ISSN:2746-0576, Vol 4 No 1, 2023, 19-25
https://doi.org/10.35912/yumary.v4i1.2376
Pentingnya  Kesadaran  Hukum  Masyarakat untuk Meningkatkan  Daya  Saing  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  di  Era  Digital  pada  Kelurahan Sembulang  Kecamatan  Rempang  Pulau  Galang  Kota Batam (The Importance of Community Legal Awareness to Increase  the  Competitiveness  of  Micro,  Small  and  Medium Enterprises (MSMEs) in the Digital Era in Semulang Village,

## Rempang District, Galang Island, Batam City)
Christiani Prasetiasari 1* , Nicha Suwalla 2 , Irpan Husein Lubis 3 , Annisa Rizky Andrini 4 , Annisa Delviane 5 , Citra Permata Sitohang 6 , Tania Puji Andriani 7 , Markis Markis 8 , Istighfari Istighfari 9 , Fernando Lumban Gaol 10
Universitas Batam, Batam 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
christiani@univbatam.ac.id 1* , nichasuwalla@univbatam.ac.id 2 , irpan@univbatam.ac.id 3 , nandotimothy82@gmail.com 4

## Riwayat Artikel
Diterima pada 28 Agustus 2023 Revisi 1 pada 2 September 2023 Revisi 2 pada 4 September 2023 Disetujui pada 6 September 2023

## Abstract
Purpose: This  study  discusses  the  importance  of  public  legal awareness  in  increasing  the  competitiveness  of  Micro,  Small  and Medium  Enterprises  (MSMEs)  in  the  digital  era  in  Sembulang Village, Rempang District, Galang Island, and Batam City.
Methodology: Through a normative juridical approach, this study analyzes the regulations and legal norms related to MSMEs. Using regulatory,  historical,  and  comparative  approaches,  this  study identified the important role of these regulations in facilitating the growth of MSMEs in the digital era.
Results: The  Indonesian  government  has  taken  diverse  and comprehensive actions to support the growth of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the digital era. The government seeks  to  create  a  conducive  environment  for  MSMEs  to  innovate and  compete  in  the  digital  economy  through  digital  infrastructure policies,  tax  incentives,  personal  data  protection,  regulatory simplification,  cooperation  with  technology  companies,  access  to digital  financing,  and digital  training.  With  an inclusive  approach and  strong  support,  MSMEs  have  a  greater  opportunity  to  utilize digital  technology,  expand  market  reach,  and  significantly contribute to Indonesia's economic growth in this digital era. Deep understanding of types of standard certificates.
Keywords: Legal Awareness, MSMEs, Digital Age. How to Cite: Prasetiasari, C., Suwalla, N., Lubis, I, H., Andrini, A, R.,  Delviane,  A.,  Sitohang,  C,  P.,  Andriani,  T,  P.,  Markis,  M., Istighfari,  I.,  Gaol,  F,  L.  (2023).  Pentingnya  Kesadaran  Hukum Masyarakat  untuk  Meningkatkan  Daya  Saing  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan  Rempang  Pulau  Galang  Kota  Batam. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 4(1), 19-25.

