Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1006

## Dampak Accrual Basic dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
Mujennah 1 , Safriansyah 2* , Iqbal Firdausi 3 , Siti Fatimah 4
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin mujennah@stiei-kayutangi-bjm.ac.id , safriansyah@stiei-kayutangi-bjm.ac.id iqbal@stiei-kayutangi-bjm.ac.id, sitifatimah2402@icloud.com *Penulis Korespondensi Diajukan : 29 Juni 2022 Disetujui : 5 Juli 2022 Dipublikasi
: 5 Juli 2022

## ABSTRACT
Researchers  tested  whether  the  application  of  accrual-based  government  accounting  standards (SAP)  as  a  form  of  GCG  was  able  to  improve  the  performance  of  government  agencies KESBANGPOL  through  accrual-based  SAP  variables  and  a  good  internal  control  system  was expected  to  be  able  to  realize  good  governance.  This  study  uses  nine  variables.  Researchers distributed  questionnaires  to  47  employees  of  Kesbangpol  Banjarmasin  and  tested  the  data through  multiple  regression  analysis.  The  results  showed  that  the  accrual-based  SAP implementation variables had an effect, and human resources, risk management, and supervision had a positive effect on AKIP. Variables of organizational commitment, information technology, control environment, control activities, information, and communication do not affect AKIP.
Keywords :  Accrual-Based  Government  Accounting  Standards  (SAP)  and  Government  Internal Control System (SPIP) on Government Agencies Performance Accountability (AKIP).

## PENDAHULUAN
Akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  dibangun  dan  dikembangkan  dalam  rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya  pelaksanaan  kebijakan  dan  program  yang  dipercayakan  kepada  setiap  instansi pemerintah, berdasarkan  suatu  sistem  akuntabilitas  yang  memadai .   Salah  satu  wujud  dari keberhasilan pemerintah yaitu dengan mewujudkan laporan keuangan pemerintahan daerah yang berkualitas, akurat, tepat, lengkap, dan  relevan  baik  dipemerintahan  kota  atau  daerah  maupun provinsi  diwajibkan  harus  adanya  data  laporan  keuangan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban telah berakhirnya tahun anggaran dan wajib audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah , laporan  keuangan  yang  berbasis  akrual  mampu mewujudkan good  governance meningkatkan  kinerja  pemerintah,  memfasilitas  manajemen keuangan yang lebih baik, memperbaiki biaya program, memperluas dan meningkatkan informasi alokasi  sumber  daya,   dan  meningkatkan  kinerja  pelaporan  keuangan.  Laporan  keuangan sebelumnya  menerapkan  basis  kas,  namun  dengan  terbitnya  peraturan  pemerintah  No.71  Tahun 2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  pemerintah  mulai  menerapkan  basis  kas  menuju akrual,   Ada  empat  unsur  dalam  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Akrual  Basis  (SAP)  agar terbentuknya  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  yang  ( good  govermance ),  yaitu:  penerapan standar  akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual,  komitmen  organisasi,  sumber  daya  manusia, teknologi dan informasi.
Standar  Akuntansi  Pemerintah  mengharuskan  pemerintah  mengacu  pada  SAP  berbasis akrual  dalam  penyusunan  laporan  keuangan.  SAP  ini  bermanfaat  untuk  memenuhi  kebutuhan informasi keuangan yang berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan dalam rangka menilai akuntabilitas.  Penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  (SAP)  merupakan  pedoman  untuk
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1006
menyatukan  persepsi  antara  penyusun, pengguna  dan  auditor  pemerintah  pusat  dan  juga pemerintah  daerah, sehingga  wajib  menyajikan  laporan  keuangan  sesuai  SAP. Penggunaan laporan  keuangan  termasuk  legislatif  akan  menggunakan  SAP  dan  eksternal  auditor  akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit.
Khusus untuk pemerintah daerah, keuangan negara, tentang perbendaharaan negara, (Undang-Undang  Nomor  17  ,  2003)  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan , dan tentang  pengelolaan  keuangan  daerah  menyatakan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  terdiri dari  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah , Neraca, Laporan  Arus  Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
"Komitmen  organisasi  sering  diartikan  sebagai  keinginan  kuat  untuk  tetap  sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan, dan  penerimaan  nilai  dan  tujuan  organisasi. Sumber  daya  manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Salah satu faktor yang memengaruhi penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah kualitas sumber daya manusia.
Menurut  (Jantong,  Nurkholis  ,  &  Roekhudin,  2018)  suatu  tantangan  yang  memengaruhi keberhasilan penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan andal di bidang akuntansi, oleh karena itu pemerintah pusat dan pemerintah  daerah  perlu  secara  serius  menyusun  perencanaan  dan  penempatan  sumber  daya manusia di bidang akuntansi pemerintah.
Teknologi  informasi  dapat  diartikan  sebagai  suatu  teknologi  yang  digunakan  untuk mengolah  data, termasuk  memproses  mendapatkan, menyusun, menyimpan, dalam  berbagai  cara untuk  menghasilkan  informasi  yang  berkualitas, yaitu  informasi  yang  relevan, akurat  dan  tepat waktu, yang  digunakan  untuk  keperluan  pribadi, bisnis, dan  pemerintahan  dan  merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.
Demi mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik (good govermance) maka  pemerintah  membentuk  suatu  sistem  agar  dapat  mengendalikan  seuruh  kegiatan pemerintah,  sistem  yang  dimaksud  adalah  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP),  ada lima unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah yaitu: lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan (pengawasan).
Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  diselenggarakan  secara  menyeluruh  di lingkungan  pemerintah  pusat  maupun  daerah.  Dalam  penyusunan  laporan  keuangan  yaitu pengendalian  intern  dalam  pemungutan,  penyetoran  dan  pelaporan  pajak,  serta  dalam penatausahaan aset tetap. Pengendalian internal mempunyai peran penting sebagai pendeteksi jika terjadi suatu kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan (Arens, 2011).
Lingkungan  Pengendalian  menurut  COSO  dalam  (Arens,  2011)    menjelaskan  bahwa terdapat  enam  faktor  yang  terdapat  dalam control  environtment yakni:  integritas  dan  nilai-nilai etika  komitmen  terhadap  kompetensi  dewan  direksi  dan  komite  audit),  filosofi  manajemen  dan gaya  operasi,  struktur  organisasi,  penugasan  wewenang  dan  tanggung  jawab,  kebijakan  dan prosedur sumber daya manusia dan praktek.
Penilaian  risiko  menurut  (Arens,  2011)  akan    menilai  sejauh  mana  dampak  dari  suatu kejadian  dapat  mengganggu  pencapaian  dari  tujuan  perusahaan.  Perusahaan  harus  dapat mengelola  risiko  yang  dihadapinya.  Perusahaan  dapat    mengelola  dan  melakukan  penilaian terhadap  risiko  perusahaan,  menetapkan  mekanisme  untuk  mengidentifikasi,  menganalisis    dan mengelola risiko tersebut dengan baik.
Kegiatan  (aktivitas)  menurut  (Arens,  2011)  pengendalian  berperan  dalam  penyusunan kebijakan-kebijakan  dan  prosedur-prosedur  untuk  menjamin  bahwa risk  response terlaksana dengan efektif dan tujuan pengendalian pihak manajemen dapat tercapai.
Informasi  dan  komunikasi  merupakan  sistem    informasi  yang  merupakan  serangkaian prosedur  yang  formal  dimana  memperoses  kumpulan  data  dan  menditribusikannya  kepada  para pengguna informasi. Sistem   informasi mengkonversikan  input berupa transaksi dengan berbagai macam pemrosesan transaksi, baik itu keuangan maupun non keuangan.
Pemantauan Pengendalian Intern atau sering disebut dengan pengawasan,  menurut Coso dalam  (Arens,  2011)  adalah  suatu  proses  penilaian  kualitas  kinerja struktur  pengendalian intern.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1006
Melalui pengawasan dilakukan secara periodik, maka manajemen dapat memastikan bahwa risiko yang ada telah dapat dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima oleh manajemen serta untuk melihat  mitigasi  yang  dilakukan  telah  berjalan  sesuai  keinginan  perusahaan  atau  masih  perlu untuk  ditingkatkan  agar  sesuai  dengan  perubahan  lingkungan  melalui  supervisi  yang  efektif, pelaporan  dan audit internal.
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  sebelumnya  maka  peneliti  melakukan  penelitian dengan judul “Dampak Accrual Basic dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah. Variabel Accrual  Basic yang  diproyeksikan dengan    penerapan  SAP  berbasis  akrual,  komitmen  organisasi,  sumber  daya  manusia  (SDM), teknologi  dan  informasi,  dan    variabel  SPIP  yang  diproyeksikan  dengan  sistem  pengendalian Intern  Pemerintah,  lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko,  kegiatan  pengendalian,  pnformasi dan komunikasi, serta pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

## STUDI LITERATUR

## Pengaruh SAP Berbasis Akrual Terhadap AKIP
Penelitian  yang  dilakukan  (Erawati,  Teguh,  Kurniawan,  &  Danang,  2018),  dan  (Darma, 2019)  menyatakan  bahwa  penerapan  SAP  berbasis  akrual  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas  kinerja  intansi  pemerintah,  dari  hasil  penelitian  tersebut  peneliti    mengajukan hipotesis sebagai berikut :

## HI : Penerapan SAP Berbasis Akrual Berpengaruh Positif Terhadap AKIP

## Pengaruh Komiten Organisasi Terhadap AKIP
Komitmen organisasi sering diartikan sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi  tertentu,  keinginan  untuk  berusaha  keras  sesuai  keinginan  organisasi,  keyakinan,  dan penerimaan  nilai  dan  tujuan  organisasi.  (Darma,  2019)  menyatakan  bahwa  komitmen  organisasi merupakan  dimensi  perilaku  penting  yang  dapat  digunakan  untuk  menilai  kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota organisasi.
Penelitian  (Jantong,  Nurkholis  ,  &  Roekhudin,  2018)  menunjukkan  bahwa  komitmen organisasi  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah,  sedangkan menurut hasil penelitian (Intan Pratiwi, Rahayu, & Zutilisna, 2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi  tidak  berpengaruh  terhadap  AKIP.  Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  tersebut  peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

## H2 : Komitmen Organisasi Berpengaruh Positif Terhadap AKIP

## Pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap AKIP
Semangki  kuat  pengetahuan  dari  sumber  daya  manusia  tersebut,  semangkin  kuat  daya saing  dan  tanggung  jawab  dalam  melaksanakan  tugasnya  (Jantong,  Nurkholis  ,  &  Roekhudin, 2018).  Sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  akan  mampu  menerapkan  sistem  akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan baik.
(Ajhar & Pituringsih, 2015) menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan factor- faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, (Jantong, Nurkholis , &  Roekhudin,  2018)  hasil  penelitiannya  menjelaskan  bahwa  sumber  daya  manusia  berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia.
Hasil  penelitian  (Intan  Pratiwi,  Rahayu,  &  Zutilisna,  2017),    (Jantong,  Nurkholis  ,  & Roekhudin,  2018),  dan  (Erawati,  Teguh,  Kurniawan,  &  Danang,  2018)  bahwa  Sumber  Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap  AKIP dari hasil penelitian tersebut penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

## H3 : Sumber Daya Manusia (SDM) Berpengaruh Positif Terhadap AKIP

## Pengaruh Teknologi dan Informasi Terhadap AKIP
Teknologi informasi yang terintegrasi dan mudah digunakan, juga mampu mengolah dan menyediakan  data  yang  akurat  dan  terkini  dalam  penerapan  sistem  akuntansi  pemerintahan berbasis akrual. Menurut (Ajhar & Pituringsih, 2015) pada hasil penelitiannya menyatakan bahwa
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1006
teknologi  informasi  merupakan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.
Penelitian  yang  dilakukan  penelitian    (Intan  Pratiwi,  Rahayu,  &  Zutilisna,  2017)  dan (Erawati,  Teguh,  Kurniawan,  &  Danang,  2018)  menyatakan  bahwa  Teknologi  dan  Informasi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  AKIP  dari  hasil  penelitian  tersebut  peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

## H4 : Teknologi dan Informasi Berpengaruh Positif Terhadap AKIP

## Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap AKIP
Lingkungan  Pengendalian  menurut  COSO  dalam  (Arens,  2011)    terdiri  dari   filosofi manajemen  dan  gaya  operasi, struktur  organisasi, penugasan  wewenang  dan  tanggung jawab, kebijakan dan prosedur sumber daya manusia dan praktek. Penelitian (Mujennah, Artinah, &  Safriansyah,  2019)  menyatakan  bahwa  lingkungan  pengendalian  tidak  berpengaruh  positif terhadap AKIP, dari hasil penelitian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

## H5 :  Lingkungan Pengendalian Berpengaruh Positif Terhadap AKIP

## Pengaruh Penilaian Risiko Terhadap AKIP
Penilaian  Risiko  menurut  (Arens,  2011)  menjelaskan  bahwa  penilaian  risiko  akan menilai  sejauh  mana  dampak  dari  suatu  kejadian  dapat  mengganggu  pencapaian  dari  tujuan perusahaan. Perusahaan harus dapat mengelola risiko  yang dihadapinya. Selain dapat  mengelola dan  melakukan  penilaian  terhadap  risiko  perusahaan  harus  dapat  menetapkan  mekanisme  untuk mengidentifikasi, menganalisis  dan mengelola risiko tersebut dengan baik.
Penelitian  (Mujennah,  Artinah,  &  Safriansyah,  2019)  menyatakan  bahwa  penilaian  risiko  tidak berpengaruh terhadap AKIP, dari hasil penelitian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

## H6 : Penilaian Risiko Berpengaruh Positif Terhadap AKIP

## Pengaruh Kegiatan Pengendalian Terhadap AKIP
(Arens, 2011) membagi kegiatan pengendalian kedalam lima kelompok yaitu: Pemisahan tugas    yang  jelas,  otorisasi  yang  pantas  atas  transaksi  dan  aktivitas,  dokumen  dan  catatan  yang memadai, pengecekan independen atas pelaksanaan, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan. Kegiatan  Pengendalian  Intern,  yaitu  kebijakan  dan  prosedur  yang  dapat  membantu  memastikan dilaksanakannya  arahan  pimpinan  Instansi.  Berdasarkan  penelitian  (Mujennah,  Artinah,  & Safriansyah,  2019)  menyatakan  bahwa  kegiatan  pengendalian  berpengaruh  terhadap  AKIP,  dari hasil penelitian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

## H7 : Kegiatan Pengendalian Berpengaruh Positif Terhadap AKIP

## Pengaruh Informasi dan Komunikasi Terhadap AKIP
Komunikasi yaitu pemberian  pemahaman yang jelas tentang peran  dan tanggung jawab masing-masing  individu.  Komunikasi  harus  berjalan  secara  efektif  baik  dari  struktur  organisasi paling atas ke jenjang manajemen organisasi ke bawah. Hal ini  memungkinkan karyawan untuk mendapatkan  dan  menukar  informasi  yang  diperlukan  agar  dapat  melaksanakan,  mengelola  dan mengendalikan proses bisnis perusahaan.
Fajar  (2016)  dalam  penelitiannya  menunjukkan  hasil  bahwa  pengawasan  internal berpengaruh  positif  dan  signifikan  AKIP,  sedangkan  menurut  hasil  penelitian  (Mujennah, Artinah,  &  Safriansyah,  2019)  menyatakan  bahwa  informasi  dan  komunikasi  tidak  berpengaruh terhadap  AKIP.  Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  peneliti  mengajukan  hipotesis  sebagai berikut :

## H8 : Informasi dan Komunikasi Berpengaruh Positif Terhadap AKIP

## Pengawasan Terhadap AKIP
Pemantauan Pengendalian Intern atau sering disebut dengan pengawasan,  menurut Coso dalam  (Arens,  2011)  adalah  suatu  proses  penilaian  kualitas  kinerja struktur  pengendalian intern. Pemantauan  pengendalian  intern  atau  pengawasan,  harus  dapat  menilai  kualitas  kinerja  dari
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1006
waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti.  (Mujennah,  Artinah,  &  Safriansyah,  2019)  dalam  penelitiannya  menunjukkan hasil bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dari hasil penelitian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

## H9 : Pengawasan Berpengaruh Positif Terhadap AKIP

## METODE
Metode  analisis  dalam  penelitian ini  adalah deskriptif analistis  dimana  penulis  mencoba untuk  menjelaskan,  meringkaskan  kondisi-kondisi  objek    dan  variabel  signifikan  yang  ditemui pada saat penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data Primer yang diperoleh  dengan  melakukan  wawancara  dan    kuesioner  dengan  pihak  terkait  di  instansi pemerintahan yaitu Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin. Data Sekunder yang diperoleh dengan mencari teori-teori dan ide-ide pokok pikiran dari  buku, literatur, artikel, laporan keuangan, dan jurnal yang terkait.  Analisis data yang dilakukan adalah analisis data dengan menggunakan data kuantitatif statsistik  melalui alat uji regresi SPSS 24.0. Teknik pengumpulan data  menggunakan studi literatur dan studi lapangan.

## Populasi dan Sampel
Populasi  yang  menjadi  sasaran  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  kesbangpol, yaitu  sebanyak  47  orang.  Dalam  menentukan  besarnya  sampel,  peneliti  menggunakan
rumus Slovin (Amirin, 2011) sebagai berikut:
Dimana: n = ukuran sampel N = ukuran Populasi e = toleransi ketidaktelitian (dalam persen)
Penelitian ini bersifat sosial, sehingga toleransi ketidaktelitian/taraf kesalahan ditetapkan 10%. Hal ini sesuai dengan pendapat  bahwa tingkat ketelitian berbeda-beda menurut tujuan atau jenis penelitiannya, untuk bidang sosial ditolerir sampai 5% atau 10%. Berdasarkan rumus diatas maka ditentukan jumlah besar sampel:
n =                 47 1 + 47 (0,1 2 ) n =   32 sampel
Peneliti  memperoleh  jumlah  sampel  diperoleh  sebanyak  32  orang  responden.  Penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling . Metode simple random sampling adalah teknik pengambilan  sampel  yang  sedemikian  rupa  sehingga  setiap  satuan  sampling  dalam  populasi mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel.
Pengujian  data  dalam  penelitian  ini  dianalisis  menggunakan  analisis  regresi  linear berganda,  yaitu  suatu  metode  yang  menganalisa  pengaruh  antara  dua  atau  lebih  variabel independen dengan variabel dependen (Sugiyono, 2014:279). Rumus yang dipakai dalam analisa Regresi Liniear Berganda adalah sebagai berikut:
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 +β 3 X 3 + β 4 X 4 + β 5 X 5 + β 6 X 6 +β 7 X 7 + β 8 X 8 +β 9 X 9 +ę
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1006

## HASIL

## Uji Validitas
Peneliti  menggunakan  uji  validitas  melalui  teknik  r pearson atau  koefisien  korelasi pearson  product  moment dengan  taraf  signifikansi  5%.  Item  pernyataan  dikatakan  valid  apabila item tersebut memiliki koefisien korelasi sama dengan 0,3 atau lebih (paling kecil 0,3) (Sugiyono, 2014). Hasil uji coba kepada 32 orang responden, berikut disajikan rekapitulasi hasil perhitungan validitas tiap-tiap item Nilai r tabel dengan n = 32 pada signifikansi 5%, ditemukan nilai r tabel sebesar  0,349  Tabel  1.1  menunjukkan  bahwa  semua  item  pernyataan  pada  instrumen  penelitian yang  digunakan  memiliki  angka  nilai  r  hitung  lebih  besar  dari  r  tabel.  Ini  berarti  semua  item pernyataan tersebut valid.
Tabel 1.1 Rekapilasi Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian
No Variabel Jumlah Item Koefesien Korelasi Keterangan 1 Accrual Basic 6 0,909 Valid 2 Komitmen Organisasi 3 0,892 Valid 3 Sumber Daya Manusia 2 0,901 Valid 4 Teknologi Informasi 4 0,848 Valid 5 Lingkungan Pengendalian 6 0,904 Valid 6 Manajemen Risiko 4 0,552 Valid 7 Kegiatan Pengendalian 3 0,500 Valid 8 Informasi dan Komunikasi 3 0,761 Valid 9 Pengawasan 7 0,500 Valid 10 AKIP 8 0,477 Valid
Sumber: Data Primer diolah, 2022

## Uji Reliabilitas
Peneliti menggunakan uji reliabilitas dalam mendapatkan tingkat ketepatan, keterandalan alat  pengumpul  data  (instrumen)  yang  digunakan  (Sugiyono,  2014).  Instrumen  penelitian  yang reliabel  adalah  instrumen  yang  bila  digunakan  beberapa  kali  untuk  mengukur  objek  yang  sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2014).
Pengujian  reliabilitas  instrumen  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik Cronbach’s Alpha .  Kriteria  penilaian  reliabilitas  adalah  apabila  hasil  koefisien  reliabilitas  minimal  0,6, instrumen  penelitian  tersebut  reliabel  (Sugiyono,  2014).  Berikut  ini  disajikan  rekapitulasi  hasil perhitungan reliabilitas instrumen.
Tabel 1.2 . Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian N o Variabel Jumlah Item Cronbach's Alpha Keteranga n 1 Accrual Basic 1 0,846 Reliabel 2 Sistem Pengendalian Internal 8 0,850 Reliabel 3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1 0,889 Reliabel Sumber: Data Primer diolah, 2022

## Uji Normalitas
Peneliti menggunakan uji  normalitas dalam menentukan model regresi, variabel pengganggu  atau  residual  memiliki  distribusi  normal,  dengan  menggunakan  analisis  uji statistik Kolmogorov-Smirnov dan analisis grafik (Ghozali, 2015).
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1006
Tabel 1.3 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 32 Normal Parameters a,b Mean 0,0000000 Std. Deviation 0,00000000 Most Extreme Differences Absolute 0,280 Positive 0,280 Negative -0,263 Test Statistic 0,280 Asymp. Sig. (2-tailed) .300 c

## Sumber: Data diolah SPSS 24, 2022
Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji one-samplekolmogorof-smirnov pada tabel 1.3, menunjukkan bahwa nilai statistic 0.280 atau nilai sig 0.30 atau 30% lebih besar dari nilai α = 5%.

## Uji Multikolinieritas
Peneliti  menggunakan  uji  multikolinearitas  menguji  apakah  model  regresi  yang dihasilkan  terdapat  adanya  korelasi  antar  variabel  independen  (Ghozali,  2015).  Kita  dapat mendeteksi  ada  tidaknya  multikolinieritas  dalam  model  regresi,  dilihat  dari tolerance  value dan Variance Inflation Factor (VIF) masing-masing varibel dependen, jika VIF < 10 dan Tolerance > 0,10 maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

## Tabel 1.4  Uji Multikolinearitas

## Heterekedastisitas
Peneliti menggunakan uji  heteroskedastistas untuk  menguji apakah dalam  model  regresi yang  dihasilkan  memiliki  ketidaksamaan  varian  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan yang lain (Sugiyono, 2014).  Model  regresi  yang  baik  adalah  yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastistas. Pengujian dilakukan dengan uji Glejser yaitu meregresi masing-masing
Model Collinearity Statistics VIF Tolerance (Constant) Penerapan SAP Akrual Basis 0,134 7,457 Komitmen Organisasi 0,35 2,855 SDM 0,315 3,171 Teknologi Informasi 0,547 1,827 Lingkungan Pengendalian 0,594 1,684 Penilaian Risiko 0,754 1,327 Kegiatan Pengendalian 0,181 5,531 Informasi dan Komunikasi 0,12 8,346 Pengawasan 0,192 5,206
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1006
variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel dependen. Uji Glejser yang telah dilakukan dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara  statistik  mempengaruhi  variabel  dependen  nilai absolute  Residual (ABS_RES).  Hal  ini terlihat dari  probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (tidak ada heteroskedastisitas).
Uji Kelayakan Model (Uji F)
Tabel 1.5 ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 10,790 9 1,199 1,260 0.0312 b Residual 20,928 22 0,951 Total 31,719 31
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menguji kelayakan model atau yang  lebih  populer  disebut  sebagai  uji  F.  Uji  F  (Uji  simultan  model)  merupakan  tahap  awal mengidentifikasi  model  regresi  yang  diestimasi  layak  atau  tidak.  Model  yang  diestimasi  layak berarti  model  tersebut  dapat  digunakan  untuk  menjelaskan  pengaruh  variabel-variabel  bebas terhadap variabel terikat. Apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel pada tingkat kepercayaan atau  nilai  probabilitias  F hitung ( sig ) memiliki  nilai  lebih  kecil  dari  0,05,  maka  dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tersebut layak (Ghozali, 2015).

## Uji Hipotesis (Uji t)
Penelitian  ini  menguji  sembilan  hipotesis  yang  semuanya  merupakan  hipotesis  parsial. Sehingga pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t. Uji t dalam regresi berganda dimaksudkan  untuk  menguji  apakah  parameter  (koefisien  regresi  dan  konstanta)  yang  diduga untuk mengestimasi model regresi berganda, apakah sudah merupakan parameter yang tepat atau belum  (Sugiyono,  2014).  Pengujian  hipotesis  (uji  parsial)  dilakukan  dengan  menggunakan  uji-t yang  dilakukan  untuk  mengetahui  variabel  bebas  signifikan  atau  tidak  terhadap  model  regresi. Uji-t  ini  dilakukan  dengan  melihat  nilai  probabilitas  (sig.)  di  bawah  0,05  atau  membandingkan t hitung dengan t tabel . Nilai t tabel yang ditunjukkan oleh df = 32 dengan tingkat kepercayaan (sig.) α = 5% adalah 2,036.
Tabel 1.6. Kesimpulan Uji Hipotesis Hipotesis Probabilitas (Sig) Perbandingan t hitung dengan t tabel Kesimpulan H1: Perencanaan SAP berbasis akrual (+) Signifikan 0,044 < 0,05 2,031 < 2,036 Diterima H2: Komitmen Organisasi (-) tidak Signifikan 0,060 > 0,05 -0,039 < 2,036 Ditolak H3 : Sumber Daya Manusia (+) Signifikan 0,018 < 0,05 0,415< 2,036 Diterima H4: Teknologi Informasi (+) tidak Signifikan 0,671 > 0,05 0,431< 2,036 Ditolak H5 : Lingkungan Pengendalian (+) tidak Signifikan 0,282 > 0,05 -1,102 < 2,036 Ditolak
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1006
H6 : Manajemen resiko (+) Signifikan 0,017 < 0,05 1,790 < 2,036 Diterima Kegiatan Pengendalian (-) Signifikan 0,876 < 0,05 -0,157< 2,036 Ditolak Informassi dan Komunikasi (-) Signifikan 0,063 > 0,05 -1,960 < 2,036 Ditolak Pengawasan (+) Signifikan 0,049 < 0,05 0,593 < 2,036 Diterima
Sumber: Data Primer diolah, 2022

## Analisis Regresi Berganda
Rekapitulasi  hasil  uji  regresi  berganda  dapat  dilihat  dengan  jelas  pada  Tabel  1.7  sebagai berikut.
Tabel 1.7 Rekapitulasi Hasil ji Regresi Berganda Rekapitulasi Hasil Uji Regresi Berganda Variabel Bebas (X) Koefisien Regresi Koefisien Beta t hitung Probabilitas (Sig.) Accrual Basic (X1) 1,049 1,011 2,139 0,044 Komitmen Organisasi (X2) -0,009 -0,012 -0,039 0,060 SDM (X3) 0,108 0,128 0,415 0,018 Teknologi Informasi (X4) 0,046 0,101 0,431 0,671 Lingkungan Pengendalian (X5) -0,175 -0,248 -1,102 0,282 Manajemen Resiko (X6) 0,254 0,357 1,790 0,017 Kegiatan Pengendalian (X7) -0,081 -0,064 -0,157 0,876 Informasi dan Komunikasi (X8) -1,008 -0,981 -1,960 0,063 Pengawasan  (X9) 0,318 0,234 0,593 0,049 Konstanta 31,615 F Hitung 9,879 R 0,583 R 2 0,840 Adjusted R 2 0,070 Sig. F 0,036 SEE 0,975

## Sumber: Data Primer diolah, 2022
Persamaan  yang  dapat  dibentuk  dari  pengaruh  variabel  Penerapan  SAP  berbassis  Akrual (X1),  Komitmen  Organisasi  (X3),  SDM  (X4),  Teknologi  Informasi  (X6),  Lingkungan Pengendalian  (X5),  Manajemen  Risiko  (X6),  Lingkungan  Pengendalian  (X7),  Informasi  dan komunikasi (X8), dan Pengawasan (X10)  terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah sebagai berikut.
Y   =  31,615  +  1,049  X 1 +  (-0,009)  X 2 +  0,108  X 3 +  0,046  X 4 +(-0,175)  X 5 +  (0,254)X 6 +(- 0,081)X 7 + (-1,008) X 8 + 0,318X 9
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1006

## PEMBAHASAN
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  penerapan Accrual  Basic memiliki  pengaruh signifikan terhadap AKIP di Kesbangpol Banjarmasin. Hal ini dibuktikan secara statistik nilai t- hitung  (2,031)<t table 2,036  dan  nilai  signifikansi  0,044  <  0,05  sehingga  menunjukkan  bahwa penerapan Accrual Basic memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  ketika  penerapan Accrual  Basic yang  dilakukan  semakin  baik  atau  besar, maka  akan  sebanding  dengan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  diteliti  oleh  (Ajhar  &  Pituringsih,  2015)  dan  (Erawati,  Teguh, Kurniawan,  &  Danang,  2018)  yang  menyatakan  bahwa  penerapan  SAP  berbasis  akrual berpengaruh terhadap AKIP
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  komitmen  organisasi  tidak  memiliki  pengaruh terhadap AKIP di Badan Kesbangpol Banjarmasin. Berdasarkan hasil perbandingan t hitung dengan t tabel ,  komitmen  organisasi  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  AKIP  di  Kesbangpol Banjarmasin.  Hal  ini  dibuktikan  secara  statistik  nilai  thitung-0,039)  <  tt able 2,036  dan  nilai signifikansi  0,060  >  0,05.  Hasil  penelitian  ini  bertentangan  dengan  hasil  peneltian  (Jantong, Nurkholis , & Roekhudin, 2018) namun konsisten dengan hasil penelitian (Intan Pratiwi, Rahayu, &  Zutilisna,  2017)  yang  menyatakan  bahwa  komitmen  organisasi  berpengaruh  positif  terhadap AKIP.
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  variable  Sumber  Daya  Manusia  memiliki  pengaruh terhadap AKIP di Badan Kesbangpol Banjarmasin. Berdasarkan hasil perbandingan t hitung dengan t tabel ,  diperoleh  hasil  secara  statistik  nilai  thitung  0,415  <  t table 2,036  dan  nilai  signifikansi 0,018<0,05  artinya  bahwa  komitmen  organisasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap AKIP  di  Badan  Kesbangpol  Banjarmasin.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  telah  diteliti oleh  (Jantong,  Nurkholis  ,  &  Roekhudin,  2018)  dan  (Intan  Pratiwi,  Rahayu,  &  Zutilisna,  2017) yang  menyatakan  bahwa  SDM  berpengaruh  terhadap  AKIP  dan  bertentangan  dengan  hasil penelitian (Ajhar & Pituringsih, 2015).  Sumber daya manusia di Kesbangpol Banjarmasin sudah berjalan sebagaimana mestinya sehingga mampu meningkatkan AKIP.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak pengaruh terhadap AKIP di Badan Kesbangpol Banjarmasin. Berdasarkan hasil teknologi infromasi tidak berpengaruh secara signifikan  terhadap  AKIP  di  Badan    Kesbangpol  Banjarmasin.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari perbandingan t hitung dengan t tabel , diperoleh hasil secara statistik nilai thitung (0,431 < ttable 2,036 dan  nilai  signifikansi  0,671  >  0,05.  Hasil  penelitian  ini  bertentangan  dengan  hasil  penelitian (Intan  Pratiwi,  Rahayu,  &  Zutilisna,  2017)    yang  menyatakan  bahwa  teknologi  informasi berpengaruh terhadap AKIP namun konsisten dengan hasil penelitian (Ajhar & Pituringsih, 2015) yang  menyatakan  bahwa  TI  tidak  berpengaruh  terhadap  AKIP.  Dengan  demikian  penerapan teknologi informasi tidak mampu meningkatkan AKIP.
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  lingkungan  pengendalian  tidak  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  AKIP  di  Badan  Kesbangpol  Banjarmasin.  Berdasarkan  hasil  pengujian lingkungan  pengendalian  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  AKIP  di  Kesbangpol Banjarmasin.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  perbandingan  t hitung dengan  t tabel ,  diperoleh  hasil  secara statistik nilai thitung (-1,102) <  t table 2,036 dan nilai signifikansi 0,282> 0,05.  Hasil penelitian ini    konsisten  dengan  hasil  penelitian  (Mujennah,  Artinah,  &  Safriansyah,  2019)  yang menyatakan  bahwa  lingkungan  pengendalian  berpengaruh  positif  terhadap  AKIP.  Melalui pengendalian  intern  yang  baik,  manajemen  perusahaan  dapat  mencapai  sasaran  dan  tujuan perusahaan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  Kesbangpol  Banjarmasin harus lebih meningkatkan peran lingkungan pengendalian dalam meningkatkan AKIP.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa penilaian risiko  memiliki pengaruh terhadap AKIP di  Kesbangpol  Banjarmasin.  Dari  hasil  perbandingan  t hitung dengan  t tabel ,  diperoleh  hasil  secara statistik nilai thitung 1,790 <  tt able 2,036 dan nilai signifikansi 0,017 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut  manajemen    risiko  berpengaruh  signifikan  terhadap  AKIP  di  Kesbangpol  Banjarmasin. Hal  ini  bertentangan  dengan  penelitian  (Mujennah,  Artinah,  &  Safriansyah,  2019).  Hasil penelitian dapat disimpulkan bawa Kesbangpol Banjarmasin sudah mampu meminimalkan terjadi
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1006
risiko  di  Badan  Kesbangpol  Banjarmasin  dalam  mencapai  AKIP  yang  transparan  dan bertanggung jawab.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian tidak memiliki pengaruh dan signifikan  terhadap  AKIP  di  Badan  Kesbangpol  Banjarmasin.  Hal  ini  dibuktikan  hasil perbandingan  t hitung dengan  t table ,  diperoleh  hasil  secara  statistik  nilai  thitung  (-0,157)  <    ttable 2,036 dan nilai signifikansi 0,876 > 0,05. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian (Mujennah, Artinah, & Safriansyah, 2019) yang menyatakan bahwa Aktivitas Pengendalian yang merupakan unsur  SPI  berpengaruh  terhadap  AKIP.  Hasil  penelitian  Badan  Kesbangpol  Banjarmasin  belum sepenuhnya menjalankan kegiatan pengendalian yang baik terhadap AKIP.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa informasi dan komunikasi tidak memiliki pengaruh terhadap  AKIP  di  Kesbangpol  Banjarmasin. Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  perbandingan  t hitung dengan  t t able ,  diperoleh  hasil  secara  statistik  nilai  thitung  (-1,960)  >    t table 2,036  dan  nilai signifikansi  0,063>  0,05.  Hasill  penelitian  ini  konsisten  dengan  hasil  penelitian  (Mujennah, Artinah,  &  Safriansyah,  2019)  yang  menyatakan  bahwa  informasi  dan  komunikasi  berpengaruh terhadap  Informasi  dan  komunikasi  di  Kesbangpol  Banjarmasin  belum  berjalan  secara  efektif dalam  menyediakan  kemudahan  atas  akses  informasi  dan  komunikasi  di  Kesbangpol Banjarmasin.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengawasan  memiliki pengaruh signifikan terhadap AKIP  di  Kesbangpol Banjarmasin.  Berdasarkan  hasil  perbandingan  t hitung dengan  t tabel ,  diperoleh hasil secara statistik nilai thitung  0,593 <  t table 2,036 dan nilai signifikansi 0,049 < 0,05. Hal ini sejalan  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  (Mujennah,  Artinah,  &  Safriansyah,  2019) yang  menyatakan  bahwa  pengawasan  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  AKIP.    Badan Kesbangpol  Banjarmasin  telah  melaksanakan  pengawasan  dengan  baik  sehinga  hal  ini  mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji regresi berganda, dapat diperolah kesimpulan  sebagai  berikut.  Penerapan  SAP  berbasis  akrual  berpengaruh  signifikan  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  di  Kesbangpol  Banjarmasin  Kalimantan  Selatan. Komitmen  organisasi  tidak  berpengaruh secara  signifikan terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  di  Kesbangpol  Banjarmasin  Kalimantan  Selatan.  Sumber  daya  manusia  mempunyai pengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  di  Badan  Kesbangpol  Banjarmasin Kalimantan  Selatan.  Teknologi    Informasi  kinerja  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap akuntabilitas kinerja instansi di Badan Kesbangpol Banjarmasin. Lingkungan pengendalian tidak mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  di  Badan Kesbangpol  Banjarmasin.  Manajemen  risiko    mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  di  Badan  Kesbangpol  Banjarmasin.    Kegiatan pengendalian  tidak  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  di  Badan  Kesbangpol  Banjarmasin.  Informasi  dan  komnikasi  tidak  mempunyai pengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  di  Badan  Kesbangpol Banjarmasin.
Saran  yang  dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan  bagi  pihak  pada  Badan  Kesbangpol Banjarmasin    dalam  hal  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  (AKIP)  yaitu sebaiknya Badan Kesbangpol Banjarmasin memberikan dukungan yang nyata dan penuh melalui penerapan Accrual  Basic .  Dengan Accrual  Basic yang  baik  diharapkan  mampu  memberikan tanggung  jawab  dan  pelayanan  yang  lebih  baik  lagi  dalam    tuntutan  transparansi,  dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  di  daerah  khususnya  di  Badan  Kesbangpol  Banjarmasin. Saran yang kedua yaitu menerapkan kebijakan terkait efektivitas dalam lingkungan pengendalian diantaranya  memperkuat  komitmen  organisasi  dan  nilai  etika,  dan  peningkatan  teknologi informasi  yang  lebih  baik  lagi  kedepannya  diiringi  dengan  keterbukaan  dan  komunikasi  yang intens.  Dengan  sistem  informasi  dan  komunikasi  yang  baik  maka  akan  memudahkan  proses bisnis,  pemahaman  yang  jelas  mengenai  wewenang  dan  tanggung  jawab,  sehingga  proses  kerja pegawai di Kesbangpol Banjarmasin akan berjalan lancar.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1006

## REFERENSI
Ajhar, A., & Pituringsih, E. (2015, Januari). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual dan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu). Jurnal Akuntansi Aktual , 62-73.
Amirin,  T.  (2011).  Populasi  dan  Sampel  Penelitian  4.  In  Slovin, Ukuran  Sampel  Rumus  Slovin. Jakarta: Erlangga.
Arens,  A.  (2011). Auditing  and  Assurance  Service,  An  Integrated  Approach  (13th  ed). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Darma,  S.  (2019).  Faktor  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Pemerintah Berbasis Akrual di Kota Tanjungbalai. Ekonomi dan Bisnis .
Erawati,  Teguh,  Kurniawan,  &  Danang.  (2018).  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Berbasis  Akrual: Kajian dari Aspek Keperilakuan. Journal Ekonomi dan Bisnis, 21 , 313-332.
Ghozali,  I.  (2015). Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS  Edisi  4. Semarang: Universitas Diponegoro.
Intan  Pratiwi,  A.,  Rahayu,  S.,  &  Zutilisna,  D.  (2017).  Teknologi  Informasi,  Sumber  Daya Manusia,  Komitmen  Organisasi  dan  Komunikasi  Terhadap  Kesiapan  Implementasi Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual. Jurnal  Riset  Akutansi  Kontemporer (JRAK), 5 (2), 7-11.
Jantong,  A.,  Nurkholis  ,  &  Roekhudin.  (2018).  Faktor  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kesiapan Penerapan  Standar  AKuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual  Pada  Pemeritnah  Daerah. Jurnal Bisnis dan Manajemen, 5 (20), 1-169.
Mujennah,  M.,  Artinah,  B.,  &  Safriansyah,  S.  (2019).  The  Effect  of  Performance  Based Budgeting  and  Internal  Control  Systems  on Performance  Accountability  of  Government Agencies  :  A  Case  Study  in  Banjarbaru  City  Inspectorates. Journal  Of  Economic  Info (JEI), 6 (3), 7-15. doi:DOI:10.31580/jei.v6i3.924
PERPRES  No  8.  (2006,  Maret  20).  Retrieved  from  DATABASE  PERATURAN: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41947/perpres-no-8-tahun-2006
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 1. (2004, Januari 14). peraturan.bpk.go.if. Retrieved from DATABASE PERATURAN: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40446/uu-no-1-tahun- 2004#:~:text=Undang%2DUndang%20Nomor%201%20tahun,Republik%20Indonesia% 20Tahun%201968%20Nomor
Undang-Undang  Nomor  17  .  (2003,  April  5). DATABASE  PERATURAN. Retrieved  from Peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uu-no-17-tahun- 2003