P-ISSN  2301-4717
DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2276
p. 11-20
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA DPRK DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN KOMITMEN PROFESIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI EMPIRIS PADA DPRK KABUPATEN ACEH UTARA)

## Rany Gesta Putri Rais
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh ranygesta@unimal.ac.id
Abstract: The objective of this research was to find out: 1) the influence of the parliamentarians’ knowledge of  budget,  personal  background,  political  background,  public  accountability,  community  participation,  and public  policy  transparency  on  the  performance  of  DPRK  (Regency  Parliament)  in  regional  financial monitoring; 2) that professional commitment is able to become moderating variable to the relationship of the parliamentarians’  knowledge  on  budget,  personal  background,  political  background,  public  accountabil ity, community  participation,  and  public  policy  transparency  with  the  performance  of  DPRK  in  the  regional financial  monitoring.  This  research  applied quantitative  method.  It  was  carried  out  in October  2018 at  the DPRK  of  North  Aceh  Regency  with  term  of  office  from  2014  to  2019.  The  data  were  collected  through questionnaires  distributed  to  45  respondents  who  are  members  of  DPRK  of  North  Aceh  Regency  by  using census  technique.  The  data  analysis  was  performed  using  reliability  and  validity  tests,  classic  assumption test,  multiple  linear  regression  methods  and  residual  test  by  means  of  SPSS.  The  result  of  this  research showed  1)  that  the  parliamentarians’  knowledge  on  budget,  personal  background,  political  background, public accountability, community participation, and public policy transparency simultaneously influenced the performance of the DPRK in the regional financial monitoring, and 2) that professional commitment was not able  to  become  the  moderating  variable  to  the  relationship  of  the  parliamentarians’  k nowledge  on  budget, personal  background,  political  background,  public  accountability,  community  participation,  and  public policy transparency with the performance of DPRK in the regional financial monitoring.
Keywords: Parliamentarians’  Knowledge  on Budget,  PersonalBackground, Political  Background,  Public Accountability,  Community  Participation, Public  Policy  Transparency,  Professional Commitment, Performance of DPRK.

## PENDAHULUAN
Dampak positif  dari diterapkannya Undang-Undang  tentang  Otonomi  Daerah  yang berkaitan  dengan  kedudukan,  fungsi  dan  hak-hak DPRD,  diharapkan  aspirasi  yang  berkembang  di masyarakat lebih  sering  lagi  dipertimbangkan,
kemudian dapat diadopsi  kedalam  bentuk kebijakan  publik. Pengaruh
lainnya  yang timbulakibat  dari adanya  otonomi  daerah yaitu tuntutan kepada pemerintah untuk menciptakan good  governance sebagai prasyarat dengan mengutamakan akuntabilitas dan transparansi.
Dalam  Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri (Permendagri)  No.  13  Tahun 2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  pasal 311,  menyebutkan  bahwa  (1)  DPRD  melakukan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Peraturan Daerah  (Perda)  tentang  APBD,  (2)  Pengawasan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bukan pemeriksaan  tetapi  pengawasan  yang  lebih mengarah  untuk  menjamin  pencapaian  sasaran yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan  daerah tentang APBD.
Optimalisasi peran anggota DPRD sangat  ditentukan  oleh kemampuan para  anggota dewan  tersebut.  Oleh  karena  itu  salah  satu  upaya yang  harus  dilakukan  oleh  para  anggota  dewan adalah  dengan  meningkatkan  kemampuannya tidak  hanya  di  bidang  politik,  namun  juga memiliki pengetahuan, kemampuan dan komitmennya mengenai  penyusunan  anggaran, mekanisme  kerja  legislatif,  teknis  pengawasan, konsepsi serta teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain-lain yang berkaitan  dengan  tugas  dan  hak-hak  seorang anggota  dewan.Permasalah  yang  timbul  dalam melaksanakan  pengawasan,  adalah  masalah  yang
bersifat  eksternal  misalkan tranparansi  kebijakan publik, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas.
Fenomena yang ada pada provinsi Aceh, semenjak  disahkannya  Undang-Undang  No.  11 Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  dan Peraturan Pemerintahan mengenai Partai Lokal di Aceh pada pemilu  legislatif  telah  merubah gambaran politik  di  Aceh,  terhadap  pemahaman peraturan dan  juga  pada suatu  kebijakan  yang akan  dijalankan.  Anggota  dewan  di  DPRD provinsi  Aceh,  khususnya  di  Kabupaten Aceh Utara di dominasi oleh fraksi partai lokal.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  diatas,  maka  peneliti  merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:
1. Apakah  pengetahuan  anggota  dewan  tentang anggaran, personal  background,  political background,  akuntabilitas  publik,  partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh  signifikan  secara  simultan  dan parsial  terhadap  kinerja  DPRK  dalam pengawasan keuangan daerah
pada
Kabupaten Aceh Utara ?
2. Apakah komitmen profesional mempengaruhi hubungan antara pengetahuan anggota  dewan  tentang  anggaran, personal
background, political background, akuntabilitas  publik,  partisipasi  masyarakat dan  transparansi  kebijakan  publik  terhadap kinerja  DPRK  dalam  pengawasan  keuangan daerah pada Kabupaten Aceh Utara ?
TELAAH

## LITERATUR
DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Pengawasan Keuangan Daerah
Menurut  Undang-Undang  No. 9 Tahun
2015 tentang  Pemerintahan  Daerah  Pasal  154 menjelaskan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai  tugas  dan  wewenang  melaksanakan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Perda  dan APBD  kabupaten/kota.  Pengawasan  anggaran meliputi tahapan anggaran, dimulai  dari saat perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Maksud  dari pengawasan anggaran merupakan proses pengawasan terhadap sesuai  atau  tidak  sesuainya  antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaannya dalam melaksanakan pembangunan daerah.

## Kinerja  DPRD  dalam  Pengawasan Keuangan Daerah
Kinerja  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah adalah hasil  kerja anggota  DPRD yang dapat dicapai sesuai dengan fungsi dan
tugasnyayakni sebagai perumus peraturan daerah, penyusun  anggaran,  dan  sebagai  pengawas  atas pelaksanaan  peraturan  daerah  yang  dijalankan oleh  Kepala  Daerah.  Ukuran  kinerja  adalah produktivitas, efektifitas,  dan  tanggung  jawab atau responsibilitas.

## Pengetahuan Dewan tentang Anggaran
Anggota Dewan akan mampu melaksanakan  tugas,  menggunakan  hak-haknya dengan  benar,  menyelesaikan  kewajibannya dengan  baik  dan  mampu  menempatkan  diri dengan  porporsional  bila  masing-masing  anggota dewan  memiliki  pengetahuan  yang  dibutuhkan tentang konsep dan teknis dalam penyelenggaraan Pemerintah, kebijakan publik, dan lain sebagainya (Yudoyono, 2002). Untuk  meningkatkan  kinerja dalam    pengawasan    keuangan    daerah,    DPRD harus  menguasai  keseluruhan  struktur  dan  proses anggaran. Maka  dari  itu,  anggota  DPRD harus memiliki  pengetahuan  dasar  mengenai  ekonomi dan anggaran daerah. Pengetahuananggota dewan mengenai mekanisme anggaran merupakan kemampuan  yang    didapat  dari  keikutsertaan dewan  dalam  pendidikan,  pelatihan  ataupun seminar  mengenai  keuangan  daerah  uang  pernah diikuti.

## Personal Background
Personal background adalah latar belakang diri seseorang  yang meliputi banyak aspek,  dan erat  hubungannya  dengan kualitas sumberdaya  manusia. Perbedaan  latar  belakang personal diantara anggota dewan dapat memberikan  pengaruh  dalam  pelkasnaan  fungsi dn  tugasnya  sebagai  anggota  legislatif. Dalam penelitian  ini  variabel  latar  belakang  personal (personal  background) tersebut  meliputi  tingkat pendidikan yang  ditempuh,  bidang  pendidikan, dan pekerjaan terakhir terdahulu anggota dewan.

## Political Background
Political Backgroundyaitu latar belakang seseorang  mengenai  pengalamannya  dalam dunia politik.  Partai  politik  dan  parlemen  (legislatif) merupakan  dua  faktor  utama  yang  memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir  keuasaan  dan  meraih  kontrol  atas Negara  untuk  kepentingan  masyarakat  (Hariyani, 2011). Political  background tersebut  meliputi pengalaman,  jabatan  di  partai  politik,  latar belakang partai politik, dan kepentingan partai.

## Good Governance
Good  Governance yaitu, merupakan interaksi  Negara  dengan  sektor  swasta  dan  juga dengan masyarakat yang  didasarkan  pada beberapa  karakteristik sebagai  berikut: rule  of
P-ISSN  2301-4717
DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2276
low, partisipasi, transparansi,  sikap  responsif, berorientasi consensus,
kesejahteraan/kebersamaan,  efektif  dan  efesien, akuntabilitas, dan visi strategi (Karianga, 2011).

## Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas Publik yaitukewajiban pihak yang  diberikan amanah  (agent)  untuk memberikan, menyajikan dan melaporkan pertanggungjawaban, mengungkapkan segala aktifitasataupun kegiatan yang merupakan tanggungjawab  anggota  dewan  kepada  pemberi amanah  (principal)  yang  berhak dan  berwenang meminta pertanggungjawan tersebut (Mardiasmo, 2002).

## Partisipasi Masyarakat
Kunci  sukses  dari  pelaksanaan  otonomi daerah yaitu partisipasi masyarakat, karena dalam partisispasi berkaitan  denganbagian pengawasan dan  aspirasi. Maksud  dari  pengawasan  disini mencakup  pengawasan  kepada  pihak  eksekutif lewat  pihak  legislatif. Peranan  dewan  melakukan pengawasan  keuangan  daerah  akan  dipengaruhi oleh  keterlibatan  masyarakat  dalam  advokasi anggaran (Ahmadi et.al, 2002).

## Transparansi Kebijakan Publik
Transparansi yang dimaksud yaitu ketersediaan  informasi  yang  lengkap,  terpercaya, handal  dan  tepat  waktu  mengenai  kebijakan publik dan  proses  pembentukannya. Tersedianya informasi  tersebut,  masyarakat  dapat  terlibat  dan juga  mengawasi  sehingga  kebijakan  publik  yang tercipta  dapat  memeberikan  hasil  yang  maksimal bagi  masyarakat  dan  menghindari  terjadinya manipulasi dan kecurangan yang hanya mengunrungkan  beberapa  kelompok  masyarakat saja secara tidak proposional (Haryani, 2011).

## Komitmen Profesional
Komitmen  professional yaitu tingkat loyalitas  individu terhadap profesinya  seperti yang dipersepsikan
individu
tersebut (Trisnaningsih, 2003). Dengan komitmen
professional  yang  dimiliki  oleh  seorang  anggota dewan  dapat  mempengaruhi  perilaku  dalam pengambilan keputusan dan tindakannya, seorang anggota dewan yang memiliki komitmen profesional yang baik akan menjadikan kepentingan publik sebagai salah satu pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan  dan menghindari  perilaku  yang  dapat  merusak profesionalismenya dalam setiap tindakannya.

## Kerangka Konseptual
Gambar 1. Kerangka Konseptual
Hipotesis Penelitian
Hipotesis penelitian ini adalah sebagaiberikut:
H 1 : Pengetahuan  dewan  tentang  anggaran, personal background,
politicalbackground,
akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansikebijakan
publik
berpengaruh  secara  simultan  dan  parsial terhadap kinerja DPRK dalam pengawasan  keuangan  daerah pada Kabupaten Aceh Utara.
H 2 : Komitmen professionalmempengaruhi hubungan antarapengetahuan
dewan tentanganggaran, personal background,
politicalbackground,
akuntabilitas
publik, partisipasi masyarakat
dantransparansikebijakanpublik terhadap kinerja DPRK dalam pengawasan keuangan daerah pada Kabupaten Aceh Utara.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal,  penelitian  untuk  melihat  hubungan  antar variabel dangan variabel yang lainnya yang belum pasti. Penelitian kausal digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu variabel berpengaruh  terhadap  variabel  lainnya,  dan  juga
Personal Background (X 2 )
Kinerja
DPRK dalam
Pengawasan Keuangan Daerah (Y) Transparansi Kebijakan Publik (X 6 ) Akuntabilitas Publik (X 4 )
Partisipasi Masyarakat (X 5 )
Pengetahuan Dewan tentang
Anggaran (X 1 )
Political Background (X 3 ) Komitmen Profesional (Z)
dapat  digunakan  pada  penelitian  yang  bersifat eksperimen  yang  variabel  bebasnya  diperlakukan dengan cara terkendali oleh peneliti untuk melihat dampaknya  pada  variabel  terikatsecara  langsung. (Umar,  2008). Penelitian  dilakukanmenggunakan survey dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif  dalam  penelitian  ini memfokuskan pada  pengujian  teori  menggunakan  variabel dengan angka dan menganalisis data menggunakan prosedur statistik. Penelitian  ini  dilakukan  pada  lembaga DPRK Kabupaten Aceh Utara. Peneliti menetapkan  populasi  dalam  penelitian  ini yaituseluruh    anggota    dewan    yang    berada  di Lembaga    DPRK  Aceh  Utara  sebanyak    45
orang.    Metode sampling  yang  digunakanyaitu metode sensus,    yang    mana    seluruh    populasi yaitu    anggota    DPRK  Aceh  Utara  berjumlah  45 orang dijadikan sampel dalam penelitian ini.
Sumber  data  penelitian  ini adalah  hal yang  penting  menjadi  pertimbangan  dalam menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan.  Penelitian  ini  menggunakan  data primer.  Metode  Pengumpulan  data  primer  dari responden  dilakukan  dengan cara survei, peneliti mengumpulkan  data utama (data  primer)  dari suatu  sampel  dengan menggunakan kuisioner yang  terdiri  dari  beberapa daftar  pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responde
Definisi Operasional Variabel
Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Variabel Definisi Operasional Parameter Skala Dependen Kinerja DPRK dalam Pengawasan Keuangan darah (Y) Hasil kinerja yang dilakukan DPRK dalam menjalankan salah satu fungsi tugasnya sebagai pengawasan keuangan daerah, yang mencakup pengawasan saat penyusunan, pengesahan serta pertanggungjawaban anggaran (APBD). - Keterlibatan Anggota Dewan saat penyusunan dan kebijakan umum APBD.
- Keterlibatan Dewan saat pengesahan APBD.
- Anggota Dewan mampuan menjelaskan APBD yang telah disusun.
- Kepercayaan Dewan bahwa APBD telah memenuhi kriteria transparansi.
- Terlibatnya Dewan dalam memonitori pelaksanaan APBD.
- Dewan melakukan evaluasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban.
- Evaluasi yang dilakukan Dewan terhadapfaktor-faktor atau alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya revisi APBD.
- Anggota Dewan meminta keterangan kepada Kepala Daerahmengenai Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang
disampaikannya. - Penindaklanjutan dari dewan jika terjadi keanehan dalam LPJ APBD. Interval Pengetahuan Dewan tentang Anggaran (X 1 ) Pengetahuan dewan tentang anggaran adalah anggapan responden mengenai anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi kegagalan, pemborosan dan kebocoran anggaran. - Pengetahuan terhadap penyusunan APBD
- Pengetahuan terhadap pelaksanaan APBD
- Pengetahuan untuk mendeteksi terjadinya kebocoran dalam pelkasanaan APBD.
- Pengetahuan untuk mendeteksi terjadinya
pemborosan atau kegagalan dalam pelaksanaan ABPD.
Interval Personal Backround (X 2 ) Personal background yaitu latar belakang anggota dewan itu sendiri yang meliputi tingkat pendidikan yang ditempuh, bidang pendidikan serta - Tingkat Pendidikan - Bidang Pendidikan - Pekerjaan sebelum menjadi anggota dewan Interval
P-ISSN  2301-4717 DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2276 p. 11-20 Komitmen Profesional (Z) Komitmen responden sebagai wakil rakyat bukan wakil sekelompok orang/ golongan untuk melakukan pengawasan yang optimal dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah . - Komitmen bahwa anggota legislatif adalah wakil rakyat.
- Komitmen dalam pemahaman etika dan sikap ketaatan terhadap aturan perundang- undangan.
- Komitmen bahwa anggota legislatif mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kredibilitas Lembaga.
- Dewan harus selalu bersikap netral dalam mempertimbangkan usulan/kebutuhan masyarakat, tanpa melihat apakah mendukung
Interval
pekerjaannya sebelum menjadi anggota dewan.

