Volume 6 Nomor 1, September 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## APLIKASI KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA 

## Fauzi Iswari
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Jl. Dr. M. Hatta RT.001 Rw.001 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang e-mail: iswari.fauzi@gmail.com

## Abstract
The  involvement  of  the  people  in  determining  public  policies,  such  as  in  the  formation  of laws, is a reflection of the state that synergizes law and democracy. This research aims to describe the application of the concept of a rule of law and democracy in the formation of laws in Indonesia. This type of research is normative legal research in which data is obtained from library materials or secondary data. The data analysis techniques (legal materials) used are qualitative analysis. From the results of the research conducted, it can be understood that the application of the principles of rule  of  law  and  democracy  in  the  formation  of  laws  in  Indonesia,  is  ideally  reflected  in  the application of the principles of legality, the principle of legal certainty, and the protection of human rights in a law. Meanwhile, the principle of democracy in the formation of laws can be seen from the existence  of  public  involvement  or  participation  in  the  formation  of  a  law.  However,  what  is happening in Indonesia today is that the formation of laws has led to indifference to the principles of a  rule  of  law  and  democracy.  This  has  resulted  in  protests  and  rejection  of  laws  that  have  been passed as well as against bills being discussed in the legislative.
Keywords: Rule Of Law; Democracy; Constitution.

## Abstrak
Keterlibatan rakyat dalam penentuan kebijakan publik, seperti dalam pembentukan undang- undang  merupakan  pencerminan  suatu  negara   yang  mensinerjikan  antara  hukum  dan  demokrasi. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan  terkait  aplikasi  konsep  negara  hukum  dan  demokrasi dalam  pembentukan  undang-undang  di  Indonesia.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  (normative  legal  research)  yang  perolehan  datanya  dari  bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Adapun teknik analisis data (bahan hukum) yang dipergunakan adalah dengan  menggunakan  analisis  secara  kualitatif.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  dapat dipahami bahwa pengaplikasian prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, idealnya tercermin dalam penerapan asas legalitas, prinsip kepastian hukum,  dan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  dalam  sebuah  undang-undang.  Sementara prinsip  demokrasi  dalam  pembentukan  undang-undang  tampak  dari  adanya  keterlibatan  atau partispasi  publik  dalam  pembentukan  suatu  undang-undang.  Sementara  itu  yang  terjadi  di Indonesia saat ini, dalam pembentukan undang-undang sudah mengarah pada pengabaian terhadap prinsip  negara  hukum  dan  demokrasi.  Hal  ini  berdampak  pada  protes  dan  penolakan  terhadap undang-undang  yang  sudah  disahkan  dan  juga  terhadap  rancangan  undang-undang  yang  sedang dibahas di lembaga legislatif.
Kata Kunci: Negara Hukum; Demokrasi; Undang-Undang.
 Naskah diterima: 19 Agustus 2020, direvisi: 23 September 2020, disetujui untuk terbit: 28 September 2020 Doi: 10.3376/jch.v6i1.285

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
(selanjutnya  dibaca  UUD  NRI  1945), yang  merupakan  konstitusi  tertulis  di Indonesia  dan  juga  merupakan  refleksi dari  cita-cita  hukum  bangsa  Indonesia, secara eksplisit telah menggariskan beberapa  prinsip  dasar,  di  antaranya prinsip  demokrasi  dan  prinsip  Negara hukum. Kedua prinsip tersebut, termaktup dalam Pasal 1 ayat  (2) dan (3) UUD NRI 1945.
Pada pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dijelaskan  bahwa:  “Kedaulatan  berada  di tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut
Undang-Undang Dasar”.
Dengan demikian,  maka  dapat  dikatakan,  dalam UUD  NRI  1945  tersebut  secara  tegas mendasar  pada  pemerintahan  demokrasi karena  pemerintahan  tersebut  dalam pelaksanaannya bersandar pada kedaulatan  rakyat.(Cora  Elly  Noviati, 2013)  Adapun  prinsip  negara  hokum tertuang  dalam  Pasal  1  Ayat  (3)  UUD NRI  1945  yang  menyatakan  bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Lebih  lanjut  terkait  negara  hukum, jauh  sebelum  termuat  dalam  UUD  NRI 1945  secara  historis  negara  hukum ( rechtsstaat ) adalah negara yang diidealkan  oleh  para  pendiri  bangsa ( founding  fathers). Hal  ini  sebagaimana tertuangkan  dalam  penjelasan  umum UUD  1945  sebelum  perubahan  tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan  bahwa:  “Negara  Indonesia berdasar  atas  hukum  ( rechtsstaat ),  tidak
berdasarkan kekuasaan belaka ( machtsstaat )”.
Berkenaan  dengan  Negara  hukum,  di Indonesia  apa yang  tersirat  dalam konstitusi  tersebut  baru  hanya  sebatas cita-cita.
Hal ini sebagaimana dikemukakan  oleh  Jimly  Asshiddqie (Jimly Asshiddiqie, 2010):
Negara Indonesia ialah
“rechtsstaat” ,  bukan  “ machtsstaat ” (negara kekuasaan) atau pun korporatokrasi.  Namun  demikian, yang  menjadi  masalah  pokok  kita sekarang ini adalah bahwa perwujudan  cita  Negara  Hukum  itu sendiri  masih  sangat  jauh  dari kenyataan.  Bahkan,  dari  waktu  ke waktu,  ciri-ciri  negara  hukum  ideal itu sendiri dalam kenyataannya juga belum  kunjung  mendekati  yang harapan.
Argumentasi
Jimly di atas memberikan  gambaran,  bahwa  pada tataran  empiris,  di  Indonesia  konsepsi tentang  Negara  hukum  belum  berjalan sesuai  dengan  yang  semestinya,  bahkan masih  jauh  dari  yang  diharapkan.  M endukung argumentasi Jimly tersebut, jika dilihat  dari  substansi  pengaturannya, pemaknaan konsepsi negara hukum Indonesia  saat  ini  kurang  jelas  seiring dengan  tidak  adanya  penegasan  akan negara  hukum  yang  dianut  Indonesia. (Siallagan, 2016)
Beranjak dari konsep Negara hukum, yang  telah  diuraikan  di  atas  dan menyambung  kembali  tentang  demokrasi yang  telah  terlebih  dahulu  disinggung sebelumnya. Menurut A Ramlan Surbakti, demokrasi  terkait erat  dengan rule of law (negara  hukum).  Di  dalam  UUD  NRI
1945, dibunyikan bahwa Indonesia bukan negara  kekuasaan,  tapi  negara  hukum. Rule of law itu artinya setiap penggunaan kekuasaan  kewenangan  itu  berdasarkan atau mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan  oleh  hukum,  oleh  undang- undang.  Bukan  sebaliknya  UU, rule  by using  law (Surbakti,  1999).  Lebih  lanjut berkenaan  dengan  hubungan  hukum  dan demokrasi Mahfud MD mengatakan:
Hubungan antara hukum dan demokrasi  dapat  diibaratkan  dengan dua sisi mata uang, dalam arti bahwa kualitas hukum suatu Negara menentukan  kualitas  demokrasinya. Artinya, Negara-negara yang demokratis  akan  melahirkan  pula hukum-hukum
yang berwatak demokratis, sedangkan Negara- negara  yang  otoriter  atau  non demokratis  akan  lahir  hukum-hukum yang non demokratis.(MD, 1999)
Dari  pendapat  Mahfud  di  atas  dapat dipahami bahwa, Negara yang demokratis akan melahirkan hokum (peraturan
perundang-undangan)  yang  demokratis pula,  sedangkan  Negara  yang  otoriter tentunya  akan  melahirkan  peraturan perundang-undangan yang tidak demokratis.  Oleh  sebab  itu,  dalam  arti yang lebih spesifik dapat diartikan bahwa undang-undang yang mengatur dan membatasi kekuasaan Negara atau pemerintah  adalah  undang-undang  yang dibuat  atas  dasar-dasar  kekuasaan  atau kedaulatan rakyat.
Keterlibatan  rakyat  dalam  penentuan kebijakan publik, seperti dalam pembentukan  undang-undang  merupakan pencerminan suatu negara yang mensinerjikan antara hukum dan
demokrasi.  Dalam  tulisan  ini,  penulis akan  menguraikan  terkait  aplikasi  konsep negara  hukum  dan  demokrasi  dalam pembentukan undang-undang.
Pembahasan  ini  menjadi  menarik  karena pada  dekade  terakhir  ini  banyak  sekali undang-undang  yang  di- judicial  review (diuji)  ke  Mahkamah  Konstitusi.  Bahkan, sebelum  rancangan  suatu  undang-undang disahkan,  sudah  ada  pihak-pihak  yang berencana  melakukan  pengujiannya  ke Mahkamah Konstitusi.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif ( normative  legal  research ).  Menurut Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan  yaitu  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka atau data sekunder belaka.(Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji, 2007)
Sebagai  suatu  penelitian  hukum normatif, penelitian ini bermaksud meneliti  bahan-bahan  hukum  yang  ada  di perpustakaan  dalam  rangka  menjawab masalah  yang  akan  diteliti.  Hasil  dari penelitian  tersebut  sifatnya  teoritis  bukan praktis. Oleh karena itu, dalam membahas pokok  permasalahan  dalam  tulisan  ini akan  mengacu  pada  bahan  hukum  yang ada di perpustakaan atau data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Konsep Negara hukum dan demokrasi
1. Konsep Negara Hukum
Secara  defenisi,  menurut  Bintan  R. Siragih sebagaimana dikutip oleh Nasrullah  Muhammadong,  bahwa  negara hukum bisa dimaknai sebagai negara yang pada  setiap  tindakan  pemerintah  dan rakyatnya  didasarkan  atas  hukum  yang ditujukan  untuk  mencegah  terjadinya tindakan  pemerintah  yang  sewenang- wenang  dan  tindakan  rakyat yang dilakukan  atas  kehendaknya  sendiri. (Muhammadong, 2017)
Jika  ditelaah  secara  historis  dan praktis,  konsep  negara  hukum  muncul dalam  berbagai  model  seperti  negara hukum  menurut  Al-Qur’an  dan  Sunnah atau  Nomokrasi  Islam,  negara  hukum menurut  konsep  Eropa  Kontinental  yang dinamakan rechtstaat ,  negara  hukum menurut konsep Anglo-Saxon rule of law , konsep sosialist  legality ,  dan  konsep negara  hukum  Pancasila.(HR,  2011)  Di sisi  lain,  Negara  hukum  dimulai  dari konsepsi Negara hukum liberal ( nachwachter staat /negara sebagai
penjaga  malam)  ke  negara  hukum  formal ( formele  rechtsstaat )  kemudian  menjadi negara hukum materiil ( materiele
rechtsstaat )  hingga  pada  ide  negara kemakmuran  ( welvaarsstaat )  atau  negara yang  mengabdi  kepada  kepentingan umum  ( sosial  service  state atau sosiale verzorgingsstaat ). (Wahjono, 1991)
Istilah “the  rule  of  law” mulai populer  dengan  terbitnya  sebuah  buku
dari  Albert  Venn  Dicey  tahun  1885 dengan judul “Introduction to the study of the  law  of  de  constitution” .  Berdasarkan latar  belakang  dan  dari  sistem  hukum yang  menopangnya  terdapat  perbedaan antara  konsep “rechtsstaat” dengan konsep “the rule of law” meskipun dalam perkembangan dewasa ini tidak dipermasalahkan  lagi  perbedaan  antara keduanya  karena  pada  dasarnya  kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran  yang  utama  yaitu  pengakuan  dan perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia.  Meskipun  dengan  sasaran  yang sama  tetapi  keduanya  tetap  berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri.  Konsep “rechtsstaat” lahir  dari suatu  perjuangan  menentang  absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep “the  rule  of  law” berkembang secara  evolusioner.  Hal  ini  nampak  dari isi atau kriteria rechtstaat dan kriteria the rule of law . (Hadjon, 1987)
Adapun  berkaitan  dengan  konsep negara hukum, menurut pendapat (Philipus  M.  Hadjon  1987)  hanya  ada  3 (tiga)  konsep  negara  hukum,  yaitu: rechtstaats,  the  rule  of  law, dan  negara hukum  pancasila.  Kemudian  (Azhary, 2010)  mengemukakan  ada  lima  (5) macam  konsep  negara  hukum,  sebagai species begrip yaitu:
a. Negara  hukum  menurut  Qur’an  dan Sunnah  (Nomokrasi  Islam)  lebih tepat  dan  lebih  memperlihatkan kaitan  nomokrasi  atau  negara  hukum itu dengan hukum Islam;
b. Negara  hukum  menurut  Konsep Eropa  Kontinental  yang  dinamakan
rechtsstaat, model  negara  hukum  ini diterapkan  misalnya  di  Belanda, Jerman dan Perancis;
c. Konsep rule  of  law yang  diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon, antara lain Inggris dan Amerika Serikat;
d. Suatu  konsep  yang  disebut sosialist legality yang diterapkan antara lain di
Uni  Soviet  sebagai  negara  komunis; dan
e. Konsep Negara Hukum Pancasila.
Berkaitan dengan unsur-unsur Negara hukum,  menurut  Stahl,  sebagaimana dikutip  oleh (HR, 2011) dan (A. Mukthie Fadjar,  2005),  bahwa  unsur-unsur  negara hukum ( rechtsstaat ) adalah sebagai berikut:
a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan  untuk  menjamin  hak-hak itu;
c. Pemerintahan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan; dan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.
Pada  wilayah anglo-saxon ,  muncul pula  konsep  negara  hukum  ( rule  of  law ) dari  a.v.  dicey,  dengan  unsur-unsur sebagai berikut:
a. Supremasi aturan-aturan hukum ( supremacy of the law );
b. Tidak  adanya  kekuasaan  sewenang- wenang ( absence of arbitrary power ), dalam  arti  bahwa  seseorang  hanya boleh  di  hukum  kalau  melanggar hukum;
c. Kedudukan yang sama dalam menghadapi  hukum  ( equality  before
of  the  law ).  Dalil  ini  berlaku  baik untuk  orang  biasa  maupun  untuk pejabat; dan
d. Terjaminnya  hak-hak  manusia  oleh undang-undang  (di  negara  lain  oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan. (Saragih, 2000)
Merujuk  pada  berbagai  pendapat  dan pandangan  terhadap  unsur-unsur  Negara hukum  di  atas.  Adapun  relevansinya dengan  pembentukan  undang-undang  di Indonesia,  setidaknya  dapat  dikerucutkan pada  tiga  hal,  yaitu:  (1)  Asas  Legalitas dan  Prinsip  kepastian  hukum;  (2)  Aturan berdasarkan jenjang atau hierarki; dan (3) Perlindungan  HAM.  Dengan  demikian, dapat dipahami bahwa dalam pembentukan undang-undang harus mengedepankan  tiga  hal  tersebut.  Setiap undang-undang  dalam  pembentukannya harus  memenuhi  asas  legalitas  atau dengan  kata  lain  secara  formal  undang- undang yang akan dibentuk tersebut harus ada dasar hukum pembentukannya. Setiap undang-undang juga harus menjadi rujukan terhadap persoalan yang sebelumnya belum atau tidak diatur dalam undang-undang lainnya.
Begitu  juga  dengan  hierarki,  bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan  dengan  yang  lebih  tinggi tingkatannya  atau  dengan  kata  lain undang-undang  tidak  boleh  bertentangan dengan UUD. Selanjutnya, setiap undang- undang  yang  dibentuk  harus  memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia.
2. Konsep Demokrasi
Konsepsi demokrasi selalu
diidentikkan  dengan  penempatan  rakyat pada  posisi  yang  sangat  strategis  dalam sistem  ketatanegaraan,  walaupun  pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara  negara  yang  satu  dengan  negara yang  lain.  Karena  berbagai  varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi  Pancasila,  demokrasi  rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain  sebagainya.  (Saragih,  2000)  Semua konsep  ini  menurut  (Budiardjo,  2007) memakai istilah demokrasi, yang menurut asal  kata  berarti  “rakyat  berkuasa”  atau government  or  rule  by  the  people (kata Yunani demos berarti  rakyat, kratos/ kratein berarti  kekuasaan/berkuasa).  Hal ini  berarti  bahwa  pada  tingkat  terakhir rakyat  memberikan  ketentuan  dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai  kebijaksanaan  negara  yang  turut menentukan  kehidupan  mereka  tersebut (Deliar Noer, 1983).
Jika  dilihat  dari  kacamata  politik, menurut  (Robert  A.  Dahl,  1985)  dalam gagasan  demokrasi  terdapat  5  (lima) kriteria, yaitu:
a. Persamaan hak pilih dalam menentukan  keputusan  kolektif  yang mengikat;
b. Partisipasi  efektif,  yaitu  kesempatan yang  sama  bagi  semua  warga  negara
dalam  proses  pembuatan  keputusan secara kolektif;
c. Pembeberan  kebenaran,  yaitu  adanya peluang  yang  sama  bagi  setiap  orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis;
d. Kontrol  terakhir  terhadap  agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda  mana  yang  harus  dan  tidak harus  diputuskan  melalui  proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan  kekuasaan  itu  pada orang  lain  atau  lembaga  yang mewakili masyarakat; dan
e. Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat  mencakup  semua  orang dewasa  dalam  kaitannya  dengan hukum.
Secara komprehensif kriteria demokrasi  juga diajukan oleh Gwendolen M.  Carter,  John  H.  Herz  dan  Henry  B. Mayo. Carter dan Herz, (Budiardjo, 1982) mengonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan  yang  dicirikan  oleh  dan dijalankannya melalui prinsip-prinsip:
a. Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan  bagi  individu dan kelompok  dengan  jalan  menyusun pergantian  pimpinan  secara  berkala, tertib dan damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif;
b. Adanya  sikap  toleransi  terhadap pendapat yang berlawanan;
c. Persamaan  di  depan  hukum  yang diwujudkan  dengan  sikap  tunduk
kepada rule of law tanpa membedakan kedudukan politik;
d. Adanya pemilihan yang bebas dengan disertai  adanya  model  perwakilan yang efektif;
e. Diberinya  kebebasan  partisipasi  dan beroposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan,
masyarakat  dan  perseorangan  serta prasarana  pendapat  umum  semacam pers dan media massa;
f. Adanya  penghormatan  terhadap  hak rakyat untuk menyatakan pandangannya  betapa  pun  tampak salah dan tidak populernya
pandangan itu; dan
g. Dikembangkannya  sikap  menghargai hak-hak  minoritas  dan  perorangan dengan lebih mengutamakan
penggunaan  cara-cara  persuasif  dan diskusi daripada koersif dan represif. Selanjutnya Henry B. Mayo
(Budiardjo,  2007)  menyatakan  bahwa nilai-nilai  yang  harus  dipenuhi  untuk kriteria demokrasi adalah:
a. Menyelesaikan  pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela;
b. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah;
c. Pergantian penguasa dengan teratur;
d. Penggunaan  pemaksaan  seminimal mungkin;
e. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai keanekaragaman;
f. Menegakkan keadilan;
g. Memajukan ilmu pengetahuan; dan
h. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.
Menurut  pandangan  lain,  menurut (Afan  Gaffar,  2005),  demokrasi  sebagai suatu  gagasan  politik  merupakan  paham yang  universal  sehingga  di  dalamnya terkandung  beberapa  elemen  sebagai berikut:
a. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
b. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan  yang hendak dan telah ditempuhnya;
c. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
d. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok  ke  orang  atau  kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan  harus  ada,  dan  dilakukan secara teratur dan damai;
e. Adanya  proses  pemilu,  dalam  negara demokratis  pemilu  dilakukan  secara teratur  dalam  menjamin  hak  politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
f. Adanya  kebebasan  sebagai  HAM, menikmati  hak-hak  dasar,  dalam demokrasi  setiap  warga  masyarakat dapat  menikmati  hak-hak  dasarnya secara  bebas,  seperti  hak  untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain.
Untuk  mengimplementasikan  semua kriteria, prinsip, nilai, dan elemen-elemen demokrasi  tersebut  di  atas,  Menurut (Saragih, 2000), perlu disediakan beberapa lembaga sebagai berikut:
a. Pemerintahan yang bertanggung jawab;
b. Suatu  dewan  perwakilan  rakyat  yang mewakili golongan-golongan  dan kepentingan-kepentingan dalam
masyarakat  yang  dipilih  dengan pemilihan  umum  yang  bebas  dan rahasia  dan  atas  dasar  sekurang- kurangnya  dua  calon  untuk  setiap kursi. Dewan/perwakilan ini mengadakan  pengawasan  (kontrol) memungkinkan oposisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijakan
pemerintah secara kontiniu;
c. Suatu organisasi politik yang mencakup  satu  atau  lebih  partai politik. Partai-partai menyelenggarakan  hubungan  yang kontinyu  antara  masyarakat  umum dan pemimpin-pemimpinnya;
d. Pers  dan  media  massa  yang  bebas untuk menyatakan pendapat; dan
e. Sistem  peradilan  yang  bebas  untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dipahami  bahwa  cara  yang  paling  aman untuk  mempertahankan,  kontrol  atas Negara  dalam  arti  negara  hukum  adalah melalui  demokrasi.  Hal  ini  karena  ajaran yang menentukan bahwa sumber kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dalam suatu  Negara  berada  di  tangan  rakyat merupakan  ajaran  dari  demokrasi  itu sendiri.  Dengan  demikian,  kehendak rakyatlah  yang  menjadi  penentu  segala aturan  dan  kekuasaan  yang  dijalankan oleh Negara.
Terkait dengan pembentukan undang- undang,  demokrasi  dapat  diwujudkan
melalui  partispasi  rakyat  atau  partispasi publik.  Hal  ini  bertujuan,  agar  undang- undang  yang  akan  dilahirkan  sesuai dengan harapan masyarakat, karena dalam pembentukannya  senantiasa  memberikan ruang  kepada  masyarakat  untuk  ikut berpartisipasi.  Partisipasi  publik  dalam pembentukan  undang-undang  tersebut dapat  dilakukan  secara  langsung  atau tidak langsung, dan juga secara individual maupun secara kolektif.
Dengan  demikian,  secara  sederhana dapat dipahami bahwa dalam pembentukan  undang-undang,  demokrasi partisipatoris  diharapkan  lebih  menjamin bagi  terwujudnya  produk  undang-undang yang responsif, hal ini karena masyarakat diikutsertakan dalam membuat dan membidani lahirnya suatu undang- undang.
B. Aplikasi  Konsep  Negara  Hukum dan
Demokrasi dalam

## Pembentukan  Undang-Undang  di
Indonesia
Indonesia  adalah  salah  satu  negara yang  terlahir  pada  abad  modern  melalui proklamasi  17  Agustus  1945,  secara konstitusional “mengklaim” dirinya sebagai Negara hukum. Hal ini terindikasikan  dengan  adanya  suatu  ciri negara  hukum  yang  prinsip-prinsipnya dapat  dilihat  pada  Konstitusi  Negara Republik  Indonesia  (sebelum  dilakukan perubahan),  yaitu  dalam  Pembukaan UUD  NRI  1945,  Batang  Tubuh  (non Pasal-pasal tentang HAM), dan Penjelasan  UUD  NRI  1945  dengan rincian sebagai berikut:
1. Pembukaan UUD NRI 1945, memuat dalam alinea pertama kata “perikeadilan”,  dalam  alinea  kedua
“adil”,  serta  dalam  alinea  keempat terdapat  perkataan  “keadilan  sosial”, dan “kemanusiaan yang adil”. Semua istilah itu berindikasi kepada pengertian  negara  hukum,  karena bukankah  suatu  tujuan  hukum  itu untuk  mencapai  negara  keadilan. Kemudian  dalam  Pembukaan  UUD NRI  1945  pada  alinea  keempat  juga ditegaskan “maka disusunlah
kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia itu  dalam  suatu  Undang-undang
Dasar Negara Indonesia”.
2. Batang  Tubuh  UUD  NRI  1945, menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan  pemerintahan  menurut Undang-undang  Dasar  (Pasal  14).
Ketentuan  ini  menunjukkan  bahwa presiden dalam menjalankan tugasnya  harus  mengikuti  ketentuan- ketentuan  yang  sudah  ditetapkan dalam Undang-undang Dasar. Pasal 9 mengenai  sumpah  Presiden  dan Wakil  Presiden  “memegang  teguh
Undang-Undang Dasar dan menjalankan  segala  undang-undang dan  peraturannya  selurus-lurusnya”. Melarang Presiden dan Wakil
Presiden  menyimpang  dari  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku dalam  menjalankan  tugasnya  suatu sumpah  yang  harus  dihormati  oleh Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam mempertahankan asas negara hukum. Ketentuan  ini  dipertegas  lagi  oleh Pasal  27  UUD  NRI  1945  yang
menetapkan  bahwa  “segala  warga negara bersamaan kedudukannya dalam  hukum  dan  pemerintahan  itu dengan  tidak  ada  kecualinya”.  Pasal ini  selain  menjamin  prinsip  equality before  the  law,  suatu  hak  demokrasi yang  fundamental,  juga  menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung  tinggi  hukum  suatu prasyarat langgengnya negara hukum; dan 3. Penjelasan UUD NRI 1945,
merupakan  penjelasan  autentik  dan menurut Hukum Tata Negara
Indonesia,  Penjelasan  UUD  NRI 1945  itu  mempunyai  nilai  yuridis, dengan  huruf  besar  menyatakan: “Negara  Indonesia  berdasarkan  atas hukum
(rechtsstaat) tidak
berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka (machtsstaat)”. Ketentuan yang terakhir  ini  menjelaskan  apa  yang tersirat  dan  tersurat  telah  dinyatakan dalam  Batang  Tubuh  UUD  NRI 1945. (Thaib, 2000)
Dari  ketiga  ketentuan  di  atas, penegasan  secara  eksplisit  Indonesia sebagai  negara  hukum  dapat  dijumpai dalam  Penjelasan  UUD  NRI  1945.  Lain halnya  dengan  dua  konstitusi  (Konstitusi RIS  dan  UUDS  1950)  yang  pernah berlaku  di  Indonesia,  terdapat  penegasan secara eksplisit rumusan Indonesia sebagai negara hukum. Dalam Mukaddimah  Konstitusi  RIS  misalnya disebutkan  pada  alinea  ke-4:  “untuk mewujudkan  kebahagiaan,  kesejahteraan, perdamaian,  dan  kemerdekaan  dalam masyarakat  dan  Negara  hukum  Indonesia merdeka  yang  berdaulat  sempurna.”
Kemudian  di  dalam  Pasal  1  ayat  (1) Konstitusi RIS juga disebutkan:
“Republik Indonesia Serikat yang
merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara hukum  yang  demokrasi  dan  berbentuk federasi.”
Demikian  pula  halnya,  di  dalam Mukaddimah  UUDS  1950  pada  alinea keempat menyebutkan:
“Maka  demi  ini  kami  menyusun kemerdekaan  kami  itu  dalam  suatu Piagam  Negara yang  berbentuk
Republik Kesatuan, berdasar pengakuan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa,  Perikemanusiaan,  Kebangsaan,
Kerakyatan  dan  Keadilan  Sosial untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan  dalam  masyarakat  dan negara  hukum  Indonesia  Merdeka yang berdaulat sempurna”.
Kemudian  di  dalam  Pasal  1  ayat  (1) UUDS 1950 disebutkan: “Republik
Indonesia  yang  merdeka  dan  berdaulat ialah  negara  hukum  yang  demokratis  dan berbentuk kesatuan”.
Setelah  UUD  NRI  1945  dilakukan perubahan/amandemen,  rumusan  negara hukum Indonesia  yang  semula  hanya dimuat  secara  implisit  baik  di  dalam Pembukaan  maupun  Batang  Tubuh  dan secara eksplisit dimuat di dalam Penjelasan  UUD  NRI  1945  sebelum perubahan.  Penempatan  rumusan  negara hukum Indonesia  telah  bergeser  kedalam
Batang  Tubuh  UUD  NRI  1945  yang secara tegas  dinyatakan  di  dalam  Pasal  1 ayat  (3)  UUD  NRI  1945  yang  berbunyi:
“Negara Indonesia adalah Negara
Hukum.”  Jika  dikaitkan  dengan  unsur- unsur negara  hukum  sebagaimana  uraian
pada  pembahasan  di  atas,  maka  dapat ditemukan pengaturan unsur-unsur negara hukum  dalam  Batang  Tubuh UUD  NRI 1945 sebagai berikut:
1. Perlindungan  terhadap  hak-hak asasi manusia (HAM);
2. Pemisahan/pembagian
kekuasaan; 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan
4. Peradilan administrasi yang berdiri sendiri.
Dengan  demikian,  dalam  sistem konstitusi  Negara  Indonesia  cita  negara hukum  itu  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  perkembangan  gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun  dalam  pasal-pasal  UUD  NRI 1945  sebelum  perubahan,  ide  Negara hukum  itu  tidak  dirumuskan  secara eksplisit,  tetapi  dalam  penjelasannya ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “rechtsstaat”, bukan “machtsstaat” . Sementara  dalam  Konstitusi  RIS  tahun 1949, ide Negara hukum itu bahkan tegas dicantumkan, demikian pula dalam UUDS  1950,  kembali  rumusan  bahwa Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan tegas. Bahkan dalam Perubahan  Ketiga  pada  tahun  2001 terhadap  UUD  NRI  1945,  ketentuan mengenai  negara  hukum  ini  kembali dicantumkan  secara  tegas  dalam  Pasal  1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.
Merujuk  pada  uraian  di  atas,  secara historis  dan  dalam  konteks  normatif sistem ketatanegaraan Indonesia dari awal kemerdekaan  melalui  UUD  NRI  1945, Konstitusi  RIS  1949,  UUDS  1950,  dan
UUD NRI 1945 pasca amandemen dalam pengaplikasian  konsep  negara  hukum selalu  diselaraskan  dengan  nilai-nilai demokratis.
Dalam  Pasal  28  UUD  NRI  Tahun 1945 misalnya, di sana ditegaskan bahwa: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan  dan  sebagainya  ditetapkan  dengan undang-undang.” Dengan demikian, maka secara  jelas  bahwa  konstitusi  negara  kita telah memberikan jaminan serta perlindungan  bagi  masyarakat  dalam mengeluarkan  pikiran,  baik  secara  lisan maupun  tulisan,  tidak  terkecuali  untuk membentuk  perundang-undangan.  (Putera Astomo, 2014)
Hal  yang  lebih  spesifik  terkait jaminan terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang  juga  diatur  dalam  Pasal 96  Undang-undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Perundang- Undangan, yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Masyarakat berhak memberikan
masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat  dilakukan  melalui:  a.  rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
(3) Masyarakat  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan  atau  kelompok  orang yang  mempunyai  kepentingan  atas
substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam  memberikan  masukan  secara lisan  dan/atau  tertulis  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  setiap Rancangan Peraturan Perundang- undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Jika  kita  telaah  kembali  terutama terkait  pengaplikasian  konsep  negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang, dalam konteks kekinian maka kita akan berkesimpulan  bahwa  masih  banyak undang-undang yang dibentuk oleh lembaga  legislatif  bersama  lembaga eksekutif  yang  tidak  sejalan  dengan konsep negara hukum dan demokrasi. Hal ini  karena  masih  adanya  kecenderungan dari pembentuk undang-undang, mengabaikan  prinsip  atau  asas  negara hukum.  misalnya  (1)  Asas  Legalitas  dan Prinsip  kepastian  hukum;  (2)  Aturan berdasarkan jenjang atau hierarki; dan (3) Perlindungan HAM.
Begitu juga dengan demokrasi, hal ini juga sering terlupakan dalam pembentukan  undang-undang.  Lembaga legislatif  maupun  eksekutif  juga  sering kali  mengabaikan  ketentuan  yang  ada dalam  Pasal  96  Undang-undang  Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Perundang-Undangan,  terkait  jaminan terhadap  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang. Misalnya, masih saja kita menemukan ada undang-undang  yang  pembentukannya lebih  didominasi  oleh  kebijakan  yang
bersifat  politis  dan  menyampingkan penjaringan aspirasi publik. Kondisi yang demikian  tidak  jarang  menimbulkan reaksi  publik,  sehingga  undang-undang yang telah disahkan tersebut diminta oleh publik  untuk  mencabutnya.  Upaya  lain yang  dilakukan  oleh  masyarakat  terhadap undang-undang  tersebut  misalnya  dengan mengajukan  permohonan judicial  review ke Mahkamah Konstitusi..
Idealnya,  menurut  M.  Solly  Lubis, sebagaimana  dikutip  oleh  Putra  Astomo, bahwa dalam perspektif demokrasi proses pembentukan hukum meniscayakan bahwa  masukan-masukan  ( inputs )  yang menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan  hukum  itu  bersumber  dari masyarakat/rakyat  dan  juga  merupakan aspirasi yang meliputi berbagai kepentingan  hidup  mereka.  Aspirasi warga  masyarakat  tersebut  disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen  yang  betul-betul  jeli  dan responsif  terhadap  kebutuhanmasyarakat masyarakat  yang  diwakilinya.  Aspirasi masyarakat tersebut kemudian diproses di lembaga  legislatif  yang  pada  akhirnya akan  melahirkan  produk  politik  yang berupa hukum yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. (Putera Astomo, 2014)
Kehadiran suatu undang-undang yang dibuat secara sepihak oleh pihak legislator akan sangat mungkin ditolak karena tidak sesuai  dengan  rasa  keadilan  dalam masyarakat. Di sinilah urgensi peran serta masyarakat dilibatkan  dalam  proses pembentukan undang-undang.
Dengan adanya partisipasi masyarakat  dalam  pembentukan  undang- undang  secara  tidak  langsung  akan menjadikan  masyarakat  lebih  bermakna dan  pemerintah  lebih  tanggap  dalam proses  demokrasi,  sehingga  pemerintahan yang  dilahirkan  adalah  pemerintah  yang bermoral,  serta  warga  negara  merasa bertanggung  jawab  dalam  kehidupan bermasyarakat.  (Samuel  P.  Huntington, 1994)
Sebagai  salah  satu  keputusan  yang bersifat publik, dihasilkan melalui pembentukan  undang-undang.  Hal  ini karena undang-undang tersebut berisi hal- hal  yang  berkenaan  dengan  tatanan kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara. Keputusan publik yang berupa undang-undang  tersebut  akan  mengikat dan  berlaku  untuk  seluruh  rakyat  dalam suatu negara. Maka dari itu, dalam proses pembentukan  undang-undang  tersebut harus  memberikan  ruang  publik  bagi masyarakat luas untuk bisa ikut berpartisipasi.(Saifudin, 2009)
Pada  kenyataanya,  di  Indonesia  saat ini sudah mulai mengarah pada pembangunan  hukum  yang  secara  tegas harus  dikatakan  telah  mengarah  pada posisi  keluar  dari  konsep  negara  hukum dan demokrasi. Hal ini dipertegas dengan banyaknya undang-undang dan rancangan undang-undang yang mendapat penolakan dari  masyarakat.  Sebagai  contoh  konkrit penolakan publik terhadap undang- undang,  misalnya  belum  lama  ini  adanya tuntutan  publik  terhadap  Undang-undang Ormas  dan  Undang-undang  KPK  yang
dinilai cacat secara formil dan juga secara materiil.
Penolakan publik tidak hanya terhadap  undang-undang  saja,  tetapi  juga terhadap rancangan undang-undang.
Sebut  saja  misalnya  rancangan  undang- undang  (RUU) Onmibus  Law, RUU
Haluan
Ideologi
Pancasila, RUU
Pertanahan,  RKUHP,  dan  sebagainya. Penolakan tersebut terjadi karena undang- undang  dan  rancangan  undang-undang tersebut mengabaikan prinsip-prinsip negara  hukum  dan  demokrasi.  Prinsip negara  hukum  misalnya  menabrak  Asas legalitas,  prinsip  kepastian  hukum,  dan perlindungan  terhadap  HAM.  Sementara prinsip demokrasi yang diabaikan tentunya  terkait  dengan  keterlibatan publik  dalam  pembentukan  undang- undang.
Penolakan  publik  terhadap  undang- undang  dan  rancangan  undang-undang sebagaimana disinggung sebelumnya, sudah  dapat  dijadikan  sebagai  bukti bahwa  baik  lembaga  legislatif  maupun eksekutif  dalam  pembentukan  undang- undang  tidak  atau  belum  menerapkan konsep  negara  hukum  dan  demokrasi dengan  baik.  Akibat  dari  pembentukan undang-undang  yang  demikian  akan mempengaruhi eksistensi Indonesia
sebagai negara hukum serta akan menurunkan  kualitas  demokrasi  yang dicanangkan  oleh  para founding  fathers dan konstitusi.

## SIMPULAN
Negara  hukum  itu  harus  ditopang dengan  sistem  demokrasi  karena  terdapat
korelasi  yang  jelas  antara  negara  hukum yang  bertumpu  pada  konstitusi,  dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Pengaplikasian prinsip- prinsip  negara  hukum  dan  demokrasi dalam  pembentukan  undang-undang  di Indonesia,  idealnya  tercermin  dalam penerapan Asas legalitas, prinsip kepastian hukum, dan perlindungan terhadap  HAM  dalam  sebuah  undang- undang.  Sementara  prinsip  demokrasi dalam pembentukan undang-undang tampak  dari  adanya  keterlibatan  atau partispasi  publik  dalam  pembentukan suatu undang-undang. Namun yang terjadi  di  Indonesia  saat  ini,  dalam pembentukan undang-undang sudah mengarah  pada  pengabaian  terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi. Hal ini berdampak pada protes dan penolakan terhadap  undang-undang  yang  sudah disahkan  dan  juga  terhadap  rancangan undang-undang  yang  sedang  dibahas  di lembaga legislatif.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Mukthie  Fadjar.  (2005). Tipe  Negara Hukum (II).  Malang:  Bayumedia Publishing.
Afan  Gaffar.  (2005). Politik  Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Azhary,  M.  T.  (2010). Negara  Hukum
Suatu Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada
Periode  Negara  Madinah  Dan Masa  Kini (IV).  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Budiardjo, M. (1982). Masalah
Kenegaraan . Jakarta: Gramedia.
Budiardjo,  M.  (2007). Dasar-dasar  Ilmu Politik (XXX). Jakarta: Gramedia.
Cora Elly Noviati. (2013). Demokrasi dan
Sistem Pemerintahan. Jurnal
Konstitusi , 10 (2), 334–335.
Deliar  Noer.  (1983). Pengantar  ke Pemikiran  Politik .  Jakarta:  CV. Rajawali.
Hadjon,  P.  M.  (1987). Perlindungan Hukum  Bagi  Rakyat  Di  Indonesia
Sebuah  Studi  tentang  Prinsip- Prinsipnya,  Penanganannya  Oleh
Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan  Umum  dan  Pembentukan Peradilan  Administrasi  Negara .
Surabaya: PT Bina Ilmu.
HR,  R.  (2011). Hukum  Administrasi Negara .  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada.
Jimly Asshiddiqie. (2010). Negara Hukum Indonesia . Jakarta.
MD,  M.  M.  (1999). Hukum  dan  Pilar- pilar  Demokrasi .  Yogyakarta:  PT. Gama Media.
Muhammadong,  N.  (2017).  Implementasi
Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi  Dalam  Pembentukan
Peraturan Daerah. Jurnal HOLREV ,
1 (2), 169. Retrieved from http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev
/
Putera  Astomo.  (2014).  Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka
Pembaharuan  Hukum  Nasional  Di Era  Demokrasi. Jurnal  Konstitusi ,
11 (3), 591.
Robert A. Dahl. (1985). Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi  dan  Kontrol .  Jakarta: Rajawali Press.
Saifudin. (2009). Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (1st ed.). Yogyakarta: UII Press.
Samuel P. Huntington. (1994). Partisipasi Politik di Negara Berkembang (2nd ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
Saragih,  M.  K.  dan  B.  R.  (2000). Ilmu Negara (IV).  Jakarta:  Gaya  Media Pratama.
Siallagan,  H.  (2016).  Penerapan  Prinsip
Negara Hukum Di Indonesia. Sosiohumaniora , 18 (2). https://doi.org/10.24198/sosiohuma niora.v18i2.9947
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.
(2007).  Penelitian  Hukum  Normatif Suatu  Tinjauan Umum.  In Rajawali Pers, Jakarta (p. 23).
Surbakti,  A.  R.  (1999).  Demokrasi  dan Hak-Hak  Asasi  Manusia. Jurnal
Masyarakat Kebudayaan Dan Politik , XII (2), 3.
Thaib,  D.  (2000). Kedaulatan  Rakyat,
Negara  Hukum  dan  Konstitusi (II). Yogyakarta: Liberty.
Wahjono,  P.  (1991). Membudayakan UUD 1945 . Jakarta: IND HILL-Co.