## JURNAL PARIS LANGKIS
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.3 Nomor 2, Maret 2023 E-ISSN: 2723-7001 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis

## PEMENUHAN  HAK  WARGA  NEGARA  PADA  ANAK  (STUDI  PADA DP3A KAB.BONE)
Mirwan Fikri Muhkam 1 , Nuralfi Khaerany 2
1 Institut Agama Islam Negeri Bone. 2 Universitas Negeri Makassar Email : mirwanfikrimuhkam@iain-bone.ac.id 1 , Nuralvi17@gmail.com 2

## Abstrak
Perlindungan anak merupakan proses kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak dengan hak-haknya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana bentuk program DP3A dalam memberikan jaminan hak kepada anak sebagai warga negara di kabupaten Bone. Adapun metode dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggali data dan informasi dari pihak DP3A  dan  masyarakat  sebagai  objek  program  untuk  mengkonfirmasi  kegiatan  dari  DP3A. Adapun  hasil  penelitiannya  yakni  (1)  Diadakannya  Program  Internet  Positif,  Sosialisasi Stop Bullying  and  Violence,    Day  with  Children, Gerakan  Semesta  Perlindungan  Anak,  Pendidikan Agama  Islam  Bersama  Anak,  Sosialisasi  Dampak  Pernikahan  Usia  Dini,  Webinar  Edukasi Bahaya Narkoba, Kunjungan ke Sekolah, Studi Kebudayaan yang bertujuan untuk memberikan ruang tumbuh kembangnya partisipasi pada anak (2) mengadakan mobil perpustakaan untuk merangsang minat baca pada anak yang dimaksudkan dalam rangka memberikan informasi layak bagi  anak  sebagaimana  prinsip  tata  pemerintahan  yang  baik,  non  diskriminatif,  kepentingan terbaik  pada  anak,  perkembangan  anak  serta  penghargaan  terhadap  pandangan  anak,  (3) permasalahan  dalam  pemenuhan  hak  anak  adalah  pernikahan  dini,  tingginya  angka  putus sekolah serta masalah pekerja anak.
Keyword: Pemenuhan Hak; Anak; Warga Negara

## A. PENDAHULUAN
Anak  merupakan  aset  masa  depan  sebuah  bangsa  yang  juga  sebagai  pioneer  dalam pembangunan  negara.  Perlindungan  hak  kepada  anak  merupakan  sebuah  bentuk  peradaban karena  anak  dapat  mendapat  pembelajaran  mengenai  makna  hidup  yang  kemudian  menjadi sebuah  pengalaman  pada  dirinya  untuk  menerepkannya  pada  saat  dewasa.  Indonesia  sebagai negara yang mengakui hak asasi manusia harus memberikan perlindungan dan kepastian pada orang  tua  bahwa  anaknya  akan  mendapatkan  hak-hak  sebagaimana  orang  dewasa  selalu menuntutnya hingga telah mendapatkannya. Namun, dengan kondisi anak yang tentu belum matang  dalam  hal  menyadari  haknya,  negara  harus  menjamin  dan  memfasilitasinya  dalam sebuah  peraturan  perundangan-undangan.  Adanya  peraturan  Menteri  Negara  Perlindungan
Pemberdaaan  Perempuan  dan  Anak  adalah  bukti  konkrit  bahwa  negara  Indonesia  telah menjalankan  amanah  konstitusi  yakni  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah darah Indonesia.  Perlindungan anak merupakan proses kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak dengan hak-haknya yang melekat sejak lahir agar dapat hidup, tumbuh dan juga  berkembang  secara  optimal  sesuai  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  dan  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Faisal, 2018).
Adapaun data yang didapatkan pada website resmi Kementrian P3A Republik Indonesia bahwa  Indonesia  merupakan  negara  dengan  jumlah  penduduk  tertinggi  keempat  di  dunia setelah China, India, dan Amerika. Sebuah hasil proyeksi sensus penduduk pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik (BPS), yang dimana diperkirakan penduduk mencapai angka 270,20 juta jiwa, yang terdiri dari 136,66 juta pria dan 133,54 juta wanita. Dari data tersebut sekitar 29,50 persen tersebut merupakan anak-anak yang pada rentan usia 0-17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sepertiga dari penduduk Indonesia merupakan anak-anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik, t.thn.).
Perlindungan anak diartikan sebagai usaha pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap anak, sehingga anak terlepas dari perlakuan yang salah salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran. Usaha tersebut sebagai jaminan atas kelangsungan anak agar dapat hidup dan berkembang secara normal, baik fisik, mental dan sosialnya Hal ini sejalan dengan pendapat Arif Gosita dalam (Said, n.d.) yang mengemukakan bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak atas pemenuhan hak dan kewajibannya (Said, 2018).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa  yang dikategorikan sebagai anak ialah seseorang yang beIum mencapai usia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan ibu. Anak sebagai monumental perubahan harus  menjadi kekuatan bangsa sehingga hak-hak baik secara konstitusi maupun kemanusiaan harus terpenuhi karena anak  yang  notabenenya  sebagai  generasi  penerus  mempunyai  peran  yang  vital  dalam kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat secara lahiriah harkat dan martabat dalam diri seorang anak. Seorang anak merupakan aset yang sangat penting, karena generasi muda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kelak serta menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional (Saraswati). Dengan  kondisi  demikian,  sudah  seyogyanya  kualitas  serta  seorang  anak  ditingkatkan  dan dimaksimalkan  dalam  mendapatkan  perlindungan  baik  dari  pihak  keluarga,  masyarakat, maupun pemerintah.
Salah  satu  amanat  konstitusi  dan  juga  sebagai  janji  kemerdekaan  adalah  terwujudnya kesejahteraan  social.  Sehingga  negara  harus  memberikan  kontribusi  terhadap  pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas individu, kelompok dan masyarakat termasuk dalam hal ini adalah  kesejahteraan  anak.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  Indonesia  melaksanakan  program Kabupaten Layak Anak yang lebih familiar dikenal dengan singkatan KLA yang programnya telah dimulai pada tahun 2006 sebagai upaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan  hak  pada  anak  anak.  Kabupaten  atau  kota  layak  anak  merupakan  sistem pembangunan  satu  wilayah  administrasi  yang  mengintegrasikan  komitmen  dan  sumber  daya pemerintah  termasuk  didalamnya  adalah  kegiatan  pemenuhan  hak  anak.  Selain  itu  dalam mewujudkan  visi  itu  juga  diprogramkan  masyarakat  dan  dunia  usaha  yang  terencana  secara menyeluruh  dan  secara  berkelanjutan s ebagaimana  yang  termaktub  dalam  Peraturan  Menteri
Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  11  tahun  2011  tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Upaya  perlindungan  anak  merupakan  segala  sesuatu  yang  bersifat  mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindakan-tindakan menyimpang yang mereka terima. Hal ini merupakan sesuatu yang penting dikarenakan salah satu hak anak adalah mendapatkan  perlindungan.  Adapun  Prinsip-prinsip  umum  perlindungan  anak,  yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang , dan menghargai partisipasi anak.
Meski komitmen negara dalam berbagai aspek semakin baik, namun ragam pelanggaran hak anak masih sering terjadi baik pelanggaran terkait pemenuhan hak maupun perlindungan khusus  anak.  Data  pengaduan  masyarakat  cukup  fluktuatif.  Berdasarkan  catatan  Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022 disebutkan bahwa pada tahun 2019 berjumlah 4.369 kasus, tahun 2020 berjumlah 6.519 dan tahun 2021 mencapai 5.953 kasus, dengan rincian kasus pemenuhan hak anak 2.971 kasus dan  perlindungan  khusus  anak  2.982  kasus.  Kasus  perlindungan  khusus  anak  tahun  2021 sebanyak 2.982 kasus, dari jumlah tersebut paling banyak atau 1.138 kasus anak yang dilaporkan sebagai korban kekerasan fisik dan atau psikis (KPAI, 2021).
Penghargaan  Sebagai  Kabupaten  Layak  Anak  yang  kini  diperoleh  merupakan  sebuah kebanggaan dan tantangan agar selalu meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemenuhan hak-hak anak, meskipun pada faktanya masih terdapat hak anak yang belum terpenuhi, berbagai permasalahan yang terjadi akan menghambat Kabupaten Bone dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana mestinya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana implementasi  kebijakan Kabupaten/Kota Layak  Anak  di  Kabupaten  Bone  dalam  memenuhi  Hak-hak  anak,  perlu  dilihat  dengan menjadikan  Kebijakan  Kabupaten  Layak  Anak  mampu  menjawab  persoalan  terkait perlindungan hak anak atau sekadar simbol tanpa penerapan yang baik dari sebelumnya.

## B. KAJIAN TEORI
Augustinus  dalam  (Saraswati  &  Susrama,  n.d.)  berpendapat  bahwa  anak  tidak  sama dengan  orang  dewasa,  anak  mempunyai  kesenangan  yang  berpotensi  menyimpang  dari ketertiban  yang  disebabkan  oleh  keterbatasan  pengetahuan  dan  pemahaman  terhadap  realita kehidupan.  Perlindungan  hukum  bagi  seorang  anak  memiliki  cakupan  yang  cukup  luas, diantaranya  pentingnya  perlindungan  hukum  bagi  anak  yang  meliputi  beberapa  aspek,  yaitu perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  dan  kebebasan  anak,  perlindungan  anak  dalam  proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak bai dalam lingkungan keluarga, pendidikan  serta lingkungan  sosial.  Hal  lainnya  adalah  perlindungan  anak  dalam  masalah  penahanan  dan perampasan kemerdekaannya, melindungi dari segala bentuk eksploitasi termasuk diantaranya adalah perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, penyalahgunaan obat-obatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan maupun perlindungan anak dari akibat-akibat konflik bersenjata (Fahlevi et al., 2015). Dengan Adanya program Kota Layak Anak yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kab.bone banyak yang tidak menyadari sehingga akses untuk mendapatkan layanan maupun mengawasi tidak  ada  sehingga  pemahaman  masyarakat  tentang  hal  tersebut  belum  maksimal  yang  juga berakibat kepada tidak maksimalnya juga penyelenggaraanya.
Dalam (Pamungkas Sari & Margowati, 2016) dijelaskan bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak  adalah  sistem  pembangunan  Kabupaten/Kota  yang  mengintegrasikan  komitmen  dan
sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha/swasta yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak, yang artinya memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat, memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam kehidupan keluarga, komunitas sosial lainnya, menerima pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan sarana kabupaten/ kota  yang  berkualitas,  serta  setiap  warga  negara  secara  seimbang  dapat  mengakses  setiap pelayanan (Kanthi, 2016).
Kota layak anak seharusnya harus menjadi program utama pemerintah yang dibarengi dengan sosialisasi dan penyelenggaraan yang berkelanjutan sehingga masyarakat dapat menyadari dan memahami tentang bagamaina program tersebut dijalankan. Akses informasi yang minim berdampak pada tidak hidupnya program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak anak yang maksimal.

## C. METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan/studi lapangan ( Field Study) . Penelitian lapangan memiliki tujuan yaitu untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa memahami secara  konkrit  semua  masalah  sosial  yang  berlangsung  di  tengah  masyarakat  (Ishaq).  Jenis penelitian  ini  termasuk  penelitian  lapangan  ( Field  Study) dengan  metode  kualitatif  karena dilakukan  pencarian  informasi  di  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten  bone  untuk  memperoleh  data-data  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti. Informsn  terdiri  dari  kepala  dinas,  sekretaris  dan  salah  satu  kepala  bidang  pada  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  yang digunakan  adalah  teknik  triangulasi  meliputi  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Anak merupakan anugerah dari Allah yang memiliki kodrat asasi yang wajib dilindungi baik secarah lahiriah maupun konstitusi. Segala bentuk perlakuan yang berpotensi mengganggu hak-hak  dasarnya  baik  dalam  bentuk  pemanfaatan  maupun  eksploitasi  yang  tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan dan ditindak tanpa ada pengecualian Sebagai pelaksanaan jaminan dan perlindungan anak, selain ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak, pada tahun 2002 Pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan yang mengatur tentang  perlindungan  anak  yang  terdiri  atas  norma  hukum  tentang  hak-hak  anak,  kewajiban maupun tanggung jawab negara terhadap anak, bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap anak,  peran  serta  masyarakat  dalam  pemberdayaan  anak,  adanya  lembaga  independen  dalam perlindungan anak, serta ketentuan saksi hukum pidana terhadap pelanggaran dari UU No. 23 Tahun 2002. Melalui UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki  tanggungjawab  dalam  hal  meningkatkan  efektivitas  perlindungan  anak.  Dalam konstitusi  Indonesia  yakni  UUD  NRI  1945  1945  sebagai  norma  hukum  tertinggi  telah menegaskan pada pasal 28B (2) bahwasetiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi Indonesia, maka dapatpula
diartikan  bahwa  kedudukan  dan  perlindungan  hak  anak  sebagai  hal  penting  yang  harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh pemerintah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak  adalah  segala  usaha  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  (Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014). Adapun hak-hak anak yang telah diatur didalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang perubahannya tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2014, secara garis besar terdapat 15 (lima belas) poin hak.
Dalam  Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak telah pula dipertegas mengenai prinsip-prinsip dalam melaksanakan atau dalam mengeluarkan kebijakan mengenai kabupaten layak anak, yaitu tata pemerintahan yang baik, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup serta penghargaan terhadap pandangan anak. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemerintah harus memperhatikan aturan.

## Program dalam Pemenuhan Hak Anak
Dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak anak, forum  anak kabupaten Bone atau yang  biasa  disebut  FAKB  ini  memiliki  banyak  program  kerja.  Program  kerja  Forum  Anak Kabupaten Bone diantaranya (Forum Anak Nasional “Forum Anak Kab. Bone, t.thn.):Gerakan Internet  Positif,  Sosialisasi Stop  Bullying  and  Violence,    Day  with  Children, Gerakan  Semesta Perlindungan Anak, Pendidikan Agama Islam Bersama Anak, Sosialisasi Dampak Pernikahan Usia Dini, Webinar Edukasi Bahaya Narkoba, Kunjungan ke Sekolah, Studi Kebudayaan serta melakukan  Kunjungan  ke  Panti.  Juga  dalam  rangka  Penyediaan  fasilitas  dan  sarana  yang memungkinkan  anak  dapat  mengakses  layanan  informasi  seperti  dialog  Interaktiv  di  radio, mengadakan  Kedai  baca  untuk  menumbuhkan  minat  literasi,  diadakannya  kampanye  dan sosialisasi melalui media cetak dan media massa, pengadaan mobil perpustakaan keliling untuk merangsang minat baca serta sosialisasi dalam penggunaan internet yang disebut sebagai internet Sehat  yang  diadakan  atas  Kerjasama  oleh,  Dinas  Komunikasi  dan  Informasi  serta  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta kemitraan dengan media baik media cetak maupun elektronik. Kegiatan tersebut dimaksudkan dalam rangka memberikan wadah partisipasi kepada anak serta memberikan informasi layak bagi anak sebagaimana prinsip dalam Permen Negara PPPA No. 12 Tahun 2011 anak yakni tata pemerintahan yang baik, non diskriminatif, kepentingan terbaik pada  anak,  perkembangan  anak  serta  penghargaan  terhadap  pandangan  anak.  pemerintah menyediakan  layanan  konsultasi  yaitu  dikenal  dengan  Puspaga.  Pusat  Pembelajaran  Keluarga atau yang dikenal dengan istilah Puspaga adalah layanan yang dibuat oleh pemerintah provinsi untuk  diintegrasikan  pemenuhan  hak  anak.  Tujuan  puspaga  adalah  untuk  meningkatkan layanan  melindungi  anak  dan  terciptanya  pendidikan,  kesehatan,  dan  menunjang  tumbuh kembang  anak.  Selain  itu,  tersedianya  puspaga  Kabupaten  Bone  bertujuan  agar  dapat mendengarkan  keluhan  atau  aspirasi  orang  tua  sekaligus  memberikan  solusi  tentang permasalahan anak.
Dalam  Permen  Nomor  12  Tahun  2011  dijelaskan  bahwa  dalam  kluster  pendidikan dipastikan  bahwa  lembaga  pendidikan  bertujuan  untuk  mengembangkan  minat,  bakat  dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran,  saling  menghormati  dan  bekerja  sama  untuk  kemajuan  dunia  dalam  semangat perdamaian (Wuryandani & Senen, 2018). Sejalan dengan program kerja DP3A Kab. Bone yang mengarah  kepada  dibentuknya  gugus  tugas  untuk  membentuk  Kota  Layak  Anak  (KLA)  yang salah  satu  misinya  pemenuhan  hak  anak  di  bidang  Pendidikan  yakni  memperhatikan  waktu
bermain dan istirahat, memberikan sosialisasi tentang materi ajar yang sesuai dengan kondisi anak, lingkungan pembelajaran disetting untuk memungkinkan anak di sekolah belajar aktif. Dalam hal implementasi pemenuhgan hak anak disekolah, dalam (Putri, 2019) ada dua factor yang mementukan yakni internal dan eksternal. Internal merupakan komitmen dari sekolah dan kualitas  warga  di  sekolah  harus  memiliki  tanggungjawab  untuk  mendukung  program  sedang faKtor eksternal yakni partisipasi dari warga luar sekolah termasuk dukungan pemerintah dalam pemenuhan  sarana  dan  prasarana  serta  peran  orang  tua  yang  memiliki  sikap  positif  dalam mendukung program secara bersama.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  diperoleh  oleh  peneliti,  dapat  disimpulkan  bahwa kepentingan-kepentingan  kelompok  sasaran dalam  implementasi  Kebijakan  Pengembangan Kabupaten Layak Anak adalah kepentingan untuk melindungi dan menjamin hak setiap anak di  Kabupaten  Bone,  penguatan  komitmen  bersama  dalam  upaya  mencapai  tujuan  tersebut dengan dibentuknya Gugus Tugas KLA Kabupaten Bone. Di samping itu, dalam implementasi juga  terdapat  kepentingan  lain  yaitu  untuk  peningkatan  dan  perolehan  predikat  Kabupaten Layak Anak karena berhubungan dengan prestasi dan kualitas Kabupaten dalam pelayanan anak. Dalam hal ini akan menjadi motivasi bagi tim gugus tugas untuk selalu meningkatkan kualitas program-program pendukung Kabupaten Layak Anak.

## Hambatan dalam Pemenuhan Hak pada Anak
Pada  dasarnya  anak  bukanlah  untuk  dihukum  melainkan  harus  diberikan  bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang  sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa  yang  masih  dalam  masa  perkembangan  fisik  dan  mental  ( 1HK11025 ,  n.d.).  Program- program pemerintah terkait pencegahan dapat berjalan dengan baik jika perempuan dilibatkan secara  optimal  sebagai  ujung  tombak  dalam  melindungi  keluarga  dari  penularan  serta pemenuhan hak anak. Oleh sebab itu, pemenuhan hak anak sangat penting untuk melibatkan ibu serta organisasi keperempuan dalam hal pemenuhan hak anak agar dapat lebih maksimal (Saraswati & Susrama, n.d.).
Adapun masalah anak yang menjadi prioritas di Kabupaten Bone adalah Pernikahan anak,  tingginya  angka  putus  sekolah  dan  masalah  pekerja  anak.  Pernyataan  tersebut menunjukkan  bahwa  berbagai  permasalahan  anak  yang  menjadi  prioritas  harus  dilakukan pemecahan  masalah  secara  komprehensif  sehingga  penting  untuk  melakukan  sinergi  dengan berbagai  pihak  melalui  perencanaan  program  dan  kegiatan  yang  mendukung  pengembangan KLA.
Upaya  yang  dilakukan  adalah  sosialisasi  kepada  masyarakat  untuk  memperkenalkan mengenai batas usia minimal kawin baik pria maupun wanita serta memberikan edukasi tentang bahaya menikah di usia dini. Sedangkan Memorandum of  Understanding (MoU) dengan instansi agar DP3A tidak sendirian dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur. Upaya selanjutnya  adalah  memperketat  pemberian  rekomendasi  izin  permohonan  dispensasi, permohonan dengan alasan yang masih bisa diberikan konseling maka tidak dapat diberikan izin. Pemberian konseling kepada calon mempelai yang akan menikah agar mampu menjalani kehidupan  setelah  menikah  yang  efektif  dengan  umur mereka  yang  masih  sangat  dini  untuk berkeluarga. Kemudian untuk yang tidak diberikan rekomendasi agar mampu mempersiapkan diri, fokus sekolah dan menghindari pergaulan bebas.
KESIMPULAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dijalankan oleh DP3A dengan baik dengan segala program kerja dan juga membangun mitra dengan Lembaga lain atau dinas terkait dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak. DP3A Kab. Bone yang telah gugus tugas untuk membentuk Kota Layak Anak (KLA) yang salah satu misinya pemenuhan hak anak di bidang Pendidikan yakni memperhatikan waktu bermain dan istirahat, memberikan sosialisasi tentang materi ajar yang sesuai dengan kondisi anak, lingkungan pembelajaran disetting untuk memungkinkan anak di sekolah belajar aktif. Dalam hal implementasi pemenuhan hak anak disekolah
Program  kerja  yang  telah  digagas  oleh  DP3A  Kabupaten  Bone  diantaranya Gerakan Internet  Positif,  Sosialisasi Stop  Bullying  and  Violence,    Day  with  Children, Gerakan  Semesta Perlindungan Anak, Pendidikan Agama Islam Bersama Anak, Sosialisasi Dampak Pernikahan Usia Dini, Webinar Edukasi Bahaya Narkoba, Kunjungan ke Sekolah, Studi Kebudayaan. Hal lain yang dilakukan adalah mengadakan mobil perpustakaan untuk merangsang minat baca pada anak  yang  dimaksudkan  dalam  rangka  memberikan  informasi  layak  bagi  anak  sebagaimana prinsip  tata  pemerintahan  yang  baik,  non  diskriminatif,  kepentingan  terbaik  pada  anak, perkembangan anak serta penghargaan terhadap pandangan anak. Dalam hal mewujudkan hak anak  khususnya  dalam  menyelenggarakan  KLA  Adapun  terdapat  permasalahan  dalam pemenuhan  hak  anak  adalah  pernikahan  dini,  tingginya  angka  putus  sekolah  serta  masalah pekerja anak.

## DAFTAR PUSTAKA
1HK11025 . (n.d.).
Fahlevi, R., Ptik, S., Guna, W. A., Jl, J., Vii, T., Baru, K., & Selatan, J. (2015). ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN  ANAK  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM  NASIONAL.  In Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional Lex Jurnalica (Vol. 12).
Pamungkas Sari, K., & Margowati, S. (2016). ANALISIS HARVARD PADA IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK. In CAKRAWALA: Vol. XI (Issue 1). Putri, A. (2019). Sekolah Ramah Anak: Tantangan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Anak. In Journal of Civic Education (Vol. 2, Issue 4).
Said, M. F. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  . www.kpai.go.id,
Saraswati, P. S., & Susrama, N. (n.d.). Prosiding Webinar Nasional Peranan Perempuan/Ibu dalam Pemberdayaan Remaja di Masa Pandemi COVID-19 .
Wuryandani,  W.,  &  Senen,  A.  (2018).  Implementasi  pemenuhan  hak  anak  melalui  sekolah ramah anak Informasi artikel ABSTRAK Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan. In Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan (Vol. 15, Issue 1). https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/index
Buku Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Cet 1 ; Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009), h.1.
Ishaq, Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta DIsertasi (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 35.
Skripsi/Tesis
Ihza Mahendrawan, “Peran Lembaga Swadaya  Masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak  Perspektif    Fiqh  Siyasah  Studi    pada  lembaga  swadaya  masyarakat  lembaga perlindungan  anak  indonesia  cabang  kabupaten  lampung    barat."  ( Skripsi, UIN  Raden Intan Lampung, 2022), h. 3
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).
Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Internet
Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Profil anak indonesia 2021”, https//:www.kemenpppa.go.id, (Jakarta: Jalan Merdeka Barat), h. 6.
KPAI, Catatan  Pelanggaran  Hak  Anak  Tahun  2021  dan  Proyeksi  Pengawasan  Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022. https://kpai.go.id ( diakses 23 Agustus 2022).
Forum  Anak  Nasional  “Forum  Anak  Kab.  Bone”. Website  Forum  Anak  Nasinal, https://forumanak.id/profil/pnz8j27qw6?page=4  (10 Januari 2023).