## Political
Background (X 3 ) Political background yaitu merupakan latar belakang dari pengalaman anggota dewan dalam dunia politik - Pengalaman di partai politik - Jabatan di partai politik - Latar belakang partai politik - Sejauhnya mana kepentingan partai lebih diutamakna oleh anggota DPRK. Interval Akuntabilitas Publik (X 4 ) Kewajiban untuk menyerahkan pertanggungjawaban, menyajikan, melapor dan mengungkapkan seluruh aktivitas ataupun kegiatan yang merupakan tanggungjawab terhadap publik ataupun masyarakat luas. - Mampu menyajikan informasi penyelengaraan secara, cepat, terbuka dan tepat kepada masyarakat.
- Dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik.
- Bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- Mampu mempertanggungjawabkan dan menjelaskan semua kebijakan publik dengan proporsional.
- Tersedianyafasilitasuntuk publik yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah. Interval Partisipasi Masyarakat (X 5 ) Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam tahapan pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat pada setiap diskusi/forum dalam proses mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. - Pelibatan Masyarakat untuk membantu
Dewan dalam menjalankan fungsi tugas sebagai pengawas keuangan daerah.
- Kritik ataupun saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan pengawasan.
- Masyarakat dilibatkan pada saat konsultasi dan konfirmasi dengan Dewan dan Pemerintah daerah tentang rancangan APBD.
- Terlibatnya masyarakat pada saat penyusunan
APBD. Interval Transparansi kebijakan Publik (X 6 ) Keterbukaan informasi berkaitan dengan anggaran yang akurat, tepatwaktu dan cukup tentang kebijakan dan pengelolaan anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. - Pengumuman atau pemberian informasi oleh
Pemerintah daerah tentang kebijakan anggaran yang telah disusun.
- Kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun Pemerintah daerah agar mudah di ketahui publik.
- Kemampuan transparansi anggaran dalam meningkatkan dan mengakomodasi usulan masyarakat.
- Penyampaian laporan pertanggungjawaban
yang tepat waktu. Interval
partainya ataukah pendukung partai lain.

## Model Penelitian
Model  analisis  data  yang  digunakan untuk  menguji  hipotesis pertama  adalah  regresi liner  berganda  dan  hipotesis  kedua  dengan menggunakan  uji  residual.  Berdasarkan  hipotesis yang  yang  diajukan,  maka  model  penelitian  ini adalah:
Model I  : Y = a + b 1 X 1 +b 2 X 2 +b 3 X 3 +b 4 X 4 + b 5 X 5 + b 6 X 6 + e
Model II : Z = a  +  b 1 X 1 +  b 2 X 2 +  b 3 X 3 +  b 4 X 4 + b 5 X 5 + b 6 X 6 + e
| e | = a + b 1 Y
Keterangan:
Y = Kinerja DPRK dalam pengawasan keuangan daerah a = Konstanta X 1 = Pengetahuan Dewan tentang Anggaran X 2 =Personal Background X 3
= Political Background
X 4 = Akuntabilitas Publik X 5 = Partisipasi Masyarakat X 6
= Transparansi Kebijakan Publik
Z = Komitmen Profesional
b 1 -b 6 = Koefesien regresi
e = Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 2. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Dev X 1 45 16 20 17.78 1.277 X 2 45 9 15 11.38 1.787 X 3 45 12 24 18.62 3.214 X 4 45 19 24 20.98 1.252 X 5 45 15 20 17.69 1.635 X6 45 16 20 18.42 1.602 Z 45 16 20 17.47 1.140 Y 45 36 41 38.93 1.671 Valid N 45 Sumber: Hasil Penelitian, 2018

## Pengujian Asumsi Klasik
Uji  Asumsi klasik  ini  menggunakan  Uji normalitas,
multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Hasil uji normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas menunjukkan  data  terdistribusi  normal,  tidak mengalami  multikolinearitas,  dan  bebas  dari heterokedastisitas (homokedastisitas) antar variabel.
Hasil Uji Hipotesis Pengujian yang digunakan dalam penelitian  ini yaitu koefesien  determinasi  (R 2 ), Uji F, uji t dan uji residual (pemoderasi).
Koefesien Determinasi (R 2 )
Koefesien  determinasi bisa menjelaskan variabel terikat apabila Adjusted  R 2 > 5%.  Dalam penelitian  ini  koefesien Adjusted  R 2 sebesar 0,941  (94,1%)  berarti  94,1%  variasi  variabel terikat  pada  model  diterangkan  oleh  variabel bebas,  sedangkan  sisanya  sebesar  5,9% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model.
Tabel 3. Koefesien Determinasi (R 2 ) Model
R R 2 Adjusted R 2 Std. Error of the Estimate 1 .974 a .949 .941 .405
Sumber: Hasil Penelitian 2018

## Hasil Hipotesis Pertama
1. Uji F
Uji F ini bertujuan mengetahui pengaruh secara serentakantara variabel independen dengan variabel dependen dalam penelitian.
Tabel 4. Hasil Uji F ANOVA b Model Sum of Square s df Mean Square F Sig. 1 Regressi on 116.57 8 6 19.430 118.65 8 .000 a Residual 6.222 38 .164 Total 122.80 0 44 Sumber: Hasil Penelitian, 2018 Berdasarkan tabel diketahui nilai signifikan  0,000  lebih  kecil  dari  0,05,  maka  (H 0 ditolak), artinya semua variabel independen yaitu: pengetahuan  dewan  tentang  anggaran, personal background, Political  background,  akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publicsecara  simultan  berpengaruh terhadap  variabel  dependen  yaitu  kinerja  DPRK dalam  pengawasan  keuangan  daerah  pada  taraf signifikansi α = 5%.
P-ISSN  2301-4717 DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2276

## 2. Uji t
Uji  t  ini  bertujuan  mengetahui  pengaruh secara  parsial antara variabel  independen dengan variabel dependen penelitian.
Tabel 5. Hasil Uji t Model Unstand. Coefficients Stand.
Coefficien
ts
t Sig .
B Std. Error Beta (Constan t) 15.7 53 1.21 8 12.9
30 .00 0 X 1 .254 .094 .195 2.69 3 .01 0 X 2 -.036 .042 -.038 -.849 .40 1 X 3 -.009 .022 -.018 -.413 .68 2 X 4 .456 .095 .341 4.80 2 .00 0 X 5 .420 .075 .411 5.60 0 .00 0 X 6 .122 .058 .117 2.12 0 .04 1 Sumber: Hasil Penelitian, 2018
Berdasarkan  tabel  menunjukkan  bahwa variabel  independen  pengetahuan  dewan  tentang anggaran, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat,  dan  transparansi  kebijakan  publik yang  mempunyai  P  value  (sig)  lebih  kecil  dari 0,05 dalam nilai absolute pada taraf signifikan α = 5%,  dengan  rincian  variabel pengetahuan  dewan tentang  anggaran sebesar  0,010  <  0,05,  artinya variabel  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  DPRK dalam pengawasan keuangan daerah (H 0 ditolak).
Selanjutnya  rincian  variabel  akuntabilitas  publik sebesar 0,00 < 0,05, artinya variabel akuntabilitas publik  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja DPRK  dalam  pengawasan  keuangan  daerah  (H 0 ditolak).  Rincian  variabel  partisipasi  masyarakat sebesar  0,00  <  0,05,  artinya  variabel  partisipasi masyarakat  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja  DPRK  dalam  pengawasan  keuangan daerah  (H 0 ditolak),  dan  rincian  variabel transparansi kebijakan publik sebesar 0,041 < 0,5, artinya  variabel  transparansi  kebijakan publik berpegaruh  signifikan  terhadap  kinerja  DPRK dalam pengawasan keuangan daerah (H 0 ditolak). Sedangkan  variabel personal  background dan political  background mempunyai  nilai  P  value (sig)  lebih  besar  dari  pada  0,05  dalam  nilai
absolute  pada  taraf signifikan  α  =  5%,  dengan rincian  variabel personal  background sebesar 0,401 > 0,05, artinya variabel personal background tidak berpengaruh signifikan terhadap  kinerja  DPRK  dalam  pengawasan keuangan  daerah  (H 0 diterima).  Selanjutnya rincian variabel political backround sebesar 0,682 > 0,05, artinya variabel political background tidak berpengaruh signifikan  terhadap  kinerja  DPRK dalam pengawasan keuangan daerah (H 0 diterima).
Dari  nilai-nilai  koefesien  tersebut,  maka  dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 15,753 +0,254X 1 – 0,036X 2 – 0,009X 3 +0,456X 4 +0,420X 5 +0,122X 6
Berdasarkan  persamaan  regresitersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pengetahuan dewan tentang anggaran (X 1 ) Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh  positif  dan  signfikan terhadap kinerja  DPRK  dalam  pengawasan  keuangan daerah  dengan  nilai  sebesar  0,254.  Pengaruh positif  menunjukkan  bahwa  pengetahuan dewan tentang anggaran yang tinggi membuat  kinerja  DPRK  dalam  pengawasan keuangan daerah semakin baik/tinggi. Begitu pula  sebaliknya,  bila  pengetahuan  dewan tentang  anggaran  yang  rendah  membuat kinerja  DPRK  dalam  pengawasan  keuangan daerah  yang buruk/rendah.
b. Personal background (X 2 )
Personal  background memiliki  pengaruh yangnegatif dan  tidak  signifikan  terhadap kinerja  DPRK  dalam  pengawasan  keuangan daerah yang memiliki nilai sebesar -0,036. Tidak  berpengaruhnya  variabel personal background dalam  penelitian  inikarena  pada DPRK  Aceh  Utara  periode  2014-2019  di dominasi oleh anggota dewan yang meimiliki tingkat  pendidikan  SLTA  dan  bidang pendidikan  diluar  bidang  ekonomi  ataupun bidang  yang  berkaitan  dengan  fungsi, tanggungjawab  serta  tugas sebagai  anggota dewan. Hal tersebut juga merupakan penyebab  variabel personal  background bernilai koefisien negatif.
c. Political background (X 3 ) Political  background memiliki  pengaruh pengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan terhadap variabel bebas kinerja DPRK dalam pengawasan  keuangan  daerah yang  memiliki nilai  sebesar -0,009.  Tidak  berpengaruhnya variabel political background
dalam penelitian    karena  pada  DPRK  Aceh  Utara periode 2014-2019 di dominasi oleh anggota dewan  yang  merupakan  kader-kader  baru  di partai  politik  masing-masing  dan  belum pernah  menjadi anggota dewan pada periode sebelumnya. Hal tersebut juga yang menyababkan    variabel political  background bernilai koefisien negatif.
d. Akuntabilitas Publik (X 4 ) Akuntabilitas  public memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja DPRK dalam  pengawasan  keuangan  daerah yang memiliki nilai  sebesar  0,456.  Pengaruh positif  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas publik  yang  tinggi  membuat  kinerja  DPRK dalam pengawasan keuangan daerah semakin baik/tinggi.  Begitu  pula  sebaliknya,  bila akuntabilitas  publik  yang  rendah  membuat kinerja  DPRK  dalam  pengawasan  keuangan daerah  yang buruk/rendah.
e. Partisipasi Masyarakat (X 5 ) Partisipasi  masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja DPRK dalam  pengawasan  keuangan  daerah yang memiliki nilai  sebesar  0,420.  Pengaruh positif menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat  yang  tinggi  membuat  kinerja DPRK  dalam  pengawasan  keuangan  daerah semakin  baik/tinggi.  Begitu  pula  sebaliknya, bila  partisipasi  masyarakat  yang  rendah membuat  kinerja  DPRK  dalam  pengawasan keuangan daerah  menjadi  buruk/rendah.
f. Transparansi kebijakan publik (X 6 ) Transparansi  kebijakan  publik memiliki pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja  DPRK  dalam  pengawasan  keuangan daerah yang  memiliki nilai  sebesar  0,122. Pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin  tinggi transparansi  kebijakan  publik maka  semakin  tinggi  juga kinerja  DPRK dalam  pengawasan  keuangan  daerah.  Begitu pula  sebaliknya,  bila  transparansi  kebijakan publik semakin rendah  membuat  kinerja DPRK  dalam  pengawasan  keuangan  daerah menjadi  buruk/rendah.

## Hasil Hipotesis Kedua
Pengujian Hipotesis kedua yaitu menganalisis apakah komitmen professional dapat menjadi  variabel  pemoderasi  yang  memperkuat atau  memperlemah  pengaruh  pengetahuan  dewan
tentang  anggaran, personal  background, poltical background,  akuntabilitas  publik,  partisipasi masyarakat,  dan  transparansi  kebijakan  publik terhadap  kinerja  DPRK  dalam  pengawasan keuangan  daerah  dengan  menggunakan  uji residual.
Tabel 6. Uji Residual (Pemoderasi) – Z
Coefficients a Model Unstd. Coefficients
Std. Coefficien ts T Sig
. B Std. Error Beta (Constan t) 13.9 98 3.37 3 4.15 0 .00 0 X 1 -.104 .262 -.113 -.397 .69 4 X 2 .019 .116 .028 .160 .87 3 X 3 -.085 .061 -.231 - 1.37 8 .17 6 X 4 -.054 .263 -.057 -.204 .83 9 X 5 .274 .208 .380 1.32 0 .19 5 X 6 .165 .159 .225 1.03 7 .30 6 Sumber: Hasil Penelitian, 2018
P-ISSN  2301-4717
DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2276
Tabel 7. Uji Residual (Pemoderasi) |e|
Coefficients a Model Unstd. Coefficients Std. Coefficien ts
T Sig
.
B
Std. Error Beta (Constan t) 2.23 4 2.44 4 .914 .36 6 Y -.038 .063 -.091 -.599 .55 2
Sumber: Hasil Penelitian, 2018
Berdasarkan tabel  diatas,  persamaan pada model uji residual adalah sebagai berikut:
Z =13,998 – 0,104 X 1 +0,019 X 2 – 0,085 X 3 – 0,054 X 4 +0,274
X 5 +0,165 X 6 | e | = 2,234 – 0,038 Y
Tabel  menggambarkan  nilai  koefisien parameternya bernilai negatif yaitu -0,038 dengan nilai  signifikan  0,552  lebih  besar  dari  α  =  0,05. Kesimpulan dari pengujian residual ini menunjukkan bahawa variabel komitmen perofesional tidak dapat menjadi variabel pemoderasi  bagi  hubungan  pengetahuan  dewan tentang  anggaran, personal  background, poltical background,  akuntabilitas  publik,  partisipasi masyarakat,  dan  transparansi  kebijakan  publik dengan  kinerja  DPRK  dalam  pengawasan keuangan daerah

## KESIMPULAN, KETERBATASAN
DAN SARAN Kesimpulan 1. Secara simultan, penegatahuan dewan tentang  anggaran, personal  background,
political  background,akuntabilitas  publik, partisipasi  masayrakat,  dan  transparansi kebijakan publik memiliki pengaruh terhadap kinerja  DPRK  dalam  pengawasan keuangan daerah.
Secara  parsial,  hasil  pengujian  menunjukkan pengetahuan dewan tentang anggaran, akuntabilitas  publik,  partisipasi  masyarakat, dan  transparansi  kebijakan publikmemiliki pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja  DPRK  dalam  pengawasan  keuangan daerah. Variabel lainnya yaitupersonal background dan political background memiliki pengaruh negatif dan tidak
berpengaruh signifikan  terhadap  kinerja DPRK dalam pengawasan keuangan daerah.
2. Komitmen  professional yang  merupakan varibel  moderasi  dalam  penelitian  ini tidak dapat  menjadi  variabel  pemoderasi  bagi hubungan  penegatahuan  dewan  tentang anggaran, personal  background,  political background, akuntabilitas  publik,  partisipasi masayarakat,  dan  transparansi  kebijakan publik dengan kinerja DPRK dalam pengawasan  keuangan  daerah  pada  DPRK Aceh  Utara,  karena  meskipun  memiliki parameter yang negatif namun nilai signifikannya lebih besar dari 0,05.

## Keterbatasan
1. Hasil penelitian ini diperoleh dengan menggunakan instrumen  kuesioner,  dimana hasil yang
didapatkan
melalui kuisionerberdasarkan persepsi masing- masing jawaban  responden.  Hal tersebut mungkin  akan  memberikan masalah  jika responden memiliki  persepsi  yang berbeda dengan realita  yang  ada  dan  mengandung unsur  subjektif  dan  jawaban  yang  dibuat tidak jujur.
2. Berkaitan  dengan  poin  1,  responden  pada penelitian inimerupakan anggota dewan yang berada di DPRK Kabupaten Aceh Utara yang sebagian  besarberlatarbelakang  pendidikan non ekonomi dengan tingkat  pendidikan dan pengalaman di  pemerintahan  daerah yang rata-rata  masih  kurang, serta  pengetahuan anggota  dewan  yang  kurang  memadai mengenai  anggaran  atataupun  keuangan daerah sehingga agak sulit mencerna penjelasan, pertanyaan serta pernyataan yang berkaitan dengan keuangan daerah.
3. Penelitian  ini  tidak  mempertimbangkan variabel-variabel  lain  yang  mungkin  dapat mempengaruhi kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
Saran
1. Peneliti mengharapkan pada peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan metode wawancara  dalam  studi  lapangan  agar  data yang  diperoleh  memiliki  tingkat  keakurasian yang  tinggi  dan  lebih  valid,  karena peneliti dapat mengkomunikasikan item-item penting dari  penelitian  tersebut  secara  langsung kepada  responden  sehingga  tidak  salah persepsi dalam memberikan jawaban ataupun tidak  sesuai  realita. Pada  variabel  partisipasi masyarakat  pada  penelitian  selanjutnya, diharapkan kuisioner diberikan kepada masyarakat,  dengan  demikian  diharapkan tingkat analisis akan lebih akurat.
2. Sebagai  salah  satu  bahan  kajian  bagi anggotaDPRKAceh Utara agar seluruh anggota dewan lebih banyak lagi diberikan/diikutkan
kedalam seminar-
seminar,
pelatihan,
dan diberikan pembekalan mengenai keuangan daerah guna meningkatkan  kemampuan  DPRK  dalam pengawasan  keuangan  daerah  dan  lebih memamahami  tugasnya  sebagai  wakil  rakyat khusunya  dalam  pengawasan  keuangan daerah.
3. Bagi peneliti berikutnya,  diharapkan  agar memperbanyak  jumlah  variabel  independen, misalnya dengan mempertimbangkan variabel psychology dewan  yang  meliputi persepsi,  sikap,  kepribadian  dan  motivasi. Pada variabel personal background diharapkan  dapat  menambahkan  indikator lainnya misalnya, mental fisik, latar belakang keluarga  dan  tingkat  sosial.  Pada  variabel political  background dapat  menambahkan indikator  budaya  organisasi.  Serta variabel dan indikator lainnya yang menjadi fenomena yang  mampu  mempengaruhi kinerja  DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmadi, Adib., Hendarto, Agung. dan
Suhendra, Nizar. 2002. Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah. Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
Erlina dan Mulyani, Sri. 2007. Metodologi Penelitian Bisnis:Untuk Akuntansi dan Manajemen. USU Press, Medan. Fatma, Ade. 2012. Metode Penelitian Akuntansi dan Format Penulisan Tesis. USU Press, Medan.
Ghozali, Imam. 2006. Apikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Keempat.Badan Penerbitan Universitas Dipenogoro, Semarang. Ghozali, Imam. 2013. Apikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh.Badan Penerbitan Universitas Dipenogoro, Semarang.
Haryani, Rizki. 2011. Pengaruh Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan  Publik  (Studi  Kasus di DPRD Provinsi Sumatera Utara) [Tesis].Medan: Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana. Indriantoro dan Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi danManajemen. BFF, Jogjakarta. Jogiyanto. 2004.Metode Penelitian Bisnis. Andi, Jogjakarta. Karianga, Hendra. 2001. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. PT. Alumni, Bandung. Mardiasmo. 2002. Akuntansi SektorPublik. Andi, Yogyakarta. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam  Negeri  No.13  Tahun  2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Santoso,  Sigih.  2002. Buku  Latihan  SPSS Statistik Parametrik. Gramedia, Jakarta. Siregar, Liper. 2011. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan terhadap Pengelolaan APBD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderator  pada  Pemerintahan Kota Pemantang Siantar [Tesis]. Medan: Universitas Sumatera Utara,sekolah Pascasarjana. Trisnaningsih, Sri. 2008. Pengaruh Komitmen Terhadap Kepuasan Auditor: Motivasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur).Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol.6(2). Wardayani. 2010. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik  terhadap  Kinerja  DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah dengan Komitmen Profesional sebagai Variabel Pemoderasi [Tesis].  Medan: Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana. Yudono, Bambang. (2002). Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.http://www.bangda.depd gri.go.id/jurnal/jendela/
P-ISSN  2301-4717
DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2276