Politik Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah
Studi Kasus : Peranan Etnis Tionghoa Dalam Pilkada Kota Tebing Tinggi Tahun 2017
Oleh
Muhammad Saleh 1 , Yuslim 2 , Bakaruddin Rosyidi 3
1 Magister Tata Kelola Pemilu, FISIP Unand, Padang, Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia
3 FISIP Universitas Andalas, Padang, Indonesia
1 alemuhammad.kpu@gmail.com , 3 bakrandalas@gmail.com

## Abstract
The  decentralization  politics  that  occurred  in  the  era  of reformation  has  encouraged  the  ambition  of  the  ethnic identity  politics  which  give  a  big  contribution  in  the appearance  of  small  kings  in  every  region.  Schmitterian explained  that  liberalization  politics  will  activate  the  certain rights  that  be  owned  by  each  person  individually  and  social groups  and  cover  them  from  the  cruel  deeds  or  the  third group. At the level of ethnic at least liberalization can be seen from the availability of spaces for every society to form their own  community  that  can  protect  their  rights,  and  also  the decrease  of  the  intervention  of  the  nation  in  the  political appreciation of every group.

## Abstrak
Politik  desentralisasi  yang  terjadi  di  era  reformasi  telah mendorong  ambisi  politik  identitas  etnis  yang  memberikan kontribusi  besar  dalam  penampilan  pemimpin  di  setiap daerah.  Schmitterian  menjelaskan  bahwa  politik  liberalisasi akan mengaktifkan hak-hak tertentu yang dimiliki oleh setiap orang  secara  individual  dan  kelompok  sosial  dan  menutupi mereka  dari  perbuatan  kejam  atau  kelompok  ketiga.  Pada tingkat  etnis  setidaknya  liberalisasi  dapat  dilihat  dari ketersediaan  ruang  bagi  setiap  masyarakat  untuk  membentuk komunitas  mereka  sendiri  yang  dapat  melindungi  hak-hak mereka,  dan  juga  menurunnya  intervensi  bangsa  dalam apresiasi politik setiap kelompok.
Diterima : 22 Agustus 2018 Direvisi : 18 September 2018 Diterbitkan : 28 September 2018
Kata Kunci : Politics Liberalization, Ethnic Identity Politics, Democratic

## Pendahuluan
Hampir  setiap  daerah  di  Indonesia  pada  tahun  2017  serentak  melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) baik untuk tingkat Gubernur/Walikota/maupun  Bupati.  Ironisnya,  hampir  seluruh  kegiatan  pilkada  yang berlangsung  di  berbagai  daerah  menunjukkan  sebuah  gejala  yang  sama  dimana,  geliat politik  identitas  etnis  begitu  terasa  kuat  untuk  memperebutkan  kekuasaan  dalam kontestasi politik lokal. Elit politik lokal yang haus akan kekuasaan sepertinya sengaja memanfaatkan komunitas-komunitas lokal sebagai bentuk akumulasi modal yang sangat berharga  yang  menjadi  mesin  pendulang  suara  ditengah  merosotnya  kinerja  partai politik. Jika kita berpatokan kepada pemikiran demokrasi  yang direkomendasikan oleh O’Donnel  dan  Schmitter,  maka  pilkada  yang  telah  bergulir  sejak  tahun  2004  telah memenuhi  standar  pembangunan  demokrasi  di  ranah  lokal,  seperti  terselenggarnya pemilihan kepala daerah secara langsung, terciptanya substitusi  kepemimpinan daerah, dan  terjadinya  pendidikan  bagi  politik  bagi  masyarakat  luas  (Lay:  2005).  Hanya  saja, pilkada dan prospek pembangunan demokrasi di tingkat lokal masih mencemaskan.
Daerah-daerah  yang  tidak  memiliki  mayoritas  etnis  dan  tidak  mendapatkan ruang  kebebasan  pada  masa  Orde  Baru,  justru  menjadikan  Pilkada  sebagai  arena pertarungan  untuk  mendapatkan  sebuah  pengakuan  dan  pengukuhan  politik  di masyarakat  yang  plural.  Hasil  Lingkaran  Survei  Indonesia  tahun  2008  menyebutkan bahwa,  daerah  yang  tidak  memiliki  mayoritas  etnis  seperti  Provinsi  Bangka  Belitung, Sulawesi  Selatan,  Kalimantan  Barat  dan  Sumatera  Utara  politik  etnik  cenderung menguat  dalam  pemilihan  kepala  daerah  (LSI  :09:2008).  Sebagai  contoh,  Pemilihan Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara Tahun 2017 yang lalu juga terdapat peranan etnis tionghoa. Pengurus dalam INTI (Indonesia Tionghoa) Kota Tebing Tinggi menggerakkan  sesama  etnis  tionghoa  yang  tergabung  dalam  perkumpulan  tersebut untuk  memilih  kotak  kosong  dalam  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Tebing Tinggi  Tahun  2017.  Dalam  hal  ini  tentu  pengurus  INTI  Kota  Tebing  Tinggi  tersebut ingin  terlibat  dalam  permainan  politik  dan  mendapatkan  pengakuan  dari  masyarakat umum.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Kirk  dan  Miller mendefinisikan  penelitian  kualitatif  sebagai  suatu  tradisi  tertentu  dalam  ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia
baik  dalam  kawasannya  maupun  dalam  peristilahannya.  Format  deskriptif  bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel  yang timbul di masyarakat yang menjadi penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan  sebagai  suatu  ciri  atau  gambaran  tentang  kondisi,  situasi  ataupun  variabel tertentu. Data yang dikumpulkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen  pribadi,  catatan  atau  memo  dan  dokumen  resmi  lainnya  sebagai  penunjang dari penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu : 1. Data Primer
Yaitu  data  yang  langsung  diperoleh  dari  sumber  data  oleh  penulis  untuk  tujuan khusus, seperti data-data yang dihimpun dari informan melalui wawancara.
2. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  penulis  dari  penelitian  kepustakaan  dan dokumentasi,  sehingga  pada  penelitian  ini  data  sekunder  diperoleh  dari  buku-buku, literatur-literatur dan bahan lain yang berhubungan dengan penelitian.
Penelitian ini lebih menekankan pengumpulan data melalui:
1.  Wawancara Mendalam (indepth interview)
Wawancara  digunakan  untuk  memperoleh  data  primer  dengan  mengadakan  tanya jawab  dengan  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dengan  masalah  penelitian  yang dilaksanakan.
Adapun informasi yang diperoleh melalui informan, yaitu : Masyarakat Kota Tebing Tinggi (dengan menggunakan teknik Snowball Sampling.
2.  Dokumentasi dan Studi Pustaka
Merupakan  metode  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  dan  mempelajari sumber non manusia seperti halnya laporan, buku catatan, dokumen atau naskah serta sumber lain. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dokumen/laporan/berita di media massa terkait dengan penelitian yang dilakukan.

## Hasil dan Pembahasan

## Bangkitnya Politik Identitas Etnis Dalam Pilkada
Keterlibatan  etnis  dalam  ranah  politik  sebenarnya  bukanlah  sesuatu  hal  yang baru.  Dekade  1970/1980-an  di  negara-negara  Benua  Afrika  seperti  Nigeria,  Somalia, kekuatan  etnik  mempunyai  peranan  penting  dalam  hal  penentuan  jabatan-jabatan politik. Untuk di Indonesia, geliat etnis untuk masuk dalam ranah politik praktis terjadi setelah  liberalisasi  politik  yang  bergulir  sejak  tahun  1998.  Liberalisasi  politik  menjadi
titik awal - terminus a quo -(Gaffar: 1999) yang mengawali transisi politik dari penguasa otoriter  yang  selama  ini  telah  membelenggu  hak-hak  individual  ataupun  kelompok tertentu.  Bangkitnya  politik  etnis  dalam  pilkada  dapat  dimaknai  dari  tidak  adanya kepastian  demokrasi  di  tingkat  lokal.  Dengan  kata  lain,  demokrasi  juga  memaksa munculnya  sebuah  kompetisi  yang  keras  untuk  dalam  hal  perebutan  kekuasaan. Meminjam  istilah  yang  digunakan  oleh  Parsudi  Suparlan  yang  tertuang  dalam  karya Bima  Sugiarto  bahwa  mobilisasi  jaringan  etnis  memang  sengaja  diciptakan  untuk memenangkan sebuah persaingan dalam hal perebutan kekuasaan.
Ada  beberapa  faktor  mengapa  tarikan  politik  etnis  semakin  kuat  dalam  sistem pemilihan  kepala  daerah. Pertama ,  adalah  menguatnya  fenomena  etnosentrime  dalam pemilihan  kepala  Daerah  secara  langsung  yang  acap  kali  melanggar  aturan  main  dari tata cara demokrasi. Awal kemunculan hal ini sangat mudah ditebak dimana para calon kepala daerah ataupun calon anggota legislatif yang bertarung dalam sebuah kontestasi politik  sangat  mengagungkan  simbol-simbiol  identitas  yang  dijadikan  sebagai vote getter . Kedua , dalam hal regulasi dari UU pemilu, khususnya dalam pemilihan anggota legislatif  yang  berkaitan  tentang  penetapan  calon  terpilih.  Pada  prinsip  awalnya penetapan  calon  terpilih  memakai  prinsip  nomer  urut  bersyarat.  Logikanya  adalah sebuah partai  yang mendapatkan kursi maka penetapan calon terpilih diberikan kepada nomer  teratas,  dengan  syarat  mereka  mendapatkan  perolehan  suara  sebesar  30%  dari BPP  (Bilangan  Pembagi  Pemilih).  Akan  tetapi  di  pertengahan  jalan  sosialiasi  pemilu legislatif  beberapa  partai  politik  besar  seperti  PAN  Golkar,  PBR  dan  PD  menolak menggunakan sistem penetapan calon terpilih dan cenderung lebih memilih penggunaan sistem  suara  terbanyak.  Perubahan  ini  ternyata  disyahkan  oleh  keputusan  MK (Mahkamah  Konstitusi)  yang  mensahkan  sistem  suara  terbanyak  sebagai  aturan  main dalam pencalonan anggota legislatif.
Disatu  sisi  keputusan  MK  ini  memang  memberikan  dampak  positif  untuk mengurangi oligarkhi dari sebuah partai politik, akan tetapi dilain pihak dari keputusan ini  menciptakan  sebuah  persaingan  yang  ketat  bagi  para  kontestan  yang  berkeinginan untuk  maju  dalam  pemilihan  anggota  legislative  maupun  menjadi  kepala  daerah.  Di tengah-tengah  dekatnya  garis  ideologi  dari  masing-masing  partai,  para  calon  anggota legislatif  dituntut  harus  lebih  kuat  untuk  menunjukkan  karakter  kandidat  masing- masing.  Dalam  kondisi  seperti  ini  tampaknya  para  calon  anggota  legislatif  lebih cenderung  bersikap  pragmatis,  karena  program  visi  dan  misi  tidak  lagi  menjadi perhatian dari masyarakat,  maka penggunaan jaringan Patron Clients sebagai  pengikat
basis  konstituen  dan  didukung  dengan  berbagai  sumbangan  berbentuk  uang,  maupun berbentuk  sembako  kerap  menjadi  pilihan  utama  bagi  para  calon  anggota  legislatif untuk mendapatkan simpati dari masyarakat (Mukmin dan Mubarak : 2009).
Ketiga , ketidakmampuan  partai  politik  di  daerah  untuk  menjalankan  fungsi sebagai mana mestinya terkhusus dalam hal civic education dan pola recruitmen politic nya.  Ada  kesan  bahwa  partai  politik  hanya  berfungsi  sebagai  kenderaan  untuk meloloskan  kandidat  tertentu  dalam  momen  pilkada.  Partai  politik  justru  mencari  elit- elit  politik  dari  kalangan  selebritis  ataupun  mencaplok  elit  politik  di  daerah  yang memiliki  basis  jejaring-jejaring  kekerabatan  primordial  dari  paguyuban-paguyuban kelompok  tertentu  tanpa  menghiraukan  kualitas  dan  kapabilitasnya  kepemimpinannya. Tak  ayal  bila  saat  ini  paguyuban-paguyuban  di  daerah  yang  memiliki  jaringan  sampai kelapisan bawah masyarakat menjadi primadona pada saat momen pilkada berlangsung. Keempat , adalah lemahnya regulasi UU dari No 32/2004 yang tidak memuat ketentuan yang  tegas  mengenai  batasan  dan  sanksi  hukuman  ketika  munculnya  isu-isu  rasialis dalam setiap pilkada.
Awalnya,  Pilkada  serentak  yang  diwacanakan  selama  ini  sempat  membuat polemik  karena  di  beberapa  wilayah  hanya  terdapat  satu  pasang  calon  kepala  daerah, atau calon tunggal. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memperbolehkan pemilihan  kepala  daerah  bagi  daerah  yang  hanya  memiliki  calon  tunggal.  Mahkamah Konstitusi  beralasan,  jika  Pilkada   ditunda  karena  kurangnya  calon,  maka  akan menghapus  hak  konstitusional  rakyat  untuk  memilih  dan  dipilih.  Mahkamah  juga menilai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada  juga tidak memberikan jalan  keluar  seandainya  syarat-syarat  calon  tidak  terpenuhi.  Untuk  proses  pemilihan kepala  daerah  calon  tunggal,  surat  suara  akan  dibuat  berbeda.  Surat  suara  khusus  ini hanya  akan  berisi  satu  pasangan  calon  kepala  daerah,  dengan  pilihan  "Setuju"  atau "Tidak  Setuju"  dibagian  bawahnya.  Apabila  pilihan  "Setuju"  memperoleh  suara terbanyak, maka calon tunggal ditetapkan sebagai kepala daerah yang sah. Namun jika pilihan  "Tidak  Setuju"  memperoleh  suara  terbanyak,  maka  pemilihan  ditunda  hingga Pilkada selanjutnya.

## Pergulatan Politik Identitas Dalam Pilkada
Esensi  dari  etnis  merupakan  sebuah  perwujudan  dari  politik,  selain  mengandung nilai-nilai  tradisional  yang  menggunakan  corak-corak  tertentu,  etnis  juga  merupakan sebagai  mekanisme  dari  pensejajaran  politik.  Kelompok  suku  yang  lain  mungkin  saja
untuk  bersatu  untuk  memobilisasi  di  dalam  pemilu,  untuk  mendapatkan  sesuatu keuntungan yang baru (Abner Cohen: 83:1996). Sedangkan menurut Max Weber politik etnis  adalah  sekelompok  manusia  yang  menghormati  pandangan  serta  memegang kepercayaan bahwa asal yang sama menjadi alasan untuk menciptakan suatu komunitas tertentu.  Pada  perkembangannya  sekarang  politik  ras  selalu  mempengaruhi  negara, karena  negara  sebagai  pihak  yang  mengalokasikan  nilai-nilai  yang  terkait  dengan kekuasaan,  status,  kemakmuran,  serta  kesempatan  hidup  kelompok  rasras  dan anggotanya.  Politik  etnik/ras  dapat  dibangkitkan  oleh  ketidak  puasan  sekelompok anggota  masyarakat  yang  terkonsentrasi  dalam  suatu  daerah  yang  ingin  menuntut otonomi lebih besar.
Politik Identitas adalah merupakan sebuah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan  (Abdillah  :  2002).  Kemunculan  politik  etnis  diawali  oleh  tumbuhnya kesadaran yang mengidentifikasikan mereka dalam suatu golongan atau kelompok etnis tertentu.  Kesadaran  ini  kemudian  memunculkan  solidaritas  kekelompokan  dan  rasa kebangsaan. Dalam konteks dinamika politik lokal di Sumatera Utara, maka pergulatan politik  identitas  etnis  dalam  perebutan  tahta  kekuasaan.  Hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  di  salah  satu  Kabupaten/Kota  Sumatera  Utara  yakni  Kota  Tebing  Tinggi memperlihatkan fenomena tersebut.  Walaupun dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017  yang  lalu  di  Kota  Tebing  Tinggi  hanya  terdapat  1  (satu)  pasangan  calon,  namun tetap  ada  beberapa  pihak  yang  memainkan  peranan  etnis  dalam  Pilkada  tersebut. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi yang berlangsung pada tanggal 08 Februari 2017 secara resmi dimenangkan oleh Ir. Umar Zunaidi Hasibuan dan Oky Doni  Siregar.  Namun,  dibalik  kemenangan  pasangan  Walikota  dan  Wakil  Walikota tersebut, terdapat pemilih kotak kosong, dimana berdasarkan hasil penelitian digerakkan oleh seseorang dari kalangan etnis tionghoa. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan persentase kemenangan pasangan calon tunggal :

## Tabel 1.  Perolehan Suara Pilkada 2017 Kota Tebing Tinggi
No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara 1. Umar Zunaidi Hasibuan dan Oki Doni Siregar 41.937 suara (70,04%) 2. Kotak Kosong 16.861 suara (28,16%) 3. Suara Tidak Sah 1.070 suara (1,78%) Jumlah Pengguna Hak Pilih 59.868 suara (100%)
Sumber : Diolah dari PPID KPU Kota Tebing Tinggi 2017.
Dari tabel 1 diatas, dapat dilihat perolehan suara Walikota Incumbent sebanyak 41.937  suara  (70,04%).  Sedangkan  masyarakat  yang  memilih  kotak  kosong  sebanyak 16.861  suara  (28,16%),  sedangkan  suara  tidak  sah  terhitung  sebanyak  1.070  (1,78%). Dari perolehan suara dalam Pilkada Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 tersebut, Walikota Incumbent memperoleh  suara  terbanyak  sehingga  melanjutkan  masa  jabatan  (dua periode) memimpin Kota Tebing Tinggi.
Berdasarkan data  yang ditemukan di lapangan, terdapat 9 (sembilan) TPS yang dimenangkan oleh kotak kosong. Mayoritas penduduk yang terdaftar dalam DPT (daftar pemilih  tetap)  di  TPS  tersebut  adalah  etnis  tionghoa.  Di  Kota  Tebing  Tinggi,  terdapat sekitar  7%  warga  keturunan  etnis  tionghoa  dari  total  jumlah  penduduk  156.815  (data diperoleh  melalui website BPS  Kota  Tebing  Tinggi,  diakses  terakhir  pada  hari  Kamis, 12 Juli 2018)).
Tabel 2 Kotak Kosong/Kolom Kosong Menang di TPS se-Kota Tebing Tinggi
No. Kecamatan Kelurahan TPS Suara Kotak Kosong Suara Incumbent 1. Bajenis Bulian 1 75 72 2. Bajenis Bulian 8 118 104 3. Bajenis Pelita 2 98 83 4. Padang Hilir Damar Sari 3 77 43 5. Padang Hilir Tebing Tinggi 10 90 74 6. Padang Hulu Bandar Sono 9 90 87 7. Padang Hulu Lubuk Raya 4 97 93 8. Rambutan Sri Padang 5 145 138 9. Tebing Tinggi Kota Bandar Utama 3 83 72
Sumber : Diolah dari Form C1 Kota Tebing Tinggi
Berdasarkan  tabel  2  diatas,  kotak  kosong  menang  di  TPS  1  (satu)  Kelurahan Bulian,  Kecamatan  Bajenis  dengan  perolehan  suara  kotak  kosong  75  suara  dan perolehan  suara  Walikota Incumbent 72.  Jumlah  pemilih  dalam  TPS  1  (satu)  tersebut sebanyak 269 orang,  yang  menggunakan hak pilih  148 orang dengan angka partisipasi 55,0%.  Sedangkan  di  TPS  8  (delapan)  Kelurahan  Bulian,  Kecamatan  Bajenis  kotak kosong juga menang dengan perolehan 118 suara dan Walikota Incumbent memperoleh 104  suara,  dengan  jumlah  pemilih  335  orang.  Yang  menggunakan  hak  pilih  di  TPS  8 (delapan)  tersebut  yaitu  sebanyak  170  orang  dengan  angka  partisipasi  50,7%. Berikutnya  di  TPS  2  (dua)  Kelurahan  Pelita,  Kecamatan  Bajenis  kotak  kosong  juga
menang  dengan  memperoleh  98  suara  dan  Walikota Incumbent memperoleh  83  suara dengan  jumlah  pemilih  sebanyak  450  orang.  Yang  menggunakan  hak  pilih  186  orang dengan  angka  partisipasi  41,3%.  Di  Kecamatan  Padang  Hilir,  Kelurahan  Damar  Sari TPS  3,  kotak  kosong  menang  dengan  memperoleh  77  suara  dan  Walikota Incumbent memperoleh 43 suara dengan jumlah pemilih 331 orang,  yang menggunakan hak pilih hanya 123 orang dengan persentase 37,2%. Masih di Kecamatan Padang Hilir, tepatnya di Kelurahan Tebing Tinggi TPS 10 (sepuluh), kotak kosong menang dengan perolehan 90  suara  dan  Walikota Incumbent memperoleh  74  suara  dengan  jumlah  pemilih  373 orang.  Yang  menggunakan  hak  pilih  sebanyak  169  orang  dengan  angka  partisipasi 45,3%.  Di  Kecamatan  Padang  Hulu,  Kelurahan  Bandar  Sono  TPS  9  (sembilan)  kotak kosong  juga  menang  dengan  memperoleh  90  suara  dan  Walikota Incumbent memperoleh 87 suara dengan jumlah pemilih 285 orang,  yang menggunakan hak pilih 182 orang dengan angka partisipasi 63,9%.
Selanjutnya  di  Kelurahan  Lubuk  Raya  TPS  4  (empat),  kotak  kosong memperoleh  97  suara  dan  Walikota Incumbent memperoleh  93  suara  dengan  jumlah pemilih  348  orang,  yang  menggunakan  hak  pilih  193  orang  dengan  partisipasi  55,5%. Berikutnya di Kecamatan Rambutan, Kelurahan Sri Padang TPS 5 (lima), kotak kosong juga  menang  dengan  perolehan  145  suara  dan  Walikota Incumbent memperoleh  138 suara dengan jumlah pemilih 491 orang, yang menggunakan hak pilih 293 orang dengan angka partisipasi sebesar 59,7%. Dan yang terakhir di Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kelurahan  Bandar  Utama  TPS  3  (tiga)  kotak  kosong  menang  dengan  memperoleh  83 suara dan Walikota Incumbent memperoleh 72 suara dengan jumlah pemilih 389 orang, yang menggunakan hak pilih 157 orang dengan angka partisipasi 40,4%.
Politik  identitas  kadangkala  akan  menimbulkan  pemikiran  yang  tidak  rasional terhadap  perilakunya.  Ketidak  rasionalitas  ini  akan  terbawa  kepada  tingkat  sensitifitas yang berlebihan terhadap suatu bentuk permasalahan antar etnis. Tidak rasionalitas juga akan  membawa  sebuah  sifat  yang  radikal  yang  membuat  suasana  politik  lokal  kian memanas,  yang  nantinya  akan  menuju  kepada  sebuah  konflik  yang  berlarut-larut. Meminjam  istilah  Benedict  Anderson  bahwa  konsep  bangsa  Indonesia  merupakan sebuah  “ imajinasi ”  merupakan  sebuah  konsekuensi  yang  memang  harus  diemban bangsa Indonesia ketika keragaman etnis yang selama ini menjadi kebanggaan sebagai pemersatu  bangsa  dapat  menimbulkan  sebuah  bom  waktu  atas  munculnya  berbagai macam konflik komunal ketika masing-masing etnis saling mempertahankan eksistensi ditengah derasnya perubahan arus politik.

## Minimalisir Persinggungan Politik Identitas Etnis
Riswanda  Imawan  mengatakan  bahwa Demokrasi , Desentralisasi ,  dan Good governance merupakan tiga pilar utama dalam reformasi politik yang terus diupayakan di  Indonesia  (Imawan  :  2002).  Desentralisasi  merupakan  cikal  bakalnya  lahirnya pemerintahan lokal, sebab disana terjadi pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak  yang  memadai  untuk  memaknai  kewenangan  yang  diberikan  kepada  unit pemerintahan  yang  lebih  rendah  yakni  adanya  pemerintahan  lokal.  Sedangkan Demokratisasi  adalah  sebuah  proses  dari  perubahan  dari  struktur  dan  tatanan pemerintahan  yang  otoriter  kearah  yang  struktur  yang  dan  tatanan  yang  lebih demokratis.  Dalam  hal  politik  identitas  tentunya  hal  ini  melahirkan  kebebasan  yang terjadi  didalam  masyarakat  tanpa  mengenal  adanya  unsure-unsur  minoritas  dan mayoritas.  Sedangkan Good Governance di  anggap  cenderung  dimasukkan  kedalam unsur-unsur  etika.  Di  lain  fihak  Pratikno  mengatakan  istilah Governance dan Government cenderung  digunakan  secara  bergantian  untuk  menggambarkan  proses pemerintahan dimana Government digunakan untuk merujuk pada pelaku (pemerintah) dan Governance biasanya  digunakan  untuk  merujuk  pada  proses  pemerintahan (Pratikno : 2005).
Menurut  Horowoitz  sebagaimana  sebenarnya  konflik  etnis-etnis  di  negara- negara berkembang sangat berkaitan erat dengan berlangsungnya modernisasi. Konflik antar etnis terjadi karena ketidakseimbangan keuntungan yang diperoleh beberapa etnis. Ketidakseimbangan  distribusi  ekonomi  dan  kesempatan  pendidikan  dalam  sector modern adalah sebab utama mengapa konflik sering kali terjadi. Disusul dari pergeseran ekonomi  kemasalah  politik  yang  akan  menimbulkan  konflik-konflik  antara  etnis. Tentunya konflik-konflik ini perlu dikelola dengan cara yang baik agar menjadi sebuah keanekaragaman dalam politik lokal.
Untuk  meminimalisir  ketidak  rasionalitas  antar  etnisitas  ini  perlu  dibangun sebuah Consensus Building yang akan memberikan solusi terhadap segala konflik yang terjadi. Sejenak kita akan menggunakan governability (praikno dan Lay : 2006) kedalam tataran  pemerintahan  lokal  dimana  kemampuan  pejabat  daerah  untuk  menggunakan fasilitas  yang  dimilikinya,  seperti  penciptaan public  sphare yang  akan  menjamin  hak untuk  berpartisipasi  dan  berkompetisi  dan  sangat  toleran  terhadap  segala  perbedaan antar etnis  yang ada. Otonomi daerah yang termaktub dalam UU No 22/1999 memang jauh  lebih  revolusioner  dari  pada  UU  N0  5/1974.  Dalam  pandangan  ini  kita  sering terjebak  dalam  sebuah  pengertian  Otonomi  daerah  secara  utuh.  Pada  saat  sekarang  ini
otonomi  sepertinya  hanya  sebagai  otonomi  dari  pemerintah  pusat  pada  penerintah daerah, dan bukan kepada otonomi masyarakat lokal itu sendiri. Kenyataan yang sering terlihat  adalah  otonomi  hanya  dinikmati  oleh  golongan  elit  politik  daerah,  dan masyarakat  yang  terbagi-bagi  kedalam  beberapa  etnis  yang  akan  terus  termarjinalisasi dalam  politik  tingkat  lokal.  Oleh  sebab  itu  konsep  otonomi  daerah  harus  menguatkan dan memberdayakan masyarakat lokal yang memiliki.
Kemampuan  pemerintahan  lokal  dalam  pengelolaan  kepentingan  antara  etnis yang terjadi di Kota Tebing Tinggi sebaiknya mampu menjadi media diantara elit yang ada.  selain  menyediakan public  sphere ,  yang  lebih  ditekankan  adalah  rasa  penonjolan untuk membangun kabupaten tersebut, dan bukan kepada etnis mana yang berhak untuk membangun  kabupaten  tersebut.  Setidak  nya  ada  beberapa  hal  yang  perlu  dicermati. Ada  yang  menarik  dari  apa  yang  pernah  diuraikan  oleh  lake  dan  Rothchild  (1998)  dia menawarkan  beberapa  point  yang  menarik  jika  diaplikasikan  di  Kota  Tebing  Tinggi, Pertama , saling menghormati, yaitu, salah satu landasan  yang kuat dalam membangun Labuhan  Batu  untuk  maju  adalah  bagaimana  menata  hubungan  antar  etnis  kembali bersatu  dengan  penekanan  saling  menghormati  dan  jajaran  pemerintahan  dan  birokrat lokal  yang  menjadi  medianya. Kedua ,  yaitu  berbagi  kekuasaan  dimana  pembagian kekuasaan  ini  penting  dalam  mengurangi  rasa  tidak  aman  bagi  dalam  skope  golongan minoritas.  Dengan  memberikan  keanggotaan  secara  prospersional  dalam  pemerintahan lokal.  Dan  yang Ketiga adalah  Manajemen  konflik  untuk  mengatasi  konflik  etnis tersebut dengan menggunakan diplomasi preventif dengan mengedepankan tokoh-tokoh adat yang diantara masing-masing etnis saling mempunyai pengaruh.

## Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017
Politik  identitas  merupakan  konsep  baru  dalam  kajian  ilmu  politik.  Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri  pada  perbedaan-perbedaan  yang  timbul  dari  perbedaan  tubuh.  Dalam  filsafat sebenarnya  wacana  ini  sudah  lama  muncul,  namun  penerapannya  dalam  kajian  ilmu politik  mengemuka  setelah  disimposiumkan  pada  suatu  pertemuan  internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina pada 1994 (Abdillah, 2002 : 16).
Identitas  menurut  Jeffrey  Week  adalah  berkaitan  dengan belonging tentang persamaan  dengan  sejumlah  orang  dan  apa  yang  membedakan  seseorang  dengan  yang lain.  Pendapat  Jeffrey  Week  tersebut  menekankan  pentingnya  identitas  bagi  tiap individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas (Widayanti, 2009 : 14). Namun
demikian, sebenarnya akan lebih mudah bila kita memahami konsep identitas ini dalam bentuk contoh. Ketika seseorang lahir, ia tentu akan mendapatkan identitas yang bersifat fisik dan juga non-fisik. Identitas fisik yang terutama dimiliki adalah apakah ia berjenis kelamin  pria  atau  wanita.  Sedangkan  untuk  identitas  non-fisik  adalah  nama  yang digunakan, juga status yang ada pada keluarga pada saat dilahirkan.
Identitas  dalam  sosiologi  maupun  politik  biasanya  dikategorikan  menjadi  dua kategori  utama,  yakni  identitas  sosial  (kelas,  ras,  etnis,  gender,  dan  seksualitas)  dan identitas  politik  (nasionalitas  dan  kewarganegaraan/ citizenship). Identitas  sosial menentukan  posisi  subjek  di  dalam  relasi  atau  interaksi  sosialnya,  sedangkan  identitas politik  menentukan  posisi  subjek  di  dalam  suatu  komunitas  melalui  suatu  rasa kepemilikan (sense  of  bellonging) dan  sekaligus  menandai  posisi  subjek  yang  lain  di dalam suatu pembedaan (Setyaningrum, 2005 : 19). Identitas politik (political identity) secara  konseptual  berbeda  dengan  “politik  identitas” (politica  of  identity) .  Identitas politik  merupakan  konstruksi  yang  menentukan  posisi  kepentingan  subjek  di  dalam suatu  ikatan  komunitas  politik,  sedangkan  pengertian  politik  identitas  mengacu  pada mekanisme  politik  pengorganisasian  identitas  (baik  identitas  politik  maupun  identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik.
Secara  sederhana,  apa  yang  dimaksud  identitas  didefinisikan  sebagai karakteristik  esensial  yang  menjadi  basis  pengenalan  dari  sesuatu  hal.  Identitas merupakan karakteristik khusus  setiap orang atau komunitas  yang menjadi  titik masuk bagi  orang  lain  atau  komunitas  lain  untuk  mengenalkan  mereka. Ini  adalah  definisi umum  yang  sederhana  mengenai  identitas  dan  akan  kita  pakai  dalam  pembahasan berikutnya  mengenai  politik  identitas.  Menurut  Stuart  Hall,  identitas  seseorang  tidak dapat  dilepaskan  dari  sense  (rasa/kesadaran)  terhadap  ikatan  kolektivitas‟.  Dari pernyataan  tersebut,  maka  ketika  identitas  diformulasikan  sebagai  sesuatu  yang membuat  seseorang  memiliki  berbagai  persamaan  dengan  orang  lain,  maka  pada  saat yang bersamaan juga identitas memformulasikan otherness (keberbedaan) atau sesuatu yang  diluar  persamaan-persamaan  tersebut.  Sehingga  karakteristik  identitas  bukan hanya  dibentuk  oleh  ikatan  kolektif,  melainkan  juga  oleh  kategori-kategori  pembeda (Setyaningrum, 2005 : 26).
Identitas  selalu  melekat  pada  setiap  individu  dan  komunitas.  Identitas merupakan karekteristik  yang membedakan antara orang  yang satu dengan orang  yang lain supaya orang tersebut dapat dibedakan dengan yang lain. Identitas adalah pembeda
antara  suatu  komunitas  dengan  komunitas  lain.  Identitas  mencitrakan  kepribadian seseorang, serta bisa menentukan posisi seseorang.
Menurut  Cressida  Heyes  ( Stanford  Encyclopedia  of  Philosophy ,  2007) mendefinisikan  politik  identitas  sebagai  penandaan  aktivitas  politis  dalam  pengertian yang  lebih  luas  dan  teorisasi  terhadap  ditemukannya  pengalaman-pengalaman ketidakadilan  yang  dialami  bersama  anggota-anggota  dari  kelompok-kelompok  sosial tertentu. Ketimbang pengorganisasian secara mandiri dalam ruang lingkup ideologi atau afilisasi  kepartaian,  politik  identitas  berkepentingan  dengan  pembebasan  dari  situasi keterpinggiran  yang  secara  spesifik  mencakup  konstituensi  (keanggotaan)  dari kelompok  dalam  konteks  yang  lebih  luas.  Dalam  hal  ini  Cressida  Heyes  beranggapan jika  politik  identitas  lebih  mengarah  kepada  kepentingan  terhadap  individu  atau kelompok yang terpinggirkan dari pada pengorganisasian.
Agnes  Heller  mengambil  definisi  politik  identitas  sebagai  konsep  dan  gerakan politik  yang  fokus  perhatiannya  adalah  perbedaan (difference) sebagai  suatu  kategori politik yang utama (Abdillah, 2002 : 16). Di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi  dan  memiliki  tujuan  bersama,  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  di  dalamya terdapat  berbagai  macam  individu  yang  memiliki  kepribadian  dan  identitas  masing- masing. Hal ini dikarenakan kepribadian dan identitas individu yang berbeda dan unik, sangat  mungkin  terjadi  dominasi  antar  individu  yang  sama-sama  memiliki  ego  dan tujuan  pribadi.  Sehingga  menyebabkan  pergeseran  kepentingan  terkait  dengan perebutan  kekuasaan  dan  persaingan  untuk  mendapatkan  posisi  strategis  bagi  tiap individu di dalam komunitas tersebut .
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  politik  identitas  menurut  peneliti  adalah  suatu tindakan  politik  yang  dilakukan  individu  atau  sekelompok  orang  yang  memliki kesamaan identitas baik dalam hal etnis, jender, budaya, dan agama untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan anggotanya. Politik identitas sering digunakan untuk merekrut dukungan orang-orang yang termarjinalkan dari kelompok mayoritas. Aspek etnis tidak boleh dilupakan perannya dalam politik lokal di Indonesia. Hal ini tampak pada proses pemilihan  legislatif  dan  Pemilukada.  Mobilisasi  pemilih  dapat  dilakukan  dengan mengangkat  isu-isu  yang  berkaitan  dengan  etnisitas,  baik  etnis,  agama  dan  sebutan penduduk  asli  atau  pendatang.  Banyak  yang  merasa  bahwa  etnis  Tionghoa  adalah pendatang  yang  memiliki  kebudayaan  asing  dan  ingin  mengintegrasikan  kebudayaan tersebut ketengah masyarakat tempat mereka berada.
Walaupun  jika  ditinjau  secara  kuantitatif  etnis  Tionghoa  merupakan  etnis minorits  dibandingkan  dengan  kelompok  –  kelompok  etnis  lain  di  Indonesia,  namun secara  kualitatif  dampak  yang  mereka  timbulkan  begitu  serius.  Tahun  1961,  jumlah mereka  diperkirakan  sebanyak  2,45  juta  jiwa  atau  sekitar  2,5%  dari  total  penduduk Indonesia waktu itu. Tarmizi Taher, mantan Menteri Agama era Orde Baru yang cukup perhatian  dengan  isu  –  isu  Tionghoa,  mengajukan  taksiran  yang  lebih  tinggi,  yaitu antara  4-5  %  dari  keseluruhan  penduduk  Indonesia  (Afif,  2012  :  2).  Jumlah  tersebut memang  sangat  kecil  dibanding  dengan  suku  –  suku  yang  ada  di  Indonesia,  namun peranan  mereka  yang  sangat  besar  memberikan  dampak  yang  besar  juga  dalam kehidupan  mereka  yakni  masalah  Tionghoa.  Etnis  Tionghoa  yang  selalu  dipandang sebagai  etnis  yang  eksklusif  di  Indonesia  sementara  masyarakat  pribumi  hidup  dalam kesederhanaan yang menyebabkan kecemburuan sosial. Selain sikap mereka yang selalu di  pandang  eksklusif,  sikap  mereka  yang  tertutup  dan  cuek  serta  tidak  ada  interaksi dengan masyarakat sekitar atau dengan kata lain tidak ada pergaulan dengan masyarakat sekitar menambah kecemburun sosial didalam masyarakat.
Hal ini kerap mengakibatkan konflik karena perbedaan pandangan. Oleh karena itu,  perkembangan  etnis  Tionghoa  mengalami  pasang  surut  di  Indonesia  sejak  masa Kolonial hingga Reformasi. Indonesia sebagai bangsa dengan beragam etnis dan budaya yang dipersatukan dalam sebuah semboyan yakni Bhineka Tunggal Ika.
Tebing Tinggi merupakan Kota di Sumatera Utara yang memiliki perkembangan yang  pesat  dalam  bidang  perekonomian.  Hal  ini  karena  letak  Tebing  Tinggi  yang strategis  karena jalur  antar lintas Sumatera serta  cepatnya Tebing  Tinggi  menjadi  kota maju.  Hal  ini  karena  didukung  oleh  perdagangan,  pendidikan,  komunikasi  dan  sarana yang  lengkap.  Kota  Tebing  Tinggi  terdiri  dari  berbagai  macam  etnis  mulai  dari  etnis Cina, Melayu, Tapanuli, Jawa, Mandailing, Simalungun, Karo dan Minangkabau. Etnis Tionghoa  yang  berdomisili  di  Tebing  Tinggi  pada  umumnya  berprofesi  sebagai pedagang  ataupun  pengusaha.  Walaupun  masih  ada  Etnis  Tionghoa  yang  berprofesi sebagai tukang, pedagang keliling, atau pun etnis Tionghoa kebun sayur yang memang sudah lebih berbaur dengan masyarakat.
Informasi  yang  diperoleh  melalui  informan  etnis  tionghoa.  Melalui  INTI (Indonesia  Tionghoa)  Kota  Tebing  Tinggi,  salah  seorang  anggota  DPRD  (Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah) Kota Tebing Tinggi  memberi himbauan atau  ajakan untuk menggunakan hak pilih dengan mencoblos kolom kosong/kotak kosong. Namun ketika penulis berusaha menggali lebih mendalam alasan etnis tionghoa tersebut memilih kotak
kosong,  informan  tersebut  hanya  menyatakan  disuruh  oleh  pengurus  INTI  tersebut. Berdasarkan  data  yang  ditemukan  di  lapangan,  terdapat  9  (sembilan)  TPS  yang dimenangkan oleh kotak kosong. Mayoritas penduduk yang terdaftar dalam DPT (daftar pemilih  tetap)  di  TPS  tersebut  adalah  etnis  tionghoa.  Di  Kota  Tebing  Tinggi,  terdapat sekitar  7%  warga  keturunan  etnis  tionghoa  dari  total  jumlah  penduduk  156.815  (data diperoleh  melalui website BPS  Kota  Tebing  Tinggi,  diakses  terakhir  pada  hari  Kamis, 12 Juli 2018).

## Kesimpulan
Good  Governance dalam  pengertian  tingkat  pelaku  pemerintahan  lokal  dan governability  tingkat  kapabilitas  pemerintahan  lokal  dalam  memberikan public  sphere akan membuka peluang bagi pmerintahan lokal yang ada di Kota Tebing Tinggi untuk membangun  struktur  pemerintahan  yang  berdasarkan  pada  norma-norma  lokal.  Kita tidak  dapat  menutup  mata,  bahwa  masyarakat  lokal  telah  memiliki  struktur-struktur tersendiri yang telah lama berdiri sebelum berdirinya struktur pemerintahan. Kita sama sekali tidak menginginkan negara teater seperti apa yang terbayang dalam negara teater yang terdapat dalam karya Clifford Geertz, yang mengedepankan bahwa etnis mayoritas akan selau menjadi pemimpin, sedangkan etnis minoritas hanya akan menjadi follower . Tentunya  kearifan  lokal  dan  lebih  mengedepan  sifat  pluralisme  menjadi  kata  kunci untuk  lebih  menghidupkan  kehidupan  berdemokrasi.  Dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah Kota  Tebing  Tinggi  Tahun  2017  memang  ada  peranan  etnis  tertentu  yang  mendukung kotak  kosong,  namun  memang  harus  diakui  bahwa  mayoritas  penduduk  Kota  Tebing Tinggi  merupakan  masyarakat  lokal,  sehingga  masyarakat  lebih  percaya  terhadap pemimpin lokal yang berasal dari penduduk asli Kota Tebing Tinggi.

## Daftar Pustaka
Adillah,  Ubed.  2002. Politik  Identitas  Etnis  Pergulatan  Tanda  Tanpa  Identitas ,
Indonesia Tera, Magelang.
A. D, Lake dan Rothchild, Donald. 1998. The International Spread of Ethnic Conflict: Fear, Diffusion and Esclation, Princention University Press .
Afif, Afthonul. 2012. Identitas  Tionghoa  Muslim Indonesia  : Pergulatan  Mencari  Jati Diri. Depok, Kepik.
Agustino, Leo. 2002. Kekerasan dan Pengendalian Konflik . Analisis CSIS. Jakarta.
Cohen, A. 1996. “Etnicity and Politics” . dalam Etnicity . J.Hutchinson dan A.D. Smith (ed). Oxford University Press. New York.
____. 1969. Custom and Politics In Urban Africa . Routledge. London.
Cressida J. Hayes. 2007. Self-Transformation : Foucault, Ethics and Normalizes Bodies . Oxford University Press.
I.  Riswanda.  2002. Desentralisasi,  Demokrasi,  dan  Akuntabilitas  Pemerintah  Daerah . Sebuah  makalah  dalam  workshop  Desentralisasi  di  Indonesia. Semarang  25-27 Maret.
Pratikno.  2005. Good  Governance  dabn  Governability. dalam  Jurnal Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik UGM, edisi 3 Maret.
Setyaningrum,  Arie.  2005 .  “Memetakan  Lokasi  Bagi  Politik  Identitas  Dalam  Wacana
Politik Poskolonial” Dalam Politik Perlawanan. Yogyakarta : IRE
Widayanti, Titik. 2009. Politik Subalter : Pergulatan Identitas. UGM, Yogyakarta.