## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.831-838 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.211

## ANALISIS KINERJA BIROKRASI PEMERINTAHAN DESA PADA PERANGKAT DESA PAREREJO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR
Rossa Ilma Silfiah 1 , Munawaroh 2 , Aminullah 3 Universitas Yudharta Pasuruan Correspondent author : rossa@yudharta.ac.id aminullah@yudharta.ac.id Pasuruan, Jawa Timur - Indonesia

## Abstract
The purpose of this study was to determine the Performance Analysis Of Village Government Bureaucracies In The Development Of Parerejo Village, Purwodadi District, Pasuruan District, East Java. This study uses a descriptive qualitative research method. The results of this study are based on indicators in Agus Dwiyanto's theory (2006: 50) regarding the measurement of the performance of the public bureaucracy as follows: (1) the performance of the Parerejo Village  Government  Bureaucracy  has  fulfilled  the  Productivity  aspect  due  to  work achievements by maximizing massive organizational evaluation. (2) The performance of the Parerejo Village Bureaucracy has fulfilled the Service Quality aspect because it has SOP as a public  service  mechanism.  (3)  The  performance  of  the  Parerejo  Village  Bureaucracy  has fulfilled  the  Responsiveness  aspect  because  it  makes  community  complaints  material  for organizational  evaluation  in  improving  the  quality  of  performance.  (4)  The  Bureaucratic Performance  of  Parerejo  Village  has  fulfilled  the  Responsibility  aspect  because  it  opens  the widest  possible  forum  for  public  participation.  (5)  The  performance  of  the  Parerejo  Village Bureaucracy  has  met  the  Accountability  aspect  because  it  opens  a  public  participation forum through a Joint forum or media portal as a form of Village Government accountability to the Community.

## Keywords: Bureaucracy; Performance Analysis; Village Government

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Analisis  Kinerja  Birokrasi  Pemerintahan  Desa Pada  Perangkat  Desa  Parerejo  Kecamatan  Purwodadi  Kabupaten  Pasuruan  Jawa  Timur. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  Deskriptif.  Hasil  dari  penelitian  ini adalah berdasar pada indikator dalam teori Agus Dwiyanto (2006: 50) tentang pengukuran kinerja birokrasi public adalah sebagai berikut: (1) kinerja Birokrasi Pemerintah Desa Parerejo telah  memenuhi  aspek  Produktivitas  karena  adanya  pencapaian  kerja  dengan memaksimalkan  evaluasi  organisasi  secara  massif.  (2)  Kinerja  Birokrasi  Desa  Parerejo  telah memenuhi  aspek  Kualitas  Layanan  karena  memiliki  SOP  sebagai  mekanisme  pelayanan publik.  (3)  Kinerja  Birokrasi  Desa  Parerejo  telah  memenuhi  aspek  Responsivitas  karena menjadikan complain masyarakat sebagai bahan evaluasi organisasi dalam meningkatkan kualitas  kinerja.  (4)  Kinerja  Birokrasi  Desa  Parerejo  telah  memenuhi  aspek  Responsibilitas karena  membuka  forum  partisipasi  public  seluas-luasnya.  (5)  Kinerja  Birokrasi  Desa  Parerejo telah memenuhi aspek Akuntabilitas karena membuka forum partisipasi public melalui forum Bersama  ataupun  portal  media  sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban  Pemerintah  Desa kepada Masyarakat .
Kata Kunci: Analisis Kinerja; Birokrasi; Pemerintahan Desa
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## ANALISIS KINERJA BIROKRASI PEMERINTAHAN DESA PADA PERANGKAT DESA PAREREJO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.831-838                                            Rossa Ilma Silfiah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.211 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Birokrasi  dalam  perspektif  Weber  meletakan  efisiensi  sebagai  norma  birokrasi,  karena  itu untuk meningkatkan efisiensi sistem pembagian kerja dalam birokrasi dikembangkan melalui spesialisasi kerja yang jelas. Pengembangan  birokrasi dilakukan baik secara vertikal (hirarkis) ataupun  secara  horizontal  dalam  organisasi.  Birokrasi  juga  harus  memiliki  aturan  yang  jelas yang  mengatur  hubungan  kerja  secara  impersonal.  Jabatan-jabatan  di  birokrasi  diisi  oleh orang-orang yang secara teknis berkompeten atau profesional dibidangnya. Pola rekruitmen dan  promosi  pegawai  dalam  birokrasi    didasarkan  pada  aturan  formal.  Para  pegawai (birokrat)  memandang  tugas  sebagai  karier  seumur  hidup  dan  mendapatkan  kompensasi (gaji) dari tugas yang dilaksanakan. (Bakti et al., 2018)
Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Hal ini berarti mampu untuk melaksanakan fungsi  pemerintah  dengan  baik  maka  organisasi  birokrasi  harus  profesional,  tanggap,  dan aspiratif terhadap sebagai tuntutan masyarakat yang di layani.
Menurut  Weber  dalam  (Bakti,  Ode,  &  Elwan,  2018),  Sumber  legitimasi  dari  birokrasi  berasal dari aturan  yang  berlaku  (legalitas  formal).    Dalam  konsep Weber birokrasi  sebagai  aparat administratif  mempunyai  peran  yang  menentukan  tumbuh  dan  berkembangnya  organisasi tersebut, sehingga perhatian Weberian ini lebih  kepada struktur (birokrasi) yang telah diatur secara  normatif  dan  mekanisme  untuk  mempertahankan  struktur  tersebut  untuk  menjamin tercapainya tujuan organisasi. (Bakti et al., 2018)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, yang mengatur tentang penilaian kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  khususnya  penetapan  SKP  tentang  perilaku  kerja.  SKP, juga dikenal sebagai target kinerja karyawan, harus disesuaikan berdasarkan perbandingan keberhasilan  aktual  dengan  tujuan  yang  telah  disepakati  sebelumnya.  Tujuan-tujuan  ini dibagi menjadi lima indikator terpisah, yaitu; (a) Pelayanan (b) Komitmen (c) Inisiatif kerja (d) kerja sama (e) kepemimpinan. Penelitian yang di lakukan oleh Munawi Gay dan Eka Adriana tahun  (2019)    dengan  judul  penelitian  “ Kinerja  Birokrasi  dalam  Pemberian Pelayanan  Publik kepada  Masyarakat  pada  Kantor  Kelurahan  Malunda  Kecamatan  Malunda  Kabupaten Majene” menunjukkan  bahwa    pengggunaan    ADD    dalam  penyusunan    rencana    kerja pembangunan   kurang   maksimal.  Pengelolaan   dana   desa   dari   konteks   perencanaan, pengawasan    dan  transparansi    serta    dampaknya    bagi    masnyarakat    sudah    dilakukan dengan  baik,  namun  masih  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  harapan  masyarakat meskipun    dalam    penyusunan    perencanaan  pembangunan    desa    keterlibatan masnyarakat    cukup    baik.    Kendala  yang    ditemukan    diantaranya;    pencairan    dana kurang  tepat  waktu sehingga  pelaksanaannya  juga  mundur;  sering  terjadi  pergantian pengurus  dan  pekerja  sehingga  pelaksanaan  pekerjaan  terganggu.  Indikator  pengukuran

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.831-838 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.211
kinerja  birokrasi  publik  yang  dikemukakan  oleh  Agus  Dwiyanto  (2006  :  50)  mencakup  lima indikator, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Tingkat  keberhasilan  tentunya  melewati  banyak  proses  yang  mana  di  dalam  terdapat beberapa  faktor-faktor  penghambat  dan  pendukung  dalam  kinerja  yang  tentunya  perihal tersebut  sangat  mempengaruhi  dalam  kinerja  perangkat.  Berdasar  pada  problem  yang telah  dipaparkan  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  lebih  jauh  tentang Analisis  Kinerja  Birokrasi  Pemerintahan  Desa  Pada  Perangkat  Desa  Parerejo  Kecamatan Purwodadi  Kabupaten  Pasuruan  Jawa  Timur  dengan  tujuan  untuk  melihat  bagaimana Kinerja  Birokrasi  Pemerintahan  Desa  Parerejo  beserta  faktor-faktor  yang  mendukung  dan menghambat kinerja tersebut.

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif dengan mempertimbangkan  beberapa  hal.  Pertama  penyelesaian  masalah  akan  lebih mudah apabila    berhadapan    dengan    kenyataan    ganda.    Kedua,    metode    ini  menggunakan secara    langsung    hakekat   hubungan   antara    peneliti    dan    informan. Ketiga, metode  ini lebih  peka  dan  lebih  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  banyak  perubahan    pengaruh bersama    dan    terhadap    pola-pola    yang    dihadapi.    (Moeleong  2009  :  5).  Narasumber dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Desa  Parererjo  sebagai  informan  kunci  kemudian dikembangkan  sesuai  penelurusan  data  yang  dibutuhkan.  Penelitian  ini  difokuskan  untuk menganalisis  kinerja  Birokrasi  Pemerintahan  Desa  Parerejo  Kecamatan  Porwudadi Kabupaten Pasuruan Jawa Timur serta faktor pendukung dan penghambatnya.
Teknik  Pengumpulan  Data  dalam  penelitian  ini  ialah  Observasi  yang  diteliti.  Observasi, wawancara  dan  Dokumentasi.  Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif dengan  model  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  datanya  jenuh, dimulai  dari  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles, Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam  (Elwan  et  al.,  2022).  Kondensasi  data  merujuk  pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan mengetahui Kualitas Pelayanan Administrasi Melalui Program Kios E-Pakladi di Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi beserta faktor yang mempengaruhinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian lapangan, peneliti mencoba untuk melihat bagaimana kinerja Birokrasi Desa  Parerejo  Kecamatan  Purwodadi  Kabupaten  Pasuruan.  secara  umum  kinerja  Birokrasi Pemerintah  Desa  sudah  maksimal  dan  sesuai  dengan  SOP  yang  berlaku.  Namun,  ada beberapa  hal  yang  menjadi  faktor  pendukung  maupun  penghambat  dari  kinerja  birokrasi

## ANALISIS KINERJA BIROKRASI PEMERINTAHAN DESA PADA PERANGKAT DESA PAREREJO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.831-838                                            Rossa Ilma Silfiah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.211 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
tersebut.  Mulai  dari  SDM  individu  Pemerintah  Desa,  sistem  yang  harus  terus  dievaluasi didalamnya  hingga  pada  bagaimana  partisipasi  masyarakat  dalam  melihat  bagaimana kinerja  Birokrasi  pemerintah  Desa  Parerejo.  Dalam  penelitian  Kali  ini,  peneliti  mencoba melihat  bagaimana  kinerja  Birokrasi  Desa  Parerejo  menggunakan  teori dari  Agus  Dwiyanto (2006:  50)  tentang  pengukuran  kinerja  birokrasi  publik  yang  mana  berdasarkan  dengan adanya indikator sebagai berikut:

## Produktivitas dalam Kinerja Birokrasi Desa Parerejo
Dalam  meningkatkan  produktivitas  kinerja  Birokrasi  Desa  Parerejo  Kepala  Desa  terus melakukan  evaluasi  kinerja,  pengembangan  SDM,  serta  pelatihan-pelatihan  yang  dapat menunjang  Kinerja  Birokrasi  Desa  Parerejo.  Artinya  dengan  adanya  peningkatan  kualitas SDM  Birokrasi  Pemerintah  Desa  Parerejo  menunjukkan  bahwa  kinerja  Birokrasi  Pemerintah Desa  Parerejo  telah  memenuhi  aspek Produktivitas karena  adanya  pencapaian  kerja dengan memaksimalkan evaluasi organisasi secara massif.

## Kualitas Pelayanan dalam Birokrasi Desa Parerejo
Dalam meningkatkan kualitas layanan public adalah dengan adanya Standart Operasional Prosedur (SOP) yang didalam SOP itu terdapat bagaimana mekanismen pelayanan kepada masyarakat  baik  secara  administrastif  maupun  secara  sikap  dalam  merespon  keinginan masyarakat. Artinya dengan adanya SOP pelayanan ini, kinerja Birokrasi Desa Parerejo telah memenuhi  aspek Kualitas  Layanan karena  memiliki  SOP  sebagai  mekanisme  pelayanan publik.

## Responsivitas dalam Kinerja Birokrasi Desa Parerejo
Secara singkat responsivitas  disini memilih dalam keselarasan antara program dan aktivitas pelayanan  menggunakan  kebutuhan.  Responsivitas  dimasukkan  menjadi  salah  satu indikator  kinerja  dikarenakan  responsivitas  secara  eksklusif  mendeskripsikan  kemampuan organisasi  publik  dalam  menjalankan  misi  dan  tujuannya,  terutama  untuk  memenuhi kebutuhan. Berdasarkan hasil observasi maupun wawancara,  bukti fisik tentang bagaimana kinerja  Birokrasi  Desa  Parerejo  Kecamatan  Purwodadi  bahwa  dalam  meningkatkan Responsivitas  adalah  dengan  terus  melakukan  perbaikan  berdasarkan  pada  apa  yang menjadi  complain  masyarakat  terhadap  kinerja  birokrasi  Desa  Parerejo.  Artinya,  dengan adanya  hal  tersebut,  kinerja  Birokrasi  Desa  Parerejo  telah  memenuhi  aspek Responsivitas karena  menjadikan  complain  masyarakat  sebagai  bahan  evaluasi  organisasi  dalam meningkatkan kualitas kinerja.

## Responsibilitas dalam Kinerja Birokrasi Desa Parerejo
Responsibilitas  mengungkapkan  apakah  pelaksanaan  kegiatan  organisasi  publik  itu dilakukan  secara  sinkron  dengan  prinsip-prinsip administrasi  yang  sahih  atau  sesuai  dengan menggunakan  kebijakan  organisasi,  baik  yang  eksplisit  maupun  juga  implisit.  Dimensi menurut  resposibilitas  merupakan  daya  tanggap,  produktifitas,  ketetapan  saat  dan  disiplin

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.831-838 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.211
kerja.  Responsibilitas  memiliki  arti  mengenai  pelaksanaan  aturan  yang  sesuai  prinsip  kehati- hatian  serta  kepatuhan  terkait  perundang-undangan  tanggung  jawab  sosial  masyarakat dan  lingkungan  (Aminullah  and  Nuzil,  2018).  Berdasarkan  hasil  observasi  maupun wawancara,    bukti  fisik  tentang  bagaimana  kinerja  Birokrasi  Desa  Parerejo  Kecamatan Purwodadi  bahwa  dalam  meningkatkan  Responsisbilitas  adalah  dengan  membuka  ruang untuk  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  melalui  musrembangdes atau  forum  musyawaroh  yang  lain.  Sedangkan  dalam  hal  produktivitas  dan  disiplin  kerja Birokrasi  Desa  Parerejo  mempunyai  SOP  yang  menjadi  acuan  Birokrasi  Pemerintah  Desa Parerejo  dalam  menjalankan  mekanisme  kerja  di  Pemerintahan  desa  Parerejo.  Artinya, dengan  adanya  hal  tersebut,  kinerja  Birokrasi  Desa  Parerejo  telah  memenuhi  aspek Responsibilitas karena membuka forum partisipasi public seluas-luasnya.
Akuntabilitas dalam Kinerja Birokrasi Desa Parerejo
konsep  dasar  akuntabilitas  publik  mampu  digunakan  untuk  melihat  seberapa  besar kebijakan  dan  aktivitas  organisasi  publik  itu  konsisten  menggunakan  kehendak  banyak orang.  Dimensi  menurut  akuntabilitas  merupakan  akuntabilitas  aturan  dan  kejujuran, akuntabilitas  manajerial,  akuntabilitas  acara,  akuntabilitas  kebijakan,  dan  akuntabilitas financial.  Berdasarkan  hasil  observasi  maupun  wawancara,    bukti  fisik  tentang  bagaimana kinerja  Birokrasi  Desa  Parerejo  Kecamatan  Purwodadi  bahwa  dalam  meningkatkan Akuntabilitas  adalah  dengan  membuka  ruang  untuk  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam pengambilan keputusan melalui musrembangdes atau forum musyawaroh yang lain seperti melalui  portal  Pemerintah  Desa,  Sistem  Informasi  Manajemen,  dan  Platform  Daring  untuk melaporkan  keluhan  atau  masukan.  Artinya, dengan  adanya  hal  tersebut,  kinerja  Birokrasi Desa Parerejo telah memenuhi aspek Akuntabilitas karena membuka forum partisipasi public melalui  forum  Bersama  ataupun  portal  media  sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban Pemerintah Desa kepada Masyarakat.

## Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kinerja Birokrasi Desa Parerejo
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja atau tinggi rendahnya kinerja dari Aparatur  sipil  Negara  tergantung  dari  faktor-faktor  yang  sangat  mempengaruhi.  Adapun faktor  pendukung  Kinerja  Birokrasi  Pemerintah  Desa  Parerejo  adalah  sebagai  berikut  :  (1) Perkembangan teknologi menjadikan kinerja Birokrasi Desa Parerejo semakin cepat dan (2) Adanya  portal  media  dengan  berbagai  kanal  memudahkan  Pemerintah  Desa  dalam menyampaikan Informasi perihal Desa kepada masyarakat. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat  dari  kinerja  Birokrasi  Desa  Parerejo  adalah  SDM  pengelolaan  Organisasi Pemerintahan  Desa  Parerejo  yang  harus  terus  ditingkatkan  guna  mencapai  pelayanan publik yang prima sesuai dengan keinginan masyarakat.

## ANALISIS KINERJA BIROKRASI PEMERINTAHAN DESA PADA PERANGKAT DESA PAREREJO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.831-838                                            Rossa Ilma Silfiah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.211 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian lapangan baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi, maka dapat  diambil  beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut:  (1)  kinerja  Birokrasi  Desa  Parerejo Kecamatan  Purwodadi  Kabupaten  Pasuruan.  (2)  secara  umum  kinerja  Birokrasi  Pemerintah Desa sudah maksimal dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Secara lebih rinci, peneliti berdasar pada  indikator  dalam  teori  Agus  Dwiyanto  (2006  :  50)  tentang  pengukuran  kinerja  birokrasi publik yang mana berdasarkan dengan adanya indikator sebagai berikut :
1. adanya  peningkatan  kualitas  SDM  Birokrasi  Pemerintah  Desa  Parerejo  menunjukkan bahwa  kinerja  Birokrasi  Pemerintah  Desa  Parerejo  telah  memenuhi  aspek Produktivitas karena  adanya  pencapaian  kerja  dengan  memaksimalkan  evaluasi  organisasi  secara massif.
2. Dengan  adanya  SOP  pelayanan  ini,  kinerja  Birokrasi  Desa  Parerejo  telah  memenuhi aspek Kualitas Layanan karena memiliki SOP sebagai mekanisme pelayanan publik.
3. Kinerja Birokrasi  Desa  Parerejo  telah  memenuhi  aspek Responsivitas karena menjadikan complain  masyarakat  sebagai  bahan  evaluasi  organisasi  dalam  meningkatkan  kualitas kinerja.
4. Kinerja  Birokrasi  Desa  Parerejo  telah  memenuhi  aspek Responsibilitas karena  membuka forum partisipasi public seluas-luasnya.
5. Kinerja  Birokrasi  Desa  Parerejo  telah  memenuhi  aspek Akuntabilitas karena  membuka forum  partisipasi  public  melalui  forum  Bersama  ataupun  portal  media  sebagai  bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa kepada Masyarakat.
Adapun yang menjadi faktor pendukung kinerja Birokrasi Pemerintah Desa Parerejo adalah:
1. Perkembangan teknologi menjadikan kinerja Birokrasi Desa Parerejo semakin cepat;
2. Adanya  portal  media  dengan  berbagai  kanal  memudahkan  Pemerintah  Desa  dalam menyampaikan Informasi perihal Desa kepada masyarakat.
Sedangkan  yang  menjadi  faktor penghambat  dari kinerja  Birokrasi  Desa  Parerejo adalah  SDM pengelolaan  Organisasi  Pemerintahan  Desa  Parerejo  yang  harus  terus  ditingkatkan  guna mencapai pelayanan public yang prima sesuai dengan keinginan masyarakat.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.831-838 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.211

## REFERENSI
Aminullah  and  Nuzil,  N.R.  (2018)  ‘Implementasi  Good  Corporate  Governance  pada  Badan Usaha  Milik  Desa  (Studi  di  Desa  Karangjati  Kecamatan  Pandaan  Kabupaten Pasuruan)’, Sketsa Bisnis , 5(2), pp. 123 – 132. https://doi.org/10.35891/jsb.v9i2.3289 Astuti,  R.  S.,  Warsono,  H.,  &  rochim,  A.  (2020). Collaborative  Governance  dalam  Perspektif Administrasi  Publik. Semarang:  Program  Studi  Doktor  Administrasi  Publik  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
Bakti,  O. :,  Ode,  L.,  &  Elwan,  M.  (2018). ANALISIS  RESTRUKTURISASI  BIROKRASI  DALAM PENGEMBANGAN  GOOD  GOVERNANCE  PADA  SEKERTARIAT  DAERAH  KABUPATEN KONAWE UTARA . 1 (3), 1 – 13. Retrieved from http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO
Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). The New Public Service; Serving Not Steering. New York: ANSI.
Dwi Christina, I. S. (n.d.). KINERJA APARAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TINOMPO KECAMATAN LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA.
Dwiyanto,  Agus.  2008. Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
Indradi,  S.  S.  (2007). Etika  Birokrasi  dan  Akuntabilitas  Sektor  Publik. Malang:  Yayasan Pembangunan Nasional Malang.
Lynn,  Laurence  E.  2006. Public  Management : Old  and  New .  Routledge.  New York  dan London.
Lynn,  Laurence  E.  Jr.  1996. Public  Management  as  Art,  Science,  and  Profession .  Chatham, NJ: Chatham House.
Mahsun,  Mohamad.  2006. Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik .  Penerbit  BPFE  Yogyakarta: Yogyakarta
Miles,  M.,  A.M.  Huberman,  and  J.  Saldana.  2014. Qualitative  data analysis  A  methods sourcebook . Edisi ke-3. America: Sage publications.
Moeleong,  Lexy  J.  2009. Metodologi  penelitian  kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja  Roskadaya Offset.
Munawi Gay, E. A. (2019). KINERJA BIROKRASI DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT  PADA  KANTOR  KELURAHAN  MALUNDA  KECAMATAN  MALUNDA KABUPATEN MAJENE . MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi , 45-56.
Muhammad. (2018). Birokrasi (Kajian Konep, Teori Menuju Good Governance). Unimal Press , 53 (9), 1689 – 1699.
Ott,  J.  Steven,  Hyde,  Albert  C  &  Shafritz  Jay  M.  (1990 )  Public  Management:  The  Essential Readings.Chicago, Lyceum Books/Nelson-Hall ... London, Heinemann Rainey, Hal G., & Chun Young H. (2005) Public and private management compared .
Perseda,.Wasistiono,  S,  “Pola  Pendeleggasian  Wewenang  dan  Hubungan  Kelembagaan Organisasi Pemerintah Kecamatan”, Makalah, Pusat Kajian Pemerintah STPDN.Yousa, Amri, 2002, “Mengukur dan Mengevluasi Kinerja Organisasi Pemerintah : Desain Model dan
Priambodo, A. (2019). Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa terhadap Efektivitas Otonomi Desa.
Jurnal Manajemen, Keuangan, dan Komputer , 32-42.

## ANALISIS KINERJA BIROKRASI PEMERINTAHAN DESA PADA PERANGKAT DESA PAREREJO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.831-838                                            Rossa Ilma Silfiah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.211 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Sedarmayanti.  (2004). Good  Governance  (Kepemerintahan  yang  Baik)  Bagian  Kedua. Bandung: Mandar Maju.
Shafritz,  J.  M.,  Russell,  E.  W.,  Borick,  C.  P.,  &  Hyde,  A.  C.  (2017). Introducing  Administration Public. Taylor & Prancis: Abingdon.
Sedarmayanti,  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  (Bandung  :  PT.  Refika  Aditama  2007)  h.
257
Syafili, Inu Kencana, 2003, Ilmu Administrasi publik, Rineka Cipta, Jakarta. Surakhmat, W,1982, Dasar  dan  Teknik  Research,  Tarsito,  Bandung.The  Liang  Gie,  1992,  Ensiklopedi Administrasi, Gunung
Tsauri, S. (2014). MANAJEMEN KINERJA Performance Management. In STAIN Jember Press .
ZAHRA, H. (2022). Implementasi New Public Management (Npm) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember .