Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Dian Jeasy Lestari, Devi Alya Sabila, Laurensia Anggi Clarita
IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 1388-1402 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tindak Pidana Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis
Mohd. Yusuf Daeng M 1 🖂 , Dian Jeasy Lestari 2 , Devi Alya Sabila 3 , Laurensia Anggi Clarita 4
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: yusufdaeng23@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Hukum  kesehatan  adalah  semua  ketentuan  hukum  yang  berhubungan  langsung  dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapanya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat malprakti mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat melalui grafik terjadinya malpraktik yang meningkat dari tahun ke tahun. Keadaan tersebut jelas berdampak pada pencari keadilan bagi para korban. Dewasa ini sering muncul kasus- kasus dalam pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kinerja dokter diragukan serta mengancam keberlangsungan  karir  seorang  dokter.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yang  bersifat  yuridis normatif  dan  review  artikel,  yaitu  dengan  mengkaji  dan  menganalisis  dari  beberapa  referensi. Referensi tersebut didapatkan melalui google scholar. Resiko medis dapat terjadi karena resiko dari tindakan medis muncul secara tiba-tiba diluar perkiraan dokter serta tidak dapat dihindari oleh dokter dan  adapula  yang  timbul  karena  tindakan  medis  tersebut  dilarang  atau  dibatasi  oleh  undang – undang  karena  tindakan  medis  tersebut  mengandung  resiko  yang  besar.  Untuk  mencegah  dan menyelesaikannya,  Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  praktek  kedokteran  dan Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  kesehatan  sudah  jelas  mengatur  tentang perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan sanksi hukum terhadap tenaga medis. Penelitian ini pada dasarnya mengkaji tentang malpraktik di Indonesia yang dilakukan oleh tenaga medis. Kata Kunci: Hukum Kesehatan, Malpraktik, Tenaga Medis .
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Dian Jeasy Lestari, Devi Alya Sabila, Laurensia Anggi Clarita

## Abstract
Health  law  is  all  legal  provisions  that  are  directly  related  to  the  maintenance  of  health  and  its application  to  civil  law,  administrative  law,  and  criminal  law.  Indonesia  is  a  country  that  has  an alarming level of malpractice. This can be seen through the graph of the occurrence of malpractice which has increased from year to year. This situation clearly has an impact on justice seekers for the victims. Nowadays cases often arise in health services which result in doubts about the performance of doctors and threaten the continuity of a doctor's career. This research uses normative juridical and article review methods, namely by reviewing and analyzing several references. These references were obtained through Google Scholar. Medical risk can occur because the risk of medical action appears suddenly beyond the doctor's expectations and cannot be avoided by the doctor and there are those that arise because the medical action is prohibited or limited by law because the medical action carries great risks. To prevent and resolve it, Law Number 29 of 2004 concerning medical practice and Law Number 36 of 2009 concerning health clearly regulate legal protection for medical personnel and  legal  sanctions  against  medical  personnel.  This  research  basically  examines  malpractice  in Indonesia by medical personnel.
Keywords: Health Law, Malpractice, Medical Personnel.

## PENDAHULUAN
Hak atas kesehatan ini sebagai hak asasi manusia yang telah diakui dan diatur dalam berbagai konvensi internasional maupun nasional (Yuliana Putri Saraswati et al., 2022). Salah satu  unsur  terpenting  dari  perkembangan  suatu  negara  adalah  index  kesehatan  warga negaranya  yang  baik,  untuk  itu  setiap  negara  harus  memiliki  sistem  pengaturan pelaksanaan  bidang  kesehatan  tersebut  agar  tujuan  menyehatkan  masyarakat  tercapai (Takdir,  2018).  Namun  pelaksanaan  pelayanan  Kesehatan  dalam  praktiknya  terdapat kemungkinan terjadinya suatu tindakan diluar prosedur yang telah ditetapkan. Tindakan malpraktik merupakan kesalahan atau kelalaian yang dibuat secara sengaja maupun tidak sengaja oleh tenaga medis yang dimana dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan dan keselamatan seorang pasien yang sedang ditanganinya (Julius Roland Lajar et al., 2020). Kesehatan  merupakan  bagian  terpenting  dalam  kehidupan  manusia,  karena  dengan
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Dian Jeasy Lestari, Devi Alya Sabila, Laurensia Anggi Clarita
Kesehatan  tersebut  manusia  dapat  beraktivitas.  Jika  kualitas  hidup  manusia  meningkat maka kesejahteraan pun akan didapat. Hubungan dokter dan pasien sudah berjalan sejak masa Hipocrates dan terus berkembang hingga sekarang. Perkembangan terus  bergulir hingga terjadi pergantian teknologi, perkembangan ilmiah serta sosial. Perkembangan ini sendiri  mengakibatkan  terjadinya  perubahan  cara  pelayanan  kesehatan  serta  tindakan – tindakan medis yang dilakukan oleh dokter. Hal ini merupakan tantangan bagi konsep – konsep dan kewajiban – kewajiban moral para tenaga medis dan masyarakat yang secara nyata berlaku saat ada pasien yang sakit atau mengalami resiko medis atas dilakukannya tindakan medis oleh dokter (Wahyu Rizki Kartika Ilahi, 2018).
Di Indonesia, hukum memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara.  Salah  satunya  menyangkut  bidang  kesehatan,  kesehatan merupakan  hak  asasi  manusia  dan  salah  satu  komponen  kesejahteraan  yang  harus dilaksanakan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dari Indonesia . Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, karena itu kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat  yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan  pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.(Mikho Ardinata, 2020) Memperoleh pelayanan  kesehatan  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  setiap  manusia  yang  tanggung jawab  pelaksanaaanya  ada  pada  pemerintah.  Pemerintah  menyadari  rakyat  yang  sehat merupakan aset dan tujuan utama dalam mencapai masyarakat yang adil makmur. Oleh karenanya pemerintah berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, membiayai pelayanan kesehatan bersifat public goods seperti imunisasi,  pemberantasan  penyakit  menular,  dan  kewajiban  membiayai  pelayanan kesehatan orang miskin dan usia lanjut (Wahyu W, 2014).
Negara  Indonesia  dalam  hal  kasus  hukum  malpraktik  memiliki  grafik  yang meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Kejadian  tersebut  ditandai  dengan  adanya  kesadaran masyarakat  umum  untuk  memperoleh  keadilan  khususnya  bidang  kesehatan.  Tenaga kesehatan  atau  medis  harus  menjadi  seseorang  yang  profesional  dalam  menjalani pekerjaan dan tanggung jawabnya. Karena masih banyak ditemukan di lapangan tenaga
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Dian Jeasy Lestari, Devi Alya Sabila, Laurensia Anggi Clarita
medis  yang  masih  kurang  profesional  dalam  menjalankan  tugasnya  sehingga  membuat masyarakat sedikit khawatir tentang hal itu. Contoh yang masih banyak ditemui di dalam masyarakat adalah tindakan malpraktik itu sendiri sedang kami bahas dalam kasus ini (Liza Deshaini & Evi Oktarina, 2020).
Tindakan  malpraktik  merupakan  kesalahan  atau  kelalaian  yang  dibuat  secara sengaja  maupun  tidak  sengaja  oleh  tenaga  medis  dapat  mengakibatkan  kerugian kesehatan dan keselamatan seorang pasien yang sedang ditanganinya (S. Sibarani, 2017). Malpraktik  berarti  menjalankan  pekerjaan  yang  buruk  kualitasnya,  tidak  lege  artis,  tidak tepat. Malpraktik tidak hanya terdapat dalam bidang kedokteran, tetapi juga dalam profesi lain  seperti  perbankan,  pengacara,  akuntan  publik,  dan  wartawan.  Dengan  demikian, malpraktik medik dapat  diartikan sebagai  kelalaian atau kegagalan seorang  dokter atau tenaga medis untuk mempergunakan  tingkat keterampilan  dan  ilmu pengetahuan yang lazim  dipergunakan  dalam  mengobati  pasien  atau  orang  cedera  menurut  ukuran  di lingkungan  yang  sama.(Riska  Andi  Fitriono  et  al.,  2016)  Keadaan  demikian  sangat mempengaruhi kualitas tenaga medis di mata masyarakat luas dan tindakan ini juga dapat mempengaruhi kualistas rumah sakit dalam menanggani masyarakat pada umumnya. Di samping  itu  malpraktik  juga  sangat  bertentangan  dengan  hukum  karena  tidak  sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) (O. Michel & D. Mangkey, 2014), dimana setiap tenaga medis diharuskan dan berkewajiban untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi  pasien  yang  membutuhkan  penanganan  medis,  karena  ini  merupakan  salah  satu standar  operasional prosedur (SOP) yang harus dan wajib  dilakukan oleh  tenaga medis dalam menangani para pasien sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Beberapa kajian tentang malpraktik telah mendominasi kajian di bidang kesehatan dalam  satu  dekade  terakhir.  Sebagai  tenaga  kesehatan,  dokter  juga  perlu  mendapat perlindungan hukum dalam memberikan pelayanan Kesehatan (O. Michel & D. Mangkey, 2014). Kajian lain mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pasien layanan medis yang menjadi  korban  malpraktik  (M.  Nurdin,  2015).  Hukum  malpraktik  wajib  mendapat penegakan melalui mediasi penal (R. A. Fitriono et al., 2016). Kajian lain mengkaji tentang perlindungan hukum bagi profesi dokter dalam penyelesaian sengketa medis (S.Trisnadi, 2016). Perlindungan hukum terhadap pasien korban tindakan malpraktik juga perlu ditinjau dari  sudut  pandang  hukum  Indonesia  (S.  Sibarani,  2017).  Tanggung  jawab  dokter  atas
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Dian Jeasy Lestari, Devi Alya Sabila, Laurensia Anggi Clarita
tindakan malpraktik dalam memberikan pelayanan medis juga dapat dilihat dari perspektif hukum perdata (R. A. Riza, 2018). Tindakan melawan hukum dan malpraktik oleh dokter wajib  dipertanggungjawabkan  oleh  tenaga  kesehatan  yang  bersangkutan  .Penelitian  ini akan membahas mengenai malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terjadi dalam praktek kesehatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  sarana  manusia  untuk  memperkuat,  membina,  serta  untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1984).  Penelitian hukum adalah suatu  metode  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  serta  doktrin- doktrin  hukum  dengan  tujuan  untuk  menjawab  isu-isu  hukum  yang  dihadapi  (Peter Mahmud Marzuki, 2011).  Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori hukum. Penelitian hukum normatif  didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny  Ibrahim,  2018).  Metode  penelitian  tersebut  digunakan  untuk  mengkaji  serta menganalisis bagaimana tindakan tukang gigi yang dilakukan di luar kewenangannya dari perspektif hukum.
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku,  melainkan  serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Dian Jeasy Lestari, Devi Alya Sabila, Laurensia Anggi Clarita

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dokter  merupakan  ilmuwan  yang  telah  dididik  secara  profesional  untuk memberikan  pertolongan  dan  pelayanan  medis  kepada  orang-orang  yang membutuhkannya. Pendidikan kedokteran telah membekali para peserta didiknya dengan pengetahuan  ( knowledge),  keterampilan  (skill),  dan  perilaku  professional  (professional attitude) agar mereka menjadi dokterdokter yang berkompeten dan profesional, senantiasa memberikan  pertolongan  kepada  sesamanya.  Sumpah  dokter  dimulai  dengan  kalimat: ”Demi Allah saya bersumpah”. Kalimat ini merupakan pengakuan atas keterbatasan manusia. Praktik  kedokteran  menuntut  kompetensi  dan  kewenangan  seorang  dokter  dalam memberikan  pelayanan  medis.  Kompetensi  adalah  kemampuan  dokter  yang  didasarkan pada  ilmu    pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap  profesional  untuk  melakukan  praktik, sedangkan kewenangan merupakan otoritas yang diberikan oleh pihak yang berwewenang kepada seorang  dokter untuk menjalankan praktik.(Vini H. R. Gosal et al., 2022) Ditinjau dari Pasal 10 Kode Etik Kedokteran menyebutkan bahwa setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ia tidak mampu melakukan  suatu pemeriksaan  atau pengobatan, maka atas  persetujuan pasien, ia wajib menunjuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut. Dalam kode etik disebutkan bahwa profesi kedokteran lebih merupakan panggilan perikemanusiaan dengan mendahulukan keselamatan  dan kepentingan pasien  dan tidak mengutamakan  kepentingan  pribadi.  Sedangkan  pasien  adalah  setiap  orang  yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit (Pasal 1 angka 4 UU No. 44 Tahun 2009).
Seperti diketahui dokter sebagai manusia biasa juga dapat melakukan kesalahan. Peristiwa ini disebut juga dengan kesalahan profesi, dan dikenal dengan istilah malpraktik. Sebenarnya terjadinya malpraktik tersebut yang membuka kemungkinan timbulnya akibat atau kerugian bagi pasien juga dapat terjadi sejak dahulu, hanya saja reaksi yang timbul baru belakangan ini, di Indonesia khususnya baru terlihat sejak tahun 1981-an. Sementara ini,  masyarakat  cenderung  untuk  menghubungkan  kesalahan  dokter  tersebut  dengan pelanggaran  hukum.  Hal  ini  membawa  kekhawatiran  bagi  dokter  dalam  menjalankan profesinya,  kekhawatiran  ini  dapat  dipahami  oleh  karena  antara  lain  menyangkut
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Dian Jeasy Lestari, Devi Alya Sabila, Laurensia Anggi Clarita
perlindungan hukum bagi seorang dokter yang melaksanakan profesinya. Masyarakat yang menganggap  bahwa  kesalahan  dalam  menjalankan  profesi  dokter  tersebut  haruslah dikenakan sanksi pidana. Apabila penuntutan diajukan melalui organisasi kedokteran, dalam hal  ini  Ikatan  Dokter  Indonesia,  maka  aparatur  etik  kedokteran  c.q.  Majelis  Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia akan mempelajari dan menilai sebelum mengambil keputusan terhadap keputusan terhadap perkara yang diajukan. Apabila kasus yang diajukan ternyata menyangkut aspek pidana, maka Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia akan meneruskan  kepada  instansi  penegak  hukum  yang  berwenang  menyelesaikannya. Sebaliknya  apabila  penuntutan  diajukan  melalui  instansi  penegak  hukum,  yaitu  pihak kepolisian  maka  pihak  kepolisian  akan  segera  melakukan  penyidikan.  Apabila  hasil penyidikan  ternyata  tidak  terdapat  cukup  bukti  bahwa  perkara  yang  diajukan  bukan merupakan tindak pidana, misalnya hanya kesalahan dokter tersebut termasuk dalam ruang lingkup  pelanggaran  Kode  Etik  Kedokteran,  maka  penyidik  dengan  surat  penetapannya menghentikan penyidikannya, kemudian diteruskan kepada organisasi profesi yang lebih berkompeten untuk menanganinya (Adami Chazawi, 2000).
Resiko  medis  dapat  terjadi  karena  resiko  dari  tindakan  medis  muncul  secara  tiba-tiba diluar perkiraan dokter serta tidak dapat dihindari oleh dokter dan adapula yang timbul karena  tindakan  medis  tersebut  dilarang  atau  dibatasi  oleh  undang – undang  karena tindakan medis tersebut mengandung resiko yang besar. Resiko dari tindakan medis yang dilakukan dokter berbeda – beda skala besar kecilnya. Dokter diminta untuk melakukan tindakan  medis  yang  sesuai  dengan  kondisi  pasien  sekalipun  resiko  yang  bersama tindakan medis tersebut besar.
Kelalaian  dalam  hukum  pidana  disebut  juga  dengan  kealpaan.  Langemeyer  “Kealpaan adalah  suatu  struktur  yang  sangat  gecompliceerd.  Dia  mengandung  dalam  satu  pihak kekeliruan  dalam  perbuatan  lahir  dan  menunjuk  kepada  adanya  keadaan  batin  yang tertentu, dan di lain pihak keadaan batinnya itu sendiri”. Van Hammel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu :
a. Tidak mengadakan penduga – duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
b. Tidak mengadakan penghati – hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.
Konsep kelalaian dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Dian Jeasy Lestari, Devi Alya Sabila, Laurensia Anggi Clarita
dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP : Pasal 359 KUHP “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan  paling  lama  satu  tahun”.  Pasal  360  ayat  (1)  KUHP  “Barangsiapa  karena kealpaannya  menyebabkan  orang  lain  mendapat  luka.  Luka  berat,  diancam  pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Pasal 360 ayat (2)  KUHP  “Barangsiapa  karena  kealpaannya  menyebabkan  orang  lain  luka -  luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau  pencarian  selama  waktu  tertentu,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah”.
Kelalaian medis atau dalam bahasa sehari - hari dikenal dengan istilah malpraktik merupakan salah satu kejadian atau fenomena yang akhir - akhir ini muncul dan menjadi sorotan khalayak. Hal ini dikarenakan beberapa pasien mengalami resiko medis berupa kematian  ataupun  cacat  dan  mengakibatkan  banyaknya  gugatan  yang  dilayangkan pasien  terhadap  dokter.  Kelalaian  dalam  hukum  medis  sering  disebut  dengan Negligence. Negligence adalah hal yang manusiawi yang sering dialami oleh manusia karena  manusia  tidaklah  sempurna.  Menurut  Guwandi  (Guwandi,  2009)  Seseorang dikatakan  lalai  apabila  ia  bertindak  acuh  atau  tidak  pedulian.  Tidak  memperhatikan kepentingan  orang  lain  sebagaimana  lazimnya  di  dalam  tata-pergaulan  hidup masyarakat.
Pengertian  kelalaian  medis  sendiri  menurut  Hermien  Hadiati  Koeswadji  secara harfiah  berarti  bad  practice  atau  praktek  buruk  yang  berkaitan  dengan  praktek penerapan  ilmu  dan  teknologi  medik  dalam  menjalankan  profesi  medik  yang mengandung ciri – ciri khusus. Karena malpraktik berkaitan dengan “ how to practice the medical  science  and  technology ”,  yang  sangat  erat  hubungannya  dengan  sarana kesehatan atau tempat melakukan praktik dan orang yang melaksanakan praktik,maka pendapat Hermien lebih cenderung menggunakan istilah  “maltreatment” (Wahyu Rizki Kartika Ilahi, 2018).
Seorang dapat dikatakan telah berbuat kelalaian apabila sudah tersirat suatu sifat sembrono  atau  sembarangan  ( heedlessness  or  carelessness)  pada  dirinya  yang merupakan  tindakan  yang  menyimpang  dari  tolok  ukur  yang  secara  umum  atau
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Dian Jeasy Lestari, Devi Alya Sabila, Laurensia Anggi Clarita
melakukan  suatu  tindakan  yang  seharusnya  tidak  dilakukan,  atau  sebaliknya  tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut ukuran seseorang yang biasa, wajar  dan  hati-hati  (reasonable  man).  Kelalaian  juga  bisa  terjadi  walaupun  seorang dokter, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya yang sudah memperhitungkan akibat dari tindakannya dan juga telah mempertimbangkan sebaik-baiknya, namun ia lalai atau tidak menyiapkan upaya pencegahan terhadap suatu resiko yang bisa menimbulkan.
Malpraktik  pada  dasarnya  tidak  hanya  dilakukan  oleh  profesi  kedokteran melainkan juga diprofesi lain seperti perbankan, pengacara, akuntan publik dan wartawan dan lain sebagainya. Hal ini didasari dengan adanya potensi-potensi untuk melakukan hal  yang  dapat  merugikan  pihak  lain,  menurut  kamus  hukum Black  Law  Dictionary merumuskan malpraktik sebagai Any Professional misconduct, Unreasonable lack of Skill or Fidelity in Professional or judiacry duties, evil or illegal or immoral conduct artinya perbuatan jahat dari seseorang ahli, kekurangan dalam keterampilan di bawah standar atau  tidak  cermatnya  seorang  ahli  dalam  menjalankan  kewajibannya  secara  hukum, praktek salah atau illegal atau perbuatan yang tidak bermoral  (J. Arifko, 2014). Secara etimologi Malpraktik  berasal  dari kata malpractice artinya cara mengobati yang salah atau tindakan tidak benar dan tidak sesuai dengan standar operasioanl prosedur yang ada.
Definisi  malpraktik  adalah  kelalaian  dari  seorang  dokter  atau  perawat  untuk menggunakan  tingkat  kepandaian  dan  ilmu  pengetahuan  dalam  mengobati  dan merawat  pasien,  yang  lazim  dipergunakan  terhadap  pasien  atau  orang  yang  terluka menurut  ukuran  di  lingkungan  yang  sama.  Dari  definisi  tersebut  malpraktik  harus dibuktikan  apakah  tindakan  medis  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  dalam menerapkan  ilmu  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  ukurannya  adalah  lazim digunakan di wilayah tersebut tidak memenuhi standar profesi. Jika korban (pasien) dari malpraktek  memilih  melakukan  tuntutan  secara  pidana,  maka  tentu  saja  pasien  yang mengajukan tuntutan harus membuktikan banyak hal, termasuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku. Sebelumnya medikal malpraktik  dapat masuk ke ranah hukum pidana apabila memenuhi 3 aspek, yaitu (Shidarta & Petrus Lakonawa, 2020) :
a. Syarat sikap batin dokter;
b. Syarat dalam perlakuan medis;
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Dian Jeasy Lestari, Devi Alya Sabila, Laurensia Anggi Clarita
c. Syarat mengenai hal akibat.
Tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sudah diatur hukumnya dalam peraturan perundang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dan kode etik kedokteran yang berlaku selain itu juga adapun sanksi terhadap perbuatan tindakan tenaga  medis  yang  melakukan  malpraktik,  sanksi  yang  dimaksud  antara  lain,  sanksi pidana,  sanksi  perdata,  sanksi  administrasi  dan  sanksi  moral,  dimana  sanksi-sanksi tersebut berupa pidana penjara, ganti rugi, teguran, denda atau pembekuan izin akibat kelalaian  tersebut  dan  pelanggaran  terhadap  norma  dan  moralitas  (M.  I.  Syah,  2019). Terhadap sanksi administrasi umumnya dikenakan kepada pelanggaran diklasifikasikan pelanggaran administrasi bersifat privat yang dijatuhkan oleh aparatur atau pejabat tata usaha negara, sanksi teguran merupakan teguran secara lisan dan tertulis.
Penjatuhan sanksi teguran ini kepada pihak penerima sanksi harus diberitahu jenis kesalahannya.  Jenis  sanksi  ini  bersifat  ringan  dan  kepada  pihak  yang  ditegur  masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, adapula sanksi dalam pembekuan hingga pencabutan sertifikat, sanksi ini merupakan penghentian dalam jangka waktu sementara dan selamanya, apabila untuk sementara sanksi tersebut mempunyai batas waktu dan sanksi  tersebut  dianggap  selesai  ketika  penerima  sanksi  sudah  melewati  batas  waktu tersebut dan kembali pada kondisi semula yakni kondisi sebagaimana sebelum menerima sanksi  tersebut,  sanksi  administrasi  yang  terakhir  adalah  sanksi  denda,  besar  kecilnya denda  akan  ditentukan  oleh  hukum  yang  mengaturnya  karena  setiap  ketentuan mempunyai  dasar  hukum  dan  kriteria  masing-masing.  Perbuatan  tenaga  medis  yang melakukan  tindakan  malpraktik  ini  juga  menimbulkan  suatu  sanksi  tidak  tertulis  yaitu sanksi moral, sanksi moral memang tidak tertulis. Oleh karena itu, pemberian sanksi juga tidak  tertulis.  Kendati  pun  tidak  tertulis,  itu  memiliki  kekuatan  yang  dasyat  karena mempengaruhi kualitas tenaga medis di mata masyarakat.
Tenaga medis pada dasarnya sudah memiliki dasar hukum atau payung hukum untuk memberikan  jaminan  hukum  kepada  tenaga  medis  atau  tenaga  kesehatan  pada umumnya  yang  melakukan  profesi  dalam  melakukan  tindakan  medis  atau  melakukan pelayanan  kesehatan,  karena  tenaga  medis  merupakan  komponen  utama  pemberi pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  untuk  mencapai  suatu  tujuan
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Dian Jeasy Lestari, Devi Alya Sabila, Laurensia Anggi Clarita
dalam  melakukan  pembangunan  kesehatan  yang  sesuai  dengan  tujuan  nasional sebagaimana  sudah  diamanatkan  oleh  konstitusi  (N.  Kijanti,  2009).  Hukum  positif Indonesia  terdapat  beberapa  peraturan  perundang-undang  yang  berkaitan  dengan perlindungan hukum terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam melakukan profesi.
Tindak  pidana  oleh  tenaga  kesehatan  yang  melakukan  kelalaian  berat  terhadap penerima pelayanan kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 84 (Sherel Poluan, 2021):
1) Setiap  Tenaga  Kesehatan  yang  melakukan  kelalaian  berat  yang  mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga  Kesehatan dipidana dengan  pidana penjara paling  lama 5 (lima) tahun;
3) Lalai; lengah; kurang hati-hati; masalah ini berkaitan erat dengan KU Pidana Pasal 359 dan Pasal 360.
Bab  XXI.  Menyebabkan  Mati  Atau  Luka-Luka  Karena  Kealpaan.  Pasal  359.  Barangsiapa karena  kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain  mati,  diancam  dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Pasal 360 ayat:
1) Barang  siapa  karena  kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun;
2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebahkan orang lain luka- luka  sedemikian  rupa  sehingga  timbul  penyakit  atau  halangan  menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 361. Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Dian Jeasy Lestari, Devi Alya Sabila, Laurensia Anggi Clarita
suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditamhah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicahut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.
Namun disisi yang lain yaitu dari pihak pasien, terkadang apabila ada kasus atau kerugian yang dialami oleh pasien, tidak dipermasalahkan atau tidak menuntut baik secara perdata maupun pidana. Ada beberapa penyebab, antara lain:
a. Masih adanya sikap/anggapan masyarakat bahwa dokter adalah dewa penolong (apa  yang  dilakukan  oleh  dokter  merupakan  upaya  maksimal  terbaik  dan  kalau tidak berhasil menyembuhkan pasien atau pasien meninggal dianggap merupakan takdir);
b. Pasien atau keluarganya berkedudukan dalam posisi lemah dan awam terhadap pengetahuan dan teknologi kedokteran, sehingga pasien atau keluarganya sama sekali  tidak  mengetahui  apakah  tindakan  yang  diambil  dokter  dalam  upaya penyembuhan  pasien  sudah  sesuai  dengan  prosedur,  standart  atau  tugas  dan kewajiban dokter dalam melaksanakan tugas profesionalnya;
c. Adanya sikap tertutup  pihak  dokter maupun manajemen  rumah sakit, sehingga pasien  atau  keluarganya  sulit  untuk  mengetahui  apakah  suatu  tindakan  dokter sesuai dengan standar  profesional, dan apakah sarana yang ada di rumah sakit yang mendukung upaya penyembuhan pasien sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi oleh rumah sakit.
Apabila pasien atau keluarga pasien mengalami kerugian dapat mengadukan dokter telah  melakukan  malpraktek  kepada  kepolisian,  Jaksa,  Dinas  Kesehatan  atau  Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) secara tertulis atau lisan dan dapat menggugat secara perdata ke pengadilan Negeri setempat, berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata dan secara pidana dapat dituntut dengan Pasal 359 KUHPidana dan Pasal  190  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan.  Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap pasien yang dirugikan akibat malpraktik atau kesalahan dalam  menjalankan  standar  profesional  kedokteran  yang  melanggar  hukum,  maka penyelesaiannya dapat diajukan melalui organisasi Ikatan Dokter Indonesia atau Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI)  atau  Majelis  Kehormatan  Etika
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Dian Jeasy Lestari, Devi Alya Sabila, Laurensia Anggi Clarita
Kedokteran juga melalui pengadilan negeri apabila berbentuk pidana dengan menyertai bukti fisik dari korban malpraktik. Penyelesaian yang dapat dilakukan yakni secara pidana, perdata, kode etik maupun melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

## SIMPULAN
Malpraktik  medik  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medis  yang  dapat menimbulkan kerugian baik materil maupun nonmateri bagi pasien. Potensi penyalahgunaan, misalnya kurangnya informasi, faktor ekonomi, faktor rutinitas dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan penyalahgunaan. Ketika seorang dokter atau profesional perawatan kesehatan lainnya melakukan kesalahan, sengaja atau tidak sengaja, mereka dapat dikenakan hukuman pidana,  perdata,  administrasi,  atau  moral.  Semua  hukuman  ini  dikenakan  kepada  tenaga medis  yang  melakukan  malpraktik  medis  atau  melanggar  undang-undang  pasien.  Untuk mengurangi  penyimpangan,  tenaga  medis  harus  lebih  mengembangkan  pengetahuan tenaga kesehatan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar operasional yang berlaku untuk kepentingan masyarakat, serta menyediakan infrastruktur  yang  lengkap  untuk  mendukung  kegiatan  pelayanan  kesehatan  dari  tenaga Kesehatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi. (2000). Malpraktik Kedokteran: Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum.
Bayumedia Publishing.
Guwandi. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Medik & Bio-etika. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
J. Arifko. (2014). Kesehatan (Teori dan Aplikasi) di Lengkapi Kesehatan dan Keperawatan. IN Media.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
Julius Roland Lajar, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara.
(2020). AKIBAT HUKUM MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(1), 7 – 8.
Liza Deshaini, & Evi Oktarina. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Dian Jeasy Lestari, Devi Alya Sabila, Laurensia Anggi Clarita
PIDANA ABORSI . SOLUSI, 18(3).
M. I. Syah. (2019). Tuntutan Hukum Malpraktik Medis. Bhuana Ilmu Popular.
M. Nurdin. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 10(1).
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Mikho Ardinata. (2020). TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP JAMINAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF  HAK ASASI MANUSIA. JURNAL HAM, 11(2), 320.
N. Kijanti. (2009). Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran. Pustaka Yustisia.
O. Michel, & D. Mangkey. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis. Lex Et Societatis, 2(8).
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Kencana.
R. A. Fitriono, B. Setyanto, & R. Ginting. (2016). Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal. Yustisia, 5(1).
R. A. Riza. (2018). Tanggung Jawab Dokter terhadap Pasien dalam Hal Terjadinya Malpraktik Medik Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 4(1).
Riska Andi Fitriono, Budi Setyanto, & Rehnalemken Ginting. (2016). PENEGAKAN HUKUM MALPRAKTIK MELALUI PENDEKATAN MEDIASI PENAL. Yustisia, 5(1), 88.
S. Sibarani. (2017). Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia. Justitia et Pax, 33(1).
Sherel Poluan. (2021). PEMBERLAKUAN TINDAK PIDANA BAGI TENAGA KESEHATAN APABILA MELAKUKAN KELALAIAN TERHADAP PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN. Lex Crimen, 10(3).
Shidarta, & Petrus Lakonawa. (2020). Lex Specialis Derogat Legi Generali : Makna Dan Penggunaannya. Www.Business-Law.Binus.Ac.Id.
Soerjono Soekanto. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press.
S.Trisnadi. (2016). Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis. Masalah-Masalah Hukum, 45(2).
Takdir. (2018). PENGANTAR  HUKUM KESEHATAN. Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Dian Jeasy Lestari, Devi Alya Sabila, Laurensia Anggi Clarita
Vini H. R. Gosal, Aaltje E. Manampiring, & Caecilia Waha. (2022). Perilaku Profesional Tenaga Medis terhadap Tanggung Jawab Etik dan  Transaksi Terapeutik dalam Menjalankan Kewenangan Klinis . Medical Scope Journal, 4(1), 2.
Wahyu Rizki Kartika Ilahi. (2018). RESIKO MEDIS DAN KELALAIAN MEDIS DALAM ASPEK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA . Jurnal Hukum Volkgeist, 2(2).
Wahyu W. (2014). Dokter, Pasien dan Malpraktik. Balai Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung RI. Jurnal Mimbar Hukum, 26(1).
Yuliana Putri Saraswati, Wiwik Afifah, & Sultoni Fikri. (2022). PENOLAKAN PELAYANAN MEDIS TERHADAP PASIEN GAWAT DARURAT DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA. Jurnal Inovasi Penelitian, 3(1), 4345.