Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA DISABILITAS BERUPA PENYEDIAAN FASILITAS KERJA PADA PERUSAHAAN

## Nurul Putri Fajrianty, Fence M. Wantu, Weny Almoravid Dungga
Magister Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia nurulputrifajrianty385@gmail.com, fence.wantu@yahoo.co.id, wey.almoravid@ung.ac.id.
Naskah diterima: 4 November 2023; revisi: 2 Desember 2023; disetujui: 27 Desember 2023

## Abstract
This article aims to find out how the disabled workers in the existing offices and enterprises in the city of Gorontalo, which are according to the rules of the Legislative Act No. 8 of 2016 on Disabled Persons and the Law No. 13 of 2003 on Employment. The protection concerned is the protection of the rights of disabled workers due to the very vulnerable circumstances of the disabled worker in their day-to-day activities. The rights studied by the researchers are more to  the  fulfilment  of  the  rights  of  absorption  of  disabled  workers  and  also  the  provision  of facilities and accessibility for disabled employees The method used in the writing of this paper is the juris-empirical method with the fact approach and the statue approach. Primary and secondary legal data sources based on legislative regulations as well as books related to the protection of wage rights and to fill in secondary data then conducted a session of interviews with the parties concerned. With the data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that protection for disabled workers in the city of Gorontalo has not been effective because it has not provided the facilities or aids that should be available to disabled employees.
Keywords: Disability; Employment Protection, Government, Gorontalo
* Alamat korespondensi: Universitas Negeri Gorontalo E-mail: nurulputrifajrianty385@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Manusia  Sebagai  Mahluk  Hidup  Memiki  Beragam  Kebutuhan  dan  Keperluan  yang  Harus dipenuhi  Maka  dari  Itu  Manusia  dituntut  untuk  dapat  memenuhinya  dengan  cara  bekerja  baik  itu pekerjaan yang mereka usahakan sendiri maupun yang didapatkan dari orang lain dalam hal ini pemberi kerja.    Pekerjaan  yang  dilakukannya  sendiri  ialah  pekerjaan  yang  terlaksana  atas  biaya,  usaha  dan tanggung jawabnya sendiri, sedangkan pekerjaan yang didapatkan dari pemberi kerja adalah pekerjaan yang memiliki unsur ketergantungan dari si pekerja pada pemberi kerja yang mana adanya keharusan pekerja tunduk pada aturan yang diberikan oleh pemberi kerja tersebut.
Pembangunan  ketenagakerjaan  harus  diatur  agar  dapat  memenuhi  hak-hak  dan  perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.
Kelompok  minoritas  dimana-mana  sangat  dekat  dengan  perlakuan  diskriminatif.  Perilaku diskriminatif  berupa  perkataan  atau  perilaku.  Sebagian  dari  minoritas  yang  ada  adalah  sekelompok penyandang disabilitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah disabilitas diartikan sebagai seseorang yang telah (menderita) sesuatu. Istilah disabilitas adalah istilah bahasa Indonesia yang berasal dari istilah bahasa Inggris untuk disabilitas (jamak: disables) yang artinya disabilitas atau Cacat. Penyandang  disabilitas  biasanya  kurang  mendapat  perhatian,  seperti  perlakuan  berbeda  atau diskriminasi. Kurangnya kontak juga menjadi kendala dalam kehidupan sehari-hari para penyandang cacat. Dibandingkan dengan penyandang disabilitas fisik, ekspektasi penyandang disabilitas terhadap pekerjaan bisa dikatakan sangat kecil. Mencari pekerjaan penting bagi penyandang disabilitas, sama seperti kebutuhan dasar lainnya diantaranya pendidikan, kesejahteraan dan kenyaman
Setiap orang dari berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan berhak atas pekerjaan dan mendapatkan  hidup  yang  layak.  Semua  orang  yang  dimaksud  juga  termasuk  penyandang  disabilitas yang ingin bekerja sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing. Menurut World Health Organization  (WHO),  Penyandang  disabilitas  mengacu  kepada  orang-orang  dengan  gangguan, keterbatasan aktivitas dan atau pembatasan partisipasi. Gangguan adalah permasalahan yang dihadapi oleh seseorang berkaitan dengan fungsi tubuhnya. Kemudian, keterbatasan aktivitas adalah keterbatasan dalam  melaksanakan  tugas  dan  tindakan,  sedangkan  keterbatasan  partisipasi  adalah  masalah  yang dialami oleh seseorang.
Pasal  27  ayat  (2)  UUD  1945  menyatakan  tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Hak  atas  pekerjaan  bukan  saja  hanya  untuk  masyarakat biasa,  namun  juga  diperuntukkan  bagi  masyarakat  penyandang  disabilitas.  Banyaknya  diskriminasi yang dirasakan oleh penyandang disabilitas membuat penyandang disabilitas sulit memiliki pekerjaan yang layak bagi kehidupannya. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama atas pekerjaan tanpa dipandang sebelah mata, dimana pada dasarnya penyandang disabilitas juga ingin diperlakukan sebagai individu yang setara dan mandiri, tanpa harus mengundang belas kasihan yang berlebihan. Hal ini  kembali  dipertegas  di  dalam  amandemen  UUD  1945  Pasal  28  ayat  (2)  tentang  ketenagakerjaan. Dengan demikian, tidak ada ruang untuk menutup peluang lapangan kerja bagi masyarakat penyandang disabilitas.
Pada tahun 1998, para delegasi negara-negara anggota ILO menghadiri Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference) yang membahas tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak dasar di tempat kerja. Prinsip dan hak ini adalah hak atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama serta penghapusan pekerjaan untuk anak, kerja paksa, dan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Jaminan atas prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja adalah memungkinkan masyarakat untuk menuntut adanya kesetaraan, dalam hal ini mereka juga menuntut untuk menggali potensi mereka secara maksimal sebagai manusia
Selain itu pada undang-undang nomor 13 tahun 2003 juga mengatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan maka seharusnya tidak ada lagi ruang untuk  perlakuan  diskriminasi  yang  terjadi  antara  pekerja  dengan  tidak  memandang  jenis  kelamin termasuk  pula  tidak  membeda-bedakan  para  penyandang  disbilitas.  Dalam  UU  No.  13  Tahun  2003 Tentang ketenagakerjaan dalam pasal 67 mengatur bahwa pengusaha yang memiliki pekerja disabilitas diwajibkan memberi perlindungan yang sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Dimulai dengan istilah pada tahun 1947, “orang yang cacat jasmani dan rohani” pada tahun  1954,  “Tuna”  pada  tahun  1974,  “Penyandang  Disabilitas”  pada  tahun  1992,  “Penyandang Disabilitas”  pada  tahun  1991  dan  2003,  dan  yang  terbaru  “anak-anak”.  berkebutuhan  khusus”  dan “penyandang disabilitas” pada tahun 2016Yang dimaksud dengan kesamaan hak adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada pekerja disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat termasuk dalam pekerjaan. Penyandang disabilitas tunduk pada hukum, dalam hal ini mereka juga berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
Dengan itu, pekerja penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan pekerja  tersebut.  Seperti  ketentuan  Pasal  5  UU  No  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  diatur tertulis bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan  sehingga  sudah  seharusnya  penyandang  disabilitas  mendapatkan  kesempatan  dalam  dunia kerja guna meraih penghidupan yang layak. Penyandang disabilitas harus diberi kesamaan kesempatan dengan  manusia  normal  lainnya.  Kesamaan  kesempatan  adalah  keadaan  yang  memberikan  peluang kepada  penyandang  disabilitas  untuk  mendapatkan  kesempatan  yang  sama  dalam  segala  aspek kehidupan dan penghidupan.
Jumlah  Penyandang  Disabilitas  di  Kota  Gorontalo  cukup  banyak  dimana  peneliti  melakukan wawancara pra penelitian di Dinas Sosial Kota  Gorontalo untuk mengetahui sebarapa banyak jumlah penyandang  disabilitas  di  kota  Gorontalo,  dimana  di  kota  sendiri  terdapat  613  Jiwa  penyandang disabilitas  baik  cacat  fisik  maupun  mental,  Menurut  Ibu  Herlina  selaku  Kabid  Rehabilitas  di  Dinas Sosial Kota Gorontalo telah diberikan bantuan berupa program berupa alat bantu kepada penyandang disbailitas dan Bantuan penyediaan permakanan, yang disalaurkan melalui yayasan.
Dinas Ketenagajerjaan, Koperasi dan UKM memiliki program untuk pencari kerja disabilitas tapi program tersebut masih berupa sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di kota Gorontalo untuk melakukan penyerapan tenaga kerja disabilitas, untuk program rekruitmen sendiri memang tidak ada di dinas tersebut selain daripada itu untuk hal hal seperti fasilitas dan aksebilitas untuk penyandang disabilitas juga diakui masih kurang memadai pada perushaan-perushaan di kota Gorontalo.
Bentuk perlindungan seperti penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri untuk keselamatan kerja menjadi hal yang sangat penting. Keselamatan Kerja adalah keselamatan yang  berhubungan  dengan  mesin,  pesawat  pengangkat,  alat  kerja,  bahan  dan  proses  pengolahannya, tempat  kerja  dan  lingkungannya  serta  cara-cara  melakukan  pekerjaan.  Di  dalam  undang-undang pemerintah sudah membuat regulasi mengenai keselamatan kerja.
Berdasarkan  dari  latar  belakang  penelitian  diatas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian lebih  lanjut  terkait  bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  disabilitas  berupa penyediaan fasilitas kerja pada perushaan di Kota Gorontalo.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  makalah  ini  adalah  metode  yuridis-empiris  dengan pendekatan fakta (the fact approach) dan pendekatan perundang-undangan (the statue approach) artinya suatu masalah akan dilihat dari keadaan nyata di wilayah penelitian dan dengan kajian terhadap yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada di lapangan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Pekerja Disablitas Pada Perusahaan di Kota Gorontalo
Dalam  melaksanakan  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  harus  diusahakan  adanya perlindungan dan perawatan yang layak bagi semua tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya sehari- hari, terutama dalam bidang keselamatan kerja serta menyangkut norma-norma perlindungan tenaga kerja.  Salah satu perlindungan tersebut yaitu penyediaan fasilitas khusus bagi pekerja disabilitas fisik harus  dipenuhi  guna  mengoptimalkan  kemampuan  dari  pekerja  tersebut.  Pekerja  disabilitas  dalam bekerja  pada  lingkungan  yang  tidak  menyediakan  fasilitas  kerja  secara  individu  sesuai  dengan kebutuhannya akan merasakan kesulitan dalam melakukan aktifitas pekerjaannya.
Praktek  ketenagakerjaan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  adanya  Hubungan  Perburuhan. Maknahubungan  kerja  ini  perlu  dijelaskan  secara  eksplisit  jika  mengacu  pada  rezim  hukum
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ketenagakerjaanyang  berlaku  saat  ini.  Yang  diatur  dalam  undang-undang  ketenagakerjaan  hanyalah HubunganKetenagakerjaan dan hubungan industrial. Hubungan kerja yang dimaksud adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja dengan unsur kerja, upah, dan perintah (UUNo.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  dalam  hal  ini  termasuk  didalamnya  kebutuhan- kebutahan dan aksesbilitas tenaga kerja disabilitas berdasarkan jenis kebutuhan fisiknya
Jenis  disabilitas  fisik  yang  diteliti  yaitu  tuna  daksa.  Tuna  daksa  dapat  diartikan  sebagai  suatu keadaan rusak atau tergangu, sebagai akibat ganguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan  oleh  pembawaan  sifat  lahir.4  Pada  orang  tuna  daksa  ini  terlihat  kelainan  bentuk  tubuh, anggota atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun syaraf-syarafnya.
Perlindungan buruh dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam  bidang  ketenagakerjaan  yang  mengharuskan  atau  memaksa  majikan  bertindak  seperti  dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat  diukur  secara  yuridis  saja,  tetapi  dari  sosiologis  dan  filosofis.  Pengusaha  atau  pemberi  kerja haruslah menyediakan fasilitas kerja yang sesuai dengan derajat kecacatan dari pekerja disabilitas fisik tersebut, sedangkan pekerja disabilitas adalah pekerja yang memiliki perbedaan/keterbatasan dengan orang  pada  umumnya  yang  berupa  keterbatasan  fisik  maupun  sistem  biologisnya  yang  dapat mengganggu dalam menghasilkan barang dan/atau jasa untuk kebutuhan masyarakat.
Hak  memperoleh  pekerjaan  adalah  hak  setiap  orang  yang  merupakan  perwujudan  hak  asasi manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya guna untuk melangsungkan kehidupannya secara layak. Pelaksanaan perlindungan pekerja disabilitas fisik juga berhubungan dengan Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  merumuskan  bahwa “kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang nyaman dan sehat”.
Alat bantu menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang  Penyandang  Disabilitas  adalah  benda  yang  berfungsi  membantu  kemandirian  Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari, sedangkan alat bantu kesehatan menurut Pasal 1 ayat (11)  yaitu  benda  yang  berfungsi  mengoptimalkan  fungsi  anggota  tubuh  Penyandang  Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
Penyediaan fasilitas fisik bagi pekerja disabilitas fisik diatur sebagaimana tertuang dalam Pasal 67  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  menyatakan “Pengusaha  yang  mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang  cacat  wajib  memberikan  perlindungan sesuai  dengan  jenis  dan  derajat  kecacatannya”,  dan  dilanjutkan  dalam  ayat  (2)  yang  menyatakan “Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Penjelasan atas Undang-Undang tersebut menjelaskan pada ayat (1)  bahwa  “perlindungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  ini  misalnya  penyediaan  aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya”. Dengan  demikian  pekerja  disabilitas  fisik  harus  mendapatkan  fasilitas  kerja  yang  layak  dan  sesuai dengan derajat kecacatannya. Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas  dalam  Pasal  31  menyatakan  “perusahaan  berkewajiban  memberikan  fasilitas  kerja  yang aksesibel  sesuai  dengan  kebutuhan  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas”.  Pada  Pasal  32  juga diterangkan bahwa “perusahaan menjamin perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja”
Dengan  demikian  sudah  seharusnya  para  pekerja  disabilitas  menerima  fasilitas  khusus  dari perusahaan  tempat  mereka  bekerja  sesuai  dengan  jenis  kecacatan  mereka.  Terkait  pelaksanaan perlindungan terhadap fasilitas kerja bagi pekerja disabilitas fisik pada beberapa kantor dan perushaan baik swasta,bumn dan Bumd serta kantor-kantor pemerintahan  disampaiakan oleh ibu Maryam Bokiu kepala bidang dinas Ketenagakerjaan Pelaksanaan perlindungan terhadap fasilitas kerja bagi pekerja disabilitas fisik pada kantor-kanor atau perushaan tersebut belum berjalan efektif dikarenakan belum disediakan atau diberikannya alat bantu berupa fasilitas fisik bagi pekerja disabilitas fisik sesuai dengan derajat  keterbatasannya.  Terdapat  banyak  kendala-kendala  yang  yang  dihadapi  oleh  kantor  dan perushaan   untuk memberikan fasilitas fisik bagi pekerja disabilitas yang ada. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh ibu maryam Bokiu adalah ketidaktahuan yang dimiliki oleh manajemen dan tidak masuknya anggaran pemberian fasilitas fisik bagi pekerja disabilitas untuk diberikan secara khusus.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Berdasarkan  penjelasan  dari  Ibu  Maryam,  pekerja  disabilitas  fisik  tersebut  belum  dipenuhi fasilitas  kerjanya  berupa  penyediaan  alat  bantu.  Para  pekerja  tersebut  masih  melakukan  aktifitas pekerjaan tanpa adanya bantuan penyediaan fasilitas fisik yang sesuai dengan kebutuhannya masing- masing.  Hal  ini  tentunya  bertentangan  dengan  Pasal  67  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003. Dijelaskan  di  dalam  Penjelasan  atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  pada  Pasal  67  bahwa “perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini misalnya penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya”. Hal tersebut juga didukung oleh Peraturan Daerah Provinsi Goronyalo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan  Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas  dalam  Pasal  31  yang  menyatakan  bahwa  “perusahaan berkewajiban  memberikan  fasilitas  kerja  yang  aksesibel  sesuai  dengan  kebutuhan  tenaga  kerja penyandang disabilitas”, dan Pasal 32 yang menyatakan bahwa “perusahaan menjamin perlindungan tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  melalui  penyediaan  fasilitas  kesehatan,  keselamatan  kerja  dan jaminan sosial tenaga kerja”.
Dalam Konvebsi ILO juga semakin ditegaskan bahwa Mewajibkan pemberi kerja memberikan aksesbilitas kepada penyandang disabilitas dan lingkungan yang inklusif.  Dalam Konvensi tentang hak- hak Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa negara menyediakan aksesbilitas kepada penyandang disabilitas  untuk  mendapatkan  informasi  sebanyak-banyaknya  dalam  hal  mendapatkan  pekerjaan. Selain itu, dalam Undang-Undang tentang Penyandang disabilitas juga dijelaskan bahwa Pemberi Kerja wajib  menyediakan  fasilitas  yang  mudah  diakses  oleh  pekerja  penyang  disabilitas.  Aksesbilitas merupakan kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.  Aksesbilitas  ini  harus  dipersiapkan  oleh  pemberi  kerja  meliputi  pada  saat  rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier. Menurut penulis, aksesbilitas diberikan pada saat sebelum bekerja, pada saat bekerja, dan selesai bekerja.
Saat  sebelum  bekerja,  aksesbilitas  diberikan  pada  saat  rekrutmen  dan  penerimaan.  Pada  saat proses  rekrutmen,  hal  yang  terpenting  adalah  menyiapkan  lokasi  seleksi  yang  inklusif  bagi  para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas tentunya mengingkinan kondisi yang nyaman pada saat melaksanakan  seleksi.  Selain  itu  tentunya  diperlukan  pendamping  pada  saat  pelaksanaan  seleksi. Sebagai contoh bagi penyandang disabilitas tunanetra, tentunya dibutuhkan pendampingan dalam hal pembacaan soal- soal. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh pemberi kerja pada saat proses seleksi berlangsung. Selain itu, hal yang terpenting adalah setiap penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dalam mengikuti proses rekrutmen tanpa membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya.
Selesai  tahapan  rekrutmen,  maka  tahapan  berikutnya  yaitu  penempatan  dan  pelatihan.  Dalam proses  penempatan,  pemberi  kerja  wajib  menenpatkan  penyandang  disabilitas  di  tempat  kerja  yang sesuai dengan kemampuannya. Dalam pelatihan kerjapun juga perlu diperhatikan agar tempat pelatihan untuk penyandang disabilitas merupakan tempat pelatihan yang mudah dijangkau dan inklusif sehingga memberikan  kemudahan  bagi  penyandang  disabilitas.  Mereka  juga  dilatih  berdasarkan  minat  dan kemampuan yang mereka miliki.

## Kendala  yang  dihadapi  dan  Upaya  yang  ditempuh  dalam  pelaksanaan  perlindungan  fasilitas kerja pada pekerja disabilitas di Kota Gorontalo
Penyediaan fasilitas fisik bagi pekerja disabilitas fisik diatur sebagaimana tertuang dalam Pasal 67  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  menyatakan “Pengusaha  yang  mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang  cacat  wajib  memberikan  perlindungan sesuai  dengan  jenis  dan  derajat  kecacatannya”,  dan  dilanjutkan  dalam  ayat  (2)  yang  menyatakan “Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Bagi para pekerja penyandang disabilitas akan merasa kesulitan jika tidak diberikan fasilitas oleh perusahaan sesuai dengan derajat kecacatannya. Fasilitas yang dapat diberikan perusahaan dapat berupa pemberian  alat  pelindung  diri,  alat  kerja  atau  sarana  jalan  khusus  bagi  para  pekerja  penyandang disabilitas tersebut, Sebagai faktor penghambat pelaksanaan serta permasalahan dalam pemberian alat bantu fasilitas fisik bagi pekerja disabilitas fisik pada Perushaan dan Kantor di Kota Gorontalo yaitu kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang terkait pemberian fasilitas kerja bagi pekerja disabilitas fisik, hal ini mengakibatkan mereka belum/tidak mengetahui pentingnya penyediaan alat bantu fasilitas fisik di tempat kerja sesuai dengan derajat kedisabilitasannya, serta kurangnya kesadaran pengusaha terhadap pentingnya penyediaan dan pemberian alat bantu fasilitas fisik bagi pekerja disabilitas fisik
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pada  perusahaan  mereka  demi  terciptanya  hasil  kerja  yang  maksimal  dari  pekerja  disabilitas  fisik tersebut, serta sarana dan prasarana pelatihan yang kurang memadai dalam melatih pekerja disabilitas fisik, sehingga banyak pekerja disabilitas fisik bekerja tidak pada posisi keahliannya secara maksimal.
Faktor  lainya  mengapa  terjadi  penghambatan  pelaksaaan  serta  permasalahan  pemberian  alat bantu fasilitas dan aksesbilitas untuk penyandang disblitas adalah tidak adanya Ketentuan pembentukan unit layanan disabilitas di daerah seperti yang sudah ada di kota-kota besar seperti jakarta jogyakarta dan surabaya, dimna unit layanan ini merupakan ketentuan yang baru dan tidak terdapat dalamUndang- Undang  tentang  Penyandang  Cacat.  Dalam  ketentuan  ini,  pembentukan  unit  layanan  disabilitas  di daerah  bertujuan  merencanakan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  atas  pekerjaan  penyandang disabilitas, memberikan informasi mengenai rekrutmen penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier, dan mendampingi pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas dan mendampingi penyandang disabilitas itu sendiri dalam mencari pekerjaan. Ketentuan  ini  mengamanatkan  adanya  peraturan  pelaksanaan  lebih  lanjut  dalam  bentuk  peraturan pemerintah. Sampai saat ini peraturan pemerintah yang dimaksud masih dalam proses di Kementerian Ketenagakerjaan.
Penyandang  disabilitas  sangat  rentan  mengalami  diskriminasi  di  tempat  kerja.  hal  ini  masih banyak  yang  beranggapan  bahwa  kemampuan  seorang  penyandang  disabilitas  masih  kurang  layak dibandingkan  dengan  pekerja  yang  bukan  penyandang  disabilitas.  Diskriminasi  yang  sering  terjadi adaah pemberian upah yang tidak sama antara pekerja penyandang disabilitas dengan pekerja yag bukan penyandang disabilitas dalam hal melakukan pekerjaan yang beban kerjanya dan tingkat kesulitannya sama. Hal ini tentunya dilarang karena pemberian upah juga memperhitungkan salah satunya adalah beban kerja yang diberikan kepada seorang pekerja. Jadi, hal yang terbaik adalah memberikan upah yang sama kepada seluruh karyawan yang mengerjakan suatu pekerjaan dengan beban kerja yang sama.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut,  Pelaksanaan perlindungan terhadap fasilitas kerja bagi pekerja disabilitas fisik Pada Kantor dan Perushaan yang ada di kota Gorontalo belum berjalan efektif dan para pekerja disabilitas fisik belum mendapatkan alat bantu berupa  fasilitas  fisik  dari  pihak  kanotr  terkait  yang  sesuai  dengan  derajat  kedisabilitasannya  dalam menunjang  aktifitas  pekerjaannya  sehari-hari.  Dimana  sebaiknya  memang  setiap  perushaan memberikan  fasilitas-fasilitas  dan  bantuan  aksesnbilitas  bagi  pekerja  disabilitas,  Selain  itu  Kendala yang dihadapi dan upaya yang ditempuh dalam pelaksanaan perlindungan fasilitas kerja bagi pekerja disabilitas fisik pada Kota Gorontalo yaitu kurangnya sosialisasi dari instansi pemerintah terkait dalam mensosialisasikan perundangan terkait, kurangnya kesadaran pengusaha dalam memberikan alat bantu fasilitas fisik sehingga tidak tercapainya hasil kerja yang maksimal dari pekerja disabilitas fisik tersebut, tidak adanya Ketentuan pembentukan unit layanan disabilitas di daerah seperti yang sudah ada di kota- kota besar seperti jakarta jogyakarta dan surabaya, dimna unit layanan ini merupakan ketentuan yang baru dan tidak terdapat dalamUndang-Undang tentang Penyandang Cacat.
Dalam  ketentuan  ini,  pembentukan  unit  layanan  disabilitas  di  daerah  bertujuan  merencanakan perlindungan  dan  pemenuhan  hak  atas  pekerjaan  penyandang  disabilitas,  memberikan  informasi mengenai  rekrutmen  penerimaan,  pelatihan  kerja,  penempatan  kerja,  keberlanjutan  kerja,  dan pengembangan karier, dan mendampingi pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas dan  mendampingi  penyandang  disabilitas  itu  sendiri  dalam  mencari  pekerjaan.  Ketentuan  ini mengamanatkan adanya peraturan pelaksanaan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah. Sampai saat ini peraturan pemerintah yang dimaksud masih dalam proses di Kementerian Ketenagakerjaan.

## REFERENSI
Abdul Latief & Tiyas Nur Haryani. (2017). Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan bagi Disabilitas. Spirit Publik, Vol. 12, No. 2.
Asyhadie, Hukum Perburuhan, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,2014 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013 Dr Wenny A Dungga dkk, Discourse On Regulation and I, plementatiton of Labor Supervision On Indonesiea, International Journal Of Environmental, Sustainability and Social Sciene Dr  Wenny  A  Dungga  Awad  Al-Khalaf,  Integration  Of  Labor  Law  In  Islamic  Law  and  Civil  law Citizenship In Indonesia, (Harmonization) Jurnal Pamator
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Edang Warsiki, dkk, 2003, Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak Dan Depresi Ibu Dari Anak-Anak Tuna Daksa , YPAC, Surabaya, h. 3 Elis Herlina dan Sri Santi, “Model Perjanjian Pada Kontrak kerja Jurnal h ukum Ius Quia lustum 23, no. 3 (2016)
Susiana, Susiana, and Wardah Wardah. "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di BUMN." Jurmal Law Reform 15, no. 2 (2019): 225-238
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum , Cet. IV, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Wiwiho Soedjono, 2000, Hukum Perjanjian Kerja , Bina Aksara, Jakarta, Yuni Ratnasari dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain, 2016, Jurnal Ilmiah Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan , Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h.
Zamroni Abdussamad dkk, Analysis of The Pattern Of Education For Persons with Disabilities In Law Number 20 Of 2003 Cocerning The Nations Eductaion System, Journal IJESSS