Falasifa , Vol. 8 Nomor 2 September 2017 | 223

## DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA (SEBUAH TINJAUAN HISTORIS-KRONOLOGIS)
Yovita Dyah Permatasari Dosen STAI Al Falah As Sunniyyah Kencong Jember yovitadyah@inaifas.acid

## ABSTRACT
In  Indonesia,  the  dynamics  of  Islamic  education  have  an  interesting development. The text below is a chronological search of the phase dynamics. Started from the phase of pre-independence education, the Old Order era, the New  Order  until  the  reform  era.  Each  phase  has  a  certain  cirikhas  and significant  influence  in  the  development  of  Islamic  education  in  Indonesia, both  in  the  field  of  systems,  management,  methodology,  until  the  style  of Islamic education thought.
Keyword: Islamic Education, Education Modernization, Sisdiknas Law.

## PENDAHULUAN
Perdebatan  tentang  teori-teori  pendidikan  Islam  yang  berkembang  di Indonesia  secara  umum  mendefiniskan  pendidikan  Islam  dalam  dua  tataran: idealis  dan  pragmatis.  Pada  tataran  idealis  pendidikan  Islam  diandaikan  sebagai suatu sistem yang independen (eksklusif) dengan sejumlah kriterianya yang serba Islam.  Definisi  ini  secara  kuat  dipengaruhi  oleh  literatur  Arab  yang  masuk  ke Indonesia baik dalam bentuk teks asli, terjemahan maupun sadurannya. Sedangkan pada  tataran  pragmatis,  pendidikan  Islam  ditempatkan  sebagai  identitas  (ciri khusus)  yang  tetap  berada  dalam  konteks  pendidikan  nasional.  Perkembangan- perkembangan aktual di Indonesia khususnya selama tiga dekade terakhir sangat mempengaruhi munculnya definisi pragmatis ini. 1
Secara  garis  besar,  para  penulis  mendefinisikan  pendidikan  Islam  dengan melihat  tiga  kemungkinan  hubungan  antara  konsep  “pendidikan”  dan  konsep “Islam”.  Dilihat  dari  sudut  pandang  tentang  Islam  yang  berbeda-beda,  istilah pendidikan  Islam  tersebut  dapat  kita  pahami  sebagai  (1)  pendidikan  (menurut) Islam, (2) pendidikan (dalam) Islam, dan (3) pendidikan (agama) Islam. Dalam hubungan  yang  pertama,  pendidikan  Islam  bersifat  normatif,  sedangkan  dalam hubungan  yang  kedua  pendidikan  Islam  lebih  bersifat  sosio-historis.  Adapun dalam hubungan yang ketiga, pendidikan Islam lebih bersifat proses-operasional
1 Maksum, Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 24.

## Yovita Dyah Permatasari
224 | Falasifa , Vol. 8 Nomor 2 September 2017
dalam  usaha  pendidikan  ajaran-ajaran  agama  Islam.  Dalam  kerangka  akademik, pengertian yang pertama merupakan lahan Filsafat Pendidikan Islam, pengertian kedua  menjadi  bahan  kajian  Sejarah  Pendidikan  Islam,  dan  pengertian  ketiga merupakan kawasan Ilmu Pendidikan Teoritis. 2

## PEMBAHASAN A. Pendidikan Islam
Istilah pendidikan berasal dari kata ”didik” yang mendapat awalan ”pe” dan akhiran  ”an”  yang  mengandung  arti  perbuatan  (hal,  cara,  dan  sebagainya). Kalimat  ini  juga  berarti  artinya  memelihara  dan  memberikan  latihan  dalam memelihara  dan  memberi  latihan  diperlukan  adanya  ajaran,  tuntunan,  dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. 3 Istilah pendidikan merupakan terjemahan  dari  bahasa  Yunani,  yaitu  ”Paedagogie”,  yang  berarti  bimbingan kepada  anak  didik.  Istilah  ini  kemudian  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Inggris dengan  istilah  ”education”  yang  berarti  pengembangan  atau  bimbingan.  Dalam bahasa  Arab  istilah  ini  sering  diterjemahkan  dengan  kata  Tarbiyah  yang  berarti pendidikan. 4
Jadi    yang    dimaksud    dengan    Pendidikan    ialah    bimbingan    atau pertolongan  secara  sadar  yang  diberikan  oleh  Pendidik  kepada  siswa  dalam perkembangan  jasmaniah  dan  rohaniah  kearah  kedewasaan  dan seterusnya ke arah  terbentuknya  kepribadian  muslim.  Dan,  Pendidikan dalam arti sempit, ialah  bimbingan  yang  diberikan  kepada  anak  didik sampai ia dewasa.
Pendidikan  dalam  arti  luas,  ialah  bimbingan  yang  diberikan  sampai mencapai  tujuan  hidupnya;  bagi  pendidikan  Islam,  sampai  terbentuknya kepribadian    muslim.  Jadi  pendidikan  Islam,  berlangsung  sejak  anak  dilahirkan sampai  mencapai  kesempurnaannya    atau    sampai    akhir  hidupnya.  Sebenarnya kedua  jenis  pendidikan  ini  (arti  sempit  atau  arti  luas)  satu  adanya. 5 Selanjutnya Marimba  memberikan  tujuan  pendidikan  Islam,  yaitu:  mengakhiri  usaha, mengarahkan  usaha,  tujuan  merupakan  titik  pangkal  untuk  mencapai  tujuan- tujuan  lanjutan  dari  tujuan  pertama,  serta  memberikan  nilai  (sifat)  pada  usaha-
2 Tajab (et.al.), Dasar-Dasar Kependidikan Islam: Suatu Pengantar Ilmu Pendidikan Islam (Surabaya: Karya Aditama, 1996), 1-2.
3 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Balai Pustaka, 2002), 232.
4 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 1.
5 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: PT. Al-Maarif Bandung, 1989),  31-32.
Falasifa , Vol. 8 Nomor 2 September 2017 | 225
usaha itu. 6
Jika kita merujuk kamus bahasa Arab, kita akan menemukan tiga akar kata untuk  istilah  Tarbiyah.  Pertama, rabba-yarbu yang  artinya  bertambah  dan berkembang.  Kedua, rabiya-yarbu yang dibandingkan dengan khafiya-yakhfa yang berarti tumbuh dan berkembang . Ketiga rabba-yarubbu yang dibandingkan dengan madda-yamuddu dan  berarti  ”memperbaiki,  mengurusi  kepentingan,  mengatur, menjaga, dan memperhatikan”.
Dari    pengertian-pengertian    dasar    di  atas,    kita    dapat    mengambil kesimpulan  bahwa: Pertama ,  pendidikan  merupakan  kegiatan  yang  betul-betul memiliki  tujuan,  sasaran,  dan  target. 7 Kedua, pendidik  yang  sejati  dan  mutlak adalah  Allah  SWT. Ketiga ,    pendidikan  menuntut  terwujudnya  program berjenjang  melalui  peningkatan  kegiatan  pendidikan  dan  pengajaran  selaras dengan  urutan  sistematika  menanjak    yang    membawa  anak  dari    suatu perkembangan ke perkembangan lainnya. Keempat, peran seorang pendidik harus sesuai dengan tujuan Allah swt menciptakannya. Artinya, pendidik harus mampu mengikuti syariat agama Allah. 8
Majid Irsan Al-Kailani, mengkonsepsikan pendidikan Islam sebagai sebagai pendidikan  yang  menangani  secara  komprehensif  dan  menyeluruh  aspek-aspek fundamental dalam kehidupan manusia, yaitu akal, jiwa, dan jasmaninya. Karena itu iamerekomendasikan penanganan yang serius terhadap aspek-aspek yang dapat meningkatkan  kualitas  dan  efektifitas  pendidikan. 9 Adapun  Ahmad  Tafsir berpendapat,  pendidikan  Islam  adalah  bimbingan  terhadap  seseorang  agar  dia menjadi seorang Muslim yang semaksimal mungkin. 10 Sementara itu, Syahminan Zaini,  mendefinisikan  pendidikan  Islam  sebagai  upaya  pengembangkan  fitrah manusia  dengan  ajaran  Islam  agar  terwujud  kehidupan  yang  makmur  dan bahagia. 11
Adapun  menurut  Azyumardi  Azra,  pendidikan  Islam  adalah  suatu  proses pembentukan  individu  berdasarkan  ajaran  Islam  yang  diwahyukan  oleh  Allah
6 Ibid. , 45-46.
7 Muhibbin  Syah, PsikologiPendidikan  Dengan  Pendekatan  Baru (Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 256.
8 Abdurrahman An Nahlawi, Pendidikan Islam Di Rumah Sekolah dan Masyarakat (Jakarta: Gema Insani, 1995), 22.
9 Majid  Irsan  al-Kailani, Tat}awwur  Mafhu>m  al-Nazariyyat  al-Tarbawiyyah (Beirut: Da>r Ibn Kathir, 1985), 63-64.
10 Ahmad  Tafsir, Ilmu  Pendidikan  dalam  Persepektif  Islam (Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya), 32.
11 Syahminan Zaini, Prinsip-Prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 1986), 12.

