Implementasi Peraturan Pemerintah Bersama Tiga Menteri No.48/MEN.PP/XII/2008,PER.27/MEN/XII/2008 Tentang Peningkatan Pemberian Asi Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja Dilakukan di Instusi Kesehatan di Kabupaten Garut
Tanti Suryawantie 1 , Gin Gin Sugih Permana 2 , Iwan Wahyudi 3

## Abstrak
Riset telah membuktikan bahwa laktasi adalah cara memberikan nutrisi pada bayi yang paling  optimum  untuk  periode  awal  kehidupan  mereka  (AIMI,  2012).    Pojok  laktasi merupakan ruang untuk menyusui atau memerah ASI bagi pegawai atau ibu bekerja atau ibu yang melakukan aktivitas di luar rumah (meninggalkan bayi di tempat bekerja, fasilitas kerja, dan  tempat-tempat  umum  sehingga  bisa  tetap  memberikan  ASI  pada  bayinya,  baik  secara langsung  atau  melalui  ASI  Perah  (ASIP).  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah bersama tiga menteri tentang peningkatan pemberian asi selama  waktu  kerja  di  tempat  kerja    dilakukan  di  Institusi  Kesehatan  di  Garut.  Metode penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatatif  dengan  pendekatan  fenomenologi. Pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dengan jumlah lima informan dan  teknik  pengumpulan  data  berupa  wawancara  mendalam.  Hasil  penelitian  ini  diperoleh enam  tema  yaitu:  1)  Kurang  pengetahuan  terkait  program  pemerintah  untuk  ASI  bagi  ibu bekerja,  2)  Belum  optimalnya  kebijakan  pemberian  ASI  eklusif  secara  khusus  untuk  ibu bekerja  hanya  ASI  eklusif  yang  bersifat  umum  saja,  3)  Masih  banyak  intansi  kesehatan sebagai  tempat  kerja  yang  belum  menyediakan  tempat  khusus  untuk  memerah  ASI  (pojok laktasi),  4) Pimpinan hanya memberikan keleluasaan secara tersirat untuk memerah ASI tidak ada  aturan  secara  tertulis,  5).  Pengalaman  memerah  ASI  bagi  ibu  bekerja  kurang menyenangkan    karena  dirasa  tidak  efektif  dan  privacy  terganggu,  6)  Mempunyai  hak perlindungan  untuk  anak  dan  ibu  bekerja  berupa  pojok  laktasi  dan  tempat  penitipan  anak. Secara  keseluruhan  aturan  dari  Peraturan  Pemerintah  bersama  tiga  menteri  tentang peningkatan  pemberian  asi  selama  waktu  kerja  di  tempat  tersebut  sudah  dilakukan  tetapi masih  belum  optimal  dalam  pelaksanaannnya  Diharapkan  penelitian  ini  sebagai  dukungan untuk instutusi kesehatan dalam implementasi peraturan perundang-undangan serta memiliki pojok  laktasi  sebagai  tenpat  laktasi  serta  tempat  konsultasi  seputar  kesehatan  dan  saling bertukar pengalaman dalam menyusi dan tumbuh kembang anak.
Kata kunci : ASI, Pojok laktasi, Ibu pekerja

## Abstract
Research  has  proven  that  lactation  is  the  most  optimum  way  to  provide  nutrients  to babies  for  the  early  period  of  their  lives  (AIMI,  2012).  The  lactation  corner  is  a  space  for breastfeeding  or  milking  for  employees  or  working  mothers  or  mothers  doing  activities outside the home (leaving the baby at work, work facilities, and public places so that they can continue to give milk to their babies, either directly or through. The purpose of this research is to find out the implementation of  goverment regulations three ministers about increasing breastfeeding  during  working  time  at  the  Health  Institution  in  Garut,  This  research  method uses qualitative methods with a phenomenological approach. The sampling used is purposive sampling with five informans  and data collecting technique is in-depth interview. The results of  this  study  obtained  six  themes,  namely.:  1)  Lack  of  knowledge  related  to  government programs  for  breastfeeding  for  working  mothers,  2)  Not  yet  optimal  policies  for  exclusive breastfeeding specifically for working mothers just for a general regulation, 3) Many health institutions as workplaces that do not yet have a special place for milking (lactation corner),
4) The leaders of institustion only provides implicit freedom to milking breastmilk, there are no  written  rules,  5).  The  experience  of  milking  breast  milk  for  working  mothers  is  less pleasant because it is felt to be ineffective and privacy is disturbed, 6) Has protection rights for  children and working mothers like of lactation corners and day care centers. Overall the rules  of  the  government  regulations  has  been  carried  out  but  it  is  still  not  optimal  in  its implementation.  It  is  hoped  that  this  research  will  be  support  to  health  institutions  in  the implementation of legislation with have a lactation corner as a place for lactation as well as a place for consultation about health and exchange of experiences in lactation and growing and developing of  children
Keywords :  Breastmilk, Lactation corner, Working mother

## PENDAHULUAN
Undang-undang  No.39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 49 ayat 2 menyebutkan  bahwa  wanita  berhak  untuk mendapatkan  perlindungan  khusus  dalam pelaksanaan  pekerjaan  atau  profesinya terhadap  hal-hal  yang  dapat  mengancam keselamatan dan atau kesehatan berkenaan dengan  fungsi  reproduksi  wanita.  Kaidah hukum  yang  mengatur  tentang  Hak menyusu  bagi  pekerja  wanita  telah  ada dalam  berbagai  peraturan  mulai  dari konvensi  Konvensi  ILO  No.  183  tahun 2000  ( Maternity  Protection  Convention ) Pasal 10 mengenai Ibu Menyusu ( Effendi, 2013).
Menyusui  (Laktasi)  adalah  suatu proses yang terjadi secara alami. Menyusui berkaitan  dengan  interaksi  antara  ibu  dan bayi  sewaktu  bayi  menyusu  dari  payudara ibu.  ASI  merupakan  makanan  ideal  untuk bayi  dengan  kandungan  nutrisi  yang  baik. Keunggulan  ASI  perlu  ditunjang  dengan cara pemberian yang benar.
Saat  ini  untuk  menyiasati  pemberian ASI  banyak  ibu  bekerja  yang  kemudian
mencoba  mengkombinasikan  ASI  dengan susu  formula,  padahal  sebaiknya  ibu memberikan  hanya  asi  saja  sampai  usia bayi  6  bulan  atau  yang  disebut  dengan  asi ekslusif. Pemberian ASI eksklusif bagi ibu pekerja,  misalnya,belum  diakomodasi  oleh peraturan  yang  ada.  Padahal  tingkat partisipasi  angkatan  kerja  perempuan meningkat terus persentasenya dari 48,63% di  tahun  2006  menjadi  49,52%  di  tahun 2007  dan  51,25%  di  tahun  2008  (  Sandra, 2010).
Bekerja  bukanlah  alasan  bagi  ibu untuk  berhenti  menyusui  karena  ada teknik-teknik  tertentu  untuk  menampung atau  menyimpan  asi.  Ibu  bisa  memerah asinya pada saat bekerja. Air susu ibu yang diperah  dapat  diberikan  kepada  bayi dengan  menggunakan  botol  atau  disimpan atau dibekukan di dalam lemari es.
Riset  telah  membuktikan  bahwa laktasi  adalah  cara  memberikan  nutrisi pada  bayi  yang  paling  optimum  untuk periode  awal  kehidupan  mereka  (AIMI, 2012).    Pojok  laktasi  merupakan  ruang untuk  menyusui  atau  memerah  ASI  bagi
pegawai  atau  ibu  bekerja  atau  ibu  yang melakukan aktivitas di luar rumah (meninggalkan  bayi  di  tempat  bekerja, fasilitas  kerja,  dan  tempat-tempat  umum sehingga  bisa  tetap  memberikan  ASI  pada bayinya, baik secara langsung atau melalui ASI Perah (ASIP).
Faktor  lingkungan yang  sangat mempengaruhi perilaku menyusui pada ibu bekerja  berasal  dari  pimpinan  perusahaan yang mempunyai kekuasaan untuk membuat  kebijakan  dan  menyediakan fasilitas  menyusui  selama  bekerja.  Hal  ini sesuai  dengan  peraturan  bersama  tiga menteri  (  Menteri  Pemberdayaan  Wanita dan  Perlindungan  Anak,  Menteri  tenaga kerja dan transmigrasi, Menteri Kesehatan) No.48/MEN.PP/XII/2008,PER.27/MEN/X II/2008  dan  1177/MENKES/PB/XII/2008 Tentang  Peningkatan  Pemberian  Air  Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja. Saat  ini  kebanyakan  perusahaan  atau institusi tempat ibu bekerja tidak menyediakan  tempat  atau  fasilitas  yang seperti  tertuang  dalam  peraturan  bersama tiga menteri tersebut begitupun di Kab.Garut.
Institusi  kesehatan  di  Garut  yaitu Rumah  Sakit,  Puskesmas  serta  institusi pendidikan sebagaian tidak memiliki pojok laktasi.  Rumah  sakit  hanya  memiliki  satu tempat  pojok  laktasi  di  ruang  perinatalogi yang  digunakan  oleh  ibu-ibu  bayi  yang anaknya sedang dirawat di ruang perinatalogi  bukan  untuk  karyawan  rumah
sakitnya.  Sedangkan  dari  lima  institusi pendidikan  kesehatan  semuanya  tidak memiliki fasilitas pojok laktasi dan dari 67 Puskesmas  hanya  27  Puskesmas  yang memiliki  pojok  laktasi.  Padahal  menurut UU Kesehatan No.36 tahun 2009 pasal 128 ayat  2  menyebutkan  bahwa  selama pemberian  air  susu  ibu,  pihak  keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat  harus  mendukung  ibu  bayi secara penuh dengan penyedian waktu dan fasilitas khusus.
Garut  merupakan  kabupaten  di  Jawa Barat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2017 sebesar 64,52  poin  masih  berada  di  bawah rata-rata  IPM  Jawa  Barat  sebesar  70,69 poin ( BPS Jabar, 2017) . Salah satu faktor utama yang menghambat akselerasi pertumbuhan Angka harapan hidup sebagai indikator  IPM  di  Garut  salahsatunya karena  pengetahuan  ibu  masih  minim tentang kesehatan balita ( Bapedda, 2013). Tenaga  kesehatan  merupakan role  model dan change  agent untuk  ibu  bekerja memberikan  asi  pada  bayinya  sehingga bisa  meningkatkan  IPM  kabupaten  Garut pada masa yang akan datang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatatif
dengan
pendekatan fenomenologi. Pendekatan penelitian kualitatif  ini  dipilih  karena  peneliti  ingin mendapatkan  gambaran  yang  mendalam
mengenai Implementasi Peraturan bersama tiga menteri tentang pemberian ASI selama waktu  kerja.  Partisipan  penelitian  ini pejabat instansi kesehatan terkait, karyawan  wanita  yang  sedang  proses menyusui.  Wawancaran  dilakukan  pada tanggal 09 sd 13 Mei 2019.
Analisis  data  dilakukan  dengan menggunakan  teknik content  analysis
menurut Dharma (2011). Membuat transkip  data,  kemudian  transkip  dibaca berulang,  setelah  memperoleh  ide  lalu temukan  kata  kunci,  kelompokan  data sesuai  kategori,    selanjutnya  peneliti menentukan  sub-sub  tema  dan  tema potensial,  tema  tersebut  divalidasikan kepada  informan  kemudian  ditentukan tema akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
a. Karakteristik Informan
Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang perempuan dengan usia mulai dari 30 samapi 45 tahun. Pendidikan terakhir  informan  yaitu  dua  orang  ahli madaya  madya,  dua  orang  Strata  1serta satu  orang  strata  2.  Pekerjaan  informan yaitu satu orang bekerja sebagai perawat di Rumah  Sakit,  satu  orang  bekerja  sebagai perawat  di  Puskesmas,  satu  orang  bekerja sebagai  bidan  di  Puskesmas,  satu  orang sebagai  tenaga  kependidikan  serta  satu orang sebagai dosen keperawatan.
b. Kurang pengetahuan terkait program pemerintah untuk ASI bagi ibu bekerja
Hal  yang  dirasakan  oleh  informan dalam  pemaparan  peraturan  pemerintah terkait  ASI  adalah  tidak  tahu  atua  belum pernah mendengar terkait dengan peraturan tersebut , berikut pernyataannya:
“..tidak  tau  sama  sekali  dan  belum pernah mendengar .. .” [P1]
“..pernah  mendengar  tapi  simpang  siur,
memang isinya apa saja?..” [P2]
c. Belum optimalnya kebijakan pemberian    ASI  ekslusif  secara  khusus untuk  ibu  bekerja,  hanya  ASI  ekslusif
yang bersifat umum saja
Informan mengungkapkan mendukung  terhadap  kebijakan yang pemerintah sudah buat, mengenai program pemerintah  untuk  ASI  bagi  ibu  bekerja informan  menginginkan  adanya  kebijakan tambahan,  dan  juga  menyatakan  belum terealisasi  secara  serius  terkiat  kebijakan yang telah ada, berikut pernyataannya:
“..seharusnya pemerintah juga menyediakan kelebihan waktu buat ibu bebas bisa memberikan ASI optimalah ke  bayi  minimal  selama  6  bulan,  ya nyuri-nyuri  waktu  weh,  harusnya  mah ngajar  eh  inimah  berhenti  dulu  kayak gitu..” [P5]
“.. yang  pertama  mungkin  belum  ada hubungan yang serius yah sebenernya mah, itu kan cuti tiga bulan terus yang tiga  bulan  kemudian  aturan  kerja sama aja bagi ibu menyusui tidak ada aturan khusus, lalu yang kedua belum
menyediakan  tempat-tempat  menyusui seperti  pojok  laktasi  harusnya  kan ditempat  kerja  itu  ada  ya  itukan  hak- hak  ibu  dan  perempuan,  kalau perlakuan  khusus  dari  pemerintah sampai  sejauh  ini  sih  belum  sampai baru  ke  undang-undangnya  saja  tapi realisasi  di  lapangannya  mah  belum ada ..” [P1]
d. Masih  banyak  instansi  kesehatan sebagai  tempat  kerja  yang  belum menyediakan  tempat  khusus  untuk memerah ASI (pojok laktasi)
Hasil  wawancara  mengenai  pojok laktasi  di  tempat  bekerja  diantaranya menyatakan  sudah  tersedia  namun  jarang digunakan  dan  menyatakan  tidak  tersedia, berikut pernyataannya:
“.. oh  kalau  disini  kebetulan  ada  pojok asi,  kebetulan  ada  diruangan  saya  di ruang  anak,  tampatnya  dipojok  sana (sambil  menunjuk)  dikhususkan  sedia untuk  pasien  tapi  jarang  digunakan, ketersediaan  tempat  sudah  ada  tapi memang jarang dipakai..” [P1]
“.. tidak  ada,  jadi  memang  tidak  ada waktu  yang  mendukung,  tidak  ada tempat  yang  yang  mendukung  juga, itumah sepinter-pinternya kita aja..” [P3]
“...kayaknya  belum  yah,  belum  ada  tapi kebetulan  bebas  disini  mah  gitu  saya suka  memerahnya  diruangan  sendiri tapi  ya  palinglah  karena  ada  CCTV kadang  juga  lupa-lupa  sih  aduh  gusti ges  buka  baju  karekam  henteu  eta  ku
cctv  (sambil  tertawa).(aduh  sudah buka  baju  terekam  tidak  ya  dengan cctv ”[P5]
e. Pimpinan hanya memberikan keleluasaan secara tersirat untuk memerah  ASI  tidak  ada  aturan  secara tertulis
Informan mengungkapkan  pimpinan memberikan  keleluasaan    untuk  memerah ASI  selama  bekerja  dan  tidak  ada keleluasaan secara khusus. Berikut pernyataannya:
“..ada sih keleluasan silahkan, tapi tidak ada  kebijakan  langsung  misalnya  nih pekerja ASI boleh melakukan pumping tiap  per  dua  jam  sekali  kapanpun dalam situasi pekerjaan kalau ada SP dari atasan dari yang punya kebijakan tapikan itu tidak, hanya aturan tersirat dari kepala ruangan saja..””)[ P3]
“.. “.. intinya  mah  tidak  ada  aturan,  tapi disinimah  bebas  gitu,  jadi  maksudnya kapanpun  saya  pengen  ngeluarin  ASI tuh  bebas  tidak  terlalu  terganggu..” [P5]
Informan  lain  mengungkapkan  ada kelulaasan  dan  kebebasan  dalam  memerah ASI, berikut pernyataannya:
“.. ya tadi sudah dikatakan tidak bermasalah  justru  saya  pikir  itu adalah  hak  ya,  menjadi  hak  bagi karyawan  itu  sendiri  asal  mungkin bisa  mengkondisikan  waktu  istirahat, seperti  ada  waktu  luang  yang  tidak berhubungan  dengan  pekerjaan,  bisa aja gitu. .” ” [P4]
f. Pengalaman  memerah  ASI  bagi  ibu bekerja  kurang  menyenangkan  karena dirasa tidak efektif dan privacy
terganggu Hasil wawancara mengenai
pengalaman  memerah  ASI  di  tempat bekerja dari lima orang informan didapatkan  pernyataan  diantaranya  dua orang  menyatakan  tidak  efektif  kemudian adanya  ketidaknyamanan  dengan  rekan kerja,  dan  tiga  orang  menyatakan privacy merasa terganggu. Berikut pernyataannya:
“..tidak  nyaman  sih  sebenernya  kalau pumping ditengah-tengah kerja karena kan itu  tadiya  tidak  ada  lokasi  khusus,  gelisah terus  tergesa-gesa  perasaannya  tidak nyaman  biasanya  pengeluaran  ASI  nya tidak  normal,  tidak  enak  juga  sama  rekan kerja  mau  pumping  dua  jam  sekali  ga mungkin,  paling  dapetnya  kalau  jam delapan mulai kerja jam sebelas siang kita bisa  pumping  atau  kalau  susah  teuing dzuhur..” [P3]
“..hambatannya paling kita privasinya aja  ya,  kadang  karena  tidak  ada  tempat khusus  ketika  lagi  pumping  tiba-tiba  aja datang laki-laki gitukan ya..” [P4]
g. Mempunyai  hak  perlindungan  untuk anak  dan  ibu  bekerja  berupa  pojok laktasi dan tempat penitipan anak
Berdasarkan hasil wawancara, harapan  peningkatan  ASI  bagi  ibu  bekerja semua  informan  menyatakan  berharap adanya  ruangan  khusus  untuk  memerah ASI    yaitu  pojok  laktasi  serta  adanya
tempat penitipan anak. Berikut pernyataannya:
“.. semoga  instansi  kesehatan  lainnya menyediakan  pojok  ASI  karena  kan  sudah ada dalam aturan pemerintah, pojok asi itu juga  ada  ketentuan-ketentuan  khusus  jadi gabisa  mau  dimana  aja  asal  ada,  privasi harus  dilihat  kan  ga  mungkin  mau  buka- bukan depan umum jadi benar-benar harus nyaman, kebersihannya, terus harus terjaga juga..” [P2]
“.. adanya suatu kebijakan yang langsung  to  the  point  bahwa  aturannya khusus untuk ibu menyusui, misalnya untuk ibu  menyusui  dikasih  waktu  istirahat minimal  lah  dua  kali.  Sebenernya  setiap instansi pekerjaaan itu harus menyediakan hak perlindungan anak dan wanita kan ya, harus menyediakan pojok ASI lalu penitipan anak harus ada untuk kenyamanan pegawai bekerja, jadi selama ibu  bekerja  teh  anak  dibawa  disimpan  di penitipan sampai kita pulang..” [P3]

## 2. Pembahasan
Labbok  (2008)  dalam  Wijaya  dan Soetanto  (2017)  menyebutkan  bahwa untuk  mencapai  cita-cita  bangsa  dalam mncapai  kesehatan  reproduksi  termasuk kelangsungan  ASI  didalamnya  maka  perlu sinergi  yang  kaut  dari  bidang  kesehatan dan  kebijakan  suatu  negara.  Kebijakan- kebijakan  terkait  ASI  di  tempat  kerja  di Indonesia  sudah  tercantum  dalam  UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan , UU Ketenagakerjaan  No.13  Tahun  2003,
Peraturan bersama tiga menteri No.48/MEN.PP/XII/2008,PER.27/MEN/X II/2008  dan  1177/MENKES/PB/XII/2008 Tentang  Peningkatan  Pemberian  Air  Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja, Peraturan  Pemerintah  No.33  tahun  2012 tentang pemberian asi ekslusif,  Permenkes No.15  tahun  2013  tentang  Tata  cara penyediaan  fasilitas  khusus  menyusui dan/atau memerah air susu ibu.
Di  tingkat  Provinsi  Jawa  Barat Peraturan  Gubernur  (Pergub)  mengenai laktasi secara khusus seperti PP belum ada tetapi  terdapat  dalam  Perda  Jabar  No.13 tahun 2013 tentang Bangunan dan Gedung, disebutkan  di  Pasal  26  yaitu  Fasilitas umum  pada  bangunan  gedung  meliputi ruang  ibadah,  ruang  laktasi  dan  tempat penitipan anak. Sedangkan untuk
Kabupaten  Garut  sendiri  belum  ada  untuk perda tentang laktasi.
Berdasarkan hasil penelitian
didapatkan  data  bahwa  secara  keselurahn informan sudah mengetahui tentang pentingnya pemberian ASI ekslusif terlebih  pada  tenaga  kesehatan  yang menjadi change  agent dan  pro  laktasi untuk  masyarakat  pada  umumnya.  Hal  ini sesuai  dengan  pendapatnya  Djami,  dkk (2013)  dalam  Amir,  dkk  (2018)  bahwa faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi pemberian  ASI  eksklusif  antara  lain karakteristik ibu (pengetahuan, pendidikan, pekerjaan,  usia),  karakteristik  bayi  (berat lahir dan kondisi kesehatan bayi),
lingkungan (keyakinan, dukungan keluarga,  tempat  tinggal  dan  sosian ekonomi) dan pelayanan kesehatan (pemeriksaan  kesehatan,  konseling  laktasi, tempat  persalinan,  dan  kebijakan).  Semua faktor tersebut memiliki kontribusi tersendiri  dalam  terciptanya  perilaku  yang diharapkan dalam pemberian ASI eksklusif. Berdasarkan pendapat diatas menunjukan  bahwa  keberhasilan  laktasi salah  satu  faktornya  adalah  kebijakan. Kebijakan  pemerintah  tentang  kewajiban pemberian  ASI  eklusif  merupakan  respon dari  perubahan  sosial  di  Indonesia  terkait konsumsi  susu  formula  yang  cukup  tinggi dan minimnya pengetahuan tentang manfaat  ASI    serta  dinamika  masalah menyusui.  Jika  masing-masing  individu masyarakat  Indonesia    memiliki  kesehatan yang  prima,  diharapkan  kegiatan  ekonomi mampu berjalan dengan lancar (produktifitas) sehingga berdampak terhadap kesejahteraan secara umum mengingat  masyarakat  merupakan  aset pembangunan  nasional  (  Kusumaningrum, 2016) .
Seorang  wanita  jika  dihadapkan dalam  kondisi  dia  harus  tetap  bekerja  dan tetap  menyusui  selama  bekerja  memberi hak terhadap anaknya adalah suatu kondisi yang  memerlukan  dukungan  yang  sangat besar  dari  berbagai  pihak  selain  dari kesadaran  dirinya.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapatnya  Wattimena  dan  Yesiana
(2015)  bahwa  dalam  proses  menyusui  ibu sadar  akan  keunggulan  dirinya  dalam menghasilkan ASI. Sadar dirinya mengatakan  bahwa  ini  suatu  proses  yang membutuhkan kekuatan spiritual, intelegensia  dan  pikiran  rasioanal.  Ketika seorang  ibu  sudah menyadari  akan manfaatnya tetap menyusui selama bekerja maka harus ditunjang juga dengan dukungan  dari  tempat  bekerja  yang  sudah tertuang dalam amanat perundang- undangan.
Dalam  sektor  kesehatan  pemerintah bertanggungjawab merencanakan, mengatur,  menyelenggarakan,  membina, dan  mengawasi  penyelengaraan  upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat  (Ticoalu,  2013).  Menurut  UU No.  25  tahun  2009  tentang  Pelayanan publik, kesehatan termasuk dalam lingkungan pelayanan publik. UU Kesehatan  No.36  tahun  2009  Pasal  14 sampai  dengan  Pasal  20  menyatakan bahwa  tanggung  jawab  pemerintah  dalam bidang  kesehatan  adalah  merencanakan, mengatur,  menyelenggarakan,  membina, dan  mengawasi  penyelenggaraan  upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
Pemerintah  juga  bertanggung  jawab atas  ketersediaan  lingkungan,  tatanan, fasilitas  kesehatan,  sumber  daya  di  bidang kesehatan  serta  akses  terhadap  informasi, edukasi,  dan  fasilitas  pelayanan  kesehatan untuk  meningkatkan  dan  memelihara
derajat  kesehatan  yang  setinggi-tingginya. Selain  itu  pemerintah  juga  bertanggung jawab  memberdayakan  dan  mendorong peran  aktif  masyarakat  dalam  segala bentuk  upaya  kesehatan  serta  tanggung jawab  atas  pelaksanaan  jaminan  kesehatan masyarakat  melalui  sistem  jaminan  sosial nasioanal bagi upaya kesehatan perseorangan. (Suryawantie, 2018).
Pemerintah sudah melakukan tangungjawabnya  untuk  perlindungan  ibu bekerja yang menyusui dengan dikeluarkan peraturan perundang-undangannya. Tujuan dari Peraturan bersama tiga menteriNo.48/MEN.PP/XII/2008,PER.27/ MEN/XII/2008 adalah memberikan peluang  pada  para  pekerja/buruh  wanita memerah  ASI  selama  kerja  dan  untuk menyimpan  ASI  yang  telah  diperah  untuk kemduian  dikonsumsi  oleh  sang  bayi, untuk  memenuhi  hak-hak  dari  para pekerja/buruh  wanita  guna  meningkatkan kesehatan  ibu  dan  anak,  untuk  memenuhi hak-hak  anak  untuk  mendapatkan  ASI guna  mendapatkan  nutrisi  yang  layak  dan untuk  mengembangkan  sistem  kekebalan tubuh  yang  kuat,  untuk  meningkatkan mutu  sumber  daya  manusia  pada  tahap awal kehidupan.
Implementasi dari kebijakan tersebut berdasarkan  hasil  penelitian  terlihat  belum maksimal  bahkan  tidak  terpapar  sama sekali  dengan  kebijakan  tersebut  tetapi karyawan  dan  pimpinan  secara  tidak lansgung  telah  melakukan  amanat  dari
peraturan  tersebut  karena    terlihat  dari keleluasaan  pimpinan  dalam  memberikan waktu  memberikan  hak  ibu  menyusui dengan  memberikan  keleluasaan  waktu dan  kebebasan  dalam  memerah  ASI.    Hal ini  mungkin  karena  kesadaran  dari pimpinan  dan  karyawan  akan  pentingnya ASI.
Kebijakan  dengan  pendekatan “top down” dimulai  dari  keputusan-keputusan pemerintah,  yang  kemudian  diturunkan sampai ke tingkat bahwa sehingga memudahkan implmentator dalam melaksanakan  kebijakan  tersebut  (Wijaya dan  Soetanto,  2017).  Keberhasilan  proses implementasi  kebijakan  sangat  tergantung dari  kemampuan  memanfaatkan  sumber daya  yang  tersedia.  Sumber  daya  paling utama  adalah  sumber  daya  manusia (Subarsono  (2012)  dalam    Wijaya  dan Soetanto, 2017)
Dalam program implementasi kebijakan  dibutuhkan  komunikasi  dan koordinasi  yang  baik  antar  dinas  (Wijaya dan  Soetanto,  2017).  Menurut  Anggara (2014) keberhasilan implementasi menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang  lebih  tinggi  melakukan  kontrol  agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan.
Jika  dikatkan  dengan  kebijakan tentang  laktasi  selama  di  tempat  kerja  hal ini sesuai dengan pendapatnya Anderson et al  (2015)  menyatakan  bahwa  ada  tiga  hal
penting  yang  mendukung  tempat  kerja ramah laktasi yaitu komunikasi interpersonal  dalam  perusahaan,  adanya faktor penghambat seperti faktor usia, jenis kelamin  dan  posisi  jabatan  serta  strategi perusahaan  dalam  menyukseskan  ruang laktasi
Merujuk pada pendapatnya Anderson et  al  (2015),  untuk  masalah  komunikasi interpersonal  tidak  ada  masalah  bahkan terjalin  dengan  baik  hal  ini  sesuai  dengan amanat PP bersama tiga menteri pada Pasal 3  bahwa  Menteri  Negara  Pemberdayaan Perempuan  bertugas  dan  bertanggung jawab memberikan pemahaman dan kesadaran  pengusaha/pengurus  di  tempat kerja  tenatang  pemberian  kesempatan kepada  pekerja/buruh  perempuan  untuk memerah ASI selama waktu kerja.
Selain  masalah  hak  memerah  ASI selama  bekerja,  ruang  laktasi  atau  pojok laktasi pun diperlukan untuk para ibu yang memerah  ASI  selama  bekerja  sebagai upaya untuk mensukseskan pemberian ASI ekslusif.  Pojok  laktasi  diperlukan  untuk menjaga privacy ibu yang sedang memerah ASI  nya  sehingga  lebih  nyaman  dan memberikan  kebebasan  kepada  ibu  pada saat  memerah.  Dengan  demikian  produksi ASI pun akan banyak dan berkualitas. Hal ini sependapat dengan penelitian Rachmawati dkk (2016) bahwa
ketersediaan  pojok  laktasi  diharapkan mampu  menjadikan  ibu  pekerja  yang
menyusui lebih nyaman terutama pada saat memerah ASI.
Untuk  di  lingkungan  Provinsi  Jawa Barat  pengadaan  pojok  laktasi  atau  ruang laktasi  di  perusaahan  atau  kantor  serta fasilitas  umum  lainnya  diatur  dalam  Perda jabar  No.13  tahun  2013  tentang  Bangunan dan  Gedung,  disebutkan  di  Pasal  26  yaitu Fasilitas  umum  pada  bangunan  gedung meliputi  ruang  ibadah,  ruang  laktasi  dan tempat  penitipan  anak.  Perda  Jabar  No.13 tahun 2013 tentang Bangunan dan Gedung Pasal  28  menyatakan  bahwa  ruang  laktasi harus  memenuhi  syarat  kenyamanan, kesehatan ruangan dan fasilitas pendukung bagi ibu menyusui, besaran ruang laktasipada bangunan gedung, dilaksanakan dengan ketentuan:
a.untuk bangunan dengan luas sampai  dengan  500  m2  (lima  ratus  meter persegi), paling sedikit menampung 5(lima) orang ibu menyusuibeserta fasilitas pendukung;
b.bangunan  dengan  luas  500  m2
(lima  ratus  meter  persegi)  sampai  dengan 1.000  m2  (seribu  meter  persegi),  paling sedikit  menampung  10(sepuluh)  orang  ibu menyusuibeserta fasilitas pendukung; danc.bangunan  dengan  luas  di  atas  1.000 m2  (seribu  meter  persegi),  dihitung berdasarkan  proporsi  luas  dan  fungsi bangunan dan/atau paling sedikit menampung  15  (lima  belas)  orang  ibu menyusui beserta fasilitas pendukung.
Persyaratan tentang pojok laktasi pun diatur dalam Permenkes No.15 tahun 2013 tentang  Tata  cara  penyediaan  fasilitas khusus  menyusui  dan/atau  memerah  air susu  ibu.  Pasal  10  menyebutkan  bahwa Persyaratan  kesehatan  Ruang  ASI  spaling sedikit meliputi:
a. Tersedianya  ruangan  khusus  dengan ukuran  minimal  3x4  m2  dan/atau disesuaikan  dengan  jumlah  pekerja perempuan yang sedang menyusui;
b. Ada  pintu  yang  dapat  dikunci,  yang mudah dibuka/ditutup;
c. Lantai keramik/semen/karpet;
d. Memiliki  ventilasi  dan  sirkulasi  udara yang cukup;
e. Bebas  potensi  bahaya  di  tempat  kerja termasuk bebas polusi;
f. Lingkungan  cukup  tenang  jauh  dari kebisingan;
g. Penerangan  dalam  ruangan  cukup  dan tidak menyilaukan;
h. Kelembapan  berkisar  antara  30-50%, maksimum 60%;
i. Tersedia  wastafel  dengan  air  mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.
Selain  itu  juga  peralatan  menyimpan ASI meliputi:
a. Lemari  pendingin  (refrigerator)  untuk menyimpan ASI;
b. Gel  pendingin  (ice  pack);  c.tas  untuk membawa  ASI  perahan  (cooler  bag); dan sterilizer botol ASI.
Dengan adanya pojok laktasi, harapan  ibu  bekerja  memerah  ASI  selama bekerja  bisa  terwujud  dan  diharapkan  bisa bekerja  lebih  optimal  lagi  terlebih  di institusi kesehatan baik pelayanan maupun pendidikan yang menjadi role model dalam promosi kesehatan.
Ketika pojok laktasi sudah tersedia di setiap  institusi  atau  perusahaan  terutama dalam  penelitian  ini  di  institusi  kesehatan bisa  digunakan  juga  sebagai  tempat konsultasi  seputar  kesehatan  reproduksi dan  tumbuh  kembang  anak  terlebih  yang menggunakannya  adalah  para  tenaga kesehatan  yang  mengerti  tentang  masalah kesehatan  sehingga  bisa  saling  bertukar pengalaman  dan  berbagi  informasi  terkait dengan trend isu dalam kesehatan reproduksi.  Hal  ini  sependapat  dengan Abdullah  (2013),  Rizkianti  (2014)  dan Rachmawati  (2016)  yang  menyimpulkan bahwa  pojok  laktasi  diharapkan  juga  tidak semata-mata  digunakan  untuk  memerah ASI  tetapi  dapat  juga  digunakan  sebagai penitipan  anak  bagi  ibu  bekerja  yang membawa  anak  atau  sebagai  tempat bertemu  dengan  sesama  pekerja  untuk berbagi pengalaman tentang menyusui.
Berdasarkan  dari  wawancara  yang mendalam  dengan  informan  didapatkan hasil  bahwa  ibu  pekerja  mempunyai harapan  untuk  adanya  pojok  laktasi  serta tempat  penitipan  anak.  Untuk  fasilitas tempat  penitipan  anak  telah  diatur  juga dalam  Perda  Jabar  No.13  tahun  2013
tentang  Bangunan  dan  Gedung  Pasal  29 bahwa  tempat  penitipan  anak  harus memenuhi  syarat  kenyamanan,  kesehatan ruangan dan fasilitas pendukung bagi anak. Besaran  tempat  penitipan  anak  pada bangunan  gedung,  dilaksanakan  dengan ketentuan:
a. Untuk  bangunan  dengan  luas  sampai dengan  500  m2  (lima  ratus  meter persegi),  paling  sedikit  menampung 10(sepuluh) orang  anak  beserta fasilitas pendukung;
b. Bangunan  dengan  luas  500  m2  (lima ratus  meter  persegi)  sampai  dengan 1.000 m2 (seribu meter persegi), paling sedikit  menampung  20(dua  puluh) orang  anak  beserta  fasilitas  pendukung; danc.bangunan  dengan  luas  di  atas 1.000  m2  (seribu  meter  persegi), dihitung  berdasarkan  proporsi  luas  dan fungsi bangunan dan/atau paling sedikit menampung  30(lima  belas)  orang  anak beserta fasilitas pendukung.
Apabila  dilihat  dari  sarana  dan prasarana,  institusi  kesehatan  terlebih Rumah  Sakit  sudah  mempunyai  pojok laktasi  maka  pemanfaatannya  yang  harus lebih optimal lagi dengan menginformasikan kepada karyawan
terkait ketersediaan pojok laktasi. Sedangkan untuk institusi kesehatan lainnya memungkinkan untuk menyediakan pojok laktasi karena mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan yang memberikan keleluasan dan
kebebasan  memerah  ASI  secara  tidak tertulis.  Selain  itu  juga  sebagai  warga negara  Indonesia  harus  taat  dan  patuh terhadap  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  terkait  dengan  pemanfaatan fasilitas  pojok  laktasi  dan  memberikan waktu  kepada  ibu  bekerja  untuk  memerah ASInya  selama  bekerja  maka  pimpinan membuat  peraturan  tertulis    merujuk  pada peraturan yang sudah ada.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Hasil  dari  wawancara  mendalam dengan  informan  didapatkan  enam  tema dalam mendeskripsikan implementasi Implementasi  PP  bersama  tiga  menteri No.48/MEN.PP/XII/2008,PER.27/MEN/X II/2008 tentang peningkatan pemberian asi selama  waktu  kerja  di  tempat  kerja dilakukan  di  Institusi  Kesehatan  di  Garut yaitu:  1)  Kurang  pengetahuan  terkait program  pemerintah  untuk  ASI  bagi  ibu bekerja,  2)  Belum  optimalnya  kebijakan pmebrian  ASI  eklusif  secara  khusus  untuk ibu bekerja hanya ASI eklusif yang bersifat umum  saja,  3)  Masih  banyak  intansi kesehatan sebagai tempat kerja yang belum menyediakan tempat khusus untuk memerah ASI (pojok laktasi),  4) Pimpinan hanya  memberikan  keleluasaan  secara tersirat  untuk  memerah  ASI  tidak  ada aturan  secara  tertulis,  5).  Pengalaman memerah  ASI  bagi  ibu  bekerja  kurang menyenangkan  karena  dirasa tidak efektif
dan privacy terganggu, 6) Mempunyai hak perlindungan  untuk  anak  dan  ibu  bekerja berupa  pojok  laktasi  dan  tempat  penitipan anak.  Secara  keseluruhan  amanat  PP tersebut  sudah  dilakukan  tetapi  masih belum optimal dalam pelaksanaannnya.

## 2. Saran
Hasil penelitian ini diharapkan sebagai dukungan untuk instutusi kesehatan  dalam  implementasi  peraturan perundang-undangan  tentang  peningkatan pemberian  asi  selama  waktu  kerja  di tempat  kerja.  Selain  itu  juga  institusi kesehatan  diharapkan  memiliki  pojok laktasi bukan hanya sebagai fasilitas untuk ibu  menyusui  selama  bekerja  tetapi  juga sebagai tempat konsultasi seputar kesehatan  dan  saling  bertukar  pengalaman dalam menyusi dan tumbuh kembang anak.

## 1, 2, 3 STIKes Karsa Husada Garut Email : tugasdosentanti2020@gmail.com

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  G  I,  Dian  A.  2013.  Determinan perilaku  pemberian  air  susu  ibu ekslusif  pada  ibu  bekerja. Jurnal Kesehatan  Masyarakat  Nasioanal Vol.7 No.7 Februari 2013
Aimi, 2012, Breastfeeding Friendly Workplace.
http://betterwork.org/indonesia/wp-
content/uploads/20130104_Breastfee ding-Friendly- Workplace_Bahasa2.pdf
Amir, Aswita., Nursalim, Aliffiani Widyansya.    2018.  Faktor-faktor yang  mempengaruhi  pemberian  ASI pada  bayi  neonatal  di  RSIA  Pertiwi Makassar. Media  Gizi  Pangan,  Vol.
25, Edisi 1,
Anderson,  J.,  Kuehl,  R.A.,  Drury,  M.S.A.,
Tschetter, L, Schwaegrl, M.,
Hilderth,  M.,  Bachman,  Cgullikson, H.,  Yoder,  J.Lamp,  J.  2015.  Policies Arent  Enough:  The  Importance  of interpersonal  communication  about workplace  breastfeeding  support. Journal of  Human lactation. Vol 31 (2); 260-266
Anggara,  S.  2014. Kebijakan  Publik . Bandung: Pustaka Setia Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Garut. 2017.https://jabar.bps.go.id/pressrele ase/2018/05/07/383/indeks- pembangunan-manusia--ipm-- provinsi-jawa-barat-pada-tahun- 2017-telah-mencapai-70-69.html Dharma, K. K. 2011. Metodologi Penelitian  Keperawatan. Jakarta:
Trans Info Media Effendi,  Armahadi.  2013.  Implementasi kewajiban pengusaha terhadap pemenuhan hak-hak reproduksi sales promotion  girl  di  deparetement strore .  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya http://hukum.ub.ac.id/wp- content/uploads/2013/01/Jurnal- Armahadi-Effendi-0910110118.pdf
Kusumaningrum,  Demeiati  Nur.  2016.
Rasionalitas  kebijakan  pro  laktasi Indonesia. Jurnal Sospol Vol 1 No 1 ( Juli –Desember 2016) hlm 1-15 Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan  Perempuan,  Menteri Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  dan Menteri Kesehatan No.48/Men.PP/XII/2008, No.PER.27/MEN/XII/2008,No.1177/
Menkes/PB/XII/2008  tahun  2008 tentang  peningkatan  pemberian  air susu  ibu  selama  waktu  kerja  di tempat kerja
Peraturan  Pemerintah  No.33  tahun  2012 tentang pemberian ASI eklusif Perda  Jabar  No.13  tahun  2013  tentang Bangunan dan Gedung Permenkes No.15 tahun 2013 tentang Tata cara  penyediaan  fasilitas  khusus menyusui dan/atau memerah air susu ibu
Rachmawati, Amelia., Kusuma Estu Werdani,  Yuli  Kusumawati.  2016. Persepsi ibu pekerja terhadap pentingnya ketersediaan pojok
laktasi  di  lingkungan  Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## epints.ums.ac.id
Rizkianti,  A,  Rachmalina  P,  Novianti,  Ika S. 2014. Analisis faktor keberhasilan praktek  pembrian  asi  eklusif  di tempat  kerja  pada  buruh  industri tekstil  di  Jakarta. Buletin  penelitian kesehatan Vol.42 No.4 desember 201 237-248.
Sandra,  Fikawati,  Ahmad  Syafiq.  2010. Kajian  implementasi  dan  kebijakan ASI  eklusif  dan  inisiasi  menyusui dini di Indonesia , Majalah Kesehatan Vol.14 No.01 Juni 2010 Suryawantie, Tanti. 2018. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam
penanggulangan  penderita  gangguan jiwa di Kabupaten Garut berdasarkan UU  No.18  tahun  2014  tentang Kesehatan  Jiwa  serta  Peraturan daerah  Kabupaten  Garut  No.2  tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Kesehatan. Jurnal  Mitra  Kencana
Keperawatan  dan  Kebidanan  Vol.1 No.2 (2018). http;//jmkubk.id Ticoalu,  Sartika  Sasmi.  2013.  Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan  Pelayanan  Kesehatan Terhadap Masyarakat, Lex et Societas, Vol. 1/No.5/September/2013, hlm 155 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Wattimena, Inge., Yesiana Dwi W Werdani.  2015.  Manajeman  laktasi dan  kesejahteraan  ibu  menyusui. Jurnal  psikologi  volume  42  No.3 Desember 2015, hlm 231-242 Wijaya, Pratiwi S, Soesanto. 2017. Kajian implementasi kebijakan ruang laktasi di sektor pemerintah dan swasta. Unnes Journal of Public Health 6 (3). http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujp h