## PENYIDIKAN TINDAK PIDANA POLRI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015 DIKAITKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

## Syahrizal
Email : dacijkrisna@gmail.com Polres Kabupaten Bengkalis Riau

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti penyidikan tindak pidana Polri  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  130/PUU-XIII/2015  dikaitkan dengan  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  serta  menemukan  konsep  ideal penyidikan  tindak  pidana  polri  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 130/PUU-XIII/2015.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif, dengan  sumber  data  adalah  data  sekunder  yang  berupa  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  serta  menggunakan  pendekatan peraturan  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  bahwa  Penyidik wajib  memberitahukan  dan  menyerahkan  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya Penyidikan  (SPDP)  kepada  penuntut  umum,  terlapor,  dan  korban/pelapor  dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Di  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia  begitu  ada  Surat  Pemberitahuan Dimulainya  Penyidikan  (SPDP),  Jaksa  Penuntut  Umum  sudah  mulai mengkoordinasikan  perkembangan  kasus  dan  mulai  memberikan  masukan- masukan  ke  penyidik.  Konsep  ideal  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  adalah karena  tidak  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang pemberian  sanksi  dan  akibat  hukum  yang  timbul  akibat  kelalaian  penyidik  atau kesengajaan penyidik untuk tidak menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor sehingga diharapkan  kepada  pemerintah  melalui  legislator  untuk  membuat  suatu  rumusan hukum  terhadap  pemberian  sanksi  dan  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  pihak penyidik.
Kata Kunci: SPDP, Penyidik Polri, Putusan Mahkamah Konstitusi

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  and  examine  the  investigation  of  criminal  acts  of  the Indonesian National Police after the decision of the Constitutional Court Number 130/PUU-XIII/2015 associated with the Criminal Justice System in Indonesia and to  find  an  ideal  concept  of  investigating  the  national  police  post-Constitutional Court decision 130/PUU-XIII/2015. This study uses normative research methods, with  data  sources  are  secondary  data  in  the  form  of  primary  legal  materials, secondary  legal  materials  and  tertiary  legal  materials  and  use  the  approach  to legislation.  The  results  of  the  research  obtained  on  that  the  Investigator  must notify  and  submit  a  Notice  of  Commencement  of  Investigation  (SPDP)  to  the public  prosecutor,  reporter  and  victim/reporter  within  seven  days  at  the  latest after the issuance of the investigation warrant. In the Criminal Justice System in Indonesia once there is  a Notice of Commencement of Investigation (SPDP), the Public Prosecutor has begun to coordinate the development of cases and begin to
provide input to  investigators. The ideal concept obtained in  this study is  due to the  absence  of  laws  and  regulations  that  regulate  sanctions  and  legal consequences  arising  from  negligence  of  investigators  or  intentions  of investigators not to submit notification letters of initiation of investigation (SPDP) to prosecutors, reported parties and victims / reporters so that it is expected to the government  through  the  legislator  to  make  a  legal  formula  for  the  provision  of sanctions and legal consequences caused by the investigator.
Keywords: SPDP, National Police Investigator, Constitutional Court Decision
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia sebagai negara hukum  memiliki  beberapa  macam cara untuk mengatur warga negaranya,  yakni  hukum  pidana  dan
hukum acara pidana. 1 Sistem Peradilan  Pidana  yang  digariskan KUHAP merupakan “sistem
peradilan pidana terpadu” ( integrated criminal justice system), yaitu karena pada  strukturnya  penegakan  hukum pidana  Indonesia  ditangani  oleh lembaga  yang  berdiri  sendiri  secara terpisah    dan  mempunyai  tugas  serta wewenang  masing-masing.  Misalnya penyelidikan  dan  penyidikan  oleh
Kepolisian, penuntutan oleh
kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan  beserta  putusan  menjadi tanggungjawab  dari  Hakim  yang berada  dibawah  naungan  Mahkamah
1 Masrizal Afrialdo, “Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian terhadap Laporan
Masyarakat  di  Polisi  Sektor  Lima  Puluh”,
JOM  Fakultas  Hukum ,  Vol.  III  No.  2, Oktober 2016, hlm. 2.
Agung.  Hal  tersebut  yang  menjadi sebab  Indonesia  dikatakan  menganut sistem Differensiasi Fungsional .
Diferensiasi fungsional adalah penjelasan  dan  pembagian  tugas wewenang  antara  aparat  penegak hukum  secara  instansional. 2 Tujuan sistem  peradilan  pidana  disingkat SPP  Terpadu  yaitu  “Keadilan  Bagi Terdakwa  Dan  Korban” 3 serta Tujuan  pokok  “gabungan  fungsi” dalam  kerangka  sistem  peradilan pidana  ( criminal  justice  system ) untuk  “menegakkan,  melaksanakan (menjalankan)‟,  dan  “memutuskan hukum pidana”. 4
Koordinasi antara penegak hukum,  salah  satunya  yaitu  penyidik dengan kejaksaan dalam hal
2 Yahya  Harahap,  1993, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I , Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 46-47.
3 Putusan  MK  No.  130/PUU-XIII/2015, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/publi c/content/persidangan/putusan/130_PUU- XIII_2015, Diakses Tanggal 21 Mei 2017.
4 Op.cit . hlm. 75.
penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya  Penyidikan  selanjutnya disingkat SPDP oleh penyidik kepada kejaksaan untuk  dimulainnya penyidikan. Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan  (SPDP)  inilah  yang merupakan  titik  awal  hubungan koordinasi antara kepolisian (penyidik)  dengan  kejaksaan  (Jaksa Penuntut Umum) dalam hal dilakukannya penyidikan. 5 Seandainya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
belum  ada,  maka  “Penyidik”  belum mulai  melakukan  penyidikan.  Di dalam Integrated  Criminal  Justice System (Sistem  Peradilan  Pidana
Terpadu), begitu ada surat pemberitahuan dimulainya
penyidikan  (SPDP),  maka  Jaksa
Penuntut Umum sudah mulai mengkoordinasikan perkembangan kasus dan mulai memberikan masukan-masukan ke penyidik. Mengenai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)
sebelumnya sebagaimana diatur
5 Bastian,  “Tinjaun  Yuridis  Hubungan Fungsional  Antara  Penyidik  dan  Penuntut Umum  dalam  Proses  Pemeriksaan  Perkara Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , Vol 2 Edisi 2, Tahun 2014.
dalam  Pasal  109  ayat  (1)  KUHAP, yang  berbunyi:  “Dalam  hal  penyidik telah  mulai    melakukan  penyidikan suatu  peristiwa  yang  merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan  hal  itu  kepada penuntut umum”. 6 Memperhatikan
bahwa penjelasan  resmi  Pasal  109  ayat  (1)
KUHAP tidak memuat suatu kejelasan,  maka  kemungkinan  akan menimbulkan  permasalahan  dalam praktek sehari-hari, seperti bagaimanakah
batas waktu
pemberitahuan  termaksud?. 7 Akibat ketidakjelasan  jangka  waktu  dalam pasal tersebut menimbulkan
penyimpangan yaitu terjadinya kesewenang-wenangan penyidik
terkait  waktu  menyerahkan  Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan  (SPDP)  yang  seharusnya disampaikan segera setelah penyidikan  dimulai,  seringkali  baru
6 Deria  Yanita,  2018,  “Implementasi Pembatasan  Waktu  Surat  Pemberitahuan Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  dalam Proses  Penyidikan  (Studi  Putusan  MK  No. 130/PUU-XIII/2015)”, Skripsi ,  Universitas Lampung, hlm. 7.
7 Djoko Prakoso, Op. Cit ., hlm. 31.
disampaikan pada tahap akhir penyidikan  atau  bersamaan  dengan penyerahan  berkas  perkara  kepada penuntut umum, bahkan sampai pada peristiwa  tidak  diserahkannya  surat pemberitahuan
dimulainya
penyidikan  (SPDP)  oleh  penyidik. 8
Kondisi  ini  akan  menghilangkan esensi check  and  balance dalam proses  penyidikan  dan  tentunya semakin  mereduksi  peran  penuntut umum  sebagai  pengendali  perkara sehingga  Ketentuan  Pasal  109  ayat
(1) KUHAP menyebabkan
penyidikan  dilakukan  tanpa  kontrol dan  pengawasan  penuntut  umum karena  tidak  jelasnya  kapan  surat pemberitahuan dimulainya penyidikan  diberitahukan  kepada penuntut umum. Hukum dapat
diartikan sebagai sesuatu mengandung kewibawaan atau otoritas  yang  dapat  digunakan  untuk memimpin  dan  meluruskan  suatu kondisi  tertentu  dengan  maksud untuk mendapatkan keadilan. 9
8 Dianor  Sutra,  “Fungsi  Kepolisian  Sebagai Penyidik Utama: Studi Identifikasi Sidik Jari dalam Kasus Pidana”, Jurnal Jurisprudence , Vol. 1 No.1, Juli 2012, hlm. 81.
9 Erdiansyah,  “Kekerasan  dalam  Penyidikan Perspektif  Hukum  dan  Keadilan”, Jurnal Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Riau , Vol 1 No. 1, Agustus 2010, hlm. 95.
Terhadap  celah  penyimpangan tersebut dikeluarkan putusan mengenai perubahan ketentuan, berdasarkan  putusan  majelis  hakim Mahkamah
Konstitusi atas permohonan  uji  materi  Nomor:
130/PUU-XIII/2015  yang  berbunyi
"Penyidik  wajib  memberitahukan dan  menyerahkan  surat  perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor  dalam  waktu  paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.  Tertundanya  penyerahan Surat  Pemberitahuan  Dimulainya Penyidikan  (SPDP)  oleh  penyidik kepada  jaksa  penuntut  umum  bukan saja  menimbulkan  ketidakpastian hukum  akan  tetapi  juga  merugikan hak  konstitusional terlapor  dan korban/pelapor (cacat formil)
Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor:  130/PUU-XIII/2015  telah memberikan  ruang  bagi  tersangka untuk melakukan praperadilan apabila  pada  saat  berstatus  sebagai terlapor  belum  menerima  Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan  (SPDP)  atau  lewatnya waktu 7 (tujuh) hari penyerahan surat pemberitahuan dimulainya
penyidikan  (SPDP)  kepada  terlapor. Acuannya adalah adanya prinsip due process  of  law yang  harus  dipenuhi.
Due  process  of  law merupakan proses  hukum  yang  benar  atau  adil yang merupakan prinsip hukum acara pidana di Indonesia. 10
Diharapkan melalui Penyidikan Tindak  Pidana  Polri  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 dikaitkan
dengan  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia  dapat  terlaksana  secara profesional  dan  proporsional.  Pasca
dikeluarkannya  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU- XIII/2015 tidak terimplementasi
dengan baik. Banyaknya kasus yang
ditangani  kepolisian  dalam  proses penyidikan, dan sebagaimana
ketentuan  penyidikan  tindak  pidana pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi
Nomor:
130/PUU-XIII/2015
dikaitkan  dengan  sistem  peradilan pidana di  Indonesia terhadap seluruh
kasus yang disidik harus
diserahkannya  surat  pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)
10 Dzulkifli  Umar  dan  Usman  Handoyo,
2010, Kamus Hukum , Quantum Media Press,
Jakarta, hlm. 105.
paling  lama  7  (tujuh)  hari,  apabila tidak dipenuhi maka proses penyidikan cacat formil dan berpotensi untuk di praperadilankan.
Permohonan Praperadilan terhadap  pihak  Kepolisian  sebagai Termohon  atas  dugaan  cacat  formil proses  penyidikan,  yaitu  terkait waktu  menyerahkan  SPDP  berupa keterlambatan  menyerahkan  SPDP bahkan  sampai  pada  peristiwa  tidak diserahkannya  SPDP  oleh  penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor.
Meskipun secara
nyata perbuatan  materil  tersangka  terbukti namun  tindakan  formil  penyidik cacat  yuridis  maka  penyidikan  tidak sah  dan  tersangka  dapat  dibebaskan serta terhadapnya tidak dapat dilakukan  penuntutan  di  sidang pengadilan. Penyidikan tindak pidana Polri  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU- XIII/2015  dikaitkan  dengan  sistem peradilan  pidana  di  Indonesia  belum optimal  dibuktikan  dengan  masih terjadinya  pengiriman  SPDP  tidak sesuai  dengan  putusan  Mahkamah Konstitusi tersebut.
Melalui  Putusan  Mahkamah
Konstitusi Nomor: 130/PUU-
XIII/2015  dikaitkan  dengan  sistem peradilan  pidana  di  Indonesia  dapat memberikan  perlindungan  hukum dan  kepastian  hukum  dalam  hal penyerahkan  SPDP  kepada  Jaksa
Penuntut Umum, Pelapor dan
Terlapor/Korban.
Berdasarkan  hal  tersebut  di
atas, dapat dihimpun beberapa rumusan masalah yaitu:
1. Bagaimana  Penyidikan  Tindak
Pidana  Polri  Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor:
130/PUU-XIII/2015  dikaitkan dengan Sistem Peradilan
Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana konsep ideal
Penyidikan Tindak Pidana Polri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor:  130/PUU-
XIII/2015  dikaitkan  dengan Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia?

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian  Normatif  yaitu  penelitian hukum  yang  bertujuan  mencari kaedah,  norma  atau das  sollen .
Pengertian  kaedah  dalam  hal  ini meliputi  asas  hukum,  sistem  hukum, dan peraturan hukum konkrit
khususnya terhadap seluruh perangkat peraturan perundang- undangan.  Pada  hakekatnya  yang diperoleh  penelitian  normatif  ini dapat  dijadikan  landasan  dasar  dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian  yang  membahas  tentang data-data sekunder 11 , dan juga Metode  penelitian  normatif  (yuridis) membahas doktrin-doktrin atau asas- asas dalam ilmu hukum. 12
Bahan yang diperoleh kemudian  diolah  dan  dianalisis secara  kualitatif  dan  kuantitatif. Analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  hukum  normatif  yuridis adalah  analisis  bahan  dengan  cara menguraikan  data  secara  bermutu dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur, runtun,  logis,  tidak  tumpang  tindih, dan  efektif  sehingga  memudahkan interpretasi  dan  pemahaman  hasil analisis. Analisis kualitatif merupakan  cara  menganalisis  data yang  bersumber  dari  bahan  hukum berdasarkan  kepada  konsep,  teori, peraturan perundang-undangan,
11 Mardalis,  2010, Metode  Penelitian  Suatu Pendekatan Proposal , Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 28.
12 Zainuddin  Ali,  2014, Metode  Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakata, hlm. 24.
doktrin,  prinsip  hukum    maupun pendapat peneliti sendiri. 13 Setelah diperoleh bahan sekunder lalu dipilah dan
dikelompokkan  menurut  jenisnya, kemudian  bahan  tersebut  disajikan dalam  bentuk  uraian  kalimat  yang tersusun  secara  sistematis  sesuai dengan  permasalahan  yang  di  bahas, kemudian  bahan  tersebut  di  analisis dengan cara membandingkan dengan pendapat para ahli terhadap
peraturan hukum yang berlaku. Hasil perbandingan tersebut terlihat perbedaan maupun persamaan antara teori dan praktek. Penarikan kesimpulan menggunakan cara deduktif yaitu suatu metode
penarikan  kesimpulan  yang  bersifat umum  kepada  hal-hal  yang  bersifat
khusus berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Penyidikan  Tindak  Pidana Polri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:  130/PUU-XIII/2015 Dikaitkan dengan Sistem 13 Ibid ., hlm. 70.
Peradilan Pidana di Indonesia Polri sebagai penyidik didasarkan  kepada  ketentuan  Pasal 14  ayat  (1)  huruf  (g)  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  yang  mengatakan  bahwa
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai dengan  hukum  acara  pidana  dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Sistem  Peradilan  Pidana  yang digariskan KUHAP merupakan “sistem  peradilan  pidana  terpadu” ( Integrated Criminal Justice System).
Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas  landasan  prinsip  “Diferensiasi Fungsional” di antara aparat penegak hukum  sesuai  dengan  “tahap  proses kewenangan” yang diberikan
undang-undang kepada masing- masing. 14 Penegakan  hukum  pada hakikatnya  adalah  proses  untuk mewujudkan  tujuan-tujuan  hukum, ide-ide  hukum    sehingga  menjadi kenyataan. Koordinasi antara
14 Yahya Harahap, Loc. Cit .
penegak  hukum,  salah  satunya  yaitu penyidik dengan kejaksaan dalam hal penyerahan  SPDP  oleh  penyidik kepada kejaksaan untuk  dimulainnya penyidikan. SPDP sekurang- kurangnya harus memuat:
a) Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan,
b) Waktu dimulainya penyidikan,
c) Jenis  perkara  dan  pasal  yang dipersangkakan  serta  uraian singkat mengenai tindak pidana yang disidik,
d) Identitas tersangka,
e) Identitas penyidik yang
menandatangani SPDP.
Pengiriman  SPDP  inilah  yang merupakan  titik  awal  hubungan koordinasi fungsional antara Kepolisian (Penyidik) dengan Kejaksaan  (Jaksa  Penuntut  Umum) dalam hal dilakukannya suatu
kegiatan penyidikan. Koordinasi fungsional merupakan hubungan
kerja sama antara Penyidik dan Jaksa
Penuntut  Umum  menurut  fungsi  dan wewenang  masing-masing  dalam penanganan
perkara pidana.
Kordinasi fungsional dimulai dengan adanya  SPDP  oleh  penyidik  yang ditandai dengan diterbitkannya SPDP
oleh  penyidik  ke  Jaksa    Penuntut Umum. Diberitahukannya SPDP dari penyidik  ke  Jaksa  Penuntut  Umum maka  penuntut  umum  memiliki kewenangan  untuk  dapat  melakukan penelitian dalam hal Penyidikan.
Penuntut  Umum  tidak  akan memberikan perpanjangan jika penyidik  lalai  mengirimkan  SPDP dan  harus  disadari  bahwa  SPDP tersebut adalah kewajiban.
Seandainya  SPDP  belum  ada  maka penyidik  belum  mulai  melakukan penyidikan. 15 Penyidikan yang dilakukan  tersebut  didahului  dengan pemberitahuan kepada penuntut umum  bahwa  penyidikan  terhadap suatu  peristiwa  pidana  telah  mulai dilakukan.  Apabila  penyidik  tidak memberitahukan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum maka dapat dikatakan  bahwa  perkara  tersebut disidik    tanpa  dilakukan check  and belance .
Penyidik  yang  tidak  memiliki SPDP  akan  kehilangan  pengawasan dan  koordinasi  dari  penuntut  umum. Minimnya pengawasan dan koordinasi  akan  berdampak  negatif dalam  proses  tindak  pidana  karena
15 Laden Marpaung, Loc.Cit .
tanpa  adanya  SPDP,  penyidik  bisa melakukan  kesewenangan.  Untuk menghasilkan penegakan hukum
( law  enforcement )  yang  baik  maka proses setiap tahapan dalam
penegakan  hukum  harus  dilakukan dengan profesional dan proporsional. Sistem peradilan pidana
disingkat  SPP  atau Criminal  Justice System kini  berkembang  menjadi sistem  peradilan  pidana  terpadu Integrated  Criminal  Justice  System memiliki konsep dan pemikiran yang berkembang  secara  komprehensif. Sistem peradilan pidana atau Criminal  Justice  System merupakan suatu  proses  berprosesnya  suatu peradilan pidana, masing-masing komponen  fungsi  yang  terdiri  dari Kepolisian  (Penyidik),  Kejaksaan sebagai  Penuntut  Umum,  Pengadilan sebagai  pihak  yang  mengadili  dan lembaga permasyarakatan. 16
Di dalam Integrated  Criminal  Justice System (Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu),  begitu  ada  SPDP,  maka
Penuntut Umum sudah mulai mengkoordinasikan perkembangan kasus dan mulai memberikan
16 Muhammad  Faal,  1991, Penyaringan Perkara  Pidana  Oleh  Polisi  “Diskresi Kepolisian” ,  Pradnya  Paramita,  Jakarta, hlm. 24.
masukan-masukan ke penyidik. Betapa  adanya  kaitan  erat  dalam pelaksanaan penegakan hukum antara  penuntut  umum  dan  penyidik menurut KUHAP. 17
Mengenai  SPDP  sebelumnya sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  109 ayat  (1)  KUHAP  yang  berbunyi dalam  hal  penyidik  telah  mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa  yang  merupakan  tindak pidana,  penyidik  memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
SPDP dikirimkan oleh Penyidik  kepada  Jaksa  Penuntut Umum  segera  setelah  dilakukannya proses  penyidikan.  Memperhatikan penjelasan Pasal 109 ayat 1 KUHAP maka  tidak  terdapat  suatu  kejelasan terhadap  waktu  sehingga  akibatnya tidak  adanya    kepastian  hukum  dan penyidikan  dilakukan  tanpa  kontrol dan  pengawasan  penuntut  umum karena  tidak  jelasnya  kapan  surat pemberitahuan dimulainya penyidikan  diberitahukan  kepada penuntut  umum.  Oleh  karena  tidak adanya  kepastian  hukum  terhadap waktu  penyerahan  SPDP  maka  akan menimbulkan penyimpangan-
17 Djoko Prakoso, Loc.Cit .
penyimpangan
dalam proses penyidikan.  Itulah  sebabnya  sering dijumpai  penyidikan  yang  tidak memadai  dan  tidak  terarah  sehingga mengakibatkan  sering  terjadi  bolak baliknya berkas antara Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik.
Sebelumnya,  pasal  109  ayat  1 KUHAP  tidak  mengatur  pembatasan waktu  kapan  penyerahan  SPDP  dari penyidik  ke  Jaksa  penuntut  umum. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:  130/PUU-XIII/2015  apabila dikaitkan  dengan  Sistem  Peradilan
Pidana di Indonesia, semula
digambarkan akan menjamin kepastian  hukum  terhadap  pihak yang menuntut  keadilan  karena telah dipertegas  koordinasi  penyidikan antara  Penyidik  dengan  Kejaksaan
melalui mekanisme SPDP,
Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan Pasal  109  Ayat  (1)  KUHAP  yang dinyatakan Inkonstitusional bersyarat sepanjang  SPDP  wajib  diserahkan penyidik  kepada  para  pihak  paling lambat  7  hari  setelah  terbitnya  surat
perintah penyidikan
serta
menyatakan  Pasal  109  Ayat  (1) KUHAP  bertentangan  dengan  UUD Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
frasa  „penyidik  memberitahukan  hal itu  kepada  penuntut  umum‟  tidak
dimaknai penyidik wajib
memberitahukan  dan  menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor,  dan  korban/pelapor  dalam waktu  paling  lambat  7  hari  setelah dikeluarkannya surat perintah
penyidikan. 18 Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang
menjelaskan  bahwa  “Penyidik  wajib memberitahukan  dan  menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan  kepada  penuntut  umum, terlapor,  dan  korban/pelapor  dalam waktu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.
Akibat  hukum  dari  Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah  penyidik  wajib  menyerahkan SPDP  tidak  hanya  kepada  Penuntut umum melainkan juga kepada terlapor  dan  korban/pelapor.  Alasan Mahkamah  Konstitusi  didasarkan
18 Hukum  Online,  MK  Tetapkan  7  Hari Penyerahan  SPDP  ke  Penuntut  Umum, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5 8763386dea5a/mk-tetapkan-7-hari- penyerahan-spdp-ke-penuntut-umum, diakses tanggal 23 Mei 2017.
pertimbangan bahwa terhadap
terlapor  yang  telah  mendapatkan SPDP,  yang  bersangkutan  dapat mempersiapkan bahan-bahan
pembelaan  dan  dapat  menunjuk penasehat hukumnya sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan
momentum  untuk  mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan  dalam  pengembangan penyidikan atas
laporannya.
Tertundanya  penyerahan  SPDP  oleh Penyidik  kepada  Jaksa  Penuntut Umum  bukan  saja  menimbulkan ketidakpastian  hukum  akan  tetapi juga  merugikan  hak  konstitusional terlapor  dan  korban/pelapor  serta mengakibatkan cacat prosedural dalam  penyidikan  karena  dipandang penyidikan  yang  dilakukan  tidak transparan dan tanpa adanya pengawasan.
Melalui  Penyidikan  Tindak Pidana Polri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 dikaitkan
dengan  Sistem  Peradilan  Pidana membuat  kordinasi  antara  Penyidik dan  Jaksa  Penuntut  Umum  menjadi semakin  kuat  serta  Jaksa  Penuntut Umum  dapat  berperan  aktif  dalam menangani  suatu perkara pidana dan
saling melakukan pengawasan melalui  kerjasama  sebagai  lembaga penegak hukum ( Law Enforcement ).
Faktanya,  kadangkala  SPDP baru  disampikan  setelah  penyidikan berlangsung  lama,  adanya  alasan tertundanya penyampaian SPDP karena terkait kendala teknis sehingga  melangar  asas due  Process law sehingga acuannya adalah adanya  prinsip  ( due  process  of  law) yang harus dipenuhi. Due process  of law merupakan  proses  hukum  yang benar  atau  adil  yang  merupakan prinsip  hukum  acara  pidana  di Indonesia. 19 Putusan Mahkamah Konstitusi  juga  memberikan  ruang bagi  tersangka  untuk  melakukan praperadilan apabila pada saat berstatus  sebagai  terlapor  belum menerima  SPDP  atau  lewatnya waktu  7  (tujuh)  hari  penyerahan SPDP kepada terlapor.
Keterlambatan  pengiriman  SPDP oleh penyidik kepada penuntut umum,  terlapor,  dan  korban/pelapor telah  memperluas  atau  menambah objek praperadilan.
Diharapkan melalui Penyidikan Tindak  Pidana  Polri  Pasca  Putusan
19 Dzulkifli  Umar  dan  Usman  Handoyo,
Op.Cit ., hlm. 105.
Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 dikaitkan
dengan  Sistem  Peradilan  Pidana dapat  terlaksana  secara  profesional dan  proporsional  agar  terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat.
Banyaknya kasus yang ditangani  kepolisian  dalam  proses penyidikan, dan sebagaimana ketentuan  pelaksanaan  penyidikan tindak  pidana  polri  pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, terhadap
seluruh  kasus  yang  disidik  harus diserahkannya  SPDP  paling  lama    7 (tujuh)  hari,  apabila  tidak  dipenuhi maka proses penyidikan cacat  formil dan berpotensi
untuk di praperadilankan.
Penegakan  hukum  terhadap
pelaku  tindak  pidana  adalah  melalui usaha-usaha  refresif.  Usaha  represif merupakan usaha-usaha yang dilakukan  oleh  kepolisian  untuk melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana. Penindakan itu berwujud penyidikan. Hal ini dilakukan  agar  kasus  tindak  pidana tersebut  dapat  diselesaikan  secara hukum  dan  dengan  demikian  pelaku tindak  pidana  mendapat  hukuman yang  setimpal  dengan  apa  yang
diperbuatnya, dan penyidikan tersebut  telah  dipertegas  agar  dapat mewujudkan kepastian hukum
melalui penegasan koordinasi mekanisme SPDP.
2. Konsep Ideal Penyidikan Tindak  Pidana  Polri  Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi  Nomor:  130/PUU- XIII/2015  Dikaitkan  Dengan Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia
Eksistensi  hukum  memiliki peran  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  bermasyarakat,  karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin  adanya  kepastian  hukum. Salah satu perangkat penegak hukum adalah  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia
yang bertugas menciptakan  memelihara  keamanan dalam negeri
dengan menyelenggaraan  tugas  kepolisian sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  13 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia
yang menentukan  bahwa  tugas  pokok
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat. Berkaitan dengan tindak
pidana maka kepolisian harus melaksanakan  serangkaian  prosedur dalam mengungkapkan kasus melalui tahapan penyidikan.
Menurut  Pasal  1  angka  13 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara
Republik Indonesia, penyidikan adalah serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara yang  diatur  dalam  undang-undang untuk  mencari  serta  mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang  tentang  tindak  pidana  yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 20
Peranan penyidik dalam sistem peradilan  pidana  menempatkannya pada jajaran terdepan dalam mengungkap peristiwa tindak pidana. Penyidikan  ini  dilakukan  untuk
20 Juhairiah,  “Hubungan  Hukum  Institusi Penyidik (Polri, Jaksa, KPK) dalam Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi”, Jurnal
Lex  Librum ,  Vol.  1  No.  2,  Juni  2015,  hlm. 106.
mencari  serta  mengumpulkan  bukti- bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun  sifatnya  masih  sementara, kepada  penuntut  umum  tentang  apa yang  sebenarnya  terjadi  atau  tentang tindak  pidana  yang  telah  dilakukan serta  siapa  tersangkanya.  Apabila berdasarkan keyakinan tersebut, penuntut  umum  berpendapat  cukup alasan  untuk  mengajukan  tersangka ke  depan  sidang  pengadilan  untuk segera  disidangkan.  Terlihat  bahwa penyidikan  yang  dilakukan  oleh Penyidik dengan tujuan untuk membuat  terang  suatu  perkara,  yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut  umum  sebagai  dasar  untuk mengajukan  tersangka  beserta  bukti- bukti yang ada kedepan persidangan.
Bila  diperhatikan  Penyidikan ini  mempunyai  segi-segi  yuridis, oleh  karena  keseluruhan  Penyidikan ditujukan  pada  saat  sidang  di pengadilan.Berdasarkan  bunyi  pasal 109  ayat  (1)  KUHAP  “ Dalam  hal penyidik  telah  mulai  melakukan penyidikan  suatu  peristiwa  yang merupakan  tindak  pidana,  penyidik memberitahukan  hal  itu  kepada penuntut umum.” Adanya sifat segera dalam  pasal  109  ayat  (1)  KUHAP
sehingga  tidak  memberikan  batasan waktu  terhadap  penyerahan  SPDP oleh penyidik kepada penuntut umum.  Setelah  adanya  putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  melalui Putusan  Nomor  130/PUU-XIII/2015 telah  memberikan  batasan  waktu pengiriman surat perintah dimulainya penyidikan  yaitu  maksimal  7  (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat
perintah penyidikan (Sprindik) dalam perkara tindak pidana. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi  dalam  putusan  ini  adalah melihat adanya
keterlambatan mengirimkan  SPDP  dari  penyidik kepada  penuntut  umum  dan  tidak adanya  batasan  yang  jelas  kapan pemberitahuan  tentang  dimulainya penyidikan itu sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum  terkait  penanganan  perkara tersebut. Ketidakjelasan ini mengakibatkan  seringkali  terjadinya kesalahpahaman  antara  penyidik  dan penuntut umum, SPDP yang seharusnya disampaikan segera
setelah penyidikan dimulai,
seringkali  baru  disampaikan  pada
tahap akhir penyidikan atau bersamaan dengan penyerahan
berkas  perkara  kepada  penuntut umum.
Melalui  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU- XIII/2015 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan memberikan dampak yang  sangat  luar  biasa  diberbagai aspek  hukum  pidana.  Salah  satunya adalah  kedudukan  penyidik  dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
( Criminal  Justice  System) .  Posisi antara  penyidik  dan  penuntut  umum yang sebelumnya terpisah jauh akibat praktek-praktek yang tidak berpedoman    terhadap  nilai-nilai penegakan hukum, kembali
terpadukan  dengan  adanya  putusan Mahkamah Konstitusi
dengan
Nomor  130/PUU-XIII/2015.  Fungsi penuntut  umum  sebagai  pengendali perkara (Dominus litis) yang berperan aktif dalam proses penanganan  perkara  pidana  telah dikembalikan  sehingga  tidak  akan ada  lagi  penyidik  yang  berjalan sendiri  dalam  penanganan  suatu perkara pidana.
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU- XIII/2015 yang menyebutkan
Penyidik  wajib  memberitahukan  dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor  dalam  waktu  paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan tersebut, jika dalam batas waktu  yang  ditentukan  penyerahan SPDP  lebih  dari  7  (tujuh)  hari  oleh penyidik  kepada  penuntut  umum setelah  diterbitkannya  surat  perintah penyidikan disingkat (Sprindik)
maka hal tersebut dapat di praperadilan karena penyidikan
dianggap  tidak  sah  walaupun  secara nyata  perbuatan  materil  tersangka terbukti  namun  tindakan  formil penyidik cacat yuridis maka tersangka  dapat  dibebaskan  serta terhadapnya  tidak  dapat  dilakukan penuntutan di sidang pengadilan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menyebutkan Penyidik wajib memberitahukan  dan  menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor  dalam  waktu  paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah
penyidikan  tersebut  maka  dapat ditarik kesimpulan terdapat 4 (empat) perspektif,  yakni  pelapor,  terlapor, penyidik dan penuntut umum :
a) Dari persepektif pelapor: Penerbitan  Sprindik    dan  SPDP menandakan bahwa laporan polisi  yang  dibuat  oleh  pelapor telah dimulai proses penyidikannya  guna  membuat terang  suatu  peristiwa  tindak pidana dan menemukan tesangkanya.
b) Dari persepektif terlapor:
Penerbitan  Sprindik    dan  SPDP menandakan suatu proses hukum atas suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana sudah dimulai dan terlapor dapat mengupayakan pembelaannya dengan  mengajukan  keterangan, bukti  atau  saksi  untuk  membuat terang suatu tindak pidana, tanpa melakukan proses pembuktian.
c) Dari persepektif penyidikan:
Penerbitan  Sprindik    dan  SPDP menandakan  dimulainya  tugas penyidik  untuk  mengumpulkan permulaan  bukti  yang  cukup, yakni  sekurang-kurangnya  dua alat  bukti  untuk  menetapkan seseorang  menjadi  tersangka
atau  untuk  menghentikannya nanti.
d) Dari persepektif penuntun
umum: Penerbitan Sprindik  dan SPDP menandakan sarana komunikasi dari penyidik
kepada  penuntut  umum  untuk menginformasikan dimulainya suatu  penyidikan  dan  sekaligus sebagai    sarana  pengawasan eksternal  dari  penuntut  umum kepada penyidik,karena nantinya akan menjadi dasar utuk pembuatan surat dakwaan.
Penyampaian SPDP dari
penyidik  kepada  penuntut  umum merupakan tertib administrasi, proses penyelesaian  perkara  pidana  sebagai bentuk  pengawasan  penuntut  umum kepada  penyidik.  Namun  demikian, apabila  penyidik  tidak  menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, kesalahan  dalam  hal  ini  merupakan kesalahan implementasi norma dalam KUHAP dan bukan kesalahan dalam penormaan KUHAP itu sendiri. SPDP sebagai tertib
administrasi sifatnya pelengkap
dalam  proses  penyelesaian  perkara pidana. Ketika SPDP tidak
diserahkan  penyidik,  tidak  dengan serta  merta  penyidikan  batal  demi
hukum karena masih ada mekanisme lain  dalam  pengawasan  penyidikan, antara lain dalam bentuk prapenuntutan yang merupakan kewenangan  mutlak  dari  Penuntut umum. 21
SPDP  tidak  dianggap  sebagai bentuk kelengkapan administrasi belaka  saja,  melainkan  juga  sebagai implementasi  prinsip check  and belance antara  penyidik  dengan penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor.  Jika  hal  tersebut tidak dilakukan maka dianggap cacat prosedural dan penyidikan dipandang tidak  transparansi  dan  tanpa  adanya pengawasan.  Melihat  Problematika terhadap kesalahan administrasi penyidikan berupa mekanisme SPDP
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:  130/PUU-XIII/2015  yang masih  terjadi  dan  berimbas  menjadi celah  untuk  dipraperadilankan,  maka masalah  yang  dihadapi  seharusnya segera  diatasi  secara  profesional, dalam rangka meningkatkan penegakan hukum ( law enforcement )
21 Christy  Paskahlis,  “Kedudukan  SPDP dalam  Prapenuntutan  Berdasarkan  KUHAP (Kajian  Putusan  MK  Nomor  130/PUU- XIII/2015  Tentang  Surat  Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan”, Lex Crimen , Vol.VII No.3, Tahun 2018, hlm. 179.
dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat  ( trust  publik )  untuk mewujudkan kepastian hukum.
Konsep Ideal yang dapat
dilakukan  untuk  mengatasi  kendala dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana olehPolri  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-
XIII/2015  dikaitkan  dengan  sistem peradilan  pidana  di  Indonesia  dilihat dari beberapa faktor, yaitu:
Menurut  Soerjono  Soekanto, penegakan  hukum  pada  dasarnya bukan  semata-  mata  menerapkan ketentuan peratuan perundang- undangan  saja,  namun  terdapat  juga faktor-faktor yang mempenga-
ruhinya, yaitu sebagai berikut: 22 a) Faktor
Perundang-undangan
(Substansihukum). Praktek menyelenggaraan penegakan hukum  di  lapangan  seringkali terjadi pertentangan antara
kepastian  hukum  dan  keadilan. Hal  ini  dikarenakan  konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan  yang  bersifat  abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan  prosedur  yang  telah
22 Soerjono  Soekanto,  1986, Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, hlm 10.
ditentukan secara normatif. Faktor peraturan perundang-
undangan  belum  adanya  aturan hukum yang mengatur pemberian  sanksi  serta  akibat hukum yang timbul atas kelalaian  dan  atau  kesengajaan penyidik yang tidak memberikan SPDP  kepada  penuntut  umum, pelapor/korban,  dan  terlapor, meskipun  secara  normatif  SPDP wajib  untuk  diberikan  paling lambat  7  (tujuh)  hari  sejak terbitnya surat perintah penyidikan, namun tetap saja hal tersebut  dapat  dilanggar  oleh penyidik. Adapun terhadap aturan hukum  yang ada meliputi
Peraturan  Kepala  Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor  14  Tahun  2012  tentang Manajemen  Penyidikan  Tindak Pidana;  Peraturan  Kepala  Badan Reserse  Kriminal  Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor  3  Tahun  2014  tentang Standar  Operasional  Prosedur Pelaksanaan  Penyidikan  Tindak Pidana;  Peraturan  Kepala  Badan Reserse  Kriminal  Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor  4  Tahun  2014  tentang
Standar  Operasional  Prosedur Pengawasan  Penyidikan  Tindak Pidana. Hanya memuat ketentuan-ketentuan adminis- tratif mengenai mekanisme penyidikan  tindak  pidana  oleh penyidik  kepolisian,  sedangkan di  dalamnya  tidak  mengatur pemberian  sanksi  apabila  terjadi pelanggaran oleh penyidik dalam  melakukan  penyidikan khususnya  terhadap  penyam- paian SPDP kepada jaksa, penuntut  umum,  korban  atau pelapor, dan terlapor.
b) Faktor  Penegak  Hukum.  Salah satu  kunci  dari  keberhasilan dalam  penegakan  hukum  adalah mentalitas  atau  kepribadian  dari penegak hukumnya sendiri.
Penegakan  hukum  merupakan upaya  yang  dilakukan  agar berfungsinya norma-norma hukum  secara  nyata  sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara. Penanggulangan  kejahatan  di masyarakat dalam pelak- sanaannya  dilakukan  dengan menggunakan  sistem  peradilan
pidana terpadu ( integrated
criminal  justice  system) yang diwujudkan dan diterapkan melalui  pelaksanaan  penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan,  dan  pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi pidana, penyeleng- garaan  sistem  peradilan  pidana tersebut didasarkan pada ketentuan  yang  termuat  dalam
KUHAP. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai
serangkaian kegiatan dalam rangka  pelaksanaan  ketentuan-
ketentuan  hukum  yang  berlaku, baik bersifat pencegahan maupun penindakan yang mencakup teknis maupun administrasi  yang  dilaksanakan oleh  aparat  penegak  hukum, sehingga  melahirkan  suasana aman, tertib dan kepastian hukum dalam masyarakat.
Rendahnya  upaya  mewujudkan kepastian  hukum  dari  oknum penyidik kepolisian terkait implementasi  pemberian surat pemberitahuan dimulainya
penyidikan  ( SPDP),  hal  ini  dapat dilihat dalam putusan perkarapraperadilan. Pihak penyidik dalam
menangani banyaknya jumlah perkara  yang  ditangani  sehingga berdampak pada terpecahnya konsentrasi penyidik dalam melakukan  penanganan  perkara,  hal ini  menjadi  sebuah  problematika ketika putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU- XIII/2015  tanggal  11  Januari  2017 mewajibkan disampaikan SPDP kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor, meskipun  secara  normatif  SPDP wajib  untuk  diberikan  paling  lambat 7  (tujuh)  hari  sejak  terbitnya  surat perintah  penyidikan.  Ditemukannya faktor  penghambat  tersebut  pada dasarnya akan memberikan pengaruh terhadap bekerjanya sistem peradilan  pidana.  Upaya  Kapolri untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi penyidik atas pentingnya  kedudukan  SPDP  dalam pelaksanaan  penyidikan,  disamping itu  diperlukan  adanya  peningkatan Sumber daya manusia (SDM) personil penyidik polri dalam mengemban tugas dan fungsi penyidikan  sebab  persoalan  kualitas penyidik seringkali menjadi problematika  atas  tercapainya  suatu penaganan  perkara,  hal  tersebut
dimaksudkan agar terciptanya proses penyidikan yang proporsional, profesional  dan  berorientasi  pada kepastian hukum.
Konsekuensi  yang  diperoleh penyidik  jika  melewati  batas  waktu dari 7 (tujuh) hari belum menyerahkan SPDP kepada penuntut umum,  terlapor  dan  korban/pelapor setelah  surat  perintah  penyidikan diterbitkan  maka  penuntut  umum dapat  menolak  berkas  perkara  yang diajukan  penyidik,  apabila  penuntut umum tetap menerima berkas perkara tersebut  maka kemungkinan terlapor dapat memanfaatkan
keterlambatan tersebut untuk diajukan praperadilan.
Keterlambatan  pengiriman  SPDP oleh  penyidik  kepada  penuntut umum,  terlapor  dan  korban/pelapor berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014,  yang  isinya  bahwa  objek praperadilan yakni
penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan dapat diajukan praperadilan  oleh  terlapor  sehingga mengakibatkan  cacat  formil  dalam penyidikan  mengakibatkan  segala proses  yang  dilakukan  pada  tahap penyidikan sebelum disampaikannya
SPDP bersifat tidak sah ( un law full)
dan berimplikasi pada segala tindakan yang telah dilakukan dalam tahapan penyidikan harus dinyatakan batal demi hukum. Adanya  Penyidikan  Tindak Pidana Polri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015  adalah  untuk mengembalikan prinsip imple- mentasi  ( check  and  belance )  antara penyidik dan penuntut umum karena kondisi  ini  akan  mengembalikan esensi check  and  balance dalam proses  penyidikan  dan  tentunya semakin  mereduksi  peran  penuntut umum  sebagai  pengendali  perkara serta  peran  pengawasan  yaitu  untuk melakukan  pengawasan  terhadap jalannya  peradilan  pidana  yang bertujuan  untuk  memenuhi  tuntutan keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi masyarakat.  Di  dalam Integrated Criminal  Justice  System (Sistem Peradilan  Pidana  Terpadu),  begitu ada  SPDP,  maka  Penuntut  Umum sudah mulai mengkoordinasikan perkembangan  kasus  dan  mulai memberikan  masukan-masukan  ke penyidik. 23
23 Djoko Prakoso, Op.cit ., hlm. 31.

## D. Kesimpulan
Penyidikan Tindak Pidana Polri    sebagaimana  dalam  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015
menjelaskan bahwa  Penyidik  wajib  memberi- tahukan  dan  menyerahkan  SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor  dalam  waktu  paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Terhitung setelah adanya putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor  130/PUU-XIII/2015,  maka secara  normatif  ketentuan  Pasal  109 Ayat  (1)  KUHAP  telah  memiliki batasan  dan  tenggang  waktu  yang jelas mengenai  kewajiban pemberian SPDP,  sehingga  dapat  dinilai  tidak lagi menimbulkan problematika dalam  berbagai persepsi dalam memahami ketentuan Pasal 109 Ayat (1)  KUHAP.  Tertundanya  penye- rahan  SPDP  oleh  Penyidik  kepada Jaksa  Penuntut  Umum  bukan  saja menimbulkan  ketidakpastian  hukum akan  tetapi  juga  merugikan  hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor  serta  mengakibatkan cacat formil dalam penyidikan karena  dipandang  penyidikan  yang
dilakukan  tidak  transparansi  dan tanpa adanya pengawasan.
Konsep ideal dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana polri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015  adalah  melalui
faktor perundang-undangan dan faktor penegak hukum. Faktor
peraturan perundang-undangan
belum  adanya  aturan  hukum  yang mengatur  pemberian  sanksi  serta akibat  hukum  yang  timbul  atas kelalaian  dan  atau kesengajaan penyidik  yang  tidak  memberikan SPDP kepada penuntut umum,
pelapor/korban,  dan  terlapor  paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak
dikeluarkannya surat perintah penyidikan  dan  faktor  penegak hukum rendahnya
upaya
mewujudkan  kepastian  hukum  dari personil  penyidik  kepolisian  terkait penyerahan  SPDP,  hal  ini  dapat dilihat  dalam  banyaknya  perkara praperadilan. Konsekuensi yang diperoleh  penyidik  jika  melewati batas waktu dari 7 (tujuh) hari belum menyerahkan SPDP kepada penuntut umum,  terlapor  dan  korban/pelapor setelah  surat  perintah  penyidikan diterbitkan  maka  Jasa  Penuntut
Umum dapat menolak berkas perkara yang  diajukan  penyidik,  apabila penuntut  umum  tetap  memaksakan untuk  menerima  berkas  tersebut maka  kemungkinan  terlapor  dapat memanfaatkan keterlambatan tersebut untuk diajukan praperadilan. Cacat  prosedural  dalam  penyidikan mengakibatkan  segala  proses  yang dilakukan  pada  tahap  penyidikan sebelum disampaikannya SPDP bersifat  tidak  sah  ( un  law  full) dan berimplikasi  pada  segala  tindakan yang  telah  dilakukan  dalam  tahapan penyidikan  harus  dinyatakan  batal demi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA A. Buku
Ali, Zainuddin , 2014, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta. Faal, Muhammad, 1991, Penyaringan  Perkara  Pidana oleh Polisi “Diskresi Kepolisian” , Pradnya
Paramita, Jakarta.
Mardalis,  2010, Metode  Penelitian Suatu  Pendekatan  Proposal,
Bumi Aksara, Jakarta.
Soerjono  Soekanto,  1986, Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi Penegakan  Hukum ,  Rineka
Cipta, Jakarta.
Umar, Dzulkifli dan Usman Handoyo, 2010, Kamus
Hukum , Quantum Media Press, Jakarta.
Yahya  Harahap,  1993, Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP Jilid I , Pustaka
Kartini, Jakarta.

## B. Artikel Jurnal
Afrialdo,  Masrizal,  “Pelaksanaan
Penyelidikan  dan  Penyidikan
Perkara Pidana oleh Kepolisian terhadap  Laporan  Masyarakat di  Polisi  Sektor  Lima  Puluh”, JOM Fakultas Hukum , Vol. III No. 2, Oktober 2016.
Bastian,  “Tinjaun  Yuridis  Hubungan Fungsional  Antara  Penyidik dan  Penuntut  Umum  dalam Proses  Pemeriksaan  Perkara
Pidana”, Jurnal  Ilmu  Hukum
Legal  Opinion, Vol  2  Edisi  2, Tahun 2014.
Erdiansyah, “Kekerasan dalam Penyidikan  Perspektif  Hukum dan  Keadilan”, Jurnal  Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau , Vol 1 Edisi I, Agustus 2010. Juhairiah, “Hubungan Hukum Institusi Penyidik (Polri, Jaksa, KPK) dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”,
Jurnal Lex Librum , Vol. 1, No.
2, Juni 2015.
Paskahlis, Christy, Kedudukan SPDP dalam Prapenuntutan Berdasarkan  KUHAP  (Kajian Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015 Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan )”, Lex Crimen , Vol. VII No. 3, Tahun 2018.
Sutra,  Dianor,  “Fungsi  Kepolisian Sebagai Penyidik Utama: Studi Identifikasi  Sidik  Jari  dalam Kasus Pidana, Jurnal Jurisprudence ,  Vol.  1  No.  1, Juli 2012. C. Website Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://putusan.mahkamahagun g.go.id/direktori/pidana- umum/pra-peradilan/index-
1.html,  Diakses  tanggal  18 September 2018.
Hukum Online, MK Tetapkan 7 Hari Penyerahan SPDP ke Penuntut Umum , http://www.hukumonline.com/ berita/baca/lt58763386dea5a/m k-tetapkan-7-hari-penyerahan- spdp-ke-penuntut-umum, diakses tanggal 23 Mei 2017.
Putusan  MK  No  130  /  PUU-XIII  / 2015, http://www.mahkamahkonstitu si.go.id/public/content/persidan gan/putusan/130_PUU- XIII_2015, diakses Tanggal 21 Mei 2017.