E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 1, Januari 2022 EVALUASI KRITIS

## TERHADAP PENERAPAN NEW PUBLIK MANAGEMENT DALAM PERSPEKTIF NEGARA DEMOKRASI

## Sigit Wahyudi
Stisospol Waskita Dharma Malang, Indonesia Email: sigitwahyudi@waskitadharma.ac.id

## Abstrak
Sistem  administrasi  publik  yang  ada  diklaim  sebagai  prototipe  administrasi pemerintah yang tidak efisien, corrupt ,  kaku dan berbiaya tinggi, tidak akuntabel, dan  ketinggalan  zaman  sehingga  dirasakan  kurang  mampu  dalam  mengikuti perkembangan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  yang  sangat  dinamis.  Oleh  karena itu dikenalkan sistem administrasi publik model baru yang dimanifestasikan dalam berbagai  istilah  seperti new  public  management , market-based  public administration , managerialism , reinventing  government dan Entrepreneurship Government . Model NPM menawarkan solusi terhadap pelayanan publik yang lebih efisien  dan  efektif  melalui  pemanfaatan  sistem  yang  berbasis  pasar  bebas  dan manajemen  yang  berorientasi  kepada  pelanggan/ Customer .  Elemen  Utama  Dalam Pelaksanaan New  Public  Manajemen. 1)  Penerapan  sistem out-sourcing dan privatisasi;  2)  Rasionalisasi,  deregulasi,  dan  peningkatan  kapasitas  bagi  staf lembaga pemerintah; 3) Lebih berorientasi pada hasil daripada proses, akuntabilitas pegawai/staf  berdasarkan  kontrak  kinerja;  4)  Manajemen  dan  fleksibilitas  bergaya dunia  usaha  (bisnis);  5) Cost  recovery ;  6)  Budaya  manajemen  publik  yang berorientasi  kepada  pelanggan  ( custome r)  dan  akuntabilitas  publik  berdasarkan kinerja.
Kata Kunci : new public management; customer ; pendekatan proses–hasil; akuntabilitas.

## Abstract
The  existing  public  administration  system  is  claimed  to  be  a  prototype  of government  administration  that  is  inefficient,  corrupt,  rigid  and  high  cost,  un accountable,  and  outdated  so  that  it  is  felt  less  able  to  follow  the  social  and economic development of a very dynamic society. Therefore, a new model of public administration system is introduced that is manifested in various terms such as new public  management,  market-based  public  administration,  managerialism, reinventing government and Entrepreneurship Government. The NPM model offers solutions  to  public  services  that  are  more  efficient  and  effective  through  the utilization  of  free  market-based  systems  and  customer-oriented  management.  Key Elements in the Implementation of New Public Management. 1) Implementation of out-sourcing  and  privatization  systems;  2)  Rationalization,  deregulation,  and capacity  building  for  staff  of  government  agencies;  3)  More  results-oriented  than process-  accountability  of  employees/staff  based  on  performance  contracts;  4) Management  and  flexibility  style  of  the  business  world  (business);  5)  Cost
recovery; 6) A culture of customer-oriented public management and performance- based public accountability.
Keywords: new public management; customer; process–result approach; accountability
Received: 2021-10-20; Accepted: 2021-11-05; Published: 2021-11-20

## Pendahuluan
Sejak  pertengahan  tahun  1970-an  yang  didorong  oleh  tekanan  kekecewaan masyarakat  terhadap  kinerja  administrasi  publik  yang  diindikasikan  sebagai  sistem administrasi yang tidak efektif yang menghabiskan terlalu banyak dana negara, struktur pemerintahan  yang  terlalu  besar  dan  mengelola  terlalu  banyak  hal  yang  seharusnya dapat diserahkan kepada pihak ketiga (swasta). Birokrasi pemerintah juga dipersalahkan sebagai  penyebab  peningkatan  inflasi  di  berbagai  bidang  dan  pengeluaran  biaya  yang tidak  perlu  bagi  dunia  usaha (Minogue,  1998) ; (Hughes,  2012) ,  dan (Sarker,  2006) . Kondisi tersebut di atas telah mendorong sejumlah negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Selandia Baru berinisiatif untuk menerapkan sistem administrasi publik model baru yang diwujudkan dalam istilah New Public Management .
