## MPPKI (Mei, 2024) Vol. 7 No. 5

## Open Access
DOI: https://doi.org/10.56338/mppki.v7i5.5299 ttp v7i5.5299 s://THE RELATIONSHIP OF KNOWLEDGE AND ATTITUDE TOWARDS HYGIENE PRACTICES OF FOOD SERVANTS IN RESTAURANTS IN THE WORK AREA OF WONOREJO PUBLIC HEALTH CENTER h z
doi.org/10.31934/mppki.v2i3

## Determinan Kinerja Tenaga Kesehatan Terhadap Akreditasi Puskesmas Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

## Determinants of Health Performance on Accreditation of Sosopan Health Center, Sosopan District, Padang Lawas District
Ikrima Daulay 1* , Haslinah Ahmad 2 , Owildan Wisudawan B 2 , Anto J. Hadi 2 , Masnilam Hasibuan 3 , Nayodi Permayasa 4 1 Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Magister, Fakultas Kesehatan, Universitas Aufa Royhan, Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Indonesia
2 Departemen Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Aufa Royhan, Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Indonesia
3 Departemen Kewirausahaan, Fakultas Bisnis dan Pendidikan Terapan, Universitas Aufa Royhan, Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Indonesia
4 Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, STIKes Sentral Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Indonesia *Corresponding Author: ikrimadaulay90@gmail.com
Abstrak
Latar belakang: Akreditasi Puskesmas merupakan suatu proses penting yang menilai dan menjamin mutu layanan kesehatan yang disediakan oleh Puskesmas. Kinerja tenaga kesehatan di Puskesmas menjadi faktor kunci dalam mencapai standar yang diperlukan untuk memperoleh akreditasi.
Tujuan: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  determinan  kinerja  tenaga  kesehatan  terhadap  akreditasi  Puskesmas  Sosopan  Kecamatan  Sosopan Kabupaten Padang Lawas.
Metode: Jenis penelitian observasional dengan desain cross sectional study. Penelitian dilakukan di Puskesmas Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas selama Desember 2023 sampai dengan Januari 2024. Populasi dan sampel adalah seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas Sosopan sebanyak 65 orang dan pengambilan sampel secara total sampel (exhaustic sampling). Pengumpulan data dengan menggunakan instrument penelitian berupa kuesioner penelitian yang diberikan kepada sampel serta pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji chi-square dan regresi logistik.
Hasil: Penelitian  diperoleh  bahwa  motivasi  (p=0,001),  insentif  (p=0,001),  pelatihan  (p=0,001),  penghargaan  (p=0,008),  masa  kerja  (p=0,002),  sarana  dan prasarana (p=0,006) berpengaruh terhadap akreditasi Puskesmas Sosopan. Sedangkan variabel yang paling berpengaruh adalah insentif dengan nilai Exp (B)= 7,033.
Kesimpulan: Akreditasi puskesmas dipengaruhi oleh faktor motivasi, insentif, pelatihan, penghargaan, masa kerja dan sarana prasarana sehingga diperlukan dinas kesehatan memfasilitasi pegawai puskesmas untuk mengikuti pelatihan untuk akreditasi.
Kata Kunci: Akreditasi Puskesmas; Kinerja Tenaga Kesehatan; Insentif

## Abstract
Background: Community health center accreditation is an important process that assesses and guarantees the quality of health services provided by community health centers. The performance of health workers at Community Health Centers is a key factor in achieving the standards required to obtain accreditation. Objective: This study aims to analyze the determinants of the performance of health workers regarding the accreditation of the Sosopan Community Health Center, Sosopan District, Padang Lawas Regency.
Method: This type of observational research with a cross sectional study design. The research was conducted at the Sosopan Community Health Center, Sosopan District, Padang Lawas Regency during December 2023 to January 2024. The population and sample were all 65 health workers who worked at the Sosopan Community  Health  Center  and  the  total  sample  was  taken  (exhaustic  sampling).  Data  collection  using  research  instruments  in  the  form  of  research questionnaires given to samples and data processing and analysis using descriptive analysis, chi-square test and logistic regression.
Results: Research shows that motivation (p=0.001), incentives (p=0.001), training (p=0.001), awards (p=0.008), length of service (p=0.002), infrastructure (p=0.006) have an effect on Sosopan Community Health Center accreditation. Meanwhile, the most influential variable is incentives with a value of Exp (B) = 7.033.
Conclusion: Community health center accreditation is influenced by factors of motivation, incentives, training, rewards, length of service and infrastructure, so it is necessary for the health service to facilitate community health center employees to take part in training for accreditation.
Keywords: Community Health Center Accreditation; Performance of Health Workers; Incentives

## ISSN 2597
– 6052

## MPPKI

## Research Articles

## Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia The Indonesian Journal of Health Promotion
Open Access

## MPPKI (Mei, 2024) Vol. 7 No. 5
Puskesmas  merupakan  salah  satu  unit  pelayanan  kesehatan  primer  yang  memiliki  peran  strategis dalam  penyediaan  layanan  kesehatan  bagi  masyarakat,  terutama  di  wilayah  pedesaan  dan  pinggiran(1). Akreditasi  Puskesmas  merupakan  suatu  proses  penilaian  yang  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa Puskesmas telah memenuhi standar mutu pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah(2). Kinerja tenaga  kesehatan  di  Puskesmas  menjadi  faktor  kunci  dalam  mencapai  standar  yang  diperlukan  untuk memperoleh akreditasi(3). Namun, terdapat permasalahan terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja tenaga kesehatan dan dampaknya terhadap proses akreditasi Puskesmas di tingkat lokal(4). Secara global,  upaya  peningkatan  kualitas  layanan  kesehatan  telah  mengalami  kemajuan  melalui  program akreditasi layanan kesehatan dan lembaga akreditasi(5). Akreditasi menjadi alat pengakuan publik terhadap organisasi layanan kesehatan atas pencapaian standar kinerja operasional yang telah ditetapkan oleh penilai sejawat  eksternal  yang  terlatih(6).  Ini  memungkinkan  organisasi  untuk  melakukan  evaluasi  internal berdasarkan laporan dan rekomendasi dari tim akreditasi, sehingga memberikan mereka kesempatan untuk melakukan evaluasi diri(7). Akreditasi bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan layanan kesehatan, seperti  profesional  medis  dan  paramedis,  pasien,  dan  masyarakat  secara  keseluruhan  dan  meningkatkan pengakuan  dan  kepercayaan  publik  antara  pengguna  dan  penyedia  layanan(2).  Standarisasi  biaya  dan kualitas tidak diterapkan dalam sistem layanan kesehatan saat ini, dan oleh karena itu, akreditasi  adalah satu-satunya cara untuk menyatakan keandalan dan keaslian layanan kesehatan(4).
Penting  untuk  meningkatkan  pengetahuan  tentang  dampak  akreditasi  di  lingkungan  Puskesmas, terutama pada tingkat infrastruktur, prosedur, dan kepuasan, ketika mempertimbangkan investasi finansial, upaya, dan waktu untuk memperoleh sertifikasi penjaminan mutu(8). Akreditasi dan peningkatan kualitas sehingga  kepuasan  pasien  berkorelasi  positif  oleh  banyak  peneliti.  Penelitian  Ghareeb  et.al  (2018) menemukan  bahwa  banyak  negara  seperti  Amerika  Serikat,  Australia,  Kanada,  Inggris,  Selandia  Baru, Yordania,  Arab  Saudi,  Lebanon,  Qatar,  dan  Mesir  memiliki  model  akreditasi  layanan  kesehatan  primer yang  berkembang  dengan  baik  dan  berkualitas  tinggi(9).  Selain  itu  penelitian  Williams  et.al  (2017) menunjukkan efek positif dari akreditasi dalam studi banding mereka di lingkungan terakreditasi dan non- akreditasi(10). Meskipun demikian, banyak penelitian lain memberikan hasil yang bertentangan mengenai dampak  akreditasi,  dan  hanya  sedikit  penelitian  yang  berfokus  pada  persepsi  personel  dengan  kapasitas berbeda  di  Puskesmas  terakreditasi  (misalnya,  perawat)  dan  berbagai  fasilitas  terakreditasi  (misalnya, layanan  rawat  jalan)(11),  dan  penelitian  Al  Otaibi  AM  et.al  (2020)  menemukan  efek  sebaliknya  dari akreditasi terhadap keselamatan pasien dan kegagalannya dalam menciptakan manajemen mutu total(12). Kinerja tenaga Kesehatan di puskesmas masih banyak dianggap pasien tidak baik(13). Menurut penelitian Andayani  LS  (2013)  persepsi  pasien  terhadap  kinerja  tenaga  kesehatan  di  puskesmas  kurang  baik  pada komponen  bukti  langsung  (16,9%),  kehandalan  (61,5%),  cepat  tanggap  (56,9%),  empati  (70,8%)  dan kepastian layanan (61,5%)(14). Menurut penelitian Sitinjak EO et.al (2016) motivasi kerja yang baik akan menghasilkan  produktivitas  karyawan  sangat  baik(15).  Selain  itu  penelitan  Zulkarnain  Z  (2019) menemukan  bahwa  kinerja  yang  dipersepsikan  kurang  oleh  pasien  menandakan  motivasi  perawatnya rendah  (16).  Puskesmas  Sosopan  merupakan  puskesmas  dengan  tipe  akreditasi  masih  dasar,  terletak  di Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dan kebutuhan kurang untuk menilai efektivitas akreditasi secara  keseluruhan  dalam  hal  mutu  dan  dampak  akreditasi  dari  sudut  pandang  tenaga  kesehatan.  Yang paling penting, dampak program akreditasi di rangkaian layanan kesehatan sekunder masih kurang bukti dalam  literatur(17).  Berdasarkan  hal  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  determinan kinerja tenaga kesehatan terhadap akreditasi Puskesmas Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik dengan pendekatan cross sectional study . Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas selama Desember 2023 sampai  dengan  Januari  2024.  Populasi  dan  sampel  penelitian  ini  adalah  seluruh  tenaga  kesehatan  yang bekerja  di  Puskesmas  Sosopan  sebanyak  65  orang  dengan  pengambilan  sampel  secara  total  sampel (exhaustic sampling). Pengumpulan data menggunakan kuesioner penelitian yang terdiri dari karakteristik tenaga  kesehatan  dan  variabel  penelitian,  antara  lain  akreditasi  puskesmas,  kinerja  tenaga  kesehatan. Pengolahan data menggunakan uji statistik chisquare dan regresi logistik.

## MPPKI (Mei, 2024) Vol. 7 No. 5

## HASIL
Tabel 1. Distribusi Karakteristik Tenaga Kesehatan Puskesmas Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas
Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 65 tenaga kesehatan yang menyatakan memiliki tertinggi kelompok umur  40  –  43  tahun  sebanyak  21,5%,  jenis  kelamin  perempuan  sebanyak  83,1%,  tertinggi  tingkat pendidikan S1 sebanyak 58,5%, serta tertinggi suku Batak sebanyak 92,3%.
Tabel 2. Pengaruh Motivasi, Insentif, Pelatihan, Penghargaan, Masa Kerja, Sarana dan Prasarana Tenaga Kesehatan Terhadap Akreditasi Puskesmas Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas
Variabel Akreditasi Jumlah
X 2 (p) Kurang Baik n Persen n Persen Motivasi 12,100 (0,001) Buruk 22 62,9 13 37,1 35 Baik 6 20,0 24 80,0 30 Jumlah 28 41,3 37 56,9 65 Insentif 12,759 (0,001) Tidak Menerima 23 62,2 14 37,8 37 Menerima 5 17,9 23 82,1 28 Jumlah 28 43,1 37 56,9 65 Pelatihan 11,360 (0,001) Tidak Mengikuti 23 60,5 15 39,5 38 Mengikuti 5 18,5 22 81,5 27 Jumlah 28 43,1 37 56,9 65 Penghargaan 7,069 (0,008) Tidak Menerima 22 56,4 17 43,6 39 Menerima 6 23,1 20 76,9 26
Karakteristik  Tenaga Kesehatan n Persentase Kelompok Umur (Tahun) 19-23 1 1,5 24-27 11 16,9 28-31 3 4,6 32-35 10 15,4 36-39 12 18,5 40-43 14 21,5 44-47 12 18,5 48-51 2 3,1 Jumlah 65 100 Jenis Kelamin Laki-Laki 11 16,9 Perempuan 54 83,1 Jumlah 65 100 Tingkat Pendidikan D3 27 41,5 S1 38 58,5 Jumlah 65 100 Suku Batak 60 92,3 Jawa 4 6,2 Minang 1 1,5 Jumlah 65 100

## MPPKI (Mei, 2024) Vol. 7 No. 5
Jumlah 28 43,1 37 56,9 65 Masa Kerja 9,401 (0,002) Baru <3 Tahun 22 59,5 15 40,5 37 Lama ≥3 Tahun 6 21,4 22 78,6 28 Jumlah 28 43,1 37 56,9 65 Sarana dan Prasarana 7,677 (0,006) Tidak Lengkap 23 56,1 18 43,9 41 Lengkap 5 20,8 19 79,2 24 Jumlah 28 43,1 37 56,9 65
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  dari  35  tenaga  kesehatan  yang  menyatakan  motivasi  buruk  terdapat akreditasi  puskesmas  kurang  sebanyak  62,9%.  Sedangkan  dari  30  tenaga  kesehatan  yang  menyatakan motivasi  baik  terdapat  akreditasi  puskesmas  kurang  sebanyak  20,0%.  Hasil  analisis  statistik  diperoleh bahwa nilai X 2 hitung (12,100) > X 2 tabel (3,841) atau nilai p (0,001) < α (0,05). Ini berarti motivasi tenaga kesehatan berpengaruh terhadap akreditasi Puskesmas Sosopan. Dari 37 tenaga kesehatan yang menyatakan tidak menerima insentif terdapat akreditasi puskesmas kurang sebanyak 62,2%. Sedangkan dari 28 tenaga kesehatan  yang  menyatakan  menerima  insentif  terdapat  akreditasi  puskesmas  kurang  sebanyak  17,9%. Hasil analisis statistik diperoleh bahwa nilai X 2 hitung (12,759 > X 2 tabel (3,841) atau nilai p (0,001) < α (0,05). Ini berarti insentif tenaga kesehatan berpengaruh terhadap akreditasi Puskesmas Sosopan. Dari 38 tenaga  kesehatan  yang  menyatakan  tidak  mengikuti  pelatihan  terdapat  akreditasi  puskesmas  kurang sebanyak  60,5%.  Sedangkan  dari  27  tenaga  kesehatan  yang  menyatakan  mengikuti  pelatihan  terdapat akreditasi  puskesmas  kurang  sebanyak  18,5%.  Hasil  analisis  statistik  diperoleh  bahwa  nilai  X 2 hitung (11,360 > X 2 tabel (3,841) atau nilai p (0,001) < α (0,05). Ini berarti pelatihan tenaga kesehatan berpengaruh terhadap  akreditasi  Puskesmas  Sosopan.  Dari  39  tenaga  kesehatan  yang  menyatakan  tidak  menerima penghargaan terdapat akreditasi puskesmas kurang sebanyak 56,4%. Sedangkan dari 26 tenaga kesehatan yang  menyatakan  menerima  penghargaan  terdapat  akreditasi  puskesmas  kurang  sebanyak  23,1%.  Hasil analisis statistik diperoleh bahwa nilai X 2 hitung (7,069 > X 2 tabel (3,841) atau nilai p (0,008) < α (0,05). Ini  berarti  penghargaan  tenaga  kesehatan  berpengaruh  terhadap  akreditasi  Puskesmas  Sosopan.  Dari  37 tenaga  kesehatan  yang  menyatakan  masa  kerja  baru  <3  tahun  terdapat  akreditasi  puskesmas  kurang sebanyak 59,5%. Sedangkan dari 28 tenaga kesehatan yang menyatakan masa kerja lama ≥3 tahun terdapat akreditasi  puskesmas  kurang  sebanyak  21,4%.  Hasil  analisis  statistik  diperoleh  bahwa  nilai  X 2 hitung (9,401 > X 2 tabel (3,841) atau nilai p (0,002) < α (0,05). Ini berarti masa kerja tenaga kesehatan berpengaruh terhadap  akreditasi  Puskesmas  Sosopan.  Dan  dari  41  tenaga  kesehatan  yang  menyatakan  sarana  dan prasarana tidak lengkap terdapat akreditasi puskesmas kurang sebanyak 56,1%. Sedangkan dari 24 tenaga kesehatan yang menyatakan sarana dan prasarana lengkap terdapat akreditasi puskesmas kurang sebanyak 20,8%. Hasil analisis statistik diperoleh bahwa nilai X 2 hitung (7,677> X 2 tabel (3,841) atau nilai p (0,006) < α (0,05). Ini berarti sarana dan prasarana tenaga kesehatan berpengaruh terhadap akreditasi Puskesmas Sosopan.
Tabel 3. Analisis Multivariat Pengaruh Kinerja Tenaga Kesehatan Terhadap Akreditasi Puskesmas Sosopan Kecamatan
Sosopan Kabupaten Padang Lawas Variabel B SE Sig Exp (B) 95% C for EXP (B) Lower Upper Motivasi 1,640 1,219 0,179 5,154 0,472 56,247 Insentif 1,951 1,296 1,132 7,033 0,555 89,202 Pelatihan 1,607 1,495 0,283 4,988 0,266 93,505 Penghargaan -3,544 2,258 0,116 0,029 0,000 2,414 Masa Kerja 1,313 1,007 0,192 3,717 0,516 26,758 Sarana dan Prasarana -,297 1,999 0,882 0,743 0,015 37,410 Constant -3,518 1,029 0,001 0,030

## MPPKI (Mei, 2024) Vol. 7 No. 5
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  motivasi  (p=0,179),  insentif  (p=1,132),  pelatihan  (p=0,283), penghargaan (p=0,116), masa kerja (p=0,192) dan sarana dan prasarana (p=0,882) berpengaruh terhadap akreditasi puskesmas. Dari keenam variabel tersebut, variabel yang paling berpengaruh terhadap akreditasi puskesmas adalah variabel insentif dengan nilai Exp (B)= 7,033. Variabel insentif merupakan variabel yang paling signifikan dalam  memengaruhi  akreditasi  Puskesmas, yang memiliki  nilai  Exp(B) sebesar  7,033. Nilai  Exp(B)  yang  tinggi  menunjukkan  bahwa  faktor  insentif  memiliki  pengaruh  yang  kuat  terhadap kesuksesan  dalam  memperoleh  akreditasi  Puskesmas.  Insentif  dalam  penelitian  ini  mencakup  berbagai bentuk motivasi atau insentif yang diberikan kepada petugas kesehatan, seperti penghargaan, bonus, atau keuntungan lainnya sebagai pengakuan atas pencapaian dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Puskesmas. Dengan nilai Exp(B) sebesar 7,033, hal ini menandakan bahwa pemberian insentif dapat secara signifikan meningkatkan motivasi dan kinerja petugas kesehatan dalam memenuhi standar yang diperlukan untuk akreditasi Puskesmas. Oleh karena itu, penting bagi manajemen Puskesmas dan pihak terkait untuk mempertimbangkan strategi insentif yang efektif sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memperoleh akreditasi yang diinginkan.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Motivasi Tenaga Kesehatan Terhadap Akreditasi Puskesmas
Motivasi merupakan kekuatan baik dari dalam maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Motivasi kerja berkaitan dengan umur, masa kerja, prestasi kerja, pengakuan, pengembangan potensial individu, persepsi gaji, kondisi kerja, kebijakan dan administrasi, hubungan antar pribadi, dan supervisi(18). Pada penelitian ini ditemukan bahwa motivasi tenaga  kesehatan  berpengaruh  terhadap  akreditasi  puskesmas.  Pengaruh  motivasi  kerja  sangat  relevan terhadap kinerja tenaga kesehatan, karena apabila tidak diberikan sebuah motivasi maka tenaga kesehatan tidak bisa bekerja secara produktif(19). Pengaruh motivasi tenaga kesehatan terhadap akreditasi puskesmas sangatlah  signifikan  dalam  menentukan  kualitas  layanan  kesehatan  yang  disediakan  oleh  puskesmas tersebut(20). Motivasi yang tinggi pada tenaga kesehatan akan mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih  baik  dan  lebih  efisien  dalam  menjalankan  tugas-tugas  mereka,  termasuk  mematuhi  standar operasional prosedur yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan akreditasi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian IS Ensha (2018) bahwa implementasi  kebijakan akreditasi  Puskesmas berpengaruh signifikan terhadap  manajemen  pelayanan  kesehatan  masyarakat  dan  motivasi  kerja  pegawai(21).  Dengan  adanya motivasi  yang  kuat,  tenaga  kesehatan  akan  lebih  cenderung  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  proses akreditasi, mulai dari persiapan dokumen hingga implementasi perubahan yang diperlukan dalam praktik klinis(22).  Selain  itu,  motivasi  yang  tinggi  juga  dapat  meningkatkan  kolaborasi  antar-tenaga  kesehatan, sehingga  memperkuat  tim  kerja  dalam  mencapai  tujuan  akreditasi(23).  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan bahwa motivasi  tenaga kesehatan memiliki  dampak yang positif terhadap proses  akreditasi puskesmas,  yang  pada  akhirnya  akan  berkontribusi  pada  peningkatan  mutu  pelayanan  kesehatan  bagi masyarakat yang dilayani(24). Setiap peningkatan motivasi kerja pegawai akan memberikan peningkatan yang sangat berarti bagi peningkatan kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, dengan kata lain pegawai  yang  mempunyai  motivasi  kerja  yang  tinggi  biasanya  mempunyai  kinerja  yang  tinggi  pula. Dengan mampu dalam melakukan pekerjaan dengan akurat atau tidak ada kesalahan dapat menambah nilai positif kepuasan masyarakat yang berobat di puskesmas, dalam hal ini pasien akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh puskesmas yang menjadikan semakin tinggi kinerja pelayanan kesehatan yang berdampak positif bagi puskesmas (25).

## Pengaruh Insentif Tenaga Kesehatan Terhadap Akreditasi Puskesmas
Pengaruh  insentif  terhadap  tenaga  kesehatan  terhadap  proses  akreditasi  puskesmas  memiliki implikasi yang penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di level primer(26). Insentif yang diberikan  kepada  tenaga  kesehatan,  baik  dalam  bentuk  finansial  maupun  non-finansial,  dapat  menjadi pendorong utama bagi mereka untuk meningkatkan kinerja dan komitmen mereka terhadap standar-standar akreditasi  yang  ditetapkan.  Penelitian  ini  ditemukan  bahwa  insentif  berpengaruh  terhadap  akreditasi puskesmas.  Selain  itu  pada  penelitian  L  Lokan  et.al  (2023)  ditemukan  juga  bahwa  pemberian insentif berdampak  pada  peningkatan  mutu  pelayanan  di  puskesmas(27).  Insentif  finansial  seperti  bonus  atau

## MPPKI (Mei, 2024) Vol. 7 No. 5
kenaikan gaji dapat memberikan dorongan tambahan bagi tenaga kesehatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses akreditasi,  karena hal  ini dianggap sebagai  penghargaan atas upaya mereka dalam meningkatkan mutu  pelayanan(28).  Sementara  itu,  insentif  non-finansial  seperti  pengakuan  atas  prestasi,  pelatihan tambahan, atau kesempatan untuk memperluas jaringan profesional juga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan tenaga kesehatan dalam mencapai standar akreditasi. Dengan demikian, penggunaan insentif secara  bijaksana  dapat  membantu  meningkatkan  motivasi,  kinerja,  dan  kualitas  layanan  kesehatan  yang disediakan oleh puskesmas, sehingga berkontribusi secara positif terhadap pencapaian dan pemeliharaan status  akreditasi(29).  Penelitian  ini  ditemukan  bahwa  insentif  tenaga  kesehatan  berhubungan  dengan akreditasi puskesmas. Hal ini disebabkan karena rendahnya uang transport yang diberikan kepada petugas kesehatan. Ditemukan pula bahwa terdapat sebanyak 37,8 % petugas kesehatan yang tidak pernah mendapat uang  transport  tetapi  memiliki  kinerja  yang  baik  dalam  menjalankan  kegiatan  untuk  akreditasi.  Hal  ini disebabkan karena sebagian petugas kesehatan memahami peran dan tugas sebagai petugas kesehatan yang bersifat  harus  dalam  bertugas.  Seperti  penelitian  yang  dilakukan  Wisnuwardani  (2012)  mengungkapkan bahwa tidak semua petugas kesehatan hanya bekerja dengan mengharapkan imbalan berupa uang tunai(30). Informasi  lain  yang  juga  didapat  yaitu  berupa  pendapat  petugas  kesehatan  mengenai  insentif  petugas kesehatan.  Sebagian  petugas  kesehatan  dalam  menjalankan  tugas  merasa  tidak  memperoleh  uang transport(31). Oleh sebab itu sudah sewajarnya petugas kesehatan memperoleh insentif sesuai kebutuhan mereka di dalam kerja di luar kantor. Ketiadaan dan kurangnya pemberian insentif dalam bentuk uang tunai selalu menjadi alasan penurunan kinerja petugas kesehatan(29).

## Pengaruh Pelatihan Tenaga Kesehatan Terhadap Akreditasi Puskesmas
Pelatihan petugas kesehatan dapat  memberikan kesempatan untuk  belajar keterampilan, menerima pendidikan  dan  berinteraksi  dengan  staf  professional  yang  lebih  tinggi  (32).  Pelatihan  tenaga  kesehatan memiliki dampak yang sangat penting dalam meningkatkan proses akreditasi puskesmas. Melalui pelatihan yang terarah dan relevan, tenaga kesehatan dapat diberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami, mengimplementasikan, dan mematuhi standar-standar akreditasi yang berlaku(33). Pada penelitian  ini  ditemukan  bahwa  pelatihan  tenaga  kesehatan  sangat  berpengaruh  terhadap  peningkatan akreditasi puskesmas. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, seperti pemahaman terhadap SOP dan prosedur klinis yang harus dipatuhi, tetapi juga melibatkan pengembangan keterampilan interpersonal, manajerial,  dan  kepemimpinan  yang  dapat  memperkuat  kerja  tim  dan  kualitas  layanan  secara keseluruhan(11).  Selain  itu,  pelatihan  juga  dapat  meningkatkan  kesadaran  dan  tanggung  jawab  tenaga kesehatan  terhadap  pentingnya  akreditasi  dalam  meningkatkan  mutu  layanan  kesehatan  dan  kepuasan pasien(7).    Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Rawalilah,  (2017)  bahwa  ada  hubungan  pelatihan petugas  kesehatan  dengan  akreditasi  puskesmas  (34).  Dengan  adanya  pelatihan  yang  efektif,  tenaga kesehatan  akan  lebih  siap  dan  termotivasi  untuk  berpartisipasi  dalam  semua  tahapan  proses  akreditasi, mulai  dari  persiapan  dokumentasi  hingga  peningkatan  praktik  klinis(35).  Berdasarkan  hal  tersebut sebaiknya petugas kesehatan harus lebih sering terpapar pelatihan agar dapat mencegah terjadinya ketidak tahuan dalam bekerja khususnya dalam akreditasi ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelatihan tenaga kesehatan memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan kesesuaian dan kesempurnaan dalam proses  akreditasi  puskesmas,  yang  pada  akhirnya  akan  memberikan  dampak  positif  terhadap  pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat (36).

## Pengaruh Penghargaan Tenaga Kesehatan Terhadap Akreditasi Puskesmas
Penghargaan terhadap tenaga kesehatan dapat  dianggap sebagai  faktor penting dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan di puskesmas. Penghargaan ini bisa berupa pengakuan formal, promosi, insentif finansial,  dan  lainnya,  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dapat  mempengaruhi  motivasi  dan performa  kerja  tenaga  kesehatan(37).  Dalam  penelitian  ini,  penghargaan  tersebut  memainkan  peranan krusial  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  yang  merupakan  salah  satu  kriteria  dalam  penilaian akreditasi  puskesmas,  sehingga  ditemukan  bahwa  penghargaan  tenaga  kesehatan  berpengaruh  terhadap akreditasi puskesmas. Penghargaan yang diberikan kepada tenaga kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap proses akreditasi  puskesmas. Hal  ini karena penghargaan tersebut  dapat  menjadi  motivasi  bagi tenaga  kesehatan  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  yang  mereka  berikan.  Sementara  penelitian

## MPPKI (Mei, 2024) Vol. 7 No. 5
Winandaet.al (2017) menemukan bahwa kompensasi atau penghargaan berpengaruh terhadap kepuasaan kerja  tenaga  medis(38).  Tenaga  kesehatan  yang  termotivasi  dan  merasa  dihargai  cenderung  lebih berkomitmen dalam menjalankan tugasnya dengan baik, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan standar pelayanan kesehatan di puskesmas(39). Peningkatan standar pelayanan ini adalah salah satu aspek yang dinilai dalam proses akreditasi puskesmas. Selain itu, penghargaan juga bisa meningkatkan moral dan kepuasan  kerja  di  antara  tenaga  kesehatan,  yang  mana  ini  juga  sangat  penting  dalam  menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Lingkungan kerja yang baik ini juga mendukung pencapaian standar  akreditasi  yang  lebih  tinggi.  Dengan  demikian,  penghargaan  terhadap  tenaga  kesehatan  bukan hanya  memberikan  apresiasi  atas  kinerja  individu,  tetapi  juga  secara  tidak  langsung  mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan di puskesmas(37).
Penghargaan memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap tenaga kesehatan. Pengakuan atas kerja  keras  dan  dedikasi  dapat  meningkatkan  kepuasan  kerja  dan  memperkuat  motivasi  para  tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Sebuah studi oleh A. K. Anderson dan tim pada tahun  2018  menemukan  bahwa  tenaga  kesehatan  yang  mendapatkan  pengakuan  secara  reguler menunjukkan tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi, yang secara langsung berkontribusi pada penurunan tingkat kesalahan medis dan peningkatan kualitas layanan kesehatan(40). Penghargaan seringkali diikuti dengan  kesempatan  untuk  pengembangan  profesional,  seperti  pelatihan,  seminar,  atau  studi  lanjutan. Investasi  dalam  pengembangan  profesional  ini  tidak  hanya  meningkatkan  kompetensi  individual,  tetapi juga  memperkuat  kapasitas  institusional  puskesmas  dalam  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas(41). Akreditasi  puskesmas  memerlukan  standar  tertentu  yang  harus  dipenuhi,  yang  salah  satunya  adalah kemampuan  tenaga  kesehatan  dalam  memberikan  layanan  kesehatan  yang  efektif  dan  efisien.  Dengan meningkatnya  kompetensi  tenaga  kesehatan  melalui  penghargaan,  puskesmas  akan  lebih  siap  dalam memenuhi atau bahkan melebihi standar yang ditetapkan(7,17–19,35). Penghargaan dapat mempengaruhi etos  kerja  dan  meningkatkan  kolaborasi  dalam  tim.  Tenaga  kesehatan  yang  merasa  dihargai  cenderung memiliki  inisiatif  yang  lebih  besar  untuk  bekerja  sama  dan  mendukung  rekan  kerjanya,  menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan mendukung. Kolaborasi yang efektif dalam tim kesehatan adalah kunci  untuk  menangani  kasus-kasus  kesehatan  yang  kompleks,  yang  merupakan  salah  satu  aspek  yang dinilai dalam proses akreditasi. Penghargaan tenaga kesehatan tidak hanya memberikan manfaat pada level individual,  tetapi  juga  memiliki  dampak  yang  luas  terhadap  standar  operasional  dan  kualitas  layanan  di puskesmas, yang secara langsung berpengaruh pada hasil akreditasi(18,21,23,29,31,32,42). Melalui strategi penghargaan yang efektif, puskesmas dapat memotivasi tenaga kesehatan untuk mencapai standar layanan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan menguntungkan baik pasien maupun masyarakat luas(42).

## Pengaruh Masa Kerja Tenaga Kesehatan Terhadap Akreditasi Puskesmas
Akreditasi  Puskesmas  merupakan  proses  evaluasi  yang  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  pusat kesehatan  masyarakat  tersebut  memenuhi  standar  kualitas  tertentu  dalam  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan.  Salah  satu  faktor  penting  yang  dapat  mempengaruhi  hasil  akreditasi  adalah  komposisi  dan pengalaman tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas tersebut(43). Masa kerja tenaga kesehatan, yang mencakup dokter, perawat, dan staf pendukung lainnya, dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas layanan dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Kinerja petugas kesehatan berdasarkan masa kerja  cenderung dihubungkan pada hasil petugas kesehatan, semakin lama ia bekerja maka semakin terampil  dalam  melaksanakan  tugasnya  sehingga  senioritas  dalam  bekerja  akan  lebih  terfokus  jika dibandingkan dengan orang yang baru bekerja (44). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan lama  kerja  sebagai  petugas  kesehatan  dengan  akreditasi  puskesmas.  Hal  ini  disebabkan  bahwa  lama menjadi petugas kesehatan berpengaruh terhadap kinerja petugas kesehatan dikarenakan petugas kesehatan dengan masa jabatan yang lebih lama, dapat lebih meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya. Fakta lain  menunjukkan  lama  menjadi  petugas  kesehatan  tidak  berpengaruh  siginifikan  meningkatkan  kinerja petugas  kesehatan  dikarenakan  lama  periode  waktu  menjadi  petugas  kesehatan  tidak  diimbangi  dengan pengadaan  upgrade  pengetahuan  dan  ketrampilan  secara  rutin  di  masing-masing  wilayah.  Adanya pengadaan  pelatihan  petugas  kesehatan  serta  supervisi  yang  terpantau  sangat  dibutuhkan  untuk mengoptimalkan kinerja petugas kesehatan(45). Sejalan dengan hasil penelitian Maghiroh et al., (2017) di Puskesmas Demangan terdapat  hubungan  yang  bermakna/signifikan  antara  lama  menjadi  petugas

## MPPKI (Mei, 2024) Vol. 7 No. 5
kesehatan  dengan  kinerja  petugas  kesehatan  di  Kota  Madiun  yang  berdampak  pada  akreditasi puskesmas(47). Penelitian  Anwar et  al.,  (2020)  di  Kota Makassar mendapatkan hasil bahwa masa kerja berhubungan dengan kinerja petugas kesehatan(45). Hal ini disebabkan oleh karena jumlah responden yang baru  menjadi  petugas  kesehatan  dan  jumlah  responden  yang  sudah  lama  menjadi  petugas  kesehatan cenderung  aktif  dalam  pelayanan  yang  ada  di  puskesmas,  tidak  ada  perbedaan  pada  kedua  kelompok tersebut. Keadaan ini biasanya dapat menjadikan semakin lama petugas kesehatan tersebut masa kerjanya maka akan semakin aktif peran petugas Kesehatan di puskesmas ataupun di luar puskesmas(23). Dimana semakin lama masa masa kerja maka akan bertambahlah pengetahuan dan keaktifan orang tersebut, maka bertambah  juga  tantangan  yang  mungkin  dapat  dikembangkan  dan  dirubah.  Tanpa  sebuah  pengalaman seorang  individu  akan  merasa  kesulitan  dalam  proses  berkembang(49).  Tenaga  kesehatan  dengan  masa kerja  yang  lebih  lama  cenderung  memiliki  pengalaman  dan  keahlian  yang  lebih  mendalam,  yang  bisa berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan. Pengalaman yang bertambah memungkinkan mereka untuk menangani kasus-kasus yang kompleks dengan lebih efektif dan memberikan penilaian yang lebih akurat dalam situasi kritis(50).
Tenaga kesehatan yang telah lama bekerja di suatu Puskesmas biasanya lebih memahami kebutuhan dan  karakteristik  masyarakat  setempat.  Hal  ini  membantu  dalam  menyediakan  pelayanan  yang  lebih disesuaikan dan berkelanjutan, aspek yang sering menjadi fokus dalam proses akreditasi. Di sisi lain, masa kerja yang terlalu lama mungkin juga membawa risiko resistensi terhadap perubahan dan inovasi. Dalam dunia kesehatan yang selalu berkembang, keengganan untuk mengadopsi metode atau teknologi baru bisa menjadi hambatan dalam memenuhi standar akreditasi yang terus diperbarui(43,45,51). Masa kerja yang panjang  bisa  berdampak  pada  motivasi  dan  tingkat  kelelahan  kerja.  Tenaga  kesehatan  yang  mengalami burnout  mungkin  tidak  dapat  memberikan  pelayanan  yang  optimal,  yang  secara  langsung  bisa mempengaruhi  evaluasi  akreditasi(52).  Berdasarkan  beberapa  penelitian,  Puskesmas  dengan  tenaga kesehatan yang memiliki masa kerja campuran yakni gabungan antara yang baru dan yang lama cenderung lebih berhasil dalam memenuhi standar akreditasi. Tenaga kesehatan yang lebih muda seringkali membawa energi  baru  dan  keakraban  dengan  teknologi  terkini,  sedangkan  mereka  yang  lebih  berpengalaman memberikan  pengetahuan  mendalam  tentang  praktik  medis  dan  pelayanan  pasien(23,26,39).  Masa  kerja tenaga kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap proses dan hasil akreditasi Puskesmas. Idealnya, sebuah  Puskesmas  harus  memiliki  kombinasi  tenaga  kesehatan  yang  baik  antara  yang  baru  dan  yang berpengalaman untuk  memastikan bahwa Puskesmas tersebut  dapat  memenuhi standar yang diharapkan dalam  akreditasi,  sekaligus  terus  berkembang  dan  beradaptasi  dengan  inovasi  dalam  bidang  kesehatan. Oleh  karena  itu,  pengelolaan  sumber  daya  manusia  di  Puskesmas  perlu  dirancang  dengan  strategi  yang mempertimbangkan berbagai aspek ini(53).

## Pengaruh Sarana dan Prasarana Tenaga Kesehatan Terhadap Akreditasi Puskesmas
Akreditasi  Puskesmas  merupakan  salah  satu  indikator  penting  dalam  penilaian  kualitas  layanan kesehatan primer di Indonesia. Akreditasi ini tidak hanya menilai kualitas pelayanan medis yang diberikan, tetapi juga infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung operasional Puskesmas tersebut(54). Sarana dan prasarana yang memadai menjadi kunci utama dalam mendukung tenaga kesehatan untuk memberikan layanan  kesehatan  yang  efektif  dan  efisien  kepada  masyarakat(55).  Akreditasi  Puskesmas  merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin standar kualitas layanan kesehatan yang diberikan.  Sarana  dan  prasarana  yang  memadai  merupakan  salah  satu  faktor  penting  yang  dapat mempengaruhi keberhasilan Puskesmas dalam memperoleh akreditasi. Sarana prasarana di sini mencakup semua fasilitas fisik dan peralatan yang digunakan untuk mendukung operasional dan layanan kesehatan di Puskesmas.  Temuan  penelitian  bahwa  nilai  akreditasi  puskesmas  sangat  dipengaruhi  oleh  sarana  dan prasarana pelayanan kesehatan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ulandari et.al (2019) menemukan bahwa  adanya  pengaruh  yang  signifikan  antara  kualitas  pelayanan,  sarana  prasarana  dan  lingkungan terhadap  kepuasan  pasien  di  Puskesmas(56).  Sarana  dan  prasarana  yang  lengkap  dan  modern memungkinkan tenaga kesehatan untuk melakukan tugasnya dengan lebih baik. Misalnya, peralatan medis yang canggih memungkinkan untuk diagnosis yang lebih akurat dan pengobatan yang lebih tepat. Selain itu,  fasilitas  yang  baik  seperti  ruang  tunggu  yang  nyaman,  ruang  gawat  darurat  yang  memadai,  dan laboratorium yang dilengkapi dengan baik turut meningkatkan standar pelayanan, yang semua ini adalah

## MPPKI (Mei, 2024) Vol. 7 No. 5
komponen penting dalam proses akreditasi. Dalam proses akreditasi, terdapat standar khusus yang harus dipenuhi oleh Puskesmas, yang meliputi ketersediaan, kualitas, dan kemampuan dari sarana dan prasarana yang digunakan. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa Puskesmas mampu menyediakan layanan yang  aman,  efisien,  dan  efektif  kepada  masyarakat(57).  Sarana  prasarana  yang  baik  memungkinkan Puskesmas  untuk  menyediakan  layanan  yang  lebih  berkualitas.  Misalnya,  ketersediaan  peralatan  medis yang lengkap dan modern memungkinkan diagnosis dan pengobatan yang lebih akurat dan cepat. Selain itu,  infrastruktur  yang  baik  mendukung  kenyamanan  pasien  serta  memudahkan  akses  bagi  penyandang disabilitas, yang semua ini merupakan aspek yang dinilai dalam akreditasi(58).
Fasilitas yang dirancang dengan baik seperti sistem manajemen limbah, ventilasi, pencahayaan yang memadai,  dan  layout  yang  ergonomis  berkontribusi  terhadap  lingkungan  kerja  yang  lebih  aman  dan meningkatkan  efisiensi  operasional.  Hal  ini  tidak  hanya  mengurangi  risiko  kesalahan  medis  tetapi  juga meningkatkan kepuasan  kerja di  kalangan tenaga kesehatan, yang secara  langsung dapat  mempengaruhi hasil  akreditasi(23,31).  Sarana  prasarana  yang  memadai  juga  mendukung  Puskesmas  dalam  melakukan inovasi  dan  pengembangan  layanan  kesehatan.  Misalnya,  dengan  memiliki  infrastruktur  TI  yang  baik, Puskesmas dapat mengimplementasikan sistem informasi kesehatan yang efektif, yang merupakan salah satu kriteria dalam akreditasi. Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa Puskesmas dengan fasilitas yang lebih lengkap dan terawat baik cenderung lebih mudah memenuhi kriteria akreditasi dibandingkan dengan Puskesmas  yang  memiliki  keterbatasan  sarana  dan  prasarana(56).  Misalnya,  Puskesmas  di  daerah perkotaan  dengan  akses  lebih  baik  ke  teknologi  dan  infrastruktur  cenderung  memiliki  tingkat  akreditasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas di daerah terpencil. Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana di Puskesmas memiliki dampak yang signifikan terhadap proses akreditasi. Investasi yang tepat dalam infrastruktur kesehatan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan yang diberikan tetapi juga memperkuat kapasitas Puskesmas dalam memenuhi dan mempertahankan standar akreditasi. Pemerintah dan  stakeholder  terkait  perlu  memprioritaskan  pembaruan  dan  pemeliharaan  fasilitas  Puskesmas  untuk mendukung pencapaian tujuan kesehatan masyarakat yang lebih luas(47,56,58,59).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel insentif memiliki pengaruh yang paling  signifikan  terhadap  akreditasi  Puskesmas.  Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  pemberian  insentif kepada tenaga kesehatan dapat secara positif memengaruhi kinerja mereka dan, akibatnya, meningkatkan kemungkinan  Puskesmas  memperoleh  akreditasi  yang  diinginkan.  Selain  itu,  faktor-faktor  lain  seperti peningkatan kompetensi dan ketersediaan sarana dan prasarana juga berkontribusi terhadap kinerja tenaga kesehatan  dan  akreditasi  Puskesmas.  Oleh  karena  itu,  sebagai  saran,  manajemen  Puskesmas  dan  pihak terkait disarankan untuk  memperhatikan  pentingnya pemberian insentif yang efektif sebagai bagian dari strategi  untuk  meningkatkan  kinerja  tenaga  kesehatan  dan  meraih  akreditasi  Puskesmas.  Selain  itu, perlunya  dalam  peningkatan  kompetensi  tenaga  kesehatan  dan  pemenuhan  sarana  serta  prasarana  yang memadai juga harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.  Dengan  demikian,  langkah-langkah  ini  dapat  membantu  Puskesmas  Sosopan,  Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, untuk mencapai standar yang diperlukan dalam proses akreditasi dan meningkatkan akses serta kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Parray AA, Dash S, Ullah MIK, Inam ZM, Kaufman S. Female community health workers and health system navigation in a conflict zone: the case of Afghanistan. Front public Heal. 2021;9:704811.
2. Hasibuan  AS,  Yaturramadhan  H,  Hadi  AJ,  Ahmad  H.  Pemanfaatan  Pelayanan  Puskesmas  dalam Pencegahan  Covid-19  di  Puskesmas  Batunadua  Kota  Padangsidimpuan.  MPPKI  (Media  Publ Promosi Kesehat Indones Indones J Heal Promot. 2021;4(4):475–81.
3. Yasobant  S,  Bruchhausen  W,  Saxena  D,  Memon  FZ,  Falkenberg  T.  Who  could  be  One  Health Activist at the community level?: A case for India. Hum Resour Health. 2021;19:1–11.
4. Joseph  S.  Impact  assessment  of  accreditation  in  primary  and  secondary  public  health-care institutions in Kerala, India. Indian J Public Health. 2021;65(2):110–5.
5. Carroll LD, Wetherill MS, Teasdale TA, Salvatore AL. Community health improvement plans: an

## MPPKI (Mei, 2024) Vol. 7 No. 5
analysis  of  approaches  used  by  local  health  departments.  J  Public  Heal  Manag  Pract. 2022;28(1):E291–8.
6. Wildani  H,  Badiran  M,  Hadi  AJ.  Relationship  of  Outpatients  Quality  Health  services  with  The Satisfaction of Patients National Health Insurance in Muhammadiyah Hospital North Sumatera. J Komunitas Kesehat Masy. 2020;1(2):7–21.
7. Patel M, Misra S. Capacity building of “Accredited social health activist” under rural health training center regarding mental health: an interventional study. Indian J Community Med. 2022;47(2):240– 3.
8. Leider JP, Kronstadt J, Yeager VA, Hall K, Saari CK, Alford A, et al. Application for public health accreditation among  US local  health departments in  2013 to 2019:  impact  of service and activity mix. Am J Public Health. 2021;111(2):301–8.
9. Ghareeb A, Said H, El Zoghbi M. Examining the impact of accreditation on a primary healthcare organization in Qatar. BMC Med Educ. 2018;18:1–8.
10. Williams SC, Morton DJ, Braun BI, Longo BA, Baker DW. Comparing public quality ratings for accredited and nonaccredited nursing homes. J Am Med Dir Assoc. 2017;18(1):24–9.
11. Lightner  JS,  Ziegler  N,  Gardiner  K,  Collie-Akers  V.  Community  Health  Improvement  Plans  and Physical Activity Implementation Strategies: Findings From a Cross-Sectional Survey of US Local Health Departments. J Public Heal Manag Pract. 2023;29(2):120–7.
12. Al  Otaibi  AM,  Kattan  WM,  Nabil  A.  The  impact  of  Saudi  (CBAHI)  accreditation  on  enhancing patient safety and improving the quality of care indicators. Prensa Med Argent. 2020;106(3).
13. Hasibuan  AS,  Manggabarani  S,  Maulana  I,  Hadi  AJ.  Determinan  Model  Karakteristik  Budaya Kesehatan pada Pemanfaatan Pelayanan Pencegahan Covid-19 di Puskesmas Padangmatinggi Kota Padangsidimpuan. Media Publ Promosi Kesehat Indones. 2022;5(12):1641–7.
14. Andayani LS. Persepsi Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan Perawat di Ruang Rawat Inap Kelas III  Rumah  Sakit  Imelda  Medan  Tahun  2013.  Kebijakan,  Promosi  Kesehat  dan  Biostat. 2015;1(2):14352.
15. Sitinjak  EO,  Wardhana  A.  Pengaruh  Motivasi  Terhadap  Kinerja  Perawat  Pada  Instalasi  Paviliun Anyelir Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam. eProceedings Manag. 2016;3(1).
16. Zulkarnain  Z.  Analisis  Pelaksanaan  Fungsi  Manajemen  Pengarahan  Kepala  Ruangan  Dengan Kinerja  Perawat  Dalam  Menerapakan  Asuhan  Keperawatan  Di  Ruang  Rawat  Inap  RSUD  Bima. JISIP (Jurnal Ilmu Sos dan Pendidikan). 2019;1(2).
17. Carroll LD, Wetherill MS, Rogers M, Teasdale TA, Salvatore AL. Creating a Nonprofit Spin-Off to Implement a Community Health Improvement Plan: A Case Study of a Midsize Health Department in the Midwest. J Public Heal Manag Pract. 2022;28(2):E362–8.
18. Shah GH, Corso L, Sotnikov S, Leep CJ. Impact of local boards of health on local health department accreditation, community health assessment, community health improvement planning, and strategic planning. J Public Heal Manag Pract. 2019;25(5):423–30.
19. Sousa N, Santa-Cruz A, Melo A, Sousa C, Marques F, Leite-Almeida H, et al. A hitchhikers’ guide to  the  terminology  of  accreditation  processes  for  health  professionals  and  institutions. MedEdPublish. 2023;13.
20. Fahrepi R, Rate S, Hadi AJ. Hubungan Kualitas Pelayanan Home Care Dengan Tingkat Kepuasan Keluarga  Pasien  Di  Wilayah  Kerja  Puskesmas  Batua  Kota  Makassar.  Promot  J  Kesehat  Masy. 2019;9(1):122–8.
21. Ensha IS. Pengaruh implementasi kebijakan akreditasi puskesmas terhadap manajemen pelayanan kesehatan masyarakat dalam mewujudkan produktivitas kerja. J Publik J Ilm Bid Ilmu Adm Negara. 2018;12(01):12–23.
22. Maria Usmayanti MU. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Motivasi Kerja Petugas Kesehatan di Puskesmas: Tinjauan Sistematis. STIK Bina Husada Palembang; 2020.
23. Coss-Mandiola  J,  Vanegas-López  J,  Rojas  A,  Dubó  P,  Campillay-Campillay  M,  Carrasco  R. Accreditation of Quality in Primary Health Care in Chile: Perception of the Teams from Accredited Family Healthcare Centers. Int J Environ Res Public Health. 2023;20(3):2477.
24. Saranrittichai K, Ussavapark W, Thamrongwarangkoon A, Heangsorn T, Daoruang S, Teeranut A.

## MPPKI (Mei, 2024) Vol. 7 No. 5
Community-based  approaches  to  cancer  prevention  in  rural  Thailand  Based  on  experiences  of accredited health professionals. Asian Pacific J Cancer Prev APJCP. 2020;21(1):7.
25. Primelia A, Mudayana AA. Hubungan Motivasi Kerja Dengan Kinerja Tenaga Kesehatan Di Seluruh Puskesmas Kota Yogyakarta. J Kesehat Masy Univ Ahmad Dahlan. 2019;
26. Najjar  S,  Hafez  S,  Al  Basuoni  A,  Obaid  HA,  Mughnnamin  I,  Falana  H,  et  al.  Stakeholders’ Perception of the Palestinian Health Workforce Accreditation and Regulation System: A Focus on Conceptualization, Influencing Factors and Barriers, and the Way Forward. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(13):8131.
27. Lokan L, Kristanto EG, Posangi J, Manampiring AE. Analisis Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan di Puskesmas Wairoro Kabupaten Halmahera Tengah di Provinsi Maluku Utara Melalui Pendekatan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK). PREPOTIF J Kesehat Masy. 2023;7(1):122–34.
28. Efendi R, Lubis J, Elvina E. Pengaruh Upah Dan Insentif Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Milano Panai Tengah. Ecobisma (Jurnal Ekon Bisnis Dan Manajemen). 2020;7(2):1–11.
29. Chariwala RA, Shukla R, Gajiwala UR, Gilbert C, Pant H, Lewis MG, et al. Effectiveness of health education and monetary incentive on uptake of diabetic retinopathy screening at a community health center in South Gujarat, India. Indian J Ophthalmol. 2020;68(Suppl 1):S52–5.
30. Wisnuwardani RW. Insentif uang tunai dan peningkatan kinerja kader posyandu. Kesmas J Kesehat Masy Nas (National Public Heal Journal). 2012;7(1):44–8.
31. Vijayan SM, Puliyakkadi S, Chalil S. Facilitators and barriers of service utilization: Perspectives of stakeholders in a family health center of central Kerala-A qualitative study. Indian J Public Health. 2021;65(2):136–41.
32. Khanna  SR,  Rao  D,  Panwar  S,  Ameen  S.  Impact  of  oral  hygiene  training  to  Anganwadi  and Accredited  Social  Health  Activist  workers  on  oral  health  of  young  children  in  tribal  regions  of Rajasthan State, India. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2021;39(4):429–35.
33. Shah N, Mohan D, Agarwal S, Scott K, Chamberlain S, Bhatnagar A, et  al. Novel approaches to measuring knowledge among frontline health workers in India: Are phone surveys a reliable option? PLoS One. 2020;15(6):e0234241.
34. Rawalilah H. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keaktifan Kader Posyandu Di Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang Tahun 2017. J Kesehat J Ilm Multi Sci. 2018;8(02):96– 103.
35. Sell J, Riley T, Miller E. Integrating quality improvement and community engagement education: curricular evaluation of resident population health training. Fam Med. 2022;54(8):634–9.
36. Damayanti  DF,  Aprianti  E,  Fatonah  O,  Sulistiawati  R.  Faktor-faktor  yang  memperngaruhi  peran kader posyandu dalam upaya pencegahan stunting di wilayah Puskesmas Sungai Melayu Kabupaten Ketapang. J Kebidanan Khatulistiwa. 2022;8(1):12.
37. Maniagasi  YG.  Analisis  Budaya  Organisasi  dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Kesehatan  pada Puskesmas Depapre Kabupaten Jayapura. J Gov Policy Innov. 2022;2(2):69–85.
38. Nindrea RD. Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepuasan Kerja Tenaga Medis Di Puskesmas Kota Padang. J Endur. 2017;2(3):333–45.
39. Mangold  KA,  Bartell  TR,  Doobay-Persaud  AA,  Adler  MD,  Sheehan  KM.  Expert  consensus  on inclusion of the social determinants of health in undergraduate medical education curricula. Acad Med. 2019;94(9):1355–60.
40. Anderson  AK.  Prevalence  of  anemia,  overweight/obesity,  and  undiagnosed  hypertension  and diabetes among residents of selected communities in Ghana. Int J chronic Dis. 2018;2018.
41. Siyen  S,  Hadi  AJ,  Asriwati  A.  Faktor  Yang  Berhubungan  Dengan  Mutu  Pelayanan  Rumah  Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi. MPPKI (Media Publ Promosi Kesehat Indones Indones J Heal Promot. 2020;3(3):267–74.
42. Araujo  CAS,  Siqueira  MM,  Malik  AM.  Hospital  accreditation  impact  on  healthcare  quality dimensions: a systematic review. Int J Qual Heal Care. 2020;32(8):531–44.
43. Fernandez LDI, Kenjam Y, Dodo DO. Mutu Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pasir Panjang Pasca Akreditasi. Media Kesehat Masy. 2021;3(3):276–85.
44. Saudia  BEP,  Anggraini  NPDA.  Pemantauan  1000  Hari  Pertama  Kehidupan  Dalam  Rangka

## MPPKI (Mei, 2024) Vol. 7 No. 5
Pencegahan  Stunting  Melalui  Pelatihan  Kader  Kesehatan  Di  Desa  Menemeng  Wilayah  Kerja Puskesmas  Bagu  Kecamatan  Pringgarata  Kabupaten  Lombok  Tengah  Tahun  2018.  J  Midwifery Updat. 2020;1(2):50–60.
45. Anwar A, Muchlis N, Ahri RA. Pengaruh Kepemimpinan, Organisasi, Tim Peningkatan Mutu Dan Efikasi Diri Terhadap Penilaian Status Akreditasi Puskesmas Di Kota Makassar Tahun 2016-2019. J Aafiyah Heal Res. 2020;1(2):28–43.
46. Fretty H, Misnaniarti M, Flora R. Hubungan Lama Kerja Menjadi Kader, Sikap Dan Pengetahuan Dengan Kinerja Kader Posyandu Di Kota Palembang. Jurnal’Aisyiyah Med. 2020;5(2).
47. Maghiroh  L,  Rochmah  TN.  Analisis  kesiapan  puskesmas  Demangan  Kota  Madiun  dalam menghadapi akreditasi. J Mkmi. 2017;13(4):329–36.
48. Andira RA, Abdullah AZ, Sidik D. Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kinerja Kader dalam Kegiatan Posyandu di Kec. Bontobahari Kabupaten Bulukumba Tahun 2012. J Kesma Vol 10 No 1 hal 73. 2013;79.
49. Suryani  A,  Chotimah  I,  Hidana  R.  Analisis  Proses  Akreditasi  Puskesmas  Sindang  Barang  Kota Bogor Tahun 2018. PROMOTOR. 2019;2(2):87–100.
50. Ariyanti F, Arofi SP. Studi mutu (ServQual) dan kepuasan pasien berdasarkan akreditasi puskesmas. J Ilmu Kesehat Masy. 2021;10(03):180–90.
51. Syukriadi  S.  Upaya  Meningkatkan  Capaian  Akreditasi  Puskesmas  Di  Wilayah  Kerja  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Rokan  Hulu.  JKM  (Jurnal  Kesehat  Masyarakat)  Cendekia  Utama. 2022;10(1):145–57.
52. Siswantoro H, Siswoyo H, Nurhayati N, Tie D, Afrilia AR, Harso AD, et al. Pengembangan indeks mutu pelayanan kesehatan puskesmas. Media Penelit dan Pengemb Kesehat. 2019;29(3):269–84.
53. Brahmana RP, Wahyudi K, Hilfi L. Perspektif Tenaga Kesehatan: Budaya Keselamatan Pasien pada Puskesmas PONED di Kota Bandung. J Sist Kesehat. 2018;3(3).
54. Pardede  MJ,  Fitriani  AD,  Hadi  AJ.  Analisis  Implementasi  Manajemen  Asuhan  Keperawatan  Di Ruang Rawat Inap RSU. Mitra Sejati Medan. MPPKI (Media Publ Promosi Kesehat Indones Indones J Heal Promot. 2020;3(2):93–9.
55. Crowley AA, Ma TY-Z, Jeon S. Nurse Child Care Health Consultants, Professional Development, and  Accreditation  Improve  Medication  Safety  in  Child  Care  Programs.  Policy,  Polit  Nurs  Pract. 2023;24(1):36–50.
56. Ulandari  S,  Yudawati  S.  Analisis  kualitas  pelayanan,  sarana  prasarana  dan  lingkungan  terhadap kepuasan pasien. Care J Ilm Ilmu Kesehat. 2019;7(2):39–53.
57. Lutfiana A, Lestari IS, Annisa K, Sarah S, Puspita R, Rasyid Y. Strategi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)  Kecamatan  Cilandak  Dalam  Meningkatkan  Akreditasi  Ke  Tingkat  Paripurna. Pentahelix. 2023;1(1):1–14.
58. Darajatun  RH,  Nurdin  N,  Kesumah  N.  Pengaruh  Status  Akreditasi  Puskesmas  terhadap  Indeks Kepuasan Pasien di Puskesmas. J Sos dan sains. 2023;3(4):375–81.
59. Sutanti  D,  Suparman  R,  Setianingsih  T,  Badriah  DL.  Studi  Analisis  Ketercapaian  Implementasi Kebijakan Akreditasi  Puskesmas Dan Kinerja Puskesmas Di Kabupaten  Kuningan. J Public Heal Innov. 2022;2(02):189–98.