## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 28 Mei 2024 (317-333)

## ANALISIS POLITIK PADA KASUS KORUPSI DI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2023
Mahira Wijaya Bekti Artadi 1 , Dian Suluh Kusuma Dewi 2
Progam Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia 1,2
E-mail: sinyoartadi@gmail.com

## ABSTRAK
Ada  kasus  korupsi  yang  melibatkan  mantan  Menteri  Pertanian  periode  2020 hingga  2023,  Syahrul  Yasin  Limpo.  Diketahui,  Syahrul  Yasin  Limpo  merupakan kader elite Partai Nasdem sehingga menimbulkan dugaan adanya aliran dana ke partai  peserta  pemilihan  presiden  pada  pemilu  2024  mendatang.  Korupsi  di Kementerian  Pertanian  telah  menimbulkan  kerugian  keuangan  negara  sebesar 13,9 miliar Rupiah. Artikel jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kasus korupsi yang  terjadi  di  Kementerian  Pertanian  pada  tahun  2023.  Dengan  menggunakan metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  literatur menggunakan  aplikasi  NVIVO,  penelitian  bertujuan  untuk  mengumpulkan  data yang  masih  berkembang.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  Syahrul  Yasin  Limpo memanfaatkan kekuasaannya untuk membentuk struktur informal dan tim khusus untuk mencapai misinya. Ada dugaan aliran dana ke partai untuk dana kampanye, yang hingga saat ini belum bisa dibuktikan secara jelas karena belum ada aturan khusus yang mengatur hal tersebut.
Kata  Kunci: korupsi,  Menteri  Pertanian,  Syahrul  Yasin  Limpo,  pendanaan kampanye

## ABSTRACT
There is a corruption case involving the former Minister of Agriculture from 2020 to 2023, Syahrul Yasin Limpo. It is known that Syahrul Yasin Limpo is an elite cadre of the Nasdem party, raising suspicions of fund flows to the party participating in the  upcoming  presidential  contest  in  the  2024  elections.  The  corruption  in  the Ministry of Agriculture has caused a financial loss to the state amounting to 13.9 billion Indonesian Rupiah. This journal article aims to analyze the corruption case that  occurred  in  the  Ministry  of  Agriculture  in  2023.  By  employing  a  qualitative descriptive  research  method  with  a  literature  study  approach  using  the  NVIVO application,  the  study  aims  to  gather  data  that  is  still  evolving.  The  research

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 28 Mei 2024 (317-333)
indicates  that  Syahrul  Yasin  Limpo  utilized  his  power  to  establish  an  informal structure  and  a  special  team  to  accomplish  his  mission.  There  are  suspicions  of fund flows to the party for campaign financing, which, as of now, cannot be clearly proven due to the absence of specific regulations governing such matters.
Keywords :  corruption,  Minister  of Agriculture,  Syahrul  Yasin  Limpo,  campaign financing PENDAHULUAN Pemerintah  memiliki  tanggung jawab dalam menjalankan dan mempertahankan  kelangsungan  hidup suatu bangsa. Pemerintah juga bertanggung jawab mengendalikan sumber daya manusia atau aparat/perangkat  pemerintahan  dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan. Perangkat pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan  diberi  kepercayaan  oleh negara  dan  rakyat  dengan  tugas  dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan,  yang  menjadi  tugas  dan fungsinya masing-masing. Setiap perangkat  pemerintahan  harus  mampu melaksanakan  dengan  tepat  dan  penuh integritas  terhadap  semua  kepercayaan yang diberikan kepadanya. Akan menjadi  masalah  yang  serius  jika pejabat negara dan pegawai negeri sipil menyimpang dari ketentuan fungsi dan wewenang yang ditentukan oleh undang-undang, karena akan menghambat  proses  penyelenggaraan negara (Fathya, 2018) Pejabat pemerintah  berhak  mendapatkan  gaji atau  insentif  yang  lebih  tinggi  dengan diikuti peningkatan kinerja dan
tanggung  jawab.  Selain  itu,  pejabat pemerintah  juga  harus  menunjukkan profesionalisme dengan mengutamakan kepentingan  bangsa  dan  negara  di  atas kepentingan pribadi. Birokrasi pemerintahan  wajib  berfungsi  secara efisien karena banyak masyarakat yang menggantungkan  harapannya  dengan harapan  agar  terciptanya  pemerintahan yang  lebih  prima  di  masa  depan. Pelayanan publik yang lebih baik tidak akan  tersedia  di  negara-negara  yang pilar  demokrasinya  tidak  berfungsi dengan  baik.  Sebaliknya,  pelayanan publik  yang  tidak  memiliki  "proses politik demokratis" cenderung memungkinkan  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme,  yang  merupakan  penyakit pemerintahan yang lebih parah
(Setiawan & Jesaja, 2022).
Korupsi ialah salah satu kejahatan transnasional. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tercatat ada 30 macam  tindak  pidana  korupsi.  Ke-30 macam tindak pidana ini di kelompokkan  menjadi  tujuh,  yakni: kerugian  keuangan  Negara,  suap- menyuap,  penggelapan  dalam  jabatan,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 28 Mei 2024 (317-333)
pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan  dalam  pengadaan,  dan gratifikasi.  Motif  kasus  korupsi  yang paling sering terjadi di Indonesia yakni gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian  atas  jasa  atau  keuntungan yang  diperoleh.  Ini  berbeda  dengan korupsi, yang mengacu pada penyelewengan  atau  penyalahgunaan uang  negara.  Oleh  karena  itu,  ada perbedaan  yang  jelas  dalam  definisi korupsi,  di  mana  faktor  negatif  yang disebutkan secara jelas adalah penyalahgunaan keuangan negara. (Hadi &  Hidayat,  2019) ..  Suap  seringkali disamakan  dengan  gratifikasi,  padahal keduanya memiliki makna yang berbeda.  Suap  dapat  dipahami  dengan pemberian  atau  permintaan  uang, barang atau manfaat lain yang diberikan kepada  pejabat  publik  dengan  tujuan agar dapat mempengaruhi tindakan atau keputusan  yang  bertentangan  dengan hukum.  Sedangkan  gratifikasi  yakni memberikan  hadiah  atau  menjanjikan hadiah  kepada  pejabat  publik  sebagai ungkapan  terima  kasih  atas  tindakan atau  keputusan  yang  diambil  dalam kapasitas  hukum.  (Paeway  Ebiem Kahar,  2023).  Dari  sudut  pandang sosiologi,  dalam  masyarakat  terdapat budaya  yang  melakukan  perilaku- perilaku yang memuaskan dalam kehidupan.  Budaya  sosial  Indonesia mempunyai rasa syukur dan penghargaan terhadap pihak-pihak yang telah berjasa atau membantu komunitas.
Sebenarnya  mengucapkan  terima  kasih dalam artian suap bukanlah bagian dari
budaya masyarakat Indonesia, melainkan  karena  kebiasaan.  menjilat telah  lama  dilakukan  oleh  masyarakat dan  selalu  diwariskan  secara  turun temurun  bagi  yang  lain,  kepuasan  ini dipandang  sebagai  budaya  yang  sudah ada dan tertanam kuat dalam masyarakat (Indah Ayu Lestari, 2022).
Di  tengah  reformasi  birokrasi saat ini, ada banyak pejabat arogan yang bertindak sebagai pemimpin dan melakukan  praktik  KKNP  (korupsi, kolusi,  nepotisme,  dan  pemborosan)  di tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.  Situasi  ini  belum menunjukkan  tanda-tanda  kemajuan. Dalam  pemerintahan  negara  ini,  ada beberapa pejabat yang
menyalahgunakan  kekuasaan  mereka dengan  menyalahgunakan  hak  milik masyarakat  untuk  keuntungan  pribadi mereka sendiri. Praktik penyalahgunaan dana  publik  oleh  pejabat  pemerintah dapat  terjadi  di  berbagai  tingkat  dan sistem  pemerintahan,  serta  telah  ada sejak  zaman  dulu.  (Irfan  Setiawan  & Pinori, 2020). Hal ini dibuktikan bahwa sejak  tahun  2004  hingga  tahun  2019, Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan  lebih  dari  820  kasus, dimana  70%  diantaranya  merupakan kasus  korupsi  pengadaan  barang/jasa berupa suap, tantiem, komisi dan suap. Sebagai  contoh,  dalam  kasus  korupsi pembangunan shelter tsunami di
Labuan  pada  tahun  2014,  PT  Tidar Sejahtera  menerima  dana  sebesar  18,2 miliar dari Direktorat Penataan
Bangunan  dan  Lingkungan  (PBL)  dan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 28 Mei 2024 (317-333)
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR.
Polisi  dan  Badan  Pemeriksa  Keuangan bekerja sama untuk menemukan kerugian  negara  sebesar  16  miliar rupiah  (Setiawan  et  al.,  2020).  Hal  ini diperburuk  dengan  adanya  revisi  UU KPK  yang  mana  di  dalamnya  terdapat perbedaan  teks  antara  UU  Nomor  30 Tahun  2002  dengan  UU  Nomor  19 Tahun  2019  yakni  terletak  pada peralihan  dari  pemaparan  umum  ke pemaparan  khusus.  Dalam  dokumen UU  Nomor  30  Tahun  2002,  terdapat ungkapan umum yang digunakan untuk mendefinisikan  Komite  Pemberantasan Korupsi, kewenangan Komite Pemberantasan  Korupsi,  dan  tugas Komite Pemberantasan Korupsi, dalam pemberantasan korupsi. Undang-
undang  Nomor  19  Tahun  2019, susunan,  tugas,  dan  wewenang  KPK diungkapkan lebih spesifik melalui alat kebahasaan,  dalam  bentuk,  situasi,  dan klausul  pasca  perubahan.  Perubahan representasi  dari  umum  ke  khusus menghasilkan makna yang terbatas. Jika tertanam  dalam  konteks  sosiokultural dan  intertekstual,  pembatasan  terhadap entitas,  tugas  dan  kekuasaan,  hal tersebut ialah bagian dari praktik sosial perebutan  kekuasaan  antara  eksekutif dan legislatif (Nurhayati, 2021).
Keterbatasan  KPK  inilah  yang kemudian  dimanfaatkan  oleh  pelaku korupsi untuk mempersulit pembuktian tindak  pidana  korupsi.  Seringkali, pelaku  kejahatan  menyembunyikan hasil  korupsi  dengan  menggunakan mekanisme yang menghambat
penegakan hukum serta upaya pengembalian  aset  terhadap  kerugian negara. Hal tersebut mirip dengan kasus korupsi  di  mana  kerjasama  lintas yurisdiksi digunakan untuk menyembunyikan perolehan uang korup. Aparat penegak hukum menghadapi  banyak  tantangan  dan kesulitan  saat  menangani  kasus  untuk mengawal  aliran  dana  korupsi (follow the  money) dan  rekam  jejak  tersangka (follow  the  suspect) jika  tersangka memiliki  hubungan  dengan  tersangka lainnya di luar yurisdiksi Indonesia atau internasional. Oleh karena itu, salah satu syarat  keberhasilan  penyelesaian  kasus korupsi adalah kolaborasi dalam pengendalian  kejahatan  lintas  negara. Implementasi  kerja  sama  ini  sesuai dengan  orientasi  strategis  masing- masing  instansi.  Ini  dapat  berupa investigasi,  pencegahan,  penegakan hukum,  penyadaran,  dan  pendidikan, atau  kombinasi  dari  semua  ini.  atau sepenuhnya.  Model  kolaborasi  dapat mencakup  hal-hal  seperti  kolaborasi, kerja sama, networking, dan koordinasi. Pemeriksaan  kasus  Alstom  oleh  KPK dengan menggunakan analisis dokumen merupakan contoh konkret dari strategi kerja  sama  lintas  negara  dalam  upaya memerangi korupsi dan mengembalikan kekayaan  milik  negara.  (Ismakoen, 2023).  Kasus  korupsi  di  kementerian meningkat selama pemerintahan Presiden  Joko  Widodo.  Menteri  yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK biasanya  berasal  dari  berbagai  partai politik besar yang terafiliasi di