Sejalan  dengan  maraknya  diskusi  dan  pembahasan  di  kalangan  masyarakat tentang New Public Management atau Entrepreneurial Government yang juga dikenal dengan Reinventing  Government (D  Osborne  &  Gaebler,  1993) yang  dimuat  dalam berbagai media massa dan publikasi belakangan ini telah menyiratkan tentang besarnya harapan  masyarakat  Indonesia  terhadap  terwujudnya  sebuah  pemerintahan  atau  sistem administrasi publik yang mempunyai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efisien dan efektif melalui penerapan Entrepreneurial Government .  Dalam kesempatan  ini  penulis  mencoba  mendiskusikan  berbagai  aspek  tentang New  Public Management sebagai  pertimbangan  agar  kita  mendapatkan  pemahaman  yang menyeluruh  tentang  apakah  sesungguhnya  yang  dimaksudkan  dengan Entrepreneurial Government atau Reinventing Government atau secara luas di kalangan akademisi lebih dikenal  sebagai New  Public  Management serta  bagaimana  model New  Public Management tersebut dipraktekkan di sejumlah negara.
Menurut sejarah, New Public Management (NPM) yang merupakan model paling mutakhir  dari  sistem  administrasi  pemerintah  saat  ini  merupakan  hasil  gradual  dari upaya  perbaikan  terhadap  penyelenggaraan  sistem  administrasi  publik  di  beberapa negara  maju  pada  dekade  1970an  yang  dipicu  oleh  tekanan  ketidakpuasan  masyarakat terhadap  kinerja  administrasi  publik  yang  ada  pada  saat  itu  yang  dianggap  sebagai sistem  administrasi  yang  boros  dimana menghabiskan  begitu  banyak  anggaran  negara; struktur  pemerintahan  yang  terlalu  gemuk  karena  institusi  negara  terlalu  besar jumlahnya  dan  mengurusi  terlalu  banyak  hal  yang  seharusnya  dapat  dialihkan  kepada dunia  usaha;  birokrasi  pemerintah  dianggap  telah  menyebabkan  peningkatan  inflasi  di berbagai  bidang  dan  pengeluaran  biaya  yang  tidak  perlu  bagi  korporasi (Minogue, 1998) ; (Hughes,  2012) ,  dan (Sarker,  2006 ).  Selanjutnya,  sistem  administrasi  publik yang  ada  pada  saat  itu  juga  diklaim  sebagai  prototipe  administrasi  pemerintah  yang
tidak efisien, corrupt ,  kaku dan berbiaya tinggi, tidak akuntabel, dan ketinggalan zaman sehingga dirasakan kurang mampu dalam mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat yang sangat dinamis (Sarker, 2006) .
Kondisi  tersebut  di  atas  telah  menyebabkan  beberapa  negara  maju  seperti Amerika  Serikat,  Inggris,  Australia  dan  Selandia  Baru  berinisiatif  untuk memberlakukan  sistem  administrasi  publik  model  baru  yang  dimanifestasikan  dalam berbagai  istilah  seperti new  public  management (Hood,  1995) , market-based  public administration (Lan  &  Rosenbloom,  1992 ), managerialism (Pollitt,  1993) , reinventing government (David  Osborne  &  Gaebler, 1992) dan Entrepreneurship  Government (D Osborne  &  Gaebler,  1993) .  Pada  pokoknya  istilah New  Public  Management dan beberapa  terminologi  lain  yang  diasosiasikan  dengannya  mengacu  kepada  suatu perubahan  perspektif  dan  praktik  administrasi  publik  yang  mengutamakan  kepada peningkatan efisiensi dan kinerja administrasi pemerintah dalam pemenuhan pelayanan masyarakat  (publik).  Inti  dari  pelaksanaan  sistem New  Public  Management adalah penerapan  nilai-nilai  profesionalitas  dan  pendekatan  manajemen  dunia  usaha  dalam penyediaan  pelayanan  masyarakat  melalui  pemanfaatan  sistem  pasar.    Dengan  lain perkataan, model NPM menawarkan solusi terhadap pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif melalui pemanfaatan sistem yang berbasis pasar bebas dan manajemen yang berorientasi kepada pelanggan/ Customer (Siddiquee, 2006) .
Meskipun  implementasi Entrepreneurial  Government atau  NPM  dalam pengelolaan    administrasi  publik  di  banyak  negara  seperti  Selandia  Baru,  Australia, Amerika Serikat, Inggeris dan Singapura telah menghasilkan sebuah pemerintahan yang lebih  efisien  dan  efektif  dibanding  dengan  pola  administrasi  publik  yang  pernah  ada sebelumnya  namun  reformasi  administrasi  publik  sebagai  akibat  penerapan  NPM  juga telah  menyebabkan  dilema  ditinjau  dari  perspektif  negara  demokrasi.  Oleh  karena  itu, tulisan  ini  akan  mendiskusikan  lebih  jauh  mengenai  permasalahan-permasalahan fundamental  yang  ditimbulkan  sebagai  akibat  penerapan  NPM  pada  negara  demokrasi dari  aspek  perubahan  signifikan  dalam  sistem  politik,  metodologi  sistem  manajemen, dan  mekanisme  akuntabilitas  publik  di  negara  yang  menerapkan  model  baru administrasi publik tersebut.
Beberapa elemen utama dalam penerapan sistem administrasi publik model NPM meliputi hal-hal sebagai berikut (Siddiquee, 2006) :
1) Desentralisasi  kekuasaan  dengan  berbagai  alternatif  sistem  pelayanan  publik termasuk out-sourcing dan privatisasi;
2) Rasionalisasi (pengurangan jumlah anggaran dan personil dari lembaga atau institusi pemerintah), deregulasi, dan peningkatan kapasitas bagi staf lembaga pemerintah;
3) Lebih  berorientasi  kepada  hasil  (kinerja)  daripada  input  atau  proses,  akuntabilitas pegawai/staf berdasarkan kontrak kinerja (manajemen kinerja);
4) Manajemen dan fleksibilitas bergaya dunia usaha (bisnis);
5) Cost recovery , prinsip kewirausahaan dengan memperbolehkan pegawai pemerintah untuk  mendapatkan  penghasilan  di  luar  sistem  gaji  yang  sudah  ada  seperti  bonus
kinerja,  mewadahi  kompetisi  antara  lembaga  publik  dan  sektor  swasta  dalam mendapatkan kontrak penyediaan jasa publik;
6) Budaya  manajemen  publik  yang  berorientasi  kepada  pelanggan  ( custome r)  dan akuntabilitas publik berdasarkan kinerja (Pollitt & Bouckaert, 2000) .

## Metode Penelitian
Meskipun  pendekatan  baru  yang  dikenal  dengan  new  public  management, market-based  public  administration,  managerialism,  reinventing  government  dan entrepreneurial  government    telah  menghasilkan  sebuah  bentuk  administrasi pemerintahan  yang  mempunyai  kemampuan  yang  jauh  lebih  baik  dalam  melayani kepentingan  masyarakat  karena  lebih  efisien,  efektif,  fleksibel  dan  dinamis  namun reformasi  administrasi  publik  sebagai  akibat  penerapan  NPM  juga  telah  menyebabkan perubahan  signifikan  dalam  sistem  negara  demokrasi  khususnya  sistem  akuntabilitas publik. Pada kondisi yang sangat ekstrim seperti yang diutarakan oleh (Barberis, 1998) bahwa jika suatu hari nanti model NPM tidak lagi diterapkan dalam sistem administrasi publik  namun  jurang  (gap)  akuntabilitas  publik  yang  disebabkannya  akan  terus berkelanjutan  dalam  waktu  yang  sangat  lama.  3)  Untuk  itu  para  pengkritik  penerapan administrasi  publik  model  NPM  menyarankan  tentang  pemberlakuan  kembali  sistem pengelolaan  administrasi  pemerintahan  yang  konvensional  (Westminster  System) dengan melakukan perbaikan dalam beberapa aspek sehingga akan menghasilkan suatu model  administrasi  publik  yang  optimal  dalam  pelayanan  jasa  publik  namun  tetap mengutamakan asas keadilan bagi setiap warga negara.

## Hasil dan Pembahasan
1. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Administrasi Publik
Akuntabilitas  publik  merupakan  faktor  utama  dalam  penyelenggaraan administrasi  kepemerintahan  di  setiap  negara,  meskipun  terdapat  perbedaan  dalam hal standar, agen dan media dari akuntabilitas publik yang mana sangat bergantung kepada kondisi politik dari negara bersangkutan. Prioritas utama dalam pelaksanaan akuntabilitas publik adalah standar akuntabilitas yang didasarkan pada norma-norma yang  harus  ditaati  oleh  setiap  penyelenggara  administrasi  publik  dalam melaksanakan  akuntabilitas  kepada  semua  warga  negara.  Di  bawah  sistem  NPM, standar  akuntabilitas  publik  telah  mengalami  perubahan  secara  signifikan  sebagai akibat  dari  terjadinya  perubahan  tujuan  dan  norma  yang  membentuk  standar akuntabilitas publik dalam kerangka NPM. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dan norma  yang  merupakan  standar  bagi  akuntabilitas  publik  merupakan  guidance  bagi pelaksanaan administrasi kepentingan publik di hampir semua negara.
Sebagai contoh, penyelenggara administrasi publik di negara-negara demokrasi bertanggung  jawab  atas  peningkatan  sumber  daya  manusia,  menjaga  ketertiban umum  dan  kepatuhan  hukum,  memberantas  kemiskinan,  menurunkan  tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengutamakan impartiality (ketidak  berpihakan)  dan  kesetaraan  serta  mewujudkan  keadilan  dan Fairness (M.S
Haque,  1998) .  Namun,  penerapan  sistem  NPM  telah  mengubah  tujuan  administrasi publik  menjadi  berorientasi  kepada  pertumbuhan  ekonomi  dan  produktifitas,  serta telah  mengalihkan  standar  penyelenggaraan  administrasi  kepemerintahan  ke  arah efisiensi,  persaingan  bebas,  berorientasi  profit,  dan value  for  money (kapitalisasi modal)  yang  merupakan  nilai-nilai  yang  biasa  diterapkan  dalam  dunia  usaha  atau business  management (Clarke  &  Newman,  1997) .  Sehingga  norma-norma konvensional dalam pengelolaan administrasi publik seperti kejujuran, integritas dan netralitas menjadi terpinggirkan (Kernaghan, 1997) .
Salah  satu  elemen  utama  dalam  akuntabilitas  publik  adalah  agen/perwakilan yaitu  pihak  di  mana  akuntabilitas  penyelenggaraan  administrasi  publik  harus dipertanggung  jawabkan  dalam  hal  ini  adalah  seluruh  warga  negara.  Dalam  sistem pemerintahan  yang  demokratis,  setiap  penyelenggara  negara  diharapkan  dapat bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan  administrasi  publik  kepada  seluruh  lapisan masyarakat  dari  berbagai  kelompok  kepentingan.  Hal  ini  telah  mendorong pemerintah  untuk mewujudkan  akuntabilitas  publik  dengan menyediakan  pelayanan sosial  seperti  pelayanan  kesehatan  masyarakat,  pendidikan,  perumahan  dan  sistem kesejahteraan masyarakat kepada semua warga negara (M.S Haque, 1998 ).
Sebaliknya,  dalam  perspektif  NPM  telah  terjadi  perubahan  struktur  agen akuntabilitas  publik  yang  berhak  menerima  pertanggung  jawaban  dari  pengelola administrasi  negara.  Secara  sederhana,  di  bawah  sistem  NPM,  penyelenggara administrasi publik hanya bertanggung jawab terhadap pelayanan jasa publik kepada customer atau kelompok masyarakat yang mampu membayar jasa publik dimaksud. Hal  ini  tidak  berlaku  bagi  masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah  yang  tidak mempunyai  kemampuan  finansial  untuk  menebus  harga  dari  jasa  yang  telah dihasilkan  oleh  institusi  publik.  Sehingga  di  bawah  kerangka  NPM  telah  terjadi perubahan agen akuntabilitas administrasi publik dari seluruh warga negara menjadi customer atau  kelompok  masyarakat  yang  mampu  membayar  jasa  publik  saja (M Shamsul Haque, 2000) .
Dalam  masyarakat  modern,  media  akuntabilitas  publik  merupakan  isu  yang central dalam  memastikan  pelaksanaan  akuntabilitas  publik.  Media  akuntabilitas publik utama yang biasa terdapat di sebagian besar negara demokrasi terdiri dari:
1) Mekanisme formal-eksternal seperti: sistem legislatif, pengawasan eksekutif, dan prosedur judicial;
2) Mekanisme  informal-eksternal  termasuk public  hearing ,  jajak  pendapat  dan pertanyaan atau kritik melalui mass media;
3) Mekanisme  formal-internal  meliputi  kode  etik  administrasi  publik,  peraturan administrasi  negara,  evaluasi  kinerja,  dan  sistem  komando/perintah  dalam penyelenggaraan administrasi publik;
4) Mekanisme  informal-internal  termasuk  kode  etik  profesi,  budaya  dan  standar organisasi  serta    pengawasan  rekan  kerja (DeLeon,  1998) ; (M  Shamsul  Haque,
2000) .
Ditinjau  dari  berbagai  aspek,  penerapan  sistem  NPM  telah  mengaburkan keberadaan  media  akuntabilitas  publik  yang  telah  dijalankan  secara  luas  di  hampir seluruh  negara  demokrasi.  Kondisi  ini  timbul  akibat  perubahan  struktur  dan  norma institusi  administrasi  publik;  semakin  luasnya  praktik  politisasi  administrasi  publik; besarnya kewenangan manager administrasi publik; dan semakin luasnya penerapan public-private partnership di sektor administrasi Negara (M Shamsul Haque, 2000) .
Pertama ,  netralitas  penyelenggara  administrasi  negara  umumnya  dianggap sebagai  dasar  dari  akuntabilitas  publik  dalam  negara  demokrasi.  Namun  semakin meningkatnya  kekuasaan  eksekutif  di  bawah  kerangka  NPM  telah  menghilangkan azas  netralitas  dari  pegawai  publik/pemerintah.  Kenyataan  ini  disebabkan  oleh perubahan  sistem  penetapan  pegawai  pemerintah  dari  yang  berbasis  permanen menjadi  sistem  berbasis  kontrak  sehingga  memudahkan  para menteri atau  eksekutif untuk  menyalahgunakan  ( abuse )  nilai  netralitas  pegawai  pemerintah  dalam melakukan  pilihan  politik  mereka  untuk  kepentingan  eksekutif  yang  berkuasa (M Shamsul Haque, 2000) .
Kedua , kewenangan managerial yang luas yang dimiliki oleh manager publik di bawah sistem NPM juga telah mengubah media akuntabilitas publik. Kondisi ini dikarenakan  oleh  pengaplikasian  model  NPM  telah  memperkecil  kesempatan  bagi masyarakat  melalui  perwakilan  mereka  di  legislatif  untuk  mengevaluasi  kegiatan badan-badan  otonomi  yang  dibentuk  dalam  sistem  NPM  untuk  melaksanakan  tugas administrasi  publik.  Terlebih  lagi,  sistem  NPM  telah  mengurangi  secara  signifikan cakupan  debat  publik  di  legislatif  tentang  program  yang  dilaksanakan  oleh  badan- badan  otonomi  ( Agencification )  yang  dikelola  menyerupai  perusahaan  swasta  yang mempunyai  tingkat  independensi  sangat  tinggi  dalam  pengoperasiannya.  Hal  ini diperburuk  lagi  oleh  kenyataan  bahwa  sebagian  besar  politisi  di  legislatif  tidak memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  memadai  untuk  mengevaluasi  badan- badan  otonomi  yang  baru  dibentuk  dalam  kerangka  sistem  NPM  tersebut.    Dalam kondisi terjadinya kevakuman pengawasan, manager dari badan-badan otonomi yang melaksanakan  pelayanan  publik  sangat  mungkin  melakukan  kesepakatan  jahat  dan korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara (M Shamsul Haque, 2000) .
Ketiga ,  di  bawah  kerangka  NPM,  kriteria  untuk  mengevaluasi  program  kerja administrasi  publik  mengalami  peralihan  dari  yang  berorientasi  proses  menjadi berorientasi hasil (kinerja). Namun, pendekatan administrasi publik yang berorientasi kepada hasil telah menyebabkan penerapan media akuntabilitas publik yang ada tidak efektif.  Karena,  pada  dasarnya  tidak  mudah  untuk  mengukur  kinerja  administrasi publik  dari  aspek  evaluasi  legislatif  disebabkan  oleh  kinerja  administrasi  publik bersifat  kualitatif.  Lebih  jauh,  pencapaian  kinerja  sektor  publik  sangat  dipengaruhi oleh  faktor  eksternal  yang  berada  di  luar  kewenangan  institusi  pemerintah.    Pada akhirnya, dikarenakan oleh penekanan yang terlalu berlebihan terhadap kinerja dalam besaran  ekonomi,  para  manager  atau  eksekutif  dari  badan-badan  otonomi  sebagai pelaksana  pelayanan  publik  sangat  mungkin  akan  melakukan  cara-cara  yang
bertentangan dengan kaidah hukum dalam memenuhi pencapaian target kinerja yang telah dikontrakkan kepada mereka (M Shamsul Haque, 2000) .
2. Dilema  Penerapan Entrepreneurship  Government  (New  Public  Management) dari Perspektif Negara Demokrasi.
Sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  penerapan  NPM  atau Entrepreneurship Government telah menghasilkan sebuah pemerintahan yang lebih efisien  dan  efektif  dibanding  dengan  pola  administrasi  publik  yang  pernah  ada sebelumnya  namun  reformasi  administrasi  publik  sebagai  akibat  penerapan  NPM juga  telah  menyebabkan  perubahan  signifikan  dalam  sistem  politik,  methodologi sistem  manajemen,  dan  mekanisme  akuntabilitas  publik  di  negara  demokrasi  yang menerapkan model administrasi publik tersebut.
Sangat penting untuk diketahui bahwa akuntabilitas sistem administrasi publik di bawah kerangka NPM tidak secara otomatis mencakup akuntabilitas bagi hak-hak seluruh  warga  negara.  Sebagai  contoh,  akuntabilitas  terhadap  kebebasan berkompetisi  dan  meningkatkan  produktifitas  tidak  menjanjikan  pemenuhan akuntabilitas  terhadap  keterwakilan  dan  kesetaraan  dan  akuntabilitas  terhadap perolehan laba atau profit bagi lembaga pemerintah dimana sistem NPM diterapkan tidak dapat menjamin pelaksanaan akuntabilitas terhadap kesejahteraan dan keadilan bagi setiap individu warga negara.
Selanjutnya,  di  bawah  sistem  NPM,  penyelenggara  administrasi  negara bertanggung  jawab  dalam  pemenuhan  jasa  publik  hanya  kepada customer atau kelompok masyarakat yang mampu membayar jasa publik tersebut dan hal ini tidak berlaku bagi warga negara yang berpenghasilan rendah yang tidak dapat menjangkau harga  dari  jasa  yang  disediakan  oleh  sektor  publik  karena  keterbatasan  keuangan. Sebaliknya,  akuntabilitas  publik  yang  sejatinya  harus  dipertanggung  jawabkan  oleh penyelenggara administrasi negara kepada seluruh warga negara menjadi dikerdilkan dengan  hanya  bertanggungjawab  terhadap  penyediaan  jasa  yang  dibutuhkan  oleh publik kepada kelompok masyarakat (customer ) yang mampu secara finansial untuk membayar  jasa  yang  dihasilkan  oleh  institusi  pemerintah  tersebut (M  Shamsul Haque, 2000) .
Dari perspektif yang lain, dengan kerangka NPM, kriteria untuk  mengevaluasi program  dan  kinerja  administrasi  publik  telah  berubah  dari  pendekatan  yang berorientasi  proses  menjadi  pendekatan  yang  berorientasi  hasil.  Karena bagaimanapun sangat sulit untuk menetapkan standar pengukuran kinerja bagi sektor publik  yang  secara  alamiah  bersifat  kualitatif.  Tambahan  lagi,  pencapaian  kinerja sektor  publik  juga  sangat  tergantung  pada  faktor  eksternal  yang  merupakan  elemen yang berada di luar kontrol dari lembaga-lembaga pemerintah.  Sehingga, penerapan administrasi  publik  yang  menitik  beratkan  kepada  kinerja  semata  sangat  mungkin akan  memaksa  para  pimpinan  lembaga/institusi  pemerintah  untuk  menghalalkan segala  macam  cara  dalam memenuhi  target  kinerja  yang telah  dikontrakkan  kepada mereka.  Sedangkan  dalam  hal  pengadaan  jasa  publik  melalui  pola outsourcing senyatanya sangat tidak mudah untuk selalu dimonitor oleh otoritas yang berwenang
terutama  mengenai  cara-cara  interaksi  dan  negosiasi  antara  pembuat  keputusan  di lembaga  publik  dengan  pihak  swasta  yang  sangat  mungkin  dapat  merugikan keuangan negara melalui tindakan korupsi dan kesepakatan jahat (M Shamsul Haque, 2000) .

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  sebagaimana  dicantumkan  di  atas,  terdapat  beberapa kesimpulan  yang  dapat  dibuat  antara  lain:  1)  Meskipun  pendekatan  baru  dalam penyelenggaraan  administrasi  publik  yang  dikenal  dengan new  public  management , market-based  public  administration,  managerialism,  reinventing  government dan entrepreneurial  government telah  menghasilkan  sebuah  bentuk  administrasi pemerintahan  yang  mempunyai  kemampuan  yang  jauh  lebih  baik  dalam  melayani kepentingan  masyarakat  karena  lebih  efisien,  efektif,  fleksibel  dan  dinamis  namun reformasi  administrasi  publik  sebagai  akibat  penerapan  NPM  juga  telah  menyebabkan perubahan  signifikan  dalam  sistem  negara  demokrasi  khususnya  sistem  akuntabilitas publik.  2)  Pada  kondisi  yang  sangat  ekstrim  seperti  yang  diutarakan  oleh  Barberis (1998)  bahwa  jika  suatu  hari  nanti  model  NPM  tidak  lagi  diterapkan  dalam  sistem administrasi  publik  namun jurang  ( gap ) akuntabilitas  publik  yang  disebabkannya akan terus  berkelanjutan  dalam  waktu  yang  sangat  lama.  3)  Untuk  itu  para  pengkritik penerapan administrasi publik model NPM menyarankan tentang pemberlakuan kembali sistem pengelolaan administrasi pemerintahan yang konvensional ( Westminster System ) dengan melakukan perbaikan dalam beberapa aspek sehingga akan menghasilkan suatu model  administrasi  publik  yang  optimal  dalam  pelayanan  jasa  publik  namun  tetap mengutamakan asas keadilan bagi setiap warga negara.

## BIBLIOGRAFI
Clarke,  John,  &  Newman,  Janet.  (1997). The  managerial  state:  Power,  politics  and ideology in the remaking of social welfare . Sage. Google Scholar
Haque,  M.S.  (1998).  New  Directions  in  Bureaucratic  Change  in  Southeast  Asia:  A Reexamination. Journal of Political and Military Sociology , 26 (1). Google Scholar
Haque,  M  Shamsul.  (2000).  Significance  of  accountability  under  the  new  approach  to public  governance. International  Review  of  Administrative  Sciences , 66 (4),  599– 617. Google Scholar
Hood, Christopher. (1995). The “new public management” in the 1980s: Variations on a theme. Accounting, Organizations and Society , 20 (2–3), 93–109. Google Scholar
Hughes,  Owen  E.  (2012). Public  management  and  administration:  An  introduction . Macmillan International Higher Education. Google Scholar
Lan,  Zhiyong,  &  Rosenbloom,  David  H.  (1992).  Public  administration  in  transition? Public Administration Review , 52 (6), 535–537. Google Scholar
Minogue, Martin. (1998). Changing the State: Concepts and Practice in the Reform of the Public Sector‖, in Minogue, M., C. Polidano, and D. Hulme (eds.) Beyond the New Public Management, Northhampton, MA: Edward Elgar . Google Scholar
Osborne, D, & Gaebler, T. (1993). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector (New York, PLUME, Penguin Books USA Inc.) . Google Scholar
Osborne,  David,  &  Gaebler,  Ted.  (1992).  Reinventing  Government  Addison-Wesley. Reading, MA . Google Scholar
Pollitt,  Christopher.  (1993). Managerialism  and  the  Public  Services,  2nd .  Oxford: Blackwell. Google Scholar
Pollitt,  Christopher,  &  Bouckaert,  Geert.  (2000). Public  management  reform:  A comparative  analysis-into  the  age  of  austerity .  Oxford  university  press. Google Scholar
Siddiquee,  Noore  Alam.  (2006).  Public  management  reform  in  Malaysia:  Recent initiatives  and  experiences. International  Journal  of  Public  Sector  Management . Google Scholar

## Copyright holder:
Sigit Wahyudi (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: