Tersedia online di: http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi e-mail:jkpi.puslitbangkan@gmail.com JURNAL KEBIJAKANPERIKANAN INDONESIA Volume 16 Nomor 1 Mei 2024 p-ISSN: 1979-6366 e-ISSN: 2502-6550 Nomor Akreditasi Kementerian RISTEK-BRIN: 85/M/KPT/2020
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA PERIKANAN BERBASIS EKOSISTEM DI SUNGAI KAMPAR PROVINSI RIAU: STUDI KASUS LUBUK LARANGAN
LOCAL WISDOM OF INDIGENOUS COMMUNITIES IN THE MANAGEMENT OF FISHERIES RESOURCES BASED ON ECOSYSTEM IN THE KAMPAR RIVER,

## RIAU PROVINCE: A CASE STUDY OF LUBUK LARANGAN
Eko Prianto* 1 , Romie Jhonnerie 2 , Yossi Oktorini 3 dan Muhammad Fauzi 1
1 Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau,
2 Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau,
3 Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau, Jl. Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau-28292, Indonesia Teregistrasi I tanggal: 8 Agustus 2023; Diterima setelah perbaikan tanggal: 25 Maret 2024;
Disetujui terbit tanggal: 18 April 2024

## ABSTRAK
Sumber daya ikan di Sungai Kampar memainkan peran penting bagi masyarakat setempat, namun saat ini menghadapi ancaman overfishing . Salah satu pendekatan untuk mengatasi masalah ini melalui pengelolaan perikanan berbasis Hak Pengelolaan Perikanan (HPP), yang banyak diadopsi oleh masyarakat adat Indonesia melalui kearifan lokal. Salah satu model pengelolaan perikanan berbasis kearifan lokal yang banyak diterapkan disepanjang Sungai Kampar adalah “lubuk larangan”. Tujuan penulisan ini adalah untuk menggambarkan penerapan lubuk larangan sebagai instrumen pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis ekosistem di Sungai Kampar dan implikasi didalam penerapannya. Penerapan lubuk larangan sepenuhnya di bawah tanggung jawab ninik mamak dengan dukungan aktif dari masyarakat. Hasil lubuk larangan sepenuhnya diperuntukkan untuk pembangunan dan kegiatan sosial seperti membangun masjid, jalan, menyantuni anak yatim, kegiatan olah raga dan sebagainya. Penerapan “lubuk larangan” menunjukkan aspek penting dalam pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, termasuk konservasi sumber daya perikanan, dukungan terhadap keseimbangan ekosistem, perlindungan spesies terancam punah, peningkatan hasil tangkapan jangka panjang, distribusi sumber daya ikan secara adil, pendekatan terpadu dalam pengelolaan, serta partisipasi dan pengawasan masyarakat.
Kata Kunci: Kearifan lokal; lubuk larangan; Sungai Kampar; Provinsi Riau

## ABSTRACT
Fish resources in the Kampar River play an important role for local communities but are currently facing the threat of overfishing. One approach to overcome this problem is through fisheries management based on Fishery Management Rights, which is widely adopted by Indonesian indigenous communities through local wisdom. One fisheries management model based on local wisdom widely applied along the Kampar River is “lubuk larangan”. The purpose of this paper is to describe the application of lubuk larangan as an instrument for ecosystem-based fisheries resource management in the Kampar River and the implications in its implementation. The full implementation of lubuk larangan is below ninik mamak’s responsibility with active support from the community. The proceeds from lubuk larangan are fully intended for development and social activities such as building mosques, roads, providing assistance to orphans, sports activities, etc. The application of “lubuk larangan” shows an important aspect in ecosystem-based fisheries management, including conservation of fisheries resources, support for ecosystem balance, protection of endangered species, increase in long-term catches, fair and equitable distribution of fish resources, an integrated approach to management, and community-based participation and supervision.
Keyword: Local wishdom; lubuk larangan; Kampar rivers
Kearifan Lokal Masyarakat...di Sungai Kampar Provinsi Riau: Studi Kasus Lubuk Larangan (Prianto, E., et al)

## PENDAHULUAN
Kampar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar. Kabupaten ini memiliki dua sungai besar, yaitu Sungai Kampar dan Sungai Siak. Sungai Kampar sendiri terdiri atas Sungai Kampar Kiri dan Sungai Kampar Kanan. Secara topografi, Sungai Kampar membujur dari barat ke timur dengan panjang sekitar 413,5 km dan lebar rata-rata 143 m serta kedalaman rata-rata 7,7 m. Sungai ini melewati beberapa kecamatan yaitu Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Bangkinang Seberang, Kampar, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Siak Hulu dan Kampar Kiri (Hamzah et al ., 2020).
Pada tahun 2021 produksi perikanan tangkap diperairan darat Kabupaten Kampar sebesar 2.424 ton atau sekitar 10 % dari total tangkapan perairan darat Provinsi Riau sedangkan untuk perikanan budidaya air tawar produksinya mencapai 42.338 ton atau 67,3 % dari produksi budidaya air tawar Provinsi Riau (BPS Provinsi Riau, 2022). Potensi perikanan ini berasal dari perairan sungai, rawa banjiran dan juga perairan waduk. Beberapa perairan danau dan rawa di Kabupaten Kampar memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan konservasi dan penangkapan ikan, salah satunya adalah Sungai Kampar.
Sungai Kampar memiliki jenis ikan yang beragam, setidaknya 58 jenis ikan air tawar di Sungai Kampar Kanan sedangkan di Sungai Kampar Kiri ditemukan setidaknya 86 jenis (Fitra & Siregar, 2011). Jenis-jenis ikan tersebut merupakan ikan ekonomis dan dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber pangan. Di sungai Kampar juga dihuni jenis ikan langka dan dilindungi seperti ikan belida sumatera ( Chitala hypselonotus ) dan belida jawa ( Notopterus notopterus ) yang dilindungi berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Jenis Ikan Yang Dilindungi.
Menurut Purwok o et al . (2020), status pemanfaatan sumberdaya ikan di Sungai Kampar berada pada level merah ( overfishing ). Hasil penilaian kondisi perikanan perairan darat di Kabupaten Kampar menggunakan pendekatan ecosystem approach to fisheries management (EAFM) diperoleh nilai flag status berwarna kuning-hijau. Status flag berwarna kuning berarti masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam menerapkan prinsip- prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan sedangkan berwarna hijau berarti pengelolaan
sumberdaya perikanan telah menerapkan prinsip- prinsip pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
Saat ini, pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem ( Ecosystem Approach to Fisheries Management /EAFM) menjadi salah satu pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan perikanan (Jaya & Zulbainarni, 2015; Kusnandar & Mulyani, 2015). Pendekatan EAFM bertujuan agar tercapai suatu pengelolaan perikanan yang terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan dengan tetap m enyeim bangkan aspek sosial-ekonom i, pengetahuan, informasi dan ketidakpastian tentang komponen abiotik-biotik, serta interaksi manusia dalam ekosistem (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, WWF Indonesia dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan laut-IPB, 2012).
Salah satu pendekatan pengelolaan yang mampu mengatasi overfishing adalah pengelolaan perikanan berbasis Hak Pengelolaan Perikanan (HPP) atau juga dikenal dengan Rights-Based Fisheries Management (RBFM) (Halim et al ., 2017). Di Indonesia, penerapan HPP banyak dilakukan oleh masyarakat adat melalui kearifan lokal setempat. Di Sungai Kampar, penerapan kearifan lokal sebagai instrumen pengelolaan sumberdaya perikanan yang cukup populer adalah “lubuk larangan atau rantau larangan”. Lubuk larangan atau rantau larangan adalah suatu kawasan di sepanjang sungai atau perairan darat lainnya yang diberikan status perlindungan khusus oleh m asyarakat setem pat dengan pem anfaatan sumberdaya ikan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Penerapan lubuk larangan sebagai model pengelolaan sumberdaya perikanan tidak terlepas dari pengaruh adat istiadat masyarakat setempat. Di Sungai Kampar, ditemukan setidaknya 44 buah lubuk larangan (LPPM Universitas Riau dan FAO, 2023). Menurut Kholis & Edwarsyah (2020), penerapan lubuk larangan merupakan salah satu upaya mensukseskan program SDGs 14 dalam melestarikan dan menjaga keberlangsungan ekosistem serta kehidupan sumber daya perikanan perairan darat.
Penerapan larangan penangkapan ikan di lubuk telah dilakukan secara turun temurun dengan sistem aturan yang sangat ketat. Masyarakat sangat m em atuhi peraturan tersebut karena setiap pelanggaran akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Penerapan larangan penangkapan ikan di lubuk merupakan salah satu model pengelolaan sumber daya perikanan yang dianggap cukup efektif dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Nugroho (2008) menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan budaya secara kolektif merupakan salah satu cara untuk mempersatukan
masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi dan budaya, serta membangun kesadaran masyarakat untuk melestarikan fungsi sungai terutama mata air sebagai sumber kehidupan. Menurut Sari et al . (2016), tujuan terbentuknya larangan penangkapan ikan di lubuk adalah untuk melestarikan sumber daya ikan, menghindari penangkapan ikan dengan cara yang dapat m erusak ekosistem perairan dan lingkungannya, menghindari perbuatan yang dapat m engakibatkan pencem aran dan kerusakan lingkungan perairan perikanan, serta menambah pendapatan kas desa.
Kondisi terkini peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya perikanan perairan darat di Kabupaten Kampar ataupun di Provinsi Riau belum ada sehingga pemanfaatan sumberdaya perikanan terkesan “bebas”. Hal ini yang menjadi alasan masyarakat melakukan “perlombaan” menangkap ikan ( race for fish ). Untuk meredam perlombaan menangkap ikan itu diperlukan dapat menerapkan HPP atau kearifan lokal salah satunya Lubuk Larangan. Salah satu contoh penerapan HPP yang mampu meredam konflik adalah Sistem Pajak di Desa Tambak Kabupaten Palalawan Provinsi Riau (Prianto et al ., 2022).
Lubuk larangan berpotensi diterapkan dan dikembangkan sebagai salah satu model pengelolaan perikanan di perairan darat di Provinsi Riau. Lubuk larangan esensinya merupakan suatu keistimewaan terbatas ( limited privilege ) yang diberikan oleh negara kepada m asyarakat untuk m engelola dan memanfaatkan sumber daya ikan untuk jangka waktu yang cukup panjang. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan lubuk larangan sebagai instrumen pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis ekosistem di Sungai Kampar dan implikasi didalam penerapannya. Data dan informasi berasal dari hasil survei dan wawancara dengan para pemangku kepentingan yang diperkaya dengan studi pustaka.

## BAHASAN DEFINISI LUBUK LARANGAN DAN SEBARANNYA DI KABUPATEN KAMPAR
Secara etimologi, lubuk larangan terdiri dari dua kata, yaitu lubuk dan larang. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata “lubuk” diartikan sebagai
“tempat yang dalam di sungai, telaga, atau laut”, sedangkan kata “larang” diartikan sebagai “perintah untuk tidak melakukan suatu perbuatan”. Jika kata “larang” ditambah dengan akhiran “-an”, maka akan menjadi kata “larangan”. Oleh karena itu, lubuk larangan dapat diartikan sebagai sebuah lubuk (bagian sungai yang berceruk dan menjadi tempat ikan bertelur) yang dilarang dan dibatasi pengambilan ikannya selama kurun waktu tertentu (Hasibuan, 2021).
Penerapan lubuk larangan tidak hanya ditemukan di Provinsi Riau, tetapi juga di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jambi (Hasibuan, 2021; Ilyas dan Permatasari, 2018). Meskipun tidak diketahui secara pasti kapan penerapan lubuk larangan pertama kali muncul di Pulau Sumatera, namun kearifan lokal ini disinyalir telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, setidaknya terdapat 60 desa yang mengelola lubuk larangan (Hasibuan, 2021). Di Provinsi Riau, penerapan lubuk larangan untuk melestarikan sumberdaya ikan masih banyak ditemukan di Rokan Hulu (Sarodi & Mashur, 2022), Kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi bahkan di beberapa desa di Kabupaten Kampar sejak beberapa tahun lalu mulai diadopsi dan dikembangkan seperti di Desa Siberuang, Gunung Malelo dan Pongkai Istiqomah.
Penerapan kearifan lokal di perairan darat tidak hanya lubuk larangan namun ada juga sistem pajak (sistem lelang) di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau (Prianto et al ., 2022) dan panglima danau (Purwoko et al ., 2021) di Kota Sabang Provinsi Aceh. Penerapan kearifan lokal di perairan darat juga diterapkan di Sumatera Selatan melalui sistem lelang lebak lebung (Marbun, 2018) yang penerapannya sudah berlangsung ratusan tahun hingga saat ini.
Banyak desa di sepanjang Sungai Kampar (Sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan) menerapkan lubuk larangan dalam sistem pengelolaan sumberdaya perikanan (Lampiran 1). Hal ini dilakukan karena masyarakat menilai besarnya manfaat yang dirasakan jika menerapkan lubuk larangan dalam mengelola sungai. Jika dilihat sebaran lubuk larangan di Sungai Kampar, sebagian besar tersebar pada zona sungai bagian tengah hingga hulu. Sebaran lubuk larangan di Sungai Kampar dapat dilihat pada Gambar 1.
J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.16 No.1 Mei 2024:
Gambar 1. Sebaran Lubuk Larangan Di Sungai Kampar (Sumber: LPPM Universitas Riau dan FAO, 2023). Figure 1. Distribution of Lubuk Larangan in the Kampar River ( Source: LPPM Universitas Riau dan FAO, 2023 ).
Salah satu alasan mengapa masyarakat di bagian hulu sungai menerapkan lubuk larangan adalah karena ketergantungan mereka terhadap ekosistem sungai dan sumberdaya ikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang mampu meredam agresivitas masyarakat dalam menangkap ikan, salah satunya melalui lubuk larangan, guna mengurangi “perlombaan” menangkap ikan ( race for fish ).
Jumlah lubuk larangan di Sungai Kampar saat ini sekitar 44 buah yang tersebar di 29 desa. Jumlah lubuk larangan ini masih sedikit mengingat jumlah desa di DAS Kampar mencapai 175 desa. Jumlah lubuk larangan tersebut masih bisa dikembangkan lagi untuk desa-desa lainnya terutama bagi desa yang berada di DAS Kampar tersebut.

## KERAGAMAN SUMBERDAYA IKAN DI SUNGAI KAMPAR
Keberadaan sumberdaya ikan sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di tepi sungai karena sumberdaya ikan merupakan sumber protein hewani yang murah dan mudah didapat (Prianto et al ., 2023). Selain itu, keberadaan sumberdaya ikan dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan masyarakat. Sumberdaya ikan di Sungai Kampar sangat beragam. Menurut Prianto et al . (2023), di Sungai Kampar Kecamatan Langgam setidaknya ditemukan lebih dari 53 jenis ikan, baik kelompok ikan hitam ( black fish ), ikan abu-abu ( grey fish ), maupun ikan putih ( white
fish ). Sementara itu, Aryani (2015) menemukan jumlah jenis ikan di Sungai Kampar Kanan sebanyak 36 jenis ikan yang termasuk ke dalam 15 famili dan 36 genera.
Hasil penelitian Simanjuntak et al . (2006) menunjukkan bahwa di Sungai Kampar Kiri terdapat 86 spesies ikan yang mewakili 21 famili dan 44 genus. Di Sungai Kampar Kanan terdapat 58 spesies yang termasuk dalam 40 genus dan 23 famili (Fithra & Siregar, 2010). Selain itu, hasil penelitian Suwondo et al . (2015) di Sungai Subayang menemukan setidaknya 72 jenis ikan yang didominasi oleh baung ( Hemibagrus nemurus ), geso ( Hemibagrus sp ), tapah ( Wallago leeri ), belida ( Chitala hypselonotus) , barau ( Hampala macrolepidota ), sengarat ( Belodontichthys dinema ), kelabau ( Osteochilus melanopleurus ), kapiek ( Barbonymus schwanenfeldii ), pantau ( Rasbora sp), dan selimang ( Crossocheilus sp.). Namun, dari jenis-jenis ikan tersebut beberapa jenis yang bernilai ekonomis tinggi dan tingkat pemanfaatan tinggi adalah ikan baung ( Hemibagrus nemurus ), geso ( Hemibagrus sp ), tapah ( Wallago leeri ), kapiek ( Barbonymus schwanenfeldii ), pantau ( Rasbora sp), barau ( Hampala macrolepidota ) dan sengarat ( Belodontichthys dinema ).
Menurut Groombridge (1992) yang dikutip oleh Prianto et al . (2016), pulau-pulau kecil dan pegunungan biasanya memiliki keanekaragaman jenis yang rendah, tetapi memiliki endemisitas yang tinggi.
Wargasasmita (2002) mencatat bahwa dari 589 jenis ikan air tawar yang tercatat sebagai penghuni ekosistem air tawar di Sumatera, 58 jenis (9,8%) di antaranya termasuk ikan endemik Sumatera. Namun, berdasarkan hasil survei lapangan di lubuk larangan Sungai Kampar, tidak ditemukan jenis-jenis ikan endemik. Sebaliknya, hampir di semua lokasi lubuk larangan terdapat dua jenis ikan yang dilindungi, yaitu ikan belida Sumatera ( Chitala hypselonotus ) dan belida Jawa ( Notopterus notopterus ).
Ikan belida merupakan jenis ikan yang dilindungi penuh sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi. Terdapat empat spesies ikan belida yang dilindungi, antara lain belida Borneo ( Chitala borneensis ), belida Sumatera ( Chitala hypselonotus ), belida lopis ( Chitala lopis ), dan belida Jawa ( Notopterus notopterus ). Keberadaan belida Sumatera dan belida Jawa masih ditemukan di area lubuk larangan dengan jumlah yang cukup banyak (Simanjuntak et al ., 2006; Fithra & Siregar, 2010).
Saat ini, di lubuk larangan sudah mulai ditemukan beberapa jenis ikan introduksi. Di Desa Muarabio sudah ditemukan ikan mas ( Cyprinus carpio ), sedangkan di Desa Teluk Paman Timur ditemukan jenis ikan nila ( Oreochromis niloticus ) (Simanjuntak et al ., 2006). Kedua jenis ikan ini diduga berasal dari kolam budidaya yang terlepas dan masuk ke dalam sungai. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari kegiatan introduksi ikan ini adalah persaingan dengan ikan asli dan penurunan kualitas air (Fithra & Siregar, 2010).

## MOTIVASI PEMBENTUKAN LUBUK LARANGAN
Lubuk larangan dapat dikatak an sebagai aktualisasi perilaku ekologis masyarakat adat dalam menjaga ekosistem sungai dan sumberdaya ikan. Wujud aktualisasi ini tercermin dari cara masyarakat dalam mendesain sistem pengelolaan lubuk larangan yang lebih mengedepankan kepentingan pelestarian ekosistem dalam jangka panjang dibandingkan motif ekonomi dalam waktu jangka pendek. Menurut Kurniasari et al . (2013) dan Rukiah (2020), perilaku yang mempertimbangkan keseimbangan antara pemenuhan kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial merupakan hal yang penting agar pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan fisik, namun juga kebutuhan mental dan spiritual, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
Beberapa motif pembentukan lubuk larangan ini adalah: i) adanya kebutuhan mendesak di dalam masyarakat, seperti kesulitan keuangan untuk pem bangunan rum ah ibadah atau jalan, ii) menurunnya kualitas lingkungan sungai akibat aktivitas manusia di darat yang berdampak pada kelestarian sumber daya ikan, iii) upaya menjaga kebersamaan warga, iv) merevitalisasi ekosistem sungai yang rusak ak ibat pencem aran dan pertambangan, v) upaya mencegah ikan dari penangkapan ikan yang merusak seperti meracun ikan atau menuba ikan dan vi) pembentukan lubuk larangan juga dilatar belakangi oleh kesuksesan penerapan di daerah lain yang memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti sebagai tempat wisata alam, mendapatkan uang untuk pembangunan, dan menciptakan kebersamaan di kalangan masyarakat.
Namun motifasi pembentukan lubuk larangan yang utama adalah adanya kebutuhan yang mendesak didalam masyarakat seperti kesulitan keuangan untuk pembangunan rumah ibadah, jalan, santunan anak yatim dan fakir miskin, serta pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Hal ini disebabkan karena masyarakat memiliki keterbatasan didalam mendanai kebutuhan diatas sehingga perlu dicari alternatif usaha yang mudah mendapatkan dana, salah satunya melalui penerapan lubuk larangan ini.

## PENERAPAN LUBUK LARANGAN Lembaga Pengelola Lubuk Larangan
Kelembagaan lubuk larangan secara garis besar berbeda-beda antara satu desa dengan desa lainnya. Untuk mengetahui kelembagaan lubuk larangan, contoh yang diambil adalah Desa Teluk Paman Timur karena struktur kelem bagaannya sudah terdokumentasi dan sudah diimplementasikan. Di Desa Teluk Paman Timur, struktur inti terdiri dari penanggung jawab, pengurus, dan pengelola. Penanggung jawab lubuk larangan sepenuhnya dipegang oleh ninik mamak dan Ketua Badan Pemberdayaan Desa (BPD) menjabat sebagai ketua pelaksana. Ninik Mamak merupakan suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum atau klan yang ada dalam suku-suku di wilayah tersebut. Pengelolaan lubuk larangan dibebankan kepada kelompok pemuda. Kelompok pengelola ini kemudian dibagi menjadi beberapa divisi, antara lain: divisi penangkap ikan, divisi pelelang ikan, divisi jemput ikan, divisi selam, dan divisi pembagi hasil. Secara lengkap, struktur inti kelembagaan lubuk larangan dapat dilihat pada Gambar 2.
Kearifan Lokal Masyarakat...di Sungai Kampar Provinsi Riau: Studi Kasus Lubuk Larangan (Prianto, E., et al)
Gambar 2. Struktur Inti Lembaga Pengelola Lubuk Larangan. Figure 2. Main Structure of the Lubuk Larangan Institutional.
Walaupun sebagian besar masyarakat tidak masuk didalam struktur kelembagaan, namun mereka terlibat didalam pengawasan dan setiap musyawarah dalam pengelolaan lubuk larangan. Untuk pelaksanaan pengawasan sehari-hari lubuk larangan di Desa Teluk Paman Timur dilakukan secara bersama-sama oleh m asyarakat dan sebagai penanggung jawab pengawasan sehari-hari dipimpin langsung oleh ninik mamak.

## Aturan Lubuk Larangan
Aturan main di semua lubuk larangan sama, di mana tidak boleh ada aktifitas penangkapan yang dilakukan oleh siapapun, menggunakan alat tangkap apapun, sampai batas waktu tertentu (waktu panen). Aturan main ini ditetapkan berdasarkan konsensus masyarakat adat setempat. Namun, aktifitas lain selain penangkapan masih diperbolehkan, seperti mencuci, mandi, dan melintas menggunakan perahu di lubuk larangan, selama aktifitas tersebut tidak merusak ekosistem sungai dan sumber daya ikan.
Namun, ketika waktu panen tiba, ada beberapa aturan m ain yang harus ditaati oleh sem ua masyarakat. Aturan-aturan main tersebut diantaranya: a. Orang yang terlibat pada saat panen merupakan orang-orang terpilih sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti divisi penangkap ikan, divisi pelelang ikan, divisi jemput ikan, divisi selam, dan divisi pembagi hasil.
b. Jenis alat tangkap yang diperbolehkan hanya jala dan jaring, masing-masing dengan mata jaring sebesar 9 inci. Menurut Sari et al . (2016), sistem panen ikan lubuk larangan yang membatasi penggunaan alat tangkap dan pembatasan jenis ikan yang boleh diambil dapat mendukung keberlanjutan keberadaan ikan.
c. Orang dari luar masyarakat lokal dilarang ikut menangkap ikan.
d. Dilarang menangkap ikan menggunakan tuba (racun), strum, dan bom.
e. Ikan hasil tangkapan terlebih dahulu dikumpulkan semuanya kemudian ikan dibagi rata kepada masyarakat (60 %) dan sisanya dijual (40 %).
Pengaturan larangan ini semuanya dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan masyarakat. Sanksi bagi pelaku pelanggaran adalah berupa sanksi adat dalam hal ini pada beberapa desa sanksi adat dapat dilakukan dengan cara pembayaran denda, memutus ataupun merusak alat tangkap yang dilakukan oleh pencuri ikan, dan bentuk-bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan adat.
Pelarangan penangkapan ikan di lubuk larangan biasanya 1-2 tahun tergantung dengan stok ikan didalam nya (Rahm awati et al ., 2021). Jika masyarakat melihat stok ikan yang melimpah di lubuk larangan maka dalam waktu 1 tahun dilakukan pemanenan. Sebaliknya jika dalam waktu 1 tahun stok ikan dianggap kurang melimpah maka waktu panen ditunda hingga 2 tahun. Waktu panen lubuk larangan masing-masing desa berbeda-beda. Beberapa desa melakukan panen pada musim kemarau disaat air surut. Hal ini dilakukan agar lebih mudah didalam menangkap ikan. Sedangkan desa-desa lainnya memanen ikan pada saat menyambut datangnya bulan suci Ramadhan atau setelah hari raya Idul Fitri.
Untuk membuka lubuk larangan terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan masyarakat desa. Umumnya pembukaan lubuk larangan hanya dilakukan 1 hari dan setelahnya lubuk larangan ditutup kembali. Biasanya jumlah tangkapan tidak dibatasi namun untuk ikan-ikan yang berukuran kecil
dilepaskan kem bali. Hal ini dilak ukan agar sumberdaya ikan yang ada lubuk larangan tidak habis ditangkap saat musim panen. Sistem pembagian hasil lubuk larangan diprioritaskan untuk dibagikan ke masyarakat dan sisanya dijual atau dilelang dengan perbandingan sekitar 60 % : 40%. Pada tahun 2022 di Desa Teluk Paman Timur hasil panen lubuk larangan sebesar 5 ton dengan hasil penjualan mencapai Rp. 107 juta dan hasil lelang ini sepenuhnya untuk pembangunan m asjid. Hasil penelitian Rahmawati et al . (2021) nilai hasil panen lubuk larangan di Desa Setingkai pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.900.000 (0,7 ton), tahun 2017 sebesar Rp. 9.000.000 (1,2 ton) dan 2019 sebesar Rp. 9.500.000 (1,7 ton).
Hasil penelitian Wulandari et al . (2018) di Desa Batu Sanggan bahwa nilai produktivitas sumber daya alam sektor perikanan air tawar pada lubuk larangan pertahunnya adalah sebesar Rp 634.800.000/tahun sedangkan produktivitas masyarakat nelayan sebesar Rp 91.650.000/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa lubuk larangan mempunyai produktivitas (hasil penjualan ikan) yang lebih besar (6,92 kali lipat) dibandingkan dengan hasil tangkapan masyarakat nelayan. Oleh karena itu lubuk larangan mempunyai nilai ekonomi yang besar bagi masyarakat.

## LUBUK LARANGAN DALAM PERSPEKTIF PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS EKOSISTEM
Berdasarkan hasil penilaian menggunakan EAFM ( Ecosystem Approach to Fisheries Management ), desa-desa yang menerapkan lubuk larangan (Desa Siberuang, Gema, Kuntu, dan Teluk Paman) memiliki nilai flag bendera berwarna hijau yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan di ekosistem setempat telah m enerapkan prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan secara optimal (Prianto et al ., 2023).
Dalam perspektif pengelolaan perikanan berbasis ekosistem beberapa aspek penting dari penerapan ekosistem adalah i) konservasi sum berdaya perikanan, ii) mendukung keseimbangan ekosistem, iii) perlindungan spesies terancam punah atau rentan seperti belida Sumatera ( Chitala hypselonotus ) dan belida Jawa ( Notopterus notopterus ), iv) peningkatan hasil tangkapan jangka panjang, v) pendistribusian sumberdaya ikan secara adil dan merata , vi) pendekatan terpadu dalam pengelolaan dan vii) Partisipasi dan pengawasan berbasis masyarakat.
Kawasan konservasi perairan merupakan salah satu alat pengelolaan sumberdaya ikan yang efektif, salah satunya sebagai tempat perlindungan bagi ikan-
ikan ekonomis penting untuk berkembang biak dengan baik. Lubuk larangan dapat dikatakan sebagai kawasan konservasi dimana kawasan tersebut sebagai daerah perlindungan ikan dan tempat ikan tumbuh serta berkembang biak. Jadi lubuk larangan ini merupakan suatu daerah tertentu di sungai yang diberi batasan oleh masyarakat, untuk tidak boleh diganggu dan diambil ikannya. Adanya lubuk larangan tersebut baik disadari dan dipahami atau tidak merupakan sikap pelestarian lingkungan perairan sungai.
Dengan adanya sistem perlindungan dan pelestarian sumberdaya perikanan didalamnya secara langsung menyebabkan terjadinya keseimbangan dalam sistem rantai makanan. Adanya penutupan perairan dalam waktu yang cukup panjang (1-2 tahun) menyebabkan semua jenis ikan akan dilindungi dengan baik sehingga semua jenis ikan dapat tumbuh dan berkembang. Dengan adanya keragaman jenis ikan yang tinggi menyebabkan rantai makanan berjalan dengan normal sehingga akan tercipta keseimbangan ekosistem di sungai.

## IMPLIKASI PENERAPAN LUBUK LARANGAN
Penerapan lubuk larangan memberikan makna yang mendalam bagi masyarakat luas. Dilihat dari konsep pengelolaannya, lubuk larangan merupakan tradisi masyarakat lokal yang sederhana namun berdam pak besar terhadap m asyarakat dan lingkungannya. Dampak besar yang dirasakan adalah lubuk larangan mampu memberikan manfaat ekonomi, social dan ekologi. Manfaat ekonomi diantaranya berupa pembagian hasil tangkapan dan uang dari hasil lelang ikan, manfaat sosial meningkatkan rasa kekeluargaan di kalangan masyarakat, dan manfaat ekologi yang dirasakan adalah masyarakat akan selalu m enjaga kebersihan sungai termasuk sumberdaya ikannya, lokasi lubuk larangan dijadikan sebagai kawasan konservasi seperti tempat tinggal ikan untuk memijah, mengasuh anakan ikan dan tempat persembunyian induk-induk ikan.
Pengelolaan lubuk larangan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar serta didasarkan pada ajaran persaudaraan. Hasil yang diperoleh dari lubuk larangan digunakan untuk berbagai keperluan pembangunan desa yang bermanfaat bagi seluruh m asyarakat, seperti m endirikan m adrasah, pembangunan mesjid, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, serta kegiatan sosial lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hasibuan (2021) bahwa keuntungan finansial dari pemanfaatan sumber daya alam harus diperuntukkan bagi semua orang, bukan
Kearifan Lokal Masyarakat...di Sungai Kampar Provinsi Riau: Studi Kasus Lubuk Larangan (Prianto, E., et al)
hanya beberapa orang atau kelompok. Oleh karena itu, pengelolaan harus didasarkan pada asas pengelolaan yang bertanggung jawab, keberlanjutan, dan keadilan.
Selain itu, penerapan lubuk larangan juga memiliki makna perubahan pandangan secara radikal di dalam masyarakat, yang awalnya memandang sumber daya alam sebagai milik umum oleh siapa saja menjadi sumber daya yang dimiliki secara komunal (bersama- sama). Makna lainnya adalah lubuk larangan mampu menjaga ekosistem sungai dari penangkapan ikan secara tidak bertanggung jawab, seperti penggunaan racun, strum, dan bom. Dengan terbatasnya aktivitas manusia di lubuk larangan, sumber daya perikanan dapat terjaga dalam jangka panjang.
Selanjutnya, dalam penerapan lubuk larangan, terdapat sanksi tegas yang dijatuhkan langsung kepada pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjamin pengelolaan sumber daya perikanan, diperlukan sanksi yang tegas agar sumber daya ikan di lubuk larangan tetap lestari. Oktaviani (2015) menyatakan bahwa pengelolaan sungai melalui lubuk larangan merupakan warisan budaya yang menjunjung tinggi nilai perlindungan dan pelestarian ekosistem perairan serta norma sosial yang sangat diperlukan bagi kelangsungan suatu tatanan pengelolaan yang baik.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Penerapan lubuk larangan di Sungai Kampar mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi. Manfaat ekonomi yang dirasakan adalah kepada masyarakat berupa pem bagian hasil tangkapan dan uang dari hasil lelang ikan, manfaat sosial adalah meningkatkan rasa kekeluargaan di kalangan masyarakat dan manfaat ekologi yang dirasakan adalah masyarakat selalu menjaga kebersihan sungai termasuk sumberdaya ikannya dan kawasan konservasi. Secara tidak langsung penerapan lubuk larangan yang dilakukan oleh masyarakat telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan dengan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi. Beberapa kebijakan dari penerapan lubuk larangan yang dapat kita petik adalah i) tidak boleh ada aktifitas penangkapan yang dilakukan oleh siapapun, menggunakan alat tangkap apapun, sampai batas waktu tertentu (waktu panen) dan ii) pemberian sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melanggar aturan

## Rekomendasi
Penerapan lubuk larangan di Sungai Kampar sudah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan dan mampu menjaga kelestarian sumberdaya ikan. Untuk menjaga agar sumberdaya ikan di Sungai Kampar tidak terjadi over fishing maka penerapan lubuk larangan perlu dikembangkan didesa-desa lainnya. Penerapan lubuk larangan sebaiknya ditingkat desa yang pengelolaannya langsung oleh ninik mamak dan dibantu dengan tokoh masyarakat dan pemuda. Ruang lingkup pengelolaan lubuk larangan meliputi pelarangan penangkapan ikan pada kawasan tertentu dengan menggunakan berbagai macam alat tangkap sampai pada batas waktu tertentu.

## PERSANTUNAN
Penelitian ini merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau yang berasal dari DIPA Universitas Riau tahun 2023. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS (Badan Pusat Statistika) Provinsi Riau. (2022) https://riau.bps.go.id/indicator/56/250/1/produksi- perikanan-tangkap. Di unduh 4 Januari 2024.
Fithra & Siregar, Y. I. (2011). Keanekaragaman ikan sungai kampar – inventarisasi dari Sungai Kampar Kanan. Jurnal Ilmu Lingkungan , 2(4): 139-147. DOI: http://dx.doi.org/10.31258/jil.4.2.p.139-147.
Hamzah, A., Yunandra., & Pebriandi. (2020). Pem anfaatan lim bah m asyarakat dalam pem buatan pupuk kom pos di Desa Kuok ( Utilization of community waste in making compost in Kuok Villag e) JCSPA: Journal of Community Services Public Affairs , 1 (1):7-10. DOI: https:// doi.org/10.46730/jcspa.v1i1.5.
Halim, A., Wiryawan, B., Loneragan, N. L., Sondita, M. F. A., Hordyk, A., Adhuri, D. S., Adi, T. R., & Adrianto, L. (2017). Konsep hak pengelolaan perikanan sebagai alat pengelolaan perikanan berkelanjutan di Indonesia . J. Kebijak.Perik.Ind, 9(1): 11-20. DOI: http://dx.doi.org/10.15578/ jkpi.9.1.2017.11-20.
Hasibuan, E. (2021). Revitalisasi kearifan lokal (lubuk larangan) dalam tinjauan maqashid Al-syari’ah terhadap kesejahteraan masyarakat muslim di Kabupaten Mandailing Natal. Program Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Disertasi . 263 hal.
Ilyas, H., & Permatasari, B. (2018). Eksistensi kearifan lokal lubuk larangan sebagai upaya pelestarian sumberdaya perairan di Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin Ulu III Kabupaten Bungo. Jurnal Inovatif , 11(4): 116-129.
Jaya, I, & Zulbainarni, N. (2015). Pengembangan dan ujicoba model evaluasi pengelolaan perikanan m elalui
pendekatan ekosistem . J.Kebijak.Perik.Ind, 7(2),115-131. DOI: http:// dx.doi.org/10.15578/jkpi.7.2.2015.115-131.
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, WWF Indonesia dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan laut-IPB. (2012). Modul Training: Penilaian Indikator Pendekatan Ekosistem Untuk Pengelolaan Perikanan (EAFM). Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, WWF Indonesia dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan laut-IPB
WWF. p.32.
Kholis, M. N., & Edwarsyah. (2020). Kearifan lokal menuju SDGs’14: Studi Kasus Lubuk Larangan Tepian Napal Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. ALBACORE , 4(2): 169-182. DOI: https://doi.org/ 10.29244/core.4.2.169-182.
Kusnandar & Mulyani, S. (2015). Strategi pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis ekosistem. OSEATEK , 9(1), 9-20. DOI:10.29244/core.4.2.169- 182
Kurniasari, N., Yulisti, M., & Yuliaty, C. (2013). Lubuk Larangan: bentuk perilaku ekologis masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan umum daratan (Tipologi Sungai). Jurnal Sosial Ekonomi Kelauta dan Perikanan , 8(2): 241-
249. DOI: http://dx.doi.org/10.15578/ jsekp.v8i2.5676
LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Universitas Riau dan FAO ( Food
Agricultural Organization ). (2023). Rancangan
Nask ah Akadem is
“Pengelolaan dan Pengembangan Perikanan Perairan Darat Kabupaten Kampar”. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau dan Food Agricultural Organization . Laporan Kegiatan. 105 hal. Tidak dipublikasikan.
Marbun, F. (2018). Lelang Lebung. Ekspansi kekuasaan, kesadaran ekologis dan strategi ekonomi. Patanjala Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya , 10(3):369-384. DOI:10.30959/ patanjala.v10i3.388
Nugroho, Y. P. (2008). Makna sungai dan prakek pengelolaan lingkungan melalui pendekatan budaya (Studi Kasus Masyarakat Sempadan Sungai Code, Kotamadya Yogyakarta). Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta. Tesis .
Oktaviani, D., Prianto, E., & Puspasari, R. (2015).
Penguatan kearifan lokal sebagai landasan pengelolaan perikanan perairan umum daratan di Sumatera. J.Kebijak. Perikan. Ind, 8 (1): 1-12.
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.8.1.2016.1-12.
Purwoko, R.M., Husnah., Aisyah., Haryuni, S.T., Kasim, K., & Prianto, E. (2021). “Panglima Danau” sebagai model pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan berbasis kearifan lokal di Danau Aneuk Laot. J.Kebijak. Perikan. Ind , 13(1):9-16. DOI: http://dx.doi.org/10.15578/ jkpi.13.1.2021.9-16.
Purwoko, R.M., Kasim, K., Husnah., & Prianto, E. (2020). Status pemanfaatan sumberdaya ikan ekonomis penting di Sungai-Sungai Kawasan Pantai Timur Sumatera. Berkala Perikanan Terubuk . 48(2): p. 1-9. DOI: http://dx.doi.org/ 10.31258/terubuk.48.2.483-491.
Prianto, E., Jhonnerie, R., Oktorini, Y., FAuzi, M., &
Budijono. (2023). “Sistem Pajak” sebagai instrument pengelolaan sumberdaya perikanan sungai dan rawa banjiran berbasis kearifan lokal di Kecamatan Langgam Provinsi Riau. J.Kebijak. Perikan. Ind , 15(1): 11-20. DOI: http://dx.doi.org/ 10.15578/jkpi.15.1.2023.11-20.
Prianto, E., Dewi, R., Susanto, D., Riza, E.R.C., Pakpahan, M.R., & Hawwari, A. (2023). Penilaian sumber daya perikanan perairan darat di kabupaten kampar melalui pendekatan ekosistem. Laporan kegiatan Field Assessment . Yayasan TAKA (tidak dipublikasikan). 127 hal
Rahmawati, I. S., Hendri, R., & Kusai. (2021). Kearifan lokal dalam pengelolaan Lubuk Larangan di Desa IV Koto Setingkai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir , 2(4): 10-17.
Kearifan Lokal Masyarakat...di Sungai Kampar Provinsi Riau: Studi Kasus Lubuk Larangan (Prianto, E., et al)
Rukiah. (2020). Peran lubuk larangan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat (Studi Kasus Di Desa Gunung Tua Julu Kabupaten Mandailing Natal). JIMEA, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), 4(3), 2020:
622-636. DOI: https://doi.org/10.31955/ mea.v4i3.487
Prianto, E., Puspasari, R., Oktaviani, D., & Aisyah.
(2016). Status pemanfaatan dan upaya pelestarian ikan endemik air tawar di Pulau Sumatera. J.Kebijak. Perikan. Ind . 8(2): 111-122. DOI: http:/ /dx.doi.org/10.15578/jkpi.8.2.2016.101-110.
Suwondo., Baruhrudin., Suprayogi, I., Amrifo, V., Hidayat, W., Romey, I., Riyawan, E., Darmadi., Ramadona, T., Mustofa, R., & Yunus, M. (2015). Pengembangan program laboratorium air tawar rimbang baling. Laporan kolaboratif antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau dengan WWFIndonesia. 190 hal.
Sarodi, A., & Mashur, D. (2022). Pengelolaan lubuk larangan m asyarakat desa Sialang Jaya Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
Cross-border, 5(2): 1039-1056.
Sari, D., Zakaria, I. J., & Novarino, W. (2016). Pengelolaan lubuk larangan sebagai upaya konservasi perairan di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo, Jambi. Dinamika Lingkungan Indonesia, 3(1): p 9-15. DOI: http://dx.doi.org/ 10.31258/dli.3.1.p.9-15
Simanjuntak, C.P.H., Rahardjo, M.F., & Sukimin, S.
(2006). Iktiofauna rawa banjiran Sungai Kampar Kiri. Jurnal Iktiologi Indonesia , 6(2): 99-109. DOI: https://doi.org/10.32491/jii.v6i2.226
Wargasasmita, S. (2002). Ikan air tawar endemik sumatra yang terancam punah ( The freshwater fishes of endemic of Sumatra that threatened species ). Jurnal Ikhtiologi Indonesia , 2(2): 41-49.
Wulandari, S., Suwondo., & Haryanto, R. (2018). Nilai ekologi, sosial dan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan Lubuk Larangan Sungai Subayang. Prosiding . Sem inar Nasional Pelestarian Lingkungan (SENPLING). Kelompok 1: Konservasi SDA Lingkungan, Kebijakan dan Pengelolaan DAS. Program Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan Universitas Riau. Hal 194-199.