## Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN KUASA LISAN TERHADAP MASYARAKAT UMUM
Oleh:

## Emeralda Karissa Moyambo
Program Studi Magister Kenotariatan /Fakultas Hukum, Universitas Surabaya emeraldamoyambo@icloud.com

## Abstract
Akta merupakan surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian atau hal–hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Merujuk pada Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata,  perbuatan  yang  menimbulkan  akibat  hukum  dimana  dalam  hal  ini  adanya perjanjian  pemberian  kuasa,  dalam  bentuk  bukti  tulisan,  meskipun  dalam  hubungan keperdataan, kata sepakat antara kedua belah pihak perjanjian telah mengikat, dan perjanjian tidak perlu dibuat dalam bentuk formal. Namun, adanya bukti tulisan lebih memiliki kepastian hukum  dibandingkan  dengan  hanya  sebuah  kesepakatan  yang  diucapkan  secara  lisan  jika kemudian timbul sengketa. Pokok pembahasan penelitian ini adalah fenomena dalam praktik kenotariatan terdapat perbuatan-perbuatan menyimpang yang timbul, baik penyimpangan itu berasal  dari  pihak  notaris  maupun  pihak  penghadap.  Penelitian  ini  kemudian  bertujuan melakukan  analisis  terhadap  kuasa  lisan  sebagai  dasar  dari  pembuatan  akta  otentik  di hadapan notaris. Penelitian ini hendak menganalisis tanggung jawab notaris atas akta otentik yang telah dibuat berdasarkan kuasa lisan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kuasa lisan dapat digunakan dalam pembuatan akta otentik, bergantung dari tindakan hukum yang hendak dibuat  dalam  pembuatan  akta  otentik  tersebut.  Bilamana  tindakan  hukum  yang  menurut undang-undang mewajibkan suatu tindakan hukum tersebut pada saat melakukan perjanjian antara  para  pihak  apabila  dasarnya  perjanjian  pemberian  kuasa,  maka  kuasa  tersebut berdasarkan undang-undang harus dalam bentuk akta otentik
Keywords: Pertanggungjawaban Hukum, Notaris, Kuasa Lisan

## A. PENDAHULUAN
Akta berita acara merupakan akta yang dibuat oleh notaris atas permintaan pihak-pihak. Dalam hal ini, notaris berperan untuk mencatat atau menuliskan segala peristiwa dalam rapat tentang  segala  sesuatu  maupun  hal-hal  yang  dibicarakan  oleh  pihak-pihak  anggota organisasi/penyelenggara  berkaitan  dengan  tindakan  hukum  atau  tindakan  lainnya  yang dilakukan  oleh  para  anggotanya  guna  kepentingan  organisasi/penyelenggara  agar  tindakan tersebut  dibuat  berdasarkan  yang  dilihat,  didengar  dan  dituangkan  sesuai  kenyataan  dan undang-undang ke dalam suatu akta notaris.
Merujuk  pada  Ketentuan  Pasal  1867  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (selanjutnya  disebut  KUHPerdata)  dituliskan  adanya  istilah  akta  otentik  yang  menentukan bahwa: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan”. Adapun pada Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik dibatasi oleh tiga ketentuan-ketentuan, yakni, (a) akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan)
seorang pejabat umum, (b) akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang,  dan  (c)  pegawai  umum  (pejabat  umum)  oleh  atau  di  hadapan  siapa  akta  itu  dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.
Sedangkan  pengertian  akta  otentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna ialah bahwa siapa saja yang terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan oleh bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Akta otentik sendiri adalah sebutan yang disematkan kepada pejabat tertentu yang dikualifikasikan. Akta  berbentuk  surat  mensyaratkan  bahwa  akta  tersebut  harus  dibuat  dalam  bentuk  tulisan. Lazimnya, akta dikategorisasikan menjadi dua, yakni akta di bawah tangan dan akta otentik. Secara sederhana, akta di bawah tangan diartikan sebagai akta yang ditandatangani di bawah tangan.
Mengenai kewenangan notaris dalam hal ihwal pembuatan akta otentik, Ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN menjabarkan poin-poin penting yakni:
(1) Notaris  berwenang  membuat  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian, dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang dikehendaki    oleh    yang    berkepentingan    untuk  dinyatakan    dalam    akta    otentik, menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan akta,  menyimpan  akta,  memberikan  grosse, salinan  dan  kutipan  akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak  juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Notaris berwenang pula :
a. mengesahkan    tandatangan    dan    menetapkan    kepastian    tanggal    surat dibawahtangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. membukukan  surat-surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku khusus;
c. membuat kopi dari asli surat-surat dibawahtangan berupa salinan yang memuat uraian  sebagaimana  ditulis  dan  digambarkan  dalam  surat yang bersangkutan;
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;atau g.  membuat akta risalah lelang.
(3) Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Meski telah mendapatkan wewenang dari negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat  di  bidang  perdata  khususnya  dalam  pembuatan  akta  otentik,  notaris  bukanlah pejabat  negara. Prayitno  (2010) menyebut  bahwa notaris  merupakan pejabat  aparatur negara yang memperoleh kepercayaan dari pemerintah atau kepanjangan tangan dari pemerintah yang mandiri  dalam  hal  pembuatan  akta  otentik  yang  kemudian  menjadi  dokumen  negara.  Akta merupakan  bukti  adanya  suatu  perbuatan  hukum.  Perbuatan  hukum  sendiri,  mengacu  pada Isnaeni (2014) adalah perbuatan  yang menimbulkan  konsekuensi hukum. Pada kasus adanya perjanjian pemberian kuasa, bukti tulisan seperti dimaksudkan dalam Pasal 1866 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disingkat  KUH  Perdata),  meskipun  dalam  hubungan keperdataan, kata mufakat diantara kedua belah pihak perjanjian telah mengikat, dan perjanjian tidak perlu dibuat dalam bentuk formal (Subekti:2001). Akan tetapi, adanya bukti tertulis lebih memiliki  kepastian  hukum  daripada  hanya  kesepakatan  bersifat  lisan  jika  di  kemudian  hari muncul  persengketaan.  Menilik  paparan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  jaminan  kepastian, ketertiban,  maupun  perlindungan  hukum  membutuhkan  alat  bukti  tertulis  bersifat  otentik mengenai  keadaan,  peristiwa,  atau  perbuatan  hukum  yang  diselenggarakan  melalui  jabatan tertentu.
Hubungan  hukum  perihal  perjanjian  pemberian  kuasa  dapat  ditemukan  dalam  Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUH Perdata. Pada Pasal 1792 KUH Perdata, kuasa diartikan sebagai  suatu  perjanjian  dengan  mana  seorang  memberikan  kekuasaan  kepada  seorang  lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Prodjodikoro (1991) memberikan definisi perjanjian pemberian kuasa sebagai kata-kata atas nama yakni pihak yang diberi kuasa bertindak secara mewakili pihak yang memberi kuasa mengenai pemberian kuasa dan perwakilan dari pemberi kuasa adalah dua hal tersendiri yang tidak selalu berada bersama- sama  pada  suatu  perhubungan  hukum.  Perjanjian  pemberian  kuasa  itu  sendiri  dibuat  oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya untuk memberikan pengesahan kuasa yang dibuat secara lisan.
Pemberian  kuasa  ialah  sebuah  persetujuan  “mewakili”  pemberi  kuasa  untuk melaksanakan perbuatan hukum tertentu. Pada praktiknya, tidak semua perbuatan hukum bisa dikuasakan  kepada  orang  lain.  Sebagai  ilustrasi,  mengadopsi  anak,  merumuskan wasiat/testamen,  mengubah  akta  otentik  semisal  akta Commanditaire  Vennootschap (selanjutnya  disingkat  CV)  yang  perbuatan  hukum  tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan  hanya

## Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
dengan landasan suatu kuasa khususnya ‘kuasa lisan’. Pasal 1793 KUHPerdata menyebutkan beberapa  bentuk  pemberian  kuasa,  yakni  pemberian  kuasa  otentik  (akta  otentik),  pemberian kuasa di bawah tangan (akta di bawah tangan), pemberian kuasa dengan sepucuk surat biasa, pemberian kuasa lisan, dan pemberian kuasa diam-diam. Pemberian kuasa otentik (akta otentik) ialah pemberian kuasa yang dibuat oleh dan/atau di hadapan pejabat umum  yang berwenang (notaris) dan kuasa seperti ini memiliki kekuatan pembuktian formil yang sempurna.

## B. METODE PENELITIAN
Sebagai upaya untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, penelitian  ini  mengaplikasikan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Metode  hukum yuridis  normatif ini  didasarkan pada norma-norma atau peraturan perundang-undangan  yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas. Metode ini bisa diimplementasikan dalam mengkaji permasalahan-permasalahan dalam penelitian  ini.
Adapun  pendekatan  yang  digunakan  dalam  tesis  ini  adalah Statute  Approach dan Conceptual  Approach . Statute  Approach berbasis  pada  perundang-undangan  yang  berlaku terkait dengan permasalahan yang tengah dikaji. Conceptual Approach ialah upaya membangun analisis dengan menggunakan pendapat pakar dan sarjana sebagai basis pendukung. Data untuk penulisan tesis ini memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder  yang diperoleh melalui proses  inventarisasi.    Berikutnya,  bahan-bahan  hukum  tersebut  dikategorisasikan  menurut obyek  penelitian.  Langkah  terakhir,  bahan-bahan  hukum  itu  disistematisasikan.  Pada  tahap analisis  bahan,  guna  memperoleh  jawaban  terhadap  rumusan  masalah  penelitian,  tesis  ini menggunakan penalaran deduktif dan penafsiran sistematis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perjanjian pemberian kuasa seperti diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUH Perdata meniscayakan terjadinya hubungan hukum antara pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian pemberian kuasa. Pihak-pihak yang membuat perjanjian pemberian kuasa tersebut terikat dalam suatu hubungan hukum. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi  antara  seseorang  dengan  seorang  lainnya,  antara  seseorang  dengan  suatu  badan hukum dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya
Menurut  Anshori  (2011),  domain  pertanggungjawaban  notaris  meliputi  kebenaran materiil  atas  akta  yang  dibuatnya.  Adapun  konsep  ganti  kerugian  karena  ingkar  janji  atau wanprestasi  dan  adanya  perbuatan  melawan  hukum  atau onrechmatige  daad dikenal  dalam KUH  Perdata.  Lebih  lanjut,  gugatan  ganti  rugi  yang  timbul  dikarenakan  adanya  perbuatan melawan  hukum,  diatur  dalam  Pasal  1365  KUH  Perdata  dengan  redaksional  bahwa  “Tiap
perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  menggantikan  kerugian  tersebut”. Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, di dalamnya terkandung unsur- unsur utama seperti adanya perbuatan yang melawan hukum ( onrechtmatige daad ), harus ada kesalahan, harus ada kerugian yang ditimbulkan, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
Notaris  yang  membuat  akta  tidak  sesuai  dengan  prosedur  dapat  disebut  melakukan perbuatan  melawan  hukum  ketika.  Sebagai  contoh,  membuat  surat  palsu  atau  memalsukan keterangan  serta  melakukan  tindak  perbuatan  yang  tidak  patut  dilakukan  dalam  kaitannya sebagai  seorang  notaris.  Terkait  dengan  melakukan  perbuatan  yang  tidak  patut  untuk dilakukannya, hal ini dianggap telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
Mempertimbangkan  pemaparan  tersebut,  maka  notaris  dapat  pula  diminta pertanggungan gugat dalam bentuk ganti rugi atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum  yakni  melakukan  perbuatan  yang  memenuhi  keseluruhan  unsur  Pasal  1365  B.W. Seorang notaris digolongkan sudah melakukan tindakan melanggar hukum karena melakukan perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, yakni membuat akta  yang tidak sesuai dengan bentuk maupun sifat akta dan membuat akta tidak sesuai dengan prosedur pembuatan  akta.  Di  antara  perbuatan  yang  tidak  sesuai  prosedur  itu  ialah  tidak  melakukan pengenalan  terhadap  penghadap  berdasarkan  identitasnya.  Sebab,  notaris  wajib  bertanggung jawab bukan hanya merelatir (menurut akan kehendak pihak pengguna jasa notaris), tetapi juga diharuskan  mengedepankan  logika  hukum  (kewajaran).  Notaris  harus  menguasai  peranan profesinya,  berkapasitas  dalam  mengarahkan  materi  akta  supaya  sesuai  dengan  kondisi  riil, serta tidak berbenturan dengan Undang-undang, hukum adat, dan budaya yang berlaku. Hal ini koheren dengan  salah satu  wewenang  notaris  untuk  memberikan penyuluhan hukum  tentang pembuatan akta sebagaimana diamanatkan oleh redaksi Pasal 1337 KUH Perdata bahwa “Suatu sebab  adalah  terlarang,  jika  sebab  itu  dilarang  oleh  undang-undang  atau  bila  sebab  itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.
Ihwal  pemeriksaan  bukti  surat  oleh  notaris  berkaitan  dengan  keinginan  penghadap, Prayitno  (2010)  berargumen  bahwa  bilamana  maksud  dan  tujuan  pembuatan  akta  tidak melanggar hukum, ideologi, adat istiadat, dan atau budaya, maka dilakukan tindak lanjut lewat meminta  kelengkapan  data/dokumen  baik  asli  maupun  kebenarannya.  Data  pendukung  atau dokumen yang dimaksud antara lain berupa identitas diri, status kependudukan, surat perijinan, surat kepemilikan, dan lain-lain yang harus divalidasi keabsahannya. Konsekuensi hukumnya pun wajib dijabarkan secara jelas dan tegas.

## Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Pasal  15  ayat  (2)  huruf  e  UUJN  tercantum  bahwa  notaris  memiliki  wewenang memberikan  penyuluhan  hukum  sehubungan  dengan  pembuatan  akta.  Oleh  karenanya, berlandaskan  ketentuan  hukum  tersebut,  merupakan  kewajiban  seorang  notaris  untuk memberikan  saran  dan  membuat  kerangka  akta  untuk  memenuhi  keinginan  atau  kehendak pihak-pihak terkait. Melalui penyuluhan hukum tersebut, jika notaris merasa perlu setelah pihak mengerti  dan  memahami  keterangan  dan  notaris  dan  pihak  menyatakan  setuju  atau  sepakat, maka  segera  notaris  menyiapkan  minuta  aktanya.  Waktu  penyediaan  minuta  ini  sangat kondisional dalam arti dapat disiapkan segera atau memerlukan rentang waktu beberapa hari. Sebab, ada kelengkapan teknis administratif meliputi pembacaan, penandatanganan, pemberian salinan dan pemberkasan untuk minuta yang wajib dipenuhi oleh notaris sebagaimana amanat Pasal 16 UUJN.
Lebih jauh, Adjie (131) menjelaskan bahwa dalam melakukan pemeriksaan akta notaris terkait  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  yang  bersangkutan,  parameternya  harus  memenuhi prosedur  pembuatan  akta  notaris  seperti  termaktub  dalam  UUJN.  Jika  semua  prosedur  telah dilakukan,  maka  akta  yang  bersangkutan  bersifat  mengikat  mereka  yang  membuatnya  di hadapan notaris. Notaris melakukan pengenalan terhadap para penghadap sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UUJN bahwa penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah  menikah  dan  cakap  melakukan  perbuatan  hukum  atau  diperkenalkan  oleh  2  (dua) penghadap lainnya.  Menurut Prayitno (2010) arti penting dari proses mengenal para penghadap adalah agar notaris pertama-tama dapat melakukan penilaian terhadap penghadap/pihak untuk menentukan apakah penghadap/pihak dinilai cakap dan berwenang serta tidak termasuk dalam kategori dilarang oleh hukum.
Dalam  konteks  ini,  yang  dimaksud  cakap  artinya  adalah  penghadap  yang  telah memenuhi kriteria Pasal 1330 KUH Perdata. Sedangkan kategori yang dianggap tidak cakap untuk  membuat  suatu  perjanjian  adalah  orang-orang  yang  belum  dewasa  dan  mereka  yang ditaruh di bawah pengampuan. Berwenang didefinisikan sebagai orang yang menghadap akan membuat  akta  untuk  kepentingan  dirinya  sendiri;  Selaku  kuasa  dari  seseorang;  atau  Selaku kuasa  dalam  jabatan  (direktur,  ketua,  wali  orangtua)  atau  kedudukan  (wali  pengawas, pengganti/substansi, curator ) tidak termasuk  yang dilarang artinya penghadap/pihak tersebut bukan dirinya sendiri, isterinya atau keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa pembatasan  derajat  dan  dalam  garis  ke  samping  sampai  dengan  derajat  ketiga,  baik  secara pribadi maupun kuasanya.
Proses  bertanya  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  mendengarkan  dan  mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya jawab) tidak lain adalah perwujudan dari Pasal 38 ayat (3) UUJN bahwa notaris menanyakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan.  Mengenai  hal  ini,  Prayitno  (60)  berpendapat  jika  pihak-pihak  yang berkepentingan mengutarakan maksud dan tujuannya. Selain itu, notaris seperti tercantum pada Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN memiliki kewenangan lain selain membuat akta otentik, yakni memberikan  penyuluhan  hukum  sehubungan  dengan  pembuatan  akta,  jika  pihak  penghadap tidak mengetahui atau kurang paham mengenai isi akta tersebut.
Notaris  diharuskan  mampu  memahami  maksud  maupun  tujuan  pihak-pihak  tersebut dalam membuat akta serta perbuatan hukum ini atas dasar kesepakatan yang tulus, bukan ada unsur  keterpaksaan  sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  1321  KUH  Perdata  yang  berbunyi, “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Bila akta yang dibuat didasarkan atas kuasa lisan, maka notaris tidak mungkin  menanyakan,  untuk  kemudian  mendengarkan  dan  mencermati  keinginan  atau kehendak para pihak selaku pemberi kuasa. Uraian terkait dengan kekuatan hukum suatu akta otentik, yakni akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan notaris didasarkan kuasa lisan dapat dijelaskan bahwa notaris yang membuat akta didasarkan atas kuasa lisan
Otentisitas  atau  kebatalan  sebuah  akta  notaris  dapat  menimbulkan  dampak  yang bervariasi bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya, yakni;
a. Hilangnya otentisitas akta (akta notaris ikut batal), dan tindakan hukum yang tertuang di dalamnya ikut batal, hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang oleh UU diharuskan dituangkan dalam suatu akta otentik. semisal akta pendirian PT;
b. Akta notaris  tidak ikut batal, atau perbuatan  hukum  yang tertuang di  dalamnya tidak ikut batal. Hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang tidak diwajibkan oleh uu untuk dituangkan di dalam suatu akta otentik, tetapi pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum mereka dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik, supaya dapat diperoleh suatu pembuktian yang kuat.
c. Akta tetap memiliki otentisitas atau tindakan hukum yang tertuang di dalamnya batal. Hal  ini  terjadi  jika  syarat-syarat  perjanjian  tidak  dipenuhi  atau  terjadinya  cacat  dasar hak yang menjadi obyek perjanjian, semisal jual beli yang dilakukan atas dasar bukti palsu.
Salah  satu  sebab  pembatalan  akta  notaris  adalah  melalui  putusan  pengadilan,  bukan hanya dikarenakan kesalahan atau kelalaian notaris semata dalam proses pembuatan akta. Pula, pembatalan akta notaris bisa juga diakibatkan oleh kesalahan maupun kelalaian para pihak yang

## Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
saling mengikatkan diri dalam akta tersebut, sehingga dengan adanya kesalahan atau kelalaian menimbulkan  gugatan  hukum  dari  salah  satu  pihak.  Dalam  proses  perdata,  lazim  dijumpai seorang  notaris  justur  menjadi  tergugat,  karena  di  dalam  akta  notariil  khususnya Partij  Acte yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata, notaris tidak terlibat bahkan dilarang oleh  Undang-Undang  terlibat  dalam  suatu  perbuatan  hukum  sebagaimana  yang  diterangkan dalam  akta  notariil  yang  diresmikannya.  Keterlibatan  notaris  sebatas  pada  merumuskan perbuatan  hukum  para  pihak  ke  dalam  aktanya  untuk  kemudian  meresmikan  akta  tersebut. Mendudukkan  secara  paksa  notaris  sebagai  tergugat  merupakan  upaya  memaksa  notaris bersangkutan  untuk  membuat  keterangan  seputar  aktanya  yang  sekarang  menjadi  alat  bukti dalam proses peradilan.
Dalam kaitannya dengan potensi tindak pidana yang dilakukan oleh notaris, Rumusan Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  mengenai  tindak  pidana  yang  erat  kaitannya  dengan profesi  notaris adalah perbuatan pidana  yang berkaitan dengan pemalsuan surat  (Pasal  263), membuka  rahasia  jabatan  (Pasal  322  ayat  (1)),  dan  pemalsuan  yang  dilakukan  oleh  pejabat (Pasal  416).  Mencuplik  Pasal  263  ayat  (1)  tertulis,  “Barang  siapa  membuat  surat  palsu  atau memalsukan surat  yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau  yang  diperuntukkan  sebagai  bukti  daripada  sesuatu  hal  dengan  maksud  untuk  memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana  penjara  paling  lama  enam  tahun”.  Diksi  “barangsiapa”  dalam  ketentuan  Pasal  263 ditujukan kepada pihak yang memalsukan surat, dalam hal ini adalah notaris. Sedangkan yang dimaksud  dengan  surat  adalah  segala  bentuk  rupa  surat  baik  yang  ditulis  dengan  tangan, dicetak,  maupun  ditulis  memakai  mesin  tik  dan  lain-lainnya.  Surat  yang  dipalsu  dapat menimbulkan  ancaman  hukuman  bilamana  dapat  menerbitkan  suatu  hak,  dapat  menerbitkan suatu  perjanjian,  dapat  menerbitkan  suatu  pembebasan  utang,  atau  suatu  surat  yang  boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa.
Terdapat dua perbuatan yang diancam hukuman disini. Pertama, “membuat surat palsu” yaitu membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga  menunjukkan  asal  surat  itu  yang  tidak  benar.  Kedua,  “memalsukan  surat”,  yakni mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun teknis pemalsuan sendiri beraneka ragam, mulai  dari  mengganti  surat,  mengurangkan,  menambah  atau  merobah  sesuatu  dari  surat  itu, hinggan memalsukan tanda tangan masuk dalam kategori pemalsuan surat. Notaris membuat akta  otentik  berdasarkan  kuasa  secara  lisan,  sehingga  tidak  ada  bukti  tulisan  yang
ditandatangani  pihak-pihak,  tidak  mengenal  para  pihak,  yang  berarti  bahwa  mengisi  akta didasarkan atas keterangan yang tidak benar, karena tidak mengetahui maksud dan tujuan kuasa yang  dibuat  secara  lisan  oleh  seorang  penghadap,  maka  isi  akta  tersebut  adalah  akta  dibuat didasarkan atas keterangan palsu atau tidak benar.
Kembali pada ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, tercantum bahwa akta merupakan otentik  dan  memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna  apabila  akta  tersebut  bentuknya ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  pegawai-pegawai  umum  yang berkuasa,  dan  di  tempat  dimana  akta  dibuatnya.  Mengutip  Adjie  (1),  kekuatan  pembuktian sebuah akta notaris sebagai alat bukti umumnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:
a. Lahiriah: Kapabilitas lahiriah akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan  keabsahannya  sebagai  akta  otentik.  Jika  dilihat  dari  luar  (lahirnya) sebagai  akta  otentik  serta  sesuai  dengan  syarat  akta  otentik  yang  ditentukan  dengan aturan hukum, apabila ada pihak yang menyangkalnya harus membuktikan sebaliknya.
b. Formal:  Secara  formal  untuk  membuktikan  kebenaran  dan  kepastian  tentang  hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tandatangan para pihak/penghadap saksi dan notaris serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris, apabila ada pihak yang mempermasalahkan aspek formal dari akta, maka harus dapat melakukan pembuktian terbalik menyangkal akta tersebut.
c. Materil:  Merupakan  kepastian  tentang  materi  atau  isi  suatu  akta,  menyangkut keterangan atau pernyataan para pihak, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian  yang  sah  terhadap  pihak-pihak  yang  membuat  akta  atau  mereka  yang mendapat hak dan berlaku untuk umum.
Ketiga aspek yang dipaparkan di atas merupakan indikator kesempurnaan akta Notaris sebagai suatu akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam persidangan  pengadilan,  bahwa  ada  salah  satu  aspek  tersebut  tidak  benar,  maka  akta  yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut  didegradasikan  kekuatan  pembuktiannya  sebagai  akta  yang  mempunyai  kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

## D. KESIMPULAN
Penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  kuasa  lisan  bisa  digunakan  dalam  pembuatan akta otentik bergantung pada tindakan hukum yang hendak dirumuskan dalam pembuatan akta otentik tersebut. Dalam kasus pembuatan akta perubahan anggaran dasar CV, para pihak yang bersangkutan harus hadir di hadapan notaris. Bukti perjanjian pemberian kuasa dalam bentuk

## Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
otentik maupun di bawah tangan para pihak yang melakukan perjanjian pemberian kuasa untuk melakukan perubahan anggaran dasar CV tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti dokumen pendukung  dalam  pembuatan  akta  notaris.  Sedangkan  notaris  memiliki  tanggung  jawab  atas tindakan pembuatan akta otentik mengenai kekuatan pembuktian dari akta notaris sebagai alat bukti umumnya Aspek tersebut merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Hal ini dikaitkan dengan tanggung jawab notaris yang bisa digugat atau dituntut apabila akta yang dibuat olehnya mengakibatkan para pihak dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, Habib. (2011). Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung: Refika Aditama. Adjie,  Habib.  (2013). Menjalin  Pemikiran-Pendapat  tentang  Kenotariatan. Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Ali , Zainuddin. (2014). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Anshori,  Abdul  Ghofur.  (2011). Lembaga  Kenotariatan  Indonesia,  Perspektif  Hukum  dan Etika. Yogyakarta: UII Press.
Budiono,  Herlien.  (2008). Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  dan  Penerapannya  di  Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti
Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Djatmiati. (2001). Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hernoko,  Agus  Yudha.  (2008). Hukum  Perjanjian  (Asas  Proposional  dalam  Kontrak Komersil), Ed. 1, Cet. IV. Jakarta: Kencana Penada.
Isnaeni, Moch. (2014). Perjanjian Jual Beli. Surabaya: Revka Petra Media.
Isnaeni,  Moch.  (2017) Selintas  Pintas  Hukum  Perikatan  (Bagian  Umum). Surabaya:  Revka Petra Media.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 Makalah - https://armadhiloe.blogspot.com/2013/11/makalah-surat-kuasa.html Makalah  -  https://bh4kt1.wordpress.com/2013/02/02/kuasa-direksi-atau-kuasa-direktur-yang- salah-kaprah/
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2009). Pengantar  Ilmu  Hukum. Jakarta:  Kencana  Prenada  Madia Group.
Mertokusumo, Sudikno. (1998). Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty.

## Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Mertokusumo, Sudikno. (2007) Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty. Muhammad, Abdulkadir. (2000). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Pitlo (Alih Bahasa M. Isa Arief). (1997). Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang- undang Hukum Perdata Belanda. Jakarta: Intermasa.
Prayitno, AA Andi. (2010). Apa dan Siapa Notaris di Indonesia. Surabaya: PMN.
Prodjodikoro Wirjono. (1991). Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Bandung: Sumur.
Sjaifurrachman,  dan  Habib  Adjie.  (2011). Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju.
Soeroso. (2006). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Subekti. (2001). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Suryodiningrat. (1999). Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian. Bandung: Tarsito. Syahrani,  Riduan.  (1998). Hukum  Acara  Perdata  Di  Lingkungan  Peradilan  Umum. Jakarta: Pustaka Kartini.
Tesis - http://eprints.undip.ac.id/17455/1/GEMI_SUGIYARTI.pdf
Tobing, G.H.S. Lumban. (1990). Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.
Tongkie, Tan. (2011). Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.