INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 3462-3472 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kedudukan Dan Konstruksi Pidana Mati Dalam Undang Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Aryadi Almau Dudy 1 ✉ , Suheflihusnanini Ashady 2
Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Email: aryadialmaududy@unram.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Lahirnya undang-undang no 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana merupakan penantian  yang  panjang  yang  menjadi  cita-cita  dan  didambakan  selama  puluhan  tahun.  Sebagai sebuah karya bangsa, kitab undang- undang hukum Pidana tersebut diharapkan mampu membawa misi pembaharuan yang mencerminkan Indonesia. Salah satu bagian yang berbeda dari kitab undang- undang hukum pidana sebelumnya yaitu perihal tentang pidana mati. Hadirnya hukuman Mati sampai saat ini masih menjadi prokontra baik dalam kancah nasional maupun internasional dimana terdapat pihak yang abolisi dan retensi dalam di tetapkannya hukuman mati menjadi sanksi terhadap suatu tindak pidana.  Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana kedudukan tindak pidana mati dalam KUHP UU. No 1 tahun 2023 dan bagaimana konstruksi penerapannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif yaitu mengkaji menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  analisis  menunjukkan  pidana  mati  sebagai  salatu indikator dalam memertegas aspek hak asasi manusia dan asas monodualistik dalam KUHP nasional. Kata Kunci : Asas Monodualisme, KUHP, Pidana Mati.

## Abstract
The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is a dream that has been aspired to for decades. As a national effort, the Criminal Code is expected to fulfill its reform mission that reflects Indonesian values. from the previous Criminal Code relating to the death penalty. The existence of the death penalty continues to be a matter of debate both nationally and internationally, and many parties recommend that the death penalty be abolished and maintained as a sanction for criminal acts. This research aims to discuss the position of the death penalty in the Criminal Code Number 1 of 2023 and the structure of its implementation. The research method used is normative research, namely an examination using a statutory regulation approach and a conceptual approach. The results of the analysis show that the death penalty is an indicator strengthening aspects of human rights and monodualistic principles in the national Criminal Code."
Key Word : Asas Monodualisme, KUHP, Death penalty.

## PENDAHULUAN
Sistem  pemidanaan  berkembang  sesuai  dengan  arah  politik  kebijakan penanggulangan  pidana,  salah  satu  konsep  dalam  kebijakan  suatu  pemerintahan  atau negara  dalam  pembangunan  dan  pembentukan  hukum  didasari  dengan  karakteristik politik, masyarakat, sosial dan ekonomi. Kebutuhan akan ketertiban dan kedamaian dalam suatu negara seringkali mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan.
Hukum merupakan serangkaian aturan terhadap perbuatan individu sebagai bagian dari masyarakat demi terciptanya tujuan bersama baik berupa keselamatan, kebahagiaan dan  ketertiban  dalam  kehidupan  bermasyaraka.  (  Wirjono  Prodjodikoro.  2014:  15) Hubungan  antar  individu  sebagai  anggota  masyarakat  tidak  terlepas  dari  kepentingan- kepentingan pribadi ataupun kelompok, bentrokan antar kepentingan dapat menyebabkan keguncangan masyarakat.
Fungsi  Hukum  menciptakan  aturan  hubungan  dalam  rangka  menjadi  suatu imbangan kepentingan masyarakat. Kelurusan neraca keseimbangan masyarakat tersebut hanya  akan  tercapai  apabila  hukum  yang  mengaturnya  dipegang  teguh,  dihormati, dilaksanakan dan tidak dilanggar. (Wirjono Prodjodikoro. 2014:16)
Lahirnya Kitab Undang-undnag Hukum Ppidana (undang- undang nomor 1 tahun 2023 merupakan penantian yang panjang, bahkan hadirnya KUHP nasional tersebut suah menjadi cita-cita yang didambakan selama puluhan tahun. KUHP nasional sebagai karya bangsa  diharapkan  membawa  misi  pembaharuan  yang  mencerminkan  Indonesia, beberapa  misi  dari  hadirnya  UU  tersebut  yaitu;  dekolonisasi,  reformasi,  demokrasi konsolidasi, dan harmonisasi terhadap budaya dan hukum yang hidup didalam masyarakat. Selain  misi  tersebut  hadirnya  KUHP  nasional  juga  diharapkan  terdapat  pembaharuan
aturan  yang  selaras  dengan  perkembangan – perkembangan  tindak  pidana,  dalam  arti dapat  mengakomodir  perbuatan-perbuatan  pidana  yang  sebelumnya  tidak  ada/belum diatur. (kekosongan hukum).  Salah satu perubahan yang terdapat dalam KUHP nasional yaitu pergeseran pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus.
Pengaturan pidana mati mengakibatkan benturan terhadap tujuan negara disatu sisi dan kewajiban negara disisi yang lainnya. Di dalam Konstitusi, pasal 28A, 28H dan 28I dengan  tegas  menyatakan  kewajiban  Negara  untuk  menjamin  hak  setiap  orang/warga negara untuk hidup. Dengan diberlakukannya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan, maka terjadi peyimpangan atas hak asasi yang telah dijamin oleh konstitusi.
Jaminan hak kemanusiaan tersebut dalam tataran lebih abstrak dirumuskan dalam pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Disisi lain berbenturan dengan tujuan negara  yaitu  untuk  melindungi  segenap  tumpah  darah  Indonesia.  Pidana  mati  berdiri diantara keadilan bagi pelaku maupun korban dan nilai moral/etis dalam penjatuhannya terhadap pelaku.
Pemberlakuan pidana mati sampai detik ini masih merupakan pertentangan antara yang retensi dan abolisionis, baik dikancah internasional maupun nasional. Argumentasi kelompok yang mendukung (retensi)  penggunaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana antara lain: ( Andi Hamzah, 1994:32)
a. Pidana  mati  dipandang  sebagai  instrumen  yang  diperlukan  oleh  negara  untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari ancaman yang serius
b. Pidana mati dipandang sebagai alat Pemeliharaan Ketertiban yang dibutuhkan untuk dan mencegah kekacauan,
c. Pidana mati memiliki efek jera yang kuat, karena ancaman kematian yang nyata dapat membantu  mencegah  tindakan  kejahatan.  Pandangan  ini  meyakini  bahwa  pidana mati dapat memperkuat otoritas hukum dan memastikan pelaksanaan keadilan.
d. Pidana  mati  diperlukan  untuk  melindungi  masyarakat  dari  ancaman  serius. Menurutnya,  tindakan  kejahatan  yang  sangat  berbahaya  dan  merugikan  dapat menyebabkan  ketidakstabilan  sosial  dan  mengancam  eksistensi  masyarakat.  Oleh karena  itu,  hukuman  mati  dianggap  sebagai  upaya  untuk  mempertahankan ketertiban dan keamanan.
Salah  satu  tokoh  yang  menentang  pidana  mati  adalah  cesare  beccaria  dalam pandangannya  tentang  pidana  mati  beccaria  menyatakan  bahwa  seorang  manusia  tidak memiliki  hak  untuk  membunuh  atau  menentukan  matinya  diri  sendiri  apalagi  orang  lain (kematian  adalah  ranah  tuhan  bukan  manusia),  hukuman  penjara  dengan  perbudakan seumur  hidup  memiliki  kekejaman  yang  sama  dengan  pidana  mati  dan  pidana  mati
merupakan tindakan yang biadab di tengah tujuan negara untuk memperbaiki kebiadapan manusia (Cesare Beccaria, 2011:102). Pandangan tersebut  berorientasi  dari tujuan Negara yang seyogyanya menjadi pelindung warga negaranya. Beberapa    pandangan lain  yang menolak pidana mati antara lain :  (Jefri Effendi, 2021: 3)
a. Pidana mati secara langsung mengasumsikan bahwa seseorang tidak dapat berubah serta menegasikan bahwa seorang pelaku kejahatan dapat bertobat.
b. Pemberian  pidana  mati  tidak  dapat  dikoreksi  artinya  hakim  bisa  saja  salah menerapkan hukuman kepada seseorang yang salah (vonis mati yang salah) yang kehidupannya tidak bisa dikembalikan.
c. Pidana Mati belum terbukti efektif mengurangi kejahatan (Efek jera)
d. tidak sesuai dengan visi pemasyarakatan.
Pemberlakuan  pidana  mati  masih  menjadi  perdebatan  baik  dalam  kancah  nasioal ataupun internasional, diskusi tentang pemberlakuan pidana mati dapat ditinjau dari banyak aspek antara lain efektivitas dari hukuman mati, moral-etik, HAM, dan norma religious (Arie Siswanto, 2009:9). Beberapa Perpektif internasional terkait polemik penggunaan kebijakan pidana  mati  yang  dijadikan  rujukan  universal  yaitu  “Deklarasi  Universal  Hak - Hak  Asasi” (DUHAM), sebagaimana yang ditetapkan dan diumumkan Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui sebuah resolusi 217 A (III) yang di dalam pasal 3 menyatakan bahwa  setiap  orang  berhak  mendapatkan    penghidupan,  kemerdekaan, dan  keamanan pribadi . Salah satu bentuk pelanggaran yang sangat ekstrim terhadap hak asasi manusia yaitu  pelanggaran  terhadap  hak  untuk  hidup.  Pelanggaran  hak  untuk  hidup  ini  dapat dilakukan  dengan  cara  pembunuhan  atau  melukai  jasmani  atau  rohani  dari  seseorang ataupun dari kelompok, Sandingan rujukan universal lain yang kontra akan pasal tersebut yaitu, pasal dalam  ICCPR (Kovensi Internasional Tentang Hak Sipil Politik) pasal 6 ayat (2) dapat  disimpulkan  bagi  setiap  negara  dapat  mempertahankan  hukuman  mati  namun hukuman  tersebut  hanya  diberikan  untuk  kejahatan  yang  paling  berat  dan  di  pasal  4 menyatakan  Seseorang  yang  dikenakan  pidana  mati  berhak  memohon  pengampunan hukuman  atau  keringanan  hukuman. Terlepas  dari  pro  dan  kontra  tersebut,  Indonesia sebagai bagian dari PBB dan negara yang merdeka tentunya mempunyai sikap tersendiri terkait  dengan  pidana  mati  berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  pembahasan penelitian ini melihat secara normatif tentang :
1. Bagaimana kedudukan Pidana Mati  dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP ?
2. Bagaimana  Kontruksi  Pidana  Mati  terhadap  tindak  pidana  khusus  berdasarkan hukum pidana nasional Indonesia ?

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penulis dalam melakukan penelitian akan menggunakan  metode  penelitian  hukum  secara  normatif  yaitu  peneliti  melakukan  kajian menggunakan  pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan  konseptual.          Pendekatan perundang  -  undangan  yaitu    melakukan  kajian  terhadap  undang-undang  atau  regulasi terkait.  Sedangkan  pendekatan      konseptual  yaitu  merupakan  suatu  kajian  terhadap beberapa    konsep-konsep,  pandangan-padangan,  doktrin-doktrin  hukum    yang berkembang dalam ilmu hukum dan memberikan pemahaman antara lain seperti sumber hukum, fungsi hukum, tujuan hukum, kewajiban hukum lembaga hukum, dan sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## KEDUDUKAN PIDANA MATI PASCA KUHP NASIONAL
Menurut van hamel, hukuman atau sanksi pidana dapat dibenarkan untuk dikenakan kepada seseorang yaitu apabila sanksi pidana tersebut : (P.A.F Lamintang&Theo Lamintang, 2010:18)
a. Ditujukan dalam rangka menegakkan ketertiban hukum.
b. Dalam memutuskan penggunaannya  didasarkan atas batas-batas kebutuhan.
c. Terdapat  fungsi  preventif  artinya  dapat  mencegah  kemungkinan  untuk  dilakukannya kejahatan lain oleh pelakunya
d. Penjatuhan  sanksi  didasarkan  atas  suatu  penelitian  yang  tuntas  menurut  criminele aetiologie  dan  diterapkannya  sanksi  tersebut  dengan  menghormati  atau  tidak bertentangan dengan kepentingan/ hak yang sifatnya hakiki dari terpidana.
Kedudukan pidana mati pasca disahkan KUHP nasional  dapat diuraiakn menjadi dua bagian yaitu pertama kedudukan pidana mati dalam KUHP mempertegas aspek hak asasi manusia dalam  hukum  pidana  Indonesia,  kedua  kedudukan  pidana  mati  mempertegas  asas monodualistis dalam hukum pidana Indonesia.

## 1. Mempertegas aspek HAM
Dalam kaidah hukum terdapat hak dan kewajiban yang saling terkait, artinya dalam sudut pandang hukum antara hak dan kewajiban individu sebagai sub sistem dalam masyarakat akan selalu bekonotasi dengan hak dan kewajiban individu dalam masyarakat lainnya. Sehingga  pemerintah  dalam  mengatur  hubungan  antar  individu  dan  masyarakat didasarkan dua aspek tersebut yaitu hak asasi manusia dan hak asasi masyarakat.  Hak yang  sangat  mendasar  adalah  hak  untuk  hidup  dan  hak  untuk  melangsungkan kehidupannya. Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hukum pidana Indonesia dapat dikaji atau diidentifikasikan  :
a) Melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) artinya menegaskan bahwa keluhuran harkat dan martabat manusia merupakan hal yang  harus  diyakini  kebenarannya  didasarkan  atas  pancasila,  maka  manusia  di tempatkan sesuai kodrat tuhan YME sebagai mahluk pribadi dan sosial.
b) Pembukaan  dalam  Undang  Undang  Dasar  1945  yang  mana  pada  alenia  ke  4 menunjukkan tentang tujuan dibentuk negara Indonesia yaitu sebagai pelindung atas segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
c) Setiap orang berhak untuk hidup, berhak  memiliki kebebasan dan hak keamanan berdasarkan pada artikel 3 dari Universal Declaration of human right yang menjamin
d) Larangan merampasan hak hidup seseorang secara sewenang-wenang didasarkkan atas artikel 6 paragraf 1 international covenant on civil and political right.
e) Pembunuhan  adalah  perbuatan  yang  notabenenya    dikutuk  oleh  hampir  semua sistem nasional disetiap Negara meskipun terdapat toleransi terhadap pembunuhan tersebut oleh pemerintah PBB melalui kongres ke 6 dan ditegaskan dalam resolusi ke 11 kongres ke 7 tahun 1985 di Milan.
Berdasarkan hal tersebut pidana mati seharusnya sejauh mungkin harus dihindari dalam rangka menjunjung tinggi harkat martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan sangat asasi.

## 2. Mempertegas Asas monodualistik
Bangsa Indonesia memiliki pancasila sebagai pandangan hidup, nilai yang terkandung dalam pancasila sebenarnya nilai sosial yang telah ada di dalam masyarakat indonesia sebelum  kemerdekaan  bangsa  Indonesia.  Lawrence  Friedman  mengatakan  bahwa budaya hukum itu terbentuk dari nilai bangsa artinya ide-ide, pendapat, norma dan nilai- nilai tentang hukum dalam masyarakat inilah yang menjadi variabel penenentu dalam membentuk  suatu  hukum  (Lawrence  M.  Friedman.  2009:254).  Masyarakat  Indonesia sejatinya  memiliki  sifat  yang  religius,  kekeluargaan,  monodualistik  dan  kolektif. Pandangan monodualistis yaitu mengakomodir nilai atau ide dengan berorientasi antara keseimbangan  kepentingan  umum  atau  perlindungan  masyarakat  dan  juga memperhatikan  kepentingan  atau  perlindungan  individu.  Sejalan  dengan  asas keseimbangan monodualisme maka tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional yaitu, (Ira Alia  Maerani,  2015)  pertama,  adalah  aspek  Perlindungan  terhadap  kepentingan Masyarakat  (Kepentingan  Umum  / Social  Defense),  aspek  tersebut  secara  khususnya meliputi upaya preventif atau Pencegahan kejahatan, upaya pengamanan (pengayoman) terhadap  masyarakat,  upaya  pemulihan  keseimbangan  dalam  masyarakat  dalam penyelesaian  konflik  ( conflict  opplossing)  sehingga  mendatangkan  rasa  damai
( vredemaking). Kedua aspek Perlindungan (Pembinaan) Individu (Social Welfare) yakni meliputi memasyarakatkan kembali terpidana (resosialisasi / rehabilitasi), artinya sebagai upaya agar membebaskan rasa bersalah dimana pemidanaan tidak dimaksudkan untuk tujuan  menderitakan  dan  merendahkan  martabat  manusia  (perlindungan  terhadap sanksi  yang  sewenang-wenang/bersifat  pembalasan).  Ide  dari  keseimbangan monodualistik  menurut  barda  nawawi  arief  seharusnya  hadir  dalam  bentuk-  bentuk antara lain : (Adiansyah Nurahman, Eko Soponyono, 2019:103)
a) Adanya  keseimbangan  yang  antara  kepentingan  umum/masyarakat  dengan kepentingan individu;
b) Adanya keseimbangan
antara perlindungan atau kepentingan dari sisi pelaku pidana (ide individualisasi pidana) dan dari sisi korban secara adil;
c) Adanya  keseimbangan  antara  faktor  objektif  (perbuatan  /lahiriah)  dan  subjektif (orang/
batiniah/sikap batin);
d) Adanya keseimbangan antara kriteria “formal” dan “materil”
e) Adanya
keseimbangan antara “kepastian hukum”, “kelenturan/elastisitas/fleksibilitas”, dan “keadilan”
f) Adanya keseimbangan antara nilai-nilai yang disepakati secara nasional dan nilai-nilai yang disepakati secara global/ internasional/ universal.
Dalam  melaksanakan  pidana  mati,  selain  upaya  memberikan  perlindungan  kepada masyarakat, juga mempertimbangkan  hak-hak  individu, seperti kemungkinan penundaan pelaksanaan  pidana  mati  yang  dikenal  dengan  istilah  “hukuman  mati  bersyarat”  dengan masa percobaan selama 10 tahun. pendekatan monodualistik ini biasa disebut dad dader strafrecht yaitu hukum pidana yang tidak hanya melihat segi objektif dari perbuatan tetapi juga melihat segi subjektif dari orang/pembuat. (Barda Nawawi Arief, 2014:103)

## KONSTRUKSI PENERAPAN PIDANA MATI PASCA KUHP NASIONAL
Kontruski dalam penerapan Pidana mati pasca KUHP nasional dapat penulis uraikan sebagai berikut :

## 1. Sebagai Ultimum Remedium
Pengaturan Pidana mati dalam KUHP Nasional No 1 tahun 2023 tidak lagi menjadi pidana pokok melainkan sanksi terpisah sebagai bentuk pidana khusus. Dalam pasal 67 KUHP nasional  pidana khusus adalah pidana yang diancamkan secara alternatif artinya
pidana  mati  digunakan  sebagai  sanksi  terakhir  dan  hanya  diberlakukan  terhadap seseorang yang tindak kejahatannya diatur dalam beberapa kategori yang dipandang perlu  untuk  dijatuhkan  hukuman  mati.  Hal  ini  sejalan  dengan  konsep  pidana  mati sebagai ultimum remedium yaitu penggunaan hukuman mati dipandang sebagai obat terakhir  yang  akan  diambil  dalam  penjatuhan  pidana.  Menurut  Barda  Nawawi  Arief, penggunaan  pidana  mati  sebagai  ultimum  remedium  dilihat  dari  kurang  sesuainya pidana  mati  dengan  tujuan  pemidanaan,  pada  hakikatnya  tujuan  utama  atau  inti pemidanaan adalah untuk mengatur, menegakkan disiplin, dan memperbaiki diri baik individu maupun masyarakat. Lebih lanjut, dipertahankannya hukuman mati meskipun merupakan  bentuk  pemidanaan  khusus,  didasari  oleh  pemikiran  bahwa  fungsinya adalah  melindungi  terpidana  dari  tuntutan  atau  tindakan  balas  dendam  masyarakat yang berada di luar batas hukum atau eksekusi ( extra-legal execution) tanpa prosedur hukum  yang  tepat.  Artinya  disediakannya  pidana  mati  dalam  Undang-undang  (UU) dimaksudkan untuk menghindari emosi masyarakat..
2. Sebagai Pidana Khusus
Dalam penjelasan pasal 67 KUHP nasional, tindak pidana mati akan dikenakan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus yaitu Tindak Pidana yang sangat serius atau yang luar biasa antara lain, tindak pidana khusus narkotika; tindak pidana khusus terorisme, tindak pidana khusus korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia.  kekhususan  selanjutnya  dalam  pengunaan  pidana  mati  yaitu  ancamannya selalu  dilakukan  secara  alternatif.  Hal  ini  termuat  dalam  pasal  67  KUHP  nasional kemudian pada Pasal 98 yang menyatakan Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.  Menurut  KBBI  kata  alternatif  memiliki  arti  pilihan  diantara  dua  atau beberapa kemungkinan, kata lain yang menjadi sinonim hal tersebut adalah pilihan atau pengganti.  Berdasarkan  dari  rujukan  tersebut  maka  kedudukan  pidana  mati  dalam KUHP  nasional  akan  selalu  diancamkan  dalam  bentuk  pilihan  atau  pengganti  yang dihadapkan  kepada  tersangka.  Menurut  Barda  Nawawi  Arief  pidana    mati  sebagai khusus alternatif (eksepsional) didasarkan atas tiga pemikiran pokok.
3. Bukan perintah jabatan, tidak ada alasan pembenar dan alasan penghapus pidana. Sebagai  implementasi  ide  keseimbangan  monodualistik  maka  dalam menjatuhkan pidana terdapat karateristik/prinsip individu. Beberapa karakteristik atau prinsip
individualisasi pidana menurut Barda Nawawi Arief sebagai berikut:
1. Dalam pertanggungjawaban pidana yang dikenakan bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
2. Pidana hanya diberikan terhadap orang yang bersalah.
4. Pertimbangan Hakim
Selain  delik-delik  kejahatan  yang  dapat  diancam  dengan  pidana  mati  KUHP nasional  juga  mengatur  beberapa  pertimbangan  yang  hakim  gunakan  dalam penjatuhan  hukumannya.  Barda  nawawi  arief  berpendapat  bahwa  hukuman  pidana seharusnya  dipertimbangkan  berdasarkan  karakteristik  dan  situasi  individual  pelaku. Oleh karena itu, hakim seharusnya memiliki kelonggaran dalam menentukan sanksi atau jenis serta tingkat keberatan sanksi yang diberikan, dan juga harus ada kemungkinan untuk  memodifikasi  pelaksanaan  hukuman  (mengubah  atau  menyesuaikan)  sesuai dengan keadaan tertentu. Dalam hal pidana sebagai hukuman yang ultimum remedium hanya dapat dikenakan apabila perbuatan tersebut memenuhi semua pertimbangan hakim  Dalam  pasal  54  KUHP  nasional.  Adapun  bunyi  pasal  54  ayat  (1)  yaitu,  dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan antara lain, bentuk kesalahan yang dilakukan pelaku tindak Pidana, motif  dan tujuan pelaku melakukan perbuatan Tindak Pidana, sikap dan nuansa batin dari pelaku Tindak Pidana, apakah tindak pidana yang dilakukan telah  direncanakan  atau  tidak  direncanakan  terlebih  dahulu,  memperhatikan bagaimana  cara  pelaku    melakukan  Tindak  Pidana;  bagaimana  sikap  dan  tindakan pelaku  sesudah  melakukan  tindak  Pidana,  riwayat  hidup  keseharian  pelaku,  baik keadaan  sosial,  dan  keadaan  ekonomi  dari  pelaku  tindak  Pidana,  implikasi  tindakan pidana terhadap masa depan pelaku dan korban atau keluarga Korban, terakhir adalah pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## SIMPULAN
Pasca  disahkan  KUHP  nasional  yaitu  undang-undang  nomor  1  tahun  2023 menempatkan  hukuman  pidana  mati  menjadi  sanksi  khusus  yang  penerapannya  hanya dilakukan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang bersifat khsusus, serius, dan ham berat. Perubahan pidana mati menjadi sanksi khusus tersebut menjadikan kedudukan pidana mati  sebagai salah satu bagian yang mempertegas aspek HAM dan asas monodualisme dalam KUHP nasional.
Pidana  mati  pasca  diberlakukannya  Undang-undang  nomor  1  tahun  2023  (KUHP Nasional)  mengacu  terhadap  aspek  HAM  dan  asas  monodualisme  sehingga  konstruksi permberlakuan pidana mati antara lain yaitu, sebagai ultimum remedium, sebagai pidana
khusus,  bukan  perintah  jabatan,  tidak  ada  alasan  pembenar  dan  alasan  penghapus pidana.serta  didasarkan  pertimbangan  hakim  yang  telah  diatur  dalam  KUHP  nasional undang-undang nomor 1 tahun 2023.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Barda  Nawawi  Arief.  2014.  Bunga  rampai  kebijakan  hukum  pidana  perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana. Jakarta.
Andi Hamzah, 1994. Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta. P.A.F Lamintang, Theo Lamintang. 2010. Hukum penitensier Indonesia. Sinar grafika. Jakarta. Cesare Beccaria. 2011. Perihal kejahatan dan hukuman. Genta. Yogyakarta.
Syamsul Fathoni. 2016. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan. Setara press. Malang.
Lawrence M. Friedman. 2009. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Nusa Media. Bandung.
Jurnal:
Arie  Siswanto,  Pidana  mati  dalam  perspektif  hukum  internasional.  Jurnal  ilmu  hukum  : refleksi hukum edisi april 2009.
Ira  Alia  Maerani Jurnal  pembaharuan  hukum Volume  II  No.  2  Mei  -  Agustus  2015 i mplementasi  Ide  Keseimbangan  Dalam  Pembangunan  Hukum  Pidana  Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila
Jefri Efendi, Jurnal Magister Hukum Perspektif : Kajian Filsafat Hukum Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Hak Azasi Manusia, Volume 12, No. 1, April, Tahun 2021.
Undang-undang :
Undang – Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Artikel :
Puguh  Wiyono  Hukuman  Mati  dalam  RUU  KUHP,  sulsel.kemenkumham.go.id/pusat- informasi/artikel/8014-hukuman-mati-dalam-rancangan-kuhp.