## MIMBAR

## PARTISIPASI MASYARAKAT PADA COMMUNITY
BASE TURISM (CBT) DI TAMAN GHANJARAN (Studi di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)
Nyimas Nadya Izana 1)* , Anik Susanti 1) ,
1 Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Brawijaya *Email Korespondensi: nyimasnadya@ub.ac.id

## Abstract
Tourism  development  based  on  community  based  tourism  (CBT)  is  no  longer  a  new  thing  for tourism developers. To attract local residents, the developer proposed a CBT concept. Whereas in fact,  the  tourism  development  carried  out  is  not  fully  pro-local.  Even  detrimental  to  nature  and local  residents.  Ghanjaran  Park  breaks  down  the  stigma  that  is  the  bad  loophole  in  CBT. Ghanjaran Park is home to local community groups that participate in the development process. One  of them  is the  KUB  group  which  is  a  forum for  residents to  participate  in  the  form  of  stock investment.  KUB  is  a  group  managed  by  residents  and  for residents.  KUB is the  only  partner  of Ketapanrame BUMDes in managing Ghanjaran Park. Nearly half of the residents own shares in KUB, and the investments made by residents are accounted for in the form of a vehicle for games. This  study  aims  to  describe  community  participation  in  group-based  tourism  management  of Ghanjaran  Park  in  Ketapanrame  Village,  Trawas  District,  Mojokerto  Regency.  The  research method used is descriptive qualitative with data collection techniques interviews, observation and review  of  secondary  documents.  The  result  of  community  participation  in  the  management  of Ghanjaran Park from buying shares and managing shares.
Key Word : Community Base Tourism (CBT), Participation, Tourism Management

## Abstrak
Pengembangan  wisata  berbasis community  based  tourism  (CBT) tidak lagi menjadi hal  baru  bagi pengembang wisata. Untuk menarik warga lokal, pengembang mengajukan konsep CBT. Padahal sejatinya,  pengembangan  wisata  yang  dilakukan  tidak  sepenuhnya  berpihak  kepada  warga  lokal. Bahkan merugikan alam dan warga setempat. Taman Ghanjaran mendobrak stigma yang menjadi celah buruk dalam CBT. Taman Ghanjaran menaungi kelompok-kelompok masyarakat lokal yang ikut  berpartisipasi  dalam  proses  pengembangannya.  Salah  satunya  adalah  kelompok  KUB  yang menjadi  wadah  bagi  warga  yang  ikut  berpartisipasi  dalam  bentuk  investasi  saham.  KUB merupakan  kelompok  yang  diolah  warga  dan  untuk  warga.  KUB  menjadi  satu-satunya  mitra BUMDes  Ketapanrame  dalam  pengelolaan  Taman  Ghanjaran.  Hampir  setengah  warga  menjadi pemilik  saham  dalam  KUB,  dan  investasi  yang  dilakukan  oleh  warga  dipertanggungjawabkan dalam  bentuk  wahana  permainan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  partisipasi masyarakat pada pengelolaan wisata Taman Ghanjaran berbasis kelompok di Desa Ketapanrame, Kecamatan  Trawas,  Kabupaten  Mojokerto.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan  data  wawancara,  observasi  dan  telaah  dokumen  sekunder. Hasil  adanya  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  Taman  Ghanjaran  dari  pembelian  saham dan pengelolaan saham.
Kata Kunci : Community Base Turism (CBT), Partisipasi, Pengelolaan Wisata

## MIMBAR

## A. Pendahuluan
Pariwisata  menjadi  salah satu sektor yang  mengalami  perkembangan  yang sangat  cepat.  Indonesia  mempunyai sektor  pariwisata  terus  mengalami pengembangan  dan  pada  tahun  2010 tercatat sebanyak 7 juta wisatawan dari mancanegara  dan  terus  mengalami peningkatan  hingga  pada  tahun  2015 bertambah sebanyak 10,5 juta wisatawan  mancanegara  (Pakpahan, 2018).  Angka  tersebut  diperkirakan akan  semakin  mengalami  peningkatan mengingat semakin besarnya kebutuhan  manusia akan  hiburan. Oleh karena  itu,  banyak  pengembang  yang menginvestasikan uangnya untuk membangun wisata-wisata baru.
Wilayah  sasaran pengembangan wisata umumnya berada di pedesaan-pedesaan yang  memiliki  suasana  alam  yang masih  asri.  Sehingga  pengembangan yang dibutuhkan tidak terlalu membutuhkan  banyak  biaya.  Oleh karena itu, banyak wilayah di desa-desa yang  diubah  menjadi  wisata  demi memenuhi kebutuhan refreshing tersebut.  Sayangnya,  pengembangan wisata  tersebut  tidak  dibarengi  dengan pemberdayaan
masyarakat dan cenderung  mengabaikan  kearifan  lokal yang  ada  di  wilayah  tersebut.  Maka disini,  konsep  CBT  diperlukan  untuk memihak  masyarakat  dan  kearifan lokal  ditengah  budaya  pengembangan wisata  yang  semakin  tak  mengenal batas.
Lahirnya pemikiran mengenai Community Based Tourisme merupakan  kritik  dari  pembangunan pariwisata  yang  mengabaikan  dan kurang memberikan
keuntungan kepada kelompok lokal. Pengembangan pariwisata seharusnya
dibarengi dengan pengembangan kelompok lokal yang  berada  di  sekitar  destinasi  wisata baik  secara  ekonomi,  sosial  maupun
budaya.  Oleh  karena  itu,  lahirlah pemikiran  mengenai  pengembangan pariwisata  yang  lebih  berpihak  kepada masyarakat  atau  yang  lebih  dikenal dengan community  based  tourism (CBT).  Dalam  Suansri  (2003)  CBT merupakan pariwisata yang memperhatikan kelestarian  lingkungan, sosial,  dan  budaya.  Dikelola  dan dimiliki oleh kelompok, untuk kelompok, dengan tujuan memungkinkan pengunjung untuk meningkatkan  kesadaran  mereka  dan belajar  tentang  kelompok  dan  cara hidup lokal (Suansri, 2003). Dari pengertian CBT yang dikemukakan oleh Suansri, dapat disimpulkan bahwa CBT bukan sekedar bisnis pariwisata yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan  bagi  investor.  Melainkan lebih mementingkan dampak pariwisata  terhadap  masyarakat  dan sumber  daya  lingkungan  yang  berada di sekitar destinasi wisata. CBT muncul dari strategi pengembangan masyarakat,  yang  mana  memanfaatkan sektor  pariwisata  untuk  memperkuat ikatan masyarakat khususnya masyarakat  pedesaan  melalui  pelatihan organisasi (kelompok) dengan menyeimbangkan  antara  pengelolaan sumber  daya  pariwisata  dan  partisipasi masyarakat.  Meski  begitu,  CBT  masih jauh dari solusi sempurna atas permasalahan kelompok, karena apabila  tidak  diolah  dengan  baik  dan tidak  adanya  pengawasan,  CBT  dapat menimbulkan masalah. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian terkait masyarakat yang dipilih untuk
mengembangkan dan menjalankan
CBT ini. Lebih penting lagi, masyarakat  harus  memiliki  kekuatan untuk  mengubah  atau  menangguhkan CBT,  jika  CBT  tumbuh  melebihi kapasitas  pengelolaan  masyarakat  atau

## MIMBAR
membawa  dampak  negatif  yang  tidak dapat dikelola.
Prinsip-prinsip  yang  tercantum  di bawah  ini  menyajikan  konsep  CBT, dan  cara  host  (masyarakat  lokal)  dapat menggunakan  pariwisata  sebagai  alat untuk pengembangan masyarakat
(Suansri, 2003). Maka CBT harus:
1. Mengenali, mendukung  dan mempromosikan kepemilikan
kelompok atas pariwisata 2. Melibatkan anggota masyarakat sejak awal dalam setiap aspek
3. Mempromosikan kebanggaan kelompok
4. Meningkatkan kualitas hidup 5. Memastikan
kelestarian
lingkungan 6. Melestarikan karakter dan budaya unik daerah setempat
7. Pembelajaran lintas budaya
yang lebih cepat
8. Menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia 9. Mendistribusikan manfaat secara  adil  di  antara  anggota kelompok 10. Sebagian pendapatan dikontribusikan  untuk  proyek kelompok Menurut  Suansri  (2003)  sebelum mengembangkan  CBT  yang  sejalan dengan  prinsip-prinsip  tersebut,  perlu dipersiapkan dan ditingkatkan kapasitas  masyarakat  setempat (host)
untuk mengelola pariwisata. Pemasaran CBT juga  harus mempromosikan kesadaran  publik  tentang  perbedaan antara  CBT  dan  pariwisata  massal, mendidik  masyarakat  untuk  menyadari pentingnya CBT sebagai alat kelompok untuk  konservasi  sumber  daya  dan pelestarian  budaya.  Ini  akan  menarik wisatawan yang sesuai untuk CBT. Pariwisata berbasis kelompok sendiri merupakan konsep
pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat  setempat  dan  menjaga kearifan lokal tetap terjaga sebagaimana  mestinya.  Maka  dari  itu, masyarakat  dipandang  sebagai  pemain inti dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengunduhan hasil hingga evaluasi pengelolaan pariwisata sedangkan pihak swasta maupun pemerintah ditempatkan sebagai fasilitator  (Sanjaya,  2018).    Ironisnya, realisasi atas tujuan mulia dari pariwisata berbasis kelompok ini seringkali  tidak  sesuai  harapan  karena beberapa  sebab.  Pertama,  partisipasi warga  dalam  mengelola  pariwisata berbasis kelompok masih rendah (Lutpi,  2016)  dan  kedua,  keberadaan pariwisata berbasis kelompok kendatipun  menyumbang  manfaat  bagi masyarakat  tetapi  tidak  memberikan posisi tawar untuk masyarakat setempat (Harun  2011).  Kedua  permasalahan tersebut termasuk permasalahan kolektif  masyarakat  dalam  mengelola pariwisata berbasis kelompok. Masalah kolektif  dapat  dicarikan  solusi  walau dengan  modal  ekonomi  yang  terbatas asalkan  masyarakat  mau  bekerjasama. Sebelum memutuskan bekerjasama masyarakat  pedesaan  perlu  menyadari bahwa mereka memiliki potensi berupa modal  sosial  yang  tertanam  dalam struktur sosialnya. Dengan memobilisasi  modal  sosial  masalah pengelolaan pariwisata berbasis kelompok diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat.  Asalkan  aktor-aktor  lokal mampu  menjadi  agen  untuk  bisa mengaktifkan modal sosial.
Pariwisata Berbasis Masyarakat atau community  based  tourism  (CBT) telah menjadi  kajian  populer  di  kalangan ilmuan negara berkembang. Di Indonesia,  tren  kajian  ini  menjadi

## MIMBAR
primadona setelah Kementerian Pariwisata mencanangkan program unggulan  “Visit  Indonesia”  yang dirintis sejak awal tahun 2000. Keterlekatan pariwisata dan masyarakat  lokal  di  Indonesia  sendiri secara  historis  tidak  dapat  dipisahkan satu  sama  lain.  Tiga  dimensi  penting yang  senantiasa  menjadi  perhatian utamanya  adalah  perihal  partisipasi masyarakat,  sistem  kelembagaan  dan infrastruktur.
Prafitri dan Damayanti (2016) mengulas kapasitas kelembagaan dalam  pengembangan  Desa  Wisata Ketenger di Kabupaten Banyumas, dan menemukan  bahwa  sinergitas  Dinas Pariwisata  dan  masyarakat  mengalami kendala  karena  kapasitas  sumber  daya manusia  yang  minim.  Sejalan  dengan Prafitri  dan  Damayanti,  penelitian Dewi,  dkk  (2013)  menegaskan  bahwa partisipasi  masyarakat  lokal  dalam model  pengembangan  Desa  Wisata Jatiluwih  di  Kabupaten  Tabanan  Bali mengalami  dominasi  atas  peranan pemerintah, sehingga bertentangan dengan pendekatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan.  Kendala  dalam  proses membangun kemitraan antara masyarakat lokal dan pemerintah daerah secara politis juga akan berdampak  pada  sistem  infrastruktur untuk PBM itu sendiri. Satria  (2009)  menjelaskan  bahwa peran  pemerintah  dan  masyarakat dalam  membangun sistem  infrastruktur yang mapan masih mengalami kesenjangan secara signifikan, terutama pada  kebutuhan  dasar  para  wisatawan. Hal  ini  dijelaskannya  pada  upaya pengembangan ekowisata berbasis ekonomi lokal dalam rangka pengentasan  kemiskinan  di  wilayah
Kabupaten Malang.
Sejalan  dengan  paparan  di  atas,
pengelolaan pariwisata berbasis kelompok di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto mampu menggerakkan partisipasi  masyarakat  melalui  modal sosial  kelompok  di  Taman  Ghanjaran. Wisata  Taman  Ghanjaran  dibangun  di atas  tanah  bengkok  pamong  desa  dan dikelola oleh BUMDes Desa Ketapanrame.  Wisatawan  yang  datang tidak  dipungut  biaya  masuk  tetapi mereka  cukup  membayar  retribusi parkir. Uniknya, meski Taman Ghanjaran  hanya  memiliki  sumber pemasukan  dari  retribusi  pembayaran parkir,  Taman  Ghanjaran mampu mengembangkan wisatanya dan menjadi  wadah  bagi  warga  baik  secara perorangan maupun berkelompok.
Biaya  pengembangan  untuk  Taman Ghanjaran sendiri berasal dari investasi warga  yang  diwadahi  dalam  kelompok KUB.
Pemerintah desa sengaja tidak menerima  investor  dari  luar  yang bermodal  besar  karena  berkeinginan lebih  memberikan  kesempatan  kepada warga  lokal  untuk  berinvestasi  dengan konsep  kewirausahaan  sosial  sehingga partisipasi aktif warga dapat dibangkitkan  sekaligus  mengentaskan kemiskinan  secara  gotong  royong. Inovasi  yang  dilakukan  pemerintah desa  Desa  Ketapanrame  tidak  lepas dari  adanya  aktor-aktor  lokal  yang mempunyai  kapasitas  menjadi  agen penggerak  pembangunan  di  desa  yang nanti akan diidentifikasi melalui penelitian  lapangan.  Hal  ini  menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana  pihak  Pemerintah  desa melakukan  pengelolaan  sedemikian rupa  sehingga  dapat  menimbulkan keinginan  masyarakat  untuk  ikut  serta berpartisipasi dalam proses pengembangan wisata Taman Ghanjaran  dengan  sukarela,  karena

## MIMBAR
kesukarelaan  tersebut  sebenarnya  yang membuat  keberhasilan  konsep  CBT dalam menaungi masyarakat dan kearifan  lokal  yang  ada  di  wilayah tersebut.
Tujuan dari penelitian adalah untuk menjelaskan  partisipasi  seperti  apa yang  terbentuk  dalam  kelompok  KUB yang bermitra dengan Taman Ghanjaran  yang  berada dalam  naungan BUMDes Ketapanrame. Dari  observasi awal  yang  dilakukan  oleh  peneliti, menunjukkan bahwa dalam pembangunan dan pengembangan wisata  Taman  Ghanjaran  memiliki campur  tangan  dari  Kepala  Desa Ketapanrame. Peneliti berasumsi bahwa,  Kepala  Desa  memiliki  andil yang  cukup  besar  dalam  proses mobilisasi  warga  untuk  ikut  berpartisi dalam pengembangan Taman Ghanjaran.  Oleh  karena  itu,  penelitian ini selain untuk melihat model partisipasi  yang  dilakukan  oleh  warga Desa Ketapanrame, juga untuk mendeskripsikan pergerakan massa dalam prosesnya.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  deskriptif.  Menurut (Denzin, 2009) kata kualitatif menyiratkan  penekanan  pada  proses dan  makna  yang  tidak  dikaji  secara ketat  atau  belum  diukur  dari  sisi kuantitatif,  jumlah,  intensitas  dan frekuensinya.  Sedangkan  untuk  jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian  deskriptif  yang  bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai  kondisi,  berbagai  situasi  atau berbagai  variabel  yang  timbul  di masyarakat yang menjadi objek
penelitian  itu (Bugin, 2001). Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah peneliti. Meski begitu, penelitin tetap membutuhkan instrumen
bantuan  untuk  menggali  informasi  dari informan.  Instrumen  yang  digunakan oleh peneliti antara lain adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi  yang  digunakan  oleh peneliti  merupakan  observasi  terus terang,  yaitu  dalam  proses  wawancara, peneliti berkata terus terang menyatakan sedang melakukan aktivitas  penelitian.  Hal  ini  dilakukan agar  tidak  ada  kecanggungan  antara peneliti  dengan  informan.  Selanjutnya, wawancara. Wawancara yang
digunakan  oleh  peneliti  merupakan wawancara  terbuka  yaitu  wawancara yang  tidak  tertulis  secara  sistematis.
Tetapi  peneliti  tetap  menggunakan guide interview untuk memandu pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Terakhir,  instrumen  dokumentasi.  Hal ini  dilakukan  supaya  hasil  wawancara dapat  terekam  dengan  baik.  Alat  yang digunakan  untuk  bantuan  dokumentasi adalah tape recorder dan kamera .
Selain teknik pengumpulan data yang  telah  dijelaskan  diatas,  penelitian ini juga menggunakan purposive sampling dalam  menentukan  informan, yaitu  teknik  pengambilan  sumber  data dengan pertimbangan
tertentu. Pertimbangan  tertentu  pada  penelitian ini  adalah  orang  yang  mengetahui potensi desa dan pengelolaan wisata di Taman Ghanjaran.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan .
Desa Ketapanrame adalah salah satu desa  yang ada di Kabupaten Mojokerto yang  memiliki  tempat  wisata  dengan menggunakan  tanah  kas  desa  (TKD) berupa  tanah  pertanian.  Tempat  wisata ini  sudah  diresmikan  sejak  tahun  2018 dengan  pengelolaan  dari  masyarakat sendiri.  Tempat  wisata  ini  dinamakan

## MIMBAR
Taman Ghanjaran yang terletak tepat di depan Kantor Desa Ketapanrame. Awal mula  Taman  Ghanjaran  dibentuk  dari forum  musyawarah  antara  Kepala Desa,  BPD,  Lembaga-lembaga  yang ada di desa dan tokoh masyarakat.
Tanah  kas  desa  yang  dimiliki merupakan jenis tanah yang tidak dapat menahan  air.  Jika  akan  dialiri  air sebanyak  apapun  maka  tanah  tersebut akan cepat meresap sehingga memberikan  dampak  pada  biaya  yang tinggi  jika  akan  digunakan  untuk pertanian.  Dengan  keadaan  geografis yang seperti itu, pihak pemerintah desa mencetuskan  untuk  membuat  taman tanpa  mengubah  fungsi  tanah  sebagai tanah  peresapan  air.  Konsep  dari pembuatan Taman Ghanjaran ini termasuk pada konsep CBT ( Community  Based  Tourisme )  yang mana  mengambil  hubungan  dengan kelompok  lokal  dan  pariwisata  sebagai premis utama untuk analisis (Blackstock,2005).  Melihat  lebih  jauh tentang Taman Ghanjaran tidak mengubah  lingkungan  terutama  fungsi tanah  sebagai  tanah  resapan.  Hal  ini sesuai  dengan  pernyataan  (UNEP  dan
WTO  2005;  Suansri  2003;  Brohman, 1996  dalam  Pakpahan,  2018)  bahwa CBT sangat tergantung pada konservasi alam  dan  maupun  mencegah  degradasi lingkungan. Salah satu contoh destinasi wisata yang mengimplementasikan konsep  CBT  secara  nyata  adalah Taman Ghanjaran  yang berada di Desa Ketapanrame.  Terdapat  dua  kelompok yang menonjol dalam proses pengembangan Taman Ghanjaran hingga  menjadi  besar  seperti  saat  ini. Kedua kelompok tersebut yaitu BUMDes dan KUB. Untuk menjelaskan  lebih  detail  mengenai bentuk  partisipasi  dalam  kelompok
KUB  karena  KUB  bermitra  dengan Taman  Ghanjaran  yang  berada  dalam
naungan BUMDes Ketapanrame.

## BUMDes Ketapanrame
Proses terbentuknya BUMDes Ketapanrame  diawali  dengan  adanya program  air  bersih  oleh  pemerintah pada tahun 1978. Melalui tim pembangunan  kecamatan,  dibangunlah sarana  air  bersih  berupa  pemasangan pipa dan pembuatan  bak penampungan air.  Pada  tahun  1988  dibentuklah sebuah  badan  usaha  masyarakat  yang bernama  HIPPAM  “Tirto  Tentrem” dengan  tujuan  supaya  pengelolaan  dan pendistribusian air ke masyarakat dapat dikelola  dengan  baik  dan  secara merata.
Tahun 2001 terbentuk
BUMDes  (Badan  Usaha  Milik  Desa) dengan  nama  BPAM  “Tirto  Tentrem” yang  hanya  fokus  pada  pendistribusian air  ke  masyarakat.  Pada  tahun  2010 terjadi  perubahan,  BUMDes  BPAM “Tirto  Tentrem”  menjadi  BUMDes Ketapanrame  dengan  penambahan  tiga unit  usaha  baru  sehingga  menjadi empat unit usaha  yaitu:  1) Pengelolaan air, 2) Pengelolaan kebersihan lingkungan,  3)  Pengelolaan  kios  dan stand,  dan  4)  Pengelolaan  air  tangka. Pada tahun 2016 terjadi pengembangan pada unit usaha kios dan stand menjadi unit  usaha  wisata  dan  unit  usaha  kios dan  ternak  terpadu.  Pada  tahun  2019, masuklah  program  jalin  mitra  Provinsi Jawa  Timur  untuk  Desa  Ketapanrame dengan  penyertaan  modal  kepada BUMDes
sehingga BUMDes melakukan perubahan dan penyesuaian di unit usaha masing-masing. Total unit usaha  yang  dimiliki  oleh  BUMDes Ketapanrame  berjumlah  6  unit  usaha yaitu:  1)  Pengelolaan  air  minum,  2) Pengelolaan  air  tangka,  3)  Pengelolaan kebersihan  lingkungan,  4)  Pengelolaan kios  dan  kandang  ternak  terpadu,  5) Pengelolaan  wisata  desa,  dan  6) Pengelolaan simpan pinjam.

## MIMBAR
Secara  struktural,  BUMDes  dikelola oleh  1  ketua,  2  staf  administrasi  dan bendara,  dan  4  pengawas.  Pengurus BUMDes ini dipilih secara musyawarah  dengan  masa  bakti  5 tahun  dan  dapat  dipilih  kembali  di periode  berikutnya.  Sedangkan  untuk pengurus  unit-unit  usaha,  masing- masing  dikelola  oleh  ketua  unit (manager).  Ketua  unit  dan  stafnya dihitung  sebagai  karyawan  dengan masa  bakti  sampai  usia  65  tahun. Karyawan  dapat  dipilih  berdasarkan penunjukkan  dari  Kepala  Desa  atau ketua  unit.  Langkah  gerak  masing- masing unit usaha telah ditetap sebagaimana yang tertera pada peraturan Desa Ketapanrame, yaitu:
a) Pengelolaan  air  minum  yang bergerak  di  bidang  pengelolaan air  bersih  untuk  kebutuhan  air minum masyarakat, kawasan pervilaan  dan  hotel.  Sumber  air didapatkan  dari  mata  air  di wilayah perhutani dan Tanah Kas Desa (TKD) b) Pengelolaan kebersihan lingkungan  yang  bergerak  di bidang  pengelolaan  sampah  desa serta  pemilahan  sampah  melalui Bank Sampah Desa c) Pengelolaan  kios  dan  ternak terpadu  yang  bergerak  di  bidang pengelolaan kios/stand yang berada  di  lahan  TKD  yang dipergunakan untuk usaha perdagangan  dan  kandang  ternak terpadu d) Pengelolaan  tandon  air  tangka yang bergerak di bidang
penyediaan  air  bersih  untuk  truk tangka  yang  akan  dikirim  ke konsumen luar daerah e) Pengelolaan wisata yang bergerak di  bidang  pengelolaan  aset  desa yang  berpotensi  untuk  dijadikan wisata dengan kegiatan dan usaha
sebagai beriktut: pengelolaan pujasera, kerjasama wahana, pengelolaan  parkir,  pengelolaan kamar kecil, paket edukasi pertanian dan outbound f) Pengelolaan  simpan-pinjam  yang bergerak  di  bidang  permodalan bagi UMKM warga desa Setelah  dibentuknya  unit-unit  usaha
BUMDes tersebut, manfaat yang didapatkan oleh desa adalah bertambahnya jumlah PAD desa, pemenuhan  kebutuhan  air  bersih  dan air  minum  yang  terlayani  dengan  baik, kebersihan  lingkungan  yang  terjaga, dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menumbuh kembangkan jiwa wirausaha di masyarakat. Selain itu, karena unit-unit ini  dikelola  secara  mandiri  oleh  warga Desa  Ketapanrame,  maka  terdapat beberapa  kemudahan  yang  diperoleh oleh  warga  secara  langsung.  Beberapa kemudahan  tersebut  diutarakan  oleh ketua  BUMDes,  Bapak  Heriyanto, sebagai berikut:
“Warga desa kita itu sudah sangat dimanja  dengan  fasilitas-fasilitas dan kemudahan seperti membayar air yang hanya ditarik 3000/bulan, kebersihan  sampah  6000/bulan. Kalau  diluar  mungkin  untuk  air mereka bisa menghabiskan 20.000/bulan, pengambilan sampah 8x pengambilan membayar 8000/pengambilan. Jadi kalau dihitung-hitung peneliti membantu mereka berhemat
cukup  banyak  dalam  pengeluaran mereka.  dan  sekarang  ditambah dengan fasilitas tiket gratis masuk ke  kolam  di  Taman  Ghanjaran. Peneliti  menyediakan  tiket  gratis untuk mereka” (sumber: wawancara Bapak Heriyanto tanggal 23 Juli 2020) Dari  wawancara  tersebut,  manfaat

## MIMBAR
utama  yang  diberikan  oleh  BUMDes adalah  dengan  membantu  masyarakat menghemat  pengeluaran  dan  juga membantu masyarakat dalam hal kreativitas usaha dengan bantuan terbukanya  daya  saing  setelah  Taman Ghanjaran dibangun.

## Taman Ghanjaran
Taman  Ghanjaran  menjadi  salah satu  destinasi  wisata  yang  ada  di  Desa Ketapanrame,  Mojokerto,  yang  telah diresmikan  pada  bulan  November tahun 2018 lalu. Sejak diresmikan pada akhir  tahun  2018,  Taman  Ghanjaran telah banyak menyita perhatian wisatawan.  Tempatnya  yang  nyaman dengan  fasilitas  yang  sangat  baik, membuat  Taman  Ghanjaran  menjadi salah satu tujuan wisatawan menghabiskan  waktu  bersama  teman, kekasih  bahkan  keluarga.  Kita  dapat menghabiskan waktu dengan menikmati  senja,  menunggu  matahari tenggelam dibalik Gunung Penanggungan  yang  terlihat  jelas  dari Taman Ghanjaran. Selain taman, Taman  Ghanjaran  memiliki  fasilitas lain  berupa  wahana  permainan  dan pujasera. Terdapat juga wahana permainan  anak-anak  di  dalam  taman dengan  dilengkapi gazebo sebagai tempat  meneduh.  Kursi  dan  rumput- rumput  di  dalam  tanam,  sesuai  untuk anak-anak  muda  dan  keluarga  untuk menghabiskan waktunya bersama keluarga tercinta. Ide awal dibangunnya Taman Ghanjaran  dicetuskan  oleh  Kepala
Desa  Ketapanrame,  Zainul  Arifin.  Ide ini  terlintas  ketika  beliau  bermaksud untuk  memanfaatkan  Tanah  Kas  Desa (TKD)  yang  telah  dibiarkan  tanpa diolah  selama  tiga  tahun.  Beliau memperkirakan  apabila  tanah  tersebut diolah menjadi lahan pertanian, keuntungan  yang  dihasilkan  tidak
seberapa dan juga tidak dapat membantu  pembangunan  desa  karena hasilnya  hanya  akan  menjadi  hak aparat  desa.  Oleh  karena  itu,  beliau lantas  mengutarakan  keinginan  beliau untuk  membangun  sebuah  wisata kepada  masyarakat  dan  BPD  ketika pertemuan  tahunan.  BPD  menyetujui usul  tersebut  asalkan  dari  pihak  desa membuat peraturan mengenai perubahan  lahan  TKD  menjadi  lahan wisata.  Dari  pembicaraan  tersebut, dilakukanlah musyawarah
untuk menentukan  jenis  wisata  seperti  apa yang  akan  dibangun  karena  menurut tata  kelola  lahan  Mojokerto,  Desa Ketapanrame  termasuk  lahan  kuning atau tanah resapan. Pihak desa menginginkan membangun wisata,
tetapi tidak mengabaikan fungsi wilayahnya  sebagai  lahan  resapan.
Oleh  karena  itu,  dicetuskanlah  untuk membangun  taman.  Hal  ini  didapatkan sesuai  informasi  dari  Bapak  Heriyanto selaku Kepala BUMDes dalam wawancara sebagai berikut:
“….  Hanya,  wilayah  kita  ini  di Mojokerto  bukan  berada  di  zona hijau  tapi  zona  kuning,  tanah peresapan.  Jadi  ide  yang  muncul ketika akan  membangun wisata  ya taman. Logikanya, dengan membangun  taman,  kita  tidak menyalahi  aturan  tata  penggunaan lahan dan  masih  berfungsi sebagai lahan  resapan  air” (sumber: wawancara Bapak Heriyanto tanggal 23 Juli 2020)
Setelah proses musyawarah tersebut, maka  selanjutnya  disusun  proposal untuk bantuan anggaran pembangunan. Pada  bulan  Maret  2018,  dimulailah awal  pembangunan  taman  dan  selesai di  bulan  September  2018.  Begitu pembangunan  selesai,  taman  tidak lantas  langsung  diresmikan  karena

## MIMBAR
terdapat  beberapa  kendala  sehingga baru  bisa  diresmikan  pada  bulan Desember  bersama  Bupati.  Setelah peresmian  kemudian  dari  pihak  desa menyerahkan pengelolaan Taman Ghanjaran  kepada  BUMDes  di  bawah naungan  Unit  Wisata  untuk  dikelola lebih baik. Taman Ghanjaran memberikan perubahan yang  cukup  signifikan terhadap  perekonomian  warga  Desa Ketapanrame.  Hal  ini  dapat  dilihat,  di dalam  Taman  Ghanjaran  tidak  hanya terdapat  struktur  aparat  desa  yang tergabung  tetapi  juga  warga.  Sebagian besar  warga  ikut  bergabung  meriahkan Taman  Ghanjaran,  sebagian  sebagai pedagang sebagian lagi sebagai karyawan.  Pemerintah  desa  memang membuat aturan khusus, bahwa pekerja yang berada di Taman Ghanjaran harus berasal  dari  warga  Desa  Ketapanrame sendiri. Kalaupun ada orang luar, tidak boleh  lebih  dari  lima  orang.  Tujuan dari  adanya  orang  luar  ini  supaya warga  dapat  belajar  kreativitas  yang dimiliki oleh orang luar daerah tersebut. Selain  untuk  memberikan  ruang wisata  kepada  wisatawan  dan  warga,
memanfaatkan lahan TKD yang kurang produktif, juga membantu warga mencoba pekerjaan baru yaitu investasi.  Wahana  yang  terdapat  di Taman Ghanjaran merupakan hasil dari investasi  warga  yang  diprakarsai  oleh warga  sendiri.  Kelompok  investasi tersebut disebut juga dengan Kelompok Usaha  Bersama  (KUB),  yang  mana pengelolaanya  dilakukan  oleh  warga sendiri.  KUB  merupakan  satu-satunya kelompok  mitra  yang  bekerja  sama dengan BUMDes.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) Taman Ghanjaran merupakan bagian dari BUMDes Desa Ketapanrame  yang
mana  di  dalam  Taman  Ghanjaran terdapat  sebuah  kelompok  bernama KUB  (Kelompok  Usaha  Bersama). Kelompok  Usaha  Bersama  (KUB) merupakan  wadah  bagi  warga  yang ingin berinvestasi di Taman Ghanjaran, yang mana hasil investasi tersebut akan diimplementasikan dalam bentuk wahana KUB di dalam Taman Ghanjaran.  Awal  mula  KUB  dimulai dari program kampanye ketika pemilihan  Kepala  Desa  Ketapanrame. Pada  saat  itu,  Taman  Ghanjaran  sudah berdiri,  dan  kepala  desa  yang  saat  ini menjabat  yang  mana  beliaulah  yang memasukkan  program  investasi  warga pada  saat  kampanye  pemilihan  kepala desa. Dan ketika beliau terpilih kembali menjadi  Kepala  Desa  Ketapanrame, maka  program  tersebut  direalisasikan menjadi KUB. Kelompok Usaha Bersama  (KUB)  dikelola  oleh  warga sendiri  tanpa  campur  tangan  dari Pemerintah Desa. Anggota yang bergabung  dalam  kelompok  KUB merupakan  warga  Ketapanrame  yang ikut  berinvestasi  di  dalam  kelompok tersebut,  hal  ini  sebagaimana  yang telah  dijelaskan  oleh  Ketua  KUB, Khusnul Yaqin, dalam wawancaranya:
“KUB  merupakan  Kelompok Usaha Bersama yang mana anggotanya merupakan warga asli
Desa  Ketapanrame.  Harus  warga Desa  Ketapanrame.  Pengurusnya merupakan  salah  satu  penanam saham  juga.  Dipilih  oleh  warga pemilik  saham  melalui  forum musyawarah” (sumber: wawancara Bapak Khusnul Yaqin tanggal 23 Juli 2020) Dari  wawancara  di  atas,  diketahui bahwa yang menjadi investor merupakan warga asli Desa Ketapanrame.  Sedangkan  pengurusnya merupakan pemilik saham yang berasal

## MIMBAR
dari warga sendiri. Saham KUB berada di  harga  Rp.1.000.000/saham  dengan maksimal kepemilikan saham sebanyak 10  saham/KK.  Total  saham  yang dimiliki  KUB  saat  ini  sebanyak  3.700 saham  dengan  jumlah  KK  yang  ikut berpartisipasi sebanyak 650 KK. Meskipun  KUB  diolah  oleh  warga Desa Ketapanrame secara berkelompok,  KUB  tetap  memiliki tanggung jawab terhadap BUMDes dan Pemerintah  Desa.  Bentuk  tanggung jawab tersebut ialah pembayaran sharing  sebesar  10%  dari  pendapatan kotor  kepada  BUMDes  dan  laporan pendapatan  harian  kepada  anggota.
Sedangkan  untuk  kepala  desa  sendiri hanya sekedar mengetahui tanpa campur  tangan  dalam  pengelolaannya. Baik  operasional  maupun  manajerial, KUB dikelola sepenuhnya oleh warga.
Awal  terbentuknya  KUB  adalah merupakan salah satu program kampanye  Kepala  Desa  yang  saat  ini menjabat pada masa pencalonan. Dibentuknya  kelompok  tersebut  untuk meningkatkan  perekonomian  warga desa  sehingga  yang  diperbolehkan untuk  investasi  ke  Taman  Ghanjaran adalah  warga  asli  Desa  Ketapanrame. Sebelum  KUB  dibentuk,  bahkan  pada awal masa pembangunan Taman Ghanjaran,  warga  sebenarnya  tidak tertarik  dengan  dibangunnya  taman karena  dalam  bayangan  mereka  taman ini  hanya  akan  menjadi  taman  alun- alun seperti biasanya. Hal ini cenderung membuat merek mengabaikan.  Hal  ini  yang  menjadi kekhawatiran  bagi  kepala  desa,  yaitu keacuhan  warganya  sendiri.  Padahal pembangunan  wisata  diperuntukkan bagi mereka.
Pemerintah desa yang menginginkan warganya untuk ikut serta dalam proses pembangunan dan pengembangan taman,  mencoba  melakukan  sesuatu
supaya  warganya  tertarik  bergabung dalam  Taman  Ghanjaran.  Maka,  di awal  pembukaan  Taman  Ghanjaran, Pemerintah  desa  bekerjasama  dengan sebuah  CV  yang  menaungi  kelompok pasar  malam  di  Mojokerto  untuk  ikut serta dalam pembukaan taman.
Selama  tiga  hari  tiga  malam, pengunjung  taman  terus  berdatangan bahkan semakin meningkat dari hari ke harinya.  Tidak  hanya  oleh  warga setempat  tapi  juga  oleh  warga  desa sekitar  Desa  Ketapanrame.  Sehingga keramaian tersebut hampir tidak pernah sepi  dan  menarik  perhatian  warga. Setelah  kerja  sama  dengan  pasar malam selesai, warga kemudian meminta  izin  kepada  pihak  desa  untuk diperbolehkan  menempati  kios-kios yang  ada  di  depan  taman.  Pihak  desa memperbolehkan,  dan  tidak  hanya  itu, warga  juga  dibangunkan  pujasera  di dalam  taman  untuk  mempermudah mereka berinteraksi dan mempromosikan  dagangannya  dengan pengunjung  taman.  Selain  warga  yang berminat untuk menjadi penjual, terdapat  beberapa  kelompok  warga yang  iuran  dan  membeli  seperangkat alat permainan untuk disewakan kepada  pengunjung  taman.  Kelompok ini ada yang bertempat di dalam dan di luar taman.
Dari kondisi seperti inilah kemudian Kepala  desa  memiliki  ide  untuk membuat  sebuah  program  investasi bagi  warganya.  Supaya  kelompok- kelompok tersebut memiliki satu wadah  yang  terorganisir  dan  juga sebagai salah satu solusi untuk mengurangi  jumlah  kelompok  yang kemungkinan  akan  terus  bertambah.
Tetapi  karena  masa  jabatan  beliau sudah habis, akhirnya beliau memasukkan  program  tersebut  dalam kampanye  ketika  beliau  mencalonkan diri  kembali  menjadi  kepala  desa.

## MIMBAR
Hingga  akhirnya  program  tersebut direalisasikan  pada  saat  beliau  terpilih kembali  menjadi  kepala  desa.  Sebelum membentuk  kelompok yang  akan mewadahi  program  tersebut,  kepala desa mendiskusikan hal tersebut dengan  pihak  BUMDes  dan  warga. Pihak  desa  lalu  menawarkan  kepada warga yang mau berinvestasi di Taman Ghanjaran, dan hasilnya terdapat banyak  sekali  warga  yang  ingin menginvestasikan uangnya. Selain tujuan  ekonomi  juga  untuk  membantu dalam proses pengembangan taman. Kemauan warga desa untuk berinvestasi di Taman Ghanjaran karena  melihat  taman  tersebut  ramai dan  digemari  oleh  masyarakat  sekitar, dan  dengan  kondisi  yang  usaha  warga yang  tidak  terorganisir  dengan  baik maka  pihak  desa  membantu  warga dengan  membentuk  wadah  kelompok. Akhirnya  Kepala  Desa  membentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama) yang mana warga desa dapat membeli saham seharga Rp.1.000.000,-/saham/KK maksimal  1  KK  memiliki  10  saham. Sampai  saat  ini  terdapat  3.700  saham dengan  650  KK  yang  berpartisipasi,
sedangkan total KK di Desa Ketapanrame sebanyak 1800 KK. Ada  beberapa  perhitungan  yang harus  dibayarkan  oleh  KUB  kepada BUMDes dan operasional KUB. Berikut  pernyataan  dari  Kepala  Desa Ketapanrame. “Dari  100%  pendapatan  kotor, maksimal 35% untuk operasionalnya mereka. 10% kontribusi untuk sharing BUMDes. Cadangan, bantuan sosial masyarakat, dan pengembangan dicanangkan sebesar  15%.  Nah,  sisanya  ada 40%  itulah  SHU  yang  akan dibagikan.  Jadi,  misalkan  seperti ini, pendapatan KUB ada
100.000.000. 35% digunakan untuk operasional sebesar 35.000.000,  10%  untuk  sharing
BUMDes sebesar 10.000.000. Jadi sisanya  ada  50.000.000,  10%  nya digunakan  untuk  dana  sosial, cadangan,  dan  pengembangang usaha,  jadi  total  sisanya  ada 40.000.000.  Nah,  40.000.000  ini nanti  yang  dibagikan  sejumlah saham.  Misalkan  kita  memiliki 1000 saham, dan dimiliki oleh 500 orang.  Berarti  40.000.000  itu dibagi dengan 1000 saham, hasilnya  tiap  satu  saham  berhak mendapatkan 40.000/saham.” (sumber: wawancara Bapak Kepala Desa Ketapanrame tanggal 23 Juli 2020) Dari pernyataan Kepala Desa Ketapanrame  dapat  dilihat  bahwa investasi  dari  warga  desa  ke  Taman Ghanjaran tidak terbuang sia-sia.
Mereka  mendapatkan  pengembalian uang  dari  uang  mereka  sendiri.  Dapat dikatakan  bahwa  Taman  Ghanjaran dari warga untuk warga Desa Ketapanrame. Selain tempat permainan,  tempat  parkir  dikelola  oleh Karang  Taruna  di  desa  tersebut.  Yang mana  di  Bulan  Juni  terdapat  sepeda motor  parkir  sejumlah  6.322  sepeda motor  dengan  parkir  Rp  2.000/motor jadi total pemasukan dari parkir sepeda motor  Rp  12.644.000,-  ,  sedangkan mobil  parkir  sejumlah  4.162  mobil dengan parkir Rp 6.000/mobil jadi total pemasukan  dari  parkir  mobil  Rp 24.972.000,-.
Selain  tempat  –  tempat  permainan, tempat  parkir,  Taman  Ghanjaran  juga menyewakan  stand  untuk  berjualan sebanyak  97  stand  dan  yang  aktif  di bulan  Juni  sebanyak  94  stand.  Setiap penyewa dikenakan biaya Rp 200.000,- /stand/bulan.  Jadi  pendapatan  di  Bulan Juni dari stand sejumlah Rp

## MIMBAR
18.800.000,-. Semua sektor yang ada di
Taman  Ghanjaran  dikelola  oleh  warga Desa  Ketapanrame.  Dapat  dikatakan adanya  partisipasi  aktif  dari  warga untuk  menjalankan  roda  pariwisata desa.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pariwisata di Desa Ketapanrame merupakan Community Based Tourisme karena  salah  satu  dari  aspek CBT  telah  dipenuhi  oleh  mereka  yaitu partisipasi  aktif  dari  kelompok.  Selain itu  juga  sesuai  dengan  pernyataan  dari Suansri (2003) yang mengatakan bahwa  CBT  tidak  mengutamakan keuntungan  bagi  investor,  melainkan mengutamakan  pada  kebermanfaatan pengelolaan  pariwisata  pada  kelompok lokal (masyarakat).
Taman  Ghanjaran  menjadi  contoh nyata keberhasilan pengembangan CBT yang ada di Indonesia, khususnya wilayah  Jawa  Timur.  Dalam  Taman Ghanjaran,  masyarakat  berperan  aktif dalam  setiap  aspek  pengembangan wisata yang difasilitasi oleh Pemerintah  Desa  melalui  BUMDes
Ketapanrame.  Bagaimana  konsep  CBT yang  ada  pada  Taman  Ghanjaran  akan sesuai  dengan  konsep  CBT  yang dikemukakan  oleh  Suansri  (2003), yaitu  harus  memenuhi  sepuluh  prinsip utama  CBT  yang  telah  dijelaskan  pada bab  sebelumnya.  Secara  garis  besar sepuluh  prinsip  CBT  tersebut  dapat dirangkum menjadi lima yaitu: pertama, membantu  pengembangan kelompok lokal. Dalam  hal  ini, dengan dibangunnya  Taman  Ghanjaran  telah memunculkan  partisipasi  aktif  dari masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam proses  pengembangan  wisata  taman. Buktinya  adalah  dengan  terbentuknya KUB  sebagai  wadah  investasi  warga dalam  bentuk  saham.  Terdapat  juga kelompok  masyarakat  yang  awalnya tidak terlihat, mulai muncul ke permukaan ketika Taman Ghanjaran ini
dibangun,  yaitu  kelompok  pengamen jalanan.  Selain  itu,  dengan  adanya Taman Ghanjaran, kelompok-
kelompok  kecil  yang  ada  di  Desa Ketapanrame  ikut  terbantu  dalam  hal finansial karena dapat mempromosikan kelompok  sekaligus  produk  kelompok tersebut.  seperti  yang  dijelaskan  oleh ketua BUMDes Ketapanrame:
“Untuk  yang  mengatur  parkir  itu, sejak  awal  sudah  kami  serahkan kepada  Karang  Taruna.  Jadi,  yang jaga  di  parkiran  itu,  bukan  atas nama  kelompok  Karang  Taruna karena  penghasilan  mereka  tidak masuk  ke  Karang  Taruna,  tetapi secara  personal.  Kelompok  PKK juga  begitu.  Beberapa  yang  jadi penjual  di  pujasera  itu  juga merupakan  anggota  PKK,  tetapi merek  berdagang  secara  personal bukan secara kelompok. Sebenarnya, kami telah menyediakan  kios  khusus  baik untuk PKK maupun Karang Taruna.  Selain  itu  juga,  kami bekerjasama  dengan  unit-unit  lain yaitu  Unit  Pengelolaan  Air,  Unit Kebersihan  Lingkungan,  dan  Unit Urusan  Kios.”  ( sumber:  transkrip wawancara Ketua BUMDes Ketapanrame, 23 Juli 2020) Dari  pernyataan  tersebut  dapat  dilihat bahwa dengan adanya Taman Ghanjaran selain membantu kelompok- kelompok yang  sudah  ada juga memunculkan  kelompok  baru  yang berupa KUB.
Kedua, meningkatkan kualitas hidup.  Artinya,  pariwisata  tersebut selain membantu dalam pengembangan wisata  dan  kelompok  lokal,  pariwisata tersebut juga harus memberikan dampak  pada  peningkatan  kualitas hidup  masyarakat  sekitar.  Setelah pembangunan
Taman Ghanjaran,

## MIMBAR
warga  desa  banyak  yang  ikut  andil dalam  proses  pengembangan  wisata
Taman Ghanjaran. Salah satunya adalah  dengan  adanya  KUB  dan pujasera. Dalam KUB, warga diberikan kesempatan  untuk  berinvestasi  dalam bentuk saham. Sedangkan dalam pujasera,  warga  diberikan  kesempatan untuk mengembangkan usahanya melalui  stand-stand  yang  disediakan oleh  pihak  pengelola  yang  tak  lain adalah BUMDes Ketapanrame. Melalui dua  wadah  tersebut,  Taman  Ghanjaran membantu meningkatkan kualitas hidup  warga  Ketapanrame.  selain  itu, terdapat  hasil  yang  didapatkan  oleh Taman Ghanjaran secara khusus dianggarkan untuk kepentingan bersama warga sebagaimana yang telah dijelaskan pada wawancara berikut:
“….. Akhir tahun kemarin (2019), kami  menyisihkan  5%  dari  SHU yang kami terima sebesar 60.000.000 dari total 1.200.000.000  untuk  dibagikan kepada masyarakat dengan kategori  tertentu  karena  kita  tidak bisa  membantu  mereka  semua” ( sumber:  transkrip  wawancara Ketua  BUMDes  Ketapanrame,  23 Juli 2020)
Ketiga, yaitu  pelestarian  lingkungan yang  dapat  dilihat  dengan  penggunaan lahan  yang  tetap  mementingkan  fungsi utama dari lahan yang digunakan untuk pembangunan  taman.  Pada  awalnya, lahan tersebut merupakan lahan kosong yang  tidak  ditanami  apapun.  Tetapi setelah  pengalihan  fungsi  lahan,  lahan tersebut  diubah  menjadi  taman  yang mana taman tersebut ditanami berbagai tanaman yang membantu meningkatkan kebermanfaatan dari lahan  tersebut.  Hal  ini  juga  telah dijelaskan dalam wawancara berikut:
“Hanya,  wilayah  kita  ini  di Mojokerto  bukan  berada  di  zona hijau  tapi  zona  kuning,  tanah peresapan.  Jadi  ide  yang  muncul ketika akan  membangun wisata  ya taman. Logikanya, dengan
membangun  taman,  kita  tidak menyalahi  aturan  tata  penggunaan lahan dan  masih  berfungsi sebagai lahan  resapan  air”  ( sumber:
transkrip wawancara Ketua BUMDes  Ketapanrame,  23  Juli 2020)
Dari  pernyataan  tersebut,  pengalihan fungsi  lahan  yang  terjadi  di  Desa Ketapanrame  sejalan  dengan  peraturan penggunaan fungsi lahan yang terdapat di  Kabupaten  Mojokerto, yaitu sebagai zona  kuning  atau  tanah  peresapan  air.
Sehingga  dengan  dialih  fungsikan tanah  TKD  tersebut  menjadi  taman tidak menyalahi aturan tata penggunaan lahan yang telah ditetapkan atas tanah Desa Ketapanrame. Dengan dipilihnya bentuk  taman  sebagai  peralihan  lahan, terdapat beberapa kebermanfaatan yang didapatkan  diantaranya  meningkatkan kualitas  tanah  dan  kuantitas  oksigen, sebagai tempat hiburan dan atau wisata murah  masyarakat  sekitarnya,  dan sebagai  tempat  edukasi  pengembangan kelompok lokal warga.
Keempat, mendukung  pembelajaran lintas  budaya.  Taman  Ghanjaran  tidak hanya  dikunjungi  oleh  warga  lokal melainkan  juga  warga  perkotaan  yang berada  di  sekitar  Desa  Ketapanrame. Dari  kunjungan-kunjungan  tersebut sangat memungkinkan untuk bertukarnya  pengetahuan  antara  warga lokal dengan pengunjung.  Apalagi dari pihak  pengelola  juga  tidak  membatasi interaksi  diantara  keduanya.  Contoh nyata adalah bentuk sharing
pengetahuan antara penjual yang ada di

## MIMBAR
sekitar Taman Ghanjaran. Seperti  yang dijelaskan oleh Bapak Herwanto sebagai berikut:
“Sebagian  besar  warga  masuk  ke sektor perdagangan. Kios yang ada di Taman Ghanjaran, kurang  lebih ada  100  kios,  yang  ngisi  warga Ketapanrame  semua.  Yang  warga luar itu hanya ada 4 orang. Asumsi kami  memasukkan  warga  luar adalah  agar  warga  kita  dapat belajar  dari  mereka  bagaimana cara  membuat  makanan-makanan yang  ada  sekarang.  Awalnya, warga  kita  itu  tidak  bisa  bisa  apa- apa  mbak,  lambat  laun  mereka mulai belajar dari yang warga luar itu  yang  sudah  berpengalaman” ( sumber:  transkrip  wawancara Ketua  BUMDes  Ketapanrame,  23 Juli 2020) Dari  potongan  wawancara  tersebut,
diketahui bahwa pihak pengelola justru sengaja memberikan kesempatan kepada  penjual  yang  berasal  dari  luar
Desa  Ketapanrame  dengan  maksud supaya  warganya  dapat  belajar  cara pembuatan  jajanan  sekaligus  cara mempromosikannya.  Meskipun  jumlah penjual  dari  luar  desa  dibatasi,  tidak menutup
kemungkinan sharing pengetahuan  tersebut  akan  mengalami perkembangan  seiring  berkembangnya Taman  Ghanjaran.  Selain  dari  sisi penjual,  melalui  Taman  Ghanjaran warga  juga  belajar  cara  mengelola kelompok  dengan  baik  dan  juga mendapatkan  pengetahuan  baru  berupa investasi  saham  yang  dikelola  oleh kelompok warga sendiri yaitu KUB.
Kelima, pendistribusian manfaat
(hasil)  secara  adil  dan  merata.  Dalam pengelolaan Taman Ghanjaran, terdapat  beberapa  sharing  yang  harus dibayarkan  oleh  kelompok  dan  warga yang  ikut  tergabung  di  dalamnya. Sharing  akan  dikelola  oleh  BUMDes
Ketapanrame  yang  merupakan  pihak lembaga  yang  menaungi  unit  yang mengelola  Taman  Ghanjaran.  Sharing tersebut akan dikurangi dengan berbagai kebutuhan kelompok sehingga sisanya  menjadi  penghasilan  bersih BUMDes  atau  Sisa  Hasil  Usaha (SHU).  SHU  akan  didistribusikan kembali kepada warga dan pengembangan kelompok-kelompok yang  ada  di  Desa  Ketapanrame.  Untuk lebih jelas mengenai  penggunaan sharing  tersebut  dapat  dilihat  dalam Tabel 1.

## Tabel 1 Persentase pembagian SHU BUMDes Ketapanrame
No Kegunaan Persentase Pembagian SHU 1 PAD Desa Ketapanrame Mak 20% 2 Operasional Kelembagaan BUMDes 1 tahun berikutnya Mak 25% 3 Dana cadangan BUMDes 10% 4 Modal pengembangan usaha 40% 5 Sosial masyarakat 5% - 10% Total 100% Pengelola  wisata  Taman  Ghanjaran tidak  serta  merta  hanya  membuat taman namun mereka juga memberikan kenyamanan bagi para wisatawan. Ada beberapa fasilitas yang disediakan oleh Taman  Ghanjaran.  Untuk  menikmati wahana  permainan  di  area  permainan wisatawan harus membayar tiket sebesar Rp 5.000,-/orang. Jika wisatawan  ingin  bermain  wahana permainan  maka  wisatawan  harus membayar  lagi.  Ada  beberapa  wahana yang  menjadi  favorit  wisatawan  yaitu sepeda  udara  dengan  tiket  sebesar  Rp. 30.000,-/sepeda.
Selain wahana permainan, pengelola juga menyediakan fasilitas panggung hiburan  yang  mana  diisi  oleh  warga atau  pengamen  yang  berasal  dari  Desa

## MIMBAR
Ketapanrame. Dengan kata lain, dengan dibangunnya Taman Ghanjaran, pemerintah desa telah berhasil membangun potensi-potensi  terpendam yang  dimiliki  warganya.  Tidak  hanya berhasil  meningkatkan  taraf  hidup, tetapi  juga  berhasil  meningkatkan kesadaran  warganya  akan  pentingnya sebuah kelompok yang berfungsi mewadahi  aspirasi-aspirasi  mereka. Selain  itu,  pemerintah  desa  juga mampu  membangun  budaya  baru  bagi warganya berupa investasi saham, yang mana  hal  ini  merupakan  hal  yang sangat  penting  pada  masa  seperti  saat ini.
D. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah bahwa  pembangunan  wisata  yang berbasis  CBT  atau  wisata yang bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat lokal membutuhkan  stimulan-stimulan  yang dapat  menarik  minat  partisipasi  warga. Dalam kasus CBT di Taman Ghanjaran,  pemberi  stimulant  berasal dari  pihak  pemerintah  desa.  Stimulan yang diberikan berupa adanya Kerjasama  dengan  CV  Pasar  Malam yang  ada  di  Kota  Mojokerto.  Hal  ini dilakukan  untuk  meningkatkan  minat warga  untuk  bergabung  dalam  proses pengembangan Taman Ghanjaran. Target  pihak  desa  selanjutnya  adalah partisipasi warga dengan cara  investasi saham.  Partisipasi  investasi  saham  ini diwadahi  dalam  sebuah  kelompok bernama  KUB  (Kelompok  Usaha Bersama) dimana kelompok ini merupakan kelompok yang diolah oleh warga  sendiri.  KUB  merupakan  mitra satu-satunya yang bekerja sama dengan BUMdes, dan
hanya perlu
mempertanggungjawabkan segala tindakan  atau  kebijakan  yang  diambil kepada warga pemilik saham. Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  dari penelitian  yaitu  untuk  mengetahui bentuk partisipasi kelompok masyarakat dengan menggunakan konsep CBT dalam pengelolaan wisata Taman  Ghanjaran.  Partisipasi  yang dibangun  dalam  Taman  Ghanjaran adalah  partisipasi  warga  dalam  bentuk investasi.  Selain  itu,  warga  juga diberikan pengetahuan  baru bagaimana cara  membangun  dan  mengembangkan suatu  kelompok  supaya  tidak  mudah hilang  eksistensinya.  Dari  penelitian,
penemuan yang ditemukan oleh peneliti adalah, bahwa dalam
pengimplementasian  konsep  CBT  ke dalam  sebuah  pengembangan  wisata diperlukan  modal  sosial  atau  paling tidak  kepercayaan  yang  kuat  antara  si pengembang  dengan  warga.  Modal kepercayaan yang dimiliki oleh pengembang  akan  memudahkan  dalam memobilisasi  massa  untuk  mengikuti petunjuk  dan  arahannya.  Hal  ini menjadi  sangat  penting  mengingat pengembang atau investor dalam pembangunan  wisata  pada  umumnya bukan  merupakan  anggota  dari  warga lokal. Hal  ini  justru menjadi  salah satu penyebab pengembangan wisata tersebut seringkali menimbulkan masalah  baik  secara  sosial  maupun lingkungan.
Rekomendasi/Saran Saran yang diberikan oleh penulisan dalam tulisan ini adalah perlu adanya  metode  penelitian  kuantitatif untuk mengukur
keberhasilan pengelolaan wisata berbasis komunitas.
Hal  ini  dapat  menjadi  masukan  untuk pengelola  wisata  dalam  memajukan wisata  tersebut  demi  kenyamanan pengunjung.

## MIMBAR

## DAFTAR PUSTAKA Jurnal
Blackstock,  Kirsty.  2005.  A  critical look at community based tourism. Community Development  Journal  Vol  40 No 1 Pakpahan, R. (2018). IMPLEMENTASI PRINSIP
PARIWISATA. JUMPA, 05 ,
147. Harun,  Z.  2014.  Model  Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui PengembanganPariwisata  Yang Berbasis Kelompok Lokal: Kasus  di  Kota  Padang  Panjang.
Jantro:  Jurnal  Antropologi:  Isu- isu Sosial Budaya Vol 16 No. 1, hlm 99-106 Lutpi,  H.  2016.  Analisis  Tingkat Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai  di  Kecamatan  Jerowaru. Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Vol 8 No. 3, hlm 1-10 Pafitri,  G.R  dan  Maya  D.  (2016). Kapasitas  Kelembagaan  Dalam Pengembangan  Desa  Wisata
(Studi  Kasus  Desa  Wisata
Ketenger  Banyumas. Jurnal Pengembangan Pakpahan, Rosdiana. 2018. Implementasi prinsip pariwisata berbasis  kelompok  di  Desa Wisata  Nglinggo  Yogyakarta. JUMPA.  Volume  05,  Nomor 01, Juli 2018 Sanjaya, R.B. 2018. Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis  Masyarakat  di  Desa Kemetul  Kabupaten  Semarang. JUMPA  Vol  5  No.  1,  hlm  91- 110. Satria, D. (2009). Strategi Pengembangan Ekowisata
Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka  Program  Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Kabupaten  Malang.  Journal  of Applied  Economics,  Vol.  3  (1).
Hal 37-47

## Buku-buku
Denzin,  N.  K.  2009. Handbook  of
Qualitative  Research  Second Edition. Moleong,  Lexy  J.  2018.  Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya; Bandung.
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian Kombinasi  (Mixed  Methods). Bandung: Alfabeta. Suansri,  P.  (2003). Community  Based Tourism  Handbook. Thailand: Responsible  Ecological  Social Tour-REST.