## IMPLEMENTASI FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) TERHADAP PEMBANGUNAN DESA PELEM,
KECAMATAN KARANGREJO, KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2010-2014

## Nur Indra Kurniawan
Abstrak
emerintah membuat peraturan mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan  yang  salah  satunya  yaitu  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  (LPM)  sebagai  penyalur  pembangunan  untuk  percepatan
pembangunan  pedesaan.Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan dan  implementasi  fungsi  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  terhadap pembangunan  Desa  Pelem,  Kecamatan  Karangrejo,  Kabupaten  Magetan  tahun 2010-2014.Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Pelem,  Kecamatan  Karangrejo, Kabupaten Magetan selama enam  bulan,  yaitu pada Februari sampai dengan Juli 2015.Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.Sumber  data  yang digunakan  adalah  sumber  primer  dan  sekunder.Pengumpulan  data  menggunakan observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.Teknik  keabsahan  data  menggunakan triangulasi.Analisis  data  menggunakan  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  pembangunan  di  Desa  Pelem,  Kecamatan  Karangrejo,  Kabupaten Magetan  sudah  cukup  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  infrastruktur  misalnya pengadaan jalan di Desa Pelem yang sudah diaspal semua, pembuatan saluran air, penyediaan  MCK  umum,  pembuatan  kios,  pembuatan  talut,  dan  perenovasian Kantor  Kepala  Desa.  Implementasi  fungsi  LPM  terhadap  pembangunan  Desa Pelem,  Kecamatan  Karangrejo,  Kabupaten  Magetan  ada  yang  sudah  berjalan dengan  baik  dan  ada  yang  belum.Fungsi  tersebut  meliputi  sebagai  lembaga penanaman  dan  pemupukan  rasa  persatuan  dan  kesatuan  masyarakat  desa, pengoordinasian perencanaan pembangunan, pengoordinasi perencanaan lembaga kemasyarakatan,  perencanaan  kegiatan  pembangunan  secara  partisipatif,  dan penggalian  dan  pemanfaatan  sumber  daya  kelembagaan  untuk  pembangunan  di desa.
Kata Kunci: Lembaga PemberdayaanMasyarakat, Pembangunan, Pedesaan
Mahasiswa Prodi PPKn IKIP PGRI Madiun
P

## PENDAHULUAN
Perkembangan  pembangunan hanya berkecimpung di daerah perkotaan  sedangkan  secara  umum, Indonesia  masih  didominasi  oleh pedesaan.  Pembangunan  desa  masih memiliki  berbagai  permasalahan, seperti  adanya  desa  terpencil  atau
terisolasi dari pusat-pusat pembangunan  ( center  of  excellent ), masih  minimnya  prasarana  sosial ekonomi,  dan  penyebaran  jumlah tenaga  kerja  produktif  yang  tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas,  tingkat  pendapatan masyarakat  dan  tingkat  pendidikan yang relatif masih rendah. Semua itu pada  akhirnya  berkontribusi  pada kemiskinan penduduk. Fakta tersebut menyebabkan  pemerintah  semakin intensif menggencarkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan
pembangunan desa.Program  atau  proyek  yang diarahkan  dalam  pembangunan  desa justru  tidak  dapat  berjalan  optimal karena  kebanyakan  direncanakan jauh dari desa.
Pemberdayaan masyarakat desa  sangat  perlu  diperhatikan  oleh pemerintah. Perkembangan
pembangunan  masyarakat  pedesaan
tidak  hanya  pada  sektor  pertanian, distribusi barang dan jasa tetapi juga lebih kepada spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam  kebutuhan  segenap  anggota masyarakat  sehingga  lebih  mandiri, percaya  diri,  tidak  bergantung  dan terlepas  dari  belenggu  struktural yang membuat hidup sengsara.
Sebelum  dibentuk  berbagai institusi lokal atau lembaga kemasyarakatan  oleh  pemerintah, misalnya  LKMD,  PKK,  kelompok tani  dan  lembaga  kemasyarakatan lainnya, di desa telah ada seperangkat  lembaga-lembaga  yang muncul  dan  timbul  dari  inisiatif masyarakat setempat untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  yang harus  dipenuhinya  seperti  lembaga tahlil.  Umumnya  lembaga-lembaga lokal  ini  masih  bersifat  sangat tradisional dengan berbagai kekurangan-kekurangan  yang  ada dari  segi  organisasi/kelembagaan modern.  Padahal  pemerintah  sangat memerlukan  lembaga  yang  sangat ahli untuk menjadi saluran pembangunan untuk percepatan pembangunan pedesaan.Dengan berpijak pada realita ini, pemerintahpun mengeluarkan
kebijakan mengenai perlunya pembentukan lembaga kemasyarakatan modern dalam rangka  pelaksanaan  pembangunan  di pedesaan.  Hal  ini  dilakukan  dengan pertimbangan bahwa lembaga
kemasyarakatan  modern  yang  dibuat pemerintah memang dirancang secara khusus untuk kegiatan pembangunan daripada menggunakan lembaga kemasyarakatan  yang  sudah  ada  dan umumnya  bercorak  kultural,  agamis dan tradisional. Pemerintah membuat peraturan mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan  yang  salah  satunya yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai pengganti Lembaga Ketahanan Masyarakat desa/kelurahan sebelumnya. Perubahan nama ini membawa konsekuensi pada perubahan orientasi dan cara
kerjanya. Perubahan tersebut
semestinya menyangkut unsur
kemandirian  dalam  pembangunan, hubungan dengan negara dan pendekatan  yang  digunakan  dalam melaksanakan
kegiatannya.
Walaupun  sudah  menggunakan  label
pemberdayaan,  belum  banyak  yang mampu  berkembang  menjadi  bentuk organisasi  yang  berbasis  komunitas yang  mengakar  dalam  kehidupan masyarakat dan masih banyak permasalahan  yang  muncul  dari lembaga  ini.  Lembaga  dengan  label baru  tersebut  belum  menampakkan dirinya  sebagai  manifestasi  lembaga sukarela yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat yang mempresentasikan  kebutuhan  dan kepentingan  masyarakat.  Hal  itu karena  lembaga  ini  masih  lebih menonjol  sebagai  organisasi  formal dan belum menunjukkan pola aktivitas  bersama  yang  melembaga. Program-program  yang  seharusnya berasal  dari  aspirasi  masyarakat tetapi  banyak  program  yang  masih merespondari program luar (Soetomo, 2011). Menurut  Suprihatini,  (2007: 29-30) fungsi Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)
sebagai  berikut.  1)  Penanaman  dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa atau kelurahan; 2) Pengoordinasian perencanaan pembangunan; 3) Pengoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan; 4)
Perencanaan  kegiatan  pembangunan secara partisipatif; 5) Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan  untuk  pembangunan  di desa dan atau kelurahan. Dengan  demikian,  harapan terbentuknya Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM) sangat besar sebagai mitra pemerintah desa di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan  desa  dan  untuk  lebih meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam melakukan pembangunan desa.  Subejo  dan  Narimo,  (dalam Totok  dan  Poerwoko,  2012:  31) proses  pemberdayaan  masyarakat merupakan  upaya  yang  disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam  merencanakan,  memutuskan dan  mengelola  sumberdaya  lokal yang  dimiliki  melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki
kemampuan  dan  kemandirian  secara ekonomi, ekologi, dan sosial.
Oleh karena itu, yang menjadi persoalan adalah pelaksanaan dan implementasi fungsi Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat
(LPM)  Desa  Pelem  Kecamatan
Karangrejo Kabupaten Magetan.
LPM diharapkan dan dapat membantu  pemerintah  desa  dalam pembangunan  atau  bahkan  menjadi simbol pemberdayaan dan demokrasi saja tanpa adanya pelaksanaan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Desa  Pelem,  Kecamatan  Karangrejo, Kabupaten Magetan.Waktu yang diperlukan  dalam  penelitian  ini selama  6  bulan  dari  Februari  sampai dengan  Juli  2015.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  deskriptif kualitatif.
Sumber  data  penelitian  ini dari  sumber  primer  dan  sumber sekunder.  Data  primer  didapat  dari wawancara  dan  observasi.  Data sekunder didapat dari bahan kepustakaan  atau  dokumen  yang dimiliki lembaga pendidikan tersebut.  Data  ini  dikumpulkan dengan  teknik  pengumpulan  data menggunakan observasi,  wawancara, dan dokumentasi.
Untuk mendapatkan data yang  valid  dan  kredibel  dalam penelitian diperlukan teknik keabsahan  data.  Pada  penelitian  ini digunakan teknik trianggulasi.
Teknik  analisis  data  terdiri atas  tiga  komponen  yaitu  reduksi data,  penyajian  data,  dan  penarikan simpulan  dan  verifikasi.  Reduksi data  merupakan  proses  seleksi, merangkum,  pemfokusan  pada  hal- hal  yang  penting,  dicari  tema  dan polanya dan membuang hal-hal  yang tidak  perlu.  Proses  ini  berlangsung terus sepanjang
pelaksanaan penelitian.Laporan yang disusun berdasarkan  data  yang  diperoleh, direduksi,  dirangkum,  dipilih  hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Penyajian data merupakan  suatu  rakitan  organisasi informasi, tersusun dalam pola hubungan  sehingga  akan  semakin mudah  dipahami.Teknik  penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan  dalam  berbagai  bentuk seperti  tabel,  grafik  dan  sejenisnya. Penarikan kesimpulan dan  verifikasi yaitu, menarik kesimpulan awal yang dikemukakan  dan  masih  bersifat sementara  dan  akan  berubah  apabila telah ditemukan lagi bukti-bukti yang kuat  yang  mendukung  pada  tahap pengumpulan data berikutnya.Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah
merupakan temuan baru yang
sebelumya belum pernah ada. Temuan  dapat  berupa  deskripsi  atau gambaran suatu objek yang sebelumnya  masih  belum  jelas  atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan  kausal  atau  interaktif, hipotesis atau teori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pembangunan di Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan Menurut Drs. Wahyu Kartono  selaku  Ketua  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pelaksanaan
pembangunan  di  Desa  Pelem sudah  cukup  baik.  Hal  inidapat dilihat  dari  infrastruktur  misalnya pengadaan  jalan  di  Desa  Pelem yang sudah diaspal semua,
pembuatan saluran air, penyediaan MCK umum, pembuatan  kios,  pembuatan  talut, dan  perenovasian  Kantor  Kepala Desa.
Hal tersebut juga dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara yang menunjukkan kepuasan masyarakat  terhadap  mekanisme pembangunan dan hasil-hasil
pembangunan yang telah tercapai.Semua pembangunan tersebut  sudah  direalisasi  dan hasilnya  sudah  dapat  dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat  Desa  Pelem  untuk memajukan  perekonomian  warga dan kemajuan Desa Pelem tentunya.  Semua  anggaran  untuk pelaksanaan pembangunan didapat dari dana APBDes. Walaupun
pelaksanaan pembangunan  di  Desa  Pelem sudah  cukup  baik,  masih  ada kecemburuan  antarwarga  karena pembanguan  belum  dilaksanakan secara merata. Seperti jalan di RT 14  yang  belum  pernah  diperbaiki sedangkan  jalan  di  RT  15  dan  16 jalannya  sudah  diperbaiki.  Dari sini  terjadi  kecemburuan  antara RT  yang  satu  dengan  RT  yang lain. Hal tersebut disebabkan oleh frekuensi kendaraan yang melaluijalan  pada  masing-masing RT  itu  berbeda.  Misalnya  di  RT 15  dan  16  banyak  kendaraan seperti  truk  dan  lain-lain  yang melintas  sedangkan  di  RT  14 hanya dilalui kendaraan bermotor. Ada  lagi  jalan  di  di  RT  5  yang sering  rusak  dan  sudah  lebih  dari
satu  kalidilakukan  penyemiran. Hal  tersebut  harus  dijadikan perhatian  oleh  pemerintah  desa dan harus diatasi agar pembangunan dapat merata sehingga  tidak  ada  kecemburuan antarwarga.Yang  lebih  penting adalah  semua  dapat  merasakan kepuasan atas hasil-hasil pembangunan sesuai dengan
kebutuhannya masing-masing.
B. Implementasi  Fungsi  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terhadap Pembangunan Desa
Pelem,  Kecamatan  Karangrejo,
Kabupaten  Magetan  tahun  2010- 2014.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  (LPM)  memliki  lima fungsi.  Fungsi  tersebut  yaitu sebagai  lembaga  penanaman  dan pemupukan  rasa  persatuan    dan kesatuan masyarakat desa, pengoordinasian perencanaan pembangunan, pengoordinasi perencanaan lembaga
kemasyarakatan, perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif,  dan  penggalian  dan pemanfaatan sumber daya
kelembagaan  untuk  pembangunan di desa.
Fungsi  sebagai  Lembaga Penanaman  dan  Pemupukan  Rasa Persatuan dan Kesatuan Masyarakat Desa, dalam penanaman  dan  pemupukan  rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa, LPM diharapkan melakukan  langkah  nyata  melalui pelaksanaan program yang direncanakan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat agar masyarakat dapat menikmati  program  yang  sudah dilaksanakan oleh LPM.Penanaman  dan  pemupukan rasa persatuan dan kesatuan secara  tidak  langsung  melalui musyawarah  atau  rapat  yang melibatkan  tokoh  masyarakat  dan masyarakat,  LPM  secara  tidak langsung menanamkan rasa persatuan  dan  kesatuan  melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.LPM sebagai
pemupuk  rasa  persatuan  dan
kesatuan, LPM harus lebih berperan aktif dalam pemerintahan  desa  dan  membuat program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan aspirasi dari masyarakat.
Fungsi  sebagai  Lembaga
Pengoordinasian Perencanaan Pembangunan,  LPM mengadakan musyawarah  antara  kepala  desa, BPD,  perangkat  desa,  tokoh masyarakat,  dan  masyarakat  desa dalam rangka merencanakan pembangunan desa. Setelah menjadi satu keputusan, itu merupakan  satu  peraturan  desa yang harus dilaksanakan.Pembangunan secara fisik desa,dilaksanakan oleh LPM sedangkan pembangunan sosial atau kemasyarakatan,dilaksanakan
bersama-sama antara LPM,
lembaga  desa  yang  berkaitan, pemerintahan  desa,  BPD,  dan tokoh-tokoh  masyarakat.  Kendala yang dihadapi LPM dalam pembangunan yaitu masalah pendanaan  karena  dana  yang dibutuhkan  untuk  pembangunan belum diberikan.
Fungsi  sebagai  Lembaga
Pengoordinasian Perencanaan Lembaga  Kemasyarakatan,  LPM sebagai pengoordinasi perencanaan lembaga kemasyarakatan  harus  bersinergi dengan  pemerintah  desa  (kepala
desa  beserta  perangkat  desa)  dan lembaga  kemasyarakatan  (BPD dan LPM itu sendiri).BPD sebagai pengawas sedangkan LPM membantu pelaksanaan pemberdayaan  dan  pembangunan desa.  Pada  pelaksanaan,  LPM
belum  melaksanakan  dengan  baik karena  belum  ada  program  atau usaha untuk mengoordinasi
lembaga  kemasyarakatan.  Oleh karena  itu,  LPM  harus  lebih  giat dalam pengoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan dan harus membuat program-program sesuai
dengan fungsi tersebut agar pelaksanaan pembangunan di desa lebih  baik  dan  lancar  dengan adanya  kerjasama  dari  LPM  dan lembaga kemasyarakatan lain.
Sebagai lembaga kemasyarakatan  yang  berfungsi merencanakan kegiatan pembangunan  secara  partisipatif, LPM harus
melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan pembangunan karena aspirasi  dari  masyarakat  sangat dibutuhkan  untuk  merencanakan pembangunan.  LPM  mengadakan musyawarah dengan BPD,
pemerintah desa, tokoh masyarakat  dan  masyarakat.  Pada forum  tersebut,  LPM menampung semua  aspirasi  masyarakat  yang disampaikan  dalam  musyawarah. LPM  beserta  kepala  desa,  BPD, tokoh  masyarakat  dan  masyarakat membuat
rencana
pembangunan.Kendala yang dihadapi yaitu ada beberapa orang yang  tidak  merespon  program yang  dibuat  LPM  karena  ingin mengutamakan kepentingan pribadinya  bukan  kepentingan umum.Oleh  karena  itu,  LPM harus  mampu  memilih  program yang  diutamakan  dan  yang  tidak karena  hal  tersebut  berkaitan dengan kepentingan bersama khususnya masyarakat Desa Pelem.
Fungsi  sebagai  Lembaga Penggalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelembagaan untuk Pembangunan  di  Desa,  LPM harus turun secara langsung dalam masyarakat untuk menggali potensi  sumber  daya  alam  atau sumber  daya  manusia  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  pelaksanaan pembangunan  desa.    Banyak orang yang potensial tetapi kurang
dapat memberdayakan.Masyarakat sebetulnya  mampu  tetapi  tidak mau  terlibat  dalam  pembangunan desa  seperti  menjadi  ketua  RT/ RW. Sebetulnya masyarakat  Desa Pelem  mudah  untuk  digerakkan tetapi  menunggu  perintah  dari pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakatnya.    LPM  belum melaksanakan  fungsi  penggalian dan  pemanfaatan  sumber  daya kelembagaan  untuk  pembangunan dengan  baik.  Hal  tersebut  karena kurangnya  program  nyata  dari LPM mengenai fungsinya sebagai penggalian dan pemanfaatan sumber  daya  kelembagaan  untuk pembangunnan  desa.  Jadi,  LPM harus  lebih  giat  dalam  menggali potensi  yang  ada  di  Desa  Pelem sehingga  dapat  dimaksimalkan pengembangan kegiatan pembangunan.

## SIMPULAN
1. Pelaksanaan pembangunan di Desa  Pelem  sudah  cukup  baik. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur  misalnya  pengadaan jalan  di  Desa  Pelem  yang  sudah diaspal semua, pembuatan saluran
air,  penyediaan  MCK  umum, pembuatan  kios,  pembuatan  talut, dan  perenovasian  Kantor  Kepala Desa.
2. Implementasi  Fungsi  Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat terhadap pembangunan Desa
Pelem,  Kecamatan  Karangrejo, Kabupaten  Magetan  ada  yang sudah  berjalan  dengan  baik  dan ada  yang  belum.  Fungsi  tersebut meliputi sebagai lembaga penanaman  dan  pemupukan  rasa persatuan dan kesatuan masyarakat  desa, pengoordinasian perencanaan pembangunan, pengoordinasi perencanaan lembaga kemasyarakatan, perencanaan kegiatan
pembangunan  secara  partisipatif, dan  penggalian  dan  pemanfaatan sumber  daya  kelembagaan  untuk pembangunan di desa.
a.
I
mplementasi  sebagai  lembaga penanaman  dan  pemupukan rasa  persatuan  dan  kesatuan masyarakat desa sudah berjalan dengan  baik.  Hal  tersebut dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa  dengan  LPM,  pemerintah
desa,  tokoh    masyarakat  dalam perencanaan pembangunan.
b. I
mplementasi  sebagai  lembaga pengoordinasian  perencanaan pembangunan  sudah  berjalan dengan  baik.    Hal  tersebut ditunjukkan dengan mengadakan rapat dengan pemerintah  desa,  BPD,  tokoh masyarakat  dan  masyarakat desa untuk merencanakan pembangunan sebelum pelaksanaan pembangunan. c. I mplementasi  sebagai  lembaga pengoordinasian  perencanaan lembaga kemasyarakatan
belum  berjalan  dengan  baik.
Hal  ini  karena  LPM  belum bersinergi dengan lembaga kemasyarakatan desadan belum adanya  program  yang  sesuai dengan fungsi tersebut.
d. I mplementasi  sebagai  lembaga perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif sudah berjalan
dengan  baik.  Hal  tersebut ditunjukkan dengan melibatkan masyarakat  secara  langsung
dalam perencanaaan
pembangunan  karena  aspirasi masyarakat  sangat  dibutuhkan untuk pembuatan rencana pembangunan. e. I mplementasi  sebagai  lembaga penggalian  dan  pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk  pembangunan  di  desa belum  berjalan  dengan  baik. Hal  ini  karena  kurangnya usaha-usaha LPM dalam menggali  potensi  sumber  daya alam atau sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
J. Subagyo. 2004. Metode Penelitian dalam  Teori  dan  Praktek . Jakarta: Rineka Cipta.
Lexy  J.  Moleong.  2012. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. S.  Djam’an  dan  A.  Komariah.  2012. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung:
Alfabeta.
S.  Nasution.  2012. Metode  Research (Penelitian  Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara.
Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2013 . Cara Mudah Menyusun  Skripsi,  Tesis,  dan Disertasi  (STD). Bandung: Alfabeta.
_______.  2013. Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan
R&D . Bandung: Alfabeta.