Website : http://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm , e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
Penulis: Septian Asriadi Putra 1 ,  Rara Juniar Varina 2

## Afiliasi:
Pemerintah Provinsi Riau, Indonesia 1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jatinangor, Indonesia 2 Email: septianasriadi9@gmail.com 1 , rarajuniarvarina10@gmail.com 2
©2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) DOI : https://doi.org/10.33701 / jtpm.v1i2.2071 *Penulis Korespondensi Septian Asriadi Putra Pemerintah Provinsi Riau Email: septianasriadi9@gmail.com Diterima: 13 Agustus 2021 Direvisi: 25 September 2021 Publikasi Online : 13 Desember 2021

## Abstract
The implementation of a good accrual-based Government Accounting Standard (SAP) will influence the opinions given by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) to the Regional Financial Management. The BPK’s Inspection Results Report in Bengkulu City in 2018 to 2020 shows that the opinion given is Unqualified Opinion (WTP). The aim of this journal is to comprehend and analyze the implementation of the accrual-based Government Accounting Standard seen from standard aspect and policy target, resources, organization relationships, socio-political and economy conditions, and the disposition of the implementor. The journal methodology uses qualitative approach, using descriptive method, and studied with inductive approach. The data analysis technique uses data reduction, presentation and verification. Based on the researcher’s internship, it shows that the implementation of the good accrual-based SAP in Local Government Financial Reports (LKPD) in Bengkulu City, particularly by Office of Regional Finance and Assets (BPKAD) has been running accordance with the laws and regulation, yet still needs to improve the quantity and quality of the human resources of budgeting management in every Regional Government Organization (OPD) in Bengkulu City.
Keywords: Accrual based; government accounting standards; implementation; WTP opinion

## Abstrak
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang baik dalam penyajiannya akan mempengaruhi opini yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kota Bengkulu dari tahun 2018 sampai 2020 menunjukkan opini yang diberikan ialah Wajar Tanpa  Pengeculian (WTP). Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk memahami dan menganalisis implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dilihat dari aspek standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, kondisi sosial politik dan ekonomi, dan disposisi implementor. Metodologi penulisan jurnal ini menggunakan metode penulisan kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif, dan dikaji dengan pendekatan induktif. Teknik analisi data menggunakan  reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.  Berdasarkan hasil magang riset terapan pemerintahan penulis, dapat diketahui Implementasi SAP berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan  Pemerintah Daerah (LKPD)  Kota Bengkulu, khususnya oleh  BPKAD sudah berjalan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan, namun masih perlu peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengelolala anggaran pada setiap OPD Kota Bengkulu.
Kata kunci: Basis akrual; Implementasi; Opini WTP ; Standar akuntansi pemerintahan
PENDAHULUAN Sistem pemerintahan di negara Indonesia telah mengalami perubahan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi pada tahun 1998. Pada masa lalu pemerintah Indonesia menganut sistem sentralisasi yang memusatkan seluruh kewenangan berada ditangan pemerintah pusat. Sistem ini kemudian diubah menjadi desentralisasi yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan desentralisasi berarti penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi. Tetapi Undang-Undang tersebut telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur urusan pemerintahannya secara mandiri dan kepentingan masyarakat daerah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.
Perubahan pada sistem pemerintahan tersebut berdampak besar terhadap penyelenggaraan dan ruang lingkup pemerintah yang berdampak pula pada sistem keuangan pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah dituntut harus dapat mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki setiap daerah tersebut. Seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya keuangan yang dikelola dengan baik. Untuk itu dengan dilakukannya penerapan prinsip kepemerintahan yang baik (Good Governance) pemerintah tentunya dapat mewujudkan sistem keuangan pemerintahan yang baik pula. Seperti yang diatur di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian dituangkan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan (juklak) di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa pengelolaan
keuangan daerah adalah rangkaian keseluruhan kegiatan yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan  keuangan daerah. Selanjutnya di dalam Bab V juga disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, terbuka, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pengelolaan secara efisien, ekonomis, efektif, terbuka, bertanggung jawab, tertib, dan taat pada aturan perundang-undangan menjadi latar belakang lahirnya sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menjadi langkah awal dimulainya pengelolaan keuangan negara. Dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia paling lambat 5 tahun dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak undang-undang ini diberlakukan.
Dalam jangka waktu tersebut Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman daerah untuk melaksanakan amanat dari pemerintah pusat untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Akuntansi berbasis akrual merupakan sistem akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi itu terjadi, tanpa memperhatikan waktu kas ataupun setara kas diterima.
Menteri Dalam Negeri juga telah menetapkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Penerapan akuntansi berbasis akrual
menghasilkan 7 laporan keuangan pokok, yakni Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran (SAL), Laporan Arus Kas (LAK), Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Setelah aturan SAP berbasis akrual disahkan. Pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di Kota Bengkulu telah dilaksanakan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dalam upaya memberikan gambaran yang lengkap atas posisi keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya dijabarkan oleh Pemerintah Daerah kota Bengkulu dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah lalu dalam Pasal 95 Ayat 3 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2017 Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Walikota Bengkulu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kota Bengkulu diwajibkan melaporkan pengelolaan keuangan atas APBD kepada stakeholder yang berwenang hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah (berdasarkan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010). Laporan Keuangan yang mutu kualitasnya baik dapat terwujud dari pemahaman kapasitas sumber daya manusianya, disini sumber daya manusia yang dimaksud ialah aparatur atau staf pengelola keuangan pemerintahan daerah. Staf di BPKAD Kota Bengkulu saat ini, sedikit cenderung resisten terhadap perubahan, namun sudah mulai perlahan adaptif.
Diperlukan juga fasilitas yang mendukung, seperti sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual ini. Sarana dan prasarana yang dimaksud ialah alat penunjang dalam mendukung berhasilnya suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Seperti adanya alat penunjang hardware
dan software yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual, maka sistem yang beroperasi akan berjalan dengan efektif dan efisien pula.
Untuk mengukur hasil dari pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual tentunya dapat melihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang berupa opini atas pemeriksaan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berikut adalah perolehan opini dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.
Tabel 1. Perolehan Opini BPK RI Terhadap LKPD Kota Bengkulu
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Opini WDP WDP WDP WTP WTP WTP
Sumber : BPKAD Kota Bengkulu, 2021
Berdasarkan  Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Tahun 2020, Kota Bengkulu kembali menerima opini WTP yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian, prestasi ini telah diraih 3 kali berturut-turut oleh Pemerintah Daerah Kota  Bengkulu yakni dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Akan tetapi walaupun sudah meraih opini WTP, tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota  Bengkulu dalam LKPD tersebut.
Berikut beberapa temuan sebagai faktor penghambat optimalnya penyajian LKPD Kota Bengkulu, yakni :
1. Penerapan standar akuntansi berbasis akrual yang belum terealisasi dengan sempurna, masih ada beberapa laporan keuangan yang belum sesuai SAK.
2. Penatausahaan aset belum cukup optimal dalam mendukung penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020.
3. Sumber daya aparatur penyusun laporan keuangan Kota Bengkulu belum sepenuhnya berkompeten.
4. Belum memahaminya beberapa pegawai terhadap perubahan kebijakan berbasis akrual karena sudah terbiasa
menerapkan kebijakan akuntansi berbasis kas.
Kendala-kendala yang dijelaskan diatas menjadi permasalahan bagi Pemerintah Kota Bengkulu untuk dapat melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual secara efektif atas LKPD Kota Bengkulu. Maka dari itu diperlukan analisa terhadap OPD yang menentukan setiap kebijakan yang diterapkannya dalam melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yakni oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ditambah lagi dengan situasi pandemi saat ini memang tidak bisa kita pungkiri, sehingga isi pelaporan keuangan harus dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini. Walaupun juga sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada kondisi pandemi Covid- 19 saat ini, memadainya suatu pengungkapan akan menghasilkan transparansi atau keterbukaan yang dibutuhkan bagi pengguna laporan keuangan.
Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi SAP Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu”.
Keuangan daerah yaitu seluruh hak dan kewajiban daerah pada penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut Suwanda dan Moenek (2019, hal. 11) menjelaskan bahwa “Pengelolaan keuangan daerah ialah bagian integral dari manajemen anggaran publik yang menggambarkan terkait perhitungan APBD, dimulai dari proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan hingga evaluasi pendayagunaan keuangan”.
Siklus pengelolaan keuangan daerah adalah rangkaian keseluruhan kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan keuangan daerah. Yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat untuk masyarakat. Laporan keuangan ialah laporan yang terstruktur terkait posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan tertentu. Menurut Sinurat (2018, hal.  117) bahwa Laporan Keuangan adalah :
Laporan terstruktur yang berisikan terkait posisi keuangan dan juga sejumlah transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Laporan keuangan ini memiliki tujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Menurut D. Van Meter dan C. Van Horn ( a model of the policy implementation process ) dalam Leo Agustino (2017, hal. 133) terdapat 6 variabel yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan yakni :
Standar dan sasaran kebijakan merupakan acuan ataupun pedoman yang jelas serta terukur dalam implementasi kebijakan.
Sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia yang memadai sangat diperlukan dalam mendukung implementasi suatu kebijakan. Sumber daya lain yang juga perlu diperhitungkan ialah sumber daya finansial dan waktu.
Karakteristik organisasi pelaksana, organisasi pelaksana memiliki ciri atau karakteristik pada kinerjanya. Hal  ini merupakan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan lainnya, sehingga pelaksananya dituntut untuk disipilin dan ketat dalam menjalankan kebijakan tersebut.
Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, koordinasi dan komunikasi yang semakin baik di antara pihak- pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kegiatan pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan lancar serta meminimalisir kesalahan-kesalahan kecil.
Disposisi  implementor (sikap para pelaksana), kebijakan ‘top down’ (dari atas) adalah

## kebijakan yang akan implementor laksanakan.
Dalam kebijakan ‘top down’ ini sangat mungkin para pengambil keputusannya kurang mengetahui kebutuhan atau permasalahan yang masyarakat  ingin selesaikan. Oleh karena itu dibutuhkan disposisi implementor yang berkomitmen dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi sosial, politik dan ekonomi, dukungan bagi implementasi kebijakan meliputi sumber daya ekonomi, karakteristik para partisipasan, dan para elit politik dalam mendukung atau menolak kebijakan yang ada saat ini, dan juga bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungannya.
Gambar  1. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn
Menurut Moenek, Suwanda dan Rachmat  (2020, hal.  37)  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah “Prinsip- prinsip akuntansi yang diimplementasikan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah”. Laporan Keuangan wajib sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku saat ini, standar tersebut dijadikan pedoman dalam pembuatan laporan keuangan masing-masing daerah agar tidak ada perbedaan dan semua sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Menurut IPSAS yang diterjemahkan dalam buku Sinurat (2018, hal. 16) Basis Akrual adalah : Dasar akuntansi yang mengakui adanya transaksi keuangan dan peristiwa ekonomi lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi. Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.
Laporan Keuangan, berdasarkan Pernyataan SAP (PSAP) 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan adalah laporan terstruktur terkait posisi keuangan dan sejumlah transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Berdasarkan peraturan pemerintah diatas dijelaskan lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 laporan keuangan pokok berbasis akrual terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan yang berisikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang tiap- tiapnya dapat diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), laporan yang berisikan informasi terkait kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir. Neraca, laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan meliputi aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Operasional (LO), laporan yang berisikan  informasi  terkait  seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Arus Kas (LAK), laporan yang didalamnya terdapat informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), laporan yang didalamnya terdapat  informasi tentang perubahan ekuitas yang meliputi ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), laporan yang menyajikan informasi terkait
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK. Pengelolaan keuangan pemerintah disusun dalam sistem akuntansi pemerintah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah sebagai mandat dari Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah akan memberikan dampak perubahan dalam sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Menurut Pasal 1 Angka 10  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Basis akrual merupakan basis yang mengakui adanya pengaruh transaksi pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan”.
METODE Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2018,  hal.  86) adalah “Suatu penelitian untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membandingkan dengan variabel yang lainnya”. Menurut Sugiyono (2019, hal.  18) tentang metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif ialah metode yang berdasarkan  pada filsafat postpositivisme yang berguna untuk meneliti pada keadaan obyek yang alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan  (triangulasi), analisis data dengan pendekatan induktif, dan juga hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari generalisasi. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk mengumpulkan informasi secara faktual dan detail, serta menggambarkan realita yang sebenarnya.
Maka penelitian deskriptif kualitatif ialah suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi dari sekumpulan kata-kata yang disusun dengan baik, di mana
instrumen kuncinya ialah peneliti itu sendiri, teknik pengumpulan data dilaksanakan secara triangulasi, analisis data dengan pendekatan induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari pada generalisasi. Pendekatan  induktif menurut Sugiyono (2018, hal.  482) bahwa “Suatu analisa diambil dari data yang didapatkan, kemudian dikembangkan menjadi hipotesa. Lalu dicarikan lagi data secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesa tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul sebelumnya”.
Penggunaan metode deskriptif untuk desain penelitian kualitatif melalui pendekatan induktif adalah untuk menggambarkan masalah yang ditemukan berdasarkan fakta yang bersifat khusus kemudian meneliti dan menyelesaikan masalah yang bersifat umum.
Berdasarkan pemahaman mengenai pendekatan penelitian diatas, maka metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metodologi penulisan kualitatif dengan metode deskriptif, dan dikaji dengan pendekatan induktif yang bertujuan untuk menggambarkan dengan sistematis berupa fenomena dan realitas yang ada dilapangan secara aktual sehingga membangun pengetahuan yang logis dalam menggali apa yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian. Pada penelitian ini akan menggambarkan pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada LKPD Kota Bengkulu serta berbagai upaya yang dilakukan BPKAD Kota Bengkulu dalam mengatasi kendala yang dihadapi pada pengelolaan laporan keuangan dan aset daerah.
Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yang mana penulis telah membuat daftar pertanyaan yang informannya dapat menjawab serta bisa menyampaikan pendapatan dan sudut pandangnya. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada unsur struktural dan fungsional pada BPKAD Kota Bengkulu.
Sugiyono (2019, hal.  203) menjelaskan bahwa, “Observasi tidak hanya terbatas pada orang saja, tetapi juga pada obyek alam yang lainnya”. Pada penelitian ini teknik observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan
secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti sehingga peneliti dapat mengamati secara langsung mengenai kejadian-kejadian yang berlangsung untuk tujuan pengumpulan data yang selektif dan sistematis untuk menghasilkan data yang akurat.
Menurut Sugiyono (2018, hal.  476) mengenai dokumentasi bahwa, “Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan dalam rangka memperoleh data dan informasi dalam bentuk dokumen, arsip, gambar serta buku yang dapat mendukung penelitian peneliti”. Teknik dokumentasi ini tergolong dalam jenis data sekunder karena sudah lebih dulu dikelola oleh pihak pertama. Dengan adanya dokumen- dokumen yang berisi data terkait perkembangan yang diteliti, pemecahan terhadap masalah akan mudah. Pada kegiatan penelitian ini, penulis akan mengambil dokumentasi dari peraturan, surat dan arsip lainnya  yang ada di BPKAD Kota Bengkulu.
Menurut pandangan Sugiyono (2019, hal. 206) tentang teknik analisis data yaitu : Suatu proses dalam mengolah dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, keterangan di lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori- kategorinya, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola tertentu, memilih mana yang penting dan yang akan ditindaklanjuti, dan menarik kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Berikut beberapa aktivitas dalam pelaksanaan analisis data ialah:
1. Reduksi Data ( Data Reduction )
Reduksi data ialah serangkaian kegiatan merangkum poin-poin penting, melakukan penyederhanaan, pengorganisasian serta transformasi data dari catatan pada saat dilapangan.
2. Penyajian Data ( Data Display )
Penyajian data merupakan sekelompok informasi yang tersusun memungkinkan adanya pengambilan tindakan. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dalam bentuk penjelasan singkat, hubungan antar kategori, serta flowchart. Dengan
ini akan memudahkan peneliti memahami dan menyusun kerja kedepannya.
3. Menarik Kesimpulan ( Conclusion Drawing ) Menarik kesimpulan adalah suatu kegiatan analisis sebagai bagian dari konfigurasi yang utuh dan mulai melihat makna suatu benda, pola, catatan maupun penjelasan. Di dalam penelitian kualitatif, suatu kesimpulan dapat menjadi jawaban rumusan masalah yang telah ditentukan diawal ataupun mungkin juga tidak, dikarenakan dalam penelitian masalah dan rumusan akan berkembang setelah dilakukan turun langsung di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan teori yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu teori implementasi Menurut D. Van Meter dan C. Van Horn ( a model of the policy implementation process ) dalam Leo Agustino  (2017, hal.  133)  terdapat 6 variabel yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan yaitu : standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, disposisi implementor (sikap para pelaksana),  dan kondisi sosial, politik dan ekonomi.
A. Standar dan Sasaran Kebijakan Dalam rangka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual Kota Bengkulu mengacu pada SAPD terbaru yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sebagai SOP dalam mengerjakan dan menyusun laporan keuangan hal ini berlaku bagi seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Bengkulu.  Selanjutnya pemerintah kota Bengkulu telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang mendasar pada Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 dan ketentuan-ketentuan lain yang relevan untuk menjadikan apakah LKPD yang ada di kota Bengkulu telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah menjadi standar operasional prosedur pelaksanaan agar laporan keuangan yang berkualitas dapat terwujud.

## Berdasarkan hasil wawancara dengan
Bapak Yudi Susanda selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu pada hari jumat tanggal 29 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB, mengatakan bahwa : Pemerintah Kota Bengkulu dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dijelaskan melalui peraturan walikota Kota Bengkulu Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perwali Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang telah disesuaikan dengan SAP berbasis akrual yang dijadikan sebagai landasan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Bengkulu Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu telah melaksanakan standar penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang berbasis akrual.
Selain itu, diperkuat dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Hendra Kurniawan, SE selaku Kepala Subbid Pelaporan dan Pembukuan pada hari jumat tanggal 29 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB dengan, mengatakan bahwa : Pelaksanaan pelaporan keuangan daerah di Kota Bengkulu terkhususnya di BPKAD Kota Bengkulu telah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dengan mengikuti standar yang berlaku sesuai perintah yang tercantum dalam peraturan PP 71 Tahun 2010 serta menyiapkan SOP terkait pelaksanaan sistem baru tersebut yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Berdasarkan pendapat diatas, dapat dinilai bahwa untuk setiap pelaksanaan tugas dan pekerjaan telah dibuat standar operasional prosedur yang dimaksudkan agar setiap pelaksana tugas melakukan pekerjaan dengan berdasar pada pedoman yang telah ditetapkan yakni SOP setiap satuan tugas.
B. Sumber Daya Aspek dari sumberdaya yang dikaji yakni dari : Staf, Wewenang, Informasi, dan Fasilitas- fasilitas.
Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di BPKAD Kota Bengkulu Tahun 2021 NO  PENDIDIKAN
JENIS KELAMIN JUMLAH LAKI-LAKI  PEREMPUAN 1. S.3 - - - 2. S.2 6 4 10 3. S.1 18 8 26 4. D.IV - - - 5. D.III 1 2 3 6. D.II - - - 7. D.I - - - 8. SLTA 5 1 6 9. SLTP - - - 10. SD - - - JUMLAH 30 15 45
Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian BPKAD Kota Bengkulu,
2021 Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pendidikan tertinggi yang dimiliki pegawai BPKAD Kota Bengkulu yakni tingkat Strata 2 yang berjumlah 10 orang. Sedangkan pendidikan yang terendah yang dimiliki pegawai BPKAD Kota Bengkulu yakni tingkat pendidikan SLTA yang berjumlah 6 orang. Tingkat pendidikan yang paling banyak didominasi oleh Pegawai BPKAD Kota Bengkulu yakni tingkat Strata 1 yang berjumlah 26 orang. Dilihat dari tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang pegawai pada BPKAD Kota Bengkulu sudah cukup baik, yang ditunjukkan dengan dominan pegawai sudah sarjana. Menurut hasil wawancara penulis dengan  Bapak Fahriandi, SE selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan di Kantor BPKAD Kota Bengkulu pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB :
Pegawai di BPKAD Kota Bengkulu saat sekarang ini yang memahami akuntansi mungkin hanya beberapa, paling yang mahir itu dibidang kita hanya Hendra di subbid pelaporan dan pembukuan tetapi ada juga yang paham tetapi itu pun tidak begitu mahir, selanjutnya juga kelemahan lainnya ialah jumlah pegawai nya sendiri, terutama pada bidang aset yang mengerti tentang akuntansi berbasis akrual ini pun hanya
1 orang jadi diharapkan ada penambahan jumlah pegawai. Kesiapan dari sisi SDM yang ada saat ini belum seperti yang diharapkan, Karena belum idealnya jumlah pegawai secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah pegawai yang berlatar akuntansi dan pekerjaan yang mereka kerjakan, maka kedepannya akan terus menjadi salah satu prioritas perekrutan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki terutama dibidang pengelolaan keuangan dan anggaran dan menguasai komputerisasi dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan  Bapak Hendra Kurniawan, SE selaku Kepala Subbid Pelaporan dan Pembukuan pada hari jumat tanggal 29 Oktober  2021 pukul 10.00 WIB : SAP berbasis akrual sendiri sudah disosialisasikan melalui peraturan walikota sejak tahun 2015 dan kita telah mengaplikasikannya juga sejak tahun 2016 yakni saat membuat laporan keuangan Tahun 2015. Jika kita tidak menerapkan SAP berbasis akrual maka opini hasil temuan dari BPK RI yang didapat pasti disclaimer , maka dari itu kita terus membenahi akan koreksi-koreksi mengenai laporan keuangan yang dibuat untuk mencapai hasil yang maksimal.
Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa BPKAD Kota Bengkulu benar-benar serius menanggapi tentang penerapan dari akuntansi berbasis akrual ini karena Kepala BPKAD sendiri telah menghimbau pegawai yang dibawahnya untuk menerapkan SAP berbasis akrual yang sesuai dengan intruksi dari Walikota Bengkulu yang juga mendapat perintah dari pemerintah pusat, dengan harapan tercapainya laporan keuangan yang berkualitas dan dapat meningkatkan opini BPK RI. Salah satu tugas dan fungsi BPKAD adalah melakukan pembinaan teknis penyelenggaran fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Ini juga terkait dengan memberikan informasi kepada tiap perangkat daerah lainnya mengenai informasi- informasi terbaru dalam bidang akuntansi. Informasi tersebut bisa berupa perubahan-
perubahan akun yang harus di informasikan kepada tiap perangkat daerah. Kejelasan informasi yang disampaikan akan membantu kinerja para pengelola keuangan dalam pembuatan laporan keuangan. Kesiapan dan kesanggupan para pengelola keuangan akan menghasilkan kemampuan menyiapkan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat yang merupakan laporan keuangan yang berkualitas tentu selanjutnya akan berdampak baik pada pemberian opini untuk LKPD Kota Bengkulu.
Sarana dan prasarana yang lengkap dan berspesifikasi tinggi dapat menunjang jalannya aplikasi pengelola keuangan daerah dan kapasitas serta kapabilitas aparatur pemerintah khususnya yang terkait langsung dengan proses pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahriandi, SE selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan di Kantor BPKAD Kota Bengkulu pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB, mengatakan bahwa : Faktor utama yang sangat diperlukan untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar adalah selain adanya sumber hukum yang mengatur dengan jelas teknis pelaksanaan suatu kebijakan, juga tersedianya fasilitas pendukung atau peralatan kerja seperti personal komputer dan aplikasi yang dapat membantu pengelolaan keuangan daerah.
Dari Hasil wawancara diatas penulis memperkuat informasi mengenai fasilitas yang tersedia di BPKAD Kota Bengkulu.
C. Karakteristik Organisasi Pelaksana Selain kompetensi yang dimiliki, ada faktor lain yang harus diperhatikan dalam penempatan seorang aparatur yaitu karakter dari aparatur itu sendiri. Karakter akan menentukan kualitas kerja dari seorang aparatur apabila aparatur tersebut memiliki karakter yang baik maka akan baik juga pekerjaan yang dilakukannya. Karakter yang harus dimiliki oleh seorang aparatur seperti sifat jujur, berkomitmen, demokratis, dapat bekerjasama, tepat waktu, disiplin dan tidak mencampurkan antara urusan pekerjaan dengan pribadi sehingga apabila seorang aparatur telah menempati suatu
posisi yang penting dia tidak akan menyalahgunakan wewenangnya dalam hal ini melakukan tindak KORUPSI.
D. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan Keterkaitan antara organisasi yang menjalankan kebijakan harus berjalan dengan seimbang. Tentunya diperlukan komunikasi antar organisasi yang baik sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Dibutuhkan hubungan antar organisasi yang baik dalam pelaksanaanya. Komunikasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu berupa proses penyampaian dan perkenalan serta sosialisasi substansi kebijakan terbaru terkait  standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
E. Disposisi Implementor (sikap para pelaksana) Sumber daya aparatur pemerintah yang memiliki kualitas yang tinggi sangat diperlukan untuk menunjang jalannya pemerintahan terkhusus dibidang pengelolaan keuangan daerah, Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengetahui kapasitas dan kapabilitas dari setiap anggotanya, dengan demikian pemimpin dapat menentukan posisi yang tepat sesuai dengan kompetensi dari anggotanya. Hal itu akan sangat menentukan proses pelaksanaan kegiatan suatu organisasi dalam hal ini dalam pemerintahan.
Standar Akuntansi Berbasis akrual dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila telah didukung oleh pelaksana yang baik pula. Sikap- sikap dari implementor seperti yang disebut diatas sangat penting sebagai bahan pertimbangan efektif atau tidaknya pelaksanaan suatu substansi akrual tersebut secara continue. Prinsip right man in the right place sangat diprioritaskan dalam hal ini.
F. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, respon para partisipan yakni mendukung atau menolak dalam mendukung implementasi kebijakan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudi Susanda selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu pada hari jumat tanggal 29 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB, mengatakan bahwa : Terkait dengan pihak luar dalam artian elit politik disini ialah Walikota Bengkulu, tentunya itu tidak ada kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan bahkan elit politik pun tidak tau akan penerapan SAP berbasis akrual ini, yang mereka tau adalah hasil akhir dari opini yang diberikan BPK RI mengenai LKPD Kota Bengkulu. Tetapi Walikota Bengkulu ikut andil dalam mensosialisasikan SAP berbasis akrual ini dengan mengeluarkan peraturan Perwali No.38 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perwali No 48 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.
Terkait dengan kondisi lingkungan lainnya seperti sosial, politik dan ekonomi tidak terlalu menjadi sesuatu yang berpengaruh dalam penerapan SAP berbasis  akrual, hanya saja tanggapan dari masyarakat dan elit politik lainnya terhadap hasil akhir dari opini atas LKPD Kota Bengkulu yang merasa puas apabila kota Bengkulu mendapatkan opini WTP, ini dianggap sebagai prestasi yang harus  dapat dipertahankan.
G. Upaya yang dilakukan oleh BPKAD Kota Bengkulu dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Berdasarkan data yang didapat dilokasi magang riset terapan pemerintahan di BPKAD Kota Bengkulu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu dan khususnya kantor BPKAD Kota Bengkulu antara lain: Dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terukur sebagai acuan dan pedoman dalam implementasi SAP berbasis akrual dalam mempertahankan opini WTP BPK RI. Standar dan sasaran kebijakan SAP berbasis akrual sudah jelas di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Pusat Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual yang dijabarkan kembali oleh Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 sebagai SOP dalam mengerjakan dan menyusun
Laporan Keuangan hal ini berlaku bagi seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Bengkulu. Selanjutnya Kota Bengkulu pada Tahun 2015 telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang menjadi dasar atas pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual. Sasaran yang sudah jelas tidak akan berhasil tanpa peran dari pelaksana. Keterkaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam permasalahan ini ditemukan kendala yang terjadi pada pelaksana dalam hal ini pegawai BPKAD yang cenderung kurang mengerti akan SOP yang telah diberikan dan terkesan bekerja agak lambat dikarenakan oleh faktor kerumitan dari Basis Akrual sendiri. Upaya Pemerintah dalam menanggapi permasalahan tersebut dengan mendukung penerapannya dengan menyiapkan IT System berupa perangkat lunak yakni SIMDA. Adapun SIMDA yang digunakan ini merupakan hasil kerjasama dengan BPKP selaku pengembang perangkat lunak ini. Terkait dengan hal ini pemerintah Kota Bengkulu terkhususnya BPKAD Kota Bengkulu telah menggunakan SIMDA versi terbaru yang telah disesuaikan dengan akuntansi berbasis akrual yang diharapkan dapat memudahkan tenanga kauntansi dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual tepat waktu sehingga laporan keuangan yang disusun akan menghasilkan lapoan keuangan yang berkualitas. Sumber Daya Aparatur yang mengelola SAP berbasis akrual masih perlu ditambah dalam segi jumlah dan ditingkatkan kompetisinya melalui  pendidikan dan pelatihan tentang keuangan dan anggaran sekaligus pelatihan yang menggunakan website online pada OPD.
Masalah yang dihadapi Pemerintah Kota Bengkulu terkait dengan Sumber Daya adalah masih kurangnya jumlah pelaksana dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual yang berlatarbelakang akuntansi. Pemecahan masalah yang dapat dilakukan yakni dengan cara melakukan pemetaan terlebih dahulu terkait jumlah tenaga kerja akuntansi yang ada, dan ternyata tenaga kerja akuntansi Kota Bengkulu memang masih kurang dan harus dilaksanakan
perekrutan SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi bagi tiap perangkat daerah yang masih kurang tersebut.
Selanjutnya mengenai permasalahan SDM yang beberapa belum memahami tentang akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini, cara mengatasinya dengan melakukan identifikasi di seluruh perangkat daerah termasuk BPKAD siapa saja yang butuh ilmu akuntansi berbasis akrual, dan ternyata PA, PPK, PPTK, bendahara penerimaan dan pengeluaran, tenaga akuntan yang ada membutuhkannya. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Bengkulu melakukan pendidikan dan pelatihan tentang keuangan dan anggaran sekaligus pelatihan yang menggunakan website online pada OPD.
Diupayakan membangun sistem teknologi informasi dalam bentuk website pada BPKAD yang online dan terhubung kepada seluruh perangkat daerah di Kota Bengkulu Permasalahan terkait hubungan yang terjalin antar organisasi dalam hal ini ialah BPKAD dengan OPD lainnya adalah sulitnya dalam memperoleh informasi yang terupdate dari OPD lain terkait dengan informasi keuangannya. Seharusnya OPD tersebut telah online dengan cara telah membuat website kantornya dan menghubungkannya (connected) dengan BPKAD agar menyampaikan suatu informasi berjalan dengan lancar. Tetapi pada kenyataan nya masih terdapat OPD yang belum mengonlinekan dalam artian belum mempunyai website kantor jika pun ada informasi yang ada di websitenya adalah informasi lama yang jarang sekali di update. Ini adalah bentuk ketidak transparan OPD terhadap informasi kantor nya.
Upaya yang dilakukan pemerintah kota Bengkulu dalam hal ini ialah Walikota Bengkulu sendiri yang telah menghimbau tiap kepala OPD untuk segera meng-onlinekan server kantor masing-masing kantor OPD dalam bentuk website kantor dalam rangka meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat dan menjadikan BPKAD Kota Bengkulu sebagai percontohan bagi OPD lain yang harapkan apabila pimpinan kepala daerah yang sudah menghimbau langsung maka dapat dilaksanakan oleh OPD dibawahnya.
Disposisi implementor masih belum menunjukkan  disiplin yang tinggi dan belum terciptanya tertib administrasi penerapan SAP berbasis akrual Upaya yang dilakukan Kota Bengkulu sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah Kota Bengkulu dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang diharapkan menghasikan laporan keuangan yang berkualitas dan memperoleh opini WTP adalah berupa komitmen pimpinan. Walikota Bengkulu telah berkomitmen untuk menjadikan Kota Bengkulu tertib Administrasi dalam rangka menertibkan administrasi tiap kegiatan pelayanan masyarakat di tiap kantor OPD di Kota Bengkulu dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kota Bengkulu dengan memberitahu tiap perangkat daerah termasuk BPKAD untuk membuat fakta integraitas untuk birokrat yang ada dalam penyusunan laporan keuangan berupa pernyataan diatas materai bahwa telah siap untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual. Ini dibuat karena laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD ini disusun dari gabungan seluruh laporan keuangan tiap perangkat daerah.
Fakta integritas ini dibuat agar perangkat daerah benar-benar harus patuh dalam melaksanakan Akuntansi berbasis akrual dan juga patuh dalam mengumpulkan laporan keuangan tepat waktu serta menciptakan suasana saling berlomba-lomba untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan dihadiahi dengan cara memberikan dana insentif atau TPP kepada Pegawai BPKAD terkhusus yang mengelola serta membuat laporan keuangan. Agar para pelaksana dapat termotivasi akan adanya tambahan gaji dan bersikap lebih disiplin dalam mengerjakan pekerjaannya.

## KESIMPULAN
Implementasi SAP berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan  Pemerintah Daerah (LKPD)  Kota Bengkulu, khususnya oleh  BPKAD sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, namun masih perlu peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengelolala anggaran pada setiap OPD, perlu adanya sistem aplikasi teknologi
informasi dalam bentuk website yang online ke semua OPD Kota Bengkulu. Disamping itu juga diperlukan peningkatan pengawasan langsung atasan kepada semua level baik ditingkat Pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh selama melakukan riset penelitian pemerintahan di Kota Bengkulu, maka ditemukan faktor penghambat dalam proses implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual, antara lain :
a. Belum adanya Standar dan Sasaran yang jelas dan terukur dalam bentuk  Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penerapan SAP berbasis akrual dan penyusuanan laporan keuangan.
b. Kurangnya kompetensi dari  sumber daya  aparatur dalam penerapan SAP berbasis akrual, di samping jumlah aparatur yang masih terbatas dalam bidang pengelola keuangan dan anggaran
c. Belum terconnectednya website dari BPKAD ke OPD di Kota Bengkulu, sehingga menyulitkan dalam operasi.
d. Pengelola SAP pada BPKAD belum menunjukkan disiplin dan kerja  yang maksimal, menyebabkan tidak terciptanya tertib administrasi penerapan SAP berbasis akrual dan berdampak terhadap pengelola di OPD.
Pemerintah Kota Bengkulu telah berupaya mengoptimalkan penerapan SAP berbasis akrual melalui :
a. Dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terukur sebagai acuan dan pedoman dalam implementasi SAP berbasis akrual menuju opini WTP BPK RI.
b. Sumber Daya Aparatur yang mengelola SAP berbasis akrual masih perlu ditambah dalam segi jumlah dan ditingkatkan kompetisinya melalui pendidikan dan pelatihan tentang keuangan dan anggaran sekaligus pelatihan yang menggunakan website online pada OPD.
c. Diupayakan membangun sistem teknologi informasi dalam bentuk website pada BPKAD yang online dan terhubung kepada seluruh perangkat daerah di Kota Bengkulu.
d. Disposisi implementor masih belum menunjukkan disiplin yang tinggi dan belum terciptanyan tertib administrasi penerapan SAP berbasis akrual, diperlukan komitmen untuk menjadikan Pemerintah Kota Bengkulu sebagai wilayah tertib administrasi terkait pengelolaan keuangan daerah dalam mempertahankan opini WTP.
Berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi yang diajukan penulisi dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yaitu diperlukan peningkatan kualitas SDM Aparatur melalui pelatihan teknis terkait SAP berbasis akrual dan bila ada penambahan staf atau pegawai, diperlukan pegawai yang memikili pengetahuan dan keterampilan berbasis akrual, Pemanfaatan teknologi informasi yang sudah ada, harus dapat menjawab tuntutan sebuah sistem atau aplikasi yang on-line kesemua OPD yakni “ Website “, sehingga penerapan SAP berbasis akrual laporan keuangan dapat terkendali dengan baik, Pimpinan OPD sebagai pengguna anggaran agar melakukan pengawasan langsung atasan pada semua level pimpinan secara berkala, serta Pemerintah Kota Bengkulu perlu lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai khususnya yang menangani tugas pengelola SAP berbasis akrual dengan memberikan tambahan tunjangan kinerja secara proporsional.

## REFERENSI
Buku Agustino Leo. (2017). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta. Marja, S. (2018). Akuntansi Keuangan Daerah . Bogor: Ghalia Indonesia. Reydonnyzar, M., dan, Dadang S. (2019). Good Governance  Pengelolaan  Keuangan  Daerah . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Reydonnyzar, M., Dadang, S., & Basuki,   R.
(2020). Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Sugiyono.  (2018). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung:  Alfabeta. Sugiyono.  (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Jurnal Hariyanto, A. (2014). Penggunaan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. Dharma Ekonomi , 19 (36).
Kiranayanti, I. A. E., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 16 (2), 1290-1318. Mu’am, A. (2015). Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintah di Indonesia. Jurnal Lingkar Widyaiswara , 2 (1), 38-46. Juwita, R. (2013). Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Trikonomika , 12 (2), 201- 214. Nugraheni, P., & Subaweh, I. (2011). Pengaruh
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis , 13 (1). Adhi, D. K., & Suhardjo, Y. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintah kota Tual). JURNAL STIE SEMARANG (EDISI ELEKTRONIK) , 5 (3), 93-111.
Peraturan Perundang Undangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah  Undang- Undang  Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar  Akuntansi

## Pemerintahan Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun  2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Pokok -  Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020  Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah