## Risalah
Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni  Desember 2020, 83-94

## Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu
Apridyanita Pratiwi Tarigan 1 , La Syarifudin 2 , Agustina Wati 3
1 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: itasinulingga03@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: la_syarifudin@yahoo.com ³  Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: agustinawati@fh.unmul.ac.id

## ABSTRACT
This  study  discusses  a  law  enforcement  against  the  trade  of  sea  turtle  eggs  in  Samarinda.  Sea  turtles emerge as part of endemic animals in Indonesia in which their existence is almost extinct based on the Government  Regulation,  Number  7  Year  1999.  This  study  employed  a  socio-legal  (socio-legal research/law  in  contex)  approach,  namely  a  case  study  on  empirical  legal  research  in  the  form  of community  legal  behavior.  The  existence  of  the  trade  of  sea  turtle  eggs  in  Samarinda  can  still  be encountered  in  the  area  located  on  Jl.  Pangeran  Antasari.  The  results  of  this  study  indicated  that  the legal protection on the sea turtle population, due to the rampant trade of sea turtle eggs in Samarinda, was not completely carried out. It is shown by the fact that the turtle egg trade in Samarinda still exists. Additionally,  the  law  enforcement  against  the  perpetrators  of  the  turtle  egg  trade  is  not  optimally implemented in which it is proven by the fact that the court merely imposes a light sanction and does not perceive ecological aspects.
Keywords: Enforcement, Protection, Trade, , Sea Turtle Eggs

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  mengenai  penegakan  hukum  terhadap  perdagangan  telur  penyu  di  kota samarinda.  Penyu  adalah  salah  satu  jenis  hewan  endemik  yang  dimiliki  oleh  Indonesia  yang  terancam kepunahannya  berdasarkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  1999.  Pada  penelitian  ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara socio-legal (socio-legal research/law in contex), yaitu  studi  kasus  hukum  empiris  berupa  prilaku  hukum  masyarakat.  Keberadaan  perdagangan  telur penyu di kota Samarinda sendiri masih dapat di temukan di sekitar daerah Jl. Pangeran Antasari. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  populasi  penyu  atas  maraknya perdagangan  telur  penyu  di  Kota  Samarinda  belum  optimal,  dikarenakan  masih  adanya  perdagangan telur penyu di Kota Samarinda dan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan telur penyu di kota Samarinda  masih  belum  terlaksana  dengan  maksimal,  melihat  dari  masih  ringannya  sanksi  yang diberikan oleh pengadilan serta belum memikirkan aspek ekologi.
Kata Kunci: Penegakan, Perlindungan, Perdagangan, Telur, Penyu.

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara yang terkenal di mata dunia memiliki laut yang indah serta  hewan-hewan  dan  tumbuhan  yang  khas  dan  beranekaragam  di  dalamnya. Perlindungan  terhadap  sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistem  yang  secara menyeluruh sangat penting bagi kehidupan manusia. Ancaman paling besar bagi penyu

## Risalah
Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni  Desember 2020, 83-94
di  Indonesia,  seperti  halnya  juga  di  seluruh  dunia  adalah  manusia.  Pembangunan daerah  pesisir  yang  berlebihan  telah  mengurangi  habitat  penyu  untuk  bersarang. 1 Penangkapan  penyu  untuk  diambil  telur  Maraknya  perburuan  terhadap  telur  penyu, menjadi  salah  satu  faktor  berkurangnya  populasi  penyu  dan  juga  dapat  berdampak pada  rusaknya  ekosistem,  karena  penyu  merupakan  salah  satu  jenis  hewan  endemik yang  dilindungi.  Namun  masih  adanya  permintaan  terhadap  telur  penyu  oleh masyarakat di Kota Samarinda sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan  oleh  Pemerintah.  Perburuan  dan  perdagangan  satwa  menjadi  salah  satu yang mendorong cepatnya laju kepunahan berbagai satwa langka yang ada di berbagai daerah  di  Indonesia  yang  mempunyai  hewan-hewan  yang  langka.  Tingginya  nilai keuntungan  yang  diperoleh  dari  perdagangan  ilegal  satwa  langka,  termasuk memperdagangkan  bagian  tubuhnya,  telah  memicu  terus  berlangsungnya  kejahatan terhadap  satwa  ini  dan  melibatkan  banyak  pihak  mulai  dari  pemburu  satwa  liar  di desa-desa, bandar, penampung. 2
Permintaan  terhadap  telur  penyu  di  Kota  Samarinda  didorong  karena  adanya pemahaman  di  masyarakat  bahwa  telur  penyu  dapat  memberikan  manfaat  untuk meningkatkan stamina dan vitalitas sehingga keberadaan perdagangan telur penyu di kota  Samarinda  sampai  saat  ini  masih  bisa  ditemukan  dibeberapa  kios  yang menyediakan  makanan  khas  di  Kota  Samarinda.  Keberadaan  telur  penyu  saat  ini  di Kota Samarinda memang tidak semarak beberapa tahun yang lalu dimana bisa terlihat penjual yang duduk dipinggiran jalan untuk menawarkan telur penyu, dengan adanya penangkapan seorang pedagang telur penyu di Kota Samarinda maka keberadaan telur penyu agak sulit ditemukan namun tidak menyurutkan niat beberapa pedagang untuk tetap  menjual  telur  penyu.  Saat  ini  telur  penyu  hanya  akan  dikeluarkan  jika  ada permintaan dari konsumen. Berdasarkan pada hasil penelitian, penulis menemukan di sekitar  daerah  Jl.  Pangeran  Antasari  Kota  Samarinda,  ada  sekitar  6  (enam)  kios  yang menjual telur penyu.
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  Pasal    21  ayat  (2)  huruf  e  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya  bahwa  memperniagakan  atau  memperdagangkan  dan  menyimpan /memiliki  telur  penyu  merupakan  perbuatan  yang  dilarang 3 .  Maka  diperlukan perlindungan  hukum  baik  secara  preventif  maupun  represif  oleh  pemerintah  dengan melibatkan masyarakat guna menjaga populasi penyu.
Penegakan  hukum  terhadap  perdagangan  telur  penyu  masih  menimbulkan permasalahan dari segi implementasi, maraknya perdagangan telur penyu yang berasal dari  telur  penyu  sisik  dan  telur  penyu  hijau  yang  tidak  memiliki  ijin  dari  pihak  yang
1 Raden  Ario  et  al.,  “Pelestarian  Habitat  Penyu  Dari  Ancaman  Kepunahan  Di  Turtle  Conservation  And Education Center (TCEC), Bali,” Jurnal Kelautan Tropis , 19.1 (2016).
2 Gora Kunjana,  “Hukum  Berat  Pemburu  Satwa  Liar  Dilindungi - Investor.ID,”  2017 <https://investor.id/archive/hukum-berat-pemburu-satwa-liar-dilindungi> [diakses 30 Januari 2020].

