## Kewajiban Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan Minerba
Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan
Suradiyanto Suradiyanto60@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda

## ABSTRACT
The potential of natural resources owned by Indonesia need to be processed in order to make a significant contribution to the economy of the country which ultimately intended for the welfare  of  the  people. One  of  the  natural  resources  that  have  economic  value  that  is  large enough is mineral resources and coal, but without the management of the potential of natural resources will not mean anything. Dynamics faced by Indonesia as a developing country, faced with a number of internal problems including the limitations of technology, sources of funds and human resources. These things are the constraints in the management and utilization of natural resources  by  the  state.  To  overcome  these  obstacles,  the  Indonesian  government  to  cooperate with  investors  in  the  management  of  existing  natural  resources  contained  in  a  concept  of cooperation  known  as  Contract  of  Work.  The  development  that  occurs  in  Mining  Law  the existence of divestment obligations as a requirement in a Contract of Work.
Keywords : Divestment Stocks, Mineraland Coal Mining

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang dikaruniai  kekayaan  alam  yang  melimpah. Salah  satu  kekayaan  alam  yang  dimiliki Indonesia adalah bahan galian atau tambang. Pengertian bahan galian
tercantum  sebagaimana  dinyatakan  dalam Pasal 1 Undang- Undang  Nomor 11 Tahun 1967  tentang  Ketentuan  -  ketentuan  Pokok Pertambangan  adalah  unsur-unsur  kimia, mineral-mineral,  bijih-bijih  dan  segala macam  batuan  termasuk  batu-batu  mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
Keseluruhan
kekayaan alam sebagaimana  disebutkan  secara  eksplisit dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar- besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Hak menguasai kekayaan alam tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan
kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara
hukum  Indonesia  yang  merdeka  berdaulat, adil dan makmur. 1
Berdasarkan  hak  menguasai,  negara mempunyai  kewenangan  untuk  memberi kuasa  pertambangan  (KP)  bagi  pelaku bisnis  pertambangan  dalam  negeri  dan melakukan  kontrak  karya  dengan  pemodal asing. Pelaku bisnis pertambangan minerba yang masuk melalui KK memiliki kewajiban untuk membayar deviden, royalti dan  pajak  dalam  rangka  mewujudkan kemakmuran  rakyat.  Penerimaan  negara tersebut  kenyataanya  sangat  kecil  jika dibandingkan  dengan  profit  yang  diterima oleh pelaku bisnis pertambangan.
Penyertaan  modal  merupakan  faktor yang sangat penting dalam rangka menguasai  pertambangan  minerba  sebagai upaya  mewujudkan  kemakmuran  rakyat. Oleh  karena  itu,  pemerintah  mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang kewajiban
1 H.  Salim  HS,  2012, Hukum  Pertambangan Mineral & Batubara , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60
divestasi saham asing di sektor pertambangan  sebagaimana  diamanatkan oleh  Pasal  112  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Pelaksanaan  Pertambangan  Umum.  Pasal
97 tersebut menetapkan kewajiban divestasi saham  asing  di  sektor  pertambangan sebesar  20%.  Hanya  saja,  angka  20%  ini masih  relatif  kecil,  sehingga  kemakmuran rakyat  sebagaimana  dikehendaki  Pasal  33 ayat (3) UUD 1945 masih sulit diwujudkan.
Pengaturan  divestasi  saham  asing  di sektor pertambangan berdasarkan PP No 24
Tahun  2012  ternyata  sangat  sulit  untuk diwujudkan. Faktor-faktor yang menghambat  perwujudan  divestasi  tersebut adalah ketidaksanggupan atau ketidaksiapan  peserta  Indonesia  yang  akan melakukan pembelian sebesar yang diwajibkan atas saham perusahaan pertambangan dengan modal asing tersebut,
serta  itikad  tidak  baik  dari  pelaku  bisnis pertambangan tersebut.
Pertambangan merupakan sektor yang sangat strategis bagi perusahaan untuk mencari  profitabilitas.  Apabila  dipandang dari  kacamata  pemerintah,  pertambangan juga  sebagai  komoditi  yang  strategis  untuk penerimaan  negara.  Oleh  karena  itu seringkali  terjadi  benturan  kepentingan dalam sektor pertambangan tersebut.
PP  No  24  Tahun  2012  ternyata mengalami  perubahan  dua  kali  lagi  yaitu menjadi PP No 1 Tahun 2014 dan akhirnya menjadi  PP  No  77  Tahun  2014  Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara. Salah satu perubahannya adalah besaran kewajiban  divestasi  yaitu  dalam  Pasal  97. Perubahan  besaran  divestasi  sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 dimaksudkan  untuk  pembangunan  nasional khususnya pembangunan industri
pengolahan  dan  pemurnian  dalam  negeri yang  memerlukan  investasi  besar,  perlu diberikan kemudahan berusaha kepada para pelaku  usaha  yang  melakukan  kegiatan pengolahan  dan  pemurnian.  Salah  satu kemudahan yang diberikan berupa
pengaturan  kembali  komposisi  kewajiban divestasi  saham  pemegang  IUP  Operasi Produksi  dan  IUPK  Operasi  Produksi.
Kemudahan  tersebut  diharapkan  dapat membuat industri pengolahan dan pemurnian  di  Indonesia  akan  berkembang pesat sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya  bagi  bangsa  Indonesia melalui peningkatan nilai tambah. Walaupun perubahan tersebut dimaksudkan untuk optimalisasi perkembangan  industri  yang  diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi rakyat,  tetapi  hal  tersebut  tetap  saja bertentangan  dengan  upaya  pengembalian hakikat kekuasaan negara demi kemakmuran rakyat, terlebih sangat bertentangan  dengan  interpretasi  konsep penguasaan  negara  yang  terdapat  dalam putusan  Mahkamah  Konstitusi  tentang Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2002 tentang  Ketenagalistrikan,  dan  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2010  tentang Minyak dan Gas Bumi.
Keberadaan  PP  No  77  Tahun  2014 juga  menunjukkan  adanya  inkonsistensi pengaturan  divestasi . Pemerintah  gencar memaksa  saham  asing  untuk  dilepas  ke peserta  dalam  negeri  sebagai  upaya mengembalikan  hakikat  negara  untuk menguasai demi kemakmuran rakyat, tetapi di sisi lain terdapat Pasal yang memperbolehkan perubahan status pemegang  IUP  dan  IUPK  penanaman modal  dalam  negeri  menjadi  penanaman modal asing.
