DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.299 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 4, No. 5, November 2023
Analisis Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

## Nur Indah Sahbita, Ratih Anggraini Siregar
Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Potensi Utama, Indonesia Email: nindahsahbita@gmail.com , anggrainiratih47@gmail.com

## Article Information
Submitted: 23 November 2023 Accepted: 05 Desember 2023 Online  Publish: 05 Desember 2023

## Abstrak
Pajak  Daerah  merupakan  salah  satu  bentuk  kebijakan  desentralisasi  fiskal. Argumentasi  yang  menjadi  landasan  pelaksanaan,  pemerintahan  daerah  lebih mengerti  dan  memahami  penyediaan  layanan  publik  sesuai  dengan  kemampuan. Menguasai potensi yang di daerah optimalisasi kegiatan pemungutan pajak daerah dapat  dilakukan  oleh  Pemerintaan  Daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  penerapan  prosedur  pemungutan  pajak  restoran  dan  pelaksanaaan pemungutan  yang  dilakukan  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Medan.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif.  Hasil  penelitian  yang dilakukan nmenunjukkan bahwa prosedur pemungutan pajak restoran pada Badan Pedapatan  Daerah  Kota  Medan  telah  sesuai  dan  berjalan  dengan  baik.  Namun, peneliti  masih  menemukan  kekurangan  dalam  melaksanakan  pemungutan  oleh bagian  pendataan  dan  pendaftaran  juga  bagian  pembukuan  dan  pelaporan  dan kurangnya  sosialisasi  kepada  wajib  pajak.  Saran  yang  saya  berikan  dalam penelitian ini Badan Pendapatan Daearh Kota Medan harus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan lebih teliti dalam melakukan pendataan ulang.
Kata  Kunci : Prosedur,  Pelaksanaan  pemungutan,  Pajak  Restoran,

## Sosialisasi

## Abstract
Regional Tax is a form of fiscal  decentralization policy. The argument  that is the basis  for  implementation  is  that  regional  governments  better  understand  and understand  the  provision  of  public  services  according  to  their  capabilities. Mastering the potential in the regions optimizing regional tax collection activities can be carried out  by the Regional Government. This research aims to  determine the  application  of  restaurant  tax  collection  procedures  and  the  collection  carried out  by  the  Medan  City  Regional  Revenue  Agency.  The  type  of  research  used  is qualitative  research.  The  results  of  the  research  conducted  show  that  the restaurant  tax collection procedures at  the Medan City Regional Revenue Agency are appropriate and running well. However, researchers still found deficiencies in carrying  out  collection  by  the  data  collection  and  registration  section  as  well  as the  bookkeeping  and  reporting  section  and  a  lack  of  outreach  to  taxpayers.  The advice  I  give  in  this  research  is  that  the  Medan  City  Regional  Revenue  Agency must carry out outreach to taxpayers and be more careful in carrying out data re- collection.
Keywords: Procedur, Excutor of Collection, Restaurant Tax, Socialization

## Pendahuluan
Pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  mempunyai karakteristik yang  khas dibanding  dengan  pajak  pusat. Tipologi atau taxonomy pajak  daerah  dan  retribusi  daerah perlu  dipahami  karena  masing-masing  mempunyai legal  character yang  berbeda,  yang menentukan  bagaimana  seharusnya  kebijakan  pajak-pajak.  Kewajiban  wewenang  dan  hak pemungutan pajak restoran tidak lepas dari sistem otonomi daerah yang berlaku yang berlaku. Pemungutan  daerah  yang  berupa  pajak  dan  retribusi  diatur  dengan  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2009  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021(Masyitah & Utami, 2023). Pendapatan Asli Daerah merupakan  modal  untuk  pembiayaan  pembangunan  daerah.  Usaha  untuk  membiayai pembangunan  dengan  cara  penarikan  pendapatan  yang  potensial.  Sistem  pemerintah memberikan  kewenangan  kepada  pemerintahan  daerah  untuk  mengatur  pembangunan daerahnya sendiri (Hani, 2014).
Peraturan Walikota Medan No.8 tahun 2017 penerapan hukum yang jelas untuk Badan Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Medan  untuk  mengomptimalkan  pendapatan asli  daerah  terutama  dari  sektor  restoran.  Kondisi  Pemerintahan  Kota  Medan  menjadi  dasar dalam  rangka  kebijakan  program  dan  merumuskan  strategi  Pembangunan  Kota  Medan. Peningkatan jumlah restoran menjadi salah satu penerimaan Pajak Asli Daerah Kota Medan. Menjadi peluang sangat besar bagi pemerintah Kota Medan untuk mengumpulkan pendapatan dari  pajak  restoran.  Adapun  Target  dan  Realisasi  penerimaan  Pajak  Restoran  Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dalam table berikut:
Tabel 1. Target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah
Kota Medan Tahun 2018-2022 Tahun Target Penerimaan Pajak Restoran Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Persentase 2018 Rp 170.000.000.000 Rp 172.788.503.072 102.28% 2019 Rp 204.000.000.000 Rp 208.534.541.675 102.88% 2020 Rp 180.000.000.000 Rp 138.477.531.250 76.93% 2021 Rp 250.859.144.795 Rp 192.958.086.387 76.92% 2022 Rp 347.268.086.582 Rp 295.523.928.617 85.10%

## Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, 2023
Dari  tabel  diatas  terlihat  bahwa  realisasi  Pajak  Restoran  yang  di  terima  oleh  Badan Pendapatan  Daerah  Kotan  Medan  Tahun  2018-2022  ada  yang  belum  mencapai  target  pajak yang  telah  ditetapkan.  Pajak  restoran  pada  tahun  2018  target  dan  realisasi  yang  diterima tercapai.  Pada  tahun  2019  target  yang  dan  realisasi  yang  diterima  tercapai.  Target  yang ditentukan  naik  dari  tahun  sebelumnya  karena  bertambahanya  pertumbuhan  restoran.  Pada tahun 2020 target diturunkan dan realisasi yang diterima tidak mecapai. Dari hasil wawancara oleh Ibu Ummi Umami Lubis, S.E. terjadinya penurunan target dan tidak tercapainya realisasi tahun 2020 karena adanya wabah Covid-19 yang terjadi di Kota Medan. Restoran yang ada di Kota  Medan  di  berhentikan  untuk  beroperasi  sehingga  keuangan  yang  diterima  restoran menurun.  Pada tahun 2021 target naik dan realisasi belum mencapai. Dari hasil wawancara oleh  Bapak  Faisal  Ardi  Siregar,  S.sos  M.mm,  target  pada  tahun  2021  naik  kembali  tetapi restoran belum melakukan pembayaran dengan efektif karena masih terjadinya wabah Covid- 19  di  Kota  medan.  Pada  tahun  ini  restoran  belum  di  beri  izin  sepenuhnya  untuk  beroperasi seperti biasanya sehingga penerimaan tidak mecapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022
target  menjadi  semakin  naik  dan  realisasi  yang  diterima  belum  tercapai.  target  yang ditetapkan  menjadi  naik  karena  tahun  2022  Kota  Medan  mulai  pulih  dari  Wabah  Covid-19 dan Restoran mulai beroperasi kembali.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  terdapat  beberapa  metode  yang  dilakukan  peneliti  untuk mengumpulkan  data.  Ada  beberapa  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam penelitian ini adalah:
1. Wawancara, peneliti melakukan teknik wawancara bertujuan untuk menggali informasi dari  responden.  Wawancara  yang  dilakukan  dengan  mengadakan  tanya-jawab  pihak yang terkait terhadap masalah yang diteliti.
2. Dokumentasi,  yang  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data  atau  dokumen- dokumen bukti lainnya yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.
3. Studi perpustakaan, dilakukan untuk memperoleh data sekunder sebagai landasan teori pendukung  dalam  pembahsan  penelitian  ini.  Dengan  mencari  dan  membaca  literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Pada penelitian ini peneliti menganalisis data menggunakan analisis data NVivo dengan software NVivo 11 Plus. Software NVivo 11 Plus adalah sebuah perangkat lunak Qualitative Data  Analysis  (QDA)  yang  diproduksi  oleh  QSR  international.  Software  NVivo  digunakan untuk  mengerjakan  sebuah  proyek  penelitian  kualitatif  yang  sumbernya  berbasis  teks(QSR Intelrnational,  2020).  Dalam  penelitian  ini  Teknik  NVivo  membantu  tantangan  dengan melakukan  koding  terdapat  data  dari  berbagai  sumber  dan  sekaligus  memisahkan  data  yang bersumber dari informan, penelitian dan sumber data sekunder (Priyatni, Elndah Tri; Suryani, 2020). Berikut adalah gambar NVIVO brainware awal:

## Gambar 1. Brainware awal

## Hasil dan Pembahasan
Salah  satu  jenis  pajak  daerah  yang  di  pungut  oleh  Pemerintah  Kota  Meldan  adalah Pajak  restoran.  Pajak  restoran  merupakan  pajak  atas  layanan  restoran.  Pemungutan  pajak daerah  di  Indonesia  saat  ini  didasarkan  pada  Undang-Undang  nomor  28  Tahun  2009  yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mengukur suatu efektivitas penerimaan pajak restoran peneliti mempunyai
dua  kriteria  yaitu  apabila  realisasi  penerimaan  pajak  restoran  100%  mencapai  target  atau melebihi  itu  dikatakan  efektif  dan  apabila  relalisasi  penerimaan  pajak  restoran  60%  tidak mencapai  target  itu  dikatakan  tidak  efektif  (Mardiasmo,  2016).  Ada  beberapa  tahun  yang tidak  mencapai  target  pajak  restoran.  Dalam  menjalankan  tugas  suatu  daerah  dinyatakan mencapai target jika realisasi yang diterima 100%.
Gambar 2. Peta Hasil Penelitian
Dari gambar 2. menjelaskan bahwa penyebab tidak tercapainya target pada pemungutan pajak  restoran  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Medan  belum  mencapai  target  karena ada beberapa faktor:

