## J urnal Legisia
Volume 16 Nomor 1 Tahun 2024 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## PERAMPASAN ASET HASIL DARI KEJAHATAN MONEY LAUNDERING (TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM)
Dhuha Al Qodri dhuha0205202021@uinsu.ac.id Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Syaddan Dintara Lubis syaddandintaralbs@uinsu.ac.id Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

## Abstract
This research examines the issues that hinder the process of money laundering and the seizure of assets resulting from money laundering in Indonesia. This study examines the issues that hinder the process of  money  laundering  and  the  confiscation  of  assets  resulting  from  money  laundering  crimes  in Indonesia and the problems that arise when assets resulting from money laundering crimes are not easy to recover. This research uses normative legal research methods with literature data collection. The results showed that both Indonesian positive and Islamic criminal laws have provided legality to efforts to eradicate money laundering crimes. Asset forfeiture arrangements are outlined in Law No. 8/2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes under Indonesian positive law. A new law is needed to prevent and eradicate the crime of money laundering as the current laws have not been successful in stopping economic crime in Indonesia. Conversely, as the act is motivated by an attempt to  legitimize  the  proceeds  of  crime,  the  forfeiture  of  assets  arising  from  money  laundering  can  be categorized as jarimah ta'zir in Islamic criminal law. In short, a thorough understanding of these two legal systems can enhance the effectiveness of initiatives aimed at combating money laundering
Keywords : Asset Forfeiture. Money Laundering Crime. Islamic Criminal Law

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji isu-isu yang menghambat proses pencucian uang serta perampasan aset hasil tindak  pidana  pencucian  uang  di  Indonesia.  Pencucian  uang  di  Indonesia  dan  permasalahan  yang muncul ketika aset hasil tindak pidana pencucian uang tidak mudah untuk dipulihkan. Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pengumpulan  data  kepustakaan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  baik  hukum  positif  Indonesia  maupun  hukum  pidana  Islam  telah memberikan  legalitas  terhadap  upaya  memberantas  tindak  pidana  pencucian  uang.  Pengaturan perampasan  aset  diuraikan  dalam  UU  No.  8/2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang di bawah hukum positif Indonesia. Sebuah undang-undang baru diperlukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang karena undang-undang yang ada saat ini belum berhasil menghentikan kejahatan ekonomi di Indonesia. Sebaliknya, karena tindakan tersebut dimotivasi oleh upaya untuk melegitimasi hasil kejahatan, perampasan aset yang timbul dari pencucian uang dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir dalam hukum pidana Islam. Singkatnya, pemahaman  yang  menyeluruh  terhadap  kedua  sistem  hukum  ini  dapat  meningkatkan  efektivitas inisiatif yang bertujuan untuk memberantas pencucian uang.
Kata kunci: Perampasan Aset. Tindak Pidana Pencucian Uang. Hukum Pidana Islam

## PENDAHULUAN.
Setiap tahun, terjadi peningkatan jumlah pelanggaran dalam kasus pencucian uang yang diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa. Penegak hukum biasanya sulit untuk melacak sumber  aset  yang  diperoleh  dari  hasil  tindak  pidana  karena  pelaku  tindak  pidana menggunakan  berbagai  strategi  untuk  menyembunyikan  atau  mengaburkan  asal  usul  aset tersebut. Oleh karena itu, praktik pencucian uang tidak hanya membahayakan integritas dan stabilitas sistem ekonomi dan keuangan, tetapi juga berpotensi menggoyahkan sendi-sendi kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  yang  berlandaskan  pada  nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Area konsentrasi utama dalam upaya internasional saat ini untuk memerangi kejahatan keuangan  adalah  pemulihan  aset  yang  telah  hilang  sebagai  akibat  dari  tindakan  ilegal. Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Melawan  Korupsi  (UNCAC)  tahun  2003 mengartikulasikan  gagasan  ini.  Negara-negara  yang  berpartisipasi  didesak  oleh  UNCAC untuk mengambil tindakan untuk mendapatkan kembali aset yang diperoleh melalui aktivitas terlarang  tanpa  harus  melalui  penuntutan  pidana.  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan  (PPATK)  memberikan  data  yang  menunjukkan  bahwa  PPATK  menerima 24.599.287  laporan  pada  tahun  2021  (hingga  Desember  2021).  Sebuah  studi  bulanan,  atau month-to-month, atau m-to-m, mengungkapkan bahwa ada 2.254.160 laporan yang diterima secara total pada bulan Desember 2021 - meningkat 2,4% dari bulan sebelumnya.
Sejak  UU  TPPU  disahkan,  terdapat  685  putusan  pengadilan  terkait  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  (TPPU),  dengan  ancaman  hukuman  maksimal  penjara  seumur  hidup  dan denda maksimal Rp32 miliar per Desember 2021 . 1 Namun demikian, efektivitas dan efisiensi upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat TPPU masih belum mencapai tingkat yang  diharapkan.  Data  dari  lembaga  swadaya  masyarakat  Indonesian  Corruption  Watch (ICW), yang berfokus pada pemberantasan korupsi, menunjukkan hal tersebut. Menurut data tersebut, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi (TIPIKOR) meningkat dari Rp18,173 triliun pada semester I 2020 menjadi Rp26,83 triliun pada periode yang sama di tahun 2021. 2 Dengan demikian, nilai kerugian negara akibat korupsi meningkat sebesar 47,6%. Meskipun terdapat variasi dalam jumlah kasus korupsi yang ditindak selama empat tahun terakhir, nilai kerugian negara tetap meningkat.
Perang melawan pencucian uang telah mengalami perubahan paradigma baru-baru ini. "Mengikuti aliran uang" (menelusuri aset/uang dengan menyita dan mengambil alih instrumen
1 Agnestya Putri Rizon And Shenti Agustini, “Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Di Indonesia,” Legal Spirit 6, No. 2 (2022): 217 – 30.
2 Vivin Marti Ningsih, “Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang,” N.D.
Submit Approve Publish 13 Desember 2023 30 Desember 2023 30 Januari 2024
hasil  kejahatan)  telah  menggantikan  paradigma  yang  sebelumnya  lebih  mengedepankan "mengikuti tersangka" (menemukan dan menangkap pelaku kejahatan). Selain mengalihkan pendapatan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat, proses penyitaan dan perampasan hasil dan  alat  kejahatan  dapat  meningkatkan  prospek  masyarakat  untuk  mewujudkan  tujuan bersama, seperti peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Mengkaji  ulang  berbagai  konteks  sistem  perampasan  aset  sangat  penting  ketika menangani  kasus  pencucian  uang  untuk  memaksimalkan  pemulihan  dan  penelusuran  aset mengingat spesifikasinya. Karena strategi penegakan hukum didasarkan pada metode follow the  money (menelusuri  pergerakan  dana  yang  terkait  dengan  kejahatan  atau  pelanggaran hukum  lainnya),  maka  kerangka  kerja  TPPU  harus  menyertakan  sistem  perampasan  aset. 3 Dalam  kerangka  kerja  ini,  aset  dan  uang  dianggap  sebagai  "urat  nadi  kejahatan"  dan  mata rantai  yang  lemah  dalam  rantai  kegiatan  kriminal.  Sejumlah  model  perampasan  aset  dapat digunakan dalam kerangka kerja penanganan perkara di bawah sistem anti pencucian uang, dengan penyesuaian yang dibuat untuk menyesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.
Indonesia saat ini merupakan negara yang sangat rentan terhadap kejahatan keuangan, seperti pencucian uang. 4 Petugas penegak hukum menggunakan pendekatan follow the money ketika menangani kasus pencucian uang. Strategi ini melibatkan pelacakan aliran uang yang terkait dengan kejahatan atau pelanggaran hukum lainnya untuk menunjukkan bahwa aset yang dimiliki oleh pelaku diperoleh melalui aktivitas ilegal. 5 Penegak hukum diberi wewenang untuk mencegah dan memerangi pencucian uang oleh Undang-Undang No. 8/2010. 6 Namun demikian,  Indonesia  masih  berjuang  untuk  memerangi  kejahatan  keuangan  termasuk pencucian uang. Hal ini karena mungkin sulit bagi penegak hukum untuk membuktikan asal- usul  kriminal  dari  aset  pelaku  sambil  menunjukkan  tuduhan  pencucian  uang.  Salah  satu tindakan  untuk  memerangi  dan  menghentikan  kejahatan  keuangan  ini  adalah  pengenalan rancangan undang-undang perampasan aset.
Terkait pencucian uang, hukum di Indonesia telah diterbitkan, dimulai dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak  Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang TPPU) 7 adalah undang-undang pencucian uang terbaru yang telah diratifikasi. Namun, untuk diimplementasikan, undang-undang ini harus terlebih dahulu mengatasi hambatan dalam proses perampasan aset dari aset yang diperoleh melalui tindakan kriminal. Hal ini disebabkan oleh undang-undang terkait pencucian uang
3 Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang (Books Terrace & Library, 2007), 289. 4 Tim  Penyusun,  “Penilaian  Risiko  Indonesia  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Tahun  2021,” Jakarta: Ppatk , 2021, 153.
5 Ni Komang Sutrisni And A A Kaetut Sukranata, “Pendekatan Follow The Money Dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Tindak Pidana Lain, 2013, 3.
6 Republik Indonesia And Kitab Undang Undang Hukum Dagang, “Undang -Undang Republik Indonesia Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,” Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia , 2010.
7 Yenti Garnasih, “Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang: Dan Permasalahannya Di Indonesia,” 2016,
11.
dan korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memerlukan pembuktian tindak pidana inti sebelum perampasan aset dapat dilakukan.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  agar  rancangan  undang-undang  tentang perampasan  aset  segera  diratifikasi  untuk  memberikan  kekuatan  lebih  kepada  petugas penegak  hukum  dalam  menyita  aset  hasil  dari  aktivitas  kriminal  tanpa  memerlukan pembuktian atas tindak pidana tersebut (tindak pidana inti).
Perubahan  paradigma  dari  mengikuti  tersangka (follow  the  suspect) menjadi  mengikuti uang  terjadi (follow the money) 8 sebagai hasil  dari  pembuatan undang-undang pidana khusus untuk  menangani  pencucian  uang.  Akibatnya,  aset  yang  berasal  dari  aktivitas  ilegal  dapat dilacak, dan jika pencucian uang berasal dari aktivitas ilegal yang merugikan negara, tindakan harus  diambil  untuk  memulihkan  kerugian  tersebut  bagi  negara. 9 Ada  kekurangan  dalam Undang-Undang  Anti-Pencucian  Uang  terkait  penyitaan  aset  yang  ditujukan  untuk mengkompensasi  kerugian  finansial  negara.  Penyebab  utama  dari  kekurangan  ini  adalah kurangnya  aturan  yang  mengatur  prosedur  perampasan  aset  untuk  pemulihan  kerugian keuangan publik yang diakibatkan oleh tindakan kriminal asal, seperti korupsi. Oleh karena itu,  diperlukan  reformasi  hukum  terkait  regulasi  perampasan  aset  agar  petugas  penegak hukum  dapat  menyita  aset  yang  berasal  dari  aktivitas  ilegal  tanpa  perlu  membuktikan tindakan kriminal asal.
Secara  tradisional,  kejahatan  yang  melibatkan  atau  menghasilkan  kekayaan  telah menjadi  fokus  dari  perampasan  aset.  Menurut  pedoman  hukuman  dalam  Pasal  10  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  penyitaan  aset  ini  adalah  salah  satu  hukuman tambahan yang dapat diterapkan kepada pelaku kejahatan. Namun, metode perampasan aset yang  berbeda  diperlukan  dalam  kejahatan  modern  yang  tidak  selalu  melibatkan  strategi kriminal,  terutama  kejahatan  ekonomi  yang  sering  kali  merupakan  kejahatan  kerah  putih. Untuk aset yang pemilik sebenarnya tidak diketahui atau untuk tindakan pencegahan yang memerlukan  tindakan  cepat  saat  menangani  aset  yang  diperoleh  atau  dikendalikan  secara ilegal, teknik ini diperlukan.
Oleh karena itu, pencucian uang dipandang dari sudut pandang syari'at Islam sebagai tindakan yang melibatkan banyak dlarar (bahaya) dan mafasid (kerusakan). Motivasi di balik tindakan  ini  adalah  upaya  untuk  melegalkan  dan  meningkatkan  jumlah  kejahatan  yang berpotensi merugikan orang secara fisik dan psikologis, serta merugikan masyarakat. Dengan demikian, pandangan Islam adalah bahwa larangan pencucian uang sesuai dengan prinsip- prinsip dasar hukum Islam. Prinsip-prinsip Islam pada umumnya melarang mencari nafkah melalui cara-cara yang meragukan dan mengklaim kepemilikan yang bukan hak mereka secara sah, seperti melalui perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang menyebabkan kerugian bagi  korban  atau  orang  lain,  meskipun  hukum  pidana  Islam  tidak  secara  tegas  mengatur larangan terhadap pencucian uang. Namun, hukum pidana Islam perlu menyelidiki masalah ini  dan  mengkategorikannya  sebagai  jarimah Ta'zir karena  dampaknya  yang  meresahkan, merugikan, dan merusak.
8 July  Wiarti,  “Non -Conviction  Based  Asset  Forfeiture  Sebagai  Langkah  Untuk  Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum),” Uir Law Review 1, No. 1 (2017): 101 – 9.
9 Garn asih, “Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang: Dan Permasalahannya Di Indonesia,” 20– 21.
Tindak  pidana  yang  melanggar  prinsip-prinsip  hukum  Islam  atau  menyebabkan kerugian bagi orang atau masyarakat dikenal sebagai Jarimah Ta'zir , dan dapat dihukum dengan had  atau  kifarat.  Oleh  karena  itu,  pencucian  uang  termasuk  dalam  kategori jarimah  Ta'zir . Penyalahgunaan  wewenang  untuk  kepentingan  pribadi  dengan  mengorbankan  masyarakat adalah ciri umum dari jenis kejahatan ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa uang dipandang sebagai  benda  materi  tanpa  sifat  halal  atau  haram,  sedangkan  perilaku  manusia  bisa diklasifikasikan sebagai salah satu dari keduanya.
Pencucian  uang  melanggar  prinsip-prinsip  dasar  hukum  Islam  dan  dianggap  sebagai tindakan  tercela  yang  dapat  membahayakan  dan  merugikan  kepentingan  umum.  Pelaku pencucian uang sering menyebabkan kerugian nyata dan tidak nyata serta dampak merugikan lainnya  bagi  masyarakat  secara  keseluruhan.  Dalam  kerangka  hukum  Islam,  tindakan  ini dianggap sebagai jarimah Ta'zir . Pencucian uang juga mengakibatkan sejumlah dampak negatif bagi negara, termasuk hilangnya kendali pemerintah atas kebijakan ekonomi, ketidakstabilan dan distorsi ekonomi, kerugian pendapatan, kerusakan reputasi negara, dan biaya sosial yang signifikan.
Oleh karena itu, perampasan aset dianggap sebagai jenis hukuman Ta'zir dalam tinjauan hukum  pidana  Islam.  Hukuman Ta'zir dibagi  menjadi  empat  kategori:  hukuman  yang dikenakan pada tubuh manusia, seperti cambuk dan hukuman mati; hukuman yang berkaitan dengan kebebasan individu, seperti penjara; hukuman yang berkaitan dengan properti, seperti penyitaan dan perampasan aset; dan terakhir, hukuman lain yang diputuskan oleh ulil amri (penguasa).
Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin menekankan betapa pentingnya rancangan undang-undang  perampasan  aset  terkait  pencucian  uang  segera  diratifikasi  dan  dijadikan undang-undang. Undang-undang ini dapat memberikan landasan hukum baru yang berguna dalam  memerangi  kejahatan  keuangan,  seperti  pencucian  uang.  Namun,  penggunaan perampasan  kekayaan  sebagai  bagian  dari  hukuman Ta'zir dalam  kerangka  hukum  pidana Islam tetap menjadi topik diskusi di kalangan akademisi.

## METODE PENELITIAN
Karena sesuai dengan subjek penelitian yang diajukan -"Kajian Hukum Islam terhadap Rancangan  Undang-Undang  Perampasan  Aset  sebagai  Akibat  Tindak  Pencucian  Uang"  - penulis studi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (legal research). Penelitian penulis difokuskan pada regulasi pencucian uang dalam Islam dan posisi rancangan undang-undang terkait perampasan aset. Oleh karena itu, pendekatan yuridis normatif sangat penting untuk judul atau tema yang ingin penulis bahas.
Menurut definisi hukum normatif, yang merupakan studi tentang dokumen, termasuk sumber-sumber  hukum,  peraturan  perundang-undangan,  putusan  atau  keputusan pengadilan, perjanjian, aturan hukum, doktrin, dan pendapat para ahli dalam bidang hukum, studi  dokumen  termasuk  dalam  lingkup  penelitian  hukum  yuridis  normatif. 10 Penelitian
10 Husnul Khotimah Et Al., “Analisis Akar Penyebab Pembunuhan Dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim,” Jispendiora Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora 2, No. 3 (2023): 155 – 77.
hukum tentang literatur, penelitian hukum teoritis, atau penelitian hukum dogmatis adalah nama  lain  untuk  penelitian  hukum  yuridis  normatif,  yang  melibatkan  penyelidikan  dan analisis data dari sumber-sumber sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mekanisme  Perampasan  Aset  Melalui  Undang-undang  Nomor  8  tahun  2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang
Tindakan pencucian uang diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa, atau kejahatan ekstra biasa, karena pelaku mencoba menyembunyikan sumber kekayaan yang dikumpulkan melalui aktivitas kriminal, membuat lebih sulit bagi penegak hukum untuk menemukan dan menggunakan uang tersebut baik untuk tujuan sah maupun tidak sah.
Undang-Undang No. 8/2010, yang mengatur pencegahan dan pemberantasan pencucian uang,  telah  menetapkan  regulasi  yang  mengatur  proses  perampasan  aset.  Perampasan  aset berdasarkan  konvensi,  atau  perampasan  aset  kriminal,  adalah  suatu  putusan  terhadap tersangka di mana perampasan hanya dapat terjadi jika properti yang dirampas erat kaitannya dengan  orang  yang  telah  terbukti  bersalah. 11 Untuk  melakukan  perampasan  aset  melalui perampasan kriminal, penting untuk pertama-tama menunjukkan kejahatan yang dilakukan oleh  tersangka. 12 Dalam  sistem  hukum  sipil,  ada  konsep  Negative  Wettelijk  Stel  Sel,  yang mengacu pada bukti berdasarkan bukti-bukti hukum dan undang-undang untuk meyakinkan Majelis  Hakim  dalam  menentukan  kesalahan  atau  kebeningan  seseorang.  Dalam  sistem hukum umum, standar bukti yang sangat penting adalah melebihi keraguan yang wajar atau keyakinan yang kuat, yang berarti bahwa tidak boleh ada keraguan dan harus diyakini bahwa terdakwa bersalah. Jaksa harus memastikan kejahatan awal yang dilakukan oleh para penjahat (Kejahatan Inti). 13
Perampasan  aset  secara in  personam biasanya  dilakukan  melalui  mekanisme  hukum pidana  untuk  menghukum  dan  merampas  aset  milik  terdakwa,  yang  melibatkan  beberapa persyaratan formal dalam penjatuhan hukuman pidana:
1. Dakwaan harus spesifik dan terkait dengan tindak pidana tertentu.
2. Diperlukan bukti yang sesuai dengan standar pembuktian yang berlaku.
3. Tidak  diperbolehkan  adanya  pemaksaan  terhadap  terdakwa  untuk  mengakui kesalahannya.
Ada  beberapa  tahapan  dan  mekanisme  dalam  melakukan  perampasan  aset  secara in personam: Tahap pertama, penyelidikan dilakukan dengan melacak aset untuk mengidentifikasi aset,  lokasi  penyimpanan,  bukti  kepemilikan,  serta  hubungan  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan. Tahap  kedua, dilakukan  pembekuan  terhadap  aset  yang  dimiliki  oleh  terdakwa; pembekuan atau  penyitaan  adalah  pengalihan  dan  pemindahan  sementara  kekayaan dalam
11 Reda Manthovani And R Narendra Jatna, Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil Kejahatan Di Indonesia (UAI Press, 2018).
12 Brenda Gartland , “ Asset Forfeiture: Rules And Procedures ,” Washington DC: Forfeiture Endangers Anerican Rights (FEAR) , 2009, H.3.
13 Nita Anggraeni And Humaeroh Humaeroh , “ Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia ,” Al Ahkam 17, No. 2 (2021): H.41.
proses pemeriksaan aparat penegak hukum. Tahap ketiga, proses perampasan aset terdakwa dilakukan dengan mencabut hak atas harta kekayaan secara permanen berdasarkan putusan pengadilan. Tahap  keempat, aset  tersebut  dikembalikan  kepada  korban  atau  pihak  yang dirugikan.
Dalam  perampasan  aset  melalui criminal  for  feiture ,  hukuman  ini  berfungsi  sebagai tambahan  terhadap  hukuman  pokok  dan  tidak  dapat  diberlakukan  secara  sendiri.  Hanya memungkinkan  untuk  menyita  aset  yang  telah  disita  oleh  penyidik;  namun,  jika  hakim menentukan selama proses hukum bahwa lebih  banyak aset harus  disita, mereka memiliki kewenangan untuk memerintahkan penyidik untuk menyita aset tersebut.
Terdakwa  memiliki  kesempatan  untuk  membuktikan  bahwa  uang  yang  dimilikinya bukan hasil dari tindakan ilegalnya dalam kasus pencucian uang yang melibatkan aset yang diduga hasil kejahatan. Pasal 77-78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang mengatur prinsip pergeseran beban bukti. 14 Tujuan  dari  penerapan shifting  burden  of  proof (Pembalikan  beban  pembuktian)  adalah untuk meningkatkan efektivitas perampasan aset hasil tindak pidana yang dimiliki terdakwa. Jika terdakwa mampu membuktikan bahwa kekayaannya berasal dari sumber yang sah, ini tidak  berarti  bahwa  terdakwa  dinyatakan  tidak  bersalah.  Fokus  dari  pembuktian  yang dilakukan  oleh  terdakwa  bukanlah  terhadap  unsur-unsur  delik,  melainkan  keabsahan  aset yang telah disita. Hal ini bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas kepemilikan yang sah.

## Urgensi  Dan  Mekanisme  Perampasan  Aset  Melalui  Rancangan  Undang-Undang Perampasan Aset
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis data pada Januari 2024  yang  menunjukkan  ada  3.234.474  laporan  terkait  pencucian  uang.  Ini  mencerminkan peningkatan aktivitas kriminal sebesar 17,0%  dari bulan sebelumnya. Peningkatan terbesar (dibandingkan  dengan  Desember  2023)  terlihat  pada  kenaikan  34,4%  dalam  penerimaan LTKM.  Menurut  informasi  yang  diberikan  oleh  PPATK,  tampaknya  penegakan  hukum  di Indonesia dan upaya untuk memberantas pencucian uang masih belum berhasil. Hal ini karena sulit untuk menemukan pelaku kejahatan pencucian uang, yang membuat lebih sulit untuk menyita aset dan memulihkan uang yang hilang oleh negara akibat kejahatan ini.
Saat  ini,  Indonesia  terus  menerapkan  prosedur  perampasan aset  in  personam ,  yang melibatkan  penyitaan  aset  melalui  penuntutan  pidana  setelah  putusan  pengadilan  yang menyatakan  terdakwa  bersalah. 15 Penulis  menyatakan  bahwa  ada  pembatasan  pada kemampuan  prosedur  perampasan  kriminal  ini  untuk  menemukan  dan  menyita  aset  yang diperoleh oleh pelaku kejahatan.
Ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan perampasan aset secara in personam:
14 Republik Indonesia And Kitab Undang Undang Hukum Dagang , “ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ,” Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia , 2010.
15 Yunus Husein , “ Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia ,” Jurnal Legislasi Indonesia 7, No. 4 (2010): H. 564.
1. Jika  terdakwa  meninggal  dunia  selama  proses  pemeriksaan,  menurut  hukum  pidana Indonesia, tuntutan terhadapnya akan terhenti.
2. Aset yang diduga hasil tindak pidana ditemukan, tetapi tersangka tidak dapat ditemukan.
3. Kekurangan atau ketiadaan alat bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan suatu tindak pidana.
4. Pelaku melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari proses pemeriksaan. 16
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diharapkan dapat menjadi alat penting  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  memerangi  tindak  pidana  pencucian  uang  dan kejahatan lainnya. Selain itu, RUU ini juga berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk menyita  aset  hasil  kejahatan  dan  mengembalikan  aset  yang  telah  dirampas  oleh  pelaku kejahatan. Ada lima poin urgensi mengenai pentingnya RUU Perampasan Aset, yaitu:
1. Menghemat waktu dan biaya penanganan perkara.
2. Memperluas  jangkauan  perampasan  aset  dibandingkan  dengan  peraturan  yang  ada, sehingga meningkatkan potensi pemulihan aset.
3. Mengganti aset yang tidak dapat disita di luar negeri dengan aset yang setara nilainya.
4. Pengelolaan aset sitaan di satu lembaga lebih efektif dan efisien.
5. Menerapkan  sistem  pembuktian  terbalik  secara  penuh,  di  mana  termohon  harus membuktikan bahwa hartanya bukan hasil tindak pidana.
Menurut  Anas  dan  Rusmin  (2016),  pencucian  uang,  penghindaran  pajak,  kejahatan keuangan,  pelanggaran  hak  kekayaan  intelektual  (HAKI),  dan  korupsi  adalah  beberapa contoh  kejahatan  yang  berdampak  pada  negara  dan  ekonomi.  Pertumbuhan  kejahatan ekonomi  memiliki  dampak  negatif  pada  kas  negara.  Namun,  kerugian  ini  tidak  sebanding dengan pengembalian aset yang diperoleh. Sebagai contoh, data dari Indonesian Corruption Watch  menunjukkan  bahwa  kerugian  negara  akibat  korupsi  melibatkan  1.404  terdakwa mencapai Rp. 62,9 triliun. Namun, panel hakim hanya memerintahkan pemulihan kerugian negara sebesar Rp 1,4 triliun, atau sekitar 2,2 persen, sebagai pembayaran ganti rugi. 17
Oleh karena itu, diyakini bahwa perampasan aset menggunakan mekanisme in rem atau melalui  gugatan  perdata  sebagaimana  yang  diatur  dalam  rancangan  undang-undang perampasan  aset  lebih  efektif  dalam  menghentikan  dan  memberantas  kejahatan  pencucian uang  di  Indonesia,  berfungsi  sebagai  penghalang  bagi  pelaku  kejahatan,  dan  secara  efektif memulihkan kerugian yang diderita oleh negara.
Ketika  metode  in  rem  digunakan  untuk  perampasan  aset,  sistem  perampasan berdasarkan non-conviction diterapkan, memungkinkan perampasan aset tanpa persyaratan kriminalisasi.  Jaksa  penuntut  negara  di  Indonesia  memiliki  kewenangan  dari  pemerintah untuk mengajukan gugatan in rem terhadap aset atau properti yang mereka yakini sebagai hasil  dari  aktivitas  kriminal.  Jaksa  penuntut  negara  dapat  mengajukan  klaim  in  rem  ini sebelum  Majelis  Hakim  memutuskan  kasus  pidana,  atau  setelah  kasus  pidana  sudah diputuskan. 18
16 Theodore S Greenberg, Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture (World Bank Publications, 2009), H.15.
17 Isnaini Nur Fadilah , “ In Rem Asset Forfeiture Dalam Bandul Asset Recovery Dan Property Rights ,” AML/CFT Journal: The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism 1, No. 1 (2022): H.88.
18 Manthovani And Jatna, Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil Kejahatan Di Indonesia .
Penulis  berargumen  bahwa  mekanisme  perampasan  aset  dalam  rancangan  undang- undang  lebih  efektif  karena  memberikan  kewenangan  luas  kepada  penegak  hukum  untuk menyita  aset  atau  properti  yang  merupakan  hasil  dari  kejahatan  serta  yang  dicurigai digunakan atau pernah digunakan dalam melakukan kejahatan lain. Fakta bahwa perampasan aset  in  rem  dapat  dinyatakan  tidak  sah  tanpa  perlu  bukti  atas  kejahatan  inti  merupakan karakteristik unik yang membuatnya sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Yang dibutuhkan  dari  pemerintah,  melalui  jaksa  penuntut  negara,  hanyalah  bukti  bahwa  aset tersebut diperoleh secara ilegal.
Perampasan  aset  melalui  Rancangan  Undang-Undang  Perampasan  Aset  dapat dilakukan dalam situasi-situasi berikut:
1. Tersangka  meninggal  dunia,  melarikan  diri,  mengalami  sakit  permanen,  atau keberadaannya tidak diketahui.
2. Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
3. Perkara tidak dapat disidangkan.
4. Selain itu, perampasan juga dapat dilakukan terhadap terdakwa yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, namun masih terdapat harta atau aset hasil tindak pidana yang belum dirampas.
Perampasan  aset  secara in  rem atau  melalui  gugatan  perdata  menggunakan  konsep hukum  yang  menganggap  bahwa  aset  tersebut  seolah-olah  bersalah  saat  digunakan  atau diperoleh  secara  melawan  hukum.  Ini  mengasumsikan  bahwa  orang  yang  menguasai  aset tersebut belum tentu pemilik yang sah.
Berikut ini aset-aset yang dicakup oleh Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset:
1. Keuntungan modal, pendapatan, dan manfaat ekonomi lainnya yang diperoleh dari aset yang  didapatkan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  kegiatan  kriminal, termasuk  yang  telah  didonasikan  atau  diubah  menjadi  aset  pribadi,  orang  lain,  atau perusahaan.
2. Aset yang diketahui digunakan, atau yang dapat dicurigai digunakan, dalam melakukan kejahatan.
3. Aset  sah  tambahan  yang  dimiliki  oleh  pelaku  kejahatan  sebagai  pengganti  aset  yang dinyatakan negara untuk disita.
4. Aset  yang  ditemukan  yang  entah  dikonfirmasi  berasal  dari  tindak  pidana  atau  diduga secara logis demikian.
5. Aset yang diduga terkait dengan aset ilegal namun tidak seimbang dengan pendapatan atau sumber kekayaan tambahan yang asalnya tidak dapat ditetapkan secara hukum.
6. Properti yang  disita yang diperoleh baik melalui aktivitas ilegal atau digunakan untuk melakukan aktivitas ilegal.
Menurut  Rancangan  Undang-Undang  Perampasan  Aset,  aset  senilai  minimal  IDR 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan aset yang terkait dengan kejahatan yang mengancam dengan hukuman penjara minimal empat tahun dapat disita. Untuk menjadi alat baru dalam
memerangi kejahatan pencucian uang di Indonesia, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset harus segera disahkan. 19

## Perampasan  Aset  Dalam  Tinjauan  Hukum  Pidana  Islam  Hasil  Dari  Tindak  Pidana Pencucian Uang
Tujuan dari pencucian uang adalah untuk melegitimasi hasil dari kejahatan, jelaslah dari sudut pandang syariah Islam bahwa terdapat elemen kerusakan dan mafasid (kerugian). Oleh karena  itu,  pandangan  Islam  tentang  kebijakan  melarang  pencucian  uang  sesuai  dengan hukum Islam. Meskipun pencucian uang tidak secara eksplisit dilarang dalam hukum Islam, secara  umum  Islam  melarang  pengikutnya  untuk  menggunakan  metode  tipu  daya  untuk memperoleh kebutuhan.
ِلا َوْمَأ  ْنِم اًقي ِرَف اوُلُكْأَتِل  ِماَّكُحْلا ىَلِإ اَهِب اوُلْدُت َو ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَأ اوُلُكْأَت  َلَ َو َنوُمَلْعَت ْمُتْنَأ َو  ِمْثِ ْلْاِب  ِساَّنلا
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil  dan  (janganlah)  kamu  membawa  (urusan)  harta  itu  kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S Al-baqarah [1]; 188). 20
Namun, hukum pidana Islam harus mempertimbangkan pengelolaannya dalam konteks keadaan yang mengkhawatirkan, berbahaya, dan merusak, di mana tindakan tersebut diakui sebagai  Jarimah  Ta'zir.  Perampasan  aset  adalah  salah  satu  bentuk  hukuman  ta'zir  dalam hukum pidana Islam. Hukuman ta'zir umumnya terbagi menjadi empat kategori: 1) hukuman terhadap tubuh, seperti hukuman mati atau cambukan; 2) hukuman yang berkaitan dengan kebebasan pribadi, seperti pengasingan dan penjara; 3) hukuman yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan properti, dan penghancuran barang; 4) hukuman lain yang diputuskan oleh otoritas untuk kebaikan umum. 21
Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah properti dapat disita untuk menerapkan hukuman ta'zir . Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah menolak hukuman ta'zir . Muhammad ibn Hasan, salah satu muridnya, setuju dengan pandangannya. Di sisi lain, Imam Abu Yusuf, murid yang berbeda, menyetujuinya jika dianggap memiliki manfaat. Imam Malik, Imam Shafi'i, dan Imam Ahmad juga memiliki pandangan yang sama.
Ta'zir  merupakan  mashdar  linguistik  dari  kata  'azzaro,  yang  berarti  mendukung, menghormati,  dan  membantu  serta  mencegah  dan  menghalangi  kejahatan.  Ta'zir  juga menggambarkan  tindakan  pembalasan yang  bertujuan  untuk  memberikan  pelajaran  moral. Alasan  penggunaan  istilah  "ta'zir"  adalah  tujuan  sebenarnya  dari  hukuman  tersebut adalah untuk menakut-nakuti pihak yang bersalah atau mencegah mereka dari melakukan kejahatan yang sama. Menurut para fuqoha, Ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran terhadap hak-hak Allah dan hak-hak hamba yang tidak diatur dalam al-Qur'an atau hadis. Tujuan hukuman ini adalah  untuk  membuat  pelaku  belajar  dari  kesalahannya  dan  mencegahnya  melakukan
19 Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang -Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana,” Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , 2012.
20 “Q.S Al - Baqarah [1]; 188,” N.D.
21 Muslich Ahmad Wardi, “Hukum Pidana Islam,” Jakarta: Sinar Grafika , 2005.
kejahatan  yang  sama  di  masa  depan.  Para  fuqoha'  juga  sering  memahami  ta'zir  sebagai hukuman atas pelanggaran apa pun yang tidak tunduk pada hadd atau kafarat. 22
Seperti  yang  disebutkan  dalam  bagian  sebelumnya,  hukuman  ta'zir  adalah  hukuman yang terserah kepada kebijaksanaan ulil amri dan tidak secara eksplisit diatur oleh syariah. Hukuman  ta'zir  memiliki  berbagai  bentuk,  namun  umumnya  terbagi  menjadi  empat kelompok, yaitu sebagai berikut:
1. Hukuman ta'zir yang mempengaruhi fisik seseorang, seperti hukuman mati dan hukuman fisik (dera).
2. Sanksi yang membatasi kebebasan individu, seperti penjara dan pengasingan.
3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kepemilikan, termasuk denda, perampasan atau penyitaan properti, dan penghancuran barang.
4. Bentuk-bentuk hukuman lain yang diputuskan dalam kepentingan umum oleh ulil amri. 23
Dalam hukum pidana Islam, salah satu bentuk hukuman Ta'zir adalah perampasan aset. Mengenai apakah hukuman Ta'zir dengan merampas aset diperbolehkan, para ulama berbeda pendapat.  Imam  Abu  Hanifah  menyatakan  bahwa  tidak  boleh  menggunakan  harta  sebagai sarana hukuman Ta'zir. Muhammad ibn Hasan, salah satu muridnya, memiliki pandangan ini, namun Imam Abu Yusuf, murid yang berbeda, menganggapnya dapat diterima jika membawa maslahat. Imam Malik, Imam Shafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal juga memiliki pandangan yang sama. 24
Para ulama yang membolehkan hukuman Ta’zir , dengan cara mengambil harta, terutama dari Hanafiyah mengartikannya dengan redaksi:
ُي َّمُث ،ُهَف َرَتْقا اَّمَع ُهَل ا ًر ِجا َز  َكِلَذ َن ْوُكَي ىَّتَح ،ًةَّدُم يِناَجْلا ِلاَم  ْنِم اًئْيَش ي ِضاَقلا  َكِسْمُي  ْنَأ ُهُتَب ْوَت  ُرَهْظَت اَمَدْنِع ِهِب ِحاَصِل ُهُديِع
Hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu. sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukarnya kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya. 25
Pemahaman ini menunjukkan bahwa hukuman Ta'zir dengan merampas properti tidak termasuk  mengambil  barang  milik  pelaku  untuk  kepentingan  pengadilan  atau  kas  negara, tetapi hanya menyimpannya untuk sementara waktu. Jika hakim menentukan bahwa pelaku tidak  dapat  diharapkan  untuk  bertaubat,  properti  tersebut  dapat  digunakan  untuk kepentingan maslahat. 26
Imam Ibn Tamiyah membagi hukuman Ta’zir berupa harta ini kepada tiga bagian, dengan memerhatikan atsar (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu:
1. Menghancurkannya ( فلاتلْا )
2. Mengubahnya ( رييغتلا )
3. Memilikinya ( ُكِلْمَّتلا ). 27
22 Halil Husairi, “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat,” Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 16, No. 2 (2018): H.62.
23 Wardi, “Hukum Pidana Islam.”
24 Abdul Aziz Amir , “ At- Ta’zir Fi Asy–Syari’ah Al -Islamiyah ,” Dar Alfikr Al-Araby, Cet. IV , 1969, H. 396-397.
25 Amir , “ At- Ta’zir Fi Asy–Syari’ah Al -Islamiyah .” 26 Wardi , “ Hukum Pidana Islam .” 27 Amir , “ At- Ta’zir Fi Asy–Syari’ah Al -Islamiyah .”
Properti  dan  tindakan  yang  bersifat  terlarang  dapat  dihancurkan  sebagai  hukuman ta'zir. Beberapa contoh di antaranya adalah: 28
a. Penghancuran patung-patung Muslim.
b. Pembongkaran permainan dan alat musik yang memiliki konten tidak bermoral.
c. Menghancurkan  peralatan  dan  lokasi  minum  khamr.  Stand  khamr  milik  Ruwaisyid dibakar oleh Khalifah Umar, yang kemudian dikenal sebagai Fuwaisiq bukan Ruwaisyid. Demikian  pula,  Khalifah  'Ali  pernah  memutuskan  untuk  membakar  suatu  lingkungan yang  menjual  khamr.  Pandangan  ini  umum  dianut  oleh  Malik,  madzhab  Hanbali,  dan ulama lainnya.
d. Karena sulit untuk menentukan jumlah susu dalam air ketika bercampur, Khalifah 'Umar pernah menumpahkan susu yang dicampur air yang hendak dijual.
Tidak  selalu  diperlukan  untuk  menghancurkan  barang-barang  ini;  dalam  beberapa kasus, mereka dapat didonasikan atau dibiarkan saja. Berdasarkan prinsip ini, sekelompok ulama,  termasuk  Imam  Malik  dalam  Ibn  Al-Qasim,  mengizinkan  itlaf  (penghancuran) makanan  yang  dijual  melalui  penipuan  dengan  mendistribusikannya  kepada  orang  miskin, misalnya  dengan  menjualnya  sebagai  susu  yang  dicampur  air.  Dengan  demikian,  dapat dilakukan pelayanan kepada orang miskin sekaligus memenuhi tujuan itlaf (penghancuran) sebagai bentuk pembalasan. 29
Terkait dengan hukuman Ta'zir, yang meliputi, antara lain, mengubah properti pelaku misalnya, dengan memenggal kepala patung Muslim sehingga menyerupai pohon. Hukuman Ta'zir  meliputi,  tetapi  tidak  terbatas  pada,  kepemilikan  properti  pelaku  (penjahat)  dan putusan  Nabi  Muhammad  SAW.  Pencuri  buah  akan  menghadapi  denda  ganda  selain hukuman yang mengikat. Secara serupa, putusan Khalifah Umar untuk mendenda ganda bagi pelaku penyelewengan barang berharga yang ditemukan.
Dari uraian  di atas, jelas bahwa jenis kepemilikan properti adalah  denda, atau dalam bahasa Arab disebut Gharamah, terutama dalam bagian ketiga jenis Ta'zir dengan properti. Salah satu bentuk hukuman Ta'zir dalam hukum Islam adalah denda, yang akan dibahas dalam bagian  berikutnya.  Denda  dapat  digunakan  sebagai  hukuman  dasar  tunggal  atau  bersama dengan hukuman dasar tunggal lainnya. Denda dikenakan pada individu yang duduk di bar tempat minuman beralkohol disajikan, pada mereka yang mencuri buah dari pohon, atau pada mereka  yang  mengambil  domba  sebelum  mereka  pergi  ke  tempat  makan  rumput  mereka. Dalam  skenario  kedua,  akan  didenda  orang-orang  yang  melakukan  tindakan  tersebut  dan mengirim mereka ke penjara.
Hakim  yang  memimpin  sebuah  kasus  jarimah  Ta'zir  tidak  dilarang  untuk memberlakukan  denda  tambahan  selain  hukuman  lain,  karena  hakim  memiliki  keputusan penuh  dalam  hal  ini.  Hakim  dalam  kasus  ini  dapat  mempertimbangkan  sejumlah  faktor, termasuk  yang  berkaitan  dengan  jarimah,  pelaku  kejahatan,  keadaan,  lokasi,  dan  waktu kejadian.  Hukum  Islam tidak  menetapkan  jumlah  maksimum  atau  minimum  untuk  denda. Hakim  sepenuhnya  bertanggung  jawab  untuk  menentukannya  berdasarkan  seriusnya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Selain hukuman, penyitaan atau penyitaan
28 Wardi , “ Hukum Pidana Islam .” 29 Amir, “At - Ta’zir Fi Asy–Syari’ah Al - Islamiyah.”
properti adalah bentuk hukuman Ta'zir lainnya. Namun, fuqaha memperdebatkan hukuman ini.  Sebagian  besar  akademisi  mengizinkannya  dalam  kasus-kasus  di  mana  syarat-syarat untuk memperoleh jaminan properti tidak terpenuhi. Syarat-syarat ini tercantum di bawah ini:
1. Harta diperoleh dengan cara yang halal.
2. Harta itu digunakan sesuai dengan fungsinya.
3. Penggunaan harta itu tikiak mengganggu hak orang lain. 30
Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, misalnya harta didapat dengan jalan yang tidak halal, atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya maka dalam keadaan demikian ulil anti berhak untuk menerapkan hukuman Ta’zir berupa penyitaan atau perampasan sebagai sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

## SIMPULAN
Perampasan aset merupakan upaya dalam pemulihan aset akibat terjadinya suatu tindak pidana.  Mekanisme  perampasan  aset  melalui  undang  undang  no  8  tahun  2010  masih mengalami  hambatan  dalam  mencegah  dan  memberantas  praktik money  laundering, dikarenakan  proses  pembuktian  pencucian  uang  sangat  sulit  dilakukan  mengingat  pelaku kejahatan  tindak  pidana  pencucian  uang  sangat  pintar  dalam    menyamarkan/ menyembunyikan  harta  kekayaan  hasil  kejahatan.  Sehingga  Rancangan  undang  undang perampasan  aset  agar  dapat  segera  disahkan  guna  menjadi  instrumen  baru  dalam memberantas  kejahatan  pencucian  uang,  mengingat  mekanisme  perampasan  aset  melalui Rancangan undang undang perampasan aset dinilai lebih mudah dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan money laudering . Dalam hukum pidana islam kedudukan kejahatan pencucian uang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan syari'at islam, dikarenakan perbuatan tersebut berupaya untuk menyembunyikan hasil kejahatan atau mencuci uang dari hasil kejahatan. Perampasan aset menurut hukum pidana islam masih diperdebatkan oleh para ulama  tentang  diperbolehkannya  hukuman Ta’zir dengan  cara  mengambil  harta.  Menurut imam  abu  hanifah  menerapkan  hukuman Ta’zir dengan  cara  mengabil  harta  tidak diperbolehkan,pendapat  ini  diikuti  oleh  muridnya  yaitu  muhammad  ibn  hasan  tetapi muridnya  yang  lain  seperti  imam  abu  yusuf  membolehkan  apabila  dipandang  membawa kemaslahatan, pendapat ini diikuti oleh imam malik, imam syafi'i dan imam ibn hanbal.
30 H Ahmad Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam (RajaGrafindo Persada, 2000), h. 210.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir, Abdul Aziz. “At-Ta’zir Fi Asy–Syari’ah Al-Islamiyah.” Dar Alfikr Al-Araby, Cet. Iv , 1969.
Anggraeni, Nita, And Humaeroh Humaeroh. “Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” Al Ahkam 17, No. 2 (2021): 36–45.
Djazuli,  H  Ahmad. Fiqh  Jinayah:  Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  Dalam  Islam .
Rajagrafindo Persada, 2000.
Fadilah, Isnaini Nur. “In Rem Asset Forfeiture Dalam Bandul Asset Recovery Dan Property Rights.” Aml/Cft Journal: The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism 1, No. 1 (2022): 87–99.
Gartland,  Brenda.  “Asset  Forfeiture:  Rules  And  Procedures.” Washington  Dc:  Forfeiture Endangers Anerican Rights (Fear) , 2009.
Greenberg, Theodore S. Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture . World Bank Publications, 2009.
Husairi, Halil.  “Ta’zir  Dalam Perspektif Fiqh Jinayat.” Al-Qisthu:  Jurnal  Kajian  Ilmu-Ilmu Hukum 16, No. 2 (2018).
Husein,  Yunus.  “Perampasan  Aset  Hasil  Tindak  Pidana  Di  Indonesia.” Jurnal  Legislasi Indonesia 7, No. 4 (2010).
Indonesia, Republik, And Kitab Undang Undang Hukum Dagang. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia , 2010.
Khotimah, Husnul, Kartika Dewi, Lia Karunia Lam Uli Lubis, Muhammad Daffa Adi Prayogo, Santika  Virdi,  And  Siti  Umi  Khoiriah.  “Analisis  Akar  Penyebab  Pembunuhan  Dalam Masyarakat  Indonesia:  Perspektif  Teori  Anomie  Durkheim.” Jispendiora  Jurnal  Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora 2, No. 3 (2023): 155–77.
Manthovani, Reda, And R Narendra Jatna. Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil Kejahatan Di Indonesia . Uai Press, 2018.
Nasional, Badan Pembinaan Hukum. “Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.” Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , 2012.
Ningsih,  Vivin  Marti.  “Eksekusi  Pidana  Tambahan  Uang  Pengganti  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang,” N.D.
“Q.S Al-Baqarah [1]; 188,” N.D.
Rizon,  Agnestya  Putri,  And  Shenti  Agustini.  “Pencegahan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Oleh Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Di Indonesia.” Legal Spirit 6, No. 2 (2022): 217–30.
Wardi, Muslich Ahmad. “Hukum Pidana Islam.” Jakarta: Sinar Grafika , 2005.