## PENDAHULUAN
Desa  Bunder  berada  di  wilayah  Kecamatan  Pademawu,  Kabupaten  Pamekasan.  Letak Kecamatan  Pademawu,  di bagian  utara  berbatasan  dengan  Kecamatan  Larangan  dan  di  bagian  barat berdampingan  dengan  Kecamatan  Tlanakan  dan  Kecamatan  Pamekasan,  dan  di  bagian  timur berdampingan  dengan  Kecamatan  Galis,  sedangkan  di  bagian  selatan  dibatasi  oleh  Selat  Madura. Adapun Desa Bunder dibatasi oleh beberapa desa sebagai kesatuan lingkup wilayah. Batas-batas Desa Bunder, sebelah Utara adalah Desa Dasok Kecamatan Pademawu, sebelah timur adalah Desa Capak Kecamatan Galis, sebelah selatan adalah Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu, dan sebelah barat adalah Desa Pademawu Barat Kec. Pademawu.
Luas  wilayah  Kecamatan  Pademawu  sebesar  7.219  Ha,  sekitar  62,26%  merupakan  lahan pertanian, dan 15,04% merupakan area pertambakan, sedangkan sisanya merupakan lahan permukiman, perdagangan, industri, dan sebagainya. Kecamatan Pademawu memiliki areal tambak garam paling luas di Kabupaten Pamekasan (Wahyurini, 2020). Secara demografis, Kecamatan Pademawu terbagi dalam 22.240  RT  (Rumah  Tangga)  dengan  penduduk  mencapai  83.200  jiwa  dengan  mata  pencaharian beragam seperti petani dan pekebun, hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan Pademawu memiliki tanah yang  sangat  subur  untuk  ditanami  berbagai  macam  tanaman.  Selain  itu,  penduduk  di  Kecamatan Pademawu juga ada yang berprofesi sebagai nelayan yang merupakan mata pencaharian turun temurun

## Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Merek Terhadap Pelaku Usaha Mikro Desa Bunder Pademawu Pamekasan
Uswatun Hasanah 1* , Djulaeka 1 , Eny Suastuti 1 ,
1 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya Telang No 02 Kamal Bangkalan Madura *E-mail : uswatun.hasanah@trunojoyo.ac.id
DOI: https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v9i1.16367 Article Submitted : December 18 th , 2022; Accepted : March 28 th , 2023

## Abstrak
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, diketahui pelaku usaha mikro di Desa Bunder,  Pademawu, Pamekasan, tidak memiliki izin berusaha. Padahal izin ini penting dalam rangka pembinaan usaha mikro. Apalagi sejak tahun 2021 ini terdapat aturan perizinan terbaru dikenal dengan istilah izin berbasis risiko sehingga perlu diberikan literasi tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan perizinan tersebut. Di samping itu, produk dari pelaku usaha mikro ini belum memiliki merek sebagaimana yang diatur UU Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Untuk  membantu  mengatasi  permasalahan  tersebut  maka  dilakukan  sosialisasi  terhadap  pelaku  usaha  mikro. Sosialisasi tersebut terkait perizinan berusaha berbasis risiko dan pendaftaran merek. Kegiatan sosialisasi perizinan dan merk pada tanggal 29 November 2021. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di Aula Desa Bunder dengan dihadiri oleh  sekitar  25  pelaku  usaha  mikro  serta  dihadiri  oleh  pegawai  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  kepala  dan perangkat desa, direktur dan pengurus BUMDes. Pada akhir kegiatan sosialisasi, dilakukan pendampingan terhadap pelaku  usaha  mikro  agar  pelaku  usaha  mikro  mampu  melakukan  pendaftaran  izin  sehingga  memperoleh  nomor induk berusaha (NIB) serta pelaku usaha mikro memperoleh bukti pendaftaran merek dari KemenkumHAM.
Kata Kunci : merek, nomor induk berusaha, sosialisasi, perizinan, hak kekayaan intelectual

## Abstract
Based on the previous research, it is known that the micro-enterprises in Bunder, Pademawu, Pamekasan, do not yet have a business license. Moreover, since 2021 there has been a new licensing regulation known as a risk-based permit, so it is necessary to provide literacy on norms, standards, procedures, and criteria in obtaining such permits. In addition, the products of this micro-enterprises do not yet have a trademark. To help overcome these problems, socialization was carried out to micro business actors. The socialization is related to risk-based business licensing and intellectual property rights-based product registration. This activity consists of identifying potentials and problems as well as licensing and trademark socialization activities. This socialization activity was carried out at the Bunder Village Hall, attended by about 25 micro-enterprises and attended by employees of the Cooperatives and Micro Business Office, Village Heads and Apparatus, as well as BUMDes Management. At the end of the socialization activity, assistance is provided to micro- enterprises so that they can register for a license to obtain a Business Identification Number and micro business actors obtain proof of trademark registration at the Ministry of Law and Human Rights.
Key Words : trademark; licensing number; socialization, intelectual property rights
dari nenek moyang masyarakat Kecamatan Pademawu.
Adapun jumlah penduduk Desa Bunder, terdiri dari 940 KK, dengan jumlah penduduk sebesar 2.837 jiwa (1.372 laki-laki dan 1.465 perempuan) (Umam, 2019).  Desa Bunder terbagi dalam 4 dusun yaitu Dusun Bunder Timur, Dusun Bunder Barat, Dusun Mondung Selatan, dan Dusun Mondung Utara. Jarak Pemerintahan Desa Bunder dengan Kantor Kecamatan Pamekasan Pademawu kurang lebih 0,5 km dan kurang 7 km untuk jarak ke pendopo Kabupaten Pamekasan (RPJMDes Bunder tahun 2016- 2021). Di  Kecamatan  Pademawu,  sentra  tambak  garam  terdapat  di  beberapa  desa  yakni  Pademawu Timur, Tanjung, Majungan, Pegagan, Badduri, Padelegan, dan Bunder (Aulia dan Jasila, 2019). Desa Bunder  memiliki  luas  areal  lahan  402,77  hektare  dengan  luas  areal  tambak  garam  mencapai  202,26 hektare. Berdasarkan potensi produksi garam tersebut maka desa ini mengembangkan eduwisata garam, yang  dikelola  oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Mutiara  Saghere.  Eduwisata  Garam  yang dibuka pada tanggal 4 April 2021, selain sebagai destinasi wisata, eduwisata garam juga dikembangkan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat tentang proses pengolahan garam rakyat secara tradisional dengan inovasinya dan wisata bahari lainnya.
Pada kawasan di sekitar Eduwisata Garam ini terdapat pelaku usaha mikro yang memproduksi dan melakukan penjualan segala aneka ragam makanan dan kebutuhan wisatawan khas desa Bunder. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaku usaha mikro makanan khas seperti aneka ragam keripik singkong, rengginang, dan minuman tradisional masyarakat desa Bunder, diketahui permasalahan yang dihadapi  pelaku  usaha  mikro  di  Bunder  ini  adalah  tidak  memiliki  izin  berusaha  dan  merek  yang disebabkan oleh ketidakpahaman tentang jenis-jenis izin dan cara mengajukan izin berusaha berbasis risiko  secara  elektronik.  Kurangnya  informasi  tentang  manfaat  dan  keuntungan  merek  yang berimplikasi terhadap kualitas produk dan harga yang kompetitif, diperkuat lagi minimnya pengetahuan tentang prosedur pendaftaran merek. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman ini menjadi penyebab pelaku usaha  mikro  tidak  memiliki  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  dan  merek  terdaftar,  selain  juga  gagap teknologi  (gaptek),  yang  dalam  perkembangannya,  pelaku  usaha  mikro  juga  menghadapi  banyak masalah yang sampai saat ini perlu perhatian serius untuk mengatasinya (Kusmanto, 2019).
Secara normatif, legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga badan usaha tersebut dilindungi (Fitriani, 2017). Legalitas usaha juga merupakan bentuk perlindungan  hukum  untuk  menjamin  legalitas  keberlangsungan  usaha  UMKM  (Indrawati  & Rachmawati, 2021). Dengan melakukan pendaftaran perizinan, pelaku usaha mikro akan memperoleh NIB yang berfungsi sebagai legalitas perizinan tunggal yang berlaku untuk perizinan usaha, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan sertifikat jaminan produk halal  serta dengan  dimilikinya merek maka dapat memberikan peningkatan mutu barang dan harga. Berdasarkan informasi tersebut, dalam rangka membantu  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pelaku  usaha  mikro  tersebut  maka  dilakukan  kegiatan sosialisasi  mengenai  perizinan  dan  merek.  Ketidaktahuan  dan  keengganan  untuk  memiliki  NIB  dan merek membawa implikasi bagi pelaku usaha mikro dalam mengakses permodalan dan pengembangan usaha.
Tujuan  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat  melalui  sosialisasi  adalah  memberikan pemahaman  tentang  persyaratan  pengajuan  pendaftaran  izin  usaha  dan  pendaftaran  merek  serta memberikan pembekalan mekanisme pengajuan pendaftaran izin usaha dan pendaftaran merek. Selain itu, dengan sosialisasi ini diharapkan mendorong pelaku usaha mikro aneka makanan keripik singkong dan rengginang serta minuman tradisional untuk semakin dapat meningkatkan akses  pembinaan  dan pemberdayaan dari pemerintah (Herispon & Hendrayani, 2021), juga dapat mengakses pembiayaan dan permodalan, baik dari lembaga keuangan  bank maupun  lembaga keuangan non bank.

## METODE
Sosialisasi  adalah  metode  yang  dapat  dilakukan  untuk  menyadarkan  sasaran,  karena  melalui sosialisasi, sasaran  akan  belajar  mengetahui  dan  memahami  tingkah  laku  pekerti  apakah  yang  harus dilakukan dan yang harus tidak dilakukan (Anwar, 2018). Kegiatan Sosialisasi ini merupakan tahapan lanjutan  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tim  Pelaksana  sehingga  diketahui  karakteristik  dan permasalahan pelaku usaha mikro di desa Bunder. Penelitiannya dilakukan bulan Mei-Oktober 2021. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam waktu satu hari yaitu pada tanggal 29 November 2021.
Mitra  dari  kegiatan  PPM  ini  adalah  para  pelaku  usaha  mikro  yang  bergerak  di  bidang  aneka makanan keriping singkong, rengginang, dan minuman tradisional desa Bunder. Adapun peserta yang hadir sebanyak 25 orang pelaku usaha mikro. Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh pegawai Dinas
Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kabupaten  Pamekasan,  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  Bunder,  serta Direktur dan Manajemen Bumdes Mutiara Saghere.
Materi/bahan sosialisasi adalah aspek hukum perizinan dan aspek hukum merek. Materi tentang aspek hukum perizinan, disampaikan oleh Uswatun Hasanah, kemudian materi tentang dokumen yang harus disiapkan dalam pendaftaran izin usaha berbasis risiko disampaikan oleh Eny Suastuti, dan materi tentang aspek hukum pendaftaran merek disampaikan oleh Djulaeka. Sedangkan alat yang digunakan adalah LCD, Laptop, Jaringan Internet, formulir dan dokumen pendaftaran sebagai alat sosialisasi untuk memudahkan pemahaman bagi pelaku usaha mikro tentang mekanisme pendaftaran perizinan berbasis risiko dan pendaftaran merek.
Setelah sosialisasi dilaksanakan, ketua tim pengabdian menutup program dan dilanjutkan dengan kegiatan pasca sosialisasi yakni melakukan pendampingan yang bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pamekasan terhadap pelaku usaha mikro dalam melakukan pendaftaran izin usaha berbasis risiko dan pendaftaran merek sebagai soluasi atau out put dari kegiatan sosialisasi ini. Pasca melakukan pendaftaran perizinan berusaha dan pendaftaran merek, para pelaku usaha mikro akan terpantau perkembangannya dan masuk menjadi usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro  Kabupaten  Pamekasan  sehingga  kendala  akses  permodalan  dan  kendala  lain  sebagai permasalahan yang dihadapi pelaku usaha mikro mendapatkan solusinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ragam Pelaku Usaha Mikro Berdasarkan Wilayah Dusun
Berdasarkan penelitian sebelumnya, Desa Bunder memiliki banyak usaha yang termasuk kategori usaha mikro dengan mayoritas industri skala rumahan. Berikut ini ragam usaha mikro yang ada di Desa Bunder berdasarkan sebaran dusun.
Tabel. 1 Jenis Usaha Mikro di Desa Bunder
No Dusun Jenis Usaha Mikro 1. 2. 3. 4. Mondung Utara Mondung Selatan Bunder Barat Bunder Timur keripik rengginang lorjuk aneka kue kerupuk keriting, tahu bakso jamu,  sinom,  keripik  talas,
keripik singkong, keripik jagung

## Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Perizinan Berbasis Risiko
Pada acara pembukaan ada pengantar yang diberikan oleh kepala desa Bunder yang memberikan apresiasi  atas  kegiatan  sosialisasi  ini  karena  dapat  memberikan  dorongan  kemampuan  pelaku  usaha mikro  dalam  berdaya  saing  dan  menstimulasi  dorongan  untuk  lebih  maju  dalam  berusaha.  Kegiatan sosialisasi  ini  dilaksanakan  dalam  waktu  satu  hari  dengan  menghadirkan  3  (tiga)  narasumber  yang memiliki kompetensi dalam perihal perizinan dan merek. Materi pertama yang disampaikan mengenai Perizinan, Mengingat Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti legalitas itu penting bagi pelaku usaha mikro karena hanya pihak yang berwenang yang mengeluarkan dokumen tersebut serta sebagai bukti bahwa  seseorang  itu  diperbolehkan  untuk  melakukan  usaha  ataupun  diperbolehkannya  badan  usaha untuk melakukan kegiatannya.
Bagi pelaku usaha mikro, dengan dimilikinya izin usaha maka akan mendapat perlindungan dan kepastian  dalam  berusaha  dan  mendapatkan  keamanan  dan  upaya  peningkatan  pemberdayaan kewirausahaannya (Anggraeni, 2021), seperti hak untuk  memperoleh pendampingan sehingga pelaku usaha  mikro  mampu  untuk  mengembangkan    dan  memajukan  usahanya.    Begitu  pula  terkait  dengan program pemberdayaan yang dicanangkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan dimilikinya NIB menjadi tersedia data usaha mikro yang akan menjadi dasar dan target pemberdayaan terhadap usaha mikro  tersebut.  Demikian  pula  terkait  dengan  akses  pembiayaan,  dengan  dipunyainya  NIB  maka semakin lebar terbuka peluang bagi usaha mikro dalam mengakses pembiayaan, baik yang disediakan oleh  lembaga  perbankan  maupun  lembaga  keuangan  lainnya. Jadi,  NIB  itu  penting,  selain  sebagai legalitas,  juga  sebagai  bukti  patuh  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta  bagi pelaku  usaha  akan  mendapatkan  haknya  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum,  saat  yang bersangkutan  mendapatkan  masalah  khususnya  masalah  hukum  terkait  dengan  kegiatan  usahanya.
Dengan demikian legalitas itu penting, bukan hanya terkait dengan aktivitas usaha juga ketika usaha mikro  memerlukan  bantuan  berupa  modal,  namun  jangan  lupa  bahwa  legalitas  juga  penting  sebagai syarat  mengajukan  permodalan  hukum  yang  akan  memberikan  perlindungan  terhadap  pelaku  usaha manakala menghadapi masalah. Dengan demikian, legalitas diperlukan dalam rangka bantuan modal, namun  jangan  lupa  bahwa  legalitas  juga  sebagai  syarat  mengajukan  permodalan  (Ifrani  dan  Safitri, 2020).
Pengajuan  permohonan  perizinan  baik  untuk  kegiatan  usaha  berskala  mikro,  kecil,  serta menengah, sejak tahun 2014 telah dilaksanakan melalui Online Single Submission (yang disingkat OSS). yakni  sistem  perizinan  untuk  berusaha  yang  dilakukan  secara  terintegrasi  melalui  elektronik,  yang setelah  mendaftar,  pelaku  usaha  akan  diberi  bukti  pendaftaran  berupa  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB) (Faisal et  al .,  2021).  Saat  ini,  NIB  bagi  pelaku  usaha  mikro  yang  memiliki  risiko  rendah,  berfungsi sebagai legalitas atau perizinan tunggal, dalam arti bahwa NIB tersebut sebagai dasar/pengganti semua jenis perizinan untuk berusaha yang dilakukan secara terintegrasi melalui elektronik. Saat ini, NIB bagi pelaku  usaha  mikro  yang  memiliki  risiko  rendah  berfungsi  sebagai  legalitas  atau  perizinan  tunggal, dalam  arti  bahwa  NIB  tersebut  sebagai  dasar/pengganti  semua  jenis  perizinan  khususnya  bagi  usaha mikro risiko rendah. Berbagai jenis perizinan usaha itu tercakup perizinan untuk usaha, SNI, serta SJPH (sertifikat  jaminan  produk  halal  (Hasanah et  al., 2021).  Selain  itu,  para  pelaku  usaha  mikro  sebagai peserta sosialisasi juga mendapatkan pengenalan mengenai persyaratan pengajuan pendaftaran perizinan usaha (NIB) serta mendapatkan pembekalan mekanisme pengajuan pendaftaran NIB.

## Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Perijinan

## Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Merk
Produk  yang  ditawarkan  itu  perlu  identifikasi,  begitu  pula  dengan  perusahaan.  Bahwa  untuk memudahkan identifikasi diperlukan gambar atau nama dan itu yang disebut (Khoironi, 2013). Melalui merek,  maka  asal-usul  produk  baik  produk  barang  dan/atau  jasa  dapat  dibedakan  spesifikasinya.  Di samping  itu,  adanya  merek  tersebut  yang  menjadikan  produk  dan  jasa  itu  memiliki  spesifikasi  dan karakteristik tertentu bisa membawa implikasi pada meningkatnya nilai maupun harga produk tersebut. Bahkan  terkadang  harga  produk  tersebut  lebih  tinggi  daripada  perusahaannya  (Semaun,  2016). Perwujudan merek itu bermacam-macam, ada yang berupa gambar, kata, atau nama. Bahkan ada yang berbentuk logo, atau simbol, bisa juga berwujud desain, atau warna atau dapat juga  kombinasi dari dua atau  lebih  unsur-unsur  ini.  Yang  terpenting  menjadikan  produk  dan/atau  jasa  itu  mempunyai  ciri pembeda sehingga mempunyai spesifikasi nilai atau kualitas suatu produk, baik yang berbentuk barang dan/atau jasa (Latukau et al., 2021). Berbicara mengenai daya pembeda maka merek harus memiliki tanda.  Tanda  dianggap  tidak  memiliki  ciri  spesifikasi  atau  ciri  pembeda  apabila  tanda  itu  sangat sederhana sekali sebagaimana tanda seperti satu tanda titik atau juga satu tanda garis, ataupun tanda yang sangat rumit sehingga tanda tersebut menjadi tidak jelas. Dengan perkataan lain, tanda yang terlalu sederhana ataupun tanda yang terlalu rumit adalah tanda yang tidak memiliki ciri spesifikasi atau ciri pembeda  (Wijayanti & Wauran, 2021).
Dengan  demikian,  terdapat  jenis-jenis  merek,  antara  lain:  merek  kata,  merek  judul,  merek lukisan, merek bentuk, merek bunyi-bunyian (Sari, 2014). Jadi, masyarakat tidak jarang mengkaitkan kualitas atau reputasi barang dan/atau jasa itu terhadap merek tertentu. Merek menjamin kualitas atau
nilai atau mutu produk baik berupa barang dan/atau jasa dan ini sangat penting bukan hanya bagi pihak yang  memiliki  merek  (produsen),  namun,  adanya  merek  itu  juga  dapat  melindungi  dan  menjamin konsumen atas kualitas /mutu produk barang dan/atau jasa tersebut (Gulton, 2018). Sebagai identitas barang  dan  jasa,  maka  penting  bagi  pihak  yang  mempunyai  merek  tersebut  untuk  melakukan pendaftaran mereknya sehingga memperoleh perlindungan, khususnya apabila suatu saat ada pihak lain yang  tidak  bertanggung  jawab  melakukan  peniruan  atau  pemalsuan  mereknya  (Yulia,  2015).  Merek juga  memberikan  jaminan  atas    produk  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  oleh  pelaku  usaha (Djulaeka,  2021).  Dengan  demikian,  pelaku  usaha  mikro  yang  mendaftarkan  mereknya,  maka  akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum sekaligus rasa aman.
Dalam pengajuan pendaftaran merek, yang bersangkutan harus memiliki itikad baik. Dalam arti bahwa pihak yang mendaftarkan merek itu harus jujur bahwa mereknya itu adalah bukan merek pihak lain. Tidak boleh ada niat untuk meniru atau mendompleng, menjiplak, ataupun membonceng merek pihak lain untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri dengan merugikan pihak lain. Jadi disebut pihak pemohon  beritikad  baik  adalah  pemohon  yang  mengajukan  pendaftaran  mereknya  itu  memang  itu mereknya  sendiri  dan tidak  merugikan  pihak  lain,  apalagi  dengan  cara  rmenyesatkan  dan  mengecoh konsumen yang berakibat menjadikan timbulnya persaingan usaha tidak sehat dengan pelaku usaha lain (Mardianto,  2010).  Dengan  demikian,  pendaftaran  merek  itu  harus    dilakukan  dengan  itikad  baik. Apalagi penggunaan merek ini terkait dengan persaingan  usaha dan bisnis serta reputasi bagi pihak yang memiliki merek sehingga itikad baik ini sangat penting dalam hukum merek.
Di  samping  itu,  prinsip  yang  digunakan  dalam  peraturan    perundang-undangan  merek  di Indonesia  adalah  prinsip first-to-file .  Prinsip  ini  menekankan  bahwa    prinsip  yang  dianut  dalam pendaftaran merek bahwa terhadap pendaftar pertama yang akan diberikan  atau yang memperoleh hak atas merek tersebut (Karina & Njatrijanni, 2019). Sedangkan sistem pendaftaran merek Indonesia pada UU terbaru adalah menggunakan sistem konstitutif.
Mengenai prosedur pendaftaran, permohonan pendaftaran merek bisa menggunakan cara biasa maupun dengan menggunakan hak prioritas. Penggunaan hak prioritas itu baru bisa diajukan melalui permohoan dan itupun dapat dilakukan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama. Untuk dapat melakukan pendaftaran merek bagi pelaku usaha mikro terlebih dahulu yang bersangkutan harus terdaftar sebagai usaha mikro di Dinas Koperasi dan Usaha mikro setempat, kemudian baru mengisi form pendaftaran dan surat pernyataan kepemilikan yang dapat diunduh dari www.dgip.go.id . Pendaftaran dapat dilakukan secara manual dan online , dan bisa  langsung  ke  Ditjen  HKI  KemenkumHAM  RI  di  Jakarta,  atau  di  Kantor  Wilayah  Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil DephumHAM).
Beberapa penyempurnaan dalam UUMIG 2016 adalah disederhanakannya prosedur dan proses dalam  mendaftarkan  merek,  yakni  pemohon  dapat  mengisi  formulir  yang  berisi  data  terkait  nama pemohon dan produknya, kemudian contoh atau label merek yang didaftarkan juga dilampirkan, serta pembayaran biaya pendaftaran. Dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek, terlebih dahulu harus dilengkapi semua persyaratan yang ada dalam berkas permohonan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku, sehingga berkas tersebut dapat diterima Kanwil Hukum dan HAM dan dalam kurun durasi 3 (tiga) hari, Kanwil Hukum dan HAM akan meneruskan berkas permohonan pendaftaran mrek  tersebut  ke  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  Ditjen  KI).  Selanjutnya,  pemeriksaan formalitas akan dilakukan kurang lebih selama 1 (satu) bulan, kemudian Ditjen HKI akan melakukan pmeriksaan  substansif  dalam  waktu  9  (sembilan)  bulan.  Apabila  permohonan  pendaftaran  merek  itu disetujui atau diterima, maka Ditjen KI akan melakukan pengumuman bahwa permohonan pendaftaran merek  tersebut  diterima  yakni  dalam  waktu  selambat-lambatnya  10  (sepuluh)  hari  dari  tanggal persetujuan permohonan pendaftaran merek tersebut.
Pengumuman tersebut diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan tujuan memberikan kesempatan  pihak  lain  yang  terkait  dengan  pengumuman  tersebut  untuk  melakukan  pengajuan keberatan  atas  disetujuinya  permohonan  pendaftaran  merek  tersebut.  Jika  sampai  batas  waktu  yang telah  ditentukan,  ternyata  tidak  ada  pihak  ketiga  atau  pihak  lain  yang  mengajukan  keberatan  atas pengumuman tersebut maka dalam  masa paling lama 30 (tiga puluh hari) dari tanggal pengumuman tersebut berakhir, maka sertifikat merek tersebut diberikan kepada pihak yang bersangkutan oleh Ditjen KI.

## KESIMPULAN
Setelah diberikan sosialisasi agar diperoleh pemahaman terkait pendaftaran perizinan dan merek maka  rangkaian  selanjutnya  adalah  memberikan  motivasi  agar  pelaku  usaha  mikro  mendaftarkan perizinan  usahanya  sehingga  memperoleh  NIB.  Untuk  itu,  dalam  kegiatan  pengabdian  ini  dilakukan pemberian  pendampingan  serta  pemberian  bimbingan  teknis  pendaftaran  yang  dalam  hal  ini  Dinas Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kabupaten  Pamekasan  turut  memberikan  bantuan  tenaga  teknis  dalam melakukan pendaftaran khususnya pendaftaran perizinan berusaha berbasis risiko. Selanjutnya, sebagai tahapan akhir maka dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan sejak awal proses hingga tahap  pendampingan.  Peserta  sosialisasi  mengumpulkan  berkas-berkas  persyaratan  pendaftaran  agar pelaku usaha mikro selain mendapatkan p emahaman sekaligus melakukan praktik pendaftaran sehingga memiliki bukti pendaftaran perizinan berbasis risiko berupa NIB. Selain itu, pelaku usaha mikro juga mengumpulkan  berkas  persyaratan  pendaftaran  merek.      Pendampingan  kepada  peserta  sosialisasi dilakukan hingga sampai dengan terbitnya NIB.  Sedangkan evaluasi, dilakukan secara kontinyu atau terus-menerus  sejak  awal  kegiatan  hingga  berakhirnya  kegiatan  dan  semuanya  dilakukan  secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  R.  (2021). Pentingnya  legalitas  Usaha  Bagi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah. Eksaminasi: Jurnal Hukum. Universitas Muhammadiyah Purworejo.Vol 1 No.1.
Anwar, (2018). Paradigma Sosialisasi dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak . Jurnal Al-Maiyyah. Vol 11 No 1.
Aulia, B.U & Jasilah, N. (2019). Faktor Pengembangan Kawasan Pegaraman (Studi Kasus : Kawasan Pegaraman Kabupaten Pamekasan ). Jurnal Penataan Ruang. Vol. 14 No. 1
Djulaeka.  (2021). Hak Kekayaan Intelektual : Teori dan Prinsip-prinsip Umum. Malang: Setara Press. Faisal,  M.A et  al.  ( 2021). Kedudukan  Permenkumham  Nomor  17  Tahun  2018  Dalam  Menjamin Kepastian  Berusaha  Persekutuan  Komanditer .  Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan. Vol. 6. No 2.
Fitriani. R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 12. No1.
Gultom.  M.H.  (2018). Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Merek  Terdaftar  Terhadap Pelanggaran Merek. Jurnal Warta. Edisi  56
Hasanah. U., Arsyadmunir, A., Hardinanto, A. (2021). Strategi Pemerintah Daerah di Madura dalam Pembanguan  Kelembagaan  Kepariwisataan  Melalui  Perlindungan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM ) Sektor Pariwisata . Surabaya : Scopindo Media Pustaka
Herispon  &  Hendrayani.  (2021). Kontribusi  dan  Eksistensi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  di Indonesia . Jurnal Daya Saing. Vol. 7. No. 1
Ifrani & Safitri, N. 2020. Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Melakukan Pencemaran Lingkungan. Al’Adl. Vol XII No. 2.
Indrawati, S & Rachmawati, A.F. (2021). Edukasi kepada Masyarakat tentang Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum UMKM . Jurnal Dedikasi Hukum. Vol. 1. No. 3)
Karina, R.M.P & Njatrijani, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang . Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 1. No 2.
Khoironi, I.A. (2013). Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll. Unnes Law Journal. Vol. 2 No. 2
Kusmanto, H & Warjio. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial.  Vol. 11 No. 2
Latukau, N.S., Berlianty, T.L & Hamif, M.A. (2021). Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala di
Negeri Morella Kecamatan Leihitu. Tatohi. Jurnal Ilmu Hukum Vol 1. No 5
Mardianto, A. (2010). Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10. No. 1.
Radjab,  A.I.M.  (2015). Buku  Ajar  Hukum  Perizinan .  Bandung  :  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran.
Semaun,  S.  (2016). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Perdagangan  Barang  dan  Jasa. Jurnal Hukum Diktum. Vol.14. No. 1
Suhayati, M. (2016). Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Jurnal Negara Hukum. Vol. 7 No. 2.
Sutedi, A. (2015). Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik . Jakarta: Sinar Grafika
Umam, F. (2019). Pemurnian Garam dengan Metode Rekristalisasi di Desa Bunder Pamekasan untuk Mencapai SNI Garam Dapur . Jurnal Ilmiah Pangabdhi. Vol. 5 No. 1
Wahyurini,  E.T  &  Hamidah,  E.  (2020). Pengembangan  Ekonomi  Desa  Melalaui  Kampung  Garam (Studi  kasus  Desa  Bunder  Kecamatan  Pademawu  Kabupaten  Pamekasan  Madura. Jurnal Agrinika. Vol. 4 No.2.
Widayanto,  M.T.  (2020). Sosialisasi  Pentingnya  Legalitas  Usaha  dan  Penjualan  Online  Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah . Jurnal Abdimas Bina Bangsa (JABB). Vol. 01. No. 02
Wijayanti, A.W & Wauran, I. (2021). Merek Tiga Dimensi Dalam Hukum Merek Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum.Vol. 6. No. 1
Yulia, A. (2015). Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dalam Perdagangan Berdasarkan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Jurnal Galuh Justisi.Vol 3 No. 2