## Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
Vol. X No. 1 Januari Juli 2024 Page 73-83 jiap@uin-alauddin.ac.id
Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  Pada  Badan  Keuangan  Dan  Aset Daerah Kota Bitung; Implementasi, Kendala dan Solusi
Agnes Eyne Banea 1 , Haliah 2 , Nirwana 3 , Syamsuddin 4 , Andi Kusumawati 5 1 Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara Bitung, 2,3,4,5 Universitas Hasanuddin Makasar
Surel: agnes.banea@gmail.com

## INFO ARTIKEL      ABSTRAK
JIAP Volume X Nomor 1
Halaman 73-83 Samata,
Januari-Juni 2024
ISSN 2441-3017 E-ISSN 2697-9116
Tanggal Masuk: 13 Juni 2022 Tanggal Revisi: 30 Juni 2022 Tanggal Diterima: 30 Juni 2022
Salah satu alat penting untuk modernisasi pemerintahan daerah adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Jika diterapkan dengan benar, SIPD dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik serta  membantu  pengambilan  keputusan.  Namun,  keberhasilan  implementasi SIPD  sangat  bergantung  pada  infrastruktur  yang  memadai,  pelatihan  sumber daya  manusia,  dukungan  anggaran,  dan  kebijakan  yang  mendukung.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  SIPD  pada BPKAD Kota Bitung, kendala yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi kendala implementasi  SIPD.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  eksploratif.  Data  penelitian  dikumpulkan  melalui  wawancara  dan studi  Pustaka.  Selanjutnya,  data  dianalisis  dengan  menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD pada BPKAD Kota  Bitung  telah  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  70  Tahun  2019  tentang Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  dan  berdasarkan  aspek  teori implementasi  telah  berhasil.  Kendala  dalam  implementasi  SIPD  pada  BPKAD Kota Bitung antara lain konksi internet tidak stabil dan keterlambatan respon dari Kemendagri. Kata Kunci : SIPD; BPKAD; implementasi;
One  important  tool  for  local  government  modernization  is  the  Local Government  Information  System  (SIPD).  If  implemented  correctly,  SIPD  can improve  the  efficiency,  transparency  and  quality  of  public  services  and  aid decision-making. However, the successful implementation of SIPD relies heavily on  adequate  infrastructure,  human  resource  training,  budget  support,  and supportive  policies.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  how  the implementation of SIPD at BPKAD Bitung City, the obstacles faced and solutions to overcome the obstacles to SIPD implementation. This research is a qualitative research with an explorative approach. The research data was collected through interviews  and  literature  study.  Furthermore,  the  data  was  analyzed  using content analysis. The results showed that the implementation of SIPD at BPKAD Bitung  City  has  been  in  accordance  with  Permendagri  Number  70  of  2019 concerning  Regional  Government  Information  Systems  and  based  on  the theoretical aspects of implementation has been successful. The obstacles in the implementation  of  SIPD  at  BPKAD  Bitung  City  include  unstable  internet connection and delayed response from the Ministry of Home Affairs.
Keyword: SIPD; BPKAD; Implementation.
Copyright: Banena,  A.  Eyne.,  Haliah.,  Nirwana.,  Syamsuddin.,  Andi  Kusumawardani  (2024). Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  Pada  Badan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kota  Bitung; Implementasi, Kendala dan Solusi Vol. X No. 1 (73-83). https://doi.org/10.24252/jiap.v10i1.48023

## PENDAHULUAN
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang berfungsi utama untuk membantu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja  pemerintah  daerah  dengan  mengonversi  data  perencanaan  daerah menjadi  informasi  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat  dan  digunakan sebagai  acuan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  pemerintah  daerah (Vitriana et al., 2022). SIPD dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan data dan informasi terkait pembangunan daerah. Dengan membagi program SIPD  menjadi  beberapa  tahap,  pengguna  di  tingkat  desa  dapat  mengelola berbagai  jenis  data,  termasuk  keluhan  masyarakat,  proposal,  dan  data terkait kegiatan desa. Setelah dikumpulkan di tingkat desa, data dan usulan dapat  dikirim  ke  tingkat  kabupaten  untuk  dibahas  lebih  lanjut.  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  biasanya  bertanggung jawab atas proses ini (Balqis et al., 2021; Ikriyati & Aprila, 2019).
Sesuai dengan Pasal 391 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  menyatakan  bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang dikelola dalam sistem informasi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)  No.  70  Tahun  2019  tentang  Sistem  Informasi  Pemerintah Daerah  (SIPD),  SIPD  adalah  sistem  yang  saling  terhubung  untuk mendukung  pembangunan  daerah  dengan  informasi  keuangan, pembangunan,  dan  pemerintahan  daerah.  Salah  satu  tujuannya  adalah membuat  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  lebih transparan. Ini berarti sistem menjadi lebih terbuka, sehingga tidak ada lagi celah  untuk  kecurangan  atau  penyelewengan  (Alfani  &  Nasution,  2022; Chinda Aqhni Adisi & Abdul Sadad, 2022; Seputra, 2020).
Pemerintah  daerah  dapat  menggunakan  kemajuan  teknologi  untuk menjadi  lebih  baik  dalam  mengelola  pemerintahan.  Contohnya  adalah pengelolaan  keuangan  dan  perencanaan  daerah,  dimana  teknologi  sangat penting untuk proses pengelolaan pemerintahan. Jika teknologi pemerintah tersedia,  masyarakat  dapat  lebih  mudah  mendapatkan  informasi (Karundeng et al., 2021; Seputra, 2020). Selain itu, memberikan kemudahan bagi  pemerintahan  untuk  memberikan  pelayanan  yang  baik  adalah  cara untuk  mencapai  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Upaya  untuk mengembangkan  pelaksanaan  pemerintahan  yang  berbasis  teknologi elektronik  dikenal  sebagai e-government.  Teknologi  ini  digunakan  untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat, serta urusan lain yang berkaitan dengan pemerintahan (Karundeng et al., 2021). Kebijakan ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan sistem data dan  informasi  pembangunan,  informasi  keuangan,  dan  informasi pemerintahan lainnya untuk membantu pengambilan keputusan di daerah dan  pusat.  Melalui  kerjasama  berbasis  teknologi,  sistem  ini  diharapkan dapat  meningkatkan  kinerja  pemerintah  daerah  dengan  membangun
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
database yang ada dan menunjukkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.
Selanjutnya, (Inzay et al., 2022) menyatakan bahwa tujuan penerapan SIPD dalam bentuk website adalah untuk memudahkan dan mempercepat pelaksanaan  pengawasan  dan  evaluasi  pelayanan  publik.  Namun, pelaksanaan  program  ini  sangat  sulit,  dan  memerlukan  kolaborasi, komunikasi, dan kerja sama dari semua bagian pemerintah daerah. Secara umum, sistem informasi pemerintah terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, dan karyawan yang bekerja bersama untuk membantu mengolah data dan  menghasilkan  informasi  (Chinda  Aqhni  Adisi  &  Abdul  Sadad,  2022). SIPD adalah pengelolaan informasi yang efektif dan metodis dengan prinsip efisiensi  dan  efektivitas  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  pada  semua tingkatan  pemerintah  daerah  dan  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.  Tujuan  SIPD  adalah  untuk  memastikan  bahwa  semua  orang dapat mengakses informasi publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menetapkan standar minimum yang harus dicapai oleh SIPD.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan instansi  pemerintahan  yang  melaksanakan  urusan  bidang  keuangan  dan telah menggunakan SIPD sejak tahun 2021. Sejak penerapan SIPD, BPKAD Bitung  mengalami  sejumlah  peningkatan  dan  penurunan.  Salah  satu keunggulannya yang paling menonjol adalah kemampuan untuk melakukan perencanaan dimana pun dan kapan pun dengan koneksi internet yang dapat diakses.  SIPD  adalah  inovasi  yang  mengintegrasikan  berbagai  proses pengendalian keuangan perusahaan, mulai dari tahap pembangunan hingga pengawasan,  dengan  tingkat  integrasi  yang  sangat  tinggi.  Namun, implementasi  SIPD  juga  menyebabkan  sejumlah  masalah  bagi  BKAD Bitung.  Salah  satunya  adalah  terkait  dengan  infrastruktur  server  yang berada  di  pusat.  BKAD  Bitung  rentan  terhadap  gangguan  jaringan  yang tidak stabil karena bergantung pada server pusat. Jika masalah seperti ini muncul, proses perencanaan dan penganggaran akan terhambat.
Edward III (1980)  mengatakan bahwa implementasi adalah tahap di mana  suatu  kebijakan  diterapkan  sepenuhnya  untuk  mencapai  tujuan kebijakan  tersebut.  (Van  Meter  &  Van  Horn,  1975)  mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada  tujuan  yang digariskan  dalam  keputusan  kebijaksanaan.  Pengukuran  keberhasilan implementasi  dapat  dilakukan  dengan  melihat  prosesnya,  yaitu  dengan melihat apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat tindakan program dari proyek individual dan kedua apakah tujuan  program  tercapai  (Inzay  et  al.,  2022;  Mustaqmah  &  Putri,  2022). Implementasi  kebijakan  merupakan  bagian  penting  dari  proses  kebijakan
publik.  Sebuah  kebijakan  harus  diimplementasikan  melalui  proses implementasi  agar  tujuan  yang  diinginkan  dapat  dicapai.  Pernyataan kebijakan, atau pernyataan kebijakan, yang terdapat dalam kebijakan yang diputuskan  akan  dilaksanakan  melalui  berbagai  langkah  konkrit,  disebut implementasi setelah tahap formulasi kebijakan (Ikriyati & Aprila, 2019).
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana implementasi SIPD pada BPKAD Kota Bitung, kendala yang dihadapi dalam implementasi SIPD dan solusi untuk kendala implementasi SIPD. Adapun model analisis penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:

## Gambar 1
Model Analisis Penelitian
Sumber: Olah konsep Penulis
Implementasi Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Observasi Awal Identifikasi Masalah Berdasarkan

## Observasi Awal
Pertanyaan Penelitian:
1. Bagaimana penerapan SKIPD pada BPKAD Kota Bitung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan SIPD pada BPKAD Kota Bitung?
3. Apa solusi untuk mengatasi kendala penerapan SIPD pada BPKAD Kota Bitung?

## Pengumpulan Data Kualitatif Melalui Wawancara
Analisis Data Menggunakan Konten Analisis
Kesimpulan
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif merupakan metode  penelitian  ini.  Pendekatan  eksploratif  dianggap  cocok  dalam penelitian ini karena belum diketahui bagaimana penerapan SIPD, kendala penerapan  dan  solusi  untuk  mengatasi  masalah  penerapan  SIPD. Pendekatan  ini  dipilih  karena  data  yang  diperoleh  akan  lebih  lengkap, mendalam,  kredibel,  dan  bermakna,  sehingga  tujuan  penelitian  dapat dicapai  (Sugiyono,  2017).  Dalam  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  data menggunakan  wawancara  dan  obervasi.  Untuk  memperoleh  kredibilitas yang kuat dari penelitian ini, peneliti menggabungkan berbagai perspektif, yang dikenal sebagai triangulasi, dengan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan studi pustaka.  Wawancara dilakukan pada lima informan yang terkait langsung dengan penggunaan SIPD. Menurut (Sidiq &  Chori,  2019),  terdapat  tiga  tahapan  penelitian:  pra-lapangan,  pekerjaan lapangan, dan analisis data. Peneliti mengikuti langkah-langkah ini selama proses pengambilan data. Untuk memastikan bahwa data penelitian ini telah sah maka digunakan triangulasi sumber dan waktu. Data dianalisis dengan content  analysis,  yaitu  metode  untuk  menganalisis  isi  dari  berbagai  data, seperti  data  visual  dan  verbal  (Harwood  &  Garry,  2003).  Metode  ini memungkinkan reduksi fenomena atau peristiwa ke dalam kategori-kategori yang  ditentukan  agar  dapat  dianalisis  dan  diinterpretasikan  dengan  lebih baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  menjawab  masalah  pertama,  ada  empat  tema,  yaitu komunikasi,  sumber  daya,  sikap  dan  struktur  birokrasi.  Untuk  menjawab masalah kedua, ada dua tema: kendala internet dan keterlambatan respon. Untuk  menjawab  masalah  ketiga,  ada  dua  tema  berkaitan  dengan  solusi untuk mengatasi kendala: solusi internet dan keterlambatan respon.

