HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 1, April 2024 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SUMBER DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016
Wahyu Santoso 1 , Abdul Aziz 2 , Edy Setyawan 3 . 1,2,3 Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
email: 1 wahyusantoso.crb88@gmail.com, 2 abdul_aziz@syekhnurjati.ac.id,
3 edysetyawan@syekhnurjati.ac.id

## Abstraks
Usia menikah yang disyaratkan oleh undang-undang tidaklah mutlak. Namun batasan usia anak di bawah umur berbeda-beda, karena ternyata dengan pengecualian karena alasan khusus tertentu, batasan usia tersebut masih bisa dilampaui. Namun pada Pasal 7  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  apabila  terjadi  penyimpangan  batas  umur,  orang  tua suami  atau  istri  dapat  mengajukan  permohonan  surat  nikah  ke  pengadilan  dengan alasan yang baik dan disertai bukti. Kebebasan menikah ini justru menjadi persoalan karena dalam undang-undang nomor 16 Tahun 2019 sepertinya tidak ada gunanya jika anak  di  bawah  umur  akhirnya  bisa  menikah  atas  perintah  kuasa  hukum  pengadilan. Kebebasan menikah merupakan syarat sah kedewasaan dan perkawinan bagi mereka yang  tidak  boleh  menikah.  Perceraian  adalah  masalah  sukarela,  yaitu.  suatu  perkara permohonan  yang  tidak  ada  perselisihan,  sehingga  tidak  ada  keberatan  dan  produk hukumnya berupa perintah.
Kata  Kunci: Kebijakan  Hukum,  Dispensasi  Perkawinan,  Dibawah  Umur  dan  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016.

## Abstract
The marriage age required by law is not absolute. However, the age standards for minors are different, because it turns out that these age standards can still be violated in the form of  granting  dispensations  based  on  certain  special  considerations.  However,  Article  7 paragraph (2) states that if there is a deviation from the age provisions, the parents of the man  or  woman  are  permitted  to  apply  for  a  marriage  dispensation  to  the  court  for beneficial  reasons  and  accompanied  by  supporting  evidence.  This  marriage  dispensation actually  becomes  a  problem  because  of  changes  to  the  provisions  on  the  age  limit  for marriage as stated in Law no. 16 of 2019 Article 7 paragraph (1) will seem pointless if in the end minors can marry legally with a marriage dispensation from the Court in the form of  a  determination  as  their  legal  agent.  The  marriage  dispensation  functions  as  legal maturity and a requirement for marriage for those who are not legally permitted to marry. Marriage  dispensation  is  a  voluntary  case,  namely  a  petition  case  in  which  there  is  no dispute, so it has no opponents and the legal product is in the form of a decree.
Keywords : Legal Policy, Marriage Dispensation, Minors and Law Number 17 of 2016.
Kebijakan Hukum Terhadap Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sumber Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Anak sebagai manusia dan anggota masyarakat merupakan generasi muda bangsa yang  meneruskan  cita-cita  bangsa  Indonesia  untuk  membangun  masyarakat  adil  dan makmur  berdasarkan  Pancas  dan  UUD  1945.  Oleh  karena  itu  sudah  sepantasnya mereka  mendapat  perlindungan  atau  jaminan  hukum  dan  sosial. 1 Dalam  posisi  anak sebagai  generasi  muda  penerus  cita-cita  luhur  bangsa,  pemimpin  masa  depan  dan sumber harapan bagi generasi sebelumnya, maka diperlukan kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak merupakan upaya dan tindakan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai posisi dan  peran,  yang  menyadari  sepenuhnya  akan  pentingnya  anak  bagi  ibu  pertiwi  dan bangsa di masa depan. Ketika mereka  telah matang dalam pertumbuhan fisik, mental, dan sosial, maka sudah saatnya generasi sebelumnya digantikan. 2
UU  Perlindungan  Anak  juga  harus  mengatur  kewajiban  melindungi  anak, berdasarkan  prinsip  non-diskriminasi,  kepentingan  terbaik  anak,  hak  hidup, kelangsungan  hidup  dan  perkembangan,  serta  menghormati  pendapat  anak. Permasalahan  hukum  yang  terkait  dengan  perlindungan  anak  meliputi  kekerasan berulang terhadap anak, kekerasan fisik dan seksual terhadap anak, serta penelantaran anak, sehingga menimbulkan berbagai bentuk kejahatan terhadap anak, salah satunya adalah kekerasan finansial dan seksual. anak-anak.
Pernikahan  merupakan  peristiwa  penting  dalam  kehidupan  seseorang,  karena pernikahan  bukan  hanya  tentang  kepribadian  kedua  calon  pasangan,  namun  juga masalah keluarga dan masyarakat. Pada umumnya pernikahan dianggap sebagai suatu hal  yang  sakral  oleh  karena  itu  setiap  agama  selalu  memadukan  aturan  pernikahan dengan  aturan  agama.  Perkawinan  dilandasi  oleh  unsur-unsur  kodrati  kehidupan  itu sendiri,  kebutuhan  dan  fungsi  biologis,  warisan,  kebutuhan  kasih  sayang  dan
1 Nabiela Naily, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, 2019.
2 Tedy  Sudjarat,  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Anak  Sebagai  Hak  Asasi  Manusia  Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia’, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, XIII.54 (2011), 111–32.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
persaudaraan,  mengasuh  anak  di  luar  nikah,  dan  membesarkan  anak  untuk  menjadi anggota perkawinan. anggota masyarakat yang sempurna (volwaardg). 3
Pernikahan  merupakan  institusi  yang  sangat  penting  dalam  masyarakat. Perkawinan adalah suatu persekutuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang diakui negara sebagai kesatuan yang kekal (pasangan). Pernikahan adalah ikatan antara pria dan  wanita,  dan memungkinkan pria  dan wanita untuk bersenang-senang dengan undang-undang yang mengikuti jalur tersebut. 4
Penetapan  batasan  usia  menikah  sangatlah  penting,  yaitu  untuk  menciptakan tunjangan keluarga dan rumah tangga. Batasan usia pembentuk undang-undang untuk menikah  dimaksudkan  agar  rumah  keluarga  yang  diciptakan  dapat  mencapai  tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan  keimanan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Selain  itu,  pernikahan  adalah kontrak  suci,  sehingga  memerlukan  aturan  untuk  mencapai  tujuannya,  namun  bukan berarti  aturan  dibuat  untuk  menghambat  seseorang,  melainkan  demi  keuntungan mereka. 5
Surat nikah tidak dikeluarkan secara tiba-tiba dan tanpa alasan. Ada banyak faktor yang  melatarbelakangi  penentuan  usia  pernikahan.  Baik  faktor  pemohon  maupun pandangan  hakim  terhadap  usia  perkawinan.  Ada  banyak  aspek  dalam  pengambilan keputusan, seperti menghindari hal-hal yang dapat berujung pada  perzinahan, karena calon pengantin merasa siap untuk menikah. 6
Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon sebagai bagian atau perpanjangan tangan  Mahkamah  Agung  bertugas  menerima,  menyelidiki,  dan  memutus  perkara tertentu  dalam  perkara  hukum  perkawinan,  selanjutnya  mengacu  pada  proses  dan prosedur  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Melihat  fenomena  yang  terjadi  di masyarakat dari tahun ke tahun semakin banyak remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan  surat  nikah  ke  pengadilan  agama.  Oleh  karena  itu,  untuk  menghindari
3 Eri  Hariyanto  Siti  Musawamah,  Maimun,  Pencegahan  Perkawinan  Anak,  CV.  Bintang  Semesta Media, 2023 <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>.
4 Rini  Fitriani,  ‘Anak  Dalam  Melindungi  Dan  Memenuhi  Hak-Hak  Anak’,  Jurnal  Hukum :  Samudra Keadilan, 11.2 (2016), 250–58.
5 A. Kumedi Ja’far, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Arjasa Pratama, 2021.
6 Siti Nur Fatoni Dede Kania, Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Perkara Dispensasi Kawin, 2023.
Kebijakan Hukum Terhadap Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sumber Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
permasalahan yang tidak diinginkan dan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum, maka perlu adanya perhatian khusus terhadap permasalahan perkawinan.
Mengingat  perkawinan  anak  merupakan  permasalahan  yang  kompleks  seperti yang  telah  penulis  uraikan  di  atas,  maka  pengadilan  sebagai  lembaga  yang  diberi wewenang  oleh  undang-undang  untuk  memutuskan  bermanfaat  atau  tidaknya perkawinan  harus  mempertimbangkannya  berdasarkan  fakta  hukum  dari  berbagai sudut  pandang.  Khususnya  pada  masa  kini,  berdasarkan  undang-undang  perkawinan yang  baru,  usia  perkawinan  antara  laki-laki  dan  perempuan  disamakan  menjadi  19 (sembilan belas) tahun.
Menurut peneliti, peraturan perundang-undangan perkawinan menjadi topik yang menarik  di  tengah  maraknya  kejahatan  perlindungan  anak  yang  menjadi  perhatian masyarakat  pada  umumnya  dan  pemerintah  Republik  Indonesia  pada  khususnya, karena  banyaknya  fenomena  permohonan  perkawinan.  Di  Kabupaten  Cirebon, pemohon  merupakan  orang  tua  dari  gadis  hamil  yang  mengajukan  surat  nikah  di Pengadilan Agama sumber.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  dalam  skripsi  ini  adalah  penelitian  lapangan,  yang mana  bahan  primernya  diambil  dari  lapangan,  dipelajari  secara  intensif,  kemudian seluruh  data  atau  informasi  yang  terkumpul  dianalisis  dan  diuji  kembali.  Pada  sisi implementasi,  penelitian  berinteraksi  langsung  dengan  hakim  Pengadilan  Agama Sumber untuk mengetahui pandangan hakim terhadap penentuan kebebasan menikah. Jadi  dapat  dikatakan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  penelitian kualitatif  adalah  suatu  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa perkataan orang-orang secara tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati. 7

## PEMBAHASAN
Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menetapkan  Permohonan  Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Sumber
Hakim  sebagai  hakim  mempunyai  independensi  dan  wewenang  dalam melaksanakan  tugasnya,  hakim  tidak  dipengaruhi  oleh  pihak  manapun  dalam melaksanakan tugasnya, karena hakim hanya mengikuti hukum dan keadilan. Apa yang
7 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, 2022.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 1, April 2024 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
ditemukan di persidangan dan segala temuan itu harus dipertimbangkan dan kemudian dipertimbangkan  dalam  menentukan  hukum.  Tidak  sedikit  perkara  yang  tidak  diatur dalam  undang-undang,  sehingga  hakim  harus  berusaha  mencari  dan  menjelaskan undang-undang  tersebut  dengan  sebaik-baiknya,  untuk  menemukan  undang-undang yang  tidak  diatur  dalam  undang-undang  aslinya,  hakim  berusaha  mencari  tahu  fakta- fakta  yang  ada  dalam  perkara  tersebut.  hakim  menganalisis  bukti-bukti  yang  ada  dan menggunakan  hasil  analisis  tersebut  untuk  menentukan  hukum  dan  menerapkannya pada  perkara  yang  sedang  dihadapi.  Dalam  mengambil  keputusan,  hakim  harus mempertimbangkan hukum yang berlaku dan fakta perkara. 8
Kebebasan menikah kasus hukum mengatur batasan usia seseorang yang boleh menikah.  Pasal  7  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  menyebutkan, apabila  seseorang  (yang  beragama  Islam)  belum  mencapai  batas  umur  minimal,  ia dapat  mengajukan  permohonan  surat  nikah  ke  Pengadilan  Agama.  Aturan  lain  yang mengatur  perkawinan  adalah  Pasal  15  Kitab  Undang-undang  Hukum  Islam  yang mempunyai  pengertian  yang  sama  dengan  Pasal  7  UU  Perkawinan  Nomor  1  Tahun 1974. Namun ketentuan hukum tersebut tidak menyebutkan alasannya. Dalam memilih apakah  akan  memberikan  kebebasan  menikah  kepada  pemohon,  hakim  pengadilan agama  memiliki  sejumlah  pertimbangan  yang  menjadi  pertimbangan  hakim berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi. 9
Berdasarkan  wawancara  dengan  Abdul  Halim  dari  Panitia  Hukum  Pengadilan Agama  Sumber,  Pengadilan  Agama  Sumber  tidak  serta  merta  menerima  seluruh permohonan  surat  nikah  yang  masuk.  Surat  nikah  yang  disetujui  adalah  permohonan yang  didukung  oleh  alasan  sah  yang  dapat  menyetujui  permohonan  tersebut. Sementara  itu,  majelis  hakim  sedang  mempertimbangkan  beberapa  aspek  untuk mendapatkan keputusan Pengadilan Agama Sumber atas permohonan nikah  tersebut, yaitu:
1. Alasan atau dalil-dalil yang menguatkan permohonan,
8 Tim  YKP,  Buku  Saku  Bagi  Hakim:  Penerapan  Asas  Kepentingan  Terbaik  Bagi  Anak  Dalam Permohonan Dispensasi Kawin, 2016.
9 Theresia  Rosari  Cakraningtyas  Sekar,  ‘Dispensasi  Kawin  Pada  Anak  Di  Bawah  Umur:  Tinjauan Terhadap  Perspektif  Ham  Anak  Dalam  Pengambilan  Kebijakan  (Studi  Kasus  Di  Kabupaten  Jepara)’, Journal of Politic and Government Studies, 12.2 (2023), 2.
Kebijakan Hukum Terhadap Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sumber Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
2. Bukti surat yang valid,
3. Keterangan saksi yang memperkuat permohonan,
4. Fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan.
Hakim Pengadilan Agama Sumber mempertimbangkan beberapa pertimbangan dalam  memutuskan  akan  menikahkannya  dengan  pemohon,  dimana  pendapat  hakim didasarkan  pada  bukti  dan  saksi.  Berdasarkan  analisa  penulis,  terdapat  beberapa pertimbangan dalam kedudukan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Sumber dalam  mengambil  putusan  perceraian,  yaitu  pertimbangan  hakim  berdasarkan  pada ketentuan  yang  ada  yang  harus  disesuaikan  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  saat  hakim  mempertimbangkan  membuat  keputusan. 10 Adapun  tentang syarat-syarat dispensasi nikah yang meliputi:
1. Foto copy pemohon, yakni orang tuaanak yang dimohonkan Dispensasi kawin.
2. Foto copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikelurkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan.
3. Surat  Penolakan  Melangsungkan  Pernikahan  yang  di  keluarkan  oleh  Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon.
4. Surat  permohonan  dispensasi  kawin  yang  ditujukan  kepada  Ketua  Pengadilan Agama Sumber.
5. Membayar panjar Biaya Perkara.
Selain itu, dalam menentukan surat nikah, yakni. putusan, hakim memeriksanya berdasarkan  bukti-bukti  dan  keterangan  para  saksi,  yang  kemudian  keterangan  para saksi tersebut dibandingkan dengan keterangan pemohon. Biasanya hakim menilai dua orang. Hakim juga bersandar pada aturan Islam ketika mengabulkan permohonan surat nikah. Berdasarkan pertimbangan persidangan, majelis hakim menggunakan ungkapan mashlahah  murlah  dalam  memutus  permohonan  nikah,  karena  dalam  teks  tersebut tidak dijelaskan ketentuan mengenai batasan umur dan kebebasan menikah, melainkan kandungan  manfaatnya.  itu  sesuai  dengan  inisiatif  Syariah  (Hukum  Islam)  untuk memberi manfaat bagi masyarakat (pengantin pria dan keluarganya).
Konsep  mashlahah  murrasa  dalam  kaidah  fiqih  yang  menjadi  pertimbangan dalam  menentukan  permohonan  surat  nikah  adalah  menghindari  keburukan  lebih
10 S  Sam’ani  and  A  Zakiyudin,  ‘Dispensasi  Kawin:  Antara  Idealita  Dan  Realita’,  2022 <http://repository.uingusdur.ac.id/711/>.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 1, April 2024 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
utama dari pada memberi manfaat. Dengan kata lain, ketika kita dihadapkan pada dua pilihan,  antara  menghindari  kerugian  atau  manfaat  di  satu  sisi  dan  memperoleh manfaat  atau  manfaat  di  sisi  lain,  maka  prioritasnya  haruslah  menghindari  kerugian daripada  melakukan  hal-hal  yang  mungkin  bermanfaat  atau  baik.  permohonan  surat nikah  karena  umurnya  masih  dibawah  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dan  sedang  hamil,  pembatalan  tersebut  mempunyai  prioritas  diatas  permohonan kebebasan menikah karena umurnya masih dibawah ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku). 11
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Abdul  Halim  Panmudi  dari  Pengadilan Agama, sumber kerugian akibat  ketentuan undang-undang saat ini akibat pembatalan karena usia dan kehamilan adalah:
1. Terjadi perselisihan antara kedua keluarga yang bersangkutan,
2. Undang-undang  negara  bagian  tidak  mengakui  adanya  ayah  bagi  anak  dari  ibu yang lahir sebelum menikah,
3. Laki-laki yang menghamili perempuan sebelum menikah setelah melahirkan tidak bertanggung jawab,
4. Wanita  yang  hamil  sebelum  menikah  dan  melahirkan  akan  menjadi  orang  tua tunggal.
Ada  beberapa  aspek  yang  menjadi  pendapat  hakim  dalam  menetapkan  akta perkawinan: Pengadilan Agama Abdul Halim Panmudina Sumber, ada tiga faktor yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum  merupakan  perlindungan  terhadap  kesewenang-wenangan,  artinya  dalam kondisi  tertentu  seseorang  dapat  memperoleh  apa  yang  diinginkannya.  Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat lebih tertib.
Di sisi lain, masyarakat mengharapkan manfaat dari penerapan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk rakyat, maka penegakan hukum atau kepolisian itu baik atau
11 Sulastri Sulastri, Dwi Aryanti Ramadhani, and Muthia Sakti, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengembangan Diri Anak Akibat Dispensasi Perkawinan’, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5.2 (2023), 1285–96 <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2816>.
Kebijakan Hukum Terhadap Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sumber Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
bermanfaat  bagi  masyarakat.  Jangan  sampai  karena  hukum  yang  dipenuhi  atau dipenuhi justru menimbulkan keresahan di masyarakat.
Menurut  Abdul  Halim,  faktor  ketiga  adalah  keadilan.  Masyarakat  mempunyai kepentingan  yang  kuat  dalam  melaksanakan  atau  menegakkan  hukum.  Jika  keadilan diperhatikan  dalam  pelaksanaan  atau  penegakan  hukum,  maka  masyarakat  akan menerima putusan yang pantas dari hakim atau putusan yang seadil-adilnya.
Pandangan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Anak Dalam Menjaga dan Melindungi Hak-Hak Anak di Kabupaten Cirebon
Kabupaten Cirebon (DP3A-P2KB) Biro Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membantu menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana.  pemimpin  daerah  yang  berupaya untuk  mengatasi,  mencegah,  melindungi  dan  melaksanakan  hak-hak  anak  korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, dengan tujuan membantu anak korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  mencapai  haknya  dan  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  anak  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga. 12 Hal  ini  berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:
“Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  dalam  bidang  perlindungan  anak,  kami selalu mengupayakan agar anak yang menjadi korban KDRT akan dipastikan mendapatkan haknya dan perlindungan hukum, jadi salah satunya wujudnya adalah  ketika  ada  kasus  KDRT  pada  anak  yang  kejadiannya  diperkirakan sudah lama dan korban merasa malu untuk melaporkan kepada kami serta pelaku  tidak  mengaku  bahwa  pernah  melakukan  tindak  KDRT  kepada korban, maka DP3A-P2KB Kabupaten Cirebon akan memberi fasilitas berupa tes DNA gratis untuk mengungkap kasus tersebut”. 13
Program layanan perlindungan dan penegakan hukum yang ditawarkan meliputi informasi perlindungan kekerasan dalam rumah tangga, konseling perlindungan anak, rehabilitasi,  konseling,  bantuan  hukum,  mediasi,  asistensi,  bantuan  medis  dan  duka, LSM,  pengacara,  dan  bantuan  kepolisian.  dan  untuk  perlindungan  anak.  Hal  ini didasarkan pada temuan wawancara berikut:
12 Mahkamah  Agung,  AIPJ2,  and  IJRS,  Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin,  Buku Saku, 2020, II . 13 Wawancara  dengan  Bapak  Abdul  Halim,  Panmud  hukum  Pengadilan  Agama  Sumber,  pada tanggal 17 Nopember 2023
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 1, April 2024 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
“Proses layanan perlindungan hukum dan pelaksanaan pemenuhan hak anak yang kami berikan di DP3A-P2KB yaitu kita melakukan sosialisasi mengenai apapun  itu  yang  berkaitan  dengan  kekerasan  misalnya  seperti  bagaimana perlindungan perempuan dan anak, apa itu kekerasan dalam rumah tangga, selain  itu  kami  juga  mengadakan  pelatihan-pelatihan  pra  dan  pacsa  KDRT yang kami sebut sebagai pelatihan single mother, pemberdayaan perempuan dan pelatihan memasak dan cara mendidik pola asuh anak yang benar yang melibatkan  PUSPAGA  (Pusat  Pembelajaran  Keluarga)  yang  mana  satgas PUSPAGA  terdapat  di  5  kecamatan  dan  5  keluarahan  Kota  Surakarta,  serta kami  mengadakan  penyuluhan  perlindungan  anak,  rehabilitasi,  konseling dan sebagainya”. 14
Dari penjelasan beberapa pernyataan di atas, terlihat bahwa terdapat sejumlah hotline  kekerasan  terhadap  anak  yang  tersedia  untuk  menangani  kekerasan  terhadap anak. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Wilayah Cirebon.