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 28 Mei 2024 (317-333)
Indonesia.  Salah  satunya  adalah  Idrus Marham,  mantan  Menteri  Sosial  dari Partai  Golongan  Karya  (Golkar),  yang terlibat  dalam  tuduhan  korupsi  saat menjabat  di  Kabinet  Indonesia  Maju dari  tahun  2014  hingga  2019.  Setelah itu,  mantan  Menteri  Pemuda  dan Olahraga  dari  Partai  Kebangkitan Bangsa  (PKB),  Imam  Nahrawi,  juga tersangkut kasus korupsi semasa menjabat  di  kabinet  "Indonesia  Maju" dari  2014  hingga  2019.  Dalam  kasus terbaru, Edhy Prabowo, mantan Menteri Kelautan  dan  Perikanan,  terlibat  dalam kasus  korupsi.  Edhy  Prabowo  adalah anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  dan  pernah  terlibat  dalam kasus  korupsi  selama  jabatannya  di "Kabinet  Indonesia  Maju"  pada  tahun 2019-2024.  Kasus  korupsi  Juliari Batubara,  politisi  Partai  Demokrasi Indonesia  Perjuangan  (PDIP),  pada kabinet pemerintahan "Indonesia Maju" jilid  2,  adalah  kasus  yang  cukup  luar biasa (Prabawati, 2020).
Fenomena mengkhawatirkan yang terjadi belakangan ini adalah kasus korupsi di Kementrian Pertanian (kementan).  Sebagaimana  kita  ketahui bahwa  Indonesia  merupakan  negara agraris. Kementerian pertanian bertanggung  jawab  sebagai  pengelola sektor pertanian di Indonesia. Pentingnya  seorang  Menteri  Pertanian yang memiliki kompetensi dan
integritas  menjadi  kunci  keberhasilan dalam  mengelola  ketahanan  pangan serta  pertumbuhan  ekonomi  nasional. Pada  Kabinet  Indonesia  maju  periode
2019-2024,  kementan  dipimpin  oleh Syahrul  Yasin  Limpo  yang  notabene adalah  seorang  kader  partai  Nasional Demokrat  (Nasdem)  (Tri  Putra,  2023).
Pada  Rabu  11  Oktober  2023,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menetapkan  Syahrul  Yasin  Limpo, mantan  menteri  pertanian,  sebagai tersangka  atas  dugaan  melakukan pemerasan  dan  penerimaan  gratifikasi di  Kementrian  Pertanian.  Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan dua staf  bawahannya,  Direktur  Alat  Mesin
Pertanian Muhammad Hatta dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian  Kasdi  Subagyono.  Mereka diduga melakukan tindak korupsi, suap, dan  pemerasan.  (Riani  Sanusi  Putri, 2023). Pemberitaan
media(Flori
Sidebang,  2023)  mengatakan  bahwa selain  SYL,  dua  pelaku  lainnya  yakni Kasdi  Subagyono,  Sekretaris  Jenderal Kementerian Pertanian, dan Mohammad  Hatta,  Direktur  Mesin  dan Peralatan Pertanian Kementerian
Pertanian. Johannes menjelaskan bahwa ketiganya  diduga  melakukan  korupsi dan penyalahgunaan wewenang dengan memaksa mereka menyerahkan sesuatu dalam  proses  lelang.  Ini  termasuk berpartisipasi  dalam  pembelian  barang dan  jasa  serta  mendapatkan  bonus  dari Kementerian Pertanian. Kemudian
(redaksi,  2023)  menyebutkan  bahwa
KPK  kembali  memeriksa  lima  saksi dalam kasus pidana korupsi di
Kementerian Pertanian di mana mantan Menteri  Pertanian  Indonesia,  Syahrul
Yasin Limpo (SYL), ditetapkan sebagai

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 28 Mei 2024 (317-333)
tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan pada  hari  Selasa,  31  Oktober  2023,  di Gedung  Merah  Putih.  Lima  saksi  yang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (31 Oktober 2023) Edi Eko
Sasmito (Kepala Bagian Umum, Sekretariat Umum Departemen Tanaman  Pangan  dari  tahun  2021 hingga sekarang), adalah Bekti Subagja (Kepala  Bagian  Umum,  Sekretariat Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Pertanian  (Badan  Standar  Instrumen Pertanian)  dari  tahun  2020  hingga 2023), dan Budi Pracoyo (Housekeeping Officer, General Department  and  Purchasing,  Sekjen Kementerian Pertanian dari 27 September 2021 hingga sekarang, Budi Pracoyo (Housekeeping Officer, General  Department  and  Purchasing, Sekjen  Kementerian  Pertanian  dari  27
September 2021 hingga sekarang), Ade Irwansyah  (Pengusaha),  dan  Aris Andrianto  (Manajer  Keuangan  Staf Wakil  Kepala  Koordinator  Rumah Tangga).  Dugaan  aliran  dana  ke  partai oleh KPK disinyair karena setiap kader partai memiliki kewajiban untuk melakukan iuran wajib setiap bulannya. Hal  ini  sesuai  dengan  Anggaran  Dasar Partai  NasDem  Pasal  28,  tentang Keuangan  dan  kekayaan  Partai  dan Anggaran Rumah tangga Partai Nasdem Pasal  43  poin  a,  yang  menyatakan bahwa  Keuangan  dan  kekayaan  Partai diperoleh  dari  “iuran  pengurus  dan anggota”.
Praktik korupsi ini telah menjadi hambatan bagi pemerintahan di berbagai  jenis  dan  tingkat  administrasi pemerintahan.  Keserakahan,  peluang, kebutuhan,  dan  paparan  adalah  semua faktor  yang  menyebabkan  korupsi. Korupsi  merusak  pencapaian  tujuan pemerintah  dengan  berbagai  cara. Praktik  korupsi  menjadi  lebih  kreatif dengan  melihat  perbedaan  dalam  hasil auditor  keuangan.  Setiap  bagian  dari birokrasi  di  negara  harus  berkomitmen untuk  meningkatkan  pemahaman  yang telah dibangun sejauh ini. Mengintegrasikan keempat unsur tersebut dalam menciptakan budaya anti korupsi dapat meningkatkan pemahaman  dan  perilaku  antikorupsi. Dalam mengupayakan penekanan kasus korupsi yang terjadi, penelitian mengenai kasus korupsi terus dilakukan. (Irfan Setiawan C. P., 2022). Teori segitiga penipuan ( fraud triangle) terbukti  efektif  untuk  mendeteksi korupsi  dan  penipuan  dalam  pelaporan keuangan  publik.  Dengan  memahami tekanan yang mungkin dihadapi individu,  peluang  yang  ada  untuk melakukan penipuan, serta alasan yang digunakan untuk
membenarkan tindakan  tersebut,  organisasi  dapat mengidentifikasi area rentan dan mengambil  tindakan  pencegahan  yang tepat.  Kontrol  internal  yang  kuat, peningkatan  transparansi,  akuntabilitas dan  pengembangan  budaya  organisasi yang etis. (Awaliah, 2023).

