How to cite:
Kartika  Malahayati  &  Helen  Andriani  (2022)  Analisis  Kebijakan  dan  Implementasi  terkait  Keselamatan Pasien  di  Unit  Farmasi  RSX,  Lampung, Syntax  Literate  :  Jurnal  Ilmiah  Indonesia (7)12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10421 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## ANALISIS  KEBIJAKAN  DAN  IMPLEMENTASI  TERKAIT  KESELAMATAN PASIEN DI UNIT FARMASI RSX, LAMPUNG
Kartika Malahayati 1 , Helen Andriani 2
Mahasiswa Magister Kajian Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 1
Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 2
Email: kartika.malahayati@gmail.com, helenandriani@ui.ac.id

## Abstrak
Insiden keselamatan pasien merupakan salah satu penyebab utama angka kesakitan dan kematian  global.  Rumah  sakit  bertanggung  jawab  untuk  mengupayakan  sistem  yang berorientasi  menekan  insiden  keselamatan  yang  dapat  membahayakan  pasien.  Unit farmasi rumah sakit memiliki peranan penting dalam upaya tersebut. Salah satu fungsi pelayanan  kefarmasian  adalah  melindungi  pasien  dan  masyarakat  dari  insiden keselamatan  pasien  yang  terkait  dengan  obat.  Demi  mewujudkan  hal  tersebut,  unit farmasi  rumah  sakit  diharuskan  untuk  memiliki  kebijakan  terkait  upaya  keselamatan pasien  dan  mendorong  implementasi  dari  kebijakan  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mengidentifikasi masalah kebijakan dan implementasi upaya keselamatan pasien di  unit  farmasi  RS  X  di  Lampung  dan  memberikan  usulan  pemecahan  masalah tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  analisis  dengan  pendekatan  kualitatif melalui  telaah  dokumen,  wawancara  semi  terstruktur,  dan  studi  literatur.  RS  X Lampung  telah  menerbitkan  sejumlah  kebijakan  terkait  upaya  keselamatan  pasien  di unit farmasi, namun beberapa kebijakan yang ada dinilai memiliki ketidaksesuaian isi dengan satu sama lain. Selain itu, beberapa kebijakan terkait penggunaan obat rasional belum diterbitkan. Implementasi upaya keselamatan pasien di unit farmasi RS X juga dinilai  belum  optimal,  masih  terdapat  petugas  farmasi  yang  kurang  memahami  dan tidak menjalankan upaya keselamatan pasien sesuai kebijakan yang berlaku. Dari hasil analisis, diketahui masih terdapat berbagai masalah terkait kebijakan dan implementasi upaya  keselamatan  pasien  di  RS  X.  Perlu  upaya  bersama  antara  unit  farmasi  dan manajemen  rumah  sakit  untuk  dapat  membentuk  kebijakan  yang  mendorong optimalisasi upaya keselamatan pasien.
Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Keselamatan Pasien, Farmasi.

## Abstract
Patient  safety  incidents  are  one  of  the  leading  causes  of  global  morbidity  and mortality. The hospital is responsible for establishing a system that is oriented towards
reducing safety incidents that can endanger patients. The hospital pharmacy unit has an  important  role  in  this effort.  One  of  the  functions  of  pharmaceutical  services  is  to protect patients and the public from drug-related patient safety incidents. In order to achieve  this,  hospital  pharmacy  units  are  required  to  have  policies  related  to  patient safety  efforts  and  encourage  the  implementation  of  these  policies.  This  study  aims  to identify  policy  problems  and  the  implementation  of  patient  safety  efforts  in  the pharmacy  unit  of  Hospital  S X  in  Lampung  and  propose  solutions to these  problems. This  study  uses  descriptive  analysis  with  a  qualitative  approach  through  document review,  semi-structured  interviews,  and  literature  study.  Hospital  X  Lampung  has issued  several  numbers  of  policies  related  to  patient  safety  efforts  in  the  pharmacy unit, but some existing policies are considered to have incompatible content with each other. In addition, several policies related to the rational use of drugs have not been published. The implementation of patient safety efforts in the pharmacy unit of RS X is also considered not optimal, there are still pharmacists who do not understand and do not carry out patient safety efforts according to applicable policies. From the results of the analysis, it is known that there are still various problems related to the policy and implementation of patient safety efforts at Hospital X. A joint effort is needed between the  pharmacy  unit  and  hospital  management  to  be  able  to  establish  policies  that encourage the optimization of patient safety efforts.
Keywords : Hospital Policy, Implementation, Patient Safety, Pharmacy.

## Pendahuluan
Keselamatan  pasien  adalah  suatu  sistem  dimana  rumah  sakit  membuat  asuhan pasien  yang  lebih  aman (Permenkes  RI  No.11  Tahun  2017  Tentang  Keselamatan  Pasien, 2017) .  Hal  ini  telah  menjadi  isu  global  sejak  awal  2000-an  dengan  kampanye  “ To  err  is human,  building  a  safer  system ”, yang memiliki prinsip bahwa pelayanan kesehatan yang kompleks memiliki kerentanan untuk terjadi kesalahan ( human error ), maka perlu dibentuk sistem  pengamanan  yang  menjamin  keselamatan  pasien (Kohn  et  al.,  2000) .  Walaupun kampanye  ini  sudah  lama  digaungkan,  namun  hingga  saat  ini  cedera  pasien  akibat pengobatan yang tidak aman masih merupakan tantangan dan masih merupakan salah satu penyebab kematian dan kecacatan terbanyak di seluruh dunia (WHO, 2021) . Adverse event, atau  dampak  yang  tidak  diinginkan  dari  suatu  pengobatan, saat  ini  diperkirakan  menjadi penyebab  utama  ke-14  morbiditas  dan  mortalitas  di  dunia,  yang  artinya  memiliki morbiditas yang setara  dengan tuberkulosis dan malaria (WHO, 2019) . Data dari National Academies  of  Sciences,  Engineering,  and  Medicine  tahun  2018  menyebutkan  setidaknya terdapat 134 juta insiden keselamatan pasien terkait pengobatan yang terjadi di rumah sakit di negara berpenghasilan rendah dan menengah karena pengobatan yang tidak aman, yang mengakibatkan  lebih  dari  2,6  juta  kematian  setiap  tahun (National  Academies  of  Science Engineering and Medicine, 2018) .
Studi  di  sebuah  RS  Swasta  tipe  B  di  Yogyakarta  mendapatkan  bahwa  pada  tahun 2017,  terdapat  138  insiden  keselamatan  pasien,  57  dari  insiden  tersebut  (41,30%)  terkait
dengan penggunaan obat (Budi et al., 2019) ; (Arifianto et al., 2017) . Hal pasien serupa juga terjadi  di  RS  X  yang  merupakan  salah  satu  rumah  sakit  swasta  di  Provinsi  Lampung. Sebagai  rumah  sakit  swasta  yang  berorientasi  profit,  RS  X  memiliki  visi  untuk  terus meningkatkan mutu pelayanan dan berfokus pada keselamatan pasien. Namun, tidak sejalan dengan  visi  tersebut,  hingga  pertengahan  tahun  2022  masih  tercatat  lebih  dari  50  insiden keselamatan  pasien  per  tahun  di  rumah  sakit,  dan  terbanyak  (39%)  di  antaranya  adalah kesalahan  terkait  pemberian  obat  di  instalasi  farmasi.  Hasil  audit  internal  RS  X mendapatkan fakta bahwa insiden keselamatan pasien tersebut sebagian besar terjadi akibat kelalaian petugas farmasi saat mengambil obat yang memiliki nama serupa.
Selain berpotensi menimbulkan cedera pada pasien, insiden keselamatan pasien juga berdampak  pada  meningkatnya  biaya  keuangan  dan  ekonomi  kesehatan  perorangan  dan masyarakat, menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan, serta trauma pada petugas  kesehatan  yang  terlibat  dalam  insiden (WHO,  2021) .  Kerugian-kerugian  yang diakibatkan  insiden  keselamatan  pasien  sebagian  besar  dapat  dicegah  dengan  penerapan sistem  keselamatan  pasien  yang  baik (WHO,  2019) .  Sistem  keselamatan  pasien  meliputi asesmen  risiko,  identifikasi  dan  pengelolaan  risiko,  pelaporan  dan  analisis  insiden,  tindak lanjut  serta  implementasi  solusi  untuk  meminimalkan  timbulnya  risiko  dan  mencegah terjadinya  cedera  yang  disebabkan  oleh  kesalahan  akibat  melaksanakan  atau  tidak melaksanakan  suatu tindakan  yang  seharusnya  diambil (Permenkes  RI  No.11  Tahun  2017 Tentang Keselamatan Pasien, 2017) .
Rumah sakit, dan seluruh organ di dalamnya, tidak terkecuali di unit farmasi, wajib mengembangkan pendekatan sistem yang berorientasi pada keselamatan pasien (Permenkes RI  No.11  Tahun  2017  Tentang  Keselamatan  Pasien,  2017) .  Dalam  Permenkes  RI  no.72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit disebutkan bahwa salah satu  fungsi  pelayanan  kefarmasian  adalah  melindungi  pasien  dan  masyarakat  dari penggunaan obat yang tidak rasional demi keselamatan pasien ( Permenkes RI No.72 Tahun 2016  Tentang  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  Di  Rumah  Sakit ,  2016) .  Selain  itu,  salah satu sasaran keselamatan pasien di rumah sakit yang diamanatkan oleh pemerintah adalah peningkatan  keamanan  obat-obatan (Permenkes  RI  No.11  Tahun  2017  Tentang Keselamatan  Pasien,  2017) .  Dalam  rangka  menyelenggarakan  pelayanan  kefarmasian berorientasi  keselamatan  pasien,  pelayanan  kefarmasian  harus  didukung  dengan ketersediaan sumber daya kefarmasian, dukungan manajemen, serta kebijakan dan standar prosedur  yang  memadai ( Permenkes  RI  No.72  Tahun  2016  Tentang  Standar  Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit , 2016) .
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  masalah  kebijakan  dan  implementasi upaya  keselamatan  pasien  di  unit  Farmasi  RS  X  di  Lampung  dan  memberikan  usulan pemecahan masalah tersebut.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitik  dengan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data, penelitian ini menggunakan metode telaah dokumen,  wawancara  semi  terstruktur,  dan  studi  literatur.  Wawancara  dilakukan  antara penulis dengan 3 (tiga) orang informan dari RS X Lampung yang dipilih secara purposive, yakni manajer penunjang medis, kepala unit farmasi, dan satu orang staf petugas farmasi. Wawancara  dilakukan  melalui  pertemuan  secara  virtual  pada  bulan  Juni  2022.  Instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan yang telah dibuat secara terstruktur yang berbeda untuk tiap jabatan informan. Studi Literatur dilakukan dengan referensi yang disarankan dan juga penelusuran mandiri.
Tabel 1. Peraturan terkait keselamatan pasien No. Nama Regulasi Jenis Dokumen Tanggal terbit Keterangan 1 Tim kendali mutu pelayanan dan keselamatan pasien SK Direktur* 01/02/2016 SK belum diperbaharui sejak 2016. Nama petugas kendali mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang tertulis di SK sudah tidak bekerja lagi di RS 2 Komite farmasi dan terapi RS SK Direktur 20/12/2020 - 3 SPO pelayanan farmasi RS SPO** 20/03/2016 Beberapa isi pedoman pelayanan tidak sejalan dengan SPO yang sudah ada sebelumnya. 4 Pedoman pelayanan farmasi RS Pedoman 17/04/2019 5 Pelaporan insiden keselamatan pasien - - Belum diterbitkan 6 Formularium obat - - Belum diterbitkan Penggunaan Obat Rasional 6 Pengkajian resep dan pelayanan informasi obat SPO 20/03/2016 - 7 Rekonsiliasi obat - - Belum diterbitkan 8 Pelayanan visite pasien rawat inap - - Belum diterbitkan 9 Pemantauan terapi obat dan reaksi obat yang tidak dikehendaki - - Belum diterbitkan Peningkatan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai 10 Kebijakan obat high alert SK Direktur 17/04/2019 - 11 Daftar high alert medication Surat edaran 17/04/2019 - 12 Pengelolaan high alert medication SPO 20/03/2016 - 13 Identifikasi, Pelabelan dan Penyimpanan obat high alert SPO 20/03/2016 -
*SK: Surat keputusan **SPO: Standar prosedur operasional

## Hasil dan Pembahasan
Dari  hasil  telaah  dokumen,  didapatkan  bahwa  RS  X  Lampung  telah  memiliki beberapa  kebijakan  dan  regulasi  internal  yang  berkaitan  dengan  keselamatan  pasien. Dokumen tersebut dirangkum dalam tabel 1.

## A. Kebijakan terkait Keselamatan Pasien
RS  X  Lampung  telah  mengupayakan  adanya  kebijakan  yang  mendukung keselamatan  pasien.  Permenkes  No.11  tahun  2017  tentang  keselamatan  pasien mengamanatkan  bahwa  setiap  rumah  sakit  wajib  memiliki  tim  antar  disiplin  untuk mengelola keselamatan pasien (Permenkes RI No.11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien,  2017) .  Dari  tabel  1  diketahui  bahwa  RS  X  sudah  memiliki  tim  kendali  mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang ditunjuk dengan menggunakan surat keputusan (SK) Direktur tertanggal 1 Februari 2016, namun belum ada pembaharuan untuk SK ini sampai  dengan  penelitian  ini  dijalankan. Beberapa  nama  pegawai  yang  ditunjuk  dalam SK  tersebut  sudah  tidak  lagi  bekerja  di  RS  X  dan  belum  ada  pegawai  lain  yang ditugaskan  untuk  menggantikannya.  Dari  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  saat  ini hanya  terdapat  satu  orang  petugas  medis  yang  bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan sistem  keselamatan  pasien  di  RS  X.  Petugas  itu  merupakan  pelaksana  sementara  yang ditunjuk tanpa adanya SK direktur.
Setelah  telaah  dokumen,  dilakukan  wawancara  semi  terstruktur.  Terdapat  tiga orang  informan  yang  diikutsertakan  dalam  penelitian  ini.  Data  dan  karakteristik informan tertuang pada tabel 2.

## Tabel 2. Karakteristik informan penelitian
No.  Jabatan Usia (tahun) Pendidikan terakhir Lama bekerja di RS X Inti pertanyaan wawancara 1 Manajer penunjang medis 28 Profesi dokter 3 Kebijakan dan peran manajemen terhadap sistem keselamatan pasien di unit farmasi 2 Kepala unit farmasi 34 Magister farmasi 5 Standar  prosedur  keselamatan pasien  yang  diterapkan  dan implementasi di unit farmasi 3 Staff  unit farmasi (apoteker) 29 Apoteker 4 Standar  prosedur  keselamatan pasien  yang  diterapkan  dan implementasi di unit farmasi
Dari  telaah  dokumen,  penelitian  ini  menemukan  bahwa  RS  X  sudah  memiliki beberapa  SPO  dan  pedoman  terkait  pelayanan  kefarmasian  di  rumah  sakit  yang mendukung  keselamatan  pasien,  termasuk  di  dalamnya  pengkajian  resep  dan peningkatan  keamanan  obat-obatan  yang  harus  diwaspadai.  Pedoman  adalah  kumpulan
ketentuan  dasar  yang  memberi  arah  bagaimana  sesuatu  harus  dilakukan,  dengan demikian  pedoman  merupakan  hal  pokok  yang  menjadi  dasar  untuk  melaksanakan kegiatan.  Agar  pedoman  dapat  diimplementasikan  dengan  baik  dan  benar,  diperlukan pengaturan melalui standar prosedur operasional (SPO) yang sejalan (Komisi Akreditasi Rumah  Sakit,  2012) .  Saat  penelusuran  lebih  mendalam  terhadap  pedoman  pelayanan farmasi,  ditemukan  bahwa  beberapa  isi  pedoman  pelayanan  tersebut  tidak  sejalan dengan SPO yang sudah ada sebelumnya.
Wawancara  terkait  ketidaksesuaian  antara  pedoman  pelayanan  dan  SPO menghasilkan  temuan  bahwa  pedoman  pelayanan  farmasi  RS  X  yang  diterbitkan  pada tahun  2019  merupakan  pembaharuan  dan  kompilasi  dari  SPO  yang  sudah  ada sebelumnya.  Adapun  bila  ada  bagian  dari  pedoman  yang  tidak  sejalan  dengan  SPO, maka pedoman yang akan dijadikan sebagai standar baku. Hal ini namun tidak diketahui oleh  petugas  farmasi  (apoteker)  di  RS  X  yang  diwawancarai  dalam  penelitian  ini. Menurutnya,  sampai  saat  ini,  petugas  pelaksana  di  unit  farmasi  masih  menggunakan SPO  terbitan  tahun  2016  dalam  kegiatan  operasional  sehari-hari.  Ketidakjelasan  dan perbedaan  standar  pedoman  dan  prosedur  seperti  yang  terjadi  di  RS  X  dapat menghambat  budaya  dan  implementasi  keselamatan  pasien  pada  petugas  kesehatan (Nugraheni et al., 2021) .
Pedoman pelayanan kefarmasian RS X juga mencakup kewajiban melaksanakan pengawasan  penggunaan  obat  rasional  dan  kewajiban  pelaporan  insiden  keselamatan pasien.  Dari  hasil  wawancara  terhadap  manajer  penunjang  medis  dan  kepala  unit farmasi,  pedoman  tersebut  telah  disosialisasikan  secara  bertahap  kepada  seluruh  unit terkait dengan pedoman sejak 2019, namun belum ada penerbitan SPO terkait pelaporan insiden keselamatan pasien, padahal pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari  insiden,  dan  tindak  lanjut  dari  insiden  ini  penting  sebagai  upaya  menerapkan keselamatan  pasien (Permenkes  RI  No.11  Tahun  2017  Tentang  Keselamatan  Pasien, 2017) .
Praktik penggunaan obat rasional merupakan salah satu komponen penting dalam upaya  keselamatan  pasien  di  unit  farmasi.  Donaldson  menyatakan  bahwa  kesalahan pengobatan  lebih  sering  terjadi  di  rumah  sakit  yang  praktik  kefarmasiannya  tidak menjalankan  fungsi  pengawasan  terhadap  penggunaan  obat  dengan  baik (Donaldson, 2021) .  Terlebih  lagi,  dari  telaah  dokumen  diketahui  SPO  yang  mendukung  praktik penggunaan  obat  rasional  seperti  pelayanan  informasi  obat,  pelayanan  visite  pasien rawat inap, pemantauan terapi obat dan reaksi obat yang tidak dikehendaki juga belum diterbitkan.
Formularium  Rumah  Sakit  merupakan  daftar  obat-obatan  yang  dibuat  oleh komite  farmasi  dan  terapi  (KFT).  Formularium  ini  memiliki  manfaat  dalam  kendali mutu  dan  kendali  biaya  obat  yang  akan  memudahkan  pemilihan  obat  yang  rasional, mengurangi  biaya  pengobatan,  dan  mengoptimalkan  pelayanan  kepada  pasien.  Selain
mengacu  kepada  formularium  nasional,  penyusunan  formularium  rumah  sakit  juga mengacu  pada  panduan  praktik  klinis  rumah  sakit  serta  mempertimbangkan  hasil evaluasi  penggunaan  obat  di  rumah  sakit.  Menurut  standar  akreditasi  rumah  sakit, Formularium  Rumah  Sakit  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  dan didasarkan  pada  misi  rumah  sakit,  kebutuhan  pasien,  serta  jenis  pelayanan  yang diberikan (Kementerian  Kesehatan  RI,  2020) .  Formularium  penting  dalam  upaya keselamatan pasien di rumah sakit karena obat-obat yang dipilih untuk masuk ke dalam formularium telah melalui tahap pemilihan dan kriteria yang ketat. Pemilihan obat untuk masuk formularium rumah sakit sangat memperhatikan rasio manfaat-risiko ( benefit-risk ratio ) yang paling menguntungkan bagi pasien. Selain itu obat yang akan dipilih adalah obat  yang  terbukti  paling  efektif  secara  ilmiah  dan  aman  ( evidence-based  medicines ) yang  paling  dibutuhkan  untuk  pelayanan dengan  harga  yang  terjangkau ( Permenkes  RI No.72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit , 2016) . Saat ini RS X belum memiliki formularium obat yang resmi digunakan di rumah sakit.  Menurut  penuturan  dari  informan,  diketahui  bahwa  saat  ini  formularium  obat rumah  sakit  sedang  disusun  oleh  KFT  RS  X  yang  ditunjuk  oleh  direktur  melalui  SK Direktur di tahun 2020. Penyusunan formularium ini memakan waktu yang cukup lama karena terkendala kesibukan anggota KFT, kurangnya tenaga KFT (keseluruhan tenaga KFT  hanya  berjumlah  3  orang,  yakni  ketua,  sekretaris  dan  1  orang  anggota),  dan sulitnya  menghubungi  klinisi  terkait  konfirmasi  penggunaan  obat-obatan  yang  sesuai dengan  panduan  praktik  klinis  rumah  sakit.  Selama  formularium  resmi  belum diterbitkan,  unit  farmasi  melakukan  pengadaan  obat  berdasarkan  permintaan  obat  dari klinisi  yang  bekerja  di  RS  X  dengan  menyesuaikan  jumlah  perkiraan  penggunaan  dari bulan-bulan sebelumnya.
Dalam  permenkes  tentang  standar  pelayanan  kefarmasian,  rumah  sakit  juga diwajibkan  untuk  mengembangkan  kebijakan  pengelolaan  obat  yang  aman,  khususnya untuk obat yang perlu diwaspadai ( high- alert medication ). High-alert medication adalah obat  yang  harus  diwaspadai  karena  sering  menyebabkan  terjadi  kesalahan/kesalahan serius (sentinel event) dan obat yang berisiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan (Permenkes RI No.11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien, 2017) . Dari hasil  telaah  dokumen,  diketahui  bahwa  RS  X  sudah  memiliki  peraturan  dan  kebijakan terkait , di  antaranya  adalah  kebijakan  obat  high  alert  berupa  SK  direktur,  surat  edaran daftar  obat  high  alert,  dan  SPO  terkait  pengelolaan,  identifikasi,  pelabelan  dan penyimpanan obat high alert.

## B. Implementasi terkait Keselamatan Pasien
Unit  farmasi  berperan  penting  dalam  mencegah  terjadinya  insiden  keselamatan pasien  terkait  obat  sebelum  obat  diserahkan  kepada  pasien (Nursetiani  &  Halimah, 2020) . Implementasi  upaya  peningkatan  keselamatan  pasien  di  unit  farmasi  RS  X Lampung  diakui  oleh  informan  belum  optimal.  Hal  ini  dituturkan  oleh  manajer
penunjang  medis  saat  dilakukan  wawancara  oleh  peneliti.  Menurutnya,  seringkali ditemukan  petugas  farmasi  yang  bekerja  tidak  sesuai  pedoman  dan  SPO.  Hal  ini  juga dibenarkan  oleh  kedua  informan  lain.  Dikatakan  bahwa  pemahaman  petugas  farmasi terhadap  SPO  masih  rendah,  kebanyakan  petugas  menjalankan  tugasnya  menggunakan kebiasaan sehari-hari sebagai standar.
Sebagai  contoh  adalah  implementasi  SPO  pengkajian  resep  yang  sudah dibakukan  di  RS  X  sejak  tahun  2016.  Pengkajian  resep  adalah  salah  satu  bagian  dari pelayanan farmasi klinik ( Permenkes RI No.72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian  Di  Rumah  Sakit ,  2016 ).  yang  merupakan  kegiatan  analisa  dan  skrining resep  untuk  mengetahui  kesesuaian  resep  dengan  persyaratan  administratif,  farmasetis, dan klinis  (Fahdilla, 2020). Pengkajian Resep bertujuan untuk mengidentifikasi adanya masalah terkait  obat.  Bila  ditemukan  masalah  terkait  obat,  maka  harus  dikonsultasikan kepada  dokter  penulis  resep ( Permenkes  RI  No.72  Tahun  2016  Tentang  Standar Pelayanan  Kefarmasian  Di  Rumah  Sakit ,  2016) .  Pengkajian  resep  memiliki  fungsi penting  untuk  menghindari  adanya  kesalahan  obat  ( medication  error )  yang  dapat merugikan bagi pasien (Shiamptanis & Maximos, 2020) .
Dari  keterangan  informan  diketahui  bahwa  saat  ini  petugas  tidak  melakukan pengkajian resep sebagaimana yang diatur dalam SPO. Di dalam standar prosedur yang dibuat,  pengkajian  resep  harus  setidaknya  menilai  kelayakan  resep  dari  persyaratan administrasi (identitas pasien, nama, umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan pasien, nama, nomor ijin, alamat dan paraf dokter), persyaratan farmasetik (nama obat, bentuk  dan  kekuatan  sediaan,  aturan  dan  cara  penggunaan),  serta  persyaratan  klinis (ketepatan  indikasi,  dosis,  waktu  penggunaan  obat,  alergi  dan  reaksi  obat  yang  tidak dikehendaki).  RS  X  juga  memiliki  form checklist untuk  dapat  memudahkan  proses pengkajian resep tersebut.
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  implementasi  pengkajian  resep  yang  berjalan saat ini di RS X hanya sebatas pada penilaian ada tidaknya identitas pasien dan terbaca tidaknya  nama,  jumlah,  dan  cara  pemakaian  obat  di  dalam  resep.  Form checklist pengkajian  resep  sendiri  sudah  tidak  pernah  diisi  sejak  waktu  yang  lama.  Selain  itu, upaya  pelayanan  farmasi  klinis  lain  yang  mendorong  penggunaan  obat  rasional  seperti rekonsiliasi  obat,  pelayanan  visite  pasien  rawat  inap,  dan  pemantauan  terapi  obat  dan reaksi  obat  yang  tidak  dikehendaki  juga  belum  diimplementasikan  di  RS  X  karena kurangnya  tenaga  apoteker  di  RS  tersebut.  Dari  hasil  audit  internal,  kurangnya  tenaga apoteker  ini  juga  yang  mengakibatkan  tingginya  angka  kesalahan  obat  di  unit  farmasi RS  X.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Santosa  dkk  yang  menyebutkan  bahwa kurangnya  tenaga  pegawai  merupakan  salah  satu  faktor  utama  insiden  keselamatan pasien (Hari Santosa et al., 2021) .
Contoh  lain  belum  optimalnya  implementasi  upaya  keselamatan  pasien  di  unit farmasi RS X ada pada kewaspadaan terhadap obat high alert. Berdasarkan hasil telaah
dokumen sebelumnya, RS X Lampung telah membuat daftar semua obat high alert dan pedoman  pengelolaannya  yang  disusun  sesuai  dengan  regulasi.  Menurut  kebijakan tersebut,  obat-obatan high  alert perlu  diidentifikasi  dan  diberi  stiker  berwarna  merah, sedangkan  obat  obatan  yang  serupa, look-alike-sound-alike (LASA)  diberi  stiker berwarna  kuning.  Obat-obatan  yang  teridentifikasi  sebagai  obat high  alert dan  LASA oleh petugas farmasi di RS X akan dipisahkan di lemari terpisah, namun seringkali tidak diberi label yang memadai karena ketersediaan label yang terbatas. Hasil audit internal RS X mendapatkan fakta bahwa insiden keselamatan pasien terkait obat sebagian besar terjadi akibat kelalaian petugas farmasi saat mengambil obat yang memiliki nama serupa akibat prosedur pelabelan LASA yang tidak diimplementasikan.
Dari  penuturan  informan  juga  diketahui  masih  terdapat  elektrolit  konsentrat  di ruangan  rawat  inap.  Dimana  seharusnya  hanya  tersedia  di  unit  kerja/instalasi  farmasi atau depo farmasi. Tempat penyimpanan obat di rawat inap belum sesuai standar, karena obat  disimpan  di  ruang  perawat  yang  suhunya  tidak  ideal  dan  dikhawatirkan mengakibatkan  kerusakan  pada  obat-obatan  tertentu ( Permenkes  RI  No.72  Tahun  2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit , 2016) .

## Kesimpulan
Masalah implementasi upaya keselamatan pasien di unit farmasi RS X  diantaranya adalah  terdapat  petugas  farmasi  yang  kurang  memahami  dan  tidak  menjalankan  SPO keselamatan  pasien,  pengkajian  resep  di  unit  farmasi  yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur, dan ketidaksesuaian pengelolaan obat-obatan high alert yang dengan standar regulasi yang berlaku.
Pelayanan  Kesehatan  di  rumah  sakit  yang  kompleks  memiliki  kerentanan  untuk terjadi  kesalahan,  sehingga  penting  untuk  membentuk  suatu  sistem  bersama  yang berorientasi  keselamatan  pasien.  Beberapa  rekomendasi  yang  dapat  dilakukan  oleh  RS  X Lampung  adalah  mengkaji  ulang  dan  memperbaharui  kebijakan-kebijakan  terkait  upaya keselamatan pasien yang sudah tidak dapat diimplementasikan lagi, termasuk pembaharuan terhadap  uraian  tugas  petugas  farmasi.  Permenkes  No.  72  tahun  2016  merekomendasikan peninjauan kembali uraian tugas tertulis dari masing-masing staf unit farmasi paling sedikit setiap tiga tahun. Perlu dilakukan juga perumusan kebijakan-kebijakan yang saat ini belum ada untuk mengoptimalkan upaya keselamatan pasien.
Sistem  keselamatan  pasien  adalah  upaya  yang  dilakukan  bersama  antara  unit farmasi, manajemen dan semua unit terkait. Selain membentuk kebijakan, manajemen juga perlu  memfasilitasi  dan  mendorong  kinerja  KFT,  salah  satunya  dengan  penambahan anggota  komite.  Diharapkan  dengan  ini  penyusunan  formularium  yang  mendukung penggunaan  obat  rasional  dapat  segera  dirampungkan.  Anggota  KFT  yang direkomendasikan terdiri dari dokter yang mewakili semua spesialisasi yang ada di rumah sakit,  apoteker  unit  farmasi,  serta  tenaga  kesehatan  lainnya  apabila  diperlukan.  KFT  juga
harus dapat membina hubungan kerja yang baik dengan komite lain di dalam Rumah Sakit yang berhubungan/berkaitan dengan penggunaan obat.
Dalam  hal  implementasi,  RS  X  perlu  mempertimbangkan  penambahan  kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia di unit farmasi. WHO dalam medication without harm menyampaikan bahwa jumlah petugas  yang memadai sesuai beban kerja secara signifikan akan  membantu  mengurangi  risiko  insiden  keselamatan  pasien  seperti  kesalahan  obat. Kapasitas  sumber  daya  manusia  dapat  dioptimalkan  melalui  peningkatan  kepedulian petugas  terhadap  keselamatan  pasien,  serta  pelatihan  dan  sosialisasi  tentang  uraian  tugas, kebijakan,  pedoman  dan  SPO  terkait  upaya  keselamatan  pasien  yang  ada  di  unit  farmasi bagi setiap petugas terkait.

## BIBLIOGRAFI
Arifianto,  A.,  Arifin,  M.  T.,  &  Widyastuti,  R.  H.  (2017). Kepatuhan  Perawat  dalam Menerapkan  Sasaran  Keselamatan  Pasien  pada  Pengurangan  Resiko  Infeksi  dengan Penggunaan Alat Pelindung Diri di Rumah . Diponegoro University. Google Scholar
Budi,  S.  C.,  Sunartini,  S.,  Lazuardi,  L.,  &  Tetra,  F.  S.  (2019).  Tren  Insiden  Berdasarkan Sasaran Keselamatan Pasien. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia , 7 (2), 146. https://doi.org/10.33560/jmiki.v7i2.236. Google Scholar
Donaldson,  L.  (2021).  Textbook  of  Patient  Safety  and  Clinical  Risk  Management.  In  L. Donaldson, W. Ricciardi, S. Sheridan, & R. Tartaglia (Eds.), Textbook of Patient Safety and Clinical Risk Management . Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-59403-9. Google Scholar
Fahdilla,  A.  S.  (2020).  Study  literatur :  Kajian  administratif,  farmasetis  dan  klinis  pada resep. Program Studi Farmasi , 1–22. Google Scholar
Hari  Santosa,  D.,  Rumengan,  G.,  &  Andarusito,  N.  (2021).  Analisis  Perlakuan  Risiko Medicarion  Error  Di  Instalasi  Farmasi  Rumah  Sakit  Karitas. Jurnal  Manajemen  Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI) , 5 (1), 79–88.
https://doi.org/10.52643/marsi.v5i1.1298. Google Scholar
Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman penyusunan formularium rumah sakit .
Kohn, L. T., Corrigan, J. M., & Molla, S. (2000). To err is human, building a safer system.
In National Academy Press . National Academy Press. Google Scholar
Komisi  Akreditasi  Rumah  Sakit.  (2012). Panduan  Penyusunan  Dokumen  Akreditasi .  29– 30.
National  Academies  of  Science  Engineering  and  Medicine.  (2018).  Crossing  the  Global Quality Chasm. In Crossing the Global Quality Chasm . National academy press.
Nugraheni,  S.  W.,  Yuliani,  N.,  &  Veliana,  A.  D.  (2021).  Studi  Literatur :  Budaya Keselamatan  Pasien  dan  Insiden  Keselamatan  Pasien  di  Rumah  Sakit  1. Prosiding Seminar Informasi Kesehatan Nasional (SIKesNas) , 2018 , 290–295. Google Scholar
Nursetiani,  A.,  &  Halimah,  E.  (2020).  Identifikasi  persentase  kelengkapan  resep  di  salah satu rumah sakit di kota Bandung. Farmaka , 18 (1), 1–15. https://doi.org/10.24198/farmaka.v18i2.26204. Google Scholar
Permenkes RI No.11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien, (2017).
Permenkes  RI  no.72  tahun  2016  tentang  standar  pelayanan  kefarmasian  di  rumah  sakit .
(2016).
Shiamptanis,  A.,  &  Maximos,  M.  (2020).  Patient  safety  Pharmacists  ’  role  in  Medication without  harm:  FIP;  Canada:  Patient  safety  programmes. The  Hague:  International Pharmaceutical Federation (FIP) , 105. Google Scholar
WHO.  (2019).  Medication  Safety  in  high-risk  situations. The  Third  Global  Patient  Safety Challenge: Medication Without Harm, Webinar on Medication Safety .
WHO. (2021). Global patient safety action plan 2021-2030: Towards eliminating avoidable harm in health care. In World Health Organization .

## Copyright holder:
Kartika Malahayati, Helen Andriani (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: