## Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam

## Safrin Salam
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton Email: salamsafrin2@gmail.com

## Abstract
Marriage  is  an  outward  act  of  two  human  beings  who  want  to  form  a  good  family(sakinah, mawaddah  and  warahmah).  Marriage  as  a  legal  event  is  contained  in  Law  no.  1  of  1974  on  the Marriage and Compilation of Islamic Laws which clearly govern the conditions of marriage which must  be  fulfilled  by  the  bride  and  groom.  The  purpose  of  this  study  is  to  know  and  analyze  the reasons  for  Petitioner's  Dispensation  Application  by  the  Petitioner  Viewed  from  State  Law, Customary Law and Islamic Law and to know and analyze and to know the consideration of the Law  of  Petitioner  Dispensation  Application.  This  study  uses  normative  juridical  research, prioritizing secondary data in the form of primary legal materials derived from legislation related to the study discussed, and using library materials relevant to this study. The result of the research shows that the reasons for the marriage dispensation application filed by the applicant's parent are 2  (two)  that  is  not  old  enough  and  the  bride  has  been  pregnant.  While  the  legal  basis  for  the granting of a marriage dispensation application by the judges of the baubau religious court is based on  juridical  considerations  and  psychological  considerations.  The  suggestion  of  this  paper  is marriage  of  minors  through  the  process  of  marriage  dispensation  according  to  the  perspective  of Law  no.  1  Year  1974  on  marriage,  Compilation  of  Islamic  Law  and  Customary  Law  need  to establish basic criteria and restriction of marriage dispensation by minors.
Keywords: Dispensation; Underage Marriage; Customary Law; Islamic Law; State Law

## Absrak
Perkawinan  merupakan  perbuatan  lahiriah  dua  insan  manusia  yang  ingin  membentuk  keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Perkawinan sebagai peristiwa hukum dimuatdalam Undang- Undang  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  mengatur secara  jelas  syarat-syarat  perkawinan  yang  harus  dipenuhi  oleh  mempelai  laki-laki  maupun perempuan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Alasan Permohonan  Dispensasi  Kawin  oleh  Pemohon  Ditinjau  Dari  Hukum  Negara,  Hukum  Adat  dan Hukum  Islam  serta  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  serta  untuk  mengetahui  pertimbangan Hukum  Pengabulan  Permohonan  Dispensasi  Kawin.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian yuridis  normatif,  dengan  mengutamakan  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer  yang

## Volume 1 No. 1, Juli 2017
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at : http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index
bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan  berkaitan  dengan  kajian  yang  dibahas,  serta mengunakan  bahan  kepustakaan  yang  relevan  dengan  kajian  ini.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa alasan-alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua pemohon ada 2 (dua) yakni belum cukup umur dan mempelai wanita telah hamil. Sedangkan dasar pertimbangan hukum dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh majelis hakim pengadilan agama baubau adalah didasarkan atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan psikologis. Saran dari tulisan ini adalah  perkawinan  anak  dibawah  umur  melalui  proses  dispensasi  kawin  menurut  perspektif  UU No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Hukum  Adat  perlu menetapkan kriterium dasar dan pembatasan dispensasi kawin oleh anak dibawah umur.
Kata  Kunci: Dispensasi;  Perkawinan  dibawah  Umur;  Hukum  Adat;  Hukum  Islam;  Hukum Negara

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  prinsip  suatu  perkawinan  bertujuan  untuk  menciptakan  dan mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah,  mawaddah , warahmah serta membentuk generasi yang bermanfaat untuk masa depan dan menjaga pandangan masyarakat serta menghindari dari kerusakan seksual akibat pergaulan yang telah sangat bebas saat ini. Perkawinan bukan sekedar bertujuan untuk memenuhi hawa nafsu. 1
Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  diharapkan seluruh  warga  Negara  Indonesia  dapat  melakukan  pernikahan  dengan  mengacu pada  Undang-Undang  tersebut,  serta  Kompilasi  Hukum  Islam(KHI)  juga mempunyai  tujuan  yang  sama  mengenai  arti  dari  perkawinan  itu  sendiri  yakni bahwa  pernikahan  mempunyai  tujuan  yang  mulia  dalam  melestarikan  dan menjaga keseimbangan hidup dalam suatu mahligai rumah tangga yang baik.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  perkawinan  tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) mengatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 dapat  meminta dispensasi  kawin  ke  Pengadilan  Agama  setempat.  Dispensasi  kawin  merupakan dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
Jika kedua calon suami-isteri tersebut sama beragama Islam, maka keduanya dapat  mengajukan  permohonan  bahkan  boleh  sekaligus  hanya  dalam  surat
1 Hilman  Hadikusuma , Bahasa Hukum Indonesia. Cetakan  ke  empat,  (Bandung:  PT.  Alumni, 2010),hlm. 88.
permohonan,  untuk  mendapatkan  dispensasi  kawin  ke  pengadilan  agama.  Jika calon  suami-isteri  misalnya  non-Islamdan  calon  suami  Islam,  maka  calon  isteri mengajukan  permohnannya  ke  Pengadilan  Negeri,  sedangkan  calon  suami  ke Pengadilan Agama, tidak peduli agama apapun orang tua mereka.
Di  Indonesia,  batas  usia  perkawinan  yang  ditetapkan  adalah  19  tahun  bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Hanya saja, batasan ini dapat disimpangi dengan mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Tidak adanya kriteria  atau  indikator  standar  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  membuka peluang  bagi  majelis  hakim  untuk  memberikan  putusan  berdasarkan  inisiatifnya sendiri,  yang  cenderung  mengacu  pada  teks-teks  fikih.  Implikasinya,  sebagian besar permohonan dispensasi selalu dikabulkan, sehingga sebagai faktor penyebab perkawinan  di  bawah  umur. 2 Dalam  Islam,  memang  tidak  pernah  secara  spesifik membahas tentang usia perkawinan. Al-Qur’an hanya menetapkan dengan tanda- tanda dan isyarat terserah kepada kaum muslimin untuk menetunkan batas umur yang  ideal,  yang  sesuai  dengan  syarat  dan  tanda-tanda  yang  telah  ditentukan, serta  disesuaikan  dengan  dimana  hukum  itu  akan  diundangkan.  Demikian  juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan. “Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak  wanita  sudah haid (datang  bulan),  buah dada  sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuhdan sudah mengeluarkan mani atau sudah mempunyai nafsu seks. 3
Adanya  pengaturan  ini,  secara  otomatis  dapat  memberikan  peluang  bagi masyarakat  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan  dibawah  umur. Permasalahan  ini  terjadi  karena  berbagai  latar  belakang  yang  menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut. Ada kalangan yang memang mengharapkan atau menginginkan  untuk  melakukan  perkawinan  di  usia  muda  dan  ada  yang melakukan  perkawinan  itu  harus  dilakukan  sebelum  seseorang  mencapai  umur yang  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  undang-undang  Nomor.  1 tahun  1974  tentang  perkawinan  dengan  pertimbangan  apabila  perkawinan tersebut  tidak  dilakukan,  maka  akan  menimbulkan  akibat  yang  negatif  atau merugikan baik kedua belah pihak atau bagi orang lain yang bersangkutan dalam
2 Ramadhita, Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan . Artikel dalam “de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum”, Volumen 6 Nomor 1 Tahun 2014,hlm. 59
3 Dwi Idayanti, Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama KotaAmbogu) , Artikel dalam “Jurnal Lex Privatum”, Vol. 11 No. 2 Tahun 2014,hlm. 7
hal untuk menjaga nama baik. Memang perkawinan itu harus segera dilaksanakan dengan berbagai alasan seperti mempelai wanita telah hamil duluan, atau pria dan wanita  telah  sering  bersama-sama  (berpacaran).  Oleh  sebab  itu,  apabila perkawinantidak  segera  dilaksanakan  maka  kedua  belah  pihak  tidak  bisa memperoleh keturunan dari perkawinan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya  perlu  mendapatkan  dukungan  atau  dispensasi  dari  berbagai pihak termasuk pengadilan agama.
Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon (orang tua anak) yang  umurnya  belum  mencapai  batas  minimal  diperbolehkan  melangsungkan perkawinan,  yang  nyata-nyata  anak  tersebut  masih  dibawah  umur.  Dalam perkembangannya,  Permohonan  dispensasi  kawin  oleh  orang  tua  ke  Pengadilan Agama di Baubau dinilai hanya untuk menutupi kesalahan pergaulan anak yang kemudian  solusinya  adalah  “menikah”,  dari  beberapa  kasus  yang  dijumpai  di Pengadilan Agama Baubau permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua anak  yang  rata-rata  telah  menyetujui  anaknya  menikah  meskipun  dari  sisi ekonomi dan biologis kondisi anak tersebut belum dikatakan memenuhi dari sisi syariat  Islammaupun  hukum  adat.  Pembolehan  pernikahan  anak  melalui  upaya “dispensasi kawin” menurut hukum Negara merupakan sebuah terobosan hukum untuk  memberikan  status  hukum  yang  jelas  kepada  anak.  Kebolehan  tersebut diatur dalam  beberapa  syarat tertentu, hal yang  sama juga diatur dalam Hukum Islam khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, lain hal dengan Hukum Adat, pengaturan tentang perkawinan hanya terkait dengan aturan-aturan hukum  adat  yakni  mengenai  bentuk-bentuk  perkawinan,  cara-cara  pelamaran, upacara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.
Hukum adat perkawinan di Indonesia sangat berbeda-beda termasuk dalam perkawinan  anak.Perkawinan  dibawah  umur  di  Butonmenurut  hukum  adat setempat tidak dibolehkan tanpa alasan apapun, namun dipihak lain perkawinan anak  dibawah  umur  menurut  ketentuan  Hukum  Negara  dan  Kompilasi  Hukum Islam  dibolehkan  dengan  alasan-alasan  tertentu  yang  dari  sisi  kaca  mata  hukum adat  alasan-alasan  tersebut  ditolak.  Olehkarena  itu,  tulisan  ini  akan  mengkaji secara  komprehensif  alasan  permohonan  dispensasi  perkawinan  anak  dibawah umur  menurut  hukum  Negara,  kompilasi  hukum  Islam  dan  hukum  adat  untuk mendapat solusi dari praktek perkawinan anak dibawah umur yang kini menjadi trend di Masyarakat khususnya di kota Baubau.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif,  dengan mengutamakan data sekunder berupa bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan  perundang-undangan  berkaitan  dengan  kajian  yang  dibahas,  serta mengunakan bahan kepustakaan yang relevan dengan kajian ini. 4
Adapun pendekatan yang digunakan perundang-undangan ( statue approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui  dan  menganalisis  alasa-alasan  pengajuan  permohonan  dispensasi kawin  dan  untuk  mengetahui  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  pemberian dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur.

## C. PEMBAHASAN
Dispensasi  kawin  merupakan  perkawinan  yang  terjadi  pada  pasangan  atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah standar batas usia nikah yang  sudah  ditetapkan  oleh  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang perkawinan. Batas usia nikah telah diatur dalam ketentuan hukum Negara yakni KUHPerdata  dan  Undang-Undang  Perkawinan).  Syarat-syarat  perkawinan menurut hukum perdata adalah: 5
a. Syarat  intern/syarat  material/syarat  subjektif  dibedakan  atas  absolut  dan relatif (Pasal 27 sampai dengan 49 KUHPerdata)
b. Syarat ekstern / syarat formal/syarat objektif (Pasal 50 sampai dengan Pasal 84 KUHPerdata)
Pada  syarat  intern  diatur  mengenai  batas  minimum  kedua  mempelai menikah  yakni  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  29  KUHPerdata  diatur  bahwa pernikahan dapat dilangsungkan bagi seorang pria jika telah berusia 18 tahun dan bagi  wanita  telah  berumur  15  tahun.  Syarat  intern  yang  menurut  Djajas  Meliana bahwasanya  pembatasan  umur  pria  dan  wanita  untuk  menikah  merupakan sebuah  langkah  kongkrit  untuk  mencegah  terjadinya  perkawinan  usia  dini. Pembatasan  usia  perkawinan  ini  lebih  lanjut  oleh  Undang-Undang  No.  1  tahun 1974  tentang  perkawinan  mengatur  bahwa  bagi  mempelai  pria  boleh melangsungkan  perkawinan  pada  umur  18  tahun  sedangkan  bagi  perempuan berumur  16  tahun.  Dimana  bagi  seorang  pria  dan  seorang  wanita  yang  belum
4 Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 54.
5 Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW , Cetakan Pertama, (Bandung : Nuansa Aulia, 2014), hlm. 58.
batasan  usia  tersebut,  tetap  dapat  atau  diperbolehkan  untuk  melangsungkan perkawinan, selain atas izin dari kedua orang tua, juga dengan minta  dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. 6
Batasan usia perkawinan diperlukan untuk menentukan apakah perkawinan tersebut  merupakan  perkawinan  di  bawah  umur  ataukah  bukan.  Batasan  usia sebagai  salah  satu  instrumen  penilaian  yang  dinyatakan  secara  kuantitatif  akan memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang  berkepentingan.  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  mendefinisikan  perkawinan  di  bawah  umur  adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun salah satu  dari  kedua  mempelainya  atau  terkadang  kedua  mempelainya  belum baligh dan  secara  psikis  belum  siap  menjalankan  tanggungjawab  kerumahtanggaan. Menurut  MUI  yang  dijadikan  batasan  adalah baligh. Sementara  itu  kriteria baligh sifatnya kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang. 7
Dari  dua  perspektif  hukum  ini,  dapat  disimpulkan  bahwasanya  antara KUHPerdata  dan  UU  No.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  tegas  mensyaratkan pelangsungan pernikahan bagi pria berumur 18 tahun dan bagi wanita berumur 16 tahun.  Pembatasan  ini  merupakan  sebagai  upaya  pencegahan  terjadinya perkawinan  usia  dini  khususnya  bagi  perempuan  yang  belum  mencapai kecakapan hukum.
Dalam batas usia pernikahan, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  pada  Pasal  15 Ayat (2) KHI menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum  mencapai  batas  usia  21  tahun  harus  mendapat  izin  sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Perkawinan.
Pada  sisi  yang  berbeda,menurut  hukum  adat,  perkawinan  bukan  hanya merupakan  suatu  peristiwa  penting  bagi  mereka  yang  masih  hidup  saja  akan tetapi  termasuk  juga  merupakan  peristiwa  yang  sangat  berarti  serta  sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur dari kedua belah pihak. 8 Konsepsi  perkawinan  dari  hukum  adat  sangat  luas  maknaya  jika
6 Amelia, Disharmoni  Pengaturan  Pemberian  Izin  dan  Dispensasi  Melangsungkan  Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan , Artikel dalam“Rechtidee Jurnal Hukum”, Vol. 9, No. 1, Tahun 2011, hlm. 1
7 Ali  Imron, Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak .  Artikel  dalam  “Jurnal  Ilmiah Ilmu Hukum QISTI”, Vol. 5 No. 1, Tahun 2011, hlm. 73.
8 Tolib  setiady, Intisari  Hukum  Adat  Indonesia  dalam  Kajian  Kepustakaan .  Cetakan  Kedua, (Bandung : Alfabeta Bandung, 2009), hlm. 225.
dibandingkan  dengan  perkawinan  menurut  KUHPerdata  dan  UU  Perkawinan yang secara tegas telah membatasi syarat formil perkawinan bagi kedua mempelai.
Syarat  formil  para  pihak  dalam  melakukan  perkawinan  telah  tegas  diatur dalam  UU  Perkawinan,  pada  kasus  yang  ditemui  di  Pengadilan  Agama  Baubau peneliti  mengambil  3  (tiga)  contoh  permohonan  dispensasi  kawin  yang  diajukan oleh  para  pihak,  peneliti  menemukan  bahwa  alasan-alasan  permohonanan dispensasi  kawin  yang  diajukan  adalah  (Data  Permohonan  Dispensasi  Kawin Pengadilan Agama 2015-2016):
a) Kasus  I.  Alasan  permohonan  dispensasi  kawin  adalah  umur  Pemohon (Laki-Laki) belum mencapai 18 tahun, kemudian Termohon (Wanita) telah hamil selama 6 (enam) bulan.
b) Kasus  II.  Alasan  permohonan  dispensasi  kawin  adalah  umur  Pemohon (Laki-Laki) belum mencapai 18 tahun, kemudian Termohon (wanita) telah hamil selama 5 (enam) bulan
c) Kasus  III.  Alasan  permohonan  dispensasi  kawin  adalah  umur  Pemohon (Laki-Laki) belum mencapai 18 tahun, kemudian Termohon (wanita) telah hamil selama 4 bulan.
Melihat  alasan-alasan  permohonan  dispensasi  kawin  di  atas,  pada Pengadilan  Agama  Baubau  terdapat  2  (dua)  dasar  alasan  utama  pengajuan permohonan  dispensasi  kawin  yakni  masalah  umur  dan  mempelai  wanita  telah hamil  selama  4  bulan.  Alasan  permohonan  tersebut  jika  dibandingkan  dengan syarat pemberian dispensasi kawin ada 2 (dua) hal yang harus dipenuhi yakni:
a) Telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan;
b) Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia.
Menurut  Neng  Djubaidah,  Rukun  sahnya  perkawinan  menurut  Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki,  calon  mempelai  perempuan,  wali  nikah,  dua  orang  saksi  lelaki  dan  ijab qabul. 9 Jika  kelima  unsur  atau  rukun  perkawinan  tersebut  terpenuhi,  maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya jika salah satu atau beberapa unsur atau rukun tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.
Olehkarena  itu,  rukun  perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  wajib dipenuhi  oleh  orang-orang  Islam  yang  akan  melangsungkan  perkawinan.  Pada tiga  contoh  kasus  yang  diteliti  untuk  syarat  pertama  telah  dipenuhi,  hal  ini ditandai  dengan  adanya  permohonan  dispensasi  kawin,  mempelai  pria  datang
9 Neng  Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Islam tertulis di Indonesia dan Hukum Islam ,(Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 107
bersama  orang  tua  dan  dua  orang  saksi  di  Pengadilan  Agama.  Sehingga  untuk syarat pertama ini telah terpenuhi.
Pada  alasan  kedua  bahwasanya  pemberian  dispensasi  kawin  demi  tujuan untuk  kemaslahatan  kehidupan  manusia  merupakan  salah  satu  marwah  yang terkandung dalam pengertian perkawinan itu sendiri. Menurut Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur bahwa:
“Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkn ketuhanan Yang Maha Esa.”
Menurut Hilman Hadikusuma, makna Pasal 1 UU Perkawinan mengandung makna  yakni  ikatan,  ikatan  dalam  arti  nyata  atau  tidak  nyata  antara  pria  dan wanita  sebagai  suami  isteri  untuk  tujuan  membentuk  keluarga.  Jadi  perkawinan bukan  sekedar  bertujuan  untuk  memenuhi  hawa  nafsu. 10 Tetapi  percampuran tidur  (hidup  bersama)  sebagai  suami  isteri  yang  berbentuk  keluarga  atau  rumah tangga tetap, walaupun perkawinannya tidak  sah adalah juga perkawinan, yaitu perkawinan  yang  tidak  sah.  Bahkan  lebih  lanjut  esensi  pada  Kompilasi  Hukum Islam  menentukan  prinsip-prinsip  atau  asas-asas  mengenai  perkawinan  meliputi segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  perkawinan  yang  antisipatif  terhadap perkembangan  dan  tuntutan  zaman.  Kompilasi  hukum  Islam  mengatur  prinsip bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal. Untuk  itu  suami  isteri  perlu  saling  membantu  dan  melengkapi  agar  masing- masing  dapat  mengembangkan  kepribadiannya  membantu  dan  mencapai kesejahteraan  spiritual  dan  material.  Tujuan  perkawinan  menurut  Kompilasi Hukum Islam ini sejalan dengan Firman Allah SWT pada Q.S. Ar-Rum (3): 21 yaitu
Artinya :
“dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia  menciptakan  untukmu  isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesugguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
10 Hilman Hadikusuma, loc.cit., hlm. 88
Firman  Allah  SWT  tersebut  memandang  bahwa  perkawinan  merupakan salah  satu  perintah  agama  kepada  orang  laki-laki  dan  perempuan  yang  mampu dalam  hal  ini  yang  disapa  adalah  generasi  muda  ( al-syabab )  untuk  segera melaksanakannya. 11 Karena  dengan  perkawinan,  dapat  mengurangsi  maksiat penglihatan,  memelihara  diri  dari  perbuatan  zina.  Hal  ini  dijelaskan  lebih  lanjut dalam  buku  Hukum  Perkawinan  dalam  Islam  Pasal  2  yang  mengatur  bahwa tujuan  perkawinana  ialah  menurut  perintah Allah  untuk  memperoleh  keturunan yang  sah  dalam  masyarakat,  dengan  mendirikan  rumah  tangga  yang  damai  dan teratur.  Tujuan  perkawinan  adalah  supaya  suami-isteri    tinggal  dirumah  dengan damai serta mencintai antara satu dengan yang lain. 12
Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  diatas,  dapat  diketahui  secara  umum alasan permohonan pengajuan dispensasi kawin adalah: 13
a. Pertunangan
b. Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak c. Hubungan Seks di Luar Ikatan Perkawinan dan Kehamilan Berdasarkan  alasan  di  atas,  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwasanya tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dari uraian filosofis tujuan perkawinan ini,  maka  pada  konteks  perkawinan  anak  dibawah  umur  melalui  legalisasi perkawinan diPengadilan Agama  adalah  murni semata-mata demi kemaslahatan umat, kemaslahatan dimaksudkan untuk mencapat tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Pada kasus I, II dan III permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Baubau  berdasarkan  Kajian  UU  Perkawinan,  Kompilasi  Hukum  Islam,  Majelis HakimPengadilan  Agama  Baubau  telah  melaksanakan  hal  itu  dengan mengabulkan  permohonan  dispensasi  kawin  oleh  Pemohon  dengan mempertimbangkan  untuk  kemaslahatan  umat,  kemaslahatan  anak  yang  telah dikandung  oleh  mempelai  istri  yang  apabila  tanpa  mendapatkan  legalisasi  hak dari  Negara  maka  anak  tersebut  tidak  memiliki  status  hukum  yang  jelas dihadapan  Negara.  Selain  itu  dalam  hal  pewarisan,  anak  tersebut  juga  akan dirugikan.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  pemakaian
11 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam, Edisi Revisi Cet. 1,(Jakarta: Rajawali Pers. 2013),hlm. 47
12 Mahmud.  Yunus, Hukum  Perkawinan  Dalam  Islam, Cetakan  Kedelapan,  (Jakarta:  PT Hidakarya Agung, 1979), hlm. 2
13 Dea Agustina Suardini, Yunanto, Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Melalui Dispensasi Pengadilan  Agama  Kabupaten  Indramayu, Artikel  dalam  “Diponegoro  Law  Review”,  Volume  1, Nomor 2, Tahun 2013, hlm. 13
pengabulan  permohonan  dispensasi  oleh  majelis  hakim  kiranya  dapat  diterima sebagai suatu solusi hukum terbaik untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi subjek hukum baru yakni anak yang masih dikandung oleh mempelai wanita.
Dalam  kontekshukum  Adat  Buton,  dikenal  prinsip  dalam  berperilaku masyarakat yakni “ Binci-Binciki Kuli” yang berarti mencubit kulit sendiri apa bila sakit tentu akan sakit pula bagi orang lain. Maksud dari prinsip tersebut adalah:
a. Pomae-maeka artinya saling takut melanggar rasa kemanusiaan antara sesama anggota masyarakat
b. Pomaa-maasiaka artinya  saling  menyayangi  antara  sesama  anggota masyarakat
c. Popia-piara artinya saling memelihara antara sesama anggota masyarakat dan
d. Poangka-angkataka artinya  saling  mengangkat  derajat  antara  sesama  anggota masyarakat, terutama yang telah berjasa kepada Negara.
Berdasarkan prinsip tersebut, hukum adat Buton mengatur perkara dan/atau perbuatan  yang  dilarang  yakni  salah  satunya  adalah  melakukan pebula ,  dalam undang-undang  martabat  tujuh  dan  sifat  dua  puluh  kesultanan  buthuuni  diatur bahwa  maksud  dari pebula adalah  melakukan  perzinahan  dalam  kampung.  Pada kasus  I,  II  dan  III  yang  terjadi  di  Kota  Baubau,  pemohon  dan  termohon  telah melakukan  hubungan  badan  diluar  perkawinan  yang  kemudian  termohon  telah mengandung  anak  pemohon  yang  dalam  hal  ini  perbuatan  tersebut  merupakan perbuatan zina yang dalam kontekhukum adat Buton merupakan perbuatan yang dilarang bahkan terancam sanksi adat.
Pada  hukum  adat  Buton,  bagi  pria  dan  wanita  yang  melakukan  zina  maka dikenakan sanksi adat berupa kedua pihak tersebut harus dinikahkan. Sifat sanksi hukum adat merupakan akibat dari pelanggaraan adat yang  dilakukan oleh pria dan  wanita  tersebut.  Imam  Sudiyat  mengatakan,bahwa  di  dalam  sistem  hukum adat  segala  tindakan  yang  bertentangan  dengan  peraturan  hukum  adat merupakan tindakan illegal; tindakan illegal adalah tindakan melanggar hukum. 14 Tindakan  illegal  yang  tidak  diancam  dengan  pidana  oleh  undang-undang,  tidak merupakan  delik,  melainkan  hanya  memungkinkan  orang  lain  yang  menderita, yang  terkena oleh tindakan itu, untuk menuntut pampas, ganti rugi di lapangan perdata.  Antara  tindakan  illegal  yang  dapat  dipidana  dan  tindakan  illegal  yang hanya  mempunyai  akibat-akibat  di  ranah  keperdataan  tidak  ada  perbedaan struktur. Oleh karena itu, dalam konsesi hukum adat Buton, perbuatan zina yang
14 Iman Sudiayat, Hukum Adat Sketsa Asas, Cetakan Kelima, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007),hlm. 175
dilakukan  oleh  pria  dan  wanita  yang  tidak  terikat  perkawinan  dikategorikan sebuah  perbuatan  illegal  yang  bertentangan  dengan  falsafah binci-binciki  kuli sebagai  sumber  hukum  adat  Buton.  Olehkarena  itu,  jika  dilihat  dari  tekhnis permohonan  dispensasi  kawin  harus  didampingi  oleh  orang  tua,  yang  secara hukum  Negara  ini  dikategorikan  sebagai  kuratele  (dibawah  pengampuan), sedangkan  menurut  hukum  adat  Buton  keterlibatan  orang  tua  ini  sebagai tanggung jawab adat untuk bersama-sama dengan anaknya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Pertanggungjawaban  adat  oleh  orang  tua  dan  anak  akibat  perbuatan  zina tersebut  merupakan  sanksi  adat  yang  harus  dilaksanakan.  Pertanggungjawaban adat dalam lapangan perdata lebih bersifat restoratif (pemulihan kerugian) kepada wanita yang telah hamil diluar perkawinan. Hal ini telah sejalan dengan konsepsi yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2, meskipun mempelai pria dan wanita terhalangi  oleh  umur  untuk  menikah  maka  atas  dasar  pertimbangan  hukum bahwasanya pernikahan itu ditujukan untuk kemaslahatan umat maka pernikahan anak dibawah umur ini tetap dapat dilaksanakan.
Secara umum pengajuan permohonan dispensasi kawin dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi yakni:
a. Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih dibawah umur, yang  masing-masing  sebagai  pemohon  I  dan  pemohon  2  mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama.
b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Amgama ditempat tinggal Pemhon.
c. Pemohon  harus  memuat:  1)  identitas  para  pihak  (ayah  sebagai  pemohon  1 dan  ibu  sebagai  pemohon  II,  2)  posita  yaitu  alasan-alasan  atau  dalil  yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki atau  perempuan,  3)  petitum  yaitu  hal  yang  dimohon  putusannya  dari pengadilan.
Adapun dokumen pelengkap lainnya yang harus dipenuhi oleh Pemohon yakni a. Asli surat/ kutipan akta nikah/ duplikat kutipan akta nikah pemohon;
b. Fotocopy kutipan akta nikai/duplikat akta nikah 2 (dua) lembar
c. Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan  alamat  tidak  sesuai  dengan  KTP  maka  surat  keterangan  domisili  dari kelurahan setempat
d. Kartu keluarga (bila ada)
e. Akta kelahiran anak (bila ada)
f. Surat penolakan pencatatan perkawinan dari  Kantor Urusan Agama  (KUA) setempat.
Setelah  persyarat  tersebut  dipenuhi  maka  Pemohon  mengajukan permohonan  dispensasi  kawin  ke  Pengadilan  Agama  Baubau.  Berdasarkan  hasil kajian telaah pustaka, melalui penelitian Citra Dewi Yanti Nakir pada Perkara No. 0001/Pdt.P/2015 Ps. BB tentang permohonan dispensasi kawin oleh inisia MS atas anaknya  yakni  La  M.  ditemukan  kesimpulan  bahwasanya  pertimbangan  hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin ada 2 yakni: 15
a. Segi Yuridis
Permohonan dispensasi perkawinan telah diatur UU perkawinan yakni Pasal 6 ayat 1, pasal 16 ayat 1, Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 UU Perkawinan  dan  Pasal  39  sampai  Pasal  44  Kompilasi  Hukum  Islam. Ketentuan hukum tersebut mengatur secara  tegas tentang  dispensasi kawin yang dalam hal ini majelis hakim dengan menggunakan pendekatan normatif tetap  mengabulkan  permohonan  dispensasi  kawin  karena  telah  diatur  oleh UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
b. Segi Psikologis
Dari sisi psikologis anak yang sudah berusia 15 tahun sudah bisa melakukan perkawinan,  karena  anak  seusia  tersebut  alat  reproduksinya  sudah  bisa dibuahi,  ditambah  lagi  ank  tersebut  sudah  haid,  dari  segi  emosial  anak tersebut telah cukup dewasa karena telah menjalin hubungan kurang lebih 4 bulan (Kasus I), 5 bulan (Kasus II), 6 bulan (Kasus III).
Alasan  majelis  hakim  dalam  menetapkan  dispensasi  perkawinan  untuk menghindari perzinahan dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek negatif yang dapat  ditimbulkan  dari  perkawinan  dibawah  umur.  Hakim  memberikan dispensasi  perkawinan  dengan  alasan  untuk  menghindari  perbuatan  zina  yang secara  tegas  diterangkan  dalam  Al-Qur’an  Surat  Al-Isra  ayat  32  yang terjemahannya:
“dan  janganlah  kamu  mendekati  zina;  sesungguhnya  zina  itu  adalah  suatu perbuatan yang keji dalam suatu jalan yang buru”
15 Citra  Dewi  Yanti  Nakir, Pemberian Dispensasi dalam Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ,  (Baubau:  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah Buton, 2016), hlm.
Berdasarkan  pertimbangan  inilah  hakim  memberikan  izin  dispensasi  kawin untuk  menghindari  berkembangnya  zina  dikalangan  remaja.  Jika  dihubungkan dengan  tujuan  perkawinan  yang  telah  dibahas  sebelumnya  maka  dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh hakim menurut penelitian diatas menunjukan bahwa hakim sangat terikat pada Undang-Undang dan Al-Qur’an sebagai sumber hukum dalam memutuskan masalah.
Melihat  alasan-alasan  pemohon  dan  pertimbangan  hakim  dalam memutuskan  perkara  perkawinan  anak  dibawah  umur  ini  terurai  satu  kesatuan bahwa  ada  korelasi  yuridis  yang  unik  antara  alasan  pemohon  bahwa  mempelai pria  telah  menikah  dengan  pertimbangan  majelis  hakim  yang  mendasarkan putusannya  pada  Al-Quran  Surat  Al-Isra  ayat  32  yang  melarang  perzinahan karena  dosanya  yang  sangat  besar.  Hal  ini  tentu  sejalan  dengan  keberadaan Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  pada  Bab  Pencegahan Perkawinan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, yang mana Pemohon yang  diwakili  orang  tuanya  dalam  mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin merupakan bentuk persetujuan bahwa anaknya telah siap untuk menikah.
Terdapat korelasi yang utuh antara alasan pemohon dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin bermuara pada satu hakekat tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini semata-mata dilaksanakan  atas  dasar  pertimbangan  kemaslahatan  yang  maksudnya  apabila tidak  segera  dilangsungkan  pernikahan  terhadap  calon  mempelai  maka  akan dikhawatirkan  terjadi  perbuatan  yang  melanggar  norma  hukum,  norma  etika, norma kesusilaan dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah memberikan manfaat yang lebih besar bukan hanya kepada para pemohon tapi juga masyarakat.
Praktek  perkawinan  anak  dibawah  umur  melalui  proses  legalisasi perkawinan  melalui  permohonan  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama  juga memunculkan  suatu  kekhawatiran  salah  satunya  adalah  pergaulan  bebas  yang semakin marak dan potensi untuk bercerai bisa terjadi. Dalam penelitan tersebut bahwasanya  Majelis  hakim mengatakan bahwasanya  perkawinan  anak  di bawah umur  bisa  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  perceraian  yang diakibatkan  oleh  kurangnya  keharmonisan  dalam  rumah  tangga  khususnya  dari segi kesiapan ekonomi. 16
16 Citra Dewi Yanti Nakir, Loc.Cit., hlm. 47
Perkawinan  anak  dibawah  umur  melalui  proses  dispensasi  kawin  menurut perspektif  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  Kompilasi  Hukum  Islam dan Hukum Adat perlu menetapkan kriterium dasar dan pembatasan dispensasi kawin  oleh  anak  dibawah  umur.  Dari  sisi  hukum  adat  Buton,  perlu  ditetapkan norma-norma  adat  yang  berlaku  praktis  mengatur  tentang  zina  dan  sanksi  adat bagi  mereka  yang  melakukannya.  Sedangkan  dari  sisi  Hukum  Negara  dan Kompilasi  Hukum  Islam,  perlu  ada  peraturan  organik  lebih  konkrit  yang mengatur  mengenai  perkawinan  anak  usia  dini.  Hal  ini  dilakukan  untuk mencegah terjadinya legalisasi perkawinan anak dibawah umur melalui dispensasi kawin di pengadilan agama.

## D. PENUTUP
Alasan-alasan  permohonan  dispensasi  kawin  yang  diajukan  oleh  orang  tua pemohon ada 2 (dua) yakni belum cukup umur dan mempelai wanita telah hamil. Sedangkan  dasar  pertimbangan  hukum  dikabulkannya  permohonan  dispensasi kawin  oleh  majelis  hakim  pengadilan  agama  baubau  adalah  didasarkan  atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan psikologis.
Saran dari tulisan ini adalah perkawinan anak dibawah umur melalui proses dispensasi kawin menurut perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat perlu menetapkan kriterium dasar dan pembatasan dispensasi kawin oleh anak dibawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA
Amelia. Disharmoni  Pengaturan  Pemberian  Izin  dan  Dispensasi  Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan . Artikel dalam “Rechtidee Jurnal Hukum”. Vol. 9, No. 1, Tahun 2011
Djubaidah,  Neng.  (2010). Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat Menurut  Hukum  Islam  tertulis  di  Indonesia  dan  Hukum  Islam .  Jakarta:  Sinar Grafika. 2010.
Hadikusuma,  Hilman. Bahasa Hukum Indonesia .  Cetakan  ke  empat.  Bandung:  PT. Alumni. 2010.
Idayanti, Dwi. Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama KotaAmbogu) . Artikel dalam “Jurnal Lex Privatum”. Vol. 11 No. 2 Tahun 2014.
Imron,  Ali. Dispensasi  Perkawinan  Perspektif  Perlindungan  Anak .  Artikel  dalam “Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI”, Vol. 5 No. 1, Tahun 2011
Marzuki.  Peter  Mahmud. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group. 2013.
Meliala, Djaja S.. Hukum Perdata Dalam Perspektif BW . Cetakan Pertama. Bandung: Nuansa Aulia. 2014.
Nakir,  Citra  Dewi  Yanti. Pemberian  Dispensasi  dalam  Perkawinan  Dibawah  Umur Berdasarkan  UU  No.  1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan .  dalam  “Skripsi” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. 2016.
Ramadhita. Diskresi  Hakim:  Pola  Penyelesaian  Kasus  Dispensasi  Perkawinan .  Artikel dalam  “de  Jure,  Jurnal  Syariah  dan  Hukum”.  Volumen  6  Nomor  1  Tahun 2014.
Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam. Edisi Revisi Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers. 2013. Setiady,  Tolib. Intisari  Hukum  Adat  Indonesia  dalam  Kajian  Kepustakaan. Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta Bandung. 2009.
Suardini,  Dea  Agustina  dan  Yunanto. Pelaksanaan  Perkawinan  di  Bawah  Umur Melalui  Dispensasi  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Indramayu, Artikel  dalam “Diponegoro Law Review”, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013.
Sudiayat,  Iman. Hukum  Adat  Sketsa  Asas. Cetakan  Kelima.  Yogyakarta:  Liberty Yogyakarta. 2007.
Yunus,  Mahmud. Hukum Perkawinan Dalam Islam .  Cetakan  Kedelapan.  Jakarta:  PT Hidakarya Agung. 1979.