INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 7374-7384 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Kepailitan Lintas Batas di Indonesia Dengan Korea Selatan
Mutiara Bella Alfianti 1 ✉ , Wiwin Yulianingsih 2
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional”Veteran” Jawa Timur , Email: mutiarabella1810@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Di era globalisasi ini, unsur-unsur internasional dalam kepailitan atau kebangkrutan sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Kegiatan para pelaku usaha tidak hanya berdomisili pada 1 (satu) negara saja, tetapi tidak  terbatas  untuk  kelangsungan  serta  perkembangan  usahanya.  Perlu  diimbangi  dengan pengaturan-pengaturan terkait hukum keperdataannya, jikalau usaha tersebut tidak berjalan lancar yang  menyebakan  insolven.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  perbandingan perlindungan hukum bagi kreditur dalam kepailitan lintas batas negara di Indonesia dan Korea Selatan. Penelitian  dalam  jurnal  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  mana  acuan  dalam penulisan  saya  adalah  perundang-undangan.  Dari  penulisan  ini  dapat  disimpulkan  terdapat perbedaan  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  dalam  kepailitan  lintas  batas  negara  di  Indonesia dengan  Korea  Selatan.  Indonesia  menganut  pendekatan  universal  tertutup  dan  territorial  dengan Korea Selatan menganut pendekatan universal dengan mengadopsi UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency dan telah mengakomodir kepentingan kreditur yang menyebabkan Indonesia perlu melakukan adaptasi dalam era globalisasi ini.
Kata kunci: Perbandingan, Perlindungan Hukum, Kreditur, Kepailitan Lintas Batas.

## Abstract
In this era of globalization, international elements in bankruptcy or insolvency are undeniable. The activities of businessman are not only domiciled in 1 (one) country, but are not limited to the continuity and development of their business. It needs to be balanced with regulations related to insolvency law, if the business is not running smoothly which causes bankruptcy. The purpose of this research is to examine the comparison of legal protection for creditors in cross-border insolvency in Indonesia and South Korea. The research in this journal uses a normative juridical approach in which the reference used are regulations in both countries. From this writing it can be concluded that there are differences in legal protection for creditors in cross-border insolvency in Indonesia and South Korea. Indonesia adheres  to  a  closed  universal  and  territorial  approach  with  South  Korea  adhering  to  a  universal approach by adopting the UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency and has accommodated the interests of creditors, with recognition and court-to-court co-ordination, which causes Indonesia to need to adapt in this era of globalization.
Keywords : Comparison, Legal Protection, Creditors, Cross Border Insolvency.

## PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi telah memfasilitasi perkembangan perekonomian dunia sehingga memudahkan pergerakan manusia, serta aset berwujud dan aset tidak berwujud. (Mason, R, 2012) Bisnis beroperasi secara global yang sudah mulai tidak memperhatikan batas-batas nasional. Dalam menjalankan suatu bisnis tersebut, untuk dapat memenuhi kebutuhan bagi bisnis tersebut demi kelancaran usaha pelaku usaha, seringkali membutuhkan modal yang diwujudkan dengan perjanjian hutang piutang dengan pihak lain. (I Putu Gere Ary Suta, 2000) Ini idak serta merta akan berjalan dengan lancar dan berujung kepada pihak yang berhutang tidak dapat membayar dan menjadi insolven.
Kepailitan  adalah  status  hukum  yang  diberikan  kepada  debitur  yang  tidak  mampu membayar hutangnya oleh pengadilan. Ini adalah cara bagi debitur untuk menyelesaikan masalah utang mereka dan memulai kembali. Ketika debitur dinyatakan pailit, aset mereka disita dan dijual untuk melunasi kreditur mereka. Aset yang tersisa kemudian dikembalikan kepada debitur. Kepailitan adalah masalah serius, tetapi dapat menjadi langkah penting bagi bisnis yang sedang berjuang secara finansial. Dengan menyatakan kebangkrutan, bisnis bisa mendapatkan awal yang baru dan menghindari kesulitan keuangan lebih lanjut.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mempelajari  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi kreditur dalam kepailitan lintas batas negara yang diterapkan pada Negara Indonesia dan Negara  Korea  Selatan.  Penelitian  ini  akan  memiliki  dua  tujuan  yaitu  untuk  mengetahui pengaturan  kepailitan  lintas  batas  negara  di  Indonesia  dan  di  Korea  Selatan  serta membandingkan perlindungan hukum bagi kreditur dalam kepailitan lintas batas negara di
Indonesia  dan  di  Korea  Selatan.  Hasil  dari  penelitian  ini  akan  digunakan  untuk mengidentifikasi  perbandingan dari mekanisme  perlindungan hukum  bagi kreditur pada kedua negara tersebut.

## METODE PENELITIAN
(Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2009)  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang mempelajari bahan pustaka. Pada jenis penelitian ini, hanya data sekunder atau bahan pustaka yang diteliti. Bahan-bahan tersebut meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data  merupakan  bagian  yang  penting  dalam  suatu  penelitian,  karena  dengan pengumpulan data tersebut akan diperoleh data yang dapat dianalisis untuk menemukan pemecahan  masalah  yang  diteliti.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode pengumpulan data kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan cara mempelajari data sekunder atau bahan pustaka, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang, the  Debtor Rehabilitation and Bankruptct Act, dan UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with  Guide  to  Enactment  (1997).  Bahan  Hukum  Sekunder  adalah  bahan  hukum  yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal, majalah, dan artikel. Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus, ensiklopedia dan lain-lain.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, mencatat membuat ulasan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan proses kepailitan lintas batas di Negara Indonesia dengan Negara Korea Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Debitur yang lalai dalam memenuhi kewajibannya atas pembayaran utang yang telah jatuh  tempo  atau  yang  telah  tenggat  waktu  terhadap  kreditur-krediturnya  dapat menyebabkan  debitur  tersebut  dalam  keadaan  insolven.  Untuk  melindungi  kepentingan kreditur,  kreditur  dalam  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan  setempat  untuk mempertahankan hak-haknya dengan melakukan perjumpaan hutang maupun berujung
kepada  pailit.  Pailit  adalah  keadaan  dimana  seorang  debitur  yang  sudah  tidak  mampu membayar  utang  kepada  lebih  dari  satu  krediturnya.  Kepailitan  merupakan  suatu  jalan keluar  bagi  debitur  untuk  menyelesaikan  persoalan  utang  piutang  yang  menghimpit seorang  debitor,  di  mana  debitor  tersebut  sudah  tidak  memiliki  kemampuan  lagi  untuk membayar utang-utang yang telah jatuh tempo tersebut kepada para kreditornya. Apabila debitor tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo kepada kreditornya, dapat menyebabkan debitor menjad pailit atas putusan pengadilan.
Sebelum membahas mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam kepailitan lintas  batas  negara  di  Indonesia,  perlu  dicantumkan  berbagai  ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan kepailitan yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan untuk mengetahui mekanisme yang perlu dilalui di Indonesia dan di Korea Selatan. Prosedur Kepailitan di Indonesia dan Korea Selatan:
Kriteria permohonan pailit diatur dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU mendefinisikan utang sebagai kewajiban dalam bentuk uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik yang wajib dibayar pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang. Utang tersebut wajib dibayar oleh debitur jika tidak dibayar karena  perjanjian  atau  undang-undang.  Jika  tidak  dibayar,  kreditur  memiliki  hak  untuk mendapatkan uang tersebut dari aset debitur.
Dalam hal debitur telah dinyatakan pailit, harus dilakukan melalui proses-proses dalam Pengadilan Niaga, di mana Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga yang menyatakan debitur pailit. Berikut adalah proses-proses kepailitan di Pengadilan Niaga:

## 1.  Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Adalah cara bagi debitur untuk menunda pembayaran utang untuk merestrukturisasi bisnis  mereka.  Permohonan  PKPU  harus  diajukan  ke  Pengadilan  Niaga  dan  harus menyertakan  daftar  piutang  dan  utang  debitur,  serta  rencana  perdamaian,  jika  ada. Permohonan harus ditandatangani oleh pemohon dan pengacara mereka.
Pasal  228  UUK  dan  PKPU  menetapkan  aturan  untuk  sidang  penundaan  kewajiban pembayaran utang sementara. Pengadilan akan mendengarkan debitur, hakim pengawas, pengurus,  dan  para  kreditur  yang  hadir.  Jika  rencana  perdamaian  dilampirkan  dalam permohonan  atau  telah  diajukan  oleh  debitur  sebelum  sidang,  para  kreditur  dapat melakukan  pemungutan  suara.  Apabila  rencana  perdamaian  tidak  disetujui,  maka  para kreditur  dapat  memutuskan  untuk  mengabulkan  atau  menolak  penundaan  kewajiban
pembayaran utang secara tetap. Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap dikabulkan, maka tidak boleh lebih dari 270 hari sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.
2.  Proses Permohonan Pailit.
Proses  kepailitan  di  Indonesia  diawali  dengan  pengajuan  permohonan  pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Pengadilan kemudian akan memeriksa permohonan tersebut dan  menetapkan  tanggal  sidang.  Jika  pengadilan  mengabulkan  permohonan  tersebut, maka debitur akan dinyatakan pailit dan aset-asetnya akan dilikuidasi untuk melunasi para kreditur.
3.  Upaya Hukum dalam Permohonan Pailit dan PKPU.
Ada  tiga  macam  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  dalam  hal  kepailitan  yakni; Perlawanan, Kasasi (Pasal 11-13 UUK dan PKPU) dan Peninjauan Kembali (Pasal 14 UUK dan PKPU).
4.  Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.
Hakim pengawas dan kurator bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hakim pengawas mengawasi kegiatan kurator, sedangkan kurator bertanggung jawab untuk mengelola dan/atau mengurus harta pailit. Kurator dapat meminjam uang dari pihak  ketiga,  tetapi  hanya  dengan  persetujuan  hakim  pengawas.  Kurator  juga  harus mendapatkan  izin  dari  hakim  pengawas  untuk  hadir  dalam  sidang  pengadilan,  kecuali dalam kasus-kasus tertentu.
Ketika peminjam di Republik Korea (Korea) menghadapi kesulitan keuangan, ada dua opsi  restrukturisasi  dan  kepailitan  yang  diatur  dalam  The  Debtor  Rehabilitation  and Bankruptcy Act (the DRBA), yang berisi:
1.  Rehabilitasi (sesuai dengan Pasal 34 sampai 293 the DRBA);
Proses  rehabilitasi  di  Korea  Selatan  adalah  cara  untuk  merestrukturisasi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan  kreditur,  pemegang  saham,  dan  pihak-pihak  lain  yang  berkepentingan. Proses  rehabilitasi  dapat  dimulai  oleh  perusahaan  itu  sendiri  atau  oleh  kreditur  atau pemegang  saham  yang  memiliki  setidaknya  10%  dari  utang  atau  modal  disetor perusahaan.  Setelah  proses  rehabilitasi  dimulai,  seorang  Kurator  ditunjuk  oleh pengadilan  untuk  mengawasi  proses  tersebut.  Kurator  bertanggung  jawab  untuk menyiapkan  rencana  rehabilitasi,  yang  kemudian  diajukan  ke  rapat  kreditur  dan pemegang saham untuk disetujui.
2.  Kepailitan atau likuidasi atau dikenal dengan pasan (sesuai dengan Pasal 294 sampai 578
Undang-Undang Rehabilitasi dan Kepailitan Debitur);
Kepailitan di Korea Selatan adalah proses yang bertujuan untuk melikuidasi aset debitur yang tidak mampu membayar hutangnya. Peraturan kepailitan didasarkan pada prinsip bahwa kreditor memiliki kedudukan yang kuat dalam hal klaim. Setelah putusan pailit  dikeluarkan,  seorang  wali  amanat  dalam  kepailitan  ditunjuk  untuk  mengawasi proses  kepailitan  dan  mengelola  aset  perusahaan  yang  dijamin  dan  tidak  dijamin. Kreditur tanpa jaminan harus mengajukan klaim mereka dalam harta pailit.
DRBA  Korea  Selatan  menyediakan  kerangka  hukum  yang  komprehensif  untuk menangani debitur yang pailit. Proses rehabilitasi adalah pilihan yang berharga bagi debitur yang ingin menyelamatkan bisnis mereka, sementara proses kepailitan adalah pilihan yang diperlukan bagi debitur yang tidak mampu membayar hutang mereka. Proses kepailitan dirancang untuk melikuidasi aset debitur yang pailit dan mendistribusikan hasilnya kepada para  kreditur.  Kurator  dalam  kepailitan  memiliki  hak  eksklusif  untuk  mengelola  dan mengeksekusi  harta  pailit,  dengan  tunduk  pada  pengawasan  pengadilan.  Hasil  likuidasi harta pailit akan dibagikan kepada para kreditur secara proporsional sesuai dengan klaim mereka. Pembagian hasil dapat dilakukan dalam beberapa tahap, dan pembagian terakhir akan dilakukan oleh kurator setelah harta pailit direalisasikan sepenuhnya.
Terkait  dengan  Perlindungan  hukum  bagi  kreditur  dalam  kepailitan  lintas  batas negara,  baik  Indonesia  maupun  Korea  Selatan  memiliki  hukum  kepailitan  yang memungkinkan  debitur  yang  mengalami  kesulitan  keuangan  untuk  tetap  menjalankan bisnisnya. Ini adalah salah satu prosedur hukum dalam kepailitan yang memberikan hak yang baik kepada debitur yang tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan terhutang, dan memberikan kepastian hukum kepada kreditur untuk memperkirakan jumlah total klaim mereka dan kapan debitur dapat melunasinya. Kedua negara tersebut menggunakan  istilah  yang  berbeda,  namun  memiliki  arti  yang  sama.  Dalam  hukum kepailitan di Indonesia, istilah ini disebut dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU berdasarkan Bab II UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Di Korea Selatan,  istilah  yang  digunakan  adalah  Rehabilitasi  yang  diatur  dalam The  Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act.
Indonesia  dan  Korea  Selatan  memiliki  perbedaan  yang  signifikan.  Indonesia  tidak dapat  melaksanakan  putusan  pengadilan  kecuali  memiliki  perjanjian  bilateral  dengan negara tersebut. Asas universalitas dalam pasal 21, 212, 213, dan 214 UU No. 37 tahun 2004 sulit  atau  tidak  mungkin  diterapkan  dalam  praktek,  karena  bertentangan  dengan  asas teritorialitas dalam HPI yang berdasarkan hukum nasional. Di Korea Selatan, jika aset debitur
di luar negeri tunduk pada putusan pailit pengadilan lokal di Korea, kurator tetap dapat mengeksekusi  aset  tersebut  dengan  meminta  pengakuan  atas  putusan  tersebut  dari pengadilan  luar negeri  di mana aset  debitur  berada atau pada  saat Korea  Selatan telah melakukan perjanjian bilateral dengan negara lain.
Indonesia  dan  Korea  Selatan  merupakan  negara  yang  menganut  sistem civil  law, namun  dalam  kepailitan  lintas  batas,  Indonesia  menganut  pendekatan territorialism  dan universal tertutup dalam UU Kepailitan dan PKPU. Prinsip territorial  ini berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara yang menjadi alasan mengapa suatu negara tidak mengakui dan melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  diputus  oleh  yurisdiksi  negara  lain.  Prinsip kedaulatan  negara  merupakan  prinsip  yang  mendasari  sikap  hukum  Indonesia  yang demikian.  Tidak mungkin bagi putusan pengadilan asing untuk dieksekusi di wilayah hukum negara  tersebut  karena  tidak  ada  perjanjian  internasional  bilateral  maupun  multilateral. (Dinda Rizqiyatul Himmah, 2022).
Dalam proses kepailitan di Indonesia, pengadilan niaga setempat yang memutuskan melaksanakan PKPU dan kepailitan pada seorang debitur. Kurator akan menjual aset dan memberikan  uangnya  yang  telah  diklaimkan  dalam  boedel  pailit  kepada  para  kreditur. Dalam proses PKPU, debitur dan kreditur dapat mendiskusikan bagaimana cara melunasi utang-utang  tersebut,  baik  secara  keseluruhan  maupun  sebagian.  Jika  pengadilan menyetujui permohonan PKPU, satu atau lebih pengurus akan ditunjuk untuk membantu mengelola aset debitur. Pengurus akan bekerja sama dengan debitur dan kreditur untuk membuat rencana restrukturisasi utang. Kepailitan lintas batas negara merupakan masalah rumit  yang  sulit  untuk  dipecahkan.  UU  Kepailitan  dan  PKPU  tidak  secara  langsung menangani  kepailitan  lintas  negara,  namun  memberikan  fleksibilitas  dalam  proses kepailitan.  Fleksibilitas  ini  dapat  berguna  dalam  menyelesaikan  kasus  kepailitan  lintas negara,  tetapi  juga  dapat  menjadi  rumit  dan  tidak  jelas.  Jika  debitur  dinyatakan  pailit, pengadilan niaga akan mengumumkan kepailitan debitur.
Debitur  akan  kehilangan  kendali  atas  aset-asetnya,  dan  semua  aset  debitur  akan diambil.  Aset-aset  tersebut  akan  dikelola  oleh  kurator  di  bawah  pengawasan  hakim pengawas.  Dalam  hal  ini,  apabila  debitur  pailit  memiliki  itikad  baik  untuk  membayar hutangnya,  dapat  memasukkan  hartanya  dalam  boedel  pailit  untuk  membayar  kreditur- krediturnya. Kurator juga dapat melakukan re-litigasi di mana aset debitur berada apabila aset  tersebut  berada  di  luar  negeri  dan  ingin  melakukan  eksekusi  terhadap  putusan tersebut.
Di Korea Selatan, terdapat pengaturan khusus terkait dengan kepailitan lintas batas negara yang mana mengakomodir kepentingan para kreditur, hal ini dapat dilihat dalam
Pasal 628 dari the DRBA yang menetapkan aturan khusus untuk kasus-kasus kepailitan yang melibatkan pengadilan asing, tidak seperti kasus-kasus perdata lainnya. Aturan-aturan ini mencakup proses pengadilan domestik, proses pengadilan asing, pengakuan, pelaksanaan, koordinasi  putusan  kepailitan  asing,  serta  masalah  kepailitan  lintas  batas  dalam  Bab  5 Kepailitan Internasional the DRBA. Akibatnya, kurator atau wali amanat yang berwenang dalam  proses  kepailitan  dapat  mengakses  aset  debitur  di  luar  negeri  jika  mereka mendapatkan  pengakuan  dari  hukum  asing  di  mana  aset  tersebut  berada,  atau  jika perwakilan kurator dari putusan pailit asing yang mengajukan permohonan pengakuan di Korea Selatan dimungkinkan untuk diakui. Demikian pula, putusan kepailitan yang dibuat oleh Pengadilan Distrik Seoul dapat berlaku dan efektif di luar Korea Selatan, tergantung pada  pendekatan-pendekatan  yang  digunakan  oleh  negara-negara  lain  untuk  putusan kepailitan  asing.  Pendekatan  universalitas  pada  umumnya  menyatakan  bahwa  setiap putusan pengadilan asing akan diterima oleh negara lain, namun tidak keseluruhan dari UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency diadopsi oleh Korea Selatan, hal ini tentu saja  diakibatkan  karena  adanya  perbedaan  sistem  hukum  di  tiap  negara.  Korea  Selatan memiliki proses yang berbeda untuk mengakui putusan pengadilan asing, yang tidak serta merta mengakui putusan pailit dari negara lain. Berbeda dengan negara-negara lain dengan pendekatan universal yang menggunakan Center of Main Interest (COMI), Korea mengakui prosedur kepailitan asing dan prosedur kepailitan domestik. Ini tertuang pada Pasal 628 the DRBA  yang  membedakan  antara  dua  jenis  prosedur  kepailitan  lintas  batas:  prosedur kepailitan  asing  dan  prosedur  kepailitan  domestik.  Oleh  karena  itu,  terdapat  beberapa kemungkinan proses perkara yang dapat terjadi, diantaranya:
1. Ketika  prosedur  kepailitan  asing  disetujui  oleh  pengadilan,  perwakilan  dari  prosedur kepailitan  asing  dapat  mengajukan  permohonan  untuk  memulai  prosedur  kepailitan domestik  atau  berpartisipasi  dalam  prosedur  kepailitan  domestik  yang  sedang berlangsung.
2. Apabila  prosedur  kepailitan  domestik  dan  prosedur  kepailitan  asing  berjalan  secara bersamaan untuk debitur yang sama, pengadilan dapat memutuskan, mengubah atau mencabut bantuannya, dan berfokus pada prosedur kepailitan domestik.
3. Ketika  sebuah  permohonan  diajukan  untuk  menyetujui  beberapa  prosedur  kepailitan internasional untuk debitur yang sama, pengadilan harus mengadakan sidang bersama untuk itu. Ketika persetujuan diberikan untuk beberapa prosedur kepailitan internasional untuk  debitur  yang  sama,  pengadilan  dapat  memutuskan  mana  yang  akan  menjadi prosedur kepailitan asing utama dengan mempertimbangkan lokasi tempat usaha utama debitur dan ruang lingkup, dan lain-lain untuk melindungi kreditur untuk memastikan
haknya terjaga.
4. Pengadilan harus bekerja sama dengan pengadilan asing dan perwakilan kepailitan asing sehubungan  dengan  hal-hal  yang  termasuk  Bab  5  the  DRBA  untuk  memastikan pelaksanaan  prosedur  kepailitan  yang  lancar  dan  adil,  prosedur  kepailitan  asing  atau antara beberapa prosedur kepailitan asing yang sedang berjalan atas debitur yang sama, seperti:
a. Melakukan pertukaran pendapat langsung dengan pengadilan asing atau melalui perwakilan prosedur kepailitan di luar negeri ;
b. Melakukan pengelolaan dan pengawasan bisnis dan property/aset debitur;
c. Koordinasi perkembangan berbagai prosedur;
d. Hal-hal lain yang perlu.
The DRBA tidak memberikan efek penundaan otomatis kepada badan hukum asing ketika proses kepailitan utama asing diakui, seperti dalam Pasal 20 UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency. Sebaliknya, Pasal 3 the DRBA berfokus pada domisili badan hukum dan tempat tinggal  debitur  perorangan untuk menentukan yurisdiksi.  Kemudian, terkait  dengan  aset  debitur  yang  berada  di  luar  negeri, terdapat  kemungkinan  untuk dieksekusi selama Korea Selatan melakukan pengakuan putusan pailitnya di negara asing atau pun Korea Selatan memiliki perjanjian bilateral dengan negara dimana aset debitur berada agar aset dapat dijadikan pembayaran klaim piutang kreditur. Ini dapat ditunjukkan dari upaya Pengadilan Distrik Seoul yang melakukan koordinasi dengan pengadilan negeri asing lainnya.
Melihat dari perbandingan kedua negara tersebut, terdapat proses signifikan dalam kepailitan lintas batas negara di Korea Selatan, di mana Korea selatan:
1)  Melakukan pengakuan atau bantuan sehubungan dengan proses kepailitan asing, dalam hal ini termasuk juga adanya prosedur kepailitan asing dan prosedur kepailitan domestik;
2) Melakukan Koordinasi dengan pengadilan asing dalam perkara kepailitan lintas batas, hal ini  dilihat  dari  Pengadilan  Kepailitan  Seoul  yang  menandatangani  nota  kesepahaman dengan  Pengadilan  Kepailitan  Amerika  Serikat  untuk  Distrik  Selatan  New  York  dan Mahkamah Agung Singapura, serta mengadopsi Judicial Insolvency Network (JIN);
3) Mengakui kreditur asing, yang memiliki kedudukan sama dengan kreditur lokal;
Mekanisme  kerja  sama  antara  pengadilan  asing  dan  domestik  dirancang  untuk melindungi  kepentingan  semua  pemangku  kepentingan  dalam  proses  kepailitan, termasuk debitur, kreditur, dan masyarakat umum. Namun, penting untuk dicatat bahwa apakah  dan  sejauh  mana  proses  kepailitan  Korea  Selatan  akan,  pada  kenyataannya,
diakui di negara asing di mana aset debitur berada, tergantung pada hukum negara asing tersebut. Dengan kata lain, hanya karena Korea Selatan telah mengadopsi pendekatan yang lebih global terhadap hukum kepailitan, tidak berarti bahwa negara lain akan secara otomatis mengakui proses kepailitan Korea Selatan. Pengakuan proses kepailitan Korea Selatan  di  negara  asing  akan  tergantung  pada  hukum  negara  tersebut.  Namun,  dari pembahasan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  Korea  Selatan  dapat  lebih  mengakomodir perlindungan hukum bagi kreditur lokal maupun kreditur asing.

## SIMPULAN
Dalam prosedur kepailitan, Indonesia menganut pendekatan universal tertutup dan territorial  sedangkan  Korea  Selatan  mengakomodir  kasus-kasus  kepailitan  dengan menganut prinsip universal dengan mengadopsi UNCITRAL Model Law  on Cross Border Insolvency.
Hukum  kepailitan  di  Indonesia  menghendaki  bahwa  pengurusan  dan  pemberesan harta pailit debitur mampu menjangkau aset yang berada di negara lain, namu di sisi lain, berdasarkan  hukum  acara  perdata  di  Indonesia,  putusan  pengadilan  niaga  hanya  dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Indonesia karena terhalang prinsip kedaulatan. Sehingga, peraturan-peraturan  kepailitan  untuk  saat  ini  belum  mencakup  kepailitan  lintas  batas negara  (cross-border  insolvency),  selebihnya  Indonesia  juga  belum  dapat  melakukan eksekusi  terhadap  putusan  pengadilan  asing.  Kurator  dapat  melakukan  upaya  hukum dengan memasukkan harta debitur pailit ke dalam boedel pailit serta melakukan re-litigasi di mana aset debitur tersebut berada.
Sedangkan dalam Hukum kepailitan di Korea Selatan meskipun the DRBA mengadopsi pendekatan universalitas, hal ini tidak berarti bahwa proses kepailitan Korea secara otomatis berlaku  di  luar  negeri,  dan  lebih  jauh  lagi,  bahwa  kurator  kepailitan  dapat  dengan kebijaksanaannya  sendiri  menggunakan  kewenangannya  untuk  mengelola  dan mengeksekusi properti di luar negeri. Agar proses kepailitan Korea dapat mempengaruhi properti atau aset debitur yang berada di luar negeri, proses kepailitan Korea yang relevan harus  diakui  terlebih  dahulu  di  pengadilan  asing.  Di  sisi  lain,  Korea  Selatan  lebih mengakomodir kepentingan dari debitur dengan:
1) Melakukan pengakuan putusan pailit asing,
2)  Melakukan  koordinasi  dengan  pengadilan  asing  terkait  proses  kepailitan  lintas  batas negara,
3) Mengakui kedudukan kreditur asing yang setara dengan kreditur lokal,
4) Adanya prosedur kepailitan asing dan prosedur kepailitan domestik.
DAFTAR PUSTAKA
Ginting, E. R. (2018). Hukum Kepailitan Teori Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika.
Mevorach, I. (2018). Modified Universalism as Customary International Law. Texas: Texas Law Review.
Mutiara,  H.  (2007).  Aspek-Aspek  Hukum  Perdata  Internasional  dalam  Perkara-Perkara Kepailitan. Bandung: Rafika Aditama.
Shubhan, H. (2008). Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma,  dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Prenada Media Group.
Soerjono, S. (1981). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Tata, W., & Muhammad, B. A. (2021). Cross Border Insolvency: Kerja sama Lintas Batas Antar Lembaga  Peradilan:  Perbandingan  Indonesia  Malaysia  dan  Korea  Selatan. D.I.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433
United Nations Commission on International Trade Law. UNCITRAL Model Law on Cross- Border Insolvency with Guide to Enactment (1997)
The Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act in South Korea
Rim, Chi-Yong, (2019). Cross Border Insolvency in Korea. KLRI Journal of Law and Legislation Vol. 9 No. 2., h. 1- h. 32. ISSN 2234-7526.
Ganindha, R., & Indira, N. P. (2020). Kewenangan Kurator dalam Eksekusi Aset Debitor pada Kepailitan  Lintas  Batas  Negara.  Arena  Hukum,  13(2),  h.  329-347. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.8.
Mohan, S. C. (2012). Cross‐border Insolvency Problems : Is the UNCITRAL Model Law the Answer?. International Insolvency Review, 21(3), h. 199-223. Research Collection School Of Law. https://doi.org/10.1002/iir.1203.
Simanjuntak, Ricardo. “Digagas Aturan Cross - Border Insolvency”.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f366e338725/digagas--aturan-icross border-insolvency-i, 27/07/2017. Diakses 18 Januari 2023 pada pukul 20:04 WIB