## Kesadaran wajib pajak yang kurang dalam membayar dan melaporkan pajaknya.
Pada  Badan  Pendapatan  Kota  Medan  masih  ada  wajib  pajak  restoran  yang  belum melakukan  pembayaran  dan  pelaporan,  ini  yang  membuat  tidak  tercapainya  target  dalam pemungutan pajak restoran. Wajib pajak berasusmsi bahwa pajak restoran dikenakan kepada mereka, sebenarnya pajak restoran dikenakan kepada pengujung atau konsumen. Kurangnya kesadaran  yang  dimiliki  wajib  pajak  bisa  mengakibatkan  penerimaan  pajak  yang  tidak tercapai.
Hasil wawancara dari narasumber Ibu Ummi Umami menjelaskan bahwasannya “masih ada wajib pajak yang masih belum melakukan pembayaran dan pelaporan”. Sampai sekarang kesadaran  wajib  pajak  yang  masih  belum  melakukan  pembayaran  dan  pelaporan  belum mencapai  target  yang  diharapkan.  Masyarakat  masih  merasa  keberatan  adanya  pajak  yang harus di bayar dan di laporkan. Ada juga wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayar sesuai pendapatannya.
Pajak  itu  harus  netral  yaitu  tidak  mempengaruhi  barang  Masyarakat  yang  digunakan. Asas  pemungutan  bertujuan  untuk  menjaga  agar  pemungutan  pajak  tidak  menganggu kemajuan ekonomi. Namum kebijaksanaan pemerintah dibuat untuk memengaruhi konsumsi Masyarakat (Sihombing & Alelstriana, 2020).
a) Pellaporan dan pelmungutan tidak selsuai proseldur
Hasil  penelitian  ini  ada  beberapa  wajib  pajak  yang  kurang  memahami  dan  tidak mengetahui  prosedur  pelaporan  pajak.  Seperti  Masih  ada  yang  menunggu  ditagih  baru melaporkan  pajaknya.  Sehingga  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Medan  menemukan pelaporan  dan  pemungutan  yang  tidak  dilakukan  sesuai  prosedur.  Berdasarkan  hasil
wawancara  dari  Bapak  Faisal  menjelaskan  bahwasannya  “pelaporan  dan  pemungutan  harus sesuai dengan prosedur pemungutan”.
Pemungutan  Pajak  Restoran  tidak  dapat  dibongkar.  Artinya,  seluruh  proses  kegiatan pemungutan Pajak Restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan  adanya  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  dalam  proses  pemungutan  Pajak, antara lain  percetakan  formulir  perpajakan,  pengiriman  surat-surat  kepada  wajib  pajak,  atau penghimpunan  data  objek  dan  subjek  pajak.  Kelgiatan  yang  tidak  dapat  dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penghasilan pajak (Kamaroelllah, 2016).
Prosedur  pemungutan  pajak  restoran  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Medan,  sebagai berikut:
1. Pemungutan pajak daerah dilarang diborongkan.
2. Seltiap wajib pajak harus membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD.
3. Wajib  pajak  yang  memenuhi  kewajiban  perpajakan  sendiri  dibayar  dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
4. Pajak  yang  terutang  dibayar  ke  Kas  Daerah  melalui  Bank  atau  Tempat  pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
5. Keltelntuan  lebih  lanjut  mengenai  prosedur  pembayaran  pajak  diatur  lebih  lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pajak  daerah  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah  pelaksanaanya  sehari-hari dilakukan oleh Badan Pendapatan daerah. Kebijkan pemungutan pajak berdasarkan Peraturan Daerah  Kota  Medan  suatu  rangkaian  kegiatan  mulai  dari  penghimpunan  data  objek  dan subjek,  penentuan  besarnya  pajak  yang  terutang  sampai  kegiatan  penagihan  pajak  kepada wajib pajak serta pelngawasan penyetoraannya.
Sosialisasi  yang  kurang  dilakukan  bisa  sangat  berpengaruh  pada  kesadaran  dan kewajiban  wajib  pajak.  Mereka  merasa  bahwa  pajak  tidak  penting  untuk  di  bayar  dan dilaporkan.  Hal  ini  menyebabkan  beberapa  kendala  yang  muncul  pada  Badan  Pendapatan daerah Kota Medan. Mengidentifikasi kendala yang dialami pada prosedur pemungutan pajak restoran  Badan  Pendapatan  daerah  Kota  Medan  dijelaskan  dengan  menggunakan  hasil  peta olahan aplikasi Nvivo seperti gambar dibawah:
Gambar 3. Peta Analisis Kendala Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan
Dari gambar 3. melnjelaskan adanya kendala yang dihadapi Badan Pelndapatan Daerah Kota Medan pada prosedur pemungutan pajak restoran yaitu sebagai berikut:

## a) Kurangnya sosialisasi
Wajib pajak kurang mengetahui adanya informasi terbaru tentang prosedur atau sistem yang  digunakan,  sehingga  wajib  pajak  banyak  melakukan  kesalahan  untuk  pelaporan  dan pembayaran pajak, ini menjadi suatu kendala yang di hadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.  Ibu  Ummi  Umami  mengatakan  “kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  untuk menyampaikan prosedur pemungutan yang terbaru, sehingga wajib pajak banyak yang tidak mengetahui”.
Sosialisasi  wajib  pajak  merupakan  program  yang  dilakukan  Direktorat  Jendral  Pajak untuk  memberikan  pemahaman  dan  pengetahuan  tentang  pajak.  Wajib  pajak  sangat membutuhkan  sosialisasi  perpajakan  agar  mengetahui  dan  memahami  tatacara  perpajakan yang berlaku saat ini (Wijaya & Yushita, 2019).
Dapat kita simpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan dengan benar dan cukup mudah dipahami  bisa  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak.  Maka  hasil  dari  analisis  kendala pemungutan  pajak  restoran  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Medan,  kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada semua wajib pajak yang terdaftar. Seharusnya hal ini harus dilaksanakan delngan baik dan belnar.

## b) Terjadinya pelaporan dan pemungutan yang tidak sesuai prosedur
Wajib pajak yang penghasilannya tidak cukupi namun tidak mengerti cara mengajukan keberatan  terhadap  pembayaran  pajak  dikarenakan  tidak  mengetahui  prosedur.  Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Bapak Faisal Hadi Siregar juga mengatakan “masih banyak wajib pajak yang tidak paham dan tidak mengetahui prosedur pemungutan pajak”.
Wajib pajak yang tidak menjalankan pelaporan dan pemungutan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat  di  berikan  saksi  pidana  kurung  paling  lama  1(satu)  tahun  atau  denda  banyak  2  (dua) kali  pajak  terutang  yang  tidak  atau  kurang  bayar.  Ketentuan  ini  di  terapkan  pada  PERDA No.5 Tahun 2011 pasal 33.
Pemahaman  dan  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  prosedur  pemungutan  sangat penting  untuk  mencapai  target  pemungutan  pajak  restoran.  Pengetahuan  pajak  pada  tingkat kepatuhan wajib pajak terdapat adanya  hubungan yang signifikasi  (Wardani & Wati, 2018). Maka hasil dari analisis kendala pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota  Medan  seharusnya  lebih  memperhatikan  wajib  pajak  yang  belum  memahami  dan mengetahui  prosedur  perpajakan.  Wajib  pajak  masih  ada  yang  belum  mengetahui  prosedur pemungutan pajak restoran.
Mengidentifikasikan  Upaya  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Medan  dalam meminimalisis  masalah  yang  ditemukan  pada  prosedur  pemungutan  pajak  restoran menggunakan hasil peta olahan aplikasi Nvivo seperti gambar di bawah ini:
Gambar 3. Pelta Analisis Upaya Proseldur Pelmungutan Pajak Relstoran Pada Badan Pelndapatan Daelrah Kota Meldan
Dari  gambar  4.  menjelaskan  adanya  Upaya  yang  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Medan  lakukan  dalam  menimalisirkan  masalah  yang  dihadapi  pada  prosedur  pemungutan pajak restoran yaitu sebagai berikut:
a) Karyawan harus disiplin menyampaikan prosedur pemungutan dan teliti dalam mengecek ulang data wajib pajak
Sellain  sosialisasi  yang  dilakukan  Karyawan  juga  harus  melakukan  pengecekan  data ulang ke lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui wajib pajak mana yang restorannya masih  beroperasi  dan  yang  tidak  beroperasi  lagi.  Ini  bisa  menjadi  hal  pertimbangan  Badan Pendapatan daerah Kota Medan untuk menaikan target pajak restoran.
Ibu  Ummi  Umami  selaku  narasumber  dari  wawancara  mengatakan  “harus  disiplin dalam  melakuakan  sosialisasi  terhadap  wajib  pajak  yang  baru  daftar  maupun  wajib  pajak yang  lama  dan  juga  harus  medata  ulang  wajib  pajak  yang  masih  beroperasi  atau  tidak”. Pemahaman  prosedur  pajak  perlu  dimilki  oleh  wajib  pajak  sehingga  dalam  membayar  dan melaporkan  pajaknya  tidak  mengalami  kesulitan,  juga  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak dalam melakukan kewajibannya terhadap pajak karena wajib pajak memahami aspek- aspek prosedur yang berlaku (Wijaya & Yushita, 2019).
Pelnelliti dalam hal ini menganalisis Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota  Medan  dalam  menimalisir  masalah  yang  dihadapi  dalam  prosedur  pemungutan  pajak restoran dengan disiplin dalam menyampaikan prosedur pemungutan pajak restoran dan lebih teliti mengecek data ulang daftar wajib pajak kembali agar relalisasi yang diterima mencapai target diteltapkan.

## b) Melakukan sosialisasi kelpada Wajib Pajak
Untuk menghindari kesalahan wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajaknya. Karyawan harus melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak restoran yaitu terhadap pengusaha  restoran  agar  mereka  mengetahui  secara  detail  prosedur  pemungutan  restoran
tersebut.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  Bapak  Faisal  Hadi  Siregar  selaku  narasumber mengatakan “Harus lebih disiplin dalam menyampaikan prosedur pemungutan pajak restoran dan lebih teliti mendata ulang wajib pajak yang masih aktif”.
Sosialisasi perpajakan yang baik dan benar sesuai dengan arahan dari petugas pemungut pajak  yang  bertanggung  jawab,  akan  berhubungan  antara  sosilisasi  perpajakan  dengan pemahaman  prosedur  pajak.  Kegiatan  sosialisasi  pajak  ini  dapat  meningkatkan  penerimaan perpajakan (Wijaya & Yushita, 2019).
Upaya yang dilakukan peneliti untuk melningkatkan penerimaan pajak restoran dengan melakukan  sosialisasi  yang  baik  kepada  wajib  pajak.  Sehingga  wajib  pajak  paham  dan mengerti  bagaimana  prosedur  pemungutan  yang  diterapkan  oleh  Badan  Pendapatan  daerah Kota  Medan.  Penelitian  dalam  hal  Upaya  yang  dilakukan  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Medan  untuk  menimalisir  masalah  yang  terjadi  pada  prosedur  pemungutan  pajak  restoran agar  berjalan  sesuai  prosedur  pemungutan  pajak  restoran.  Badan  Pendapatan  daerah  Kota Medan akan sering melakukan sosialisasi kepada wajib pajak

## Kesimpulan
Setelah melakukan analisis dan melaksanakan penelitian, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:
1. Prosedur  pemungutan  pajak  restoran  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Medan belum dilaksanakan wajib pajak dengan benar dan belum efektifnya penerimaan pajak.
2. Badan Pendapatan Daerah kurang melakukan sosialisasi dalam penyampaikan prosedur pemungutan pajak restoran yang sering terjadi perubahan prosedur. Bisa kita lihat dari wajib  pajak  yang  masih  kurang  paham  untuk  pelaporan  dan  pembayaran  pajak  sesuai dengan prosedur Badan Pendapatan Daelrah Kota Medan.
3. Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Medan  berupaya  untuk  menyampaikan  sosialisasi dengan  benar  dan  teliti  dalam  mengecek  wajib  pajak  yang  sudah  melakukan pembayaran  dan  pelaporan  sesuai  prosedur  yang  ada,  agar  kesalahan  yang  selring terjadi  tidak  terulang  kembali  pada  prosedur  pemungutan  pajak  restoran  dan  agar bisa mencapai target ditetapkan

## BIBLIOGRAFI
Hani, S. (2014). Analisis Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Restoran di Kota Medan. Institute Teknologi Medan .
Kamaroellah, A. (2016). PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan  Asli  Daerah  Melalui  Kontribusi  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  dalam Meninjau Peraturan Daerah) (Cetakan. 1 (ed.)). CV. Jakad Media Publishing. Mardiasmo.  (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA WAJIB PAJAK RESTORAN DI WILAYAH SURABAYA TIMUR . Masyitah, E., & Utami, P. (2023). Pengaruh Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Laba BUMD , Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh . 1 (1), 82–94. Priyatni, Endah Tri; Suryani, A. W. (2020). Pemanfaatan NVIVO dalam penelitian kualitatif (Cetakan. 1). Universitas Negeri Malang.
QSR  International,  2018.  (2020). ANALISIS  BIAYA  PRODUKSI  DALAM  MENUNJANG EFEKTIVITAS LABA PADA PT. FERDINAND MANDIRI . 1–63. Sihombing, S., & Alestriana, S. (2020). Perpajakan teori dan aplikasi (Cetakan. 1, Vol. 44, Nomor 8). Widina Bhakti Persada Bandung.

## Wardani,  D.  K.,  &  Wati,  E.  (2018).  PENGARUH  SOSIALISASI  PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN
PERPAJAKAN  SEBAGAI  VARIABEL  INTERVENING  (Studi  Pada  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama  Kebumen). Nominal,  Barometer  Riset  Akuntansi  dan Manajemen , 7 (1). https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358 Wijaya, A. F., & Yushita, N. A. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Memenuhi  kewajiban  Pajak  Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan . 1–14.

## Copyright holder:
Nur Indah Sahbita, Ratih Anggraini Siregar (2023)
First publication right: Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)