## PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA
Indah Hapsari 1
Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Surabaya, Indonesia 1
Abstract.  This  study  aims  to  examine  the  determinants  of  tax  avoidance  in  go  public  companies  listed  in Indonesia.  The  non-financial  factors  was  sustainability  reporting,  and  one  of  the  financial  factors  was profitability.  Based  on  the  regression  results  for  159  samples  of  public  companies  that  report  sustainability reporting  on  their  websites,  it  can  be  concluded  that  sustainability  has  no  effect  on  tax  avoidance,  while profitability are still the determining factors that can influence tax avoidance in Indonesia.
Keywords. profitability; sustainability reporting; tax avoidance.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  determinan  yang  mempengaruhi  penghindaran  pajak  pada perusahaan go public di Indonesia. Salah satu faktor non keuangan yang dikaji adalah sustainability reporting, dan salah satu faktor keuangan yang dikaji adalah profitabilitas. Berdasarkan hasil regresi terhadap 159 sampel perusahaan  publik  yang  melaporkan  sustainability  reporting  pada  websitenya,  maka  dapat  ditarik  hasil kesimpulan  bahwa  sustainability  tidak  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak,  sedangkan  faktor  keuangan berupa  profitabilitas,  masih  menjadi  faktor  penentu  yang  mampu  mempengaruhi  penghindaran  pajak  di Indonesia.
Kata kunci. penghindaran pajak; profitabilitas; sustainability reporting.
Corresponding author. Email: indah.hapsari@perbanas.ac.id 1 How to cite this article. . Hapsari, Indah. (2021). Penghindaran Pajak Perusahaan Publik di Indonesia . Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 9(2), 397-406. History of article. Received: April 2021, Revision: Juni 2021, Published: Agustus 2021 Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v9i2.29934 Copyright©2021. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI.

## PENDAHULUAN
Penghindaran  pajak  pada  dasarnya merupakan  upaya  dalam  meminimalisir besaran  pajak  terutang,  dimana  wajib pajak  menggunakan  celah-celah  pada aturan  pajak  yang  ada,  dalam  melakukan manajemen  pajaknya.  Aktivitas  ini  dapat muncul  akibat  keberadaan self  assessment system di  Indonesia,  yang  mana  wajib pajak  sendiri  diberikan  kewenangan  oleh fiskus  di  dalam  melakukan  perhitungan pajak,  membayar,  hingga  melaporkan laporan  pajaknya.  Selain  itu,  pemilihan transaksi dan identifikasi unsur perpajakannya  juga  dilakukan  oleh  wajib pajak  sendiri.  Dengan  demikian,  wajib pajak memiliki kesempatan untuk merencanakan  kemungkinan  pemasukkan dan  pengeluarannya,  sehingga  berdampak pula pada bagaimana tren dari penghindaran pajak itu sendiri.
Bagi  wajib  pajak,  penghindaran pajak  adalah  hal  yang  wajar  karena
dianggap masih tidak melewati batas-batas aturan  dari  Undang-Undang  perpajakan. Penghindaran pajak juga bermakna bahwa telah  terjadi  penghematan  atas  besaran pajak  yang  seharusnya  terutang  kepada Negara,  sehingga  dana  yang  dimiliki  oleh wajib  pajak  dapat  dialokasikan  untuk kepentingan  lainnya,  seperti  operasional usaha hingga ekspansi usahanya.
Meski demikian, penghindaran pajak  yang  juga  merupakan  penghematan bagi  wajib  pajak,  memiliki  indikasi terhadap pengurangan nilai realisasi penerimaan atas pendapatan Negara sektor pajak,    yang  mana  merupakan  sumber pendapatan  utama  Negara  di  dalam membiayai  seluruh  pengeluaran  belanja Negara. Secara keseluruhan, perbandingan antara  target  penerimaan  dengan  realisasi cukup  mengalami  fluktutif  antara  2015 hingga 2019.
Realisasi  penerimaan  pajak  akhir 2015  adalah  sebesar  81,97%.  Sementara
itu, target pajak yang lebih besar di tahun- tahun setelahnya, maka rasio pencapaiannya  mengalami  kenaikan  dan penurunan.  Pada  tahun  2016  misalnya, realisasi penerimaan pajak menjadi 81,61%,  kemudian  meningkat  pada  2017 dan  2018  sebesar  89,67%  dan  92,23%, namun  mengalami  penurunan  kembali pada  2019,  menjadi  sebesar    84,44% (news.ddtc.co.id).
Mengingat bahwa kebutuhan Negara  semakin  bertambah,  yang  terlihat dari target penerimaan pajak yang ditetapkan  cenderung  meningkat  pula, maka dalam sudut pandang penyelenggaraan Negara, pemasukkan pajak  sangatlah  berarti.  Namun  di  lain pihak,  bagi  sudut  pandang  wajib  pajak, maka  adalah  hal  yang  wajar  untuk melakukan penghematan pengeluaran pajaknya,  dalam  bentuk  penghindaran pajak.
Kedua hal bertentangan inilah yang kemudian  memberikan  gambaran  adanya perbedaan  kepentingan  antara  wajib  pajak dan  Negara  (pemerintah)  selaku  fiskus. Meski  demikian,  perbedaan  kepentingan dari  para  stakeholder  ini  masih  dipandang toleransinya,  selama  tidak  menyalahi aturan perpajakan.
Terdapat beberapa hal yang mampu mempengaruhi  penghindaran  pajak,  baik itu  faktor  non-keuangan,  maupun  faktor keuangan.  Septianto  &  Muid  (2020),  Sari &  Adiwibowo  (2017),  Muzakki  & Darsono (2015), dan Lanis (2012) mengungkapkan  penting  pengungkapan tanggung  jawab  sosial  perusahaan,  dan faktor non-keuangan ini memiliki hubungan dengan penghindaran pajak. Hal ini  berbeda  dengan  pengujian  yang dilakukan  oleh  Watson  (2015),  yang menyatakan  bahwa  tidak  ada  hubungan antara  pengungkapan  tanggung  jawab social  perusahaan  terhadap  penghindaran pajak.
Handayani  (2018),  Hidayat  (2018), Puspita  &  Febrianti  (2017),  Suprapti (2017) menyebutkan bagaimana pentingnya profitabilitas di dalam
menentukan  praktik  penghindaran  pajak. Hal ini tidak senada dengan Rosalia (2017) yang mengungkapkan tidak adanya pengaruh
profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori pemangku
kepentingan,  atau stakeholder  theory , terdapat banyak kepentingan yang melingkupi  pihak-pihak  yang  berkenaan dengan  perusahaan.  Pada  dasarnya,  teori ini  juga  menekankan  bahwa  perusahaan bukan  merupakan  satu  entitas  yang beroperasi  untuk  tujuan  kepentingannya sendiri,  namun  harus  mampu  memberi manfaat  bagi  para  stakeholder,  baik  itu pihak internal, maupun pihak eksternal.
Peran perusahaan yang mengupayakan  bertanggung  jawab  baik secara ekonomi, lingkungan, hingga sosial, adalah  bentuk  dari  upaya  kebermanfaatan perusahaan bagi para stakeholder, termasuk bagi masyarakat. Peran perusahaan yang turut serta dalam pembayaran pajak, juga merupakan bentuk kontribusi
perusahaan terhadap
stakeholder, atau dalam hal ini pemerintah, yang berdampak pada partisipasi pembangunan  Negara.  Meski  demikian, pembayaran pajak merupakan juga merupakan  pos  biaya  bagi  perusahaan, sehingga muncul strategi untuk melakukan penghematan beban pajak melalui penghindaran pajak.

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Penghindaran  pajak  merupakan bentuk dari manajemen pajak, yang masih dalam bingkai aturan UU Perpajakan, yang dimaksudkan  untuk  memperkecil  beban pajak terutang, sehingga terjadi penghematan  pajak  (Zain,  2007:50).  Di dalam manajemen perpajakannya, perusahaan  dapat  menandingkan  antara penghasilan  fiskal  dengan  beban  fiskal, sehingga  jelas  berapa  besaran  dasar pengenaan  pajak  untuk  menghitung  nilai pajak terutang.
Penghasilan fiskal merupakan penghasilan  yang  dituangkan  dalam  UU PPh  pasal  4,  yang  mana  tidak  semua
penghasilan  menurut  definisi  penghasilan akuntansi,  boleh  diakui  secara  fiskal. Adapun  jenis  penghasilan  yang  tidak diakui  dalam  laba/rugi  fiskal  mencakup penghasilan-penghasilan  dalam  kategori PPh pasal 4 ayat 2 (penghasilan final), dan PPh  pasal  4  ayat  3  (penghasilan  bukan objek pajak). Apabila penghasilan lain-lain perusahaan  merupakan  kategori  kedua jenis  penghasilan  tersebut,  tentunya  walau laba  akuntansi  meningkat,  namun  laba fiskal justru berkurang, dan kecenderungan beban pajak pun mengecil.
Sama  halnya  dengan  penghasilan, maka  beban  fiskal  pun  demikian.  Tidak semua    beban  menurut  akuntansi,  boleh dibiayakan  secara  fiskal.  Adapun  jenis beban-beban yang boleh dibiayakan terdapat dalam UU PPh pasal 6 ( deductible expenses ).  Beberapa  biaya  yang  berkaitan dengan  kegiatan  mendapatkan,  menagih, dan  memelihara  penghasilan,  atau  biaya yang  berkenaan  dengan  kegiatan  dan kepentingan  usaha,  termasuk  pula  biaya- biaya  kategori  sumbangan  dalam  PPh pasal 6, maka sifatnya boleh diakui dalam laba/rugi  fiskal.  Boleh  dibiayakannya  pos biaya  tersebut,  tentunya  berkontribusi  di dalam  mengurangi  laba  fiskal,  yang berujung  pada  menurunnya  beban  pajak terutang. Sebaliknya, apabila biaya tersebut  tidak  diidentifikasikan  sebagai biaya  fiskal  PPh  pasal  6,  atau  bahkan masuk  dalam  PPh  pasal  9  ( non  deductible expense ),  maka  tentunya  justru  cenderung menambah  laba  fiskal  sehingga  dapat memperbesar besaran pajak terutang.
Aktivitas-aktivitas yang diungkapkan  dalam  laporan  sosial  atau sustainability  reporting  ini  memiliki  pos- pos  pengeluaran  biaya,  dimana  semakin banyak pengungkapannya, maka mencerminkan
adanya
alokasi pengeluaran,  yang  dalam  sudut  pandang perpajakan  cenderung  dapat  menjadi deductible  expenses (UU  PPh  psl  6). Meski  aktivitas  ini  memunculkan  persepsi yang  baik  akan  citra  perusahaan,  namun pada  saat  bersamaan  dapat  dijadikan
pertimbangan dalam melakukan manajemen pajaknya.
Dengan demikian, perusahaan memberi  manfaat  bagi  para  stakeholder, yakni  pemenuhan  tanggung  jawab  sosial lingkungan,  sekaligus  tetap  kontribusi pajak  bagi  Negara,  walau  terdapat  upaya penghematan  pajak  yang  masih  dalam batas  aturan  UU  pajak.    Di  Indonesia, sustainability  reporting  masih  bersifat sukarela. Septianto & Muid (2020), Sari & Adiwibowo  (2017),  Muzakki  &  Darsono (2015),  dan  Lanis  (2012)    menyatakan adanya  hubungan  antara  pengungkapan tanggung jawab social dengan penghindaran  pajak,  sedangkan  Watson (2015)  menyatakan  bahwa  tidak  ada hubungan  antara  pengungkapan  tanggung jawab social perusahaan terhadap penghindaran pajak.

## H1 : Sustainability reporting berpengaruh terhadap penghindaran pajak
Selanjutnya, dalam UU PPh pasal 4 disebutkan  bahwa  setiap  keuntungan adalah  objek  pajak.  Oleh  sebab  itu, semakin  besar  laba  yang  diperoleh  suatu perusahaan, mengindikasikan kecenderungan  pembayaran  pajak  yang lebih besar pula.
Perusahaan  sebagai  kepanjangan tangan  dari  prinsipal,  memiliki  kontrak untuk  melakukan  kegiatan  usaha  yang bertujuan pada kemakmuran para pemiliknya. Walau laba yang tinggi cukup diminati  oleh  para  investor,  namun konsekuensi  pembayaran  pajak  menjadi persepsi  beban  biaya  tersendiri,  sehingga upaya  penghindaran  pajak  dapat  terjadi. Handayani (2018), Hidayat (2018), Puspita &  Febrianti  (2017),  Suprapti  (2017) menyatakan adanya pengaruh profitabilitas terhadap  penghindaran  pajak,  sedangkan Rosalia  (2017)  menyatakan  tidak  adanya pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
H2  :  Profitabilitas  berpengaruh  terhadap penghindaran pajak

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan populasi  perusahaan  publik  yang  secara eksplisit  mengungkapkan sustainability reporting pada  websitenya,  selama  2015- 2019. Metode pemilihan sampelnya menggunakan  purposive  sampling  dengan kriteria mengadakan sustainability reporting  selama  2015-2019  yang  dapat diakses,  serta  mengalami  laba  selama
periode  penelitian,  serta  memiliki  data yang dibutuhkan dalam penelitian. Variabel  dalam  penelitian  ini  meliputi penghindaran pajak sebagai variabel dependen,  dan  sustainability  reporting serta profitabilitas sebagai variabel independen.
Penghindaran pajak menggunakan  proksi  ETR  (Beban  pajak dibagi laba sebelum pajak Tabel 1. Sustainability Reporting No Aspek Item Total Kategori Ekonomi 1 Kinerja Ekonomi 4 3 Keberadaan Pasar 2 4 Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2 5 Praktik Pengadaan 1 Kategori Lingkungan 6 Bahan 2 7 Energi 4 8 Air 4 9 Keanekaragaman Hayati 4 10 Emisi 7 11 Efluen dan Limbah 5 12 Produk dan Jasa 2 13 Kepatuhan 1 14 Transportasi 1 15 Lain-Lain 1 16 Assesmen Pemasok dan Pelanggan 2 17 Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan 1 Kategori Sosial – Praktek Ketenagakerjaan & Keamanan Bekerja 18 Kepegawaian 3 19 Hubungan Industrial 1 20 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 4 21 Pelatihan dan Pendidikan 3 22 Keberagaman dan Kesetaraan Peluang 1 23 Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-Laki 1 24 Assesmen Pemasok terkait Praktik Ketenagakerjaan 3 Kategori Sosial – Hak Asasi Manusia 25 Investasi 2 26 Non-Diskriminasi 1 27 Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama 1 28 Pekerja Anak 1 29 Pekerha Paksa atau Wajib Kerja 1 30 Praktik Pengamanan 1 31 Hak Adat 1 32 Assesmen 1 33 Assesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia 2 34 Mekanisme Pengaduan Masalah atas HAM 1 Kategori Sosial – Masyarakat 35 Masyarakat Lokal 2 36 Anti Korupsi 3
37 Kebijakan Publik 1 38 Anti Persaingan 1 39 Kepatuhan 1 40 Assesmen Pemasok atas Dampak pada Masyarakat 2 41 Mekanisme Pengaduan Dampak pada Masyarakat 1 Kategori Sosial – Tanggung Jawab atas Produk 42 Kesehatan Keselamatan Pelanggan 2 43 Pelabelan Produk dan Jasa 3 44 Komunikasi Pemasaran 2 45 Privasi Pelanggan 1 46 Kepatuhan 1 Total Keseluruhan 91 Sustainability reporting menggunakan  proksi  indeks  GRI  4  (total pengungkapan  item  ekonomi,  social,  dan lingkungan dibagi dengan total keselurahan  91  item  pengungkapan),  dan profitabilitas  menggunakan  proksi  ROA
(laba  dibagi  total  asset).  Penelitian  ini merupakan penelitian dengan data
sekunder,  yakni  data  berupa sustainability
reporting dan laporan keuangan perusahaan,  yang  pengumpulan  datanya melalui  teknik  dokumentasi.  Adapun teknik analisis data penelitian menggunakan teknik analisis regresi berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 2. Sampel Penelitian Keterangan Jumlah Populasi awal (71 perusahaan x 5 tahun) 355 Pengurang: 1. Data perusahaan yang tidak mengungkapkan sustainability  report pada  tahun-tahun  tertentu  (tidak didapat  laporannya)  dan  perusahaan mengalami rugi
2. Data outlier (156)
(40)
Total data yang digunakan 159 Pada awalnya, terdapat 71
perusahaan  publik yang  dalam websitenya terdeteksi  adanya sustainability  reporting dan  halaman  dapat  diakses.  Selanjutnya, terdapat  pengurangan  data,  seperti  tidak
mencantumkan  laporan  pada  tahun-tahun tertentu,  mengalami  kerugian  selama rentang periode penelitian, hingga pengeluaran  data  outlier  yang  menjadikan data  sampel  akhir  sebanyak  159  sampel.
Gambar 1. Grafik Histogram Profitabilitas
Pada  awalnya,  sebelum  justifikasi data  outlier,  model  penelitian  mengalami nilai residual dengan asymp.tail di atas 5% dan  demikian  pula  dengan  nilai  F  di  atas alpha  5%.  Berdasarkan  grafik  histogram, terlihat  bahwa  salah  satu  distribusi variabel,  yakni  profitabilitas,    mengalami moderate  positives  skewness ,  sehingga diadakan transformasi data variabel
profitabilitas  dalam  bentuk  SQRT  (X). Meski  demikian,  nilai  normalitas  dan  F masih belum memenuhi memenuhi, sehingga  dilakukan  eliminasi  z-score dengan  kisaran  2  sampai  4,  sehingga model  penelitian  telah  dapat  dikatakan  fit (F  0,032)  dan  normalitas  (assymp.tail 0,200),  dengan  sampel  akhir  yang  diolah sebanyak 159 sampel. Tabel 3. Uji Asumsi klasik Keterangan Variabel Nilai Pengujian Multikolinearitas Sustainability reporting (SR) Tolerance 0,98 ; VIF 1,021 Profitabilitas (sqrtROA) Tolerance 0,98 ; VIF 1,021 Pengujian heteroskedastisitas Sustainability reporting (SR) 0,976 Profitabilitas (sqrtROA) 0,070
Sumber: SPSS, data yang diolah
Berdasarkan  uji  multikolinearitas, maka  terlihat  bahwa  semua  variabel memiliki nilai tolerance  berada di atas 0,1 dan  nilai  VIF  di  bawah  10,  sehingga asumsi multikolinearitas terpenuhi.
Sementara itu, pengujian heteroskedastisitas menggunakan
uji  glejser,  yang  mana  mengabsolutkan nilai  variabel  dependen  penghindaran pajak,  terhadap  variabel  independen,  dan di dapat bahwa semua variabel independen memiliki signifikansi di atas 5%, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.
Tabel 4. Hasil Uji – t Variabel Signifikansi Kesimpulan Sustainability Reporting 0,973 H1 ditolak Profitabilitas 0,009 H2 diterima Sumber: SPSS, data yang diolah Berdasarkan  Tabel 4,  terlihat bahwa  hasil  uji-t  variabel  sustainability reporting  memiliki  tingkat  signifikansi
sebesar  0,973,  di  atas  alpha  5%,  dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  H1
ditolak,  atau  sustainability  reporting  tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Pengungkapan aktivitas yang berkenaan  dengan  kegiatan  sosial  dan lingkungan,  memang  pada  hakikatnya dapat  menjadi  biaya  dalam  laba/rugi, sehingga sifatnya adalah deductible expense yang  mengurangi  laba  fiskal. Artnya,  ketika  aktivitas  pengungkapannya banyak,  maka  akan  ada  biaya  yang dialokasikan  untuk  itu,  dan  semakin banyak  pula  biaya  yang  dapat  dibebankan secara fiskal, sehingga berkontribusi dalam upaya penghematan pajak.
Meski  demikian,  apakah  terdapat pengungkapan  aktivitas  social  yang  tinggi ataupun  rendah,  ternyata  belum  menjamin praktik  penghindaran  pajaknya.  Hal  ini bukan  menjadi  penentu  utama,  terutama jika  dikaji  secara  aturan  perpajakan, memang  benar  bahwa  biaya  social lingkungan,  dan  yang  termasuk  dalam biaya  terkait  usaha  perusahaan,  sifatnya boleh  dibiayakan.  Namun  di  samping  itu, ada bagian dari biaya sosial yang sifat juga tidak  boleh  dibiayakan,  yaitu  yang  tidak masuk pada golongan sumbangan dari PPh pasal  6,  dan  yang  tidak  berkenaan langsung dengan kepentingan perusahaan.
Dalam  hal  ini,  tentu  perusahaan sebagai  wajib  pajak,  sekaligus  sebagai entitas yang ingin bermanfaat secara sosial dan  lingkungan,  secara  natural  cenderung memilih  untuk  tidak  membeda-bedakan bentuk  bantuan  dalam  aktivitas  sosial  dan lingkungannya. Perilaku-perilakun ini murni  kesadaran  dari  perusahaan,  untuk melakukan atas dasar kemanusiaan hingga kesejahteraan stakeholder di sekitar perusahaan.  Dengan  demikian,  aktivitas sosial  lingkungan  pun  tidak  secara langsung  akan  memetakkan  preferensi perusahaan, terkait mana bantuan kegiatan sosial maupun lingkungan, yang mendapatkan  fasilitas  pembebanan  fiskal, maupun  mana  yang  tidak  memperoleh fasilitas pembebanan fiskal.
Dengan  demikian,  pengungkapan sosial  lingkungan  dalam  kajian  ini,  tidak akan  mempengaruhi  penghindaran  pajak,
karena  murni  dari  keikhlasan  perbuatan sosial  perusahaan  itu  sendiri.  Perusahaan dalam hal ini lebih mementingkan peranannya yang bermanfaat, bukan hanya sebagai entitas untuk kepentingan usahanya  saja,  melainkan  juga  bermanfaat untuk  kepentingan  yang  baik  yang  ada  di sekitarnya.
Hasil  penelitian  ini  konsisten dengan  Watson  (2015)  dan  Wardani  & Ratri  (2018),  yang  menyatakan  bahwa pengungkapan  tanggung  jawab  sosial perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap  penghindaran  pajak,  dan  tidak sejalan  dengan  Septianto  &  Muid  (2020), Sari  &  Adiwibowo  (2017),  Muzakki  & Darsono  (2015),  dan  Lanis  (2012)    yang mengungkapkan  bahwa  pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki  pengaruh  dengan  penghindaran pajak.
Selanjutnya,  berdasarkan  Tabel  4 hasil  uji  statistik  t,  terlihat  pula  bahwa variabel  profitabilitas  memiliki  tingkat signifikansi  0,009  di  bawah  alpha  5%, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  H2 diterima,  atau  profitabilitas  berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian    Handayani  (2018),  Hidayat (2018),  Puspita  &  Febrianti  (2017), Suprapti (2017) yang menyebutkan adanya pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, namun berbeda dengan Rosalia
(2017) yang
mengungkapkan  tidak  adanya  pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Pada dasarnya, perusahaan memiliki  kontrak  dengan  principal  atau pemilik  perusahaan,  untuk  menjalankan usaha  bisnisnya  dengan  baik,  terutama demi  kepentingan  para  pemiliknya.  Lebih dari  itu,  mekanisme  bonus  pun  kerap diberikan  untuk  pengelola  perusahaan, supaya kinerja perusahaan terus membuahkan keuntungan. Hal ini cenderung  membuat  para  manajemen perusahaan  untuk  mengejar  target  laba, yang  mana  dalam  sisi  pajak,  ada  persepsi harga yang harus dibayar, yakni
kecenderungan  meningkatnya  pembayaran beban pajaknya.
Meski  demikian,  mengingat  bahwa secara fiskal tidak semua pendapatan boleh diakui, maka muncul kecenderungan untuk melakukan  manajemen  pajak,  sehingga terjadi penghematan pajak yang diharapkan, sekalipun perusahaan memperoleh  laba.  Sama  halnya  dengan penghasilan, beban pun memiliki kontribusi  sendiri,  apakah  masuk  dalam biaya fiskal atau tidak. Konsep penghasilan  dan  beban  fiskal  ini  dapat menjadi pertimbangan praktik
penghindaran  pajak,  sehingga  walaupun tren  laba  akuntansi  meningkat,  namun melalui  manajemen  pajak  yang  tepat, maka  penghematan  beban  pajak  masih dapat  terjadi.  Perencanaan  yang  tidak melanggar  UU  perpajakan  ini  juga  masih merupakan  bagian  dari  kepatuhan  formal wajib pajak sendiri.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  uji  statistik, dapat  disimpulkan  bahwa  sustainability reporting  tidak  berpengaruh  terhadap penghindaran pajak, sementara profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sustainability reporting  masih  bersifat  sukarela,  dan aktivitas-aktivitas  yang  dilakukan  tidak semata-mata  diarahkan  langsung  untuk mengadakan pos yang mampu mengurangi beban  pajak  perusahaan.  Berbeda  dengan profitabilitas,  yang  memang  keberadaan laba secara  eksplisit  disebut  sebagai  objek pajak,  maka  manajemen  perusahaan  akan melakukan  penghindaran  pajak  sehingga menghemat sumber dana yang dimilikinya.
Implikasi  penelitian  ini  adalah pandangan  bahwa  tidak  semua  aktivitas sosial  lingkungan  harus  dikerjakan  karena unsur pajaknya, melainkan pelaksanaannya dapat murni dari perusahaan  yang  beroperasi  bukan  hanya untuk kepentingannya saja, tapi juga untuk stakeholder  lainnya.  Selain  itu,  wajar apabila  terdapat  manjemen  pajak  dalam hal  perusahaan  mengalami  laba,  selama
masih  berada  dalam  jalur  aturan  UU perpajakan.
Penelitian berikutnya dapat meneliti  kembali  faktor  penghindaran pajak,  dengan  variabel  keuangan  lainnya, atau  membedakan  bagaimana  preferensi praktik  penghindaran  pajak  pada  masa pandemik covid-19 yang turut menurunkan  perekonomian  di  Indonesia. Biar  bagaimana  juga,  selama  terdapat penerapan self  assessment  system di Indonesia,  maka  selalu  ada  celah  untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Handayani,  R.  (2018).  Pengaruh  return  on Assets (ROA), Leverage, dan Ukuran Perusahaan  Terhadap  Tax  Avoidance Pada  Perusahaan  Perbankan  yang Listing  di  BEI  Periode  2012-2015. Jurnal  Akuntansi  Maranatha,  10  (1),
72-84. ISSN  2085-8698,  e-ISSN 2598-4977 Hidayat, w.w. (2018) Pengaruh profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan  Penjualan  Terhadap Penghindaran
Pajak :
Studi Perusahaan  Manufaktur  di  Indonesia. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, 3 (1),  19-26. P-ISSN  2527,  E-ISSN 2581-2165
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976).
Theory  Of  The  Firm:  Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership  Structure. Journal  of Financial  Economics , 13 (4),  305– 360. https://doi.org/10.1002/mde.l218 Kementerian Keuangan RI . (n.d.). https://www.kemenkeu.go.id/
Lanis,  R.,  &  Richardson,  G.  (2012).
Corporate  social  responsibility  and tax  aggressiveness:  An  empirical analysis. Journal  of  Accounting  and Public Policy , 31 (1), 86–108.
https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2 011.10.006 Muzakki,  M.R.,  &  Darsono.  (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility  dan  Capital  Intensity Terhadap Penghindaran Pajak.
Diponegoro  Journal  of  Accounting, 4(3), 1-8 . ISSN (Online) 2337-3806 Puspita,  D.  &  Febriyanti,  M.  (2017).
Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Penghindaran  Pajak  Pada  Perusahaan
Manufaktur  di  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal  Bisnis  dan  Akuntansi,  19  (1), 38-46 . ISSN: 1410-9875
Rahardjo,  Devie,  I.  S.  (2016).  Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Financial Performance Dengan  Tax  Avoidance  Dan  Earning Management Sebagai Variabel Mediasi. Petra Business & Management  Review , 3 (2010),  107– 118.
Sari,  L.L.P.,  &  Adiwibowo,  A.S.  (2017). Pengaruh  Corporate  Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak
Perusahaan. Diponegoro  Journal  of Accounting,  6  (4),  1-13. ISSN
(Online) 2337-3806 Septianto,  N.A.,  &  Muid,  D.  (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran  Pajak  (Tax  avoidance) Perusahaan. Diponegoro  Journal  of Accounting, 9(4), 1-13 . ISSN (Online) 2337-3806
Suandy,  E.  (2016). Perencanaan  Pajak
(Edisi 6). Salemba Empat.
Suprapti,  Eny.  (2017).  Pengaruh  Tekanan Keuangan  Terhadap  Penghindaran Pajak. Jurnal  Reviu  Akuntansi  dan Keuangan,  7  (2),  1013-1022. ISSN- 2088-0685
Watson,  L.  (2015).  Corporate  social responsibility,  tax  avoidance,  and earnings  performance. Journal  of  the
American Taxation Association , 37 (2), 1–21. https://doi.org/10.2308/atax-51022 Wardani,  D.  &  Ratri,  P.  (2018).  Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Riset  Akuntansi  dan  Keuangan , 14 (3), 1-13
Zain,  M.  (2007). Manajemen  Perpajakan.
Edisi Ketiga . Salemba Empat.