Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021

## Kompetisi Diplomasi: Taiwan (ROC) versus Tiongkok (PRC) di Kepulauan Solomon tahun 2016-2019
Victoria Amandani Santoso, Reni Windiani, dan

## Satwika Paramasatya Universitas Diponegoro

## Abstrak
Tiongkok dan Taiwan berada dalam kondisi “enduring rivalry” selama lima dekade terakhir terkait identitas, wilayah, dan kedaulatan nasional. Dari pers- pektif Tiongkok, Taiwan berada di bawah kedaulatannya sehingga segala upaya memerdekakan diri tidak dapat diterima. Sedangkan dari perspektif Taiwan, ia adalah negara berdaulat yang tidak termasuk dalam prinsip “One China, Two Sys- tems”. Kompetisi keduanya sering melibatkan diplomasi untuk memperoleh pen- gakuan formal dari negara lain guna mempertahankan legitimasi dan haknya se- bagai negara. Pada September 2019, Kepulauan Solomon memutuskan hubungan 36 tahun dengan Taiwan dan mendukung Tiongkok. Penulis menggunakan teori soft power Joseph Nye, Jr. dengan metode pengumpulan data studi pustaka dan metode analisis data kongruen. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis ben- tuk kebijakan Taiwan dan Tiongkok melalui konsep soft power dan memahami pengaruh kebijakan kedua negara terhadap keputusan Kepulauan Solomon. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa soft power Tiongkok lebih unggul dibandingkan soft power Taiwan dalam relasi dengan Kepulauan Solomon.

## Kata Kunci: Diplomasi; Kepulauan Solomon; Taiwan; Tiongkok; Soft Power
The relationship between China and Taiwan is on enduring rivalry for the last five decades regarding their identity, territory, and national sovereignty. From China’s perspective, Taiwan is an inseparable part of Mainland China, therefore every forms of self independence are not accepted. Meanwhile from Taiwan’s perspective, it is a sovereign state that doesn’t abide to “One China, Two System” principle. The competition of those two often involves diplomacy to obtain for- mal recognition from other countries to maintain its legitimacy and rights as a state. On September 2019, Solomon Island, which had been in relationship for 36 years with Taiwan, decided to change its formal recognition and supported China. The author uses Joseph Nye Jr’s Soft Power Theory with library research data collection methods and congruent data analysis methods. This paper aims to analyze the form of Taiwan and China policies through the concept of soft power and understanding the influence of those two countries’ policies to the decision of the Solomon Island.  The results proves that China’s soft power is su- perior to Taiwan’s soft power from the perspective of Solomon Islands.
Keywords: China; Diplomacy; Taiwan; Soft Power; Solomon Island

## Pendahuluan
Dalam kurun lima dekade terakhir, Taiwan dan Tiongkok terus berada dalam tensi politik. Disadur dari Job, et al (2000, 5), tensi antar keduanya dideskripsikan sebagai “enduring rivalry” yang mengarah kepada hubungan jangka lama dan berlarut-larut, kompetitif, dan konfrontasi yang terus berulang. Sejak pemilihan presiden Taiwan tahun 1996, Tiongkok terus melakukan konfrontasi dengan Taiwan melalui berbagai kecaman, ancaman, bahkan tes misil. Hingga kini, Tiongkok berpendapat bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Tiongkok Daratan, sebagai daerah administratif khusus. Pernyataan ini didukung oleh Cho dan Ahn (2017, 2) yang mengatakan adalah suatu kemustahilan untuk Taiwan benar-benar tidak memiliki hubungan dengan Tiongkok dikarenakan keduanya memiliki ikatan sejarah, budaya, bahasa, dan geografi. Sedangkan Taiwan menolak keras tawaran unifikasi dari Tiongkok dengan “One China Policy”, Taiwan berdiri sebagai negara berdaulat, dan juga bukan “One China, Two Systems”. Hubungan antar keduanya cukup terbatas, dan berfokus pada perdagangan. Volume perdagangan antar keduanya di tahun 2014 mencapai US$198 miliar dan terus meningkat, menempatkan Beijing sebagai partner dagang utama Taipei. Sejak 1971, PBB hanya mengakui Tiongkok dan tidak mengakui Taiwan. Karena “One  China  Policy” tersebut, banyak negara di dunia harus memilih satu hubungan diplomatik, antara Beijing atau Taipei.
Keseriusan dan komitmen kedua negara untuk bersaing memperoleh pengaruh di dunia internasional terlihat melalui Taiwan yang gencar berdiplomasi untuk diakui secara formal atau de jure oleh negara lain dan Beijing yang sering mengecam keras dan menghalau segala bentuk ‘kemerdekaan’ Taiwan. Meskipun tidak adanya pengakuan internasional tidak serta merta menghapus eksistensi Taiwan. Setidaknya Taiwan berusaha memenuhi lima standar negara berdaulat berdasarkan Konvensi Montevideo 1993: memiliki penduduk tetap, wilayah, pemerintahan, kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara lain, dan pengakuan dari negara lain. Poin terakhir adalah yang terpenting untuk Taiwan, agar dapat mempertahankan legitimasinya dan hak-haknya sebagai negara seperti hak atas wilayah, kekebalan diplomatik, dan persamaan kedudukan di institusi internasional. Sedangkan di sisi lain, Tiongkok terus mempertahankan Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok Daratan dengan berbagai aksi serius seperti: menyediakan misil yang mengarah tepat ke Taiwan, mengecam dukungan Taiwan atas demonstrasi Hong Kong 2019, dan ‘merebut’ international allies Taiwan (Job 1999; Al Jazeera 2020; BBC 2019).
Pada September 2019, Taiwan semakin mendekati isolasi diplomatik dimana  Kepulauan  Solomon  dan  Kiribati  di  Pasifik  memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan memilih Tiongkok sehingga mengurangi  international allies Taiwan hanya menjadi 15 negara, dan menjadi salah satu momentum ‘keberhasilan’ pengaruh Tiongkok di dunia internasional. Dalam periode pertama Presiden Tsai Ing-wen (2016-2019), tercatat Taiwan telah kehilangan 7 international allies yaitu Sao Tome and Principe (Desember 2016), Panama (2017), Republika Dominika (Mei 2018), Burkino Faso (Mei 2018), El Salvador (Agustus 2018), Kepulauan Solomon (September 2019), dan Kiribati (September  2019).  Menyisakan  4  negara  dari  14  negara  di  Pasifik  yang masih menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan (Politic Geography Now 2019).
Tercatat, Taiwan telah menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Kepulauan Solomon selama sejak tahun 1983 yang dimulai atas persamaan luas wilayah dan kondisi perekonomian Taiwan saat itu. Fenomena yang dapat dianalisis adalah bentuk kebijakan Tiongkok yang mendorong Kepulauan Solomon untuk berganti hubungan diplomatik formal dengan Beijing setelah berhubungan dengan Taiwan selama 36 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan Tiongkok dan Taiwan yang mempengaruhi keputusan Solomon berdasarkan konsep soft power. Konsep ini menekankan diplomasi yang berdasarkan pada tiga aspek power: budaya, nilai politik, dan kebijakan luar negeri yang cenderung bersifat tidak mengancam.
Penelitian ini berangkat dari pertanyaan kunci mengenai pengaruh soft power Tiongkok terhadap relasi Kepulauan Solomon dengan Taiwan. Penulis berhipotesa bahwa soft power Tiongkok lebih unggul dibandingkan soft power Taiwan. Penulis memprediksi, kebijakan BRI Tiongkok yang memperhatikan permasalahan lingkungan global melalui  green  firm  berhasil mempengaruhi Kepulauan Solomon untuk membangun hubungan diplomatik resmi dengan Beijing. Penulis meyakini kontribusi Tiongkok menjadi pembeda antara Tiongkok dengan Taiwan delam relasi dengan Kepulauan Solomon.

## Soft Power
Penulis hendak menggunakan konsep soft power milik Joseph Nye Jr. Power  merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain guna mendapatkan hasil yang diinginkan (Nye Jr 2008, 2). Soft power dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain guna memperoleh tujuan melalui atraksi atau daya tarik dibandingkan koersi.
Soft  power berdasar pada kemampuan untuk membentuk preferensi pihak lain dan aset yang tidak berwujud (intangible assets). Jika pihak lain tertarik, terpengaruh, dan menginginkan hal yang sama, maka suatu aktor tidak perlu melakukan koersi untuk memanipulasi tindakan aktor lain. Soft power suatu negara, disebutkan oleh Nye Jr, terdiri atas budaya, nilai politik, dan kebijakan luar negerinya. Menurut Nye, utilisasi soft power relatif lebih efisien karena tidak memperlukan sumber daya yang substansial dan konsekuensi gagal lebih terbatas bila dibandingkan hard power  yang  dapat  lebih  merugikan  dari  aspek  finansial  dan  politik (Melissen 2005, 33).
Utilisasi  soft power kini menjadi alat mewujudkan kerjasama maupun kepentingan negara. Konsep soft power dalam tatanan politik internasional mulai dikenalkan oleh Jepang melalui “Japanese  period” di politik global tahun 1945, dimana Jepang lebih fokus pada strategi perdagangan internasional dibandingkan membangun strategi militernya (Nye, 1990, 154). Konsep ini semakin populer sejak Perang Dingin ketika negara semakin meninggalkan konsep yang koersif dan menekankan konsep ‘modern’ seperti lingkungan, gender, budaya, dan teknologi. Hal ini memunculkan dimensi keamanan baru bagi negara, dimana ancaman keamanan berubah dari militer ke bidang lain, salah satunya ekologi. Menurut Nye, kemunculan isu-isu global menciptakan tendensi menggunakan pendekatan multilateral dalam hubungan internasional. Penyelesaian isu-isu global seperti pemanasan global membutuhkan penyelesaian dengan soft power.
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sejatinya soft power juga memiliki tantangannya tersendiri, sama seperti penggunaan hard power. Soft power memerlukan analisa lebih dalam dan penentuan yang lebih tepat agar daya tarik negara mengarah kepada hasil yang diinginkan. Soft power sangat bergantung kepada interpretasi penerjemah dan penerima pesan, sehingga hasil akhir dari “situasi tawar menawar” cenderung sulit diprediksi dan tidak menentu. Disebutkan oleh Satow (2009, 3), apabila  persuasf  diterapkan  dengan  strategi  dan  sensitifitas  yang  tepat, akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan pemberian tekanan yang berpotensi memunculkan perang.

## Perbandingan Kebijakan Taiwan - Tiongkok
Dalam kebijakan yang dilakukan Taiwan dan Tiongkok kepada Kepulauan Solomon, penulis menemukan berbagai perbedaan dan persamaan dalam berbagai aspek: Bentuk Kebijakan, Kritik, dan Pendekatan.
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021

## Bentuk Kebijakan
Pertama, Taiwan lebih memprioritaskan kebijakannya dalam bentuk infrastruktur kecil-menengah. Taiwan berfokus melakukan pelatihan sumber daya manusia (SDM) lokal, serta perbaikan dan pengembangan ekosistem lokal. Tiongkok cenderung melakukan pembangunan dan modernisasi infrastruktur massif. Kebijakan luar negeri Taiwan yang mengarah pada perlindungan terhadap iklim atau keselamatan bumi yaitu penerapan metode smart  agriculture melalui kerangka Taiwan ICDF (Taiwan  International  Cooperation  and  Development  Fund). Adapun Tiongkok menawarkan kebijakan BRI kepada Kepulauan Solomon, yang memuat 2 program utama yaitu pembangunan massif dan investasi hijau yang cukup berbeda jauh dengan program pembangunan Taiwan. Investasi hijau merupakan kebijakan Tiongkok yang mengedepankan ekonomi hijau dan pembangunan industri dengan tenaga ramah lingkungan. Disebutkan dalam Green  Investment  Principles  for  the Belt and Road, investasi hijau bertujuan untuk mencapai kondisi ramah lingkungan, ketahanan iklim, dan inklusivitas sosial yang sejalan dengan Perjanjian Paris dan Agenda PBB 2020 terkait Pembangunan Berkelanjutan.
Kedua,  Tiongkok  memprioritaskan  kegiatan  finansial  dan  perdagangan bahkan sebelum meresmikan hubungan diplomatik dengan Kepulauan Solomon. Taiwan lebih sedikit melakukan kegiatan ekonomi atau finansial di Kepulauan Solomon, dibandingkan Tiongkok yang melakukan perdagangan bilateral mencapai 2/3 GDP Kepulauan Solomon ($554,8 juta). Hal tersebut menempatkan Tiongkok sebagai mitra dagang krusial bagi Kepulauan Solomon dengan kayu sebagai komoditas dagang utama.
Ketiga, diaspora Tiongkok mementingkan diplomasi melalui pendidikan Berupa Sekolah Chung Wah di Honiara, ibukota Kepulauan Solomon. Pengajaran budaya dan gaya pendidikan Tiongkok terus diterapkan melalui sekolah tersebut. Pada tahun 2015, pemerintah Tiongkok memberikan donasi yang dapat diartikan sebagai dukungan terhadap kebijakan pendidikan di Kepulauan Solomon. Sedangkan di sisi lain, Taiwan kurang memprioritaskan diplomasi melalui pendidikan ataupun pendirian institusi. Diplomasi pendidikan Taiwan hanya dilakukan melalui Kuei-Mi Li, seorang guru bahasa Mandarin yang mengajar petugas pemerintahan Kepulauan Solomon dan beberapa sekolah (solomon Star News 2019). Taiwan lebih memprioritaskan penyebaran nilai budaya melalui penghormatan terhadap HAM dan demokrasi sebagai identitas kuat Taiwan.
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021

## Kritik
Salah satu persamaan kedua negara adalah,  keduanya tidak lepas dari kritik terkait korupsi atau suap-menyuap. Di sisi Taiwan, kritikan datang untuk  cheque  book  diplomacy atau menyuap elit Kepulauan Solomon. Taiwan dipandang melanggengkan korupsi terhadap Dana Pembangunan Desa (Rural Constituency Development Fund) yang dananya dikelola oleh anggota parlemen Kepulauan Solomon demi mempertahankan dukungan dan suara Kepulauan Solomon dalam politik internasional (Smith 2019). Sedangkan di sisi Tiongkok, kritikan datang untuk tindakan suap antara pebisnis dengan elit Kepulauan Solomon. beberapa perusahaan Tiongkok di Kepulauan Solomon diketahui telah bertahun-tahun melakukan suap dan terlibat korupsi dengan oknum pemerintahan Kepulauan Solomon dan sering memberi hadiah wisata mewah ke Tiongkok atau Singapura, serta membantu biaya kampanye Sogavare dan jajarannya (Cave 2019; Yaung, et al. 2020). Dalam Corruptions Perceptions Index, tahun 2019 Kepulauan Solomon memperoleh skor 44/100 serta menempati posisi 77 dari 180 negara. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah korupsi cukup  signifikan  di  Kepulauan  Solomon.  Lebih  lanjut,  pada  2018  telah diciptakan Hukum Anti-Korupsi dan Pakta Perlindungan Whistleblower, tetapi belum ada langkah tetap dan konsisten dari pemerintah untuk mengimplementasikan hukum tersebut secara nyata, walaupun telah didirikan sejumlah lembaga pengawasan korupsi (Radio New Zealand 2020; US Department of State 2018). Tidak jarang sejumlah petugas pemerintah yang tertangkap justru dibebaskan dari hukuman (impunitas). Dapat disimpulkan, selain kurang transparan dan masih merajalelanya korupsi, Kepulauan Solomon masih lemah secara kelembagaan.
Kritik lain terhadap Taiwan terkait dengan progresivitas program dan kedaulatan. Taiwan seringkali ditemui tidak maksimal dalam merealisasikan misinya. Beberapa contohnya yaitu pembangunan Rumah Sakit Rujukan Nasional di Kepulauan Solomon yang disebut seperti ‘kamp pengungsian’ dan mudahnya kebijakan Taiwan dipengaruhi oleh negara lain seperti Australia dan Amerika (Podcast Little Red  “Should I  stay  or  Should  I  Go  Now?  Inside  the  Solomon’s  Big  Switch” 2019). Adapun Tiongkok menerika kritik lain dalam hal penghormatan terhadap HAM dan kebijakan finansial luar negerinya yang cenderung kontroversial dan menarik perhatian dunia internasional. BRI Tiongkok berfokus kepada pembangunan dan infrastuktur yang tidak jauh dari pemberian hutang besar untuk pembangunan dan industri yang dianggap sebagai diplomasi hutang. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Joanne Ou, menyampaikan bahwa “ekspansi Tiongkok di Pasifik telah membuat
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021
banyak negara terjerumus ke dalam diplomasi hutang Tiongkok”. Lebih lanjut, “janji Tiongkok atas pembangunan infrastuktur nyatanya menimbulkan kerusakan serius terhadap ekosistem lokal dan melanggar kedaulatan mereka” (Lee 2019).

## Bentuk Pendekatan
Karena memiliki prioritas kebijakan yang berbeda, maka dapat diartikan kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda pula. Taiwan lebih menekankan pendekatan G2P (Government  to  Person) atau skema pendekatan Pemerintah kepada Masyarakat. Skema tersebut berarti Pemerintah melakukan serangkaian program yang ditunjukkan kepada perseorangan atau masyarakat baik secara langsung atau melalui badan resmi. Melalui Taiwan ICDF yang sepenuhnya didanai oleh pemerintah Taiwan. Taiwan, melalui Komite Teknis Taiwan (TTM) melakukan empat jenis program yang seluruhnya memberdayakan grassroot atau akar rumput masyarakat mulai dari tingkat terbawah yaitu kredit untuk daerah terpencil, pemberdayaan agrikultur lokal, pertukaran dan pelatihan SDM. Dapat disimpulkan, secara sosial Taiwan berfokus kepada perbaikan ekosistem lokal dan SDM Kepulauan Solomon mulai tingkat terbawah. Dan secara politik, Taiwan ingin mendapat dukungan dari masyarakat lokal setempat untuk mempertahankan posisi diplomatisnya. Hal ini didukung oleh Bergan (2016), yang menyatakan pendekatan  grassroot digunakan untuk 2 tujuan yaitu menarik suara para pemilih di pemilihan umum dan agar masyarakat lokal atau individu dapat mempengaruhi para elit pembuat kebijakan.
Sedangkan pendekatan berbeda dilakukan oleh Tiongkok. Sebelum mempromosikan kebijakan BRI, Tiongkok melakukan pendekatan B2B (Business to Business) melalui kegiatan ekspor impor. Disebutkan oleh Yaung,  et al. (2020), tidak ada satupun negara di dunia yang mampu memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri, termasuk Tiongkok. Tiongkok bergantung kepada impor bahan mentah dari negara Asia-Pasifik untuk menunjang kebutuhan industri energi dan manufaktur Tiongkok, salah satunya adalah komoditas kayu mentah dari Kepulauan Solomon. Di sisi lain, Tiongkok juga melakukan pendekatan P2P (Person to Person) melalui sekolah maupun diaspora Tiongkok dalam sektor retail sehari-hari. Tercatat, 70% toko retail di Honiara dijalankan oleh diaspora Tiongkok dengan jumlah total sekitar 3.000 orang dan banyak berkontribusi dalam ekonomi lokal. Isu peresmian hubungan diplomatik Tiongkok- Kepulauan Solomon sangat didukung oleh etnis Tiongkok di Kepulauan Solomon dengan harapan menguatnya hubungan bilateral akan semakin memfasilitasi dan menjamin keamanan dan kepentingan etnis Tiongkok
di Kepulauan Solomon (Jie & Xiu 2019).
Lebih lanjut, ketika mempromosikan BRI, Tiongkok melakukan pendekatan  G2G (Government  to  Government) atau antar pemerintah. Kebijakan BRI disampaikan langsung oleh Xi Jinping melalui forum APEC 2018 di Papua Nugini, dan merupakan kedatangan pertama Xi Jinping  ke negara-negara  Kepulauan  Pasifik.  Dalam  pidatonya  (Xinhua  2018),  Xi Jinping menyampaikan empat tujuan utama: keterbukaan terhadap pembangunan-perkembangan melalui globalisasi ekonomi dan sistem perdagangan multilateral; kerjasama untuk keadilan dan persamaan hak setiap orang; mendorong inklusifitas dan interaksi antar negara; inovasi sebagai sumber pertumbuhan baru; serta penghormatan terhadap hukum internasional untuk memperbaiki pemerintahan global.

## Tabel 1. Tabel Perbandingan Kebijakan Taiwan-Kepulauan
Solomon dan Tiongkok-Kepulauan Solomon

## Sumber: Olahan Penulis
Perbandingan Taiwan-Tiongkok dalam Soft Power menurut Joseph Nye, Jr.

## Nilai Politik: HAM-Demokrasi versus Perdagangan
HAM-demokrasi merupakan nilai politik yang diutamakan dalam kebijakan luar negeri Taiwan. Taiwan menekankan keberpihakannya dengan  negara-negara  demokrasi,  termasuk  negara-negara  Pasifik. Berkali-kali Taiwan mengecam paham komunis dan otoriterisme Tiongkok dengan menunjukkan bahaya propaganda Tiongkok dan
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021
ancaman terhadap demokrasi (Reuters 2019; Huang 2021; Tempo 2020). Dengan menekankan identitas kolektifnya bersama negara- negara demokrasi lainnya terutama Amerika, Jepang, Australia, dan Selandia Baru, menunjukkan bahwa Taiwan adalah sekutu Kepulauan Solomon, bahkan development  partner  bersama  partner  lama  Pasifik, Australia dan Selandia Baru (Köllner 2020). Selain itu, relasi erat antara Taiwan dengan negara superpower Amerika yang juga sedang berseteru dengan Tiongkok turut memperkuat posisi Taiwan. Amerika telah lama  masuk  di  Pasifik  secara  umum  melalui  Pacific  Community  dan Kepulauan Solomon secara khusus melalui United States Agency for International Development (USAID), serta Australia, New Zealand and United States Security (ANZUS). Bersama-sama, Taiwan memperoleh kekuasaan  geopolitik  yang  lebih  kuat  di  Pasifik  dalam  upaya  mencegah pengaruh dari luar seperti Tiongkok.
Adapun nilai politik utama yang diusung Tiongkok yaitu perdagangan. Terdapat dua hal yang tersampaikan melalui kebijakan Tiongkok yaitu, identitas sebagai negara superpower ekonomi dan sulit diintervensi. Pertama, melalui perdagangan antara Kepulauan Solomon dengan Tiongkok yang mencapai 2/3 produk domestik bruto Kepulauan Solomon di tahun 2018 (dan terus meningkat) menunjukkan keunggulan besar Tiongkok sebagai negara superpower ekonomi. Hal tersebut berarti hegemoni tunggal Amerika sebagai satu-satunya negara adikuasa  akan tersaingi oleh Tiongkok dan Tiongkok akan membawa pengaruh besar kepada negara-negara yang bekerjasama dengannya baik melalui aliran investasi, ukuran pasar domestik, industri, kapabilitas teknologi, pengaruh budaya, maupun kemampuan militer (Hynes 1998). Kedua, status Tiongkok sebagai negara superpower ekonomi juga memberi gambaran bahwa Tiongkok tidak mudah diintervensi dalam politik luar negerinya. Besarnya pengaruh ekonomi Tiongkok turut menimbulkan ketergantungan negara lain kepada Tiongkok, bahkan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bernegara lainnya (Elisa 2020). Besarnya pengaruh tersebut membuat Tiongkok dapat bebas menentukan kebijakan dan kerjasama bilateral tanpa banyak intervensi negara lain. Kepulauan Solomon tidak akan lagi menjadi ‘panggung kompetisi pengaruh’ atau ‘kompetisi geopolitik’ antara negara-negara asing seperti Australia, Selandia Baru, bahkan Amerika sekalipun dan mengurangi ketergantungan Kepulauan Solomon terhadap negara-negara tersebut.

## Budaya: HAM-Demokrasi versus Institusi Pendidikan
Dalam  aspek budaya, Taiwan menekankan budaya penghormatan dan perlindungan HAM dan demokrasi sebagai identitas dan budaya Taiwan
yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan disebutkan oleh Krumbein (2020), secara internal, identitas Taiwan sebagai negara demokrasi merupakan aspirasi masyarakat Taiwan dan tidak ada partai politik besar di Taiwan yang menentang nilai demokrasi tersebut sejak 4 kepempimpinan Presiden. Bisa disebut perlindungan HAM dan sistem demokrasi telah lahir dan diwariskan sejak 1990 saat berakhirnya hukum militer. Walaupun bukan anggota resmi PBB, Taiwan telah menggabungkan 6 dari 9 instrumen perjanjian HAM  ke dalam hukum nasionalnya dan membuat progres signifikan terkait penegakan HAM dalam negaranya. Selain itu, Taiwan juga sering membawa program budaya dalam kunjungan resmi kepresidenan Tsai Ing-wen dan melakukan program pertukaran pelajar (PILP) untuk mengenal lebih jauh tentang budaya dan sistem di Taiwan. Menurut analisis penulis, identitas kuat tersebut akan berdampak kepada penggambaran Taiwan sebagai ally bagi Kepulauan Solomon. Nilai agama memiliki arti penting serta banyak berkontribusi kepada tatanan politik baru dan kehidupan sehari-hari masyarakat Kepulauan Solomon. Hal tersebut menandakan Kepulauan Solomon tidak akan mudah terbuka kepada sesuatu yang bersifat mengancam identitas nasional mereka. Dengan Taiwan berhasil membuktikan dan menarasikan bahwa perlindungan hak sipil, kebebasan berpendapat, dan kebebasan beragama adalah bagian dari identitas dan budaya Taiwan yang tidak terpisahkan, hal tersebut membuat Taiwan mendapat tempat di masyarakat Kepulauan Solomon.
Di sisi lain, Tiongkok sulit untuk membawa nilai komunisme dan otoriterisme mereka karena mendapat kritikan dari dunia internasional. Menurut penulis, untuk ‘menandingi’ Taiwan, Tiongkok membawa bidang pendidikan. Melalui Sekolah Chung Wah, para guru dan diaspora Tiongkokturut memberikan penggambaran dan cara pendidikan way of life Tiongkok. Inilah yang penulis sebut sebagai pendekatan P2P (Person to Person), dan dapat berdampak baik untuk meningkatkan pemahaman budaya antar negara. Di sisi lain, penulis tidak menemukan cukup data untuk membuktikan sebesar apa pengaruh Sekolah Chung Wah terhadap pemikiran dan perspektif (utamanya politik) masyarakat Kepulauan Solomon.

## Kebijakan Luar Negeri: TaiwanICDF versus BRI
Pertama, menurut penulis dalam TaiwanICDF tersirat 2 nilai utama yaitu  kesetaraan-inklusifitas  dan  kemampuan  Taiwan  mumpuni. Kesetaraan-inklusifitas  disini  berarti  memberlakukan  Kepulauan Solomon sebagai equal  partner. Bahkan masing-masing menyebut keduanya “no one should be left behind” (UNFCCC 2015) tanpa
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021
mengindahkan perbedaan ras dan budaya. Nilai inklusif juga ditekankan Taiwan melalui kebijakan-kebijakannya yang cenderung fokus kepada masyarakat dari tingkat bawah, bahwa Taiwan siap membantu Kepulauan Solomon dalam kondisi sulit sekalipun. Selanjutnya penekanan bahwa kemampuan Taiwan mumpuni. Walau terbatas secara luas geografis  dan  iklim,  kebijakan-kebijakannya  seperti  smart  agriculture dan kontribusi Taiwan untuk kesehatan global dapat dinarasikan sebagai salah satu keunggulan Taiwan tanpa harus bersatu dengan Tiongkok.
Kedua, menurut penulis dalam BRI tersirat 3 nilai utama: kesetaraan- inklusifitas, modernisasi, dan perhatian pada perubahan iklim. Pertama, Tiongkok memperlakukan Kepulauan Solomon dan Pasifik sebagai equal partner. Sama seperti Taiwan, tanpa mengindahkan perbedaan geografis, ras,  atau  keterbatasan  Kepulauan  Pasifik,  Xi  Jinping  dan  jajarannya menyatakan akan bekerjasama untuk keuntungan bersama dengan prinsip terbuka-inklusif dan berkelanjutan (CNN 2019). Walau beberapa pihak  mengkritik  pendekatan  Tiongkok  ke  Pasifik  adalah  dalih  jebakan hutang, tergolong ancaman atau tidak kehadiran Tiongkok di Kepulauan Solomon akan dibahas pada bagian selanjutnya.
Selanjutnya adalah nilai modernisasi. Kebijakan BRI cukup berbeda dengan  kebijakan  negara-negara  lain  di  Pasifik.  Seperti  Taiwan  dan Australia, kedua negara fokus kepada obyek non-infrastruktur yang justru tidak  berjalan  efektif  di  Pasifik.  Bahkan  bantuan  dari  negara-negara sekitar  Pasifik  selama  bertahun-tahun  tidak  membuat  pertumbuhan ekonomi  menjadi  signifikan  (Hollingsworth  2019).  Hal  ini menguntungkan kebijakan BRI, yang menurut penulis menciptakan tujuan  akhir  modernisasi  untuk  Pasifik  melalui  investasi  besar.  Adanya modernisasi akan mempengaruhi banyak aspek kehidupan dan bernegara di Kepulauan Solomon, yang diharapkan akan meningkatkan kualitas SDM, kualitas hidup, dan tingkat pembangunan Kepulauan Solomon.
Berikutnya adalah perhatian tinggi dari Tiongkok terhadap isu perubahan iklim. Secara geografis, Kepulauan Solomon termasuk sangat rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Kenaikan permukaan air laut telah mempengaruhi  tempat tinggal penduduk di pulau terluar dan mempengaruhi ketersediaan makanan (Habru 2010) serta terus memburuk dalam jangka waktu lama. Hal tersebut menunjukkan investasi hijau dalam kerangka BRI sejalan dengan perhatian utama Kepulauan Solomon terhadap isu perubahan iklim dan pemanasan global. Dalam investasi hijau nilai-nilai ekonomi hijau dan pembangunan industri dengan tenaga ramah lingkungan berarti ekonomi
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021
dan pelestarian alam tetap berjalan berdampingan. Selain itu, kebijakan investasi hijau tersebut cukup berbeda dan belum pernah dibawa oleh development partner Kepulauan Solomon seperti Taiwan dan Australia.

## Tabel 2. Tabel Perbandingan Kebijakan Taiwan-Kepulauan
Solomon dan Tiongkok-Kepulauan Solomon dalam Soft Power
Sumber: Olahan Penulis

## Sudut Pandang Kepulauan Solomon
Poin penting yang perlu dijelaskan adalah bagaimana Kepulauan Solomon memandang kebijakan yang atraktif atau tidak. Perbandingan kebijakan kedua negara dalam kerangka soft power tidaklah cukup. Kebijakan kedua negara pendonor penting diterjemahkan oleh negara resipien sehingga variabel domestik berupa sudut pandang Kepulauan Solomon perlu dipertimbangkan.
Gagasan yang mendorong Kepulauan Solomon dapat dilihat dari laporan Bi-partisan Task Force atau Satuan Tugas Bi-partisan Kepulauan Solomon, sebagai ‘pemain kunci’ yang dibentuk oleh Perdana Menteri Manasseh Sogavare pada Juni 2019 untuk meninjau hubungan Kepulauan Solomon dengan Taiwan dan Tiongkok. Selain itu, sudut pandang Kepulauan Solomon juga dapat dilihat dari pernyataan Perdana Menteri Sogavare terkait perubahan pengakuan diplomatis. Satuan Tugas tersebut terdiri dari sembilan anggota: tujuh anggota parlemen (tiga dari pro-pemerintah, tiga dari oposisi, dan satu anggota netral) dan dua  staf sekretaris dari Kantor Perdana Menteri dan Kabinet (Zhang 2019). Satuan Tugas Bi-Partisan melakukan kunjungan ke Taiwan, Tiongkok, dan sejumlah negara  Kepulauan  Pasifik  untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi.
Satuan Tugas tersebut merekomendasikan agar Kepulauan Solomon memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan menormalisasi hubungan dengan Tiongkok selambat-lambatnya sebelum 1 Oktober 2019, atau perayaan 70 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Dalam penelitian ini gagasan tersebut akan dibagi menjadi lima yaitu: geopolitik Tiongkok, pembangunan infrastruktur, bantuan sektoral, perdagangan, dan status internasional Tiongkok.

## Geopolitik Tiongkok di Pasifik
Pertama, secara geopolitik di Indo-Pasifik, terdapat persaingan pengaruh antara Amerika (dengan sekutunya Taiwan-Australia-New Zealand) dengan Tiongkok. Melihat trend Amerika yang terus melakukan pendekatan militeristik. Kepulauan Solomon lebih condong kepada Tiongkok yang disebut “...tidak mengejar ekspansi militer. Keterlibatannya dalam keamanan cukup terbatas, dibandingkan agenda diplomatik dan ekonominya” (Solomon Islands Bi-partisan Task Force 2019, 15). Tiongkok dianggap tidak mengancam keamanan di wilayah Pasifik.  Lebih  lanjut,  Amerika  disebut  tidak  menunjukkan  ketertarikan untuk menangani isu ketertinggalan dan kemiskinan Kepulauan Solomon, lebih condong kepada keamanan dibandingkan dengan Tiongkok yang mengejar pembangunan di Pasifik. Dari ekonomi dan pendekatan damai, Tiongkok begitu kuat menggambarkan identitas superpower ekonomi sampai ‘menggeser’ hegemoni tunggal Amerika dan sekutunya di Pasifik.  Bahkan  Amerika  dan  sekutunya  tidak  dapat  menjamin  bahwa Tiongkok tidak akan semakin dominan dalam ekonomi dan politik di masa mendatang. Sehingga sewajarnya Kepulauan Solomon mengubah pengakuan diplomatis ke Tiongkok untuk mengikuti dinamika transisi kekuasaan dan mengambil manfaat dari dinamika kekuatan tersebut (Zhang 2019).
Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan dan dukungan negara seperti Australia, Selandia Baru, dan Amerika untuk Taiwan dari justru tidak atraktif untuk Kepulauan Solomon, karena faktor prioritas kebijakan yang diusung dan tergesernya pengaruh geopolitik. Laporan tersebut mendukung analisis terkait soft power nilai politik Tiongkok dalam poin nilai politik-perdagangan yaitu tidak mudah diintervensi. Hal ini berarti berpihak dengan Tiongkok akan membuat Tiongkok dapat bebas menentukan kebijakan dan kerjasama bilateral tanpa banyak intervensi negara lain. Kepulauan Solomon tidak akan lagi menjadi “panggung” kompetisi pengaruh atau kompetisi geopolitik antara negara-negara asing seperti Australia, Selandia Baru, bahkan Amerika dan mengurangi ketergantungan Kepulauan Solomon terhadap negara-negara tersebut.

