## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG YANG DIPAKSA MELAKUKAN TINDAK PIDANA LAIN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

## Andi Silviana Ulfa
RSGM H. Hasan Aman E-mail: andi_silviana@gmail.com

## Abstract :
The aim of this thesis was of analyze the criteria for forced elements according to Law No. 21 of 2007 on the Eredication of Trafficking in Persons and the form of criminal liability of a victim of trafficking who are  forced  to  commit  another  crime.  This  research  is  a  normative  law.  This  research  was  conducted researcher  with  the  study  of  literature,  to  address  existing  problems  by  collecting  primary  legal materials, secondary, and tertiary. Then the legal meterials obtained were processed and analysed. Criteria forced elements in Article 18 of Law No. 21 of 2007 on the Eredication of Trafficking in Persons, which forced criteria, among others:
a. State againts the will of its own
b. An event where there is a psychological or mental coercion
c. Victims  of  human  trafficking  crime  as  an  intermediary  (tool)  to  commit  criminal  acts  of  criminal human trafficking
d. Can be categorized as victims and perpetrators of crime, victims who becomes criminals because of coercion
Victims of the crime of trafficking in persons (TPPO) pursuant to Article 18 of the Law TPPO
Keywords: criminal responsibility, the crime of trafficking in persons, victims of human trafficking

## Abstrak :
Tujuan  dari  penelitian  tesis  ini  adalah  untuk  menganalisis  kriteria  unsur  dipaksa  menurut  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bentuk pertanggung jawaban pidana seorang korban perdagangan orang yang dipaksa melakukan tindak pidana lain. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan Peneliti dengan studi kepustakaan,  untuk  menjawab  permasalahan  yang  ada  dengan  mengumpulkan  bahan  hukum  primer, sekunder, dan tersier. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisis.
Kriteria unsur dipaksa dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21  Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana kriteria  dipaksa antara lain:
a. Keadaan berlawanan dengan kehendak sendiri
b. Suatu Peristiwa dimana terdapat paksaan secara psikis atau batin.
c. Korban tindak pidana perdagangan orang sebagai  perantara  (alat) untuk  berbuat  tindak pidana dari  pelaku tindak pidana perdagangan orang
d. Dapat  dikategorikan sebagai korban dan pelaku tindak pidana, korban yang menjadi pelaku tindak pidana karena adanya paksaan
Korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menurut Pasal 18 UU TPPO
Kata  kunci: Pertanggungjawaban  pidana,  tindak  pidana  perdagangan  orang,  korban  perdagangan orang

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dewasa ini di berbagai negara di dunia terutama  di  negara-negara  berkembang, termasuk Indonesia mempunyai permasalahan kejahatan yang cukup konflik, yaitu  mengenai  tindak  pidana  perdagangan orang.Tindak  pidana  perdagangan  orang atau  biasa  disebut  dengan  istilah Human Trafficking.  Human  Trafficking merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas, bahkan disebut-sebut oleh masyarakat  internasional  sebagai  bentuk perbudakan  masa  kini  dan  pelanggaran terhadap  hak  asasi  manusia.  Kejahatan  ini terus  menerus  berkembang  secara  nasional maupun internasional. Semakin berkembang dan majunya teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi, maka semakin berkembang pula modus kejahatannya, yang mana  dalam  beroperasinya  sering  dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum.
Tindak pidana perdagangan orang atau " trafficking "  digunakan  untuk  merujuk kepada  “perdagangan  budak  kulit  putih” yang  dialami  oleh  perempuan  pada  sekitar tahun  1900.  Pada  masa  itu,  banyak perempuan miskin kulit putih yang bermigrasi  secara  sukarela  dari  Eropa  ke Arab  dan  daerah  Timur  Amerika  sebagai selir ataupun pekerja seks komersial.  Hal ini menjadi  perhatian  khusus  bagi  masyarakat Eropa  kelas  menengah,  baik  laki-laki  dan perempuan,  juga  pihak  pemerintah.  Untuk
menekan  perdangan  budak  kulit  putih  yang terjadi  di  Eropa  terbentuklah  kesepakatan internasional tahun 1904.
Tindak  pidana  perdagangan  orang yang  pertama  terjadi  di  Indonesia,  dalam sejarah  bangsa  Indonesia  perdagangan manusia  pernah  ada  melalui  perbudakan atau  penghambaan.  Masa  kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan  pada  saat  itu  merupakan  bagian pelengkap dari sistem feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya.  Beberapa  orang  adalah  putri bangsawan  diserahkan  kepada  raja  sebagai tanda  kesetiaan.  Sebagian  lain  adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya. 1
Pemberantasan tindak pidana perdagangan  orang  di  Indonesia  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  (dalam  hal  ini  disebut UU  PTPPO),  dalam  Pasal  1  angka  1 menyebutkan  bahwa  perdagangan  orang adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,
1 Farhana,2010, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia ,cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.
penampungan,  pengiriman,  pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan  dari  orang  yang  memegang kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau mengakibatkan orang tereksploitasi ada pada Pasal  1  angka  7  UU  PTPPO.  Perdagangan orang merupakan kejahatan yang terorganisir dilakukan baik dengan cara-cara konvensional  dengan  cara  bujuk  rayu  (para perekrut tenaga kerja di tingkat desa) sampai cara-cara  modern,  misalnya  melalui  iklan- iklan  di  media  cetak  dan  media  elektronik. Pelaku  mengorganisir  kejahatan  dengan membangun jaringan dari daerah/negara asal korban sampai ke daerah/negara tujuan.
Maraknya  isu  perdagangan  orang diawali  dengan  meningkatnya  pencari  kerja baik  laki-laki  maupun  perempuan  bahkan anak-anak  untuk  bermigrasi  ke  luar  daerah sampai  ke  luar  negeri.  Korelasi  bekerja dengan perdagangan orang sangat erat, yaitu kebutuhan  akan  pekerjaan,  kehidupan  yang lebih baik, serta peluang kerja yang tersedia menyebabkan  banyaknya  orang  termasuk perempuan  dan  anak  terperangkap  dalam perdagangan  orang  ( trafficking ),  kondisi  ini pun didukung pula keadaan daerah asal yang
tidak  memiliki  peluang  untuk  memajukan perekonomian,  selain  itu  peran  calo  atau tekong  yang  berubah  menjadi trafficker keberadaannya mendapat pengakuan tersendiri dari masyarakat. 2
Hampir sebagian besar jaringan (sindikat) pelaku perdagangan orang memanfaatkan  kondisi  dan  praktik  sosial  di daerah atau negara asal korban dengan janji- janji  muluk  dan  kemudian  memeras  korban baik  secara  fisik  maupun  seksual. 3 Disisi lain  ada  persepsi  masyarakat  bahwa  bekerja ke  luar  negeri  akan  mendapatkan  gaji  yang relatif lebih besar sekalipun sebagai pembantu  rumah  tangga,  dibandingkan bekerja  di  dalam  negeri.  Kondisi  seperti  ini selalu  dimanfaatkan  oleh  sindikat human trafficking . Pola perdagangan yang diterapkan  oleh  sindikat human  trafficking antara  lain,  eksploitasi  seksual,  pembantu rumah  tangga,  pengemis  dan  pengamen, pekerja  perkebunan,  penjual  barang-barang ilegal misalnya obat-obatan terlarang seperti narkotika,  psikotropika  dan  zat-zat  adiktif lainnya.  Begitu  banyak    dampak  kerugian yang  di  akibatkan  oleh  tindak  pidana perdagangan orang terhadap korban perdagangan orang.
2 Sumiati Sahala, 2004, ” Masalah Perdagangan  Anak  Dan  Wanita  Berdasarkan Protokol  Konvensi  T.  O.  C”. Laporan  Akhir Penulisan  Karya  Ilmiah,  (Badan  Pembinaan  Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan HAM RI), hlm. 5.
3 Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan  Korban  Dalam  Penanganan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang,  (Jakarta,IOM  2009), hlm. 18.
Perlindungan  terhadap  korban  pada tindak  pidana  perdagangan  orang  dapat dilihat  pada  Pasal  43  UU  PTPPO,  namun ada  satu  pasal  pada  UU  PTTPO  yang memberikan  perlindungan  kepada  korban berupa  “tidak  dipidananya  korban”  atas tindak pidana yang dilakukannya, sepanjang ia  merupakan  korban  dari  tindak  pidana perdagangan  orang.  Ketetuan  mengenai tidak  dipidananya  korban  sebagai  pelaku tindak  pidana  tersebut  dapat  dilihat  dalam Pasal  18  UU  PTPPO  yang  berbunyi, “Korban  yang  melakukan  tindak  pidana karena  dipaksa  oleh  pelaku  tindak  pidana perdagangan orang, tidak dipidana”. Adapun penjelasan  pada  pasal  tersebut  menjelaskan bahwa, “yang dimaksud dengan “dipaksa”dalam  ketentuan  ini  adalah  suatu keadaan  dimana  seseorang/korban  disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga  orang  itu  melakukan  sesuatu berlawanan  dengan  kehendak  sendiri”. Dalam  penjelasan  pasal  tersebut  tidak dijelaskan secara khusus (mendalam) mengenai  kriteria  keadaan  dipaksa  yang dimaksud.  Agar  dapat  diketahui  kriteria keadaan  dipaksa  yang  ada  didalam  UU PTPPO  tersebut  yang  dapat  menjadi  dasar adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang  menyebabkan  sesorang  tidak  dapat dipidana.  Setiap  orang  yang  melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan  berdasarkan  perbuatannya  kecuali undang-undang mengatur secara jelas
mengenai alasan tidak dipidananya seseorang.  Kepastian  hukum  harus  ada ketika terdapat kasus yang berkaitan dengan pasal  tersebut  karena  untuk  menentukan dipidana  atau  tidak  dipidananya  seseorang terdapat  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi dalam proses pembuktian.
Keadaan “dipaksa” yang ada di dalam Pasal  18  UU  PTPPO,  walau  sudah  terdapat penjelasan tentang keadaan “ dipaksa”  akan tetapi  keadaan  “dipaksa  “  tersebut  apakah sudah  bisa  menentukan  atau  sudah  bisa menjadi  dasar  dengan  tidak  dipidananya korban  perdagangan  orang  yang  melakukan tindak  pidana  lain.  Kriteria  dari  keadaan “dipaksa  “  itulah  yang  akan  di  uraikan secara  jelas  sehingga  tidak  terjadi  kejelasan tentang  keadaan  tersebut  sehingga  dapat ditentukan  bagaimana  bentuk  pertanggung jawabannya.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  di atas, maka perlu diadakan penelitian tentang pertanggungjawaban  pidana  bagi  korban perdangan  orang  yang  dipaksa  untuk melakukan  tindak  pidana  lain  dalam  sudut pandang  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang.  Pada  penelitian  ini penulis  mengangkat  ketentuan  Pasal  18  dan Penjelasanya  mengenai  kriteria  dipaksa dalam  melakukan  tindak  pidana  serta pertanggungjawaban pidana terhadap korban tindak  pidana  perdagangan  orang  yang melakukan tindak pidana lain.

## B. RUMUSAN MASALAH
Bagaimanakah kriteria dipaksa melakukan  tindak  pidana  lain  menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang?
Bagaimanakah  pertanggung  jawaban pidana bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang dipaksa melakukan tindak pidana lain oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang?

## PEMBAHASAN
Kriteria  Dipaksa  Melakukan  Tindak Pidana Dalam Undang –  Undang Pemberantasan Tindak Pidana

## Perdagangan Orang
Pengaturan  masalah  tindak  pidana perdagangan  orang  sudah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang,  yang  mana  didalam Undang-undang  tersebut  terdapat  salah  satu pasal  tepatnya pada pasal 18 yang berbunyi “Korban  yang  melakukan  tindak  pidana karena  dipaksa  oleh  pelaku  tindak  pidana perdagangan orang tidak dipidana”.
Sedangkan penjelasan pasal tersebut menjelaskan  sebagai  berikut:  “  Yang
dimaksud dengan “dipaksa” dalam ketentuan  ini  adalah  suatu  keadaan  di  mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu  sedemikian  rupa  sehingga  orang  itu melakukan  sesuatu  berlawanan  dengan kehendak  sendiri”.  Dalam  pasal  tersebut
dipahami sebagai dimana si korban perdagangan orang melakukan tindak pidana lain  yang  mana  perbuatan  pidana  yang dilakukan  oleh  korban  tindak  pidana perdagangan  orang  tersebut  karena  dipaksa oleh si pelaku perdagangan orang ( tracffeker) dan  apabila  si  korban  tindak pidana  perdagangan  orang  tersebut  terbukti dipaksa  atau  dalam  keadaan  terpaksa  maka ia tidak akan dijatuhi pidana atau dinyatakan bebas.
Menurut  Wikipedia,  “paksaan”  atau “koersi” adalah praktik memaksa pihak lain untuk  berperilaku  secara  spontan  (baik melalui  tindakan  atau  tidak  bertindak) dengan  menggunakan  ancaman,  imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau  kekuatan.  Dalam  hukum,  pemaksaan dikodifikasikan  sebagai  kejahatan  paksaan. Tindakan tersebut digunakan sebagai pengaruh,  memaksa  korban  untuk  bertindak dengan  cara  yang  diinginkan.  Paksaan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya rasa  sakit  fisik/cedera  atau  kerusakan psikologis  dalam  rangka  meningkatkan kredibilitas  ancaman.  Ancaman  kerusakan lebih  lanjut  dapat  menyebabkan  kerja  sama atau kepatuhan dari orang yang dipaksa. 4
Berdasarkan  Pasal  18  UU  PTTPO tersebut  terdapat  beberapa  unsur  yang mendasari isi dari Pasal 18 ini, yaitu:
a. Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang
4 https://id.wikipedia.org/wiki/Paksaan. Diakses pada tanggal 16 November 2015
b. Dipaksa melakukan tindak pidana
c. Pelaku  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang
d. Pertanggung jawaban Pidana
Korban  tindak  pidana  perdagangan orang  ialah  Setiap  orang  yang  merasakan penderitaan  sebagai  akibat  tindakan  orang lain  yang  mencari  keuntungan  terhadap dirinya  yang  dalam  hal  ini  adalah  korban kejahatan.  Menurut  Arif  Gosita  “Korban adalah  mereka  yang  menderita  secara jasmaniah  dan  rohaniah  sebagai  akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan  kepentingan  dan  hak  asasi  yang menderita.  Mereka  dapat  berarti  individu atau kelompok. 5
Korban tidak hanya sebatas pengertian saja,  tetapi  juga  ciri  yang  melekat  pada pengertian  korban.  Ciri  yang  dimaksud adalah bahwa korban mengalami penderitaan  ( suffering) dan  ketidakadilan (injustice) .  Luas  sempitnya  pengertian korban kejahatan berkaitan erat dengan sifat kejahatan itu sendiri. Korban kejahatan pada mulanya hanya diartikan sebagai korban dari kejahatan yang bersifat konvensional, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian,  dan  penganiyaan,  kemudian diperluas  pengertiannya  menjadi  kejahatan yang  non  konvensional  seperti  terorisme, pembajakan, kejahatan teroganisir, kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  dan  lain- lain  termasuk  korban  dari  tindak  pidana
5 Farhana , op.cit., hlm 157
perdagangan orang. Sedangkan yang dimaksud  korban  dalam  pasal  18  undang- undang pemberantasan tindak pidana perdagangan  orang  ini  terdapat  dalam  pasal 1  ayat  (3)  “Korban  adalah  seseorang  yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual,  ekonomi,  dan/atau  sosial,  yang diakibatkan  tindak  pidana  perdagangan orang.”  Dalam  hal  ini  seorang  korban dimaksudkan  sebagai  akibat  dari  tindak pidana  perdagangan  orang.  Yang  mana  si korban  perdagangan  orang  tersebut  tidak mempunyai  daya  upaya  dan  dibawah kekuasaan atau kekuatan yang ada pada diri si pelaku perdagangan orang.
Dipaksa  melalukan  tindak  pidana dalam  hal  ini  memberi  pengertian  suatu keadaan  yang  mana  seseorang  atau  korban perdagangan  orang  tersebut  di  suruh melakukan sesuatu sedemikian rupa baik itu dibawah  ancaman  secara  fisik  maupun ancaman  secara  psikis    dan  hal  tersebut berlawanan dengan  kehendak dari si korban perdagangan  orang,  dalam permasalahan  ini si  korban  perdagangan  orang  yang  dipaksa melakukan tindak pidana lain oleh si pelaku tindak  pidana  peradagangan  orang  sehingga membuat korban perdagangan orang tersebut  tidak  berdaya  dan  akhirnya  mau tidak mau melakukan tindak pidana tersebut. atau dengan kata lain terdapatnya ketidaksesuaian  antara  apa  yang  ada  dalam hati  (nurani)  dengan  keadaan,  dalam  hal  ini seseorang  berada  dalam  paksaan  disuruh
melakukan suatu  tindak pidana,  yang mana hal  tersebut  bertentangan  atau  tidak  sesuai dengan keinginannya, namun  karena adanya paksaan (baik itu dengan kekerasan, maupun ancaman  secara  psikis)  orang  itu  pun terpaksa  melakukan/menuruti  perintah  dari pelaku  tindak  pidana.  Korban  perdagangan orang  sangat  rentan  dengan  aksi  pemaksaan yang  sering  dilakukan  oleh  para  pelaku tindak  pidana  perdagangan  orang  baik  itu secara fisik maupun secara psikis.
Pemaksaan  tersebut  bisa  juga  dengan dibawah ancaman, ancaman menurut Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (KKBI)  adalah menyatakan  maksud  (niat,  rencana)  untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Ancaman dimaksudkan  agar  dapat  menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan melanggar  hukum,  seperti  memaksa  orang dengan  ancaman  pencemaran  nama  baik, dengan  lisan  atau  tulisan  atau  dengan ancaman  akan  membuka  rahasia,  memaksa seseorang  supaya  memberikan  barang,  atau supaya  memberi  utang  atau  menghapus piutang.
Pelaku  tindak  pidana  perdagangan orang    dalam  hal  ini  mengartikan  Setiap orang  yang  dalam  UU  PTPPO  dipahami sebagai    orang  perseorangan  atau  korporasi yang  melakukan  tindak  pidana  perdagangan orang.  Pelaku  perdagangan  orang  seringkali dapat  melakukan  apa  saja  sesuai  dengan
keinginan  yang  dapat  merugikan  terhadap pihak  yang  menjadi  korban  perdagangan orang,  karena  si  pelaku  perdagangan  orang mempunyai  kuasa  atau  kekuatan  terhadap diri  si  korban  perdagangan  orang  tersebut, berkenaan  dengan  ini  si  pelaku  pun  kerap kali melakukan pemaksaan dengan cara-cara yang membuat si korban perdagangan orang tersebut tidak berdaya untuk dapat melawan baik  itu  dengan  ancaman  kekerasan  atau secara psikis atau fisik.
Pertanggung  jawaban  pidana  terbagi menjadi  2  bagian,  antara  lain  dapat  kearah dipidana seorang pelaku, dan tidak dipidananya  pelaku  karena  adanya  alasan penghapus  pidana,  dalam  hal  ini  adalah alasan pemaaf. Di dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tidak  dijelaskan  secara  lengkap  dan  jelas mengenai  arti  kata  “dipaksa“  itu  sendiri. Karena  di  dalam  penjelasannya  hanya berbunyi: “Yang dimaksud dengan “dipaksa”  dalam  ketentuan  ini  adalah  suatu keadaan  di  mana  seseorang/korban  disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga  orang  itu  melakukan  sesuatu berlawanan  dengan  kehendak  sendiri”. Penjelasan  dalam  pasal  18  Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang
pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang mengenai “dipaksa” dapat ditentukan apakah  keadaan  dalam  unsur  pasal  dipaksa tersebut  sudah  memenuhi  tidak  di  pidana seseorang / korban tindak pidana
perdagangan  orang  yang  juga  melakukan tindak pidana lain, walaupun korban sebagai pelaku  tersebut  dipaksa  oleh  pelaku  tindak pidana  perdagangan  orang.  Jelas  sekali terlihat  dalam  pasal  18  UU  PTPPO  bahwa yang mana keadaan dipaksa adalah seseorang  yang  dalam  keadaan  disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga  orang  itu  melakukan  sesuatu berlawan dari kehendaknya.
Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut hemat penulis bahwa kriteria unsur dipaksa  yang  ada  dalam  pasal  18  Undang- Undang  Nomor  21    Tahun  2007  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang , dimana kriteria unsur dipaksa dalam pasal tersebut diatas terdiri dari :
1. Keadaan  berlawanan  dengan  kehendak sendiri diartikan sebagai ketidaksesuaian antara  apa  yang  ada  dalam  hati  (nurani) dengan keadaan, dalam hal ini seseorang berada dalam paksaan disuruh melakukan  suatu  tindak  pidana    yang bertentangan  atau  tidak  sesuai  dengan keinginannya dikarenakan adanya paksaan  (baik  itu  dengan  ancaman kekerasan,  maupun  kekerasan) orang  itu pun terpaksa melakukan/menuruti perintah  dari  pelaku  tindak  pidana  atau Suatu keadaan  dimana seseorang/korban disuruh  melakukan  sesuatu  sedemikian rupa  sehingga  orang  itu  melakukan sesuatu  berlawanan  dengan  kehendak sendiri (secara Istilah);
Dalam  hal  ini    pelaku  melakukan sesuatu/perbuatan  pidana  berlawanan dengan  kehendaknya,  dimana  keadaan ini  perlu  dikaji  lebih  lanjut  ketika menetapkan  seseorang  sebagai  pelaku, akan  tetapi  pada  akhirnya  diketahui pelaku  tersebut  juga  merupakan  korban dari  tindak  pidana  perdagangan  orang yang  tentunya  melakukan  suatu  tindak pidana  karena  adanya  unsur  dipaksa yang meliputi keadaan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri (untuk tidak melakukan).
2. Suatu peristiwa dimana terdapat paksaan secara  psikis  atau  batin  yang  artinya paksaan  yang  dimaksud  dalam  pasal  18 tersebut  adalah  paksaan  yang  dilakukan oleh  pelaku  tindak  pidana  perdagangan orang dengan ancaman secara psikis atau kejiwaan  paksaan  secara  psikis  atau batin  merupakan  dasar  yang  paling fundamental apakah seseorang melakukan suatu tindak pidana itu sesuai dengan kehendaknya sendiri ataukah ada paksaan  dari  luar,  apakah  itu  berupa tekanan  secara  psikis  berupa  kekerasan ataukah  tekanan  batin  baik  itu  berupa ancaman  terhadap  dirinya  sendiri  atau yang  diarahkan  kepada  keluarganya yang  dilakukan  oleh  pelaku  penyuruh ( doenplegen ),  Dalam  hukum  pidana ancaman  tersebut  bisa  berupa  dengan kekerasan atau sekedar ancama kekerasan.  Ancaman  diberikan  dengan
maksud agar orang yang berada dibawah paksaan (keadaan terdesak) dapat mengikuti  semua  keinginan  dari  orang yang  memiliki  kuasa  (dalam  hal  ini pelaku tindak pidana perdagangan orang).
3. Korban  tindak  pidana  perdagangan orang  sebagai    perantara (alat) untuk berbuat tindak pidana dari pelaku tindak pidana  perdagangan  orang,    dalam  hal ini  seorang  korban  perdagangan  orang yang  dijadikan  alat  atau  dimanfaatkan untuk  sebuah  tindak  pidana  yang terpaksa dilakukan oleh korban perdagangan  orang  tersebut  karena dibawah kekuasaan si pelaku perdagangan orang. Status Subjek
Hukum dapat dikategorikan  sebagai  korban  dan  pelaku tindak  pidana.  Yang  paling  utama  dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21  Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang  terletak  pada  status subjek  hukumnya  yang  penekanannya  tidak hanya  pada  pelaku  saja  akan  tetapi cenderung  memandang  pelaku  dari  sisi korban  dari  adanya  perdagangan  orang ( human trafficking ).

## PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORBAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LAIN
Tindak  pidana  perdagangan  orang dewasa ini secara kualitatif (modus
operandi,  sifat,  dampak,  dan  sebagainya) maupun  secara  kuantitatif  (jumlah)  telah mengalami  peningkatan  dan  perkembangan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Melihat  hal  itu,  pada  dasarnya  perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi  atau  memberantas  bahkan membongkar terjadinya tindak pidana perdagangan  orang  ini.  Demikian  pula dengan  modus  operandi  tindak  pidana tersebut,  bahkan  hingga  saat  ini  dapat dipastikan  telah  mengalami  perubahan  dan perkembangan  yang  sangat  signifikan  dan bahkan mungkin sudah tidak dapat terdeteksi  oleh  hukum  yang  berjalan  begitu lamban.
Perubahan modus operandi dan peningkatan kuantitas tindak pidana perdagangan orang ini sudah tentu disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  perkembangan dunia usaha, perkembangan transportasi dan komunikasi, kerja sama internasional, perdagangan  internasional,  serta  lahirnya pasar  bebas.  Perlu  pula  disadari,  hal  ini terjadi tidak terlepas dari kompleksnya serta sulitnya  mendapatkan  pekerjaan  sehingga hanya  dengan  iming  –  iming  mendapatkan uang  secara  instan  seringkali  membuat  para pencari  kerja  yang  akhirnya  korban  dari tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Hal  ini  juga  dipengaruhi  oleh  kemajuan
peralatan telekomunikasi dan informasi yang semakin  canggih  dengan  menggunakan berbagai teknologi modern yang mendukung dunia serta mendorong terjadinya perdagangan  orang  dengan  lebih  sistematik bahkan sulit dideteksi dewasa ini.
Perdagangan Manusia ( trafficking ) sendiri  dalam  pasal  3  Protokol  PBB diartikan  sebagai  perekrutan,  pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan  kekerasan  atau  bentuk-bentuk lain  dari  pemaksaan,  penculikan,  penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau  posisi  rentan  atau  memberi  atau menerima  pembayaran  atau  memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan  dari  seseorang  yang  berkuasa atas  orang  lain,  untuk  tujuan  eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk  melacurkan  orang  lain  atau  bentuk- bentuk  lain  dari  eksploitasi  seksual,  kerja atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan  atau  pengambilan  organ tubuh. 6
Perdagangan  orang  ( trafficking )  saat ini  tidak  hanya  terbatas  pada  kaum perempuan  saja  yang  menjadi  korban  tetapi pada  anak  juga,  dimana  perdagangan perempuan dan anak adalah segala tindakan
6 http://duniaclassik.blogspot.co.id/2013/04/human- trafficking-forced-labor.html.Diakses tanggal 20 September 2015
pelaku  ( trafficker )  yang  mengandung  salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindah tanganan, pemberangkatan, penerimaan  dan  penampungan  sementara atau  di  tempat  tujuan–perempuan  dan  anak dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan  verbal    dan  fisik,  penculikan, penipuan,  tipu  muslihat,  memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang  tidak  memiliki  pilihan  lain, terisolasi,ketergantungan obat, jebakan hutang,  dan  lain-lain),  memberikan  atau menerima  pembayaran  atau  keuntungan,  di mana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan  pelacuran  dan  eksploitasi  seksual (termasuk  phaedopili),  buruh  migran  legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaanpengedaran  obat  terlarang,  dan penjualan  organ  tubuh,  serta  bentuk-bentuk eksploitasi lainnya”.
Seiring perkembangan zaman perdagangan orang pun memiliki pandangan atau perluasan definisi perdagangan sebagaimana  dikutip  dari  Wijers  dan  Lap- Chew yaitu perdagangan sebagai perpindahan manusia
(khususnya perempuan  dan  anak),  dengan  atau  tanpa persetujuan  orang  bersangkutan,  di  dalam suatu  negara  atau  ke  luar  negeri,  untuk semua  bentuk  perburuhan  yang  eksploitatif, tidak  hanya  prostitusi  dan  perbudakan  yang berkedok pernikahan. 7
7 Ibid
Menurut Wijers dan Lap-Chew, perdagangan orang ini didasari atas beberapa poin, antara lain sebagai berikut: 8 1.  Dari “Perekrutan” menjadi “Eksploitasi” Kerangka
tersebut berkembang  dari  mengkonseptualisasi perdagangan sebagai sekedar perekrutan menjadi kondisi eksploitatif yang dihadapi  seseorang  sebagai  akibat perekrutannya.  Pada  tahun  1904  dibuat konvensi  internasional  pertama  anti perdagangan, yaitu
International
Agreement  for  the  Suppression  of  The
White Slave Trade (Konvensi Internasional untuk Memberantas Perdagangan  Budak  Berkulit  Putih). Sasaran  konvensi  ini  adalah  perekrutan internasional  yang  dilakukan  terhadap perempuan,  di  luar  kemauan  mereka, untuk tujuan eksploitasi seksual.
Kemudian  pada  tahun  1910  dibuat konvensi  yang  bersifat  memperluas konvensi tahun 1904 dengan memasukkan  perdagangan  perempuan di  dalam  negeri.  Kedua  konvensi  ini membahas  proses  perekrutan  yang dilakukan  secara  paksa  atau  dengan kekerasan  terhadap  perempuan  dewasa untuk tujuan eksploitasi seksual.
2.   Dari “Pemaksaan” menjadi “dengan atau tanpa  persetujuan”.  Kerangka  tersebut juga  berubah  dari  mensyaratkan  bahwa perdagangan  harus  melibatkan  unsur
8 Ibid
penipuan,  kekerasan  atau  pemaksaan, menjadi  pengakuan  bahwa  seorang perempuan dapat menjadi korban perdagangan  bahkan  jika  ia  menyetujui perekrutan  dan  pengiriman  dirinya ketempat lain.
3.      Dari  “prostitusi”  menjadi  “perburuhan yang  informal  dan  tidak  diatur  oleh hukum”  perekrutan  dan  pengiriman dirinya.
4.    Dari  “kekerasan  terhadap  perempuan” menjadi “pelanggaran hak asasi manusia”  Perubahan  dalam  kerangka konseptual  menunjukkan  pergeseran dari  memandang  perdagangan  sebagai suatu  isu  yang  sering  dianggap  sebagai isu  domestik  dan  berada  di  luar yuridiksi negara menjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar.
5.      Dari “Perdagangan Perempuan”menjadi
“Migrasi  Ilegal”Pergeseran  paradigma ini  terutama  menunjukkan  perubahan dalam  persepsi  negara-negara  penerima terhadap  perdagangan  sebagai  suatu  isu migrasi ilegal dan penyelundupan manusia.  Perubahan  ini  mempunyai konsekuensi  negatif.  Dengan  memusat- kan  perhatian  hanya  kepada  status migrasi  saja,  kerangka  yang  berubah  ini mengabaikan  sebagian  aspek  penting dalam  perdagangan,  yaitu  pertama,  ada banyak  kasus  perdagangan  dimana perempuan  masuk  ke  negara  tujuan
secara  sah.  Persepsi  ini  juga  tidak memperhitungkan  kemungkinan  perda- gangan  domestik.  Kedua,  dan  mungkin yang  paling  penting,  kerangka  ini menjauhkan  perhatian  dari  korban. Tindak  kejahatan  tersebut  menjadi  salah satu  dari  migrasi  ilegal  dimana  korban perdagangan  orang  adalah  pelaku  dan negara menjadi korban ketempat lain.
Berbicara mengenai mengenai perdagangan  orang  tentunya  kita  harus melihat  dari  kasus  per  kasus  ( case  by  case ) karena  adakalanya  korban  perdagangan orang hanya sebatas perdagangan orang saja yang  dikarenakan  pada  umumnya  karena tuntutan  ekonomi  dan  untuk  meningkatkan kesejahteraan,  tapi  dilain  sisi  ada  juga korban  dari  perdagangan  orang  yang menjadi pelaku pada tindak pidana lain.
Korban  dari  tindak  pidana  perdagang- an orang yang melakukan tindak pidana lain diluar apa  yang  menjadi tindak pidana  yang disuruh  dalam  kontekstual  tindak  pidana perdagangan  orang,  maka  dapat  diklasifika- sikan  berada  diluar  konteks  korban  tindak pidana perdagangan orang.
Situasi  ini  menjadi  perdebatan  hangat dikalangan  para  ahli  dalam  menanggapi kasus tersebut karena pada satu sisi ada yang berpendapat  tidak  dipidana  karena  sejalan dengan  apa  yang  diamanatkan  dalam  pasal 18  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  bahwa  Korban  dari
tindak  pidana  perdagangan  orang  tidaklah dipidana.  Ini  menjadi  problematika  baru karena  pada  sisi  lain  orang  yang  menjadi korban  dari  tindak  pidana  perdagangan orang  yang  melakukan  tindak  pidana  lain tetaplah dipidana.
Pada  dasarnya  korban  tindak  pidana dari  perdagangan  orang  yang  melakukan tindak  pidana  dibawah  paksaan  baik  itu paksaan  yang  bersifat  ancaman  maupun kekerasan fisik yang berada diluar kehendaknya  untuk  melakukan  sebuah tindak  pidana  maka  tidak  dipidana.  Hal  ini senada dengan apa yang diamanatkan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21  Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi: “Korban yang  melakukan  tindak  pidana  karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan  orang  tidak  dipidana”.  Akan tetapi  pengklasikasian  korban  dari  tindak pidana  perdagangan  orang  tersebut  hanya terbatas  saat  korban  menjadi  pelaku  yang berada  dibawah  unsur  paksaan,  dan  apabila kemudian  melakukan  tindak  pidana  lain dalam  satu  waktu  maka  unsur  dipaksa seperti  yang  termaktub  dalam  pasal  18 Undang-Undang  Nomor  21    Tahun  2007 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  akan  gugur  dan  dapat dikategorikan  sebagai  pelaku  dalam  tindak pidana lain.
Berbicara mengenai pidana maka tidak akan lepas dari  pertanggungjawaban pidana
dimana  seseorang  yang  melakukan  tindak pidana  dan  yang  menjadi  polemik  terletak pada  dasarnya  apakah  pelaku  dalam  kajian ini  adalah  korban  dari  tindak  pidana perdagangan  orang  yang    melakukan  tindak pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya atau tidak. Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan ( asas  culpabilitas ),  yang  didasarkan  pada keseimbangan  monodualistik  bahwa  asas kesalahan  yang  didasarkan  pada  nilai keadilan  harus  disejajarkan  berpasangan dengan  asas  legalitas  yang  didasarkan  pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip  bahwa  pertanggung  jawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa  hal  tidak  menutup  kemungkinan adanya  pertanggung  jawaban  pengganti ( vicarious liability ) dan pertanggung jawaban yang ketat ( strict liability ). Masalah kesesatan  ( error )  baik  kesesatan  mengenai keadaannya  ( error  facti )  maupun  kesesatan mengenai  hukumnya  sesuai  dengan  konsep alasan  pemaaf  sehingga  pelaku  tidak dipidana  kecuali  kesesatannya  itu  patut dipersalahkan. 9
Pertanggungjawaban  pidana  diterap- kan  dengan  pemidanaan,  yang  bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan  menegakkan  norma  hukum  demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik  yang  ditimbulkan  tindak  pidana
9 Nawawi  Arief,Barda.  2001. Masalah Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan Bandung:Citra Aditya Bakti. hlm 23.
memulihkan  keseimbangan  mendatangkan rasa  damai  dalam  masyarakat  memasyara- katkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Kesalahan  tersebut  terdiri  dari  dua jenis yaitu kesengajaan ( opzet ) dan kelalaian ( culpa ), Sesuai teori hukum pidana Indonesia,  kesengajaan  terdiri  dari  tiga macam, yaitu sebagai berikut:
a. Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan  yang bersifat tujuan,  si  pelaku  dapat  dipertanggung jawabkan  dan  mudah  dapat  dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan  seperti  ini  ada  pada  suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman  pidana.  Karena  dengan  adanya kesengajaan  yang  bersifat  tujuan  ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan  ini  ada  apabila  si  pelaku, dengan  perbuatannya  tidak  bertujuan untuk  mencapai  akibat  yang  menjadi dasar  dari  delik,  tetapi  ia  tahu  benar bahwa  akibat  itu  pasti  akan  mengikuti perbuatan itu.
c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
Kesengajaan  ini  yang  terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan
terjadi akibat  yang bersangkutan, melainkan hanya  dibayangkan  suatu  kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai  kealpaan karena merupakan bentuk  dari  kesalahan  yang  menghasilkan dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  atas perbuatan seseorang yang dilakukannya. 10
Kelalaian ( culpa ) terletak antara sengaja  dan  kebetulan,  bagaimanapun  juga culpa dipandang  lebih  ringan  dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa , culpa itu merupakan delik semu ( quasideliet ) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung  dua  macam,  yaitu  delik kelalaian  yang  menimbulkan  akibat  dan yang  tidak  menimbulkan  akibat,  tapi  yang diancam  dengan  pidana  ialah  perbuatan ketidak  hati-hatian  itu  sendiri,  perbedaan antara  keduanya  sangat  mudah  dipahami yaitu  kelalaian  yang  menimbulkan  akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik  kelalaian,  bagi  yang  tidak  perlu menimbulkan  akibat  dengan  kelalaian  itu sendiri sudah diancam dengan pidana. 11
Pertanggung jawaban pidana ( criminal responsibility )  adalah  suatu  mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa  atau  tersangka  dipertanggung jawabkan  atas  suatu  tindakan  pidana  yang terjadi  atau  tidak.  Untuk  dapat  dipidananya
10 Moeljatno.  1993. Perbuatan  Pidana  dan Pertanggung  jawaban  Dalam  Hukum  Pidana. Jakarta:Bina Aksara. hlm. 46
11 Ibid . hlm. 48
si  pelaku,  disyaratkan  bahwa  tindak  pidana yang  dilakukannya  itu  memenuhi  unsur- unsur  yang  telah  ditentukan  dalam  Undang- undang.
Dilihat  dari  sudut  terjadinya  tindakan yang  dilarang,  seseorang  akan  dipertang- gung  jawabkan  atas  tindakan-tindakan tersebut,  apabila  tindakan  tersebut  melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan  sifat  melawan  hukum  untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan  bertanggungjawab  maka  hanya seseorang  yang  mampu  bertanggungjawab yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  atas perbuatannya.  Tindak  pidana  jika  tidak  ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung  jawaban  pidana,  oleh sebab  itu dalam  hal  dipidananya  seseorang  yang melakukan  perbuatan  sebagaimana  yang telah  diancamkan,  ini  tergantung  dari  soal apakah  dalam  melakukan  perbuatan  ini  dia mempunyai kesalahan.
Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung  jawaban  pidana  atau  kesalahan menurut  hukum  pidana,  terdiri  atas  tiga syarat, yaitu:
a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat  dipertanggung  jawabkan  dari  si pembuat
b. Adanya  perbuatan  melawan  hukum  yaitu suatu  sikap  psikis  pelaku  yang  terkait dengan  kelakuannya  yaitu  disengaja  dan kurang hati-hati atau lalai.
c. Tidak  ada  alasan  pembenar  atau  alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. 12
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis  bahwa  kemampuan  bertanggung jawab  merupakan  unsur  kesalahan,  maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar  untuk  dibuktikan  dan  memerlukan waktu  yang  cukup  lama,  maka  unsur kemampuan  bertanggungjawab  dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap  orang  normal  bathinnya  dan  mampu bertanggungjawab,  kecuali  kalau  ada  tanda- tanda  yang  menunjukkan  bahwa  terdakwa mungkin  jiwanya  tidak  normal.  Dalam  hal ini,  hakim  memerintahkan  pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa.  Jika  hasilnya  masih  meragukan hakim,  itu  berarti  bahwa  kemampuan bertanggung  jawab  tidak  berhenti,  sehingga kesalahan  tidak  ada  dan  pidana  tidak  dapat dijatuhkan  berdasarkan  asas  tidak  dipidana jika tidak ada kesalahan.
Masalah  kemampuan  bertanggung- jawab  ini  terdapat  dalam  Pasal  44  ayat  (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan  perbuatan  yang  tidak  dapat dipertanggung  jawabkan  kepadanya  karena jiwanya  cacat  dalam  pertumbuhan  atau terganggu  karena  cacat,  tidak  dipidana”. Menurut
Moeljatno,
bila tidak
12 Ibid. hlm. 50
dipertanggung  jawabkan  itu  disebabkan  hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan  dia  masih  muda,  maka  Pasal tersebut  tidak  dapat  dikenakan.apabila hakim  akan  menjalankan  Pasal  44  KUHP, maka  sebelumnya  harus  memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu:
a) Syarat  psikiatris  yaitu  pada  terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit  berubah  akal,  yaitu  keadaan kegilaan  (idiote),  yang  mungkin  ada sejak  kelahiran  atau  karena  suatu penyakit  jiwa  dan  keadaan  ini  harus terus menerus.
b) Syarat  psikologis  ialah  gangguan  jiwa itu  harus  pada  waktu  si  pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu  suatu  gangguan  jiwa  yang  timbul sesudah  peristiwa  tersebut,  dengan sendirinya  tidak  dapat  menjadi  sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman. 13
Kemampuan  untuk  membeda-bedakan antara perbuatan  yang baik dan yang buruk, adalah  merupakan  faktor  akal (intelektual factor) yaitu  dapat  membedakan  perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan  untuk  menentukan  kehendak- nya  menurut  keinsyafan  tentang  baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (volitional factor) yaitu  dapat  menyesuaikan  tingkah lakunya  dengan  keinsyafan  atas  mana  yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai
13 Ibid. hlm. 51
konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang  yang  tidak  mampu  menentukan kehendaknya  menurut  keinsyafan  tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai  kesalahan  kalau  melakukan tindak  pidana,  orang  demikian  itu  tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan  bahwa  pertanggung  jawaban pidana  mengandung  makna  bahwa  setiap orang  yang  melakukan  tindak  pidana  atau melawan  hukum,  sebagaimana  dirumuskan dalam  undang-undang,  maka  orang  tersebut patut  mempertanggungjawabkan  perbuatan sesuai  dengan  kesalahannya.  Dengan  kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan  mempertanggungjawabkan  perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai  kesalahan  apabila  pada  waktu melakukan  perbuatan  dilihat  dari  segi masyarakat menunjukan pandangan normatif  mengenai  kesalahan  yang  telah dilakukan orang tersebut.
Adapun  Asas  Pertanggung  jawaban Pidana menurut penulis terbagi menjadi : a. Asas Legalitas
Asas  legalitas  diatur  dalam  Pasal  1 ayat  (1)  KUHP  yang  berbunyi  “tiada  suatu perbuatan  yang  boleh  dihukum,  melainkan atas  kekuatan  ketentuan  pidana  dalam undang-undang  yang  ada  terlebih  dahulu dari  perbuatan  itu.  Asas  legalitas (the principle  of  legality) yaitu  asas  yang
menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana  (delik/tindak  pidana)  harus  diatur terlebih  dahulu  oleh  suatu  aturan  undang- undang  atau  setidak-tidaknya  oleh  suatu aturan  hukum  yang  telah  ada  atau  berlaku sebelum  orang  itu  melakukan  perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan  secara  hukum perbuatannya itu.
Berlakunya asas legalitas seperti diuraikan di atas memberikan sifat perlindungan  pada  undang-undang  pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan  kekuasaan  yang  tanpa  batas dari  pemerintah.  Ini  dinamakan  fungsi melindungi  dari  undang-undang  pidana.  Di samping  fungsi  melindungi,  undang-undang pidana juga mempunyai fungsi instrumental, yaitu  di  dalam  batas-batas  yang  ditentukan oleh undang- undang, pelaksanaan kekuasaan  oleh  pemerintah  secara  tegas diperbolehkan.
Anselm von Feuerbach, seorang sarjana  hukum  pidana  Jerman,  sehubungan dengan  kedua  fungsi  itu,  merumuskan  asas legalitas  secara  mantap dalam bahasa  Latin, yaitu: 14
1) Nulla  poena  sine  lege :  tidak  ada  pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang- undang.
14 Buku  Ajar  Hukum  Pidana  1  Fakultas Hukum  Universitas  Hasanuddin.  2007.  Makassar, hlm. 39.
2) Nulla  poena  sine  crimine :  tidak  ada pidana tanpa perbuatan pidana.
3) Nullum  crimen  sine  poena  legali :  tidak ada  perbuatan  pidana  tanpa  pidana menurut undang-undang.
Rumusan  tersebut  juga  dirangkum dalam  satu  kalimat,  yaitu nullum  delictum, nulla  poena  sine  praevia  lege  poenali .
Artinya,  tidak  ada  perbuatan  pidana,  tidak ada  pidana,  tanpa  ketentuan  undang-undang terlebih dahulu.
Penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas dalam pasal 1  ayat  (1)  KUHP  mengandung  tiga  pokok pengertian yakni:
1) Tidak  ada  suatu  perbuatan  yang  dapat
dipidana  (dihukum)  apabila  perbuatan tersebut  tidak  diatur  dalam  suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih  dahulu,  jadi  harus ada  aturan  yang  mengaturnya  sebelum orang tersebut melakukan perbuatan;
2) Untuk  menentukan  adanya  peristiwa pidana  (delik/tindak  pidana)  tidak  boleh menggunakan analogi; dan
3) Peraturan-peraturan
hukum
pidana/perundang-undangan  tidak  boleh berlaku surut;
Menurut Muladi asas legalitas diadakan bukan karena tanpa alasan tertentu. Asas legalitas diadakan bertujuan untuk: 15
1) Memperkuat adanya kepastian hukum;
15 Ibid.
2) Menciptakan  keadilan  dan  kejujuran bagi terdakwa;
3) Mengefektifkan deterent  function dari sanksi pidana;
4) Mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan; dan
5) Memperkokoh  penerapan  “ the  rule  of law ”.
Sementara  itu,  Ahmad  Bahiej  dalam bukunya Hukum Pidana, memberikan penjelasan  mengenai  konsekuensi  asas legalitas Formil, yakni: 16
1) Suatu tindak pidana harus
dirumuskan/disebutkan  dalam  peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya
adalah:
a) Perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana juga tidak dapat dipidana.
b) Ada  larangan  analogi  untuk  membuat suatu perbuatan menjadi tindak pidana.
2) Peraturan perundang-undangan  itu  harus ada  sebelum  terjadinya  tindak  pidana. Konsekuensinya  adalah  aturan  pidana tidak boleh berlaku surut ( retroaktif ), hal ini didasari oleh pemikiran bahwa:
a) Menjamin  kebebasan  individu  terhadap kesewenang-wenangan penguasa.
b) Berhubungan  dengan  teori  paksaan psikis  dari  anselem  Von  Feuerbach, bahwa  si  calon  pelaku  tindak  pidana akan  terpengaruhi  jiwanya,  motif  untuk berbuat  tindak  pidana  akan  ditekan,
16 Ahmad  Bahiej.  2009. Hukum  Pidana. Yogyakarta: Teras, hlm. 18-19.
apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan pemidanaan terhadapnya.
b. Asas Kesalahan
Kesalahan merupakan salah satu unsur yang  fundamental  disamping  sifat  melawan hukum  dari  perbuatan,  dan  harus  dipenuhi agar  suatu  subjek  hukum  dapat  dijatuhi pidana.  Menurut  Sudarto,  dipidananya seseorang  tidaklah  cukup  apabila  orang  itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan  dengan  hukum  atau  bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang  dan  tidak  dibenarkan  ( an objective  breach  of  a  penal  provision ), namun  hal  tersebut  belum  memenuhi  syarat untuk menjatuhkan pidana.Untuk pemidanaan  masih  perlu  adanya  syarat, bahwa  orang  yang  melakukan  perbuatan  itu mempunyai kesalahan atau bersalah ( subjective  guild ).  Dengan  perkataan  lain, orang  tersebut  harus  dapat  dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggung  jawabkan  kepada  orang tersebut.  Disini  berlaku  apa  yang  disebut “asas  tiada  pidana  tanpa  kesalahan”  ( keine strafe ohne  schuld atau geen  straf  zonder schuld atau nulla poena sine culpa ), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan. 17
17 Sudarto.  1983. Hukum  dan  Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru. hlm. 85.
Kesalahan adalah dasar untuk pertanggung jawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin  antara  si  pembuat  dan  perbuatannya. Adanya  kesalahan  pada  seseorang,  maka orang  tersebut  dapat  dicela.  Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan  perbuatan  merupakan  apa  yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab,  sedangkan  hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan  kesengajaan,  kealpaan,  serta alasan  pemaaf.  Dengan  demikian,  untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum  harus  memenuhi  beberapa  unsur, antara lain: (1) Adanya kemampuan bertanggung  jawab  pada  si  pembuat,  (2) Hubungan  batin  antara  si  pembuat  dan perbuatannya  yang  berupa  kesengajaan (dolus)  atau  kealpaan  (culpa),  (3)  Tidak adanya  alasan  penghapus  kesalahan  atau tidak  adanya  alasan  pemaaf. 18 Ketiga  unsur ini  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak dapat  dipisahkan  antara  satu  dengan  yang lain,  dimana  unsur  yang  satu  bergantung pada unsur yang lain.

## PENUTUP
Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis  menarik  kesimpulan  bahwa  kriteria unsur  dipaksa  dalam  pasal  18  Undang- Undang  Nomor  21    Tahun  2007  Tentang
18 Ibid., hlm. 91.
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang, dimana kriteria  dipaksa antara lain :
a) Keadaan  berlawanan  dengan  kehendak sendiri maksud dari keadaan berlawanan dengan kehendak sendiri adalah terdapatnya  ketidaksesuaian  antara  apa yang  ada  dalam  hati  (nurani)  dengan keadaan, dalam hal ini seseorang berada dalam paksaan disuruh  melakukan suatu tindak  pidana,  yang  mana  hal  tersebut bertentangan  atau  tidak  sesuai  dengan keinginannya,  namun,  karena  adanya paksaan  (baik  itu  dengan  ancaman kekerasan,  maupun  kekerasan) orang  itu pun terpaksa melakukan/menuruti perintah  dari  pelaku  tindak  pidana perdagangan orang.
b) Suatu Peristiwa dimana terdapat paksaan secara psikis atau batin;
c)  Korban  tindak  pidana  perdagangan orang  sebagai    perantara (alat )  untuk berbuat    tindak  pidana    dari    pelaku tindak pidana perdagangan orang penyuruh (doenpleger).
d)  Dapat  dikategorikan sebagai korban dan pelaku  tindak  pidana,  korban  yang menjadi  pelaku  tindak  pidana  karena adanya paksaan.
Korban  tindak  pidana  perdagangan orang (TPPO)   menurut pasal 18 UU TPPO yang  berbunyi  “yang  melakukan  tindak pidana  dibawah  paksaan  pelaku  tindak pidana  perdagangan  orang  (TPPO),    tidak dapat  dipidana”.  Untuk  dapat  memutuskan
apakah  korban  tindak  pidana  perdagangan orang  (TPPO)      ini  benar-benar  dibawah paksaan sehingga akhirnya dapat diputuskan apakah  korban  tindak  pidana  perdagangan orang  (TPPO)    yang  dipaksa  melakukan Tindak  pidana,  harus  ditinjau  dari  beberapa sudut,  diantaranya  apakah  yang  dipaksa  itu lebih  lemah  daripada  orang  yang  memaksa, apakah tidak ada jalan lain untuk menghindar,  apakah  paksaan  itu  betul-betul seimbang apabila dituruti oleh korban tindak pidana  perdagangan  orang  (TPPO)      yang dipaksa melakukan tindak pidana. Berbicara mengenai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)      dimana pasal  18  UU  TPPO tidak mengakomodir  mengenai korban  yang melakukan  tindak  pidana  dibawah  paksaan kemudian  melakukan  tindak  pidana  lain melebihi  apa  yang  disuruh,  sehingga menurut  hemat  penulis  korban  perdagangan orang  yang  melakukan  tindak  pidana  lain diluar  konteks  yang  disuruh  maka  dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Andi  Zainal  1995. Hukum  Pidana  I . Jakarta: Sinar Grafika.
Bahiej,  Ahmad.  2009. Hukum  Pidana. Yogyakarta: Teras.
Buku  Ajar  Hukum  Pidana  1  Fakultas Hukum  Universitas  Hasanuddin. 2007. Makassar.
E.Y.  Kanter,  &  S.R.  Sianturi,  2002. Asas-
Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan
Penerapannya ,Storia Grafika,
Jakarta. Ekatama.  Suryono,et.al,  2000, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan ,UAJ, Yogyakarta.
Farhana,  2010, Aspek  Hukum  Perdagangan Orang  Di  Indonesia, Jakarta  :
Sinar Grafika.
Gosita.  Arif , 1993, Masalah  Korban
Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo.
Hamzah.  Andi,  2001, Hukum  Pidana  dan
Acara  Pidana .  Ghalia  Indonesia Jakarta. Hanafi, 1999 “ Reformasi Sistem
Pertanggung  jawaban  Pidana”, Jurnal Hukum, vol.6 no 11.
Hanafi.  1997. Strict  Liability  dan  Vicarious Liability  dalam  Hukum  Pidana. Yogyakarta:  Lembaga  Penelitian Universitas Islam Indonesia.
Haryanto. 2012. Metode Penelitian Kualitatif .
http://belajarpsikologi.com/meto de-Penelitian-kualitatif/.  Diakses pada tanggal 27 Oktober 2015
Johan  Nasution. Bahder, Hukum  Kesehatan Pertanggung  jawaban    Dokter ,
Rineka Cipta, Jakarta. Lamintang.  P.A.F,  1990. Dasar  –  Dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Sinar Baru. _______, 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana  Indonesia .  PT.  Citra Adityta Bakti.Bandung..
_______,  2014, Dasar-dasar  Jukum  Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika. M.  Arief  Mansur,  Dikdik,  dan  Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan  Korban  Kejahatan antara  Norma  dan  Realita , RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Marpaung. Laden, 2005. Asas –Teori- Praktek  Hukum  Pidana .Jakarta: Sinar Grafika.
Moeljatno.  1993. Perbuatan  Pidana  dan
Pertanggung  jawaban  Dalam
Hukum Pidana. Jakarta:Bina
Aksara.
Moeljatno.  2002. Asas  –  Asas  Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Muhjad.  Hadin,  dan  Nunuk  Nuswardani.
2012. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer . Yogyakarta: Genta Publishing. Muladi & Dwidja Priyatno. 2012. Pertanggung  jawaban  Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Muladi, 2005, HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana , Refika Aditama, Bandung. N.Keijzer . D.Schaffmeiste, dan E.PH.Sutorius, 2007 ,Hukum Pidana, Citra    AdityaBakti,
Bandung.
Nawawi  Arief,  Barda.  2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan Bandung:Citra  Aditya Bakti.