## PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK KORBAN KEJAHATAN BERKEDOK INVESTASI ELEKTRONIK SEBAGAI BAGIAN HAK ASASI MANUSIA
Oleh: Gelmok Samosir Universitas Sumatera Utara E-mail: tiomas1407@gmail.com

## ABSTRACT
Many  aspects  of  human  life  are  significantly  changed  by  the  ever-evolving  technology. Transactions  are  one  of  the  things  that  are  made  easier  with  every  facility  provided  by technology.  However,  many  people  take  advantage  of  the  convenience  of  technology  to commit  crimes,  one  of  which  is  electronic  investment  today.  so  that  the  role  of  legal philosophy is included in the need for support and assistance for victims of crimes committed under the guise of electronic investment. so that the role of legal philosophy is included in the need for support and assistance for victims of crimes committed under the guise of electronic investment. The purpose of this study is to find out how legal philosophy influences the rights of  crime  victims  which  are  protected  by  electronic  investment  as  a  component  of  human rights. This research uses a doctrinal legal methodology or often referred to as a document study or literature study by applying a qualitative approach. The results obtained are Keywords: Legal Philosophy, Crime, Human Rights

## ABSTRAK
Banyak  aspek  kehidupan  manusia  yang  secara  signifikan  diubah  oleh  teknologi  yang  terus berkembang.  Transaksi  merupakan  salah  satu  hal  yang  dipermudah  dengan  setiap  fasilitas yang  disediakan  oleh  teknologi.  Namun,  banyak  orang  yang  memanfaatkan  kemudahan teknologi  untuk  melakukan  kejahatan,  salah  satunya  investasi  elektronik  saat  ini.  sehingga peran  filsafat  hukum  termasuk  dalam  kebutuhan  dukungan  dan  bantuan  bagi  korban kejahatan  yang  dilakukan  dengan  berkedok  investasi  elektronik.  sehingga  peran  filsafat hukum  termasuk  dalam  kebutuhan  dukungan  dan  bantuan  bagi  korban  kejahatan  yang dilakukan  dengan  berkedok  investasi  elektronik.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  bagaimana  filosofi  hukum  mempengaruhi  hak-hak  korban  kejahatan  yang dilindungi  oleh  investasi  elektronik  sebagai  komponen  hak  asasi  manusia.  Penelitian  ini menggunakan  metodologi  hukum  doktrinal  atau  sering  disebut  dengan  studi  dokumen  atau studi kepustakaan dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapatkan yaitu Kata Kunci : Filsafat Hukum, Kejahatan, Hak Asasi Manusia

## 1. PENDAHULUAN
Peran  hukum  dalam  memberikan perlindungan hukum kepada warga negara tidak  lepas  dari  harapan  bahwa  hukum akan  hadir  dalam  kehidupan  mereka.
Landasan Perlindungan hukum di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan  dasar  pemikiran  dan  dasar Negara. Salah satu komponen keselamatan masyarakat adalah pemberian perlindungan hukum. Semua warga negara
Indonesia  sama-sama  dilindungi  oleh hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. Asuransi hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah  kepada  setiap  orang  yang  sah dengan  jaminan  bahwa  setiap  kebebasan yang  mereka  miliki  akan  dilindungi  dari pengaruh  dan  kegiatan  yang  meresahkan yang  dapat  menghancurkan  atau  merusak hak  istimewa  yang  mungkin  dimiliki  oleh subjek yang sah (Syauket et al., 2022).
Fasilitas sekuritas online merupakan  salah  satu  tanda  kemajuan dalam  berinvestasi.  Investasi  adalah  janji untuk  menyetorkan  sejumlah  uang  yang diiming-imingi timbal balik atau keuntungan  yang  melebihi  modal  yang diberikan  .  Berinvestasi  tidak  diragukan lagi  dapat  memberi  investor  sejumlah keuntungan,  termasuk  kemampuan  untuk mencegah  inflasi,  menaikkan  aset  mereka, menanggulangi situasi darurat, merencanakan masa yang akan datang, dan mencapai kemandirian finansial.
Sedangkan, investasi online adalah investasi  yang  dilakukan  melalui  platform yang  diatur  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) (Hermawanti et al., 2022).
Teknologi  memfasilitasi  sejumlah aktivitas  seperti  investasi  online,  tetapi juga  membantu  aktivitas  kriminal  karena aktivitas tersebut dapat mencakup
komunitas  yang  lebih  luas.  Terlepas  dari siapa  itu,  pelaku  bebas  untuk  memilih korban  mereka.  Penipuan  adalah  jenis kejahatan  yang  sering  terjadi  melalui internet.  Sampai  saat  ini,  kasus  penipuan banyak  sekali  dan  tidak  pernah  ada habisnya.  Penipu  menggunakan  berbagai modus operandi untuk menipu korban dan mencuri  sebagian  harta  benda  mereka (Siahaan, 2020).
Tindak  pidana  penipuan  berupa penanaman  modal  secara  curang  (ilegal) merupakan  peristiwa  yang  mendapat perhatian  dari  media  massa  baik  cetak maupun elektronik belakangan ini. Mayoritas  masyarakat  Indonesia  masih memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang  berbagai  sarana  keuangan  baru. Bahkan  beberapa  orang  tidak  mau  belajar bagaimana melakukan investasi yang bijak dan  sukses.  Orang  sering  berfokus  pada hasil  yang  akan  mereka  capai,  jadi  ketika peluang  investasi  muncul,  pertanyaan pertama  yang  biasanya  mereka  tanyakan adalah  berapa  keuntungan  yang  bisa mereka  dapatkan  (Ariansyah  &  Abdullah, 2021).
Jika kita melihat hak asasi manusia,  kita  dapat  melihat  bahwa  itu hanyalah kebebasan mendasar yang dimiliki  setiap  orang  sejak  lahir.  Majelis Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  telah menjelaskan  bahwa  hak  asasi  manusia
adalah tolak ukur universal untuk kesuksesan  semua  orang  dan  semua bangsa.  Undang-undang  nasional  telah disahkan  untuk  melindungi  kebebasan tercantum  dalam  hukum  negara  dan hukum internasional (Arliman, 2016).
Menurut  Undang-Undang  Nomor 19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (UU  ITE),  tindak  pidana melalui  sarana  elektronik  saat  ini  sudah diatur. Akibat disahkannya undang-undang ini, maka peraturan yang mengatur tentang teknologi informasi menjadi bidang tersendiri untuk tujuan penangkapan pelaku  kejahatan  yang  menggunakan sarana elektronik.
Berdasarkan  konteks  di  atas,  maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian  dengan  judul  “ Peranan  Filsafat Hukum  dalam  Perlindungan  Hak  Korban Kejahatan  Berkedok  Investasi  Elektronik sebagai Bagian Hak Asasi Manusia ”.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  doktrinal,  disebut  juga dengan  penelitian  kepustakaan  dokumen atau  studi  dokumen,  yang  merupakan bagian  dari  penelitian  hukum  normatif (Cahyani  et  al.,  2021).  Studi  dokumen
sering digunakan dalam penelitian kualitatif  karena  merupakan  sumber  yang dapat diandalkan, bersifat alami, membantu  sebagai  bukti  ujian,  dan penemuannya dapat memberikan wawasan baru tentang subjek yang diteliti (Ardiyanto  &  Fajaruddin,  2019).  Studi dokumentasi  dapat  dianggap  sebagai metode pengumpulan data dengan menggunakan  dokumen  tertulis  yang dikeluarkan  oleh  organisasi  yang  menjadi subjek investigasi (Yusra et al., 2021).
