koma enam puluh tiga meter persegi)

## 4.4.Analisis Kasus
Putusan  Mahkama  Agung  saat  mempelajari  dan  memeriksa  berkas  dan  beberapa  surat  yang terkait dengan permasalahan, dibawah ini turunan putusan Mahkama Agung nomor 1590 K/Pid. Sus/2015  tanggal  30  Juli  2015  dan  bukti  surat  lainnya  yang  berkaitan,  memberikan  pendapat bahwa  pertimbangan  hukum  Mahkma  Agung  yang  melandasi  putusannya  tentang  sudah terbuktinya secara sah ataupun meyakinkan kesalahan Terdakwa “berbuat tindak pidana dengan sengaja melakukan korupsi kredit fiktif “ menggelar pasal 2 junto pasal 18 undang-undang RI No.  31  tahun  1999  mengenai  tindak  pidana  korupsi,  sebagaimana  dalam  dakwaan  Penuntut Umum serta lamanya hukuman yang diberikan sudah benar ataupun tepat. Menjatuhkan beban biaya permasalahan kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.500,00,-.

## 5. KESIMPULAN
1. Faktor-faktot terjadinya Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif adalah sebagai berikut:
a. Adanya keiginan ingin kaya atau mempunyai harta berlimpah.
b. Adanya rasa ketidak puasan atas apa yang dimiliki atau ingin lagi dan lagi.
c. Adanya factor dari internal dari pihak bank  yang memberikan peluang bagi nasabah untuk menlakukan pinjaman tanpa adanya bukti atau jaminan yang pasti.
d. Kerjasama  antara  pihak  atau  pegawai  bank  dengan  nasabah  untuk  memuluskan  tindak pidana kredit fiktif.
e. Ketidak jelian pegawaai bank dalam pemeriksaan jaminan hutang yang lengkap.
f. Ketidak adilan pemerintah apabila kasus yang sama terjadi, pemerintah kurang menegakkan hukum  dalam  penanganan  kasus  perbuatan  hukum  korupsi,  sehingga  tidak  menyebabkan efek jera kepada sipelaku maupun terdakwa.
2. Dengan adanya badan usaha yang mengumpulkan biaya dari masyarakat berupa simpanan, lalu disalurkan  dalam  bentuk  kredit  ini  merupakan  jalan  atau  cara  dari  pegawai  bank  melakukan kecurangan  untuk  kepentigan  pribadi  atau  organisasi  tertentu  baik  itu  penipuan  penggelapan asset,  pembocoran  informasi,  perbuatan  kecurangan,  perbuatan  kejahatan  perbankan  ataupun
tindak  lainya  salah  satunya  adalah  dengan  melakukan  kredit  fiktif  yang  dilakukan  oleh  esron napitupuluh  oleh karena itu BNI melakukan prosedur pengawasan internal  dalam menghindari kecurangan yang berlandaskan peraturan otoritas jasa keuangan (OJK), agar tidak adalagi kasus yang sama.
3. Fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan  adalah  Esron  Napitupuluh  sudah  dinyatakan  sebagai pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi  kredit  fiktif  dan  di  jatuhi  hukuman sesuai  yang tertera pada putusan  MA No 1590 K/Pid. Sus/2015.
Karena  sudah  terbukti  “Dengan  Sengaja  Melakukan  Tindak  Pidana  Kredit  Fiktif  Di  Bank Nasiomal Indonesia (BNI)”  yang melanggar Pasal 2junto Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 mengenai tindak pidana korupsi maka terdakwa Esron Napitupulu dipenjara selama 6  tahun  kurungan  penjara  dan  denda  Rp400.000.000,-  ,  selama  3  bulan,  dan  diwajibkan membayar uang pengganti  kerugian negara sebesar Rp37.095.000.000 miliar selama tiga tahun.
6. SARAN
1. Diharapkan  kepada  pemerintah  dalam  penangan  kasus  Tindak  Pidana  Korupsi  Kredit  Fiktif harus lebih maksimal dalam penangan dan penjatuhan hukum, supaya ada efek jera.
2. Perlunya  kesadaran  bagi  masyarakat  supaya  memenuhi  syarat  peminjaman  tanpa  ada  maksut tertentu atau ingin melakukan korupsi.
3. Taatlah kepada Hukum yang berlaku dan norma yang ber;aku di pemerintahan.

## 7. DAFTAR PUSTAKA Buku
Evi Hartanti, “ Tinddak Pidana Korupsi edisi II” , Sinar Grafika Terbit, Jakarta, 2019, hal. 5 Evi Hartanti, Tinddak Pidana Korupsi edisi II , Sinar Grafika Terbit, Jakarta, 2019 Frilly  Margaret  Wuragian,  “ Pertanggungjawaban  pidana  Terhadap  Korupsi  Perbankan  Akibat Dari Tindak Pembobolan Bank”, Lex Crimen Vol IV. Jawada  hafids,  “ Sistem  Pertanggungjawaban  Perkara  Korupsi  Dalam  Rangka  Percepatan Penyelamatan Uang Negar”a . Semarang. 124 Jurnal Dinamika Hukum. Prayetno  Iman  Santosa,  “ Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana  Korupsi” ,  PT  Alumni  Terbit, Bandung, 2015, hal.76
Prayetno  Iman  Santosa,  “ Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana  Korupsi” ,  PT  Alumni  Terbit, Bandung, 2015, hal.42.
Prayetno  Iman  Santosa,  “ Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana  Korupsi” ,  PT  Alumni  Terbit, Bandung, 2015, hal.76
Regita  Dilla  Chintya,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Debitur  Dalam  Kasus  Kredit  Macet”,
Palembang, Jurnal Dinamika Hukum.
Rony  Syahputra,  “ Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana  Korups”i, Padang, 270 Jurnal Cita Hukum.

## Peraturan Perundangg-undangan
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 21Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan Interne t https://www.bni.co.id/id.id/perusahaan/tatakelola/kodeetik