## Pembangunan-Modernisasi Infrastruktur
Kedua, gagasan terbesar yang mendukung peralihan pengakuan diplomatik adalah kurangnya kebijakan Taiwan dalam aspek pembangunan infrastruktur Kepulauan Solomon. Selama hubungan diplomatis 36 tahun dengan Taiwan Kepulauan Solomon tidak menerima bantuan substansial dalam pembangunan infrastuktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bahkan Kepulauan Solomon mulai meragukan kontribusi Taiwan ke depannya,  “Solomon  Islands  should  not  bet  on Taiwan’s assistances. If Taiwan hasn’t done so in the last 36 years. It is less like to do otherwise in the future”. Lebih lanjut, disebut kerangka BRI sejalan dengan Strategi Pembangunan Nasional Kepulauan Solomon 2016-2030 (Zhang 2019) yang memiliki visi “Memperbaiki Kehidupan Sosial dan Ekonomi Seluruh Penduduk Kepulauan Solomon”, bahkan menyebut fasilitas infrastruktur sebagai prioritas untuk mendukung pertumbuhan sektor produksi (Solomon Island Ministry of  Ministry of Development Planning and Aid Coordination 2016).
Hal ini memperkuat argumen bahwa soft power Taiwan melalui pembangunan infrastruktur skala kecil-menengah (salah satu program TaiwanICDF) kurang atraktif dan ide pembangunan massif-modernisasi melalui BRI Tiongkok jauh lebih menarik untuk Kepulauan Solomon. Penerapan TaiwanICDF juga diperparah dengan progresifitas yang tidak maksimal. Hal ini menurunkan kepercayaan Kepulauan Solomon kepada Taiwan. Selain itu, pesan mengenai kemampuan Taiwan melalui TaiwanICDF justru diterjemahkan oleh Kepulauan Solomon sebagai bukti bahwa Taiwan memiliki keterbatasan, khususnya dalam bidang pembangunan.

## Perdagangan
BRI diyakini menjadi katalis ekspansi perdagangan di wilayah Pasifik dan membuka kesempatan ekonomi baru melalui manufaktur dan industri lintas negara di Kepulauan Solomon. Pasar Tiongkok adalah keuntungan besar untuk Kepulauan Solomon dan akan semakin membuka banyak aliran dana investasi maupun bantuan. Dari sisi investasi, selama 36 tahun berhubungan resmi, investor Taiwan tidak banyak aktif di Kepulauan Solomon dan ‘mengabaikan’ perdagangan dengan Kepulauan Solomon. Hal ini menunjukkan prioritas kebijakan perdagangan Tiongkok lebih atraktif untuk Kepulauan Solomon. Melalui perdagangan dan pendekatan B2B, Tiongkok menegaskan identitasnya sebagai negara  superpower ekonomi yang membawa manfaat lebih besar bila dibandingkan dengan Taiwan.

## Bantuan Sektoral
Tiongkok juga menyakinkan Kepulauan Solomon akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Taiwan selama masa transisi, seperti memberikan beasiswa pengganti untuk pelajar Kepulauan Solomon di Taiwan; mempromosikan turisme; meningkatkan kualitas hidup masyarakat; bantuan medis dan pengobatan; keringanan hutang; dan mendanai  pembangunan  stadion  South  Pacific  Games  2023  (Solomon Island Ministry of  Ministry of Development Planning and Aid Coordination 2016).
Tiongkok ingin menunjukkan kemampuan lainnya dalam memenuhi dukungan sektoral  seperti yang dibawa oleh Taiwan melalui program agrikultur, kesehatan, dan beasiswa pendidikan (dalam TaiwanICDF). Disebutkan, menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Tiongkok membuat Kepulauan Solomon dapat mengakses pendanaan dan kerangka kerjasama di berbagai tingkatan, termasuk tingkat nasional, provinsi, ataupun level komunitas pedesaan. Pesan bahwa kemampuan Taiwan mumpuni melalui TaiwanICD justru diterjemahkan oleh Kepulauan Solomon sebagai bukti bahwa kemampuan Taiwan dapat dengan mudah digantikan oleh Tiongkok sehingga Kepulauan Solomon tidak  lagi  memiliki  alasan  spesifik  untuk  tetap  mempertahankan hubungan dengan Taiwan.

## Status Internasional Tiongkok
Berbeda dengan Taiwan, Tiongkok merupakan negara resmi anggota PBB yang juga merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Posisi strategis Tiongkok di forum internasional dipandang menguntungkan Kepulauan Solomon untuk jangka panjang. Disebutkan bahwa posisi Tiongkok sangat penting karena mampu mendukung agenda kepentingan Kepulauan Solomon di PBB dan mendapat dukungan lebih besar dari komunitas internasional. Agenda tersebut terkait perubahan iklim, perdagangan, dan  isu pembangunan (Solomon Island Ministry of Ministry of Development Planning and Aid Coordination 2016).
Di sisi lain, Kepulauan Solomon meyakini Taiwan tidak akan bisa merdeka penuh. Amerika membutuhkan status quo Taiwan untuk memecah belah dan melawan pengaruh Tiongkok, bahkan dengan terus menjual senjata untuk Taiwan (ibid pp.10-11). Dengan terus berkurangnya sekutu Taiwan, bahkan 4 negara mundur dalam 2 tahun merupakan bukti lain Taiwan akan semakin sulit mendukung agenda internasional Kepulauan Solomon, khususnya dalam forum PBB.

## Respon Terhadap Kritik
Kepulauan Solomon memandang jebakan hutang Tiongkok sebagai mitos tidak berdasar dan menyebut bahwa pelanggaran HAM Tiongkok tidak terjadi dalam ranah hubungan internasional. Perdana Menteri Sogavare menegaskan bahwa tidak ada kondisi yang mewajibkan Kepulauan Solomon untuk segera membuat perjanjian pinjaman dengan Tiongkok setelah peneguhan hubungan diplomatik (Solomon Times 2019). Bahkan disebutkan, “Kami adalah pemerintah yang bertanggung jawab, dan jika kami terpaksa menerima pinjaman, ini akan dilakukan secara bertanggung jawab sehingga kami berada dalam posisi yang mampu untuk membayar kembali pinjaman jauh sebelum tanggal jatuh tempo mereka” yang menegaskan Kepulauan Solomon akan menghindari jebakan hutang Tiongkok semaksimal mungkin. Kemudian dalam laporan Satuan Tugas Bi-partisan juga menegaskan bahwa jebakan hutang hanyalah propaganda yang dimunculkan oleh negara Barat untuk menimbulkan ketakutan atas Tiongkok (Bi-partisan Task Force Report 2019, 19). Lebih lanjut, Satuan Tugas melakukan kunjungan penelitian ke Fiji dan menyimpulkan bahwa pinjaman dan hibah Tiongkok justru menciptakan progress dan perkembangan positif di Fiji sejak Fiji mengakui One China Policy tahun 1975.
Dalam laporannya, Satuan Tugas Bi-partisan menyebut bahwa catatan penegakan  HAM Tiongkok sejatinya lebih baik dibandingkan Amerika, Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Tiongkok disebut tidak pernah (dalam waktu dekat) menginvasi negara lain, bertindak koersif pada suatu negara dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan menghancurkan suatu wilayah menjadi reruntuhan. Justru propaganda dan kebijakan negara Barat mengenai demokrasi yang menghancurkan dan menginvasi negara lain (Bi-partisan Task Force Report 2019, 19). Selain itu juga disebutkan bahwa tidak bukti Tiongkok melanggar kebebasan beragama dan nilai serta prinsip agama Kristen. Dari 178 negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok, tidak ada satupun negara yang mengalami pelanggaran HAM dari Tiongkok. “Tiongkok menghormati kedaulatan dan integrasi wilayah setiap negara” yang memperjelas dukungan Kepulauan Solomon dan memperkuat posisi Tiongkok.
Dua dari tiga kritik yang ditunjukkan kepada Tiongkok tidak mengubah keputusan dan dukungan Kepulauan Solomon untuk Tiongkok. Kedua kritik ditepis oleh Kepulauan Solomon untuk mendorong terciptanya hubungan diplomatik kedua negara.

## Penemuan Lebih Lanjut
Pertama, Taiwan mendapat dukungan dari masyarakat Malaita. Walaupun aspek penyebaran budaya dan nilai HAM dan demokrasi kurang atraktif untuk Kepulauan Solomon, nyatanya Taiwan didukung oleh masyarakat Malaita yang menolak kebencian Tiongkok terhadap umat Kristen dan sistem politik otoriterisme (Cavanough 2020). Hal ini menunjukkan pendekatan dan prioritas kebijakan Taiwan di Kepulauan Solomon tidak sepenuhnya gagal, dan mendukung argumen bahwa penekanan soft power budaya HAM dan demokrasi Taiwan berhasil menanamkan identitas kuat bahwa Taiwan bukan ancaman, terutama untuk nilai agama sehari-hari masyarakat lokal Kepulauan Solomon. Sehingga dapat disimpulkan soft power budaya Taiwan lebih unggul dibandingkan soft power budaya Tiongkok yang melalui institusi pendidikan dan diaspora.
Kedua, isu perubahan iklim lebih dihubungkan dengan status internasional Tiongkok sebagai anggota PBB. Posisi strategis Tiongkok akan mampu mendukung agenda kepentingan Kepulauan Solomon, termasuk terkait perubahan iklim global (Bi-partisan Task Force Report 2019, 65). Hal ini menunjukkan isu perubahan iklim merupakan salah satu perhatian Kepulauan Solomon, tetapi bukan dalam kerangka BRI Tiongkok. Sehingga hipotesa terkait kebijakan BRI Tiongkok yang memperhatikan permasalahan lingkungan global melalui green  firm berhasil mempengaruhi Kepulauan Solomon untuk lebih membangun hubungan diplomatik resmi dengan Beijing tidak terbukti. Kontribusi ini menjadi pembeda antara Tiongkok dengan Taiwan, tetapi tidak banyak diprioritaskan oleh Kepulauan Solomon.
Ketiga, Satuan Tugas Bi-partisan dalam laporannya beberapa kali menyebut  agresifitas  Taiwan  dalam  korupsi  melalui  cheque  book diplomacy. Hal tersebut tidak sejalan dengan kebijakan Kepulauan Solomon untuk mengurangi tingkat korupsi. Tetapi di sisi lain, penulis menemukan Solomon tidak menyinggung korupsi pemerintah Kepulauan Solomon dengan perusahaan swasta Tiongkok atau merespon kritik ketiga yang ditunjukkan kepada Tiongkok. Tiongkok dideskripsikan “tidak terbukti memfasilitasi korupsi di Kepulauan Solomon atau negara tetangga lainnya”. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai netralitas Satuan Tugas Bi-partisan dalam menganalisa hubungan Kepulauan Solomon-Taiwan dan Kepulauan Solomon-Tiongkok. Terdapat kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi penilaian Kepulauan Solomon terkait relasi dengan Tiongkok dan Taiwan. Hal tersebut membutuhkan analisa dan penelitian lebih lanjut.
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021

## Kesimpulan
Dari penelitian ini, ditemukan lima gagasan yang mempengaruhi keputusan Kepulauan Solomon. Kelima gagasan tersebut yaitu geopolitik Tiongkok  di  Pasifik,  status  internasional  Tiongkok,  perdagangan, bantuan sektoral, dan ide pembangunan-modernisasi infrastruktur yang seluruhnya merupakan soft power Tiongkok baik secara internasional (geopolitik, status internasional) maupun bilateral dengan Kepulauan Solomon (perdagangan, bantuan sektoral, pembangunan-modernisasi infrastuktur). Sehingga hipotesa bahwa soft power Tiongkok lebih unggul dibandingkan soft power Taiwan terbukti. Lebih lanjut, prediksi penulis yang menyatakan bahwa kebijakan BRI Tiongkok yang memperhatikan permasalahan lingkungan global melalui green  firm berhasil mempengaruhi Kepulauan Solomon untuk membangun hubungan diplomatik resmi dengan Beijing tidak terbukti. Kontribusi ini memang menjadi pembeda besar antara Tiongkok dengan Taiwan, tetapi tidak diprioritaskan oleh Kepulauan Solomon dalam kerangka BRI, melainkan melalui posisi internasional Tiongkok di PBB. Kepulauan Solomon lebih memprioritaskan kebijakan pembangunan dan modernisasi infrastuktur melalui BRI sebagai gagasan yang menjadi pembeda besar antara Taiwan dengan Tiongkok. Bagaimana penerapan BRI dan investasi hijau di Kepulauan Solomon membutuhkan penelitian lebih lanjut.
Dalam aspek nilai politik, budaya, dan kebijakan luar negeri dapat disimpulkan bahwa Tiongkok lebih unggul dalam 2 aspek (nilai politik dan kebijakan luar negeri). Dalam aspek budaya, penulis menyimpulkan soft power Taiwan lebih unggul karena begitu kuat menanamkan identitas bahwa Taiwan bukan ancaman terhadap kehidupan religius sehari-hari masyarakat Kepulauan Solomon hingga meraih dukungan dari masyarakat Malaita. Secara jangka panjang, tantangan besar perlu dihadapi dan diatasi oleh Kepulauan Solomon terutama dalam lembaga internal mereka. Penguatan lembaga sangat penting untuk menghadapi  dinamika  perpolitikan  luar  negeri  di  Pasifik,  mengatasi sistematika hutang/pinjaman yang diberikan, dan intervensi negara besar lain seperti Amerika Serikat dan Australia.
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021

## Referensi

## Buku atau Bagian dalam Buku
Melissen, J., 2005. The  new  public  diplomacy. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Satow, E. M., 2009. Satow’s  diplomatic  practice, Oxford: Oxford University Press.

## Artikel Jurnal
Cho, Y, C.,  dan Ahn, M. S., 2017. “Taiwan’s international visibility in the twenty-first: A suggestive note”, International Journal, 72 (1): 79-90.
Nye Jr., J. S., 1990. “Soft power”, Foreign Policy, 80: 153-171.
Nye Jr., J. S., 2008. “Public diplomacy and soft power”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 616(1): 94-109.
Thomas, S. S., 2010. “Engaging Oceania”, Naval  War  College  Review,
63(1): 97-106.
Yaung, M. M. A., et al, 2020. “Chinese Involvement In Vanuatu and Solomon Island Foreign Policy Against The Papua Issue”, Sociae Polites 21(1): 96-111.
Zhang, D., 2017. “China’s diplomacy in the Pacific: Interests, means and implications”, Security Challenges, 13(2): 32-53.

## Publikasi Resmi
Report on the Inquiry into the Question of severing existing ties with the Republic of China, 2019. Honiara: Foreign Relations Commitee of National Parlement of Solomon Islands.
National Development Strategy 2016 to 2035, 2016. Honiara: Solomon Islands Ministry of Development Planning and Aid Coordination.
Country Reports on Human Rights Practices for 2018: Solomon Islands 2018 Human Rights Report, 2018. Washington D. C.: US Department of State Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021 314

## Publikasi Daring
ABC News, 2019. “Solomon Islands breaks ties with Taiwan after Chinese ‘dollar diplomacy’”, 16 September 2o19, [daring]. Tersedia dalam [ https://www.abc.net.au/news/2019-09-16/solo- mon-islands-cuts-taiwan-ties-after-chin-dollar-diplomacy/11510898 ] (Diakses [18 Februari 2021]).
Al Jazeera, 2019.“‘Dollar diplomacy’: Taiwan condemns China after Solomon switch”, 17 September 2019, [daring]. Tersedia dalam [ https://www.aljazeera.com/news/2019/9/17/dollar-diplomacy-tai- wan-condemns-china-after-solomons-switch ] (Diakses [20 Februari 2021]).
Al Jazeera, 2020. “China warns Taiwan againts harbouring Hong Kong ‘rioters’”, 23 Juni 2020, [daring]. Tersedia dalam [ https://www.alja- zeera.com/news/2020/6/23/china-warns-taiwan-against-harbour- ing-hong-kong-rioters ] (Diakses [20 Februari 2021]).
BBC, 2019. “Taiwan loses another ally as Kiribati cuts ties”, 20 September 2019, [daring]. Tersedia dalam [ https://www.bbc.com/ news/world-asia-49766262 ] (Diakses [20 Februari 2021]).
Bergan, D. E., 2016. “Grassroots”, Encyclopedia  Britannica, [daring]. Tersedia [ https://www.britannica.com/topic/grassroots ] (Diakses [25 Januari 2021]).
Cave, D., 2019. “China is Leasing an Entire Pacific Island. Its Residents are Schocked”,  New York Times, 16 Oktober 2019, [daring]. Tersedia dalam [ https://www.nytimes.com/2019/10/16/world/australia/chi- na-tulagi-solomon-islands-pacific.html ] (Diakses [14 Februari 2021]).
Dayant,  A.,  2019.  “How  Pacific  Islands  Leverage  the  China-Taiwan  Tug of War”, The  Diplomat, 1 Agustus 2019 [daring]. Tersedia dalam [ https://thediplomat.com/2019/07/how-pacific-islands-leverage- the-china-taiwan-tug-of-war ] (Diakses [24 Oktober 2020]).
Elisa, S., 2020. “Analisis Kehadiran Tiongkok sebagai Superpower Country Sekaligus Rival Amerika Serikat dalam Perspektif Realisme Struktural Ofensif”, Juni 2020, [daring]. Tersedia dalam [ https://www.research- gate.net/publication/342410650_Analisis_Kehadiran_Tiongkok_se- bagai_Superpower_Country_Sekaligus_Rival_Amerika_Serikat_da- lam_Perspektif_Realisme_Struktural_Ofensif ] (Diakses [24 Februari 2021]).
Habru, P., 2010. “The view from beneath the waves: climate change in the Solomon Islands”, The Guardian, 9 November 2020, [daring]. Tersedia dalam [ https://www.theguardian.com/world/2010/nov/09/ solomon-islands-climate-change ] (Diakses [20 Februari 2021]).
Hollingsworth, J., 2019. “Why China is challenging Australia for influence over  the  Pacific  Islands”,  CNN  World, 22 Juli 2019 [daring]. Tersedia dalam [ https://edition.cnn.com/2019/07/22/asia/chi- na-australia-pacific-investment-intl-hnk/index.html ] (Diakses [25 Februari 2021]).
Hynes, M. H. A., 1998. “China: the Emerging Superpower”, Ex New Hori- zons, War, Peace and Security WWW Server [daring]. Tersedia dalam [ https://fas.org/nuke/guide/china/doctrine/0046.htm ] (Diakses [2 Februari 2021]).
Köllner, P., 2020. “Australia and New Zealand Face Up to China in the South Pacific”,  GIGA  Focus  Asia,  [daring]. Tersedia dalam [ https://www. giga-hamburg.de/en/publications/20031118-australia-new-zea- land-face-china-south-pacific/ ] (Diakses [24 Februari 2021]).
Krumbein,  F., 2020. “The Significance Of Taiwan As The First And Only Chinese Democracy”, Taiwan  Insight, 4 Februari 2020, [daring]. Tersedia dalam [ https://taiwaninsight.org/2020/02/04/the-signifi- cance-of-taiwan-as-the-first-and-only-chinese-democracy/ ] (Diakses [25 Februari 2021]).
Lee, Y., 2019. “Taiwan warns Solomon Islands of China ‘debt trap’ in diplomatic switch”, Reuters, 6 September 2019, [daring]. Tersedia dalam [ https://www.reuters.com/article/us-pacific-china-solomonis- lands-idUSKCN1VR09W ] (Diakses [25 Oktober 2020]).
Politic Geography Now, 2019. “Map: Which Countries “Recognize” Taiwan in 2019?”, 23 September 2019, [daring]. Tersedia dalam [ https://www.polgeonow.com/2018/07/map-which-countries-recog- nize-taiwan.html ] (Diakses [27 Februari 2020]).
Radio New Zealand, 2020. “Solomon Islands drops two points in Corruptions Perceptions Indeks”, 24 Januari 2020, [daring]. Tersedia dalam [ https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/408114/ solomon-islands-drops-two-points-in-corruptions-perceptions-in- dex ] (Diakses [20 Februari 2021]).
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021
Smith, G., 2019. “The wisdom of Solomons: Taiwan and China’s Pacific power play”, Lowy Institute, 12 September 2019, [daring]. Tersedia dalam [ https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/wisdom-solo- mons-taiwan-and-china-s-pacific-power-play ] (Diakses [3 Desember 2020]).
Solomon Times, 2019. “Statement by the Prime Minister Hon. Manasseh Sogavare on Switch to China, transkrip”, 20 September 2019, [daring] Tersedia dalam [ https://www.solomontimes.com/news/statement- by-the-prime-minister-hon-manasseh-sogavare-on-switch-to-chi- na/9362 ] (Diakses [20 Februari 2021]).
Xin, L., dan Shan, J., 2019. “Chinese people in Solomon Island welcome new diplomatic ties”, Global  Times, 18 September 2019, [daring]. Tersedia dalam [ https://www.globaltimes.cn/content/1164698.sht- ml ] (Diakses [10 Februari 2021]).
Xinhua, 2018. “Full Text of Chinese President Xi’s speedh at APEC CEO summit, transkrip”,  17 November 2018, [daring]. Tersedia dalam [ http://www.xinhuanet.com/english/2018-11/17/c_137613904.htm ] (Diakses [20 Februari 2021]).
Zhang, D., 2020. “Comparing China’s and Taiwan’s aid to the Pacific”, Dev Policy, 20 Januari 2020, [daring]. Tersedia dalam [ https://devpolicy. org/comparing-chinas-and-taiwans-aid-to-the-pacific-20200120/ ] (Diakses [25 Oktober 2020]).