JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 9 No. 2 (2022), 211-230; DOI: 10.31942/iq.v9i2.6522 , ISSN: 2303-3223/2621-640X
Page |211
Received: 2022-04-17 Accepted: 2022-12-29 Published: 2022-12-31

## Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Efektivitas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama

## Nor Mohammad Abdoeh
Universitas Islam Negeri Salatiga abduhiainsalatiga@gmail.com
Abstract
The emergence of Joint Regulations of Religion Minister and Domestic Minister No. 9 and  8  of  2006  is  a  significant  challenge  for  government,  religious  leaders,  and  FKUB Salatiga in order to foster tolerance and harmony in Salatiga. Salatiga is inaugurated as a tolerant  city  in  the  midst  of  widespread  intolerance  in  this  country.  The  goal  of  this research is to uncover the role of the FKUB in Salatiga for achieving  harmony in Salatiga based on PBM No. 9 of 2006 and No. 8 of 2006, as well as to explain the factors that impede the realization of tolerance and harmony among all  religious communities  in Salatiga. This study employs descriptive field research with a sociological perspective. According to the findings, FKUB Salatiga participated in various dialogues with religious leaders and community leaders, accommodated all religious organizations' aspirations, disseminated  laws  and  regulations,  and  provided  recommendation  letters  for applications to establish houses of worship. The community does not fully comprehend PBM in its entirety; there is no legal umbrella in PBM to accommodate religious sects; the  establishment  of  funeral  homes  for  ethnic  Chinese;  and  a  lack  of  socialization regarding religious harmony in sub-urban areas are all impediments.
Keywords : Effectiveness; Harmony; Tolerance

## Abstrak
Fenomena munculnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM)  No.  9  Tahun  2006  dan  No.  8  Tahun  2006  menjadikan  tantangan  besar  bagi Pemerintah,  Pemuka  Agama  dan  FKUB  Kota  Salatiga  dalam  rangka  mewujudkan toleransi  dan  kerukunan  di  Kota  Salatiga.  Pengukuhan  Kota  Salatiga  sebagai  kota tertoleransi di tengah kasus intoleransi yang marak di negeri ini. Tujuan penelitian ini untuk  mengurai  peran  FKUB  Kota  Salatiga  dalam  mewujudkan  kerukunan  di  Kota Salatiga berdasarkan PBM No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 dan menjelaskan faktor  yang  menghambat  terwujudnya  toleransi  dan  kerukunan  seluruh  umat beragama  di  Kota  Salatiga.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  lapangan yang  bersifat  deskriptif  dengan  pendekatan  sosiologis.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa FKUB Kota Salatiga berperan dalam berbagai dialog dengan para pemuka agama dan  tokoh  masyarakat,  menampung  seluruh  aspirasi  ormas  keagamaan,  melakukan sosialisasi  peraturan  perundang-undangan,  memberikan  surat  rekomendasi  atas permohonan  pendirian  rumah  ibadah.  Adapun  faktor  yang  menghambat  ialah masyarakat  sepenuhnya  belum  memahamisecara  menyeluruh  tentang  PBM  tersebut, tidak  adanya  payung  hukum  dalam  PBM  dalam  mengakomodir  sekte  agama  dan pendirian  rumah  pemulasaran  jenazah  bagi  etnis  Tionghoa,  Kurang  tersosialisasinya terkait kerukunan umat bergama di daerah pinggiran Kota.
Kata kunci : Efektifitas; Kerukunan; Toleransi

## Nor Mohammad Abdoeh

## Page | 212

## Pendahuluan
Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang  majemuk.  Artinya,  negara Indonesia  memiliki  keanekaragaman  suku,  ras,  budaya,  politik,  ekonomi, bahkan agama. 1 Hal ini juga sejalan dengan keberadaan kota Salatiga yang dijuluki  sebagai  Indonesia  mini. 2 Hal  ini  disebabkan  karena  banyak  warga pendatang dari daerah lain yang beraneka ragam agama, bahkan banyak pula perkumpulan  warga  dari  berbagai  suku  seperti  batak,  penjual  sate  yang  asli madura  dengan  gaya  bahasa  mereka  yang  khas.  Selain  itu  banyak  juga pendatang dari Sulawesi, Kalimantan, Aceh, Medan, Bali, NTT , NTB , Maluku, Ambon, Papua, Tiongkok dan lain-lain, terlebih kota Salatiga menempati kota paling toleran ke-2 Se Indonesia.
Kemajemukan dan keberagaman di Kota Salatiga tidak sebatas  terlihat dari  kebudayaan,  suku,  etnis,  namun  juga  pada  keanekaragaman  agama. Kemajemukan  masyarakat  kota  Salatiga  merupakan  realitas,  kekayaan  dan kekuatan tersendiri serta anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 3 Salatiga merupakan daerah  yang  multikultural  serta  daerah  yang  multietnik,  multiagama  dan multiras. Hubungan yang telah terjalin secara harmonis antar umat beragama menjadi suatu hal yang sangat penting khususnya di daerah yang multiagama seperti  halnya  negara  Indonesia. 4 Toleransi  dan  kerukunan  umat  beragama sejatinya  suatu  kondisi  sosial  dimana  semua  agama  bisa  dan  mampu  hidup berdampingan tanpa mengurangi hak dasar setiap kelompok maupun agama untuk melaksanakan dan melakukan kewajiban ajaran agamanya. 5
_______________
1 Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ’ S Diversity,” Jurnal Diklat Keagamaan 13, no. 2 (2019): 45–55.
2 Elisabeth  Tekege  and  Berta  Esti  Ari  Prasetya,  “Hubungan  Antara  Culture  Shock Dengan  Prestasi  Belajar  Pada  Mahasiswa  Papua  Tahun  Pertama  Yang  Merantau  Di  Uksw Salatiga,” Psikologi Konseling 19, no. 2 (2021): 1004, https://doi.org/10.24114/konseling.v19i2.30437.
3 Mawardi, “Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umar Beragama Kaitannya Dengan Qanun Aceh Pasal 9 Ayat 1 Tahun 2015,” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 18, No. 1 (2016).
4 Suherman  Toha, Eksistensi  Surat  Keputusan  Bersama  Dalam  Penyelesaian  Konflik Antar Dan Intern Agama (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), hlm. 1.
5 Said Agil Husin Al Munawar, Fiqih Hubungan Antar Agama , ed. Abdul Halim (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 14.

## Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Efektivitas …..

## Page | 213
Received: 2022-04-17 Accepted: 2022-12-29 Published: 2022-12-31
Sebagai  negara  yang  majemuk,  Indonesia  menempatkan  hukum sebagai  garda  terdepan  dalam  melindungi  seluruh  hak-hak  warga  negara Indonesia. Hal ini  sebagaimana tercantum di  dalam UUD 1945  pada Pasal  1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan ini merupakan  setiap  sikap,  kebijakan,  dan  perilaku  alat  negara  dan  penduduk harus  berdasar  dan  sesuai  dengan  hukum.  Pada  perspektif  psikologi  sikap toleransi  dan  intoleransi  merupakan  karakter  mental  dari  perilaku  manusia. Sikap  individual  yang  muncul  ketika  menghadapi  perbedaan  dan pertentangan  di  tingkatan  sikap,  pendapat,  keyakinan  dan  tindakan  di masyarakat.  Sikap  tersebut  tidak  dapat  muncul  begitu  saja,  sikap  tersebut tumbuh karena sebuah proses pendidikan. 6
Sumbangan  institusi  pendidikan  formal  membangun  sikap  toleransi mempunyai  peranan  penting  untuk  membangun  insan  yang  intelek,  religius dan  nasionalis. 7 Kerukunan  dan  toleransi  yang  diinginkan  seluruh  umat beragama bukan hanya kerukunan yang semu, tetapi kerukunan dan toleransi yang  bersifat  dinamis,  kreatif,  maupun  terbuka  dimana  unsur  agama berkembang dengan sangat wajar dalam keadaan yang harmonis dan saling membantu. 8 Kendati  demikian,  mewujudkan  toleransi  dan  kerukunan  umat beragama  adalah  sebuah  usaha  bersama  seluruh  umat  beragama  dan pemerintah di semua aspek bidang pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan umat beragama. 9
Pembentukan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  di  setiap provinsi dan kabupaten atau kota difasilitasi oleh pemerintah daerah supaya setiap  masyarakat  yang  memeluk  agamanya  memiliki  suatu  hubungan  yang bersifat konsultatif antara satu dengan yang lainnya. FKUB merupakan sebuah forum  keagamaan  yang  menjadi  dambaan  dan  harapan  masyarakat,  karena
_______________
6 Supriyanto Supriyanto, “Memahami Dan Mengukur Toleransi Dari Perspektif Psikologi Sosial,” Psikoislamika :  Jurnal  Psikologi  Dan  Psikologi  Islam 15,  no.  1  (2018):  23, https://doi.org/10.18860/psi.v15i1.6659.
7 Imam  Subarkah,  “Implementasi  Penilaian  Sikap  Tasamuh  (Toleransi),” Journal Cakrawala 2, No. 1 (2018): hlm. 132.
8 Abu  Hapsin, Merajut  Kerukunan  Umat  Beragama (Semarang:  CV.  Robar  Bersama, 2011), hlm. 45.
9 Departemen Agama RI, Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2006), hlm. 24.

## Nor Mohammad Abdoeh
Page | 214 keberadaan FKUB mempunyai peran aktif terhadap pembinaan toleransi dan kerukunan  antar  umat  beragama.  Kelembagaan  FKUB  di  Kota  Salatiga dibentuk  atas  dasar  Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam Negeri (PBM) No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006, yang memiliki tujuan pokok  meningkatkan  peran  FKUB  sebagai  wadah  pembinaan,  pemeliharan kerukunan  umat  beragama  dan  pemberdayaan  umat  beragama  guna membangun  masyarakat  yang  damai,  toleransi,  saling  pengertian,  saling menghormati,  menghargai  kesetaraan  dalam  pengalaman  ajaran  agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 10
Pengukuhan  Kota  Salatiga  sebagai  kota  Tertoleransi  di  tengah  kasus intoleransi yang marak di negeri ini, menjadi pertimbangan besar bagi peneliti untuk  melakukan  riset  tentang  keberadaan  dan  peran  FKUB  Kota  Salatiga secara  keseluruhan  dalam  mewujudkan  kerukunan  umat  beragama  di  Kota Salatiga. Tujuan penelitian ini tidak lain untuk  menggali sejauh mana bentuk dan peranan FKUB Kota Salatiga dalam mewujudkan kerukunan dan toleransi di Kota Salatiga berdasarkan PBM  No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006. Tujuan  lain  yakni  menggali  faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam mewujudkan  kerukunan  dan  toleransi  umat  beragama  di  Kota  Salatiga berdasarkan PBM No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  lapangan (field  research) dengan  pendekatan  kualitatif.  Sebuah  penelitian  yang  menggunakan informasi-informasi lapangan sebagai sumber datanya. 11 Pendekatan kualitatif menurut  Creswell  adalah  pendekatan  untuk  membangun  pernyataan pengetahuan 12 berasarkan perspektif konstruktif . 13 Subjek didalam penelitian ini  adalah  jajaran  pengurus  FKUB  Kota  Salatiga.  Sedangkan  objek  didalam
_______________
10 Daimah, “Peran Perempuan Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama: Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia,” Jurnal Pendidikan Islam: El Tarbawi 11, no. 1 (2018): 127– 42, https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results.
11 Sutrisno Hadi, Metodologi Research , 1st ed. (Yogyakarta: Andi Ofset, 2002), hlm. 9.
12 Kaharuddin  Kaharuddin,  “Kualitatif:  Ciri  Dan  Karakter  Sebagai  Metodologi,” Equilibrium: Jurnal Pendidikan 9, no. 1 (2020): 1–8,
https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489.
13 Muslim Muslim, “Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi,” Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana 1, no. 10 (2018): 77–85, https://doi.org/10.33751/wahana.v1i10.654.

## Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Efektivitas …..

## Page | 215
Received: 2022-04-17 Accepted: 2022-12-29 Published: 2022-12-31
penelitian ini adalah efektivitas peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam  Negeri  No.  9  dan  No.  8  tahun  2006  dalam  mewujudkan  kerukunan umat beragama.
Sumber data dalam penelitian ada dua yaitu sumber data primer dan sumber  data  sekunder. 14 Untuk  mendapatkan  data  yang  valid,  peneliti menggunakan  metode  pengumpulan  data  yaitu  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Usaha  awal  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penyusunan penelitian  ini  dengan  melakukan  wawancara  kepada  jajaran  pengurus  FKUB Kota Salatiga dan para tokoh agama kota Salatiga. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Tahap analisis data  dengan  menelaah  seluruh  data  yang  telah  terkumpul  dari  berbagai sumber, baik sumber data primer maupun data sekunder, 15 mengklarifikasikan seluruh  data  yang  masuk  sesuai  dengan  masalah  yang  diteliti, menghubungkan  seluruh  data  yang  masuk  sesuai  dengan  masalah  yang diteliti, menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah sosiologi hukum.

## Hasil dan Pembahasan Penelitian
Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Salatiga (FKUB) Kota Salatiga terbentuk  pada  tahun  2007  dengan  membentuk  kepengurusan  tahun  2007- 2012. Kepengurusan FKUB Kota Salatiga berjumlah 17 orang yang terdiri dari formatur FKUB Kota Salatiga Tahun 2007-2012.

## Tabel 1. Pengurus FKUB Kota Salatiga Periode 2007-2012
Nama Perwakilan Kedudukan KH. Drs. Tamam Qaulany Islam Ketua Pdt. DR. Suryo Kusumo, M.Min. Kristen Wakil Ketua I Suwarto Djuwardi Budha Wakil Ketua II Mulyanto, SH., MH. Islam Sekretaris Drs. Joko Prasetyo Katholik Wakil Sekretaris Pinandito Mangku Bibit Hindu Bendahara _______________ 14 Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi,” Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 1, no. 2 (2017): 212, http://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219/179. 15 Rahmadi, Pengantar  Metodologi  Penelitian , Antasari  Press ,  1st  ed.  (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

## Nor Mohammad Abdoeh
Page | 216 Go Sioe Hien Konghuchu Wakil Bendahara Drs. Saefudin Zuhri, MA. Islam Kabid Hubungan Antar Umat Beragama Pdt. Efrayin Kristen Anggota Drs. H. Zaenuri K, M.Pd. Islam Kabid Penampungan Aspirasi Ormas Keagamaan Pdt. Daniel H. Iswanto, M.Th. Kristen Anggota Drs. H. Nur Rofiq Islam Kabid Kehumasan KH. Natsir Asari Islam Anggota Drs. KH. Zulfa Makasin, M.Ag. Islam Anggota Supriyadi, SH. Islam Kabid Advokasi/ Penyaluran Aspirasi Masyarakat/Sosialisasi Marihot Jan Pieter, SH, M.Hum. Kristen Anggota KH. Sonwasi, BA. Islam Anggota Sumber: Keputusan Walikota Salatiga Nomor: 450/104/2007, Tgl 8 Mei 2007
Sedangkan Formatur FKUB Kota Salatiga pada tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Pengurus FKUB Kota Salatiga Periode 2012-2017
Nama Perwakilan Kedudukan KH. Drs. Tamam Qaulany Islam Ketua Pdt. DR. Surya Kusuma, S.Th. Kristen Wakil Ketua I Drs. H. Zaenuri K, M.Pd . Islam Sekretaris Romo Wiku Satia, Dh.T. Hindu Wakil Sekretaris Drs. Joko Prasetyo Katholik Bendahara Go Sioe Hienm Budha Wakil Bendahara dr. Hendrick Konghuchu Anggota KH. Nasir Asari Islam Kabid Hubungan Antar Umat Beragama Pdt. Efrayim Kristen Anggota Drs. Ady Suprapto, M.Si . Islam Kabid Penampungan Aspirasi Ormas Pdt. Daniel H. Iswanto, M.Th. Kristen Anggota Drs. H. Nur Rofiq Islam Kabid Kehumasan Drs. Imam Baiaqi Islam Anggota Drs. KH. Zulfa Makasin, M.Ag. Islam Anggota Mulyanto, SH., MH. Islam Kabid  Advokasi  Penyaluran  Inspirasi Masyarakat Supriyadi, SH. Islam Anggota Marihot Jan Pieter, SH., M.Hum. Kristen Anggota
Sumber: Keputusan Walikota Salatiga Nomor: 223/247/2012, tgl 1 Mei 2012.
Namun  pada  tanggal  24-25  Februari  2017  yang  bertempat  di Bandungan  Kabupaten  Semarang,  FKUB  Kota  Salatiga  mengadakan musyawarah  untuk  pertanggungjawaban  program  sekaligus  menyusun pengurus baru dengan jumlah yang sama yaitu 17 orang, akan tetapi sedikit

## Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Efektivitas …..

## Page | 217
Received: 2022-04-17 Accepted: 2022-12-29 Published: 2022-12-31
perubahan kuota antara Islam dengan Kristen, yaitu sebagai berikut: 10 Islam (sepuluh  orang    Islam),  3  Kristen  (tiga  orang  Kristen),  1  Katholik  (satu  orang Katholik),  1  Hindu  (satu  orang  Hindu),  1  Budha  (satu  orang  Budha),  1 Konghuchu (satu orang Konghucu).
Adapun  Formatur    FKUB  Kota  Salatiga  tahun  2017-2022  sebagai berikut:

## Tabel 3. Pengurus FKUB Kota Salatiga Periode 2017-2022
Nama Perwakilan Kedudukan Drs. KH. Noor Rofik Islam Ketua Pdt. Dr. Surya Kusuma, S.Th., D.Min. Kristen Wakil Ketua I KH. Nasyir Ash’ari Islam Wakil Ketua II H. Mulyanto, SH., MH., MM. Islam Sekretaris I Hj. Khusnul Khotimah, SH., M.Pd.I. Islam Sekretaris II Go Sioe Hien Budha Bendahara I Drs. H. Ady Suprapto, M.Si. Islam Bendahara II Drs. H. Syatibi Islam Anggota Drs. H. Zaenuri K, M.Pd. Islam Anggota Pdt. Daniel H. Iswanto, M.Th. Kristen Wakil Ketua I Drs. H. Miftahudin Islam Kabid Kehumasan Romo Wiku Satria, Dh.T. Hindu Anggota H. Supriyadi, SH, M.Kn. Islam Kabid Advokasi Dr. M. Haryanto, SH., M.Hum. Kristen Anggota Dr. H. Imam Sutomo Islam Kabid Penampungan Aspirasi Hoo Tjien Oen Konghucu Anggota Romo Agustinus Parso Subroto MSF. Katholik Anggota
Sumber: Keputusan Walikota Salatiga Nomor 223.05/454/2017

## Selanjutnya dalam proses perjalanan tahun 2019 Formatur  FKUB Kota Salatiga tahun 2017-2022 mengalami perubahan sebagai berikut:
Tabel 4. Pengurus FKUB Kota Salatiga Periode 2017-2022 (Perubahan)
Nama Perwakilan Kedudukan Drs. KH. Noor Rofik Islam Ketua Pdt. Daniel H. Iswanto, M.Th. Kristen Wakil Ketua I KH. Nasyir Ash’ari Islam Wakil Ketua II H. Mulyanto, SH, MH, MM. Islam Sekretaris I Hj. Khusnul Khotimah, SH. M.Pd.I . Islam Sekretaris II Go Sioe Hien Budha Bendahara I Drs. H. Ady Suprapto, M.Si. Islam Bendahara II Pdt. Urif Yudhono, M.Pd.K. Kristen Kabid Hubungan Antar Umat Beragama Drs. H. Zaenuri K, M.Pd. Islam Anggota Drs. H. Syatibi Islam Anggota

## Nor Mohammad Abdoeh
Page | 218 Drs. H. Miftahudin Islam Kabid Kehumasan Romo Wiku Satria, Dh.T. Hindu Anggota H. Supriyadi, SH, M.Kn. Islam Kabid Advokasi Dr. M. Haryanto, SH. M.Hum. Kristen Anggota Dr. H. Imam Sutomo Islam Kabid Penampungan Aspirasi Hoo Tjien Oen Konghucu Anggota Romo Agustinus Parso Subroto MSF Katholik Anggota
Sumber: Keputusan Walikota Salatiga Nomor: 223.05/147/2019, tgl 12 Maret 2019.

## Peran FKUB Kota Salatiga
Peran FKUB Kota Salatiga terhadap masyarakat, yakni melakukan dialog dengan  pemuka  agama  dan  tokoh  masyarakat.  FKUB  Kota  Salatiga  sering mengadakan  kegiatan  dialog  dengan  pemuka  agama,  ormas  keagamaan maupun  masyarakat  bahkan  menjadi  destinasi  studi  banding  dari  berbagai Kota/Kabupaten di Indonesia diantaranya FKUB Bontang; FKUB Lubuk Linggau; FKUB Majalengka; FKUB Kota Medan; FKUB  Tabalong; FKUB Ciamis;  Pemkab Bangkalan;  FKUB  Pacitan,  dll.  FKUB  dalam  beberapa  kesempatan  juga melakukan bakti sosial saat pandemi covid 19; kerjasama dengan Jhon Fawcet Foundation berupa pemeriksaan mata, operasi katarak, penggantian bola mata (mata  palsu),  pemberian  kacamata  (plus-minus),  pemberian  obat  tetes  mata dan semuanya gratis.
FKUB  juga  berperan  menampung  dan  menyampaikan  aspirasi  ormas keagamaan  dan  aspirasi  masyarakat;  melakukan  sosialisasi  peraturan perundang-undangan  dan  kebijakan  dibidang  keagamaan  yang  berkaitan dengan  kerukunan  umat  beragama;  FKUB  memberikan  rekomendasi  tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat, yakni dengan melakukan penelitian dan  peninjauan  lapangan  atas  permohonan  pendirian  rumah  ibadat penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadat sementara.

## Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  FKUB  Salatiga  dalam  Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Kota Salatiga
Sejatinya kehidupan antar umat beragama di Kota Salatiga merupakan suatu  tatanan  yang  dibangun  bersama  untuk  menciptakan  kedamaian. Sebutan "Salatiga Kota  Bhineka  Tunggal Ika." dengan dibarengi  sesanti Kota Salatiga “Hati Beriman” merupakan suatu komitmen bersama semua elemen masyarakat Kota Salatiga. Relasi dan komunikasi yang terbangun dengan baik

## Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Efektivitas …..

## Page | 219
Received: 2022-04-17 Accepted: 2022-12-29 Published: 2022-12-31
di  kalangan  masyarakat  Salatiga  telah  mampu  menumbuhkan  kesadaran manusia yang universal, yaitu hubungan yang baik dengan terwujudnya sikap saling memahami karakter, saling mengenal satu sama lain, agama, ras, budaya dan tingkah laku antar sesama manusia. 16 Potensi pendukung kerukunan umat beragama di Kota Salatiga antara lain: adanya dukungan dari Pemerintah Kota maupun  maupun  Kementerian  Agama  Kota  Salatiga  untuk  mewujudkan kerukunan umat beragama, toleransi, persatuan dan  kesatuan masyarakat di Kota  Salatiga.  Peran  pemuka  agama  sangat  besar  dalam  membangun kerukunan,  toleransi,  kedamaian  dan  persatuan  umat  beragama.  Karena merekalah  yang  selalu  bersentuhan  secara  langsung  dengan  umat  sekaligus menyampaikan pesandan misi ajaran keagamaan.
Adapun kendala yang dihadapi FKUB Kota Salatiga dalam menjalankan tugas dan programnya antara lain: a) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri  Dalam  Negeri  belum  sepenuhnya  dipahami  secara  menyeluruh olehkalangan  masyarakat umumnya; b) Tidak adanya payung hukum di dalam dalam  mengakomodir  sekte-sekte  dalam  agama  tertentu  khususnya  dalam pendirian rumah ibadah; c)  Belum sepenuhnya masyarakat memahami secara menyeluruh  tentang  tentang  Undang-undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme; d)  Tidak adanya payung hukum berkaitan dengan pendirian rumah pemulasaran  jenazah  bagi  etnis  Tionghoa;  e)  Kurang  terjangkaunya  daerah- daerah pinggiran kota berkaitan dengan masalah sosialisasi kerukunan umat beragama;  f)  Sikap  umat  beragama  terhadap  ajaran  teologi  agama,  tidak dipungkiri  hal  yang  menyangkut  persoalan  teologi  agama  pastinya  sangat sensitif.  Sikap  fanatik  di  antara  kalangan  umat  beragama  bisa  saja  menjadi hambatan dalam membina kerukunan umat beragama diKota Salatiga. 17
Keberhasilan  kota  Salatiga  dalam  mewujudkan  kerukunan  beragama tentunya  tidak  lepas  dari  peran  semua  anggota  FKUB  dan  seluruh  elemen masyarakat  Kota  Salatiga.  Pengakuan  Kota  Salatiga  sebagai  predikat  kota toleran  merupakan  hasil  riset  dari  SETARA  Institute  terhadap  94  kota  di
_______________
16 Muh. Anang Firdaus, “Melacak Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jayapura,” Jurnal Diskursus Islam 2, No. 1 (2014): 15.
17 Syahril,  “Peranan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  Dalam  Membina  Kerukunan Umat Beragama Di Kota Bengkulu,” Jurnal Manthiq 2, No. 1 (2017): 81.

## Nor Mohammad Abdoeh
Page | 220 Indonesia. 18 Hasil penelitian tentang Indeks Kota Toleran adalah riset pertama SETARA Institute yang disusun berdasarkan praktik toleransi terbaik yang ada diIndonesia,  dengan  memeriksa  seberapa  besar  kebebasan  beragama  atau berkeyakinan  dijamin  dan  dilindungi.  Adapun  pertimbangan  pemilihan beberapa kota sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan, bahwa komposisi  penduduk  di  kawasan  perkotaan  seharusnya  lebih  heterogen  dan plural  apabila  dibandingkan  dengan  kawasan  kabupaten.  Kondisi  yang heterogen  ini  semestinya  menunjukkan  tingkat  toleransi  yang  sangat  tinggi. Penelitian  ini  menetapkan  4  (empat)  parameter  sebagai  alat  ukur  dengan mengadopsi kerangka pengukuran yang diperkenalkan oleh Grim dan Finke, 19 yaitu:

## Tabel 5. Parameter Indek Kota Toleran
No Parameter Indikator 1 Regulasi pemerintah kota RPJMD dan kebijakan diskriminatif
2 Tindakan pemerintah Pernyataan dan Tindakan terkait peristiwa 3 Regulasi sosial Peristiwa pelanggaran 4 Demografi agama Komposisi penduduk berdasarkan agama.
Sumber: Setara Institute dan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila
Dari hasil indexing dapat disederhanakan menjadi 10 kota dengan skor atau nilai toleransi tertinggi sebagai berikut:

## Tabel 6. Hasil Indexing Penilaian Kota Toleran
No  Kota Skor 1 Manado 5,90 2 Pematangsiantar 5,90 3 Salatiga 5,90 4 Singkawang 5,90 5 Tual 5,90 6 Binjai 5,80 7 Kotamobagu 5,80 8 Palu 5,80 9 Tebing Tinggi 5,80 10 Surakart 5,72 _______________
18 Setara Institute dan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila, “Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran (IKT)” (Jakarta, 2017).
19 Sabit Irfani and Dwi Riyanti, “Resurgensi Nilai-Nilai Pancasila Di Tengah Redupnya
Jati Diri Bangsa,” Jurnal Pancasila 1, no. 2 (2020): 52–53,
https://jurnal.ugm.ac.id/pancasila/article/view/64775/64775.

## Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Efektivitas …..

## Page | 221
Received: 2022-04-17
Accepted: 2022-12-29 Published: 2022-12-31

## Sumber: Setara Institute dan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila
Kota Salatiga menempati urutan ke tiga dengan skor 5,90 sama seperti daerah  Manado,  Pematangsiantar,  Singkawang  dan  Tual.  Hasil  nilai  tertulis bahwa skala scoring yang terbata spada score 1-7, maka kesamaan skor akhir sangat  dimungkinkan.  Untuk  itu,  SETARA  Institute  sebagai  lembaga  yang melakukan  riset  tidak  mengartikan  bahwa  Manado  berada  pada  posisi  1 sebagai  kota  paling  toleran  dikarenakan  terdapat  4  kota  yang  memiliki  nilai atau score yang sama. Dibandingkan dengan data hasil penelitian Indeks Kota Toleran  Tahun  2015,  tidak  terjadi  perubahan  yang  sangat  signifikan  pada kelompok  kota  dengan  skor  tertinggi.  10  kota  di  atas  sesungguhnya merupakan kota-kota yang pada tahun-tahun sebelumnya berada pada kluster 1 kota dengan skor toleransi tinggi.
Pandangan  Ketua  FKUB  Kota  Salatiga  berkaitan  dengan  keberadaan PBM yaitu sebagai berikut:
"Keberadaan Peraturan Bersama Menteri sejatinya membawa pengaruh yang sangat signifikan bagi seluruh umat beragama di negara Indonesia umumnya dan  Kota  Salatiga  khususnya,  setidaknya  dengan  peraturan  ini,  FKUB  dalam memberikan kebijakan  maupun keputusan  mempunyai payung hukum  yang sangat  jelas.  Adapun  berkaitan  dengan  pendirian  rumah  ibadah    sekiranya proses perizinan sudah memenuhi syarat dan sesuai aturan, maka tidak boleh ada  yang  menolak,  melarang  atau  menghalang-halangi.  Sebaliknya  kalau belum terpenuhi syaratnya, jangan memaksakan pembangunan rumah ibadah. Hal  ini  berlaku  untuk  semua  agama.  sebab  semua  permasalahan  sudah dibicarakan  pada  waktu  penyusunan  Peraturan  Menteri  sebelumnya.  Jadi sebenarnya, solusi utamanya adalah bagaimana peraturan itu untuk dipatuhi kesepakatannya.  Kalau  itu  tidak  dipatuhi,  pasti  ada  gesekan  dan  konflik khususnya  dalam  mengakomodasi  kepentingan  enam  agama  yang  diwakili oleh  masing-masing  organisasi  kemasyarakatannya,  seperti  Konferensi  Wali Gereja Indonesia, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, serta Majelis Ulama Indonesia. Tidak  dipungkiri  juga  terkadang  faktor  pendirian  rumah  ibadah  yang  sulit terwujud karena dilatarbelakangi oleh sekte yang berbeda dalam satu agama yang  sama,  hal  ini  terkadang  menjadi  tantangan  tersendiri  dalam  proses perizinan  rumah  ibadah  dikarenakan  di  dalam  peraturan  tidak  mengenal sebuah sekte tetapi hanya berdasarkan agama semata”.

## Nor Mohammad Abdoeh
Page | 222
Sejatinya  peraturan  terkait  pembangunan  rumah  ibadah,  lanjut  Ketua FKUB  disusun  dengan  menggunakan  pendekatan  toleransi,  yakni  jangan sampai masyarakat yang membutuhkan rumah ibadah tidak memiliki tempat. Oleh karena itu, selaku Ketua FKUB Salatiga  meminta semua masyarakat dan pemerintah daerah mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri bersama itu supaya tidak terjadi konflik antarumat beragama.Dalam Peraturan Bersama  Dua  Menteri  juga  disebutkan  syarat  lain  pendirian  rumah  ibadah adalah rekomendasi tertulis dari kepala Kantor Kementerian Agama dan Forum Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  di  tingkat  Kabupaten  atau  Kota. Selanjutnya  permohonan  pendirian  rumah  ibadah  juga  harus  diajukan  ke Bupati dan Walikota untuk mendapat izin mendirikan bangunan (IMB).

## Penyelesaian Perselisihan
Pada  umumnya,  konflik  mengenai  pendirian  rumah  ibadah  terjadi karena  beberapa  permasalahan,  diantaranya:  kelengkapan  persyaratan pendirian  rumah  ibadah,  perizinan  rumah  ibadah,  penyalahgunan  rumah tinggal yang difungsikan sebagai rumah ibadah, pendirian rumah ibadah yang tidak  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat  setempat,  pemerintah  daerah  yang belum memiliki peraturan untuk mengatur pendirian rumah ibadat, dan lain- lain. 20 Dalam  pendirian  rumah  ibadah  di  Kota  Salatiga,  masalah  yang  sering muncul  antara  lain:  1)  Tidak  ada  izin/rekomendasi  dari  Kantor  Kementerian Agama; 2) Protes terhadap pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat ibadah secara  rutin;  3)  Penolakan  pendirian  rumah  ibadah,  pendirian  rumah  ibadah yang tanpa rekomendasi dari FKUB; 4) Kesulitannya  pendirian rumah  ibadah bagi  pemeluk  agama  yang  minoritas;  5)  Manipulasi  data  dan  tanda  tangan sebagai  persyaratan  pengguna  dandukungan  pendirian  rumah  ibadah;  6) Administrasi pemerintah yang kurang valid dan akurat; 7) Penolakan pendirian rumah  ibadah  oleh  masyarakat;  8)  Pencabutan  IMB  oleh  pemerintah  daerah tertentu dengan alasan dan pertimbangan keresahan, gangguan keagamaan dan ketertiban masyarakat.
_______________
20 Nur  Ahmad,  “Pesan  Dakwah  dalam  Menyelesaikan  Konflik  Pembangunan  Rumah Ibadat (Kasus Pembangunan Rumah Ibadah Antara Islam dan Kristen Desa Payaman),” Jurnal Fikrah 1, No. 2 (2013): 345–46.

## Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Efektivitas …..

## Page | 223
Received: 2022-04-17 Accepted: 2022-12-29 Published: 2022-12-31
Kebebasan  dan  toleransi  beragama  bisa  terwujud  apabila  mereka memegang  beberapa  prinsip  antara  lain:  1)  Mengakui  hak  setiap  orang;  2) Menghormati  keyakinan  orang  lain;  3) Agree  in  disagreement yang  berarti setuju di dalam perbedaan; 4) Saling pengertian antar sesama;  5) Timbulnya kesadaran  dan  kejujuran  di  dalam  diri  seseorang;  6)  Sebagai  warga  Negara Indonesia  salah  satu  landasan  untuk  bersikap    toleran  didorong  oleh  jiwa falsafah Pancasila, yakni sila Ketuhanan Yang Maha Esa. 21
Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor  9  dan  Nomor  8  Tahun  2006  mengatur  tentang  penyelesaian perselisihan mengenai rumah ibadat:
“Perselisihan  akibat  pendirian  rumah  ibadat  diselesaikan  secara  musyawarah oleh masyarakat  setempat”. “Dalam hal  musyawarah  sebagaimana dimaksud pada  Ayat  (1)  tidak  dicapai  penyelesaian  perselisihan  dilakukan  oleh bupati/walikota  dibantu  kepala  kantor  kementerian  agama  kabupaten/kota melalui  musyawarah  yang  dilakukan  secara  adil  dan  tidak  memihak  dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota”. “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat”.
Apabila  dicermati  keseluruhan  dari  substansi  Peraturan  Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 maka dilihat dari  aspek  aturan  administratif,  peraturan  tersebut  telah  memberikan  suatu keadilan. Meskipun aturan administratif telah terpenuhi, bukan berarti dengan pemeluk  agama  dapat  dengan  mudah  melaksanakan  pembangunan  rumah ibadah. 22 Apabila dicermati permasalahan pendirian rumah ibadah, sebenarnya permasalahan  terjadi  karena  penganut  agama  keliru  memahami  tentang kebebasan beragama yang dijamin dalam UUD 1954. Hal ini bisa dimaklumi karena  UUD  1945  tidak  menjelaskan  secara  rinci  peruntukan  kebebasan
_______________
21 Robi’atul Maulidah, “Toleransi Umat Muslim terhadap Keberadaan Gereja Pantekosta di Surabaya,” Religio: Jurnal Studi Agama-Agama 4, No. 2 (2014): 204.
22 Nella  Sumika  Putri,  “Pelaksanaan  Kebebasan  Beragama  di  Indonesia  External Freedom  dihubungkan  Ijin  Pembangun  Rumah  Ibadah,” Jurnal  Dinamika  Hukum 11,  No.  2 (2011): 234.

## Nor Mohammad Abdoeh
Page | 224 beragama,  yang  meliputi  kebebasan  menganut  agama,  kebebasan mengamalkan agama dan kebebasan mengembangkan agama. 23
Dapat  Kita  pahami  bersama  bahwa  sejatinya  dalam  kehidupan bermasyarakat  sering  didapati  aturan  hukum  tentang  peraturan  terhadap tingkah  laku  manusia.  Peraturan  Bersama  Menteri  menguasai  hampir  semua aspek  dalam  kehidupan  masyarakat,  khususnya  dalam  konteks  kerukunan umat beragama. Pengaruh dan keikutsertaan hukum yang  semakin meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Hal inilah yang menjadi sebuah perhatian  yang  sangat  penting  bagi  semua  kalangan,  bahwa  pembelajaran terhadap  hukum  harus  mempertimbangkan  aspek  hubungan  antara  aturan hukum dengan tertib sosial yang ada di masyarakat.
Dilihat  dari  makna  substansi  sosiologi  hukum  menurut  Beni  Ahmad Saebani,  sosiologi  hukum  merupakan  sebuah  kajian  ilmu  sosial  terhadap hukum  yang  berlaku  di  masyarakat  dan  perilaku  serta  gejala  sosial  yang menjadi  penyebab  lahirnya  hukum  di  masyarakat  secara  keseluruhan. 24 Soerjono  Soekanto  berpandangan  bahwa  secara  substansial  hukum  tidak dapat  dilepaskan  dari  gejala  sosial  dan dinamika  yang terjadi di  masyarakat. Oleh  karena  itu,  setiap  tindakan  masyarakat  yang  mengandung  unsur-unsur hukum  menjadi  bagian  dari  kajian  sosiologi  hukum.  Objek  sosiologi  adalah keseluruhan tingkah laku masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia  dan  proses  yang  muncul  dari  hubungan  atau  interaksi  manusia  di dalam  masyarakat  tersebut.  Pada  dasarnya  keberadaan  kajian  sosiologi mempunyai peran penting di dalam  masyarakat, supaya tercipta suatu tatanan masyarakat  yang  mengerti  dan  taat  pada  hukum  terutama  pada  Peraturan bersama Menteri.
Ketua FKUB Kota Salatiga menyampaikan, bahwa keberadaan Peraturan Bersama  Menteri  sangat  berpengaruh  besar  dalam  mewujudkan  kerukunan
_______________
23 Ardiansah,  “Legalitas  Pendirian  Rumah  Ibadat  Berdasarkan  Peraturan  Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006,” Jurnal Hukum Respublica 16, No. 1 (2016): 180.
24 Putu  Eka  Pitriyantini  Ida  Ayu  Windhari  Kusuma  Pratiwi,  Ida  Bagus  Wirya  Dharma, “Kajian  Sosiologi  Hukum  Dalam  Kehidupan  Kemasyarakatan,” Majalah  Ilmiah  Universitas Tabanan 17, no. 2 (2020): 117–21.

## Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Efektivitas …..

## Page | 225
Received: 2022-04-17 Accepted: 2022-12-29 Published: 2022-12-31
umat  beragama  di  Kota  Salatiga.  Walaupun  Kota  Salatiga  mendapat penghargaan sebagai Kota Tertoleransi, bukan berarti permasalahan berkaitan dengan  keagamaan  tidak  ada.  FKUB  Salatiga  dalam  memutuskan  dan memecahkan  berbagai  persoalan  agama  selalu  melibatkan  banyak  pihak khususnya para pemuka agama dalam mencari solusi yang terbaik.
Ada  beberapa  faktor  yang  menghambat  kurang  maksimalnya  dalam mewujudkan  kerukunan  umat  beragama,  antara  lain:  a)  Belum  sepenuhnya masyarakat  memahami  secara  keseluruhan  tentang  Peraturan  Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri; 25 b) Tidak adanya payung hukum dalam  mengakomodir  sekte-sekte  dalam  agama  tertentu  khususnya  dalam pendirian rumah ibadah; c) Tidak adanya payung berkaitan dengan pendirian rumah  pemulasaran  jenazah  bagi  etnis  Tionghoa;  d)  Kurang  terjangkaunya daerah-daerah pinggiran Kota berkaitan dengan masalah sosialisasi kerukunan umat  beragama.  Adapun  faktor  pendukung  yang  memudahkan  dalam mewujudkan  kerukunan  umat  beragama  di  kota  Salatiga  yaitu:  a)  Adanya dukungan dari Pemerintah untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota  Salatiga;  b)  Peran  pemuka  agama  sangat  besar  dalam  membangun kerukunan,  toleransi,  kedamaian  dan  persatuan  umat  beragama,  karena merekalah  yang  selalu  bersentuhan  secara  langsung  dengan  umat  sekaligus menyampaikan pesan dan misi ajaran keagamaan.

## Tinjauan  Peraturan  Bersama  Menteri  tentang  Pembangunan  Rumah Ibadah di Kota Salatiga dalam Perspektif Sosiologi
Berkaitan  dengan  aturan  bersama  Menteri  tentang  pendirian  rumah ibadat  harus  memenuhi  syarat  administrasi,  pendirian  rumah  ibadah  akan ditolak  jika  tidak  mencukupi  jumlah  pengguna  dan  jumlah  dukungan  warga setempat, sehingga tidak memperoleh rekomendasi dari kantor Kemenag dan FKUB.  Terkadang  ada  beberapa  faktor  sentimen  antar  agama,  yaitu ketidaksiapan  akan  munculnya  perkembangan  rumah  ibadah  agama  lain, kekhawatiran akan pemurtadan dan takut persaingan antar aliran atau paham dalam  keagamaan  dan  faktor  sosial  politik.  Faktor  sosial  politik  ialah
_______________
25 Aslati,  “Optimalisasi  Peran  FKUB  Dalam  Menciptakan  Toleransi  Beragama  Di  Kota Pekanbaru,” Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama 6, No. 2 (2014): 4.

## Nor Mohammad Abdoeh
Page | 226 kekhawatiran dari beberapa kalangan akan cepatnya pertumbuhan penganut agama  lain,  persaingan  peranan  sosial  dan  penguasaan  dalam  hal  ekonomi. Solusi  yang  ditawarkan  adalah  pemerintah  daerah  menerbitkan  pergub/ perbup/perwali,  sosialisasi  PBM  dan  pendekatan  antar  warga  beda  agama melalui komunikasi antar budaya, ras dan berbagai etnis.  Adapun faktor-faktor yang  menjadi  penyebab  proses  pembangunan  rumah  ibadah  terganjal  ialah sebagai berikut: 1)  Tidak  adanya  izin  atau  rekomendasi  dari  Kantor Kementerian  Agama  Kota,  2)  Protes  terhadap  pemanfaatan  rumah  tinggal sebagaitempat  ibadah  secara  rutin;3)  Tidak  adanya  payung  hukum  di  dalam Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  berkaitan dengan  pendirian  rumah  pemulasaran  jenazah  bagi  etnis  Tionghoa  yang seolah-olah  masih  dimaknai  seperti  rumah  ibadah;  4)  Penolakan  pendirian rumah ibadah, pendirian rumah ibadah yang tanpa rekomendasi dari FKUB, 5. Manipulasi  data  dan  tanda  tangan  sebagai  persyaratan  pengguna  dan dukungan pendirian rumah ibadah; 6) Penolakan pendirian rumah ibadat oleh masyarakat;  7)  Pencabutan  IMB  oleh  pemerintah  daerah  tertentu  dengan alasan  dan  pertimbangan  keresahan,  gangguan  keagamaan  dan  ketertiban masyarakat.

## Implikasi Pemberlakuan PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 bagi Kebebasan Beribadah di Indonesia
Keberadaan  PBM  No.  9/2006  dan  No.  8/2006  sejatinya  disadari  atau tidak  mempunyai  implikasi  yang  sangat  besar.  Menurut  hemat  penulis, setidaknya  ada  dua  implikasi  diberlakukannya  PBM  No.  9/2006  dan  No.  8/ 2006, yakni bagi pemeluk agama yang minoritas dan Berdenominasi Banyak. Sebagaimana telah disinggung di atas, di suatu wilayah yang masyarakatnya toleran  persyaratan  tersebut  tentu  saja  tidak  menjadi  masalah,  namun  di daerahyang memiliki sikap toleransi yang rendah tentu saja akan menghambat pendirian  rumah  ibadah.  Berdasarkan  data  dari  BPS,  mayoritas  warga  kota Salatiga adalah agama Islam dan yang paling sedikit agama Konghuchu.
Tabel 5. Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Agama
No Agama Jumlah 1 Islam 152.168 2 Kristen 32.244 3 Katholik 9.627

## Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Efektivitas …..

## Page | 227
Received: 2022-04-17 Accepted: 2022-12-29 Published: 2022-12-31 4 Hindu 109 5 Budha 868 6 Konghucu 9 7 Aliran Kepercayaan 19

## Sumber: BPS Kota Salatiga 2018
Tidak dipungkiri bahwa keberadaan PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 ini nyatanya  akan  menyulitkan  bagi  pemeluk  agama-agama  minoritas  untuk mendirikan rumah ibadah, namun juga menyulitkan pemeluk agama Islam di daerah-daerah  minoritas  Islam  seperti  di  Indonesia  bagian  Timur.  Realitas tersebut sesungguhnya telah disadari oleh pemerintah. Hal ini dapat ditengok dari  pernyataan  Mantan  Menteri  Agama,  Muhammad  Maftuh  Basyuni yangmemaparkan  bahwa  umat  Muslim  di  Indonesia  bagian  Timur  seperti  di Papuadan  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  mengalami  kesulitan  dalam mendirikanmasjid.
Dalam  konteks  Kota  Salatiga  Pendirian  rumah  ibadah  Vihara  Iman Meitreya  di  Jalan  Seruni  RT  03  RW  04  Kel.  Sidorejo  Lor,  Salatiga  mengalami ganjalan  karena  tidak  lengkapnya  syarat  yang  sesuai  dengan  Peraturan Bersama Menteri. Kementerian Agama Salatiga tidak bisa mengeluarkan surat rekomendasi  yang  didasarkan  atas  penolakan  pendirian  vihara  tersebut  oleh tiga  warga.  Selain  itu  adalah  masalah  kelengkapan  administrasi  yang  belum terpenuhi dan perbedaan administrasi dan kenyataan di lapangan terkait sikap warga.  Adapun dalam agama Kristen Protestan yang ada di Kota Salatiga yang memiliki  81  Gereja,  yang  mana  sebagian  gereja  tersebut  mempunyai perbedaan  sekte.  Melihat  banyaknya  sekte  dalam  agama  tersebut  dan  tidak mungkin dipaksa untuk beribadah dalam satu tempat ibadah. Maka dengan itu perlu adanya sebuah solusi yang terbaik dalam mengakomodir permasalahan tersebut.

## Simpulan
Setelah  penulis  mengadakan  penelaahan  dan  pembahasan  terhadap masalah-masalah yang ditarik dari pokok bahasan,  akhirnya penulis menarik kesimpulan bahwa peran FKUB di masyarakat Kota Salatiga  ialah melakukan dialog  dengan  pemuka  agama,  ormas  keagamaan  dan  tokoh  masyarakat; menjadi  destinasi  studi  banding  dari  berbagai  Kota/Kabupaten  di  Indonesia;

## Nor Mohammad Abdoeh
Page | 228 menampung dan menyampaikan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat; melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan  yang  berkaitan  dengan  kerukunan  umat  beragama  dan pemberdayaan  masyarakat;  memberikan  rekomendasi  tertulis  atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunan rumah tinggal sebagai tempat  ibadah  sementara;  melakukan  penelitian  dan  peninjauan  lapangan terkait pendirian rumah ibadah.
Adapun  faktor  yang  menghambat  kurang  maksimalnya  dalam mewujudkan  kerukunan  umat  beragama  di  Kota  Salatiga,  yaitu:  Peraturan Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  belum  sepenuhnya dipahami  secara  menyeluruh  oleh  kalangan    masyarakat  umumnya;  Tidak adanya  payung  hukum  dalam  mengakomodir  sekte-sekte  dalam  agama tertentu  khususnya  dalam  pendirian  rumah  ibadah;  Tidak  adanya  payung hukum  berkaitan  dengan  pendirian  rumah  pemulasaran  jenazah  bagi  etnis Tionghoa;  Kurang  terjangkaunya  daerah-daerah  pinggiran  Kota  berkaitan dengan masalah sosialisasi kerukunan umat beragama; dan belum sepenuhnya masyarakat  memahami  secara  menyeluruh  tentang  Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Hapsin. Merajut Kerukunan Umat Beragama . Semarang: CV. Robar Bersama,
2011.
Akhmadi,  Agus.  “Moderasi  Beragama  Dalam  Keragaman  Indonesia  Religious Moderation  in  Indonesia  ’  S  Diversity.” Jurnal  Diklat  Keagamaan 13,  no.  2 (2019): 45–55.
Ardiansah.  “Legalitas  Pendirian  Rumah  Ibadat  Berdasarkan  Peraturan  Bersama Menteri Agama  Dan Menteri  Dalam Negeri  Nomor  9  Tahun  2006.” Jurnal Hukum Respublica 16, no. 1 (2016): 180.
Aslati. “Optimalisasi Peran FKUB Dalam Menciptakan Toleransi Beragama Di Kota Pekanbaru.” Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama 6, no. 2 (2014): 4.
Daimah.  “Peran  Perempuan  Dalam  Membangun  Kerukunan  Umat  Beragama:

## Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Efektivitas …..

## Page | 229
Received: 2022-04-17
Accepted: 2022-12-29 Published: 2022-12-31
Studi  Komparatif  Indonesia  Dan  Malaysia.” Jurnal  Pendidikan  Islam:  El Tarbawi 11, no. 1 (2018): 127–42. https://www.ptonline.com/articles/how-to- get-better-mfi-results.
Departemen  Agama  RI. Kompilasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Kerukunan Hidup  Umat  Beragama .  Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat  Departemen Agama, 2006.
Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, Ida Bagus Wirya Dharma, Putu Eka Pitriyantini.
“Kajian  Sosiologi  Hukum  Dalam  Kehidupan  Kemasyarakatan.” Majalah Ilmiah Universitas Tabanan 17, no. 2 (2020): 117–21.
Imam  Subarkah.  “Implementasi  Penilaian  Sikap  Tasamuh  (Toleransi).” Journal Cakrawala 2, no. 1 (2018): 132.
Irfani,  Sabit,  and  Dwi  Riyanti.  “Resurgensi  Nilai-Nilai  Pancasila  Di  Tengah Redupnya  Jati  Diri  Bangsa.” Jurnal  Pancasila 1,  no.  2  (2020):  52–53. https://jurnal.ugm.ac.id/pancasila/article/view/64775/64775.
Kaharuddin,  Kaharuddin.  “Kualitatif:  Ciri  Dan  Karakter  Sebagai  Metodologi.” Equilibrium: Jurnal Pendidikan 9, no. 1 (2020): 1–8. https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489.
Mawardi.  “Pelaksanaan  Pemeliharaan  Kerukunan  Umar  Beragama  Kaitannya Dengan Qanun Aceh Pasal 9 Ayat 1 Tahun 2015.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 18, no. 1 (2016).
Muh. Anang Firdaus. “Melacak Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Di Jayapura.” Jurnal Diskursus Islam 2, no. 1 (2014): 15.
Muslim,  Muslim.  “Varian-Varian  Paradigma,  Pendekatan,  Metode,  Dan  Jenis Penelitian  Dalam  Ilmu  Komunikasi.” Media  Bahasa,  Sastra,  Dan  Budaya Wahana 1, no. 10 (2018): 77–85. https://doi.org/10.33751/wahana.v1i10.654.
Nella  Sumika  Putri.  “Pelaksanaan  Kebebasan  Beragama  Di  Indonesia  External Freedom  Dihubungkan  Ijin  Pembangun  Rumah  Ibadah.” Jurnal  Dinamika Hukum 11, no. 2 (2011): 234.
Nur Ahmad. “Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik Pembangunan Rumah

## Nor Mohammad Abdoeh
Page | 230
Ibadat (Kasus Pembangunan Rumah Ibadah Antara Islam Dan Kristen Desa Payaman).” Jurnal Fikrah 1, no. 2 (2013): 345–46.
Pratiwi,  Nuning  Indah.  “Penggunaan  Media  Video  Call  Dalam  Teknologi Komunikasi.” Jurnal  Ilmiah  Dinamika  Sosial 1,  no.  2  (2017):  212. http://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219/179.
Rahmadi. Pengantar  Metodologi  Penelitian . Antasari  Press .  1st  ed.  Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
Robi’atul  Maulidah.  “Toleransi  Umat  Muslim  Terhadap  Keberadaan  Gereja Pantekosta Di Surabaya.” Religio: Jurnal Studi Agama-Agama 4, no. 2 (2014):
204.
Said  Agil  Husin  Al  Munawar. Fiqih  Hubungan  Antar  Agama .  Edited  by  Abdul Halim. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
Setara  Institute  dan  Unit  Kerja  Presiden-Pembinaan  Ideologi  Pancasila. “Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran (IKT).” Jakarta, 2017.
Suherman Toha. Eksistensi Surat Keputusan Bersama Dalam Penyelesaian Konflik Antar  Dan  Intern  Agama .  Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.
Supriyanto,  Supriyanto.  “Memahami  Dan  Mengukur  Toleransi  Dari  Perspektif Psikologi Sosial.” Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam 15, no. 1 (2018): 23. https://doi.org/10.18860/psi.v15i1.6659.
Sutrisno Hadi. Metodologi Research . 1st ed. Yogyakarta: Andi Ofset, 2002.
Syahril. “Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Membina Kerukunan Umat Beragama Di Kota Bengkulu.” Jurnal Manthiq 2, no. 1 (2017): 81.
Tekege, Elisabeth, and Berta Esti Ari Prasetya. “Hubungan Antara Culture Shock Dengan  Prestasi  Belajar  Pada  Mahasiswa  Papua  Tahun  Pertama  Yang Merantau  Di  Uksw  Salatiga.” Psikologi  Konseling 19,  no.  2  (2021):  1004. https://doi.org/10.24114/konseling.v19i2.30437.