P-ISSN: 2085-2541, E-ISSN: 2715-7865 Volume 14, Nomor 2, Desember 2022 https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri

## PERHITUNGAN ZAKAT PENGHASILAN DI BAZNAS PONOROGO DALAM PERSPEKTIF KONSEP ZAKAT YUSUF QARDHAWI
May Shinta Retnowati
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia mayshinta@unida.gontor.ac.id
Jaya Sahputra
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia jayasahputra09@mhs.unida.gontor.ac.id
Muhammad Irkham Firdaus
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id
Zulfatus Sa’diah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia zulfatussadiah@unida.gontor.ac.id
Devid Frastiawan Amir Sup
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia Coresponding Author’s: devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id

## Abstract
Indonesia is one of the countries with the fastest middle-level economic growth process in the world. Therefore,  the  potential  for  income  zakat  is  one  of  the  objects  of  contemporary  zakat,  one  of  which involves income from the State Civil Apparatus (ASN). This study aims to describe the calculation of income  zakat  in  BAZNAS  Ponorogo  in  the  perspective  of  Yusuf  Qardhawi's  zakat  concept.  The research  methodology  used  is  qualitative,  Technique  collecting  data  used  interview,  observation, documentation. Model Analys Data on this research is  descriptive analys.  The results obtained,  the collection of  income zakat in BAZNAS  Ponorogo comes from the State Civil Apparatus (ASN) in the Ponorogo environment. Yusuf Qardhawi analogizes the income zakat nisab to agricultural zakat nisab in  the  amount  of  653  kg,  but  BAZNAS  Ponorogo  sets  the  nisab  on  staple  foods  used  in  Indonesia, namely rice with a nisab of 524 kg. If it is analogous to the nisab of zakat on gold, Yusuf Qardhawi sets the nisab of 85 grams of gold, the same as BAZNAS Ponorogo which sets the nisab of 85 grams of gold. Then, both Yusuf Qardhawi and BAZNAS Ponorogo's opinion, in determining the level of income zakat is to make an analogy to the gold zakat rate, which is 2,5% or a quarter of a tenth.
Keywords : Income Zakat, BAZNAS Ponorogo, Yusuf Qardhawi

## Abstrak
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  proses  pertumbuhan  ekonomi  tingkat  menengah tercepat di dunia. Oleh karena itu, potensi zakat penghasilan merupakan salah satu objek dari zakat kontemporer,  salah  satunya  yang  melibatkan  penghasilan  dari  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perhitungan zakat penghasilan di BAZNAS Ponorogo dalam  perspektif  konsep  zakat  Yusuf  Qardhawi.  Metodologi  penelitian  yang  digunakan  adalah kualitatif  dengan  Teknik  pengumpulan  data  dengan  interview,  observasi,  dan  dokumentasi,  analisis pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif.  Hasil  yang  didapat,  pengumpulan  zakat penghasilan  di  BAZNAS  Ponorogo  berasal  dari  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di  lingkungan Ponorogo.  Yusuf  Qardhawi  menganalogikan  nisab  zakat  penghasilan  pada  nisab  zakat  pertanian
146  | May Shinta Retnowati; Jaya Sahputra; Muhammad Irkham Firdaus; Zulfatus Sa’diah; Devid Frastiawan Amir Sup
dengan  besaran  653  kg,  akan  tetapi  BAZNAS  Ponorogo  menetapkan  nisab  tersebut  pada  makanan pokok yang digunakan di Indonesia yaitu beras dengan nisabnya 524 kg. Apabila dianalogikan pada nisab zakat emas, Yusuf Qardhawi  menetapakan nisabnya sebesar 85 gr emas, sama halnya dengan BAZNAS Ponorogo yang menetapkan nisabnya sebesar 85 gr emas. Kemudian, baik pendapat Yusuf Qardhawi maupun  BAZNAS Ponorogo,  dalam  menentukan kadar  zakat  penghasilan adalah dengan menganalogikan kepada kadar zakat emas yaitu sebesar 2,5% atau seperempat sepersepuluh.
Kata Kunci : Zakat Penghasilan, BAZNAS Ponorogo, Yusuf Qardhawi

## A. PENDAHULUAN
Zakat  adalah  salah  satu  rukun  Islam  yang membuktikan  bahwa  zakat  dapat  menjadi doktrin  Islam  yang  bersifat  horizontal  yang memperhatikan  nasib  masyarakat  khususnya orang-orang  miskin  yang  membutuhkan pertolongan (Ma’mur, 2016, p. 6).
Ini  membuktikan  bahwa  potensi  zakat sangat  besar  untuk  di  wujudkan  di  negara Indonesia, menurut data BAZNAS menjelaskan  bahwa  di  tiga  bulan  pertama tahun  2020  menunjukkan  peningkatan  20% sampai  35% muzakki yang  terdiri  dari perorangan  dan  perusahaan.  Indonesia  juga sebagai  salah  satu  negara  dengan  proses pertumbuhan ekonomi tingkat kelas menengah tercepat di dunia dengan memiliki pertumbuhan  angkatan  kerja  yang  cukup agresif.  Oleh  karena  itu,  potensi  zakat penghasilan merupakan salah satu objek dari zakat kontemporer yang melibatkan penghasilan  dari  Aparatur  Sipil  Negara (ASN) dan juga pegawai non-ASN (BAZNAS, 2020, p. 11).
Dengan bergantinya zaman dan berkembangnya  ilmu  pengetahuan  banyak bermunculan  juga  profesi-profesi  baru  yang berpenghasilan  besar,  karena  kemampuan sumber  daya  manusia  yang  berkualitas sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mereka mendapatkan  gaji  atau  upah  dari  pekerjaan tersebut,  bisa  harian,  mingguan,  bulanan, bahkan  tahunan,  seperti  manajer,  banker, dokter,  dosen,  artis,  arsitek,  dll  (Ma’mur, 2016, p. 53).
Yusuf  Qardhawi  adalah  salah  satu  ulama zakat yang berpendapat bahwa hasil
pencaharian yaitu gaji dan upah adalah harta pendapatan  sebagai  sumber  zakat  atau semacamnya,  sebulan  dari  dua  belas  bulan. Karena  ketentuan  wajib  zakat  adalah  cukup nisab  penuh  pada  awal  tahun  atau  akhir tahun  (Al-Qardhawi,  1973,  p.  495)  (Al- Qardhawi, 2010, p. 461).
Dalam  beberapa  kajian  dan  karya  Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa zakat penghasilan  wajib  atas  zakatnya,  sesuai dengan  nilai-nilai  yang  diajarkan  oleh  Islam tentang kebaikan, kemauan berkorban,  belas kasih, dan suka memberi dalam jiwa seorang Muslim,  sesuai  dengan  prinsip  kemanusiaan yang  diterapkan  dalam  ruang  lingkup masyarakat,  merasakan  dan  mengerti  beban orang  lain,  dan  menanamkan  prinsip  agama tersebut sebagai dasar pokok kepribadiannya (Al-Qardhawi,  1973,  p.  517)  (Al-Qardhawi, 2010, p. 478).
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
menimbang  bahwa  perlu  adanya  penetapan peraturan  yang  mengatur  tentang  zakat penghasilan  sebagai  dasar  hukum  atau sebagai pedoman dalam melaksanakan zakat penghasilan, tertuang dalam Fatwa MUI No. 3/2003  tentang  Zakat  Penghasilan  (MUI, 2003)  (Amin,  2015,  p.  205).  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  adalah  lembaga  swadaya masyarakat  yang  mewadahi  ulama, zu’ama , dan  cendekiawan  Islam  di  Indonesia  untuk membimbing,  membina,  dan  mengayomi kaum  muslimin  di  seluruh  Indonesia  (Sup, 2022, p. 19).
Jadi  perlu  adanya  ketentuan  pelaksanaan yang  baik  dalam  urusan  zakat  penghasilan, agar  pelaksanaannya  dapat  sesuai  ajaran agama  Islam  dan  dapat  dijadikan  solusi untuk mengurangi dan menuntaskan permasalahan masyarakat, terutama di
bidang ekonomi dengan perantara amil zakat dalam suatu lembaga, agar dapat bertambahnya muzakki disertai  dengan bertambahnya  dana  zakat,  serta  terlaksana sesuai  dengan  ketentuan  dan  tepat  sasaran. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan untuk  mendeskripsikan  perhitungan  zakat penghasilan  di  BAZNAS  Ponorogo  dalam perspektif konsep zakat Yusuf Qardhawi.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Zakat dalam bahasa menurut Yusuf Qardhawi  di  dalam  bukunya  fiqih  zakat adalah  berkah,  pertumbuhan,  kesucian,  dan kebenaran  (Al-Qardhawi,  1973,  p.  44). Dalam  buku  Abdullah  bin  Mansour  Al- Ghufaili,  zakat  adalah  kata  benda  dari  kata kerja zaka yang  berarti  tumbuh.  Dikatakan zaka benih  jika  tumbuh,  dan zaka itu  benar, dan orang saleh adalah zaka , yaitu zakat dari orang  yang  saleh  dan  suci.  Dan  didukung oleh  pendapat  Saeed  bin  Ali  bin  Wahf  Al- Qahtani,  zakat  juga  merupakan  istilah  yang telah  dilengkapi  dalam  Al-Qur'an  dan Hadits,  yaitu  tumbuh  dan  berkembang,  dan dari situ disebut zakat, atau perkebunan yang melimpah.  Adapun  zakat  dari  segi  istilah fiqih yang tercantum dalam buku fiqih zakat yang ditulis oleh Yusuf Al-Qardhawi, berarti “ sejumlah  harta  tertentu  yang  diwajibkan Allah  Swt.  diserahkan  kepada  orang-orang yang  berhak  dalam  jumlah  tertentu,  dan disebutan  juga  untuk  mengambil  sesuatu yang  spesifik,  dari  yang  tidak  spesifik,  pada uraian  tertentu,  untuk  suatu  kelompok tertentu, atau itu adalah proporsi yang harus dikeluarkan  oleh  seorang  Muslim  atau institusi  yang  diberikan  kepada  siapa  pun yang berhak mendapatkannya sesuai dengan hukum
Islam ” (Indonesia, 2011).
Dimaksudkan  untuk  memperoleh  nisab zakat,  dan  zakat  adalah  perkiraan  atas taksiran  bagian  dari  uang  yang  telah  Allah Swt.  paksakan  kepada  mereka  yang  berhak. Dalam  definisi  lain,  zakat  bisa  disebut sedekah  dalam  Al-Quran  dan  Sunnah (ﻦﯾﺎﻄﺤﻘﻟا, n.d., p. 6).
Para  ulama  sepakat  bahwa  barangsiapa yang  mengingkari  kewajiban  zakat  dan
mengingkari  perintahNya,  maka  dia  adalah kafir, karena dia mengingkari Al-Qur'an dan Sunnah dan mengingkari apa yang diketahui dari  agama.  Pendapat  mayoritas  ulama,  dia tidak  sadarkan  diri  karena  dosa-dosa  besar, dan  telah  datang  di  bawah  ancaman  berat dari  azab  yang  pedih  di  hari  kiamat,  dan hukumnya  di  dunia  ini  adalah  mengambil zakat  darinya  dengan  paksaan  dan  membagi uangnya, tetapi siapa yang menolak membayar zakat dan menolak melakukannya dengan paksa secara berjamaah dan bercabang,  itu  adalah  murtad  dari  agama ( ﺔﻤﻟِا , 1437 , p. 9). Tidak dapat dipungkiri bahwa penghasilan  usaha  berasal  dari  uang  yang telah  berkembang  di  jaman  sekarang. Penghasilan dari pekerjaan itu tidak diketahui olehnya dalam bentuk uang kecuali dalam  apa  yang  diceritakan  tentang  sewa rumah.  Wajib  baginya  untuk  membayar zakat  jika  mendapat  manfaatnya  tanpa menetapkan satu tahun, sebenarnya ini sama dengan  mencari  nafkah,  jadi  zakatnya  harus dibayarkan  jika  sudah  nisab  dan  itu kenyataannya sama dengan mencari pekerjaan,  jadi  zakatnya  harus  dibayarkan jika  sudah  mencapai  nisab.  Yusuf  Qardhawi menanggapi pendapat ini dengan mengatakan, sungguh mengejutkan jika para profesor  mengatakan  tentang  perolehan pekerjaan  bahwa  mereka  tidak  mengenal seorang  Muslim  yang  setara  dengannya  dan dia  memiliki  proporsi  baru  dengan  cara apapun yang menjadi kepemilikan yang sah. Biarlah  adaptasi  yurisprudensial  yang  benar dari  keuntungan  ini.  Menurut  pendapat Yusuf  Qardhawi,  itu  adalah  uang  yang digunakan. Ungkapan (mencari uang) adalah kata  yang  komprehensif  dan  tepat,  karena banyak  jenis  penghasilan  dan  pendapatan termasuk  di  bawahnya,  seperti  mendapatkan pekerjaan  dan  pendapatan  dari  modal  non- komersial  dan  sejenisnya  (ﻦﯾﺎﻄﺤﻘﻟا,  n.d.,  p. 121).
Zakat  penghasilan/profesi  adalah  zakat yang diambil dari penghasilan yang diperoleh seseorang dari profesi pada bidang jasa  yang  dilakukannya  atau  gaji  yang
diperolehnya sebagai tenaga kerja, dan setiap penghasilan  yang  diperoleh  dari  gaji honorarium,  upah,  jasa,  dan  lain-lain  yang diperoleh dengan cara halal wajib dikeluarkan  zakatnya  ketika  telah  mencapai nisab  yang  di- qiyas -kan  dengan  nisab  emas
(85  gr).  Zakat  penghasilan  dikeluarkan  saat menerima  jika  sudah  cukup  nisab  dan  jika tidak  mencapai  nisab  maka  penghasilan dikumpulkan dalam satu tahun dan dikeluarkan  zakatnya  jika  sudah  mencapai nisab (BAZNAS, 2019, p. 32).
Zakat  wajib  atas  penghasilan  sesuai dengan  tuntunan  Islam  yang  menanamkan nilai-nilai  kebaikan,  kemauan  berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim, sesuai pula dengan kemanusiaan yang harus ada dalam masyarakat,  ikut  merasakan  beban  orang lain,  dan  menanamkan  agama  tersebut menjadi sifat pribadi unsur pokok kepribadian.  Zakat  atas  penghasilan  yang diperoleh  dari  pengembangan  potensi  diri yang  dimiliki  seseorang  dengan  cara  yang sesuai  dengan  syariat,  Yusuf  Qardhawi dalam  fiqih  zakat  menyatakan  bahwa  di antara  hal  yang  sangat  penting  dalam  kaum muslim  akhir-akhir  ini  adalah  penghasilan atau  pendapatan  yang  diusahakan  melalui keahliannya,  baik  dilakukan  sendiri  atau bersama-sama  dengan  menggunakan  sistem gaji atau upah (Hafidhuddin, 2002, p. 93).
Wajib  zakat  atas  penghasilan  yang diperoleh  tanpa  ada  perselisihan,  asalkan berbentuk  emas  atau  mata  uang  yang menggantikan emas dan  perak,  karena  zakat itu  jatuh  tempo  pada  satu  waktu,  seperti bercocok tanam dan ternak. Namun pendapat para  ahli  hukum  berbeda  pendapat  tentang zakat dari uang yang diperoleh, sebagian dari mereka  berpendapat  bahwa  tahun  ke  tahun adalah  sebagai  syarat  wajibnya  zakat  atas setiap  uang  yang  diperoleh  atau  tidak terpakai,  dan  beberapa  dari  mereka  melihat bahwa  uang  yang  diperoleh  ditambahkan dengan  apa  yang  dimiliki  seseorang  dari jenis  dan  sumber  yang  sama,  jika  dia memiliki  uang  dari  jenisnya  sendiri,  maka
dia  dianggap  tentang  uang  yang  dia  miliki. Sebagian dari mereka diwajibkan membayar zakatnya  ketika  memanfaatkannya  jika syarat-syarat zakat terpenuhi, yaitu mencapai nisab, terhindar dari hutang dan kredit, untuk kebutuhan  semula  (ﻦﯾﺎﻄﺤﻘﻟا,  n.d.,  p.  121). Dengan demikian, pemilik pendapatan setara dengan  petani,  yang  wajib  membayar  zakat hasil  panen  dan  buah-buahan  segera  setelah panen (Al-Zuhayli, 1997, p. 866).

## C. DATA DAN METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi kualitatif,  deskriptif,  dan  lapangan  (Fahmi, Sup,  Firdaus,  Indra,  and  Cahyani,  2022,  p. 21)  (Sup,  Hartanto,  and  Muttaqin,  2020,  p. 139).  Berdasarkan  metode  tersebut,  maka pengumpulan  data  menggunakan  metode observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi (Sup,  2021d,  p.  203).  Data  yang  dimaksud berupa  konsep  zakat  Yusuf  Qardhawi  serta hasil  observasi  dan  wawancara  dengan Kepala  Devisi  Pengumpulan  di  BAZNAS Ponorogo.  Data  yang  diperoleh  kemudian diolah dengan metode editing dan pengorganisasian  data,  kemudian  dianalisis dengan  metode  deduksi  (Hartanto  and  Sup, 2022, p. 46) (Sup, 2021e, p. 239), tujuannya untuk  mendapatkan  deskripsi  selengkap mungkin mengenai perhitungan zakat penghasilan  di  BAZNAS  Ponorogo  dalam perspektif  konsep  zakat  Yusuf  Qardhawi. Proses  analisis  tersebut  dilakukan  terus- menerus  dari  awal  hingga  akhir.  Proses analisis  yang  dimaksud  meliputi  interpretasi data,  alih  bahasa, editing kata,  dan menyusunnya dengan sistematika yang logis, sehingga  deskripsi  yang  dihasilkan  dapat menjadi  suatu  bangunan  konsep  yang  utuh yang  mudah  untuk  dimengerti  (Sup,  2021b, p.  105) (Sup, 2021a,  p. 330) (Sup, 2021c, p. 320).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Yusuf Qardhawi menegaskan dengan pendapat  tersebut,  tentang  kewajiban  zakat atas  gaji,  upah,  dan  sejenisnya,  bahwa  zakat tersebut  hanya  diambil  dari  pendapatan
bersih.  Pengambilan  dari  pendapatan  atau gaji  bersih  dimaksudkan  supaya  hutang  bisa dibayarkan  bila  ada  dan  biaya  hidup terendah  seseorang  dan  yang  menjadi tanggungannya  bisa  dikeluarkan  karena biaya terendah kehidupan seseorang merupakan  kebutuhan  pokok  seseorang  (Al- Qardhawi, 1973, p. 526).
Yusuf  Qardhawi  berpendapat  bahwa  bila seseorang  mengeluarkan  zakatnya  begitu diterima,  ini  khususnya  bagi  mereka  yang tidak  mempunyai  kekayaan  lain  yang bermasa wajib zakat tertentu ataupun dengan mengundurkan  pengeluaran  zakat  sampai batas  setahun  bersamaan  dengan  kekayaan yang lain bila tidak kuatir akan membelanjakannya,  tetapi  bila  ia  kuatir penghasilan  itu  akan  terbelanjakan,  maka  ia harus mengeluarkan zakatnya segera. Beberapa  pemikir  kontemporer  berpendapat juga bahwa zakat adalah karena penghasilan kerja (penghasilan karyawan) jika penghasilan bersih tahunan mencapai ambang  batas  serta  hutang  dan  biaya  pokok sudah  dibayarkan,  dan  tidak  diperlukan tahun untuk penghasilan ini saat menghitung zakat untuk suatu pekerjaan ( نوﺎﻌﺘﻟا , 1413 , p.
19).
Ada dua metode pengajuan atau pengeluaran  ke  arah  itu:  (1)  Dapat  dicicil dari bulan ke bulan untuk karyawan, pekerja, dan  sejenisnya  jika  jumlah  gaji  mereka sepanjang  tahun  mencapai  nisab;  (2)  Serta pendapatan  dari  sewa  sektor  real,  serta pendapatan  dari  proyek  produk  hewan,  dan pendapatan  dari  proyek  transportasi  untuk disewakan dan lain-lain dihitung dengan cara menjumlahkan  pendapatan  satu  sama  lain selama setahun tersebut dan mencapai nisab, dan  tidak  ada  ketentuan  bahwa  satu  tahun telah berlalu ( نوﺎﻌﺘﻟا , 1413 , p. 19).
BAZNAS Ponorogo merupakan Lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pengelolaan zakat di wilayah Ponorogo dan  sekitarnya.  Berdasarkan  Pasal  5  Ayat  3 UU  No.23/2011  tentang  Pengelolaan  Zakat, “ BAZNAS  merupakan  lembaga  pemerintah non-skruktural  yang  bersifat  mandiri  dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui
Menteri ”. Salah satu kewajiban dari seorang Muslim  yang  memiliki  kompetensi  dalam pekerjaan  dan  bertujuan  untuk  mendapatkan penghasilan  yang  diperoleh  dari  keahlian tersebut  adalah  membayar  zakat  atas penghasilan yang ia peroleh (Ma’mur, 2016, p.  54).  Maksud  dari  zakat  penghasilan  ini adalah  upaya  optimalisasi  pengumpulan dana  zakat  bagi  mereka  yang  sudah memenuhi  ketentuan-ketentuan  yang  sesuai dengan syariat Islam.
Menurut  H.  Slamet  Purnomo,  BAZNAS Ponorogo,  pelaksanakan  pemungutan  dan pengumpulan  dana  zakat  penghasilan  di BAZNAS  Ponorogo  harus  melalui  beberapa tahap, diantaranya adalah menentukan golongan,  waktu,  nisab,  kadar,  dan  cara mengeluarkannya: (1) Golongan wajib zakat penghasilan  terhadap  gaji/upah  di  BAZNAS Ponorogo  mayoritas  dihimpun  dan  diterima dari  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di lingkungan  pemerintah  kabupaten  Ponorogo berdasarkan  Peraturan  Bupati  Ponorogo  No. 44/2018  tentang  Tata  Cara  Pengumpulan Zakat di Lingkungan  Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
(2) Zakat penghasilan
dianalogikan  pada  zakat  pertanian,  yang sifatnya seperti pertanian yaitu mendapatkan penghasilan  ketika  masa  panen  datang  dan masa panennya Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah setiap bulan atau pada saat menerima gaji/upah, maka zakat penghasilan ditunaikan  setiap  bulan  atau  sistem  ( ta’jil ) untuk  tujuan  meringankan  beban  para muzakki , maka tidak ada ketentuan haul , hal tersebut  sesuai  dengan  salah  satu  syarat zakat  bahwa  zakat  harus  disegerakan;  (3) BAZNAS  Ponorogo  menganalogikan  zakat penghasilan  seperti  zakat  pertanian  yaitu dibayarkan ketika menerima hasilnya, demikian juga dengan nisab zakat penghasilan  yaitu  sebesar  524  kg  makanan pokok  berupa  beras,  dan  dibayarkan  dari penghasilan  atau  pendapatan  kotor.  Namun dalam  prakteknya,  nisab  zakat  penghasilan selain  dianalogikan  pada  nisab  zakat pertanian  juga  dianalogikan  dengan  nisab emas  yaitu  85  gr  emas.  Keduanya  dapat digunakan sesuai dengan kesepakatan antara pihak  BAZNAS  Ponorogo  dan muzakki ;  (4)
Kadar zakat penghasilan pada pelaksanaannya  yang  di- qiyas -kan  dengan kadar  emas  dan  perak,  yaitu  2,5  %  dari penghasilan kotor atau yang belum didistribusikan. Hal ini dikarenakan gaji atau upah  yang  diterima  oleh  Aparatur  Sipil Negara (ASN) adalah berupa uang, dan uang ini  lebih  menyerupai  emas  dan  perak, berbeda  dengan  tanaman;  (5)  Pelaksanaan pembayaran zakat penghasilan dari Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  yang  sudah  bersedia dipotong gaji atau upahnya sebelum didistibusikan,  melalui  surat  persetujuan bahwa  mereka  bersedia  untuk  dipotong gajinya  2,5  %  setiap  mendapat  gaji/upah untuk  keperluan  pembayaran  zakat  yang dikumpulkan oleh masing-masing perwakilan  Dinas/Lembaga  yang  biasa disebut  dengan  Unit  Pengumpul  Zakat (UPZ)  dan  selanjutnya  akan  disetorkan kepada  pihak  BAZNAS  Ponorogo;  (6) Pemotongan gaji/upah yang dilakukan untuk kepentingan  zakat  penghasilan  menuai kendala karena berlakunya Peraturan Menteri  Keuangan  untuk  menghimbau bahwasanya  gaji/upah  tidak  boleh  dipotong tanpa  adanya  persetujuan  dari  pihak  yang bersangkutan  atau  adanya  aturan.  Maka  dari itu  pihak  BAZNAS  Ponorogo  memberikan kebijakan melalui surat edaran yang menganjurkan  kepada  pihak  Aparatur  Sipil Negara  (ASN) untuk  membuat  surat pernyataan yang berisi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk dipotong
gaji/upahnya sebesar 2,5 % untuk kepentingan zakat.
Dalam  penentuan  golongan  wajib  zakat penghasilan,  Yusuf  Qardhawi  menegaskan bahwa setiap orang yang memiliki penghasilan
yang diperoleh dari pekerjaannya pada bidang jasa dan sejenisnya  yang  terikat  oleh  negara  dengan penghasilan  yang  rutin  dan  tetap  maupun tidak  terikat,  dengan  memberlakukan  nisab dalam  setiap  jumlah  penghasilan  atau pendapatan yang diterima atau mengumpulkan  gaji  atau  penghasilan  yang diterima  berkali-kali  itu  dalam  waktu tertentu dalam golongan wajib zakat. Namun
dalam  pelaksanaannya  pihak  BAZNAS Ponorogo mayoritas masih menghimpun dan menerima  zakat  penghasilan  dari  para Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di  lingkungan pemerintah kabupaten Ponorogo.
Yusuf  Qardhawi  menganalogikan  nisab zakat penghasilan pada nisab zakat pertanian dengan besaran 653 kg dari yang lazim kadar nilainya  dan  dihasilkan  dari  tanah  seperti gandum,  akan  tetapi  BAZNAS  Ponorogo menetapkan  nisab  tersebut  pada  makanan pokok  yang  digunakan  di  Indonesia  yaitu beras  dengan  nisabnya  adalah  524  kg  beras. Dan  apabila  dianalogikan  pada  nisab  zakat emas, Yusuf Qardhawi menetapakan nisabnya  sebesar  85  gr  emas,  setara  dengan BAZNAS Ponorogo  yang  menetapkan nisabnya sebesar 85 gr emas.
Tidak  ada  yang  menyangkal  bahwa jumlah  zakat  yang  dibutuhkan  untuk penghasilan  hanya  seperempat  sepersepuluh atau  2,5  %,  sesuai  dengan nash yang mensyaratkan  seperempat  dari  sepersepuluh uang, apakah itu uang bekas  atau satu tahun telah berlalu karena penghasilan itu bergantung  pada  pekerjaan  saja  (ﻦﯾﺎﻄﺤﻘﻟا, n.d., p. 126). Baik pendapat Yusuf Qardhawi ataupun BAZNAS
Ponorogo dalam menentukan  kadar  zakat  penghasilan  adalah menganalogikan  kepada  kadar  zakat  emas yaitu  sebesar  2,5  %  atau  seperempat sepersepuluh.
Yusuf  Qardhawi  menegaskan  dengan pendapat  tersebut,  tentang  kewajiban  zakat atas  gaji,  upah,  dan  sejenisnya,  bahwa  zakat tersebut  hanya  diambil  dari  pendapatan bersih.  Pengambilan  dari  pendapatan  atau gaji  bersih  dimaksudkan  supaya hutang bisa dibayarkan  bila  ada  dan  biaya  hidup terendah  seseorang  dan  yang  menjadi tanggungannya  bisa  dikeluarkan  karena biaya terendah kehidupan seseorang merupakan  kebutuhan  pokok  seseorang  (Al- Qardhawi, 1973, p. 526).
Dalam  tata  cara  pengeluaran  zakat penghasilan menurut Yusuf Qardhawi menegaskan  bahwa  zakat  atas  penghasilan
bagian  dari  gaji  atau  upah  dan  sejenisnya diambil hanya dari pendapatan bersih setelah dipotong  untuk  kewajiban  yang  harus dilakukan  seperti  membayar  hutang  dan memenuhi  kebutuhan.  Sedangkan,  pihak BAZNAS Ponorogo menetapkan dan melaksanakan  pemotongan  gaji  atau  upah diambil  dari  penghasilan  kotor  sebelum didistribusikan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Pengumpulan zakat penghasilan di BAZNAS Ponorogo berasal dari  Aparatur Sipil Negara (ASN)  di  lingkungan  Ponorogo.  Yusuf Qardhawi  menganalogikan nisab zakat penghasilan  pada  nisab  zakat  pertanian dengan besaran 653 kg, akan tetapi BAZNAS Ponorogo  menetapkan  nisab  tersebut  pada makanan pokok yang digunakan di Indonesia yaitu beras dengan nisabnya 524 kg. Apabila dianalogikan  pada  nisab  zakat  emas,  Yusuf Qardhawi  menetapakan  nisabnya  sebesar  85 gr  emas,  sama  halnya  dengan  BAZNAS Ponorogo yang menetapkan nisabnya sebesar 85 gr emas. Kemudian, baik pendapat Yusuf Qardhawi  maupun  BAZNAS  Ponorogo, dalam  menentukan  kadar  zakat  penghasilan adalah  dengan  menganalogikan  kepada kadar  zakat  emas  yaitu  sebesar  2,5%  atau seperempat sepersepuluh.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qardhawi,  Y.  (1973). Fiqhuz  Al-Zakat .
Libanon: Muassasat Al-Risalah.
Al-Qardhawi,  Y.  (2010). Hukum  Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat  Zakat  Berdasarkan  Qur’an dan  Hadits  (Terjemahan  Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan
Hasanuddin) .  Bogor:  Pustaka  Lintera Antar Nusa.
Al-Zuhayli, W. (1997). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu . Beirut: Dar al-Fikr.
Amin,  M.  (2015). Himpunan  Fatwa  MUI Bidang Ibadah . Jakarta: Erlangga. BAZNAS,  P.  K.  S.  (2019). Kajian  Konsep Dasar  Zakatnomic .  Jakarta:  Puskas
BAZNAS. BAZNAS,  P.  K.  S.  (2020). Outlook  Zakat
Indonesia 2020 . Jakarta: Puskas
BAZNAS.
Fahmi,  A.  S.  R.,  Sup,  D.  F.  A.,  Firdaus,  M. I.,  Indra,  F.  S.,  and  Cahyani,  M. (2022).  Pandangan  Bisnis  Syariah
Terhadap Perkembangan Financial Technology  (Study  Kasus  Fitur  Serbu Seru  dalam  Aplikasi  Bukalapak). Proceedings  Series  on  Social  Sciences &  Humanities ,  18–23.  Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto. https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.421
Hafidhuddin,  D.  (2002). Zakat  dalam Perekonomian  Modern .  Jakarta:  Gema Insani Press.
Hartanto,  S.,  and  Sup,  D.  F.  A.  (2022).
Konsep  Hybrid  Contract  di  Indonesia dalam  Perspektif  Fatwa  DSN-MUI. Journal  of  Islamic  Economics  and Finance Studies (JIEFeS) , 3 (1), 43–54. https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i1.42 77
Indonesia.  (2011).  UU  No.  23/2011  tentang Pengelolaan  Zakat.  Retrieved  July  14, 2022, from JDIH Kementerian BUMN website: https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU Nomor 23 Tahun 2011 Ma’mur,  J.  (2016). Zakat  Solusi  Mengatasi Kemiskinan Umat . Yogyakarta: Aswaja Pressindo. MUI.  (2003).  Fatwa  MUI  No.  3/2003 tentang  Zakat  Penghasilan.  Retrieved July  14,  2022,  from  Majelis  Ulama Indonesia website: http://mui.or.id/wp- content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat- Penghasilan.pdf
Sup,  D.  F.  A.  (2021a).  Al-Qawa’id  Al- Fiqhiyah: Tantangan Ilmiah Kemunculannya dan Aplikasinya dalam  Bidang  Ekonomi  Shari’ah. An- Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan,  Budaya  Dan  Sosial , 8 (2),
327–345.
https://doi.org/10.36835/annuha.v8i2.4 57 Sup,  D.  F.  A.  (2021b).  Government  Efforts to  Prevent  Potential  Violence  Against Women During the Covid-19
Pandemic  in Indonesia. Syariah: Jurnal  Hukum  Dan  Pemikiran , 21 (1),
103–124.
https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.41 46 Sup, D. F. A. (2021c). Mengawal Nilai-Nilai Produksi  Melalui  Amdal:  Perspektif Ekonomi Syariah. In Isu-Isu Kontemporer dalam Pendidikan, Ekonomi,  dan  Hukum (pp.  317–330). Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
Sup, D. F. A. (2021d). The State’s Efforts in Preserving  the  Environment  Through Regulation. Sustainability:  Theory,
Practice and Policy , 1 (2), 200–214.
Sup,  D.  F.  A.  (2021e).  Wakaf  Kontemporer di  Indonesia  dalam  Perspektif  Hukum dan  Fatwa. Jurnal  Hukum  Ekonomi
Syariah , 4 (2), 235–256. https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.110 93 Sup, D.  F.  A.  (2022). Pengantar  Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Perkembangan,  Regulasi,  dan  Fatwa) .
Ponorogo: UNIDA Gontor Press. Sup, D. F. A., Hartanto, S., and Muttaqin, R. (2020). Konsep Terminasi Akad dalam Hukum  Islam. Ijtihad:  Jurnal  Hukum Dan  Ekonomi  Islam , 14 (2),  137–152. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4 684
Ramly,  A.  R.,  &  Fajri,  I.  (2016).  Peran Baitul  Maal  dalam  Pendayagunaan Zakat  Produktif  terhadap  Mustahiq Zakat. Jurnal Akad , 1 (1). Raml,  A.  R.  (2017).  Analisisjual  Beli Modern Dalam Islam. Jurnal Akad , 1 (1).