## PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## Zainur Abidin, SH., M.IP
Alumni Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau

## ABSTRAK
Pertimbangan  yang  mendasari  penelitian  ini  Bagaimana  Pelayanan  Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru,  apakah  di  dalam  penyelenggaraannya  sudah  sesuai  dengan standar  pelayanan  yang  telah  ditetapkan,  karena  berdasarkan  data  hasil panggilan bidang pengawasan selama tiga tahun terakhir (2013-2015) ke atas masih  banyak  ditemukan  adanya  bangunan  RUKO  dan  RTT  yang  sudah  di bangun  di  Kecamatan  Bukit  Raya  dan  Tampan,  tetapi  belum  memiliki  izin mendirikan  bangunan.  Penelitian  ini  di  lakukan  di  Dinas  Tata  Ruang  dan Bangunan Kota Pekanbaru, dengan mengunakan metode penelitian kualitatif yang  selanjutnya  dianalisis  dengan  mengacu  pada  standar  pelayanan  dalam Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 dan Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Hasil penelitian ditemukan bahwa  Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Pada  Dinas  Tata  Ruang  dan Bangunan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru,  pada  pelaksanaannya  belum terlaksana  sepenuhnya  sesuai  standar  pelayanan  yang  ditetapkan  di  dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan  Bangunan.  Hal  tersebut  dimana  masih  ditemukan  alur  prosedur pelayanan  yang  berbelit-belit,  jangka  waktu  pengurusan  yang  lama  dan adanya  biaya/tarif  tambahan  yang  dimanfaatkan  oleh  penyedia  jasa  untuk meraup  keuntungan  dengan  alasan  untuk  mempercepat  proses  pengurusan. Kemudian,  terkait  banyaknya  jenis  bangunan  RUKO  dan  RTT  yang  telah dibangun,  namun  belum  memiliki  izin  mendirikan  bangunan  itu  dikarenakan kurang  lengkapnya  persyaratan  yang  diajukan  oleh  pemohon  dan  masih minimnya  jumlah  Personil/Staf  juga  sarana  maupun  prasarana  yang  ada  di Bidang Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.

## Kata Kunci: Izin Mendirikan Bangunan, Pelayanan Publik

## PENDAHULUAN
Pada  masa  reformasi  pola-pola  penyelenggaraan  Pemerintahan  yang sentralistik dan kurang peka terhadap perkembangan ekonomi, politik, sosial budaya  harus  ditingkatkan  dan  diarahkan  sejalan  dengan  tuntutan masyarakat, dalam hal ini masyarakat Kota Pekanbaru yang berharap adanya jaminan  kepentingan  pelayanan  yang  prima  kepada  masyarakat  tanpa diskriminasi,  memperkenalkan  kontrol  masyarakat,  kepastian  hukum, ketertiban,  hak-hak  asasi  manusia,  demokrasi  dan  akuntabilitas.  Tuntutan- tuntutan  permintaan  masyarakat  ini  hanya  dapat  terwujud  apabila  dapat tercapai  suatu  kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  yang didefinisikan sebagai proses yang berkenaan dan memungkinkan penggunaan kekuasaan Negara di bidang ekonomi, politik dan administratif secara sangkil dan  mangkus  dengan  menjaga  hubungan  sinergis  dan  konstruktif  antara Pemerintah,  Sektor  Swasta  dan  masyarakat  dalam  melaksanakan  fungsinya masing-masing  mengenai  urusan-urusan  Negara  atau  Pemerintahan  pada setiap tingkatan, dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik menjelaskan  bahwa“Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan Peraturan  Perundang-Undangan,  bagi  setiap  Warga  Negara  dan  Penduduk atas  barang,  jasa,  atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh Penyelenggara  pelayanan  publik”.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  membuat pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  mengalami  perbaikan, dengan menerapkan sistem pelayanan prima yang berpola layanan satu pintu dan/atau layanan satu atap.
Maka  dari  itu  Pemerintah,  dalam hal  ini Pemerintah  Daerah  Kota  Pekanbaru untuk mewujudkan visi dan misinya sebagai Kota yang Metropolitan Madani,
dan melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan  dasar  sebagaimana  amanah  Undang-Undang  tersebut,  untuk  itu Pemerintah  Daerah  Kota  Pekanbaru  menetapkan  Peraturan  Daerah  Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan  melimpahkan  sebagian  wewenang  kepada  Dinas  Tata  Ruang  dan Bangunan  sebagai  Dinas  Teknis  yang  melaksanakan  pelayanan  publik khususnya  dalam  bidang  pemberian  Izin  Mendirikan  Bangunan  di  Kota Pekanbaru.
Sebagaimana  tujuan  dari  Dinas  Tata  Ruang  dan  Bangunan  Kota  Pekanbaru, antara  lain;  agar  “terwujudnya  Kota  Pekanbaru  yang  tertib  tata  ruang  dan bangunan,  serta  bercirikan  budaya  melayu  melalui  pelayanan  prima”. Berdasarkan  Ketentuan  Umum  pada  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 ini menjelaskan bahwa “Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota  Pekanbaru  mempunyai  tugas  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  izin yang  sangat  besar,  terutama  dalam  melayani  izin  mendirikan  bangunan. Adapun pelayanan izin yang dimaksud, antara lain: Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan,  Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Baru,  Pelayanan  Izin Merobohkan/Membongkar  Bangunan,  Pelayanan  Izin  Mengubah/Mengganti Bangunan, Pelayanan Izin Menambah Bangunan, Pelayanan Izin Memperbaiki Bangunan,  Pelayanan  Izin  Pemutihan  Bangunan  dan  Pelayanan  Izin Penimbunan Lahan.
Berdasarkan  kedelapan  pelayanan  izin  mendirikan  bangunan  yang  ada  di Dinas  Tata  Ruang  dan  Bangunan  Kota  Pekanbaru,  maka  dalam pelaksanaannya Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru memberikan beberapa jenis/bentuk pelayanan izin kepada masyarakat, yang dalam hal ini pengguna jasa/pengurus izin mendirikan bangunan. Adapun jenis atau bentuk
pelayanan  izin  mendirikan  bangunan  yang  dimaksud  adalah,  seperti  yang terlihat pada Tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1 Jenis dan Bentuk Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
NO JENIS/BENTUK PELAYANAN 1 2 1 Pelayanan Izin Bangunan Rumah Tempat Tinggal
2 Pelayanan Izin Bangunan Rumah Tempat Tinggal Usaha
3 Pelayanan Izin Bangunan Toko
4 Pelayanan Izin Bangunan RUKO
5 Pelayanan Izin Bangunan KIOS
6 Pelayanan Izin Bangunan Apartemen
7 Pelayanan Izin Bangunan Hotel dan Wisma
8 Pelayanan Izin Bangunan Gudang
9 Pelayanan Izin Bangunan Rumah Kost
10 Pelayanan Izin Bangunan Rumah Petak
11 Pelayanan Izin Lapangan Olahraga (Futsal, Badminton)
12 Pelayanan Izin Bangunan Supermarket
13 Pelayanan Izin Bangunan Mall
14 Pelayanan Izin Bangunan Restaurant
15 Pelayanan Izin Bangunan Showroom
16 Pelayanan Izin Bangunan Pagar
17 Pelayanan Izin Pemancar TV dan Fasilitas
18 Pelayanan Izin Bangunan Gedung
19 Pelayanan Izin Bangunan Kantor
20 Pelayanan Izin Bangunan Kantor Dagang
21 Pelayanan Izin Penambahan Luas Rumah Tempat Tinggal
22 Pelayanan Izin Penambahan Luas Rumah Tempat Tinggal Usaha
23 Pelayanan Izin Bangunan Renovasi (RTT, Kios, RTT Usaha)
24 Pelayanan Izin Bangunan Tower
Sumber: Data Olahan Penulis Dari Data Hasil Panggilan Bidang Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Tahun 2013-2015 .
Dari  table  di  atas  tersebut  dapat  dianalisa  bahwa  terdapat  24  (dua  puluh empat) jenis/bentuk pelayanan izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Dinas  Tata  Ruang  dan  Bangunan  Kota  Pekanbaru  kepada  masyarakat,  yang dalam hal ini pengguna/pengurus jasa bangunan. Dengan demikian, terdapat 24 (dua puluh empat) jenis pelayanan izin yang harus dilaksanakan oleh Dinas
Tata  Ruang  dan  Bangunan  Kota  Pekanbaru  kepada  masyarakat,  yang  dalam hal  ini  pengguna/pengurus  jasa  izin  mendirikan  bangunan  secara  baik  dan optimal.  Namun  dalam  penelitian  ini  penulis  membatasi  dan  memfokuskan hanya pada pelayanan izin mendirikan bangunan pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal dan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan RUKO.
Selanjutnya  di  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  publik,  setiap penyelenggara  pelayanan  publik  wajib  menyusun,  menetapkan,  dan menerapkan  Standar  Pelayanan  serta  menetapkan  Maklumat  Pelayanan dengan  memperhatikan  kemampuan  penyelenggara,  kebutuhan  masyarakat, dan  kondisi  lingkungan.  Ada  beberapa  Komponen  Standar  Pelayanan  yang terkait  dengan  proses  penyampaian  pelayanan  ( service  delivery )  meliputi:
Persyaratan, Sistem, mekanisme,dan prosedur, Jangka waktu pelayanan, Biaya/tariff, Produk pelayanan, Penanganan pengaduan, saran dan masukan . Ke enam Standar Komponen  Pelayanan  ini,  harus  diperhatikan  dan  dilaksanakan  oleh  setiap penyelenggara  pelayanan  publik,  karena  pada  komponen  ini  pihak penyelenggara  pelayanan  berhubungan  langsung  dengan  pengguna  jasa pelayanan.  Komponen  Standar  Pelayanan  pada  bagian  ini  wajib dipublikasikan.
Setelah  sesuai  dan  dilakukan  perhitungan  retribusi,  kemudian  di  disposisi  ke Kepala  Dinas  untuk  dikeluarkan  Surat  Keputusan  perhitungan  luas  dan taksiran biaya IMB, setelah itu di disposisi ke Kepala bidang untuk penerbitan SPP  IMB  dengan  waktu  1  hari.  Selanjutnya  diturunkan  ke  sekretariat  untuk pembayaran  retribusi  dengan  waktu  1  hari.  Setelah  itu, dikembalikan  lagi  ke Kepala Dinas untuk penerbitan IP dengan waktu 3 hari barulah di kembalikan semula ke Sekretariat untuk pelaksanaan pembangunan dengan waktu 6 s/d 12 bulan dan diserahkan kepada Kepala Bidang untuk penerbitan Berita Acara
Pemeriksaan  (BAP),  selanjutnya  dikembalikan  lagi  ke  Kepala  Dinas  untuk penerbitan  kutipan  IMB  dan  diturunkan  ke  Sekretariat  untuk  diserahkan kepada pemohon izin mendirikan bangunan dengan waktu 3 hari.
Pengaturan  mengenai  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  di  Kota  Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan.  Pemberian  Izin  Mendirikan  Bangunan merupakan  salah  satu  bentuk  pelayanan  publik.  Di  samping  itu,  izin mendirikan  bangunan  merupakan  salah  satu  Retribusi  Kota  Pekanbaru  yang berarti untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi Pemerintahan  dan  persyaratan  teknis  maupun  prosedur  yang  berlaku,  maka Dinas  Tata  Ruang  dan  Bangunan  Kota  Pekanbaru  hendaknya  melaksanakan pelayanan  izin  mendirikan  bangunan  di  Kota  Pekanbaru  dengan  sebaik  dan seoptimal  mungkin.  Namun  pada  kenyataannya,  berdasarkan  data  hasil panggilan  dari  bidang  pengawasan  Dinas  Tata  Ruang  dan  Bangunan  Kota Pekanbaru Tahun 2013 hingga 2015, masih juga ditemukan bangunan seperti Ruko,  Rumah  Tempat  Tinggal  yang  sudah  di  bangun,  namun  belum mempunyai  izin  mendirikan  bangunan  khususnya  di  Kecamatan  Tampan  dan Kecamatan  Bukit  Raya.  Adapun  banyaknya  jumlah  bangunan  yang  belum mengantongi izin dapat di lihat pada tabel 2 di bawah ini:
Tabel 2. Data Jenis Bangunan Yang Belum dan Yang Telah Memiliki Izin Mendirikan Bangunan
No Kecamatan Jenis Bangunan Yang Belum Memiliki Izin Tahun 2013 2014 2015 Ruko Rumah Tempat Tinggal Ruko Rumah Tempat Tinggal Ruko Rumah Tempat Tinggal 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Bukit Raya 21 8 27
19 19 23 2 Lima Puluh 4 1 - 2 2 1 3 Tampan 33 13 42 14 21 8 4 Marpoyan Damai 12 8 20 14 14 4
1
2 3 4 5 6 7 8 5 Payung Sekaki 21 9 13 6 22 9 6 Pekanbaru Kota 2 - 3 4 5 1 7 Rumbai 8 3 2 1 3 3 8 Rumbai Pesisir 8 2 14 4 9 1 9 Sail 2 - 4 1 1 - 10 Senapelan 5 - 3 3 6 3 11 Sukajadi 12 4 5 12 5 11 12 Tenayan Raya 22 10 32 19 32 16 Total 150 58 165 99 139 80 Jenis Bangunan Yang Telah Memiliki Izin Tahun 2013 2014 2015 No Kecamatan Ruko Rumah Tempat Tinggal Ruko Rumah Tempat Tinggal Ruko Rumah Tempat Tinggal 1 Bukit Raya 363 832 120 307 13 110 2 Lima Puluh 23 12 13 30 14 16 3 Tampan 741 1.550 221 1.520 460 903 4 Marpoyan Damai 230 343 535 918 181 495 5 Payung Sekaki 216 156 318 536 173 311 6 Pekanbaru Kota 29 1 3 2 7 2 7 Rumbai 14 255 11 57 19 135 8 Rumbai Pesisir 11 1 7 52 57 142 9 Sail 8 1 - 7 14 43 10 Senapelan 17 5 11 4 31 22 11 Sukajadi 53 7 24 4 45 17 12 Tenayan Raya 181 149 36 1.010 177 978 Total 1.886 3.311 1.299 4.447 1.191 3.174
Sumber: Data Olahan Penulis Dari Data Hasil Panggilan Bidang Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Tahun 2016
Dari table 2 di atas tersebut dapat dipahami bahwa di Kecamatan Bukit Raya dan  Kecamatan  Tampan  selama  tiga  tahun  terakhir  (2013-2015)  ke  atas bangunan yang belum memiliki izin terbanyak pada tahun 2014, antara lain di Kecamatan  Bukit  Raya  berjumlah  27  unit  bangunan  Ruko  dan    19  unit bangunan  Rumah  Tempat  Tinggal  dan  di  Kecamatan  Tampan  berjumlah  42 unit bangunan Ruko dan  14 unit bangunan Rumah Tempat Tinggal.
Berdasarkan  penjelasan  fenomena  di  atas  tersebut,  maka  menarik  bagi penulis  untuk  mengkaji  tentang  “Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru”.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memusatkan perhatian terhadap  masalah-masalah  atau  fenomena-fenomena  yang  ada  pada  saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan  dari  objek  penelitian  yang  sesuai  dengan  kenyataan  sebagaimana adanya  dan  mencoba  menganalisa  untuk  memberikan  kebenarannya berdasarkan  data  yang  di  peroleh  (Danin,  2002).  Sedangkan  penelitian kualitatif  adalah  tradisi  tertentu  dalam  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  secara fundamental  bergantung  pada  pengamatan  terhadap  manusia  dalam kawasannya  sendiri  dan  berhubungan  dengan  orang-  orang  tersebut  dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Moleong, 2007).

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Konsep Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang- Undangan  bagi  setiap  warga  Negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa, dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik.
Menurut Wasistiono (Saleh, 2010) pelayanan publik adalah sebagai pemberian jasa  yang  diberikan  oleh  suatu  organisasi  (Perusahaan,  Pemerintah,  Swasta) kepada publiknya dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.
Sedangkan  menurut  Pamudji  (Napitupulu,  2007)  konsep  pelayanan  publik diturunkan  dari  makna public  service yang  berarti:  “berbagai  aktivitas  yang bertujuan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  barang  dan  jasa”.
Pelayanan publik dapat juga diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan  orang  atau  masyarakat  yang  mempunyai  kepentingan  pada organisasi  itu  sesuai  dengan  aturan  pokok  dan  tata  cara  yang  telah ditetapkan.
Pelayanan publik ( public services ) oleh birokrasi publik tadi adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi Negara. Pelayanan publik ( public services ) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (Warga Negara) dari suatu  Negara  kesejahteraan  ( welfare  state ).  Pelayanan  umum  oleh  Lembaga Administrasi  Negara  (1998)  diartikan  sebagai  segala  bentuk  kegiatan pelayanan  umum  yang  dilaksanakan  oleh  Instansi  Pemerintah  di  Pusat,  di Daerah  dan  di  lingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara/Daerah  dalam  bentuk barang  dan  atau  jasa  baik  dalam  rangka  upaya  kebutuhan  masyarakat maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Berdasarkan  berbagai  batasan  konsep  tersebut,  menunjukkan  bahwa pelayanan  publik  berkaitan  dengan  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan Pemerintah  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  secara  baik  dan berkualitas  sebagai  konsekuensi  dari  tugas  dan  fungsi  pelayanan  yang diembannya,  berdasarkan  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  dalam rangka  mencapai  tujuan  Pemerintahan  dan  pembangunan.  Sebagaimana diketahui,  birokrasi  atau  administrasi  publik  memiliki  kewenangan  bebas untuk  bertindak  dalam  rangka  memberikan  pelayanan  umum  serta menciptakan kesejahteraan masyarakat Untuk itu, kepada birokrasi diberikan kekuasaan  regulatif,  yakni  tindakan  hukum  yang  sah  untuk  mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen yang disebut kebijakan publik.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017

## a. Prinsip Pelayanan Publik
Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
1) Sederhana.  Standar  Pelayanan  yang  mudah  dimengerti,  mudah diikuti,  mudah  dilaksanakan , mudah  diukur,  dengan  prosedur  yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
2) Partisipatif.  Penyusunan  Standar  Pelayanan  dengan  melibatkan masyarakat  dan  pihak  terkait  untuk  membahas  bersama  dan mendapatkan  keselarasan  atas  dasar  komitmen  atau  hasil kesepakatan.
3) Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan  dan  dipertanggungjawabkan  kepada  pihak  yang berkepentingan.
4) Berkelanjutan.  Standar  Pelayanan  harus  terus-menerus  dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
5) Transparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
6) Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi,  jarak  lokasi  geografis,  dan  perbedaan  kapabilitas  fisik  dan mental.

## b. Komponen Standar Pelayanan Publik
Komponen  Standar  Pelayanan  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Nomor  15  Tahun 2014 Tentang  Pedoman  Standar  Pelayanan,  dalam  peraturan  ini  dibedakan komponen standar pelayanan dibedakan menjadi dua bagian yaitu:
1) Komponen  Standar  Pelayanan  yang  terkait  dengan  proses penyampaian pelayanan ( service delivery ) meliputi:
a) Persyaratan
b) Sistem, mekanisme,dan prosedur
c) Jangka waktu pelayanan
d) Biaya/tarif
e) Produk pelayanan
f) Penanganan pengaduan, saran dan masukan
2) Komponen  Standar  Pelayanan  yang  terkait  dengan  proses pengelolaan  pelayanan  di  internal  organisasi  ( manufacturing ) meliputi:
a. Dasar hukum
b. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
c. Kompetensi pelaksana
d. Pengawasan internal
e. Jumlah pelaksana
f. Jaminan pelayanan
g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
h. Evaluasi kinerja pelaksana
Bagian  ini  menjadi  fokus  perhatian  dalam  penyusunan  dikarenakan  pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan.  Komponen  Standar  Pelayanan  pada  bagian  ini  wajib dipublikasikan.  Sedangkan  untuk  Komponen  Standar  Pelayanan  yang  terkait dengan  pengelolaan  internal  pelayanan  proses  pengembangan  dan penyusunannya  diserahkan  pada  masing-masing  organisasi  penyelenggara pelayanan. Komponen ini menjadi bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan masyarakat.
Untuk  menghindari  kesalahpahaman  dalam  pengertian  konsep  operasional tersebut,  dengan  permasalahan  yang  sedang  penulis  teliti,  maka  dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep di bawah ini:
a. Persyaratan  adalah  syarat  (dokumen)  yang  harus  dipenuhi  dalam pengurusan  izin,  baik  persyaratan  teknis  maupun  administratif. Persyaratan  pelayanan  merupakan  suatu  tuntutan  yang  harus dipenuhi,  dalam  proses  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan.. Persyaratan  pelayanan  dapat  berupa  dokumen,  tergantung kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.
b. Prosedur  adalah  tata  cara  pelayanan  yang  di  lakukan  dalam pelayanan  izin  mendirikan  bangunan.  Prosedur  pelayanan
merupakan  proses  yang  harus  dilalui  seorang  pelanggan  untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan.
c. Jangka waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Kemudian  waktu-waktu  yang  diperlukan  dalam  setiap  proses pelayanan  (dari  tahap  awal  sampai  akhir)  dijumlahkan  untuk mengetahui keseluruhan waktu yang dibutuhkan.
d. Biaya/tarif  adalah  ongkos  yang  dikenakan  kepada  penerima  layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara  yang  besarnya  ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
e. Produk  pelayanan  adalah  hasil  pelayanan  yang  diberikan  dan diterima  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  Produk pelayanan  dapat  berupa  penyediaan  barang,  jasa  dan/atau  produk administrasi  yang  diberikan  dan  diterima  pengguna  layanan  sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
f. Penanganan  pengaduan  dan  saran.  Organisasi  penyelenggara pelayanan  wajib  membuat  mekanisme  pengelolaan  pengaduan. Bentuk-bentuk  pengelolaan  pengaduan  yang  banyak  digunakan antara  lain:  penyediaan  kotak  saran/kotak  pengaduan,  sms,  portal pengaduan  dalam website ,  dan  penyediaan  petugas  penerima pengaduan.  Untuk  mempermudah  penanganan  pengaduan,  perlu dibuatkan  prosedur  pengelolaan  pengaduan.  Dalam  mekanisme pengaduan  harus  diinformasikan  secara  jelas  nama  petugas,  nomor telepon,  alamat email ,  dan  alamat  kantor  yang  dapat  dihubungi. Selain  itu  perlu  juga  mengatur  mekanisme  pengaduan  apabila terdapat  permasalahan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  di  dalam internal  organisasi  penyelenggara.  Hal-hal  lebih  rinci  terkait
pengelolaan pengaduan ini dilakukan sebagaimana peraturan terkait yang berlaku.

## 2. Konsep Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Menurut  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  7  Tahun  2012  Tentang Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan,  Izin  mendirikan  bangunan,  yang selanjutnya  disingkat  IMB  adalah  perizinan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah Daerah  kepada  pemilik  bangunan  gedung  untuk  membangun  baru, mengubah, memperbaiki, rehabilitasi, merenovasi, memperluas, mengurangi, merawat bangunan, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
Menurut  Susanta  (2009:6),  izin  mendirikan  bangunan  (IMB)  adalah  izin  yang diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  kepada  pribadi,  sekelompok  orang  atau badan  untuk  membangun  dalam  rangka  pemanfaatan  ruang  sesuai  dengan izin  yang  diberikan  karena  telah  memenuhi  ketentuan  dari  berbagai  aspek, baik pertanahan, teknis, perencanaan serta lingkungan.
Sedangkan  menurut  Dwi  (  2008:11),  Izin  mendirikan  bangunan  atau  lebih sering  dikenal  IMB  adalah  izin  yang  diberikan  untuk  melakukan  kegiatan membangun  yang  dapat  diterbitkan  apabila  rencana  bangunan  dinilai  telah sesuai  dengan  ketentuan  yang  meliputi  aspek  pertanahan,  aspek  planologis (perencanaan), aspek teknis, aspek kesehatan, aspek kenyamanan, dan aspek lingkungan.  Sebelum  memulai  mendirikan  bangunan,  bangunan  sebaiknya memiliki  kepastian  hukum  atas  kelayakan,  kenyamanan,  keamanan,  sesuai dengan fungsinya. Ternyata, Izin Mendirikan Bangunan tidak hanya diperlukan untuk  mendirikan  bangunan  baru  saja,  tetapi  juga  dibutuhkan  untuk membongkar,  merenovasi,  menambah,  mengubah,  atau  memperbaiki  yang mengubah bentuk atau struktur bangunan.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017

## 3. Persyaratan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  7  Tahun  2012 tentang  izin  mendirikan  bangunan,  adapun  persyaratan  dan  tata  cara pengajuan izin mendirikan bangunan adalah :
a. Persyaratan Administrasi
1) Mengisi formulir dan mengajukan Surat Permohonan IMB
2) Foto  copy  bukti  kepemilikan  tanah  disertai  gambar  situasi  tanah yang dikeluarkan oleh BPN
3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
4) Foto copy bukti pembayaran pajak PBB
5) Arahan perencanaan ( advis planning )
6) Gambar  rencana  bangunan  yang  telah  ditandatangani  oleh perencana dan telah diasistensi
7) Surat  kuasa  untuk  pemohon  yang  mendirikan  bangunan  bukan  di atas tanah miliknya
8) Izin prinsip bagi bangunan yang disyaratkan
9) Rekomendasi dari instansi terkait bagi bangunan yang disyaratkan
10) Dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi bangunan yang disyaratkan
11) Surat  pernyataan  persetujuan  dari  masyarakat  sekitar  yang diketahui  oleh  pejabat  setempat  bagi  bangunan  tower,  futsal,
industri  dan  bangunan  lainnya  yang  menimbulkan  dampak  negatif bagi masyarakat sekitar.
b. Persyaratan Teknis
1) Peta orientasi lokasi bangunan
2) Tata letak bangunan
3) Gambar  arsitektur  bangunan  yang  terdiri  dari:  Denah  tiap  lantai bangunan, Tampak depan bangunan, Tampak samping kiri bangunan, Tampak samping kanan bangunan dan Tampak belakang bangunan
4) Gambar  struktur  dan  konstruksi  bangunan  beserta  perhitungannya yang  terdiri  dari:  Potongan  dan  Detail  (pondasi,  kolom,  balok,  plat lantai dan atap)
5) Gambar instalasi dan kelengkapan bangunan beserta perhitungannya yang  terdiri  dari:  Septik  tank,  Sumur  resapan,  Penangkal  petir, Jaringan dan drainase
6) Gambar  fasilitas  pendukung  kegiatan  beserta  perhitungannya  yang terdiri dari: Ruang parker, Fasilitas sosial dan Taman/penghijauan.

## PEMBAHASAN
1. Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Pada  Dinas  Tata  Ruang  dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru
Pelayanan  pengurusan  izin  mendirikan  bangunan  di  Kota  Pekanbaru,  Dinas Tata Ruang dan Bangunan telah menetapkan standar pelayanan berdasarkan Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2012  Tentang  Retribusi  Izin  mendirikan bangunan yang mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan di atasnya, terhadap pemilik/pengguna jasa dalam pengurusan izin mendirikan bangunan di Kota Pekanbaru, standar pelayanan tersebut antara lain:
a. Persyaratan Dalam Pelayanan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru
Persyaratan  merupakan  syarat  (dokumen)  yang  harus  dipenuhi  dalam pengurusan  suatu  jenis  pelayanan,  baik  persyaratan  teknis  maupun administratif. Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan kepada masyarakat, dalam hal ini pemilik/pengguna jasa  izin  mendirikan  bangunan  ketika  melakukan  proses  pengurusan  izin mendirikan  bangunan  di  Kota  Pekanbaru,  telah  menetapkan  daftar persyaratan  yang paling  utama  harus  disiapkan oleh para  pemohon.  Adapun persyaratannya yaitu;
1) Pemohon  mengajukan  permohonan  pengurusan advis  planning ,  dengan persyaratan, antara Lain;
a) Mengisi Formulir AP & Fotokopi rangkap 2
b) Fotokopi KTP rangkap 2
c) Fotokopi Sertifikat tanah/SKGR rangkap 2
d) Fotokopi bukti pembayaran PBB tahun terakhir rangkap 2
e) Menyiapkan  Gambar  rencana  bangunan  yang  diketahui  oleh Pemegang SIBP rangkap 2
2) Memasukan berkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
Sebagaimana  persyaratan  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  Perda Nomor 7 Tahun 2012 Paragraf I Pasal 81 Ayat 2 Huruf a sampai dengan j, antara lain;
a) Fotocopy  bukti  kepemilikan  tanah  disertai  gambar  situasi  tanah yang dikeluarkan BPN
b) Fotocopy KTP
c) Fotocopy bukti pembayaran PBB
d) Arahan Perencanaan ( Advis Planning )
e) Gambar  rencana  bangunan  yang  telah  ditandatangani  oleh perencana dan diasistensi
f) Surat kuasa untuk pemohon yang mendirikan bangunan bukan di atas tanah miliknya
g) Izin prinsip bagi bangunan yang disyaratkan
h) Rekomendasi dari instansi terkait bagi bangunan yang disyaratkan
i) Dokumen AMDAL atau UKL UPL bagi bangunan yang disyaratkan
j) Surat  pernyataan  persetujuan  dari  masyarakat  sekitar  yang diketahui  oleh  pejabat  bagi  bangunan  tower,  futsal,  industry  dan bangunan  lainnya  yang  menimbulkan  dampak  negative  bagi masyarakat sekitar.
Dengan demikian, persyaratan yang digunakan dalam proses pengurusan izin mendirikan  bangunan  di  Dinas  Tata  Ruang  dan  Bangunan  Kota  Pekanbaru sudah  sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditetapkan  dan  diamanahkan  di  dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan  Bangunan.  Namun  ada  beberapa  faktor  yang  membuat pemilik/pengguna  jasa  izin  mendirikan  bangunan  belum  melakukan pengurusan.

## b. Prosedur  Dalam  Pelayanan  Pengurusan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru
Prosedur  dalam  pelayanan  pengurusan  izin  mendirikan  bangunan  di  Dinas Tata  Ruang  dan  Bangunan  Kota  Pekanbaru  yang  harus  dilalui  oleh  para pemilik/pengguna  jasa  izin  mendirikan  bangunan  itu  sudah  ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan.  Dalam  pelayanan  izin  mendirikan bangunan, pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan advis planning ke  Sekretariat  Dinas  Tata  Ruang  dan  Bangunan  Kota  Pekanbaru  melalui  Staf dilengkapi  dengan  persyaratan  antara  lain:  (Mengisi  formulir  AP  &  fotocopi rangkap  2,  fotocopi  KTP  rangkap  2,  fotocopi  sertifikat  tanah  rangkap  2, fotocopi  bukti  pembayaran  PBB  tahun  terakhir  rangkap  2,  menyiapkan gambar  rencana  bangunan  yang  diketahui  oleh  pemegang  SIBP  rangkap  2) diperiksa  oleh  petugas    selama  1  hari.  Setelah advis  planning dikeluarkan barulah  pemohon  bisa  melanjutkan  memasukkan  berkas  permohonan  izin mendirikan bangunan dengan persyaratan antara lain: (Formulir Permohonan IMB,  Fotocopy  Surat  Tanah,  Fotocopy  KTP  Pemohon,  Fotocopy  Pembayaran PBB, Advis  Planning ,  Gambar  Rencana,  Surat  Kuasa  untuk  bangunan  yang bukan  di  atas  Tanahnya,  Izin  dan  Rekomendasi  dari  Instansi  Terkait  bagi bangunan  yang  disyaratkan,  Surat  Persetujuan  Masyarakat  sekitar  diketahui oleh Pejabat setempat bagi bangunan yang disyaratkan) dengan waktu selama 15 menit.
Selanjutnya  berkas  permohonan  tersebut  diperiksa  oleh  Kepala  Seksi  dan  di disposisi atau diperiksa oleh Kepala Dinas jika berkasnya lengkap dilimpahkan kepada  Kepala  Bidang  untuk  diproses  sesuai  aturan  dengan  waktu  1  hari, setelah  itu  Kepala  Bidang  memerintahkan  kepada  Kepala  Seksi  Penelitian Administrasi  untuk  memperoses  kembali  permohonan  dan  memeriksa persyaratan  administrasi  dengan  waktu  1  hari.  Jika  sesuai  diteruskan  ke Kepala  Seksi  Penelitian  Teknis.  Jika  tidak  sesuai  dikembalikan  ke  pemohon untuk  dilengkapi  atau  ditolak,  selanjutnya  Kepala  Seksi  memeriksa  gambar rencana ( advis planning ) dengan waktu 1 hari. Jika sesuai diteruskan ke Kepala Seksi Perhitungan Retribusi. Jika tidak sesuai dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki atau ditolak dengan waktu 3 hari.
Setelah  sesuai  dan  dilakukan  perhitungan  retribusi,  kemudian  di  disposisi  ke Kepala  Dinas  untuk  dikeluarkan  Surat  Keputusan  perhitungan  luas  dan taksiran biaya IMB, setelah itu di disposisi ke Kepala bidang untuk penerbitan SPP  IMB  dengan  waktu  1  hari.  Selanjutnya  diturunkan  ke  sekretariat  untuk pembayaran  retribusi  dengan  waktu  1  hari.  Setelah  itu, dikembalikan  lagi  ke Kepala Dinas untuk penerbitan IP dengan waktu 3 hari barulah di kembalikan semula ke Sekretariat untuk pelaksanaan pembangunan dengan waktu 6 s/d 12 bulan dan diserahkan kepada Kepala Bidang untuk penerbitan Berita Acara Pemeriksaan  (BAP),  selanjutnya  dikembalikan  lagi  ke  Kepala  Dinas  untuk penerbitan  kutipan  Izin  Mendirikan  Bangunan  dan  diturunkan  ke  Sekretariat untuk diserahkan kepada pemohon izin mendirikan bangunan dengan waktu 3 hari.
Terdapat beberapa alur yang harus dilalui untuk melakukan pengurusan IMB, sebelum  melakukan  pengurusan  IMB  pemilik/pengguna  jasa  izin  mendirikan bangunan  terlebih  dahulu  mengantongi Advis  Planning ,  setelah  itu  barulah melanjutkan untuk melakukan pengurusan IMB nya.

## c. Jangka  Waktu  Pelayanan  Pengurusan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dalam pelayanan penerbitan izin  mendirikan  bangunan  telah  menetapkan  jangka  waktu  sesuai  Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan terlihat pada gambar 4.2 di atas, dimulai memasukkan berkas Advis Planning sampai Izin Pelaksanaannya keluar yaitu 12 hari kerja, dan mengenai kutipan IMB nya tergantung dari lamanya bangunan itu diselesaikan.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa masih juga didapati kemoloran waktu di dalam pengurusan, dimana tidak sesuai dengan apa yang telah  ditetapkan  di  dalam  standar  pelayanan  dan  masih  juga  ditemukan
adanya calo-calo atau penyedia jasa yang mengambil keuntungan, seharusnya mereka sadar akan tugas dan fungsi mereka untuk melayani masyarakat dan memudahkan  masyarakat  dalam  pelayanan  pengurusan  perizinan,  bukan mencari uang dengan cara demikian. Jadi wajar saja jika masyarakat dalam hal ini,  pemilik/pengguna  jasa  bangunan  bersikap  apatis  untuk  tidak  mau mengurus  izin  mendirikan  bangunan,  karena  ketidakjelasan  waktu  dan permainan  waktu  yang  dilakukan  oleh  Aparatur  Dinas  Tata  Ruang  dan Bangunan tersebut untuk meraup keuntungan.

## d. Biaya/Tarif Dalam Pelayanan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru
Biaya/Tarif  adalah  ongkos  yang  dikenakan  kepada  penerima  layanan  dalam mengurus  dan/atau  memperoleh  pelayanan  dari  penyelenggara  yang besarnya  ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan  antara  penyelenggara  dan masyarakat.  Dinas  Tata  Ruang  dan  Bangunan  Kota  Pekanbaru,  berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  7  Tahun  2012  bagian  kelima tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi IMB Paragraf I untuk bangunan gedung  Pasal  102  menjelaskan  harga  satuan  retribusi  bangunan  gedung adalah  Rp.  10.000,00/m 2 (sepuluh  ribu  rupiah  permeter  persegi).  Sedangkan Paragraf  2  retribusi  IMB  untuk  bangunan  bukan  gedung  Pasal  103 menjelaskan  bahwa  harga  satuan  retribusi  bangunan  bukan  gedung  adalah sebagaimana terlihat pada table 1. 3 di bawah ini:

## Table 3 Harga Satuan Retribusi Bangunan Bukan Gedung
No Jenis Bangunan Bukan Gedung Harga Satuan Retribusi (1) (2) (3) 1 Pagar pekarangan tanggul/turap Rp. 1.000,00/m 2 2 Awning atau yang sejenis Rp. 2.500,00/m 2 3 Perkerasan (tidak termasuk pelataran peti kemas) tanpa atap Rp. 1.000,00/m 2
4 Kolam renang/kolam pengolah air/bak penyimpanan air Rp. 4.000,00/m 2
5 - Gapura/gardu jaga luas maksimum m 2 Rp. 50.000,00/unit - Selebihnya dihitung Rp. 5.000,00/m 2 6 Pondasi mesin (di luar bangunan) Rp. 50.000,00/unit
(1)
(2)
(3)
7 Jembatan/lift (untuk servis kendaraan) Rp. 100.000,00/unit 8 Jembatan jalan (kompleksi) umum (6 m) Rp. 80.000,00/unit - Selebihnya dihitung Rp. 8.000,00/m 2 9 Menara bakar/cerobong asap (tinggi maksimun 5 m) Rp. 25.000,00/unit 10 Menara penyimpanan air (kapasitas maksimun 1 m 3 ) Rp. 25.000,00/unit 11 Menara antena dan sejenis (tinggi maksimum 5 m) Rp. 50.000,00/unit 12 Gardu listrik, ruang trafo dan panel dengan luas maksimum 10 m 2 Rp. 100.000,00/unit - Selebihnya dihitung Rp. 5.000,00/m 2 13 Monument dalam persil/pekarangan Rp. 50.000,00/unit 14 Lapangan olahraga terbuka Rp. 5.000,00/m 2 15 Instalasi bahan bakar Rp.2.000.000,00/saluran penghantar 16 Pelataran untuk penimbunnan peti kemas Rp. 5.000,00/m 2 17 Tower seluler Rp. 1.000.000,00/m 1
Sumber:  Data  Olahan  Penulis  Berdasarkan  Perda  Kota  Pekanbaru  Nomor  7  Tahun  2012 Tentang Retribusi IMB, Tahun 2016.
Jadi,  walaupun  besaran  biaya/tarif  retribusi  yang  telah  ditentukan  di  dalam Peraturan  Daerah,  namun  tetap  saja  ada  biaya  lainnya  yang  di  manfaatkan sebagai celah bagi para calo-calo (penyedia jasa) untuk meraup keuntungan, dengan  alasan  supaya  mempermudah  dan  mempercepat  proses  penerbitan izin  mendirikan  bangunan  terhadap  pemilik/pengguna  jasa  izin  mendirikan bangunan  yang  mengurusnya.  Selanjutnya,  ada  jenis  bangunan  yang  tidak dikenakan  retribusi  itu  seperti;  bangunan  Pemerintah,  rumah  ibadah,  dan rumah huni masyarakat.

## e. Produk Pelayanan Yang Diberikan Oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Dalam  Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Di  Dinas  Tata  Ruang  dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru
Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  Produk  pelayanan  dapat  berupa penyediaan  barang,  jasa  dan/atau  produk  administrasi  yang  diberikan  dan diterima  pengguna  layanan  sesuai  dengan  Ketentuan  Perundang-Undangan yang ditetapkan. Berdasarkan Ketentuan Umum pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini  menjelaskan  bahwa  “Dinas  Tata  Ruang  dan  Bangunan  Kota  Pekanbaru
mempunyai    8  (delapan)  produk  pelayanan  izin  yang  mempunyai  peranan sangat besar, terutama dalam melayani izin mendirikan bangunan. Adapun 8 (delapan)  produk  pelayanan  dalam  pelayanan  izin  yang  dimaksud,  adalah sebagai berikut:
1) Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
2) Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Baru
3) Pelayanan Izin Merobohkan/Membongkar Bangunan
4) Pelayanan Izin Mengubah/Mengganti Bangunan
5) Pelayanan Izin Menambah Bangunan
6) Pelayanan Izin Memperbaiki Bangunan; dan
7) Pelayanan Izin Pemutihan Bangunan
8) Pelayanan Izin Penimbunan Lahan
Berdasarkan  kedelapan  produk  dalam  pelayanan  izin  mendirikan  bangunan yang  dimiliki  oleh  Dinas  Tata  Ruang  dan  Bangunan  Kota  Pekanbaru,  maka dalam  pelaksanaannya  Dinas  Tata  Ruang  dan  Bangunan  Kota  Pekanbaru memberikan beberapa  jenis/bentuk  pelayanan  izin  kepada  masyarakat, yang dalam  hal  ini  pengguna  jasa/pengurus  izin  mendirikan  bangunan.  Adapun jenis atau bentuk pelayanan izin mendirikan bangunan yang dimaksud adalah, seperti yang terlihat pada Tabel 4 di bawah ini:
Tabel 4.  Jenis dan Bentuk Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
NO JENIS/BENTUK PELAYANAN 1 2
1 Pelayanan Izin Bangunan Rumah Tempat Tinggal
2 Pelayanan Izin Bangunan Rumah Tempat Tinggal Usaha
3 Pelayanan Izin Bangunan Toko
4 Pelayanan Izin Bangunan RUKO
5 Pelayanan Izin Bangunan KIOS
6 Pelayanan Izin Bangunan Apartemen
7 Pelayanan Izin Bangunan Hotel dan Wisma
8 Pelayanan Izin Bangunan Gudang
9 Pelayanan Izin Bangunan Rumah Kost
10 Pelayanan Izin Bangunan Rumah Petak
11 Pelayanan Izin Lapangan Olahraga (Futsal, Badminton)
12 Pelayanan Izin Bangunan Supermarket
1 2
13 Pelayanan Izin Bangunan Mall
14 Pelayanan Izin Bangunan Restaurant
15 Pelayanan Izin Bangunan Showroom
16 Pelayanan Izin Bangunan Pagar
17 Pelayanan Izin Pemancar TV dan Fasilitas
18 Pelayanan Izin Bangunan Gedung
19 Pelayanan Izin Bangunan Kantor
20 Pelayanan Izin Bangunan Kantor Dagang
21 Pelayanan Izin Penambahan Luas Rumah Tempat Tinggal
22 Pelayanan Izin Penambahan Luas Rumah Tempat Tinggal Usaha
23 Pelayanan Izin Bangunan Renovasi (RTT, Kios, RTT Usaha)
24 Pelayanan Izin Bangunan Tower
Sumber: Data Olahan Penulis Dari Data Hasil Panggilan Bidang Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Tahun 2013-2015.
Dari table 4 di atas tersebut, dapat dijelaskan bahwa terdapat  24 (dua puluh empat)  jenis/bentuk  produk  pelayanan  izin  mendirikan  bangunan  yang diberikan  oleh  Dinas  Tata  Ruang  dan  Bangunan  Kota  Pekanbaru  kepada masyarakat,  yang  dalam  hal  ini  pengguna/pengurus  jasa  bangunan.  Dengan demikian, terdapat 24 (dua puluh empat) jenis/bentuk/produk pelayanan izin yang harus dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru kepada  masyarakat,  yang  dalam  hal  ini  pengguna/pengurus  jasa  izin mendirikan  bangunan,  dan  dalam  penelitian  ini  penulis  hanya  memfokuskan pada  Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Rumah  Tempat  Tinggal  dan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan RUKO.
f. Penanganan  Pengaduan,  Saran  dan  Masukan  Dalam  Pelayanan Pengurusan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Di  Dinas  Tata  Ruang  dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru
Organisasi penyelenggara pelayanan wajib membuat mekanisme pengelolaan pengaduan.  Bentuk-bentuk  pengelolaan  pengaduan  yang  banyak  digunakan antara lain: penyediaan kotak saran/kotak pengaduan, sms, portal pengaduan dalam website ,  dan  penyediaan  petugas  penerima  pengaduan.  Untuk mempermudah  penanganan  pengaduan,  perlu  dibuatkan  prosedur
pengelolaan pengaduan. Dalam mekanisme pengaduan harus diinformasikan secara  jelas nama petugas,  nomor  telepon,  alamat email , dan alamat  kantor yang dapat dihubungi. Selain itu perlu juga mengatur mekanisme pengaduan apabila  terdapat  permasalahan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  di  dalam internal  organisasi  penyelenggara.  Hal-hal  lebih  rinci  terkait  pengelolaan pengaduan ini dilakukan sebagaimana peraturan terkait yang berlaku.
Dinas  Tata  Ruang  dan  Bangunan  Kota  Pekanbaru  dalam  pelayanan pengurusan  izin  mendirikan  bangunan  kepada  masyarakat,  dalam  hal  ini pemilik/pengguna  jasa  izin  mendirikan  bangunan  jika  ada  keluhan, permasalahan  atau  temuan  dari  masyarakat  yang  ada  di  lapangan,  bisa memberi  masukan  dan  pengaduan  melalui  nomor  telepon  Dinas  Tata  Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dan juga dilengkapi dengan surat tertulis yang ditujukan  ke  Dinas  Tata  Ruang  dan  Bangunan,  maka  dari  Dinas  akan  segera mengecek  ke  lapangan  dari  hasil  temuan  penyimpangan  atau  keluhan  atas permasalahan yang ada.
Dengan  demikian,  dapat  diketahui  bahwa  dalam  menyikapi  permasalahan ataupun  temuan  di  lapangan,  Dinas  Tata  Ruang  dan  Bangunan  Kota Pekanbaru  memberikan  tempat  pengaduan  masyarakat  melalui  telepon kantor.  Dalam  hal  ini  menurut  penulis,  untuk  lebih  efektifnya  lagi  supaya  di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru menyiapkan portal ataupun website  yang  dikelola  oleh  admin,  sehingga  masyarakat  bisa  langsung memotret  kejadian  dan  bisa  mengupload  langsung  terkait  temuan,  sehingga masyarakat tidak perlu lagi untuk datang ke kantor untuk mengadunya. Cukup hanya  di  handphone  saja,  dengan  artian  untuk  meminimalisir  waktu  dan Aparatur  Dinas  Tata  ruang  bisa  melihat  langsung  di  portal  tersebut  dan  bisa langsung  turun  di  tempat  kejadian  yang  ditemukan  bermasalah.  Begitu  juga dengan  keluhan  dari  masyarakat  terhadap  bagaimana  pelayanan  untuk
mendapatkan  izin  mendirikan  bangunan,  juga  menanyakan  terkait penyelesaian  IMB  yang  telah  diurus,  jadi  supaya  masyarakat  yang  mengurus tidak  perlu  datang  setiap  hari  untuk  melakukan  pengecekan,  cukup diumumkan di portal maupun website tersebut.
Selain itu, terkait masih banyaknya bangunan yang sudah di bangun, seperti di Kecamatan  Bukit  Raya  dan  Tampan,  namun  belum  memiliki  izin  mendirikan bangunan,  apakah  hal  tersebut  berkaitan  dengan  faktor  prosedur  yang berbelit-belit,  lamanya  waktu  dan  mahalnya  biaya  dalam  pengurusan,  hal tersebutpun  dijelaskan  oleh  salah  seorang  staf  di  Dinas  Tata  Ruang  dan Bangunan  mengatakan  bahwa  terkait  banyaknya  bangunan  yang  tidak memiliki  izin  salah  satunya  Kecamatan  Bukit  Raya  dan  Tampan  itu  pemilik hanya  memiliki  Surat  SKGR,  sedangkan  bangunan  yang  didirikan  RUKO  atau perumahan, maka bangunan tersebut tidak bisa dikeluarkan IMB nya, karena aturan  dalam  pengurusan  harus  ada  sertifikat  atau  minimal  surat  ukur  dari BPN dalam artian suratnya sudah dalam proses BPN. Berdasarkan penjelasan tersebut, sama dengan data yang penulis dapatkan, seperti yang terlihat pada table 5 di bawah ini:

## Table 5. Sarana dan Prasarana Pendukung Dalam Pelayanan IMB
No Jabatan Jenis Sarana dan Prasarana Dinas Jml 1 2 3 4 1 Kepala Dinas - Mobil Inova 1 buah 2 Sekretaris - Kijang Inova 1 buah - Sepeda Motor 3 buah 3 Kepala Bidang Bangunan - Minibus Kijang LGX 1 buah - Sepeda motor 1 buah 4 Kepala Bidang Tata Ruang - Kijang Inova - Kijang Pick Up 1 buah 1 buah 5 Kepala Bidang Pengawasan - Escudo - Kijang Pick Up 1 buah 4 buah - Sepeda Motor 5 buah 6 Bidang Data dan Informasi - Sepeda Motor 1 buah Total Mobil 10 buah Sepeda Motor 10 buah
Sumber: Data Olahan Penulis Dari Bidang Data dan Informasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, Tahun 2016
Dari  pernyataan  Staf  dan  Kepala  Sub  Bagian  Umum  dan  Perlengkapan  Dinas Tata  Ruang  dan  Bangunan  Kota  Pekanbaru  dan  juga  table  4.5  di  atas,  dapat dianalisa  bahwa  terkait  masih  banyak  didapati  bangunan  yang  sudah dibangun, namun belum ada izin kepemilikan bangunan seperti di Kecamatan Bukit  Raya  dan  Tampan  itu  dikarenakan  tidak  lengkapnya  persyaratan  yang diajukan oleh pemohon, dan juga masih minimnya jumlah Personil/Staf yang ada di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru untuk mengawasi dan juga  di  tambahkan  dengan  sarana  dan  prasarana  pendukung  yang  tidak memadai untuk melakukan pengawasan di lapangan, seharusnya pada bidang tersebut perlunya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan penambahan jumlah  Personil/Staf  dan  unit  jumlah  sarana  dan  prasarana,  seperti  jumlah armada dinas untuk operasional pengawasan di lapangan.
Mengapa  demikian,  karena  jika  jumlah  Personil/staf  dan  juga  sarana  dan prasarana  memadai  maka  proses  pengawasan  di  lapangan  akan  berjalan efektif,  begitu  juga  sebaliknya,  dengan  minimnya  jumlah  Personil/staf  dan sarana  dan  prasarana  yang  ada  Dinas  Tata  Ruang  dan  Bangunan  Kota Pekanbaru  wajar  jika  banyak  temuan  dan  permasalahan  di  lapangan  seperti bangunan  yang  sudah  di  bangun  tapi  tidak  memiliki  izin  sulit  untuk diselesaikan.  Sehingga  proses  pelayanan  izin  mendirikan  bangunan  maupun izin lainnya di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru menjadi tidak efektif, sebagaimana yang kita harapkan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan  di  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nmor  7  Tahun  2012 Tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan.

## KESIMPULAN
Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Pada  Dinas  Tata  Ruang  dan  Bangunan Pemerintah  Kota  Pekanbaru  belum  terlaksana  sepenuhnya  sesuai  amanah
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan  Bangunan.  Hal  tersebut,  dimana  masih  ditemukan  alur  prosedur pelayanan  yang  berbelit-belit,  jangka  waktu  pengurusan  yang  lama  dan adanya  biaya/tarif  tambahan  yang  dimanfaatkan  oleh  penyedia  jasa  untuk meraup  keuntungan  dengan  alasan  untuk  mempercepat  proses  pengurusan. Kemudian,  terkait  banyaknya  jenis  bangunan  RUKO  dan  RTT  yang  telah dibangun,  namun  belum  memiliki  izin  mendirikan  bangunan  itu  dikarenakan kurang  lengkapnya  persyaratan  yang  diajukan  oleh  pemohon  dan  masih minimnya  jumlah  Personil/Staf  juga  sarana  maupun  prasarana  yang  ada  di Bidang Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Anonim,  2010, Sistem  Informasi  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah Secara Nasional, Bandung: Fokus Media.
Awang  Azam, Sistem  Pemerintahan  Daerah  Di  Indonesia .  ALAF  RIAU: Pekanbaru, 2011.
Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif . Jakarta: Kencana
Danin, Sudarman. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia. Dwi,  Yuni.  2008. Panduan  Praktis  Mengurus  IMB. Yogyakarta:  Pustaka Grahatama.
Djaenuri, 1998, Teori Pengembangan dan Filosof Kepemimpinan Kerja , Jakarta Bharata.
Djaenuri, 1999, Manajemen Pelayanan Umum. Jakarta: IIP-Press.
E.  Kertapradja  Koswara.  2003. Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah .  Jakarta: Inner.
Emil Salim dalam Warta Pengawasan “Membangun Good Governance Menuju Clean Government” Edisi September 2010.
George Terry dan Laslie W. Rue. 1990. Dasar-Dasar Manajemen (Alih Bahasa
G.A Ticoalu). Jakarta: Bina Aksara.
Hamin Anwar. 2004. Sendi-Sendi Hukum Administrasi  Negara , Jakarta, Glora
Madani Press.
Kantaprawira,  Rusadi.  1990. Sistem  Politik  Indonesia .  Bandung:  Sinar  Baru Algensindo.
Mahmudi.  2005. Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik .  Yogyakarta:  UPP  AMP YKPN.
Moenir, 2006. Organisasi Dalam Pemerintahan , Jakarta: Erlangga.
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya.
Muhadam  Labolo,  2011. Memahami  Ilmu  Pemerintahan  Suatu  Kajian  Teori Konsep dan Pengembanganya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Napitupulu,  Paimin.  2001. Pelayanan  Public  &  Customer  Satisfation” . Bandung: P.T. Alumni.
Narwoko,  Dwi  dan  Bagong  Suyanto.  2010. Sosiologi:  Suatu  Pengantar  dan Terapan. Jakarta: Kencana
Nasution,  Arifin.  2008. Perencanaan  Pembangunan  Daerah .  Medan:  USU
Press.
Nurrachmad,  M.,  2011, Buku  Pintar  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah ,
Jakarta, Visimedia.
Parasuraman  A.  1998, Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia .  Jakarta: Bumi Aksara.
Pelly, Zainul. 1997. Pengantar Sosiologi. Medan: USU Press.
Prayudi, 2001. Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana UIR, 2014, Pedoman Penulisan Tesis . Pekanbaru  Pascasarjana UIR.
Rasyid.  1997, Kajian  Awal  Birokrasi  Pemerintahan  dan  Politik  Orde  Baru. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
Ridwan, Juniarso. 2010. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa.
Rusli Budiman, 2004. Pelayanan Publik Di Era Reformasi , Teropong, Bandung.
Said Zainal Abidin, Kebijkan Publik , Salemba Humanika, Jakarta: 2012.
Saleh, Muwafik. 2010. Publlic Service Communication . Malang: UMM Press.
Sedarmayati,  2004, Good  Government  (Kepemerintahan  Yang  Baik)  Bagian Kedua  Membangun  Sistim  Manajemen  Kinerja  Guna  Meningkatkan Produktivitas  Menuju  Good  Government  (Kepemerintahan  Yang  Baik).
Bandung : CV. Mandar Maju.
Sianipar, J.P.G. 1995, Manajemen Pelayanan Masyarakat . Jakarta: LAN-RI Edisi ke-2.
Singarimbun, Masri. 2008. Metode Penelitian Survai . Jakarta: LP3ES.
Situmorang, V, M., Juhir, J., 1998, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah (cetakan II) , Jakarta: Rineka Cipta.
Soekanto, Soerjono. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : CV Alfabeta.
Sujamto,  1986, Beberapa  Pengertian  di  Bidang  Pengawasan  (cetakan  II ), Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sukoco,  Badri  Munir.  2007. Manajemen  Administrasi  Perkantoran  Modern. Surabaya : Gelora Aksara Pratama.
Suradinata,  Ermaya.  1996. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Bandung:  CV Ramadhan.
Susanta, Gatut. 2002. Mudah Mengurus IMB . Jakarta: Raih Asa Sukses.
Suyanto,  Bagong.  1995. Metode  Penelitian  Sosial .  Surabaya:  Airlangga University Press.
Syamsi,  Ibnu.  2004. Efisiensi,  Sistem,  dan  Prosedur  Kerja. Jakarta  :  Bumi Aksara.
---------, 2004. Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan . Bandung: CV Ramadhan.
Tjiptono, Fandi. 2001 . Pelayanan Jasa , Jakarta: Andi Ofset Usman, Husaini. 2009. Metodologi Penelitian Sosial . Jakarta: Bumi Aksara.
Wasistiono,  Sadu.  2003. Kapita  Selekta  Manajemen  Pemerintahan  Daerah .
Bandung: CV Fokus Media.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan  Negara
Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Standar Pelayanan.
Keputusan  Menteri  PAN  Nomor.  26/KEP/M.PAN/6/2004  Tentang  Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  R.I.  Nomor  24/PRT/M/2007  Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan .
Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  48  Tahun  2012  Tentang  Pedoman Garis Sempadan Bangunan (GSB) Pada Koridor Jalan Utama Kota Pekanbaru. Peraturan  Walikota  Pekanbaru  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang Penyelenggaraan Reklame.
Sumber Internet :
http://riaupos.co/66635-berita-distarubang-pekanbaru-langgar-aturan.html#.
VjWaBm5Cj6c http://riaupos.co/arsip-8392-berita.html#.VjWaCG5Cj6c http://www.riaupos.co/29268-berita-perda-sumur-resapan-belum-berjalan maksimal. html#.VjWacW5Cj6c