Muhammadiyah Law Review 7 (1) Januari 2023, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BARANG BUKTI RAMPASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Nitaria Angkasa, Intan Pelangi, Muhammad Agung Setiawan

## FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMADIYAH

## ABSTRAK
Tindak pidana eksekusi terhadap barang bukti rampasan tindak pidanan narkotika ini yang menjadi perhatian banyak orang  dan  terus  menerus  di  bicarakan  dan  di  publikasi.  Bagaimana  pelaksanaan  eksekusi  terhadap  barang  tindak narkotika  jenis  sabu  di  kejaksaan  negeri  Lampung  Tengah  danpakah  yang  menjadi  faktor  penghambat  dalam eksekusi  tindak  pidana  narkotika  jenis  sabu.  Penelitian  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dan  yuridis  empris penelitian  menggunkan  data  sekunder  dan  data  primer.  Kejaksaan  adalah  satu-satunya  lembaga  eksekutor  sebagai pelaksaan  eksekusi  putusan  Pengadilan  Negeri  Gunung  Sugih.  Melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatanhukum  tetap.  Kepastian  hukum  terhadap  peran  jaksa  dalam  eksesusi putusan  pidana,  merujuk  pada  pasal 101  undang-undang no  35 tahun 2009 tentang narkotika,  bahwasannya  dalam mengeksekusi barang bukti tidak pidana narkotika yang dilakukan oleh jaksadalam hal mengeksekusi barang bukti tindak  pidana  narkotika  ada  banyak  faktor  yang  menghambat  pelaksanaanya  sedangkan  faktor  pendukung  hanya sedikit.seperti masih  di gunakannya barang bukti di persidangan lain, mutasi jaksa, jenis BB narkotikinya, jumlah, faktor alam.Faktor-faktor inilah yang menurut kasibarang bukti dapat menghambat pelaksanan pemusnahan barang bukti narkotika
Kata Kunci: Ekseksi, Barang Bukti, Narkotika

## 1. PENDAHULUAN
Tindak  pidana  narkotika  merupakan  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  selalu  menarik  untuk dibahas.  Penyalah  gunaan  narkotika  menjadi  perhatian  banyak  orang  dan  menjadi  kalangan hampir  semua  orang  menyukai  sekaligus  menginginkan  barangtersebut  terutama  remaja  yang kerap  kali  mencoba  dan  mengkonsumsi  narkotika.  Fakta  yang  dilihat  hampirsetiap  hari  baik media cetak maupun meupun media elektronik,peredaran narkotika telah merebak kemana-mana tanpa pandang usia, terutama di antara generasi penerus bangsa. Didalam putusan hakim terkait tindak  pidana  narkotika  sudah  banyak  hukum  menerapkan  status  barang  bukti  narkotika dirampas  untuk  negara  sebagaimana  perintah  undang-undang  nomor  35  tahun  2009  hanya mengatur  bahwa  bukti  narkotika  dirampas  untuk  negara  tetapi  tidak  diatur  secara  rinci,  yang mengatur  peruntutan  barang  bukti  narkotika  yang  dirampastersebut  menjadi  permasalahan bertambah  komplek  dengan  tidak  ada  petunjuk  hakim  setelah  memutuskan  barang  bukti narkotika yang dirampas oleh negara.
*Coresponding author.
E-mail address :danidk159@gmail.com Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu HukumUniversitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution4.0 International License
Hakim  tidak  berpikir  secara  lanjut  tentang  bagaimana  barang  bukti  narkotika  yang dirampas  untuk  negara,  akan  digunakan  untuk  apa  atau  bagaimana  jaksa  eksekusi  melakukan terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkotika.  Direktorat tindak pidana narkoba pada Bareskrim  Porles  Lampung  Tengah  membeberkan  bahwa  peredaran  narkotika  jenis  sabu meningkat sepanjang tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Wakil Kepala Badan Reserse Criminal Polres Irjen Wahyu mengatakan bahwa pada tahun 2019 peredaran narkotika jenis sabu yang berhasil diungkap sebanyak 1,5 ton jenis sabu.  Wahyu juga mengatakan bahwa tahun 2022 mengalami  peningkatan  menjadi  3.17  ton.  peningkat  selama  peredaran  narkotika  berdasarkan data statistik kami, narkotika  jenis sabu  ini paling banyak  digunakan selama covid 19.Penyalah gunaan  narkotika  dapat  dianggap  sebagi  penyakit  di  masyarakat  karena  tindak  pidana  ini dilakukan  dikalangan  tertentu  dengan  kualitas-kualitas  tertantu  tetapi  telah  mewabah  dan menjangkau  seluruh  kalangan  masyarakat  dengan  sasaran  potensial.  Penyalahgunaan  narkotika terus  menjadi  ancaman  serius  bagi  setiap  negara  yang  mengakibatkan  terjadinya  peningkatan produksi narkotika secara illegal yang begitu cepat dan begitu luas dan tidak lagi mengenal batas antar  negara  mengakibatkan  korban  penyalah  gunaan  narkotika  setiap  tahun  mengalami peningkatan.
Pemusnahan  barang  bukti  narkotika  diatur  dalam  undang-undang  35  tahun  2009  tentang narkotika  dan  peraturan  kepala  badan  narkotika  nasional.  Pemusnahan  adalah  tindak  penyidik untuk  pemusnahan  barang  bukti  sitaan.  Tetapi  yang  menjadi  masalah  adalah  didalam  putusan tersebut tidak dijelaskan mengenai barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara tentu hal tersebut  dapat  menimbulkan  banyak  pertanyaan  dan  persepsi  dikalangan  masyarakat  yang berpikir akan kemana  barang  bukti  narkotika tersebut, selain  itu  bagi  jaksa penuntut  umum  hal tersebut akan menimbulkan permasalahan terkait eksekusi barang bukti karena didalam undang- undang 35 tahun 2009 hanya mengatur barang bukti dirampas oleh negara.
Kondisi  hukum  di  Indonesia  menuai  berbagai  kritikan  yang  diarahkan  kepenegak  hukum terutama Jaksa Penuntun Umum kerena jaksa yang mengeksekusi barang bukti sitaan narkotika. Jika  dilihat  dari  ketentuan  pasal  diatas,khususnya  pasal  101  undang  undang  nomor  35  tahun 2009 , jelaskan  bahwa  narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang  yang digunakan di dalam  tindak  pidana  narkotika  dan prekursor narkotika  atau  menyangkut  narkotika  dan prekursor narkotika dan hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.
Hal  tersebut  merupakan  keseriusan  pemerintah  untuk  memberikan  efek  jera  kepada masyarakat pelaku tindak pidana narkotika. Dalam pelaksanaan pemusnahan  barang bukti  yang didapat  dari  tindak  pidana  narkotika  oleh  jaksa.  Harus  mematuhi  tata  cara  menurut  undang- undang  yang  berlaku  di  Indonesia  sebagi  dasar  hukum  dalam  melaksankan  perannya  dan

## PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BARANG BUKTI RAMPASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA NitariaAngkasa, IntanPelangi, Muhammad AgungSetiawan
fungsinya,  supaya  dapat  tercapai.  Kejaksaan  sendiri  adalah  sebagai  eksekutor  atau  pelaksanan eksekusi putusan pengadilan negeri.
Eksekutor adalah suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk merampas, menindak atau  melaksanakan  suatu  putusan  berdasarkan  keputusan  atau  undang-undang  yang  berlaku. Eksekutor  sendiri  berasal  dari  kata  eksekusi  yang  berarti  pelaksana  putusan  pengadilan  yaitu pelaksana putusan hakim.

## 2. METODE PENELITIAN
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif,  yaitu  dengan  cara  dideskripsikan dalam  bentuk  penjelasan  dan  uraian  kalimat  yang  mudah  dibaca  dan  dimengerti  untuk diinterprestasikan  dan  ditarik  kesimpulan  guna  menjawab  permasalahan  penelitian,  data  yang diperoleh  baik  primer  maupun  sekunder  dianalisis  baik  secara  dedukatif,  yaitu  penalaran  yang berpangkal dari suatu proposisi umum yang kebenaranya telah diketahui atau diyakini, kemudian disajikan secara deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengertian dan Fungsi Barang Bukti dalam Proses PeradiIan Pidana
Menurut  istilah  barang  bukti  dalam  perkara  pidana  yaitu  barang  mengenai  mana  delik dilakukan  (obyek  delik)  dan  barang  dengan  mana  delik  dilakukan  yaitu  alat  yang  dia  pakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang  di  pakai  (korupsi)  untuk  membeli  rumah  pribadi  maka  rumah  pribadi  itu  merupakan, barang bukti atau hasil delik.
Disamping  itu  ada  pula  barang  yang  bukan  termasuk  obyek,  alat  atau  hasil  delik,  tetapi  dapat pula  dijadikan  barang  bukti  sepanjang  barang  tersebut  mempunyai  hubungan  langsung  dengan tindak  pidana  misalnya  pakaian  yang  dipakai  oleh  korban  saat  ia  dianiaya  atau  dibunuh.  Pada Pasal  6  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  14  tahun  1970  Jo  UndangUndang  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  menyebutkan  bahwa  tidak  seorang  pun  dapat  dijatuhi pidana  kecuali  apabila  alat  pembuktian  yang  sah  menurut  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  hakim  mendapat  keyakinan  bahwa  seseorang  yang  dapat dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.
Ketentuan  tersebut  diatas  ditegaskan  lagi  dalam  Pasal  183  KUHAP  yang  menyatakan  hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali seseorang dengan sekurang-kurangnya
dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa ketentuan ini adatah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.
Adanya  ketentuan  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  183  KUHAP  menujukkan  bahwa  Negara kita menganut sistem atau teori. 1 Hubungan Barang Bukti dengan Alat Bukti Sebagaimana tetah disebut bahwa alat bukti yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah Ketrangan  saksi,  Keterangan  ahli  ,Surat  ,Petunjuk  dan  Keterangan  terdakwa.  Hal  ini  berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunaka sebagai alat bukti yang sah. Bila memperhatikan  ketentuan-ketentuan  tersebut,  tidak  tampak  adanya  hubungan  antara  barang bukti  dengan  alat  bukti.  Pas  183  KUHAP  mengatur  bahwa  untuk  menentukan  pidana  kepada terdakwa, harus:
a) Kesalahanya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
b) Dan atas dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperolehkeyakinan  bahwa  tindak  pidana  benar-berar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah yang  bersalah  melakukanya.  Pasal  181  KUHAP  mengatur  mengenai  pemeriksaan  barang bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut: 2

## B. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
1. Hinpunan peraturan tentang pembinaan.
a. Hakim ketua sidang  memperlihatkan kepada terdakwa segala barang  bukti dan  menanyakan kepadanya  apakah  Ia  mengenal  benda  itu  dengan  memperhatikan  ketentuan  sebagai  mana yang dimaksud dalam Pasal 45 KUHAP.
b. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang dan kepada saksi.
c. Apabila  dianggap  perlu  untuk  pembuktian,  hakim  ketua  sidang  membacakan  atau memperlihatkan  surat  atau  berita  acara  kepada  terdakwa  atau  saksi  dan  selanjutnya  minta keteranan seperlunya tentang hal itu. 3

## 1. Putusan yang Berkenaan dengan Barang Bukti
Selain  mencantumkan  tindakan  yang  dijatuhkan  terhadap  terdakwa  dan  perkara  putusan  hakim harus  memuat  pula  tentang statis, benda  sitaan  yang  dijadikan  barang  bukti  dalam  perkara
1 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1986, hal 100.
2 Hinpunan peraturan tentang pembinaan. Kejaksaan agung RI. Jakarta 1988 hal. 1208-1209
3 Ratna Nurul Afiah, Barang Bhukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 1988, hal 19.
tersebut,  kecuali  dalam  perkara  tersebut  tidak  ada  barang  buktinya.  Mengenai  macam- macam:putusan  yang  berkenaan  dengan  barang  bukti  dapat  kita  ketahui  dan  Pasal  46  ayat  (2) KUHAP  dan  Pasal  194  ayat  (1)  KUHAP.  Pasal  46  ayat  (2)  KUHAP  adalah  sebagai  berikut: Apabila  perkara  sudah  diputus  maka  benda  yang  dikenakan  penyitaan  dikembalikan  kepada orang  atau  kepada  mereka  yang  disebut  dalam  putusan  tersebut,  kecuali  jika  menurut  putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat  dipergunakan  lagi  dirusakkan  sampai  tidak  dapat  dipergunakan  lagi  atau  jika  masih diperlukan  sebagai  barang  bukti  dalam  perkara  lain  .Pasal  194  ayat  (1)  KUHAP  menentukan bahwa:  Dalam  pemidanaan,  atau  bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan  itu  menetapkan  supaya barang  bukti  yang  disita  diserahkan  kepada  paling  berhak  menerima  kembali  yang  namanya tercantum  tersebut,  kecuati  jika  menurut  ketentuan  Undang-  Undang  harus  dirampas  untuk kepentingan negara atau dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. 4

## 2. Peran Jaksa Dalam Mengeksekusi Putusan Pidana

## 1). Pengertian Kejaksaan
Keberadaan  institusi  Kejaksaan  Republik  Indonesia  saat  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU kejaksaan)  Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan,  disebutkan  bahwa  Kejaksaan  Republik  Indonesia  adalah  lembaga  pemerintah  yang melaksanalakan.  instruksi  Jaksa  Agung  RI.  Nomor:  INS006/J.A17/1986  Tentang  Pelaksanaan Administrasi kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang- undang.
Kejaksaan  adalah  suatu  lembaga,  badan,  institusi  pemerintah  yang  menjalankan  kekuasaan negara  di  bidang  penuntutan  dan  keterangan  lain.  Sementara  orang  yang  melakukan  tugas, fungsi,  dan  kewenargan  itu  disebut  Jaksa.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  I  Ayat  (I)  UU Kejaksaan  yaltu,  "Jaksa  adalah  pejabat  fungsional  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang untuk  bertindak  sebagai  penuntut  umum  dan  pelaksanaan  putusan  PengadiIan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  serta  wewenang  berdasarkan  undang-undang".  Jadi,  perlu digaris  bawahi  bahwa  selain  tugasnya  di  bidang  penuntutan,  juga  diberi  kewenangan  lain  oleh undang-undang  misalnya  sebagai  Jaksa  Pengacara  Negara,  Eksekutor  putusan  Pengadilar  yang telah  rnemperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  sebagai  penyelidik  tindak  pidana  tertentu,  dan  lain- lain.  Kejaksaan  sebagai  pengendali  proses  perkara  ( Dominus  Litis ),  mempunyal  kedudukan sentral  dalam  penegakan  hukum,  karena  hanya  institusi  Kejaksaan  yang  dapat  menentukan
4 M.  Yahya  harapan,  pembahasan  permasalahan  dan  penerapan  KUHAP  (penyidik  dan  penuntutan),  sunar  grafika, Jakarta, 2000, hal 365

## PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BARANG BUKTI RAMPASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA NitariaAngkasa, IntanPelangi, Muhammad AgungSetiawan
apakah  suatu  kasus  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  atau  tidak  berdasarkan  alat  bukti  yang  sah menurut Hukum Acara Pidana.
2).  Tugas Pokok Kejaksaan Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada  tugas,  fungsi,  clan  wewenang  yang  telah  ditentukan  dalam  Kejaksaan. 5 Tugas  adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan.
3).  Kedudukan Kejaksaan Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  dan  Kejaksaan  Tinggi.  Kedudukan  Kejaksaan  sebagai lembaga  pemerintahan  yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  terutama  di  bidang  penuntutan  di lingkungan  peradilan  umum,  pada  saat  ini  semakin  dituntut  stabilitasnya  dalam  mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  bertindak  demi  keadilan  dan kebenaran  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan  senantisa  menjunjung  tinggi  prinsip bahwa setiap warga negara bersama kedudukan di depan hukum.
Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia,  yaitu suatu sistem dalam  masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah  masyarakat  menjadi  korban  kejahatan,  menyelesaikan  kasus  kejahatan  yang  terjadi sehingga  masyarakat  puas  bahwa  keadilan  telah  ditegakkan  dan  yang  besalah  dipidana  dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

## 4). Fungsi Kejaksaaan
Berdasarkan Instruksi Jaksa  Agung  RI  no:  INS-002/A/JA/1/2010 tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut:
a) Perumusan  kebijaksanaan  pelaksanaan,  dan  kebijaksanaan  teknis  pemberian  bimbingan  dan pembinaan  serta  pemberian  perijinan  sesuai  dengan  bidang  tugasnya  berdasarkan  peraturan Perundang undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
b) Penyelengaraan dan pelaksahaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi,  organisasi  dan  tatalaksanaan  serta  pengeIoaan  atas  milik  negara  menjadi tanggung jawabnya;
c) Pelaksanaan  penegakan  hukum  baik  preventif  maupun  yang  berintikan  keadilan  di  bidang
5 Moeljatno, pembuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, bina aksara, Jakarta. 1993. Hal 46

## PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BARANG BUKTI RAMPASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA NitariaAngkasa, IntanPelangi, Muhammad AgungSetiawan
pidana;
d) Pelaksanaan  pemberian  bantuan  di  bidang  intelijen  yustisial,  dibidang  ketertiban  dan ketentraman  umum,  pemberian  bantuan,  pertimbangan,pelayanan  dan  penegakan  hukum  di bidang  perdata  dari  tata  usaha  negara  serta tindakan  hukum  dan  tugas  lain,  untuk  menjamin kepastian  hukum,  kewibawaan  pemerintah  dan  penyelamatan  kekayaan  negara,  berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
e) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang Iayak berdasarkan ketetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
f) Pemberian  pertimbangan  hukum  kepada  instansi  pemerintah,  penyusunan  peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
g) Koordinasi,  pemberian  bimbingan  dan  petunjuk  teknis  serta  pengawasan,  balk  di  dalam maupun  dengan  instansi  terkait  atas  peIaksanan  tugas  clan  fungsinya  berdasarkan  peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. 6

## 5).  Proses pemusnahan barang bukti jenis sabu
Pemusnahan  barang  bukti  narkotika  ini  dilakukan  secara  bersama  menggunakan  tiga  mesin blender  yang  biasanya  digunakan  untuk  membuat  minuman  jus  sehingga  sabu-sabu  yang berbentuk kristal bening hancur meleleh seperti air susu. Begitu juga dengan pil ekstasi, butiran pil  ini  hancur seketika setelah dimasukkan ke dalam  blender dan dicampur dengan air  hasilnya seperti  jus  alpukat.Setelah  kedua  jenis  barang  bukti  narkotika  ini  dihancurkan  lalu  dimasukkan ke  dalam  ember  berwarna  hitam  yang  berisi  air  dan  kemudian  diaduk  dengan  campuran detergen,  lalu  kemudian  dibuang  ke  dalam  lobang  galian  tanah  sehingga  barang  bukti  tersebut lenyap tak tersisa.

## C. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Teradap Barang Bukti Tidak Pidana Jenis Sabu Di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.
Kejaksaan  adalah  satu-satunya  lembaga  eksekutor  sebagaI  pelaksanaan  eksekusi  putusan pengadilan  negeri  gunung  sugih.  Yaitu  melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Kepastian hukum terhadap peran jaksa dalam eksekusi  putusan  pidana,  merujuk  pada  pasal  101  undang-undang  no  35  tahun  2009  tentang narkotikan menjukan bahwasannya kepastian hukum dalam mengeksekusi barang bukti tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh jaksa.
6 Soerjono soekanto. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum . Rinrka cipta. Jakarta. 1983 hal. 7

## D. Apakah  Yang  Menjadi  Faktor  Penghambat  Dalam  Melakukan  Eksekusi  Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu Di Kejaksaan Lampung Tengah.
Faktor-Faktor  yang  Dapat  Menghambat  Jaksa  Dalam  Melaksanakan  Peran  dan  Fungsinya Dalam  Pelaksanaan  Pemusnahan  Barang  Bukti  Penyalahgunaan  Narkotika  Kepala  seksi  (kasi) barang  bukti  Kejaksaan Negeri Lampung tengah  menyatakan ”tidak banyak  faktor yang dapat menghambat pelaksanaanya hanya sedikit faktor saja seperti masih di gunakannya barang bukti di  persidangan  lain,  mutasi  jaksa,  jenis  BB  narkotikinya,  jumlah,  faktor  alam”  faktor-faktor inilah  yang  meurut  kasibarang  bukti  dapat  menghambat  pelaksanan  pemusnahan  barang  bukti narkotika  agar  sesuai  dengan  isi  perundang-undangan.  Dari  pernyataan  kepala  seksi  barang bukti di atas, dapat penulis paparkan sekiranya ada 5 (lima) faktor penghambat yaitu:
1) Barang  Bukti Tersebut Masih di pergunakan di persidangan  lain Hambatan  ini terjadi saat barang bukti untuk suatu perkara yang sudah  memiliki kekutan  hukum tetap namun  masih di  pergunakaan  di  persidangan  lain  yang  belum  tuntas,  hal  ini  dapat  menyebabkan bermasalahnya  berita  acara  pada  lampiran  barang  bukti  karena  tidak  sesuainya  jumlah barang bukti yang di musnahkan dengan isi padaputusan hakim. Solusi untuk hambatan ini adalah  Jaksa  selaku  pengemban  surat  perintah  ber-  koordinasi  dengan  pengadilan  bahwa pemusnahan  barang  bukti  menunggu  persidangan  lain  yang  masih  membutuhkan  barang bukti yang akan di musnahkan agar persidangan tersebut selesai terlebih dahulu, ini juga di khawatirkan akan adanya isi putusan hakim mengenai barang bukti tersebut berbeda.
2) Dipindah tugaskannya Jaksa yang di tunjuk dalam surat perintah Pemusnahan barang bukti hanya dapat di lakukan oleh Jaksa yang mengemban surat perintah pelaksanaan, maka jika Jaksa  pengemban  surat  perintah  itu  dimutasi  /  di  pindah  tugaskan  ke  Kejaksaan  lain sebelum  pelaksanaan  pemusnahan  barang  bukti  narkotika  di  laksanakan  tentu  saja  hal  ini dapat  terhambatnya  proses  pemunahan.  Hambatan  ini  bisa  saja  terjadi  jika  adanya  human error / kesalahan pada segi internal kejaksaan
3) Jenis  barang  bukti  Narkotika  Dengan  berkambangnya  zaman  semakin  banyak  pula  jenis jenis  narkotika  yang  beredar  entah  itu  narkotika  jenis  baru  atau  modifikasi  dari  narkotika yang  sudah  lama  beredar,  maka  selaku  jaksa  dalam  hal  ini  akan  bekerjasama  dengan lembaga  terkait  untuk  mengidentifikasi  penanganan  pemusnahan  yang  paling  cocok  untuk barang  bukti  tersebut  agar  tidak  menimbulkan  efek  negatif  bagi  saksi  yang  menyaksikan dan alam.
4) Jumlah  barang  bukti  narkotika  Terkadang  dalam  pemusnahan  barang  bukti  perkara  tindak pidana  narkotika  barang  bukti  narkotika  baik  itu  golongan  1.  2,  dan  3  dapat  berjumlah banyak  yang  tentu  saja  dapat  menghambat  proses  pemusnahan,  jika  barang  bukti  begitu
banyak  maka  proses  pemusnahan  akan  di  lakukan  secara  bertahap  karena  bila melakukannya  suatu  waktu  maka  akan  merugikan  masyarkat  dan  merusak  alam.  Sepert contoh  narkotika  jenis  sabu  proses  pemusnahan  banyak  menggunakan  belender  untuk proses  penghancuran  barang  bukti  tersebut  dan  di  campurkan  dengan  zat  kimia  lain  agar tidak bias di proses untuk disalah gunakan kembali.
Adanya  keadaan  alam  yang  tidak  di  inginkan  Keadaan  alam  ini  seperti  cuaca  buruk  dan bencana  alam,  faktor  hambatan  ini  memang  jarang  terjadi  tetapi  pernah  terjadi  dan pelaksanaan pemusnahan.

## 4. PENUTUP
B erdasarkan  hirariki  pengaturannya  prosedur  pemusnahan  barang  bukti  narkotika  didasari pada  Pasal  91  dan  Pasal  92  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika. Pemusnahan  barang  bukti  narkotika  dilaksanakan  sebelum  adanya  putusan  pengadilan  dengan berdasarkan  penetapan  Kejaksaan  Negeri  setempat  serta  pemusnahan  setelah  adanya  putusan pengadilan berdasarkan perintah putusan hakim. Terhadap pedoman teknis pemusnahan, tahapan tata  cara  pemusnahannya  secara  hirarki  diatur  dalam  Peraturan  Kepala  BNN  Nomor  7  Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika  dan  Bahan  Kimia  Lainnya  Secara  Aman.Beberapa  kriteria-kriteria  pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika yang tidak sesuai prosedur, yaitu sebagai berikut:
a. Dalam  hal  pemusnahan  dilakukan  oleh  penyidik  BNN  dan  Penyidik  Kepolisian  Republik Indonesia yang tidak menerima surat penetapan dari Kejaksaan Negeri setempat dan tidak didasari oleh Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013. Dilakukannya pemusnahan  barang  bukti  narkotika  dan  prekursor  narkotika  secara  seluruhnya  tanpa adanya penyisihan dan pengecekan 69 terhadap keaslian dan  jenis  barang bukti  narkoitka yang  dilakukan  oleh  Laboraturium  Forensik  ( Labfor )  atau  Badan  Kesehatan  lainnya sebelumnya terlebih dahulu.
b. Tidak  dibuatkannya  berita  acara  pemusnahan  barang  sitaan  dan  berita  acara  pembuangan sisa  pemusnahan  barang  sitaan  atau  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tertera  dalam Lampiran II.2 dan Lampiran II.3 Peraturan  Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 dan Pasal 28  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  2013  Dalam  melaksanakan pemusnahan,  penyidik  BNN  atau  penyidik  Kepolisian  Negara  Repubik  Indonesia  tidak
mengundang  pejabat  Kejaksaan,  Kementrian  Kesehatan,  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan atau pejabat lain terkait serta masyarakat setempat sebagai saksi.
Namun  dalam  hal  penyidik  telah  melayangkan  undangan  kepada  instansi  tersebut  tetapi tidak  dapat  berhadir  atau  tidak  memungkin  untuk  datang,  maka  45  pemusnahan  tetap  dapat dilaksanakan  dengan  disaksikan  oleh  pejabatpejabat  terkait  lainnya.  Tidak  layaknya  tempat pemusnahan  barang  bukti  narkotika  yang  telah  ditetapkan  sehingga  menjadi  ancaman pencemaran  lingkungan  dan  mengancam  kesehatan  masayarakat  melanggar  ketentuan  Pasal  39 Peraturan  Kementrian  Kesehatan  Nomor  3  Tahun  2015  serta  melanggar  pedoman  teknis  yang telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Kepala  BNN  Nomor  7  Tahun  2010,  Hambatan  dan  kendala dalam  pelaksanaan  pemusnahan  barang  bukti  narkotika  yaitu  fasilitas  serta  sarana  dan  prasana yang  belum  memadai  maupun  masih  banyaknya  kekurangan  dalam  peraturan-peraturan  yang memuat tentang mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika.

## Daftar Pustaka

## Buku
Muhammad Rifai. Penemuan hukum. Sinar grafika. Jakarta. 2010.
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1986.
M.  Yahya  harapan, pembahasan  permasalahan  dan  penerapan  KUHAP  (penyidik  dan penuntutan) , sinar grafika, Jakarta, 2000, hal 365
Moeljatno, pembuatan  pidana  dan  pertanggung  jawaban  dalam  hukum  pidana ,  bina  aksara, Jakarta. 1993. Hal 46 Pasal 191 KUHP
Ratna Nurul Afiah, Barang Bhukti Dalam Proses Pidana , Sinar Grafika, Jakarta 1988, hal 19.
Satjipto rahardjo. Bunga rampai permasalahan  dalam system peradilan pidana. Pusat  pelatanan keadilan dan pengabdian hukum , Jakarta. 1998. Hal.
Siswanto S., politik hukum dalam undang-undang narkotika, rinrka cipta, Jakarta, 2012, Hal. 4 Soerjono soekanto. Faktor-faktor yang mempengaruhi  penegakan hukum . Rinrka cipta. Jakarta.
1983 hal. 7
Yan  Pramadya  Puspa,  Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia,  Akaiemika  Presido,  Jakarta,
1993, hal 235

## Perundang – Undangan
Instruksi  Jaksa  Agung  RI  no:  INS-002/NJAII/2010  tentang  Stratejik  dan  Rencana  Kinerja
Kejaksaan  RI  Tahun  2010-2015  Kejaksaan  agung  RI.  Hinpunan  peraturan  tentang  pembinaan. Kejaksaan agung RI. Jakarta 1988 hal. 1208-1209