## Praktik Politik Oligarki dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan Di Pilkades Desa Sitimerto Pada Tahun 2016
Endik Hidayat 1 , Budi Prasetyo, Setya Yuwana endikhidayat-16@fisip.unair.ac.id, budi.prasetyo@fisip.unair.ac.id, setyayuwana@unesa.ac.id

## Abstrak
Kemunculan perdebatan tentang pemilihan kepala desa, apakah wujud demokrasi atau bukan demokrasi? Karena dikuasai segelintir orang oligarki telah lama terjadi di kalangan ahli desa. Oleh  karena  itu,  artikel  ini  bertujuan  mengetahui  perkembangan  model  demokrasi  dan sumber kekuasaan oligarki di desa Sitimerto Kabupaten Kediri dalam Pilkades serentak tahun 2016  yang  lalu.  Artikel  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  mengambil  studi  kasus pada  pemilihan  kepala  desa  Sitimerto,  Kecamatan  Pagu,  Kabupaten  Kediri,  Propinsi  Jawa Timur.  Kasus  tersebut  menarik  diteliti  karena  Pilkades  Sitimerto  diduga  mewakili  desa dengan  karakter  budaya  Jawa  dan  penguasa  oligarki  cukup  kuat.  Hasil  penelitian membuktikan  bahwa  sumber  daya  material  masih  dominan  di  dinamika  politik  desa Sitimerto.  Politik  uang  adalah salah sumber daya  material  berfungsi  mempengaruhi  pemilih desa dengan makna beragam. Namun, para oligarki harus juga merangkap sebagai elit untuk dapat  mengekploitasi  sumber  daya  non-material  untuk  lebih  menjamin  kemenangan  di pemilihan  kepala  desa  Sitimerto.  Dalam  penelitian  ini,  sumber  daya  non-material  adalah identik dengan sumber kekuasaan Jawa bersifat kekuasaan spiritual atau disebut kesakten . Kata kunci: Kesakten, Oligarki, Pilkades, Politik Uang

## Abstract
The emergence of a debate about the village head elections, is it a form of democracy or not democracy?  Because  it is controlled  by  a  handful  of  oligarchs, it has long  occurred  among village  experts.  Therefore,  this  article  aims  to  find  out  the  development  of  the  democratic model and the source of oligarchic power in Sitimerto village, Kediri regency in the Pilkades 2016.  This  article  uses  a  qualitative  approach  and  takes  a  case  study  on  the  selection  of Sitimerto  village  heads,  Pagu  District,  Kediri  District,  East  Java  Province.  The  case  was interesting  because  the  Sitimerto  Pilkades  allegedly  represented  a  village  with  Javanese cultural  characters and  the  oligarchs were  quite  strong. The  results  of  the  study  prove  that material  resources  are  still  dominant  in  the  political  dynamics  of  Sitimerto  village.  Money politics is a material resource that functions to influence village voters with diverse meanings. However, oligarchs must also become as elites to be able to exploit non-material resources to better  guarantee  victory  in  the  election  of  the  Sitimerto  village  head.  In  this  study,  non- material resources are identical with Javanese sources of power which are spiritual powers or called kesakten . Keywords: Head of Village Election, Money Politic, Oligarchy, Supernatural Powers
1 Korespondensi:  Endik  Hidayat.  Mahasiswa  Program  Pascasarjana  Doktor  Ilmu  Sosial  Universitas Airlangga. Jl Dharmawangsa Dalam Surabaya. Telp (031) 5034015

## Pendahuluan
Artikel  ini  berusaha  melacak  penggunaan  dan  mobilisasi  sumber  daya kekuasaan  oligarki  di  pedesaan  Jawa.  Apakah  masih  bertumpu  kepada  sumber  daya kekuasaan material, atau sudah berkolaborasi dengan sumber daya kekuasaan lainnya. Karena penguasa oligarki di desa Sitimerto telah membangun dinasti politik keluarga sejak  tahun  1998.  Sebagai  dampak  liberalisasi  politik  di  tingkat  nasional  berimbas kepada  politik  pedesaan.  Apalagi,  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  desa  membuka  kesempatan  seluas-luasnya  kepada  warga  desa  untuk berkontestasi  dalam  pemilihan  kepala  desa  serentak.  Hal  ini  memberikan  peluang bagi  munculnya  penguasa  oligarki  desa  yang  berkuasa  melalui  proses  demokratisasi seperti pemilihan kepala desa.
Seperti  pembahasan  penelitian  sebelumnya  ada  pendapat  Kroef  (1960) bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  pemilihan  kepala  desa  bukan merupakan  praktik  demokrasi  lebih  cenderung  oligarki.  Karena  kepala  desa  tidak dipilih  melainkan  ditentukan  berdasarkan  keturunan,  atau  kalau  dipilih  hanya  dari kalangan terbatas saja, terutama elit ekonomi yang  memiliki aset berupa tanah luas. Rapat-rapat desa sebagai sarana penyampaian aspirasi umpan balik dari bawah ke atas hanya  boleh  dihadiri  kalangan  terbatas  saja  (Yuniningsih,  2016).  Sehingga memunculkan kembali sebuah pertanyaan apakah ada proses demokrasi di desa atau kekuasaan segelintir orang yang dominan di desa sebagai aktor oligarki.
Demokrasi pedesaan direbut oleh segelintir oligarki yang dimulai dengan polarisasi  kepemilikan  tanah  yang  cukup  ekstrem.  Faktor  pemicunya  menurut Robison (1981) pemusatan pemilikan tanah dan perkembangan menuju sistem kerja- upah  telah  mempertajam  pembagian  kelas,  memperlemah  struktur  klien-patron. Perkembangan  ini  didorong  oleh  pemerintah  Orde  Baru  dengan  program  Bimas (Bimbangan Massal Swa Sembada Pangan) dan oleh  sitstem kredit Inpres (Instruksi Presiden). Lebih lanjut, tampak bahwa pejabat-pejabat pemerintah sendiri, dari kepala desa dan sersan tentara sampai bupati dan pejabat tinggi, tampil menjadi tokoh-tokoh terkemuka dalam pengembangan kelas kulak.
Lanjut,  Robison  (1981)  mengkritik  penjelasan  dengan  perspektif  politik kultural.  Karena  jelas  tidaklah  cukup  untuk  dapat  memahami  ketegangan  yang  ada antara  politik  kelas  dan  politik  patronase.  Hubungan  khusus  antara  bentuk-bentuk
politik  (kelas  atau  patronase)  dengan  tenaga  dan  hubungan  produksi  harus  juga diselidiki.  Disini  Robison  mengajukan  pendapat  sebagai  berikut: Pertama ,  bahwa bentuk  politik  patron-klien  tidak  menunjukan  suatu  kehadiran  kelas-kelas,  tetapi merupakan  bentuk  dimana  kelas-kelas  mengadakan  hubungan  dan  mencari  peluang gerak  dalam  kehidupan  politik  dan  ekonomi. Kedua ,  bahwa  politik  klien-patron  di masyarakat  pedesaan  dapat  berubah  menjadi  politik  kelas  bila  tuan-tuan mengamankan alat-alat ekonomi untuk meloloskan diri dari hubungan patronase atau bila  kaum  tani  dapat  mengamankan  alat-alat  ekonomi. Ketiga ,  struktur  politik  klien- patron  adalah  yang  paling  cocok  dengan  formasi  sosial  yang  didominasi  oleh produksi agraris, dimana persetujuan sewa tanah merupakan bentuk dasar hubungan produksi  sosial  dan  dimana  kepemilikan  telah  membawa  kehadiran  kelas  pemilik tanah;  hubungan-hubugan  demikian  cenderung  bercerai-berai  dengan  perluasan hubungan produksi kapitalis.
Penguasa  oligarki  di  pedesaan  menyadari  bahwa  demokrasi  dan hubungan  patron  klien  diatas,  bisa  memunculkan  ancaman  baru  bagi  akumulasi kekayaan  dan  pertahanan  kekayaaan.  Oligarki  merasa  gelisah  tentang  bagaimana kekuasaan  demokratis  di  tangan  banyak  orang  bisa  mengancam  stratifikasi  kelas dengan mengambil dan mendistribusikan kekayaaan dikuasai segelintir orang. Setelah tumbangnya Soeharto tahun 1998, kontestasi kekuasaan pedesaaan merupakan suatu campuran  oligarki  dan  demokrasi  yang  kompleks.  Karena  akibat  polarisasi kepemilikan  tanah  ekstrem,  kapasitas  untuk  menggunakan  sumber  kekayaan  secara strategis  muncul  sebagai  salah  satu  sumber  daya  kekuasaan  paling  penting  dalam politik  desa.  Seperti  dalam  konteks  penguasa  oligarki  desa  Sitimerto  Haji  Mul membangun dinasti politik keluarga selama era desentralisasi. Kebijakan desentraliasi dan  otonomi  desa  telah  memberikan  peluang  bagi  munculnya  oligarki  desa  yang berkuasa melalui proses demokratisasi pemilihan kepala desa.
Winters (2014) menjelaskan oligark adalah aktor yang diberdayakan oleh kekayaaan  –  sumber  daya  paling  menonjol  di  antara  bentuk-bentuk  kekuasaan lainnya.  Kekayaan  jelas  paling  serba-guna  dalam  arti  mudah  diubah  menjadi pengejawantahan  kekuasaan  yang  lain.  Oligarki  berbeda  dari  kaum  elit  yang menggunakan pengaruh minoritas mereka berdasarkan sumber daya kekuasaan non- material.  Kategori  oligark  dan  elite  bisa  saling  tumpang  tindih  dengan  kekuasaan
oligarkis  berpotensi  mengarah  kekuasaan  elite  –  begitu  pula  sebaliknya.  Namun, keduanya tidak mesti bertumpang tindih. Banyak oligark hanya memiliki sumber daya material,  dan  banyak  elite  tidak  pernah  menghimpun  kekayaan  yang  mendatangkan kekuasaan.
Dalam kasus Pilkades Sitimerto dilihat dari perspektif oligarki dan elite, aktor  oligark  berperan  sekaligus  menjadi  elite  yang  memiliki  sumber  daya  material cukup  besar  dan  sumber  daya  non-material  untuk  memenangkan  kontestasi  politik. Misalnya,    pada    Pilkades  yang  lalu  hanya  dua  kandidat  yang  mampu  membagikan politik  uang  dari  kelima  calon  kepala  desa  Sitimerto.  Yaitu  Haji  Mul  yang  mampu memberikan nominal terbesar Rp. 200.000 per orang dan lawannya Hari yang hanya mampu  memberikan  Rp.  50.000  ribu  per  orang.  Berdasarkan  hasil  wawancara  Haji Mul  (2018)  menjelaskan  menyiapkan  dana  lima  ratusan  juta  dan  berapapun  lawan akan menggelontorkan uang, ia mampu menyediakan uang lebih besar lagi.
Sehingga  Haji  Mul  merupakan  salah  satu  oligark  terkuat  di  desa Sitimerto.  Haji  Mul  sebagai  puncak  oligarki  desa  Sitimerto  berhasil  mengakumalasi kekayaan dari bisnis-bisnisnya di bidang pertanian dan peternakan. Haji Mul memilih pemilihan kepala desa sebagai arena unjuk kekuatan ekonomi terhadap lawan-lawan politiknya.  Karena  Pilkades  tidak  hanya  perebutan  kekuasaan  dalam  rangka  suksesi kepemimpinan  di  desa,  akan  tetapi  lebih  daripada  itu  terutama  menyangkut  gengsi, harga diri, dan posisi terhormat di mata masyarakat desa. Haji Mul adalah salah satu oligark sekaligus elite di desa Sitimerto. Dinasti kekuasaannya didukung keberhasilan dalam  mengelola  bisnis  pertanian  dan  peternakan  di  Kabupaten  Kediri.  Setelah istrinya  berhasil  menduduki  kursi  jabatan  kepala  desa  Sitimerto  selama  tiga  periode (1998-2015).  Lantas,  pada  pemilihan  kepala  desa  tahun  2016  yang  lalu  mengutus putranya Adit untuk bertarung dalam Pilkades Sitimerto. Pada akhirnya Adit mampu memenangkan  pemilihan  kepala  desa  dan  mampu  mempertahankan  dinasti  politik keluarga Haji Mul.
Untuk  memudahkan  melihat  kebaruan  dan  perbedaan  tulisan  ini  dari penelitian sebelumnya, maka dapat dibuat pengelompokan beberapa hasil penelitian tentang  desa  pasca  reformasi  menjadi  lima  kategori.  Pertama,  dalam  penelitian Bambang Kuncoro (2014), yang menekankan hubungan desa dan negara pada masa orde baru dan setelah reformasi. Kedua, dalam penelitian Heru Cahyono (2005) yang
fokus  pada  aspek  relasi  kekuasaan  antara  kepala  desa  dan  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD).  Ketiga,  dalam  penelitian  Iberamsjah  (2002)  yang  menfokuskan perubahan  elit  desa  dan  partisipasinya  untuk  mempengaruhi  kebijakan  desa. Keempat, dalam penelitian Syaeful Bahar (2017) yang menganilisis tentang orang kuat lokal desa dan jaringan sosial di pedesaan. Kelima, dalam penelitian Edward Aspinall dan  Noor  Rohman  (2017),  yang  menfokuskan  pada  kontestasi  politik  dalam pemilihan kepala desa.
Bedasarkan pengelompokan fokus studi diatas, tulisan ini identik dengan kategori terakhir. Namun aspek kebaruan tulisan ini, adalah unit analisis teoritis untuk menganalisis  bentuk  mobilisasi  sumber-sumber  kekuasaan  calon  kepala  desa bertarung  dalam  kontestasi  politik  desa  Sitimerto  dengan  pendekatan  kultural (kekuasaan  Jawa)  dan  pendekatan  ekonomi  politik  (oligarki).  Karena  penelitian tentang desa pasca reformasi belum pernah menggunakan kedua perspektif sekaligus. Tulisan  ini  juga  ingin  melihat  perbedaan  praktik  oligarki  di  tingkat  provinsi  dan kabupaten/kota  dengan  tingkat  pedesaan.  Jika  berdasarkan  studi  Jeffrey  Winters (2011) maupun Richard Robison dan Vedi Hadiz (2004) berkesimpulan bahwa politik oligarki dan sumber daya material masih dominan dalam politik nasional dan politik lokal (Provinsi, Kota, dan Kabupaten) di Indonesia. Sebaliknya, tulisan ini mencoba menguji apakah sumber kekuasaan material yang merupakan basis sumber kekuasaan aktor  politik  oligarki  juga  dominan  saat  diterapkan  pada  konteks  pedesaan,  atau terdapat faktor lain termasuk diantaranya sumber kekuasaan non-material.

## Tinjauan Pustaka .

## 1. Teori Oligarki
Dari perspektif teoritik Oligarki tidak sama dengan elit. Perbedaan adalah adalah  terletak  pada  sumber  daya  kekuasaan  yang  melandasinya  dan  jangkauan kekuasaan.  Menurut  Winters  (2011,12)  dinasti  politik  biasa  (berasal  kalangan  elite) sumber  daya  kekuasaannya  berasal  dari  jabatan  resmi,  kekuasaan  pemaksaan,  dan kekuasaan  mobilisasi.  Sedangkan  sumber  daya  kekuasaan  oligarki  adalah  kekuasaan material (uang). Sepanjang seorang elite tidak memiliki atau menguasai sumber daya material  maka  ia  bukanlah  oligark.    Dengan  kata  lain  tidak  semua  elite  merupakan oligark,  sebaliknya  semua  oligark  adalah  elite.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  pada
kasus  desa  Sitimerto  adalah  dinasti  politik  oligarkis,  bukan  dinasti  politik  biasa.  Ini dikarenakan  kekuasaan  dinasti  politik  Haji  Mul  bersumber  dari  akumulasi  modal primitif dan bertujuan pada sentralisasi ekonomi. Selain itu jangkauan dominasi Haji Mul  secara  sistematis  memenuhi  ruang  (desa  Sitimerto)  sehingga  usaha  untuk independen  atau  melarikan  diri  dari  dominasi  tersebut  sangat  susah  dan  memakan biaya  politik  yang  mahal  untuk  menumbangkan  sang  oligark  saat  pemilihan  kepala desa.
Salah  satu  usaha  melawan  dominasi  Haji  mul  datang  dari  lawan  politik yang  juga  merupakan  pengusaha  konveksi  yaitu  calon  Hari.  Namun,  pertarungan kedua  aktor  memiliki  sumber  kekayaaan  basis  dari  oligark  tersebut  terlihat  sangat tidak  seimbang  dilihat  dari  kekuatan  ekonominya.  Hari hanya  mampu  menyediakan politik  uang  jauh  di  bawah  nominal  yang  disebar  ke  warga  desa  oleh  keluarga  Haji Mul,  yakni  50  ribu  lawan  200  ribu  dalam  setiap  amplop.  Sedangkan  ketiga  calon kepala desa Sitimerto lainnya Basuki, Rohmad, dan Agung cenderung menggunakan sumber  kekuasaan  non-material  yang  identik  dengan  sumber  daya  seorang  elit  desa Sitimerto. Ketiga kandidat kepala desa Sitimerto ini mengaku tidak punya dana besar untuk membagikan politik uang.
Mahalnya biaya memenangkan Pilkades diungkap oleh penelitian Apinall dan Rohman (2017) menjelaskan fenomena politik biaya tinggi menyebabkan hanya penduduk desa yang kaya atau aktor oligarki, yang dapat bersaing untuk mendapatkan jabatan  kepala  desa  di  dua  desa  di  Jawa  Tengah.  Sementara  itu  di  Jawa  Timur, dinamika  politik  pemilihan  kepala  desa  membutuhkan  biaya  tinggi  yang  dikuasai kelompok kekerasan bejingan dan elite agama kiai juga diungkap oleh Bahar (2017) di daerah  Tapal  Kuda  Kabupaten  Bondowoso.  Menurut  Hadiz  (2010:122)  pasca berakhirnya  rezim  otoriter  Orde  Baru,  politik  uang  –  mengambil  berbagai  bentuk peran  –  permainan  politik  di  kota  maupun  desa.  Faktanya,  pemilihan  walikota  dan bupati sekarang lebih kompetitif dan berbiaya tinggi. Hal ini tidak mengejutkan sebab keuntungan  potensial  ekonomi  jabatan  kepala  daerah  cukup  menggiurkan,  seperti peluang  untuk  membangun  infrastuktur  kekuasaan  personal  dan  jaringan  patronase melalui kontrol pemerintahan lokal dan mesin politik. Kemudian, hal ini tidak hanya disebabkan ambisi politisi lokal untuk bercita-cita karier politik yang lebih tinggi.
Secara  definisi  oligarki  adalah  kekuasaan  sekelompok  kecil  yang berorientasi  pada  kepentingan  pribadi.  Definisi  ini  menegaskan  tentang  terbatasnya jumlah  kepemilikan  kekuasaan  dan  penggunaan  kekuasaan  yang  sasaran  utamanya bukanlah  orang  banyak  (masyarakat).  Kekuasaan  dengan  demikian  menjadi  sesuatu yang  “elitis”  dan  tidak  memberikan  peluang  yang  sama  bagi  setiap  orang  untuk menikmatinya. Konsep oligarki merujuk kepada proposisi yang sering dikemukakan oleh  Robert  Michels  (1984)  dengan  teori “iron  law  of  oligharcy” yang  mengajukan postulat  bahwa  oligarki  merupakan  hukum  besi  di  setiap  organisasi.  Artinya  dalam organisasi,  secara  alamiah  kekuasaan  akan  jatuh  ke  tangan  segilintir  kecil  pimpinan dan  mendorongnya  mmenjadi  birokratis  bahkan  terkadang  bersifat  konservatif. Sehingga, semakin kompleks suatu organisasi maka cenderung menjadi oligarki.
Perkembangan  teori  oligarki  di  Indonesia  banyak  merujuk  pada  studi yang  dilakukan  oleh  Richard  Robison  dan  Vedi  R.  Hadiz,  serta  Jeffrey  A.  Winters (Robison dan Hadiz 2005; Hadiz 2010; Winters 2011). Secara garis besar, keduanya melihat bahwa perubahan politik pasca Orde Baru sebagai bagian demokratisasi tidak menyingkirkan  kekuasaan  oligarki  yang  telah  dibangun  sejak  tumbuhnya  rezim Soeharto. Meskipun demikian, terdapat perbedaan di antara keduanya dalam melihat Oligarki.  Kunci  keberhasilan  reorganisasi  oligarki  tersebut  terletak  pada  kelenturan jaringan  otoritas  politik  dan  kepentingan  ekonomi  yang  menopang  dan  mencirikan oligarki  serta  menjalari  institusi  negara  itu  sendiri.  Salah  satu  upaya  bertahan  hidup dari  jaringan  oligarki  Orde  Baru  dilakukan  dengan  memanfaatkan  ruang  yang disediakan  desentraliasi  (Robison  dan  Hadiz,  2005).  Lanjut  Hadiz  (2010),  dengan didukung kekayaan material yang berlimpah, jaringan oligarki lama ini berusaha tetap menjadi  kekuatan  dominan  di  tingkat  lokal.  Hal  itu  dilakukan  dengan  menguasai partai politik, memainkan politik uang dan suap, dan mengerahkan aparat kekerasan non-negara.  Bahkan  jaringan  oligarki  tersebut  bisa  menguasai  politik  lokal  hingga sampai tingkat pedesaaan.
Sementara  itu  teoritisi  oligarki  lainnya,  Winters  (2011)  menjelaskan tipologi  oligarki  yang  ada  dalam  masyarakat. Pertama ,  oligarki  panglima  yakni kekuasaan  diperoleh  melalui  peperangan  dan  terpusat  pada  individu,  pertahanan kekayaan  menggunakan  paksaan  dengan  senjata. Kedua ,  oligarki  penguasa  kolektif yakni  kekuasaan  yang  diperoleh  melalui  proses  politik  dalam  suatu  lembaga  yang
memiliki norma dan aturan main, pertahanan kekayaan menggunakan kekerasan fisik dan non fisik. Ketiga , oligarki sultanistik yakni kekuasaan diperoleh melalui monopoli kekuasaan pada satu individu, pertahanan kekayaan menggunakan hubungan patron- klien  dengan  penguasa. Keempat ,  oligarki  sipil  yakni  diperoleh  melalui  penumpukan kekayaan  materiil,  memanfaatan  negara  sebagai  basis  dalam  mempertahankan pendapatan.  Kempat  tipologi  tersebut  digunakan  Winters  dalam  upaya  menjelaskan praktik oligarki di tingkat nasional.
Berkaitan dengan Pilkades dan Politik Lokal, Hadiz (2010)  menjelaskan pola-pola operasionalisasi oligarki di tingkat lokal (Tulisan ini lokus di tingkat desa) pasca  Orde  Baru  ditandai  oleh  beberapa  ciri  mendasar. Pertama ,  jejaring  kekuasaan oligarki bersifat predatoris yang menggunakan kekuasaan dan institusi negara untuk akumulasi kekayaan dan kekuasaan individu. Kedua , koalisi yang cair dan tidak pernah stabil di tingkat lokal. Koalisi yang cair itu didasari pragmatisme untuk mendapatkan sumber daya material di tingkat lokal. Dari perebutan sumber daya itulah kemudian koalisi dan konflik elite di tingkat lokal terbentuk. Ketiga , pola jaringan patronase di antara  pejabat  pemerintahan,  pengusaha  lokal,  organisasi  preman,  dan  aparat keamanan. Keempat ,  penggunaan  politik  uang  dalam  jumlah  yang  besar  untuk memenangkan sumber daya publik. Kelima , penggunaan kekuatan koersif non-negara (organisasi  preman)  untuk  mengamankan  kepentingan  ekonomi  politik. Keenam , praktik  di  atas  didukung  dengan  lemahnya  kekuatan  massa  atau civil  society di  luar jejaring oligarki (Ananta, 2016). Sedangkan konsep oligarki Winters, Robison maupun Hadiz berangkat dari konsep pertahanan kekayaan ‘wealth defense’ .
Kontestasi  politik  di  desa  Sitimerto  berangkat  dari  perpaduan  antara bertahan  dinasti  keluarga  kepala  desa  ‘tuan  tanah  lama’  yang  disebut  elite  desa  dan kebangkitan  kelompok  ekonomi  pasca  reformasi  yang  bermutasi  menjadi  aktor oligark. Di desa Sitimerto, terlihat dominasi politik uang oleh aktor oligarki keluarga Haji Mul yang mampu mempertahankan kekuasaan dengan menunjuk putranya Adit untuk meneruskan kepemimpinan ibunya periode sebelumnya (1998-2015). Sehingga jabatan kepala desa masih dipandang sebagai posisi strategis (hak tanah bengkok) dan gengsi sosial bagi keluarga Haji Mul. Pertarungan kekuasaan Pilkades di antara calon kepala desa Sitimerto yang berasal dari aktor oligark melawan aktor elite desa, terlihat dari  penggunaan  sumber  daya  kekuasaan  dalam  mempengaruhi  pemilih  desa
Sitimerto.  Karena  aktor  oligarki  lebih  mengandalkan  keunggulan  sumber  daya material,  sebaliknya  aktor  elite  desa  lebih  mengandalkan  sumber  daya  non-material yang dalam artikel ini disebut sumber kekuasaan spiritual.

## 2. Teori Elit
Berkaitan dengan teori klasik Vilfredo Pareto termasuk tokoh awal yang menggunakan  dan  menjelaskan  konsep  elit.  Pareto  membedakan  antara  elit  yang memerintah  ( governing  elite )  yang  terdiri  dari  individu-individu  yang  secara  langsung ataupun  tidak  langsung  memainkan  peranan  penting  dalam  pemerintahan,  dan  elit yang  tidak  memerintah  ( non-governing  elite ).  Jadi,  terdapat  dua  lapisan  dalam masyarakat, yakni lapisan rendah (non-elit), dan lapisan yang tinggi ( elite ) yang terdiri dari elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah (SP Varma, 2007:202).
Teoretisi elit lainnya yang termasuk modern, Keller (1995) yang banyak membahas elit berkuasa dan elit strategis menyatakan bahwa di masyarakat Amerika di  samping  adanya ruling  elite (kelompok  elit  yang  memegang  kekuasaan),  terdapat suatu kelompok elit yang disebut strategic elite (elit penentu). Menurutnya, apabila ada yang  menilai  dan  mengerti the  ruling  class ,  dia  harus  mampu  menilai  juga beyond  the ruling class yaitu the strategic elites di bidang ekonomi, politik, agama, ilmu pengetahuan, komunikasi  massa  dan  sebagainya.  Dasar  yang  menjadi  pertimbangan  adalah pengaruh  yang  besar  terhadap  tokoh-tokoh  di  bidang  politik  dan  pemerintahan meskipun strategic  elite berada  di  sektor  nonpemerintahan.  Hampir  sama  dengan pandapat Mills (1956), Keller juga mengemukakan bahwa apabila strategic elite masuk ke dalam kelompok berkuasa, maka elit tersebut dimasukan di dalam the ruling eliters . Selanjutnya,  apabila  sudah  tidak  berada  dalam  kelompok  yang  memerintah,  mereka kembali ke dalam strategic elites .
Pembahasan  diatas  adalah  studi  elite  yang  berkembang  di  Barat. Selanjutnya  akan  ada  pembahasan  tentang  perkembangan  studi  elite  yang  relevan dengan penelitian ini pada masyarakat pedesaan di Indonesia. Dimulai dengan studi elite  desa  dalam  perubahan  politik  pasca  reformasi,  Iberamsjah  (2002)  menemukan elite desa baru yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang mamu mengimbangi kekusaaan elit desa lama yaitu kepala desa. Studi elite desa lainnya oleh Pribadi (2015) di  pedesaan  Madura  membagi  elit  desa  menjadi  tiga  kategori. Pertama ,  elit  formal
desa meliputi; kepala desa ( klebun) dan pamong desa. Kedua , elit agama diwakili oleh tokoh agama kiai. Ketiga , elit informal desa yang identik dengan profesi premanisme dengan sumber kekuasaan kekerasan disebut blater di Madura. Terakhir studi elit desa Aspinall  dan  Rohman  (2017)  yang  menjelaskan  dalam  dinamika  politik  di  pedesaan setelah  reformasi  ditandai  kebangkitan  para  elite  ekonomi  desa  yang  mampu mempengaruhi  pembuatan  suatu  kebijakan  desa.  Oleh  karena  itu  faktor  kekayaan merupakan komponen utama legitimasi status sebagai elite desa. Hal ini mendorong elite ekonomi desa untuk bertarung memperebutkan jabatan elite formal desa dalam pemilihan  kepala  desa.  Karena  jabatan  sebagai  kepala  desa  merupakan  wujud pertarungan  pengaruh  untuk  memperkuat  legitimasi  sebagai  elit  ekonomi  sekaligus elit forma desa.

## 3. Teori Sumber Daya Kekuasaan
Surbakti  (2010,  72)  menjelaskan  seseorang  dipandang  mempunyai kekuasaan  potensial  apabila  dia  memiliki  sumber-sumber  kekuasaan,  seperti kekayaan,  tanah,  senjata,  pengetahuan  dan  informasi,  popularitas,  status  sosial  yang tinggi,  massa  yang  terorganisasi,  dan  jabatan.  Sebaliknya,  seseorang  dipandang memiliki  kekuasaan  aktual  apabila  dia  telah  menggunakan  sumber-sumber  yang dimilikinya  ke  dalam  kegiatan  politik  secara  efektif.  Sehingga  perbedaan  kekuasaan potensial dengan kekuasaan aktual  terletak pada penggunaan sumber-sumber secara efektif untuk mempengaruhi proses politik.
Sementara  itu,  Andrain  (1992,  132)  mendifinisikan  kekuasaan  sebagai penggunaan sejumlah sumber daya (aset, kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan (tingkah laku menyesuaikan orang lain. Sumber daya kekuasaan itu terdiri atas sumber daya fisik, ekonomi, normatif, personal, dan keahlian. Pertama , yang termasuk sumber daya  kekuasaan  fisik  adalah  senjata,  bom,  penjara  dan  aparat  yang  menggunakan senjata. Kedua ,  sumber  kekuasaan  ekonomi  berupa  kekayaan  (uang,  emas,  tanah), pendapatan, dan kontrol terhadap barang dan jasa. Ketiga , sumber kekuasaan normatif adalah  moralitas,  kebenaran,  tradisi,  dan  religius.  Misalnya,  pemimpin  agama  atau pemimpin  suku  ditaati  oleh  masyarakat  bukan  karena  senjata  atau  kekayaan  yang dimilikinya,  tapi  berdasarkan  agama  dan  adat. Keempat ,  sumber  daya  personal  yakni kharisma  pribadi,  daya  tarik,  dan  popularitas.  Sebagai  contoh,  penampilan  bintang
film terkenal, pemain sepak bola cemerlang, penyanyi yang dipuja, ataupun pemimpin kharismatik. Kelima , sumber daya keahlian yang berasal pengetahuan, intelegensia, dan keahlian teknis.
Dengan  penekanan  pada  kapasitas,  teori  sumber  daya  kekuasaan mengandaikan bahwa pada waktu tertentu setiap anggota masyarakat memiliki suatu parameter kekuasaan mulai dari yang sangat kecil (hampir nol) hingga sangat besar. Teoritisi  lainnya  Winters  (2011:15-20)  menawarkan  lima  sumber  daya  kekuasaan individual meliputi; hak politik formal, jabatan resmi (baik di dalam maupun di luar pemerintahan),  kuasa  pemaksaan  ( coercive  power ),  kekuatan  mobilisasi,  ( mobilizational power ),  dan  kekuasaan  material  ( material  power ).  Empat  sumber  daya  yang  pertama, ketika  didistribusikan  dengan  cara  ekslusif  atau  terkonsentrasi,  adalah  dasar  yang umumnya  dikenal  sebagai  politik  “elite.”  Sumber  daya  yang  terakhir,  kekuasaan material,  adalah  basis  oligarki.  Kelima  sumber  daya  ada  di  Indonesia  dan  masing- masing memainkan peran politik.
Pembahasan  tentang  sumber  kekuasaan  oligarki  desa  ini  dimaksudkan untuk mengungkapkan apa yang menjadi landasan terbentuknya pengaruh dari aktor oligark desa. Kuatnya pengaruh aktor oligark desa berhubungan dengan kepemilikan sumber  daya  material  dengan  peranan  untuk  membeli  suara  pemilih  desa  ( money politic )  saat  Pilkades  Sitimerto.  Sebaliknya  jika  melihat  sumber  daya  elite  desa  bisa menggunakan  sumber  daya  non-material  untuk  kepentingan  Pilkades,  yakni  dalam artikel  ini  identik  dengan  sumber  kekuasaan  spiritual  (Kekuasaan  Jawa).  Misalnya, Iberamsjah (2002, 21) memberi gambaran empiris tentang sumber daya kekuasaan di elite pedesaan terbagi menjadi empat kategori. Pertama , elite agama mampu bertahan dengan  sumber  ilmu  dan  pengetahuan  agama  Islam. Kedua ,  elite  birokrasi  dengan sumber kekuasaan jabatan di pemerintahan. Ketiga , elite cendikiawan dengan sumber kekuasaan  pendidikan  ilmu  pengetahuan. Keempat ,  elite  ekonomi  dengan  sumber kekuasaan aset kekayaan. Sehingga dalam kontestasi politik desa oligark bisa sekaligus menjadi elite. Karena perpaduan penggunaan sumber kekuasaan material dan sumber kekuasaan spiritual dapat menjadikan keluarga incumbent Haji Mul kembali menduduki posisi kepala desa.
Konsep  sumber  kekuasaan  diatas  identik  dengan  Barat.  Sebagai  konsep sumber kekuasaan berasal dari luar, konsep ini tidak dapat menjelaskan secara tuntas
gejala  politik  kekuasaan  dalam  politik  Indonesia.  Seperti  karakteristik  sumber  daya kekuasan  spiritual  menurut  budaya  Jawa  pemikiran  Anderson  justru  bertolak belakang  dengan  gambaran  kekuasaan  material  teoritis  Barat  atau  oligarki.  Menurut budaya Jawa, sumber-sumber kekuasaan diperoleh dengan cara bertapa dan praktek yoga, seperti berpuasa, berjalan  tanpa  tidur, meditasi, dan  tak melakukan hubungan kelamin  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Selain  bertapa  dan  praktek  yoga,  kekuasaan dapat  juga  diperoleh  dengan  mengadakan  upacara-upacara  kebesaran  yang melibatkan  banyak  orang,  objek-objek  yang  mengandung  “kekuatan”,  dan  simbol- simbol  yang  mengandung  pengertian  mistis.  Termasuk  ke  dalam  kategori  yang terakhir  ini  berupa  upacara-upacara  kenegaraan,  dan  pementasan  wayang  dengan lakon terpilih. Masih ada cara lain, yaitu dengan mengumpulkan benda-benda, seperti keris, gamelan, kereta kencana, payung kebesaran, dan barang-barang pusaka (regalia) lainnya,  atau  mereka  yang  dipandang  mempunyai kesakten ,  seperti  pelawak,  orang kasim,  orang  kerdil,  peramal,  dukun,  resi,  dan  mereka  yang  dianggap  memiliki kelebihan (Surbakti, 2010: 102).
Dari  sumber-dumber  daya  kekuasaan  yang  dikemukakan  oleh  Andrain, Winters  dan  Anderson,  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  aktor  oligark    berperan sekaligus  sebagai  elite  desa  memiliki  beberapa  sumber  daya  kekuasaan  utama.  Di antaranya  sumber  daya  kekayaan,  pendapatan,  bisnis,  dan  kontrol  terhadap  barang dan  jasa.  Namun,  ternyata  mobilisasi  sumber  daya  material  belum  menjamin kemenangan  dalam  pemilihan  kepala  desa.  Dalam  kontestasi  politik  desa,  seorang oligark desa dapat sekaligus sebagai elit desa untuk memenangkan pemilihan kepala desa,  dengan  mengekploitasi  sumber  kekuasaan  spiritual,  yang  dalam  penelitian  ini identik  dengan  simbol-simbol  kekuasaan  menurut  budaya  Jawa.  Pemilihan  kepala desa Sitimerto menjadi salah satu lokasi penelitian memiliki penghargaan yang sangat tinggi  pada  kepribadian  kandidat  pemimpin  desa,  serta  kemampuan  aktor  politik dalam  memecahkan  masalah-masalah  kemasyarakatan  di  desa.  Dengan  demikian, oligark  yang  berbasis  kekuasaan  material  dan  kekuasaan  spiritual  dapat  menjadi wacana teoritis baru sumber kekuasaan di politik lokal di Indonesia.

## 4. Pilkades dan Demokrasi Desa
Di  pedesaan  Jawa,  demokrasi  dilaksanakan  dengan  keikutsertaan  warga desa  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  yang  pada  prinsipnya  dinamakan musyawarah.  Keikutsertaan  ini  dimaksudkan  untuk  membina  suatu  persetujuan dalam  masyarakat  desa  melalui  konsultasi,  dengan  lebih  sedikit  konflik  daripada diatur  dengan  pemungutan  suara  terbanyak.  Wujud  partisipasi  masyarakat  dengan semangat musyawarah mufakat pernah menjadi dasar dari demokrasi desa, sebelum diperkenalkan pengembilan keputusan dengan sistem pemungutan suara di pedesaan Jawa. Salah satu wujud praktik demokrasi desa yang sampai sekarang bertahan adalah dalam pemilihan kepala desa.
Di kalangan ilmuwan ahli desa terdapat perdebatan teoritik mengenai ada atau  tidak  proses  demokrasi  dalam  politik  pedesaan.  Di  satu  pihak  pendapat  Koef (1960) mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk di dalamnya proses  seleksi  kepemimpinan  melalui  pemilihan  kepala  desa  bukanlah  praktik demokrasi  (Yuniningsih,  2016).  Sedangkan  di  pihak  lainnya  mengatakan pemerintahan desa dengan proses pemilihan kepemimpinan kepala desa merupakan praktik nyata dari demokrasi langsung. Pandangan ini dianut oleh sebagaian pemikir- pemikir  ahli  desa  Indonesia.  Misalnya  dalam  hal  perekrutan  perangkat  desa Faturahman  (2018)  menjelaskan  perekrutan  yang  selektif  dan  terbuka  merupakan syarat  bahwa  kehidupan  demokrasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  tingkat desa  mutlak  diperlukan  untuk  menjaga  keharmonisan  sosial.  Perilaku  demokratis berdasarkan  kompromi  desa  dapat  dijadikan  rujukan  untuk  perekrutan  pegawai  di sektor pemerintah pusat dan daerah.
Perdebatan  terkait  apakah  dinamika  politik  dalam  proses  pemilihan kepala  desa  merupakan  bagian  dari  perwujudan  nilai-nilai  demokrasi  atau  bukan dapat  merujuk  pada  lima  kriteria  ideal  demokrasi  dari  Robert  Dahl  (1989). Pertama , partisipasi  efektif;  adanya  kesempatan  yang  sama  dan  setara  untuk  berpatisipasi.
Kedua ,  kesetaraan  pilihan;  adanya  jaminan  penilaian  setiap  pilihan  dihitung  setara.
Ketiga ,  pemahaman  yang  memadai;  adanya  pemahaman  yang  memadai  untuk menemukan  dan  menentukan  pilihan  terbaik. Keempat ,  kontrol  terhadap  agenda; kesempatan  untuk  menentukan  masalah  politik. Kelima ,  inklusif  dan  tidak  adanya pengecualian untuk seluruh warga/pemilih (Yuniningsih, 2016: 238).
Studi Yuniningsih (2016) tentang praktik Pilkades di tiga desa Jawa Barat sebagian  telah  memenuhi  kriteria  demokrasi,  namun  sebagian  lainnya  masih  belum terpenuhi. Sehingga konsep demokrasi dimaknai berbeda-beda dalam praktik masing- masing  Pilkades  yang  diteliti.  Kembali  ke  fokus  desa  Sitimerto,  pertarungan kekuasaan  antar  aktor-aktor  politik    berasal  dari  oligark  dan  elite  yang  terjadi  di Pilkades  Sitimerto,  mengakibatkan  dua  kriteria  demokrasi  berhasil  terpenuhi  adalah partisipasi  efektif  dan  kontrol  terhadap  agenda.  Sedangkan  tiga  kriteria  lain  yaitu kesetaraan pilihan, pemahaman yang memadai, dan inklusif masih belum sepenuhnya tercapai dalam Pilkadesa yang lalu tahun 2016.

## 5. Kerangka Konseptual
Analisis pada  penelitian ini berdasarkan  konsep  dan  teori oligarki,  elite, sumber  daya  kekuasaan  dan  demokrasi.  Terdapat  dua  teori  utama  yang  digunakan kekuasaan  oligarki  dan    elite.  Pandangan  teoritik  sumber  daya  kekuasaan  Jawa Anderson (1972) dan Winters (2011), Robison maupun Hadiz (2005). Dari berbagai penelitian terdahulu dan teori yang dipaparkan dalam studi ini maka kerangka analisis penulis disampaikan pada Gambar 1.
Artikel  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  mengambil  studi kasus  pada  pemilihan  kepala  desa  Sitimerto,  Kecamatan  Pagu,  Kabupaten  Kediri, Propinsi  Jawa  Timur.  Kasus  tersebut  menarik  diteliti  karena  Pilkades  Sitimerto diduga mewakili desa dengan karakter dinasti oligarki kuat. Hal menarik terjadi adalah para  calon  kepala  desa  berasal  dari  kalangan  oligark  dan  elite  desa.  Misalnya,  hanya ada dua calon yang mengandalkan sumber kekuasaan material identik basis kekuasaan oligarki  yakni  keluarga  incumbent  Adit  dan  Hari.  Sementara  tiga  calon  yang  lain mengaku  tidak  punya  sumber  daya  material  yang  besar  dan  hanya  mengandalkan sumber  daya  non-matarial.  Sehingga  penelitian  diskriptif  berusaha  menggambarkan dinamika pemilihan kepala desa Sitimerto tahun 2016.
Gambar 1. Kerangka Konseptual
Metode
Studi  ini  bersifat  diskriptif  analisis,  bertujuan  memberi  gambaran  yang lebih  detail  mengenai  suatu  gejala  atau  fenomena.  Karakteristik  diskripsi  mendalam ini sesuai dengan difinisi penelitian kualitatif oleh Norman K Denzin (2009) metode kualitatif  menekankan  pada  proses  dan  makna  yang  tidak  dikaji  secara  ketat  atau belum  diukur  dari  sisi  kuantitas,  jumlah,  intensitas  atau  frekuensi,  dan  menekankan pada  sifat  realitas  yang  terbangun  secara  sosial,  hubungan  erat  antara  peneliti  dan subjek yang diteliti.
Teknik  yang  dipergunakan  dalam  pengumpulan  data  adalah menggunakan teknik data deskriptif sebagaimana digambarkan tersebut adalah teknik observasi,  wawancara  mendalam,  dokumentasi,  dan Focus  Group  Discussion (FGD).
Penilitian ini merupakan model post factum , yakni penelitian yang analisisnya dilakukan
Relasi Desa dan Negara (Kuncoro,
2014) Relasi Kades dan BPD ( Cahyono, 2005) Perubahan Elit Desa (Iberamsjah, 2002) Orang Kuat Lokal Desa (Bahar, 2017) Pemilihan Kepala Desa (Aspinal dan Rohman, 2017)
Perspektif Literatur Preview Mobilisasi Sumber Daya oligarki di Pilkades Sumber Spiritual
1  Persepsi  Teologis  ( pulung , ndaru dan wahyu) 2 Kesakten 3 Barang Pusaka 4 Ziarah dan tempat sakral Teori Digunakan: 1  Teori  Kekuasaan  Jawa Anderson, (1972)

## Sumber Material
1 Politik Uang 2 Club Goods 3 Pemberian Pribadi 4 Ngebosi
Teori Digunakan: 1.  Teori  Oligarki  Winters,
(2011)
2.  Teori  Oligarki  ,  Robison dan Hadiz, (2014) Sumber Daya Kekuasan Oligarki dalam Pilkades
setelah  pemilihan  kepala  desa  usai.  Karena  wawancara  mendalam  dilakukan  setelah Pilkades  Sitimerto  28  Desember  2016.  Strategi  wawancara  dilakukan  dengan melibatkan  beberapa  informan  sebagai  subjek  penelitian  utama,  yaitu  para  calon kepala desa yang berkompetisi dalam Pilkades, dan para tokoh masyarakat yang juga mungkin berasal dari keluarga para kandidat kepala desa yang bertarung di Pilkades. Hasil    analisis  secara  kualitatif  kemudian  diuraikan  secara  deskriptif  berupa  sajian kata-kata  melalui  urutan  penyajian  kondisi  lapangan  dalam  bentuk  transkrip wawancara,  dan  dilanjutkan  dengan  penarikan  kesimpulan  untuk  memperoleh  hasil akhir penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Sumber Kekuasaan Oligarki dan Elite Desa
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa di pedesaaan Kediri selain  kelompok  elite  desa  yang  memiliki  pengaruh  di  masyarakat,  juga  terdapat kelompok  oligark  yang  juga  memilik    i  pengaruh  di  masyarakat  pedesaan  Jawa. Oligarki  dibedakan  dari  elite  desa  biasa  atas  dua  hal. Pertama ,  menyangkut  jenis sumber  daya  kekuasaan  apa  yang  menopang  kelompok  oligarki. Kedua ,  jangkauan kekuasaan  minoritas  tersebut.  Menurut  Winters  (2011)  elite  dan  oligark  sama-sama menggunakan  kekuasaan  dan  pengaruh  minoritas.  Namun  kemampuan  mereka melakukan  itu  berdasar  pada  jenis  kekuasaan  yang  berbeda.  Kenyataan  ini  telah menimbulkan  hasil  politik  yang  berbeda-beda  sekali.  Salah  satu  perbedaan  paling dasar adalah bahwa hampir semua bentuk  pengaruh  minoritas elite telah ditentang melalui pergulatan dan perubahan demokratis, sementara kekuasaan oligarkis, karena hakekatnya  beda,  belum.  Para  ahli  teori  elite  tak  punya  penjelasan  mengapa kekuasaan  politik  mahabesar  oligark  sangat  kebal  terhadap  semua  tantangan  dari demokrasi kecuali yang paling radikal  – yang justru sengaja dicegah oleh rancangan demokrasi  yang  ada.  Oligark  bisa  punya  bentuk  kekuasaan  elite  di  atas  bercampur dengan dasar material. Jika demikian maka oligark bisa sekaligus menjadi elite. Tapi elite  tak  bisa  menjadi  oligark  kalau  tidak  memiliki  dan  menggunakan  sendiri kekuasaan material yang besar.
Ditinjau  dari  jenis  sumber  daya  kekuasaan  elite  bisa  bermacam-macam diantaranya;  hak  politik  formal,  kekuasaan  pemaksa,  jabatan  resmi,  dan  kekuasaan
mobilisasi. Sedangkan sumber daya kekuasaan oligarki adalah keunggulan kekuasaan material. Konsekuensinya sepanjang tidak memiliki kekuasaan material, seorang elite tidak  pernah  menjadi  oligark.  Sebaliknya  seorang  oligark  selalu  sekaligus  menjadi elite. Sehingga sumber daya material oligark adalah sumber daya yang harus tersedia dalam  jumlah  cukup  besar  dan  dapat  digunakan  untuk  kontestasi  politik  bersifat kepentingan  politik  pribadi.  Sejauh  ini  hasil  analitis  terpenting  pendekatan  sumber daya kekuasaan adalah mempertajam pembedaan antara bentuk kekuasaan minoritas elite  dan  oligarkis.  Keempat  sumber  daya  kekuasaan  yang  disebut  pertama,  ketika dipegang individu secara terkonsentrasi dan eksklusif, menghasilkan elite. Hanya yang terakhir, kekuasaan material, yang menghasilkan oligark dan oligarki (Winters, 2011: 19).  Dengan  itu,  dalam  konteks  pedesaan,  hanya  calon  kepala  desa  yang  menguasai dan  mengendalikan  konsentrasi  besar  sumber  daya  material  saja  yang  bisa  disebut oligark.
Hampir  mayoritas  calon  kepala  desa  Sitimerto  menggunakan  sumber daya  material  pada  pemilihan  kepala  desa  serentak  tahun  2016.  Sehingga  potensi penggunaan uang sebagai pelekat kepentingan, sangat mungkin terjadi dalam berbagai modus  yang  sulit  dijabarkan  sebagai  praktik money  politics. Klaim  bernuansa  politik mencerminkan tujuan  mendapatkan jabatan politik kepala desa untuk mengimbangi biaya dan sumber daya material uang telah dikeluarkan dalam partisipasi calon kepala desa  berbagai  kegiatan  Pilkades.  Pada  masyarakat  desa,  uang  adalah  media  yang signifikan mampu mengendalikan energi dan sumber daya lain. Karakternya khusus yang  membedakan  uang  dibandingkan  sumber  daya  lainnya  adalah  sifatnya  yang likuid, transferrable (mudah dipindahkan), dan tidak beridentitas.
Pada pemilihan kepala desa Sitimerto yang lalu dari total lima calon yang mendaftar, hanya terdapat dua calon kepala desa yang siap modal uang berkontestasi dalam  Pilkades  yakni  Adit  dan  Hari.  Sementara  itu,  tiga  kandidat  lainnya  mengaku hanya  coba-coba  maju  di  Pilkades  Sitimerto,  jadi  tidak  membagikan  uang saat Pilkades  kemarin.  Adit  (2017)  mengaku  politik  uang  sebagai  ganti  uang  hadir  bagi masyarakat  desa  yang  datang  ke  tempat  pemungutan  suara.  Ditambah  dengan pembagian  sembako  yang  pembagian  melalui  rumah-rumah  warga  desa  saat  masa kampanye menjelang pemilihan kepala desa. Orang tua Adit selaku pemodal Haji Mul (2018)  menerangkan  bahwa  berapa  pun  nilai  politik  uang  yang  disebar  lawan
politiknya  untuk  membeli  suara  pemilih  desa  Sitimerto.  Ia  sanggup  menyediakan lebih  besar,  demi  putranya  terpilih  sebagai  kepala  desa  menggantikan  ibunya  yang telah menjabat dua periode sebelumnya (1998-2015). Ia mengaku menghabiskan uang sebesar  lima  ratus  juta  rupiah  (Rp.  500.000.000)  untuk  mengalahkan  lawan-lawan politiknya di Pilkades tahun 2016 yang lalu.
Kondisi tingginya minat masyarakat desa Sitimerto untuk berebut jabatan kepala desa, menyebabkan tingkat kompetisi antar calon kepala desa Sitimerto cukup tinggi. Akibat kontestasi cukup ketat, terdapat beberapa model strategi pemenangan yang  digunakan  calon  kepala  desa  Sitimerto  untuk  mempengaruhi  pemilih  desa. Sumber  daya yang digunakan untuk proses mobilisasi pemilih tersebut  dapat dibagi menjadi  sumber  kekuasaan  material  dan  sumber  kekuasaan  spiritual.  Maka  untuk mencermati  seluruh  data  yang  dikumpulkan  dari  penelitian  lapangan  tentang  sarana sumber  daya  kekuasaan  dalam  proses  pengaruh  dalam  pemilihan  kepala  desa  oleh kelima  calon  kepala  desa  Sitimerto  dapat  terurai  dalam  paparan  masing-masing kandidat bertarung dalam pemilihan kepala desa Sitimerto sebagai berikut ini.
Pertama , calon kepala desa Agung, merupakan salah satu kepala desa yang berprofesi sebagai pedagang soto, yang dinilai kurang serius dalam pemilihan kepala desa  yang  lalu.  Karena  keterbatasan  sumber  daya  material,  Agung  (2017)  mengaku lebih senang menggunakan jasa dukun dengan alasan lebih praktis. Namun, ia tidak percaya  dengan  barang  pusaka  yang  diberikan  dukun  jawa  tersebut.  Dari  hasil wawancara ia hanya mengeluarkan dana sedikit untuk kegiatan ngebosi yakni berupa menyediakan  makanan  dan  minuman  di  rumah  sang  calon  kepala  desa,  malam menjelang  pemilihan  kepala  desa.  Ia  juga  mengaku  sebagai  mantan  pengurus  partai bulan bintang ranting Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.
Kedua ,  calon  kepala  desa  Hari,  salah  satu  kepala  desa  yang  berprofesi sebagai pengusaha konveksi. Ia dinilai kelompok incumbent sebagai penantang paling serius daripada tiga calon yang lain. Dengan kekuatan sumber daya materialnya yang berasal  dari  usaha  konveksinya  dan  investor  politiknya.    Hari  (2017)  mampu membagikan  politik  uang  sebesar  50ribu  per  orang  untuk  shodaqoh,  membagikan barang  sembako,  dan ngebosi acara  makan-makan  di  rumah  menjelang  pemilihan. Sedangkan  sumber  daya  kekuasaan  spiritual  juga  digunakan  untuk  memobilisasi pemilih desa. Misalnya, mengadakan acara slametan di makam pendiri desa. selain itu,
untuk menambah kepercayaan diri maju Pilkades, maka menggunakan jasa konsultan spiritual pituo dari kalangan kiai. Berdasarkan hasil wawancara Hari juga menyimpan benda  pusaka  berupa  batu  untuk  melindungi  diri  dari  serangan  gaib  lawan,  dan terakhir  ia  merupakan  salah  satu  calon  kepala  desa  Sitimerto  yang  mempunyai keahlian sendiri dalam mempraktikan sistem hitungan Jawa dalam kehidupan sehari- hari, yang biasa disebut nagodino (Hari, 2017).
Ketiga ,  calon  kepala  desa  Basuki,  salah  satu  calon  kepala  desa  yang berprofesi sebagai  buruh.  Calon  kepala  desa  yang  cukup  serius  mempersiapkan  diri dalam menghadapi Pilkades. berdasarkan hasil wawancara  bentuk strategi politiknya adalah ngebosi dengan  membayari  (bisa  juga  memborong)  makan  di  warung-warung desa.  Sehingga  menghabiskan  banyak  sumber  daya  material,  variasi  sumber  daya material  yang  lain  adalah  dalam  bentuk club  goods kepada  kelompok  pemuda  dan komunitas  kesenian  jaranan  di  desa  (Basuki,  2017).  Sedangkan  untuk  sumber  daya spiritual yang digunakan dalam cukup variatif. Basuki (2017) menerangkan berbagai macam  mobilisasi  sumber  daya  spiritual  mulai  dari  yang  identik  dengan  kekuasaan diantaranya; acara slametan di makam pendiri desa, menyimpan benda pusaka berupa keris  dan wesi  aji ,    keyakinan  akan  pulung  sebagai  tanda  kekuasaan  berupa  mimpi bertemu dengan pendiri desa Sitimerto, laku ngelmu yakni bertapa hampir seminggu di pundhen pendiri desa dan petilasan Joyoboyo, dan terakhir mengambil jasa sepuluh pitou berasal  dukun  Jawa  di  Kabupaten  Kediri  dan  Kabupaten  Tulungagung,  untuk membantu  proses  pemenangan  dan  meningkatkan  kepercayaan  diri  dalam menghadapi Pilkades Sitimerto.
Keempat , calon kepala desa pertahanan Adit, merupakan putra dari kepala desa sebelumnya berasal dari keluarga kaya. Calon  kepala desa paling besar sumber daya  material  berasal  dari  keluarga  oligarki  atau incumbent .  Adit  (2017)  menjelaskan mampu membagikan politik uang paling besar yakni 200ribu per orang, ditambah lagi dalam  bentuk  pemberian  barang  sembako  untuk  setiap  individu.  Variasi  strategi berbasis  sumber  daya  material  lainnya  adalah  dalam  bentuk club  goods untuk komunitas masjid  bentuknya sumbangan pembangunan, makanan takjil, dan bantuan lain untuk kelompok pengajian masjid. Untuk menambah informasi berdarkan hasil wawancara dengan orang tua Adit.  Yakni Haji Mul (2018) menjelaskan secara khusus pemberian sangu barang-barang individu ( individual gift ) dan barang-barang kelompok
( club  goods )  yang  dibagikan  kepada  komunitas-komunitas  desa.  Untuk  komunitas pemuda desa disediakan rokok, kopi, dan nasi bungkus saat begadang ronda malam menjelang  malam  pemilihan.  Sedangkan  pada  saat  yang  sama  juga  disediakan berbagai  macam  makanan  dan  minuman  di  rumah  kandidat  tersebut  yang  identik sebagai praktik ngebosi .
Karena  Adit  didukung  juga  sumber  daya  material  (keluarga  Haji  Mul) dampaknya  adalah  kuatnya  pengaruh  terhadap  jaringan  birokrasi  desa  yang  pada periode  sebelumnya  sudah  sangat  loyal  dengan  keluarga  pertahanan  (kepala  desa periode  sebelumnya  adalah  orang  tua  Adit  yakni  Tuti).  Pada  sisi  lain,  berdasarkan hasil wawancara sumber daya spiritual yang kemarin dipraktikan adalah acara slametan di  makam  pendiri  desa,  jasa  seorang pituo dari  golongan  kiai  yang  sudah  dianggap cocok  dengan  keluarga,  keyakinan  akan pulung pada  posisi  letak  rumah,  termasuk keluarga  Adit  adalah  keturunan  lurah  atau trah kepala  desa  (Adit,  2018).  Terakhir sumber daya spiritual lainnya berdasarkan pengakuan orang tua Adit, yakni Haji Mul (2018)  menerangkan  mempunyai  keahlian  dalam  sistem  hitungan  Jawa  saat menghadapi peristiwa-peristiwa penting dalam hidup termasuk pemilihan kepala desa tahun 2016 yang lalu.
Kelima , calon kepala desa Rohmad, berasal dari kalangan petani. Pada saat Pilkades yang lalu, Rohmad (2017) menjelasakan hanya coba-coba saja untuk maju di Pilkades  terlihat  kurang  begitu  serius.  Pada  saat  wawancara  mengaku  hanya menghabiskan  dana  3  juta  untuk  kegiatan ngebosi yakni  menyediakan  makanan  dan minuman  di  rumah  kandidat  menjelang  hari  pencoblosan.  Sedangkan  dari  sumber kekuasaan  spiritual  yang  dipraktikan  adalah  menyimpan  benda  pusaka  berupa  batu merah delima yang digunakan untuk berjaga dari serangan gaib  lawan politik ketika pemilihan kepala desa yang lalu. Rohmad merupakan salah satu keturunan lurah atau trah kepala  desa  yang  mungkin  bisa  mempengaruhi  pemilih  desa.  karena  kebaikan orang tuanya dulu saat memimpin desa Sitimerto. Ia termasuk calon kepala desa yang mempunyai  jumlah  anggota  keluarga  terbesar  di  desa  Sitimerto.  Namun, kenyataannya  tidak  mampu  secara  signifikan  meningkatkan  jumlah  perolehan  suara pada Pilkades tahun 2016 yang lalu (Rohmad,2017).
Berdasarkan  pengakuan  para  calon  kepala  desa  Sitimerto  diatas,  bentuk kepemilikan sumber-sumber kekuasaan dapat dilihat dalam bentuk matriks di bawah ini.
Tabel 1. Sumber Daya Kekuasaan Calon Pilkades Sitimerto No. Urut Nama Calon Kepala Desa Konfigurasi Sumber Kekuasaan Material Spiritual 1 Agung 1 makan-minum gratis di rumahnya 1 Jasa pitou dari dukun 2 Hari 1 Politik Uang Rp.50.000 2 Barang Sembako 3 Makan-Minum di rumahnya 1 Acara slametan di pundhen pendiri desa 2 Jasa  pitou dari kiai 3 Benda Pusaka (batu ari-ari) 4 hitungan Jawa (nogodino) 3 Basuki 1 makan-minum gratis di rumahnya dan warung sekitar desa 2 Club Good sumbangan barang kelompok di desa (kesenian jaranan) 1 Acara slametan di pundhen pendiri desa 2 Jasa  pitou dari dukun 3 Benda Pusaka keris, jimat besi kuning dsb 4 percaya pulung 5 pengguna hitungan Jawa 6 semedi tempat sakral 4 Adit/Haji Mul 1 Politik Uuang Rp. 200.000 2 Barang sembako 3 Makan-minum gratis di pos ronda dan rumah kandidat 4 Club Goods kelompok pemuda dan kelompok agama berupa sumbangan pembangunan masjid dan takjil, dan lain untuk pengajian. 5 Jaringan Birokrasi desa solid mendukung incumbent 1 Slametan di pundhen desa 2 Pitou jasa kiai 3 Pulung ada, keyakinan posisi letak rumah 4 Hitungan Jawa dari orang tua Haji Mul 5  keturunan lurah dari kakek 5 rohmad 1 makan-minum gratis di rumah kandidat 1 Benda pusaka batu merah delima 2 keturanan lurah dari Orang Tua
Sumber: Berdasarkan Hasil Wawancara dengan kelima Informan
Berdasarkan  tabel  diatas  Artikel  ini  juga  menemukan  faktor  selain sumber  daya  material  yang  membentuk  politik  di  pedesaan  Jawa  khususnya  desa Sitimerto.  Misalnya,  sumber  kekuasaan  politik  non-material  yang  identik  dengan sumber  kekuasaan  menurut  budaya  Jawa  yang  bersifat  kekuasaan  spiritual.  Karena semua calon kepala desa baik di Sitimerto menggunakan sumber daya terkait dengan
gagasan  kekuasaan  Jawa  dari  konsep kesakten (Anderson,  2000)  dan  sumber kekuasaan  seseorang  atau  kelompok  untuk  memerintah  berasal  dari  Tuhan,  dewa, atau  wahyu,  kewenangan  memerintah  berasal  dari  kekuatan  yang  sakral  (Andrain dalam Surbakti, 1992). Karena hampir semua calon kepala desa yang bertarung dalam kontestasi  Pilkades  Sitimerto,  mengerahkan  ilmu  gaib  atau  menggunakan  ilmu hikmah  yang  mereka  miliki,  atau  setidaknya  menyimpan  pusaka,  jimat,  dukun,  dan ziarah  kubur  ( pesarean ).  Beberapa  calon  kepala  desa  mengklaim  memiliki  tanda kekuasaan  Jawa  berupa  wahyu  ( ndaru )  dan  keturunan  lurah  ( trah )  untuk  membantu meyakinkan kader dan mempengaruhi pemilih menjelang pemilihan kepala desa.
2. Kondisi  Nyata:  Pemilih  Desa  Pragmatis  dan  Rasionalisasi  Calon  Kepala Desa Tentang Politik Uang
Politik  uang  telah  membuat  masyarakat  desa  semakin  pragmatis, seringkali calon pemilih yang menerima uang kebingungan dalam menentukan pilihan kepala  desa.  Hari  (2017)  menjelaskan  kalau  zaman  orang  tua  dulu  tanda  kekuasaan memang pulung ,  tapi  sekarang  sudah  menjadi puluk (cara  orang  makan  dengan menggunakan tangan). Jadi yang berkuasa adalah bukan pulung tapi orang yang punya banyak uang. Hal ini sesuai dengan pendapat Agung (2017) zaman sekarang hakekat orang  yang  punya  wibawa  adalah  yang  mempunyai  uang.  Bahkan  seringkali  satu keluarga  menerima  uang  dari  beberapa  calon  kepala  desa  yang  berbeda.  Sehingga sebagian  keluarga  biasanya  memilih  calon  kepala  desa  yang  mampu  memberikan politik  uang  terbesar.  Di  tengah  gempuran  politik  uang  tersebut,  lantas mengakibatkan  warga  desa  yang  kemudian  menentukan  pilihannya  tidak  didasarkan atas hubungan kekerabatan dengan salah satu calon kepala desa. Hal cukup menarik terkait  pengaruh  hubungan  keluarga  dalam  Pilkades,  adalah  berdasarkan  pengakuan Rohmad  (2017)  sekarang  di  desa  mengandalkan  keluarga  tidak  bisa,  yang  paling berpengaruh itu uang. Karena jika ditotal jumlah keluarga itu 200 orang tetapi suara yang diperoleh saat Pilkades sangat kecil.
Dari  penjelasan  diatas,  tidak  bisa  dimungkiri  juga  bahwa  uang  yang dibagikan  itu  cukup  mempengaruhi  pilihan  warga  desa,  terutama  yang  secara nominal.  Dengan  kata  lain,  ketika  sebuah  keluarga  memperoleh  amplop  uang  dari beberapa calon kepala desa, dan diantaranya ada yang menjanjikan lebih jika terpilih
menjadi  kepala  desa.  Dalam  istilah  bahasa  Jawa  (kediri  mataraman),  seperti  yang dijelaskan  Rohmad  (2017)  tambahan  uang  disebut  ‘ bandule, maka  berpeluang  besar dipilih saat pemilihan kepala desa. Sebaliknya, ketika seorang calon kepala desa tidak mengeluarkan uang untuk keperluan membeli suara, besar kemungkinan ia tidak akan diperhatikan  dan  tentu  tidak  akan  memperoleh  suara  yang  signifikan  untuk memenangkan Pilkades. Karena berdasarkan data di lapangan setiap kepala keluarga ada  yang  mendapat  uang  sebesar  1  juta  belum  anak  dan  istrinya  juga  mendapatkan sendiri (Rohmad, 2017).
Dari penjelasan diatas, memahami money politics sebagai praktik pemberian uang  atau  barang  atau  memberi  iming-iming  sesuatu,  kepada  massa  ( voters )  secara berkelompok  atau  individual,  untuk  mendapatkan  keuntungan  politis  ( political  gain ). Artinya,  tindakan money  politics itu  dilakukan  secara  sadar  oleh  pelaku  dan penerimanya.  Namun,  definisi  ini  kurang  akurat  ketika  dipakai  untuk  menganalisis kasus seperti pembagian sembilan bahan pokok kepada masyarakat. Kalau motifnya adalah  semata-mata  untuk  membantu  masyarakat,  tentunya  pemberian  itu  bukan money politics. Tetapi bagaimana kalau sang pemberi memang tulus berniat membantu rakyat  kecil,  tetapi  tetap  mendapatkan political  gain dari  aktivitasnya  itu.  Seperti diungkapkan Basuki (2018) sebagai orang Jawa harus menanam kebaikan, tetapi saat menjelang pemilihan kepala desa harus ada uang. Jadi hanya bersikap baik saja atau tolong menolong dengan warga desa itu tidak ada hasilnya (suara dalam Pilkades).
Terkait  fenomena  dampak  politik  uang,  Indra  Ismawan  (1999:5) menjelaskan  belum  adanya  definisi money  politics yang  bisa  menjadi  acuan,  seringkali membuat  kita  bingung  untuk  mengkategorikan  sebuah  peristiwa  tergolong money politics atau  bukan.  Implikasinya,  beberapa  pihak  dapat  secara  leluasa  melakukan tindakan  yang  sebenarnya  sudah  menjurus  pada money  politics ,  tanpa  bersedia dikatakan  melakukan  praktik money  politics .  Praktik money  politics pada  level  nasional merupakan reproduksi atau agregasi kejadian pada scope yang lebih kecil dan terbatas.
Kita  bisa  melihat money  politics pada  proses  demokrasi  pada  tingkat  yang  paling rendah,  misalnya  pemilihan  kepala  desa  (Pilkades).  Para  calon  kepala  desa  acapkali mendadak jadi “sinterklas” menjelang hari pemungutan suara. Mereka membagi uang atau  barang  agar  pilihan  rakyat  akan  jatuh  kepadanya.  Tidak  jarang  seorang  kepala desa harus mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk meraih kemenangan dalam
Pilkades.  Para  botoh  (petaruh)  ikut  meramaikan  atau  justru  memperkeruh  situasi dengan  pertaruhannya  yang  berbau  perjudian.  Kemungkinan  besar,  para  botoh  itu juga  melakukan  praktik money  politics .  Dalam  mengomentari  fenomena  politik  uang dan  pemilih  desa  yang  dianggap  pragmatis,  Agung  (2017)  mempunyai  pandangan tidak  menggunakan  politik  uang  untuk  memberikan  pendidikan  politik  bagi masyarakat.  Bahwa  calon  lurah  tidak  harus  ditentukan  dengan  kekayaannya,  supaya tidak  dimonopoli  orang  kaya,  dan  menjadikan  desa  seperti  kerajaan  atau  disebut dinasti politik. Untuk lebih jelas mendiskripsikan  operasional pembagian politik uang oleh calon kepala desa Sitimerto maka dapat dilihat dalam gambar 2 di bawah ini.
Gambar 2. Model Pembagian Politik Uang di Pilkades Tanjung
3.
Sumber: berdasarkan observasi lapangan
Sementara itu, calon yang memilih strategi membeli suara dengan politik uang,  mempunyai  cara  khusus  untuk  memastikan  uang  tersebut  sampai  kepada pemilih  di  desa  Sitimerto.  Menurut  Adit  (2017)  menjelaskan  biasanya  calon  kepala desa menyadari bahwa dari sejumlah uang yang didistribusikan itu, ada yang mungkin tidak sampai di tangan calon pemilih desa. Lantas, mereka berusaha semaksimalkan mungkin  agar  uang  yang  dibagikan  tidak  terjadi  penyelewengan  dan  benar-benar diserahkan  kepada  calon  pemilihnya,  terutama  daerah  yang  menjadi  lumbung  suara calon  kepala  desa  tersebut.  Para  calon  kepala  desa  kemudian  menggunakan  strategi yang cukup variatif untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai contoh, salah seorang calon  kepala  desa  membagi  tim  sukses  menjadi  dua  tugas;  ada  yang  bertugas
Calon Kades Kader Calon Kades Pemilih Pemilih Calon Kades Elit Desa/Tokoh Masyarakat Pemilih Tipe 1 Tipe 2 Tipe 3
membagikan amplop dan sebagian lain bertugas untuk mengontrol proses distribusi uang. Misalnya, ketika pemilih sudah didatangi untuk pembagian amplop, maka pada besoknya  didatangi  tim  sukses  (kader  lain  yang  berbeda)  yang  bertugas mengkonfirmasi sudah menerima uang atau tidak.
Sedangkan  satu  lawan  politik  lainya  yang  juga  menggunakan  strategi membeli  suara  dengan  politik  uang  di  desa  Sitimerto,  tetapi  nominal  masih  kalah besar dari Adit. Berdasarkan pengakuan calon tersebut, Hari (2017) lebih fokus untuk menjadikan kader-kadernya lebih solid, untuk memantau pergerakan politik uang dari pihak  pertahanan.  Ia  menjelaskan  pada  saat  malam  menjelang  pemilihan  kemarin sempat memergoki bapak kepala dusun (kasun) membantu proses distribusi uang dari pihak  lawan  yakni  Adit.  Sedangkan  sebagai  perangkat  desa  seharusnya  diharapkan untuk  bersikap  netral  tidak  memihak  kepada  calon  pertahanan.  Pada  saat  memilih strategi  politik  uang  sebenarnya  informan  Hari  sudah  merasa  akan  kalah  dengan kekuatan ekonomi pihak keluarga pertahanan yang mengusung Adit.

## Kesimpulan
Ditinjau  perspektif  teori  oligarki  dan  elite,  dalam  konteks  Pilkades Sitimerto kelompok oligarki berupaya sekaligus menjadi elite. Meskipun keunggulan sumber  daya  material  oleh  oligark  Haji  Mul  yang  mengutus  putranya  Adit  telah mampu  memenangkan  pemilihan  kepala  desa.  Namun,  Haji  Mul  adalah  oligark berupaya sekaligus menjadi elite agar bisa mengekploitasi sumber kekuasaan material dan  non-material.  Dengan  itu,  Adit  putranya  sebagai  calon  kepala  desa  dapat menggunakan  sumber  kekuasaan  non-material  yang  identik  dengan  sumber kekuasaan menurut budaya Jawa, yakni ‘kesakten’ untuk mempengaruhi pemilih desa dengan pendekatan kultural.
Pemilih  desa  ketika  menerima  uang  dari  calon  kepala  desa,  memaknai uang dengan rasionalisasi yang juga beragam, tidak hanya sebagai pertukaran jual-beli suara.  Setidaknya,  ada  empat  bentuk  rasionalisasi  makna  uang  yang  dipahami  oleh pemilih  desa. Pertama ,  sebagian  warga  desa  menganggap  bahwa  uang  yang diterimanya  itu  sebagai  rezeki. Kedua ,  sebagian  warga  uang  pengganti  datang  ke tempat pemungutan suara. Oleh karena itu, meskipun tidak masuk kerja, para pemilih desa tetap mendapatkan penghasilan atau sebagai bentuk ganti rugi. Ketiga , sebagian
warga  desa  memaknai  uang  sebagai  bentuk  keseriusan  calon  kepala  desa  untuk berkontestasi di Pilkades. sehingga pemilih desa cenderung memilih calon kepala desa yang mampu memberikan uang dalam amplop paling besar. Keempat , ada warga desa memaknai  uang  tersebut  sebagai  uang  rakyat,  sebagai  bentuk  kompensasi  pilihan politiknya  kepada  calon  kepala  desa.  Misalnya,  konteks  calon incumbent yang  maju kembali  untuk  menjadi  kepala  desa,  ada  warga  desa  yang  memaknai  uang  tersebut adalah  uang  rakyat  desa  yang  sebelumnya  diambil  oleh  para  kandidat  (terutama kandidat  berasal  dari  pihak  pertahanan incumbent )  selama  menjabat  kepala  desa, misalnya fasilitas tanah bengkok dan sumber-sumber keuangan yang dinikmati kepala desa selama menjabat.

## Daftar Rujukan

## Buku
Andrain,  Charles  F.  (1992). Kehidupan  Politik  dan  Perubahan  Sosial .  Yogyakarta:  Tiara Wacana
Denzin, Norman K and Yvonna S. Lincoln. (2009). Handbook of Qualitative Research . (Terjemahan  oleh  Dariyatno,  Badrus  Samsul  Fata,  Abi,  John  Rinaldi), Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Hadiz,  Vedi  R.  (2005). Dinamika  Kekuasaan:  Ekonomi  Politik  Indonesia  Pasca  Soeharto . Jakarta: LP3ES
------------------.  (2010). Localising  Power  in  Post-authoritarian  Indonesia  A  Southeast  Asia Perpective . California: Stanford University Press
Ismawan, Indra.  (1999). Monoy Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu . Yogyakata: Media Pressindo
Keller,  Suzzane.  (1995). Penguasa  dan  Kelompok  Elit  :  Peranan  Elit  dalam  Msyarakat Modern (terj.), Jakarta : Rajawali Press
Michels,  Robert.  (1984), Partai  Politik  Kecenderungan  Oligarkis  dalam  Birokrasi (Alih Bahasa:Mien Joebhaar), Jakarta: CV Rajawali
Surbakti, Ramlan. (2010). Memahami Ilmu Politik , Jakarta: Grasindo
Varma, SP. (2007). Teori Politik Modern , Jakarta: Rajawali Pers,
Winters, Jeffey A. (2011). Oligarki . Jakarta: Gramedia Pustaka Tama.

## Jurnal
Ananta,  Dicky  D.  (2016) Politik  Oligarki  dan  Perampasan  Tanah  di  Indonesia:  Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014 . Jurnal Politik Vol. 2,
No. 1, Agustus 2016
Aspinall, Edward and Noor Rohman. (2017) Village Head Election in Java: Money Politics and Brokerage in The Remaking of Indonesia’s Rural Elite . Journal of Southeast Asian Studies, 48(1), pp 31-52 February 2017
Cahyono, Heru. (2005). Konflik Elite Politik di Pedesaan: Relasi antara Badan Perwakilan Desa  dan  Pemerintahan  Desa ,  Jurnal  Penelitian  Politik  LIPI  Vol  2,  No  1, 2005
Faturahman, Burhanudin M. (2018). Aktualisasi Nilai Demokrasi Dalam Perekrutan dan
Penjaringan  Perangkat  Desa .  Jurnal  Sospol,  Vol.  4,  No.  1  (Januari-Juni 2018),Hlm 132-148
Pribadi, Yanwar. (2015). The Klebun, The Kiai and The Blater: Note from western Madura,
Indonesia .  Journal  South  East  Asia  Research,  23,3,  pp  303-317.  http:// doi: 10.5367//sear.2015.0267
Robison, Richard. (1981). Culture, Politics and Economy in the Political History of The New Order . Cornell Southeast Asia Program, Ithaca, New York 31(23), April 1981
Yani  Yuningsih,  Neneng  (2016). Demokrasi  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa?  Studi  Kasus Desa  Dengan  Tipologi  Tradisional,  Transisional,  dan  Modern  di  Provinsi  Jawa Barat Tahun 2008-2013 . Jurnal Politik, Vol.1 No. 2 , Februari 2016 Winters, Jeffrey A. (2013). Oligarki dan Demokrasi di Indonesia . Dalam Majalah Prisma Vol. 33, No. 1, 2014

## Disertasi
Bahar,  Moh.  Syaeful  (2017). Interaksi  Antara  Kiai  dan  Bejingan  Dalam  Proses  Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Bondowoso: Studi Tentang Pola Hubungan Orang Kuat Lokal  Pasca  Orde  Baru .  Disertasi,  Program  Parcasarjana  Universitas
Airlangga, Surabaya.
Iberamsjah.  (2002). Elit  Desa  Dalam  Perubahan  Politik:  Kajian  Kasus  Pengambilan Keputusan  di  Desa  Gede  Pangrango  Kecamatan  Kadudampit,  Kebupaten
Sukabumi,  Jawa  Barat  Pada  Masa  Awal  Penerapan  Otonomi  Daerah  2000- 2001 . Disertasi, Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia Jakarta.

## Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
Peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Sub Bagian Pemilihan Kepala Desa Serentak)

## Wawancara
Wawancara dengan Haji Mul (Kediri, Juli 2018) Wawancara dengan Adit (Kediri, Agustus 2017) Wawancara dengan Basuki (Kediri, Agustus 2017) Wawancara dengan Hari (Kediri, Agustus 2017) Wawancara dengan Agung (Kediri, Agustus 2017) Wawancara dengan Rohmad (Kediri, Agustus 2017)