Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e) Vol. 4, No. 2, Desember 2019, pp. 147 - 169

## SIDANG ISBAT, URGENSI DAN DINAMIKANYA
Ahmad Fadholi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Email: Jes_sarung75@yahoo.com

## Abstract
Sidang  Isbat  is  part  of  the  government's  efforts  to  provide  legal  certainty  to  the Indonesian  commuunity  about  the  time  to  start  worship  namely  fasting  during  the month of Ramadhan. Sidang Isbat requires a good relationship between religion and the state  in  realizing  the  unity  and  integrity  of  the  nation.  Sidang  Isbat  minimizes  the attitude  of  sentiment  towards  government  decisions  due  to  the  representation  of  each group with a different perspective.
Keywords: sidang isbat, government.

## Abstrak
Sidang  isbat  merupakan  bagian  dari  upaya  pemerintah  untuk  memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Indonesia tentang waku memulai ibadah Puasa Ramadhan. Sidang Isbat ini meniscayakan adanya hubungan yang baik antara agama dan negara dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sidang  Isbat  meminimalisir  sikap  sentimen  terhadap  keputusan  pemerintah disebabkan adanya keterwakilan dari setiap kelompok dengan sudut pandang yang berbeda.
Kata kunci: sidang isbat, pemerintah.

## A. PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia memiliki keragaman penduduk dengan multi etnis, multi  bahasa,  multi  budaya,  bahkan  multi  agama.  Keberagaman  umat  ini berimplikasi  pada  pola  fikir  masyarakat  terhadap  sebuah  pemahaman. Pemikiran  keagamaan  dan  keragaman  ini  menjadikan  ormas  Islam Indonesia  memiliki  karakteristik  beragam  pada  masalah  keagamaan. Ditambah  dengan  adanya  kebebasan  berpendapat  dan  melakukan  ibadah menurut  keyakinan  masing-masing  yang  dilindungi  oleh  undang-undang
menambah  subur  keberanekaan  pemahaman  yang  terjadi,  terutama  bagi umat Islam dan ormas (Organisasi Masyarakat) Islam.
Seiring  berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  maka semakin  mudah  pula  akses  masyarakat  terhadap up  date informasi, termasuk diskursus sebuah pemikiran keagamaan. Media-media informasi dan  sosial  yang  memuat  berita  pemikiran  Islam  di  Indonesia  termasuk masalah  awal  bulan  Hijriah  selalu  didominasi  dan  menjadi  fokus  kajian dari ormas-ormas Islam. Ini menjadikan pentingnya peran ormas Islam di Indonesia dalam melihat keberagaman pemikiran dan perkembangan Islam di Indonesia.
Kementerian  Agama  selalu  melakukan  pendekatan  melalui  dialog untuk menyatukan kalender Hijriah dan tidak pernah berhenti. Pada tahun 2015,  2016  dan  2017,  Kemeterian  Agama  melakukan  upaya  penyatuan melalui halaqah yang dihadiri oleh ormas Islam, ahli falak dan  astronomi, dan  MUI,  kemudian  ditindaklanjuti  pertemuan  ahli  astronomi,  dan menyelenggarakan  “Seminar  Internasional  Peluang  dan  Tantangan Implementasi  Kalender  Global  Hijriah  Tunggal”  yang  dihadiri  oleh perwakilan  Negara  Islam,  kesemuanya  adalah  untuk  terwujudnya penyatuan  kalender  Hijriah.  Kementrian  Agama  dalam  hal  ini  harus  bisa mencari formula atau strategi penting dalam persepsi diantara ormas Islam di Indonesia.
Pemerintah  sebagai  pemangku  kebijakan  melalui  sidang  isbat seharusnya  bisa  menggunakan  powernya  untuk  meminta  seluruh  ormas Islam mentaati hasil isbat bersama untuk mewujudkan ketentraman umat Islam  di  Indonesia,  dan  putusan  yang  diambil  pasti  sesuai  dengan ketentuan  yang  diharapkan  tidak  asal-asalan  sebagaiman  kita  lihat  dalam sidang  isbat.  Pelaksanaannya  dihadiri  beberapa  perwakilan  ormas,  ahli falak  dan  astronomi,  MUI,  dan  tokoh  masyarakat,  maka  yang  dihasilkan akan lebih baik.

## B. PERAN PEMERINTAH
Indonesia  sebagai  negara  berpenduduk  muslim  terbesar  memiliki beragam  kalender  Islam 1 yang  beredar  dan  berkembang  di  masyarakat. 2 Sedangkan  masing-masing  dari  kalender  tersebut  memiliki  sistem  dan kriteria yang berbeda-beda dalam penetapannya (hisab, rukyat dan imkan rukyat), sehingga seringkali menimbulkan perbedaan. 3 Dan perbedaan ini, sewaktu-waktu  dapat  terjadi,  sehingga  perlu  kesepahaman  untuk membagun  kebersamaan.  Jika  dilihat  secara  perhitungan  data  hilal,  maka dalam kurun waktu limabelas tahun ke depan, yaitu mulai tahun 1441-1455 H/2020-2035 M., akan terjadi tujuh kali perbedaan. 4 Oleh karena itu, untuk meminimalisir  perbedaan  tersebut,  maka  perlu  ada  kriteria,  sistem  dan otoritas  sebagai  penentuan  kalender  Islam,  tentunya  harus  sesuai  dengan
1 Pemakaian nama “Kalender Islam” disini karena dimensi kalender yang menjadi konsep penetapan awal  bulan didasarkan dari nash syari’ah bukan dari dimensi sains  murni. Ini terlihat salah satunya dari produk  baru  yang  ditawarkan  dilandasi  konsep  visibilitas  hilal  (imkan  rukyat)  yang  merupakan  tafsiran dari berbagai nash seperti hadis perintah melihat hilal oleh Nabi.
2 Seperti  Kalender  Muhammadiyah,  Almanak  PBNU,  Taqwim  Standar  Indonesia,  Taqwim MABIMS, Almanak Islam PERSIS, Kalender Hijri Syamsi (Ahmadiyah).
3 Perbedaan ini mulai terlihat pada penetapan, Idul Fitri 1410 H/1990 M., Idul Fitri 1412 H/1992 M., Idul Fitri 1413 H/1993 M., Idul Fitri 1414 H/1994 M., Idul Fitri 1418 H/1998 M., Idul Fitri 1423 H/2002 M.,  Idul  Fitri  1427  H/2006  M.,  Idul  Fitri  1428  H/2007  M.,  Idul  Fitri  1432  H/2011  M.  Perbedaan  pada Awal  bulan  Ramad}an,  1407  H/1987  M,  Awal  Ramad}an  1422  H/2001  M.,  Awal  Ramad}an  1433 H/2012 M., Awal  Ramad}an 1434 H/2013 M., Awal  Ramad}an 1435 H/2014 M.  Perbedaan Idul Adha 1405 H/1985 M., Idul Adha 1417 H/1997 M., Idul  Adha 1420 H/2000 M., Idul  Adha 1422 H/2002 M., Idul  Adha 1423 H/2003 M., Idul   Adha 1435 H/2014 M., Idul  Adha 1436 H/2015 M.  Wahyu  Widiana, “Penentuan  Awal  Bulan  Kamariah  dan  Permasalahannya  di  Indonesia,”  dalam Hisab  Rukyat  dan perbedaanya, ed. Choirul  Fuad Yusuf,  (Jakarta:  Direktorat Peradilan  Agama, 2004), 6, 9 dan 10. Lihat Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Direktorat  Urusan  Agama  Islam  dan  Pembinaan Syariah, Keputusan  Menteri  Agama  RI  1  Ramadhan,  Syawal  dan  Dzulhijjah  1381-1432/1962-2001, (Jakarta:  Kementerian  Agama  RI,  2011).  Lihat  Thomas  Djamaluddin, Menggagas  Fiqih  Astronomi , (Bandung:  Kaki Langit, 2005), 30., Lihat Susiknan Azhari, “Fenomena Perbedaan Idul Fitri Masa Orde Baru Sebuah Survai Historis” Jurnal Profetika , 2 No. 1 (2000), 92. Lihat Slamet Hambali, “Fatwa Sidang Isbat  dan  Penyatuan  Kalender  Hijriyah”,  (Makalah  Lokakarya  Internasional  dan  Call  for  Paper  IAIN Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012), 2-5.
4 Yaitu  awal  Ramad}an  terjadi  pada  tahun1445  H/2024  M  (Selasa,  12  Maret).,  pada  awal  Syawal pada  tahun  1444  H/2023  M  (Sabtu,  22  April)  dan  1452  H/2031  M  (Sabtu,  25  Januari).,  pada  awal Zulhijah  terjadi  pada  tahun  1443  H/2022  M (Kamis,  30  Juni),  1444  H/  2023  M  (Selasa,  20  Juni),  1446 H/2025  M  (Kamis,  29  Mei)  dan  1452  H/2031  M  (Selasa  25  Maret).  Karena  pada  bulan-bulan  tersebut tinggi  hilal  kurang  dua  derajat.  Lihat  Noor  Ahmad  SS., Nur  al-Anwar, (Kudus:  Madrasah  Tasywiqāt- Tullāb  Salafiyah,  t.th).  Winhisab  Version  2.0.,  Starry  Night  Orion  Special  Edition,  Mawaqit  dan  Jean Meeus.
kajian  ilmiah  (penelitian)  yang  telah  disepakati  sebagai  jalan  alternatif untuk penyelesaian.
Apabila  dicermati  pada  tahun  1972  M.,  pemerintah  melalui Kementerian Agama membentuk Badan Hisab dan Rukyat (Tahun 2014 M., BHR berganti nama menjadi Tim Hisab Rukyat, THR) sebagai upaya untuk meminimalisir  perbedaan  dalam  penetapan  awal  bulan  hijriah,  dan sekaligus  sebagai  pemberi  nasehat  dalam  penetapan  permulaan  tanggal bulan  Kamariah  kepada  Menteri  Agama 5 .  Selain  itu,  usaha  lain  yang dilakukan  ialah  mengadakan  musyawarah,  konsultasi,  kajian-kajian terhadap  sistem  hisab,  pelatihan,  seminar,  lokakarya,  observasi  bersama, temu  kerja  hisab  bersama,  penyusunan  penyelarasan  sistem  hisab, melakukan  observasi  gerhana,  pembentukan  Badan  Hisab  Rukyat  Daerah atau  Tim  Hisab  Rukyat,  Muktamar  penyatuan  Kalender  Islam Internasional,  Kerjasama  Internasional  di  Bidang  Hisab  Rukyat, Musawarah empat Negara (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura yang disingkat MABIMS), pembekalan teknik rukyat, sidang itsbat ,  penerbitan  Taqwim  Standar  Indonesia,  hingga  pertemuan ormas Islam, ahli falak, dan pakar astronomi. 6
Tahun  2003  M.,  diadakan  ijtima’  Ulama  Komisi  Fatwa  MUI  (Majelis Ulama  Indonesia)  se-Indonesia  pada  hari  Selasa  Legi  tanggal  22  Syawal 1424  H/16  Desember  2003  M.,  untuk  menfatwakan  penetapan  awal Ramadhan,  Syawal  dan  Zulhijjah,  dalam  mengatasi  perbedaan.  Dalam jangka 39 hari, tepatnya hari Sabtu Kliwon, 2 Zulhijjah 1424 H./24 Januari 2004  M.,  MUI  mengeluarkan  fatwa  Nomor  2  tentang  penetapan  awal Ramadhan,  Syawal  dan  Zulhijjah.  Adapun  salah  satu  rekommendasinya
Lihat  Direktoral  Jenderal  Bimbingan  Masyarakt  Islam, Almanak  Hisab  Rukyat ,  (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), 76.
6 Ahmad  Izzuddin,  “Kesepakatan  untuk  Kebersamaan”,  (Makalah  Sebuah  Syarat  Mutlak  Menuju Unifikasi  Kalender  Hijriyah  Lokakarya  Internasional  dan  Call  For  Paper:  IAIN  Walisongo  Fakultas Syariah,  Semarang,  12-13  Desember  2012),  3.  Hambali,  “Fatwa  Sidang  Isbat,”  10.  Wahyu,  “Penentuan Awal Bulan Kamariah,” 12-14.
adalah agar MUI mengusahakan adanya kriteria untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan Kamariah. 7
Pasca reformasi 1998 M., bermunculan berbagai metode-metode hisab dan  rukyat,  dimana  setiap  organisasi  kemasyarakatan  merasa  berhak dalam penetapan awal bulan hijriah 8 . Bahkan, setiap golongan atau orang muslim  merasa  dapat  menetapkan  awal  bulan  hijriah.  Diskursus  tentang perbedaan  ini  pada  gilirannya  menjadi  hal  yang  selalu  menyita  perhatian pemerintah dan  umat  Islam.  Ada  komunitas  muslim  tertentu  yang  dalam penetapannya menggunakan pasang surut air laut (rob), rukyat global dan hisab urfi. 9
Pemerintah  mencoba  bersama  ormas-ormas  Islam  dan  para  ahli terkait untuk membuat sebuah formulasi yang bisa diterima oleh berbagai kalangan dan organisasi dari semua dimensinya. 10 Lebih lanjut, pemerintah mengeluarkan  kebijakan  dalam  penetapan  awal  bulan  Kamariah  di Indonesia;  Pertama,  menggunakan  kriteria  imkan rukyat.  Kedua,  untuk awal  Ramadhan,  Syawal  dan  Zulhijjah  berdasarkan  hisab  dan  rukyat sebagai masukan. 11 Gagasan ini dirancang menjadi jembatan penghubung serta solusi untuk meredam perbedaan antara kelompok pengamal rukyat dan  kelompok  pengguna  hisab.  Perbedaan  kedua  kelompok  (mazhab)
7 Keputusan  Fatwa  Majlis  Ulama  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2004, penetapan  awal  Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah, 1-3. 8 Perkembangan metode hisab dan rukyat sangat pesat, sejak sembelum Indonesia merdeka, seperti Sultan Agung Hanyakrakusuma kerajaan Matara, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dan podok-pondok pesantren mewarnai perjalanan terhadap perkembangan hisab rukyat di Indonesia. Sriyatin Shadiq, “Akar perbedaan hari raya di Indonesia”, (Makalah  Pendidikan dan pelatihan hisab dan rukyat Negara-Negara MABIMS  observatorium  Bosscha  ITB-Departemen  Agama  RI,    Lembang,    tanggal  5  Juli-10  Agustus 2000), 2.
9 Izzuddin, ahmad, “Kesepakatan untuk kebersamaan,” 1.
10 Perbedaan  hisab dan rukyat  itu terjadi  bukan disebabkan bukan karena  itu, tetapi  itu disebabkan karena adanya perbedaan dikalangan ahli hisab sendiri atau dikalangan ahli rukyat sendiri atau perbedaan dari luar teknis hisab dan rukyat. Wahyu, “Penentuan Awal Bulan Kamariah,” 4.
11 Mudzakir, “Pedoman Hisab Rukyat Departemen Agama RI”, (Makalah  Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksanaan Rukyat Nahdatul Ulama, Semarang, 17-23 Desember 2006), 3., Lihat Muhziddin, “ Problematika Penetuan awal Bulan Qamariah” (Makalah Diklat Nasional II Hisab dan Rukyat, Jepara, 4-8 September 2002), 5.
inilah  yang  menjadi  pangkal  adanya  persoalan  dalam  penetapan  awal bulan hijriah. 12
Metode  imkan  rukyat,  dalam  realisasinya,  membutuhkan  sebuah formulasi  mapan  yang  ilmiah-observatoris  dan  dapat  diterima  semua kalangan.  Untuk  kepentingan  tersebut,  pemerintah  menggandeng  para pakar  astronomi  (ilmu  falak)  serta  MUI  dalam  menetapkan  kriteria visibilitas  hilal.  Untuk  penetapan  formulasinya,  sampai  pada  kawasan regional  Asia  Tenggara  digawangi  oleh  MABIMS 13 .  Diskursus  ini,  sejalan pula  dengan  keinginan  semua  negara  yang  berpenduduk  mayoritas muslim.  Mereka  menginginkan  sebuah  formulasi  mapan  dan  dapat menjadi  pedoman  dalam  penetapan  awal  bulan  hijriah  seluruh  umat muslim di dunia. Lebih jauh, semua negara tersebut ingin membuat sebuah kalender  Islam  (kalender  global)  yang  dapat  digunakan  oleh  semua  umat Islam.
Pada  tanggal  14-15  Agustus  2015  M  /  29-30  Syawal  1436  H dilaksanakan halaqah yang  bertajuk  “Penyatuan  Metode  Penetapan  Awal Ramadhan,  Syawal,  dan  Zulhijjah”  oleh  Kementerian  Agama  RI (pemerintah) dengan Ormas-ormas Islam bersama di Wisma Aceh, Jakarta. Halaqah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diadakannya pertemuan Pakar  Astronomi  di  Hotel  The  Hive  Jakarta  pada  21  Agustus  2015  M  /  6 Zulqa’dah  1436  H. . Agenda  yang  dibahas  dalam  pertemuan  itu  adalah penentuan  kriteria  awal  bulan  hijriah  untuk  disampaikan  kepada  MUI
12 Ahmad    Izzuddin, Fiqh  Hisab  Rukyah  Di  Indonesia  (Menyatukan  NU  dan  Muhammadiyah dalam penetuan Awal Ramadhan Idul Fitri dan Idul Adha, (Jakarta: Erlangga, 2007), 43-46.
13 Pada pertemuan hari Rabu Kliwon s/d Jum’at Pahing, 21–23 Mei 2014 M/22-24 Rajab 1435 H., di Jakarta  muncul  kritik  terhadap  kriteria imka>n  ar-ru’yah ,  sehingga  menghendaki  untuk  diubah  kriteria MABIMS  yang  selama  ini  dikenal  dengan  kriteria  “2–3–8”  supaya  dapat  disesuaikan  dengan  realitas visibilitas fisik Hilal di lapangan. Persoalan ini, sebelumnya pernah dibahas pada pertemuan di Bali pada Rabu  Pahing  s/d  Jum’at  Wage,  27-29  Juni  2012  M/7-9  Sya’ban  1433H.,  yang  bertajuk  “Musyawarah Penyelarasan  Rukyat  dan  Taqwim  Islam  MABIMS”.  Dalam  pertemuan  tersebut,  salah  satu  poin  yang diusulkan  adalah  melakukan  kajian  ulang  atas  kriteria  MABIMS  dalam  penetapan  awal  bulan  hijriah dengan  mempertimbangkan  dari  aspek  syar’i,  sosiologis  dan    psikologis  dan  tidak  hanya  berdasarkan pada aspek scientifically . Izzuddin, “Kesepakatan untuk kebersamaan,” 3.
sebelum  Munas  2015.  Hasil  dari  rangkaian  pertemuan  tersebut mengusulkan kriteria tinggi hilal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. 14
Pada  tingkat  regional,  terjadi  pertemuan  di  Baitul    Hilal  Teluk Kemang Malaysia yang berlangsung pada tanggal 2-4 Agustus 2016 M / 27 Syawal s/d 1 Zulqa’dah 1437 H., yang di antaranya melakukan perbaikan kriteria  imkan  rukyat MABIMS  dari  ketinggian  hilal  2  derajat  dengan elongasi 3 derajat dengan usia bulan 8 jam. Setelah dilakukan pembahasan, disepakati  bahwa  kriteria  penentuan  awal  bulan  dengan  memperhatikan tinggi  hilal  3  derajat  dan  elongasi  6,4  derajat 15 .    Pada  kongres  penyatuan kalender  hijriah  internasional  yang  bertajuk International  Start  of  the  Lunar Months and Hijri Calender Unity Congress di Turki tanggal 28-30 Mei 2016 M
/ 21-23 Sya’ban 1437 H ., terjadi kesepakatan, bahwa keriteria yang dipakai adalah tinggi hilal 5 derajat dengan elongasi 8 derajat. 16

## C. UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA
Sejarah  mencatat  bahwa  Indonesia  adalah  negara  yang  selalu  aktif untuk  mewujudkan  penyatuan  kalender  Hijriah  (takwim  Islam).  Pada tahun 1974 M/1339 H telah dilakukan musyawarah hisab dan rukyat tiga negara,  yaitu  Indonesia,  Malaysia,  dan  Singapura,  tepatnya  hari  Selasa Wage s/d Kamis Legi, 9-11 Juli 1974 M/19-21 Jumadal Akhirah 1439 H di Jakarta.  Musyawarah  tersebut  sebagai  ajang  tukar  informasi  terutama dibidang hisab dan rukyat hingga pada akhirnya terbentuk “Jawatan Kuasa
14 Thomas  Djamaluddin,  “Naskah  Akademik  Usulan  Kriteria  Astronomis  Penentuan  Awal  Bulan Hijriyah“, diakses 26 Septamber 2016, http//tdjamaluddin.wodpres.
15 Thomas  Djamaluddin,“  Menuju  Kriteria  Baru  MABIMS  Berbasis  Astronomi“,  diakses  26 Septamber  2016,  http//tdjamaluddin.wodpres.  Lihat  Kemeterian  Agama  RI,  “Anggota  Mabims  Gelar Muzakarah dan Takwim Islam ”, diakses 26 Septamber 2016, http//kemenag.go.id/berita/389609/anggota- mabims-gelar-muzakarah-dan-takwim-islam
16 Thomas  Djamaluddin  “Kongres  Kesatuan  Kalender  Hijri  Internasional  di  Turki  2016:  Kalender Tunggal“, diakses  26 Septamber 2016,  http//tdjamaluddin.wodpres.
Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam” yang berada di bawah naungan MABIMS. 17
Pada tahun 1998 M/1418 H pemerintah  melalui Departemen Agama (Kementerian Agama), melakukan musyawarah tentang kriteria penentuan awal  bulan  Hijriah  di  Indonesia  yang  dihadiri  dari  berbagai  kalangan, mulai  ahli  falak,  astronomi,  ormas  Islam  serta  MUI,  memutuskan penggunaan kriteria imkan rukyat MABIMS untuk dijadikan pertimbangan penentuan kalender Hijriah di Indonesia. 18
Keputusan  penggunaan  kriteria  imkan  rukyat  adalah  hasil musyawarah  ulama  ahli  hisab  dan  ormas  Islam  di  Indonesia  tentang kriteria imkan rukyat di Indonesia pada hari Selasa Pon s/d Kamis Kliwon, 24-26  Maret  1998  M/25-27  Z|ulqa‘dah  1418  H,  di  Hotel  USSU  Cisarua, Bogor. 19 Keputusan  tersebut  sebagai  respon  terhadap  persoalan  dan permasalahan  yang  pernah  terjadi  pada  tahun-tahun  sebelumnya  tentang perbedaan  penetapan  awal  bulan  Hijriah  di  Indonesia. 20 Hal  ini  menjadi solusi alternatif untuk meminimalisir perbedaan ditahun-tahun yang akan datang serta sebagai jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak.
Pada tahun 2007 tepatnya hari Senin Wage, 24 September 2007 M/21 Ramadhan  1428  H,  Wakil  Presiden  M.  Jusuf  Kalla  mengundang  para pimpinan ormas Islam dan para ahli hisab rukyat di Istana Wakil Presiden
17 Departemen  Agama, Almanak  Hisab  Rukyat, (Jakarta:  Direktorat  Pembinaan  Badan  Peradilan Agama Islam, 1998/1999), 42.
18 Keputusan selengkapnya adalah: (1) penentuan awal bulan Hijriah didasarkan pada imkan rukyat, sekalipun tidak ada laporan rukyatulhilal. (2) imkan rukyat, yang dimaksud didasarkan pada tinggi hilal 2 derajat  dan  umur  Bulan  8  jam  dari  saat  ijtimak  saat  Matahari  terbenam.  (3)  Ketinggian  dimaksud berdasarkan hasil perhitungan sistem hisab hakiki tahkiki. (4). Laporan rukyatulhilal  yang kurang dari 2 derajat  dapat  ditolak.  Lihat  Ahmad  Izzuddin, Fiqh  Hisab  Rukyat  di  Indonesia  (Menyatukan  NU  dan Muhammadiyah  dalam  Penentuan  Awal  Ramadhan  Idul  Fitri  dan  Idul  Adha, (Jakarta:  Erlangga, 2007), 158.
19 Lihat hasil Keputusan Musyawarah Ulama, Ahli Hisab, dan Ormas Islam  tentang Kriteria Imkan Rukyat  di  Indonesia,  24-26  Maret  1998  (25-27  Zulqa’dah  1418  H),  di  Hotel  USSU,  Cisarua,  Bogor. Pimpinan  sidang:  Drs.  H.  Abd.  Razak,  S.H.,  dan  Sekretaris  sidang:  Drs.  Muhyiddin,  dengan  anggota sejumlah 20 orang.
20 Karena persoalan ini pernah terjadi pada penetapan 1 Syawal, 1410 H / 1990 M, 1412H / 1992M, 1413 H/1993 M, 1413 H / 1994 H sampai 1418 H/1998 M.
dalam  rangka  untuk  mencari  titik  temu  penyatuan  awal  bulan  Hijriah. 21 Pertemuan  tersebut  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  pertemuan  di Gedung  Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama  di  Jakarta,  pada  hari  Selasa Pahing, 2 Oktober 2007 M/20 Ramad}an 1428 H, dengan tema “Dialog dan Silaturahmi  Antara  NU  dan  Muhammadiyah  tentang  Awal  Bulan Kamariah”,  membahas  tentang  persoalan  penetapan  Idul  Fitri  dan  Idul Adha 1428 H, karena ada indikasi terjadi perbedaan dalam penetapannya.
Pertemuan  tersebut  dihadiri  Ketua  Umum  PBNU,  KH.  Hasyim Muzadi dan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Prof.  Dr. Din Samsuddin, dengan harapan tidak terjadi perbedaan dalam penentuan Idul Adha  1428  H.  Sebagai  tindaklanjutnya,  maka  pada  pertemuan  berikutnya diadakan di Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, pada hari Kamis Pahing,  6  Desember  2007  M/26  Zulqa’dah  1428  H,  dengan  pembahasan yang sama, yaitu upaya penyatuan kalender Hijriah di Indonesia, terutama penentuan awal bulan  Ramad}an, Idul Fitri dan Idul Adha. 22
Pada  tahun  2011  M,  Kementerian  Agama  menyelenggarakan lokakarya  tentang  “Mencari  Kriteria  Format  Awal  Bulan  di  Indonesia”  di Hotel USSU Cisarua, Bogor, pada hari Senin Kliwon s/d Rabu Pahing, 19- 21 September 2011 M/ 20-22 Syawal 1432 H. 23 Lokakarya dihadiri oleh ahli ilmu  falak  dari  ormas-ormas  Islam,  perorangan  dan  dari  instansi  terkait, dengan  maksud  untuk  mencari  titik  temu  dalam  penentuan  awal  bulan Hijriah dan mempersatukan umat Islam di Indonesia.
Di  tengah  diskusi  dalam  pelaksanaan  lokakarya,  terjadi  perdebatan yang  cukup  panas  dari  para  peserta  tentang  kriteria  penentuan  kalender Hijriah. Setelah melalui proses panjang akhirnya para peserta menyepakati
21 Izzuddin, “Kesepakatan Untuk Kebersamaan”, 2.
22 Susiknan Azhari, “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia”, al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 15 (2015): 254.
23 Hambali, “Fatwa Sidang Isbat”, 9.
“kriteria  imkan  rukyat” , meskipun  pada  awalnya  terjadi  perselisihan. 24 Dalam  pertemuan  ini  menghasilkan  beberapa  keputusan;  Pertama: Memantapkan  implementasi  keputusan  USSU  Tahun  1998  M  dengan perubahan  sebagai  berikut:  Kriteria  yang  digunakan  dalam  penyusunan kalender Hijriah Indonesia adalah posisi hilal yang menurut hisab hakiki bit- tahqiq memenuhi kriteria imkan rukyat. 25
Kriteria  ini  digunakan  khusus  untuk  penetapan  awal  bulan Ramad}an, Syawal, dan Zulhijjah. Dalam penetapan dilakukan sidang isbat yang  dipimpin  oleh  Menteri  Agama  RI.  Untuk  mewujudkan  kesatuan kalender  Hijriah  Indonesia  perlu  dilakukan  langkah-langkah  konkrit diantaranya;  membentuk  tim  kerja  penyatuan  kalender  Hijriah  Indonesia, mengkaji berbagai literatur yang berkembang dengan melibatkan para ahli yang  terkait,  melakukan  kajian  obsevasi  hilal  secara  kontinu,  melakukan penyusunan  naskah  akademik  dengan  pendekatan  interdisipliner  dan menyelenggarakan muktamar kalender Hijriah Indonesia. 26
Kedua;  mengusulkan  kepada  Menteri  Agama  untuk  membicarakan secara  intensif  keputusan  lokakarya  ini  dengan  pimpinan  ormas  tingkat pusat dan MUI pusat. Ketiga, mengamanatkan kepada para peserta untuk menjadikan  hasil-hasil  keputusan  lokakarya  mencari  kriteria  format  awal bulan  di  Indonesia  tahun  2011  sebagai  pedoman  bersama  dalam penyusunan kalender Hijriyah Indonesia. Keputusan tersebut ditetapkan di Bogor, tanggal 21 September 2011 M/22 Syawal 1432 H, sebagai  sekretaris sidang  Dr.  H.  Ahmad  Izzudin,  M.Ag.,  dan  ketua  sidang  Prof.  Dr.  H. Susiknan Azhari, M.A. 27
24 Djamaluddin,  “Lokakarya Kriteria Awal  Bulan:  Perwakilan Ormas Islam Bersepakat”,  diakses 5 Oktober  2017,  http//tdjamaluddin.  wordpress.com.  Lihat  hasil  “Keputusan  Lokakarya  Mencari  Format Kriteria Awal Bulan Hijriah di Indonesia Tahun 2011” pdf.
25 Kriteria  tinggi  hilal  minimal  2  derajat  dan,  kedua,  jarak  sudut  Matahari  dan  Bulan  minimal  3 derajat atau umur Bulan minimal 8 jam.
26 Pelaksanaan  lokakarya  pada  hari  Senin  Kliwon  s/d  Rabu  Pahing,  bertepatan  tanggal  19-21 September 2011 M/20-22 Syawal 1432 H.
27 Hasil Keputusan Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan Di Indonesia Tahun 2011
Pada  tahun  2012  M  Kementerian  Agama  RI  menyelenggarakan “Musyawarah  Nasional  Hisab  dan  Rukyat”  tepatnya  hari  Rabu  Wage,  25 April 2012 M/3 Jumadal Akhirah 1433 H yang diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama bekerjasama dengan Dirjen Bimas Islam,  yang  bertempat  di  Gedung  Kementerian  Agama  Jakarta. Musyawarah  ini  dihadiri  60  peserta,  yang  terdiri  dari  perwakilan  ormas Islam,  pondok  pesantren  seluruh  Indonesia,  dan  para  pakar  hisab  dan rukyat dari instansi terkait. Pertemuan tersebut merumuskan kesepakatan supaya  untuk  mewujudkan  kalender  Islam  tunggal  dengan  kriteria bersama yang disepakati. 28
Kementerian  Agama  telah  melakukan  upaya  unifikasi  kalender Hijriah di Indonesia, tepatnya hari Senin Pon s/d Selasa Wage, 18-19 Juni 2012  M/28-29  Rajab  1433  H  dengan  mengadakan  sidang  Badan  Hisab Rukyat  dihadiri  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia,  anggota  Badan  Hisab Rukyat, perwakilan pemerintah (Kementerian Agama), Mahkamah Agung, Planetarium, Perguruan Tinggi dan perwakilan ormas Islam. 29
Lebih  lanjut,  Kementerian  Agama  RI,  mengadakan  seminar internasional  Fikih  Falak,  dengan  tema  “Peluang  dan  Tantangan Implementasi  Kalender  Global  Hijriah  Tunggal”  yang  diselenggarakan pada  hari  Selasa  Pahing  s/d  Kamis  Wage,  28-30  November  2017  M/9-11 Rabiul Awal 1439 H. Seminar tersebut dihadiri oleh beberapa negara Islam di  dunia  dengan  tujuan  yang  sama,  yaitu  pembahasan  tentang  kriteria penentuan kalender Hijriah untuk mewujudkan unifikasi kalender Hijriah secara  global  dan  meminimalisir  terjadinya  perbedaan  antarnegara  dalam penentuan awal bulan Hijriah 30
28 Djamaluddin,  “Musyawarah  Nasional  Hisab  Rukyat  2012  Membuka  Jalan  Penyatuan  Hari  Raya dan Kalender Islam di Indonesia”, diakses 5 Oktober 2017, http//tdjamaluddin.wordpress.com.
29 Izzuddin, “Kesepakatan Untuk Kebersamaan”, 2.
30 Djamaluddin,  “Proposal  Ringkas  Penyatuan  Kalender  Islam  Global”,  (Makalah,  Seminar Internasional  Fikih  Falak  “Peluang  dan  Tantangan  Implementasi  Kalender  Global  Hijriah  Tunggal” Jakarta, 28-30 November 2017).

## D. URGENSI DAN DINAMIKA SIDANG ISBAT
Kata isbat merupakan bentuk masdar dari kata asbata - yusbitu - isbatan , yang  berarti  penetapan,  pengukuhan,  pengiyaan. 31 Istilah  isbat  dalam konteks  ini  digunakan  untuk  menetapkan  awal  bulan  Hijriah,  terutama awal  Ramad}an,  Syawal,  dan  Zulhijjah,  sebagai  hak  dan  wewenang pemerintah  c.q.  Menteri  Agama  RI.  Pelaksanaan  sidang  isbat  dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI. 32
Sidang  isbat  bukan  sesuatu  yang  baru,  bahkan  sudah  diberlakukan seiring dibentuknya Departemen Agama RI (sekarang Kementerian Agama RI) pada hari Kamis Kliwon, 3 Januari 1946 M/29 Muharram 1365 H. 33 Ini diperkuat dengan Penetapan Pemerintah pada Tahun 1946
No.2/Um.7/Um.9/Um,  juga  dipertegas  dengan  Keppres  Nomor  25/1967, 148/1968,  dan  10/1967  tentang  pengaturan  dan  penetapan  hari  libur termasuk penetapan awal puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, yang diserahkan kepada Kementerian Agama RI. 34
Pelaksanaan sidang isbat diselenggarakan oleh Menteri Agama secara terbuka,  dengan  menghadirkan  para  utusan  dari  ormas-ormas  Islam  di Indonesia, duta besar negara-negara sahabat, sebagian anggota Tim Hisab Rukyat  (THR  sekarang  menjadi  Tim  Falakiah),  para  pakar  dari  astronomi dan  ilmu  falak,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  Mahkamah  Agung  RI, Badan  Meteorologi  Klimatologi  dan  Geofisika  (BMKG),  Lembaga Penerbangan  dan  Antariksa  Nasional  (LAPAN),  Badan  Informasi Geospasial  (BIG),  Bosscha  Institut  Teknologi  Bandung  (ITB),  Planetarium
31 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir , (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 145.
32 Kementerian  Agama  RI, Ephemeris  Hisab  Rukyat, dalam Kebijakan  Pemerintah  RI  dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia , (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2012), 385.
33 Kementerian Agama Republik Indonesia, Almanak Hisab Rukyat , 74.
34 Ini adalah dampak dari adanya perbedaan beberapa pemahaman dalam wacana tentang hisab dan rukyat. Kementerian Agama RI, Almanak Hisab Rukyat , 74.
dan  Observatorium,  pakar  falak  dari  ormas-ormas  Islam,  serta  pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama RI. 35
Pelaksanaan  sidang  isbat  pertama,  secara  resmi  tercatat  pada  tahun 1962 M, yaitu penentuan awal bulan Ramad}an 1381 H, 36 yang sampai saat ini  masih  terdokumentasi  dengan  baik  di  Kementerian  Agama  RI. Tujuan diadakan  sidang  isbat  adalah  untuk  meminimalisir  perbedaan,  serta menjaga  terjalinnya  persatuan  dan  kesatuan  umat  Islam  di  Indonesia. Selain itu, sidang isbat juga untuk memberi kepastian kepada umat Islam, sehingga  putusannya  selalu  ditunggu-tunggu  karena  menyangkut  urusan ibadah, seperti puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. 37
Sidang  isbat  dilakukan  untuk  mendapatkan  keabsahan,  juga diperkuat  untuk  mencegah  kerancuan  dan  keraguan  sistem  pelaporan, serta  untuk  menyatukan  umat  dan  menghilangkan  perbedaan  pendapat. Semua wajib mengikuti dan mentaati serta tidak boleh lagi terjadi adanya silang pendapat demi tegaknya ukhuwah Islamiah. 38
Keberadaan  sidang  isbat  semakin  kuat  dengan  adanya  Pasal  52A Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  Pengadilan Agama  berwenang  memberikan  isbat  kesaksian  rukyatulhilal  dalam penentuan  awal  bulan  tahun  Hijriah. 39 Pelaksanaan  sidang  isbat  juga diatur.  Berdasarkan  Penetapan  Nomor:  KMA1095/X/2006  tentang penetapan izin sidang isbat kesaksian rukyatulhilal dengan hakim tunggal
35 Bimas  Islam,  “Pemerintah  Tetapkan  1  Dzulhijjah  1439H  pada  13  Agustus  2018”  ,  diakses  26 November  2018,  https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/pemerintah-tetapkan-1-dzulhijjah-1439h- pada-13-agustus-2018?fbclid=IwAR3rxiop1jgWnMyo-qmCDvweEiUDvbHPL3UUGaaP _Fll0cW8ZvlZYUF3ZQA.
36 Ijtimak terjadi pada hari Senin Pahing, 5 Februari 1962 M/29 Ramadhan 1381 H, pukul 07:10:24 WIB, tinggi  hilal 5˚37” berdasarkan  hasil rukyatulhilal terlihat di Pelabuhan Ratu dan Sukabumi,  maka awal Ramadhan jatuh pada hari Selasa Pon, 6 Februari 1962 M.
37 Siti Tatmainul Qulub, ”Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat”, Al-Ahkam , Volume 25, (2015): 111.
38 Nasaruddin  Umar,  ”Memahami  Hak  Sidang  Isbat  dalam  Perspektif  Fikih  Siyasah”,  (Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksana Rukyat Nahdlatul Ulama, Semarang, tanggal 17-23 Desember 2006), 3.
39 Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
kepada Mahkamah Syar’iyyah sewilayah hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.
Penjelasan pasal 52A UU Nomor 3 Tahun 2006 menjadi dasar hukum pelaksanaan  sidang  isbat  yang  dilaksanakan  oleh  Kementerian  Agama  RI Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1949.  Tentang Peradilan  Agama,  selama  ini  Pengadilan  Agama  diminta  oleh  Menteri Agama  untuk  memberikan  penetapan  (isbat)  terhadap  kesaksian  orang yang  telah  melihat  atau  menyaksikan  hilal  setiap  memasuki  awal  bulan Ramadhan  dan  Syawal  tahun  Hijriah,  dalam  rangka  mengeluarkan ketetapan  secara  nasional  untuk  penetapan  awal  Ramad}an  dan  Syawal oleh Menteri Agama RI.
Proses  dalam  pelaksanaan  sidang  isbat  dimulai  dengan  melakukan presentasi dan simulasi tentang hasil hisab, seperti ijtimak, tinggi hilal, dan posisi hilal, yang disampaikan oleh perwakilan dari anggota Tim Falakiah dan  ormas  Islam.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  tanggapan,  saran,  dan sekaligus  menunggu  hasil  laporan  perukyat  di  daerah-daerah  yang melaksanakan pengamatan hilal di wilayah kesatuan Indonesia. 40
Dalam  pelaksanaan  sidang  isbat  lebih  menjunjung  tinggi  asas musyawarah,  menghormati  sikap  perbedaan  pendapat,  kesamaan  dan demokrasi, serta menerima saran dan pendapat dari peserta sidang. Setelah saran  dan  pendapat  dibahas  bersama-sama  untuk  berupaya  mencari keputusan  yang  terbaik  dan  mengambil  musyawarah  mufakat,  bulat,  dan maslahat,  maka  sidang  isbat  menetapkan  awal  Ramadhan,  Syawal,  dan Zulhijjah”, yang diputuskan oleh Menteri Agama RI. 41
Lebih lanjut, sebelum melakukan putusan penetapan Menteri Agama menimbang data hisab dari berbagai tempat di Indonesia yang sebelumnya
40 Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  368  Tahun  2018.  Tentang  Penetapan  1 Syawal 1439 H.
41 Umar, ”Memahami Hak Sidang Isbat dalam Perspektif Fikih Siyasah”
telah  dihimpun  dalam  temu  kerja  Tim  Falakiah  Kementerian  Agama  RI yang  telah  dilakukan  pada  saat  pertemuan  atau  lokakarya  hisab  rukyat yang bersifat teknis. 42 Hasil kesepakatan dalam musyawarah anggota Tim Falakiah ini direkomendasikan kepada Menteri Agama RI untuk digunakan sebagai bahan penentuan hari-hari besar Islam, takwim standar Indonesia, dan bahan sidang isbat.
Mekanisme sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah saat ini telah melalui  proses  yang  amat  panjang,  melalui  Tim  Falakiah  Kementerian Agama  RI  yang  telah  membahas  konsep  penetapan  awal  Ramadhan, Syawal,  dan  Zulhijjah  sampai  empat  kali  tahapan.  Pertama ; ketika  masih ada  tenggang  waktu  sepuluh  tahun.  Kedua ; ketika  masih  ada  tenggang waktu  dua  tahun.  Ketiga ; ketika  masih  ada  tenggang  waktu  satu  tahun.
Keempat ; pada tahunnya sendiri sebelum tiba bulan Ramadhan. 43
Pemerintah  (Kementerian  Agama  RI)  telah  berusaha  melakukan berbagai  upaya  untuk  penyatuan  kalender  Hijriah  di  Indonesia,  namun hingga  kini  belum  dapat  membuahkan  hasil.  Selain  penyelenggaraan sidang  isbat,  pemerintah  juga  melakukan  upaya  penyatuan  dengan  cara melakukan  pelatihan  hisab  rukyat,  seminar,  lokakarya  yang  melibatkan berbagai  kalangan,  mulai  dari  pimpinan  pondok  pesantren,  tokoh  ormas- ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, perguruan tinggi, dengan harapan dapat diperoleh titik temu penyatuan sistem dan metode, termasuk kriteria dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah secara rutin yang dilaksanakan Kementerian Agama RI. 44
42 Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  64  Tahun  2016.  Tentang  Pembentukan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.
43 Slamet  Hambali,  “Fatwa  Sidang  Isbat  dan  Penyatuan  Kalender  Hijriah”,  (Makalah  Lokakarya Internasional dan Call for Paper IAIN Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012), 8.
44 Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, “Pedoman Hisab dan Rukyat Departemen Agama” (Pendidikan dan pelatihan nasional pelaksana rukyat Nahdlatul Ulama, Semarang, tanggal 17-23 Desember 2006), 8.
Persoalan  penetapan  awal  bulan  Hijriah  akan  sangat  krusial,  ketika posisi hilal dalam keadaan rawan, yaitu hilal belum masuk kriteria imkan rukyat atau masih rendah, berada kurang dari 2 derajat. Posisi inilah yang menyebabkan  terjadinya  perdebatan  dalam  proses  pelaksanaan  sidang isbat. 45 Hal ini disebabkan adanya perbedaan kriteria dalam penetapannya (hisab dan rukyat).
Hasil dari putusan pemerintah tentu ada pihak yang tidak menerima atau  tidak  puas  dengan  putusan  hasil  sidang  isbat.  Maka,  sudah seharusnya  hasil  sidang  isbat  yang  telah  diputuskan  oleh  Menteri  Agama atas  nama  Pemerintah  RI  diikuti  dan  dipatuhi  oleh  segenap  lapisan masyarakat, tetapi pada kenyataannya masih ada umat Islam (ormas Islam) yang tidak mau mengikuti ketetapan pemerintah. 46
Jika  perbedaan  di  atas  hanya  berkaitan  dengan  dasar  perbedaan metodologi  ijtihadnya  saja  maka    hal  itu  sangat  wajar.  Pasalnya,  agama menganjurkan  kepada  umatnya  untuk  melakukan  ijtihad  terhadap permasalahan  yang  berkaitan  dengan  ibadah  apabila  belum  ditemukan solusinya  serta  melaksanakan  ibadah  sesuai  dengan  hasil  ijtihad  yang dipilih  kebenarannya,  sebagaimana  hadis  perbedaan  umat  adalah  rahmat dari sisi Allah SWT. Namun dalam persoalan penentuan puasa Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah bagian dari ibadah jama’i yang harus diseragamkan kebersamaannya  dalam  satu  daerah  matlak  wilayatul  hukmi  kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sidang isbat pada saat ini telah sesuai dengan fungsinya, yakni tanpa ada  intervensi  dari  kelompok  tertentu  dan  tidak  ada  lagi  keputusan  yang sifatnya memihak terhadap kelompok tertentu. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya  dihadiri  oleh  perwakilan  ormas  Islam  di  Indonesia,  para
45 Thomas  Djamaluddin,”Sidang  Isbat:  Upaya  Pemerintah  Memberi  Kepastian  di  Tengah Keragaman”
46 Kementerian Agama RI, Ephemeris Hisab Rukyat, 384.
pakar  astronomi,  dan  ahli  hisab  rukyat.  Putusan  yang  dihasilkan  selalu berupaya mengakomodir masukan-masukan para peserta sidang isbat dan selalu  mempertimbangkan  kemaslahatan  umat  Islam  di  Indonesia khususnya. 47
Beberapa  contoh  sidang  isbat  di  antaranya  seperti  ketetapan pemerintah  (hasil  sidang  isbat)  yang  terjadi  pada  tahun  1413  H,  pada penetapan  Hari  Raya  Idul  Fitri,  Menteri  Agama  atas  nama  Pemerintah Indonesia  menetapkan  1  Syawal  1413  H,  jatuh  pada  hari  Kamis  Pon,  25 Maret  1993  M,  melalui  sidang  isbat  atas  dasar  istikmal  dan  menolak laporan  hasil  rukyatulhilal  dari  Jawa  Timur  dan  Cakung.  Menutur  data hisab ijtimak akhir Ramad}an 1413 H, terjadi hari Selasa Legi, 23 Maret 1993 M, pukul 14:15:31 WIB. Ketika Matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, hilal masih di bawah ufuk dengan tinggi mar’i -2° 16’ 52”. Dalam  perhitungan  menggunakan  sistem  hisab  kontemporer,  diantaranya Ephemeris Hisab Rukyat Kementerian Agama. 48
Pada  tahun  1414  H  pemerintah  juga  menolak  laporan  hasil rukyatulhilal  dari  Jawa  Timur  dan  Cakung,  karena  dianggap  belum memenuhi kriteria imkan rukyat dan dianggap bertentangan dengan hisab yang  muktabar.  Berdasarkan  data  hisab  bahwa  ijtimak  akhir  Ramadhan 1414  H,  terjadi  hari  Sabtu  Kliwon,  12  Maret  1994  M,  pukul  14:05:35  WIB. Ketika  Matahari  terbenam  di  Pos  Observasi  Bulan  Pelabuhan  Ratu,  hilal masih di bawah ufuk dengan tinggi mar’i -1° 56’ 26”. Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1414 H, jatuh pada hari Senin Pahing, 14 Maret 1994 M, atas dasar istikmal.
47 Thomas  Djamaluddin,  ”Sidang  Isbat:  Upaya  Pemerintah  Memberi  Kepastian  di  Tengah Keragaman”.
48 Slamet,  “Fatwa  Sidang  Isbat  dan  Penyatuan  Kalender  Hijriah”,  2.  Lihat  juga  Thomas Djamaluddin,”Sidang Isbat: Upaya Pemerintah Memberi Kepastian di Tengah Keragaman”.
Pemerintah  pada  tahun  1418  H,  menolak  laporan  hasil  rukyatulhilal dari  Jawa  Timur  dan  Cakung,  karena  dianggap  belum  memenuhi  kriteria imkan  rukyat  dan  dianggap  bertentangan  dengan  hisab  yang  muktabar. Berdasarkan data hisab bahwa ijtimak akhir Ramad}an 1418 H terjadi pada hari  Rabu  Pon,  28  Januari  1998  M,  pukul  13:01:52  WIB.  Ketika  Matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, hilal sudah di atas ufuk dengan  tinggi mar’i +0°  13’  15”.  Pada  saat  itu  Menteri  Agama  atas  nama Pemerintah  Indonesia  melalui  sidang  isbat  menetapkan  1  Syawal  1418  H, jatuh hari Jum’at Kliwon, 30 Januari 1998 M, atas dasar istikmal. 49
Pada  tahun  1418  H,  pemerintah  menolak  laporan  hasil  rukyatulhilal dari Jawa Timur dan Cakung, karena kesaksian tersebut belum memenuhi kriteria  imkan  rukyat  dan  dianggap  bertentangan  dengan  hisab  yang muktabar. Berdasarkan data hisab ijtimak akhir  Ramadhan 1427 H, terjadi pada  hari  Ahad  Pahing,  22  Oktober  2006  M,  pukul  12:15:06  WIB.  Ketika Matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, hilal sudah di atas ufuk dengan tinggi mar’i +0° 19’ 05”. Pada saat itu Menteri Agama atas nama  Pemerintah  Indonesia  melalui  sidang  isbat  menetapkan  1  Syawal 1427 H, jatuh hari Selasa Pahing, 24 Oktober 2006 M, atas dasar istikmal.
Lebih  lanjut,  pada  tahun  1428  H,  pemerintah  menolak  laporan  hasil rukyatulhilal  dari  Cakung,  karena  kesaksian  tersebut  belum  memenuhi kriteria  imkan  rukyat  dan  dianggap  bertentangan  dengan  hisab  yang muktabar. Berdasarkan data hisab, bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1428 H terjadi  pada  hari  Kamis  Legi,  11  Oktober  2007  M,  pukul  12:01:53  WIB. Ketika  Matahari  terbenam  di  Pos  Observasi  Bulan  Pelabuhan  Ratu,  hilal sudah  di  atas  ufuk  dengan tinggi mar’i +0°  11’  05”.  Pada  saat  itu  Menteri
49 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Keputusan  Menteri  Agama  RI  1  Ramadhan,  Syawal  dan  Dzulhijjah  1381-1432/1962-2001, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011). Slamet Hambali, “Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriah”,  2.  Lihat  juga  Thomas  Djamaluddin,  ”Sidang  Isbat:  Upaya  Pemerintah  Memberi  Kepastian  di Tengah Keragaman”
Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal  1428  H  jatuh  hari  Sabtu  Pon,  13  Oktober  2007  M,  atas  dasar istikmal. 50
Pada  tahun  1432  H,  pemerintah  menolak  laporan  hasil  rukyatulhilal dari  Cakung  dan  laporan  rukyah  dari  Jepara,  karena  kesaksian  tersebut belum memenuhi kriteria imkan rukyat dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar. Berdasarkan data hisab ijtimak akhir Ramadhan 1432 H, terjadi pada hari Senin Wage, 29 Agustus 2011 M, pukul 10:05:14 WIB. Ketika  Matahari  terbenam  di  Pos  Observasi  Bulan  Pelabuhan  Ratu,  hilal sudah  di  atas  ufuk  dengan tinggi mar’i +1°  25’  20”.  Pada  saat  itu  Menteri Agama  atas  nama  Pemerintah  melalui  sidang  isbat  menetapkan  1  Syawal 1432 H, jatuh hari Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M, atas dasar istikmal. 51
Pemerintah  pada  tahun  1433  H,  menolak  laporan  hasil  rukyatulhilal dari  Cakung,  karena  kesaksian  tersebut  belum  memenuhi  kriteria  imkan rukyah  dan  dianggap  bertentangan  dengan  hisab  yang  muktabar.  Ijtimak akhir Sya’ban 1433 H, terjadi pada hari Kamis Wage, 19 Juli 2012 M, pukul 11:25:13 WIB. Ketika Matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu,  hilal  sudah  di  atas  ufuk  dengan  tinggi mar’i +1°  15’  03”.  Menteri Agama  atas  nama  Pemerintah  melalui  sidang  isbat  menetapkan  1 Ramadhan  1433  H,  jatuh  hari  Sabtu  Legi,  21  Juli  2012  M,  atas  dasar istikmal. 52
Pemerintah  pada  tahun  1434  H,  menolak  laporan  hasil  rukyah  hilal dari  Cakung,  karena  kesaksian  tersebut  belum  memenuhi  kriteria  imkan rukyat  dan  dianggap  bertentangan  dengan  hisab  yang  muktabar.  Ijtimak akhir  Sya’ban  1434  H,  terjadi  pada  hari  Senin  Pon,  8  Juli  2013  M,  pukul 14:16:06 WIB. Ketika Matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan
50 Hambali, “Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriah”
51 Djamaluddin,”Sidang Isbat: Upaya Pemerintah Memberi Kepastian di Tengah Keragaman”
52 Hambali, “Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriah”
Ratu,  hilal  sudah  di  atas  ufuk  dengan  tinggi mar’i +00°  32’  49”.  Menteri Agama  atas  nama  Pemerintah  melalui  sidang  isbat  menetapkan  1 Ramadhan 1434 H, jatuh pada hari Rabu Kliwon, 10 Juli 2013 M, atas dasar istikmal. 53

## E. PENUTUP
Permasalahan  tentang  penetapan  awal  bulan  hijriah  merupakan fenomena  sosial  yang  terjadi  disebabkan  adanya  ragam  pemahaman terhadap  nash  (al-Qur’an  dan  Hadis).  Keberagaman  tersebut  berkembang bermetamorfosis  menjadi  sebuah  kriteria  dengan  cara  pandang  berbeda- beda. Kriteria ini pun tumbuh subur menjadi bermacam-macam konsep.
Fenomena yang terjadi di Indonesia tentang keberadaan kriteria yang beragam  ini,  tidak  terlepas  dari  peran  tokoh  dan  organisasi  masyarakat (ormas) Islam. Bahkan, ormas yang cendrung memiliki massa yang banyak memberikan  dampak  yang  luas  dan  menjadikannya  sebagai  sebuah fenomena  sosial  yang  bersifat  Nasional.  Kasus  ini  menjadi  perhatian khusus  umat  dan  selalu  menjadi  aktual,  karena  penetapan  awal  bulan hijriah  memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  keberlangsungan  ibadah wajib yang bernuansa sosial, seperti pelaksanaan puasa dan manasik haji.
Peristiwa  di  atas  menunjukkan  bahwa,  hampir  semua  ormas  Islam dalam  menetapkan  awal  Ramadhan,  Syawal,  dan  Zulhijjah  bersamaan dengan  ketetapan  pemerintah,    walaupun  menggunakan  kriteria  yang berbeda-beda, namun masih terdapat ormas yang belum menerima. Untuk itu perlu peran pemerintah melakukan komunikasi secara intensif dengan ormas  Islam  serta  berbagai  komponen  bangsa  tanpa  tendensi  ideologis- politis.  Hal  ini  akan  menghantarkan  kebersamaan  dan  integritas  antara hisab dan rukyat memiliki peluang yang besar.
53 Kompas.com, “Ulasan Ramadhan: Saat Rukyat (lagi-lagi) Ditolak”, diakses tanggal 26 November 2018, https: //nasional.kompas.com/read/2013/07/17/0932171/ Ulasan.Ramadhan.Saat.Rukyat.Lagi-lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Azhari,  Susiknan.  “Fenomena  Perbedaan  Idul  Fitri  Masa  Orde  Baru  Sebuah Survai Historis” Jurnal Profetika , 2 No. 1 (2000).
Azhari, Susiknan “Gagasan Penyatuan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam”, Jurnal Ahkam ,Vol. XV, No. 2, Juli (2015): 249-258.
Departemen  Agama, Almanak  Hisab  Rukyat, Jakarta:  Direktorat  Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1998/1999.
Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakt Islam, Almanak Hisab Rukyat ,  Jakarta:
Kementerian Agama RI, 2010.
Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Direktorat  Urusan  Agama Islam  dan  Pembinaan  Syariah, Keputusan  Menteri  Agama  RI  1  Ramadhan,
Syawal  dan  Dzulhijjah  1381-1432/1962-2001, Jakarta:  Kementerian  Agama RI, 2011.
Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Direktorat  Urusan  Agama Islam  dan  Pembinaan  Syariah, Keputusan  Menteri  Agama  RI  1  Ramadhan,
Syawal  dan  Dzulhijjah  1381-1432/1962-2001, (Jakarta:  Kementerian  Agama RI, 2011)
Direktur  Urusan  Agama  Islam  dan  Pembinaan  Syariah,  “Pedoman  Hisab  dan Rukyat  Departemen  Agama”  (Pendidikan  dan  pelatihan  nasional pelaksana  rukyat  Nahdlatul  Ulama,  Semarang,  tanggal  17-23  Desember 2006).
Djamaluddin,  Thomas  “Lokakarya  Kriteria  Awal  Bulan:  Perwakilan  Ormas Islam  Bersepakat”,  diakses  5  Oktober  2017,  http//tdjamaluddin. wordpress.com.
Djamaluddin,  Thomas  “Musyawarah  Nasional  Hisab  Rukyat  2012  Membuka Jalan  Penyatuan  Hari  Raya  dan  Kalender  Islam  di  Indonesia”,  diakses  5 Oktober 2017, http//tdjamaluddin.wordpress.com.
Djamaluddin, Thomas, “Proposal Ringkas  Penyatuan Kalender Islam Global”, (Makalah,  Seminar  Internasional  Fikih  Falak  “Peluang  dan  Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” Jakarta, 28-30 November 2017).
Djamaluddin, Thomas, Menggagas Fiqih Astronomi , Bandung: Kaki Langit, 2005.
Hambali,  Slamet,  “Fatwa  Sidang  Isbat  dan  Penyatuan  Kalender  Hijriyah”, (Makalah  Lokakarya  Internasional  dan  Call  for  Paper  IAIN  Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012)
Izzuddin, Ahmad “Kesepakatan untuk Kebersamaan”, (Makalah Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah Lokakarya Internasional dan Call  For  Paper:  IAIN  Walisongo  Fakultas  Syariah,  Semarang,  12-13 Desember 2012).
, Fiqh  Hisab  Rukyat  di  Indonesia  (Menyatukan  NU  dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan Idul Fitri dan Idul Adha, Jakarta: Erlangga, 2007.
Kementerian Agama RI, Ephemeris Hisab Rukyat, dalam Kebijakan Pemerintah RI dalam  Penetapan  Awal  Bulan  Kamariah  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Ditjen  Bimas Islam, 2012), 385.
Keputusan Fatwa Majlis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004, penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah .
Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  368  Tahun  2018. Tentang Penetapan 1 Syawal 1439 H.
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016. Tentang Pembentukan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.
Noor Ahmad SS., Nur al-Anwar, Kudus: Madrasah Tasywiqat-Tullab Salafiyah, t.th.
Shadiq,  Sriyatin  “Akar  perbedaan  hari  raya  di  Indonesia”,  (Makalah Pendidikan  dan  pelatihan  hisab  dan  rukyat  Negara-Negara  MABIMS observatorium Bosscha ITB-Departemen Agama RI,  Lembang,  tanggal 5 Juli-10 Agustus 2000), 2.
Tatmainul Qulub, Siti, ”Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat”, Al-Ahkam , Volume 25, (2015): 111.
Umar,  Nasaruddin,  ”Memahami  Hak  Sidang  Isbat  dalam  Perspektif  Fikih Siyasah”,  (Pendidikan  dan  Pelatihan  Nasional  Pelaksana  Rukyat Nahdlatul Ulama, Semarang, tanggal 17-23 Desember 2006), 3.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989.
Warson  Munawwir,  Ahmad Kamus  Al-Munawwir ,    Surabaya:  Pustaka Progressif, 2002.
Widiana, Wahyu, “Penentuan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia,”  dalam Hisab  Rukyat  dan perbedaanya,  ed. Choirul  Fuad  Yusuf, Jakarta: Direktorat Peradilan Agama, 2004.
Web
Bimas Islam, “Pemerintah Tetapkan 1 Dzulhijjah 1439H pada 13 Agustus 2018” ,  diakses  26  November  2018,  https://bimasislam.kemenag.go.id/post/ berita/pemerintah-tetapkan-1-dzulhijjah-1439h-pada-13-agustus- 2018?fbclid =IwAR3rxiop1jgWnMyo-qmCDvweEiUDvbHPL3UUGaaP
_Fll0cW8ZvlZYUF3ZQA.
Kompas.com,  “Ulasan  Ramadhan:  Saat  Rukyat  (lagi-lagi)  Ditolak”,  diakses tanggal 26 November 2018, https: //nasional.kompas.
com/read/2013/07/17/0932171/  Ulasan.Ramadhan.  Saat.Rukyat.Lagi- lagi.