## IMPLEMENTATION OF CIVIC SKILL ASSESSMENT BASED ON CURRICULUM 2013
IMPLEMENTASI PENILAIAN KETERAMPILAN KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN KURIKULUM 2013
Wiwi Setiawati
Mahasiswa Departemen PKn SPs UPI E-mail: wiwi.setiawati.221@gmail.com

## ABSTRACT
One  aspect  that  made  the  change  and  arrangement  in  curriculum  2013  is  the  standard  of assessment  witch  tailored  to  the  content  standards,  competency  standards  and  the  process standards.  Nonetheless,  in  the  end  the  arrangement  of  the  assessment    focused  on  learning. Skills  assessment  requires  studant  to  demonstrate  a  certain  competence.  This  assessment  is intended to determine whether the knowledge has been mastered learners can be used to identify and solve problems in real life . Mastery learning for skills determined by the school, gradually continue  to  improve  the  school  completeness  criteria  studied  by  considering  the  potential  and characteristics  of  each  school    as  a  form  of  improving  the  quality  of  learning  outcomes.  The approach research is a qualitative research with descriptive methods. These results indicate that, the  implementation  of  the  curriculum    2013  there  are  still  many  obstacles.  This  constraint  is caused by many factors. The dominant factor is the desire or willingness of teachers in applying the  skills  assessment  system  contained  in  this  curriculum.  There  is  still  the  need  for  the participation  of  various  stakeholders  in  the  success  of  the  application  of  the  system  of assessment  of  skills  in  the  curriculum  2013. The  government  should  continue  to  socialize  and training in enhancing the competence of teachers on aspects pence judgments of these skills.
Keywords: Curriculum 2013, Civic Education, Skill Competences, Skills Assessment,
Authentic Assessment.

## ABSTRAK
Salah  satu  aspek  yang  dijadikan  perubahan  dan  penataan  dalam  kaitannya  dengan  kurikulum 2013  adalah  penataan  standar  penilaian  yang  disesuaikan  dengan  pada  standar  isi,  standar kompetensi  lulusan  dan  standar  proses.  Meskipun  demikian,  pada  akhirnya  penataan  penilaian tersebut  tetap  bermuara  dan  berfokus  pada  pembelajaran.  Penilaian  keterampilan  menuntut peserta  didik  mendemonstrasikan  suatu  kompetensi  tertentu.  Penilaian  ini  dimaksudkan  untuk mengetahui  apakah  pengetahuan  yang  sudah  dikuasai  peserta  didik  dapat  digunakan  untuk mengenal  dan  menyelesaikan  masalah  dalam  kehidupan  sesungguhnya  ( real  life ).  Ketuntasan belajar  untuk  keterampilan  ditentukan  oleh  satuan  pendidikan,  secara  bertahap  satuan pendidikan  terus  meningkatkan  kriteria  ketuntasan  belajar  dengan  mempertimbangkan  potensi dan  karakteristik  masing-masing  satuan  pendidikan  sebagai  bentuk  peningkatan  kualitas  hasil belajar.  Pendekatan  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  metode  deskriptif.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan  kurikulum 2013 masih memiliki berbagai kendala yang  disebabkan  oleh  banyak  faktor.  Namun,  faktor  yang  dominan  adalah  keinginan  atau kemauan guru dalam menerapkan sistem penilaian tersebut. Selain itu, masih diperlukan peran serta  dari  berbagai  pihak  dalam  mensukseskan  penerapan  sistim  penilaian  keterampilan  pada kurikulum  2013  ini.  Pemerintah  sebaiknya  terus  melakukan  sosialisasi  dan  pelatihan  dalam meningkatkan kompetensi guru pada aspek penilaian keterampilan.
Kata  Kunci : Kurikulum  2013,  Pendidikan  Kewarganegaraan,  Kompetensi  Keterampilan, Penilaian Keterampilan, Penilaian Otentik
Konsep kurikulum berkembang
sejalan  dengan  perkembangan  teori  dan praktik  pendidikan  serta  bervariasi  sesuai dengan  aliran  atau  teori  pendidikan  yang dianutnya.  Menurut  Majid  (2014,  hlm.1) “kurikulum  merupakan  program  pendidikan yang  disediakan  oleh  lembaga  pendidikan bagi  kegiatan  belajar,  sehingga  mendorong perkembangan  dan  pertumbuhannya  sesuai dengan  tujuan  pendidikan  yang  telah ditetapkan”.
Dalam  suatu  sistem  pendidikan, kurikulum  itu  sifatnya  dinamis  serta  harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan, agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Sehubungan  dengan  itu,  sejak  wacana perubahan  dan  pengembangan  Kurikulum 2013  digulirkan,  telah  muncul  berbagai tanggapan  dari  kalangan,  baik  yang  pro maupun  yang  kontra.  Sebuah  kurikulum yang  sudah  dikembangkan  tidak  akan memberikan arti jika tidak
diimplementasikan,  dalam  arti  digunakan secara  aktual  disekolah/madrasah  dan  di kelas. Ada  pandangan  bahwa  nomenklatur Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 hendak menghidupkan kembali Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di  era  Orde  Baru  ke  dalam  kebijakan Kurikulum 2013. Pada bagian lain, pemunculan kembali nomenklatur ini merupakan reaksi terhadap kondisi kebangsaan  yang  makin  tidak  menentu sehubungan  dengan  perilaku  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  yang  terasa  jauh dari  nilai-nilai  Pancasila.  Melalui  empat konsensus  kebangsaan  yaitu  (1)  Pancasila, sebagai  dasar  negara;  (2)  Undang    Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  sebagai  hukum  dasar  yang  menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara; (3)  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, sebagai  bentuk  final  Negara  Republik Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa dan  tanah  tumpah  darah  Indonesia;  (4) Bhinneka  Tunggal  Ika,  sebagai  wujud komitmen keberagaman kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara
yang  utuh  dan  kohesif  secara  nasional  dan harmonis  dalam  pergaulan  antarbangsa, menjadi  pokok  materi  dalam  Pendidikan Kewarganegaraan.
Hal  ini  yang  menyebabkan  secara terminologi untuk pendidikan kewarganegaraan  di  Indonesia  digunakan istilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  yang  merupakan  mata pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang semula dikenal dalam Kurikulum 2006. Perubahan tersebut didasarkan pada sejumlah masukan penyempurnaan  pembelajaran  PKn  menjadi PPKn  yang  mengemuka  dalam  lima  tahun terakhir,  antara  lain:  (1)  secara  substansial, PKn  terasa  lebih  dominan  bermuatan ketatanegaraan  sehingga  muatan  nilai  dan moral Pancasila kurang mendapat penekanan  yang  proporsional;  (2)  secara metodologis, ada kecenderungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan  ranah  sikap  (afektif),  ranah pengetahuan  (kognitif),  sedangkan  ranah keterampilan (psikomotor) belum dikembangkan    secara  optimal  dan  utuh (koheren).
Hal  lainnya  ialah,  kajian  Pendidikan Kewarganegaraan  dalam  Kurikulum  2013 menempatkan tanggung jawab pembentukan karakter tidak hanya pada Mapel Pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan,  di  mana Kompetensi  Inti  yang  meliputi  Kompetensi Sikap  Spiritual,  Sikap  Sosial,  Pengetahuan dan    keterampilan  menjadi  tanggung  jawab semua  mata  pelajaran.  Aspek  penting  dari Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan
Kurikulum 2013 ialah pentingnya penggunaan  pendekatan  ilmiah  (saintifik) dalam  segenap  pembelajaran  dan  penilaian yang bersifat otentik.
Kompetensi  Inti  dan  Kompetensi Dasar  Mata  Pelajaran  Pendidikan  Pancasila dan  Kewarganegaraan,  mengikuti  Gerhard Himmelmann  (2013,  hlm.  3),  mengubah paradigma  Pendidikan  Kewarganegaraan yang  semula  berfokus  kepada  program pengajaran dan transfer pengetahuan kewarganegaraan  menjadi  pendekatan  yang menekankan sikap-sikap personal-
individual,  moral  dan  perilaku  sosial
sebagaimana disposisi dan nilai-nilai bersama dari warga negara dalam kehidupan bersama  yang  menghargai  hak-hak  asasi manusia dan demokrasi di dunia yang penuh konflik.  Selain  itu  pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan menjadi salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa  Indonesia melalui  koridor value-based  education dengan  kerangka  sistemik  sebagaimana dikemukakan Budimansyah (2008) “Pendidikan Kewarganegaraan
secara kurikuler  bertujuan  untuk  mengembangkan potensi  individu  agar  menjadi  warga  negara Indonesia  yang  berakhlak  mulia,  cerdas, partisipatif, dan bertanggungjawab” . Secara teoretik memuat  dimensi-dimensi  kognitif, afektif,  dan  psikomotorik  ( civic  knowledge, civic  disposition,  dan  civic  skills )  yang bersifat  konfluen  atau  saling  berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.  Secara  programatik  menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai ( content embedding  values )  dan  pengalaman  belajar
( learning experiences ) dalam bentuk berbagai  perilaku  yang  perlu  diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan  hidup  bagi  warga  negara  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara  sebagai  penjabaran  lebih  lanjut dari  ide,  nilai,  konsep,  dan  moral  Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.
Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam paradigma  baru  ini  mengusung    tujuan utama mengembangkan kompetensi
kewarganegaraan (civic  competences) yakni civic  knowledge (pengetahuan  dan  wawasan yang  terkait  dengan  materi  inti  Pendidikan Kewarganegaraan),  c ivic  disposition (nilai, komitmen, dan sikap kewarganegaraan) , dan civic skills (perangkat kecakapan intelektual, sosial,  dan  personal  kewarganegaraan)  yang seyogyanya  dikuasai  oleh  setiap  individu warga  negara  (Quigley  dalam Winataputra, 2001, hlm. 317-318).
Keterampilan  kewarganegaraan  ( civic skills ) itu sendiri merupakan kecakapan yang dikembangkan dari
pengetahuan kewarganegaraan,  agar  pengetahuan  yang diperoleh  menjadi  sesuatu  yang  bermakna,
karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi  masalah-masalah  kehidupan berbangsa  dan  bernegara. Civic  skills
mencakup intelectual  skills (kecakapan intelektual) dan participation skills (kecakapan partisipasi) Pembelajaran dengan pendekatan ilmiah melalui konsepsi 5M, memungkinkan perubahan paradigma
pembelajaran Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan dari pembelajaran pasif dan afirmatif kepada pembelajaran  aktif,  kooperatif,  dan  kritis. Pembentukan  karakter  warga  negara  tidak cukup menjadi baik yang ditandai oleh sikap loyal  dan  kepatuhan  terhadap  kekuasaan pemerintah, tetapi siswa dihantarkan kepada pengalaman-pengalaman dan praktik konsep-konsep  kehidupan  berbangsa  dan bernegara dalam ruang kelas dan luar kelas. Dengan Kurikulum 2013 ini memungkinkan  para  guru  menilai  hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar, yang
mencerminkan  penguasaan  dan  pemahaman terhadap  apa  yang  dipelajari.  Oleh  karena itu,  peserta  didik  perlu  mengetahui  kriteria penguasaan  kompetensi  dan  karakter  yang akan  dijadikan  sebagai  standar    penilaian hasil  belajar,  sehingga  para  peserta  didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan  terhadap  sejumlah  kompetensi dan  karakter  tertentu,  sebagai  prasyarat untuk  melanjutkan  ke  tingkat  penguasaan kompetensi dan karakter berikutnya.
Pemberlakuan kurikulum 2013
menuntut  sejumlah  perubahan  mendasar pada  proses  pembelajaran  yang  berlangsung di  persekolahan.  Minimalnya  ada  dua perubahan  mendasar  yang  dilakukan  yakni perubahan  pada  sistem  pembelajaran  dan sistem  penilaian.  Perubahan  pada  sistem pembelajaran  artinya  pembelajaran  dalam konteks  kurikulum  2013  harus  dilakukan dengan  tujuan  utama  agar  peserta  didik memperoleh  kompetensi-kompetensi  yang dibutuhkan  untuk  hidup  dan  kehidupan  di dalam  masyarakat  abad  ke-21.  Oleh  sebab itu,  pembelajaran  dalam  kurikulum  2013 dilakukan  dengan  berdasar  pada  pendekatan ilmiah  dalam  proses  pembelajaran.  Sejalan dengan  sistem  pembelajaran  ini,  sistem penilaian pun diubah menjadi penilaian yang bersifat  otentik.  Penilaian  otentik  ini
diharapkan mampu digunkan untuk mengukur  kemampuan  peserta  didik  sesuai dengan  performa  yang  dibutuhkan  dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh, optimalisasi  penggunaan  penilaian  otentik akan  berdampak  pula  pada  peningkatan kualitas pembelajaran karena ragam penilaian  ini  dapat  digunakan  sebagai landasan pengembangan pembelajaran selain sebagai alat penilaian hasil belajar.
Pentingnya  penilaian  otentik  bagi penciptaan proses pembelajaran salah satunya  dikemukakan  oleh  Wormeli  (2006,
hlm. 33) menyatakan bahwa guna meningkatkan  mutu  proses  pembelajaran haruslah  diterapkan  penilaian  otentik  yang mampu  mengukur  kemampuan  siswa  secara tepat/nyata  dan  sekaligus  mampu  dijadikan dasar pengembangan proses pembelajaran.
Sistem  pembelajaran  yang  dilakukan saat  ini  masih  menempatkan  tes  sebagai pelengkap  proses  pembelajaran.  Kondisi semcam  ini harusnya mulai dihilangkan dan sebaliknya  teslah  yang  menjadi  pemandu pembelajaran.  Konsep  semacam  ini  dikenal dengan Test  Driven  Instruction .  Abidin (2014,  hlm.  6)  menyatakan  bahwa  konsep Test  Driven  Instruction merupakan  sebuah konsep  yang  meyakini  bahwa  mutu  proses pembelajaran  akan  mampu  meningkatkan dengan  optimal  jika  pembelajaran  dipandu oleh serangkaian kegiatan penilaian. Kegiatan penilaian tersebut tentu saja adalah penilaian  otentik  yang  pada  dasarnya dimaksudkan  untuk  menilai  setiap  aktivitas yang  dilakukan  peserta  didik  selama  proses pembelajaran.  Peranan  penilaian  dalam  hal ini  adalah  menentukan  spesifikasi  kegiatan yang harus dilakukan peserta didik, menentukan standar atas spesifikasi kegiatan tersebut,  serta  menentukan  skoring  bagi capaian yang diperoleh peserta didik selama beraktivitas tersebut.
Penilaian  yang  baik  adalah  bagian integral  dari  pembelajaran  yang  baik (Wiana,  dkk,  2011,  hlm.  4).  Secara  umum dipahami bahwa penilaian adalah
memberikan suatu nilai terhadap suatu objek yang dilihat, dirasa, diamati dan sebagainya. Sudjana (2014, hlm.3) menjelaskan bahwa:
“Untuk  dapat  menentukan  suatu  nilai atau  harga  suatu  objek  diperlukan adanya ukuran atau kriteria. Misalnya,
untuk dapat mengatakan baik, sedang, kurang,  diperlukan  ketentuan  atau ukuran  yang  jelas  bagaimana  yang baik,  yang  sedang  dan  yang  kurang. Ukuran itulah yang dinamakan kriteria”.
Maka,  penilaian  hasil  belajar  adalah proses  pemberian  nilai  terhadap  hasil-hasil belajar  yang  dicapai  siswa  dengan  kriteria tertentu.  Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa objek yang dinilai adalah hasil belajar siswa. Hasil  belajar  siswa  pada  hakikatnya  adalah perubahan tingkah laku siswa, yang mencakup  bidang  kognitif,  afektif  dan psikomotor  atau  dalam  kurikulum  2013 cakupannya adalah perubahan sikap,
pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan  secara  berimbang  sehingga  dapat digunakan  untuk  menentukan  posisi  relative setiap  peserta  didik  terhadap  standar  yang ditetapkan.
Tetapi  pada  kenyataannya  selama  ini guru-guru  didalam  proses  pembelajaran  dan penilaiannya  lebih  menekankan  pada  aspek kognitif  dengan  didominasi  satu  metode yaitu tes tertulis, aspek sikap dan keterampilan  menjadi  dikesampingkan.  Hal ini  terjadi  karena  guru  hanya  paham  secara teoritis tentang penyusunan instrumen penilaian sikap dan psikomotor tetapi belum mampu mempraktikkannya dalam
penyusunan,  pelaksanaan  di  dalam  kelas, dan  cara  analisis  hasil  implementasinya  di dalam  kelas  (Akif,  dkk.,  2015,  hlm.  2; Syukri, 2014,  hlm. 127).
Pelaksanaan pembelajaran PKn sendiri  lebih  didominasi  oleh  kegiatan peningkatan dimensi kognitif mengakibatkan  porsi  peningkatan  lainnya menjadi  terbengkalai.  Di  samping  itu, pelaksanaan  pembelajaran  diperparah  lagi dengan keterbatasan fasilitas media pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran yang terlalu menekankan pada dimensi  kognitif  itu  berimplikasi  pada penilaian  yang  juga  menekankan  pada penguasaan kemampuan kognitif saja sehingga  mengakibatkan  guru/dosen  harus selalu mengejar target materi (Budimansyah, 2006, hlm. 40).
Oleh  karena  itu  aspek  penilaian  yang menarik  untuk  dibahas  adalah  penilaian
kompetensi  keterampilan.  Karena  penilaian keterampilan  jarang  dilakukan  oleh  guru yang  hanya  cenderung  melakukan  penilaian pada aspek kognitif saja.
Penelitian  ini  secara  umum  bertujuan untuk memberikan deskritiptif analitis mengenai implementasi penilaian keterampilan berdasarkan kurikulum 2013 di SMK  Negeri  13  Bandung.  Secara  khusus penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui cara guru membuat perencanaan  penilaian    keterampilan kewarganegaraan berdasarakan kurikulum 2013. 2. Mendeskripsikan  mengenai  pelaksanaan penilaian keterampilan kewarganegaraan berdasarakan kurikulum 2013.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis kendala  yang  dihadapi  oleh  guru  dan peserta didik mengenai penilaian keterampilan kewarganegaraan berdasarakan kurikulum 2013. 4. Mengupayakan  solusi  untuk  mengatasi permasalahan mengenai penilaian keterampilan kewarganegaraan berdasarakan kurikulum 2013.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.
Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Pendapat Bogdan dan  Taylor  (dalam  Moleong,  2010,  hlm.  3) menerangkan  bahwa  “penelitian  kualitatif sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  atau perilaku  yang  dapat  diamati”.    Menurut mereka  pendekatan  ini  diarahkan  pada  latar individu  tersebut  secara  holistik  (utuh).  Jadi dalam  hal  ini  tidak  boleh  mengisolasikan individu  atau  organisasi  kedalam  variabel atau  hipotesis  tetapi  perlu  memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.
Berdasarkan    penjelasan  di  atas, bahwa  penelitian  implementasi  penilaian keterampilan  kewarganegaraan  berdasarkan kurikulum  2013,  merupakan  suatu  hal  yang terjadi  pada  saat  sekarang  di  lingkungan sekolah dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam  lingkungan  sekolah  tersebut.  Jadi
hasil  analisis  dari  penelitian  tersebut  berupa pemaparan gambaran mengenai situasi objek yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.
Lokasi  penelitian  adalah  sekolah SMK    Negeri  13  Bandung.  Penelitian  ini akan mendeskripsikan dan menganalisis data berkaitan implementasi penilaian keterampilan  kewarganegaraan   berdasarkan kurikulum  2013,  dengan  subjek  penelitian Guru  PPKn  dan  siswa  SMK  Negeri  13 Bandung. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan  data  dilakukan  pada natural setting (kondisi  yang  alamiah),  sumber  data primer,  dan  teknik  pengumpulan  data  lebih banyak  pada  observasi  berperan  serta, wawancara  mendalam,  dan  dokumentasi (Sugiyono,  2013,  hlm.    30).  Dalam penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  data yang digunakan melalui observasi, wawancara,  dan  dari  dokumentasi  dalam rangka  mengumpulkan  data-data  untuk keperluan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perencanaan Penilaian Keterampilan Kewarganegaraan Berdasarakan Kurikulum 2013 1. Analisi SKL, KI, dan KD
Perencanaan  penilaian  keterampilan yang  dilaksanakan  pada  SMK  Negeri  13 Bandung  pada  dasarnya  sudah  memenuhi kreteria  yang  semestinya.  Pengetahuan  dan kemampuan  guru  dalam  menyusun  rencana penilaian yang sesuai dengan prosedur.
Pengembangan  SKL,  KI,  dan  KD difokuskan  pada  pembentukkan  kompetensi dan  karakter  peserta  didik,  berupa  paduan pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap  yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai  wujud  pemahaman  terhadap  konsep yang  dipelajarinya  secara  konstekstual. Kurikulum  2013  memungkinkan  para  guru menilai  hasil  belajar  peserta  didik  dalam proses  pencapaian  sasaran  belajar,  yang mencerminkan  penguasaan  dan  pemahaman terhadap konsep apa yang dipelajari.
Berdasarkan SKL, KI, dan KD yang sudah  ditentukan,  maka fokus  pertama  dan utama  bagi  guru  dalam  rangka  menyiapkan pembelajaran  adalah  melakukan  analisis pada  ketiga  kompetensi  tersebut.  Banyak manfaat  yang  didapatkan  guru  dengan
melakukan  tindakan  analisis  SKL,  KI,  dan KD  ini.  Dari  hasil  wawancara  penulis dengan  guru,  ada  beberapa  manfaat  yang dirasakan  oleh  guru,  diantaranya  adalah pertama , guru dapat mengetahui materi yang esensial  yang  harus  dikuasai  oleh  peserta didik  maksudnya  suatu  materi  pembelajaran ada  sifatnya  berkaitan  antara  materi  yang satu  dengan  yang  lainnya  secara  terus menerus mulai dari satu semester kesemester berikutnya  oleh  karena  itu  guru  harus memperhatikan  hal  yang  demikian  guna memprogramkan  dan  merencakan  kegiatan pembelajaran  yang  sesuai  dengan  tahapan- tahapan yang diperlukan. Kedua , Guru dapat memilih  materi  yang  sesuai  dengan  situasi dan  kondisi  peserta  didik  sekolah  serta masyarakat.  Artinya  dengan  pemetaan  ini guru dapat memilah dan memilih materi apa yang  cocok  dengan  terhadap  peserta  didik sesuai  dengan  tingkat  perkembangannya tingkat kemampuannya dan tingkat kecerdasan emosionalnya. k etiga , guru dapat menyaji materi secara sistematis, dari mudah ke  sukar,  dari  yang  konkrit  keabtrak  dan lain-lain.
Artinya
dalam kegiatan pembelajaran  seorang  guru  menyampikana materi  harus  secara  hirarki dari yang mudah kepada  yang  sulit  ,  hal  ini  berguna  untuk mudah  dipahami  dan  dimengerti  oleh  anak didik. keempat ,  Guru  dapat  menentukan alokasi waktu yang tepat untuk setiap bahan sesuai dengan tingkat kesukarannya.
Maksudnya alokasi waktu bisa dibagi sesuai dengan  kegiatan  yang  dilaksanakan  sering terjadi pada guru bahwa dalam penyampaiaan materi kurang memperhitungkaan  waktu  yang  tersedia sehingga materi tidak terserap dengan baiaak oleh  peserta  didik.  Artinya  kehabisan  waktu tidak sampai kepada tujuan pembelajaran.
Tidak  kalah  pentingnya  bahwa setelah melakukan analisis SKL, KI, KD ini, guru  dapat  menentukan  alat  penyajian,  alat pengukuran  kemampuan  murid  terhadap materi.  Maksudnya  media  yang  digunakan akan bisa diketahui kalau pemetaan dilaksanakan  hal  ini  dapat  kita  ketahui  dari aspek  materinya  yang  dilihat  dari  KD  suatu pembelajaran.  Sehingga  pembelajaran  dapat membangkitkan  minat  peserta  didik  artinya perencanan  yang  mataang  pembelajaran dapat dikemas dengan melihat kepada semua
aspeknya  maka  dalam  penyajian  akan menciptakan  pembelajaran  yang  PAKEM yaitu  pembelajaran  yang  aktif  kreatif  dan menyenangkan  .dan  hal  ini  sudah  tercipta dengan  sendirinya  motivasi  dan  minat belajar peserta didik tumbuh.
2. Pengembangan  Indikator  dan  Penetapan KKM Pendekatan penilaian yang digunakan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan  di  SMK  Negeri  13 Bandung  adalah  penilaian  acuan  kriteria (PAK). PAK merupakan penilaian pencapaian  kompetensi  yang  didasarkan pada  kriteria  ketuntasan  minimal  (KKM).
KKM  merupakan  kriteria  ketuntasan  belajar minimal  yang  ditentukan  oleh  satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristrik  kompetensi  dasar  yang  akan dicapai,  daya  dukung,  dan  karakteristik peserta didik. Sebelum dirumuskan dan
dihitungnya  KKM,  guru  dituntut  mampu merumuskan  indikator.  Realitanya,  guru memang  telah  melangkah  merumuskan indikator  pembelajaran  yang  terdapat  dalam perencanaan  pembelajaran  dalam  bentuk silabus  dan  RPP.  Hasil  wawancara  dengan guru  ditahui  bahwa  penyusunan  dan pembuatan perencanaan pembelajaran tersebut  dibuat  dan  disusun  secara  bersama- sama  melalui  pertemuan  guru  tingkat kabupaten/kota  atau  tingkat  musyawarah guru mata pelajaran tingkat sekolah (MGMP atau KKG).
Penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu penilaian yang membandingkan  capaian  peserta  didik dengan kriteria  kompetensi yang ditetapkan. Hasil  penilaian  seorang  peserta  didik,  baik formatif maupun sumatif, tidak dibandingkan  dengan  hasil  peserta  didik lainnya namun dibandingkan dengan penguasaan  kompetensi  yang  ditetapkan. Kompetensi  yang  ditetapkan  merupakan ketuntasan  belajar  minimal  yang  disebut juga  dengan  Kriteria  Ketuntasan  Minimal (KKM).
3. Membuat  Kisi-Kisi  dan Instumen Penilaian Keterampilan Kisi-kisi  adalah  format  pemetaan soal  yang  menggambarkan  distribusi  item untuk  berbagai  topik  atau  pokok  bahasan berdasarkan  jenjang  kemampuan  tertentu. Fungsi  kisi-kisi  adalah  sebagai  pedoman untuk  menulis  soal  atau  merakit  soal menjadi  perangkat  tes.  Jika  Anda  memiliki kisi-kisi  yang  baik,  maka  Anda  akan memperoleh  perangkat  soal  yang  relatif sama  sekalipun  penulis  soalnya  berbeda. Dalam  konteks  penilaian  hasil  belajar,  kisi- kisi  disusun  berdasarkan  indikator  setiap mata pelajaran.
Dari hasil wawancara yang
dilakukan peneliti  terhadap guru Pendidikan Kewarganegaraan  di  SMK  Negeri  13 bandung,  diakui  bahwa  terhadang  guru sering  tidak  mempersiapkan  kisi-kisi  dan instrument  penilaian  keterampilan  terlebih dahulu.  Tetapi  diakui  juga  bahwa  penilaian ini  disertai  dengan  rubik  penskoran.  Rubik penskoran  ini  biasanya  di  letakkan  dalam RPP. Oleh karena itu, penilaian yang paling sering  dilakukan  oleh  guru  adalah  peilaian proses.,  dengan  menyajikan  studi-studi kasus  yang  harus  dipecahkan  oleh  siswa baik  secra  langsung  di  dalam  kelas  maupun di  luar  kelas  yang  berupa  pembuatan makalah.
Penilaian  dilakukan  oleh  guru  dari proses sampai penyajian produk atau proyek yang  ditugaskan  kepada  siswa.  Perencanaan penilaian  keterampilan  melalui  produk, projek  kewarganegaraan  sering  mengalami benturan hambatan. Hal ini diakui oleh guru dikarenakan kemampuan anak yang berbeda-beda sehingga sering terjadi distorsi antara  yang  pemahamannya  baik  terhadap tugas  dengan  yang  pemahamannya  kurang baik  terhadap  tugas  yang  diberikan  oleh guru.
Pelaksanaan Penilaian Keterampilan Kewarganegaraan Berdasarkan Kurikulum 2013 Penilaian keterampilan adalah penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik terhadap
kompetensi  dasar  pada  KI-4.  Penilaian keterampilan menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi
tertentu.  Penilaian  ini  dimaksudkan  untuk mengetahui apakah pengetahuan yang sudah dikuasai  peserta  didik  dapat  digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam  kehidupan  sesungguhnya  ( real  life ). Ketuntasan  belajar  untuk  keterampilan ditentukan  oleh  satuan  pendidikan,  secara bertahap satuan pendidikan terus meningkatkan  kriteria  ketuntasan  belajar dengan  mempertimbangkan  potensi  dan karakteristik masing-masing satuan
pendidikan  sebagai  bentuk  peningkatan kualitas hasil belajar.
Pelaksanaan  penilaian  keterampilan dilakukan  untuk  menilai  proses  dan  hasil belajar  peserta  didik.  Penilaian  proses dilakukan  melalui  penilaian  praktik  selama proses  pembelajaran.  Sedangkan  penilaian hasil  dilakukan  melalui  penilaian  produk, penilaian  proyek,  dan  penilaian  portofolio yang diberikan setelah pembelajaran.
Penilaian keterampilan dapat juga dilakukan melalui  penilaian  harian  sesuai  karakteristik kompetensi dasar.
1. Penilaian Proses Pembelajaran Penilaian proses dimaksudkan untuk menilai kualitas pembelajaran serta internalisasi  karakter  dan  pembentukkan kompetensi peserta didik, termasuk bagaimana tujuan-tujuan belajar
direalisasikan.  Dalam  hal  ini,  penilaian proses  dilakukan  untuk  menilai  aktivitas, kreativitas  dan  keterlibatan  peserta  didik dalam  pembelajaran,  terutama  keterlibatan mental,  emosional,  dan  sosial  dalam pembentukkan  kompetensi  serta  karakter peserta didik.
Penilaian  proses  dapat  dilakukan dengan pengamatan (observasi), dan refleksi.  Pengamatan  dapat  dilakukan  oleh guru  ketika  peserta  didik  sedang  mengikuti pembelajaran, mengajukan pertanyaan/permasalahan,  merespon  atau menjawab pertanyaan, berdiskusi dan mengerjakan tugastugas pembelajaran lainnya,  baik  dikelas  maupun  di  luar  kelas. Pengamatan ini dapat dilakukan oleh sesama guru,  atau juga  bisa  dilkukan  oleh pendamping. Sedangkan refleksi bisa dilakukan  oleh  guru  beserta  peserta  didik,
dengan melibatkan guru lain ( observer) atau pendamping (ahli kurikulum dan
pembelajaran). Refleksi juga bisa melibatkan kepala sekolah agar ditindaklanjuti dengan pengembangan kebijakan  sekolah.  Refleksi  ini  merupakan tindak  lanjut  dari  pengamatan  (observasi), sehingga  apaapa  yang  dibicarakan  dalam refleksi adalah hasil observasi, beserta hasil- hasil lain yang muncul dalam pembelajaran.
Penilaian proses
kegiatan pembelajaran  yang  terjadi  di  ruang  kelas adalah  partisipasi  guru  dan  peserta  didik, interaksi  antara  guru  dan  peserta  didik, suasana  pembelajaran  di  dalam  kelas,  mutu pembelajaran,  dan  komponen  pembelajaran lainnya.
2. Teknik  dan  Bentuk  Instrumen  Penilaian Keterampilan Penilaian keterampilan dapat
dilakukan dengan berbagai teknik antara lain penilaian  praktik/kinerja,  proyek,  produk, dan  portofolio.  Teknik  penilaian  lain  dapat digunakan  sesuai  dengan  karakteristik  KD pada  KI-4  pada  mata  pelajaran  yang  akan diukur.  Instrumen  yang  digunakan  berupa daftar cek atau skala penilaian ( rating scale ) yang dilengkapi rubric.
Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh  Guru  dan
Peserta Didik Mengenai Penilaian Keterampilan Kewarganegaraan Berdasarakan Kurikulum Pemberlakuan  kurikulum  2013  akan menghadapi sejumlah tantangan. Minimalnya  tantangan  tantangan  tersebut akan  berkenaan  dengan  guru,  waktu,  TIK, bahan ajar, penilaian, dan strategi pembelajaran.
Dari  hasil  observasi  dan  wawancara yang  peneliti  lakukan  terhadap  guru  dan siswa  di  SMK  Negeri  13  Bandung, terungkap  bahwa  kendala  yang  paling dominan dalam menerapkan penilaian keterampilan kewarganegaraan adalah berkenaan dengan waktu pelaksanaan. Ketidakmerataan kemampuan siswa menyebabkan penilaian
keterampilan kewarganegaraan melalui produk atau proyek sering melenceng dari perencanaan.
Administrasi  penilaian  yang  lebih banyak  dan  rumit  memerlukan  proses  yang panjang  untuk  satu  kali  penilaian,  membuat
guru  merasa  kesulitan  dalam  melakukan penilaian menggunakan lembar penilaian.
Padatnya  materi  pembelajaran  serta banyaknya  tugas-tugas  yang  diberikan  oleh mata  pelajaran  lain  juga  di  sekolah merupakan  factor  yang  dominan  sehingga tidak  maksimalnya  pengerjaan  produk  atau proyek  yang  dilakukan  oleh  siswa.  Siswa juga sering merasa kesulitan dalam mengerjakan produk dan proyek dikarenakan materi yang belum tersampaikan. Pendidikan  saat  ini  harus  kita  akui tidak  bisa  terlepas  dari  system  teknologi informasi.  Fasilitas  ini  sangat  mendukung siswa  dalam  pembelajaran.  Penyediaan layanan hot spot dan perpustakaan digital di sekolah  seperti  yang  diterapkan  di  SMK Negeri  13  Bandung  ini  sangat  membantu akses  siswa  terhadap  materi  dan  akses terhadap  referensi  dari  penugasan  yang diberikan  oleh  guru.  Dan  pada  akhirnya  ini akan  berpengaruh  terhadap  proses  penilaian keterampilan kewarganegaraan yang
diterapkan oleh guru mereka. Solusi  Untuk  Mengatasi  Permasalahan Mengenai Penilaian Keterampilan Kewarganegaraan Berdasarakan Kurikulum 2013 Berkaitan dengan administrasi
penilaian  yang  dianggap  lebih  banyak  dan rumit  memerlukan  proses  yang  panjang untuk  satu  kali  penilaian,  membuat  guru merasa kesulitan dalam melakukan penilaian menggunakan  lembar  penilaian.  Seyogya guru  harus  mampu  membiasakan  kultur menilai sesuai Kurikulum 2013 dan membuat bentuk administrasi penilaian lebih dipersingkat dan dipermudah. Dalam pengimplementasianya
kurikulum  2013  ini  sangat  dipengaruhi  oleh beberapa  factor  yang  saling  berpengaruh satu  dengan  yang  lainya.  Maka  sebenarnya kesuksesan implementasi ini harus didukung oleh  semua  pihak  tak  terkecuali  sekolah sebagai  eksekutor  utama.  Mulyasa  dalam bukunya  pengembangan  dan  implementasi kurikulum  2013  menyebutkan  ada  delapan kunci  sukses  2013  yaitu  :  kepemimpinan kepalasekolah,  kreatifitas  guru,  aktivitas peserta  didik,  sosialisasi  kurikulum  2013, fasilitas dan sumberbelajar, lingkungan yang
kondusif  akademik,  dan  partisipasi  warga sekolah.
Pertama, Kepemimpinan kepala
sekolah  sangat  menentukan  keberhasilan implementasi kurikulum 2013 karena kepala sekolah  memiliki  tugas  utamanya  dalam mengkoordinasikan, menggerakkan dan menyelaraskan semua sumberdaya pendidikan yang tersedia.
Kedua,  kreativitas  guru  karena  guru merupakan  faktor  penting  yang  besar pengaruhnya,  bahkan  sangat  menentukan keberhasilan  peserta  didik  dalam  belajar. Guru diperlukan agar menjadi fasilitator dan mitra  belajar  peserta  didik,  tugas  guru  tidak hanya  menyampaikan  informasi  kepada peserta  didik  tapi  harus  kreatif  memberikan layanan  dan  kemudahan  belajar  ( facilitate learning ) . Ketiga, yang menentukan keberhasilan  implimentasi  Kurikulum  2013 adalah aktivitas peserta didik. Dalam rangka mendorong  dan  mengembangkan  aktivitas peserta didik, guru harus mampu mendisiplinkan  peserta  didik,  terutama disiplin  diri.  Guru  harus  mampu  membantu peserta didik mengembangkan pola perilakunya, meningkatkan
standar
perilakunya, dan melaksanakan aturan sebagai  alat  penegak  disiplin  dalam  setiap aktivitasnya. Keempat, sosialisasi dalam kurikulum
2013  sangatlah  penting  dilakukan  agar semua pihak yang terkait dalam implementasinya di lapangan paham dengan perubahan  yang  harus  sesuai  dengan  tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga  mereka  memberikan  dukungan terhadap perubahan kurikulum yang dilakukan.  Pihak-pihak  yang  terkait  dalam implementasi kurikulum 2013 adalah seluruh  warga  sekolah,  bahkan  seluruh masyarakat dan orang tua peserta didik.
Ke-lima,  setelah  sosialisasi  kemudian mengadakan  musyawarah  antara  kepala sekolah,  guru,  tenaga  kependidikan  dan komite sekolah untuk mendapatkan persetujuan  dan  pengesahan  dari  berbagai pihak dalam rangka menyukseskan implementasi kurikulum 2013. Ke-enam, fasilitas dan sumber belajar
yang  harus  dikembangkan  antara  lain  1) laboratorium,  2)buku  ajar,  3)pusat  sumber
belajar, 4)perpustakaan, dan 5)tenaga pengelola  dan  kemampuan  pengelolanya.
Terkait  dengan  tenaga  pengelola  dan kemampuan pengelola, salah satu contohnya adalah  kapasitas  dan  kreatifitas  guru.  Guru diharapkan  mampu  mengkonstruksi  sumber belajar  untuk  siswa,  pun  juga  dengan  alat pembelajaran dan alat peraga. Alat pembelajaran  dan  alat  peraga  diharapkan mampu diciptakan sendiri oleh guru melalui pemanfaatan  lingkungan  sekitar.  Adapun contoh  pemanfaatan  lingkungan  sekitar seperti batu, daun, tanah, tumbuhan, keadaan alam, kondisi pasar dan segala  sesuatu  yang berada  dilingkungan  kita  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  pembelajaran.  Point penting  lainnya  yang  harus  diperhatikan untuk  menggunakan  fasilitas  dan  sumber belajar  adalah  kesesuaian  fasilitas  dan sumber  terhadap  kompetensi  yang  ingin dicapai.  Sehingga    disini  guru  dituntut kreatif  untuk  dapat  menggunakan  fasilitas dan  sumber  belajar  yang  tepat  sehingga siswa  tercapai  kompetensi  yang  diharapkan. fasilitas  dan  sumber  belajar  yang  kaitannya dengan  suksesi  implementasi  kurikulum 2013  yaitu  1)dengan  membawa  sumber belajar kedalam kelas dan 2)membawa kelas ke lapangan tempat sumber belajar berada.
Ke-tujuh,  lingkungan  yang  kondusif akademik  maksudnya  adalah  lingkungan baik  fisik  maupun  non  fisik  yang  dapat menciptakan  suasana  aman,  nyaman,  tertib, optimis,  tertib  dan  bersih  yang  dapat meningkatkan  nafsu,  gairah  dan  semangat belajar. Lingkungan yang kondusif akademik  akan  menciptkan  iklim  belajar yang  baik  sehingga  tujuan  pembelajaran dapat  tercapai.  Sebaliknya  jika  iklim  belajar itu  kurang  baik  maka  akan  tercipta pembelajaran
yang
menjenuhkan, membosankan  dan  tidak  menyenangkan. pengkondisian  lingkungan  yang  kondusif akaemik ini penting dan menjadi tanggungjawab bersama. Kedelapan,  partisipasi  warga  sekolah perlu  ditekankan  adalah  partisipasi  tenaga kependidikan. Partisipasi tenaga kependidikan sangat dipengaruhi oleh kinerja kepala  sekolah.  karena dalam hal ini kepala  sekolah  harus  mampu  meningkatkan produktifitas dan peningkatan kinerja tenaga kependidikan.  Ada  tujuh  kegiatan  utama
dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  tenaga kependidikan  yaitu  1)  perencanaan  tenaga kependidikan, 2) Pengadaan tenaga kependidikan, 3) pembinaan dan
pengembangan  tenaga  kependidikan,  4 )promosi  dan  mutasi,  5)  pemberhentian tenaga  kependidikan,  6)  kompensasi,  dan  7) penilaian tenaga kependidikan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang terlah  diuraikan  pada  bagian  sebelumnya, maka  penulis  dapat  menarik  beberapa kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut  penulis  jabarkan  menjadi  beberapa poin, yaitu: 1. Analisis SKL, KI, dan KD, pengembangan Indikator, serta Pembuatan  Kisi-Kisi  dan  Instrumen Penilaian merupakan bagian dari perencanaan  penilaian  secara  umum. Dan  ini  berlaku  juga  untuk  penilaian keterampilan kewarganegaraan  pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.  Hal  ini  difokuskan pada  pembentukkan  kompetensi  dan karakter  peserta  didik,  berupa  paduan pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap yang  dapat  didemonstrasikan  peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap  konsep  yang  dipelajarinya secara  konstekstual.  Kurikulum  2013 memungkinkan  para  guru  menilai  hasil belajar  peserta  didik  dalam  proses pencapaian sasaran belajar, yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman  terhadap  konsep  apa  yang dipelajari. Oleh karena itu, peserta didik perlu  mengetahui  kriteria  penguasaan kompetensi  dan  karakter  yang  akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar,  sehingga  para  peserta  didik dapat  mempersiapkan  dirinya  melalui penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu, sebagai  prasyarat  untuk  melanjutkan  ke tingkat    penguasaan  kompetensi  dan karakter berikutnya.
2. Pelaksanaan penilaian keterampilan
dilakukan untuk menilai proses dan hasil belajar  peserta  didik.  Penilaian  proses dilakukan  melalui  penilaian  praktik selama  proses  pembelajaran.  Sedangkan
penilaian hasil dilakukan melalui penilaian  produk,  penilaian  proyek,  dan penilaian  portofolio  yang  diberikan setelah pembelajaran. Penilaian keterampilan  dapat  juga  dilakukan melalui penilaian harian sesuai karakteristik kompetensi dasar. 3. Pemberlakuan  kurikulum  2013  akan menghadapi sejumlah tantangan. Minimalnya tantangan tantangan tersebut  akan  berkenaan  dengan  guru, waktu,  TIK,  bahan  ajar,  penilaian,  dan strategi pembelajaran. Terungkap bahwa kendala  yang  paling  dominan  dalam menerapkan penilaian keterampilan kewarganegaraan adalah berkenaan dengan waktu pelaksanaan. Ketidakmerataan kemampuan siswa menyebabkan  penilaian  keterampilan kewarganegaraan  melalui  produk  atau proyek sering melenceng dari perencanaan. 4. Solusi  yang  dapat  diterapkan  untuk mengatasi  permasalahan-permasalahan penerapan penilaian keterampilan kewarganegaraan  tidak  terlepas  dari peran  pemimpinan  kepala  sekolah. Kepala sekolah memiliki tugas utamanya  dalam  mengkoordinasikan, menggerakkan dan menyelaraskan semua  sumberdaya  pendidikan  yang tersedia,  kreativitas  guru  juga  harus ditingkatkan  karena  kunci  implementasi penilaian keterampilan kewarganegaraan adalah  kreativitas  guru,  sebab  guru merupakan  factor  penting  yang  besar pengaruhnya, bahkan sangat menentukan  keberhasilan  peserta  didik dalam belajar. Sosialisasi dalam kurikulum  2013  sangatlah  penting dilakukan agar semua pihak yang terkait dalam  implementasinya  di  lapangan paham  dengan  perubahan  yang  harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga mereka  memberikan  dukungan  terhadap penilaian keterampilan kewarganegaraan. DAFTAR RUJUKAN Abidin, Y. (2014). Desain Sistem Pembelajaran Dalam Konteks
Kurikulum  2013. Bandung:  Refika Aditama.
Akif,  dkk.  (2015).  Pengembangan  Model Penilaian  Keterampilan  Intrapribadi dan  Antarpribadi  Dalam  Pendidikan Karakter  Di  Sekolah  Dasar. Jurnal Penelitiian dan Evaluasi Pendidikan, 19 (1), hlm. 1-12. Budimansyah,  D.  dan  Syam,  S.  (2006). Pendidikan  Nilai  Moral  Dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan . Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan: Bandung. Gerhard,  H.  (2013).  Competences  for Teaching,  Learning  and  Living Democratic  Citizenship.‖  dalam Murray Print dan Dirk Lange (eds.), Civic  Education  and  Competences for Engaging Citizens in Democracies . Rotterdam: Sense Publishers, pp. 3-8. Majid,  A.  (2014).  Implementasi Kurikulum
2013  Kajian  Teoritis  dan  Praktis .
Bandung: Interes Media. Moleong, L.J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Mulyasa, E. (2014). Pengembangan Implementasi Kurikulum 2013. Bandung: Remaja Rosdakarya. Sudjana,  N.  (2014). Penilaian  Hasil  Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta. Syukri.  (2014).  Implementasi  Pendidikan Karakter  Dalam  Kurikulum  2013 Untuk Meningkatkan Kualitas pembelajaran  Di  MA  Quraniyah Batu  Kuta  Narmada  Lombok  Barat. Jurnal  Transformasi,  10  (1) ,  hlm. 125-139. Wiana,  J.A.E,.  dkk  (2015).  Penerapan Penilaian Otentik Untuk Meningkatkan  Hasil  Belajar  IPA Kelas  IV  SD  Negeri  2  Pupuan. Jurnal PGSD Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan , 3 (1), hlm.  1-10.  Wiana,  J.A.E,.  dkk (2015). Penerapan Penilaian Otentik
Untuk  Meningkatkan  Hasil  Belajar IPA  Kelas  IV  SD  Negeri  2  Pupuan. Jurnal PGSD Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan , 3 (1), hlm. 1-10. Winataputra,  U.  (2001). Jatidiri  Pendidikan Kewarganegaraan  Sebagai  Wahana Sistemik Pendidikan demokrasi. (Disertasi).  Sekolah  Pascasarjana Universitas  Pendidikan  Indonesia, Bandung.
Wormeli,  R.  (2006). Fair  Isn’t  Always Equal:  Assessing  &  Grading  in  the Differetiated Classroom. Ohio: NMSA.