## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93 TAHUN 2015 PADA KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG
Ahmad Dzauqy Abdur Rabb ahmadzauqy@gmail.com Mustakim Muchlis Dosen Akuntansi UIN Alauddin Makassar ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  pelaksanaan kebijakan  dan  melihat  faktor-faktor  yang  menghambat  pelaksanaan Dana  Desa.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan deskriptif-kualitatif.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan internet searching. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  dana  desa  di Kecamatan  Ganra  Kabupaten  Soppeng  secara  keseluruhan  telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015  tentang  tata  cara  pengalokasian,  penyaluran  penggunaan, pemantauanm,  dan  evaluasi.  Namun,  pada  tahap  penyaluran  terjadi keterlambatan  dari  tanggal  yang  telah  ditentukan.  Faktor Penghambat  dalam  pelaksanaan  Dana  Desa  yaitu  keterlambatan membuat  Petunjuk  Teknis  (Juknis)  dan  juga  Kualitas  Sumber  Daya Manusia.
Kata Kunci: Dana Desa, APBN, dan APBD.

## ABSTRACT
This study aims to describe the implementation of policies and the factors that prevent the implementation of the Village Fund. This study  use  descriptive  qualitative  approach.  Data  collected  through interviews,  literature,  documentation,  and  Internet  searching.  The results  of  this  study  indicate  that  the  implementation  of  the  villages fund in Ganra, Soppeng overall has aligned with Ministry of  Finance Regulation  No.  93  Year  2015  regarding  the  procedure  for  the allocation,  distribution  use,  monitoring,  and  evaluation.  However,  at the  stage  of  distribution,  there  is  a  delay  of  a  predetermined  date. Factors that prevent the implementation of Village Fund are the delay of  making  Technical  Instructions  (Technical  Guidelines)  and  the Quality of Human Resources. Keywords: Village Fund, APBN, APBD
A. Latar Belakang
Negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara  kesatuan  yang memberlakukan  asas  desentralisasi  dalam  menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluasan kepada desa untuk melaksanakan otonomi desa. Dengan adanya otonomi desa di  Indonesia  akan  membuat  pemerataan  daerah,  sehingga perokonomian,  infrastruktur,  dan  juga  pendidikan  yang  seimbang  di seluruh  daerah  akan  membuat  kesenjangan  sosial  di  setiap  desa berkurang.    Dengan  diundangkannya  Undang-Undang  No.  6  Tahun 2014  Tentang  Desa,  sebagai  sebuah  kawasan  yang  otonom  maka diberikan  hak-hak  istimewa,  diantaranya  adalah  terkait  pengelolaan keuangan  dan  Dana  Desa,  pemilihan  kepala  desa   serta  proses pembangunan desa. Menurut Utomo (2015) penerapan otonomi daerah dan  desa  memerlukan  dukungan  dan  pengembangan  suatu  sistem pengelolaan  pembangunan  yang  lebih  mendorong  keterlibatan masyarakat  secara  lebih  luas.  Dalam  pemerintahaan  perlu ditumbuhkan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan juga demokratis ( good governance).
Pemberlakuan  Undang-Undang  Desa  menetapkan  entitas  desa sebagai  entitas  pelaporan.  Sebuah  entitas  desa  dalam  hal  ini seharusnya  memiliki  kewenangan  lebih  besar  dalam  hal  belanja termasuk kewenangan dalam membentuk badan usaha desa (Junaidi, 2015).  Pengembangan  di  daerah  pedesaan  saat  ini  menjadi  prioritas pemerintah  sebagai  upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Pengembangan  di  daerah  pedesaan memiliki  perbedaan antara  satu  daerah  dengan  daerah lainnya.  Bagi daerah  yang  memiliki  sumberdaya  yang  melimpah,  maka pengembangan  desa  cenderung  baik  dibandingkan  daerah  yang sumberdayanya  terbatas.  Selain    itu,  regulasi  yang  dibuat  setiap daerah  yang  berbeda  menjadi  hal  mendasar  proses  pengembangan desanya.  Akan  tetapi  menurut  Bempah  (2013)  kemajuan perekonomian  pedesaan  yang  satu  dengan  perekonomian  pedesaan yang  lain  sangat  berhubungan,  sehingga  diperlukan  upaya  nyata dalam rangka memajukan perekonomian pedesaan. Upaya nyata perlu dengan  cepat  dan  tepat    dilakukan  sehingga  menciptakan  akselerasi kemajuan  perekonomian  di  daerah  tersebut.  Dalam  PMK  No.  93 Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pengalokasian,  Penyaluran, Penggunaan,  Pemantauan,  dan  Evaluasi  Dana  Desa,  menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  desa

## Akuntansi Peradaban : Vol. II No. 1 Juli 2016
merupakan  suatu  kesatuan  masyarakat  atau  entitas  dari  segala proses  pembangunan  yang  memiliki  batas  wilayah  dalam  mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.
Seiring  berjalannya  waktu  semakin  banyak  kebijakan  yang dibuat pemerintah, dengan harapan menimbulkan kesejahteraan yang merata.  Salah  satu  kebijakan  terbaru  yang  dibuat  pemerintah  yaitu dengan  sistem  pengelolaan  keuangan  desa  berupa  Dana  Desa,  yang dimana  Kebijakan  ini  dilatari  dengan  berlakunya  UU  No.  6  Tahun 2014  tentang  desa  yang  berimplikasi  pada  disetujuinya  anggaran sejumlah  Rp20,7  triliun  dalam  anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  Perubahan  (APBNP)  2015  yang  akan  disalurkan  ke  74.093 desa di seluruh Indonesia.
Pemberian  bantuan  langsung  berupa  Dana  Desa  menjadi  wujud nyata  kebijakan  pemerintah  dalam  upaya  mengembangkan  desa dengan  mendukung  perbaikan  infrastruktur  fisik  maupun  non  fisik desa  (Oleh,  2014).  Akan  tetapi,  Dana  Desa  masih  menimbulkan beberapa permasalahan. Salah satu kajian yang dilakukan KPK telah menemukan 14 temuan yang bermasalah dari kebijakan tersebut dari empat  aspek,  yaitu  aspek  regulasi  dan  kelembagaan,  aspek  tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia.
Permasalahan yang timbul bila membicarakan tentang uang dan juga  keuangan,  terlebih  yang  berkaitan  dengan  keuangan pemerintahan. Keuangan desa pun tak luput dari masalah. Beberapa masalah tentang keuangan desa diantaranya:
1. Besaran  anggaran  desa  sangat  terbatas,  Pendapatan  Asli  Desa (PADesa)  sangat  minim,  antara  lain  karena  desa  tidak mempunyai  kewenangan  dan  kepastian  untuk  menggali  potensi sumber-sumber  keuangan  desa.  Karena  terbatas,  anggaran  desa tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  kesejahteraan  masyarakat desa.
2. Keuangan  desa  bukan  berada  pada  skema  kemandirian,  karena keuangan  desa  lebih  ditopang  oleh  swadaya  atau  gotong  royong yang diuangkan oleh pemerintah desa. Sebagian besar anggaran pembangunan  desa,  terutama  pembangunan  fisik,  ditopang  oleh gotong royong atau swadaya masyarakat. Padahal kekuatan dana dari  masyarakat  sangat  terbatas,  mengingat  sebagian  besar warga  masyarakat  mengalami  kesulitan  untuk  membiayai kebutuhan  dasar  (papan,  sandang,  pangan,  pendidikan, kesehatan) bagi keluarganya masing-masing.
3. Skema  pemberian  dan  pemerintahan  kepada  desa  tidak memperlihatkan  sebuah  keberpihakan  dan  tidak  mendorong pemberdayaan. (Eko, 2007)
Pengelolaan  Dana  Desa  masih  memiliki  banyak  kendala  dalam pelaksananya, salah satunya dari faktor Sumber Daya Manusia (SDM)
itu  sendiri.  Permasalahan  tersebut  harus  menjadi  tanggung  jawab pemerintah  mulai  dari  pemerintah  pusat  hingga  pemerintah  desa, khususnya  yang  berkaitan  dengan  pelaporan  keuangan  itu  sendiri, karena  dalam  hal  tersebut  masih  kurangnya  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  yang  kompeten  dalam  bidangnya.  Penyerapan  SDM  yang berkualitas  dalam  lingkup  pemerintah  Desa,  akan  berdampak    besar dalam  perkembangan  pengelolaan  keuangan  Pemerintah  Desa, sehingga  Pemerintah  dalam  memberikan  Dana  Desa  tidak  perlu terlalu khawatir. Akan tetapi, pemerintah masih perlu meningkatkan pengawasan yang ekstra dalam upaya mengurangi terjadinya fraud. Pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Soppeng  dibawah  rata-rata. DPRD  Soppeng  menjelaskan  mengenai  data  statistik  yang  diterima bahwa,  kemiskinan  dan  pengangguran  serta  kenaikan  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  tahun  2011  menempatkan  Kabupaten Soppeng  dibawah  rata-rata.  Hal  ini  berlanjut  hingga  akhir  jabatan Bupati  Soppeng   Andi  Soetomo  priode  2010-2015  yang  ditemukan beberapa  permasalahan  pada  Pemerintah  Kabupaten  Soppeng  (Azis, 2015).  Dengan  adanya  Dana  Desa  yang  diberikan  diharapkan pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Soppeng  dapat  terbantu  melalui pertumbuhan  dari  Desa,  sehingga  secara  tidak  langsung  dapat membangun perekonomian Kabupaten Soppeng
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah,  maka  dapat dirumuskan  masalah  sebagai  berikut:  1)  Apakah  implementasi  Dana Desa  telah  sesuai  PMK  No.  93/PMK.  07/2015  di  Kecamatan  Ganra, Kabupaten  Soppeng?,  2)  faktor-faktor  apa  saja  yang  menghambat lemahnya  pelaksanaan  Dana  Desa  di  Kecamatan  Ganra,  Kabupaten Soppeng?
Berdasarkan  ulasan  rumusan  masalah  diatas,  maka  saya uraikan  tujuan  penelitian  sebagai  berikut:  1)  Untuk  mengetahui implementasi  Dana  Desa  apakah  telah  sesuai  PMK  No.  93/PMK. 07/2015  di  Kecamatan  Ganra,  Kabupaten  Soppeng,  2)  Untuk mengetahui  faktor  penghambat lemahnya pelaksanaan  Dana  Desa  di kecamatan ganra, kabupaten soppeng.

## B. TINJAUAN TEORETIS
1. Stewardship Theory
Grand  theory  yang mendasari  penelitian  ini adalah  stewardship theory  (Donadson  dan  James,  1991),  yang  menggamba  rkan  situasi dimana para manajemen organisasi tidaklah termotivasi oleh tujuan- tujuan  individu  tetapi  lebih  ditunjukan  pada  sasaran  hasil  utama mereka  untuk  kepentingan  organisasi.  Dalam stewardship  theory manajer  atau  pejabat  desa  akan  berperilaku  sesuai  kepentingan bersama  (Raharjo,  2007).  Ketika  kepentingan steward  dan  principals tidak  sama,  maka steward  akan  berusaha  bekerja  sama  daripada
menentangnya,  karena  s teward  merasa  kepentingan  bersama  dan berperilaku sesuai dengan perilaku principals  merupakan pertimbangan yang rasional karena steward akan melihat pada usaha dalam mencapai tujuan organisasi.
2. Compliace Theory
Teori  kepatuhan  memberikan  penjelasan  mengenai  pengaruh perilaku  kepatuhan  di  dalam  proses  sosialisasi.  Individu  cenderung mematuhi  hukum  yang  mereka  anggap  sesuai  dengan  norma-norma internal  mereka  dengan  dukungan  yang  kuat  terhadap  nilai  dan sasaran  yang  ingin  dicapai.  Menurut  Rosalina  (2010)  berdasarkan perspektif  normatif  maka  seharusnya  teori  kepatuhan  ini  dapat diterapkan di bidang akuntansi.
Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum,  karena  hukum  tersebut  dianggap  sebagai  keharusan, sedangkan  komitmen  normatif  melalui  legitimasi  berarti  mematuhi peraturan  kerana  otoritas  penyusun  hukum  tersebut  memiliki  hak untuk  melihat  perilaku  (Septiani,  2005).  Dengan  konsep  tesebut pemerintah  desa  dalam  mengelolah  Dana  Desa  seharusnya  pada tataran  peraturan  yang  telah  dibuat  pemerintah.  Teori  kepatuhan diterapkan  pada  pemerintahan  desa  yang  di  mana  pemerintah  desa dalam  mejalankan  Undang-Undang  mengenai  desa  sampai  dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya  atau  patuhnya  pemerintah  desa  pada  peraturan  yang  ada maka  tidak  menuntut  kemungkinan  pemerintah  desa  akan mewujudkan Good Governance. Dengan diberikannya tugas, tanggung jawab,  wewenang  serta  mencakup  status  dan  peran  yang  dimiliki, maka aparatur desa tersebut harus patuh dan menjalankan tugasnya dengan amanah dan memiliki rasa tanggung jawab.
3. Konsep Kebijakan
Kebijakan  publik  merupakan  salah  satu  instrumen  yang  dibuat pemerintah yang  sifatnya mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis.  Anderson  (1975)  dalam  Samsudi  (2012)  mendefinisikan kebijakan  publik  adalah  sebagai  kebijakan-kebijakan  yang  dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.
Anderson  dalam  Fidianingrum et  al  (2014)  dampak  kebijakan mempunyai  beberapa  dimensi,  dimensi  itu  harus  dipertimbangkan dengan  seksama  dalam  melakukan  penilaian  atas  kebijakan  publik. Dimensi-dimensi tersebut antara lain adalah:
1. Dampak kebijaksanaan yang diharapkan (intended consequencex)  atau  tidak  diharapkan  (untended  consequencex) baik pada problemnya maupun pada masyarakat.
2. Limbah  kebijaksanaan  terhadap  situasi  atau  orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran atau tujuan utama dari
kebijaksanaan tersebut, ini biasanya disebut “externalities” atau “spillover effects”.
3. Limbah kebijaksanaan ini bisa positif atau negative.
4. Dampak  kebijaksanaan  dapat  terjadi  atau  berpengaruh  pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang.
5. Dampak  kebijaksanaan  terhadap  “biaya” langsung  ( direct costs). Menghitung  biaya  pemerintah (economic  costs)  relative  lebih mudah  dibandingkan  menghitung  biaya-biaya  lain  yang  bersifat kualitatif (social costs).
Dampak kebijaksanaan terhadap “biaya” tidak langsung (indirect costs)  sebagaimana  yang  dialami  oleh  anggota-anggota  masyarakat. Seringkali biaya seperti ini jarang dinilai, hal ini sebagian disebabkan karena sulitnya hal tersebut dikuantifikasikan (diukur).
4. Otonomi Desa
Secara  etimologis,  otonomi  atau  autonomi  berasal  dari  bahasa yunani  yaitu  “auto”  yang  berarti  sendiri  dan  “nomo”    yang  berarti hukum  atau  peraturan.  Otonomi  juga  dapat  berarti  sebagai pengundangan    sendiri.  Mengatur  atau  memerintahkan  sendiri  atau pemerintahan  sendiri.  Sedangkan  daerah  adalah  suatu  wilayah  atau lingkungan pemerintahan.
Pemberian  otonomi  desa  seluas-luasnya  berarti  pemberian wewenang  dan  keleluasaan  (diskreksi)  kepada  desa  untuk  mengelola dan  memanfaatkan  sumber  daya  daerah  secara  optimal    (Thomas, 2013).  Dimana  dalam  otonomi  desa  agar  tidak  terjadi  penyimpangan maka  pemerintah  pusat  membuat  regulasi  yang  ketat  dalam pengawasannya.  Pengawasan  berguna  agar  pemerintah  dalam melakukan  kebijakan  di  daerahnya  akan  sesuai  dengan  apa  yang diprogramkan  pemerintah  dan  akan  mengurangi fraud.  Menurut Nurliana  (2013)  konsekuensi  dari  pemberian  kewenangan  otonomi terhadap  desa  maka  perlu  diatur  pula  secara  tegas  sumber-sumber pembiayaan  yang  harus  diperoleh  Desa  khususnya  yang  berasal  dari pemerintahan ditingkat atasnya.
5. Dana Desa
Desa  atau  udik  menurut  definisi universal  adalah  sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan ( rural). Bentuk sebuah desa biasanya  mempunyai  nama,  letak,  dan  batas-batas  wilayah  yang bertujuan  untuk  membedakan  antara  desa  yang  satu  dengan  desa yang  lain.  Perbedaan  ini  dilakukan  untuk  memudahkan  pengaturan sistem pemerintahannya.
Desa  merupakan  awal  tujuan  pemerintah  dalam  memulai perbaikan ekonomi Indonesia, sehingga pemerintah membuat regulasi tentang Pengalokasian Dana Desa. Dana Desa (DD) merupakan salah satu  penerimaan  desa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah kabupaten/kota  dalam  upaya  pemerataan  daerah  dari  level  bawah,

## Akuntansi Peradaban : Vol. II No. 1 Juli 2016
sehingga dengan adanya Dana Desa akan membuat pertumbuhan dari bidang  apapun  menjadi  rata.  Desa  diberikan  kewenangan  penuh dalam  pengelolaan  Dana  Desa,  sehingga  pelaksanaan  kegiatannya harus  dapat  dipertanggung-jawabkan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip akuntabilitas.  Akuntabilitas  ini  semakin  diperlukan  seiring  dengan minimnya  akuntabilitas  yang  ada  di  pemerintahan  daerah  maupun pemerintahan desa.
Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukan  bagi  Desa  dan Desa  Adat  yang  kemudian  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  kabupaten/kota  dan  akan  digunakan  untuk membiayai  dalam  penyelenggaran  program  pemerintah  desa. Pandangan Rosalinda et al (2014) mengenai Dana Desa, yaitu dengan Dana  Desa  yang  dititik  beratkan  pada  pembangunan  masyarakat pedesaan,  diharapkan  mampu  mendorong  penanganan  beberapa permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  desa  secara  mandiri tanpa  harus  lama  menunggu  datangnya  program-program  dari pemerintah kabupaten.

## C. METODOLOG PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif,  dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Jenis  data yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakaan  dalam penelitian  ini  adalah  Wawancara  Mendalam,  Studi  Pustaka,  Studi Dokumentasi, dan Internet searching.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  melakukan  survei,  observasi, hingga  kajian  kepustakaan  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian Adapun  alat-alat  penelitian  yang  digunakan  peneliti  dalam melakukan  penelitian,  yaitu  Perekam  suara,  Buku  catatan, Handphone,  Kamera,  Alat  tulis,  Daftar  Pertanyaan  wawancara,  dan Buku,  jurnal,  dan  referensi  lainnya.  Salim    (2006)    dalam  Saputro, (2014)    proses    analisis    data    dilakukan  sejak    pengumpulan    data sampai    selesainya    proses    pengumpulan    data    tersebut.    Adapun proses-proses  tersebut  dapat  dijelaskan  ke  dalam  tiga  tahap,  yaitu Reduksi data, Penyajian data , dan Penarikan kesimpulan.
Untuk menetapkan keabsahan ( trustworthiness) data diperlukan teknik  pemerikasaan.  Pelaksanaan  teknik  pemeriksaan  didasarkan atas  sejumlah  kriteria  tertentu  (Moleong,  2011).  Namun  dalam penelitian  ini  hanya  digunakan  dalam  satu  uji  yang  paling  sesuai, yaitu uji  credibility  (validitas  internal).  Uji  validitas  internal  adalah data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan  antara  lain  dengan  cara  perpanjangan  pengamatan,
peningkatan  ketekunan  dalam  penelitian,  yaitu  triangulasi (triangulasi sumber data dan teori).
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Implementasi Kebijakan Dana Desa
Pelaksanaan program Dana Desa (DD) di Kecamatan Ganra telah berjalan  dengan  baik  meskipun  masih  ada  kendala  yang  ditemui dalam  pelaksanaannya.  Sebagaimana  dengan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa bertujuan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan pemberdayaan  masyarakat.  Sesuai  dengan  tataran  yang  semestinya, bahwa  aparat  Pemerintah  Desa  ( agent)  sebagai  steward  harus bertindak  untuk  kepentingan principal  dalam  hal  ini  yaitu Masyarakat,  Pemerintah  Daerah,  Pemerintah  Pusat,  dan  pihak  yang berkepentingan.
Demi  optimalnya  kegiatan  Dana  Desa,  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Soppeng  telah  mengeluarkan  Peraturan  Bupati  Soppeng Nomor  12  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pembagian,  Penetapan Besaran,  dan  Pengelolaan  Dana  Desa  untuk  ditindaklanjuti  dan dijadikan  pedoman  aparat  terkait  yang  terlibat  langsung  dalam mengelola  Dana  Desa  di  Kabupaten  Soppeng  terlebih  di  Kecamatan Ganra.  Maksud  pemberian  Dana  Desa  adalah  memberikan  daya dukung  bagi  Pemerintah  Desa  untuk  melaksanakan  kegiatan penyelenggarakan  pemerintahan  desa,  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Dana  Desa  dikelola secara  tertib,  taat  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatutan  serta  mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
Dalam  pelaksanaan  Dana  Desa  berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  93  Tahun  2015  Tentang  Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, maka dalam hal ini diuraikan sebagai berikut:
a. Pengalokasian Dana Desa Di Kecematan Ganra
Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaa pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Adapun alur pengalokasian  Dana  Desa  dari  pemerintah  pusat  sampai  dengan rekening desa, sebagai berikut:
1) APBN,  yaitu  Dana  Desa  dialokasikan  ke  kabupaten  berdasarkan jumlah  desa,  dengan  memperhatikan  jumlah  penduduk,  luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis (IKG);
2) APBD  Kab/Kota,  yaitu  Dana  Desa  per  kab/kota  dibagi  per  desa dengan  memperhatikan  jumlah  penduduk,  luas  wilayah,  angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis (IKG);
3) APB  Desa,  yaitu  Dana  Desa  digunakan  prioritas  untuk pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  sesuai  RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa.
Dana  Desa  untuk  desa  yang  dihitung  yang  memperhatikan jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah,  serta  kesulitas geografis desa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 untuk tingkat kabupaten/kota  dan  Pasal  9  ay  at  1  untuk  tingkat  desa  dihitung dengan bobot sebagai berikut:
1) 25% untuk jumlah penduduk
2) 35% untuk angka kemiskinan desa
3) 10% untuk luas wilayah desa
4) 30% untuk tingkat kesulitan geografis desa setiap desa.
Dana  Desa  dibagikan  berdasarkan  jumlah  pembagian  alokasi dasar  (90%)  dan  formula  (10%)  dari  anggaran  Dana  Desa.  Dapat dilihat pada Tabel 1.1 besaran Dana Desa yang dibagikan ke 4 (empat) Desa yang ada di Kecamatan Ganra.
Besaran Dana Desa di Kecamatan Ganra
No Desa Dana Desa Tahap I Tahap II Tahap III 1 Belo 295.590.910 118.236.364 118.236.364 59.118.182 2 Ganra 294.686.642 117.874.657 117.874.657 58.937.328 3 Lompulle 291.802.523 116.721.009 116.721.009 58.360.505 4 Enrekeng 288.010.665 115.204.266 115.204.266 57.602.133 Jumlah 1.170.090.740 468.036.696 468.036.296 234.018.148
Sumber: Keputusan Bupati Soppeng No. 474/V/2015
Berdasarkan  Tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  Dana  Desa  yang diterima oleh Kecamatan Ganra sebesar Rp 1.170.090.740 atau 7,98% yang di mana Desa Belo yang paling besar menerima Dana Desa yaitu Rp  295.590.910  atau  25,26%  dan  yang  paling  kecil  menerima  Dana Desa adalah Desa Enrekeng yaitu Rp 288.010.665 atau 24,61%.
b. Penyaluran Dana Desa Di Kecematan Ganra
Penyaluran  Dana  Desa  merupakan  mekanisme  Dana  Desa  yang berasal  dari  APBN  sampai  masuk  ke  dalam  Rekening  Kas  Desa. Berdasarkan  PMK  No.  93  Tahun  2015  Pasal  15  ayat  2,  yaitu Penyaluran  Dana  Desa  dilakukan  secara  bertahap  pada  tahun anggaran  berjalan  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan pemerintah,  dimana  penyaluran  Dana  Desa  dibagi  beberapa  tahap pencairan, yaitu:
1) Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
2) Tahap  II  pada  bulan  Agustus  sebesar  40%  (empat  puluh  per seratus); dan
3) Tahap  III  pada  bulan  November  sebesar  20%  (dua  puluh  per seratus).
Dana  Desa  disalurkan  oleh  Pemerintah  kepada  kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara pemindahbukuan  dari  RKUN  ke  RKUD. Penyaluran  Dana  Desa dimaksud  dilakukan  paling  lambat  pada  minggu  kedua.  Dana  Desa sebagaimana  yang  dimaksud  diatas,  disalurkan  oleh  kabupaten/kota kepada  Desa. Penyaluran  Dana  Desa  tersebut dilakukan  dengan  cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa. Penyaluran Dana Desa  dimaksud  dilakukan  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja  setelah diterima di kas Daerah. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat-syarat:
a. Peraturan  bupati/walikota  mengenai  tata  cara  pembagian  dan penetapan besaran Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri Keuangan; dan
b. APBD kabupaten/kota telah ditetapkan. Untuk penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan  setelah  APB  Desa  ditetapkan,  adapun  syarat-syarat  yang harus  dilengkapi  setiap  Desa  dalam  mencairkan  Dana  Desa berdasarkan PMK No. 93 Tahun 2015 dan Juknis yaitu:
1) Tahap  I,  telah  diverifikasi  dan  direkomendasikan  layak  untuk mengajukan  permohonan  penyaluran  oleh  Tim  Pendamping Kecamatan  disertai  persyaratan  dokumen  yang  harus  dicukupi antara lain:
a) Surat Permohonan pencairan Dana Desa Tahap I;
b) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Berjalan;
c) Keputusan  Kepala  Desa  tentang  pengangkatan  Bendahara  Desa Tahun Anggaran 2015 dan Penunjukan Bank;
d) Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2015;
e) Rekomendasi Camat tentang Kelayakan Permohonan Pencaharian Dana Desa;
f) Dokumentasi Rencana Pemanfaatan Dana Desa (DRAPD-DD);
g) Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  yang  anggarannya bersumber dari Dana Desa;
h) Survei harga barang dan jasa;
i) Surat Pernyataan Kepala Desa bermaterai (Fakta Integritas);
j) Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Desa;
k) Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa, Rencana Penggunaan Dana Desa dan alur  kas rencana penyerapan Dana Desa;
l) Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  khusus  untuk  kegiatan  fisik berikut  gambar  penampangnya  dan  Analisa  biaya  yang  berlaku dan photo 0% (nol persen).
2) Tahap  II  dan  III, telah  diverifikasi  dan  direkomendasikan  layak untuk  mengajukan  permohonan  penyaluran  oleh  Tim Pendamping  Kecamatan  disertai  persyaratan  dokumen  yang harus dicukupi antara lain:
a) Surat permohonan pencairan Dana Desa dari tahap II atau III;
b) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan Dana Desa tahap sebelum sebelum-sebelumnya  telah  mencapai  80%  (delapan  puluh  per seratus)  dari  dana  yang  telah  direalisasikan  (Dana  Desa  tahap sebelum-sebelumnya);
c) Photo perkembangan terakhir untuk kegiatan fisik;
d) Rekomendasi  Camat  tentang  Kelayakan  Permohonan  Pencairan Dana Desa;
e) Berita  acara  penelitian  dan  hasil  verifikasi  pelaksanaan  kegiatan tahap sebelumnya oleh Tim Pendamping Kecamatan.
Mengenai  penyaluran  Dana  Desa  di  Kecamatan  Ganra  terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan pencairan, berikut ini disajikan dalam  tabel sebagai berikut:
Tanggal Penyaluran Dana Desa 2015 di Kecamatan Ganra No Desa Dana Desa Tahap I Tahap II Tahap III 1  Belo 295.590.910  04/09/2015  29/10/2015  28/12/2015 2  Ganra 294.686.642  24/08/2015  22/10/2015  28/12/2015 3  Lompulle 291.802.523  22/07/2015  23/09/2015  28/12/2015 4  Enrekeng 288.010.665  22/09/2015  29/10/2015  23/12/2015
Sumber: Penyaluran dan Konsolidasi DAD Kabupaten Soppeng 2015
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  semua  Desa  di  Kecamatan Ganra  telah  menerima  semua  haknya  dalam  pencairan  Dana  Desa, akan  tetapi  dapat  dilihat  juga  dalam  pencairan  Dana  Desa  tersebut masih  ada  hambatan  yang  dihadapi  karena  pencairan  Dana  Desa tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Salah satu hal yang bisa kita lihat bahwa adanya hambatan dalam penyaluran Dana Desa yaitu dari Peraturan dan Keputusan Bupati Soppeng mengenai Dana Desa yang disahkan pada tanggal 22 Mei 2015, padahal berdasarkan
PMK  No.  93  Tahun  2015  untuk  tahap  I  pencairan  Dana  Desa  harus sudah  masuk  ke  Rekening  Kas  Desa  pada  bulan  April.  Pada  tabel tersebut  dapat  juga  dilihat  bahwa  tak  satu  Desa  pun  di  Kecamatan Ganra yang tepat waktu menerima Dana Desa sesuai dengan tanggal yang  telah  ditetapkan,  hal  serupa  senada  dengan  yang  disampaikan Pendamping  Lokal  Desa  Lompulle  bahwa  dalam  penyaluran  Dana Desa  mengalami  keterlambatan  yaitu  untuk  tahap  pertama  saja diterima pada bulan Juni yang semesitinya Dana Desa diterima pada bulan April untuk tahap pertama.
c. Penggunaan Dana Desa Di Kecematan Ganra
Penggunaan  Dana  Desa  diperuntukan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat  dan  kemasyarakatan,  akan  tetapi  diprioritaskan  untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dikelola  berdasarkan  asas-asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa merupakan salah satu bentuk  laporan  pertanggungjawaban  yang  dibuat  aparat  Desa  dalam penggunaan Dana Desa. Pada Tabel 1.3 merupakan Laporan Realisasi Penggunaan  Dana  Desa  di  Kecamatan  Ganra  selama  periode Anggaran 2015.
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Kecamatan Ganra 2015 REK URAIAN SALDO TRANSAKSI SALDO AKHIR B.42 DANA DESA DESA BELO 295.590.910,00 TAHAP PERTAMA 118.236.364,00 TAHAP KEDUA 118.236.364,00 TAHAP KETIGA 59.118.182,00 B.42.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan B.42.1.1 Kegiatan B.42.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa B.42.2.1 Lanjutan Jalan Tani Cennoe 118.098.050,00 B.42.2.2 Lanjutan Pengerasan Jalan Tani 59.220.550,00 B.42.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat B.42.3.1 Bumdes 118.236.000,00 36.310,00 B.42.4 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

## B.42.4.1
Kegiatan B.43 DANA DESA DESA GANRA 294.686.642,00 TAHAP PERTAMA 117.874.657,00 TAHAP KEDUA 117.874.657,00 TAHAP KETIGA 58.937.328,00 B.43.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan B.43.1.1 Kegiatan B.43.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa B.43.2.1 Pembangunan Derainase 173.186.000,00 B.43.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat B.43.3.1 Bumdes 120.000.000,00 1.500.642,0 0 B.43.4 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan B.43.4.1 Pelaksanaan Musyawarah Desa B.44 BELANJA BANTUAN KE DESA LOMPULLE 291.802.523,00 TAHAP PERTAMA 116.721.009,00 TAHAP KEDUA 116.721.009,00 TAHAP KETIGA 58.360.505,00 B.44.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan B.44.1.1 Kegiatan B.44.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa B.44.2.1 Pembangunan Drainase Dusun Mattanru 172.206.500,00 B.44.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat B.44.3.1 Bumdes B.44.4 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan B.44.4.1 Kegiatan 119.521.000,00 75.023,00 B.45 BELANJA BANTUAN KE DESA ENREKENG 288.010.665,00
TAHAP PERTAMA 115.204.266,00 TAHAP KEDUA 115.204.266,00 TAHAP KETIGA 57.602.133,00 B.45.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan B.45.1.1 Kegiatan B.45.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa B.45.2.1 Pavin Blok 172.760.556,00 B.45.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat B.45.3.1 Bumdes 115.204.266,00 45.843,00 B.45.4 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan B.45.4.1 Kegiatan
Sumber: Penyaluran dan Konsolidasi DAD Kab. Soppeng2015
Berdasarkan  Laporan  Realisasi  Penggunaan  Dana  Desa  pada tabel  diatas,  kita  dapat  melihat  bahwa  penggunaan  Dana  Desa digunakan sesuai dengan kegiatan yang telah diprioritaskan. Prioritas penggunaan  Dana  Desa  adalah  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat. Dimana di negara-negara berkembang maka pembangunan  wilayah  perdesaan  menjadi  suatu  alternatif  untuk mengurangi  disparitas  antara  wilayah  dan  sekaligus  mendorng pertumbuhan  perekonomian  agregat  nasional  agar  menjadi  lebih efisien,  berkeadilan  dan  berkelanjutan  (Pravitasari  dan  Elly, 2011:239).  Sedangkan,  memberdayakan  masyarakat  adalah  upaya untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat  lapisan  masyarakat  kita dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Bastian, 2015: 108).
d. Pemantauan Dana Desa Di Kecematan Ganra
Pelaksanaan  Dana  Desa  di  berikan  Tim  Pendamping  agar pelaksanaan  Dana  Desa  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai dengan target yang direncanakan Pemerintah Pusat. Tim Pendamping untuk  setiap  Desa  diberikan  2  (dua),  yaitu  Tim  Pendamping  pada tingkat  Kabupaten  dan  Tim  Pendamping  Pada  Tingkat  Kecamatan. Tugas  dan  Fungsi  Pendamping  Desa  dalam  Mensukseskan Penggunaan Dana Desa harus dikawal dan didampingi dengan ketat, agar  tujuan  pencairannya,  yaitu  dalam  upaya  mempercepat pertumbuhan  dan  pembangunan  Desa  dalam  rangka  mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada dapat tercapai dengan sukses. Tugas  pokok  Pendamping  Desa  yang  utama  adalah  mengawal implementasi  UU  Desa  dengan  memperkuat  proses  pelaksanaan

## Akuntansi Peradaban : Vol. II No. 1 Juli 2016
pemberdayaan  masyarakat  desa.  Fungsi  Pendamping  Desa  ada  13, yaitu:
1. Fasilitasi  penetapan  dan  pengelolaan  kewenangan  lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul.
2. Fasilitasi  penyusunan  dan  penetapan  peraturan  desa  yang disusun secara partisipatif dan demokratis.
3. Fasilitasi  pengembangan  kapasitas  para  pemimpin  desa  untuk mewujudkan kepemimpinan desa yang visioner, demokratis dan berpihak kepada kepentingan masyarakat desa.
4. Fasilitasi demokratisasi desa.
5. Fasilitasi kaderisasi desa.
6. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa.
7. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan pusat kemasyarakatan  (community  center)  di  desa  dan/atau  antar desa.
8. Fasilitasi  ketahanan  masyarakat  desa  melalui  penguatan kewarganegaraan, serta pelatihan dan advokasi hukum.
9. Fasilitasi  desa  mandiri  yang  berdaya  sebagai  subyek pembangunan mulai dari  tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi  pembangunan  desa  yang  dilaksanakan  secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
10. Fasilitasi  kegiatan  membangun  desa  yang  dilaksanakan  oleh supradesa secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
11. Fasilitasi  pembentukan  dan  pemngembangan  Badan  Usaha Milik Desa (BUM Desa).
12. Fasilitasi  kerjasama  antar  desa  dan  kerjasama  desa  dengan pihak ketiga.
13. Fasilitasi  pembentukan  serta  pengembangan  jaringan  sosial dan kemitraan.
Pasal  25  Ayat  (2)  PMK  No.  93  Tahun  2015  yang  isinya pemantauan  Dana  Desa  dilakukan  terhadap  penetapan  peraturan bupati/walikota  mengenai  tata  cara  pembagian  dan  penetapan  Dana Desa  setiap  Desa,  penyaluran  Dana  Desa  daru  RKUD  ke  RKD,  dan Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  tersebut  dapat  dilihat bahwa  dalam  pelaksanaan  Dana  Desa  dimulai  dari  pengalokasian hingga  penggunaanya  selalu  dikawal  dan  dipantau  langsung  oleh pihak yang telah dipilih.
Berdasarkan hasil penerlitian, pemantauan Dana Desa yang ada di  Kecamatan  Ganra  selaras  dengan  PMK  No.  93  yang  isinya mengenai  pemantauan  dari  ditetapkannya  peraturan  bupati  hingga pelaporan dari penggunaan Dana Desa tersebut. Hal ini dimaksudkan bahwa  pemantauan  tentang  pelaksanaan Dana  Desa  telah  dilakukan
oleh pihak-pihak yang berhubungan Dana Desa tersebut dimulai dari Tim  Pendamping  yang  telah  ditunjuk,  pihak  inspektorat,  hingga Masyarakat  yang  ikut  serta  dalam  melihat  dan  memantau pelaksanaan  Dana  Desa.  Hal  ini  diharapkan  untuk  memberikan transparansi  kepada  pihak-pihak  yang  berkaitan,  sehingga  tidak adanya  kecurigaan  dalam  pelaksanaan  Dana  Desa  di  Kecamatan Ganra.
e. Evaluasi Dana Desa Di Kecematan Ganra
Evaluasi Dana Desa sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) PMK No.93 Tahun  2015  bahwa  evaluasi  atas  pengalokasian,  penyaluran,  dan penggunaan Dana Desa dilakukan terhadap:
1) Perhitungan  pembagian  rincian  Dana  Desa  setiap  Desa  oleh Kabupaten/kota; dan
2) Realisasi penggunaan Dana Desa Evaluasi  terhadap  perhitungan  pembagian  rincian  Dana  Desa setiap  Desa  oleh  kabupaten/kota  dilakukan  untuk  memastikan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan,  evaluasi  terhadap realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30  ayat  (2)  huruf  b  dilakukan  berdasarkan  laporan  realisasi penggunaan  Dana  Desa.  Adapaun  evaluasi  SilPA  Dana  Desa,  yaitu jika  ditemukan  SilPA  Dana  Desa  lebih  dari  30%  (tiga  puluh  per seratus) sebagai berikut:
1) Meminta  penjelasan  kepada  kepala  Desa  mengenai  SilPA  Dana Desa tersebut; dan/atau
2) Meminta  aparat  pengawas  fungsional  daerah  untuk  melakukan pemeriksaan.
SilPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dihitung berdasarkan Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan. SilPA Dana Desa wajib dianggarkan kebali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.
Hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  evaluasi  Dana  Desa  dapat dilihat  dari  LRA  yang  telah  diterbitkan  di  akhir  tahun.  LRA  sendiri berguna  sebagai  laporan  pertanggungjawaban  Desa  dalam pelaksanaan  Dana  Desa,  sehingga  dalam  mengevaluasi  Dana  Desa dapat  dilihat  dari  LRA  yang  diterbitkan.  Desa  yang  berada  di Kecamatan  Ganra,  Kabupaten  Soppeg  tidak  mengalami  kelebihan SilPA  yang  telah  ditentukan,  sehingga  tidak  adanya  pengurangan anggara dan juga teguran yang diberikan.
2. Faktor Penghambatan Pelaksanaan Dana Desa
Secara umum pelaksanaan Dana Desa telah berjalan dengan baik sebagaimana  aturan  yang  telah  ada.  Namun  demikian  pelaksanaan kebijakan  Dana  Desa  di  Kecamatan  Ganra  masih  terdapat  kendala. Hal  tersebut  dapat  diketahui  melalui  berbagai  pendapat  yang

## Akuntansi Peradaban : Vol. II No. 1 Juli 2016
dikemukakan  oleh  para  responden.  bahwa  pencairan  Dana  Desa mengalami  keterlambatan  dari  tanggal  yang  telah  ditetapkan, dikarenakan  keterlambatan  dalam  membuat  petunjuk  teknis  dan melengkapi persyaratan pencairan yaitu rumitnya birokrasi.
Pelaksanaan dari seluruh Dana Desa dimulai dari pengalokasian hingga  evalusi,  yang  paling  bermasalah  yaitu  pada  saat  penyaluran, yaitu  penyaluran  Dana  Desa  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya karena keterlambatan Desa dalam melakukan permohonan pencairan Dana  Desa  dan  juga  diakibatkan  terlambatnya  pembuatan  petunjuk teknis dari Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.
Permasalahan  lain  yang  muncul  dalam  pelasanaan  Dana  Desa yaitu  kurang  adanya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  siap  untuk mengelolah  Dana  Desa  tersebut.  SDM  merupakan  salah  satu  pokok penting dalam pelaksanaan Dana Desa.
Peraturan  yang  dibuat  dengan  tujuan  agar  Aparat  Desa  dalam melaksanakan  Dana  Desa  dapat  berjalan  dengan  target  yang diinginkan  oleh  Pemerintah.  Sebagai  SDM  yang  baik  harus  cepat menyesuaikan  dengan  keadaan  yang  ada.  Hal  ini  dikatakan  bahwa SDM  yang  ada  di  Kecamatan  Ganra  belum  merata,  akan  tetapi  kita ketahui  dari  pembahasan  sebelumnya  bahwa  masih  ada  keringanan yang diberikan Pemerintah dalam pelaksanaan Dana Desa yaitu Tim Pendamping  yang  dimana  salah  satu  fungsinya  untuk  memberikan arahan dalam pelaksanaan Dana Desa.
Kita  perlu  ketahui  bahwa  Desa  sebagai  ujung  tombak pemerintahan  dalam  hirarki  susunan  pemerintahan  di  negara Indonesia  juga  mengemban  amanat  otonomi  sebagai  konsekuensi pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  mulai  diberlakukan  semenjak tahun  1999.  Dalam  upaya  peningkatan  peran  pemerintahan  desa dalam  memberikan  pelayanan  dasar  kepada  masyarakat  dan pemberdayaan  masyarakat  maka  pemerintahan  desa  perlu  didukung dana  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya  baik  di  bidang pemerintahan maupun bidang pembangunan.
Dalam  rangka  meningkatkan  pembangunan  dan  kesejahteraan masyarakat,  desa  mempunyai  hak  untuk  memperoleh  bagian  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu Dana Desa. Pemberian  Dana  Desa  merupakan  wujud  dari  pemenuhan  hak  desa untuk  menyelengarakan  otonominya  agar  tumbuh  dan  berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragamam,  partisipasi,  otonomi  asli,  demokrasi  dan pemberdayaan masyarakat. Melalui Dana Desa ini, Pemerintah pusat berupaya  membangkitkan  lagi  nilai-nilai  kemandirian  masyarakat Desa  dengan  membangun  kepercayaan  penuh  kepada  masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dalam  penulisan  skripsi  ini dapat ditarik kesimpulam sebagi berikut:
1. Pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomo  93  Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan,  dan  evaluasi  Dana  Desa  di  Kecamatan  Ganra berjalan cukup lancar, akan tetapi ada beberapa hambatan yang terjadi  pada  penyaluran  Dana  Desa  yang  mengalami keterlambatan,  dimana  penyaluran  Dana  Desa  di  Kecamatan Ganra tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan pemerintah.
2. Beberapa  hambatan  dalam  pelaksanaan  Dana  Desa  yang ditemui  yakni  penyaluran  Dana  Desa  yang  agak  terlambat diterbikan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Soppeng  yang dimana  Juknis  merupakan  hal  pokok  yang  penting  dalam pelaksanaan  Dana  Desa,  yaitu  sebagai  patokan  atau  pedoman aparat  Dana  Desa  dalam  melaksanakan  Dana  Desa.  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  juga  merupakan  salah  satu  hambatan dalam  pelasanaan  Dana  Desa  di  Kecamatan  Ganra,  yaitu ditandai  dengan  masih  kurangnya  kemampuan  aparat.Desa dalam penggunaan teknologi dan juga masih belum sigap dalam pencairan Dana Desa.
2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  telah dikemukakan  di  atas,  maka  dapat  diberikan  saran-saran  yang nantinya  diharapkan  dapat  memperbaiki  ataupun  penyempurnaan pelakasanaan  Dana  Desa  terkhusus  pada  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  93  Tahun  2015  tentang  tata  cara  pengalokasian, penyaluran,  penggunaan,  pemantauan,  dan  evaluasi  di  Kecamatan Ganra,  Kabupaten  Soppeng  masa  datang.  Saran-saran  dimaksud adalah:
1. Perlu  adanya  sosialisasi  terhadap  kebijakan  Dana  Desa diberikan  kepada  masyarakat  luas  sehingga  dapat  lebih memahami  kebijakan  Dana  Desa,  masyarakat  juga  akan  lebih mudah  diajak  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  Dana  Desa, ikut  melestarikan  hasil  pelaksanaan  Dana  Desa  serta  ikut mengawasi  jalannya Dana  Desa  sesuai  dengan  ketentuan  yang ada.
2. Peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  para  pelaksana Dana Desa dengan cara memberikan peningkatan pengetahuan melalui  pendidikan  dan  latihan,  khususnya  yang  menyangkut pengelolaan  keuangan  desa.  Sedangkan  untuk  mempercepat pencairan  Dana  Desa  pemerintah  desa  diharapkan  mampu
menyusun  rancangan  penggunaan  Dana  Desa  sebagaimana tujuannya  sehingga  mempermudah  privikasi  dari  Tim Pendamping Kecamatan.
3. Pencairan  Dana  Desa  desa  dipercepat  dan  tepat  waktu,  agar pelaksanaan  Dana  Desa  cepat  terlaksana  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku,  sehingga  mempercepat  perputaran ekonomi yang ada di Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng.
DAFTAR PUSTAKA Afriyanto,  Dwi  Febri.,  dan  Taufik  Kurrohman.  2014. Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Kabupaten  Jember.  Jurnal Riset Akuntasi dan Keuangan, Vol. 2, No. 3: Hlm. 481-493.
Akang,  Akasius.  2015. Kesepian  Pemerintah  Desa  Landungsari Menghadapi  Implemntasi  Alokasi  Dana  Desa  Sesuai  Undang- Undang  Nomo  6  Tahun  2014.  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik, Vol. 4, No. 1: Hlm. 139-144.
Azis,  Abdul.  2015. Ketua  Pansus:  Pertumbuhan  Ekonomi  Soppeng  di Bawah  Rata-Rata.  http://makassar.tribunnews.com/  Di  akses pada tanggal 25 Maret 2016. Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng. 2016. https://soppengkab.bps.go.id/.  Diakses  pada  tanggal  20  Agustus 2016.
Bastian, Indra. 2015. Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta:
Erlangga. Bempah,  Ridwan.  2013. Analisis  Alokasi  Dana  Desa  dalam Meningkatkan Pendapatan Penduduk Miskin di Kecamatan Poso Pesisir  Kabupaten  Poso.  E-Jurnal  Katalogis,  Vol.  1  No.  2,  April 2013: Hlm. 55-66.
Chariri,  Anis.  2009. Landasan  Filsafat  dan  Metode  Penelitian Kualitatif.  Paper disajikan pada workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif  dan  kualitatif,  Laboratorium  Pengembangan Akuntansi (LPA): UNDIP Semarang.
Darmlasih, Ni Kadek., Ni Luh Gd Erni Sulindawati., dan Nyoman Ari Surya Darmawan. 2015. Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana,  Kecamatan  Sidemen,  Kabupaten  Karangasem).  Ejurnal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 1 No. 3. Donaldson,  Lex.,  dan  James  H.  Davis.  1991. Stewerdship  Theory  or Agency  Theory:  CEO  Governance  and  Shareholders  Returns.
Australian Journal of Management. Volume 16: Hlm 49-56.
Eko,  Sutoro.  2007. Pengantar.”Lebih  Dari  Sekedar  Sedekah:  Kontes, Makna,  dan  Relevansi  ADD.  FPPD:  Yogyakarta.  diakses  pada tanggal 27Agustus 2013 di www.forumdesa.org.
Farida., dan Bambang Suryono. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah  Desa  dalam  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa (APBDES). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 4 No. 5: Hlm. 1-19. Fidianingrum,  Yaniar.,  Hermawan.,  dan  Sukanto.  2014. Evaluasi Dampak  Kebijakan  Pengembangan  Terminal  Kertosono  (Studi Pada  Dinas  Perhubungan  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten  Nganjuk).  Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP),  Vol  1, No.2: Hlm. 317-324 Halim, Abdul., dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Humas  KPK.  2015. KPK  Temukan  14  Potensi  Persoalan  Pengelola Dana Desa. http://www.kpk.go.id. Di akses pada tanggal 24 Maret 2016.
Humas  KPK.  2015. KPK  Temukan  14  Potensi  Persoalan  Pengelola Dana Desa. http://www.kpk.go.id. Di akses pada tanggal 24 Maret 2016.
Junaidi. 2015. Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa Di Indonesia.
Jurnal NeO-Bis, Vol. 9, No. 1: Hlm: 39-59.
Kabupaten  Soppeng, Keputusan  Bupati  Soppeng  Tentang  Penetapan Besaran,  Prioritas  Penggunaan,  Mekanisme  Pencairan  dan Pengelolaan  Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2015,  Kepbup  No 474/V/2015.
Kabupaten Soppeng. Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran, dan Pengelolaan Dana Desa, Perbu Soppeng No. 12 Tahun 2015.
Kuncoro,  Mudrajad.  2012. Perencanaan  Daerah,  Bagaimana Membangun  Ekonomi  Lokal,  Kota,  dan  Kawasan.  Jakarta:
Salemba Empat.
Marwan, Awaluddin. 2016. Pemkab Soppeng Teken MoU Keterbukaan Pengelolaan  Dana  Desa.  http://makassar.tribunnews.com.  Di akses pada tanggal 20 Mei 2016. Moleong,  L.  J.  2011. Metodologi  Penelitian  Kualitatid  Edisi  Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nurliana.  2013. Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Dalam Pembangunan  Fisik  di  Desa  Sukomulyo  Kecamatan  Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Ejournal Administrasi Negara, Vol. 1 No 3: Hlm 1059-1070.
Oleh, Helen Florensi. 2014. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan  Grogol,  Kabupaten  Kediri.  ISSN,  Vol.  2,  No.  1, Januari 2014: hlm. 1-8.
Pasaribu,  Johnson.  2013. Kajian  Proses  Perencanaan  Pembangunan Melalui  Peranan  Partisipasi  Masyarakat  di  Kecamatan  Sumbul (Dairi). Jurnal Darma Agung.
Pravitasari,  Andrea  Emma.  2011. Menuju  Desa  2030.  Bogor:  Pohon Cahaya.
Putra,  Chandra  Kusuma.,  Ratih  N.P.,  dan  Suwondo.  (2013) Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 6: Hlm. 1203-1212.
Rahardjo,  Mudjia.  2010. Desain  Penelitian  Kualitatif  dan  Contoj Proses  penelitian  Kualitatif.  [online]  Di  akses  pada  tanggal  28 Maret 2016.
Raharjo,  Eko.  2007. Teori  Agensi  dan  Teori  Stewardship  dalam Perspektif Akuntansi. ISSN: 1907. Fokus Ekonomi, Vol. 2 No. 1: Halm 37-46.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Pengalokasian,  Penyaluran,  Penggunaan,  Pemantauan,  dan Eavluasi Dana Desa, PMK No.93 Tahun 2015
Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Tentang  Dana  Desa  yang Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  PP No. 60 Tahun 2014..
Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Tentang  Desa,  PP  No.  72 Tahun 2005.
Republik Indonesia, Undang Undang Tentang Pemerintah Daerah, UU
No. 32 Tahun 2004 Republik  Indonesia, Undang  Undang  Tentang  Pemerintah  Desa,  UU No. 6 Tahun 2014
Rosalina, Santi. 2010. Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi berdasarkan Locus Of Control dan Gender. Skripsi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. Rosalinda,  Okta.,  dan  Maryunani.  2014. Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pendesaan. Jurnal Imiah,  Jurusan  Ilmu  Ekonomi,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis, Universitas Brawijaya.
Samsudi.  2012. Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Kompetensi Guru dalam Rangka Penyelenggaran RSBI di SMAN Mojoagung sesuai  Permendiknas  16  tahun  2007.  Jejaring  Administrasi Publik. Th II. Nomor 8: Hlm. 143-149.
Septiani,  Aditya.  2005. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Ketepatwaktuan  Pelaporan  Keuangan  Pada  Pasar  Modal  yang Sedang Berkembang. Tesis: Perspektif Teori Kepatuhan. Hal 13- 14.
Shihab,  Quraish.  2000. Tafsir  Al-Misbah:  Pesan,  Kesan  dan Keserasian Al-Qur‟an Vol 1. Jakarta: Lentera Hati.
Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sutisna ,  Agus.  2014.  Pendekatan  Kualitatif  dan  Studi  Kasus  (Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta[t.th])
Thomas.  2013. Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Upaya Meningkatkan  Pembangunan  di  Desa  Sebawang  Kecamatan Sesayap  Kabupaten  Tana  Tidung.  Ejournal  Pemerintahan Intergratif, Vol. 1 No. 1: hlm. 51-54
Triandis,    Harry.  1971. Attitude  and  Attitude  Change.  Toronto:  John Willey & Sons.
Utomo,  Slamet  Joko.  2015. Implementasi  Kebijakan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (ABDesa)  untuk  Meningkatkan Pembangunan Desa. Media Trend, Vol. 10 No. 1 Maret 2015: hlm.
27-46.
Yarni,  Meri.  2014. Menuju  Desa  yang  Maju,  Kuatm  Mandiri,  dan Demokratis melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Inovatif, Vol. 7 No. 2, Mei 2014: hlm. 17-27.