Metodologi  penelitian  ini  adalah kualitatif,  yaitu  penelitian  deskriptif  dan sering  menggunakan  analisis  menyeluruh. Proses  dan  makna  (Perspektif  subjek) menjadi  fokus  utama  penelitian  kualitatif. Untuk  memastikan  bahwa  topik  penelitian sejalan dengan data yang tersedia, landasan  teori  berfungsi  sebagai  panduan. Penelitian kualitatif juga dianggap sebagai penyelidikan  terhadap  lingkungan  tempat berlangsungnya  berbagai  aktivitas  sosial (Kaharuddin, 2021).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sumber  dari  segala  sumber  hukum negara Indonesia, menurut Pasal 2 UU No 12  Tahun  2011  pengganti  UU  No  10 Tahun  2004  adalah  Pancasila.  Mengingat bahwa ideologi Pancasila adalah semangat para  pejuang  rakyat  yang  berfungsi sebagai kekuatan pemersatu dalam
masyarakat  yang  sebelumnya  terbagi  atas wilayah,  ras,  suku,  agama,  golongan,  dan faktor lainnya. Masyarakat Indonesia yang beragam menjadikan cita-cita para pejuang untuk  membangun  masyarakat  yang  adil dan  sejahtera  dapat  diwujudkan  melalui Pancasila.  Paragraf  keempat  Pembukaan UUD  1945  menyatakan  bahwa  Pancasila adalah  Grundnorm  atau  asal  usul  segala sumber  hukum  di  Indonesia.  Oleh  karena itu,  dapat  dikatakan  bahwa  Pembukaan UUD  1945  merupakan  falsafah  hukum Indonesia  dan  Batang  Tubuh  UUD  1945 berikut  penjelasannya  merupakan  teori hukumnya.  Dikatakan  demikian  karena landasan  hukum  yang  kuat  bagi  Indonesia dapat  ditemukan  dalam  naskah  pokok UUD  1945.  Landasan  filosofis  hukum positif  dituangkan  dalam  teori  hukum tersebut (Bakir, 2017).
Seseorang harus memahami filsafat dan  hukum  untuk  memahami  filsafat hukum.  Filsafat  digambarkan  sebagai cabang  ilmu  yang  meneliti  masalah  yang berada  di  luar  ruang  lingkup  penelitian konvensional  dan  belum  terselesaikan (Sukardi & Yonnawati, 2022).
Fasilitas sekuritas online merupakan  salah  satu  tanda  kemajuan dalam  berinvestasi.  Masyarakat  Indonesia masih  memiliki  pemahaman  yang  terbatas tentang bentuk investasi baru dan transaksi internet.  Sebenarnya,  beberapa  orang
kurang  memperhatikan  praktik  investasi yang  etis  dan  tepat.  Karena  hasil  adalah satu-satunya  hal  yang  menggoda  orang, mereka  selalu  memulai  dengan  bertanya berapa  banyak  uang  yang  akan  mereka hasilkan. Terkadang orang tidak menyadari  bahwa  perhitungan  yang  salah akan  mengakibatkan  kerugian.  Menurut Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  memilih investasi  online  yang  tepat,  seperti berinvestasi  di  saham,  reksa  dana,  emas, valuta asing, atau pendanaan UMKM, atau yang  dikenal  dengan  peer-to-peer  (P2P) lending,  merupakan  hal  yang  penting.  Hal lain yang perlu dipikirkan adalah seberapa bagus pialang (broker), bagaimana memahami skema investasi online, seberapa  berisiko  investasi  online,  dan mendiversifikasi investasi elektronik.
Saat  ini  banyak  berita  di  televisi Indonesia  mengenai  penipuan  investasi atau  penipuan  terkait  investasi  yang ditemukan menggunakan media sosial atau platform yang dirancang dengan mempertimbangkan investasi.  Platform  ini menawarkan  kesepakatan  yang  memikat dengan  jaminan  pengembalian  yang  besar dalam  waktu  singkat.  Karena  itu,  banyak orang  menjadi  tertarik  untuk  berinvestasi tanpa  memikirkan  atau  memahami  sejarah platform  tersebut.  Mirisnya,  alih-alih membantu orang yang menginvestasikannya,  semua  uang  ini
justru  menimbulkan  kerugian  sehingga banyak  orang  yang  merasa  dirugikan.  Hal ini  disebabkan  investor  yang  menaruh uangnya  pada  bisnis  investasi  tetapi  tidak mengelolanya dengan baik hanya mendistribusikannya  kepada  investor  lain atau bahkan menariknya untuk keuntungan pribadi.  Praktek  pencucian  uang  disebut sebagai kejahatan yang melibatkan transaksi keuangan (Rahma et al., 2022).
Informasi terkini hingga  Selasa, 22 Maret  2022,  daftar  investasi  ilegal  yang dihentikan  yang  terdiri  dari  5.081  (lima ribu  delapan  puluh  satu)  fintech  dan investasi  ilegal  yang  diterbitkan  oleh Satgas  Waspada  Investasi  Otoritas  Jasa Keuangan (Hermawanti et al., 2022)
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2002,  kemudian  direvisi  menjadi  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2003,  dan  saat ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  menjadi landasan  hukum  bagi  tindak  pidana pencucian uang.
Pencucian uang sama halnya dengan  korupsi  karena  tidak  jauh  dari perbuatan  mengambil  harta  atau  benda orang  lain  untuk  kepentingan  sendiri. Kedua kejahatan ini sama-sama mengerikan  karena  seseorang  atau  sesuatu mengambil  hak  milik  orang  lain.  Hal  ini
merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia itu sendiri (HAM).
UU  no.  13  Tahun  2006  tentang perlindungan  saksi  dan  korban  menjadi landasan  bagi  proses  hukum  pemulihan dan  ganti  rugi  di  Indonesia.  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2006  (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi  dan  Korban)  dan  Perubahannya. Menurut aturan ini, proses hukum restitusi dan ganti rugi harus berdasarkan permintaan  korban,  yang  kemudian  akan diselesaikan  dalam  suatu  putusan  atau putusan  pengadilan  yang  bersangkutan, kecuali  proses  hukum  ganti  rugi  yang ditujukan  semata-mata  kepada  pengadilan HAM  atau  korban  tindak  pidana  yang mengakibatkan  pelanggaran  HAM.  bukan untuk setiap korban tindak pidana.
Tindakan  hukum  langsung  dan tidak  langsung  yang  dapat  dilakukan  oleh korban  untuk  menegakkan  hak-haknya diatur  oleh  undang-undang  hukum  positif di  Indonesia.  Menurut  Setiawan,  (2020) masing-masing  upaya  hukum  tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Upaya  untuk  menerima  kompensasi atas kesalahan atau wanprestasi
Korban  melakukan  upaya  ini  sesuai dengan hukum acara perdata,
khususnya sesuai dengan Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Perdata (HIR).  Pelaku  dapat  disebut  oleh korban  akibat  pelanggaran  Pasal  1365 BW oleh pelaku atau akibat wanprestasi antara korban dan pelaku.
2)  Proposal  untuk  menggabungkan  kasus kompensasi  dengan  tuntutan  pidana sebagaimana dalam KUHAP
Tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan  acara  KUHAP,  tetapi  juga dilakukan  sesuai  dengan  aturan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata KUHAP  (HIR).  Pasal  98  sampai  101 KUHAP  mengatur  permohonan  yang diajukan  kepada  korban  kejahatan  agar tuntutan ganti rugi digabungkan dengan perkara pidana yang sedang disidangkan  di  pengadilan.  Dalam upaya  ini,  KUHAP  hanya  menetapkan jika  pilihan  ganti  rugi  korban  hanya berdampak  pada  biaya  yang  telah dikeluarkan oleh korban.
3)  Permohonan  pailit  berdasarkan  upaya UU Kepailitan
Korban  pun  dapat  mencoba  untuk mengajukan  kebangkrutan  sebagai  cara yang  lebih  spesifik  di  bawah  aturan acara  perdata.  Suatu  perjanjian  yang dapat  dianggap  sebagai  hutang  antara pelaku  dan  korban  dalam  hubungan keperdataannya berupa suatu perjanjian.
Dalam  hal  ini,  pelaku  tindak  pidana bertindak sebagai debitur yang berkewajiban membayar kepada korban sebagai  kreditur  sejumlah  tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan,  seperti  utang  dalam  bentuk penggantian untuk keuntungan investasi seperti  dalam  kasus-kasus  Koperasi Cipaganti,  Pandawa,  atau  GTI  Syariah atau  pengembalian  biaya  umrah  bagi jamaah  yang  gagal  berangkat  seperti pada  kasus  First  Travel  dan  Abu  Tour. Para  korban  tentu  dapat  mengajukan pailit dan menerima ganti rugi berdasarkan penyelesaian utang- piutangnya  oleh  kurator  jika  mereka mampu  menyusun  dan  menetapkan dalil-dalil  tentang  utang-utang  yang memenuhi standar kepailitan.
4)  Upaya  Lembaga  Perlindungan  Saksi dan  Korban  (LPSK)  untuk  meminta penggantian kepada pengadilan
Korban melakukan upaya untuk meminta  restitusi  sesuai  dengan  UU Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Tidak seperti upaya lain, upaya ini mengidentifikasi pemohon sebagai korban penipuan kemudian meminta ke pengadilan dan mempertimbangkan kasus pidana melalui Lembaga Perlindungan  Saksi  Korban  sebagai organisasi pemerintah. Tuntutan restitusi  dapat  diajukan  baik  sebelum
maupun  sesudah  putusan  pengadilan yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana penipuan  telah  berkekuatan  hukum tetap.
Korban merupakan partisipan utama  dalam  kejahatan.  Dengan  tidak adanya  korban,  suatu  peristiwa  tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan.
Peranan  korban  pun  akan  berlangsug hingga  kejahatan  tersebut  telah  terjadi. Seperti  pelaku  kejahatan,  para  korban juga  punya  hak  yang  seharusnya terpenuhi  setelah  kejahatan  tersebut terjadi.  Pembelaan  hukum  bagi  korban bukan  saja  mengenai  pemberian  sanksi kepada pelaku, tetapi juga mengenai hal lainnya.
Perserikatan Bangsa- Bangsa  (selanjutnya  disebut  PBB) pada Declaration of Basic
Principal  of  Justice  for  Victims  of
Crime  and  Abuse  of  Power dalam Khoirruni’mah & Primbada,
(2021), menyarankan untuk memperhatikan  setidaknya  empat poin berikut:
a. “Akses untuk menerima keadilan dan menerima perlakuan  yang  setara”  ( access to justice and fair treatment ).
b. Memberikan  restitusi  kepada korban, keluarganya, atau
orang  lain  sebagaimana  diatur dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  berupa pemidanaan.
c. Negara harus memberikan kompensasi bagi korban, keluarganya,  atau  tanggungan korban jika pelaku tidak mampu melakukannya.
d. Menawarkan dukungan material,  fisik,  psikologis,  dan sosial  kepada  korban  melalui pemerintah, relawan, dan komunitas (assistance).

## 4. SIMPULAN
Dapat  dijelaskan  bahwa  filsafat hukum  sebenarnya  membela  fungsi  hak asasi manusia yang menjamin perlindungan  korban  kejahatan  investasi elektronik, dengan menggunakannya sebagai landasan fundamental ilmu hukum. Hukum juga tumbuh dan berkembang dalam teori hukum positivisme melalui filsafat hukum.
Perlindungan terus-menerus terhadap korban  dijunjung  tinggi  oleh  filsafat hukum positivis, yang pada akhirnya dapat menghasilkan  hukum  yang  responsif  bagi korban  penipuan  dan  kejahatan  lain  yang menyamar  sebagai  investasi  elektronik. Hak  asasi  manusia  didasarkan  pada gagasan  bahwa  hak-hak  dasar  diperoleh
sejak  lahir,  membuat  pembelaan  korban kriminal  menjadi  perhatian  utama  hak asasi manusia.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ardiyanto,  H.,  &  Fajaruddin,  S.  (2019). Tinjauan  atas  artikel  penelitian  dan pengembangan  pendidikan  di  Jurnal Keolahragaan. Jurnal  Keolahragaan ,
7 (1), 83–93.
Ariansyah,  Y.,  &  Abdullah,  M.  Z.  (2021). Perlindungan Hukum
Terhadap
Korban  Tindak  Pidana  Penipuan Investasi  Bodong  Sapi  Perah  di Wilayah  Kabupaten  Muaro  Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera). Legalitas:  Jurnal  Hukum ,
13 (2), 201–208.
Arliman,  L.  (2016).  Peranan  Filsafat
Hukum  Dalam  Perlindungan  Hak Anak  Yang  Berkelanjutan  Sebagai Bagian  Dari  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal Hukum Doctrinal , 1 (2), 1–25.
Bakir.  (2017).  Peran  Filsafat  Hukum Dalam  Pembentukan  Hukum  Di Indonesia. At-Turas  Jurnal  Studi Keislaman , 4 (1), 85–96.
Cahyani,  N.  M.  D.  A.,  Dewi,  A.  A.  S.  L., &  Karma,  N.  M.  S.  (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek  Terhadap  Pemalsuan  Merek Fashion. Jurnal  Konstruksi  Hukum ,
2 (1), 175-179 |.
Hermawanti, K., Sopianti, I. N., Nufus, H. Z., & Kuswand. (2022). Perlindungan Hukum  Terhadap  Investor  Pada Investasi Illegal Secara Online Dalam Perspektif Viktimologi. AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum , 6 (2), 233–248.
Kaharuddin.  (2021).  Kualitatif :  Ciri  dan
Karakter Sebagai Metodologi.
Equilibrium :  Jurnal  Pendidikan ,
9 (1), 1–8.
Khoirruni’mah,  A.,  &  Primbada,  B.  S.
(2021). Tinjauan Viktimologi
Terhadap  Korbanpenipuan  Jual  Beli
Melalui Media Online. Journal DELICT , 7 (2), 94–103.
Rahma,  A.  S.,  Fitrionio,  R.  A.,  Danuarta,
A.,  Muhammad,  Chamami,  R.,  & Cahyani,  Y.  S.  (2022).  Penerapan Fungsi  Hukum  Pidana  Dalam  Kasus Investasi  Bodong. Jurnal  Analisis Hukum (JAH) , 5 (1), 56–65.
Setiawan,  P.  J.  (2020).  Sistem  Pemulihan Kerugian  Integratif  Bagi  Korban Penipuan  Skala  Masif  di  Indonesia. Jurnal  Kertha  Patrika , 42 (3),  230– 257.
Siahaan,  S.  (2020).  Tinjauan  hukum terhadap  penipuan  arisan  berbasis online dengan berita bohong dihubungkan  dengan  undangundang
nomor  19  tahun  2016  tentang informasi  dan  transaksi  elektronik
dalam putusan NOMOR:
1356/PID/B/2016/PN.BDG. Elibrary
Unikom , 1–20.
Sukardi,  D.  H.,  &  Yonnawati.  (2022).
Peranan Filsafat Hukum Dalam
Pembaharuan  Hukum  Perdata  Formil Dan  Materiil. Justicia  Sains:  Jurnal
Ilmu Hukum , 7 (2), 221–234.
Syauket,  A.,  Adawiyah,  R.  Al,  &
Ferdiananto,  A.  (2022).  HUKUM
PERLINDUNGAN INVESTOR Analisis  Investasi  Ilegal  Binomo.  In HUKUM PERLINDUNGAN
INVESTOR  Analisis  Investasi  Ilegal
Binomo (p. 13).
Yusra,  Z.,  Zulkarnain,  R.,  &  Sofino.
(2021).  Pengelolaan  LKP  Pada  Masa
Pendmik  Covid-19. Journal  Lifelog
Learning , 4 (1), 15–22.