INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 5335-5346 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menangani Masalah Kemiskinan Di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021
Musliyandi 1 ✉ , Hasanuddin 2) , Mhd. Saeri )
Universitas Riau email: musliyandi@grad.unri.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Upaya  telah  banyak  dilakukan  untuk  mengurangi  kemiskinan  melalui  penyediaan  kebutuhan pangan,  layanan  kesehatan  dan  pendidikan,  perluasan  kesempatan  kerja  dan  sebagainya. Persoalan kemiskinan ini mempunyai dampak negatif yang bersifat menyebar ( multi plier effects) terhadap tatanan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu program khusus yang dikeluarkan Pemerintah  dalam  rangka  percepatan  penanggulangan  kemiskinan  adalah  Program  Bantuan Tunai  Bersyarat  yang  dikenal  dengan  nama  Program  Kelurga  Harapan  (PKH).  Program  ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang  bersumber dari Kementerian Sosial sebagai suatu instansi pemerintahan  di  bidang  sosial.  Tujuan  umum  PKH  adalah  mengurangi  angka  dan  memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan merubah perilaku Rumah  Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM)  yang  relative  kurang  mendukung  peningkatan kesejahteraan.  Program  ini  memberikan  bantuan  uang  tunai  kepada  RTSM  dengan  catatan mengikuti  persyaratan  yang  diwajibkan.  Persyaratan  tersebut  terkait  dengan  peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
Teknik analisis dari penelitian ini adalah studi kasus ( Case Study) dengan cara mengembangkan metode  kerja  yang  paling  efisien,  maknanya  peneliti  mengadakan  telaah  secara  mendalam tentang percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah, dengan kasus sebagai  lebih  spesifik  dan  mendalam  yang  berhubungan  dengan  pemanfaatan  data  dapat dengan  mudah  untuk  memahami  dan  menganalisis  data  informasi  dari  Program  Keluarga Harapan. Tipe content analysis dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini, yaitu  tinjauan  kritis (critical  review).  Hasil  dari  penelitian  ini,  didapat  nahwa  koordinasi  ntara Pemerintah Pusat dan Daerah belum berjalan dengan baik. Dilihat dengan ditemukan beberapa kendala  dilapangan  dalam  pelaksanaan  program  ini  sehingga  diperlukan  kerjasama  guna mengatasi kendala-kendala seperti melakukan perbaikan data penerima bantuan PKH agar lebih
tepat  sasaran  dengan  memberikan  solusi  yang  baik  untuk  kepentingan  masyarakat  dan meningkatkan  keberhasilan  pelaksanaan  PKH,  agar  PKH  menjadi  Program  yang  tepat  untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga miskin di Kabupaten Bangka Tengah.
Kata  Kunci:  Implementasi, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan

## Abstract
Many efforts have been made to reduce poverty through the provision of food, health and education services, expansion of employment opportunities and so on. The problem of poverty has a negative impact  that  is  spread  (multi  plier  effects)  on  the  overall  community  order.  One  of  the  special programmes issued by the Government in order to accelerate poverty reduction is the Conditional Cash  Assistance  Programme  known  as  the  Family  Hope  Programme  (PKH).  This  programme  is implemented by the Department of Social Affairs from the Ministry of Social Affairs as a government agency in the social sector. The general objectives of PKH are to reduce the number and break the chain of poverty, improve the quality of human resources (HR), and change the behaviour of Very Poor Households  (RTSM)  which  is  relatively  less  supportive  of  welfare  improvement.  This  programme provides  cash  assistance  to  RTSM  with  the  condition  that  they  follow  the  requirements.  These requirements are related to improving the quality of education and health. The analysis technique of this  research  is  a  case  study  by  developing  the  most  efficient  working  method,  meaning  that  the researcher  conducts  an  in-depth  study  of  the  acceleration  of  poverty  reduction  in Central  Bangka Regency, with the case as more specific and in-depth related to the use of data can easily understand and analyse information data from the Family Hope Program. The type of content analysis in this qualitative research with a case study approach is critical review. The results of this research show that the  coordination  between  the  Central  and  Local  Governments  has  not  gone  well.  Seen  with  the discovery of several obstacles in the field in the implementation of this programme so that cooperation is needed to overcome obstacles such as improving data on PKH beneficiaries to be more targeted by providing  good  solutions  for  the  benefit  of  the  community  and  increasing  the  success  of  PKH implementation, so that PKH becomes the right programme to reduce poverty and improve welfare for poor families in Central Bangka Regency.
Keywords: Implementation, Family Hope Programme, Poverty

## PENDAHULUAN
Kemiskinan memang menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah Indonesia, berbagai cara  telah  dilakukan  akan  tapi  masih  belum  mampu  menyelesaikan  permasalahan  ini. Masalah  kemiskinan  ditandai  oleh  berbagai  hal  antara  lain:  rendahnya  kualitas  hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan  kesehatan,  gizi  anak,  dan  rendahnya  mutu  layanan  pendidikan.  Selama  ini, berbagai  upaya  telah  dilakukan  untuk  mengurangi  kemiskinan  melalui  penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya.  Pendapat  lain  juga  menyatakan  bahwa  persoalan  kemiskinan  mempunyai dampak negatif yang bersifat menyebar (multi plier effects) terhadap tatanan masyarakat secara menyeluruh. 1
Salah satu program khusus yang dikeluarkan Pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan  kemiskinan  adalah  Program  Bantuan  Tunai  Bersyarat  yang  dikenal dengan  nama  Program  Kelurga  Harapan  (PKH).  Program  ini  dilaksanakan  oleh  Dinas Sosial  yang  merupakan  salah  satu  instansi  Pemerintahan  di  bidang  sosial.  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  salah  satu  program  perlindungan  sosial  yang diberikan  Pemerintah  untuk  menjangkau  masyarakat  prasejahtera  atau  masyarakat kalangan  kelas  ekonomi  kebawah.  Program  ini  direalisasikan  dengan  memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). 2
Bantuan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  untuk  akses  pendidikan  maupun kesehatan.  Hal  ini  belum  sejalan  dengan  tujuan  awal  pemberian  bantuan  Program Keluarga  Harapan  (PKH),  sehingga  perlu  dilakukan  penelitian  mengenai  ketepatan sasaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berarti apakah bantuan yang diterima  Rumah  Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM)  digunakan  untuk  hal  yang  menunjang tujuan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini terfokus pada dua komponen yang berkaitan  dengan  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  yaitu  pada  bidang kesehatan dan pendidikan.
Dengan  menerima  program  keluarga  harapan  (PKH)  diharapkan  mendorong perubahan  perilaku  penerima  PKH  menjadi  bersekolah  dan  mengakses  fasilitas kesehatan, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 01 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial yang terdaftar
1 Suharto, 2011, hlm. 142 – 143
2 Permensos Nomor 1 tahun 2018). Jakarta, Daiakses 23 Februari dari https://pkhkemensos.go.id.
dalam data terpadu program penanganan fakir miskin” di Kabupaten Bangka Tengah.

## METODE PENELITIAN
Untuk  menganalisis  hal-hal  terkait  dengan  penelitian  tersebut  maka  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  Studi  Kasus  (Case Study)  karena  dengan  mengembangkan  metode  kerja  yang  paling  efisien,  maknanya peneliti  mengdakan  telaah  secara  mendalam  tentang  percepatan  penanggulangan kemiskinan di Bangka Tengah, dengan kasus sebagai lebih spesifik dan mendalam yang berhubungan dengan pemanfaatan data dapat dengan mudah untuk memahami dan menganalisis  dat  informasi  dari  Program  Keluarga  Harapan  di  Dinas  Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui telaah dan mendengarkan pengalaman dari informan  penelitian.  Dalam  hal  ini,kasus  dikonsepkan  sebagai  peristiwa  yang  berupa rangkaian perilaku nyata.
Tipe content analysis dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini, yaitu tinjauan kritis (critical review). Pada tipe ini,peneliti bertujuan untuk memperoleh gambaran  lengkap,  rinci,  jelas  dan  sistematis  tentang  beberapa  aspek  normatif  yang diteiti guna mencari dan menemukan alasan pembenaran atau penolakan suatu produk perilaku. Hasil dari kriti akan menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan (decision maker), serta menjadi acuan kajian bagi penyuluhan kepada masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program Keluarga Harapan (PKH) pada masyarakat memiliki banyak masalah dan tantangan  dalam  prosesnya.  Berbagai  penyelewengan  dan  penyalahgunaan  terjadi  di dalamnya mengakibatkan program ini tidak terlaksana sesuai dengan pedoman dan tidak tepat sasaran. Selain itu, ada juga indikasi adanya pemotongan penyaluran bantuan serta keterlambatan dalam penyaluran bantuan. Sebagai salah satu program yang dilaksanakan secara nasional sejak tahun 2013, Program Keluarga Harapan (PKH) juga dilaksanakan di Kabupaten  Bangka  Tengah,  yang  saat  ini  berada  di  posisi  ketiga  Kabupaten  dengan penduduk  miskin  tertinggi  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung.  Pada  tahun  2021 jumlah penduduk miskin Kabupaten Bangka Tengah berjumlah 10.030 jiwa.
Dalam Implementasi PKH di Kabupaten Bangka Tengah, dijelaskan mulai dari peran Aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi PKH, dimana Kepala Dinas Sosial berperan sebagai pengarah kebijakan terhadap wilayah-wilayah yang yang berpotensi menerima bantuan  PKH,  hal  ini  dibuktikan  dengan  pendataan  bagi  Desa-desa  yang  termasuk kedalam Kecamatan dan Desa Miskin di Kabupaten Bangka Tengah. Selain itu Dinas Sosial
berperan  sebagai  pelaksana bantuan  PKH yang di jalankan  oleh  seksi-seksi  sosial  dan kesejahteraan  Sosial.  Selanjutnya  untuk  pendataan  masyarakat  dilakukan  oleh pendamping  PKH  di  Kabupaten  Bangka  Tengah.  Berdasarkan  uraian  diatas  dapat diketahui bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bangka Tengah masih  belum  optimal  atau  tepat  sasaran,  karena  dalam  pelaksanaannya  masih menggunakan data lama dalam menentukan penerima program ini. Hal ini tentu tidak sesuai  dengan  orientasi  utama  dari  PKH  yaitu  memberikan  bantuan  kepada  Rumah Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM).  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  sesuai tujuan yang ditetapkan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia, yaitu:
1. Meningkatkan status Kesehatan dan Gizi Ibu Hamil, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk Sekolah Dasar dari RTSM.
Kesehatan adalah refleksi dari kegiatan pelayanan kesehatan dan pemantauan status gizi pada  unit  terkecil  yaitu  Posyandu  yang  tidak  lain  merupakan  program  kerja  pokok Puskesmas di wilayah kerjanya masing-masing. Tambahan dari informasi yang didapat bahwa angka kematian ibu melahirkan yang semakin berkurang dan kesehatan balita yang  semakin  baik.  Sehingga  apabila  dilihat  dari  aspek  Kesehatan,  masyarakat  mulai peduli  dengan  kesehatan  keluarganya  melalui:  pemeriksaan  bulanan  bagi  ibu  hamil, persalinan kelahiran di fasilitas kesehatan yang profesional dan mumpuni, pemeriksaan rutin bagi ibu nifas, penyuksesan program posyandu pada semua lapisan masyarakat, penimbangan  rutin  balita,  imunisasi  lengkap  bagi  para  balita,  pemberian  vitamin tambahan  bagi  balita,  pengecekan  kesehatan  bagi  semua  anggota  keluarga  di Kabupaten Bangka Tengah
2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan bagi Anak-anak RTSM Berdasarkan penggalian informasi, maka diketahui bahwa tujuan dari Program Keluarga Harapan  (PKH)  adalah  tentang  meningkatkan  meningkatkan  akses  dan  kualitas pelayanan pendidikan bagi anak-anak dari rumah tangga sangat miskin (RTSM) sudah tercapai, meskipun masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari fluktuasi Pendidikan yang  terjadi  Dimana  angkanya  mngalami  kenaikan  dan  penurunan.  Meski  demikian pelaksanaan  akan  tetapi  mendapatkan  dukungan  dari  berbagai  pihak,  baik  pihak Pemerintah  Daerah,  Kecamatan  dan  Desa,  juga  dukungan  dari  berbagai  lapisan masyarakat  karena  masyarakat  sangat  antusias  dengan  adanya  program  ini.  Dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bangka Tengah tidak terlepas dari berbagai hambatan. Hambatan utama dalam penerapan PKH di Daerah ini adalah berkaitan dengan kondisi wilayah.
Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kabupaten  Bangka  Tengah
diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Untuk itu, keterlibatan pihak-pihak dalam program PKH tersebut sangat mendukung dan seluruh pihak-pihak yang terkait turut mengawasi kelancaran dari program tersebut.
Hambatan  implementasi  Program  Keluaraga  Harapan  (PKH)  di  Kabupaten  Bangka Tengah
1. Standard dan Sasaran Kebijakan
Standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Dimana adakalanya  fragmentasi  diperlukan  manakala  implementasi  kebijakan  memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.
Sasaran kebijakan tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga  baik demikian  dengan sebaliknya. Perilaku sasaran kebijakan meliputi respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung  suatu  kebijakan  yang  disertai  adanya  umpan  balik  berupa  tanggapan sasaran Kebijakan terhadap kebijakan yang dibuat
2. Sumberdaya
Salah  satu  faktor  penentu  keberhasilan/kegagalan  organisasi  adalah  faktor Sumberdaya.  Keunggulan  mutu  bersaing  suatu  organisasi  sangat  ditentukan  oleh mutu  Sumberdaya  yang  dimiliki.  Penanganan  Sumberdaya  harus  dilakukan  secara menyeluruh dalam kerangka sistem pengelolaan Sumberdaya yang bersifat strategis, integrated, interrelated dan unity.
Untuk menjalankan suatu program sangat dibutuhkan sumber daya, sebab sumber daya  adalah  titik  tolak  dari  terlaksananya  suatu  program.  Sumber  daya  yang dimaksudkan disini adalah seperti jumlah petugas pelaksana, pengetahuan petugas pelaksana dan fasilitas yang mendukung.
Dari  informassi  yang  didapat  peneliti  diketahui  bahwa  Implementasi  Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka Tengah hanya mampu menyediakan fasilitas  dan  sumberdaya  Manusia  yang  seadanya  dan  sangat  terbatas.  Tentunya dalam  pelaksanaan  program  membutuhkan  dukungan  dan  sikap  positif  dari pengelola, karena merekalah yang langsung berhubungan dengan masyarakat.
Sikap pengelola yang kreatif dan inovatif dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang direncanakan Program PKH sangatlah diperlukan sebagai implementor di lapangan yang menjalankan menjalankan program serta tugas-tugas untuk mencapai tujuan
Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kabupaten  Bangka  Tengah. Dukungan  berupa  moril  dan  materil  terutama  dari  institusi  Pemerintahakan menumbuh  kembangkan  kreativitas  dari  para  pelaksana  itu  sendiri,  sehingga Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka Tengah akan efektif.
Dalam suatu kebijakan mungkin saja tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian suatu program.  Faktor  sumberdaya  juga  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  penting. Ketersediaan  sumberdaya  dalam  melaksanakan  sebuah  program  merupakan  salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah  sumberdaya  manusia,  sumberdaya  finansial,  dan  sumberdaya  waktu  untuk mendukung jalannya implementasi program keluarga harapan di Kabupaten Bangka Tengah . Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:
a. Staff
b. Sumberdaya Finansial
c. Fasilitas
3. Hubungan antar Organisasi
Organisasi  adalah  sistem  kerjasama  sekelompok  orang  yang  dilakukan  dengan pembidangan dan pembagian seluruh pekerjaan/tugas dengan membentuk sejumlah satuan atau unit kerja, yang menghimpun pekerjaan sejenis dalam satu satuan atau unit kerja. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing,  diikuti  dengan  mengatur  hubungan  kerjanya,  baik  secara  vertikal, horizontal maupun diagonal. Dalam kondisi organisasi kerja non profit sangat besar dan  kompleks,  pelaksanaan  pengorganisasian  agar  berfungsi  untuk  mewujudkan, mempertahankan dan mengembangkan kerjasama, perlu diaktualisasikan asas-asas pengorganisasian secara intensif. Beberapa asas tersebut adalah:
1.  Asas Kesatuan dan Kejelasan Tujuan
2.  Asas Pembagian Kerja
3.  Asas Kesatuan Perintah
4.  Asas Koordinasi
5.  Asas Kelenturan (Flexibility)
6.  Asas Fungsionalitas
Berikut  ini  adalah  dimensi  Perilaku  hubungan  antar  organisasi  yang  mencakup komitmen dan koordinasi antar organisasi:
a. Komitmen
Komitmen berjalan dengan dimulai:
1) Membentuk  pelaksanaan  program  keluarga  harapan  tingkat provinsi/kabupaten/kota/kecamatan
2) Pembentukan  tim  koordinasi  teknis  PKH  di  provinsi/kabupaten/  kota dengan  berkoordinasi  dengan  Tim  Koordinasi  Penanggulangan kemiskinan (TKPK)
3) Dinas/Instansi  sosial  provinsi/kabupaten/  kota  menyediakan infrastruktur terkait untuk mendukung pelaksanaan PKH kabupaten
4) Kantor kecamatan menyediakan infrastruktur terkait untuk mendukung pelaksanaan PKH di kecamatan
5) Melakukan  sosialisasi  PKH  kepada  Tim  Koordinasi  Kabupaten/Kota Aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan keluarahan.
b. Koordinasi antar Organisasi
Perlu adanya komitmen dan kerjasama bersama mulai dari Pendamping PKH hingga  stakeholder  untuk  sosilaisasi  hingga  eksekusi  kegiatan  Program Keluarga Harapan ini agar berjalan.
4. Karakteristik Agen Pelaksana
Menurut hasil penelitian bahwa semua aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi PKH di Kabupaten Bangka Tengah memiliki peranan yang sangat penting. Semua aktor memiliki  tanggung  jawab  masing-masing.  Semua  aktor  yang  terlibat  saling berkoordinasi,  untuk  mensukseskan  program  yang  dibuat  oleh  pemerintah  untuk masyarakat  di  Kabupaten  Lamongan  khususnya.  Terutama  peran  seorang pendamping, karena pendamping adalah orang yang berhubungan langsung dengan para peserta PKH tersebut.
Struktur organisasi adalah pengaturan hubungan bagian-bagian dari komponen dan posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukan bagaimana fungsi-fungsi dan kegiatan saling terkait, dalam beberapa hal juga menunjukkan tingkat spesialisasi, hierarki, wewenang dan hubungan.
5. Struktur Organisasi
Struktur  birokrasi  yang  terlalu  panjang  dan  terfragmentasi  akan  cenderung melemahkan  pengawasan  dan  menyebabkan  prosedur  birokrasi  yang  rumit  dan kompleks  yang  selanjutnya  akan  menyebabkan  aktivitas  organisasi  menjadi  tidak fleksibel.
Struktur  birokrasi  berkenaan  dengan  prosedur  atau  pola  yang  mengatur  jalannya pekerjaan  dalam  implementasi  suatu  kebijakan.  Adapun  struktur  birokrasi  yang
dimaksudadalah adanya prosedur yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksaan suatu kebijakan. Selain itu, kadangkala dalam pelaksanaan suatu kenijakan terdapat penyebaran tanggung jawab diantara beberapa unit pelaksana, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi.
a. SOP (Standar Operating Procedur)
b. Fragmentasi
6. Kondisi Sosial Politik dan Ekonomi
Menjaga kondisi sosial, politik dan ekonomi merupakan tanggung jawab penting yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menjamin stabilitas dan kesejahteraan  bersama.  Kondisi  sosial  yang  harmonis,  politik  yang  stabil,  dan perekonomian  yang  kuat  menjadi  landasan  kehidupan  yang  aman,  sejahtera,  dan berkelanjutan. Hal ini dapat diperhatikan sebagai berikut:
a. Kontrol Politik
Kontrol politik dalam Implementasi Kebijakan Program PKH penting dilakukan dengan  cara  mengarahkan  aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  program  PKH tersebut.
pengarahan dalam aspek politik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1) Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu, agar kegiatan dapat dilakukan dengan baik.
2) Perintah merupakan perintahan dari Pengelolaan PKH kepada pimpinan atau bawahan serta staf-staf yang meliputi masing-masing divisi untuk melakukan  atau  mengulang  suatu  kegiatan  tertentu  pada  keadaan tertentu.
3) Pendelegasian  Wewenang  besifat  lebih  umum  apabila  dibandingkan penyampaian perintah untuk menjalankan kerjanya yang telah  diatur oleh atasan.
b. Ekonomi
Penganggaran  sangat  penting  bagi  organisasi  dalam  mengaktualisasikan perencanaan,  karena  tidak  hanya  berkenaan  dengan  masalah  penerimaan, penyimpanan, penggunaan, dan pertanggung jawabannya, sebagai kegiatan tatalaksana keuangan dalam manajemen operatif atau administrasi keuangan dalam arti sempit

## SIMPULAN
Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah belum berjalan dengan baik, masih diperlukan  kerjasama  Pemerintah  pusat  maupun  daerah  untuk  lebih  memberikan dukungan terhadap pelaksanaan PKH  di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021, salah satunya dalam melaksanakan sosialisasi sehingga program bantuan Tunai bersyarat ini yang di berikan kepada keluarga miskin ini bisa di manfaatkan secara maksimal. Selain itu diperlukan kerjasama guna mengatasi kendala-kendala seperti melakukan perbaikan data penerima bantuan PKH agar lebih tepat sasaran dengan memberikan solusi yang baik untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan PKH, agar PKH menjadi Program yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga miskin di Kabupaten Bangka Tengah.
Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Kabupaten  Bangka  Tengah mendapat dukungan dari berbagai pihak Kecamatan, desa, dan antusiasme masyarakat menengenai  program  ini  cukup  tinggi.  Meski  demikian,  ini  belum  optimal  dan  masih banyak  kekurangan yang  perlu  diperbaiki. Hal ini terlihat dari kelompok sasaran yang belum tepat; jumlah pelaksana yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas (skill) sehingga belum bisa dikatakan optimal. Hal ini terutama terlihat dari Sumberdaya belum cukup baik namun dalam hal ini sumberdaya manusia perlu ditingkatkan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustinova, Danu Eko. 2015. Memahami Metode Penelitian Kualitatif. Calpulis.  Yogyakarta. Arif  Citra  Permana.  Implementasi  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Program  Keluarga Harapan  Untuk  Memutus  Rantai  Kemiskinan  Di  Kota  Malang  (Studi  di  Kecamatan Lowokwaru  Kota  Malang). Jurnal  MADANI  Jurnal  Ilmu  Politik  dan  Sosial Kemasyarakatan.
Avenue,  Rajdamnern  Nok.  2008. Perumahan  bagi  kaum  miskin  di  kota-kota  Asia. (Wicaksosmo Sarosa dkk. Terjemahan). Bangkok:  United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP).
Badan Pusat Statistik (2019) Data Penduduk Miskin diakses dari www.bps.go.id.
Budiarjo, Miriam. 2012. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Prima Grafika. Jakarta.
Cahyo  Sasmito  dan  Ertien  Rining  Nawangsari.  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan dalam  upaya  Mengentaskan  Kemiskinan  di  Kota  Batu  . Journal  of  Public  Sector Innovation, Vol. 3, No. 2, Mei Tahun 2019, (68 - 74). Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
Citra  Ayu  Rahmanda. Implementasi  Kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kota
Batu. Jurnal Respon  Publik ISSN: 2302-8432 Vol. 13, No. 5, Tahun 2019, Hal: 10-15. Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Admiministrasi, Universitas Islam Malang. Dinata Firmansyah. Implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Tangerang Selatan PEKSOS:  Jurnal  Ilmiah  Pekerjaan  Sosial  Vol.  20  No.  2,  Desember  2021.  Universitas Indonesia.
Fajrin  Mahmud,  Nuryanti  Mustari,  Nasrulhaq.  Implementasi  Kebijakan  Program  Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Enrekang. Jurnal Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik,
April 2020 Volume 6 Nomor. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Unismuh.
Fuad  Ridwan,  H.M.  Uhaib  As’ad,  Junaidy.  Implementasi  Kebijakan  Program  Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Miai. Jurnal Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan.
Iskandar. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. GP Press: Jakarta.
Kartika Ayu, Sutomo, Kholiq Azhari. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa
Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEK.  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik  (FISIP) Universitas Jember (UNEJ), Indonesia.
Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa Kabupaten Bangka Tengah  Nomor:  460/1282/DINSOS-PMD/2022  tentang  Perubahan  Atas  Keputusan Kepala Dinas Nomor:460/103.1/DINSOS-PMD/2022 Tentang Penertapan Administrator  Pangkalan  Data  dan  Pendamping  Sosial  Program  Keluarga  Harapan Tahun 2022.
Mahi,  Ali  Kabul  dan  Trigunarso  Sri  Indra.  2017. Perencanaan  Pembangunan  Daerah. Kencana. Depok.
Moh. Dulkiah dkk. The Impact of Conditional Cash Transfer (CCT) to Socio- Economic of Poor Families; A Case Study. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Volume 7, Issue 1, January
– Juni 2018.
Mohanty, L. N. P. dan Swati Mohanty. 2005. Slum in India. India: APH Publishing.
Muhammad  Daud.  Kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  dalam  Penanggulangan Kemiskinan di Aceh Besar. Jurnal Serambi Akademica, Volume VI, No. 2, November 2018. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Terbuka, Banda Aceh.
Munawwarah  Sahib. Pengaruh  Kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Terhadap penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2016.
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Program Keluarga Harapan.
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
Peraturan  Menteri  Sosial  tentang  Pengelolaan  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial Ditetapkan Kementerian Sosial Pada Tanggal 27 Mei 2021.
Rafiuddin,  Muh.  (2016) Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak, Universitas Sultan Ageng Tritayasa Serang.
Sekar  Galih  Asmoro,  Aufarul  Marom,  Herbasuki  Nurcahyanto. Implementasi  Kebijakan Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan  Ngaliyan  Kota  Semarang.  Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
Siti  Rizayani,  Syaharuddin,  Muhammad  Rezky  Noor  Handy,  Ersis  Warmanyah  Abbas, Jumriani. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan di Kota Banjarbaru. Universitas Lambung Mangkurat.
Stoker. Gerry dan David Marsh. 2017. Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik. Nusa Media. Bandung.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
Suharto, Edi, Kebijakan sosial, Bandung, Alfabeta, 2011.
Suharto,  Edi.  2009. Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat,  Kajian  Strategis Pembangunan Kesejahteraan social dan Pekerjaan Sosial, Cetakan 3. Rafika Aditama: Bandung.
Sutri  Handayani. Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  upaya meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan. Volume 3, Nomor 1, Juni 2020, Universitas Islam Lamongan.
Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daeerah. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
Wimmy Halim. Kebijakan Sosial dalam Perspektif Pertukaran Sosial: Studi Politisasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Malang. Ilmu Sosial dan Keagamaan Ilam Volume 18 Nomor 2 July-Desember/ 2021.
Yunindyo  Sasmito. Evaluasi  Dampak  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Terhadap Pengeluaran  Rumah.  Tangga  Untuk  Pendidikan  di  Pulau  Jawa  (Analisis  Evaluasi Dampak Propensity Score Matching (PSM) Data IFLS 5). Universitas Gajah Mada.