Konstruksi Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Lembaga Perkreditan Desa di Bali
Putu Edgar Tanaya
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali-Indonesia edgar_tanaya@unud.ac.id

## Abstrak
LPD secara materil melaksanakan aktifitas perbankan sehingga risiko yang dihadapi lembaga perbankan juga akan dihadapi LPD, sehingga mengatur dan menerapkan prinsip-prinsip perbankan menjadi suatu keniscayaan. Prinsip mengenal  nasabah  merupakah  salah  satu  prinsip  perbankan  yang  penting  dan  strategis  dilakukan  lembaga keuangan  untuk  mencegah  risiko  usaha  khususnya  risiko  eksternal  khususnya  tindak  pidana  pencucian  uang. Namun  dewasa  ini  dalam  Peraturan  daerah  provinsi  Bali  No  3  Tahun  2017  tentang  Lembaga  Perkreditan  Desa belum mengatur secara khusus tentang prinsip mengenal nasabah. penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang secara khusus mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan urgensi pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam LPD. Berdasarkan hasil penelitian daapat ditarik 2 (dua) kesimpulan. Pertama,  pengaturan  prinsip  mengenal  nasabah  dalam  LPD  di  Bali  secara  rasional  dapat  dilihat  dari  3  (tiga) pilihan, yaitu pilihan nilai, pilihan motif, dan pilihan cara. Kedua, konstruksi pengaturan prinsip mengenal nasabah pada LPD sekurang-kurangnya terdiri dari: identifikasi dan verifikasi calon nasabah dan nasabah; pemilik manfaat; manajemen  risiko;  area  berisiko  tinggi  dan  pemantauan  transaksi  nasabah  dan  pengkinian  data  nasabah, penatausahaan dokumen, dan pelaporan.
Kata Kunci: Desa adat; Lembaga Per kr editan Desa; Pr insip Mengenal Nasabah

## Abstract
LPD materially carries out banking activities so that the risks faced by banking institutions will also be faced by the  LPD,  so  that  regulating  and  applying  banking  principles  becomes  a  necessity.  The  principle  of  knowing customers is one of the important and strategic banking principles carried out by financial institutions to prevent business risks especially external risks, especially money laundering. But nowadays in the provincial regulation of Bali  No.  3  of  2017  about  Village  Credit  Institutions  have  not  specifically  regulated  the  principle  of  knowing customers. This study uses normative research methods that specifically examine legislation and literature relating to the urgency of setting the principle of knowing customers in the LPD. Based on the results of the research, you can draw 2 (two) conclusions. First, the rational arrangement of knowing customers in LPDs in Bali can be seen from 3 (three) choices, namely choice of values, choice of motives, and choice of methods. second, the construction of the principle of knowing customers in the LPD consists of at least: identification and verification of prospective customers and customers; benefit owner; risk management; high risk areas and monitoring customer transactions and updating customer data, administering documents, and reporting
Keywords: Desa Adat; Lembaga Perkreditan Desa; Know Your Customer Principles
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 102
Published: 01/08/2019 How To Cite: Tanaya, P, E . ( 2019). Konstruksi Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Lembaga Perkreditan Desa  di  Bali. KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan  Mahasiswa .  13  (2).  Pp  102  -  96. http:// dx.doi.org/10.22225/kw.13.2.1225.102-108

## I.  PENDAHULUAN
Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  secara formil  tidak  “tunduk”  pada  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Peraturan Bank Indonesia dan  Peraturan  Menteri  Keuangan,  namun  LPD diberikan  kedudukan  khusus  oleh  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga
Keuangan Mikro. Walaupun tidak “tunduk” pada peraturan  di  atas,  secara  materil  kegiatan  usaha yang  dilakukan  LPD  adalah  kegiatan  usaha perbankan. LPD dan Lembaga perbankan sebagai penghubung (intermediary) bagi masyarakat yang mempunyai  kelebihan  dana  (surplus  of  funds) dengan  masyarakat  yang  kekurangan  dana  atau
memerlukan (Lailiyah,  2014) .  Pada  dasarnya, produk dari LPD dan lembaga perbankan berupa simpanan  ( funding )  dan  pinjaman  ( lending ) namun seiring perkembangan kebutuhan masyarakat  LPD  dan  lembaga  keuangan perbankan menyediakan produk-produk lain baik turunan dari funding dan lending maupun produk- produk baru.
Aktifitas  perbankan  yang  dilakukan  LPD tentunya  akan  melahirkan  risiko-risiko  usaha (baik risiko operasional, pasar, dan hukum) yang sama  dengan  lembaga  keuangan  perbankan. Sehingga  menjadi  penting  dan  urgen  bagi  LPD untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  perbankan dalam setiap kegiatan yang dilakukan, khususnya prinsip  mengenal  nasabah  untuk  meminimalisir terjadinya  risiko-risiko  hukum  (eksternal)  seperti tindak pidana pencucian uang ( money laundering ).
Pencucian  uang  telah  menjadi  mata  rantai yang  penting  dalam  berbagai  kejahatan  seperti korupsi,  penyuapan,  narkotika  dan  psikotropika, tindak  pidana  ekonomi  serta  tindak  pidana terosisme. Pelaku-pelaku kejahatan menyembunyikan  hasil  kejahatan  dalam  sistem keuangan  atau  dalam  berbagai  bentuk  lainnya.
Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mengaburkan  asal-usul  harta  kekayaan (Khairul, Siregar, & Marlina, 2011) .
Tindak  pidana  pencucian  uang  secara langsung tidak merugikan  orang atau perusahaan tertentu, bahkan Billy Steel pernah mengemukakan  bahwa monery  laundering:  its seem  to  be  a  victimless  crime ”.  Kenyataannya, secara  mikro  pencucian  uang  menimbulkan dampak  pada  jasa  keuangan,  terutama  dampak terhadap  likuiditas  dan  kelangsungan  bisnisnya. Selain  itu,  secara  makro  pencucian  uang  dapat menciptakan instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi  yang  mengakibatkan  terganggunya kontrol  uang  yang  beredar,  dan  dapat menyebabkan  turunnya  stabilitas  pemerintahan (Ginting, 2012).
Paragrap  Pertama  Penjelasan  umum  atas Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun
2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucuian  Uang kembali  menegaskan  bahwa  tindak  pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan  integritas  sistem  perekonomian  dan  sistem keuangan,  tapi  juga  membahayakan  sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Sehingga  menjadi  penting  dan  urgen  bagi  LPD untuk  menerapkan  prinsip  mengenal  nasabah ( Know  Your  Customer Principles )  termasuk mengenal  calon  nasabah.    Mengenal  calon nasabah  dan  nasabah  diterapkan  melalui mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi  nasabah  termasuk  melaporkan  setiap transaksi yang mencurigakan (Saraha, 2018) .
Urgenitas penerapan prinsip mengenal nasabah tidak perbanding lurus dengan ketersediaan  peraturan  yang  berkaitan  dengan prinsip  mengenal  nasabah.  Hal  tersebut  karena LPD  tidak  “tunduk”  pada  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan, Peraturan  Bank  Indonesia dan  Peraturan Menteri Keuangan.  Di  tingkat  daerah,  Peraturan  Daerah Provinsi  Bali  Nomor  3  tahun  2017  tentang Lembaga  Perkreditan  Desa  dan  Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun 2017  tentang  Lembaga  Perkreditan  Desa  hanya mengatur  tentang  prinsip  kehati-hatian  namun tidak  mengatur  secara  khusus  tentang  prinsip mengenal  nasabah  dalam  LPD.  Padahal  LPD memiliki  risiko  yang  sangat  tinggi  terjadinya tindak  pidana  pencucian  uang  karena  Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan (PPATK)  tidak  memiliki  wewenang  untuk mengawasi LPD.
Padahal  penerapan  prinsip  mengenal  nasabah dapat  meminimalisir risiko-risiko  usaha  terutama dari tindak  mencucian  uang  sehingga  LPD  dapat secara sustainable menjadi “penopang” keuangan desa  pakraman  yang  pada  akhirnya  menjadi “penopang”  perekonomian  di  Bali.  Berdasarkan hal  tersebut,  dapat  ditarik  2  (dua)  rumusan masalah.  Pertama,  apa  rasionalitas  pengaturan prinsip  mengenal  nasabah  dalam  LPD  di  Bali. Kedua,  bagaimana  konstruksi  pengaturan  prinsip mengenal nasabah dalam LPD di Bali.

## II.  METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  normatif.  Metode penelitian normatif merupakan metode penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan  konstruksi  pengaturan  prinsip  mengenal nasabah  dalam  LPD  di  Bali (Barus,  2013) . Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statuta approach ) dan pendekatan konseptual ( analytical conceptual approach ) (Marzuki, 2005) .
Konstruksi Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Lembaga Perkreditan Desa di Bali
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 103
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi dokumen.  Studi  ini  dimaksudkan  untuk mengumpulkan  data  sekunder  dengan  cara mempelajari, menelaah bahan-bahan hukum baik bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier yang  berkaitan  dengan  konstruksi  pengaturan prinsip  mengenal  nasabah  dalam  LPD  di  Bali. selanjutnya  data  yang  diperoleh  dikelompokan menurut kualitas kebenarannya kemudian dianalisis  secara  kualitatif  yaitu  dengan menghubungkan  data  yang  sudah  dikelompokan dengan  masalah  yang  diteliti  menurut  kualitas kebenarannya.  Analisis  tersebut  menghasilkan uraian  yang  diperoleh  dengan  cara  menjelaskan dan  menggambarkan  mengenai  penelitian  yang dikaji, kemudian disajikan secara deskriptif.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Rasionalitas Pengaturan LPD dan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam LPD di Bali

## Rasionalitas Pengaturan LPD
LPD  di  Bali  merupakan  lembaga  keuangan milik  desa  pakraman,  yang  menjalankan  fungsi keuangan  dan  mengelola  sumber  daya  keuangan milik desa pakraman. LPD mendapatkan jaminan konstitusional  yang  tertuang  dalam  Pasal  18  B Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUNRI  1945).  Pasal  18 UUDNRI  1945  “Mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat (KMHA) beserta hak-hak traditionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI”.
Diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2013  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro (UULKM)  menegaskan  eksistensi  LPD  dalam tata  hukum  nasional  bahkan  memberikan kesitimewaan  kepada  LPD.  Pasal  39  ayat  (3) menyebutkan  bahwa  “LPD  dan  Lumbung  Pitih Nagari  serta  lembaga  sejenis  yang  telah  ada sebelum  undang-undang  ini  berlaku,  dinyatakan diakui  keberadaannya  berdasarkan  hukum  adat dan  tidak  tunduk  pada  undang-undang  ini”. Berdasarkan  hal  tersebut,  LPD  disebut  sebagai lembaga keuangan yang bersifat khusus sehingga dikecualikan oleh UULKM.
LPD  dilihat  dari  sejarah  pengaturannya, merupakan  suatu  entitas  yang  kedudukannya sebagai  lembaga  adat  di  desa  pakraman  yang memiliki fungsi khusus keuangan dan perekonomian  di  desa  pakraman.  LPD  sebagai suatu  lembaga  yang  menjalankan  fungsi keuangan  milik  desa  pakraman,  sehingga  jelas
alasan rasional keberadaan LPD.
LPD diperlukan eksistensinya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan KMHA yang merupakan  krama  desa  pakraman.  Rasionalitas keberadaan  LPD  tentu  saja  memiliki  tujuan- tujuan  khusus,  inilah  rasionalitas  LPD  diberikan kedudukan khusus Pasal 39 ayat (3) UULKM dan jaminan  konstitusional  oleh  Pasal  18  B  UUNRI 1945.
LPD  di  Bali  dikecualikan  oleh  UULKM sehingga pengaturan LPD tunduk pada peraturan- peraturan  yang  dibuat  masing-masing desa pakraman di  Bali,  yang  dalam  hal ini  berbentuk awig-awig dan/atau pararem yang hanya berlaku pada desa pakraman setempat. Implikasi dari hal tersebut,  substansi awig-awig dan/atau pararem tentang  LPD  tidak  seragam  dari  satu desa pakraman ke desa  pakraman lainnya.  Hal tersebut sangat mungkin terjadi mengingat setiap desa  pakraman di  Bali  tunduk  pada  asas desa mawacara yang  disesuaikan  dengan desa,  kala, dan patra artinya  disesuaikan  dengan  situasi  dan kondisi  masing-masing desa  pakraman .  Hal tersebut menjadikan LPD tidak memiliki kesatuan sistem hukum yang berlaku sama diseluruh Bali.
Kondisi  LPD  yang  tidak  memiliki  kesatuan sistem hukum menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan  LPD  di  Bali.  Permasalahan  tersebut disebabkan  manajemen  LPD  yang  lemah sehingga  penting  bagi  LPD  untuk  memperkuat manajemen  melalui  peningkatan  profesionalsime manajemen (Kartikaningrum,  2016) .  Sehingga penting  dan  urgen  bagi  LPD  memiliki  kesatuan sistem  manajemen  dengan  tetap  berbasis  pada adat.
LPD  tidak  bisa  lepas  dari  berbagai  pengaruh yang  disebabkan  oleh  adanya  perubahan  atau perkembangan  situasi  dan  kondisi  di  luar desa pakraman,  terutama  perubahan  politik  dan pemerintahan  dalam  wadah  Negara  Kesatuan Negara  Republik  Indonesia.  Kebijakan  yang memberikan  pengaruh  terhadap  LPD  sebagai berikut:
Lahirnya Majelis Desa Pakraman Bali pada 27 Februari  2004  sebagai  wadah  tunggal  seluruh desa  pakraman di  Bali  yang  membawa perubahan  terhadap  hubungan  desa  pakraman dengan lembaaga pemerintahan maupun lembaga non  pemerintahan.  Lahirnya  MDP  Bali  juga memberikan  dampak  terhadap  eksistensi  LPD sebagai salah satu aset ( duwe ) desa pakraman.
Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Tiga
Konstruksi Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Lembaga Perkreditan Desa di Bali
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 104
Menteri,  yaitu  Menteri  Keuangan,  Menteri Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah (UKM),  dan  Gubernur  Bank  Indonesia  tentang bentuk kelembagaan LPD
Produk  legislasi  daerah  dalam  bentuk Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  yang  berkaitan dengan LPD
Pada  awalnya  LPD  diatur  berdasarkan  surat keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I Bali  Nomor  972  Tahun  1984  tertanggal  1 Nopember  1984  tentang  Pendirian  LPD.  surat keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I Bali  Nomor  972  Tahun  1984  tertanggal  1 Nopember 1984 tentang Pendirian LPD kemudian diperkuat  dengan  Peraturan  Daerah  Provinsi Daerah  Tingkat  I  Bali  Nomor  2  Tahun  1988 tentang LPD. Pada tahun 2002 Peraturan Daerah Provinsi  Daerah  Tingkat  I  Bali  Nomor  2  Tahun 1988  digantikan  oleh  Peraturan  Daerah  Provinsi Bali  Nomor  8  Tahun  2002  tentang  LPD. Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  8  Tahun 2002  tentang  LPD  lahir  sebagai  respon Pemerintah Provinsi Bali atas terbitnya SKB Tiga Menteri  berkaitan  dengan  bentuk  kelembagaan LPD.
Tahun  2007  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali Nomor  8  Tahun  2002  dirubah  dengan  Peraturan daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2007 tentang  LPD,  kemudian  tahun  2012  dirubah kembali  dengan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali Nomor 4 Tahun 2012 sebagai respon Pemerintah Provinsi Bali atas pesamuhan agung III MDP Bali untuk  menegaskan  kedudukan  dan  tata  kelola LPD sebagai duwe desa pakraman diatur dengan hukum adat Bali serta memberikan ruang kepada MDP  Bali  untuk  turut  serta  aktif  melakukan pembinaan  terhadap  LPD.  Akhirnya  pada  tahun 2017  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  8 Tahun  2002  tentang  LPD  digantikan  oleh Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun 2017  karena  sudah  tidak  sesuai  dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.
Pengaturan  LPD  melalui  produk  legislasi nasional  dengan  kehadiran  UULKM  dan  produk legislasi daerah melalui peraturan daerah Provinsi Bali  tentu  harus  juga  mempertimbangkan  fungsi dari  hukum  itu  sendiri.  Pengaturan  LPD  dengan hukum  negara  (nasional  dan  daerah)  tidak  serta merta  melemahkan  LPD  sebagai  entitas duwe desa pakraman , hukum hadir menjalankan fungsi perlindungan,  fungsi  memelihara  kepentingan umum  di  dalam  masyarakat,  menjaga  hak-hak manusia,  menjalankan  fungsi  pengayoman,
pemberdayaan,  pembinaan,  jaminan,  ketertiban dan  keteraturan,  serta  penyelesaian  sengketa. Sehingga  konteks  pengaturan  tidak  dapat disimpulkan  intervensi  yang  melemahkan,  untuk itu  partisipasi  masyarakat  secara  komprehensif dibutuhkan.
Pandangan pengaturan LPD harus menggunakan pendekatan
pilihan-pilihan rasional, sehingga tidak menimbulkan perdebatan berkepanjangan.  Rasionalitas  muncul  ketika dihadapkan  pada  suatu  pilihan-pilihan.  Suatu pilihan  dapat  dikatak  rasional  apabila  pilihan tersebut diambil dengan maksud untuk memaksimalkan  kebutuhannya.  Pilihan  rasional yang  diambil  akan  menghasilkan  konsekuensi tertentu  berupa  sikap  maupun  tindakan  ( S. Adiyanta., 83: 2008) .
Dalam  mencari  rasionlitas  pengaturan  LPD, diperlukan  beberapa  pendekatan  pilihan-pilihan yang  rasional,  yaitu:  pilihan  nilai,  pilihan  motif, dan pilihan cara.
Pilihan nilai
Keberadaan  LPD  dilihat  dari  pilihan  nilai didasarkan  pada  nilai-nilai  budaya  dan  agama masyarakat  di  Bali,  sehingga  nilai-nilai  yang diemban  LPD  murni  mencerminkan  karakter duwe desa pakraman . Sehingga pada pengaturan LPD  harus  memunculkan  karakter  khas,  konsep, definisi, pemaknaan yang sesuai dengan kekhasan adat  bali.  pilihan  nilai  tidak  hanya  melihat  LPD dari  prinsip  efisiensi  saja  namun  juga memperhatikan  prinsip  pelayanan,  pengayoman dan pemberdayaan. Sehingga dibutuhkan lembaga-lembaga terkait lainnya yang mendukung  nilai-nilai  tersebut  tetap  terjaga, seperti pembina, pengawas dan penjaminan
Pilihan motif
LPD  tentunya  memiliki  motif-motif  khusus yang  berbeda  dengan  lembaga  keuangan  yang lain.  Motif  LPD  bukan  hanya profit  oriented namun juga memiliki motif public utility/services . LPD memiliki motif mensejahterakan krama desa pakraman . Sehingga pilihan motif ini mempengaruhi  kegiatan  usaha  dan  cakupan wilayah usaha dari LPD. Kegiatan desa pakraman terkait  dengan  kebutuhan  krama  desa  pakraman dan cakupan wilayah usahanya berada dalam satu wilayah  desa  pakraman.  Lembaga  keuangan pemerintah seperti OJK, BI dan perpajakan tidak memiliki  kewenangan  eksistensi  LPD.  Sehingga perbedaan  ini  yang  memberikan  ciri  tersendiri bagi LPD.
Konstruksi Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Lembaga Perkreditan Desa di Bali
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 105
Pilihan cara LPD  tidak  bisa  lepas  dari  risiko  baik  internal maupun  eksternal  yang  dapat  menghambat kinerja  bahkan  mengancam  eksistensi  LPD sehingga LPD harus membuka diri dan responsif terhadap perubahan-perubahan dalam pengelolaan LPD  yang  lebih  baik.  LPD  juga  hrus  konsisten dengan  pilihan  nilai  dan  motif  yang  diemban dengan tetap mengindahkan peraturan perundang- undangan.
Pilihan-pilhan  rasional  tersebut  sebagai gambaran  formulasi  pengaturan  yang  rasional terhadap eksistensi LPD di Bali.
Rasionalitas  Pengaturan  Prinsip  Mengenal  Nasabah Dalam LPD
Pasca  lahirnya  Peraturan  Daerah  Nomor  3 Tahun 2017 tentang LPD, LPD harus menerapkan prinsip  kehati-hatian  pada  bidang  usaha  LPD yang mencakup:
Menerima/menghimpun  dana  dari  krama  desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan ; Memberikan pinjaman kepada krama desa dan desa ;
Kerjasama antar desa Menerima  pinjaman  dari  lembaga-lembaga keungan  maksimum  sebesar  100%  (seratus persen)  dari  jumlah  modal,  termasuk  cadangan dan  laba  ditahan  kecuali  batasan  lain  dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana
Menyimpan  kelebihan  likuiditas  pada  bank yang  ditunjuk  dengan  imbalan  bunga  bersaing dan pelayanan yang memadai.
Prinsip kehati-hatian lebih lanjut diatur dalam Peraturan  Gubernur  Provinsi  Bali  Nomor  44 Tahun  2017  tentang  Peraturan  pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2017  tentang LPD  yang  terdiri  atas  10  bagian.  Bagian-bagian tersebut yaitu:
Sistem administrasi LPD;
Kecukupan modal;
Batas maksimum pemberian kredit;
Sistem klasifikasi pinjaman yang diberikan; Cadangan pinjaman ragu-ragu;
Manajemen likuiditas;
Penilian kesehatan LPD;
Penilaian peringkat risiko LPD;
Rencana  Kerja  dan  Rencana  Anggaran Pendapatan Belanja LPD; dan
Pelaporan.
Prinsip  kehati-hatian  tersebut  memberikan standar  pengelolaan  bagi  LPD  di  Bali  untuk menjamin  pengelolaan  LPD  yang  sehat. Problemnya,  pengaturan  dan  penerapan  prinsip kehati-hatian  hanya  dapat  meminimalisir  risiko- risiko  yang  bersifat  internal,  sedangkan  risiko- risiko  yang  dihadapi  oleh  LPD  juga  termasuk risiko-risiko yang bersifat eksternal. Risiko-risiko eksternal  merupakan  risiko  yang  timbul  berasal dari  luar  LPD,  salah  satunya  adalah  penggunaan dana  hasil  kejahatan  untuk  melakukan  aktifitas funding maupun lending oleh calon nasabah dan nasabah yang dewasa ini dikenal dengan praktek pencucian uang ( money laundering ).
Pencucian uang adalah tindakan-tindakan yang bertujuan  untuk  menyamarkan  uang  hasil  tindak pidana  sehingga  seolah-olah  dihasilkan  secara halal.  Praktek  pencucian  uang  dalam  aktifitas yang  dilakukan  LPD  dapat  diminimalisir risikonya  melalui  penerapan  prinsip  mengenal nasabah  ( know  your  customer  principle ),  namun tidak  diatur  dalam  peraturan  daerah  maupun peraturan  gubernur.  peraturan  daerah  maupun peraturan  gubernur  sejauh  ini  hanya  mengatur prinsip  kehati-hatian  dalam  aktifitas  yang dilakukan LPD.
Rasionalitas  pengaturan  prinsip  mengenal LPD dapat juga dilihat pada pilihan nilai, pilihan motif dan pilihan cara.
Dilihat  dari  pilihan  nilai,  Keberadaan  LPD didasarkan  pada  nilai-nilai  budaya  dan  agama masyarakat  di  Bali.  LPD  di  Bali  berdasarkan pilihan  nilai  harus  menghindari  aktifitas  baik funding maupun lending yang  tidak  sesuai dengan  nilai-nilai  budaya  dan  agama,  seperti praktek  pencucian  uang  uang  dilakukan  calon nasabah dan nasabah;
Dilihat dari pilihan motif, LPD memiliki motif mensejahterakan krama  desa sehingga  kegiatan usaha  dan  cakupan  wilayah  hanya  pada  masing- masing desa  pakraman .  Akibat  kegiatan  usaha dan  cakupan  wilayah  LPD  serta  pengecualian oleh  UULKM  membuat  Lembaga  negara  (OJK, BI,  PPATK)  tidak  mempunyai  wewenang terhadap  pengawasan  LPD,  sehingga  risiko praktek pencucian uang dalam LPD sangat besar;
Dilihat dari pilihan cara, LPD tidak bisa lepas dari  risiko  praktek  pencucian  uang  yang  dapat
Konstruksi Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Lembaga Perkreditan Desa di Bali
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 106
menghambat kinerja bahkan mengancam eksistensi  LPD  sehingga  LPD  harus  responsif terhadap risiko-risiko tersebut melalui pengaturan dan penerapan prinsip mengenal nasabah.
Konstruksi  Pengaturan  Prinsip  Mengenal  Nasabah Dalam LPD di Bali
Pengaturan  Prinsip  Mengenal  Nasabah  dalam LPD  di  Bali  harus  dilakukan  untuk  mencegah praktek  pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh calon  nasabah  dan  nasabah.  Solusi  atas kekosongan  hukum  terkait  prinsip  mengenal nasabah  terhadap  LPD  dilakukan  dengan melakukan  konstruksi  hukum (Juanda,  2016). Ditafsirkan  secara  sistematis,  untuk  mengisi kekosongan pengaturan prinsip mengenal nasabah pada  LPD  dapat  memperhatikan  peraturan- peraturan perbankan dan Bank  Indonesia tentang prinsip mengenal nasabah. Berdasarkan  peraturan-peraturan  perbankan dan Bank Indonesia, bahwa konstruksi Pengaturan  prinsip  mengenal  nasabah  harus memenuhi beberapa hal, yaitu:
Identifikasi dan verifikasi LPD wajib melakukan prosedur customer due diligent pada  saat:  proses  penerimaan  calon nasabah;  nasabah  melakukan  transaksi;  terdapat keraguan  kebenaran  data,  informasi,  dan/atau dokumen  pendukung  yang  diberikan  oleh nasabah;  dan/atau  terdapat  indikasi  keuangan yang  mencurigakan  yang  terkait  dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme;
Pemilik manfaat Nasabah  perseorangan  wajib  bertindak  untuk dan  atas  kepentingan  diri  sendiri.  LPD  wajib memastikan  bahwa  calon  nasabah  perseorangan bertindak  untuk  diri  sendiri  dan  bukan  untuk kepentingan pihak ketiga atau pemilik manfaat;
Manajemen risiko
Kebijakan  dan  prosedur  manajemen  risiko yang  berkaitan  dengan  penerapan  Prinsip Mengenai Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari  kebijakan  dan  prosedur manajemen risiko LPD secara keseluruhan;
Area berisiko tinggi
Calon nasabah atau nasabah dianggap dan/atau dikelompokkan dalam area berisiko tinggi dilihat dari  latar  belakang  atau  profilnya,  bidang  usaha, tercantum  dalam  daftar  terduga  teroris  dan organisasi teroris yang ditetapkan oleh
pemerintah  maupun  negara  atau  yurisdiksi  lain, dan/atau Transaksi yang dilakukan diduga terkait dengan  tindak  pidana,  tindak  pidana  Pencucian Uang  dan/atau  tindak  pidana  Pendanaan Terorisme;
Pemantauan transaksi nasabah dan pengkinian data nasabah
LPD  wajib  melakukan  pemantauan  transaksi nasabah dan pengkinian data nasabah.
Penatausahaan dokumen
LPD wajib membuat dan mendokumentasikan daftar  nasabah  sesuai  dengan  tingkat  risiko nasabah
Pelaporan
LPD  wajib  melaporkan  nasabah  yang melakukan  transaksi  mencurigakan  kepada  pihak yang berwenang.
Ketujuh  hal  di  atas  menjadi  dasar  konstruksi pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam LPD baik melalui produk hukum perda maupun awig- awig .  Melalui  pengaturan  dan  pelaksanaan prinsip mengenal nasabah akan mencegah praktek pencucian uang di Bali.

## IV. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan di  atas,  ditarik  beberapa  kesimpulan,  yaitu; Rasionalitas pengaturan prinsip mengenal nasabah  dalam  LPD  di  Bali  dapat  dilihat  dari  3 (tiga)  pilihan,  yaitu  pilihan  nilai,  pilihan  motif, dan  pilihan  cara.  Dilihat  dari  pilihan  nilai, Keberadaan  LPD  didasarkan  pada  nilai-nilai budaya  dan  agama  masyarakat  di  Bali.  LPD  di Bali  berdasarkan  pilihan  nilai  harus  menghindari aktifitas baik funding maupun lending yang tidak sesuai  dengan  nilai-nilai  budaya  dan  agama. Dilihat  dari  pilihan  motif,  LPD  memiliki  motif mensejahterakan krama  desa sehingga  kegiatan usaha  dan  cakupan  wilayah  hanya  pada  masing- masing desa  pakraman .  Dilihat  dari  pilihan  cara, LPD harus responsif terhadap risiko-risiko usaha.
Konstruksi  pengaturan  prinsip  mengenal nasabah  dalam  LPD  di  Bali  sekurang-kurangnya mengandung beberapa hal yaitu:
Identifikasi  dan  verifikasi  calon  nasabah  dan nasabah,  Pemiliki  manfaat:  bertindak  untuk  dan atas kepentingan sendiri, Manajemen risiko, Area berisiko  tinggi,  Pemantauan  transaksi  nasabah dan  pengkinian  data  nasabah,  Penatausahaan dokumen, Pelaporan.
Konstruksi Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Lembaga Perkreditan Desa di Bali
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 107

## DAFTAR PUSTAKA
Barus,  Z.  (2013).  Analisis  Filosofis  Tentang  Peta Konseptual  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan Penelitian  Hukum  Sosiologis. Jurnal  Dinamika Hukum , 13 (2). Retrieved from http:// dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212
Ginting,  S.  (2012).  Kebijakan  Pemidanaan  Korporasi Dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. Jurnal Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master Law  Journal) , 1 (1).  Retrieved  from  https:// doi.org/10.24843/JMHU.2012.v01.i01.p05
Juanda,  E.  (2016).  Konstruksi  Hukum  Dan  Metode Interpretasi Hukum. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi ,
4 (2). Retrieved from http://dx.doi.org/10.25157/ jigj.v4i2.322
Kartikaningrum,  N.  I.  (2016).  Bank  Indonesia
Sarankan  LPD  di  Bali  Perkuat  Manajemen. Bisnis.Com . Retrieved from http:// industri.bisnis.com/read/20160613/87/557314/ bank-indonesia-sarankan-lpd-di-bali-perkuat- manajemen-
Khairul, Siregar, M., & Marlina. (2011). Kewenangan Ppatk  Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. Jurnal Mertacoria , 4 (1), 33–42. Retrieved from http:// dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v4i1.606 Lailiyah,  A.  (2014).  Urgensi  Analisa  5c  Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk
Meminimalisir  Resiko. Y uridika , 29 (2),  217– 232. Retrieved from http://dx.doi.org/10.20473/ ydk.v29i2.368
Marzuki,  P.  M.  (2005). Penelitian  Hukum .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Saraha,  S.  M.  (2018).  Prinsip  Kehati-Hatian  Dan Prinsip  Mengenal  Nasabah  Sebagai  Upaya Perbankan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. Lex Et Societatis , 6 (10). Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ lexetsocietatis/article/view/22832
Konstruksi Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Lembaga Perkreditan Desa di Bali
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 108