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 28 Mei 2024 (317-333)
KAJIAN PUSTAKA Teori perjanjian yang dinegosiasikan (negotiated order) adalah teori sosiologi yang menyelidiki bagaimana interaksi manusia menciptakan  makna  dan  bagaimana terjadi negosiasi yang berkelanjutan. Apabila  dibandingkan  dengan Teori  interaksionisme  simbolik  yang digunakan untuk menggambarkan perilaku  manusia  melalui  analisis makna.  Makna  dan  simbol  dalam kehidupan masyarakat terbentuk
melalui  interaksi  sosial  budaya.  Dalam memahami  peristiwa  masa  lalu  untuk mengartikan  simbol-simbol  yang  ada dalam setiap aspek kehidupan manusia, sehingga  makna  yang  terdapat  dalam setiap peristiwa sejarah memiliki hubungan  yang  erat  dan  merupakan bagian  yang tak terpisahkan. (Setiawati, n.d.) .  Maka  teori negotiated  order dinilai lebih efektif karena bukan hanya menganalisis  makna  dan  simbol  yang terbentuk melalui interaksi sosial, tetapi juga  memberikan  gambaran  mengenai alur yang dilakukan pada kasus korupsi yang sedang diamati.
Sehingga penelitian ini
menggunakan  perkembangan  dari  teori ini. Kesatuan sebuah organisasi tidaklah ditentukan  oleh  struktur  perannya, melainkan  oleh  individu-individu  yang menjadi  anggotanya  telah  membangun dan  merekonstruksi  tatanan,  secara sadar  atau  tidak  sadar  menegosiasikan tatanan  formal  dan  informal  di  antara mereka  sendiri,  adalah  asumsi  utama dari teori ini. (Insyira Yusdiawan Azhar
&  Febriansyah, 2023) mengidentifikasi tiga  komponen  utama  dari  perintah perundingan,  yaitu  konteks  struktur, negosiasi,  dan  konteks  negosiasi,  yang menghasilkan tiga proposisi, yaitu: jika perundingan  membentuk  tatanan  yang tidak formal, maka perundingan memerlukan simbol untuk berinteraksi, jika  struktur  berperan  dalam  tatanan perundingan,  maka  struktur  tidak memiliki  peran  yang  dominan  dalam melaksanakan  perundingan,  dan  jika suatu  perintah  dibuat  tanpa  melalui proses perundingan, maka suatu perintah  itu  merupakan  bagian  dari proses perundingan berikutnya.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  pada bulan  Oktober  2023  hingga  bulan
November 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan  uraian  atau  deskripsi dengan  menggunakan  kalimat  secara lengkap dan terperinci berdasarkan hasil penelitian  yang  menganalisis  kasus korupsi di kementerian pertanian dalam perspektif  politik. (Aminudin  &  Selatan, 2020)
Penelitian  deskriptif  kualitatif ini mengeksplorasi peristiwa dan menjelaskan  secara  rinci  data  hasil penelitian  yang  dilakukan.  Mengingat permasalahan  penelitian  ini  sangat aktual  sehingga  datanya  masih  terus berkembang,  maka  perlu  dilakukan eksplorasi data dengan mengkaji perkembangan yang sedang berlangsung. Penelitian ini

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 28 Mei 2024 (317-333)
menggunakan pendekatan tinjauan pustaka berupa tinjauan literatur, penelitian teoritis, dan data dari website instansi  terkait  dan  media  massa, termasuk  media  online  seperti  portal informasi  dan  media  sosial  seperti YouTube  dan  X.  Media online dan media  sosial  dimasukkan  sebagai referensi yang digunakan untuk mengidentifikasi  sumber  yang  dapat dipercaya. Sebab, saat ini jejaring sosial dan  media online telah  menjadi  sarana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat serta dapat dijadikan sebagai dokumen pertimbangan kebijakan  publik.  Sumber  data  utama yang  digunakan  dalam  penelitian  ini antara  lain  media  online  dengan menggunakan  portal  berita  Detik.com, Tirto.id, Kompas.com, Republika.online pada periode Oktober 2023  hingga  November  2023.  Serta media sosial yang menggunakan YouTube  dalam  chanel  KPK  RI. Penindakan. "Konferensi Pers Penahanan  Tersangka  Dugaan  TPK  di Kementerian  Pertanian"  dan  berbagai media  online  mengenai  "korupsi  di kementerian  pertanian"  yang  diunggah ke  halaman  saluran  YouTube  resmi masing-masing  dan  kemudian  diubah menjadi  teks  atau  transkip  video  untuk digunakan  sebagai  sumber  dukungan untuk belajar. Alasannya, karena narasumber  berpartisipasi  di  media cukup  kuat. (Anggarini  Dyah  Masitah  & Dian Suluh Kusuma Dewi, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Kasus Korupsi
Dalam  rangka  menelusuri  dan mengungkap secara sistematik mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Yasin Limpo di Kementerian  Pertanian  tahun  2023.
Kajian penelitian ini menggunakan teori negotiated  order sebagai  sebuah  teori analitis. Negotiated order theory merupakan suatu konsep dalam sosiologi  yang  menginvestigasi  cara  di mana makna dibentuk melalui interaksi manusia  dan  terdapat  negosiasi  yang berkelanjutan. "Sebuah organisasi bersatu bukan karena struktur perannya, tetapi karena para anggotanya membangun dan merekonstruksi tatanan,  secara  sadar  atau  tidak  sadar bernegosiasi atas pengaturan formal dan informal  di  antara  mereka  sendiri", adalah  asumsi  utama  dari  teori  ini. (Baïada-Hirèche, 2011).
Maines  (1982)  membuat  teori negosiasi  order  lebih  mudah  dipahami dengan menggabungkan tiga ide utama dari  gagasan  Strauss  (1978).  Negosiasi terdiri dari tiga konsep.  Istilah pertama adalah negosiasi, merujuk pada interaksi  aktual  dan  strategi  yang digunakan  oleh  peserta.  Konsep  kedua adalah  konteks  negosiasi,  mencakup aspek-aspek relevan dari setiap pengaturan yang langsung memengaruhi jalannya negosiasi. Konsep ketiga adalah struktur kontekstual, merujuk pada kondisi yang melampaui  situasi  tersebut  secara signifikan  di  mana  konteks  negosiasi berlangsung.  Konsep  ini  mengakui bahwa  suatu  organisasi  dapat  bertahan lama,  tetapi  elemen-elemen  seperti peraturan  dan  kebijakan,  tim  kerja, struktur  hierarki,  pembagian  tugas, ideologi,  jalur  karier,  dan  tujuan organisasi  dianggap  sebagai  latar belakang sebuah organisasi dan tempat orang  berinteraksi  dan  menyelesaikan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 28 Mei 2024 (317-333)
pekerjaan  mereka  setiap  hari.(insyira Yusdiawan Azhar, 2023)
Data  yang  diperoleh  untuk dianalisis  dan  dipilah  kembali.  Data tersebut diperoleh dari berbagai pemberitaan  di  media  sosial,  baik  di portal  berita,  aplikasi  x  (twitter),  serta youtube yang berhasil dihimpun melalui aplikasi Nvivo ditampilkan data sebagai berikut.
Gambar  1.  Hasil  Pengolahan Data  Nvivo  14  Pada  Kasus  Korupsi  di Kementrian Pertanian 2023 dari Media Sosial dan Media Online.
Frekuensi  kata  yang  dihasilkan
dari  aplikasi  NVIVO  14  tersebut menampilkan kata “korupsi”, “menteri”,  “Syahrul  Yasin  Limpo”, “kementan”, “2023” yang merupakan 5 kata  dengan  rating  tertinggi  dalam membahas kasus korupsi di
kementerian  pertanian  tahun  2023.  Hal ini menunjukan bawa semua data yang ada  di  media  social  seperti  kanal pemberitaan,  aplikasi  x  (twitter)  dan
youtube  memiliki  fokus  yang  sama dalam  menyoroti  kasus  korupsi  ini. Terdapat  beberapa  kata  lainnya  yang juga  menjadi  focus  pada  topik  yakni “tersangka”, “kasus”,
“mentan”, “KPK”, “partai”. A. Negosiasi membentuk tatanan informal Dalam negosiasi yang terjadi antara  pihak  struktural  dan pekerja  fungsional  memiliki simbol  tertentu  dalam  interaksi. Terdapat bahasa interaksi tertentu yang sengaja digunakan tidak untuk orang banyak diketahui,  melainkan  dengan bahasa yang lebih “kecil” dalam skup  yang  “kecil”  pula.  Istilah setoran merupakan simbol yang menggambarkan baik akan atau menuju,  proses,  atau  hasil  yang telah  disepakati.  Istilah  setoran merupakan  simbol  dari  bahasa yang  telah  disepakati  antar kedua belah pihak dalam melakukan negosiasi membentuk  tatanan.  Setoran sendiri  dimaknai  tidak  hanya menggambarkan
fenomena penyerahan  secara  sepihak  dari satu  aktor  kepada  aktor  yang lain.  Namun  fenomena  tersebut justru menghendaki adanya suatu  tindak  lanjut  negosiasi sebelum satu aktor memberikan pada  aktor  yang  lain  dalam penyelewengan anggaran (insyira Yusdiawan Azhar, 2023).

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 28 Mei 2024 (317-333)
Hal ini sesuai dan relevan dengan siaran pers KPK pada chanel youtube KOMPASTV,  pimpinan  KPK (Alexander Mawarta, AK., S.H., CFE. menyatakan bahwa mantan ketua Kementerian, Pertanian  Syahrul  Yasin  Limpo telah terbukti melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk  memaksa  anggotanya Memberikan  sesuatu  sebagai bagian  dari  proses  perekrutan pekerjaan,  pengadaan  barang dan  jasa,  serta  gratifikasi.  Pada kasus korupsi ini, Syahrul yasin
Limpo  (SYL)  terbukti  telah membuat kebijakan secara personal untuk melakukan pungutan serta menerima setoran  Dari  pejabat  tingkat  I seperti  direktur  jenderal  hingga sekretaris pejabat di Kementerian  Pertanian.  Setoran tersebut berupa penyerahan tunai, transfer bank, barang dan jasa. Setoran tersebut dilakukan secara  rutin  setiap  bulannya dengan  besaran  yang  beragam menggunakan  mata  uang  asing, yakni  mulai  dari  4000  hingga 10.000  dolar  Amerika.  Dalam kasus ini, Syahrul Yasin  Limpo memenggunakan  kekuasaannya untuk membentuk sebuah tatanan informal di dalam sistem yang  telah  ada.  Syahrul  Yasin Limpo menggunakan hak prerogatifnya  untuk  mendapat keuntungan pribadi yakni dengan mengancam mutasi jabatan bagi pejabat di Kementan  yang  tidak  mau memberikan setoran.  Selain setoran  berupa  uang,  Syahrul Yasin  Limpo  juga  melakukan markup  anggaran  dari  realisasi progam di kementerian pertanian  dan  permintaan  uang dari  vendor  yang  mendapatkan proyek dari Kementerian Pertanian. Hal ini melanggar UU nomor  20  tahun  2001  pasal  12 huruf e yang berbunyi “pegawai negeri atau penyelenggara negara  yang  dengan  maksud menguntungkan diri sendiri atau orang  lain  secara  melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang  memberikan  sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran  dengan  potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;”.
B. Struktur  berperan  dalam tatanan negosiasi
Dalam  teori negotiated order Pekerja  fungsional  dapat melawan struktural dengan melakukan lobi terhadap
koordinator  dan  ketua.  Namun, sebagai  koordinator  dan  ketua, mereka  juga  memiliki  peran yang  sama  sebagai  individu fungsional yang tetap memperhatikan kepentingan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 28 Mei 2024 (317-333)
pribadi. Meskipun seluruh pekerja  fungsional  bergantung pada  koordinator  dan  ketua dalam hal negosiasi dan perubahan tatanan, masing- masing pekerja juga menghadapi kondisi peran yang saling  berkompetisi  (Bryant, 2011). Oleh karena itu, negosiasi  yang  dilakukan  oleh koordinator dan ketua melibatkan  negosiasi  tentang peran individu selain kepentingan kelompok. Dalam  proses  negosiasi yang terjadi pada kasus korupsi di  Kementerian  Pertanian  ini Syahrul  Yasin  Limpo  sebagai ketua dalam struktural di Kementerian Pertanian menyalahgunakan jabatannya untuk menjadikan struktur dibawahnya sebagai sarana dalam melakukan pungutan secara  langsung.  Melalui  Kasdi (KS)  yang  menjabat  sebagai Sekjen  dan  Mohammad  Hatta (MH)  yang  menjabat  sebagai Direktur alat dan mesin pertanian, Syahrul Yasin Limpo mendapatkan  penerimaan  hasil pungutan  tanpa  harus  turun tangan secara langsung. KS dan
MH merupakan representasi dari tangan  kanan  Syahrul  Yasin Limpo untuk menjalankan kebijakan personal yakni mengadakan  pungutan  kepada para Direktur Jenderal, eselon I, Kepala Badan hingga Sekretaris dimasing-masing eselon I
dengan  jumlah  nilai  yang  telah ditetapkan  SYL  dalam  pecahan mata  uang  asing.  Sehingga dalam  proses  negosiasi  yang terjadi  Syahrul  Yasin  Limpo justru seakan akan tidak memiliki  peran  yang  dominan. Meskipun  demikian  Syahrul Yasin Limpo akan tetap menjadi pelaku utama. Hal ini dikarenakan  ia  memiliki  peran sebagai  pembuat masterplan di dalam kasus korupsi ini.
C. Aliran Dana Korupsi Aliran dana korupsi merupakan  proses  pemindahan dana  atau  hasil  yang  diperoleh dari  kegiatan  korupsi  secara ilegal  kepada  seseorang  atau sekelompok  orang  yang  terlibat dalam  kegiatan  korupsi.  Proses ini  dapat  mencakup  berbagai langkah  atau  tahapan,  dan metode  yang  digunakan  untuk menyembunyikan atau melegitimasi sumber dana tersebut.
Pada  kasus  korupsi  di Kementan  tahun  2023  ini  telah merugikan negara sejumlah kurang  lebih  13,9  miliar.  Uang tersebut bersumber dari markup anggaran  dari  realisasi  program di Kementerian Pertanian, meminta uang dari vendor yang mendapatkan proyek dari Kementerian  Pertanian,  dan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 28 Mei 2024 (317-333)
memaksa  pejabat  eselon  I setingkat direktur jenderal untuk memberikan setoran secara rutin setiap bulannya. Setoran tersebut berupa penyerahan tunai, transfer bank, barang, dan jasa dengan besaran yang bervariasi,  menggunakan  mata uang  asing,  yakni  mulai  dari 4000  hingga  10.000  dolar Amerika. Yang mana uang hasil korupsi tersebut digunakan untuk  cicilan  kartu  kredit, pembelian rumah pribadi, cicilan mobil alpart, tiket pesawat untuk liburan keluarga, perawatan & pengobatan wajah, umroh  serta  diduga  adanya aliran  dana  ke  Partai  Nasdem sejumlah miliaran yang menciptakan  kerumitan  dalam hubungan  antara  kasus  korupsi dan pembiayaan partai politik. Hal  tersebut  didukung oleh  penemuan  KPK  dalam pemeriksaannya terhadap Karina, yang merupakan Bagian Keuangan Kementerian Pertanian.  Karina  dilaporkan telah  melakukan  dua  transfer uang ke rekening Bank Mandiri Fraksi Partai NasDem. Transaksi pertama, yang disebut sebagai "Sumbangan Pelantikan 5  DPW  NasDem",  sebesar  Rp 24,9  juta  pada  7  September 2020.  Pada  6  April  2021,  dia juga dilaporkan telah mentransfer  sekitar  Rp  75  juta
ke  rekening  Bank  Mandiri Fraksi  Partai  NasDem  dengan keterangan  "BANTUAN  AN SYAHRUL  YASIN  LIMPO". Selama  enam  bulan,  KPK menyuruh  Direktorat  Jenderal Imigrasi  Kementerian  Hukum dan  HAM  untuk  melarang  istri, anak,  dan cucu  SYL  bepergian, termasuk  ke  luar  negeri.  ASH (istri), ICTS (anak), dan ATBRM (cucu) dilarang bepergian sebab diduga menerima dana dan manfaat dari SYL  sejak  ia  berkedudukan menjadi Menteri Pertanian sejak tahun  2020  sampai  pada  tahun 2022. Sekurang-kurangnya, dana  dan  manfaat  tersebut diperkirakan  mencapai  Rp  4,9 miliar. Misalnya, ICTS ditemukan mempunyai rekening di  Bank  BCA  dan  ditemukan mendapat dana dari pejabat dan staf di Lingkungan Kementerian Pertanian (Ajudan Menteri Pertanian) awal sebesar Rp 120 juta dalam empat kali transaksi.
Selain  itu,  tersangka  MH  juga ditemukan menerima dana sebesar Rp 107 juta dalam enam kali  transaksi, yang detail transaksinya  tidak  disertakan. Selain  itu,  dikabarkan  bahwa legislator  itu  menerima  dana sebesar Rp 40 juta dari KH pada
4 Mei 2020. (Pramusaji Kementan).  Selain  itu,  dana awal  OEA  sebesar  Rp  150  juta

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 28 Mei 2024 (317-333)
telah dikirim oleh pihak pengirim dalam tiga kali transaksi. OEA diduga melakukan  penambangan  ilegal di  wilayah  hutan  di  Kabupaten Morowali,  Sulawesi  Tengah., menurut penelusuran media open  source  (2021).  Meskipun diketahui bahwa ATBRM, cucu SYL,  memiliki  rekening  BCA, mengetahui bahwa aliran anggaran  masuk  dari  ASN  dan sektor  swasta  diduga  bertujuan untuk memberikan hadiah, janji, atau  sesuatu  untuk  keperluan SYL  dan  atau  keluarganya. Dalam lima kesempatan, Direktur  Alsintan  Kementan MH  memberikan  dana  sebesar Rp  40  juta  kepada  ATBRM. Selanjutnya, tanpa bukti transaksi, MTW (Admin Keuangan-PT ANJ-Ekspor Ikan) memberikan dana sebesar Rp 25 juta kepada ATBRM pada 12 Agustus 2022. Analisis Politik Korupsi ialah tindakan penyimpangan  atau  penyalahgunaan uang  negara  secara  tersistem  dan terstruktur  yang  dikendalikan  serta diindungi  oleh  elit  politik  yang menguasai aspek-aspek bernegara untuk kepentingan partai politik. (Elyta, 2022) Bukan  hanya  pertukaran  uang  yang terlibat  dalam  korupsi  ini,  tetapi  juga memperdagangkan kekuasaan atau menyediakan  fasilitas  yang  merusak politik dan mengancam
demokrasi. (Oktaryal  &  Hastuti,  2021) Secara  umum  korupsi  ini  terbagi kedalam dua bentuk. Pertama,
akumulasi  dan  pencurian  sekal  besar yang  mana  elit  politik  atau  aktor birokrasi  memanfaatkan  kekuasaannya untuk  memperoleh  keuntungan  baik dari wilayah privat (swasta), dari pajak pemerintah,  atau  bahkan  sumber- sumber lain. Sebagai contohnya adalah para pelaku atau politisi yang menjajikan  kemudahan  izin,  atau  janji pemberian proyek tertentu kepada para pemodalnya. (Saleh  &  Perdana,  2019) Kedua,  penjabat  atau  elit  politik memperoleh  keuntungan  dari  sumber- sumber  tertentu  seperti  pungutan, setoran,  gratifikasi  atau  yang  lainnya untuk memperkuat posisi jabatan.
Pada  kasus  korupsi  di  Kementan tahun  2023  ini  terdapat  dugaan  aliran dana  ke  Partai  Nasdem  yang  di sampaikan  oleh  pimpinan  KPK  pada konferensi  Pers  tanggal  13  Oktober 2023 sehingga menjadi perhatian serius bagi  penulis.  Hal  ini  dikarenakan  SYL merupakan  kader  elit  partai  Nasdem yang  mana  partai  tersebut  akan mengikuti  kontestasi  politik  pada Pilpres  tahun  2024.  Sebagaimana  kita ketahui bahwa faktor kebutuhan parpol terhadap  dana  besar  supaya  dapat memenangkan pemilu akan mendorong para  politisi  untuk  berlaku  korup.  Hal ini  dikarenakan  kasus  korupsi  yang ditangani  oleh  KPK  sebagian  besar melibatkan "orang-orang politik",  yang merupakan  anggota  elit  partai  politik, partai  politik  dianggap  sebagai  entitas

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 28 Mei 2024 (317-333)
dominan.  Akibatnya,  terbukti  bahwa ada perbedaan yang jelas yang
mengarah pada praktik korupsi sebagai cara  untuk  membiayai  aktivitas  politik partai.  Hampir  semua  anggota  partai politik melakukan praktik mencari uang ketika  mereka  memegang  jabatan penting  dalam  pemerintahan,  baik  di pusat maupun di daerah.  (Aspan, n.d.). Kasus  korupsi  dan  pembiayaan  partai dapat  menciptakan  hubungan  yang kompleks  dan  kontroversial  dalam konteks  politik.  Sehingga  korelasinya tidak  selalu  menunjukkan  kausalitas langsung.  Konteks  politik  dan  hukum suatu negara dapat sangat memengaruhi dinamika ini. Apabila terbukti melanggar Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008 tentang  Partai  Politik,  Pasal  40  ayat  3 butir  b,  c,  dan  d  yang  mengamanatkan bahwa partai politik dilarang: menerima sumbangan uang, barang, atau jasa dari pihak  mana  pun  tanpa  menunjukkan identitas mereka; menerima sumbangan
dari  perseorangan,  perusahaan,  atau badan  usaha  di  luar  batas  yang ditetapkan oleh undang-undang;
meminta  atau  menerima  dana  dari sumber  yang  tidak  dikenal  Pengurus Partai Politik yang melakukan pelanggaran  aturan  tersebut  bakal diberikan  hukuman  pidana  penjara paling lama 1 tahun dan denda 2 (dua) kali  lipat  atas  jumlah  kekayaan  yang mereka terima. Akan tetapi hal tersebut tidak  akan  berpengaruh  kepada  partai politik mengenai kedudukannya karena tidak ada undang-undang yang mengatur  sanksi  bagi  pengurus  partai politik,  apalagi  lembaga  partai  politik. Hal  ini  dikarenakan  tidak  adanya peraturan  hukum  yang  mengenakan sanksi  terhadap  partai  politik  yang menerima  dana  hasil  korupsi  atau  bagi pelaku korupsi yang menjabat pengurus partai politik menggunakan dana tersebut  untuk  kepentingan  partai mereka sendiri. (Bagus Pribadi, 2023)

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  dan pengamatan  yang  telah  dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, peneliti  menyimpulkan  bahwa  kasus korupsi  yang dilakukan oleh Syahrul Yasin Limpo di Kementerian Pertanian  tahun  2023  ini  merupakan kejahatan elit politik yang memanfaatkan  kekuasaannya  untuk memperoleh  keuntungan  individu.
Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi Indonesia  pada  era  reformasi  belum
menampilkan  arah  pembangunan yang baik. Pejabat pemerintah sering menyalahgunakan  kekuasaan  untuk keuntungan  pribadi,  termasuk  dalam penyalahgunaan  anggaran.  Dalam kasusnya,  Syahrul  Yasin  Limpo menggunakan negosiasi untuk membentuk tatanan informal. Tatanan ini berupa pembuatan kebijakan  secra  personal  di  dalam kementerian pertanian untuk menarik setoran  kepada  pegawai  eselon  1

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 28 Mei 2024 (317-333)
sejumlah  4000-10000  dolar  amerika.
Dalam kasus ini Syahrul Yasn Limpo sebagai ketua di Kementerian Pertanian  tidak  melakukan  secara individu, melainkan membentuk panitia  khusus  atau  struktur  baru untuk  mengelola  uang  setoran  yakni diisi  oleh  melalui  Kasdi  (KS)  yang menjabat  sebagai  Sekjen  dan  Hatta (MH) yang menjabat sebagai Direktur alat  dan  mesin  pertanian.  Dugaan aliran  dana  korupsi  ke  partai  politik
dapat  menciptakan  hubungan  yang kompleks  dalam  konteks  politik.  Ini disebabkan  oleh  fakta  bahwa  tidak ada  undang-undang  yang  mengatur sanksi  bagi  pengurus  partai  politik, terutama  lembaga  politik,  yang menerima  dana  korupsi,  atau  bagi pelaku korupsi yang menjabat pengurus partai politik menggunakan dana  tersebut  untuk  kepentingan partai mereka sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminudin,  A.,  &  Selatan,  J.  (2020).
Analisis  Wacana  Kritis  Berita Kasus Korupsi Setya Novanto Di Majalah  Online  Tempo  Edisi November  2017 (Vol.  11,  Issue 1). https://koran.tempo.co.id Anggarini  Dyah  Masitah,  &  Dian Suluh  Kusuma  Dewi.  (2021). Analisis Opini Publik Berdasarkan Teori Agenda Setting Pada Proses Perencanaan Pemindahan  IKN. Jurnal  Tata Sejuta , 7 . www.onlinedoctranslator.com Aspan,  Z.  (n.d.). Menjerat  Kader, Melepas Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana Partai  Politik  Dalam  Kasus Tindak Pidana Korupsi . https://nasional.kontan.co.id/ne ws/kpk-6117-kasus-yang-
ditangani-berdimensi-politik
Bagus  Pribadi.  (2023). Menelisik
Aliran  Dana  Syahrul  Yasin Limpo,  dari  Bayar  Cicilan hingga Partai . https://fokus.tempo.co/read/178 4100/menelisik-aliran-dana-
syahrul-yasin-limpo-dari-bayar- cicilan-hingga-partai
Baïada-Hirèche, L. P. (2011). Managerial  Responsibility  as Negotiated  Order:  A  Social Construction Perspective. Journal  of  Business  Ethics ,  17–
31.
Bryant,  M.  ,  S.  I.  (2011).  The Competing  Roles  of  Middle Management : Negotiated Order In  the  Context  of  Change. Journal of Change Management ,
11 (3), 353–373.
Elyta,  H.  T.  M.  (2022).  Korupsi  Elit Partai  Politik  di  Era  Reformasi. PERSPEKTIF , 11 (4),  1394– 1406.
Fathya,  V.  N.  (2018). Upaya Reformasi  Birokrasi  Melalui Area Perubahan Mental Aparatur  Untuk  Memberantas Praktik  Pungutan  Liar  Yang

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 28 Mei 2024 (317-333)
Dilakukan Oleh Pns . www.lapor.go.id, Flori  Sidebang,  B.  N.  (2023). KPK Resmi  Umumkan  Syahrul  Yasin Limpo Tersangka . https://news.republika.co.id/beri ta/s2d8dv409/kpk-resmi-
umumkan-syahrul-yasin-limpo- tersangka-part1
Hadi, D. A., & Hidayat, F. S. (2019). Relationship  between  Regional Head Election Connectivity with
Corruption Cultural Behavior in Indonesia. Law Research Review Quarterly , 5 (1), 47–64. https://doi.org/10.15294/snh.v5i 01.29703 Indah Ayu Lestari, S. (2022). Tindak Korupsi : Budaya Praktik Gratifikasi  Dalam  Pelayanan Administratif Masyarakat (Analisis  Sosiologi  Korupsi). Jurnal Cahaya Mandalika , 3 (2). http://ojs.cahayamandalika.com/ index.php/JCM
insyira Yusdiawan Azhar, I. O. S.  F.
I.  F.  (2023). Pernik  Korupsi Birokrasi . Bildung.
Ismakoen, S. W. (2023). Mekanisme Kemitraan  dalam  Pengendalian Kejahatan Lintas Negara (Analisis Kasus Korupsi Alstom oleh Komisi Pemberantasan Korupsi). Deviance Jurnal Kriminologi , 7 (1), 46. https://doi.org/10.36080/djk.231 0 Nurhayati.  (2021).  Representasi  Kpk Dalam  Uu  No  30  Tahun  2002 Dan  Uu  No  19  Tahun  2019 Dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis. Kongres Internasional Masyarakat Linguistik  Indonesia ,  281–285. https://peraturan.bpk.go.id/Hom e/Details/44493/uu-no-30-
tahun-2002
Oktaryal,  A.,  &  Hastuti,  P.  (2021). Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia. INTEGRITAS , 7 (1),
1–22. https://doi.org/10.32697/integrit as.v7i1.729
Paeway  Ebiem  Kahar,  M.  (2023).
Delik  Suap  dan  Gratifikasi dalam  Tindak  Pidana  Korupsi: Studi  Kasus  Putusan  Hakim dalam Praktik Penegakan Hukum . 13 , 2023. https://doi.org/10.19184/jak
redaksi.  (2023). Nama-nama  Saksi Baru  yang  Diperiksa  KPK dalam Kasus Korupsi Kementan .
Riani Sanusi Putri. (2023). 4 Catatan
Pengamat Soal Dugaan Korupsi di  Kementan  yang  Menyeret
Nama Syahrul Yasin Limpo dan Anak Buahnya . https://bisnis.tempo.co/read/173 7887/4-catatan-pengamat-soal-
dugaan-korupsi-di-kementan- yang-menyeret-nama-syahrul- yasin-limpo-dan-anak-buahnya
Saleh,  M.  D.,  &  Perdana,  A.  (2019). Rent  Seeking  Pratices  And

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 28 Mei 2024 (317-333)
Relationship Between State And Capital (Case Study Of Corruption  Of  Nickel  Mining Licensing  By  Governor  Nur Alam In South Sulawesi
Province).  In Jurnal  Analis
Kebijakan | (Vol. 3, Issue 1).
Setiawan,  I.,  &  Jesaja,  C.  P.  (2022).
Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan  Bantuan  Sosial  Di Era  Pandemi  Covid-19). Jurnal Media Birokrasi , 33–50. https://doi.org/10.33701/jmb.v4i 2.2744
Setiawan, I., Johannes, A. W., Langi,
M.,  &  Pinori,  J.  J.  (2020). Analysis Of Government Apparatus  Corruption  Practice In  Indonesia.  In International Journal of Psychosocial Rehabilitation (Vol. 24).
Setiawati,  D.  (n.d.). Interaksionisme Simbolik Dalam Kajian Sejarah .
Tri  Putra.  (2023). Syahrul  Limpo Mundur, Benarkah Mentan Identik Dengan Parpol? https://www.cnbcindonesia.com /research/20231006041806-128- 478316/syahrul-limpo-mundur- benarkah-mentan-identik- dengan-parpol