Mei 2022 e-ISSN 2622-9714

## PERMASALAHAN TANAH ULAYAT PASCA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI SUMATERA BARAT

## Adek Chandra
Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Jl. Kolonel Rauf Mo’o No. 255 Limboto Email: adekchandrapeter@gmail.com
Naskah diterima: 24 Januari 2022; revisi: 27 Februari 2022; disetujui: 13 Maret 2022
Abstract: Land registration is a series of activities including collection, processing, bookkeeping, and presentation and maintenance of physical data and juridical data including providing proof of rights for parcels of land that already have rights. The existence of ulayat land is only limited to acknowledging the existence of ulayat land controlled by customary law communities but does not  regulate  more  clearly  about  land  registration,  including  through  the  Complete  Systematic Land Registration (PTSL). Based on this, the research examines the constraints and problems of ulayat land after PTSL activities, as well as the strategy of the Land Office in solving communal land problems after PTSL activities. This study uses a normative-empirical legal research method. The  implementation  of  PTSL  activities  on  ulayat  objects  encountered  many  obstacles  and problems after their activities. Legal pluralism in land registration is not accommodated in the Ministerial  Regulation  related  to  PTSL.  The  role  of  Ninik  Mamak  in  the  registration  of  ulayat rights must be synchronized with several government policies so that land registration is realized in line with government objectives.
Keywords: Communal Land, Land Registration, Nagari Customary Density
Abstrak: Pendaftaran  tanah  adalah  rangkaian  kegiatan  meliputi  pengumpulan,  pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis termasuk pemberian surat tanda  bukti  haknya  bagi  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  ada  haknya.  Keberadaan  tanah  ulayat hanya  dibatasi  sampai  dengan  pengakuan  adanya  tanah  ulayat  yang  dikuasai  oleh  masyarakat hukum  adat,  namun  tidak  mengatur  lebih  jelas  tentang  pendaftaran  tanah,  termasuk  melalui Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL).  Berdasarkan  hal  tersebut  penelitian  mengkaji kendala  dan  permasalahan  tanah  ulayat  pasca  kegiatan  PTSL,  serta  strategi  Kantor  Pertanahan dalam penyelesaian masalah tanah ulayat pasca kegiatan PTSL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pelaksanaan kegiatan PTSL pada objek ulayat menemui banyak kendala dan permasalahan pasca kegiatannya. Pluralisme hukum dalam  pendaftaran tanah tidak terakomodir  dalam  Peraturan  Menteri  terkait  PTSL.  Peran  Ninik  Mamak  dalam  pendaftaran  hak ulayat harus disinkronkan dengan beberapa kebijakan pemerintah agar terwujudnya pendaftaran tanah yang sejalan dengan tujuan pemerintah.
Kata Kunci: Tanah Ulayat, Pendaftaran Tanah, Kerapatan Adat Nagari

## A. Pendahuluan
Tanah  ulayat  merupakan  bidang  tanah  pusaka  beserta  sumber  daya  alam  yang ada  di  atasnya dan di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat  hukum  adat  (Wahyuni  at  al.,  2021).  Pengakuan  keberadaan  Masyarakat Hukum  Adat  (MHA)  di  Sumatera  Barat  dituangkan  melalui  Perda  No.  16  Tahun  2008
tentang  Tanah  Ulayat  dan  Pemanfaatannya  (selanjutnya  disebut  Perda  Ulayat).  Perda Ulayat ini muncul dilatarbelakangi kenyataan bahwa pengelolaan dan penguasaan tanah oleh MHA didasari pada hukum adat setempat, meskipun secara hukum nasional negara mengakui keberadaan dari MHA, namun pengaturan mengenai penguasaan tanah ulayat hanya  sebatas  kenyataannya  dikuasai  asalkan  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan nasional dan peraturan yang lebih tinggi.
Sementara itu. salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang penguasaan dan pemilikan atas suatu bidang tanah (Mujiati at al., 2019). Untuk mewujudkan kepastian terhadap subjek dan objek atas bidang tanah yang dikuasai,  pemerintah  perlu  melaksanakan  pendaftaran  tanah  secara  berkesinambungan pada seluruh wilayah Indonesia yang dimuat dalam Pasal 1, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian dipertegas dengan Inpres No. 2 tahun 2018 mengenai percepatan pelaksanaan registrasi tanah sampai tahun 2025 sebagai pendukung Program Strategis  Nasional  Pemerintah.  Hal  ini  sebagai  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk mewujudkan tercapainya Indonesia yang terpetakan.
Pelaksanaan pendaftaran tanah pada objek tanah ulayat, menurut data pertanahan Kantor  Pertanahan  Kota  Padang  dilaksanakan  atas  dua  jenis  permohonan  yaitu permohonan  langsung  perorangan  pada  kantor  pertanahan  dan  permohonan  melalui Program  PTSL,  di  antara  dua  kegiatan  tersebut  terdapat  perbedaan  alas  hak  antara pendaftaran  tanah  yang  didasari  permohonan  perorangan  dengan  alas  hak  yang dimohonkan  melalui  program  PTSL,  perbedaan  itu  terletak  pada  dokumen  penyerta kelengkapan yuridisnya.
Pendaftaran  tanah  permohonan  perorangan  pada  Tanah  Milik  Adat  (TMA), pengajuan  permohonan  sertipikat  atas  TMA  milik  perorangan  anggota  kaum  harus dilengkapi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh yang membuat pernyataan  dan  beberapa  pihak  antara  lain;  1)  disetujui  oleh Mamak  Kepala  Waris yang selanjutnya disebut MKW, 2) diketahui oleh kepala Wali Nagari /Kelurahan, 3) dibenarkan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari selanjutnya disebut KAN. 4) disaksikan dua orang saksi,
5)  untuk  permohonan  sertipikat  atas  Tanah  Milik  Adat  (TMA)  milik kaum yang ditandatangani oleh MKW, kemudian disetujui oleh Penghulu Suku , diketahui kepala Wali Nagari /Kelurahan, dibenarkan oleh Ketua KAN dan disaksikan dua orang saksi. Kemudian dilengkapi  dengan  Surat  Kesepakatan  seluruh  anggota kaum pemilik  tanah  ulayat  dan persetujuan Ketua KAN dengan melampirkan fotocopy Silsilah Keturunan/ Ranji Kaum yang sudah dilegalisir.
Hal  ini  mengacu  kepada  Surat  Edaran  (SE)  Kanwil  BPN  Provinsi  Sumbar No.610.1745/BPN-1998 Perihal Pelayanan Permohonan Sertifikasi Tanah Milik Adat, dan SE Kanwil BPN Provinsi Sumbar No.630/936/BPN-99 Perihal Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997  serta  SE  Kanwil  BPN  Provinsi  Sumbar  No.500/88/BPN  2007  Penetapan  Hak  dan Pendaftaran Tanah.
Selanjutnya,  dalam  permohonan  pendaftaran  tanah  melalui  PTSL  mengacu  pada Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  PTSL  2020  dan  tidak  mengatur  bagaimana  persyaratan kelengkapan  dokumen  permohonan  pada  tanah  objek  penguasaan  MHA.  Pembuktian kepemilikan  atas  bidang  tanah  dalam  permohonan  PTSL  mengacu  kepada  Lampiran Permen  PTSL.  Persyaratan  dokumen  PTSL  yang  hanya  didasari  pada  Surat  Pernyataan Penguasaan Fisik ditandatangani oleh si pembuat pernyataan dan disaksikan dua orang saksi dipandang sudah cukup. Hal ini sangat berbeda pada saat pendaftaran tanah secara perorangan  pada  objek  yang  sama,  perbedaan  yang  sangat  jauh  ini  menyebabkan terkendalanya  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  melalui  PTSL  di  Kota  Padang,  kendala tersebut  didasari  atas  keberatan Ninik  Mamak terhadap  penyederhanaan  pengajuan penyertipikatan tanah ulayat terutama mengenai syarat dokumen permohonan PTSL yang tidak  sama  dengan  permohonan  perorangan  ataupun  Prona,  permohonan  PTSL  yang cukup dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah dianggap telah menghapus peran utama Ninik Mamak sebagai pelindung, pengawas dan penjaga tanah ulayat salingka nagari .
Menurut  Widia  (2015)  menemukan  keterkaitan  pengalihan  penggunaan  tanah kaum  adat  terhadap  penguasaan  tanah  ulayat,  penguasaan  tanah  ulayat  yang  bersifat komunalistik beralih kepada individual, pemanfaatan tanah ulayat sebagai lahan pertanian mulai terkikis sejalan waktu menjadi non pertanian. Perubahan ini dipengaruhi oleh sikap dan  sifat  anggota  kaum  itu  sendiri,  yakni  dikarenakan  keinginan  untuk  berkembang, berpendidikan,  memiliki  pekerjaan,  serta  peran  MKW  dan urang  sumando dalam  kaum. Dalam temuannya peneliti menyarankan untuk mengakomodir tatanan hukum adat dalam pembuatan peraturan agar tidak mengikis nilai adat yang sudah ada.
Tanah ulayat kaum dapat menjadi hak milik asalkan adanya kesepakatan kepada seluruh anggota kaum, yang kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Milik Kaum) Formulir A yang dilengkapi dengan Ranji Kaum yang di legalisir KAN, surat  ini  menjadi  alas  hak  kepemilikan  terhadap  objek  ulayat  kaum  (Fadli,  2016). Pendaftaran  tanah  ulayat  di  Sumatera  Barat  terdapat  perbedaan  yang  mendasar  antara UUPA  dengan  hukum  adat  Minangkabau  tentang  tanah.  Pola  pemilikan  tanah  bersifat
individual  yang  dianut  oleh  UUPA  berbeda  dengan  prinsip  pemilikan  tanah  oleh masyarakat Minangkabau yang komunalistik. Hal ini mengakibatkan terjadinya kendala dan  kontroversi  pada  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  ulayat  kaum  (Purwaningsih  & Ratnawaty, 2017).
Menurut  Fatmi  (2018)  eksistensi  tanah  ulayat  Minangkabau  dapat  terlihat  dari masih  adanya  penghormatan  dari  MHA  itu  sendiri  melalui  pengakuan  terhadap  tanah ulayat yang diatur dalam Perda Sumatera Barat. Permohonan tanah ulayat menjadi tanah hak  milik  dalam  hukum  adat  Minangkabau  belum  diatur  dalam  peraturan  pemerintah ataupun dalam perundang-undangan, namun peralihan dari tanah ulayat tersebut menjadi milik perorangan dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh pemuka adat dengan anggota kaum serta instansi pemerintah sehingga tanah ulayat bisa dijadikan sebagai tanah hak milik.
Ardenis (2019) menyebutkan bahwa keberadaan tanah ganggam bauntuak di Nagari Koto  Baru  Simalanggang  masih  ada  dan  diakui  keberadaannya.  Penguasaan  terhadap tanah ganggam bauntuak telah banyak dimiliki dan dikuasai oleh perorangan anggota kaum, imbas dari penguasaan tanah yang berlangsung lama dan diwariskan secara generasi ke generasi  oleh  anggota paruik yang  satu  pesukuan.  Penguasaan  tanah  yang  berlangsung secara lama ini menyebabkan kuatnya hak perorangan dalam penguasaan tanah kaum dan mengakibatkan  melemahnya  hak  komunal,  selain  itu  penguasaan  perorangan  terjadi karena adanya pengalihan tanah dengan cara jual beli dan hibah dalam kaum yang punah atau tidak memiliki perempuan penerus waris dari kepemilikan tanah dan bisa dialihkan kepada  anggota  kaum  lain  yang  masih  dalam  satu  kesukuan  yang  sepertujuan  anggota kaum lainnya.
Pelaksanaan  kegiatan  pendaftaran  tanah  kaum  melalui  Program  PTSL  banyak menemui kendala, hal itu terkait dengan kepastian subjek hak atas tanah ulayat, apakah subjek hak ditulis atas MKW, atau salah seorang anggota kaum dan atau atas nama MKW beserta anggota kaum, karena berdasarkan temuan peneliti pendaftaran tanah ulayat PTSL banyak  ditemukan  didaftarkan  atas  nama  salah  seorang  anggota  kaum  tanpa  diketahui oleh  MKW  beserta  anggota  kaum  lainya  serta  tidak  dilibatkan  MKW,  dan  KAN  dalam proses pendaftaran tanah tersebut (Feronika at al., 2019).
Kebaharuan  penelitian  ini  memberikan  gambaran  umum  terkait  pelaksanaan pendaftaran  tanah  melalui  program  PTSL  dari  tahun  2017  s.d  2020  terutama  dalam kelengkapan  dokumen  permohonan  pada  kegiatan  PTSL  yang  berasal  dari  obyek penguasaan  MHA  yang  bersifat  komunalistik,  lokasi  penelitian  dilakukan  di  Kelurahan Piai  Tangah,  Kecamatan  Pauh  yang  termasuk  kegiatan  PTSL  2018.  Penelitian  ini
memandang  bahwa  kajian  mengenai  pelaksanaan  PTSL  obyek  tanah  ulayat  perlu dilakukan karena kegiatan PTSL bersifat kontinu dengan permasalahan yang dihadapi pun juga  dinamis  mengikuti  perkembangan  zaman,  sedangkan  referensi  terhadap  kajian tentang  pelaksanaan  PTSL  pada  tanah  ulayat  masih  kurang  sehingga  perlu  untuk ditindaklanjuti dari sudut pandang pertanahan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif-empiris  dengan pendekatan  kualitatif  yang  didasari  dokumen  persyaratan  terhadap  permohonan  PTSL pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Padang.  Penelitian  ini  bersifat  analisis  deskriptif  dengan mengkomparasikan beberapa kebijakan, peraturan dan perundangan terkait pelaksanaan pendaftaran  tanah  dengan  tidak  mengesampingkan  aturan  dan  budaya  setempat, pendekatan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  normatif-empiris,  hukum  normatif terhadap  dokumen  yang  diperoleh  dari  kantor  pertanahan  yang  kemudian  di  analisa, untuk  mendapatkan  data  yang  sebenarnya  terjadi  di  lapangan  berupa  fakta  maka dilakukan penelitian hukum yang bersifat hukum empiris dengan melakukan wawancara dengan  informan/narasumber  dalam  hal  ini  satuan  tugas  (satgas)  yuridis  PTSL,  pihak kelurahan  dan  perangkat  hukum  adat  yang  mengetahui  pelaksanaan  PTSL  pada  lokasi penelitian, dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti, kemudian diinterpretasi dan dilaporkan.

## C. Kendala Pelaksanaan PTSL Pada Tanah Ulayat
Pelaksanaan  PTSL  di  Kota  Padang  pada  tahun  anggaran  2018  secara  umum  tidak mencapai  target  hal  ini  tidak  terlepas  dari  berbagai  kendala  dalam  pelaksanaan  PTSL, terutama pada Kelurahan Piai Tangah. Menurut data kantor pertanahan target PTSL hanya terealisasi  dari  3000  SHAT  menjadi  1.044  SHAT  untuk  Kluster  K1,  sedangkan  Kluster  2 tidak ada, Kluster 3 berjumlah 341, sedangkan Kluster 4 tidak ada, hasil penelitian peneliti terhadap kendala pelaksanaan PTSL ada beberapa hal:
1. Dominasi Penguasaan Tanah Ulayat oleh Perorangan
Penguasaan  terhadap  tanah  ulayat  kaum  kebanyakan  sudah  dikuasai  oleh perorangan  berupa ganggam  bauntuk .  Hal  itu  terjadi  karena  penguasaan  terhadap  tanah ulayat kaum yang sudah dikuasai secara turun temurun dan berlangsung lama, akibatnya tidak  terjadi  perubahan  penguasaan  oleh  anggota  kaum  yang  lain.  Apabila  seseorang anggota kaum telah mendapatkan persetujuan yang dituangkan dalam kesepakatan kaum dan  diketahui  MKW  untuk  mengelola  tanah  ulayat  kaum  sepanjang  tidak  terjadinya

## 82 Adek Chandra
keberatan  dari  anggota  kaum  yang  lain  maka  tanah  tersebut  dapat  dikelola,  berbeda apabila  tidak  adanya  kesepakatan,  maka  akan  dilakukan  musyawarah  kaum  untuk mendapatkan bulek kato . Penguasaan ini juga dapat diwariskan kepada anak dari ganggam bauntuk selama masih perempuan (garis keturunan ibu). Menurut adat Minang pengalihan tanah ulayat kaum hanya dapat dipindahkan apabila anggota suatu kaum punah (tidak ada  perempuan)  maka  anggota  kaum  yang  terakhir  dapat  memindahtangankan  tanah ulayat kaum kepada orang lain karena tidak ada pewaris perempuan yang bertali darah dengan  pewaris,  sehingga  pembuktian  kepemilikan  hak  atas  tanah  ulayat  kaum seharusnya dengan melengkapi dengan silsilah keluarga, karena penguasaan tanah ulayat kaum  sudah  sejak  lama,  dan  untuk  mencegah  terjadi  pengalihan  kepada  orang  atau anggota kaum yang berhak tanpa sepengetahuan MKW dan anggota kaum lainnya.
2. Tanah  Ulayat  Kaum  yang  Penguasaan  Objek  Tanahnya  Bukan  Dikuasai  Oleh Anggota Peruntukkan Kaum
Penguasaan  tanah  ulayat  kaum  yang  dikuasai  oleh  seorang  anggota  kaum  yang bukan  peruntukkan  baginya  saat  ini  banyak  terjadi  terutama  pada  tanah  penguasaan ulayat kaum. Permasalahan ini diakibatkan karena kebanyakan tanah ulayat yang dikuasai oleh anggota kaum yang diperuntukkan baginya melalui kesepakatan ganggam bauntuak anggota  kaum  tidak  lagi  dikelola  oleh  anggota  kaum  yang  diperuntukkan,  hal  ini  bisa disebabkan karena anggota kaum yang berhak pergi merantau, atau ahli waris perempuan dari  pewaris  sudah  menikah  dan tidak  tinggal  di  lokasi  tanah  ulayat.  Sehingga  anggota kaum lain yang masih satu kesukuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mengelola tanah ulayat kaum tadi tanpa pengetahuan dari anggota kaum berhak ataupun melapor kepada MKW,  faktor  penyebab  timbulnya  penguasaan  seperti  ini,  pertama  penguasaan  tanah ulayat kaum yang sudah berlangsung sangat lama secara turun temurun sehingga terjadi penguatan terhadap nilai-nilai individual dari pada komunal.
Perubahan ini tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan tanah ulayat yang sifatnya penguasaannya  komunal  secara  berangsur-angsur  mengalami  perubahan  ke  arah individual, hal ini berakibat menguatnya nilai individu terhadap penguasaan tanah ulayat kaum,  sehingga  tanah  ulayat  berubah  fungsinya  menjadi  milik  pribadi,  kedua  kuatnya perubahan  ke  arah  individual  banyak  dimanfaatkan  oleh  anggota  kaum  yang diperuntukkan baginya sebahagian tanah ulayat melakukan pengalihan ulayat kaum tanpa persetujuan dari anggota kaum lain, karena sudah melekatnya hak individu pada tanah ulayat  yang  telah  dikuasai  sangat  lama,  pemindahan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan perjanjian pagang gadai , jual beli ataupun hibah dari anggota kaum kepada anggota kaum
lain yang masih dalam satu kesukuan, meskipun dalam ketentuan adat pengalihan tanah ulayat hanya dapat dilakukan jika putusnya waris.
3. Batas Sempadan Tanah Ulayat Kaum yang Tidak Jelas
Akibat terjadinya pergeseran penguasaan tanah ulayat kaum yang bersifat komunal kepada  penguasaan  perorangan  yang  berlangsung  secara  lama  dan  turun  temurun berakibat  kepada  ketidakjelasan  batas  penguasaan  tanah  ulayat  yang  dikuasai  secara komunal, penetapan batas sempadan antara tanah ulayat yang dikuasai oleh perorangan dengan  tanah  ulayat  yang  masih  dikuasai  oleh  kaum  menjadi  tidak  jelas  karena  lokasi tanah ulayat kaum biasanya berada di sekitar tanah penguasaan ulayat perorangan.
Banyak dari anggota kaum yang mendaftarkan tanahnya melalui kegiatan PTSL pada Kelurahan Piai Tangah tidak mengetahui batas sempadan yang mereka miliki antara tanah ulayat yang sudah disepakati sebagai peruntukkannya dengan tanah ulayat penguasaan kaum yang masih ada, sehingga memunculkan penolakan dari MKW atau salah satu dari anggota kaum untuk dilakukan pengukuran tanah ulayat. Penolakan ini menurut Nugraha at al., (2020) menyebutkan karena ingin mempertahankan keberlangsungan tanah ulayat kaum, namun hadirnya program PTSL dianggap justru mendukung privatisasi.
Kendala itu juga berimbas kepada alas hak berupa surat penguasaan fisik yang tidak ditandatangani oleh si pemilik karena tidak berada di tempat dan MKW selaku orang yang dituakan  di  dalam  suatu  kaum  juga  tidak  menginginkan  tanah  ulayat  kaumnya disertipikatkan untuk menghindari adanya privatisasi tanah ulayat kaum pada perempuan dari anggota kaum yang sudah menikah, sehingga MKW khawatir jika persertipikatan ini kan mempermudah tanah ulayat kaumnya untuk dimiliki secara pribadi dan dijual oleh anggota  kaumnya  tanpa  pemberitahuan  kepada  MKW  dan  kesepakatan  anggota  kaum lainnya.
4. Belum Adanya Sepahaman antara Ninik mamak dengan Kantor Pertanahan
Menurut Ninik  Mamak terlalu  mudahnya  persyaratan  pengajuan  persertipikatan tanah ulayat kaum di PTSL meskipun tidak melarang adanya pendaftaran tanah, hanya akan  menimbulkan  masalah  baru  di  dalam  internal  suatu  kaum,  di  dalam  pepatah Minangkabau dikiaskan indak bidauak, karam sakuduang artinya tidak ada biduak yang karam separuhnya,  kalau  karam  tentu  seluruhnya,  hal  ini  dipandang  oleh Ninik  Mamak bahwa persertipikatan  tanah  ulayat  kaum  hendaknya  harus  disetujui  oleh  MKW  dan  semua anggota kaum dengan pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum yang dibenarkan oleh penghulu  suku  dan fotocopy silsilah ranji  kaum yang  ditandatangani  dan  dilegalisir  oleh ketua  KAN.  Hal  ini  bertolak  belakang  dengan  persyaratan  PTSL  yang  diatur  oleh
Kementerian terkait dengan alas hak pengajuan PTSL, meskipun Kantor Pertanahan Kota padang  telah  menambahkan  syarat  lain  pada  surat  pernyataan  penguasaan  fisik  selain ditandatangani oleh orang yang menguasai tanah dengan disaksikan dua orang saksi harus disetujui oleh MKW dan Penghulu Suku .
Pengajuan  permohonan  persertipikatan  tidak  perlu  dilengkapi  dengan ranji kaum /Silsilah keturunan yang membutuhkan proses dan memakan waktu cukup lama serta biaya pengurusan yang tidak menentu karena tidak adanya pengaturan lebih jelas terkait biaya yang harus dibayarkan melalui Perda ataupun Peraturan lainnya. Secara adat yang lebih  mengetahui  kondisi  ulayat  kaum  adalah  anggota  kaum  di  dalam saparuik/jurai ataupun yang berada dalam kaum itu sendiri sehingga diperlukan ranji kaum agar tidak adanya  penggelapan  hukum  dengan  mudahnya  pengajuan  penyertifikatan  melalui program  PTSL.  Kekawatiran  dengan  mudahnya  pengajuan  ini  dianggap  akan menimbulkan masalah baru dalam lingkar saparuik/jurai , sehingga banyak sanggahan yang masuk terkait pelaksanaan PTSL karena permintaan dari Ninik Mamak agar proses PTSL ditangguhkan/dihentikan.
5. SDM yang berada di Kantor Pertanahan
Keterbatasan  jumlah  SDM  yang  ada  pada  setiap  kantor  pertanahan  merupakan kendala klasik terhadap keberhasilan pencapaian PTSL, hampir semua kendala ini ada dan merata  pada  setiap  kantor  pertanahan.  Hal  ini  tidak  dapat  dikesampingkan  karena kegiatan  PTSL  berdampingan  dengan  kegiatan  rutinitas  kantor  pertanahan  di  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, jumlah SDM yang terbatas memaksa kantor pertanahan  untuk  bisa  membagi  konsentrasi  dalam  pelayanan  ke  masyarakat  dengan kegiatan utama Kementerian di dalam pencapaian target pendaftaran melalui PTSL.
Pejabat kantor pertanahan hampir semua berlomba-lomba untuk tercapainya target PTSL sebagai bentuk fokus terhadap kegiatan Kementerian serta PTSL cenderung menjadi penilaian  dari  kementerian  terhadap  evaluasi  kinerja  Kepala  Kantor  Pertanahan, penambahan  SDM  melalui  perekrutan  PPNPN  juga  menjadi  kendala  tersendiri  pada kantor  pertanahan, hal  ini  tidak  terlepas  dari  kemampuan  kantor  pertanahan  dalam  hal pendanaan, sehingga keterbatasan SDM ini juga menjadi hambatan tercapainya PTSL 100% (seratus persen) pada kantor pertanahan.

## D. Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan PTSL
Permasalahan  tanah  ulayat  pasca  pelaksanaan  PTSL  merupakan  dampak  negatif yang  timbul  pada  saat  dilaksanakannya  PTSL.  Selama  ini  berorientasi  pada  pencapaian target  telah  mengindahkan  pengelolaan  sumber  daya  alam  dari  penguasaan  MHA  itu sendiri,  hal  ini  mengakibatkan  pudarnya  kewenangan  yang  beraspek  privat  dan  publik
yang  sampai  sekarang  masih  bertahan  pada  tanah  ulayat  khususnya  di  Kota  Padang. Penyeragaman  aturan  dengan  mengabaikan  karakteristik  lokal  dan  perbedaan  wilayah secara  tidak  langsung  telah  melemahkan  hukum  dan  kelembagaan  masyarakat  hukum adat yang mengakibatkan munculnya permasalahan, ada beberapa faktor yang mendasari permasalahan  pasca  kegiatan  PTSL.  Faktor  yang  dominan  adalah  ketidaksesuaian kesepakatan  yang  terjadi  dalam  anggota  kaum  dalam  pendaftaran  tanah  ulayat  kaum “ ganggam bauntuak ” yang bukan peruntukkannya sehingga menimbulkan persilihan yang berujung  pada  sengketa  konflik  pertanahan  dalam  anggota  kaum saparuik/sajurai .  Hal tersebut menimbulkan beberapa permasalahan pasca PTSL sebagai berikut:
1. Meningkatnya Pengaduan Pertanahan
Pelaksanaan  kegiatan  PTSL  yang  dimulai  dari  tahun  2017  hingga  saat  ini  telah meningkatkan  pengaduan  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Padang  terutama  terkait penerbitan sertipikat hasil PTSL baik yang dimohonkan oleh salah satu anggota ataupun dari  beberapa  anggota  kaum  yang  bersengketa  konflik,  pengaduan  didasari  atas penguasaan  tanah  dengan  subjek  hak  yang  tertera  disertipikat  bukanlah  subjek  yang berhak. Hal ini didalangi oleh anggota sekaum pemilik tanah ulayat ataupun orang lain yang  mengaku  tanah  tersebut  kepunyaannya,  sehingga  terjadi  penggelapan  hukum, penyederhanaan  persyaratan  dalam  pengurusan  sertifikasi  tanah  melalui  PTSL, dimanfaatkan  oleh  sebahagian  oknum  yang  tidak  berkomitmen  untuk  mencari keuntungan pribadi.
Pengaduan juga berasal dari kesalahan dalam pengisian alas hak yang diminta oleh kantor pertanahan sebagai persyaratan pengajuan permohonan PTSL, peserta PTSL tidak memahami  bahwa  surat  pernyataan  menimbulkan  efek  hukum,  kesalahan  dalam pengisian  formulir  berimbas  kepada  produk  PTSL  yang  dikeluarkan  oleh  kantor pertanahan. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara serentak melalui PTSL di Kota Padang tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku dengan tidak mengesampingkan khazanah adat, MKW, Penghulu Suku serta KAN dalam menandatangani alas hak, penyederhanaan hanya dilakukan terhadap ranji kaum dan surat pernyataan persetujuan kaum. kecuali pada saat  pengajuan  pendaftaran  Sporadis/Perorangan  pada  Kantor  pertanahan  kota  padang mensyaratkan fotocopy ranji kaum /Silsilah keturunan sekurang-kurangnya tiga generasi ke atas  yang  dilegalisir  dan  ditandatangani  oleh  KAN  dan  dokumen  kesepakatan  anggota kaum yang disetujui MKW dan mengetahui Penghulu Suku hal tersebut mengacu pada SE Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat.
2. Keberatan Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari
Masalah  lain  yang  timbul  pasca  pelaksanaan  PTSL  adalah  keberatan  dari Ninik Mamak dalam  nagari  yang  menganggap  berbagai  penyederhanaan  permohonan pendaftaran  tanah  melalui  PTSL  menghapus  peran Ninik  Mamak selaku  pelindung  dan penjaga harta pusaka. Keberatan ini muncul selama proses PTSL 2017 yang dilaksanakan di  Kecamatan  Lubuk  Begalung  dan  Kecamatan  Bungus  Teluk  Kabung,  pengajuan permohonan dengan surat penguasaan fisik atas bidang tanah ditandatangani Pemohon, disaksikan  dua  orang  saksi,  mendapat  sanggahan  dari  KAN  setempat  sehingga  untuk mengakomodir aspirasi tersebut pada PTSL 2018 surat pernyataan penguasaan fisik harus ditandatangani oleh yang pembuat pernyataan disaksikan dua orang saksi dan diketahui oleh  MKW, Penghulu  Suku dan  KAN  tanpa  menambahkan  syarat  lainnya  seperti Ranji Kaum /Silsilah  keturunan,  selama  ini Ninik  Mamak dalam  proses  pensertipikatan  tanah ulayat  kaum  ataupun  tanah  ulayat  milik  perorangan  anggota  kaum  mengetahui  bahwa Ranji  Kaum /Silsilah  keturunan  ada  dalam  proses  penserfikasian  tanah  ulayat  yang dilengkapi  dengan  surat  pernyataan  persetujuan  kaum,  ditiadakannya  pengajuan kelengkapan dokumen ini di dalam PTSL hanya akan memunculkan masalah dikemudian hari terutama pada lingkar saparuik/sajurai yang merupakan anggota satu kaum, sehingga ketika  sengketa  konflik  pertanahan  muncul  pasca  PTSL  ada  kecenderungan  dari  KAN untuk tidak menyelesaikannya karena merasa dari awal peran mereka tidak dilibatkan.
3. Munculnya Gugatan Pertanahan oleh Anggota kaum
Munculnya  gugatan  dari  anggota  kaum  pemilik  tanah  ulayat  lainnya  terhadap persertipikatan tanah ulayat kaum PTSL tidak dapat dielakkan selama dapat dibuktikan kebenarannya, maka setiap warga negara ataupun masyarakat hukum adat berhak untuk mengajukan  gugatan  atas  sertipikat,  meskipun  kantor  pertanahan  melaksanakan  secara teliti  dan  cermat sehingga  hasilnya  dapat  memberikan jaminan  kepastian  hukum  sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terhadap  permasalahan  adat  yang  muncul  pasca  kegiatan  PTSL  maka  akan diserahkan kepada KAN selaku lembaga yang berwenang di dalam penyelesaian sengketa adat terutama untuk mendamaikan anggota kaum yang bertikai, kantor pertanahan tidak dapat  memasuki  ranah  tersebut,  karena  KAN  adalah  lembaga  yang  menurut  Perda Sumatera  Barat  No.16  Tahun  2008  adalah  lembaga  perwakilan  permusyawaratan  dan permufakatan  adat  tertinggi  nagari  yang  telah  ada  dan  diwarisi  secara  turun  menurun sepanjang  adat  ditengah-tengah  masyarakat  di  Sumatera  Barat.  Penyelesaian  sengketa pertanahan  melalui  KAN  sebagai  lembaga  adat  tertinggi  dilakukan  secara  musyawarah mufakat bajanjang  naik  batanggo  turun ,  prosesnya  diawali  dengan  pengaduan  oleh
masyarakat  yang  kemudian  dilaporkan  ke  penghulu  suku.  Melalui  sekretaris  KAN, anggota KAN yang bertugas, para pihak dan saksi diundang pada waktu yang ditentukan ke kantor KAN untuk menghadiri sidang penyelesaiannya. Setelah itu KAN melakukan tahapan sidang yaitu pembacaan gugatan dan mendengar tanggapan para pihak dan saksi, kemudian  KAN  akan  membacakan  keputusan  yang  sifatnya kusuik  manyalasai jika  dari KAN tidak berhasil, maka pihak yang mengadu dapat mengajukan ke Pengadilan.
4. Meningkatnya Peralihan Sertipikat
Setelah terbitnya sertipikat, banyak anggota kaum yang ingin mengalihkan sertipikat tadi  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  mereka  seperti  menjualnya,  menggadaikan  serta dihibahkan  kepada  anaknya.  Pengalihan  tanah  ulayat  dalam  hukum  adat  Minangkabau hanya boleh dilakukan apabila suatu kaum hampir punah atau putus keturunan karena tidak adanya perempuan yang berhak dari si pewaris tanah ulayat, maka anggota kaum yang tinggal terakhir untuk dapat memindahkan tanah ulayat kaum yang diperoleh dalam pembagian kaum tanpa ada pihak yang menghalangi. Apabila tidak ingin memindahkan tanah kaumnya maka berlaku ketentuan adat bahwa tanah ulayat kaum akan kembali pada persekutuannya,  meskipun  terpaksa  dialihkan  harus  didasari  atas  persetujuan  seluruh anggota kaum, sejatinya tanah ulayat hanya dapat dijual/digadaikan disebabkan 4 (empat) perkara: 1). Mayat terbujur di atas rumah karena terkendala biaya pengurusan perkuburan. 2). Gadis yang belum menikah terkendala biaya. 3). Rumah gadang sudah dimakan usia dan  rusak  berat  karena  bencana  alam  4).  Upacara  pengangkatan  penghulu  karena penghulu sebelumnya sudah meninggal.
Pengaturan mengenai peralihan tanah ulayat tidak diatur melalui hukum nasional, Pasal  4  Permen  Ulayat  mengenai  Penatausahaan  Tanah  Ulayat,  menyebutkan  peralihan kembali kepada masyarakat adat tidak berlaku pada bidang tanah yang sudah dimiliki atau dihaki oleh seseorang atau yang sudah dibebaskan oleh instansi pemerintah atau badan hukum melalui pengadaan atau pembebasan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pengaturan  mengenai  peralihan  Hak  ulayat  MHA  hendaknya  dapat  diakomodir melalui  PP  ataupun  Permen,  jika  melihat  Permen  Ulayat  diatas  dapat  menyimpulkan bahwa ketika tanah ulayat sudah di lekati suatu hak atas tanah, maka hak ulayatnya hilang dan  ketika  ada  peralihan  maka  peralihannya  tidak  dapat  dikatakan  kembali  ke  ulayat, sedangkan  di  Kota  Padang,  tidak  semua  penyertifikatan  PTSL  menyebabkan  privatisasi perorangan, ada pula sertifikasi dilakukan terhadap tanah ulayat kaum sebagai penguat adanya tanah ulayat kaum.

## 88 Adek Chandra
Hukum  adat  di  Sumatera  Barat  mengizinkan  adanya  peralihan  hak  ulayat  kaum dengan beberapa kondisi seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, untuk mencegah adanya pengalihan sertipikat hasil PTSL yang berasal dari tanah ulayat, Kantor pertanahan sebelumnya  sudah  mengantisipasi  dengan  memberikan  subjek  hak  kepemilikan  tanah ulayat  yang  berasal  dari pusako  tinggi akan  ditulis  MKW  dan  seluruh  anggota  kaum. Sedangkan  sertipikat  yang  merupakan  penguasaan  perorangan  milik  kaum  akan dituliskan subjek hak atas nama perorangan yang telah diajukan, dan sewaktu pendaftaran PTSL  wajib  melampirkan  surat  pernyataan  penguasaan  fisik  yang  diketahui  MKW, Penghulu Suku dan KAN.
Pada  saat  terjadinya  pengalihan  hak  atas  tanah  sebagai  akibat  adanya  perbuatan hukum  maka  peralihan  kepemilikan  harus  dilengkapi  surat  persetujuan  MKW,  surat pernyataan kesepakatan anggota kaum , Ranji kaum /silsilah keturunan minimal 3 generasi ke atas yang ditandatangani oleh Ketua KAN terhadap penguasaan tanah ulayat yang telah disertipikatkan  dalam  PTSL,  hal  ini  dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas  data  juga untuk menghindari sengketa kepada pemilik berikutnya, sehingga peralihan kepemilikan terhadap  tanah  ulayat  juga  memiliki  dasar  yang  kuat,  apabila  dikemudian  hari  muncul sengketa konflik pada tanah ulayat tersebut.
5. Meningkatnya peran Urang Sumando dalam Keputusan
Pendaftaran  tanah  melalui  PTSL  terhadap  objek  tanah  ulayat  sebenarnya  bagus untuk eksistensi terhadap keberadaan tanah ulayat sendiri terutama mengenai kepastian Subjek  dan  Objek  tanah  ulayat  yang  telah  didaftarkan.  Sehingga  memperoleh  kepastian hukum,  namun  ada  dilema  ketika  tanah  ulayat  tersebut  sudah  beralih  dari  sifatnya komunalistik  menjadi  perorangan  melalui  persertifikatan,  selama  masih  berstatus  tanah ulayat  kaum,  meskipun  didaftarkan  PTSL,  subjek  hak  masih  MKW  dan  anggota  kaum, MKW  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengelola.  Namun  ketika  tanah  ulayat  tersebut sudah  beralih  ke  anggota  kaum  yang  diperuntukkan  yang  penguasaannya  sudah  turun temurun dan dikuasai dalam waktu yang lama, maka tanah ulayat tersebut juga seolah- olah sudah berubah kepada hak milik dari anggota kaum, dimana MKW tidak dapat lagi mengatur kembali tanah ulayat tersebut, menurut hasil wawancara penulis dengan Ninik Mamak Kanagarian  Pauh  Limo,  menyebutkan  kondisi  tanah  ulayat  yang  sudah  berubah menjadi  hak  milik  tadi  banyak  dimanfaatkan  oleh urang  sumando dalam  pengambilan keputusan mengenai keberadaan tanah ulayat yang sudah diperuntukkan tadi. Menurut istilah  Minangkabau  suami  dari  perempuan  yang  menikah  disebut  ‘Sumando’  dalam keseharian  dipanggil ‘urang  sumando’ keberadaan sumando sebagai  pendatang  di  rumah Istrinya (Sati, 2009).
Terbitnya sertipikat atas nama istri urang sumando , selaku pemilik atas tanah ulayat kaum  yang  dikuasai,  meningkatkan  ego  dari urang  sumando dalam  pengambilan keputusan, campur tangan urang sumando atau suami dari perempuan anggota kaum tidak bisa  di  elakkan,  orang sumando akan  lebih  dominan  dan  banyak  mengatur  tentang pemanfaatan tanah ulayat tersebut karena sudah menjadi hak milik dari istrinya (anggota kaum). Hal seperti ini sudah banyak terjadi pada tanah penguasaan tanah ulayat setelah disertifikatkan, campur tangan urang sumando dalam pengambilan keputusan sangat jelas terlihat  dalam  penentuan  keberadaan  tanah  tersebut  dalam  hal  penjualan  ataupun pengalihan  tanah  melalui pagang  gadai .  Penerbitan  SHAT  atas  tanah  peruntukkan  telah meniadakan  peran  MKW  dalam  pengaturan  dan  pengelolaan,  terbitnya  SHAT  telah meniadakan persetujuan MKW hal itu tidak terlepas dari penguasaan tanah ulayat yang telah dikuasai secara lama secara turun temurun, sehingga ketika SHAT terbit atas nama anggota  kaum  (perempuan)  maka  akan  lebih  cepat  terjadi  peralihan  karena  pengaruh dominan urang sumando. Hal ini telah melahirkan permasalahan baru terkait tanah ulayat pasca  kegiatan  pensertifikatan  tanah,  di  dalam  hukum  adat  Minangkabau  peralihan ataupun menjual sebagian dan atau keseluruhan tanah ulayat diperbolehkan asalkan ada kesepakatan semua anggota kaum.
Hal inilah yang menjadi dasar Ninik Mamak banyak yang khawatir setelah terbitnya sertipikat malah akan membuat sebagian dari tanah ulayatnya hilang karena perubahan penguasaan  yang  komunalistik  mengarah  ke  privat,  meskipun  secara  formal  terbitnya sertipikat  pada  tanah  ulayat  meningkatkan  eksistensi  dari  keberadaan  tanah  ulayat kaumnya.

## E. Strategi Kantor Pertanahan dalam Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat
Permasalahan tanah ulayat pasca kegiatan PTSL di Kota Padang sangat beragam, hal ini tidak terlepas dari keterikatan tanah ulayat selaku objek hak atas tanah dan masyarakat hukum adat selaku subjek haknya. Keterikatan itu dilatarbelakangi oleh penguasaan tanah ulayat  yang  sudah  berlangsung  lama,  lahirnya  permasalahan  ulayat  pasca  kegiatan pendaftaran tanah memaksa kantor pertanahan untuk berbenah dan mencari solusi untuk meminimalisasi  kejadian  serupa  tidak  terulang,  PTSL  merupakan  program  pemerintah yang  berkesinambungan  sesuai  dengan  amanat  pemerintah  di  dalam  Instruksi  presiden untuk  mencapai  Indonesia  terpetakan  2025.  Perbaikan  dilakukan  dari  internal  kantor dengan perekrutan tenaga terampil untuk dapat meningkatkan kinerja kantor pertanahan dalam  pelayanan  kepada  masyarakat,  adapun  strategi  lain  yang  diambil  oleh  kantor pertanahan sebagai berikut:

## 1. Melaksanakan Sosialisasi PTSL Lebih Komunikatif
PTSL  adalah  kegiatan  percepatan  pendaftaran  terhadap  objeknya  adalah  tanah dengan  pengukuran  dilakukan  secara  massal  terhadap  satu  Desa/kelurahan,  sehingga bidang tanah yang diukur bukan untuk penerbitan sertipikat semata, namun juga untuk peningkatan  data  pertanahan,  bidang  yang  tidak  memenuhi  syarat  untuk  diterbitkan sertipikat akan dimasukkan ke dalam kategori kluster 2 dan kluster 3. Sehingga masyarakat peserta  PTSL  tidak  merasa  takut  sewaktu  tanah  ulayatnya  diukur  karena  semata  hanya unuk  dilakukan  pencatatan  dalam  daftar  tanah  dan  bagi  masyarakat  hukum  adat, pengukuran  terhadap  tanah  ulayat  juga  menjaga  tanah  ulayat  dari  penyerobotan  lahan sehingga  menjamin  kepastian  subjek  objek  hak  atas  tanah  sehingga  tidak  terjadinya sengketa konflik pertanahan tanah ulayat pasca PTSL.
2. Penjelasan Kepada Ninik Mamak KAN Agar Dapat Kato Bulek Dek Mufakat .
Pemahaman  terhadap  pelaksanaan  PTSL  terhadap  objek  ulayat  hendaknya  dapat terjalin  agar  satu  visi  dan  tercapai  tujuan  dari  kegiatan  tersebut,  PTSL  bukan  sekedar kegiatan sertifikasi untuk penerbitan sertipikat hak atas tanah tapi juga untuk mewujudkan desa lengkap,  desa  terpetakan  yang  diamanatkan  memalui  Inpres  PTSL,  terhadap  objek yang tidak dapat dibuktikan haknya atau masih bersengketa tidak diproses hingga sudah dapat  surat  pernyataan  damai  ataupun  surat  pernyataan  persetujuan,  bagi  yang bersengketa harus ada surat putusan pengadilannya terhadap objek perkara, untuk yang belum jelas penyelesaiannya dimasukkan ke dalam Kluster 2 dan Kluster 3 sehingga tidak diproses penerbitan sertipikat kecuali sudah memenuhi persyaratan untuk dimohonkan, bagi bidang tanah yang sudah bersertipikat perlu penambahan informasi dimasukkan ke dalam  Kluster  4,  terkait  penyederhanaan  dokumen  kelengkapan  permohonan  PTSL, meskipun  dokumen  persyaratan  PTSL  berupa  surat  pernyataan  fisik  atas  bidang  tanah sesuai Lampiran Permen PTSL dan Petunjuk teknis PTSL.
3. Meningkatkan Peran Ninik Mamak dan KAN Dalam Pendaftaran Tanah
KAN  sebagai  bentuk  kearifan  lokal  MHA  yang  ada  di  Sumatera  Barat  ikut mengawasi  proses  pendaftaran  tanah  ulayat  di  dalam  kegiatan  PTSL  yang  sifatnya dilakukan secara massal, hal ini tidak terlepas dari peran Ninik Mamak dan KAN sebagai penguasa dan pemilik tanah ulayat nagari, dan hampir sebahagian wilayah kota padang berupa  tanah  ulayat.  Sehingga  meningkatkan  peran  KAN  sebagai  pengawas  terhadap pelaksanaan  PTSL  objek  ulayat  sangat  penting  terutama  untuk  menurunkan  sengketa konflik  pertanahan  tanah  ulayat  agar  dapat  diselesaikan  ditingkat  nagari,  hal  tersebut mengacu kepada ketentuan sepanjang adat yang berlaku, “ bajanjang naiak batanggo turun ” dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk
keputusan  perdamaian.  Jika  di  dalam  perdamaian  tidak  menemukan  hasil  damai  maka pihak-pihak  yang  bersengketa  dapat  mengajukan  perkaranya  ke  pengadilan.  kemudian berita  acara  dari  keputusan  KAN  dapat  dijadikan  pertimbangan  bagi  hakim  dalam mengambil keputusan.
4. Pengambilan Kebijakan Pertanahan
Perubahan  terhadap  alas  hak  tanah  ulayat,  meskipun  pendaftaran  tanah  melalui PTSL  menemui  hambatan,  namun  bukan  berarti  tidak  terlaksana  dengan  baik,  untuk menjembatani agar terjadinya sinergi antara kantor pertanahan dengan perangkat hukum adat sehingga tercipta hubungan harmonis. Kantor pertanahan telah menjembatani melalui kekhususan  alas  hak  untuk  pengajuan  PTSL,  Kantor  Pertanahan  Kota  Padang  di  dalam surat  pernyataan  penguasaan  fisik  tetap  memasukkan  peran  dari  perangkat  adat  yaitu surat  pernyataan  harus  ditandatangani  oleh  Pemohon,  para  saksi,  anggota  kaum  dan disetujui MKW, dibenarkan Penghulu Suku dan KAN.
5. Penjelasan tentang pengisian Formulir Permohonan dan Surat Pernyataan
Terkait  Pengisian  Formulir  Permohonan  dan  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Fisik yang berasal dari milik kaum di dalam pendaftarannya harus menampilkan semua nama dari  anggota  kaum saparuik/sajurai yang  memperoleh  peruntukkan  tanah  dan  harus mendapatkan  persetujuan  dari  anggota  kaum  dan  ditandatangani  pemohon,  dan  saksi- saksi,  kemudian  disetujui  oleh  MKW  dan  dibenarkan  oleh Mamak  Penghulu  Suku . Diwajibkannya  penghulu  suku  dalam  penandatanganan  surat  penguasaan  fisik  atas bidang  tanah, hal  ini  tidak  terlepas  dari  permasalahan  yang  muncul  pasca  PTSL  karena didominasi  surat  penguasaan  fisik  yang  ditandatangani  oleh  MKW  yang  lebih  berisiko munculnya gugatan. Penerbitan sertipikat dari tanah ulayat kaum, maka dituliskan MKW dan  anggota  kaumnya  sebagai  subjek  hak,  dan  untuk  menghindari  tanah  ulayat  yang sudah bersertipikat agar tidak mudahnya beralih kepada orang lain, maka setiap adanya perbuatan  hukum  terkait  sertipikat  tanah  milik  kaum,  harus  dilengkapi  dengan ranji kaumi /silsilah  keturunan  yang  ada  ditanda  tangani  oleh  KAN  dan  surat  pernyataan persetujuan dari semua anggota kaum terhadap kegiatan tersebut, setelah itu berkas dapat diproses untuk kegiatan balik nama.
Pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik atas penguasaan tanah ulayat kaum ataupun  perorangan  harus  didasarkan  pada  pernyataan  dari  pemohon  bahwa  surat  ini memuat informasi yang sebenar-benarnya dan dibuat dengan rasa penuh tanggung jawab, apabila terdapat unsur ketidakbenaran dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, dan  siap  menerima  segala  akibat  hukum  yang  menjadi  tanggung  jawab  si  pembuat
pernyataan sepenuhnya yang dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melibatkan Kementerian ATR/BPN apabila adanya sengketa atas sertipikat hak atas tanah yang telah terbit dan bersedia dibatalkan oleh pejabat yang berwenang apabila ada kesalahan prosedur administrasi atau putusan pengadilan.

## F. Kesimpulan
Kegiatan PTSL pada tanah ulayat masih banyak menemui hambatan kendala, hal ini tidak terlepas dari minimnya pengaturan terkait pelaksanaan pendaftaran tanah terhadap objek  pendaftarannya  berupa  tanah  ulayat.  Hampir  semua  peraturan  perundangan menyatakan bahwa tanah ulayat itu ada dan diakui keberadaannya, sedangkan bagaimana pengaturannya di dalam pendaftaran tanah belum diatur lebih rinci, Permen Ulayat hanya mengatur  bagaimana  penguatan  tanah  ulayatnya  melalui  penetapan  oleh  kantor pertanahan, kegiatan itu melalui pengukuran, pemetaan dan pencatatan daftar tanah, tidak mengatur mengenai tata cara penerbitan hak atas tanah terhadap tanah ulayat yang sudah jelas  diakui  keberadaannya  sedangkan  PTSL  terkait  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk penerbitan SHAT.
Permasalahan  pasca  kegiatan  PTSL  tidak  terlepas  dari  adanya  pluralisme  hukum (Nasional  dan  Adat)  dalam  kegiatan  pendaftaran  tanah,  terutama  pada  daerah  yang penerapan  hukum  adatnya  sangat  kental  seperti  adat  Minangkabau.  Pluralisme  hukum selama ini tidak terakomodir dengan baik di dalam Permen PTSL, adapun Permen Ulayat hanya  mengatur  mengenai  objek  tanah  ulayat  dalam  pencatatan  daftar  tanah  bukan pengaturan  mengenai  kegiatan  Pendaftaran  Tanah  ulayat.  Pendaftaran  Tanah  melalui PTSL mengandung lex specialis derogat legi generali yang berarti bahwa aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum, PTSL merupakan pendaftaran tanah yang khusus dilakukan untuk percepatan pendaftaran tanah sehingga kurang cocok dilakukan terhadap objek pendaftarannya berupa tanah penguasaan ulayat yang rentetan proses pendaftaran tanahnya sangat panjang dan memerlukan waktu yang lama dalam pembuktiannya.
Strategi  Kantor  Pertanahan  dalam  meningkatkan  peran Ninik  Mamak dalam pendaftaran hak ulayat masih harus di sinkronkan dengan beberapa kebijakan lainnya agar terciptanya  keseimbangan  antara  kepentingan  lembaga/kementerian  melalui  pencapaian target yang dibebankan dengan pemenuhan kepentingan terhadap hak MHA. Ninik mamak sebagai  penjaga  dari  tanah  ulayat salingka  nagari harus  menjadi  perhatian  kantor pertanahan, meskipun kantor pertanahan tidak fokus terhadap permasalahan adat, namun permasalahan  pasca  kegiatan  PTSL  ataupun  pendaftaran  tanah  yang  serupa  dengan  itu akan  terus  menyebabkan  lahirnya  sengketa,  BPN  sebagai  lembaga  harus  dapat
memberikan  kepastian  subjek  dan  objek  terhadap  hak  yang  didaftarkan  sehingga  tidak menimbulkan sengketa konflik perkara pertanahan dikemudian hari.

## Daftar Pustaka
Ardenis.  (2019). Strategi Penyelesaian  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  Tanah  Ganggam Bauntuak (studi di Nagari Koto Baru Simalanggang,  Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima  Puluh  Kota) . (Skripsi)  pada  Program  Studi  Diploma  IV  Pertanahan,  Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
Fadli, I. K. (2016). Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Berdasarkan Alas Hak  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah  di  Kota  Padang. (Tesis)  pada Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.
Fatmi,  S.  R.,  &  Jember,  U.  (2018).  Permohonan  Tanah  Ulayat  di  Minangkabau  Menjadi Tanah Hak Milik. Lentera Hukum 5(3), 392-407.
Feronika, F., Fendri, A., & Mirwati, Y. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Di  Kecamatan  Bungus Teluk Kabung. Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam , 4(2), 140-162.
Mujiati, M., Mujiburohman, D. A., & Khasanah, D. D. (2019). Pendaftaran tanah ulayat “suku” di  provinsi  nusa  tenggara  timur .  Paper  dipresentasikan  pada  Seminar  Nasional Karakteristik  Subjek,  Objek,  Permasalahan  dan  Solusi  Tanah  Ulayat/Adat  dalam Pembangunan Pertanahan 2019.
Nugraha,  S.,  Guntur,  I.  G.  N.,  &  Kistiyah,  S.  (2020).  Penolakan  Masyarakat  Adat  Limau Manis Kota Padang Terhadap Pendaftaran Tanah. Tunas Agraria , 3(2), 40 – 52.
Sati, B. M. (2009). 'Struktur Masyarakat Minangkabau'. majalahsaran , 8(30). 1-6.
Purwaningsih, P., Ratnawaty, L., & Hendri, Z. (2017). Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau. YUSTISI, 4(1), 80.
Widia, E. P. (2015). Perubahan Penguasaan dan Penggunaan Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau (Studi  Kasus  di  Nagari  Pauh  V  Kecamatan  Pauh  Kota  Padang) .  (Tesis)  pada  Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.
Wahyuni,  H.,  Mujiburohman,  D.  A.,  &  Kistiyah,  S.  (2021).  Penanganan  Sengketa Penguasaan Tanah Hak Adat Melalui Peradilan Adat Sumatera Barat. Tunas Agraria , 4(3), 352-369.