## PROSES PENGANGKATAN ANAK DAN DAMPAK HUKUM PADA ANAK SETELAH DIANGKAT TERKAIT PERWALIAN DAN PEWARISAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN KLATEN
1 Enis Tristiana, 2 Francisca Vani Dwikowati 1,2 Universitas Sebelas Maret Surakarta
1 enistristiana@gmail.com, 2 franciscavn83@gmail.com

## Abstract
This study investigates the issue, specifically the process of registering child adoption at the Population and Civil Registration Office of Klaten Regency, as well as the legal consequences of  adopted  children  related  to  guardianship  and  inheritance  after  adoption.  The  research method  employed  is  empirical  research,  descriptive  research,  a  qualitative  research approach,  primary  and  secondary  data  sources,  data  collection  techniques  involving observation and interviews, and data analysis techniques involving reduction, presentation, and conclusion drawing. According to the findings of this study, the process of recording child adoption is divided into three stages: filing for adoption at the Social Service for Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning in Klaten Regency, determining the Islamic District or Religious Court, and finally recording child adoption at the Population and Population Service Office. Civil Registration in the Regency of Klaten. Meanwhile, it is concerned  with  the  legal  consequences  of  child  adoption,  such  as  guardianship  and inheritance. The  Civil  Code  and  the  Compilation  of  Islamic  Law  have  different  legal consequences  after  adoption.  The  legal  consequences  of  adopting  children  in  relation  to guardianship  and  inheritance  differ  in  the  Civil  Code  (KUHPer)  and  the  Compilation  of Islamic Law (KHI). In the Civil Code, the civil relationship between biological parents and children is severed, whereas in the KHI, the opposite is true. Adopted children are heirs in the KUHPer, but not in the KHI, where mandatory wills replace them. As a result, the family can determine the applicable law through a court order.
Keywords : Adoption, Adopted child, Legal consequences

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  permasalahan  yaitu  proses  pencatatan  pengangkatan  anak  di Kabupaten Klaten dan akibat hukum terhadap anak angkat setelah dilakukan pengangkatan anak  terkait  perwalian  dan  pewarisan.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  penelitian  normatif empiris,  sifat  penelitian  deskriptif,  pendekatan  penelitian  kualitatif,  sumber  data  yang digunakan  sumber  data  primer  dan  sekunder,  teknik  pengumpulan  data  menggunakan observasi  dan  wawancara  serta  teknik  analisis  data  menggunakan  reduksi,  penyajian  dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  yaitu  proses  pencatatan  pengangkatan  anak dilakukan  dengan  3  tahapan  tahapan  pengajuan  pengangkatan  anak  di  Dinas  Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten lalu tahapan penetapan Pengadilan Negeri atau Agama yang beragama islam dan yang terakhir pencatatan  pengangkatan  Anak  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Klaten.  Sedangkan  terkait  akibat  hukum  setelah  dilakukan  pengangkatan  anak  seperti perwalian dan pewarisan. Terdapat perbedaan akibat hukum setelah pengangkatan anak antara Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dengan  Hukum  Islam.  Perbedaan  akibat  hukum pengangkatan  anak  terkait  perwalian  dan  pewarisan  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUHPer) dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu hubungan perdata orang tua kandung  dengan  anak  menjadi  terputus  tetapi  pada  KHI  berkebalikan.  Pada  KUHPer  anak angkat  sebagai  ahli waris  tetapi  pada KHI anak tidak menjadi  ahli waris digantikan wasiat wajibah . Dengan demikian, hukum yang digunakan dapat ditentukan oleh keluarga melalui penetapan pengadilan.
Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Anak Angkat, Akibat Hukum
A. Pendahuluan Tuhan Yang Maha Esa
menganugerahkan anak kepada orang tua  sebagai  anugerah  yang  perlu dirawat dan dijaga setiap saat. Untuk menjaga martabat kemanusiaan anak, hal  ini  harus  dilakukan.  Kehadiran anak bahkan dianggap sebagai komoditas  paling  berharga  di  antara harta  lainnya. Kehadiran  anak  dalam sebuah  keluarga  sangatlah  penting karena  merupakan  seseorang  yang sangat  dinantikan  oleh  suami  istri untuk melanjutkan keturunan sebagai generasi  penerus  dan  mencurahkan kasih sayang kepada mereka.
Betapa  pentingnya  seorang anak  bagi  kemampuan  pernikahan untuk  membentuk  keluarga  dengan ayah,  ibu,  dan  anak-anak.  Namun Tuhan  Yang  Maha  Esa  sebenarnya memiliki  keinginan  lain,  terbukti dengan  tidak  adanya  amanat  dari beberapa orang tua sehingga
menghalangi mereka untuk memenuhi  keinginannya  menjadi
orang tua. Pengangkatan anak merupakan solusi yang dapat digunakan dalam situasi ini meskipun Tuhan  Yang  Maha  Esa  belum
1 Pasal 1 Angka (9), “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
memberikan  hak  kepada  suami  istri untuk melahirkan anak guna menghidupkan lingkungan dan menunjukkan kasih sayangnya. Menurut Undang-Undang
Nomor  35  Tahun  2014  tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  Pasal  1  angka  9 mendefinisikan  anak  angkat  adalah anak  yang  haknya  dialihkan  dari lingkungan keluarga kepada lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan  suatu  putusan  atau penetapan  pengadilan.  Definisi  ini didasarkan  pada  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak” 1 .
Sebagaimana
tercantum
dalam  pasal  1  angka  2  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor  54  Tahun  2007  tentang Penyelenggaraan
Pengangkatan Anak,  “Pengangkatan  anak  adalah perbuatan  hukum  yang  mengalihkan anak dari lingkungan orang tua, wali yang  sah,  atau  kekuasaan  orang  lain yang  bertanggung  jawab  untuk
Anak ," Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 (2002).
pengasuhan, pendidikan, dan pengasuhan  anak  dalam  lingkungan keluarga orang tua angkat” 2 .
Tujuan  pengangkatan  anak
adalah untuk
memajukan kesejahteraan anak demi kepentingan terbaik  bagi  anak,  sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  1  Angka  9 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor  54  Tahun  2007  Tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak. Anak yang dibesarkan melalui adopsi  harus  dididik,  diasuh,  dan dibesarkan  oleh  orang  tua  angkatnya hingga  dewasa.  Orang  tua  biologis seorang  anak  masih  berhubungan dengannya bahkan setelah adopsi 3 . Jenis pengangkatan anak antara  Warga  Negara  Indonesia (WNI)  dipisahkan  menjadi  dua kategori,  sesuai  Pasal  8  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  54  Tahun  2007  tentang
2 Pasal  1  Ayat  (2),  “Peraturan Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  Tentang Pelaksanaa  Pengangkatan  Anak,"Pub.  L.  No. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 123 (2007).
Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak, sebagai berikut:
a. Pengangkatan Anak menurut Adat Setempat.
Pengangkatan anak berdasarkan adat setempat,  yaitu  pengangkatan  anak dalam suatu  masyarakat  yang jelas- jelas  menganut  adat  dan  kebiasaan masyarakat. Pengangkatan  anak berdasarkan  kebiasaan  setempat adalah  sah  dan  dapat  diupayakan melalui penetapan pengadilan.
b. Seorang anak yang diadopsi  sesuai  dengan  persyaratan hukum.  Sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan,  pengangkatan anak  dapat  dilakukan  baik  secara langsung  maupun  melalui  fasilitas yang mengasuhnya.
Beberapa  orang  tua  angkat ingin mengadopsi karena kekurangan dana,  ingin  melanjutkan  warisan keluarga,  dan  merasa  kasihan  pada anak  yang  tidak  memiliki  orang  tua. Mengadopsi anak juga dapat mendorong  atau  mendorong  suami istri yang belum memiliki anak untuk
3 Pasal  1  Ayat  (2),  “Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak,"Pub.  L.  No.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 (2002) .
memiliki  anak  kandung,  sesuai dengan budaya Indonesia 4 .
Pengangkatan anak
merupakan  salah  satu  peristiwa penting  kependudukan  yang  tercatat oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan  Sipil  Kabupaten  Klaten. Dinas Pemberdayaan Sosial Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan Keluarga Berencana, serta pengadilan
terlibat  dalam  proses  pencatatan pengangkatan anak di Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten Klaten. Di Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak
Integratif,  permohonan  adopsi  anak diproses  oleh  Dinas  Pemberdayaan Sosial Perempuan, Perlindungan
Anak,  dan  Keluarga  Berencana
Kabupaten Klaten. Pusat Pelayanan Kesejahteraan  Sosial  Anak  Integratif adalah lembaga yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial di bawah koordinasi  Perangkat  Daerah  yang menangani  masalah  kesejahteraan sosial  bagi  anak,  menurut  pasal  3
4 Pandika and Rusli, Hukum Pengangkatan  Anak (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012), H. 72.
5 Pasal  3,  “Peraturan  Bupati  Klaten Nomor  23  Tahun  2016  Tentang  Pusat  Layanan
Peraturan  Bupati  Klaten  Nomor  23 Tahun 2006 tentang PLKSAI. Adopsi merupakan  salah  satu  pelayanan kesejahteraan  sosial  yang  diberikan oleh  Pusat  Pelayanan  Kesejahteraan Sosial  Anak  Integratif.  Calon  Orang Tua  Angkat  harus  memenuhi  semua persyaratan untuk adopsi anak sebelum  mereka  dapat  mengajukan permohonan untuk mengadopsi anak 5 .
Menurut  Pasal  10  Undang- Undang  Nomor  57  Tahun  2007
Tentang Penyelenggaraan Pengangkatan  Anak,  pengangkatan anak dilakukan berdasarkan
penetapan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap. Di Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan Agama  Islam,  pengangkatan  anak telah  difasilitasi  dengan  penetapan pengadilan. Meskipun demikian, keputusan  pengadilan  negeri  atau pengadilan  agama  untuk  melakukan pengangkatan  anak  dikembalikan kepada  pihak  keluarga  yang  hendak mengangkat  anak  tersebut.  Setelah Pengadilan  Negeri  atau  Pengadilan
Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Klaten,  "  Pub.  L.  No.  Lembaran  Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 21(2016).
Agama  mengabulkan  permohonan pengangkatan  anak  yang  sah,  semua hak  orang  tua  kandung  beralih  ke tangan  orang  tua  angkat.  Orang  tua angkat  harus  mendaftarkan  adopsi anak mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 6
Pengangkatan anak
merupakan  peristiwa  penting  bagi masyarakat dan perlu dicatat di Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil. Administrasi kependudukan dan catatan  sipil  ditangani  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten Klaten. Sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  47  ayat  3 Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2013  yang  telah  diubah  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang  administrasi  kependudukan, tujuan pencatatan anak angkat adalah untuk  mendokumentasikan  peristiwa penting  yang  dialami  penduduk, membuat catatan pinggir dalam buku register,  dan  mendapatkan  akta kelahiran bagi anak angkat. 7
Masyarakat tidak mau memenuhi  persyaratan  adopsi  yang
6 Pasal  10,  “Peraturan  Pemerintah Nomor  54  Tahun  2007  Tentang  Pelaksana Pengangkatan  Anak,"Pub.  L.  No.  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 (2007).
banyak,  masyarakat  tidak  memenuhi persyaratan  adopsi,  seperti  memiliki agama  yang  berbeda  dengan  Calon Anak  Angkat  dan  kolom  orang  tua pada  kartu  keluarga  Calon  masih menjadi kendala di Kabupaten Klaten. Nama calon orang tua angkat yang  tercatat  di  akte  kelahiran  calon anak  angkat  juga  menyandang  nama calon  orang  tua  angkat  dan  tidak mencantumkan  identitas  orang  tua asal  (Kartu  Keluarga  dan  KTP). Karena  kendala  tersebut,  aplikasi adopsi  tidak  dapat  berfungsi  dengan baik, dan masyarakat berhenti mengajukan permohonan adopsi, serta  belum  ada  konfirmasi  hingga saat ini.
Ada 33
permohonan pengangkatan  anak  yang  terdaftar  di Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  Kabupaten  Klaten  pada  tahun 2019,  16  permohonan  pada  tahun 2020,  23  permohonan  pada  tahun 2021,  dan  15  permohonan  pada Januari-April  2020.  Dengan  33 permohonan, ini merupakan
permohonan terbanyak untuk
7 Amin  M.N  and  Hadi  A,  "Tinjauan Hukum  Islam  Terhadap  Pengangkatan  Anak (Adopsi)  Dan  Pembagian  Harta  Warisannya", Ummu Qura , 15.1 (2020): H 21.
pendaftaran pengangkatan anak tahun 2019.  Permohonan  pengangkatan anak  tidak  sebanyak  permohonan lainnya  di  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten.
Dampak hukum yang melibatkan  perwalian  dan  hak  waris akan mengikuti adopsi seorang anak. Bagi  wali  nikah  anak  angkat,  ayah kandung  dan  wali  nasabnya  tetap dianggap sebagai wali sahnya,
menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum  Islam. Anak-anak  yang berusia  di  bawah  21  tahun  diberikan perwalian  menurut  KUH  Perdata, meskipun  tidak  ada  batasan  umur menurut hukum Islam, namun perempuan dewasa diberikan perwalian  atas  pernikahan  mereka. pemberian  dari  orang  tua  angkat. Pembagian harta warisan inilah yang sering menimbulkan persoalan dalam keluarga 8 .
Tidak terdapat undang- undang khusus tentang pengangkatan anak  di  bawah  KUH  Perdata,  juga dikenal  sebagai  BW,  yang  secara eksklusif  mengatur  pengakuan  anak yang  lahir  di  luar  perkawinan.  Oleh
8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  Pub.  L.  No.  Staatsblad  Tahun  1847 Nomor 23 (1847).
karena itu pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang pengangkatan  anak  dalam  Staatsblad tahun 1917 nomor 129 yang menyatakan  bahwa  akibat  hukum pengangkatan  anak  antara  lain  anak yang  secara  sah  memperoleh  nama ayah  angkatnya,  dianggap  sebagai anak  yang  lahir  dari  perkawinan orang  tua  angkat,  dan  menjadi  ahli waris. Hal ini dapat diartikan dengan pengertian bahwa pengangkatan anak tersebut  mengakibatkan  putusnya hubungan perdata anak dengan orang tua kandungnya 9 .
Karena anak angkat harus ada hubungan  darah/keturunan/keturunan agar anak angkat dapat mewarisi dari orang  tua  angkatnya,  maka  hukum Islam tidak mengakui atau menggunakan  pengangkatan  anak sebagai  dasar  pewarisan.  Kurangnya pengaturan  yang  mengatur  tentang pewarisan anak angkat akan menimbulkan permasalahan
tersendiri, sehingga Kompilasi
Hukum Islam memberikan solusinya. Anak  angkat  yang  tidak  mempunyai wasiat wajib menerima wasiat sebesar
9 Zaini  and  Muderis, Adopsi  Suatu Tinjauan  Dari  Tiga  System  Hukum (Jakarta:
Sinar Grafika, 1999), H. 21.
sepertiga  dari  harta  peninggalan orang tua angkatnya, menurut Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  209 ayat (2) 10 .
Minimnya pengetahuan masyarakat,  kenyataan  bahwa  calon orang  tua  angkat  dan  calon  anak angkat  memiliki  keyakinan  agama yang berbeda, dan kurangnya identifikasi  hanyalah  sebagian  kecil dari tantangan yang masih ada dalam proses adopsi dan pendaftaran. anak- anak.  disebutkan  sebagai  orang  tua biologis  anak  tersebut  baik  di  akta kelahiran  maupun  di  kartu  keluarga CAA.
Pencatatan pengangkatan anak  di  Kabupaten  Klaten  setiap tahun  terus  menerus  mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 ada 25 permohonan, tetapi terdapat beberapa hambatan terkait proses
pengangkatan  anak  yaitu  masyarakat tidak ingin melengkapi berkas persyaratan  pengangkatan  anak  yang begitu  banyak,  masyarakat  tidak memenuhi  syarat  pengangkatan anak seperti  berbeda agama dengan Calon Anak  Angkat,  tidak  ada  identitas
10 Pasal  209  ayat  (2).  “Kompilasi Hukum Islam (KHI)," Bab II Hukum Waris .
(Kartu Keluarga dan KTP) orang tua kandung,  dan  nama  Calon  Anak Angkat  (di  Akta  Kelahiran  dengan Kartu Keluarga berbeda.
Hambatan yang terjadi tentunya  akan  memberikan  dampak hukum terkait hak waris dan hak wali dari  anak  yang  mengalami  proses pengangkatan  anak.  Dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  demi kepentingan terbaik bagi anak, penulis  tertarik  untuk  mempelajari dampak pengangkatan anak khususnya di Kabupaten Klaten.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normatif empiris. Kajian hukum normatif  empiris  adalah  suatu  jenis penyelidikan  hukum  yang  melihat bagaimana  hukum  normatif  (peraturan perundang-undangan) dipraktikkan ketika  peristiwa-peristiwa  yang  terjadi tata  cara  pengangkatan  anak  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia  serta  akibat hukum  bagi  anak  setelah  anak  tersebut diangkat 11 .
11 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), H. 115-116.
Sedangkan  pendekatan  penelitian yang digunakan dalam yakni pendekatan deskriptif mengidentifikasi gejala, fakta, dan  kejadian  secara  tepat  dan  metodis karena berlangsung di tempat tertentu. 12
Penelitian ini bersifat kualitatif dan dilakukan  di  lapangan  (field  research), yaitu berusaha mengumpulkan data yang mendalam  atau  data  yang  tersembunyi dari  pandangan  yang  kasat  mata  untuk memperoleh  pemahaman  yang  lebih komprehensif  dan  mendalam  tentang situasi  sosial  yang  diteliti.  Tujuan penulis  dalam  melakukan  penelitian  ini adalah untuk mengembangkan pemahaman  yang  lebih  komprehensif dan mendalam tentang
proses pengangkatan anak.

## C. Pembahasan
Pengangkatan anak disebut juga adopsi  anak.  Kata  "adopsi"  adalah kata  pinjaman  dari  bahasa  Belanda, dan  itu  berarti  "adopt"  atau  "child adoption"  dalam  bahasa  Inggris. Tabanni ,  yang  dalam  bahasa  arab berarti menerima anak angkat. Pengangkatan dan pengangkatan anak tidak  dikenal  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)
atau Bugerlijk  Weetboek (BW),
12 Ali  Zainuddin, Metode  Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), H. 32.
meskipun  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  Bab  XII Bagian  III  ayat  280  sampai  dengan 290  mengatur  tentang  pengangkatan anak. Berdasarkan pengertian tersebut, penduduk atau warga negara Belanda tidak dapat mengadopsi anak secara  sah  karena  menurut  sumber hukum,  pemerintah  Belanda  tidak mengakui fasilitas pengangkatan anak.
Pengertian  pengangkatan  anak diberikan  dalam  Pasal  1  Angka  2 Peraturan  Pemerintah  Nomor  54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pengangkatan Anak, yang
menyatakan  bahwa  “Pengangkatan anak  adalah  perbuatan  hukum  yang mengalihkan  anak  dari  lingkungan kekuasaan  orang  tua,  wali  yang  sah, atau  orang  lain  yang  bertanggung jawab  atas  pengasuhan,  pendidikan, dan membesarkan anak dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.”  Dapat  dikatakan  bahwa adopsi  adalah  suatu  prosedur  hukum yang  mengalihkan  tanggung  jawab orang tua atau wali atas pengasuhan, pendidikan,  dan  pengasuhan  anak kepada pihak lain 13 .
13 Pasal  1  ayat  (2),  “Peraturan Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  Tentang
Prosedur
pencatatan
pengangkatan  anak  dilakukan  di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  tetapi  sebelum  melakukan pencatatan adapun proses pengangkatan  anak  di  Dinas  Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  Anak,  dan  Keluarga Berencana pada bagian Pusat Layanan  kesejahteraan  Sosial  Anak Integratif  (PLKSAI).  Berdasarkan Peraturan  Bupati  Klaten  Nomor  23 tahun  2016  tentang  Pusat  Layanan kesejahteraan  Sosial  Anak  Integratif
(PLKSAI) pasal 3, PLKSAI berkedudukan  sebagai  lembaga  yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial  anak  dan  dibawah  koordinasi Perangkat  daerah  yang  menangani urusan kesejahteraan sosial anak.Pusat  Layanan  kesejahteraan Sosial  Anak  Integratif  (PLKSAI) memberikan  layanan  terkait  dengan kesejahteraan  sosial  anak  menangani permasalahan  yang  dihadapi  oleh anak, memberikan jalan keluar terhadap  permasalahan  agar  anak tersebut mendapatkan hak dan
Pelaksanaa  Pengangkatan  Anak,"Pub.  L.  No. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 123 (2007).
kewajibannya.  Salah  satu  layanan PLKSAI yaitu pengangkatan anak. Proses  pengangkatan  anak  dilakukan dengan tujuan mendapatkan rekomendasi  atau  izin  pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi  melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  Anak,  dan  Keluarga Berencana Kabupaten
Klaten. Berdasarkan  penelitian  di  Dinas  Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, proses pengangkatan anak  dilaksanakan  pada  bagian  Pusat Layanan  Kesejahteraan  Sosial  Anak Integratif  (PLKSAI)  dalam  proses pengangkatan anak tanpa dipungut biaya apapun atau gratis.

## Gambar 1 Prosedur Pengangkatan Anak
Berdasarkan bagan diatas, prosedur yang harus  dilakukan  dalam  melakukan permohonan pengangkatan anak sebagai berikut:
1) Calon  Orang  Tua  Angkat  (COTA)
melengkapi persyaratan pengangkatan anak Calon  Orang  Tua  Angkat  (COTA) melengkapi persyaratan baik persyaratan material dan berkas persyaratan administratif Calon Anak Angkat (CAA) maupun  Calon  Orang  Tua  Angkat (COTA)  yang  telah  dijelaskan  pada
Peraturan Menteri Sosial Nomor
110/Huk/2009 tentang persyaratan
pengangkatan anak. Namun, ada penambahan  persyaratan  pengangkatan anak  di  Dinas  Sosial  Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak,  dan Keluarga  Berencana  Kabupaten  Klaten seperti surat permohonan izin pengangkatan anak kepada Dinas Sosial Provinsi  Jawa  Tengah  diatas  kertas bermaterai,  legalisir  Karu  Keluarga  dan KTP Orang tua kandung atau wali yang sah,  surat  pernyataan  akan  memberikan hibah,  surat  pernyataan  memberikan asuransi dan pendidikan, surat pernyataan tidak akan menjadi wali, dan berita acara penyerahan anak dari orang tua  kandung  kepada  COTA  yang diketahui  kepala  desa  atau  kelurahan setempat. Beberapa penambahan berkas persyaratan telah disediakan pada bagian PLKSAI guna untuk kepentingan terbaik anak tersebut.
2) Pengecekan berkas persyaratan
administratif pengangkatan anak Pekerja  sosial  pada  bagian  Pusat
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak  Integratif  (PLKSAI)  di  Dinas
Sosial  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak,  dan  Keluarga Berencana Kabupaten Klaten mengecek kembali berkas persyaratan administratif
pengangkatan  anak  pemohon  jika berkas  persyaratan  sudah  lengkap bisa  dilanjutkan  tahap  berikutnya tetapi jika berkas persyaratan belum lengkap COTA harus segera melengkapi terlebih dahulu.
3) Uji  Kelayakan  Calon  Orang  Tua
Angkat (COTA) Setelah berkas
persyaratan administratif COTA dan CAA sudah lengkap  maka  tahap  selanjutnya yaitu  uji  kelayakan  COTA  dengan dilaksanakan visit  home.Visit  home merupakan  suatu  upaya  tim  pekerja sosial  mendatangi  rumah  pemohon untuk  menguji  kelayakan  Calon Orang Tua Angkat (COTA) dari segi berkas pemohon, memastikan kelayakan Calon Orang Tua Angkat (COTA)  secara  ekonomi  dan  aspek lainnya  dengan  tujuan  kepentingan terbaik anak tersebut.
Jangka  waktu  COTA  melakukan pendaftaran hingga visit home tergantung dari COTA dalam melengkapi berkas persyaratan administratif.  Jika  COTA  sudah melengkapi berkas persyaratan maka dengan cepat pula tim pekerja sosial dalam melakukan visit home .Setelah itu,  pekerja  sosial  membuat  laporan sosial  (lapsos)  mengenai  kelayakan Calon Orang Tua Angkat yang berisi seperti latar belakang alasan melakukan  pengangkatan  anak  dan perekonomian COTA.
4) Rekomendasi Dinas Sosial Setelah  dilakukan visit  home ,  Calon
Orang Tua Angkat (COTA) dianggap  layak  untuk  melakukan pengangkatana  anak  maka  Dinas Sosial mengeluarkan
surat
rekomendasi  kemudian  dikirimkan ke  Dinas  Sosial  Provinsi.  Semua persyaratan administrasi Calon Orang  Tua  Angkat  (COTA)  dan
Calon Anak Angkat (CAA)
dikirimkan ke Dinas Sossial Provinsi baik softfile maupun hardfile.
Sebelum dikirimkan ke Dinas Sosial Provinsi, bagian PLKSAI mengecek kembali  persyaratan  yang  harus dikirimkan agar meminimalisir
terjadinya penolakan ketika
dilaksanakan  sidang  oleh    tim Pertimbangan  Izin  Pengangkatan
Anak (PIPA) Provinsi. 5) Sidang Tim Pertimbangan Perizinan
Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi. Sidang  Tim  PIPA  dilaksanakan dengan menghasilkan sebuah keputusan jika permohonan pengangkatan  anak  disetujui  maka dikeluarkannya  Surat  Keputusan tetapi disetujui terdapat catatan maka harus melengkapi berkas persyaratan tersebut,  dan  ditolak  jika  tidak memenuhi persyaratan material. Hasil  sidang  Tim  PIPA  yang disetujui  tetapi  masih  ada  catatan dikarenakan  kurang  melampirkan beberapa  persyaratan  seperti  surat pernyataan kepentingan terbaik untuk  anak,  surat  pernyataan  tanpa diskriminasi, surat keterangan penghasilan  COTA,  serta  KTP Orang  Tua  CAA.  Setelah  hasil sidang  Tim  PIPA  terdapat  catatan tersebut  maka  Calon  Orang  Tua Angkat (COTA) segera menlengkapi berkas persyaratan yang kurang.
6) Penyerahan Surat Keputusan Kepada
Calon Orang Tua Angkat (COTA) Setelah sidang Tim PIPA
dilaksanakan dan permohonan
dikabulkan  maka  Surat  Keputusan keluar.    Dengan  demikian,  Surat Keputusan diserahkan kepada  Calon Orang  Tua  Angkat    melalui  bagian
PLKSAI di Dinas Sosisal Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  Anak,  dan  Keluarga Berencana. Adanya Surat Keputusan dari  Dinas  Sosial  Provinsi  ini digunakan untuk mengajukan permohonan penetapan oleh
Pengadilan.
7) Penetapan Pengadilan
Setelah  Calon  Orang  Tua  Angkat menerima  Surat  Keputusan  dari Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Tengah melalui  Dinas  Sosial  Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dapat mengajukan permohonan penetapan oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama setempat. Hakim mempunyai  peranan  penting  dalam pengangkatan anak yaitu memutuskan dan menetapkan permohonan  pengaangkatan  anak  di Pengadilan. Namun, dalam pelaksanaan pengangkatan anak
melalui  putusan  Pengadilan  Negeri atau Pengadilan Agama
dikembalikan  lagi  kepada  Calon Orang Tua Angkat.
8) Pencatatan Pengangkatan Anak
Setelah  Calon  Orang  Tua  Angkat mendapatkan  penetapan  pengadilan maka  langkah  selanjutnya  yaitu pencatatan  pengangkatan  anak  di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil domisili pemohon.
9) Konfirmasi ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan  Anak  dan  Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Langkah terakhir proses
pengangkatan anak yaitu konfirmasi ke  Dinas  Sosial  Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan  Anak  dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten  bahwa  sudah  melakukan sidang di Pengadilan Negeri / Agama dan  sudah  melakukan  pencatatan pengangkatan anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.
Setelah  proses  pengangkatan  anak  di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  Anak,  dan  Keluarga Berencana  telah  seleesai,  maka  Calon Orang  Tua  Angkat  dapat  melakukan pengurusan dokumen pengangkatan anak  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil.  Dalam  mengurus
dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil tidak dipungut biaya atau gratis. Output setelah mengurus pencatatan pengangkatan anak yaitu Kartu
Keluarga,  Kutipan  Akta  Kelahiran, Register  Akta  Kelahiran  serta  Kartu Identitas  Anak  (KIA).  Catatan  pinggir pengangkatan anak terletak pada belakang halaman kutipan akta kelahiran anak  tersebut.  Catatan  pinggir  yang dibubuhkan  pada  kutipan  dan  register akta  kelahiran  telah  dijelaskan  pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109  tahun  2019  tentang  formulir  dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan seperti berikut :
Gambar 1 Catatan Pinggir Pencatatan Pengangkatan Anak Persyaratan Pencatatan

## Pengangkatan Anak
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, persyarakat melakukan pencatatan pengangkatan anak antara lain:
a) Salinan penetapan pengadilan
b) Kutipan  akta  kelahiran  anak angkat
c) Kartu Keluarga orang tua angkat
d) Buku  nikah  atau  kutipan  akta perkawinan orang tua angkat
e) Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP) orang tua angkat
f) Form F2.01

## Prosedur  Pencatatan  Pengangkatan Anak
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, prosedur pencatatan  pengangkatan  anak  sebagai berikut: a) Pemohon  melengkapi  berkas persyaratan pencatatan pengangkatan anak b) Petugas registrasi mengecek kembali berkas persyaratan pemohon, jika berkas persyaratan  sudah  lengkap  bisa diproses tetapi jika masih kurang berkas  persyaratan  pencatatan pengangkatan anak maka pemohon disarankan melengkapi terlebih dahulu
c) Jika  berkas  persyaratan  sudah lengkap kemudian operator
meng input pada  aplikasi  SIAK pada  bagian  pencatatan  sipil  tab anak  dan  pilih  pengangkatan anak    dengan  mengisi  kolom pencatatan  pengangkatan  anak sesuai dengan berkas permohonan
d) Operator  mencetak draft catatan pinggir pada kutipan akta
kelahiran anak
e) Operator  mengajukan  validasi kepada kasi dan verifikasi kepada kepala bidang
f) Operator mencetak catatan
pinggir pada kutipan dan register akta kelahiran anak tersebut  dan kemudian Kepala Dinas
membubuhkan  tanda  tangan  ke dokumen tersebut serta memberi stempel  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Klaten.  Namun,  mulai  tanggal  8 April 2022 Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Klaten sudah menggunakan
SIAK terpusat jadi untuk catatan pinggir  kutipan  akta  kelahiran sudah menggunakan Tanda
Tangan Elektronik.
g) Dokumen  kependudukan  seperti
Kutipan  akta  kelahiran  anak,
Kartu Identitas Anak (KIA), serta
Kartu Keluarga diserahkan kepada pemohon sedangkan register  akta  kelahiran  disimpan guna untuk arsip Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. Setelah proses pencatatan pengangkatan  anak  setelah  selesai, maka perbuatan hukum tersebut akan mempunyai akibat antara lain perwalian dan pewarisan.

## 1. Perwalian
Pengangkatan  anak  di  luar nikah  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  Bab  XII Bagian  III  Pasal  280  sampai  dengan Pasal 290, namun tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (KUHPer)  atau Bugerlijk Weetboek (BW). Akibatnya, berdasarkan sumber
hukum, penduduk atau warga negara Belanda tidak  dapat  menggunakan  organisasi pengangkatan  anak  yang  diakui  oleh pemerintah Belanda.
Karena diperlukan oleh undang-undang untuk mewakili anak yang  belum  dewasa  atau  belum dewasa  dalam  melakukan  perbuatan hukum,  maka  istilah  “perwalian” berasal  dari  kata  “wali”  yang
menunjukkan  orang  lain  sebagai pengganti orang tua. 14

## a) Hukum Perdata
Perwalian  anak  angkat  tidak diatur  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  (KUHPer),  yang hanya  mencakup  perwalian  secara umum.  Menurut  pasal  330  KUH Perdata, perwalian dijelaskan sebagai berikut: “Mereka yang belum
berumur  dua  puluh  satu  tahun  dan belum pernah menikah adalah orang yang belum dewasa. Jika perkawinan  itu  dibatalkan  sebelum
mereka  berumur  dua  puluh  satu tahun, mereka akan kembali dianggap anak di bawah umur”.
Anak  di  bawah  umur  yang tidak  memiliki  otoritas  orang  tua dijaga  menurut  dan  dengan  cara yang diuraikan dalam bagian ketiga, keempat, dan keenam  bab ini. Oleh karena itu, seorang anak yang belum berumur  21  tahun  dianggap  belum dewasa jika telah bercerai, sekalipun KUHPerdata mendefinisikan perwalian sebagai anak yang belum dewasa 15 .
14 Aji  P.S,  ‘Pelaksanaan  Penerbitan Catatan  Pinggir  Pada  Akta  Kelahiran  Sebagai Akibat Pengan’, Pandecta , 9.2 (2014): 241–42.
Menurut Staatsblad No. 129 tahun  1917  pasal  14,  pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan hukum  atau perdata anak dengan orang tua kandungnya. KUH Perdata  atau  BW  menjelaskan perwalian, bagaimanapun, dan menyatakan bahwa sejak pengadilan membuat  keputusan,  orang  tua angkat  mengambil  perwalian  anak tersebut.  Sejak  putusan  pengadilan, semua hak dan kewajiban orang tua kandung  telah  dialihkan  kepada orang tua angkat. Jika seorang anak menikah, hanya orang tua kandungnya
atau saudara
kandungnya  yang  boleh  mengambil perwalian  anak  tersebut,  kecuali anak  perempuan  yang  beragama Islam.
Dengan  demikian,  ikatan perdata  antara  anak  angkat  dan orang tua kandungnya berakhir pada saat  anak  angkat.  Namun,  jika seorang gadis menikah, ayah kandungnya  atau  kerabat  sedarah lainnya  berhak  untuk  menjadi  wali perkawinannya.
15 Pasal  330,  “Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata," Pub.  L. No. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 (1847).
b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Sebagaimana tercantum
dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  pasal  1  huruf  h,  “perwalian adalah  wewenang  yang  diberikan kepada  seseorang  untuk  melakukan perbuatan  hukum  sebagai  wakil untuk  kepentingan  dan  atas  nama anak  yang  tidak  mempunyai  kedua orang  tua,  orang  tua  yang  masih hidup,  tidak  mampu  menegakkan hukum.”  Dalam  hal  ini  dapat dikatakan  bahwa  perwalian  adalah kesanggupan  orang  tua  biologis seorang  anak  untuk  mengalihkan kekuasaan  kepada  orang  lain  demi kepentingan terbaiknya karena anak tersebut  kehilangan  orang  tua  atau telah kehilangan kedua orang tuanya,  atau  karena  orang  tuanya masih hidup tetapi sudah meninggal. tidak  mampu  menegakkan  hukum. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam  pasal  107  ayat  1  disebutkan bahwa “perwalian hanya untuk anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum kawin”. Oleh karena itu, anak-anak yang berusia di bawah 21  tahun  atau  yang  belum  menikah
16 Pasal 107 ayat (1) “Kompilasi Hukum Islam (KHI)," Bab II Hukum Waris .
berhak berada di bawah pengasuhan wali 16 .
Menurut  Drs.  H.  Tubagus Masrur,  S.H.,  Ketua  Pengadilan Agama  Kabupaten  Klaten,  dan berdasarkan penelitian yang dilakukan  penulis  di  Pengadilan Agama Klaten, ketika seorang anak perempuan  menikah,  ayah  biologis anak tersebut berperan sebagai wali nikah  bagi  anak  tersebut.  Jika meninggal  dunia,  wali  keluarganya dapat  diganti;  tetapi,  jika  dia  tidak hadir, wali hakim dapat melakukannya. Kompilasi  Hukum Islam  menjelaskan  siapa  yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah.  Pasal  19  Kompilasi  Hukum Islam menjelaskan apa itu wali nikah dan  menyebutkan  bahwa  calon mempelai  wanita  harus  berfungsi sebagai wali nikahnya sendiri.”
Wali nikah dapat digolongkan  menjadi  dua  kategori menurut  Kompilasi  Hukum  Islam, antara lain:
1. Wali Nasab
Kompilasi Hukum
Islam pasal 21 ayat 1
menjelaskan siapa yang
berhak  menjadi  wali  nasab dengan  cara  sebagai  berikut.
Ada  empat  kelompok  yang membentuk wali nasab, dengan satu kelompok diprioritaskan  dan  kelompok lainnya  berdasarkan  seberapa dekat hubungan keluarga
dengan calon pengantin wanita. Kumpulan  kerabat laki-laki pertama yang disebutkan adalah ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.  Kedua,  kelompok saudara sedarah atau paternitas,  serta  keturunan laki-laki dari laki-laki tersebut.
Ketiga,  unit  keluarga  paman, yang meliputi saudara kandung  ayah,  ayah  tiri,  dan ahli waris laki-laki. Kelompok keempat  terdiri  dari  saudara kandung,  ayah  tiri,  dan  laki- laki keturunan kakek. 17
2. Wali Hakim
Wali  hakim  adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri  Agama  atau  pejabat yang  ditunjuk  olehnya,  yang diberi  hak  dan  wewenang
17 Mahmurodhi,  ‘Kedudukan  Hukum Anak  Angkat  Menurut  Hukum  Perdata  Dan
sebagai  wali  nikah,  menurut pasal  1  huruf  b  Kompilasi Hukum  Islam. Sebagaimana dapat  dilihat,  ayah  biologis adalah  orang  yang  berhak menjadi  wali  dari  perkawinan anak  angkat  tersebut.  Apabila ayah kandung sudah tidak ada lagi,  maka  dapat  digantikan oleh  kerabat  sedarah  atau orang yang mempunyai hubungan  darah  dengan  anak yang biasa disebut wali nasab, atau  oleh  wali  hakim  yang telah  ditunjuk  oleh  Menteri Agama  atau  Menteri  Agama. perwakilan.
2. Pewarisan
a) Hukum Perdata
Keadaan  anak  angkat  sama dengan  anak  sah  dari  perkawinan orang tua angkatnya, menurut pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129, yang menjadi  dasar  penjelasan  tersebut. Sebagaimana  dapat  dilihat,  anak angkat  memiliki  kedudukan  hukum yang  sama  dengan  anak  biologis orang  tua  angkatnya.  Anak  angkat juga  memiliki  status  yang  sama dalam  hal  hak  waris  dengan  anak
Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Kewarisan’, Hukum Dan Keadilan , 8.1 (2021): H 188–207.
kandung  orang  tua  angkatnya. Menurut pasal 852 KUHP, anak itu adalah  salah  seorang  ahli  waris  itu:
“Harta  milik  orang  tua,  kakek nenek, atau kerabat sedarah berikutnya dalam garis lurus diwariskan  kepada  anak-anak  atau keturunannya,  tanpa  memandang jenis  kelamin  atau  tempat  lahir, meskipun  merupakan  hasil  dari banyak perkawinan.”
Terdapat dua kategori warisan  menurut  hukum  perdata, sebagai berikut 18 :
1) Sebagai ahli waris menurut Undang- undang atau ab intestate Pasal  832  KUHP  menjelaskan bahwa:  Menurut  undang-undang, hubungan  darah  mereka,  termasuk mereka  yang  menurut  hukum  sah menurut  hukum  dan  mereka  yang berada  di  luar  perkawinan,  serta suami  atau  istri  yang  tertua  berhak menjadi  ahli  waris.  Jika  tidak  ada suami  atau  istri  yang  berumur panjang  atau  kerabat  sedarah  tidak
18 Junaidi,  ‘Motif  Dan  Akibat  Hukum Pengangkatan  Anak  Dalam  Perspektif  Hukum Adat Dan Hukum Positif’, Jurnal Jumaini , 10.2
(2020). H  192–201.
19 Budiarto  M, Pengangkatan  Anak
Ditinjau Dari Segi Hukum (Jakarta: PT. Melton Putra, 1991), H. 78.
hadir,  semua  harta  warisan  beralih ke  negara,  yang  wajib  membayar hutang almarhum selama nilai harta warisan cukup pada saat itu. 19
Yang berhak mewarisi hanyalah hubungan darah, tetapi jika suami atau istri dan sanak keluarganya  telah  meninggal  dunia, maka  negara  mewarisi  semuanya, dan  hutangnya  diselesaikan  sesuai dengan nilai harta warisan 20 .
2) Karena  ditunjuk  dalam  surat wasiat ( testament )
Pasal  857  KUHPer menjelaskan
bahwa, “Pernyataan seseorang tentang
apa  yang  akan  terjadi  setelah kematiannya terkandung dalam surat wasiat atau wasiat, yang dapat diubah oleh individu  tersebut”.  Dengan demikian, suatu akta atau surat keterangan yang sebagai pernyataan  dan  pembuktian yang  dibuat  oleh  pejabat merupakan surat wasiat. 21
20 Nanda  R  and  Mukri  S.G,  ‘Studi Komparatif  Antara  Hukum  Islam  Dan  Hukum Perdata  Belanda  (BW)  Tentang  Wali  Nikah Anak  Angkat’, Journal  of  Islamic  Law ,  2.1
(2018). H 13–28.
21 Kamil  A  and  Fauzan  M, Hukum Perlindungan  Dan  Pengangkatan  Anak  Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2010), H. 65.
Jelas bahwa dalam
perkawinan  orang  tua  angkatnya, anak  angkat  memiliki  status  yang sama  dengan  anak  kandung. Menurut  hukum  perdata,  anak angkat  berhak  mendapat  warisan karena kedudukannya sama dengan ahli waris atau ab intestato.
Namun,  Staatsblad  membatasi kemampuan  anak  angkat  untuk mewarisi hanya bagian yang tidak diserahkan kepada mereka.
b) Kompilasi Hukum  Islam
(KHI)
Kompilasi  Hukum  Islam
(KHI) pasal 171 huruf a
menjelaskan, “ Hukum waris
mengatur  tentang  pembagian  hak waris  (tirkah),  menetapkan  siapa yang berhak mewarisi, dan menetapkan  nilai  setiap  bagian .”
Meskipun demikian,
dalam
Kompilasi Hukum Islam Pasal 174
ditentukan  siapa  yang  berhak mewaris sebagai berikut:
1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
a) Menurut hubungan darah
(1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki,
saudara laki-laki,
paman, dan kakek;
(2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan,  saudara perempuan dari nenek; b) Menurut hubungan perkawinan  terdiri  dari  :
duda atau janda
(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya :
anak,  ayah,  ibu,  janda  atau duda.
Karena tidak terdapat hubungan  darah,  maka  anak angkat  bukanlah  ahli  waris  dari orang  tua  angkatnya  dan  tidak mewarisi dari mereka atau sebaliknya.  Berdasarkan  Surat
Keputusan Pengadilan Nomor 0149/Pdt.P/2022/PA.Klt yang dikeluarkan  pada  tanggal  21  Juni 2022, Hakim mengabulkan
permohonan adopsi tersebut dengan  alasan  bahwa  menurut hukum Islam, orang tua angkat dan anak  angkat  memiliki  hubungan perdata dan tidak berhak mewarisi satu sama lain. Hal ini berdasarkan
Pasal  209  Kompilasi  Hukum Islam. 22 Pasal  209  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  menjelaskan tentang  wasiat  wajibah,  sebagai berikut:
1) Surat  wasiat  wajib  sampai dengan sepertiga harta
warisan anak angkat diberikan kepada orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, dan harta warisan anak angkat dibagi menurut  pasal  176  sampai dengan pasal 193 di atas.
2) Surat  wasiat  wajib  sampai dengan sepertiga harta peninggalan orang tua
angkatnya diberikan kepada  anak  angkat  yang tidak memperoleh wasiat. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 1 dan 2 wasiat wajib adalah wasiat yang diberikan kepada anak angkat oleh orang tua angkatnya dan sebaliknya  wasiat  yang  diberikan kepada  orang  tua  angkatnya  oleh anak angkat. Hingga sepertiga dari warisan  diperlukan  untuk  wasiat wajib. Ada dua jenis  wasiat:  lisan
22 Pasal 209, “Kompilasi Hukum Islam (KHI)," Bab II Hukum Waris .
dan tertulis. Pada ayat 1 pasal 195 Kompilasi
Hukum Islam
dijelaskan  saksi  adanya  surat wasiat (KHI), “ Surat wasiat dapat dibuat  secara  lisan  di  depan  dua orang  saksi,  secara  tertulis  di depan  dua  orang  saksi,  atau  di depan seorang notaris .”
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Klaten, orang-orang di sana mengadopsi anak dengan berbagai alasan,  termasuk  keinginan  orang tua  angkat  untuk  tetap  memiliki anak  setelah  beberapa  tahun menikah. Allah SWT tidak memerintahkan  orang  tua  untuk memiliki anak. Dengan
mengangkat  anak,  Anda  dapat meneruskan garis keturunan keluarga  atau  menjadi  generasi penerus (regenerasi) dari orang tua angkat  yang  tidak  dikaruniai keturunan.
Meskipun
demikian,
beberapa  orang  tua  memilih mengadopsi anak karena memiliki hubungan keluarga, seperti mengadopsi  anak  kandung  dari saudara kandungnya sendiri.
Keluarga angkat bahkan
menganggap  orang  tua  angkat sebagai  orang  tua  mereka  sendiri karena  sebelumnya  mereka  telah membesarkan  anak  tersebut  dan memiliki  hubungan  yang  sangat baik dengan mereka 23 .
Namun, beberapa orang tua angkat  yang  sebelumnya  telah mengajukan permohonan adopsi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak, dan Keluarga Berencana di Kabupaten  Klaten,  khususnya  di
Pusat  Pelayanan  Kesejahteraan
Sosial  Anak  Integratif  (PLKSAI),
diinstruksikan agar mereka mengetahui  proses  adopsi  hingga tahap terakhir, yaitu
mendokumentasikan adopsi anak.
Karena  calon  orang  tua
angkat  memenuhi  syarat-syarat pengangkatan  anak,  antara  lain surat pernyataan tidak akan menjadi  wali  apabila  anak  angkat menikah dan surat pernyataan akan memberikan  hibah,  maka  calon
orang tua angkat sudah mengetahui  akibat  hukum  dari
23 Junaidi,  ‘Motif  Dan  Akibat  Hukum Pengangkatan  Anak  Dalam  Perspektif  Hukum Adat Dan Hukum Positif’, Jurnal  Jumaini ,  Vol 10.Nomor 2 (2020). H 87–91.
pengangkatan anak, seperti perwalian. dan warisan. Persyaratan tersebut
ditandatangani oleh pemohon (Calon  Orang  Tua  Angkat)  dan disertai  dengan  materai  dan  tanda tangan kepala desa.
Mengingat  hal  ini,  dapat dikatakan bahwa Pengadilan Negeri  dan,  dalam  kasus  umat Islam, Pengadilan Agama, digunakan  untuk  mengembalikan anak  ke  keluarga  angkatnya.
Mereka yang mengangkat anak di Kabupaten Klaten
sudah mengetahui  akibat  hukum  dari perbuatannya,  namun  sebagian masyarakat tidak mengetahui prosedur pengangkatan anak. Perwalian  dan  pewarisan  adalah dua akibat hukum yang mengikuti adopsi  seorang  anak. Umat  Islam memanfaatkan putusan Pengadilan Agama  yang  menjadi  landasan hukum  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI), sedangkan umat Islam dan non-Muslim  dapat  menggunakan putusan  Pengadilan  Negeri  yang menjadi landasan KUH Perdata 24 .
24 Ishak,  ‘Perwalian  Menurut  Konsep Hukum  Tertulis  Di  Indonesia’, Kanun  Jurnal Ilmu Hukum ,Vol  2. Nomor 1 (2007). H 571–90.
Memilih Pengadilan Negeri  atau  Pengadilan  Agama yang beragama Islam, mengajukan pengangkatan anak di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan  Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, serta  mendaftarkan  pengangkatan anak  di  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Kabupaten  Klaten adalah  tiga  langkah  tersebut. dalam pencatatan adopsi langsung di kabupaten Klaten.
Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil menangani pendokumentasian  pengangkatan anak,  sedangkan  Dinas  Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan  Keluarga Berencana  di  Pusat  Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif menangani pengangkatan anak sebelum dicatat  (PLKSAI).  Menurut  Pasal
3  Peraturan  Bupati  Klaten  Nomor 23  Tahun  2016  tentang  Pusat Pelayanan  Kesejahteraan  Sosial Anak Integratif (PLKSAI), PLKSAI berstatus sebagai 25 Pasal  3,  “Peraturan  Bupati  Klaten Nomor  23  Tahun  2016  Tentang  Pusat  Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten
lembaga  yang  menyelenggarakan pelayanan  kesejahteraan  sosial bagi  anak  dan  dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani dengan masalah kesejahteraan  sosial  bagi  anak. Pusat  Pelayanan  Kesejahteraan
Sosial  Anak  Integratif  (PLKSAI) menawarkan
pendampingan terhadap permasalahan yang berkaitan  dengan  kesejahteraan sosial anak, menangani permasalahan  yang  dialami  anak, serta memberikan solusi agar anak dapat  menggunakan  hak  hukum dan moralnya. Adopsi anak merupakan  salah  satu  layanan yang diberikan oleh PLKSAI. 25
Mendapatkan  rekomendasi atau  izin  adopsi  dari  Dinas  Sosial Provinsi  Jawa  Tengah  melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten  Klaten,  merupakan tujuan dari proses adopsi. Menurut kajian di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan  Keluarga
Klaten,  "  Pub.  L.  No.  Lembaran  Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 21 (2016).
Berencana Kabupaten Klaten,
Pusat  Pelayanan  Kesejahteraan Sosial  Anak  Integratif  (PLKSAI) melakukan prosedur pengangkatan anak  secara  gratis  atau  dengan biaya  minimal. Tahapan  prosedur adopsi  harus  diselesaikan  terlebih dahulu sebelum dapat mengadopsi anak.  Mengadopsi  anak  bukanlah prosedur  yang  sederhana  karena membutuhkan  banyak  dokumen dan  pekerjaan  administratif  serta memakan waktu cukup lama.
Pendaftaran  pengangkatan anak dilakukan berdasarkan
penetapan  pengadilan  di  tempat tinggal  pemohon,  menurut  pasal
47 Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  24  Tahun  2013 tentang  Perubahan  atas  Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehubungan dengan hal tersebut maka pencatatan  pengangkatan  anak dilakukan di Dinas Kependudukan dan  Catatan  Sipil  sesuai  dengan penetapan pengadilan tempat tinggal  calon  orang  tua  angkat.
26 Pasal  8,  “Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  109  Tahun  2019  Tentang Formulir  Dan  Buku  Yang  Digunakan  Dalam
Orang  tua  angkat  diharapkan mendaftarkan adopsi anak tersebut ke  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  setelah  mendapat penetapan pengadilan.
Dokumentasi  hukum  status  sipil anak ditemukan di catatan pinggir pada  kutipan  dan  daftar  akta kelahiran.
Untuk keperluan penetapan pengadilan  yang  mensyaratkan pengangkatan anak sebagai syarat pengangkatan  anak,  dapat  dilihat bahwa kutipan akta kelahiran anak angkat di bagian belakang dibubuhi  catatan  pinggir  yang telah  diatur  dalam  Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan
Buku  yang  Digunakan  Dalam Administrasi
Kependudukan, dengan catatan tambahan ini. 26 Permohonan adopsi di Dinas Pemberdayaan Sosial Perempuan,  Perlindungan  Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, serta pendaftaran  adopsi  di Dinas
Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,
Administrasi  Kependudukan,  "  Pub.  L.  No. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2019 Nomor 109 2019).
keduanya masih menghadapi kendala. Tantangan berikut muncul dengan pendaftaran adopsi anak: 1) Ketidaktahuan masyarakat umum Peraturan Menteri
Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Syarat-Syarat Pengangkatan Baik Persyaratan Adopsi Administratif maupun Materiil bagi Calon Orang Tua Angkat dan  Calon  Anak  Angkat, menjelaskan  tentang  syarat- syarat pengangkatan anak pada
Bakti  Sosial  Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Karena  banyaknya
prosedur adopsi dan kurangnya pengetahuan
masyarakat dalam  menangani  pencatatan pengangkatan  anak,  beberapa orang  masih  mencatat  adopsi anak  setelah  30  hari,  ada beberapa orang yang tidak mau menyelesaikannya.
2) Calon  Orang  Tua  Angkat (COTA)  dan  Calon  Anak Angkat  memiliki  perbedaan keyakinan agama (CAA).
Dikatakan  bahwa  COTA  dan
CAA  memiliki  kepercayaan yang sama sesuai dengan Pasal
7  Ayat  1  Peraturan  Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Untuk menghindari penolakan dari divisi PLKSAI Dinas  Sosial  Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
Kabupaten Klaten, COTA tidak  dapat  mengadopsi  anak dengan  CAA  yang  berbeda agama.  Hal  ini  terjadi  karena masyarakat  tidak  mengetahui syarat-syarat adopsi yang mengakibatkan penolakan permohonan adopsi.
3) Identitas  orang  tua  kandung tidak diketahui, serta keberadaan mereka. Fakta
bahwa keberadaan dan identitas  orang  tua  kandung tidak  diketahui  menimbulkan tantangan untuk aplikasi
adopsi karena berbagai prosedur, termasuk
pengesahan  Kartu  Keluarga, Kartu  Tanda  Penduduk,  dan izin,  menuntut  pengetahuan tentang  identitas  orang  tua
kandung. dari orang tua kandung atau saudara kandung calon  anak.  Tanda  tangan orang tua kandung juga dicantumkan dalam Berita
Acara Penyerahan Anak. Prosedur adopsi terbatas karena tidak diketahui di mana orang  tua  asli  dan  siapa mereka.  Namun  ada  jalan keluarnya, yaitu dengan menggunakan  Berita  Acara Pemeriksaan Polisi (BAP
Polri).
4) Calon orang tua angkat tercatat sebagai  orang  tua  kandung pada akta kelahiran calon anak angkat.  Akta  kelahiran  calon anak angkat yang mencantumkan calon orang tua angkat  sebagai  orang  tua kandung masih menjadi
kendala  dalam  permohonan pendaftaran adopsi. Akta harus dibatalkan  sebelum  proses  ini dapat dilanjutkan. Akta kelahiran dapat dicabut dengan menggunakan konsep
contrarius actus. Menurut asas
contrarius  actus  dalam  hukum administrasi, suatu Badan atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara
berwenang mencabut
Keputusan Tata Usaha Negara yang  dikeluarkannya  sendiri.
Dengan demikian, hanya Kepala  Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil yang
berwenang  mencabut  suatu akta. Namun, jika calon  orang tua  angkat  dan  keluarga  dari orang tua kandung tidak dapat mencapai  kesepakatan  damai, perintah pengadilan dapat dipanggil.
5) Di  akta  kelahiran,  nama  calon anak  angkat  tertera  dengan kartu  keluarga  yang  berbeda.
Nama anak yang tertera di akte kelahiran berbeda dengan nama di kartu keluarga sehingga
menimbulkan masalah pada saat pendaftaran anak  di  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  Kabupaten Klaten. Hal ini terjadi ketika di kartu keluarga tercantum nama asli  anak  sedangkan  akte kelahiran  menggunakan  nama baptis anak. Akibatnya,
dengan  menggunakan  asas contrarius actus , akta kelahiran wajib dicabut dengan mencocokan  nama  di  Kartu
Keluarga.  Pendaftaran  adopsi anak  dapat  dilanjutkan  jika masalah ini diperbaiki.
Pendaftaran adopsi di Kabupaten Klaten masih menghadapi  sejumlah  kendala yang  dibawa  oleh  masyarakat setempat. Tantangan-tantangan ini muncul selama dan sebelum proses pendaftaran adopsi anak.
Mereka tidak dapat melanjutkan proses adopsi sebagai akibat  dari  hambatan  tersebut karena  tidak  dapat  memenuhi kriteria  administratif  dan  materil serta kurangnya pemahaman masyarakat  tentang  manajemen proses adopsi.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian dapat  disimpulkan  bahwa  proses pencatatan pengangkatan anak secara langsung  di  kabupaten  Klaten  terdiri dari 3 tahapan yaitu tahapan pertama pada pengajuan pengangkatan anak di
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak,  dan Keluarga Berencana Kabupaten
Klaten, tahapan kedua pada
Penetapan  Pengadilan  Negeri  atau Agama  yang  beragama  islam  dan tahapan  ketigas  pada  Pencatatan
Pengangkatan Anak di Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Klaten.
Selain  itu,  Pengangkatan  anak merupakan  perbuatan  hukum  yang menimbulkan  akibat  hukum.  Akibat hukum setelah dilakukan pengangkatan  anak seperti perwalian dan  pewarisan.  Terdapat  perbedaan akibat  hukum  setelah  pengangkatan anak  antara  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  dengan  Hukum Islam.    Namun,  untuk  melaksanakan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan negeri ataupun pengadilan agama  dikembalikan  lagi  kepada keluarga  yang  ingin  melakukan pengangkatan anak

## DAFTAR PUSTAKA
A,  Kamil,  and  Fauzan  M. Hukum Perlindungan  Dan  Pengangkatan Anak Di Indonesia . Jakarta: Rajawali Press, 2010.
Dkk, Hardani. Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Yogyakarta:  CV.  Pustaka  Ilmu
Group, 2020.
Ishak,  ‘Perwalian  Menurut  Konsep Hukum  Tertulis  Di  Indonesia’,
Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol  2. Nomor 1 (2007).
Junaidi,  ‘Motif  Dan  Akibat  Hukum
Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan
Hukum  Positif’, Jurnal  Jumaini , Vol 10. Nomor 2 (2020).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,"
Pub. L. No. Staatsblad Tahun 1874 Nomor 23 (1874) M.N,  Amin,  and  Hadi  A,  ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan  Anak  (Adopsi)  Dan Pembagian  Harta  Warisannya’,
Ummu  Qura ,  Vol  15.  Nomor  1 (2020).
M, Budiarto. Pengangkatan Anak Ditinjau  Dari  Segi  Hukum .Jakarta:
PT. Melton Putra, 1991.

## Mahmurodhi, ‘Kedudukan Hukum Anak
Angkat  Menurut  Hukum  Perdata Dan  Kompilasi  Hukum  Islam Dalam  Kewarisan’, Hukum  Dan Keadilan , 8.1 (2021).
Muhaimin. Metode  Penelitian  Hukum .
Mataram: Mataram University Press, 2020. P.S,  Aji,  ‘Pelaksanaan  Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengan’, Pandecta , 9.2 (2014).
Pandika, and Rusli. Hukum Pengangkatan Anak . Jakarta: Sinar
Grafika, 2012.
Peraturan  Bupati  Klaten  Nomor  23
Tahun 2016 Tentang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif  Kabupaten  Klaten,  Pub. L. No. Lembaran Republik Indonesia  Tahun  2016  Nomor 21(2016).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan,  Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2019  Nomor  109 2019).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun
2007 Tentang Pelaksanaa Pengangkatan  Anak,  Pub.  L.  No. Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2007  Nomor  123 (2007).
R,  Nanda,  and  Mukri  S.G,  ‘Studi
Komparatif  Antara  Hukum  Islam
Dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang Wali Nikah Anak Angkat’,
Journal  of  Islamic  Law ,  Vol  2. Nomor 1 (2018).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan  Anak , Pub. L. No. Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2002  Nomor  109 (2002).
Zaini,  and  Muderis. Adopsi  Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum .
Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
Zainuddin,  Ali. Metode  Penelitian Hukum .  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2009.