## Yovita Dyah Permatasari
226 | Falasifa , Vol. 8 Nomor 2 September 2017
SWT  kepada  Nabi  Muhammad  SAW  melalui  proses  dimana  individu  tersebut dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. 12
Senada dengan Azra, menurut Athiyah Al-Abrasy, pendidikan Islam adalah upaya  mempersiapkan  manusia  supaya  hidup  dengan  sempurna  dan  bahagia, mencintai  tanah  air,  tegap  jasmaninya,  sempurna  budi  pekertinya,  pola  pikirnya teratur  dengan  rapi,  perasaannya  halus,  profesiaonal  dalam  bekerja  dan  manis tutur  sapanya.  Sedang  Ahmad  D.  Marimba  memberikan  pengertian  bahwa pendidikan  Islam  adalah  bimbingan  jasmani  dan  rohani  berdasarkan  hukum- hukum Islam menuju kepada terbentuknya  kepribadian utama menurut ukuran- ukuran  Islam.  Sedangkan  menurut  Syed  Muhammad  Naquib  Al-Attas, pendidikan  Islam  adalah  suatu  proses  penamaan  sesuatu  ke  dalam  diri  manusia mengacu  kepada  metode  dan  sistem  penamaan  secara  bertahap,  dan  kepada manusia penerima proses dan kandungan pendidikan tersebut. 13
Adapun  tujuan  pendidikan  Islam,  menurut  Hasan  Langgulung,  pada dasarnya  adalah  tujuan  hidup  manusia  itu  sendiri,  sebagaimana  tersirat dalam QS. Al-Dzariyat (51): 56 yang artinya : “Tidaklah Aku menciptakan jin  dan  manusia  kecuali  agar  mereka  menyembah  kepada-Ku”. Sebab  bagi Langgulung, tugas pendidikan adalah memelihara kehidupan manusia. Oleh karena  itu  diskursus  pendidikan  Islam  harus  melibatkan  perbincangan tentang sifat-sifat manusia (nature) dalam pandangan Islam.

## B. Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia
Berbicara  tentang  dinamika  pendidikan  Islam  di  Indonesia,  penulis menggunakan  fase  yang  telah  dipetakan  oleh  Abuddin  Nata.  Ia  membagi  fase dinamika pendidikan di Indonesia, dan keterlibatan pemerintah dalam perumusan kebijakan di dalamnya ke dalam empat periode sebagai berikut:
Pertama ,  masa  pra  kemerdekaan,  yaitu  masa  penjajah  Belanda  yang menerapkan  diskriminatif  terhadap  rakyat  jajahannya  dan  termasuk  pelit  dalam memberikan  pendidikan  bagi  rakyatnya.  Belanda  membiarkan  kebodohan  agar mudah ditindas, dijajah dan diadudomba. Kemudian sedikit ada perubahan setelah ada  tekanan  internasional  yang  dikenal  dengan  politik  etis,  salah  satunya menyedikan  pendidikan  kepada  rakyat  secara  terbatas  dalam  rangka
12 Azyumardi  Azra, Pendidikan  Islam;  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju  Milenium Baru (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 32.
13 Kemas  Badaruddin, Filsafat  Pendidikan  Islam (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2007), 36.
Falasifa , Vol. 8 Nomor 2 September 2017 | 227
mempersiapkan  tenaga  kerja  yang  dipekerjakan  di  beberapa  perusahaan  milik Belanda. 14 Belanda  tidak  suka  terhadap  keberadaan  pendidikan  Islam  yang diselenggarakan di pesantren, madrasah dan sebagainya karena dianggap sebagai sarang  pemberontak,  dan  pembangkang  yang  dikenal  sebagai  konsep  jihad  dan menganggap  Belanda  sebagai  orang  kafir  yang  harus  diperangi,  sehingga  umat Islam  bersikap  non-kooperatif,  tidak  mau  bekerjasama  dengan  pemerintah Belanda. 15
Kedua , masa pasca kemerdekaan yang dikenal masa Orde Lama. Pada masa ini terjadi upaya pembaruan dan memperbanyak lembaga pendidikan Islam yang lebih bermutu sejalan dengan tuntutan zaman, namun suhu politik pada saat itu sedang mengalami pancaroba dan mencari bentuknya. 16
Ketiga ,  masa  Orde  Baru,  pendidikan  pada  masa  ini  bersifat  sentralistik, represif  dan  depolitisasi  masyarakat  yang  harus  berorientasi  kepada  loyalitas terhadap  pemerintahan.  Anggaran  alokasi  untuk  pendidikan  sangat  minim  bila dibandingkan  dengan  negara-negara  berkembang  lainnya  yang  tidak  pernah mencapai 10% dari APBN. 17
Keempat, masa  Orde  Reformasi,  dimana  semakin  berkembangnya  wacana demokrasi,  sehingga  menghasilkan  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan Nasional. 18
Berikut ini penulis jelaskan secara detail dinamika pendidikan di Indonesia:
1. Pendidikan Islam di Zaman Penjajahan (Pra-Kemerdekaan) Zakiah  Darajat  dalam  bukunya  mengungkapkan  bahwa  pada  masa pemerintahan Belanda, pendidikan agama tidak diberikan di sekolah-sekolah negeri  dengan  alasan  pemerintah  bersikap  netral  untuk  tidak  mencampuri masalah pendidikan agama, karena pendidikan agama merupakan tanggung jawab  keluarga,  sehingga  setiap  usulan  wakil-wakil  rakyat  pribumi  di Volksraad agar memasukan pelajaran  agama Islam di di Perguruan Umum selalu  ditolaknya,  yang  dibolehkan  hanya  di  sekolah-sekolah  partikulir (swasta) yang berdasarkan keagamaan. 19 Selain itu pemerintah Belanda juga menerapkan kontrol yang sangat ketat dan kaku dalam mengawasi pribumi. Kontrol yang ketat ini dijadikan alat politik untuk menghambat dan bahkan
14 Abudin Nata, Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), 9.
15 Ibid.
16 Ibid., 10.
17 Ibid., 16.
18 Ibid.
19 Zakiah Darajat, dkk , Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 90-91.

## Yovita Dyah Permatasari
228 | Falasifa , Vol. 8 Nomor 2 September 2017
menghalang-halangi  pelaksanaan  pendidikan  Islam,  dengan  membentuk suatu badan yang khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut Priesnterraden .
Ordonansi  guru  dikenal  pada  masa  pemerintah  Belanda  dengan mengeluarkan  peraturan  yang  dapat  memberantas  dan  menutup  madrasah dan  sekolah  yang  tidak  ada  izinnya  atau  memberikan  pelajaran  yang  tidak disukai oleh pemerintah yang disebut Ordonansi Sekolah Liar ( Wilde School Ordonantie ).  Ordonansi  guru  ini  menurut  Nurhayati  Djamas  dalam Dinamika  Pendidikan  di  Indonesia  Pasca  Kemerdekaan merupakan  bentuk kekhawatiran  pemerintah  belanda  terhadap  penyelanggaraan  pendidikan Islam dan sepak terjang guru agama yang akan memperluas pengembangan agama Islam melalui pendidikan. 20
Selain  itu  untuk  lingkungan  kehidupan  agama  Kristen  di  Indonesia yang selalu menghadapi reaksi dari rakyat, dan untuk menjaga sekolah umum yang kebanyakan muridnya beragama Islam, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang disebut netral agama. Seperti yang dinyatakan pada Indische Staatsregeling bahwa pendidikan umum adalah netral, yang berarti pengajaran diberikan dengan menghormati keyakinan masing-masing. Namun disekolah umum untuk kalangan pribumi, pada HIS  dan MULO diberikan pelajaran agama Islam, secara sukarela sekali dalam seminggu bagi murid-murid yang berminat  atas  persetujuan  orang  tuanya.  Pemerintah  Belanda  sendiri  yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi pribumi, membentuk  dua  lembaga,  yaitu  Departemen van  Onderwijst  en  Eerendinst untuk mengawasi pengajaran agama di sekolah umum dan Departemen van Binnenlandsche  Zaken untuk  pendidikan  Islam  dilembaga  pendidikan  Islam. Kebijakan pemerintah kolonial yang memarjinalkan aspirasi dan kepentingan kalangan muslim menjadi cikal bakal terciptanya dualitas pengaturan negara terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan kepentingan kalangan muslim. 21
Langkah perubahan melalui pendidikan pada akhirnya menjadi pilihan bagi  umat  Islam  Indonesia  untuk  melakukan  berbagai  inovasi  di  berbagai bidang  kehidupan  dalam  Islam. 22 Dengan  pendidikan  yang  baik  akan
20 Nurhayati Djamas, Dinamika Pendidikan di Indonesia Pasca Kemerdekaan (Jakarta: RajaGrafndo, 2009), 178.
21 Ibid.
22 Islam  lebih  diidentikkan  dengan  Timur  Tengah,  hal  ini  karena  agama  Islam bermula  dari  daerah  tersebut.  Pandangan  tersebut  berakibat  adanya  pengabaian  secara tidak langsung terhadap perkembangan Islam di luar Timur Tengah. Sebagai misal daerah
Falasifa , Vol. 8 Nomor 2 September 2017 | 229
membawa  masyarakat  kepada  sikap  ingin  maju  dan  berkembang  secara teratur.  Demikian  juga  dengan  bangsa  Indonesia  yang  selama  masa penjajahan terpuruk di segala bidang, akan  tetapi bangsa Indonesia bangkit kembali akibat proses pendidikan yang mereka terima. Kebangkitan tersebut meliputi  perkembangan  rasa  kebangsaan  hingga  perkembangan  dunia pendidikan  di  Indonesia,  yang  termasuk  di  dalamnya  adalah  pendidikan Islam.  Pendidikan  Islam  pun  mengalami  pembaharuan.  Hal  ini  tidak  lepas dari  keinginan  para  sarjana  Indonesia  untuk  melakukan  inovasi  modern  di dunia  pendidikan  Islam.  Perkembangan  pendidikan  Islam  tidak  lepas  dari fungsi  dakwah  dan  taklim  di  masjid  dan  langgar,  yang  pada  akhirnya melembaga menjadi pesantren.
Karel A. Steenbrink, dalam bukunya, Pesantren, Madrasah dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern , menyatakan paling tidak ada empat faktor yang menjadi pendorong gerakan pembaruan atau modernisasi Islam di Indonesia, pertama , faktor keinginan untuk kembali kepada Al-Quran dan hadith. Kedua , semangat nasionalisme untuk mengusir para penjajah. Ketiga , faktor  memperkuat  gerakan  ekonomi,  sosial,  politik  dan  budaya. Keempat , faktor pembaruan pendidikan Islam. 23
Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia tak bisa dilepaskan dari pengaruh banyaknya para santri yang telah mengecap pendidikan formal yang lebih  tinggi  dan  adanya  proses  dakwah  yang  baik  di  masjid. 24 Hal  ini memberi kesan bahwa masyarakat secara tidak langsung membentuk sebuah wadah yang pada akhirnya menjadi gerakan untuk melakukan modernisasi. 25
Diantara  modernisasi  di  bidang  pendidikan  adalah  dengan  di bentuknya  madrasah  sebagai  lembaga  alternatif  pendidikan  Islam  di Indonesia  yang  sudah  ada,  seperti  pesantren  dan  sekolah-sekolah  yang didirikan  oleh  kolonial  Belanda.  Selain  mendirikan  madrasah  yang mengadopsi  metodologi  pengajaran  klasikal,  pembaruan  pesantren  juga
di  luar  Timur  Tengah  adalah  Indonesia.  Indonesia  merupakan negara  yang  mempunyai pemeluk Islam terbanyak di dunia. Akan tetapi hal itu berubah seiring adanya transformasi budaya dan sosial yang ada di tengah masyarakat Islam, terutama melalui jalur pendidikan. Lihat Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Bandung: Angkasa Bandung, 2003), 96.
23 Lebih  lanjut  lihat,  Karel  A.  Steenbrink, Pesantren,  Madrasah,  dan  Sekolah:
Pendidikan Islam dalam Kurun Modern (Jakarta: LP3ES, 1994), 26-29.
24 Lihat  Samsul  Nizar  (ed.), Sejarah  Pendidikan  Islam (Jakarta:  Prenada  Media,
2007), 116.
25 Tamrin Kamal , Purifikasi Ajaran Islam Pada masyarakat Minangkabau (Padang: Angkasa raya, 2006), 21.

## Yovita Dyah Permatasari
230 | Falasifa , Vol. 8 Nomor 2 September 2017
merupakan sebuah keniscayaan saat itu. Dari perkembangan di awal abad ke- 20,  penting  ditegaskan,  madrasah  tampak  telah  mengalami  beberapa perubahan penting di banding masa sebelumnya. Di sini, seperti terlihat dari beberapa contoh di atas, madrasah telah berkembang menjadi satu lembaga pendidikan dengan ciri-ciri yang dikenal kini. Model madrasah ini didirikan sebagai  bagian  dari  upaya  umat  untuk  mengadopsi  sistem  pendidikan modern  yang  diperkenalkan  kolonial,  dan  pada  saat  yang  sama  karena ketidakpuasan  terhadap  lembaga  pendidikan  nasional  yang  telah  berdiri sebelumnya. Oleh karena itu, gagasan modernisasi dan kemajuan merupakan bagian inheren dari perkembangan madrasah saat itu. Madrasah merupakan salah satu perwujudan hasrat muslim untuk melangkah pada dunia baru yang disebut dengan alam kemajuan. 26
Secara historis, harus diakui, bahwa modernisasi pendidikan  Islam di Indonesia, tidak  bersumber  dari  kalangan  kaum Muslim  sendiri.  Sistem pendidikan modern pertama kali, yang pada gilirannya mempengaruhi sistem pendidikan Islam, justru diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ini bermula dengan perluasan kesempatan bagi pribumi dalam paruh kedua abad ke-19  untuk  mendapatkan  pendidikan.  Program  ini  dilakukan  pemerintah kolonial Belanda dengan mendirikan volkschoolen , sekolah rakyat, atau sekolah desa (nagari) dengan masa belajar selama  3  tahun,  di  beberapa  tempat  di Indonesia  sejak  dasawarsa 1870-an. 27
Selain  mendapatkan  tantangan  dari  sistem  pendidikan  Belanda, pendidikan tradisional lslam juga harus berhadapan dengan sistem pendidikan modern  Islam.  Tantangan  yang  lebih  merangsang  pendidikan  Islam  untuk memberikan  responnya,  justru  datang  dari  kaum  reformis  atau  modernis Muslim.  Gerakan  reformis  Muslim  yang  menemukan  momentumnya  sejak awal  abad  20  berpendapat,  bahwa  untuk  menjawab  tantangan  dan kolonialisme  dan  Kristen  diperlukan  reformasi  sistem  pendidikan  Islam. Dalam  konteks  inilah    kita    menyaksikan    munculnya    dua    bentuk kelembagaan  pendidikan  modern  Islam; pertama, sekolah-sekolah  umum model  Belanda  tetapi  diberi  muatan  pengajaran  Islam; kedua madrasah- madrasah  modern,  yang    secara    terbatas    mengadopsi    substansi    dan metodologi  pendidikan  modern Belanda. Dalam bentuk pertama, kita bisa
26 Zuhairini, dkk, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 58.
27 Mengenai politik pendidikan kolonial Belanda di Indonesia dan pengaruhnya bagi pendidikan Islam, selangkapnya baca, Karel A. Steenbrink, Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern (Jakarta : LP3ES, 1986).
Falasifa , Vol. 8 Nomor 2 September 2017 | 231
menyebut,  misalnya  Sekolah  Adabiyah  yang  didirikan  Abdullah  Ahmad  di Padang  pada tahun 1909, dan  sekolah-sekolah umum model  Belanda yang didirikan  organisasi  semacam Muhammadiyah.
Sedangkan  pada  bentuk  kedua  kita  menemukan  "Sekolah  Diniyah" Zainuddin  Labay  al-Yunusi,  atau  Sumatera  Thawalib,  atau  madrasah  yang didirikan  al-Jamitatul  al-Khairiyah,  dan  kemudian  juga  madrasah  yang didirikan  organisasi  al-Irsyad.  Bagaimanakah  respon  sistem  pendidikan tradisional  Islam,  seperti  surau  (Minangkabau)  dan  pesantren  (Jawa) terhadap  kemunculan  dan  ekspansi  sistem  pendidikan  modern  Islam  ini? Karel  Steenbrink  dalam  konteks  surau  tradisional  menyebutnya    sebagai "menolak  sambil mengikuti",  dan  dalam  konteks pesantren menyebutnya sebagai  "menolak  dan  mencontoh".  Sembari  menolak  beberapa  pandangan dunia  kaum  reformis,  kaum  tradisi  di  Minangkabau  memandang  ekspansi sistem dan kelembagaan pendidikan modern Islam sebagai ancaman langsung terhadap  eksistensi  dan  kelangsungan  surau.  Untuk  itu,  dalam  pandangan mereka,  surau  harus  mengadopsi  pula  beberapa  unsur  pendidikan  modern yang  telah  diterapkan  kaum  reformis  khususnya  sistem  klasikal  dan penjenjangan. Tetapi penting dicatat,  adopsi ini dilakukan tanpa mengubah secara signifikan isi pendidikan surau itu sendiri. 28
Respon  yang   hampir   sama   juga  diberikan   pesantren   di   Jawa. Seperti  kalangan  surau  di  Minangkabau,  komunitas  pesantren  menolak paham dan asumsi-asumsi  keagamaan  kaum  reformis.  Tetapi  pada  saat yang    sama    mereka    juga  kecuali  dalam  batas    tertentu  mengikuti    jejak langkah  kaum    reformis,  untuk  bisa  tetap    bertahan.    Karena    itulah pesantren  melakukan  sejumlah  akomodasi  dan "penyesuaian"  yang  mereka anggap  tidak  hanya  akan  mendukung  kontinuitas pesantren  itu  sendiri, tetapi    juga    bermanfaat    bagi    para    santri,    seperti    sistem  penjenjangan, kurikulum yang lebih jelas, dan sistem klasikal. 29
Respon    tersebut    terlihat    dalam    pengalaman    Pondok    Modern Gontor. Berpijak pada basis sistem dan kelembagaan pesantren, pada tahun 1926 berdirilah Pondok, Modern Gontor. Pondok  ini  selain memasukkan sejumlah  mata  pelajaran  umum  ke  dalam  kurikulumnya,    juga  mendorong para  santrinya  untuk  mempelajari  bahasa  Inggris  selain  bahasa  Arab  dan melaksanakan  sejumlah  kegiatan  ekstra-kurikuler  seperti  olahraga  dan
28 Karel A. Stenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern (Jakarta : LP3ES, 1986),47.
29 Ibid., 65-72.

## Yovita Dyah Permatasari
232 | Falasifa , Vol. 8 Nomor 2 September 2017
kesenian.  Langkah  sama  tapi  berbeda  juga  dilakukan  oleh  Pesantren Tebuireng Jombang dengan mendirikan Madrasah Nidzamiyah  pada tahun 1934 untuk membuka ruang modernisasi bagi pendidikan pesantren. 30
Proses  modernisasi  inovatif  pendidikan  di  kalangan  Islam  ini  terus berlangsung pada saat Jepang menjajah Indonesia. Pada tanggal 8 Juli 1945 berdirilah sekolah tinggi Islam di Jakarta. Kalau ditinjau dari segi pendidikan zaman  Jepang  umat,  Islam  mempunyai  kesempatan  yang  banyak  untuk memajukan  pendidikan  Islam,  sehingga  tanpa  disadari  oleh  Jepang  sendiri bahwa  umat  Islam  sudah  cukup  mempunyai  potensi  untuk  maju  dalam bidang pendidikan ataupun perlawanan kepada penjajah. Sistem pendidikan pada  masa  pendudukan  Jepang  itu  kemudian  dapat  diikhtisarkan  sebagai berikut:  (1)  Pendidikan  Dasar  ( Kokumin  Gakko /  Sekolah  Rakyat).  Lama studi  6  tahun.  Termasuk  SR  adalah  Sekolah  Pertama  yang  merupakan konversi  nama  dari  Sekolah  dasar  3  atau  5  tahun  bagi  pribumi  di  masa Hindia  Belanda.  (2)  Pendidikan  Lanjutan.  Terdiri  dari Shoto  Chu  Gakko (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 tahun dan Koto Chu Gakko (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama studi 3 tahun. (3) Pendidikan Kejuruan.  Mencakup  sekolah  lanjutan  bersifat  vokasional  antara  lain  di bidang  pertukangan,  pelayaran,  pendidikan,  teknik,  dan  pertanian.  (4) Pendidikan Tinggi. 31

## 2. Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan (Orde Lama)
Setelah Indonesia merdeka, para pemimpin dan perintis kemerdekaan menyadari betapa pentingnya pendidikan agama. Ki Hajar Dewantoro selaku Menteri  Pendidikan  Pengajaran  dan  Kebudayaan  pada  kabinet  pertama menyatakan  pendidikan  agama  perlu  diajarkan  di  sekoklah-sekolah  negeri. Kemudian  pada  3  Januari  1946  didirikanlah  Kementerian  Agama  yang bertugas beberapa diantaranya melaksanakan kewajiban-kewajibannya antara lain urusan pelajaran dan pendidikan agama Islam dan Kristen, mengangkat guru  agama  dan  mengadakan  pengawasan  pelajaran  agama. 32 Untuk merealisasikan hasil di bidang pendidikan agama, maka diterbitkan peraturan Bersama  Menteri  PP&K  dan  Menteri  Agama  No.  1142/  Bhg  A (Pengajaran)/No.1285/  KJ  Agama  tanggal  2-12-1946  yang  menentukan
30 Ibid .
31 Rohidin  Wahab,  S ejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia (Bandung:  Alfabeta, 2004), 24.
32 Zakiah Darajat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 91.
Falasifa , Vol. 8 Nomor 2 September 2017 | 233
pelajaran  agama  di  Sekolah  Rakyat  sejak  kelas  IV  dan  mulai  berlaku  1-1- 1947. Kemudian lahir UU.No. 4 /1950 Jo.No.12/1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Salah satunya pasal 20 Bab 12 yang menyatakan  bahwa  dalam  sekolah-sekolah  negeri  diadakan  pelajaran,  orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut. 33
Pelajaran  agama  kemudian  ditetapkan  dengan  TAP  MPRS  No.II/MPRS/ 1960  dengan  menjadikan  pendidikan  agama  menjadi  pelajaran  di  sekolah- sekolah sejak Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Universitas Negeri hingga saat ini. 34

## 3. Pendidikan Islam di Zaman Orde Baru
Setelah  Orde  Lama  tumbang,  digantikan  oleh  Orde  Baru,  berganti pula kebijakan pendidikan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai  pendidikan  Islam  dalam  konteks  madrasah  di  Indonesia  bersifat positif  dan  konstruktif,  khususnya  dalam  dua  dekade  terakhir  1980-  an sampai  dengan  1990-an.  Pada  pemerintah,  lembaga  pendidikan  di kembangkan  dalam  rangka  pemerataan  kesempatan  peningkatan  dan peningkatan mutu pendidikan. 35
Pada  awal–awal  masa  pemerintahan  Orde  Baru,  kebijakan  tentang pendidikan  Islam,  khususnya  tentang  madrasah,  bersifat  melanjutkan  dan meningkatkan  kebijakan  Orde  Lama.  Pada  tahap  ini  madrasah,  sebagai bagian integral pendidikan Islam,masih belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi baru bersifat lembaga pendidikan bersifat otonom  di  bawah  pengawasan  Menteri  Agama.Menghadapi  kenyataan tersebut di atas, langkah pertama dalam melakukan modernisasi ini adalah di keluarkannya  kebijakan  tahun  1967  sebagai  respons  terhadap  TAP  MPRS No.  XXVII  tahun  1966  dengan  melakukan  formalisasi  dan  strukturisasi madrasah.
Dalam  dekade  1970-an  madrasah  terus  dikembangkan  untuk memperkuat  keberadaannya,  namun  di  awal-awal  tahun  1970an,  justru kebijakan  pemerintah  terkesan  berupaya  untuk  mengisolasi  madrasah  dari bagian sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dengan langkah yang di tempuh  pemerintah  dengan  langkah  yang  di  tempuh  pemerintah  dengan
33 Nurhayati Djamas, Dinamika Pendidikan di Indonesia Pasca Kemerdekaan (Jakarta: RajaGrafndo, 2009), 186.
34 Harun  Nasution, Pembaruan  Dalam  Islam  Sejarah  Pemikiran  dan  Gerakan (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 56.
35 Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2007), 361.

## Yovita Dyah Permatasari
234 | Falasifa , Vol. 8 Nomor 2 September 2017
mengeluarkan suatu kebijakan berupa keputusan presiden nomor 34 tanggal 18    April  tahun  1972  tentang  tanggung  jawab  fungsional  pendidikan  dan latihan. Isi keputusan ini mencakup tiga hal :
1. Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  bertugas  dan  bertanggung  jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kebijakan.
2. Menteri  Tenaga  Kerja  bertugas  dan  bertanggung  jawab  atas  pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja akan pegawai negeri.
3. Ketua lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.
Selanjutnya, kepres No 34 Tahun 1972 ini dipertegas oleh Inpres No
15 tahun 1974 yang mengatur operasionalnya. Dalam TAP MPRS Nomor XVII  Tahun  1966  dijelaskan  “agama  merupakan  salah  satu  unsur  mutlak dalam  pencapaian  tujuan  nasional.  Persoalan  keagamaan  dikelola  oleh Departemen  Agama,  sedangkan  madrasah  dalam  TAP  MPRS  Nomor  2 Tahun  1960  adalah  lembaga  pendidikan  otonom  di  bawah  bawah pengawasan  Menteri  Agama”.  Dari  ketentuan  ini,  Departemen  Agama menyelenggarakan  pendidikan  madrasah  tidak  saja  bersifat  keagamaan  dan umum,  tetapi  juga  bersifat  kejuruan.  Dengan  Keputusan  Presiden  No.  34 Tahun  1972  dan  Inpres  1974,  penyelenggraan  pendidikan  dan  kejuruan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Mendikbud.
Perhatian  lebih  luas  dan  mendalam  terhadap  pendidikan  Islam kemudian diwujudkan melalui lahirnya kurikulum 1973 dan SKB 3 Menteri pada 24 Maret 1975 yang menegaskan bahwa kedudukan madrasah  sejajar dengan  sekolah  formal. 36 Setelah  SKB  (Surat  Keputusan  Bersama)  Tiga Menteri, usaha pengembangan madrasah selanjutnya adalah di keluarkan nya SKB  tiga  menteri  P&K  no.299/u/1984  dengan  menteri  agama  no  45  th 1984,  tentang  pengaturan  pembakuan  kurikulum  sekolah  umum  dan kurikulum  Madrasah  yang  isinya  antara  lain  adalah  mengizinkan  kepada lulusan  madrasah  untuk  melanjutkan  ke  sekolah-sekolah  umum  yang  lebih tinggi.  SKB  2  menteri  di  jiwai  oleh  TAP  MPR  No.  II  /  TAP/MPR/1983 tentang  perlunya  penyesuaian  sistem  pendidikan  sejalan  dengan  daya kebutuhan bidang bersama, antara lain dilakukan melaui perbaikan kurikulum sebagai  salah  satu  diantara  sebagai  salah  satu  diantara  berbagai  upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan Madrasah.
Dalam  keputusan  tersebut  terjadi  perubahan  berupa  perbaikan  dan
36 Baca selengkapnya, Mahmud Arif, Pendidikan Islam Transformatif (Yogyakarta: LKIS, 2008), 205.
Falasifa , Vol. 8 Nomor 2 September 2017 | 235
penyempurnaan kurikulum sekolah umum dan madrasah. Perubahan tersebut tertuang dalam KMA No. 99 th 1984 untuk tingkat MI, ketentuan KMA no 100  untuk  tingkat  MTS,  dan  MA  no101  untuk  tingkat  PGAN.  Ke  empat KMA  tersebut  merupakan  upaya  untuk  memperbaiki  kurikulum  madrasah agar lebih efektif dan efisien antara lain dalam : 37
a. Mengorganisasikan program pengajaran.
b. Untuk  membentuk  manusia  memiliki  ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa serta keharmonisan sesama manusia dan lingkungannya.
c. Mengefektifkan proses belajar mengajar.
d. Mengoptimalkan waktu belajar.
Upaya  dalam  pengaturan  dan  modernisasi  kurikulum  madrasah dikembangkan  dengan  menyusun  kurikulum  sesuai  dengan  konsesus  yang ditetapkan.  Khusus  untuk  MA,  waktu  untuk  setiap  mata  pelajaran berlangsung 45 menit dan memakai semester. Sementara itu, jenis program pendidikan dalam kurikulum madrasah terdiri dari program inti dan program pilihan.  Pengembangan  kedua  program  kurikulum  ini  bagi  menjadi  dua bagian  yaitu:  pendidikan  agama,  terdiri  dari  :  Al-Qur’an  Hadits,  Aqidah Akhlak,  Fikih,  SKI,  dan  Bahasa  Arab,  dan  pendidikan  umum  antara  lain: PMP, PSPB, Bahasa dan sastra Indonesia, pengetahuan, sains, olah raga dan kesehatan,  Matematika,  Pendidikan  seni,  pendidikan  keterampilan,  Bahasa inggris (MTS dan MA), kimia (MA), Geografi (MA), Biologi (MA), Fisika ( MA) dan kimia (MA).
Sebagai  esensi  dari  pembakuan  kurikulum  di  sekolah  umum  dan madrasah ini memuat antara lain :
a. Kurikulum sekolah dan madrasah terdiri umum dan madrasah terdiri dari program inti dan program pilihan.
b. Program inti dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan  madrsah,  dan  program  inti  sekolah  umum  dan  madrasah  secara kualitatif sama
c. Program khusus (pilihan) diadakan untuk memberikan bekal kemampuan siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi bagi sekolah menengah atas / Madrasah Aliyah
d. Pengaturan  Pelaksanaan  kurikulum  sekolah  umum  dan  madrasah mengenai sistem kredit semester, bimbingan karir, dan ketuntasan belajar.
e. Hal–hal  yang  berhubungan  dengan  tenaga  guru  dan  sarana  pendidikan dalam  rangka  keberhasilan  pelaksanaan  kurikulum  akan  diatur  bersama
37 Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2007), 365.

## Yovita Dyah Permatasari
236 | Falasifa , Vol. 8 Nomor 2 September 2017
oleh kedua departemen yang bersangkutan.
Dengan demikian, kurikulum 1984 tersebut pada hakikatnya mengacu pada  SKB  3  Menteri  dan  SKB  2  Menteri,  baik  dalam  program,  tujuan maupun bahan kajian dan pelajarannya. Diantara rumusan kurikulum 1984 memuat hal strategis sebagai berikut:
a. Program kegiatan kurikulum madrasah (MI, MTS dan MA) tahun 1984 di  lakukan  melalui  kegiatan  internkurikuler  dan  ekstrakurikuler,  baik dalam program inti maupun program pilihan.
b. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara cara seseorang belajar dengan apa yang di pelajarinya.
c. Penilaian  dilakukan  secara  berkesinambungan  dan  menyeluruh  untuk peningkatan proses dan hasil belajar, serta pengelolaan program.
Sejak dikeluarkannya SKB 3 menteri yang dilanjutkan dengan SKB 2 menteri,  secara  formal  madrasah  sudah  menjadi  sekolah  umum  yang menjadikan  agama  sebagai  ciri  khas  kelembagannya.  Kebijakan  pemerintah dalam 2 SKB diatas menimbulkan dilema baru bagi Madrasah. Di satu pihak materi  pengetahuan  umum  bagi  madarasah  secara  kuantitas  dan  kualitas mengalami  peningkatan,  tetapi  di  pihak  lain  penguasaan  murid  terhadap pengetahuan  agama  menjadi  serbatanggung.  Menyadari  kondisi  seperti  itu muncul  keinginan  pemerintah  untuk  mendirikan  MA  yang  bersifat  khusus yang kemudian dikenal dengan Madrasah Aliah Program Khusus ( MAPK) yang dirintis oleh H. Munawir Sjadzali.
Secara    nasional,    pasca    tumbangnya    rezim    Orde    Baru    (Orba) pengkajian pemikiran  Islam  berkembang  cukup  pesat.  Banyak  lembaga- lembaga  pendidikan Islam yang sebelumnya sulit berkembang, kini berubah dan  maju  pesat.  Malah,  pendidikan    Islam    kini    mulai    siap    bersaing mengikuti    dinamika    zaman    dengan  mengarah    pada    internasionalisasi lembaga   pendidikan  Islam, mulai  dari   TK,  SD/ MI hingga Perguruan Tinggi/  Universitasnya. 38 Sungguhpun  demikian,  masih  terdapat  anggapan bahwa  lembaga  pendidikan  Islam  masih  kalah  kompetitif  dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum, terutama dalam mempersiapkan output yang bisa langsung diserap dunia kerja, dunia usaha, maupun dunia birokrasi Indonesia. 39
38 Muhaimin, Wacana  Pengembangan  Pendidikan  Islam (Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar  dan  PSAPM,    2004),  2-9.  Lihat  juga  Abd.  Rahman  Assegaf, Internasionalisasi Pendidikan; Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat (Yogyakarta : Gama Media, 2003),38-23.
39 Hingga  kini meski  sudah ada regulasi  atau  aturan  anti-dikotomisasi  antara pendidikan  umum  dan keagamaan, termasuk Islam, masih saja kita jumpai dikotomisasi
Falasifa , Vol. 8 Nomor 2 September 2017 | 237

## 4. Pendidikan Islam Pasca Reformasi
Di  antara  faktor  yang  mempengaruhi  dunia  pendidikan  Islam  di Indonesia,  khususnya  pesantren  dan  madrasah,  adalah  berkaitan  dengan finansial.  Terlebih  lagi  madrasah  yang  dirasakan  semakin  penting eksistensinya dalam menyongsong pendidikan sejak diberlakukannya Undang Undang  No.    2/  1989  yang  direvisi  dalam  UU  Sisdiknas  Tahun  2003. 40
Selain sistem pendidikan Nasional, Undang Undang No. 20/ 2000 tentang Otonomi  Daerah  dan  Perimbangan  Keuangan  atau  UU  no.  32/  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  juga  belum  mampu  mendorong  pesantren maupun  madrasah  secara  umum  terjun  dalam  kompetisi  memajukan pendidikan di Indonesia bersama lembaga pendidikan umum.  Untuk  itu, potensi  yang  ada  pada lembaga Pendidikan  Islam  khususnya  madrasah perlu  mendapat   perhatian  yang serius,  terutama dalam bidang keuangan disamping pemantapan sistem pengajarannya.
Lahirnya  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  nomor  20 tahun 2003 di atas, boleh jadi telah membuka peluang yang lebih luas bagi pengembangan pendidikan Islam menjadi lebih maju. Banyak pihak merasa bahwa  Undang-Undang  SISDIKNAS  yang  baru  secara  konseptual merupakan  titik  balik  pencerahan  dalam  mengembangkan,  memberdayakan serta  meningkatkan  sistem  pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Undang-undang tersebut dalam konteks peningkatan kualitas menjadi sangat relevan. Harapan bagi  pengembangan  pendidikan  Islam  di  Indonesia,  seolah  menemukan energi  baru. 41 UU  tersebut  telah  memberikan  perspektif  baru  yang revolusioner  bagi  perbaikan  sektor  pendidikan,  dimana  pendidikan  telah menjadi  urusan  publik  secara  umum  dengan  mengurangi  otoritas
tersebut.  Kabar  terbaru,  UU  Sisdiknas  no.20/  2003  ingin  terus  menegaskan  dan melaksanakan  amanah  pendidikan  antidiskriminatif    dan    dikotomik    di    negeri    ini. Informasi  mengenai  upaya  perlunya  mengintegrasi  ilmu  umum  dan  agama  bisa  dilihat dalam  buku  Jasa  Ungguh  Muliawan, Pendidikan  Islam  Integratif (Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar, 2005), 3-17.
40 Terbitnya  UU  No  20/2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (Sisdiknas) merupakan peluang emas bagi pengembangan pendidikan Islam, termasuk madrasah dan pesantren.  Pasalnya,  UU  tersebut    menghapus  diskriminasi  terhadap  pendidikan keagamaan yang berlangsung selama ini. Konkretnya, pendidikan Diniyah dan pesantren diakui  sebagai  bentuk  pendidikan  keagamaan  (pasal  30  ayat  4).  Dengan    demikian, beberapa  kalangan meyakini  nasib  lembaga  pendidikan  yang  genuine  dan tertua di Indonesia itu bakal menjadi lebih baik.
41 Abu Bakar dan Surohim, Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam: Respon Kreatif terhadap Undang-Undang SISDIKNAS (Yogyakarta: Safiria Insani Pres, 2005), 5.

## Yovita Dyah Permatasari
238 | Falasifa , Vol. 8 Nomor 2 September 2017
pemerintah,  baik  bertalian  dengan  kebijakan  kurikulum,  manajemen,  dan berbagai kebijakan pengembangan institusi pendidikan itu sendiri. Undang- undang  SISDIKNAS  dipandang  sebagai  salah  satu  bentuk  reformasi  di bidang pendidikan.
Reformasi di bidang pendidikan, menurut Toto Suharto, 42 akan terjadi jika pimpinan institusi, masyarakat sebagai stake holders maupun pemerintah (pusat dan daerah), memiliki pandangan yang kreatif, dinamis, kolektif, dan visi  yang  sama  dalam  proses  reformasi  pendidikan.  Dengan  ini,  reformasi pendidikan  diharapkan  dapat  menghasilkan  institusi  dan  lulusan  yang potensial dan kompetitif.
Karena itu, banyak kalangan menilai bahwa sudah saatnya pendidikan Islam  lebih  bersikap  rasional  dan  lebih  berorientasi  pada  kebutuhan masyarakat  luas.  Apalagi  sekarang  ini,  yang  menjadi  mainstream  pemikiran pendidikan adalah mempersiapkan sumber daya manusia di masa datang, dan bukan semata-mata sebagai alat untuk membangun pengaruh politik atau alat dakwah  dalam  arti  sempit. 43 Kurang  tertariknya  masyarakat  untuk  memilih lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  bukan  karena  telah  terjadi  pergeseran nilai  atau  ikatan  keagamaannya  yang  mulai  memudar,  melainkan  karena sebahagian  besar  kurang  menjanjikan  masa  depan  dan  kurang  responsif terhadap  tuntutan  saat  ini  maupun  saat  yang  akan  datang.  Padahal  paling tidak  ada  tiga  hal  yang  menjadi  pertimbangan  masyarakat  dalam  memilih lembaga pendidikan, yaitu nilai (agama), status sosial, dan cita-cita. 44 Bahkan dua  pertimbangan  terakhir  (status  sosial  dan  cita-cita)  cenderung  lebih dominan.
Dalam realitasnya, potensi pendidikan yang dimiliki oleh umat Islam, baik  yang  berbentuk  madrasah  dan  sekolah  maupun  pendidikan  tinggi nampak belum menjadi kekuatan aktual. Karena itu, menurut Malik Fadjar, 45 perlu  dilakukan  pembenahan  dan  pengembangan  melalui  dua  pendekatan, yaitu microscopis (tinjauan  mikro)  dan macroscopic (tujuan  makro).  Dalam pendekatan yang pertama, pendidikan dianalisis dalam hubungannya dengan kerangka  sosial  yang  lebih  luas.  Sedangkan  dalam  pendekatan  yang  kedua, pendidikan dianalisis sebagai satu kekuatan unit yang hidup dimana terdapat saling interaksi di dalam dirinya.
42 Toto  Suharto, Rekonstruksi  dan  Modernisasi:  Menuju  Revitalisasi  Lembaga Pendidikan Islam (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2005), 25.
43 Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), 235.
44 Ibid.
45 Ibid., 237.
Falasifa , Vol. 8 Nomor 2 September 2017 | 239

## KESIMPULAN
Dari penjabaran di atas, secara garis besar, dinamika modernisasi pendidikan di  Indonesia  mengakomodasi  perkembangan  tiga  model  lembaga  pendidikan Islam:  (1)  Pesantren,  yang  merupakan  lembaga  pendidikan  asli  Indonesia,  (2) Madrasah,  baik  dikelola  oleh  masyarakat  maupun  oleh  pemerintah,  (3)  Sekolah umum yang bercirikhas Islam. Adapun dalam tataran level modernisasi pendidikan di Indonesia, terdapat tiga corak modernisasi. Pertama, level kelembagaan, yaitu modernisasi  atau  perubahan  lembaga  pendidikan  Islam,  baik  dalam  bentuk transformasi  diri  lembaga  yang  sudah  ada  maupun  mendirikan  lembaga pendidikan  Islam  yang  baru; kedua, substansi  isi  kurikulumnya,  yaitu  dari pengajaran  ilmu-ilmu  umum  ke  dalam  lembaga  pendidikan  Islam; ketiga, aspek metodologis yaitu perubahan metodologi pengajaran yang selama ini diterapkan dalam lembaga pendidikan Islam yang dianggap kurang relevan; keempat, dari sisi fungsi. Secara tradisional, fungsi lembaga pendidikan Islam meliputi transfer ilmu- ilmu  keIslaman (transfer  of  Islamic  knowledge), memelihara  tradisi  Islam (maintenance  of  Islamic  tradition) dan  melahirkan  ulama (reproduction  of ulama’), 46 diubah  menjadi  lebih  kompleks  seperti  lembaga  pendidikan  Islam berfungsi sebagai agent of change.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif, Mahmud. Pendidikan Islam Transformatif (Yogyakarta: LKIS, 2008), 205. Assegaf,  Abd.  Rahman. Internasionalisasi  Pendidikan;  Sketsa  Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat . Yogyakarta: Gama Media,
2003.
Azra,  Azyumardi. Pendidikan  Islam;  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju  Milenium Baru . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
Badaruddin, Kemas. Filsafat Pendidikan Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. Bakar, Abu dan Surohim. Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam: Respon Kreatif terhadap  Undang-Undang  SISDIKNAS .  Yogyakarta:  Safiria  Insani  Pres,
2005.
Djamas, Nurhayati. Dinamika Pendidikan di Indonesia Pasca Kemerdekaan. Jakarta:
RajaGrafndo, 2009.
Darajat, Zakiah dkk , Ilmu Pendidikan Islam . Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Balai
Pustaka, 2002
46 Mastudi, Dkk, Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia: Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2003), 3.

## Yovita Dyah Permatasari
240 | Falasifa , Vol. 8 Nomor 2 September 2017
Fadjar, Malik. Reorientasi Pendidikan Islam . Jakarta: Fajar Dun Kailani,  Majid  Irsan  al-. Tat}awwur  Mafhu>m  al-Nazariyyat  al-Tarbawiyyah . Beirut: Da>r Ibn Kathir, 1985.
Kamal , Tamrin. Purifikasi  Ajaran  Islam  Pada  masyarakat  Minangkabau .  Padang: Angkasa raya, 2006
Maksum. Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
Marimba,  Ahmad  D. Pengantar  Filsafat  Pendidikan  Islam .  Bandung:  PT.  Al- Maarif Bandung, 1989.
Mastudi, Dkk., Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia: Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan .Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2003>
Muhaimin. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam .Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan PSAPM,  2004.
Muliawan, Jasa Ungguh. Pendidikan Islam Integratif . Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
Nahlawi,  Abdurrahman  An. Pendidikan  Islam  Di  Rumah  Sekolah  dan Masyarakat Jakarta: Gema Insani, 1995.
Nizar, Samsul (ed.). Sejarah Pendidikan Islam . Jakarta: Prenada Media, 2007. Nata,  Abudin. Manajemen  Pendidikan,  Mengatasi  Kelemahan  Pendidikan  Islam  di Indonesia . Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008.
________.  Nata, Kapita  Selekta  Pendidikan  Islam .  Bandung:  Angkasa  Bandung, 2003.
Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia, 1994. Steenbrink,  Karel  A. Pesantren,  Madrasah,  dan  Sekolah:  Pendidikan  Islam  dalam Kurun Modern . Jakarta: LP3ES, 1994.
Suharto,  Toto. Rekonstruksi  dan  Modernisasi:  Menuju  Revitalisasi  Lembaga Pendidikan Islam (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2005.
Syah,  Muhibbin . PsikologiPendidikan  Dengan  Pendekatan  Baru . Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
Tafsir,  Ahmad. Ilmu  Pendidikan  dalam  Persepektif  Islam .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Tajab (et.al.). Dasar-Dasar Kependidikan Islam: Suatu Pengantar Ilmu Pendidikan Islam. Surabaya: Karya Aditama, 1996. Wahab,Rohidin. S ejarah Pendidikan Islam di Indonesia . Bandung: Alfabeta, 2004. Zaini,Syahminan. Prinsip-Prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islam . Jakarta: Kalam Mulia, 1986.
Zuhairini, dkk,. Sejarah Pendidikan Islam . Jakarta: Bumi Aksara, 2008.