## PENGARUH  KESADARAN, PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WP YANG DIMODERASI KONDISI KEUANGAN
Yoanda Adistyaloka Vivi Adeyani Tandean *
Program Studi Akuntansi, Kwik Kian Gie School Of Business, Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350

## Abstract
Tax  is  one of  the  main  internal  and  the  biggest  revenue  for  the  state,  which  its  acceptance  strongly influenced by  compliance.  However,  the  fact  that  the high  level  of  non-compliance  is  done  by a  particular taxpayer  taxpayer  individual  entrepreneurs,  it  is  necessary to  note  the  factors  that  influence  taxpayer compliance. Compliance  is  subject  or  obedient  to  the  teachings  or  rules.  In  taxation,  compliance  can  be defined as a state where the taxpayer fulfills all tax obligations and implement taxation rights. Factors that may  be  considered  to  affect  the  individual  taxpayer  compliance  entrepreneurs  including  the  factor  of awareness  of  the  taxpayer,  the  taxpayer's  perception  about  the  quality  of  service  tax  authorities,  and financial condition.   The research method used in this study is a descriptive analysis of the survey approach. Independent variabel in this study is the awareness of the taxpayer and the taxpayer's perception about the quality  of  service  tax  authorities.  The  dependent  variabel  is  taxpayer’s  complianc e,  while  moderating variabel is financial condition. Sampling method that used was simple random sampling of 100 respondents. Measuring  instruments  used  in  the  study  are  Likert  Scale.  Testing  is  done  is  a  classic  assumption  test, multiple  regression  analysis  and  moderated  regression  analyze.    The  results  of  the  F  test  and  t  test  before moderated  on  the  variabel  awareness  taxpayers  and  taxpayer  perceptions  about  the  quality  of  service  tax authorities  on  taxpayer’s  compliance  have  no  significant  effect  but  af ter  moderated  by  the  financial condition  becomes  positively  significant  effect  on  the  taxpayer  awareness  and  negatively  to  the  perception taxpayers on the quality of service tax authorities. This suggests that the financial condition variabels proved to be a moderating variabel.  Suggestions that can be submitted, the Tax Office should be able to consider other factors such as knowledge of tax, tax penalties, and perceptions of the effectiveness of the tax system as well as considering the financial condition of the taxpayer.

## Keywords: Awareness of the taxpayer, financial condition, taxpayer’s compliance

## Abstrak
Penerimaan pajak adalah  penerimaan  terbesar  dalam  APBN  yang sangat  dipengaruhi  oleh  kepatuhan  maka perlu  diketahui  faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  kepatuhan WP  (WP) tersebut. Dalam  perpajakan, kepatuhan  didefinisikan  sebagai  keadaan  dimana WP memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan melaksanakan  hak  perpajakannya.  Faktor  yang  dianggap  mempengaruhi  kepatuhan  WP  orang  pribadi usahawan  adalah  kesadaran  WP,  persepsi  WP  tentang  kualitas  pelayanan  fiskus,  serta  kondisi  keuangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan survey. Variabelnya  independennya kesadaran  WP  dan  persepsi  WP  tentang kualitas pelayanan  fiskus.  Variabel dependen  adalah kepatuhan  WP, sedangkan  variabel  moderating adalah kondisi  keuangan. Metode sampel yang  digunakan  adalah  metode simple  random  sampling sebanyak  100  responden  dengan alat  ukur  Skala Likert.  Pengujian  yang  dilakukan  adalah  uji  asumsi  klasik,  analisis  regresi  berganda,  dan moderated regression analyse. Hasil penelitian dari uji F dan uji t sebelum dimoderasi atas variabel kesadaran WP dan persepsi  WP  tentang  kualitas  pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan  WP tidak  berpengaruh  signifikan  tetapi setelah dimoderasi oleh kondisi keuangan menjadi berpengaruh signifikan secara positif terhadap kesadaran WP dan secara negatif terhadap persepsi WP tentang kualitas pelayanan fiskus. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan terbukti sebagai variabel pemoderasi.
Kata kunci : kesadaran WP, kondisi keuangan, kepatuhan
* Alamat kini: Kwik Kian Gie School Of Business, Jln Yos Sudarso Kav. 87 Sunter , Jakarta 14350 Penulis untuk Korespondensi: Telp. (021) 65307062 Ext. 708. E-mail: vivi.tandean@kwikkiangie.ac.id

## Pendahuluan
alam upaya untuk mengurangi
ketergantungan  sumber  penerimaan eksternal,  pemerintah  terus  berusaha
memaksimalkan  penerimaan  internal,  salah satunya melalui pajak. Usaha untuk memaksimalkan  penerimaan  pajak  tidak hanya  mengandalkan  peran  dari  Ditjen  Pajak dan  petugas  pajak,  tetapi  juga  dibutuhkan peran  aktif  dari  WP  berupa  kemauan  dan kesadaran dalam mematuhi peraturan perpajakan  yang  berlaku.  Beberapa  kasus- kasus yang terjadi dalam perpajakan
Indonesia belakangan ini membuat
masyarakat  dan  WP  enggan  untuk  membayar pajak.  Kondisi  tersebut  dapat  mempengaruhi kepatuhan  WP,  karena  para  WP  tidak  ingin pajak  yang  telah  dibayarkan  disalahgunakan oleh  aparat  pajak  itu  sendiri.  Penelitian  yang dilakukan  oleh Muliari  &  Setiawan  (2010) juga  menemukan  bahwa  kesadaran  WP berpengaruh  positif  dan  signifikan  pada kepatuhan  pelaporan  WP  ORANG  PRIBADI di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur.
Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah  untuk  meningkatkan  kepatuhan WP yang masih rendah. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas  pelayanan fiskus dengan cara sistem e-Filling, account representative dan  memberikan  sosialisasi tentang  pajak  terhadap  WP.  Pelayanan  fiskus juga  merupakan  hal  penting  dalam  menggali penerimaan  negara  dimana  fiskus  melayani para  WP  dengan  jujur,  professional  dan bertanggung jawab serta memberikan kenyamanan  bagi  WP.  Keramah  tamahan petugas  pajak  dan  kemudahan  dalam  sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan  perpajakan  tersebut.  Selain  itu, dalam melakukan pembayaran pajak, WP juga harus  memperhatikan  kondisi  keuangan  yang dimilikinya. WP orang pribadi yang melakukan  kegiatan  usaha  lebih  rentan terhadap  pelanggaran  pajak  daripada  WP orang  pribadi  yang  tidak  melakukan  kegiatan usaha.  Hal  tersebut  dikarenakan  mereka melakukan pembukuan atau pencatatan
sendiri  atas  usaha  mereka  dan  cenderung meminimalkan pajak yang harus dibayarkan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh  positif    kesadaran  WP dan  pengaruh  positif  persepsi  WP  tentang kualitas  pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan WP  orang  pribadi  usahawan  di  KPP  Pratama Sawah  Besar  Dua,  Jakarta.  Serta  untuk mengetahui  apakah  kondisi  keuangan  dapat memoderasi  pengaruh  positif  kesadaran  WP dan  pengaruh  positif  persepsi  WP  tentang kualitas  pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan WP  orang  pribadi  usahawan  di  KPP  Pratama Sawah Besar Dua, Jakarta.
Manfaat  penelitian  ini  bagi  Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya dan khususnya KPP  Pratama  Sawah  Besar  Dua  adalah mempertimbangkan  kualitas  pelayanan  dan kondisi keuangan WP dalam menilai kepatuhan WP orang pribadinya.

## Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran WP ORANG PRIBADI Usahawan
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum dan Tata  Cara  Perpajakan  pasal  1  butir  2: “WP adalah  orang  pribadi  atau  badan,  meliputi pembayar  pajak,  pemotong  pajak,  dan pemungut  pajak,  yang  mempunyai  hak  dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan  pasal  1  butir  4: “Pengusaha  adalah  orang  pribadi  atau  badan dalam  bentuk  apa  pun  yang  dalam  kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang,  mengimpor  barang,  mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan  barang  tidak  berwujud  dari luar  daerah  pabean,  melakukan  usaha  jasa, atau  memanfaatkan  jasa  dari  luar  daerah pabean.”
WP  ORANG  PRIBADI  Usahawan adalah  orang  pribadi  yang  menjadi  WP  dan

## D
telah melakukan kegiatan usaha atau peerjaan bebas. Bagi WP ORANG PRIBADI usahawan yang  wajib  melaukan  pembukuan  adalah  WP yang  memiliki  penghasilan  diatas  4,8  milyar rupiah,  sedangkan  bagi  WP  yang  memiliki penhasilan  dibawah  4,8  milyar  tidak  wajib melakukan pembukuan.

## Kepatuhan Pajak
Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan  secara  sukarela  (voluntary  of complience)  merupakan  tulang    punggung dari self  assesment    system,    dimana    WP bertanggung    jawab    menetapkan    sendiri kewajiban  perpajakan    kemudian    secara akurat  dan    tepat    waktu    dalam  membayar dan  melaporkan  pajaknya.  Menurut  Fuadi (2013)  Kepatuhan    Wajib    Pajak    dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor  yaitu faktor internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal merupakan  faktor  yang  berasal  dari  diri  WP sendiri dan    berhubungan    dengan karakteristik  individu  yang  menjadi  pemicu dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal  dari  luar  diri    Wajib    Pajak,    seperti situasi  dan lingkungan di sekitar WP.
Pengertian  kepatuhan  WP    menurut Safri    Nurmantu    yang    dikutip    oleh    Siti Kurnia  Rahayu  (2010),  menyatakan  bahwa: “Kepatuhan    perpajakan    dapat    didefinisikan sebagai    suatu  keadaan    dimana  WP memenuhi  semua  kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpa jakannya”.
Muliari  dan  Setiawan (2010) juga menjelaskan  bahwa  kriteria  WP  patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000  WP  patuh  adalah sebagai berikut.
a. Tepat  waktu  dalam  menyampaikan  SPT untuk  semua  jenis  pajak  dalam  dua  tahun terakhir.
b. Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh  izin  untuk  mengangsur  atau menunda pembayaran pajak.
c. Tidak  pernah  dijatuhi  hukuman  karena melakukan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan  dalam  jangka  waktu  10  tahun terakhir.
d. WP  yang  laporan  keuangannya  diaudit oleh  akuntan  publik  dengan  pendapat wajar  tanpa  pengecualian  atau  pendapat dengan  pengecualian  sepanjang  tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

## Kesadaran WP
Kesadaran  merupakan  unsur  dalam diri  manusia  untuk  memahami  realitas  dan bagaimana  mereka  bertindak  atau  bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa  kesadaran  adalah  keadaan  mengetahui atau  mengerti.  Irianto  (2005)  dalam Widayati &  Nurlis  (2010) menguraikan  beberapa bentuk  kesadaran  membayar  pajak  yang mendorong WP untuk membayar pajak.
Pertama,  kesadaran  bahwa  pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang  pembangunan  negara.  Dengan menyadari  hal  ini,  WP  mau  membayar  pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan  pajak  yang  dilakukan. Kedua, kesadaran  bahwa  penundaan  pembayaran pajak  dan pengurangan  beban  pajak  sangat merugikan  negara.  WP  mau  membayar  pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran  pajak  dan  pengurangan  beban pajak  berdampak  pada  kurangnya  sumber daya  finansial  yang  dapat  mengakibatkan terhambatnya  pembangunan  negara. Ketiga, kesadaran  bahwa  pajak  ditetapkan  dengan Undang-undang  dan dapat  dipaksakan.  WP akan  membayar  karena  pembayaran  pajak disadari  memiliki  landasan  hukum  yang  kuat dan  merupakan  kewajiban  mutlak  setiap warga negara.
Dalam  Alifa  (2012)  menyatakan bahwa kesadaran  wajib  pajak  adalah  suatu kondisi    dimana    wajib    pajak  mengetahui, mengakui,    menghargai,    dan    menaati ketentuan    perpajakan    yang  berlaku    serta memiliki  kesanggupan  dan  kemauan  untuk
memenuhi kewajiban pajaknya. Meningkatnya kesadaran akan menumbuhkan motivasi WP
dalam melaksanakan  kewajiban    perpajakannya. Menurut  Suryadi  (2006) dalam Alifa (2012), kesadaran WP akan meningkat jika masyarakat  memiliki  persepsi  positif  tentang pajak.
Kesadaran  yang  dimaksudkan  disini yaitu kesadaran membayar dan melapor pajak sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  yang berlaku. Berikut adalah sarana membayar dan melapor pajak.
a. Sarana membayar pajak Menurut  Undang-Undang  No.28  Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  Perpajakan  pasal  1  butir  14:  “Surat Setoran  Pajak  adalah  bukti  pembayaran atau  penyetoran  pajak  yang  telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau  telah  dilakukan  dengan  cara  lain  ke kas  negara  melalui  tempat  pembayaran yang ditunj uk oleh Menteri Keuangan.”
b. Sarana melapor pajak Menurut  Undang-Undang  No.28  Tahun
2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara  Perpajakan  pasal  1  butir  11: “Surat Pemberitahuan  adalah  surat  yang  oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak,  objek  pajak  dan/atau  bukan  objek pajak,  dan/atau  harta  dan  kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.”
Persepsi  WP  Tentang  Kualitas  Pelayanan Fiskus
Definisi  kualitas  pelayanan  menurut Kotler  (200)  dalam  Pratama  (2009)  yang dikutip oleh Nadia (2013): “Kualitas  layanan adalah    suatu    bentuk  penilaian    konsumen terhadap  tingkat layanan  yang  dipersepsikan (perceived  service)    dengan    tingkat    layanan yang  diharapkan  (expected    service).  Namun arti  mutu    tidak    hanya    memuaskan pelanggan  tetapi    juga    menyenangkan
pelanggan,  inovasi    ke    pelanggan,    serta membuat pelanggan lebih inovatif”.
Pelayanan sendiri adalah cara melayani (membantu mengurus atau
menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan  seseorang).  Sementara  itu,  fiskus merupakan  petugas  pajak.  Jadi,  pelayanan fiskus  dapat  diartikan  sebagai  cara  petugas pajak  dalam  membantu,  mengurus,  atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan  seseorang  yang  dalam  hal  ini adalah WP. (Jatmiko, 2006)
Pada  sektor  perpajakan,  pelayanan dapat    diartikan    sebagai    pelayanan    yang diberikan kepada WP oleh Direktorat Jenderal Pajak  untuk  membantu  WP  memenuhi kewajiban    perpajakannya  (Fuadi,  2013). Masih  dalam  Fuadi  (2013)  pelayanan    pajak termasuk    dalam    pelayanan  publik    karena dijalankan    oleh    instansi  pemerintah, bertujuan    untuk    memenuhi  kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan    undang-undang    dan    tidak berorientasi pada profit atau laba.
Kegiatan  yang  dilakukan  otoritas pajak  dengan  menyapa masyarakat  agar menyampaikan  SPT  tepat  waktu,  termasuk penyuluhan  secara  kontinyu  melalui  berbagai media,  serta  pawai  peduli  NPWP  di  jalan, patut untuk dipuji. Dengan penyuluhan secara terus-menerus kepada masyarakat agar mengetahui,  mengakui,  menghargai, dan menaati  ketentuan  pajak,  diharapkan  tujuan penerimaan  pajak  bisa  berhasil.  Tapi  selain kampanye dan penyuluhan perpajakan, pelayanan  pun  memiliki  peranan  yang  juga penting  untuk  meningkatkan  kepatuhan  WP. Jika  dalam  dunia  perdagangan  ada  istilah “pembeli adalah raja”, maka untuk meningkatkan  kepatuhan  pembayaran  pajak oleh  WP,  istilah  “WP  adalah  raja”  juga  perlu dimasyarakatkan  dengan  terus  meningkatkan kualitas pelayanan fiskus.
Dalam  Fuadi  (2013melalui  Surat Edaran  Direktorat  Jenderal    Pajak    No.  SE-
84/PJ/2011    tentang  Pelayanan    Prima ditegaskan    beberapa  ketentuan    dalam rangka    meningkatkan  kualitas    pelayanan yang  diberikan  petugas pajak  kepada  Wajib Pajak  yaitu  sebagai berikut, yaitu:
a. Waktu    pelayanan    adalah    pukul    08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat
b. Pegawai    yang    berhubungan    langsung dengan    Wajib    Pajak    harus    menjaga sopan  santun    dan    perilaku,    ramah, tanggap,  cermat    dan    cepat    serta    tidak mempersulit layanan, dengan cara: bersikap  hormat  dan  rendah  hati  terhadap tamu, petugas selalu berpakaian  rapi  dan bersepatu, selalu bersikap ramah, memberikan  3S  (Senyum,  Sapa    dan Salam),    mengenakan    kartu  identitas pegawai,  mendengarkan  dengan baik apa yang diutarakan oleh WP, tidak melakukan    aktivitas    lain    misalnya menjawab  panggilan  telepon,  makan  dan minum    atau    mendengarkan    musik    saat memberi    pelayanan    dan  apabila    masih terdapat    layanan    yang    perlu    dilakukan konfirmasi    sehingga    Wajib    Pajak    tidak menunggu    terlalu    lama,    petugas    dapat meminta  nomor  telepon  WP  untuk dihubungi kembali.
c. Dalam    merespon    permasalahan    dan memberikan informasi kepada WP, seharusnya:    Petugas    memberikan informasi/penjelasan  secara  lengkap  dan jelas  sehingga  WP  dapat  mengerti  dengan baik,  untuk  lebih    menyakinkan  WP, petugas  dapat  menggunakan  brosur/buku petunjuk teknis pelayanan, apabila petugas belum  yakin    terhadap  permasalahan  yang ditanganinya,    segera  diinformasikan    ke petugas  lain,  supervisor atau  atasan yang bersangkutan dan memberitahukan permasalahan  yang  disampaikan  WP  agar WP  tidak    ditanyai    berkali-kali,    setiap tamu  yang    datang,  harus  ada  petugas keamanan  yang  menyambut,  menanyakan keperluan  dan    mempersilahkan    tamu dengan    sopan  untuk  mengambil  nomor antrian.
d. Akan    lebih    baik    bila    petugas    dapat menjelaskan    berapa    lama    Wajib    Pajak
harus menunggu.
e. Bila    petugas    terpaksa    tidak    dapat menerima    laporan    atau    surat    yang disampaikan  oleh  Wajib  Pajak  misalnya karena    kurang    lengkap,    maka    petugas harus    menjelaskannya    secara    jelas    dan ramah    sampai    Wajib    Pajak    memahami dengan baik.
Dari  uraian  diatas,  dapat  dikatakan bahwa  kualitas  pelayanan  yang  diberikan fiskus  diduga  dapat  berpengaruh  terhadap kepatuhan  WP  dalam  membayar  pajak. Beberapa  penelitian  mengenai  pelayanan terhadap  WP  seperti  Agus  Nugroho  Jatmiko (2006: 61) yang menunjukkan bahwa persepsi tentang kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

## Kondisi Keuangan WP
Torgler  dalam  Aryobimo  (2012) berpendapat bahwa seseorang yang mengalami  kesulitan  keuangan  akan  merasa tertekan  ketika  mereka  diwajibkan  untuk melakukan  kewajibannya  membayar  pajak. Masih  dalam  Aryobimo  (2012),  Bloomqist juga mengungkapkan bahwa beban  keuangan yang    dimiliki    WP    merupakan  salah  satu hambatan    bagi  WP    untuk  membayar  pajak dan  juga    WP  ORANG  PRIBADI  yang mempunyai pendapatan yang cukup kemungkinan  akan  melakukan  penghindaran pembayaran  pajak    jika    kondisi    keuangan wajib    pajak    tersebut    buruk    karena pengeluaran lebih besar dari penghasilannya.
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan    oleh    Olabede,    Affrin    &    Idris dalam  Aryobimo  (2012)  menunjukkan  bahwa kondisi  keuangan  WP  berpengaruh  positif tehadap  tingkat  kepatuhan  WP  di  negara Nigeria.
Oleh karena itu, apabila seorang  WP berada  pada posisi  kondisi  keuangan  yang rendah  maka  memiliki  kecenderungan  lebih untuk    tidak    taat    dalam    membayar
kewajiban  pajaknya  dibandingkan    jika  WP berada  pada  kondisi  keuangan    yang  baik. Dari  uraian  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa kondisi  keuangan  seorang  WP  diduga  akan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  WP dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan, terlepas  dari  hubungan  antara  persepsi  WP tentang  kualitas  pelayanan  pajak  dengan kepatuhan WP.
Pengaruh kesadaran WP terhadap kepatuhan WP orang pribadi usahawan
Meningkatnya    kesadaran    akan menumbuhkan motivasi WP dalam melaksanakan  kewajiban    perpajakannya, sebagaimana terbukti pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) dan  penelitiannya  Andriani  Pratiwi  dan Setiawan
(2014)
yang sama-sama menunjukkan  bahwa  variabel  kesadaran  WP berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  WP.  Berdasarkan  uraian diatas,  maka  dapat  dirumuskan  hipotesis sebagai berikut:
H 1 : Kesadaran  WP berpengaruh positif terhadap  kepatuhan  WP  orang  pribadi orang pribadi usahawan.
Pengaruh  persepsi  WP  tentang  kualitas pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan  WP orang pribadi usahawan
Pelayanan  fiskus  dapat  diartikan sebagai  cara  petugas  pajak  dalam  membantu, mengurus,  atau  menyiapkan  segala  keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah  WP (Jatmiko,  2006).  Pada  penelitian terdahulu,  Fuadi  (2013)  menunjukkan  bahwa kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  WP,  begitupun hasil penelitian Jatmiko (2006) dan Aryobimo (2012)  yang  sama-sama  membuktikan  bahwa persepsi WP tentang kualitas pelayanan fiskus berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  WP. Dari  uraian  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa kualitas  pelayanan  yang  diberikan  fiskus diduga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan
WP dalam  membayar  pajak,  maka  dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 2 : Persepsi  WP  tentang  kualitas  pelayanan fiskus  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan WP orang pribadi usahawan.
Pengaruh  kondisi  keuangan  WP  terhadap pengaruh kesadaran WP terhadap kepatuhan WP orang pribadi usahawan
Selain  variabel  independen  diatas, terdapat  juga  faktor-faktor  lain  yang  dapat mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  WP  yang dalam  penelitian  ini  faktor  lain  tersebut disebut sebagai variabel moderating. Pengaruh  kesadaran  WP  terhadap  kepatuhan WP  dapat  menjadi  moderat  bagi  faktor  lain tersebutyaitu  kondisi  keuangan  WP.  Setelah menguji  interaksi  antara  kesadaran  WP dengan    kepatuhan    WP  kemudian  interaksi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana  pengaruh    kondisi  keuangan  WP terhadap  pengaruh  kesadaran  WP  terhadap kepatuhan  WP  orang  pribadi  usahawan. Penelitian  Putut  Putut  dan  Nur  (2012) menunjukkan bahwa kondisi keuangan sebagai  variabel  moderating  berpengaruh positif  terhadap  hubungan  antara  kesadaran WP dengan kepatuhan WP. Dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan WP dapat berpengaruh memperkuat hubungan  kesadaran  WP  terhadap  kepatuhan WP  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan, maka  dapat  dirumuskan  hipotesis  sebagai berikut:
H 3 : Kondisi  keuangan  WP  memoderasi pengaruh  positif  kesadaran  WP  terhadap kepatuhan WP orang pribadi usahawan.
Pengaruh  kondisi  keuangan  WP  terhadap pengaruh  persepsi  WP  tentang  kualitas pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan  WP orang pribadi usahawan
Pada  penelitian  yang dilakukan  oleh Aryobimo (2012) menunjukkan bahwa kondisi  keuangan  sebagai  variabel  moderasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara persepsi WP tentang kualitas pelayanan fiskus
dengan  kepatuhan  WP.  Hal  ini  berarti  bahwa apabila  kondisi  keuangan  WP  tinggi  dan persepsi WP tentang kualitas pelayanan fiskus baik  maka  kepatuhan  WP  akan  tinggi  pula demikian  pula  sebaliknya.  Dari  uraian  di atas maka dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan  WP  diduga  dapat  berpengaruh memperkuat  hubungan  persepsi  WP  tentang kualitas  pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan WP  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan, maka  dapat  dirumuskan  hipotesis  sebagai berikut:
H 4 : Kondisi  keuangan  WP  memoderasi pengaruh  positif  persepsi  WP  tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WP orang pribadi usahawan.

## Metodologi Penelitian

## Gambaran Umum Obyek Penelitian
Obyek  penelitian  dilakukan  di  KPP Pratama  Sawah  Besar  Dua,  Jakarta  Pusat dimana populasi WP ORANG PRIBADI yang terdaftar  sekitar  500  orang  usahawan.  Unit
analisis  yang  digunakan  adalah  WP  ORANG PRIBADI  usahawan  yang  telah  terdaftar. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan secara acak kepada WP ORANG  PRIBADI  usahawan  yang  menjadi responden dalam penelitian ini.

## Teknik Pengambilan Sampel
Sampel  dari  penelitian  yang  dilakukan penulis  adalah  WP  Orang  Pribadi  Usahawan yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Sawah  Besar Dua, Jakarta Pusat. Karena adanya keterbatasan  waktu,  tenaga,  dan  biaya  maka untuk  mempermudah  proses  pengambilan sampel, penulis menggunakan metode probability  sampling, yaitu besarnya  peluang atau  probabilitas  elemen  populasi  untuk terpilih sebagai subjek sampel diketahui (Uma Sekaran,  2009:127).  Dalam  hal  ini  penulis menggunakan simple  random  sampling. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah sebesar  100  responden. Berikut  gambaran responden tersebut :
Tabel 1 Profil Responden Profil Responden Jumlah Responden Persentase (%) Jenis Kelamin Laki-laki 67 67 Perempuan 33 33 Total 100 100 Umur <25 tahun 20 20 25-35 tahun 32 32 36-45 tahun 23 23 >46 tahun 25 25 Total 100 100 Latar Belakang Pendidikan SMP 0 0 SMA/SMK 14 14 S1 68 68 S2 18 18 Total 100 100 Status Pemilik 90 90 Pegawai 10 10 Total 100 100
Profil Responden Jumlah Responden Persentase (%) Jenis Usaha Perdagangan 42 42 Jasa Ekspedisi 18 18 Jasa Reparasi 11 11 Industri 11 11 Konstruksi 13 13 Pertambangan 5 5 Total 100 100 Lama Usaha 1-10 tahun 17 17 11-20 tahun 72 72 21-30 tahun 11 11 Total 100 100 Sumber: Data primer penelitian
Berdasarkan Tabel 1 diatas maka dapat diketahui  bahwa  sebagian  besar  responden yang  merupakan  WP  orang  pribadi  yang terdaftar pada KPP Pratama Sawah Besar Dua adalah laki-laki sebanyak 67 orang (67%), dan perempuan  hanya  sebanyak  33  orang  (33%). Dari  total  100  responden,  responden  yang berumur  kurang  dari  25  tahun  sebanyak  20 orang (20%), antara 25-35 tahun sebanyak 32 orang (32%), antara 36-45 tahun sebanyak 23 orang (23%), dan yang berumur lebih dari 45 tahun sebanyak 25 orang (25%). Berdasarkan pada  latar  belakang  pendidikan,  dapat diketahui  bahwa  responden  berpendidikan Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  tidak  ada (0%),  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA) berjumlah  14  orang  (14%),  Strata  1  (S1) berjumlah  68  orang  (68%),  dan  Strata  2  (S2) berjumlah  18  orang  (18%).  Berdasarkan jawaban  responden  tersebut  diatas,  dapat diketahui  bahwa  responden  berstatus  sebagai pemilik  berjumlah  90  orang  (90%),  dan  yang berstatus sebagai pegawai berjumlah 10 orang (10%). Berdasarkan jawaban responden tersebut  diatas,  dapat  diketahui  bahwa responden  yang  membuka  jenis  usaha Perdagangan  berjumlah  42  orang  (42%), Jasa Ekspedisi  berjumlah  18  orang  (18%),  Jasa Reparasi  berjumlah  11  orang  (11%),  Industri berjumlah  11  orang  (11%),  Konstruksi berjumlah 13 orang (13%), dan Pertambangan berjumlah  5  orang  (5%).  Kemudian  dari
lamanya  usaha  berjalan,  dapat  diketahui bahwa  responden  yang  telah  memiliki  usaha antara 1 sampai 10 tahun berjumlah 17 orang (17%),  antara  11  sampai  20  tahun  berjumlah 72  orang  (72%),  dan  antara  21  sampai  30 tahun berjumlah 11 orang (11%).

## Variabel Penelitian
Variabel  penelitian  pada  dasarnya adalah  sesuatu  hal  yang  berbentuk  apa  saja yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari sehingga  diperoleh  informasi  tentang  hal tersebut  kemudian  ditarik  kesimpulannya (Sugiono, 2006). Terdapat tiga variabel utama dalam  penelitian  ini  yaitu  variabel  dependen, variabel independen  dan  variabel  moderating. Variabel  dependen  /  terikat  merupakan variabel  utama  yang  menjadi  faktor  utama dalam  investigasi  (Uma  Sekaran,  2009). Variabel  terikat  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  kepatuhan  WP  orang pribadi  usahawan  yang  diukur  dengan indikator  berikut:  (1)  WP  mendaftarkan  diri untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya sebagai  warga  negara  yang  baik;  (2)  Patuh membayar  pajak  tepat  waktu;    (3)  Patuh melaporkan pajak tepat waktu; (4)
Menghitung  jumlah  pajak  dengan benar;  (5) Patuh  membayar  tunggakan  pajak;  (6)  Patuh membayar denda administrasi.
Variabel bebas / independen merupakan variabel  yang  mempengaruhi  variabel  terikat, entah  secara  positif  atau  negatif  (Uma Sekaran, 2009). Variabel bebas yang digunakan  dalam penelitian  ini  adalah kesadaran  WP  dan  persepsi  WP  tentang
kualitas pelayanan fiskus. Indikator- indikator yang  digunakan  sebagai  dasar  pengukuran kesadaran  WP  dan  persepsi  WP  tentang kualitas pelayanan sebagai berikut:

## Tabel 2 Indikator variabel independen
Variabel Indikator Kesadara n WP Kesadaran membayar Pajak Sadar akan penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara Sadar bahwa membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara Pajak yang dibayarkan merupakan bentuk kontribusi untuk kemajuan kesejahteraan rakyat Sadar bahwa mereka merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayarkan Kesadaran Melapor Pajak Sadar bahwa pajak yang dilaporkan merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara Sadar akan penundaan pelaporan pajak dapat merugikan Negara Pelaporan pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan sifatnya memaksa Persepsi WP tentang Kualitas pelayana n Fiskus Tangible (Kenyataan) Prosedur pelayanan dalam pengisian dan penyampaian SPT  dapat dipahami. Formulir-formulr berkaitan tentang pengisian dan penyampaian SPT mudah didapat atau diperoleh. Formulir-formulir perpajakan SPT mudah digunakan dan diisi. Petugas pajak memberikan perhatian terhadap keinginan dan kebutuhan WP. Reliabillity (Kehandalan) Petugas pajak memberikan pembinaan dan sosialisasi secara baik dan teratur kepada WP. Kecepatan dalam pemrosesan dan penyampaian tepat waktu. Penjelasan tentang pengisian dan penyampaian SPT kepada WP diberikan oleh petugas pajak dengan baik dan jelas. Responsiveness (Ketanggapan) Petugas tegas dan tepat dalam penerapan peraturan perpajakan. Kejujuran petugas pajak dalam hal ketetapan dan penetapan peraturan. Petugas menguasai peraturan perpajakan. Petugas terampil dalam tugasnya. Pengamanan Keamanan parkir kendaraan WP Keamanan kantor ketika berada diruang tunggu TPT. Pengawasan terhadap standar pelayanan yang diberikan kepada WP. Pelayanan yang sesuai harapan Penyampaian informasi tentang pelayanan perpajakan yang benar. Kemudahan untuk menghubungi petugas pajak guna mendapatkan pelayanan perpajakan. Waktu yang diberikan dalam memberikan pelayanan pajak cukup baik. Variabel moderator (moderating variabel)  adalah  variabel  yang  mempunyai pengaruh  ketergantungan  (contingent  effect) yang  kuat  dengan  hubungan  variabel  terikat dan  variabel  bebas.  Yaitu,  kehadiran  variabel
ketiga (variabel moderator) mengubah hubungan  awal  antara  variabel  bebas  dan terikat  (Uma  Sekaran,  2009).  Untuk  dapat membuktikan suatu variabel bertindak sebagai variabel  pemoderasi  atau  bukan  terhadap
hubungan  antara  variabel  independen(bebas) dan variabel dependen(terikat), maka variabel moderating harus  dikalikan  dengan  variabel independen  (X*M)  kemudian  jika  nilai signifikansi  terhadap  variabel  dependen  < 0,05  maka  dapat  dikatakan  sebagai  variabel pemoderasi.  (Hengky  Latan  dan  Selva Temalagi, 2013)
Dalam penelitian yang dilakukan penulis,  yang  merupakan  variabel  moderator adalah kondisi keuangan.  Kondisi  keuangan adalah  kemampuan  keuangan  individu  dalam memenuhi segala kebutuhannya (Nadia, 2013: 8).  Indikator- indikator  yang  digunakan sebagai  dasar  pengukuran  kondisi  keuangan adalah  (1)  Menghitung  pajak  sesuai  dengan kondisi  pendapatan  yang  sebenarnya;  (2) Menyetor  pajak  sesuai  dengan  kondisi pendapatan;  (3)  Melapor  pajak  sesuai  dengan kondisi  pendapatan;  (4)  Membayar  pajak apabila  usaha  yang  dilakukan  memperoleh keuntungan;  (5)  Besarnya  pajak  terutang sesuai  dengan  kondisi  keuangan;  (6)  Tidak akan  membayar  pajak,  apabila  perusahaan mengalamu kerugian; (7) Memenuhi tanggung jawab  bisnis  /  usaha  dahulu  sebelum
membayar  pajak;  (8)  Memikirkan  membayar pajak apabila pendapatan naik.

## Teknik Analisis Data
Menurut  Dergibson  Siagian  (2000), analisis  regresi  adalah  teknik  statistika yang berguna  untuk  memeriksa  dan  memodelkan hubungan  diantara  variabel-variabel.  Teknik yang dilakukan penulis adalah analisis regresi berganda  untuk  menguji  pengaruh  beberapa variabel  independen  terhadap  satu  variabel dependen (Hengky Latan dan Selva Temalagi, 2013:84).  Adapun  persamaan  regresi  linier berganda  sebagai berikut :
Selain  itu  dalam  penelitian  ini  juga menggunakan  teknik  analisis  data  yaitu moderated  regression  analysis (MRA)  untuk menguji efek moderasi dimana dalam persamaan  regresi  liniernya  mengandung unsur  interaksi  (perkalian  dua  variabel  antara variabel  independen  dan  variabel  moderator). Persamaannya sebagai berikut :
Keterangan dari persamaan diatas:
Y = kepatuhan  WP  orang  pribadi usahawan. X1 = kesadaran WP X2 = persepsi  WP  tentang  kualitas pelayanan fiskus X3 = Kondisi keuangan sebagai variabel moderaing
X1X3 = Interaksi  antara  kesadaran  WP dengan kondisi keuangan X2X3 = Interaksi  antara  persepsi  WP tentang kualitas pelayanan  fiskus dengan kondisi keuangan
= Error

## Hasil  Dan Pembahasan

## Uji Validitas
Penelitian  ini  menggunakan  validitas dengan nilai Corrected Item-Total Correlation lebih  besar  dari  r  tabel  (0,361)  dan  bernilai positif  maka  butir  pertanyaan  yang  ada dinyatakan  valid.  Uji  ini  dilakukan  atas  data pada proses prakuesioner kepada 30 responden.  Berikut  adalah  tabel  validitas  dari setiap  pertanyaan  yang  ada  di  dalam kuesioner.
Tabel 3 Uji Validitas untuk Kuesioner
No. Variabel Pertanyaan Corrected Item-Total Correlation r tabel Keterangan 1 Kepatuhan WP Orang Pribadi Usahawan 1 0,504 0,361 Valid 2 0,685 0,361 Valid 3 0,764 0,361 Valid 4 0,564 0,361 Valid 5 0,813 0,361 Valid 6 0,642 0,361 Valid 2 Kesadaran WP Membayar Pajak 1 0,715 0,361 Valid 2 0,592 0,361 Valid 3 0,587 0,361 Valid Melapor Pajak 1 0,577 0,361 Valid 2 0,679 0,361 Valid 3 Persepsi WP tentang Kualitas Pelayanan Fiskus 2 0,657 0,361 Valid 3 0,398 0,361 Valid 6 0,666 0,361 Valid 7 0,668 0,361 Valid 8 0,698 0,361 Valid 9 0,782 0,361 Valid 10 0,635 0,361 Valid 11 0,783 0,361 Valid 12 0,666 0,361 Valid 13 0,784 0,361 Valid 14 0,719 0,361 Valid 15 0,729 0,361 Valid 17 0,827 0,361 Valid 4 Kondisi Keuangan WP 1 0, 536 0,361 Valid 2 0, 686 0,361 Valid 3 0,675 0,361 Valid 4 0,425 0,361 Valid 5 0, 727 0,361 Valid 7 0,488 0,361 Valid Sumber: Hasil Pengolahan Data Uji Realibilitas Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Cronbach Alpha untuk melakukan  uji  reliabilitas.  Setelah  mendapat nilai Cronbach  Alpha,  maka  penulis  akan membandingkan  dengan  nilai  standar output alpha yaitu  sebesar  0,6.  Berikut  adalah  tabel uji reliabilitas untuk setiap variabel.
Tabel 4
Uji Reliabilitas untuk Kuesioner
No Variabel Cronbach Alpha Standar Output Alpha Keterangan 1 Kepatuhan WP Orang Pribadi Usahawan 0,862 0,600 Reliabel 2 Kesadaran WP 0,821 0,600 Reliabel 3 Persepsi WP tentang Kualitas Pelayanan Fiskus 0,932 0,600 Reliabel 4 Kondisi Keuangan WP 0,809 0,600 Reliabel Sumber: Hasil Pengolahan Data Berdasarkan  hasil  uji  reliabilitas  yang ditunjukkan  pada  tabel  4,  maka  dapat  dilihat bahwa  secara  keseluruhan  setiap  variabel
menunjukkan  indeks  reliabilitas  yang  lebih tinggi  dari  pada  0,600  yang  berarti  semua variabel adalah reliabel. Uji Skala Likert Tabel 5 Skala Likert No Variabel Rata-rata Skor Keterangan 1 Kepatuhan WP Orang Pribadi Usahawan 3,663333 Setuju 2 Kesadaran WP 4,202 Setuju 3 Persepsi WP tentang Kualitas Pelayanan Fiskus 3,36154 Netral 4 Kondisi Keuangan WP 3,73 Setuju Sumber: Hasil Pengolahan Data
Nilai rata-rata untuk variabel kepatuhan sebesar 3,663333  dan  nilai  tersebut  berada pada  rentang  skala  setuju  yaitu  antara  3,41- 4,20.  Hal  ini  mempunyai  arti  bahwa kepatuhan  dari  WP  adalah  masuk  dalam kategori patuh. Maka WP dalam penelitian ini cenderung  patuh  untuk  membayar,  melapor, menghitung  pajak, dan  mendaftarkan  diri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya .
Nilai rata-rata untuk variabel kesadaran WP  sebesar 4,202  dan  nilai  tersebut  berada pada  rentang  skala setuju  yaitu  antara  3,41- 4,20. Hal ini mempunyai arti bahwa kesadaran dari  WP  adalah  masuk  dalam  kategori  patuh. Maka  WP  dalam  penelitian  ini  cenderung sadar  untuk  patuh  dalam  membayar  dan melapor pajak.
Nilai  rata-rata  untuk  variabel  persepsi WP  tentang kualitas  pelayanan  fiskus  sebesar 3,36154  dan  nilai  tersebut  berada  pada rentang  skala  netral  yaitu  antara 2,61-3,40. Hal  ini  mempunyai  arti  bahwa  persepsi  WP tentang kualitas pelayanan fiskus dapat terjadi kedua  arah,  bisa  patuh  atau  tidak  patuh,  dan ini tergantung  dari  informasi  yang  diterima oleh WP, apabila informasi yang diterima dari WP tentang kualitas pelayanan fiskus itu baik, maka  WP  cenderung  patuh,  sebaliknya apabila  informasi  yang  diterima  dari  WP tentang  kualitas  pelayanan  fiskus  itu  buruk, maka WP cenderung tidak patuh.
Nilai  rata-rata  untuk  variabel  kondisi keuangan  WP  sebesar 3,73  dan  nilai  tersebut berada  pada  rentang  skala  setuju  yaitu  antara 3,41-4,20.  Hal  ini.  mempunyai  arti  bahwa
kondisi  keuangan  dari  WP  adalah  masuk dalam kategori baik dan mampu memperkuat/meningkatkan  kepatuhan  WP. Kemungkinan,  WP  yang  memiliki  kondisi keuangan  yang  baik  dapat  dikatakan  patuh dalam hal menghitung, melapor, dan menyetor  sesuai  dengan  peraturan  perpajakn yang berlaku.

## Pembahasan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan, maka diperoleh hasil yang difokuskan  untuk  menjawab  keempat  batasan masalah yang ada sebagai berikut:

## Hasil Uji Regresi Berganda:
Analisis  regresi linier  berganda  yaitu teknik analisis  regresi  yang dapat  digunakan untuk  menguji  pengaruh  beberapa  variabel independen  terhadap  satu  variabel  dependen. Hengky Latan dan Selva Temalagi (2013)
1. Uji Simultan (Uji F):
Nilai  signifikansi  yang  didapat  sebesar 0,916  >  0,05  yang  berarti  kesadaran  WP dan  persepsi  WP  tentang  kualitas pelayanan  fiskus secara  bersama-sama tidak  berpengaruh secara  signifikan terhadap  kepatuhan  WP  orang  pribadi usahawan.
2. Uji Pengaruh Parsial (Uji t):
Variabel  kesadaran  WP memiliki  nilai Sig. >  yaitu 0,342 (pengujian satu sisi dengan  cara  nilai sig  0,684/2  )  >  0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan terima H 0 yaitu tidak  terdapat  pengaruh antara kesadaran  WP  (X 1 )  terhadap  kepatuhan WP  (Y).  Kemudian    variabel  persepsi WP  tentang  kualitas  pelayanan  fiskus memiliki  nilai Sig.  >  yaitu  0,463 (pengujian satu sisi dengan cara nilai sig 0,927/2  )  >  0,05 sehingga  dapat  ditarik kesimpulan  terima  H 0 yaitu tidak terdapat  pengaruh antara  persepsi  WP tentang  kualitas  pelayanan  fiskus (X 2 ) terhadap kepatuhan WP (Y).
3. Uji Koefisien Determinasi (R 2 ):
Berdasarkan hasil perhitungan estimasi  regresi  atau  dilihat  dari  nilai
R Square, variabel kesadaran WP dan persepsi WP tentang kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan WP sebesar 0.2%, sedangkan  sisanya  yaitu  sebesar 99,8%  dijelaskan  variabel  lain  yang tidak  dimasukkan  ke  dalam  model regresi. Nilai  R  Square  juga  tidak mendekati  satu  yang  berarti  variabel independen  dalam  penelitian  ini (kesadaran  WP  dan  persepsi  WP tentang  kualitas  pelayanan  fiskus) belum  memberikan  semua  informasi yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi variasi  variabel  dependen  (kepatuhan WP).
Hasil  Uji  MRA (Moderated  Regression
Analysis):
1. Uji Simultan (Uji F):
Nilai  signifikansi  yang  didapat  sebesar 0,046  <  0,05  yang  berarti  kesadaran  WP dan  persepsi  WP  tentang  kualitas pelayanan fiskus dengan kondisi keuangan  sebagai  variabel  moderasi secara  bersama - sama  berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP orang pribadi usahawan.
2. Uji Pengaruh Parsial (Uji t): Variabel  kesadaran  WP  yang  dimoderasi oleh  variabel  kondisi  keuangan  memiliki nilai signifikansi    yaitu  0,004  (pengujian satu sisi dengan cara nilai sig 0,009/2 ) < 0,05 sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa terima Ha yaitu variabel kesadaran  WP  (X1)  setelah  dimoderasi variabel  kondisi  keuangan  berpengaruh positif terhadap  kepatuhan  WP  (Y). Sedangkan  variabel  persepsi  WP  tentang kualitas pelayanan fiskus yang dimoderasi oleh variabel kondisi keuangan  memiliki  nilai signifikansi yaitu  0,010  (pengujian  satu  sisi  dengan cara  nilai  sig  0,019/2  )  <  0,05 sehingga
dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  terima Ha  yaitu  variabel  persepsi  WP  tentang kualitas  pelayanan  fiskus (X 2 )  setelah dimoderasi  variabel  kondisi  keuangan berpengaruh  negatif terhadap  kepatuhan WP (Y).
3. Uji Koefisien Determinasi (R 2 ):
Berdasarkan  hasil  perhitungan  estimasi regresi  atau  dilihat  dari  nilai R  Square, variabel  kesadaran  WP  dan  persepsi  WP tentang  kualitas  pelayanan  fiskus  yang dimoderasi oleh variabel kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan WP  sebesar 11,2%  sedangkan sisanya  yaitu  sebesar  88,8%  dijelaskan variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan  ke dalam model regresi. Koefisien determinasi  mengalami  kenaikan  sebesar 11% dari sebelum efek moderasi.
Dari  segi  pelayanan  kantor  pelayan- an pajak, mayoritas jawaban responden adalah netral,  mereka  merasa  bahwa  layanan  yang diberikan  kantor  pelayanan  pajak  pada dasarnya  relatif  biasa  saja,  mereka  tidak mengatakan  bahwa  pelayanan  yang  diberikan sangat  baik,  sehingga  dapat  memberikan mereka  motivasi  untuk  segera  membayar pajak,  tapi  mereka  juga  tidak  mengatakan bahwa  pelayanan  yang  ada  itu  buruk, sehingga  menjadikan  mereka  enggan  untuk membayar  pajak.  Hal  ini  bisa  disebabkan karena  kurangnya  pemahaman  WP  mengenai pengetahuan  pajak  tentang  pelayanan  pajak itu sendiri.
Beberapa  responden  beranggapan negatif  jika kualitas pelayanan  fiskus  itu kurang  baik,  sebagian  dari  mereka  menjawab tidak  membayar  tepat  waktu  karena  dengan kualitas pelayanan  fiskus  yang  kurang  baik membuat  mereka  merasa  kurang  termotivasi untuk  segera  membayar  pajak  tepat  pada waktunya.  Namun,  sebagian  lagi  dari  mereka menjawab  akan  tetap  membayar  pajak  tepat waktu,  karena  menurut  mereka,  bagaimana pun  membayar  pajak  merupakan  suatu
kewajiban  yang  harus  mereka  lakukan tehadap negara.
Sebagian  besar  responden  sudah sadar  bahwa  membayar  pajak  merupakan kewajiban  bagi  mereka,  karena  mereka  juga sadar bahwa pajak merupakan instrumen yang penting  bagi  pembangunan  bangsa  dan negara,  serta  digunakan  untuk  memelihara fasilitas  umum  yang  nantinya  akan  mereka gunakan.
Jika dalam kondisi keuangan kurang baik,  para  responden  akan  tetap  membayar pajak  tepat  waktu,  karena  mereka  menyadari bahwa  membayar  pajak  itu  suatu  hal  yang penting untuk dilaksanakan, jadi sebagian dari mereka  sudah  mencadangkan  dana  khusus untuk  membayar  pajak.  Tetapi  tidak  sedikit juga  yang  menjawab  bahwa  jika  dalam kondisi  keuangan  yang  kurang  baik  mereka akan  menunda  membayar  pajak,  atau  tetap membayar  tetapi  tidak  tepat  pada  waktunya, karena  menurut  mereka  masih  banyak  hal yang  lebih  penting  yang  harus  didahulukan dari pada harus membayar pajak.

## Simpulan  Dan  Saran

## Simpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  penulis,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak terdapat  cukup  bukti  bahwa  kesadaran  WP dan  persepsi  WP  tentang  kualitas  pelayanan fiskus  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  WP. Kemudian  setelah  dimoderasi  dengan  kondisi keuangan,  terdapat  cukup  bukti  bahwa kesadaran  WP yang  dimoderasi  kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan  WP,  sedangkan  persepsi  WP tentang  kualitas  pelayanan  fiskus yang dimoderasi  kondisi  keuangan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WP.

## Rekomendasi
Dari Simpulan  yang  telah  penulis uraikan  di  atas,  maka  penulis  akan  mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:
Untuk Direktorat Jendral Pajak:
1. Adanya  beberapa  faktor  lain  yang dianggap  mempengaruhi  kepatuhan  WP orang  pribadi  usahawan,  hendaknya mendapat  perhatian  seperti  pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan,  adanya  sanksi  perpajakan, persepsi  efektifitas  sistem  pajak,  dan variabel lainnya yang mungkin mempengaruhi. 2. Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh bahwa  faktor  kondisi  keuangan  ternyata dapat mempengaruhi kondisi WP
sehingga  WP  dapat  berubah  dalam  hal kepatuhan, maka kebijakan yang mempertimbangkan tentang kondisi keuangan  WP  dalam  membayar  pajak perlu mendapat perhatian.
Untuk penelitian selanjutnya:
1. Penelitian ini hanya menggunakan metode survey dengan kuesioner sehingga jawaban responden kemungkin- an  menjadi  bias  atau  ketidaksesuaian dengan  keadaan  sebenarnya  karena berada  diluar  kontrol  peneliti.  Peneliti selanjutnya  diharapkan  dapat  mengguna- kan  metode  yang  lebih  baik  untuk meminimalkan  kemungkinan  bias  atau ketidaksesuaian dengan keadaan sebenarnya. 2. Evaluasi atas hasil penelitian ini
mempertimbangkan  beberapa  keterbatas- an  yang  mungkin  mempengaruhi  hasil. Oleh karena itu keterbatasan ini hendaknya  lebih  diperhatikan  untuk penelitian  selanjutnya.  Peneliti  selanjut- nya diharapkan untuk menambah variabel  lain  yang  dapat  lebih  ber- pengaruh  pada  kepatuhan  WP  orang pribadi  usahawan,  misalnya  pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan
perpajakan dan adanya sanksi perpajakan. 3. Objek penyebaran kuesioner yang
digunakan sebagai sampel dalam penelitian  ini  hanya  di  KPP  Pratama Sawah  Besar  Dua,  penelitian  selanjutnya
diharapkan  dapat  memperluas  objek penyebaran kuesioner.

## Daftar Pustaka
Agus    Nugroho  Jatmiko. 2006. Tesis:
“ Pengaruh    Sikap    Wajib   Pajak   pada Pelaksanaan Sanksi
Denda,
Pelayanan    Fiskus    dan    Kesadaran Perpajakan    terhadap  Kepatuhan  WP (Studi  Empiris  Terhadap  WP  Orang Pribadi  di  Kota  Semarang)” ,  Undip, Semarang.
Alifa Nur Rohmawati dan Ni Ketut Rasmini . 2012. “ Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan,  Pelayanan,  dan  Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WP
Orang  Pribadi” ,  Unud, Bali.
Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting . 2013. “ Pengaruh  Kualitas  Pelayanan Petugas  Pajak,    Sanksi    Perpajakan dan    Biaya    Kepatuhan    Pajak terhadap    Kepatuhan    WP  UMKM”, Tax & Accounting Review, Vol. 1, No.
1, Hal. 18-27.
Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler . 2011. Business Research Methods, 10th Edition, New York: McGraw Hill.
Hengky  Latan  dan  Selva  Temalagi. 2013. Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi  Menggunakan  Program  IBM SPS  20.0,  Edisi  ke-1,  Bandung: Alfabeta.
Imam  Ghozali. 2011. Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Program  IBM SPSS 19, Edisi ke-5, Semarang: Undip.
Mardiasmo. 2013. Perpajakan,  Edisi  Revisi, Yogyakarta: Andi.
Prabowo Yudo Jayanto. 2011. “ Faktor-Faktor Ketidakpatuhan  WP” ,  Jurnal  Dinamika Manajemen,  Vol.  2,  No.  1,  Hal.  48-61, Unnes, Semarang.
Putut  Tri  Aryobimo  dan  Nur  Cahyowati . 2012. “Pe ngaruh  Persepsi  WP  tentang Kualitas  Pelayanan  Fiskus  terhadap
Kepatuhan WP dengan kondisi
Keuangan  WP  dan  Preferensi  Risiko sebagai  Variabel  Moderating  (Studi
Empiris terhadap WP Orang Pribadi di Kota  Semarang)” , Jurnal  Akuntansi Undip, Vol. 1, No. 2, Hal. 1-12.
Republik  Indonesia. 2007. Undang-Undang No.28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan
Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan, Sekretariat Negara, Jakarta. Siti  Kurnia  Rahayu. 2010. Perpajakan
Indonesia,  Konsep  &  Aspek  Formal,
Edisi ke-1, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

## Siti  Resmi. 2011. Perpajakan,  Teori  dan
Kasus, Edisi  ke-6,  Jakarta:  Salemba Empat.
Sugiyono. 2006. Metode  Penelitian  Bisnis, Edisi ke-9, Bandung: Alfabeta.
Uma  Sekaran. 2009. Research  Methods  for Business:  Metodologi  Penelitian  untuk Bisnis,  Buku  1, Edisi  ke-4,  Jakarta: Salemba Empat.
Waluyo. 2013.Perpajakan    Indonesia, Edisi ke-11, Jakarta: Salemba Empat.

## LAMPIRAN
KUESIONER
I. KEPATUHAN WP NO. PERTANYAAN JAWABAN Sangat tidak Setuju Tidak Setuju Netral Setuju Sangat Setuju 1. WP  mendaftarkan  diri  untuk  memenuhi kewajiban  perpajakannya  sebagai  warga negara yang baik
2. Saya membayar pajak tepat waktu
3. Saya melaporkan pajak tepat waktu
4. Saya  menghitung  pajak  terutang  dengan benar
5. Saya patuh membayar tunggakan pajak 6. Saya patuh
membayar
denda administrasi

## II. KESADARAN MEMBAYAR PAJAK
NO. KETERANGAN JAWABAN Sangat tidak Setuju Tidak Setuju Netral Setuju Sangat Setuju 1. Saya menyadari keterlambatan pembayaran  pajak  dapat  mengurangi penerimaan negara.
2. Membayar  pajak  tidak  sesuai  dengan jumlah  yang  seharusnya  dibayar  sangat merugikan negara.
3. Jika  saya  membayar  pajak,  merupakan bentuk kontribusi untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.
4. Saya merasakan manfaat dari pajak yang telah saya bayarkan.

## III. KESADARAN MELAPOR PAJAK
NO. KETERANGAN JAWABAN Sangat tidak Setuju Tidak Setuju Netral Setuju Sangat Setuju 1. Saya menyadari pajak yang saya laporkan merupakan  penerimaan  negara  yang terbesar dan dapat
menunjang
pembangunan negara.
2. Saya  menyadari  penundaan  pelaporan pajak dapat merugikan negara.
3. Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan sifatnya memaksa.

## IV. PELAYANAN FISKUS TERHADAP WP
NO. PERTANYAAN JAWABAN Sangat tidak Setuju Tidak Setuju Netral Setuju Sangat Setuju
I Tangible (Kenyataan):
1. Prosedur  pelayanan  dalam  pengisian  dan penyampaian SPT  dapat dipahami.
2. Formulir- formulr  berkaitan  tentang  pengisian dan  penyampaian  SPT  mudah  didapat  atau diperoleh.
3. Formulir-formulir  perpajakan  SPT  mudah digunakan dan diisi.
4. Petugas  pajak  memberikan  perhatian  terhadap keinginan dan kebutuhan WP.
II Reliabillity (Kehandalan):
5. Petugas  pajak  memberikan  pembinaan  dan sosialisasi secara baik dan teratur kepada WP.
6. Kecepatan dalam pemrosesan dan penyampaian tepat waktu.
7. Penjelasan tentang pengisian dan penyampaian SPT  kepada  WP  diberikan  oleh  petugas  pajak dengan baik dan jelas.
III. Responsiveness (Ketanggapan):
8. Petugas  tegas  dan  tepat  dalam  penerapan peraturan perpajakan.
9. Kejujuran  petugas  pajak  dalam  hal  ketetapan dan penetapan peraturan.
10. Petugas menguasai peraturan perpajakan.
11. Petugas terampil dalam tugasnya.
IV. Pengamanan:
12. Keamanan parkir kendaraan WP
13. Keamanan kantor ketika berada diruang tunggu TPT.
14. Pengawasan  terhadap  standar  pelayanan  yang diberikan kepada WP.
V. Pelayanan yang Sesuai Harapan:
15. Penyampaian  informasi  tentang  pelayanan perpajakan yang benar.
16. Kemudahan untuk menghubungi petugas pajak guna mendapatkan pelayanan perpajakan.
17. Waktu  yang  diberikan  dalam  memberikan pelayanan pajak cukup baik.

## V. KONDISI KEUANGAN WP
NO. PERTANYAAN JAWABAN Sangat tidak Setuju Tidak Setuju Netral Setuju Sangat Setuju 1. Saya  selalu  menghitung  pajak  sesuai dengan  kondisi  pendapatan  usaha  saya yang sebenarnya.
2. Saya  selalu  menyetor  pajak  sesuai dengan kondisi pendapatan usaha saya.
3. Saya selalu melapor pajak sesuai dengan kondisi pendapatan usaha saya.
4. Saya  akan  membayar  pajak  jika  usaha saya memperoleh keuntungan.
5. Besarnya  pajak  terutang  saya  adalah sesuai dengan kondisi saya.
6. Jika  usaha  saya  mengalami  kerugian, saya tidak akan membayar pajak.
NO. PERTANYAAN JAWABAN Sangat tidak Setuju Tidak Setuju Netral Setuju Sangat Setuju 7. Saya memenuhi tanggung jawab bisnis/usaha  dahulu  baru  membayar pajak.
8. Apabila  pendapatan  saya  naik,  baru memikirkan membayar pajak.
Kerangka  Pemikiran D Kepatuhan WP Kesadaran WP Persepsi WP tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Kondisi Keuangan WP