NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
- 1702

## PELAKSANAAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
Nur Amelia Pertiwi, Sukirno Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, UniversitasDiponegoro E-mail : ameliapertiwi095@gmail.com

## Abstact
Article  16  paragraph  (3)  of  Law  28  of  2014  concerning  Copyright  provides  an  opportunity  for binding of Copyright as an object of Fiduciary Guarantee, Copyright includes intangible movable objects  which  are  born  declaratively.  However,  based  on the  Civil  Code,  whoever  has  a  right or expresses an act to affirm his rights, or to deny the rights of others must prove the existence of that right or the existence of that act. In the special area of Yogyakarta there is no binding of Copyright in the Fiduciary Guarantee object registered at the Yogyakarta jurisdiction. other than that there are no technical instructions from the Ministry of Law and Human Rights for binding Copyright as an object  of  Fiduciary  Guarantee.  therefore  the  binding  of  Copyright  as  an  object  of  Fiduciary Guarantee must still refer to the provisions of Law 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee.
Keywords : Copyright; Fiduciary Guarantee; Engagement

## Abstrak
Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan peluang pengikatan  Hak  Cipta  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia,  Hak  Cipta  termasuk  benda  bergerak  tak berwujud yang lahir secara deklaratif. Meskipun demikian berdasarkan KUH Perdata barang siapa yang mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.  Didaerah  istimewa  Yogyakarta  belum  terdapat  pengikatan  Hak  Cipta  dalam  objek  Jaminan Fidusia yang didaftarkan di kantor wilayah hukum Yogyakarta. selain itu belum terdapat petunjuk teknis dari kementrian Hukum dan Ham untuk pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia. oleh  karena  itu  pengikatan  Hak  Cipta  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia  harus  tetap  mengacu  pada ketentuan Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## Keyword: Hak Cipta; Jaminan Fidusia; Pengikatan

## A. Pendahuluan
Di Kota Yogyakarta terdapat aktivitas seni rupa yang sangat besar dibandingan kota-kota yang lain yang ada di Indonesia. Dalam hal bidang seni yang sangat kuat inilah yang membuat kota  Yogyakarta  sebagai  pusat  kebudayaan  khususnya  dalam  bidang  seni  rupa,  sehingga menjadikan Yogyakata adalah kota seni yang maju dan produktif.
Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama  yang  berdasarkan  inspirasinya melahirkan  suatu  ciptaan  dengan  menggunakan  kemampuan  olah  pikir  dan  imajinasi, keterampilan,  atau  keahlian  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  yang  khas  dan  bersifat  pribadi, disebut  sebagai  seorang  pencipta  hal  ini  berdasarkan  Undang-Undang  No.  28  tahun  2014 tentang Hak Cipta, dari ketentuan ini dapat dikatakan bahwa Hak dari pencipta itu sudah lahir
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
- 1702
seketika  ketika  suatu  ciptaan  itu  lahir  atau  sudah  berwujud.  Hak  Cipta  mengandung  prinsip deklaratif yang artinya bahwa secara otamatis Hak Cipta itu lahir setelah suatu pikiran atau ide itu diwujudkan dalam berbentuk  yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai perundang- undangan.
Hak  yang  timbul  secara  otomatis  inilah  yang  disebut  dengan  Hak  Cipta  yang mengandung prinsip yang bersifat deklaratif , jadi suatu ciptaan yang diciptakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan olah pikirnya. (Hutagulung, 2012)
Indonesia  telah  meratifikasi  Persetujuan  Pendirian  Organisasi  Perdangangan  Dunia ( Agreement  the Establishing  World  Trade Organization) yang  menjadikan Negara Indonesia sebagai  salah  satu  anggota World  Trade  Organization (WTO),  dengan  adanya World  Trade Organization (WTO) tentu Indonesia terkait dengan segala kewajiban yang sudah ditentukan, salah  satunya  hukum  yang  terkena  dampak  dari  ketentuan  ini  adalah  mengenai  hukum  yang terkait dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Jadi pemerintah Indonesia wajib melindungi Hak Cipta. (Riswandi, 2005)
Didalam  Pasal  16  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014,  menyebutkan bahwa  Hak  Cipta  merupakan  suatu  benda  bergerak  tidak  berwujud  dan  Hak  Cipta  dapat dilakukan pengalihan  atau dialihkan  baik seluruhnya  maupun  sebagian. Berdasarkan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Hak Cipta, dikatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif, yang didalamnya terdapat hak moral dan hak ekonomi.
Berkaitan  dengan  hak  ekonomi  yang  memberikan  suatu  keuntungan  secara  finasial bagi  seorang  pencipta  maka  bisa  dikatakan  bahwa  Hak  Cipta  dapat  dijadikan  sebagai  objek jaminan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 untuk mengantikan undang-undang Hak  Cipta  sebelumnya,  tentu  dengan  peraturan  yang  lebih  luas  dan  lebih  modern  dari  pada undang-undang sebelumnya. Berdasarkan ketentuan bahwa Hak Cipta adalah benda bergerak tidak  berwujud  yang  bisa  dijadikan  sebagai  objek  jaminan  dalam  bentuk  jaminan  fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang- Undang Hak Cipta. ( Usman, 2009)
Objek Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Objek Jaminan Fidusia terdiri dari benda bergerak yang berwujud, seperti, mobil, motor dan masih banyak lagi, ternyata objek  Jaminan  Fidusia  mencakupi  benda  tidak  bergerak  yang  tidak  dapat  dibebani  hak tanggungan.Kedudukan  yang  didahulukan  atau  diutamakan  diberikan    kepenerima  fidusia  (kreditor) dibandingkan dengan kreditor yang lain, hal inilah yang membuat keistimewaan dari Fidusia.
Sepanjang  Undang-Undang  28  Tahun  2014  ini  dilahirkan  sampai  sekarang  di  kantor kementrian  Hukum  dan  HAM  Yogyakarta  belum  ada  pelaku  industri  kreatif  atau  seniman  yang
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
- 1702
menjaminkan  Hak  Cipta  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia.  dikarenakan  ketentuan  tersebut  sangat  sulit untuk  ditetapkan.Seperti  salah  satu  Bank  BUMN  di  Yogyakarta  belum  dapat  menerapkan  ketentuan Pasal 16 ayat (3) Tentang Hak Cipta dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia, jadi Hak Cipta yang dimiliki seseorang  tidak  bisa  digunakan  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia  dalam  hal  melakukan  kredit  di  Bank BUMN Yogyakarta, menurut Bank tersebut ketentuan Pasal 16 ayat (3) ini tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bank BUMN tersebut.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  dengan  spesifikasi penelitiannya secara deskriptif analitis. Sumber dan jenis datanya berupa data primer dan data sekunder, lalu teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan.

## C. Pembahasan
Pengikatan Hak Cipta Sebagai Benda Tak Berwujud Sebagai Objek Jaminan Fidusia
1. Hak Cipta Sebagai Benda Tidak Berwujud
Hak Cipta termasuk dalam hukum benda yang mempunyai sifat immaterial, hal ini yang  menjadi  alasan  Hak  Cipta  dapat  dijadikan  objek  Jaminan  Fidusia.  karakteristik benda yang dapat dijadikan sebagai suatu objek Jaminan adalah benda yang dapat dinilai dengan  uang  atau  mempunyai  suatu  nilai  ekonomis.  Hak  Cipta  berdasarkan  Pasal  16 Undang-Undang  Hak  Cipta  dianggap  merupakan  benda  bergerak  tidak  berwujud  yang termasuk dalam bagian hak kekayaan intelektual ( intellectual property rights ). Hak Cipta memiliki kedudukan yang sama seperti bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, antara lain karena pewarisan, hibah, atau perjanjian tertulis, jaminan fidusia. (Ratnawati, 2009)
Menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-UndangNomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis. Hak Cipta memiliki  suatu  hak  kebendaan  yang  sifatnya  khusus,  Hak  Cipta  mempunyai  sedikit perbedaan dengan hak kebendaan pada umumnya, selama hak ekonomi pada Hak Cipta tidak  dialihkan  secara  keseluruhan  oleh  pencipta  atau  pemegang  Hak  Cipta  kepada penerima pengalihan (orang lain) maka hak ekonomi dari ciptaan tersebut tetap dimilik oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta.
2. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia
Undang-Undang  Hak  Cipta  yang  terdahulu  tidak  mengatur  tentang  Hak  Cipta sebagai  objek  Jaminan  Fidusia,  setelah  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 dalam Pasal 16 ayat (3) yang dinyatakan bahwa Hak Cipta dijadikan sebagai objek  Jaminan  Fidusia.  Dengan  disebutkan  juga  bahwa  dalam  pelaksanaan  Hak  Cipta
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 -
1702
sebagai objek Jaminan Fidusia dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan.
Dengan  berkembangnya  jaman  maka  objek  Jaminan  Fidusia  diperluas  yang awalnya benda yang dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia terbatas hanya pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda-benda dalam persediaan ( inventory ), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaaran bermotor.
Dengan perkembangan Jaman dan kebutuhan  dalam bisnis dan untuk memberikan kepastian  hukum.  Maka  dengan  adanya    Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  Nomor  42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dijadikan objek Jaminan Fidusia di perluas yang  meliputi  benda  bergerak  berwujud  ataupun  benda  bergerak  tidak  berwujud. melainkan juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.
3. Kendala Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.
Di  mana  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  ini  dinyatakan  bahwa  dalam pelaksanaanya Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undang. Dalam hal ini dinyatakan tentu Hak Cipta mempunyai nilai ekonomi akan  tetapi  karena  Hak  Cipta  adalah  benda  tidak  berwujud,  akan  menjadi  sulit  untuk menilai atau menentukan nilai ekonominya, tidak seperti benda bergerak yang berwujud seperti mobil, perhiasan. Tentu akan mudah menilai dan menentukan nilai ekonominya. Menurut Penulis ada 2 (dua) masalah penting dalam hambatan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia yaitu:
a. Konsep valuasi HKI, dan
b. Lembaga khusus valuasi HKI.
Pengertian  valuasi,  valuasi  merupakan  kata  sarapan  dari valuation  Intellectual Property Organization (WIPO) mendefinikan valuasi ( valuation) dengan “ the process of indentifying  and  measuring  financial  benefit  of  an  asset .”  Jika  valuasi  di  hubungkan dengan  HKI  yang  merupakan intangible  asset  (valuation  in  intangible  asset  ), maka pengertian  nya  adalah “the process of  identifying and measuring financial benefit and risk of an asset, in a particular is a process. Valuasi terhadap Hak Cipta sangat diperlukan dalam kondisi seorang seniman yang ingin mengetahui nilai ekonomi yang dimilikinya dari sebuah karya yang dihasilkan. (Rahmatullah, 2015)
Tidak  seperti  benda  berwujud    (asset)    lainya  yang  cenderung  lebih  stabil  dan mudah  dalam  melakukan  penilaian  asset  ( Appraisers ).  Serta  pembeli  secara  mudah mendapatkan  informasi  pasar  ketika    hendak  melakukan assessment pada  nilai  sebuah aset yang bendanya berwujud. Dikarenakan Hak Cipta tidak mempunyai kepastian dalam hal assessment dan nilainya, sehingga membuat para investor dan kreditor enggan untuk
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
berinvestasi karena ketakutan akan mengalami kerugian suatu hari nanti.
4. Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia .
Negara Indonesia  menganut Stelsel Deklaratif, artinya pencipta memperoleh Hak Cipta secara otomatis ( automatic protection ), yaitu hak yang lahir seketika atau dengan sendirinya setelah suatu ciptaan tersebut dilahirkan dalam  bentuk kesatuan yang  nyata. Dari  hasil  olah  pikir  otak  manusia  yang  menghasilkan  suatu  produk  atau  proses  yang berguna  bagi  masyarakat  umum.  Yang  berarti  dengan  diumumkan  maupun  tidak diumumkannya  suatu  Hak  Cipta.  Kedua-duanya  mendapatkan  suatu  perlindungan hukum.  Hak nya  langsung didapatkan oleh pencipta tanpa melakukan suatu formalitas. Perlindungan  hukum  langsung  diberikan  tanpa  menggunakan  syarat  apapun,  walaupun Hak Cipta tidak didaftarkan tetap mendapatkan perlindungan secara hukum. Pendaftaran ciptaan  bukan  menjadi suatu kewajiban atau keharusan  bagi pemegang Hak Cipta atau pencipta. Perlindungan Hak Cipta timbul sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata  dan  bukan  karena  suatu  pendaftaran.  Artinya  suatu  ciptaan  baik  yang  tidak didaftarkan ataupun didaftarkan tetap dilindungi oleh negara. (Mulyani Sri, 2014)
Didalam Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa dalam akta Jaminan  Fidusia  mengharuskan  adanya  uraian  mengenai  benda  yang  menjadi  objek Jaminan  Fidusia,  uraian  mengenai  benda  ini  harus  dijelaskan  dengan  surat  bukti kepemilikan  benda tersebut.
Permohonan  pendaftaran  Hak  Cipta  diajukan  kepada  Mentri  Kehakiman  melalui Direktorat  Jendral  HAKI.  Dalam  pendaftaran  Hak  Cipta  hanya  dilakukan  pencatatan tidak menimbulkan suatu hak, sebab haknya sudah ada saat ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran dilakukan dengan pencatatan yang bertujuan untuk tanda  bukti,  tidak  berbentuk  suatu  sertifikat.  Apabila  suatu  Hak  Cipta  yang  belum didaftarkan  dan  kemudian  dijadikan  sebagai  objek  Jaminan  Fidsua,  akan  menjadikan suatu beban dalam tanggung jawab kepemilikan Hak Cipta.
Walaupun Hak Cipta menganut sifat deklaratif , guna memperoleh kepastian hukum bagi pihak kreditor. Sebelum diperjanjikan sebagai objek Jaminan Fidusia, maka terlebih dahulu Hak Cipta tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia . Pendaftaran Hak Cipta ini dilakukan dengan tujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya seperti salah satu pihak kreditor maupun debitor melakukan wanprestasi, pengalihan aset dan lain sebagainya.
Untuk mengetahui  bahwa seseorang  itu memiliki  hak atas suatu ciptaan tertentu,
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
maka dilakukan suatu pembuktian. Pembuktian ini dilakukan dengan adanya suatu surat pendaftaran  Hak  Cipta,  dengan  adanya  surat  pendaftaran  maka  jelas  atau  pasti  bahwa seorang pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat  Jenderal,  atau  orang  yang  namanya  dinyatakan  dalam  suatu  ciptaan    atau diumumkian sebagai seorang pencipta.
Jaminan Fidusia diawali dengan perjanjian Obligatoir (Obligatoir Overeenskomst). Perjanjian  tersebut  berupa  perjanjian  pinjam  uang,  Jaminan  Fidusia  hanya  bersifat accesoir atau perjanjian  yang sifatnya sebagai tambahan. Jaminan Fidusia dilaksanakan apabila kedua belah pihak kreditor atau debitor menyetujuinya.
Jaminan Fidusia. Kesapakatan kehendak ini dilakukan agar suatu kontrak dianggap sah  dimata  hukum,  tanpa  adanya  suatu  paksaan  ( dwang,  duress ),  Penipuan  ( bedrog, fraud )  dan  kekhilafan  ( dwaling,  mistake ).  sebagaimana  pada  pasal  1321  KUHPerdata menentukan  bahwa  kata  sepakat  tidak  sah  apabila  diberikan  karena  kekhilafan  atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

## D. Simpulan
Bahwa Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan peluang  pengikatan  Hak  Cipta  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia,  Hak  Cipta  termasuk  benda bergerak  tak  berwujud  yang  lahir  secara deklaratif, meskipun  demikian  berdasarkan  KUH
Perdata  dan  HIR  Barang  siapa  yang  mempunyai  sesuatu  hak  atau  mengemukakan  suatu perbuatan  untuk  meneguhkan  haknya  itu,  atau  untuk  membantah  hak  orang  lain  haruslah membuktikan  adanya  hak  itu  atau  adanya  perbuatan  itu.  Dalam  hal  ini  seorang  pencipta  dan pemegang Hak Cipta harus dapat membuktikan kepemilikan Hak Cipta tersebut. Berdasarkan penelitian penulis didaerah istimewa Yogyakarta belum terdapat pengikatan Hak Cipta dalam objek Jaminan Fidusia yang didaftarkan di kantor wilayah hukum Yogyakarta. selain itu belum terdapat petunjuk teknis dari kementrian Hukum dan HAM untuk pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan  Fidusia. oleh karena  itu pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan  Fidusia harus tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## DAFTAR PUSTAKA
Usman. (2009). Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika.
Hutagulung. (2012). Hak Cipta (Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika.
Mulyani Sri. (2014). Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral untuk Mendapatkann Anggunan. Hak Cipta , 4.
Rahmatullah. (2015). Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan dalam Perbankan.
Yogyakarta: CV Budi Utama.
Ratnawati. (2009). Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Macell Press.
Riswandi. (2005). Hak Kekayaan dan Budaya Hukum. Jakarta: Raja grafindo.