Volume 8 No. 2  Januari 2022 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA YANG BAIK DI KABUPATEN PASER

## Herman Setiawan
Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan aidhomi@gmail.com

## Roziqin
Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan roziqin@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  dalam  penelitian  ini  yaitu,  menganalisis  dan  mengkaji  pengelolaan  dana  desa  dalam penyelenggaran pemerintahan Desa di Kabupaten Paser dalam mewujudkan tata Kelola yang baik dan  yang menjadi kendala dalam pengelolaan dana desa dalam pengawasan penyelenggaran pemerintahan Desa untuk mewujudkan  tata  Kelola  yang  baik  di  Kabupaten  Paser.  Metode  penelitian  yang  dipergunakan  adalah: pendekatan  penelitian  hukum  normatif  yang  merupakan  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. penelitian hukum normatif, penelitian yang  berfokus  pada  norma  hukum  positif  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  yang diperoleh  dalam  penelitian  ini  adalah:  pengelolaan  dana  desa  dalam  penyelenggaran  pemerintahan  Desa dalam mewujudkan tata Kelola yang baik di Kabupaten Paser yaitu: transparansi pengelolaan Keuangan di Kabupaten  Paser telah  dilakukan secara  terbatas.  Adapun  sarana  yang digunakan  dalam memberikan akses yang  luas  kepada  masyarakat  untuk  mengetahui  laporan  keuangan  dilakukan  secara  tertulis  maupun  lisan dalam  forum  musyawarah  desa  maupun  dalam  forum-forum  informal  serta  dilakukan  publikasi  di  media cetak  terkait  dengan  pembangunan  Desa  dan  kendala  dalam  pengelolaan  dana  desa  dalam  pengawasan penyelenggaran  pemerintahan  Desa  dalam  mewujudkan  tata  Kelola  yang  baik  di  Kabupaten  Paser,  yaitu: dalam pengawasan dalam pengelolaan dana desa,  informasi keuangan kepada masyarakat sudah dijalankan namun belum sesuai harapan pengguna layanan.
Kata Kunci : Tata Kelola Dana Desa;Penyelenggaraan Pemerintah Desa;Pemerintahan Desa.

## Abstract
The  purpose  of  the  study  in  this  study  is  to  analyze  and  examine  the  management  of  village  funds  in  the implementation  of  Village  government  in  Paser  Regency  in  realizing  good  governance  and  which  is  an obstacle in village fund management in the supervision of village governance to realize good governance in Paser  Regency. The  research  methods  used  are:  normative  legal  research  approach  which  is  a  scientific research procedure to find the truth based on legal scientific logic from the normative side. normative legal research, research that focuses on positive legal norms in the form of laws and regulations. The results of the  research  obtained  in  this  study  are:  the  management  of  village  funds  in  the  implementation  of  village government in realizing good governance in Paser Regency, namely: transparency of financial management in Paser Regency has been carried out on a limited basis. The facilities used in providing broad access to the community to find out financial reports are carried out in writing and orally in village deliberation forums and in informal forums as well as publications in print media related to village development and obstacles in village fund management in the supervision of village administration in realizing good governance in Paser

## Jurnal de Facto 8(1) : 93-107
Regency,  namely: in supervision in the management of village funds, financial information to the community has been carried out but has not met the expectations of service users.
Keywords:  Village Fund Governance; Village Government Administration; Village Government.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  membawa  arah  baru  bagi pembangunan  Desa,  semangat  pembentukan  Undang-Undang  Desa  yakni  pemerataan pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan.  Salah  satu  poin  penting  yang  menjadi  acuan dalam  UndangUndang  desa  ini  adalah  adanya  Alokasi  Dana  Desa  yang  dikenal  dengan  ADD dan Dana Desa yang dikenal dengan DD. ADD adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari  Dana  Perimbangan  yang  diterima  oleh  Kabupaten  sebesar  10%  setelah  dikurangi  dengan Dana Alokasi  Khusus (DAK). Dasar hukum  pengalokasian Dana Perimbangan ke  Desa sesuai dengan  amanat  dalam  Pasal  72  ayat  (4)  UndangUndang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa, jika  hal  tersebut  tidak  dilaksanakan  maka  sanksi  tegas  dinyatakan  dalam  Pasal  72  ayat  (6), dimana  Pemerintah  dapat  melakukan  penundaan  dan/atau  pemotongan  sebesar  alokasi  Dana Perimbangan setelah dikurangi  Dana Alokasi  Khusus.  Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal  96  ayat  (3)  pengalokasian  ADD  dengan  pertimbangan  jumlah  penduduk,  angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
Dana  Desa  adalah  Dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Ketentuan  yang mengatur  Dana  Desa  adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  Pengalokasian  Dana  Desa dihitung  berdasarkan  jumlah  desa  dan  dialokasikan  dengan  memperhatikan  jumlah  penduduk, angka  kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  tingkat  kesulitan  geografis.  Di  dalam  Pasal  11  ayat  (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, mengatur bobot untuk jumlah penduduk  sebesar  30%,  luas  wilayah  20%  dan  angka  kemiskinan  sebesar  50%  dan  dikalikan dengan Indeks Kemahalan Kontruksi Kabupaten. Data-data yang digunakan adalah sumber data dari perhitungan Alokasi Dana Umum (DAU). Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut direvisi dengan  rincian  untuk  jumlah  penduduk  bobotnya  sebesar  25%,  luas  wilayah  10%,  angka kemiskinan 35% dan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 30%.
Peran  besar  yang  diterima  oleh  desa,  tentunya  disertai  dengan  tanggung  jawab  yang  besar pula.  Oleh  karena  itu  pemerintah  desa  harus  bisa  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dalam  tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.
Desa  Tanah  Priuk  Kecamatan  Tanah  Grogot,  para  anggotaa  BPD  tidak  terlalu  memahami peran fungsinya di desa sehingga mengakibatkan tidak terlalu banyak peran serta dan dukungan dari  BPD  tersebut  sebagai  lembaga  yang  diharapkan  mampu  membantu  Pemerintahan  Desa dibidang pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Ini mengakibatkan banyak sekali
aspirasi  masyarakat  desa  yang  tidak  mampu  terserap  oleh  pemerintah  yang  berdampak  pada tingkat  pembangunan  yang  terhambat.  Masalah  utamanya  adalah  terbatasnya  tingkat kemampuan  para  anggota  BPD,  sehingga  anggota  BPD  belum  mampu  menjalankan  tugasnya secara  maksimum.  Ini  dapat  dilihat  dari  adanya  anggota-anggota  BPD  yang  jarang  mengikuti rapat-rapat  baik  dalam  pembahasan  perencanaan  pembangunan,  pelaksanaan  pembangunan ataupun rapat-rapat evaluasi dari hasil pembangunan, selain itu tidak samanya pengetahuan dan wawasan  yang  dimiliki  oleh  anggota  BPD  tersebut,  sehingga  terjadinya  perbedaan  dalam melihat dan memahami suatu persoalan yang ada.
Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB  Desa  dan  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APB  Desa.  Laporan  ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan  penganggaran;  pelaksanaan  danpenatausahaan;  hingga  pelaporan  dan  pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
Secara  umum  proses  evaluasi  dilakukan  sejak  dari  tahap  perencanaan  sampai  dengan laporan  pertanggungjawaban.  Proses  pelaksanaan  evaluasi  oleh  pemerintah  pusat  dilakukan secara  sinergis  dan  terpadu.  Hal  tersebut  sangat  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa penggunaan Dana Desa  sesuai  dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat  lebih maksimal. Agar proses evaluasi dapat  lebih  efektif maka telah ditetapkan  mekanisme  pemberian  sanksi  apabila  dalam  implementasi  pengelolaan  dana  desa terdapat penyimpangan.
Berdasarkan beberapa uraian tersebut menunjukan rendahnya peran anggota BPD terhadap pembangunan,  sehingga  peran  utama  BPD  yaitu  mengayomi,  legislasi,  pengawasan  dan menampung  aspirasi  masyaraakat  tidak  dapat  berjalan  sesuai  dengan  harapan.  Seharusnya sejalan dengan tugas dan fungsinya, BPD yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan Pemerintahan  Desa,  pembangunan  desa  serta  pembinaan  masyarakat  desa,  maka  selanjutnya para anggota BPD harus memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang sesuai dan lebih baik, sehingga tingkat  keberhasilan pembangunan dapat  dicapai  dengan maksimum,dan pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa BPD belum optimal dalam melaksanakan peran serta fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa dalam hal pengelolaan dana desa
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pengelolaan dana desa dalam penyelenggaran pemerintahan Desa untuk mewujudkan tata Kelola yang baik di Kabupaten Paser ?

## C. Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau doktrinal.  Menurut  Terry  Hutchinson  sebagaimana  dikutip  oleh  Peter  Mahmud  Marzuki mendefinisikan  bahwa  penelitian  hukum  doktrinal  adalah  sebagai  berikut:  Penelitian  doktrinal adalah  penelitian  yang  memberikan  penjelasan  sistematis  antara  peraturan  menjelaskan  daerah kesulitan  dan  mungkin  memprediksi  pembangunan  masa  depan.    Penelitian  hukum  normatif yang  nama  lainnya  adalah  penelitian  hukum  doktrinal  yang  disebut  juga  sebagai  penelitian perpustakaan  atau  studi  dokumen  karena  penelitian  ini  dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

## Jurnal de Facto 8(1) : 93-107

## D. Tinjauan Pustaka
Pengertian  umum  adalah  pengertian  yang  banyak  digunakan  oleh  masyarakat  pada  umumnya tentang  hakekat  atau  tentang  definisi  dari  obyek  tertentu  yang  dibahas.  Pada  umumnya,  desa dimaknai  oleh  masyarakat  sebagai  tempat  bermukim  suatu  golongan  penduduk  yang  ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah,  dan  umumnya  warga  masyarakatnya  bermata  pencaharian  di  bidang  agraris  atau kelautan.  Dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  disebutkan  desa  adalah  (1)  wilayah  yang dihuni  oleh  sejumlah  keluarga  yang  mempunyai  sistem  pemerintahan  sendiri  (dikepalai  oleh Kepala  Desa),  (2)  sekelompok  rumah  diluar  kota  yang  merupakan  kesatuan  kampong,  dusun, (3)  udik  atau  dusun  (dalam  arti  daerah  pedalaman  atau  lawan  dari  kota),  (4)  tempat,  tanah, daerah.
Desa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## II. PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Paser
Kabupaten Paser  adalah  sebuah kabupaten di  Provinsi  Kalimantan Timur,Indonesia,  Ibu kota  kabupaten  ini  terletak  di  Tana  Paser.  Kabupaten  Paser  awalnya  adalah  Kabupaten  Pasir sebagai  daerah  otonomi  Kalimantan  Timur  yang  pengesahannya  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  27  Tahun  1959  tentang  Penetapan  Undang-Undang  Darurat  Nomor  3  Tahun  1953 tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat  II  di  Kalimantan,  dengan  sebutan  Daerah  Swatantra Tingkat  II  Pasir.  Sebelum  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959  ditetapkan,  daerah  Pasir berbentuk  kewedanaan  yang  berada  dalam  wilayah  Kabupaten  Kotabaru,  Kalimantan  Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Juni  1959  Nomor  C-17/15/3  yang  bersifat  sementara,  dan  Penetapan  Gubernur  Kalimantan Timur  tanggal  14  Agustus  1950  Nomor  186/OPB/92/14.  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  27 tahun  1959  tanggal  29  Desember  1959  memberikan  momentum  yang  sangat  penting  yakni terlepasnya  kewedanaan  Batu  Besar  dari  wilayah  daerah  Swatantra  Tingkat  II  Pasir  dan dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.
Pada  tanggal  3  Agustus  1961  Daerah  Swatantra  Tingkat  II  Pasir  dimasukkan  ke  dalam Wilayah Kalimantan Timur. Pada tanggal 29 Desember 1961 dilaksanakanlah serah terima oleh Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan, H. Maksid kepada Gubernur Kepala  DaerahSwatantra  Tingkat  I  Kalimantan  Timur,  A.P.T.  Pranoto  di  Departemen  Dalam Negeri, Jakarta.
Melalui  perjuangan  Bupati  Paser  H.M.  Ridwan  Suwidi  dan  Wakil  H.M.  Hatta  Garit  waktu  itu, Kabupaten  Pasir  berubah  nama  menjadi  Kabupaten  Paser  yang  ditandai  dengan  terbitnya  Peraturan Pemerintah  No.  49  Tahun  2007.  Sampai  dengan  1959,  wilayah  Paser  berstatus  kewedanaan  di  dalam wilayah  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Undang-undang  No.  27  tahun  1959  tanggal  29  Desember  1959, Wilayah  Paser  direstui  dan  diresmikan  Kepala  Daerah  Swatantra  Tingkat  Kalimantan  Selatan  menjadi daerah  otonom,  meliputi  sembilan  kecamatan  dan  terdiri  dari  91  desa  dan  ditetapkan  sebagai  hari  jadi
Kabupaten  Paser.  3  Agustus  1961,  Daerah  Swatantra  Tingkat  II  Paser  dimasukkan  ke  dalam  wilayah Kalimantan  Timur.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  1987,  tanggal  13  Oktober  1987,  Kabupaten Paser yang semula terdiri dari sembilan Kecamatan menjadi 10 kecamatan yaitu dengan dimasukkannya Kecamatan Balikpapan Seberang dari wilayah Kotamadya Dati II Balikpapan ke wilayah Paser, dengan nama Kecamatan Penajam.
Kabupaten  Pasir  dibentuk  dengan  Undang-Undang  Nomor  27  tahun  1959  dengan  ibu kotanya  Tanah  Grogot.Peringatan  hari  ulang  tahun  Kabupaten  Pasir  dilaksanakan  pada  setiap tanggal  29  Desember.  Dengan  berdasarkan  terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun 2007, maka nama Kabupaten Pasir berubah menjadi Kabupaten Paser.
Kabupaten  Paser  atau  sebelumnya  dikenal  dengan  sebutan  Pasir  merupakan  kabupaten paling  selatan  di  Kalimantan  Timur.Wilayah  penempatan  Pengajar  Muda  terletak  di  tiga kecamatan yakni Tanah Grogot, Paser Belengkong dan Tanjung Harapan.Tiga kecamatan terbagi dalam  dua  topografi  berbeda;  darat  dan  pesisir.Wilayah  pesisir  (Kecamatan  Tanah  Grogot  dan Tanjung  Harapan)  terletak  di  pinggir  pantai  dengan  mata  pencaharian  utama  penduduk  adalah nelayan.  Rumah-rumah  di  pesisir  dibangun  di  atas  pancang  kayu  yang  tinggi  guna mengantisipasi  jika  air  pasang.Di  wilayah  darat  (Kecamatan  Paser  Belengkong),  beberapa wilayah Pengajar Muda dilewati oleh Sungai Kandilo, sungai terpanjang kedua di Paser setelah Sungai Pasir, dan menggunakan perahu dalam kegiatan sehari-hari. 1
Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten di bagian selatan Provinsi Kaltim yang mempunyai luas 11.603,94 km2. Terdiri atas 10 kecamatan, 135 desa/kelurahan dengan ibukota di  Tana  Paser.  Kabupaten  Paser  awalnya  bernama  Kabupaten  Pasir  dengan  jumlah  penduduk pada  tahun  2013  mencapai  249.991.  Sektor  pertambangan  dan  penggalian  merupakan  sektor yang  cukup  besar  memberikan  kontribusi  terhadap  pembentukan  Produk  Domestik  Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Paser. sebesar 78,42%.
Sektor  pertanian  masih  merupakan  sektor  dominan  yang  masih  menyerap  tenaga  kerja sekitar  40,08%  lapangan  usaha  menyerap  tenaga  kerja.  Disusul  sektor  perdagangan  (18,51%), pertambangan  dan  pengalian  (14,79%),  dan  jasa  sekitar12,70%  (BPS  Kabupaten  Paser,  2014). Praktek politik ekonomi di  daerah yang semakin  marak seringkali berujung dengan politik atas nama  pembangunan  untuk  kesejahteraan  masyarakat,  yang  menyatakan  bahwa  praktek  politik ekonomi telah menyebar ke daerah, menyusul euforia reformasi dan transisi serta implementasi dari  desentralisasi  dan  otonomi  daerah.  Tekanan  atas  sumberdaya  alam  terus  meningkat  atas nama  investasi  dan  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Laporan  dari  Dewan  Nasional Perubahan  Iklim  menyebutkan  duapertiga  pendapatan  Kabupaten  Paser  berasal  dari pertambangan batu bara, pertanian dan perkebunan kelapa sawit.
Struktur politik penguasa dalam pemerintahan eksekutif dan legislatif yang berhubungan dengan  TKHL  di  Kabupaten  Paser  memberikan  andil  yang  cukup  besar  dalam  penguasaan sumber-sumber  daya  alam  diantaranya  berupa  hasil  hutan  kayu,  tambang  emas  dan  tambang batubara  sebagai  basis  ekonomi  yang  ada  di  masyarakat.  Dari  gambaran  yang  jelas  bahwa struktur legislatif akan memberikan kontribusi dukungan yang besar bagi penguasaan pemerintah eksekutif terhadap basis-basis sumber daya alam (kayu dan batubara) yang terkait dengan TKHL sebagai basis ekonomi penunjangnya. Para elit lokal dapat mengkooptasi atau berkolusi dengan
1 Dikutip dari, " https://indonesiamengajar.org/kabar-terbaru/profil-kabupaten-paser".
pemerintah  demi  kepentingan  merebut  sumberdaya.  Dibanyak  daerah  bupati  menggunakan kekuasaan  mereka  untuk  mendapatkan  manfaat  dri  kebijakan  yang  dibuatnya.  Sehingga kelangsungan  sumberdaya  alam  sangat  tergantung  dari  kepemimpinan  lokal  dan  kapasitas pemerintah daerah.
Kabupaten  Paser  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Kalimantan  Timur,  yang secara geografis terletak antara 0°45’- 2°27’ Lintang Selatan dan 115°36’ - 166°57’ Bujur Timur dengan  luas  wilayah  11.603,94  Km2.  Kabupaten  Paser  terletak  pada  ketinggian  yang  berkisar antara  0-500  meter  di  atas  permukaan  laut.Kabupaten  Paser  merupakan  wilayah  Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di wilayah paling Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut: (1) Pada wilayah bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.
(2)  Wilayah  bagian  Timur  berbatasan  dengan  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  dan  Selat Makasar.
(3) Wilayah Selatan dan Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan (Kabupaten Kota Baru dan Tabalong) dan Provinsi Kalimantan Tengah.
Secara garis besar Kabupaten Paser dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu:
a. Bagian timur, merupakan daratan rendah, lantai hingga bergelombang. Daerah ini memenjang dari  utara  ke  selatan  dengan  lebih  melebar  dibagian  selatan  yang  terdiri  dari  rawa-rawa  dan daerah  aliran  sungai.  Jalan  Negara  Penajam-Kedeman-Kuaro  dan  Kuaro  Batu  Aji  sebagai batas topografi.
b.  Bagian  barat,  merupakan  daerah  bergelombang  hingga  berbukit  dan  bergunung  sampai  ke perbatasan  dengan  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dan  Kalimantan  Tengah,  pada  wilayah  ini terdapat  beberapa  puncak  gunung,  yaitu:  Gunung  Sarumpaka  (1.380  m),  Gunung  Lumut (1.233 m), Gunung Narujan atau Gunung Rambutan, dan ada Gunung Halat.
Pola penyebaran penduduk Kabupaten Paser menurut luas wilayah per kecamatan masih timpang  sehingga  menyebabkan  terjadinya  perbedaan  tingkat  kepadatan  penduduk  antar kecamatan.  Pada  tahun  2014  sebagian  besar  penduduk  Kabupaten  Paser  berada  ibukota kabupaten atau Kecamatan Tanah Grogot dengan interval kepadatan penduduk 197,85 jiwa/km2, sedangkan di kecamatan – kecamatan lainnya berada pada kisaran 6,20 – 36,06 jiwa km2.
Distribusi penduduk Kabupaten Paser belum merata, dimana pada tahun 2014 penduduk masih  terkonsentarsi  di  Kecamatan  Tanah  Grogot.  Kepadatan  penduduk  di  Kecamatan  Tanah Grogot mencapai 153.10 jiwa per Km2 . Beberapa wilayah kecamatan di sekitar dan berbatasan langsung  dengan  Tanah  Grogot  juga  memiliki  tingkat  kepadatan  yang  cukup  tinggi  seperti Kcamatan  Pasir  Belengkong  dan  Kuaro,  dengan  kepadatan  masing-masing  23,11  jiwa  per  km2 dan 30,62 jiwa per km2 . Selain dua kecamatan tersebut, Kecamatan Long Ikis yang terdapat di sisi utara Kabupaten Paser juga memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi dibanding wilayah di  sekitarnya  yaitu  29,11  jiwa  per  km2  .  Sedangkan  wilayah  yang  memiliki  kepadatan  paling rendah adalah Kecamatan Muara Samu dengan kepadatan 4,52 jiwa per km2 .
Proporsi  penduduk  yang  bekerja  menurut  lapangan  pekerjaan  utama  biasanya  dipakai sebagai  salah  satu  ukuran  untuk  melihat  potensi  sektor  perekonomian  dalam  menyerap  tenaga kerja, disamping itu juga digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah. Jika dicermati dari penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor yang ada, maka tampak pada tabel 2.7 diperoleh  informasi  bahwa  selama  kurun  waktu  lima  tahun  terakhir  mayoritas  penduduk  di

## Jurnal de Facto
8(1) : 93-107
Kabupaten  Paser  bekerja  di  sektor  pertanian,  kemudian  disusul  sektor  perdagangan,  sektor pertambangan dan penggalian, sektor jasa-jasa dan sisanya tersebar di berbagai sektor seperti di sektor  industri,  konstruksi,  angkutan  dan  komunikasi  serta  lainnya  (listrik,  gas  dan  air  minum serta keuangan).Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan pekerja adalah status pekerjaan bagi penduduk yang bekerja. Status pekerjaan utama dari jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Paser pada tahun 2014 adalah sebagai Buruh, Karyawan atau Pekerja dibayar (42,16 persen).

## B. Tanggung Jawab Badan Permusyawaratan Desa
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1 ayat 2  menyebutkan : Dana Desa adalah Dana yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  dan  digunakan untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Selanjutnya  dalam  Pasal  6  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana Desa  disebutkan  bahwa  Dana  Desa  tersebut  ditransfer  melalui  APBD  kabupaten/kota  untuk selanjutnya  ditransfer  ke  APB  Desa.  Meskipun  Pemerintah  telah  meyakinkan  agar  masyarakat tidak  khawatir  mengenai  penyelewengan  dana  desa  tersebut  tetapi  dengan  adanya  fakta  bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah  ke  desa-desa.  Masyarakat  desa  sangat  berharap  agar  Badan  Permusyawaratan  Desa bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut. Karena dana desa yang  bersumber  dari  APBN  jumlahnya  cukup  besar  maka  diperlukan  mekanisme  kontrol  dari masyarakat  untuk  mengawasi  penggunaan  dana  desa  tersebut  agar  dana  tersebut  dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.
Peraturan  desa  adalah  produk  hukum  tertinggi  yang  di  keluarkan  pemerintah  desa  yang bersifat mengatur, yang di buat baik oleh usul kepala desa maupun usul Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)  yang  disetujui  bersama  dan  di  tetapkan  oleh  kepala  desa  dan  di  umumkan  dalam berita  desa  yang  dibuat  baik  sebagai  pelaksanaan/penjabaran  peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Perumusan Peraturan desa layaknya dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut : Rancangan peraturan desa baik yang disiapkan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  maupun  oleh  Kepala  Desa,  disampaikan oleh  pimpinan  BPD  kepada  seluruh  anggota  BPD  selambatlambatnya  tujuh  hari  sebelum rancanganperaturan desa tersebut di bahas dalam rapat paripurna, Pembahasan rancangan kepala desa  dilakukan  oleh  BPD  bersama  kepala  desa,  Rancangan  dapat  ditarik  kembali  sebelum dibahas bersama oleh BPD dan kepala desa,
Rancangan  peraturan  desa  yang  telah  disetujui  bersama  BPD  dengan  Kepala  desa disampaikan  oleh  pimpinan  BPD  kepada  desa  untuk  di  tetapkan  menjadi  peraturan  desa  dalam jangka  waktu  paling  lambat  tujuh  hari  terhitung  tanggal  penetapan  bersama,  Rancangan Peraturan  desa  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi,  Peraturan  desa  berlaku  setelah  diundangkan  dalam  berita  desa.

## Jurnal de Facto 8(1) : 93-107
Dalam  pembuatan  peraturan  desa  maka  terlebih  dahulu  dilihat  dari  apa  saja  yang  menjadi aspirasi  masyarakat  dan  apa  saja  yang  menjadi  kebutuhan  di  Kabupaten  Paser.  Kemudian  dari aspirasi  masyarakat  yang  disampaikan  itu  kembali  di  rapatkan  oleh  BPD  dalam  rapat  internal BPD apakah aspirasi maasyarakat ini perlu di perdeskan atau tidak kemudian disampaikan dalam rapat bersama kepala desa.
Adapun  Mekanisme  dalam  menetapakan  peraturan  desa  adalah  beberapa  tahap  atau langkah-langkah yang ditempuh oleh BPD dalam menetapkan Peraturan Desa yaitu menampung usulanusulan  baik  yang  berasal  dari  BPD  maupun  Kepala  Desa  dimana  usulan  tersebut  dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan Desa.
Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan wawasan BPD yang dirasa masih minim dan juga karena Kepala Desa yang terpilih sudah lebih mengetahui tentang keadaan dan kondisi desa tersebut. Proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan peraturan desa sampai pada tahap menetapkan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa, tidak ada  kendala  ataupun  hambatan  berarti  yang  dijumpai.  Adapun  hasil  penelitian  terkait  dengan tugas dan fungsi BPD sebagai berikut:
1. Menampung  dan  Menyalurkan  Aspirasi  Masyarakat,  Penyelenggaraan  pemerintahan  desa agar  mampu  menggerakkan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  dan penyelenggaraan  administrasi  desa,  maka  setiap  keputusan  yang  di  ambil  harus  berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi dapat di artikan sebagai tempat dimana keinginan  atau  aspirasi  masyarakat  di  sampaikan,  ditampung  kemudian  disalurkan. Berdasarkan  hasil  observasi  dan  penelitian  penulis,  tugas  dan  wewenang  BPD  dalam menggali,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  telah  berjalan  sesuai  dengan tugas dan wewenang yang ada pada peraturan daerah,
2. Menampung  dan  Menyalurkan  Aspirasi  Masyarakat,  Penyelenggaraan  pemerintahan  desa agar  mampu  menggerakkan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  dan penyelenggaraan  administrasi  desa,  maka  setiap  keputusan  yang  di  ambil  harus  berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi dapat di artikan sebagai tempat dimana keinginan  atau  aspirasi  masyarakat  di  sampaikan,  ditampung  kemudian  disalurkan. Berdasarkan  hasil  observasi  dan  penelitian  penulis,  tugas  dan  wewenang  BPD  dalam menggali,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  telahberjalan  sesuai  dengan tugas dan wewenang yang ada pada peraturan daerah,
3. Pengawasan,  Kepala  Desa  di  dalam  melaksanakan  pemerintah  desa  juga  berhak  untuk membuat  keputusan  Kepala  Desa.  Keputusan  Kepala  Desa  dibuat  untuk  mempermudah jalannya  Peraturan  Desa.  Dari  data  yang  diperoleh  dari  kantor  Kepala  Desa,  ada  beberapa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa antara lain adalah keputusan Kepala Desa tentang  Penyusunan  Program  Kerja  Tahunan  Kepala  Desa  yang  dijadikan  pedoman penyusunan  Rencana  Anggaran  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Keuangan  Desa  (RAPBDes) Desa.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  terhadap  keputusan Kepala  Desa  yaitu  sebagai  berikut:  Melihat  proses  pembuatan  keputusan  dan  isi  keputusan tersebut,  Melihat  apakah  isi  keputusan  tersebut  sudah  sesuai  untuk  dijadikan  pedoman
penyusunan  RAPBDes,  Mengawasi  apakah  keputusan  tersebut  benar-benar  dijalankan  atau tidak,  Mengawasi  apakah  dalam  menjalankan  keputusan  tersebut  ada  penyelewengan, Menindaklanjuti  apabila  dalam  menjalankan  keputusan  tersebut  ada  penyelewengan,  Fungsi sebagai  pengawas  BPD  dituntut  lebih  professional  dan  lebih  memahami  sistem  pemerintah dan alur organisasi dalam desa tersebut,
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Paser.  Untuk  mewujudkan  suatu  organisasi  yang  efektif  dalam  pelaksanaan  fungsinya  tidak lepas  dari  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  kinerjanya  dalam  mencapai  tujuan.  Seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BPD  terhadap  pelaksanaan  pemerintahan  desa  yang dipimpin  Kepala  Desa  merupakan  tugas  BPD.  Pengawasan  yang  bersifat  implementatif  yaitu pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BPD  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  dalam  melaksanakan peraturan  desa,  pemanfaatan  fasilitas  pemerintahan  yang  belum  efektif  dan  lain-lain. Pengawasan  pelaksanaan  peraturan  desa  oleh  BPD  Desa  Salakan  dilakukan  dengan  cara menggunakan  hak  meminta  keterangan  yaitu  anggota  BPD  mengajukan  usul  untuk  meminta keterangan  kepada  pemerintah  desa  tentang  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan peraturan  desa,  peraturan  kepala  desa,  dan  kebijakan  kepala  desa.  Pengawasan  yang  dilakukan oleh  BPD  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  dalam  melaksanakan  peraturan  desa,  pemanfaatan fasilitas  pemerintahan  yang  belum  efektif  atau  terdapat  penyimpangan  maka  BPD  berhak menegur.  Tetapi  jika  ada  pelanggaran  atau  penyimpangan  yang  sangat  keterlaluan  maka  BPD dapat melaporkan kepada bupati dengan adanya bukti pelanggaran.
Pengawasan  kinerja  Pemerintah  Desa  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di Kabupaten  Paser  melalui  mengamati  jalannya  kegiatan  operasional,  diketahui  bahwa  dalam rangka  pelaksanaan  suatu  strategi  laporan  harus  memenuhi  berbagai  persyarat,  seperti: penyampaian secara berkala yang frekuensnya tergantung pada “kebiasaan” yang berlaku pada organisasi,  dalam  format  yang  sudah  ditentukan,  mengandung  informasi  yang  bersifat  kritikal yang berarti tidak hanya menyajikan segi-segi positif dari pelaksanaan kegiatan operasional akan tetapi  juga  situasi  negatif  yang  perlu  segara  mendapat  perhatian  manajemen.  Akan  tetapi berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Paser  kurang  mempunyai  rasa  tanggung  jawab  terhadap  tugas  dan  fungsinya  masing-masing untuk dapat aktif dalam melaporkan segala hal mengenai kinerja dari pemerintah desa, anggota kurang mampu memberikan laporan secara periodik  dan melaporkan segala perkembangan, hal tersebut dikarenakan kemampuan dari setiap anggota masih kurang, ditambah dengan pembinaan mengenai pemahaman tugas dan fungsi masing-masing anggota belum diterapkan dengan baik, selain itu sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin.
BPD  merupakan  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan.  BPD  berfungsi membahas  dan  menyepakati  rancangan  peraturan  desa  bersama  kepala  desa,  menyalurkan  dan menampung  aspirasi  masyarakat,  serta  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  kepala  desa. Atas fungsi tersebut, BPD mempunyai tugas dan kewenangan :
a)  Menyelenggarakan  musyawarah  desa  yang  diikuti  oleh  Kepala  Desa,  BPD,  serta  unsur  dari perwakilan  masyarakat  desa  untuk  memutuskan  hal-hal  yang  bersifat  strategis  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  yaitu  :  penataan  Desa,  perencanaan  Desa,  kerjasama Desa,  rencana  investasi  yang  masuk  ke  Desa,  pembentukan  BUM  Desa,  penambahan  dan pelepasan Aset Desa, dan kejadian luar biasa;
b) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa dalam musyawarah desa yang juga diikuti oleh unsur masyarakat desa;
c)  Menerima  laporan  keterangan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  setiap  akhir  tahun anggaran dari Kepala Desa dalam rangka melakukan pengawasan kinerja pemerintahan desa;
d) Memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang masa jabatan yang akan berakhir yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
e)  Membentuk  panitia  pemilihan  kepala  desa  yang  akan  melaksanakan  tugas  pemilihan  Kepala Desa mulai dari persiapan hingga penetapan;
f) Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada pejabat Bupati/Walikota;
g)  Menggali,  menampung,  menghimpun,  merumuskan,  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat; dan
h) Menyusun tata tertib BPD.
Sedangkan hak BPD adalah :
a)  Mengawasi  dan  meminta  keterangan  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  kepada pemerintah desa;
b)  Menyatakan  pendapat  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
c)  Mendapatkan  biaya  operasional  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya  dari  anggaran  pendapatan dan belanja desa.
Adapun hak anggota BPD adalah :
a) Mengajukan usul rancangan peraturan desa;
b) Mengajukan pertanyaan;
c) Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d) Memilih dan dipilih; dan
e) Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
Kewajiban anggota BPD ialah sebagai berikut :
a)  Memegang  teguh  dan  mengamalkan  pancasila,  melaksanakan  UUD  NRI  1945,  serta mempertahankan  dan  memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan Bhineka Tunggal Ika;
b)  Melaksanakan  kehidupan  demokrasi  yang  berkeadilan  gender  dalam  penyelenggaran pemerintahan desa;
c) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
d) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
e) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
f) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.
C. Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam  Penyelenggaran  Pemerintahan  Desa  Untuk  Mewujudkan
Tata Kelola Yang baik

## Jurnal de Facto 8(1) : 93-107

## 1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Sebelum  Dana  ADD  maupun  DD  masuk  ke  rekening  Desa,  terlebih  dahulu  Desa  menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai dokumen anggaran dan belanja desa selama  satu  tahun.  Dalam  APB  Desa  tersebut  mencakup  pendapatan,  belanja,  pembiayaan  hutang dan  sebagainya.  Penyusunan  APB  Desa  ini  harus  dilakukan  secara  partisipatif  bersama-sama masyarakat melalui perwakilannya di Badan Permusyawaratan Desa ( BPD).

## 2. Pelaksanaan Mekanisme Laporan Kepada Publik
Peran  besar  yang  diterima  oleh  desa,  tentunya  disertai  dengan  tanggung  jawab  yang  besar  pula. Oleh  karena  itu  pemerintah  desa  harus  bisa  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dalam  tata pemerintahannya,  dimana  semua  akhir  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  harus  dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.
Laporan  Pertanggungjawaban  ini  disampaikan  setiap  bulan  kepada  Kepala  Desa  paling  lambat tanggal  10  bulan  berikutnya.  Sebelumnya,  Bendahara  Desa  melakukan  tutup  buku  setiap  akhir bulan  secara  tertib,  meliputi  Buku  Kas  Umum,  Buku  Bank,  Buku  Pajak  dan  Buku  Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa.
Laporan  Pertanggungjawaban  Dana  DD  dan  ADD  berdasarkan  analisis  dokumen  mempunyai perlakuan yang sama, yaitu laporan Realisasi Semester I dan Laporan realisasi Semester II. Laporan semester  I  paling  lambat  minggu  keempat  bulan  Agustus  tahun  berjalan  sedangkan  Laporan semester II paling lambat minggu keempat bulan maret tahun Anggaran berikutnya. Selain  adanya laporan  semesteran,  sebagai  bagian  dari  tertib  administrasi  dan  akuntabilitas  keuangan,  semua pemasukan dan pengeluaran harus ditulis dan dirinci oleh Bendahara Desa dalam pembukuan. Salah satu hal yang menarik dan patut dicermati dari hasil wawancara tersebut adalah bahwa dalam siklus laporan keuangan desa terdapat laporan kepada masyarakat melalui BPD sebagai representasi warga desa.
Pertanggungjawaban  keuangan  di  Kabupaten  Paser  kepada  publik  telah  dilakukan  sesuai  prinsip akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  baik  secara  vertical  (Kepada  Bupati)  maupun horizontal (Kepada Masyarakat). terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor  publik  untuk  lebih  menekankan  pada  pertanggungjawaban  horizontal  (horizontal accountability)  yaitu  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  luas,  bukan  hanya  sekedar pertanggungjawaban  vertical  (vertical  accountability)  yaitu  pertanggungjawaban  atas  pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
3. Kejujuran dalam penyajian Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  disusun  untuk  memberikan  informasi  tentang  posisi  harta,  utang,  dan  modal yang  terjadi  dalam  suatu  lembaga.  Penyusunan  laporan  keuangan  dimaksudkan  untuk  mengarah pada tujuan tertentu. Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi  keuangan,  kinerja,  dan  arus  kas  yang  bermanfaat  bagi  sebagian  besar  kalangan  pengguna laporan  dalam  rangka  membuat  keputusan-keputusan  publik.  Di  samping  itu  juga  untuk menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber daya-sumber daya  yang  dipercayakan  kepada  mereka.  Kejujuran  dalam  penyajian  laporan  keuangan  dapat dibuktikan  dengan  kemauan  pemerintah  desa  untuk  memberikan  akses  kepada  masayarakat  untuk bersama-sama  mengkritisi  dan  melihat  kondisi  pengelolaan  keuangannya.  Namun  berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan Informan Tambahan (IT) dalam realisasi laporan Keuangan yang
dilakukan  oleh  Desa,  masyarakat  belum  pernah  diberikan  data-data  yang  spesifik  tentang  laporan keuangan.  Hal  ini  memberikan  pembenaran  bagi  Desa  untuk  tidak  memberikan  akses  secara  luas kepada masyarakat terkait dengan laporan keuangannya.
Kejujuran  dalam  laporan  keuangan  masih  belum  berjalan  dengan  maksimal,  hal  ini  terlihat  dari belum  diketahuinya  semua  kondisi  keuangan  secara  mendalam  oleh  masyarakat  desa.  laporan- laporan  yang  disampikan  kepada  Masyarakat  masih  sebatas  pada  hal-hal  yang  bersifat pembangunan  Fisik  saja,  sedangkan  mengenai  kondisi  keuangan  secara  terperinci  tidak disampaikan dan diketahui oleh warga. Dokumen laporan Keuangan hanya diketahui oleh elit desa dan lembaga struktural di atas desa dalam hal ini camat dan Bupati.
4. Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
Laporan  Keuangan  Desa  sejatinya  dihasilkan  dari  suatu  siklus  pengelolaan  keuangan  desa,  yang dimulai  dari  tahapan  perencanaan  dan  penganggaran,  pelaksanaan  dan  penatausahaan  hingga pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  desa.  Dalam  tahap  perencanaan  dan penganggaran,  pemerintah  desa  harus  melibatkan  masyarakat  desa  yang  direpresentasikan  oleh Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sehingga  program  kerja  dan  kegiatan  yang  disusun  dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki  oleh  desa  tersebut.  Selain  itu  pemerintah  desa  harus  bisa  menyelenggarakan  pencatatan atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

## 5. Keterbukaan Laporan Keuangan Kepada Publik
Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan sesuai  amanat  Undang-Undang.  Dalam  mewujudkan  transparansi  ini  maka  dibutuhkan  struktur pengelola keuangan di Desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:
(1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
(2) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
(3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
(4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
(5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
Proses  transparansi  pengelolaan  keuangan  Desa  sejatinya  dimulai  dari  proses  perencanaan, pelaksanaan  sampai  dengan  evaluasi.  Apabila  pada  semua  tahapan  ini  dilakukan  secara  terbuka melibatkan  stake  holders,  berarti  pengelolaan  keuangan  dilakukan  secara  terbuka.  Berdasarkan analisis  dokumen,  seharusnya  transparansi  Pengelolaan  DD  dan  ADD  dimulai  dari  semenjak persiapan  program  yaitu  sosialisasi.  Sosialisasi  kegiatan  DD  dan  ADD  kepada  masyarakat  luas menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  desa.  Di  Desa  Campurasri  sosialisasi  kegiatan  DD  dan  ADD dilakukan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan RT dan RW serta Tokoh Masyarakat.
Sosialisasi informasi DD dan ADD telah dilakukan, Meskipun terdapat catatan bahwa sosialisasi ini belum  dilakukan  secara  sistematis  dengan  pengungkapan  data-data  yang  akurat  dan  terperinci. Sarana  yang  digunakan  untuk  melakukan  sosialisasi  adalah  forum-forum  Informal.  Lembaga Informal  menjadi  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  system  demokrasi  di  desa.  Munculnya  civil society  atau  lembaga  informal  seperti  kelompok  perkumpulan  pemuda,  kelompok  agama,  dan

## Jurnal de Facto 8(1) : 93-107
sebagainya juga ikut menyumbang partisipasi dan melakukan pengawasan terhadap proses jalannya pemerintahan serta praktik dari penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.
Proses  Selanjutnya  setelah  sosialisasi  DD  dan  ADD  dilakukan  adalah  dengan  melakukan perencanaan  kegiatan  apa  saja  yang  akan  dilaksanakan  menggunakan  DD  dan  ADD.  rangka merumuskan  kegiatan-kegiatan  yang  akan  didanai  dengan  dana  DD  maupun  ADD  hal  ini  berarti partisipasi  masyarakat  dalam  ikut  serta  menentukan  arah  pembangunan  desa  telah  dilakukan, terlepas  dari  kualitas  partisipasi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  apakah  tinggi  atau  rendah, minimal  pemerintah  desa  sudah  mempunyai  political  will  untuk  menghidupkan  partisipasi  warga dengan cara mengundang warga desa bermusyawarah.
Transparansi  pengelolaan  Keuangan  di  Kabupaten  Paser  berdasarkan  observasi  dan  penelusuran wawancara  serta  bukti  dokumentasi  memang  baru  sebatas  pada  kegiatan-kegiatan  pembangunan saja.  Hal  ini  berarti  transparansi  pengelolaan  keuangan  masih  dilakukan  secara  parsial,  karena sesungguhnya  pengelolaan  keuangan  merupakan  satu  kesatuan  utuh  pendapatan  dan  belanja  desa, bukan hanya pendapatan dan belanja yang terkait pembangunan fisik semata.
Pemaparan di atas mengindikasikan bahwa transparansi pengelolaan Keuangan di Kabupaten Paser telah dilakukan secara terbatas. Adapun sarana yang digunakan dalam memberikan akses yang luas kepada  masyarakat  untuk  mengetahui  laporan  keuangan  dilakukan  secara  tertulis  maupun  lisan dalam  forum  musyawarah  desa  maupun  dalam  forum-forum  informal  serta  dilakukan  publikasi  di media cetak terkait dengan pembangunan Desa.
III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Pengelolaan dana desa dalam penyelenggaran pemerintahan Desa dalam mewujudkan tata Kelola yang baik di Kabupaten Paser yaitu: transparansi pengelolaan Keuangan di Kabupaten Paser  telah  dilakukan  secara  terbatas.  Adapun  sarana  yang  digunakan  dalam  memberikan akses  yang  luas  kepada  masyarakat  untuk  mengetahui  laporan  keuangan  dilakukan  secara tertulis  maupun  lisan  dalam  forum  musyawarah  desa  maupun  dalam  forum-forum  informal serta dilakukan publikasi di media cetak terkait dengan pembangunan Desa.
2. Kendala dalam pengelolaan dana desa dalam pengawasan penyelenggaran pemerintahan Desa dalam mewujudkan tata Kelola yang baik di Kabupaten Paser, yaitu: dalam pengawasan dalam  pengelolaan  dana  desa,    informasi  keuangan  kepada  masyarakat  sudah  dijalankan namun  belum  sesuai  harapan  pengguna  layanan.  Keluhan  yang  disampaikan  terkait  dengan pengelolaan  keuangan  desa  ditampung  oleh  kepala  desa  untuk  kemudian  dijanjikan penyelesainnya.  Beberapakeluhan  didengarkan,  ditampung  kemudian  ditindaklanjuti,  namun beberapa keluhan yang lain hanya ditampung tidak ditindaklanjuti sesuai harapan dan bahkan ada  juga  keluhan  yang  justru  sudah  dimentahkan  di  depan  dengan  alasan  prosedur  sudah dilakukan sesuai aturan.

## B. Saran
1.  Mekanisme  akuntabilitas,  transparansi  dan  responsivitas  pemerintah  desa  perlu  dibuat aturan  teknis  berupa  petunjuk  pelaksana,  petunjuk  teknis  atau  system  operasional  dan prosedur  agar  akuntabilitas,  transparansi  dan  responsivitas  pengelolaan  keuangan  dapat dilakukan secara lebih baik

## Jurnal de Facto 8(1) : 93-107
2.  Diperlukan  audit  internal  yang  lebih  komprehensif  dan  mendalam  terhadap  laporan keuangan pemerintah desa, tidak hanya pada sistem dan proseduralnya saja namun juga lebih kepada menguji kebenaran materiil atas bukti-bukti pengeluaran keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
A.W. Widjaja, Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
Abdul Ghafar Karim, Kompleksits Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
Arenawati,  2014,  Administrasi  Pemerintahan  Daerah:  Sejarah  Konsep  dan  Pelaksanaan  di Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu
Bagir  Manan,  Empat  Tulisan  tentang  Hukum,  Bandung:  Universitas  Padjajaran  PPBKU Hukum Ketatanegaraan, 1995
Barda  Nawawi  Arief,  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana,  ctk  Ketiga,  Citra  Aditya  Bandung, 2013
Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
Eddie  B.  Handono,  Kumpulan  Modul  APBDes  Partisipatif:  Membangun  Tanggung  Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa, FPPD, Yogyakarta, 2005
Hani  Handoko  .  (1999).  Manajemen  Personalia  dan  Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta:  PT Rafika Aditam.
Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007
Jimly  Asshiddiqie,  Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia,  Jakarta:  Sekretariatan Jendral dan Kepaniteraan Konstitusi RI, 2006
Mahadi  Sugiono,  1999.  Kritik  Antonio  Gramsci  terhadap  Pembangunan  Dunia Ketiga.Yogyakarta;pustaka pelajar
Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim,  Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988
Maria  Farida  Indrati  S.,  Ilmu  Perundang-undangan:  Jenis,  Fungsi,  dan  Materi  Muatan (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007)
Makmur  (2011)  Efektifitas  Kebijakan  Kelembagaan  Pengawasan,  Bandung,  PT.  Rafika Aditama
Muhammad Nazir, Metode Penelitian, Bogor, Ghalia Indo, 2011
Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja
Sadu  Wasistiono,MS.  M.Irawan  Tahir,Si,  Prospek  Pengembangan  Desa,  Bandung.  CV Fokus Media, 2007
Sujamto, 1983. Beberapa pengertian di bidang pengawasan, jakarta, Ghalia Indonesia
Sirajun dkk.2012. Hukum Pelayanan Publik. Malang ; Setara press Grafindo Persada, 2007)
Soerjono  Soekanto,  Kesadaran  Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum  (Jakarta:  Rajawali  Pers, 1982)
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
Salim,H.S  dan  Erlis  Septiana  Nurbani,  Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Tesis  dan  Disertasi, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013
Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya Bandung, 1985
Suhartono, Politik Lokal Parlemen Desa, Lapera Pustaka Utama.,Yogyakarta, 2000
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007,
Talizihudu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, PT Bina Aksara, Jakarta , 1981
Utang Rosidin, 2010, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Bandung, Pustaka Setia.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

## Jurnal de Facto 8(1) : 93-107
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,