## Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Jajaran Baru I Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas
Yayuk Marliza 1 , Selvina Ibrahim 2
1 Fakultas Ekonomi Universitas Musi Rawas, Marlizayayuk77@gmail.com
2 Fakultas Ekonomi Universitas Musi Rawas, Selfinaajalah@gmail.com

## ABSTRACT
The  aim  of  this  study  was  to  analyze  the  Management  of  Village  Fund  Allocation  in  Jajaran  Baru  I Village. The research method useddescriptive research namely research conducted to determine the value  of  independent  variables,  either  one  or  more  variables  without  making  comparisons  or connecting  with  other  variables.  The  data  used  were  primary  and  secondary  data.  Data  collection techniques were in the form of interviews and observation. The data analysis used qualitative analysis and  technical  analysis  using  descriptive  data  analysis.  The  results  achieved  in  this  study wasManagement  of  Village  Fund  Allocation  in  Jajaran  Baru  I  Village  in  the  planing,  implementation, administration, reporting and accountability stage had been carried aut properly. For the development and supervision phases according to domestic ministry regulation no 113,2014 and regent decision no 157/KPTS/DPMD/2017. It was concluded that there were delays in the disbursement implementation stage ADD so that it affected the reporting and accountability stage.

## Keywords : Management, Village Fund Allocation

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Jajaran Baru  I  Kabupaten  Musi  Rawas.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif,  yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat  perbandingan  atau  menghubungkan  dengan  variabel  yang  lain.  Data  yang  digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif  dan  Teknis  Analisis  menggunakan analisis  data  deskriptif.  Hasil  yang  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah Pengelolaan  ADD  Pada  Desa Jajaran  Baru  dalam  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban  telah  dilaksanakan  dengan  baik.  Untuk  tahapan  pembinaan  dan  pengawasan telah  sesuai  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  dan  Keputusan Bupati  Nomor  157/KPTS/DPMD/2017.  Disimpulkan  bahwa  adanya  keterlambatan  dalam  tahapan pelaksanaan  pencairan  ADD  sehingga  berpengaruh  terhadap  tahapan    pelaporan  dan pertanggungjawaban.
Kata kunci : Pengelolaan, Alokasi Dana Desa

## A.   PENDAHULUAN
Pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang  penting karena semua desa menerima  Dana  Desa  dan  Alokasi  Dana  Desa.  Dana  Desa  (DD)  merupakan kewajiban  Pemerintah  Pusat  untuk  mengalokasikan  anggaran  transfer  di  dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan negara kepada desa. Dana Desa adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang  diperuntukan  bagi  desa  yang ditransfer  melalui  APBD  Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk  mendanai penyelenggaraan  pemerintah,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  dan pemberdayaan  masyarakat  (Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 : Pasal 1).
Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah  dana  perimbangan  yang  diterima kabupaten/kota  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota setelah  dikurangi  Dana  Alokasi  Khusus.  Alokasi  Dana  Desa  merupakan  kewajiban Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  untuk  mengalokasikan  anggaran  desa  yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian  dana  perimbangan.  Besaran  ADD  masing-masing  Kabupaten/Kota  setiap tahun  adalah  10%  (Sepuluh  Persen)  dari  DBH  dan  DAU  yang  dialokasikan  dalam APBD  Kabupaten/Kota. Pengalokasian setiap desa dan tata cara penggunaan ADD diatur  melalui  Peraturan  Bupati/Walikota  yang  ditetapkan  setiap  tahun  (Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2017 : Pasal 1)
Alokasi  Dana  Desa  yang  diterima  Pemerintah  Desa  dari  Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan  pemerintah  desa  dan  BPD  sedangkan  70%  dipergunakan  untuk pemberdayaan  masyarakat  desa  seperti  pembangunan  sarana  dan  prasarana ekonomi  desa,  pemberdayaan  dibidang  pendidikan  dan  kesehatan,  pemberdayaan ekonomi  masyarakat  serta  bantuan  keuangan  kepada  lembaga  masyarakat  desa. (Soleh dan Rochmansjah, 2015)
Berdasarkan  Keputusan  Bupati  Musi  Rawas  Nomor  157/KPTS/DPMD/2017 tentang  Penetapan  Besaran  Alokasi  Dana  Desa  Kabupaten  Musi  Rawas  menerima anggaran  Dana  Desa  (DD)  dari  APBN  ditransfer  melalui  APBD  Kabupaten  Musi Rawas  Tahun  2017  sebesar  Rp.  146,5  milyar  dengan  jumlah  desa  yang  menerima sebanyak  186  desa.  Sedangkan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  dianggarkan  oleh pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas  Tahun  2017  sebesar  Rp.  80.695.108.300,- (Delapan puluh milyar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah desa yang menerima sebanyak 186 desa yang tersebar di 14 (empat belas) kecamatan. Desa Jajaran Baru I menerima anggaran Dana Desa (DD)  Tahun  2017  sebesar  Rp.  836.895.000,-  (Delapan  ratus  tiga  puluh  enam  juta delapan  ratus  sembilan  puluh  lima  ribu  rupiah)  dan  anggaran  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  Tahun  2017  sebesar  Rp.  301.934.500,-  (Tiga  ratus  satu  juta  sembilan  ratus tiga  puluh  empat  ribu  lima  ratus  rupiah).  Anggaran  ADD  ini  digunakan  untuk penghasilan  tetap,  tunjangan  kehormatan  BPD,  tunjangan  kepala  desa  dan perangkat desa, tunjangan beban bendahara desa dan asuransi perlindungan kades, perangkat,  BPD  dan  bendaharan  desa,  serta  operasional  pemerintahan  desa  dan pelaksanaan  empat  bidang.  Untuk  penghasilan  tetap  dan  tunjangan  hanya dianggarkan untuk bulan januari sampai dengan juni 2017 dan selanjutnya bulan juli sampai  dengan  desember  2017  dianggarkan  pada  APBDes  perubahan.  Dalam Keputusan  Bupati  Musi  Rawas  Nomor  157/KPTS/DPMD/2017  Desa  Jajaran  Baru  I tidak mendapatkan dana bantuan Pilkades dikerenakan Pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan  pada  tahun  2015  dan  hanya  ada  16  Desa  yang  memperoleh  Dana Bantuan  Pilkades  dari  186  desa  di  Kabupaten  Musi  Rawas.  Berlikut  ini  ditampilkan data realisasi alokasi dana desa di Desa Jajaran Baru Kabupaten Musi Rawas, yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor
157/KPTS/DPMD/2017 :
Tabel Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2017 Desa Jajaran Baru I Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas No Rincian ADD Jumlah (Rp) 1 Penghasilan Tetap (Siltap) 99.000.000
2 Tunjangan Kehormatan BPD 51.300.000 3 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 36.300.000 4 Tunjangan Beban Kerja Bendahara Desa 2.100.000 5 Dana Bantuan Pilkades 0 6 Asuransi  Perlindungan  Kades,  Perangkat,  BPD dan Bendahara Desa Per Tahun 2.700.000 7 Pelaksanaan 4 (empat) Bidang 110.534.500 Total 301.934.500 Tabel Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap Ii Tahun 2017 Desa Jajaran Baru I Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas No Rincian ADD Jumlah (Rp) 1 Penghasilan Tetap (Siltap) 99.000.000 2 Tunjangan Kehormatan BPD 71.100.000 3 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 36.300.000 4 Tunjangan Beban Kerja Bendahara Desa 2.100.000 5 Dana Bantuan Pilkades 0 6 Asuransi  Perlindungan  Kades,  Perangkat,  BPD dan Bendahara Desa Per Tahun 0 7 Pelaksanaan 4 (empat) Bidang 111.545.200 Total 320.045.200

## B.   KAJIAN TEORI
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 1 pengelolaan  keuangan  desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban keuangan  desa,  alokasi  dana  desa  adalah  dana  perimbangan  yang  diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
Menurut  Chabib  Soleh  dan  Heru  Rochmansjah  (2015:3-5)  Keuangan  desa didefinisikan  sebagai  semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan uang,  serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa  barang  yang  dapat dijadikan  milik  desa  berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut. Pelaksanaan  semua  kewenangan  desa  memerlukan  sejumlah  uang/dana  yang berasal  dari  hasil  pungutan  desa  berdasarkan  peraturan  desa,  APBN,  APBD Provinsi, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, dana bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota.

## 1) Ruang Lingkup berdasarkan sifat pengelolaannya
Sifat  pengelolaan  keuangan  desa  dibagi  menjadi  keuangan  desa  yang sifatpengelolaanya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  APBDesa  dan  keuangan  desa  yang  sifat  pengelolaannya dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

## 2) Asas-asas pengelolaan keuangan desa
Untuk  mencapai  efektifitas  dan  efisiensi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa diperlukan  sejumlah  asas atau  prinsip  yang harus  dijadikan  pedoman.  Asas  atau prinsip-prinsip dimaksud adalah :
a)  Asas  kesatuan,  yaitu  asas  atau  prinsip  yang  menghendaki  agar  semua pendapatan  dan  belanja  desa  disajikan  dalam  kesatuan  dokumen  anggaran desa.
b)  Asas  universalitas,  yaitu  asas  atau  prinsip  yang  mengharuskan  agar  setiap transaksi  keuangan  desa  ditampilkan  secara  utuh  dalam  dokumen  anggaran desa
c)  Asas  tahunan  yaitu  asas  atau  prinsip  yang  membatasi  masa  berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
d)  Asas  spesialitas,  yaitu  asas  atau  prinsip  yang  mewajibkan  agar  kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
e)  Asas  akuntabel  yang  berorientasi  pada  hasil  yaitu,  asas  atau  prinsip  yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung  jawabkan  kepada  masyarakat  desa,  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan.
f)  Asas  proporsionalitas  yaitu  asas  atau  prinsip  yang  mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
g)  Asas  profesionalitas  yaitu  asas  atau  prinsip  yang  mengutamakan  keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
h)  Asas  keterbukaan  yaitu  asas  atau  prinsip  yang  membuka  diri  terhadap  hak masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur  dan  tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
i) Asas  pemeriksaan  keuangan  oleh  BPK  yang  bebas  mandiri,  yaitu  asas  atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
j) Asas value for money yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan  keuangan  desa  harus  dilakukan  secara  ekonomis,  efisien  dan efektif.
k)   Asas  kejujuran  yaitu  asas  atau  prinsip  yang  menekankan  bahwa  dalam pengelolaan  dana  publik  (termasuk  APBDesa)  harus  dipercayakan  kepada aparat  yang  memiliki  integritas  dan  kejujuran  yang  tinggi,  sehingga  potensi munculnya praktek KKN dapat diminimalkan.
l) Asas  pengendalian  yaitu  asas  atau  prinsip  yang  menghendaki  dilakukannya monitoring  terhadap  penerimaan  maupun  pengeluaran  anggaran  pendapatan dan  belanja  desa  (APBDesa)  sehingga  bila  terjadi  selisih  (varians)  dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
m)  Asas ketertiban dan ketaatan terhadap perundang-undangan yaitu asas yang mengharuskan bahwa pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
n)  Asas  bertanggungjawaban,  yaitu  asas  yang  mewajibkan  kepada  penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan  pengendalian  sumberdaya  dan  pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercaya kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
o)  Asas keadilan yaitu asas yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan  dan  penandaannya  dan  atau  keseimbangan  distribusi  hak  dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.
p)  Asas kepatutan yaitu asas yang menekankan adanya suati sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
q)  Asas  manfaat  untuk  masyarakat  yaitu  asas  yang  mengharuskan  bahwa keuangan desa wajin digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

## C.   METODE PENELITIAN
Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa,  yaitu keseluruhan kegiatan dalam mengelola dana perimbangan yang diterima kabupaten atau  kota  dalam  anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  atau  Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Proses Pengelolaan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  pembinaan  dan pengawasan.
Populasi    dalam    penelitian    ini    adalah    Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  Jajaran  Baru  I  kabupaten  Musi  Rawas  Tahun  2017.  Penelitian  ini  dilakukan pada Kantor Desa Jajaran Baru I dengan alamat Jalan Dusun III Rt. 01 Desa Jajaran Baru I Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini adalah jenis penelitian  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  nilai  variabel mandiri,  baik  satu  variabel  atau  lebih  (independen)  tanpa  membuat  perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.
Penelitian  yang  penulis  lakukan  merupakan  penelitian  kualitatif  yang menggunakan  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder.  Sumber  primer penulis  dapatkan  melalui  wawancara  dengan  kepala  desa  dan  perangkat  desa Jajaran Baru I Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. Sumber sekunder, penulis  dapatkan  melalui dokumen-dokumen  yang  terkait dengan  pengelolaan  ADD Desa  Jajaran  Baru  I  Kecamatan  Megang  Sakti  Kabupaten  Musi  Rawas  Tahun Anggaran  2017  termasuk  peraturan-peraturan  yang  terkait  dengan  Alokasi  Dana Desa Tahun 2017.
Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  yaitu  analisis  data dengan  cara  memberikan  penjelasan  dan  memberikan  predikat  kepada  variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi .

## D.   HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perencanaan
Dalam  tahapan  perencanaan  pada  pengelolaan  ADD  di  Desa  Jajaran  Baru  I berawal  dari  Musrembangdus  (musyawarah  rencana  pembangunan  dusun) dilanjutkan ke Musrembangdesa (musyawarah rencana pembangunan desa) dimana masyarakat  mengusulkan  program  atau  kegiatan  yang  akan  dibiayai  oleh  ADD, usulan  program  kegiatan  dari  masyarakat  tersebut  kemudian  di  rangking berdasarkan  skala  prioritas,  skala  kebutuhan  dan  ketersediaan  ADD.  Kemudian dibahas  dan  disahkan  melalui  pelaksana  musyawarah  desa  dimana  musyawarah tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Jajaran Baru I yang diikuti oleh BPD dan  LPM  dan  tokoh  agama  dan  pemangku  adat.  Sebagian  besar  warga  memenuhi undangan  yang  disebar  dan  yang  menghadirinya  dari  setiap  lapisan  masyarakat
hadir  dalam  pelaksanaan  musyawarah  tersebut.  Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  rancangan  APBDes  dimulai  dari  Musrembangdes sehingga  dalam  tahapan  pelaksanaan  Pemerintah  Desa  Jajaran  Baru  I  telah mengikuti  semua  prosedur  sesuai  peraturan  yang  berlaku,  yang  lebih  baik  lagi Pemerintah  Desa  Jajaran  Baru  I  telah  memulai  tahapan  melalui  Tahapan Musrembangdus yang seharusnya dari Musrembangdes saja.
Pelaksanaan  musyawarah  tersebut  bertujuan  untuk  membahas  rencana program atau kegiatan yang akan dibiayai oleh Alokasi Dana Desa tahun 2017, dan dana yang diterima oleh Pemerintah Desa Jajaran Baru I Tahap I sebelum APBDes perubahan sebesar Rp. 301.934.500,- (Tiga ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh empat  ribu  lima  ratus  rupiah)  yang  penggunaannya  terdiri  dari  Rp.  190.800.000,- (Seratus  sembilan  puluh  juta  delapan  ratus  ribu  rupiah)  digunakan  sebagai pembayaran  penghasilan  tetap  dan  tunjangan  perangkat  desa  dan  BPD,  Rp. 56.434500,-  (Lima  puluh  enam  juta  empat  ratus  tiga  puluh  empat  ribu  lima  ratus rupiah),  untuk  kegiatan  operasional  BPD  sebesar  Rp.  15.500.000,-  (lima  belas  juta lima  ratus  ribu  rupiah),  kegiatan  operasional  RT/RW  sebesar  Rp.  14.400.000,- (Empat  belas  juta  empat  ratus  ribu  rupiah),  kegiatan  penyelenggara  musyawarah desa Rp. 11.800.000,- (Sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), kegiatan pengelolaan informasi  desa  Rp.  1.000.000,-  (Satu  juta  rupiah)  dan  bidang  pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah). (Bukti Terlampir)
Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor 157/KPTS/DPMD/2017 bahwa besaran Alokasi Dana Desa sebesar 30% digunakan untuk  biaya  operasional  penyelenggaraan  pemerintah  desa  dan  BPD  dan  70% dipergunakan  umtuk  pemberdayaan  masyarakat.  Dari  perencanaan  tersebut  telah dijelaskan  bahwa  30%  ADD  digunakan  untuk  biaya  operasional  penyelenggara pemerintah  desa,  operasional  dan  tunjangan  bagi  anggota  BPD  dan  biaya operasional  Tim  Pelaksana  ADD  sedangkan  70%  ADD  dipergunakan  untuk pemberdayaan  masyarakat  baik  dibidang  pendidikan,  ekonomi,  kesehatan, pengembangan  unit  ekonomi  desa,  BUMDes,  kelompok  usaha  sesuai  dengan potensi  ekonomi  masyarakat  desa,  serta  bantuan  keuangan  kepada  lembaga  yang ada di desa seperti LPMD, RT, PKK, Karang Taruna dan Linmas.
Proses  perencanaan  Desa  Jajaran  Baru  I  dilakukan  dengan  model  partisipatif dalam  kegiatan  musrembang.  Tim  Pelaksana  ADD  yang  dimaksud  dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku penanggungjawab operasional kegiatan  dan  Sekretaris  Desa  selaku  penanggungjawab  administrasi,  bendahara desa  selaku  kepala  urusan  keuangan  dan  dibantu  oleh  LPM  di  Desa.  Dalam perencanaan  pembuatan  Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDesa,  Sekretaris Desa  tidak  hanya  sendiri  dalam  mempersiapkan  dan  menyusun  Rancangan Peraturan  Desa  tentang  APBDesa,  akan  tetapi  dibantu  oleh  staf  dan  kaur.  Hasil evaluasi  Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDesa  Jajaran  Baru  I  telah diverifikasi dan disetujui oleh Bupati melalui Camat sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

## 2. Pelaksanaan
Berdasarkan  APBDesa  yang  dihasilkan  pada  tahap  perencanaan  dimulailah tahap  pelaksanaan.  Kegiatan  pokok  pada  tahap  ini  mencakup  peenyusunan Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB),  pengajuan  Surat  Permintaan  (SPP),  dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan dilapangan.
Pelaksanaan  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa  aadalah  rangkaian  kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
Kegiatan  pokok  dalam  pelaksanaan  ini  pada  dasarnya  bisa  dibagi  menjadi  dua bagian yaitu :
 Kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang

##  Pelaksanaan kegiatan dilapangan
Beberapa  ketentuan  yang  harus  diperhatikan  dalam  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  desa  baik  penggunaan  Dana  Desa  Maupun  Alokasi  Dana  Desa  adalah semua  penerimaan  dan  pengeluaran  desa  dalam  rangka pelaksanaan  kewenangan desa  dilaksanakan  melalui  rekening  kas  desa    hal  ini  tertuang  dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 ayat 1. Semua penerimaan dan  pengeluaran  desa  harus  didukung  oleh  bukti  yang  lengkap  dan  sah  (pasal  24 ayat 3 Permendagri 113 tahun 2014). Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa  tidak  dapat  dilakukan  sebelum  rancangan  peraturan  desa  tentang APBDesa  ditetapkan  menjadi  peraturan  desa  (pasal  26  ayat  1  Permendagri  113 Tahun  2014).  Pengecualian  untuk  belanja  pegawai  yang  bersifat  mengikat  dan operasional kantor yang sebelumnya telah ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
Pelaksanaan  menjadi  bagian  terpenting  dalam  suatu  kegiatan  atau pelaksanaan  program,  di  Desa  Jajaran  Baru  I  dalam  pengelolaan  ADD  dibentuk sebuah  tim  yang  bertugas  untuk  melaksanakan  serta  mengelola  kegiatan  yang didanai  oleh  ADD.  Pengelolaan  terkait  dengan  ADD  ini  dikelola  oleh  tim  pelaksana atau  PTPKD  dan  Bendahara  yang  diketuai  oleh  Kepala  Desa  sendiri.  Baik  PTPKD dan  Bendahara  dipilih  langsung  oleh  Kepala  Desa.  PTPKD  memiliki  tugas dilapangan  sedangkan  untuk  bendahara  bertugas  mengerjakan  urusan  bidang administrasi.
Pelaksanaan  diawali  dengan  proses  pencairan  dana  yang  dilakukan  oleh Bendahara Desa melalui Bank yang telah ditunjuk yaitu Bank Sumsel Babel Cabang Megang  Sakti,  setelah  proses  pencairan  tersebut  pihak-pihak  dan  mitra  kerja diundang  oleh  pihak  pemerintah  desa  dalam  rangka  mengambil  dana  yang  sesuai pada  dokumen  rencana  kegiatan  desa  (DRKDesa).  Namun  dalam  proses pengambilan  dana  tersebut  dilakukan  secara  bertahap.  Tahapan  yang  dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yakni Tahap I pada bulan april sebesar 40%, Tahap II pada bulan agustus sebesar 40%, dan Tahap III pada bulan oktober sebesar 20%.  Proses tahapan  perencanaan  Bendahara  Desa  mengalami  keterlambatan  3    hari  kerja dalam  mempersiapkan  beberapa  dokumen  hal  ini  dikarenakan  Sekertaris  Desa belum  bersedia  memverifikasi  dan  menandatangani  dokumen  SPP  jika  seluruh lampiran  dokumen  belum  lengkap.  Hal  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
Dalam  realisasi  keuangan  ADD  tahun  2017  Tahap  pertama  sebelum  APBDes Perubahan  untuk  penghasilan  tetap  dan  tunjangan  sebesar  Rp.  190.800.000,- (Seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah), kegiatan operasional kantor desa sebesar Rp. 56.434.500,- (Lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu  lima  ratus  rupiah),  kegiatan  operasional  BPD  sebesar  Rp.  15.500.000,-  (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah), kegiatan operasional RT sebesar Rp. 14.400.000,- (Empat  belas  juta  empat  ratus  ribu  rupiah),  kegiatan  penyelenggara  musyawarah desa  sebesar  Rp.  11.800.000,-  (Sebelas  juta  delapan  ratus  ribu  rupiah),  kegiatan pengelolaan  informasi  desa  sebesar  Rp.  1.000.000,-  (Satu  juta  rupiah),  kegiatan pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).

## 3. Penatausahaan
Siklus  penatausahaan  keuangan  desa  (Dana  Desa,  Alokasi  Dana  Desa,  Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) adalah sebagai berikut :
a) Siklus penatausahaan keuangan desa dimulai dengan ditetapkannya APBDesa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
b) Berdasarkan APBDesa, maka pemerintah desa melakukan transaksi keuangan berupa  penerimaan  kas  sebagai  sumber  pendapatan  desa  dan  melakukan pengeluaran  kas  berupa  belanja  untuk  menjalankan  operasional  dan  program desa
c) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan kas dan  pengeluaran  kas  berdasarkan  bukti-bukti  transaksi  keuangan  (kas  masuk dan  kas  keluar)  yang  sah  terutama  Surat  Permintaan  Pembayaran  dan  Bukti Penerimaan  Kas,  mencatatnya  dalam  buku-buku  kas  (buku  kas  umum,  buku kas pembantu pajak dan buku bank)
d) Bendahara  desa  wajib  melakukan  penutupan  (tutup  buku)  pada  setiap  akhir bulannya  dari  masing-masing  buku  kas  tersebut  dan  menjadikannya  sebagai laporan ke kepala desa
e) Bendahara Desa memposting setiap transaksi yang dicatat dalam buku kas ke masing-masing akun/rekening yang ada di buku besar
f) Pada  saat  akan  menyusun  laporan  keuangan,  baik  semesteran  maupun tahunan,  bendahara  desa  harus  menyusun  neraca  saldo  yang  merupakan ringkasan saldo dari setiap akun/rekening yang ada di buku besar
g) Bendahara  Desa  menghitung  dan  melakukan  penyesuaian  terhadap  akun- akun/rekening-rekening  yang  terkait  dengan  aset  lancar  sebagai  tahap penyusunan laporan kekayaan milik desa
h) Bendahara  Desa  wajib  mempertanggungjawabkan  uang  dengan  menyusun laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban
i) Laporan  pertanggungjawaban  disampaikan  setiap  bulan  kepada  kepala  desa paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya
j) Penatausahaan  penerimaan  dan  pengeluaran  wajib  menggunakan  buku  kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
Dalam  tahapan  pelaksanaan  telah  terjadi  keterlambatan  beberapa  hari  kerja dalam  mempersiapkan  dokumen  pencairan  dana,  hal  ini  berpengaruh  terhadapan tahapan penatausahaan yaitu proses yang berkelanjutan dari tahapan pelaksanaan. Penyebabnya  adalah  teknis  dalam  mempersiapkan  laporan  pertanggungjawaban memerlukan  tingkat  ketelitian  yang  tinggi  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam penjumlahan angka-angka yang ada pada laporan anggaran tersebut .

## 4. Pelaporan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dalam  ketentuan  umum  pasal  1  ayat  10 menyatakan  bahwa  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah  Dana  perimbangan  yang diterima  kabupaten/kota  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten/kota  setelah  dikurangi  Dana  Alokasi  khusus.  Pada  bagian  keempat pelaporan  pasal  37  ayat  1  Kepala  Desa  menyampaikan  laporan  realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa :
a. Laporan Semester pertama
b. Laporan semester akhir tahun
Ayat  2  menyatakan  Laporan  semester  pertama  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  huruf  a  berupa  laporan  realisasi  APBDesa,  ini  sudah  termasuk  laporan realisasi  Alokasi  Dana  Desa  karena  ADD  dimasukan  ke  dalam  APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir
bulan  juli  tahun  berjalan,  dan  ayat  4  berbunyi  laporan  semeste  akhir  tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
Pelaporan  merupakan  salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban  yang  dilakukan Pemerintah  Desa  Jajaran  Baru  I  khususnya  dalam  pengelolaan  ADD  ini.  Di  Desa Jajaran  Baru  I  sistem  pelaporannya  dilakukan  melalui  dua  bentuk  yakni  secara subtantif dan normatif. Subtantifnya pemerintah desa melakukan pelaporan setiap 3- 4  bulan  sekali  yakni  melalui  musyawarah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa dengan  mitra  kerjanya.  Dengan  adanya  pelaporan  tersebut  akan  mempermudah dalam  proses  evaluasi  atas  pelaksanaan  program  atau  kegiatan  yang  dibiayai  oleh ADD.  Sedangkan  secara  normatifnya  pemerintah  desa  berkewajiban  melaporkan setiap  kegiatan  atau  program  yang  dibiayai  oleh  ADD  dengan  membuat  sebuah laporan  Surat  Pertanggung  Jawaban  (SPJ)  kepada  Kabupaten  dengan  persetujuan dan  melewati  Kecamatan.  Dalam  laporan  tersebut  berisi  daftar  perencanaan program  atau  kegiatan  yang  dibiayai  oleh  ADD  hingga  bukti-bukti  dokumentasi  dan apapun  yang  berhubungan  dengan  program  yang  dibiayai  ADD.  (Bentuk  SPJ terlampir)

## 5. Pertanggungjawaban
Bentuk  pertanggungjawaban  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa dalam  hal  ini  sudah  termasuk  laporan  realisasi  penggunaan  ADD  di  Desa  Jajaran Baru I Kecamatan Megang Sakti yaitu semua transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan  desa,  harus  dipertanggungjawabkan  oleh  Bendahara  Desa  sebagai berikut :
a)  Membuat laporan pertanggungjawaban pengeluaran dengan melampirkan buku kas  umum,  buku  kas  penerimaan  pajak,  buku  bank,  laporan  realisasi pelaksanaan  APBDesa,  kwitansi,  surat  permintaan  pembayaran  (SPP)  dari pelaksanaan  kegiatan,  pernyataan  tanggungjawab  belanja  dari  pelaksanaan kegiatan, lampiran bukti transaksi yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan, bukti pajak, surat tugas, surat perintah perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas,  ijazah/sertifikat  (untuk  belanja  pelatihan,  bimtek  atau  kursus  bagi peningkatan  kapasitas  aparatur,  foto  visual  (bila  ada  pekerjaan  fisik dan  berita acara serah terima pekerjaan
b)  Laporan  pertanggungjawaban  harus  diserahkan  copy  satu  rangkap  kepada Kecamatan  Megang  Sakti,  dan  asli  satu  rangkap  sebagai  arsip  pemerintah desa
c)  laporan  disusun  untuk  mempertanggungjawabkan  tahapan  sebelumnya  dan bulan sebelumnya
d)  laporan  pertanggungjawaban  diserahkan  bersamaan  dengan  penyerahan  SPP APBDesa tahap II (pertanggungjawaban tahap I) dan tahap III (Pertanggungjawaban  tahap  II)  SPP  penghasilan  tetap  dan  tunjangan  Kepala Desa  dan  Perangkat  Desa,  serta  tunjangan  BPD  bulan  berkenaan (Pertanggungjawaban bulan sebelumnya)
e)  pertanggungjawaban  tahap  III  dan  pertanggungjawaban  bulan  Desember diserahkan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

## 6. Pembinaan dan Pengawasan
Tujuan  pembinaan  dan  pengawasan  dalam  hal  ini  Inspektorat  terhadap pengelolaan  keuangan  desa  mulai  dari  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) maupun Dana Desa (DD) yaitu untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengelolaan
keuangan  desa  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  sebagai  dasar penilaian  pelaksanaan  pengelolaan  anggaran  yang  telah  memenuhi  prinsip ekonomis,  efisien  dan  efektif  serta  untuk  penilaian  kehandalan  pengendalian  intern dalam  pengelolaan  keuangan  desa  hal  ini  telah  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.
Ruang lingkup pengawasan ini terdiri dari Administrasi Pemerintahan Desa dan Urusan  Pemerintahan  Desa.  Pengawasan  dilakukan  terhadap  Kebijakan  Desa, Kelembagaan  Desa,  Keuangan  Desa  dan  Kekayaan  Desa.  Hasil  pemeriksaan kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Pejabat  Pengawas  Pemerintah  pada Inspektorat  tersebut  harus  ditindaklanjuti  Pemerintah  Desa  sesuai  dengan rekomendasi.  Pemerintah  Desa  yang  tidak  menindaklanjuti  rekomendasi  dimaksud akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bentuk  pengawasan  Inspektorat  Kabupaten  kepada  Pemerintah  Desa  yaitu kegiatan pemeriksaan, kegiatan monitoring dan kegiatan evaluasi, hasil pemeriksaan dan evaluasi tersebut akan dilaporkan kepada Bupati

## E.   KESIMPULAN DAN SARAN

## 1) Kesimpulan
a. Tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  serta  tahapan  pembinaan  dan  pengawasan.  Dimana semua  tahapan  telah  dilaksanakan  Pemerintah  Desa  sebagai  dasar  komitmen Pemerintah Desa dalam  menyelenggarakan pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD.
b. Adanya  keterlambatan  dalam  tahapan  pelaksanaan  dalam  proses  pencairan disebabkan  beberapa  dokumen  untuk  pencairan  dana  belum  dilengkapi  oleh Bendahara Desa sebagai Tim Pelaksana PTPKD yaitu lampiran bukti transaksi pengeluaran  dana,  pernyataan  tanggungjawaban    belanja  dan  Surat Permintaan Pembayaran yang belum di verifikasi oleh Sekretaris Desa. Dalam memenuhi  tugas  dan  tanggung  jawab  sebagai  Sekretaris  Desa  tidak  bersedia menandatangani dokumen jika dokumen tersebut belum lengkap. Keterlambatan  proses  pencairan  dana  berpengaruh  terhadap  tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban hal ini dikarenakan batas waktu  penyampaian  laporan  pengelolaan  ADD  melebihi  tanggal  yang  sudah ditetapakan  yaitu  pada  tanggal  10  setiap  bulannya.  Setiap  tahapan penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  melewati  batas  waktu yang ditentukan yaitu 7 hari kerja setiap bulannya.
c. Dalam  tahapan  pembinaan  dan  pengawasan  pengelolaan  ADD  telah dilaksanakan  dan  telah  sesuai  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan  Keputusan Bupati  Nomor  157/KPTS/DPMD/2017  tentang  Penetapan  Besaran  Alokasi Dana Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017.
2) Saran
a. Perlunya  dispilin  administrasi  oleh  Bendahara  Desa  dalam  mempersiapkan seluruh dokumen pada tahap pelaksanaan dalam proses pencairan dana, serta perlunya  penatausahaan  yang  baik  dan  informatif  sehingga  mempermudah Bendahara Desa dalam membuat laporan keuangan ADD dan mempertanggungjawabkannya  dengan  tepat  waktu  dan  tidak  ada  lagi
keterlambatan  dalam  proses  pelaporan  dalam  pertanggungjawaban  ke Pemerintah Kecamatan Megang Sakti dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
b. Peningkatan  kinerja  dan  program  yang  lebih  baik  oleh  Pemerintah  Kabupaten melalui  pembinaan  pemerintah  desa  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas pemerintahan  desa  itu  sendiri,  serta  lebih  menjalinan  komunikasi  yang  lebih erat lagi antara Pemerintah Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriliana Somborarak. 2014. Evaluasi Program Alokasi Dana Desa Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 2(2):2704-2715
Chabib  Soleh  dan  Heru  Rochmansjah,  2015. Pengelolaan  Keuangan  Desa . Bandung: Fokusmedia.
Danang Sunyoto, 2013. Methodologi Penelitian Akuntansi . Jakarta: PT. Sentosa.
Eni  Dwi  Susliyanti.  2016.  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Alokasi  Dana  Desa Kabupaten Bantul. Forum Keuangan Bisnis, 5(5):261.
Informasi Penyelenggara Pemerintah Desa Jajaran Baru I  Tahun 2017.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Desa Jajaran Baru I  tahun 2017.
Peraturan  Bupati  Kabupaten  Musi  Rawas  Nomor  157/KPTS/DPMD/2017  Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2017.
Peraturan  Bupati  Kabupaten  Musi  Rawas  Nomor  5  Tahun 2012  Tentang Tata  Cara Pembagian  Dan  Penetapan  Rincian  Dana  Desa  Setiap  Desa  Di  Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017.
Peraturan  Bupati  Musi  Rawas  Nomor  4  Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan  Belanja  Alokasi  Dana  Desa  Dan  Dana  Desa  Kabupaten  Musi Rawas Tahun 2017.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  RI Nomor 22 Tahun 2016.
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  Tentang  Dana  Desa  Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.