## GAGASAN PENGATURAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENGAN  BERORIENTASI PADA KORBAN

## Diah Ratu Sari Harahap
Fakultas Hukum Universitas Nasional E-mail: diahratusari@yahoo.com Suherman, Dwi Aryanti R.
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jakarta E-mail: suherman_upn@yahoo.com, yanti_ramadhani72@yahoo.com

## Abstrak
Manusia  adalah  mahluk  sosial  (zoon  politicon).  Dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya manusia  selalu  membutuhkan  manusia  lain.  Kadang-kadang  manusia  juga  melakukan pelanggaran  hukum.  Hukum  positif  Indonesia  telah  mengatur  baik  hukum  materil maupun  hukum  formil.  Hukum  pidana  formil  yang  berlaku  di  Indonesia  yaitu  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana.  Selain  itu,  ketentuan  hukum  acara  pidana  juga diatur  dalam  beberapa  undang-undang  pidana  khusus.  Ketentuan  hukum  acara  pidana selama  ini  lebih  memusatkan  perhatian  pada  upaya  penegakan  hukum  bagi tersangka/terdakwa.  Kepentingan  korban  tidak  terlalu  diperhatikan.  Peranan  korban hanya  sampai  laporan  ke  polisi  saja.  Dalam  proses  penegakan  hukum  selanjutnya, kepentingan  korban  tidak  lagi  diperhatikan.  Pada  akhirnya  putusan  hakim  yang dijatuhkanpun tidak terlalu mengakomodir penderitaan korban.

## Kata kunci: Korban, sanksi pidana

## Abstract
Human  is  social  creature.  Human  always  needs  others  in  getting  their  needs.  Human sometimes breaks the law. Indonesian positive law has regulated material law as well as formal law. Formal law in criminal that is called criminal procedural law in Indonesia is Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Beside  that,  criminal  procedural  rule  is regulated in several special criminal material rule. Criminal procedural law now focuses to  suspects.  Victims  are  not  too  concerned.  Police  only  need  their  report.  Further,  the interest of victims is not important anymore. In the end, the decision of the judge is not accommodate the victim’s suffering.
Keywords: Victims, criminal sanctions

## A. PENDAHULUAN
Selama  hidupnya  manusia  senantiasa  diatur  oleh  hukum.  Bahkan  hukum mengatur  ia  lahir  sampai  meninggal  dunia.  Hukum  tumbuh  dan  berkembang bersamaan  dengan  tumbuhnya  manusia,  oleh  karena  hukum  ada  dan  berada  di antaraq  manusia  (masyarakat).  Oleh  sebab  itu  menurut  Surojo  Wignyodipuro  :
Gagasan Pengaturan Penjatuhan Sanksi Pidana.....Diah Ratu Sari,Suherman dan Dwi Aryanti
“Hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat manusia. 1 Hukum itu ada dimana-mana pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa” 2
Achmad  Sanusi  mengatakan  bahwa  tiap  masyarakat  sebagai  suatu  sistem pergaulan hidup manusia, dulu maupun sekarang dan di daerah manapun di dunia ini  mengenal  sistem  hukumnya.  Tidak  ada  masyarakat  yang  tidak  mempunyai sistem  hukumnya,  betapapun  bentuk  formal  serta  materialnya  dari  sistem hukumnya itu.
Dapatkah kita membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa hukum yang berlaku  untuk  mengatur  dan  mempertahankan  sistem  pergaulan  hidup  para anggotanya  ? Jika  umpamanya  ada  masyarakat  demikian,  maka  disana  tidak  ada peraturan  dan  ketentuan  umum  yang  menetapkan  batas-batas  hak  dan  kewajiban seseorang ataupun kelompok keseluruhannya. 3
Hukum  sesungguhnya  dibuat  untuk  mengatur  pergaulan  hidup  secara damai.  Namun,  kenyataannya  dalam  masyarakat  banyak  terjadi  pelanggaran terhadap  hukum.  Bentuk  pelanggaran  hukum  tersebut  bermacam-macam  seiring dengan  perkembangan  masyarakat.  Diantara  pelanggaran  hukum  yang  sering terjadi  adalah  pelanggaran  terhadap  hukum  pidana  (materil).  Bukan  saja  hukum pidana materil umum yang bersumber pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)  tapi  hukum  pidana  materil  khusus  yang  diatur  dalam  Undang-undang tersendiri juga sering dilanggar.
Hukum  pidana  merupakan  salah  satu  bentuk  hukum  publik  yang  jika dilanggar  akan  mengganggu  ketertiban  umum.  Hal  ini  menyebabkan  penegakan hukum  terhadap  pelakunya  dilakukan  oleh  negara  dalam  hal  ini  adalah  aparat penegak  hukum.  Hukum  acara  pidana  yang  bersumber  pada  Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  menyebutkan  bahwa  aparat  penegak hukum  adalah  Penyidik,  Penuntut  Umum  dan  Hakim.  Ketiga  unsur  ini    sering disebut  dengan  istilah  Sistem  Peradilan  Pidana.  Hukum  acara  pidana  juga  telah mengatur wewenang dari unsur-unsur Sistem Peradilan Pidana tersebut. Penyidik berwenang  melakukan  penyidikan,  Penuntut  Umum  berwenang  melakukan penuntutan dan Hakim berwenang memeriksa perkara di sidang pengadilan.
Menurut  Pasal  1  butir  ke  2  KUHAP,  Penyidikan  ialah  serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan  tersangkanya. Menurut  Pasal  1  butir  ke  7  KUHAP,  penuntutan  ialah  tindakan  penuntut  umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  Undang-undang  ini  dengan  permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
1 Ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat di situ ada hukum.
2 Surojo Wignyodipuro, Pengantar Ilmu Hukum , Bandung : Alumni, 1973, hlm. 2
3 Achmad  Sanusi, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Pengantar  Tata  Hukum  Indonesia , Bandung : Tarsito, 2002, hlm. 8
Menurut Pasal 1 butir ke 9 KUHAP,  mengadili ialah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang  ini.
Dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu    kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan  keadilan.  Kepastian  hukum  diartikan setiap  orang  mengharapkan  dapat  ditetapkannya  hukum  dalam  hal  terjadi peristiwa  yang  konkrit.  Bagaimana  hukumnya  itulah  yang  harus  berlaku;  pada dasarnya  tidak  dibolehkan  menyimpang.  Unsur  manfaat artinya  bahwa pelaksanaan  atau  penegakan  hukum  harus  memberi  manfaat  bagi  masyarakat. Jangan  sampai  justru  karena  hukumnya  dilaksanakan  atau  ditegakkan  timbul keresahan dalam masyarakat. Unsur keadilan sangat diharapkan masyarakat dalam penegakan hukum.
Dalam  menegakkan  hukum,  ketiga  unsur  tersebut  harus  mendapat perhatian  secara  proporsional  seimbang. 4 Oleh  karena  itu,  dalam  menerapkan pasal-pasal  KUHAP,  ada  dua  kepentingan  yang  harus  dilindungi  yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan tersangka/terdakwa atau terpidana.
Pada prinsipnya karena masyarakat harus dilindungi dari kejahatan, maka untuk  memulihkan  rasa  keadilan  dalam  masyarakat,  tiap  orang  yang  bersalah melakukan  tindak  pidana  haruslah  dituntut  dan  dipidana  dimana  berat  ringannya hukuman  disesuaikan  dengan  tingkat  kesalahan  dan  rasa  keadilan  dalam masyarakat.
Meskipun demikian, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak selalu harus mengacu pada KUHP yang bukan bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia, melainkan  dapat  pula  menggali  nilai-nilai  keadilan  dalam  masyarakat  dan  faktor kepastian  hukum  tidak  boleh  diabaikan. 5 Sementara  itu,  kepentingan tersangka/terdakwa atau terpidana  sudah cukup diatur dalam KUHAP.
Dalam  menyelesaikan  perkara  pidana,  seringkali  hukum  terlalu mengedepankan  hak-hak  tersangka/terdakwa,  sementara  hak-hak  korban diabaikan. 6 Ketika  suatu  perbuatan  dirumuskan  sebagai  perbuatan  pidana,  maka segala  reaksi  formal  yang  perlu  dilakukan  terhadap  perbuatan  itu  menjadi  hak monopoli  aparat  penegak  hukum.  Korban  cukup  memberikan  laporan  atau pengaduan,  tindakan  selanjutnya  diserahkan  pada  aparat. 7 Hal  ini  dapat  dilihat dalam  KUHAP,  sedikit  sekali  pasal-pasal  yang  membahas  tentang  korban, pembahasannyapun tidak fokus terhadap  korban tindak pidana melainkan hanya
4 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) , Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 134-135
5 Waluyadi, Pengetahuan  Dasar  Hukum  Acara  Pidana  (Sebuah  Catatan  Khusus ), Bandung: Mandar Maju, 1999, hlm. 22-23
6 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan , Bandung: Graha Ilmu, 2010, hlm. 104
7 G.  Widiartana, Viktimologi;  Perspektif  Korban  dalam  Penganggulangan  Kejahatan , Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, hlm. 48
Gagasan Pengaturan Penjatuhan Sanksi Pidana.....Diah Ratu Sari,Suherman dan Dwi Aryanti
sebagai warga negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain.  Posisi  korban  tindak  pidana  hanya  sebagai  saksi  dari  suatu  perkara  pidana yang  semata-mata  untuk  membuktikan  kesalahan  tersangka/terdakwa.  Pada tingkat penuntutan, korban hanya boleh bersikap pasif. Ia boleh atau bahkan wajib menceritakan kembali kejadian  yang dialaminya bila diminta oleh pengacaranya, jaksa  penuntut  umum  dan  hakim.  Ketika  keterangan  yang  diberikan  oleh  korban dianggap sudah mencukupi, maka selesai pulalah kedudukan dan peranan korban dalam mekanisme peradilan pidana. Korban tidak lagi  berhak untuk  menentukan sanksi  apa  dan  seberapa  berat  yang  akan  dituntutkan  atau  dijatuhkan  kepada pelaku karena telah menjadi monopoli birokrasi pengadilan. Bahkan ketika sanksi telah dijatuhkan dan harus dijalankan oleh pelaku, kewenangan untuk menentukan cara bagaimana sanksi itu dijalankan , diputuskan tanpa perlu meminta pendapat korban. 8
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian ini akan diuraikan  tentang  gagasan  pengaturan  tentang  penjatuhan  sanksi  pidana  dengan berorientasi pada korban. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1) apa saja  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi?  2)  Mengapa penderitaan  yang  dialami  korban  kurang  dipertimbangkan  oleh  hakim  dalam menjatuhkan  sanksi?  3) Bagaimana  upaya  agar  penderitaan  yang  dialami  korban dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi?
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  perihal  apa  saja yang  dipertimbangkan  hakim  dalam    menjatuhkan  sanksi  serta  menganalisis penyebab  penderitaan  yang  dialami  korban  kurang  dipertimbangkan  oleh  hakim dalam  menjatuhkan  sanksi.  Penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  menganalisis upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  agar  penderitaan  yang  dialami  korban dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi.

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Tipe Penelitian
Tipe  dari  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  karena peneliti  menganalisis  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  tentang  pedoman menjatuhkan  sanksi  pidana  untuk  mengupayakan  agar  kerugian  dan  penderitaan korban turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan sanksi bagi terdakwa.

## 2. Metode pendekatan
Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan  yang  digunakan  guna  menjawab  masalah  yang  diteliti  adalah pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konsep,  dan  pendekatan  filsafat. Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  mengkaji  peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema  penelitian.
8 Ibid., hlm. 50
Peraturan  perundang-undangan  yang  dikaji  antara  lain  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Pendekatan  konsep  adalah  suatu  pendekatan yang  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  dengan  menggunakan  kacamata konsep  penjatuhan  sanksi  pidana.  Pendekatan  filsafat  digunakan  untuk meneropong  secara  filosofis  makna  dan  hakekat  penjatuhan  pidana  dengan berorientasi pada korban.

## 3. Bahan hukum
Bahan  hukum    primer  dalam  penelitian  ini  adalah  Kitab  Undang-undang Hukum  Acara  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  putusan  pengadilan  dan  peraturan  perundang- undangan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  tema  penelitian.  Sedangkan  bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian ilmiah.

## 4. Prosedur pengumpulan bahan hukum
Mengingat  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  maka  data utama  yang  dikumpulkan  adalah  data  sekunder,  yaitu  dengan  melakukan  studi kepustakaan dan pemeriksaan dokumen.

## 5. Pengolahan dan analisis bahan hukum
Setelah  bahan-bahan  hukum  dikumpulkan,  peneliti  mengolahnya  secara deduktif  yaitu  menarik  kesimpulan  dari  suatu  permasalahan  yang  bersifat  umum terhadap  permasalahan  konkrit  yang  dihadapi.  Selanjutnya,  bahan-bahan  hukum tersebut dianalisis secara kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi
Bagian  penting  dalam  sistem  pemidanaan  adalah  menjatuhkan  sanksi. Pemidanaan  itu  sendiri  merupakan  proses  paling  rumit  dalam  sistem  peradilan pidana    karena  melibatkan  banyak  orang  dan  institusi  yang  berbeda.  Berkaitan dengan masalah sanksi, G.P. Hoefnagels mengatakan bahwa, sanksi dalam hukum pidana  adalah  semua  reaksi  terhadap  pelanggaran  hukum  yang  telah  ditentukan Undang-undang,  dimulai  dari  penahanan  tersangka  dan  penuntutan  terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. 9
Menurut  Bambang  Waluyo,  putusan  pemidanaan  merupakan  salah  satu bentuk  putusan  pengadilan  di  samping  putusan  bebas  dan  putusan  lepas  dari segala  tuntutan  hukum.  Putusan  pemidanaan  terjadi  jika  pengadilan  berpendapat
9 G.P. Hoefnagels, The Other Side of Criminology, Kluwer Deventer, Holland, 1973, hal. 138-140 dalam M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 114-115
Gagasan Pengaturan Penjatuhan Sanksi Pidana.....Diah Ratu Sari,Suherman dan Dwi Aryanti
bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  di  sidang pengadilan,  kesalahan  terdakwa  atas  perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan.  Terbukti  melalui  sekurang-kurangnya  dua alat bukti yang sah dan hakim yakin terdakwa yang bersalah melakukan. 10
Selanjutnya,  Bambang  Waluyo  juga  mengatakan  bahwa,  sesuai  dengan asas  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan,  pidana  hanya  dapat  dijatuhkan  bila  ada kesalahan  terdakwa  yang  dibuktikan  di  sidang  pengadilan.  Kesalahan  terdakwa tentunya  sebagaimana  termaktub  dalam  dakwaan  Penuntut  Umum.  Jadi, pengadilan  menjatuhkan  pidana  bila  pengadilan  berpendapat  bahwa  terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 11
Dalam  menjatuhkan  sanksi,  ada  beberapa  faktor  yang  perlu  diperhatikan, oleh    Andi  Hamzah  disebutkan  bahwa  jika  hakim  menjatuhkan  pidana,  harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.  Jadi  bukan  hanya  balas  dendam,  rutinitas  pekerjaan  ataupun  bersifat formalitas. Memang, apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana  adalah  untuk  menemukan  kebenaran  materil.  Bahkan  sebenarnya tujuannya  lebih  luas  yaitu  tujuan  hukum  acara  pidana  adalah  mencari  dan menemukan  kebenaran  materil  itu  hanya  merupakan  tujuan  antara.  Artinya,  ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera. 12
Dalam  memberikan  putusan,  kadang-kadang  hakim  dihadapkan  pada keadaan  dimana  tidak  tersedia  dasar  hukum  atau  dasar  hukumnya  kurang  jelas. Mengenai  hal  ini,  Bambang  Waluyo  berpendapat  bahwa  hakim  sebagai  penegak hukum  dan  keadilan  juga  wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karena masyarakat masih mengenal hukum tidak tertulis. Untuk itu hakim harus mengenal, merasakan dan mampu menjalani perasaan  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Dengan demikian  hakim  dapat  memberikan  putusan  yang  sesuai  dengan  hukum  dan  rasa keadilan masyarakat. 13
Jadi  hakim  dalam  menjatuhkan  putusannya  wajib  membuktikan  terlebih dulu  bahwa  terdakwa  memang  bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang didakwakan  kepadanya.  Tentu  saja  tindak  pidana  yang  didakwakan  tersebut merupakan  suatu  perbuatan  melawan  hukum.  Selanjutnya,  putusan  yang dijatuhkan hakim harus menjamin kepastian hukum dan sifatnya adil.
10 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemdanaan , Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 86
11 Ibid . hal. 88
12 Andi Hamzah , Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 19
13 Bambang Waluyo, Pidana… op.cit. , hlm. 91

## 2. Analisis  tentang Alasan tidak Dipertimbangkannya Penderitaan korban dalam Putusan Hakim
Dalam menjatuhkan sanksi, kerugian dan penderitaan yang dialami korban tidak  dipertimbangkan  oleh  hakim.  Menurut  Stephen  Schafer,  berangkat  dari kerangka  Sistem  Peradilan  Pidana,  korban  sebagai  pihak  yang  dirugikan  oleh sebuah  kejahatan,  tidak  mendapat  perhatian  sama  sekali.  Terlebih  dengan meningkatnya    perhatian        terhadap      pembinaan  narapidana  yang  sering ditafsirkan  sebagai  sesuatu  yang  tidak  berkaitan  dengan  pemenuhan  kepentingan korban. 14
Selain  Schafer,  Robert  Reiff  juga  berasumsi  tentang  kurangnya  perhatian kepada  korban  dalam  proses  pidana.  Menurut  Reiff,  hukum  pidana  hanya mereduksi  apa  yang  dilakukan  penjahat,.tidak  seorangpun  bertanya  apa  yang dapat dilakukan korban dan menangkap penjahat untuk membantu korban. 15
Hal  senada  juga  dikemukakan  oleh  G.  Widiartana  bahwa dalam  hukum pidana  negara  telah  mengambil  alih  seluruh  reaksi  yang  dapat  dilakukan  korban terhadap  orang  yang  telah  merugikan  atau  menderitakan  dirinya.  Kerugian  atau penderitaan  korban  telah  diabstraktir  oleh  negara  dan  diwujudkan  dalam  bentuk ancaman  sanksi,  pidana  atau  tindakan  terhadap  pelakunya.  Dalam  banyak  hal, ancaman  sanksi  tersebut  tidak  dapat  mewakili  kerugian  atau  penderitaan  korban, dan dengan demikian tidak dapat mengembalikan kebahagiaan dan kesejahteraan korban  seperti  sebelum  tindak  pidana  terjadi. 16 Disini  tampak  bahwa  jika  tindak pidana  terjadi  maka  penegak  hukum  terlalu  memfokuskan  perhatian  pada  upaya penegakan  hukum  bagi  pelaku.  Kepentingan  korban  tidak  lagi  diperhatikan setelah  tindak  pidana  dilaporkan  ke  Polisi.  Setelah  melalui  serangkaian pemeriksaan  dan  jika  terdakwa  terbukti  bersalah  maka  sanksi  yang  dijatuhkan tidak perlu mempertimbangkan penderitaan korban.
Dalam  penegakan  hukum  yang  diakhiri  dengan  penjatuhan  sanksi seharusnya  putusan pengadilan memenuhi rasa keadilan sebagai salah satu tujuan hukum. Dalam  sejarah  perkembangan  ilmu  hukum,  dikenal  tiga  jenis  aliran konvensional tentang tujuan hukum yaitu:
1) Aliran  etis  yang  menganggap  bahwa  pada  asasnya  tujuan  hukum  adalah untuk  mencapai  keadilan.  Salah  seorang  penganut  aliran  ini  adalah Aristoteles yang membagi keadilan menjadi:
a. Keadilan  distributif  yaitu  keadilan  yang  memberikan  kepada  setiap  orang jatah menurut jasanya. Artinya keadilan ini tidak menuntut  supaya setiap orang  mendapat  bagian  yang  sama  banyaknya  atau  buka  persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestsi dan jasa seseorang.
14 Lilik  Mulyadi, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana,  Kriminologi  dan  Viktimologi ,  Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 136
15 Ibid.
16 G. Widiartana, Viktimologi… op.cit. , hlm. 51
Gagasan Pengaturan Penjatuhan Sanksi Pidana.....Diah Ratu Sari,Suherman dan Dwi Aryanti
b. Keadilan  komutatif  yaitu  keadilan  yang  memberikan  kepada  setiap  orang sama  banyaknya,  tanpa  mengingat  jasa  perseorangan.  Artinya,  hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.
2) Aliran  Utilitis  yang  menganggap  bahwa  pada  asasnya  tujuan  hokum adalah  semata-mata  untuk  menciptakan  kemanfaatan  atau  kebahagiaan warga masyarakat, artinya hukum hendaknya memberikan manfaat kepada masyarakat.
3) Aliran Normatif-dogmatik yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk  menciptakan  kepastian  hukum.  Van  Kant  salah  seorang  penganut aliran  ini  mengatakan  bahwa  tujuan  hukum  adalah  menjaga  setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya. 17
Terhadap  tiga  aliran  ini,  Gustav  Radbruch  mengemukakan  ada  tiga  nilai dasar  tujuan  hukum  yang  disebut asas  prioritas .  Menurut  Gustav  Radbruch, tujuan  hukum  pertama-tama  wajib  memprioritaskan  keadilan,  disusul kemanfaatan  dan  terakhir  untuk  kepastian  hukum.  Idealnya  tiga  dasar  tujuan hukum  itu  seharusnya  diusahakan  agar  dalam  setiap  putusan  hukum,  baik  yang dilakukan  oleh  hakim,  jaksa,  pengacara  maupun  aparat  hukum  lainnya  dapat terwujud  secara  bersama-sama,  tapi  manakala  tidak  mungkin,  maka  harus diprioritaskan keadilan dulu, barulah kemanfaatannya dan terakhir baru kepastian hukumnya.  Hanya  dengan  menerapkan  asas  prioritas  ini,  hukum  kita  dapat  tetap bergerak dan terhindar dari konflik intern yang dapat menghancurkannya. 18

## 3. Analisis tentang Upaya Menjatuhkan Putusan Hakim yang Berorientasi pada Penderitaan Korban
Di atas telah dijelaskan tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam  menjatuhkan  putusan  dan  hal-hal  yang  menyebabkan  penderitaan  korban tidak turut dipertimbangkan dalam putusan hakim. Dalam rangka mengembalikan kebahagiaan  dan  kesejahteraan  korban  seperti  sebelum  tindak  pidana  terjadi sebagaimana  dikemukakan  oleh  G.  Widiartana  di  atas,  kiranya  ke  depan  perlu dipikirkan upaya menyelesaikan perkara dengan mengutamakan aspek pemulihan.
Dalam  penegakan  hukum  dikenal  istilah  Keadilan  Restoratif  ( Restorative Justice ),  yaitu  suatu  proses  penyelesaian  yang  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga  mereka  dan  pihak  lain  yang  terkait  dalam  suatu  tindak  pidana,  secara bersama-sama  mencari  penyelesaian  terhadap  tindak  pidana  tersebut  dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan. 19
17 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan ,  Bandung: Graha Ilmu, 2010, hlm. 128-129
18 Ibid . hal. 129.
19 M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 132- 133
Selain  itu  kiranya  Undang-undang  nomor  13  tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu diberdayakan. Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dan g dikatakan bahwa:
(f)  Seorang  saksi  dan  korban  berhak  mendapatkan  informasi mengenai  perkembangan kasus
Seringkali saksi dan korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan,  tetapi  saksi  dan  korban  tidak  mengetahui  perkembangan  kasus  yang bersangkutan.  Oleh  karena  itu  sudah  seharusnya  informasi  mengenai  perkem- bangan kasus diberikan kepada saksi dan korban.
(g)  Seorang  Saksi  dan  Korban  berhak  mendapatkan  informasi mengenai putusan pengadilan
Informasi  ini  penting  untuk  diketahui  saksi  dan  korban  sebagai  tanda penghargaan atas kesediaan saksi dan korban dalam proses peradilan tersebut.
Jadi memang sudah seharusnya pihak korban tidak hanya diberi informasi tentang perkembangan kasusnya tapi juga turut dipertimbangkan khususnya dalam hal penderitaan yang dialaminya dalam putusan hakim. Dengan demikian putusan hakim  yang  dijatuhkan  selain  dapat  menjamin  dicapainya  tujuan  pemidanaan yaitu  memberi  efek  jera  bagi  pelaku  (aspek  pembalasan),  juga  memberi  aspek keadilan bagi korban (aspek pemulihan).

## C. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Dari uraian diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1) Hal-hal yang harus dpertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pada dasarnya adalah bahwa :
a. Terdakwa memang terbukti melakukan kesalahan yang didakwakan.
b. Jika dalam menyelesaikan perkara belum ada dasar hukumnya atau ada dasar  hukumnya  tapi  kurang  jelas,  maka  hakim  wajib  menggali  nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat
c. Putusan  yang  dijatuhkan  hendaknya  memenuhi  aspek  keadilan  dan kepastian hukum.
2) Penderitaan  yang  dialami  korban  kurang  dipertimbangkan  oleh  hakim dalam  menjatuhkan  sanksi  disebabkan  karena  selama  ini  penegakan hukum  terlalu  memusatkan  perhatian  pada  pelaku  yaitu  berupa  upaya melakukan  pembuktian  kesalahan  pelaku  dan  jika  terbukti  maka  lalu sanksi apa yang akan diberikan kepada pelaku.
3) Upaya agar penderitaan yang dialami korban dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi antara lain dapat dilakukan dengan menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara.
Gagasan Pengaturan Penjatuhan Sanksi Pidana.....Diah Ratu Sari,Suherman dan Dwi Aryanti
2. Saran
1) Agar hakim dalam menjatuhkan putusannya selain memperhatikan hal-hal yang  telah  diatur  dalam  hukum  acara,  juga  mempertimbangkan penderitaan korban.
2) Agar peranan korban tidak hanya sampai laporan ke polisi saja melainkan diberi kesempatan turut terlibat dalam tahap-tahap pemeriksaan.
3) Agar  dibuat  dasar  hukumnya  dalam  hukum  acara  yang  mengakomodir kepentingan  korban  khususnya  penderitaan  yang  dialaminya  sehingga dalam tahap-tahap pemeriksaan kepentingan korban turut dipertimbangkan yang  pada  akhirnya  hakim  sampai  pada  putusannya  yang  memenuhi  rasa keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Djamil, M Nasir. 2013. Anak Bukan untuk Dihukum , Jakarta: Sinar Grafika
Hamzah , Andi. 1985. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia
M.  Sholehuddin.  2004. Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana ,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada
Mertokusumo, Sudikno. 1988. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) , Yogyakarta: Liberty
Mulyadi,  Lilik.  2007. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana,  Kriminologi  dan Viktimologi , Jakarta: Djambatan
Sanusi,  Ahmad.  2002. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Pengantar  Tata  Hukum Indonesia , Bandung: Tarsito
Stephen Schafer, 1968. The Victim and His Criminal , New York: Random House
Waluyadi.  1999. Pengetahuan  Dasar  Hukum  Acara  Pidana  (Sebuah  Catatan Khusus ), Bandung: Mandar Maju
Waluyo, Bambang. 2004. Pidana dan Pemidanaan , Jakarta: Sinar Grafika
Widiartana,  G.  2009. Viktimologi;  Perspektif  Korban  dalam  Penganggulangan Kejahatan , Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Wignyodipuro, Surojo. 1973. Pengantar Ilmu Hukum , Bandung: Alumni
Yulia,  Rena.  2010. Viktimologi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Kejahatan , Bandung: Graha Ilmu
Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban