## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Didalam Persidangan Terkait Penyalahgunaan Keterangan Palsu Oleh Klien
Jhody Pujaka 1 , Faishal  Nurallamsyah 2 ,  Tetty Marlina  Tarigan 3 1,2,3 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia jhodypujaka@gmail.com 1

## ABSTRAK
As a constitution based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, Indonesia guarantees the equality of all people before the law (Equality before law). In the realization and  declaration  of  legal  principles in  society,  the  roles  and  functions of  lawyers  as free, independent and important professions, apart from judicial and law enforcement agencies such as the police and prosecutors, are important. The purpose of this article is to explain how the implementation of  the  Code  of  Ethics  is sanctioned  against  lawyers  who commit  professional violations  in  Indonesia,  and  how  lawyers  sanctioned  for  violating  the  Code  of  Ethics  can challenge. Lawyers  are protected  by  laws,  statutes,  and codes of ethics  in  the  practice of  their profession.  The  lawyer's  code  of  ethics  is  the  application  of  assigned  duties  that  must  be consistent with the integrated criminal justice system by demanding moral accountability to the client and to God (violation of oath of office, malicious Prohibition of conduct, corruption)1. If an attorney violates the Violations section of the Code of Ethics, the case will be reviewed and heard by the Honorary Council.
Keywords : application; code of conduct sanctions; advocates.

## ABSTRAK
Sebagai  negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menjamin persamaan kedudukan setiap orang di depan  hukum  (equality  before  the  law).  Dalam  pelaksanaan  asas-asas  hukum  dalam masyarakat  dan  dalam  Deklarasi  tersebut,  peran  dan  aktivitas  pengacara  menjadi  penting sebagai  profesi  yang  bebas,  mandiri  dan  bertanggung  jawab,  kecuali  otoritas  yudisial  dan hukum  seperti  kepolisian  dan  kejaksaan.  .  Tujuan  dari  artikel  ini  adalah  untuk  mengkaji bagaimana sanksi  etik  diterapkan  terhadap  advokat yang melakukan  pelanggaran  profesi  di Indonesia  dan  apa yang  dapat  dilakukan  oleh  advokat yang  terkena  sanksi  pelanggaran  etik untuk melakukan protes. Pengacara dilindungi dalam praktik profesional mereka oleh undang- undang,  undang-undang  dan kode profesional.  Kode  etik  profesi  hukum menyatakan  bahwa pemenuhan kewajiban  yang  didelegasikan  harus sesuai  dengan  hukum  pidana  terpadu yang mensyaratkan  pertanggungjawaban  moral  kepada  kliennya  dan  kepada Tuhan (pelanggaran sumpah jabatan, menahan diri dari perbuatan buruk, korupsi). dan Jika pengacara melanggar ketentuan Kode Etik, Dewan Kehormatan akan menyelidiki dan menghukumnya.
Kata Kunci : penerapan; sanksi kode etik; advokat.

## PENDAHULUAN
Profesi  Advokat  yang  bebas,  mandiri  dan  bertanggung  jawab  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Penyelenggaraan  Peradilan  untuk Perlindungan Hukum dan Peradilan. Ketentuan Pasal 1, Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2003 tentang  Pengacara  menetapkan  status  Pengacara  sebagai  lembaga  kepolisian, menempati  kedudukan  yang  setara  dengan  lembaga  kepolisian  lainnya  (jaksa  dan hakim) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pengacara memainkan peran penting dalam  pekerjaan  polisi.  Setiap  proses  hukum,  baik  pidana,  perdata,  negara  atau

