INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15132-15139 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah
Sinda Eria Ayuni 1 ✉ , Ismawati 2 , Dian Utami Ikhwaningrum 3
Universitas Wisnuwardhana Malang
Email: eriasinda@wisnuwardhana.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pemilihan  kepala  daerah  di  Indonesia  bertujuan  untuk  mewujudkan  demokrasi  dengan  melibatkan masyarakat  secara  langsung.  Namun,  terjadimya  permasalahan  seperti  sengketa  hasil  Pilkada  yang memerlukan penyelesaian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 97/PUU-XI/2013 menghapus kewenangan MK dalam mengadili sengketa hasil Pilkada, menyebabkan ketidakpastian hukum karena belum  terbentuknya  badan  peradilan  khusus  sebagaimana  diamanatkan  UU  No.  10  Tahun  2016. Penelitian  ini  mengkaji  urgensi  pembentukan  badan  peradilan  khusus  untuk  mengoptimalkan penyelesaian sengketa hasil Pilkada, metode penelitian yang digunakan merupakan yuridis normatif dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendakatan  konseptual,  hasil  penelitian  yang didapatkan bahwa guna mewujdukan proses hukum yang lebih efektif dan efisien maka yang dimaksud dengan badan peradilan khusus untuk mengadili sengketa hasil pilkada adalah Pengadilan Tata Usaha Negara  sebab  salah  satu  kewenangan  PTUN  adalah  menyelesaikan  perkara  yang  berkaitan  dengan sengketa administrasi negara.
Kata Kunci: Badan Peradilan Khusus, Pemilihan Kepala Daerah, Sengketa

## Abstract
Regional head elections in Indonesia aim to realize democracy by directly  involving the community. However, problems occur, such as disputes over regional election results, which require legal resolution. Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XI/2013 removes the authority of the Constitutional Court in adjudicating disputes over regional election results, causing legal uncertainty because a special court has not yet been formed as mandated by Law no. 10 of 2016. This research examines the urgency of establishing a special court to optimize the resolution of regional election disputes. The research method is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The research results show that in order to  realize  a  more  effective  and  efficient  legal  process,  The  special  court  that  handles  disputes  over regional election results is the Administrative Court because disputes over regional head election results are one part of administrative disputes which fall under the authority of the PTUN.
Keywords: Special Court, Regional Head Election, Dispute

## PENDAHULUAN
Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu upaya yang  dapat dilakukan untuk mewujudkan negara Indonesia  demokratis dengan melibatkan masyarakat daerah untuk terlibat langsung dalam pembangunan. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis dengan menganut beberapa asas yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Jurdi, 2019: 566).
Pada  perjalanannya  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  di  setiap  wilayah mengalami dinamikanya tersendiri, misalnya permasalahan berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Penyelesainnya tentu harus melalui tata cara yang sesuai dengan hukum itu sendiri seperti adanya peran dari lembaga yang berwenang.
Lahirnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU-XI/2013  membatalkan kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  mengadili  sengketa  hasil  pilkada.  Hal  ini menyebabkan  tercederainya  prinsip  kepastian  hukum  karena  tidak  segera  dibentuknya badan  peradilan  khusus  guna  menyelesaikan  sengketa  hasil  pilkada  setelah  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) disahkan.
Pada perkembangannya MK melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, menyebutkan bahwa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 inkonstitusional  dan  kekuatan  hukum  yang  mengikat  tidak  dimiliki.  Selain  itu  ketentuan
Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 intinya menyatakan bahwa “perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus, yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu serentak nasional” juga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga MK masih memiliki wewenang untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara  perselisihan  hasil  pilkada  dan  akan  bersifat permanen.  Menjadi  kurang  ideal  apabila  persoalan  sengketa  hasil  pilkada  menjadi kewenangan  dari MK, seharusnya menjadi tepat jika  itu dilakukan oleh  badan peradilan khusus.
Pembentukan  badan  peradilan  khusus  untuk  menyelesaikan  sengketa  hasil  pilkada masih belum terealisasi karena lembaga yang diberikan mandat untuk membentuk badan tersebut  belum  ada.  Kewenangan  tersebut  diberikan  kepada  Mahkmah  Agung  (MA) menurut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Aris, 2022:474). Namun, MA belum mengambil langkah lebih lanjut sebab mandat pasti dari undang-undang yang menginstruksikan MA untuk membentuk badan peradilan khusus tersebut belum ada.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif merupakan prosedur ilmiah yang dilakukan guna menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi norma (Ibrahim,  2011:  295).  Pendekatan  perundang-undangan,  dan  pendekatan  konseptual merupakan  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini.  Bahan  hukum  penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi dokumen, studi kepustkaan dan studi internet. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelurusan kepustakaan dan internet. Teknik analisis yang digunakan adalah interpretasi sistematis, serta  analisis data  deskriptif  analitis  yang  mengacu  pada  suatu masalah   tertentu   yang   kemudian dikaitkan   dengan   pendapat   pakar   hukum   maupun berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku (Soekanto dan Mamudji, 2019:13).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinamika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia
Prinsip  luberjurdil  melekat  dalam  penyelenggaraan  pilkada  demokratis  merupakan upaya yang dilakukan guna memastikan pelaksanaan pilkada memiliki nilai konstitusional dan memastikan bahwa pilkada dapat berjalan dengan tersedianya sistem keadilan dalam
pemilihan  kepala  daerah  meliputi  upaya  dan  mekanisme  untuk  setiap  prosedur  serta keputusan yang dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum.
Pada perjalanannya, Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga yang berwenang pertama kali menangani sengketa hasil Pilkada sebagaimana amanat Pasal 106 ayat (1) UU No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU  32/2004),  keberatan  terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan oleh pasangan calon kepada MA paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pengajuan keberatan kepada MA disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pilkada tingkat provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pilkada tingkat kabupaten/kota  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  106  ayat  (3)  UU  No.  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah.  MA  wajib  memutus  sengketa  hasil  perhitungan  suara pemilihan  kepala  daerah  maksimal  empat  belas  hari  sejak  menerima  permohonan keberatan yang diajukan melalui Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung. Final dan mengikat merupakan sifat putusan yang dilahirkan oleh MA.
Penyelesaian  sengketa  hasil  pilkada  oleh  Mahkamah  Agung  seperti  pada  daerah Maluku  Utara,  Sulawesi  Selatan,  dan  Depok,  telah  menimbulkan  kontroversi.  Hal  ini disebabkan oleh ketidakjelasan dari sifat putusan Mahkamah Agung yang seharusnya final dan  mengikat  dalam  penyelesaian  sengketa  hasil  pilkada.  Namun,  putusan  Mahkamah Agung yang memerintahkan pemungutan suara kembali atau penghitungan suara ulang justru  menjadi  subjek  gugatan  kembali  (Nazriyah,  2015:  457).  Ditengarai,  penyebabnya adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada MA dan terdapat pihak yang meminta agar penyelesaian sengketa pilkada dialihkan kepada MK (Nazriyah, 2015: 457).
Perubahan  UU  32/2004  menjadi  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  (UU  12/2008),    mengakibatkan  transfer  wewenang  penyelesaian  sengketa  hasil pemilihan kepala daerah dari MA ke MK. Hal ini didasarkan pada reinterpretasi konseptual pemilihan kepala daerah, yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka  4 Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2007  tentang  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  (UU  22/2007)  mengartikan pilkada  sebagai  mekanisme  pemilihan  langsung  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlandaskan Pancasila serta UUD NRI  Tahun  1945.  Pengategorian  pemilihan  kepala  daerah  sebagai  bagian  dari  rezim pemilihan  umum  memungkinkan  adanya  penafsiran  MK  memiliki  wewenang  untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu sesuai dengan Pasal 24C Ayat UUD NRI Tahun 1945. Transfer kewenangan adjudikatif ini juga disertai dengan penandatanganan Berita Acara
Pengalihan wewenang antara  Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008. Namun, kewenangan MK untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil  pilkada  terhenti  sebagai  konsekuensi  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 97/PUU-XI/2013, yang memandatkan pendirian badan peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Urgensi  Pembentukan  Badan  Peradilan  Khusus  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Hasil Pilkada
Menjelang  pilkada  serentak  yang  akan  dilaksanakan  pada  tahun  2024,  badan peradilan khusus yang menangani sengketa hasil pilkada masih belum dibentuk. Padahal berdasarkan  Pasal  157  ayat  (1)  UU  No.  10  Tahun  2016  menyatakan  bahwa  “Perkara perselisihan hasil p emilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”, yang mana seharusnya Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
Belum  dibentuknya  badan  peradilan  khusus  menjadi  sebuah  pertanyaan  tentang keseriusan  pemerintah  dalam  memperhatikan  kelengkapan  bagian  dari  proses  hukum pelaksanaan pilkada, walaupun dalam Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan  diadili  oleh  MK  sampai  dibentuknya  badan  peradilan  khusus.  Hal  tersebut  bertolak belakang dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, pada  intinya  MK  sudah  tidak  memiliki  wewenang  menyelesaikan  sengketa  hasil  Pilkada karena pada Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak secara konkrit  memberikan  wewenang  kepada  MK  untuk  mengadili  sengketa  hasil  Pilkada (Assihiddiqie, 2006: 193).
Menyelesaikan sengketa hasil pilkada perlu untuk membentuk badan peradilan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 dan tidak perlu secara limitatif  diatur  pada  naskah  UUD  NRI  Tahun  1945,  pengujian  konstitusionalitas  harus dilakukan  dengan  mempertimbangkan  kesesuaian  dengan  nilai-nilai  konstitusi  yang berfungsi dalam praktik ketatanegaraan, serta nilai-nilai dan perilaku politik yang berlaku dalam masyarakat.
Pengadilan  Khusus    adalah    pengadilan    yang    mempunyai    kewenangan    untuk memeriksa,  mengadili  dan memutus  perkara  tertentu  yang  hanya dapat  dibentuk  dalam salah  satu  lingkungan  badan peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  yang
diatur  dalam  undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman  (UU  Kekuasaan  Kehakiman). Kemudian  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  UU  Kekuasaan  Kehakiman  menyatakan  bahwa “Pengadilan khusus  hanya dapat  dibentuk  dalam  salah  satu  lingkungan  peradilan  yang berada    di    bawah  Mahkamah  Agung  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  25”.  UU Kekuasaan  Kehakiman  memberikan  wewenang  pada  pembentuk  UU  untuk  membentuk sebuah  badan  peradilan  khusus  yang  memiliki  wewenang  memeriksa,  mengadili  dan memutus perkara tertentu dan hanya dapat dibentuk dalam lingkungan badan peradilan dibawah MA sebagaimana diatur dalam UU.
Badan  peradilan  khusus  untuk  menyelesaikan  sengketa  Pilkada  harus  dibentuk  di bawah empat badan peradilan yang sudah ada. Maka dari itu, badan peradilan khusus yang diatur dalam Pasal 157 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 alangkah lebih baik berada di bawah Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN),  mengingat  bahwa  sengketa  hasil  Pilkada    juga merupakan  bagian  dari  sengketa  administratif  yang  menilai  keabsahan  keputusan penyelenggara  Pilkada  terkait  dengan  hasilnya.  Hal  tersebut  bisa  menjadi  solusi  guna mengurangi  beban  MK  yang  secara  ideal  seharusnya  berfokus  pada  hal  yang  bersifat konstitusional.
Tujuan  PTUN  adalah  mengembangkan  dan  memelihara  administrasi  negara  yang patuh pada peraturan perundang-undangan, serta berjalan efektif dan efisien. Diharapkan PTUN  memiliki  kemampuan  untuk  mengatasi  perselisihan  antara  badan  atau  pejabat pemerintahan atau pejabat administratif dengan warga sipil yang berpotensi menimbulkan kerugian atau penghalang terhadap pembangunan nasional. Dalam menjalankan fungsi ini, PTUN  memegang  peranan  penting  dalam  menjamin  penerapan  keadilan,  kebenaran, ketentraman,  dan  kepastian  hukum,  serta  menyediakan  perlindungan  hukum  bagi masyarakat,  khususnya  dalam  konteks  hubungan  antara  badan  atau  pejabat  tata  usaha negara dengan masyarakat (Rayhan dan Sakti, 2023: 68). Oleh karena itu, perselisihan hasil pilkada sebaiknya ditangani secara administratif oleh PTUN.
PTUN  mempunyai  kewenangan  menyelesaikan  sengketa  tata  usaha  negara  sesuai Pasal  47  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Sengketa hasil pemilihan kepala daerah setempat adalah bagian dari sengketa administratif yang menjadi kewenangan PTUN. Sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang dimaksud adalah adanya ketidaksesuaian data atas hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

## SIMPULAN
Pembentukan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, sebagaimana  diamanatkan  oleh  UU  No.  10  Tahun  2016,  belum  terealisasi.  Sengketa Pilkada yang pernah ditangani oleh MA beberapa kali menimbulkan permasalahan baru dan tidak memberikan kepastian hukum, sehingga MK kembali diberi kewenangan untuk menangani sengketa pilkada. Menyambut pilkada serentak tahun 2024 perlu segera untuk melakukan  pembentukan  badan  peradilan  khusus,  idealnya  sengketa  hasil  pilkada sebaiknya ditangani dalam ranah administrasi oleh PTUN guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif, memberikan kepastian hukum, dan MK dapat lebih fokus pada isu-isu konstitusional.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Rayhan dan Sakti Krisna Wijaya, 2023. Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam  Menyelesaikan  Putusan  Sengketa  Tata  Usaha  Negara,  Jurnal  Peradaban Hukum, Volume 1 (1) Januari-Juni 2023
Fajlurrahman Jurdi, 2019. Hukum Tata Tata Negara Indonesia, Jakarta: Prenamedia group Jimly  Asshiddiqie,  2006.  Hukum  Acara  Pengujian  Undang-Undang,  Jakarta:  Konstitusi

## Press
Johny  Ibrаhim.  2011.  Teori  dаn  Metodologi  Penelitiаn  Hukum  Normаtif,  Mаlаng:

## Bаyumediа
Muhammad  Syaiful  Aris,  2022.  Pembentukan  Peradilan  Khusus  Penyelesaian  Hasil Pemilihan  Kepala  Daerah  dalam  Pelaksanaan  Pemilu  Serentak  Nasional,  Jurnal Media Iuris, Vol 5 No. 3, Oktober 2022.
R. Nazriyah, 2015. “Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUXI/2013”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, 2019. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Undang  Undang    Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  UU    Pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  (Lembaran  Negara  Tahun    2016  nomor  130, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5898)
Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang  Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4964)
Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum    (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 6109)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara 1986/Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344)
Violla  Reininda,  2021.  Menakar  Relevansi  Pembentukan  Badan  Peradilan  Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Edisi V Volume 3 Nomor 2, Desember 2021.