Volume 1 Nomor  2 Juni 2020 Halaman 287-301
Zakat  Perniagaan  Karet  Di  Kecamatan  Bajubang  Kabupaten  Batang  Hari  Ditinjau Dari Hukum Islam
Duwinta Primania duwintaprimania84@gmail.com
Johni Najwan johni.najwan@yahoo.co.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi Article History:
Submitted : 29 Maret  2020; Accepted: 30 September 2020; Published: 30 September 2020

## Abstract
In  Bajubang  District,  the  population  added,  is  Muslim  and  works  in  the  field  of  rubber business, which is profitable, so as to create business opportunities for people who want to  become  rubber  entrepreneurs,  it  is  necessary  for  rubber  entrepreneurs  to  pay  zakat maal  from  selling  rubber  which  can  be  categorized  as  zakat  commerce  or  trade.  The purpose of this study is to study and analyze how to implement the results of rubber zakat by rubber entrepreneurs in terms of Islamic law and what happens in the implementation of  zakat  rubber  trading  by  rubber  entrepreneurs.  Bajubang  District  has  a  population  of less  than  41,513  people,  with  72  rubber  entrepreneurs  from  nine  villages  in  Bajubang District.  This  research  is  included  in  the  Empirical  research  conducted  Descriptive  is research conducted to examine and see the implementation, status and how to determine the  ratio  of  rubber  trade  zakat  by  rubber  entrepreneurs,  In  this  study  primary  data  and secondary data are used with data collection methods conducted through interviews and literature studies. . The collected data was analyzed qualitatively. The results of this study indicate  the  implementation  of  zakat  on  the  results  of  rubber  trade  by  rubber entrepreneurs  and  the  implementation  that  occurs  in  the  implementation  of  zakat  on rubber commerce by rubber entrepreneurs
Keywords: Rubber; Business; Zakat.

## Abstrak
Di  Kecamatan  Bajubang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam  dan  bekerja  di  bidang usaha  perkebunan  karet  bernilai  ekonomis  tingi  yang  menguntungkan,  sehingga menciptakan peluang usaha bagi orang-orang yang ingin menjadi pengusaha karet, Maka dibutuhkan kesadaran oleh pengusaha karet untuk  membayar  zakat maal dari penjualan karet  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  zakat  perniagaan  atau  perdagangan.  Tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  menganalisis    bagaimana  pelaksanaan  zakat  hasil perniagaan karet oleh pengusaha karet ditinjau dari hukum islam dan hambatan apa saja
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
yang terjadi dalam pelaksanaan zakat perniagaan karet oleh pengusaha karet. Kecamatan Bajubang  jumlah  penduduknya  kurang  lebih  berjumlah  41.513  jiwa  dengan  rincian  72 pengusaha  karet  dari  sembilan  desa  dikecamatan  Bajubang.  Penelitian  ini  termasuk kedalam penelitian Empiris yang bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari  dan  melihat  pelaksanaan,  status  dan  cara  menentukan  nisab  zakat perniagaan  karet  oleh  pengusaha  karet,  Dalam  penelitian  ini  digunakan  data  primer  dan data sekunder dengan metode pengumpuilan data yang dilakukan melalui wawancaradan studi  pustaka.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  pelaksanaan  zakat  hasil  perniagaan  karet  oleh  pengusaha  karet  dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan zakat perniagaan karet oleh pengusaha karet.
Kata kunci: Zakat; Perniagaan; Karet.

## A. PENDAHULUAN
Manusia  merupakan  makhluk  Allah  Swt  yang  dikarunia  cipta,  rasa  dan  karsa  yang membedakan  manusia  dengan  makhluk  yang  lain  baik  itu  tumbuh-tumbuhan,  binatang maupun  malaikat.  Untuk  membina  manusia  agar  sesuai  dengan  kehendak  sang  pencipta (Al-Khalik) ,  maka  disyari’atkan  atau  diturunkan  ajaran  agama  yang  dapat  membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
Manusia  sebagai  makhluk  Allah  Swt  yang  mulia  mempunyai  hak  dan  kewajiban,  baik kewajiban  terhadap Al-Khalik sebagai  Tuhannya  maupun  terhadap  sesamanya.  Aturan- aturan  yang  mengatur  manusia  dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  terhadap Tuhannya diatur dalam “fiqih ibadah” selanjutnya manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan  bermasyarakat  saling  berhajat  satu  sama  lainnya  dalam  memenuhi kebutuhannya.  Aturan-aturan  tentang  hubungan  sesama  manusia,  benda  dan lingkungannya diatur dalam “fiqih muamalah”.
Salah  satu  cara  yang  dilakukan  Islam  menjembatani  kesenjangan  sosial  antara  orang- orang kaya dan orang-orang miskin adalah orang-orang beragama islam yang mempunyai harta  berlebih  tersebut  dikenakan  wajib  berzakat.  Sumber-sumber  harta  yang  harus dikeluarkan zakatnya, khususnya pada harta atau barang yang menjadi barang dagangan yang mereka siapkan untuk dijual.
Perdagangan  adalah  salah  satu  kegiatan  ekonomi  yang  merupakan  bagian  yang  tidak boleh  diabaikan,  perdagangan  juga  merupakan  suatu  kegiatan  yang  sangat  menunjang untuk memperoleh rezeki, ketika memperoleh rezeki itu merupakan sebuah nikmat yang harus disyukuri, dengan melaksanakan kewajiban berzakat atas harta-harta yang dimiliki.
Zakat  menurut lughat artinya  suci  dan  subur.  Menurut  istilah  syara’  adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah Swt, sebagai shadaqah wajib
kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan hukum Islam. 1 Zakat itu ada dua yaitu zakat maal dan zakat fithrah. 2
Zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 bab I menyebutkan pengelolaan zakat bertujuan:
1. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Meningkatkan  manfaat  zakat  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dan penanggulangan kemiskinan.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat
(2) bab I menyebutkan bahwa jenis harta yang dikenai zakat adalah :
1. emas, perak dan uang;
2. perdagangan dan perusahaan;
3. hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
4. hasil pertambangan;
5. hasil peternakan;
6. hasil pendapatan dan jasa;
7. rikaz.
Islam sebagai agama yang memberikan ajaran sosial bagi pemeluknya. Bagi orang yang berkecukupan dan kaya raya, hendaklah memiliki kepedulian terhadap orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang lemah tak berdaya. Karena kekayaan yang diperolehnya itu adalah anugerah Allah SWT dan atas bantuan yang lainnya.
Tentang cara  memanfaatkan  atau mempergunakan harta  kekayaan  yang  dipunyaioleh seseorang, Al-qur’an juga telah memberikan pedoman, antara lain:
1. Tidak boleh boros dan tidak boleh pula kikir ( Q.S. 17 : 26-27,25 : 67);
2. Harus  hati-hati  dan  bijaksana,  selalu  mempergunakan  akal  sehat  dalam memanfaatkan harta (Q.S. 17 : 29, 2 : 282);
3. Seyogyanya disalurkan melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan. 3
Pemanfaatan  zakat  harta  sangat  tergantung  pada  pengelolaannya.  Apabila pengelolaannya  baik,  manfaatnya  akan  dirasakan  oleh  masyarakat.  Dari  penelitian lapangan yang dilakukan di beberapa daerah (diantaranya oleh IAIN Walisongo Semarang, 1973) diketahui bahwa penggunaan zakat harta pada umumnya adalah:
1 Moh. Rifa`I, Ilmu Fiqih Lengkap, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1978,  hlm. 346.
2 Ibid.
3 K.N Sofyan Hasan, Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf , Al-Ikhlas, Surabaya, 1995,  hlm. 13.
1. Untuk  meringankan  penderitaan  masyarakat.  Biasanya,  jika  demikian,  zakat diberikan  kepada  fakir  miskin  atau  golongan  lainnya  yang  sedang  mengalami penderitaan;
2. Untuk  pembangunan  dan  usaha-usaha  yang  produktif,  misalnya  tempat-tempat ibadah, madrasah dan panti asuhan. Di beberapa daerah, zakat dipergunakan juga untuk usaha pertanian, peternakan, dan koperasi;
3. Untuk memperluas lapangan kerja;
4. Untuk lumbung paceklik. 4
Seorang muslim yang mampu secara ekonomi wajib menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. zakat hukumnya adalah wajib bila mampu secara finansial  dan telah  mencapai batas minimal  bayar  zakat atau nisab. Syarat wajib  mengeluarkan zakat harta :
1. Beragama Islam
2. Kepemilikan harta secara penuh dan diperoleh dengan cara halal
3. Cukup Nishab (Batas harta wajib dizakatkan)
4. Berlalu satu tahun atau haul (Bagi sebagian harta)
5. Bebas dari hutang (merdeka)
6. Lebih dari kebutuhan pokok
7. Harta itu berkembang 5
Berikut  ini  adalah  Data  Luas  Perkebunan  Karet  per  Kecamatan  di  Kabupaten  Batang Hari Tahun 2018 (Ha). Dapat dilihat dari table berikut:
Table 1.1 No. Kecamatan Luas Perkebunan Karet 1. Bajubang 22.968 Ha 2. Batin XXIV 30.249 Ha 3. Maro Sebo Ilir 5.454 Ha 4. Maro Sebo Ulu 12.209 Ha 5. Mersam 8.009 Ha 6. Muara Bulian 13.119 Ha 7. Muara Tembesi 12.185 Ha 8. Pemayung 9.356 Ha Jumlah 113.549 Ha Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batang Hari
4 Ibid., hlm. 14 5 Ahmad Hatta, Abas Mansur Tamam, Ahmad Syahirul Alim, Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim , Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 168.
Kabupaten  Batang  Hari  terdapat  8  Kecamatan  yaitu  Bajubang,  Batin  XXIV,  Maro  Sebo Ilir, Maro Sebo Ulu, Mersam, Muara Bulian, Muara Tembesi dan Pemayung. Hasil dari jual beli karet ini cukup besar karena bernilai ekonomis sehingga menciptakan peluang usaha untuk  menjadi  pengusaha  karet.  Dari  8  Kecamatan  tersebut  penulis  mengambil  data    di Kecamatan  Bajubang,  karena  Kecamatan  tersebut  selain  jumlah  penduduknya  relatif banyak  dengan  mayoritas  mata  pencaharian  dari  hasil  jual  beli  karet,  juga  terdapat Pengusaha  Karet  yang  tidak  sedikit.  Dari  jumlah  Pengusa  Karet  yang  ada  di  Kecamatan Bajubang  hanya  beberapa  yang  melaksanakan  pembayaran  zakat  setiap  tahunnya.  Maka penulis tertarik untuk mengetahui apa penyebabnya.
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Batang  Hari  didapatkan bahwa  jumlah  Penduduk  Kecamatan  Bajubang  pada  Tahun  2018  berjumlah  41.513  jiwa dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. 6
Berikut  ini  adalah  Data  Pengusaha  Karet  di  Kecamatan  Bajubang  Kabupaten  Batang Hari. Dapat diliat dari table berikut:
Tabel 1.2 No Desa, Kelurahan Pengusaha Karet 1. Batin 13 Pengusaha Karet 2. Bungku 5 Pengusaha Karet 3. Ladang Peris 6 Pengusaha Karet 4. Mekar Jaya 7 Pengusaha Karet 5. Mekar Sari Nes 10 Pengusaha Karet 6. Penerokan 4 Pengusaha Karet 7. Petajen 12 Pengusaha Karet 8. Pompa Air 4 Pengusaha Karet 9. Sungkai 6 Pengusaha Karet 10. Bajubang 5 Pengusaha Karet Jumlah 72 Pengusaha Karet Sumber : Salah seorang Pengusaha Karet di Kecamatan Bajubang Kabupaten
Batang Hari
Berdasarkan  data  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  di  Kecamatan  Bajubang Kabupaten  Batang  Hari  terdapat  72  orang  yang  menjadi  pengusaha  karet.  Dari  72 pengusaha karet dari sembilan desa yang ada di Kecamatan bajubang hanya 6 pengusaha Karet yang menjalankan kewajibannya membayar zakat hasil jual beli karet dikarenakan
6 Survei Awal dari Badan Pusat Statistik.
ada  diantaranya  yang  tidak  memenuhi  syarat  zakat  yaitu    bukan  beragama  islam,  tidak cukup  nisab,  masih  terikat  hutang,  dan  kebutuhan  pokoknya  lebih  besar  daripada  hasil jual beli karet.
Jual  beli  karet  antara  pengusaha  dan  petani  karet  sudah  berlangsung  lama  di Kecamatan Bajubang. Pengusaha karet tersebut menampung atau membeli hasil karet dari masyarakat  yang  nantinya  akan  dijual  kembali  ke  pabrik-pabrik  karet  yang  ada  dengan harga  yang  lebih  tinggi.  Dengan  bermodalkan  perkebunan  karet  akan  menjadi  kekuatan ekonomi  selain  kebun  sawit  sehingga  dapat  dilihat  bahwa  pengusaha  karet  yang kehidupannya berkecukupan dan lebih sejahtera dari petani karet.
Pengusaha  karet  dapat  juga  memberikan  bantuan  kepada  petani  karet  berupa  uang, pupuk,  bibit  karet  dan  lain-lain  yang  dibutuhkan  oleh  petani  karet  denganr  persyaratan hasil  dari  karet  petani  tersebut  harus  dijual  kepada  pengusaha  karet  yang  telah memberikan bantuan kepada petani tersebut.
Pengusaha  karet  membutuhkan  kesadaran  yang  berkaitan  dengan  pembayaran  zakat hasil  dari  penjualan  karet  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  zakat  perniagaan  atau perdagangan.  Banyak  masyarakat  yang  belum  bisa  membedakan  antara  zakat  pertanian dengan  zakat  perkebunan  atau  perniagaan,  dalam  perhitungan  zakatnya  berbeda. Berdasarkan  pengamatan  langsung  di  Kecamatan  Bajubang  mayoritas  dari  mereka mengeluarkan zakat fitrah berupa uang dan beras sedangkan sebagian kecil dari mereka yang mengeluarkan zakat maal.
Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat islam dan undang-undang yang berlaku  bahwa  zakat  itu  termasuk  rukun  Islam  dan  wajib  dilaksanakan  oleh  orang  yang beragama  Islam.  Zakat  perniagaan  wajib  dikeluarkan  zakatnya  seperti  bidang  usaha perkebunan karet. dilihat dari fenomena di atas bahwa  pelaksanaan zakat dari perniagaan karet  yang  ada  dikecamatan  Bajubang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Hukum  Islam  dan tidak  terlaksana  secara  efektif,  pengusaha  karet  yang  ada  dikecamatan  bajubang berjumlah 72 pengusaha karet dan hanya beberapa yang melaksanakan zakat perniagaan karet. Adanya permasalahan ini tentu membutuhkan solusi untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan, statusnya, dan cara menentukan nisabnya serta perlu dikaji  kenapa  hal  ini  bisa  terjadi.  Oleh  karna  itu  penulis  tertarik  untuk  meneliti  dan membahas  permasalahannya  yang  dituangkan  dalam  bentuk  skripsi  yang  berjudul “Pelaksanaan  Zakat  Perniagaan  Karet  oleh  Pengusaha  Karet  di  Kecamatan  Bajubang Kabupaten Batang Hari ditinjau dari Hukum Islam”.

## B. PEMBAHASAN
1. Zakat Perniagaan Karet/Getah di Kecamatan Bajubang
Masyarakat Kecamatan Bajubang mayoritas beragama Islam, jika dilihat dari pekerjaan masyarakatnya  yang  mayoritas  berprofesi  sebagai  petani  karet  yang  membuka  peluang usaha  untuk  menjadi  pengusaha  karet  untuk  menghasilkan  pendapatan  yang  besar  dari profesi sebagai pengusaha karet maka dibutuhkan pelaksanaan zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Amin,  selaku  pengusaha  karet,  diperoleh keterangan  bahwa  beliau  melaksanakan  zakat  pada  bulan  Ramadhan.  Zakat  yang dibayarkan pada bulan Ramadhan adalah zakat fitrah, sedangkan pembayaran zakat maal dibayarkan  setiap  satu  tahun  sekali  setelah  tutup  buku.  Pelaksanaan  hasil  jual  beli  karet dan hasil kebun milik sendiri digabungkan lalu dijumlahkan dengan 2,5% zakat yang wajib dikeluarkan  atas  barang  yang  diperdagangkan.  menurutnya  hanya  sedikit  pengusaha karet  yang  melaksanakan  pembayaran  zakat  khususnya  zakat  maal  dikarenakan  masih ada yang kurang mengerti berkaitan dengan aturan pelaksanaan zakat sehingga mayoritas pengusaha karet membayar zakat fitrah saja dalam bentuk beras pada bulan Ramadhan. 7
Padahal  dari  analisa  penghasilan  pengusaha  karet  termasuk  besar  dari  hasil  jual  beli karet yang dilakukan dan  keuntungan yang besar yang didapat oleh  pengusaha karet itu sendiri.  Untuk  pengusaha  karet  termasuk  di  dalam  kriteria  zakat  perdagangan  atau perniagaan,  yang  2,5%  zakatnya  wajib  dikeluarkan  atas  barang  yang  diperdagangkan. Zakat  hasil jual beli karet berbeda dengan  zakat dari hasil kebun sendiri,  zakat hasil jual beli  karet  dikeluarkan  zakatnya  setiap  1  tahun  sekali  sedangkan  zakat  dari  hasil  kebun sendiri dikeluarkan zakatnya ketika menghasilkan.
Selanjutnya  menurut  Asnawi,  selaku  pengusaha  karet,  diperoleh  keterangan  bahwa beliau  tidak  memahami  dan  kurangnya  pengetahuan    berkaitan  dengan  pelaksanaan pembayaran  zakat  maal  dikarenakan  belum  ada  sosialisasi  dari  pemerintah  atau  pihak- pihak yang memiliki tugas dan wewenang tentang zakat maal. Sehingga pembayaran zakat maal belum terlaksana dan hanya zakat fitrah yang dibayarkan pada bulan Ramadhan. 8
Perlu  adanya  suatu  badan  atau  organisasi  yang  bertugas  dan  berwenang  dalam pengelolaan  zakat,  bukan  hanya  pada  saat  bulan  Ramadhan  tetapi  juga  memang  khusus untuk  masyarakat  dapat  meminta  informasi  atau  penjelasan  berkaitan  tentang  zakat, sehingga tidak terjadi kebingungan baik oleh pengusaha karet maupun pengusaha lainnya, Apabila pengusaha karet ada hal yang ingin ditanyakan berkaitan zakat maal  para tokoh
7 Wawancara dengan Amin, Pengusaha Karet, di Kecamatan Bajubang Tanggal  15 januari 2020.
8 Wawancara dengan Asnawi, Pengusaha Karet, di Kecamatan Bajubang Tanggal  10 januari 2020.
ulama  siap  memberikan  penjelasan  kepada  pengusaha  karet  sehingga  dapat  mengerti akan  kewajiban  untuk  mengeluarkan  zakat  atas  harta  yang  dimiliki.  Apabila  dilakukan sosialisasi rutin dimulai dari balai tiap desa maka diharapkan pola kehidupan masyarakat yang  kurang  mengerti  akan  berubah  menjadi  sadar  dan  memiliki  pemahaman  tentang pembayaran  zakat  maal  khususnya  bagi  pengusaha  karet  di  kecamatan  Bajubang. sehingga  pelaksanaan  pembayaran  zakat  maal  oleh  pengusaha  karet  dapat berjalan  atau terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan Islam.
Disamping  itu  menurut  Budiman,.  selaku  pengusaha  karet,  diperoleh  keterangan bahwa  selain  faktor  kurangnya  sosialisasi  berkaitan  zakat  maal,  faktor  pendidikan  juga mempengaruhi pengetahuan mengenai zakat maal. Dikarenakan banyak warga desa yang batas  pendidikannya  sampai  dengan  Sekolah  Dasar  (SD).  Beliau  melaksanakan pembayaran  zakat  maal  berpedoman  hanya  dari  acara  ceramah  di  televisi  dan menganggap pelaksanaan zakat maal khususnya zakat perniagaan karet, cara menentukan status  dan  nisabnya  sama  saja  dengan  zakat  harta  yang  lain,  sehingga  menimbulkan pelaksanaan zakat yang tidak sesuai dengan aturan dalam islam. 9
Apabila  pendidikan  lebih  tinggi  lagi,  kurangnya  pemahaman  dan  pengetahuan masyarakat akan dapat diminimalkan dan kesadaran akan pentingnya pembayaran zakat maal  akan  lebih  tinggi.  Akan  tetapi  menurut  Edi,  selaku  pengusaha  karet,  diperoleh keterangan  bahwa  kurangnya  kesadaran  dapat  disebabkan  karena  pemahaman  yang menganggap shadaqah telah dianggap sebagai pembayaran zakat dan rutinitasnya dalam pembayaran zakat fitrah pada bulan Ramadhan, sehingga pada pembayaran zakat maal itu belum terlaksana. 10
Padahal zakat itu terbagi atas dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Untuk zakat fitrah pengusaha karet selalu membayarkan pada bulan ramdhan sedangkan untuk zakat maal  pelaksanaannya  masih  belum  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dipengaruhi  akan kurangnya  pemahaman  berkaitan  jenis  harta  yang  wajib  dikeluarkan  zakatnya.  Para pengusaha karet kurang memahami bagaimana cara menghitung zakat yang mereka harus keluarkan atas harta yang dimilikinya
Ditambahkan  menurut  Johan,  selaku  pengusaha  karet,  diperoleh  keterangan  bahwa faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  zakat  oleh  pengusaha  karet  adalah  kurangnya kepedulian  pengusaha  karet  atas  manfaat  apabila  mengeluarkan  zakat  maal  atas usahanya. Sebagian menganggap mengeluarkan zakat hanya akan mengurangi harta yang
9 Wawancara dengan  Budiman, Pengusaha Karet, di Kecamatan Bajubang Tanggal  10 januari 2020.
10 Wawancara dengan  Edi,, Pengusaha Karet, di Kecamatan Bajubang Tanggal  10 januari 2020.
dimilikinya dengan alasan hasil dari karet tersebut tidak mencukupi untuk melaksanakan zakat maal karena besarnya kebutuhan pokok dan kebutuhan yang lainnya. 11
Padahal  Banyak  manfaat  apabila  mengeluarkan  zakat  selain  untuk  mensucikan  harta yang  dimiliki  dan  mampu  menambah  serta  mengembangkan  harta  jika  melaksanakan zakat maal.
Menurut  Syahdul  selaku  pengusaha  karet,  diperoleh  keterangan  bahwa    kesadaran akan  membayar  zakat  maal  tersebut  sudah  ada  pada  diri  setiap  orang,  dikarenakan mayoritas  masyarakat  di  Kecamatan  Bajubang  adalah  umat  Muslim  sehingga  tahu  akan kewajiban  mengeluarkan  zakat  atas  harta  yang  dimilikinya,  Beliau  melaksanakan  zakat maal  setiap  1  tahun  sekali  dan  memberikan  langsung  kepada  orang  yang  berhak menerimanya  dengan  maksud  agar  masyarakat  disekitar  lingkungannya  lebih  terbantu jika diberikan secara langsung. 12
Dibutuhkan  pula  peran  sesama  umat  muslim  untuk  mengingatkan  akan  kewajiban mengeluarkan zakat maal, sehingga kesadaran itu timbul dan mendapat informasi dimana dapat  melakukan  pembayaran  zakat  maal,  agar  dalam  pendistribusian  zakat  maal  dapat teroganisir dengan baik dan benar.
Pada  saat  penerima  zakat  tersebut,  menerima  zakat  yang  merupakan  haknya,  zakat yang  diterimanya  tersebut  membebaskan  si  penerima  dari  kebutuhan.  Islam  telah menjadikan  pemenuhan  kebutuhan  materi,  sebagai  salah  satu  unsur  yang  terpenting dalam  merealisasikan  kehidupan  yang  bahagia.  Selanjutnya  zakat  tersebut  dapat menghilangkan  sifat  dengki  dan  benci.  Apabila  dalam  masyarakat  tampak  mencolok antara  kaya  dan  miskin.  Dan  si  kaya  yang  tidak  memperhatikan  kehidupan  masyarakat lain disekitarnya akan menimbulkan konflik yaitu dengki dan benci, karena si miskin yang membutuhkan  pertolongan  atau  bantuan  bahkan  dibiarkan  saja  dalam  kefakiran.  Jangan sampai  egois  dari  diri  masing-masing  orang  menyebabkan  kedengkian  dan  kebencian  di dalam kehidupan bermasyarakat dalam umat muslim.
Dengan  bantuan  zakat  tersebut  juga  dapat  sebagai  serana  komunikasi  bagi  sesama umat muslim, antara wajib zakat dan penerima zakat sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin tidak ada, apabila jurang pemisah tidak ada akan melahirkan masyarakat yang sejahtera,  saling  tolong  menolong,  menghargai,  dan  akan  menjadi    masyarakat  yang harmonis.  Misalnya  saja  pengusaha  karet  yang  memiliki  kesadaran  dan  pemahaman tentang  zakat  atas  harta  yang  dimiliki  dari  barang  yang  diperdagangkannya  telah membayar  zakat  sesuai  dengan  syariat  islam  akan  memberikan  dampak  positif  bagi
11 Wawancara dengan  Johan, Pengusaha Karet, di Kecamatan Bajubang Tanggal  10 januari 2020. 12 Wawancara dengan  Syahdul, Pengusaha Karet, di Kecamatan Bajubang Tanggal  10 januari 2020.
kehidupan  sosial  dalam  bermasyarakat.  Jadi  kita  sebagai  manusia  harus  dapat memperhatikan  kehidupan  sekitar.  Dalam  kehidupan  manusia  pasti  memiliki  hak  dan kewajiban  maka  dari  itu  manusia  harus  mengetahui  perannya  dalam  kehidupan bermasyarakat  sehingga  tidak  terjadi  konflik  yang  dapat  menimbulkan  dampak  buruk bagi kehidupan sosial masyarakat.
Dari hasil penelitian ini penulis dapat menganalisis bahwa pelaksanaan zakat hasil jual beli  karet  oleh  pengusaha  karet  belum  terlaksana  maksimal  sesuai  dengan  hukum  islam karena  hanya  sebagian  kecil  pengusaha  karet  yang  membayarkan  zakat  hasil  jual  beli karet  dari  jumlah  penduduknya  yaitu  41.513  jiwa.  Terdapat  72  hanya  6  pengusahayang melaksanakan  zakat  perniagaan  karet.  Apabila  melihat  pada  aturan  hukum  islam  tahap- tahapan  dalam    pelaksanaan  zakat  khususnya  zakat  hasil  jual  beli  karet  oleh  pengusaha karet adalah sebagai berikut:
1. Setelah  satu  tahun  pengusaha  karet  menghitung  pendapatan  hasil  jual  beli  karet yang  telah  didapat  dari  pendapatan  tersebut  dikeluarkan  2,5%  atau  senilai  94 gram emas murni untuk pelaksanaan zakatnya dengan cara sebagai berikut:
a. Modal  usaha  pengusaha  karet  Rp.  350.000.000  (Tiga  ratus  lima  puluh  juta rupiah)
b. Piutang yang dimiliki pengusaha karet Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
c. Keuntungan yang didapat Rp. 240.000.000 (Dua ratus empat puluh juta rupiah)
d. Hutang Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)
e. Kerugian Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah)
Besar zakat = (modal+piutang-keuntungan) – (hutang+rugi) x 2,5%. Maka dapat dihitung:
(Rp 350 juta + Rp 20 juta + Rp 240 juta) – (Rp 50 juta + Rp 25 juta) x 2,5% = Rp 13.375.000 yang dikeluarkan oleh pengusaha karet untuk zakat maal hasil jual beli karet.
Setelah  diketahui  besarnya  zakat  maal  yang  harus  dikeluarkan        pengusaha  karet tersebut.  Maka  pengusaha  karet  harus  melaksanakan  pembayaran  zakat  kepada  delapan golongan  menurut  Al-Qur`an  Surat  At-Taubah  ayat  60  yang  berhak  menerima  zakat adalah:
a. Al-fuqara` (orang-orang fakir)
b. Al-masakin (orang-orang miskin)
c. Al-amilin`alayha (pengumpul zakat)
d. Mu`allaf qulubihim (orang yang dirangkul hatinya)
e. Fi riqab (budak belian)
f. Al-gharimin (orang yang terbebani hutang)
g. Fi sabilillah (di jalan Allah)
h. Ibnu sabil (pengembara)
Untuk  Kecamatan  Bajubang  terdapat  kurang  lebih  180  orang  yang  termasuk  kedalam golongan  orang  fakir  dan  miskin.  Biasanya  pengusaha  karet  membayarkan  zakat  maal mereka kepada golongan fakir dan miskin dalam bentuk uang tunai, khusus untuk Syahdul salah satu pengusaha karet biasanya memberikan kepada 30 orang yang termasuk dalam golongan  fakir  dan  miskin  disekitar  tempat  tinggalnya,  dengan  cara  langsung  menemui orang  fakir  dan  miskin  tersebut  dan  menyampaikan  maksud  dari  pembayaran  itu  untuk zakat  maal mereka atas harta yang telah dimiliki. Uang yang diterima oleh penerima zakat biasanya  digunakan  untuk  keperluan  hidup  sehari-hari  dan  biaya  pendidikan.  Kepada delapan  golongan  inilah  pengusaha  karet  dalam  melaksanakan  pembayaran  zakat  hasil jual  beli  karet  dengan  niat  untuk  pembayaran  zakat  maal  sesuai  dalam  Surat  At-Taubah ayat 60.

## 2. Hambatan  yang  Terjadi  Dalam  Pelaksanaan  Zakat  Perniagaan  Karet  di Kecamatan Bajubang
Pada bagain ini penulis akan memaparkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan tentang  pelaksanaan  zakat  hasil  jual  beli  karet  oleh  pengusaha  karet,  yaitu  sebagai berikut:
a. kurangnya pemahaman pengusaha karet tentang jenis harta yang wajib dizakati
Pemahaman  tentang  jenis  harta  yang  wajib  dizakati  sangat  mempengaruhi seseorang  untuk  melaksanakan  kewajiban  zakat,  karena  sesuatu  itu  tidak  dpat terlaksana  apabila  tidak  mengetahui  jenis  harta  yang  wajib  dikeluarkan  zakatnya. Dengan  demikian  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  jenis  harta  yang  wajib dizakati  menjadi  faktor  penyebab  tidak  terlaksananya  pembayaran  zakat  khususnya zakat  hasil  jual  beli  karet  oleh  pengusaha  karet  di  Kecamatan  Bajubang  Kabupaten Batang Hari.
Masyarakat Kecamatan Bajubang mayoritas beragama islam, dari hasil penelitian ternyata  pemahaman  ilmu  agama  masih  kurang  khusunya  tentang  zakat.  Dapat diketahui dari pengusaha karet yang kurang memahami jenis harta yang wajib dizakati. Didalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah Swt berfirman “ segala  jenis usaha yang baik yang  mempunyai  nilai  ekonomis  wajib  dikeluarkan  zakatnya” .  Selain  itu  di  Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat (2) bab I menyebutkan hasil perdagangan dan perusahaan wajib dikeluarkan zakatnya.
Dilihat dari hasil penelitian penghasilan pengusaha karet rata-rata Rp52.000.000 (lima puluh dua juta) perbulan, maka hasil usaha pengusaha karet tersebut sudah mencapai hisab  zakat,  karena  di  dalam  Al-Quran  dan  di  Indonesia  sudah  ada  Undang-Undang yang menyatakan  dengan  tegas  bahwa hasil perdagangan juga merupakan harta yang wajib  dikelurkan  zakatnya  apabila  telah  mencapai  nisab  dan  haulnya  satu  tahun. Adapun jumlah nisab dari hasil usaha pengusaha karet berdasarkan jumlah nisab emas yaitu 94 gram emas murni.
b. Kurangnya  pemahaman  pengusaha  karet  tentang  nisab  dari  hasil  usaha  jual  beli karet.
Nisab adalah batas minimal bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat dari harta yang  dimilikinya.  Apabila  harta  yang  dimiliki  telah  mencapai  nisab  dan  sudah ditentukan  maka  harta  tersebut  wajib  untuk  dikeluarkan  zakatnya.  Sedangkan  nisab zakat  hasil  usaha  jual  beli  karet  berdasarkan  jumlah  nisab  emas  yaitu  94  gram  emas murni.  Jika  dilihat  pendapatan  yang  didapat  oleh  pengusaha  karet  di  Kecamatan Bajubang  sudah  mencapai  nisab,  jadi  hasil  jual  beli  karet  yang  mereka  dapat  wajib zakat. Namun pada kenyataannya pemahaman pengusaha karet tentang nisab hasil jual beli  karet  masih  sangat  kurang.  Kurangnya  pemahaman  ini  menjadi  faktor  tidak terlaksananya  pembayaran  zakat  hasil  jual  beli  karet  oleh  pengusaha  karet  di Kecamatan Bajubang.
c. Faktor kebiasaan
Kebiasaan adalah suatu tradisi yang sering dilakukan oleh suatu masyarakat yang dapat  dijadikan  dasar  hukum    jika  kebiasaan  itu  baik  dan  tidak  bertentangan  dengan ajaran  islam,  seperti  kebiasaan  dari  masyarakat  Kecamatan  Bajubang  yang melaksanakan  pembayaran  zakat  hanya  pada  bulan  Ramadhan  yaitu  zakat  fitrah. Sedangkan zakat harta atau zakat maal yang selama ini belum terlaksana karena faktor kebiasaan dari masyarakat yang hanya membayar zakat pada bulan Ramadhan saja.
Kebiasaan  masyarakat  Kecamatan  Bajubang  ini  bukan  kebiasaan  yang  baik karena  tidak  membayar  zakat  harta.  Kebiasaan  seperti  ini  harus  dihilangkan  karena tidak sesuai dengan ajaran islam dan barang siapa yang meninggalkan zakat berarti ia telah melanggar suatu yang diwajibkan oleh Allah Swt dimana zakat adalah salah satu rukun islam yang ketiga yang kewajibannya sama dengan shalat. Selain itu di Indonesia juga  telah  ada  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat sehingga masyarakat dapat memahami jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
d. Belum adanya sosialisasi  dari Badan Amil Zakat Nasional tentang zakat
Amil zakat merupakan mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul, mencatat hingga sampai kepada penghitungan dan penyaluran zakat kepada yang berhak menerimanya.
Kecamatan  Bajubang selama ini belum mendapatkan sosialisasi  dari Badan Amil Zakat  Nasional  tentang  zakat  dan  pengelolaannya.  Badan  Amil  Zakat  Nasional  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011.  Para  amil  zakat  mempunyai  berbagai tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan pengaturan zakat, seperti para amil zakat wajib  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  tentang  jumlah  nisab  harta  yang wajib  zakat  dan  mengetahui  para  mustahik  zakat.  Namun  pada  kenyataannya sosialisasi  dari  Badan  Amil  Zakat  Nasional  ini  belum  terlaksana  di  Kecamatan Bajubang,  ini  dapat  dilihat  dari  belum  terkumpulnya  zakat  hasil  jual  beli  karet  oleh pengusaha  karet  di  Kecamatan  Bajubang.  Padahal  untuk  dapat  meningkatkan pelaksanaan  pembayaran  zakat  oleh  masyarakat  dibutuhkan  penyuluhan  atau sosialisasi  dari  Badan  Amil  Zakat  Nasional  dengan  cara  menyampikan  dalil-dalil  yang terdapat dalam Al-Quran kepada masyarakat.
