Syntax Idea : p–ISSN: 2684-6853  e-ISSN : 2684-883X Vol. 2, No. 9, September 2020

## PENGARUH  SISTEM  PENGENDALIAN  INTERNAL  PEMERINTAH  (SPIP) DAN INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
Reni Sulastri, Gatot Wahyu Nugroho dan Idang Nurodin Universitas Muhammadiyah Sukabumi e-mail: renisulastri02@gmail.com, gatotnugroho65@yahoo.com dan idang1261@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah  dan  Penerapan  Sistem  Informasi  Manjemen  Daerah  terhadap  kualitas laporan  keuangan. Variabel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pengaruh sistem  pengendalian  internal  pemerintah,  penerapan  sistem  informasi  manajemen daerah,  dan  kualitas  laporan  keuangan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  pendeketan  asosiatif.  Populasi  dalam penelitian ini adalah pegawai di semua desa yang berada di Kecamatan Cireunghas. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik  pengumpulan  data  primer  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menyebar kuesioner  dan  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  giat  kepustakaan  yang berkaitan dengan variabel yang digunakan. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  menyebar  kuesioner  dan  data  sekunder  dalam penelitian  ini  adalah  giat  kepustakaan  yang  berkaitan  dengan  variabel  yang digunakan. Semua data yang diteliti dalam penelitian ini sudah melalui uji validitas dan  uji  reliabilitas.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan  uji  heterokedastisitas.  Untuk  uji  hipotesis  menggunakan  uji  t  dan  uji  f,  dalam penelitian  ini  juga  dilaukan  analisis  regresi  berganda.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  secara  parsial  hanya  variabel  Sistem  Informasi  Manajemen Daerah  saja  yang  memiliki  pengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  dan secara  stimulan  variabel  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  dan  Sistem Informasi Manajemen Daerah  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Kata kunci : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; Sistem Informasi Manajemen Daerah; Kualitas Laporan Keuangan

## Pendahuluan
Berdasarkan  Undang-Undang  Repubik  Indonesia  Nomer  23  tahun  2014 (Presiden RI, 2014) berkaitan tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diberikan kekuasaan  atau  wewenang  penuh  untuk  menyelenggarakan  urusan  pemerintah  dengan asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  yang  menekankan  pada  prinsip  otonomi  seluas- luasnya  dalam  tatanan  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi prinsip dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan selalu mengacu pada asas tugas pembantuan
dan  melaksanakan  urusan  pemerintahan  umum  yang  menjadi  kewenangan  presiden serta pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.
Organisasi  sektor  publik  merupakan  organisasi  yang  berkaitan  dengan  masalah kepentingan  umum  atau  kepentingan  masyarakat  untuk  melakukan  penyediaan  barang atau  jasa  serta  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kepada  publik.  Organisasi sektor  publik  sering  disamakan  dengan  pemerintahan  yang  kepemilikannya  dikuasai oleh  pemerintah  yang  bertanggungjawab  untuk  melakukan  pelayanan  publik  untuk memenuhi  kesejahteraan  diberbagai  bidang  kehidupan  seperti  pendidikan,  kesehatan, keamanan, perekonomian dan beberapa hal yang lainnya.
Organisasi  sektor  publik  di  Indonesia  dalam  pelaksanaannya  ditandai  dengan timbulnya fenomena penguatan tuntutan pertanggungjawaban atas organisasi-organisasi milik  publik  tersebut,  baik  organisasi  yang  berada  ditingkat  pusat  ataupun  tingkat daerah.  Akuntabilitas  diartikan  sebagai  bentuk  dari  kewajiban  untuk  memberikan pertanggungjawaban  melalui  keberhasilan  atau  kegagalan  dalam  pelaksanaan  misi organisasi  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pasal 1 (Presiden RI, 2018)  tentang  Kecamatan,  menyatakan  bahwa  Kecamatan  adalah  sebuah  wilayah administratif  negara  Indonesia  dibawah  Kapubaten  atau  Kota.  Pimpinan  wilayah kecamatan  adalah  seorang  camat.  Salah  satu  fungsi  organisasi  dari  kantor  kecamatan adalah  bagian  keuangan.  Proses  pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  bagian keuangan  yaitu  pencatatan  transaksi/kejadian  keuangan,  input  data  keuangan, perhitungan,  pengeluaram  serta  pembuatan  laporan  keuangan.  Bagian  keuangan didukung  dengan  adanya  sistem  yang  baik,  cepat  dan  akurat  sehingga  menghasilkan informasi yang berkualitas.
Laporan  keuangan  pemerintah  yang  dihasilkan  harus  sesuai  dengan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010. Komponen  laporan  keuangan  meliputi  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA),  Laporan Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih  (Laporan  Perubahan  SAL),  Neraca,  Laporan Operasional  (LO),  Laporan  Arus  Kas  (LAK),  Laporan  Perubahan  Ekuitas  (LPE)  dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Laporan  keuangan  merupakan  salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban pemerintah  berkaitan  dengan  penggunaan  atau  pemakaian  keuangan  daerah  dalam rangka  implementasi  otonomi  daerah  dan  penyelenggaraan  operasional  pemerintahan. Laporan keuangan memiliki arah atau tujuan untuk menyediakan informasi yang sangat berkualitas  sehingga  dapat  bermanfaat  bagi  penggunanya.  Informasi  yang  berkualitas merupakan informasi yang relevan, andal, serta dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
Laporan  keuangan  pemerintah  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  bentuk pertanggungjawaban  pemerintah  kepada  rakyat  atas  pengelolaan  dana  publik. Pemerintah wajib menyusun laporan keuangan hingga memenuhi ciri kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, cakap, bisa di perhitungkan serta bisa dimengerti (Zulkarnain & Ningrum,  2020).  Menurut  (Panggabean,  2019:3)  Laporan  keuangan  daerah merupakan informasi  keuangan  yang  memuat  data  dari  berbagai  bentuk  pembiayaan,  belanja,  dan investasi  dari  aktivitas  pemerintah  yang  disajikan  kedalam  laporan  keuangan  daerah, sehingga  akuntabilitas  dan  transparansi  merupakan  pondasi  pelaksanaan  pemerintahan yang bebas dari penyimpangan.
Menurut (Murwanto et al., 2015:38) kualitas laporan keuangan yang baik harus bertujuan  untuk  memberikan  keyakinan  apakah  laporan  keuangan  dari  entitas  yang diaudit  telah  menyajikan  secara  wajar  tentang  posisi  keuangan  dan  arus  kas  sesuai dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  secara  umum.  Kualitas  laporan  keuangan  yang berkaitan dengan laporan keuangan yang ditampilkan dapat menunjukan informasi yang akurat, benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan yang baik dapat difungsikan sebagai sumber  acuan  terpenting  dalam  pengambilan  keputusan  ekonomi  untuk  pihak  yang berkepentingan.
Menurut  (Zuhudy  Rafid,  2016)  yang  menyatakan  bahwa  Standar  Akuntansi Pemerintah  (SAP)  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah.  Sistem  informasi  keuangan  daerah  dapat  membantu  dalam penyajian  dan  peningkatan  kualitas  laporan  keuangan  daerah  dan  dapat  membantu dalam penyajian dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.
Apabila  laporan  keuangan  tidak  berkualitas  makan  akan  memberikan  peluang untuk  terjadinya  penyimpangan  dibidang  keuangan,  sehingga  akan  menimbulkan kesempatan  untuk  terjadinya  kecurangan,  korupsi,  kolusi  yang  dapat    menimbulkan tuntutan  hukum.  Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  tidak  berkualitas  akan menuntut  setiap  pengelola  keuangan  harus  memiliki  pengetahuan  yang  baik  berkaitan dengan  laporan  keuangan.  Apabila  pengelola  laporan  keuangan  tidak  memiliki pengetahuan yang baik akan menyebabkan laporan keuangan  yang dipublikasikan atau dilaporkan  kepada  publik  akan  menimbulkan  kesalahan  yang  dapat  mengakibatkan dampak  bagi  pengguna  laporan  serta  penyaji  laporan  keuangan  itu  sendiri.  Pengelola laporan  keuangan  yang  bekerja  harus  mempunyai  kemampuan  yang  baik  dalam mengelola keuangan serta dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
Menurut Setiyawati (2016) dalam (fitrah, akbar, 2019) adanya lemahnya sistem pengendalian internal dan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan pada entitas  pelaporan  dan  entitas  akuntansi  mempengaruhi  opini  audit  yang  diproeh  dari dewan  audit  republik  indonesia.  Berdasarkan  hasil  laporan  BPK  tersebut  dapat dikatakan  bahwa  permasalahan  mengenai  kualitas  laporan  keuangan  semakin diperbincangkan, karena dengan adanya kasus-kasus tentang tidak berkualitasnya suatu laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di  Indonesia  masih  menjadi  masalah  yang  perlu dikaji.  Hal  ini  menjadi  bukti  dari  kurangnya  pemahaman  tentang  standar  akuntansi pemerintah dan kurangnya pemahaman mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah, kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh pegawai serta masih adanya kelemahan dalam sistem  pengendalian  internal,  sehingga  dapat  memberikan  pengaruh  terhadap  kualitas laporan  keuangan.  Permasalahan  ini  dibuktikan  dengan  diperolehnya  opini  disclaimer dibeberapa  instansi  pemerintah  daerah  yang  ada  di  Indonesia.  Rendahnya  kualitas laporan keuangan secara umum disebabkan karena penyusunan laporan keuangan yang belum  memenuhi  standar  akuntansi  pemerintah,  penyelenggaraan  sistem  pengendalian internal  yang  belum  memadai  dan  kurangnya  kompetensi  sumber  daya  manusia  yang ada.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP)  merupakan  suatu  proses  yang  integral  pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  dan ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Menurut  (Martini,  2019:5), menjelaskan  berkaian  dengan  unsur  dari  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah
meliputi 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) kegiatan pengendalian, 4) informasi  dan  komunikasi,  dan  5)  pemantauan  pengendalian  internal.  Berdasarkan hasil penilaian terhadap penyelenggaraan SPIP Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 sebagaimana  surat  Kepala  BPKP-RI  perwakilan  Jawa  Barat,  bahwa  tingkat  maturitas SPIP kabupaten Sukabumi berada pada level 3. (Humas Sekda  Kabupaten Sukabumi, 2019).
Menurut  (BPKP,  2015) Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA)  adalah suatu  program  aplikasi  yang  dapat  membantu  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan pengelolaan  keuangan  daerah.  Sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan  keuangan  daerahnya.  Untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  tersebut dibutuhkan  suatu  sistem  yang  dapat  diandalkan  ( reliable ),  yaitu  sistem  yang  dapat digunakan  oleh  manajemen  dalam  pengambilan  keputusan.  Sementara  Koordinator Pengawasan  Akuntabilitas  Pemerintah  Daerah  (Korwas  APD)  provinsi  Jawa  Barat menjelaskan  peranan SIMDA yang berkaitan dengan perencanaan dalam pembangunan diharapkan  dapat  memberikan  kemudahan  bagi  semua  pihak,  baik  masyarakat  dan semua  stakeholders  terhadap  akses  informasi  sebagai  acuan  untuk  berpartisipasi  dan melakukan pengawasan (Kominfo Setda., 2017)
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :
1. Untuk  mengetahui  pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk  mengetahui  pengaruh  penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk  mengetahui  pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP)  dan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  pada  dasarnya  merupakan  cara  ilmiah  untuk  mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu  (Sugiyono, 2017:2). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, dengan menggunakan penelitian asosiatif penulis berharap dapat menemukan dan  mempelajari  pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  dan  penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada di 5 Desa di  Kecamatan Cireunghas. Teknik pengambilan sampel  yang digunakan adalah purposive sampling.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  primer  atau  sumber  langsung oleh  peneliti.  Berdasarkan  tekniknya  data  primer  dapat  diperoleh  dengan  cara membagikan  kuesioner  dan  data  sekunder  penelitian  ini  diperoleh  dengan  giat kepustakaan,  yaitu  mengkaji  dan  mempelajari  jurnal  terdahulu,  referensi  buku,  dan media lain seperti artikel dan laman berita yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
Berdasarkan  teniknya  data  primer  dapat  diperoleh  dengan  cara  wawancara, angket  atau  kuesioner  dan  observasi  (Sugiyono,  n.d.)  dengan  membagikan  kuesioner dan data sekunder penelitian ini diperoleh dengan giat kepustakaan, yaitu mengkaji dan mempelajari jurnal terdahulu, referensi buku, catatan selama perkuliahan dan media lain seperti artikel dan laman berita yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
Teknik  analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ni  adalah  statistik parametik  dan  pengolahan  datanya  menggunakan  sofware  Statistical  Product  and Solution  (SPSS)  24.0  dengan  melakukan  uji  normalitas,  uji  asumsi  klasik,  uji  regresi linear  berganda,  dan  uji  hipotesis.  Uji  normalitas  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal atau mendekati  normal.  Pembuktian  apakah  data  tersebut  memiliki  distribusi  normal  atau tidak dapat dilhat pada bentuk distribusi datanya (Ghozali, 2016:160-161).

## Hasil dan Pembahasan

## A. Profil Kecamatan Cireunghas
Cireunghas  merupakan  nama  sebuah  kampung  yang  terletak  di  Desa  Bencoy. Desa  Bencoy  merupakan  salah  satu  Desa  yang  berada  di  wilayah  Kecamatan Sukaraja  yang  bertempat  di  Kampung  Cireunghas,  Desa  Bencoy  merupakan  cikal bakal  atau  induk  dari  Desa  Cireunghas,  pada  tahun  1980  Pemerintah  Daerah merencanakan  pemekaran  Desa  Bencoy  menjadi  dua  wilayah,  yang  selanjutnya direalisasikan  pada  tahun  1983,  yaitu  Desa  Cireunghas.  Nama  Desa  Cireunghas diambil dari nama Kampung Cireunghas yang berada di Desa Bencoy.
Pada tahun 1984, nama Cireunghas ditetapkan menjadi nama sebuah lembaga perwakilan  pemerintah  Kecamatan  Sukaraja,  menjadi  perwakilan  dari  Kecamatan Sukaraja di Cireunghas. Kemudian pada tahun 2000, Kecamatan Sukaraja melakukan pemekaran  wilayah  dan  perwakilan  Kecamatan  Sukaraja  di  Cireunghas direalisasikan menjadi Kecamatan Cireunghas.
Kecamatan Cireughas membawahi 5 (lima) Desa diantaranya:
1. Desa Bencoy
2. Desa Cireunghas
3. Desa Cikurutug
4. Desa Tegalpanjang
5. Desa Cipurut
B. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation SPIP 60 79 120 98,37 9,355 SIMDA 60 39 60 48,32 4,421 Kualitas_Laporan_Keuangan 60 34 50 41,23 3,562 Valid N (listwise) 60
Tabel diatas menunjukkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :
 Semua data setiap variabel diisi oleh 60 responden.
 Niai  maksimum  jawaban  yang  diperoleh  variabel  SPIP  adalah  120  dan  nilai minimumnya  79,  dengan  nilai  rata-rata  adalah  98,37,  dan  standard  deviasinya 9,355.
 Nilai maksimum untuk variabel SIMDA adalah 60 dengan nilai minimumnya 39 dan nilai rata-ratanya 48,32, dan standard deviasinya 4,421.
 Nilai maksimum jumlah jawaban untuk variabel kualitas laoran keuangan adalah 50  dengan  nilai  minimumnya  34,  nilai  rata-rata  41,23,  dan  standard  deviasinya 3,562.
C. Hasil Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Tabel 2
Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 60 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation ,94823669 Most Extreme Differences Absolute ,092 Positive ,066 Negative -,092 Test Statistic ,092 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Berdasarkan tabel 4.11 diatas, menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki data yang berdistribusi normal, karena seluruh variabel memiliki test statistik Asympg. Sig (2-tailed) > dari 5% (0,05), hasilnya dinyatakan pada tabel bahwa tes statistik Asymp. Sig nilainya 0,200 > 0,05.
b. Hasil Uji Multikolinearitas
Tabel 3

## Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients a
Model Unstandardized
Coefficients Standardize
d Coefficients t
Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toleran ce VIF 1 (Constant ) 3,653 1,392 2,624 ,011 SPIP ,010 ,039 ,026 ,258 ,797 ,124 8,053
SIMDA ,757 ,081 ,940 9,392 ,000 ,124 8,053
a. Dependent Variable: Laporan_Keuangan
Nilai tolerance  untuk  variabel  independen  pada  tabel  diatas  menunjukkan angka  >  0,10  dan  nilai  VIF  nya  <  10,  maka  hasil  tersebut  dapat  disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas pada model regresi.
c. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Grafik 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas D a l a m ( P r i y astama,  2017)  jika  grafik scatterplot diatas  menunjukkan  titik  –  titik  menyebar diatas  dan  dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y  dan  tidak  membentuk  suatu  pola tertentu, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

## D. Hasil Uji Hipotesis
Hipotesis  adalah  jawaban  sementara  terhadap  tujuan  penelitian  yang diturunkan  dari  kerangka  pemikiran  yang  telah  dibuat.  Hipotesis  merupakan pernyataan  tentang  hubungan  antara  beberapa  variabel  atau  lebih  (Wiratna Sujarweni, 2014: 6).
1. Hasil Uji t
Tabel 4
Hasil Uji t Coefficients a
Model
Unstandardized
Coefficients Standardized Coefficients
t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 3,653 1,392 2,624 ,011 SPIP ,010 ,039 ,026 ,258 ,797 ,124  8,053 SIMDA ,757 ,081 ,940 9,392 ,000 ,124  8,053
a. Dependent Variable: Laporan_Keuangan
Pada  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  t  hitung  untuk  variabel  SPIP  0,258 atau  <  2,00247  maka  variabel  SPIP  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Nilai  t  hitung  untuk  SIMDA  9,392  >  2,00247  maka  variabel  SIMDA berpengaruh secara parsial pada kualitaslaporan keuangan.
2. Hasil Uji F

## Tabel 5
Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 695,683 2 347,842 373,741 ,000 b Residual 53,050 57 ,931 Total 748,733 59 a. Dependent Variable: Laporan_Keuangan b. Predictors: (Constant), SIMDA, SPIP
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi F adalah 0,000 yang artinya  kurang  dari  0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  dan  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan.
E. Analisis Regresi Berganda

## Tabel 6
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toleranc e VIF 1 (Constant ) 3,653 1,392 2,624 ,011 SPIP ,010 ,039 ,026 ,258 ,797 ,124 8,053 SIMDA ,757 ,081 ,940 9,392 ,000 ,124 8,053

## a. Dependent Variable: Laporan_Keuangan
Dari  tabel  diatas  menyatakan  bahwa  dari  dua  variabel  hanya  satu  variabel SIMDA  yang  signifikan  pada  α  =  5%  ini  terlihat  dari  profitabilitas  signifikannya yang  dibawah  0,05  yakni  0,000.  Dan  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  kualitas laporan  keuangan  dipengaruhi  oleh  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  dan Sistem Infomasi Manajemen Daerah dengan persamaan sebagai berikut:
KLK = 3,653 + 0,010SPIP + 0,757SIMDA + e Keterangan : KLK  = Kualitas Laporan Keuangan SPIP  = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SIMDA= Sistem Informasi Manajemen Daerah
 Koefisien  konstanta  menyatakan  nilai  positif  menunjukkan  bahwa  dengan mengasumsikan  ketiadaan  variabel  SPIP  dan  SIMDA,  maka  kualitas laporan keuangan cenderung meningkat.
 Koefisien  regresi  SPIP  bernilai  positif  menunjukkan  bahwa  dengan mengasumsikan  ketiadaan  variabel  lainnya,  maka  SPIP  mengalami peningkatan, maka KLK mengalami peningkatan.
 Koefisien  regresi  SIMDA  bernilai  positif  menunjukkan  bahwa  dengan mengasumsikan  ketiadaan  variabel  lainnya,  maka  SIMDA  mengalami peningkatan, maka KLK mengalami peningkatan.
1. Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan
Bedasarkan  hasil  uji  t  untuk  variabel  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah  menghasilkan  nilait  hitung  sebesar  0,258  dan  signifikansinya  0,797 yang  artinya  t  tabel  dengan  nilai  2,00247  masih  lebih  besar  dari  t  hitung  yang dihasilkan,  begitupun  nilai  signifikansi  yang  lebih  besar  dari  0,5.  Ini  berarti  H 0 diterima  dan  H a ditolak atau  dapat  disimpulkan  tidak  terdapat  pengaruh  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  terhadap  kualitas  laopran  keuangan. Berdasarkan hasil observasi, penulis melihat bahwa sistem pengendalian internal pemerintah di tempat lokasi sudah dijalankan dengan cukup efektif.
2. Pengaruh  Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Secara  parsial,  variabel  Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini ditunjukkan pada tabel 4.14 dimana hasil uji t untuk variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah nilai t hitungnya lebih dari t tabel yakni 9,392 > 2,00247 dengan signifikansi 0,000 < 0,05  yang  berarti  H 0 ditolak  dan  H a diterima,  atau  dapat  disimpulkan  bahwa Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan.
3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Penerapan Sistem Infromasi Manajemen Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Secara stimulan, variabel Pengendalian Internal Pemerintah dan Penerpan Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Hal  ini  berdasarkan  uji  F  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  nilai
signifikansi  0,000  yang  artinya  kurang  dari  0,05,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Penerapan Sistem Informasi  Manajemen  Daerah  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kualitas laporan keuangan.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1), dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) di Kecamatan Cireunghas Pada 5 Desa, yaitu Desa Bencoy, Desa Cireunghas, Desa Cikurutug, Desa Tegalpanjang, dan Desa Cipurut. melalui  indikator  dari  ketiga  variabel  tersebut  penulis  dapat  menyimpulkan  seberapa besar pengaruh ketiga variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  di  uji  menggunakan  uji  statistik  t  (parsial) menunjukkan  bahwa  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  tidak  berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  di  uji  menggunakan  uji  statistik  t  (parsial) menunjukkan  bahwa  penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  di  uji  menggunakan  uji  statistik  F  (simultan) menunjukkan  bahwa  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  dan  Sistem  Informasi Manajemen  Daerah  berpengaruh  secara  signifikan  secara  bersama-sama  terhadap kualitas laporan keuangan.

## BIBLIOGRAFI
BPKP. (2015). SIMDA .
fitrah,  akbar,  Maulana.  (2019). Diterapkannya  sistem  akuntansi  dan  sistem pengendalian intern untuk mempengaruhi kualitas laporan keuangan . 1 .
Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8 (8th ed.). Semarang: Universitas Diponogoro.
Humas Sekda Kabupaten Sukabumi. (2019). SPIP Merupakan Upaya Perubahan Sikap dan Prilaku (p. 1). p. 1. Sukabumi: Humas Sekda Kabupaten Sukabumi.
Kominfo Setda. (2017). Pemkab Rencanakan Penggunaan SIMDA Perencanaan Tahun 2018 (p. 1). p. 1. Bandung: Kominfo Setdan Bandung.
Martini,  Rita.  (2019).  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Atas  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa  Di  Kecamatan  Sembawa. Jurnal  Akademi Akuntansi , 2 (1), 106–123. https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364
Murwanto,  Rahmadi,  Budiarso,  Adi,  &  Ramadhana,  Fajar  Harsi.  (2015).  Audit  sektor publik. Lembaga  Pengkajian  Keuangan  Publik  Dan  Akuntansi  Pemerintahan , 1 . https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Panggabean,  Fitri  Yani.  (2019).  Kinerja  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Dan  Kota  Di  Sumatera  Utara  Berdasarkan  Opini  Audit. JURNAL Akuntansi  Dan  Bisnis :  Jurnal  Program  Studi  Akuntansi , 5 (2),  151. https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2692
Presiden  RI.  (2014). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014 . Sekretariat Negara.
Presiden RI. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 . Jakarta: Sekretariat Negara.
Priyastama, Romie. (2017). Buku Sakti Kuasai SPSS Pengolahan Data & Analisi Data
(1st ed.; Tari, Ed.). Bantul: PT Anak Hebat Indonesia.
Sugiyono.  (n.d.). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Wiratna  Sujarweni,  V.  (2014). Metodologi  penelitian :  lengkap,  praktis,  dan  mudah dipahami . Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Zuhudy Rafid, Raswan. (2016). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel  Moderasi (Studi  Empiris  pada  Pemerintahan  Kabupaten  Bone). Urusan  Akuntansi  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar .
Zulkarnain,  Zulkarnain, &  Ningrum,  Dahlia  Anggyastuti.  (2020).  Determinan  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Sukabumi. Syntax  Literate;  Jurnal Ilmiah Indonesia , 5 (5), 197–211.