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    846-854   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2990
bahkan  pemerintahan  negara,  selalu  menempatkan  profesi  hukum  sejajar  dengan lembaga penegak hukum lainnya.
Advokat adalah profesi mandiri yang tidak dibebani struktur jabatan dan tidak dibebani tugas tambahan, serta hanya mengikuti perintah atau perintah atau mandat dari  klien,  baik  berdasarkan  kontrak  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  sesuai  dengan etika profesi hukum. diterapkan tidak tunduk pada kekuatan politik apa pun, memiliki tugas  dan  tanggung  jawab  publik.  (Rambe  2003)  Maksud  dari  kode  etik  profesi  ini adalah adanya kaidah-kaidah moral bagi seorang profesional untuk memenuhi tugas- tugas  profesinya.  (Fuady  2005)  Kode  etik  adalah  prinsip  moral  profesional  yang diatur secara seragam. Artinya, suatu profesi dapat beroperasi tanpa kode etik yang dibangun secara sadar karena prinsip-prinsip moral tersebut sudah dikaitkan dengan profesi itu. (Shidarta 2006)
Advokat  sebagai  profesi  terhormat  (officium  mobile),  yang  dilindungi  oleh undang-undang,  ketentuan  dan  kaidah  perilaku  profesional  dalam  menjalankan profesinya,  mempunyai  kebebasan  berdasarkan  kehormatan  dan  kepribadian advokat, dengan  prinsip  kemandirian,  kejujuran,  kerahasiaan  dan  keterbukaan.  Oleh karena itu, setiap advokat wajib menjaga nama baik dan martabat serta kehormatan profesi serta setia dan menaati kaidah etik dan sumpah profesi yang pelaksanaannya diawasi  oleh  Dewan  Kehormatan  sebagai  lembaga  yang  keberadaannya  ada  dan seharusnya. dikenali setiap Advokat, terlepas dari asosiasi profesi mana yang dia ikuti, menjadi dan menjadi anggota, yang berarti bahwa dia mengakui dan mematuhi kode etik profesi advokat yang berlaku. Dengan demikian, Kode Etik Pengacara Indonesia merupakan  hukum  terbesar  dalam  praktik  profesinya,  yang  tetap  menjamin  dan melindungi melimpahkan kewajiban kepada setiap advokat untuk bersikap jujur dan bertanggung  jawab  dalam  menjalankan  profesinya  maupun  bagi  klien,  pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama bagi dirinya sendiri.
Kode  etik  seorang  advokat  tidak  berjalan  dengan  baik  jika  dibuat  oleh pemerintah atau instansi lain karena tidak dijiwai dengan cita-cita dan nilai-nilai yang ada dalam profesi hukum. (Sinaga, 2011) Setiap profesi termasuk pengacara memakai sistem  etika  terutama  buat  menyediakan  struktur  yg  sanggup  membangun  disiplin rapikan  kerja  &  menyediakan  garis  batas  rapikan  nilai  yg  mampu  dijadikan  acuan para  profesional buat menuntaskan persoalan  etika  yg dihadapi  ketika menjalankan fungsi pengembangan profesinya sehari – hari. Sistem etika tadi pula mampu sebagai tolak  ukur  bagi  problematika  profesi  dalam  umumnya,  misalnya  kewajiban  pada menjaga misteri interaksi klien yg profesional, pertarungan kepentingan yg ada, & info – info yg berkaitan menggunakan tanggung jawab social profesi. (Kadafi 2002) Ada beberapa  kasus di  Indonesia  dimana  pengacara  telah  melanggar aturan etika.  Pelanggaran  standar  profesi  melanggar  kewajiban  advokat  untuk  memenuhi kewajibannya membela  hak-hak  kliennya  di  dalam  dan  di  luar pengadilan. Advokat terikat dalam profesinya dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Advokat (UU  Advokat)  dan  Kode  Etik  Pengacara  yang  dikembangkan  oleh  PERADI.  Tujuan utama dari kode etik ini adalah agar advokat menjalankan profesinya yang “officium nobile”  secara  benar  dan  bertanggung  jawab  serta  memelihara  dan  meningkatkan profesionalismenya.  Sanksi  yang  dijatuhkan  bukan  sanksi  korporasi  atau  denda,

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    846-854   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2990
melainkan  sanksi  administratif  seperti  pemberhentian  sementara  atau pemberhentian sementara dari praktik hukum. (Prahassacitta 2018).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian normatif.  Metode  ini menempatkan  hukum,  asas,  prinsip  dan doktrin sebagai  bahan primer yang mendukung kerangka berpikir.
Adapun  hal  yang  mendukung  dalam  penyusunan  artikel  adalah  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (The  Statute  Approach),  fakta  dan analisis. pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum dan regulasi yang saling berkaitan dengan hukum yang ditangani.  Penelitian  ini  merupakan  bentuk  penelitian  multidisipliner  yang melibatkan  tidak  hanya  dimensi  hukum  namun  faktor-faktor  lain  yang  turut  dapat membangun artikel ini secara substantif dan materil.
Dalam metode kali ini penulis melakukan sistem pembelajaran data sekunder yang berupa pengumpulan terhadap jurnal serta terhadap beberapa sumber pustaka lainnya, dimana nantinya berhubungan dengan jurnal ataupun literatur lainnya yang akan penulis tulis pada artikel ini. Bahan tersebut yang pertama ialah bahan hukum primer  yang  mencakup  berupa  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang Advokat  dan  Kode  Etik  Advokat  Indonesia.  Kemudian  adalah  bahan  hukum  yang bersifat  menunjang  bahan  hukum  primer  dalam  penelitian  ini  atau  bisa  dikatakan sebagai  bahan  hukum  sekunder,  adapun  bahan  tersebut  adalah  artikel,  buku  dan dokumen yang berkaitan dengan sanksi kode etik terhadap advokat yang melakukan pelanggaran profesi di Indonesia.

## PEMBAHASAN
Pengacara kehormatan (officium nobile), yang dalam menjalankan profesinya dilindungi  oleh  undang-undang,  peraturan  dan  kode  profesi,  memiliki  kebebasan berdasarkan  kehormatan  dan  kepribadian  Advokat  yang  menjunjung  tinggi independensi, kejujuran, kerahasiaan dan transparansi.
Profesi  hukum  merupakan  lembaga  penegak  hukum  yang  sejajar  dengan lembaga  penegak  hukum  lainnya,  sehingga  harus  dijaga  rasa  saling  menghormati antar rekan kerja maupun antar lembaga penegak hukum lainnya.
Oleh  karena  itu,  setiap  advokat  wajib  menjaga  nama  baik  dan  martabat kehormatan  profesi,  setia  dan  mendukung  kode  profesi  dan  sumpah  profesi  yang pelaksanaannya  diawasi  oleh  Dewan  Kehormatan  sebagai  lembaga  yang  diakui keberadaannya  dan  harus.  dikenali  oleh  pengacara  apapun  terlepas  dari  organisasi profesional.  ia menjadi  anggota  dan menjadi  anggota,  yang berarti  ia mengakui dan mematuhi kode etik profesi yang berlaku bagi Advokat.
Dengan demikian, Kode Etik Pengacara Indonesia merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesinya, yang menjamin dan melindungi tetapi membebankan kewajiban  kepada  setiap  Advokat  untuk  jujur  dan  bertanggung  jawab  dalam menjalankan  profesinya, juga  kepada  kliennya,  pengadilan,  negara  atau masyarakat dan bahkan saya sendiri. (Kode Etik Advokat Indonesia 2002)

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    846-854   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2990
Menurut ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang tentang Pengacara, sarjana hukum  yang  diterima  sebagai  pengacara  dapat  diangkat  sebagai  pengacara  yang menjadi anggota pengacara (admission as a lawyer). Seseorang yang diangkat menjadi pengacara mendapat tugas mulia untuk melakukan pekerjaan yang terhormat (mobile officium), dengan hak eksklusif:
a) Menyatakan secara terbuka bahwa ia adalah seorang pengacara,
b) Berwenang memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya, dan
c) Mewakili kliennya di pengadilan.
Setiap  advokat  harus  tunduk  dan  patuh  pada  kode  etik  advokat.  Komite kehormatan memantau  pelaksanaan  kode  etik  profesional  untuk  pengacara.  Dewan Kehormatan  memiliki  kewenangan untuk  memantau dan mengevaluasi  kasus-kasus pelanggaran kode etik advokat. Pengaduan dapat terjadi pada dua tingkatan, yaitu:
a)Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
b) Tingkat  Dewan  Kehormatan  Pusat.  Dewan  kehormatan  departemen/regional menangani  pengaduan  di  tingkat  pertama  dan  dewan  kehormatan  pusat  di tingkat terakhir.
Kode Etik Profesi merupakan produk etika terapan karena dibuat berdasarkan penerapan  pemikiran  etis  pada  profesi.  Kode  etik  merupakan  bagian  dari  hukum positif  tertulis,  tetapi  tidak  memiliki  sanksi  yang  tegas,  kode etik  hanya  didasarkan pada kesadaran moral para wakil profesi. Menurut Sumaryono, kode etik harus ditulis karena tiga alasan, yakni: (Sumaryono 1995)
1) Sebagai alat kontrol sosial;
2) Memperingatkan pihak lain terhadap campur tangan urusan dalam negeri;
3) Untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik.
Kode  profesi  adalah  barometer  prinsip-prinsip  profesional,  yang  dirancang sedemikian  rupa  sehingga  tugas-tugas  profesional  anggota  kelompok  profesional lama, baru atau masa depan diketahui dengan pasti. Aturan etik advokat didasarkan pada  kenyataan  bahwa  pejabat  yang  menjalankan  profesi  dengan  keahlian  dan pengetahuan di bidang hukum pidana, hukum dan penyelesaian sengketa harus dapat melayani  kebutuhan  masyarakat  yang  membutuhkan  layanan.  Pengacara  harus bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  kualitas  layanan  yang  mereka  berikan. Penghormatan penuh untuk layanan ini Sehubungan dengan martabat manusia pada umumnya  dan  nilai  pengacara  pada  khususnya,  profesi  hukum  dicirikan  oleh kemandirian  dan  ketidakberpihakan,  keegoisan,  rasionalitas  dalam  arti  kebenaran objektif  dan  solidaritas  di  antara  orang-orang  yang  berpikiran  sama.  (Kode  Etik Advokat Indonesia 2018)
Ketentuan tentang pelanggaran dan sanksi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Kejaksaan dan menganggap Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang sejajar dengan lembaga penegak hukum lainnya. Jika advokat melakukan pelanggaran, ia wajib dan siap menerima sanksi yang sesuai. (Kode Etik Advokat Indonesia 2018)
Ketentuan  berdasarkan  Pasal  16  Kode  Etik  Pengacara  Indonesia  terkait dengan sanksi atas pelanggaran Kode Etik adalah sebagai berikut:
1. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan dapat berupa:
a) Peringatan standar.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
b) Peringatan keras.
c) Penghentian sementara untuk jangka waktu tertentu.
d) Pengeluaran dari organisasi profesi.
2. Mengingat keseriusan atau keseriusan pelanggaran standar profesi Advokat dapat dikenakan sanksi:
a) Peringatan standar jika sifat pelanggarannya tidak serius.
b) Peringatan  berat  jika  pelanggarannya  bersifat  serius  atau  dalam  hal pelanggaran  kode  etik  dan/atau  pelanggaran  terhadap  peringatan  yang diberikan berulang kali.
c) Pemberhentian  sementara  untuk  jangka  waktu  tertentu,  jika  pelanggarannya berat, ketentuan Kode Etik tidak diikuti atau dipenuhi, atau jika mereka terus mengulangi pelanggarannya setelah mendapat teguran mendesak. aturan etis
d) Pengeluaran  dari  organisasi  profesi,  jika  pelanggaran  terhadap  kode  etik dilakukan  dengan  sengaja  dan  dengan  maksud  merusak  nama  baik  dan martabat  profesi  hukum  yang  dianggap  sebagai  profesi  yang  mulia  dan terhormat.  Setelah  pemberhentian  sementara  untuk  waktu tertentu,  praktek profesi hukum di luar atau di pengadilan dilarang. Orang yang diberhentikan sementara  dan/atau  dikeluarkan  dari  keanggotaan  suatu  organisasi  profesi diajukan  kepada  Mahkamah  Agung  untuk  diketahui  dan  dimasukkan  dalam Daftar Pengacara.

## A. Pelanggaran Kode Etik Advokat Didalam Persidangan Terkait Adanya Rekayasa  Keterangan
Karena  pengacara  sendiri  menginginkan  pernyataan  yang  direncanakan dan/atau  dipalsukan,  pengacara  sengaja  memerintahkan  tindakan  tersebut. Memerintahkan suatu perbuatan adalah seseorang yang bermaksud untuk melakukan suatu  kejahatan  yang  tidak  dilakukannya  sendiri  tetapi  menyuruh  orang  lain  untuk melakukannya.  Banyak  ahli  hukum  menerima  ketentuan  dewan  dan  mengacu  pada peraturan Belanda MvT WvS, yang menyatakan:
“Penjahat juga adalah orang yang melakukan kejahatan, tetapi bukan dirinya sendiri, melainkan  dengan  orang  lain  sebagai  alat  di  tangannya,  sedangkan  orang  lain  itu melakukannya  dengan  sengaja,  ceroboh  atau  tidak  bertanggung  jawab  karena keadaan  yang  tidak  diketahui,  disesatkan,  atau  melakukan  kekerasan”.  (Chazawi 2014)
Jika  ada  advokat  yang  dengan  sengaja  melanggar  hukum  dengan  menyuruh seseorang memberikan keterangan palsu atau tidak benar, maka orang tersebut dapat dituntut. Kemudian hubungannya dengan  kode  etik  suporter Indonesia.  Tidak  dapat dipungkiri bahwa seorang pengacara tunduk pada Lawyers Act dan KEAI dan setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pengacara dapat dilaporkan kepada Dewan  Kehormatan  Asosiasi  Pengacara.  Dalam  hal  terbukti  melanggar  Undang- Undang  Pengacara  dan  KEAI,  dapat  dikenakan  sanksi  kepada  Advokat  yang  dapat berupa teguran sederhana, teguran keras, skorsing sementara hingga dikeluarkan dari keanggotaan  asosiasi  profesi.  Namun  perlu  ditekankan  bahwa  pelanggaran  yang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    846-854   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2990
dimaksud  hanyalah  pelanggaran  terhadap  aturan  etika. Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal 11(3) KEAI, yaitu:
"Keluhan hanya dimungkinkan jika terjadi pelanggaran aturan profesional pengacara"
Putusan  Majelis  Kehormatan  Perhimpunan  Advokat  tidak  mengesampingkan pertanggungjawaban  pidana  apabila  pelanggaran  terhadap  kode  etik  profesi  profesi hukum  mengandung unsur  pidana. Perbuatan Kejaksaan  tersebut  diduga  melanggar Pasal 3 huruf (g) dan (h) KEAI yang berbunyi:
G.  Pengacara  harus  senantiasa  memandang  profesi  hukum  sebagai  profesi  yang terhormat (officium nobile);
H. Advokat dalam menjalankan profesinya harus santun kepada semua pihak, namun harus  mendukung  hak  dan  martabat  advokat;Selain  itu,  di  dalam  Pasal  6  UU Advokat diatur bahwa seorang Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: a) Mengabaikan atau mengabaikan kepentingan klien;
b) Berbuat  atau  bertingkah  laku  yang  tidak  patut  terhadap  lawan  atau  rekan seprofesinya;
c) Bersikap, bertingkah laku,  bertutur  kata,  atau  mengeluarkan  pernyataan  yang menunjukkan  sikap  tidak  hormat  terhadap  hukum,  peraturan  perundang- undangan, atau pengadilan;
d) Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
e) Melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan  atau perbuatan tercela;
f) Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat. Dengan memberikan informasi palsu yang diduga diberikan oleh advokat, dapat disimpulkan  bahwa  advokat  telah  mencemarkan  nama  baik  profesi  hukum  sebagai profesi  yang  terhormat  (officium  nobile)  dan  melakukan  pelanggaran  peraturan perundang-undangan  dan/atau  perbuatan  yang  memalukan.  Oleh  karena  itu, pengacara dapat dirujuk ke Dewan Kehormatan.

## B. Tanggung Jawab Pidana Advokat menurut  KUHP
Pertama, metode  penggunaan  kekerasan  atau  ancaman  untuk  menggunakan kekerasan  harus  diperiksa  lebih  dekat.  Dalam  hal  ini,  penggunaan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan tidak  boleh diartikan  sebagai  kesombongan  saksi  yang diajukan untuk kejahatan tersebut. Jika saksi yang direkomendasikan untuk melakukan tindak pidana  dalam  keadaan  terpaksa,  maka  perbuatan  pelaku  atau  saksi  tidak  dapat dipertimbangkan  sendiri-sendiri,  dan  saksi  dapat  dikatakan  tidak  di  sugesti,  tetapi masuk.  in  doen  plegen  (diperintahkan).  Namun,  saksi,  khususnya  saksi  diri,  adalah orang yang harus dimintai pertanggungjawaban untuk bersaksi di pengadilan.

## C. Bentuk  pertanggungjawaban  Advokat  menurut  Undang-undang  No.  18 tahun 2003 tentang Advokat
Bagi  seorang  pengacara  yang  mendorong  saksi  kliennya  untuk  bersumpah palsu,  kekebalan  pengacara  secara  otomatis dicabut.  Untuk  keterangan  saksi  cukup sulit karena saksi yang digunakan sebagai alat tindak pidana adalah saksi dari pihak

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    846-854   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2990
klien sendiri. Namun, jika pengacara telah terbukti membela diri, pengacara tersebut tidak lagi berada di atas hukum dan dapat dituntut di pengadilan pidana. Hal ini sesuai dengan  prinsip  persamaan  di  depan  hukum,  yang menyatakan  bahwa  setiap  orang sama di depan hukum, apapun status polisinya, selama mereka bersalah. (JDIH BPK RI 2018)

## D. Bentuk  pertanggungjawaban  Advokat  menurut  Kode  Etik  Advokat Indonesia  (KEAI)
Dari  berbagai  pertimbangan  sebelumnya  terkait  tindakan  pengacara  yang mendorong  saksi  kliennya  untuk  membuat  keterangan  palsu  di  depan  persidangan, tidak  hanya  dapat  dihukum  karena  melanggar  KUHP,  tetapi  juga  harus  bersandar pada UU No. Tujuan Pertama Kerjasama tersebut harus. bersikaplah seadil mungkin, bahkan  tidak  untuk  kepentingan  kelompok.  Oleh  karena  itu  diperlukan pengaturan yang lebih detail, terutama peraturan khusus di dua Mahkamah Agung untuk Advokat, yaitu Kitab  Undang-undang  Hukum  Pengacara dan  KEAI.  Sehingga  pengacara  dapat memiliki akun yang jelas dan lebih berhati-hati dalam menjalankan profesi hukumnya.

## KESIMPULAN
Advokat  yang  mewakili  saksi dari pihak  klien  sudah  dapat dipertimbangkan menurut  Pasal  242  ayat  1.  Pasal  55  Ayat  1  No.  2  KUHP.  Untuk  dapat  dimintai pertanggungjawaban,  seorang  pengacara  harus  dengan  sengaja  mendorong  atau menghasut  seorang  saksi  untuk  melakukan  suatu  kejahatan.  Saksi  diinstruksikan untuk  melaksanakan  saran  penasihat  hukum.  Ini  ada  hubungannya  dengan  kondisi mental. Ada kehendak yang sama antara Advokat dan saksi. Saksi yang dipimpin oleh pengacara  sebenarnya  merupakan  tindak  pidana  atau  percobaan  tindak  pidana. Advokat harus melakukan upaya-upaya yang dibatasi oleh hukum pidana. Saksi yang diminta memberikan  kesaksian  palsu di  pengadilan adalah  orang-orang  yang  dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
Sebelum  Advokat  ditetapkan  sebagai  tersangka,  saksi  terlebih  dahulu  harus ditetapkan  sebagai  tersangka.  Hal  ini  sesuai  dengan  bentuk  keikutsertaan  dalam konseling, yang tidak hanya berupa inklusi. Jadi dapat atau tidaknya pengacara dalam perkara ini dapat dipidana tergantung dari peran saksi sebagai eksekutor. Selain itu, UU  No.  18  Tahun  2003  berlaku  bagi  advokat  dan  KEAI  harus  diatur  lebih  tegas mengenai tanggung jawab advokat yang mempengaruhi saksi kliennya sendiri untuk melakukan  penipuan  dan  sanksi  yang  dijatuhkan  jika  advokat  menipu  untuk memenangkan klien selama dia bekerja. pertunjukan tanggung jawab Dan juga dalam Pasal  7  huruf  e  KEAI,  cakupannya  harus  diperluas  lagi.  Hal  itu  akan  mengubah pengertian pasal tersebut menjadi seorang Advokat tidak boleh mempengaruhi saksi, baik lawannya sendiri, kejaksaan (JPU) maupun kliennya.

## Saran
1. Pasal 242 tentang sumpah palsu harus ditambahkan baik secara yuridis maupun ekstrayudisial. Hal  ini  memberikan  ruang  bagi  saksi  yang  kepentingannya  tidak hanya ada di pengadilan tetapi juga dapat berkembang secara struktural.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
2. Otoritas  polisi  yang  bertanggung  jawab  sebagai  penyelenggara  tidak  boleh dipertimbangkan untuk tindakan terbatas yang diatur dalam Pasal 55(1)(2).
3. Baik  Polri  maupun  Perad  harus  bisa  bekerjasama  dalam  tindak  pidana  yang dilakukan oleh advokat.
4. Pembela  harus dapat memahami bahwa mereka  bukan hanya  pekerja  manusia, tetapi  juga  orang-orang  dengan  hati  nurani  dan  rasa  kemanusiaan  yang  tinggi serta  rasa  sosial  yang  tinggi  untuk  memperjuangkan  kebenaran  dan  keadilan. Advokat  juga harus  mengembangkan  kemampuan etika, moral,  profesional  dan administrasinya sehingga dapat dikembangkan tugas-tugas profesional dan sosial dalam proses pendampingan hukum struktural.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam Chazawi. 2014. Tindak Pidana Pemalsuan. Jakarta: cetakan I, Rajawali Pers.
Abdul Hakim G. Nusantara , et al. 1986. KUHAP dan Peraturan –peraturan Pelaksana.
Jakarta.
Fuady,  Munir.  (2005). Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat,
Notaris, Kurator, dan Pengurus). Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 10.
Kadafi,  Binziad.  (2002). Advokat  Indonesia  Mencari  Legitimasi .  Jakarta:  Pusat  Studi Hukum & Kebijakan Indonesia.
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). 2007. Kitab Advokat Indonesia. Bandung: cetakan I, Alumni.
Prahassacitta,  Vidya.  “Antara  Pelanggaran  Pidana  Dengan  Pelanggaran  Kode  Etik
Advokat”  https://business-law.binus.ac.id/2018/01/30/antara-pelanggaran- pidana-dengan-pelanggaran-kode-etik-advokat  diakses  pada  tanggal  7 Desember 2022 Pukul 17.00.
Rambe, Rapaun. (2003). Teknik Praktik Advokat . Jakarta: Grasindo
Sartono  dan  Bhekti  Suryani.  2013. Prinsip-prinsip  Dasar  Profesi  Advokat . Jakarta: Dunia Cerdas. (Prahassacitta 2018)
Shidarta.(2006). Moralitas  Profesi  Hukum,  Suatu  Tawaran  Kerangka  Berpikir . Bandung: Refika Aditama
Sinaga, V.Harlen.(2011). Dasar – dasar Profesi Advokat. Jakarta; Erlangga.
Sukris  Sumadi.  2009. Advokat  :  Litigasi    &  Nonlitigasi  Pengadilan  Menjadi  Advokat
Indonesia  kini. Bandung : Mandar Maju
Sumaryono,  E.  (1995 ).  Etika  Profesi  Hukum:  Norma-norma  bagi  Penegak  Hukum . Yogyakarta: Kanisius.
Wirjono  Prodjodikoro.  2014 . Asas-asas  Hukum Pidana  di Indonesia. Bandung  : Refika Aditama.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    846-854   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2990
Zainal  Asikin  Amirudin.  2012. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta  :  Raja grafindo.
Zainudin Ali. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.