## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## TINJAUAN  TENTANG  SISTEM  PEMBAGIAN  HARTA  WARISAN KEPADA PARA AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT SUKU BAHU POSTO ADMINISTRATIVO BAUCAU (Studi Penelitian Suku Bahu)

## Celestina Gusmão, Seguito Monteiro
Universitas Dili, Timor-Leste E-mail :
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2022
Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Inheritance Card, Inheritance, Heirs The  distribution    of    inheritance  has  customary inheritance  requirements,  namely:  certainty  of  the death of the person who owns  the property, certainty of the life of the heir when the heir dies, and knowing the causes of the status of each heir. The  approach  to writing  this  thesis is a cultural  approach, which  is to examine the position of each heir according to the customary  law  of    the  Bahu    Tribe    to    obtain inheritance from the heir. New inheritance  can  be inherited to other parties if the testator has died, and the  heirs  or  heirs  who have  the right  and  power  to distribute  the  inheritance  to  their  brothers  and sisters are the first son, more  entitled  to regulate the inheritance  left  by  the  testator  and  distribute  it  to other heirs in accordance  with existing procedures. The  results  of  the  study  show  that  customary inheritance  according to the Bahu tribal community, the    heirs  have  the  same  rights,  but  boys  and  boys have higher rights than girls. Abstrak Kata kunci:
Karta  Warisan, Pewaris, Ahli  Waris
Corresponding Author:
Celestina  Gusmão e-mail :
Pembagian harta warisan adanya syarat  kewarisan adat  yaitu:  kepastian  meninggalnya  orang  yang mempunyai  harta,  kepastian  hidupnya  ahli  waris ketika  pewaris  meninggal  dunia,  dan    diketahui sebab-sebab  status  masing-masing  ahli  waris. Pendekata  penulisan    tesis  ini  ialah  pendekatan kultural,  yaitu  mengkaji  tentang  kedudukan  para
setiap  ahli  waris  menurut  hukum  adat  Suku  Bahu untuk  memperoleh  harta  warisan  dari  pewaris.
Harta  warisan  baru  dapat  diwariskan  kepada  pihak lain  apabila  pewaris  telah  meninggal  dunia,  dan  ahli waris atau para ahli waris yang berhak dan berkuasa untuk  menbagikan  harta  warisan  kepada  saudara- suadaranya  adalah  anak  laki-laki  pertama,  lebih berhak  untuk  mengatur  harta  warisan  yang ditinnggalkan  pewaris  dan  membaginya  kepada  ahli waris yang lain sesuai dengan prosedur yang ada.. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  waris  adat  menurut masyarakat  adat  Suku  Bahu  para  ahli  waris mempunyai hak yang sama, namun anak laki-laki, anak laki-laki  memiliki  hak  lebih  tinggi  dari  anak perempuan.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Sehubungan  dengan  dengan  hukum  waris  adat,  maka  perkembangan hukum waris di Tiimor-Leste, selama ini diwarnai oleh dua sistem hukum waris. Kedua  sistem  hukum  waris  itu  adalah,  sistem  hukum  tertulis  berpijak  pada hukum  perdata  ( kodigo  civil )  dan  sistem  kedua  adalah  berpijak  pada  sistem waris adat.  Sebagai sistem hukum, maka kedua sistem hukum tersebut di dalam wujudnya seperti sekarang ini tidak lepas dari asas-asas yang mendukungnya. Sistem  hukum  meliputi  susunan  atau  tatanan  yang  teratur,  yang  terdiri  atas bagian-bagian  yang  saling  berkaitan  satu  dengan  lainnya,  tersusun  menurut rencana atau pola sebagai hasil suatu pemikiran untuk mencapai tujuan.  Setiap sistem  hukum  mengandung  beberapa  asas  yang  menjadi  pedoman  dalam pembentukannya,  maka  demikian  juga  adanya  sistem    Hukum  Kewarisan Nasional, berasal dari sub sistem hukum kewarisan yang turut andil di dalam proses pembentukannya, dan tentunya adalah kedua sistem hukum dimaksud di atas.
Warisan  pada  dasarnya  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan dari hukum. Dalam pandangan hukum warisan adat itu merupakan salah satu bagian  dari  adat  atau  ketentuan  yang  harus  dalam  menyelesaikan  harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Hukum tentang kewarisan ini adalah karena menyangkut harta yang di satu sisi kecenderungan manusia dapat  menimbulkan  persengketaan,  dan  di  sisi  lain  hukum  juga  tidak menghendaki seseorang memiliki harta yang bukan haknya.
Sebagai  penganut  kebudayaan  dan  patuh  terhadap  hukum  adat  yang berlaku dan mengatur seluruh aspek kehidupan dan kebutuhan manusia, baik dalam  hubungannya    dengan  Tuhan  ataupun  dengan  sesama  manusia  dan hubungannya  dengan  alam  sekitarnya,  sehingga  lahir  aturan-aturan  bagi manusia,  seperti  diantaranya  hukum  keluarga  yang  membahas  mengenai
perkawinan  dan  kewarisan.  Sehingga  hukum  pewarisan  adalah  bagian  dari hukum  keluarga  yang  memegang  peranan  penting  yang  berlaku  dalam masyarakat. 1
Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa asas hukum adalah suatu pikiran dasar yang terdapat di dalam atau peraturan yang konkrit, sebagai pikiran dasar kemudian  terjelma  di  dalam  peraturan  konkrit,  maka  asas  hukum  menurut Nieuwenhuis  dalam  Sudikno  Mertokusumo  pada  hakikatnya  selain  memiliki landasan  atau  berakar  pada  nilai-nilai  sebagai  pedoman  oleh  kehidupan bersama. Dan penerapan hukum adalah sesuatu hal yang menjadi harapan dan dambaan bagi setiap orang sebagai sebuah konsep nilai hukum bagi masyarakat. Seperti  diketahui  bahwa  asas  hukum  adalah  pikiran  dasar  yang  terdapat  di dalam  atau  di  belakang  dari  setiap  sistem  hukum  dan  terjelma  di  dalam peraturan  konkrit  yang  merupakan  hukum  posistif.  Sedangkan  penerapan hukum waris adat adalah keputusan dalam menjalankan peraturan konkrit yang juga  merupakan  hukum kebiasaan    di  susatu  rumpung  masyarakat  tertentu. 2 . Bahwa sebuah norma yang invalid (tidak sah) adalah sebuah norma yang tidak eksis,  dan  dengan  demikian  ia  adalah  bukan  norma.  Akan  tetapi,  sebuah pernyataan yang salah bukan adalah jugu  sebuah pernnyataan, ia hadir sebagai sebuah  pernyataan,  sekalipun  ia  adalah  salah.    Sebuah  norma  bangkit  di  atas kesalahan,  yakni  mulai  sebagai  hal  yang  sah  dalam  waktu,  dan  lenyap  dari keabsahan,  yakni  berpikir  sebagai  hal  yang  valid  (sah)    dalam  waktu    itu kehilangan  keabsahannya.  Sebuah  pernyataan  tidak  memulia  atau  berakhir sebagai hal yang benar. Jika ia adalah benar, ia selalu telah dan akan selalu begitu (benaran)  ia tidak dapat kehilangan kebenarannya 3 .
Sebagai  penganut  kebudayaan  dan  patuh  terhadap  hukum  adat  yang berlaku dan mengatur seluruh aspek kehidupan dan kebutuhan manusia, baik dalam  hubungannya    dengan  Tuhan  ataupun  dengan  sesama  manusia  dan hubungannya  dengan  alam  sekitarnya,  sehingga  lahir  aturan-aturan  bagi manusia,  seperti  diantaranya  hukum  keluarga  yang  membahas  mengenai perkawinan  dan  kewarisan.  Sehingga  hukum  pewarisan  adalah  bagian  dari hukum  keluarga  yang  memegang  peranan  penting  yang  berlaku  dalam masyarakat. 4
Berkaitan dengan harta warisan, maka ada dua permasalahan yang selalu dikemukakan, yaitu  masalah nilai kegunaan  dan masalah nilai keteraturan. Nilai kegunaan termasuk dalam ruang lingkup ekonomi, sedangkan nilai keteraturan termasuk  dalam   ruang lingkup hukum adat positif yang sedang berlangsung. Dua  aspek  ini  selalu  berkaitan  satu  sama  lain,  artinya  pembahasan  mengenai harta kekayaan tidak terlepas dari masalah kegunaan dan masalah kaidah yang mendasarinya.  Hukum  merupakan  rangkaian  kaidah  yang  menjadi  pedoman bagaimana  seharusnya  orang  berbuat  untuk  memperoleh  dan  memanfaatkan harta  kekayaan.  Begitu  eratnya  dua  masalah  ini,  sehingga  pembahasan  perlu diarahkan  dan  diutamakan  pada  aspek  hukum  saja.Pada  hakekatnya  masalah warisan sangat erat kaitannya dengan masalah keluarga, demikian pula halnya
1 Syafruddin . 2003 . Bab-Bab  Hukum  Adat. Bandung: Grafindo Persada . hlm 147
2 Sudikno  Mertokusumo. 1996. Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar . Yogyakarta:  Liberty. hlm. 6
3 B . Arief  Sidarta. 2004. Hukum  dan  Logika .  Bandung: PT. Alumni.hlm 34
4 Syafruddin . 2003 . Bab-Bab  Hukum  Adat. Bandung: Grafindo Persada . hlm 147
dengan  masalah  hukum  waris  sangat  erat  kaitannya  dengan  masalah  hukum keluarga. Dalam kaitanya dengan kekeluargaan yang akan meninggalkan harta warisannya,  maka  pada  dasarnya  tidak  terlepas  dari  tiga  hal  pokok  sebagai unsur utama dalam pewarisan yaitu:
1. Adanya perkawinan;
2. Adanya kelahiran (anak sebagai ahli waris) dan;
3. Adanya harta benda 5
Yang  dimaksud  harta  benda  di  sini  adalah harta  kekayaan  milik  si pewaris yang  ditinggalkan  atau  diwariskan,  baik  yang  bergerak  maupun  tak  bergerak, serta yang berwujud maupun tidak berwujud. Menurut paham undang-undang, yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai  oleh  hak  milik,  segala  apa  yang  karena  hukum  perlekatan  termasuk dalam  sesuatu  kebendaan,  seperti  segala  hasil  dari  kebendaan  itu,  baik  hasil karena alam, maupun hasil karena pekerjaan orang, selama hasil itu melekat pada kebendaan itu laksana dahan dan akar terpaut pada tanahnya, kesemuanya itu adalah bagian dari pada kebendaan tadi. Yang dinamakan hasil karena alam ialah segala  apa  yang  tumbuh-timbul  dari  tanah  sendiri  tanpa  campur  tangan  oleh manusia.
Kelahiran di sini ialah hasil dari pada hubungan perkawinan seorang laki- laki dan seorang perempuan dari hasil perkawinan yang sah yang menghasilkan keturunan  yang  dapat  disebut  anak  (ahli  waris).  Berhubungan  dengan  hal tersebut,  bahwa  pembentukan  suatu  keluarga  adalah  mutlak  harus  dilakukan melalui perkawinan yang sah, sedangkan membicarakan hukum keluarga adalah tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai hukum perkawinan. 6
Bertolak dari hal tersebut di atas, bahwa keinginan utama setiap pewaris dapat        dipahami bahwa, pembagian harta peninggalan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai  keinginan pewaris yang tetap. Keinginan pewaris biasanya dapat dilakukan  dengan  menunjuk  seorang  pelaksana  wasiat,  seorang  penerus  harta peninggalan secara bersama-sama, 7 Pada umumnya, harta kekayaan keluarga itu dapat dibedakan dalam empat  bagian, yang terdiri dari:
1. Harta  warisan  ( dibagikan semasa  hidup  atau  sesudah  pewaris meninggal)  untuk  salah seorang  diantara  suami  istri  dari  kerabat masing-masing.
2. Harta yang diperoleh dari usaha dan untuk diri sendiri oleh suami atau isteri masing-masing sebelum atau selama perkawinan,( harta bawaan );
3. Harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan atas usaha dan sebagai milik bersama.
4. Harta  yang  dihadiahkan  kepada  suami  dan  istri  pada  saat pernikahan. 8
5 Afandi Ali. 2000 . Hukum  Waris  Keluarga . Jakarta: Renika  Cipta  Cetakan ke  empat.hlm. 97
6 Asri, Benyamin  dan  Thabrini.1988. Dasar-Dasar Hukum  Waris. Bandung: Tarsito. hlm.75
7 Sudarsono. 1990. Hukum  Waris dan  Sistem  Bilateral. Bandung:  CV. Sinar  Grafika. hlm 12
8 Herman Suherman. 2009. Hukum  Waris  Dan  Keluarga . Yogyakarta:  PT. Persada   Nusantara .  hlm 28
Sistem atau kebiasaan pembagian  harta  warisan menurut  masyarakat Suku   Bahu Posto  Administrativo  Baucau  memiliki  persoalan  yang  sangat unik,  dimana  pembagian  warisan,  pihak  laki-laki  lebih  diprioritaskan  dari pada  pihak  wanita,karena  sudah  menjadi  suatu  kebiasaan  bahwa  laki-laki secara  kultural  menetap  sebagai  tuan  tanah  dan  tuan  ru  mah.  Sedangkan kaum  perempuan  akan  keluar  sewaktu-waktu  dari  lingkungan  hidupnya apabila setelah menikah dengan laki-laki dari wilayah lain. Sehingga menurut hukum  kebiasaan  yang  disetujui  dan  diberberlakukan  di  suco  Bahu  adalah untuk  pewarisan,  yang  berhak  penuh  atas  harta  warisan  dari  si  pewaris hanyalah anak laki-laki, tetapi apabila si pewaris tidak memiliki anak laki-laki maka  yang  mewaris  adalah  anak  perempuannya  tetapi  apabila  si  pewaris tidak  memiliki  keturunan  sama  sekali,  maka  yang  berhak  adalah  istri  atau anak  angkat    hidup  terlama  dan  atau  keluarga  sedarah,  baik  dari  garis keturunan lurus ke atas, ke bawah dan atau ke samping.
Berdasarkan  pada  sifat  garis  keturunan  tersebut,  maka  hal  tersebut memiliki hubungan yang  erat dengan masalah perkawinan. Di mana sistem pembagian warisan yang berlaku dalam masyarakat patrilineal, menunjukkan adannya perbedaan hak-hak ahli waris yang berlaku bagi  masyarakat suco Bahu,  hal  ini  merupakan  asuatu  diskriminasi  secara  ekonomia  dan  secara sosial bagi keturunan mereka sebagai ahli waris.

## METODE  PENELITIAN
Penelitian  merupakan  penyaluran  hasrat  ingin  tahu  manusia  dalam  taraf keilman. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat  dari setiap gejala yang tampak dapat dicari penyelesiannya  secara ilmiah. 9 . Sehubungan dengan hal tersebut  maka  jenis  penelitian  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah  jenis  hukum impiris (non doctrinal).

## Kerangka Teori
Kerangka  pemikiran  teoritis  dalam  penelitian  yang  digunakan  untuk menjawab  permasalahan  yang  ada,  maka  pnulis  mengemukakan    beberapa kerangka berpikir sebagai berikut: 1) adanya suatu perkawinan yang sah menurut hukum adat dan hukum , 2) adanya harta kekayaran peninggalan dari pewaris perlu diwariskan  kepada ahli waris atau para ahli waris.

## Masyarakat  Hukum Adat
Bangsa Timor-Leste adalah bangsa yang beragam baik dari sisi geografis, ras, suku  bahasa  maupun  budaya.  Keberagaman  tersebut  membentuk  keragaman sistem  bermasyarakat  dan  adat  istiadat  yang  dipatuhi  dijalankan  oleh masyrakatnya.  Masyarakat  yang  memiliki  struktur  dan  norma-norma  tersendiri yang tetap hidup dan dipatuhi oleh anggotanya disebut  sebagai masyarakat hukum adat. 10 .
Selanjutnya sebagaimana dikatakan oleh T. May Rudy bahwa bagaimana  pun sebagian besar prinsip  yang harus dinyatakan sebagai norma-norma yang hidup
9 Bambang  Sungono. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: P.T.Raja  Grafindo  Persada  2007. hlm.32
10 Jenedfri  M. Gaffar. 2012. Demokrasi Konstitusionl . Jakarta:  KON-Press . hlm 159
berdampingan secara damai dalam masyaarakt tersebut adalah sama sekali bukan hal  yang  baru  dan  telah  ada  baik  secara  tegas  ataupun  tersirat  dalam  suatu kepurusan. Barangkali nilai-nilai sebenarnya dari konsep yang hidup berkembang secara damai terletak dalam penekanannya pada penerapan secara tepat kaidah- kaidah yang hidup dalam masyarakat setempat sebagai norma  dasar bagi anggota masyarakat itu sendiri. 11 .
Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum adat, yang dimaksud dengan  masyarakat  hukum  atau  persekutuan  yang  territorial  adalah  masyarakat yang tetap teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam  kaitan  rohani  sebagai  tempat  pemujaan  roh-roh  leluhur.  Para  anggota masyarakatnya  merupakan  anggota-anggota  yang  terikat  dalam  kesatuan  yang teratur baik ke luar maupun ke dalam. Diantara anggota yang pergi merantau untuk waktu  sementara  masih  tetap  merupakan  anggota  kesatuan  teritorialitu.  Begitu pula orang yang datang dari luar dapat masuk menjadi anggota kesatuan dengan memenuhi persyaratan adat setempat. 12
Menurut  Van  Dijk  persekutuan  hukum  territorial  dapat  dibedakan  dalam  tiga macam,  yaitu “persekutuan  desa”  “persekutuan  daerah,”  atau perserikatan  desa”. Persekutuan desa merupakan suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pedukuhan yang terletak disekitarnya yang tunduk pada perangkat  desa  yang  berkediaman  di  pusat  desa.      Kehidupan  sosial  adalah kehidupan  bersama  manusia  atau  kesatuan  manusia  yang  hidup  bersama  dalam suatu pergaulan. Oleh karena itu, kehidupan sosial berinteraksi tentang :
1. Adanya manusia minimal berjumlah dua orang.
2. Manusia  tersebut  tersebut  bergaul  (berhubungan)  dan  hidup  bersama dalam  waktu  relatif  lama,  oleh  karena  itu  mereka  hidup  cukup  lama, tercipta  hidup  bersama  dan  terjadilah  adaptasi  serta  terorganisasi perilaku dan munculnya kesadaran sebagai suatu kesatuan.
3. Adanya  kesadaran  bahwa  mereka  merupakan  satu  kesatuan,  akhirnya menjadi suatu sistem kehidupan bersama (sistem sosial).
Mengenai hukum adat yang berisikan suatu pandangan menyeluruh terhadap hukum  adat,  penjelasan  perihal  masyarakat  hukum  adat  (Soepomo,  persekutuan hukum adat) pasti di temui. 13 . Hal ini merupakan suatu pertanda bahwa penjabaran tentang  masyarakat  hukum  adat  sangat  diperlukan  sebelum  dilanjutkan  dengan pembahasan  hukum  positif  dari  masyarakat  yang  bersangkutan.  Soepomo mengemukakan bahwa mengetahui hukum, maka terutama perlu diselidiki apabila di daerah mana, sifat dan susunan badan persekutuan hukum, di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum adat itu, hidup sehari-hari. 14 .
Bertolak  dari  hal  tersebut,  jika  kita  merujuk  pada  teorinya  Emeritu  John Gilissen  dan  Emeritus  Frits  Gorle,  mereka  mengatakan  bahwa  pertanyaan pertama yang harus dijawab tentang terbentuknya hukum adalah jika hukum adalah  produk  kenyataan  kemasyarakatan,  bagaimana  hal  itu  terbentuk, dengan kata lain bagaimana caranya hubungan-hubungan dan pertimbangan-
11 T. May Rudy.2001. Hukum Adat  Indonesia. Bandung:PT. Refika Aditama. hlm.49
12 Dijk Van, Soehardi. 2009. Pengantar  Hukum  Adat  Indonesia . Bandung :  Gravenhage.hlm.57
13 Soekanto. 1996. Meninjau  Hukum Adat  Indonesia . Jakarta : Radja  Grafindo  Persada,.  hlm102.
14 Ibid., hlm 109.
pertimbangan  kemasyarakatan  menyebabkan  terbentuknya  norma-norma yang dapat dianggap sebagai norma-norma hukum.
Hal  ini  sangat  sulit  untuk  ditentukan,  oleh  karena  ilmu  pengetahuan kepurbakalaan,    etnologi  hukum,  dan  sebagainya  menunjuk  bahwa  pada kebanyakan bangsa-bangsa di zaman purbaka pun,  pada saat belum ada aksara, telah  dikenal  norma-norma  perilaku  yang  berkaitan  dengan  pertimbangan- perttimbangn  kemasyarakatan  yang  berangjur-angjur  menjelma  menjdi norma-norma  hukum  yang  sesungguhnya.  Penelitian  tatanan-tatanan hukum primitif    tuna  aksara  dan  tatanan-tatanan  hukum  yang  lebih  maju  pada  fase pertama pengevalusiannya  menunjukkan bahwa bentuk penampilan pertama norma- norma demikian,, maka “ sumber  hukum primer  tidak lain adalah kebiasaan”.
Sehingga  pada  semua  pergaulan  hidup  nampaknya  suasana  kehidupan menyebabkan  terbentuknya  kebiasaan-kebiasaan.  Namun  sebuah  jalan  panjang yang memishkan  kebiasaan dalam arti yang umum  dari kebiasaan hukum. Di dalam arti  yang  umum  kebiasaan  tersebut  tidak  lain  adalah  suatu  perbuatan 15 maupun perubahan  diri    berbuat  sesuatu  secara  teratur  oleh  individu  atau  kelompok manusia.  Pada  bentuk-bentuk    pergaulan  hidup  manusai  yang  paling  primitif sekalipun  dapat ditemukan dengan pasti bahwa  kebiasaan tersebut  bersifat ritual dan sakral. 16 .

## Hukum Adat
Kata adat “berasal dari bahasa Arab yang berarti kebisaan. Terjadinya hukum permulaan dari pribadi manusia yang meninbulkan “kebiasaan pribadi” kemudian ditru orang  lain  karena  dinilaik  sebagai  sebuah kepatuatan,  maka  lambat  launini menjadi  “adat”  yang  harus  berlaku  bagi  semua  anggota  masyarakat,  sehingga menjadi “hukum adat”.
Menurut  Soepomo,  beberapa  catatan  mengenai  kedudukan  hukum  adat mengatakan  hukum  tidak  tertulis  itu  tidak  hanya  meliputi  yang  hidup  dan dipertahankan peraturan adat di dalam masyarakat, yang lajim disebut hukum adat (dalam arti sempit) tetapi juga hukum kebiasaan dalam lapangan ketatanegaraan (konvensi)  dan  kehakiman  atau  peradilan. 17 .  Kedua  sarjana  tersebut  di  atas memasukan  hukum  adat  ke  dalam  pengertian  hukum  tidak  tertulis.  Hukum  adat juga  menpunyai  dasar  berlakunya  sosiologis,  karena  hukum  adat  merupakan hukum  yang  tumbuh,  berkemban  dan  tampa  paksaan  dari  Negara  berlakunya hukum adat itu dalam masyarakat semata-mata karena kemauan dan paksaan dari masyarakat sendiri, agar hak dan kewajiban dalam masyarakat berjalan menurut prinsip-prinsip keadilan yang disetujui bersama.
Berdasarkan filosofis hukum adat sebagai hukum yang tumbuh  dari pacaran pikiran dan perasaan merupakan hukum yang lahir dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat  bersankutan.  Di  pertanyakan  hukum  adat  sebagai  tatanan  hidup
15 Emeritus John  Gilissen  dan  Emeritus  Frits  Gorle. 2011 . Sejarah  Hukum .Bandung : PT. Refika Aditama cetakan ke  lima.hlm.23.
16 Ibid.,hlm 24
17 A. Suriyaman Mustari Pide. 2014. Hukum Adat  Dahulu, Kini dan Akan  Datang .Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 142.
bermasyarakat oleh masyarakat, karena kaidah-kaidah hukum adat sesuai dengan pandangan  mereka.  Berdasarkan  kenyataan  seperti  disebutkan  di  atas.  Istilah hukum adat adalah terj emahan dari istilah dalam bahasa Belanda “ adatrecht’ oleh Snou Hurgronje adalah orang pertama yang mamekai istilah adatrecht itu. Istilah a datrecht kemundian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai istilah  teknis-juridis. 18 .  Di  dalam  tulisan  sebelumnya,  Ter  Haar  juga  menyatakan bahwa hukum adat dapat timbul dari putusan warga masyarakat. Dari pernyataan Ter  Haar  tersebut  dapat  kita  menentukan  kriteria  yang  dapat  digunakan  untuk dapat membedakan adat dengan hukum adat, bahwa yang termasuk hukum adat apabila ada putusan baik yang diberikan oleh pemegang kekuasaan maupun oleh para warga masyarakat. Jadi, untuk menentukan hukum adat perlu kita menela’ah apakah  ada  putusan  yang  pernah  atau  telah  ditetapkan  oleh  para  pemegang kekuasaan  dan  atau  dari  para  warga  masyarakat  apabila  ada,  maka  gejala  itu merupakan hukum adat, jika tidak ada, maka itu adalah adat saja. 19 . Sebgaiamana  diketahui  bahwa d alam  masyarakat,  selalu  ada  hukum meskipun  wujudnya  hukum  tersebut  sangat  sederhana  sekali,  suatu  adigiumm bahwa  dimana  ada  masyarakat  di  situ  ada  hukum  ( Ibu  Ius  Ubi    Societes ).  Jauh sebelum  anggapan  tersebut  muncul,  keberadaan  hukum  hanya  dipersyaratkan untuk  suatu  masyarakat  yang  beradab  saja. 20 .  Semua  perangkat  hukum  yang mengatur  hal-hal  yang  terkait  dengan  perikehidupan  berbangsa,  harus  menjadi perekat  antar  unsur  bangsa  dalam  semangat  senasib-seperjuangan  dan  hidup berdampingan secara damai. 21
Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum  tidak  mungkin  menjamin  keadilan  jika  materinya  sebagian  besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. 22

## Pengertian Hukum Waris
Menurut  Effendi  Perangin,  S.H . berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  hukum waris  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  peralihan  harta  kekayaan  yang ditinggalkan  seseorang  yang  meninggal  dunia  serta  akibatnya  bagi  para  ahli warisnya 23 . Pada asasnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum  kekayaan  atau  harta  benda  saja  yang  dapat  diwarisi.  Ada  beberapa kekecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya anaknya dan hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau  ibunya  (kedua  hak  itu  adalah  dalam  lapangan  hukum  kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.
Menurut Mudofir Hadi, berpendapat bahwa hukum waris adalah bagian dari hukum herdata  barat yang paling sulit untuk dimengerti oleh pembacanya. Menurut Mr. Wirjono Prodjodikoro, memberikan definisi tentang warisan yaitu soal apakah dan
18 Bushar Muhammad. 2006. Asas-asas  Hukum  Adat . Jakarta : PT.Pradny  Paramita. Cetakan  ke- tujuhbelas. hlm 1
19 A.M.Bos. 1984. Sistem Hukum Adat di Indonesia . Bandung : PT. Paramita Pradny. hlm 256
20 Wasis. 1998. Pengantar   Ilmu  Hukum . Malang :  Universitas  Muhammadiyah  Malang.  hlm.9
21 Bernard   L. Tanya. 2011. Politik  Hukum . Yogyakart :  Genta  Publising,  cettakan  pertama.  hlm 118
22 Jimly Asshiddiqie. 2013. Jurnal Hukum. Penegakan Hukum. hlm 6
23 Efendi  Perangin. 1997. Hukum  Waris . Jakarta :  PT.Raja  Grafindo Persada  cetakan  I. Hlm. 3
bagaimanakah pelbagai hak-hak dan akewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. 24 Menurut Van Der Burght , mendefinisikan bahwa hukum waris adalah bagian dari hukum harta kekayaan, namun ia juga erat hubungannya dengan hukum keluarga, karena seluruh masalah mewarisi yang diatur dalam undang-undang berdasarkan atas  hubungan  kekeluargaan  sedarah  karena  perkawinan,  ia  termasuk  bentuk campuran,  ruang  yang  berada  disela-sela  dua  bidang  yang  disebut  hukum  harta kekayaan keluarga ( Familie-Vermogensrechta ) .
Menurut Prof. Geillusteerde Eneyelopaedi A.Winkler, mendefinisikan hukum waris ialah  seluruh  peraturan  yang  mengatur  pewarisan,  menentukan  sejauhmana hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal dunia sehingga harta  bendanya  berpindah  kepada  orang  lain,  dengan  demikian  hal  itu  dapat ditentukan oleh keturunannya.
Mr. Dr. H.D.M Knoll dalam bukunya Beginselen van hetprivaatrecht , mendefinisikan bahwa, hukum  waris adalah hukum  yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal, kepada seorang ahli  waris  atau  lebih.  Pada  dasarnnya  harta  pewarisan  merupakan  proses berpindahnnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. 25

## Unsur-unsur Pewarisan
Unsur-unsur  pewarisan  dalam  pelaksanaan  hukum  pewarisan  di  Timor- Leste  ada tiga unsur yang perlu diuraikan, yaitu sebagai berikut:
1. Pewaris
Pewaris ialah seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu  yang  dapat  beralih  kepada  keluarganya  yang  masih  hidup. Sedangkan  apabila  seseorang  yang  meninggal  dunia  itu  tidak meninggalkan  sesuatu  yang  dapat  beralih  kepada  keluarganya  yang masih  hidup  ia  bukan  pewaris.  Dalam  hal  ini,  menurut,  “ Hilman Hadikusman” megandung tiga unsuryaitu, adanya harta peninggalan atau harta warisan,adanya pewaris yang meningalkan harta kekayaan, dan  adanya  ahli  waris  yang  akan  meneruskan  penggurusannya  atau yang  akan  menerima  bagiannya.  Pewaris  adalah  orang  meninggal dunia,  perempuan-perempuan  yang  meninggalkan  sejumlah  harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.
Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewarisi atau dasar untuk mendapat bagian harta peninggalan yaitu:
1. Anak perempuan dari ayah dan ibu yang telah meninggal dunia .
2. Saudari perempuan dari pihak ibu
3. Anak Angkat perempuan  ;
4. Cucu dari saudari perempuan.
5. Karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam Hubungan semenda atau pernikahan.
24 Subekti.R. 1990. Ringkasan Tentang  Hukum  Keluarga  dan Hukum  Waris . Jakarta : Intermasa.hlm.87
25 Sudarsono. 2009. Hukum Warisan Dan  Sistem  Bila t eral. Bandung :  Sinar   Harapan. cetakan   ke  - delapan . hlm. 12
6. Hubungan  persaudaraan,  karena  adat  yang  ditentukan  bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris.
Menurut  Eman  Suparman  pewaris  adalah  seseoorang  yang  meningggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan  baik  berupa  hak  maupun  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasit maupun tanpa surat  wasiat.
Menuurut Wirjono Prodjodikoro, pewaris adalah setiap seorang pemeninggl warisan atau erflater yang pada wafatnya meninggalkn kekayaan dan unsur ini  menimbulkaan  persoalan,  bagaimana  dan  sampai  di  mana    hubungan seorang  pemeninggal  warisan  dengan  harta  kekayaannya.  Menurut  Idris Ramulyo, pewaris dalah seorang yang meninggal duniia dan meninggalkan harta  peninggalan  (harta  kekayaan)  disebut  pewaris  atau reflater. Hal  ini berartti syarat sebagai pewaris adalah adanya hak-hak dan/atau sejumlah kewajiban. 26 .  Pewaris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggalnya meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. 27

## 2. Ahli waris
Ahli waris adalah orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan seorang Pewaris.Orang yang berhak menerima harta warisan itu merupakan keturunan terdekat dari Pewaris atau yang ditentukan oleh hukum dan tidak termasuk  yang  kehilangan  hak  mewarisannya.  Hak  menerima  warisan (mewaris) bagi seseorang dan yang dapat juga memberikan harta warisan kepada orang lain itu adalah:
Hubungan  darah yang  dimaksud  dengan  hubungan  darah adalah keluarga terdekat  dan  masih  mempunyai  kesatuan  dalam  darah  secara  turun menurun  baik  laki-laki  maupun  perempuan.Hubungan  darah  ini  secara umum disebutkan juga hubungan nasab (keluarga sedarah) dengan Pewaris. Karena  itu  bagi  embrio  yang  masih  ada  dalam  kandungan  ibunya  akan memperoleh  bagian  harta  warisan  dari  anggota  keluarga  yang  meninggal dunia.  Tetapi  kalau  anak  itu  lahir  dalam  keadaan  meninggal  dunia,  maka dianggap tidak pernah ada.

## Subyek dan Obyek Warisan
Dalam  mempelajari  apa  yang  dimaksud  dengan  warisan,  kita  harus memperhatikan tiga hal pokok, yaitu:
1. Adanya seorang yang meninggal dunia (pewaris);
2. Adanya barang-barang yang ditinggal mati oleh pemiliknya (barang- barang warisan);
3. Adanya  keturunan  dari  si  mati  atau  adanya  orang  yang  ditunjuk dalam testamen oleh si mati menjadi orang yang berhak atas seluruh atau sebagian dari barang-barang warisan tersebut (ahli waris). 28
Sehubungan  dengan  subyek  warisan,  berarti  kita  berbicara  tentang  orang manusia  yang  memiliki  hak  untuk  mewarisi  suatu  benda  dari  pewaris yang
26 Maman Suparman. 2015. Hukum Waris  Perdata . Jakarta : Sinar  Grafika. hlm. 17
27 H. Zainuddin  Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. hlm 97
28 Krisnawati. 2006. Hukum  Waris di Indonesia . Jakarta:  Tintamas,.  Cetakan  ke lima.hlm. 56
termasuk dalam subyek warisan antara  seperi pewaris, menurut Hilman, bahwa pewaris baik menurut hukum barat dan hukum agama pada dasarnya sama ialah orang yang ketika wafat meninggalkan harta peninggalan atau harta warisan yang akan  beralih  atau  diteruskan  pada  warisnya.  Sedangkan obyek  warisan yang merupakan obyek warisan adalah harta warisan. 29

## HASIL  PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN
Proses Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris Sesudah Atau Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Menurut Hukum Adat Desa Bahu
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kehidupan sehari-hari, pembagian warisan mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki warisan dia  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  secara  wajar  atau  memperoleh  status sosial yang baik dalam masyarakat Pembagian harta warisan di masyarakat Desa Bahu, Kecamatan ( Posto Administrativo ) Baucau, Kota Madya ( Municipio) Baucau memiliki  arti  sangta  penting.    Arti  penting  tersebut  tidak  hanya  dari  segi kegunaannya  (aspek  ekonomi),  melainkan  juga  dari  segi  ketentuannya  (aspek hukum).  Secara  ekonomi  masyarakat  setempat  sudah  bergelut  dengan warisan.Tetapi  secara  hukum  masyarakat  setempat  banyak  yang  belum memahami  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  pembagian  warisan. 30 .  Desa Bahu merupakan salah satu bagian dari daerah Posto Adminnistrativo Baucau yang mempunyai hukum adat di daerah tersebut untuk mengatur masyarakat sekeluarga yang  biasa  berkumpul  jadi  satu.  Tempat  untuk  mengumpul  bersama  dalam  suatu aktivitas adat istiadat dan untuk membuat ritualisasi di suatu tempat.
Sehubungan dengan itu menurut hukum waris adat tidak mengenal “bagian mutlak  seperti yang terdapat dalam hukum barat, karena dalam hukum waris adat, pengertian penerusan atau pengoperan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisi, dimaksudkan agar barang tersebut tetap langgeng atau lestari di tangan ahli waris. Pada dasarnya hukum waris adat sebagaimana dengan hukum adat itu sendiri  dihayati  dan  diamalkan  sesuai  dengan  filsafat  hidup  manusia,  saja  apa yang  dimaksud  dengan  manusia  di  sini  tidak  akan  sama  persis  dengan penghayatan  dan  pengamalan  hidup.  Sehubunnngan  dalam  hukum  waris  adat merupakan  pangkal  tolak  berpikir  dan  memikirkan  serta  penggarisan  dalam proses  pewarisan,  agar  supaya  pengurusan  dan  pembagian  harta  warisan  itu dapat berjalan dengan rukun dan damai serta tidak menimbulkan silang sengketa di antara para ahli waris tentang harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sehubungan dengana itu, proses pembagian harta warisan di Desa Bahu tidak  terlepas  dari  sistem  dan  norma  yang  dianut  oleh  masyarakat  misalnya masyarakat  tersebut  menganut  sistem  kekerabatan  patrilineal,  maka  dalam proses  pembagian  harta  warisan  anak  lakii-lakii  lebih  berhak  untuk mendapatkan  harta  warisan  tersebut  dibandingkan  dengan  anak  anak perempuan.  Karena  menurut  adat  masyarakat  Desa  Bahu  Posto  Aministrativo Baucau Anak prempuan yang  sudah menikah tidak berhak atas harta waris dari orang tuanya, karena bahwa anak perenpuan menikah sudah keluar dan terlepas dari klan ikatan mereka mereka secara kewarisan, hal ian berlaku pada zaman
29 Soediman  Kartohadiprodjo. 1999. Hukum Waris  Adat  Indonesia . Yogyakarta :  Liberty . hlm. 259
30 Wawacara  dengan  tokoh  adat  Desa  Bahu pada tanggal  20 Desmeber  2021.
dahulu, tapi sudah melunk pada zaman sekarang (era kemerdekaan) dalam dunui demokrasi, semakin melunak dari patrilineal menuju pada bilateral.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Tokoh  Adat  Desa  Bahu,  beliau manyatakan bahwa proses pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris adat  yang  dimaksud  dengan  harta  warisan  adalah  semua  harta  yang  dikuasai pewaris  (ayah  dan  ibu)  sebelum  dan  sesudah  mereka  terikat  dalam  ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta yang berasal dari warisan.  Harta  penghasilan  sendiri  dan    harta  penghasilan  bersama  dan. Semuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk  perkawinan  yang  berlaku  terhadap  suami  isteri  yang  bersangkutan semasa hidup bersama dalam ikatan lahir dan batin.  Berdasarkan hal tersebut maka dalam perspektif hukum waris adat desa setempat, harta warisan yang ada (harta bawaan, penghasilan bersama ) dibagikan kepada ahli waris yang dengan proses pembagian harta warisan manurut hukum waris adat desa setempat tidak hanya ahli waris yang menentukan, tetapi pewaris.  Sebagaimana dikethui bahwa harta  warisan  adalah  semua  harta  yang  dimiliki  pewaris  sesudah  digunakan keperluan  pewaris  selama  masih  hidup  sampai  ia  meninggalnya.  Sehingga  harta warisan itu  diwariskan menurut hukum waris adat  Desa Bahu bukan semata-mata yang  bernilai  ekonomis  tetapi  termasuk  juga  yang  non  ekonomis,  yaitu  yang mengandung  nilai-nilai  kehormatan  adat  dan  yang  bersifat  magis  religius,  seperti mislnnya Pedang pusaka  dan galunng pusaka ( surik lulik, katana lulik , morten lulik dan lainn ya)  .  Melainkan  harta  yang  berwujud  benda  dan  harta  yang  tidak  berwujud benda. Harta yang berwujud benda adalah seperti sebidang tanah, bangunan rumah, alat  perlengkapan  pakaian  adat,  barang  perhiasan  wanita,  alat  transportasi,  harta bersama, sejumlh unng dalam tabungan rekening bank harta bawaan, dan sebagainya. Sedangkan  yang  dimaksud  harta  tidak  berwujud  adalah  berupa  kedudukan  atau jabatan adat, gelar-gelar (adat) dan sebagainya. sehinga apabila ada pewaris wafat maka bukan saja harta warisan yang berwujud bendaakana tetapi termasuk benda yang  tidak  berwujud  dialihkan  kepada  para  waris.  Berdasarkan  hasil  penelitian menunjukan  bahwa  waris  menurut  hukum  waris  adat  Desa  Bahu  Posto Administrativo Baucau, mengenai proses pembagian harta warisan secara  waris adat sebagai berikut:
1. Harta  warisan  baru  dapat  diwariskan  kepada  pihak  lain  apabila  pewaris telah meninggal dunia.
2. Ahli  waris  atau  para  ahli  waris  yang  berhak  dan  berkuasa  untuk membagikan harta warisan kepada saudara-suadaranya adalah anak laki- laki pertama, yang lebih berhak untuk mengatur segala harta warisan yang ditinnggalkan pewaris dan membaginya kepada ahli waris yang lain sesui dengan prosedur yang ada.
3. Sebelum harta warsan dibagikan anak laki-laki yang pertama, atau jika anak laki-laki pertama tidak ada, berarti anak laki-laki yang ada entah urutan ke berapa  dapat  mengambil  alih  kuasa  untuk  membagikan  harta  warisan kepada saudara-saudaranya.
Sehubungan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa  pembagian harta warisan terjadi apabila si pewaris etelah meninggal dunia, dan ahli waris yang lebih berhak untuk membagikan harta warisan pewaris kepada saudara-suadaranya ialah saudara laki yang  pertama (anak laki-laki prtama) atau menang tidak ada anak laki-
laki berarti anak laki yang berikutnya atau pun mameng anak ;laki-laki yang bungsu pun berhak untuk membagikana harta  pewaris kepada ahli waris yang lain menurut tata cara yang berlaku di desa setempat.

## Hak-Hak Para Ahli Waris Atas  Harta Warisan Dari Pewaris Menurut Hukum Adat    Suku Bahu
Masalah  warisan  sangat  erat  kaitannya  dengan  ruang  lingkup  kehidupan manusia,  bahwa  setiap  manusia  pasti  akan  mengalami  peristiwa  hukum,  apabila seorang meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan dan ahli waris, tentunya harta  peninggalan  tersebut  akan  berpindah  kepada  ahli  waris  yang  ada.  Sebagai Penganut  kebudayaan  dan  patuh  terhadap  hukum  adat  yang  mengatur  seluruh aspek kehidupan dan kebutuhan manusia, baik dalam hubungannya  dengan Tuhan ataupun  dengan,  sesama  manusia  dan  hubungannya  dengan  alam  sekitarnya, sehingga  lahir  aturan-aturan  bagi  manusia,  seperti  diantaranya  hukum  keluarga yang membahas mengenai perkawinan dan kewarisan.
Bertolak dari hal tersebut di Timor-Leste dikenal dengan dua sistem hukum perkawinan    yaitu  sistem  perkawinan  patrilinieal  dan  matrilineal.  Dari  sistem tersebut ysng mendominasi adalah sistem patrilienal merupaka sistem perkawinan yang ditarik garis lurus dari seorang laki-laki  sehingga yang mempunyai hak penuh atas harta benda orang tau berada pada anak laki-laki yang memiliki hak lebih tinggi dari  anak  perempuan  di  jaman  nenek  moyang  dahulu.  Namun  dalam  perjalanan waktu  dalam  era  globalisasi  terjadi  perubahan  dengan  melunak  sistem  tersebut, sehingga memberi peluang hak kepada anak permpuan berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris orang tua.
Berdasarkan data lapangan menunjukan bahwa waris adat menurut masyarakat adat Desa  Bahu  Posto Administrativo Baucau, semau ahli waris mempunyai hak yang sama dalam memperoleh harta warisann dari pewaris, akan tetapi  ahli waris perempuan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Anak laki-laki, anak laki-laki memiliki hak lebih tinggi dari anak perempuan. Artinya harta warisan yang ada anak laki-laki mendapatkan lebih banyak dari anak perempaun.
2. Anak perempuan, anak berhak juga berhak untuk mendapatkan harta warisan dari  pewaris,  tapi  harus  berstatus  masih  bujang  atau  belum  menikah, sedangkan sudah berkeluarga tidak berhaka atas harta waris tersebut.
3. Janda,  apabila  suami  meninggal  lebih  dulu  dari  isteri  maka  isteri  berhak membagikan  harta warisan kepada anak-anaknya  berdasarkan kebiasaun atau tradisi yang berlaku di Suku Bahu.
Merujuk pada data lapangan di atas dapat dipahami bahwa, tradisi atau kultur juga  mengikuti  dan  menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan  jaman,  dengan menghormati hak-hak asasi manusia dalam hal perolehan harta warisan, biarpun anak  perempuan  tidak  memiliki  hak  yang  sama  dengan  anak  laki-laki.  Bukan dikesampingkan hak-haknya dalam kultur waris adat. Namun memang jaman yang berubah,  sehingga  kulturpun  harus  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  jaman. Jaman  berubah  dari  waktu  ke  waktu  (dinamis),  jika  kita  masih  tetap mempertahankan tradisi yang lama, akan dengan sendirnya akan ketinggalan.
Waktu  berubah  setiap  saat,  tanpa  berhenti  sejenak  pun.  Jadi  perubahan kultur dalam perolehan harta warisan sebagaimana diuraikan di atas, sebagai suatu
respon atas hak-hak asasi manusia di era globaliasi ini. Seperti sudah dikatakan di atas, penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah hal yang  mutlak, penting harus  dijunjung  tinggi,  karena  harkat  dan  martabat  manusia  lebih  tinggi  dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya.  Jadi oleh sebab itu,  siapa pun dia, miskin atau kaya, beda warna kulit, beda rasa dan lainnya tanpa kecuali harus dihargai keberadaan hak-haknya,  jika  dia  sudah  memenuhi  kewajibannya,  hak-haknya  pun  secara otomatis harus diwujudkan kepadanya sebagai suatu kesimbangan antara  hak dan kewajiban,  sebagaiman  dikatakan  oleh  Nozick  bahwa  keadilan  terdiri  atas kepemilikan dalam kepemilikan awal dan keadilan dalam pemindahan  kepemilikan dari orang lain kepadanya, baik dalam bentuk hibah, wasiat atau pun dalam bentuk warisan dari pewarisnnya sendiri. 31

## SIMPULAN
1. Pembagian  warisan  masyarakat  adat  Suku  Bahu  bergantung  pada  sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat setempat yaitu sistem patrlineal anak laki-laki yang lebih berhak, dan  proses pembagian warisan kepada ahli waris apabila apabila pewaris telah meninggal dunia, dan ahli waris yang berhak dan berkuasa untuk menbagikan harta warisan kepada saudara-suadaranya adalah anak laki-laki pertama, yang berhak unuk membagi warisan tersebut kepada ahli waris  yang  lain  sesuai  dengan  prosedur  yang  ada.  Sebelum  harta  warsan dibagikan anak laki-laki yang pertama, atau jika anak anak laki-laki pertama tidak ada berarti anak laki-laki yang ada entah urutan ke-berapa dapat mengambil alih untuk  membagikan  harta  warisan  kepada  saudara-saudaranya  seusia  dengan tata cara yang ada.
2. Berhubungan  dengan  hak-hak  para  ahli  waris  atas    harta  warisan  dari pewaris menurut hukum  adat  Suku Bahu Postu Administratico Baucau Kota, para asli waris memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta warisann dari peweris, numan, bagi anak  perempuan yang belum berkelaurga yang berhak  atas  harta  warisan  tersebut,  sedangkan    anak  perempaun  sudah berekeluarga tidak berhak atas harta warisann tersebut.

## DAFTAR  PUSTAKA
Afandi Ali. 2000 . Hukum  Waris  Keluarga . Jakarta: Renika  Cipta  Cetakan ke empat.
A.M.Bos. 1984. Sistem Hukum Adat di Indonesia . Bandung : PT. Paramita Pradny. A.Suriyaman Mustari Pide. 2014. Hukum Adat  Dahulu, Kini dan Akan  Datang Jakarta : Sinar Grafika.
Asri, Benyamin  dan  Thabrini.1988. Dasar-Dasar Hukum  Waris. Bandung: Tarsito.
B.Arief  Sidarta. 2004. Hukum  dan  Logika .  Bandung: PT. Alumni.
Bambang  Sungono. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: P.T.Raja  Grafindo Persada  2007.
31 Karen Leback.2012. Teori-Teori Keadilan . Bandung: Nusa Media. hlm 97
Bernard   L. Tanya. 2011. Politik  Hukum . Yogyakart :  Genta  Publising, cettakan  pertama.
Bushar Muhammad. 2006. Asas-asas  Hukum  Adat . Jakarta : PT.Pradny  Paramita. Cetakan  ke- tujuhbelas.
Dijk Van, Soehardi. 2009. Pengantar  Hukum  Adat  Indonesia . Bandung : Gravenhage.
Efendi  Perangin. 1997. Hukum  Waris . Jakarta :  PT.Raja  Grafindo Persada cetakan  I.
H. Zainuddin  Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. Herman Suherman. 2009. Hukum  Waris  Dan  Keluarga . Yogyakarta:  PT. Persada   Nusantara .
Jenedfri  M. Gaffar. 2012. Demokrasi Konstitusionl . Jakarta:  KON-Press . Karen Leback.2012. Teori-Teori Keadilan . Bandung: Nusa Media. Krisnawati. 2006. Hukum  Waris di Indonesia . Jakarta:  Tintamas,.  Cetakan  ke lima\
Maman Suparman. 2015. Hukum Waris  Perdata . Jakarta : Sinar  Grafika. Sudarsono. 1990. Hukum  Waris dan  Sistem  Bilateral. Bandung:  CV. Sinar Grafika. Sudikno  Mertokusumo. 1996. Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar . Yogyakarta: Liberty.
Syafruddin . 2003 . Bab-Bab  Hukum  Adat. Bandung: Grafindo Persada . Syafruddin . 2003 . Bab-Bab  Hukum  Adat. Bandung: Grafindo Persada . Subekti.R. 1990. Ringkasan Tentang  Hukum  Keluarga  dan Hukum  Waris . Jakarta : Intermasa. Soediman  Kartohadiprodjo. 1999. Hukum Waris  Adat  Indonesia . Yogyakarta : Liberty . Sudarsono. 2009. Hukum Warisan Dan  Sistem  Bila t eral. Bandung :  Sinar Harapan
T. May Rudy.2001. Hukum Adat  Indonesia. Bandung:PT. Refika Aditama. . Wasis. 1998. Pengantar   Ilmu  Hukum . Malang :  Universitas  Muhammadiyah Malang.
Peraturan Perundang-Undangan Konstitusi  RDTL  Tanun 2002.