Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 12  Nomor 01 Tahun 2022 : 1 – 9 p-ISSN 2477-5088 e-ISSN 2761-2621 http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA

## KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM LAYANAN TRANSPORTASI INTEGRASI JAKLINGKO DI PROVINSI DKI JAKARTA
Lailiyah Kodariyah 1 , Irvan Arif Kurniawan 2 , Fitria Firdiyani 3 1,2,3 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang
Email: 1) 1801010085@students.unis.ac.id , 2) iakurniawan@unis.ac.id , 3) fitria.firdiyani@unis.ac.id

## ABSTRAK
Salah  satu  trobosan  pemerintah  dalam  mengatasi  kemacetan  di  wilayah  DKI  Jakarta  adalah  dengan meluncurkanprogram  pelayanan  transportasi  terintegrasi  JakLingko  dengan  mengusun  konsep  kolaborasi. Dimana program ini menjadi salah satu bentuk nyata bahwa Jakarta disebut sebagai kota kolaboras. Kolaborasi ini  merupakan  bentuk  kerjasama  antar  pemerintah,  swasta,  masyarakat.  Permasalahan  utama  dari penelitian ini  adalah  menganalisis  proses  dan  hambatan collaborative governance dalam  pelaksanaan  program  pelayanan transportasi  terintegrasi  JakLingko  diprovinsi  DKI  Jakarta.  Peneliti  menggunakan  tekhnik  observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data  dan  verifikasi  data.  Teori  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  Anshell  and  Gash.  Menurut  hasil penelitian  dapat  dijelaskan  hasil  yaitu,  proses face to face dialogue dimana  proses  ini  awal  dalam  membangun kolaborasi dengan proses dialog langsung antar pemangku kepentingan. Membangun kepercayaan dari awal dialog tatap muka yang memeiliki tujuan agar kerjasam dapat terus berjalan dengan baik. Komitmen terhadap proses  beruapa  MOU  dan  SPK.  Upaya  membangun  pemahaman  bersama  dilaksanakan  dalam  bentuk pertemuan langsung ataupun virtual. Hasil antara (pertengahan) dampak sementara yang ditimbulkan selama proses  kolaborasi  berupa  perubahan  untuk  menjadi output kemajuan  kota.  Hasil  yang  dicapai  menunjukan hasil perbaikan untuk menjadikan output itu sesuai target dan timeline-nya. Namun adapun hambatan selama proses kolaborasi mungkin terkait komunikasi antar stakholder karena mereka memiliki kepentingan lain diluar kolaborasi ini. Cara menyikapinya terus berusaha berkomunikasi lebih intens membuat grup komunikasi agar kolaborasi terus berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Kata Kunci : Collaborative Governance , Transportasi integrasi, JakLingko

## A. PENDAHULUAN
Indonesia saat ini termasuk dalam negara berkembang salah satu perkembangannya dalam  hal  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Seiring  dengan  perkembangan  tersebut terdapat beberapa permasalahan dikota kotanya seperti DKI Jakarta. Permasalahan di kota Jakarta  merupakan  kemacetan  yang  di  akibatkan  karna  padatnya  perutumbuhan penduduk  yang  kurang  terkendali.  Banyaknya  pengguna  kendaraan  sebagai  sarana aktivitas  sehari  hari.  Umumnya  masyarakat  Jakarta  pengguna  kendaraan  pribadi  dan umum  namun,  masyarkat  lebih  banyak  pengguna  kendaraan  pribadi  yang  dinilai  lebih efektif,  aman,  nyaman,  hemat  dibanding  kendaraan  umum  yang  kurang  efektif  pasokan terbatas serta fasilitas dan sistem transportasi belum memadai.
Akibat  dari  meningkatnya  kendaraan  pribadi  menyebabkan  pemborosan  BBM semakin  tinggi,  banyak  waktu  terbuang  dalam  perjalanan  karna  kemacetan  sehingga waktu  kurang  produktif,  gangguan  psikologis,  sosial,  stress,polusi  udara  meningkat. Jakarta  memeiliki  volume  kendaraan  yang  cukup  tinggi  sehingga  berdampak kesemrawutan dijalan-jalan. Maka dengan itu perlu adanya perbaikan sistem transportasi
demi mengurangi permasalahan transportasi di kota ini. Angkutan umum memilik peran penting  pembangunan  ekonomi  dan  memerlukan  tindakan  penting.  Sistem  transportasi DKI  Jakarta  memiliki  permasalahan  dalam  hal  kemacetan  di  sisi  lain  kualitas  pelayanan yang  masih  minim,  keamanan,  kenyamanan,dam  efesiansu  angkutan  umum  yang  juga masih belum memadai.
Pemerintah  DKI  Jakarta  sudah  sering  menangani  permasalahan  ini  dengan melakukan  trobosan-trobosan  seperti  saat  pemerintahan  gubernur  Sutiyoso  meluncurkan moda  transportasi  bus  Transjakarta  atau Busway tetapi  belum  mempu  menjangkau aktivitas  masyarakat  (Aryana  Aryadita  Amasugi,  2019,  p.  1).  Gubernur  Fauzi  Bowo memiliki  beberapa  kebijakan  namun  belum  terealisasi  seperti  contohnya  Mass  Rapid Transit  (MRT)  yang  akhirnya  dibangun  saat  kepemimpinan  Joko  Widodo.  Adapun kebijakan  yang  sudah  terlaksanaan  berupa  jalan  layang  non  tol  (JLNT)  Casablanca  dan (Kampung Melayu-Tanah abang) dan JLNT Antasari-Blok M. Kebijakan tersebut dibentuk untuk mengurangi kemacetan. Gubernur Joko Widodo meresmikan MRT fase 1 tanggal 10 Oktober  2013  yang  menjadikan  jokowi  sebagai  orang  yang  mengusung  ide  membangun MRT.(Aulia  Fitria,  2021,  p.  1)  Trobosan-trobosan  tersebut  belum  mampu  menjawab permasalahan  kemacetan  DKI  Jakarta.  Gubernur  selanjutnya  Anis  Baswedan  telah menerbitkan  SK  Gubernur  2019  Nomor  66  tentang  pengelolaan  kualitas  Udara.  Syafrin Liputo  Dishub  DKI  Jakarta  menerangkan  trobosan  yang  dilakukan  pihaknya  yaitu mewujudkan revitalisasi angkutan umum dan menggabungkan dengan JakLingko.(Parikesit & Chairunnisa Ninis, 2022, p. 1)
Pergub DKI Jakarta Nomor 63 tahun 2020 tentang penugasan kepada BUMD untuk menyelenggarakan  sistem  integrasi  pembayaran  antar  moda  transportasi  maka gubernur provinsi  DKI  Jakarta,  Mentri  BUMN  dan  Mentri    Perhubungan  RI  mulai  mencanangkan JakLingko Indonesia pada tanggal 15 juli 2020.(JakLingkoIndonesia.co.id, 2022) Pada tahun 2018, Pemprov DKI Jakarta mencangkan layanan angkutan umum kota Ok Trip yang saat ini  dirubah  menjadi  JakLingko.  JakLingko  Indonesia  adalah  sebuah  kerjasama  antara  PT MRT,  PT  Jakarta  Propetindo,  PT  Transport  Jakarta,  PT  Moda  Transportasi, LRT.(JakLingkoIndonesia.co.id,  2022)  Melalui  perjanjian  kerjasama  dengan  pemprov  DKI dengan  sistem  pembayaran  perkilo  meter  bagi  operator  yang  bergambung  dengan JakLingko. Program JakLingko juga bermitra dengan beberapa bank untuk mencetak kartu JakLingko yaitu Bank DKI, BNI, Mandiri, BCA, Bank Mega. Adapun perusahaan nasional yang bergabung dengan JakLingko adalah PT Jatelindo Abadi Perkasa, PT Aino Indonesia dan  perusahaan  properti  lainnya.  Tidak  hanya  perusahaan  swasta  JakLingko  juga bekerjasama  dengan  berbagai  komunitas  untuk dapat menciptakan  kota  yang  memenuhi kebutuhan  masyarakat  misal  penyedia  papan  informasi  pada  setiap  halte  Transjakarta merupakan kerjasama dengan FDTJ(Forum Transportasi Jakarta), ITDP(Institusi Kebijakan Pengembangan Transportasi), commuters UNJ dan Komunitas Kreative Kreavi.
JakLingko  memiliki  fasilitas  unggulan  pada  programnya  bagi  masyarakat  berupa kartu  JakLingko  dimana  masyarakat  dapat  menggunakan  kartu  JakLingko  untuk  dapat menaiki  semua  jenis  moda  transportasi  yang  berlogokan  JakLingko  dan  hanya menghabiskan  saldo  sebesar  Rp.5000  pada  kartu  JakLingko.(Jakarta.go.id,  2021)  Fasilitas tersebut  diberikan  dengan  tujuan  untuk  memudahkan  mobiltas  masyarakat  dari  moda transportasi  ke  moda  transportasi  lainnya.  Sehingga  diharapkan  masyarakat  lebih  minat menggunakan transportasi umum. Maka untuk mengatasi permasalahan transportasi dan permasalahan  kemacetan  di  Jakarta    JakLingko  perlu  di  terapkan  dengan  konsep kolaborasi karna tidak bisa dilakukan dengan satu pihak saja perlu melibatkan stakholder lainnya. Pemerintah, swasta dan masyarakat.
Jakarta  Konsep  JakLingko  tersebut  sudah  mampu  merubah  kondisi  Jakarta menurut  lembaga  lokasi  dan  teknologi  TomTom  Traffic  Index  yang  mengukur  tingkat kemacetan  perkotaan  diseluruh  dunia  setiap  tahunnya.(Dishub.Jakarta.go.id,  2022)  Pada situs  webnya  mengukur  tingkat  kemacetan  Jakarta  tahun  2017  tingkat  kemacetan  61% peringkat 4 dunia, 2018 ( 53%) peringkat 7, 2019 (53%) peringkat 10, 2020 (36%) peringkat
31,  2021  (34%)  peringkat  46  dunia.  Penurunan  tersebut  salah  satu  faktornya  adalah dibentuknya  program  JakLingko  dimana  program  tersebut  masuk  kedalam  8  strategi pemerintah  dalam  menanggualangi  kemacetan  di  Jakarta  seperti  yang  disebutkan  oleh Sigit Wijatmoko kepala dishub DKI Jakarta. (TomTom.com, 2021)
Tabel 1.1 Data angka kemacetan Jakarta No Tahun Tingkat Kemacetan Peringkat Kemacetan Dunia 01 2017 61% 4 02 2018 53% 7 03 2019 53% 10 04 2020 36% 31 05 2021 34% 46
(Sumber: tomtom.com diakses pada tanggal 27 Maret 2022 pukul 13.42.18 WIB)
Dari  penjelasan  tersebut  peneliti  menggunakan  teoeri  Anshell  and  Gash  untuk menjelaskan  bentuk  kolaborasi.  Anshell  and  Gash  menggambarkan  collaborative governance sebagai bentuk kerjasama antar pemangku kepentingan baik pemerintah dan non-pemerintah  dalam  pengelolaan  pemerintah.  Pemerintah  melibatkan stakholder lain untuk bersama sama dalam forum untuk membuat keputusan bersama.

## Collaborative governance
Anshell  and  Gash  mengemukakan  strategi  baru  dari  pemerintah  yaitu  dengan pemerintah  kolaboratif  atau  collaborative  governance.  Dimana  pemerintah  melibatkan berbagai  aktor  atau  pemangku  kepentingan  secara  bersama  sama  didalam  suatu  forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama.s  (Ansell & Gash, 2007, p. 543)
Collaborative governance adalah pengambilan keputusan dan kontrol publik yang secara  lamgsung  melibatkan  pemangku  kepentingan  swasta,  formal,  berorientasi, konsensus, dan di atur dengan keterlibatan satu atau lebih otoritas publik yang tujuannya adalah  memberkan  saran  tentang  implementasi.  Dapat  di  definisikan  sebagai  proses  dan struktur dari program publik atau aset kebijakan atau administrasi publik yang tidak bisa dilakukan hanya satu pihak saja.
Dalam jurnal yang dimiliki Anshell and Gash mengenai Collaborative Governance in Theory  and  Practice merumuskan  model  collaborative  governance  berdasarkan  kajian literatur  yang  dapat  di  jelaskan  dalam  4  variabel  utama  yaitu  Kondisi  awal,  Desain kelembagaan,  Kepemimpinan,  Proses  kolaborasi.  Adapun  proses  kolaborasi  sebagai beerikut :
a. Face  to  face  dialogue (dialog  tatap  muka), collaborative  governance dapat  berjalan dengan  adanya  dialog  antar stakholder .  Dialog  merupakan  salah  satu  bentuk proses  guna  menghasilkan  konsensus  atau  kesepakatan.  Proses  ini  bertujuan menghasilkan  peluang  dengan  menghadirkan  narasi  yang  apabila  para stakholder mampu berkerjasama akan menghasilkan keuntungan bagi stakholder.
b. Trust  building (membangun  kepercayaan),  proses  ini  merupakan  bagian  dari proses  dialog  dimana  proses  ini  juga  sangat  penting  dalam  membangun kepercayaan  antar stakeholder .  Membangun  kepercayaan  adalah  proses  jangka panjang yang memakan waktu dan perlu adanya komitmen yang kuat.
c. Commitment to process ( komitmen terhadap proses), dalam berkolaborasi situasi saling  ketergantungan  yang  erat  antar stakeholder mampu  menambah  tingkat komitmen dalam kolaborasi.
d. Shared  understanding (  pemahaman  bersama),  pada  situasi  tertentu  para stakeholder perlu bersama sama memahami apa yang akan dicapai. Pemahaman bersama  ini  merupakan  tujuan  bersama  yang  jelas,  memaknai  segala permasalahan bersama yang dihadapai dengan jelas, dan juga saling memahami tentang hasil yang dicapai melalui kolaborasi.
e. Intermediate  outcomes (  hasil  jangka  menengah  ),  meskipun  hasil  jangka menengah  masih  sangat  minim  hasilnya  tetapi  jika  tujuan  dan  manfaat kerjasama terlihat akan lebih mudah untuk terus menjalankan kerjasama. Hasil minim  tersebut  mampu  mendorong  dalam  membangun  kepercayaan  dan keterlibatan antar stakeholder menjadi lebih kuat.(Astuti et al., 2020)

## Pelayanan Publik
Sinambela  2005:5  dalam  (Pasolong  &  Harbani.,  2010)  menejelaskan  bahwa pelayanan  publik adalah   kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atas  nama  sejumlah besar orang, yang semuanya dalam kelompok atau asosiasi terlibat dalam kegiatan yang menguntungkan  yang  memberikan  kepuasan  bahkan  jika  hasilnya  tidak  terikat    secara fisik  pada  produk.  (Agung  Kurniawan  2005:6  dalam  Harbani  2010:128)  mengatakan bahwa Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan yang menarik bagi suatu organisasi (melayani kebutuhan orang lain atau masyarakat) menurut kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
Pengertian pelayanan publik menurut Keputusan Menteri PAN No. 25 Tahun 2004 meliputi segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk  memenuhi  kebutuhan  penerima  pelayanan,  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Di  sisi  lain,  Keputusan  Menteri  PAN  No.  58 Tahun  2002  mengklasifikasikan  layanan  pemerintah  dan  BUMN/BUMD  ke  dalam  tiga kategori. Kategori jenis pelayanan berdasarkan ciri dan sifat serta bentuk pelayanan yang dihasilkan sebagai adalah pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanna jasa.

## Integrasi
Integrasi  dalam  bahasa  inggris  yaitu,  yaitu integration ini  artinya  menyatukan  / mengelempokan. Integrasi juga dapat disebut  sebagai cara mengkoordinasikan beberapa fungsi,  pemabagian  tugas  yang  ada  dalam  suatu  pekerjaan.  Dengan  kata  lain,  integrasi adalah cara bekerja sama tanpa konfrontasi untuk  mencapai suatu tujuan.
Integrasi,  yang  biasa  dikenal  dengan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  atau    KBBI, berarti  penyatuan  menjadi  satu  kesatuan  yang  utuh.  Integrasi  dapat  berjalan  dengan lancar selama masyarakat saling menghormati, saling paham menghargai satu sama lain dan meminimalisir risiko terjadinya konflik yang memecah belah.(Restu, 2021)

## B. METODE (METHOD)
Penelitian  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan teknik  observasi,  wawancara  mendalam  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Penelitian ini dilakukan  guna  mengetahui  proses  kolaborasi  dan  hambatan  dalam  melaksanakan program  layanan  transportasi  integrasi  JakLingko  diprovinsi  DKI  Jakarta.  Validatas  data pada penelitian ini menggunakan triangulasi metode, sumber data dan teori.

## C. HASIL DAN DISKUSI
Proses collaborative  govarnance yang  terjadi  pada  program  jaklingko mendeskripsikan  kepentingan  masyarakat  pengguna  transportasi  umum  yang  dapat dianalisis  dari  mengapa  para stakeholder tersebut  memilih  bergabung  dalam  kolaborasi serta bagaimana kondisi awal sebelum terjadinya kolaborasi tersebut, aturan main dalam ikut  berpatisipasi  dalam  kolaborasi.  Adapun  beberapa  hal  seperti  dialog  tatap  muka, komitmen dalam proses kolaborasi dan pemahaman bersama.
Proses collaborative  govarnance dalam  melaksanakan  program  layanan  transportasi integrasi jaklingko di provinsi DKI Jakarta
Proses collaborative governance dalam layanan program JakLingko di DKI Jakarta dikaji menurut pendapat Anshell and Gash (2007).

## 1. Kondisi Awal
Kondisi  awal  yang  mewajibkan  para stakeholder melakukan  kolaborasi disebabkan karena belum adanya integrasi transportasi dijakarta sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam penggunaan transportasi umum sesuai kebutuhan sehari hari, masyarakat juga masih meragukan kelayakan serta keamanan segala jenis moda trransportasi umum dan juga mengenai biaya ongkos yang dinilai cukup mahal yang harus  di  keluarkan  satu  hari  perjalanan  mengeluarkan  biaya  ongkos  Rp.  15.000 atau bisa juga lebih.
Pemerintah  DKI  Jakarta  meluncurkan  program  transportasi  jaklingko  yang diharapkan  mampu  memberi  solusi  permasalahan  transportasi  perkotaan  yang  jauh lebih baik dari sebelumnya dan mempengaruhi pengguna mobil pribadi berpindah ke transportasi umum. Jaklingko memberikan berbagai layanan dengan pembayaran satu kali dengan menggunakan kartu sebesar Rp. 5000.
Kondisi  awal  yang  mempengaruhi  sebelum  proses  kerjasama  berlangsung merupakan  kemungkinan  adanya  dukungan  atau  hambatan  kerjasama  antar stakeholder dan  antar  lembaga  atau  organisasi.  Kondisi  awal  ini  merupakan  kondisi awal dimana proses pemerintahan kolaboratif dalam hal ini biasanya dilatar belakangi oleh kesamaan visi tentang tujuan yang ingin dicapai dan manfaat yang dicapai dalam proses  bersama.  Alasan  utama  program  jaklingko  merupakan  bentuk  pemerintahan kolaboratif yaitu karena dalam prosesnya melibatkan pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat.
2. Desain Kelembagaan
Pada  desain  kelembagaan  menerangkan  bagaimana  cara  forum  tata  kelola kolaboratif  dirancang,  bagaimana  peserta  terlibat,  bagaimana  semua  anggota mengunjungi  forum,  bagaimana  ada  referensi  dasar  yang  jelas  dan  prosesnya mengacu  pada  bagaimana  forum  itu  dibuka.  Desain  kelembagaan  mengacu  pada aturan  dasar  kolaborasi,  aturan  main  untuk  dapat  berpartisipasi  dalam  kerjasama, desain  forum,  bentuk  aturan  pelaksanaan  yang  jelas  dan  transparansi  proses implementasi kerjasama ditekankan dalam desain kelembagaan ini.
Dewan  Transportasi  Kota  Jakarta  (DTKJ)  merupakan  lembaga  independen yang  berwenang  sebagai  forum  konsultasi  dan  koordinasi  antara  masyarakat  dan pemerintah.  DTKJ bertugas menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan dibidang transportasi untuk kemudian memberikan  saran  kepada  gubernur  untuk  mengambil  keputusan  mengenai transportasi di Jakarta.
Berdasarkan  peraturan  gubernur  265  tahun  2015  maka  DTKJ  mengadakan Focus  Group  Discussion (FGD)  dengan  tema  3  pilar  yaitu  integrasi  tarif,  fisik,  dan kelembagaan.  Semua  perencanaan  dan  kebijakan  harus  didiskusikan  pada  FGD. Semua  stakeholder  harus  mempunyai  institusi  dan  perwakilan  seperti  organisasi bidang  transportasi  untuk  dapat  ikut  serta  dalam  FGD.  Dalam  program  JakLingko komando berada pada Pemprov DKI Jakarta yaitu gubernur dan gubernur menunjuk Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai komando.
3. Kepemimpinan
Kepemimpinan  merupakn  perantara  yang  membawa  unsur-unsur  yang berpengaruh  pada  proses  kolaborasi,  kempiminan  sangat  diperlukan  dalam merangkul,  memberdayakan,  dan  melibatkan  semua  elemen  yang  terlibat  sehingga proses  kolaborasi  dapat  berjalan  sesuai  tujuan.  Ketika  berkolaborasi  perbedaan pemahaman  dan  ketidakpercayaan  antar  pihak  sulit  dihindari  namun  adakalanya semua pihak dapat berpatisipasi.
Oleh  sebab  itu  perlu  adanya  kepemimpinan  yang  mampu  dipercaya  dan berperan sebagai fasilitator yang dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan. Kepemimpinan yang kuat dihormati, dipercaya oleh semua pihak sangat penting agar kolaborasi  berjalan  sukses.  Didalam  program  jaklingko  gubernur  dan  perangkat daerah  provinsi  DKI  Jakarta  sebagai  unsur  penyelenggara,  adapula  dinas perhubungan,  BUMD  juga  dapat  menjadi  penyelenggara  sistem  jaklingko.  Dinas perhubungan melakukan verifikasi terhadap kajian dan proposal perencanaan untuk kemudian gubernur yang memutuskan atas permohonan.
Program  transportasi  integrasi  jaklingko  melibatkan  pemimpinan  masing- masing  forum  sebagai  perantara  kerjasama  seperti  presiden  Republik  Indonesia, gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta,  Direktur  Utama  PT.  Transjakarta,  MRT,  LRT, Mikrotrans,  Railink  serta  DPRD  dan  sebagai  mediatornya  adalah  kepala  seksi  yang berhubungan dengan kolaboratornya.

## 4. Proses Kolaborasi
Proses  kolaborasi  memiliki  langkah-langkah  yang  harus  dipertimbangkan sebagai  strategi  manajemen  ketika  mengelola  isu-isu  publik.  Menerepkan  proses kolaboratif dinilai sulit karena setiap staleholder memiliki karakter yang berbeda Ansell dan Grash (2007:558 - 561) sebagai berikut :
a. Face to face dialogue ( dialog tatap muka )
Collaborative govarnance didasarkan pada dialog langsung antar s takeholder . Dialog tatap muka merupakan proses yang melibatkan langsung semua pihak dan partisipasi aktif  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait  kepentingan  bersama.  Dalam program  jaklingko  proses  tatap  muka  merupakan  awal  dari  membangun  hubungan kolaboratif melalui dialog langsung antar stakeholder .
Komunikasi  antar  pemangku  kepentingan  dalam  kerjasama  ini  akan  dilakukan melalui  pertemuan  rutin  berupa  forum  konsultatif  untuk  membahas  segala  langkah yang diperlukan bagi pelayanan transportasi terpadu JakLingko di DKI Jakarta, yang dilakukan    melalui  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  bulanan.  Interaksi  tatap  muka dilakukan  oleh  para  pemangku  kepentingan  yang terlibat dalam  kerjasama  program JakLingko.
Semua  bentuk  tata  kelola  kolaboratif  didasarkan  pada  dialog  langsung  dan pribadi dari masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat. Seperti halnya tata kelola  kolaboratif  yang  berorientasi  pada  proses,  dialog  langsung  sangat  penting untuk  mengidentifikasi  peluang  dan  keuntungan  bersama.  Dialog  tatap  muka  lebih dari  sekadar  negosiasi  yang  dangkal.  Dialog  langsung  ini  dapat  meminimalkan permusuhan  dan  sikap  tidak  hormat  terhadap  para  pemangku  kepentingan  yang terlibat.  Hal  ini  memungkinkan  para  pemangku  kepentingan  untuk  bekerja  sama sesuai dengan tujuan dan kepentingan bersama.
Agenda kolaborasi sudah dilakukan, Pemprov DKI mengundang untuk  audiens dan  rapat  kunjungan  lapangan  dengan  semua  pihak  seperti  yang  dilakukan  pada tanggal 19 juni 2020 DTKJ berkunjung ke 3 perusahaan KCI, MRT, LRT berkomitmen menjaga  komunikasi  dan  hubungan  baik  demi  terciptanya  sinergi  dan  kolaborasi antar  lembaga.  Pada  tanggal  23  Juni  2020  bertemu  dalam  forum  audiens  dikantor Transjakarta yang memiliki tujuan mendengarkan keluhan dan keinginan masyarakat dengan  menambah  kanal  pengaduan  melalui  stiker  DTKJ  di  hakte  dan  bis Transjakarta. Kemudian pertemuan dengan Dishub DKI Jakarta untuk menyampaikan perkembangan  dan  beraudiensi  dengan  Kadishub  DKI  Jakarta  dan  jajaran  yang merupkan  langkah  awal  untuk  bekerja  sama  memberikan  kontribusi  untuk masyarakat pada sektor transportasi dan pertemuan-pertmuan dengan sektor lainnya.
Perencanaan  program  Jaklingko  diawali  dari  sayembara  logo  jaklingko  yang dilaksnakan  pada  november  2018,  lalu  pada maret  2019  presiden  Jokowi  memimpin rapat  terbatas membahas  kebijakan  pengelolaan  transportasi  Jabodetabek.  Lalu  pada Juli  2020  dilakukan  penandatangan  pemegang  saham  sistem  integrasi  pembayaran
antar  moda  transportasi  dan  pada  desember  2020,  PT.  Jaklingko  didirikan  dan dilakukan di Balai Kota.
b. Trust Building ( Membangun Kepercayaan )
Membangun  kepercayaan  dalam  proses  awal  kolaborasi  antar  pemangku kepentingan bukanlah hal yang mudah, karena membangun kepercayaan merupakan proses  yang  membutuhkan  komitmen  jangka  panjang  untuk  mencapai  tujuan bersama.  Kurangnya  kepercayaan  sering  menjadi  alasan  gagalnya  kerjasama.  Proses membangun kepercayaan telah terjadi sejak dialog pribadi dimulai. Pencapaian tujuan itu penting karena kepercayaan membutuhkan waktu lama untuk dibangun dan harus dijaga.
Membangun  kepercayaan  antar  pemangku  kepentingan  membangun komunikasi  yang  baik  dan  kuat  antara  pemerintah,  sektor  swasta  dan  masyarakat ketika  bekerja  sama  untuk  pengadaan  dan  pengelolaan  layanan  program  JakLingko untuk melaksanakan program layanan transportasi JakLingko yang terintegrasi. Cara lain  untuk  membangun  kepercayaan  melalui  kolaborasi  yakni  melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)  dan  PKS.  Menurut  Ansell  & Gash  (2007),  Kolaborasi  antar  pemangku  kepentingan  ini  membutuhkan  komitmen jangka  panjang  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Hal  tersebut  diwujudkan  dalam proses  kerjasama  dengan  penandatanganan  MoU.  Hal  ini  memastikan  bahwa pelaksanaan pelayanan terus berlanjut dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan angkutan umum yang memadai.
c. Commitment to process ( Komitmen Terhadap Proses )
Membangun  komitmen  sangat  penting  dalam  berkolaborasi,  karena diperlukan  rasa  saling  ketergantungan  antar  pemangku  kepentingan    untuk menyelesaikan  masalah.  Prosedur  yang  jelas,  adil  dan  transparan  sangat  penting untuk memenuhi kewajiban kita untuk bekerja sama. Secara khusus, komitmen yang kuat  untuk  menjaga  dan  meningkatkan  kinerja  agar  program  dapat  berjalan  sesuai dengan  tujuan  bersama.  Komitmen  terhadap  proses  kerjasama  juga  ditunjukkan dengan  terbentuknya  integrasi  transportasi  antarmoda  di  Jakarta.  Integrasi  kini berkembang untuk mencakup setiap kebutuhan masyarakat. Menerapkan tata kelola perusahaan  yang  adil  dan  transparan  yang  pada  akhirnya  dapat  membangun kepercayaan  antar  pemangku  kepentingan  dan  tanggung  jawabnya  masing-masing berjalan dengan baik.
d. Shared Undersanting ( Pemahaman Bersama
Pemahaman  bersama  harus  menyepakati  pengetahuan  yang  di  butuhkan untuk  memecahkan  masalah  pemangku  kepentingan.  Upaya  saling  pengertian dilakukan  melalui  pertemuan  rutin  sebagai  wadah  diskusi  formal  dan  informal. Pertemuan  rutin  juga  merupakan  salah  satu  cara  untuk  membahas  isu-isu  terkait kolaboras,  seperti  model  pelayanan,  pengadaan,  hingga  operasional  transportasi jaklingko.
Masing-masing  pemangku  kepentingan  akan  mengembangkan  kesepahaman dan  berbagi  pemahaman  dalam  pelaksanaan  kerjasama  jasa  transportasi  terpadu Jaclynco.  Pemangku  kepentingan  juga  harus  menyepakati  tujuan  dan  nilai  yang disepakati  bersama,  yang  mengarah  pada  partisipasi  aktif    para  pemangku kepentingan  dengan  keselarasan  dan  tujuan  yang  sama  (Ansell  &  Gash,  2007). Capaian  bersama  didalam  kolaborasi  adalah  output  untuk  kemajuan  kota,  integrasi yang  simeless  yang  lancar  untuk  kota  jadi  integrasi  ini dibagi menjadi  tiga  integrasi fisik,  integrasi  pembayaran,  integrasi  layanan  ketiga  integrasi  inilah  yang  diharus dicapai bersama dan terwujud maka dapat dikatakan target bisa tercapai.

## e. Intermediate Outcomes ( Dampak Jangka Menengah )
Hasil  dari  proses  kolaborasi  dalam  bentuk  hasil  nyata  dipandang  sangat penting untuk membangun momentum yang mengarah pada  kolaborasi yang sukses. (Ansell  &  Gash,  2007).  Dalam  proses  pelayanan  angkutan  umum  bersama,  masing- masing  pihak  memiliki  tujuan  untuk  memperoleh  manfaat  dari  kerja  sama  tersebut selain tujuan melayani masyarakat. (Wibowo, 2020). Kolaborasi lebih mungkin terjadi apabila  tingkat  kolaborasinya  relatif  konkret,  artinya  tujuan  dan  keuntungan  benar- benar dilakukan bersama (Putra dkk., 2020).
Pemprov DKI Jakarta memiliki  visi kolaborasi dan kreasi dengan melibatkan warga  dari  semua  lapisan  masyarakat.  Jakarta  akan  menjadi  City  4.0,  dengan pemerintah  bertindak  sebagai  penyedia  platform  dan  warga  bertindak  sebagai  co- creator. Kerjasama kami saat ini bertujuan untuk mencapai budaya ini. dari  kolaborasi ini.
Hambatan Dalam Proses Collaborative Govarnance Dalam Melaksanakan Program JakLingko Di Provinsi DKI Jakarta
Di  dalam  pelaksaan  setiap  proses  kolaborasi  memiliki  hambatan,  namun bagaimana  para  aktor  menyikapi  hambatan  tersebut  dapat  dilihat  dari  tindakan- tindakan  dalam  kolaborasi  yang  pada  praktiknya  sangan  beragam.  Hambatan  atau yang  terjadi  merupakan  dampak  yang  tidak  diharapkan  dalam  pelaksanaan kolaborasi.  Dalam  sementara  dari  kolaborasi  yang  dilakukan  adalah  dengan  adanya peningkatan kualitas pelayanan transportasi umum yang ada pada program jaklingko, jika  sebelumnya  transportasi  umum  belum  adanya  integrasi  dan  saat  ini  sudah terintegrasi  yang  mana  dengan  adanya  integrasi  tersebut  memudahkan  masyarakat dalam  melakukan  mobilitas  dan  juga  menambah  minat  masyarakat  menggunkan transportasi umum.
hambatan  selama  proses  kolaborasi  yang  terjadi  merupakan  hambatan- hambatan  internal  antara stakeholder dalam  berkomunikasi  karna  masing  masing stakeholder tidak hanya menjalan program JakLingko saja. Namun dengan begitu para aktor berusaha menyikapi hambatan-hambatan tersebut dengan cara membuat group komunikasi  agar  memastikan  kolaborasi  berjalan  sesuai  dengan  waktu  yang ditentukan.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, baik itu dari data primer dan  data  skunder  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa: Collaborative  governance dalam melaksanakan  program  layanan  transportasi  integrasi  jaklingko  menunjukan  adanya kerjasama  yang  terjadi  dalam  perspektif collaborative  governace yaitu  kolaborasi  antara pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  guna  memperbaiki  kualitas  sistem  pelayanan transportasi umum di DKI Jakarta yang awalnya tidak terintegrasi dan terpisah-pisah yang menghabiskan  ongkos  yang  cukup  banyak  dan  kurang  menjangkau  kebutuhan masyarakat. Maka dengan itu dibutuhkan suatu nama program JakLingko dengan konsep menghubungkan  semua.  Sehingga  menambah  minat  masyarakat  pengguna  transportasi umum  dan  kemacetan  berkurang.  Hambatan  yang  dialami  selama  proses  kolaborasi merupakan hambatan internal yaitu masalah komunikasi antar stakeholder dimana mereka memiliki  kepentingan  lain  diluar  kolaborasi  ini  adapun  cara  mengatasi  dengan  berkerja sesuai timeline lalu mencoba berkomukasi dengan intens, membuat grup komunikasi dan memastikan kolaborasi berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hambatan lain juga terdapat  beberapa  masalah  yang  menjadi  hambatan  seperti  masalah  kesepakatan  tarif, penyamaan visi misi.

## DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)
Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2007). Collaborative  Governance  in  Theory  and Practice (2007th  ed.). ournal of Public Administration Research and Theory. Aryana  Aryadita  Amasugi.  (2019). Sutiyoso,  Gubernur  yang  Mewujudkan  Transjakarta . Kompas.Com.
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/28/15323221/sutiyoso-gubernur- yang-mewujudkan-transjakarta?page=all
Astuti,  R.  S.,  Warsono,  H.,  &  Rachim,  A.  (2020). Collaborative  Governance  dalam  Perspektif Administrasi Publik (Tim DAP Press (ed.)). Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
Aulia  Fitria.  (2021). Ini  16  Sosok  Gubernur  DKI  Jakarta  Sebelum  Anies  Baswedan .  IDN Times.Com.  https://www.idntimes.com/news/indonesia/aulia-fitria/ini-16-sosok- gubernur-dki-jakarta-sebelum-anies-baswedan/5
Dishub.Jakarta.go.id.  (2022). Terus  Membaik,  Jakarta  Kini  Peringkat  ke-46  Dalam  Indeks Kemacetan  Dunia .  Dishub.Jakarta.Go.Id.  https://dishub.jakarta.go.id/tag/tomtom- traffic-index/
Jakarta.go.id. (2021). JakLingko . Jakarta.Go.Id. https://jakarta.go.id/jaklingko JakLingkoIndonesia.co.id. (2022). Tentang Kami . JakLingkoIndonesia.Co.Id. https://www.jaklingkoindonesia.co.id/id/tentang-kami
Parikesit, G., & Chairunnisa Ninis. (2022). Cara DKI Integrasikan 10.047 Angkutan Umum ke Jak Lingko . Tempo.Com.
https://metro.tempo.co/read/1232644/cara-dki- integrasikan-10-047-angkutan-umum-ke-jak-lingko/full&view=ok
Pasolong, & Harbani. (2010). Teori Administrasi Publik. Alfabeta .
Restu.  (2021). Integrasi:  Pengertian,  Jenis,  dan  Faktor  Terbentuknya .  Gramedia  Literasi. https://www.gramedia.com/literasi/integrasi/
TomTom.com. (2021). Jakarta traffic . TomTom.Com.
https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/jakarta-traffic/