INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 2658-2663 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pelanggaran Sila Ke-3 Pancasila Terkait dengan Pembunuhan di Papua Sesuai Uu Ham No 39 Tahun 1999
Jeane N. Saly 1 ✉ , Aurellia Karin Ferselli 2 , Natasya Sabrina Azahra 3 , Rifdah Muflihah 4 , Sania Mari Baloch 5 , Sulastri 6 , Tri Salwa Nur Eida 7
University Tarumanegara
Email: jeanes@fh.untar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tindakan pelanggaran HAM seperti penganiayaan bahkan sampai merengut nyawa seseorang sudah sangat banyak terjadi di Indonesia, salah satu dari kasus  penganiayaan  yang  terjadi  adalah  kasus  penganiayaan  di  Papua.  Pelanggaran  HAM  ini disebabkan  oleh  beberapa  oknum  yang  tidak  bertanggungjawab.  Oknum  yang  dimaksud  adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Kelompok KKB Papua ini membuat berbagai masalah dan propaganda dan hal ini dipandang sebagai ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI. Maka dari itu, hal ini bisa saja membuat perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang sangat berhubungan  dengan  sila  Pancasila  yaitu  sila  ke-3  yang  berbunyi  "persatuan  Indonesia".  Dengan adanya pelanggaran HAM negara Indonesia membentuk UU yang mengatur tentang pelanggaran HAM, yang di mana terdapat di dalam UU No. 39 Tahun 1999. Alasan lainnya dibentuknya UU No 39 Tahun  1999  tersebut  mengandung  pengakuan  terkait  dengan  penghormatan,  pengakuan,  dan perlindungan terhadap hak asasi manusia atas keberadaanya sebagai anugerah dari tuhan yang maha esa, serta tugas dan tanggungjawab bersama dalam menghormati, dan mengakui, dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia yang menjadi warga negara Indonesia. Dalam hal ini sebaiknya kita  sebagai  warga  negara  Indonesia  harus  bisa  menerima  keberagaman  yang  ada  dan  saling menghormati satu sama lain.
Kata Kunci : Hak  asasi  manusia,  organisasi  Papua  merdeka,  penganiayaan,  pembunuhan

## Abstract
Human rights are a set of rights inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty  and  are  His  gifts  that  must  be  respected,  upheld,  and  protected  by  the  state,  law, government, and everyone for the sake of honor and protection of human dignity. Acts of human rights  violations  such  as  persecution  even  to  the  point  of  taking  someone's  life  have  very  much occurred in Indonesia, one of the persecution cases that occurred was the persecution case in Papua. This human rights violation was caused by several irresponsible individuals. The person in question is the  Armed  Criminal  Group  (KKB)  in  Papua.  This  Papuan  KKB  group  creates  various  problems  and propaganda  and  this  is  seen  as  a  threat  to  the  territorial  integrity  of  the  Republic  of  Indonesia. Therefore, this could have caused the division of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), which is closely related to the precepts of Pancasila, namely the 3rd precept  which reads "unity of Indonesia".  With  the  existence  of  human  rights  violations,  the  Indonesian  state  established  a  law regulating human rights violations, which is contained in Law No. 39 of 1999. Another reason for the establishment  of  Law  No.  39  of  1999  contains  recognition  related  to  respect,  recognition,  and protection of human rights for its existence as a gift from God Almighty, as well as the duties and responsibilities together in respecting, recognizing, and protecting human rights in Indonesia. Keyword: Human rights, free Papuan organisations, persecution, killings

## PENDAHULUAN
Salah satu cita-cita yang terkandung dalam Pancasila adalah pikiran integralistik yang secara  khusus  terkandung  dalam  sila  ke-3  yang  berbunyi  'Persatuan  Indonesia'  (Achadi, 2020).  Menurut  Darmodihardjo,  persatuan  mengandung  gagasan  menyatukan  berbagai pola yang beragam menjadi satu kesatuan; sedangkan Indonesia yang dimaksud dalam Sila ke-3 mengandung makna suatu bangsa dalam arti politik, yaitu bangsa yang hidup di dalam kawasan.  Jadi  'Persatuan  Indonesia'  adalah  persatuan  bangsa-bangsa  yang  mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia dipersatukan karena didorong untuk mencapai kehidupan bangsa yang merdeka dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat (Sari, 2021). Dilihat dari sejarah kelahirannya, Pancasila merupakan kompromi atau kesepakatan politik berdasarkan negara yang diperlukan untuk menjaga kesatuan negara baru bernama NKRI tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa yang mempersatukan bangsa  Indonesia  bukanlah  kesamaan  identitas  sebagai  suatu  kelompok,  melainkan perasaan takdir yang pada akhirnya menumbuhkan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu.
Masalah pelanggaran HAM merupakan salah satu isu yang selalu muncul di Papua (Bayuseno  &;  Windiani,  2020).  Berdasarkan  pantauan  Komnas  HAM  terhadap  peristiwa Wamena 2019, terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga pelanggaran HAM
sebagai jaminan hukum di bidang HAM, khususnya UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang  HAM.  Konteks  pelanggaran  HAM  berat  yang  terjadi  di  Papua  berawal  dari ketegangan politik saat penyatuan Papua, yang saat itu masih disebut Irian Barat, dengan Indonesia karena pro dan kontra yang ada. Insiden pelanggaran HAM berat terus terjadi di Papua hingga saat ini meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Papua,  dimana  latar  belakang  undang-undang  ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan bagi rakyat Papua.
Pasalnya  formulir  UU  No  39  tahun  1999  berisi  pengakuan  terkait  rasa  hormat, pengakuan  (Edon  &;  Hidayat,  2021),  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  atas keberadaannya sebagai rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, serta tugas dan tanggung jawab bersama dalam menghormati, dan mengakui. Tujuan dari pembentukan undang-undang tersebut  adalah  setiap  warga  negara  wajib  berpartisipasi  secara  simultan  dalam  upaya membela negara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (1) Setiap orang wajib menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain,  moral,  etika,  dan  tata  tertib  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dijelaskan dalam undang undang No 39 tahun 1999.
Kasus  pelanggaran  HAM  di  Papua  bukanlah  hal  baru,  kasus  ini  dimulai  pada  7 Desember 2014 (Huda et al., 2022). Kejadian awal kasus ini datang dari sekelompok pemuda yang menegur anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang membawa mobil dan tidak menyalakan  lampu.  Namun,  teguran  itu  akhirnya  mengakibatkan  pertengkaran  yang menyebabkan penganiayaan terhadap tiga remaja laki-laki oleh militer. Kemudian, pada 8 Desember  2014,  di  Distrik  Enarotali,  Kabupaten  Paniai,  sekelompok  orang  lpakiye mendatangi Polsek Enarotali dan Koramil untuk melakukan protes dan meminta penjelasan atas peristiwa yang terjadi pada 7 Desember 2014.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Benuf &; Azhar, 2020). Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian dikumpulkan, dikelompokkan menurut masing-masing variabel, dan kemudian dianalisis  secara  kualitatif.  Pendekatan  hukum  dan  pendekatan  konseptual  digunakan dalam analisis materi hukum (Mahendra, 2020) .
Menurut  UU  No  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  Bab  I  Pasal  1,  UU  ini dimaksudkan dengan :
1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada sifat dan keberadaan manusia  sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan  karunia-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan manusia martabat manusia;
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang, jika tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia (Juanda, 2020).
3. Pemisahan adalah setiap pembatasan, provokasi, atau larangan yang secara langsung atau  dengan  implikasi  dalam  pandangan  pemisahan  manusia  dalam  terang  agama, identitas, ras-kebangsaan, kelompok, kelas, posisi masyarakat, status moneter, orientasi, bahasa,  atau  keyakinan  politik,  yang  membawa  penurunan,  penyimpangan  atau pembuangan  pengakuan,  pelaksanaan  atau  pemanfaatan  kebebasan  dasar  dan peluang utama dalam kehidupan baik secara terpisah maupun pada umumnya dalam politik,  keuangan, hukum, sosial, sosial, dan berbagai bagian kehidupan.
4. Siksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, untuk menimbulkan siksaan  yang  luar  biasa  atau  terus-menerus,  baik  fisik  maupun  dunia  lain,  pada seseorang untuk mendapatkan pengakuan atau data dari individu atau individu ketiga, dengan menolaknya atas demonstrasi yang telah selesai atau diklaim telah dilakukan oleh individu atau individu ketiga,  atau untuk penjelasan sehubungan dengan segala jenis segregasi, ketika penderitaan atau keberlangsungan seperti itu disebabkan oleh, atas dorongan, dengan persetujuan, atau informasi tentang individu mana pun serta otoritas terbuka.
5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika menjadi kepentingannya.
6. Pelanggaran  kebebasan  umum  adalah  setiap  demonstrasi  individu  atau  pertemuan termasuk  otoritas  negara,  baik  disengaja  atau  tidak  disengaja  atau  kecerobohan, membatasi,  serta  menyangkal  individu  atau  pertemuan  kebebasan  bersama  yang dijamin oleh Peraturan ini, dan tidak mendapatkan, atau mengharapkan bahwa mereka tidak akan mendapatkan pengaturan hukum yang adil dan benar, mengingat sistem hukum yang relevan.
7. Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  yang  selanjutnya  disebut  Komnas  HAM  adalah lembaga independen yang posisinya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melakukan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.
Dengan asumsi Anda melihat dasar pemicu kegiatan KKB Papua, cenderung dikaitkan bahwa  satu  dengan  pemicu  adalah  perbedaan  dalam  pemahaman.  Sesuai  KKB  Papua, Papua Barat mencapai kebebasannya pada tanggal 1 Desember 1961, yang diumumkan oleh Raad Nugini dengan tujuan bahwa bagian Papua ke dalam Republik Indonesia adalah salah dipahami.  Kemudian  KKB  Papua  membuat  isu  yang  berbeda  dan  publisitas  yang menyesatkan dan ini dipandang sebagai bahaya bagi kejujuran daerah Republik Indonesia. Selain itu, otoritas publik pada April 2021, secara resmi menugaskan KKB Papua sebagai kelompok penjual ketakutan.
Sesuai kewenangan publik, jaminan intimidasi ilegal ditegakkan dengan cara bahwa ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh KKB yang sering menimbulkan korban dari masyarakat  umum  (Pratama  &;  Hafiz,  2021).  Penetapan  KKB  sebagai  teroris  tampaknya didasarkan  pada  pandangan  pemerintah  bahwa  tidak  cukup  menempatkan  organisasi tersebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata saja. Namun, statusnya perlu ditingkatkan mengingat rekam jejaknya melakukan aksi teror dengan menimbulkan banyak korban jiwa (Pratama  &;  Hafiz,  2021).  Selain  itu,  dalam  menjalankan  aksinya,  KKB  (OPM)  juga menggunakan senjata layaknya pasukan militer dan dilakukan secara terorganisir dengan menggunakan  taktik  layaknya  perang.  Oleh  karena  itu,  penanganan  biasa  yang  hanya menggunakan  pendekatan  pengamanan  oleh  aparat  penegak  hukum  dinilai  kurang memadai sehingga perlu disematkan status teroris pada KKB Papua agar aparat penegak hukum, Kepolisian, dan juga TNI dapat bekerja sama dalam mengatasinya.

## SIMPULAN
Kegiatan kelompok kriminal bersenjata di Papua dapat mengancam keamanan rakyat Papua, dan penculikan  serta penyerangan dengan  korban sipil  dapat menimbulkan  rasa tidak aman dan kecemasan di masyarakat (Santoso, 2020). Selain itu, kegiatan KKB dapat menyebabkan  disintegrasi  atau  perpecahan  di  wilayah  Indonesia,  yang  bertentangan dengan upaya integrasi nasional yang bertujuan menyatukan orang-orang dari berbagai ras, etnis, dan etnis.
Upaya  yang  dapat  dilakukan  mahasiswa  untuk  memerangi  terorisme  adalah dengan meningkatkan kesadaran akan sikap saling menghormati (Muhamad et al., 2021). Untuk  memerangi  terorisme,  siswa  harus  lebih  berhati-hati  dalam  mencari  guru  atau organisasi  yang  memahami  ilmu  agama  agar  tidak  terjerumus  ke  dalam  doktrin  yang menyimpang.
Achadi, M. W. (2020). Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
Bayuseno, A. B. B., & Windiani, R. (2020). Assessing the Consistency of Political Attitude and Position  of  Melanesian  Countries  on  the  Papua  Issue  in  International  Forums [Memahami Konsistensi Sikap Politik Negara-Negara Melanesia mengenai Isu Papua di Forum Internasional]. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan
Hubungan Internasional, 11(2), 203 – 222.
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20 – 33.
Edon,  S.  F.  L.,  &  Hidayat,  N.  A.  (2021).  Kewajiban  Pemerintah  Indonesia  Terhadap Pelanggaran Ham Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Di Papua. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(3), 854 – 869.
Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, 11(1), 115 – 134.
Juanda,  E.  (2020).  Eksistensi  Hak  Asasi  Manusia  dan  Alternatif  Penyelesaian  Atas Pelanggarannya Dalam Negara Hukum Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 8(1), 98 – 108.
Mahendra,  A.  P.  (2020). Mediasi  Penal  Pada  Tahap  Penyidikan  Berlandaskan  Keadilan Restoratif. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Muhamad,  Y.  M.,  Al  Muchtar,  S.,  &  Anggraeni,  L.  (2021).  Pendidikan  Kewarganegaraan Sebagai Upaya Internalisasi Nilai Toleransi Dalam Mencegah Potensi Radikalisme di Universitas Pendidikan Indonesia. Jurnal Educatio FKIP UNMA, 7(3), 1270 – 1279.
Pratama, S. M., & Hafiz, M. (2021). Tinjauan Hukum terhadap Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata  (Kkb)  Papua  sebagai  Kelompok  Teroris  dalam  Perspektif  Hukum  Pidana Nasional. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 7(1), 87 – 104.
Santoso,  S.  P.  (2020). Pengantar  Dasar  Kajian  Terorisme  Abad  21:  Menjaga  Stabilisasi Keamanan Negara. Deepublish.
Sari, P. D. (2021). Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.