## S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Volume 04 Issue I, January 2023; 201-210 ISSN: 2775-0477
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Ganti  Rugi  Akibat  Klausula  “ Memecahkan  Berarti  Membeli ” di  PT. Alaska  Mandiri  Cemerlang  Kota  Makassar;  Studi  Komparatif  Mazhab al- Syafi’i dan Mazhab Hambali
Rinto Ramdani 1* , Mulham Jaki Asti 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: 1 10300118158@uin-alauddin.ac.id, 2 mulhamjaki.asti@gmail.com
*Corresponding Author Submitted: 27 Agustus 2021 Revised: 27 Agustus 2021 Accepted: 04 February 2022

## Abstrak
Penelitian ini membahas “Studi Komparatif Mazhab Syafi’i dengan Mazhab Hambali Tentang Ganti Rugi  Akibat  Klausula  “Memecahkan  Berarti  Membeli”  (StudiKasus  PT.  Alaska  Mandiri  Cemerlang Kota Makassar)”, Permasalahan dibagi ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana proses penyelesaian  masalah  apabila  terjadi  ketidaksengajaan  pemecahan  barang  akibat  klausula  baku dalam  perspektif  mazhbab  Syafi’i  dengan  Mazhab  Hambali?  2)  Bagaimana  perbandingan pandangan  Mazhab  Syafi’i  dan  Mazhab  Hambali  terkait  ganti  rugi  akibat  klausula  “memecahkan berarti membeli” Jenis penelitian yang dilakukan adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan hasil  observasi  yaitu  dengan  cara  mengamati,  mengkaji,  dan  mewawancarai.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa:  1)  Pada  PT.  Alaska  Mandiri  Cemerlang  Kota  Makassar  dalam  penerapan Klausula  baku  “Memecahkan  Berarti  Membeli”  sudah  sangat  baik  dikarenakan  semua  pihak  dari Manager, karyawan, security dan lainnya memberikan pelayanan yang baik kepada para konsumen yang datang belanja, ketika ada konsumen yang secara tidak sengaja merusak barang maka pihak PT. Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar akan memberikan penjelasan dan pengertian secara baik-baik  sehingga  para  konsumen  bisa  menerimanya  dengan  baik,  mengakui  kesalahannya  dan bertanggung  jawab  atas  kesalahannya  dengan  mengganti  rugi  barang  yang  telah  dirusaknya,  2) Ganti  rugi  pada  klausula  baku  “memecahkan  berarti  membeli”  di  PT.  Alaska  mandiri  cemerlang Kota Makassar dikatakan sah dalam pandangan mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali sama -sama sepakat ketika ada seseorang  merusak  barang  orang  lain  diwajibkan  untuk  mengganti  rugi  jikalau  mereka  tidak mengganti rugi akan bernilai dosa baginya
Kata kunci: Ganti Rugi, Mazhab al- Syafi’i, Mazhab Hambali

## Abstract
This  research  is  entitled  "Comparative  Study  of  the  Syafi'i  School  with  the  Hambali  School  of Compensation  Due  to  the  "Solving  Means  Buying"  Clause  (Case  Study  of  PT  Alaska  Mandiri Cemerlang  Makassar  City)",  The  problem  is  divided  into  several  sub-problems,  namely:  1)  How  is the problem solving process if there is an accidental breakdown of goods due to standard clauses in the perspective of the Shafi'i school and the Hambali school? 2) How do the views of the Shafi'i and Hambali schools compare regarding compensation due to the clause "to solve means to buy." The results  of  this  study  indicate  that:  1)  At  PT  Alaska  Mandiri  Cemerlang  Makassar  City  in  the application of the standard clause "Solving Means Buying" has been very good because all parties from  Managers,  employees,  security  and  others  provide  good  service  to  consumers  who  come shopping,  when  there  are  consumers  who  accidentally  damage  goods,  then  PT  Alaska  Mandiri
Rinto Ramdani, et. al.
Cemerlang  Makassar  City  will  provide  a  good  explanation  and  understanding  so  that  consumers can accept them well, admit their mistakes and be responsible for their mistakes by compensating for the goods that have been damaged, 2) Compensation in the standard clause “to solve means to buy” at PT Alaska Mandiri Cahaya, Makassar City, is said to be valid in the view of the Syafi'i and Hambali schools because the pillars and conditions have been fulfilled. The Shafi'i School and the Hambali School both agree that when someone damages someone else's property, they are obliged to compensate if they do not compensate it will be worth a sin for him . Keywords: Compensation, al-Shafi'i School, Hambali School

## 1. Pendahuluan
Indonesia  secara teori ialah Negara yang berlandaskan hukum atau yang biasa disebut rechstate. 1 Hal  ini  dengan  tegas  tercantum  dalam  salah  satu  pasal  di  UUD  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya “Negara Indonesia ialah Negara hukum.” 2 Yang dimaksud dengan  Negara  hukum  yaitu  Negara  yang  didalamnya  terdapat  berbagai  aspek  peraturan- peraturan  yang  bersifat  memaksa  dan  mempunyai  sanksi  tegas  apabila  dilanggar.  Maka,  arti Indonesia  sebagai  Negara  hukum  ialah  segala  aspek  kehidupan  di  wilayah  Negara  kesatuan republic Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku diwilayah NKRI. 3
Pada  era  globalisasi  saat  ini  sangat  dirasakan  oleh  setiap  masyarakat  khususnya  di Negara  Indonesia.  Arus  globalisasi  yang  semakin  hari  semakin  meningkat  membuat  dampak yang beragam di kehidupan masyarat Indonesia. Dampak dari adanya perkembangan globalisasi ini bisa dirasakan oleh masyarakat dalam berbagai bidang yakni baik itu dalam bidang hukum, budaya,  ekonomi,  social,  keamanan,  ketahanan  maupun  dalam  bidang  politik. 4 Dampak  yang paling  dirasakan  oleh  masyarakat  yaitu  dalam  bidang  ekonomi.  Hal  tersebut  bisa  terlihat  dari maraknya berbagai macam produk dan juga pelayanan jasa yang ditawarkan oleh para pelaku usaha kepada public (masyarakat) sebagai konsumen . 5
Salah  satu  contoh  aktifitas  bermuamalah  ialah  transaksi  jual  beli.  Jual  beli  dalam pengertiannya yaitu kesepakatan tukar menukar barang serta benda yang nilainya secara ikhlas
1 Dewi  Meta  Lutfian,  “Kewajiban  Jaksa  Penuntut  Umum  Dalam  Pemenuhan  Hak -Hak  Korban  Pada  Tahap Penuntutan” (Universitas Islam Indonesia, 2018).
2 Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, bab 1, pasal 3
3 Yuda  Prinada,  https://tirto  .id/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum-menurut-uud-1945-f9B8  (diakses  pada tanggal 23 juli 2022, pada pukul 10:15 wita
4 P  Mahadewi,  “Kajian  Tentang  Perkembangan  Globalisasi  Dalam  Formulasi  Kebijakan  Pembangunan  Hukum Nasional Indonesia,” ADIL Indonesia Journal 1, no. 2 (2019).
5 Muammar  Bakry  et  al.,  “How  to  Attract  Millennials?  Indonesian  Sharia  Banking  Opportunities,” WSEAS Transactions on Business and Economics 18 (2021): 376 – 85, https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.38.
serta  jujur  antara  pihak  penjual  serta  pembeli.  Akad  jual  beli  yaitu  suatu  akad  yang  sangat penting  yang  dapat  dipraktekkan  dalam  kehidupan  sehari-hari,  akan  tetapi  kadang  kala  tanpa kita  sadari  yang  kita  lakukan  adalah  suatu  perbuatan  yang  dapat  berakibat  hukum  tertentu. Aturan  jual  beli  yang  terdapat  pada  peraturan  perundang-undangan  yaitu  suatu  kepentingan yang  sangat  mendasar,  yang  berfaedah  dari  jenis  diperlihatkan  ataupun  dengan  cara membayarnya.
Akad ialah suatu perkara yang dilaksanakan oleh seseorang dengan keinginannya sendiri atau sesuatu yang penetapannya membutuhkan dua orang atau lebih. Suatu akad bisa dibilang sah  apabila  telah  memenuhi  syarat  serta  rukun  yang  telah  berlaku. 6 Peraturan  baku  pada dasarnya  memihak  serta  menguntungkan  salah  satu  pihak  yang  membuat  aturan  tersebut. Sedangkan syarat sahnya suatu akad perjanjian perjanjian baku adalah sepakatnya semua pihak untuk  mengikatkan  dirinya  pada  aturan  tersebut.  Dapat  kita  simpulkan  bahwa  klausula  baku bisa  terjadi  apabila  para  pihak  sepakat  dan  bersedia  bertanggung  jawab  atas  semua  akibat pelanggaran yang dapat diakibatkan oleh akad klausula baku. 7
Dalam pasal 1 no 10 UUPK menjelaskan klausula (perjanjian) baku ialah setiap peraturan atau ketetapan serta beberapa syarat yang sudah dipersiapkan dan ditentukan secara sepihak oleh  para  pelaku  usaha  yang  diatur  pada  suatu  dokumen  atau  perjanjian  yang  mengikat  dan harus dipatuhi oleh para konsumen . 8
Pemakaian  klausula  baku  dalam  suatu  perjanjian  dianggap  tidak  melanggar  peraturan yang ada pada hukum perdata terutama yang berkaitan pada asas kebebasan berkontrak. 9 Hal tersebut  disebabkan  dalam  klausula  baku  tersebut  tidak  semua  isinya  dibakukan  akan  tetapi hanya  mengurangi  keberadaan  asas  kebebasan  berkontrak. 10 Akan  tetapi  disisi  lain  situasi
6 Oktavia  Anggun  Sari,  “Praktik  Pengalihan  Jual  Beli  Kredit  Motor  Di  Bawah  Tangan  Menurut  Hukum  Ekonomi Syariah (Studi Di FIF Group Kota Bengkulu)” (IAIN Bengkulu, 2021).
7 Nailin Ni’mah,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  klausula  Baku  Dalam  praktek  Jual  Beli  di  toko -toko  Modern di Kota  Yogyakarta”  Skripsi  (Yogyakarta:  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  ilam  Negeri  Sunan  Kalijaga Yogyakarta, 2016), h. 1-2.
8 Meilantika Elvia Suci, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Klausula Baku Pakaian Yang Terkena Make- Up Harus Di Beli” (UIN Raden Intan Lampung, 2020).
9 Abdi  Wijaya,  “Hukum  Islam  Dan  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah  (Telaah  UU  N0.  3/2006  Dan  UU  N0.  50/2009),” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 7, no. 1 (2018): 129 – 39, https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5318.
10 Muhammad  Sabir  and  Rifka  Tunnisa,  “Jaminan  Fidusia  Dalam  Transaksi  Perbankan;  Studi  Komparatif  Hukum Positif  Dan  Hukum  Islam,” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 2,  no.  1  (2020):  80 – 97, https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284.
Ganti Rugi Akibat Klausula “Memecahkan Berarti Membeli” di PT. Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar; Studi Komparatif Mazhab al- Syafi’i dan Mazhab Hambali
Rinto Ramdani, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, January 2023
tersebut dapat mengakibatkan kedudukan konsumen dengan para pelaku usaha menjadi tidak sederajat  disebabkan  konsumen  berada  pada  situasi  yang  lemah. 11 Para  konsumen  dijadikan suatu  obyek  kegiatan  usaha  bisnis  untuk  mendapatkan  keuntungan  sebanyak-banyaknya kepada  pelaku  usaha. 12 Klausula  baku  tersebut  disalahgunakan  oleh  para  produsen  dengan membuat aturan yang bisa merugikan para konsumen seperti contoh pada perjanjian perjanjian kredit barang, perjanjian jual beli dan lain sebagainya. Dalam KUH Perdata secara umum jikalau ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum (PMH) maka orang tersebut diwajibkan  untuk  bertanggung  jawab  mengganti  kerugiannya.  Maka  dari  itu  ketika  seseorang menjalankan  suatu  sikap  perbuatan  melawan  hukum,  maka  orang  tersebut  diharuskan  untuk mengganti kerugian.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  perbandingan  dengan  menggunakan  pendekatan yuridis  normative  dan  teologi  normative.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  beberapa  metode pada  pengumpulan  data  yaitu  dengan  cara  observasi  serta  wawancara.  Informan  pada penelitian  ini  yaitu  para  pihak  PT  Alaska  Mandiri  Cemerlang  Kota  Makassar  dari  Manager, Karyawan,  Security  dan  para  konsumen  selaku  narasumber.  Dengan  cara  documenter  yaitu suatu  metode  pengambilan  data  yang  berasal  dari  sumber  non  manusia.  Salah  satu  bahan documenter  adalah  foto  yang  dapat  bermanfaat  sebagai  sumber  informasi  karena  mampu untuk menggambarkan serta membekukan suatu peristiwa yang terjadi pada tempat penelitian. Serta  didukung  dengan  literature-literatur  seperti  buku-buku,  skripsi  dan  jurnal  yang  relevan pada  masalah  yang  dibahas  yaitu  Studi  Komparatif  Mazhab  Syafi’i  dengan  mazhab  Hambali tentang  Ganti  Rugi  Akibat  Klausula  “Memecahkan  Berarti  Membeli”  (Studi  Kasus  PT  Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar).
11 Intan  Pratiwi,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Dan  Undang -Undang  Nomor  08  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  Terhadap  Tanggung  Jawab  Mutlak  Pada  Klausula  Baku  Di  Pertokoan  Pasar  Karanggede  Kabupaten Boloyali” (IAIN SALATIGA, 2019).
12 Nurjannah Nurjannah, Irwan Misbach, and Rahmawati Muin, “The Maslahah of Muslim Consumer  Behavior  in Using  E- Wallet  in  Makassar  City,” FITRAH:  Jurnal  Kajian  Ilmu-Ilmu  Keislaman 7,  no.  1  (2021):  1 – 18, https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3331.

## 3. Hasil Penelitian
3.1. Praktik Klausula Baku “Memecahkan Berarti Membeli” Di Pt Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar
Klausula  baku  ialah  yang  syarat-syaratnya  sudah  disepakati  secara  sepihak  oleh  para pelaku usaha yang ditetapkan pada sebuah dokumen atau pada perjanjian yang mengikat serta wajib  untuk  dipenuhi  oleh  para  konsumen. 13 Dari  hasil  wawancara,  penulis  memperoleh informasi  dari  dari  pihak  PT  Alaska  Mandiri  Cemerlang  Kota  Makassar  salah  satu  diantaranya yaitu manager PT Alaska yaitu bapak Suwono SE umur 55 tahun mengemukakan:
“ Mengungkapkan bahwa pada penerapan Klausula Baku di perusahaan ini yang tertulis Memecahkan Barang Berarti Membeli, tidak ada konsumen yang memecahkan barang dengan sengaja kalaupun ada berarti konsumen tersebut kurang waras, jikalau terdapat konsumen yang tidak sengaja merusak barang maka di arahkan untuk langsung pergi ke tempat  kasir  untuk  mengganti  sesuai  dengan  harga  barang  yang  telah  di  rusak,  atau boleh  juga  mengganti  dengan  barang  yang  baru  sesuai  dengan  kualitas  barang  yang dirusakkan,  untuk  apa  aturan  ini  diterapkan  di  perusahaan  ini  tujuannya  untuk menertipkan  para  konsumen  agar  bisa  lebih  berhati-hati  ketika  sedang  berbelanja  di toko . ” 14
Selain  itu  juga  penulis  mendapatkan  informasi  juga  dari  kepala  Spv  Packing  PT  Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar:
“ Mengungkapkan  bahwa  tidak  pernah  ada  konsumen  yang  membantah  untuk mengganti  barang  yang  telah  di  rusakkan,  kalaupun  ada  pasti  pihak  kami  akan memberikan pengertian dan penjelasan dengan baik-baik agar para konsumen tersebut mengerti dengan aturan yang telah di tetapkan oleh perusahaan. Seperti dalam bagian mempacking  barang-barang  yang  telah  di  beli  konsumen,  kami  akan  memberikan pelayanan  yang  terbaik  dengan  mempacking  barang  dengan  sebaik-baiknya  sehingga konsumen akan merasa puas dengan pelayanan kami . 15
Dan  penulis  juga  mendapatkan  informasi  dari  beberapa  karyawan  PT  Alaska  Mandiri Cemerlang  Kota  Makassar  salah  satunya  Bapak  Hermawan  beliau  karyawan  dibidang  House Hold, mengatakan bahwa:
13 N I A SRIHARYANTI, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Tiket Parkir Di RSUP Dr. Kariadi Semarang” (n.d.).
14 Suwano (55) Manager, Wawancara di PT Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar 4 Juli 2022
15 France Y (42) Spv Packing, Wawancara di PT Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar 4 Juli 2022
Ganti Rugi Akibat Klausula “Memecahkan Berarti Membeli” di PT. Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar; Studi Komparatif Mazhab al- Syafi’i dan Mazhab Hambali
Rinto Ramdani, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, January 2023
’’ketika  kami  mendapati  ada  konsumen  yang  tidak  sengaja  menyenggol  atau  merusak barang  dengan  tidak  sengaja  maka  kami  akan  mengarahkan  konsumen  tersebut  ke tempat kasir untuk mengganti rugi barang yang telah dipecahkan . ” 16
Dapat  penulis  simpulkan  pada  praktik  penerapan  klausula  baku  di  PT  Alaska  sudah sangat baik  karena  telah  sesuai dengan  syarat-syarat perjanjian dan tidak  melanggar pasal 18 undang- undang no 8 tahun 1999 ayat (2) yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca dengan jelas, atau pengungkapannya sulit untuk di mengerti.
3.2. Proses  Penyelesaian  Klausula  Baku  “Memecahkan  Berarti  Membeli” dalam  Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali
Dalam  proses  penyelesaian  ganti  rugi  akibat  pemecahan  barang  yang  tidak  disengaja, imam Syafi’i berpendapat bahwa dalam proses penyelesaiannya ganti rugi wajib diganti entah itu dengan uang atau barang yang sesuai dengan kualitas barang yang telah dirusak, walaupun pemilik  barang  tidak  mengetahuinya  tetap  wajib  untuk  mengganti  rugi.  Proses  penyelesaian imam  syafi’i  pada  Qoul  Jadid  ketika  ada  orang  yang  tidak  sengaja  merusak  barang  disengaja atau tidak disengaja dan orang tersebut tidak mengetahuinya tetap wajib untuk diganti, karena diam bukan berarti ia ridha barangnya dirusak.
Cara  mengganti  barang  yang  rusak  menurut  imam  Syafi’i  yaitu  ketika  didapati  ada barang yang rusak maka orang yang merusak itu harus menggantinya, boleh dengan uang atau barang yang baru sesuai dengan kualitas barang yang telah dirusak. 17 Sedangkan dalam imam Ahmad bin Hambal beliau mengatakan: “Tidak ada perbedaan pada masalah ini, tidak sengaja atau disengaja maka  ia wajib untuk  mengganti rugi. Jadi  siapapun  yang merusak  barang  milik orang  lain  maka  harus  bertanggung  jawab  finansial  akan  hal  itu. 18 Seperti  contoh  ketika  ada orang yang membuka peti secara tidak sengaja mengakibatkan benda didalamnya rusak, maka dia harus bertanggung jawab akan hal itu.
Cara  mengganti  barang  yang  rusak  menurut  imam  hambali  harus  terlebih  dahulu melihat  barang  apa  yang  dirusak,  maka  dia  harus  mengganti  dengan  barang  yang  seperti  itu
16 Hermawan (26) House Hold, Wawancara di PT Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar 4 Juli 2022
17 Vessy  Frizonna,  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=  diakses  pada  tanggal  30  Juli  2022 pukul 10:12 wita.
18 Nanda Arisqa Lapatantja and Muammar Bakry, “Comparative Analyses of Maliki and Hanbali Thought on Waqf Istibdāl,” Mazahibuna 3, no. 1 (2021): 49 – 60, https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.21129.
dengan  barang  yang  baru  lagi,  ketika  yang  dirusak  piring  maka  dia  harus  mengganti  dengan piring  yang  baru  lagi,  namun  ada  sebagaian  ulama  mazhab  hambali  boleh  mengganti  rugi dengan uang. 19
3.3. Pandangan  Imam  Syafi’i  Dan  Imam  Hambali  Terkait  Ganti  Rugi  Akibat  Klausula  Baku “Memecahkan Berarti Membeli”
Imam Syafi’i berpendapat rukun perjanjian ada tiga yaitu: al -Aqid, Sighat dan Mahall al- Aqid,  sedangkan  dalam  rukun-rukun  tersebut  harus  terpenuhi  syarat-syaratnya,  seperti  harus adanya  kesesuaian  antara  ijab  dan  qabulnya,  ma’qud  alaih  harus  suci,  bermanfaat  dan  dapat diserahterimakan. Sedangkan si al-qid harus rasyid atau dewasa, mempunyai kebebasan antara melanjutkan perjanjian atau membatalkannya, serta harus tahu kondisi ma’qud alaih.
Dalam  kaidah  hukum  Islam  “pada  dasarnya  akad  atau  perjanjian  itu  ialah  suatu kesepakatan  para  pihak  serta  akibat  hukumnya  yaitu  apa  yang  mereka  cantumkan  atas  diri mereka melalui perjanjian baku yang dibuat.” Imam Syafi’i dalam kaidah ini menjelaskan bahwa kebebasan berakad karena perjanjian itu dinyatakan sebagai suatu hal yang berlandaskan kata sepakat  para  pihak  serta  akibat  hukumnya  yaitu  apa  yang  telah  ditetapkan  dalam  perjanjian tersebut. 20
Imam  Hambali  berpendapat  bahwa  seseorang  yang  melakukan  perbuatan  suatu tindakan  merusak  barang  atau  harta  orang  lain  serta  mengambilnya  dengan  tidak  adanya alasan  yang  jelas  maka  hukumnya  haram. 21 Barangsiapa  yang  melakukan  perbuatan pelanggaran terhadap barang atau harta milik orang lain, sementara harta tersebut ialah harta yang  dimuliakan  oleh  pemiliknya,  maka  dia  harus  menggantinya  sesuai  dengan  barang  yang telah dirusaknya. 22
Imam Ahmad bin Hambal berkata dalam kaidahnya yaitu: “Kesalahan dikarenakan tidak sengaja,  lupa  atau  dipaksa  di  maafkan  oleh  Allah  swt  dzat  yang  kita  sembah,  namun  jikalau
19 Kiki Sakinah,’’ https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url diakses tanggal 30 Juli 2022 pukul 10:14 wita
20 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian, h. 85.
21 Abdul  Syatar  and  Chaerul  Mundzir, Tokoh  Dan  Ketokohan  Imam  Mazhab  (Kontribusinya  Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Alauddin University Press, 2021).
22 Abdul Aziz Mabruk Al Ahmadi, Fikih Muyassar; Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam (Darul Haq, 2020). h. 401- 402.
Ganti Rugi Akibat Klausula “Memecahkan Berarti Membeli” di PT. Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar; Studi Komparatif Mazhab al- Syafi’i dan Mazhab Hambali
Rinto Ramdani, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, January 2023
membuat  rusaknya  barang  milik  orang  lain,  maka  dia  harus  menggantinya,  tetapi  ia  tidak mendapatkan dosa atas kesalahannya”.
Imam  Ahmad bin  Hambal  menjelaskan,  kesimpulan  dari  kaidah tersebut  apabila orang yang  lupa  atau  tidak  sengaja  atau  bahkan  dipaksa  melakukan  suatu  perbuatan  kesalahan,  ia tidak  mendapatkan  dosa  atas  kesalahannya.  Namun  ia  tetap  harus  mengganti  rugi  jikalau perbuatannya  berdampak  pada  rusaknya  barang  orang  lain  atau  sampai  terbunuhnya  orang lain.  Dikarenakan  masalah  ganti  rugi  dikaitkan  pada  kerugian  serta  perbuatan  yang ditimbulkannya, mau dia sengaja atau tidak sama saja dia wajib mengganti. 23
Dengan demikan sudah jelas bahwa praktik dan penerapan Klausula Baku “Memecahkan Berarti  Membeli”  pada  PT  Alaska  Mandiri  Cemerlang  Kota  Makassar  sudah  sesuai  dalam perspektif  Mazhab  Syafi’i  dan  Mazhab  Hambali  yaitu  sepakat  bahwa  merusak  barang  tanpa disengaja  ataupun  tidak  disengaja  wajib  untuk  mengganti  rugi  baik  itu  dengan  uang  atau dengan barang yang baru sesuai dengan kualitas barang yang dirusakkan.

## 4. Kesimpulan
Klausula Baku merupakan setiap ketentuan atau aturan serta syarat-syarat yang sudah dipersiapkan  dan  telah  dicantumkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh  para  pelaku  usaha yang  dituangkan  pada  suatu  perjanjian  atau  dokumen  yang  wajib  dipenuhi  serta  mengikat konsumen. Yang dipraktikan dan diterapkan pada PT Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar yang  dalam  pencantumannya  sudah  sesuai  dari  bentuknya  besar,  letaknya  ditempat  terbuka dan dalam penulisannya menggunakan huruf kapital yang besar sehingga memudahkan setiap konsumen  untuk  membacanya.  Dalam  penerepannya  pihak  PT  Alaska  akan  memberikan penjelasan dan pengertian secara baik-baik sehingga para konsumen bisa menerimanya dengan baik, mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas kesalahannya dengan menggnti rugi barang yang telah dirusaknya. Sesuai dalam perspektif Mazhab Syafi’I dalam Qaul Jadid ketika ada orang yang tidak sengaja merusak barang disengaja atau tidak disengaja dan orang tersebut tidak mengetahuinya tetap wajib untuk diganti, karena diam bukan berarti ia ridha barangnya
23 Yananto Sulaimansyah, “Kaidah Fikih: Ganti Rugi Wajib, Baik Sengaja atau Tidak”. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://muslim.or.id/22179-kaidah-fikih-wajib-baik- sengaja-atau-tidak.html&ved. Diakses pada tanggal 06 Juli 2022 Pada Pukul 23:34.
dirusa dan cara proses penyelesaiannya langsung diganti dengan uang atau barang yang sesuai dengan kualitas barang yang dirusak. Adapaun dalam perspektif Mazhab Hambali berpendapat bahwa dalam tindakan merusak barang atau harta orang lain serta mengambilnya dengan tidak adanya  alasan  yang  jelas  maka  hukumnya  haram.  Barangsiapa  yang  melakukan  perbuatan pelanggaran terhadap barang atau harta milik orang lain, sementara harta tersebut ialah harta yang  dimuliakan  oleh  pemiliknya,  maka  dia  harus  menggantinya  sesuai  dengan  barang  yang telah dirusaknya dan cara proses penyelesaiannya harus mengganti dengan barang yang seperti yang telah dirusak dengan barang yang baru lagi, namun ada sebagian ulama mazhab hambali membolehkan mengganti rugi dengan uang.

## Daftar Pustaka
Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk Al. Fikih Muyassar; Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam . Darul Haq, 2020.
Bakry,  Muammar,  Rahman  Ambo  Masse,  Lukman  Arake,  Muhammad  Majdy  Amiruddin,  and Abdul  Syatar.  “How  to  Attract  Millennials?  Indonesian  Sharia  Banking  Opportunities.” WSEAS Transactions on Business and Economics 18 (2021): 376 – 85. https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.38.
Elvia  Suci,  Meilantika.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif  Terhadap  Klausula  Baku Pakaian Yang Terkena Make- Up Harus Di Beli.” UIN Raden Intan Lampung, 2020.
Lapatantja, Nanda  Arisqa,  and  Muammar  Bakry.  “Comparative  Analyses of Maliki  and  Hanbali Thought on Waqf Istibdāl.” Mazahibuna 3, no. 1 (2021): 49 – 60. https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.21129.
Lutfian,  Dewi  Meta.  “Kewajiban  Jaksa  Penuntut  Umum  Dalam  Pemenuhan  Hak -Hak  Korban Pada Tahap Penuntutan.” Universitas Islam Indonesia, 2018.
Mahadewi,  P.  “Kajian  Tentang  Perkembangan  Globalisasi  Dalam  Formulasi  Kebijakan
Pembangunan Hukum Nasional Indonesia.” ADIL Indonesia Journal 1, no. 2 (2019).
Nurjannah,  Nurjannah,  Irwan  Misbach,  and  Rahmawati  Muin.  “The  Maslahah  of  Muslim Consumer Behavior in Using E- Wallet in Makassar City.” FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman 7, no. 1 (2021): 1 – 18. https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3331.
Pratiwi,  Intan.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Dan  Undang -Undang  Nomor  08  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Tanggung  Jawab  Mutlak  Pada  Klausula  Baku  Di Pertokoan Pasar Karanggede Kabupaten Boloyali.” IAIN SALATIGA, 2019.
Sabir,  Muhammad,  and  Rifka  Tunnisa.  “Jaminan  Fidusia  Dalam  Transaksi  Perbankan;  Studi Komparatif  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam.” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan
Ganti Rugi Akibat Klausula “Memecahkan Berarti Membeli” di PT. Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar; Studi Komparatif Mazhab al- Syafi’i dan Mazhab Hambali
Rinto Ramdani, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, January 2023
Mazhab 2, no. 1 (2020): 80 – 97. https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284.
Sari,  Oktavia  Anggun.  “Praktik  Pengalihan  Jual  Beli  Kredit  Motor  Di  Bawah  Tangan  Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di FIF Group Kota Bengkulu).” IAIN Bengkulu, 2021.
SRIHARYANTI, N I A. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Tiket Parkir Di RSUP Dr. Kariadi Semarang,” n.d.
Syatar,  Abdul,  and  Chaerul  Mundzir. Tokoh  Dan  Ketokohan  Imam  Mazhab  (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) . Alauddin University Press, 2021.
Wijaya, Abdi. “Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari’ah (Telaah UU N0. 3/2006 Dan UU N0.
50/2009).” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 7, no. 1 (2018): 129 – 39. https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5318.