Komunikasi  Publik Ormas Keagamaan Islam terkait Social Distancing pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi atas Sikap Resmi NU, Muhammadiyah, dan MUI)
AD Kusumaningtyas STAI DR KHEZ Muttaqien, Purwakarta nining_ade@yahoo.com
Abstraksi Kata Kunci: COVID-19, Social Distancing ,
sikap resmi organisasi, Fatwa, Tokoh Agama Pandemi  COVID-19  sangat  berpengaruh  terhadap  kehidupan  keseharian masyarakat. Sejak awal pemerintah menyatakan pandemi ini sebagai Kejadian Luar Biasa  (KLB)  bencana  non  alam  sejak  Maret  2020  yang  lalu,  berbagai  kebiasaan masyarakat berubah. Seruan stay at home dalam bentuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo maupun upaya social distancing (jaga jarak) yang diperkenalkan oleh WHO membawa dampak  pada  kehidupan  keseharian  masyarakat.  Tak  terkecuali  kehidupan  sosial keagamaan, termasuk tatacara pelaksanaan ibadah bagi muslim. Menyikapi hal ini, berbagai ormas keagamaan Islam dalam hal ini NU, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sikap resmi organisasi untuk menjawab pertanyaan umat  tentang  hal  ini.  Sejumlah  surat  edaran,    instruksi,  hasil  bahtsul  masa’il, maklumat, maupun fatwa terkait atas respon terhadap situasi pandemi COVID-19 diterbitkan.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  komunikasi  publik  yang dilakukan  oleh  ormas-ormas  tersebut,  di  samping  seruan  dan  himbauan  yang disampaikan  oleh  para  tokoh  agama.  Studi  ini  hendak  menelah  sikap  resmi keagamaan yang dilakukan oleh ketiga organisasi keagaman Islam tersebut maupun komunikasi publik yang dilakukan oleh para tokoh agama dari ketiga lembaga ini dalam  menyampaikan  pesan  pencegahan    penularan    virus    COVID-19  kepada umatnya.
Copyright © 2021 (AD Kusumaningtyas) DOI: https://doi.org/10.52593/mtq.02.1.02 Naskah diterima: 22 November 2020, direvisi: 4 Januari 2021, disetujui: 16 Januari 2021

## A. Pendahuluan
Persoalan ‘wabah virus corona’ yang dikenal dengan nama resmi pandemik  “ Corona Virus Diseases 2019” atau COVID-19 telah menghadirkan persoalan di skala global. Hingga saat ini, pandemik COVID-19 ini telah menjangkiti lebih dari 200 negara di dunia, termasuk Indonesia.    Namun  sepertinya, sense  of  crisis seperti  ini  belum  banyak  dipahami  oleh masyarakat. Oleh karenanya, Kementerian Agama RI telah menerbitkan panduan tentang tata cara cara pelaksanaan ibadah bagi umat Islam. Utamanya menyeru agar kegiatan shalat Jum’at dihentikan sementara waktu dan menggantikannya dengan shalat di rumah, menyusul seruan pemerintah yang disampaikan oleh Presiden RI kepada masyarakat untuk “belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah” atau yang dikenal oleh masyarakat dengan istilah stay at home untuk menghindari berkumpulnya massa dalam jumlah besar sebagai ikhtiar untuk mencegah penularan virus ini.
Sikap ‘abai’ terhadap  protokol  kesehatan  dan  seruan  pemerintah  ini,    nampak  dari beberapa kejadian yang sempat direkam dalam pemberitaan media massa. Di Gowa, Sulawesi
Selatan sempat hampir diselenggarakan kegiatan Ijtima’ Ulama Dunia Zona Asia 2020 pada jelang akhir Maret 2020 yang dihadiri oleh sekitar 8 ribu jama’ah tabligh dari berbagai negara di  dunia  dan  akhirnya  terpaksa  dibubarkan  oleh  Kepolisian  dan  Pemerintah  Daerah setempat 1 Beberapa pemberitaaan setelahnya di beberapa media lokal dari berbagai daerah menyatakan bahwa banyak di antara peserta yang hadir ini terpapar virus COVID-19 dan terkonfirmasi sebagai kasus positif; bahkan beberapa dari mereka kini telah meninggal dunia. Selain  itu,  170  jamaah  salah  satu  masjid  Jami’  di  Tamansari,  Kebon  Jeruk  Jakarta  Barat terpaksa diisolasi setelah 3 jama’ah shalat Jumat yang diselenggarakan di masjid tersebut. 2
Kompleksitas  pandangan  masyarakat  terhadap  sikap  resmi  ormas  keagamaan  dan komunikasi publik yang dibangun oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat, dapat menjadi faktor pendukung maupun faktor penghambat sebuah pesan tersampaikan.(Effendi, 2020) Sekedar untuk menyebutkan beberapa contoh, beberapa waktu yang lalu, Masjid Salman ITB menerapkan  jaga  jarak  dalam  pengaturan  shaf  saat  Shalat  di  masjid  untuk  mengantisipasi penularan virus corona. 3 Ustadz Adi Hidayat, menyerukan agar umat cukup mengerjakan shalat  berjamaah  di  rumah 4 Aa  Gym  menyerukan  agar  warga  tetap  melaksanakan social distancing dan tetap di rumah, dengan cara mendatangi  langsung kawasan pemukiman warga dan menyerukan himbauannya lewat pengeras suara 5 Beragam upaya semacam ini menjadi penting  sehingga  masyarakat  memiliki  kesadaran  untuk  menjaga  kesehatan  diri  dan keluarganya. State of The Art  ( SOTA) atau  hal yang menyangkut kebaruan atau novelty dalam penelitian ini adalah masih terbatasnya penelitian bidang sosial terutama komunikasi terkait dengan isu COVID-19.
Kebanyakan penelitian yang ada, lebih  merupakan penelitian ilmiah bidang eksakta terutama kedokteran untuk menemukan jenis virus, anti virus maupun obatnya. Namun, di antara  beberapa  penelitian  yang  ada  dan  membahas  tema  senada  adalah:  a)Penelitian Kominfo yang menemukan 25 Hoaks tentang Virus Corona, yang pemberitaan mengenai hal ini ditulis oleh Hari Widowati 31/1/2020 dengan judul, Kominfo Temukan 25 Hoaks tentang Korona 6 . 2)Tulisan Gun Gun Heryanto, Direktur The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta, Komunikasi Wabah Korona 7 , dan 3)Tulisan Olivia Hernanda,
1 Pebriansyah Ariefana, Ijtima Ulama Asia di Gowa Batal, MUI: Untuk Kepentingan Norma Agama , Kamis, 19 Maret 2020, pada suara.com; sebagaimana dikip dari situs https://www.suara.com/news/2020/03/19/105318/ ijtima-ulama-asia-di-gowa-batal-mui-untuk-kepentingan-norma-agama
2 Lihat berita yang ditulis oleh Bonfilio Mahendra Wahanaputra Ladjar (Sandro Gatra, ed.), Tiga Jemaah Positif Covid-19, Sekitar 170 Orang Diisolasi di Masjid di Taman Sari, sebagaimana ditayangkan di Kompas.com, 27 Maret
2020. Pemberitaan ini juga
bisa dibaca
di: https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/27/22403151/tiga-jemaah-positif-covid-19-sekitar-170- orang-diisolasi-di-masjid-di?page=all.
3 Republika, 17/3/2020
4 Okezone.com, 30/3/2020
5 Dara, 24/3/2020
6 Hari  Widowati, Kominfo  Temukan  25  Hoaks  tentang  Korona ,  31/1/2020  yang  dapat  diakses  melalui www.katadata.co.id
7 Gun Gun Heryanto, Komunikasi Wabah Corona, artikel  pada Republika, 23/03/2020
Menimbang Peran Media dalam Menghadapi Epidemi 8 . Tulisan ini menyoroti minimnya perhatian media pada isu-isu kesehatan, serta mendorong pentingnya peran media untuk terus menekan pemerintah  melakukan  upaya-upaya  optimal  dalam  deteksi,  pemantauan,  dan  manjemen penanganan kasus secara keseluruhan.
Sementara itu, dalam perjalanan penelitian ini dilakukan dan penulisan laporan mulai dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki tema senada terkait dengan penelitian  ini  dan  memiliki  bahasan  terkait  dengan  ormas  keagamaan  Islam  dan    Respon terhadap Pandemi COVID-19. Beberapa informasi ini penulis anggap cukup relevan untuk menjelaskan topik yang diangkat. Penelitian Dadan Suherdiana dkk.. misalnya , menyebutkan bahwa hasil penelitiannya menemukan bahwa bentuk pesan dakwah yang disampaikannya ormas Islam lebih banyak berkaitan tentang berita kegiatan menghadapi masa pandemi, berita opini, opini dan panduan organisasi menghadapi wabah seperti fatwa, imbauan, dan surat edaran,.  Sedangkan  Isi  pesan  dakwah  banyak  berkaitan  dengan  kegiatan  muamalah,  juga ibadah  dan  aqidah 9 .  Sementara  itu  Muhtada  menyatatakan  bahwa  ada  2  alasan  mengapa ormas  keagamaan  menjadi  mitra  pemerintah  dalam  mitigasi  bencana  sehingga  diperlukan kerjasama dengan mereka. Pertama , ormas-ormas keagamaan, terutama yang besar seperti NU dan Muhammadiyah memiliki otoritas yang kuat untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang keliru soal penanggulangan bencana. Para tokoh agama dari ormas tersebut, baik yang struktural  maupun  kultural,  bisa  memperbaiki  paham  keagamaan  yang  fatalistis  dalam menyikapi wabah COVID-19. Kedua, tidak hanya otoritas keagamaan, ormas-ormas tersebut juga memiliki struktur bertingkat, dari tingkat ranting hingga pusat, yang tersebar di seluruh Nusantara.  Struktur  bertingkat  dengan  jaringan  nasional  ini  sangat  potensial  untuk disinergikan dalam upaya mitigasi bencana. Selain itu, ormas-ormas ini juga memiliki badan- badan otonom, yang bekerja secara mandiri untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi payungnya. 10
Di samping ormas keagaaman seperti  NU dan Muhammadiyah, yang tak kalah penting adalah peran MUI. Dalam penelitiannya, Agus Mushodiq dan Ali Imron menyebutkan bahwa MUI  merupakan  aktor  dari  tindakan  sosial  keagamaan  yang  mengharapkan  masyarakat muslim Indonesia terpengaruh dengan anjuran-anjuran model ibadah saat Pandemi COVID- 19 melalui fatwa yang diterbitkan. Motif tindakan sosial keagamaan MUI melalui fatwa yang diterbitkan  mengandung  tiga  motif  dominan,  yaitu instrumentally  rational,  value  rational ,  dan traditional. Dalam  aspek  motif instrumentally  rational dalam  fatwa  mengacu  pada  berbagai macam model peribadatan yang dianggap paling masuk akal dipraktikkan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan mewujudkan daruratu khams. Adapun dari segi motif value rational , MUI menggunakan nilai-nilai dari Agama Islam yang bersumber dari Alquran, Hadis, dan  Kaidah  Fikih  yang  bersifat  rasional-dinamis  dan  sarat  akan  probabilitas  sehingga
8 Olivia Hernanda,  , Menimbang Peran Media dalam Menghadapi Epidemi i, pada rubrik Amatan, yang diterbitkan oleh Remotivi pada 3/3/2020 yang dapat diakses pada  www.remotivi.id
9 Dadan Suherdiana*, Aang Ridwan, Uwes Fatoni, Rojudin berjudul Pesan Dakwah Ormas Islam Indonesia dalam Menghadapi Krisis Keagamaan Masa Pandemi Covid-19 , pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2020
10 Dani Muhtada, Agama dan Mitigasi Wabah COVID-19 (CSIS Commentaries, DMRU-011, 23 Maret 2020).
melahirkan  alternatif-alternatif  peribadatan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  mitigasi  wabah COVID-19. Dari segi motif tradisional, MUI berupaya untuk meneruskan tradisi para nabi dan sahabat ketika menghadapi wabah ( thaa-un) , sehingga model peribadatan yang mereka anjurkan  merupakan  upaya  meneruskan  tradisi  sebelumnya  dengan  pendekatan hermeneutis. 11
Penelitian  ini  sendiri  memiliki  beberapa  tujuan.  Yaitu  untuk:  1)Memahami  strategi komunikasi  publik  dari  3  organisasi  keagamaan  Islam  yaitu  Nahdlatul  Ulama, Muhammadiyah,  dan  MUI    terkait social  distancing sebagai  upaya    pencegahan  penularan COVID-19.  2)  Mengidentifikasi  pesan-pesan  utama  yang  disajikan  dalam  sikap  resmi organisasi dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan MUI terkait social distancing sebagai upaya  pencegahan  penularan  COVID-19.dan  3)Menemukan  adaptabilitas  (kemampuan menyesuaikan diri dengan keadaan) dan  inisiatif-inisiatif masyarakat akan bentuk kegiatan sosial keagamaan atau dakwah dari ketiga organisasi keagamaan Islam tersebut sebagai upaya mencegah dan mengatasi wabah atau pandemi COVID-19.

## B. Metode Penelitian/Metode Kajian
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan analisis wacana (discourse analysis) ; dan lebih tepatnya pada analisis isi kualitatif (content analysis) atas produk sikap resmi 3 (tiga) ormas keagamaan Islam terkait dengan pencegahan penularan COVID-19.
Adapun alur kegiatan yang peneliti lakukan adalah dengan: a) Penelusuran informasi awal terhadap topik yang hendak diangkat, dengan melakukan analisis tematik terkait isi berita seputar COVID-19. b) Menggali sikap resmi organisasi melalui website ormas keagamaan tersebut  maupun  produk  resmi  kebijakan  seperti  Surat  Edaran  atau  Maklumat  yang diterbitkan  oleh  organisasi-organisasi  tersebut.  c)  Melakukan  telaah  dengan  menggunakan analisis tabel atas tema-tema yang diangkat, dan mengidentifikasi bentuk-bentuk kebijakan yang  diambil.  d)  Melakukan  komparasi  atas  produk  kebijakan  atau  sikap  resmi  ketiga organisasi tersebut. e) Menggali pemberitaan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh jajaran tokoh  agama  atau  struktur  di  ketiga  ormas  keagamaan  tersebut  maupun  kegiatan  dalam jajaran organisasi di bawahnya. f) Membuat kesimpulan dan rekomendasi.
Penelitian ini dilakukan secara simultan, dengan memfokuskan penggalian data dalam 3 bulan antara Maret-Mei 2020 dimana pada ketiga bulan ini dinyatakan sebagai masa kritis sejak  ditetapkannya  pandemi  COVID-19  dan  perkiraan  peningkatan  jumlah  kasus  serta beragam upaya pencegahannya. Implementasi di masyarakat, akan terlihat dalam pemberitaan di masa 3 bulan ini. Selain itu, studi terkait dengan implementasinya di lapangan tidak terlalu urgen untuk dilakukan, mengingat pembahasan utamanya adalah “sikap resmi organisasi” sebagai  pesan  utama  yang  disampaikan.  Dan  bagaimana  aktivitas  publik  pada  ketiga organisasi tersebut dipandang sebagai respon atas pesan yang disampaikan oleh organisasi.
11 Muhamad  Agus  Mushodiq  dan  Ali  Imron Peran  Majelis  Ulama  Indonesia  Dalam  Mitigasi  Pandemi  Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber) yang diterbitkan oleh SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 5 (2020)

## C. Hasil dan Pembahasan ( Research Findings)
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan analisis wacana (discourse analysis) ; dan lebih tepatnya pada analisis isi kualitatif (content analysis) atas produk sikap resmi 3 (tiga) ormas keagamaan Islam terkait dengan pencegahan penularan COVID-19.
Adapun alur kegiatan yang peneliti lakukan adalah dengan :
 Penelusuran  informasi  awal  terhadap  topik  yang  hendak  diangkat,  dengan  melakukan analisis tematik terkait isi berita seputar COVID-19.
 Menggali  sikap  resmi  organisasi  melalui  website  ormas  keagamaan  tersebut  maupun produk  resmi  kebijakan  seperti  Surat  Edaran  atau  Maklumat  yang  diterbitkan  oleh organisasi-organisasi tersebut.
 Melakukan telaah dengan menggunakan analisis tabel atas tema-tema yang diangkat, dan mengidentifikasi bentuk-bentuk kebijakan yang diambil.
 Melakukan komparasi atas produk kebijakan atau sikap resmi ketiga organisasi tersebut.
 Menggali pemberitaan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh jajaran tokoh agama atau struktur di ketiga ormas keagamaan tersebut maupun kegiatan dalam jajaran organisasi di bawahnya.
 Membuat kesimpulan dan rekomendasi Penelitian ini dilakukan secara simultan, dengan memfokuskan penggalian data dalam
3 bulan antara Maret-Mei 2020 dimana pada ketiga bulan ini dinyatakan sebagai masa kritis sejak  ditetapkannya  pandemi  COVID-19  dan  perkiraan  peningkatan  jumlah  kasus  serta beragam upaya pencegahannya. Implementasi di masyarakat, akan terlihat dalam pemberitaan di masa 3 bulan ini. Selain itu, studi terkait dengan implementasinya di lapangan tidak terlalu urgen untuk dilakukan, mengingat pembahasan utamanya adalah “sikap resmi organisasi” sebagai  pesan  utama  yang  disampaikan.  Dan  bagaimana  aktivitas  publik  pada  ketiga organisasi tersebut dipandang sebagai respon atas pesan yang disampaikan oleh organisasi.

## D. Analisis Hasil Penelitian Pandangan NU, Muhammadiyah, dan MUI  terkait Pandemi COVID-19
Munculnya virus Corona di Indonesia,  mendapatkan tanggapan yang beragam dari masyarakat..Ada  yang  menanggapi  dengan  melakukan  isolasi  diri  dan  mempersiapkannya dengan  baik,  ada  yang  menanggapinya  dengan  acuh  tak  acuh,  ada  masyarakat  yang menganggapnya  sebagai  adzab  yang  ditimpahkan  kepada  orang-orang  dzalim,  ada  yang mengatakan  bahwa  corona  adalah  salah  satu  tentara  Allah  dan  lain  sebagainya.  Ada  yang bersikap teodisi atau fatalism dengan pasrah kepada keadaan. 12 Oleh karenanya, bagaimana ketiga ormas keagamaan Islam ini memandang COVID-19  menjadi telaah tersendiri.
12 Lihat  tulisan Muhamad Agus Mushodiq dan Ali Imron Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber) yng diterbitkan oleh SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 5 (2020)
Nahdlatul Ulama misalnya, memandang bahwa wabah COVID-19 adalah musibah dan bencana  tersebut  perlu  direspon  dengan  menerbitkan  Protokol  NU  Peduli  COVID-19. 13 Sementara itu, LBM PB NU menyatakan bahwa Covid-19 merupakan wabah (tho'un), karena itu orang yang meninggal akibat COVID-19 statusnya adalah syahid fil akhiroh . 14
Sementara itu Muhammadiyah memandang bahwa : 1) wabah Covid-19 adalah salah satu  musibah  yang  merupakan  ujian  dari  Allah  atas  dasar  sifat Rahman dan Rahim Allah, sehingga umat Islam harus menghadapinya dengan sabar, tawakal, dan ikhtiar. 2) Oleh karena itu  pasien  COVID-19  meninggal  dunia  yang  sebelumnya  telah  berikhtiar  dengan  penuh keimanan untuk mencegah dan atau mengobatinya, maka mendapat pahala seperti pahala orang mati syahid.3)Usaha aktif mencegah penularan Covid-19 merupakan bentuk ibadah yang bernilai jihad, dan sebaliknya tindakan sengaja yang membawa pada risiko penularan merupakan  tindakan  buruk/zalim.  4)  Upaya  pengobatan  sebagai  bentuk  ikhtiar  wajib dilakukan.  Oleh  sebab  itu,  para  ahli  termasuk  dalam  hal  ini  pemerintah  wajib menyelenggarakan  upaya  tersebut  sekaligus  menyediakan  segala  keperluan  yang  berkaitan dengannya. 5) Dalam rangka menghindari dampak buruk berkembangnya  COVID-19 harus diperhatikan berbagai petunjuk dan protokol yang telah ditentukan oleh pihak berwenang, termasuk melakukan perenggangan sosial (at-tabā ʻ ud al-ijtimā ʻ ī/social distancing) maupun upaya stay  at  home atau work  from  home sebagai  tindakan  preventif,  dengan  tetap  memperhatikan produktifitas kerja. 15
Sementara itu   Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  memandang  bahwa  COVID-19 adalah coronavirus desease , penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang ditemukan pada  tahun  2019. 16 Dalam  Fatwa  lainnya  tentang  Pengurusan  Jenazah,  dalam pertimbangannya MUI menyatakan: a) bahwa COVID-19 termasuk jenis penyakit berbahaya dan dapat menular kepada yang melakukan kontak dengan orang yang terpapar COVID-19 atau cara penularan lainnya; b) bahwa ketika pasien COVID-19 meninggal, maka virusnya masih ada di tubuhnya dan berbahaya yang dapat menular kepada orang yang melakukan kontak dengan jenazah tersebut dalam proses pengurusannya; c) bahwa muncul pertanyaan tentang tata cara pengurusan jenazah muslim pasien COVID-19 yang meliputi memandikan, mengafani, menyalatkan, dan mengebumikan sebagaimana aturan syariat terhadap jenazah
13 Lihat Instruksi PB NU tentang Protokol NU Peduli COVID 19 , dikeluarkan pada 12 Maret 2020/17 Rajab 1441 H, ditandatangani oleh  Ketua Umum Prof.Dr. Said Agil Siraj dan Sekretaris Jenderal Dr.Ir.H.A Helmy Faisal Zaini dan  Pejabat Rais Aam KH Miftahul Ahyar  dan  Katib  Aam KH Yahya Kholil Staquf
14 Lihat Hasil  Bahtsul Masail  PB  NU  tentang  Fiqh Pemulasaraan Jenazah  Pasien COVID-19 , tertanggal 21 Maret 2020, ditandatangani oleh Ketua  LBM PB NU KHM Najib Hassan  dan  Sekretaris LBM PB NU  Sarmidi Husna, MA.
15 Lihat  Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah  No. 03/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah dalam Kondisi  Darurat  COVID-19  tertanggal    7  Sya’ban  1441H/31    Maret    2020    dan  ditandatangani olehtertanggal  dan  ditandatangani  oleh  Ketum  PP  Muhammadiyah  Haedar  Nashir  dan  Sekretaris  PP Muhammadiyah Agung Danarto
16 Lihat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Wabah COVID-19, pada Ketentuan Umum bagian pertama.
pada  umumnya;  d)  bahwa  oleh  karena  itu  dipandang  perlu  menetapkan  fatwa  tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Jana’iz) Muslim yang Terinfeksi COVID-19. 17
Upaya  untuk  pencegahan  terhadap  penularan  wabah  menjadi concern ketiga  ormas keagamaan ini.  MUI Misalnya, mengutip hadits Nabi Muhammad saw. untuk tidak keluar dari satu area  ke area lain  yang  terkena  atau  tidak keluar satu area yang sudah terkena wabah, dalam salah satu consideran fatwanya. Disebutkan hadits  Nabi Muhammad saw. yang artinya, “Dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda: “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari). Pada hadits lainnya dinyatakan , “Sesungguhnya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilayah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad saw pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari). 18 Sementara itu Muhammadiyah menyebutkan dalam Surat Maklumat yang  dikeluarkan  oleh  PP  Muhammadiyah  yang  menyerukan  agar  warga  Muhammadiyah membatasi  bepergian  ke tempat  dan  kegiatan  yang  beresiko  penularan  COVID-19  sesuai dengan hadits Nabi yang artinya , “Rasulullah SAW. bersabda,”tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah SWT untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka bila kamu mendengar penyakit itu di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila  wabah  itu  berjangkit  di  tempat  kamu  berada,    jangan  pula  kamu  lari  dari  padanya.” (HR. Bukhari  dan  Muslim  dari  Usamah  bin  Zaid). 19 Sementara  itu,  PB    NU  merespon  hal  ini dengan mengedarkan Instruksi tentang Protokol NU Peduli COVID-19, dimana  pada salah satu protokol umumnya mengajak masyarakat untuk banyak membaca do’a untuk dijauhkan dari bencana, seperti: ُُذوُعَأ ُ
ُِتاَمِلَكِب ُ َُِاللّ ُ ُِتاَماَتلا ُ ُ نِم ُ ُ رَش ُ اَم ُ َُقَلَخ yang artinya: “Aku berlindung dengan kalimat-kalimat  Allah  yang  sempurna  dari  kejahatan  makhluk  yang  diciptakan-Nya” dan ُ ميِلَعْلاُُ عيِمَّسلاَُُو ه َوُُِءاَمَّسلاُيِفَُُل َوُُ ِض ْرَ ْلْاُيِفُُ ء ْيَشُُِهِمْساَُُعَمُُ ر ضَيَُُلُيِذَّلاَُُِّاللُُِّمْسِب yang artinya ,“Dengan menyebut asma Allah yang dengan nama-Nya tidak akan bisa membahayakan apa pun yang ada di bumi dan yang ada di langit. Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 20
Isu-isu Social  Distancing  terkait  Peribadatan:  Respon  NU,  Muhammadiyah  dan MUI
Terkait dengan isu COVID -19 secara umum  PB NU menanggapinya melalui respon yang tercantum dalam Instruksi tentang Protokol NU Peduli COVID-19, yang secara umum sebenarnya berisi tentang  Pembiasaan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).  Sementara, terkait social  distancing sendiri    secara  eksplisit  baru  muncul  dalam  protokol  di  area  lembaga
17 Lihat dalam Fatwa  Majelis Ulama Indonesia Nomor: Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang  Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Janaiz) Muslim yang Terinfeksi COVID-19
18 Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  14  Tahun  2020  Tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  dalam  Situasi Wabah COVID-19., pada poin MENGINGAT
19 Lihat dalam Surat Maklumat  Pimpinan Pusat Muhammadiyah, No.02/MLM/I.0/H/2020  tentang Wabah Corona Virus Disease
20 Lihat dalam Instruksi PB NU tentang Protokol NU Peduli COVID 19, 12 Maret 2020
pendidikan termasuk pesantren, pada poin no. 12 hingga 14. Bunyi protokol tersebut adalah: ( 12) Menginstruksikan kepada warga pesantren untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, dsb.), dan menggantikannya dengan bentuk penghormatan lain selama wabah terjadi. (13) Menunda kegiatan banyak orang yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di luar lingkungan pesantren (kemah, studi wisata). (14) Jika belum ada kasus konfirmasi di lingkungan pesantren, maka pesantren  boleh  memulangkan  santri.  Sebaliknya,  jika  ada  kasus  konfirmasi,  maka  seluruh  warga pesantren  tidak  boleh  meninggalkan  pesantren  selama  masa  observasi  14  hari. 21 Secara  lebih  detail, Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah (RMI) sebagai asosiasi pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama menurunkan  kebijakan  dalam  hal  ini  melalui  Surat  Edarannya  tentang Protokol  Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) pada Pondok Pesantren . 22 Dalam protokol terkait dengan Individu dan Keluarga PB NU juga melarang warga bepergian ke daerah ramai atau daerah rawan COVID-19. 23
Sementara itu, Muhammadiyah, terkait dengan social distancing ini juga menyampaikan maklumat  yang  isinya  antara  lain:  1)Kegiatan-kegiatan  yang  bersifat  pengumpulan  massa pengajian,  seminar,    kegiatan  sosial  dan  lain-lain  agar  ditunda  pelaksanaannya  atau diselenggarakan dengan cara yang lebih terbatas atau menggunakan teknologi informasi. 2) Kegiatan ibadah seperti shalat berjamaah  dan shalat Jum’at di Masjid dapat dilaksanakan dengan  ketentuan  sbb,:  a)bagi  yang  sakit  disarankan  untuk  shalat  di  rumah,  b)Apabila dipandangdarurat pelaksanaan shalat Jum’at dapat diganti dengan shalat Dhuhur di rumah, dan pelaksanaannya  bisa dilakukan secara berjamaah di rumah. 3)Kegiatan pendidikan di lingkungan  Muhammadiyah    dan  Aisyiah  dilaksanakan  menyesuaikan  dengan  kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan dikoordinasikan  dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, dan  Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan. 4)Amal usaha kesehatan agar mempersiapkan penanganan COVID-19  diselaraskan dengan Protokol Kementerian  Kesehatan    dalam  Koordinasi  Majelis  Pembina  Kesehatan  Umum  yang bersinergi  dengan  majelis,  lembaga,  organisasi  otonom,  dan  amal  usaha  lain  .  PP Muhammadiyah juga telah membentuk Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program dan aksi penanganan COVID-19. Dan 5)Seruan kepada warga Muhammadiyah untuk: -meningkatkan kebiasaan dan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan, serta  mengikuti protokol pencegahan COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan 6) membatasi bepergian yang  beresiko penularan COVID-19. 24
Adapun  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  merespon  soal  pencegahan  penularan COVID-19 dan social distancing ini pada Ketentuan Umum no. 1 dan 2 yang menyatakan:
21 Lihat dalam Instruksi PB NU tentang Protokol NU Peduli COVID 19, 12 Maret 2020
22 Lihat Surat Edaran Nomor : 835/A/PPRMI/SE/III/2020TANGGAL : 13 Maret 2020 M / 18 Rajab 1441 H  tentang Protokol  Pencegahan Penyebaran  CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) pada  Pondok Pesantren.  Dikeluarkan  oleh    PP.  Rabithah  Ma’ahid  Islamiyah  (Asosiasi  Pesantren  Nahdhatul  Ulama), ditandatangani oleh Ketua  RMI  H.Abdul Ghofarrozin dan Sekretaris RMI  Habib Sholeh
23 Instruksi PB NU tentang Protokol NU Peduli COVID 19, 12 Maret 2020, terkait Protokol pada Individu dan Keluarga.
24 Surat Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, No.02/MLM/I.0/H/2020 tentang Wabah Corona Virus Disease
Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama  (al-Dharuriyat  al-Khams).  2.  Orang  yang  telah  terpapar  virus  Corona,  wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan  banyak  orang  sehingga  berpeluang  terjadinya  penularan  virus  secara  massal. Baginya  haram  melakukan  aktifitas  ibadah  sunnah  yang  membuka  peluang  terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat  umum  lainnya,  serta  menghadiri  pengajian  umum  dan  tabligh  akbar. 25 MUI  juga menyampaikan rekomendasinya bahwa pemerintah wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar-masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan barang kebutuhan pokok serta keperluan emergency . 26
Secara lebih spesifik, sikap ketiga ormas keagamaan Islam tersebut dapat dilihat dari sikap dan agenda-agenda mereka terkait dengan isu-isu di bawah ini. Yaitu:
1) Penatalaksanaan  Penyelenggaraan Kegiatan Ibadah
Terkait  dengan  penatalaksanaan  penyelenggaraan  Ibadah  selama  Pandemi COVID-19, PB NU melalui Instruksinya tentang Protokol NU Peduli COVID-19 untuk  Musholla  dan  tempat  ibadah,  disebutkan  ketentuan  antara  lain:  1)  Pastikan seluruh  area  umum  masjid  bersih  dab  bebas  infeksi,  yaitu  dengan  melakukan pembersihan  area  masjid  dan  penyemprotan  disinfektan  minimal  1  kali  sehari mencakup lantai, dinding, pegangan pintu, microphone , mimbar, tempat wudhu, dan toilet.  Masjid  dianjurkantidak  menggunakan  karpet.  Jamaah  diharapkan  membawa sajadah masing-masing atau alas sujud yang lain, seperti sapu tangan. Jika masih tetap menggunakan karpet, pengurusmasjid harus melakukan pembersihan karpet dengan menggunakan vacuum cleaner minimal 1 kali setiap hari. Sementara mukena, sarung, dan  sajadah  yang  tersedia  di  masjid  diharuskan  diganti  setiap  hari.  2)    Biasakan mencuci  tangan  dan  menerapkan  etika  batuk/bersin  ,  yaitu  dengan  menyediakan media informasi mengenai pentingnya cuci tangan dan cara cuci tangan yang benar. Sediakan juga media informasi terkait etika batuk/bersin. Lalu menyediakan sabun cair di setiap tempat wudhu, hand sanitizer di dalam masjid dan mengingatkan jama’ah untuk  selalu  mencuci  tangan  dengan  sabun  atau hand  sanitizer sebelum  memulai aktivitas. 3) Kegiatan ibadah di masjid: selama wabah COVID-19 dianjurkan tidak beribadah di masjid. 4) Berkoordinasi dengan call center Posko NU Peduli COVID- 19 dengan nomor hotline: 0813-8979-8679. 27
Sementara itu, terkait dengan penyelengaraan ibadah selama Pandemi COVID- 19  ini  Muhammadiyah  telah  mengaturnya  dengan  mengeluarkan  Surat  Edaran
25 Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  14  Tahun  2020  Tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  dalam  Situasi Wabah COVID-19.
26 Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  14  Tahun  2020  Tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  dalam  Situasi Wabah COVID-19.
27 Instruksi PB NU tentang Protokol NU Peduli COVID 19, 12 Maret 2020, terkait Protokol pada Masjid dan Musholla.
Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah    No.  03/EDR/I.0/E/2020  tentang  Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat COVID-19 tertanggal  7 Sya’ban 1441H/31  Maret 2020    dan  ditandatangani  olehtertanggal  dan  ditandatangani  oleh  Ketum  PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto. Dalam  poin  no.7  Surat  ini  dinyatakan, “Dalam  kondisi  tersebarnya  Covid-19  seperti sekarang dan yang mengharuskan perenggangan sosial (at-tabā ʻ ud alijtimā ʻ ī / social distancing),
Shalat  lima  waktu  dilaksanakan  di  rumah  masing-masing  dan  tidak  perlu  dilaksanakan  di masjid, musala, dan sejenisnya yang melibatkan konsentrasi banyak orang, agar terhindar dari mudarat  penularan  COVID-19.” 28 Tidak  didapatkan  informasi  tentang  bagaimana penatalaksanaan penyelenggaraan ibadah selama pandemi COVID-19 ini. Menurut peneliti,  hal  ini  mungkin  sejalan  dengan  salah  satu  bunyi  edaran  bahwa  selama pandemi ini, shalat lima waktu diselenggarakan di rumah masing-masing dan tidak perlu di masjid.
Adapun  penatalaksanaan  penyelenggaraan  ibadah  menurut  MUI,  disajikan dalam Fatwa MUI No. 14 tahun 2020, yang di antaranya memuat berbagai  ketentuan hukum seperti berikut: 3) Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan  ketetapan  pihak  yang  berwenang  maka  ia  boleh  meninggalkan  Shalat Jumat  dan  menggantikannya  dengan  shalat  zuhur  di  tempat  kediaman,  serta meninggalkan  jamaah  shalat  lima  waktu/rawatib,  Tarawih,  dan  Ied  di  masjid  atau tempat  umum  lainnya.  b.  Dalam  hal  ia  berada  di  suatu  kawasan  yang  potensi penularannya  rendah  berdasarkan  ketetapan  pihak  yang  berwenang  maka  ia  tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak  terpapar  COVID-19,  seperti  tidak  kontak  fisik  langsung  (bersalaman, berpelukan, cium tangan),  membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan  sabun.  4)Dalam  kondisi  penyebaran  COVID-19  tidak  terkendali  di  suatu kawasan  yang  mengancam  jiwa,  umat  Islam  tidak  boleh  menyelenggarakan  shalat jumat  di  kawasan  tersebut,  sampai  keadaan  menjadi  normal  kembali  dan  wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat  menjadi  media  penyebaran  COVID-19,  seperti  jamaah  shalat  lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri  pengajian  umum  dan  majelis  taklim.  5)  Dalam  kondisi  penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan  aktifitas  ibadah  yang  melibatkan  orang  banyak,  seperti  jamaah shalat  lima  waktu/rawatib,  shalat  Tarawih  dan  Ied  di  masjid  atau  tempat  umum
28 Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah  No. 03/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat COVID-19 t ertanggal  7 Sya’ban 1441H/31  Maret  2020  dan ditandatangani olehtertanggal dan ditandatangani oleh Ketum PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Haedar Nashir, MA dan Sekretaris PP Muhammadiyah Dr.H. Agung Danarto, MA
lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19. 29
2) Penyelenggaraan Ibadah Shalat Berjamaah dan Shalat Jum’at
Isu berikutnya yang cukup penting dibicarakan dan menjadi concern pada saat pandemi COVID-19 dinyatakan oleh pemerintah sebagai situasi darurat bencana non alam adalah soal pelaksanaan shalat berjama’ah dan shalat Jum’at. Dalam hal ini, tidak banyak ditemukan rumusan yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama, baik oleh PB NU maupun badan organisasi otonom (Banom)-nya. Mungkin hal ini telah tercakup dalam Instruksi nstruksi PB NU tentang Protokol NU Peduli COVID 19, 12 Maret 2020, terkait Protokol pada Masjid dan Musholla,  pada poin ketiga yaitu 3) Kegiatan ibadah di masjid: selama wabah COVID-19 dianjurkan tidak beribadah di masjid. 30
Sementara  itu,  sebagaimana  telah  dikemukan  sebelumnya  dalam  hal penatalaksanaan  penyelenggaraan  ibadah,  Muhammadiyah  memiliki  sikap sebagaimana yang tercantum pada poin 7 SE Muhammadiyah No. 03 tahun 2020, yang  isinya:  Dalam  kondisi  tersebarnya  Covid-19  seperti  sekarang  dan  yang mengharuskan perenggangan sosial (at-tabā ʻ ud alijtimā ʻ ī /social distancing) , Shalat lima waktu dilaksanakan di rumah masing-masing dan tidak perlu dilaksanakan di masjid, musala, dan sejenisnya yang melibatkan konsentrasi banyak orang, agar terhindar dari mudarat  penularan  COVID-19.  Sementara  itu,  terkait  dengan  shalat  Jum’at Muhammadiyah  berpendapat  bahwa  Shalat  Jumat  diganti  dengan  Shalat  Zuhur (empat  rakaat)  di  rumah  masing-masing.  Hal  ini  didasarkan  kepada  keadaan masyaqqah dan juga didasarkan kepada ketentuan dalam hadis berikut bahwa Shalat Jumat  adalah  kewajiban  pokok,  dan  mafhumnya  Shalat  Zuhur  adalah  kewajiban pengganti (Ini juga adalah kaul jadid Imam asy-Syāfi ʻ ī) : idza ta’arradha al-ashlu yushaaru ila  al-badali (Apabila  yang  pokok  tidak  dapat  dilaksanakan,  maka  beralih  kepada pengganti [Syar ḥ Man ẓ ūmat al-Qawā ʻ id al-Fiqhiyyah]. Berdasarkan kaidah ini, karena Shalat Jumat sebagai kewajiban pokok tidak dapat dilakukan, maka beralih kepada kewajiban  pengganti,  yaitu  Shalat  Zuhur  empat  rakaat  yang  dikerjakan  di  rumah masing-masing.  Peralihan  kepada  kewajiban  pengganti  ini  (Shalat  Zuhur)  dapat didasarkan  kepada mafhūm  aulā  (argumentum  a  minore  ad  maius) dari  hadis  berikut. Mafhūm  aulā  (argumentum  a  minore  ad  maius) menyatakan  bahwa  apabila  suatu  hal (masyaqqah) yang lebih ringan dapat membenarkan tidak melakukan suatu yang wajib, maka  hal (masyaqqah) yang  lebih  berat  tentu  lebih  dapat  lagi  membenarkan  tidak melakukan yang wajib itu.  Hadits yang dimaksud artinya: Dari ‘Abdullāh Ibn ‘Abbās (diriwayatkan) bahwa ia mengatakan kepada muazinnya di suatu hari yang penuh hujan: Jika engkau sudah mengumandangkan asyhadu an lā ilāha illallāh (aku bersaksi bahwa tiada Tuhan
29 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Wabah COVID-19 .
30 Instruksi PB NU tentang Protokol NU Peduli COVID-19, 12 Maret 2020, terkait Protokol pada Masjid dan Musholla
selain Allah), asyhadu anna mu ḥ ammadan rasūlullāh (aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah), maka  jangan  ucapkan  hayya  ‘ala ṣ - ṣ alāh  (kemarilah  untuk  Shalat), namun ucapkan ṣ allū fī buyūtikum (Shalatlah kalian di rumah masing-masing). Rawi melanjutkan: Seolaholah orang-orang pada waktu itu mengingkari hal tersebut. Lalu Ibn ‘Abbās mengatakan: Apakah kalian merasa aneh dengan ini? Sesungguhnya hal ini telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku  (maksudnya  Rasulullah  saw).  Sesungguhnya  Shalat  Jumat  itu  adalah  hal  yang  wajib (‘azmah), namun aku tidak suka memberatkan kepada kalian sehingga kalian berjalan di jalan becek dan jalan licin [HR Muslim ]. Dalam hadis ini suatu hal (masyaqqah) yang kecil, yaitu hujan  yang  tidak  menimbulkan  bahaya  dan  mudarat,  hanya  menyebabkan  sedikit ketidaknyamanan, dapat menjadi alasan untuk tidak menghadiri Shalat Jumat, maka keadaan  ( masyaqqah) yang  jauh  lebih  berat,  seperti  penyebaran  Covid-19  seperti sekarang yang sangat berbahaya, tentu lebih dapat lagi untuk menjadi alasan tidak menghadiri  Shalat  Jumat.  Bahkan  penyelenggaraan  Shalat  Jumat  ditiadakan  dalam rangka  menghindari  bahaya  tersebut.  Menghindari  mudarat  lebih  diutamakan  dari mendatangkan maslahat, sesuai dengan kaidah dar’u al-mafasid muqaddamun min jalb al- mashalih (Menghindari kemudaratan lebih diutamakan dari mendatangkan maslahat [Al-Asybāh wa an-Nazā’ir oleh as-Sayū ṭ ī, h. 87; oleh Ibn Nujaim, h. 78]. Penggantian Shalat Jumat menjadi Shalat Zuhur bagi orang yang uzur juga didasarkan pada hadis panjang  yang  menceritakan  tentang  perjalanan  haji  wada’  Nabi.  Ketika  itu  Nabi berada di Arafah pada hari Jumat, dan beliau tidak melaksanakan Shalat Jumat, tetapi menjamak  Shalat  Zuhur  dengan  Ashar  sebagaimana  kutipan  hadis  berikut  yang artinya, “Kemudian  Nabi  bangkit  lalu  melaksanakan  Shalat  Zuhur,  dan  bangkit  kembali untuk melaksanakan Shalat Ashar. Di antara dua Shalat itu, Nabi tidak melaksanakan Shalat yang lain [Lihat selengkapnya pada HR Muslim no. 1218]. 31
Secara  umum  MUI  memberikan  tuntunan  dalam  ketentuan  hukum  dalam fatwanya sebagaimana disebut dalam poin 2)Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya  shalat  Jumat  dapat  diganti  dengan  shalat  zuhur,  karena  shalat  jumat merupakan  ibadah  wajib  yang  melibatkan  banyak  orang  sehingga  berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah  yang  membuka  peluang  terjadinya  penularan,  seperti  jamaah  shalat  lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. Dan 3) Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal- hal  sebagai  berikut:  a)  Dalam  hal  ia  berada  di  suatu  kawasan  yang  potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan Shalat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur
31 Lihat Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah  No. 03/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah dalam  Kondisi  Darurat  COVID-19 tertanggal    7  Sya’ban  1441H/31    Maret    2020    dan  ditandatangani olehtertanggal  dan  ditandatangani  oleh  Ketum  PP  Muhammadiyah  Haedar  Nashir  dan  Sekretaris  PP Muhammadiyah Agung Danarto
di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya. 32
Secara  lebih  detail,  MUI  juga  menerbitkan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia Nomor. 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jum’at dan Jama’ah untuk mencegah  penularan  wabah  COVID-19.  Dua  di  antara  pertimbangan  MUI menerbitkan  fatwa  ini  adalah  a)  bahwa  terkait  pelonggaran  aktifitas  sosial  seiring mulai meredanya ancaman wabah COVID-19 di beberapa kawasan, maka banyak dari pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) akan membuka kembali masjid untuk  diselenggarakan  kembali  shalat  Jum’at  dan  shalat  berjamaah  lima  waktu ( rawatib ); b) bahwa wabah COVID-19 saat ini belum benar-benar hilang dari negeri ini, bahkan di berbagai negara terpaksa menerapkan kembali karantina sosial setelah meningkatnya kembali angka penyebaran; c) bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang  hukum  pelaksanaan  shalat  Jum’at  dan  shalat  jama’ah  lima  waktu  dengan protokol kesehatan seperti dengan merenggangkan saf dalam rangka penerapan jaga jarak  ( physical  distancing ),  shalat  dengan  menggunakan  masker,  dan  tata  cara pelaksanaan shalat Jum’at akibat physical distancing yang berdampak pengurangan daya tampung. Alasan-alasan tersebut membuat MUI menetapkan fatwa terkait dengan penyelenggaraan shalat jama’ah dan shalat Jum’at yang dilaksanakan dalam situasi. Akhirnya,  ditetapkanlan  Fatwa  MUI  yang  diantaranya  berisi  ketentuan  hukum penyelenggaraan shalat jama’ah dan shalat Jum’at yang isinya: A. Perenggangan Saf Saat  Berjamaah 1)  Meluruskan  dan  merapatkan  saf  (barisan)  pada  shalat  berjamaah merupakan keutamaan dan kesempurnaan berjamaah. 2) Shalat berjamaah dengan saf yang tidak lurus  dan  tidak  rapat  hukumnya  tetap  sah  tetapi  kehilangan  keutamaan  dan  kesempurnaan jamaah. 3) Untuk mencegah penularan wabah COVID-19, penerapan physical distancing saat shalat  jamaah  dengan  cara  merenggangkan  saf  hukumnya  boleh,  shalatnya  sah  dan  tidak kehilangan  keutamaan  berjamaah  karena  kondisi  tersebut  sebagai  hajat  syar’iyyah. B. Pelaksanaan Shalat Jum’at 1) Pada dasarnya shalat Jum’at hanya boleh diselenggarakan satu kali di satu masjid pada satu kawasan. 2)Untuk mencegah penularan wabah COVID-19 maka  penyelenggaraan  shalat  Jumat  boleh  menerapkan  physical  distancing  dengan  cara perenggangan saf. 3) Jika jamaah shalat Jum’at tidak dapat tertampung karena adanya penerapan physical distancing, maka boleh menyelenggarakan shalat Jum’at berbilang (ta’addud aljumu’ah), dengan  menyelenggarakan  shalat  Jum’at  di  tempat  lainnya  seperti  mushalla,  aula,  gedung pertemuan,  gedung  olahraga,  dan  stadion.  4)  Dalam  hal  masjid  dan  tempat  lain masih  tidak menampung jamaah shalat Jum’at dan/atau tidak ada tempat lain untuk pelaksanaan shalat Jum’at, maka Sidang Komisi Fatwa MUI berbeda pendapat terhadap jamaah yang belum dapat melaksanakan  shalat  Jum’at  sebagai  berikut:  a)  Pendapat  pertama,  jamaah  boleh menyelenggarakan  shalat  Jum’at  di  masjid  atau  tempat  lain  yang  telah  melaksanakan  shalat Jum’at dengan model shift, dan pelaksanaan shalat Jum’at dengan model shift hukumnya sah. b)Pendapat kedua, jamaah melaksanakan shalat zuhur, baik secara sendiri maupun berjamaah,
32 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Wabah COVID-19
dan pelaksanaan shalat Jum’at dengan model shift hukumnya tidak sah. Terhadap perbedaan pendapat di atas (point a dan b), dalam pelaksanaannya jamaah dapat memilih salah satu di antara dua pendapat dengan mempertimbangkan keadaan dan kemaslahatan di wilayah masing- masing. 33

## 3) Penyelenggaran Shalat Idul Fitri
Idul  Fitri  merupakan  hari  raya  umat  Islam.  Oleh  karenanya,  hal  ini  tentu menjadi concern hampir  seluruh  ormas  keagamaan  Islam.  Tak  terkecuali  NU, Muhammadiyah,  dan  MUI.  Nahdlatul  Ulama  telah  mengeluarkan  sikap  terkait penyelenggaraan shalat Idul Fitri melalui Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail PB NU tentang  Pelaksanaan Shalat  ‘Id di Rumah , tertanggal 2020. Hasil Bahtsul Masail ini ditandatangani oleh Ketua  LBM PB NU KH M. Najib Hassan  dan  Sekretaris LBM PB NU  Sarmidi Husna, MA. Hasil Bahstul Masail ini menyatakan antara lain shalat idul fitri adalah perkara sunnah atau maksimal fardhu kifayah. Sebab, yang wajib bagi  umat  Islam  pada  tanggal  1  Syawal  itu  bukan  Shalat  I’ed-nya  melainkan  tak berpuasanya.  Menurut  hasil  pembahasan bahtsul  masail ini  dari  sudut  fikih  Islam ternyata dimungkinkan bagi umat Islam melaksanakan Shalat I’ed di rumah bersama keluarga atau sendirian. Sebab, berbeda dengan pelaksanaan shalat Jum’at yang dalam madzhab Syafi’i dipersyaratakan dilaksanakan secara berjamaah dengan minimal 40 orang, maka Shalat I’ed tak mempersyaratkan itu. Dengan demikian, Shalat I’ed--baik ‘idul fitri maupun ‘idul adha--boleh dilaksanakan di rumah, baik secara berjamaah bersama  keluarga  minimal  dua  orang  maupun  sendirian.  LBM  juga  menyatakan bahwa  sebagaimana Shalat  I’ed itu  sunnah,  maka  demikian  juga khutbah  ‘id- nya; sunnah. Karena itu, sekiranya Shalat I’ed di rumah dilangsungkan secara berjamaah, maka disunnahkan setelah pelaksanaan Shalat I’ed dilanjutkan dengan penyampaian khutbah. Bahkan, jika dalam satu keluarga misalnya tidak ada yang cakap berkhutbah, maka Shalat I’ed tanpa khutbah ‘id juga sah.  Sebab, khutbah ‘id bukan merupakan syarat sah pelaksanaan Shalat I’ed, tetapi hanya kesunnahan saja. 34
Selanjutnya, pandangan fikih tentang kebolehan Shalat I’ed di rumah itu bisa menjadi pegangan hukum umat Islam terutama yang berada di zona kuning. Sebab, menurut  para fuqaha `,  salah  satu  yang  bisa  dijadikan  alasan (u`dzr) untuk  tidak melaksanaan  shalat  jamaah  di  masjid  adalah  adanya  kekhawatiran (khauf) yang meliputi  tiga  hal  yaitu  kekhawatiran  akan  keselamatan  jiwa,  tercederainya kehormatan, dan kekhawatiran akan hilangnya harta benda. LBM juga menyatakan bahwa  memperhatikan  demikian  berbahayanya  virus  ini,  maka  umat  Islam  yang berada di zona kuning pun dianjurkan mengambil dispensasi hukum (rukhshoh), yaitu memilih  melaksanakan  Shalat  I’ed  di  rumah  masing-masing  daripada
33 Lihat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jum’at dan Jama’ah untuk Mencegah Penularan Wabah COVID-19
34 Lihat Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail PB NU tentang  Pelaksanaan Shalat  ‘Id di Rumah , tertanggal 20 Mei 2020. Hasil Bahtsul Masail ini ditandatangani oleh Ketua  LBM PB NU KH M. Najib Hassan  dan Sekretaris LBM PB NU  Sarmidi Husna, MA.
melaksanakannya  di  masjid  atau  tanah  lapang.  Sementara  di  daerah  yang  sudah ditetapkan  sebagai  zona  merah  oleh  pemerintah,  haram  hukumnya  melaksanakan Shalat I’ed di masjid atau tanah lapang. Sebab, menghindari kerumunan banyak orang yang diduga kuat sebagai salah satu sarana penyebaran virus corona adalah wajib. Dan secara fiqhiyyah, menjaga  diri  agar  tidak  tertular  virus  tersebut  merupakan  perkara wajib yang harus diutamakan daripada menjalankan Shalat I’ed di masjid atau tanah lapang yang disunnahkan. 35
Sikap Muhammadiyah terkait dengan penyelenggaraan shalat Idul Fitri, secara umum sudah tergambar dalam Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 03/EDR/I.0/E/2020  tentang Tuntunan  Ibadah  dalam  Kondisi  Darurat  COVID-19. Pada poin 12 huruf dinyatakan bahwa Shalat I’edulfitri adalah sunnah muakkadah dan merupakan syiar agama yang amat penting. Namun apabila pada awal Syawal 1441 H mendatang  tersebarnya  COVID-19  belum  mereda,  Shalat  I’edulfitri  dan  seluruh rangkaiannya  (mudik,  pawai  takbir,  halal  bihalal,  dan  lain  sebagainya)  tidak  perlu diselenggarakan. Tetapi apabila berdasarkan ketentuan pihak berwenang COVID-19 sudah  mereda  dan  dapat  dilakukan  konsentrasi  banyak  orang,  maka  dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan petunjuk dan ketentuan yang dikeluarkan pihak berwenang mengenai hal itu. Adapun kumandang takbir ‘Id dapat dilakukan di rumah masing-masing selama darurat COVID-19 [Lihat dalil pada angka 7]. 36
Untuk  melengkapi  seruan  tersebut,  PP    Muhammadiyah  juga  mengeluarkan secara khusus Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 04/EDR/I.0/E/2020  tentang  Tuntunan  Shalat  Idul    Fitri  dalam  Kondisi  darurat Pandemi  COVID  19,  tertanggal    21  Ramadhan  1441  H/14  Mei  2020    serta ditandatangani oleh tertanggal dan ditandatangani oleh Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto. Tuntunan Shalat I’edulfitri dalam Masa Darurat Pandemi Covid-19, merupakan hasil pembahasan dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, yang ditandangani oleh Ketua Majelis Tarjih  dan  Tajdid  PP  Muhammadiyah  Prof.Dr.H.Syamsul  Anwar,  MA.,  dan sekretarisnya Drs. Mohammad Mas’udi, MA. Sikap terkait dengan penyelenggaraan shalat Idul Fitri ini dinyatakan pada poin 6a dan b, yaitu:a)Apabila pada tanggal 1 Syawal  1441  H  yang  akan  datang  kedaan  negeri  Indonesia  oleh  pihak  berwenang (pemerintah)  belum  dinyatakan  bebas  dari  pandemi  Covid-19  dan  aman  untuk berkumpul orang banyak maka Shalat Idulfitri di lapangan sebaiknya ditiadakan atau tidak dilaksanakan. Hal itu untuk memutus rantai mudarat persebaran virus korona tersebut  agar  kita  cepat  terbebas  daripadanya  dan  dalam  rangka saddu ẓ - ẓ arī ʻ ah (tindakan  preventif)  guna  menghindarkan  kita  jatuh  ke  dalam  kebinasaan  seperti diperingatkan  dalam  Al-Quran  (Q  2:  195)  dan  demi  menghindari  mudarat  seperti
35 Lihat Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail PB NU tentang  Pelaksanaan Shalat  ‘Id di Rumah , tertanggal 20 Mei 2020
36 Lihat kembali Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah  No. 03/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat COVID-19
ditegaskan dalam sabda Nabi saw yang sudah dikutip dalam “Tuntunan Ibadah dalam Kondisi  Darurat  Covid-19,”  yang  disebut  terdahulu.  b.)Karena  tidak  dapat dilaksanakan  secara  normal  di  lapangan  sebagaimana  mestinya,  lantaran  kondisi lingkungan belum dinyatakan oleh pihak berwenang bersih (clear) dari  COVID-19 dan aman untuk berkumpul banyak orang, maka Shalat I’ed bagi yang menghendaki dapat dilakukan di rumah masing-masing bersama anggota keluarga dengan cara yang sama seperti Shalat I’ed di lapangan. Bahkan sebaliknya, tidak ada ancaman agama atas orang yang tidak melaksanakannya, karena Shalat I’ed adalah ibadah sunah. 37
Ditegaskan pula pada poin 6 surat edaran ini yakni  bahwa pelaksanaan Shalat I’ed di rumah tidak membuat suatu jenis ibadah baru.  Shalat I’ed ditetapkan oleh Nabi saw melalui sunahnya. Shalat I’ed yang dikerjakan di rumah adalah seperti Shalat yang ditetapkan dalam sunah Nabi saw. Hanya tempatnya dialihkan ke rumah karena pelaksanaan  di  tempat  yang  semestinya,  yaitu  di  lapangan  yang  melibatkan konsentrasi  orang  banyak,  tidak  dapat  dilakukan.  Juga  tidak  dialihkan  ke  masjid karena halangannya adalah ketidakmungkinan berkumpulnya orang banyak di suatu tempat.    Karena  terhalang  di  tempat  yang  semestinya,  yakni  di  lapangan,  maka dialihkan ke tempat di mana mungkin dilakukan, yakni di rumah. 38
Sementara itu,  terkait dengan penyelenggaraan Shalat I’ed di masa pandemi COVID-19 ini MUI juga mengeluarkan fatwa khusus. Yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia  Nomor: 28 Tahun 2020 Tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pabdemi COVID-19. Dalam fatwa tersebut disebutkan pada ketentuan dan panduan hukum pada bagian II Ketentuan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri di Kawasan COVID-19. Ketentuan ini berisi 1) Shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, mushalla, atau tempat lain bagi umat Islam yang: a. berada di kawasan yang sudah terkendali pada saat 1 Syawal 1441 H, yang salah satunya ditandai dengan angka penularan menunjukkan kecenderungan menurun dan kebijakan  pelonggaran  aktifitas  sosial  yang  memungkinkan  terjadinya  kerumunan berdasarkan  ahli  yang  kredibel  dan  amanah.  b.  berada  di  kawasan  terkendali  atau kawasan  yang  bebas  COVID-19  dan  diyakini  tidak  terdapat  penularan  (seperti  di kawasan pedesaan atau perumahan terbatas yang homogen, tidak ada yang terkena COVID-19,  dan  tidak  ada  keluar  masuk  orang).  2)  Shalat  Idul  Fitri  boleh dilaksanakan  di  rumah  dengan  berjamaah  bersama  anggota  keluarga  atau  secara sendiri (munfarid) ,  terutama  yang  berada  di  kawasan  penyebaran  COVID-19  yang belum terkendali. 3) Pelaksanaan shalat Idul Fitri, baik di masjid maupun di rumah harus  tetap  melaksanakan  protokol  kesehatan  dan  mencegah  terjadinya  potensi
37 Lihat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 04/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Shalat Idul Fitri dalam Kondisi Darurat Pandemi COVID 19
38 Lihat  kembali  Edaran  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  Nomor  04/EDR/I.0/E/2020  tentang Tuntunan Shalat Idul  Fitri dalam Kondisi Darurat Pandemi COVID 19
penularan,  antara  lain  dengan  memperpendek  bacaan  shalat  dan  pelaksanaan khutbah. 39
Dalam  hal  umat  melaksanakan  shalat  Idul  Fitri  di  rumah,  disebutkan  dalam ketentuan  dan  panduan  hukum  bagian  V.  Ketentuan  Shalat  Idul  Fitri  Di  Rumah Ketentuan  ini  memuat  berbagai  hal  sebagai  berikut:  1)  Shalat  Idul  Fitri  yang dilaksanakan di rumah dapat dilakukan secara berjamaah dan dapat dilakukan secara sendiri (munfarid). 2)  Jika  shalat  Idul  Fitri  dilaksanakan  secara  berjamaah,  maka ketentuannya sebagai berikut: a. Jumlah jamaah yang shalat minimal 4 orang, satu orang imam dan 3 orang makmum. b. Kaifiat shalatnya mengikuti ketentuan angka III (Panduan Kaifiat Shalat Idul Fitri Berjamaah) dalam fatwa ini. c. Usai shalat Id, khatib melaksanakan khutbah dengan mengikuti ketentuan angka IV dalam fatwa ini.
d. Jika jumlah jamaah kurang dari empat orang atau jika dalam pelaksanaan shalat jamaah di rumah tidak ada yang berkemampuan untuk khutbah, maka shalat Idul Fitri boleh dilakukan berjamaah tanpa khutbah. 40
Hadirnya  berbagai  kebijakan  organisasi  dalam  bentuk    instruksi,  hasil musyawarah organisasi, fatwa, maupun surat edaran ini dapat memandu umat untuk melaksanakan  pilihan  pelaksanaan  peribadatan  sesuai  dengan  keyakinannya  dan dikaitkan  dengan  kedaruratan  situasi  di  masa  pandemi.  Sehingga  mereka  merasa mempunyai arahan dalam menjalankan berbagai pilihan ini.

## 4) Pengurusan Jenazah Pasien COVID-19
Pengurusan jenazah pasien COVID-19 merupakan isu sentitif yang seringkali menghadirkan ketegangan di masyarakat. Baik terkait keluarga pihak yang meninggal, maupun masyarakat di sekitarnya. Kasus penjemputan paksa jenazah pasien COVID- 19 sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, menunjukkan bahwa ada konflik keagamaan yang terjadi di masyarakat akibat salah paham tentang pengelolaan  jenazah.  Oleh  karenanya,  ormas  keagamaan  Islam  memiliki  peran penting  di  dalam  menjelaskan  soal  pengelolaan  jenazah  pasien  COVID-19  yang tentunya berbeda dengan pengelolaan jenazah pada umumnya.
Oleh  karena  itu,  menjawab  kegelisahan  ini,    NU  melalui  Lembaga  Bahtsul Masail PB NU telah mengeluarkan Hasil  Bahtsul Masail  PB  NU  tentang  Fiqh Pemulasaraan Jenazah  Pasien COVID-19, tertanggal 21 Maret 2020, ditandatangani oleh Ketua  LBM PB NU KHMNajib Hassan  dan  Sekretaris LBM PB NU  Sarmidi Husna, MA. Hasil bahtsul masail ini untuk menjawab pertanyaan publik mengenai apakah  jenazah  pasien  Covid-19  yang  Muslim  harus  dimandikan  dan  dirawat sebagaimana aturan syariat terhadap jenazah biasa, dan bagaimana cara memandikan dan menguburnya? Dalam hasil pembahasannya dinyatakan bahwa manusia adalah
39 Fatwa Majelis Ulama Indonesia  Nomor: 28 Tahun 2020 Tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pabdemi COVID-19. Fatwa Majelis Ulama Indonesia
40 Fatwa Majelis Ulama Indonesia  Nomor: 28 Tahun 2020 Tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pabdemi COVID-19.
makhluk  yang  sempurna,  dan Karamah  insaniyah tersebut  salah  satunya  tercermin dalam ُ ملا ی ت ھجت ی ز (pemulasaraan jenazah: memandikan, mengkafani, menshalati dan menguburkan) yang menjadi kewajiban fakultatif ( افك ی ة ضرف ) yang tertuju kepada umat Islam untuk setiap mayit Muslim. Mengingat situasi pandemi COVID-19 dan keadaan  jenazah  pasien  COVID-19  tidak  selalu  dapat  dilaksanakan  sebagaimana mestinya,    oleh  karena itu  Lembaga  Bahtsul  Masail  menyatakan  ketentuan tajhizul mayyit (pemulasaraan jenazah) pasien Covid-19 sebagai berikut: 1) Bahwa COVID- 19  merupakan  wabah (tho'un), karena  itu  orang  yang  meninggal  akibat  Covid-19 statusnya adalah syahid fil akhiroh . Sebab kedudukan syahadah (mati syahid) tidak hanya didapat oleh mereka yang gugur di medan perang. Mereka yang meninggal karena wabah  penyakit  ( tho'un )  juga  dapat  meraih  kedudukan syahadah. 2)  Jenazah  pasien Covid-19 muslim memiliki kedudukan dan perlakuan sama dengan jenazah muslim pada umumnya, yaitu wajib dimandikan, dikafani, dishalati, dan dimakamkan. 3) Cara memandikan  jenazah  pasien  Covid-19  dengan  menggunakan  peralatan  yang  bisa mencegah  penularan  penyakit  tersebut.  Memandikan  dilakukan  oleh  orang  yang profesional atau petugas kesehatan dengan harus melindungi diri dan memastikan keamanannya  (menggunakan  pakaian  pelindung,  sarung  tangan,  masker,  dan desinfeksi  diri)  agar  tidak  tertular  virus  dari  jenazah.  Setelah  dimandikan,  jenazah pasien  COVID-19  dibungkus  kain  kafan  kemudian  dibungkus  sejenis  plastik sehingga  tidak  mudah  tercemar.  Dan  secara  terperinci  dapat  mengikuti  ketentuan berikut: a) Jika menurut ahli memandikan jenazah COVID-19 dengan cara standar tersebut  masih  membahayakan  bagi  yang  memandikan  atau  penyebaran  virusnya, maka  jenazah  tersebut  boleh  dimandikan  dengan  cara  menuangkan  air  ke  badan jenazah  saja,  tanpa  dalku  (digosok).  b)Jika  hal  itu  tidak  bisa  dilakukan  juga,  maka boleh tidak dimandikan dan diganti dengan ditayamumkan.c) Dan jika hal itu juga tidak dapat dilakukan karena dalam kondisi darurat, maka jenazah boleh langsung dikafani dan disholati, tanpa dimandikan atau ditayamumkan. Karena kondisi darurat atau sulit tersebut, maka boleh mengambil langkah kemudahan (al-masyaqqoh tajlibut taisir). 4) Untuk protokol atau teknis mengkafan jenazah pasien COVID-19 secara ekstra dan pemakamannya harus mengikuti arahan dari para ahli medis. 41
Sementara  itu,  sikap  Muhammadiyah  tentang  pemulasaraan  jenazah  Pasien COVID-19  juga telah diatur dalam Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 03/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat COVID-19. Pada  poin  no.  15  dinyatakan  bahwa  Perawatan  jenazah  pasien  COVID-19  sejak meninggal  dunia  sampai  dikuburkan,  dilakukan  sesuai  dengan  standar  protokol kesehatan  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  berwenang,  misalnya  Keputusan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 300/ Perawatan jenazah pasien COVID-19 sejak meninggal  dunia  sampai  dikuburkan,  dilakukan  sesuai  dengan  standar  protokol
41 Hasil  Bahtsul Masail  PB  NU  tentang  Fiqh Pemulasaraan Jenazah  Pasien COVID-19, tertanggal 21 Maret 2020, ditandatangani oleh Ketua  LBM PB NU KHMNajib Hassan  dan  Sekretaris LBM PB NU  Sarmidi Husna, MA
kesehatan  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  berwenang,  misalnya  Keputusan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 300/ Menkes/SK/IV/2009 tentang Pedoman Penanggulangan  Episenter  Pandemi  Influenza  Butir  B.  3.  6).  Respon  Medik  dan Laboratorium: Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Surveillans, dan Pemulasaraan Jenazah  dan  Surat  Edaran  Direktorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  P-002/DJ.III/Hk.00.7/032020 tentang  Imbauan  dan  Pelaksanaan  Protokol  Penanganan  COVID-19  pada  Area Publik di Lingkungan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama  Republik  Indonesia  Butir  E.4  Imbauan  Pelaksanaan  Protokol  Pengurusan Jenazah Pasien  COVID-19.Pada poin no. 16 dinyatakan Apabila dipandang darurat dan  mendesak, jenazah  dapat  dimakamkan  tanpa dimandikan  dan  dikafani,  dalam rangka  menghindarkan  tenaga  penyelenggara  jenazah  dari  paparan  COVID-19 dengan  pertimbangan  asas-asas  hukum  syariah  bahwa  Allah  tidak  membebani hamba-Nya kecuali sejauh yang mampu dilakukannya, apa yang diperintahkan Nabi saw  dilaksanakan  sesuai  dengan  kemampuan,  tidak  ada  kemudaratan  dan pemudaratan,  kemudaratan  harus  dihilangkan,  kesulitan  memberikan  kemudahan, keadaan mendesak dipersamakan dengan keadaan darurat, dan kemudaratan dibatasi sesuai  dengan  kadarnya,  dan  mencegah  mudarat  lebih  diutamakan  daripada mendatangkan  maslahat.  Kewajiban  memandikan  dan  mengafani  jenazah  adalah hukum kondisi normal, sedangkan dalam kondisi tidak normal dapat diberlakukan hukum darurat. Dan pada poin 17 dinyatakan bahwa penyelenggaraan Shalat jenazah dapat diganti dengan Shalat gaib di rumah masing-masing. Adapun kegiatan takziah dilakukan  secara  terbatas  dengan  memperhatikan  hal-hal  yang  terkait penanggulangan COVID-19 atau dilakukan secara daring. 42
Sementara  itu,  terkait  dengan  pengurusan  jenazah  MUI  juga  mengeluarkan Fatwa  Majelis Ulama Indonesia Nomor: Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang  Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Janaiz) Muslim yang Terinfeksi COVID-19. Fatwa ini hadir karena pertimbangan antara lain: a) bahwa COVID-19 termasuk jenis penyakit berbahaya  dan  dapat  menular  kepada  yang  melakukan  kontak  dengan  orang  yang terpapar COVID-19 atau cara penularan lainnya; b) bahwa ketika pasien COVID-19 meninggal, maka virusnya masih ada di tubuhnya dan berbahaya yang dapat menular kepada  orang  yang  melakukan  kontak  dengan  jenazah  tersebut  dalam  proses pengurusannya; c) bahwa muncul pertanyaan tentang tata cara pengurusan jenazah muslim pasien COVID-19 yang meliputi memandikan, mengafani, menyalatkan, dan mengebumikan  sebagaimana  aturan  syariat  terhadap  jenazah  pada  umumnya;  d) bahwa  oleh  karena  itu  dipandang  perlu  menetapkan  fatwa  tentang  Pedoman Pengurusan Jenazah ( Tajhiz al-Jana’iz) Muslim yang Terinfeksi COVID-19 43
42 Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah  No. 03/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat COVID-19.
43 Fatwa  Majelis Ulama Indonesia Nomor: Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah  (Tajhiz al-Janaiz) Muslim yang Terinfeksi COVID-19
Dengan  merujuk  berbagai  macam  referensi  baik  Alquran,  Hadits,  pendapat para ulama, maupun pertimbangan medis, akhirnya MUI mengeluarkan ketentuan hukum tentang pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19 yang cukup detail. Yaitu:1)Menegaskan kembali Ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka  7  yang  menetapkan:  “Pengurusan  jenazah (tajhiz  al-jana’iz) yang  terpapar COVID-19,  terutama  dalam  memandikan  dan  mengafani  harus  dilakukan  sesuai protokol  medis  dan  dilakukan  oleh  pihak  yang  berwenang,  dengan  tetap memperhatikan  ketentuan  syariat.  Sedangkan  untuk  menshalatkan  dan menguburkannya  dilakukan  sebagaimana  biasa  dengan  tetap  menjaga  agar  tidak terpapar COVID-19.” 2) Umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syara’ termasuk  kategori syahid  akhirat dan  hak-hak  jenazahnya  wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuanketentuan protokol medis;  3)  Pedoman  memandikan  jenazah  yang  terpapar  COVID-19  dilakukan sebagai  berikut:  a.  Jenazah  dimandikan  tanpa  harus  dibuka  pakaiannya  b.  Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani; c. Jika  petugas  yang  memandikan  tidak  ada  yang  berjenis  kelamin  sama,  maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. d. Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan; e. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh; f. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah  tidak  mungkin  dimandikan,  maka  dapat  diganti  dengan  tayamum  sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara: 1. Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu. 2.Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD. g. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena  membahayakan  petugas,  maka  berdasarkan  ketentuan dlarurat  syar’iyyah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. 4) Pedoman mengafani jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut: a. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena dlarurah syar’iyah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan  ke  dalam  kantong  jenazah  yang  aman  dan  tidak  tembus  air  untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. b. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.  c.  Jika  setelah  dikafani  masih  ditemukan  najis  pada  jenazah,  maka  petugas dapat  mengabaikan  najis  tersebut.  5)Pedoman  menyalatkan  jenazah  yang  terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut: a. Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafani. b. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. c. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (hadhir) minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan.
Jika tidak dimungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh (shalat ghaib). d. Pihak yang  menyalatkan  wajib  menjaga  diri  dari  penularan  COVID-19.  6)Pedoman menguburkan  jenazah  yang  terpapar  COVID-19  dilakukan  sebagai  berikut:  a. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. b. Dilakukan dengan cara  memasukkan  jenazah  bersama  petinya  ke  dalam  liang  kubur  tanpa  harus membuka peti, plastik, dan kafan. c. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat (al-dlarurah al-syar’iyyah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (Tajhiz al- Jana’iz) Dalam Keadaan Darurat. 44
5) Beragam Inisiatif menyikapi Tradisi Keagamaan dengan Cara Berbeda Menyikapi  seruan  pemerintah  untuk stay  at  home dan social  distancing selama pandemi COVID-19 serta beragam edaran ormas keagamaan untuk meminimalisir kegiatan yang bersifat kumpul-kumpul atau pertemuan, masyarakat juga beradaptasi dengan  mengoptimalkan  pertemuan  melalui  media online/daring. Sekedar  untuk menyebutkan  beberapa  contoh,  di  Surabaya,  Masjid  Al  –Akbar  Surabaya menyelenggarakan  kegiatan  Ngabuburit  Online.  Mereka  melantunkan  shalawat Thibbil Qulub , mengikuti khataman online, yang disambungkan melalui Zoom. 45 Di Tangerang  Selatan,  ITB  Ahmad  Dahlan  menggelar  kegiatan  Ngabuburit  Online melalui diskusi via zoom meeting, salah satunya adalah diskusi yang mengusung tema ” Back to Normal or Going to the New Normal?: Masa Depan Kehidupan Warga Tangerang Selatan di Tengah Ancaman Virus Covid-19" 46
Kegiatan  Tahlil  yang  seringkali  dilakukan(Nurpratiwi,  2021)  oleh  warga Nahdliyyin  pun  digelar  secara  online.  Contohnya,  PC  NU  Kota  Semarang    yang menggelar  Tahlilan  untuk  mendiang  Ibu  Sudjiatmi  Notomiharjo,  ibu  Presiden  RI Joko Widodo yang berpulang Maret lalu 47 Bahkan peringatan Peringatan 100 Hari Wafatnya  KH.  Salahuddin  Wahid  (Gus  Sholah),  juga  digelar  secara  online  dan
44 Lihat Fatwa  Majelis Ulama Indonesia Nomor: Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Janaiz) Muslim yang Terinfeksi COVID-19
45 Omy (Dimas Ganjar, ed), Ngabuburit Online di MAS, Jamaah dengar Ceramah lewat Live Streaming, Jawa Pos.com, 26 April
2020, sebagaimana diunduh dari situs https://www.jawapos.com/surabaya/26/04/2020/ngabuburit-online-di-mas-jamaah-dengar-ceramah- lewat-live-streaming/
46 Tim Seputar Tangsel, (Sugih Hartanto, ed.), Ngabuburit Online ITB Ahmad Dahlan: Back to Normal or Going to the  New  Normal? ,  SeputarTangsel.com,  9  Mei  2020,  sebagaimana  diunduh  dari  situs https:// seputartangsel.pikiran -rakyat.com/ tangerang -selatan/ pr - 14379484/ ngabuburit -online-itb-ahmad -dahlan-back-to-normal-or-going-to-the-new- normal
47 Lihat pemberitaan Antara (Lalu Ratri Mubyarsyah, ed.), PCNU Kota Semarang Gelar Tahlil Online untuk Ibunda Jokowi ,  26  Maret  2020,  sebagaimana  diunduh  dari  situs  https://www.jawapos.com/jpg- today/26/03/2020/pcnu-kota-semarang-gelar-tahlil-online-untuk-ibunda-jokowi/
disiarkan secara live streaming dan dapat disimak melalui Youtube . 48 Pasca Idul Fitri, yang dilaksanakan di rumah saja atau secara berjamaah dengan secara terbatas dan mentaati  protokol  kesehatan,  masyarakat  tidak  lagi  saling  mengunjungi  dan bersalaman.  Namun  mereka  bersilaturahmi  dengan  keluarga  antara  lain  dengan menggelar video call a taupun halal bihalal melalui zoom . Media online, menjadi pilihan mereka untuk menyambung tali silaturahmi. Situasi  dan cara ini juga yang disarankan oleh MUI. Sebagaimana yang disampaikan oleh MUI Jakarta, yang mengimbau agar halal bihalal bisa dilakukan secara online . 49
Selain pembahasan di atas, pada masa penelitian ini dilakukan (terkait kebijakan yang beredar antara Maret-Mei 2020), hanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) lah yang telah membahas soal adaptasi kebiasaan baru atau yang populer dengan istilah ‘New Normal’. Kebijakan  ini  hadir  melalui  Maklumat    Dewan  Pimpinan  Majelis  Ulama Indonesia (DP MUI) tentang  Rencana Pemberlakuan Kehidupan Normal Baru (New Normal Life) di Tengah Pandemi COVID-19. 50

## Simpulan
Dari  berbagai  hasil  penelitian  yang  penulis  paparkan,  serta  upaya  untuk  menjawab pertanyaan penelitian, dapat disimpulkan bahwa:
1) Umumnya komunikasi publik yang dilakukan oleh ormas keagamaan Islam (dalam hal ini NU, Muhammadiyah, dan MUI) dalam menyikapi isu social distancing di masa Pandemi COVID-19 ini adalah melalui sikap/keputusan resmi organisasi. Keputusan dan Sikap Resmi  Organisasi  ini.  Dalam  penelitian  ini  ditemukan  12  jenis  keputusan  organisasi, yakni 4 dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama (NU),  3 dikeluarkan oleh Muhammadiyah, dan 5 dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)
2) Beberapa isu terkait social distancing yang dibahas oleh keduabelas kebijakan organisasi tersebut  antara  lain  mengenai  soal wabah  COVID-19  dan  pencegahan  penularannya, kebijakan  umum  untuk  menghindari  kegiatan  sosial  keagamaan  (shalat  berjama’ah, silaturahmi, pengajian, dan berbagai kegiatan sosial keagamaan lainnya) yang berpotensi memunculkan  kerumuman  karena  pertemuan  orang  secara  langsung  dalam  jumlah banyak,  dan meresponnya dengan penatalaksaan pelaksanaan ibadah selama pandemi COVID-19. Antara  lain mengatur soal shalat jama’ah, shalat Jum’at, shalat Idul Fitri, dan pengurusan jenazah.
48 Do'a dan Tahlilan Online, Peringatan 100 Hari Wafatnya KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah), sebagaimana diunduh dari situs https://www.youtube.com/watch?v=8qnA1MzaG6s
49 Melia Istighfaroh, ed., MUI  Jakarta Imbau Warga Lakukan Halal Bihalal Lebaran di Tengah Pandemi COVID-19 via Online, Tribun News.Com, 18 Mei 2020, sebagaimana diunduh dari situs https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/18/mui-jakarta-imbau-warga-lakukan-halal-bihalal- lebaran-di-tengah-pandemi-covid-19-via-online
50 Lihat dalam Maklumat  Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) tentang  Rencana Pemberlakuan Kehidupan  Normal  Baru  (New  Normal  Life)  di  Tengah  Pandemi  COVID-19 ,  Nomor:  Kep-1188/DP- MUI/V/2020,  dikeluarkan pada tanggal 5 Syawal 1441 H/28 Mei 2020, ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum KH. Muhyiddin Junaedi dan Sekretaris Jendral Drs.H.Anwar Abbas, MM.
3) Materi  atau  pesan  yang  dikomunikasikan  biasanya  menjawab  pertanyaan  publik  yang bersifat  praktis,  terkait  praktik  ibadah  dan  pelaksanaan  kegiatan  sosial  keagamaan. Misalnya,  dalam  kondisi  pandemi  apakah  sebaiknya  shalat  di  rumah  atau  di masjid/musholla,  haruskah melaksanakan Shalat Jum’at atau Shalat Dhuhur, bolehkah melaksanakan  shalat  dengan  cara  berjama’ah  atau  melaksanakan  shalat  Jum’at  pada wilayah yang masih belum terjangkit pandemi atau belum dinyatakan sebagai zona merah penularan  wabah  oleh  pihak  yang  berwenang,  bagaimana  hukum  dan  tata  cara menyelenggarakan shalat Idul Fitri selama pandemi.
4) Respon masing-masing ormas dalam menyampaikan pesan itu kepada publik juga cukup beragam. Misalnya, Nahdlatul Ulama (NU). Posisi PB NU lebih memberikan Instruksi yang bersifat umum dengan mengeluarkan Protokol NU Peduli COVID-19, sementara terkait dengan pengaturan teknis yang lainnya, misalnya pengelolaan pesantren, detail pengaturan  dikeluarkan  oleh  Rabithah  M’ahid  al-Islamiyah  (RMI)  sebagai  asosiasi pesantren di kalangan NU. Sementara, terkait dengan penyelenggaraan ibadah, seperti Shalat  Idul  Fitri  dan  Pemulasaraan  Jenazah,  pembahasan  teknis  dan  keputusannya dikeluarkan  oleh  Lembaga  Bahtsul  Masail  (LBM)  PB  NU.  Sementara  itu, Muhammadiyah meresponnya dengan mengeluarkan Maklumat tentang Corona Virus Disease sebagai panduan umum warganya, Surat Edaran tentang Tata Cara Pelaksanaan Ibadah  selama  Masa  Pandemi  COVID-19,  dan  secara  lebih  teknis  membuat  Surat Edaran tentang Pelaksanaan Shalat Idul Fitri sebagai respon atas pelaksanaan hari besar Islam.  Adapun  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  meresponnya  dengan  mengeluarkan berbagai Fatwa yang lebih teknis, dengan merujuk pada dalil-dalil keagamaan seperti al- Qur’an, al-Hadits, qaul ulama’ , dan kaidah fiqhiyyah lainnya serta hasil konsultasi dengan pihak yang berwenang (misalnya Kementerian Kesehatan). Jadi sifatnya lebih praktis dan menjawab  kebutuhan  umat  sesuai  dengan  pertanyaan  umat  yang  ditujukan  kepada mereka. Hal ini tercermin pada materi fatwanya tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah COVID-19, pedoman Pengurusan Jenazah pasien muslim yang  terinfeksi COVID-19, dan panduan dan kaifiat penyelenggaraan Takbir dan Shalat Idul Fitri. Di antara  ketiga  lembaga  tersebut,  MUI  paling  cepat  merespon  isu ‘new  normal’ dengan mengeluarkan  Maklumat  Dewan  Pimpinan  MUI  tentang  Rencana  Pemberlakuan Kehidupan  Normal  Baru (New  Normal) .  Sungguh  pun  hal  ini  terasa  agak  berbeda, mengingat biasanya MUI melakukan pertimbangan yang mendalam dan hadir ke tengah publik dengan Fatwa-nya.
5) Selain menggunakan sikap resmi organisasi sebagai bentuk komunikasi publiknya, ketiga ormas ini juga menyampaikan sikapnya melalui media yang biasanya diwakili oleh Ketua atau pun para pengurusnya. Namun materi komunikasi publik yang mereka sampaikan, lebih merupakan sebagian dari isi sikap resmi yang sudah dibahas oleh masing-masing organisasi.  Para  pimpinan  organisasi  ini  (di  berbagai  levelnya)  juga  telah  mulai memberikan  contoh  untuk  bisa  berkomunikasi  dan  bersosialisasi  dalam  situasi social distancing, dengan menginisiasi atau pun terlibat dalam berbagai online event baik untuk ngabuburit saat bulan Ramadhan, halal bihalal, bahkan tahlil. Hal ini juga menginspirasi
berbagai pihak untuk mengoptimalkan silaturahmi dan membuat kegiatan keagamaan secara virtual, saat pandemi COVID-19 masih terjadi.
Dari proses yang peneliti lakukan saat meneliti maupun menulis hasil penelitian ini, peneliti  menemukan  bahwa  masih  banyak  hal  menarik  yang  bisa  dilanjutkan  maupun dikembangkan oleh peneliti lainnya. Di antaranya adalah soal komunikasi publik pada ormas keagamaan Islam sendiri tentu memiliki bentuk dan isu yang bervariasi, yang tentunya bisa didalami  oleh  peneliti  dari  disiplin  ilmu  Komunikasi  Penyiatan  Islam.  Adapu  tentang bagaimana proses pengambilan hukum di masing-masing organisasi atau istimbath al-ahkam menarik untuk diteliti oleh para peneliti dari disiplin ilmu Syariah dan Hukum Islam. Terkait  dengan  isu-isu  yang  peneliti  temukan  dalam  penelitian  ini,  misalnya  soal penyelenggaraan  ibadah  selama  pandemi  (baik  soal  pelaksanaan  shalat  berjamaah,  shalat Jum’at, maupun penyelenggaraan jenazah pasien muslim yang terpapar virus COVID-19), ketaatan  anggota  atau  jamaah  organisasi  keagamaan  Islam  pada  kebijakan  organisasinya terkait  dengan  protokol  COVID-19.  Juga  inisiatif-inisiatif  untuk  menggantikan  tradisi pertemuan  sosial  keagamaan  (pengajian,  tahlil,  khataman,  dll.)  yang  biasanya  berlangsung secara tatap muka, melalui media daring (online). Berbagai isu ini, bisa didekati dari perspektif monodisiplin maupun interdisipliner. Akhir kata, semua penelitian diharapkan ini bermanfaat baik  bagi  dunia  akademik  maupun  memberi  manfaat  praktis  dalam  kehidupan  sosial kemasyarakatan kita . Wallahu a’lam bish-shawab...

## Daftar Pustaka
Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing , Remaja Rosdakarya,  Cetakan kedelapan, Oktober 2018, Bandung.
Elvinaro  Ardianto,  Lukiati  Komala,  dan  Siti  Karlinah, Komunikasi  Massa:  Suatu  Pengantar, Simbiosa Rekatama Media, Edisi Revisi Oktober 2015,  Bandung
Dadan Suherdiana*, Aang Ridwan, Uwes Fatoni, Rojudin berjudul Pesan Dakwah Ormas Islam Indonesia dalam Menghadapi Krisis Keagamaan Masa Pandemi Covid-19 , pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2020
Dani Muhtada, Agama dan Mitigasi Wabah COVID-19 (CSIS Commentaries, DMRU-011, 23 Maret 2020).
Edaran  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  Nomor  04/EDR/I.0/E/2020  tentang Tuntunan Shalat Idul  Fitri dalam Kondisi Darurat Pandemi COVID 19
Effendi, M. R. (2020). Mitigasi Intoleransi dan Radikalisme Beragama di Pondok Pesantren Melalui Pendekatan Pembelajaran Inklusif. Paedagogie| Jurnal Pendidikan dan Studi Islam , 1 (1), 56-75.
Effendi, M. R. (2020). Mitigasi Intoleransi dan Radikalisme Beragama di Pondok Pesantren Melalui Pendekatan Pembelajaran Inklusif. Paedagogie , I (I), 55–74. https://doi.org/doi.org/10.20211/pdg.01.1.05
Muhamad Agus Mushodiq dan Ali Imron Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber) yang diterbitkan oleh SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 5 (2020)
Maklumat    Dewan  Pimpinan  Majelis  Ulama  Indonesia  (DP  MUI)  tentang    Rencana Pemberlakuan Kehidupan Normal Baru (New Normal Life) di Tengah Pandemi COVID-19 , Nomor: Kep-1188/DP-MUI/V/2020,  dikeluarkan pada tanggal 5 Syawal 1441 H/28 Mei  2020,  ditandatangani  oleh  Wakil  Ketua  Umum  KH.  Muhyiddin  Junaedi  dan Sekretaris Jendral Drs.H.Anwar Abbas, MM.
Instruksi PB NU tentang Protokol NU Peduli COVID 19 , dikeluarkan pada 12 Maret 2020/17 Rajab  1441  H,  ditandatangani  oleh    Ketua  Umum  Prof.Dr.  Said  Agil  Siraj  dan Sekretaris Jenderal Dr.Ir.H.A Helmy Faisal Zaini dan  Pejabat Rais Aam KH Miftahul Ahyar  dan  Katib  Aam KH Yahya Kholil Staquf Instruksi PB NU tentang Protokol NU  Peduli  COVID  19 ,  dikeluarkan  pada  12  Maret  2020/17  Rajab  1441  H, ditandatangani  oleh    Ketua  Umum  Prof.Dr.  Said  Agil  Siraj  dan  Sekretaris  Jenderal Dr.Ir.H.A Helmy Faisal Zaini dan  Pejabat Rais Aam KH Miftahul Ahyar  dan  Katib Aam KH Yahya Kholil Staquf
Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah  No. 03/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat COVID-19 t ertanggal  7 Sya’ban 1441H/31  Maret  2020 dan ditandatangani olehtertanggal dan ditandatangani oleh Ketum PP Muhammadiyah Prof.  Dr.  H.  Haedar  Nashir,  MA  dan  Sekretaris  PP  Muhammadiyah  Dr.H.  Agung Danarto, MA
Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail PB NU tentang  Pelaksanaan Shalat  ‘Id di Rumah , tertanggal 20 Mei 2020. Hasil Bahtsul Masail ini ditandatangani oleh Ketua  LBM PB NU KH M. Najib Hassan  dan  Sekretaris LBM PB NU  Sarmidi Husna, MA.
Hasil  Bahtsul Masail  PB  NU  tentang  Fiqh Pemulasaraan Jenazah  Pasien COVID-19 , tertanggal 21 Maret 2020, ditandatangani oleh Ketua  LBM PB NU KHM Najib Hassan  dan Sekretaris LBM PB NU  Sarmidi Husna, MA
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Wabah COVID-19 .
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jum’at dan Jama’ah untuk Mencegah Penularan Wabah COVID-19
Fatwa    Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  Nomor:  18  Tahun  2020  Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah  (Tajhiz al-Janaiz) Muslim yang Terinfeksi COVID-19
Nurpratiwi, M. R. E. dan S. (2021). Hubungan Keberagamaan dan Perilaku Altruistik Mahasiswa. Al-Afkar , 4 (1), 83–97. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v4i1.181
Surat Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, No.02/MLM/I.0/H/2020 tentang Wabah Corona Virus Disease
Surat Edaran Nomor : 835/A/PPRMI/SE/III/2020TANGGAL : 13 Maret 2020 M / 18 Rajab 1441 H  tentang Protokol  Pencegahan Penyebaran  CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) pada  Pondok Pesantren. Dikeluarkan oleh  PP. Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pesantren Nahdhatul Ulama),  ditandatangani oleh Ketua  RMI H.Abdul Ghofarrozin dan Sekretaris RMI  Habib Sholeh

## Dari Internet:
Antara (Lalu Ratri Mubyarsyah, ed.), PCNU Kota Semarang Gelar Tahlil Online untuk Ibunda Jokowi , 26 Maret 2020, sebagaimana diunduh dari situs https://www.jawapos.com/jpg- today/26/03/2020/pcnu-kota-semarang-gelar-tahlil-online-untuk-ibunda-jokowi/
Bonfilio  Mahendra  Wahanaputra  Ladjar  (Sandro  Gatra,  ed.), Tiga  Jemaah  Positif  Covid-19, Sekitar  170  Orang  Diisolasi  di  Masjid  di  Taman  Sari, sebagaimana  ditayangkan  di Kompas.com,  27  Maret  2020.  Pemberitaan  ini  juga  bisa  dibaca  di: https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/27/22403151/tiga-jemaah-positif- covid-19-sekitar-170-orang-diisolasi-di-masjid-di?page=all .
CNN Indonesia, Kamis, 19/03/2020, Diimbau Ditunda, Pentahbisan Uskup Ruteng Tetap Digelar, sebagaimana
diunduh dari situs:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200319081813-20-484797/diimbau- ditunda-pentahbisan-uskup-ruteng-tetap-digelar
Do'a dan Tahlilan Online, Peringatan 100 Hari Wafatnya KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah), sebagaimana diunduh dari situs https://www.youtube.com/watch?v=8qnA1MzaG6s
Gun Gun Heryanto, Komunikasi Wabah Corona, artikel  pada Republika, 23/03/2020 Hari  Widowati, Kominfo  Temukan  25  Hoaks  tentang  Korona ,  31/1/2020  yang  dapat  diakses melalui www.katadata.co.id
Liputan6, 3/4/2020
Kompas.com, 13/4/2020 Kompas.com, 26/3/2020
Melia Istighfaroh, ed., MUI  Jakarta Imbau Warga Lakukan Halal Bihalal Lebaran di Tengah Pandemi COVID-19 via Online, Tribun News.Com, 18 Mei 2020, sebagaimana diunduh dari  situs https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/18/mui-jakarta-imbau- warga-lakukan-halal-bihalal-lebaran-di-tengah-pandemi-covid-19-via-online
Okezone.com, 30/3/2020
Olivia Hernanda,  , Menimbang Peran Media dalam Menghadapi Epidemi i, pada rubrik Amatan, yang  diterbitkan  oleh  Remotivi  pada  3/3/2020  yang  dapat  diakses  pada www.remotivi.id
Omy (Dimas Ganjar, ed), Ngabuburit Online di MAS, Jamaah dengar Ceramah lewat Live Streaming, Jawa Pos.com, 26 April 2020, sebagaimana diunduh dari situs
https://www.jawapos.com/surabaya/26/04/2020/ngabuburit-online-di-mas- jamaah-dengar-ceramah-lewat-live-streaming
Pebriansyah Ariefana, Ijtima Ulama Asia di Gowa Batal, MUI: Untuk Kepentingan Norma Agama , Kamis,  19  Maret  2020,  pada  suara.com;  sebagaimana  dikip  dari  situs https://www.suara.com/news/2020/03/19/105318/ ijtima-ulama-asia-di-gowa- batal-mui-untuk-kepentingan-norma-agama
Tim Seputar Tangsel, (Sugih Hartanto, ed.), Ngabuburit Online ITB Ahmad Dahlan: Back to Normal or Going to the New Normal? SeputarTangsel.com, 9 Mei 2020, sebagaimana diunduh dari situs https://seputartangsel.pikiran - rakyat.com/tangerang -selatan/pr-14379484/ngabuburit-online-itb-
ahmad-dahlan-back-to-normal-or-going-to-the-new-normal