## KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Analisis Tentang Perencanaan, Realisasi, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga)

## Muhsan
Dosen Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, FPOK IKIP Mataram muhsan.ior@gmail.com
Abstract ;  Local  Government  plays  an  important  part  in  the  attempt  of  promoting  sport, through developing Local Regulation or other policies governing planning, realization, management and utilization of sport infrastructure. The objective of research was to find the truth about planning, realization,  management  and  utilization  of  sport  infrastructure  in  Lombok  Timur  (East  Lombok) Regency  of  Nusa  Tenggara  Barat  (West  Nusa  Tenggara)  Province.  The  method  employed  in  this research was descriptive qualitative one with snowball sampling approach. The subject of research was  government  policy  about  sport  infrastructure  provision,  and  then  the  data  source  of  research constituted the document of local regulation or other policies the local government had developed about  sport  obtained  from  direct  observation,  document  and  archive  study,  and  interview  with informant,  in  this  case  the  Chief  of  Youth  and  Sport  Division,  Chief  of  Second  Commission  of Local Legislative Assembly (DPRD), Chief of Legislation Sub Division and Daily Chief of KONI for Lombok Timur. The result obtained in this research was elaborated as follows. 1) The planning of  sport  infrastructure  provision  existing  in  Lombok  Timur  Regency  was  based  on  the  public’s recommendation  and  also  derived  from  Local  Government  proposing  the  Village’s  sport infrastructure  to  Central  Government.  2) The  realization  of  sport infrastructure  provision  was  still concentrated  in  Regency  Capital  only  and  had  not  been  distributed  evenly  to  each  village  or  sub district existing in Lombok Timur Regency. 3) The management of sport infrastructure existing in Lombok Timur Regency had not been maximal due to unclear fund source for maintenance leading many preexisting sport infrastructure to be neglected and damaged. 4) The utilization of preexisting sport  infrastructure  in  Lombok  Timur  Regency  was  less  maximal  because  it  was  often  used  for other certain activities than sport activity. Thus, it could be concluded in this research that the Local Government policy about Sport  Infrastructure developed by  Local  Government of  Lombok Timur Regency  had  not  been  felt  evenly  by  all  levels  of  society,  because  the  provision  of  sport infrastructure was still concentrated around the Capital of Regency only.
Keywords : Local Government Policy, Sport Infrastructures.

## PENDAHULUAN
Olahraga  di  masa  sekarang  ini  telah mengalami  kemajuan  yang  sangat  pesat,  bukan hanya  di  Indonesia  saja,  tetapi  di  seluruh penjuru  dunia  ini.  Bahkan  sekarang  juga berolahraga  telah  menjadi  kebutuhan  hidup sehat  yang  sedang  digalakkan  oleh  pemerintah maupun  pemerintah  daerah  yaitu  melalui kegiatan Car  Free  Day. Tidak  sampai  di  situ saja bahkan sekarang ini olahraga telah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan  kesehatan  dan  kesejahteraan suatu  bangsa  seperti  slogan  yang  tidak  asing didengar  di  kalangan  dunia  kesehatan,  yatu
“pikiran  yang  sehat  berada  pada  tubuh  yang sehat”.  Tentunya  hal  tersebut  perlu  didukung dengan  ketersediaan  sarana  dan  prasarana olahraga yang memadai bagi semua masyarakat, maka dalam hal ini pemerintah daerah lah  yang berkewajiban menyediakan berbagai sarana dan prasarana olahraga tersebut.
Sarana  dan  prasarana  olahraga  yang dimaksud  disini  adalah  berupa  ruang  terbuka ( aut  door )  dan  ruang  tertutup  ( in  door). Ada yang  dalam  bentuk  lapangan  olahraga  baik standar  atau  tidak,  kemudian  dalam  bentuk bangunan  atau  lahan  seperti  taman  kota  yang bisa  digunakan  sebagai  tempat  berolahraga,
kolam  renang,  Stadion  dan  GOR  serta  dalam bentuk  peralatan  dan  perlengkapan  penunjang lainnya.  Salah  satu  sarana  dan  prasarana umum masyarakat  yang  mewadahi  aktivitas  olahraga adalah sport  centre yang  memegang  peranan dalam  perkembangan  olahraga  guna  untuk meningkatkan  budaya  olahraga  dan  prestasi olahraga maka dilakukan juga program pelatihan,  pembinaan  yang  terarah  dan  terpadu secara  konperhensif  dan  berkelanjutan  menuju kesehatan yang jauh lebih baik bagi masyarakat umum.
Kesadaran  akan  makna  strategis  olahraga harus  mengejawantahkan  melalui  perencanaan pembangunan  yang  berpihak  pada  kemajuan olahraga secara menyeluruh.  Harus menyeluruh karena olahraga memiliki berbagai potensi yang berisikan  suatu  semangat  dan  kekuatan  untuk membangun,  karena  ia  sebenarnya  merupakan sense  of  spirit dari  suatu  proses  panjang  pem bangunan itu sendiri. Olahraga harus dipandang sebagai  tujuan  sekaligus  asset  pembangunan (Kristiyanto, 2012: 2-3).
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomot  16 Tahun 2007, telah dijelaskan bahwa standarisasi nasional keolahragaan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan system keolahragaan  nasional  melalui  pencapaian standar  nasional  keolahragaan.  Lingkup  standar keolahragaan,  meliputi:  (1)  Standar  kompetensi tenaga  keolahragaan,  (2)  Standar  isi  program penataran/pelatihan  tenaga  keolahragaan,  (3) Standar  sarana  dan  prasarana,  (4)  Standar pengelolaan organisasi keolahragaan, (5) Standar  penyelenggaraan  keolahragaan,  (6) Standar  pelayanan  minimal  keolahragaan  (PP No. 16 tahun 2007, pasal 84 dan 85).
Pada  tahun  2011-an    ruang  terbuka  yang dijadikan  lapangan  sepakbola  yang  berada  di tingkat Kecamatan di Lombok Timur mendapatkan  bantuan  untuk  direnovasi,  akan tetapi  kenyataanya  bukannya  menjadi  lebih bagus  tetapi  malah  sama  saja  seperti  semula. Sementara  di  Kabupaten  Lombok  Tengah  yang lapangan  sepak  bolanya  sama-sama  di  renovasi jauh  lebih  bagus,  bahkan  dilengkapi  dengan tembok  pembatas.  Inilah  yang  membuat  klub- klub  sepak  bola  yang  ada  dibagian  selatan Lombok  Timur  banyak  mengeluhkan  atas kurangnya perhatian pemerintah terkait masalah penyediaan  sarana  dan  prasarana  olahraga,
terutama  di  tingkat  Kecamatan  yang  jauh  dari Ibu Kota Kabupaten.
Terbukti  dengan  banyaknya  sarana  dan prasarana yang sudah tersedia namun terbengkalai  bahkan  beralih  fungsi  menjadi fasiltas  publik  yang  lain.  Sebgai  mana  yang terjadi di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten  Lombok  Timur  yang  memiliki Kantor  Desa  terbesar  pada  Tahun  1999  di Lombok  Timur  dan  memiliki  ruang  terbuka yang  memadai  untuk  digunakan  sebagai lapangan  sepak  bola.  Bukan  hanya  itu  saja bahkan  Kantor  Desa  tersebut  juga  dilengkapi dengan  lapangan  badminton  dan  tenis  meja, serta  sebuah  panggung  yang  besar  sebagai tempat  pertunjukan.  Namun  seiring  dengan berjalannya  waktu  dan  pergantian  pimpinan Kepala Daerah, hingga saat ini semua itu sudah tidak  ada  lagi  dan  telah  berubah  menjadi pemukiman.  Sampai-sampai  untuk  bermain sepak  bola  saja  para  pemuda  harus  pergi  ke lapangan  sepak  bola  yang  ada  di  tingkat Kecamatan, bahkan ruang terbuka yang menjadi alternatip  bagi  pemuda  atau  masyarakat  di daerah  pesisir  sebagai  tempat  berolahraga adalah pantai itu sendiri ketika air sedang  surut pada waktu pagi dan sore hari.
Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan  tentunya  melewati  berbagai  proses antara  lain  adanya  sebuah  perencanaan  dan mekanisme  dalam  pelaksanaannya  yang  dalam hal  ini  adalah  penyediaan  sarana  dan  prasarana olahraga  di  Kabupaten  Lombok  Timur.  Suatu kebijakan akan di break down ke dalam sebuah perencanaan  dan  di  realisasikan  dengan  sebuah mekanisme kerja yang bermuara pada tersedianya  sarana  dan  prasarana  olahraga  yang nyaman, aman, murah, terjangkau dan memadai bagi masyarakat umum.
Tidak hanya itu saja, peneliti juga berusaha untuk mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia di Kabupaten Lombok Timur dan mengupas  bagaimana  pemanfaatan  sarana  dan prasarana  olahraga  itu  sendiri.  Diharapkan bahwa sarana dan prasarana yang sudah tersedia tersebut  dapat  sekiranya  dikelola  dengan  baik serta  dimanfaatkan  dengan  tepat  oleh  pihak yang  tepat  pula  atau  yang  berkompeten  dalam bidang  itu,  sehingga  sarana  dan  prasarana tersebut  bisa  benar-benar  bermanfaat  bagi
kepentingan  masyarakat  luas  dalam  bidang olahraga  di  Kabupaten  Lombok  Timur  Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Sesuai  dengan  isi  dari  Undang-Undang Sistem    Keolahragaan  Nasional  nomor  3  tahun 2005  Bab  XI  Pasal  67  ayat  1  dan  2  yang berbunyi:  (1)  Pemerintah,  pemerintah  daerah, dan  masyarakat  bertanggung  jawab  atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin  ketersediaan  prasarana  olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah dan Pemerintah daerah.
Dengan  rasio  pertumbuhan  masyarakat yang cukup tinggi di Kabupaten Lombok Timur yaitu  sebesar  16,8%  pertahun,  maka  sudah seharusnya diimbangi dengan tersedianya sarana dan  prasarana  olahraga  yang  memadai  dalam upaya memaksimalkan  potensi dari masyarakat itu  sendiri  serta  pembinaan  generasi  muda. Selain  itu  kesadaran  dari  setiap  komponen masyarakat  akan  pentingnya  berolahraga  juga masih  terbilang  rendah  sehingga  intensitas dalam  memanfaatkan  sarana  dan  prasarana olahraga  juga  harus  lebih  ditingkatkan  agar terjadi keselarasan antara tersedianya sarana dan prasarana  olahraga  dan  intensitas  pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut guna mewujudkan masyarakat yang gemar berolahraga.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang telah  dipaparkan,  maka  dapat  dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  perencanaan  penyediaan  sarana dan  prasarana  olahraga  di  Kabupaten Lombok Timur?
2. Bagaimana  realisasi  penyediaan  sarana  dan prasarana  olahraga  di  Kabupaten  Lombok Timur?
3. Bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur?
4. Bagaimana pemanfaatan  sarana dan prasaran olahraga di Kabupaten Lombok Timur?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  masalah  tersebut  diatas,  maka dilakukan  penelitian  dengan  tujuan  sebagai berikut:
1. Menemukan kebenaran tentang peren canaan penyediaan sarana dan pra sarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur.
2. Menemukan  kebenaran  tentang  realisasi penyedeiaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur.
3. Menemukan  kebenaran  tentang  pengelolaan sarana  dan  prasarana  olahraga  di  Kabupaten Lombok Timur.
4. Menemukan  kebenaran  tentang  pemanfaatan sarana  dan  prasarana  olahraga  di  Kabupaten Lombok Timur.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  yaitu  mempelajari  masalah-masalah dalam  masyarakat  serta  tata  cara  yang  berlaku dalam  masyarakat  serta    situasi-situasi  tertentu, termasuk  tentang  hubungan,  kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses  yang  sedang  berlangsung  dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena”. Nasir, (1983).  Kemudian  yang  menjadi  subjek  dalam penelitian  ini  adalah  ketersediaan  sarana  dan prasarana  olahraga  di  Kabupaten  Lombok Timur  termasuk  juga  menganalisa  peraturan daerah atau kebijakan-kebijakan praktis yang di jalankan  terkait  dengan  perencanaan,  realisasi, pengelolaan  dan  pemanfaatan  sarana  dan prasarana  olahraga.  Sedangkan  sumber  data dalam penelitian ini adalah kebijakan-kebijakan yang  dibuat  oleh  pemerintah  daerah  Lombok Timur  berupa  peraturan  daerah,  Perbup, RPJMD,  RKPD  Renstra  maupun  Instruksi langsung  dari  seorang  kepala  daerah  dan Informan .  Adapun informan  yang dipilih dalam penelitian  ini  adalah  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II, Bupati, DIKPORA, Pengurus KONI Kabupaten  Lombok Timur dan pihak-pihak  terkait  yang  sekiranya  dapat memberikan  informasi  yang  akurat  sehingga dapat  nantinya  dipertanggungjawabkan  oleh peneliti  sendiri.    Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  pendekatan snowball  sampling yaitu  teknik  penentuan  sampel  yang  mula-mula jumlahnya  kecil,  kemudian  membesar  ibarat bola  salju  yang  menggelinding  yang  lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2013;125).
Untuk  mendapatkan  data  tersebut  peneliti menggunakan  teknik  observasi  ( observation,) wawancara  terbuka,  mengkaji  dokumen  dan arsip dan triangulasi.
Instrument  dalam  penelitian  ini  adalah peneliti sendiri ynag dilengkapi dengan panduwan wawancara serta lembar observasi di
lapangan  untuk  mengobservasi  sarana  dan prasarana  olahraga  yang  tersedia  di  Kabupaten Lombok Timur. Sementara itu untuk menganalisis data, peneliti sendiri menggunakan teknik  analisis  menurut  Milles  &  Huberman dalam  (Sutopo,  2006)  yatu,  pengumpulan  data, Reduksi  data,  sajian  data,  dan  penarikan kesimpulan data/Verifikasi.

## HASIL PENELITIAN
Lombok  Timur  merupakan  salah  satu Kabupaten  yang  ada  di  NTB,  Tepatnya  berada di  paling  timur  pulau Lombok karena sebagaimana  di  ketahui  bahwa  NTB  sendiri teriri  dari  dua  pulau  (Lombok  &  Sumbawa). Lombok  Timur  dibentuk  berdasarkan  Staatblad Nomor  185  Tahun  1895  oleh  Hindia  Belanda. Terletak antara 116 0 - 117 0 Bujur Timur dan 8 0 –  9 0 Lintang  Selatan.  Luas  wilayahnya  tercatat 2.679,88  km 2 ,  terdiri  atas  daratan  seluas 1.605,55  km 2 atau  daratan  seluas  (59,91%)  dan lautan  seluas  1.074,33  km 2 (40,09  %).  Secara administratif  Kabupaten  Lombok  Timur  terdiri dari  20  Kecamatan  254  desa/kelurahan  dengan rincian:  15  kelurahan,  239  Desa.  Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Laut Jawa Sebelah Selatan  : Samudra Indonesia Sebelah Barat : Kab.Lombok Tengah dan Lombok Utara Sebelah Timur : Selat Alas
Ketinggian  wilayah  (daratan)  mulai  dari  0 m-  3.726  mdpl. untuk  penduduk  pada  tahun 2008 sebanyak 1.081.630 jiwa, pada tahun 2009 meningkat  menjadi  1.096.165  jiwa,  meningkat lagi  pada  tahun  2011  menjadi  1.116.745  jiwa, sehingga pada tahun 2012 Jumlah penduduknya sebanyak  1.123.488  jiwa  yang  terdiri  dari  laki- laki 519.898 (46,55%) jiwa, perempuan 596.847 jiwa  (53,45%).  Sehingga  laju  pertumbuhan penduduk Lombok Timur selama periode 2008- 2012 rata-rata sebesar 0,96%.
Perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga
Peraturan  Daerah  yang  mengatur    tentang perencanaan  penyediaan  sarana  dan  prasarana olahraga  di  Lombok  Timur  belum  ada  , sehingga  Kabid  pemuda  dan  olahraga  pada tahun  2015  bekerjasama  dengan  pemerintah
(kemenpora)  untuk  mengusulkan  sarana  dan prasarana olahraga desa. Kemudian yang masuk menjadi usulan juga adalah Stadion yang ada di GOR  Selaparang  untuk  direnovasi  dan  di lengkapi  dengan  lintasan  atletik  karena  stadion tersebut  semenjak  dibangun  sampai  sekarang belum  memiliki  lintasan  untuk  atletik  cabang lari.
Observasi yang dilakukan peneliti dilapangan  juga  menujukkan  bahwa  sarana  dan parasarana  olahraga  yanag  terbaru yang disediakan  oleh  Pemerintah  Daerah  tidak dijumpai.  Berikut  kutipan  wawancara  dengan ketua DPRD Lombok Timur,
“Terus  terang  saja  kami  di  Komisi  II  ini berusaha semaksimal mungkin untuk mengusulkan  terkait  masalah  perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga,  tetapi  terpulang  itu  tadi  untuk saat  ini  pemerintah  daerah  belum  begitu memperhatikan  masalah  ini,  karena  biar bagaimanapun  juga  kan  semua  itu  perlu perencanaan  yang  matang  dulu”.  (W.2: P.3)

## Realisasasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga
Sejauh  ini  realisasi  penyediaan  sarana  dan prasarana  olahraga  di  Kabupaten  Lombok Timur  hanya  berupa  renovasi  saja  dan  belum mengarah ke penyediaan prasarana
( infrastruktur ) yang baru karena terkait masalah pembebasan lahan juga yang sangat sulit.
Prealisasian  penyediaan  sarana  dan prasarana olahraga di Lombok Timur sebenarnya  sudah  ada  disetiap  kecamatan  nya hanya  saja  prasarana  tersebut  berupa  lapangan umum  biasa  yang  digunakan  sebagai  tempat berolahrga  oleh  masyarakat.  Untuk  sarana  dan prasarana  olahraga  yang  lain  masih  terpusat  di seputaran  Ibu  Kota  Kabupaten  saja  yaitu  di kawasan GOR Selaparang Lombok Timur.
Kutipan  wawancara  bersama  ketua  harian KONI
“ Kalau  dari  pengamatan  saya  terkait dengan  penyebaran  sarana  dan  prasarana olahraga  di  Lombok  Timur  masih  belum merata  penyebarannya,  karena  kenapa dengan  luasnya  wilayah  yang  dimiliki  oleh Kab.  Lombok  Timur  saya  rasa  agak  sulit, lihat saja Lombok Timur ini kan terdiri dari
20  Kecamatan  mulai  dari  ujung  Sembalun sampai dengan Jerowaru walaupun masing-masing  Kecamatan  sebenearnya sudah memiliki lapangan sepak bola paling tidak  satu  lapangan  per  Kecamatannya namun  itupun  belum  memenuhi  standar, baik  dari  segi  luas  ataupun  kondisi lapangannya itu sendiri”. (W.4:P.10).
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan  dalam  merealisasikan  penyediaan sarana  dan  prasarana  olahraga  di  Lobmbok Timur 1. Olahraga  apa  saja  yang  paling  digemari oleh masyarakat setempat
2. melihat  potensi  cabang  olahraga  apa    saja yang cocok untuk dikembangkan
3. kemudian  menunggu  laporan atau  pengajuan dari masyarakat yang berupa proposal.
Karena  kebijakan  yang  berupa  peraturan daerah  ataupun  kebijakan  lain  yang  mengatur secara  khusus  tentang  realisasi  penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Lombok Timur belum ada. Berikut kutipan wawancara bersama Bpk.  Hasanuddin  selaku  kabid  olahraga  beliau mengatakan:
“Untuk  target  jangka  pendek,  mudah- mudahan  dalam  waktu  dekat  ini  akan  di renovasi  lapangan  olahraga  Desa  yang tadinya  tidak  dapat  digunakan  atau difungsika  menjadi layak  untuk  di  gunakan oleh  masyarakat  luas.  Untuk  jangka menengahnya kita cobak untuk memfasilitasi bagi Desa yang belum dapat. Selanjutnya  untuk  jangka  panjangnya kami berharap semua desa atau wilayah mempunyai sarana dan prasarana olahraga secara  keseluruhan,  karena  ini  kan  secara bertahap  juga  dan  menyangkut  masalah pendanaan juga”. (W.1: P.7).

## Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga
Kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  hal pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang ada    di  kawasan  GOR  Selaparang  Lombok Timur  sejak pertengahan tahun 2014 diserahkan ke  KONI  berdasarkan  SK  dari  Bupati  yang semula dikelola oleh Dinas DIKPORA, akantetapi  yang  dikelola  oleh  KONI  hanya Sport  Hall,  sarana  dan  prasarana  panjat  tebing serta  Stadion  saja.  Untuk    sarana  dan  prasarana
Tenis  Lapangan  dikelola  oleh  pihak  PELTI Lombok Timur, kemudian kolam renang sendiri dikelola  oleh  Dinas  BUDPAR,  akan  tetapi dipihak  ketigakan  lagi  ke  pihak  swasta  untuk mengelolanya.
Sementara  itu  untuk  sarana  dan  prasarana olahraga  yang  ada  di  tingkat  Kecamatan maupun  Desa,  mereka  membentuk  komite khusus yang ditugaskan untuk mengelola sarana dan  prasarana  olahraga  tersebut,  karena  perda yang  mengatur  tentang  pengelolaan  sarana  dan prasarana  olahraga  secara  khusus  belum  ada. Sebagaimana  kutipan  hasil  wawancara  bersama Drs.  Syafruddin,  M.Pd.  selaku  ketua  harian KONI:
“Kalau masalah
PERDA mengenai pengelolaan sarana dan prasarana olahraga  yang  ada  di  GOR  ini  tidak  ada memang,  tetapi  yang  ada  hanya  dalam bentuk SK Bupati saja”, (W.4:P.13).

## Pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga
Salah  satu  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah  daerah  kabupaten  Lombok  Timur untuk  pemanfaatan  sarana  dan  parasarana olahraga yang ada adalah dengan menyelenggarakan  Pekan  Olah  raga  Daerah (PORKAB)  pada  tahun  2015  yang  selama  ini tidak pernah diadakan oleh Lombok Timur.
sarana  dan  prasarana  olahraga outdoor seperti taman Kota, Alum-alun Kota dan bahkan kawasan  pelabuhan  yang  ada  di  Lombok  timur lebih rami dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga  daripada  sarana  dan  prasarana olahraga indoor, karena untuk dapat mengakses atau  mengunakan  sarana  dan  prasrana  olahraga indoor yang ada di lombok Timur harus melalui proses perijinan terlebih dahulu. Sebagai contoh Sport Hall Selaparang Lombok Timur.
Sarana  dan  prasarana  olahraga  yang tersedia  di  Lombok  Timur  sering  dipergunakan bukan  hanya  untuk  olahraga  saja  melainkan sering  digunakan  untuk  kampanye  pada  waktu pilkada,  digunakan  sebagai  tempat  konser musik, tempat pameran dan lain sebagainya.

## PEMBAHASAN
Seorang  pimpinan  dalam  hal  ini  kepala Daerah  haruslah  mampu  membuat  sebuah kebijakan  yang  baik  dan  bermanfaat  bagi semua.  Pada  prinsipnya  Pemerintah  Daerah ialah  perwujudan  masyarakat  yang  mempunyai
tugas  untuk  menjalankan  pemerintahan  atas dasar  kehendak  dan  kebutuhan  masyarakat dalam  suatu  Daerah,  semua  tindakan  dan keputusan
yang diambil
haruslah dilatarbelakangi oleh
kepentingan rakyat/masyarakat. Kebijakan publik tidak boleh bertentangan  dengan  nilai-nilai  dan  praktek- praktek  sosial  dalam  masyarakat,  Subarsono (2015:3)
Kebijakan  yang  dituangkan  baik  itu  dalam bentuk  Peraturan  Daerah  ataupun  keputusan- keputusan  yang  lain  oleh  Pemerintah  Daerah sudah  seharusnya  memperhatikan  sejauh  mana nantinya  kebijakan  yang  dibuat  tersebut memberikan  keberpihakannya  kepada  kegiatan- kegiatan  keolahragaan  yang  ada  di  daerah tersebut. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah  tidak  terlepas  dari  lingkungan  di  mana kebijakan tersebut nantinya akan direalisasikan. Menurut  James  E.  Anderson  (1979:3)  dalam Subarsono  (2015:2)  mendefinisikan  kebijakan publik  sebagai  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh badan-badan dan aparat pemerintah.
Lingkup  kebijakan  sangatlah  luas  karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan  yang  lain,  termasuklah  disini kebijakan pemerintah daerah tentang penyediaan sarana dan prasarana olahraga juga. Di  samping  itu,  dilihat  dari  hirarkinya, kebijakan  publik  dapat  bersifat  nasional, regional,  maupun  lokal,  seperti:  Undang- Undang, peraturan Pemerintah, peraturan Pemerintah  Provinsi,  Peraturan  Pemerintah Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/ Walikota. Subarsono, (2015: 3-4).
Perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga
Perencanaan  merupakan  tahap  paling  awal dalam  usaha  penyediaan  sarana  dan  prasarana olahraga. Menyusun sebuah perencanaan tersebut  sudah  semestinya  melibatkan  seluruh stekholder  pelaku  olahraga  yang  ada,  agar semua  aspirasi  dan  kebutuhan  yang  diperlukan dapat  direalisasikan  secara  tepat  dan  sesuai dengan tujuan utama yaitu untuk memasyarakatkan  olahraga dan  mengolah ragakan masyarakat.
Pemerintah Daerah dalam membuat sebuah perencanaan  penyediaan  sarana  dan  prasarana olahraga  yang  berupa  gedung  harus  berpatokan pada  Standar  Nasional  Indonesia.  Dimana  yang
harus  dipenuhi  adalah:  Penanggung  jawab perencanaan,  teknis  keolahragaan,  peruntukan gedung  olahraga  dan  kegiatan  serba  guna. Departemen PU, (1994)
Dalam  UU  RI  No  3  tahun  2005  tentang sistem keolahragaan nasional disebutkan, bahwa pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib  untuk mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah. Tidak  adanya  Perda  atau  Perbup  di  Kabupaten Lombok  Timur  yang  mengatur  secara  khusus tentang  peren  canaan  penyediaan  sarana  dan prasarana  olahraga  sehingga  menyebabkan perkem bangan sarana dan prasarana olahraga di Lombok  Timur  tidak  mengalami  peru  bahan yang signifikan
Realisasi  penyediaan  sarana  dan  prasarana olahraga
Perealisasian penyediaan sarana dan prasarana  olahraga  merupakan  lanjutan  dari sebuah perencanaan yang telah direncanakan.
Dalam  penyediaan  sarana  dan  prasarana olahraga  tersebut  pemerintah  Daerah  perlu bekerjasama  dengan  semua  pihak  termasuk swasta dan masyarakat umum juga.
Sebagaimana  yang  disebutkan  di  dalam Peraturan Pemerintah Repumblik Indonesia No. 16 tahun 2007 pasal 20, bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan  pembinaan  dan  pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan  dana  olahraga,  penyusunan  metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan. Kemudian  dalam  pasal  24  ayat  1,2  dan  3  juga menyebutkan dengan sangat jelas bawa lembaga pemerintah  dan  juga  swasta    diwajibkan  untuk menyediakan  sarana  dan  prasarana  olahraga untuk karyawannya.
Standar  sarana  dan  prasarana  olahraga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2007  pasal  28.  Usaha  untuk  merealisasikan penyediaan  sarana  dan  prasarana  olahraga  oleh pemerintah daerah hendaknya perlu memperhatikan  rasio  jumlah  penduduk  dan konsep ruang terbuka, dimana jumlah penduduk
disuatu  wilayah  harus  diimbangi  dengan  ruang terbuka  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai tempat untuk beraktifitas olahraga bagi masyarakat.
Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga Pengelolaan  yang  baik  haruslah  membuat sebuah struktur mekanisme yang mengedepankan kepentingan olahraga itu sendiri,  karena  tujuan  utama  dari  pengelolaan sarana  dan  prasarana  olahraga  yang  ada  pada dasarnya  adalah  untuk  menjaga  dan  merawat supaya  sarana  dan  prasarana  olahraga  yang sudah  tersedia  tersebut  tetap  terpelihara dengan baik  demi  kepentingan  masyarakat  untuk berolahraga.  Pengelolaan  sendiri  bertujuan untuk  memberikan  layanan  secara  profesional berkaitan  dengan  penggunaan  sarana  dan prasarana  olahraga  agar  dapat  berjalan  lancar, efektif  dan  efisien  dalam  waktu  yang  lama. Jangan  sampai  sarana  dan  prasarana  olahraga yang  sudah  tersedia  tersebut  malah  menjadi beban  sendiri  bagi  pemerintah  daerah  baik  itu dalam hal pemeliharaan maupun perawatannya.
Dalam  UUSKN No 3 tahun 2005 pasal 70 ayat  2  disebutkan  ,  bahwa  sumber  pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari: a) masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku;  b)  kerja sama  yang  saling  menguntungkan;  c)  bantuan luar  negeri  yang  tidak  mengikat;  d)  hasil  usaha industri  olahraga;  dan/atau  e)  sumber  lain  yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Adapun  ciri-ciri  sarana  dan  prasarana olahraga  yang  dikelola  dengan  baik  menurut Harsuki, (2012 : 187) yaitu:
1. Beroperasi  pada  jam  yang  ditentukan  setiap harinya dengan memberikan pelayanan yang ramah
2. Pelanggan  baru  diterima  secara  baik  dan mereka  mendapat  petunjuk  sehingga  dapat menggunakan fasilitas sebaik-baiknya.
3. Karyawan  yang  terlatih  dengan  baik,  peran dan  tanggung  jawabnya  dapat  dikenali  oleh setiap pengguna.
4. Prosedur  keselamatan,  P3K,  pertolo  ngan darurat dan lain-lain telah didokumentasikan dan siap untuk beroperasi.
5. Melalui  pengoperasiannya,  fasilitas  dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Pemanfaatan sarana dan prasaraana olahraga
Sarana  dan  prasarana  olahraga  yang  sudah tersedia  di  Kabupaten  Lombok  Timur  sudah semestinya  dimanfaatkan  semaksimal  mungkin oleh  masyarakat  luas,  walaupun  Peraturan Daerah atau kebijakan Pemerintah Daerah  yang mengatur  tentang  pemanfaatan  sarana  dan prasarana  olahraga  di  Kabupaten  Lombok Timur belum ada hingga saat ini.
Kenyamanan dan kemudahan untuk mengakses  sarana  dan  prasarana  olahraga  perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah jangan sampai  animo  masyarakat  untuk  memanfaatkan sarana  dan  prasarana  yang  sudah  tersediua tersebut malah menjadi turun.
Latar  belakang  pendidikan,  ekonomi  dan status  sosial  juga  bisa  mempengaruhi  pola masyarakat  dalam  memanfaatkan  sarana  dan prasarana olahraga.
Sarana  dan  prasarana  olahraga  yang berstandar  nasional  bukanlah  jaminan  akan tingginya  animo  masyarakat  untuk  berolahraga ditempat tersebut, terlebih lagi kalau sarana dan prasarana tersebut disewakan tanpa mempertimbangkan keadaan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.
Pemerintah Daerah dituntut untuk membuat sebuah  trobosan-trobosan  baru  yang  bisa  saja nantinya berupa kegiatan-kegiatan keolahragaan yang  dilakukan  secara  masal  oleh  masyarat umum,  seperti  senam  sehat  bersama,  Jalan sehat,  sepeda  santai,  kemudian  mengadakan kegiatan Car  Free  Day sebagaimana  yang diadakan oleh Kabupaten/Kota lain yang  ada di Indonesia  dan  masih  banyak  lagi  kegiatan- kegiatan  keolahragaan  lain  yang  melibatkan masyarakat banyak untuk bepartisipasi.

## KESIMPULAN
Hasil  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini dapat dipaparkan sebagai berikut: 1) Perencanaan  penyediaan  sarana  dan  prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Lombok Timur didasarkan atas usulan dari masyarakat dan juga berasal dari Pemerintah Daerah yang mengusulkan  penyediaan  sarana  dan  prasarana olahraga Desa ke Pemerintah Pusat. 2) Realisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga masih terpusat  di  Ibu  Kota  Kabupaten  saja  dan belum
merata  penyerbarannya  ke  setiap  Desa  maupun Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Lombok Timur.  3)  Pengelolaan  sarana  dan  prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Lombok Timur kurang maksimal dikarenakan sumber pendanaan  untuk  pemeliharaan  yang  kurang jelas,  sehingga  mengakibatkan  banyak  sarana dan  prasarana  olahraga  yang  sudah  tersedia tersebut  menjadi  terbengkalai  dan  rusak.  4) Pemanfaatan  sarana  dan  prasarana  olahraga yang  sudah  tersedia  di  Kabupaten  Lombok Timur kurang maksimal karena sering digunakan  untuk  kegiatan-kegiatan  tertentu yang bukan merupakan kegiatan keolahragaan.
Dengan  demikian  maka  dapat  ditarik sebuah  kesimpulan  dalam  penelitian  ini,  bahwa kebijakan Pemerintah Daerah tentang penyediaan  sarana  dan  prasaran  olahraga  yang dibuat  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Lombok  Timur  masih  belum  dapat  dirasakan secara merata oleh semua kalangan masyarakat, dikarenakan  penye  diaan  sarana  dan  prasarana olahraga  masih  terpusat  diseputaran  Ibu  Kota Kabupaten saja.

## IMPLIKASI
Dari kesimpulan diatas maka implikasinya sebagai berikut:
1. Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah harus  bekerjasama  dalam  menyediakan sarana  dan  prasarana  olahraga  supaya olahraga  di  daerah  bisa  berkembang  sesuai dengan harapan bersama.
2. Tidak  adanya  anggaran  dana  khusus menjadi  masalah  yang  penting  untuk dicarikan  solusinya  supaya  perencanaan, realisasi,  pengelolaan  dan  pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok  Timur  menjadi  lebih  baik  ke depannya.
3. Maju dan tidaknya olahraga di suatu daerah tidak  terlepas  dari  peran  pemerintah  dan pemerintah darah beserta masyarakat maupun  pihak  swasta.  Dalam  menentukan kebijakan,  perlu  adanya  suatu  arah  yang kongkrit  dan  mengikat  bagi  para  pelaku olahraga,  yaitu  berupa  Peraturan  Daerah (Perda)  di  tingkat  Daerah,  Perbub,  maupun kebijakan-kebijakan lain berupa renstra dan program  kerja  yang  disusun  sedemikian rupa  sehingga  dengan  demikian  kebijakan yang dibuat tersebut bisa tercapai.
4. Olahraga  merupakan  kebutuhan  setiap individu  dan  untuk  melakukan  aktivitas olahraga  tersebut  maka  diperlukan  sebuah sarana  dan  prasarana  olahraga  yang memenuhi standar kualitas maupun kuantitas  kemudian  bisa  diakses  dan digunakan  secara  mudah  oleh  masyarakat umum.

## SARAN
Saran ditujukan untuk:
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sudah  semestinya  membuat peraturan daerah  atau  dalam  bentuk  kebijakan- kebijakan lain yang secara khusus mengatur tentang  perencanaan,  realisasi,  pengelolaan serta  pemanfaatan  sarana  dan  prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur.
2. Dinas  DIKPORA  Kabupaten  Lombok Timur dalam hal ini Kabid olahraga supaya membangun kerja sama yang lebih baik lagi dengan  semua  stekholder  keolahragaan yang  ada,  agar  sarana  dan  prasarana olahraga di Lombok Timur bisa memadai.
3. Bagi  KONI  Kabupaten  Lombok  Timur dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya sudah  semestinya  menyusun  program  kerja sebagai  acuan  dan  kemudian  menyusun rencana  strategis  apa  yang  kira-kira  harus diutamakan terlebih dahulu.
4. Kepada  peneliti  lain  yang  ingin  meneliti msalah  yang  sejenis  di  Kabupaten/Kota masing-masing agar kiranya lebih memperhatikan  tentang  permasalahan  yang belum  dijangkau  dalam  penelitian  ini. Dengan  demikian  kedepannya  sarana  dan prasarana  olahraga  disetiap  daerah  tersedia sesuai dengan kebutuhannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen PU. 1994. Tata Cara Perencanaan Teknik Banguna Gedung Olahraga . Pdf.
Bandung: Yayasan LPMB.
Harsuki. 2012. Pengantar Menejemen
Olahraga .  Jakarta:  PT.  Raja  Grapindo
Persada
Kemenegpora.  2007. Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem  Keolahragaan  Nasional .  Jakarta:
Biro Humas dan Hukum.
2007. Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun
2007 Tentang Penyelenggaraan Olahraga .  Jakarta:  Biro  Humas  dan Hukum Kementrian Negara Pemuda dan
Olahraga.
Kristiyanto,
Agus. 2012. Pembangunan Olahraga  Untuk  Kesejahtraan  Rakyat
dan  Kejayaan  Bangsa .  Surakarta:  Yuma Pustaka. Lotim, Pemkab. 2015. Pemerintahan/
Kebijakan/Rpjmd. ( online ).http://www lomboktimurkab. go.id/pemerintahan/ kebijakan/rpjmd.  html.  Diakses  tanggal
11 November 2015 pukul 10.30 WITA.
Nasir, Muhammad. 1983.
Metodologi
Penelitian . Bandung: Angkasa.
Subarsono,  AG.  2015. Analisis  Kebijakan Publik  (Konsep,  Teori  dan  Aplikasi).
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Pendidikan (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,dan
R & D) . Bandung: Afabeta.
Sutopo,  H.B.  2006. Metodologi  Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian. Surakarta : USM Semarang. Program Pascasarjana. 2013. Panduan
Penulisan  Tesis  Program  Pascasarjana .
Surakarta: Universitas Sebelas Maret.