How to cite:
Ismail  Kamal  &  Muhammad  Fuad  (2022)  Pengaruh  Strategi  Perang  Dagang  Donald  Trump  Terhadap Hubungan  Dagang  Amerika  dan  Tiongkok, Syntax  Literate  :  Jurnal  Ilmiah  Indonesia (7)12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10314 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## PENGARUH  STRATEGI  PERANG  DAGANG  DONALD  TRUMP  TERHADAP HUBUNGAN DAGANG AMERIKA DAN TIONGKOK
Ismail Kamal, Muhammad Fuad Universitas Indonesia, Indonesia Email: ismail12kamal@gmail.com, faseha.fuad994@gmail.com

## Abstrak
Perang  dagang  merupakan  kebijakan  Presiden  Donald  Trump  untuk  menstabilkan ekonomi  Amerika  Serikat  yang  mengalami  defisit  perdagangan  pada  tahun  2018. Defisit  perdagangan  terbesar  dalam  neraca  perdagangan  Amerika  Serikat  disumbang oleh  Tiongkok.  Oleh  sebab  itu,  Donald  Trump  menetapkan  kebijakan  perang  dagang dengan Tiongkok dengan menaikkan tarif bea impor yang kemudian dibalas hal serupa oleh Tiongkok. Akan tetapi, defisit perdagangan  yang dialami oleh Amerika terhadap Tiongkok tidak hanya terjadi pada era Donald Trump saja, defisit perdagangan tersebut dimulai  di  era  pemerintahan  Ronald  Reagan  pada  tahun  1985,  enam  tahun  setelah Amerika  dan  Tiongkok  resmi  menjalin  hubungan  bilateral  pada  1979.  Hubungan dagang antara Amerika dan Tiongkok yang saling bergantung dan sudah terjalin lama ini  tentu  saja  mengalami  dampak  besar  dari  perang  dagang.  Untuk  menganalisis  hal tersebut,  penelitian  ini  mengevaluasi  perang  dagang  di  era  Donald  Trump  atas  dasar hubungan  dagang  Amerika  dan  Tiongkok.  Setelah  itu,  strategi  perang  dagang  yang dilakukan  Donald  Trump  juga  akan  dianalisis  berdasarkan  dokumen  ―Economic  and trade  agreement  between  the  United  States  of  America  and  the  People’s  Republic  of China‖  sebagai  bentuk  kesepakatan  dagang  baru  untuk  meredam  perang  dagang.
Sebagai pembanding, perang dagang di era Donald Trump akan dibandingkan dengan perang  dagang  di  era  Ronald  Reagan  sebagai  bahan  evaluasi.  Sehingga,  dapat  dilihat bagaimana  dampak  perang  dagang  di  era  Donald  Trump  terhadap  hubungan  dagang Amerika  dan  Tiongkok.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  perang  dagang  tidak  dapat menyelamatkan  Amerika  dari  defisit  yang  terjadi,  namun  banyak  aspek  dalam hubungan dagang yang terkena dampak dari perang dagan tersebut.
Kata Kunci : Perang Dagang, Tarif Bea Impor, Amerika, Tiongkok, Donald Trump.

## Abstract
The  trade  war  was  President  Donald  Trump's  policy  to  stabilize  the  United  States economy,  which  experienced  a  trade  deficit  in  2018.  The  largest  trade  deficit  in  the United States' trade balance was contributed by China. Therefore, Donald Trump set a policy  of  trade  war  with  China  by  increasing  import  duty  tariffs  which  were  then reciprocated  by  China.  However,  the  trade  deficit  experienced  by  America  against
China did not only occur during the Donald Trump era, the trade deficit began during the  Ronald  Reagan  administration  in  1985,  six  years  after  America  and  China officially established bilateral relations in 1979. Trade relations between America and China which is interdependent and has long been intertwined is of course experiencing a huge impact from the trade war. To analyze this, this study evaluates the trade war in the  era  of  Donald  Trump  on  the  basis  of  US  and  China  trade  relations.  After  that, Donald  Trump's  trade  war  strategy  will  also  be  analyzed  based  on  the  document "Economic  and  trade  agreement  between  the  United  States  of  America  and  the People's Republic of China" as a form of a new trade agreement to quell trade wars. As a comparison, the trade war in the Donald Trump era will be compared to the trade war  in  the  Ronald  Reagan  era  as  evaluation  material.  Thus,  it  can  be  seen  how  the impact of the trade war in the era of Donald Trump on US and China trade relations. This  research  found  that  the  trade  war  could  not  save  America  from  the  deficit  that occurred, but many aspects of trade relations were affected by the trade war.
Keywords : Trade War, Customs Tariff, America, China, Donald Trump.

## Pendahuluan
Perang  dagang  antara  Amerika  Serikat  dan  Tiongkok  terjadi  di  era  kepemimpinan Donald Trump. Tepatnya, pada tahun 2018, Amerika yang terus menerus mengalami defisit perdagangan  dengan  Tiongkok,  memutuskan  untuk  menaikkan  tarif  bea  impor  yang berakibat  terhalangnya  pasar  bebas  dalam  perdagangan  internasional.  Langkah  berani Presiden  Trump  ini  dilakukan  untuk  menyelamatkan  dan  menstabilkan  perekonomian Amerika Serikat.
Tingginya tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok yang akan menerima  impor  barang  terhadap  negara  yang  akan  melakukan  impor  menimbulkan dampak  ekonomi.  Pasalnya,  negara  yang  akan  melakukan  impor  akan  terbebani  dengan tarif  bea  tersebut  dan  hal  itu  akan  memengaruhi  neraca  perdagangannya  sebab  Tiongkok akan  mengeluarkan  biaya  ekstra  untuk  menjual  produknya  ke  luar  negeri.  Akibatnya, Tiongkok merasa perdagangannya dihambat dan membalas menaikan tarif bea impor juga terhadap  Amerika  Serikat  yang  menaikan  tarif  bea.  Hal  tersebutlah  yang  dikenal  sebagai perang dagang.
Perang dagang merupakan bagian dari hambatan perdagangan karena efeknya akan menyulitkan  jalannya  pertumbuhan  ekonomi.  Hambatan  tersebut  tidak  hanya  peningkatan tarif saja, namun pembatasan arus impor, dan peningkatan kualitas impor agar barang atau jasa  tersebut  dapat  masuk  ke  negara  lain  juga  merupakan  bagian  dari  hambatan perdagangan  saat  kedua  pihak  negara  melakukan  perang  dagang.  Oleh  sebab  itu,  perang dagang  juga  diartikan  sebagai  kondisi  ketegangan  ekonomi  antara  dua  negara,  dalam konteks ini adalah Amerika Serikat dan Tiongkok.
Secara  sederhana,  perang  dagang  adalah  perang  tarif  bea  impor  oleh  dua  negara yang  berperang.  Tidak  seperti  perang  fisik,  perang  dagang  tidak  menggunakan  alat-alat
tempur  atau  senjata  beserta  militer  dalam  prakteknya.  Namun  tujuan  perang  dagang  ini hampir  mirip  dengan  perang  senjata,  yaitu  sama-sama  untuk  mempertahankan  stabilitas negara.  Dalam  konteks  perang  perang  dagang,  stabilitas  yang  disasar  adalah  kestabilan ekonomi negara.
Negara  yang  terlibat  perang  dagang  saling  menyerang  dengan  tujuan menyelamatkan  perekonomian  kedua  belah  pihak.  Padahal,  perang  dagang  diawali  oleh negara  yang  ingin  menanggulangi  krisis  ekonomi  dengan  menaikkan  tarif  bea  impor. Namun negara yang terserang juga tidak mau kalah dan tidak mau perekonomiannya juga memburuk, oleh karena itu negara yang dinaikkan tarif bea impornya akan membalas.
Alih-alih  memperbaiki  perekonomian  negara,  perang  dagang  memiliki  efek merugikan kedua belah pihak negara yang berseteru. Pihak yang paling terkena dampaknya adalah  masyarakat.  Akibat  perang  dagang,  masyarakat  akan  merasakan  kenaikan  harga barang.  Barang-barang  impor  akan  mengalami  kenaikan  harga  di  pasaran.  Hal  tersebut terjadi karena negara pengimpor barang ingin menutupi biaya produksinya.
Secara tidak sadar, masyarakat negara yang diekspor harus membayar bea tarif yang dikenakan oleh negaranya sendiri. Oleh sebab itu, harga barang impor mengalami kenaikan. Kenaikan  harga  tersebut  tentu  saja  menyulitkan  masyarakat  untuk  dapat  membeli  atau menikmati barang-barang impor karena mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang.
Di  sisi  pemerintah  sebenarnya  ada  tujuan  baik  dengan  diberlakukannya  perang dagang.  Dengan  naiknya  harga  barang-barang  impor,  diharapkan  masyarakat  akan beralih untuk  membelanjakan  uangnya  ke  barang-barang  produksi  dalam  negeri.  Namun,  hal  ini tidak  bisa  terjadi  apabila  barang-barang  ini  tidak  diproduksi  di  dalam  negeri  dan  hanya diproduksi  oleh  negara-negara  tertentu.  Mau  tidak  mau,  masyarakat  hanya  bisa mendapatkan  barang  tersebut  dengan  membelinya  dari  luar  negeri.  Pada  akhirnya, masyarakat ikut kebagian untuk menanggung naiknya tarif bea impor ini.
Perang  dagang  sebenarnya  adalah  bagian  dari  kebijakan  proteksionisme  terhadap krisis ekonomi yang terjadi pada negara tersebut. Kebijakan proteksionisme yang dimaksud adalah  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  sebagai  upaya  untuk  pengendalian  impor atau  ekspor  dengan  cara  mengatasi  hambatan  dalam  perdagangan (Sumadji,  2006) . Hambatan  dalam  perdagangan  dapat  berupa  tarif  dan  kuota  impor  dan  ekspor  barang. Tujuannya  adalah  untuk  melindungi  industri  dan  usaha  dalam  negeri  dari  persaingan industri dan usaha luar negeri.
Landasan    pemerintah  memberlakukan  kebijakan  proteksionisme  salah  satunya adalah  untuk  melindungi  industri  kecil  dalam  negeri (Kartika,  2013) .  Argumen  ini didukung  oleh  pemikiran  Alexander  Hamilton,  Menteri  Keuangan  Amerika  Serikat pertama.  Hamilton  berpendapat  bahwa  industri  kecil  (infant  business)  belum  memiliki kapabilitas dan stabilitas ekonomi seperti industri yang sudah besar sehingga industri kecil masih  membutuhkan  dukungan  pemerintah  untuk  berkembang.  Dengan  begitu,  industri kecil memiliki kesempatan yang kecil untuk bersaing dengan industri dari luar negeri.
Selain  itu,  landasan  pemerintah  melakukan  kebijakan  proteksionisme  adalah  agar negara yang tidak memberlakukan sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN), seperti Amerika Serikat tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh besarnya kuota produk asing yang masuk  ke  negaranya (Kartika,  2013) .  Apabila  produk  asal  Amerika  Serikat  dijual  ke  luar negeri  yang  memberlakukan  tarif  PPN,  Amerika  Serikat  akan  menanggung  beban  pajak yang  dikenakan  oleh  negara  tersebut.  Sedangkan,  apabila  produk  dari  negara  yang membebankan  PPN  masuk  ke  Amerika  Serikat,  beban  pajak  ditanggung  oleh  negara produsen. Tujuannya adalah agar  produk lokal dapat bersaing secara harga dengan produk impor.
Kebijakan-kebijakan  dalam  menstabilkan  ekonomi  negara  tersebut  merupakan bagian  dari  perang  dagang.  Namun,  perlu  diingat  bahwa  perang  dagang  tidak  mungkin terjadi apabila hanya ada satu negara yang menaikkan tarif bea impor demi menumbuhkan ekonomi negaranya. Perlu ada balasan serupa kenaikan tarif juga dari negara kedua sebagai bentuk balasan kepada negara yang lebih dahulu menaikan tarif bea impornya.

## Metode Penelitian
Penelitian  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  untuk  mendeskripsikan  makna  dan proses terkait kebijakan Perang Dagang Amerika Serikat baik di era Donald Trump maupun Ronald  Reagan.  Pendekatan  ini  dapat  menjadi  perspektif  yang  membantu  penulis merancang rumusan masalah dalam penelitian (Creswell, 2016) . Metode kualitatif berfokus kepada  proses  yang  terjadi.  Tidak  seperti  metode  kuantitatif  yang  ajeg  menggunakan jumlah data yang diperoleh dari penelitian, penelitian kualitatif lebih melihat kepada proses bagaimana penelitian objek tersebut bisa terjadi.
Menurut  Creswell,  salah  satu  tujuan  metode  penelitian  kualitatif    adalah  untuk menjelaskan  perilaku  dan  sikap  tertentu (Creswell,  2016) .  Dalam  penelitian  ini,  penulis bermaksud  melakukan  analisis  terhadap  sikap  dan  perilaku  dari  pembuat  kebijakan. Pembuat kebijakan Perang Dagang antara Amerika dan Tiongkok adalah pemerintah kedua belah negara. Dalam sudut pandang Amerika, Donald Trump sebagai kepala negara.
Proses desain studi kualitatif pada dasarnya sama dengan penelitian ilmiah. Metode penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi, interpretatif dan topik penyelidikan, kemudian menyatakan  masalah/topik  penelitian,  lalu  menyampaikan  pertanyaan  terbuka, mengumpulkan  bentuk  data,  dan  terakhir  memahami  data  tersebut.  Dengan  begitu,  akan didapatkan  kesimpulan  dari  penelitian  yang  dilakukan.  Metode  kualitatif  berfokus  kepada proses  yang  terjadi. Tidak  seperti  metode  kuantitatif  yang  ajeg  menggunakan  jumlah  data yang diperoleh dari penelitian, penelitian kualitatif lebih melihat kepada proses bagaimana penelitian objek tersebut bisa terjadi.
Creswell membuat lima klasifikasi utama dalam penelitian kualitatif, yaitu narrative research, phenomenology, grounded theory, ethnography, dan case study.  Dalam penelitian ini,  narrative  research  dapat  dijadikan  acuan  untuk  menganalisis  dokumen  perjanjian
Perang  Dagang  Amerika  dan  Tiongkok.  Hal  ini  karena  dalam  dokumen  tersebut  tertulis kesepakatan-kesepakatan  ekonomi  yang  dilandasi  hukum.  Berarti,  kesepakatan  tersebut resmi  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  keabsahannya.  Dengan  pendekatan  narrative research  dapat  dilihat  bagaimana  strategi  Perang  Dagang  Donald  Trump  dideskripsikan dalam teks.

## 1. Metode Penelitian Analisis Wacana
Setelah  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  penelitian  ini  juga menggunakan  metode  penelitian  dengan  pendekatan  analisis  wacana.  analisis  wacana pada  umumnya  menarget  language  use  atau  bahasa  yang  digunakan  sehari-hari,  baik yang  berupa  teks  lisan  maupun  tertulis,  sebagai  objek  kajian  atau  penelitiannya.  Jadi, objek  kajian  atau  penelitian  analisis  wacana  adalah  unit  bahasa  di  atas  kalimat  atau ujaran  yang  memiliki  kesatuan  dan  konteks,  bisa  berupa  naskah  pidato,  rekaman percakapan yang telah dinaskahkan, percakapan langsung, catatan rapat, debat, ceramah atau dakwah agama, dan lain sebagainya (Purbani, 2005) .
Metode  penelitian  analisis  wacana  atau  discourse  analysis  digunakan  untuk menganalisis  sumber  utama  dari  penelitian  ini  yang  berupa  dokumen  ―Economic  and trade  agreement  between  the  United  States  of  America  and  the  People’s  Republic  of China‖.  Crystal dan Cook dalam Nunan (1993) mendefinisikan discourse atau wacana sebagai  unit  bahasa  lebih  besar  daripada  kalimat,  sering  berupa  satuan  yang runtut/koheren  dan  memiliki  tujuan  dan  konteks  tertentu,  seperti  ceramah  agama, argumen, lelucon atau cerita.

## 2. Metode Penelitian Kebijakan
Kebijakan  Perang  Dagang  Amerika  dan  Tiongkok  yang  dibuat  oleh  Donald Trump diawali berdasarkan masalah yang dihadapi oleh Amerika Serikat. Masalah yang dihadapi  oleh  Amerika  ketika  mengeluarkan  kebijakan  Perang  Dagang  adalah  defisit ekonomi.  Hal  ini  merupakan awal  dari  pembuatan  kebijakan  oleh  pemerintah  Amerika dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah tersebut.
Pendapat  ini  diperkuat  oleh  McMillan  dan  Schumacher  dalam  Research  in Education  yang  berpendapat  bahwa  ―Policy  analysis  evaluates  government  policies  to provide  policymakers  with  pragmatic  action-oriented  recommendations.  Policy  is  both what is intended to be accomplished by government action and the cumulative effort of actions, assumptions, and decisions of people who implement public policy.‖
Perang  Dagang  di  era  Donald  Trump  dan  Ronald  Reagan  diawali  dengan masalah  yang  sama,  yaitu  defisit  ekonomi.  Lalu,  pemerintah  Amerika  mengambil keputusan  untuk  melakukan  Perang  Dagang  demi  menstabilkan  kembali  ekonomi Amerika.  Dengan  begitu,  dari  masalah  yang  sama,  kebijakan  yang  sama  pula diimplementasikan untuk mengatasi masalah.
Implementasi  kebijakan  tersebut  dapat  diuraikan  dengan  metode  penelitian kebijakan.  Menurut (Dukeshire  &  Thurlow,  2002) ,  langkah-langkah  dalam  melakukan
penelitian kebijakan adalah melakukan identifikasi terhadap isu-isu kebijakan utama dan berbagai  kemungkinan,  merumuskan  masalah,  menyusun  rencana  aksi  terhadap pengimplementasian kebijakan, dan terakhir melakukan monitoring dan evaluasi.
Penelitian  tentang  kebijakan  sama  halnya  dengan  penelitian  di  bidang  sosial lainnya  yang  menggunakan  tahapan-tahapan,  oleh  sebab  itu  penelitian  harus  dirancang mengikuti  tahapan  penelitian  ilmiah (Ayem  &  Nugroho,  2016) .  Dalam  penelitian kebijakan juga akan dilihat bagaimana dampak dari kebijakan yang dibuat tersebut.
Metode  penelitian  tentang  kebijakan  ini  akan  digunakan  sebagai  pendukung argumen  dari  analisis  wacana  terhadap  dokumen  perjanjian  perdagangan  Amerika  dan Tiongkok.  Metode  penelitian  tentang  kebijakan  digunakan  untuk  menganalisis  aspek fundamental mengapa kebijakan tersebut diambil, sedangkan untuk melihat dampak dari kebijakan dilakukan analisis wacana terhadap dokumen perjanjian perdagangan Amerika dan Tiongkok.

## Hasil dan Pembahasan
Ketegangan ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok bermula ketika Presiden Donald  Trump  melihat  neraca  perdagangan  dengan  Tiongkok  yang  terus-terusan mengalami  defisit  pada  tahun  2018.  Berdasarkan  laporan  dari  US.  International  Trade Commission (USITC) tahun 2017, tercatat bahwa penyumbang defisit perdagangan barang terbesar  untuk  Amerika  Serikat  adalah  Tiongkok.  Tiongkok  menyumbang  defisit perdagangan sebesar US$ 375,2 miliar, jumlah ini meningkat 8,1% atau sebesar US$ 28,2 miliar dari tahun sebelumnya.
Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut,  Presiden  Trump  mengambil  sikap  untuk melakukan  langkah  proteksionisme  untuk  menyelamatkan  neraca  perdagangan  Amerika Serikat.  Hal  inilah  yang  memicu  perang  dagang  antara  Amerika  Serikat  dan  Tiongkok. Dalam  kamus  ekonomi,  langkah  proteksionisme  dibagi  menjadi  dua  pengertian,  pertama yaitu  perlindungan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Kedua,  proteksionisme  merupakan kebijakan  pemerintah  untuk  mengendalikan  jumlah  ekspor  dan  impor  dalam  rangka mengatasi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota demi menyelamatkan dunia usaha di dalam negeri dari persaingan usaha luar negeri.
Langkah  proteksionisme  yang  diambil  oleh  Presiden  Trump  adalah  dengan melakukan hambatan perdagangan berupa pembatasan tarif bea impor produk-produk dari Tiongkok  untuk  mengendalikan  ekspor  dan  impor (Kartika,  2013) .  Presiden  Trump memberlakukan  kenaikan  tarif  25%  senilai  US$  60  miliar  untuk  baja  dan  aluminium (Rasmus, 2018) . Keputusan Presiden Trump ini secara resmi disampaikan melalui laporan United States Trade Representative (USTR) yang dirilis pada 22 Maret 2018 (Badiri, 2020) . Tidak hanya baja dan alumunium, Amerika Serikat juga mengenakan kenaikan tarif impor untuk lebih dari 1.300 komoditas yang berasal dari Tiongkok.  Hal ini membuat Tiongkok
mengadu  ke  World  Trade  Organization  (WTO),  atau  Organisasi  Perdagangan  Dunia  atas keputusan Presiden Trump yang menaikan tarif bea impor.
Hambatan  perdagangan  yang  diterima  oleh  Tiongkok  berdampak  negatif  pada perekonomian  negara  tersebut.  Pemerintah  Tiongkok  mau  tidak  mau  mengambil  langkah balasan  demi  menstabilkan  perekonomiannya.  Pada  tanggal  2  April  2018,  Presiden  Xin Jinping mengumumkan akan menaikkan bea impor 15%-25% senilai US$ 34 miliar untuk 128 jenis barang dari Amerika Serikat.
Barang  atau  komoditas  yang  terkena  imbas  kenaikan  tarif  oleh  Tiongkok  ini meliputi  daging  babi,  skrap  aluminium,  buah-buahan;  apel,  anggur,  kedelai  dan  kacang- kacangan;  almond.  Produk  yang  paling  terkena  dampaknya  adalah  kedelai.  Kedelai merupakan komoditas utama Amerika  yang diimpor ke Tiongkok. Tentu saja hal ini akan memengaruhi perekonomian Amerika Serikat karena Amerika Serikat membutuhkan dana lebih untuk membayar bea impor ke Tiongkok.
Imbas  perang  dagang  antara  Amerika  Serikat  dan  Tiongkok  pada  teknologi  tinggi adalah diboikotnya perusahaan raksasa telekomunikasi Tiongkok, Huawei Technologies Co dan  ZTE  Corp.  Pada  April  2018,  Departemen  Perdagangan  Amerika  Serikat  memberikan sanksi kepada ZTE Corp untuk tidak dapat membeli komponen teknologi buatan Amerika Serikat selama tujuh tahun, baik impor langsung atau dari negara lain.
Pemboikotan  ini  juga  didasari  oleh  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  ZTE  Corp dengan  mengirimkan  produknya  ke  Iran  dan  Korea  Utara  yang  merupakan  negara  daftar hitam  Amerika  Serikat.  Akibat  aksi  ilegalnya  ini,  Tiongkok  harus  membayar  denda  ke Amerika  Serikat.  Tentu  saja,  hal  ini  membuat  perang  dagang  di  antara  ke  dua  negara tersebut semakin memanas.
Dampak dari pelarangan penggunaan komponen teknologi buatan Amerika Serikat terhadap  ZTE  Corp  membuat  saham  mereka  anjlok  dan  diberhentikan  di  Hongkong  dan Shenzhen.  Dengan  begitu,  ZTE  Corp  mengalami  kerugian  sekitar  US$  1,1  miliar  pada kuartal I 2018. ZTE juga diminta untuk membayar denda ke Amerika Serikat senilai US$ 1,2 miliar. Selain itu ZTE juga dituntut untuk melakukan penggantian staf di perusahaannya yang terlibat dalam kasus impor ilegal komponen teknologi tersebut.
April  2018  merupakan  bulan  yang  penuh  ketegangan  antara  Amerika  Serikat  dan Tiongkok.  Di  pertengahan  bulan  April,  tepatnya  pada  17  April  2018,  Tiongkok memberlakukan  kebijakan  anti-dumping  untuk  komoditas  tepung  senilai  hampir  US$  1 miliar.  Kebijakan  anti-dumping  adalah  mengenakan  tambahan  bea  masuk  untuk  barang yang dijual dengan biaya lebih rendah dari negara asalnya. Untuk kasus ini, kebijakan anti- dumping  tepung  merupakan  langkah  balasan  oleh  Tiongkok  untuk  Amerika  Serikat  yang mengimpor  tepung  di  bawah  harga  wajar.  Tujuannya  agar  tepung  lokal  tidak  terganggu penjualannya  akibat  kalah  saing  dengan  tepung  asal  Amerika  Serikat  yang  dijual  dengan harga murah. Di tahun 2019, berbagai jalan sudah ditempuh untuk meredam perang dagang
yang  terjadi,  beberapa  kali  pemerintah  Amerika  dan  Tiongkok  mengadakan  pertemuan bilateral untuk mencapai kesepakatan.

## A. Strategi presiden Donald Trump dalam perang dagang dengan Tiongkok
Untuk  memenangkan  perang  dagang  dan  menstabilkan  kembali  perekonomian Amerika  akibat  defisit  perdagangan  terhadap  Tiongkok,  Donald  Trump  memiliki beberapa strategi. Strategi tersebut meliputi Penetapan Sejumlah Tarif Terhadap Barang- barang Tiongkok dan Tawar Menawar Terhadap Perang Dagang Dengan Tiongkok.
1. Penetapan Sejumlah Tarif Terhadap Barang-barang Tiongkok
Pada tahun pertama pemerintahan Presiden Donald Trump, ia memenuhi janji kampanye  untuk  bersikap  tegas  dalam  perdagangan,  terutama  dalam  menghadapi Tiongkok.  Dengan  memperlihatkan  sikap  ekonomi  yang  lebih  keras  mengenai lanskap  politik  domestik  yang  rumit  di  Tiongkok,  Trump  merasa  perlu  untuk meversifikasi hubungan ekonomi yang lebih baik lagi antara kedua negara yang bisa membentuk hubungan baru bagi Amerika Serikat dan Tiongkok. Untuk itu beberapa kebijakan  direalisasikan.  Pada  tahun  2017,  pemerintahan  Trump  mengerahkan sejumlah  investigasi  ke  dalam  praktik  perdagangan  luar  negeri.   Atas  investigasi  ini munculnya  pernyataan  Trump  yang  mengkritisi  perekonomian  Tiongkok,  dimana terdapat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kebijakan  dari  Presiden  Trump  terhadap Tiongkok (Kimberly  et  al.,  2018) .    Kritikan  tersebut  menyatakan  bahwa  Tiongkok telah  melakukan  pencurian  kekayaan  intelektual,  pemaksaan  transfer  teknologi, mempersulit  bisnis  Amerika  masuk  ke  Tiongkok  sehingga  defisit  perdagangan dialami oleh Amerika, serta persyaratan pada usaha patungan yang secara signifikan mengganggu daya saing bisnis Amerika di masa depan. Dengan begitu Trump merilis daftar 1.300 ekspor Tiongkok  yang dikenai tarif sebesar 25% sebagai tindakan awal yang ditujukan langsung kepada Tiongkok.
Kebijakan  terhadap  impor  mulai  diberlakukan  Trump  pada  22  Januari  2018 dengan  membebankan  tarif  terhadap  panel  surya  dan  mesin  cuci  menyusul  tarif terhadap baja 25 % pada 8 maret 2018, dan 10 % untuk aluminium. Meskipun secara tidak  langsung  ditujukan  kepada  Tiongkok,  namun  Tiongkok  merupakan  negara pengekspor  terbesar  pada  bidang-bidang  yang  dikenai  tarif  oleh  Amerika  terhadap barang-barang  luar  negeri.  Kebijakan  ini  mendapat  respon  dari  Tiongkok  yang kemudian  membalas  dengan  tarif  baru  terhadap  barang-barang  Amerika,  termasuk Uni  Eropa,  Meksiko  dan  Kanada.  Pada  2  April  2018  Tiongkok  menetapkan  tarif senilai  US$  3  miliar  dari  impor  Amerika  sebagai  respon  dari  perang  dagang  yang mempengaruhi  128  produk  Amerika  seperti  anggur,  jeruk,  babi,  dan  aluminium. (Anonim, 2020) .
Direalisasikannya  penetapan  tarif  baru  terhadap  barang-barang  impor  luar negeri,  maka  dimulailah  perang  dagang  antara  Tiongkok  dan  Amerika  yang sesungguhnya.  Dimana  terdapat  tiga  ronde,  Ronde  pertama  dengan  diberlakukannya
tarif  US$  50  miliar  dengan  penetapan  25  %  untuk  impor  Tiongkok  senilai  US$  34 miliar yang mencakup mesin, peralatan konstruksi, dan elektronik. Kemudian pada 23 agustus 2018 kembali diberlakukannya tarif 25 % untuk impor Tiongkok senilai US$ 16  miliar,  seperti  gerbong  kereta  api,  minyak,  bahan  kimia,  motor,  dan  beberapa komponen  elektronik.  Pada  ronde  pertama  ini  respon  dari  Tiongkok  membalas  tarif impor  terhadap  produk  Amerika  senilai  US$  50  miliar.  Kemudian  ronde  kedua dimulai  dengan  diumumkannya  tarif  impor  atas  Tiongkok  senilai  US$  200  miliar, yang  mengenakan  setengah  dari  semua ekspor  Tiongkok  ke  Amerika.  Kebijakan  ini dibalas Tiongkok dengan penetapan tarif pada 24 September 2018 sejumlah US$ 60 miliar.  Balasan  tarif  dari  Tiongkok  ke  Amerika  ternyata  mengganggu  Trump, sehingga  adanya  ronde  ketiga  perang  dagang  dimana  Amerika  mengancam  akan menyasar  barang  Tiongkok  senilai  US$  2,67  miliar,  yang  merupakan  dijualnya seluruh barang Tiongkok ke Amerika (Anonim, 2020) .
Serangan  balik  antara  Amerika-Tiongkok  ini  membuat  perang  dagang semakin  memanas  terutama  pembalasan  Tiongkok  terhadap  daging  babi,  anggur, buah,  dan  kedelai  yang  membebankan  biaya  secara  signifikan  terhadap  petani Amerika.  Ancaman  pembalasan  tarif  dari  Tiongkok  terhadap  komoditas  pertanian Amerika  ini  dianggap  paling  merugikan  yang  kemudian  menimbulkan  protes  dari kalangan  petani  dan  perusahaan  terhadap  Pemerintah  Amerika.  Para  petani  ini memasarkan  produknya  ke  Tiongkok  sehingga  menyebabkan  ketidakseimbangan perdagangan akibat kebijakan Amerika terhadap Tiongkok, karena mereka didorong oleh  ekonomi  makro.  Sehingga  Trump  menaikkan  dua  kali  lipat,  dan  meningkatkan tambahan sebesar US$ 100 miliar dalam tarif terhadap Tiongkok. Trump mengatakan bahwa  pemerintahannya  akan  menanggapi  serangan  balasan  dari  Beijing  dengan gelombang tarif yang jauh lebih besar, dan meningkatkan prospek balasan yang lebih buruk.  Aksi  saling  balas  dalam  penetapan  tarif  dari  kedua  negara  ini  memicu terjadinya  perang  dagang  yang  makin  sengit (Kimberly  et  al.,  2018) .  Menanggapi pemberlakuan tarif ini Trump dan para penasehatnya berpendapat bahwa tujuan dari tarif  impor  baru  diperlukan  untuk  menekan  Tiongkok  agar  meninggalkan  praktik yang tidak adil (Jethro & Pranatasari, 2018) .
Para  analis  berpendapat  akan  sulit  melihat  Amerika  atau  Tiongkok  mundur dari  perang  dagang.  Hal  ini  diungkapkan  juga  oleh  Scott  Kennedy,  direktur  Proyek Bisnis  dan  Ekonomi  Politik  Tiongkok  di  Pusat  Studi  Strategis  dan  Internasional, dimana  kedua  negara  mengancam  aksi  sepihak  tanpa  memiliki  sekutu.  Selain  itu pemerintahan Trump telah memancing Tiongkok untuk melakukan serangan balasan. Jika  dilihat,  ekonomi  Amerika  cukup  kuat  untuk  menahan  segala  batasan  dalam perdagangan,  dan  posisi  politik  domestik  Presiden  sama  kuatnya  dengan  Partai Republik  Tujuan  dari  kebijakan  ini  juga  untuk  mendorong  keras  Tiongkok  pada
perdagangan  yang  dapat  membantu  mengembalikan  kredibilitas  Amerika  pada masalah lain (Jethro & Pranatasari, 2018) .
Pendekatan  perdagangan  Trump  berbeda  dari  para  pendahulunya,  dimana dalam  25  tahun  terakhir  untuk  pertama  kalinya  pemerintah  Amerika  melakukan investigasi  sendiri  tanpa  menunggu  petisi  dari  industri  mengenai  tuduhan perekonomian  yang  tidak  adil  oleh  Tiongkok.  Dalam  pemerintahannya  ini,  Trump juga  menetapkan  pajak  impor  dari  produk-produk  energi  solar  dan  mesin  cuci  di bawah Undang-Undang Perdagangan Tahun 1974, dimana undang-undang ini jarang digunakan  sejak  tahun  2002.  Selain  itu  pemerintah  meluncurkan  penyelidikan pertama  kalinya  dalam  17  tahun  terhadap  potensi  ancaman  keamanan  nasional  yang ditimbulkan  oleh  impor  baja  dan  aluminium  berdasarkan  Bagian  232  dari  Undang- Undang  Perluasan  Perdagangan  tahun  1962.  Keputusan  Pemerintahan  Trump  ini membatasi  impor  di  bawah  undang-undang  tersebut  untuk  pertama  kalinya  sejak tahun  1980-an  yang  meruntuhkan  batasan-batasan  lama  pemerintahan  dalam penggunaan  keamanan  nasional  sebagai  alasan  untuk  melindungi  industri  domestik. (Kimberly et al., 2018) .
Langkah  terakhir  Amerika  terhadap  Tiongkok  adalah  menghadirkan  sensasi penahanan  diri,  yang  sudah  menjadi  hal  yang  umum  di  kalangan  politisi  Amerika dengan  tujuan  untuk tampil  sebagai  negara  yang  hebat.  Disini  Amerika  dinilai telah mengabaikan fakta bahwa Tiongkok telah berkembang menjadi pusat ekonomi dunia yang  lain  dimana  pasar  Tiongkok  saat ini  besar  dan  menarik  seperti  pasar  Amerika. Hal  ini  menyebabkan  Tiongkok  menjadi  lawan  yang  tangguh  sehingga  Amerika berusaha  menjatuhkan  Tiongkok  dengan  pertempuran  yang  kejam  tanpa  ampun. Dengan  diberlakukannya  pengenaan  tarif  impor  baru  terhadap  komoditas  Tiongkok, maka  telah  terealisasikanlah  janji  Presiden  Trump  pada  saat  kampanye kepresidenannya  dengan  kebijakan  yang  sekarang  sudah  berjalan  (Stevan,  2019,  hal 67).
2. Tawar Menawar Terhadap Perang Dagang Dengan Tiongkok Setelah Donald Trump membidik tarif terhadap barang-barang dari Tiongkok,
dikirimnya  Menteri  Perdagangan  Amerika  Serikat  (Amerika),  Wilbur  Ross  ke Tiongkok  untuk  negosiasi  perdagangan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memperbaiki kerangka perdagangan yang mungkin dapat diubah menjadi perjanjian yang mengikat antara  kedua  negara.  Pada  saat  yang  sama  Xi  menyampaikan  pernyataannya mengenai hubungan perdagangan ke arah  yang lebih baik di Beijing. Namun utusan Amerika  justru  mengecam  Xi  di  kantor  Organisasi  Perdagangan  Dunia  (WTO)  di Jenewa  dengan  menyatakan  bahwa  Tiongkok  membuat  kecurangan  terhadap perdagangan dan telah mencuri teknologi Amerika, yang merupakan subjek dari dua tuntutan hukum. Dalam jangka pendek, dampak ekonomi dari kebijakan tarif Trump ini  tidak  terlalu  signifikan  jika  hanya  menjadi  sebuah  ancaman  terhadap  Tiongkok.
Namun  tindakan  Trump  memicu  perang  pembalasan  yang  membuat  biaya  perang dagang  meningkat  dengan  cepat  dan  meningkatkan  efek  jangka  panjang  yang  dapat membuat  lebih  banyak  gesekan  global  dan  melambatnya  pertumbuhan  perdagangan yang  akan  mengakibatkan  pendapatan  yang  lebih  rendah  tidak  hanya  di  Amerika tetapi di seluruh dunia (Akturk et al., 2018) .
Kritikan  Amerika  atas  Tiongkok  ditolak  oleh  Duta  Besar  Tiongkok,  Zhang Xiangchen,  dan  menganggap  Amerika  telah  membuat  perselisihan  dalam  WTO. Zhang menjelaskan bahwa tidak ada pemindahan teknologi secara paksa di Tiongkok dan  menyatakan  bahwa  praduga  Amerika  salah.  Dalam  kenyataannya  di  Tiongkok, tidak ada peraturan yang mengharuskan transfer teknologi dari perusahaan asing dan mengklaim  bahwa  transfer  teknologi  merupakan  kegiatan  komersial  yang  lebih menguntungkan  Amerika.  Sementara  inovasi  Tiongkok  dipicu  oleh  ketekunan  dan kewirausahaan  rakyat  Tiongkok,  investasi  dalam  pendidikan  dan  penelitian,  dan upaya untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual (Akturk et al., 2018) . Kebijakan  tarif  Trump  direspon  oleh  Tiongkok  dengan  janji  akan  membalas impor  produk-produk  Amerika.  Aksi  saling  serang  ini  telah  berlangsung  sejak  awal tahun 2018, dan kedua pihak berusaha mencari solusi untuk mendapatkan keputusan terbaik  bagi  kepentingan  nasional  mereka.  Kepentingan  perekonomian  antara Amerika  dan  Tiongkok  membuat  kedua  negara  berupaya  untuk  mencapai kesepakatan  yang  dapat  memperbaiki  hubungan  ekonomi  yang  lebih  baik  lagi sehingga  Trump  berjanji  untuk  menegosiasikan  kembali  dengan  Xi.  Negosiasi diadakan  tiga  putaran  oleh  kedua  belah  pihak  disertai  janji  Tiongkok  untuk meningkatkan  pembelian  produk  Amerika  secara  signifikan.  Pada  awal  perang dagang  kesepakatan  menunjukkan  beberapa  hasil.  Namun  setelah  negosiasi  ini, Trump memutuskan untuk terus memberlakukan tarif impor dengan menerapkan tarif terhadap  aluminium  dan  baja  yang  membuat  perang  dagang  antara  Amerika  dengan Tiongkok  memanas  kembali.    Ditambah  lagi  dengan  ancaman  tarif  baru  terhadap mobil yang semakin menambah ketegangan (Irwin, 1998) .
Pada  saat  Presiden  Amerika  Donald  Trump  menerapkan  tarif  lebih  tinggi terhadap produk impor dari Tiongkok, Beijing pun membalas dengan menaikkan tarif terhadap  produk  yang  datang  dari  Amerika.  Di  tengah  perang  tarif  ini,  Amerika mengajukan  agar  Tiongkok  mengirim  surat  yang  akan  membahas  mengenai hubungan  antara  Amerika  dan  Tiongkok  kedepannya  dan  menegaskan  bahwa Amerika  tidak  akan  memulai  negosiasi  perdagangan  sampai  menerima  proposal konkret  dari  Tiongkok  dengan  pernyataan  menyelesaikan  masalah  perdagangan  ini. Tiongkok  kemudian  merespon  dan  mengirim  pesan  tertulis  seperti  permintaan Amerika  Serikat  (Amerika)  terkait  reformasi  hubungan  dagang  kedua  negara  yang membuat  Trump  dan  Presiden  Tiongkok  Xi  Jinping  bertemu  di  sela-sela  konferensi tingkat  tinggi  G-20  di  Argentina.  Namun  Perang  dagang  kembali  memanas  setelah
Amerika  mengenakan  tarif  25%  dari  sebelumnya  10%  atas  US$  200  miliar  produk impor  dari  Tiongkok  dan  akan  mengenakan  tarif  lebih  tinggi  atas  US$  267  miliar produk  lainnya  jika  Tiongkok  gagal  memenuhi  permintaan  Amerika,  serta direalisasikannya  pungutan  sebesar  US$  200  miliar  dan  US$  50  miliar.  Jika diterapkan,  maka  tarif  pajak  barang  impor  akan  mencakup  keseluruhan  ekspor Tiongkok  ke  Amerika  yang  hanya  mengakibatkan  dampak  negatif  pada  ekonomi kedua negara, tetapi juga mengganggu rantai nilai global dan pertumbuhan ekonomi dunia (Syafina, 2018) .
Berdasarkan  uraian  strategi  perang  dagang  yang  Donald  Trump  belum berhasil  berhasil  untuk  menstabilkan  ekonomi  Amerika  Serikat  hal  ini  terbukti  dari Amerika  selalu  mengalami  defisit  neraca  perdagangan  dengan  Tiongkok,  walau jumlah  defisit  terkadang  naik  dan  turun,  ditambah  dengan  banyaknya  produk  impor Tiongkok  yang  masuk  ke  dalam  negara  membuat  Amerika  Serikat  menetapkan kebijakan proteksionisme terhadap Tiongkok.
Pada awal 2020, pemerintah Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat membuat perjanjian  dagang  untuk  mengkaji  kembali  hubungan  dagang  mereka.  Dalam dokumen ―Economic and trade agreement between the United States of America and the People’s Republic of Tiongkok‖ kedua negara menyepakati aturan untuk ekspor impor komoditas-komoditas.
B. Perjanjian  Economic  and  trade  agreement  between  the  United  States  of  America and the People’s Republic of China
Dalam  dokumen  ini  terdapat  7  bab  yang  diatur  dan  disepakati  bersama  oleh Amerika  dan  Tiongkok.  7  hal  ini  diatur  agar  kedepannya  Amerika  dan  Tiongkok  bisa menjalin  hubungan  dagang  yang  lebih  adil  dan  tidak  melanggar  aturan  yang  dapat merugikan  salah  satu  pihak  negara.  Hal  yang  diatur  dalam  perjanjian  tersebut  meliputi Hak  Milik  Intelektual,  Transfer  Teknologi,  Perdagangan  Makanan  dan  Produk Pertanian, Layanan Keuangan, Kebijakan Makroekonomi dan Masalah Nilai Tukar Dan Transparansi,  Memperluas  Perdagangan,  dan  Evaluasi  Bilateral  dan  Penyelesaian Sengketa.  Dampak  dari  perjanjian  Economic  and  trade  agreement  between  the  United States  of  America  and  the  People’s  Republic  of  China  terhadap  hubungan  dagang Amerika dan Tiongkok adalah  sebagai berikut:
1. Target Impor
Target  impor  atau  VIEs  adalah  lawan  dari  Voluntary  Export  Restraints (VERs). Sama seperti VER, ekspansi impor sukarela bertujuan untuk secara langsung mempengaruhi  jumlah  yang  diperdagangkan  secara  internasional.  Tapi  bukannya batas  atas  ekspor  suatu  negara,  mereka  menyiratkan  batas  impor  suatu  negara. Sementara  tujuan  memperluas  perdagangan  dapat  dilihat  lebih  positif  daripada membatasinya,  VIEs  dianggap  sebagai  alat  kebijakan  yang  tidak  efisien (Irwin, 1998) .  Alasannya  adalah  bahwa  hal  itu  menyebabkan  distorsi  ekonomi  yang
bergantung pada: (i) apakah perdagangan di pasar tertentu yang tunduk pada VIE itu bebas atau terhalang oleh beberapa perlindungan eksplisit atau tersembunyi; dan (ii) apakah  kita  fokus  pada  negara  pengekspor,  negara  pengimpor,  atau  negara  ketiga (Bown, 2020) .
Dalam  perdagangan  bebas,  VIE  mensyaratkan  penggunaan  subsidi  impor, baik  secara  eksplisit  maupun  implisit  (misalnya,  melalui  pembelian  badan  usaha milik negara). Pertimbangkan pasar barang yang diperdagangkan secara bebas secara internasional. Dengan asumsi bahwa tidak ada gesekan lain seperti biaya transportasi, harga tunggal berlaku untuk membeli dan menjual produk ini secara independen dari lokasi. Efek dari target impor adalah meningkatkan arus barang di Tiongkok (negara pengimpor),  menyebabkan  penurunan  harga  produk  dalam  negeri  dan  perluasan permintaan  impornya.  Di  Amerika  Serikat  (negara  pengekspor),  efek  VIE  adalah sebaliknya:  pasokan  barang  yang  lebih  rendah  meningkatkan  harganya  di  Amerika Serikat dan pasokan ekspornya. Dalam konteks ini, importir barang di Tiongkok akan menghadapi  kerugian,  karena  mereka  akan  membeli  produk  di  Amerika  Serikat dengan harga yang lebih tinggi daripada yang bisa mereka dapatkan di Tiongkok. Ini menyiratkan bahwa satu-satunya cara VIE dapat diterapkan dalam praktik adalah jika pemerintah  Tiongkok  menawarkan  subsidi  impor  yang  sama  dengan  selisih  antara harga  produk  di  Amerika  Serikat  dan  harga  di  Tiongkok  untuk  setiap  unit  yang diimpor. Alternatif untuk subsidi impor eksplisit ini adalah situasi di mana importir, katakanlah perusahaan milik negara atau entitas publik lainnya, mengalami kerugian. Ini  adalah  bentuk  subsidi  implisit,  karena  kerugian  pada  akhirnya  akan  muncul sebagai entri negatif di neraca pemerintah negara pengimpor (Bown, 2020) .
VIE  menurunkan  kesejahteraan  negara  pengimpor  lebih  dari  meningkatkan kesejahteraan  negara  pengekspor  dan  karenanya  mengurangi  kesejahteraan  global. Subsidi VIE menurunkan harga barang di Tiongkok (importir) dan menaikkannya di Amerika  Serikat  (eksportir).  Produsen  lebih  buruk  di  Tiongkok,  di  mana  mereka harus bersaing dengan produsen asing bersubsidi, dan lebih baik di Amerika Serikat, karena  subsidi  merangsang  produksi  untuk  dijual  di  Tiongkok.  Konsumen  di Tiongkok  diuntungkan  dengan  harga  yang  lebih  rendah,  sedangkan  konsumen Amerika justru sebaliknya. Akhirnya, pemerintah Tiongkok harus menanggung biaya fiskal  (langsung  atau  tidak  langsung)  dari  subsidi/VIE.  Menjumlahkan  keuntungan dan kerugian, dampak bersihnya adalah efek negatif pada kesejahteraan di  Tiongkok dan efek positif di Amerika Serikat (Ciuriak, 2020) .
Kesimpulannya,  bagian  ini  mendukung  tiga  kesimpulan  kebijakan:  (i)  target impor tidak boleh diterapkan untuk produk yang diperdagangkan secara bebas; (ii) di sektor-sektor yang dilindungi, peningkatan impor harus dicapai melalui pengurangan hambatan perdagangan daripada melalui mengejar target kuantitatif dengan cara lain;
dan (iii) perluasan impor harus dilaksanakan melalui MFN daripada liberalisasi yang diskriminatif.
2. Efek pada perdagangan dan pendapatan
Mengukur  dampak  target  impor  dalam  perjanjian  perdagangan  Tiongkok-
Amerika terhadap perdagangan dan pendapatan kedua negara ini serta negara ketiga di  bawah  skenario  yang  berbeda.  Simulasi  didasarkan  pada  model  keseimbangan umum  dinamis  yang  dapat  dihitung  secara  global.  ,  Linkage,  yang  menggunakan database Proyek  Analisis Perdagangan  Global (GTAP) (Delzeit et al., 2020) . Model ini  melacak  pertumbuhan  GDP  historis,  neraca  perdagangan,  dan  investasi  hingga 2019  dan  kemudian  memproyeksikan  perkembangan  ekonomi  global  hingga  2025. Komitmen  Tiongkok  untuk  membeli  lebih  banyak  barang  dan  jasa  Amerika  sesuai dengan teks perjanjian.
Perjanjian  Tiongkok  –Amerika  Serikat  tidak  menentukan  bagaimana  target impor  harus  dipenuhi  oleh  Tiongkok.  Pertama,  membandingkan  perdagangan terkelola dengan garis dasar di mana tidak ada kesepakatan. Tarif diasumsikan tetap tidak berubah pada tingkat akhir 2019 dan Tiongkok memenuhi target impor dengan mensubsidi  impor  barang  dan  jasa  dari  Amerika  Serikat.  Simulasi  menunjukkan bahwa  perdagangan  terkelola  membuat  Amerika  Serikat  (dan  tetangganya  yang memasok  input,  Meksiko)  lebih  baik  tetapi  semua  orang  lebih  buruk.  Kedua, membandingkan perdagangan terkelola dengan perang dagang di mana tarif Amerika Serikat- Tiongkok meningkat, untuk memahami apa yang menyebabkan kesepakatan tersebut. Tiongkok dan Amerika Serikat lebih baik dengan kesepakatan itu daripada dengan  perang  dagang  yang  meningkat,  tetapi  sisanya  dunia  lebih  buruk.  Akhirnya, membandingkan  situasi  di  mana  Tiongkok  memenuhi  target  impor  dari  Amerika Serikat  melalui  pengurangan  tarif  dan  hambatan  non-tarif  yang  tidak  diskriminatif daripada  melalui  perdagangan  yang  dikelola.  Menunjukkan  bahwa  liberalisasi nondiskriminatif  menghasilkan  pendapatan  yang  lebih  tinggi  bagi  Tiongkok  dan seluruh dunia (Blanchard et al., 2019) .
Dibandingkan  dengan  status  quo,  perluasan  ekspor  Amerika  ke  pasar Tiongkok yang masih terlindungi memberikan manfaat yang signifikan bagi Amerika Serikat,  dengan  total  pendapatan  lebih  tinggi  sebesar  0,9%  dan  total  ekspor  lebih tinggi  sebesar  3,0%  pada  tahun  2020.  Tetapi  keuntungan  ini  datang  dengan mengorbankan  hampir  semua  negara  lain.  Tiongkok  kehilangan  0,4%  dari pendapatannya  pada  tahun  2021  karena  pengalihan  perdagangan  yang  tidak  efisien dari sumber lain yang lebih efisien, meskipun ada juga penciptaan perdagangan yang signifikan  (bukan  hanya  peningkatan  impor,  tetapi  juga  peningkatan  ekspor  karena pertumbuhan yang lebih tinggi di Amerika Serikat dan asumsi perdagangan seimbang dalam model kami) (Cohen, 2020) .
Dampaknya  terhadap  seluruh  dunia  juga  negatif,  dengan  pendapatan  lebih rendah sebesar 0,17% dan perdagangan lebih rendah sekitar 0,30% pada tahun 2020. Kerugian relatif terbesar dari pendapatan dan ekspor adalah di Asia Timur dan Pasifik (tidak  termasuk  Tiongkok)  (–0,32%  dan  –0,50%,  masing-masing  pada  tahun  2020), diikuti  oleh  Amerika  Latin  (–0,27%  dan  –0,70%,  masing-masing  pada  tahun  2020). Liberalisasi  sebagian  pasar  Tiongkok  yang  dipaksakan  sedikit  meningkatkan pendapatan global, seperti yang diantisipasi dalam diskusi analitis (Cohen, 2020) . Selanjutnya  dampak  dari  perjanjian  Tiongkok-Amerika  dinilai  ketika  target impor dipenuhi melalui liberalisasi multilateral daripada perdagangan  yang dikelola. Secara  khusus,  kesepakatan  perdagangan  yang  dikelola  dengan  liberalisasi multilateral  oleh  Tiongkok  (pengurangan  tarif  dan  hambatan  nontarif  15%)  yang mencapai  keuntungan  yang  sama  dalam  ekspor  Amerika  ke  Tiongkok  seperti  yang ditargetkan berdasarkan perjanjian Tiongkok-Amerika.
Hasil  simulasi  menunjukkan  bahwa  Amerika  Serikat  lebih  baik  dengan liberalisasi  MFN  Tiongkok  dibandingkan  dengan  perang  dagang  tetapi  kurang menguntungkan  dibandingkan  dengan  perdagangan  terkelola  karena  tidak mendapatkan  akses  preferensial  ke  pasar  Tiongkok.  Hal  ini  disebabkan  efek  jangka waktu  perdagangan  yang  negatif  untuk  Amerika  Serikat  (yaitu,  harga  ekspornya menurun relatif terhadap harga impor): karena impor agregat Tiongkok melonjak jauh lebih  tinggi,  harga  yang  diterima  eksportir  Amerika  lebih  rendah  ketika  Tiongkok membuka  secara  multilateral  daripada  ketika  Amerika  Serikat  menerima  akses preferensial.
3. Membuat Kesepakatan Kerja untuk Pembangunan
Perjanjian  perdagangan  Tiongkok-Amerika  merupakan  langkah  dalam hubungan  yang  berkembang  antara  dua  ekonomi  terbesar  di  dunia.  Sebelum kesepakatan,  alat  kebijakan  utama  yang  digunakan  Amerika  Serikat  dan  Tiongkok adalah  tarif.  Sebagaimana  dicatat  dalam (Bown,  2020) ,  ada  dua  titik  putus  utama dalam  hubungan  Tiongkok-Amerika,  keduanya  ditandai  dengan  eskalasi  tarif.  Yang pertama  terjadi  pada  musim  panas  2018  ketika  rata-rata  tarif  impor  Amerika  untuk barang-barang Tiongkok naik dari 3,8 menjadi 12,0% dan tarif impor Tiongkok atas barang-barang  Amerika  meningkat  dari  8,3  menjadi  18,3%.  Titik  puncak  kedua terjadi  pada  musim  panas  2019,  dengan  tarif  Amerika  meningkat  dari  12%  menjadi 21%  dan  tarif  Tiongkok  juga  naik  menjadi  21%.  Sementara  perjanjian  Tiongkok- Amerika tidak menyebutkan tarif, setelah mulai berlaku pada 14 Februari 2020, baik Amerika Serikat maupun Tiongkok telah mengurangi tarif bilateral mereka. Terlepas dari  perubahan  ini,  proteksi  tarif  tetap  tinggi  pada  19%  untuk  tarif  Amerika  atas ekspor Tiongkok dan 20% untuk Tiongkok atas ekspor dari Amerika Serikat.
Banyak  dari  risiko  ini  dapat  dihindari  jika  Tiongkok  memilih  untuk melakukan  multilateralisasi  perjanjian  bilateral  ini.  Salah  satu  cara  adalah
menerapkan  ketentuan  secara  sepihak  sejauh  mungkin  dengan  basis  MFN.  Fakta bahwa  Tiongkok  merundingkan  kesepakatan  saat  ini  mungkin  menjadi  dasar skeptisisme  tentang  kemungkinan  Tiongkok  menerapkan  liberalisasi  berbasis  luas. Namun, kesepakatan itu sendiri dapat mendorong reformasi yang lebih besar. Sejauh ada  kerugian  dari  pengalihan  perdagangan,  akan  ada  peningkatan  tekanan  bagi Tiongkok  untuk  meliberalisasi  perdagangan  untuk  semua  mitra—untuk  mengurangi pengalihan  perdagangan  yang  mahal  dan  meningkatkan  impor  dari  produsen  yang paling  efisien.  Tekanan  ini  bukan  hanya  kemungkinan  teoretis:  bukti  dari  perjanjian perdagangan  Amerika  Latin  menunjukkan  bahwa  PTA  biasanya  mendorong liberalisasi multilateral, dan efek ini cenderung lebih kuat ketika preferensi diberikan kepada pemasok penting.
Liberalisasi  multilateral  dapat  dicapai  dengan  menerapkan  reformasi  di bidang-bidang  seperti  layanan,  kekayaan  intelektual,  dan  transfer  teknologi  yang memperluas manfaat perjanjian kepada semua mitra dagang. Dalam beberapa kasus, seperti  dalam  pengakuan  standar  asing  dan  prosedur  penilaian  kesesuaian  di  bidang pertanian,  multilateralisasi  dapat  menjadi  tantangan,  tetapi  Tiongkok  masih  dapat berusaha  untuk  menetapkan  kondisi  kelayakan  yang  objektif  dan  transparan  untuk pengakuan.  Dalam  jasa  keuangan,  hambatan  masuk  dapat  dihilangkan  berdasarkan MFN  dan  pengakuan  peraturan  diperluas  berdasarkan  pertimbangan  kehati-hatian yang  tidak  membedakan  antara  mitra  dagang  dengan  kondisi  peraturan  serupa. Merealisasikan target kuantitatif dapat menimbulkan kesulitan yang paling signifikan. Seperti  yang  telah  kita  lihat,  tingkat  liberalisasi  multilateral  yang  dibutuhkan kemungkinan  akan  jauh  lebih  besar  daripada  akses  preferensial  yang  diperlukan untuk  Amerika  Serikat  saja.  Selain  itu,  untuk  negara  besar  seperti  Tiongkok, liberalisasi  mungkin  melibatkan  penyerahan  kebebasan  untuk  mengenakan  ―tarif optimal‖  yang  mengeksploitasi  kekuatan  pasarnya.  Namun  demikian,  biaya  dari ―konsesi‖ semacam itu kemungkinan akan sebanding dengan manfaat dari liberalisasi nondiskriminatif.
C. Perbandingan Perang Dagang Era Donald Trump dengan Ronald Reagan
Salah satu cara mengevaluasi keberhasilan perang dagang Amerika di era Donald Trump  adalah  dengan  membandingkan  dengan  perang  dagang  yang  pernah  dilakukan oleh  Ronald  Reagan.  Sebab,  Donald  Trump  bukan  presiden  pertama  Amerika  Serikat yang menerapkan kebijakan perang dagang. Pendahulunya, Ronald Reagan sudah lebih dulu  menerapkan  kebijakan  perang  dagang.  Perbedaannya  adalah,  Ronald  Reagan melakukan perang dagang dengan Jepang yang pada saat itu menjadi raksasa teknologi. Sedangkan Donald Trump melakukan perang dagang dengan Tiongkok.
Baik Reagan maupun Trump adalah penghibur televisi sebelum mereka menjadi politisi, jadi retorika mereka mungkin tidak mencerminkan kebijakan yang sebenarnya. Pemerintahan  Trump  telah  melonggarkan  kuota  penting  dan  mengurangi  tarif,  yang
tidak dilakukan oleh pemerintahan Reagan. Perhatikan juga bahwa, sebagai bagian dari ketentuan  ―aturan  asal‖  dari  Perjanjian  Amerika  Serikat  Meksiko  Kanada  (USMCA), pemerintahan Trump memperluas batas-batas ekonomi dari tarif yang ada. Pemerintahan Reagan  juga  menaikkan  beberapa  tarif,  seperti  menaikkan  tarif  sepeda  motor  Jepang sebesar  45  poin  persentase;  mengenakan tarif  100% atas impor  komputer, televisi,  dan peralatan  listrik  Jepang;  dan  mengenakan  tarif  15%  untuk  kayu  Kanada.  Namun  tidak seperti  pemerintahan  Reagan,  pemerintahan  Trump  menggunakan  kuota  impor  dengan hemat (terbatas pada baja dan aluminium dari tiga negara). Seperti yang dibahas dalam Bab  10,  pemerintahan  Trump  melonggarkan  kuota  signifikan  pada  kendaraan  dengan emisi  tinggi/rendah  MPG,  yang  tidak  khusus  untuk  impor  tetapi  secara  tidak proporsional membatasi produsen Eropa.
Meskipun  diabaikan  oleh  para  ahli,  pemerintahan  Trump  menggunakan campuran  tarif  dan  kuota,  yang  dikenal  sebagai  ―kuota  tarif.‖  Seperti  kuota  impor, hibrida memungkinkan perusahaan asing untuk melakukan penjualan bebas tarif (dengan harga  tinggi)  kepada  konsumen  Amerika,  tetapi  mereka  juga  mengizinkan perbendaharaan Amerika untuk menerima pendapatan tarif.
Mengangkat  kebijakan  ekonomi  Ronald  Reagan  dalam  proses  pemikiran pembuatan  kebijakan  serta  pengaplikasiannya  dari  awal  hingga  akhir  masa kepemimpinannya  sebagai  presiden.  Reagan  demikian  optimis  bahwa  semua  janjinya akan dapat dipenuhi sekaligus, meskipun itu membutuhkan waktu bahwa semua janjinya akan dapat dipenuhi semua sekaligus meskipun itu membutuhkan waktu satu dua tahun. Rakyat Amerika tengah menghendaki kembalinya kondisi-kondisi ekonomi, politik dan sosial serba mapan yang pernah mereka nikmati sebelumnya dan secara langkah politik, Reagan  berhasil  mengeksploitasinya.  Meskipun  demikian  Reagan  sendiri  memang benar-benar seorang konservatif.
Artinya  ia  menganggap  bahwa  semakin  kecil  peranan  pemerintah  dalam kehidupan rakyatnya makin baik pemerintahnya. Keyakinan Reagan seperti itu ternyata benar-benar  direalisasikan  meskipun  untuk  saat  pertama  Reagan  harus  membuat masyarakat  percaya  kepadanya  karena  kondisi  penstabilan  suplai  uang  yang dimaksudkan untuk menekan inflasi sempat memperburuk resesi.
Resesi  menandai  masa-masa  awal  kepresidenan  Reagan  menghantam  hampir semua bidang di dalam negeri. Angka pengangguran menanjak diatas 10% dan hampir sepertiga  pabrik  industri  tidak  berproduksi.  Berbeda  dengan  Jerman  dan  Jepang  yang justru  menguasai  perdagangan  dunia.  Konsumsi  masyarakat  terhadap  produksi  dari negara  tersebut  menjadi  melesat  tajam.  Kondisi  mulai  membaik  di  beberapa  segmen ekonomi pada akhir 1983 dan awal 1984 perekonomian bangkit kembali. Jepang sepakat untuk melaksanakan kuota sukarela atas ekspor mobilnya ke Amerika.
Pertimbangan  politik  menjadi  pertimbangan  Reagan  dalam  meneruskan Kebijakan Ekonominya. Reagan berusaha mencari data sebaik mungkin guna menyusun
ramalan  yang  seoptimis  mungkin  agar  semua  janji  ekonomi  yang  telah  terlanjur diucapkan  Reagan  dapat  paling  tidak  dicoba  direalisasikan  anggaran  militer  yang bertambah  disebabkan  keinginan  Reagan  yang  ingin  kembali  menguatkan  posisi Amerika  di  mata  dunia.  Pengajuan  proposal  Kebijakan  Ekonomi  Reagan  terhadap Kongres  menjadi  komitmen  Reagan  dalam  kepemimpinan  dalam  bidang  ekonomi. Kritikan  yang  dialami  oleh  Reagan  bahkan  oleh  penasehat  ekonominya  sendiri  yaitu David Stockman menjadi kepercayaan terhadap Reagomics menjadi berkurang.
Pernyataan  Stockman  terhadap  Reagan  mengenai  sebaiknya  Reagan  mengambil skala  prioritas  terhadap  penyusunan  anggaran  untuk  menciptakan  keseimbangan anggaran  tidak  dipenuhi  permintaan  tersebut  oleh  Reagan.  Popularitas  dan  janji-janji semasa  kampanye  menjadi  alasan  Reagan  untuk  tidak  memundurkan  langkah-langkah yang  sudah  menjadi  konsep  dalam  Reaganomics.  Rakyat  Amerika  tentunya mendambakan seorang  pemimpin yang mampu menjamin unggul sebagai suatu Negara adikuasa  baik  dari  segi  ekonomi,  politik  dan  pertahanan.  Tentu  dengan  melihat terpilihnya  Reagan  pada  saat  terpilih  pertama  kali  juga  dikarenakan  rakyat  menilai Amerika  di  bawah  kepemimpinan  Demokrat,  Jimmy  Carter,  mengalami  kemerosotan ekonomi  dan  daya  saing  keunggulan  dalam  bidang  persenjataan  dengan  Uni  Soviet. Pada  saat  itu  Reagan  dianggap  berhasil  memulihkan  semangat  rakyat  melalui  gagasan perang  bintang  atau  star  wars  dan  negosiasi  dengan  Uni  Soviet  untuk  mengurangi perlombaan  senjata  nuklir  sedangkan  dari  segi  keberhasilan  ekonomi  Reaganomics belum terlalu berhasil sepenuhnya.
Pertumbuhan  GNP  pada  tahun  terakhir  rata-rata  4,3  %,  inflasi  4,1  %,  defisit neraca perdagangan dalam dua belas tahun terakhir adalah 151,7 miliar dollar. Anggaran belanja  pun  makin  melebar  defisitnya  mencapai  150  miliar  dollar,  yang  diusahakan dibiayai melalui obligasi pemerintah Amerika yang sifatnya anti inflasi dan di pihak lain menyebabkan utang pemerintah Amerika kepada masyarakat dunia semakin meningkat. Perekonomian  Amerika  adalah  mixed  capitalistic  enterprise  system  yang  berarti ekonomi bertumpu pada kegiatan swasta dengan memberikan ruang gerak bagi campur tangan  pemerintah.  Bush  menganut  campur  tangan  pemerintah  yang  lebih  lunak sedangkan Dukakis lebih ketat. Perbedaan pandangan kebijakan dalam hal pajak antara Bush  dan  Dukakis  adalah  dari  pihak  Bush  tidak  ada  periode  tanpa  pajak  baru. Sedangkan  dari  pihak  Dukakis  peningkatan  pajak  atau  pajak  baru  sebagai  sumber terakhir memotong deficit.
Terlepas  dari  kompleksitas  tambahan,  kesimpulan  keseluruhan  tetap  ada. Presiden  Trump  adalah  pria  tarif  seperti  yang  dia  katakan,  sementara  Presiden  Reagan adalah  pria  kuota.  Presiden  Reagan  tidak  selalu  mempraktekkan  perdagangan  bebas yang  dia  khotbahkan.  Seperti  yang  dikatakan  anggota  CEA  Reagan  William  Niskanen, pemerintahan  Reagan  ―berada  di  kedua  sisi  [masalah  perdagangan],  mengartikulasikan kebijakan  perdagangan  bebas  dan  menerapkan  serangkaian  kuota  impor  baru  yang
ekstensif.‖  Ekonom  CEA  Reagan  lainnya  Steve  Hanke  menambahkan  ―pangsa  impor Amerika  yang  dicakup  oleh  semacam  pembatasan  perdagangan  melonjak  di  bawah 'pedagang  bebas'  Reagan,  bergerak  dari  hanya  8%  pada  tahun  1975  menjadi  21% pada tahun  1984."  Pemerintahan  Trump  juga  memiliki  elemen  kunci  proteksionisme,  tetapi tidak seperti Reagan sejauh ini, sebagian besar menghindari melindungi produsen dalam negeri dengan cara yang menguntungkan perusahaan asing.

## Kesimpulan
Strategi  yang  diterapkan  Donald  Trump  dalam  Perang  Dagang  terhadap  Tiongkok sebagai  upaya  menstabilkan  ekonomi  Amerika  Serikat  dinilai  belum  mampu  membawa Amerika  dari  jurang  defisit.  Pemerintahan  Trump  mengerahkan  sejumlah  investigasi  ke dalam praktik perdagangan luar negeri.  Atas investigasi ini munculnya pernyataan Trump yang  mengkritisi  perekonomian  Tiongkok,  di  mana  terdapat  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kebijakan  dari  Presiden  Trump  terhadap  Tiongkok.  (Kimberly,  2018,  4). Kritikan  tersebut  menyatakan  bahwa  Tiongkok  telah  melakukan  pencurian  kekayaan intelektual, pemaksaan transfer teknologi, mempersulit bisnis Amerika masuk ke Tiongkok sehingga defisit perdagangan dialami oleh Amerika, serta persyaratan pada usaha patungan yang  secara  signifikan  mengganggu  daya  saing  bisnis  Amerika  Serikat  di  masa  depan. Direalisasikannya  penetapan  tarif  baru  terhadap  barang-barang  impor  luar  negeri,  maka dimulailah perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang sesungguhnya.
Donald  Trump  belum  berhasil  berhasil  untuk  menstabilkan  ekonomi  Amerika Serikat hal ini terbukti dari Amerika selalu mengalami defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok,  walau  jumlah  defisit  terkadang  naik  dan  turun,  ditambah  dengan  banyaknya produk  impor  Tiongkok  yang  masuk  ke  dalam  negara  membuat  Amerika  Serikat menetapkan  kebijakan  proteksionisme  terhadap  Tiongkok.    Kemudian  kedua  belah  pihak menyepakati  perjanjian  dagang  yang  dikenal  dengan  ―Economic  and  trade  agreement between the United States of America and the People’s Republic of Tiongkok‖. Perjanjian ini cukup membuat perang dagang antara kedua negara tersebut mereda.
Pada  akhirnya,  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Donald  Trump  tidak  dapat mengatasi defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Hal ini ditunjukkan dari data  bahwa  Amerika  Serikat  tetap  mengalami  defisit  perdagangan  dengan  Tiongkok, bahkan  angkanya  melonjak  dari  tahun  sebelum  perang  dagang  dilaksanakan.  Tercatat bahwa  Amerika  Serikat  mengalami  lonjakan  defisit  perdagangan  dengan  Tiongkok  dari tahun 2017 ke 2018. Berdasarkan dari laman resmi Bureau of Economics Analysis (BEA), Amerika Serikat mengalami defisit dari US$ 337,18 miliar pada tahun 2017 dan melonjak ke US$ 380,04 miliar pada tahun 2018.

## BIBLIOGRAFI
Akturk, H. K., Rewers, A., Joseph, H., Schneider, N., & Garg, S. K. (2018). Possible ways to  improve  postprandial  glucose  control  in  type  1  diabetes. Diabetes  Technology  & Therapeutics , 20 (S2), S2-24. https://doi.org/10.1089/dia.2018.0114. Google Scholar
Anonim. (2020). Alasan Amerika Serikat memulai Perang Dagang dengan China .
Ayem,  S.,  &  Nugroho,  R.  (2016).  Pengaruh  Profitabilitas,  Struktur  Modal,  Kebijakan Deviden, Dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Akuntansi , 4 (1),
31–40. Google Scholar
Badiri,  I.  (2020).  Analisis  Ekonomi  Politik  Internasional  Dalam  Studi  Kasus  Perang Dagang  Amerika  Serikat–Tiongkok  Periode  2018-2019. Padjadjaran  Journal  of International  Relations , 2 (2),  147–157.  https://doi.org/10.24198/padjir.v2i2.26070. Google Scholar
Blanchard, E. J., Bown, C. P., & Chor, D. (2019). Did Trump’s Trade War Impact the 2018 Election? National Bureau of Economic Research. Google Scholar
Bown,  C.  (2020). US-China  trade  war  tariffs:  An  up-to-date  chart. (Vol.  14).  Peterson Institute for International Economics. Google Scholar
Ciuriak,  D.  (2020). The  US-China  Trade  Deal:  Back  of  the  Envelope  Estimate  of  the Economic Impact . Google Scholar
Cohen,  M.  (2020). The  Phase  1  IP  Agreement:  Its  Fans  and  Discontents.  China  IPR, January 21, 2020 . Chinaipr.Com.
Creswell,  J.  .  2016.  (2016).  Research  Design,  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitaif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Belajar . Google Scholar
Delzeit,  R.,  Beach,  R.,  Bibas,  R.,  Britz,  W.,  Chateau,  J.,  Freund,  F.,  Lefevre,  J., Schuenemann,  F.,  Sulser,  T.,  &  Valin,  H.  (2020).  Linking  global  CGE  models  with sectoral  models  to  generate  baseline  scenarios:  Approaches,  challenges,  and opportunities. Journal of Global Economic Analysis , 5 (1), 162–195. https://doi.org/10.21642/JGEA.050105AF. Google Scholar
Dukeshire,  S.,  &  Thurlow,  J.  (2002). Understanding  the  Link  Between  Research  and Policy.  Rural  Communities  Impacting  Policy  Project .  Atlantic  Health  Promotion Research Centre, Dalhousie University. Google Scholar
Irwin,  D.  A.  (1998).  The  Smoot-Hawley  tariff:  A  quantitative  assessment. Review  of Economics  and  Statistics , 80 (2),  326–334.  https://doi.org/10.1162/003465398557410.
Google Scholar
Jethro,  I.,  &  Pranatasari,  F.  D.  (2018). Pengaruh  Kualitas  Produk  dan  Harga  Terhadap Keputusan  Pembelian  Produk  Glaive  Waterless  Car  Wash .  Universitas  Ciputra. Google Scholar
Kartika, M. M. (2013). Proteksionisme amerika serikat pasca krisis finansial 2008‖. Jurnal Analisis Hubungan Internasional , 3 (2). Google Scholar
Kimberly, W. T., Dutra, B. G., Boers, A. M. M., Alves, H. C. B. R., Berkhemer, O. A., Van Den Berg, L., Sheth, K. N., Roos, Y. B., van der Lugt, A., & Beenen, L. F. M. (2018). Association of reperfusion with brain edema in patients with acute ischemic stroke: a secondary  analysis  of  the  MR  CLEAN  Trial. JAMA  Neurology , 75 (4),  453–461. https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2017.5162. Google Scholar
Purbani,  W.  (2005). Analisis  wacana/discourse  analysis .  Lokakarya  Penelitian. Google Scholar
Rasmus, J. (2018). Trump’s Tax Cuts, Budget, Deficits... Trump’s Recession 2019?. Google Scholar
Sumadji, P. (2006). Kamus Ekonomi. Edisi Pertama . Jakarta:  Wacana Intelektual. Google Scholar
Syafina,  D.  C.  (2018). Proyeksi  2019,  Skenario-Skenario  Perang  Dagang  AS-Cina  2019: Apa Efeknya ke Dunia? Tirto.Id.
Copyright holder: Ismail Kamal, Muhammad Fuad (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: