## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## PELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI KESEHATAN BAGI PESERTA IBADAH HAJI DAN UMROH PADA PT. ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA CABANG SEMARANG
Adrian Avan Rizqy Saputra 1 , Arikha Saputra 2 1,2 Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia adrianavanrizqysaputra@gmail.com,arikhasaputra@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: May 30, 2023 Accepted: June 30, 2023 Life  insurance  for  Umrah  and  Hajj  services  protects  pilgrims  and  their families  financially  in  case  of  unforeseen  events  during  Hajj.  This insurance product can cover medical expenses, replacement costs of lost or damaged property, and monetary compensation in the event of death or permanent disability. By having life insurance for Umrah and Hajj, pilgrims can feel comfortable and concentrate on their pilgrimage without worrying about  potential  financial  risks.  As  a  risk  transfer  institution,  insurance companies are always willing to bear all risks insured to them. However, the  coverage  is  certainly  based  on  the  type  of  insurance  company  itself. The  result  of  the  study  is  PT.  Asuransi  Bringin  Jiwa  Sejahtera  Jiwa organizes a Health Insurance Program for Hajj and Umrah participants by ensuring compliance with Article 80 of Law Number 8 of 2019 and Article 5 of Government Regulation Number 8 of 2022. The insurance covers life, accident,  and  health  insurance  for  Hajj  and  Umrah  pilgrims,  as  well  as coordinating  protection  activities  for  Indonesian  citizens  abroad,  PT. Asuransi  Jiwa  Bringin  Jiwa  Sejahtera  can  make  claim  payments  and account  deductions  on  behalf  of  PT.  Life  Insurance  Brings  a  Prosperous Life  if  the  documents  are  completed  correctly.  If  the  required  documents are  not  submitted,  PT.  Asuransi  Bringin  Sejahtera  Life  may  request  the Head Office to forward the claim documents to the relevant Branch Office within  14  working  days.,  Insurance  Claim  Barriers  Customers  are  often delayed due to factors such as long filing times, incomplete requirements, premium  payments,  and  insurance  decision-making  time.  Insurers  face obstacles such as slow resolution of problems and lengthy compensation processes,  which  can  result  in  cancellation  of  coverage  if  the  insurer already  knows  the  real  situation.  The  insurer  must  also  address  false  or untrue statements or failure to disclose known information to the insured, as per Article 251 KUHD.
Keywords:
Insurance, Life Insurance, Hajj and Umrah Insurance

## Abstrak
Asuransi  jiwa  untuk  layanan  Umrah  dan  Haji  melindungi  jamaah  dan  keluarga  mereka  secara finansial  jika  terjadi  kejadian  tak  terduga  selama  haji.  Produk  asuransi  ini  dapat  menanggung biaya  pengobatan,  biaya  penggantian  harta  benda  yang  hilang  atau  rusak,  dan  kompensasi moneter jika terjadi kematian atau cacat tetap. Dengan memiliki asuransi jiwa untuk umroh dan haji, jamaah dapat merasa nyaman dan berkonsentrasi pada ibadah haji tanpa khawatir dengan potensi  risiko  keuangan.  Sebagai  lembaga  pengalihan  risiko,  perusahaan  asuransi  selalu bersedia  menanggung  segala  risiko  yang  dipertanggungkan  kepada  mereka.  Namun, pertanggungannya tentu didasarkan pada jenis perusahaan asuransi itu sendiri.  Hasil penelitian adalah  PT.  Asuransi  Bringin  Jiwa  Sejahtera  Jiwa  menyelenggarakan  Program  Jaminan Kesehatan  bagi  peserta  haji  dan  umrah  dengan  memastikan  kepatuhan  terhadap  Pasal  80
Pelaksanaan Program Asuransi, 272-280
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, June 2023 e-ISSN 2797-3751 and p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022. Asuransi  tersebut  mencakup  asuransi  jiwa,  kecelakaan,  dan  kesehatan  bagi  jemaah  haji  dan umrah,  serta  mengkoordinasikan  kegiatan  perlindungan  bagi  WNI  di  luar  negeri,  PT.  Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dapat melakukan pembayaran klaim dan pemotongan rekening atas nama PT. Asuransi Jiwa Membawa Kehidupan yang Sejahtera jika dokumen dilengkapi dengan benar.  Jika  dokumen  persyaratan  tidak  diserahkan,  PT.  Asuransi  Bringin  Sejahtera  Life  dapat meminta Kantor Pusat untuk meneruskan dokumen klaim ke Kantor Cabang terkait dalam waktu 14  hari  kerja.,  Hambatan  Klaim  Asuransi  Nasabah  sering  tertunda  karena  faktor-faktor  seperti waktu  pengajuan  yang  lama,  persyaratan  yang  tidak  lengkap,  pembayaran  premi,  dan  waktu pengambilan  keputusan  asuransi.  Penanggung  menghadapi  hambatan  seperti  penyelesaian masalah  yang  lambat  dan  proses  kompensasi  yang  panjang,  yang  dapat  mengakibatkan pembatalan pertanggungan jika penanggung sudah mengetahui situasi sebenarnya. Penanggung juga  harus  menangani  pernyataan  yang  salah  atau  tidak  benar  atau  kegagalan  untuk mengungkapkan informasi yang diketahui kepada tertanggung, sesuai Pasal 251 KUHD.
Keywords : Asuransi, Asuransi Jiwa, Asuransi Haji dan Umrah

## I. PENDAHULUAN
Dalam  rangka  mendukung  perjalanan  ibadah  haji  yang  dilaksanakan  calon  jemaah haji  setiap  tahun,  maka  calon  jemaah  haji  juga  akan  dihadapkan  pada  kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau resiko yang tidak diharapkan, sehingga untuk menghindari resiko-resiko  tersebut  maka  calon  jemaah  haji  mengalihkan  resiko  tersebut  pada perusahaan asuransi. 1
Tujuan  asuransi  adalah  untuk  melindungi  individu  dari  berbagai  bahaya  (ancaman) yang  dapat  mengancam  kehidupan  atau  kegiatan  ekonomi  mereka.  Melihat  keunggulan tersebut,  keberadaan  asuransi  harus  dipertahankan  dan  diperluas.  Namun  untuk mengembangkan  bisnis  ini  banyak  faktor  yang  harus  diperhatikan,  antara  lain  peraturan perundang-undangan  yang  memadai,  kesadaran  masyarakat,  integritas  para  pihak, kualitas pelayanan, tingkat pendapatan masyarakat, dan pemahaman tentang cara kerja asuransi.
Asuransi  kesehatan  haji  dan  umrah  merupakan  salah  satu  bentuk  asuransi  jiwa. Asuransi  ini  sering  digunakan  oleh  calon  jemaah  haji  dan  umrah  untuk  memenuhi kebutuhan mereka akan perlindungan terhadap potensi bahaya.
Asuransi  juga  telah  menjadi  komponen  penting  dari  kompleksitas  dan  strategi manajemen risiko bagi individu, organisasi sosial, dan bisnis. Asuransi memainkan peran penting  dalam  upaya  individu  dan  kelompok  untuk  menghadapi  dan  mengelola  kondisi kehidupan mereka yang semakin kompleks dan tidak pasti.
Pada hakekatnya asuransi atau pertanggungan adalah suatu praktek yang berusaha untuk  menghindari  dan  mengalihkan  resiko  kerugian  yang  disebabkan  oleh  suatu peristiwa  yang  tidak  pasti  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain.  Asuransi  terkait  erat  dengan konsep  risiko.  Dengan  mendelegasikan  risiko  kepada  pihak  ketiga,  kegiatan  asuransi mengelola risiko.
Segala sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian dapat diartikan sebagai  ruang  lingkup  umum.  H.  Gunarto  menjelaskan  bahwa  risiko  dapat  berupa kerugian  atau  keuntungan  yang  belum  terealisasi.  Konsekuensinya,  dapat  didefinisikan sebagai  kemungkinan  kerugian  atau  pembatalan  semua  atau  sebagian  dari  keuntungan yang  diharapkan  karena  suatu  peristiwa  di  luar  kendali  manusia,  kesalahan  diri  sendiri, atau tindakan manusia lainnya. 2
1 PT. Asursnsi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, Diktat Pelatihan Dasar Field Underwriter, Jakarta, 1996.
2 H Gunarto, Asuransi Kebakaran Indonesia, Jakarta , 1984, Jakarta: Tirta Pustaka, Hal 1.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, June 2023 e-ISSN 2797-3751 and p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Menghadapi  resiko  yang  akan  terjadi,  upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan mengurangi,  menghindari,  atau  meminimalkan  risiko  dengan  mengalihkannya  kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian asuransi atau pertanggungan. 3
Memanfaatkan  institusi  yang  bersedia  menanggung  risiko  adalah  salah  satu  cara terbaik  untuk  menghadapi  semua  kemungkinan  tersebut.  Perusahaan  asuransi  adalah lembaga  yang  bersedia  mentolerir  transfer  risiko.  Sebagai  lembaga  pengalihan  risiko, perusahaan  asuransi  bersedia  menanggung  semua  bahaya  yang  menjadi  tanggung jawabnya.
Perjanjian  pertanggungjawaban  akan  dibuat  antara  mereka  yang  khawatir  akan menimbulkan  kerugian  dan  mereka  yang  akan  menanggung  risikonya.  Pertanggungan adalah  perjanjian  timbal  balik  antara  penanggung  yang  mengikat  dirinya  sendiri  untuk mengganti  kerugian  atau  membayar  sejumlah  uang  (ganti  rugi)  tertentu  kepada penanggung  asuransi  atau  orang  lain  yang  ditunjuk  pada  saat  peristiwa  itu  terjadi,  dan penanggung asuransi mengikat dirinya sendiri untuk membayar premi 4 .
Pasal 246 KUHD mendefinisikan pertanggungan atau pertanggungan sebagai suatu persetujuan  dengan  mana  seorang  penanggung  mengikatkan  dirinya  kepada  seorang tertanggung  dengan  menerima  suatu  premi  untuk  mengganti  kerugian,  kerusakan,  atau hilangnya keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti. 5 .
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2014  tentang Perasuransian,  pertanggungan  atau  pertanggungan  adalah  suatu  perjanjian  antara  dua pihak  atau  lebih  dimana  penanggung  mengikatkan  diri  kepada  tertanggung,  dengan menerima  premi  asuransi,  untuk  memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  karena kerugian.  ,  kerusakan,  atau  kehilangan  manfaat  yang  diharapkan,  atau  tanggung  jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung, sebagai akibat dari suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti,  atau  untuk  memberikan  pembayaran  berdasarkan kematian atau kecacatan tertanggung. 6
Biasanya,  kerugian  akibat  potensi  bahaya  haji  dapat  ditanggung  oleh  satu  polis dalam kontrak asuransi. Asuransi kesehatan ini menguntungkan karena memberikan cara yang  cepat  dan  praktis  bagi  tertanggung  (klien  asuransi)  untuk  menghadapi  terjadinya risiko, karena tertanggung menerima santunan dari penanggung jika terjadi kejadian yang tidak  terduga.  Tujuan  asuransi  adalah  untuk  menjamin  penggantian  kerugian  yang ditanggung  oleh  tertanggung  (calon  jamaah  dan  jamaah  umrah)  apabila  terjadi  musibah yang  mengakibatkan  meninggalnya  tertanggung  karena  sakit,  kecelakaan,  atau  cacat akibat kecelakaan.
Perjanjian  asuransi  dapat  memfasilitasi  hubungan  antara  penanggung  (perusahaan asuransi) dan tertanggung. Penanggung bersedia menerima dan memikul tanggung jawab atas risiko pihak ketiga. Penerimaan risiko ini disertai dengan jaminan bahwa penanggung akan  mengganti  tertanggung  jika  ia  mengalami  kerugian  karena  kerusakan  atau kehilangan  keuntungan  yang  diantisipasi  sebagai  akibat  dari  suatu  peristiwa  yang  tidak ditentukan.
Sengketa  klaim  asuransi  jiwa  disebabkan  oleh  perbedaan  pendapat  antara tertanggung dan penanggung atas pelaksanaan polis. Tertanggung terlambat pelayanan polis  (lapse),  surat  permohonan  asuransi  jiwa  diisi  sendiri  oleh  agen  asuransi,  dan tertanggung dianggap tidak mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan itikad baik dengan tidak mengungkapkan fakta material kepada tertanggung (non-disclosure).
Dalam  kontrak  asuransi,  tertanggung  (peserta)  diwajibkan  membayar  premi  yang besarnya  ditentukan  oleh  penanggung  berdasarkan  kemampuan  keuangan  tertanggung. Biasanya, pembayaran premi ini dilakukan oleh tertanggung terlebih dahulu; namun, jika
3 Jurnal Retno Wulansari Pemaknaan Prinsip Kepentingan dalam Hukum Asuransi di Indonesia , Juni 2017, Hal 103-104.
4 H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang , Jilid 6, (Jakarta: Djambatan, 1990), Hal.10.
5 Prof. R. Subekti, SH dan Tjitrosudibyo, Kitab Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan , Jakarta, Pasal 246 KUHD.
6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
Pelaksanaan Program Asuransi, 272-280
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, June 2023 e-ISSN 2797-3751 and p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
premi  ini  untuk  jangka  waktu  yang  lama,  dapat  dibayar  dengan  mencicil.  Namun  pada kenyataannya  dalam  praktek  kontrak  asuransi  jiwa  sering  terjadi  permasalahan  dimana pihak  tertanggung  tidak  memenuhi  kewajibannya  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan penanggung  seperti  yang  tercantum  dalam  polis  atau  kontrak  asuransi  sehingga  terjadi tunggakan atau bahkan penghentian total kewajiban membayar premi. Dengan demikian, telah  terjadi  wanprestasi,  dan  pihak  yang  bertanggung  jawab  berkewajiban  untuk menebusnya.
Dengan  demikian,  penanggung  memberikan  perlindungan  terhadap  kerugian tertanggung. Transmisi risiko dari  penanggung kepada tertanggung harus diikuti dengan pembayaran  premi.  Oleh  karena  itu,  perusahaan  asuransi,  sebagai  penanggung  risiko, selalu  memberikan  kesempatan  kepada  setiap  pihak  yang  mengalihkan  risiko  di  masa depan  untuk  melakukannya.  Dengan  pengalihan  risiko  berdasarkan  perjanjian,  maka perubahan risiko yang semula menjadi tanggung jawab calon tertanggung beralih kepada penanggung.
Saat  ini,  asuransi  telah  memainkan  peran  penting  dalam  perkembangan  sektor industri,  serta  pertumbuhan  perdagangan,  industri,  dan  pertanian.  Hal  ini  disebabkan karena  asuransi  merupakan  lembaga  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  banyak  individu karena perannya dalam transfer risiko. Karena setiap orang pasti mengambil resiko yang tidak  pasti  kapan  akan  terjadi  dan  apa  yang  akan  terjadi.  Untuk  menghindari  risiko tersebut,  asuransi  merupakan  solusi  untuk  mempersiapkan  risiko  yang  mungkin  terjadi namun  tidak  dapat  diprediksi.  Dalam  kontrak  asuransi  jiwa,  upaya  manusia  dilakukan untuk  memindahkan  risiko  kematian  kepada  penanggung.  Perjanjian  ini  dimaksudkan untuk  mengalihkan  kerugian  nyata  yang  diderita  oleh  tertanggung  kepada  penanggung. Akan  tetapi,  dalam  kontrak  asuransi  jiwa,  ganti  kerugian  yang  diderita  oleh  tertanggung yang diberikan kepada penanggung tidak dapat dianggap sebagai ganti rugi, karena uang tidak dapat memulihkan jiwa seseorang.
Asuransi  jiwa  umrah  dan  haji  merupakan  produk  asuransi  yang  dirancang  khusus untuk memberikan jaminan finansial bagi jemaah umrah dan haji. Umrah dan Haji adalah perjalanan  keagamaan  yang  penting  bagi  umat  Islam,  tetapi  perjalanan  ini  juga  dapat melibatkan  risiko  keuangan  yang  signifikan.  Kecelakaan,  kehilangan  barang  berharga, dan keterlambatan penerbangan adalah beberapa bahaya yang bisa terjadi selama umrah dan  haji.  Apalagi,  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2012  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Ibadah Haji, jemaah haji bisa saja jatuh sakit atau bahkan meninggal dunia selama perjalanan.
Asuransi  jiwa  untuk  layanan  umrah  dan  haji  melindungi  jamaah  dan  keluarganya secara  finansial  jika  terjadi  kejadian  tak  terduga  selama  haji.  Produk  asuransi  ini  dapat menanggung biaya pengobatan, biaya penggantian harta benda yang hilang atau rusak, dan santunan uang jika terjadi kematian atau cacat tetap. Dengan memiliki asuransi jiwa untuk umrah dan haji, jemaah dapat merasa nyaman dan berkonsentrasi pada ibadahnya tanpa khawatir akan potensi risiko keuangan.
Program  yang  terdapat  dalam  asuransi  kesehatan  bagi  peserta  ibadah  haji  dan umroh:
a.  Jika  tertanggung  meninggal  dunia  dalam  masa  pertanggungan,  keturunannya menerima santunan sebesar jumlah pertanggungan.
b.  Jika  tertanggung  jiwa  mencapai  akhir  masa  asuransi,  jumlah  uang  pertanggungan penuh akan diberikan sebagai biaya haji.
c.  Selama haji, jika tertanggung mencapai akhir masa asuransi, ia akan menerima dana tambahan sebesar jumlah pertanggungan.
d.  Tertanggung  juga  dilengkapi  dengan  perlengkapan  haji  jika  masih  hidup  sampai akhir masa asuransi.
Perjanjian  asuransi  bisa  ditafsirkan  sebagai  perjanjian  jaminan  terhadap  kerugian.
Apabila  seseorang  bersedia  menerima  pembayaran  iuran  atau  premi  dari  tertanggung kerugian  yang  menimpa  tertanggung.  Kriteria  kerugian  yang  bisa  diganti  oleh penangggung adalah kerugian yang berasal dari peristiwa yang tidak pasti.

## II. METODE PENELITIAN
Pada  Peneltian  ini  penulis  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu suatu  cara  meneliti  dalam  penelitian  hukum  yang  dilakukan  terhadap  bahan  pustaka  atau data  sekunder  dan  dengan  menggunakan  cara  befikir  deduktif  serta  kriterium  kebenaran koheren.
Kemudian  yang  dimaksud  dengan  cara  berfikir  deduktif  adalah  cara  berfikir  dengan menarik  kesimpulan  yang  ditarik  dari  sesuatu  yang  sifatnya  umum  yang  sudah  dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu maksudkan untuk sesuatu yang bersifat khusus .7 Selanjutnya yang dimaksud dengan kebenaran koheren adalah sesuatu pengetahuan teori,  pernyataan  proposisi,  atau  hipotesis  yang  dianggap  benar  apabila  sejalan  dengan pengetahuan,  teori,  pernyataan,  proposisi,  atau  hipotesis  liannya,  yaitu  porposisi  itu meneguhkan dan konsisten dengan prosisi sebelumnya yang dianggap benar .8

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Program Asuransi Kesehatan Bagi Peserta Ibadah Haji dan Umroh pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera Cabang Semarang
Jamaah Haji dan Umroh memiliki hak untuk dilindungi yang diatur dalam Undang – Undang  Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umroh,  adapun  hal tersebut diatur dalam pasal 80  yang  meliputi : a.  warga negara Indonesia di luar negeri; b.  hukum;
c.  keamanan; dan
d.  jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.
Biro  Perjalanan  Wisata  yang  diberi  wewenang  oleh  Menteri  Agama  untuk menyelenggarakan  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  Khusus  merupakan  badan  yang bertanggung  jawab  atas  keselamatan  jemaah  haji  dan  umrah.  Kemudian,  menurut  Pasal 81  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2019,  jemaah  wajib  memiliki  asuransi  yang menanggung sejak keberangkatan hingga kepulangannya, dengan besaran pertanggungan  sekurang-kurangnya  sama  dengan  biaya  penyelenggaraan  ibadah  haji (BIPIH).
Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ibadah  Haji  dan  Umrah  mengatur  lebih  lanjut  dalam  pasal  5  yang  menyebutkan  bahwa Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi:
a.   perencanaan  dan  pelaksanaan  pelayanan  transportasi,  akomodasi,  konsumsi, kesehatan, dokumen perjalanan, dan administrasi;
b.  pembinaan; dan
c.  pelindungan.
Dalam  ketentuan  Pasal  12  Peraturan  Pemerintah  tersebut,  Perencanaan  dan pelaksanaan pelayanan kesehatan paling sedikit meliputi:
a.  informasi kesehatan haji;
b.  istitaah kesehatan jemaah haji;
c.  perekrutan petugas kesehatan haji;
d.  penyediaan sarana dan prasarana kesehatan haji; dan
e.  penanganan jemaah haji sakit.
Untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan jemaah sebelum, selama, dan setelah  haji,  perlu  untuk  memberikan  informasi  terkait  kesehatan  kepada  mereka.  (Pasal 13.PP 8.022)
Kemudian, dalam pasal 24 diatur bahwa koordinasi operasi pengamanan dilakukan sebelum, selama, dan sesudah ibadah haji kepada jamaah dan penyelenggara haji yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
a.  Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri;
7 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat , Metodologi Peneltian , Mandar Maju:Bandung , 2002 , Hal.23
8 A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua , Ilmu Pengetahuan ( Sebuah Tujuan Filosofis ) , Kanisius ; Yogyakarta , 201 , Hal. 68
Pelaksanaan Program Asuransi, 272-280
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, June 2023 e-ISSN 2797-3751 and p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
b.  Hukum;
c.  Keamanan; dan
d.  Jiwa, Kecelakaan, dan Kesehatan.
Menurut  Pasal  2  UU  No.  40  Tahun  2014,  tentang  usaha  perasuransian, pertanggungan didefinisikan sebagai “perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana penanggung  mengikatkan  diri  kepada  tertanggung,  dengan  mana  premi  pertanggungan, untuk  memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  karena  kehilangan,  kerusakan,  atau kerugian.  keuntungan  yang  diharapkan,  atau  hukum  pertanggungjawaban  kepada  pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak terduga.” Definisi  ini  berlaku  untuk  semua  jenis  asuransi,  termasuk  asuransi  jiwa,  kecelakaan,  dan kesehatan.
Siti Restu Urbaisiti AR, sebagai penerus Susiyanto, dan PT. Asuransi Bringin Jiwa Life  Sejahtera  mengadakan  perjanjian  yang  memenuhi  kriteria  “perjanjian  aman” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. a. Adanya kata sepakat antara pihak. b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
c. Suatu hal tertentu.
d. Suatu sebab tertentu.
“Pelaksanaan  perjanjian  asuransi  kesehatan  bagi  peserta  ibadah  haji  dan  umroh antara  PT.  Asuransi  Jiwa  Bringin  Jiwa  Sejahtera  dengan  tertanggung  (Susiyanto) dinyatakan  sah  karena  tertanggung  telah  memenuhi  semua  persyaratan  dalam  asuransi kesehatan  bagi  peserta  ibadah  haji  dan  umroh  yang  sesuai  dengan  pasal  251  KUHD tentang  asas  itikad  baik,  Pasal  302  KUHD  tentang  pertanggungan  jiwa,  Pasal  1320 KUHPerdata  tentang  syarat  sahnya  perjanjian,  Pasal  1338  KUHPerdata  tentang  asas kebebasan berkontrak, Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian.” 9 Tentang  Rencana  Asuransi  Kesehatan  Jiwa  PT  untuk  Jemaah  Haji  dan  Umrah. Tujuan asuransi jiwa, khususnya Bringin Executive II, adalah untuk membantu umat Islam merencanakan  keuangan  untuk  biaya  haji  (ONH)  dan  membantu  keluarga  mereka mengatasi  keuangan  jika  mereka  meninggal  dunia.  Komponen  tabungan  dari  rencana  ini menjadikannya semacam asuransi.
Selain yang diuraikan diatas, Program Bringin Eksekutif Juga II juga menyediakan manfaat tambahan berupa asuransi bebas premi akibat penyakit kritis dan cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan dengan ketentuan : 10
1)  “Apabila  Tertanggung  mengalami  musibah  meninggal  dunia  dalam  masa  asuransi, maka  Penerima  Manfaat  akan  menerima  santunan  duka  sebesar  100  %  Uang Pertanggungan  (UP)  ditambah  dengan  Nilai  Tunai  pada  saat  Tertanggung  meninggal dunia.”
2)  “Apabila  Tertanggung  mengalami  musibah  meninggal  dunia  dalam  masa  asuransi akibat  kecelakaan,  maka  Penerima  Manfaat  akan  menerima  santunan  duka  sebesar 200 % UP ditambah dengan Nilai Tunai pada saat Tertanggung meninggal dunia.” Kementerian Agama akan bertugas memproses klaim Program Bringin Eksekutif II.
Jumlah uang yang akan dibayarkan dalam bentuk cek ditentukan oleh jumlah uang yang akan  dibayarkan.  Prosedur  pembayaran  asuransi  sangat  mudah.  Jika  jemaah  meninggal dunia  saat  berada  di  Indonesia  (saat  embarkasi),  keluarganya  cukup  menyerahkan dokumen  klaim  yang  diperlukan  ke  Kementerian  Agama,  yang  kemudian  akan menyerahkannya  ke  penyedia  asuransi.  Kementerian  Agama  dengan  cepat  memproses dokumen  yang  diperlukan  untuk  klaim  jemaah  haji  yang  telah  meninggal  di  Arab  Saudi. Pihak asuransi akan memberitahu pihak keluarga dan langsung mentransfer santunan jika dokumen  sudah  dianggap  lengkap.  Surat  Pengantar  Pengajuan  Klaim  (SPPK),  Surat Undangan Masuk Asrama (SPMA), dan Surat Keterangan Kematian semua diperlukan jika
9 Rustamunadi,  Alaudin  Khasan,  dan  Siti  Nurasiah.  Implementasi  Fatwa  Mui  Tentang  Asuransi  Haji  Di Kementrian Agama Kota Serang. Jurnal Syar'Insurance (SIJAS) Vol. 9 No. 1 Januari - uni ISSN: 2460-5484,
10 https://asuransijiwabringinjiwasejahtera.web.indotrading.com/services/bringin-eksekutif-s2170.aspx diakses pada 9 Juli 2023.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, June 2023 e-ISSN 2797-3751 and p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
calon  haji  meninggal  dunia  di  Indonesia.  Menyertakan  salinan  dokumen  identitas  ahli waris,  cetakan  dari  database  Siskohat,  salinan  surat  keterangan  ahli  waris,  dan  surat kuasa dari ahli waris.
Jika  jemaah  meninggal  dunia  dalam  kecelakaan  pesawat,  keluarga  mereka  akan mendapat  santunan  lebih,  menurut  Yanis.  Pihak  maskapai  akan  memberikan  santunan tambahan  sebesar  Rp  125  juta  kepada  anggota  keluarga  jemaah  yang  meninggal  yang masih hidup. Cakupan dimulai saat rombongan pergi haji dan berlanjut sampai semua orang kembali  ke  rumah  dengan  selamat.  Secara  total,  457  peserta  haji  pada  tahun  2018 memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Kelompok itu termasuk orang- orang dengan cacat permanen dan sebagian yang menghadiri gereja. Dari jumlah tersebut, 392 jemaah haji reguler meninggal dunia secara wajar di Arab Saudi, 1 meninggal karena kecelakaan, dan 38 meninggal di Indonesia. Sedangkan jamaah unik yang berjumlah hingga 25 korban jiwa.
Pelaksanaan  pengajuan  klaim  Asuransi  Kesehatan  Bagi  Peserta  Ibadah  Haji  dan Umroh pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera Cabang Semarang
Adapun pelaksanaan penagajuan klaim adalah sebagai berikut:
1)  “Apabila  tertanggung  mengalami  musibah  dalam  jangka  waktu  asuransi,  maka peserta/ahli  warisnya/orangnya  yang  ditunjuk  oleh  tertanggung  segera  memberitahukan kepada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dengan melengkapi persyaratan klaim sebagai berikut:”
a.   Surat keterangan KONJEN (Konsulat Jenderal) Haji di Jeddah.
b.  Surat rekomendasi dari KARUHAJ (Ketua Regu Haji).
c.  Surat keterangan kecelakaan dari pihak yang berwenang.
d.  Surat keterangan dan kwitansi dari rumah sakit bagi perawatan dan pengobatan.
e.  Foto copy kartu tanda penduduk.
f.  Kartu peserta asursansi jiwa dan kecelakaan.
g.  Surat keterangan ahli waris yang harus disahkan oleh pejabat kecamatsan.
h.  Tanda setoran lunas dan asli.
2)  Idealnya,  PT.  Asuransi  Jiwa  Bringin  Jiwa  Sejahtera  akan  menyusun  daftar  periksa (check  list)  untuk  memverifikasi  bahwa  semua  dokumen  yang  diperlukan  untuk  klaim asuransi telah diserahkan.
3)  Jika  semuanya  sudah  sesuai  dengan  dokumentasi  yang  tercantum  pada  angka  1  di atas,  PT.  Asuransi  Jiwa  Bringin  Jiwa  Sejahtera  (Asuransi  Jiwa  Membawa  Jiwa Sejahtera)  dapat  melakukan  pembayaran  klaim  dan  mendebet  rekening  yang  dibuat atas namanya.
4)  Selain  itu,  pada  akhir  bulan  paling  lambat  tanggal  5  bulan  berikutnya,  dengan  alamat yang telah ditentukan, salinan nota debet, surat pengajuan klaim yang mencantumkan nama  peserta,  jumlah  saldo/deposit  ,  jumlah  klaim,  dan  persyaratan  klaim  yang dilampirkan  sesuai  poin  1  di  atas  harus  dikirim  ke  PT.  Asuransi  Jiwa  Bringin  Jiwa Sejahtera.
5)  Jika  ada  sisa  persyaratan  yang  belum  terpenuhi,  PT.  Asuransi  Bringin  Jiwa  Sejahtera Life dapat mengirimkannya ke PT. kantor pusat Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, dimana  akan  diteruskan  ke  Kantor  Cabang  yang  bersangkutan  dan  harus  dipenuhi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dokumen klaim diterima.
Jika  PT.  Asuransi  Jiwa  Bringin  Jiwa  Sejahtera  tidak  menerima  dokumen  klaim  yang diminta hingga batas waktu yang ditentukan pada poin 5 di atas, klaim akan ditolak tanpa pemberitahuan lebih lanjut.
Hambatan  Pelaksanaan  pengajuan  klaim  Asuransi  Kesehatan  Bagi  Peserta  Ibadah Haji dan Umroh pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera Cabang Semarang
Setiap  pihak  dalam  kontrak  asuransi  memiliki  kewajiban  dengan  itikad  baik.  Sangat mungkin peluncuran asuransi akan berhasil jika semua orang yang terlibat bertindak dengan itikad baik.
Pasal 251 KUHP menyatakan, “Setiap pernyataan yang tidak benar atau tidak benar, atau  setiap  lalai  mengungkapkan  hal-hal  yang  diketahui  oleh  tertanggung,  bagaimanapun baiknya  itikadnya,  yang  sedemikian  rupa  sehingga  jika  penanggung  telah  mengetahui
Pelaksanaan Program Asuransi, 272-280
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, June 2023 e-ISSN 2797-3751 and p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
keadaan  yang  sebenarnya,  perjanjian  tidak  akan  ditutup  atau  tidak  ditutup  dengan  syarat yang sama, sehingga mengakibatkan pembatalan pertanggungan.”
Menurut data yang diberikan oleh PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Insurance Sejahtera, ada  tantangan  yang  dihadapi  oleh  PT.  Asuransi  Jiwa  Bringin  Jiwa  Insurance  Sejahtera sebagai akibat intern polis (Siti Restu Urbaisti AR) terlambat membayar premi asuransi jiwa pada tanggal 9 Januari 2014. Tertanggung lalai tidak membayar premi tepat waktu.
Untuk  mempertahankan  asuransi  jiwanya  di  PT,  tertanggung  harus  membayar  premi pada tahun ketiga, pada bulan Februari 2014, untuk menebus keterlambatan pembayaran.
Tertanggung, pemegang polis, atau ahli waris yang ditunjuk untuk menerima manfaat dapat  memberitahukan  kantor  cabang  perusahaan  asuransi  yang  bersangkutan  atas terjadinya peristiwa atau risiko yang diasuransikan. Anda dapat menulis atau menghubungi departemen  klaim  untuk  melaporkan  masalah.  Departemen  klaim,  setelah  menerima laporan,  akan  memeriksa  berkas  untuk  memverifikasi  pembayaran  premi  dan  persyaratan lainnya. Sebagian besar masalah yang dihadapi penggugat memiliki hubungan sebab akibat dengan satu atau lebih dari banyak variabel yang menunda pembayaran klaim, termasuk:
a.  Karena  nasabah  terlalu  lama  mengajukan  klaim  sehingga  setelah  lebih  dari  2  (dua) bulan sejak terjadinya musibah, sehingga kadaluwarsa.
b.  Karena tidak lengkapnya syarat-syarat pengajuan klaim :
1.  Surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang.
2.  Surat keterangan dari dokter atau rumah sakit.
3.   Foto copy KTP peserta dan ahli warisnya atau yang ditunjuk.
4.  Foto copy kartu peserta asuransi.
c.  Pembayaran premi sebagai nasabah melebihi masa yang ditetapkan.
d.  Klaim  yang  diajukan  oleh  pihak  penanggung  akan  meneliti  kebenaran  dan  segera memberi  keputusan  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  kerja  sejak  diterimanya permohonan tersebut.
Berdasarkan  perjanjian  pertanggungan  jiwa  yang  dibuat  oleh  penanggung  yaitu perusahaan  asuransi  jiwa  dengan  menutup  pertanggungan,  penerimaa  manfaat  dalam mengajukan tuntutan klaim harus melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh penanggung. Penuntutan klaim tersebut baik karena klaim kematian.
Persyaratan yang diperlukan dalam penuntutan klaim dibagi dalam dua jenis yaitu : 1. Persyaratan untuk penuntutan klaim habis kontrak.
2. Persyaratan untuk penuntutan klaim kematian.
Penanggung  hanya  dapat  memberikan  pertanggungan  sebesar  jumlah  yang dipertanggungkan jika tertanggung memenuhi kewajibannya untuk membayar premi secara teratur.  Premi  awal  dibayarkan  di  muka  atau  di  tempat  yang  ditunjuk  oleh  pihak  asuransi. Untuk pembayaran premi selanjutnya, pemegang polis diberikan tenggang waktu selama 4 (empat)  bulan,  terhitung  sejak  tanggal  jatuh  tempo  pembayaran  premi,  selama  kontrak asuransi masih berlaku.
Apabila  pembayaran  premi  ditangguhkan  karena  suatu  sebab,  termasuk  tunggakan pembayaran premi yang melebihi empat bulan berturut-turut, maka kontrak pertanggungan menjadi:
1.  “Batal  demi  hukum  tanpa  pengembalian  premi,  dalam  hal  kontrak  belum  mempunyai nilai tunai atau nilai tebus.”
2.  “Batal  demi  hukum  tanpa  pengembalian  premi,  dalam  hal  kontrak  asuransi  sudah mempunyai  nilai  tebus  yang  jumlahnya  sama  besar  atau  lebih  kecil  dari  jumlah tunggakan premi atau hutang-hutang mungkin ada.”
3.  “Bebas  premi  demi  hukum  dalam  hal  kontrak  asuransi  sudah  mempunyai  nilai  tebus, yang  jumlahnya  lebih  besar  daripada  tunggakan  premi  dan  hutang-hutang  yang mungkin ada, dengan berakibat mulai saat itu besarnya uang asuransi akan ditentukan oleh perusahaan asuransi jiwa sebagai penanggung berdasarkan perhitungan aktuaria.” Pembayaran  uang  pertanggungan  akan  dilakukan  apabila  segala  persyaratan  telah dipenuhi  dan  telah  mendapat  persetujuan  dari  perusahaan  pertanggungan  jiwa.  Tenggang waktu penuntutan ini adalah tiga tahun terhitung mulai jatuh tempo pembayarannya.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, June 2023 e-ISSN 2797-3751 and p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj

## IV.  KESIMPULAN
PT.  Asuransi  Bringin  Jiwa  Sejahtera  Jiwa  menyelenggarakan  Program  Jaminan Kesehatan bagi peserta haji dan umrah dengan memastikan kepatuhan terhadap Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022. Asuransi tersebut mencakup asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan bagi jemaah haji  dan  jamaah  umrah,  sekaligus  mengkoordinasikan  kegiatan  perlindungan  bagi  WNI  di luar negeri, PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dapat melakukan pembayaran klaim dan  pemotongan  rekening  atas  nama  PT.  Asuransi  Jiwa  Membawa  Hidup  Sejahtera  jika dokumen  dilengkapi  dengan  benar.  Jika  dokumen  yang  diperlukan  tidak  diserahkan,  PT. Asuransi  Bringin  Sejahtera  Life  dapat  meminta  Kantor  Pusat  untuk  meneruskan  dokumen klaim  ke  Kantor  Cabang  terkait  dalam  waktu  14  hari  kerja.,  Hambatan  Klaim  Asuransi pelanggan  sering  tertunda  karena  faktor-faktor  seperti  waktu  pengajuan  yang  lama, persyaratan  yang  tidak  lengkap,  pembayaran  premi,  dan  waktu  pengambilan  keputusan pihak  asuransi.  Penanggung  menghadapi  kendala  seperti  penyelesaian  masalah  yang lambat  dan  proses  kompensasi  yang  panjang,  yang  dapat  mengakibatkan  pembatalan pertanggungan jika pihak asuransi sudah mengetahui situasi sebenarnya. Penanggung juga harus  mengatasi  pernyataan  yang  salah  atau  tidak  benar  atau  kegagalan  untuk mengungkapkan informasi yang diketahui kepada tertanggung, sesuai Pasal 251 KUHD.

## REFERENSI Buku
A.  Sonny  Keraf  dan  Mikhael  Dua, Ilmu  Pengetahuan (Sebuah  Tujuan  Filosofis),  Kanisius; Yogyakarta, 201, Hal. 68
Djoko Prakoso, SH, Hukum Asuransi Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
Dwi  Harsono, Prinsip-Prinsip  dan  Praktek  Asuransi ,  Jakarta  Insurance  Institute, Jakarta,1989.
H Gunarto, Asuransi Kebakaran Indonesia, Jakarta , 1984, Jakarta: Tirta Pustaka. H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang , Jilid 6, (Jakarta: Djambatan, 1990). Prodoikoro Wirjono. Hukum Asuransi Di Indonesia . 1996. Jakarta: Intermessa. Hlm. 96–97. Prof. R. Subekti, SH dan Tjitrosudibyo, Kitab Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan , Jakarta, Pasal 246 KUHD. PT. Asursnsi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, Diktat Pelatihan Dasar Field Underwriter, Jakarta, 1996.

## Jurnal/Karya Ilmiah
Jurnal  Retno  Wulansari Pemaknaan  Prinsip  Kepentingan  dalam  Hukum  Asuransi  di Indonesia , Juni 2017, Hal 103-104.
Rustamunadi,  Alaudin  Khasan,  dan  Siti  Nurasiah.  Implementasi  Fatwa  Mui  Tentang Asuransi Haji Di Kementrian Agama Kota Serang. Jurnal Syar'Insurance (SIJAS) Vol. 9 No. 1 Januari - uni ISSN: 2460-5484,
Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Peneltian, Mandar Maju: Bandung, 2002, Hal. 23
Sihabudin  Mukhlis. Perlindungan  Hukum  Jemaah  Umrah  Dalam  Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah : Asy-Syari’ah Vol. 20 No. 1, Agustus 2008. Hlm. 50.

## WEBSITE
https://asuransijiwabringinjiwasejahtera.web.indotrading.com/services/bringin-eksekutif- s2170.aspx diakses pada 9 Juli 2023