## 1. Pendahuluan
Dalam  menghadapi  gelombang  perubahan  yang  semakin  cepat  menuju  era  digitalisasi,  peran  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMK)  dalam  perekonomian  Indonesia  semakin  menjadi  sorotan.  Di tengah revolusi teknologi yang melanda hampir seluruh aspek kehidupan, UMK menjadi elemen vital dalam  menjaga  keseimbangan  ekonomi  yang  inklusif  dan  berkelanjutan  (Tanjung,  2017).  Dalam
konteks  ini,  wilayah  Desa  Sungai  Raya  RT.  001  dan  RT  002-RW.  004,  yang  terletak  di  Kelurahan Sembulang,  Kecamatan  Rempang  Pulau  Galang,  Kota  Batam,  menonjol  sebagai  pusat  potensi pertumbuhan  dalam  era  digital  yang  penuh  tantangan.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021 tentang  Kemudahan,  Perlindungan,  dan  Pemberdayaan  Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah memiliki peran sentral dalam membentuk dasar yang kokoh untuk mengatasi tantangan serta meraih peluang yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK) di era digital yang terus berkembang pesat (Fahmi, Trisulo, & Kusumawati, 2023). Pada intinya, peraturan ini menjadi pijakan penting  bagi  UMK  dalam  mengelola  perubahan  kompleks  di  tengah  arus  digitalisasi  yang mempengaruhi seluruh aspek bisnis. Pasal 37 dari peraturan ini secara tegas menegaskan bahwa UMK harus memiliki perizinan usaha sebagai landasan legalitas dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Perizinan  ini  bukan  sekadar  dokumen  formalitas,  melainkan  landasan  yang  menghubungkan  UMK dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Persyaratan kepatuhan ini juga mencakup komitmen UMK dalam mematuhi peraturan dan memberikan keyakinan kepada konsumen serta mitra bisnis tentang kualitas dan kesempurnaan (Sukardi, Nurahman, & Muhadi, 2022).
Namun,  keterikatan  dengan  regulasi  penyelesaian  tidaklah  hanya  sebatas  administratif.  Pemahaman yang  mendalam  tentang  peraturan  ini  mengungkapkan  yang  jauh  lebih  besar.  Pertama,  pemahaman tentang jenis badan usaha yang sesuai menjadi landasan dalam membangun struktur hukum yang tepat. Menentukan apakah akan berbentuk PT Perorangan, PT Persekutuan Modal, koperasi, atau badan usaha lainnya yang mempengaruhi hak dan kewajiban yang terkait dengan kepemilikan, tanggung jawab, dan perlindungan hukum. Selanjutnya, pemahaman mengenai standar sertifikat bagi produk pangan yang dihasilkan menjadi elemen krusial dalam pengembangan UMK (Oktaviani & Herawaty, 2022). Berada dalam era digital berarti eksposur produk lebih luas, sehingga penting bagi UMK untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan  memenuhi standar keamanan dan kualitas. Kualitas produk bukanlah lagi pilihan, tetapi menjadi prasyarat bagi daya saing dan kepercayaan konsumen. Kehadiran peraturan ini juga membantu mencegah persaingan yang tidak sehat dan pelanggaran regulasi. Dengan memiliki lisensi dan sertifikat yang sesuai, UMK dapat beroperasi dalam lingkungan bisnis yang lebih teratur, mengurangi  risiko  pelanggaran  hukum,  serta  mendorong  terciptanya  lingkungan  bisnis  yang  adil. Dalam  menghadapi  era  digital,  di  mana  akses  informasi  sangat  mudah  dan  keterbukaan  dihargai, kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi memiliki dampak yang lebih besar dari sebelumnya.
Pemahaman  mendalam  tentang  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  mencakup  lebih  dari sekadar kepatuhan, tetapi juga tentang bagaimana UMK dapat mengoptimalkan peluang di era digital. Dengan memiliki dasar hukum yang kuat dan pemahaman yang mendalam, UMK dapat membuka pintu untuk  pertumbuhan  berkelanjutan,  inovasi,  dan  menjaga  daya  saing  di  pasar  global  yang  semakin terhubung melalui platform digital.Transformasi ekonomi, perubahan cara kerja, dan interaksi sosial akibat teknologi informasi dan komunikasi mengubah lanskap UMK di Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT  002-RW.  004.  Meskipun  terdapat  peluang  dalam  ekonomi  digital  besar,  UMK  dihadapkan  pada tantangan  kompleks  seperti  adaptasi  teknologi,  inovasi,  dan  persaingan  global.  Oleh  karena  itu, pemahaman  yang  mendalam  tentang  aturan  hukum  dan  regulasi  menjadi  krusial  untuk  mendukung UMK  menghadapi  perubahan  ini.  Peran  UMKM  mendapatkan  perhatian  dari  pemerintah  melalui Undang-Undang  No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  yang  mengedepankan  pendirian  dan pengembangan  usaha  berbasis  risiko  (Herawaty,  Andrian,  &  Oktaviani,  2022).  Kemudahan  dalam perizinan dan legalitas usaha yang disediakan oleh Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko membantu UMKM mendapatkan izin dan menjalankan usaha dengan lebih mudah. Namun, kesempatan yang dihadapi UMKM juga datang dengan tantangan. Kurangnya pengetahuan teknologi, keterbatasan sumber daya, dan persaingan dengan bisnis yang berpengalaman dalam teknologi digital merupakan beberapa kendala yang perlu diatasi. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menjadi  landasan  hukum  yang  memberikan  arah,  perlindungan,  dan  akses  dukungan  bagi  UMKM (Arliman, 2017).
Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pemahaman mendalam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menjadi kunci sukses bagi UMK di Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004. Pemahaman ini bukan hanya tentang regulasi, tetapi juga tentang mengadaptasi teknologi, inovasi,
dan menciptakan daya saing yang kokoh dalam pasar digital yang semakin terhubung dan kompetitif. Melalui  pemahaman  ini,  UMKM  dapat  menjaga  usaha,  membangun,  dan  berkembang  di  era  digital yang penuh tantangan dan peluang.

## 2. Metode
Pengabdian  kepada  masyarakat  melalui  pendekatan  yuridis  normatif  adalah  usaha  memahami  dan menganalisis aspek hukum terkait isu sosial dan ekonomi. Metode ini fokus analisis pada regulasi dan norma-norma hukum terkait permasalahan tersebut. Penelitian ini fokus pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk perekonomian daerah. Pendekatan yang digunakan meliputi analisis teks peraturan, pendekatan peraturan-undangan, historis, dan perbandingan. Pertama, analisis yuridis normatif mengidentifikasi norma hukum dalam peraturan dan  penerapannya  dalam  perekonomian  daerah.  Kedua,  pendekatan  peraturan-undangan  mencari peraturan  terkait  yang  memberikan  konteks  hukum.  Ketiga,  pendekatan  historis  mengungkap  latar belakang  dan  tujuan  peraturan  berdasarkan  perkembangan  hukum.  Keempat,  pendekatan membandingkan  peraturan  serupa  global  untuk  mengidentifikasi  kelebihan  dan  kelemahan  serta memberi saran (Muhaimin, Husni, & PS, 2021).

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Pengaturan  Hukum  Terkait  Peningkatan  Daya  Saing  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM) di Era Digital
Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era digital merupakan suatu isu  yang  krusial  bagi  perkembangan  ekonomi  Indonesia.  Seiring  dengan  kemajuan  teknologi  dan transformasi digital, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur hukum dan kebijakan guna mendukung pertumbuhan dan daya saing UMKM di era ini. Salah satu langkah yang diambil adalah pengembangan infrastruktur digital dan akses internet yang lebih merata di seluruh wilayah  Indonesia  (Ardiyansyah,  Fahrizal,  &  Solida,  2022).  Dengan  konektivitas  yang  lebih  baik, UMKM dapat mengakses pasar yang lebih luas, menjual produk secara online, dan berpartisipasi dalam platform perdagangan digital. Selain itu, pemerintah juga telah mendorong pelatihan dan pendidikan digital bagi pelaku UMKM, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih efektif.
Dalam  hal  pengaturan  hukum,  pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan  yang  mendukung pertumbuhan UMKM di era digital. Ini termasuk kebijakan perpajakan yang lebih bersahabat, seperti pembebasan pajak untuk UMKM dengan omset tertentu yang beroperasi secara online. Selain itu, ada upaya untuk mengurangi birokrasi dengan mempermudah proses perizinan dan regulasi yang berlaku bagi  UMKM.  Pemerintah  juga  telah  merumuskan  undang-undang  perlindungan  data  pribadi  untuk menjaga  informasi  pelanggan  UMKM  yang  diolah  secara  digital.  Ini  penting  untuk  membangun kepercayaan  pelanggan  dalam  bertransaksi  secara  online  (Hasan,  Haliah,  &  Fahdal,  2022).  Di  era digital,  pemerintah  Indonesia  telah  mengimplementasikan  serangkaian  kebijakan  untuk  mendukung pertumbuhan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM).  Pertama-tama,  pemerintah  fokus  pada peningkatan  akses  infrastruktur  digital  dengan  memperluas  jangkauan  internet  dan  teknologi komunikasi di seluruh negeri. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa UMKM di berbagai wilayah dapat terhubung  dengan  baik  dan  mengakses  peluang  digital.  Selanjutnya,  kebijakan  perpajakan  yang menguntungkan UMKM menjadi fokus penting. Pemerintah memberikan insentif perpajakan seperti pembebasan  atau  pengurangan  pajak  untuk  UMKM  dengan  omset  tertentu  yang  beroperasi  secara digital.  Langkah  ini  bertujuan  untuk  merangsang  pertumbuhan  UMKM  di  dunia  digital  tanpa memberikan beban pajak yang berlebihan.
Dalam  rangka  mendorong  transaksi  yang  aman  dan  privasi  pelanggan,  pemerintah  juga  telah menerapkan  undang-undang  perlindungan  data  pribadi.  Kebijakan  ini  mengatur  bagaimana  UMKM harus mengelola dan melindungi data pelanggan yang diperoleh dari operasi digital mereka, sehingga membangun kepercayaan konsumen dalam berinteraksi dengan UMKM secara online. Pemerintah juga mengambil langkah untuk menyederhanakan proses perizinan dan regulasi yang berlaku bagi UMKM. Ini mencakup penggunaan platform digital untuk mendapatkan izin usaha atau proses perizinan lainnya (Hesti, Hapsari, Ainita, & Satria, 2023). Tujuan dari kebijakan ini adalah mengurangi birokrasi yang
berlebihan dan mempermudah UMKM dalam memulai dan mengembangkan usaha mereka. Kerja sama antara UMKM dan perusahaan teknologi besar juga didukung oleh kebijakan yang jelas. Pemerintah dapat  memberikan  insentif  bagi  perusahaan  teknologi  untuk  berkolaborasi  dengan  UMKM,  seperti memberikan akses ke platform digital yang lebih luas atau mendukung inovasi produk dan layanan. Tak kalah  penting,  pemerintah  bekerja  sama  dengan  lembaga  keuangan  dan  fintech  untuk  memfasilitasi akses  pembiayaan  digital  bagi  UMKM.  Ini  dapat  melibatkan  pengembangan  platform  peer-to-peer lending  atau  solusi  fintech  lainnya  yang  memungkinkan  UMKM  mendapatkan  modal  usaha  dengan lebih  mudah.    Dalam  rangka  mendukung  pelatihan  dan  pendidikan  digital,  pemerintah  juga  dapat mengadopsi  program-program  pelatihan  khusus  yang  membantu  UMKM  memahami  dan memanfaatkan teknologi digital dengan lebih baik. Semua kebijakan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM di era digital, memastikan bahwa UMKM dapat tetap bersaing dan berkembang dalam ekonomi yang semakin digital ini (Fitriani, 2022).
Dalam rangka mendorong kolaborasi antara UMKM dan perusahaan teknologi besar, pemerintah juga dapat  membentuk  kerangka  kerja  yang  mengatur  kemitraan  tersebut,  memastikan  bahwa  UMKM mendapatkan  manfaat  yang  adil  dari  ekosistem  digital.  Selain  itu,  pendekatan  inklusif  juga  diambil dengan  melibatkan  lembaga  keuangan  untuk  mendukung  UMKM  dalam  mengakses  pembiayaan digital.  Ini  dapat  melibatkan  pengembangan platform  peer-to-peer  lending atau  kerjasama  dengan fintech untuk  memberikan  akses  yang  lebih  mudah  terhadap  modal  usaha.    Secara  keseluruhan, pengaturan  hukum  terkait  peningkatan  daya  saing  UMKM  di  era  digital  di  Indonesia  melibatkan berbagai aspek, termasuk pengembangan infrastruktur digital, kebijakan perpajakan, perlindungan data, pengurangan  birokrasi,  kerja  sama  dengan  perusahaan  teknologi,  dan  inklusi  keuangan.  Langkah- langkah  ini  dirancang  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  pertumbuhan  dan  inovasi UMKM, serta mendorong ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

## 3.2  Pentingnya  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  untuk  Meningkatkan  Daya  Saing  Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital Pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam
Pentingnya  Pemahaman  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan  Daya  Saing  UMK  di  Era  Digital  Di  tengah  laju  perkembangan  teknologi  dan transformasi digital yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan, sektor usaha juga tak luput dari dampaknya. Era digital telah mengubah cara UMKM beroperasi, berinteraksi dengan konsumen, dan bersaing  di  pasar  global.  Dalam  konteks  ini,  pemahaman  mendalam  terhadap  Peraturan  Pemerintah Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan,  Perlindungan,  dan  Pemberdayaan  Koperasi  dan  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki relevansi yang sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan peningkatan daya saing UMK di era digital (Puspita, 2023).“Perlindungan hukum preventif dan perlindungan  hukum  represif  diberikan  oleh  pemerintah  guna  memberikan  perlindungan  tekait kepentingan  konsumen  sebagai  pengguna  atas  produk  yang  dihasilkan  oleh  UMKM.  Perlindungan hukum preventif yang diperoleh dari pemerintah berupa diwajibkan bagi para pengusaha UMKM untuk melengkapi hasil produksinya dengan sertifikat standar sebagaimana telah diatur dalam Pasal 37 Ayat (3) PP No. 7 Tahun 2021 ttg Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil,  dan  Menengah.  Dan  perlindungan  hukum  represif  berupa  sanksi  yang  akan  diberikan  kepada pelaku  usaha  UMKM  apabila  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  tidak  sesuai  atau  adanya pelanggaran  dalam  melakukan  aktivitas  usahanya  yang  menyimpang  dari  peraturan-peraturan  yang telah mengatur (Ula, Winarno, & Ariesta, 2022).
Pentingnya  pemahaman  terhadap  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sangat  relevan  dalam  meningkatkan  daya  saing  UMKM  di  era  digital,  khususnya  di  wilayah  Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. Analisis berikut membahas mengapa pemahaman terhadap peraturan ini penting dalam konteks yang diberikan:
1. Perlindungan Konsumen dan Kualitas Produk UMKM: Pemahaman tentang persyaratan sertifikat standar  yang  diatur  dalam  Pasal  37  Ayat  (3)  PP  No.  7  Tahun  2021  penting  agar  UMKM  dapat mematuhi  ketentuan  kualitas  produk  yang  dihasilkan.  Ini  akan  memberikan  perlindungan  kepada konsumen sebagai pengguna produk UMKM. Dengan pemahaman ini, UMKM dapat meningkatkan kualitas  produk  mereka,  mendapatkan  sertifikat  standar,  dan  menghasilkan  produk  yang  lebih berkualitas, aman, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen.
2. Pencegahan  Pelanggaran  Hukum:  Pemahaman  terhadap  peraturan  ini  membantu  UMKM  untuk memahami batasan dan aturan dalam menjalankan usaha. Dengan mengetahui kewajiban-kewajiban yang diatur oleh peraturan ini, UMKM dapat mencegah melakukan kegiatan usaha yang melanggar hukum dan menghindari potensi sanksi atau pelanggaran yang dapat merugikan usaha mereka.
3. Meningkatkan Reputasi dan Kepercayaan: UMKM yang mematuhi peraturan dan mengikuti standar yang  ditetapkan  akan  memiliki  reputasi  yang  lebih  baik  di  mata  konsumen  dan  pemangku kepentingan  lainnya.  Pemahaman  terhadap  peraturan  ini  membantu  UMKM  untuk  membangun kepercayaan  konsumen  terhadap  produk  mereka,  sehingga  meningkatkan  daya  saing  dan  pangsa pasar di era digital.
4. Penerapan Teknologi dan Inovasi: Era digital menuntut UMKM untuk beradaptasi dengan teknologi dan  inovasi.  Pemahaman  terhadap  peraturan  ini  memungkinkan  UMKM  untuk  mengembangkan inovasi  produk  dan  layanan  yang  sesuai  dengan  persyaratan  hukum.  Dengan  demikian,  UMKM dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis mereka.
5. Peningkatan Keberlanjutan Bisnis: Dengan mematuhi peraturan, UMKM dapat menghindari risiko hukum dan permasalahan hukum  yang dapat mengancam  kelangsungan bisnis. Pemahaman yang baik  terhadap  peraturan  akan  membantu  UMKM  untuk  mengelola  risiko  dengan  lebih  baik  dan menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang.
Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sangat penting  dalam  mendukung  UMKM  di  wilayah  Desa  Sungai  Raya  RT.  001  dan  RT  002-RW.  004 Kelurahan  Semmbulang  Kecamatan  Rempang  Pulau  Galang  Kota  Batam  agar  dapat  berkompetisi secara efektif di era digital dan memastikan keinginan serta pertumbuhan bisnis mereka. Pemahaman mendalam  terhadap  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  merupakan  faktor  krusial  dalam meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK) di era digital. Di wilayah Desa Sungai  Raya  RT.  001  dan  RT  002-RW.  004,  Kelurahan  Sembulang,  Kecamatan  Rempang  Pulau Galang,  Kota  Batam,  pemahaman  ini  akan  memungkinkan  UMK  untuk  lebih  adaptif  terhadap perubahan  dan  mampu  memanfaatkan  peluang  digital  dengan  lebih  efektif.  Dengan  demikian,  perlu dilakukan  upaya  penguatan  pemahaman  terhadap  peraturan  tersebut  melalui  berbagai  program pendidikan  dan  pelatihan,  guna  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  dan  daya  saing  UMK  di  tingkat lokal maupun global.
“Sertifikat  Standar  pembayaran  bagi  aktivitas  usaha  dengan  basis  risiko  menengah  rendah.  untuk kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  UMKM  dengan  basis  risiko  menengah  baik  menengah  rendah ataupun  menengah  tinggi,  dan  basis  risiko  tinggi  selain  Nomor  Induk  berusaha,  diwajibkan  pula memiliki  sertifikat  standar  sebagaimana  yang  telah  diatur  pada  Peraturan  Perundang-Undangan. Sertifikat  Standar  diterbitkan  oleh  Pemerintah  Pusat  atau  Pemda  yang  menyelesaikannya.  Pada pembahasan ini, penulis berfokus pada produk pangan yang dihasilkan oleh UMKM. adapun jenis-jenis sertifikat standar produk pangan antara lain:
1) Nomor SPP-IRT 2. Izin Edar BPOM MD
2) HACCP
3) Halal
4) Sertifikat Laik Hygiene
5) Sanitasi Jasaboga (SLHSJ)
6) GMP ( Good Manufacturing Practices ) atau CPPOB (Cara Pengolahan Produk Olahan yang Baik) (Ula et al., 2022).
Pemahaman  mendalam  terhadap  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sangat penting dalam meningkatkan daya saing UMK di era digital, terutama di wilayah Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam.  Analisis  berikut  membahas  mengapa  pemahaman  yang  baik  terhadap  peraturan  ini  penting dalam konteks pengetahuna terhadap sertifikat Standar yang diberikan:
1. Kualitas Produk dan Kepercayaan Konsumen: Pemahaman tentang keharusan memiliki sertifikat standar, terutama untuk produk pangan, merupakan langkah kritis dalam menjaga kualitas produk UMKM.  Sertifikat  seperti Nomor  SPP-IRT,  Izin  Edar  BPOM  MD,  HACCP,  Halal,  dan lainnya, menunjukkan bahwa produk UMKM telah melewati standar dan pengawasan yang ketat. Hal ini akan  membangun  kepercayaan  konsumen  terhadap  produk,  terutama  di  era  digital  di  mana informasi mudah diakses.
2. Kepatuhan Hukum dan Penghindaran Risiko: Pemahaman mengenai kewajiban memiliki sertifikat standar  juga  berarti  memahami  pentingnya  kepatuhan  hukum.  Dengan  memiliki  sertifikat  yang sesuai dengan jenis produk pangan yang dihasilkan, UMKM dapat menghindari legal dan sanksi yang mungkin timbul jika produk tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan.
3. Akses ke Pasar yang Lebih Luas: Di era digital, pasar tidak lagi terbatas pada wilayah geografis tertentu.  Pemahaman  tentang  sertifikat  standar  akan  membantu  UMKM  untuk  memenuhi persyaratan  yang  dibutuhkan  untuk  menjual  produknya  di  berbagai  platform  online,  pasar  luar negeri, atau kerja sama bisnis lainnya.
4. Keberlanjutan Usaha dan Pertumbuhan: Memiliki sertifikat standar juga dapat memperkuat posisi UMKM  dalam  jaringan  bisnis. Keberlanjutan  usaha  dan  pertumbuhan  akan  lebih  mudah  dicapai karena  kepatuhan  terhadap  standar  yang  berlaku  dapat  membuka  peluang  kerja  sama  dengan perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Peningkatan  Reputasi  dan  Branding:  Pemahaman  yang  baik  tentang  sertifikat  standar  dan penerapannya akan meningkatkan reputasi UMKM di mata konsumen dan pelaku bisnis lainnya. Ini dapat membantu dalam membangun citra merek yang kuat, yang sangat penting di era digital yang penuh dengan informasi dan pilihan.
6. Adaptasi  Teknologi  dan  Inovasi:  Pemahaman  tentang  persyaratan  sertifikat  standar  juga  relevan dalam aspek teknologi dan inovasi. UMKM yang bergerak di bidang pangan dapat menggabungkan teknologi baru seperti sensor, pengawasan otomatis,  atau metode produksi inovatif dalam proses mereka, namun tetap memenuhi standar keamanan dan kualitas yang diatur oleh peraturan.
Pemahaman yang mendalam terhadap jenis-jenis sertifikat standar dan pentingnya memiliki sertifikat ini  sesuai  dengan jenis  produk  pangan  yang  dihasilkan  UMKM,  seperti  Nomor  SPP-IRT,  Izin  Edar BPOM  MD,  HACCP,  Halal,  Sertifikat  Laik  Hygiene  Sanitasi  Jasaboga  (SLHSJ),  dan  GMP  atau CPPOB, akan memberikan manfaat jangka panjang bagi UMKM di Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT  002-RW.  004  Kelurahan  Sembulang  Kecamatan  Rempang  Pulau  Galang  Kota  Batam.  Dengan pemahaman yang baik, UMKM dapat mengoptimalkan potensi di era digital, menciptakan produk yang lebih berkualitas, dan bersaing secara efektif dalam pasar yang semakin kompetitif.

## 4. Kesimpulan
Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan yang beragam dan komprehensif untuk mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era digital. Melalui kebijakan infrastruktur digital, insentif perpajakan, perlindungan data pribadi, penyederhanaan regulasi, kerja sama dengan perusahaan teknologi, akses pembiayaan digital, dan pelatihan digital, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk berinovasi dan bersaing dalam ekonomi  digital.  Dengan  pendekatan  yang  inklusif  dan  dukungan  yang  kokoh,  UMKM  memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memanfaatkan teknologi digital, memperluas jangkauan pasar, dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di era digital ini. Pemahaman mendalam  terhadap  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan,  Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM menjadi kunci penting bagi UMKM di Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW.  004  Kelurahan  Sembulang  Kecamatan  Rempang  Pulau  Galang  Kota  Batam  dalam menghadapi  tantangan  era  digital.  Memahami  jenis  sertifikat  standar  untuk  produk  pangan  seperti
Nomor  SPP-IRT,  Izin  Edar  BPOM  MD,  HACCP,  Halal,  Sertifikat  Laik  Hygiene  Sanitasi  Jasaboga (SLHSJ), dan GMP atau CPPOB akan membantu UMKM menjaga kualitas produk, memenuhi regulasi, dan  bersaing  secara efektif  di  pasar  yang  semakin  kompetitif,  serta  memastikan  pertumbuhan  bisnis yang berkelanjutan.

## Referensi
Ardiyansyah,  A.,  Fahrizal,  F.,  &  Solida,  A.  (2022).  Komunikasi  Pemasaran  Terpadu  UMKM  Area Wisata Tugu Keris Siginjai di Era New Normal. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 6 (1), 328-332.
Arliman, L. (2017). Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan  masyarakat. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional,  6 (3), 387-402.
Fahmi,  A.,  Trisulo,  T.,  &  Kusumawati,  R.  (2023).  Pendampingan  Pengembangan  Kapasitas  Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Tangerang Selatan. Jurnal Nusantara Mengabdi, 2 (3), 147-155. doi:10.35912/jnm.v2i3.1892
Fitriani, A. (2022). Hukum dan Kesadaran Masyarakat: Strategi Pemberdayaan UMKM di Era Digital.
Genta Publishing, Bandung, 2022 .
Hasan, H., Haliah, H., & Fahdal, M. A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat UMKM Sulawesi dalam Implementasi Digitalisasi UMKM. Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 3 (1), 43- 50. doi:10.35912/yumary.v3i1.1225
Herawaty, V., Andrian, P. D., & Oktaviani, A. A. (2022). Peningkatan Kompetensi Dasar Akuntansi Kelompok  UMKM  (Kompeten)  di  Bekasi. Yumary:  Jurnal  Pengabdian  kepada  Masyarakat, 2 (2), 109-118. doi:10.35912/yumary.v2i2.937
Hesti,  Y.,  Hapsari,  R.  A.,  Ainita,  O.,  &  Satria,  I.  (2023).  Penguatan  UMKM  Kolektif  Melalui Pemberdayaan  Perempuan  di  Kampung  Nelayan  Cungkeng  Teluk  Betung  Timur  Bandar Lampung Melaui Pembuatan Kerupuk Cumi. Jurnal Pengabdian UMKM, 2 (1), 53-58. Muhaimin,  M.,  Husni,  L.,  &  PS,  L.  W.  (2021).  Permasalahan  Hukum  Pengawasan  Otoritas  Jasa Keuangan Dalam Konversi Bank Ntb Syariah. Prosiding SAINTEK, 3 , 387-397.
Oktaviani, A., & Herawaty, V. (2022). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Wirausaha UMKM di Tegal Alur, Jakarta Barat. Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 3 (1), 13- 21. doi:10.35912/yumary.v3i1.1271
Puspita,  D.  A.  (2023). Pemberdayaan  Masyarakat  Pengrajin  Kulit  Oleh  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan Kabupaten Magetan di Era Digital. IAIN PONOROGO. Sukardi, D. H., Nurahman, D., & Muhadi, M. (2022). OPTIMALISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  7  TAHUN  2021  DALAM  PENINGKATAN  PEREKONOMIAN  DAERAH MELALUI UMKM. Jurnal Pengabdian UMKM, 1 (1), 52-56.
Tanjung, M. A. (2017). Koperasi dan UMKM sebagai fondasi perekonomian Indonesia.
Ula,  Z.,  Winarno,  R.,  &  Ariesta,  W.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Pp  No.  7  Tahun  2021  Tentang Kemudahan,  Perlindungan,  Dan  Pemberdayaan  Koperasi  Dan  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan Menengah Terhadap Umkm Yang Tidak Memiliki Sertifikat Standar Produk. Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum, 4 (2).