## EFEKTIVITAS APLIKASI M-PASPOR DALAM ASPEK PELAYANAN PUBLIK DAN E-GOVERNMENT
(Effectiveness of M-Paspor Applications in Aspects of Public Service and E- government)
P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592
https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/380
DOI: 10.52617/jikk.v6i1.380 Reza Akbar Pratama rezapratamaakbar@gmail.com Politeknik Imigrasi Dana Alya Utami Danaalyautami@gmail.com Politeknik Imigrasi

## ABSTRACT
Utilization of technology in public services promises effectiveness and efficiency to help all human work lines because it can accelerate the work process done. The embodiment of e- government can be manifested as a form of utilizing technology in the public service sector. The M-Passport app is one of the implementations of e-government in the immigration field. The implementation of M-passport apps will be reviewed effectively whether they can realize effectiveness in public-e-government services. This can be seen from the implementation of passport  applications  which  are  getting easier  and  faster  with  the  help  of  technology  and systems that exist in the M-Paspor Application. This also supports the implementation of e- government-based  public  services  and  helps  oversee  social  distancing  policies  during  the Covid-19  pandemic  in  Indonesia  so  that  we  can  continue  to  provide  optimal  immigration services.
Keyword: Immigration, Public Service, E-government, M-Paspor Apps

## ABSTRAK
Pemanfaatan  teknologi  dalam  pelayanan  publik  menjanjikan  efektifitas  dan  efisiensi  untuk membantu  segala  lini  pekerjaan  manusia  sebab  dapat  mempercepat  proses  pekerjaan  yang dilaksanakan.  Perwujudan  E-Government  dapat  dimanifestasikan  sebagai  wujud  dari pemanfaatan teknologi pada sektor pelayanan publik. Aplikasi M-Paspor merupakan salah satu wujud  pelaksanaan  e-government  pada  bidang  keimigrasian.  Penyelenggaraan  Aplikasi  M- Paspor  akan  ditinjau  secara  efektif  apakah  dapat  mewujudkan  efektivitas  dalam  pelayanan publik berbasis e-government. Hal ini dapat ditinjau dari pelaksanaan permohonan paspor yang
semakin mudah dan cepat dengan bantuan teknologi dan sistem yang ada pada Aplikasi M- Paspor.  Hal  ini  juga  mendukung  pelaksanaan  pelayanan  public  berbasis e-government dan membantu mengawal kebijakan social distancing pada masa pandemi covid-19 di Indonesia agar dapat tetap memberikan pelayanan keimigrasian yang optimal.
Kata Kunci: Keimigrasian, Pelayanan Publik, E-Government,  Aplikasi M-Paspor PENDAHULUAN
Teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang
sedemikian  pesat  dari  masa  ke  masa. Teknologi  informasi  ialah  sarana  dan prasarana  ( hardware , software , useware ), sistem,  dan  metode  untuk  memperoleh, mengirimkan,  mengolah,  menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan  data  secara  bermakna (Warsita,  2016).  Pemanfaatan  Teknologi semakin  menjanjikan  efektifitas  dan efisiensi  untuk  membantu  segala  lini pekerjaan  manusia.  Hal  ini  disebabkan teknologi  informasi  dan  komunikasi  dapat mempercepat  langkah  dan  waktu  dalam rangka  penyebaran  informasi,  spektrum yang  menyeluruh,  serta  transparansi  yang tinggi (Gafar, 2013).
Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh  dari  penggunaan  teknologi  ini membuat  banyak  lini-lini  pekerjaan manusia  yang  dulunya  dikerjakan  secara manual kemudian perlahan-perlahan berpindah  menjadi by  system .  Hal  ini disebabkan  oleh  ekskalasi  teknologi  yang dapat  menghasilkan  efisiensi  dengan cakupan  area  yang  luas  dengan  efektifitas yang tinggi. Maka teknologi i informasi dan komunikasi juga telah diaplikasikan secara komprehensif pada proses sistem pemerintahan di beberapa negara, termasuk di  Indonesia,  sehingga  pada  praktiknya menjadi  suatu  pilihan  untuk  dapat menyokong pelaksanaan tata pemerintahan yang baik ( good governance ) (Gafar, 2013).
Good  governance didefenisikan sebagai kegiatan suatu lembaga pemerintah yang  dijalankan  berdasarkan  kepentingan
rakyat  dan  norma  yang  berlaku  untuk mewujudkan  cita-  cita  negara  (Sardjito, 2007).  Perkembangan Good  Governance menjadi  patron  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  kemudian  menjadi  program bagi pemerintah untuk mewujudkan dalam berbagai kegiatan dan tugas-tugas pemerintah,  yang  harus  sejalan  dengan prinsip-prinsip Good Governance (Wijaya,
Pudjiarti, & Winarni, 2018) .
Seiring  dengan  hal  tersebut,  pada ekskalasi
pemerintahan mulai diimplementasikan  dengan  sebutan e-
Government dalam  rangka  perwujudan penggunaan teknologi i informasi dan
Komunikasi dan penerapan good governance dalam  pelaksanaannya.  Bukti impelementasi tersebut dalam pemerintahan kemudian diakomodir dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi Nasional  Pengembangan e-Government (Gafar,  2013).  Kemudian  pada  Pasal  4 Huruf (c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik disebutkan juga bahwa
Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan transaksi  elektronik  dilaksanakan  dengan tujuan  meningkatkan  efektivitas  dan efesiensi pelayanan publik. Dapat dikatakan bahwa pada peraturan-peraturan tersebut pelaksanaan pelayanan publik oleh instansi
terkait pada hakikatnya menggunakan teknologi  informasi  sebagai daya  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan publik (Nur & Haedar, 2021).
Pelayanan  publik  pada  hakikatnya juga  merupakan  salah  satu  fungsi  pada keimigrasian.  Hal  ini  diamanatkan  pada pasal 1 angka 3 yakni  sebagai bagian dari
urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan  hukum,  keamanan  negara,  dan fasilitator  pembangunan  kesejahteraan masyarakat.  Pelayanan  publik  pada keimigrasian diantaranya adalah Pelayanan Paspor, Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian, Pemeriksaan  Keimigrasian  di  Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan lain sebagainya. Aspek  Pelayanan  publik  yang  berupa pelayanan  keimigrasian  merupakan  upaya negara  untuk  dapat  memenuhi  hak  warga negara  atas  barang,  jasa,  dan  pelayanan administrasi yang disediakan oleh keimigrasian secara institusi kepada warga negara.  Secara  lateral,  orang  yang mendapatkan pelyanan keimigrasian bukan hanya  kepada  Warga  Negara  Indonesia, tetapi juga Warga Negara Asing baik yang transit,  berkunjung,  ataupun  menetap  di wilayah Indonesia. Sebagai bentuk komitmen akan terselenggaranya
pelayanan  publik  yang  baik,  maka Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  menerbitkan  Permenkumham  RI No.  27  Tahun  2018  Tentang  Penghargaan Pelayanan  Publik  Berbasis  Hak  Asasi Manusia  yang  menyatakan  Pelayanan Publik Berbasis HAM didasarkan pada:
a. Aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas;
b. Ketersediaan petugas;
c. Kepatuhan  pejabat,  pegawai,  dan pelaksana terhadap Standar Pelayanan  masing-masing  bidang pelayanan;
Adanya  pandemi  Covid-19  yang terjadi  mulai  awal  maret  2020  berdampak pula dengan aspek pelayanan keimigrasian. Pada  masa  pandemi  Covid-19,  pelayanan keimigrasian  terhadap  WNI  juga  tidak terlepas  dari  kebijakan-kebijakan  yang berubah  secara  marjinal  yang    baru ditetapkan  dimasa  pandemi    Covid-19  di Indonesia.  Pelayanan  keimigrasian  bagi
Warga  Negara  Indonesia  kemudian  diatur dalam    Surat    Edaran    Nomor:    IMI- GR.01.01-2114  Tahun  2020 (Tarigan, Al Wajidi, & Karina, 2021).  Melalui peraturan tersebut, Direktorat    Jenderal    Imigrasi mengatur   tentang  pembatasan    pelayanan keimigrasian  dalam  rangka  penurunan angka        penyebaran  Covid-19  di lingkungan  Kantor  Imigrasi  dan  memutus mata  rantai  penyebarannya.  Pembatasan pelayanan    keimigrasian    bagi    Warga Negara        Indonesia  dilaksanakan  secara holistik dan komprehensif dengan langkah pengurangan  pelayanan  paspor  di  Kantor Imigrasi  diseluruh  Indonesia  disebabkan kerentanan    dalam    penyebaran    virus Covid-19.
Dalam  rangka  efektivitas  pada pelayanan serta langkah antisipatif penyebaran  Covid-19  dengan  cepat,  maka pemerintah  meluncurkan  aplikasi  untuk mempermudah
masyarakat untuk membantu  proses  permohonan  paspor. Direktorat Jenderal Imigrasi menghadirkan inovasi  terbarukan,  yaitu  Aplikasi  M- Paspor.  Aplikasi  M-Paspor  merupakan sebuah  aplikasi  yang  diluncurkan  agar dapat  mempermudah  masyarakat  dalam proses  pembuatan  paspor.  Pada  aplikasi tersebut,  masyarakat  dapat  melakukan pendaftaran untuk permohonan paspor baru dan  pendaftaran  terkait  permohonan penggantian  paspor  (Siagian,  2022). Sebelum adanya M-Paspor tersebut, proses pelayanan  paspor  lama  dirasakan  masih cukup rumit dan membutuhkan waktu lama yaitu  dengan  pelayanan  paspor  APAPO (Aplikasi  Pendaftaran  Antrian  Paspor Online).  Hal  ini  disebabkan  ada  APAPO dilaksanakan  dalam  bentuk  pendaftaran antrian  ketika  mengajukan  permohonan paspor  secara online yang  masih mengalami  kendala  seperti  saat  penerapan online penggunaan  aplikasi  antara  lain terjadi  kesulitan  dan  keterlambatan  dalam proses  verifikasi  email,  permasalahan
terkait  Nomor  Induk  Kependudukan  yang tidak  sesuai  dengan  data  yang  ada  pada Dukcapil,  jadwal  perbaruan  kuota  yang tidak sesuai, serta ketersediaan kuota yang minim  dan  selalu  penuh.  Pada  Aplikasi APAPO  walaupun  sudah  menerapkan digitalisasi  antrean  pemohon,  tetapi  masih banyak  proses  permohonan  yang  harus dilakukan secara manual sehingga efektivitas belum dirasakan secara optimal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  yang  akan  menjelaskan  hasil penelitian secara sistematis dan utuh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan  dalam  rangka  untuk  memahami fenomena  yang  dialami  oleh  subjek penelitian.  Maksud  dari  penelitian  ini adalah  untuk  memahami  hubungan  antara aplikasi  M-Paspor  pada  Imigrasi  dengan praktik e-Government yang diterapkan oleh pemerintah  untuk  mendukung  penerapan good governance .
Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  merupakan  data  primer  dan data  sekunder.  Data primer merupakan sumber  data  penelitian  yang  diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, dapat berupa  wawancara,  jajak  pendapat  dari individu  atau  kelompok  (orang)  maupun hasil  observasi  dari  suatu  obyek,  kejadian atau hasil pengujian (benda). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kajian  primer  yang  difokuskan  pada  studi kepustakaan  seperti  kajian  ilmiah,  jurnal ilmiah,  makalah,  buku  yanga  berkaitan dengan  objek  penelitian.  Data  yang diperoleh  dianalisis  secara  deskriptif menggunakan  pendekatan  reflektif  pada aplikasi  M-Paspor  dan  keterkaitannya dengan  menunjang  pelaksanaan good governance.

## RUMUSAN MASALAH
a. Bagaimana korelasi keterkaitan antara pelayanan  publik  dan  e-government pada pelayanan keimigrasian?
b. Apa  saja  kelebihan  dan  kekurangan Aplikasi  M-Paspor  dalam  rangka pelayanan keimigrasian?
c. Bagaimana  efektivitas  penggunaan Aplikasi  M-Paspor  dalam  pelayanan keimigrasian di masa pandemic covid- 19?

## PEMBAHASAN

## Aspek  Pelayanan  Publik  dan E- Government
Berdasarkan  UU  Nomor  25  Tahun 2009  pelayanan  publik  didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyedia layanan publik untuk menyediakan  kebutuhan  masyarakat  atas pemberian pelayanan administratif, barang dan/atau  jasa  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelayanan  publik  juga  dapat  dijelaskan sebagai  upaya  oleh  pemerintah  selaku penyelenggara  pelayanan  publik  terhadap warga  negara  selaku  penerima  pelayanan publik.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat berdasarkan peraturan perundang- undangan serta asas dan prinsip pelayanan yang baik.
Dari  perspektif E-Government ,  “e - Government berhubungan dengan penggunaan  teknologi  informasi  (seperti Wide  Area  Network,  Internet  dan  mobile computing )  oleh  organisasi  pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga Negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan.” (The World  Bank  Group,  2001).  Zweers  and
Planque memberikan definisi: “ E- Government berhubungan dengan penyedia informasi,  layanan  atau  produk  yang disiapkan  secara  elektronis,  dengan  dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu,  menawarkan  nilai  lebih  untuk partisipasi pada semua kalangan” (Indrajit, Zainudin, & Rudianto, 2005).
Secara sederhana, pelayanan publik merupakan  serangkaian  kegiatan  untuk menyediakan kebutuhan masyarakat melalui  program  yang  dilakukan  oleh pemerintah selaku penyedia layanan dan E- Government adalah  pelaksanaan  kegiatan pemerintahan yang memanfaatkan
teknologi  informasi  mulai  dari  sistem hingga  perangkatnya.  Dengan  adanya kebijakan E-Government diharapkan dapat memudahkan  masyarakat  memperoleh pelayanan  dimana  dan  kapan  saja. Khususnya dalam dunia keimigrasian yang pengguna  layanannya  bukan  hanya masyarakat Indonesia namun juga masyarakat  manca  negara.  Penerapan kebijakan E-Government secara  maksimal dapat  meningkatkan  kuliatas  pelayanan publik  yang  disediakan  untuk  masyarakat. Namun  juga  bisa  menurunkan  mutu pelayanan publik jika dalam pelaksanaannya  timbul  banyak  kendala baik kendala internal ataupun eksternal. Beberapa  tahun  kemarin  dunia menghadapi situasi pandemi
yang mengharuskan  kita  untuk  menghindari kontak  fisik  dan  pertemuan  langsung.
Kebijakan E-Government sangat membantu  proses  pelayanan  saat  itu. Namun
penerapan kebijakan E- Government untuk  meningkatkan  mutu pelayanan  publik  juga  dapat  mendapatkan hasil yang sebaliknya. Hal ini terjadi ketika sistem  yang  digunakan  sedang  dalam maintenance atau  sedang  mengalami
gangguan sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna  pelayanan  publik.  penerapan kebijakan E-Government
untuk meningkatkan  mutu  pelayanan  publik sangat  bergantung  pada  kendala  yang timbul.  Semakin  sedikit  kendala  yang terjadi  maka  semakin  banyak  peningkatan mutu pelayanan publik yang diberikan dan begitu  pun  sebaliknya.  Semakin  banyak kendala yang terjadi maka semakin sedikit peningkatan  mutu  pelayanan  publik  yang diberikan. Bahkan dalam beberapa situasi, banyaknya  kendala  yang  timbul  dapat menurukan  mutu  pelayanan  publik  yang diberikan.
Dalam lingkup imigrasi sendiri, kita dapat  menyaksikan  pengaplikasian  nyata. Imigrasi menggunakan berbagai perangkat serta  sistem  untuk  mendukung  jalannya pelayanan  kepada  masyarakat.  Di  Kantor Imigrasi,  pelayanan  permohonan  paspor oleh  masyarakat  sudah  menggunakan sebuah  aplikasi  yang  dikenal  dengan M- Paspor. Aplikasi  ini  gunanya  untuk mengatur  jadwal  antrian  masyarakat  dan meminimalisir kesalahan input data karena hal  itu  dilakukan  oleh  pemohon  yang bersangkutan.  Melalui  aplikasi  ini,  tidak ada  lagi  pemohon  yang  hanya  datang  dan menunggu  hingga  jam  operasional  kantor berakhir  namun  tidak  mendapatkan pelayanan.  Karena  pemohon  yang  datang ke  kantor  adalah  pemohon  yang  telah memiliki jadwal sebagaimana yang tertera dalam aplikasi M-Paspor.

## Aplikasi M-Paspor
M-Paspor  adalah  aplikasi  pengganti dari  Aplikasi  Antrian  Paspor  Online (APAPO)  yang  diluncurkan  pada  awal Januari
2021. Aplikasi M-Paspor digunakan  masyarakat  untuk  mengajukan permohonan  paspor  baru  dan  penggantian
paspor secara online. Hal ini merujuk pada pelayanan  keimigrasian  saat  pandemic covid-19  yang  dibatasi  oleh social distancing yang  kemudian  melahirkan inovasi permohonan paspor yang dilakukan secara online .
Berikut tahapan-tahapan penggunaan aplikasi M-Paspor:
1. Unduh Aplikasi M-Paspor, kemudian  instal  di  Smartphone Atau Tablet Android/iOS
2. Mendaftarkan akun pengguna
3. Ajukan Permohonan Paspor
4. Pilih Lokasi Kantor Imigrasi dan Jadwal kedatangan
5. Tahap Pembayaran
6. Perubahan Jadwal (Opsional)
7. Wawancara di Kantor Imigrasi
Penggunaan  aplikasi  M-Paspor  ini merupakan inovasi dari pergantian aplikasi APAPO
yang sebelumnya guna meningkatkan  efisiensi,  akuntabilitas  dan transparansi  dalam  pembuatan  paspor. Berikut  merupakan  perbedaan  antara aplikasi APAPO dan M-Paspor:
1. APAPO hanya memberikan urutan antrian  dan  waktu  kedatangan kepada  pemohon  paspor.  Aplikasi M-Paspor  memberikan  waktu kedatangan  bagi  pemohon  dan pemohon  dapat  mengganti  hari kedatangan  ( re-schedule )  melalui aplikasi M-Paspor.
2. Aplikasi  M-Paspor  memberikan fasilitas untuk dapat unggah berkas secara online kepada  pemohon paspor.
Berikut  merupakan  beberapa  fitur unggulan dari aplikasi M-Paspor:
1. Dapat  melakukan  permohonan paspor  dimana  saja  tanpa  harus datang  terlebih  dahulu  ke  Kantor Imigrasi;
2. Melakukan  pembayaran  PNBP diawal  melalui  bank  ataupun kantor pos secara online;
3. Melakukan  scan  berkas  untuk permohonan paspor dapat dilakukan melalui aplikasi;
4. Dapat  melihat  Status  Permohonan Paspor;
5. Dapat  melakukan  validasi  NIK melalui aplikasi Dukcapil;
6. Dapat memilih tanggal kedatangan sendiri  dan  dapat  melakukan reschedule jadwal  kedatangan  ke Kantor Imigrasi tujuan;
7. Terintegrasi dalam SIMKIM Dokumen Perjalanan RI.
Dalam  pemberlakuan  M-Paspor, tidak  mewajibkan  pemohon  untuk  tidak pergi  ke  Kantor  Imigrasi  dalam  proses pembuatan  paspor  tersebut  sebab  yang dibutuhkan adanya proses secara langsung yang  dilakukan  di  kantor  dalam  proses pembuatan paspor diantaranya ialah proses perekaman  wajah,  pengambilan  sampel biometrik  dan  proses  wawancara  singkat yang  dilakukan  oleh  petugas  yang berwenang guna menekan angka kejahatan nasional  maupun  transnasional  yang  akan dilakukan  oleh  pemohon  paspor  tersebut serta  untuk  melakukan  validasi  data pemohon (Meldira, 2022).
Namun  begitu,  ada  beberapa kekurangan dan kendala pada
penyelenggaraan  Aplikasi  M-Paspor.  Hal ini  diungkapkan  oleh  Bapak  Dhandy, selaku  JFT  Analis  Keimigrasian  yang bertugas pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai-Asahan. Berikut adalah beberapa kekurangan Aplikasi M-Paspor:
1. Tidak  semua  calon  pemohon paspor  memahami  penggunaan aplikasi  M-Paspor,  terutama  pada daerah kecil/pelosok;
2. Seringkali terjadi gangguan kesisteman  saat  pemohon  paspor mendaftarkan diri melalui aplikasi;
3. Pada  kota  tertentu,  kuota  cepat habis,  harus  menunggu  seminggu atau  sebulan  ketika  kuota  dibuka kembali;
4. Harus dilakukan pengecekan berkas kembali sebab sering terjadi
salah unggah berkas oleh pemohon paspor;
5. Ketika pemohon tidak datang pada hari  yang  sudah  ditentukan,  uang yang  sudah  dibayarkan  untuk permohonan paspornya hangus dan harus  mendaftar  dan  membayar kembali;
6. Pemohon  yang  tidak  mengetahui paspornya rusak dan hilang ketika mendaftar  melalui  Aplikasi  M- Paspor, uang yang sudah dibayarkan  untuk  permohonan paspornya  hangus  dan  harus melaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu di Seksi Inteldakim;
Meskipun  masih  terdapat  banyak kekurangan,  Aplikasi  M-Paspor  berperan penting  untuk  mengawal  kebijakan social distancing pada  pelayanan  keimigrasian pada  masa  pandemic  covid-19  dengan
menghadirkan fitur pelayanan secara online . Kekurangan dan kelemahan yang ada pada Aplikasi  M-Paspor  dapat  diminimalisir dengan  beberapa  lagkah  dan  cara  sebagai berikut:
1. Melakukan  Sosialisasi  secara komprehensif kepada masyarakat dan  pemangku  kebijakan  terkait agar  dapat  dipahami  secara holistik  oleh  masyarakat  calon pemohon paspor;
2. Meningkatkan kemampuan sistem  aplikasi  dan  server  pada
Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Melakukan  perbaikan  secara sistem  apabila  terjadi  kelalaian dari  pemohon  paspor  tersebut yang  berkaitan  dengan  uang permohonan;

## Korelasi M-Paspor dan Efektivitas
Efektivitas  adalah  suatu  keadaan tercapainya  tujuan  yang  telah  ditargetkan dengan  pelaksanaan  pekerjaan  sesuai dengan  rancangan  dan  metode  yang  telah disepakati  secara  bersama.  Efektivitas adalah  tolak  ukur  keberhasilan  suatu organisasi  dalam  mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan.  Apabila  suatu  organisasi mencapai  tujuan  maka  organisasi  tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator dari sebuah efektivitas menggambarkan jangkauan  akibat  dan  dampak  (outcome) dari  keluaran  (Output)  program  dalam mencapai  tujuan  program.  Semakin  besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian  tujuan  atau  sasaran  yang ditentukan,  maka  semakin  efektif  proses kerja  suatu  unit  organisasi  (Mardiasmo, 2016).
Mengukur efektivitas bukan merupakan suatu hal yang sangat sederhana,
karena  efektivitas  dapat  ditinjau  dari berbagai  sudut  pandang  dan  tergantung kepada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya.
Tingkat efektivitas  juga  dapat  diukur  melalui pembandingan  antara  rencana  yang  telah ditetapkan  dengan  hasil  nyata  yang  telah terwujud.  Namun,  jika  usaha  atau  hasil pekerjaan  dan  tindakan  yang  dilakukan tidak tepat dapat menyebabkan tujuan atau sasaran  tidak  tercapai  sesuai  dengan  yang diharapkan,  maka  hal  itu  dikatakan  tidak efektif.
Ukuran efektivitas dapat dilihat dari 5 faktor  berikut  antara  lain,  pemahaman program,  tepat  sasaran,  tepat  waktu, tercapainya  tujuan  serta  perubahan  nyata (Sutrisno, 2019). Di bawah ini merupakan penjelasan  analisis  efektivitas  M-Paspor dengan  ukuran  efektivitas  yang  telah disebutkan diatas:

## 1. Pemahaman Program
Pemohon  sudah  banyak  yang  memahami penggunaan  Aplikasi  M-Paspor,  namun masih  terdapat  beberapa  Pemohon  yang secara  gamblang  belum  memahami penggunaan  teknologi  yang  ada  pada Aplikasi M-Paspor
2. Tepat Sasaran
Penggunaan  Aplikasi  M-Paspor  bagi Pemohon Paspor sudah sesuai dengan apa yang diharapkan berdasarkan perkembangan teknologi yang berlangusng saat ini. 3. Tepat Waktu
Aplikasi  M-Paspor  yang  ddijalankan dengan  sistem online dapat  memberikan kepastian  waktu  pelayanan  bagi  Pemohon paspor.
4. Tercapainya Tujuan
Tujuan diluncurkannya Aplikasi M-Paspor adalah  untuk  memudahkan  dalam  aspek pelayanan keimigrasian pada masa Pandemi  Covid-19  dan  mengurangi interaksi antara Petugas dan Pemohon.

## 5. Perubahan Nyata
Peluncuran  Aplikasi  M-Paspor  membawa dampak  perubahan  yang  signifikan  sebab proses  input  data  dan  unggah  berkas  bisa dilakukan  dimana  saja  dengan  langsung menggunakan Aplikasi M-Paspor.
Sebagaimana yang telah disebutkan, berikut  merupakan  beberapa  efektifitas yang  didapatkan  dalam  menggunakan  M- Paspor pada pelayanan keimigrasian:
1. Pelayanan  yang  diberikan  atas penggunaan  aplikasi  tersebut cepat  dan  mudah  dalam  proses pengajuan paspor, ditunjang pula dari  faktor  jika  masyarakat memahami  bagaimana  cara menggunakan  aplikasi  dengan baik.
2. Membantu dan meringkas waktu bagi para petugas imigrasi dalam pengecekan  berkas  pengajuan awal.
3. Mengurangi  adanya  suap  atau jasa  oknum  yang  terjadi  pada kasus  pembuatan  paspor  baru maupun pergantian paspor lama, seperti  masyarakat  yang  sudah berumur  dan  masyarakat  yang kurang  paham  atas  prosedur pembuatan paspor mereka merasa  terlalu  rumit  untuk dipahami.
4. Fitur yang diberikan aplikasi M- Paspor sangat mendukung
adanya kenyamanan dan keamanan bagi pemohon.
5. Mengurangi  adanya  kerumunan dan  penumpukan  pemohon  di Kantor Imigrasi
6. Mempermudah akses perputaran dan  percetakan  paspor  serta mengurangi adanya pemungutan liar  yang  dilakukan  oleh  orang- orang tidak bertanggungjawab.

## Kesimpulan
Penyelenggaraan Aplikasi M- Paspor dalam kaitannya dengan Pelayanan Publik dan E-Government sudah mendekati ukuran efektivitas bagi pelayanan keimigrasian  kepada  masyarakat.  Hal  ini dapat ditinjau dari
pelaksanaan permohonan  paspor  yang  semakin  mudah dan  cepat  dengan  bantuan  teknologi  dan sistem  yang  ada  pada  Aplikasi  M-Paspor. Hal  ini  juga  mendukung  pelaksanaan pelayanan  public  berbasis e-government dan membantu mengawal kebijakan social distancing pada masa pandemi covid-19 di
Indonesia  agar  dapat  tetap  memberikan pelayanan keimigrasian yang optimal.
Namun demikian, diperlukan perbaikan secara holistik terhadap Aplikasi M-Paspor  terkait  dengan  pemohon  yang paspornya hilang, rusak, ataupun yang tidak datang pada waktu yang telah dijadwalkan agar  kode  billing  yang  telah  dibayarkan tidak  hangus.  Hal  ini  perlu  ditinjau  lebih lanjut  oleh  pihak  Ditjen  Imigrasi  untuk peningkatan pelayanan yang lebih optimal lagi melalui Aplikasi M-Paspor.
Referensi
Gafar, T. F. (2013). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-government) dalam Pelayanan Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Jurnal ALBOACEN 1.2 .
Mardiasmo. (2016). Efisiensi dan Efektifitas. Jakarta: Andy.
Meldira, D. (2022). ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA JASA
LAYANAN DI KANTOR
IMIGRASI KELAS II NON TPI KOTA TASIKMALAYA.
Doctoral dissertation, Universitas
Siliwangi .
Nur, E., & Haedar, D. D. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi Online Dalam Mendukung Pelayanan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Pare- Pare. Jurnal Komunikasi Korporasi dan Media (JASIMA) 2.1 , 87-113.
Siagian, V. O. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program M-Paspor Dalam Pelayanan Pengurusan Paspor Kepada Masyarakat Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tpi Medan.
Sutrisno. (2019). Budaya organisasi.
Prenada Media.
Tarigan, B. Y., Al Wajidi, F., & Karina. (2021). IMMIGRATION FUNCTION DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA. Journal of Law and Border Protection, 3(1) , (2021). TOWARDS A NEW NORMAL ERA: IMPLEMENTATION OF , 23-38.
Warsita, B. (2016). EVALUASI BAHAN BELAJAR DIKLAT ONLINE
CALON PEJABAT

## FUNGSIONAL PENGEMBANG
TEKNOLOGI PEMBELAJARAN.
Jurnal Teknodik , 59-59.
Wijaya, Pudjiarti, E. S., & Winarni, A. T. (2018). BUKU AJAR TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE). Demak: Penerbit Pustaka Magister .