## ANALISIS PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK BOJONEGORO
Dhani Amatulloh 1 , Dewi Amanatun Suryani

## Abstraksi
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi e-government terhadap kualitas  pelayanan  administrasi  kependudukan,  serta  faktor  penghambat  dan  pendukung keberhasilan  implementasi  e-government,  dan  merumuskan  strategi  untuk  meningkatkan keberhasilan  penerapan  e-government.  e-government  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Mal Layanan Umum Bojonegoro melalui aplikasi Si  N'duk.  Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasil penelitian  menunjukkan  sebagai  berikut:  Efisiensi  proses  pelayanan  administrasi kependudukan belum memenuhi kriteria kemudahan, kecepatan, dan penghematan waktu. Efektivitas  belum  terpenuhi  karena  masih  terdapat  permasalahan  sistem.  Transparansi berjalan  dengan  baik  dengan  adanya  sosialisasi  program  Si  N'duk  dan  keterbukaan informasi  program  kerja  dan  akses  pelayanan  publik.  Akuntabilitas  dipenuhi  dengan adanya  mekanisme  akuntabilitas  pegawai  dalam  menginput  data  dari  aplikasi  Si  N'duk. Pemberdayaan  dilakukan  dengan  sosialisasi  dari  kantor  ke  kecamatan.  Faktor pendukungnya  adalah  adanya  dukungan  dari  Pemerintah  Kabupaten  dalam  mendorong media  online  untuk  menyebarluaskan  informasi  terkait  program  aplikasi  Si  N'duk  dan dukungan  dari  internal  pegawai.  Kemudian  faktor  penghambatnya  adalah  minimnya anggaran,  gangguan  jaringan  atau  sistem,  banyaknya  masyarakat  yang  tidak  mengerti dan  mengetahui  tentang  aplikasi  Si  N'duk.  Berdasarkan  analisis  indikator  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  penerapan  e-government  melalui  aplikasi  Si  N'duk  belum  memenuhi kualitas pelayanan. Strategi yang dapat dilakukan  adalah pengembangan sistem aplikasi yang  efektif  dan  efisien,  ketersediaan  media  sosial  dan  pengaduan  yang  lebih  optimal, monitoring dan evaluasi, serta melibatkan kelurahan, tokoh masyarakat dan forum warga untuk memanfaatkan aplikasi Si' Nduk
Kata kunci: E-Governemnet, Mal Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  implementation  of  e-government  on  the quality  of  population  administration  services,  as  well  as  the  inhibiting  and  supporting factors for the successful implementation of e-government, and to formulate strategies to increase the success of the implementation of e-government carried out by the Department of  Population  and  Civil  Registration  at  the  Bojonegoro  Public  Service  Mall  through  Si N'duk application. The method used is qualitative with a descriptive approach. The results of the study show as follows: Efficiency in the population administration service process
1 Public Administration, Universitas Aisyiyah Yogyakarta
has  not  met  the  criteria  for  convenience,  speed,  and  time  saving.  Effectiveness  has  not been  met  because  there  are  still  system  problems.  Transparency  went  well  with  the socialization  of  the  Si  N'duk  program  and  the  disclosure  of  information  about  work programs  and  access  to  public  services. Accountability  is  fulfilled  by  the  existence  of  an employee  accountability  mechanism  in  inputting  data  from  the  Si  N'duk  application. Empowerment is carried out by outreach from the office to the sub-district. The supporting factor  is  the  support  from  the  Regency  Government  in  encouraging  online  media  to disseminate information related to the Si N'duk application program and the support from internal employees. Then the inhibiting factors are the lack of budget, network or system disturbances, the number of people who do not understand and know about the Si N'duk application.  Based  on  the  analysis  of  the  indicators  above,  it  can  be  concluded  that  the application  of  e-government  through  the Si  N'duk  application  has  not  met  the  quality  of service. Strategies that can be carried out are the development of an effective and efficient application  system,  the  availability  of  more  optimal  social  media  and  complaints, monitoring  and  evaluation,  and  involving  sub-districts,  community  leaders  and  citizen forums to take advantage of the application Si'Nduk.
Keywords: E-Government, Public Service Mall, Population Administration

## PENDAHULUAN
Era  revolusi  industri  4.0  mengubah  cara  pandang  pelayanan  publik  dengan mengutamakan layanan berbasis digital. Pemanfaatan teknologi informasi melalui gadget dalam  memperoleh  informasi  dan  memenuhi  kebutuhan  akan  kemudahan  akses  layanan mendorong banyak pihak untuk semakin meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi  karena  akan  membawa  banyak  dampak  yang  dirasakan  dari  adanya perkembangan  teknologi.    Dengan  mengamati  kondisi  saat  ini  tentunya  para    pengambil kebijakan    perlu  menganalisis  apa  yang  menjadi  kebutuhan  dan  keresahan  masyarakat untuk  menciptakan  dan  mengembangkan  inovasi  yang  lebih  tepat  sasaran  dan  pelayanan yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Menurut  Damanpour  dalam  Yogi Suwarno  (Suwarno,  Yogi,  2008:9)  inovasi  dapat  berbentuk  produk  atau  jasa  yang  baru, teknologi yang baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi  anggota organisasi. Lebih  lanjut Yogi Suwarno mengatakan bahwa inovasi dapat berupa sesuatu yang berwujud ( tangible ) maupun sesuatu yang tidak berwujud ( intangible ).
Inovasi yang dikembangkan di berbagai daerah merupakan wujud dari penerapan e governemnet.  Pengertian  E-government  atau  yang  sering  disebut  dengan  digital government ( digigov ), adalah penggunaan teknologi informasi,  khususnya internet, untuk menjadikan  pelayanan  publik  menjadi  lebih  nyaman,  berorientasi  kepada  konsumen,
pembiayaan yang efektif dan sama sekali berbeda, dan jalan yang lebih  baik.  (Mulyadi, Gedeona,  Afandi:2016:78). E-government merupakan  suatu  proses  sistem  pemerintahan dengan  memanfaatkan  ICT  ( Information,  Communication,  and  Technology )  sebagai  alat untuk  memberikan  kemudahan  proses  komunikasi  dan  transaksi  kepada  warga masyarakat,  organisasi  bisnis  dan  lembaga  pemerintahan  serta  stafnya  (Hartono  dalam Nugraha, 2018: 35). Berikut  merupakan  hasil  penelitian  terdahulu  dari  Wihda  Maulani yang  berjudul  penerapan electronic  government dalam  peningkatan    kualitas    pelayanan publik  (studi  kasus program e-health di Kota Surabaya) tahun 2020. Penelitian tersebut bertujuan  untuk  melihat  apakah  program e-health ini  sudah  memenuhi  indikator  dari peningkatan kualitas pelayanan publik atau belum. Penelitian tersebut  menggunakan teori dari  Wildiani  &  Abdullah,  2018.  Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  kualitas pelayanan  publik e-health yang  berbasis electronic  government adalah:  kemudahan penggunaan  (personalisasi,  navigasi,  dan efisiensi teknis), trust (kepercayaan), reliability (keandalan), isi dan tampilan informasi dan citizen support . Metode yang digunakan pada penelitian tersebut adalah kualitatif dengan studi pustaka. Hasil penelitian dari penelitian tersebut  adalah  berdasarkan  analisa  menggunakan  indikator E-GovQual yang  meliputi kemudahan  penggunaan  (navigasi,  personalisasi,  efisiensi  teknis), kepercayaan  ( trust ), keandalan ( Reliability ), isi dan tampilan informasi dan Citizen support. Program E-Health sudah  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  di  bidang  kesehatan  di  Kota Surabaya dan dapat mengatasi permasalahan yang ada.
Sebagai  upaya  mengembangkan  inovasi  dan  mewujudkan  pelayanan  yang  cepat, mudah,  terjangkau,  aman  dan  nyaman,  pemerintah  berinisiatif  untuk  melakukan pengintegrasian  pelayanan  publik  pada  Mal  Pelayanan  Publik  dari  yang  sebelumnya Pelayanan  Satu  Pintu.  Payung  hukum  terhadap  keberadaan  Mall  ini  didasarkan  pada Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  No.  23 Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Mal  Pelayanan  Publik  yang  didalamnya  terdapat pengertian  dari  Mal  Pelayanan  Publik,  tujuan,  prinsip,  ruang  lingkup,  pembiayaan, perjanjian  dan  segala  sesuatu  yang  menyangkut  penyelenggaraan  dari  Mal  Pelayanan Publik.
Pengertian  pelayanan  publik  didefinisikan  sebagai  pemberian  layanan  (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan  aturan  pokok  dan  tata  cara  yang  telah  ditetapkan  (Hardiyansyah  2018:19).
Harapanya  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  Indonesia  mampu  menyelenggarakan proses  pelayanan  sesuai  standar.  Akan  tetapi  dibeberapa  wilayah  fakta  menunjukkan beberapa wilayah belum menjalankan proses pelayanan sebagaimana mestinya, dan tidak menutup kemungkinan diwilayah Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu wilayah yang menyelenggarakan pelayanan publik.
Menurut  Max  Weber  dalam  buku  karangan  Kumorotomo  yang  berjudul  Etika Administrasi Negara (2005:82), administrasi merupakan penyelenggaraan wewenang dan otoritas.  Otoritas  disini  dapat  dimiliki  oleh  para  aparat  birokrasi  karena  mereka  telah mendapatkan  legitimasi  dari  rakyat  melalui  negara.  Dalam  konteks  ini  ruang  lingkup administrasi  kependudukan  meliputi  3  (tiga)  komponen  yaitu:  1.  Kegiatan  penataan  dan penertiban  dalam  penerbitan  dokumen  dan  data  kependudukan  melalui  pendaftaran penduduk,  2.  Kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam  penerbitan  dokumen  dan  data kependudukan  melalui  pencatatan  sipil,  dan  3.  Kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam penerbitan  dokumen  dan  data  kependudukan  melalui  pengelolaan  informasi  administrasi kependudukan  serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan  publik  dan  pembangunan sektor lainnya. (Hidayat, 2018:14).
Pada  proses  pelayanan  administrasi  kependudukan  didalam  Mal  Pelayanan  Publik ada  salah  satu  kasus  yaitu  “sebagian  warga  yang  akan  mengurus  administrasi kependudukan  di  mal  pelayanan  publik  (MPP)  di  Jalan  Veteran  Bojonegoro  terpaksa balik.  Sebab  pukul  13.30  pintu  pelayanan  sudah  tidak  menerima  berkas  permohonan. Kebijakan  itu  dikeluhkan  oleh  sebagian  pemohon  yang  rumahnya  jauh  dari  pusat  kota. Seperti warga asal kecamatan Margomulyo, sekar, dan sejumlah kecamatan yang jaraknya dengan kota lebih dari 20 kilometer”. (Fauzie,
2019, 1 &
2, https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/03/12/124409/keluhkan-pelayanan- administrasi-kependudukan , diperoleh tanggal 10 Oktober 2020).
Berdasarkan  keluhan  masyarakat  diatas  yang  menunjukkan  bahwa  kualitas pelayanan  administrasi  kependudukan  Kabupaten  Bojonegoro  masih  perlu  adanya peningkatan  dan  perbaikan.  Upaya  peningkatan  kualitas  layanan  administrasi kependudukan  dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (Dispendukcapil) Bojonegoro  dengan  meluncurkan  aplikasi  Si  N’duk  (Sistem  Informasi  Online  Dokumen Kependudukan)  untuk  melayani  pengurusan  KTP,  KK,  KIA,  kartu  kematian,  dan administrasi kependudukan lainnya. Aplikasi ini diluncurkan untuk mengurangi intensitas
tatap muka antara pemohon dan petugas pelayanan di masa tata kebiasan baru. Aplikasi Si N’duk dapat diunduh melalui Playstore Smartphone Android. Pemohon dapat melakukan registrasi dengan memasukkan nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga).  Petugas  administrasi  akan  memproses  permohonan  setelah  semua  berkas persyaratan  diunggah.  Selanjutnya  petugas  operator  akan  memberitahukan  status pengurusan dokumen sampai pada cetak dan pengambilan dokumen.
Penerapan  e-Government  melalui  inovasi  layanan  administrasi  kependudukan telah  dilakukan  peneliti  sebelumnya  dengan  tujuan,  teori,  metode,  dan  hasil  serta  faktor yang  berbeda.  Rujukan  penelitian  yang  digunakan  peneliti  sebagai  berikut:  penelitian Nurillah  Jajang  Ota  (2019)  yang  menemukan  adanya  hambatan  dalam  penerapan  e- government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yaitu kurangnya pengetahuan  masyarakat  terkait  cara  menggunakan  sistem  dalam  proses  pelayanan,  dan kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  menggunakan  sistem  e-government.  Penelitian Herlina Wulandari, Afifudin, dan Suyeno (2020) menunjukkan bahwa efektivitas inovasi aplikasi  Dr.  Kepo  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan  melalui  aplikasi  tersebut sudah efektif karena masyarakat merasa puas. Faktor pendukung aplikasi Dr. Kepo adalah adanya  kerjasama  dengan  pihak-pihak  tertentu,  dukungan  sosialisasi  melalui  media,  dan juga  SDM  yang  memadai.  Sedangkan  faktor  penghambat  aplikasi  Dr.  Kepo  adalah kurangnya  sosialisasi face  to  face secara  menyeluruh  kepada  masyarakat,  dan permasalahan  jaringan  internet  yang kurang  memadai  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Erni Saharuddin dan Dewi Amanatun Suryani (2020) mendapatkan  hasil  penelitian  bahwa  inovasi  pelayanan  administrasi  kependudukan  di Kecamatan  Danurejan  Yogyakarta  memberikan  kemudahan  dalam  prosedur,  kecepatan waktu  pelayanan  juga  kemudahan  akses  informasi  karena  inovasi  tersebut  sifatnya memangkas persyaratan sehingga sangat memungkinkan  direplikasi ditempat lain. Faktor pendukung pelaksanaan inovasi antara lain: komitmen pimpinan, dukungan dari berbagai stakeholder, serta keterampilan aparatur. Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman  masyarakat  dalam  proses  pendaftaran  sms gateway, kurangnya  kesiapan petugas  kelurahan,  serta  kurangnya  pemahaman  masyarakat pentingnya  pengurusan dokumen anak sejak masih dalam kandungan.
Temuan  penelitian  terdahulu  ini  menarik  perhatian  peneliti  untuk  melakukan kajian lebih lanjut tentang penerapan E-Government d alam peningkatan kualitas pelayanan
administrasi  kependudukan  pada  Mal  Pelayanan  Publik  Bojonegoro  dan  faktor  -faktor yang  mempengaruhinya  berdasarkan  konsep  yang  dikemukakan  R.  Eko  Indrajit  (dalam Azkiya, 2018:4) tentang 5 kriteria dalam pengukuran e-government yaitu (1) efisiensi, (2) efektivitas  transparansi  (4)  akuntabilitas  (5)  pemberdayaan..  Manfaat  praktis  dari penelitian  ini  diharapkan  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  berbasis  tekonologi  informasi  dan mendorong  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  memantau  dan  mengawasi  proses pelayanan administrasi kependududkan di Mal Pelayanan Publik Bojonegoro.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Menurut  Moleong  (2017:6)  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan  dan  lain-lain  secara  holistik,  dan  dengan cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah.  Informan  penelitian  yaitu Kepala  Bidang  Pelayanan  Pencatatan  Sipil,  Kepala  Bidang  Pelayanan  Pendaftaran Penduduk,  Kepala  Bidang  Pengelolaan  Informasi  Administrasi  Kependudukan  dan Pengelolaan  Data,  dan  Masyarakat.  Pengguna    Layanan    Administrasi    Kependudukan pada  Mal  Pelayanan  Publik  Bojonegoro sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan  melalui  observasi  pada  Mal  Pelayanan  Publik  dan  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Bojonegoro,  wawancara  kepada  para  informan,  dan  dokumentasi.  Teknik analisis data mengikuti apa yang dikemukakan Burhan Bungin (2017:148) melalui tahapan sebagai  berikut:  1)  Melakukan  pengamatan  terhadap  fenomenan  penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan pada Mal Pelayanan Publik Bojonegoro, melakukan identifikasi, revisi-revisi dan pengecekan ulang data yang ada. 2) Melakukan kategorisasi berdasarkan kriteria indikator e-government . 3) Menelusuri dan menjelaskan kategorisasi. 4)  menjelaskan  hubungan-hubungan  kategorisasi.  5)  Menarik  kesimpulan-kesimpulan umum. 6) Menjelaskan teori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penerapan  e-government  peneliti  merujuk  konsep  yang  dikemukakan  R. Eko Indrajit tentang 5  kriteria  dalam  pengukuran  e-government  yaitu  (1)  efisiensi,  (2)
efektivitas  (3)  transparansi  (4)  akuntabilitas  (5)  pemberdayaan.  Berikut  rincian  masing- masing kriteria sebagaimana tercantum di bawah ini:

## 1. Efisiensi
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Bojonegoro  secara  umum  telah menerapkan  konsep  e-government,  namun  dalam  hal  ini  peneliti  lebih  spesifik  pada aplikasi  Si  N’duk.  Yaitu  sebuah  aplikasi  yang  dibuat  khusus  untuk  memudahkan masyarakat  dalam  mengurus  pelayanan  administrasi  kependudukan.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil adalah:
“bahwa  adanya  perbedaan  pelayanan  dari  yang  dulunya  belum  bisa  meluncurkan aplikasi Si N’duk dengan yang sekarang, sejak adanya aplikasi tersebut bila benar - benar  diterapkan  oleh  masyarakat  tentunya  masyarakat  bisa  lebih  mudah  untuk mengakses  sendiri  apa  yang  menjadi  kebutuhannya,  asalkan  dengan  persyaratan yang  lengkap.  Akan  tetapi  adanya  aplikasi  tersebut  ada  sisi  baik  dan  tidaknya karena  jika  masyarakat  hanya  melakukan  pelayanan  melalui  aplikasi tersebut, kita tidak  bisa  mengetahui  keabsahan  datanya.  Akan  tetapi  jika  melakukan  pelayanan secara langsung tentunya kita bisa mengetahui bahwa data tersebut memang benar- benar  asli.  Dan  sisi  baiknya  tentunya  bisa  lebih  memudahkan  masyarakat  untuk melakukan  pelayanan  dimana  pun  mereka  berada,  oleh  karena  itu  dengan  segala pertimbangan  aplikasi  tersebut  belum  bisa  berjalan  dengan  lancar.  Namun  bagi masyarakat  yang  jarak  dari  rumahnya  ke  Mal  Pelayanan  Publik  cukup  jauh masyarakat  bisa  melakukan  pelayanan  di  Kecamatannya  masing-masing.”(NP/23- 04-21)
Melihat  dari  penjelasan  diatas  bahwa  memang  aplikasi  Si  N’duk  ini  belum  bisa berjalan dengan optimal berdasarkan pernyataan yang menyatakan bahwa jika melakukan pelayanan  secara  online  petugas  tidak  bisa  mengetahui  keabsahan  datanya.  Hal  ini membuktikan bahwa belum adanya dukungan infrastruktur teknologi yang memadai untuk bisa melihat validitas data pemohon. Berdasarkan rating penilaian aplikasi si N’duk yang ada di play store dari angka 1 sampai 5, aplikasi si N’duk mendapatkan penilaian 2,8 dari masyarakat  pengguna.  Ketidakefisienan  sebuah  program  terutama  dalam  sebuah  aplikasi jika  dalam  rating  penilaian  menunjukkan  angka  yang  kurang  memuaskan.  Menurut pengamatan  peneliti  selama  dilokasi  penelitian,  tempat  pelayanan  administrasi kependudukan  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  apabila  masyarakat  yang  hendak  melakukan pelayanan  administrasi  kependudukan  yang  tidak  bermasalah  maka  bisa  melakukan pelayanan  di  Mal  Pelayanan  Publik  dan  bisa  juga  melakukan  pelayanan  secara online melalui  aplikasi  Si  N’duk.  Namun  apabila  ingin  melakukan  pelayanan  administrasi kependudukan yang bermasalah, maka pemohon harus datang ke Kantor Sekretariat Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pelayanan. Hal ini merupakan bukti ketidakefisienan dalam pemanfaatan aplikasi tersebut. Karena sejatinya adanya aplikasi Si N’duk  adalah  untuk  memudahkan  masyarakat  dalam  mengurus  semua  jenis  pelayanan. Apabila  masih  ada  yang  dikecualikan  artinya  aplikasi  tersebut  belum  bisa  dikatakan memudahkan sebuah pelayanan.

## 2. Efektivitas
Efektif  atau  tidaknya  sebuah  program  bisa  kita  lihat  dari  sejauh  mana  program  ini berjalan,  dan  bagaimana  pemanfaatan  dari  program  tersebut,  apakah  program  tersebut mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Jika  melihat  dari  hasil  wawancara  dengan  Kepala Bidang  Pengelolaan  Informasi  Administrasi  Kependudukan  dan  Pengelolaan  Data  beliau menyampaikan bahwa:
“InsyaAllah untuk akte, KK, KTP insyaallah udah langsung maksimal 2 hari ya mungkin karena dari pemohon sendiri kan di Kecamatan juga ramai” (JS/26-04-21)
Akan  tetapi  hasil  wawancara  tersebut  jika  dibandingkan  penjelasan  Kepala  Bidang Pelayanan  Pencatatan  Sipil  dengan  pengurusan  administrasi  kependudukan  terkait  waktu pelayanan secara offline yaitu bahwa:
“Kalau Dinas Dukcapil pelayanan itu kan harus satu hari jadi kalau pagi masuk ya siang  itu  sudah  jadi  asal  satu  persyaratan  dan  kelengkapan  datanya  sudah  siap artinya sudah benar. Kalau data itu salah ya kemungkinan tidak bisa satu hari nanti dikembalikan lagi.” (NP/23-04-21)
Berdasarkan penyataan kedua narasumber diatas terlihat perbedaan pelayanan antara online dan offline. Hal  inilah  yang  terkadang  membuat  masyarakat  lebih  menyukai pelayanan secara  langsung.  Hal  ini  dapat  dilihat  juga  pada  perbandingan  data  pemohon online dan offline pada tabel dibawah ini.

## Tabel 1. Data Pemohon Pelayanan Administrasi Kependudukan
NO Jenis Pelayanan Offline Online 1 Akta Perkawinan 1 1 2 Akta Perubahan Nama 2 2 3 Akta pengangkatan Anak 1 1
4 Akta kelahiran 568 24 5 Perubahan/Pembatalan Akta 0 3 6 Akta Kematian 197 2 7 KIA 106 19 8 Pengajuan KTP 730 42 9 Pengajuan KTP Pemula 0 16 10 Pengajuan KK 0 43 TOTAL 1605 153
Sumber : Rekapitulasi Data Pemohon 1-25 April 2021 diolah
Jika dibandingkan antara data pemohon offline dan online memiliki perbedaan yang cukup  signifikan  bisa  kita  lihat  data  pemohon offline tanggal  1-25  April  2021  mencapai 3.486 pemohon, sedangkan data pemohon online pada tanggal 1-25 April 2021 berjumlah 416  pemohon.  Antara  pemohon offline dan online memiliki  selisih  sebanyak  3.070. Sehingga  bisa  disimpulkan  program  aplikasi  Si  N’duk  ini  belum  bisa  berjalan  dengan optimal  dan  kurang  dimanfaatkan  dengan  sebagaimana  mestinya,  sehingga  tingkat efisiensinya kurang maksimal. Kemudian peneliti mencoba menanyakan kepada salah satu masyarakat  yang  mengetahui  adanya  aplikasi  Si  N’duk  akan  tetapi  ia  tidak menggunakanya,  karena  untuk  permasalahan  yang  sedang  diurus  tidak  bisa  diselesaikan dengan aplikasi Si N’duk sehingga mengharuskan untuk  melakukan pelayana  secara langsung.  Permasalahan  tersebut  adalah  adanya  ketidaksinkronan  antara  NIK  KK  dan KTP.  Menurut  penjelasan  dari  Kepala  Bidang  Pengelolaan  Informasi  Administrasi Kependudukan dan Pengelolaan Data bahwa:
“Selama  NIK  benar  pasti  bisa  melalui  aplikasi  Si  N’duk,  akan  tetapi  apabila  NIK KK  dan  KTP  tidak  sama,  maka  hanya  admin  yang  bisa  menyelesaikan.  Karena riskan apabila permasalahan tersebut diselesaikan melalui operator di Kecamatan.” (JS/19-08- 21)
Berdasarkan  hal  tersebut  membuktikan  bahwa  memang  aplikasi  ini  tidak  efektif. Karena  pada  kenyataanya  masih  banyak  masyarakat  yang  harus  melakukan  pelayanan secara offline . Berikut beberapa ulasan masyarakat pengguna Aplikasi Si N’duk yang telah dirangkum peneliti pada tabel dibawah ini.

## Tabel 3. Ulasan Masyarakat Pada Aplikasi Si N’duk
NO NAMA KELUHAN 1 Lailatul Fitriyani Saya  sudah  lebih  dari  10  hari  status  menunggu verifikasi trus kapan selesainnya. Mohon ya min kalo  memang  tidak  bisa  disertakan  juga alasannya. 2 Arif Fauzan Aplikasi  apa  ini  pengajuan  pindah  masuk  satu bulan menunggu verifikasi kalau  datang  langsung  juga  tidak  bisa  langsung masuk permasalahannya dimana? 3 Agus Budi Cahyono Sepertinya  aplikasi  ini  sudah  tidak  berfungsi (tidak  ada  admin  aktif)  saya  mengajukan  cetak ulang  E-KTP  sudah  seminggu  lebih  tidak  ada verifikasi 4 Adi Setia Aplikasi  macam  apa  ini,  leletnya  minta  ampun, tolong diperbaiki lagi agar mudah pelayanannya 5 Achmad Choirun Nazili Aplikasi tidak bisa digunakan, katanya mempermudah, tapi ini mempersulit 3 kali saya coba  untuk  upload  dokumennya.  Dan  selalu loading tanpa ada 6 Ahmat choeri batasnya.  Untuk  koneksi  tidak  ada  masalah. Sebab  dipakai you  tube dan browsing lancar. Tolong  dibantu  min  ini  permasalahan  saya dibagian apa
Sumber: Aplikasi Si N’duk diakses pada 11-Juli-2021
Menurut  beberapa  ulasan  dari  masyarakat  pengguna  aplikasi  Si  N’duk  kebanyakan dari  mereka  mengeluhkan  terkait  waktu  pelayanan.  Kemudian  peneliti  melihat  tampilan aplikasi  terebut  ternyata  server  sedang  bermasalah,  sehingga  peneliti  belum  bisa  melihat secara detail tampilan dan fitur apa saja yang ada didalam aplikasi Si N’duk.
Melihat temuan tersebut terlihat bahwa aplikasi Si N’duk ini belum berjalan efektif. Sehingga  masih  perlu  adanya  perbaikan  baik  dari  sistem  dan  juga  edukasi  kepada masyarakat tentang prosedur layanan berbasis aplikasi.

## 3. Transparansi
Berdasarkan  pengamatan  peneliti  dalam  hal  transparansi  terkait  akses  informasi, Dinas  Dukcapil  telah  terbuka  dalam  memberikan  informasi,  baik  tentang  program  kerja ataupun  hal  lain  yang  menyangkut  pelayanan  publik.  Dari  hasil  observasi,  peneliti  juga melihat  petugas  sangat  informatif  dalam  melayani  masyarakat.  Pemohon  layanan
mendapatkan  penjelasan  tentang  prosedur  dan  persyaratan.  Berikut  merupakan  contoh bentuk  adanya  transparansi  mengenai  informasi  tentang  aplikasi  Si  N’dukyang  dapat diakses melalui website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro.
Sumber  : https://dinasdukcapil.bojonegorokab.go.id/berita/baca/18
Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, memuat penjelasan tentang  aplikasi  Si  N’duk.  Sehingga    masyarakat    dapat    mengakses    pelayanan administrasi  kependudukan.  Informasi  mengenai  aplikasi  Si  N’duk  dapat  juga  diakses melalui instagram @Disdukcapil Bojonegoro. Berdasarkan temuan di Lapangan, sebagian masyarakat  hanya  sekedar  mengetahui  aplikasi  Si  N’duk  tetapi  tidak  dapat menggunakannya,   dan  sebagian  masyarakat  belum  mengetahui  adanya  aplikasi tersebut. Terkait  dengan  ketidaktahuan  masyarakat    tentang    aplikasi    Si    N’duk,  lebih  lanjut peneliti    menanyakan    kepada    Kepala  Bidang  Pengelolaan  Informasi  Administrasi Kependudukan dan Pengelolaan Data menyatakan bahwa:
“Apabila ada masyarakat yang kurang mengerti atau kurang faham tentang sistem online masyarakat bisa langsung menanyakan melalui aplikasi LAPOR nanti admin dari LAPOR tersebut langsung mengarahkan pada kita. (JS/26-04-21)”
Hasil Observasi Peneliti menemukan masyarakat tidak mengetahui cara penggunaan aplikasi tersebut, mereka lebih memilih untuk melakukan pelayanan secara offline. Hal ini dibuktikan  dari  penjelasan  salah  satu  pengunjung  Mal  Pelayanan  Publik  asal  Sumberejo yang  sedang  mengajukan  permohonan  KK  pada  Mal  Pelayanan  Publik,  dengan
menyatakan  adanya  kemudahan  akses  saat  pelayanan offline sebagaimana  dalam kutipan wawancara berikut:

## “Aksesnya mudah dari mulai penjagaan tadi enak mbak” (PD&IY/27-04-21)
Demikian juga pernyataan dari salah satu pengunjung asal Kecamatan Kanor yang hendak melakukan legalisir KK, menyatakan bahwa:
“saya tidak mengetahui adanya aplikasi Si N’duk .” (SD/26-04-21)
Hal ini tentunya menjadi hambatan dari pelayanan berbasis digital apabila masyarakatnya tidak  mengetahui  akan adanya  aplikasi tersebut.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  sosialisasi dan edukasi untuk memastikan informasi pada pelayanan ini sampai kepada masyarakat

## 4. Akuntabilitas
Mal Pelayanan Publik menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan ataupun  kritikan  terhadap  pelayanan  yang  dilakukan.  Hal  ini  dijelaskan  oleh  Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
“kalau  disini  kan  ikut  Mal  itu  ada  tempat  untuk  pengaduan,  jadi  kita  dibawah naungan  DPMPTSP  itu  membawahi  seluruh  dinas-dinas  yang  ada  disini.  Karena yang masuk di Mal ini kan tidak semua. Hanya pelayanan dakduk dan capil. Seperti sekretariat, kepala dinas, itu disana kantor Pattimura.”(DM/23-04-21)
Fasilitas  Pengaduan  yang  disediakan  Mal  belum  dimanfaatkan  oleh  pengunjung.  Hal  ini dikarenakan  penempatannya  kurang  strategis.  Pengamatan  peneliti  tidak  menemukan masyarakat  yang  melakukan  pengaduan.  Penilaian  masyarakat  secara  langsung  melalui aplikasi Si N’duk dapat dilihat dari gambar 3 sebagai berikut:

## Gambar 3. Rating Penilaian Aplikasi Si N’duk
Rendahnya  penilaian  di  atas  disebabkan  masyarakat  tidak  mendapatkan  tanggapan  atas ulasan  yang  disampaikan.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  monitoring  dan  evaluasi  terkait pelaksanaan program aplikasi Si N’duk. Berkaitan dengan proses monitoring dan evaluasi Peneliti  menanyakan  kepada  Kepala  Bidang  Pengelolaan  Informasi  Administrasi Kependudukan dan Pengelolaan Data dan beliau menyatakan bahwa:
“Dalam proses monitoring dan evaluasi kita rutin melakukannya. Kita selalu melakukan pengecekan pemohon mana yang sudah dilayani dan yang belum dilayani. Dalam proses monitoring kita melalui admin dari aplikasi Si N’duk. Misalkan pengajuan KTP/KK langsung masuk ke tangan kecamatan sesuai dengan nomor KK masing -masing pemohon. Namun untuk Akte sementara masih diarahan ke Mal Pelayanan Publik semua.” (JS/26-04-21)
Jika melihat penjelasan diatas proses monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara rutin, akan  tetapi  hasil  ulasan  masyarakat  menunjukkan  bahwa  masih  ada  beberapa  pemohon yang  harus  menunggu  verifikasi,  kemudian  mengalami  kesulitan  dalam  mengunggah berkas,  serta  kendala  server  yang  bermasalah.  Terkait  dengan  hal  ini  Kepala  Bidang Pengelolaan  Informasi  Administrasi  Kependudukan  dan  Pengelolaan  Data  menyatakan bahwa:
“M ungkin  masyarakat  yang  mengalami  kesusahan  dalam  pengunggahan  berkas mereka  mengunggah  ketika  jam  padat  seperti  siang,  akan  tetapi  jika mengunggahnya waktu pagi atau sore insyaallah lancar.”(JS/26-04-21)
Jika  penulis    amati    dalam    proses    penerapan e-government khususnya    pada aplikasi    Si  N’duk  masih  perlu  adanya  perbaikan  baik  dari  sistem  maupun  perbaikan kinerja pegawai. Agar apa yang telah  disusun  dan  direncanakan  bisa  berjalan  dengan baik  tidak  adanya miskomunikasi  antara  pihak  Dinas,  masyarakat,  dan  Kecamatan. Khususnya  pada  proses  monitoring  dan  evaluasi  harus  benar-benar  ditekankan  sehingga
berjalannya aplikasi Si N’Duk bisa semakin membawa perubahan pelayanan ke arah yang lebih  baik.  Berkaitan  dengan  kepastian  biaya,  hasil  pengamatan  peneliti  tidak  ada pungutan biaya dalam proses pelayanan administrasi kependudukan secara offline .
Menurut  penjelasan  dari  Kepala  Bidang  Pengelolaan  Informasi  Administrasi Kependudukan  dan  Pengelolaan  Data  semua  pelayanan  administrasi  kependudukan  baik secara online dan offline gratis.  Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan  Kepala  Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagai berikut:
“ Semua  pelayanan  administrasi  kependudukan  itu  gratis  jadi tidak  ada  biaya.  Jadi tidak  boleh  karena  sesuai  dengan  undang  –  undang  24  jadi  semua  pelayanan administrasi kependudukan adalah gratis.”(NP/23-04-21)
Hal  serupa  dijelaskan  oleh  salah  satu  masyarakat  berasal  dari  Kecamatan  Dander yang melakukan pelayanan administrasi kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl. Pattimura, menjelaskan bahwa.
“sebenarnya  dalam  pelayanan  tidak  ada  pemungutan  biaya  mbak.  Hanya  saja apabila  diwakilkan  itu  kan  harus  ada  surat  kuasa  bermaterai.  Dan  kalau  itu  ingin cepat  dan  dimudahkan  ya  kita  ngasih  mbak.  Kaya  saya  nih  dari  Dander  ke  Kota jauh loh, nah kalau mau mudah ya diwakilkan mbak.” (ML/26-04-21)
Kemudian hal serupa disampaikan oleh salah satu pengunjung Mal Pelayanan Publik yang berasal dari Kecamatan Kanor menyatakan bahwa:
“Dalam  pelayanan  cepet  mba,  tapi  kalau  diurus  orang  ya  mbayar,  kalau  diurus sendiri  gapake  biaya.  Minimal  100  kalau  pengurusan  KTP  Ibu  saya  yang  pernah mba” (SD/26-04-21)
Melihat  pernyataan  tersebut  diatas  tentunya  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi instansi terkait untuk mengoptimalkan pemanfaatan layanan berbasis teknologi yang ada. Sehingga masyarakat mempunyai akses kemudahan dalam proses pelayanan. Optimalisasi tersebut juga dapat  mencegah  adanya  biaya  tambahan  yang  merugikan    masyarakat dan  menunjukkan rendahnya akuntabilitas kinerja pegawai.

## 5. Pemberdayaan
Kegiatan  pemberdayaan  dalam  penerapan e-government dilakukan  melalui sosialisasi  pada  masyarakat.  Hasil  analisis  peneliti  berdasarkan  wawancara  tentang pengetahuan  masyarakat  terhadap  aplikasi  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  belum disampaikan secara menyeluruh. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan pemohon yang berasal dari Kecamatan Dander yang menyatakan bahwa:
“Dalam  mengurus  pelayanan  saya  tidak  menggunakan  aplikasi  Si  N’duk,  akan tetapi  saya  mengetahui  aplikasi  tersebut  itu  ada.  Dan  saya  mengetahuinya  dari saudara  saya,  mungkin  saudara  saya  yang  sudah  merasa  disosialisasikan  tentang penggunaan aplikasi tersebut.” (ML/ 26-04-21)
Hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat dari Kecamatan Sumberejo, mereka menyatakan bahwa:

## “Saya  pernah  mendengar  ada  aplikasi  ini  akan  tetapi  saya  belum  paham  cara penggunaanya.”(PD&IY/27-04-21)
Demikian juga hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang hendak mengurus KTP dari Kecamatan Ngasem yang mengatakan bahwa:

## “saya tidak tau aplikasi Si N’duk” (ME/28-04-21)
Terkait dengan hal tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pengelolaan Data mengatakan  bahwa:
“ Setelah diluncurkan aplikasi ini dari pihak Dinas telah mensosialisasikan aplikasi tersebut  melalui  website  dinas,  instagram,  dan  langsung  mendatangi  setiap kecamatan  dan  mensosialisasikannya  dengan  mendatangkan  perangkat  kecamatan dan tokoh masyarakat.”(JS/26-04-21)
Berdasarkan  pernyataan  dari  beberapa  masyarakat  tersebut  membuktikan  bahwa sosialisasi  tentang  aplikasi  Si  N’duk  belum  merata.  Karena  masih  ada  beberapa masyarakat yang belum mengetahui cara penggunaan aplikasi tersebut atau bahkan belum mengetahui  adanya  aplikasi  tersebut.  Dari  data  temuan  diatas    masih  terlihat  adanya miskomunikasi dalam proses sosialisasi aplikasi Si N’duk. Sehingga membuat masyarakat
belum mengetahui  aplikasi  Si  N’duk.  Dan  tentunya membuat aplikasi  ini  belum  berjalan dengan maksimal.

## B. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan E-Government
Dalam  menerapkan  konsep e-government terdapat  faktor  yang  mendukung  dan menghambat  berjalannya  proses  penerapan e-government berupa  aplikasi  Si  N’duk. Karena  sejatinya  cepat  atau  lambatnya  penerapan e-government ini  tergantung  pada seberapa peka masyarakat dan pemerintah  daerah  serta  instansi terkait  dalam  membaca perkembangan dunia. Adapun faktor pendukung dari penerapan e-government khususnya pada aplikasi Si N’duk menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang  Pengelolaan  Informasi  Administrasi  Kependudukan  dan  Pengelolaan  Data menyatakan bahwa:
“Faktor  pendukung  dari  adanya  aplikasi  Si  N’duk  adalah  adanya  dukungan  dari masyarakat  mereka  merasa  senang  terhadap  aplikasi  ini  karena  mereka  merasa dimudahkan dalam akses jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.”(JS/26-04- 21)
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga mendukung adanya inovasi pada pelayanan administrasi  kependudukan  yang  berupa  aplikasi  Si  N’duk.  Menurut  penjelasan  dari Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pengelolaan Data bahwa:
“meskipun  anggaran  kita  minim  akan  tetapi  Pemerintah  Kabupaten  juga  ikut mendorong  media  online  untuk  menyebarkan  informasi  tentang  aplikasi  Si  N’duk. Serta  ikut  andil  dalam  proses  sosialisasi  pada  program  aplikasi  Si  N’duk.”(JS/19- 08-21)
Kemudian beliau mengungkapkan faktor penghambat dari penerapan e-government ini adalah
“Minimnya  anggaran , kemudian  gangguan  jaringan  juga  bisa  menghambat jalannya  penerapan  e-government  khususnya  pada  aplikasi  Si  N’duk  selebihnya insyaallah tidak ada hambatan.” (JS/26-04-21)
Jika  berdasarkan  pengamatan  peneliti  di  lapangan,  masyarakat  lebih tertarik  dengan pelayanan  secara  langsung,  terutama  untuk  masyarakat  yang  masih  minim pengetahuannya  tentang  teknologi.  Sehingga  mereka  merasa  mudah  faham  dengan pelayanan  yang  secara  langsung,  disamping  lebih  cepat  dan  tidak  perlu  menunggu  lama, juga dilengkapi dengan fasilitas yang membuat masyarakat merasa nyaman.
Menurut Prof. Richardus Eko Indrajit (2013) (dalam Alfiyah: 2019: 89) ada 3 elemen sukses  yang  harus  dimiliki  dalam  pengembangan e-government, elemen  sukses  tersebut adalah:
a.  Dukungan ( support )
Dukungan  ini  merupakan  elemen  pertama  yang  diperlukan  oleh  sebuah  instansi ketika  ingin  mengembangan  program  berbasis electronic  government .  Menurut pengamatan  peneliti  pada  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Bojonegoro,  salah satu faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya program dari aplikasi si n’duk adalah kurangnya dukungan dari internal maupun eksternal.
Dukungan internal disini maksudnya adalah dukungan secara finansial. Jika melihat hasil  wawancara  yang  telah  disampaikan  Kepala  Bidang  Pengelolaan  Informasi Administrasi Kependudukan dan Pengelolaan Data menyatakan bahwa:
“ Sebenarnya kita kan mau mengajukan anggaran juga, tapi anggarannya tidak ada, anggarannya  diskak  jadi  sementara  ya  seperti  ini.  Anggaranya  sangat  minim kita.”(JS/26-04-21)
Program  ini  memiliki  anggaran  yang  sangat  minim.  Padahal  dukungan  secara finansial juga sangat diperlukan. Sebagai penunjang keberhasilan dari program aplikasi Si N’duk.  Kemudian  infrastruktur  teknologi  juga  masih  kurang  karena  sering  ditemukan adanya server yang masih bermasalah.
Dukungan  eksternal  yang  dimaksud  disini  adalah  Kurangnya  dukungan  dari masyarakat. Sehingga penerapan e-government melalui aplikasi Si N’duk belum optimal. b. Kapasitas ( capacity )
Berdasarkan  hasil  penelitian  secara  kapasitas  yang  berbasis  unsur  kemampuan atau keberdayaan  dari  pemerintah  setempat  dalam  mewujudkan e-government diukur  melalui ketersediaan  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  keuangan,  dan  sumber  daya  peralatan yang dapat mendukung kelancaran suatu pelaksanaan program.
Pertama, dilihat dari kuantitas sumber daya manusia dibidang teknologi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro dapat dikatakan belum terpenuhi. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pengelolaan Data menyatakan bahwa:

## “Kita  masih  minim  untuk  sumber  daya  manusianya,  tenaganya  masih kurang”(JS/13-07-21)
Akibat kurangnya sumber daya manusia menyebabkan program pada aplikasi Si N’duk belum  bisa  berjalan  dengan  maksimal.  Terbukti  dari  banyak  ulasan  masyarakat  yang tertulis pada aplikasi tersebut yang tidak ditanggapi oleh admin dari aplikasi Si N’duk.
Kedua, sumber daya keuangan. Anggaran merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dalam proses e-government . seperti yang telah dijelaskan pada tahapan dukungan, bahwa  memang  program  aplikasi  Si  N’duk  ini  memiliki  anggaran  yang  sangat  minim, karena adanya pemangkasan anggaran.
Ketiga, sumber  daya  peralatan.  Suatu  program  tidak  bisa  berjalan  apabila  tidak tersediannya  peralatan  yang  memadai  sebagai  penunjang  keberhasilan  suatu  program. Berdasarkan  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Pengelolaan  Informasi  Administrasi Kependudukan dan Pengelolaan Data menyatakan bahwa:

## “kalau terkait ketersediaan komputer sebagai penunjang insyaallah sudah siap dan sudah sangat menunjang”.(JS/13-07-21)
Permasalahan yang muncul dari sumber daya peralatan ini terletak pada server yang masih error . Sehingga membuat pelayanan ini terhambat.
c. Nilai ( value )
Pada  elemen  ini  pemerintah  atau  pihak  dari  instansi  dituntut  untuk  benar  -benar memperhatikan  apa  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Dalam  sebuah  penerapan e- government tentu  diharapkan  mampu  memberikan  nilai  atau  manfaat  dari  penerapan e- government .  Dalam  hal  pelayanan  tidak  hanya  berbicara  mengenai  kuantitas melainkan juga kualitas yang diberikan.
Adanya  pelayanan  secara online pada  program  aplikasi  Si  N’duk  yang  dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, menurut pengamatan peneliti dari hasil wawancara dengan masyarakat dan juga observasi selama di lapangan, program
ini belum bisa dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat. Bisa dilihat juga dari data  temuan  peneliti  pada  tabel  5.1  dan  5.2  terlihat  jelas  perbandingan  antara  pelayanan offline dan online . Selain itu dibuktikan juga dengan rating aplikasi yang memperoleh 2,8 penilaian  dari  masyarakat  pengguna.  Dan  ketika  peneliti  mencoba  mewawancarai beberapa  masyarakat  sebagian  dari  mereka  belum  ada  yang  tahu  mengenai  aplikasi tersebut dan sebagian hanya mengetahui namun tidak menggunakannya.
Dengan  beberapa  temuan  yang  telah  diuraikan  peneliti  dari  kriteria  penerapan e- government serta elemen sukses dalam penerapan e-government belum ditemukan adanya nilai atau manfaat yanng didapatkan oleh masyarakat sepenuhnya. Karena dalam tahapan implementasinya belum merata.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis penerapan e-government dengan 5 kriteria pengukuran yaitu (1) efisiensi, efektivitas (3) transparansi (4) akuntabilitas (5) pemberdayaan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Efisiensi  :  dalam  proses  pelayanan  administrasi  kependudukan  melalui  aplikasi Si  N’duk  belum  bisa  dikatakan  adanya  kemudahan,  kecepatan,  dan pengehematan  waktu  selama  pelayanan  karena  kurang  maksimalnya pengoperasian  aplikasi,  sehingga  masyarakat  lebih  banyak  yang  memilih  untuk melakukan pelayanan secara offline .
2. Efektivitas : dalam tahapan ini program aplikasi Si N’duk belum terlihat adanya keefektifan  dari  sebuah  program.  Karena  masih  adanya  beberapa  permasalahan dalam  mengurus  administrasi  kependudukan  yang  belum  bisa  diselesaikan  oleh aplikasi tersebut.
3. Transparansi: dalam hal ini peneliti melihat adanya keterbukaan informasi yang diberikan  pihak  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Bojonegoro  pada program  aplikasi  si  N’duk.  Hanya  saja  menurut  pengamatan  peneliti  inforasi tersebut  Kurang  adanya  tindak  lanjut  supaya  informasi  mengenai  program  ini bisa sampai pada masyarakat sepenuhnya.
4. Akuntabilitas:  terdapat  kejelasan  adanya  mekanisme  pertanggungjawaban pegawai dalam menginput data dari aplikasi Si N’duk. Pihak dinas juga memiliki
koordinasi  yang  baik  dengan  perangkat  tiap-tiap  kecamatan.  Pemberdayaan: terdapat  sosialisasi  dari  pihak  dinas  ke  kecamatan,  kemudian  adanya  inisiatif untuk  memonitoring  jalanya  aplikasi  Si  N’duk  sehingga  pihak  dinas  bisa memantau  dan  memberikan  evaluasi  apabila  terjadi  kesalahpahaman  atau ketidakjelasan informasi.
6. Faktor pendukung dari program aplikasi Si N’duk adalah:
a. Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
b. Adanya dukungan dari internal pegawai
7. Faktor penghambat
a. Minimnya anggaran
b. Gangguan jaringan
c. Banyaknya masyarakat yang kurang memahami dan mengetahui tentang aplikasi Si N’duk

## DAFTAR PUSTAKA
Alfiyah, N. I. (2019). Pengaruh Penerapan E-Government Pada Pembangunan Smart City Di Kabupaten Sumenep. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik, 1 (2), 89
Azkiya, H. (2018). Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik (Studi Pada  Pelaksanaan  Program  E-Tax  Pajak  Restoran  Di  Kota  Malang). jurnal kebijakan dan manajemen publik, 6 (2), 4
Bungin, B. (2017). Penelitian Kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya (Vol. 9). Kencana. Jakarta
Hardiyansyah, H.  (2018). Kualitas  Pelayanan  Publik:  Konsep,  Dimensi,  Indikator  dan Implementasinya . Gava Media. Yogyakarta
Hidayat, E. S. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Garut. Jurnal  ilmiah  ilmu administrasi negara, 5 (4), 14
Wulandari, H.,  &  Afifuddin,  A.  (2020).  Efektivitas  Inovasi  Program  Pelayanan  Publik Berbasis  Egovernment  (Studi  Kasus  Aplikasi  “Dr.  Kepo”  Dokter  Kependudukan Online Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik). Respon Publik , 14 (3), 27-35.
Suwarno, Yogi, (2008). Inovasi Di Sektor Publik. STIA-LAN Press: Jakarta Moleong, M. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya , Bandung Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Etika Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers Mulyadi,  D.,  Gedeona,  H.  T.,  &  Afandi,  M.  N.  (2016). Administrasi  Publik  Untuk Pelayanan  Publik:  Konsep  &  Praktik  Administrasi  dalam  Penyusunan  SOP, Standar Pelayanan, Etika Pelayanan, Inovasi Untuk Kinerja Organisasi . Alfabeta,

## Bandung
Nugraha,  J.  T.  (2018).  E-Government  Dan  Pelayanan  Publik  (Studi  Tentang  Elemen Sukses  Pengembangan  E-Government  Di  Pemerintah  Kabupaten  Sleman). Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media, 2 (1), 35
Saharuddin,  E.,  &  Suryani,  D.A.  (2020) Inovasi  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan "Keluar  Bersama:  Daftar  1  Dapat  5"  di  Kecamatan  Danurejan  Kota  Yogyakarta, Jurnal Administrasi Publik Kolaborasi , 6(1), 34-51
Ota,  N.  J.  (2019). Pengaruh  E-Government  Terhadap  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan Administrasi  Kependudukan  Di  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kota Bandung (Doctoral Dissertation, Perpustakaan).
Maulani,  W.  (2020).  Penerapan  Electronic  Government  Dalam  Peningkatan  Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Program E-Health Di Kota Surabaya). As Siyasah,
5 (2), 44-54.
Fauzie,  A.  Keluhkan  Layanan  Administrasi  Kependudukan,  (12  Maret  2019) Radar Bojonegoro , hlm 1
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  No.  23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik