## In Vitro Fertilisation: Tinjauan Medis, Bioetik, Humaniora Dan Profesionalisme
In Vitro Fertilization: Overview Of Medical, Bioetics, Humanities And Professionalism
Bayu Pratama Putra * , Hanan Khasyrawi Abrar
* Email: dr.bayupratamaputra@gmail.com Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa
Diterima: 18 Mei 2022 / Disetujui: 30 Agustus 2022

## ABSTRAK
Anak merupakan anugrah dalam suatu pernikahan dan merupakan salah satu tujuan pasangan suami istri  untuk  menikah.  Jika  pasangan  tersebut  tak  kunjung  mendapatkan  anak  atau  disebut  dengan infertilitas, maka usaha untuk memperoleh anak tersebut akan dilakukan dengan berbagai cara mulai dari  teknik  tradisional,  teknik  medis  sederhana  sampai  yang  menggunakan  teknologi  canggih  dan modern. Teknik  yang paling menjanjikan pada era modern ini adalah  Fertilisasi  In Vitro (IVF) atau lebih  dikenal  secara  awam  dengan  istilah  bayi  tabung.  terlepas  dari  kecanggihan  dan  tingkat keberhasilannya yang tinggi, teknik ini membawa banyak kontroversi sehingga dalam penerapannya diperlukan pemahaman medis, bioetik, humaniora dan profesionalisme yang baik.
Kata Kunci: Fertilisasi In Vitro,  IVF, Bioetik, Humaniora, Profesionalisme

## ABSTRACT
Children are a gift and one of the goals of married couples to get married. If the marriage couples do  not  have  children  or  it  is  called  infertility,  then  efforts  to  get  the  child  will  be  carried  out  in various ways ranging from traditional, simple medical techniques advanced and modern technology. The most promising technique in this modern era is  In Vitro Fertilization (IVF) or more  commonly known  as  IVF.  Despite  its  sophistication  and  high  success  rate,  this  technique  brings  a  lot  of controversy then its application requires a good understanding of medical, bioethics, humanities and professionalism .
Keywords : In Vitro Fertilization, IVF, Bioethics, Humanities, Professionalism
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN
Sebagai masyarakat berbudaya ketimuran,  pasangan  suami  istri  di indoneisa  masih  memandang  pentingnya memiliki  anak  bukan  hanya  sebagai penerus  keluarga  akan  tetapi  sebagai kewajiban sosial di masyarakat. Sehingga ketika  tidak  memiliki  anak  atau  infertil, pasangan  ini  akan  menempuh  berbagai cara  mulai  dari  teknik  tradisional,  teknik
medis sederhana sampai yang menggunakan  teknologi  canggih  dan modern.  Salah  satu  teknologi  terkini dalam  penangnanan  infertilitas  adalah metode  IVF  atau  bayi  tabung.  Di Indonesia  sendiri,  bayi  tabung  yang pertama  dilakukan  di  RSAB  Harapan Kita,  Jakarta,  pada  tahun  1987,  yang akhirnya melahirkan bayi tabung pertama di  Indonesia,  yakni  Nugroho  Karyanto
pada tahun 1988. Sejak saat itu IVF terus berkembang,    menjadi  metode  yang memiliki angka keberhasilan yang menjanjikan dan semakin mudah di akses. Dibalik  keberhasilan  yang  gemilang,  IVF menyimpan banyak Isu yang
kontroversial  baik  di    bidang  medis mupun  bidang-bidang  lainnya  seperti bioetik,  humaniora  dan  profesionalisme (Hiferi,  2013;  Errol  dan  John,  2007; Mukesh,  2006,  Ombelet,  dkk,  2018; Rajuddin, 2017)
Di seluruh dunia terdapat lebih dari 70  juta  kasus  infertil.  Pada  wanita,  40- 50%  akibat  penyakit  saluran  telur  dan anovulasi,  sedangkan  pada  pria  sebanyak 30-50%  karena  kelainan  faktor  sprema. Prevalensi  infertilitas  idiopatik  bervariasi antara  22-28  %.  Dengan  tingginya  angka infertilitas  ini  dan  tingginya  minat  serta harapan  pasangan  suami  istri  untuk mendapatkan  anak,  maka  para  ilmuan mengembangkan berbagai metode penanganan  termasuk  didalamnya  adalah IVF  yang  memiliki  tingkat  keberhasilan yang cukup menjanjikan, namun demikian  setiap  teknologi  baru  akan menyebabkan  kontroversi    tidak  hanya pada  bidang  medisnya  tetapi  juga  di bidang-  bidang  lainnya  seperti  bioetik, humaniora  dan  profesionalisme  (Hiferi, 2013; Errol dan John, 2007)

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitan  ini  menggunakan metode  penelitian  kualitatif.  Deskriptif kualitatif.  Peneliti  menggunakan  literatur review.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Aspek Medis IVF
IVF  merupakan  proses  pembuahan sel  telur  wanita  oleh  sperma  pria  (bagian dari  proses  reproduksi  manusia)  yang terjadi  di  luar  tubuh  yang  dilakukan  di laboratorium,  sehingga  dikenal  secara awal sebagai metode bayi tabung. Metode ini dapat bersifat homolog ketika masing- masing gamet berasal dari sepasang suami isteri,  dapat  pula  heterolog  ketika  gamet tidak  semuanya  dari  sepasang  suami isteri,  misalnya  fertilisasi  sel  telur  dari istri  dengan  sperma  dari  donor  yang berbeda  dari  suaminya  dan  fertilisiasi sperma suami dengan sel telur yang tidak berasal dari isterinya. IVF dapat memakai rahim  perempuan  yang  sama  dengan  asal sel  telurnya,  maupun  dari  Rahim  yang berbeda  dengan  asal  sel  telur    tersebut yang  dikenal  dengan  sebutan  “surrogate mother.”  Peraturan  pemeritah  Republik Indonesia menyebutkan bahwa reproduksi dengan  bantuan  hanya  dapat  dilakukan pada  pasangan  suami  istri  yang  terikat perkawinan sah dan mengalami ketidaksuburan. Reproduksi bantuan
tersebut dilaksanakan
dengan menggunakan  hasil  pembuahan  sperma dan  ovum  yang  berasal  dari  suami  isteri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim  isteri  dari  mana  ovum  berasal. (Wiryawan  dkk,2008;  Holrev,  2017; Chandra, 2018)
Proses  pelaksanaan  bayi  tabung dapat  dilakukan  dalam  beberapa  tahap yaitu  1)  Tahap  stimulasi/perangsangan produksi  sel  telur  matang  dimana    pada tahap  awal  ini,  dokter  akan  memberikan pengobatan  agar  tercapai  proses  ovulasi sel  telur  matang  pada  istri  dan  memantau efek  obat  secara  berkelanjutan.  2)  Tahap pengambilan sel telur matang dan sperma pria, prosedur pengambilan sel telur yang telah matang/ovum pick up akan dilakukan  dalam  ruang  operasi  dengan Teknik Transvaginal  Directed  Oocyte Recavery sedangkan Sperma suami diambil  melalui  masturbasi  ke  dalam wadah  steril  setelah  tiga  hari  berpantang atau melalui prosedur pengambilan khusus  diruang  operasi.  Selanjutnya  akan dilakukan pemilihan sperma yang kualitas baik untuk kemudian dipertemukan  dengan  sel  telur  matang untuk  proses  pembuahan.  3)  Tahap pembuahan sel telur oleh sperma dilakukan  dengan  cara  sperma  dan  sel telur  dipertemukan  di  dalam  sebuah
tempat  khusus  yang  menjamin  nutrisi, serta  sterilitas,.  Sebanyak  +  20.000 sperma, ditempatkan bersama-sama dengan  sel  telur  matang  dalam  sebuah cawan khusus. Dengan cara ini, diharapkan  terjadi  proses  pembuahan  sel telur oleh sperma dalam waktu 17-20 jam pasca pengambilan sel telur dari ovarium. Setelah  terjadinya  pembuahan,  dilakukan pengawasan khusus terhadap perkembangan  embrio.  Embrio  yang dinilai  berkembang  dengan  baik  akan diberitahukan kepada pasangan suami istri untuk  segera  ditanamkan  dalam  rahim. Biasanya  embrio  yang  baik  akan  terlihat berjumlah  8-10  sel  pada  saat  ditanamkan dalam  rahim.  4)  Tahap  pencangkokan embrio  ke  dalam  Rahim  dilakukan  saat embrio  yang  dinilai  berkualitas  baik kemudian  akan  segera  ditanamkan  pada hari  ke-2,  ke-3,  atau  hari  ke-5  pasca pengambilan  sel  telur.  Pilihan  hari ditanamkannya embrio, disesuaikan dengan  hasil  penilaian  kualitas  embrio pada hari-hari tersebut. Sebelum melakukan  penanaman  embrio,  akan ditunjukkan  hasil  perkembangan  hasil embrio dan didiskusikan dengan pasangan suami istri. (Mukesh, 2006; Holrev, 2017)
Metode IVF ini merupakan teknologi  terkini  dalam  penanganan infertilitas  dengan  angka  keberhasilan
yang  tinggi  dimana  Pada  tahun  2007,  di Amerika  Serikat  tingkat  keberhasilan mencapai 48%. Di Indonesia, hingga  saat ini,  persentase  terjadinya  kehamilan setelah  penanaman  embrio,  mencapai 35%.  (Mukesh,  2006;  Chandra,  2018; Puermadi dkk, 2008)

## 2. Aspek Bioetik IVF
Bioetika merupakan tanggapan etika atas hal-hal baru yang muncul akibat dari adanya  penemuan  dan  teknologi  baru yang  memiliki  ruang  lingkup  mencakup etika  riset  biomedis,  lingkungan  sosial, problem  kesehatan    global,  dan  ilmu kehidupan.  Ada  berbagai  etika    yang terkait  dengan  tindakan  manusia  yang dapat  diklasifikasi  ke  dalam  model  di bidang ilmu kesehatan diantaranya model sosiobiologis, model radikal-liberal, model  konsekuensialisme  bioetik,  model pragmatis-utilitaris, model kasuistik, model  hukum  koadrat,  model  personalis dengan pendekatan ontologies, dan model prinsipalisme. Dalam pembahasan kali ini akan digunakan pendekatan model prinsipalisme. (Chandra, 2018)
Model  prinsipalisme  merupakan model yang dibuat pertama kali oleh Tom L.  Beauchamp  dan  James  F.  Childress yang menguraikan bahwa untuk mencapai ke  suatu  keputusan  ETIK  diperlukan  4 Kaidah  Dasar  Moral  /  Kaidah  Dasar
Bioetik (Moral Principle) yaitu :
(Chandra, 2018; Beauchamp, 1994) 1) Prinsip “Autonomy” (self-
determination)  Yaitu  prinsip  yang menghormati hak-hak pasien, terutama  hak  otonomi  pasien  (the rights  to  self  determination)  dan merupakan  kekuatan  yang  dimiliki pasien  untuk  memutuskan  suatu prosedur medis atau pun pembagian  informasi  pribadi  dan informasi  medis  pasien.  Prinsip moral inilah yang kemudian melahirkan doktrin Informed consent. Pada kasus IVF keninginan pasien dan keluarga untuk mendapatkan keturunan harus dihormati  namun  demikian  semua informasi  mengenai  usaha  ini  harus disampaikan  dengan  jelas  termasuk keuntungan,  kerugian,  resiko  dan dampak  tindakan  kedepannya  baik dari  segi  medis,  ekonomi,  kultur- budaya  dan  segi  hukum  agar pengambilan keputusan pasien mendapatkan  pertimbangan  yang benar dan informasi seluas-luasnya.
2) Prinsip  tidak  merugikan  “Non- maleficence” Adalah prinsip menghindari  terjadinya  kerusakan atau  prinsip  moral  yang  melarang tindakan yang memperburuk keadaan  pasien.  Prinsip  ini  dikenal
sebagai “primum non nocere” atau “
above all do no harm”.
Hubungannya  dengan  tindakan  IVF adalah perlunya komunikasi mengenai tahapan tindakan dan efek samping  setiap  obat  dan  tindakan terhadap  pasien.  Untung  rugi  tiap tahapan  perlu  dijelaskan  untuk menjadi pertimbangan pasangan.
3) Prinsip  murah  hati  “Beneficence”
Yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan  ke  kebaikan  pasien  atau penyediaan keuntungan dan menyeimbangkan
keuntungan tersebut  dengan  risiko  dan  biaya. Dalam  Beneficence  tidak  hanya dikenal  perbuatan  untuk  kebaikan saja, melainkan juga perbuatan yang sisi  baiknya  (manfaat)  lebih  besar daripada  sisi  buruknya  (mudharat). Hubungannya  dengan  tindakan  IVF adalah  melakukan  penilaian  pasien secara subjektif karena masalah tiap pasangan  dalam  hal  infertilitas berbeda-beda,  sehingga  penilaian ini  akan  menentukan  tahapan  IVF yang  sesuai  untuk  pasangan  dan dengan  demikian  pasangan  akan mendapatkan keuntungan yang berimbang  dengan  resiko  dan  biaya yang dikeluarkan.
4) Prinsip  keadilan    “Justice”  Yaitu prinsip  moral  yang  mementingkan fairness dan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya (distributive justice) atau pendistribusian  dari  keuntungan,
biaya  dan  risiko  secara  adil.  Dalam hal IVF prinsip keadilan tidak hanya diterapkan pada pasangan, melainkan  juga  pada  janin  yang dikandung. Dengan demikian, penanaman  lebih  dari  satu  embrio perlu  pertimbangan  khusus  dan ketat  agar  janin  terhindar  masalah kedepannya.
Pembuatan keputusan etik, terutama dalam situasi klinik, dapat juga dilakukan dengan  pendekatan  yang  berbeda  dengan pendekatan  kaidah  dasar  moral  diatas. Jonsen,  Siegler  dan  Winslade  (2002) mengembangkan teori etik yang menggunakan 4 topik yang esensial dalam pelayanan  klinik,  yaitu:  (Jonsen  dkk,
2002)
1) Medical  Indication :  dimasukkan semua  prosedur  diagnostik  dan terapi yang sesuai untuk mengevaluasi  keadaan  pasien  dan mengobatinya.  Penilaian  aspek indikasi medis ini ditinjau dari dari sisi etiknya, dan terutama

## manggunakan kaidah dasar bioetik
Beneficence dan Nonmaleficence.
Pertanyaan  etika  pada  topik  ini adalah  serupa  dengan  seluruh informasi yang selayaknya disampaikan    kepada  pasien  pada doktrin Informed  consent. Pada kasus yang memerlukan IVF maka perlu  di  lihat  bahwa  tindakan  IVF merupakan  jalan  terakhir  bagi pasangan untuk mendapatkan keturunan (setelah mencoba berbagai cara berdasarkan pertimbangan  medis  dan  sosial). Tindakan  IVF  juga  harus  dengan jelas  dipahami  oleh  pasangan  baik dari  segi  medis  maupun  dari  segi hukum  dan  batasan-batasan  etika sesuai  yang  berlaku  di  Indonesia, termasuk diantaranya larangan pemilihan jenis kelamin dan  sewa rahin  (surrogate)  yang  walaupun mungkin  dapat  dilakukan  di  luar negeri  namun  tidak  diperbolehkan di indonesia.
2) Patient
Preferrences:
memperhatikan  nilai  ( value )  dan penilaian  tentang  manfaat  dan beban  yang  akan  diterimanya, yang  berarti  cerminan  kaidah Autonomy. Pertanyaan etiknya
meliputi pertanyaan
tentang
kompetensi  pasien,  sifat  volunteer sikap dan
keputusannya, pemahaman  atas  informasi,  siapa pembuat  keputusan    bila  pasien tidak kompeten, nilai dan keyakinan  yang dianut pasien, dan lain-lain.  Pada  kasus  IVF,  perlu dipertimbangan pemahaman pasien  mengenai  proses  IVF  yang dihubungkan  dengan  budaya  dan agama  pasien,  karena  tidak  semua agama  menyetujui  IVF,  dengan demikian  pasien  dapat  terhindar dari perasaan bersalah yang mungkin muncul akibat pelanggaran  ajaran  agama  dan budayanya.
3) Quality  of  Life :  merupakan aktualisasi salah satu tujuan kedokteran,  yaitu  memperbaiki, menjaga atau meningkatkan kualitas  hidup  insani.  Apa,  siapa,
dan bagaimana melakukan
penilaian kualitas hidup
merupakan  pertanyaan  etik  sekitar prognosis,  yang  berkaitan  dengan kaidah dasar bioetik yaitu Beneficence,  Nonmaleficence dan Autonomy .  Pasien  perlu  diberikan pemahaman mengenai resiko, tingkat keberhasilan dan kegagalan
IVF  baik  dari  segi  medis  mau[un ekonomi.
4) Contextual  Features: Prinsipnya adalah Loyalty  and  Fairness.
Disini  dibahas  pertanyaan  etik seputar  aspek  non  medis  yang mempengaruhi  keputusan,  seperti faktor  keluarga,  ekonomi,  agama, budaya, kerahasiaan, alokasi sumber  daya  dan  faktor  hukum.
Pasien perlu mendapatkan informasi  mengenai  aspek  etik, agama, budaya dan ekonomi (biaya) hubungannya dengan IVF. Penilaian  etik  pada  kasus  IVF  di Indonesia  didasarkan  pada  dua  lembaga utama yaitu Ikatan dokter Indonesia (IDI) dan Perhimpuanan Obstetri dan ginekologi  Indonesia  (POGI).  Walaupun demikian, Kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI) yang dikeluarkan oleh Majelis kehormatan  etik  kedokteran  Indonesia (MKEK)  ikatan  dokter  Indonesia  belum secara  Eksplisit  membahas  mengenai IVF,  tetapi    terdapat  penjelasan  khusus dari  beberapa  pasal  revisi  KODEKI  hasil Mukernas etik kedokteran III,  April 2002 dalam  addendum  1  yang  menyingung tentang  IVF    yaitu  “  Dengan  kemajuan iptek  di  bidang  kesehatan  reproduksi  dan fertilitas, juga  banyak  permasalahan  yang tidak  lagi  bisa  terjangkau  oleh  Kode  Etik
Kedokteran;  demikian  pula  yang  ada dalam  UU  No.  23  tahun  1992,  tentang Kesehatan, masih terbatas pada "kehamilan  di  luar  cara  alami"  ("bayi tabung”),  yaitu  sebagaimana  diuraikan dalam pasal 16 yang terdiri dari tiga ayat. Dalam  pasal  16  ini  hanya  menyebutkan bahwa upaya kehamilan di luar cara alami hanya  dapat  dilakukan  oleh  pasangan suami  istri  yang  syah,  dan  hasil pembuahan  sperma  dan  ovum  dari  suami istri tersebut ditanamkan dalam rahim istri dari  mana  pembuahan  sperma  dan  ovum berasal,  dan  harus  dilakukan,  oleh  tenaga kesehatan  yang  mempunyai  keahlian  dan kewenangan  untuk  itu,  serta  dilakukan  di sarana  kesehatan  tertentu  (rumah  sakit). Dalam  pasal  16  dari  UU  No.  23  tahun 1992  ini,  jelas  bahwa  "sewa  rahim" (surrogate motherhood)
tidak
diperbolehkan  di  Indonesia.  sementara mengenai perlakuan terhadap sisa kelebihan  embryo,  penyimpanan  embryo dan  lain-lainnya  yang  berkaitan  dengan ini  masih  belum  diatur.  Kemungkinan akan  dijabarkan  pengaturannya  dalam  PP yang  masih  belum  dibuat.”  (MKEKI, 2014)
POGI  telah  mengeluarkan  panduan etik dan profesionalisme tentang teknologi  reproduksi  buatan  melalui  SK PB  POGI  No.  003/SK/PB.POGI/2017,
yang  di  bahas  pada  Bab  IX    yaitu  Pasal 24: Penyelenggaraan teknologi reproduksi berbantu  harus  berpegang  pada  azas beneficence,  non-maleficence,  autonomy, dan  justice.  Pasal  25  :  Penyelenggaraan teknologi  reproduksi  bantuan  tidak  boleh bertentangan dengan Undang-undang nomor  36  tahun  2009  tentang  kesehatan pasal  74  dan  127  serta  PP  No.  61  tahun 2014  pasal  40-46  dan  penjelasannya. Pasal  28  :  Donasi  materi  genetik  baik berupa  gamet  (sperma,  oosit)  maupun zigot/praembrio  tidak  dibenarkan.  Oleh karena  itu,  teknik  inseminasi  dari  donor (AID)  dan  ibu  titip  (surrogate  mother) tidak dapat dibenarkan dan pada pasal 29: Seleksi  kelamin  anak  (sex  selection) pasca  fertilisasi  atau  pasca  implantasi tidak  dibenarkan  berdasarkan  PP  No.  61 tahun  2014  pasal  44  dan  penjelasannya. (PP 61, 2014)
3. Aspek Humaniora In Vitro Fertilisation
a. Hubungan Dengan Hukum Negara
Terdapat  beberapa  aturan  hukum  di Indonesia yang membahas IVF mulai dari peraturan  perundang-undangan  hingga keputusan  menteri  yaitu:  (PP  36,  2009; PMKRI,  1999;  Pedoman  Bayi  Tabung, 1993; PP 61, 2014) 15,16,17,23

## I. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor  36  Tahun  2009    tentang Kesehatan Pasal 127:
(1) Upaya  kehamilan  di  luar  cara alamiah hanya dapat
dilaksanakan  oleh  pasangan suami  istri  yang  sah  dengan ketentuan:
a. Hasil  pembuahan  sperma dan  ovum  dari  suami  istri yang bersangkutan
ditanamkan  dalam  rahim istri dari mana ovum berasal;
b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang
mempunyai  keahlian  dan kewenangan untuk itu; dan
c. Pada  fasilitas  pelayanan kesehatan tertentu.
(2) Ketentuan
mengenai persyaratan  kehamilan  di  luar cara alamiah sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur dengan Peraturan Pemerintah.
II. Peraturan  Pemerintah  no  61  tahun 2014  tentang  Kesehatan  reproduksi pasal 40-46 yang membahas tentang aturan pelaksanaan reproduksi dengan bantuan diluar cara alamiah:
 Pasal  40:  Reproduksi  dengan
Bantuan  atau  Kehamilan  di Luar Cara Alamiah o hanya dapat dilakukan pada  pasangan  suami  isteri
yang  terikat  perkawinan
yang  sah  dan  mengalami ketidaksuburan atau infertilitas untuk memperoleh keturunan. o dilaksanakan dengan menggunakan hasil pembuahan  sperma  dan ovum  yang  berasal  dari suami istri yang bersangkutan dan ditanamkan  dalam  rahim istri dari mana ovum berasal.
o dilakukan  sesuai  dengan
perkembangan ilmu
pengetahuan  dan  teknologi serta  tidak  bertentangan dengan norma agama. o harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.
o Pasal  41:  Pasangan  suami
isteri sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  40 yang  ingin  menggunakan pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan  di  Luar  Cara Alamiah  harus  memenuhi
persyaratan  meliputi:  telah
dilakukan pengelolaan infertilitas  dengan  tepat; terdapat  indikasi  medis; memahami prosedur konsepsi buatan secara umum; mampu/cakap memberikan persetujuan tindakan kedokteran (informed consent); mampu membiayai prosedur yang dijalani; mampu membiayai persalinan dan membesarkan bayinya; dan cakap secara mental.
o Pasal 42 : Pelayanan Reproduksi dengan
Bantuan atau Kehamilan di Luar  Cara  Alamiah  harus didahului dengan konseling dan  persetujuan  tindakan kedokteran
(informed consent). o Konseling
termasuk pengelolaan  lebih  lanjut terhadap  kelebihan  embrio, harus  dilakukan  sebelum dan  sesudah  mendapatkan pelayanan  dan  dilakukan oleh  tenaga  yang  memiliki kompetensi
dan
kewenangan.
o Persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan.
 Pasal  43:  Membahas  tentang kelebihan  embrio  hasil  dari reproduksi dengan bantuan atau
kehamilan diluar cara alamiah.
o Kelebihan  embrio  hasil pembuahan  di  luar  tubuh manusia  (ferlilisasi  invitro) yang tidak ditanamkan pada  rahim  harus  disimpan sampai  lahirnya  bayi  hasil Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah. o Penyimpanan kelebihan embrio) dapat diperpanjang setiap  1  (satu)  tahun  atas keinginan  pasangan  suami istri untuk kepentingan kehamilan berikutnya.
o Kelebihan  embrio  dilarang
ditanam  pada:  rahim  ibu jika ayah embrio meninggal  atau  bercerai; atau rahim perempuan lain.
o Dalam  hal  pasangan  suami istri pemiliknya tidak
memperpanjang
masa
simpan  kelebihan  embrio, fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar  Cara  Alamiah  harus memusnahkan kelebihan embrio.
 Pasal  44  :  Reproduksi  dengan Bantuan  atau  Kehamilan  di Luar  Cara  Alamiah  dilarang untuk  tujuan  memilih  jenis kelamin anak yang akan dilahirkan  kecuali  dalam  hal pemilihan  jenis  kelamin  untuk anak kedua dan selanjutnya.
 Pasal 45 : Pelayanan
Reproduksi  dengan  Bantuan atau  Kehamilan  di  Luar  Cara Alamiah  harus  dilaksanakan  di fasilitas  pelayanan  kesehatan yang  memenuhi  persyaratan, standar,  dan  memiliki  izin  dari Menteri.  Ketentuan  lebih  lanjut mengenai persyaratan dan standar fasilitas pelayanan kesehatan diatur dengan
Peraturan Menteri.
 Pasal  46  :  Setiap  fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan
Reproduksi  dengan  Bantuan atau  Kehamilan  di  Luar  Cara Alamiah wajib membuat pencatatan dan pelaporan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan dinas kesehatan provinsi.  Setiap  pencatatan  dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. III. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Teknologi Reproduksi Buatan:
 Pasal  4:  Pelayanan  teknologi reproduksi  buatan  hanya  dapat diberikan kepada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai  upaya  akhir  untuk memperoleh  keturunan  serta berdasarkan pada suatu indikasi medik.
 Pasal  10:  (1)   Pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan  Menteri  ini  dapat dikenakan tindakan administratif. (2) Tindakan administratif sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat berupa peringatan sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan. IV. Surat  Keputusan  Dirjen  Yan  Medik
Departemen  Kesehatan  Repubik Indonesia  Tahun  2000  tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah  Sakit,  terdapat  10  pedoman di antaranya adalah:
1. Pelayanan  teknik  reprodukasi buatan  hanya  dapat  dilakukan dengan sel sperma dan sel telur pasangan suami-istri yang
bersangkutan
2. Pelayanan  reproduksi  buatan merupakan bagian dari pelayanan  infertilitas,  sehingga sehinggan kerangka pelayannya merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan
infertilitas secara keseluruhan
3. Embrio  yang  dipindahkan  ke rahim  istri  dalam  satu  waktu tidak  lebih  dari  3,  boleh dipindahkan  4  embrio  dalam keadaan:
4. Dilarang  melakukan  surogasi dalam bentuk apapun
5. Dilarang  melakukan  jual  beli spermatozoa, ova atau embrio
6. Dilarang  menghasilkan  embrio
manusia  semata-mata  untuk penelitian, Penelitian atau sejenisnya terhadap embrio manusia  hanya  dapat  dilakukan apabila tujuannya telah dirumuskan dengan sangat jelas
7. Dilarang  melakukan  penelitian dengan atau pada embrio manusia  dengan  usia  lebih  dari 14 hari setelah fertilisasi
8. Sel  telur  yang  telah  dibuahi oleh spermatozoa manusia tidak boleh  dibiakkan  in-vitro  lebih dari  14  hari  (tidak  termasuk waktu impan beku)
9. Dilarang  melakukan  penelitian atau  eksperimen  terhadap  atau menggunakan sel ova, spermatozoa  atau  embrio  tanpa seijin  dari  siapa  sel  ova  atau spermatozoa itu berasal.
10. Dilarang  melakukan  fertilisasi trans-spesies,  kecuali  fertilisasi tran-spesies tersebut diakui sebagai  cara  untuk  mengatasi atau  mendiagnosis  infertilitas pada  manusia.  Setiap  hybrid yang  terjadi  akibat  fretilisasi trans-spesies harus diakhiri pertumbuhannya  pada  tahap  2 sel.
V. Tinjauan dari Segi Hukum Perdata:
a) Jika  benihnya  berasal  dari suami istri
Jika  benihnya  berasal  dari suami  istri,  dilakukan  proses fertilisasi-in- vitro transfer embrio  dan  diimplantasikan  ke dalam  rahim  istri  maka  anak tersebut  baik  secara  biologis ataupun  yuridis  mempunyai status sebagai anak sah
(keturunan genetik) dari pasangan  tersebut.  Akibatnya memiliki  hubungan  mewaris dan hubungan keperdataan lainnya. Jika
embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita  lain  yang  bersuami, maka secara yuridis status anak itu  adalah  anak  sah  dari pasangan  penghamil,  bukan pasangan yang mempunyai benih. Dasar hukum ps. 42 UU No.  1/1974  dan  ps.  250 KUHPer.Dalam  hal  ini  suami dari  istri  penghamil  dapat menyangkal anak tersebut sebagai anak sahnya melalui tes golongan  darah  atau  dengan jalan tes DNA.
b) Jika salah satu benihnya berasal dari donor
Jika  suami  mandul  dan  istrinya subur,  maka  dapat  dilakukan fertilisasi- in-vitro transfer embrio dengan persetujuan
pasangan tersebut. Sel telur istri akan  dibuahi  dengan  sperma dari  donor  di  dalam  tabung petri dan setelah terjadi pembuahan  diimplantasikan  ke dalam  rahim  istri.  Jika  embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita  lain  yang  bersuami maka  anak  yang  dilahirkan merupakan anak sah dari pasangan  penghamil  tersebut.
Dasar  hukum  ps.  42  UU  No.
1/1974 dan ps. 250 KUHPer.
c) Jika semua benihnya dari donor
Jika  sel  sperma  maupun  sel telurnya  berasal  dari  orang yang tidak terikat pada perkawinan, tapi embrio diimplantasikan ke dalam rahim seorang  wanita  yang  terikat dalam  perkawinan  maka  anak yang  lahir  mempunyai  status anak  sah  dari  pasangan  suami istri  tersebut  karena  dilahirkan oleh  seorang  perempuan  terikat dalam perkawinan yang sah.
b. Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia
Hak bereproduksi adalah Hak Asasi
Manusia  (HAM).  Setiap  orang  dijamin dalam  pemenuhan  hak  bereproduksinya, termasuk orang dengan gangguan kesehatan  reproduksi  yang  kesulitan mendapatkan keturunan. Hak dasar manusia dapat dirangkum menjadi sepuluh  hak  sesuai  yang  tertuang  pada undang-undang  HAM  dan  salah  satunya adalah  hak  untuk  berkeluarga  dan melanjutkan  keturunan  seperti  yang dinyatakan    Pada  Undang-Undang  Dasar 1945 pasal 18B ayat 1 dan Pasal 10 ayat 1 dari  UU  Nomor  39  tahun  1999  tentang Hak  Asasi  Manusia  bahwa  "Setiap  orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan  yang  sah".Dengan  demikinan telah  jelas  bahwa  tindakan  IVF  secara HAM  dapat  diterima  namun  dengan batasan  yang  jelas  yaitu  “melalui perkawinan  yang  sah”  sehingga  pada kasus  dengan  donor  benih  maupun  kasus sewa  Rahim  (surrogate)  yang  dimana tidak  ada  perkawinan  yang  sah  maka tindakan tersebut telah melanggar undang-undang diatas, apalagi jika
dilakukan pendonoran
tanpa
sepengetahuan pasien maka akan melanggar  pasal  HAM  yang  lain  yaitu Pasal  14  ayat  1  dan  2  dari  UU  No.  29 tentang HAM, yang berkaitan dengan hak memperoleh  informasi,  yang  berbunyi  :
Ayat  1)  Setiap  orang  berhak  untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang  diperlukan  untuk  mengembangkan pribadi  dan  lingkungan  sosialnya.Ayat  2) Setiap  orang  berhak  untuk  mencari, memperoleh, memilki, menyimpan, mengolah  dan  menyampaikan  informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia. (UUD 1945, UU 39, 1999) c. Hubungan Dengan Budaya Reproduksi dan kesuburan memiliki arti  berbeda  di  antara  negara-negara dunia,  terlebih  lagi  bagi  negara  barat (negara-negara  maju)  dan  negara  timur (negara  negara  berkembang).  Di  negara maju, reproduksi merupakan tujuan hidup yang  dipilih  secara  mandiri  dan  sebagian besar menjadi pilihan pribadi yang dibuat oleh  individu  atau  pasangan.  Meskipun ada  upaya  oleh  orang  lain  dalam mempengaruhi perencanaan keluarga pasangan tersebut upaya ini tidak memiliki  dasar  moral  budaya.  Dalam masyarakat timur, memiliki anak merupakan kewajiban sosial, pilihan yang diambil  oleh  karena  pengaruh  keluarga lain  (mertua)  dan  pengaruh  masyarakat. Tekanan  sosial  dan  stigmatisasi  adalah konsekuensi  yang  umum  atas  pilihan  ini. Pelanggaran  norma  seperti  halnya  tidak menikah  atau  tidak  menginginkan  anak maupun tidak mampu menghasilkan anak
biasanya  ditanggapi  dengan  penolakan atau  sanksi  oleh  masyarakat.  Dengan demikian,  akan  terjadi  perbedaan  yang jelas antara hanya sekedar reproduksi dan untuk membentuk keluarga, yang menjadi motif  orang  untuk  ingin  menjadi  orang tua. Adanya Anak-anak akan mengamankan pernikahan seseorang, menganugerahkan status sosial, menjamin hak  milik  dan  warisan,  membantu pekerjaan,  menawarkan  jaminan  sosial  di usia  tua  dan  memberikan  kesinambungan sosial  dengan  mempertahankan  nama keluarga.
Pasangan  hidup  di  Indonesia  yang merupakan negara berkembang dan memiliki  nilai  budaya  timur  memiliki masalah seperti yang digambarkan di atas. Teknologi  IVF  akan  sangat  membantu dalam  mendapatkan  keturunan  dan  akan membantu  mempertahankan  keutuhan rumah tangga serta menghindarkan pasangan  dari  stigma  dan  tekanan  sosial akibat  tidak  memiliki  anak.  Untuk mendapatkannya  segala  daya  upaya pasangan  akan  di  kerahkan  dan  bisa  saja upaya tersebut termasuk upaya yang tidak benar  dari  segi  kultur  budaya.  Seperti melakukan  jual  beli  bayi,  melaksanakan sewa rahim untuk mendapatkan keuntungan materi maupun menggunakan materi  donor  tanpa  aturan  yang  jelas
maupun persetujuan pasangan dan pemilik donor. Oleh karena itu penerapan IVF  membutuhkan  tidak  hanya  teknologi yang  canggih  tapi  juga  moral  dan  etika tenaga kesehatan serta pemahaman pasangan  akan  budaya  dan  agama  harus baik  juga.  Teknologi  IVF  bisa  tetap menjadi pilihan yang sesuai dengan kultur budaya yang penting “melalui perkawinan yang  sah”  dan  sesuai  dengan  undang- undang serta pemahaman agama pasangan yang bersangkutan dan tenaga medis yang terlibat.
d. Hubungan Dengan Agama
Prespektif Katolik
Gereja  menilai  fertilisasi  in  vitro sebagai  buruk  secara  moral  dan  tidak dapat  diterima.  Terdapat  8  poin  yang ditekankan  oleh  gereja  mengenai  IVF yang  tidak  dapat  diterima  berdasarkan ajaran katolik, sebagai berikut:
1) Hubungannya  dengan  hubungan suami  istri  yang  ditiadakan,  Dalam fertilisasi  in  vitro  diabaikan  proses natural yang ditetapkan Allah untuk menjadi  sarana  untuk  hadirnya manusia baru, yaitu melalui pemberian  diri  timbal  balik  suami isteri  dalam  cinta,  yang  mana  ini terungkap dalam persetubuhan yang terbuka  pada  kehadiran  manusia baru.  “Tindakan  suami  isteri  yang dengannya  pasangan  suami  isteri
saling  mengungkapkan  pemberian diri  mereka  pada  waktu  yang  sama mengungkapkan  keterbukaan  pada karunia  kehidupan.  Fertilisasi  yang dicapai di luar tubuh-tubuh pasangan  tetap  oleh  fakta  ini mencabut  makna-makna  dan  nilai- nilai  yang  diungkapkan  dari  bahasa tubuh  dan  kesatuan  pribadi-pribadi manusia.”(Donum  Vitae,  II,  4. 1987) Karena itu, biarpun fertilisasi in  vitro  itu  menggunakan  gamet- gamet  dari  sepasang  suami  isteri, hal  itu tetap  buruk  dan  salah  secara moral.
2) Hubungannya dengan seleksi embrio, karena tingkat
kegagalannya  yang  tinggi  untuk menidasikan  satu  embrio  pada rahim,  maka  dituntut  percobaan- percobaan  menanamkan  sejumlah besar embrio, yang mana “pengorbanan” embrio-embrio yang dicobakan  ini  melawan  keluhuran nilai  hidup  dan  martabat  manusia yang  dimiliki  embrio-embrio  itu. “Akan  tetapi,  hendaknya  diakui bahwa  proporsi  tertentu  antara jumlah  total  embrio  yang  dihasikan dan  yang  dilahirkan  atau  jumlah embrio-embrio  yang  dikurbankan adalah  sangat  tinggi.  (Dignitatis
Personae, #14). Selain itu kecanggihan teknologi untuk menganalisis  dan  seleksi  genetika embrio  mampu  memilih  embrio sehat dan tidak cacat yang menyebabkan  Anti  keluhuran  hidup dan  martabat  manusia  Tentang  ini Dignitatis  Personae  mengatakan: “Embrio-embrio yang diproduksi in vitro  yang  memiliki  cacat  langsung dibuang. Kasus-kasus menjadi lebih umum  di  mana  pasangan-pasangan suami  isteri  yang  tidak  memiliki
problem-problem kemandulan menggunakan sarana-sarana artifisial  untuk  prokreasi  untuk melakukan  seleksi  genetis  terhadap anak-anak mereka.” (PP 36, 2009)
3) Hubungannya  dengan  penyimpanan embrio,  Penyimpanan  embrio  yang tidak  dipakai  merupakan  sesuatu yang  buruk  secara  moral.  “Untuk menghindari  problem-problem  etis yang  serius  yang  diakibatkan  oleh pembekuan embrio-embrio, pembekuan  sel-sel  telur  juga  sudah dikembangkan  di  area-area  teknik fertilisasi  in  vitro.  Sekali  suatu jumlah  yang  memadai  dari  sel-sel telur  sudah  diperoleh  untuk  suatu rangkaian percobaan-percobaan pada  prokreasi  artifisial,  hanya  sel-
sel  telur  yang  ditransfer  ke  dalam tubuh  ibu  yang  dibuahi  sementara yang lain dibekukan untuk rekayasa fertilisasi dan transfer jikalau usaha- usaha awal tidak berhasil.
Sehubungan  dengan  hal  ini  adalah perlu menyatakan bahwa cryopreservation  dari  sel-sel  telur untuk  tujuan  digunakan  dalam prokreasi  artifisial  adalah  tidak dapat  diterima  secara  moral.” (Dignitatis  Personae,  #20)  Lebih lanjut, Dignitatis Humanae mengatakan: “Cryopreservation adalah tidak sesuai dengan penghormatan  yang  harus  diberikan pada  embrio-embrio  manusia;  ia mengandaikan pemroduksian embrio-embrio in vitro; ia membuat embrio- embrio itu jatuh pada risiko serius  kematian  atau  bahaya  fisik, karena  suatu  persentase  yang  tinggi yang  tidak  dapat  bertahan  hidup dalam proses pembekuan dan defrostasi;  ia  menjauhkan  embrio- embrio itu sekurang-kurangnya secara  temporal  dari  penerimaan dan kandungan ibu; ia menempatkan embrio-embrio dalam suatu  situasi  yang  di  dalamnya mereka  rentan  terhadap  serangan dan  manipulasi  yang  lebih  lanjut.”
(PP 39, 1999)
4) Hubungannya  dengan  ikatan  orang tua – anak, sesungguhnya kebenaran mengenai  martabat luhur  anak-anak dan orang tua sebagai manusia tidak memberi  ruang  bagi  dominasi  para dokter,  biologis,  dan  teknologi padanya.  “Fertilisasi  in  vitro dihasilkan  di  luar  tubuh-  tubuh pasangan  melalui  tindakan  pihak- pihak  ketiga  yang  kompetensi  dan aktivitas teknisnya menentukan
suksesnya prosedur. Fertilisasi semacam  ini  mempercayakan  hidup dan  identitas  embrio  pada  kuasa para  dokter  dan  para  biologis  dan membuat  dominasi  teknologi  pada asal  dan  tujuan  pribadi  manusia. Hubungan  dominasi  semacam  ini pada  dirinya  sendiri  bertentangan dengan  martabat  dan  kesetaraan yang  harus  dimiliki  bersama  oleh orang  tua  dan  anak-  anak.”(Donum Vitae,  II,  5;  Katekismus  Gereja Katolik #2377)
5) Hubungannya  dengan  hak  anak yang  dikandung  dan  dilahirkan,
Donum  Vitae  menyatakan  :  “Anak memiliki  hak  untuk  dikandung,
berkembang dalam rahim, dihadirkan  di  dunia  dan  bertumbuh dalam  perkawinan:  adalah  melalui
hubungan  yang  aman  dan  diakui dengan  orang  tuanya  anak  dapat menemukan identitasnya sendiri dan mencapai perkembangan manusiawinya.  ”(Donum  Vitae,  II,
1)  Fertilisasi  in  vitro  mencabut kepenuhan  hak  yang  dimiliki  anak itu dari kodratnya.
6) Hubungannnya
dengan cara mencapai  tujuan  (memiliki  anak), tujuan yang kelihatannya baik untuk memiliki  anak  tidak  membenarkan pemakaian sarana yang buruk secara  moral  karena  berlawanan dengan  tatanan  yang  diletakkan Allah dan berlawanan dengan martabat  manusia  seperti  teknik “Bayi  Tabung”  atau  fertilisasi  in vitro ini. “Gereja mengakui legitimasi  dari  keinginan  akan seorang anak dan memahami penderitaan  pasangan  suami  isteri yang  berjuang  dengan  problem- problem  kemandulan.  Akan  tetapi, keinginan semacam ini tidak mengatasi  martabat  setiap  hidup manusia  hingga  pada  titik  tertinggi yang  absolut.  Keinginan  akan  anak tidak dapat membenarkan „produksi‟ keturunan, tepat
sebagaimana  keinginan  untuk  tidak memiliki anak tidak dapat
membenarkan pengabaian atau penghancuran  seorang  anak  yang sudah dikandung.” (Dignitatis Personae, #16)
7) Hubungannya  dengan  surrogate, maka  gereja  berpendapat  bahwa tindakan  ini  melanggar  hubungan dengan  hakikat  perkawinan  sebagai kesatuan,  martabat  suami  isteri, nilai  panggilan  keorangtuaan  yang inheren  pada  perkawinan  itu,  dan hak anak untuk hadir di dunia dalam suatu perkawinan melalui
perkawinan.  Sehingga  dengan  tegas menyatakan  “Surrogate  mother” tidak dapat dibenarkan secara moral. (Donum Vitae, II, 3)
8) Hubungannya
dengan perkembangan  anak  dan  masalah sosial  lainnya,  dijumpai  sejumlah risiko  pada  kesehatan  anak  dengan fertilisasi  in  vitro:  cacat  pada  mata, jantung,  dan  urogenital  Selain  itu, muncul  juga  persoalan  sehubungan dengan terjadinya kemungkinan perkawinan  inses  dan  persoalan warisan di kemudian hari.
e. Hubungan  Profesionalisme  In  Vitro Fertilisation
Profesi  itu  pada  hakikatnya  adalah suatu  lapangan  pekerjaan  (okupasi)  yang berkualifikasi  yang  menuntut  syarat keahlian  tinggi  kepada  para  pengemban
dan pelaksananya. Pada dasarnya ada tiga kriteria  utama  untuk  mengkualifikasi apakah  suatu  okupasi  itu  boleh  dibilang suatu  profesi  atau  tidak,  yang  pertama ialah  bahwa  profesi  itu  berbeda  dengan okupasi  biasa  akan  dilaksanakan  atas dasar keahlian yang tinggi, dan karena itu hanya  dapat  dimasuki  oleh  mereka  yang telah  menjalani  pendidikan  dan  pelatihan teknis  yang  amat  lanjut;  sehubungan dengan  hal  itu,  setiap  profesi  pun  selalu mengembangkan  pranata  dan  lembaga untuk  menetapkan  standar  keahlian  yang diperlukan  untuk  mengefektifkan  jasa profesi,  dan  sekaligus  juga  menilai kemampuan individu-individu yang menjalani profesi itu (untuk menjaga agar standar  keahlian  tetap  terjaga)  .  Kedua ialah bahwa profesi itu mensyaratkan agar keahlian yang dipakainya selalu berkembang secara nalar dan dikembangkan  dengan  teratur  seiring dengan kebutuhan masyarakat yang minta dilayani  oleh  profesi  yang  me-nguasai keahlian profesional itu; dengan demikian standar  keahlian  yang  dituntut  oleh profesi tidaklah akan statis dan konservatif, melainkan selalu dinamik dan progresif, bersejalan dengan
perkembangan  masyarakat  yang  harus dilayani  oleh  profesi  tersebut.  Ketiga, profesi itu selalu mengembangkan pranata
dan  lembaga  untuk  mengontrol  agar keahlian-keahlian profesional didayagunakan secara bertanggung jawab, bertolak dari itikad pengabdian yang tulus dan  tak  berpamrih,  dan  semua  itu dipikirkan untuk kemaslahatan sesama.
Dari  penegasan-penegasan  tentang pengertian profesi sebagaimana
disebutkan dimuka, tampaklah bahwa apa yang  disebut  profesi  itu  sesungguhnya bertumpu pada suatu paham atau ideologi. Inilah paham atau ideologi profesionalisme, yang sebagaimana selalu dapat  kita  simak  berkomponen  dua: komponen  teknik  dan  etika.  Adapun  ciri- ciri  dari  pekerjaan  profesi  adalah  sebagai berikut:  (a)  mengikuti  pendidikan  sesuai standar nasional; (b) pekerjaannya berlandaskan ketika profesi; (c) mengutamakan  panggilan  kemanusiaan daripada  keuntungan;  (d)  pekerjaannya legal  melalui  perizinan;  (e)  anggota- anggotanya  belajar  sepanjang  hayat;  (f) anggota-anggotanya  bergabung  dalam suatu organisasi profesi
Pekerjaan  dokter  merupakan  salah satu  pekerjaan  profesi.  Dengan  demikian dalam menjalankan pekerjaannya, seorang dokter  terikat  dengan  etika  profesinya. Dengan  demikian  menjalankan  tindakan IVF  tidak  hanya  memerlukan  teknologi yang  canggih  dan  memadai,  tetapi  harus
juga memiliki pengetahuan dan pendidikan  yang  terstandar,  memiliki etika  profesi  yang  baik,  menjalankan tindakan  sesuai  hukum  yang  berlaku  dan pemahaman agama yang baik.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  IVF merupakan  penaganan  terkini  pada  kasus infertilitas  dengan  angka  keberhasilan yang  menjanjikan.  Teknologi  baru  ini tidak  hanya  membawa  harapan  bagi  para pasangan  suami  istri  untuk  bisa  memiliki anak tetapi juga telah membawa masalah- masalah kontroversial di berbagai bidang, mulai  dari  bidang  medis,  etik,  hukum, HAM,  kurtur  budaya,  agama  serta profesionalisme.  Untuk  mengatur  hal-hal yang  kontroversi  ini,  setiap  lembaga terkait  telah  berupaya  mengeluarkan panduan  dan  peraturan  bagi  pasien  dan praktisi  serta  seluruh  orang  yang  terlibat di  dalam  pelaksanaan  metode  IVF  agar tetap dapat berpegang pada kaidah-kaidah yang benar. Walaupun demikian, dikarenakan  kompleksnya  masalah  IVF ini masih banyak ditemukan hal kontroversial  yang  belum  diatur  secara rinci sehingga setiap lembaga terkait perlu membuat  panduan  dan  peraturan  lain kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Beauchamp TL, Childress JF. 1994. Principles of biomedical ethics. 4th  ed. London, Oxford University Press.
Candra  X.  2018.  Bahan  ajar  Bioetik  :
Fertilisasi  in  Vitro  (“Bayi  Tabung”).
Jakarta.
Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia.
Pedoman  Pelayanan  Bayi  Tabung  Di Rumah Sakit. Jakarta.
Dewan  pertimbangan  Perkumpulan  obstetri dan ginekologi Indonesia. Panduan Etik dan  Profesionalisme  Obstetri  dan
Ginekologi di Indonesia (Good Practice in  Obstetrics  &  Gynecology)  (SK  PB
POGI  No.  003/SK/PB.POGI/2017). Jakarta. Dewi  RWL,  Suhandi.  2011.  Aborsi  Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif  Etika  Profesi  Kedokteran, Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan. Perspektif. Volume XVI No. 2. Errol R. Norwitz dan John O. Schorge. 2007. At  a  Glance  Obstetri  dan  Ginekologi,
terj.  Diba  Artsiyanti,  Jakarta:  Penerbit
Erlangga Figo  Commite.    2012.  Ethical  Issues  In Obstetrics  And  Gynecology  By  The Figo  Committee  For  The  Study  Of Ethical Aspects Of Human Reproduction And Women‟s Health. HIFERI. 3013. Konsensus Penanganan
Infertilitas.  Himpunan  Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas Indonesia. HOLREV.  2017.  Bayi  Tabung  (Fertilisasi  in Vitro)  dengan  Menggunakan  Sperma
Donor  dan  Rahim  Sewaan  (Surrogate Mother)  dalam  Perspektif  Hukum Perdata.    Fakultas  Hukum  Universitas Halu Oleo Kendari, 1(2), 196-219.
Jonsen  AR,  Siegler  M,  WinsladeWJ.  2002.
Clinical  Ethics:  A  Practical  Approach to ethical decisions in clinical medicine.  5th  ed.  New  York,  NY:
McGraw-Hill. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. 2004. Kode Etik Kedokteran
Indonesia  Dan  Pedoman  Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran. Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor: 73/Menkes/PER/II/1999 Tentang Penyelenggaraan  Pelayanan  Teknologi Reproduksi Buatan. Jakarta. Moeloek  FA.  2002.  Etika  Dan  Hukum
Teknologi  Reproduksi  Buatan.  Kuliah Umum  Temu  Ilmiah  I  Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, Bandung.
Mukesh,  Y.  2006.  Medico-Legal  &  Ethical Aspects  of  Artificial  Insemination. JIAFM, 8 (4), 971-3
Ombelet  W,  Cooke  I,  Dyer  S,  Serous  G. 2008.  Infertility  and  and  the  provesion of infertility and medical in developing countries. Hum Reprd
Pemerintah  Republik  Indonesia.  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 61  Tahun  2004  tentang  kesehatan reproduksi. Jakarta.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  Undang- Undang Dasar 1945. Jakarta.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia. Jakarta.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta. Pennings G. 2008. Ethical issues of infertility treatment  in  developing  countries.
Human Reproduction
Permadi  W,  Djuwantono  T,  Herlianto  H danHalim  D.  2008.  Panduan  Medis Tepat  dan  Terpercaya  untuk  Mengerti dan  Memahami  Bayi  TabungHanya  7 Hari:  Memahami  Fertilisasi  in  Vitro. RefikaAditama: Bandung.
Rajuddin.  Etik,  Hukum  dan  Sosial  pada Penanganan Infertilitas.
Wiryawan Permadi et al, 2008. Hanya 7 Hari
Memahami Fertilisasi In Vitro, Bandung: PT Refika Aditama.