E-ISSN 2581-1002 PENGARUH KEMAKMURAN PEMERINTAH DAERAH, UKURAN PEMERINTAH  DAERAH,  DAN  TINGKAT  KETERGANTUNGAN  PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH

## KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH
Rafika Aulia 1 , Rahmawaty *2 1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala e-mail : rafikaaulia8470@gmail.com 1 , rahmawaty@unsyiah.ac.id *2

## * Corresponding Author

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  regional  government  prosperity,  local  government  size,  and  regional dependency  level  government  on  the  financial  performance  of  districts/city  governments  in  Aceh  Province.  The population of this research is all districts and cities in Aceh Province, that as many as 23 districts/city in 2014-2018. This  study  uses  secondary  data  with  data  collection  techniques  documentation  methods.  Statistical  tests  are performed with multiple linear regression analysis using  SPSS program version 23. The result of the research shown that  the  regional  government  prosperity  and  local  government  size  affect  the  financial  performance  of  local governments  while  the  regional  dependency  level  government  has  no  effect  on  the  financial  performance  of  local governments.
Keywords: Local  Government  Prosperity,  Local  Government  Size,  Regional  Dependency  Level  Government, Financial Performance of Local Governments

## 1. Pendahuluan
Krisis ekonomi yang berlangsung di Indonesia pada awal tahun 1996 dan memuncak pada tahun 1997 telah  menciptakan  pendelegasian  sebagian  kekuasaan untuk  pemerintah  daerah  dari  pemerintah  pusat mengenai  pengelolaan  keuangan,  dengan  harapan daerah  dapat  menangani  pembangunan  dan  pelayanan secara  mandiri.  Pemberian  desentralisasi  dan  otonomi yang  luas  memberikan  kesempatan  bagi  pemerintah daerah yaitu kabupaten dan kota untuk terus berinovasi dalam mengelola anggaran dan keuangan daerahnya.
Setiap  daerah  memiliki  hak  untuk  membentuk peraturan  daerah,  merencanakan,  mengendalikan  dan menjalankan  kebijakan  serta  keuangan  daerahnya sendiri  adalah  otonomi  daerah  (Sujarweni,  2015:231). Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk memberikan  layanan  pemerintahan  yang  lebih  baik dan  meningkatkan  akuntabilitas  pemerintah  daerah sehingga memicu pencapaian kesejahteraan masyarakat  dengan  cara  meningkatan  pelayanan  yang diberikan  ke  masyarakat  di  daerah  (Rusmin  et  al, 2014).  Lewat  kebijakan  otonomi  daerah  tersebut
keputusan  untuk  penyediaan  pelayanan  publik  serta penyelenggaraan  pemerintahan    dapat  diambil  lebih cepat  dan  lebih  sederhana  mengingat  pemerintah daerah  dengan  kewenangan  yang  dipunya  lebih mengerti  mengenai  apa  aspirasi  dan  apa  kebutuhan masyarakat  didaerahnya  di  bandingkan  pemerintah pusat (Triani, 2015).
Pelaksanaan  otonomi  daerah  tidak  selalu berdampak positif, otonomi daerah juga menyebabkan ketimpangan  di  daerah  dan  permasalahan  lainnya seperti  ketidaksiapan  pemerintah  kabupaten/kota memenuhi  harapan  pemerintah  pusat  untuk  dapat membiayai pembangunan daerahnya dengan Pendapatan  Asli  Daerah  (Zamra  &  Ernawati,  2019). Hal  tersebut  terjadi  di  salah  satu  daerah  di  Indonesia yaitu  Provinsi  Aceh  yang  masih  menduduki  peringkat provinsi  termiskin  di  Sumatera  dan  keenam  di Indonesia  (www.news.detik.com).  Berdasarkan  data Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Aceh,  penduduk  yang tergolong miskin yang ada di Aceh mencapai 810.000 orang atau 15,01% per September 2019. Provinsi Aceh berada  pada  posisi  ke-6  setelah  Provinsi  Gorontalo
(15,83%),  Maluku  (17,85%),  NTT  (21,03%),  Papua Barat (22,66%) dan Papua (27,43%).
Berdasarkan  hasil  analisis  Lembaga  Kajian Institute  for  Development  of  Acehnese  Society (IDeAS)  tingginya  APBD  di  Provinsi  Aceh  masih belum  mampu  mengatasi  persoalan  angka  kemiskinan di  Provinsi  Aceh  (www.ajnn.com).  Hal  ini  menjadi gambaran dari kinerja keuangan pemerintah daerahnya,  mengingat  evaluasi  kinerja  keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah bisa dilihat dari hasil  penjabaran  terhadap  Anggaran  Pendapatan Belanja  Daerah  (APBD)  yang  telah  dibuat  (Astuti, 2015).  Menurut    Widianto,  et  al  (2015)  apabila  setiap daerah  dapat  memajukan  berbagai  potensi  di  sektor masing-masing  maka  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) akan  meningkat  dan  mengurangi  jumlah  kemiskinan. Peningkatan PAD dapat mengurangi jumlah kemiskininan  karena  PAD  yang  diterima  sebahagian dapat  dialokasikan  untuk  mendukung  program- program  pengentasan  kemiskinan  (Jolianis,  2016). Peningkatan  PAD  juga  menunjukkan  peningkatan kemakmuran di suatu daerah (Abdullah, 2004).
Menurut  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang pemerintahan  daerah,  setiap  pemerintah  daerah  diberi kesempatan  untuk  menjalankan  kewenangan  yang menjadi  hukum  daerahnya.  Pemerintah  daerah  juga dapat  menjajaki  manfaat  pembangunan  daerahnya sesuai  dengan  ketentuan  hukum.  Pemerintah  daerah diminta  untuk  produktif  dan  imajinatif  dalam mengembangkan kemampuan daerah untuk memajukan  kinerja  daerahnya,  baik  kinerja  non keuangan  maupun  kinerja  keuangannya  (Mustikarini & Fitriasari, 2012).
Sularso  dan  Restianto  (2011)  memaparkan bahwa  kemajuan  yang  diperoleh  dari  suatu  daerah adalah  hasil  dari  keberhasilan  daerah  tersebut  dalam mengelola keuangannya. Pemerintah daerah  memiliki kemampuan  dalam  hal  mengelola  keuangan  tercermin pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD),  seperti  kesanggupan  pemerintah  untuk mendanai  pembangunan,  memaksimalkan  pendapatan daerahnya,  serta  memajukan  pelayanan  sosial  kepada masyarakatmya (Rondonuwu et al, 2015).
Laporan  APBD  setiap  daerah  bisa  dijadikan tolak  ukur  dalam  proses  pembangunan  daerah. Laporan tersebut dapat membantu masyarakat memeberikan  penilaian  tentang  bagaimana  kinerja
pemerintah  dalam  mengelola  keuangan  daerahnya, sudahkah  pengalokasian  pendapatan  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakatnya  atau  belum  (Aziz,  2016). Azlina  dan  Riantarno  (2011)  menyatakan  pemerintah daerah dapat melakukan pengukuran  kinerja keuangan daerahnya  melalui  APBD.  Pengukuran  kinerja  dapat dilaksanakan dengan melihat capaian yang didapatkan dari  periode  ke  periode  berikutnya  lalu  dibandingkan. Penerapkan  rasio  keuangan  terhadap  APBD,  yaitu rasio  efisiensi, rasio efektifitas, rasio kemandirian dan rasio  pertumbuhan  adalah  satu  dari  banyak  parameter yang  bisa  digunakan  untuk  menjabarkan  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  perihal mengatur keuangan daerahnya (Halim, 2008:230).
Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dalam riset ini yaitu rasio pertumbuhan dengan menggunakan  komponen  Belanja  Modal  sebagai pengukurannya.  Semakin  banyak    infrastruktur  yang dibangun    dan  sarana  yang  disediakan    oleh pemerintah  daerah  adalah  gambaran  penggunaan belanja  modal  yang  efektif.  Pertumbuhan  kinerja keuangan  daerah  akan  meningkat  apabila  semakin banyak pembangunan (Nugroho dan Rohman, 2012).
Karakteristik  pemerintah  daerah  juga  dapat mempengaruhi  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah. Karakteristik  pemerintah  daerah  merupakan  ciri-ciri tersendiri yang terdapat pada pemerintah daerah, yang menjadi  ciri  khas  sebuah  daerah,  dan  menjadi pembeda  satu  daerah  dengan  daerah  lain.  Kinerja keuangan  dari  pemerintah  daerah  dapat  dipengaruhi oleh  perbedaan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  setiap daerah (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011).
Berdasarkan  riset  Suryaningsih  dan  Sisdyani (2015), karakteristik pemerintah daerah dapat mempengaruhi  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah yang mana karakteeristik tersebut berupa kemakmuran daerah,  status  daerah,  belanja  modal  dan  tingkat ketergantungan  pemerintah  daerah  pada  pemerintah pusat. Riset ini berbeda dengan riset Suryaningsih dan Sisdyani  (2015)  yang  mana peneliti  tidak menggunakan  variabel  independen  status  daerah  dan belanja modal tetapi pada riset ini variabel independen yang  digunakan  adalah  kemakmuran  pemerintah daerah,  ukuran  pemerintah  daerah  dan  tingkat ketergantungan pemerintah daerah.
Kemakmuran pemerintah daerah dapat diketahui dari  total  pendapatan  asli  daerahnya,  semakin  tinggi
pendapatan  asli  daerah  maka  semakin  makmur  pula suatu  daerah  (Abdullah,  2004).  Kemakmuran  dapat diukur  dengan  perbandingan  antara  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dan  total  pendapatan  (Sudarsana, 2013).
Menurut  Patrick  (2007)  ukuran  pemerintah daerah  diharapkan  mampu  meningkatkan  kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  Semakin  besar  ukuran pemerintah  daerah  akan  memudahankan  kegiatan operasional yang tentunya juga melancarkan
pelayananan
kepada masyarakat (Kusumawardani,2012).  Ukuran  pemerintah  daerah dapat  diukur  dari  total  aset  yang  dimiliki  oleh pemerintah daerah (Sumarjo, 2010). Ukuran pemerintah  daerah  dapat  meningkatkan  pendapatan asli  daerah  secara  tidak  langsung,  jikalau  pemerintah berhasil  memanfaatkan  seluruh  sumber  potensi daerahnya  serta  mampu  mengelola  seluruh  potensi- potensi daerahnya dengan baik (Mulyani dan Wibowo, 2017).
Selain  itu,  faktor  yang  dapat  mempengaruhi kinerja  keuangan  adalah  tingkat  ketergantungan pemerintah  daerah  dari  pemerintah  pusat  yang tercermin  dari  seberapa  besar  perimbangan  yang diterima  oleh  pemerintah  daerah.  Perbandingan  antara total  dana  perimbangan  dan  total  pendapatan digunakan  sebagai  indikator  tingkat  ketergantungan pemerintah daerah (Nugroho, 2012). Tingkat ketergantungan  pemerintah  daerah  dapat  diturunkan dengan  penggunaan  Pendapatan  Asli  Daerah  untuk mendanai  pembangunan  (Nugroho,  2012).  Darwanis dan Saputra (2014) juga berasumsi bahwa pendapatan daerah memiliki andil besar, karena melalui pendapatan daerah tersebut dapat diketahui kemampuan  daerah  dalam  hal  mendanai  aktivitas pemerintahan serta pembangunan daerahnya, sehingga pemerintah daerah berkenan terus berupaya meningkatkan  pertumbuhan  kinerja  keuangannya. Untuk  itu  dibutuhkan  rasio  pertumbuhan  yang  akan menunjukkan sebesar apa  kemampuan dan bagaimana pemerintah  daerah  dapat  bertahan,  menambah  serta terus  melakukan  peningkatan    keberhasilan  daerahnya dari waktu ke waktu.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  penulis  tertarik untuk  melakukan  penelitian  dengan  mengambil  judul “Pengaruh  Kemakmuran  Pemerintah  Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Tingkat
Ketergantungan  Pemerintah  Daerah  Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota  di Provinsi Aceh.”

## 2. Tinjauan Pustaka

## Teori Keagenan
Menurut  Jensen  and  Meckling  (1976)  keagenan merupakan  semacam  perjanjian  antara principal dan agent ,  yaitu  dengan  pemberian  beberapa  kekuasaan kepada  agen  untuk  pengambilan  keputusan.  Dalam organisasi  publik,  teori  keagenan  bisa  dijalankan  di negara  dengan  demokrasi  baru  yang  lebih  maju tentunya  berdasarkan  pada  hubungan principal dan agent (Lane, 2000).
Masalah  keagenan  terdapat  pada  organisasi sektor  publik  maupun  sektor  privat.  Masalah  kegenan terjadi  antara stakeholders dengan  manajemennya dalam  sektor  privat,  sedangkan  dalam  sektor  publik masalah  keagenan  terjadi  antara  pemerintah  sebagai agent dengan rakyat sebagai principal yang menyerahkan kekuasaan untuk dikelola oleh pemerintah  dengan  tujuan  masyarakat  diberikan pelayanan  yang  baik  (Zimmerman,  1977).  Pada dasarnya  teori  keagenan  melatarbelakangi  organisasi sektor  publik,  dibenarkan  atau  tidak  faktanya  terdapat hubungan  dan  masalah  keagenan  dalam  pemerintah daerah (Halim dan Abullah, 2006).
Perilaku  oportunistik  ( opportunistic  behavior ) merupakan dampak negatif dari teori keagenan. Hal ini berkaitan  dengan  permasalahan  asimetri  informasi, agen  adalah  pihak  yang  mempunyai  informasi  lebih banyak  mengenai  keuangan  dari  pada  pihak  prinsipal. Meskipun  demikian,  kewenangan/kekuasaan  piihak prinsipal  terkadang  digunakannya  untuk  kepentingan pribadi  ( self-interest )  (Abdullah  dan  Asmara,  2006). Conflict of interest akan muncul dalam teori keagenan yaitu sebuah representasi dari principal maupun agent yang  mempunyai  keinginan  yang  sama  yaitu  berjerih payah  mencapai  tujuan  masing-masing  (Jensen  & Meckling, 1976).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No.  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah,  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD)  adalah  rancangan  yang  dibuat  setiap tahunnya mengenai keuangan pemerintah daerah yang
dirundingkan  dan  disepakati  oleh  pemerintah  daerah dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  dan disetujui dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  alur pengelolaan    keuangan  daerah  selama  1  (satu)  tahun anggaran  yang  bisa  menggambarkan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  hal  mendanai  kegiatan pemerintahan,  baik  itu  pembangunan,  dan  pelayanan sosial bagi masyarakat.
Analisis  rasio  keuangan  terhadap  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  satu dari  banyak  cara  yang  dilakukan  untuk  menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya  apakah  telah  ditetapkan  dan  dilaksanakan dengan baik (Halim, 2004: 148).

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No. 71  Tahun  2010,  menjelaskan  bahwa  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  adalah  penyajian informasi  keuangan  termasuk  catatan  terlampir  jika ada, laporan keuangan ditujukan untuk mengomunikasikan  sumber  daya  ekonomi  (aset) dan/atau  liabilitas  suatu  entitas  pemerintah  pada  suatu waktu  tertentu  atau  perubahan  aset  dan/atau  liabilitas selama  periode  tertentu  sesuai  dengan  Standar Akuntansi Pemerintahan.
Informasi  yang  berarti  tentang  posisi  keuangan dan semua transaksi yang terjadi dalam sebuah  entitas selama  satu  periode  pelaporan  disediakan  dalam laporan  keuangan.  Informasi  keuangan  daerah  yang dijadikan  sebagai  bahan  evaluasi  untuk  pengambilan keputusan ekonomi, maupun sosial serta politik adalah tujuan  digunakannya  LKPD  bagi  pihak  eksternal.  Di sisi  lain,  laporan  keuangan  justru  digunakan  sebagai alat  untuk  penilaian  kinerja  bagi  pihak  internal pemerintah  daerah  (Surepno,  2013).  Berdasarkan  PP No.  71  Tahun  2010  laporan  keuangan  pokok  terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
c. Neraca
d. Laporan Operasional (LO)
e. Laporan Arus Kas (LAK)
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Dalam menjalankan otonomi daerah, kemampuan  daerah  dilihat  dari  pengukuran  kinerja keuangan daerah (Halim, 2016:24). Besarnya tuntutan dari  masyarakat  kepada  pemerintah  daerah  mengenai pertanggungjawaban kinerja keuangannya, mengharuskan  pemerintah  daerah  memiliki  kinerja yang  baik.  Untuk  menilai    baik  buruknya  kinerja pemerintah  daerah  dalam  merencanakan,  mengatur dan  mengalokasikan  keuangan  daerahnya  dapat dilakukan  analisis  rasio  keuangan  terhadap  APBD (Sari, 2016).
Alur  keuangan  pemda  berdasarkan  laporan keuangan  pemda  bisa  diidentifikasi  dengan  analisis kinerja  keuangan  (Darwanis  dan  Saputra,  2014). Proses  peningkatan  kinerja  dari  tingkat  perencanaan sampai  dengan  tingkat  evaluasi  pecapaiannya  akan diintegrasi  dengan  sistem  pengukuran  kinerja  (Azhar, 2008). Pencapaian  tujuan di masa depan dapat dengan mudah  diraih  apabila  dilakukan  upaya  perbaikan secara terus menerus sebagai umpan balik dari sebuah pengukuran kinerja (Bastian, 2016).
Kinerja  keuangan  pemda  dalam  mengatur  serta mengalokasikan  persoalan  keuangan  di  daerah  dapat dianalisis  dengan  rasio  keuangan  terhadap  APBD, rasio  yang  dimaksud  yaitu  rasio  efisiensi,  rasio  rasio efektifitas,  rasio  kemandirian  dan  rasio  pertumbuhan (Halim, 2008:230).

## Kemakmuran Pemerintah Daerah
Menurut Kusumawardani (2012)
kemakmuran adalah kemampuan yang harus dikembangkan  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan. Kemampuan  tersebut  diukur  dengan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD).  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004 menyatakan  bahwa  penggunaan  PAD  ditujukan  untuk mendanai  pembangunan  di  daerah  karena  Pendapatan Asli Daerah adalah kekayaan nyata dari setiap daerah, yang  tujuan  utamanya  untuk  mendanai  kebutuhan daerahnya dan juga mengurangi tingkat ketergantungan pada pusat (Abdullah, 2004).

## Ukuran Pemerintah Daerah
Besar atau kecilnya pemerintah yang ditunjukkan  dengan  besarnya  aset  pemerintah  daerah disebut  ukuran  pemerintah  daerah  (Noviyanti  & Kiswanto,  2016).  Ukuran  pemda  yang  besar  bisa
meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  secara  tidak langsung,  jikalau  pemerintah  sanggup  mengelola dengan  baik  seluruh  potensi-potensi  daerahnya  serta bisa memanfaatkan sumber-sumber potensi di daerahnya (Mulyani dan Wibowo, 2017).
Kemudahan kegiatan operasional akan melancarkan pemberian pelayanan kepada masyarakat apabila  terdapat  ukuran  pemda  yang  besar.  Menurut Sumarjo  (2010)  semakin  besar  ukuran  pemda  maka pemda  akan  lebih  dituntut  untuk  mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

## Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah
Tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah dapat dinyatakan dengan banyaknya dana perimbangan  yang  diserahkan  oleh  pusat  kepada pemda. Untuk melaksanakan desentralisasi, dana yang berpokok  dari  APBN  tersebut  diberikan    pada  daerah guna membiayai kegiatan daerahnyan dana itu disebut dana perimbangan (Sumarjo, 2010).
Menurut  Darwanto  dan  Yustikasari  (2007) pemeberian  dana  perimbangan  oleh  pusat  kepada daerah  adalah  resiko  dari  penyerahan  kewenangan pemerintah  pusat  kepada  daerah.  Pemerintah  pusat secara  rutin  mentransfer  dana  bantuan  pada  daerah yang  nantinya  akan  digunakan  secara  mandiri  oleh pemda untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat atau untuk kepentingan lainnya.
3. Metode Penelitian
Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi pada riset ini adalah semua pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Dalam riset ini pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus  yaitu  metode  pengambilam  sampel  semua populasi  penelitian  yakni  semua  kabupaten/kota  yang terdapat  di  Provinsi  Aceh  yang  berjumlah  23 kabupaten/kota. Nama-nama kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang   masuk dalam populasi  penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber data pada riset ini adalah data sekunder. Data  yang  digunakan  diambil  dari  Laporan  Hasil Pemeriksaan  (LHP)  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (LKPD)  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan
(BPK)  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  tahun anggaran 2014-2018.
Metode  dokumentasi  adalah  teknik  yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data  pada  penelitian ini.  Peneliti  melakukan  pencatatan,  pengumpulan,  dan pengolahan  data  yang  bersumber  dari  data  sekunder. Data  penelitian  tersebut  terdiri  atas  laporan  realisasi anggaran  untuk  memperoleh    nilai  dana  perimbangan, PAD  dan  total  realisasi  anggaran  pendapatan  dan Neraca  untuk  mendapatkan  total  aset.  Data  LHP LKPD  tersebut  diperoleh  langsung  dari  kantor  BPK yang ada di Kota Banda Aceh.

## Operasionalisasi Variabel Variabel Dependen
Variabel  dependen  yang  diteliti  pada  riset  ini adalah  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Indikator
untuk  mengevaluasi  kinerja  pemda  adalah  analisis kinerja  keuangan.  Satu  dari  banyak  indikator  yang dapat dijadikan pengukur kinerja keuangan pemerintah yaitu  penerapan  rasio  keuangan  terhadap  APBD (Halim, 2008:230).

## Variabel Independen
Variabel  independen  yang  diteliti  pada  riset  ini adalah  kemakmuran  pemerintah  daerah,  ukuran pemerintah  daerah  dan  tingkat  ketergantungan pemerintah daerah.
Untuk  lebih  jelasnya,  operasionalisasi  variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2.

## Metode Analisis dan Rancangan  Pengujian Hipotesis
Metode  analisis  data  pada  riset  ini  mencakup statistik  deskriptif  dan  uji  asumsi  klasik.  Statistik deskriptif disajikan guna mengamati  karakterisasi data penelitian dengan cara saling menghubungankan  antar variabel  pada  penelitian  tersebut  (Ardhani,  2011). Pengujian  asumsi  klasik  pada  penelitian  ini  yaitu  uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan
heteroskedastisitas. 1) Uji Normalitas
Alat yang dipakai untuk melakukan uji normalitas adalah Kolgomorov-Smirnov .  Data  dinyatakan berdistribusi  normal  apabila  nilai  signifikansi yang  dimiliki  variabel  terikat  lebih  dari  0,05 (5%). (Ghozali, 2011:160).
2) Uji Multikolinearitas
Pengujian multikolinearitas bisa dilakukan dengan  menganalisis  korelasi  antar  variabel  dan perhitungan nilai toleransi serta variance inflation factor (VIF).  Apabila  nilai  toleransi  >  0,100  dan nilai  VIF  <  10  dapat  ditarik  kesimpulan  tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2011:105).
3) Uji Autokorelasi Alat yang dipakai untuk melakukan uji autokorelasi  adalah  Durbin  –  Watson  (DW). Pengambilan  keputusan  terjadi  atau  tidaknya autokorelasi dapat ditentukan jika nilai du < dw < 4 – du (Ghozali, 2011:110).
4) Uji Heterokedastisitas Untuk menguji terjadi atau tidaknya
heterokedastisitas  dalam  model  penelitian  ini dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  uji gleser . Heterokedastisitas  tidak  terjadi  apabila  secara statistik  nilai    variabel  independen  atau  variabel bebas  signifikan  tidak  mempengaruhi  variabel dependen.  Hal  ini  dapat  dilihat  jika  probabilitas signifikansi  diatas  tingkat  kepercayaan  5% (Ghozali, 2011:143).
Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan  dengan    analisis  regresi  linear  berganda yang diformulasikan sebagai berikut:
Y = α + B1X1 + B2X2 + B3X3 + e Keterangan:
Y = Kinerja Keuangan
X1  = Kemakmuran Pemerintah Daerah X2  = Ukuran Pemerintah Daerah X3  = Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah B1  =  Koefisien  regresi  kemakmuran  pemerintah daerah
B2  = Koefisien regresi ukuran pemerintah daerah B3  =  Koefisien  regresi  tingkat  ketergantungan pemerintah daerah
Α  = konstanta
E = error

## Koefisien Determinasi
Apabila  jumlah  variabel  X  lebih  dari  dua  dapat digunakan adjusted R2.  Kisaran  nilai  R2  yaitu  0-1, jika R2 = 0 dapat disimpulkan tidak ada korelasi antar variabel Y dan variabel X, sebaliknya jika R2 = 1 bisa
ditarik  kesimpulan  terdapat  korelasi  yang  sempurna antar variabel Y dan variabel X.

## Uji F
Pengujian  ini  dilakukan  guna  melihat  pengaruh variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  secara simultan.  Jika  nilai  F hitung >  F tabel dengan  tingkat signifikansi  5%,  maka  hal  ini  menandakan  bahwa secara  bersama-sama  atau  simultan  variabel  bebas berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  terikat, begitu juga sebaliknya.

## Uji T
Pengujian  ini  ditujukan  guna  melihat  pengaruh variabel  bebas  secara  tersendiri  atau  secara  parsial dalam  menjelaskan  variabel    terikat.  Uji  T dilaksanakan  dengan  cara  membandingkan  hasil  dari t hitung dan  t tabel ,  jika  nilai  t hitung >  t tabel dengan  tingkat signifikansi  5%  artinya  variabel  X  secara  parsial berpengaruh terhadap variabel Y.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Deskripsi dan Analisa Data
Data yang  dikumpulkan  pada  riset ini merupakan data sekunder. Data tersebut yaitu Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan
Keuangan
Pemerintah  Daerah  (LKPD)  Provinsi  Aceh.  Jumlah populasi  pada  riset  ini  adalah  23  kabupaten/kota  di Provinsi  Aceh.  Peneliti  memperoleh  data  secara langsung  dari  kantor  BPK  Aceh.  Setelah  memperoleh data LHP LKPD tersebut, data dihitung sesuai dengan pengukuran  yang  digunakan  pada  penelitian  ini, selanjutnya  ditabulasikan  menggunakan  Microsoft Excel 2010 dan diolah menggunakan SPSS versi 23. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif
Pada  Tabel  4.1  diketahui  hasil  pengujian statistik  deskriptif  dari  variabel  X  dan  Y  untuk  115 sampel  penelitian.  Nilai  mean  kinerja  keuangan
pemerintah  daerah  di  Provinsi  Aceh  dengan  rasio pertumbuhan belanja modal adalah 18,8230. Berdasarkan  kriteria  kinerja  keuangan,  nilai  rata-rata tersebut  menunjukkan  kinerja  keuangan  pemda  di Provinsi  Aceh  sudah  baik/positif.  Nilai  minimum untuk kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar -66,001 yaitu pada Kabupaten Aceh Timur tahun 2018 sedangkan  nilai  maksimumnya  sebesar  174,718  yaitu pada  Kabupaten Aceh  Tamiang tahun  2014. Kemakmuran  pemerintah  daerah  (X1)  memiliki  nilai minimum  sebesar  0,035  yaitu  pada  Kabupaten  Pidie Jaya  tahun  2017  sedangkan  nilai  maksimum  sebesar 0,217 yaitu pada Kota Banda Aceh tahun 2017.
Nilai minimum untuk ukuran pemerintah daerah (X2) sebesar 27,059 yaitu pada Kabupaten Aceh Utara tahun 2015 sedangkan nilai maksimum sebesar 29,990 yaitu  pada  Kota  Langsa  tahun  2016.  Nilai  minimum untuk  variabel  tingkat  ketergantungan  pemerintah daerah (X3) sebesar 0,440 yaitu pada Kabupaten Pidie Jaya  tahun  2017  sedangkan  nilai  maksimum  sebesar 0,794 yaitu pada Kota Sabang tahun 2018.
Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas
Pada  Tabel  4.2  diketahui  nilai  signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,200 atau < 0,05, yang artinya data pada riset ini berdistribusi normal.
Pada  gambar  4.1  diketahui  grafik normal probability plot searah garis diagonalnya, yang artinya residual data berdistribusi normal.

## Hasil Uji Multikolinieritas
Pada Tabel 4.3, diketahui hasil uji multikolinearitas, setiap model pada riset ini  memiliki nilai tolerance > 0,100 dan nilai VIF < 10 yang artinya pada riset ini tidak terdapat multikolinearitas.
Hasil Uji Autokorelasi
Pada  Tabel  4.4  diketahui  bahwa  hasil  uji autokorelasi  melalui  Durbin-Watson  dalam  riset  ini senilai  1,922,  nilai  tersebut  terletak  diantara  nilai  du dan    4  –  du.  Nilai  du  pada  riset  ini  adalah  1.7496, sedangkan  nilai  4-du  pada  riset  ini  adalah  2.2504, maka  ditarik  kesimpulan  bahwa  model  regresi  dalam riset ini tidak terjadi autokorelasi.
Hasil Uji Heterokedasatisitas
Pada  Tabel  4.5  hasil  uji  heterokedastisitas untuk setiap model mempunyai nilai signifikan > 0,05 yang  artinya  tidak  terdapat  gelasa  heterokedastisitas. Pengujian  heteroskedastisitas  juga  dapat  dilakukan melalui  pola  pada  grafik scatterplot .  Pola  grafik scatterplot pada  riset  ini  dapat  dilihat  pada  Gambar 4.2.
Pada  Gambar  4.2  diketahui  tidak  ditemukan pola  tertentu,  sebaran  data  dalam  penelitian  ini  acak, yang  artinya  tidak  terjadi  heterokedastisitas  pada penelitian ini.

## Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Berdasarkan  perhitungan  statistik  pada  Tabel 4.6,  dihasilkan  sebuah  persamaan  regresi  linear berganda sebagai berikut:
Berdasarkan  persamaan  analisis  regresi  linear berganda  yang  dihasilkan,  diketahui  bahwa  -1188,245 adalah  nilai  konstan.  Nilai  konstanta  -1188,245  juga menunjukkan bahwa tiga variabel bebas menyumbangkan kontribusi yang besar guna mempengaruhi  kinerja  keuangan  pemda  sebesar kelipatan  -1188,245.  Nilai  kemakmuran  pemerintah daerah  (X1)  sebesar  -246,679  dan  negatif,  artinya kemakmuran pemerintah daerah memberikan kontribusi  negatif  dalam  mempengaruhi  kinerja keuangan  pemda.  Apabila  kemakmuran  pemda meningkat  maka  kinerja  keuangan  pemda  akan menurun.
Nilai  ukuran  pemerintah  daerah  (X2)  sebesar 40,887  dan  positif,  artinya  ukuran  pemerintah  daerah memberikan  kontribusi  positif  dalam  mempengaruhi kinerja keuangan pemda. Nilai tingkat  ketergantungan pemerintah  daerah  (X3)  sebesar  107,116  dan  positif, artinya  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah memberikan  kontribusi  positif  dalam  mempengaruhi kinerja keuangan pemda.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Pada  Tabel  4.7,  diketahui  nilai  koefisien determinasi  (R 2 )  sebesar  0,239  atau  23,9%.  Nilai tersebut  dapat  dijelaskan  oleh  tiga  variabel  yaitu kemakmuran  pemda,  ukuran  pemda,  dan  tingkat ketergantungan pemda sebesar 23,9%. Sisanya sebesar 0,761  atau  76,1%  diinterpretasikan  oleh  variabel  lain yang tidak disertakan pada model riset ini.
Hasil Pengujian secara Parsial (Uji T)
Nilai  t tabel dalam  penelitian  ini  dicari menggunakan rumus (α/2; n – k -1) = (0,05/2; 115 – 3 -1)  =  (0,025;111),  maka  diperoleh  nilai  t tabel sebesar 1,981.  Pada  Tabel  4.8  bisa  dilihat  nilai  t hitung untuk kemakmuran pemerintah daerah dan ukuran pemerintah  daerah  lebih  dari  nilai  t tabel dengan  tingkat signifikansi  <  0,05  yang  artinya  kemakmuran pemerintah  daerah  dan  ukuran  pemda  berpengaruh terhadap  kinerja  keuangan  pemda.  Untuk  tingkat ketergantungan pemda memiliki nilai t hitung < t tabel yaitu 1,622 < 1,981 dengan tingkat signifikansi 0,108 > 0,05 yang  artinya  tingkat  ketergantungan  pemda  tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda.

## Hasil Pengujian secara Simultan (Uji F)
Pada  Tabel  4.9,  diketahui  hasil  pengujian kemakmuran pemerintah daerah (X1), ukuran pemerintah  daerah  (X2),  dan  tingkat  ketergantungan pemerintah  daerah  menunjukkan  nilai  F hitung sebesar 11,634 sedangkan nilai F tabel sebesar 2,69 yang artinya F hitung > F tabel , dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka  H1  diterima.  Dapat  ditarik  kesimpulan  variabel
X1, X2, dan X3 berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Aceh.

## Pembahasan
Pengaruh  Kemakmuran  Pemerintah  Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Nilai signifikansi yang dihasilkan dari pengujian hipotesis  untuk  variabel  kemakmuran  pemerintah daerah  menandakan  bahwa  kemakmuran  pemda berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda.
Hasil  riset  ini  didukung  dengan  hasil  riset sebelumnya  yaitu  Sumarjo  (2010),  Mustikarini  dan Fitriasasi (2012), Julitawati et al. (2012), Marfiana dan Kurniasih  (2013),  Marhawai  (2015),  Budianto  dan Alexander  (2016),    Juwita  (2016)  Kusuma  & Handayani  (2018),  Puspita  (2018),  dan  Novia  dan Kartim  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  kemakmuran pemda berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda.
Persamaan analisis regresi linear berganda yang dihasilkan,  menandakan  bahwa  kemakmuran  pemda berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  daerahnya,  yang  berarti  jika semakin  tinggi  kemakmuran  pemda  maka  akan semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerahnya.  Hubungan  negatif  antara  kemakmuran pemda  yang  dinyatakan  dengan  PAD  dan  kinerja keuangan  pemda  menjadi  bukti  bahwa  adanya kecenderungan pemerintah  daerah tidak menggunakan PAD  sebagai  sumber  pendanaan  kegiatan  pemerintah daerahnya,  baik  itu  kegiatan  untuk  masyarakat  dan pembangunan  yang  ditandai  dengan  tingginya  tingkat ketergantungan pemda pada pusat (Novia dan Kartim, 2019).  Ini  merupakan  salah  satu  alasan  yang menjadikan    pemda  tidak  terdorong  untuk  menggali potensi-potensi kekayaan yang ada di daerahnya untuk dapat  meningkatkan  kemakmuran  pemerintah  daerah dan  kinerja  keuangannya  karena  pendanaan  untuk kegiatan pemerintah daerah tidak bersumber dari PAD melainkan dana dari pemerintah pusat.

## Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah  terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Nilai  signifikansi  dari  hasil  pengujian  hipotesis menandakan  ukuran  pemda  berpengaruh  terhadap kinerja keuangan pemda.
Hasil  riset  ini  didukung  dengan  hasil  riset sebelumnya  yaitu,  Sumarjo  (2010),  Kusumawardani (2012),  Marhawai  (2015),  Masdiantini  &  Erawati
(2016),  Sari  (2016),  Aziz  (2016),  Mulyani  dan Wibowo  (2017),  Tama  dan  Adi    (2018),  dan  Alvini (2018), Jauhari dan Dewata (2019) yang menyimpulkan  bahwa    ukuran  pemda  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kinerja  kinerja  keuangan pemda. Hal ini ini menunjukkan semakin besar ukuran pemda yang ditandai oleh  semakin besarnya  total aset pemda,  akan  menjadikan  kinerja  keuangan  pemda semakin baik.
Total  aset  yang  dimiliki  suatu  daerah  dapat memberikan  kemudahan  dalam  kegiatan  operasional daerahnya  untuk  memenuhi  kewajiban  pemerintah daerah yaitu memberikan pelyanan kepada masyarakat, seperti pembangunan jembatan, jalan, dan transportasi  umum.  Pelayanan  masyarakat  yang  baik menunjukkan  kinerja  pemerintah  daerah  yang  baik sehingga kinerja keuangannya juga baik.

## Pengaruh  Tingkat  Ketergantungan  Pemerintah Daerah  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah
Nilai  signifikansi  dari  hasil  pengujian  hipotesis menandakan  bahwa  tingkat  ketergantungan  pemda tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda.
Hasil riset ini mendukung hasil riset sebelumnya yaitu,  Harumiati  dan  Payamta  (2014),  Lestari  (2019), dan  Novia  dan  Kartim  (2019)  yang  menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan pemda tidak berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemda.  Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya tingkat ketergantungan  pemda  yang  diproksikan  dengan  dana perimbangan  dari  pusat  tidak  dimanfaatkan  secara optimal yang berakibat besarnya tingkat ketergantungan pada pusat tidak memberikan pengaruh  apapun  pada  kinerja  keuangan  pemerintah daerahnya.
Menurut  Ernawati  dan  Jaeni  (2018)  dana perimbangan dari pusat sebagaian besar justru  dipakai untuk belanja rutin aparatur daerah yang mengakibatkan tidak tersedianya dana untuk pelayanan  publik  dan  menyebabkan  ketidakefektifan penggunaan dana perimbangan.

## 5. Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Berikut  adalah  kesimpulan  pada  riset  ini  dari hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan yang dijabarkan sebelumnya:
1) Kemakmuran  pemerintah  daerah,  ukuran pemerintah daerah dan tingkat  ketergantungan pemerintah daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Aceh.
2) Kemakmuran  pemerintah  daerah  berpengaruh terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah di Provinsi Aceh.
3) Ukuran pemerintah daerah berpengaruh
terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah di Provinsi Aceh.
4) Tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah di Provinsi Aceh.

## Keterbatasan
Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu:
1) Variabel  X  pada  riset  ini  tidak  menggambarkan keseluruhan  faktor-faktor  yang  memberikan pengaruh pada kinerja keuangan pemda.
2) Data  penelitian  ini  sangat  terbatas,  hanya sebatas pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
3) Data  pada  riset  ini  tidak  seluruhnya  tersedia  di website  resmi  pemda  di  Provinsi  Aceh,  yang mana  mengharuskan  peneliti  secara  langsung datang  ke  kantor  BPK  Aceh  untuk  mengambil data yang dibutuhkan.
4) Data  penelitian  yang  digunakan  hanya  dari periode  2014-2018,  dikarenakan  data  untuk periode  2019  belum  seluruhnya  tersedia  di kantor BPK Aceh.
5) Riset  ini  menggunakan  rasio  pertumbuhan belanja modal untuk mengukur kinerja keuangan  pemda,  rasio  tersebut  belum  banyak digunakan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak banyak referensi yang mendukung.

## Saran
Saran praktis meliputi:
1) Pemerintah daerah sebaiknya lebih
memfokuskan  tujuan  untuk  memajukan  kinerja keuangan  daerahnya  dengan  menggali  potensi
dan  kemampuan  daerah  sehingga  memperoleh PAD  yang  maksimal  khususnya  mengutamakan pembangunan  SDA  dan  SDM  di  setiap  daerah, guna meningkatkan perekonomian daerahnya.
2) Pemerintah  daerah  di  Provinsi  Aceh  juga diminta mampu memanfaatkan secara maksimal dana  perimbangan  yang  diserahkan  oleh pemerintah  pusat,  agar  tingkat  ketergantungan yang tinggi dapat meningkatkan kinerja keuangan pemda, mengingat dana yang diserahkan oleh pusat dimaksudkan meningkatkan pelayanan publik dan juga kinerja keuangan pemerintah daerahnya.

## Saran akademis meliputi:
1) Penelitian  selanjutnya  diharapkan  menambah variabel  bebas  lainnya  guna  memperluas  hasil empiris  pengaruh  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah.
2) Penelitian selanjutnya juga diharapkan menggunakan  LKPD  tahun  berikutnya  agar penelitian  memiliki  hasil  yang  terbaru,  dan sebaiknya  juga  menambah  tahun  penelitian, tidak  hanya  5  tahun  agar  diperoleh  hasil  yang lebih lengkap.
3) Penelitian selanjutnya lebih baik jangan terpaku dengan data yang bersumber dari data  sekunder saja  tetapi  juga  memperoleh  data  yang bersumber  dari  data  primer  agar  data  penelitian lebih akurat.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  S.  (2004). Perilaku  Oportunistik  Legislatif dalam  Penganggaran  Daerah:  Pendekatan Principal-Agency  Theory .  Fakultas  Ekonomi Universitas Bengkulu.
Abdullah,  S  &  Asmara,  J.A.  (2006).  Perilaku Oportunistik  Legislatif  dalam  Penganggaran Daerah:  Bukti  Empiris  atas  Aplikasi  Agency Theory  di  sektor  publik .  Proceding  Simposium Nasional Akuntansi IX Volume 9 , Padang.
Aceh  Journal  National  Network.  (2019).  APBD  Aceh Tertinggi  Ke-5,  Angka  Kemiskinan  Masih
Tertinggi Ke-6 Di Indonesia. ( https://www.ajnn.net/news/apbd-aceh-tertinggi-
ke-5-angka-kemiskinan-masih-tertinggi-ke-6-di- indonesia/index.html ).  Diakses  pada  5  Mei 2020.
Adi,  P.  H.  (2006).  Hubungan  Antara  Pertumbuhan
Ekonomi, Belanja Pembangunan Dan
Pendapatan  Asli  Daerah. Proceding  Simposium Nasional Akuntansi XI Padang.
Alvini,  Y.  (2018).  Pengaruh  Ukuran  Pemerintah Daerah,  Tingkat  Kekayaan  Daerah,  Tingkat Ketergantungan  Daerah  Kepada  Pemerintah Pusat  dan  Belanja  Modal  Terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  pada Kabupeten/Kota  se-  Provinsi  Riau  Periode (2011)-(2016)). JOM FEB , 1 (1), hal.1-15.
Andirfa,  M.,  Basri,  H.,  dan  M.  Shabri  A.  Majid.
(2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana
Perimbangan,  dan  Pendapatan  Asli  Daerah Terhadap  Kinerja  Keuangan  Kabupaten  dan Kota  di  Provinsi  Aceh. Jurnal  Magister Akuntansi  Pascasarjana  Universitas  Syiah Kuala, 5 (3), hal.30-38.
Anzarsari, D. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada
Kabupaten/Kota  Se-Jawa  Tengah). Skripsi. Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis.  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Ardhani,  P.  (2011). Pengaruh  Pertumbuhan  ekonomi, Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  (Studi pada  Pemerintah  Kabupaten  /Kota  di  Jawa Tengah). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
Azhar,  MHD  Karya  Satya.  (2008). Analisis  Kinerja
Keuangan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten
/Kota  Sebelum  Dan  Setelah  Otonomi  Daerah. Tesis. Medan.
Aziz,  A.  (2016).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  (  Studi  Pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten  /  Kota  Di  Jawa  Timur  ). EKSIS Universitas  Islam  Majapahit  Mojokerto. ISSN: 1907-7513, 11(1).
Badan  Litbang  Depdagri  RI  dan  FISIPOL–UGM.
(1991). Pengukuran  Kemampuan  Keuangan Daerah  Tingkat  II  Dalam  Rangka  Otonomi Daerah  Yang  Nyata  Dan  Bertanggung  Jawab . Jakarta.
Bastian,  I.  (2016). Akuntansi  Perbankan .  Edisi Pertama. Jakarta:Salemba Empat
Budianto  &    Stanly  W  Alexander.  (2016).  Pengaruh PAD  dan  Dana  Perimbangan  Terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. JURNAL EMBA , 4 (4), hal.844-851.
Darwanis  &  Saputra,  R.  (2014).  Pengaruh  Belanja Modal  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis,
1 (2), hal.183199.
Darwanto  &  Yustikasari,  Y.  (2007).  Pengaruh Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,    Pendapatan Asli Daerah, Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Proceding Simposium  Nasional  Akuntansi  X ,  Unhas Makassar.
Ernawati  &  Jaeni.  (2018).  Faktor  Penentu  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota di  Provinsi  Jawa  Tengah. Dinamika  Akuntansi,
Keuangan dan Perbankan, 7(1), 73-81.
Florida, A. (2007). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten  dan  Kota  Di  Propinsi  Sumatera Utara. Tesis Program  Studi  Ilmu  Akuntansi
Universitas Sumatera Utara, Medan.
Ghozali,  I.  (2011). Aplikasi  Analisis  Multivariate Dengan  Program  SPSS .  Semarang:  Universitas Diponegoro.
Halim,  A.  (2004). Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat. Jakarta.
_______.  (2008). Akuntansi  Keuangan  Daerah . Jakarta: Salemba Empat.
_______.  (2012). Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat.
_______. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika  Penerimaan  dan  Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah) . Jakarta: Salemba Empat.
_______.  (2016). Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat.
Halim,  A,  &  Abdullah,  S.  (2006).  Hubungan  dan Masalah  Keagenan  di  Pemerintah  Daerah:
(Sebuah  Peluang  Penelitian  Anggaran  dan Akuntansi). Jurnal  Akuntansi  Pemerintahan ,
2(1), 53-64.
Harumiati, Y & Payamta. (2014). Pengaruh
Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Dan  Temuan Audit  BPK  Terhadap  Kinerja  Penyelenggara
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia  Tahun  Anggaran  2011. Jurnal
Akuntansi dan Pendidikan , 3(2), 75-87.
Jauhari,  H  &  Dewata,  E.  (2019).  The  Determinant
Factors of Performance of Provincial Governments in Indonesia. Journal of Accounting and Business Education, 3 (2), 170-
179.
Jensen,  M.C  &  Meckling,  W.  (1976).  Theory  of  the Firm : Managerial Behaviour,  Agency Cost  and Ownership  Structure. Journal  of  Financial Economics , 3 (4), 305-360.
Jolianis.  (2016).  Analisis  Pengaruh  PAD,  DAU  Dan
DAK Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Sumatera  Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel  Intervening.  Journal  of  Economic  and Economic Education, 4 (2), 192-209.
Julitawati,  E.,  Darwanis.,  dan  Jalaluddin.  (2012).
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan Dana Perimbangan  Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh.
Jurnal Akuntansi , 1(1), 15-29.
Juwita,  R.  (2016).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  (Studi Kasus  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten Tahun  (2012)-  (2015)). SEMNAS  FEKOM ,  1 (1), 608-616.
Kusumawardani. (2012). Pengaruh Size,
Kemakmuran,  Ukuran  Legislatif,  Leverage terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah di  Indonesia. Accounting  Analysis  Journal  1 .
Universitas Negeri Semarang.
Kusuma,  A.  R.,  &  Handayani,  N.  (2017).  Pengaruh Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah.
Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 6(1), 403-420.
Lane,  J.E.  (2000).  New  Public  Management. Routledge , London.
Lestari, L. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap
Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera  Selatan. Skripsi.  Fakultas  Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Palembang.
Mardiasmo.  (2001).  Pengawasan,  Pengendalian  dan
Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Dalam
Melaksanakan  Otonomi  Daerah .  Jurnal  Bisnis dan Akuntansi , 3(2).
_________. (2002). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: CV Andi Offset.
_________.  (2016). Pengukuran  Kinerja  Sektor Publik . Yogyakarta: BPFE.
Marfiana,  N.,  &  Kurniasih,  L.  (2013).  Pengaruh Karakteristik  Pemerintah  Daerah  dan  Hasil Pemeriksaan  Audit  BPK  Terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  / Kota. Journal  &  Proceeding  Universitas Jenderal Soedirman , 3(1), 1–16.
Marhawai.  (2015).  Pengaruh  Ukuran  Legislatif,
Kemakmuran  Pemerintah  Daerah,  Ukuran Pemerintah  Daerah  dan  Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di  Aceh  Tahun  2010  s.d  2014). Jurnal  Telaah dan Riset Akuntansi , 8(1), 49-58.
Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. (2016). Pengaruh Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit  Bpk  Pada  Kinerja  Keuangan. E-Jurnal
Akuntansi  Universitas  Udayana ,14(2),  1150- 1182. Mulyani,  S.,  &  Wibowo  H.  (2017).  Pengaruh  Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daera,
Intergovernmental  Revenue  dan  Pendapatan Asli  Daerah  terhadap  Kinerja  Keuangan. Kompartemen , 15 (1), 57–66.
Mustikarini,  W  A  &  Fitriasasi,  D.  2012.  Pengaruh Karakteristik  Pemerintah  Daerah  dan  Temuan Audit  BPK  Terhadap  Kinerja  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  di  Indonesia  Tahun Anggaran 2007. Proceding Simposium Nasional Akuntansi 15 .
Novia,  R  &  Kartim.  (2019).  Pengaruh  Size,  Wealth,
Leverage,  dan  Intergovernmental  Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Papua. Accounting  Journal  Universitas  Yapis Papua, 1(1), 29-37.
Noviyanti,  N.  A.,  &  Kiswanto.  (2016).  Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah. Accounting  Analysis  Journal ,  5(1),  1– 10.
Nugroho,  F.  (2012). Pengaruh  Belanja  Modal terhadap  Pertumbuhan  Kinerja  Keuangan Daerah  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah sebagai
Variabel Intervening. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang . Nugroho,  F  &  Rohman,  A.  (2012).  Pengaruh  Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan  Daerah  dengan  Pendapatan  Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening.
Diponegoro Journal of Accounting, 1(2), 1-14.
Nurdin,  F.(  2014). Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah Daerah  Dan  Temuan  Audit  BPK  RI  Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  Daerah. Jurnal Mahasiswa FEB.
Patrick, P. A. (2007). The Determinant  of
Organizational  Inovativeness:  The  Adoption  of GASB  34  in  Pennsylvania  Local  Government. Unpublished  Ph.D  Dissertation.  Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
Piliang,  Markon.  (2020).  Merangkul  Aceh  Demi
Keutuhan Dan Kemakmuran Bangsa.
(https://www.suarakarya.id/detail/105798/Mera ngkul-Aceh-Demi Keutuhan-Dan-Kemakmuran- Bangsa). Diakses pada 23 Desember 2019.
Puspita,  A.  P.  (2018).  Analisis  PAD  dan  Dana Perimbangan  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemdah  Se-Jawa  Barat. Jurnal  Akuntansi& Ekonomi FE , 3(1), 80-96.
Republik  Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah .
_______. Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
_______. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
_______. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintahan  Pusat  dan Pemerintahan Daerah.
_______. Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003 Tentang Keuangan Negara.
Riantiarno,  R &  Azlina  N.  (2011).  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  kinerja  instansi  pemerintah (Studi pada Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). Pekbis, Jurnal , 3(3).
Rondonuwu, R H., Jantje J. T., & Budiarso N. (2015). Analisis  Efisiensi  dan  Efektifitas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  pada  Dinas  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Minahasa. Jurnal  EMBA, 3 (4), 23-32
Rusmin,  R.,  Astami,    Emita  W.,  &  Scully,  G.  (2014).
Local Government Units  in  Indonesia : Demographic  Attributes  and  Differences  in Financial  Condition. Australasian  Accounting Business and Finance Journal , 8(2), 88–109.
Sari,  I  P.  (2016).  Pengaruh  Ukuran  Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran  Legislatif  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra). JOM Fekon , 3 (1), 679-692.
Sebastiana  dan  Cahyo,  H.  (2016).  Analysis  of Economic  Performance  as  the  Independence Indicators of Government in East Java Province.
Review  of  Integrative  Business  &  Economics Research , 5 (2), 272-285.
Sekaran,  U  &  Bougie,  R.  (2018). Metode  Penelitian
untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan- Keahlian. Jakarta. Salemba Empat.
_______.  (2019). Metode  Penelitian  untuk  Bisnis Pendekatan  Pengembangan-Keahlian. Jakarta. Salemba Empat.
Sudarsana,  H  S.  (2013).  Pengaruh  Karakteristik Pemerintah  Daerah  Dan  Temuan  Audit  BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. E-journal s1.undip.ac.id/index.php/accounting , 2(4), 1-13.
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: PT Alfabet.
Suhardjanto,  D.,  Hartoko,  S.,  Retnoningsih,  H., Rusmin,  M.,  Putriesti  dan  Brown,  A.  (2011). Influence  of  Parliament  Characteristics  toward
Mandatory  Accounting  Disclosure  Compliance in Indonesia. Accounting Forum (China), 19 (1),
3-16.
Suhardjanto,  D  &  Yuliningtyas,  R  R.  2011.  Pengaruh Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Auditing , 8 (1), 1- 94.
Sujarweni,  V  W.  (2015). Akuntansi  Desa:  Panduan Tata  Kelola  Keuangan  Desa .  Jakarta  :  Pustaka Baru Press.
Sularso,  H  dan  Restianto  Y  E.  (2011).  Pengaruh Kinerja  Keuangan  Terhadap  Alokasi  Belanja
Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah. Media  Riset Akuntansi , 1 (2), 109-124.
Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daeah  (Studi  Empiris Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  Di Indonesia . Skripsi.
Surakarta: Fakultas
Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Surepno.  (2013). Pengaruh  return  on  equity  (roe), ukuran  (size)  dan  kemakmuran  (wealth) pemerintah  daerah  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  di  Indonesia. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
Tama,  A,  A  &  Adi,  P,  H.  (2018).  Pengaruh
Karakteristik Kepala
Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan  Daerah. Perspektif  Akuntansi ,  1(1), 91-113.
Taufiq,  Nuri.  (2020).  Fakta-Fakta  Seputar  Aceh Sebagai  Provinsi Termiskin  Di  Sumatra
(https://news.detik.com/kolom/d-4877496/fakta- fakta-seputar-aceh-sebagai-provinsi-termiskin- di-sumatera). Diakses pada 23 Desember 2019.
Triani, M. (2015). Analisis Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Sumatera Barat  Dalam  Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi ASEAN. Seminar Nasional Ekonomi Manajemen  Dan  Akuntansi  (SNEMA)  Fakultas Ekonomi Universitas Negri Padang.
Widianto, A., Sari, P Y., & Hertika. (2015). Pengaruh Pendapat Asli Daerah Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Independent Researcher : Politeknik Harapan Bersama Tegal.
Zamra,  S  &  Ernawati.  (2019).  Perkembangan Kabupaten  Solok  setelah  otonomi  daerah  tahun 1998-2019. JRTI  (Jurnal  Riset  Tindakan Indonesia), 4(2), 53-58.
Zimmerman,  L.  J.  (1977).  The  Municipal  Accounting Maze:  An  analysis  of  political  incentives. Journal Accounting Research, 15, 107–144.