Persoalan  inkonsistensi  pengaturan kewajiban  divestasi  „diperkeruh‟  dengan adanya  masalah  mengenai  kedudukan negara  dalam  kontrak  karya,  yaitu  posisi pemerintah  tidak  lebih  tinggi  daripada investor  asing,  padahal  spirit  PP  No.  77 Tahun  2014  mendorong  pemerintah  agar lebih dapat mengontrol investor tambang.
Polemik  juga  terjadi  dalam  proses penerapan  divestasi  saham  tersebut.  PP  No 77  Tahun  2014  sebagaimana  lebih  lanjut diatur  dalam  Permen  ESDM  No  27  Tahun 2013  tentang  Tata  Cara  dan  Penetapan Harga  Divestasi  Saham,  Serta  Perubahan Modal  di  Bidang  Usaha  Pertambangan Mineral  dan  Batubara,  menjelaskan  alur
yang menjadi proses dilakukannya divestasi saham tersebut.
Berkenaan dengan divestasi ini maka perlu  dikemukakan  apa  yang  dimaksud dengan divestasi dikaitkan dengan pemerintah  daerah.Pengertian  Divestasi adalah  pengurangan  beberapa  jenis  aset baik  dalam  bentuk  finansial  atau  barang, divestasi  dapat  pula  disebut  penjualan  dari bisnis  yang  dimiliki  oleh  perusahaan. Divestasi merupakan kebalikan dari investasi  pada  aset  yang  baru.  Definisi divestasi sebagai upaya pemilik perusahaan untuk  menjual  aset  atau  sebuah  divisi kerjanya  kepada  pihak  lain,  yang  mampu memberikan harga penawaran paling tinggi 2 .  Pada  proses  divestasi  perusahaan akan  menerima  dana  dalam  bentuk  tunai dan  biasanya  diinvestasikan  lagi  atau dikembalikan  kepada  pemegang  saham  se- bagai dividen atau stock buybacks . Pola di- vestasi  yang  dilakukan  hampir  seragam, yakni melalui strategic sales diikuti dengan market placemement.
Pada hakikatnya bahwa tujuan divestasi adalah untuk memberikan kesempatan pemerintah
terutama pemerintah  daerah  memiliki  saham  dari sebuah perusahaan yang sedang melakukan ekxploitasi  dan  explorasi  di  wilayahnya agar  dengan  memiliki  saham  itu  maka pemerintah daerah akan memperoleh deviden  (keuntungan)  atau  laba  dari perusahaan  itu.  Sehingga  jika  selama  ini pemerintah/pemerintah daerah hanya memperoleh royalty  atas  kontrak  karya  itu, maka  dengan  divestasi  pemerintah  daerah akan  memperoleh royalty  dan  deviden (laba).  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka dikemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  kewajiban  atas  divestasi saham bidang pertambangan minerba di Indonesia dalam perspektif keadilan?
2. Bagaimana  prosedur  hukum  dalam melaksanakan kewajiban divestasi
saham di bidang pertambangan minerba?
2 Jeff  Madura,2007, Introduction  to  Business, Fourth  Edition .  Thomson  South-Wester,USA,  hlm.
Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian di atas,  maka  yang  menjadi  tujuan  penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan mengkaji kewajiban  atas  divestasi  saham  bidang pertambangan  minerba  di  Indonesia dalam perspektif keadilan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji prosedur  hukum  dalam  melaksanakan kewajiban  divestasi  saham  di  bidang pertambangan minerba

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif  mencakup  antara  lain  penelitian terhadap prinsip - prinsup hukum, sistematika hukum dan konsistensi peraturan.  Pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Pendekatan perundang-undangan (statute  approach) ,  dilakukan  dengan cara  mengkaji  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  obyek penelitian,  terutama  Undang-Undang yang  berkaitan  dengan  obyek  penelitian ini.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) ,  dilakukan  dengan  mengkaji pendapat  para  sarjana  yang  digunakan sebagai pendukung.
3. Pendekatan  perbandingan (comparative approach) .
Adapun  bahan  hukum  yang  digunakan dalam  Penelitian  ini  adalah  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder yangmana  bahan  hukum  primer  yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan  dengan  obyek  penelitian.  Dan Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan yaitu  dengan  cara  mempelajari,  mengkaji dan  menelaah  bahan-bahan  hukum  yang berkaitan dengan penelitian.
Bahan  hukum  primer  dan  sekunder diperoleh  melalui  studi  pustaka.  Bahan hukum  yang  diperoleh  diklasifikasikan berdasarkan pokok masalah dalam penelitian ini, kemudian dilakukan sistematisasi  untuk  mempermudah  dalam pemahaman.
Langkah analisis dalam Penelitian ini adalah  dengan  mengklasifikasikan  bahan hukum yang diperoleh secara logis sistematis kemudian analisis dengan metode deskriptif analitis dan
diinterprestasi  sehingga  diperoleh  jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Tinjauan tentang Divestasi Saham
Divestasi  berasal  dari  terjemahan bahasa Inggris, yaitu divestment . 3 Divestasi merupakan  penjualan  saham  yang  dimiliki oleh  seseorang.  Sementara  pengertian divestasi  menurut  Pasal  1  angka  13 Peraturan  Pemerintah  Tahun  2008  tentang
Investasi  Pemerintah  dan  Pasal  1angka  1 Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
Objek  divestasi  adalah  aset  atau saham  yang  dimiliki  oleh  pemerintah ataupun yang dimiliki oleh penanam modal asing.  Saham  yang  ditanamkan  oleh penanam  modal  asing  dalam  melakukan investasi dalam berbagai bidang usaha yang terbuka  untuk  investasi,  dapat  100%  atau 80% dimiliki oleh investor asing.
Pengalihan  aset  atau  saham  yang dilakukan  oleh  pemerintah  hanya  dalam bentuk  jual  beli,  sementara  divestasi  oleh badan  hukum  asing  dapat  dilakukan  dalam bentuk:
1. perjanjian jual-beli;
2. perjanjian pinjaman uang; ataupun
3. hibah. 4
Fokus  divestasi  adalah  mengarah pada peningkatan efisiensi investasi dengan mengurangi kemungkinan untuk menyimpangi  alokasi  investasi  perusahaan. Adapun alasan-alasan
dilakukannya
3 H.  Salim  HS,  2010, Hukum  Divestasi  di Indonesia., Penerbit Erlangga, Jakarta hlm. 1
4 Ibid , hlm. 5-6
divestasi  menurut  Abdul  Moin  adalah sebagai berikut: 5
1. divestasi secara sukarela; dan
2. divestasi secara terpaksa
Asas-asas  hukum  yang  berkaitan dengan divestasi yang dilakukan oleh badan hukum  asing  yang  bergerak  dalam  bidang pertambangan  tidak  ditentukan  secara khusus dalam peraturan perundang- undangan.  Namun,  apabila  dianalisis  dari berbagai aspek yaitu, aspek kemanfaatannya, kemauan untuk melakukan penawaran, kekuatan
mengikatnya  transaksi  divestasi,  bentuk perjanjiannya,  para  pihaknya,  iktikad  baik, maupun  pertanggungjawaban  dari  dana divestasi,  baik  yang  diterima  maupun  yang akan  dimanfaatkannya,  maka  asas-asas hukum  dalam  divestasi  meliputi  asas manfaat, kebebasan berkontrak,
konsensualisme,  personalitas,  pacta  sunt servanda, iktikad baik, dan akuntabilitas. 6 Divestasi saham di sektor pertambangan sejatinya adalah suatu kebijakan yang sangat penting dan strategis, oleh  karena  itu  divestasi  saham  dalam bisnis  pertambangan  merupakan  suatu kewajiban.  Divestasi  saham  yang  diatur dalam  hukum  pertambangan  memiliki maksud dan tujuan lebih jauh dibandingkan peraturan-peraturan lain yang juga mengatur pelaksanaan divestasi, yaitu tidak hanya  sekedar  sebagai  penyertaan  modal, melainkan  juga  merupakan  kesempatan untuk  mengembalikan  kekuasaan  negara  di bidang  pertambangan.  Oleh  karena  itu, pengaturan divestasi tidak dapat diunifikasi, karena dalam bidang-bidang tertentu pelaksanaan  divestasi  memiliki  maksud tertentu yang lebih jauh dan lebih dalam.
B. Kewajiban  atas  Divestasi  Saham Bidang  Pertambangan  Minerba  di Indonesia dalam Perspektif Keadilan Divestasi  merupakan  ketentuan  yang mengatur  tentang  penjualan  saham  yang dimiliki oleh perusahaan atau cara
5 Abdul  Moin,  2007, Merger,  Akuisisi,  & Divestasi, Edisi  Kedua,  Ekonisa  Kampus  Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, hlm. 334-336
6 H. Salim HS, Op.Cit ., hlm. 12
mendapatkan  uang  dari  investasi  yang dimiliki  oleh  seseorang.  Divestasi  dapat juga  dikonstruksikan  sebagai  keputusan perusahaan untuk meningkatkan nilai penting  aset  yang  dimiliki  perusahaan. Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan kekuatan  perusahaan  dalam  mengubah struktur  aset  dan  pengalokasian  sumber daya. Divestasi sendiri tidak hanya dilakukan  oleh  Pemerintah  semata,  tetapi juga  dapat  dilakukan  oleh  badan  hukum terutama badan hukum asing yang menanamkan investasinya di bidang pertambangan.  Divestasi  tidak  hanya  dapat dilakukan dalam bentuk jual beli tetapi juga dapat  dilakukan  dalam  bentuk  hibah ( testament ).
Divestasi  saham  pada  dasarnya merupakan  pelepasan,  pembebasan  dan pengurangan  modal  terhadap  perusahaan yang  seluruh  sahamnya  dimiliki  oleh investor  asing  secara  bertahap  dengan  cara mengalihkan  saham  tersebut  kepada  mitra lokal.  Secara  sederhana  dapat  dikatakan divestasi  saham  adalah  pengalihan  saham dari  peserta  asing  kepada  peserta  nasional. Jika dicermati ketentuan mengenai divestasi saham pertambangan di Indonesia memang belum  ada,  namun  tersebar  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan  lainnya, sebagai  contoh  UU  No.  1  Tahun  1967 tentang  Penanaman  Modal  Asing,  UU  No. 25 Tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal, UU  No.  4  Tahun  2009  tentang  Minerba bahkan  peraturan  pelaksana  lainnya.Dalam melakukan  divestasi  saham  terdapat  dua pihak yaitu pertama , penanam  modal asing yang bergerak dalam bidang pertambangan, yang  terdiri  dari  perseroan  warga  negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah  asing. Kedua, adalah  pihak lainnya  yang  telah  ditentukan  secara sistematis  dalam  Pasal  97  ayat  (2)  PP  No. 24  Tahun  2012  jo  PP  No.  23  Tahun  2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  yakni Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  BUMN, BUMD atau Badan Usaha Swasta Nasional. Obyek  divestasi  saham  sendiri  adalah saham  yang  dimiliki  oleh  penanam  modal asing.  Dalam  Pasal  2  Peraturan  Menteri
Keuangan Republik Indonesia No. 183/PMK.05/2008  tentang  Persyaratan  dan
Tata  Cara  Divestasi  terhadap  Investasi Pemerintah, telah ditentukan obyek divestasi  Pemerintah  yang  terdiri  atas surat berharga dan kepemilikan investasi langsung.  Saham  yang  ditanamkan  oleh penanam  modal  asing  dalam  melakukan investasi  mencangkup  berbagai  bidang usaha  terbuka  di  mana  untuk  investasi, asing  dapat  memiliki  100%  atau  80%  atas modalnya  tersebut.  Apabila  modal  yang dimiliki  oleh  investor  asing  sebesar  100% maka investor asing tersebut harus melakukan divestasi sebanyak 51%. Namun apabila  investasi  yang  ditanamkan  oleh investor asing hanya sebesar 80% maka dia cukup  melakukan  divestasi  sebanyak  31% sementara  sisanya  sebesar  20%  dapat dikuasai  oleh  badan  hukum  domestik. Penguasaan  tersebut  dilakukan  ketika investor  asing  melakukan  proses  divestasi saham untuk pertama kalinya.
Terdapat  dua  cara  penawaran  dalam proses  divestasi  saham,  yakni  secara langsung  dan  secara  lelang.  Penawaran secara  langsung  merupakan  penawaran  di mana penanam modal asing secara langsung menawarkan saham yang didivestasi kepada pihak lainnya.
Berdasarkan  penawaran  itu,  maka  calon pembeli  dapat  menyetujui  atau  menolak tawaran  yang  dilakukan  oleh  penanam modal  asing.  Penawaran  secara  langsung dilakukan kepada:
1. Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah;
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
4. Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD);
atau 5. Badan Usaha Swasta Nasional (BUSN). Sementara  penawaran  secara  lelang merupakan penawaran yang dilakukan oleh penanam modal asing kepada pihak lainnya untuk memperoleh harga tertinggi. Penawaran secara lelang dilakukan terhadap:
1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD);
dan 3. Badan Usaha Swasta Nasional (BUSN).
Tidak dipungkiri bahwa investasi dan divestasi  memiliki  hubungan  yang  sangat erat  khususnya  dalam  rangka  untuk meningkatkan  fasilitas  dan  infrastruktur guna memacu roda perekonomian masyarakat,  sebagai  contoh  Pemerintah Indonesia  yang  telah  melakukan  divestasi saham  terhadap  BUMN  Indosat  kepada badan  hukum  Singapura  yaitu  Singapore Technology Private Ltd (STP). STP sendiri berada  di  bawah  perusahaan  induk  BUMN Singapura Tamasek. Alasan utama Pemerintah  melakukan  divestasi  Indosat adalah  untuk  menutupi  kebutuhan  APBN
2002  yang  mengalami  defisit, 7 bahkan divestasi dirasakan akan meningkatkan nilai pajak  dari  BUMN  yang  telah  didivestasi karena  badan  hukum  privat  yang  membeli saham  BUMN  akan  membayar  pajak  yang lebih  besar  dibandingkan  BUMN  yang dikelola  oleh  Negara.  Dalam  melakukan divestasi saham (pengalihan saham) pastilah  harus  memperhatikan  berbagai ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  substansi  kontrak  yang dibuat  antara  Pemerintah  Indonesia  dengan investor  asing  yang  dituangkan  ke  dalam kontrak karya. Kontrak karya sendiri adalah suatu perjanjian pengusahaan pertambangan antara  Pemerintah  Republik  Indonesia dengan  perusahaan  swasta  asing,  patungan perusahaan  asing  dengan  Indonesia  dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan  usaha  pertambangan  di  luar minyak gas dan bumi. Istilah kontrak karya merupakan  terjemahan  dari  kata work  of contract . Ismail Sunny mengartikan kontrak karya  sebagai  kerja  sama  modal  asing dalam  bentuk  kontrak  karya  yang  terjadi apabila penanaman modal asing membentuk  satu  badan  hukum  Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerjasama  dengan  satu  badan  hukum  yang menggunakan modal nasional.
Ketentuan  kontrak  karya  telah  diatur dalam  UU  No  11  Tahun  1967  tentang pertambangan di mana sebelumnya dimulai
7 Hidayatullah Muttaqin, BUMN Diprivatisasi Lagi: Pemerintah Harus Bertanggungjawab , http://jurnal-ekonomi.org/2003/09/15/bumn- diprivatisasi-lagi-pemerintah-harus-bertanggung- jawab/, diakses 4 November 2017
oleh  UU  No1  Tahun  1967  tentang penanaman modal asing yang menjadi pintu masuk  inverstor  asing  untuk  menanamkan modalnya  dalam  bisnis  pertambangan. Dalam  Pasal  8  UU  No.  1  Tahun  1967 tentang Penanaman Modal Asing disebutkan  bahwa  penanaman  modal  asing di  bidang  pertambangan  didasarkan  pada suatu  kerjasama  dengan  Pemerintah  atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.Kontrak karya merupakan perjanjian innomirat yaitu  perjanjian  yang pengaturannya  tidak  diatur  di  dalam  KUH Perdata,  akan  tetapi  merupakan  perjanjian khusus  yang  ketentuannya  merujuk  kepada Pasal  1338  KUH  Perdata  dengan  asas kebebasan berkontrak.
Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam proses divestasi karena asas ini menghendaki  kebebasan  dari  para  pihak, yaitu  Pemerintah  atau  badan  hukum  asing dengan pihak lainnya. Di samping itu, para pihak  bebas  untuk  menentukan  jumlah  dan harga,  baik  aset  maupun  saham  yang  akan didivestasikan,  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi  oleh  pembeli  aset  atau  saham, serta  menentukan  bentuk  perjanjiannya. Meskipun  asas  kebebasan  berkontrak  telah menjadi landasan hukum dan mengikat bagi para pihak yang menandatanganinya namun tetap  dibatasi  dengan  Pasal  1320  KUH Perdata  yang  menjadi  syarat  sahnya perjanjian.
Bentuk  kontrak  karya  yang  dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan  penanaman  modal  asing  atau patungan  antara  perusahaan  asing  dengan perusahaan domestik bersifat tertulis dengan rincian-rincian yang dapat
direnegosiasikan,  seperti  luas  wilayah, tenaga  kerja,  royalti,  masa  kontrak,  pajak, pengembangan  wilayah  usaha  setempat, domestic  market  obligation serta  divestasi saham.
Ada  2  (dua)  alasan  mengapa  badan hukum  asing  melakukan  divestasi  saham kepada Pemerintah Indonesia, warga negara Indonesia  atau  perusahaan  Indonesia  yang dikendalikan  oleh WNI  atau  pihak  lainnya, yaitu:
1. Yuridis.
2. Non yuridis.
Alasan  yuridis  merupakan  alasan yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan di mana dalam peraturan  tersebut  digunakan  kata  “wajib” dalam  melakukan  divestasi.  Ini  berarti bahwa badan hukum asing harus melakukan divestasi  saham  yang  dimilikinya  kepada Pemerintah  Indonesia,  WNI  atau  badan hukum  Indonesia.  Ada  hal  yang  menarik jika  dicermati,  divestasi  saham  yang dilakukan  oleh  badan  hukum  asing  yang bergerak  di  bidang  pertambangan  seperti menggunakan  cara  ‘terpaksa’  karena undang-undang  menuntutnya  demikian. Apabila  tidak  dilakukan  maka  konsekuensi logis  yang  diterima  adalah  badan  hukum asing  akan  di- default atau  dikenakan pengakhiran  kontrak  karya.  Ini  dapat ditemui dalam berbagai
peraturan perundang-undangan  di  Indonesia,  antara lain:
1. Pasal  27  UU  No.  1  Tahun  1967 tentang  Penanaman  Modal  Asing, menggunakan  kata  “wajib”  sehingga memberi  kesempatan  partisipasi  bagi modal  nasional  secara  efektif  setelah jangka  waktu  tertentu  dan  menurut imbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Lahirnya UU No. 1 Tahun
1967 tentang Penanaman Modal Asing ditujukan  untuk  mengundang  para investor  asing  untuk  menanamkan investasinya  di  Indonesia.  Hal  ini disebabkan  pada  saat  itu  terjadi kemerosotan pada daya beli masyarakat  sementara  potensi  sumber ekonomi  yang  dimiliki  Indonesia belum dapat diolah dengan baik karena keterbatasan modal. Untuk itu, investasi asing sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Indonesia dalam melanjutkan  pembangunan  nasional karena  keberadaan  investasi  asing dapat memberikan manfaat bagi negara. Investasi yang ditanamkan oleh investor  di  Indonesia  dapat  100%  berasal dari  investor  asing,  namun  bisa  juga investasinya  berasal  dari  gabungan  modal asing  dan  modal  Indonesia.  Investor  asing dapat  menanamkan  investasinya  sebanyak 80% sementara investor domestik memiliki investasi  sebesar  20%.  Walaupun  investor asing  diperkenankan  untuk  menanamkan investasinya 100% di Indonesia, akan tetapi investor asing mempunyai kewajiban untuk mengalihkan saham yang dimilkinya kepada Pemerintah sebanyak 51%.
Pasal  27  UU  No.  1  Tahun  1967 tentang  Penanaman  Modal  Asing  berbunyi sebagai berikut:
a. Perusahaan  tersebut  pada  Pasal  3  yang seluruh  modalnya  adalah  modal  asing wajib  memberi  kesempatan  partisipasi bagi  modal  nasional  secara  efektif setelah  jangka  waktu  tertentu  dan menurut imbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
b. Jikalau partisipasi termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan penjualan.
Modal  yang  diinvestasikan  oleh investor asing di Indonesia dapat digolongkan  menjadi  2  (dua)  golongan, yaitu:
a. modal yang diinvestasikan untuk membiayai  suatu  bidang  usaha  berasal dari investor asing seluruhnya; dan
b. modal  yang  berasal  dari  gabungan antara  investor  asing  dengan  investor nasional.
Investor  asing  yang  memiliki  modal, baik  untuk  seluruhnya  maupun  gabungan antara  investor  asing  dan  domestik  wajib memberikan kesempatan kepada pengusaha nasional untuk  memiliki  modal  atau saham yang  dimilikinya  oleh  investor  asing tersebut. Jika dicermati sebenarnya UU No. 1  Tahun  1967  tentang  Penanaman  Modal Asing  secara  samar-samar  mengandung kontradiksi. Menurut penulis, di satu pihak, undang-undang ini mencoba untuk mendorong penanaman modal asing dengan menawarkan  berbagai  rangsangan  dan fasilitas.  Namun  di  pihak  lain,  undang-
undang  ini  justru  menimbulkan  keseganan untuk  mengadakan  investasi  di  Indonesia dengan adanya berbagai macam pembatasan. Umpamanya, Pemerintah akan menentukan bidang mana saja yang terbuka untuk modal luar negeri namun di samping itu, Pemerintah justru mewajibkan penanaman modal asing untuk memberikan kesempatan  kepada  modal  nasional  untuk ikut  berpartisipasi  setelah  jangka  waktu tertentu. Kontradiksi ini merupakan sesuatu yang  logis  dari  pendirian  negara-negara yang sedang berkembang yang memandang pentingnya  modal  dan  teknologi  asing untuk  pembangunan  ekonomi,  namun secara  bersamaan  berusaha  menghindarkan dominasi asing atas penjabarannya.
Penjabaran lebih lanjut dari
ketentuan  yang  tercantum  dalam  Pasal  27 UU  No.  1  Tahun  1967  tentang  Penanaman Modal  Asing  telah  dituangkan  dalam  PP No.  20  Tahun  1994  tentang  Pemilikan Saham  dalam  Perusahaan  yang  Didirikan dalam  Rangka  Penanaman  Modal  Asing. Dalam  PP  No.  20  Tahun  1994  tersebut, hanya  terdapat  satu  pasal  yang  mengatur mengenai divestasi saham khususnya saham  yang  dimiliki  oleh  investor  asing dengan  kisaran  jumlah  saham  yang  harus didivestasi sebesar 50%.
2. Pasal  7  UU  No.  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal, menggunakan  kata-kata  “Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan  penanam  modal,  kecuali dengan undang-undang”.
Dalam  UU  No.  25  Tahun  2007  hanya ada  satu  pasal  yang  mengatur  mengenai divestasi  saham  yakni  Pasal  7.  Ketentuan ini berkaitan dengan kewenangan Pemerintah  untuk  tidak  akan  melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak  kepemilikan  penanam  modal  kecuali dengan  undang-undang.  Walaupun  dalam ketentuan  ini  Pemerintah  tidak  akan melakukan  nasionalisasi  dan  divestasi modal,  namun  dalam  ketentuan  ayat  (2) ditegaskan  bahwa  dalam  hal  Pemerintah melakukan  tindakan  nasionalisasi  atau pengambilalihan
hak
kepemilikan,
Pemerintah  akan  memberikan  kompensasi
yang  jumlahnya  ditetapkan  berdasarkan harga pasar. Harga pasar adalah harga yang ditentukan  menurut  cara  yang  digunakan secara internasional oleh penilai independent yang ditunjuk oleh para pihak. Ketentuan  ini  justru  menunjukkan bahwa  tidak  adanya  kepastian  hukum  bagi investor asing dalam menanamkan investasinya  di  Indonesia  dikarenakan ketentuan  ini  bersifat  dualisme,  artinya tidak  akan  melakukan  nasionalisasi  dan divestasi  namun  di  sisi  lain  ternyata  justru Pemerintah dapat melakukan kedua tindakan tersebut, dengan syarat Pemerintah akan  memberikan  kompensasi  atau  ganti rugi  kepada  investor  asing  yang  telah dinasionalisasi atau divestasi sahamnya.
3. Pasal  112  UU  No.  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara, menggunakan kata-kata
“wajib melakukan divestasi”.
UU  No.  4  Tahun  2009  tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan undang-undang yang menggantikan  UU  No.  11  Tahun  1967 tentang Undang-Undang Pokok
Pertambangan.  Terdapat  dua  pasal  yang mengatur  mengenai  divestasi  saham  yakni Pasal 79 dan Pasal 112. Pasal 79 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan  Batubara  mengatur  mengenai  hal-hal yang  wajib  dimuat  dalam  IUPK  operasi produksi.  Sementara  Pasal  112  UU  No.  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengenai kewajiban  investor  asing  untuk  melakukan divestasi saham kepada:
a. Pemerintah;.
b. Pemerintah Daerah;
c. Badan Uasaha Milik Negara (BUMN);
d. Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD);
atau
e. Badan Usaha Swasta Nasional (BUSN). Kewajiban  itu  baru  berlaku  setelah lima  tahun  berproduksi.  Ini  berarti  bahwa pada  tahun  ke-enam  investor  asing  wajib mengalihkan sahamnya kepada Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  badan  usaha  milik negara,  badan  usaha  milik  daerah  ataupun badan usaha swasta nasional.
4. Pasal  97  PP  24  Tahun  2012  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan  Mineral  dan  Batubara, menggunakan kata-kata “wajib melakukan divestasi saham”. Pasal  97 ayat  (1)  menyatakan  bahwa
Pemegang  IUP  dan  IUPK  dalam  rangka penanaman  modal  asing,  setelah  5  (lima) tahun  sejak  berproduksi  wajib  melakukan divestasi sahamnya secara bertahap,
sehingga  pada  tahun  kesepuluh  sahamnya paling sedikit 51% dimiliki peserta Indonesia.  Sementara  ayat  (1a)  merinci kepemilikan peserta Indonesia dalam setiap tahun  setelah  akhir  tahun  kelima  sejak produksi tidak boleh kurang dari presentase sebagai berikut:
a. tahun keenam 20%;.
b. tahun ketujuh 30%;
c. tahun kedelapan 37%;
d. tahun kesembilan 44%;
e. tahun  kesepuluh  51%  ,  dari  jumlah seluruh saham.
Divestasi  saham  dilakukan  kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi, atau  pemerintah  daerah  kabupaten/kota, BUMN,  BUMD,  atau  badan  usaha  swasta nasional. 8 Dalam  hal  Pemerintah  tidak bersedia  membeli  saham  maka  dapat ditawarkan  kepada  pemerintah  daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.Apabila  pemerintah  daerah provinsi atau pemerintah daerah
kabupaten/kota  tidak  bersedia  membeli saham,  maka  ditawarkan  kepada  BUMN dan  BUMD  dilaksanakan  dengan  cara lelang. 9 Dan  apabila  BUMN  dan  BUMD tidak  bersedia  membeli  saham,  ditawarkan
8 Lihat  Pasal  97  ayat  (2)  PP  No.  24  Tahun 2012  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah No.  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
9 Lihat  Pasal  97  ayat  (4)  PP  No.  24  Tahun 2012  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah No.  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
kepada  badan  usaha  swasta  nasional dilaksanakan dengan cara lelang. 10
5. Pasal  24  ayat  (3)  Kontrak  Karya, menggunakan kata-kata harus menjamin  bahwa  saham-saham  yang dimiliki  oleh  penanam  modal  asing akan  ditawarkan  untuk  dijual  atau diterbitkan, pertama-tama kepada Pemerintah,  kedua  jika  Pemerintah tidak menerima (menyetujui) penawaran  tersebut  dalam  jangka waktu 30 hari sejak tanggal penawaran maka  akan  diserahkan  kepada  warga negara  Indonesia  atau  perusahaan Indonesia  yang  dikendalikan  oleh warga negara Indonesia.
Sementara alasan non yuridis
merupakan alasan yang tidak ada hubungannya  dengan  undang-undang.  Ada 4  (empat)  alasan  non  yuridis  badan  hukum asing  melakukan  divestasi  saham  yang dimilikinya  kepada  Pemerintah  Indonesia, WNI  atau  badan  hukum  yang  dikendalikan oleh WNI atau pihak lainnya, meliputi:
a. meningkatnya pendapatan negara;.
b. meningkatnya pendapatan daerah;
c. meningkatnya kesejahteraan
masyarakat; dan
d. mengurangi  peran  badan  hukum  asing dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan
SDA tambang di Indonesia.
Pemilikan  saham  Pemerintah  pada perusahaan tambang dirasakan akan berdampak  positif  terhadap  keuangan negara  karena  dari  kepemilikan  saham tersebut, Pemerintah akan menerima deviden  setiap  tahunnya.  Besar  kecilnya deviden  tergantung  pada  jumlah  saham yang  dibeli  oleh  Pemerintah  dan  nantinya deviden  yang  diterima  tersebut  akan dimasukkan  ke  dalam  APBN  setiap tahunnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori utilitas  yang  dikemukakan  oleh  Jeremy Betham.  Jeremy  Bentham  berpendapat bahwa  tugas  hukum  adalah  memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan,
10 Lihat  Pasal  97  ayat  (5)  PP  No.  24  Tahun 2012  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah No.  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
sehingga hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak. Teori  ini  dirasakan  sangat  penting karena  digunakan  untuk  menganalisis manfaat  (faedah)  divestasi  baik  yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada  pihak  lainnya  maupun  yang dilakukan  oleh  badan  hukum  asing  yang bergerak  dalam  bidang  pertambangan kepada  Pemerintah  Indonesia,  Pemerintah Daerah,  warga  negara  Indonesia  ataupun badan yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia.  Dengan  kata  lain  teori  ini bertujuan  untuk  melihat  apakah  transaksi divestasi baik divestasi aset maupun saham yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  ataupun badan  hukum  asing  akan  memberikan manfaat (faedah) bagi masyarakat Indonesia  atau  pemilik  badan  hukum, karena  dari  deviden  yang  diterimanya tersebut  itulah  nantinya  akan  digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan amanah Pasal 33
UUD  Tahun  1945  yang  berbunyi  “  bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ”.
C. Prosedur Hukum Dalam Melaksanakan Kewajiban Divestasi Saham Di Bidang

## Pertambangan Minerba
Pasal  112D  dalam  PP  No.  77  Tahun
2014  yang  secara  otomatis  merubah  proses divestasi  yang  ada  dalam  KK  menentukan Pemegang  kontrak  karya  dan  perjanjian karya pengusahaan petambangan batubara:
1. yang  telah  berproduksi  kurang  dari  5 (lima)  tahun  sebelum  diundangkan Peraturan Pemerintah ini wajib mengikuti  ketentuan  divestasi  saham sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah ini; dan
2. yang  telah  berproduksi  sekurang- kurangnya  5  (lima)  tahun  sebelum diundangkan  Peraturan  Pemerintah  ini wajib melaksanakan divestasi saham;
a. sebesar  20%  (dua  puluh  persen) paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan b. sebesar persentase pada tahun berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan
Pemerintah ini diundangkan.
Adanya  peraturan  yang  terdapat dalam  Pasal  112D  ini  menyebabkan penanam  modal  asing  yang  melakukan kegiatan  usaha  pertambangan  dengan  jalur KK  harus  menyesuaikan  isi  kontrak  dan mematuhi peraturan ini. Peraturan ini di sisi lain  juga  memunculkan  konflik.  Sebagai contoh  PT.  Freeport  tidak  mau  tunduk kepada  peraturan  tersebut,  dengan  alasan bahwa  ketentuan  divestasi  dalam  KK  tidak dapat  dirubah,  karena  KK  bersifat nail down yang  artinya  kontrak  karya  tersebut tidak  mengikuti  aturan  atau  perundang- undangan yang berkembang (bersifat tetap).
Konflik ini terjadi karena di satu sisi KK yang bersifat nail down menjadi hukum yang  mengikat  bagi  para  pihaknya  dan tidak  mengikuti  aturan  atau  perundang- undangan yang berkembang (dasar hukumnya  terdapat  dalam  Pasal  1338 KUHPerdata selama Pasal 1320 KUHPerdata  terpenuhi).  Beberapa  pasal dalam  PP  No.  77  Tahun  2014  di  sisi  lain juga mengatur tentang kewajiban pemegang
KK  dalam  hal  divestasi.  PP  ini  diterbitkan setelah  dikeluarkannya  UU  No.  4  Tahun 2009  dimana  UU  ini  memiliki spirit yang menghendaki KK untuk dihapuskan sebagai pintu  masuk  pebisnis  asing  di  sektor pertambangan,  meskipun  KK  yang  telah terjadi  sebelum  UU  ini  dikeluarkan  tetap dihormati.  Perbedaan  kondisi  ini  yang menyebabkan pelaksanaan divestasi sebagai upaya  pengembalian  kekuasaan  negara menjadi  terhambat.  Oleh  karena  itu dibutuhkan  suatu  “jembatan”,  yang  dapat menghubungkan  kedua  hal  ini  sehingga pelaksanaan divestasi tersebut dapat berjalan  sesuai  dengan  yang  dikehendaki PP  No.  77  Tahun  2014  yaitu,  melalui renegosiasi.
Renegosiasi  diatur  dalam  Pasal  169 huruf  c  UU  No.  4  Tahun  2009  yang menentukan  bahwa  renegosiasi  dilakukan selambatnya-lambatnya  1  tahun  setelah undang-undang ini diberlakukan. Renegosiasi  KK  diharapkan  dapat  menjadi
kesempatan  untuk  memasukkan  ketentuan kewajiban  divestasi  yang  menguntungkan pihak  Indonesia  dalam  klausul  KK  bagi perusahaan-perusahaan  yang  tidak  mau tunduk  terhadap  peraturan  seperti  PT. Freeport Indonesia.
Sementara  itu,  bagi  perusahaan  yang masuk  dengan  jalur  KK  dan  telah melakukan tahapan divestasi sesuai dengan klausul  yang  terdapat  dalam  KK  tersebut, maka  kewajiban  divestasi  tersebut  tetap dianggap telah dilaksanakan. Tetapi apabila kewajiban  divestasi  yang  terdapat  dalam klausul  tersebut  jumlahnya  kurang  dari yang  ditentukan  dalam  PP  No.  77  Tahun 2014,  maka  kekurangan  jumlah  kewajiban divestasi  tersebut  tetap  harus  dilaksanakan sampai  jumlah  saham  yang  didivestasikan sesuai  dengan  yang  ditentukan  oleh  Pasal 97 PP No. 77 Tahun 2014.
Pengembalian hakikat negara sebagai penguasa  sumber  daya  mineral  atas pertambangan  mineral  dan  batubara  mulai memasuki  titik  awal.  Titik  awal  yang dimaksudkan adalah dikeluarkannya peraturan  tentang  kewajiban  divestasi saham  di  sektor  pertambangan.  Kewajiban divestasi  saham  di  sektor  pertambangan merupakan  langkah  yang  tepat  untuk mengembalikan
kekuasaan
negara.
Divestasi  menjadi  cara  “teraman”  bagi negara untuk melakukan nasionalisasi demi pengembalian  kekuasaan  negara  di  sektor pertambangan. 11
Dikatakan demikian karena  kewajiban  divestasi  yang  dilakukan secara  bertahap,  dengan  jumlah  besaran tertentu,  dan  adanya  „ fairness ‟  antara pemerintah  dan  penanam  modal  asing (karena pengalihan saham dilakukan dengan cara pembelian langsung)
menjadikan  divestasi  yang  dimaksudkan sebagai  bagian  dari  program  nasionalisasi tidak  terlalu  mencolok,  sehingga  investor asing  tidak  takut  dan  iklim  investasi  juga dapat terjaga.
Namun, pengaturan
kewajiban  divestasi  yang  menentukan adanya  variasi  jumlah  besaran  kewajiban divestasi, memperlihatkan
bahwa kewajiban  divestasi  diorientasikan  sekedar
11 Bagir  Manan,  1995, Pertumbuhan  dan Perkembangan  Konstitusi  Suatu  Negara, Mandar Maju, Bandung, hlm. 12
untuk  peningkatan  penerimaan  negara  saja. Oleh karena itu, antara pengaturan divestasi dengan  tujuannya  yaitu  sebagai  instrument hukum  pelaksana  kehendak  Pasal  33  UUD 1945  menjadi  sudah  selaras  akan  tetapi belum cukup optimal. Hal ini terjadi karena pertimbangan-pertimbangan  tertentu,  salah satu diantaranya adalah karena ketidakmampuan  dari  peserta  nasional untuk membeli penawaran divestasi tersebut.  Sehingga,  langkah  awal  yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan divestasi  hanya  terbatas  pada  peningkatan penerimaan negara saja. Melihat  hal  tersebut,  maka  perlu dilakukan  perbaikan  terhadap  peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang  kewajiban  divestasi  di  sektor pertambangan. Peraturan perundang- undangan  tersebut  secara  tegas  harus memberikan  kesempatan  peserta  nasional untuk menguasai saham mayoritas (minimal  51  %)  di  perusahaan  asing tersebut  dan  pembedaan/variasi  imbangan (besaran  kewajiban  divestasi)  berdasarkan kriteria  tertentu  seperti  yang  diatur  dalam PP  No.  77  Tahun  2014  dihapuskan  saja. Hal ini dimaksudkan agar orientasi kewajiban  divestasi  tersebut  tidak  semata- mata  terbatas  hanya  pada  peningkatan penerimaan  negara,  melainkan  divestasi  di sector  pertambangan  kembali  berjalan dalam  tujuan  awalnya  yaitu  sebagai  upaya mengembalikan  penguasaan  negara  di sector  tambang.  Oleh  karena  itu  dalam kewajiban divestasi di sector pertambangan yang harus didahulukan adalah perwujudan kehendak  konstitusi  (Pasal  33  UUD  1945). Tercapainya pengembalian kekuasaan negara  melalui  kewajiban  divestasi,  tentu secara  otomatis  juga  akan  meningkatkan penerimaan  negara,  namun  akan  berbeda jika  sebaliknya.  Namun,  pengembalian kekuasaan  negara  juga  harus  memberikan jaminan  bahwa  hal  ini  akan  memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat. Jaminan ini  dapat  diperoleh  dari  pemerintah  yang menjadi representasi negara sebagai penguasa pertambangan, sehingga pemerintah  harus  menjalankan  tugas  dan fungsinya  sesuai  dengan  asas-asas  umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Apabila semua hal tersebut tercapai, maka
kewajiban divestasi di sector pertambangan adalah insturmen pelaksana kehendak Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

## KESIMPULAN
Prosedur  kewajiban  divestasi  saham di sector pertambangan berdasarkan PP No. 77  Tahun  2014  masih  belum  sepenuhnya sempurna karena terdapat beberapa ketentuan yang dapat memunculkan
konflik, yaitu tentang ketidakpatuhan pemegang  KK  untuk  mengikuti  prosedur yang  telah  ditetapkan  dalam  PP  ini. Sementara  itu,  pembatasan  jangka  waktu pengulangan pelaksanaan kewajiban divestasi  saham  di  sector  pertambangan yang ditentukan maksimal 2 tahun sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  108  ayat (2)  dan  (3)  Perka  BKPM  juga  berpotensi memicu  konflik  yang  dapat  menyebabkan iklim  investasi  menjadi  lesu.  Kewajiban divestasi  saham  di  sektor  pertambangan dalam  Pasal  97  PP  No.  77  Tahun  2014 sudah  mengarah  kepada  pengembalian kekuasaan  negara  di  sektor  pertambangan walaupun belum optimal. Orientasi kewajiban  divestasi  saham  di  sektor pertambangan  yang  masih  terbatas  pada peningkatan penerimaan negara menempatkan pihak nasional hanya sebagai peserta  dalam  pengusahaan  pertambangan, sementara
pihak asing sebagai
penyelenggara  (pemilik  dan  penguasa).  Di sisi lain, variasi besaran divestasi ini terjadi karena  adanya  pertimbangan  kemampuan peserta nasional dalam membeli penawaran divestasi  tersebut.  Hal  ini  membuktikan bahwa kewajiban divestasi saham di sektor pertambangan minerba sudah selaras dengan  kehendak  Pasal  33  ayat  (3)  UUD
1945  namun  belum  cukup  optimal  untuk mengakomodir  kehendak  Pasal  33  ayat  (3) UUD  1945  yang  menghendaki  adanya kekuasaan negara terhadap bidang pertambangan.
Prosedur  kewajiban  divestasi  saham di sektor pertambangan berdasarkan PP No. 77  Tahun  2014  masih  belum  sepenuhnya sempurna karena terdapat beberapa ketentuan yang dapat memunculkan konflik, yaitu tentang ketidakpatuhan pemegang  KK  untuk  mengikuti  prosedur
yang  telah  ditetapkan  dalam  PP  ini.
Sementara  itu,  pembatasan  jangka  waktu pengulangan pelaksanaan kewajiban divestasi  saham  di  sektor  pertambangan yang ditentukan maksimal 2 tahun
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  108  ayat (2)  dan  (3)  Perka  BKPM  juga  berpotensi memicu  konflik  yang  dapat  menyebabkan iklim  investasi  menjadi  lesu.  Kewajiban divestasi  saham  di  sector  pertambangan dalam  Pasal  97  PP  No.  77  Tahun  2014 sudah  mengarah  kepada  pengembalian kekuasaaan  negara  di  sektor  pertambangan walaupun belum optimal. Orientasi kewajiban  divestasi  saham  di  sector pertambangan  yang  masih  terbatas  pada peningkatan penerimaan negara menempatkan pihak nasional hanya sebagai peserta  dalam  pengusahaan  pertambangan, sementara pihak asing sebagai
penyelenggara  (pemilik  dan  penguasa).  Di sisi lain, variasi besaran divestasi ini terjadi karena  adanya  pertimbangan  kemampuan peserta nasional dalam membeli penawaran divestasi  tersebut.  Hal  ini  membuktikan bahwa  kewajiban  divestasi  saham  di  sector pertambangan minerba sudah selaras dengan  kehendak  Pasal  33  ayat  (3)  UUD
1945  namun  belum  cukup  optimal  untuk mengakomodir  kehendak  Pasal  33  ayat  (3) UUD  1945  yang  menghendaki  adanya kekuasaan negara terhadap bidang pertambangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Moin,  2007, Merger,  Akuisisi,  & Divestasi, Edisi  Kedua,  Ekonisa Kampus  Fakultas  Ekonomi  UII, Yogyakarta
Bagir  Manan,  1995, Pertumbuhan  dan Perkembangan  Konstitusi  Suatu Negara, Mandar Maju, Bandung
H.  Salim  HS,  2010, Hukum  Divestasi  di Indonesia., Penerbit Erlangga, Jakarta _________,  2012, Hukum  Pertambangan Mineral & Batubara , Sinar Grafika, Jakarta Hidayatullah Muttaqin, BUMN Diprivatisasi Lagi: Pemerintah Harus Bertanggungjawab , http://jurnal- ekonomi.org/2003/09/15/bumn-
diprivatisasi-lagi-pemerintah-harus- bertanggung-jawab/, diakses 4November 2017
Jeff Madura,2007, Introduction to Business, Fourth  Edition .  Thomson  South- Wester,USA