e. Rendahnya tingkat pendidikan
Pendidikan  merupakan  faktor  yang  sangat  mempengaruhi  tentang  pemahaman yang  dimiliki  oleh  seseorang,  karena  apabila  seseorang  telah  memiliki  tingkat pendidikan yang tinggi tentu memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas serta ditunjang  dengan  ilmu  agama  yang  baik  akan  dapat  dijadikan  pedoman  dalam menjalani hidup oleh seseorang. Pendidikan khususnya di Kecamatan Bajubang dapat dikatakan masih rendah karena masyarakat kurang memahami tentang zakat sehingga pelaksanaan  zakat  khususnya  zakat  hasil  usaha  jual  beli  karet  oleh  pengusaha  karet belum  dapat  terlaksana  dengan  baik  sesuai  dengan  hukum  maka  dibutuhkan pendidikan agama yang baik oleh masyarakat di Kecamatan Bajubang.
f. Pembayaran zakat kurang tepat
Dalam  hal  pelaksanaan  pembayaran  zakat,  pengusaha  karet  yang  memberikan langsung  kepada  orang  yang  dianggap  berhak  menerima  zakat,  seharusnya menyerahkan  kepada  Baznas  Kabupaten  Batang  Hari  yang  mempunyai  tugas  untuk mendistribusikan  zakat  kepada  orang  yang  berhak  menerimanya  yang  diatur  dalam Undang-Undang    Nomor  23  Tahun  2011  Pentang  Pengelolaan  Zakat.  Sesuai  dengan Surah  At-Taubah  ayat  103  yang  artinya  “ Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka dengan  zakat  itu  kamu  membersihkan  dan  mensucikan  mereka,  dan  berdoalah  untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Makna ayat ini yaitu pada zaman dahulu para khalifah  yang  bertugas  untuk  mengambil  zakat  dari  orang  yang  wajib  mengeluarkan zakat,  sedangkan  pada  zaman  modern  berkembang  saat  ini  pemerintah  memberikan tugas kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk pengelolaan zakat.
Apabila  para  pengusaha  karet  yang  memberikan  langsung  kepada  orang  yang mereka  anggap  berhak  menerimanya  dapat  menimbulkan  pandangan  kurang  baik, antara lain dapat dianggap ria atau agar orang lain tahu kebaikan yang dilakukan dan untuk yang menerima zakat tersebut akan merasa kedudukannya lebih rendah karena menerima bantuan orang lain.

## C. KESIMPULAN
Bahwa  pelaksanaan  zakat  perniagaan  karet  oleh  pengusaha  karet  di  Kecamatan Bajubang  Kabupaten  Batang  Hari  tidak  sesuai  dengan  hukum  islam  dan  undang-undang yang  berlaku,  karena  masyarakat  Kecamatan  Bajubang  banyak  diantaranya  menunjukan bahwa  dalam  pelaksanaan  zakat  hasil  perniagaan  karet  oleh  pengusaha  karet  belum terlaksana dengan maksimal yang disebabkan banyak faktor tidak memenuhi syarat wajib zakat  dan  banyak  yang  belum  memahami  tentang  pelaksanaan  zakat,  status  zakat,  dan cara  menentukan  nisabnya.  Pelaksanaan  Zakat  Perniagaan  karet  dilaksanakan  oleh mustahik dengan cara memberikan langsung kepada Penerima zakat (mustahik).
Terdapat  hambatan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  zakat  perniagaan  karet  di Kecamatan  Bajubang  yaitu  seperti  Kurangnya  pemahaman  pengusaha  karet  mengenai jenis harta yang jaib dizakati, Kurangnya pemahaman pengusaha karet tentang nisab dari hasil  usaha  jual  beli  karet,  faktor  kebiasaan,  rendahnya  tingkat  pendidikan,  pembayaran zakat  kurang  tepat,  juga  dari  pihak  Badan  Amil  Zakat  Nasional  belum  adanya  sosialisasi khususnya  ke  masyarakat  Bajubang.  Padahal  hal  itu  sangat  bertentangan  dengan  rukun islam dan Undang-Undang yang mengatur Tentang Pengelolaan Zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali, Zainudin. Pengantar Ilmu hukum Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Hasan, K.N. Sofyan. Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf , Al-Ikhlas, Surabaya, 1995.
Hatta Ahmad, Abas Mansur Tamam, dan Ahmad Syahirul Alim. Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim , Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2013.
Mannan, M. Abdul. Teori dan Praktek Ekonomi Islam, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 2014.
Marzuki. Pengantar Studi Hukum Islam , Ombak, Yogyakarta, 2013.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia . PT Citra Aditya Bhakti, Bandung,
2010.
Rifa’i, Moh. Ilmu Fiqih Lengkap , PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1978.
Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat , Cet. 6, PT. Pustaka Litera Antarnusa, Jakarta, 2002.
Zuhri, Muh. Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.

## Internet
http://eprints.walisongo.ac.id/3628/3/102411078_Bab2.pdf diakses  pada tanggal 22-8- 2019 pukul 21.25 WIB.

## Peraturan Perundangan-Undangan
Republik  Indonesia. Undang-undang  tentang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat.