## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BEDAH RUMAH DI DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Ahmad Isyraq S. 1
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar
Email: ahmadisra9751@gmail.com
Mahyuddin Ibrahim 2
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: mahyuddin_ibrahim@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  housing  renovation program policies at the Housing, Settlement and Land Service of Polewali Mandar Regency. The research method used is descriptive research with a qualitative  approach.  The  results  showed  that  the  house  renovation program  in  Polewali  Mandar  Regency  was  implemented  through  the standards  and  objectives  of  the  Home  Improvement  Program  referring  to the  Regulation  of  the  Minister  of  Public  Works  and  Public  Housing regarding  self-help  housing  stimulant  assistance  in  2016  and  Regent Regulation  number  438  of  2016.  The  implementation  of  the  Home Improvement Program Policy goes well. It is still necessary to increase the distribution of assistance in each district.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Implementasi  Kebijakan Program  Bedah  Rumah  di  Dinas  Perumahan,  Permukiman  dan Pertanahan  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  program  bedah  rumah  di Kabupaten Polewali Mandar dilaksanakan melalui standar dan tujuan pelaksanaan  Program  Bedah  Rumah  mengacu  kepada  Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  tentang  bantuan stimulan  perumahan  swadaya  tahun  2016  dan  Peraturan  Bupati nomor  438  tahun  2016.  Implementasi  Kebijakan  Program  Bedah Rumah  sudah  berjalan  dengan  baik.  Masih  perlu  meningkatkan pemerataan pemberian bantuan di tiap Kecamatan.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Bedah Rumah.
40 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## PENDAHULUAN
Tempat  tinggal  pada  dasarnya  merupakan  wadah  bagi  kehidupan manusia  atau  keluarga  dalam  melangsungkan  kehidupanya.  Tanpa  tempat tinggal yang layak, manusia tidak akan dapat hidup dengan layak.  Salah satu yang menjadi penyebab dari masih banyaknya tempat tinggal yang tidak layak di  indonesia  adalah  karena  masih  banyaknya  masyarakat  berpenghasilan rendah . Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia saat ini masih cukup  besar,  yang  menyebabkan  masih  banyak  tempat  tinggal  warga  yang masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH). Berdasarkan data dari badan pusat  statistik  (BPS)  pada  tahun  2015  mencatat  jumlah  RTLH  di  Indonesia sebanyak  2,51  juta  unit  dengan  rincian  2,18  juta  rawan  layak  huni  dan  0,33 juta  benar-benar  tak  layak  huni.  Pekerjaan  rumah  bagi  pemerintah  dalam RPJMN  2015-2019  adalah  menurunkan  jumlah  RTLH  dari  2,51  juta  unit menjadi  1,9  juta  unit.  Keadaannya  mulai  dari  rusak  ringan  hingga  berat. Untuk daerah daerah di Indonesia jumlah rumah tidak layak huni sebarannya merata di seluruh wilayah Indonesia. Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan data dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar  jumlah  RTLH  di  Kabupaten  Polewali  Mandar  tahun  2015  yaitu sebanyak 21,618 ribu unit, tahun 2016 yaitu sebanyak 21,301 ribu unit, tahun 2017 yaitu sebanyak 20,758 ribu unit, tahun 2018 yaitu sebanyak 20,083 ribu unit dan tahun 2019 yaitu sebanyak 18.832 ribu unit.
Pemerintah  melakukan  berbagai  cara  untuk  mengurangi  jumlah  RTLH di  indonesia  salah  satunya  adalah  dengan  membuat  program  bedah  rumah. Program  ini  bertujuan,  untuk  membantu  masyarakat  kurang  mampu. Masyarakat yang mendapatkan program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah  yang  selanjutnya  disingkat  MBR.  Masyarakat  berpenghasilan  rendah adalah kelompok masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang cukup lama dan dapat menimbulkan budaya miskin.
Menurut  teori George  C.  Edwards  III  dalam  implementasi  atau pelaksanaan  suatu kebijakan  dipengaruhi  oleh  empat  variabel,  yakni;  (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan, (4) struktur birokrasi.  Keempat variabel  tersebut  menurut George  C. Edwards  III    juga  saling  berhubungan satu  sama  lain.  Implementasi  atau  pelaksanaan  program  bedah  rumah  di Kabupaten  Polewali  Mandar  dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  tentang  bantuan  stimulan perumahan swadaya tahun 2016 dan Peraturan Bupati nomor 438 tahun 2016 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kawasan perkotaan Kabupaten Polewali Mandar.
Kementerian  PUPR  pada  tahun  2018  menganggarkan  Rp  3,2  triliun untuk  pembangunan  180  ribu  rumah  tidak  layak  huni  bagi  masyarakat
| 41 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia. Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2018 diperkirakan mendapatkan kouta program bedah rumah sebanyak 1200 unit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang  dimana  anggaran  program  bedah  rumah  ini  bersumber  dari  APBD, APBN  maupun  bantuan  luar  negeri  yaitu  dari  bank  dunia.  Adapun  tiga klasifikasi  kategori  penerima  bantuan  progran  bedah  rumah  di  Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2018 berdasarkan informasi yang di dapatkan dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar yaitu kategori berat menerima bantuan Rp 15 juta, kategori sedang  menerima bantuan Rp 10 juta, dan kategori ringan menerima bantuan Rp 7,5 juta.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Berdasarkan  jenis  penelitiannya  ini  merupakan  penelitian  deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mana studi ini memusatkan perhatian pada masalah/  fenomena  yang  ada  pada  saat  penelitian  dilakukan,  yang  bersifat aktual,  yang  kemudian  digambarkan  realita  yang  jelas  dan  bertujuan  untuk mengetahui secara terperinci Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah di  Dinas  Perumahan,  Permukiman  dan  Pertanahan  Kabupaten  Polewali Mandar.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti  untuk  menggumpulkan  data.  Adapun  teknik    pengumpulan  data dilakukan  dalam  memperoleh  informasi  dalam  rangka  mencapai  tujuan penelitian  yaitu :
a.  Wawancara  yakni  teknik  pengumpulan  data  yang  diperlukan mendapatkan  keterangan-keterangan  lisan melalui  komunikasi  langsung bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti  terkait  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini.  Yang diwawancarai  seputar  Implementasi  Program  Bedah  Rumah  di  dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten  Polewali Mandar.
b.  Observasi  yaitu  teknik  ini  dilakukan  dengan  cara  mengadakan pengamatan  langsung  dengan  objek  penelitian  guna  mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian.
c.  Dokumentasi  yaitu  ditujukan  untuk  memperoleh  data  langsung  dari tempat penelitian, yaitu menganalisisi dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, buku-buku relevan, gambar, audio maupun elektronik dan data yang relevan lainnya.
42 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisa  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  analisis kualitatif  dimana  penulis  tidak  hanya  memberikan  penilaian  terhadap  data yang  ada,  tetapi  akan  lebih  memprioritaskan  kepada  gambaran  situasi  atau secara umum disebut dengan deskriptif analisis. Dari penelitian ini maka data akan  dianalisis  dengan  pelukisan  keadaan  obyek  berdasarkan  data  obyektif, sehingga data-data yang ada dapat disimpulkan setelah analisis.

## HASIL PENELITIAN

## Hasil Penelitian
Implementasi  kebijakan  program  bedah  rumah  di  Kabupaten  Polewali Mandar  dilaksanakan  oleh  Dinas  Perumahan,  Permukiman  dan  Pertanahan Kabupaten  Polewali  Mandar  tetapi  sebelum  membahas  tentang  bagaimana implementasi  atau  pelaksanaan  kebijakan  program  bedah  rumah  terlebih dahulu perlu kita ketahui apa itu program bedah rumah, apa tujuan program bedah  rumah  di  Kabupaten  Polewali  Mandar,  dan  tahun  berapa  pertamakali program  bedah  rumah  dilaksanakan  di  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Adapun nama program, kegiatan, berapa besaran anggaran program bedah rumah pada tahun  2018  dan  berapa  sasaran  dari  program  bedah  rumah  pada  tahun  2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

## Tabel
Nama Program, Kegiatan, Anggaran dan Sasaran Program Bedah Rumah Pada Tahun 2018 No Program Kegiatan Anggaran Sasaran 1  Pengembangan Perumahan Peningkatan  Kualitas Perumahan Swadaya 21,13  Miliar Rupiah 1,251 RTLH

## Sumber:   Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali
Mandar.
Program  bedah  rumah  di  Kabupaten  Polewali  Mandar  dilaksanakan melalui standar dan tujuan pelaksanaan Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS)  yang  mengacu  kepada  Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  tentang  bantuan  stimulan perumahan swadaya tahun 2016 dan Peraturan Bupati nomor 438 tahun 2016 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kawasan perkotaan  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Peraturan  Menteri  ini  dimaksudkan sebagai  pedoman  bagi  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  pemerintah kabupaten/kota,  pemerintah  desa,  dan  masyarakat  dalam  melaksanakan penyaluran  bantuan  Bedah  Rumah  atau  Bantuan  Stimulan  Perumahan
| 43 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Swadaya (BSPS). Peraturan Menteri dan Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyaluran  bantuan  dapat  dilaksanakan  dengan  tertib,  efisien,  ekonomis, efektif,  transparan,  dan  akuntabel.  Kemudian  sebelum    melakukan pembangunan  dan  penetapan  calon  penerima  bantuan,  Dinas  Perumahan, Permukiman  dan  Pertanahan  Kabupaten  Polewali  Manda  telah  melakukan pendataan  keseluruhan  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RTLH)  di  Kabupaten Polewali Mandar  yang kemudian data inilah yang menjadi acuan pemerintah dalam  menetapkan  sasaran  Bantuan  program  Bedah  Rumah  atau  Bantuan Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS)  di  Kabupaten  Polewali  Mandar. Verifikasi  berperan  penting  dalam  ketepatan  sasaran  program  perumahan  ini. Adapun  data  rumah  tidak  layak  huni  di  Kabupaten  Polewali  Mandar  dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut :

## Tabel
Data Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015-2019 No Kecamatan Jumlah RTLH Di Kabupaten Polewali Mandar Di Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Binuang 1.110 1.110 1.110 1.058 908 2 Polewali 1.070 1.070 978 687 476 3 Matakali 1.021 1.021 1.021 958 898 4 Wonomulyo 1.677 1.677 1.677 1.677 1,517 5 Tapango 587 587 587 587 527 6 Mapilli 1.138 1.138 1.138 1.085 985 7 Luyo 1.826 1.826 1.826 1.767 1.767 8  Campalagian 1.387 1.387 1.387 1.282 1.232 9 Balanipa 1.594 1.594 1.256 1.256 1.256 10  Tinambung 2.175 1.858 1.745 1.693 1.413 11 Limboro 1.250 1.250 1.250 1.250 1.190 12 Alu 2.064 2.064 2.064 2.064 1.944 13 Tutar 1.535 1.535 1.535 1.535 1.535 14 Anreapi 786 786 786 786 786 15 Bulo 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 16 Matangnga 1.211 1.211 1.211 1.211 1.211 Jumlah 21.618 21.301 20.758 20.083 18.832
Sumber :  Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar.
Berdasarkan tabel di atas, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten  Polewali  Mandar  terbesar  pada  tahun  2019  ini  tedapat  pada
44 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Kecamatan  Alu,  disusul  oleh  Kecamatan  Luyo,  dan  Kecamatan  Wonomulyo. Sedangkan jumlah terkecil Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2019 ini di Kabupaten Polewali Mandar berada di Kecamatan Polewali dan Kecamatan Tapango. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tidak layak huni tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar tetapi dari jumlah total Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Polewali Mandar mulai dari  tahun  2015  yang  awalnya  berjumlah  21.618  ribu  unit  pada  tahun  2019 mengalami  penurunan  jumlah  RTLH  yang  kini  tinggal  18.832  ribu  unit  atau berkurang 3.000 ribu unit lebih.
Setiap  program  pemerintah  baik  itu  yang  ditingkat  pusat  maupun tingkat  daerah  pasti  memiliki  anggaran  untuk  dapat  menyukseskan  suatu program  pemerintah  tersebut  yang  biasanya  berasal  dari  APBD  ataupun APBN  termasuk  juga  program  bedah  rumah  yang  di  ketahui  memiliki anggaran yang berasal dari APBD dan APBN. Untuk
Pelaksanaan  program  bedah  rumah  dapat  dikatakan  sukses  di Kabupaten Polewali Mandar apabila program bedah rumah itu terlaksana di 16 Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Adapun  data  realisasi program  bedah  rumah  atau  bantuan stimulan  perumahan swadaya  (BSPS)  di Kabupaten  Polewali  Mandar  mulai  tahun  2012  sampai  tahun  2018  dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut :

## Tabel
Data Rumah Tidak Layak Huni
Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015-2019
No Kecamatan Tahun JML 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 1 Binuang 0 150 0 0 0 52 150 352 2 Polewali 66 0 0 0 92 291 211 660 3 Matakali 0 0 0 0 0 63 60 123 4 Wonomulyo 38 0 0 0 0 0 160 198 5 Tapango 0 0 0 0 0 0 60 60 6 Mapilli 0 0 0 0 0 53 100 153 7 Luyo 0 0 0 0 0 59 0 59 8 Campalagian 68 582 543 0 0 105 50 1.348 9 Balanipa 421 50 0 0 338 0 0 809 10  Tinambung 284 50 0 317 113 52 280 1.090 11  Limboro 207 0 0 0 0 0 60 267 12  Alu 47 0 0 0 0 0 120 167 13  Tutar 0 0 0 0 0 0 0 0 14  Anreapi 0 0 0 0 0 0 0 0
| 45
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
15  Bulo 0 0 0 0 0 0 0 0 16  Matangnga 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 1.131  832 543 317 543 675  1.251  5.286
Sumber :  Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar.
Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  realisasi  atau pelaksanaan program bedah rumah dari tahun 2012 sampai tahun 2018 terbesar dilaksanakan  di  Kecamatan  Campalagian  dan  Kecamatan  Tinambung  dan realisasi terkecil atau tidak mendapatkan bantuan program bedah rumah dari tahun 2012 sampai tahun 2018 yaitu di Kecamatan Tutar, Anreapi, Bulo dan Matangnga.
Dinas  Perumahan,  Permukiman  dan  Pertanahan  Kabupaten  Polewali Mandar  hanya  mengelola  anggaran  yang  berasal  dari  dana  alokasi  khusus (DAK) yang dimana anggaran ini berasal dari Kementerian PUPR sedangkan anggaran program bedah rumah yang berasal dari anggaran Reguler dikelolah oleh Satker Provinsi dan anggaran bsps strategis di kelolah oleh Satker Pusat dan  Dinas  Perumahan,  Permukiman  dan  Pertanahan  Kabupaten  Polewali Mandar disini hanya bertindak sebagai pengawas pelaksanaan program bedah rumah  yang  ada  di  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Masyarakat  berpenghasilan rendah  yang  mendapatkan  bantuan  program  bedah  rumah  pada  tahun  2018 dari anggaran dana alokasi khusus (DAK) yang mana program bedah rumah ini di laksanakan di 1 Desa, 9 Kelurahan di 3 Kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
Teori  yang  digunakan  dalam  menganalisis  implementasi  kebijakan tentang  program  bedah  rumah  di  Dinas  Perumahan,  Permukiman  dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar adalah teori yang dikemukakan oleh George  C.  Edwards  III.  Dimana  implementasi  dapat  dimulai  dari  kondisi abstrak  dan  sebuah  pertanyaan  tentang  apakah  syarat  agar  implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam  kebijakan  publik  yaitu  Komunikasi  ( Communications ),  Sumber  Daya ( resources ), sikap ( dispositions atau attitudes ) dan struktur birokrasi ( bureucratic structure ).  Keempat  faktor  di  atas  harus  dilaksanakan  secara  simultan  karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Adapun faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

## Komunikasi
Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan kebijakan  publik.  Komunikasi  merupakan  sarana  untuk  menyeberluaskan informasi,  baik  dari  atas  kebawah  maupun  dari  bawah  keatas.  Implementasi
46 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
yang efektif adalah ketika mereka para pembuat keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, untuk itu sangat diperlukan komunikasi yang baik. Terdapat tiga komponen untuk mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Dalam hal ini komunikasi harus disalurkan dengan  baik,  jelas  dan  konsisten  atau  tidak  berubah-ubah  agar  menghasilkan suatu implementasi yang baik, tidak membingungkan oleh para pelaksana dan efektif.
a. Transmisi,
Faktor utama dalam komunikasi kebijakan adalah transmisi. Dalam hal ini  komunikasi  harus  disalurkan  dengan  baik  agar  menghasilkan  suatu implementasi  yang  baik.  Namun  dalam  pelaksanaanya,  transmisi  tidak  selalu berjalan  dengan  baik.  Seringkali  kebijakan  tersebut  diabaikan  atau kesalahpahaman.
Komunikasi    dalam  program  bedah  rumah  di  Kabupaten  Polewali Mandar  dilaksanakan  melalui  sosialisasi  ditingkat  Kelurahan  dan  Desa  di semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Dalam sosialisasi tersebut  juga  dibahas  mengenai    usulan-usulan  RTLH  yang  ingin  diberikan bantuan  program  bedah  rumah  dan  juga  dibahas  mengenai  persyaratan  agar dapat menjadi penerima bantuan program bedah rumah.
b. Kejelasan
Dalam hal ini informasi mengenai keputusan harus diterima dengan jelas dan  tidak  membingungkan  oleh  para  pelaksana.  Seringkali  instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana tidak jelas dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana  program  dilaksanakan.  Ketidakjelasan  pesan  komunikasi  yang disampaikanberkenaan  dengan  implementasi  kebijakan  akan  mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan pesan awal. Edward mengidentifikasikan enam faktor yang mendorong ketidakjelasan implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan publik,  keinginan  untuk  tidak  mengganggu  kelompok-kelompok  masyarakat, kurangnya  konsesus  mengenai  tujuan-tujuan  kebijakan,  masalah-masalah dalam  memulai  suatu  kebijakan  baru,  menghindari  pertanggungjawaban kewajiban, dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan.
Kejelasan  program  bedah  rumah  di  Kabupaten  Polewali  Mandar  sudah sangat  jelas  karena  program  bedah  rumah  ini  memiliki  petunjuk  yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang bantuan stimulan  perumahan  swadaya  tahun  2016  dan  Peraturan  Bupati  nomor  438 tahun  2016  tentang  penetapan  lokasi  perumahan  kumuh  dan  permukiman kumuh kawasan perkotaan Kabupaten Polewali Mandar.
| 47
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372

## c. Konsistensi
Untuk  melasanakan  implementasi  yang  efektif  maka  perintah  yang diberikan  dalam  pelaksanaan  suatu  komunikasi  harus  konsisten  atau  tudak berubah-ubah.  Perintah-perintah  implementasi  yang  tidak  konsisten  akan mendorong  para  pelaksana  mengambil  tindakan  yang  sangat  longgar  dalam menafsirkan  dan  mengimplementasikan  kebijakan.  Jika  hal  ini  terjadi,  maka implementasi kebijakan berlangsung tidak efektif.
Konsistensi program bedah rumah di Kabupaten Polewali Mandar sudah sangat jelas karena program bedah rumah ini sudah dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari  Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Salah satu  bentuk  konsistensi  dalam  pelaksanaan  program  bedah  rumah  adalah apabila  tingkat kepuasan dari masyarakat yang menjadi sasaran program dari pemerintah tersebut sudah sangat puas termasuk juga dengan program bedah rumah  dimana  masyarakat  penerima  bantuan  program  bedah  rumah  pada tahun 2018 dimana dominan masyarakat sudah sangat puas dalam pelaksanaan program  bedah  rumah  ini  hal  ini  juga  dapat  membuktikan  bahwa  apakah komunikasi  secara  konsisten  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar.

## Sumberdaya.
Perintah -perintah  implementasi  selain  harus  dijalankan  dengan cermat,  jelas  dan  konsisten  juga  diperlukan  sumber  daya  agar implementasi berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dimaksud disini yaitu:
a. Staf
Dalam  melaksanakan  kebijakan  staf  dituntut  untuk  memiliki kemampuan  yang  memadai,  kebijakan  akan  berhasil  apabila  staf  mampu melaksanakan  kebijakan  tersebut  begitupun  sebaliknya  kebijakan  tersebut akan  gagal  apabila  staf  tidak  mampu  melaksanakan  kebijakan.  Ada  satu  hal yang perlu diketahui bahwa jumlah staf tidak selalu memiliki efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kecakapan yang dimiliki  oleh  para  pegawai  pemerintah  ataupun  staf,  namun  disisi  lain kurangnya  staf  juga  akan  menimbulkan  persoalan  yang  pelik  menyangkut implementasi  kebijakan  yang  efektif.  Jumlah  staf  atau  pegawai  di  Dinas Perumahan,  Permukiman  dan  Pertanahan  Kabupaten  Polewali  Mandar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 12 tahun 2016, maka jumlah SDM atau dalam hal ini jumlah pegawai mulai Tahun Anggaran 2017 tercatat berjumlah 29  orang  terbagi  atas  14  orang  laki-laki  dan  15  orang  perempuan  jumlah  ini terbilang sedikit dan juga dapat menghambat setiap pelaksanaan program yang
48 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
ada  di  Dinas  Perumahan,  Permukiman  dan  Pertanahan  Kabupaten  Polewali Mandar termasuk juga program bedah rumah.
b. Informasi
Dalam  hal  ini  informasi  terbagi  menjadi  dua  yaitu  pertama  mengenai pelaksanaan  kebijakan.  Pelaksana  kebijakan  perlu  mengetahui  apa  yang dilakukan  dan  bagaimana  mereka  melakukannya.  Dengan  demikian,  para pelaksana  kebijakan  harus  diberi  petunjuk  untuk  melaksanakan  kebijakan. Kedua mengenai ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.  Pelaksana  harus  mengetahui  apakah  orang  lain  yang  terlibat dalam  pelaksanaan  kebijakan  menaati  undang-undang  atau  tidak.  Informasi mengenai program-program adalah penting terutama bagi kebijakan-kebijakan baru atau kebijakan-kebijakan yang melibatkan persoalan-persoalan teknis.
Informasi  mengenai  pelaksanaan  kebijakan  program  bedah  rumah  di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar terbilang  sangat  terbuka  bagi  masyarakat  yang  ingin  mengetahui  tentang program bedah rumah di Kabupaten Polewali Mandar dan mengenai ketaatan personil-personil  lain  terhadap  peraturan-peraturan  pemerintah  di  Dinas Perumahan,  Permukiman  dan  Pertanahan  Kabupaten  Polewali  Mandar terbilang sangat taat.
c. Wewenang
Kewenangan merupakan hak otoritas yang dimiliki para pelaksana dalam melaksanakan  kebijakan  yang  ditetapkan  secara  politik.  Pada  umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Wewenang akan  berbeda-beda  dari  satu  program  ke  program  lain  serta  memiliki  banyak bentuk yang berbeda misalnya, hak untuk mengeluarkan surat panggilan untu datang  kepengadilan,  mengeluarkan  perintah  pada  pejabat  lain,  menarik  dan mnyediakan  dana  dari  suatu  program  dan  lain  sebagainya.  Kurangnya wewenang  yang  efektif  disadari  oleh  para  pejabat  dan  karena  itu  mereka membutuhkan  kerjasama  dengan  pelaksana-pelaksana  lain  agar  implementasi lebih efektif.
Wewenang  para  pelaksana  program  bedah  rumah  dalam  hal  ini  Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar diatur oleh  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  tentang bantuan  stimulan  perumahan  swadaya  tahun  2016  dan  Peraturan  Bupati nomor  438  tahun  2016  tentang  penetapan  lokasi  perumahan  kumuh  dan permukiman  kumuh  kawasan  perkotaan  Kabupaten  Polewali  Mandar  secara keseluruhan  Dinas  Perumahan,  Permukiman  dan  Pertanahan  Kabupaten Polewali  Mandar  sudah  menjalankan  dengan  baik  wewenang  sesuai  dengan instruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
| 49
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372

## d. Fasilitas
Dalam hal ini sarana dan prasarana sangat diperlukan demi keberhasilan suatu  kebijakan.  Seorang  pelaksana  yang  baik  selain  memiliki  straf  yang memadai, memahami apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melakukan tugasnya juga sebaiknya memiliki fasilitas seperti bangunan kantor untuk  melakukan  koordinasi  serta  perlengkapan  dan  perbekalan  lainya  yang mendukung proses implementasi tersebut.
Seorang  pelaksana  yang  baik  selain  memiliki  staf  yang  memadai, memahami  apa  yang  harus  dilakukan  dan  memiliki  wewenang  untuk melakukan tugasnya juga sebaiknya memiliki fasilitas seperti bangunan kantor untuk  melakukan  koordinasi  serta  perlengkapan  dan  perbekalan  lainya  yang mendukung  proses  implementasi  tersebut.  Fasilitas  sarana  dan  prasarana penunjang  pelaksanaan  program  bedah  rumah  di  Dinas  Perumahan, Permukiman  dan  Pertanahan  Kabupaten  Polewali  Mandar  terbilang  sangat memadai.

## Disposisi
Kecakapan  saja  tidak  mencukupi  tanpa  ketersediaan  dan  komitmen untuk  melaksanakan  kebijakan  tersebut.  Edward  III  mengatakan  bahwa “kecenderungan-kecenderungan  atau  disposisi  merupakan  salah  satu  factor yang  mempunyai  konsekuensi  penting  bagi  implementasi  kebijakan  yang efektif”.  Apabila  pelaksana  bersikap  baik  atau  adanya  dukungan  terhadap suatu  kebijakan  tertentu,  kemungkinan  besar  mereka  melaksanakan sebagaimana  yang  diinginkan  oleh  pembuat  keputusan.  Begitu  juga  berlaku sebaliknya apabila terjadi hal yang berlawanan. Disposisi atau sikap pelaksana dalam  pelaksanaan  program  bedah  rumah  di  Dinas  Perumahan,  Permukiman dan  Pertanahan  Kabupaten  Polewali  Mandar  terbilang  sangat  baik  dan berkomitmen  untuk  kesuksesan  pelaksanaan  program  bedah  rumah  di Kabupaten Polewali Mandar.
Salah satu bukti bahwa Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten  Polewali  Mandar  sudah  sangat  baik  dan  berkomitmen  dalam pelaksanaan program bedah rumah di Kabupaten Polewali Mandar itu terbukti dengan  rumah  tidak  layak  huni  atau  RTLH  yang  mulai  menurun  dari  yang awalnya  pada  tahun  2015  berjumlah  21.618  ribu  unit  pada  tahun  2019 mengalami  penurunan  jumlah  RTLH  yang  kini  tinggal  18.832  ribu  unit  atau berkurang  3.000  ribu  unit  lebih  ini  menandakan  bahwa  sikap  pelaksana program  bedah  rumah  sudah  terbilang  cukup  baik  dan  efektif  dalam mengurangi RTLH di Kabupaten Polewali Mandar.
50 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## Struktur birokrasi
Struktur  birokrasi  dalam  pelaksanakan  kebijakan  juga  mempunyai pengaruh  penting.  Birokrasi  merupakan  salah  satu  badan  yang  paling  sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar  atau  tidak  sadar  memilih  bentuk-bentuk  organisasi  untuk  kesepakatan kolektif  dalam  rangka  memecahkan  masalah-masalah  sosial  dalam  kehidupan modern. Struktur birokrasi yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya struktur pemeritah tetapi juga struktur organisasi swasta yang lain.
Dalam hal ini terdapat dua aspek yang mempengaruhi struktur birokrasi. Pertama yaitu mekanisme dan kedua struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme berkaitan dengan Standar Operating Prosedures (SOP).
Struktur  birokrasi  dalam  pelaksanaan  kebijakan  program  bedah  rumah meliputi  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP).  SOP  program  bedah  rumah  di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2018 dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat  nomor  7/PRT/M/2018  tentang  bantuan  stimulan perumahan swadaya tahun 2018. SOP inilah yang menjadi acuan dan panduan untuk  seluruh  pelaksanaan  program  bedah  rumah  di  Kabupaten  Polewali Mandar.

## KESIMPULAN
Implementasi  Kebijakan  Program  Bedah  Rumah  di  Dinas  Perumahan, Permukian  dan  Pertanahan  Kabupaten  Polewali  Mandar    sudah  berjalan dengan  baik  apabila  dilihat  penerima  program  merupakan  masyarakat berpenghasilan  rendah  yang  tidak  mampu  untuk  membangun  tempat  tinggal yang  layak.  Walaupun  dalam  pelaksanaannya,  masih  ada  bebarapa permasalahan  yang  ditemukan  seperti  tidak  adanya  data  pasti  rumah  layak huni di Kabupaten Polewali Mandar, adanya beberapa kecamatan yang belum sama  sekali  menerima  bantuan  program  bedah  rumah  mulai  dari  tahun  2012 sampai tahun 2018 yaitu di Kecamatan Tutar, Anreapi, Bulo dan Matangnga, masih  kurangnya  sosialisasi  oleh  Dinas  Perumahan,  Permukiman  dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar mengenai syarat penting yang harus dipenuhi  bagi  masyarakat  yang  ingin  mendapatkan  bantuan  program  bedah rumah salah satunya yaitu mengenai upah tukang yang harus disiapkan sendiri oleh masyarakat yang ingin menjadi penerima bantuan program bedah rumah. Namun permasalahan dana tidak ada dikarenakan penerima bantuan program bedah  rumah  langsung  mendapatkan  dana  dan  langsung  dijadikan  bahan bangunan, tetapi kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan  Pertanahan  Kabupaten  Polewali  Mandar  adalah  adanya  beberapa masyarakat penerima bantuan yang tidak menyiapkan upah tukang dari jauh-
| 51 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
jauh  hari.  Namun  apabila  dilihat  dari  keseluruhan,  Implementasi  Kebijakan Program  Bedah  Rumah  di  Dinas  Perumahan,  Permukiman  dan  Pertanahan Kabupaten  Polewali  Mandar  bisa  dikatakan  sudah  berjalan  dengan  baik  dan sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang ada.

## SARAN
Artikel  ini  tentunya  terlalu  singkat  untuk  menjelaskan  banyak  hal ttentang  Implementasi  Kebijakan  Program  Bedah  Rumah  di  Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar. Masih banyak aspek yang perlu dieksplorasi lebih dalam untuk memperoleh gambaran konfrehensif tentang Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar.

## DAFTAR PUSTAKA
Andreas Mulyono. (10 Februari 2015). Bedah Rumah . Dipetik pada 28 Oktober
2018,  dari  Pusat  Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Pendidikan  dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif Elektronik Malang: http://www.vedcmalang.com/pppptkboemlg/index.php/menuutama/depa rtemen-bangunan-30/1329-pembangunan-rumah-layak-huni.
Efendi Pakpahan. (10 Januari 2017). Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan . Dipetik pada  25 Oktober 2018, dari Kumpulan Karya Tulis Ilmiah:  http://tugasakhiramik.blogspot.com/2017/01/faktor-yang mempengaruhi-implementasi.html.
Fiki  Ariyanti.  (18  April  2016). Bedah  Rumah  Rakyat,  Berapa  Anggaran  dari Pemerintah? .  Dipetik  pada  28  Oktober  2018,  dari  Liputan  6: https://www.liputan6.com/bisnis/read/2485876/bedah-rumah-rakyat berapa-anggaran-dari-pemerintah.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia  Nomor  13/PRT/M/2016  Tentang  Bantuan  Stimulan Perumahan Swadaya. JDIH Kementerian PUPR.
Radarsulbar.co.id.  (6  Mei  2017). Rp 4,1  M  untuk  Program  Bedah  Rumah . Dipetik pada 28 Oktober 2018, dari Radar Sulbar: https://radarsulbar.fajar.co.id/2017/05/06/rp-41-m-untuk-program-bedah-
rumah/.
Z  Ramadhana.  (19  Mei  2018). Program  Bedah  Rumah  BSPS  Disoal,  Pilih Kasih,  Rutin  Didata  Tak  Pernah  Dibedah! .  Dipetik  pada    28  Oktober 2018,  dari  Polewali  Terkini.  Net:  http://www.polewaliterkini.net/
2018/05/program-bedah-rumah-bsps-disoal-pilih.html.
52 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Z  Ramadhana.  (04  Juni  2018).  Program  BSPS  Polman,  450  RTLH  Dapat Bedah  Rumah  Rata  Rusak Berat.  Dipetik pada   28  Oktober  2018,  dari Polewali  Terkini.  Net:  http://www.polewaliterkini.net/2018/06/program- bsps-polman-450-rtlh-dapat.html.
Zulkarnain.  (10  Oktober  2016). Implementasi  Kebijakan  Bantuan  Stimulan Perumahan  Swadaya  Di  Kecamatan  Parigi  Selatan .  Dipetik  pada    30
Oktober 2018, dari Jurnal Katalogis, Volume 4.