## PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELECTRONIC COMMERCE MELALUI BUKALAPAK

## Chandra Supriyanto, Hendra Djaja, Diah Aju Wisnuwardhani, Khotbatul Laila
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang Jalan Terusan Raya Dieng No 62-64 Kota Malang

## Abstrak
Transaksi e-commerce saat ini menjadi salah satu model bisnis yang diminati oleh banyak masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi informasi sangat cepat sehingga menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk perbuatan hukum baru. Dukungan internet membuat bisnis online semakin diminati banyak orang, karena alasan kemudahan yang ditawarkan. Marketplace ataupun situs jual beli online menjadi pilihan baru yang menawarkan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi e-commerce. Salah satu mar- ketplace yang menawarkan kemudahan dan keamanan dalam transaksi e-commerce adalah Bukalapak. Belum terdapat perlindungan hukum secara menyeluruh sesuai dengan Aturan Penggunaan Bukalapak. Konsumen masih menjadi pihak terlemah apabila terjadi permasalahan karena model yang di bangun mengandung klausula baku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder. Kesimpulan penelitian ini akan diperoleh aturan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce melalui bukalapak.

## Abstract
E-commerce transactions in this era become one of the business models that are in great demand by the people of Indonesia. The development and progress of information technol- ogy is so fast that it causes changes in the activities of human life in various fields which have directly affected the birth of new forms of legal action. Internet support makes online business more attractive to many people, because of the convenience offered. Marketplace or online trading sites become a new choice that offers convenience and security in e-commerce transac- tions. One marketplace that offers convenience and security in e-commerce transactions is Bukalapak. There is no comprehensive legal protection in accordance with the Rules for the Use of Bukalapak. Consumers are still the weakest party if a problem occurs because the model built contains a standard clause in it. Therefore, the protection of consumers in online buying and selling transactions needs to be considered
Kata Kunci:
E-commerce, Perlindungan Konsumen, Marketplace
Keyword:
E-commerce, Consumer Protection, Marketplace

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 2, November 2020 ISSN PRINT xxx-xxx       ISSN ONLINE xxx-xxx Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/

## Volume 1, Issue 2, November 2020

## 1. Pendahuluan
Kemajuan teknologi menjadikan manusia dapat memiliki barang-barang atau alat-alat elek- tronik yang dapat mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan ataupun pekerjaan yang dila- kukan sehari-hari. masyarakat modern lekat de- ngan keberadaan internet yang dapat meng- hubungkan antar individu dari jarak jauh dalam waktu yang cepat, memberikan kemudahan untuk pengetahuan, akses berita serta kegiatan jual beli secara online.
Perjanjian jual beli online tidak beda jauh de- ngan perjanjian pada umumnya, tetapi ada faktor yang membedakan perjanjian jual beli online dengan perjanjian jual beli lainnya, yaitu pada umumnya kesepakatan tidak diberikan dalam bentuk tertulis maupun lisan, melainkan melalui komunikasi dengan media elektronik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Penyebutan untuk transaksi yang dilakukan adalah transaksi elektronik.
Pesatnya perkembangan dan kemajuan tek- nologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru (Sunarso,2009). Perbuatan hukum baru tercermin dalam transaksi atau bisnis melalui virtual world (dunia maya) atau media internet yang disebut dengan istilah electronic commerce atau e- commerce.
Sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, e-commerce telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelum- nya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. E-commerce telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan
model-model interaksi antara produsen dan kon- sumen di dunia maya. Sistem perdagangan yang dipakai dalam e-commerce dirancang untuk ditan- datangani secara elektronik (Barkatullah,2005), sehingga ketersediaan informasi yang benar dan akurat mengenai konsumen dan perusahaan dalam e-commerce merupakan persyaratan mutlak yang harus ada untuk menghindari adanya bentuk kom- plain dari konsumen atas barang atau jasa yang dikonsumsinya (Mantri,2007).
Konsumen dalam e-commerce lebih banyak sebagai pihak pemakai produk barang atau jasa yang menggunakan barang atau jasa untuk kepen- tingannya sendiri (konsumen akhir). Perlindungan konsumen yang seharusnya ada dalam e-commerce dan merupakan aspek yang penting untuk diper- hatikan, karena beberapa karakteristik khas e-com- merce akan menempatkan pihak konsumen pada posisi yang lemah atau dirugikan seperti adanya perusahaan di internet ( the internet merchant ) yang tidak memiliki alamat secara fisik di suatu negara tertentu sehingga hal ini akan menyulitkan kon- sumen untuk mengembalikan produk yang tidak sesuai dengan pesanan, Konsumen sulit mem- peroleh jaminan untuk mendapatkan ganti rugi, Produk yang dibeli konsumen ada kemungkinan tidak sesuai dengan perjanjian awal.
Salah satu e-commerce yang marak digunakan oleh masyarakat umum adalah Bukalapak. Buka- lapak menyediakan sarana jual-beli dari konsumen ke konsumen atau biasa disebut dengan bisnis cos- tumer to costumer (C2C) . Dimana semua orang dapat mengakses Bukalapak, bahkan dapat membuka toko elektronik atau toko online sendiri di Buka- lapak dan juga dapat melayani pembeli dari selu- ruh wilayah Indonesia, baik untuk transaksi satuan ataupun grosir. Bukalapak memiliki slogan jual- beli online mudah dan terpercaya karena Buka- lapak memberikan jaminan 100% uang kembali ke- pada pembeli jika barang tidak dikirimkan oleh pelapak.
Setiap transaksi e-commerce, akan menim- bulkan 3 (tiga) bentuk tanggung jawab yaitu Tang-
Chandra Supriyanto, Hendra Djaja, Diah Aju Wisnuwardhani, Khotbatul Laila
gung jawab terhadap isi kontrak, Tanggung jawab terhadap isi informasi (konten informasi) yang disebut webvertising dan Tanggung jawab penjual terhadap produk cacat (damage product) .
Transaksi e-commerce menimbulkan beberapa kelebihan dan kekurangan. Diantaranya kelebihan- nya yaitu efisiensi waktu dalam melakukan transaksi jual beli, efektif dapat menjangkau keseluruh lapisan masyarakat. Kelemahan yang timbul dalam e-commerce diantaranya perlindungan terhadapa konsumen yang tidak melihat secara langsung produk barang yang akan dibeli sehingga hal tersebut rentan menimbulkan permasalahan terkait dengan cacat produk dalam kesepakatan jual beli.
Dari uraian di atas dapat ditemukan isu hukum yang akan dianalisa yaitu; bagaimana per- lindungan hukum terhadap konsumen yang menerima barang, kemudian tidak sesuai dengan kesepakatan dengan pihak produsen? Mengingat belum jelasnya aturan hukum terkait pertang- gungjawaban ini.

## 2. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan, yaitu pene- litian yuridis normatif yang mengkaji studi do- kumen, yakni menggunakan berbagai data se- kunder yang memberikan keterangan atau per- nyataan aturan-aturan yang terdapat didalam undang-undang dan teori-teori terkait dengan per- lindungan hokum konsumen dalam transaksi e- commerce melalui bukalapak.
Pendekatan yang digunakan adalah pen- dekatan yuridis normatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meng- kaji aturan-aturan hukum mengenai konsumen bertransaksi e-commerce melalui Bukalapak se- bagai Marketplace dan terkait bentuk tanggung jawab dari penjual terkait pemenuhan hak kon- sumen dalam transaksi melalui Bukalapak sebagai Marketplace.

## 3. Pembahasan

## 3.1. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Bertransaksi melalui Bukalapak Sebagai Marketplace
Empat hak dasar konsumen yang harus dilindungi oleh hukum adalah hak terjaminnya ke- amanan, hak untuk mendapatkan informasi, kebebasan hak dalam memilih dan hak untuk di- dengar pendapatnya terhadap produk tersebut. The International Organization of Consumer Union (IOCU) meyebutkan bahwa keempat hak tersebut adalah hak dasar yang diakui dalam hukum internasional.
Konsumen e-commerce didominasi oleh kon- sumen akhir yang secara langsung menggunakan produk barang yang dikonsumsi untuk kepen- tingan pribadi, keluarga, orang lain tetapi tidak untuk diperjualbelikan. Jenis konsumen ini kurang memiliki akses yang kuat terhadap pelaku usaha jika terjadi hal-hal yang merugikan hak-hak konsumen karena konsumen akhir tidak memiliki organisasi atau perkumpulan yang bisa mewadahi secara langsung jika terjadi hal-hak yang meru- gikan konsumen serta konsumen tidak melihat secara langsung tempat perusahaan tersebut berada.
Bentuk hukum perjanjian jual beli melalui e commerence antara pengusaha dengan konsumen adalah perjanjian dimana ada satu pihak yang mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu ke- bendaan dan pihak satunya memenuhi kewajiban untuk membayar dengan harga yang telah di- sepakati.
Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sahnya jual beli apa- bila memenuhi beberapa unsur; pertama, adanya kesepakatan harga dan barang, meskipun barang yang sudah disepakati belum diberikan atau dari pihak pembeli belum membayar, kedua; jual beli dengan mekanisme percobaan juga dianggap terjadi ketika adanya kesepakatan dalam hal ter-

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 2, November 2020
sebut dengan jangka waktu yang sudah disepakati juga, ketiga; sistem jual beli dengan uang muka, apabila uang muka sudah diserahkan oleh pembeli maka, perjanjian jual beli itu tetap sah, meskipun pembeli membiarkan uang muka tersebut ataupun penjual mengembalikan kembali uang tersebut.
Dokumen elektronik yang dibuat sebagai sayarat sahnya suatu perjanjian dalam transaksi e- commerce adalah legal hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kebebasan dalam pemuatannya baik melalui dokumen elektronik atau media elektronik lainnya (Sjahputra,2010).
Kesepakatan sistem elektronik antar pihak adalah syarat yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya perjanjian tersebut, hal ini sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Infor- masi dan Transaksi Elektronik. Untuk proses per- setujuan atas penawaran harus dinyatakan dalam bentuk pernyataan atas penerimaan penawaran ter- sebut, dengan konsekuensi tanggungjawab tran- saksi dibebankan kepada pihak yang melakukan transaksi sendiri.
Kedudukan hukum Bukalapak bukanlah sebagai pihak penjual dan pembeli melainkan seba- gai pihak penyedia jasa yang mempertemukan anta- ra penjual dan pembeli. Dalam platform tersebut dibuatlah beberapa aturan yang harus dilaksana- kan baik oleh penjual atau pembeli yang mengguna- kan jasa tersebut. Aturan yang ada dalam platform tersebut adalah aturan yang mengikat dan status hukumnya adalah perjanjian mengikat yang harus ditaati oleh pengguna baik secara sadar, sukarela ataupun dalam keadaan memaksa. Terkait penaf- siran hukum yang ada dalam aturan di Bukalapak maka penafsiran hukum tersebut disesuaikan de- ngan hukum nasional dan proses penyelasian seng- ketanya melalui Badan Arbitrase Nasional Indo- nesia (BANI).
Dalam platform bukalapak terdapat aturan hukum yang mengatur hak, kewajiban dan tang-
gungjawab pengguna platform ini. Dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu bagi penggunananya. Larangan terhadap penyalah- gunaan aplikasi terhadap perbuatan yang melawan hukum sangat dilarang keras oleh pihak bukalapak yang dapat merugikan baik dari pihak penjual atau pembeli.
Terkait persoalan tentang ganti rugi yang diakibatkan adanya transaksi jual beli, maka pihak bukalapak dibebaskan dari tuntutan, kewajiban, ganti rugi dan biaya hukum yang timbul akibat perjanjian jual beli tersebut. Pelanggaran terhadap privasi bukapalak atau peretasan akun pengguna maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia.
Sejalan dengan aturan penggunaan buka- lapak, didalam pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Informasi dan Tran- saksi Elektronik, menyatakan agen elektronik berkewajiban memberikan fitur dimana para peng- gunanya dapat menggunakan fitur tersebut, untuk melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi. Fitur yang dimaksud disini ada- lah fasilitas yang dapat digunakan pengguna agen elektronik untuk melakukan perubahan terkait informasi yang telah disampaikan, misalnya fasi- litas pembatalan, sunting dan konfirmasi ulang.
Delapan aspek yang seharusnya ada disetiap hak konsumen yang diatur di KUHperdata, ternyata hanya dua aspek yang diterapkan oleh pihak bukalapak yaitu hak konsumen untuk men- dapatkan fasilitas dan hak konsumen untuk menerima ganti rugi ketika terjadi wanprestasi. Beberapa hak yang seharusnya diterapkan dan didapatkan oleh konsumen dalam transaksi jual beli, tidak dapat diberikan sepenuhnya oleh buka- lapak sehingga ini menjadi bukti bahwa belum me- menuhi unsur kepastian hukum tentang perlin- dungan konsumen yang sudah diatur oleh Undang- undang (Nur Rahiim,2018).
Chandra Supriyanto, Hendra Djaja, Diah Aju Wisnuwardhani, Khotbatul Laila
3.2. Tanggung jawab dari penjual terkait pemenuhan hak konsumen dalam transaksi melalui Bukalapak sebagai

## Marketplace
Dalam e-commerce , secara umum terdapat dua pihak yang terkait yaitu merchant /pelaku usaha yang melakukan penjualan dan buyer/costumer/ konsumen yang berperan sebagai pembeli. Pelaku usaha merupakan orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berke- dudukan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia (Miru, 2007).
Hak pelaku usaha adalah a; Hak untuk mene- rima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. b; Hak untuk men- dapatkan perlindungan hukum dari tindakan kon- sumen yang beritikad tidak baik. c; Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. d; Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hokum bahwa kerugian konsumen tidak diakibat- kan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagang- kan.
Kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; mem- berikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, per- baikan, dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
Dalam e-commerce melalui bukalapak sebagai marketplace, Kewajiban pokok pelapak atau pelaku usaha dalam hal memberikan informasi terkait produk yang dijual, diatur dalam Bab Lapak angka 2, 3, dan 10 dan diatur pula tentang kewajiban pelapak lainnya dalam Bab Transaksi Penjualan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 17. Dalam aturan penggunaan Bukalapak hanya meng-
atur 3 pokok kewajiban pelapak yaitu pertama kewajiban untuk menyerahkan barang, kedua kewajiban untuk memberikan informasi secara jelas dan ketiga kewajiban melakukan retur barang atau ganti rugi.
Beberapa regulasi yang harus dipatuhi oleh pengguna layanan platform bukalapak adalah pertama; pelapak harus siap dan wajib untuk me- matuhi seluruh regulasi yang ada, baik dalam hal penawaran ataupun penjualan. Kedua; barang yang dijual harus ditempatkan sesuai dengan kate- gorinya. Ketiga; nama dan judul barang harus dimasukkan dalam kriteria barang tersebut. Ke- empat; harga harus dicantumkan sesuai dengan harga yang harus dibayar saat proses transaksi ber- langsung. Kelima; Gambar yang ditampilkan harus sesuai dengan deskripsi, dengan mengambil gam- bar tidak hanya dari satu sudut saja, melainkan 3 sudut.
Keenam; status barang yang dijual harus diperbarui dan juga pembaruan laporan kepada pembeli jika barang sudah dikirim. Ketujuh; kewa- jiban pelapak untuk memberikan jawaban terhadap pembeli dalam jangka waktu 2 hari, terhitung sejak adanya pesanan dari pembeli. Jika tidak ada balasan selama dua hari tersebut, maka secara oto- matis pesanan tersebut dianggap gagal. Kedelapan; Kondisi barang harus dicantumkan sesuai dengan kenyataan, dengan tidak menyalahi aturan. Kesem- bilan; barang yang dikirim oleh pelapak harus melalui ekspidisi yang diajukan oleh pembeli, apa- bila jasa pengiriman barang tersebut tidak sesuai dengan yang direkomendasikan pembeli, maka tanggungjawab pengiriman beralih ke penjual.
Kesepuluh; Apabila terjadi kekurangan biaya pengiriman setelah kesepakatan harga disetjui, maka yang menanggung kekurangan tersebut adalah penjual. Kesebelas; biaya asuransi harus di- setujui oleh pihak pelapak yang direkomendasikan oleh jasa pengiriman, sehingga apabila terjadi suatu kerusakan atau hilangnya barang tersebut, maka pihak pelapak bisa mengajukan klaim atas wan-

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 2, November 2020
prestasi tersebut. Keduabelas; jangka waktu mak- simal bagi pelapak untuk mengirim barang tersebut, setelah selesainya proses transaksi adalah maksimal 2x24 jam. Apabila belum dikirimkan dengan estimasi waktu itu juga, maka secara otomatis pelapak menolak transaksi tersebut serta mendaptakan respon negatif dalam akunnya. Kemudian uang yang sudah dibayarkan oleh pembeli secara otomatis akan dikembalikan secara penuh.
Ketigabelas; Pelapak harus mematuhi per- syaratan yang ditetapkan oleh pihak jasa pengi- riman. Keempatbelas; nomor resi harus dican- tumkan, setalh proses pengiriman selesai, sebagai bentuk pembaharuan laporan. Satu nomer resi hanya bisa digunakan untuk satu kali pengiriman saja. Kelimabelas; ketika terjadi kesepakatan retur, maka pelapak wajib mengirimkan kembali barang yang sudah dibeli dan disepakati oleh pembeli.
Terlihat dalam aturan penggunaan yang ada di Bukalapak berkaitan tentang kewajiban pelaku usaha hanya bertitik fokus pada kewajiban penyerahan barang, penyampaian informasi secara jelas dan benar serta melakukan retur atau ganti rugi. Regulasi hanya ditujuakn kepada pelapak terkait pengaturan tentang pembatalan perjanjian, pengiriman yang melebihi batas waktu yang ditentukan, sanksi pembekuan akibat performa yang bururk dan sanksi akibat memberikan nomor resi palsu.
Fakta hukum diatas berbanding terbalik jika kita mengacu pada Pasal 1635 dan 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mem- berikan peluang hukum bahwa, bukalapak juga berhak melakukan tindakan pemeriksaan, pem- bekuan, penundaan, dan/atau pembatalan ter- hadap transaksi pencairan dana yang dilakukan oleh Pengguna apabila ditemukan adanya tindakan pelanggaran atas syarat dan ketentuan, seperti; kecurangan, manipulasi, penipuan dan/atau kejahatan yang dilakukan dari pihak pembeli.

## 4. Simpulan
Pada dasarnya konsep tanggung jawab produk secara umum tidak berbeda jauh dengan konsep tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1635 KUHPdt dan 1865 KUHPdt. Perbedaannya adalah bahwa tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi diperoleh setelah pihak yang menderita dapat membuktikan bahwa cacatnya produk tersebut serta kerugian yang timbul merupakan akibat kesalahan yang dila- kukan oleh produsen. Perbedaan lainnya adalah ketentuan ini tidak secara tegas mengatur pem- berian ganti rugi atau beban pembuktian kepada konsumen melainkan kepada pihak manapun yang mempunyai hubungan hukum dengan produsen, apakah sebagai konsumen, produsen, penyalur, pedagang atau instansi lain.
Dengan penerapan tanggung jawab mutlak, pelaku usaha pembuat produk dianggap bersalah atas terjadinya kerugian pada konsumen pemakai produk, kecuali dia dapat membuktikan keadaan sebaliknya, bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan bahkan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakan tanggung jawab yang mutlak pelaku usaha pembuat produk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlin- dungan Konsumen.

## Daftar Pustaka
Buku
Abdul Halim Barkatullah, (2009), Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia . Yogyakarta: FH UII Press.
Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo,(2005),
Bisnis E-Commerce . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Miru, Ahmadi, (2007), Hukum Kontrak Perancangan Kontrak , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Chandra Supriyanto, Hendra Djaja, Diah Aju Wisnuwardhani, Khotbatul Laila
Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, (2003), Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Subekti, R, (2014), Aneka Perjanjian cetakan XI , Bandung:
Citra Aditya Bakti.
Subekti. R, (2001), Kitab Undang-undang Hukum Perdata , Jakarta: Pradnya Paramita.

## Jurnal
Bagus, Hanindyo Mantri. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-commerce, Jurnal Law Reform, Volume 3. Nomor 1, Tahun 2007.Hlm. 2
Almilia, S.L, 2009, Penerapan E-Commerce sebagai upaya Peningkatan Persaingan Bisnis. Jurnal, STIE Perbanas. Surabaya.
Sutrisno, J, 2011, Strategi Pengembangan Teknologi E-com- merce dengan Metode Swot : Studi Kasus: PT. Chingmix Berhan Sejahtera. Jurnal Telematika MKOM, Vol.3 No.2
Kim,J. , Jin.B., Swinney.J, 2009, The role of etail quality, e- satisfaction and e-trust in online loyalty development process, Journal E-Retailing and Consumer Service, No.239
Utomo,P., Lestariningsih,E., Suhari, Y., 2012, Kepercayaan Terhadap Internet Serta Pengaruhnya Pada Pencarian Informasi dan Keinginan membeli Secara Online”, Jurnal E-Commerce.
Ernani Hadiyanti, 2011, Kreativitas dan Inovasi Berpengaruh Terhadap Kewirausahaan Usaha Kecil, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 13 Nomor 13.
Jauhari, Jaidan, 2010, Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dengan Memanfaatkan E- Commerce”, Jurnal Sistem Informasi, Volume 2 Nomor 1.
Masyuryadi, Kabo, dan Lumbu, 2016, Rancang Bangun E-Commerce Toko Kain Tenun Di Karema Berbasis Web”, E-Jurnal Sariputra, Volume 3(3).
Nuryanti, 2013, Peran E-Commerce Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah, Jurnal Ekonomi, Volume 21 Nomor 4.
Ma’ruf, Arifin. Kedudukan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kebijakan Kemitraan Kehutanan . Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi . Vol 25, No 1 (2019). Hlm. 30-45.
Parmitasari, Indah. 2019. Peran penting negosiasi dalam suatu kontrak. J. Literasi Hukum . Vol 3, No 2 (2019). Hlm 50-62.
Putra, E., Shanty, W., & Pakpahan, H. (2017). Efektivitas pelaksanaan sertifikasi keandalan website jual beli online dalam menanggulangi penipuan konsumen. Jurnal Cakrawala Hukum , 8(2), 149-159. doi:10.26905/idjch.v8i2.1674.