Volume 3  No. 1  May 2020

## Analisis Situasi Pembangunan Manusia di Jawa Tengah
Laeli Sugiyono 1 1 Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah
1 laeli@bps.go.id
Abstract. This  study  aims  to  analyze  the  disclosure  distribution  of  the  position regency/city  in  Central  Java  based  on  the  linkage  of  Economic  Growth  (EG)  and Human  Development  Index  (HDI).  The  study  uses  secondary  data  in  the  form  of cross-sectional  regional  regency/city  based  on  EG  and  HDI  components.  Data analysis  uses  regency/city  distribution  plot  diagram  based  on  EG  and  HDI components  in  the  Cartesian  diagram  which  divides  the  space  into  4  Quadrants, namely:  Quadrant  I  of  the  regency/city  distribution  plots  with  high  EG  and  HDI, Quadrant  II  of  the  regency/city  distribution  plots  with  low  EG  and  high  HDI, Quadrant III of the regency/city distribution plots  with  high EG and low HDI, and Quadrant IV of the regency/city distribution plots with low EG and HDI. This study concludes  that  the  position  of  cities  in  Central  Java  in  general  is  in  line  with  the Quadrant  I  group,  the  HDI  of  regency/city  in  the  area  of  the  ex-Semarang  and  ex- Surakarta  residency  is  in  Quadrant  I.  Other  regencies/cities  are  spread  in  Quadrant II, III, and IV.
Keywords  : human  development  index,  economic  growth,  Central  Java, distribution plot

## 1. Latar Belakang
Visi Provinsi Jawa Tengah (Jateng) adalah “ Jawa Tengah berdikari dan semakin sejahtera ” . Untuk  mewujudkannya  didasarkan  pada  tiga  modal  bangsa  meliputi  modal manusia,  modal  alam  dan  fisik  serta  modal  sosial.  Modal  manusia  memfokuskan  untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan bebas kemiskinan. Modal alam dan  fisik  dengan  memanfaatkan  kekayaan  alam  secara  optimal  dan  berkelanjutan. Terakhir,  modal  sosial  dengan  mewujudkan  sinergi  kelompok  birokrasi  wirausaha  dan pekerja menuju daya saing global.
Makna  filosofis  yang  terkandung  dalam  visi  Provinsi  Jawa  Tengah  diartikan sebagai suatu daerah otonom yang mandiri dan maju. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI).  Daerah  menunjukkan  suatu  kesatuan  pemerintahan  dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.
Mandiri artinya pembangunan daerah sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan merupakan  upaya  membangun  kemandirian.  Kemandirian  bukan  berarti  situasi  dan
Volume 3  No. 1  May 2020
kondisi dalam  keterisolasian.  Maju artinya  pelaksanaan  pembangunan  daerah  senantiasa dilandasi  dengan  keinginan  bersama  untuk  mewujudkan  masa  depan  yang  lebih  baik secara  fisik  maupun  nonfisik  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  unggul  dan berdaya  saing  tinggi,  berperadaban  tinggi,  profesional  serta  berwawasan  ke  depan  yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya sumber daya manusia yang  memiliki daya dari  sisi  ekonomi,  pendidikan,  serta  berdaya  dari  diri  sendiri.  Guna  mencapai  sumber daya  manusia  yang  unggul,  berdaya  saing  tinggi,  berperadaban  tinggi  professional,  dan berwawasan  kedepan  yang  luas  maka  diperlukan  suatu  perencanaan  yang  terarah  dan terukur tehadap pembangunan manusia.
Di  era  modern  saat  ini  pembangunan  manusia  ( human  development )  telah mengalami  pergeseran  makna.  Jika  dua-tiga  dekade  yang  lalu,  pembangunan  manusia diukur  hanya  berdasarkan  mata  pencaharian  yang  dimiliki  individu  sebagai  simbol kekayaan dan kesejahteraan ekonomi, maka dewasa ini konsep tersebut telah berkembang seiring perkembangan waktu.
United  Nations  Development  Programme (UNDP)  mendeskripsikan  bahwa dimensi  pembangunan  terdiri  atas  dua  aspek  yaitu  aspek  pertama  peningkatan kemampuan  manusia,  yang  terdiri  peningkatan  waktu  hidup  yang  lebih  lama  dan  sehat, peningkatan  pengetahuan,  serta  peningkatan  standar  hidup  yang  layak  dan  aspek  kedua penciptaan  kondisi  yang  memungkinkan  terjadinya  pembangunan  manusia.  Beberapa elemen yang terkait dengan hal tersebut adalah partisipasi dalam politik dan komunitas, kondisi lingkungan dalam jangka panjang, hak dan rasa aman bagi setiap individu, serta terciptanya kesetaraan dan keadilan sosial [1].
Pembangunan manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi  [2].  Sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  memiliki  produktifitas  tinggi sehingga  mampu  meningkatkan  efisiensi  kegiatan  ekonomi  dan  secara  agregat  dapat memengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  [3].  Ranis  dan  Steward  [4]  menyatakan  bahwa pembangunan  manusia  merupakan  kontributor  dari  stabilnya  proses  pertumbuhan ekonomi dan tidak hanya berkontribusi terhadap tujuan fundamental pembangunan, tetapi juga sebagai faktor penting terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang waktu.
Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang tersebut, maka kontribusi dari  penelitian  analisis  situasi  pembangunan  manusia  di  Jawa  Tengah  diharapkan  dapat
Volume 3  No. 1  May 2020
memberikan pemahaman ilmu pengetahuan pembangunan manusia dengan fokus wilayah Jawa Tengah, yang praktis dan komprehensif dan didukung data empirik.
Penelitian  analisis  situasi  pembangunan  manusia  di  Jawa  Tengah  dimaksudkan untuk  memberikan  gambaran  pencapaian  pembangunan  manusia  sesuai  visi  misi  dan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.
2. Tinjauan Pustaka
2.1. Gagasan Pembangunan Manusia. Perspektif pembangunan manusia merupakan  sebuah  pemikiran  radikal  dalam  konsep  pembangunan.  Perspektif  ini menggantikan  konsep  pertumbuhan  ekonomi  dan  pertumbuhan  pendapatan  per  kapita yang  digunakan  oleh  perencana  kebijakan  sebelumnya.  Pertumbuhan  ekonomi  yang dipandang  dari  sisi  perdagangan,  investasi,  dan  teknologi  merupakan  hal  yang  esensial. Akan  tetapi,  hal  itu  hanya  melihat  manusia  sebagai  alat  untuk  mencapai  pertumbuhan, dan  bukan  sebagai  tujuan  dari  pembangunan.  Pembangunan  manusia  memperluas pembahasan  tentang  konsep  pembangunan  dari  diskursus  tentang  cara-cara  dalam pertumbuhan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  ke  diskursus  tentang  tujuan  akhir  dari pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan jangka panjang, yang meletakkan  pembangunan  di  sekeliling  manusia,  dan  bukan  sebaliknya  manusia  di sekeliling pembangunan [5].
Mengutip  UNDP  [1],  pembangunan  manusia  adalah  suatu  proses  untuk memperbanyak  pilihan-pilihan  yang  dimiliki  oleh  manusia.  Diantara  banyak  pilihan tersebut,  pilihan  yang  terpenting  adalah  untuk  berumur    panjang    dan    sehat,    untuk berilmu    pengetahuan,    dan    untuk    mempunyai    akses    terhadap    sumber    daya    yang dibutuhkan  agar  dapat hidup secara layak.
2.2. Definisi  Pembangunan  Manusia. Teori  pembangunan  manusia  didefinisikan sebagai  proses  perluasan  pilihan  masyarakat.  Pada  prinsipnya,  pilihan  manusia  sangat banyak  jumlahnya  dan  berubah  setiap  saat.  Tetapi  pada  semua  level  pembangunan,  ada tiga  pilihan  yang  paling  mendasar  yaitu  untuk  berumur  panjang  dan  hidup  sehat,  untuk memperoleh  pendidikan  dan  untuk  memiliki  akses  terhadap  sumber-sumber  kubutuhan agar  hidup  secara  layak.  Apabila  ketiga  hal  mendasar  tersebut  tidak  dimiliki,  maka pilihan lain tidak dapat diakses [5].
Volume 3  No. 1  May 2020
Pembangunan  manusia  memiliki  dua  sisi.  Pertama,  pembentukan  kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan. Kedua, penggunaan kapabilitas  yang  mereka  miliki,  seperti  untuk  menikmati  waktu  luang,  untuk  tujuan produktif  atau  aktif  dalam  kegiatan  budaya,  sosial,  dan  urusan  politik.  Apabila  skala pembangunan  manusia  tidak  seimbang,  kemungkinan  akan  terjadi  ketidakstabilan. Berdasarkan  konsep  pembangunan  manusia,  pendapatan  merupakan  salah  satu  pilihan yang harus dimiliki. Akan tetapi, pembangunan bukan sekadar perluasan pendapatan dan kesejahteraan. Pembangunan manusia harus memfokuskan pada manusia.
2.3. Pengukuran  Pembangunan  Manusia. Menurut  UNDP,  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  mengukur  capaian  pembangunan  manusia  berbasis  sejumlah  komponen dasar  kualitas  hidup.  Sebagai  ukuran  kualitas  hidup,  IPM  dibangun  melalui  pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:
a. Umur  panjang  dan  hidup  sehat  ( a  long  and  healthy  life )  yang  diukur  dengan indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH);
b. Pengetahuan (knowledge )  yang  diukur  dengan  indikator  Harapan  Lama  Sekolah (HLS) dan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS); dan
c. Standar  hidup  layak  ( decent  standard  of  living );  yang  diukur  dengan  indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.
2.4. Metode  Perhitungan  IPM. IPM  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  UNDP  pada tahun 1990, mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Untuk penghitungan tahun 2019 merujuk metode baru IPM 2014 [5],  penghitungan  diperbaharui  dari  rata-rata  aritmatik  menjadi  rata-rata  geometrik dirumuskan seperti persamaan (1):
3 3 2 1 % 100 . X X X IPM  (1) 𝑋 1
: Indeks harapan hidup saat lahir.
𝑋 2 :  Indeks  pendidikan  =  ½ × (indeks  harapan  lama  sekolah  dan  rata-rata  lama sekolah).
𝑋 3 :  Indeks  standar  hidup  layak  (indeks  pdb  per  kapita)  didekati  dengan  indeks pengeluaran perkapita yang disesuaikan.
Proses  perolehan  indeks 𝑋 𝐼 ;  ( i =1,2,3)  adalah  dengan  membandingkan  antara selisih  nilai  suatu  indikator  dan  nilai  minimumnya  dengan  selisih  nilai  maksimum  dan nilai minimum indikator yang bersangkutan, dapat dirumuskan dengan persamaan (2):
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑋 (𝑖,𝑗) = 𝑋 (𝑖,𝑗) −𝑋 (𝑖−𝑚𝑖𝑛)
𝑋 (𝑖−𝑚𝑎𝑘𝑠) −𝑋 (𝑖−𝑚𝑖𝑛) (2)
dengan
𝑋 (𝑖,𝑗) : indikator ke- i daerah ke- j ; ( i =1,2,3)
𝑋 (𝑖) maks : nilai maksimum dari 𝑋 (𝑖)
𝑋 (𝑖) min : nilai minimum dari 𝑋 (𝑖)
Nilai maksimum dan nilai minimum indikator 𝑋 (𝑖) ) [5] disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM
No Komponen IPM Nilai Maksimum Nilai Minimum Keterangan 1 Umur Harapan Hidup Saat Lahir 85 20 Standar UNDP 2 Harapan Lama Sekolah 18 0 Standar UNDP 3 Rata-rata Lama Sekolah 15 0 Standar UNDP 4 Kemampuan Daya Beli 26.572.352*  1.007.436 ** Standar UNDP menggunakan PNB riil per kapita yang telah disesuaikan
keterangan:
*)  Daya  beli  maksimum  merupakan  nilai  tertinggi  kabupaten  yang  diproyeksikan  hingga  tahun 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.
**)  Daya  beli  minimum  merupakan  garis  kemiskinan  terendah  kabupaten  tahun  2010  (data empiris)  yaitu  di  Tolikara-Papua.  pembangunan  manusia  didefinisikan  sebagai  proses  perluasan pilihan masyarakat.
UHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir [5]. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH  dihitung  dari  hasil  sensus  dan  survei  kependudukan.  HLS  didefinisikan  lamanya sekolah (dalam  tahun)  yang  diharapkan  akan  dirasakan  oleh  anak  pada umur  tertentu  di masa  mendatang  [5].  Diasumsikan  bahwa  peluang  anak  tersebut  akan  tetap  bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di  berbagai  jenjang  yang  ditunjukkan  dalam  bentuk  lamanya  pendidikan  (dalam  tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.
RLS  didefinisikan  sebagai  jumlah  tahun  yang  digunakan  oleh  penduduk  dalam menjalani  pendidikan  formal  [5].  Diasumsikan  bahwa  dalam  kondisi  normal  rata-rata lama  sekolah  suatu  wilayah  tidak  akan  turun.  Cakupan  penduduk  yang  dihitung  dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.
Indeks  Pengeluaran  per  kapita  yang  disesuaikan  ditentukan  dari  nilai  rata-rata pengeluaran per kapita dan paritas daya beli ( purchasing power parity (PPP)). Rata-rata pengeluaran  per  kapita  dan  PPP  setahun  diperoleh  dari  Susenas,  dihitung  dari  level provinsi  hingga  level  kabupaten/kota.  Rata-rata  pengeluaran  per  kapita  dan  PPP  dibuat konstan  atau  riil  dengan  tahun  dasar  2012=100.  Perhitungan  PPP  pada  metode  baru menggunakan  96  komoditas  dimana  66  komoditas  merupakan  makanan  dan  sisanya merupakan  komoditas  non  makanan.  Metode  penghitungan  PPP  menggunakan  metode Rao [5].
𝑃𝑃𝑃 𝑗 = ∏ ( 𝑝 𝑖𝑗 𝑝 𝑖𝑘 ) 1/𝑚 𝑚 𝑖=1
dengan
𝑝 𝑖𝑗 : harga komoditas i di kabupaten/kota j
𝑝 𝑖𝑘 : harga komoditas i di Jakarta Selatan
𝑚 : jumlah komoditas.
2.5. Klasifikasi  IPM. Untuk  keperluan  analisis  situasi  pembangunan  manusia, capaian IPM suatu wilayah diklasifikasikan menurut kategori rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Klasifikasi IPM wilayah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Klasifikasi Nilai IPM No Kriteria Klasifikasi IPM 1 Rendah <60 2 Sedang 60 ≤ IPM < 70 3 Tinggi 70 ≤ IPM < 80 4 Sangat Tinggi IPM ≥ 80 2.6.
Perhitungan  Pertumbuhan. Penghitungan  pertumbuhan  dapat  didekati  secara linear dan eksponensial. Pertumbuhan linear digunakan untuk menyatakan perkembangan dari suatu perubahan dari tahun dasar ke tahun tertentu [6], yaitu:
𝑃 𝑡 = (1 + 𝑟)𝑃 0 sehingga tingkat pertumbuhan atau perkembangan dihitung sebagai:
𝑟 = 𝑃 𝑡 −𝑃 0 𝑃 0 × 100%
Pertumbuhan  yang  menyatakan  perkembangan  secara  rata-rata  setiap  tahun  dari  suatu perubahan dari tahun dasar ke tahun tertentu, mengikuti kaedah eksponensial yaitu:
𝑃 𝑡 = (1 + 𝑟) 𝑛 𝑃 0 sehingga tingkat pertumbuhan atau perkembangan dihitung dengan
𝑟 = 𝐿 𝑛 𝑃 𝑡 − 𝐿 𝑛 𝑃 0 𝑛 × 100%
dengan
𝑃 0 : item pada tahun dasar
𝑃 𝑡 : item pada tahun tertentu t
𝑛 : lamanya tahun perubahan
𝑟 : tingkat pertumbuhan atau perkembangan.
2.7. Petumbuhan  Ekonomi  dan  Pembangunan  Manusia. Koneksi  antara pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  manusia  terbentuk  dalam  dua  rantai  yang menunjukkan  hubungan  yang  signifikan  di  kedua  arah,  terutama  terkait  dengan pengeluaran  publik  untuk  kesehatan  dan  pendidikan,  tingkat  investasi  dan  distribusi pendapatan  yang  signifikan  [4].  Variabel  Kesehatan  dan  pendidikan  merupakan komponen pembentuk IPM [5].
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam jangka panjang dapat mendorong  meningkatnya  pendapatan  masyarakat  di  wilayah  tersebut.  Meningkatnya pendapatan  masyarakat  secara agregasi  bisa  memperluas  akses terhadap  pendidikan  dan kesehatan yang berimplikasi terhadap meningkatnya kualitas pembangunan manusia.
Ranis  dan  Stewart  [4]  memberikan  kesimpulan  bahwa  terdapat  hubungan keterkaitan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  manusia  yang  digambarkan  oleh variabel  rata-rata  pertumbuhan  perkapita  lag  dengan  pengeluaran  sosial  yang  ditetapkan melalui pengeluaran publik untuk kesehatan dan pendidikan.
3. Metode Analisis
3.1. Analisis  Deskriptif. Analisis  deskriptif  memberikan  gambaran  situasi  data menurut  pengukuran  tendensi  pusat  seperi  rataan  dan  persentase,  serta  pengukuran dustribusi data yang disajikan dalam bentuk gambar grafik yang mudah dipahami.
3.2. Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi. Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  proses kenaikan  output  perkapita  dalam  jangka  panjang.  Pertumbuham  ekonomi  sangat tergantung  pada  output  perkapita,  dimana  dalam  hal  ini  ada  dua  hal  yang  harus diperhatikan    yaitu    output    total  dan  jumlah  penduduknya  [7].  Berdasarkan    sudut pandang    tersebut,    penelitian  ini    menggunakan    istilah    pertumbuhan  ekonomi    yang
Volume 3  No. 1  May 2020
akan  dilihat  dari  sudut pandang  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB) atas dasar harga  konstan.  Pertumbuhan  ekonomi  dapat  diketahui  dengan  membandingkan  PDRB pada tahun tertentu PDRB ( t ) dengan PDRB sebelumnya PDRB ( t –1).
Pertumbuhan  linear  digunakan  untuk  menyatakan  perkembangan  dari  suatu perubahan  dari  PDRB  tahun  tertentu  PDRB ( t ) dari  PDRB  tahun  sebelumnya  PDRB ( t –1). , yaitu:
𝑃𝐷𝑅𝐵 (𝑡) = (1 + 𝑟)𝑃𝐷𝑅𝐵 (𝑡−1)
Tingkat pertumbuhan atau perkembangan dihitung sebagai berikut:
𝑟 = 𝐿 𝑛 𝑃𝐷𝑅𝐵 (𝑡) − 𝐿 𝑛 𝑃𝐷𝑅𝐵 (𝑡−1) 𝑛 × 100%
3.3. Analisis  keterkaitan  Indeks  Pembangunan  Manusia  dan  Pertumbuhan
Ekonomi. Untuk  melihat  pengelompokan  kabupaten/kota  berdasarkan  Angka  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  dan  Tingkat  Pertumbuhan  Ekonomi  (PE)  digunakan diagram  Kartesius  yang  membedakan  angka  IPM  kabupaten  kota  dalam  4  (empat) kelompok,  yaitu  Kuadran  1:  Kelompok  IPM  kabupaten/kota  tinggi  dengan  kategori tingkat PE Tinggi. Angka IPM atau PE tinggi jika angka IPM kabupaten/kota atau tingkat PE  kabupaten/kota  lebih  tinggi  dari  angka  IPM  rataan  provinsi  atau  tingkat  PE  rataan provinsi.  Sebaliknya  angka  IPM  atau  tingkat  PE  rendah jika  angka  IPM  kabupaten/kota atau tingkat PE kabupaten/kota lebih rendah dari angka IPM rataan provinsi atau tingkat PE rataan provinsi.
Sebagai ilustrasi pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan angka IPM dan PE dapat dilihat pada Gambar 1.
7 6 5 4 3 85 80 75 70 65 PE IP M Scatterplot of IPM vs PE
Gambar 1. Pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan angka IPM dan PE

## 4. Hasil dan Pembahasan
Sebaran  kabupaten/kota  menurut  Angka  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) dan  Tingkat  Pertumbuhan  Ekonomi  (PE)  sangat  menarik  untuk  dikaji  lebih  mendalam seperti  yang  divisualisasi  pada  Gambar  1.  Diagram  kartesius  menunjukkan  sumbu  garis vertikal adalah IPM dan sumbu garis mendatar adalah PE. Diagram tersebut membentuk empat  ruang  yang  bisa  dideskripsikan  kedalam:  1).  Kuadran  I  (IPM  Tinggi  dan  PE Tinggi), Tinggi didefinisikan apabila angka IPM atau PE kabupaten/kota lebih tinggi dari IPM  atau  PE  reratanya  yang  dicirikan  oleh  angka  tingkat  Provinsi  Jawa  Tengah;  2). Kuadran  II  (IPM  Tinggi  tetapi  PE  Rendah);  3).  Kuadran  III  (IPM  Rendah  tetapi  PE Tinggi); dan 4). Kuadran IV (IPM dan PE Rendah). Rendah didefinisikan apabila angka IPM atau PE kabupaten/kota lebih rendah dari IPM atau PE reratanya yang dicirikan oleh angka tingkat Provinsi Jawa Tengah.
7 6 5 4 3 85 80 75 70 65 PE IP M Scatterplot of IPM vs PE
Gambar 2. Sebaran kabupaten/kota menurut angka IPM dan PE Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
Hasil  plot  sebaran  kabupaten/kota  berdasarkan  variabel  Indeks  Pembangunan Manusia dan variabel Pertumbuhan Ekonomi dikelompokkan menurut:
1. Kuadran I (IPM dan PE Tinggi), yaitu: (74) Kota Semarang, (73) Kota Salatiga, (72) Kota Surakarta (71), Kota Magelang, (75) Kota Pekalongan (76), (76) Kota Tegal, (02) Kabupaten Banyumas, (01) Kabupaten Cilacap.
2. Kuadran  II  (IPM  Tinggi,  PE  Rendah),  yaitu:  (19)  Kabupaten  Kudus  dan  (06) Kabupaten Purworejo .
3. Kuadran  III  (IPM  Rendah,  PE  Tinggi),  yaitu:  (27)  Kabupaten  Pemalang  ,  (25) Kabupaten  Batang,  (04)  Kabupaten  Banjarnegara,  (28)  Kabupaten  Tegal,  (03)
Volume 3  No. 1  May 2020
Kabupaten Purbalingga, (05) Kabupaten Kebumen, (26) Kabupaten Pekalongan, dan (17) Kabupaten Rembang.
4. Kuadran IV (IPM dan PE Rendah), yaitu: (16)  Kabupaten Blora, (07) Kabupaten Wonosobo, (23) Kabupaten Temanggung dan (29) Kabupaten Brebes.
Kabupaten/kota  di  wilayah  eks  Kesidenan  Semarang  dan  eks  Keresidenan Surakarta berada di Kuadran I. Sedangkan Kabupaten Kota lainnya berada di Kuadran II, III, dan IV.
Posisi beberapa kota di Jawa Tengah secara umum sudah sesuai jalurnya berada pada kelompok Kuadran I (IPM dan PE Tinggi).  Dua kabupaten yaitu Kabupaten Kudus dan  Kabupaten  Purworejo  memiliki  IPM  Tinggi  tetapi  tidak  didukung  oleh  PE  yang Tinggi sehingga berada pada posisi Kuadran II (IPM Tinggi, PE Rendah).
Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dan Kabupaten Purworejo  selama tahun  2010-2018,  menunjukkan trend positif.  Namun  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten Kudus    tahun  2018  Kabupaten  Kudus  tercatat  rendah  karena  sub  sektor  industri  kretek sedang  mengalami  perlambatan.  Meskipun  PE  Kabupaten  Kudus  Rendah,  akan  tetapi kemampuan pemerintah Kabupaten Kudus yang konsisten dan fokus dalam pembangunan bidang  kesehatan  dan  pendidikan  telah  memberikan  bukti  kuat  dalam  keberhasilannya membangun  kualitas  sumberdaya  manusia  yang  tercermin  oleh  angka  Indeks Pembangunan Manusia yang Tinggi.
Program  Pendidikan  yang  diluncurkan  pemerintah  Kabupaten  Kudus  yang konsisten  dalam  mewujudkan  Wajib  Belajar  12  tahun  yang  terjangkau  dan  berkualitas dengan anggaran pendidikan tahun 2016 mencapai Rp.720,7 milyar atau sekitar 37% dari APBD  dan  Program  pemberian  beasiswa  bagi  siswa  yang  kurang  mampu  dan pendampingan  BOS  mencapai  Rp.  33,27  milyar  yang  menyebabkan  tingkat  partisipasi sekolah dalam jenjang SD hingga SLTA melalui Program Kelompok Belajar Paket A, B, dan C meningkat secara signifikan.
Selain  gencarnya  program  pendidikan,  pemerintah Kabupaten Kudus juga  fokus dalam  pembangunan  pelayanan  kesehatan  melalui  akreditasi  standarisasi  pelayanan kesehatan  di  tingkat  puskesmas.  Pelayanan  kesehatan  yang  prima  dan  biaya  murah mendorong meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini terungkap dalam berita “Bupati  Kudus  Fokuskan  Peningkatan  Pelayanan  Kesehatan”  [8].  Dua  program pendidikan  dan  kesehatan  yang  dilaksanakan  secara  konsisten  di  Kabupaten  Kudus menjawab mengapa angka PE Rendah masih bisa mencapai IPM Tinggi.
Volume 3  No. 1  May 2020
Kabupaten Purworejo yang kontribusi terbesarnya berasal dari Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang pada Tahun 2018 juga mengalami perlambatan sehingga berpengaruh  pada  agregasi  PE  tingkat  kabupaten  Rendah.  Seperti  halnya  Kabupaten Kudus, Kabupaten Purworejo juga gencar membangun bidang pendidikan melalui Kejar Paket  A,  B,  dan  C  yang  diselenggarakan  melalui  Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat (PKBM) yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Purworejo.
Kabupaten  Pemalang,  Kabupaten  Batang,  dan  Kabupaten  Banjarnegara  masuk dalam  kelompok  Kuadran  III  (IPM  Rendah,  PE  Tinggi) . Upaya  peningkatan  kualitas sumber  daya  manusia  di  Kabupaten  Pemalang  belum  memberikan  hasil  yang menggemberikan  yang  tergambar  oleh  tingkat  partisipasi  sekolah  dari  tingkat  dasar  dan menengah  yang  masih  stagnan  rendah.  Meskipun  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten Pemalang tergolong Tinggi, akan tetapi akumulasi ekonomi yang ditimbulkannya belum serta merta diinvestasikan di sektor pendidikan.
Hal yang serupa juga terjadi di Kabupaten Batang dan Banjarnegara. Ini menjadi tantangan  sekaligus  pekerjaan  rumah  yang  harus  diselesaikan  apabila  tidak  ingin pembangunan manusia tertinggal di wilayah Jawa Tengah. Meniru program nyata sektor pendidikan  di  Kabupaten  Kudus  dan  Kabupaten  Purworejo,  seyogyanya  Kabupaten Pemalang,  Kabupaten  Batang,  dan  Kabupaten  Banjarnegara  bisa  lebih  maju  dan  lebih baik  dari  Kabupaten  Kudus  dan  Kabupaten  Purworejo.  Kabupaten  Blora,  Kabupaten Wonosobo,  Kabupaten  Temanggung,  dan  Kabupaten  Brebes  masuk  dalam  Kuadran  IV (IPM dan PE Rendah).

## 5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diperoleh  kesimpulan  bahwa  IPM  Provinsi  Jawa Tengah tahun 2018 tercatat sebesar 71.12 tergolong IPM tinggi. Kawasan regional Pulau Jawa  IPM  Provinsi  Jawa  Tengah  berada  pada  peringkat  keempat  setelah  Provinsi  Jawa Barat  sebelum  Provinsi  Jawa  Timur.  IPM  Kabupaten  Kota  di  wilayah  eks  Keresidenan Semarang  dan  eks  Keresidenan  Surakarta  berada  pada  Kuadran  I.  Sedangkan kabupaten/kota lainnya berada pada Kuadran II, III, dan IV. Posisi beberapa kota di Jawa Tengah secara umum sudah sesuai jalurnya berada pada kelompok Kuadran I (IPM dan PE Tinggi). Dua kabupaten yaitu Kabupaten Kudus dan Kabupaten Purworejo memiliki IPM  tinggi  tetapi  tidak  didukung  oleh  PE  yang  tinggi  sehingga  berada  pada  posisi Kuadran  II  (IPM  Tinggi,  PE  Rendah).  Kabupaten  Pemalang,  Kabupaten  Batang,  dan Kabupaten Banjarnegara masuk dalam kelompok Kuadran III (IPM Rendah, PE Tinggi).
Kabupaten  Blora,  Kabupaten  Wonosobo,  Kabupaten  Temanggung,  dan  Kabupaten Brebes masuk dalam Kuadran IV (IPM dan PE Rendah).
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan Pemerintah kabupaten/kota di Jawa  Tengah  untuk  fokus  meningkatkan  Pertumbuhan  Ekonomi  wilayah  guna menstimulus  meningkatnya  Indeks  Pembangunan  Manusia.  Disamping  program meningkatkan  Pertumbuhan  Ekonomi,  perlu  didukung  program  nyata  untuk meningkatkan komponen IPM, yaitu Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan.

## Daftar Pustaka
[1] UNDP. Human Development Report 2015 . United Nation Development Programe . New York. 2015.
[2] Ezkirianto,  R  dan  Alexandi,  M.  F.  Analisis  Keterkaitan  antara  Indeks Pembangunan  Manusia  dan  PDRB  per  Kapita  di  Indonesia .   Jurnal  Ekonomi  dan Kebijakan Pembangunan . Institut Pertanian Bogor (IPB). Vol 2 No 1. 2013.
[3] Tjiptoherijanto,  P.  Pengembangan  Sumber  Daya  Wanita  dalam  Menghadapi Globalisasi. Populasi  Jurnal  Kependudukan  dan  Kebijakan  Universitas Gajahmada .  Universitas  Gajah  Mada  (UGM).  https://doi.org/10.22146/jp.11498. 1996.
[4] Ranis,  G.  dan  Stewart,  F.  Economic  Growth  and  Human  Development. World Development. Vol.  28  No  2  paper  page  197-219. Pergamon.  Printed  in  Great Britain. 2000.
[5] Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru . Badan Pusat Statistik. Jakarta. 2014.
[6] Asra, A . Analisis Multivariabel Suatu Pengantar . In Media. Bogor. 2017.
[7] Boediono. Teori Pertumbuhan Ekonomi Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta. 1999.
[8] Olies,  M. Bupati  Kudus  Fokuskan  Peningkatan  Pelayanan  Kesehatan . RMOLJATENG. Jawa Tengah. 2019.