## Bagaimana Implementasi SIPD pada BPKAD Kota Bitung
Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa informan menyatakan bahwa Implementasi SIPD pada BPKAD Kota Bitung telah diterapkan sejak tahun  2021  dan  tidak  menggunakan  aplikasi  lainnya  sesuai  dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.  Selama  periode  2021–2023,  aplikasi  ini  diberi  nama  SIPD Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri).  Namun,  mulai  tahun  2024, tersebut  diubah  menjadi  SIPD-RI.  Sementara  fitur,  dan  fungsi  aplikasi tersebut tetap sama, perubahan utama terjadi pada tampilannya.
Salah satu perubahan yang paling menonjol dalam penggunaan SIPD ini adalah perubahan pada antarmuka penggunaan. Sebagai contoh, dengan dominasi warna merah yang kuat menampilkan identitas visual yang unik di  layar  utama  aplikasi.  Namun,  setelah  perubahan  SIPD-RI  pada  tahun
2024 mengubah warna utama menjadi biru. Dengan perubahan ini, aplikasi akan  berubah  untuk  mengimbangi  desain  dan  preferensi  pengguna.  Ini membuat pengalaman pengguna lebih menarik dan intuitif. Meskipun hanya terjadi  perubahan  visual  pada  tampiilan  aplikasi,  perubahan  ini  sangat penting  untuk  meningkatkan  daya  tarik  dan  kegunaan  aplikasi  bagi pengguna. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan pengguna akan lebih mudah menggunakannya dan memahami fungsinya.
Selain aspek fungsionalitas, penggunaan SIPD juga dipertimbangkan secara  menyeluruh.  BPKAD  Kota  Bitung  sedang  berusaha  untuk meningkatkan fitur-fitur yang sudah ada agar dapat memberikan manfaat yang  maksimal  bagi  pengguna  dalam  pengelolaan  keuangan  dan memungkinkan  deingan  yang  efektif  dan  efisien.  Dengan  demikian, penerapan  SIPD  juga  dapat  membantu  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  negara.  Jika  ada  perdebatan tentang  adanya  sistem  yang  diatur  dan  dikelola,  serta  informasi  tentang penggunaan anggaran dan aset negara, perdebatan dapat dilakukan dengan mudah  dan  terbuka.  Ini  juga  berlaku  untuk  warga  masyarakat  dan  pihak lain. Hal ini membantu memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang kuat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah negara.
Berdasarkan  berbagai  peraturan  dan  ketentuannya,  SIPD  diyakini mampu  memberikan  dampak  yang  signifikan  serta  aspirasi  yang  besar dalam  mendukung  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  berkualitas, inovatid, aktif, efektif, dan akuntabel. Terutama dalam menjadikan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) lebih terbuka. Dalam konteks ini, transparansi mengacu pada keharusan untuk menghentikan penipuan karena  laporan  keuangan  akan  dinasionalisasi,  sehingga  tidak  ada  lagi kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pemerintahan negara  untuk  melakukan  penipuan.  Jejak  geografis  dipengaruhi  oleh perdebatan  yang  luas  mengenai  pelaksanaan  program  dan  penggunaan anggaran di wilayah tersebut.
Adanya  SIPD  menyebabkan  BPKAD  Bitung  memiliki  kemampuan untuk mengelola proses keuangan secara efisien dan terpadu. Dengan sistem ini, pihak-pihak terlibat dapat mengakses informasi dan bekerja sama secara efektif,  yang  memudahkan  pengambilan  keputusan  strategis.  Dengan peningkatan  ini,  BKAD  Biitung  dapat  menjalankan  fungsi  pengelolaan keuangan  daerah.  Dengan  demikian,  penerapan  SIPD  oleh  BPKAD  Kota Bitung  merupakan  langkah  yang  tepat  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Dengan  menerapkan  SIPD, diharapkan bahwa dengan terus membantu mengimbangi dan memperbarui penggunaan teknologi dan kebutuhan pengguna.
ISSN: 2442-3017 (PRINT)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Implementasi suatu kebijakan dikatakan berhasil atau efektif apabila keempat  aspek  dalam  teori  implementasi  (Edward  III,  1980),  yaitu komunikasi,  sumber  daya,  sikap  dan  struktur  birokrasi  sesuai  dengan harapan.  Pada  BPKAD  Kota  Bitung  memiliki  tim  pengelolaan  SIPD  yang bekerja  sesuai  dengan  tugas  pokok.  Selama  pelaksanaan  kebijakan  SIPD, BPKAD  selalu  berkomunikasi  dengan  SKPD  lain.  Ini  dilakukan  untuk mengingatkan  kepada  mereka  tentang  pentingnya  memasukan  dan menginput  data  perencanaan.  Selain  itu,  BPKAD  menerima  ketika  SKPD datang  untuk  membicarakan  pengelolaan  SIPD,  komunikasi  dilakukan secara langsung atau secara virtual, seperti grup whatsapp. Hal ini sesuai dengan komunikasi dalam teori implementasi adalah ukuran seberapa jauh kebijakan peraturan dikomunikasikan secara konsisten, dengan penjelasan yang  jelas,  dan  dengan  cara  yang  sama.  Edward  III  (1980)  menyatakan bahwa  dalam  proses  komunikasi  kebijakan,  tiga  hal  penting  harus diperhatikan:  transmisi,  kejelasan,  dan  konsistensi.  Penelitian  ini mendukung  penelitian  (Vitriana  et  al.,  2022)  yang  menyatakan  bahwa komunikasi  merupakan  hal  penting  dalam  keberhasilan  penerapan  suatu kebijakan.
Aspek sumber daya adalah sebagian besar sumber yang dibutuhkan untuk  menerapkan  kebijakan  ini  sudah  tersedia,  dan  BPKAD  memiliki fasilitas  dan  sumber  daya  manusia  yang  sangat  baik  untuk  menerapkan SIPD. Hanya saja, SKPD lain mengakui bahwa masih perlu banyak belajar tentang aplikasi web ini, walaupun BPKAD yang mengelolah, namun SKPD lain  juga  harus  memahami  cara  menginput  data  perencanaan  per  bidang. Selain itu, ketersediaan informasi juga merupakan sumber daya yang harus dimiliki oleh BPKAD Kota Bitung. Adapun informasi yang disediakan oleh BPKAD  Kota  Bitung  melalui  SIPD  adalah  informasi  keuangan  daerah. Informasi keuangan daerah yang dimaksud adalah informasi perencanaan anggaran  daerah,  informasi  pelaksanaan  dan  penatausahaan  keuangan daerah,  informasi  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  daerah,  informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, informasi barang milik daerah  dan  informasi  keuangan  daerah  lainnya.  Hal  ini  sesuai  dengan Permendagri  Nomor  70  Tahun  2019  Pasal  17  tentang  informasi-informasi SIPD  yang  dikelola  oleh  BPKAD.  Sesuai  dengan  aspek  sumber  daya  pada teori  implementasi  Edward  III  (1980)  Pelaksana  kebijakan  yang  cukup dalam  suatu  organisasi  dan  memiliki  kemampuan  dan  keterampilan  yang diperlukan  untuk  melaksanakan  kebijakan  akan  mendorong  pelaksanaan kebijakan  berhasil.  Sumber  daya  tambahan  adalah  informasi;  ini  sangat penting  untuk  melaksanakan  kebijakan.  Ada  informasi  tentang  kebijakan yang akan diterapkan, yaitu segala pesan, pedoman, petunjuk, dan tata cara pelaksanaan yang ditulis atau dikirim dengan tujuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, sarana dan prasarana yang terkandung dalam sumber  daya  berfungsi  sebagai  sumber  untuk  mendukung  pelaksanaan
kebijakan.  Semua  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  digunakan  untuk mendukung  secara  langsung  dan  terkait  dengan  tugas-tugas  yang ditetapkan. (Karundeng et al., 2021) menyatakan bahwa implementasi SIPD berhasil jika tersedia pelaksana dan fasilitas pendukung lainnya.
Pada  Aspek  Sikap,  BPKAD  Kota  Bitung  sangat  berhati-hati  dalam menginput  informasi  dalam  SIPD  karena  kesalahan  dalam  penginputan akan berdampak pada kesalahan penyajian informasi. BPKAD Kota Bitung menginput  informasi  sesuai  dengan  ketentuan  dari  Kementerian  Dalam Negeri  seperti  ketepatan  waktu  penginputan.  Antusias  tersebut menunjukkan  bahwa  sikap  pelaksana  kebijakan  SIPD  pada  BPKAD  Kota Bitung  tidak  dipaksakan  dan  menerima  kebijakan  dengan  baik.  Sesuai dengan sikap oleh Edward III (1980) dalam teori implementasi bahwa cara para pelaksana melihat penerimaan dan pelaksanaan suatu kebijakan tanpa paksaan merupakan bukti keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
Aspek struktur birokrasi Semuanya berjalan sesuai yang diharapkan, dan  pelaksana  hanya  perlu  mempelajari  sistem  informasi  pemerintahan daerah ini lagi. BPKAD Kota Bitung bekerja sesuai dengan prosedur yang ada  karena  pelaksana  yang  egois  dapat  menyebabkan  implementasi kebijakan  tidak  efektif.  Hal  ini  mendukung  teori  implementasi  yang menyatakan  bahwa  proses  operasional,  atau  prosedur  kerja  baku  standar, dan fragmentasi adalah dua ciri utama birokrasi. prosedur standar muncul sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber daya pelaksana serta keinginan untuk organisasi yang kompleks bekerja secara konsisten. Selain itu, ada fragmentasi ketika tugas dibagi antara unit di luar organisasi.

## Kendala Implementasi SIPD pada BPKAD Kota Bitung
Tujuan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan  daerah.  Namun,  banyak  tantangan  yang  menghalangi pelaksanaannya,  beberapa  di  antaranya  adalah  proses  pengembangan sistem informasi yang membutuhkan koneksi yang kuat kadang terhambat di BPKAD Kota Bitung karena akses internet yang tidak stabil.
Selain itu, masalah yang dihadapi oleh BPKAD Kota Bitung karena rumor  bahwa  ada  kesalahan  atau  kegagalan  dalam  Sistem  Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPD). Untuk mengatasi masalah ini, BPKAD secara rutin berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melaporkan kesalahan atau memperbaiki kesalahan. Namun, proses komunikasi  dengan  Kemendagri  kadang  terlalu  lama  untuk  menanggapi permintaan  atau  laporan  yang  diajukan,  yang  menyebabkan  penundaan dalam penyelesaian masalah.
ISSN: 2442-3017 (PRINT)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Karena  respons  Kemendagri  yang  tertunda,  BPKAD  Kota  Bitung harus  menunggu  satu  minggu  untuk  mendapatkan  jawaban  atas  laporan yang  dikirim.  Masalah  dapat  ditangani  setelah  menerima  tanggapan  dari Kemendagri.  Namun,  akan  membutuhkan  waktu  tambahan  satu  minggu untuk memperbaiki atau mengatasi masalah yang terjadi. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah atau kesalahan dalam SIPD bertambah  lama,  yang  berdampak  pada  efisiensi  dan  efisiensi  kerja  di BPKAD.

## Upaya  untuk  Mengatasi  Masalah  Implementasi  SIPD  di  BPKAD  Kota Bitung
Jika Kemendagri tidak menanggapi atau merespon laporan, BPKAD dapat  mendatangi  langsung  ke  kantor  Kemendagri  untuk  konsultasi langsung  mengenai  masalah  tersebut.  Langkah  ini  diambil  untuk memastikan bahwa masalah SIPD dapat segera ditangani dan diselesaikan tanpa menunggu lama namun membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, diskusi  yang  dilakukan  secara  langsung  dipusat  memberikan  manfaat tambahan bagi BPKAD karena peserta dapat berinteraksi langsung dengan para ahli dan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan SIPD. Ini memungkinkan  pertukaran  informasi  yang  lebih  efisien  dan  mempercepat proses penyelesaian masalah. Sedangkan untuk mengatasi masalah koneksi yang  tidak  stabil  maka  BPKAD  Kota  Bitung  dapat  menaikkan  jumlah kapasitas maksimum internet atau bandwidth.
Diharapkan  BPKAD  Kota  Bitung  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  mendorong  pendekatan yang  lebih  proaktif  dan  responsif  terhadap  masalah  dalam  SIPD.  Upaya BPKAD ini bertujuan untuk memastikan sistem informasi keuangan daerah dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  memberikan  kontribusi  yang  optimal untuk  pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat  Kota  Bitung,  meskipun terkadang ada hambatan dalam komunikasi dan respons dari pihak tertentu.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  implementasi  SIPD  pada  BPKAD Kota  Bitung  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  sudah  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  70  Tahun  2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan dapat dikatakan bahwa implementasi SIPD di BPKAD Kota Bitung berhasil jika dilihat dari empat aspek  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  sikap  dan  struktur  birokarasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala antara lain koneksi internet yang tidak stabil, dan keterlambatan penyelesaiaan masalah oleh Kemendagri. Untuk mengatasi kendala tersebut maka BPKAD Kota Bitung dapat  meningkatkan  jumlah  kapasitas  internet  atau  mengganti  dengan
provider lain yang kualitas jaringan internetnya lebih baik dari sebelumnya dan  mendatangi secara langsung pada kantor Kemendagri.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfani,  D.,  &  Nasution,  J.  (2022).  Implementasi  Sistem  Informasi Pemerintahan  Daerah  (SIPD)  pada  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Provinsi  Sumatera  Utara. Jurnal  Pendidikan  Tambusai, 6(1), 4036–4043.
Balqis,  N.,  Fadhly,  Z.,  &  Az,  M.  (2021).  Implementasi  Aplikasi  Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga  Kerja  Kabupaten  Aceh  Barat. Jurnal  Ilmiah  Wahana  Bhakti Praja, 11(1), 146–161. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1953
Chinda  Aqhni  Adisi,  &  Abdul  Sadad.  (2022).  Efektivitas  Program  Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 1(3), 150–164. https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.581
EDWARD  III,  G.  C.  (1980).  Implementing  public  policy. Congressional
Quarterly Press. Harwood,  T.  G.,  &  Garry,  T.  (2003).  An  Overview  of  Content  Analysis. Westburn Publishers Ltd, 3(4), 479–498. https://doi.org/https://doi.org/10.1362/146934703771910080
Ikriyati,  T.,  &  Aprila,  N.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah,  Implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah,  Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Seluma. Jurnal  Akuntansi, 9(2), 131–140. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140
Inzay, R., Yulivan, I., Saputro, G. E., Suwito, Purwantoro, S. A., & Prihantro, K. (2022). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pendapatan Dan Belanja Daerah. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(10), 3573– 3588.
Karundeng,  A.  B.,  Kaawoan,  J.  E.,  &  Pangemanan,  S.  E.  (2021). Implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) di  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Penelitian  Dan  Pengembangan Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Siau  Tagulandang  Biaro. Jurnal Governance, 1(2), 1–8. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36315
Mustaqmah, S. A., & Putri, D. P. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dan Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (Simd)  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Bukittinggi. Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, 8(2),
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
181–197. https://doi.org/10.31869/me.v8i2.3738
UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  23  TAHUN  2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, 8 2071 (2014).
https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014
Seputra, N. K. S. K. A. (2020). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam  Menunjang  Peningkatan  Kualitas  Perencanaan  Pembangunan Daerah. Locus Majalah Ilmiah FISIP, 12(1), 60–69.
Sidiq,  U.,  &  Chori,  M.  (2019). METODE  PENELITIAN  KUALITATIF  DI BIDANG PENDIDIKAN. Nata Karya.
Sugiyono.  (2017). Metode  penelitian  kuantitatif,  kualitatif  dan  R&D. Alfabeta.
Van  Meter,  D.  S.,  &  Van  Horn,  C.  E.  (1975).  The  Policy  Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), 445– 488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404
Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  (SIPD)  Pada  Badan  Pengelola Keuangan  Dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Pekanbaru. Digital  Business Journal, 1(1), 64. https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947