## PERAN PPN KEJAWANAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR KOTA CIREBON
Ridwan Widagdo Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon E-mail: ridwanwidagdo@ymail.com

## Abstrak
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
Kata Kunci : PPN Kejawanan, ekonomi, masyarakat pesisir

## Abstract
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
Keywords : PPN Kejawanan, economic, coastal communities
Pendahuluan Secara normatif,
seharusnya masyarakat  pesisir  merupakan  masyarakat yang  sejahtera  karena  potensi  sumber  daya alamnya yang besar. Namun pada kenyataannya  hingga  saat  ini  sebagian  besar masyarakat  pesisir  masih  merupakan  bagian dari masyarakat yang tertinggal dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Kemiskinan  yang  melanda  rumah  tangga masyarakat pesisir / nelayan telah mempersulit mereka  dalam membentuk kehidupan  generasi  berikutnya  yang  lebih baik dari keadaan mereka saat ini.
Wilayah  pesisir  merupakan  pintu masuk  perkembangan  sosial  budaya  dan ekonomi  masyarakat  indonesia  sejak  jaman dulu  menjadi  jalan  masuk  transportasi  dan transformasi sosiologis serta budaya masyarakat.  Selain  faktor  sosiologis  tersebut, di  wilayah  pesisir  inilah  pada  mulanya terjadi transaksi dan memilki kekayaan sumber daya alam yang sangat potensial baik bagi  masyarakat  pesisir  itu  sendiri  maupun perekonomian secara nasional. 1
Masalah pembangunan pantura khususnya  yang  berkaitan  dengan  bidang ekonomi adalah pertumbuhan investasi belum mampu  meningkatkan  keterkaitan  dengan usaha  ekonomi  lokal  dan  kesempatan  kerja. Beberapa  kendala  dalam  upaya  peningkatan investasi  antara  lain  belum  efisien  dan efektifnya  birokrasi,  belum  adanya  kepastian hukum  dan  kepastian  berusaha  serta  jaminan keamanan berusaha dalam bidang penamanan modal  dan  masih  rendahnya  infrastruktur pendukung.  Potensi  budaya  dan  keindahan alam  belum  digali  dan  dikembangkan  secara optimal  sebagai  potensi  wisata 2 .  Selain  itu pembangunan  industri  pengolahan  hasil
1 Rokhmin  Dahuri, Cetak  Biru  Pembangunan Kelautan dan Perikanan (2012).
2 Rokhmin  Dahuri, Dukungan  IPTEK  untuk pembangunan Kelautan (Bogor: RODA Bahari, 2012).
tangkap atau budi daya perairan, dan industry pariwisata bahari, kurang melibatkan partisipasi masyarakat pesisir itu  sendiri.
Kota  Cirebon  merupakan  salah  satu daerah  yang  terletak  pada  jalur  pantura  yang memiliki potensi dengan wilayah pantai/pesisir.  Bagi  masyarakat  Cirebon, sebelum  tahun  2000,  seperti  daerah  pantai Kejawanan merupakan pelabuhan dan terdapat  Tempat  Pelelangan  Ikan  (TPI)  bagi para nelayan, juga sebagai tempat memancing bagi  masyarakat  Cirebon.  Kini,  Kejawanan selain  berfungsi  sebagai  (TPI)  bagi  para nelayan.  Pantai  Kejawanan  juga  merupakan tempat  obyek  wisata  pantai,  bahkan  ada sebagian  masyarakat  yang  percaya  untuk dijadikan  therapy  dengan  cara  berendam  di air  laut  yang  mereka  yakini  bisa  mengobati penyakit.
Sebetulnya  pantai  Kejawanan  yang terletak  di  Kelurahan  Pegambiran  kecamatan Lemawungkuk  ini  memiliki  pantai  dengan warna  pasir  hitam  dan  bersih  serta  masih dibiarkan  begitu  saja  dan  belum  ada  tanda- tanda  dikelola  dengan  cepat.  Kondisi  pantai yang  seperti  itu  merupakan  sebuah  embrio yang  bisa  dijadikan  obyek  wisata  andalan bagi  pemerintah  kota  dan  sebagai    peluang usaha  bagi  para  masyarakat  sekitarnya, karena  saat  ini  dari  mulai  tempat  parkir, pedagang asongan sampai  yang  menyewakan peralatan renang pun mereka masih menginduk  pada  IPK  (  Ikatan  Pemuda Kejawanan). 3
Berkaitan  dengan  pengumpulan  dan pemasaran  hasil  tangkap  nelayan  di  pesisir pantai  kejawanan,  maka  keberadaan  PPN
3 Nasib  Pantai  Kejawanan  Yang  Masih Terabaikan , http://www.fahmina.or.id/artikel-a- berita/berita/1117-nasib-pantai-kejawanan-yang- masih-terabaikan.html (Diakses 20 Juli 2014).
4 Buku  Profil  Kementrian  Kelautan  Dan Perikanan  Direktorat  Jendaral  Perikanan  Tangkap Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  (PPN)  Kejawanan Kota Cirebon.
Kejawanan (PPNK) merupakan hal vital, PPN kejawanan yang terletak di Kelurahan Lemah Wungkuk Kota Cirebon, tepatnya pada posisi 060-44’-14” LS/1080-34’-53” BT, dilengkapi dengan  berbagai  sarana seperti  sarana pokok, sarana fungsional dan sarana tambahan/penunjang.  PPN  Kejawanan  yang berada  di  bagian  Timur  Jawa  Barat,  secara geografis  sangat  strategis  karena  merupakan pintu  gerbang  Jawa  Barat  bagian  Timur  dan dengan mudah menghubungkan daerah pemasaran potensialyaitu Bandung dan Jakarta  sekaligus  sebagai  pintu  gerbang keluar masuknya arus komiditi barang ekspor impor yang berfungsi sebagai pusat perdagangan  dan  industri  serta  wisatawan domestik  maupun  asing  ke  Jawa  Barat khususnya Cirebon. 4
Oleh  karena  itu,  pelabuhan  Cirebon diklasifikasikan  sebagai  pelabuhan  Indonesia II,  merupakan  pelabuhan  paling  besar  yang terletak  di  Jawa  Barat.  Pantai  pelabuhan Kejawanan  memiliki  topografi  pantai  yang landai dan merupakan pantai dengan perairan tenang  dan  gelombang  yang  tidak  terlalu besar.  Arah  angin  dominan  sepanjang  tahun yang mempengaruhi pembentukan gelombang laut  yang  menuju  ke  arah  pantai  Teluk Cirebon.  Ketinggian  gelombang  di  laut  Jawa umumnya  disebabkan  oleh  angin  biasanya mencapai  lebih  dari  2  meter  dan  merupakan gelombang laut dalam.
Peran  PPN  Kejawanan  sesuai  dengan beberapa  fungsinya  adalah  melaksanakan pemasaran  dan  distribusi  ikan,  pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan, melaksanakan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan.
Sementara  masyarakat  di  sekitar  PPNK terutama  para  nelayan  sebagian  besar  belum merasakan dampak peran dari PPNK terutama kemudahan  dalam  menjual  hasil  tangkapan laut.
Rumusan  penelitian  yang  diajukan adalah  sebagai  berikut:  (1)  Bagaimana gambaran  kondisi  ekonomi  urmasyarakat pesisir  pantai  Kejawanan  Kota  Cirebon  (2) Bagaimana  Peran  PPN  dalam  Pemberdayaan masyarakat  ekonomi  Pesisir  Kejawanan? Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui gambaran kondisi Masyarakat Pesisir Kejawanan  Kota  Cirebon  dan  Peran  PPN dalam  Pemberdayaan  masyarakat  ekonomi Pesisir  Kejawanan.  Penelitian  ini  dilakukan agar  hasilnya  dapat  berkontribusi  bagi pengembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya ilmu ekonomi;  dapat dijadikan sebagai  bahan rujukan  untuk  penelitian  berikutnya,  dapat digunakan sebagai referensi dalam  menyusun rencana dan kebijakan pembangunan ekonomi  masyarakat  pesisir,  dapat  dijadikan sebagai  acuan  dalam  mengelola  program- program pemberdayaan  ekonomi  masyarakat pesisir.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif,  menginvestigasi  dan memahami fenomena seperti apa yang terjadi, mengapa  terjadi  dan  bagaimana  terjadinya, sekaligus  memahami  suatu  situasi  sosial, peristiwa,  peran,  interaksi  dan  kelompok. Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan  yaitu  wawancara  terbuka  dan wawancara terstruktur.
Pengumpulan
Informasi  melalui  informan  yaitu  beberapa nelayan dan pemerintah. Selanjutnya dilakukan analisis, untuk menangkap, mencatat, menginterpretasikan dan menyajikan informasi.

## Kajian Teori
Kajian  teori  dalam  penelitian  ini berkaitan  dengan  konsep  masyarakat  pesisir yaitu  masyarakat  yang  tinggal  dan  hidup  di wilayah  pesisir,  karena  itu  dari  perspektif matapencahariannya, masyarakat pesisir
tersusun  dai  kelompok-kelompok  masyarakat yang  beragam,  seperti  nelayan,  petambak, pedagang  ikan,  pemilik  took,  serta  pelaku industry kecil dan menengah pengolahan hasil tangkap. Keberagaman jenis pekerjaan penduduk  di  kawasan  pesisir  ini  juga ditentukan oleh kondisi struktur sumber daya ekonomi  local. 5 .  Masyarakat  pesisir  bisa terdiri  dari  penjual  jasa  pariwisata,  penjual jasa transportasi, serta kelompok lainnya yang memanfaatkan  sumberdaya  nonhayati  laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya.Nelayan,  pembudidaya  ikan, dan pedagang merupakan kelompok masyarakat  pesisir  yang  secara  langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumberdaya ikan melalui kegiatan penangkapan  dan  budidaya.  Kelompok  ini pula  yang  mendominasi  pemukiman  di wilayah  pantai  pada  pulau-pulau  besar  dan kecil di Indonesia
Dari  sisi  usaha  perikanan,  kelompok masyarakat  pesisir  yang  miskin  terdiri  dari rumah  tangga  perikanan  yang  menangkap ikan tanpa menggunakan perahu, menggunakan  perahu  tanpa  motor,  dan perahu  bermotor tempel. Dengan  skala usaha seperti ini, nelayan hanya mampu menangkap ikan  di  daerah  dekat  pantai.  Dalam  kasus tertentu,  nelayan  dapat  bekerja  sama  atau bermitra  dengan  perusahaan  besar,  sehingga mereka  dapat  pergi  menangkap  ikan  lebih jauh dari pantai. Namun demikian, peningkatan penghasilan dari hasil kerja sama ini  tidak  banyak  berarti  karena  jumlah anggota rumah tangga yang besar menyebabkan  jumlah  penghasilan  mereka belum  mencukupi  untuk  menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Konsep
berikutnya yaitu pemberdayaan, merupakan upaya menjadikan suasana  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab menjadi  semakin  efektif  efisien  secara
5 Rokhmin Dahuri, Dukungan IPTEK .
struktural,  baik  dalam  kehidupan  keluarga masyarakat, negara, regional maupun Internasional,  termasuk  dalam  bidang  politik ekonomi, maupun lainnya. Konsep pemberdayaan  dapat  dikatakan  merupakan jawaban atas realitas ketidakberdayaan ( disempowerment ). Mereka yang tidak berdaya  jelas  adalah  pihak  yang  tidak memiliki  daya  atau  kehilangan  daya.  Mereka yang  tidak  berdaya  adalah  mereka  yang kehilangan kekuatannya. Secara lebih lengkap suatu pemberdayaan memiliki maksud untuk: 1. Pemberdayaan  bermakna  kedalam,  kepada masyarakat  berarti  suatu  usaha  untuk mentransformasikan kesadaran rakyat sekaligus mendekatkan masyarakat dengan akses untuk perbaikan kehidupan mereka.
2. Pemberdayaan  bermakna  keluar  sebagai suatu upaya untuk menggerakkan perubahan kebijakan-kebijakan yang selama ini nyata-nyata merugikan masyarakat.  Pemberdayaan  dalam  segi  ini bermakna sebagai pengendali yang berbasis  pada  upaya  memperlebar  ruang partisifasi rakyat
Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang  harus  diikuti  dengan  tetap  memperkuat potensi  atau  daya  yang  dimiliki  oleh  setiap masyarakat. dalam rangka itu pula diperlukan langkah-langkah yang lebih positif selain dari menciptakan iklim dan suasana. perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut  penyediaan  berbagai  masukan (input) serta membuka akses kepada berbagai peluang  (opportunities)  yang  nantinya  dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.
Proses  dan  aktifitas  pemberdayaan masyarakat  pesisir  harus  didasarkan  pada prinsip-prinsip  pemikiran  yang  bisa  menjadi landasan  filosofi  pemberdayaan.  Filosofi pemberdayaan  masyarakat  pesisir  dapat diekplorasi melalui nilai-nilai yang mendasari hakikat  hubungan  antara  (1)  Manusia  dan
Allah  Yang  Maha  Esa;  (2)  manusia  dengan manusia, dan (3) manusia dengan alam.
Berdasarkan  konsep  pembangunan masyarakat yang menekankan pada pemberdayaan  maka  diformulasikan  sasaran pemberdayaan  masyarakat  pesisir,  khususnya nelayan  dan  petani  ikan  yang  tinggal  di kawasan  pesisir  pulau  kecil  dan  besar,  yang adalah sebagai berikut: 6
1. Tersedianya  dan  terpenuhinya  kebutuhan dasar  manusia  yang  terdiri  dari  sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.
2. Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lokal yang memungkinkan masyarakat  dapat  memperolehnya  dengan harga murah dan kualitas yang baik.
3. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat  sebagai  wadah  aksi  kolektif ( collective  action) untuk  mencapai  tujuan- tujuan individu.
4. Terciptanya  kegiatan-kegiatan  ekonomi produktif di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis  sumberdaya  lokal  ( resource- based ), memiliki pasar yang jelas ( market- based ),  dilakukan  secara  berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas sumberdaya ( environmental-based ),
dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi  masyarakat  lokal  ( local  society- based ), dan dengan menggunakan teknologi  maju  tepat  guna  yang  berasal dari  proses  pengkajian  dan  penelitian ( scientific-based ).
5. Terciptanya  hubungan  transportasi  dan komunikasi  sebagai  basis  atau  dasar hubungan  ekonomi  antar  kawasan  pesisir serta antara pesisir dan pedalaman.
6. Terwujudnya  struktur  ekonomi  Indonesia yang  berbasis  pada  kegiatan  ekonomi  di wilayah  pesisir  dan  laut  sebagai  wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam laut.
6 Rokhmin  Dahuri, Cetak  Biru  Pembangunan Kelautan dan Perikanan (2012).
Asumsi dan prasangka negative terhadap kemampuan dan prilaku  masyarakat pesisr  harus  dihindari  oleh  para  konsultan pemberdayaan. Tugas mereka dalam pemberdayaan  adalah  menciptakan  ruang kapabelitas  agar  masyarakat  pesisir  memiliki kemampuan  untuk  mengaktualisasikan  diri dalam proses pembangunan local. Karena itu, pemberdaya  masyarakat  pesisir  berkewajiban melakukan  transfer  ilmu  secara  dialogis, melatih,  dan  mengembangkan  motivasi- motivasi kemajuan kepada masyarakat pesisir.  Fungsi-fungsi  pemberdaya  sebagai mediator,  fasilitator,  dan  motivator  lebih dikedepankan daripada bertindak yang terkesan  “menggurui”  masyarakat  pesisir. Dengan  demikian,  proses  dan  aktifitas pemberdayaan akan berakar pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Strategi  pemberdayaan  masyarakat pesisir dapat ditempuh dengan mengembangkan dua model beserta variasinya.  Pertama,  model  pemberdayaan masyarakat  pesisir  berbasis  gender.  Kedua, model  pemberdayaan  masyarakat  pesisir berbasis  pranata  budaya  atau  kelembagaan social.  Kedua  model  juga  bisa  disinergikan. Pemberdayaan masyarakat pesisir yang berbasis kelembagaan akan berfungsi optimal untuk pengorganisasian warga dan pengelolaan kemampuan  sumber daya social- ekonomi local, serta memanfaatkannya secara efektif  dan  efisien  sehingga  mempermudah pencapaian tujuan pemberdayaan.
Dengan memperhatikan berbagai persoalan  social,  ekonomi,  dan  lingkungan yang  dihadapi  oleh  masyarakat  pesisir, kebijakan  pemberdayaan  yang  dilakukan terhadap  mereka  tetap  penting  dan  relevan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa.
Akhirnya,  pemberdayaan  masyarakat pesisir diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan otonomi mereka dalam mengelola  potensi  sumber  daya  pesisir,  laut,
pulau-pulau kecil secara optimal dan berkelanjutan  sebagai  jalan  untuk  menjamin kelangsungan  hidup  mereka dan generasinya. Kesulitan-kesulitan ekonomi ini juga membatasi  hak  asasi  penduduk  miskin  untuk memperoleh  akses  dan  pelayanan  pendidikan murah. Kegagalan pemerintah dalam memberikan  jaminan  social  di  bidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan  yang  layak  sangat  berpengaruh terhadap sumber daya  manusia, produktifitas, dan  daya  saing  bangsa  Indonesia  dalam menghadapi percaturan global.
Kebijakan  pemberdayaan  masyarakat pesisir sangat diperlukan, khususnya di  desa- desa  nelayan  yang  potensi  sumber  daya perikanannya cukup besar. Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir yang efektif adalah berbasis kelompok dan berbingkai  kelembagaan  social  atau  pranata budaya yang sudah ada di dalam masyarakat. Kebijakan dan program pemberdayaan selama  ini  lebih  banyak  dipahami  sebagai upaya  menangani  residu  yang  ditimbulkan oleh  proses-proses  pembangunan.  Padahal, seharusnya  isu  pemberdayaan    masyarakat sudah menyatu (included) di dalam kebijakan atau proses pembangunan yaitu pembangunan yang  berkelanjutan  yang    merupakan  weak sustainability  cara-cara  pembangunan  yang lebih ramah lingkungan  untuk meningkatkan standar kehidupan secara inklusif. 7
Agar
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan  social  ekonomi  masyarakat pesisir  berjalan  efektif  dengan  hasil  yang maksimal,  ia  harus  didasarkan  pada  basis pembentukan  kelompok  social  dan  dalam bingkai  kelembagaan  social  atau  pranata budaya  yang  hidup  dan  tumbuh  dalam masyarakat.  Paradigma  pembangunan  orde baru  yang  terus  terwariskan  pada  masa otonomi daerah adalah paradigm
7 Rokhmin  Dahuri, The  Blue  Future  of Indonesia (Bogor: RODA Bahari, 2013).
pembangunan yang berorientasi pada kepentingan sektoral, top-down, dan memihak  atau  tunduk  pada  kepentingan pemillik  capital  (investor  atau  pihak  swasta). Pembangunan pertambakan, industry pengolahan  hasil  tangkap  atau  budi  daya perairan  ,  dan  industry  pariwisata  bahari, tidak banyak melibatkan partisipasi masyarakat  pesisir,  khususnya  masyarakat nelayan.
Pemberdayaan masyarakat pesisir paling  tidak  memiliki  dua  dimensi  pokok, yaitu  dimensi  kultural  dan  strukrtural. Dimensi  kultural  mencakup  upaya-upaya perubahan perilaku ekonomi, orientasi pendidikan,  sikap  terhadap  perkembangan teknologi, dan kebiasaan-kebiasaan. Sedangkan  dimensi  struktural  mencakup upaya  perbaikan  struktur  sosial  sehingga memungkinkan  terjadinya  mobilitas  vertikal nelayan. Perbaikan struktural tersebut umumnya berupa penguatan solidaritas nelayan  untuk  selanjutnya  dapat  berhimpun dalam  suatu  kelompok  dan  organisasi  yang mampu memperjuangkan kepentingan mereka.
Dalam  pemberdayaan  nelayan  secara strultural  maupun  kultural,  perlu  dipahami adanya  keunikan  karakteristik  sosial  nelayan yang  tentunya  menuntut  adanya  pendekatan pemberdayaan  yang unik pula.  Ada  beberapa prinsip penting pemberdayaan yang digunakan  untuk  seluruh  konteks  komunitas nelayan, yaitu:
1. Prinsip  Tujuan.  Pemberdayaan harus dilandasi  tujuan  yang  jelas,  dimana nelayan  harus  dianggap  sebagai  subyek dalam  pembangunan  sehingga  pendekatan yang  dilakukan  adalah  membantu  para nelayan  agar  dapat  membantu  dirinya sendiri  dengan  pendidikan  dan  pelatihan. Hal  ini  terdapat  di  dalam  paradigma  baru, yang  asumsinya  adalah  nelayan  memiliki
kemampuan  untuk  memecahkan  masalah dirinya sendiri.
2. Prinsip  pengetahuan  dan  penguatan  nilai local.  Pengetahuan  modern  saat  ini seringkali  dianggap  segala-galanya  dan ampuh untuk mengatasi berbagai persoalan yang  dihadapi  nelayan,  padahal  mereka memiliki  sistem  pengetahuan  sendiri  yang penting dijadikan bekal
dalam
pemberdayaan, karena pengetahuan
tersebut  sudah  diwariskan  turun-menurun. Begitu  pula  dengan  nilai  lokal  yang potensial sebagai landasan dalam pemberdayaan.  Nilai  lokal  itu  dapat menjadi  modal  sosial  yang  penting  untuk dikembangkan  bagi  kemajuan  masyarakat nelayan.
3. Prinsip  keberlanjutan.  Berdasarkan  realita yang terjadi, proyek-proyek pemberdayaan yang sering dilakukan kadangkala terjebak pada paradigma proyek yang mengharuskan  tercapainya  target  secara nyata  dalam  waktu  yang  singkat.  Dengan demikian,  prinsip  keberlanjutan  seringkali diabaikan
dalam proyek-proyek pemberdayaan  selama  ini  dan  hal  tersebut terjadi  karena  masih  kuatnya  paradigma proyek dalam setiap aktivitas pemberdayaan. Inipun terjadi karena memang  sifat  proyek  hanya  sesaat  dan tidak multiyears. Oleh  karena  itu,  perlu dipikirkan  perubahan  sistem  administrasi proyek  yang  terkait  dengan  program pemberdayaan
agar program
pemberdayaan dapat berjalam efektif tanpa batasan  administrasu  yang  seringkali menghambat.
4. Prinsip ketepatan kelompok sasaran. Pihak pelaksana pemberdayaan seringkali mendatangi  elite  desa  yang  lebih  mudah berkomunikasi  meskipun  sebenarnya  jauh dari  persoalan  nelayan.  Sementara  itu, nelayan miskin yang tidak mudah berkomunikasi  malah  jarang  didatangi.
Akibatnya, informasi yang diperoleh justru bias  dengan  kepentingan  informan  elite nelayan tersebut, sehingga banyak program pemberdayaan yang hanya menyentuh elite nelayan  yang  sebebarnya  tidak  perlu diberdayakan.  Oleh  karena  itu,  sudah saatnya  pemberdayaan  sosial  nelayan  saat ini  berorientasi  pada  kelompok  sasaran yang tepat.
5. Prinsip  kesetaraan  gender.  Salah  satu  ciri sosial nelayan adalah kuatnya peran wanita atau istri  nelayan dalam aktivitas ekonomi maupun  pengambilan  keputusan.  Dalam posisi yang demikian, sasaran pemberdayaan  harus  mencakup  istri-istri nelayan juga. Seringkali program pemberdayaan bias kepada laki-laki sehingga  laki-laki  yang  selalu  diajak berdiskusi dan memecahkan masalah tanpa melibatkan istri mereka.
Saat  ini  jumlah  nelayan  miskin tercatat  7,87  juta  orang  atau  25,14%  dari jumlah  penduduk  miskin  nasional  (KKP, 2011).  Banyak  faktor  yang  menyebabkan mayoritas  nelayan  di  Indonesia  masih  terlilit derita  kemiskinan.  Dalam  tataran  praktis, nelayan mengalami kemiskinan karena pendapatan (income) nya  lebih    kecil  dari pada pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan  hidup  keluarga  dan    diri    nya dalam    kurun  waktu    tertentu.      Sejauh    ini pendapatan  nelayan,  khususnya  nelayan tradisional dan  nelayan  ABK dari kapal  ikan komersialfmodem  (diatas  30  GT),  pada umumnya  kecil  (kurang  dari.  Rp  1  juta  per bulan)  dan  sangat  fluktuatif  alias  tidak menentu.  Adanya  kondisi  cuaca  buruk  yang terjadi  akhir-akhir  ini  di  beberapa  titik perairan seperti gelombang tinggi mengakibatkan nelayan tidak dapat melakukan aktifitas melaut sehingga menambah  penderitaan nelayan. 8
8 Buku Profil Kementrian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jendaral Perikanan Tangkap
Intensitas  melaut  nelayan  tradisional yang    sangat  dipengaruhi  oleh    cuaca menyebabkan  mereka  sering  merugi  akibat perubahan  cuaca  yang  tidak  menentu.  Saat musim    barat,    gelombang  laut    bisa mencapai  3-5  meter,  hujan  disertai  angin kencang  (badai)  terjadi  setiap  waktu. Fenomena  ini    menjadi  penyebab  kerusakan lambung perahu bahkan karam  saat  melaut. Perjuangan  nelayan  tradisional  tidak  sampai disitu,  jarangnya  melaut  memaksa  hasil tangkapan    minim,  berdampak  pada  sepinya tempat pelelangan ikan  yang  biasanya ramai karena  ikan  yang    diperdagangkan  sedikit dan berujung pada hutang atau menganggur.
Beranjak  dari  permasalahan  nelayan yang  tidak  sedang  melaut    akibat    kondisi cuaca    buruk,  maka   harus ada   solusi  untuk saat  ini  dan  jangka  panjang. Untuk bantuan jangka  pendek,  pemerintah  bisa  memberi bantuan  dengan  memberdayakan  nelayan, karena  itu  agar    pembangunan  perikanan tangkap berhasil maka saatnya kita mengelola  pembangunan  perikanan  tangkap dengan  melibatkan  masyarakat,  nelayan  dan stakeholders lainnya sejak tahap perencanaan sampai  implementasi dan  pengendalian (co- management atau stakeholder  partici- pation). 9
Selain itu untuk meningkatkan kualitas SDM nelayan nasional agar kompetitif  maka pemberdayaan  nelayan  juga dapat dilakukan dengan memberikan penyadaran, pendidikan, pendampingan, pelatihan  keterampilan  dan  penyuluhan tentang teknik penangkapan ikan, manajemen. keuangan, manajemen lingkungan  hidup  dan  etos  kerja  termasuk achievement and motivation secara berkesinambungan.  Misalnya  mendidik  dan
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Kota Cirebon
9 Rokhmin Dahuri, Cetak Biru Pembangunan.
melatih  para  nelayan  kita,  agar    punya keterampilan dan  etas  kerja seperti  nelayan· Jepang,  Thailand    dan  RRC  yang  mampu melaut lebih dari tiga bulan.
Di  sisi  lain  kebanyakan  nelayan    kita saat ini maunya hanya sehari di laut (one day fishing). Para  nelayan    Indonesia  yang terampil  dengan  kemampuan  teknis  dan  etas kerja  tinggi  kini  kebanyakan  kerja  di  kapal- kapal ikan asing. Kita harus memperkerjakan saudara-saudara  kita  nelayan  terampil  ini  di kapal-kapal ikan nasional.
Kemudian,  untuk  bantuan  jangka panjang    harus    ada  fasilitas    bantuan  dari pemerintah  yang  lebih  mendaya-gunakan nelayan.  Misalnya,  langkah  menciptakan altematif  mata    pencarian  lapangan  kerja seperti    budidaya  rumput  laut,  budidaya kepiting    asoka,  industri  pengolahan  hasil, laut, dan  sebagainya.
Apabila  nelayan  diberikan  alternatif pekerjaan,  contohnya  budidaya  rumput  laut maka  dengan  mengembangkan  200.000  ha tambak    (18%  potensi)  untuk  Gracilaria, maka  tiap  tahun  dapat  dihasilkan 4 juta ton rumput  laut    kering    yang    setara    dengan USD  2  miliar,  pendapatan  petambak  Rp  3 juta  per    ha  per    bulan,    dan  lapangan  kerja tercipta  sejuta  orang.  Bila  1  juta  ha  perairan laut  (4%  potensi) dikembangkan untuk budi daya  Eucheuma  spp,  maka  dalam  setahun dapat diproduksi 20  juta rumput  laut  kering yang    nilainya    USD  20  miliar,  pendapatan pembudi  daya  Rp 12  juta per ha per bulan, dan tenaga kerja yang terserap 4 juta orang. 10
Dengan  demikian  bila  menerapkan solusi pendekatan pemecahan masalah seperti diatas,  insya  Allah  para  nelayan  kita  akan lebih  semangat  dan  senang  di  saat  tidak sedang melaut  disebabkan pendapatan dapat diperoleh  dari  alternatif  pekerjaan  yang  lain. Inilah fondasi dari kejayaan dan kesejahteraan  sub-sektor  perikanan  tangkap
10 Rokhmin Dahuri, Cetak Biru Pembangunan.
nasional.  Semoga  Allah  SWT  senantiasa meridhai  dan    memberkahi  upaya    kita bersama    untuk  mensejahterakan  seluruh nelayan  Indonesia,  dan  menjadikan    sub- sektor    perikanan  tangkap  sebagai    pilar kemajuan  dan kemakmuran bangsa  tercinta ini.
Beranjak  dari  anatomi permasalahan kemiskinan  nelayan    di  atas,    maka kebijakan,  strategi,  dan  program  untuk memerangi kemiskinan nelayan dan sekaligus mensejahterahkannya haruslah bersifat komprehensif, terpadu, dan  sistemik serta    dikerjakan  secara    berkesinambungan. Tidak    bisa  dilakukan  dengan  pendekatan proyek  seperti yang  kini  dilakukan, dengan membagi-bagi  kapal    ikan    kepada  nelayan, tanpa  mempersiapkan kapasitas mereka, dan tanpa  memperhatikan  keseimbangan  antara ketersediaan  stok  ikan  dan  upaya  tangkap. Cara-cara  semacam  ini  hanya  membuat mental  nelayan  rusak,    yakni    membuat mereka    manja    dan    hanya    mau  menjadi 'tangan  di bawah',  bukan 'tangan  di atas'. 11
Faktanya,  sekarang    banyak  kapal bantuan    itu  tidak  bisa  dimanfaatkan  oleh nelayan    secara  optimal.  Salah  sasaran, karena si penerima  biasanya  konstituen dari partai  si  pemberi.  bantuan.Oleh  karena    itu, mulai sekarang  kita perlu  menerapkan grand design  manajemen  pembangunan  perikanan tangkap  yang tepat, benar dan  berkelanjutan. Sehingga,  ia  mampu    menjaga  kelestarian stok SDI, meningkatkan kesejahteraan nelayan,  dan  meningkatkan  kontribusi  sub- sektor  perikanan  tangkap  bagi    pertumbuhan ekonomi  dan  kemajuan  bangsa  secara berkelanjutan.
Untuk  pertama  yang  harus  dilakukan adalah menata ulang dan memastikan, bahwa jumlah  upaya  tangkap  dan  laju  penangkapan di suatu wilayah perairan laut (WPP) wilayah
11 Rokhmin Dahuri, Cetak Biru Pembangunan.
laut  yang  menjadi  kewenangan  pengelolaan pemerintah  kabupaten  kota  atau    provinsi) tidak boleh. melebihi 80% MSY SDI.  Atau, untuk    wilayah-wilayah  yang    padat penduduk dan tinggi angka penganggurannya,  bisa sampai sama dengan MSY SDI.
Selanjutnya,    jumlah  kapal  ikan  yang beroperasi  di setiap wilayah perairan laut itu ditetapkan    dengan  cara;  membagi    nilai MSY  atau    80%  MSY  dengan catchability (kapasitas  menangkap) kapal  ikan. Jenis dan ukuran   kapal  ikan   beserta  alat tangkapnya mesti    yang  efisien  dan  ramah  lingkungan, sehingga  memungkinkan bagi nelayan ABK mendapatkan income yang  mensejahterakan, yakni    rata-rata  Rp  2.550.000  per    nelayan per bulan. Dengan income  sebesar itu,  nilai total  MSY sebesar  6,52 juta ton/ tahun,  dan rata-rata  harga    ikan  yang  berlaku  sekarang, maka  jumlah  nelayan  Indonesia  seharusnya sekitar 1,9 juta orang  saja.   Karena  jumlah nelayan  laut  sekarang  sekitar  2,3  juta  orang, maka  secara  bertahap  sisanya  yang  400.000 orang  harus  dialihkan  ke  mata    pencaharian (usaha)    lain    seperti  budidaya  laut ( mariculture ), budidaya tambak,  budidaya di perairan air tawar, budidaya dalam akuarium, budidaya garam, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi  kelautan,  industri  mesin    dan peralatan perikanan, industri galangan  kapal, dan  industri  serta  jasa  penunjang  perikanan lainnya,  yang  peluang  pengembangannya masih  terbuka    lebar.  Segenap    usaha alternatif    ini    dapat  juga    dijadikan  sebagai matapen-  caharian  bagi  nelayan    pada  saat musim paceklik.
Mengingat  sebaran  armada  kapal ikan    nasional  sangat  tidak  merata,  maka wilayah-wilayah  perairan  laut  yang  dekat dengan    konsentrasi  pemukiman  penduduk, seperti  Selat    Malaka,    Pantura,  Selat    Bali, dan    Pantai  Selatan  dan  Barat  Sulawesi,
dipadati  dengan  kapal-kapal  ikan,    sehingga mengakibatkan  overfishing.    Sementara  itu, ada  beberapa  wilayah  perairan  laut  yang status pemanfaatan SDI nya masih underfishing, dan  ada  wilayah  perairan  laut Indonesia  yang  SDI  dipanen  secara    ilegal oleh  armada  kapal  ikan  saing  seperti  yang telah  disebutkan  diatas.    Oleh  karena  itu, jumlah  upaya  tangkap  (kapal    ikan)    di wilayah-wilayah laut  yang overfishing harus dikurangi sampai mencapai nilai  MSY. Dan, kelebihan kapal ikan dari wilayah overfishing  dapat  dipindahkan  ke  wilayah yang  underfishing (relokasi kapal  ikan  dan nelayan).  Dengan  demikian,  kita    akan mendapatkan keuntungan ganda.  Di satu sisi kita  memanfaatkan  SDI  di    wilayah  laut underfishing  yang  selama  ini  dicuri  oleh nelayan asing dan  mengembangkan ekonomi wilayah  di  luar  Jawa.  Di  sisi  lain,  kita memberi  kesempatan  bagi  SDI  di  wilayah- wilayah  laut  yang  overfishing    untuk  pulih kembali. 12
Program  Bantuan  kapal  ikan  untuk nelayan harus belajar dari kejadian terdahulu dimana  KKP  (Kementerian  Kelautan  dan Perikanan)  telah    dua  kali    melakukan kekeliruan  dalam memberikan bantuan kapal ikan  kepada  nelayan.    Yang  pertama  terjadi ketika    KKP  memberikan  batuan  kapal  ikan kepada  para    nelayan  korban  tsunami  di Pangandaran  dan    Cilacap  pada    tahun anggaran  2006  -  2007.  Kesalahan  bukan hanya  berupa  spesifikasi  kapal  ikan  yang tidak    sesuai    dengan  kondisi  oseanografis perairan  laut    di  sekitar  Pangandaran  dan Cilacap    atau    keinginan  (kebutuhan  dan aspirasi) nelayan, tetapi juga pada penggelembungan  (mark-up)  harga    kapal, alias  korupsi.  Akibatnya  sangat  fatal,  bukan hanya    sejumlah    kapal  ikan  itu    tidak bermanfaat  bagi  nelayan,  tetapi    juga membuat  Kepala  Dinas  Kelautan  dan
12 Rokhmin Dahuri, Cetak Biru Pembangunan.
Perikanan  Provinsi  Jawa  Tengah    beserta seorang  stafnya,    dua    staf  Dinas  Kelautan dan  Perikanan  Provinsi  Jawa  Barat,  dan seorang  pengusaha  yang  dapat  kontrak proyek ini dipenjarakan oleh KPK.
Selanjutnya  program  bantuan  kapal ikan  berukuran  30  GT  dari    KKP  kepada nelayan  membuat  'gaduh'    bukan  hanya kalangan  kelautan  dan  perikanan,  tetapi  juga perpolitikan  nasional.    Bagaimana  tidak, hampir  semua  media    cetak  dan  elektronik memberitakan  soal  program  ini.  Bahkan, Kompas  sebuah  harian  yang  dinilai  paling kredibel  dan  objektif  menurunkan  berita heboh  program  bantuan  kapal  ikan  ini selama delapan  hari  berturut-turut  menjelang Resfufle Kabinet 20 Oktober 2011.
Dari  pemberitaan  berbagai  media masa dan pantuan penulis sendiri di  berbagai daerah, sejumlah penyimpangan yang membuat  'gaduh'    program  ini    dapat disarikan sebagai berikut: (1) kapal ikan tidak dilengkapi  dengan  alat  penangkap  ikan  atau alat  kelengakapannya,  (2)  kapal  ikan    belum memiliki  surat  izin    operasi,  (3)  ukuran  atau bentuk  kapal    ikan    tidak    sesuai    dengan kondisi  oseanografis    daerah    penangkapan ikan (fishing grounds), (4) penerima bantuan bukanlah orang  atau: kelompok  yang  tepat, seperti    bukan    nelayan,  dan    (5)  adanya indikasi    praktik    koruptif.  Atas  dasar berbagai  penyimpangan  tersebut,  banyak pihak mendesak pemerintah untuk menghentikan  sementara  program  bantuan kapal ikan ini.
Sebenarnya  tujuan  dari  program bantuan kapal  nelayan  ini  sangat baik,  yakni untuk  peningkatan  kesejahteraan  nelayan tradisional.  Sebagaimana  diungkapkan  oleh Direktorat  Jenderal  Perikanan  Tangkap  - KKP bahwa  program  ini berupa 1.000 kapal ikan    berukuran  30  GT  dengan  total anggaran (dari APBN) sebesar Rp 1,5 triliun yang  akan  dibagikan  kepada    :  nelayan
tradisional  secara    cuma-cuma  dalam  kurun waktu    dari  2010  hingga  2014.  Jadi,  harga dari  satu  unit  kapal  ikan  sebesar  Rp  1,5 miliar  termasuk    untuk  kasko,  mesin penggerak    dan    perlengkapan,  alat penangkapan  dan  alat  bantu  penangkapan ikan, serta peralatan dan  perlengkapan kapal. Dana  sebesar  Rp  1,5  miliar  itu  juga mencakup  untuk    biaya  operasional    awal kapal,  pengurusan  surat-surat  kapal  dan perizinan,    dan    biaya    administrasi (Kompas, 13/10/2011 halaman 19). Sayangnya,  banyak  dari    spesifikasi  tersebut yang    tidak  terpenuhi  ketika    kapal    ikan diberikan  kepada  penerima  bantuan.  Pada 2010, dari  target bantuan 60 unit  kapal ikan, baru    teralisir    46  unit    dan    7  unit    kapal diantaranya sampai sekarang tidak beroperasi.
Agar  niat  baik  dari  pemerintah  ini terwujud  menjadi  kenyataan  yang    indah, yakni    nelayan  yang    menerima  bantuan menjadi sejahtera, dan  pada saat  yang  sama membuat sub-sektor perikanan tangkap  lebih efisien dan berkelanjutan (sustainable), maka diperlukan langkah- langkah  perbaikan sebagai  berikut.
Pertama,  mengingat  sebagian  besar jenis  stok  ikan  di  perairan  Laut  Jawa  telah mengalami  jenuh    tangkap (fully  exploited). atau kelebihan tangkap (overfishing). Sementara,  SDI  (sumberdaya  ikan)    di wilayah perairan perbatasan, ZEEI, dan  laut dalam  banyak  yang    belum  dimanfaatkan secara    optimal  oleh    nelayan  kita,    tetapi justru  banyak'dicuri'  oleh  armada  kapal  ikan asing  sejak  awal    1980-an.      Maka,  bantuan kapal  ikan    dialokasikan  untuk    menangkap ikan  di  wilayah-wilayah  perairan  laut  yang masih  underfishing  itu.    Contohnya  di  Laut Natuna,  ZEEI  Laut    China    Selatan,  ZEEI Samudera  Hindia,  Laut  Sulawesi,  ZEEI Samudera  Pasifik,  Laut  Banda,  dan    Laut Arafura.    Ukuran  dan    jenis    (bentuk)  kapal
serta    alat  tangkap  ikan  nya  pun    mesti disesuaikan dengan kondisi oseanografis dan jenis ikan yang menjadi target penangkapan.
Supaya produktif dan efisien (menguntungkan)  secara  berkelanjutan,  pola usaha  sebaiknya  berbasis  kemitraan  antara nelayan  penerima  bantuan  sebagai  pemilik kapal    yang  akan    mengoperasikan  kapal dengan pihak swasta  atau BUMN perikanan. Swasta  atau  BUMN  perikanan  bertanggung jawab    atas    dana  operasional,  bimbingan teknis  penangkapan  dan  penanganan  ikan hasil  tangkap  yang  baik,  pemasaran  produk, dan  manajemen.  Dengan  pola  ini,  nelayan penerima  bantuan    sebagai  pemegang  saham (yang  besarnya    harus  dimusyawarahkan dengan BUMN  atau swasta dengan mediator KKP)    selain  menerima  pendapatan    sebagai nahkoda  kapal,    fishing  master    atau    ABK, mereka    juga  akan    mendapatkan  deviden (pembagian  keuntungan)  setiap  tahun  atau setiap bulan.
Adapun  nelayan  penerima  bantuan untuk  setiap  kapal,  sebaiknya  terdiri  dari nelayan  berasal  dari  Pantura  atau    daerah yang  telah  overfishing lainnya dan  nelayan dari  daerah  yang  berdekatan  dengan  fishing grounds  yang  masih    underfishing.  Misalnya dari    Provinsi  Aceh,  Kepulauan  Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,
Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara,  Maluku  Utara,    Maluku,  NTT, NTB, dan  Papua.
Dengan  demikian,  selain  nelayan penerima  bantuan  akan  sejahtera.    Gejala overfishing  di  Laut  Jawa    dan    wilayah perairan lainnya akan  bisa pulih,  dan secara simultan dapat mengembangkan serta memakmur  kan  wilayah  luar  Jawa  dengan basis ekonomi  perikanan tangkap. Selain itu, kita  pun    akan  mampu  membrantas  praktik pencurian  ikan  (illegal  fishing)  yang  selama dilakukan  oleh  para  nelayan  asing  di wilayah-wilayah laut yang belum
dimanfaatkan oleh nelayan  Indoensia  secara optimal.  Jika  kita  memberi    bantuan  kapal ikan    kepada  nelayan  Pantura  untuk menangkap  ikan  di  fishing  grounds  Laut Jawa  atau  di  wilayah  laut  lain  yang  telah overfishin seperti  yang  dilakukan oleh  KKP pada 2010, sama saja dengan menghancurkan  SDI  di  wilayah    perairan overfishing dan  membuat  nelayan  semakin miskin.
Kedua,  perlu  membangun  pelabuhan perikanan sebagai kawasan industri perikanan  terpadu  di  daerah-  daerah  luar Jawa  yang  akan  dijadikan  lokasi  pendaratan ikan  dari armada kapal  ikan  modem  bantuan pemerintah ini.
Ketiga,  nelayan  atau  KUB    nelayan yang  akan  menerima  bantuan,  baik  yang berasal  dari  daerah  overfishing  maupun  dari daerah  underfishing  harus  disiapkan  secara seksama  tentang  aspek  keterampilan  (skills) penangkapan  ikan  dan  penanganan  hasil tangkap,  manajemen  keuangan,  dan    etos kerja (akhlak).
Keempat,  seluruh  aparat  pemerintah dan  DPR dari pusat hingga ke  daerah jangan menjadikan program mulia ini untuk kepentingan  pribadi  atau  politik.    Cukup sudah (enough is enough) menyalahgunakan dana APBN untuk kekayaan atau popularitas pribadi. Sejahterakan nelayan dan majukan  negara-bangsa  tercinta    ini  melalui program ini.

## Kajian Literatur Terdahulu
Implementasi  Program  Pemberdayaan Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  (Pemp)  Di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang  Utara  Kota  Semarang.  Tujuan penelitian  ini  adalah  menganalisis  apakah implementasi program
Pemberdayaan
Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  di  pengaruhi oleh  tingkat  komunikasi,  kemampuan  kerja pelaksana program dan  sikap kerja pelaksana
program. Hasil penelitian menunjukan bahwa hipotesis  minor  dan  mayor  yang  diajukan diterima. 13
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat  pesisir    dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  .  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan  masyarakat  Desa  Karangsong sebelum  dan  setelah  pelaksanaan  program Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir (PEMP)  dan  relokasi  program  PEMP  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Karangsong. Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan  analisis  statistik  deskriftif dengan  data  kualitatif.  Penelitian  ini  di khususkan  pada  masyarakat  pesisir  yang menerima  bantuan  dana  ekonomi  produktif yang  dalam  hal  ini  adalah  masyarakat  Desa Karangsong  Kabupaten  Indramayu.  Teknik pengambilan  sampel  dengan  mengunakan total sampling , sehingga diketemukan responden berjumlah 35 orang yang kesemuanya  itu  adalah  masyarakat  yang mendapatkan  bantuan  dana  dari  program PEMP.
Dari  hasil  penelitian  di  lapangan  di dapatkan bahwa masyarakat Desa Karangsong  mengalami  peningkatan  dalam kesejahteraannya. Bentuk dari pada peningkatan  kesejahteraan  tersebut  adalah adanya  kenaikan  pendapatan,  kesehatan keluarga  yang  lebih  baik,  dan  adanya investasi / tabungan dalam keluarga. Peningkatan  kesejahteraan  tersebut  adalah dampak  daripada  penerapan  program  PEMP di  Desa  Karangsong  dengan  pemberian bantuan  dana  ekonomi  produktif,  pelatihan manajemen usaha dan pembangunan
13 Lestari Mohamad, Studi Implementasi Program  Pemberdayaan  Ekonomi      Masyarakat Pesisir    Di  Kelurahan  Tanjung  Mas  Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang (2000).
infrastruktur
(sarana dan prasarana kenelayanan). 14

## Potret  Masyarakat  Pesisir  di  sekitar  PPN Kejawanan
Pantai Kejawanan Cirebon merupakan salah satu dari pantai  yang  berada di wilayah Cirebon,  Jawa  Barat,  Indonesia.  Pantai Kejawanan Cirebon merupakan tempat Wisata Pantai, tempat pengelolaan ikan ( TPI Kejawanan  )  dan  Wisata  Terapi.Berlokasi  di Jln.Yos  Sudarso  Kota  Cirebon  ini  terletak dekat  dengan  Pelabuhan  Cirebon  dan  Ade Irma Traffic Garden Cirebon. Tarif masuknya pun  hanya  dua  rupiah  saja,  bagi  para pengguna  kendaraan,  baik  mobil  pribadi maupun sepeda  motor, sedangkan untuk para pejalan kaki tidak dipungut tarif masuk.
Pantai  Kejawanan  merupakan  salah satu  potensi  wisata  yang  dimiliki  oleh  kota Cirebon,  meskipun  keberadaannya  kurang mendapatkan  perhatian  dari  pemerintah, kondisi  pantai  yang  kurang  terawat,  dengan separuh  view  yang  tertutup  sebuah  restoran sea  food,  mengurangi  keindahan  Pantai Kejawanan,  namun  walaupun  begitu,  rasa haus  masyarakat  akan  obyek  wisata  alam, menjadikan  Pantai  Kejawanan  selalu  ramai dikunjungi pada hari-hari libur.
Di  Pantai  Kejawanan  selain  kita  bisa menikmati  terbitnya  matahari  dengan  posisi yang  bagus,  yaitu  tepat  ditengah-tengah pantai.  Di  sana  juga  kita  bisa  berwisata keliling  pantai  dengan  menggunakan  perahu motor milik nelayan, dengan tarif yang cukup murah yaitu seharga lima ribu Rupiah saja per orang,  yang  bahkan  bisa  di  tawar  hingga sebesar tiga ribu rupiah saja. Selain itu, disana juga  banyak  disewakan  perahu  karet  dengan tarif  mulai  seharga  lima  ribu  Rupiah  hingga
14 Fathul Amri, Program pemberdayaan ekonomi  masyarakat  pesisir    dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Karangsong  Indramayu (2002).
sepuluh  ribu  Rupiah  per  perahu  setiap  satu jamnya,  saat  libur  lebaran/jika  sedang beruntung kita bisa melihat kapal nelayan/kapal  tunda  karena  letaknya  dekat dengan  Pelabuhan  Cirebon  dan  kita  bisa berfoto  di  atas  perahu  dan  melihat  nelayan membawa hasil laut. 15
Menurut  masyarakat  sekitar,  Pantai Kejawanan  dapat  mengobati  penyakit.  Selain tempat  rekreasi,  konon  pantai  Kejawanan  ini digunakan sebagai tempat pengobatan berbagai  macam  penyakit,  karena  air  pantai kejawanan  ini diyakini dapat  menyembuhkan penyakit seperti reumatik, asam urat, diabetes, stroke, radang tenggorokan, penyakit  kulit  dan  batuk  yaitu  dengan  cara berendam di dalam air atau berkumur-kumur. Pengunjung percayai air di pantai Kejawanan memiliki  manfaat  untuk  menyembuhkan orang  sakit  mulai  penyakit  kusta,  penyakit kulit serta kelumpuhan.
Sejumlah  perahu  berukuran  kecil, milik  para  nelayan  di  Kampung  Pesisir  Kota Cirebon (Suara Gratia) Cirebon-Kota Cirebon daerah  yang  terletak  di  Peisisr  Pantai  Utara (Pantura)  Jawa  Barat,  memiliki  panjang pantai  mencapai  7  Km.  Tentu  hal  ini memberikan  keuntungan  tersendiri,  yakni melimpahnya  hasil  laut.  Hasil  laut  yang melimpah menghasilkan ikan sebanyak 30.000  ton  per  tahun,  idealnya  merupakan sandaran  hidup  yang  mumpuni  bagi  warga yang  tinggal  di  pesisir  pantai  Kota  Cirebon. Kampung  nelayan  yang  tersebar  di  4  titik (Kampung  Samadikun,  Pesisir,  Cangkol,  dan Kejawanan) berlomba dengan cuaca, fluktuasi harga  ikan  di  pasaran,  kenaikan  harga  BBM, dan biaya operasional lainnya, untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari. Nelayan-nelayan  ini  terbagi  menjadi  2
15 Nasib Pantai Kejawanan Yang Masih Terabaikan , http://www.fahmina.or.id/artikel-a- berita/berita/1117-nasib-pantai-kejawanan-yang- masih-terabaikan.html (Diakses 20 Juli 2014).
kelompok  yakni,  nelayan  besar  bagi  mereka yang  menggunakan  kapal-kapal  penangkap ikan  berukuran  besar  dan  mampu  menempuh jarak lebih jauh, serta kelompok nelayan kecil untuk  nelayan  yang  menggunakan  perahu penangkap  ikan  berukuran  lebih  kecil,  hanya mampu  menempuh  jarak  tertentu  saja  dalam melaut.
Masyarakat  nelayan  sepanjang  daerah samadikun, pesisir, cangkol sampai kejawanan.  Gambaran  masyarakat  nelayan bahwa  rata-rata  nelayan  sekitar  samadikun melaut  dari  jam  4  sore  sampai  subuh  atau pagi hari baru pulang. Ketika melaut tentunya para  nelayan  memperhatikan  kondisi  cuaca dan  besarnya  angin,  karena  jika  angin  besar para  nelayan  samadikun  tidak  mau  melaut. Kemudian  menurut  beliau,  ketika  hasil  laut sepi  kebanyakan  nelayan  samadikun  beralih profesi  ada  yang  menjadi  tukang  bangunan, buruh pabrik, tukang becak, dan lainnya yang penting  bisa  mengisi kekosongan ketika  hasil lau sedang sepi. TPI (tempat pelelangan ikan) dan  KUD  (koperasi  unit  desa)  di  nelayan samadikun  sebenarnya  sudah  ada,  namun karena  pengelolaan  manajemen  yang  kurang akhirnya  TPI  dan  KUD  pun  tidak  bisa beroprasi  dengan  baik  dan  bahkan  kini  TPI dan KUD nelayan samadikun sudah tidak ada.
Sementara nelayan daerah pesisir yang bernama  bapa  Kadir,  usianya  49  tahun,  ia merupakan  warga  asli  pribumi  Pesisir  kota Cirebon,  ia menjadi nelayan sekitar 40 tahun Menurut  bapa  Kadir  rata-rata  nelayan  Pesisir melaut dari jam 11 siang sampai sore. Ketika melaut tentunya para nelayan  memperhatikan kondisi cuaca dan besarnya angin, karena jika angin besar para nelayan tidak mau melaut.
Alat  yang  digunakan  nelayan  pesisir biasanya  menggunakan  jaring  Gilnet  dan jaring  kantong  (tripel  gilnet).  Melaut  dengan menggunakan jaring ini biasanya menghabiskan  solar  sebanyak  5-10  liter.  Jika sedang  panen  nelayan  bisa  memperoleh
sampai  80  kg  ikan,  tapi  jika  sedang  paceklik ya  terkadang  tidak  mendapat  apa-apa.  Ikan yang  didapat  biasanya  ikan  blanak,  ikan kembung,  dan  ikan  kuro.  Penghasilan  yang diperoleh  jika  di  rata-rata  kan  memperoleh Rp. 60.000. Kemudian menurut beliau, ketika hasil  laut  sepi  kebanyakan  nelayan  Pesisir beralih  profesi  ada  yang  menjadi  tukang bangunan,  buruh  pabrik,  tukang  becak, mencari  batu  bara  dan  lainnya  yang  penting bisa  mengisi  kekosongan  ketika  hasil  lau sedang sepi. TPI (tempat pelelangan ikan) dan KUD  (koperasi  unit  desa)  di  nelayan  pesisir sebenarnya sudah ada, namun karena pengelolaan manajemen yang kurang akhirnya  TPI  dan  KUD  pun  tidak  bisa beroprasi  dengan  baik  dan  bahkan  kini  TPI dan KUD nelayan pesisir sudah tidak ada.
Lain  lagi  dengan  nelayan  daerah Cangkol,  wawancara  dilakukan  pada  tanggal 24  juli  2014  dengan  salah  satu  nelayan Cangkol  yang  bernama  bapa  Suparman, usianya  49  tahun,  ia  merupakan  warga  asli pribumi  Cangkol  kota  Cirebon,    ia  menjadi nelayan  sekitar  40  tahun    tahun.  Menurut bapa  Suparman  rata-rata  nelayan  Cangkol melaut  dari  jam  6  pagi  sampai  jam  1  siang solar yang dibutuhkan sekitar 10 liter, adapula yang  berangkat  jam  3  malam  sampai  jam  12 siang  solar  yang  dibutuhkan  sekitar  30  liter. Ketika melaut tentunya para nelayan memperhatikan  kondisi  cuaca  dan  besarnya angin,  karena  jika  angin  besar  para  nelayan tidak mau melaut.
Menurut  Bapak  Suparman,  nelayan Cangkol  merupakan  nelayan  percontohan, karena  nelayan  cangkol  mampu  membuat rumpon  (rumah  ikan).  Hal  ini  yang  belum dimiliki  oleh  nelayan  yang  lainnya,  mungkin karena kurangnya pengawasan dan perhatian. Disini  juga  ada  wisata  bahari  bagi  para pengunjung,  maksudnya  adalah  bahwa  para pengunjung  bisa  memancing  di  tengah  laut dengan  menyewa  kapal  nelayan  cangkol.
Dalam  hal  ini  pengunjung  di  kenakan  biaya sebesar Rp. 750.000 untuk 5 orang.
Jadi  bisa  dibilang  nelayan  cangkol lebih  maju  dibandingkan  nelayan  lainnya, disini  juga  terdapat  TPI  yang  masih  Aktif, dan ada KUB kakap merah dan KUB Jenaha. Artinya  bahwa  dalam  segi  pengelolaan nelayan  cangkol  lebih  produktif  dan  lebih baik sehingga perkumpulan nelayan yang ada selalu berkembang.
Pada  umumnya  ikan  hasil  tangkapan nelayan  dipasok  pada  TPI  untuk  dilelang kepada pihak pembeli. Hal tersebut juga telah diatur  di  dalam  ketentuan  pada  Peraturan Daerah  no.  5  tahun  2005  pasal  3  yang mengharuskan  setiap  komoditas  perikanan laut  bernilai  ekonomis  hasil  tangkapan nelayan  yang  akan  dipasarkan  kepada pedagang  maupun  industri dilelang di tempat pelelangan  ikan  (TPI),  kecuali  komoditas perikanan  yang  digunakan  oleh  konsumen akhir  yang  memanfaatkan  ikan  langsung untuk  dikonsumsi.  Pihak  pengelola  TPI  yang berbadan usaha koperasi mengatur mekanisme pelelangan ikan yang dipasok dari nelayan.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan  Nelayan  Seluruh  Indonesia  (DPC HNSI)  Kota  Cirebon  Karsudin  mengatakan, hidup  para  nelayan  di  Kota  Cirebon  dalam keadaan memprihatinkan, karena dalam sekali melaut  pendapatan  mereka  tidak  sebanding dengan pengeluaran untuk solar, makan/minum, dan logistik lainnya. “Memang  nelayan  saat  ini  boleh  dibilang hidup  dalam  keprihatinan,  dalam  sekali melaut  mereka  mendapatkan  uang  rata-rata kurang  dari  Rp  100.000  setelah  dipotong biaya logistik.” Menurut pengamatan kami di lapangan, kehidupan para nelayan ini memang  jauh dari kata sejahtera, terlihat dari tempat tinggal mereka yang saling berhimpitan satu dengan lainnya. Pemukiman nelayan  terlihat  kumuh,  sampah-sampah
berserakan  di  jalan  dan  gang-gang  sempit perumahan,  saluran  air  yang  kotor  hingga mengeluarkan aroma tidak sedap.
Ia  melanjutkan,  untuk  nelayan  besar yang  memiliki  kapal-kapal  penangkap  ikan berukuran lebih besar, tidak menjadi masalah karena  mereka  bisa  mencari  ikan  hingga  ke tengah  laut.  Sedangkan  untuk  nelayan  kecil, mereka  tidak  bisa  mencari  ikan  lebih  jauh, belum  lagi  dihadapkan  pada  berkurangnya jumlah  ikan  di  perairan  dangkal  karena pencemaran lingkungan. Karsudin menjelaskan,  Tempat  Pelelangan  Ikan  (TPI) yang  ada  belum  berfungsi  maksimal  karena para  nelayan  masih  ada  yang  menjual  hasil tangkapannya  ke  tengkulak.  Sehingga  harga ikan  di  pasaran  tidak  bersahabat  dengan nelayan.  “Saya  berharap  kepada  pemerintah pusat,  provinsi  maupun  daerah,  memiliki program-program  yang  berpihak  pada  nasib nelayan.” Tutupnya. 16
Menurut Dedi Supriadi, Kepala bagian seksi  perikanan  mengatakan,  nelayan  yang berada di pantai Kota Cirebon dibagi menjadi dua,  yaitu  nelayan  yang  menggunakan  kapal kecil  dan  nelayan  yang  menggunakan  kapal besar.  Nelayan  yang  menggunakan  kapal kecil  terdiri  dari  nelayan  samadikun,  pesisir, dan  cangkol.  Sedangkan  nelayan  kapal  besar terdiri dari nelayan kejawanan.
Untuk  nelayan  ukuran  kapal  kecil, sekali  melaut  biasanya  membutuhkan  waktu kurang  lebih  5-10  jam,  karena  biasanya  para nelayan kapal kecil ada yang berangkat subuh pulang  sore,  ada  pula  yang  berangkat  sore pulang  subuh.  Dan  kebutuhan  solar  yang dibutuhkan dalam sekali melaut biasanya ± 10 liter  solar.  Sedangkan  nelayan  kapal  besar yang  berda  di  kejawanan  sekali  melaut biasanya  membutuhkan  waktu  ±  4  bulan,
16 Nelayan  Cirebon  Hidup  Dalam  Kondisi Keprihatinan,
http://suaragratiafm.wordpress.com/2012/11/23/nelaya n-cirebon-hidup-dalam-keprihatinan/  (Diakses  20  juli 2014).
dalam  sekali  melautpun  membutuhkan  bahan bakar solar sekitar 20.000 liter.
Nelayan  dengan  menggunakan  kapal besar,  biasanya  sekali  melaut  ada  yang  2 bulan,  3  bulan,  bahkan  sampai  4  bulan  atau sesuai  dengan  kebutuhannya.  Dalam  sekali melaut nelayan kapal besar mampu menghasilkan  ikan  sekitar  8  sampai  12  ton. Jenis  ikan  yang  didapat  antara  lain  cumi- cumi,  tengiri,  dan  kakap.  Upah  yang  ia peroleh  sebagai  buruh  nelayan    per  hari sebesar  Rp.  20.000,  jika  dalam  sebulan  ia mendapatkan  Rp.  600.000,  jika  hasil  laut melimpah  maka  iya  akan  mendapatkan tambahan sebesar Rp. 4.500 per pancing.
Peran PPN Kejawanan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembangunan PPN Kejawanan
Cirebon 17 dirintis pada tahun 1976 tetapi  baru intensif pelaksanaannya mulai tahun anggaran 1994/1995.  Pembangunannya  dilaksanakan secara  bertahap sesuai dengan anggaran  yang tersedia,  di  mana  sumber  anggaran  berasal dari  APBN,  APBD, ZEEI dan OECF. Dalam pelaksanaan  pembangunannya  diprioritaskan pada fasilitas pokok seperti penahan gelombang, dermaga, kolam dan alur pelayaran,  rambu  navigasi,  jalan  masuk  dan jalan komplek, TPI dan lain –  lainya. Setelah melalui  3  tahun  anggaran  yaitu  tahun anggaran 1994/1995, 1995/1996 dan 1996/1997  PPN  Kejawanan  pada  bulan  Mei 1997  dioperasionalkan  dengan  status  Uji Coba  yang  diresmikan  oleh  Gubernur  Jawa Barat  Bapak  R.  Nuryana,  walaupun  dengan fasilitas yang masih minim.
PPN  Kejawanan  Cirebon  mempunyai tujuan  antara  lain  untuk  meningkatkan  taraf
17 Buku  Profil  Kementrian  Kelautan  Dan Perikanan  Direktorat  Jendaral  Perikanan  Tangkap Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  (PPN)  Kejawanan Kota Cirebon.
hidup  dan  kesejahteraan  nelayan/petani  ikan. Salah  satu  untuk  menciptakan  kondisi tersebut,  PPN  Kejawanan  telah  bekerja  sama dengan  beberapa  investor  swasta  yang bergerak  dibidang  perikanan,  tahun  2007 telah  tercatat  12  investor  swasta  yang menanamkan  modalnya  di  lahan  PPN Kejawanan  Cirebon  ini.  PPNK  memiliki  visi sebagai  berikut  :  Terwujudnya  Pelabuhan Perikanan  Nusantara  Kejawanan  Cirebon sebagai Pusat Pengembangan dan pertumbuhan  Ekonomi  Perikanan  Terpadu dan Berdaya Saing. Misi nya adalah :
a. Revitalisasi Pelabuhan Perikanan.
b. Pelabuhan sebagai kluster perikanan (pusat pasar ikan).
c. Peningkatan  produksi  yang  diikuti  dengan peningkatan mutu.
d. Pelabuhan perikanan sebagai pusat informasi dan data statistik perikanan.
e. Menciptakan lingkungan Pelabuhan Perikanan yang bersih dan hygienis.
f. Pelabuhan  Perikanan  sebagai  fasilitasi wisata bahari.
g. Penyerapan  tenaga  kerja  yang  diharapkan oleh bangsa dan negara.
h. Pelabuhan Perikanan sebagai tempat pemantauan  dan  pengawasan  (monitoring
& control) sumberdaya ikan. Tugas pokok
PPNK adalah melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran  hasil  perikanan  di  wilayahnya, pengawasan  dan  pemanfaatn  sumberdaya ikan  untuk  pelestariannya,  dan  kelancaran kegiatan  kapal  perikanan,  serta  pelayanan kesyahbandaran  di  pelabuhan  perikanan. Fungsinya  adalah  Sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor: 16/MEN/2006, Pelabuhan
Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan
b. Pelayanan bongkar muat kapal.
c. Pelaksanaan  mutu  dan  pengolahan  hasil perikanan.
d. pemasaran dan distribusi ikan.
e. Pengumpulan  data  tangkapan  dan  hasil perikanan.
f. Pelaksanaan Penyuluhan
dan pengembangan masyarakat nelayan.
g. Pelaksanaan  kegiatan  operasional  kapal perikanan.
h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan.
i. Pelaksanaan kesyahbandaran.
j. Pelaksanaan fungsi karantina ikan.
k. Publikasi hasil riset kelautan dan perikanan.
l. Pemantauan  wilayah  pesisir  dan  wisata bahari.
Pengendalian  lingkungan  (kebersihan, keamanan,  dan  ketertiban  (K3),  kebakaran dan  pencemaran)PPN  Kejawanan  memiliki peran  sebagai  fasilitator  mempunyai  tujuan antara  lain  untuk  meningkatkan  taraf  hidup dan kesejahteraan nelayan/petani ikan. menampung hasil laut yang kemudian akan di olah  menjadi  makanan  yang  berharga  tinggi oleh industri. Melalui Kementerian Kelauatan,  tentu  yang  mengelola  pantai kejawanan adalah PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara).  Salah  satu  untuk  menciptakan kondisi  tersebut,  PPN  Kejawanan  telah bekerja  sama  dengan  beberapa  investor swasta  yang  bergerak  dibidang  perikanan, tahun  2007  telah  tercatat  12  investor  swasta yang  menanamkan  modalnya  di  lahan  PPN Kejawanan  Cirebon  ini.  Ini  berarti  bahwa PPN  kejawanan  sebagai  fasilitator  untuk memudahkan  para  nelayan  dalam  melakukan bongkar  muat  atau  pelelangan  ikan  yang dihasilkan  dari  melaut.  Adapun  bagi  para pemilik  modal  atau  investor  yang  ingin menanamkan  modalnya  di  sektor  perikanan, PPN  kejawanan  menyediakan  lahan  sebagai bentuk  apresiasinya  kepada  para  investor
untuk  meningkatkan  hasil  laut  yang  ada  di kota Cirebon.
Namun peran PPN  bagi kesejahteraan nelayan  belum  menyentuh  pada  nelayan dengan  kapal  kecil.  Menurut  pak  Surip, adanya  PPN  kejawanan  tidak  memberikan dampak  yang  besar  bagi  kemudahannya dalam  menjual  hasil  tangkapan  lautnya. Karena  menurut  pak  Surip  PPN  kejawanan hanya menampung ikan-ikan yang besar saja, jadi  ikan  yang  ditangkap  oleh  nelayan samadikun terkadang tidak bisa dijual di PPN Kejawanan. 18 Menurut pak Suparman, adanya PPN  kejawanan  tidak  memberikan  dampak yang  besar  bagi  kemudahannya  dalam menjual  hasil  tangkapan  lautnya.  Karena menurut pak Suparman nelayan cangkol lebih suka  menjual  hasil  tangkapannya  ke  pasar ketimbang  menjual  ke  PPN,  dikarenakan harganya  yang  lebih  besar  jika  dijual  ke pasar. 19 Menurut  pak  Kadir,  adanya  PPN kejawanan  tidak  memberikan  dampak  yang besar  bagi  kemudahannya  dalam  menjual hasil tangkapan  lautnya. Karena  menurut pak kadir  ada  beberapa  hal  yang  menurutnya enggan  bekerja  sama  dengan  pihak  PPN Kejawan, antar lain:
a. Harganya  lebih  murah  dan  tidak  sesuai  di pasaran.
b. Tempatnya  jauh,  jadi  nelayan  pesisir enggan bongkar muat hasil laut disana.
c. Para  nelayan  pesisir  tidak  terlalu  paham dengan  peraturan  yang  ada  di  PPN Kejawanan. 20
Terdapat TPI PPN Kejawanan saat ini merupakan  satu-satunya  TPI  yang  masih
18 Wawancara Dengan Bapak Surip Sebagai Nelayan Samadikun Kapal Kecil, Pendapatan Menjadi Nelayan, tanggal 24 Juli 2014, Pukul 09.30 WIB.
19 Wawancara Dengan Bapak Suparman Sebagai Nelayan Cangkol Kapal Kecil, Pendapatan Menjadi Nelayan, tanggal 24 Juli 2014, Pukul 11.30 WIB.
20 Wawancara Dengan Bapak Kadir Nelayan Pesisir Kapal Kecil, Pendapatan Menjadi Nelayan, tanggal 24 Juli 2014, Pukul 10.10 WIB.
beraktivitas  dan  terbesar  di  kota  Cirebon. Pada  awalnya  kota  Cirebon  memiliki  empat TPI,  namun  karena  jumlah  ikan  tangkapan nelayan  tidak  banyak  dan  lebih  ditujukan untuk  konsumen  yang  mengkonsumsi  ikan secara langsung, maka tidak terdapat aktivitas di  tiga  TPI  kota  Cirebon  tersebut.  Selain  hal tersebut, pengaruh  bakul  yang kuat  memaksa nelayan-nelayan kecil yang berhutang kepada bakul menjual langsung ikan hasil tangkapannya  kepada  bakul.  Ikan  hasil tangkapan  nelayan  kecil  dijual  kepada  bakul sebagai pembayaran hutang.
Di  TPI  PPN  Kejawanan  sendiri  tidak terdapat  lagi  aktivitas  lelang  ikan  hasil tangkapan.  Aktivitas  yang  terdapat  di  TPI hanya  penimbangan  dan  pencatatan  jumlah ikan  hasil  tangkapan  maupun  nilai  dari  total penjualannya oleh KUD. Kegiatan pelelangan ikan di TPI PPN Kejawanan hanya dilakukan pada  satu  tahun  pertama  setelah  PPN Kejawanan  didirikan.  Pada  tahun  berikutnya proses  lelang  ditiadakan  karena  jumlah pembeli yang tidak banyak. Tingkat persaingan  pembeli  untuk  memperoleh  ikan di  TPI  Kejawanan  rendah  sehingga  kekuatan tawar  nelayan  lemah  dan  harga  ikan  yang diperoleh  nelayan  dari  hasil  lelang  tidak terlalu  menguntungkan.  Nelayan  juga  tidak terlalu  menyukai  untuk  berlabuh  di  PPN Kejawanan  dengan  alasan  jauh  dari  tempat tinggalnya.
Saat ini pasokan ikan yang terdapat di PPN  Kejawanan  berasal  dari  kapal-kapal yang  dimiliki  oleh  industri  pengolahan  ikan, perusahaan  penangkapan  ikan  dan  pemilik kapal  yang  telah  melakukan  kerja  sama dengan  pedagang  pengumpul  atau  industri pengolahan ikan untuk menjual hasil tangkapannya kepada pihak industri pengolahan  ikan.  Nelayan  penangkap  ikan pada kapal-kapal tersebut merupakan nelayan pekerja  (buruh)  yang  memperoleh  upah  dari pemilik kapal. Banyaknya upah yang diterima
nelayan  pekerja  tergantung  oleh  lamanya kapal menangkap ikan.  Pemilik  kapal memberikan  upah  bersih  Rp.  20.000  per  hari melaut kepada setiap nelayan yang bekerja di kapalnya.
PPN  Kejawanan  berperan  sebagai pengelola  pantai  Kejawanan  yang  menjadi salah  satu  potensi  wisata.  Pengunjung    bisa menikmati  warung-warung  seafood  dan berwisata keliling pantai menggunakan perahu  motor  milik  nelayan    dan  melihat nelayan  membawa  hasil  lautnya.Kondisi  ini turut  meningkatkan  pendapatan  masyarakat nelayan kejawanan.

## Kesimpulan
Kehidupan  para  nelayan  di  wilayah
PPN Kejawanan
Cirebon dalam keadaanmemprihatinkan, karena dalam  sekali melaut  pendapatan  mereka  tidak  sebanding dengan pengeluaran untuk solar, makan/minum, dan logistik lainnya. Sementara  kondisi  tempat  pelelangan  ikan tidak semuanya aktif hanya satu. Pemberdayaan yang dilakukan PPN Kejawanan belum cukup mampu
meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Saran Saran yang diberikan yaitu memberikan penyadaran, pendidikan, pendampingan,  pelatihan  keterampilan  dan penyuluhan tentang teknik penangkapan ikan, manajemen. keuangan, manajemen lingkungan  hidup  dan  etos  kerja  termasuk achievement and motivation secara berkesinambungan.  Kemudian,  untuk  jangka panjang    harus    ada  fasilitas    bantuan  dari pemerintah  dalam  hal  ini  PPN  yang  lebih mendaya-gunakan nelayan. Misalnya, langkah menciptakan alternatif mata pencarian  lapangan  kerja  seperti    budidaya rumput laut, budidaya kepiting  soka, industri pengolahan hasil, laut, dan  sebagainya.

## Daftar Pustaka
Buku  Profil  Kementrian  Kelautan  Dan  Perikanan  Direktorat  Jendaral  Perikanan  Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Kota Cirebon.
Dahuri, Rokhmin, Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan , 2012.
Dahuri, Rokhmin, Dukungan IPTEK untuk pembangunan Kelautan , Bogor: RODA  Bahari, 2012.
Dahuri, Rokhmin, Mengelola Pembangunan Berkelanjutan , Bogor: RODA Bahari, 2012.
Dahuri, Rokhmin, The Blue Future of Indonesia , Bogor: RODA Bahari, 2013.
Fathul  Amri, Program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir    dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karangsong Indramayu , 2002.
Mohamad,  Lestari, Studi  Implementasi  Program  Pemberdayaan  Ekonomi      Masyarakat Pesisir    Di  Kelurahan  Tanjung  Mas  Kecamatan  Semarang  Utara  Kota  Semarang , 2000.
Rexy, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Rosda, 2007.
Nasib  Pantai  Kejawanan  Yang  Masih  Terabaikan ,  http://www.fahmina.or.id/artikel-a- berita/berita/1117-nasib-pantai-kejawanan-yang-masih-terabaikan.html  (Diakses  20 Juli 2014).
Nelayan  Cirebon  Hidup  Dalam  Kondisi  Keprihatinan, http://suaragratiafm.wordpress.com /2012/11/23/nelayan-cirebon-hidup-dalam-keprihatinan/ . (Diakses 20 juli 2014).
Wawancara  Dengan  Bapak  Surip  Sebagai  Nelayan  Samadikun  Kapal  Kecil, Pendapatan Menjadi Nelayan, tanggal 24 Juli 2014, Pukul 09.30 WIB.
Wawancara  Dengan  Bapak  Suparman  Sebagai  Nelayan  Cangkol  Kapal  Kecil, Pendapatan Menjadi Nelayan, tanggal 24 Juli 2014, Pukul 11.30 WIB.
Wawancara  Dengan  Bapak  Surip  Sebagai  Nelayan  Samadikun  Kapal  Kecil, Pendapatan Menjadi Nelayan, tanggal 24 Juli 2014, Pukul 09.30 WIB.
Wawancara Dengan Bapak Suparman Sebagai Nelayan Cangkol Kapal Kecil, Pendapatan Menjadi Nelayan, tanggal 24 Juli 2014, Pukul 11.30 WIB.
Wawancara Dengan Bapak Kadir Nelayan Pesisir Kapal Kecil, Pendapatan Menjadi Nelayan, tanggal 24 Juli 2014, Pukul 10.10 WIB.