## PERLINDUNGAN UMKM SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DALAM MENGANTISIPASI RESESI GLOBAL (Protection of SMEs in The Agricultural and Plantation Sector to Anticipate Global Recession)
Reni Ratna Anggreini dan Nehru Asyikin Pusat Kajian HAM dan Pelayanan Publik Yayasan Aksa Bumi Yogyakarta Jl. Sidikan No.62, Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55162 email: renyratna2795@gmail.com, nehruasyikin1@gmail.com

## Abstrak
Resesi ekonomi global sebetulnya dapat dihindari melalui penguatan dan perlindungan bagi UMKM di sektor perkebunan dan pertanian dengan mengangkat nilai ekspornya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum UMKM sektor perkebunan dan pertanian dari  ancaman  resesi  ekonomi.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode analisa hukum menggunakan analisis deskriptif dalam bentuk penjelasan-penjelasan. Hasil penelitian ini temukan bahwa  respon  pemerintah  atas  resesi  ekonomi  global  sebagai  antisipasi  dilakukan  melalui pengaturan  kebijakan  daftar  negatif  investasi,  namun  pemerintah  belum  bisa  mengendalikan kepemilikan  modal  asing  sebesar  95%.  Kemudian,  antisipasi  resesi  ekonomi  dilakukan  dengan memproteksi UMKM di sektor perkebunan dan pertanian dengan menjaga kepentingan nasional melalui  ekspor,  program-program  pendanaan/pembiayaan,  subsidi  atas  biaya  iklan,  kebijakan pajak, dan inovasi produk dan teknologi melalui penelitian-penelitian dari akademisi. Sehingga untuk melakukan penguatan dan perlindungan hukum kepada UMKM di sektor pertanian dan perkebunan dari pesaing asing, Indonesia dapat menerapkan Blue Ocean Strategy dengan terus melakukan riset dan inovasi agar perekonomian Indonesia berhasil dari pesaing dunia internasional.
Kata kunci: Perlindungan, UMKM, Sektor Perkebunan dan Pertanian, Resesi Global.

## Abstract
The  global  economic  recession  can  be  avoided  through  the  strengthening  and  protection  of SMEs  in  the  plantation  and  agriculture  sectors  by  increasing  their  export  value.  This  research aims to find out how the legal protection of SMEs in the plantation and agriculture sectors from the threat of economic recession.  Normative legal research.  Statutory approach. The method analysis uses descriptive analysis. The results, the government’s response to the global economic recession as anticipated, were carried out through the regulation of the negative investment list policy, but the government could not control foreign capital ownership by 95%. Anticipation of an economic recession is carried out by protecting MSMEs in the plantation and agriculture sectors by safeguarding national interests through exports, funding programs, advertising costs, tax policies, and innovation from academics. Indonesia can implement the Blue Ocean Strategy by continuing to conduct research and innovation so that the Indonesian economy succeeds against international.
Keywords : Protection, SMEs, Plantation and Agriculture Sector, Global Recession.

## Majalah Hukum Nasional Volume 53 Nomor 2 Tahun 2023
P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v53i2.233 https://mhn.bphn.go.id

## PERLINDUNGAN UMKM SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DALAM MENGANTISIPASI RESESI GLOBAL

## A. Pendahuluan
Indonesia pernah terjerembab dalam resesi pada tahun 2020, perekonomian Indonesia kecil kemungkinan akan mengulangi resesi 1998-1999. Kala itu, resesi yang terjadi tergolong parah dalam kontraksi ekonomi terjadi selama lima tahun triwulan berturut-turut atau 15 bulan dari triwulan 1 tahun 1998 hingga triwulan 1 tahun 1999. Untung saja waktu itu tidak menjelma menjadi depresi, suatu istilah untuk kontraksi ekonomi lebih dari 18 bulan beruntun. 1
Selang dari 2 tahun lalu saat Pandemi Covid-19 di tahun 2020, bayang-bayang akan terjadinya resesi pada tahun 2023 ini semakin nyata, hal ini telah disampaikan oleh Presiden World Bank Group David Malpass, alasannya dikarenakan bank sentral seluruh dunia telah menaikkan suku bunganya. Sehingga ini akan berdampak kepada perlambatan ekonomi yang dapat memunculkan resesi di banyak negara, salah satunya Indonesia. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di negara negara besar seperti Amerika Serikat, China, Eropa dan Jepang yang diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang positif di tahun 2022 dan 2023 mendatang. Resesi ekonomi yang diperkirakan tahun depan masih berpotensi tumbuh meskipun lambat. 2
Pemerintah dalam menangani permasalahan resesi ini, dapat dilakukan dengan memberikan penguatan dan perlindungan pada sektor pertanian dan perkebunan, sebagai respon untuk antisipasi dampak dari ketidakpastian global yang mengancam pasokan pangan dan pasokan energi dunia. Apabila melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini, terdapat beberapa permasalahan yang seharusnya  menjadi  fokus  pemerintah,  salah  satunya  dengan  memberikan  perlindungan  pada sektor-sektor tertentu, seperti sektor pertanian dan perkebunan. Perlu adanya penguatan pada sektor ini baik secara internal (seperti peraturan perundang-undangan atau pengaturan hukum) maupun penguatan secara eksternal.
Sektor perkebunan dan pertanian merupakan sektor agraris yang sangat penting dan potensial untuk dikembangkan khususnya pada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada sektor perkebunan misalnya, apabila ditinjau dari bentuk pengusahaannya meliputi: 1. Perkebunan Besar Negara (6%); 2. Perkebunan Besar Swasta (21%) dan; 3. Perkebunan Rakyat (72%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar para pelaku usaha perkebunan di Indonesia mayoritas adalah para pekebun rakyat termasuk didalamnya pelaku UMKM seperti petani pekebun, pelaku usaha penyedia input awal seperti benih, pupuk, obat-obatan, dan alat-alat pendukung proses produksi, hingga pelaku usaha pengolahan hasil perkebunan. 3
Pada  sisi  lain  usaha  perkebunan  juga  terbukti  cukup  tangguh  dan  bertahan  dari  terpaan badai resesi dan krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia. Sehingga UMKM sektor perkebunan  dan  pertanian  mempunyai  peranan  penting  dan  strategis  dalam  pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan
1 Kompas, Pandemi Covid-19: Jurang Resesi Ekonomi Indonesia (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021), 56.
2 Noor Anisa Nabila, “Bayang - Bayang Resesi 2023”, OSF Preprints, https://osf.io/3ykj7/ (diakses 13 Mei 2023.
3 Reni Ratna Anggreini, “Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Perkebunan Dari Dominasi Kepemilikan Modal Asing Di Indonesia” (Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2020), 4. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/31416.
devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 4
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan selama tahun 2022 yang berhasil menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor perkebunan dengan kontribusi sebesar 520,76 triliun rupiah (94,66%). Hal ini menunjukkan bahwa peluang ekspor komoditi perkebunan sebagai salah satu sumber devisa negara masih terus meningkat. Adapun ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada tahun ini paling besar disumbang oleh komoditas kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dan kopi. 5
Kemudian dalam sektor pertanian, keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok beras telah berperan secara strategis dalam penciptaan ketahanan pangan nasional ( food security ) yang sangat erat kaitannya dengan ketahanan social ( social security ), stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan atau ketahanan nasional ( national security ). Kegiatan agribisnis umumnya bersifat resource based industry . Tidak ada satupun negara di dunia seperti Indonesia yang kaya dan beraneka sumber daya pertanian/perkebunan secara alami ( endowment factor ). Kenyataan telah menunjukkan bahwa di pasar internasional hanya industri yang berbasiskan sumber daya yang mempunyai keunggulan komparatif dan mempunyai kontribusi terhadap ekspor terbesar, maka besar kemungkinan bahwa pengembangan agribisnis di Indonesia lebih menjamin perdagangan yang lebih kompetitif. 6
Namun sektor pertanian dan perkebunan masih menghadapi beberapa permasalahan, terutama  terkait  komposisi  kepemilikan  modal  asing.  Ini  adalah  isu-isu  utama  yang  perlu dipertimbangkan  ketika  mengambil  keputusan  untuk  berinvestasi  di  industri  ini. 7 Pada sisi lain mengingat juga bahwa Indonesia telah memutuskan untuk menjadi anggota perdagangan baik regional maupun dunia, seperti : GATT ( General Agreement on Tariffs and Trade ), AFTA ( Asean Free Trade Area ), APEC ( Asia-Pacific Economic Cooperation ) dan WTO ( World Trade Organization ), Trade  Related  Investment  Measures (TRIMs),  maka  Indonesia  menjadi  bagian  dari  masyarakat
4 Teguh Prasetyo, Kadarwati Budihardjo, dan Purwadi, Hukum dan Undang-Undang Perkebunan (Bandung: Nusa Media, 2019), 58.
5 Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan, “Memperkuat Program Pembangunan Perkebunan Indonesia dalam Menghadapi Krisis Pangan Dunia,” Artikel Berita Kementerian,  https:// ditjenbun.pertanian.go.id/memperkuat-program-pembangunan-perkebunan-indonesia-dalam- menghadapi-krisis-pangan-dunia-2/ (diakses 13 Mei 2023).
6 M. Elfan Kaukab, “Studi Kelayakan Agribisnis dan Perdagangan Produk UMKM Kabupaten Wonosobo: Sebuah Konsep Internasionalisasi,” ResearchGate,  https://www.researchgate.net/publication/341215454_ Studi_Kelayakan_Agribisnis_dan_Perdagangan_Produk_UMKM_Kabupaten_Wonosobo_Sebuah_Konsep_ Internasionalisasi (diakses 13 Mei 2023).
7 Donny Pasaribu, Arumdriya Murwani, dan Indra Setiawan, “Penanaman Modal Asing di Sektor Pertanian Indonesia,” Center for Indonesian Policy Studies Repository (Center for Indonesian Policy Studies), https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/345258-penanaman-modal-asing-di-sektor- pertania-bafbb888.pdf (diakses 13 Mei 2023).
global dan liberalisasi perdagangan. 8 Sehingga pasar akan semakin meluas, ekspor dan impor akan menjadi kegiatan ekonomi yang berjalan secara terus menerus.
Kondisi ekonomi global dan kaitannya dengan UMKM sektor pertanian dan perkebunan, selama 3 tahun ini terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan judul dan pembahasan sebagai berikut:  Pertama,  artikel  yang  berjudul  Perlindungan  Hukum  Pelaku  Usaha  Komoditi  Pertanian Melalui  Penguatan  Anggaran  Dalam  Rangka  Mencegah  Krisis  Pangan.  Artikel  ini  membahas tentang persoalan menyusutnya lahan pertanian produksi pangan dibandingkan Luas lahan kelapa sawit merupakan wujud lemahnya peran pemerintah. Penerapan harga pokok produksi pangan serta adanya jaminan harga terendah sangat dibutuhkan. Kemampuan negara melakukan produksi secara mandiri menjadi kunci kedaulatan Negara. 9 Kedua,  Politik  Hukum  Pertanian  Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global. Artikel ini membahas pengaturan kebijakan pertanian di Indonesia masih menuai permasalahan yang meliputi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, kesejahteraan petani yang masih rendah, hingga kebijakan land  reform . 10 Ketiga, artikel  berjudul  Perspektif  Undang-Undang  Perkebunan  Dalam  Pengolahan  Hasil  Perkebunan Kelapa Sawit Bagi Perusahaan Di Indonesia. Artikel ini membahas, kebijakan formulasi hukum di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berupa penambahan beberapa regulasi yang mengatur terkait teknis pelaksanaan pemberian lahan masyarakat minimal 20% tersebut. 11
Beberapa  artikel  terdahulu  di  atas  memiliki  perspektif  yang  hampir  sama  yaitu  sektor pertanian  dan  perkebunan,  regulasi  dan  kebijakan  pemerintah.  Namun,  dalam  artikel  yang penulis akan lakukan memiliki perspektif berbeda sehingga menjadi aspek orisinalitas penelitian ini,  yaitu pertama, kajian ini akan fokus pada UMKM sektor perkebunan dan pertanian. Kedua, kajian fokus pada Kebijakan  daftar negatif investasi terhadap Penanaman Modal Asing sebesar 95% di sektor pertanian dan perkebunan. Ketiga mengkaji upaya pemerintah dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi melalui UMKM sektor pertanian dan perkebunan. Oleh sebab itu, untuk melindungi  kepentingan  dalam  negeri  dalam  menghadapi  resesi  ekonomi  global,  pemerintah harus memberikan perlindungan hukum dan penguatan terhadap UMKM sektor pertanian dan perkebunan melalui kebijakan pengaturan yang berpihak kepada petani dan pekebun (UMKM) Indonesia. Maka pembahasan akan fokus terkait bagaimana perlindungan hukum UMKM sektor
8 Ni Komang Devayanti Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Di Era Liberalisasi Perdagangan,” Law Reform 14, no. 1 (Maret 2018): 4, DOI: https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20232.
9 Miftakhul Irfan, “Perlindungan hukum pelaku usaha komoditi pertanian melalui penguatan anggaran dalam rangka mencegah krisis pangan,” Jurnal Cakrawala Hukum 12, no. 2 (Agustus 2021): 187, DOI: https://doi.org/doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v12i2.5809.
10 Tity Wahju Setiawati, Mardjo Mardjo, dan Tutut Ferdiana Mahita Paksi, “Politik Hukum Pertanian Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 26, no. 3 (Januari 2019): 584, DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art8.
11 Ayu Citra dan Zakaria Nuriman Wanda, “Perspektif Undang-Undang Perkebunan Dalam Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Bagi Perusahaan Di Indonesia,” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 10, no. 1 (Mei 2021): 68,
DOI: https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.1186.
perkebunan dan pertanian dari ancaman resesi ekonomi.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  atau  metode  doktrinal/dogmatic dengan mengkaji bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum. 12 Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. 13 Metode  pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu tersebut. Oleh karena itu untuk memecahkan suatu isu hukum, peneliti mungkin harus menelaah produk peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  isu  penelitian.  Kemudian, metode yang digunakan karena analisis bahan hukum pada penelitian ini disajikan secara kualitatif, dengan menggunakan  analisis  deskriptif,  maka  untuk  mendeskripsikan  data  yang  diperoleh  ke  dalam bentuk penjelasan penjelasan. 14

## C. Pembahasan

## 1. Respon Pemerintah Pada Resesi Global di Masa Liberalisasi Ekonomi Terhadap UMKM Sektor Pertanian dan Perkebunan
Liberalisasi pada dasarnya merupakan suatu era perdagangan dunia tanpa batas, tanpa proteksi, tanpa hambatan dan mempertinggi tingkat persaingan perdagangan antara pelaku ekonomi. Liberalisasi ekonomi dunia juga telah menghapuskan hambatan-hambatan yang dahulu menghadang penanaman modal, baik hambatan tarif ( tariff barrier ) maupun hambatan non tarif ( non tariff barriers ). Globalisasi ekonomi dunia telah meniadakan sekat- sekat batas hubungan ekonomi internasional negara menjadi tanpa batas ( borderless ). Investasi  telah  masuk  ke  global,  sebagaimana  pasar  global  ( global  market )  yang  telah siap menerima hasil produk penanaman modal. Inilah yang merupakan awal munculnya fenomena ekspansi suatu negara ke negara lain dalam bentuk penanaman modal/investasi. 15
Liberalisasi perdagangan mewarnai perdagangan komoditas di pasar internasional dalam era globalisasi saat ini, tidak terkecuali perdagangan pangan. Sebagai negara ekonomi terbuka dan ikut meratifikasi berbagai kesepakatan kerjasama ekonomi dan perdagangan regional maupun global, tekanan liberalisasi melalui berbagai aturan kesepakatan kerjasama tersebut bukan tidak mungkin pada akhirnya akan berbenturan dengan kebijakan internal
12  Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Metode  Penelitian  Hukum:  Konstelasi  dan  Refleksi  (Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 143.
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016), 136. 14 Ibid., 136.
15 Ni Komang Devayanti Dewi, Op.Cit., 5.

## dan mengancam kepentingan nasional. 16
Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional, pada penjelasan umumnya menjelaskan, kebijakan industri nasional merupakan respon dari pemerintah terkait liberalisasi ekonomi dunia terkait dengan sektor industri telah  bergerak  begitu  cepat,  secara  kasat  mata  negara-negara  maju  lebih  siap  sehingga cenderung lebih mampu memanfaatkan kesempatan dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat potensial untuk menumbuh kembangkan industri berbasis sumber daya alam. Sumber daya alam dimaksud antara lain berupa cadangan hutan produksi yang beragam, serta hutan tanaman keras (tanaman perkebunan). Selain sumber daya alam, geografi Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau yang tersebar lokasinya, dan penduduknya yang besar merupakan pasar “ captive ” bagi berbagai industri salah satunya industri pangan.
Berkaitan dengan resesi ekonomi, resesi sekarang dianggap sebagai fenomena yang pada  dasarnya  dapat  dihindari,  sama  seperti  kecelakaan  pesawat  terbang,  dan  berbeda dengan bencana alam akibat badai yang tidak bisa dihindari. Tapi biarpun angka kecelakaan bisa  ditekan,  namun  kecelakaan  pesawat  terbang  tidaklah  bisa  sepenuhnya  dihapuskan. Begitu juga sekarang kita masih belum tahu apakah kita benar-benar memiliki pengetahuan atau kemampuan yang cukup untuk menghapuskan resesi. Bahaya terjadinya resesi belum sepenuhnya hilang. Faktor-faktor yang menimbulkan resesi secara berulang kali masih ada dan tinggal menunggu waktu sebelum terjadi lagi. 17
Sehingga pemerintah harus cepat merespon keadaan yang akan mengancaman Indonesia karena adanya resesi ekonomi, yaitu dengan memperkuat perputaran roda ekonomi yang dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian mengangkat suku bunga pasar obligasi, memperkuat nilai ekspor terutama di bidang pertanian dan perkebunan. Kemudian memperbanyak penyerapan tenaga kerja dalam UMKM sektor pertanian dan perkebunan. 18
16  Gatoet Sroe Hardono, Handewi Purwati Saliem, dan Tri Hastuti Suhartini, “Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris dan Perspektif Ketahanan Pangan,” Forum Penelitian Agro Ekonomi 22, no. 2 (2004): 75, DOI: https://doi.org/10.21082/fae.v22n2.2004.75-88.
17  Alvin Baharudin Vanani dan Dedi Suselo, “Determinasi Resesi Ekonomi Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19,” Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi 7, no. 2 (Oktober 2021):
3, DOI: https://doi.org/10.31869/me.v7i2.2634.
18 Yohana Fransiska Aurelia Vivian, “Strategi Efektif Dalam Mengatasi Resesi Dan Pengangguran Tinggi,” Website Pajakku, https://pajakku.com/read/63a2a812b577d80e80bbe0db/Strategi-Efektif-Dalam- Mengatasi-Resesi-dan-Pengangguran-Tinggi- (diakses 13 Mei 2023.
a. Pengaturan Kebijakan Daftar Negatif Investasi Pada UMKM di Sektor Perkebunan dan Pertanian
Indonesia  apabila  ditinjau  dari  aspek  ekonomi,  secara  umum  masih  memiliki keunggulan  alamiah  dan  komparatif,  negeri  yang  sangat  luas  dengan  diberkahi kelimpahan kekayaan alam. Sumber daya alam Indonesia masih cukup banyak. Namun potensi-potensi tersebut saat ini belum mampu diberdayakan secara maksimal dan Indonesia justru terpuruk dalam krisis ekonomi yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan. 19
Terdapat 3 (tiga) pendorong utama yang menjadi alasan suatu negara melakukan perdagangan internasional dan selanjutnya membentuk kerjasama perdagangan bebas antara lain yaitu keuntungan yang diperoleh dari pertukaran antar negara yang terlibat baik dari sisi produksi maupun konsumsi; fokus dalam produksi barang dan jasa sesuai dengan keunggulan komparatif dan kompetitif suatu negara; dan adanya transfer teknologi dengan masuknya produk dari negara dengan teknologi yang lebih maju, 20 manajemen, organisasi dan metode produksi yang lebih efisien. 21
Menurut penjelasan umum Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan (Perpres No. 44 Tahun 2016), bahwa harus ada izin Penanaman Modal untuk Bidang Usaha Yang Terbuka yang telah ditetapkan lokasi usahanya dan Penanam Modal bermaksud memperluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang sama di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin Penanaman Modal tersebut harus memenuhi persyaratan lokasi. Menurut Pasal 1 huruf 5 menjelaskan bahwa, Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan adalah Bidang Usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk UMKM serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanam modal dari negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
Lampiran 2 Perpres No. 44 Tahun 2016 menyebut, pada penanaman modal daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang dicadangkan atau kemitraan dengan UMKM serta Koperasi, meliputi: 1) Sektor Pertanian; 2) Sektor Kehutanan; 3) Sektor Kelautan dan Perikanan; 4) Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; 5) Sektor Perindustrian; 6) Sektor Pertahanan dan Keamanan; 7) Sektor Pekerjaan Umum; 8) Sektor Perdagangan; 9) Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 10) Sektor Perhubungan; 11) Sektor Komunikasi dan Informatika; 12) Sektor Keuangan; 13) Sektor Perbankan; 14) Sektor Tenaga Kerja; 15) Sektor Pendidikan; 16) Sektor Kesehatan. Garis besar revisi
19  Erman Rajagukguk, Hukum  Investasi  (Penanaman  Modal  Asing  dan  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri) (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 54.
20 Eka Budiyanti, “Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” Jurnal Kajian 22, no. 1 (Desember 2019): 46, DOI: https://doi.org/10.22212/kajian.v22i1.1497.
21 Tulus Tambun, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Jakarta: Penerbit LP3ES, 2012), 73.

## PERLINDUNGAN UMKM SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DALAM MENGANTISIPASI RESESI GLOBAL
Daftar Negatif Investasi berdasarkan Perpres No. 44 Tahun 2016 adalah meningkatkan porsi kepemilikan modal asing menjadi mayoritas, bahkan hingga 100 %, salah satunya yaitu pada Usaha Perkebunan yang masih tetap tinggi sebesar 95 % yang terintegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu. 22
Secara praktik, setiap modal asing yang masuk ke suatu negara harus dilakukan pembatasan, capital control diartikan oleh International Monetary Fund (IMF) sebagai tindakan administratif yang diusulkan oleh pemerintah, untuk mengubah komposisi atau ukuran penanaman modal oleh investor asing, termasuk juga membatasi arus keluar modal ekonomi suatu negara. Pembatasan jumlah persentase penanaman modal pada dasarnya merupakan bagian upaya pengembangan penanaman modal bagi usaha UMKM sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia 1945 untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal dalam negeri. 23
Permasalahan lainnya terhadap kepemilikan saham oleh pemodal asing dalam jumlah persentase 95 %, terkait kewajiban investor asing untuk membuat perusahaan patungan dengan pemodal domestik, sebab bagi investor asing untuk mencari partner domestik yang mempunyai kemampuan modal dan sumber daya manusia yang setara atau sepadan merupakan sesuatu yang tidak mudah. 24 Pasalnya, investor asing pemilik saham mayoritas mempunyai “hak suara” yang signifikan dalam menentukan jalannya perusahaan. Dengan demikian, investor asing memiliki kendali penuh atas keputusan yang  diambil  dalam  organisasi.  Maka  dari  itu,  pemodal  domestik  tidak  mempunyai kesetaraan kedudukan selaku pemodal. Pemodal domestik hanya sebagai silent partner yang tidak mempunyai hak suara. 25
Besaran kepemilikan saham asing dapat menimbulkan kendali asing dan berdampak  destruktif  terhadap  UMKM  di  sektor  perkebunan  dan  menghambat pertumbuhan ekonomi kerakyatan Indonesia dan juga akan berdampak pada kemajuan dan perkembangan UMKM di Indonesia. Sehingga tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan memperkuat ketahanan pangan dalam negeri menjadi tidak terwujud. 26
Maka dari itu, terkait komposisi kepemilikan saham asing sebesar 95 % bertentangan  dengan  Pasal  33  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2008  tentang  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM), menjelaskan bahwa, “Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”. Maksud dari “kesempatan kepemilikan saham” tersebut
22 Siti Anisah dan Lucky Suryo, Hukum Investasi (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), 157.
23 Ary  Zulfikar, Hukum Penanaman Modal: Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing Untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan (Bandung: CV Keni Media, 2019), 132. 24 Ibid., 270.
25 Ary Zulfikar, Op.Cit., 271.
26 Hernita Sahban, Menembus Badai UMKM (Makasar: CV Sah Media, 2015), 57.
adalah bahwa UMKM mendapatkan prioritas dalam kepemilikan saham Usaha Besar yang terbuka ( go public ) ( vide Penjelasan Umum UU UMKM).
Daftar  negatif  investasi  yang  berkaitan  dengan  jumlah  kepemilikan  asing  di sektor perkebunan dan pertanian dapat menjadi pengaruh negatif terhadap ketahanan pangan Indonesia. Pertama, kebijakan tersebut memberikan kelonggaran bagi investor asing yang memiliki saham dalam sektor tersebut dengan meningkatkan batasan maksimal kepemilikan asing, hal ini didasari hasil produksi perkebunan merupakan bahan baku industri baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Kedua, jika ditinjau dari sektor ekonomi UMKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar adalah sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (48,85%). Pertanian menjadi sektor yang masih kurang kuat, karena sektor pertanian masih dipusatkan di Pulau Jawa. Sehingga yang menjadi ketakutan adalah perkebunan swasta dapat tumbuh seiring  dengan  jumlah  investor  asing  masuk  ke  Indonesia  disebabkan  kelonggaran batasan modal sebesar 95%. 27
Menurut  data  Penelitian  dan  Pengembangan  (Litbang)  Kompas,  tahun  2022 mencapai skor 17,9, artinya sudah bergeser menjadi kategori moderat. Jika ditelisik dari kelompok pengeluaran penduduk, terpotret tahun 2022 pada kelompok 20 persen penduduk termiskin (kuintil 1) sebesar 8,66 persen masih menghadapi tingkat kerawanan pangan sedang atau berat. Sementara pada kelompok 20 persen penduduk miskin dan rentan (kuintil 2) sebesar 6,01 persen. Kondisi tersebut menjadi ”alarm” bagi Indonesia untuk terus berbenah. Upaya melawan kelaparan harus terus diperjuangkan bersama-sama untuk bergeser menjadi kategori rendah, bahkan bisa mencapai zero kelaparan pada 2030. 28
Melihat  kenyataan  di  lapangan  banyak  yang  tidak  sesuai  dengan  agenda pemerintah untuk melindungi UMKM tersebut, pada usaha perkebunan tembakau misalnya. Meskipun tembakau bukan bahan pangan tetapi contoh ini dapat ditarik karena dilihat dari jumlah kepemilikan saham asing yang sangat mendominasi dan pada  akhirnya  perusahaan  nasional  diakuisisi  oleh  investor  luar  negeri.  Kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM dimana UMKM sebagai subkontraktor bagi perusahaan besar. Hal ini tidak menutup kemungkinan perusahaan asing dapat mengambil  alih  UMKM  dalam  negeri,  mengingat  perusahaan  nasional  seperti  HM Sampoerna dan Bentoel HM Sampoerna diakuisisi oleh Philip Morris di tahun 2005, sementara Bentoel telah diakuisisi oleh British American Tobacco (BAT) sejak tahun 2009.
27 Bank Indonesia, “Bisnis UKMM,” Penelitian Bank Indonesia, https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf  (diakses  23 Oktober 2023).
28  MB Dewi Pancawati, “Urgensi Mencapai Ketahanan Pangan untuk Mengakhiri Kelaparan,” kompas. id, https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/09/urgensi-mencapai-ketahanan-pangan-untuk- mengakhiri-kelaparan (diakses 23 Oktober 2023).

## PERLINDUNGAN UMKM SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DALAM MENGANTISIPASI RESESI GLOBAL
Kemudian pada usaha perkebunan kelapa sawit, Rancangan Undang Undang Perkelapasawitan yang belum juga selesai hingga saat ini dinilai hanya akan memperparah  ketidaksinkronan  kebijakan  dan  ketidakharmonisan  produk  hukum. RUU Perkelapasawitan hanya akan memperkuat dominasi perusahaan perkebunan sawit termasuk penanaman modal asing daripada perlindungan dan pemberdayaan petani pekebun. RUU Perkelapasawitan menyebutkan bahwa perusahaan perkebunan akan diberi kemudahan pengurangan pajak penghasilan, pembebasan atau keringanan bea dan cukai serta keringanan pajak bumi dan bangunan. Rencana pengaturan ini tidak sinkron dengan kehendak pemerintah yang menaikkan pendapatan negara. 29
Seperti penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit yang didasari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/3/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Permentan No. 14 tahun 2013). Sesungguhnya Permentan No. 14 tahun 2013 hanya menyediakan pedoman atau rumus harga pembelian dan pembentukan Tim Penetapan Harga, bahkan pembinaan kepada pekebun dan kelembagaannya diserahkan kepada perusahaan  perkebunan.  Hal-hal  tersebut  seharusnya  dilakukan  pemerintah  agar mekanisme perhitungannya tidak merugikan petani pekebun. Tidak hanya kesulitan untuk memperoleh harga penetapan, tetapi juga perusahaan tidak memberikan ruang kepada pekebun swadaya untuk melakukan penjualan TBS secara langsung, kecuali dalam skema kemitraan yang ditentukan oleh perusahaan. Beberapa temuan di beberapa wilayah, seperti di Kabupaten Sanggau dan Rokan Hulu, pekebun swadaya dianggap sebagai pihak ketiga dalam konteks pemasaran TBS. Kondisi tersebutlah yang melanggengkan ketergantungan pekebun swadaya terhadap tengkulak, yang faktanya lebih banyak merugikan pekebun mandiri dalam konteks harga pembelian TBS. 30
Berkaitan  dengan  di  atas,  sawit  dianggap  sangat  penting  bagi  masyarakat Indonesia,  sebab  sawit  diklasifikasikan  sebagai  bahan  pangan.  Di  sisi  lain,  pasokan minyak goreng bukan hanya diperdagangkan dalam negeri, namun juga diperdagangkan di tingkat global dalam bentuk dimurnikan, diputihkan, dan dihilangkan baunya atau refined,  bleached,  deodorized (RBD). 31 Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Indonesia  pada tahun 2019 merupakan salah satu penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Jumlah produksi CPO = Meningkat 1,88% pada tahun 2019, jumlah produksi tersebut diperoleh dari luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang saat ini seluas 14,60 juta hektar. Akan tetapi, Indonesia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng, terutama yang
29 Reni Ratna Anggreini, Op.Cit., 8-9.
30  Gunawan dan Marcel Andri, “Kebijakan Harga TBS Produksi Pekebun, Sudah Seharusnya Di Cabut!,” Serikat Petani Kelapa Sawit, https://spks.or.id/detail-berita-kebijakan-harga-tbs-produksi-pekebun- sudah-seharusnya-di-cabut (diakses 23 Oktober 2023).
31  Insi Nantika Jelita, “Intervensi Pemerintah Perlu untuk Jaga Stabilitas Stok Minyak Goreng,” Media Indonesia, https://mediaindonesia.com/ekonomi/584836/intervensi-pemerintah-perlu-untuk-jaga- stabilitas-stok-minyak-goreng (diakses 24 Oktober 2023).
berbahan baku kelapa sawit, beberapa dugaan penyebab kesulitan mencari minyak goreng di pasaran, antara lain harga Crude Palm Oil (CPO) dunia naik, sehingga ada oknum yang lebih memilih melakukan ekspor daripada memasarkan di dalam negeri. 32
Berdasarkan data tahun 2020 yang diterbitkan BPS tercatat ada ribuan perusahaan perkebunan  sawit.  Tercatat  setidaknya  ada  332  perusahaan  berstatus  penanaman modal asing (PMA) di Indonesia. 33 Hal ini berakibat pada hasil tandan buah segar dari kebun-kebun  sawit  milik  rakyat  dijual  ke  pabrik-pabrik  milik  perusahaan  yang  juga dimiliki 25 grup besar. 34 Dengan kata lain, sekelompok kecil investor ini menguasai dan mendominasi industri kelapa sawit Indonesia.
Kemudian pada sektor pertanian, pemerintah juga harus belajar dari pengalaman bahwa kebijakan yang diambil harus memperhatikan UMKM dalam sektor pertanian dan  perkebunan.  Indonesia  perlu  untuk  mengurangi  pengaruh  dan  kepentingan- kepentingan perusahaan besar dalam negeri atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini beralasan karena dominasi BUMN di sektor pertanian, terutama pangan, ditunjukkan dengan keberadaan Badan Urusan Logistik (Bulog). Bulog memiliki sejarah panjang  dalam  mengendalikan  pasok  pangan,  terutama  beras,  dengan  obyektif utamanya untuk mengelola ketersediaan pangan. Bahkan Bulog ditugaskan untuk mengelola ketersediaan dan stabilitas harga 11 komoditas: beras, jagung, kacang kedelai, gula, minyak goreng, tepung gandum, bawang bombay, cabai, daging sapi, ayam, dan telur. Tugas tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang peran Bulog dalam keamanan pangan nasional. 35
Menurut penelitian Sonya Mamoriska, Eny Cahyaningsih, dan M. Gelar Hidayat masih  terdapat  konflik  kewenangan  dan  tumpang  tindih  antara  Bulog  dan  Badan Pangan Nasional (BPN), dalam hal Kebijakan pangan masih bersifat tidak terintegrasi dan  bersifat ad-hoc karena belum ada lembaga pangan pemerintah yang dapat mengkoordinir dan mengharmonisasikan semua kebijakan pangan mulai dari hulu sampai dengan hilir. Sebagai operator, Bulog menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan  penugasan,  baik  dari  segi  operasional  maupun  finansial.  Harus  ada pemisahan yang jelas antara regulator dan operator dalam pelaksanaan kebijakan bidang pangan. Regulator pangan bertanggung jawab langsung ke Presiden dan operator pangan bertanggung jawab langsung pada satu lembaga independen atau
32 Ayon Diniyanto, “Minyak Goreng, Ketahanan Pangan, dan Amanat Konstitusi,” Artikel Hukum - Badan Pembinaan Hukum Nasional, https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=548 (diakses 23 Oktober 2023).
33 Cantika Adinda Putri, “Disentil Luhut, Ini 3 Raksasa Sawit RI yang Berkantor di LN,” CNBC Indonesia, https://www.cnbcindonesia.com/news/20220529115422-4-342642/disentil-luhut-ini-3-raksasa- sawit-ri-yang-berkantor-di-ln (diakses 24 Oktober 2023).
34 Trio Hamdani, “25 Perusahaan Ini Kuasai Lahan Kelapa Sawit di RI,” finance detik.com, https://finance.detik.com/moneter/d-4407823/25-perusahaan-ini-kuasai-lahan-kelapa-sawit-di-ri (diakses 24 Oktober 2023).
35 Donny Pasaribu, Arumdriya Murwani, dan Indra Setiawan, Op.Cit.

## PERLINDUNGAN UMKM SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DALAM MENGANTISIPASI RESESI GLOBAL
kementerian yang berada di bawah presiden dan memberikan masukan secara aktif kepada regulator. 36
Pengaturan yang harus dilakukan melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional adalah kebijakan pembatasan dominasi BUMN, pembatasan usaha bagi pelaku usaha asing, kewajiban membangun kemitraan dengan usaha kecil dan menengah, serta kewajiban memprioritaskan local  content. Sebab, lebih banyak memakai local  content maka menjadikan produk unggulan pertanian dan perkebunan sehingga menjadi produk ekspor andalan melalui agroindustri yang menghasilkan  komoditas  unggulan  berupa  swasembada  pangan  tidak  hanya  beras tetapi komoditas pertanian yang lain seperti kedelai, jagung, hortikultura, perikanan,
kelautan. 37 Menurut majalah yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Indonesia, local content tidak hanya termasuk dalam kategori manufaktur, tetapi juga dapat digunakan dalam pertanian dan perkebunan, antara lain; 1) CV Concordia, yang memproduksi bibit hortikultura unggul, termasuk bibit jahe dan tanaman buah; 2) PT. Rabana Sejahtera Indonesia, yang membuat Palmute Imuno Booster, yang merupakan ekstraksi  sari  buah  Kesemek;  4)  CV.  Dewi  Makmur  mengembangkan  dan  menjual benih jagung, padi, dan kedelai serta sembilan varian teh herbal: Teh Rosella, Teh Kulit Manggis, Teh Daun Sirsak, Teh Jati Cina, Angkak, Wedang Uwuh, Teh Sarang Semut, Teh Daun Kelor, dan Teh Sereh Wangi. 5) CV. Megatani Mandiri berbisnis dalam pembibitan dan perdagangan produk herbal. 38
Ketentuan  pembatasan  kepemilikan  asing  haruslah  diperhatikan,  hal  tersebut sebetulnya dapat dinilai dari batas maksimal komposisi kepemilikan modal asing, aturan  peralihan,  aturan  pengecualian  Daftar  Negatif  Investasi  dari  transaksi  pasar modal dan aturan mengenai dampak ekspansi bisnis melalui merger and acquisition , serta rights issue terhadap batasan kepemilikan asing. 39
Menurut penulis, agar Indonesia bisa selamat dari kehadiran resesi yang semakin membayangi, pemerintah seharusnya lebih tegas dalam mengatur kebijakan bidang usaha yang dicadangkan atau disyaratkan kepada UMKM, khususnya dalam
36 Sonya Mamoriska, “Reposisi BULOG dalam Rencana Pembentukan Badan Pangan Nasional (Repositioning of BULOG in The Formation Plan of National Food Agency),” Jurnal Pangan 29, no. 3 (Desember 2020): 235, DOI: https://doi.org/10.33964/jp.v29i3.528
37  Lia Amalia, “Peranan Agroindustri dalam Pemulihan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi,” Jurnal Inovasi 5, no. 1 (2006): 30,
https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/inovisi/article/view/949/877.
38 Biro Humas Kementerian Perindustrian, “Majalah Karya Indonesia: Media Showcase Produk Indonesia,” Perpustakaan Unesa, https://opac.unesa.ac.id/lihat_buku/89886_slims-node-perpus-pusat (diakses 24 Oktober 2023).
39  Sulistyowati dan Paripurna, “Mempertahankan Tujuan Peraturan Daftar Negatif Investasi Dalam Mengendalikan Dominasi Kepemilikan Asing (Studi Kasus Pada Industri Telekomunikasi),” Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 2 (2014): 204,
DOI: https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.290.
sektor pertanian dan perkebunan. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya membatasi komposisi kepemilikan modal asing dan membatasi luasan lahan perkebunan bagi perusahaan asing untuk melindungi UMKM di sektor perkebunan. Karena jelas bahwa pemerintah harus meningkatkan keuntungan dari sektor-sektor ini dalam menghadapi resesi ekonomi global. Sebaliknya, pemerintah harus memberikan kesempatan yang cukup besar kepada pengusaha swasta dalam negeri dan UMKM. Dengan demikian, kepentingan pengusaha nasional atau UMKM menjadi prioritas juga untuk dilindungi sebelum masuk ke masa resesi di kemudian hari.

## b. Kesiapan Pemerintah Melalui Penguatan UMKM di Sektor Pertanian dan Perkebunan
Kebijakan  penguatan  sektor  perkebunan  melalui  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2004  Tentang  Perkebunan  (UU  Perkebunan)  masih  memberikan  pengaturan dalam upaya pengelolaan hasil perkebunan. Pasal 18 menjelaskan bahwa pemberdayaan usaha  perkebunan  dilaksanakan  oleh  Pemerintah,  provinsi,  dan  kabupaten/kota bersama pelaku usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya. Pemberdayaan meliputi: a) Memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan; b) Menghindari pengenaan biaya  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan;  c)  Memfasilitasi pelaksanaan  ekspor  hasil  perkebunan;  d)  Mengutamakan  hasil  perkebunan  dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri; e) Mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan; dan/atau d) Memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.
Untuk mencapai hasil usaha industri pengolahan perkebunan yang berdaya saing, Pemerintah menetapkan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan dan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran,  asosiasi  komoditas,  kelembagaan  lainnya,  dan/atau  masyarakat  bekerja sama menyelenggarakan informasi pasar, promosi dan menumbuh kembangkan pusat pemasaran baik di dalam maupun di luar negeri ( vide Pasal 28 UU Perkebunan).
Merujuk pada Penjelasan Umum UU Perkebunan menyebutkan bahwa, untuk mendorong  dan  memberdayakan  usaha  perkebunan,  pemerintah  memfasilitasi kemudahan  di  bidang  pembiayaan,  pengurangan  beban  fiskal,  kemudahan  ekspor, pengutamaan penggunaan produksi dalam negeri, pengaturan pemasukan dan pengeluaran  hasil  perkebunan,  memfasilitasi  aksesibilitas  ilmu  pengetahuan  dan teknologi serta informasi, mendorong terbentuknya kelompok asosiasi pekebun dan dewan komoditas berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan.
Apabila pemerintah berhasil menjalankan misi di atas, tentu saja akan berpengaruh pada kekuatan ekonomi Indonesia sebelum dan saat resesi berlangsung. Apabila pemasukan fiskal dan ekspor kuat maka negara berkembang seperti Indonesia

## PERLINDUNGAN UMKM SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DALAM MENGANTISIPASI RESESI GLOBAL
akan baik-baik saja dalam terpaan resesi global. Sebab, resesi diawali dari pelemahan ekonomi global yang mempengaruhi perekonomian dalam negeri negara negara di dunia. Semakin kuat ketergantungan ekonomi satu negara pada perekonomian global maka semakin cepat pula terjadinya resesi di negara itu. 40
Akan tetapi berdasarkan UU Perkebunan, ekspor hasil perkebunan dilakukan pada saat produk dalam keadaan mentah atau dalam hal ini tidak dilakukan industrialisasi produk  setengah  jadi,  artinya  produk  hasil  perkebunan  di  ekspor  masih  keadaan utuh. Sama halnya dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor. Tidak ada penormaan di dalam peraturan tersebut bahwa ekspor hasil perkebunan diharuskan dalam keadaan setengah jadi atau bahan baku mentah yang telah diolah sebelumnya. Padahal, prospek ekspor hasil perkebunan pada saat permintaan global kuat, bisnis minyak sawit di Indonesia sangat menguntungkan karena alasan-alasan: 1) Margin laba yang besar, sementara komoditi  ini  mudah  diproduksi;  2)  Permintaan  internasional  yang  besar  dan  terus berkembang seiring kenaikan jumlah penduduk global; 3) Biaya produksi minyak sawit mentah (CPO) di Indonesia adalah yang paling murah di dunia; 4) Tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan produk minyak nabati; 5) Penggunaan biofuel diduga akan meningkat secara signifikan, sementara penggunaan bensin diperkirakan akan berkurang. 41
Opsi kebijakan di masa yang akan datang, harga pangan di Indonesia telah meningkat  lebih  cepat  dibandingkan  negara-negara  tetangga.  Kombinasi  tinggi  dan meningkatnya harga pangan serta rendahnya kualitas pangan tidak bisa dibiarkan terus menerus. Meskipun pemerintah mengusulkan integrasi ke perekonomian global dan mendorong Penanaman Modal Asing (PMA). Mengatasi tantangan untuk menyediakan pangan berkualitas tinggi yang terjangkau membutuhkan komitmen akan keterbukaan perdagangan dan niat untuk melakukan perubahan kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi di sektor pertanian Indonesia. 42
Menurut  lampiran  3  Perpres  No.  44  Tahun  2016  pada  bagian  daftar  bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu di sektor perkebunan menjelaskan bahwa, sektor usaha industri perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih sampai luasan tertentu tanpa unit pengolahan seperti Tanaman Tebu, Tembakau, Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas, Kelapa Sawit, Tanaman Obat Bahan Farmasi, Rempah, Karet dan Penghasil Getah Lainnya, Penanaman Modal Asing Maksimal 95%. Begitu tinggi dan hampir menyentuh angka 100% dari kepemilikan modal yang ada. Maka menjadi
40 Bachtiar Hassan Miraza, “Seputar Resesi Dan Depresi,” Jurnal Ekonomi KIAT 30, no. 2 (Desember 2019): 11–13, DOI: https://doi.org/10.25299/kiat.2019.vol30(2).5161.
41  Indonesian Investments, “Minyak Kelapa Sawit Indonesia,” Produksi & Ekspor CPO, https://www. indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166?, (diakses 13 Mei 2023).
42 Donny Pasaribu, Arumdriya Murwani, dan Indra Setiawan, Op.Cit.
kebingungan manakala pemerintah hanya menyisakan 5% untuk para pengusaha di dalam negeri.
Kebijakan pemerintah melalui Perpres No. 44 Tahun 2016 yang melonggarkan atau meningkatkan batasan maksimal kepemilikan asing di sektor perkebunan perlu diubah yaitu dengan menetapkan pengaturan struktur kepemilikan saham agar tidak menyebabkan polemik berkelanjutan dikemudian hari antara pelaku usaha dalam negeri  dan  asing  yaitu  sebesar  49%  bagi  investor  dalam  negeri  baik  berskala  besar maupun UMKM dan untuk kepemilikan modal asing maksimal menguasai 51%. Adanya pembatasan modal asing ini adalah untuk mencegah penjualan saham oleh perusahaan lokal. Mengingat, praktik culas seringkali terjadi dimana perusahaan sebatas menjual saham kepada investor asing. 43
Oleh karena itu, untuk menarik investor asing ke Indonesia, usulan batasan 51% di atas harus dibarengi dengan kebijakan pemerintah sebagai cara untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia, yaitu dengan memberikan insentif bagi penanaman modal asing, seperti fasilitas fiskal seperti pengurangan pajak penghasilan dan pembebasan impor atau keringanan impor barang modal, mesin atau peralatan  yang  tidak  dapat  diproduksi  di  dalam  negeri.  Pemberian  insentif  berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan pengurangan, keringanan atau  pembebasan  retribusi  daerah.  Selain  itu,  kepada  investor  asing  diberikan kepastian hukum dan kesamaan berusaha. 44 Sehingga terhadap jumlah kepemilikan modal asing sebesar 95% bukan satu-satunya cara untuk menarik investor asing ke Indonesia. Justru sektor yang paling banyak diminati investor asing bukan sektor usaha pertanian dan perkebunan, yakni industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, sebanyak 441 proyek. Sektor lainnya yang diminati investor asing yakni listrik, gas, dan air dengan realisasi 505 proyek. Serta industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain dengan 497 proyek. 45
Hal di atas karena menurut laporan penelitian Penanaman Modal Asing di Sektor Pertanian Indonesia, masalah sebetulnya terdapat pada kerumitan regulasi yang sudah menjadi keluhan utama para investor luar negeri. Pada 2020, Indonesia menduduki peringkat 72 dari 190 dalam Indeks Kemudahan Berbisnis (EoDB) Bank Dunia, tetapi berada  di  peringkat  146  dalam  hal  pelaksanaan  kontrak,  peringkat  139  dalam  hal pembukaan usaha, peringkat 117 dalam hal perdagangan lintas negara, peringkat 111 dalam hal penanganan izin konstruksi, dan peringkat 107 dalam hal pendaftaran properti. 46
43 Reni Ratna Anggreini, Op.Cit., 146-147.
44 Ary Zulfikar, Op.Cit., 275.
45 Cantika Adinda Putri, “Daerah dan Sektor Ini Paling Banyak Diburu Investor Asing,” CNBC Indonesia, https://www.cnbcindonesia.com/news/20210426130939-4-240870/daerah-dan-sektor-ini-paling- banyak-diburu-investor-asing (diakses 24 Oktober 2023).
46 Donny Pasaribu, Arumdriya Murwani, dan Indra Setiawan, Op.Cit.
Berdasarkan penjelasan diatas, resesi ekonomi 2023 walaupun baru proyeksi, namun  sangat  perlu  diantisipasi  oleh  pemerintah  Indonesia,  yaitu  dalam  bentuk reformasi regulasi dengan menerapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 Tentang  Cipta  Kerja  (UU  Cipta  Kerja)  sebagai  landasan  bertindak. 47 Namun terdapat koreksi pada pasal dalam UU Cipta Kerja yang berhubungan dengan UMKM sektor perkebunan dan pertanian karena tidak memberikan ulasan komprehensif, misalnya hapusnya bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, ketentuan ini juga akan menghapus  aturan  dalam  Perpres  No.  44  Tahun  2016,  dimana  dengan  semakin dibukanya  bidang  usaha  bagi  PMA  akan  berdampak  negatif  bagi  pemberdayaan UMKM  sendiri.  Selain  itu  dampak  negatif  yang  dibawa  PMA  terkait  dominasi kepemilikan saham asing kepada pelaku ekonomi dalam negeri tidak dibahas dalam UU Cipta Kerja bahkan ketentuan yang melarang penguasaan usaha oleh asing yang sebelumnya  diatur  dalam  UU  UMKM  dihapus  dan  tidak  dipertegas  kembali  dalam UU Cipta Kerja. 48 Sehingga solusinya, pemerintah harus mengeluarkan Perpres dan PP terbaru dengan memberikan untuk mengatur lebih lanjut mengenai bidang usaha dengan persyaratan UMKM di sektor pertanian dan perkebunan, kemudian membatasi kepemilikan saham dan mempertegas penguasaan usaha asing di Indonesia.
Mengutip dari Majalah Sawit Indonesia, membatasi saham asing dalam industri apa pun adalah hal yang baik. Untuk menghindari dominasi asing, terutama di sektor yang bergantung pada sumber daya alam dan lahan, setiap negara melakukan hal yang sama. Dominasi saham asing berarti bahwa orang asing mengontrol atau mendominasi pengambilan keputusan dalam perusahaan. Kedaulatan Indonesia termasuk pemilik saham orang Indonesia merupakan tuntutan konstitusi. 49
Terkait resesi global yang akan datang, menurut pendapat Vincent Suriadinata, perlu  dilakukan  inventarisasi  masalah  terkait  investasi  yang  komprehensif  dan mendalam.  Hal  ini  dilakukan  supaya  dalam  menyusun  UU  investasi  dan  peraturan- peraturan lainnya ke depan, semua aspek yang terkait dengan investasi sudah di pahami. Sehingga di kemudian hari tidak muncul kebingungan atau bahkan kekosongan hukum karena belum adanya instrumen hukum yang mengatur permasalahan tertentu. 50
47 Handoyo Prasetyo, “Reformasi Regulasi Melalui UU Cipta Kerja Sebagai Landasan Sinergitas Nasional Dalam Upaya Mengantisipasi Resesi Global,” Jurnal Legislasi Indonesia 20, no. 1 (Maret 2023): 146, DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1034.
48 Reni Ratna Anggreini, Op.Cit., 156.
49 Redaksi Sawit Indonesia, “Saham Asing di Sektor Perkebunan Dibatasi,” Majalah Sawit Indonesia, https://sawitindonesia.com/saham-asing-di-sektor-perkebunan-dibatasi/ (diakses 24 Oktober 2023).
50 Vincent Suriadinata, “Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (Desember 2019): 124,
DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132.

## 2. Perlindungan Hukum UMKM di Sektor Pertanian dan Perkebunan dari Ancaman Resesi Ekonomi
a. Kepentingan Nasional UMKM dalam Sektor Pertanian dan Perkebunan Melalui Ekspor dari Dalam Negeri
Pemerintah Indonesia harus memproteksi UMKM di sektor pertanian dari tekanan liberalisasi perdagangan sektor pertanian dalam kerangka WTO agar terhindar dari potensi kerugian akibat liberalisasi tersebut. Pemerintah harus menciptakan iklim usaha yang kondusif di sektor pertanian dan menyediakan infrastruktur pendukung yang  baik  agar  Indonesia  bisa  memperoleh  manfaat  dari  liberalisasi  perdagangan sektor pertanian, seperti yang terjadi di beberapa negara berkembang seperti China, Philipina, Bangladesh, dan Brazil. 51
Merujuk pada penelitian Bambang Sudjito, memaparkan bahwa masih lemahnya pengawasan terhadap hasil produk pertanian dari luar Indonesia, baik melalui modus quasi penyelundupan (hasil dan produk pertanian berasal dari impor yang dibongkar untuk dimuat kembali serta untuk diedarkan di seluruh wilayah Indonesia) atau pun hasil dan produk pertanian berasal dari impor, yang sebagian dilindungi dengan dokumen yang sah dan benar, sedangkan sebagian lagi tanpa dilindungi dokumen yang sah dan benar. Dan masih dijumpai persyaratan standar mutu dan keamanan produk yang beragam serta kebijakan bea masuk, dumping, dan subsidi di berbagai negara. 52
Menurut  penelitian  Martha  Carolina  dan  Robby  A.  Sirait,  pada  dasarnya kebijakan jumlah impor pangan ke dalam negeri berpengaruh negatif terhadap nilai tukar petani pangan (NTPP), pengaruh yang negatif tersebut sudah dapat dijadikan dasar yang kuat bagi Pemerintah untuk tetap melakukan proteksi terhadap derasnya impor sektor pangan. Selain proteksi, upaya mendorong produktivitas dan daya saing komoditas pangan domestik juga perlu dilakukan oleh Pemerintah agar berdampak pada pengurangan impor pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong kesejahteraan petani dan mengurangi impor pangan ke  pasar  domestik,  penguatan  dukungan  tersebut  sangat  diperlukan,  baik  dari  sisi kuantitas maupun efektivitas. 53
Menurut Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), Indonesia belum memaksimalkan pemanfaatan  tindakan  antidumping  maupun  tindakan  imbalan  akibat  kurangnya kesadaran  dan  pemahaman  dari  para  pelaku  usaha  tentang  adanya  tindakan  anti
51  Kasan, “Dampak Liberalisasi Perdagangan Sektor Pertanian Terhadap Makro Dan Sektoral Ekonomi Indonesia: Pendekatan Model Ekonomi Keseimbangan Umum,” Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan 5, no. 2 (Desember 2011): 144, DOI: https://doi.org/10.30908/bilp.v5i2.123.
52 Bambang Sudjito, Hukum Pertanian (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 88.
53 Martha Carolina dan Robby A Sirait, “Pengaruh Impor Pangan Terhadap Kesejahteraan Petani Pangan,” Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara 3, no. 2 (Desember 2022): 16, https://ejurnal.dpr.go.id/index.php/jurnalbudget/article/view/50.

## PERLINDUNGAN UMKM SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DALAM MENGANTISIPASI RESESI GLOBAL
dumping dan tindakan imbalan yang dapat dijadikan sebagai instrumen perlindungan bagi industri dalam negeri terhadap perdagangan yang tidak adil ( unfair trade ). 54 Dalam tata  hukum  nasional,  subsidi  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Kebijakan Impor bahan pangan sebetulnya dapat mempengaruhi harga bahan pangan nasional karena produk impor lebih murah, untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, pemerintah lebih memilih mengimpor beras karena lebih murah daripada meningkatkan kapasitas produksi beras dalam negeri. Di sisi lain, karena nilai tukar merupakan prediktor terpenting dari harga beras impor yang akan disesuaikan dengan harga beras lokal, maka nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap impor beras. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi harga beras lokal, maka semakin besar pula jumlah beras yang diimpor ke Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan dengan fakta bahwa perubahan tingkat harga beras lokal akan berdampak pada volume beras yang diimpor. Dampaknya negatifnya adalah petani akan menjual produknya dengan harga murah untuk mengurangi kerugian dari biaya produksi yang telah dikeluarkan. 55 Kemudian tanpa disadari akibat adanya impor pangan akan berdampak penurunan kontribusi ekspor produk sektor pertanian Indonesia akan mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia, khususnya dari sisi pertumbuhan ekonomi terhadap perolehan devisa. 56
Padahal Indonesia mempunyai peluang besar di berbagai sektor, terutama industri pertanian. Di sektor pertanian, ekspor utama Indonesia antara lain udang, berbagai macam ikan, biji kopi, tembakau, biji coklat, dan teh mendapatkan peluang besar baik di pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Negara-negara tujuan utama sebagian besar ekspor Indonesia pada komoditas pertanian berdasarkan nilai ekspor, adalah Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Malaysia, China, Hongkong dan beberapa negara Uni Eropa seperti Belanda dan Jerman. 57
Sebetulnya, manfaat adanya ekspor pangan memungkinkan Indonesia mendapat keuntungan dari ekspor pangan, karena petani akan mempunyai kemampuan mengendalikan  harga  produk  dengan  memanfaatkan  kelebihan  kapasitas  produk. Dengan demikian, Indonesia dinilai mempunyai kemampuan dalam mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Kemudian Industri Dalam Negeri akan berkembang karena tumbuhnya industri ekspor yang akan menghasilkan industri lain
54 Komite Anti Dumping, “Sekilas Tentang KADI,” Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, https://kadi.kemendag.go.id/tentang-kami (diakses 13 Mei 2023).
55 Adam  Rahmat  Ruvananda  dan  Muhammad  Taufiq,  “Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  impor beras di Indonesia,” KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen 19, no. 2 (2022): 201, DOI: https://doi.org/10.30872/jkin.v19i2.10924.
56 Parmadi, Emilia Emilia, dan Zulgani Zulgani, “Daya Saing Produk Unggulan Sektor Pertanian Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi,” Jurnal Paradigma Ekonomika 13, no. 2 (Desember 2018): 78, DOI: https://doi.org/10.22437/paradigma.v13i2.6677.
57 Tulus Tambun, Op.Cit., 99.
yang lebih besar. Meningkatnya permintaan ekspor akan berdampak langsung pada pertumbuhan industri dalam negeri. Selain itu, salah satu cara dalam melindungi petani adalah dengan mengekspor bahan pangan seperti beras agar harga beras saat panen raya tidak anjlok dan merugikan petani. 58
Menurut Tulus Tumbunan, ada 2 alasan utama banyaknya UMKM berorientasi ekspor di Indonesia tidak dapat melakukan ekspor secara langsung. Pertama, adanya hambatan kelembagaan dan bisnis yang tidak bisa dipecahkan oleh UMKM karena: 1) UMKM tidak mempunyai akses terhadap informasi mengenai peluang-peluang pasar global  dan  persyaratan-persyaratan  dalam  konteks  ASEAN Free  Trade  Area (AFTA), World  Trade  Organization  (WTO);  2)  UMKM  tidak  mampu  melakukan  penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung cepat di pasar ekspor; 3) ada resiko besar dalam pembayaran dan pengapalan produk ekspor, terutama pembayaran yang terlambat/eksportir-eksportir kecil karena pembiayaan kegiatan mereka sangat tergantung pada arus masuk uang harian; dan 4) ada biaya besar yang terlibat dalam kegiatan  ekspor  langsung,  dan  kebanyakan  UMKM  tidak  mampu  menanggungnya karena  keterbatasan  modal  kerja.  Kedua,  ada  masalah  keuangan  karena  1)  modal UMKM, khususnya usaha mikro sangat terbatas; dan 2) UMKM tidak mendapat cukup dukungan dari lembaga-lembaga keuangan dan penjamin yang ada di Indonesia. 59
Terhadap kendala ekspor di atas, maka pemerintah harus berupaya untuk membantu  UMKM  agar  dapat  mengatasi  kendala-kendala  tersebut.  Kementerian, Lembaga dan para pihak terkait lainnya telah meluncurkan Program Penciptaan 500 ribu Eksportir Baru hingga tahun 2030. Pemerintah juga telah meluncurkan program Gerakan  Nasional  Bangga  Buatan  Indonesia  (Gernas  BBI)  yang  bertujuan  untuk mendorong digitalisasi ( onboarding )  bagi  UMKM offline serta mendorong national branding produk UMKM unggulan pada berbagai marketplace. Selain itu, gerakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk UMKM. Pemerintah menugaskan secara khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/ Eximbank untuk mendukung pembiayaan ekspor bagi UMKM yang berorientasi ekspor dengan alokasi sebesar Rp.500 Miliar untuk disalurkan oleh LPEI/ Eximbank . 60
Bagi  Indonesia,  kepentingan  nasional  harus  tetap  dijaga,  sehingga  mengenai persyaratan masuk bagi penanaman modal asing langsung yang dikenakan oleh negara penerima modal telah diterima oleh negara di dunia. Sedangkan persyaratan
58  Fabian Pratama Kusumah, “Ekonomi Politik dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019,” Politika: Jurnal Ilmu Politik 10, no. 2 (Oktober 2019): 151, DOI; https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.137-162.
59 Tulus Tambun, Op.Cit., 65-66.
60 Haryo Limanseto, “Dukungan Pemerintah untuk Mendorong UMKM Go Digital dan Go Global - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,
https://ekon.go.id/publikasi/detail/3180/dukungan-pemerintah-untuk-mendorong-umkm-go-digital- dan-go-global (diakses 13 Mei 2023).

## PERLINDUNGAN UMKM SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DALAM MENGANTISIPASI RESESI GLOBAL
pelaksanaan beroperasinya suatu perusahaan penanaman modal asing langsung dapat mencakup  persyaratan  untuk  membeli  barang-barang  modal  dari  negara  penerima modal,  bahan-bahan  dasar,  barang-barang  setengah  jadi  dan  jasa,  pelaksanaan (penyerapan)  tenaga  kerja  dan  pelatihan  perdagangan,  penentuan  barang  ekspor, persyaratan  keseimbangan  perdagangan  alih  teknologi,  informasi  yang  tersedia antar  perusahaan  mengenai  harga,  macam-macam  cara  produksi  yang  digunakan. Para ahli ekonomi dan politik berpendapat bahwa negara mengeluarkan persyaratan pelaksanaan sebagai alat yang tepat untuk mempromosikan dan melindungi industri lokal selama pengembangan industri lokal dapat bersaing di pasar dunia. 61
Mengutip  penelitian  Ary  Zulfikar,  untuk  itu  maka  pemerintah  juga  harus memastikan pelaksanaan kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan penanam modal  asing  (PMA)  untuk  memastikan  pemberdaya  UMKM  melalui Global  Value Chain (GVC), sehingga UMKM bisa terlibat dalam proses produksi sebagai pemasok ( supplier ) perusahaan yang berorientasi ekspor. Produk UMKM dapat dipakai sebagai intermediary  inputs bagi perusahaan PMA yang mempunyai konsumen di berbagai negara. 62
Demi kepentingan nasional, pemerintah harus memberikan kebijakan terhadap produk perkebunan, karena salah satu komoditi yang diawasi ekspornya adalah inti kelapa sawit. Ekspor ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan, dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan. Untuk mendapatkan persetujuan ekspor, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan  tertulis  kepada  Direktur  Ekspor  Produk  Pertanian  dan  Kehutanan  dan Departemen Perdagangan. Selain itu, komoditi yang dilarang ekspornya adalah karet bongkah dan bahan remailing. 63
Dengan demikian, berbicara mengenai kepentingan nasional maka pemerintah harus  mendukung  dan  memfasilitasi  pemasaran  produk-produk  UMKM  (terutama yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan) baik domestik hingga ekspor ke berbagai negara tujuan ekspor dan mendapatkan akses pemasaran yang lebih luas, 64 memberikan insentif fiskal bagi Pusat Logistik Berikat (PLB) Industri Kecil Menengah (IKM)  lewat  penangguhan  PPN  dan  bea  masuk.    Tak  hanya  itu,  pemerintah  juga memberikan kemudahan impor untuk tujuan ekspor (KITE) IKM lewat pembebasan PPN  dan  bea  masuk,  kemudahan  izin  berusaha,  sertifikasi,  dukungan  promosi,
61 An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal (Bandung: PT. Alumni, 2011), 373.
62 Ary Zulfikar, Op.Cit., 323.
63 Adrian Sutedi, Hukum Ekspor Impor (Jakarta Timur: Penebar Swadaya Group, 2014), 295.
64  Viska, “Pemerintah Siap Pasarkan Produk UMKM Hingga Ekspor,” Kementerian Komunikasi dan Informatika,
https://www.kominfo.go.id/content/detail/46768/pemerintah-siap-pasarkan-produk-umkm-hingga- ekspor/0/berita (diakses 13 Mei 2023).
informasi pasar ekspor dan kemudahan akses pasar, serta dukungan permodalan, baik melalui KUR, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), maupun Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPOM). 65
b. Perlindungan Hukum UMKM di Sektor Pertanian dan Perkebunan dari Pesaing Asing Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan  mengkoordinasikan  kepentingan-kepentingan  yang  bisa  bertabrakan  satu  sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan  membatasi  dan  melindungi  kepentingan-kepentingan  tersebut.  Memang, dalam satu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. 66
Alternatif  kebijakan  yang  dapat  ditempuh  untuk  mengatasi  krisis  ekonomi  di tengah-tengah liberalisasi perdagangan adalah memprioritaskan investasi pada sektor pertanian dan perdagangan yang disertai dengan kebijakan penurunan suku bunga Bank Indonesia (SBI ) seperti sebelum adanya krisis ekonomi, dan tetap mempertahankan restriksi perdagangan pada komoditas strategis seperti beras dan gula. Kebijakan ini mampu menumbuhkan PDB sektoral kecuali sektor industri, namun kondisi beberapa indikator makro ekonomi lainnya seperti nilai tukar, inflasi, neraca perdagangan dan jasa, dan neraca pembayaran masih relatif sama dengan masa krisis ekonomi. 67
Ancaman resesi global yang akan datang, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh  pemerintah  untuk  melindungi  kepentingan  dalam  negeri  yaitu,  pemerintah seharusnya memprioritaskan UMKM sebagai pihak yang lemah ( least  advantage ) untuk mendapatkan proteksi dan kemudahan dibandingkan dengan pelaku usaha besar dan investor asing. Pada level internasional, pemerintah seharusnya mempunyai keberanian untuk melakukan bargaining dalam memproteksi UMKM. Walaupun kita telah “terjerat” dengan perjanjian internasional untuk membuka pasar bebas. Tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan Klausula Safeguard yang telah ditandatangani dalam WTO  dan  Putaran  Uruguay.  Sayangnya  pemerintah  sering  kali  tidak  menggunakan klausul safeguard tersebut sebagai negara berkembang untuk melakukan proteksi demi kepentingan ekonomi nasionalnya. Justru negara maju seperti Jepang dan beberapa
65 Bidara Pink dan Tendi Mahadi, “Ini upaya pemerintah untuk mendorong UMKM agar berorientasi ekspor,” Nasional Kontan,
https://nasional.kontan.co.id/news/ini-upaya-pemerintah-untuk-mendorong-umkm-agar-berorientasi- ekspor (diakses 13 Mei 2023).
66 Budi Agus Riswandi, “Politik Hukum Hak Cipta: Meletakkan Kepentingan Nasional Untuk Tujuan Global,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 11, no. 25 (2016): 77, DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art6.
67 Isang Gonarsyah, Nuhfil Hanani A.r, dan Bonar M. Sinaga, “Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Kinerja Perekonomian Indonesia Dan Antisipasinya Menghadapi Era Abad Asia Pasifik,” Economics and Finance in Indonesia 50 (2002): 374-375, https://www.lpem.org/repec/lpe/efijnl/200212.pdf.

## PERLINDUNGAN UMKM SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DALAM MENGANTISIPASI RESESI GLOBAL
negara Uni Eropa yang menggunakan klausul safeguard untuk melindungi kepentingan para petani dan pelaku usaha UMKM di negara mereka. 68
Berkaitan dengan Safeguard, berdasarkan pasal 5 Agreement  on  Agriculture Suatu negara dapat mengambil pengamanan khusus dalam kaitannya dengan produk pertanian  dalam  hal  ini  kebijakan-kebijakan  ( measures )  telah  dikonversikan  dalam bentuk tarif, sebagai subyek suatu konsensi yang mana dalam pasal ini dapat diajukan, apabila  volume  impor  produk  yang  bersangkutan  memasuki  wilayah  pabean  suatu negara anggota yang memberi konsesi, selama tahun tertentu ( any  year )  melebihi tingkat batas tertentu ( triggers leves ) yang berhubungan dengan peluang akses pasar yang berlaku.” 69
Pada tahun 2019, komoditas beras, jagung, kedelai, daging sapi, gula dan bawang merah merupakan komoditas strategis yang masuk kedalam daftar impor Pemerintah Indonesia. Sedangkan di tahun 2023 bahan pangan yang paling banyak diimpor oleh pemerintah adalah komoditas beras, pemerintah telah menetapkan kuota impor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun 2023. Impor beras yang telah masuk ke Indonesia sebanyak 1,6 juta ton hingga awal September 2023. Sementara 400 ribu ton beras lagi tengah dalam proses pengapalan dan akan tiba di Indonesia November 2023. 70
Untuk itu pemerintah perlu mengatur dan mengendalikan ketersediaannya. Kebijakan impor pangan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN sebaiknya tetap memperhatikan wewenang dan tanggung jawab Kementerian Pertanian. Dalam hal ini adalah peningkatan produksi pertanian untuk mensejahterakan petani serta melindungi konsumen dalam negeri. Meskipun kebijakan impor pangan bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri. Namun pemerintah harus juga menciptakan kebijakan yang impor yang lebih memihak petani maupun konsumen dalam negeri. 71
Perlindungan kepada UMKM dalam sektor perkebunan dan pertanian dilakukan dengan Pemberdayaan berupa memberikan bantuan pembiayaan. Ada lima bidang utama dalam inovasi pembiayaan pertanian dan perkebunan yang dicanangkan oleh G-20 Global  for  Financial  Inclusion (GPFI),  yaitu:  1)  Mengidentifikasi  permintaan rumah tangga; 2) Jasa keuangan digital, pengembangan layanan bagi petani kecil; 3) Pembiayaan  untuk  perempuan  di  sektor  pertanian;  4) Value  Chain  Finance ;  dan  5) Asuransi  pertanian.  Tiga  bidang  pertama  berfokus  pada  kebutuhan  keluarga  kecil,
68 Mukti Fajar, UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 268.
69 Michael IJ, “Ketentuan Mengenai Safeguard Produk Pertanian Dalam Kerangka Perdagangan Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia” (Tesis, Depok, Universitas Indonesia, 2008), 45. https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-12/20269931-T37508-Michael%20IJ.pdf.
70 Erlina F. Santika, “Ini Tren Impor Beras Sejak Jokowi Menjabat, Bakal Bertambah pada 2023?,” databoks, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/13/ini-tren-impor-beras-sejak-jokowi- menjabat-bakal-bertambah-pada-2023 (diakses 24 Oktober 2023).
71  Andi Amran Sulaiman dkk., Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis (Jakarta: IAARD PRESS, 2018), 59.
perempuan dan cara memperbaiki keuangan keluarga mereka. Nomor empat melihat inovasi pembiayaan dalam value chain sektor pertanian. Dan yang terakhir, asuransi pertanian sebagai alat untuk mengatasi risiko pertanian terutama bagi petani kecil. 72
Dalam  konteks  perlindungan  kepentingan  UMKM  di  sektor  pertanian  dan perkebunan maka model perlindungan dari pemerintah yang dapat dilakukan yaitu. Pertama, melalui institusional  building (membangun  institusi)  yang  akan mengembangkan diri menjadi lebih kuat dan berkelanjutan, antara lain: melakukan strategic planning , internalisasi budaya bisnis dan pengembangan sistem kelembagaan.
UMKM akan mengembangkan institusinya sesuai visi dan misi yang ditetapkan. Selain itu, core business -nya menjadi semakin fokus, jelas dan terukur. Dalam hal mengacu pada kemampuan SDM serta peluang yang ada, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan konsumen. Kedua, networking (penguatan  jaringan).  Peluang  bagi  UMKM  untuk memperkuat jaringannya, dalam hal ini pemerintah dan swasta harus memfasilitasi jaringan  itu,  sehingga  secara  kelembagaan  semakin  kuat.  Ketiga, capacity  building (peningkatan kapasitas) sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui aktivitas studi  banding,  pelatihan,  asistensi  teknis  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan kondisi masing-masing UMKM. 73
Kemudian terdapat beberapa model perlindungan bahkan penguatan yang mengarah  kepada  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  negara-negara  Internasional untuk  menjaga  pergerakan  ekonomi  UMKM-nya  tetap  berjalan.  Kebijakan  untuk mendorong akselerasi tumbuhnya Small Medium Enterprises (SMEs) atau yang dikenal di Indonesia adalah UMKM antara lain: 1) Austria: Austria menerapkan inisiatif regulasi untuk memfasilitasi SMEs, yaitu akses ke pasar modal dengan menyediakan subsidi atas  biaya  yang  dikeluarkan  ketika  mempublikasi  di  pasar  modal.  Dan  kebijakan pajak, dengan menurunkan basis pembayaran pajaknya; 2) Belgia: Pemerintah Belgia meluncurkan program “ tax shelter ”, yaitu kebijakan pajak yang ditujukan bagi pemilik saham  pada  perusahaan  baru  serta  insentif  pajak  bagi  investor  yang  mendukung crowdfunding; 3) United Kingdom: The British Business Bank menjadi bank utama bagi pemerintah untuk menyalurkan program yang bertujuan mendorong berkembangnya SMEs dengan memberikan kemudahan akses atas fasilitas keuangan dengan program pembiayaan  dan  jaminan  “ENABLE”,  Program  “ Help  to  Grow ” dimana program tersebut membantu usaha mikro untuk berkembang melalui skema pembiayaan perbankan khusus kepada usaha mikro; 4) Jerman: Memanfaatkan riset berkualitas dan dapat diaplikasikan oleh SMEs yang dilakukan oleh Fraunhofer-Gesellschaft, yakni perusahaan non-pemerintah yang berfokus pada hasil-hasil penelitian yang teruji dan dapat diterapkan. Masing-masing departemen bekerja sama dengan perguruan tinggi
72 H Soekarwo, Berkaca dari Kegagalan Liberalisasi Ekonomi (Jakarta: PT Gramedia, 2018), 53.
73 Mukti Fajar, Op.Cit., 78.

## PERLINDUNGAN UMKM SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DALAM MENGANTISIPASI RESESI GLOBAL
di Jerman. Inilah keunggulan sistem produksi Jerman, yang menerapkan sistem inovasi berbasis pendidikan vokasional dikombinasikan dengan studi akademis dan didukung pelaku industri, sehingga menghasilkan SDM ber- skill tinggi, transfer teknologi, dan temuan baru yang terus ter- upgrade. 74
Kemudian dalam implementasinya berdasarkan UU Perkebunan mengenai penelitian  dan  pengembangan  SDM  harus  terus  dilakukan  untuk  melindungi  dalam negeri dari liberalisasi global terutama dalam ancaman resesi global, sebagaimana dalam  dijelaskan  bahwa  penelitian  dan  pengembangan  perkebunan  dilakukan  oleh perorangan,  lembaga  penelitian  pemerintah  dan/atau  swasta.  Lembaga  penelitian tersebut dapat bekerja sama antar pelaku usaha, dengan asosiasi komoditas perkebunan  dan/atau  peneliti  asing.  Pemerintah,  provinsi,  kabupaten/kota,  dan pelaku usaha perkebunan dapat menyediakan fasilitas untuk mendukung peningkatan kemampuan  lembaga  penelitian.  Peningkatan  kemampuan  sumber  daya  manusia perkebunan  dilaksanakan  melalui  pendidikan  dan  pelatihan,  penyuluhan,  dan/atau metode pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan usaha perkebunan dan budaya masyarakat serta disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Distribusi sektor-sektor UMKM di Indonesia terkonsentrasi pada sektor pertanian dan perkebunan. Secara umum, perlindungan yang dapat dilakukan adalah dengan membantu  UMKM  tersebut  untuk  melakukan  proses  produksi  dengan  produktif dan  efisien  sesuai  dengan  keinginan  pasar  global  dengan  standar  kualitas  tertentu, pemerintah harus mendorong UMKM untuk menerapkan kualitas ISO 9000, isu lingkungan ISO 14.000 dan diharapkan dapat bersaing secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 75
Berkaitan dengan di atas, Indonesia dalam hal ini dapat menerapkan Blue Ocean Strategy, yaitu sebuah strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan agar keluar dari persaingan yang semakin ketat dan menciptakan pasar baru yang belum terjamah oleh perusahaan lainnya. 76 Jika  merujuk  pada  pemikiran,  W.  Chan  Kim  and  Renée Mauborgne menurut mereka, “ Blue oceans denote all the industries not in existence today—the unknown market space, untainted by competition. In blue oceans, demand is created rather than fought over. There is ample opportunity for growth that is both profitable and rapid. There are two ways to create blue oceans .” Atau singkatnya mereka memberikan pendapat bahwa pasar itu diciptakan bukan diperebutkan. Perusahaan dapat memunculkan industri yang benar-benar baru. 77
74 Soekarwo, Op.Cit., 68-75.
75 Soekarwo, Loc.Cit.
76 Reynold Stefanus Nani, “Blue Ocean Strategy sebagai Alternatif Cara Bersaing pada Produk Sleek Baby Laundry” (Tesis, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2013), 8.
https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/59163. 77 W. Chan Kim and Renée Mauborgne, Blue Ocean Strategy How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant (Boston Massachusetts: Harvard Business School Publishing, 2005), 4.
Sehingga pemerintah Indonesia dapat mengadopsi konsep Blue Ocean Strategy ini untuk mengantisipasi kemungkinan resesi ekonomi global pada 2023. Indonesia harus menemukan produk unggulan yang bisa menegakkan positioning Indonesia di mata dunia Internasional. Banyak produk-produk unggulan yang dapat ditawarkan ke luar negeri karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar dan tidak tertandingi negara lain, misalnya kopi, tembakau dan lain-lain. Upaya meningkatkan positioning produk ini harus diikuti dengan langkah diplomasi perdagangan dan promosi besar- besaran agar produk Indonesia semakin dikenal, dapat masuk dan diterima oleh masyarakat di berbagai negara. 78
Kopi telah direncanakan oleh Pemerintah Indonesia menjadi industri prioritas pada  tahun  2020–2024.  Hal  ini  karena  telah  terbukti  dapat  memberikan  kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi  yang  besar  dalam  pembentukan  daya  saing  nasional. Terbukti bahwa Blue Ocean Strategy memiliki dampak yang besar hal ini dilihat dari besarnya  nilai  ekspor  yang  diterima  negara. 79 Sependapat juga dengan penelitian Desak Made Wulan Dewi dan Luh Putu Mahyuni, bahwa Blue Ocean Strategy dapat meningkatkan volume ekspor ke pasar luar negeri. 80 Hal ini juga dapat dilihat dari tahun 2018 tercatat 280 ribu ton ekspor kopi Indonesia ke berbagai negara (Amerika Serikat, negara negara di Asia, dan negara di Eropa) dengan total nilai US$ 816 juta. Kemudian berdasarkan data BPS, ekspor kopi Indonesia tercatat sebesar US$1,14 miliar dengan volume 433.780 ton pada 2022. 81 Nilai ekspor diatas, menunjukkan kenaikan sebesar 153.370 ton jika dibanding dengan tahun 2018.
Dapat dilihat bahwa dalam mengembangkan usaha berbasis Blue Ocean Strategy terhadap produk kopi, terdapat dua karakteristik harus dipenuhi yaitu focus, pemerintah harus memanfaatkan penelitian-penelitian baik dari petani, akademisi maupun Badan riset dan inovasi nasional atas produk-produk pertanian dan perkebunan. Meningkatkan produk ekspor, yaitu pemerintah harus memiliki data terbarukan terhadap produk yang dapat membuka pasar baru dan menjauh dari persaingan yang sudah ada. 82
Seperti halnya yang dilakukan oleh salah satu UMKM di Bangka Belitung yang bergerak di bidang ekspor daun ketapang yang menerapkan Blue  ocean  strategy .
78 Handoyo Prasetyo, Loc.Cit.
79 Qinan Maulana Binu Soesanto dkk., Geliat Desa Membangun Inovasi Kopi Subang: Status Quo (Jakarta: LIPI Press, 2021), 2.
80 Desak Made Wulandewi dan Luh Putu Mahyuni, “Blue Ocean Strategy Untuk Meningkatkan Daya Saing Ekspor Kerajinan Kerang,” Ekonomis: Journal of Economics and Business 7, no. 2 (September 2023): 1288, DOI: https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.889.
81 Qinan Maulana Binu Soesanto Dkk., Op.Cit., 3.
82 Yulia Windi Tanjung dan Anugrah Sri Widiasyih, “Blue Ocean Strategy Pada Usaha Pengolahan Kopi ‘Ud Yana Coffee’ Di Kabupaten Tapanuli Selatan,” Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis 20, no. 2 (September 2021): 329, DOI: https://doi.org/10.31186/jagrisep.17.2.321-332.

## PERLINDUNGAN UMKM SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DALAM MENGANTISIPASI RESESI GLOBAL
UMKM yang telah mengekspor daun ketapang ke Amerika Serikat dan Jepang ini memasuki arena pasar ekspor baru yang sebelumnya terabaikan oleh pesaing. Dengan Blue Ocean Strategy , UMKM menciptakan permintaan dan peluang pertumbuhan yang masih besar. Selain itu juga dapat dapat berkontribusi terhadap peningkatan ekspor. 83
Implementasi Blue  Ocean  Strategy memiliki prinsip dalam mengintegrasikan strategi perusahaan agar mampu mengatasi rintangan utama organisasi dalam implementasi  strategi,  yaitu  mengatasi  rintangan-rintangan  utama  organisasi  dan mengintegrasikan eksekusi ke dalam strategi. Kim dan Mauborgne menyebutkan salah satu rintangan utamanya sumber daya yang terbatas dalam merealisasikan Blue Ocean Strategy , khususnya sumber daya manusia. 84
Maka  perlu  diperhatikan  sebelum  menerapkan Blue  Ocean  Strategy ini dalam menghadapi Pesaing Asing dalam sektor pertanian dan perkebunan adalah keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  berhubungan  dengan  kualitas manusia. Strategi Blue Ocean membutuhkan kualitas SDM yang andal dan di lapisan tengah dan bawah sehingga dibutuhkan riset dan pengembangan. Kemudian lemahnya perlindungan terhadap hak cipta. Perusahaan sudah membuat terobosan yang luar biasa, menciptakan kategori yang baru, namun mereka tidak mendapatkan perlindungan yang meyakinkan. Akhirnya, ada banyak pesaing yang di kemudian hari dengan gampangnya meniru produk hasil perkebunan dan pertanian dalam negeri. Walau sudah ada perangkat hukum untuk melindungi pemalsuan atau pelanggaran hak paten, tetapi kelemahan dalam kepastian hukum membuat para inovator berpikir ulang untuk terus melanjutkan hasil-hasil inovasinya. 85

## D. Penutup
Respon pemerintah atas resesi ekonomi global sebagai antisipasi dilakukan melalui pengaturan kebijakan daftar negatif investasi, tujuannya adalah untuk menjaga dan mengangkat UMKM di sektor perkebunan dan pertanian, selain sektor tersebut beberapa sektor yang dianggap penting dan memang sangat perlu untuk menjaga kepentingan nasional  sembari fokus pada kemajuan ekonomi dalam negeri. Diperlukan juga kesiapan pemerintah dalam ancaman resesi ekonomi global dengan mengendalikan kepemilikan modal asing sebesar 95%, sehingga diperlukan pembatasan untuk kedepannya dengan memberikan porsi 51% bagi pemodal asing dan sisanya 49% diberikan kepada pelaku usaha dalam negeri. Sebab porsi 51% bagi pemodal asing dalam sektor perkebunan dan pertanian tidak terlalu berdampak signifikan terhadap kenaikan angka produksi perkebunan
83 Dapot Hamonangan, “Penciptaan Ruang Pasar Baru Bagi UMKM dengan Blue Ocean Strategy,” Bangkapos. com, diakses 24 Oktober 2023, https://bangka.tribunnews.com/2023/03/12/penciptaan-ruang-pasar- baru-bagi-umkm-dengan-blue-ocean-strategy.
84 Sarah Melinda Arifin, “Penerapan Blue Ocean Strategy (BOS) dalam Usaha Memasuki Pasar Internasional (Studi pada UMKM Pricilla Jilbab Bolak Balik)” (Skripsi, Malang, Universitas Brawijaya, 2018), 31, http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162465/. 85 Yustina Chrismardani, “Implementasi Blue Ocean Strategy Di Indonesia,” Neo-Bis 4, no. 2 (2010): 187, DOI: https://doi.org/10.21107/nbs.v4i2.586.
dan pertanian, hal ini karena masih banyak sektor lain yang menarik oleh pemodal luar negeri seperti bidang usaha logam, listrik, gas, dan air.
Penguatan  ekonomi  dalam  negeri  sebagai  antisipasi  resesi  ekonomi  dilakukan  dengan mengangkat dan memproteksi UMKM di sektor perkebunan dan pertanian melalui ekspor, hal pertama dilakukan yaitu pembatasan penanaman modal asing sebesar 51%, maka yang perlu dilakukan pemerintah adalah membuat kebijakan dengan memberikan fasilitas penanaman modal asing, seperti pengurangan pajak penghasilan dan pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan yang diperlukan dalam proses produksi yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Selain itu, penanaman modal juga dapat diberikan kemudahan dalam hal perizinan, penyediaan sarana dan prasarana, serta tanah dan lokasi. Insentif berupa pengurangan, pengurangan atau pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah juga dapat diberikan untuk menarik investor. Di sisi lain, kepastian hukum dan kesetaraan juga diupayakan untuk diberikan kepada investor asing. Sebab, menarik investor asing ke Indonesia tidak hanya melalui kepemilikan modal asing sebesar 95%. Tetapi perlindungan dan kepastian hukum yang membuat investor luar negeri tertarik datang ke Indonesia. Hal tersebut agar tujuan penting negara dapat  terealisasi,  seperti  adanya  SDM  Indonesia  yang  mendapatkan  pelatihan  perdagangan, alih teknologi dan manajemen produksi untuk pertumbuhan ekspor nasional. Sehingga hasil akhirnya  adalah  pemerintah  tinggal  menghimpun  UMKM  di  seluruh  Indonesia  terutama  yang bergerak di sektor perkebunan dan pertanian untuk memperbanyak ekspor keluar negeri dengan mempermudah segala sistem terutama pada pembiayaan ekspor melalui LPEI.
Perlindungan hukum kepada UMKM di sektor pertanian dan perkebunan dari pesaing asing  agar  Indonesia  dapat  selamat  dari  ancaman  resesi  global,  Indonesia  perlu  mengamati dan memodifikasi dari negara Austria, Belgia, United Kingdom, Jerman mengenai model-model perlindungan  dan  penguatan  UMKM-nya  seperti  program-program  pendanaan/pembiayaan, subsidi  atas  biaya  iklan,  kebijakan  pajak,  dan  inovasi  produk  dan  teknologi  melalui  penelitian- penelitian dari akademisi. Selain itu Indonesia dapat menerapkan Blue Ocean Strategy dengan alasan karena Indonesia sangat kaya dengan hasil sumber daya alam dari sektor pertanian dan perkebunan. Hal didasari bahwa Blue Ocean Strategy mempunyai dampak positif terhadap ekspor Indonesia. Salah satunya ekspor kopi di tahun 2022, tercatat sebesar US$1,14 miliar dengan volume 433.780 ton. Sumbangan persentase kenaikan ekspor tersebut dilakukan juga oleh beberapa UMKM yang tersebar seluruh Indonesia. Maka untuk memperkuat Blue  Ocean  Strategy di Indonesia, pemerintah harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak cipta atas hasil inovasi-inovasi produk dalam negeri. Tujuannya adalah agar Indonesia dapat berhadapan dengan resesi ekonomi dengan keadaan ekonomi yang tenang dan kuat.

## PERLINDUNGAN UMKM SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DALAM MENGANTISIPASI RESESI GLOBAL

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Anisah, Siti, dan Lucky Suryo. Hukum Investasi , Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
Chandrawulan, An An. Hukum Perusahaan Multinasional Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal , Bandung: PT. Alumni, 2011.
Fajar, Mukti. UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011 , Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011. Kim,  W.  Chan,  dan  Renée  Mauborgne. Blue  Ocean  Strategy  How  to  Create  Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant , Boston Massachusetts: Harvard Business School Publishing, 2005.
Kompas. Pandemi  Covid-19:  Jurang  Resesi  Ekonomi  Indonesia , Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi , Jakarta: Pranadamedia Group, 2016. Prasetyo,  Teguh,  Kadarwati  Budihardjo,  dan  Purwadi. Hukum  dan  Undang-Undang Perkebunan , Bandung: Nusa Media, 2019.
Rajagukguk,  Erman. Hukum  Investasi  (Penanaman  Modal  Asing  dan  Penanaman  Modal Dalam Negeri) , Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
Sahban, Hernita. Menembus Badai UMKM , Makasar: CV Sah Media, 2015. Soekarwo, H. Berkaca dari Kegagalan Liberalisasi Ekonomi , Jakarta: PT Gramedia, 2018.
Soesanto, Qinan Maulana Binu, Eki Karsani Apriliyadi, Febtri Wijayanti, Tri Margono Dyah Savitri, Carolina, dan Rachmini Saparita. Geliat Desa Membangun Inovasi Kopi Subang: Status Quo , Jakarta: LIPI Press, 2021. Sudjito, Bambang. Hukum Pertanian , Malang: Media Nusa Creative, 2015.
Sulaiman, Andi Amran, Kasdi Subagyono, Hermanto, Suwandi, Bambang Sayaka, Reni Kustiari, Saktyanu K. Dermoredjo, Julia F. Sinuraya, Paulus Basuki Kuwat Santoso, dan Farid A. Bahar. Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis , Jakarta: IAARD PRESS, 2018.
Sutedi, Adrian. Hukum Ekspor Impor , Jakarta Timur: Penebar Swadaya Group, 2014.
Tambun, Tulus. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia , Jakarta: Penerbit LP3ES, 2012. Zulfikar,  Ary. Hukum  Penanaman  Modal:  Kebijakan  Pembatasan  Modal  Asing  Kajian Pemanfaatan  Arus  Modal  Asing  Untuk  Penguatan  Struktur  Ekonomi  Kerakyatan , Bandung: CV Keni Media, 2019.

## B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Amalia, Lia. “Peranan Agroindustri dalam Pemulihan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi.” Jurnal Inovasi 5, no. 1 (2006): 25–31. https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/inovisi/article/view/949.
Anggreini, Reni Ratna. “Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Perkebunan Dari Dominasi Kepemilikan Modal Asing Di Indonesia.” Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020.
https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/31416.
Arifin,  Sarah  Melinda.  “Penerapan  Blue  Ocean  Strategy  (BOS)  dalam  Usaha  Memasuki Pasar Internasional (Studi pada UMKM Pricilla Jilbab Bolak Balik).” Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162465/.
Budiyanti,  Eka.  “Dampak  Liberalisasi  Perdagangan  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di Indonesia.” Jurnal Kajian 22, no. 1 (Desember 2019): 45–56.
https://doi.org/10.22212/kajian.v22i1.1497.
Carolina, Martha, dan Robby A Sirait. “Pengaruh Impor Pangan Terhadap Kesejahteraan Petani Pangan.” Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara 3, no. 2 (Desember 2022): 1–19.
https://ejurnal.dpr.go.id/index.php/jurnalbudget/article/view/50.
Chrismardani, Yustina. “Implementasi Blue Ocean Strategy Di Indonesia.” Neo-Bis 4, no. 2 (2010): 180–87.
https://doi.org/10.21107/nbs.v4i2.586.
Citra,  Ayu,  dan  Zakaria  Nuriman  Wanda.  “Perspektif  Undang-Undang  Perkebunan  Dalam Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Bagi Perusahaan Di Indonesia.” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 10, no. 1 (Mei 2021): 59–69. https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.1186.
Dewi,  Ni  Komang  Devayanti.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasar  Tradisional  Di  Era Liberalisasi Perdagangan.” Law Reform 14, no. 1 (Maret 2018): 1–14. https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20232.
Gonarsyah, Isang, Nuhfil Hanani A.r, dan Bonar M. Sinaga. “Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Kinerja Perekonomian Indonesia Dan Antisipasinya Menghadapi Era Abad Asia Pasifik.” Economics and Finance in Indonesia 50 (2002): 343–76. https://www.lpem.org/repec/lpe/efijnl/200212.pdf.
Setiawati,  Tity  Wahju,  Mardjo  Mardjo,  dan  Tutut  Ferdiana  Mahita  Paksi.  “Politik  Hukum Pertanian Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 26, no. 3 (Januari 2019): 585–608.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art8.
Hardono,  Gatoet  Sroe,  Handewi  Purwati  Saliem,  dan  Tri  Hastuti  Suhartini.  “Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris dan Perspektif Ketahanan Pangan.” Forum Penelitian Agro Ekonomi 22, no. 2 (2004): 75–88.
https://doi.org/10.21082/fae.v22n2.2004.75-88.
IJ, Michael. “Ketentuan Mengenai Safeguard Produk Pertanian Dalam Kerangka Perdagangan Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia.” Tesis, Universitas Indonesia, 2008. https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-12/20269931-T37508-Michael%20IJ.pdf.
Irfan, Miftakhul. “Perlindungan hukum pelaku usaha komoditi pertanian melalui penguatan anggaran dalam rangka mencegah krisis pangan.” Jurnal Cakrawala Hukum 12, no. 2 (Agustus 2021): 187–94.
https://doi.org/doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v12i2.5809.
Kasan. “Dampak Liberalisasi Perdagangan Sektor Pertanian Terhadap Makro Dan Sektoral Ekonomi Indonesia: Pendekatan Model Ekonomi Keseimbangan Umum.” Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan 5, no. 2 (Desember 2011): 123–47.
https://doi.org/10.30908/bilp.v5i2.123.
Mamoriska, Sonya. “Reposisi BULOG dalam Rencana Pembentukan Badan Pangan Nasional (Repositioning  of  BULOG  in  The  Formation  Plan  of  National  Food  Agency).” Jurnal Pangan 29, no. 3 (Desember 2020): 221–42. https://doi.org/10.33964/jp.v29i3.528
Miraza,  Bachtiar  Hassan.  “Seputar  Resesi  Dan  Depresi.” Jurnal  Ekonomi  KIAT 30, no. 2 (Desember 2019): 11–13.
https://doi.org/10.25299/kiat.2019.vol30(2).5161.
Prasetyo, Handoyo. “Reformasi Regulasi Melalui UU Cipta Kerja Sebagai Landasan Sinergitas Nasional Dalam Upaya Mengantisipasi Resesi Global.” Jurnal Legislasi Indonesia 20, no. 1 (Maret 2023): 136–50.
https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1034.
Ruvananda,  Adam  Rahmat,  dan  Muhammad  Taufiq.  “Analisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi impor beras di Indonesia.” KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen 19, no. 2 (2022): 195–204.
https://doi.org/10.30872/jkin.v19i2.10924.
Sulistyowati  dan  Paripurna.  “Mempertahankan  Tujuan  Peraturan  Daftar  Negatif  Investasi Dalam Mengendalikan Dominasi Kepemilikan Asing (Studi Kasus Pada Industri Telekomunikasi).” Jurnal  Dinamika  Hukum 14,  no.  2  (2014):  200–215.  https://doi. org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.290.
Suriadinata, Vincent. “Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (Desember 2019): 115–32.
https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132.
Tanjung,  Yulia  Windi,  dan Anugerah Sri  Widiasyih.  “Blue  Ocean  Strategy  Pada  Usaha Pengolahan Kopi ‘Ud Tyyana Coffee’ Di Kabupaten Tapanuli Selatan.” Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis 20, no. 2 (September 2021): 321–32.
https://doi.org/10.31186/jagrisep.17.2.321-332.
Kusumah, Fabian Pratama. “Ekonomi Politik dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019.” Politika: Jurnal Ilmu Politik 10, no. 2 (Oktober 2019): 137–62.
https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.137-162.
Nani, Reynold Stefanus. “Blue Ocean Strategy sebagai Alternatif Cara Bersaing pada Produk Sleek Baby Laundry.” Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2013.
https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/59163.
Parmadi, Emilia Emilia, dan Zulgani Zulgani. “Daya Saing Produk Unggulan Sektor Pertanian Indonesia  Dalam  Hubungannya  Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi.” Jurnal  Paradigma Ekonomika 13, no. 2 (Desember 2018): 77–86. https://doi.org/10.22437/paradigma.v13i2.6677.
Riswandi,  Budi  Agus.  “Politik  Hukum  Hak  Cipta:  Meletakkan  Kepentingan  Nasional  Untuk Tujuan Global.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 11, no. 25 (2016): 74–82.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art6.
Wulandewi, Desak Made, dan Luh Putu Mahyuni. “Blue Ocean Strategy Untuk Meningkatkan Daya Saing Ekspor Kerajinan Kerang.” Ekonomis: Journal of Economics and Business 7, no. 2 (September 2023): 1288–94.
https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.889.
Vanani, Alvin Baharudin, dan Dedi Suselo. “Determinasi Resesi Ekonomi Indonesia Dimasa Pandemi  Covid-19.” Jurnal  Menara  Ekonomi :  Penelitian  dan  Kajian  Ilmiah  Bidang Ekonomi 7, no. 2 (Oktober 2021): 1–12.
https://doi.org/10.31869/me.v7i2.2634.

## C. Internet
Diniyanto, Ayon. “Minyak Goreng, Ketahanan Pangan, dan Amanat Konstitusi.” Artikel Hukum - Badan Pembinaan Hukum Nasional.
https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=548.
Dumping, Komite Anti. “Sekilas Tentang KADI.” Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. https://kadi.kemendag.go.id/tentang-kami.
Gunawan, dan Marcel Andri. “Kebijakan Harga TBS Produksi Pekebun, Sudah Seharusnya Dicabut !” Serikat Petani Kelapa Sawit.
https://spks.or.id/detail-berita-kebijakan-harga-tbs-produksi-pekebun-sudah-seharusnya- di-cabut.
Hamdani,  Trio.  “25  Perusahaan  Ini  Kuasai  Lahan  Kelapa  Sawit  di  RI.”  financedetik.com. https://finance.detik.com/moneter/d-4407823/25-perusahaan-ini-kuasai-lahan- kelapa-sawit-di-ri.
Hamonangan, Dapot. “Penciptaan Ruang Pasar Baru Bagi UMKM dengan Blue Ocean Strategy.” Bangkapos.com.
https://bangka.tribunnews.com/2023/03/12/penciptaan-ruang-pasar-baru-bagi-umkm- dengan-blue-ocean-strategy.
Indonesia, Redaksi Sawit. “Saham Asing di Sektor Perkebunan Dibatasi.” Majalah Sawit Indonesia. https://sawitindonesia.com/saham-asing-di-sektor-perkebunan-dibatasi/.
Investments, Indonesia . “Minyak Kelapa Sawit Indonesia.” Produksi & Ekspor CPO. Dhttps:// www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166?
Jelita, Insi Nantika. “Intervensi Pemerintah Perlu untuk Jaga Stabilitas Stok Minyak Goreng.” Media Indonesia.
https://mediaindonesia.com/ekonomi/584836/intervensi-pemerintah-perlu-untuk-jaga- stabilitas-stok-minyak-goreng.
Kaukab,  M.  Elfan.  “Studi  Kelayakan  Agribisnis  dan  Perdagangan  Produk  UMKM Kabupaten  Wonosobo:  Sebuah  Konsep  Internasionalisasi.”  ResearchGate.  https:// www.researchgate.net/publication/341215454_Studi_Kelayakan_Agribisnis_ dan_Perdagangan_Produk_UMKM_Kabupaten_Wonosobo_Sebuah_Konsep_ Internasionalisasi.
Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan. “Memperkuat Program Pembangunan Perkebunan Indonesia dalam Menghadapi Krisis Pangan Dunia.” Artikel Berita Kementerian. https://ditjenbun.pertanian.go.id/memperkuat-program- pembangunan-perkebunan-indonesia-dalam-menghadapi-krisis-pangan-dunia-2/.
Limanseto, Haryo. “Dukungan Pemerintah untuk Mendorong UMKM Go Digital dan Go Global - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
https://ekon.go.id/publikasi/detail/3180/dukungan-pemerintah-untuk-mendorong-umkm- go-digital-dan-go-global.
Nabila, Noor Anisa. “Bayang - Bayang Resesi 2023.” OSF Preprints, 17 Januari 2023. https://osf.io/3ykj7/.
Pancawati, MB Dewi. “Urgensi Mencapai Ketahanan Pangan untuk Mengakhiri Kelaparan.” kompas.id. https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/09/urgensi-mencapai- ketahanan-pangan-untuk-mengakhiri-kelaparan.
Pasaribu,  Donny,  Arumdriya  Murwani,  dan  Indra  Setiawan.  “Penanaman  Modal  Asing di  Sektor  Pertanian  Indonesia.”  Center  for  Indonesian  Policy  Studies  Repository (Center  for  Indonesian  Policy  Studies),  https://repository.cips-indonesia.org/media/ publications/345258-penanaman-modal-asing-di-sektor-pertania-bafbb888.pdf.
Perindustrian, Biro Humas Kementerian. “Majalah Karya Indonesia: Media Showcase Produk Indonesia.” Perpustakaan Unesa.
https://opac.unesa.ac.id/lihat_buku/89886_slims-node-perpus-pusat.
Pink, Bidara, dan Tendi Mahadi. “Ini Upaya Pemerintah Untuk Mendorong UMKM Agar Berorientasi Ekspor.” Nasional Kontan.
https://nasional.kontan.co.id/news/ini-upaya-pemerintah-untuk-mendorong-umkm-agar- berorientasi-ekspor.
Putri, Cantika Adinda. “Daerah dan Sektor Ini Paling Banyak Diburu Investor Asing.” CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20210426130939-4-240870/ daerah-dan-sektor-ini-paling-banyak-diburu-investor-asing.
———.  “Disentil  Luhut,  Ini  3  Raksasa  Sawit  RI  yang  Berkantor  di  LN.”  CNBC  Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220529115422-4-342642/disentil-luhut- ini-3-raksasa-sawit-ri-yang-berkantor-di-ln.
Santika, Erlina F. “Ini Tren Impor Beras Sejak Jokowi Menjabat, Bakal Bertambah pada 2023?” databoks.  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/13/ini-tren-impor- beras-sejak-jokowi-menjabat-bakal-bertambah-pada-2023.
Viska. “Pemerintah Siap Pasarkan Produk UMKM Hingga Ekspor.” Kementerian Komunikasi dan Informatika,
https://www.kominfo.go.id/content/detail/46768/pemerintah-siap-pasarkan-produk- umkm-hingga-ekspor/0/berita.
Vivian, Yohana Fransiska Aurelia. “Strategi Efektif Dalam Mengatasi Resesi Dan Pengangguran Tinggi.” Website Pajakku.
https://pajakku.com/read/63a2a812b577d80e80bbe0db/Strategi-Efektif-Dalam- Mengatasi-Resesi-dan-Pengangguran-Tinggi-.

## D. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan.
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Peran Bulog.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor.
Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  14/Permentan/OT.140/3/2013  Tahun  2013  tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

## PERLINDUNGAN UMKM SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DALAM MENGANTISIPASI RESESI GLOBAL

## BIODATA PENULIS
Reni Ratna Anggreini, S.H.,M.H., merupakan lulusan S1  Jurusan  Ilmu  Hukum,  Fakultas Hukum, Universitas Islam Kadiri di tahun 2017 dan S2 Jurusan Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam  Indonesia (UII) Yogyakarta lulus di tahun 2020. Penulis berfokus pada hukum bisnis dan ekonomi. Karya ilmiah yang pernah terbit adalah Buku berjudul Politik Hukum Indonesia: Teori dan Praktik, Penerbit Pena Persada, 2020, Artikel Jurnal berjudul Eksistensi Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Pajak (Tinjauan Kedudukan dan Kewenangan MA dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman), Jurnal  Lex  Renaissance-  FH  UII,  2021.  Karya  tulis  yang  pernah  memenangi  lomba  peringkat  3 yang diadakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 2022 adalah Penegakan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan dalam Perspektif Hukum Progresif. Penulis memiliki pengalaman kerja sebagai Legal Staff (Compliance/Kepatuhan) di perusahaan investasi berjangka Yogyakarta. Saat ini penulis sedang menjalani proses Legal Internship (Magang) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aksa Bumi Yogyakarta dan sebagai peneliti di Pusat Kajian HAM dan Pelayanan Publik Yayasan Aksa Bumi Yogyakarta. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail: renyratna2795@gmail.com
Nehru Asyikin, S.H.,M.H, lulus S1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas  Hukum, Universitas Ahmad Dahlan di tahun 2016 dan S2 Jurusan Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam  Indonesia (UII) Yogyakarta lulus di tahun 2019. Karya buku adalah Sosiologi Hukum Kontemporer Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, Penerbit Litera, 2018 dan buku Politik Hukum Indonesia: Teori dan Praktik, Penerbit Pena Persada, 2020. Artikel yang terbit antara lain: 1) Checks and balances antara lembaga legislatif dengan eksekutif terhadap perjanjian internasional pasca putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018, PROGRESIF: Jurnal Hukum, 2020; 2) Pengujian Freies Ermessen Atas Legislasi Semu  Kepala  Daerah,  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah,  2020;  3)  Tanggung  Jawab  Jabatan  dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penggunaan Diskresi sebagai Instrumen Pelayanan Publik, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020; 4) Freies Ermessen Sebagai Tindakan Atau Keputusan Pemerintah Ditinjau Dari Penggunaannya, DIVERSI: Jurnal Hukum, 2020; 5) Legal politics of bureaucratic reform in really good governance according to prophetical law, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 2020; 6) Pengawasan Publik terhadap Pejabat Publik yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi, Jurnal Wawasan Yuridika, 2020; 7) Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK, Justitia Jurnal Hukum, 2020; 8) Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi, Jurnal Hukum & Pembangunan, 2021; 9) Urgensi Redesain Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Pasca Revisi UU Mahkamah Konstitusi, Jurnal Juris  Universitas Indonesia, 2022.  Penulis  saat ini berprofesi sebagai Advokat / Pengacara sebagai Pembela Umum Lembaga Bantuan Hukum Aksa Bumi dan Peneliti di Pusat Kajian HAM dan Pelayanan Publik Yayasan Aksa Bumi Yogyakarta. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email: nehruasyikin1@gmail.com.