## Risalah
Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni  Desember 2020, 83-94
berwenang. Memperdagangkan telur penyu tidak termasuk pengecualian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan penelitian atau  kegiatan  penangkaran.  Memperdagangkan  telur  penyu  termasuk  sebagai  tindak pidana dan dapat menjadi salah satu faktor menurunnya populasi penyu.

## METODE
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  secara  socio-legal  (socio- legal  research/law  in  contex).  Pendekatan  secara  socio-legal  atau  biasa  juga  disebut dengan pendekatan empiris, adalah studi kasus hukum empiris berupa prilaku hukum masyarakat.  Pokok  kajiannya  adalah  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  prilaku  nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang  dalam  hubungan  hidup  bermasyarakat. 4 Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian ini  dianalisis  melalui  metode  kualitatif  yaitu  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang teramati. 5 Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  diarahkan  untuk  menganalisis beberapa  hal  pokok  diantaranya,  mengetahui  dan  menganalisis  pengaturan  hukum terkait  perdagangan  telur  penyu  di  Kota  Samarinda.  Dalam  permasalahan  ini  peneliti dapat  menggunakan  asas  kepastian  hukum,  dimana  asas  ini  adalah  suatu  jaminan bahwa  suatu  hukum  harus  dijalankan  dengan  cara  yang  baik  dan  tepat.  Kemudian, Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  diarahkan  untuk  menganalisis  penegakan hukum  terhadap  pelaku  perdagangan  telur  penyu  di  kota  Samarinda.  Apakah kendalanya disebabkan dari dalam sektor penegak hukumnya sendiri atau dari sektor.

## PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum terkait Perlindungan Penyu Atas Maraknya Perdagangan Telur Penyu di Kota Samarinda
Penyu  merupakan  penjaga  keseimbangan  ekosistem  laut  karena  dimana  ada  habitat penyu  pasti  disana  terdapat  kekayaan  laut  yang  melimpah.  Penyu  terdapat  disemua Samudera  yang  ada  di  dunia.  Tidak  banyak  regenerasi  yang  dihasilkan  seekor  penyu, dari  ratusan  butir  telur  yang  dikeluarkan  oleh  seekor  penyu  betina,  paling  banyak hanya belasan yang berhasil sampai kelaut kembali dan tumbuh dewasa. Itupun tidak memperhitungkan  faktor  perburuan  oleh  manusia  dan  predator  alaminya  seperti kepiting,  burung  dan  tikus  di  pantai,  serta  ikan-ikan  besar  begitu  tukik  (anak  penyu) menyentuh  perairan  dalam. 6 Maraknya  pelanggaran  berupa  tindak  pidana  terhadap satwa-satwa  yang  dilindungi  menyebabkan  terjadinya  ketidakseimbangan  ekosistem dan tentunya menimbulkan satu keprihatinan mendalam. 7
4 Abdul kadir Muhammad, “Hukum dan penelitian hukum” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52.
5 Lexy J Moleong, Metodologi penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 4.
6 Juliono Juliono dan M Ridhwan, “Penyu dan usaha pelestariannya,” Serambi Saintia: Jurnal Sains dan Aplikasi , 5.1 (2017).
7 Diana  Nofia  Pesak,  “Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  Perdagangan  Hewan  Langka  Menurut  Undang - Undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Ko nservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya,” Lex Privatum , 8.3 (2020).

## Risalah
Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni  Desember 2020, 83-94
Pengaturan hukum baik Internasional dan Nasional terkait perlindungan terhadap telur penyu sebagai upaya mencegah kerusakan ekosistem laut yang jika tidak dilaksanakan maka  akan  berdampak  pada  menurunnya  populasi  penyu.  Berdasarkan  data  WWF terhadap penyu hijau di Derawan trennya menurun pada 2004-2011. Pada tahun 2004, terdapat 403 penyu yang bertelur, kemudian menjadi 340 ekor pada tahun 2008, 224 ekor  pada  tahun  2009,  231  ekor  di  tahun  2010  dan  259  ekor  pada  tahun  2011. 8 Kebijakan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  mengacu  pada  kebijakan  Internasional dalam  menangani  isu  perdagangan  telur  penyu.  Dalam  regulasi  Internasional, perlindungan terhadap telur penyu sebagai bagian tubuh dari penyu yang merupakan satwa  liar  yang  dilindungi  diatur  dalam Convention  on  International  Trade  in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yaitu perjanjian multilateral untuk melindungi tanaman dan hewan yang terancam punah. CITES disusun sebagai hasil dari resolusi yang diadopsi pada tahun 1963 pada pertemuan anggota  International Union for Conservation of Nature (IUCN). Konvensi dibuka untuk ditandatangani pada tahun 1973  dan  CITES  mulai  berlaku  pada  1  Juli  1975.  Konvensi  yang  saat  ini  memiliki  183 (seratus  delapan  puluh  tiga)  anggota  ini  bertujuan  untuk  melindungi  satwa  liar  dan tumbuhan  dari  perdagangan  internasional  yang  mengakibatkan  kelestarian  spesies tersebut terancam kepunahannya. Sebagai hewan yang terancam punah penyu masuk ke dalam daftar Appendiks I, II, III yang secara dilarang untuk diperdagangkan karena populasinya hampir punah. Berikut ini isi dari ketiga Appendiks tersebut: 9
Appendiks I:    Berisi  daftar  seluruh  spesies  tumbuhan  dan  satwa  liar  yang  dilarang dalam  segala  bentuk  perdagangan  internasional  karena  teracam kepunahannya.
Appendiks  II:  Berisi  daftar  spesies  yang  tidak  terancam  kepunahan,  tapi  mungkin terancam kepunahannya bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan yang tegas.
Appendiks III: Berisi daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu  dalam  batas-batas  kawasan  habitatnya,  dan  suatu  saat peringkatnya bisa dinaikkan ke dalam Apendiks I atau Apendiks II.
Pengaturan hukum baik Internasional dan Nasional terkait perlindungan terhadap telur penyu sebagai upaya mencegah kerusakan ekosistem laut yang jika tidak dilaksanakan maka  akan  berdampak  pada  menurunnya  populasi  penyu.  Berdasarkan  data  WWF terhadap penyu hijau di Derawan trennya menurun pada 2004-2011. Pada tahun 2004, terdapat 403 penyu yang bertelur, kemudian menjadi 340 ekor pada tahun 2008, 224 ekor  pada  tahun  2009,  231  ekor  di  tahun  2010  dan  259  ekor  pada  tahun  2011. 10 Kebijakan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  mengacu  pada  kebijakan  Internasional dalam  menangani  isu  perdagangan  telur  penyu.  Dalam  regulasi  Internasional,
8 Harry Susilo, “Penyu Hijau Terancam Halaman all diakses pada 28 Desember 2020 pukul 21.00 WITA - Kompas.com,”
2012
<https://regional.kompas.com/read/2012/02/09/20342066/Penyu.Hijau.Terancam?page=all diakses pada 28 Desember 2020 pukul 21.00 WITA> [diakses 30 November 2020].
9 “Appendices | CITES,” 2020 <https://cites.org/eng/a pp/appendices.php> [diakses 30 Januari 2020].
10 Harry Susilo.

## Risalah
Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni  Desember 2020, 83-94
perlindungan terhadap telur penyu sebagai bagian tubuh dari penyu yang merupakan satwa  liar  yang  dilindungi  diatur  dalam Convention  on  International  Trade  in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yaitu perjanjian multilateral untuk melindungi tanaman dan hewan yang terancam punah. CITES disusun sebagai hasil dari resolusi yang diadopsi pada tahun 1963 pada pertemuan anggota  International Union for Conservation of Nature (IUCN). Konvensi dibuka untuk ditandatangani pada tahun 1973  dan  CITES  mulai  berlaku  pada  1  Juli  1975.  Konvensi  yang  saat  ini  memiliki  183 (seratus  delapan  puluh  tiga)  anggota  ini  bertujuan  untuk  melindungi  satwa  liar  dan tumbuhan  dari  perdagangan  internasional  yang  mengakibatkan  kelestarian  spesies tersebut terancam kepunahannya. Sebagai hewan yang terancam punah penyu masuk ke dalam daftar Appendiks I, II, III yang secara dilarang untuk diperdagangkan karena populasinya hampir punah. Berikut ini isi dari ketiga Appendiks tersebut: 11
Berdasarkan  ketentuan CITES ,  semua  jenis  penyu  laut  telah  dimasukan  dalam Appendiks I yang artinya perdagangan internasional penyu untuk tujuan komersil juga dilarang. Badan Konservasi dunia IUCN memasukan penyu sisik ke dalam daftar spesies yang  sangat  terancam  punah.  Sedangkan  penyu  hijau,  penyu  lekang,  dan  penyu tempayan  digolongkan  sebagai  terancam  punah.  Perdagangan  penyu  yang  dimaksud disini juga berlaku terhadap bagian-bagian dari penyu tersebut, seperti kulitnya, daging dan  telurnya.  Pengambilan  dan  perdagangan  telur  penyu  telah  mendorong  penyu kearah  kepunahan  penyu  laut.  Dimana  pemerintah  Indonesia  telah  mengesahkannya dalam  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  1978  tentang mengesahkan  “Convention  On  International  Trade  In  Endengered  Species  Of  Wild Fauna  and  Flora”  yang  telah  ditanda  tangani  di  Washington  pada  tanggal  3  Maret 1973.  Berdasarkan  CITES  jelas  jika  dilihat  berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  telur penyu  yang  diperdagangkan  di  Kota  Samarinda  yaitu  telur  penyu  sisik  yang  sangat terancam  punah  dan  telur  penyu  hijau  yang  masuk  kategori  terancam  punah  maka regulasi  internasional  ini  menjadi  acuan  bahwa  larangan  terhadap  perdagangan  telur penyu  harus  segera  diantisipasi  dan  dibutuhkan  ketegasan  pemerintah  untuk menyikapi  agar  peredarannya di  Kota  Samarinda  dapat dihentikan  sebagai  salah  satu upaya untuk menjaga ekosistem laut dan agar dapat melestarikan keberadaan penyu yang ada di Indonesia.
Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia sudah cukup banyak mengatur mengenai perlindungan dari perdagangan telur penyu, Perdagangan telur penyu yang merupakan  bagian  tubuh  dari  satwa  liar  yang  dilindungi  merupakan  tindakan  yang telah  melanggar  ketentuan  yang  terdapat  dalam Pasal  21  ayat  (2)  huruf  d  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya,  yang  mengatur  mengenai  larangan  untuk  memperdagangkan  satwa dilindungi,  yang  memuat  perbuatan  pidana,  pertanggungjawaban  pidana  maupun sanksi  pidana,  namun  tidak  menjelaskan  secara  spesifik  tentang  perlindungan terhadap  telur    penyu  yang  terus  berkurang  jumlahya  di  alam,  baik  karena  kegiatan komersil  maupun  karena  hal  lain.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dalam
11 “Appendices | CITES.”

## Risalah
Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni  Desember 2020, 83-94
daftar lampiran nomor 168 dan 177 untuk jenis-jenis satwa yang dilindungi yaitu penyu hijau  dan  penyu  sisik,  dan  telur  dari  dua  jenis  penyu  tersebut  yang  beredar  dan diperdagangkan di Kota Samarinda.
Tahun  2015  Menteri  Keluatan  dan  Perikanan  mengeluarkan  kebijakan  yaitu dengan membuat  S urat  Edaran  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia Nomor:526/MEN-KP/VIII/2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh,  dan/atau  produk  turunannya,  yang  disampaikan  kepada  Kepala  Daerah Provinsi,  Kabupaten/Kota  dan  Instansi  yang  membidangi  Kelautan  dan  Perikanan bahwa  Penyu  sisik  dan  penyu  hijau  masuk  dalam  daftar  6  (enam)  jenis  penyu  yang berada  di  Indonesia  dan  semuanya  termasuk  kedalam  hewan  yang  dilindungi  yaitu, jenis  penyu  tempayan  ( Caretta  caretta ),  penyu  hijau  ( Chelonia  mydas ),  penyu belimbing  ( Dermochelys  coriacea ),  penyu  sisik  (Eretmochelys  imbricata),  penyu  pipih ( Natator  depressa )  dan  penyu  ridel  ( Lepidocehelys  olivacea ),  karena  masih  banyak ditemukan  pemanfaatan  dan  perdagangan  penyu,  telur,  bagian  tubuh,  dan/atau produk turunannya. Dalam surat edaran ini jelas disebutkan telur bukan bagian tubuh sehingga  jelas  bahwa  perdagangan  telur  penyu  menjadi  pelanggaran.  Karena  penyu merupakan  salah  satu  jenis  ikan  yang  dilindungi,  karena  keberadaannya  terancam punah, yang diakibatkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia yang diantara dari perilaku manusia tersebut adalah meperdagangkan telur penyu.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  responden  yaitu  Ketua  Satuan  Tugas Polisi hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kota Samarinda dan Satuan Reskrim  Kepolisian  Resor  Kota  Samarinda,  mengatakan  bahwa  perdagangan  telur penyu  yang  selama  ini  mereka  tangani  berasal  dari  2  (dua)  jenis  penyu,  yaitu  jenis penyu  hijau  ( Chelonia  mydas )  dan  jenis  penyu  sisik  ( Eretmochelys  imbricata ).  Beliau menjelaskan bahwasannya belum pernah mendapakan telur penyu dari jenis lain yang di  perdagangkan  di  Kota  Samarinda.  Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  jelas menyatakan  dua  jenis  penyu  tersebut  yang  beredar  di  Kota  Samarinda  untuk diperdagangkan  dan  keduanya  merupakan  jenis  yang  terancam  punah  terlebih  lagi penyu  sisik  yang  sudah  terancam  punah  keberadaannya,  diperlukan  sosialisasi  yang masif  di  segala  lini  masyarakat  agar  dapat  memberikan  pemahaman  bahwa memperdagangkan  telur  penyu  merupakan  tindakan  yang  dilarang  oleh  peraturan perundang-undangan  dan  kepada  masyarakat  yang  masih  ada  permintaan  konsumsi telur  penyu, diperlukan pengawasan  optimal  yang  juga  dapat  melibatkan  masyarakat sebagai  pengawasan  sosial  jika  menemukan  atau  mengetahui  perdagangan  telur penyu maka berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, perlunya sinergitas pemerintah dan masyarakat agar dapat menghentikan peredaran telur penyu di Kota Samarinda.
Upaya Pemerintah Kota Samarinda dan Pihak Kepolisian dalam hal ini juga semestinya bersinergi  dengan  daerah  asal  telur  penyu  yang  berada  di  Wilayah  Kalimantan  Timur atau  daerah  lain,  agar  perburuan  telur  penyu  untuk  kegiatan  komersil  ataupun kegiatan lainnya di masyarakat tidak berlanjut sebagai upaya mencegah terganggunya ekosistem  laut.  Berkurangnya  jumlah  telur  penyu  di  alam  tentu  akan  mempengaruhi populasi penyu, jika populasi penyu semakin berkurang dan bahkan jika sampai terjadi

## Risalah
Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni  Desember 2020, 83-94
kepunahan  maka  ekosistem  laut  yang  terganggu  akan  menimbulkan  kerusakan lingkungan mengingat fungsi penyu di alam adalah menjaga agar ekosistem laut tetap sehat.  Perlindungan  hukum  represif  merupakan  perlindungan  akhir  berupa  sanksi seperti  denda,  penjara  dan  hukuman  tambahan  yang  diberikan  apabila  sudah  terjadi sengketa  atau  telah  dilakukan  suatu  pelanggaran.  Perlindungan  hukum  preventif sangat  besar  artinya  bagi  tindak  pemerintah  yang  didasarkan  pada  kebebasan bertindak  karena  dengan  adanya  perlindungan  hukum  yang  preventif  pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
Dalam perlindungan hukum yang preventif, pemerintah telah mengeluarkan regulasi- regulasi  terkait  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  perdagangan  telur  penyu seperti  yang  ada  pada  sub  pembahasan  sebelumnya.  Efektivitas  dari  peraturan perundang-undangan yang melarang perdagangan telur penyu di Kota Samarinda saat ini masih belum terlaksana dengan optimal. Perdagangan atau  penjualan telur penyu yang  masih  terjadi  di  Kota  Samarinda  tidak  terlepas  dari  kebiasaan  sebagian masyarakatnya  yang  mengkonsumsi  telur  penyu.  Menurut  hasil  wawancara  dengan salah  satu  responden  yaitu,  Ketua  Satgas  Polhut  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam (BKSDA)  Kota  Samarinda,  beliau  mengatakan  bahwa  sebagian  masyarakat  Kota Samarinda  mengkonsumsi  telur  penyu  dikarenakan  percaya  dengan  adanya  isu  yang mengatakan bahwa telur penyu itu memiliki khasiat sebagai penambah vitalitas. Selain itu,  masyarakat  juga  tergoda  untuk  membeli  telur  penyu  dikarenakan  ingin  mencoba mencicipinya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pedagang  diketahui  bahwa  kebiasaan masyarakat yang mendorong pedagang untuk terus menjual telur penyu,  dikarenakan adanya  permintaan  dari  pembeli  atau  peminat  telur  penyu  ini  sendiri,  ditambah  lagi dengan  harga  jualnya  yang  lebih  tinggi  dari  jenis  telur  lainnya,  yaitu  berada  pada kisaran Rp. 15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu  Rupiah)  per  butirnya.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pedagang,  masih adanya  konsumen  yang  ingin  membeli  telur  penyu  serta  harga  jualnya  yang  relatif tinggilah  yang  membuat  mereka  masih  tetap  ada  yang  berjualan  hingga  saat  ini. Jumlah telur yang dijual per harinya tidak menentu, terkadang dalam satu hari ada saja yang  membeli,  terkadang  juga  dalam  satu  hari  itu  tidak  ada  yang  membeli.  Tetapi masyarakat  tidak  menyadari,  bahwa  membeli  telur  di  penjual  itu  sebagai  tindak pidana, karena setiap orang dilarang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat  lain  di  dalam  atau  di  luar  Indonesia,  sesuai  dengan  Pasal  21  ayat  (d)  yang terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan pedagang yang ada di jalan P. Antasari, beberapa dari mereka mengaku bahwa telah  mengetahui  memperdagangkan  telur  penyu  itu  dilarang  oleh  undang-undang, tetapi ada juga yang mengakui bahwa tidak mengetahui jika memperdagangkan telur penyu itu dilarang oleh undang-undang.

## Risalah
Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni  Desember 2020, 83-94
Upaya perlindungan hukum pemerintah terhadap terjadinya perdagangan telur penyu di  Kota  Samarinda  saat  ini  melalui  BKSDA  (Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam)  dan melalui  Kepolisian  Resor  Kota  Samarinda.  Melalui  BKSDA  (Balai  Konservasi  Sumber Daya  Alam) melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  larangan  menjual  telur penyu  karena  melanggar  peraturan  perundang-undangan  karena  penyu  merupakan satwa  yang  dilindungi.  BKSDA  menerima  laporan  dari  masyarakat  mengenai keberadaan  telur  penyu  dan  kemudian  langsung  merespon  baik  dengan  memeriksa dan  memastikan  ke  lapangan  baik  itu  laporan  adanya  perdagangan  telur  penyu ataupun penemuan hewan langka oleh masyarakat.
Dari  pihak  Kepolisian  Resor  Kota  Samarinda  dalam  upaya  untuk  meminimalisir perdagangan  telur  penyu  di  Kota  Samarinda  dengan  melakukan  pengawasan  dan penertiban  pelaku  usaha  yang  memperdagangkan  telur  penyu.  Dalam  kegiatan  ini pihak  kepolisisan  bekerjasama  dengan  pihak  BKSDA  untuk  penanganan  barang  bukti. Telur  penyu  hasil  sitaan  oleh  pihak  kepolisian  akan  di  berikan  kepada  pihak  BKSDA untuk sementara dititipkan selama proses berlangsung, agar barang bukti tidak rusak. Mengingat  telur  penyu  yang  gampang  rusak  jika  sudah  tidak  berada  di  dalam  pasir. Dalam  Peraturan  Menteri  Kehutanan  tersebut  disepakati  untuk  dibentuknya  satuan pasukan  khusus  dengan  nama  satuan  Polhut  Reaksi  Cepat  atau  disingkat  dengan SPORC.  Jadi  dalam  penanganan  perihal  penegakannya,  SPORC  bekerjasama  dengan pihak  kepolisian  dan  BKSDA  sebagai  pendamping  dan  saksi  ahli  di  pengadilan  jika diperlukan nanti.
Seluruh  spesies  penyu  memiliki  siklus  hidup  yang  sama.  Penyu  mempunyai pertumbuhan  yang  sangat  lambat  dan  memerlukan  berpuluh-puluh  tahun  untuk mencapai  usia  reproduksi.  Penyu  dewasa  hidup  bertahun-tahun  di  satu  tempat sebelum bermigrasi untuk kimpoi dengan menempuh jarak yang jauh (hingga 3000 km) dari ruaya pakan ke pantai peneluran. Pada umur yang belum terlalu diketahui (sekitar 20-50  tahun)  penyu  jantan  dan  betina  bermigrasi  ke  daerah  peneluran  di  sekitar daerah kelahirannya.
Dikarenakan hal ini lah yang membuat penyu terancam kepunahannya. Sampai kelaut kembali  dan  tumbuh  dewasa,  itupun  tidak  memperhitungkan  faktor  perburuan  oleh manusia dan predator alaminya seperti kepiting, burung dan tikus di pantai, serta ikan- ikan  besar.  Begitu  tukik  (anak  penyu)  menyentuh  perairan  dalam,  tidak  banyak regenerasi yang dihasilkan seekor penyu, dari ratusan butir telur yang dikeluarkan oleh seekor  penyu  betina,  paling  banyak  hanya  belasan  yang  berhasil  bertahan  hidup kemudian  sampai  kelaut  kembali  dan  tumbuh  dewasa.  Jika  memperhitungkan perburuan  telur  penyu  untuk  di  perdagangkan  dan  di  konsumsi,  maka  kelestarian penyu  di  alam  sangat  terancam.  Itu  sebabnya perlindungan  terhadap  populasi penyu atas maraknya perdagangan telur penyu di Kota Samarinda perlu dibahas.Berdasarkan uraian  diatas  maka  perlindungan  hukum  terhadap  populasi  penyu  atas  maraknya perdagangan telur penyu di Kota Samarinda masih belum terlaksana dengan maksimal, melihat  masih  adanya  orang  yang  memperdagangkan  telur  penyu  serta  penanganan yang masih kurang dalam hal merazia pedagang yang memperdagangkan telur penyu di Kota Samarinda.

## Risalah
Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni  Desember 2020, 83-94

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Telur Penyu Di Kota Samarinda
Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam  membicarakan  penegakan  hukum,  sebaiknya  tidak  mengabaikan  mengenai struktur  masyarakat  yang  ada  di  belakangnya.  Penegakan  hukum  dalam  suatu masyarakat  mempunyai  kecenderungan-kecenderungannya  sendiri  yang  disebakan oleh  struktur  masyarakatnya.  Struktur  masyarakat  tersebut  merupakan  kendala,  baik berupa  penyediaan  sarana  sosal  yang  memungkinkan  penegakan  hukum  dijalankan, maupun  memberikan  hambatan-hambatan  yang  menyebabkan  penegakan  hukum tidak dapat dijalankan dengan seksama. 12 Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian  petugas  penegak  hukum  memainkan  peranan  penting.  Kalau  peraturan sudah  baik,  tetapi  kualitas  petugas  kurang  baik,  ada  masalah.  Oleh  karena  itu,  salah satu  kunci  keberhasilan dalam  penegakan  hukum  adalah  mentalitas  atau  kepribadian penegak  hukum. 13 keseriusan  dan  ketegasan  para  penegak  hukum  dalam  upaya menyelesaikan  dan  menghentikan  peredaran  serta  perdagangan  telur  penyu  di  Kota Samarinda.
Berdasarkan  hasil  Wawancara  dengan  Satuan  Tugas  Polisi  Hutan  pada  tanggal  05 November  2019  di  Balai  Konservasi  Suber  Daya  Alam  Kalimantan  Timur.Penegak hukum  yang  dimaksud  disini  adalah  BKSDA  (Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam) Kalimantan  Timur.  Faktor  dari  penegak  hukumnya  sendiri  ini  pun  menjadi  hal  yang sangat  penting.  Dimana  suatu  kegiatan  penegakan  hukum  tidak  mungkin  berjalan dengan  sendirinya,  pasti  harus  ada  orang  yang  menjalankannya.  Dalam  masalah  ini, para  penegak  hukum  menurut  penulis  masih  belum  melakukan  peranannya  secara maksimal. Belum adanya jadwal rutin untuk melakukan razia terhadap para pedagang yang  menjual  telur  penyu  di  Kota  Samarinda  membuat  masih  terus  beroprasinya kegiatan  ini.  Hasil  wawancara  dengan  pihak  BKSDA,  bahwa  pihak  kepolisian  dalam kurun  waktu  kurang  lebih  11  (sebelas)  tahun,  razia  terhadap  telur  penyu  di  Kota Samarinda yang dilakukan hanya 3 (tiga) kali, diketahui razia tersebut dilakukan pada tahun  2009,  2012  dan  terakhir  pada  tahun  2018  silam.  Kegiatan  untuk  sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan satwa-satwa yang dilindungi dan tentang larangan memperdagangkan telur penyu diakui oleh beliau sudah sering dilakukan.
Pasal 21 ayat (2) huruf e UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan yang termasuk Tindak  Pidana  Terhadap  Satwa  Liar  Yang  Dilindungi  yaitu  mengambil,  merusak, memusnahkan,  memperniagakan  menyimpan  atau  memiliki  telur  dan/atau  sarang satwa  yang  dilindungi.  Jelas  sekali bahwa   unsur  memiliki dan  memperniagakan  telur penyu  yang  menjadi  objek  tindak  pidana.  Memperdagangkan  satwa  langka  ataupun bagian-bagian  tubuh  dari  satwa  langka  di  zaman  sekarang  ini  bagi  kebanyakan  orang merupakan  suatu  ajang  untuk  membuat  dirinya  naik  derajat  ataupun  dikarenakan demi  memenuhi  kebutuhan  pribadinya.  Dalam  Undang-Undang  ini  juga  terdapat
12 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 31.
13 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 300 – 301.

## Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni  Desember 2020, 83-94
pengecualian dari larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 yaitu untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
Namun  karena  ulah  beberapa  oknum  pedagang,  telur  penyu  hingga  saat  ini  masih marak  diperdagangkan  di  Kota  Samarinda.  Berdasarkan  hasil  observasi,  telur-telur penyu  itu  tidak  di  letakan  di  depan  melainkan  di  dalam  rumah,  namun  jika  ada permintaan  dari  konsumen  baru  telur-telur  penyu  tersebut  akan  dikeluarkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang, mereka juga mengatakan bahwa tidak mengetahui  siapa  yang  mendistribusikan  telur  tersebut  kepada  mereka,  karena  jika persediaan telur mereka habis, atau telur telah busuk dan tidak dapat dijual lagi, maka mereka  tidak  bisa  meminta  telur  penyu  baru  untuk  dijual,  mereka  harus  menunggu orang yang mendistribusikan ini datang. Dengan kata lain mereka tidak memiliki jadwal tetap untuk mendapatkan persediaan telur penyu baru, mereka hanya bisa menunggu ada  orang  yang  membawakan  persediaan  telur  baru  kepada  mereka,  dan  selama  ini yang membawakan persediaan telur baru kepada mereka selalu berganti-ganti.
Adanya  permintaan  dari  masyarakat  ataupun  konsumen  yang  ingin  membeli  telur penyu  di  kota  Samarinda  yang  menjadi  salah  satu  penyebab  sehingga  terjadi penangkapan  dan  penjualan  telur  penyu  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  hanya  ingin memperoleh keuntungan pribadi. Kerusakan ekosistem dan kepunahan terhadap jenis- jenis  satwa  langka  yang  dilindungi  tidak  dapat  dihindari  lagi  apabila  kegiatan penangkapan dan  jual-beli  satwa  langka  serta bagian-bagian dari  satwa langka  masih saja  terus  dilakukan.  Pada  akhirnya  apabila  kegiatan  jual  beli  satwa  langka  ataupun bagian-bagian dari satwa langka terus dilakukan, maka anak cucu kita nanti tidak akan bisa  melihat  hewan  yang  unik  dan  cantik  itu  dari  alam  liar  lagi,  melainkan  bisa menikmati keanekaragaman satwa Indonesia melalui foto dokumentasi saja.
Atas  perbuatan  demikian  yaitu  pemburuan  dan  perdagangan  satwa  langka  yang dilindungi,  maka  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  mengatur  tentang  sanksi pidana  yang  tercantum  dalam  Pasal  40,  dimana  ketentuan  pidana  itu  dikenakan terhadap  pelaku  tindak  pidana  kejahatan  satwa  yang  diatur  dalam  ayat  (1)  dan  ayat (2). Ketentuan Pidana kepada pelaku perdagangan telur penyu yaitu dikenakan pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun pada faktanya, pada contoh kasus di tahun 2018 dengan ditemukannya barang bukti berupa telur penyu berjumlah 197 butir dipidana dengan pidana  penjara  selama  4  (empat)  bulan  dan  denda  sebesar  Rp.  5.000.000  (lima  juta rupiah),  apabila  tidak  dibayar,  maka  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  1  (satu) bulan. Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 698/Pid. B/LH/2018/PN Smr bahwa Putusan ini  di  keluarkan  dengan  melihat  pertimbangan-pertimbangan  berdasarkan  fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
Substansi  Pasal  40  terlihat  bahwa  wujud  konkrit  penegakan  hukum  secara  khusus diberikan  terhadap  keanekaragaman  satwa  dengan  menetapkan  status  satwa dilindungi, yaitu penyu masuk sebagai satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya  jarang  atau  endemik.  Keberadaan  satwa  endemik  ini  sangat  penting, karena jika punah di Indonesia berarti punah juga di dunia. Karena penyu merupakan

## Risalah
Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni  Desember 2020, 83-94
salah  satu  jenis  hewan  endemik,  yang  artinya  tidak  semua  negara  memiliki  penyu. Ketentuan  ancaman  pidana  atas  kejahatan  satwa  liar  ini  pada  faktanya  belum melahirkan  putusan  pengadilan  yang  signifikan  dan  menimbulkan  efek  jera  kepada pelaku  kejahatan,  dikarenakan  masih  dijumpai  pedagang  telur  penyu  di  Kota Samarinda.
Tabel 1. Data kasus perdagangan telur penyu di kota Samarinda 2004 - 2009 14 No  Tahun  Uraian Singkat Kasus Tersangka Barang Bukti Vonis 1 2005 Meniagakan, memiliki telur penyu. Muliati binti Taha 1.339 butir telur 4 bulan denda Rp. 10.000.000 2 2005 Meniagakan, memiliki telur penyu. Bahtiar bin H. maskumun 1.339 butir telur 4 bulan denda Rp. 10.000.000
Jika  putusan-putusan  lembaga  peradilan  tidak  mempertimbangkan  aspek  ekologi  ini maka dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama maka satwa-satwa liar endemik yang langka  tersebut  akan  punah  di  Indonesia.  Apabila  kondisi  tersebut  terjadi,  maka kerugian  tidak  hanya  menimpa  bangsa  Indonesia,  akan  tetapi  kerugian  masyarakat dunia.  Dalam  putusan  putusan  Nomor  698/Pid.B/LH/2018/PN  Smr  ini  tidak mengedepankan potensi kerusakan lingkungan akibat tindak pidana memperdagangkan  telur  penyu.  Bila  memperhatikan  tujuan  dilarangnya  perbuatan memperniagakan  telur  penyu  dalam  UU  KSDAHE  karena  dapat  mengakibatkan kerusakan  sumber  daya  hayati  dan  ekosistemnya  danmerupakan  aset  negara  yang tidak  ternilai  harganya.  Jadi,  orientasi  dilarangnya  perbuatan  tersebut  adalah  untuk melindungi lingkungan hidup berupa sumber daya alam hayati. 15
Penegakan  hukum  terhadap  perdagangan  telur  penyu  di  Kota  Samarinda  oleh  pihak yang  berwenang  dalam  hal  ini  BKSDA  dan  Pihak  Kepolisian.  Tidak  dapat  berjalan dengan  baik  jika  tidak  ada  ketegasan  dalam  menerapkan  pasal-pasal  yang  memuat ketentuan pidana. Sehingga tidak mampu menghentikan aktivitas perdagangan dimana struktur  budaya  masyarakat  akan  mendukung  terlaksananya  penegakan  aturan tersebut.  Sehingga  demi  terlindunginya  populasi  penyu  maka  sebagai  salah  satu bentuk atau upaya yang dapat dilakukan ialah menghentikan perdagangan telur penyu di Kota Samarinda.

## SIMPULAN
Sebagai  upaya  perlindungan  hukum  pemerintah  hendaknya  menggalakkan  sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penyadaran masyarakat yang meminati dan  memperdagangkan  telur  penyu,  koordinasi  dengan  semua  pihak  yang  terkait sangat  diperlukan  agar  pencegahan  sebagai  upaya  preventif  dapat  dimaksimalkan, serta  peningkatan  pengawasan  yang  komprehensif  dengan  melibatkan  instansi  dan masyarakat.  Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  perdagangan  telur  penyu  yang
14 Sumber data BKSDA Provinsi Kalimantan Timur
15 Mahrus Ali dan Ayu Izzan Elvany, Hukum pidana lingkungan: sistem pemidanaan berbasis konservasi lingkungan hidup (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal. 107.

## Risalah
Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni  Desember 2020, 83-94
komprehensif guna membangun sistem pemidanaan yang berbasis konservasi sumber daya hayati perlu dilakukan demi terwujudnya pengelolaan sumber daya hayati.

## REFERENSI
Ali, Mahrus, dan Ayu Izzan Elvany, Hukum pidana lingkungan: sistem pemidanaan berbasis konservasi lingkungan hidup (Yogyakarta: UII Press, 2014)
“ Appendices | CITES, ” 2020 <https://cites.org/eng/app/appendices.php> [diakses 30 Januari 2020]
Ario, Raden, Edi Wibowo, Ibnu Pratikto, dan Surya Fajar, “ Pelestarian Habitat Penyu Dari Ancaman Kepunahan Di Turtle Conservation And Education Center (TCEC), Bali, ” Jurnal Kelautan Tropis , 19.1 (2016)
Gora Kunjana, “ Hukum Berat Pemburu Satwa Liar Dilindungi - Investor.ID, ” 2017 <https://investor.id/archive/hukum-berat-pemburu-satwa-liar-dilindungi> [diakses 30 Januari 2020]
Harry Susilo, “ Penyu Hijau Terancam Halaman all diakses pada 28 Desember 2020 pukul 21.00 WITA - Kompas.com, ” 2012
<https://regional.kompas.com/read/2012/02/09/20342066/Penyu.Hijau.Teranca m?page=all diakses pada 28 Desember 2020 pukul 21.00 WITA> [diakses 30 November 2020]
Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
Juliono, Juliono, dan M Ridhwan, “ Penyu dan usaha pelestariannya, ” Serambi Saintia: Jurnal Sains dan Aplikasi , 5.1 (2017)
Moleong, Lexy J, Metodologi penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019) Muhammad, Abdulkadir, “ Hukum dan penelitian hukum ” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
Pesak, Diana Nofia, “ Pemidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Langka Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ” Lex Privatum , 8.3 (2020)
Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)