Tindakan  perlindungan  anak  mempunyai  akibat  hukum  baik  yang  tertulis maupun tidak tertulis. Undang-undang merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.  Pada  prinsipnya  UU  Perlindungan  Anak  Nomor  17  Tahun  2016  menerapkan perlindungan  anak  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945. 15 Adapun  prinsip-prinsip perlindungan tersebut ialah sebagai berikut:
a. Non Diskriminasi
Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalamKonvensi Hak Anak.
b. Kepentingan Terbaik bagi anak (The best interest of the child) Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Asas hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan mengacu pada hak asasi manusia dasar anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Pada saat yang sama, hak ini merupakan hak dasar setiap manusia.
d. Penghargaan terhadap pendapat anak
14 Hasil  wawancara  dengan  Kepala  UPTD  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  DP3A-P2KB  Siti Dariyatini., S.Sos., MM, di DP3AP2KB Kabupaten Cirebon pada tanggal 01 Desember 2023
15 Eko harindani Sembiring, Hak-Hak Anak Saat Berhadapan Dengan Hukum, 2015.
Kebijakan Hukum Terhadap Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sumber Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
Prinsip menghormati pendapat anak berarti hak mereka untuk berpartisipasi dan menyatakan  pendapatnya  dalam  pengambilan  keputusan  mengenai  hal-hal  yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Namun  tujuan  dibentuknya  UU  Perlindungan  Anak  adalah  untuk  menjamin terwujudnya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara optimal sesuai dengan fitrah dan nilai-nilai kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  untuk  melahirkan  anak-anak  Indonesia  yang berkualitas, berakhlak mulia dan kaya raya. 16
Pemerintah  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  merumuskan  dan melaksanakan  kebijakan  perlindungan  anak,  menerbitkan  peraturan  yang  berkaitan dengan  menjamin  perlindungan  sedemikian  rupa  sehingga  terdapat  jaminan  hukum terhadap  kegiatan  perlindungan  anak  yang  mempengaruhi  kelangsungan  dan pencegahan perlindungan anak. penipuan untuk menjamin perlindungan anak.
Pemerintah  daerah  wajib  dan  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  dan dukungan  kebijakan  nasional  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  anak  di  daerah dengan  berupaya  membangun  daerah  atau  kota  layak  anak  yang  cara-caranya  diatur dalam keputusan presiden.
Pemerintah sebenarnya telah membuat peraturan untuk mengurangi kekerasan terhadap anak,  namun untuk memaksimalkan perlindungannya perlu juga melibatkan masyarakat  atau  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM),  organisasi  kemasyarakatan, komisi  perlindungan  anak  dan  organisasi  lainnya.  terkait  dengan  perlindungan  anak, yang membantu melindungi dan melindungi anak.
Oleh  karena  itu,  masyarakat  juga  memiliki  peran  yang  dapat  dilakukan  dalam perlindungan hak-hak anak ini, yaitu, setidaknya melindungi hak-hak anak-anak ketika mereka  berada  di  luar  lingkungan  rumah  tangga  sehingga  mereka  masih  merasa nyaman di luar rumah. 17
Langkah-Langkah  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  Daerah  Kabupaten Cirebon Dalam Menanggulangani Fenomena Perkawinan di Bawah Umur
Kendala yang dihadapi DP3AP2KB dalam mengkomunikasikan  usia pernikahan seperti yang diungkapkan Madiur Purwira. S.kip DP3AP2KB selaku Kabid Perlindungan
17 Fitriani.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 1, April 2024 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Perempuan  adalah  tidak  aktifnya  orang  tua  dalam  mencegah  perkawinan  di  bawah umur.  Selain  itu,  masyarakat  juga  berpandangan  bahwa  laki-laki  dan  perempuan diperbolehkan menikah hingga mencapai usia baligh, yang ditandai dengan tidur basah bagi  laki-laki  dan  menstruasi  bagi  perempuan.  Pada  saat  yang  sama,  banyak  anak mencapai pubertas sebelum usia 16 tahun.
Sementara  itu,  Pejabat  Pelaksana  Hak  Anak  SPSI  DP3AP2KB  Ibu  Nurhasanah Sahidun,  Gayo  Lues  menyatakan  pernikahan  di  bawah  umur  bertentangan  dengan undang-undang  perkawinan  dan  perlindungan  anak,  namun  situasi  masyarakat  di lokasi  penelitian  tidak  sepenuhnya  mendukung  konsistensi  pelaksanaan  program. hukum perkawinan yang masih ada di masyarakat Banyak masyarakat yang masuk dan membolehkan perkawinan di bawah umur karena berbagai hal seperti berkembangnya teknologi  elektronik  dan  alat  komunikasi  yang  mudah  didapat  untuk  segala permasalahannya. 18 Namun ketika anak-anak belum mengetahui apa yang baik dan apa yang  tidak  layak  dikonsumsi,  maka  mereka  mudah  terprovokasi,  apalagi  jika  tidak dikontrol oleh orang tua atau masyarakat, dan ketika ada hukum adat yang sangat kuat yang  membolehkan  anak  di  bawah  umur  menikah  selama  masih  di  bawah  umur. mereka  ingin.  kedua  pasangan  saling  menyukai  dan  jika  ditemukan  pemuda  dan pemudi  yang  bukan  mahram  bersama,  maka  keluarga  dan  masyarakat  akan  segera menikahkan  mereka,  meskipun  mereka  tidak  dinyatakan  bersalah  melakukan perbuatan menyimpang. 19
Perkawinana  anak  di  Jawa  Barat  pada  tahun  2020, menempati  posisi  ketiga tertinggi  di  Indonesia,  dengan  jumlah  perkawinan  anak  sebanyak  11,48  persen. Keadaan tersebut menstimulus pemerintah Jawa Barat untuk mengeluarkan Peraturan Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Perlindungan anak yang disahkan tanggal 10 Februari Tahun 2021.
Dalam  hal  yang  terkait  perkawinan  anak  dijelaskan  dalam  pasal  41  huruf  e,f,g yang  berbunyi  bahwa  pemerintah  wajibmelakukan:  (e)  “pencegahan  terjadinya
18 Hasil  wawancara  dengan  ibu  Nurhasanah  Sahidun,  S.PSI,  Staf  pemenuhan  Hak  Anak,  pada tanggal 20 Januari 2024
19 Miftakur  Rohman,  ‘Dispensasi  Perkawinan  Dan  Kebijakan  Politik  Hukum  Di  Indonesia’, MASADIR: Jurnal Hukum Islam, 3.01 (2023), 556–71 <https://doi.org/10.33754/masadir.v3i01.677>.
Kebijakan Hukum Terhadap Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sumber Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
perkawinan anak,  Kekerasan,  eksploitasi,  diskriminasi  dan  penelantaran Anak;”  (f). “pelaporan,  pertolongan  darurat  dan  perlindungan  bagi  Anak  yang  mengalami perkawinan anak, Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran;” (g). “advokasi penanganan  perkawinan  anak,  Kekerasan,  eksploitasi,  diskriminasi  dan  penelantaran terhadap Anak” 20 . Pernikahan anak di Jawa Barat yang diwakili oleh sampel Kabupaten Cirebon  dalam  penelitian  ini  merupakan  fenomena  menarik  di  Cirebon.  Cirebon merupakan  daerah  yang  tidak  hanya  terkenal  dengan  maraknya  pernikahan  anak, namun juga perceraian anak.
Perkawinan anak merupakan fenomena yang umum terjadi di wilayah Cirebon, seperti  Kecamatan  Kedawung  yang  terletak  di  antara  Cirebon  Barat  dan  Timur. Letaknya  yang  strategis  dan  berpusat  menjadikan  Kecamatan  Kedawung  menjadi warna  budaya  yang  tidak  membelok  ke  barat  atau  timur  Cirebon.  Cirebon  sendiri memiliki  corak  pergaulan  yang  cukup  unik  yang  terletak  di  antara  akulturasi  budaya Sunda  dan  Jawa.  Karena  keunikannya,  menarik  untuk  diteliti.  Istilah  ini  muncul  dari kebiasaan menikah muda dan juga tingginya angka perceraian di Cirebon. 21
Menurut  Mustamid  (Direktur  Biro  Agama  Kedawung),  fenomena  perkawinan anak  merupakan  hal  yang  lumrah  terjadi  di  wilayah  Cirebon.  Oleh  karena  itu,  UU Perkawinan No. 1/1974 adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, kemudian di UU No. 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. UU No. 1/1974 reformasi undang-undang  tentang  perkawinan. 106 Adanya  penambahan  usia  sebagai  batas minimum  untuk  dapat  melakukan  perkawinan  dapat  memberikan  ruang  bagi masyarakat untuk memilih melangsungkan perkawinan di usia yang ideal. 22
Namun  menurut  Mustamid  S.Ag,  masyarakat  Cirebon  belum  sepenuhnya menerima  revisi  undang-undang  tersebut.  Sebagian  pemikir  yang  masih  kolot  sering menganggap  usia  minimal  menikah,  khususnya  bagi  perempuan,  yang  kini  19  tahun, terlalu  panjang.  Pasalnya,  fenomena  pernikahan  muda  di  masyarakat  Cirebon  masih begitu membudaya sehingga sebagian  besar masyarakat baik orang tua maupun anak
20 Yosmar Wungow, Josepus J.  Pinori, and Nixon Wulur, ‘Kajian Hukum Terhadap Perkawinan  Di Bawah  Umur  Tinjauan  Dari  UU  No.  16  Tahun  2019’,  Lex  Administratum,  16,  2022 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/40473>.
21 Wawancara dengan Mustamid, S. Ag (Kepala KUA Kecamatan Kedawung  Kabupaten Cirebon), 18 Januari 2024
22 Wawancara dengan Mustamid, S. Ag (Kepala KUA Kecamatan Kedawung  Kabupaten Cirebon), 18 Januari 2024
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 1, April 2024 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
masih  ingin  menikah  muda.  Oleh  karena  itu,  reformasi  undang-undang  perkawinan mengenai  usia minimal menikah dinilai menjadi  penghambat terwujudnya itikad baik tersebut. Sebab masyarakat awam masih menganggap tidak ada batasan usia minimal untuk  menikah.  Sesuai  hukum  Islam,  mereka  diperbolehkan  menikah  asalkan pasangannya sudah dewasa. Bagi perempuan  dianggap  telah mencapai pubertas pada usia 9 tahun, sedangkan bagi laki-laki dianggap telah mencapai pubertas pada usia 15 tahun. 23
Dalam  menanggapi  permohonan  pencatatan  perkawinan  bagi  orang  yang umurnya  belum  melebihi  batas  minimal  umur  perkawinan,  maka  rapat  penerimaan KuA tidak boleh dihentikan atau permohonan tidak dapat diajukan. Namun permintaan tersebut akan diteruskan sebagai berikut:
1. Masyarakat  yang  berkehendak  untuk  menikah  menyampaikan  permohonan kepada  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  Kecamatan  setempet  dengan  melampirkan identitas  terkait,  seperti  akta  kelahiran,  ijazah,  Kartu  Keluarga  (KK),  dan  juga Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Berdasarkan  data  pribadi  tersebut,  KUA  mengetahui  apakah  calon  pengantin sudah  mencapai  batas  minimal  untuk  menikah.  Apabila  kedua  mempelai  telah memenuhi  syarat-syarat  tersebut,  maka  perkawinan  diperbolehkan  dan dilanjutkan  dengan  akta  nikah.  Namun  apabila  salah  satu  atau  kedua  calon pasangan  tidak  memenuhi  syarat  usia  perkawinan,  KUA  menerbitkan  surat penolakan untuk melangsungkan perkawinan;
3. Orang  tua  atau  wali  dari  calon  pengantin  yang  usianya  belum  memenuhi  syarat untuk menikah, mengajukan permohonan surat nikah kepada Pengadilan Agama setempat berdasarkan surat penolakan dari KuA. Sedangkan bagi para pemohon kebebasan  menikah  yang  tidak  memahami  proses  permohonan  hingga  proses pengadilan,  biasanya  aparat  desa  setempat  membantu  mereka  mengajukan perkaranya ke pengadilan;.
4. Apabila  permohonan  surat  nikah  dikabulkan,  maka  calon  pasangan  dapat melanjutkan  keinginannya  untuk  menikah  setelah  mengirimkan  surat
23 Hasil  wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan  Agama  Sumber  Bapak  Drs.  H.  Nasrudin,  SH,  12 Januari 2024
Kebijakan Hukum Terhadap Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sumber Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
pengecualian nikah dari Pengadilan Agama kepada Kantor Urusan Agama. Namun apabila permohonan surat nikah ditolak maka seseorang tidak boleh menikah dan harus menunggu sampai cukup umur untuk menikah.
Adanya prosedur untuk melakukan dispensasi kawin tidak lantas menyurutkan keinginan masyarakat untuk melakukan perkawinan anak. Prosedur dispensasi kawin yang harus dilalui untuk mendapat izin menikah justru menjadi kebanggaan tersendiri bagi  masyarakat  Cirebon,  karena  telah  patuh  dalam  mengikuti  mekanisme  yang dianjurkan, dan pada akhirnya pernikahan tersebut dapat dicatatkan secara legal oleh negara. Menurut Ani (Pejabat Pengawas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung, hal  tersebut  merupakan  salah  satu  bukti  nyata  bahwa  masyarakat  Cirebon  telah berangsur  sadar  hukum.  Sehingga,  segala  tindakan  hukum  yang  dilakukan  selalu diupayakan untuk memperoleh legalitas dari negara. Merujuk pada ungkapan Ani, S.Pd. tersebut, maka tak ayal jika Kabupaten Cirebon mendapat titel sebagai daerah dengan angka perkawinan anak dan angka perceraian yang tinggi di Indonesia. Sebab, tindakan hukum  baik  perkawinan  maupun  perceraian  tersebut  selalu  diupayakan  untuk dicatatkan di Negara 24 .

## KESIMPULAN
Pendapat  hakim  dalam  perkara  perkawinan  Pengadilan  Agama  adalah  sebagai berikut:  a)  penolakan  terhadap  kerusakan  akibat  kehamilan  di  luar  nikah,  b) pencegahan akibat buruk lainnya, c) hubungan erat antara dua keluarga, d)) persiapan untuk menikah, anak telah mencapai kedewasaan menurut Islam, dan sahnya keluarga.
Perlindungan hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17  Tahun  2016  meliputi:  (a)  perlindungan  hak  anak  dengan  menjamin  kesempatan pendidikan  yang  memadai,  (b)  perlindungan  hak  anak  atas  tumbuh  kembang  yang sehat dengan menjamin  pengasuhan  dan gizi yang cukup, c) ) perlindungan  hak anak atas penghidupan yang layak dengan memberikan pedoman kenyamanan dan perilaku yang baik dalam berperilaku, d) melindungi hak anak atas kebebasan beragama dengan menjamin  kebebasan  beribadah  menurut  agama  dan  kepercayaan.  Kendala  dalam
24 Levana  Safira,  Sonny  Dewi  Judiasih,  and  Deviana  Yuanitasari, ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan’,  Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum
Kenotariatan
Dan Ke-PPAT-An, 4.2 (2021), 210–25
<https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 1, April 2024 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
implementasi perlindungan hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 adalah (a) perbedaan pemahaman mengenai perlindungan anak sehingga  mengakibatkan  masyarakat  tidak  mau  berpartisipasi,  (b)  keengganan  untuk mengutamakan  anak  di  atas  kepentingan  pribadi,  mengakibatkan  masyarakat  tidak merasa  berkewajiban  untuk  berpartisipasi,  yang  mengembangkan  kemampuan  anak untuk melindungi dirinya dengan baik, (c) kurangnya kerjasama antar lembaga, badan, pemerintah dan organisasi swasta yang terus berlanjut hingga saat ini dan kemiskinan yang  kemungkinan  akan  terus  berlanjut  jika  tidak.  ditangani  saat  ini,  (d)  )  undang- undang  perlindungan  anak  yang  ketat  dan  memerlukan  implementasi  khusus  tidak menjamin perlindungan anak.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Kumedi Ja’far, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Arjasa Pratama, 2021 ARFA, FAISAR ANANDA, ‘Metodologi Penelitian Hukum Islam’, 2010, p. 234
Dede  Kania,  Siti  Nur  Fatoni,  PERLINDUNGAN  HAK  ANAK  DI  INDONESIA  DALAM

## PERKARA DISPENSASI KAWIN, 2023
Fitriani,  Rini,  ‘Anak  Dalam  Melindungi  Dan  Memenuhi  Hak-Hak  Anak’,  Jurnal  Hukum : Samudra Keadilan, 11.2 (2016), 250–58
Mahkamah Agung, AIPJ2, and IJRS,  Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Buku Saku, 2020, II
Naily, Nabiela, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, 2019
Rohman, Miftakur, ‘Dispensasi Perkawinan Dan Kebijakan Politik Hukum Di Indonesia’,
MASADIR:
Jurnal Hukum Islam, 3.01 (2023), 556–71
<https://doi.org/10.33754/masadir.v3i01.677>
Safira,  Levana,  Sonny  Dewi  Judiasih,  and  Deviana  Yuanitasari,  ‘Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Yang  Melakukan  Perkawinan  Bawah  Umur  Tanpa  Dispensasi Kawin  Dari  Pengadilan’,  Acta  Diurnal  Jurnal  Ilmu  Hukum  Kenotariatan  Dan  Ke- PPAT-An, 4.2 (2021), 210–25 <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>
Sahir, Syafrida Hafni, Metodologi Penelitian, 2022
Sam’ani,  S,  and  A  Zakiyudin,  ‘Dispensasi  Kawin:  Antara  Idealita  Dan  Realita’,  2022 <http://repository.uingusdur.ac.id/711/>
Sekar,  Theresia  Rosari  Cakraningtyas,  ‘Dispensasi  Kawin  Pada  Anak  Di  Bawah  Umur: Tinjauan  Terhadap  Perspektif  Ham  Anak  Dalam  Pengambilan  Kebijakan  (Studi

## Kebijakan Hukum Terhadap Dispensasi Perkawinan
Bagi Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sumber Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
Kasus Di Kabupaten Jepara)’, Journal of Politic and Government Studies, 12.2 (2023), 2
Sembiring, Eko harindani, Hak-Hak Anak Saat Berhadapan Dengan Hukum, 2015
Siti  Musawamah,  Maimun,  Eri  Hariyanto,  Pencegahan  Perkawinan  Anak,  CV.  Bintang Semesta Media, 2023 <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child- Marriage-Report-2020.pdf>
Sudjarat, Tedy,  ‘Perlindungan Hukum  Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia’, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, XIII.54 (2011), 111–32
Sulastri,  Sulastri,  Dwi  Aryanti  Ramadhani,  and  Muthia  Sakti,  ‘Perlindungan  Hukum Terhadap  Hak  Pengembangan  Diri  Anak  Akibat  Dispensasi  Perkawinan’,  AL- MANHAJ:  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial  Islam,  5.2  (2023),  1285–96 <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2816>
Tim YKP, Buku Saku Bagi Hakim: Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam

## Permohonan Dispensasi Kawin, 2016
Wungow,  Yosmar,  Josepus  J.  Pinori,  and  Nixon  Wulur,  ‘Kajian  Hukum  Terhadap Perkawinan  Di  Bawah  Umur  Tinjauan  Dari  UU  No.  16  Tahun  2019’,  Lex Administratum,
16, 2022 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/40473>