## DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA MELALUI BALI DEMOCRACY FORUM
Yuswari O. Djemat 1
1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

## Abstract
Public Diplomacy for a country is an important tool. This study aims to analyze the  public  diplomacy  strategy  carried  out  by  Indonesia  as  a  response  to  the Global War on Terror (GWOT) policy carried out by America after the events of September 11, 2001. Public diplomacy carried out by Indonesia through the Bali Democracy  Forum  (BDF)  is  growing.  Every  year  the  number  of  participating countries participating in the BDF continues to increase. Indonesia must be able to  take  advantage  of  this  momentum  and  formulate  an  increasingly comprehensive public diplomacy strategy in order to improve Indonesia's self- image in the eyes of the international community. This study uses qualitative research  methods  with  descriptive  research  types  and  secondary  data collection  through  literature  studies,  such  as  books,  journals,  e-books,  e- journals,  and  other  internet  sources  such  as  from  government  agencies, ministries, embassies of the Republic of Indonesia (RI) and portals. online news.
Keywords: Public Diplomacy, Nation Branding, Democracy,  Democratization.

## PENDAHULUAN
Peristiwa 9/11 yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2001 telah mengubah  tatanan  politik  dunia.  Peristiwa  yang  dikenal  dengan  nama  the Black  September  ini  memakan  jumlah  korban  materi  dan  immaterial  yang sangat besar dan membawa konsekuensi besar bagi negara-negara di dunia, termasuk  Indonesia.  Dunia  dibuat  terkejut  dengan  peristiwa  penabrakan gedung  World  Trade  Center  4  di  New  York  oleh  lima  teroris  Al-Qaeda  yang membajak  sebuah  pesawat  terbang  American  Airlines  Boeing  767-223ER dengan rute Boston-Los Angeles pada pukul 08:46 waktu setempat. Amerika Serikat sendiri juga terkejut dengan peristiwa tersebut yang menewaskan 92 penumpang, awak dan teroris di dalam pesawat dan ribuan orang lainnya. Amerika  terkejut  dan  heran  atas  kebencian  para  teroris  yang  begitu mendalam terhadap Amerika Serikat.
Hasil  kajian  Vivien  Walker,  terdapat  data  bahwa  82%  penduduk Palestina memiliki pandangan negatif terhadap Amerika Serikat, di Yordania
terdapat 74%, Mesir 70%, Turki 69%, dan Pakistan 68%. Berdasar temuan Walker  tersebut  didapat  kesimpulan  bahwa  banyak  penduduk  di  negara- negara  di  luar  Amerika  Serikat  yang  tidak  menyukai  kebijakan  Amerika Serikat (Vivien S. Walker, 2012). Peristiwa 9/11 membuat Amerika Serikat menjadikan  keamanan  nasionalnya  sebagai  fokus  utama  dan  dimulailah wacana  Global  War  on  Terror  (GWOT)  yang  dilakukan  di  bawah kepemimpinan  Bush  Jr.  Amerika  Serikat  semakin  intensif  mengarahkan fokus  kebijakan  luar  negerinya  kepada  negara-negara  yang  dianggap mempunyai potensi akan kemunculan kelompok-kelompok yang berseberangan  dan  memusuhi  Amerika  Serikat.  Berdasar  Laporan  Komisi 911,  Indonesia  merupakan  lingkaran  kedua  setelah  negara-negara  yang berada di Timur Tengah karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.
Situasi  politik  internasional  yang  berubah  sejak  peristiwa  11 September 2001 tersebut, direspon oleh Indonesia dengan menyusun strategi diplomasi  publik  melalui  upaya  Indonesia  memberikan  citra  diri  sebagai sebuah  negara  demokratis.  Salah  satu  strategi  diplomasi  publik  Indonesia adalah dengan menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) Sejak 2008 pada  masa  pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY). Penyelenggaraan  BDF  juga  mendapat  respon  yang  positif  dari  berbagai negara.  Hal  ini  terlihat  dengan  peningkatan  jumlah  peserta  dan  observer BDF. Pada awal penyelenggaraan BDF, jumlah peserta dan observer hanya terdapat  28  negara.  Pada  tahun  2013,  jumlah  peserta  dan  observer  BDF meningkat menjadi 128 negara.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  tipe penelitian  deskriptif.  Penelitian  kualitatif  memiliki  ciri-ciri  sebagai  berikut (Moleong,  2007  :  8-13):  Latar  alamiah,  manusia  sebagai  alat  (instrumen), metode  kualitatif,  analisis  data  secara  induktif,  teori  dan  dasar  (grounded theory), deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain  yang  bersifat  sementara,  hasil  penelitian  dirundingkan  dan disepakati bersama.

## Diplomasi Publik
Diplomasi publik adalah diplomasi yang dilakukan oleh sebuah negara dengan  tujuan  untuk  mempengaruhi  publik  di  luar  negaranya,  atau mempengaruhi  negara  lain  dalam    lingkup  global  untuk  mencapai kepentingan  nasional.  Diplomasi  publik  dapat  dilakukan  dengan  cara propaganda, nation branding dan mendorong pertukaran budaya. Diplomasi publik dipengaruhi oleh kondisi politik internasional, kondisi internal negara, dan isu-isu politik, baik dari dalam maupun luar negeri. Praktik diplomasi publik  di  Indonesia  ditujukan  kepada  masyarakat  internasional  dan  juga kawasan domestik.
Ada  empat  tujuan  diplomasi  publik  di  abad  21,  yaitu:  untuk meningkatkan hubungan yang akrab dan membuat publik di luar negaranya untuk berpikir dan dapat mengubah image/persepsi mereka tentang negara serta  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  mengenai  negara  tersebut; untuk  memberikan  persepsi  yang  positif  dengan  cara  membuat  publik melihat suatu dalam hubungan internasional dari perspektif negara tersebut; untuk merangkul publik mancanegara dan mendorong publik mancanegara untuk melihat suatu negara sebagai tujuan yang menarik bagi pariwisata dan studi,  membeli  barang  barang,  maupun  mengadopsi  nilai-nilai  negara tersebut;  dan  untuk  mempengaruhi  sikap  publik  mancanegara  dan meningkatkan dukungan masyarakat mancanegara terhadap posisi negara tersebut (Leonard, 2009:9).
Diplomasi  publik  secara  tradisional  berdasar  kepada  aktivitas  resmi, seperti pertukaran budaya, seminar, promosi ekonomi, advokasi politik, dan lain sebagainya. Diplomasi publik memerlukan komunikasi dua arah untuk menciptakan komunikasi efektif. Hampir semua aktivitas disusun dan diatur oleh pemerintah. Namun sekarang, sebuah pemerintahan tidak bisa berdiri sendiri  dalam  menghadapi  hubungan  internasional  yang  semakin  rumit. Mereka membutuhkan dukungan dari aktor yang lain yaitu aktor non negara. Diplomasi publik salah satu tujuan akhirnya adalah nation branding. Nation- branding  memerlukan  pendekatan  yang  menyeluruh/holistik,  dimana  hal tersebut  akan  sangat  berpengaruh  untuk  membangun  citra  suatu  negara, terutama kepada negara yang lemah (Melissen, 2005:20).

## Demokrasi
Demokrasi jika dilihat secara etimologis berasal dari kata demos yang berarti  rakyat  dan  kratos  yang  berarti  kekuasaan,  yang  secara  sederhana dapat  diartikan  sebagai  kedaulatan  (pemerintahan)  berasal  dari  rakyat, dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi berasal dari pemikiran Yunani, di mana rakyat sendiri memiliki dan menjalankan kekuasaan politik (Esposito, 1986:12). Sidney Hook berpendapat bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana kebijakan-kebijakan pemerintah yang krusial secara  langsung  atau  tidak  langsung  berdasarkan  kepada  kesepakatan mayoritas  dari  rakyat  (A  Ubaedillah,  dkk,  2006:130-131).  Philippe  C Schmitter dan Terry Lynn Karl mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah sistem  pemerintahan  dimana  pertanggungjawaban  akan  dimintai  kepada mereka yang terpilih.

## PEMBAHASAN

## Praktik Demokrasi di Indonesia
Demokratisasi di Indonesia dapat dilacak jejaknya terutama pada saat berakhirnya rezim Orde Baru (Orba) yang ditandai dengan lengser keprabon- nya  Presiden  Soeharto  pada  21  Mei  1998.  Sejak  itu  terjadi  reformasi  di berbagai bidang di Indonesia, Indonesia memasuki era yang dikenal dengan nama  era  reformasi.  Selama  32  tahun  di  bawah  pemerintahan  Presiden Soeharto Indonesia berada dalam suasana yang militeristik dan sentralistik, di  mana  pada  era  reformasi  dimulailah  demokratisasi  di  Indonesia.  Salah satu hasil dari reformasi di Indonesia adalah dilakukannya desentralisasi dan otonomi  daerah.  Selain  itu,  dilakukan  berbagai  upaya  supremasi  hukum, pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), penghapusan dwi fungsi ABRI/TNI,  masyarakat  sipil  diberikan  kebebasan  dan  juga  media  massa, promosi  dan  kampanye  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang semakin diintensifkan, serta terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu), di mana  Presiden,  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Rakyat  dipilih  langsung  oleh rakyat.
Demokratisasi  di  Indonesia  terlihat  juga  dengan  terjadinya desakralisasi  lembaga  kepresidenan.  Pada  masa  Orba,  presiden  adalah
penguasa  tunggal  dan  tidak  tersentuh  oleh  hukum.  Akan  tetapi,  ketika reformasi terjadi, presiden dapat dilengserkan dari kekuasaannya. Hal lain yang  dapat  menjadi  parameter  keberhasilan  demokratisasi  di  Indonesia adalah  terselenggaranya  lima  kali  pemilu,  yaitu  pemilu  tahun  1999,  2004, 2009, 2014 dan 2019. Bagi praktik demokrasi dan demokratisasi di negara demokrasi, pelaksanaan pemilu merupakan momentum untuk mempertegas arah  konsolidasi  demokrasi  dan  penguatan  kelembagaan  politik.  Melalui pelaksanaan pemilu di Indonesia itu, maka transisi demokrasi di Indonesia dapat  berjalan  sesuai  rencana  dan  dapat  mendorong  Indonesia  sebagai sebuah  negara  “South  East  Asia’s  only  fully  functioning  Democracy”  (Heru Nugroho, 2012:12). Proses demokrasi di Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan  diantaranya  adalah  sektor  kehidupan  masyarakat  baik  dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup dan sebagainya, masih jauh dari apa yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dapat dikatakan  bahwa  demokratisasi  di  Indonesia  hanya  sebatas  meningkatkan kebebasan  politik  dan  penghargaan  atas  hak  asasi  manusia,  tetapi  belum menerapkan demokrasi dalam  pembangunan ekonomi dan memberdayakan ekonomi rakyat agar dapat menuntaskan kemiskinan.

## Pelaksanaan Bali Democracy Forum sebagai Forum Demokratisasi Global
Bali  Democracy  Forum  (BDF)  merupakan  forum  atau  pertemuan kerjasama negara-negara yang dilaksanakan setiap tahun pada setiap bulan Desember  di  Bali,  Indonesia.  Forum  kerjasama  BDF  bertujuan  untuk meningkatkan kapasitas demokrasi negara-negara peserta dan juga institusi- institusi  demokrasi  melalui  diskusi  yang  dilakukan  antara  negara-negara peserta.  Selain  itu,  forum  BDF  bertujuan    untuk  mempromosikan pembangunan    politik    yang  dilakukan  dengan    berdialog    dan    bertukar pengalaman   antarnegara   serta   menciptakan   platform   untuk   kerjasama dan   saling   membantu khususnya bidang demokrasi dan pembangunan politik. BDF menggelar pertemuan setiap tahun dan diikuti  oleh  perwakilan dari  negara-negara  di  kawasan  Asia-Pasifik,  baik  pemimpin  pemerintahan, menteri, serta tokoh-tokoh  penting  (prominent  figure), karena BDF bersifat
inklusif atau  terbuka  untuk  semua  negara di kawasan Asia-Pasifik, baik yang telah menganut demokrasi atau yang memiliki cita-cita untuk  menjadi lebih  demokratis.  Forum  ini  juga  memiliki prinsip  homegrown  democracy, yang  berarti  demokrasi  didasari  kepada    praktik-praktik  nyata    nilai-nilai demokrasi    oleh    negara    peserta  dengan  tidak  berpretensi  untuk menyalahkan  atau  membenarkan  praktik  nyata  tersebut.  Paling  tidak  ada dua puluh negara peserta BDF, di mana setiap negara peserta diwakili oleh Menteri  Luar  Negeri  (Menlu).  BDF  kali  pertama  dilaksanakan  pada  10-11 Desember  2008  dengan  mengusung  tema Building  and  Consolidating Democracy: A Strategic Agenda for Asia (Kedutaan Besar Republik Indonesia, 2019).
Pertemuan  pertama  BDF  menetapkan  14  prioritas  kerjasama,  yaitu meningkatkan  dan  mengembangkan  proses  pemilu,  memperkuat  peran partai politik, supremasi hukum dan memperkuat integritas dan kapasitas lembaga hukum, mempertahankan dan mengembangkan sistem check and balance di antara lembaga pemerintah, meningkatkan dan memperbaiki tata kelola  pemerintahan  yang  baik,  akses  bagi  keterbukaan  informasi  kepada publik,  akses  untuk  kebutuhan  publik,  meningkatkan  dan  memperkuat peran wanita dan kesetaraan gender, menegakkan dan menjamin kebebasan beragama dan toleransi dalam beragama, memperkokoh peran masyarakat sipil/masyarakat  madani  dan  pemuda,  mendorong  upaya  terwujudnya demokrasi,  perdamaian  dan  kehidupan  yang  harmonis,  memperkuat  dan mengembangkan  peran  pers/media  massa  dalam  masyarakat  demokratis, meningkatkan  penggunaan  dan  akses  teknologi  informasi  untuk meningkatkan komunikasi dan mendorong demokrasi dan pembangunan di bidang sosial ekonomi (Sekretariat Negara, 2008).
Pelaksanaan  BDF  yang  kedua  digelar  pada  tanggal  10-11  Desember 2009  dengan  mengusung  tema  Promoting  Synergy  between  Democracy  and Development  in  Asia:  Prospect  for  Regional  Cooperation  (Kementerian  Luar Negeri Republik Indonesia, 2009). Selanjutnya BDF dilaksanakan pada 9-10 Desember 2010 dengan mengangkat tema “Democracy and the Promotion of Peace and Stability”, diikuti oleh lima puluh dua (52) negara partisipan dari kawasan Asia dan Pasifik. Pertemuan ketiga BDF dihadiri oleh lima belas
(15)  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan  dan  juga  39  negara  dan organisasi  internasional  selaku  observers  (Ace  project,  2010).  Selanjutnya forum    BDF  kembali  melakukan  pertemuan  keempat  pada  8-9  Desember 2011, yang bertema 'Enhancing Democratic Participation in a Changing World:  Responding  to  Democratic  Voices'.  Pada  pertemuan  keempat  ini paling tidak ada delapan puluh (80) negara di kawasan Asia-Pasifik yang ikut berpartisipasi  dan  dihadiri  oleh  delapan  (8)  kepala  negara  dan  kepala pemerintahan  (detiknews,  2011).  Berdasarkan  data  yang  didapat,  dari penyelenggaraan  pertemuan  pertama  BDF  sampai  dengan  pertemuan keempat, peserta yang berpartisipasi dalam pertemuan BDF terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini membuat BDF semakin nyata sebagai ikon dari promosi nilai-nilai demokrasi di kawasan, pada khususnya kawasan Asia dan Afrika,  sebagaimana  pernyataan  dari  Direktur  Jenderal  (Dirjen)  Informasi dan Diplomasi Publik, AM Fachir (detiknews, 2011).
Pada pertemuan keempat BDF tahun 2010 tersebut, dilakukan diskusi antar negara peserta, di mana pada hari pertama dilakukan diskusi dengan tema 'Enhancing Democratic Participation in a Changing World: Responding to Democratic Voices.' Pada hari kedua, dilakukan diskusi yang terbagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama bertemakan 'The Ability of State to Respond to the Voice of Democracy' dan sesi kedua bertemakan 'Ensuring Democratic Space for Civil Society Participation' Pertemuan selanjutnya BDF, yaitu pertemuan kelima BDF kembali dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8  November  2012.  Pertemuan  kelima  ini  dihadiri  oleh  sepuluh  (10)  kepala negara dan kepala pemerintahan, pada pertemuan kelima BDF ini pula lah ditetapkan peranan BDF bagi perdamaian dan keamanan untuk mendukung tatanan  global  (detiknews,  2011).  Pertemuan  kelima  BDF  dilaksanakan  di Bali  International  Convention  Center  (BICC),  Hotel  Westin,  Nusa  Dua,  Bali dengan tema Advancing Democratic Principles at the Global Setting. Kemudian, pertemuan  keenam  BDF  dilaksanakan  pada  7-8  November  2013  dengan mengusung  tema  Consolidating  Democracy  in  Pluralistic  Society  (detiknews, 2013).  Pada  pertemuan  keenam  ini,  BDF  mengalami  kemajuan  yang signifikan.  Hal  ini  terlihat  dari  negara  peserta  BDF  yang  tidak  lagi  hanya berasal dari kawasan Asia Pasifik, tetapi juga berasal dari Afrika, Asia Tengah
dan  Eropa.  Menteri  Luar  Negeri  Indonesia  saat  itu,  Marty  Natalegawa, menyatakan  negara-negara  peserta  percaya  diri  untuk  melanjutkan  poin- poin relevan hasil dari forum ini (detiknews, 2013).
Pertemuan  ketujuh  BDF  dilaksanakan  pada  10-11  Oktober  214, dihadiri oleh tiga kepala negara tetangga, yaitu Presiden Timor Leste Xanana Gusmao, Presiden Filipina Benigno Aquino dan Sultan Brunei  Darussalam Hassanal Bolkiah (Medcom, 2014). BDF VII dihadiri oleh 85 negara yang tidak hanya dari kawasan Asia Pasifik, tetapi juga beberapa negara dari kawasan berbeda serta lima organisasi internasional (suara.com, 2014). Tema BDF VII adalah Evolving  Regional  Democratic  Architecture,  dimana  tema  ini mencerminkan  optimisme  bersama  bahwa  pembangunan  demokrasi sejatinya  terus  bertumbuh  di  kawasan  Asia  Pasifik,  baik  dalam  konteks pembangunan  demokrasi  di  tataran  domestik  maupun  dalam  lingkung organisasi-organisasi  kerjasama  di  regional,  sebagaimana  disampaikan Teuku  Faizasyah,  Staf  Khusus  Presiden  Bidang  Hubungan  Internasional (Republika.co.id, 2014). Meskipun perhelatan BDF VII ditandai dengan aksi protes dari lembaga swadaya masyarakat di Indonesia, tetapi BDF VII tetap dilaksanakan (Beritasatu.com, 2014).
Pertemuan  kedelapan  BDF  dilakukan  di  Nusa  Dua,  Bali  pada  10-11 Desember 2015 dan diikuti oleh perwakilan menteri dan wakil menteri dari 79  negara  dan  3  organisasi  internasional  dengan  mengusung tema “Democracy and Effective  Public  Governance”.  Tema  ini  diharapkan akan menjadi agenda bagi negara yang menghadiri pertemuan VIII BDF, yaitu penerapan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif akan mampu mendorong  pembangunan  yang  komprehensif  dan  holistik  dengan pendekatan  yang  mengutamakan  transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi dan penegakan hukum (Kabar24, 2015). Selanjutnya, pertemuan kesembilan BDF digelar pada 8-9 Desember 2016 dengan mengetengahkan tema Religion, Democracy and Pluralism, maka sesuai dengan tema tersebut, para peserta juga akan diajak untuk melihat bagaimana kerukunan antar umat beragama di Bali (Metrobali, 2016).
Pertemuan kesembilan BDF ini diikuti oleh 58 menteri luar negeri dari negara-negara  di  kawasan  Asia  Pasifik  dan  67  peninjau  dari  organisasi
internasional yang berasal dari delapan negara (Metrobali, 2016). Pertemuan kesepuluh  Bali  Democracy  Forum  dianggap  membawa  sejarah  tersendiri, karena sejak pertemuan pertama BDF sampai dengan pertemuan kesembilan BDF  dilaksanakan  dengan  bertempat  di  Bali.  Pertemuan  kesepuluh  BDF dilakukan  di  Indonesia  Convention  Exhibition  (ICE)  Serpong,  Tangerang, Banten  (Kompas.com,  2017)  terkait  terjadinya  aktivitas  vulkanik  Gunung Agung,  Bali  (Liputan6,  2017).  Selain  itu,  pertemuan  kesepuluh  BDF bertepatan  dengan  penetapan  Yerusalem  sebagai  ibu  kota  Israel  yang dinyatakan oleh Presiden Donald Trump (Amerika Serikat), sehingga forum ini digunakan oleh Indonesia untuk menyuarakan pendapat/posisi Indonesia terkait  hal  tersebut  melalui  pidato  yang  disampaikan  oleh  Menlu  RI  Retno Marsudirini  dan  juga  untuk  melakukan  diplomasi  dengan  berbagai  negara yang hadir, seperti Qatar dan Tunisia serta negara-negara Arab atau negara- negara dari kawasan Timur Tengah (Liputan6, 2017).
Tema  dalam  pertemuan  BDF  kesepuluh  adalah  “Does  Democracy Deliver?”  dan  diikuti  oleh  103  delegasi  termasuk  tujuh  delegasi  dari organisasi internasional (Okenews, 2017). Perbedaan pertemuan kesepuluh BDF  dengan  pertemuan-pertemuan  BDF  lainnya  adalah  adanya  sesi  debat yang memungkinkan para Menlu aktif dan situasi yang interaktif, menggelar student conference, untuk mempromosikan demokrasi di generasi muda yang dilaksanakan terlebih dulu pada 5-6 Desember 2017 diikuti oleh 160 pelajar dan  mahasiswa,  dan  juga  dilaksanakan  BDF  Chapter  Tunis  yang dilaksanakan di Tunisia pada bulan Oktober sebagai pendahuluan (Liputan6, 2017). Pertemuan kesebelas BDF dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada 6-7 Desember 2018 dengan mengusung tema Democracy for Prosperity. BDF kali ini  dihadiri  oleh  500  anggota  delegasi  dari  91  negara  dan  tujuh  organisasi internasional sebagai peninjau (Antaranews.com, 2018).
Pertemuan kedua belas BDF digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali pada 5-6 Desember 2019 dan mengusung tema Democracy and Inclusivity dengan dihadiri oleh 90 perwakilan negara dan tujuh perwakilan organisasi  internasional  (Kementerian  Luar  Negeri  Indonesia,  2019). Pertemuan  kedua  belas  BDF  juga  memfokuskan  pembahasan  pada pemberdayaan  peran  perempuan  dengan  dilakukannya  Ministerial  Panel
yang bertajuk “Women Leadership, Inclusion and State of Democracy" Menlu- Menlu perempuan yang berasal dari Australia, Indonesia, Kenya dan Namibia akan  berbagi  mengenai  praktik  mengenai  partisipasi  perempuan  di  politik, penyusunan kebijakan publik dan aspek lainnya (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2019).
Pertemuan pertama BDF sampai dengan pertemuan kedua belas BDF yang  dilaksanakan  pada  tahun  lalu  dapat  terlihat  bahwa  forum  BDF merupakan forum yang efektif dalam mendiskusikan berbagai tema di dalam sebuah  tema  besar  demokrasi.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  semakin meningkatnya jumlah negara dari tahun ke tahun yang mengikuti pertemuan BDF.  Selain  jumlah  peserta  yang  meningkat,  delegasi  yang  pada  awalnya berasal dari Asia-Pasifik, dalam perkembangan pertemuan BDF selanjutnya semakin  meluas  dengan  ikutnya  berbagai  negara  dari  kawasan-kawasan berbeda.  Hal  ini  menunjukkan  BDF  telah  menjadi  fokus  perhatian  bagi negara-negara  untuk  semakin  meningkatkan  kapasitas  negaranya  dalam mengimplementasikan praktik demokrasi di negaranya masing-masing. BDF juga  telah  berhasil  menjadi  forum  pertemuan  yang  diperhitungkan,  tidak hanya di tataran regional, tetapi juga di tataran global.

## Strategi Diplomasi Publik Indonesia melalui Bali Democracy Forum
Bali  Democracy  Forum  merupakan  forum  multilateral  yang  bersifat inklusif  dan  terbuka  yang  digagas  oleh  Indonesia  di  bawah  pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dilaksanakan setiap tahun sejak Desember 2008 sampai dengan pertemuan terakhirnya pada tahun lalu sebelum pandemi COVID-19 di Nusa Dua, Bali pada Desember 2019. Setiap pertemuan BDF selalu mengemukakan tema yang terkait erat dengan nilai- nilai  demokrasi.  Hal  ini  menjadi  fokus  bagi  negara-negara  peserta  karena setiap  negara  peserta  ingin  terus  meningkatkan  kapasitas  institusi  di negaranya menjadi demokratis. BDF bertujuan untuk mempromosikan nilai- nilai  demokrasi  dan  memajukan  demokrasi  di  kawasan  Asia  Pasifik, meskipun  pada  perkembangannya,  BDF  mengalami  perluasan  kawasan dengan ikut sertanya berbagai negara dari kawasan di luar Asia Pasifik.
Dalam  pelaksanaan  diplomasi  publik,  diplomasi  publik  memerlukan strategi  agar  dapat  menentukan  arah  pelaksanaannya.  Diplomasi  publik dipakai  sebagai  pelengkap  terhadap  berbagai  upaya-upaya  yang  dilakukan oleh  pemerintah  agar  dapat  mengoptimalkan  aktivitas  komunikasi,  yaitu dengan  cara  mengumpulkan,  mengolah  dan  menyebarluaskan  informasi demi  kepentingan  nasional  sebuah  negara.  Indonesia  melalui  pelaksanaan Bali  Democracy  Forum  telah  berhasil  memperlihatkan  kepada  masyarakat internasional  bahwa  pemerintah  Indonesia  dapat  mengajak  dan mengumpulkan  negara-negara  untuk  hadir  dalam  pertemuan-pertemuan BDF untuk dapat saling berbagi pengalaman mengenai proses demokrasi di setiap negara, baik di kawasan Asia Pasifik maupun di negara-negara di luar kawasan Asia Pasifik.
Dalam  perjalanan  BDF  sejak  pertemuan  pertama,  telah  membawa banyak pengaruh positif, diantaranya dengan dibentuknya Institute for Peace and Democracy  (IPD)  yang  telah  diresmikan  bersamaan  dengan  pertemuan pertama  Bali  Democracy  Forum  pada  tahun  2008  untuk  mengembangkan demokrasi. Institute for Peace and Democracy adalah institusi internasional yang beranggotakan negara-negara di Asia Pasifik untuk dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan promosi demokrasi. Tujuan Institute of Peace and Democracy diantaranya untuk memberikan dukungan substansi akademis dan teknis bagi  dialog yang  dilakukan di setiap  pertemuan  Bali Democracy  Forum,  mengelola  dan  mengorganisasi  kegiatan  regular  Bali Democracy Forum dan bertindak sebagai lembaga yang mengimplementasikan  agenda  Bali  Democracy  Forum,  juga  untuk  menjadi pusat  studi  dan  pengetahuan  tentang  demokrasi  dan  perdamaian,  serta untuk mendorong pengembangan dan promosi demokrasi di kawasan Asia Pasifik.
BDF juga membentuk Bali Democracy Student Conference dan Bali Civil Society  and  Media  Forum  untuk  dapat  menyebarluaskan  pemahaman demokrasi dengan menetapkan sasaran diplomasi publik kepada masyarakat luas,  terutama  generasi  muda  dan  juga  media.  Dari  pembentukan  kedua forum  tersebut,  strategi  diplomasi  publik  Indonesia  adalah  dengan melakukan  promosi  BDF  dan  tentu  saja  promosi  demokrasi  kepada
masyarakat luas, tidak hanya di kalangan elit pemerintahan saja, tetapi juga kepada  masyarakat,  generasi  muda  dan  tentu  saja  media  massa,  di  mana strategi  ini  berjalan  dengan  efektif.  Media  adalah  sumber  berita,  sehingga media  harus  dijaga  kenetralan  dan  independensinya.  Pada  saat  ini,  media sosial telah marak penggunaannya dalam masyarakat, bahkan melalui media sosial  juga  masyarakat  dapat  ikut  serta  dan  berpartisipasi  aktif  dalam menyuarakan  aspirasinya  dan  ini  tidak  langsung  adalah  bagian  kegiatan demokrasi  itu  sendiri.  Melalui  BDF  juga  banyak  negara  terus mempromosikan  dan  mempraktikkan  demokrasi  di  negaranya  masing- masing. Sebagai contoh Myanmar, Fiji dan Kamboja.
BDF  sebagai  strategi  diplomasi  publik  Indonesia  berhasil  semakin memperlihatkan  citra  positif  Indonesia  sebagai  negara  yang  menerapkan nilai-nilai  demokratis.  BDF  disertai  dengan  pembentukkan  IPD,  Bali Democracy Student Conference dan Bali Civil Society and Media Forum mampu memperlihatkan kapasitas Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang terus  mempromosikan,  mempraktikan  dan  menyebarluaskan  nilai-nilai demokrasi  di  negara-negara  dalam  tataran  regional  dan  global  dengan mengajak  seluruh  komponen  masyarakat  sipil,  media  dan  pelajar  serta mahasiswa.

## KESIMPULAN
Bali  Democracy  Forum  telah  menjadi  strategi  diplomasi  publik  yang berhasil  bagi  Indonesia  dalam  meningkatkan  citra  positif  di  kawasan  Asia Pasifik  bahkan  ke  tingkat  global  sebagai  negara  yang  demokratis  dengan rutin  melakukan  pertemuan  BDF  setiap  tahun  sejak  pertemuan  pertama BDF pada 2008. Pertemuan BDF sendiri merupakan pertemuan yang efektif dan  terus  menjadi  perhatian  internasional  ditandai  dengan  semakin meningkatnya negara yang ikut serta dan semakin meluasnya negara yang ikut  serta  yang  tidak  hanya  berasal  dari  kawasan  Asia  Pasifik,  tetapi  juga berasal dari kawasan lain di luar Asia Pasifik, seperti negara dari kawasan Timur Tengah dan Afrika. Strategi diplomasi publik Indonesia melalui BDF dibangun  dengan  sinergi  pemerintahan  atau  negara-negara  dengan masyarakat sipil, media dan generasi muda yaitu pelajar dan mahasiswa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ace Project.  (2010). Bali Democracy III (2010). Diakses pada: 27 Oktober 2020, http://aceproject.org/regions-en/countries-and- territories/ID/events/bali-democracy-forum-iii-2010
Andrlic,  Mladenn.  &  Gustovic-Eregovac,  Andrea.  (2012).  ed.  Diplomatic Academy  Proceeding  13th  CEI  Dubrovnik  Diplomatic  Forum  2001.  ISSN 1334-7659 Vol. 9 No. 1, 2012. Diplomatic Academy Ministry of Foreign and European Affairs Republic of Croatia.
Antaranews.com.  (5  Desember  2018).  Indonesia  Selenggarakan  Bali Democracy  Forum  ke-11.  Diakses  pada:  30  Oktober  2020, https://www.antaranews.com/berita/774809/indonesia- selenggarakan-bali-democracy-forum-ke-11
Beritasatu.com.  (7  Oktober  2014).  Bali  Democracy  Forum  Disinyalir  Hanya Pesta Seremonial SBY. Diakses pada: 29 Oktober 2020, https://www.beritasatu.com/yudo-dahono/nasional/215699/bali- democracy-forum-disinyalir-hanya-pesta-seremonial-sby
Creswell,  John  W.  (2010).  Design:  Pendekatan  Kualitatif,    Kuantitatif    dan

## Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Detiknews. (7 Desember 2011). Bali Democracy Forum IV akan digelar Awal
Desember 2011. Diakses pada: 27 Oktober 2020, https://news.detik.com/berita/d-1784816/bali-democracy-forum-iv- akan-digelar-awal-desember-2011
Detiknews. (8 November 2013). Bali Democracy Forum VI Berakhir, Bagaimana Selanjutnya?.  Diakses  melalui: https://news.detik.com/berita/d- 2407976/bali-democracy-forum-vi-berakhir-bagaimana-selanjutnya
Dugis, Vinsensio. (2016). Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis.
Esposito, John L. (1986). Islam dan Politik. Jakarta: Bulan Bintang.
H,  Hadari  Nawawi.  (1996).  Penelitian  Terapan.  Yogyakarta:  Gajahmada University Press.
Jackson,  Robert.  &  Sorensen,  Georg.  (1999).  Introduction  to  International Relations. United Kingdom: Oxford University.
K, Septiawan Santana. (2007). Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  di  Amman,  Kerajaan  Yordania Hasyimiah. (4 Oktober 2019). Bali Democracy Forum. Diakses pada: 27 Oktober 2020, https://kemlu.go.id/amman/id/news/2595/bali- democracy-forum

## Kementerian Luar Negeri Indonesia. (5 Desember 2019). Merangkul Demokrasi
Inklusif, Menlu Retno Buka Bali Democracy Forum ke-12. Diakses pada: 5
Desember 2019, 30 Oktober 2020,
https://kemlu.go.id/portal/id/read/854/berita/merangkul-demokrasi- inklusif-menlu-retno-buka-bali-democracy-forum-ke12
Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia.  (2009).  Phocagaller  of  BDF.
Diakses pada: 27 Oktober 2020,
https://bdf.kemlu.go.id/component/phocagallery/4-bdf-ii/detail/90- bdf-ii-2?tmpl=component&phocaslideshow=0&Itemid=1
Kompas.com. (7 Desember 2017). Buka Bali Democracy Forum ke-10 Ini Pesan
Jusuf Kalla. Diakses
pada:
30 Oktober 2020,
https://nasional.kompas.com/read/2017/12/07/12150871/buka- bali-democracy-forum-ke-10-ini-pesan-jusuf-kalla?page=all
Leonard, Mark. (2002). Public Diplomacy. London: The Foreign Policy Center.
Liputan6.  (8  Desember  2017).  Bali  Democracy  Forum  Kesepuluh  yang Bersejarah  Resmi  Ditutup.  Diakses  pada:  30  Oktober  2020,
https://www.liputan6.com/global/read/3188502/bali-democracy- forum-ke-10-yang-bersejarah-resmi-ditutup

## Mcw.com. (7 Desember 2018). Bali Democracy Forum ke 11 Tahun 2018 Hari
Pertama  Berlangsung  Aman.  Diakses  pada:  30  Oktober  2020, https://www.mcwnews.com/read/2018/12/07/3095/bali-democracy- forum-ke-11-tahun-2018-hari-pertama-berlangsung-aman.html
Medcom.id. (10 Oktober 2014). SBY Buka Bali Democracy Forum VII. Diakses pada: 29 Oktober 2020, https://video.medcom.id/metro- news/VNxB2Wyk-sby-buka-bali-democracy-forum-vii
Melissen,  Jan.  (2005).  The  New  Public  Diplomacy,  New  York:  Palgrave Macmillan.
Metrobali. (3 Oktober 2016). Bali Democracy Forum ke- 9 Digelar 8 Desember 2016 di Nusa Dua. Diakses pada: 30 Oktober 2020, http://metrobali.com/bali-democracy-forum-ke-9-digelar-8-desember- 2016-di-nusa-dua/
Moleong,  Lexy  J.  (2007).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.    Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
Nugroho,  Heru.  (2012).  Demokrasi  dan  Demokratisasi:  Sebuah  Kerangka Konseptual  untuk  Memahami  Dinamika  Sosial  Politik  di  Indonesia,

## Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 Nomor 1 Tahun 2012.
Okenews. (7 Desember 2017). Diikuti 103 Delegasi, BDF X 2017 Resmi Dibuka.
Diakses pada: 30 Oktober 2020,
https://news.okezone.com/read/2017/12/07/18/1826505/diikuti- 103-delegasi-bdf-x-2017-resmi-dibuka

## Rachmawati, Iva. (2016). Diplomasi Publik Meretas Jalan bagi Harmoni dalam
Hubungan Antarnegara. Jakarta: Calpulis.
Republika.co.id. (9 Oktober 2014). SBY Akan Hadiri Bali Democracy Forum.
Diakses pada: 29 Oktober 2020,
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/nd6eni/sby- akan-hadiri-bali-democracy-forum
Rosadi,  Doddy.  (10  Oktober  2014).  Kemlu:  Bali  Democracy  Forum  untuk Kembangkan Demokrasi. Diakses pada: 29 Oktober 2020, https://www.suara.com/news/2014/10/10/093736/kemlu-bali- democracy-forum-penting-untuk-kembangkan-demokrasi
Sekretariat Negara. (2008) Bali Democracy Forum. Diakses pada: 29 Oktober 2020, www.setneg.go.id .
Sitorus, Ropesta. (7 Desember 2015). Bali Democracy Forum VIII digelar 10-11 Desember  2015.  Diakses  pada:  7  Desember  2015,  29  Oktober  2020, https://kabar24.bisnis.com/read/20151207/19/499379/bali- democracy-forum-viii-digelar-10-11-desember-2015
Steans, Jill. & Pettiford, Lloyd. (2001). International Relations Perspectives and Themes. Essex: Pearson Education Limited.
Sugiyono.  (2011).  Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan  R&D.
Bandung: Alfabeta.
Ubaedillah,  A.  &  Rozak,  Abdul.  (2006).  Pendidikan  Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.