TINJAUAN YURIDIS ACFTA TERHADAP PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## Radityo Pramoda
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jl. KS. Tubun Petamburan VI Jakarta 10260 Telp. (021) 53650162,  Fax. (021)53650159 Diterima 15 September 2011 -Disetujui 29 November 2011

## ABSTRAK
Agreement  on  Comprehensive  Economic  Co-operation  between  the  Association  of  South  East  Asian  Nations  and the  People’s  Republic  of  China (ACFTA),  merupakan  wujud  kerjasama  negara  ASEAN  dan  China  untuk  membentuk  kawasan perdagangan  bebas.  ACFTA  sebagai  salah  satu  instrumen  diharapkan  dapat  meningkatkan  daya  saing  ekonomi,  serta menciptakan  kemakmuran  rakyat  Indonesia.  Berdasarkan  hal  tersebut,  tulisan  ini  bertujuan  mengkaji  kesepakatan  ACFTA dan  melakukan  tinjauan  yuridis  terhadap  pembangunan  kelautan  dan  perikanan.  Hasil  kajian  menunjukkan,  bahwa  ACFTA merupakan  kerjasama  perdagangan  bebas  untuk  menurunkan  tarif  bea  masuk  dan  secara  yuridis  mempengaruhi  komponen sistem  hukum  (substansi,  struktural,  dan  budaya  hukum)  di  dalam  melindungi  produk  di  sektor  kelautan  dan  perikanan
Kata kunci:  Tinjauan yuridis, ACFTA, pembangunan kelautan dan perikanan

## PENDAHULUAN
Kesepakatan Kawasan Perdagangan
Bebas/Free  Trade  Area  (FTA)  antara  negara  Asia Tenggara/ASEAN  dengan  Republik  Rakyat  China, ditandatangani  tanggal  4  November  2002,  di Phnom  Phen,  Kamboja  yang  dituangkan  dalam Framework  Agreement  on  Comprehensive  Economic Co-operation  between  the  Association  of  South East  Asian  Nations  and  the  People’s  Republic of  China (ACFTA).  Kesepakatan  ini  merupakan lanjutan  kerjasama  ASEAN-China Comprehensive Economic  Cooperation (CEC)  yang  merupakan kesepakatan  pemimpin  negara  ASEAN  di  Bandar  Seri Begawan,  Brunei  Darussalam,  tanggal  6  November 2001.  Ratifikasi  ACFTA  dilakukan  pada  tanggal  15  Juni 2004,  melalui  Keputusan  Presiden  (Keppres)  Republik Indonesia No. 48 Tahun 2004. Menurut Keppres setelah ratifikasi  ACFTA  (29  November  2004),  para  menteri ekonomi ASEAN dan China menandatangani Agreement Trade in Goods dan Agreement  Dispute  Settlement Mechanism di Vientiane, Laos.
Tujuan penandatanganan ACFTA adalah: (a)  memperkuat  dan  meningkatkan  kerjasama perdagangan,  serta  investasi  antara  anggota  ASEAN dan  China;  (b)  meliberalisasikan  secara  progresif  serta meningkatkan  perdagangan  barang,  jasa,  menciptakan suatu  sistem  yang  transparan,  dan  mempermudah investasi;  (c)  menggali  bidang  kerjasama  baru  dan mengembangkan  kerjasama  ekonomi  diantara  para anggota  ASEAN  dan  China;  (d)  memfasilitasi  integrasi ekonomi  yang  lebih  efektif  dengan  negara  anggota baru  ASEAN  (Kamboja,  Laos,  Myanmar,  dan  Vietnam), dalam  menjembatani  kesenjangan  pembangunan ekonomi  antara  para  anggota.  Rencana  penurunan atau  pengurangan  tarif  bea  masuk  yang  disepakati di  dalam  ACFTA,  dilaksanakan  menjadi  tiga  tahapan:
(a) Early Harvest Programme (EHP); (b) penurunan tarif bea  masuk  untuk  produk  yang  masuk  kategori  normal track ( normal track 1 dan normal track 2); (c) penurunan tarif  bea  masuk  terhadap  produk sensitive dan highly sensitive.
Ilustrasi  ini  tidak  hanya  mengandalkan  kesiapan peran pemerintah, akan tetapi menuntut pula kesiapan semua  pelaku  dunia  usaha.  Hal  ini  didasarkan  adanya keterbukaan  pasar  seluas-luasnya,  yang  menyebabkan impor barang dan jasa negara lain dapat mengalir secara bebas.  Kerugian  yang  mungkin  timbul  sebagai  akibat adanya  kesepakatan  ACFTA,  sedapat  mungkin  perlu diminimalisir  sejak  dini  atau  bahkan  ditiadakan  sama sekali.  ACFTA,  telah  menjadi  komitmen  penting  bagi pemerintah  Indonesia  dengan  mitra  dialognya  untuk melangkah  menjadi  negara  maju.  Persiapan  Indonesia menghadapi  ACFTA  di  sektor  kelautan  dan  perikanan (KP),  sesungguhnya  sudah  dapat  dilakukan  sejak tahun 2002. Dalam rentang waktu yang cukup panjang tersebut, upaya untuk mempersiapkan pelaksanaannya belum  terlihat  maksimal.  Ketidaksiapan  ini  terlihat dengan  tidak  adanya  peningkatan  daya  saing  untuk menghilangkan  ekonomi  biaya  tinggi,  penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, kesiapan penataan regulasi serta kebijakan. Pembenahan hukum di  sektor  KP  selama  ini  juga  dirasakan  masih  belum memberikan hasil yang memadai.
Menurut  Brotosusilo dalam Cahyadi  dan Danardono (2009), jika perbaikan kondisi hukum terjadi setelah  ratifikasi,  berarti  kaidah  hukum  internasional memberikan  pengaruh  lebih  dominan  daripada  sistem hukum  nasional.  Demikian  halnya,  dengan  kesan pemerintah  yang  kurang  menganggap  serius  ranah  ini dan  merasa  telah  siap  menghadapi  era  perdagangan bebas  regional.  Banyak  kalangan  mengkhawatirkan pemberlakuan ACFTA, terutama produk olahan perikanan
dari  China  bisa  masuk  secara  bebas  dengan  harga murah, sehingga dapat mengancam daya saing produk perikanan  Indonesia.  Keikutsertaan  Indonesia  dalam ACFTA  memberikan  pengaruh  kepada  perekonomian nasional  yang  berdampak  pada  kesejahteraan masyarakat.  Berdasarkan  paparan  tersebut,  tulisan  ini bertujuan  untuk  memahami  kesepakatan  ACFTA,  serta mengkajinya  dalam  sudut  pandang  yuridis  terhadap pembangunan Kelautan dan Perikanan.

## KESEPAKATAN ACFTA
Prinsip  dasar  disepakatinya  ACFTA  adalah semua  pihak  yang  terlibat  mendapatkan  manfaat. Adanya  penghapusan  semua  atau  sebagian  hambatan perdagangan, diharapkan dapat memberikan keuntungan yang sama besarnya bagi negara yang terlibat. Artinya, terdapat  keadaan  berimbang  antara  kemudahan yang  diberikan  dan  yang  akan  diterima.  Negara  yang terikat  kesepakatan  ACFTA  telah  menyepakati  untuk memperkuat  dan  meningkatkan  kerjasama  ekonomi melalui: (a) penghapusan tarif dan hambatan non tarif dalam  perdagangan;  (b)  liberalisasi  secara  progresif perdagangan jasa; (c) membangun rezim investasi yang kompetitif  dan  terbuka  dalam  kerangka  ASEAN-China Free Trade Area (FTA).
Terdapat tiga (3) skenario dalam penurunan dan penghapusan tarif perdagangan barang yang disepakati: (a)  EHP  programme;  (b)  normal  track  programme; (c)  sensitive  track  programme.  Tujuan  skenario  EHP, adalah  untuk  mempercepat  implementasi  penurunan tarif produk. Menurut Surat Edaran No. SE-10/BC/2005, tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penetapan  Tarif  Bea Masuk  atas  Barang  Impor  dalam  Rangka Early Harvest Package (EHP)  ASEAN-China Free Trade Area (FTA) dan  dalam  Rangka  EHP  Bilateral  Indonesia-China FTA,  skema  program  penurunan  tarif  EHP  dimulai  1 Januari  2004  dan  dalam  waktu  tiga  (3)  tahun,  tarif diturunkan  secara  bertahap  menjadi  0%  di  tahun 2006.  Produk  yang  termasuk  kategori  EHP berdasarkan  ACFTA  (Article  3  (a),  (i)),  tercantum  pada Tabel 1.
Penurunan  tarif  bea  masuk  berdasarkan skenario  normal  track  programme  (Tabel  2),  menurut
Bab
Deskripsi 01 Hewan hidup
02 Daging dan produk daging dikonsumsi
03 Ikan
04 Produk susu
05 Produk hewan lainnya
06 Pohon hidup
07 Sayuran dikonsumsi
08 Buah-buahan dikonsumsi dan kacang- kacangan Tabel 1. Produk Early Harvest Package .
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  56/PMK.010/2005, tentang  Program  Penurunan/Penghapusan    Tarif    Bea Masuk    dalam    Rangka  Normal Track    Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)  mencakup:  (a)  normal  track 1 berupa penurunan tarif bea masuk pada tahun 2010 menjadi 0%; (b) normal track 2 berupa penurunan tarif bea masuk pada tahun 2012 menjadi 0%.

## *) Normal Track 2
Pengurangan  tarif  bea  masuk  yang  termasuk skenario  ketiga  ( sensitive  track  programme ),  dibagi menjadi:
a. Sensitive list .
Produk yang masuk kategori ini dibagi dalam dua tahapan reduksi tarif bea masuk:
•  Tahun 2012: tarif bea masuk menjadi 20% (terdapat 5 produk perikanan);
•  Tahun  2018:  tarif  bea  masuk  menjadi  0%  -  5% (terdapat 4 produk perikanan).
b. Highly sensitive list .
Produk  yang  masuk  dalam  katregori  ini  pada tahun 2015, menjadi 50% (bagi produk yang pada tahun 2002 mempunyai tingkatan tarif > 50%).
Preferensi  penurunan  tarif  untuk  dapat melaksanakan ketiga skenario program yang diperjanjikan dalam ACFTA, dilakukan melalui Certificate
Tarif (=X) Normal Track ASEAN-China FTA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 X > 20% 20 20 12 12 5 0/5* 0/5* 0/0* 5% < X < 20% 15 15 8 8 5 0/5* 0/5* 0/0* 10% < X < 15% 10 10 8 8 5 0/0 0/0 0/0* 5% < X < 10% 5 5 5 5 0 0 0 0/0* X < 5% tetap/ tetap/ tetap/ tetap/ 0 0 0 0/0* standstill standstill standstill standstill Tabel 2. Normal Track ASEAN-China FTA.
of Origin/Surat Keterangan Asal Barang (SKA). Menurut Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.  43/M-DAG/ PER/10/2007, tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal ( Certificate  of  Origin )  untuk  Barang  Ekspor  Indonesia, SKA merupakan dokumen yang disertakan pada waktu barang  ekspor  Indonesia  memasuki  wilayah  negara tertentu,  yang  membuktikan  bahwa  barang  tersebut berasal, dihasilkan, dan/atau diolah di Indonesia.
Berdasarkan Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co- operation  between  the  Association  of  Southeast  Asian Nations  and  the  People’s  Republic  of  China , Annex 3 : Rules  of  Origin  for  the  ASEAN-China  Free  Trade  Area ( Rule 4  (b)),  formulasi penetapan local content yang disepakati yaitu:
tidak  sewenang-wenang.  Segala  kebijakan  yang  terkait dengan  perdagangan  harus  dilengkapi  mekanisme tinjauan kebijakan secara periodik.

## TINJAUAN YURIDIS
Penandatanganan  ACFTA  oleh  Indonesia,  tidak dapat  dipisahkan  dengan  kaedah  hukum  kebiasaan internasional  dalam  Konvensi  Wina  1969.  Konvensi Wina  1969,  merupakan  kodifikasi  hukum  internasional yang  berlaku  di  lingkungan  masyarakat  internasional. Walaupun  Indonesia  belum  meratifikasi  Konvensi Wina  1969,  kaedahnya  dapat  dijadikan  panduan  bagi hukum  kebiasaan  internasional.  O’Connell  dalam
Value of non-ACFTA materials + Value of materials of undetermined origin
x   100%   <  60%
FOB price
Therefore,  the ACFTA content: 100% – non-ACFTA material = at least 40%
Menurut  formulasi  penetapan  local  content tersebut, apabila hasil perhitungan rumus di atas kurang 60%, maka produk tersebut akan mendapatkan konsesi. Berdasarkan hal tersebut, kandungan lokal atau ACFTA content sekurang-kurangnya adalah 40%.
Beberapa prinsip dasar yang terkandung di dalam kesepakatan ACFTA:

## Most Favourite Natio n (MFN)
Prinsip non-diskriminasi yang memberi perlakuan sama  kepada  semua  mitra  dialog  ACFTA.  Pengertian dasarnya bahwa pemberian keringanan tarif bea masuk terhadap  produk  suatu  negara,  harus  diberlakukan juga  kepada  semua  negara  mitra  dagang  ACFTA. Prinsip  MFN  dapat  disimpangi  terhadap  negara  di luar  ACFTA,  yaitu  diperbolehkan  tidak  memberikan preferensi yang sama atas penurunan tarif bea masuk.

## National Treatment
Prinsip  ini  melarang  diskriminasi  perlakuan terhadap subjek hukum nasional dengan subjek hukum negara lain. Negara dalam kelompok ACFTA, diwajibkan memberikan  perlakuan  sama  atas  barang  impor  dan lokal.  Prinsipnya,  apabila  produk  impor  telah  masuk dalam wilayah suatu negara, maka produk tersebut harus mendapat perlakuan sama dengan produk domestik.

## Transparency
Prinsip ini mengharuskan negara yang menyepakati  ACFTA,  untuk  bersifat  terbuka  mengenai berbagai  kebijakan  dalam  usaha  perdagangan. Negara  anggota  dalam  mendukung  prinsip  ini,  wajib menerapkan peraturan perdagangannya secara adil dan
Kusumohamidjojo  (1986),  menyatakan ratification is  only  required  when  the  treaty  so  specifies  or  so implies. Berdasarkan  Konvensi  Wina  1969  (Article  2), ratification  mean  in  each  case  the  international act  so  named  whereby  a  state  establishes  on  the international plane its consent to be bound by a treaty. Alur  proses  ratifikasi  Pemerintah  Indonesia  terhadap ACFTA  melalui  Keppres  No.  48  Tahun  2004  dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Alur Kesepakatan ACFTA .
Berdasarkan Gambar 2 diketahui bahwa ratifikasi merupakan  tahapan  ketiga  yang  harus  dilalui  dalam persetujuan  internasional  agar  mempunyai  kekuatan mengikat. Dua tahapan yang harus dijalani sebelumnya, adalah penandatanganan dan persetujuan DPR dengan ketentuan  konstitusional  tiap  negara.  Dilaluinya  ketiga tahapan tersebut, memberikan akibat hukum tersendiri yang  harus  ditaati  oleh  Indonesia.  Akibat  hukum  ini memberikan  konsekuensi  untuk  menerima  segala kewajiban  yang  dibebankan,  serta  merubah  hukum nasional  sesuai  dengan  ketentuan  di  dalam  ACFTA.
Implementasinya  memerlukan  jaminan  penerapan secara konsisten dan harus efektif daya berlakunya.
Peran  hukum  di  sektor  KP  terhadap  ACFTA, merupakan  peran  yang  fundamental  dan  tidak  bisa diabaikan.  Kepentingan  hukum  akan  selalu  mengikuti setiap transaksi dagang atau bisnis, baik yang dilakukan sesama anggota ACFTA maupun pihak lain. Pengabaian kepentingan  hukum  membawa  dampak  terhadap tindakan pedagang, pemerintah, maupun masyarakat KP sebagai  warga  negara,  yang  dapat  mengganggu  sistem perekonomian.  Tugas  pemerintah  (lingkup  nasional) dalam  menindaklanjuti  ratifikasi  ACFTA,  khususnya  di sektor  KP  meliputi  pembenahan  seluruh  komponen sistem  hukum.  Komponen  sistem  hukum  menurut paradigma Friedman (2009), terdiri substansi, struktural, dan budaya hukum.

## KOMPONEN SUBSTANSI
Komponen  substansi  sistem  hukum  adalah hasil  nyata  yang  diterbitkan  berupa  aturan,  baik  yang tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Menurut  Yuswanto (2011),  negara  maupun  administrasi  negara  pada dasarnya membuat dua macam bentuk keputusan, yaitu peraturan  perundang-undangan  dan  keputusan  yang bukan  peraturan  perundang-undangan.  Pembenahan komponen  substansi  sistem  hukum,  berkaitan  dengan pembentukan hukum nasional yang disesuaikan dengan kesepakatan  di  dalam  ACFTA.  Pembenahan  substansi sistem  hukum  ini  berupa  penyempurnaan  undang- undang (UU) yang belum memenuhi tuntutan, maupun membuat  UU  baru  yang  belum  ada  pengaturannya (sepanjang  diperjanjikan  di  dalam  kesepakatan ACFTA).  Kurangnya  perhatian  terhadap  pemahaman substansi  pada  awal  peratifikasian  ACFTA,  telah menimbulkan  kesulitan  bagi  Indonesia  pada  saat pemberlakuannya.
Menurut  prediksi  para  pelaku  bisnis  serta pemerhati ekonomi Indonesia, ACFTA dapat melemahkan ketahanan ekonomi nasional terhadap serangan produk China. Kondisi ini menyebabkan, tanggung jawab moril bagi  para  perumus  kebijakan  sektor  KP  kini  jauh  lebih berat. Perumusan peraturan yang memberikan jaminan mutu  dan  keamanan  terhadap  produk  perikanan Indonesia,  merupakan  salah  satu  upaya  agar  dapat bersaing  dalam  ACFTA.  Pembenahan  komponen substansi  sistem  hukum  di  bidang  KP,  wajib  dilandasi adanya  kepentingan  memberdayakan  masyarakatnya. Pembenahan komponen substansi sistem hukum selama ini, dirasakan masih ada campur tangan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan dengan penyempurnaan atau dibuatnya suatu aturan. Campur tangan tersebut, tidak  jarang  menimbulkan  kesulitan  bagi  pihak yang  merumuskan  kebijakan  dan  bahkan  ada  yang merugikan masyarakat KP itu sendiri.
Pemberdayaan seluruh strata komponen masyarakat  KP  perlu  dilakukan,  mengingat  adanya
potensi  yang  besar  apabila  mengikutsertakan  mereka. Pemerintah  dituntut  dapat  merumuskan  substansi sistem  hukum  nasional,  yang  tidak  berpihak  kepada salah  satu  pihak  saja.  Tuntutan  ini  memerlukan kecermatan  dan  kelihaian  perumus  kebijakan,  guna menyempurnakan  sistem  hukum  yang  ada  ataupun menciptakan produk hukum. Penyempurnaan hukum  di  sektor  KP  memerlukan  SDM  yang  handal. Keahlian  mutlak  dibutuhkan  untuk  dapat  merumuskan substansi  sistem  hukum  yang  mudah  dipahami,  serta tidak  ada  celah  untuk  disimpangi/disalahgunakan. Konsekuensinya, memberikan tugas kepada komponen struktural sistem hukum di sektor KP untuk mengawal  dan  mengantisipasinya  sesuai  dengan  hasil kesepakatan ACFTA.

## KOMPONEN STRUKTURAL
Komponen  struktural  sistem  hukum  merupakan bagian  yang  bergerak  dalam  suatu  mekanisme,  serta merupakan lembaga yang berkaitan erat dengan sistem hukum.  Lembaga    yang  dimaksud  adalah  pembuat undang-undang,  pengadilan,  kepolisian,  kejaksaan, kehakiman, dan lembaga hukum lainnya. Kinerja lembaga yang  ada  saat  ini  masih  perlu  untuk  disinergikan  lagi. Komponen  struktural  sistem  hukum  harus  disesuaikan serta  disempurnakan  berdasarkan  hasil  kesepakatan ACFTA.  Penyempurnaan  ini  dapat  terlaksana  apabila disertai dengan tanggung jawab penuh dan peningkatan kompetensi  SDM  yang  dimiliki,  dalam  mengelola lembaga  terkait.  Adanya  prosedur  perizinan  yang menyulitkan,  aturan  yang  tumpang  tindih,  serta  biaya tambahan untuk mendapatkan kemudahan dan fasilitas lembaga terkait selama ini, menyebabkan ekonomi biaya tinggi ( high cost economy).
Menurut Erwiningsih (2011), segala aktivitas aparat pemerintah harus tetap dalam kendali pengawasan yang memadai.  Keberadaan  aparat  pemerintah  yang  selalu dalam pengawasan, mengandung makna bahwa mereka harus tunduk pada hukum. Upaya lain untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah adalah dengan mengefektifkan pengawasan lembaga peradilan maupun masyarakat,  berdasarkan  asas  umum  pemerintahan yang  baik.  Kinerja  lembaga  yang  tidak  sesuai  bagi peningkatan  efisiensi  harus  segera  dioptimalkan, agar  tidak  menjadi  hambatan  bagi  aktivitas  ekonomi. Kalangan  masyarakat  usaha  KP  juga  memerlukan kepastian hukum, keadilan, dan jaminan apabila terjadi sengketa  maupun  gangguan  terhadap  investasinya dalam melakukan perdagangan.
Sulistiyono  dan  Rustamaji  (2009)  menyatakan kelemahan  utama  bidang  hukum  yang  sering  dihadapi oleh  pelaku  ekonomi  di  Indonesia  adalah  kepastian hukum.  Pembuatan  kebijakan  diperlukan  dalam rangka  menjamin  konsistensi  tindakan  administrasi. Kebutuhan  akan  konsistensi  ini  berkaitan  dengan salah  satu  asas  umum  penyelenggaraan  pemerintah
yang  layak,  yaitu  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum sangat  dibutuhkan  untuk  memperhitungkan  dan mengantisipasi  resiko.  Kelemahan  dalam  kepastian hukum  telah  menyebabkan  pemberdayaan  usaha KP  selama  ini  dirasakan  belum  optimal,  dan  masih memerlukan  kerjasama  lembaga  terkait.  Setiap lembaga  pada  dasarnya  mempunyai  karakteristik  yang berbeda,  namun  antara  satu  dan  yang  lainnya  saling menunjang (komplementer).

## KOMPONEN BUDAYA HUKUM
Budaya  hukum  menurut  Friedman  (2009),  yaitu sikap  manusia  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum- kepercayaan,  nilai,  pemikiran,  serta  harapannya. Pendapat  tersebut  memaknai  budaya  hukum  sebagai suasana  pikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang menentukan  bagaimana  hukum  digunakan,  dihindari, atau  disalahgunakan.  Budaya  hukum  menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berperilaku pada sikap dan sistem nilai di dalam masyarakat. Reaksi masyarakat terhadap  penerapan  kesepakatan  ACFTA  membawa pengaruh  terhadap  sistem  nilai  yang  dianutnya. Pembenahan  komponen  budaya  hukum  tercermin dalam  sikap  masyarakat  yang  sangat  dipengaruhi nilai  yang  dianut.  Upaya  pembenahan  budaya  hukum dalam  sistem  hukum,  dapat  dilihat  melalui  cara pandang  masyarakat  Indonesia  terhadap  sistem  nilai yang  dominan  pada  kegiatan  bisnis.  Keberadaan  nilai tersebut  tidak  dapat  berdiri  sendiri,  tetapi  selalu terwujud dalam antinomi, yaitu pasangan nilai diantara pasangan  tersebut  seringkali  saling  bertegangan (tetapi tidak selalu bertentangan).
Sistem  nilai  yang  dianut  masyarakat  ditinjau secara  hukum,  merupakan  jalinan  yang  serasi antara  pasangan  nilai  tersebut.  Pada  dunia  bisnis, antinomi  pasangan  nilai  yang  menonjol  antara  lain: materialisme-spiritual, individualisme-komunalisme, dan  inovasi-konservasi  (Brotosusilo dalam Cahyadi dan  Danardono,  2009).  Terdapat  dua  hasil  penelitian sistem  nilai:  (a)  penelitian  Soepomo,  bahwa  yang serasi  bagi  masyarakat  Indonesia  apabila  komunalisme lebih  dominan  daripada  individualisme;  (b)  penelitian Brenner,  bahwa  yang  serasi  bagi  sebagian  masyarakat apabila  spiritualisme  lebih  dominan  daripada materialisme.  Pendapat  Grotius dalam Cahyadi  dan Danardono  (2009),  menyatakan  di  dalam  hukum barat  maupun  hukum  internasional  keberadaan nilai  individualisme  lebih  menonjol  daripada  nilai komunalisme.  Produk  hukum  yang  mengacu  kepada sistem  nilai  individualisme,  apabila  dihadapkan  pada masyarakat  yang  menganut  sistem  nilai  dan  budaya hukum  yang  berbeda,  penerapannya  akan  menjumpai banyak kesulitan.
Proses menanamkan nilai individualisme tersebut akan berlangsung lama, sebelum akhirnya tercapai suatu keadaan  yang  mapan.  Prinsip  yang  terkandung  dalam
kesepakatan  ACFTA  sebagaimana  hukum  internasional pada  umumnya  dilandasi  pada  pandangan  yang menunjukan nilai materialisme lebih dominan daripada nilai  spiritualisme.  Berdasarkan  pengalaman  budaya antara nilai spiritualisme dengan nilai materialisme, pada akhirnya yang lebih mendominasi adalah materialisme. Tanpa  adanya  intervensi  tertentu,  pergulatan  itu biasanya  berlangsung  untuk  jangka  waktu  yang panjang  dengan  pengorbanan  yang  tidak  kecil (Brotosusilo dalam Cahyadi  dan  Danardono,  2009). Pandangan nilai materialisme sebagai akibat kesepakatan ACFTA, terlihat adanya prinsip perlindungan Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HaKI).  Pemberlakuan ACFTA  diprediksi  akan  menyulitkan  pemerintah  untuk melindungi produk dalam negeri dari sisi HaKI, terutama untuk produk  hasil  KP.  Salah  satu  penyebabnya adalah masih  banyaknya  kalangan  usaha  KP  yang  meniru produk merek asing.
Menurut  Rahardjo  (2010),  kehidupan  sosial masyarakat  Indonesia  berputar  pada  sumbu  nilai komunal.  Sifat  komunalisme  terlihat  dengan  adanya perasaan  bangga  jika  membagi  hasil  penemuannya kepada  orang  lain,  dan  tidak  mempersoalkan  jika orang  lain  meniru  temuannya.  Sifat  yang  demikian dirasakan  dapat  menghambat  serta  kurang  sesuai dengan  konsep  perlindungan  HaKI.  Hal  tersebut mengakibatkan  pelaksanaan  produk  hukum  yang berkaitan  dengan  perlindungan  HaKI  pada  produk perikanan  akan  menghadapi  hambatan.  Abdurrahman (2009)  menyatakan  kegagalan  mewujudkan  salah satu  nilai  bukan  hanya  berdampak  pada  munculnya sistem  hukum  yang  tidak  baik,  melainkan  hukum  yang dibuat  menjadi  tidak  bermakna  bagi  masyarakat  yang bersangkutan. Upaya mengatasinya, pemerintah sudah harus  melakukan  pemberian  advokasi  bagi  pengusaha sektor  KP  lokal,  khususnya  usaha  kecil  dan  menengah (UKM).

## KESIMPULAN
ACFTA  merupakan  bentuk  kerjasama  liberalisasi ekonomi yang menyepakati penurunan tarif bea masuk, untuk  meningkatkan  perdagangan  dan  kerjasama investasi  dalam  kerangka  perdagangan  bebas. Penetapkan kebijakan strategis untuk menciptakan iklim usaha  kondusif  dan  saling  menguntungkan,  baik  bagi negara yang menyepakati ACFTA maupun pelaku usaha di  dalam  negeri,  diperlukan  studi  kelayakan penerapannya.    Tinjauan  yuridis,  ratifikasi  ACFTA memberikan  tanggung  jawab  besar  KKP  guna membenahi  komponen  substansi,  struktural,  dan budaya hukum, yang implementasinya dilakukan secara konsisten  dalam  koridor  kepentingan  yang  disepakati. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyikapi pengaruh adanya kesepakatan ACFTA, adalah dengan merumuskan kebijakan  yang  mandiri  tanpa  adanya  intervensi pihak  lain;  menyederhanakan  prosedur  perizinan; membangun  koordinasi  dan  kerjasama  yang  baik
secara  berkelanjutan  antar  lembaga  terkait;  serta memberikan  bantuan  dan  perlindungan  hukum  bagi pengusaha UKM lokal Kelautan dan Perikanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, M. 2009. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. UMM Press. Malang.
Anonimous.  1969.  Vienna  Convention  on  the  Law  of
Treaties. Vienna. _________. 2002. Framework Agreement  on Comprehensive Economic
Co-operation between  the  Association  of  South  East  Asian Nations  and  the  People’s  Republic  of  China, Phnom Penh.
_________.  2004.  Agreement  on  Trade  in  Goods  of the  Framework  Agreement  on  Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China, Vientiane-Laos.
_________.    2004.  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  No.  48  Tahun  2004,  tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between  the  Association  of  South  East  Asian Nations  and  the  People’s  Republic  of  China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara- Negara  Anggota  Asosiasi  Bangsa-Bangsa  Asia Tenggara dan Republik Rakyat China). Jakarta.
_________.  2005.    Peraturan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  No.  56/PMK.010/2005, tentang Program Penurunan/Penghapusan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Normal Track Asean- China Free Trade Area (AC-FTA). Jakarta.
_________. 2007.  Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007,  tentang  Penerbitan Surat  Keterangan  Asal  (Certificate  of  Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia. Jakarta.
_________.    2005.    Surat  Edaran  No.  SE-10/BC/2005, tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penetapan  Tarif Bea  Masuk  atas  Barang  Impor  dalam  Rangka Early  Harvest  Package  (EHP)  ASEAN-China Free  Trade  Area  (FTA)  dan  dalam  Rangka  EHP Bilateral Indonesia-China FTA. Jakarta.
Cahyadi,  A.  dan  D.  Danardono.  2009.  Sosiologi  Hukum dalam  Perubahan.  Yayasan  Obor  Indonesia. Jakarta.
Erwiningsih,  W.  2011.  Peranan  Hukum  Pertanggung jawaban  Perbuatan  Pemerintah  (Suatu  Kajian dalam  Kebijakan  Pembangunan  Hukum). http://eprints.ums.ac.id/330/1/6._WINAHYU. pdf. Diakses tanggal: 13 Juli 2011.
Friedman,  L.M.  2009.  Sistem  Hukum:  Perspektif  Ilmu Sosial. Nusa Media. Bandung.
Kusumohamidjojo,  B.  1986.  Suatu  Studi  Aspek Operasional  (Konvensi  Wina  Tahun  1969 tentang  Hukum  Perjanjian  Internasional). Binacipta. Bandung.
Rahardjo,  H.M.  2010.  Jenis  dan  Metode  Penelitian Ku al i tati f.http ://mu dji arahard jo. com/ artikel/215.html?task=view.html.  Diakses  pada tanggal 5 Oktober 2010.
Sulistiyono, A. dan M. Rustamaji. 2009. Hukum Ekonomi sebagai  Panglima.  Masmedia  Buana  Pustaka. Sidoarjo-Jawa Timur .
Yuswanto.  2011.  Peraturan  Kebijakan.  http://
w w w. p o l i t i k i n d o n e s i a . c o m / m / i n d e x . php?ctn=1&k=pendapat&i=28276. Diakses pada tanggal: 13 Juli 2011.