## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), Oktober 2021, 1038-1049 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v21i3.1708
Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pelacakan Kontak Erat dan Pemantauan Isolasi Mandiri Penderita Covid-19

## Oleh Puskesmas di Kota Palembang

## Dian Hayati*, Misnaniarti, Haerawati Idris
Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya *Correspondence email: dr.dianazhan@gmail.com
Abstrak. Melakukan  pelacakan  kontak  erat  dan  segera  menisolasi  kasus  dan  kontak,  merupakan  mitigasi  terpilih  untuk mengimbangi  dampak  terhadap  ekonomi  dan  sosial  akibat  dari  pandemic  covid-19.  Analisis  implementasi  kebijakan  pelacakan kontak  erat  dan  pemantauan  isolasi  mandiri  ini  merupakan  tahapan  penting  untuk  masukan  berbagai  pihak  untuk  menentukan kebijakan  yang  lebih  baik  di  masa  mendatang  sehingga  pandemi  dapat  segera  berakhir.  Maka  diperlukannya  komunikasi  yang baik  antara  pihak  yang  terkait  dalam  implementasi  kebijakan  tersebut.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  desain deskriptif  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  komunikasi  dalam  implementasi  kebijakan  pelacakan  kontak  erat  dan pemantauan isolasi  mandiri oleh Puskesmas di  Kota Palembang tahun 2020 yang dapat dilihat dari variabel transmisi, kejelasan dan  konsistensi  menggunakan  Teori  Edward  III.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam,  observasi dan  telaah  dokumen.  Hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  terkait  dengan  pedoman pencegahan  maupun  pelacakan  kontak  dan  isolasi  mandiri  penderita  covid-19,  tidak  efektifnya  sosialisasi  pedoman  yang dilakukan  secara  virtual,  serta  terjadi  ketidakkonsistenan  dalam  pelacakan  kontak  dikarenakan  beberapa  faktor  yang  pertama ketidakjujuran pasien, stigma masyarakat, data rilis kasus terlambat, alamat/ nomor telpon tidak jelas, pasien tidak kooperatif serta perubahan  pedoman  yang  terjadi  dari  revisi  4  ke  revisi  5.  Saran  dari  penelitian  ini  adalah  agar  melakukan  evaluasi  mengenai sosialisasi  pedoman,  meningkatkan  pengetahuan  dan  kemampuan  implementor,  meningkatkan  koordinasi  dan  kerjasama implementor, pemberdayaan peran masyarakat sehingga mengurangi stigma di masyarakat.
Kata kunci: Covid-19; Komunikasi; Kontak Erat; Isolasi Mandiri
Abstract. Carrying out close  contact tracing and  immediately isolating cases and contacts, is the chosen mitigation to offset the economic and social impact of the COVID-19 pandemic. This analysis of the implementation of the close contact tracing policy and monitoring  of self-isolation is an  important  step  for input from  various parties to  determine  better policies  in the future  so that the pandemic can end soon. So good communication is needed between the parties involved in implementing the policy. This study is a qualitative research with a descriptive design that aims to determine the role of communication in the implementation of close contact tracing policies and self-isolation monitoring by the comunnity health centers in Palembang City 2020 which can be seen from the transmission, clarity and consistency variables using Edward III Theory. Methods of collecting data were in-depth interviews, observation and document review. The results of the  study found that the lack of socialization carried out  related to guidelines  for  prevention  and  contact  tracing  and  self-isolation  of  COVID-19  sufferers,  the  ineffectiveness  of  socialization  of guidelines  carried  out  virtually,  as  well  as  inconsistencies  in  contact  tracing  due  to  several  factors,  firstly  patient  dishonesty, community  stigma,  data  late  case  release,  unclear  address/telephone  number,  uncooperative  patient  and  changes  in  guidelines that occurred from revision 4 to revision 5. Suggestions from this study are to evaluate the  socialization of guidelines, increase knowledge  and  abilities  of  implementors,  improve  coordination  and  cooperation  of  implementers,  empowerment  of  community roles so as to reduce stigma in society.
Keywords: Covid-19; Communication; Close Contact; Self Isolation

## PENDAHULUAN
Coronavirus  Disease 2019  (COVID-19)  adalah penyakit  menular  yang  disebabkan  oleh  virus  S evere Acute  Respiratory  Syndrom  eCorona  virus 2  (SARS- CoV-2)  yang  belum  pernah  diidentifikasi  sebelumnya pada  manusia  (Lu  et  al.,  2020).  Penyebarannya  sangat cepat  sehingga  walaupun  CFR  (3,4%)  lebih  rendah  dari pada Middle  East  Respiratory  Syndrome (  MERS)  CFR (34%)  dan Severe  Acute  Respiratory  Syndrome (SARS) CFR  (10%),  jumlah  total  angka  kematian  COVID-19 sampai 16 Oktober 2020 yaitu 1.095.097 jiwa sedangkan kematian  akibat  SARS  yang  berakhir  pada  tahun  2003 yaitu  774  kematian  dan  MERS  pada  tahun  2012  dan
2019 sebanyak 858 kematian (World Health Organization, 2019).
Indonesia melaporkan kasus pertama pada tanggal 2  Maret  2020.  Kasus  terus  meningkat  dan  menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data  dari  Gugus  Tugas  COVID-19  Indonesia,  angka penularan  terus  meningkat,  mulai  dari  bulan  Maret  Juli total  kasus  konfirmasi  berturut-turut  sejumlah  1.577 orang,  95.451  orang,  106.287  orang  dan  108.376  orang. Dengan total kasus sampai 16 Oktober di Indonesia yaitu 353.461 orang dan Sumatera Selatan 7.056 orang. Angka mortalitas  di  Indonesia  mencapai  12.347  orang  dengan CFR  3,5  %,  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  CFR global yaitu 2,8% (Kemenkes RI, 2020).
Dian Hayati, Misnaniarti dan Haerawati Idris, Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pelacakan Kontak Erat dan Pemantauan Isolasi Mandiri Penderita Covid-19 Oleh Puskesmas di Kota Palembang
Berbagai kebijakan sebagai upaya untuk pencegahan  penularan  COVID-19  telah  dilakukan negara-negara di dunia. Pencegahan penularan diterapkan  melalui  penguncian  negara  ( lockdown ) diantaranya  yaitu  China,  yang  merupakan  negara  yang menerapkan  karantina  terbesar  dalam  sejarah  manusia dalam upaya pengendalian virus, diikuti juga oleh Italia, Spanyol,  Perancis,  Malaysia,  dan  Filipina. Lockdown dilakukan  dengan  penundaan  dan  pembatalan  acara besar  didunia,  penutupan  tempat-tempat  wisata  dan tempat  perdagangan,  penerbangan  internasional  serta seluruh  sekolah  dan  universitas  (Dorigatti  et  al.,  2020). Indonesia  sendiri  mengambil  kebijakan  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Pelaksanaan lockdown telah  terbukti  dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas, tetapi berdampak pada kemerosotan ekonomi dan sosial apabila dilaksanakan  dalam  jangka  waktu  lama.  Banyak  negara telah  melakukan  pelonggaran  terhadap lockdown ,  dan penambahan  kasus  kembali  terjadi.  Seperti  india,  dalam satu  bulan  setelah  pelonggaran lockdown ,  menjadi negara  ketigakasus  COVID-19  tertinggi  didunia  (WHO, 2020f)
Konsekuensi  terhadap  penanggulangan  COVID- 19 yang diperkirakan akan menyebabkan resesi ekonomi dunia,  mendorong  berbagai  negara  didunia  untuk mengubah strategi penanggulangan dengan mengkarantina  dan  isolasi  yang  lebih  selektif  melalui pelacakan  kontak.  Pelacakan  kontak  adalah  manajemen wabah  penyakit  menular  terbaik,  yang  bertujuan  untuk memutus  rantai  penularan  infeksi  melalui  karantina kontak,  telah  menjadi  bagian  dari  respon  terhadap pandemi  COVID-19  di  banyak  negara.  Singapore merupakan  salah  satu  negara  dengan  pelacakan  kontak erat  yang  efektif  menurunkan  penyebaran  kasus  tanpa mengalami  dampak  ekonomi  dan  sosial  yang  serius, karena ditunjang oleh kebijakan ketat yaitu menugaskan petugas pelacak terlatih, penggunaan tehnologi, kebijakan  hukuman  untuk  pemberian  informasi  palsu saat  pelacakan  kontak  dan  hukuman  apabila  melakukan pelanggaran  karantina/isolasi  mandiri  (Lee,  Chiew,  & Khong, 2020).
Menurut  WHO,  tantangan  dalam  pelacakan kontak  yaitu  identifikasi  kontak  yang  tidak  lengkap, ketidakefisienan dalam sistem pelaporan berbasis kertas, persyaratan  manajemen  data  yang  kompleks,  dan keterlambatan  dalam  langkah-langkah  dari  identifikasi kontak  hingga  karantina/isolasi  kontak.  Diperlukan strategi  dalam  sisitem  kesehatan  masyarakat  yang optimal  dan  pemanfaatan  sumber  daya  yang  mencakup petugas  layanan  kesehatan,  layanan testing ,  dan infrastruktur maupun tehnologi canggih untuk melaksanakan  pelacakan  kontak  yang  efektif  (WHO, 2020c).
Kebijakan Pelacakan Kontak erat dan pemantauan karantina  kontak/isolasi  COVID-19  di  Indonesia tertuang  melalui  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor
HK.01.07/MENKES/413/2020  tentang  Pencegahan  dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). Pedoman  ini  merupakan  revisi  dari  pedoman  serupa yang diterbitkan pada 16 Maret 2020 dengan perubahan pada  beberapa  substansi  sesuai  perkembangan  situasi dan  pengetahuan.  Perubahan  yang  terkait  dengan pelacakan  kontak  dan  pemantauan  isolasi  mandiri  yaitu pada  perubahan  pemeriksaan  RT-PCR  yang  pada pedoman  revisi  4  dilakukan  pada  semua  kontak  erat sedangkan  pada  revisi  5  hanya  dilakukan  pada  kontak yang  bergejala  saja  (suspect),  kontak  eratbukan  hanya terbatas  pada  kontak  kasus  konfirmasi  tetapi  dengan kontak  kasus  probable  baik  yang  masih  hidup  maupun yang  telah  meninggal,  dan  pernyataan  bebas  isolasi mandiri  diberikan  tanpa  harus  dikonfirmasi  dengan pemeriksaan RT-PCR. Pedoman ini merupakan revisi ke 5  dari  pedoman  pertama  yang  diterbitkan  oleh Kementrian Kesehatan RI tentang Pedoman Kesiapsiagaan  Menghadapi  Corona  Virus  Disease (COVID-19).
Kota  Palembang,  melaporkankasus  COVID-19 pertama  kali  pada  bulan  April  2020,  dan  kasus  terus meningkat  sampai  dengan  10  Oktober  2020  total  kasus sebanyak 3197 orang dan kematian sebanyak 192 orang. Kota  Palembang  termasuk  daerah  transmisi  lokal  dan terdapat kasus cluster dan merupakan penyumbang kasus terbesar  di  antara  kabupaten/kota  di  Propinsi  Sumatera Selatan.  Terdapat  41  Puskesmas  yang  tersebar  di  18 kecamatan  di  Kota  Palembang.  Sesuai  dengan  pedoman Penanggulangan  COVID-19  Kementrian  Kesehatan  RI, pelacakan  kontak  dilakukan  dengan  cara  manual  oleh petugas  surveilans  Puskesmas  di  seluruh  Indonesia. Puskesmas melakukan pelacakan kontak dan pemantauan isolasi mandiri berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah. Puskesmas akan melaksanakan  pelacakan  kontak  dan  pemantauan  isolasi mandiri  sesuai  dengan  alamat  tempat  tinggal  kasus index.
Kebijakan Pelacakan kontak erat dan pemantauan isolasi  mandiri  harus  diimplementasikan  oleh  para implementor sesuai tupoksinya masing-masing. Puskesmas  di  seluruh  Indonesia  berkoordinasi  dengan satgas COVID-19 tingkat kecamatan bertanggung jawab terhadap  pelaksanaan  dilapangan  sedangkan  Dinas Kesehatan  Kabupaten/Kota  bertanggung  jawab  di tingkat  kota  sebagai  supervisor  dan  pencapaian  tujuan dari  kebijakan  tersebut.  Menurut  Edward  III  untuk keberhasilan  dari  implemntasi  suatu  kebijakan  di pengaruhi  4  faktor  diantaranya  yaitu  faktor  komunikasi yang  dapat  dilihat  dari  variabel  transmisi,  kejelasan  dan konsisten.
Tantangan Puskesmas dalam pelaksanaan pelacakan  konta  kerat  dan  pemantauan  isolasi  mandiri antara  lain  adalah  sebagian  besar  petugas  pelacak  dan pemantau  adalah  wanita  sehingga  mempunyai  perasaan takut  tertular  yang  tinggi,  adanya  kebijakan sosial distancing sehingga  pelatihan  petugas  tidak  dapat
Dian Hayati, Misnaniarti dan Haerawati Idris, Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pelacakan Kontak Erat dan Pemantauan Isolasi Mandiri Penderita Covid-19 Oleh Puskesmas di Kota Palembang
dilaksanakan  dengan  tatap  muka  langsung,  komunikasi yang  tidak  efektif  sehingga  menyebabkan  informasi tentang  COVID-19  yang  sampai  masih  rendah  di masyarakat sehingga menimbulkan stigma dan ketidakpatuhan  dalam  pelaksanaan  isolasi  mandiri,  dan sarana pelacakan dan pemantauan isolasi tidakd idukung oleh tehnologi canggih.
Puskesmas  memiliki  otoritas  dalam  pelaksanaan tracing dan  pemantauan  isolasi  mandiri  sehingga perluasan  penyebaran  COVID-19  di  Indonesia  menjadi tanggung jawab Puskesmas. Dalam mengimplementasikan  suatu  kebijakan,  komunikasi yang harus diterima pelaksana kebijakan pelaksana harus jelas  dan  tidak  membinggungkan  sehingga  kebijakan dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dilapangan  dan  agar tujuan  dari  kebijakan  penanggulangan  COVID-19 dengan mencegah penyebaran penyakit melalui peningkatan testing, tracing dan treathment dapat segera tercapai.  Sehingga  ini  lah  yang  menjadi  minat  peneliti untuk menganalisis peran komunikasi dalam implementasi  kebijakan  pelacakan  kontak  erat  dan pemantauan  isolasi  mandiri  penderita  COVID-19  oleh Puskesmas di Kota Palembang.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif analitik  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif . Pemilihan  informan  pada  penelitian  ini  menggunakan metode purposive yaitu  berdasarkan  pertimbangan tertentu,  Jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini  sebanyak 59  informan,  antara  lain  Ka.  Dinkes  Kota  Palembang, Kasi  Surveilans  Dinkes,  Ka.  Puskesmas  18  orang, Petugas  Surveilans  Puskesmas  18  orang,  Lintas  sector Puskesmas  tingkat  kecamatan  (Lurah,  ketua  RT, Babinsa, Babinkamtibmas)
12 orang, dan PenderitaCovid  19  yang  telah  selesai  melaksanakan isolasi mandiri di rumah sebanyak 9 orang.
Instrument  utama  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  itu  sendiri  atau  yang  disebut Human Instrument .  Apabila  didapati  fokus  penelitian  sudah cuku  pjelas,  maka  kemungkinan  akan  dikembangkan instrument  penelitian  sederhana  yang  diharapkan  dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data  yang telah  ditentukan  melalui  observasi  dan  wawancara mendalam ( indepth interview )

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Komunikasi  yang  efektif  antara  pelaksana  atau implementor  dengan  sasaran,  akan  menghasilkan pelaksanaan  kebijakan  yang  dapat  dilaksanakan  dengan baik. Pemahaman sasaran atas informasi yang disampaikan  adalah  merupakan  hal  yang  sangat  vital dalam implemetasi sebuah kebijakan.  Ada tiga  hal yang diteliti  dalam  faktor  komunikasi  yaitu  transmisi, kejelasan dan konsistensi.

## Transmisi
Proses transmisi didapatkan oleh Dinas Kesehatan Kota  Palembang  pertama  kali  dari  Dinas  Kesehatan Propinsi  Sumatera  Selatan  dan  Kementrian  Kesehatan melalui  pertemuan  virtual  dengan  media zoom  meeting dalam  rangka  sosialisasi  pedoman  penanggulangan COVID-19  revisi  ketiga  pada  bulan  April  2020. Kemudian  Dinas  Kesehatan  mengadakan  sosialisasi pertama  terkait  COVID-19  kepada  Kepala  Puskesmas yang  dilaksanakan  secara  tatap  muka  pada  bulan  April 2020  kepada  Kepala  Puskesmas  dan  kepada  petugas Surveilans  Puskesmas  pada  bulan  Mei  2020.  Sosialisasi tersebut  hanya  berupa  rapat  koordinasi  dan  arahan  dari Kepala  Dinas  Kesehatan  tentang  bagaimana  menyikapi para pelaku perjalanan atau orang yang baru pulang dari luar  negeri.  Selanjutnya  sosialisasi  secara  tatap  muka langsung  tidak  dapat  lagi  dilaksanakan  oleh  Dinas Kesehatan  dikarenakan  kebijakan social  distancing . Berikut hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas :
“…ya  sekali  pertemuannya  kayak  rapat,  gak  pakai PPT atau paparan gimana …”(P5)
“…Pernah  dulu  diundang  ke  dinas  kesehatan  waktu itu  sekitar  bulan  maret  apa  april  saya  lupa…Selain kepala  dinas,  juga  hadir  kabid  P2P  dan  kasi surveilans.  Selanjutnya  sosialisasi-sosialisasi  yang saya ikuti secara virtual saja…” (P6).
Hasil  tersebut  juga  didukung  oleh  hasil  wawancara dengan petugas surveilans puskesmas :
“…Yang  secara  langsung  waktu  pertemuan surveilans  beberapa  bulan  yang  lalu.  Bulan  maret 2020 di awal-awal pandemi…” (P14)
“….Pada  bulan  5  kasus  pandemi  ditetapkan,  kami disuruh  kumpul  di  dinas,  petugas  surveilans, sosialisasi  yang  waktu  itu  kebenaran  dengan  ibu kabid  P2P  yang  langsung  ngasiin  sosialisasi bagaimana  kesiapan  tenaga  surveilans  menghadapi pandemi.  Itu  yang  diawal,  kalau  selanjutnya  soal sosialisasi  pedoman-pedoman,  kalau  ada  pertemuan kami  biasanya  ada  webinar  dari  kemenkes  yang mengisi acaranya….”(P15)
Kemudian  peneliti  mengkonfirmasi  dengan  Dinas Kesehatan terkait pertemuan yang diadakan secara tatap muka  langsung.  Menurut  Dinas  Kesehatan,  sosialisasi saat itu harus cepat dilakukan karena puskesmas sebagai ujung tombak kegiatan pennaggulangan belum mempunyai  bekal  informasi  terkait  COVID-19  karena penyakit ini baru ditemukan. Sosialisasi ini hanya berupa rapat  koordinasi  untuk  menguatkan  puskesmas  dalam menanggulangi  kasus  COVID-19  yang  sudah  mulai ditemukan  di  Kota  Palembang.  Untuk  sosialisasi selanjutnya,  Dinas  Kesehatan  tidak  dapat  melaksanakan secara  langsung  lagi  karena  adanya  kebijakan social distancing. Berikut  hasil  wawancara  dengan  Kepala Dinas dan Kasi Surveilans :
Dian Hayati, Misnaniarti dan Haerawati Idris, Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pelacakan Kontak Erat dan Pemantauan Isolasi Mandiri Penderita Covid-19 Oleh Puskesmas di Kota Palembang
“…Kasus  pertama  itu  di  Palembang  di  akhir  maret ya, jadi kita memang belum bersiap sebelumnya. Jadi kita  mendadak  menyiapkan  diri.  Belum  ada  aplikasi zoom  meeting,  Jadi  waktu  itu  pertama  kali mengundang  Kepala-Kepala  Puskesmas  ke  Dinas Kesehatan  untuk  mensosialisasikan  bagaimana  kita akan menanggulangin COVID ini. Memang bentuknya  seperti  rapat  koordinasi  yah,  tidak  pakai paparan,  dan  waktunya  sangat  singkat  dan disambung lagi sosialisasi melalui wa grup…”(P1)
Pertemuan  selanjutnya  diadakan  secara  virtual, tetapi Dinas Kesehatan hanya meneruskan link undangan zoom  meeting dari  Kemenkes  karena  Dinas  Kesehatan belum  berlangganan  aplikasi zoom  meeting .  Sosialisasi dan  koordinasi  dari  Dinas  Kesehatan  terutama  kepada petugas surveilans dilakukan melalui grup whatsapp .
Hasil  wawancara  tersebut  sejalan  dengan  hasil observasi  peneliti  bahwa  sosialisasi  diberikan  melalui zoom meeting saja.
Tabel 1. Hasil Observasi Sosialisasi 1  Adanya Sosialisasi Pedoman sosialisasi melalui zoom
dan whatsapp 2  Adanya rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan X 3  Adanya rapat koordinasi dengan  Satgas  COVID-19 tingkat Kecamatan X
Selain  stakeholder  yang  terkait,  sosialisasi  ke masyarakat  sudah  dilakukan  Dinas  Kesehatan  Kota Palembang  melalui  kantor-kantor  yang  terdapat  kasus konfirmasi dimana dilakukan kegiatan pelacakan kontak sekaligus  memberikan  edukasi  dan  sosialisasi  terkait COVID-19.  Selain  itu,  sosialisasi  kepada  masyarakat intens  dilakukan  melalui  media  sosial.  Hal  ini  terlihat dari hasil wawancara sebagai berikut :
“….Selain  sosialisasi  ke  puskesmas,  kami  juga  ada komunikasi  dengan  pihak-pihak  hotel,  bank,  tahap awal  saat  mereka  belum  ada  kasus.  Yang disosialisasikan cara pencegahannya, trus kalau ada yang  positif  harus  bagaimana.  Kalau  saat  ini,  saat kasus telah berjalan ada juga perkantoran yang ada kasus, kita juga akan datang kesana untuk pelacakan dan komunikasi risiko dan biasanya kami melibatkan puskesmas setempat…” (P1).
Meskipun  sudah  adanya  kerjasama  dengan  lintas sector  terkait,  namun  di  tingkat  Puskesmas,  terdapat kesulitan  untuk  melakukan  sosialisasi.  Pertemuan advokasi  dan  sosialisasi  tentang  COVID-19  dengan lintas  sektor  dan  masyarakat  belum  pernah  dilakukan oleh Puskesmas. Sedangkan pertemuan dengan menggunakan zoom meeting tidak bisa dilakukan karena puskesmas  tidak  mempunyai  aplikasi  tersebut  dan
masyarakat  tidak  semuanya  mempunyai  kuota  internet. Sosialisasi  juga  banyak  dilakukan  melalui  grup wahtsapp kelurahan  maupun  grup whatsapp satgas COVID-19  tingkat  Kecamatan.  Selain  itu  sosialisasi dilakukan  lewat  media  sosial,  spanduk,  brosur,  dan secara  mobile  menggunakan  ambulans  dan  pengeras suara.
“…Kalau  sosialisasi  ke  ketua-ketua  RT  kami  belum pernah secara langsung, paling lewat  wa grup. Kalo mau  lewat  zoom  gimana,  mana  ada  masyarakatnya laptop  atau  android  kan  gak  seluruhnya  punya….” (P6).
“….kemudian  kita  akan  melakukan  sosialisasi kemasyarakat,  mobile  pakai  ambulans,  dan  juga pakai  selebaran,  keliling-keliling  pakai  TOA…tiap hari  petugas  juga  selalu  share  di  medsos  kita,  kita ada IG ada FB….” (P7)
Hasil  wawancara  tersebut  sejalan  dengan  hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti :
Tabel 2. Hasil Observasi Penyuluhan
1 Adanya  penyuluhan  tentang protokol kesehatan V 2 Adanya  penyuluhan  tentang COVID-19,  pelacakan  kontak dan isolasi mandiri V Penyuluhan dalam  gedung kepada pengunjung puskesmas 3 Adanya  bahan  promosi  tentang pencegahan COVID-19 (Banner, poster, spanduk, leaflet) V 4 Adanya  leaflet  cara  melakukan isolasi mandiri X
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  diketahui bahwa  kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  terkait dengan  pedoman  pencegahan  maupun  pelacakan  kontak dan isolasi mandiri penderita covid-19. Sosialisasi hanya dilakukan  melalui zoom  meeting dan group  whatsapp . Hal  ini  jika  terjadi  terus  menerus  maka  dapat menyebabkan  para  petugas  puskesmas  yang  merupakan ujung  tombak  dalam  kegiatan  pelacakan  kontak  dan isolasi  mandiri  penderita  covid-19  akan  mengalami banyak kendala karena pedoman tersebut harus dipahami secara  mandiri  oleh  petugas  yang  terkait  serta terbatasnya  waktu  membuat  petugas  belum  bisa memahami  dan  membaca  hingga  selesai  pedoman  yang ada.  Kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  dapat membuat  petugas  salah  dalam  mengimplementasikan kebijakan  yang  ada.  Penyaluran  komunikasi  yang  baik akan  dapat  menghasilkan  suatu  implementasi  yang  baik pula.
Dian Hayati, Misnaniarti dan Haerawati Idris, Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pelacakan Kontak Erat dan Pemantauan Isolasi Mandiri Penderita Covid-19 Oleh Puskesmas di Kota Palembang

## Kejelasan
Kebijakan  dilarang  berkumpul  yang  diterapkan pemerintah  mempengaruhi  cara  pelaksanaan  sosialisasi. Sosialisasi melalui zoom meeting ternyata kurang efektif dibanding  pertemuan  tatap  muka  langsung.  Petugas merasa  lebih  jelas  dan  lebih  ingat  akan  materi  yang disampaikan  apabila  pertemuan  dilakukan  tatap  muka langsung dan pesertanya terbatas atas petugas Puskesmas Palembang saja.
Hasil wawancara dengan petugas kesehatan :
“…saya tidak ingat lagi masalah apa-apa yang saya ikuti  lewat  zoom.  Karena  membaca  sendiri pedomannya,  kadang  petugas-petugas  masih  banyak bingungnya.  Kalau  tidak  sinkron dengan  dilapangan kita konsultasikan lagi dengan dinkes….” (P11).
“….Materi  yang  disampaikan  secara  detail  tidak jelas yah, tapi secara garis besar cukuplah, mungkin harus  cari  informasi  lagi  sendiri  atau  mendownload lagi  informasi-informasi  itu  dari  google  atau materinya ada dikirim….” (P9)
Setelah  dikonfirmasi  dengan  informan  Dinas Kesehatan  didapatkan  memang  benar  setelah  petugas surveilans puskesmas mengikuti zoom meeting , biasanya langsung  disambung  dengan  banyak  pertanyaan  dan diskusi  melalui  grup whatsapp .  Petugas  puskesmas merasa  belum  jelas  dengan  materi  yang  telah disampaikan melalui zoom meeting .
“….Kalau untuk Puskesmas, lebih banyak kita sama- sama  mempelajari  materi  melalui  wa  grup.  Jadi kalau  misalnya  nanti  kita  bagikan  link  undangan zoom untuk diikuti oleh Puskesmas, pasti nanti masih banyak  yang  bingung.  Makanya  biasanya  selesai zoom  meeting,  kita  share  lagi  materi  zoom  meeting tadi. Biasanya kalau habis zoom meeting, banyaklah gak  jelasnya,  buktinya  banyak  surveilans  puskesmas nanya  lagi  digrup  wa  besoknya,  apa  mereka  gak sempat ikut waktu pertemuannya ya, kita kan gak tau juga….” (P2).
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  diketahui bahwa  sosialisasi  yang  dilakukan  melalui  virtual  zoom meeting  tidak  efektif.  Kemudian  peneliti  menganalisis lebih  jauh  apa  yang  menjadi  penyebab  petugas puskesmas  tidak  fokus  sehingga  tidak  jelas  akan  materi yang  disampaikan  melalui zoom  meeting .  Dari  hasil penelitian  didapatkan  beberapa  hal  yang  menjadi penyebab  yaitu  dari  segi  penyelenggaraan  acara,  yang menjadi alasan ketidakjelasan antara lain jumlah peserta zoom meeting yang banyak membuat keterikatan dengan narasumber  dan  acara  tidak  terbangun,  tidak  ada peraturan  dari  penyelenggara  untuk  menghidupkan kamera sehingga bisa mengikuti zoom sambil melakukan  kegiatan  lainnya,  dan  tidak  mendapatkan
surat  tugas  khusus  dari  kepala  puskesmas  sehingga mengikuti  zoom  meeting  sambil  bekerja.  Seperti  yang diungkapkan  oleh  Kepala  Puskesmas  dan  Petugas Surveilans berikut ini :
“…Jumlahnya  sampai  ratusan.  Jadi  kadang  saya sambil-sambil  lah  dengan  mengerjakan  pekerjaan lainnya. Kadang saya hidupkan laptopnya, tapi tidak terlalu  saya  perhatikan…  Karna  saya  ngerjain pekerjaan lain. Saya sering juga sambil rapat, sambil liat  zoom,  suaranya  saya  kecilin  atau  matikan  kan bisa juga. Pura-puranya kita ikut kan?…” (P5)
Sedangkan kalau dari segi sarana yang dibutuhkan,  ada  beberapa  kendala  yang  menyebabkan petugas  tidak  fokus  sehingga  tidak  jelas  akan  materi yang  disampaikan  yaitu  terkait  harus  mendownload aplikasi  tersebut  ke  telepon  seluler  milik  pribadi  yang memorinya  tidak  cukup  dan  layar  telepon  seluler  yang kekecilan  sehingga  tidak  nyaman  melihat  paparan materi.  Penyelenggaraan  acara  online  seperti zoom meeting , tidak terbatas pada waktu dan tempat, sehingga acara  dapat  diikuti  dari  mana  saja  dan  kapan  saja. Sehingga  ini  menjadi  kendala  bagi  petugas  apabila diselenggarakan  di  luar  jam  kerja  terkait  keterbatasan kuota  internet  dan  tidak  dapat  menggunakan  laptop maupun komputer puskesmas.
Hasil wawancara dengan petugas puskesmas :
“…hapenya  jadul  bu,  memorinya  gak  cukup  mau download….” (P11)
“….kebanyakan  diluar  jam  kerjo  bu,  dak  mungkin kito nak dewekan dipuskes karno nak make wifi atau komputer puskes, makonyo kadang dak sampe selesai aku melok…”(P12)
Hasil  wawancara  tersebut  sejalan  dengan  hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa sosialisasi yang  dilakukan  kurang  melalui  virtual  tersebut  tidak efetif  dikarenakan  waktu  yang  terbatas,  sarana  yang kurang  medukung  serta  banyaknya  file-file  yang  harus didownload  dan  dipahami  sendiri.  Pedoman  yang diberikan hanya pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19  secara  umum,  sedangkan  pedoman  yang khusus  membahas  tentang  pelacakan  kontak  erat  dan pemantauan isolasi mandiri penderita covid-19 baru saja dikeluarkan oleh Kemenkes pada bulai Mei 2021.
Tabel 3. Hasil Observasi Pedoman pelacakan kontak dan isolasi mandiri
1 Adanya pedoman khusus pelacakan  kontak  erat  dan pemantauan  isolasi  mandiri penderita covid-19 V Baru dikeluarkan pada  tanggal  11
Mei 2021
Dian Hayati, Misnaniarti dan Haerawati Idris, Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pelacakan Kontak Erat dan Pemantauan Isolasi Mandiri Penderita Covid-19 Oleh Puskesmas di Kota Palembang
Pelaksanaan pelacakan kontak erat dan pemantauan isolasi mandiri penderita covid-19 dibutuhkan  pedoman  dan  panduan  yang  khusus  agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara masif, cepat, efektif dan terkoordinasi. Maka, pedoman tersebut harus disosialisasikan  dengan  baik  dengan  petugas  yang terkait.  Komunikasi  yang  diterima  oleh  pelaksana kebijakan ( street-levelbureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan  atau  tidak  ambigu.  Sosialisasi  yang dilakukan  secara  virtual  ini  akan  menyebabkan  banyak ketidakjelasan  yang  akan  diterima  oleh  petugas  yang disebabkan  oleh  situasi  dan  kondisi  yang  kurng mendukung. Ketidakjelasan komunikasi yang disampaikan berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan  yang  dapat  mendorong  terjadinya  interpretasi (penafsiran)  yang  salah  bahkan  kemungkinan  dapat bertentangan dengan makna pesan awal yang sebenarnya.

## Konsistensi
Pelaksanaan  pelacakan  kontak  erat  ( tracing )  dan pemantauan  isolasi  mandiri,  Puskemas  Kota  Palembang mengacu  pada  pedoman  penanggulangan  COVID-19 Kemenkes RI yang semenjak bulan Agustus terbit revisi 5.  Pedoman  didapatkan  petugas  secara softcopy dan diarahkan  oleh  Dinas  Kesehatan  untuk  dicetak  sendiri oleh  Puskesmas.  Petugas  Puskesmas  tidak  pernah mendapatkan  pelatihan  terkait  juknis  pelaksanaan kegiatan  penanggulangan  COVID-19  sesuai  dengan pedoman.  Hasil  dari  wawancara  mendalam  dengan informan  Puskesmas  mendapatkan  hasil  bahwa  terjadi ketidakkonsistenan  dalam  pelacakan  kontak  yang dilakukan oleh Puskesmas. Petugas surveilans puskesmas  tidak  berhasil  mengidentifikasi  kontak  erat selain  kontak  serumah  penderita.  Petugas  puskesmas meminta Kartu Keluarga  (KK) pasien terkonfirmasi dan mencatat  anggota  keluarga  yang  tercantum  pada  KK yang tinggal serumah sebagai kontak erat.
“….Data  kontak  yang  kami  dapat,  biasanya  tidak kami  hubungi  lagi,  karena  biasanya  hanya mendapatkan  data  kontak  serumah  saja.  KK  nya kami  mintakan..Kontak  erat  sekantor  jarang  sekali kami  dapatkan,  ada  baru-baru  ini  satu  kantor….” (P13)
“….Biasanya  pasien  ngomong  cuma  keluarga, jarang  kami  dapati  kontak  erat  lainnya..Ada beberapa  pasien  itu  yang  kayak  keberatan.  Jadi mengulur-ulur sejak kami telepon dan pada akhirnya gak  dikasih  KK  nya.  Itu  kalau  kami  tidak  bisa koordinasi  dengan  RT,  biasanya  gak  dapat, lost…”(P15)
Banyak  kendala  yang  ditemui  petugas  surveilans sewaktu  melacak  kontak  sehingga  kasus  konfirmasi tidak  mau  jujur  dalam  mengungkap  kontak  eratnya.
Selain  karena  memang  faktor  memori  dari  penderita, dengan  alasan  sudah  lupa  atau  tidak  ingat  lagi  riwayat perjalanan  dan  kegiatan  penderita  mulai  dari  2  hari sebelum  timbul  gejala  sampai  14  hari.  Namun  ada  juga karena faktor stigma sehingga penderita tidak mau orang yang  dikenal  atau  tetangga  tempat  tinggal  mengetahui status  penderita.  Orang  lebih  takut  dengan  pandangan orang  sekitar  dari  pada  penyakitnya  sendiri.  Penderita juga tidak mau disalahkan oleh  kontak erat  karena telah mengungkap  identitas  mereka  sehingga  mereka  juga akhirnya harus melakukan isolasi.
Hasil wawancara dengan petugas kesehatan :
“….kalau kontak erat yang tidak serumah, itu jarang sekali bisa kami dapatkan datanya. Bisa kadang ribut besar  antara  si  kasus  dan  kontak  eratnya..Orang lebih takut dengan pandangan masyarakat sekitarnya daripada dengan penyakit covid itu sendiri…” (P15)
“…Tapi kenyataannya dilapangan, kalau orang yang kami  tracing  itu,  selalu  ngomongnya  kami  tidak kemana-mana.  Cuma  sama  keluarga  saja.  jadi  kami sangat  jarang  mentracing  kontak  eratnya  diluar keluarganya sendiri…” (P12)
Kemudian  peneliti  melakukan  cross  cek  dengan Dinas  Kesehatan  tentang  kendala  yang  biasa  dihadapi puskesmas.  Dinas  kesehatan  menyatakan  memang petugas puskesmas mengalami kesulitan mengidentifikasi  kontak  erat  penderita.  Hal  ini  bisa terlihat  dari  aplikasi  pelaporan  yang  ada  di  Dinas Kesehatan. Pada tahap awal, puskesmas tidak menginput data  kontak  erat  pasien.  Sekarang,  puskesmas  hanya menginput  data  kontak  serumah.  Tetapi  karena  data diakumulasi  dari  awal  kasus  timbul,  sehingga  walaupun sekarang  hampir  semua  kasus  konfirmasi  memiliki  data kontak  serumah,  namun  angka  rasio  kontak  konfirmasi adalah 1 : 1 (0,75)
“…Setiap hari petugas surveilans puskesmas itu akan mengisi  laporan  harian  agregat.  Kalau  yang  terkait dengan kontak erat ya berapa kasus konfirmasi yang sudah dilakukan pelacakan, berapa kontak erat baru, berapa  kontak  erat  sudah  selesai  isolasi  dan  berapa kontak  erat  yang  berubah  menjadi  kasus  konfirmasi. Dari  sini  akan  direkap  oleh  dinas  kesehatan. Makanya  kami  bisa  ada  datanya  dan  tau,  kinerja pelacakan  kontak  erat  ini  masih  jauh  sekali  dari target.  Banyak  keluhan  dari  puskesmas  yang  sudah disampaikan ke kami sewaktu kami bimtek atau lewat wa  grup,  mereka  kesulitan  mendapatkan  kejujuran dari kasus konfirmasi yang sedang dilacak...” (P2).
Kendala  lain  adalah  alamat  atau  nomor  telepon kasus  konfirmasi  tidak  jelas  atau  palsu.  Data  notifikasi kasus  konfirmasi  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas Kesehatan  berasal  dari  dua  jenis  sumber  yang  berbeda,
Dian Hayati, Misnaniarti dan Haerawati Idris, Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pelacakan Kontak Erat dan Pemantauan Isolasi Mandiri Penderita Covid-19 Oleh Puskesmas di Kota Palembang
yaitu  dari  Puskesmas  dan  dari  RS  atau  faskes  lainnya. Menurut  petugas  surveilans,  data  rilis  yang  berasal  dari RS  yang  sering  menjadi  permasalahan  terkait  data alamat yang tidak lengkap, tidak ada nomor telepon atau alamat maupun  nomor telepon palsu.Petugas  puskesmas akan  meminta  bantuan  kepada  lurah  atau  RT  untuk mengkonfirmasi  data  alamat  yang  tidak  jelas.  Ini biasanya  memakan  waktu  lebih  dari  satu  hari,  sehingga pelacakan  kontak  terlambat  dilakukan.  Berikut  cuplikan wawancara mendalam petugas puskesmas :
“…..Macem  ini  nah  (sambil  memperlihatkan pencatatan di buku bantu), dak ado alamat, dak ado nomor telepon, dak ado RT….(P12)
“….Macem  ini  kan,  feri,  dio  memakai  tiga  alamat (sambil  memperlihatkan  buku  bantu),  alamat swabnya  sumur  tinggi,  di  rumah  sakit,  dio  pake alamat  kito,  istrinyo  pake  alamat  yang  lamo,  tempat emak  bapaknyo,  telpon  mati,  mati  galo-galo  suami istri, dari tanggal, dari hari minggu…..” (P12)
Kendala  keterlambatan  pelacakan  kontak  yang berikutnya adalah pasien tidak kooperatif saat dihubungi petugas,  baik  melalui  telepon  maupun  melalui kunjungan  rumah.  Petugas  tidak  dapat  melacak  kontak dan malahan mendapatkan ancaman serta kata-kata kasar dari pasien.
“….kalo soal di ancam pasien saat kita baru pertama menghubungi  itu  sering  bu,  pasien  berkata-kata kasar  supaya  kita  tidak  usah  memantau  isolasi mereka.  Mereka  tidak  mau  masyarakat  sekeliling tau….” (P11)
“….ada  juga  pasien  yang  kami  telepon,  marah- marah sewaktu diberitahu hasil lab nya positif…Kita malah  dituduh  pasien,  sengaja  mempositifkan hasilnya  supaya  bisa  mencairkan  dana  insentif.  Ada juga pejabat-pejabat yah, kami kesulitan menghadapinya,  karena  ngangkat  telepon  pun  tidak mau…..” (P13).
Dalam  pelaksanaan  pemantauan  isolasi  mandiri terdapat  ketidakkonsistenan  dalam  pemantauan.  Untuk beberapa  kasus,  petugas  belum  berhasil  mengawasi kepatuhan  isolasi  mandiri  dirumah.  Penyebab  utama ketidakpatuhan  pasien  isolasi  mandiri  adalah  untuk pemenuhan  kebutuhan  makan  minum  dan  kebutuhan dasar lainnya dikarenakan tidak ada uang atau tidak ada yang membelikan. Apalagi kontak erat yang melaksanakan  isolasi  tersebut  adalah  orang  tanpa  gejala (OTG).  Mereka  mengaku  keluar  rumah  dengan  tetap menjalankan  protokol  kesehatan  agar  tidak  menularkan orang sekeliling. Berikut cuplikan wawancara mendalam dengan petugas surveilans puskesmas :
“Pernah  juga  kita  menerima  laporan  dari  warga, bahwa  pasien  yang  positif  tersebut  masih  keluar rumah. Pernah ada pengalaman seperti itu, jadi saya langsung telepon pasien, jawaban pasien, bagaimana mereka  mau  membeli  bahan  makanan  kalau  tidak keluar?  Tapi  pasien  mengaku  kan  sudah  pakai masker,  bagi  pasien  tidak  apa-apa  keluar  ruang isolasi asalkan memakai masker… (P13)
Selain  itu,  ketidakkonsistenan  pelaksanaan  isolasi mandiri  terkait  dengan  pemeriksaan  PCR  pada  kontak erat  dan  suspek.  Perubahan  pedoman  revisi  5  dalam syarat penentuan pemeriksaan PCR hanya kepada orang yang bergejala saja atau suspek saja. Hal ini berpengaruh pada  kepatuhan  kontak  erat  dan  suspek  dalam melaksanakan  anjuran  untuk  melakukan  isolasi.  Kontak erat  tanpa  gejala  yang  tidak  di  swab  merasa  tidak  perlu melakukan  isolasi  atau  karantina.  Hal  ini  diuraikan  dari hasil  wawancara  dengan  petugas  surveilans  Puskesmas sebagai berikut :
“…..Pedoman  revisi  5  ini  kan  tidak  menganjurkan untuk  swab  seluruh  kontak  erat  seperti  di  revisi  4 dulu  bu.  Yang  di  swab  hanya  yang  bergejala  saja. kalau  tidak  bergejala,  kami  anjurkan  untuk  isolasi mandiri saja selama 14 hari, akan kami pantau, dan kalau sudah selesai dianggap sudah selesai. Kalau di pedoman kan seperti itu….” (P9).
Hasil wawancara tersevut sejalan dengan observasi  yang  dilakukan  oleh  penliti  bahwa  kegiatan penelusuran kontak tidak terjadi
Tabel 4. Hasil Observasi Pelacakan Kontak
1 Adanya kegiatan identifikasi kontak erat melalui telepon V 2 Adanya kegiatan penelusuran  kontak  melalui telepon x Tidak ditemukan kontak  lain  selain data  yang  serumah sehingga  tidak  ada data  nomor  telepon lain  selain  nomor telepon kasus konfirmasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  dapat diketahui  bahwa  terjadi  ketidakkonsistenan  dalam pelacakan  kontak  yang  dilakukan  oleh  Puskesmas. Petugas surveilans puskesmas tidak berhasil mengidentifikasi  kontak  erat  selain  kontak  serumah penderita  dikarenakan  beberapa  faktor  yang  pertama ketidakjujuran  pasien,  stigma  masyarakat,  data  rilis kasus  terlambat,  alamat/  no  telpon  tidak  jelas,  pasien tidak  kooperatif  serta  perubahan  pedoman  yang  terjadi dari  revisi  4  ke  revisi  5.  Dalam  hal  ini  perintah  yang diberikan  kepada  pelaksana  untuk  melaksanakan  suatu kebijakan  memerlukan  sebuah  komunikasi  yang  harus
Dian Hayati, Misnaniarti dan Haerawati Idris, Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pelacakan Kontak Erat dan Pemantauan Isolasi Mandiri Penderita Covid-19 Oleh Puskesmas di Kota Palembang
konsisten  dan  jelas.  Apabila  suatu  perintah  sering berubah-ubah,  dapat  memicu  terjadinya  kebingungan bagi pelaksana dalam pelaksanannya. Selain itu, perintah pelaksanaan  suatu  kebijakan  yang  berubah-ubah  akan mendorong  implementator  mengambil  langkah  tindakan yang  sangat  longgar  dalam  melaksanakan  kebijakan tersebut.  Apabila  hal  ini  terjadi,  maka  dapat  berdampak pada  ketidakefektifan  pelaksanaan  kebijakan  sebab tindakan  yang  sangat  longgar  memungkinan  tidak  dapat digunakan  untuk  melaksanakan  tujuan-tujuan  dari kebijakan.

## Pembahasan

## Transmisi
Internet  yang  tidak  dibatasi  jarak  dan  waktu membuat  sosialisasi  dapat  dilakukan  kapan  saja  dan  di mana  saja,  penggunaan  internet  sebagai  sarana sosialisasi  dapat  memberikan  dampak  yang  positif  dan negatif.  Sebagai  dampak  positif,  petugas  Puskesmas dapat  mengikuti  sosialisasi  melalui zoom  meeting yang diselenggarakan  oleh  berbagai  narasumber,  waktu pelaksanaanpun lebih fleksibel sehingga banyak dilaksanakan diluar jam kerja Puskesmas.
Transmisi  informasi  dan  intensitas  sosialisasi  ke masyarakat  dirasakan  cukup  sulit.  Puskesmas  hanya mengandalkan  media  sosial  seperti  instagram  atau facebook  puskesmas  maupun  media  sosial  milik  pribadi petugas untuk mensosialisasikan tentang penanggulangan COVID-19 kepada masyarakat. Sehingga  informasi  yang  sampai  ke  masyarakat tergantung pada banyaknya masyarakat yang mengakses media  sosial  puskesmas  dan  petugas  tersebut.  Pada  saat wabah virus corona menimpa Indonesia, keadaan negara belum siap untuk menghadapinya, sehingga reaksi cepat sosialisasi  pencegahan  belum  sempat  dilakukan  oleh Indonesia.  Penerapan  komunikasi  risiko  kemasyarakat yang  memadukan  unsur  kecepatan  dan  akurasi  sangat penting dalam mencegah penularan virus Corona.
Dengan  tingkat  persepsi,  pengetahuan,  sikap  dan perilaku  masyarakat  yang  baik  diharapkan  masyarakat akan  secara  mandiri  melindungi  diri  dari  penyebaran COVID-19.  Hasil  penelitian  Ferdous  et  al(2020)  pada masyarakat Bangladesh, menghasilkan faktor sosiodemografi  seperti  jenis  kelamin  perempuan,  usia lebih  tua,  pendidikan  tinggi,  pekerjaan,  pendapatan bulanan keluarga, tempat tinggal diperkotaan, merupakan faktor untuk lebih sering melakukan tindakan pencegahan(Ferdous  et  al.  2020).Tingkat  pengetahuan pun  akan  tinggi  apabila  masyarakat  menyadari  tingkat bahaya  dari  COVID-19.  Penelitian  pertama  tentang pengetahuan,  sikap  dan  tindakan  masyarakat  di  China, dilakukan  saat  insiden  COVID-19  sangat  tinggi  di negara  tersebut  menyatakan  bahwa  program  pendidikan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang COVID-19 sangat membantu untuk penduduk  Tionghoa  memiliki  sikap  optimis  dan
mempertahankan  praktik  pencegahanyang  tepat(Zhong et al. 2020)
Sosialisasi  Puskesmas  dan  Dinas  Kesehatan  ke masyarakat  lebih  banyak  tentang  mematuhi  protokol kesehatan, sangat jarang bahkan tidak pernah mensosialisasikan  tentang  pelacakan  kontak  erat  dan isolasi  mandiri.  Hal  ini  mengakibatkan  stigma  yang sangat  tinggi  di  masyarakat.  Penolakan  masyarakat  saat petugas  kesehatan  melakukan  pelacakan  kontak  erat masih  sangat  tinggi.  Intensitas  atau  transmisi  informasi ke  masyarakat  terkait  pelacakan  kontak  dan  isolasi mandiri  masih  sangat  sedikit.  COVID-19  adalah penyakit baru dengan banyak  hal yang belum diketahui. Faktor-faktor yang tidak diketahui ini telah menimbulkan  kecemasan  di  kalangan  masyarakat,  yang pada  gilirannya  memicu  stigma  dan  diskriminasi (Abdelhafiz and Alorabi 2020).
Masyarakat  merupakan  garda  terdepan  penentu keberhasilan  penanggulangan  COVID-19.  Peningkatan pengetahuan  tentang  COVID-19  diperlukan  untuk mengubah  perilaku  masyarakat  dengan  perubahan persepsi  dan  sikap  yang  lebih  baik.  Oleh  karena  itu diperlukan  intensitas  sosialisasi  yang  tinggi  pada penerapan  komunikasi  risiko  dan  pemberdayaan masyarakat  (KRPM)  yang  efektif.  KRPM  dapat membantu  mencegah infodemic (penyebaran  informasi yang  salah/hoaks),  membangun  kepercayaan  publik terhadap  kesiapsiagaan  dan  respon  pemerintah  sehingga masyarakat  dapat  menerima  informasi  dengan  baik  dan mengikuti  anjuran  pemerintah.  Dengan  demikian,  hal- hal  tersebut  dapat  meminimalkan  kesalahpahaman  dan mengelola  isu/hoaks  terhadap  kondisi  maupun  risiko kesehatan yang sedang terjadi(Kementrian Kesehatan RI 2020).  Komunikasi  risiko  ini  diperlukan  agar  bisa terbangun  kepercayaan,  informasi  cepat  disampaikan, untuk mengkomunikasikan ketidakpastian kepada masyarakat,  untuk  berkoordinasi  dengan  semua  pihak yang  terlibat,  untuk  mengutamakan  dan  mengupayakan transparansi, proaktif dan melibatkan berbagai pemangku  kepentingan  (Kementrian  Kesehatan  RI 2020).
Masyarakat  membutuhkan  media  yang  lebih komunikatif  seperti  penyuluhan  langsung  dari  tokoh masyarakat  yang  berasal  dari  masyarakat  itu  sendiri. Dari  penelitian  kolaborasi  yang  dilakukan  Departemen Ilmu  Komunikasi  Universitas  Indonesia  dan Savica Consultancy ,  menunjukkan  sebesar  31,50  persen masyarakat  memilih  kelompok  RT/RW  sebagai  tempat pilihan  mendapatkan  informasi  tentang  pandemi  Covid- 19. Kelompok RT/RW ini berada di posisi kelima dipilih oleh  masyarakat  setelah  kelompok  aparat  dan  instansi pemerintah (69,80%), tenaga kesehatan (64,40%), tokoh masyarakat (42,10%), dan kelompokak ademisi/lembaga penelitian (34,20%).
Komunikasi  resiko  kepada  masyarakat  sangat berperan dalam penerimaan masyarakat untuk pelacakan kontak  dan  pelaksanaan  isolasi  mandiri.  Masyarakat
Dian Hayati, Misnaniarti dan Haerawati Idris, Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pelacakan Kontak Erat dan Pemantauan Isolasi Mandiri Penderita Covid-19 Oleh Puskesmas di Kota Palembang
lebih  banyak  menerima  himbauan  melaksanakan protocol kesehatan diberikan pengertian mengapa hal itu harus  dilakukan  dan  seberapa  pentingnya  peranan masyarakat  dalam  penanggulangan  pandemic  COVID- 19  ini.  Pengujian  komprehensif  dan  rencana  pelacakan kontak  membutuhkan  pemikiran  kedepan,  koordinasi, komunikasi,  dan  penerimaan  sosial  yang  tinggi  agar dapat  dilaksanakan  secara  efektif.  Rencana  yang  kuat, didukung oleh sumber daya yang besar (yaitu, keuangan, sumber  daya  manusia,  hukum,  dan  teknologi), dikombinasikan  dengan  kepatuhan  yang  tinggi  terhadap rekomendasi  jarak  fisik  dan  penggunaan  masker,  telah berperan  dalam  mitigasi  COVID-19  di  banyak  negara, termasuk  negara  dengan  wilayah  yang  memiliki kepadatan  populasi  yang  sangat  tinggi  (Hagan  et  al. 2020).

## Kejelasan
Pandemi  COVID-19  merupakan  pengalaman wabah  penyakit  infeksi  terbesar  yang  pernah  dialami oleh  petugas  kesehatan.  Petugas  belum  mempunyai pengetahuan  tentang  COVID-19  sebelumnya  karena  ini penyakit  yang  baru  muncul  didunia  di  akhir  Desember 2019.  Diperlukan  penambahan  pengetahuan  petugas kesehatan terutama petugas Puskesmas yang  merupakan garda  terdepan  penanggulangan  penyebaran  COVID-19 melalui  tindakan  promotif  dan  preventif.  Kejelasan  dari sosialisasi  dan  informasi  bagi  petugas  puskesmas merupakan  kunci  dalam  petugas  melakukan  tindakan penanggulangan COVID-19.
Dimensi  kejelasan,  menghendaki  agar  kebijakan yang  ditransmisikan  kepada  pelaksana,  target  grup  dan pihak  lain  yang  berkepentingan  dapat  diterima  petugas secara  jelas  sehingga  dapat  mengetahui  apa  yang menjadi  maksud,  tujuan,  sasaran,  serta  substansi  dari kebijakan  publik  tersebut.  Setiap  petugas  harus mengetahui  apa yang  harus  dipersiapkan  serta dilaksanakan  untuk  mensukseskan  kebijakan  tersebut secara efektif dan efisien.
Pelaksanaan pelacakan kontak erat dan pemantauan isolasi mandiri penderita covid-19 dibutuhkan  pedoman  dan  panduan  yang  khusus  agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara masif, cepat, efektif dan terkoordinasi. Maka, pedoman tersebut harus disosialisasikan  dengan  baik  dengan  petugas  yang terkait.  Dari  hasil  penelitian,  sosialisasi  yang  intens melalui zoom meeting secara kuantitas belum berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengetahuan  petugas  puskesmas.  Untuk  meningkatkan pengetahuan  secara  umum,  petugas  puskesmas  harus mencari  secara  mandiri  diluar zoom  meeting dan sosialisasi melalui  grup whatsapp oleh Dinas Kesehatan Kota  Palembang.  Penelitian  di  Northwest  Euthopia, menyatakan bahwa 98% petugas kesehatan mendapatkan informasi  tentang  COVID-19  dari  media  massa  seperti televisi dan radio. Lebih dari 64% partisipan mengakses website Federal  Ministry  ofHealth (FMOH),  WHO
dan Center  for  Disease  Control (CDC)  (Kassie  et  al. 2020).
Sosialisasi melalui zoom meeting tidak efektif dan berpengaruh  pada  kejelasan  materi  yang  disampaikan pada  petugas  Kesehatan.Dari  hasil  penelitian,  factor yang  mempengaruhi  ketidakjelasan  tersebut  adalah karena  petugas  puskesmas  tidak  focus  mengikuti  materi yang disampaikan apabila pertemuannya dilakukan pada jam  kerja.  Banyak  pekerjaan  yang  dapat  dilakukan sambil  mengikuti zoom  meeting .  Hal  ini  kemungkinan disebabkan  peserta  zoom  meeting  yang  diikuti  oleh puskesmas  jumlahnya  sangat  banyak,  sehingga  tidak terjalin  kedekatan  dengan  narasumber.  Tidak  terjadi komunikasi dua arah, sehingga seperti menonton televise atau  mendengarkan  radio.  Berbeda  dengan  hasil penelitian Monica (2020) tentang efektifitas penggunaan zoom meeting pada pembelajaran online pada mahasiswa,  menghasilkan  sistem  pembelajaran  yang efektif. Mahasiswa dapat fokus, lebih cepat mengerti dan lebih berani mengungkapkan pendapat dikarenakan tidak bertemu  secara  fisik  langsung  dengan  dosen  (Monica and Fitriawati 2020).
Ketidakjelasan petugas akan materi yang disampaikan saat sosialisasi, membuat pemahaman yang berbeda  antara  petugas  Kesehatan  terutama  dalam pelacakan  kontak.  Penyebab  dalam  keterlambatan pelacakan  kontak  terjadi  karena  beberapa  factor  yaitu kurangnya  pemahaman  petugas  saat  sosialisasi  yang telah  disampaikan,  kurangnya  keterampilan  petugas karena  tidak  diberikan  pelatihan,  rendahnya  tingkat pengetahuan masyarakat karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat, dan  kurangnya fasilitasi serta  kapasitas dari pemerintah.
Permasalahan  dilapangan  adalah  petugas  belum ada  pengalaman  sebelumnya,  sehingga  perlu  segera diberikan  pengarahan  dan  pelatihan.  Sosialisasi  dan pelatihan dari tim gerak cepat penanggulangan wabah ini sangat  diperlukan  karena  pandemi  COVID-19  ini merupakan  hal  yang  baru  yang  belum  pernah  dialami oleh  petugas.  Tetapi  petugas  menghadapi  tantangan selama  pandemi  COVID-19  tidak  dapat  mengadakan pertemuan  tatap  muka  secara  langsung.  Penggunaan tehnologi  menjadi  peluang  meningkatkan  komunikasi dan  koordinasi.  Bagaimana  untuk  menyakinkan  publik apabila implementor kebijakan penanggulangan COVID-19  sendiri  tidak  terinformasi  dengan  jelas mengenai kondisi dan  strategi penanggulangan COVID- 19.
Selain itu, penguatan tim puskesmas belum pernah dilakukan  karena  evaluasi  pelaksanaan  kegiatan  belum pernah  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  kepada Puskesmas.  Puskesmas  belum  paham  pentingnya menemukan kontak erat dari setiap kasus konfirmasi dan pentingnya  segera  mengisolasi  kontak  erat  tersebut. Puskesmas  belum  memahami  bahwa  tidak  mungkin seluruh  kasus  terkonfirmasi  tidak  mempunyai  kontak erat  selain  kontak  serumahnya.  Hal  ini  dikarenakan
Dian Hayati, Misnaniarti dan Haerawati Idris, Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pelacakan Kontak Erat dan Pemantauan Isolasi Mandiri Penderita Covid-19 Oleh Puskesmas di Kota Palembang
Puskesmas Palembang sebagai ujung tombak pemerintah Kota  Palembang  untuk  melakukan  kegiatan  pelacakan kontak belum pernah dilatih dan dievaluasi kinerjanya.

## Konsistensi
Pelacakan  kontak  adalah  proses  mengidentifikasi, menilai,  dan  mengelola  orang  yang  telah  terpapar  suatu penyakit (kontak) untuk mencegah penularan selanjutnya.  Sesuai  pedoman  revisi  5,  pelacakan  kontak terdiri  atas  tiga  tahapan  yaitu  identifikasi  kontak, penelusuran kontak dan pengelolaan kontak (Kementrian Kesehatan  RI  2020).  Kegiatan  pelacakan  kontak COVID-19  di  Kota  Palembang  dimulai  setelah  petugas surveilans  puskesmas  mendapatkan  notifikasi  kasus terkonfirmasi  positif  dari  Dinas  Kesehatan  melalui  grup whatsapp .  Pasien  dihubungi  pertama  kali  oleh  petugas surveilans  untuk  menyampaikan  hasil  pemeriksaan  RT- PCR  dan  segera  dilakukan  Penyelidikan  Epidemiologi (PE).  Dalam  pelaksanaan  PE,  pelacakan  kontak  mulai dilakukan  dengan  mengidentifikasi  kontak  erat  kasus konfirmasi tersebut (Kementrian Kesehatan RI 2020)
Target  dari  pelaksanaan  pelacakan  kontak  erat adalah mendeteksi lebih dari 80% kontak erat dari kasus terkonfirmasi  dalam  waktu  72  jam  dan  dapat mengisolasi  80%  dari  seluruh  kontak  erat  yang  telah teridentifikasi(Kementrian  Kesehatan  RI  2020).  Dari penelitian  ini,  petugas  Puskesmas  telah  melaksanakan pelacakan kontak hampir pada seluruh  kasus  konfirmasi dalam waktu kurang dari 72 jam semenjak notifikasi dari Dinas  Kesehatan  diterima  oleh  petugas  surveilans Puskesmas.  Namun  terdapat  ketidakkonsistenan  petugas puskesmas  dalam  melakukan  identifikasi  kontak  dan terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan keterlambatan dalam pelacakan kontak.
Dari  hasil  Penelitian,  petugas  kesulitan  untuk menggali  informasi  dari  pasien  terkonfirmasi.  Pasien tidak mau jujur siapa saja kontak mereka bahkan pasien tidak  kooperatif  tidak  mau  mengangkat  telepon  bila dihubungi  dan  tidak  bersedia  dikunjungi  dirumah.  Hal ini  sejalan  dengan  hasil  Penelitian  dari  Lash  et  al(2020) dilaporkan  dari  negara  bagian  Amerika  Serikat  (AS) dengan  kinerja  staf  departemen  kesehatan  yang  tinggi dalam  pelacakan  kontak  mendapatkan  hasil  masih terdapat  yaitu  di  Maryland  sebanyak  50%  ,  New  Jersey sebanyak 52%, Randolph County 35% dan Mecklenburg County  48%  dari  kasus  konfirmasi  melaporkan  tidak mempunyai  kontak  erat.  Dari  kontak  erat  yang  telah teridentifikasi, terdapat 25% di Mecklenburg dan 48% di Randolph  kontak  erat  yang  tidak  berhasil  dihubungi melaluitelepon(Lash et al. 2020)
Stigma  yang  tinggi  dimasyarakat  membuat sebagian  kecil  orang  yang  diperiksa  swab  PCR memberikan  alamat  atau  nomor  telepon  palsu,  sehingga petugas tidak bisa menghubungi sewaktu hasil swab RT- PCR  sudah  keluar.  Beberapa  kasus  konfirmasi  ini  tidak dapat  dihubungi  sehingga  tidak  dilakukan  pelacakan kontak.  Secara  nasional  jumlah  presentase  kasus
konfirmasi dilacak kontak erat hamper mendekati target, yakni 77,8 persen dengan target 80 persen. Artinya, dari 100  orang  yang  terkonfirmasi  positif,  77,8  orang  sudah dilacak  kontak  eratnya.  Sisanya  belum  dapat  dilakukan pelacakan kontak karena tidak dapat menghubungi kasus konfirmasi  tersebut.  Pemantauan  terhadap  kontak  erat juga  tidak  menunjukkan  hasil  yang  memuaskan.  Data menunjukkan pemantauan terhadap kontak erat memiliki rasio  37,8  persen.  Padahal,  jumlah  target  untuk pemantauan kontak erat adalah di atas 80 persen.
Oleh karena itu, pelibatan masyarakat juga sangat penting  untuk  memastikan  tidak  adanya  stigma  yang muncul  pada  orang-orang  yang  masuk  kategori  kontak erat.Komunikasi dengan publik sangatlah penting.Komunikasi risiko harus secara pararel disampaikan kepada masyarakat untuk mencegah hal-hal yang  tidak  diinginkan  seperti  munculnya  stigma  dan diskriminasi akibat ketidaktahuan(Kementrian Kesehatan  RI  2020).  Keterlibatan  publik  dengan penyelidik  kasus  dan  pelacak  kontak  dapat  melindungi teman,  keluarga,  dan  anggota  komunitas  dari  potensi infeksi.  Pejabat  publikdan  tokoh  masyarakat  perlu dilibatkan dan mendukung penyelidikan kasus dan upaya pelacakan  kontak.  Dibutuhkan  kesadaran  publik, pemahaman  dan  penerimaan  investigasi  kasus  dan pelacakan  kontak  dan  kebutuhan  akan  kontak  untuk memisahkan diri dari orang lain yang tidak terekspos(CDC 2020).
Pelacakan kontak yang berhasil akan mengharuskan  kasus  dan  kontak  menerima  panggilan telepon  dari  pelacak  kontak.  Dari  hasil  penelitian  masih banyak  ditemukan  kasus  konfirmasi  yang  tidak kooperatif,  yang  tidak  mengangkat  telepon  petugas maupun  tidak  mau  ditemui  melalui  kunjungan  rumah. Studi di Amerika Serikat menyatakan bahwa kebanyakan  orang  mungkin  tidak  akan  menjawab panggilan  dari  nomor  yang  tidak  mereka  kenali.  Privasi adalah masalah  lain dari sebagian besar orang  Amerika, dan  beberapa  kasus  positif  mungkin  tidak  setuju  untuk membagikan  nama  dan  nomor  kontak  dekat  mereka. Kontak  juga  mungkin  tidak  mematuhi  rekomendasi karantina  dari  pelacak  kontak  (Pfefferbaum  and  North 2020).
Selain  itu  dari  hasil  penelitian,  terdapat  beberapa kendala  keterlambatan  keluarnya  hasil  RT-PCR  yang akhirnya  menyebabkan  keterlambatan  dalam  pelacakan kontak.  Yang  pertama  karena  disebabkan  kapasitas maksimal pemeriksaan di laboratorium telah terlampaui. Hal  ini  terjadi  saat  terdapat  lonjakan  kasus  COVID-19. Yang  kedua,  keterlambatan  disebabkan  keterlambatan pihak  Rumah  Sakit  menginput  data  pengiriman  sampel swab  PCR  ke  aplikasi all  record sehingga  laboratorium pemeriksa  (BBLK)  tidak  dapat  menginput  hasil  dari pemeriksaan. Hasil RT-PCR paling cepat keluar dalam 3 hari  dan  paling  lama  keluar  dalam  10  hari  sehingga waktu selesai isolasi sudah terlampai. Akibatnya petugas tidak  mengisi  laporan  pemantauan  isolasi  kasus
Dian Hayati, Misnaniarti dan Haerawati Idris, Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pelacakan Kontak Erat dan Pemantauan Isolasi Mandiri Penderita Covid-19 Oleh Puskesmas di Kota Palembang
konfirmasi  tersebut  secara real  time .  Suatu  studi menggunakan  model  matematika  menyatakan  bahwa keterlambatan  mendapatkan  hasil  test  antara  waktu timbul  gejala  sampai  didapatkan  hasil  test  swab  PCR merupakan  factor  utama  yang  mempengaruhi  efektifitas pelaksanaan  pelacakan  kontak.  Pelacakan  kontak  tidak akan  berhasil  mencegah  penyebaran  kasus  apabila keterlambatan lebihd ari 7 hari (Kretzamar et al. 2020)
Setelah tahap penelusuran kontak dilakukan, maka tahap  selanjutnya  adalah  pemantauan  isolasi  atau karantina  kontak.  Isolasi  mandiri  atau  perawatan  di rumah  dilakukan  terhadap  orang  yang  bergejala  ringan dan  tanpa  kondisi  penyerta  seperti  (penyakit  paru, jantung, ginjal dan kondisi immunocompromise ).Penting untuk  memastikan  bahwa  lingkungan  tempat  isolasi kondusif  untuk  memenuhi  kebutuhan  fisik,  mental,  dan medis  yang  diperlukan  orang  tersebut.Pemantauan isolasi  di  rumah  menjadi  tanggung  jawab  petugas kesehatan  di  Puskesmas  setempat.  Setiap  kontak  erat yang dipantau setiap hari wajib diperiksa suhu tubuhnya dan gejala yang mungkin dikeluhkan. Hasil pemantauan harian  dituliskan  di  dalam  formulir  yang  disediakan, kemudian  dilaporkan  secara  harian  kepada  Dinas Kesehatan  Kabupaten/Kota  untuk  selanjutnya  dilakukan rekap  ke  dalam  Laporan  Harian  Agregat  (Kementrian Kesehatan RI 2020).
Studi  dari  Webster(2020)  menyatakan  ada sembilan  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan karantina  atau  isolasi  yaitu  karakteristik  demografi  dan pekerjaan,  faktor  sosial  budaya  (norma  sosial,nilai budaya  dan  hukum),  pengetahuan  tentang  wabah penyakit  menular  dan  protokol  karantina,  manfaat karantina  yang  dirasakan,  orang  yang  menganggap bahwa  mereka  lebih  beriso  untuk  tertular  dan  menjadi parah, kepraktisan karantina, pengalaman dan keyakinan akan  petugas  kesehatan  dan  fungsi  pusat  kesehatan, lamanya  waktu  untuk  karantina,  kepercayaan  kepada pemerintah (Webster et al. 2020).
Hasil  penelitian  yang  mempengaruhi  kepatuhan isolasi  di  Kota  Palembang  sejalan  dengan  beberapa penelitian  sebelumnya.  Penelitian  saat outbreak SARS 2003  di  Toronto  menyatakan  keperluan  untuk  bekerja dan  takut  kehilangan  pendapatansebagai  alasan  untuk tidak  mematuhi  protokol  karantina  (DiGiovanni  et  al. 2004).  Studi  lain  pada swine  flu menyebutkan  faktor- faktor yang berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan  di  luar  karantina  sebagai  alasan  untuk  tidak mematuhi  karantina.  Contohnya  termasuk  kebutuhan untuk  menghadiri  acara  penting  atau  mengunjungi keluarga  dan  teman  (Teh  et  al.  2012).  Suatu  studi  saat outbreak ebola menyatakan penderitamelanggar karantina  untuk  mendapatkan  perbekalan  atau  untuk mencari  pertolongan  medis  (Pellecchia  et  al.  2015). Terkadang  faktor-faktor  yang  berkaitan  dengan  situasi rumah tangga selama karantina mempengaruhi kepatuhan.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  orang-orang disibukkan  dengan  kesehatan  orang  yang  dicintai  yang
buruk, sehingga mereka sendiri tidak mematuhi protokol karantina  (Cava  et  al.  2005).  Demikian  pula,  jika  anak- anak  yang  dikarantina  dapat  dirawat  oleh  orang  dewasa di dalam rumah daripada oleh keluarga luar,  teman  atau bantuan sewaan yang datang ke rumah, ini memudahkan keluarga  untuk  mematuhi  protokol  karantina(McVernon et al. 2011).
Dari  hasil  penelitian,  informan  menyatakan  tidak pernah  mendapatkan  evaluasi  dari  Dinas  Kesehatan. Data-data  epidemiologi  dan  surveilans  hanya  dibagikan ke  puskesmas  melalui  grup whatsapp dan  puskesmas akan  menganalisa  sendiri  data  tersebut  sehingga tergantung  dengan  kemampuan  analisa  masing-masing puskesmas. Sebagian besar puskesmas tidak mempunyai epidemiolog  sehingga  puskesmas  tidak  bisa  menilai capaian  kinerja  yang  telah  dilakukan  puskesmas berdasarkan  data-data  yang  telah  dibagikan  Dinas Kesehatan  tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan  studi  yang dilakukan  di  Amerika  Serikat  untuk  menganalisa kegagalan  penanggulangan  pandemi  COVID-19  di Amerika Serikat, menyatakan bahwa kegagalan  tersebut disebabkan  kekurangan  dalam  infrastruktur  kesehatan masyarakat. Praktisi kesehatan masyarakat dan ilmuwan harus  mengakui  kompleksitas  upaya  pelacakan  dan pengujian  dan  mempromosikan  kebijakan  baru  yang bertujuan  untuk  mengurangi  penularan  komunitas  yang berkelanjutan (Clark, Chiao, and Amirian 2020).

## SIMPULAN
Kesimpulan  yang  didapat  dalam  penelitian  ini, yaitu :
1. Kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  terkait  dengan pedoman  pencegahan  maupun  pelacakan  kontak  dan isolasi mandiri penderita covid-19.
2. Sosialisasi  yang  dilakukan  melalui  virtual  tidak efektif sehingga menyebabkan ketidakjelasan komunikasi  yang  disampaikan  berhubungan  dengan pelaksanaan kebijakan.
3. Terjadi  ketidakkonsistenan  dalam  pelacakan  kontak yang dilakukan oleh Puskesmas dikarenakan beberapa  faktor  yang  pertama  ketidakjujuran  pasien, stigma masyarakat, data rilis kasus terlambat, alamat/ no  telpon  tidak  jelas,  pasien  tidak  kooperatif  serta perubahan  pedoman  yang  terjadi  dari  revisi  4  ke revisi 5.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdelhafiz, Ahmed Samir, and Mohamed Alorabi. 2020. “Social  Stigma:  The  Hidden  Threat  of  COVID- 19.” Frontiers in Public Health 8(August).
Cava,  Maureen  A  et  al.  2005.  “Risk  Perception  and Compliance  With  Quarantine  During  the  SARS Outbreak.” Journal of Nursing Scholarship 37(4): 343–47. https://doi.org/10.1111/j.1547- 5069.2005.00059.x.
CDC.  2020.  “Case  Investigation  and  Contact  Tracing: Part  of  a  Multipronged  Approach  to  Fight  the
Dian Hayati, Misnaniarti dan Haerawati Idris, Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pelacakan Kontak Erat dan Pemantauan Isolasi Mandiri Penderita Covid-19 Oleh Puskesmas di Kota Palembang
COVID-19 Pandemic.” : 23–25.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/downloads/php/principles-contact-tracing- booklet.pdf.
Clark,  Eva,  Elizabeth  Y  Chiao,  and  E  Susan  Amirian. 2020.  “Why  Contact  Tracing  Efforts  Have  Failed to  Curb  Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19) Transmission  in  Much  of  the  United  States.” Clinical Infectious Diseases 2019(Xx Xxxx): 1–5. DiGiovanni,  Clete,  Jerome  Conley,  Daniel  Chiu,  and Jason  Zaborski.  2004.  “Factors  Influencing Compliance  with  Quarantine  in  Toronto  during the  2003  SARS  Outbreak.” Biosecurity  and bioterrorism :  biodefense  strategy,  practice,  and science 2(4): 265–72.
Dorigatti, I., Okell, L., Cori, A., Imai, N., Baguelin, M., Bhatia,  S.,  &  Boonyasiri,  A.  (2020).  Severity  of 2019-novel  coronavirus  (  nCoV  ).  In Imperial College  London  COVID-19  Response  Team . https://doi.org/10.25561/77154 Edward  III,  G.  C.  (1980). Implementing  Public  Policy .
Washington: Congressional Quarterly Press.
Ferdous,  Most  Zannatul  et  al.  2020.  “Knowledge,
Attitude,  and  Practice  Regarding  COVID-19 Outbreak  in  Bangladesh:  An  Onlinebased  Cross- Sectional  Study.” PLoS  ONE 15(10  October):  1– 17. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0239254. Hagan,  John  Elvis  et  al.  2020.  “Africa’s  COVID-19 Situation  in  Focus  and  Recent  Happenings:  A Mini  Review.” Frontiers  in  Public  Health 8(December).
Kassie,  Belayneh  Ayanaw  et  al.  2020.  “Knowledge  and Attitude  towards  COVID-19  and  Associated Factors  among  Health  Care  Providers  in Northwest Ethiopia.” PLoS ONE 15(8 august): 1– 12. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0238415. Kretzamar,  E  Mirjam  et  al.  2020.  “Impact  of  Delays  on Effectiveness  of  Contact  Tracing  Strategies  for COVID-19:  A  Modelling  Study.” Lancet  Public Health 5(January): e452–59.
Lash, R. Ryan et al. 2020. “COVID-19 Contact Tracing in  Two  Counties  —  North  Carolina,  June–July 2020.” MMWR.  Morbidity  and  Mortality  Weekly Report 69(38): 1360–63.
Lee,  V.  J.,  Chiew,  C.  J.,  &  Khong,  W.  X.  (2020). Interrupting  transmission  of  COVID-19 :  lessons from  containment  effort  in  Singapore. Jurnal Travel Medicine , 1–7. https://doi.org/10.1093/jtm/taaa039
Lu,  R.,  Zhao,  X.,  Li,  J.,  Niu,  P.,  Yang,  B.,  Wu,  H.,  … Tan,  W.  (2020).  Genomic  characterisation  and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications  for  virus  origins  and  receptor binding. The  Lancet , 395 (10224),  565–574.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30251-8
McVernon, Jodie et al. 2011. “Recommendations for and Compliance  with  Social  Restrictions  during Implementation  of  School  Closures  in  the  Early Phase  of  the  Influenza  A  (H1N1)  2009  Outbreak in  Melbourne,  Australia.” BMC  Infectious
Diseases 11(1): 257. https://doi.org/10.1186/1471- 2334-11-257. Menteri Kesehatan RI. (2020). SE_MENKES_202_2020_protokol_isolasi_diri_C
OVID.pdf .
Monica,  Junita,  and  Dini  Fitriawati.  2020.  “Efektivitas Penggunaan  Aplikasi  Zoom  Sebagai  Media Pembelajaran  Online  Pada  Mahasiswa  Saat Pandemi  Covid-19.” Jurnal  Communio :  Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi 9(2): 1630–40.
Pellecchia,  Umberto  et  al.  2015.  “Social  Consequences of  Ebola  Containment  Measures  in  Liberia.”
PLOS ONE 10(12): e0143036.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0143036. Pfefferbaum,  Betty,  and  Carol  S  North.  2020.  “Mental Health  and  the  Covid-19  Pandemic.” New England Journal of Medicine 383(6): 510–12. Teh,  Benjamin  et  al.  2012.  “Impact  of  Swine  Influenza and  Quarantine  Measures  on  Patients  and Households  during  the  H1N1/09  Pandemic.” Scandinavian  Journal  of  Infectious  Diseases 44(4): 289–96.
https://doi.org/10.3109/00365548.2011.631572. Webster,  R  K  et  al.  2020.  “How  to  Improve  Adherence with Quarantine : Rapid Review of the Evidence.” (January).
World  Health  Organization.  (2019).  Mers  Situation
Update November 2019. World Health Organization  Eastern  Mediterranean  Regional Office (EMRO) , (November), 22765492. Retrieved from.
World  Health  Organization.  (2020). Laboratory  testing for  coronavirus  disease  2019  (COVID-19)  in suspected human cases .
Zhong,  Bao  Liang  et  al.  2020.  “Knowledge,  Attitudes, and Practices towards COVID-19 among Chinese Residents  during  the  Rapid  Rise  Period  of  the COVID-19  Outbreak:  A  Quick  Online  Cross- Sectional  Survey.” International  Journal  of Biological Sciences 16(10): 1745–52