PERAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN SISTEM INFORMASI DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR
Anisti 1 , Veranus Sidharta 2 , Liliyana 3 , Syatir 4
1,2,3,4 Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta. Indonesia
e-mail: Anisti.ans@bsi.ac.id;  veranus.vri@bsi.ac.id; liliyana.lya@bsi.ac.id; syatir.syz@bsi.ac.id;

## Abstrak
Kemiskinan merupakan masalah yang tidak pernah ada habisnya, sehingga isu ini selalu menjadi perhatian dari berbagai  pihak,  baik  pemerintah  maupun  pihak-pihak  yang  berasal  dari  luar  pemerintah,  salah  satu  bentuk kepedulian  pemerintah  dalam  mengatasi  kemiskinan  adalah  dengan  meluncurkan  Program  Keluarga  Harapan (PKH). Dalam beberapa kasus, program perlindungan sosial seperti bantuan makanan, transfer tunai, keringanan pajak,  dan  tunjangan  pengangguran  tidak  dapat  diakses  oleh  mereka  yang  paling  membutuhkan  dan memperlebar  ketidaksetaraan  pendapatan  dari  kebijakan  sosial  yang  buruk.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini menelaah efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.  Desain  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.    Analisis  data  menggunakan  metode. (Huberman, Matthew B. Miles, 2014) yang terdiri dari reduksi data, Penyajian data, dan  penarikan kesimpulan dan  verifikasi.    Berdasarkan  mekanisme  penetapan  penerima  manfaat  dengan  pendataan  secara  langsng  ke warga,  dengan  demikian  pelaksanaan  PKH  di  RT  03  RW  09  Keluarahan  Pabuaran  Kecamatan  Cibinong Kabupaten Bogor sudah dilakukan dengan baik, namun  yang perlu dicermati oleh para  pemangku  kepentingan yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  kebijakan  adalah  pentingnya  unsur  komunikasi.  Hasil  penelitian  berdasarkan ketepatan waktu bahwa informasi penyaluran bantuan pihak RT hanya menunggu informasi dari kelurahan yang kemudian diteruskan ke warga. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem informasi diantara pemangku kepentingan belum  terjalin  dengan  baik  dan  perlu  adanya  strategi  untuk  pembangunan  insfrastruktur  informasi  berkaitan dengan informasi pelayanan publik.
Kata kunci: Bantuan Sosial, Komunikasi Pembangunan, PKH, Sistem Informasi

## THE ROLE OF DEVELOPMENT COMMUNICATIONS AND INFORMATION SYSTEMS IN THE HOPEFUL FAMILY PROGRAM IN THE DISTRICT CIBINONG, BOGOR DISTRICT

## Abstract
Poverty  is  a  problem  that  never  ends,  so  this  issue  is  always  a  concern  of  various  parties,  both  the government and parties from outside the government. One form of government concern in overcoming poverty is by launching the Family Hope Program (PKH). In some cases, social protection programs such  as food  assistance, cash  transfers,  tax  breaks  and  unemployment  benefits are  not  accessible  to those  most  in  need  and  widen  income  inequality  from  poor  social  policies.  Therefore,  this  study examines  the  effectiveness  of  the  Family  Hope  Program  (PKH)  in  Pabuaran  Village,  Cibinong District, Bogor Regency. The research design used is descriptive qualitative. Data analysis using the method. (Huberman, Matthew B. Miles, 2014) which consists of data reduction, data presentation, and conclusion  and  verification.  Based  on  the  mechanism  for  determining  beneficiaries  by  direct  data collection to residents, thus the implementation of PKH in RT 03 RW 09 Pabuaran Village, Cibinong District, Bogor Regency has been carried out well, but what needs to be observed by the stakeholders involved in implementing the policy is the importance of the element of communication. The results of the study were based on timeliness that information on the distribution of assistance from the RT was
only  waiting  for  information  from  the  sub-district  which  was  then  forwarded  to  the  residents.  This indicates that the information system among stakeholders has not been well established and there is a need for a strategy for developing information infrastructure related to public service information.
Keywords: Social Assistance, Development Communication, PKH, Information Systems

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  masalah  yang  tidak pernah  ada  habisnya  khususnya  peningkatan kemiskinan  pada  masa  Pandemi  Covi-19, sehingga  isu  ini  selalu  mendapatkan  perhatian dari  berbagai  pihak,  baik  pemerintah  maupun pihak-pihak  yang  berasal  dari  luar  pemerintah. Mengutip dari (metro.tempo.co.2021), persentase  penduduk  miskin  di  Kabupaten Bogor  tahun  2020  sebesar  9,26  persen,
meningkat  2,6  persen  dari  tahun  2019  sebesar 6,66 persen. (Hantoro, 2021).
Data di atas menunjukkan bahwa kemiskinan  selalu  saja  menjadi  pekerjaan rumah  sampai  sekarang,  sehingga  pemerintah tidak  henti-hentinya  menggulirkan  program- program  penanggulangan  kemiskinan,  seperti Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  Jaminan Kesehatan  Masyarakat  (Jamkesmas),  Program Bantuan  Pendidikan,  Bantuan  Langsung  Tunai dan jenis-jenis bantuan yang lainnya.

## Tabel 1 Progam Bansos Pada Masa Pandemi
No Progam Bantuan Dasar Kebijakan 1 Program Non-reguler Pembebasan Biaya Listrik untuk wilayah Indonesia Perppu Nomor 1 Tahun 2020 2 Program  Non-reguler  Bantuan  Langsung  Tunai Dana Desa untuk wilayah Indonesia Permendes  PDTT  Nomor  6  Tahun  2020 dan  Nomor 11 Tahun 2019 3 Program  Non-reguler  Bantuan  Sosial  Tunai untuk wilayah Indonesia diluar Jabodetabek Keputusan Mensos No. 54/HUK/2020 4 Program  Non-reguler  Bansos  Sembako  untuk Jabodetabek - 5 Program Reguler Penambahan Peserta Program Keluarga Harapan untuk wilayah Indonesia Peraturan  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2004 6 Kartu Prakerja Program Reguler Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 7 Kartu Sembako (Program Reguler) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017
Program  yang  menarik  perhatian  peneliti dari  sekian  banyak  program  penanggulangan kemiskinan  adalah  Program  Keluarga  Harapa (PKH).  Karena  PKH  ini  termasuk  dalam program  regular  Kementerian  Sosial.  PKH merupakan  program  perlindungan  sosial  dalam bentuk  bantuan  sosial.  Bantuan  ini  diberikan kepada  keluarga  miskin  dan  rentan  dalam percepatan  penanggulangan  kemiskinan  dalam jangka  pendek  dan  dalam  jangka  menengah
diharapkan  dapat  menciptakan  perubahan perilaku  dalam  mengakses  layanan  kesehatan, pendidikan  dan  kesejahteraan  sosial  khususnya pada  masa  pandemi,  sedangkan  dalam  jangka panjang  bertujuan  untuk  memutus  rantai kemiskinan. (PKH, 2021).
Dalam beberapa kasus, program perlindungan  sosial  seperti  bantuan  makanan, transfer  tunai,  keringanan  pajak,  dan  tunjangan pengangguran  tidak  dapat  diakses  oleh  mereka
yang  paling  membutuhkan  dan  memperlebar ketidaksetaraan  pendapatan  dari    kebijakan sosial  yang  buruk.  (Paremoer  et  al.,  2021). Studi, (Domri et al., 2019),  menyatakan bahwa Program  PKH  efektif  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketidakefektifan  implementasi  kebijakan bantuan  sosial  dalam  penelitian  lainnya menimbulkan  ketidaktepatan  sasaran  dalam penyaluran bantuan sosial yang diakibatkan dari ketidaksiapan pemerintah dan sistem penunjang pendistribusian yang masih samar. (Noerkaisar, 2021).  Lebih  lagi,  adanya  kepentingan  lain dibalik  penetapan  penerima  bantuan,  seperti, dalam  proses  implementasi  kebijakan  pada program  Kartu  Prakerja  yang  belum  mencapai target sasaran maksimal disebabkan melibatkan banyak  kepentingan  baik  secara teknis  maupun dari segi regulasi. (Kurnianingsih et al., 2020).
Saragi  et  al.,  (2021),  menyatakan  bahwa kendala  yang  terdapat  dalam  pelaksanaan  PKH yaitu  masih  sulitnya  mengumpulkan  semua peserta secara bersama-sama setiap bulan untuk pengecekan  dan  pembinaan.  Penelitian  lain telah  banyak  mengungkap  kegagalan  pada implementasi kebijakan bantuan sosial. Misalnya; (Teja, 2020), dengan pokok permasalahan  dalam  implementasi  kebijakan pada  ketidakakuratan  data.  Ketidakakuratan data tersebut dikarenakan tidak ada pembaharuan  data  sehingga  menimbulkan implementasi  bantuan  sosial  berjalan  tidak efektif  hal  ini  juga  disebabkan  adanya  campur tangan  pihak  berwenang  dan  dualisme  kriteria sasaran  dalam  penetapan  (Rahmansyah  et  al., 2020), (Mufida, 2020).
Bantuan  sosial  mendukung  pembangunan manusia,  membantu  orang  mengakses  peluang untuk keluar dari kemiskinan, dan menghentikan keberlanjutan kemiskinan kepada generasi berikutnya (Policy Brief, 2011). Dalam perspektif  ekologi,    keberlanjutan  adalah  suatu sistem  bentuk  kehidupan,  bergantung  pada jaringan  rantai  makanan.  Begitupun  dengan manusia  saat  menghadapi  situasi  krisis  akibat pandemi,  mereka  merasa  bahwa  lingkungan
mereka  menyediakan  sumber  daya  yang diperlukan  dan  berguna  untuk  memenuhi kebutuhan  mereka  dan  ketika  mereka  merasa lingkungan  mereka  tidak  menyediakan  sumber daya  yang  diperlukan,  mereka  akan  mengarah ke  tingkat  penyesuaian  adaptif  yaitu  mencari bantuan dari pemberian bantuan.
Tidak tersalurkannya bantuan sosial secara baik  merupakan    masalah  pembangunan berkelanjutan  karena  mencakup    aspek  dari tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), diantaranya  adalah  untuk  mencapai  ketahanan pangan,  mengakhiri  kemiskinan,  mengurangi kesenjangan,  menyediakan  akses  keadilan  dan membangun kelembagaan yang efektif. (Nundy et  al.,  2021).  Implementasi  kebijakan  bukan saja menyangkut perilaku individu dan organisasi,  namun  juga  menyangkut  pada partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi  dan  sosial  dengan  berbagai  pihak berkaitan  dengan  pelaksanaan  kebijakan  yang dilaksanakan  secara  tepat  sasaran  dan  berdaya guna akan mampu memecahkan suatu permasalahan secara baik (Ramdhani. 2016).
Keberhasilan pelaksanaan kebijakan merupakan  kunci  pembangunan  nasional  dan merupakan  fase  terpenting  setelah  perumusan kebijakan  untuk  memastikan  bahwa  penerima manfaat  dapat  memenuhi  kebutuhan  subsistem dasar. (Makhetha, 2015).
Dalam  proses  pelaksanaan  kebijakan pengambilan keputusan untuk penerima manfaat  sebagian  besar  diwakili  oleh  pejabat pemerintah. Namun, karena pejabat pemerintah mungkin  tidak  dapat  berhubungan  dekat  atau mengetahui  dengan  baik  tentang  keadaan  para penerima  manfaat  dan  mungkin  memiliki kepentingan  pribadi,  mengakibatkan  mereka tidak  memberikan  representasi  terbaik  bagi penerima  manfaat,  dan  membuat  asumsi  yang dianggap  sebagai  fakta  tanpa  perlu  verifikasi (Rahmansyah et al., 2020).
Berdasarkan  hasil  riset  di  atas,  maka permasalahan  di  setiap  wilayah  memiliki perbedaan, sehingga penelitian tentang efektivitas  PKH  masih  perlu  dilakukan  untuk
mengetahui  permasalahan  dan  menentukan solusi  dari  setiap  masalah  yang  ada.  Rogers (1983)  menyatakan  bahwa,  pembangunan merupakan  perubahan  menuju  suatu  sistem sosial  dan  ekonomi  yang  bermanfaat  bagi masyarakat.  Oleh  karenanya  efektivitas  suatu program  pembangunan  harus  sejalan  dengan arah  perubahan  tersebut.  (Rogers  &  Everett, 1983).
Komunikasi  merupakan  salah  satu  faktor terpenting dalam menentukan berhasil tidaknya sebuah  pembangunan.  Pembangunan  bisa dikatakan  berhasil  jika  telah  mampu  membuat suatu perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.
Menurut, Waisbord (2020), Dalam pembangunan,  komunikasi  dilakukan  untuk mengubah  perilaku  manusia  dan  bahwa masalah  utama  pembangunan  pada  dasarnya berakar  pada  kurangnya  pengetahuan  dan akibatnya, intervensi diperlukan untuk memberi orang informasi untuk mengubah perilaku.
Komunikasi memiliki peran penting dalam konteks  pembangunan  dan  perubahan  sosial. Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH)  tidak  terlepas  dari  komunikasi,  dimana komunikasi  memiliki  dampak  yang  dapat ditimbulkan  seperti  dampak  kognitif,  afektif, dan behaviora (Onong, 2009).
Komunikasi  merupakan  hal  utama  ketika para  aktor  berpartisipasi  dalam  kegiatan pelaksanaan  kebijakan  bantuan  sosial  untuk menumbuhkan  mutual  understanding  diantara stakeholder yang terlibat. Pemangku kepentingan  perlu  memahami  apa  yang  dapat dipahami  dan  dikerjakan  oleh  pemangku kepentingan lain, menyepakati dan menentukan tindakan  yang  akan  dibangun  dalam  kegiatan selanjutnya. Fungsi komunikasi dalam komunikasi  pembangunan  adalah  komunikasi kebijakan,  komunikasi  pendidikan,  hubungan masyarakat dan strategi komunikasi, komunikasi advokasi, dan komunikasi organisasi (van de Fliert 2014).
Disiplin komunikasi pembangunan, baik  sebagai  teori  maupun  praktik,  muncul
saling  berhubungan  erat  dengan  industri pembangunan yang sedang tumbuh. Komunikasi dukungan pembangunan, komunikasi  dukungan  program  kebijakan, komunikasi  untuk  pembangunan  adalah  alat strategis untuk membujuk orang agar mengubah dan meningkatkan proses pembangunan. (Mefalopulos, 2008).
Komunikasi  pembangunan  melibatkan pemangku  kepentingan  dan  pembuat  kebijakan dan  proses  pesan  disampaikan  dari  sumber  ke penerima  dimana  dalam  proses  komunikasi peserta saling berbagi informasi untuk mencapai pemahaman bersama untuk memfasilitasi pembangunan sosial dan menciptakan perubahan sosial melalui pembangunan berkelanjuta (Rogers. 1983)

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  kualitatif  pada  metode  ini  karena penelitti  bermaksud  untuk  melihat  fenomena- fenomena sosial yang terjadi dalam pelaksanaan program  PKH  dengan  menganalisis  efektifitas program  kebijakan  dengan  memahami  sudut pandang narasummber. (Creswell. 2018).
Penelitian kualitatif dimulai dengan identifikasi permasalah efektivitas PKH. Penelitian dilakukan melalui wawancara tunggal  terhadap  Ketua  RT  di  Keluarahan Pabuaran  Kecamatan  Cibinong  Kabupaten Bogor.  Selanjutnya  metode  fenomenologi dalam  pendekatan  kualitatif  diterapkan  pada penelitian  ini  guna  membangun  pemahaman terhadap  efektifitas  progam  PKH,  dimana peneliti  merupakan  salah  satu  instrumen  kunci di dalamnya. Fenomenologi beranggapan bahwa secara aktif orang-orang menginterpretasi pengalaman-pengalamannya serta  mencoba  memahami  dunia  berdasarkan pengalaman pribadinya. (Littlejohn. 2011).
Pada  proses  penelitian  kualitatif  ini melibatkan  prosedur  dan  upaya-upaya  penting seperti mengajukan pertanyaan pada narasumber, mengumpulkan data dari informan,
menganalisis  data  secara  induktif  dari  tema- tema umum ke khusus serta menafsirkan makna data  dan  sumber  data  yang  digunakan  pada penelitian  ini  berupa  data  primer  yang  didapat dari pengumpulan data dengan teknik wawancara  dari  responden  serta  observasi  dan data  sekunder  berupa  dokumen,  literatur,  surat kebijakan  dan  lainnya  yang  berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
Teknik  Analisis  Data  dalam  penelitian  ini berdasarkan  langkah-langkah  analisis  kualitatif yakni  reduksi  data  (merangkum,  memilih  hal- hal yang pokok, fokus pada hal  penting, dicari tema  dan  polanya),  penyajian  data  (uraian singkat,  bagan,  hubungan  antar  kategori, flowchart  atau  yang  lebih  mudahnya  adalah dengan menulis teks dalam bentuk  naratif), dan penarikan kesimpulan. (Huberman. 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan Pemerintah  Indonesia  melalui  Perpres  no.  15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan,  UU  No.  40  tahun  2004  tentang sistem  jaminan  sosial  dan  UU  No  11  Tahun 2009  tentang  kesejahteraan  sosial  dengan menetapkan  program  kesejahteraan  sosial bersyarat  yang  kemudian  disebut  dengan Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat  miskin  dan  rentan  melalui  akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan  sosial,  sekaligus  sebagai  upaya untuk  memotong  rantai  kemiskinan.  (UU Nomor 11, 2009), (UU Nomor 40, 2004), (Alan Hidayat. 2018), Sebagai contoh dalam penelitian  (Domri  et  al,  2019),  mengungkap bahwa  Program  PKH  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sumber  daya  adalah  apa  yang  dapat digunakan orang untuk memenuhi kebutuhannya.  Tingkat  sumber  daya  dan  aset keuangan langsung yang dimiliki atau
dikendalikan  orang  merupakan  penentu  utama apakah  mereka  didefinisikan  sebagai  orang miskin  atau  tidak,  misalnya;  pendapatan  dari pekerjaan,  tunjangan,  pensiun,  tabungan  dan kepemilikan  barang  seperti  rumah,  kendaraan dan  barang  materiil  lainnya  yang  bernilai ekonomi layaknya perhiasan. Dalam pandangan sosiologi,  kemiskinan  terbagi  dalam  dua kategori  yaitu,  Pertama:  Kemiskianan  absolut adalah  kemiskinan  yang  dalam  istilah  tingkat kesehatan  tidak  mendapatkan  ketercukupan kalori  atau  nutrisi.  Kedua:  Kemiskinan  relatif adalah kemiskinan yang ditentukan oleh standar hidup umum. (Wardaya et al., 2018).
Kemiskinan  tersebut  dapat  dikatakan sebagai  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  dasar primer  dan  sekunder  yaitu  miskin  dalam  aset pengetahuan  dan  keterampilan  serta  miskin dalam  aringan  sosial.  (Kadji,  n.d.).  Artinya Seseorang  dengan  kemiskinan  relatif  memiliki kekayaan  yang  jauh  lebih  sedikit  daripada anggota  masyarakat  lainnya  dan  kemiskinan absolut  karena  tidak  terpenuhinya  kebutuhan pangan  sesuai  standar  hidup.  (Deonandan, 2019).

## Konsep Efektivitas
Pencapaian  tujuan  atau  sasaran  menyiratkan efektivitas.  Kemampuan  untuk  mencapai  hasil yang diharapkan, mengatasi masalah terkait dan memberikan  dampak  positif  pada  kehidupan penerima  manfaat  yang  ditargetkan  juga merupakan indikator utama efektivitas. Efektivitas  merupakan  unsur  pokok  untuk mencapai  tujuan  atau  sasaran  yang  telah ditentukan di dalam setiap organisasi. (Hidayat, 2018).
Salah  satu  tantangan  yang  dihadapi pemerintah adalah merancang dan mengimplementasikan  kebijakan  publik  yang tidak  jarang  tidak  sesuai  dengan  harapan  dari tujuan  kebijakan  atau  tidak  efektifnya  program kebijakan. Kata efektivtas berasal dari kata latin effectivus  yang  berarti  kemanjuran  Efektivitas
pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan.
Efektifitas  merupakan  hubungan  antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Suatu kebijakan dapat dikatakan efekti jika memenuhi atau melampaui semua persyaratan. (Sundqvist et al., 2014). Efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau  tidaknya  aturan  yang  telah  dibuat, dikatakan  efektif  jika  tujuan  atau  kondisi  ideal program tersebut dapat dicapai. (Safitri, 2019).
Konsep efektivitas sering digunakan dalam ilmu ekonomi untuk menggambarkan fenomena terjadi  dalam  proses  pengelolaan  sumber  daya yang  terbatas.  Dalam  konteks  ekonomi, efektivitas  adalah  hasil  dari  kegiatan  usaha, ditentukan  oleh  rasio  antara  keluaran  yang diperoleh  dengan  masukan.  ((Poskart,  2015). Efektivitas  digunakan  untuk  mengukur  sejauh mana  tujuan  program  kebijakan  tercapai, termasuk efektivitas biaya dan sistem organisasi dalam pelaksanaan kebijakan.
Efektivitas  digunakan  untuk  mengukur sejauh  mana  tujuan  tercapai  kebijakan  public yang ditargetkan diselesaikan. Menurut, (Nepal, 2001),  efektivitas  kebijakan  publik  dikatakan efektif  jika  melampaui  penggunaan  sumber daya  yang  ekonomis  dan  efisien  serta pencapaian  target  dan  mencakup  kemajuan faktor-faktor  yang  memengaruhi  kehidupan masyarakat  yang  kemudian  menjadi  acuan untuk membandingkan antara pelaksanan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai.
Dalam hal perlindungan sosial penggunaan  kumpulan  data  besar  dapat membantu pemangku kepentingan dalam membuat keputusan. Misalnya penggunaan data besar  dalam  kebijakan  sosial  di  Selandia  Baru, menerapkan  'Analisis  Berbasis  Warga'  yang merupakan  pendekatan  berbasis  data  untuk mengoptimalkan  program  perlindungan  sosial dan  memungkinkan  pembuat  kebijakan  untuk memutuskan  kepada  individu  mana  kebijakan sosial  akan  diberikan  berdasarkan  informasi yang didapat. (Waterschoot, 2020).
Akurasi informasi, kelengkapan informasi,  kebenaran  informasi,  relevansi informasi dan tepat waktu informasi merupakan hal  utama  dalam  mendukung  keberhasilan  dan keefektifan  program  kebijakan.  Sebaliknya, informasi yang tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat,  tidak  tepat  waktu,  dan  tidak  relevan akan  menciptakan  permasalahan  sosial  dan berdampak  negatif  pada  tujuan  kebijakan  dan kepercayaan publik. (Mustafa et al., 2020).
Suatu  program  akan  dikatakan  efektif apabila  program  tersebut  berhasil  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Selain  itu,  tentu juga dapat dilihat dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama bidang pendidikan  dan  kesehatan.  Keberhasilan  suatu program yang telah digulirkan oleh pemerintah, salah  satu  ditentukan  oleh  ketepatan  sasaran. Ketepatan  sasaran  yang  dimaksud  dalam program  ini  adalah  masyarakat  prasejahtera atau  miskin  yang  mendapatkan  bantuan  sosial PKH.  Penerima  PKH  ada  mereka  yang  sudah memenuhi syarat berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari Ketua RT 03 RW 09  Keluarahan  Pabuaran  Kecamatan  Cibinong Kabupaten Bogor, dalam bentuk surat pengantar  yang  kemudian  dikeluarkan  Surat Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM)  dari kelurahan setempat.
Masyarakat  yang  telah  mendapatkan keterangan  tidak  mampu  dari  kelurahan,  dapat diusulkan  sebagai  calon  Keluarga  Penerima Manfaat  melalui  pemerintah  kabupaten  bogor. Namun  sebelum  dipastikan  sebagai  penerima bantuan sosial, maka data yang telah diusulkan dilakukan  validasi  oleh  pendamping  PKH Kelurahan bersama beberapa tim dari keluarahan.  Standar  yang  digunakan  sebagai dasar  kriteria  masyarakat  prasejahtera  adalah kriteria  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Badan Pusat Statistik, dimana ditinjau dari pendapatan dan keadaan rumah.
Di kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong  Kabupaten  Bogor,  beberapa  tim validasi  melakukan  pengecekan  rumah  untuk memastikan  kondisi  rumah  calon  penerima
bantuan  sosial  PKH.  Syarat-syarat  yang menjadi  kriteria  adalah  tempat  tinggal  status sewa,  berlantaikan  tanah,  berdinding  tepas bambu atau terpal dan beratap seng. Penghasilan calon penerima PKH juga menjadi kriteria yang akan divalidasi, minimal penghasilan dibawah 1 (satu) juta rupiah.
Apabila  dalam  proses  validasi  ditemukan fakta  bahwa  calon  penerima  bantuan  sosial tidak  memenuhi  maupun  yang  memenuhi syarat,  maka  tim  validasi  akan  mengumpulkan bukti-bukti  berupa  foto  atau  video  atau keterangan  dari  RT/RW  setempat,  untuk disampaikan  kepada  kementerian  sosial.  Data yang  telah  dikirim  akan  diverifikasi  oleh kementerian  sosial  dan  ini  merupakan  tahap akhir.
Sejak ditetapkan sebagai Keluarga Penerima  Manfaat  (KPM)  dari  Program Bantuan  Keluarga  Harapan  (PKH),  maka  sejak itu  terhitung  sampai  6  (enam)  tahun  ke  depan masyarakat  prasejahtera  memiliki  hak  untuk memperoleh bantuan sosial, namun ketika KPM sudah  memiliki  pendapatan  tetap  dan  secara ekonomi  sudah  dapat  memenuhi  kebutuhan keluarganya  atau  mereka  tidak  memenuhi  lagi persyaratan  yang  telah  ditentukan  maka  secara otomatis data yang bersangkutan tidak ada lagi sebagai penerima manfaat.
Namun  perlu  digaris  bawahi  bahwa  sejak pandemi  covid  19,  tren  keluarga  tidak  mampu mengalami  peningkatan  yang  dilihat  dari  sisi jumlah  pengajuan  bantuan  sosial  dari  RT/RW. Inilah  yang  menyebabkan  beberapa  KPM  yang sudah  terdaftar  dari  enam  tahun  lalu,  tetap diajukan  kembali  sebagai  penerima  karena masih memenuhi persyaratan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Toto Suharto  selaku  Ketua  RT  03  RW  09; “Peningkatan  jumlah  pengajuan  penerima bantuan  ini  dikarenakan  beberapa  warga  ada yang  sudah  tidak  bekerja  lagi  saat  pandemi” lebih  lanjut  Toto  Suharto  mengatakan  bahwa dalam  penyaluran  bantuan  PKH,  dirinya  hanya mendapatkan  informasi  dari  Kelurahan  untuk waktu pencairan/penerimaan dana yang
kemudian  diteruskan  ke  warga  dan  tidak  tahu bagaimana  cara  mengakses  langsung  informasi kapan tepatnya dana PKH diturunkan.
Informasi  yang  disampaikan  melalui komunikasi yang baik akan menunjang efektivitas  program  kebijakan  dan  komunikasi merupakan hal penting untuk tercapainya tujuan kebijakan di mana, komunikasi bermula dari ide yang  kemudian  diolahnya  menjadi  pesan  yang dikirimkan  melalui  media  tertentu  kepada penerima.  Dengan  demikian,  penerima  pesan diharapkan  dapat  memberikan  umpan  balik untuk terciptanya saling pengertian.
Menurut,  Rogers.  (1983),  Komunikasi, didefinisikan  sebagai  proses  dimana  pesan ditransfer  dari  sumber  ke  penerima  dan komunikasi  adalah  proses  di  mana  peserta saling  berkreasi  dan  berbagi  informasi  untuk mencapai pemahaman bersama. Saluran komunikasi adalah sarana untuk menyampaikan pesan  dari  satu  individu  ke  individu  lain  yang pada  dasarnya  memiliki  tiga  komponen  dalam keterlibatannya yaitu komunikator pembangunan, pesan pembangunan dan komunikan  pembangunan  sehingga  tercipta pembangunan manusia seutuhnya.
Menurut,  Betteke.  (2018),  dalam  teori komunikasi,  setidaknya  ada  tiga  lensa  berbeda untuk  melihat  bagaimana  proses  komunikasi bekerja  sebagai  proses  konstruksi  makna  satu arah,  di  mana  pengirim  berusaha  membangun atau merekonstruksi makna yang dikembangkan  oleh  penerima;  komunikasi sebagai  proses  konstruksi  makna  dua  arah,  di mana  dua  orang  atau  lebih  membangun  makna baru  bersama-sama;  dan  komunikasi  sebagai proses konstruksi makna diakronis omnidirectional, di mana fokusnya adalah pada pengembangan  makna  itu  sendiri  secara  terus menerus.  Sehingga  dapat  tercipta  kesadaran dalam  membangun  makna  bersama.  (Sidharta. 2021).
Dengan demikian sifat hubungan pertukaran informasi antara individu mengakibatkan  efek  dari  informasi  yang  akan disampaikan,  misalnya  dalam  program  PKH
informasi yang mereka terima dari pendamping PKH yang tidak maksimal dapat mempengaruhi efektivitas program tersebut.
PKH  merupakan  salah  satu  program Pemerintah  yang  memiliki  tujuan  untuk menekan angka dan memutus rantai kemiskinan, dengan peningkatan kualitas sumberdaya  manusia,  serta  merubah  perilaku peserta  program.  Program  yang  digulirkan pemerintah  ini,  semestinya  hanya  dimaknai sebagai stimulus bagi perekonomian masyarakat, bukan sebagai sumber penghasilan bagi  keluarga.  Oleh  karena  itu,  KPM  perlu diupayakan  agar  keluar  dari  keterpurukan ekonomi.
Berdasarkan  keterangan  yang  di  peroleh dari  Ketua  RT,  pendamping  PKH  tidak melakukan sosialisasi program bantuan maupun kegiatan    tatap  muka  dengan  KPM  khususnya dalam peningkatan kemampuan keluarga. KPM tidak  mendapatkan  informasi  tentang  manfaat dan kegunaan program.

## SIMPULAN
Berdasarkan  mekanisme  penetapan  penerima manfaat  dengan  pendataan  secara  langsng  ke warga,  dengan  demikian  pelaksanaan  PKH  di RT 03 RW 09 Keluarahan Pabuaran Kecamatan Cibinong  Kabupaten  Bogor  sudah  dilakukan dengan  baik,  namun  yang  perlu  dicermati  oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan adalah pentingnya unsur komunikasi.
Tantangan  utama  dalam  pelaksanaan kebijakan  adalah  sistem  informasi  yang digunakan  untuk  merespon  dan  mendukung kebijakan. Komunikasi antar pemangku kepentingan melalui sistem teknis dan fungsional  merupakan  kunci  utama  ketika  para aktor  perlu  berkolaborasi  dalam  suatu  sistem informasi  untuk  keberhasilan  tujuan  kebijakan (Manoj & Baker, 2007).
Sistem informasi memiliki peran penting  dalam  organisasi.  Hampir  semua organisasi  bergantung  pada  sistem  informasi
dan  operasinya.  Oleh  karena  itu  keandalan informasi  merupakan  isu  utama  dalam  sistem informasi dan infrastruktur sistem informasi.
Berdasarkan  ketepatan  waktu  bahwa informasi  penyaluran  bantuan,  pihak  RT  hanya menunggu  informasi  dari  kelurahan  yang  akan disampaikan  ke  RT  yang  kemudian  diteruskan ke  warga.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa sistem informasi diantara pemangku kepentingan  belum  terjalin  dengan  baik  dan perlu  adanya  strategi  untuk  pembangunan insfrastruktur informasi berkaitan dengan informasi pelayanan publik.
Kurangnya  intensitas  komunikasi  dan dialog  antara  pendamping  PKH  dengan masyarakat  diperlukan  strategi  dalam  sistem informasi  yang  bisa  menjembatani  diantara keduanya.  Strategi  sistem  informasi  perlu direncanakan  untuk  ketahanan  dan  fleksibilitas sistem  informasi  sehingga  masyarakat  dapat mengakses  informasi  tanpa  harus  menunggu informasi yang diberikan oleh pihak RT.
Sistem  informasi  memiliki  peranan yang  sangat  penting  untuk  mendukung  tujuan pembangunan  berkelanjutan,  dan  tersedianya informasi yang relevan, tepat waktu, serta tepat guna  dan  dapat  digunakan  sebagai  bahan pertimbangan  dalam    pengambilan  keputusan. (Indriani, et al. 2019)

## DAFTAR PUSTAKA
Betteke  van  Ruler  (2018)  Communication Theory: An Underrated Pillar on which
Strategic Communication Rests, International Journal of Strategic
Communication,  12:4,  367-381,  DOI: 10.1080/1553118X.2018.1452240
Creswell,  J.  W.,  &  David  Creswell,  J.  (2018).
Research Design: Qualitative,
Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches .
Deonandan,  R.  (2019).  Defining  Poverty:  A
Summary of Competing Models. Journal of Social and Political Sciences , January , 15–21. https://doi.org/10.31014/aior.1991.02.0
1.44
Domri  Domri,  Ridwan  Ridwan,  M.  J.  (2019).
Evektivitas  program  keluarga  harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah , 1 (1), 1–16.
Erik Sundqvist, Fredrik Backlund, D. C. (2014). What is project efficiency and effectiveness?
Hantoro,  J.  (2021). Bupati  Ade  Yasin  Sebut Penduduk  Miskin  di  Bogor  Naik  2,6 Persen Akibat Pandemi . 8–9. https://metro.tempo.co/read/1427662/b upati-ade-yasin-sebut-penduduk- miskin-di-bogor-naik-26-persen-akibat- pandemi Hidayat,  A.  (2018). Efektivitas  Pelaksanaan Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Kecamatan  Bekasi  Timur  Kelurahan Margahayu . 2 (2), 212–231.
Huberman,  Matthew  B.  Miles,  A.  M.  (2014).
Qualitative  Data  Analysis.  In CEUR Workshop  Proceedings (Vol.  1304,  pp.
89–92).
Kadji,  Y.  (n.d.). Kemiskinan  dan  Konsep
Teoritisnya .
Kurnianingsih, F., Mahadiansar, M., & Setiawan,  R.  (2020).  Implementation Processes of Social Protection Policy in Indonesia:  Study  of  Prakerja  Card Program. Journal  of  Governance  and Public Policy , 7 (3).
https://doi.org/10.18196/jgpp.731337 Makhetha.  (2015). A  policy-making  framework for  Social  Assistance  in  South  Africa: The  case  of  the  Department  of  Social Development  and  the  South  African Social  Security  Agency  MT  Makhetha 22688080 . May .
Manoj,  B.  Y.  B.  S.,  &  Baker,  A.  H.  (2007).
Communication challenges in emergency response . 50 (3), 51–53.
Mefalopulos, P. (2008). Development Communication Sourcebook Broadening The Boundaries Of Communication .
Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial  Di  Tengah  Pandemic  Covid  19.
ADALAH  Buletin  Hukum  &  Keadilan ,
4 (1), 159–166.
Mustafa, S. Z., Kar, A. K., & Janssen, M. F. W.
H. A. (2020). Understanding the impact of  digital  service  failure  on  users:
Integrating  Tan’s  failure  and  DeLone and McLean’s success model.
International  Journal  of  Information Management , 53 (April  2019),  102119. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020 .102119 Nepal,  R.  B.  (2001). Politics  and  the Effectiveness  of  Public  Policies  and Programs . November , 1–8.
Noerkaisar,  N.  (2021).  Efektivitas  Penyaluran
Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. Jurnal Manajemen Perbendaharaan , 2 (1), 83–104. https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363
Nundy, S., Ghosh, A., Mesloub, A., Albaqawy, G. A., & Alnaim, M. M. (2021). Impact of  COVID-19  pandemic  on  socio- economic, energy-environment and transport sector globally and
sustainable  development  goal  (SDG).
Journal of Cleaner Production , 312 (September 2020), 127705. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.1 27705 Paremoer, L., Nandi, S., Serag, H., & Baum, F.
(2021).  Covid-19  pandemic  and  the social  determinants  of  health.  In The BMJ (Vol.  372).  BMJ  Publishing Group. https://doi.org/10.1136/bmj.n129 PKH.  (2021). Pedoman  Pelaksanaan  Program Keluarga Harapan .
Policy  Brief.  (2011).  Policy  Brief  Policy  Brief.
Chronic  Poverty  Research  Centre, London,  UK.  CPRC  Policy  Brief  22,  8
Pp. , 1 (September), 14. https://www.gov.uk/research-for-
development-outputs/social-assistance- and-the-dependency-syndrome-cprc- policy-brief-no-22#citation Poskart,  R.  (2015). A  definition  of  the  concept of economic effectiveness . March .
Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A.,
& Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial  Untuk  Penanganan  Covid-19  Di Indonesia. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN) , 2 (1), 90–102. https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995
Ramdhani,  A.,  &  Ramdhani,  M.  A.  (2016).
Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan Publik . 1–12.
Rogers,  E.  M.,  &  Everett,  M.  (1983).
DIFFUSION OF Third Edition . teddykw2.files.wordpress.com/.../everet t-m-rogers-diffusion-of-innovati.
Safitri, W. (2019). Efektivitas Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Desa
Hauwai  Kecamatan  Halong  Kabupaten Balangan. As Siyasah , 4 (1), 1–7.
Saragi,  S.,  Batoebara,  M.  U.,  &  Arma,  N.  A.
(2021).  Analisis  Pelaksanaan  Program Keluarga  Harapan  (Pkh)  Di  Desa  Kota
Rantang  Kecamatan  Hamparan  Perak. Publik:  Jurnal  Manajemen  Sumber Daya  Manusia,  Administrasi  Dan Pelayanan Publik , 8 (1), 1–10. https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.15 0 Stephen W, L., & Foss, K. A. (2011). Theories of  Human  Communication  10ed . July , 1–23.
Teja,  M.  (2020).  Permasalahan  Keakuratan Data  Penerima  Bantuan  Sosial  Covid- 19 (Issues of Accuracy of Recipients of
COVID-19  Social  Assistance). Info Singkat:  Kajian  Singkat  Terhadap  Isu Aktual Dan Strategis , Vol. XII, 13–18. UU_Nomor_11. (2009). Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2009  Tentang  Kesejahteraan  Sosial . 2 ,
3500.
UU_Nomor_40. (2004). Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun
2004  Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial
Nasional . van  de  Fliert  E.  (2014). Global  Handbooks  in
Media  and  Communication  Research The
Handbook of Development Communication  and  Social  Change . Wilkins  KW,  Tufte  T,  Obregon  R, editor.  West  Sussex  (UK):  Wiley Blackwell.
Veranus  Sidharta,Wenny  Maya  Arlena,  Eko Wahyono,  Doddy  Wihard.  (2021). Komunikasi  Penyadaran  Kritis  Warga Perkotaan  Dalam  Pengelolaan  Sampah Rumah  Tangga.  Ekspresi  Dan  Persepsi
: Jurnal Ilmu Komunikasi. Doi.Org/10.33822/Jep.V4i2.2679 Waisbord,  S.  (2020).  Family  Tree  of  Theories, Methodologies, and Strategies in
Development Communication. In: Servaes, J. (eds) Handbook of
Communication  for  Development  and Social  Change.  Springer,  Singapore.
https://doi.org/10.1007/978-981-15- 2014-3_56
Wardaya,  S.,  Suprapti,  A.,  Ilmu,  F.,  Politik,  I.,
&  Bengkulu,  U.  (2018). Kemiskinan dalam  Perspektif  Sosiologi . 2 (1),  71– 82. https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.1.3 121 Waterschoot, C. (2020). The Future of Theory : should  social  protection  board  the  big data train ? 1–8.