## IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN MENGENAI PERKAWINAN USIA DINI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)
Gede Surya Saputra 1 , Ketut Sudiatmaka 2 , I Nengah Suastika 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
email: { saputra88gede@gmail.com , sudiatmaka58@gmail.com , nengah.suastika@undiksha.ac.id }

## Abstrak
skripsi  ini  berjudul  “implementasi  pasal  7  ayat  1  undang-undang  no.16  tahun  2019 tentang  perkawinan  mengenai  perkawinan  usia  dini  (studi  kasus  pengadilan  negeri singaraja )”. perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena    disamping  perkawinan  sebagai  sarana  untuk  membentuk  keluarga, perkawinan  tidak  hanya    mengandung  unsur  hubungan  manusia  dengan  manusia tetapi  juga  menyangkut  hubungan    keperdataan,  perkawinan  juga  memuat  unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan  tuhannya  . tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang faktor-faktor penyebab perkawinan usia dini , akibat hukum dari  perkawinan  usia  dini,  dan  konsekuensi  dari  perkawinan  usia  dini.  untuk mengetahui permasalahan yang menyeluruh dan lebih mendalam, dalam penelitian ini digunakan  pendekatan  kualitatif  yang  berguna  untuk  memberikan  data  dan  fakta mengenai  pernikahan  dini  dan  permasalahannya  di  kecamatan  buleleng  kabupaten buleleng. kemudian data dianalisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang  mendalam  tentang  pernikahan  dini  serta  permasalahannya  di  kecamatan buleleng  kabupaten  buleleng.  dari  hasil  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  faktor  yang menyebabkan  pernikahan  dini  berbeda  dengan  dulu.  faktor  utama  yang  melatar belakangi pernikahan dini di kecamatan buleleng yaitu pergaulan bebas di kalangan para  remaja  yang  menyebabkan  timbulnya  perzinahan,  faktor  ekonomi,  pendidikan, adat-istiadat, tradisi, kurangnya efektivitas undang-undang perkawinan dan kurangnya kesadaran  hukum  masyarakat  dan  faktor  kemauan  sendiri.  perkawinan  usia  dini berdampak pada suami istri, dampak terhadap anak-anaknya, dan dampak terhadap masing-masing  keluarga,  .  pandangan  masyarakat  berbeda-beda  terhadap pernikahan dini yaitu positif dan negatif tergantung dampak dan faktor yang melatar belakangi pernikahan dini.
Kata Kunci : Perkawinan Usia Dini, Faktor, Akibat Hukum , Konsekuensi.

## Abstract
this  thesis  is  entitled  “implementation  of  article  7  verse  1  of  law  no.  16  of  2019 concerning  marriage  regarding  early  marriage  (case  study  of  the  singaraja  district court)”. marriage is an essential problem for human life,  beside marriage as a means to  form  a  family,  marriage  does  not  only  contain  elements  of  human  relations  with humans  but  also  involves  civil  relations,  marriage  also  contains  elements  of sacredness, namely the relationship between humans and their god. the purpose of this study was to find out about the factors that cause early marriage,law consequences
of  early  marriage,  and  the  consequences  of  early  marriage.  to  find  out  the comprehensive and deeper problem, in this study used a qualitative approach that is useful for providing data and facts about early marriage and its problems in buleleng district, buleleng regency. then the data was analyzed systematically  therefore obtain in-depth answers about early marriage and its problems in buleleng district, buleleng regency.  the  results  of  this  study,  it  was  found  that  the  factors  that  caused  early marriage were different from before. the main factors behind early marriage in buleleng district are promiscuity among teenagers which causes adultery, economy, education, customs, traditions, lack of effectiveness of marriage law and lack of community law awareness and self-will factors. early marriage has an impact on husband and wife, impact on their children, and impact on each family. different people's views on early marriage are positive and negative depending on the impact and factors behind early marriage.
Keywords: Early Marriage, Factors, Law Consequences, Consequences.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  masalah  yang esensial  bagi  kehidupan  manusia, karena    disamping  perkawinan  sebagai sarana  untuk  membentuk  keluarga, perkawinan  tidak  hanya    mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan    keperdataan,  perkawinan juga  memuat  unsur  sakralitas  yaitu hubungan manusia dengan  Tuhannya.
Karena hubungan itulah untuk melakukan  sebuah  perkawinan  harus memenuhi    syarat  maupun  rukun perkawinan, bahwa perkawinan harus di catat  dan  dilakukan  di  hadapan    di
Pegawai  Pencatat  Perkawinan  untuk mendapatkan kepastian hukum. Menurut Subekti (Hentarni 2018) Perjanjian  perkawinan  adalah  suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri  selama  perkawinan  mereka  yang menyimpang  dari  asas  atau  pola  yang ditetapkan oleh Undang-undang. Mustofa (2019) berpendapat juga
bahwa  Perjanjian  dalam  perkawinan begitu  hebat,  karena  ikatan  yang dibangun  dari  perjanjian  perkawinan bukan  hanya  mengikat  secara  fisik (lahir)  tetapi  juga  terikat  dan  mengikat bathin atau dengan kata lain, ,mengikat jasad dan ruhnya yang sangat berbeda jenis dan bentuknya, laki dan perempuan untuk bersatu dan
membentuk suatu keluarga baru,
terlepas  dari  keluarga  sebelumnya untuk mencari, menemukan dan
mencapai  keluarga  yang  bahagia  dan kekal.
Menurut  Abdullah  dan  Saebani (2013:20)  menyatakan  bahwa  suatu perkawinan  juga  dianggap  sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama  selalu  yang  menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama. Sembiring (2016:43)  juga  menyatakan  bahwa perkawinan  merupakan  salah  satu perjanjian  suci  antara  seorang  laki  laki dan seorang perempuan untuk membentuk  keluarga  bahagia.  Menurut
Prodjodikoro (1974:8) menyatakan juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan  istri  tidak  leluasa  penuh  untuk menentukan syarat syarat untuk menghentikan perkawinan tersebut melainkan  terkait  juga  pada  peraturan hukum yang mengatur mengenai hal itu. Apabila  manusia  sudah memasuki  usia dewasa  baik  itu  laki  laki  maupun perempuan  sudah  tentu  mempunyai keinginan untuk hidup bersama dengan orang lain yang dijadikan tempat berbagi suka  dan  duka.  Seseorang  yang  akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan  memberitahukan  dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.
Pemberitahuan    tersebut  dapat dilakukan  secara  lisan  oleh  seorang maupun oleh kedua mempelai. Dengan adanya  pemberitahuan  tersebut,  K. Wantjik  Saleh  berpendapat  bahwa maksud  untuk    melakukan  perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur,  agama/kepercayaan,    pekerjaan,
tempat  kediaman  calon  mempelai. Dalam  hal  salah  seorang  atau  kedua calon    mempelai  pernah  kawin,  harus disebutkan  juga  nama  suami  atau  istri terdahulu.  Dalam  Pasal    2  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  juga dijelaskan bahwa: (1) Perkawinan adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya. (2) Tiap-tiap
perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlakku.
Dalam Pasal 7 Undang – Undang No. 16 Tahun  2019  juga  menyatakan  :  (1) Perkawinan  diizinkan  apabila  pria  dan wanita  sudah  mencapai  usia  19  tahun,
(2)  Wajib  mendengarkan  pendapat kedua belah calon mempelai tang akan melangsungkan perkawinan, (3) Pemberian  dispensasi  oleh  Pengadilan sebagaimana dimaksud untuk melangsungkan suatu perkawinan. Mayoritas  perempuan  yang  menikah  di bawah  18  tahun  adalah  dari  keluarga miskin dan di bawah  garis kemiskinan.
Hampir 80 % anak perempuan menghadapi  kekerasan  dalam  rumah tangga (dipukuli, ditampar atau terancam), masalah kesehatan. Kebanyakan gadis yang menikah sebelum 18 tahun, kemungkinan mendapatkan masalah pada kehamilan dan ada kasus kematian yang dilaporkan.  Gadis-gadis  muda  dari  15 tahun  yang  lima  kali  lebih  mungkin meninggal saat
melahirkan dibandingkan  perempuan  berusia  20 tahun. Kelompok usia di bawah 18 tahun memiliki  kesuburan  tinggi.  pengantin remaja sering menunjukkan tanda-tanda gejala  pelecehan  seksual  dan  stress seperti  perasaan  putus  asa,  tidak berdaya dan depresi berat.
Menurut  Anwar  dan  Rahmah (2016), Pernikahan yang dilakukan pada usia  muda  bukanlah  hal  yang  bisa dikatakan menguntungkan bahkan jelas dapat  merepotkan  kaum  perempuan. Dalam  hal  ini  mereka  dituntut  untuk mengurus  rumah  tangga,  melayani
suami,  mengandung  dan  melahirkan pada  usia  muda  sangat  beresiko  tinggi bagi kesehatan.
Kasus  perkawinan  usia  dini  bukan hal yang baru di Indonesia. Perkawinan dini    merupakan  permasalahan  sosial yang terjadi pada remaja, korban paling banyak dari  perkawinan usia dini adalah remaja  perempuan.  Perkawinan  pada usia  dini  menimbulkan  persoalaan, melanggar  undang  undang  tentang perkawinan perlindungan anak dan Hak asasi  manusia.  Secara  umum  kasus perkawinan  usia  dini  banyak    terjadi  di pedesaan  daripada  daerah  perkotaan, dan sering terjadi pada keluarga miskin, berpendidikan  rendah  dan  dropout  dari sekolah. Jadi  artinya kasus perkawinan usia  dini  dapat  terjadi  dimana  saja  dan kapan  saja,  untuk  itu  orang    tua  dan lingkungan  harus  membantu  anak menikah pada usia yang tepat. Menurut Pohan  (2017),  Berpendapat  bahwa Indonesia  termasuk  negara  dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di Dunia.
Menurut  Ibadurrahman  (2015 :45),  Pelaksanaan  pernikahan  yang terjadi di masyarakat kadang-kadang di temui  pasangan  pengantin  yang  masih relative  muda.  Masalah  usia  nikah  ini merupakan  salah  satu  faktor  yang penting  dalam  persiapan  pernikahan. Karena  usia  sesorang  akan  menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Oleh karena itu Langkah prefentif untuk menyelamatkan  pernikahan  bukan  saja dilakukan  setelah  pasangan  tersebut mengarungi  kehidupan  sebagai  suami istri,  melainkan  juga  sebelum  calon suami  istri  tersebut  memasuki  gerbang rumah tangga.
Pengetahuan  orang  tua  tentang usia  perkawinan  berperan  penting dalam  memutus  mata    rantai  kasus perkawinan usia dini, untuk itu orang tua harus paham kapan usia menikah yang baik.  Menurut  Mahfudin  dan  Waqiah (2016)  Perkawinan  pada  umumnya
dilakukan  oleh  orang  dewasa  dengan tidak  memandang pada profesi, agama, suku  bangsa,  miskin  atau  kaya,  tinggal di desa atau  di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan  baik  fisik    maupun  mental akan  mencari  pasangannya  sesuai dengan apa yang diinginkannya.
Menurut  undang-undang  perkawinan tahun 2019 yang merupakan perubahan dari  Undang –  Undang  tahun  1974 perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan  wanita  sudah  mencapai  usia  19 tahun,  namun  pada  tahun  2014  Badan Kependudukan  Keluarga  Berencana Nasional  (BKKBN)  menetapkan  usia minimu  perkawinan  21  tahun  pada wanita dan 25 tahun  pada laki-laki.
Berdasarkan  putusan  Nomor
3/Pdt.P/2021/PN  Sgr,  telah  diputuskan pengajuan perkawinan terhadap
seorang yang masih di bawah umur agar diberlangsungkan    perkawinan  secara sah  menurut  undang  undnag  no.  16 tahun 2019 tentang perkawinan. Namun pada  kronologi  kasus  ini,  seharusnya perkawinan  tidak  dapat  dilangsungkan sesuai dengan syarat –  syarat perkawinan. Karena seorang perempuan  yang  akan  melangsungkan perkawinan  masih  berumur  18  tahun. Seharusnya  perkawinan  tidak  dapat diberlangsungkan karena belum memenuhi  syarat  cukup  umur.  Karena disebabkannya  oleh  beberapa  faktor yang mengharuskan
perkawinan tersebut harus berlangsung dengan kata lain  sangat  mendesak.  Dariyo,dkk (2020)  menyatakan  bahwa    Mereka menikah pada usia relatif muda, namun tak  mampu  mempertahankan  mahligai perkawinan ketika
menghadapi
berbagai persoalan dalam rumah tangga.  Mereka  lebih  memilih  untuk bercerai daripada berupaya
memperbaiki dan mempertahankan hubungan  perkawinan.  Sementara  itu, perceraian  sendiri  akan  berdampak buruk  yang  akan  dirasakan  oleh  anak-
anak    dari  keluarga  bercerai,  seperti kekhawatiran  akan  masa  depan,  drop out sekolah, kenakalan atau kriminalitas (Köppen  dkk.,  2018).  Itulah  sebabnya, undang-undang perkawinan harus disosialisasikan, diperkenalkan dan diajarkan  kepada  anak-anak  dan  atau remaja, agar mereka mampu mengambil keputusan menunda perkawinan  usia  dini,  demi  mencegah hal-hal  yang  tidak  diinginkan  di  masa yang  akan  datang.    Kesenjangan  Das Sollen dan Das Sein :
Das  Sollen  yaitu  ketentuan hukum  atau  Isu  hukum  yang  mengatur tentang  usia  perkaiwnan  ialah  pasal  7 ayat  (1)  UU  No.  16  Tahun  2019,  yaitu perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak pria dan pihak Wanita  sudah mencapai umur 19 tahun.
Das  Sein  yaitu  Namun  dalam prakteknya  masih  banyak  kita  jumpai perkawinan  pada  usia  muda  atau  di bawah umur yang terjadi di masyarakat. Itu  berarti  masyarakat  belum  paham atau  mengerti  betul  tentang  ketentuan Pasal  yang  mengatur  tentang  usia dalam sebuah perkawinan tersebut.
Adapun factor-faktor yang diakibatkan dari perkawinan di usia dini antara  lain    paksaan  dari  orang  tua,
pergaulan bebas juga membawa dampak  yang  besar,  kehamilan  di  luar nikah  merupakan  suatu  kejadian  yang sering  dialami  oleh  remaja,  faktor ekonomi  dari  keadaan  yang  dialami, faktor  lingkungan  dan  Pendidikan  yang kurang mupuni atau rendah. Berdasarkan faktor-faktor tersebut Adapun  masalah  yang  diakibatkan seperti emosi dalam diri cepat mempengaruhi,  kurangnya  kesiapan mental  dalam  menghadapi  kehidupan, belum  siapnya  alat  reproduksi  dalam memproduksi generasi baru atau terciptanya generasi yang kurang berkualitas, rentan terjadinya perceraian, dan yang menjadi
permasalahan  utama  faktor  ekonomi yaitu  terpengaruhnya  oleh  Pendidikan
yang  masih  rendah  akibatnya  susah dalam  mencari  pekerjaan.  Atas  dasar itulah  penulis  mengasumsikan  bahwa dari  permasalahan  tersebut  pentingnya pemahaman  pasal  7  Ayat  1  Undang- Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang
Perkawinan dan diperlukannya pencegahan dari faktor-faktor perkawinan usia dini.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih dalam mengenai  pandangan orang tua tentang  banyaknya  kasus  perkawinan usia  dini  yang  terjadi  di  indonesia    dan menyebabkan terciptanya generasi yang berkualitas rendah tersebut
dengan mengambil  judul : IMPLEMENTASI  PASAL  7  AYAT  1 UNDANG-UNDANG  NO.  16  TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN MENGENAI PERKAWINAN USIA DINI (Studi  Kasus  Pengadilan  Negeri Singaraja) METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan
penelitian  yuridis  Empiris,  khususnya penelitian  yang  diarahkan  dengan menganalisis  bahas  pustaka  atau  yang disebut  penelitian  kepustakaan  dan ketentuan  perundang  -  undangan. Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam  penulisan  ini  ialah  pendekatan perundang - undangan ( statue approach ).            Sumber bahan hukum dalam  penelitian  ini  adalah  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.             Bahan hukum primer adalah  bahan  hukum  yang  memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan  perundang  undangan  dan peraturan  pemerintah.  Adapun  bahan hukum  primer  dari  penelitian  ini  sebgai berikut :
a. Undang - Undang Dasar 1945 b. Undang  -  undang  Nomor  16  Tahun 2019 Tentang Perkawinan Bahan hukum
sekunder diartikan  sebagai  sumber  hukum  yang
tidak memikat tetapi menjelaskan bahan hukum  primer  yang  merupakan  hasil olah  pemikiran  dalam  kepustakaan. Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan hukum  penunjang  yang  memberikan penjelasan  atau  petunjuk  bermakna terhadap  bahan  hukum  primer  atau bahan  hukum  sekunder.  Yakni  berupa
Black Law, Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa  Indonesia,  Kamus  Bahasa Inggris - Indonesia. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  tulisan  ini  ialah  secara  study kepustakaan ( Library Research ). Dimana data kepustakaan yang diproleh melalui  penelitian  kepustakaan  yang diproleh melalui penelitian kepustakaan yang  bersumber  dari  perundang  - undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  wawancara  yang dilakukan  dengan  salah  satu  Hakim  di Pengadilan  Negeri  Singaraja  ,  bahwa Undang  -  Undang  perkawinan  telah  di rubah dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  menjadi  Undang-Undang  No.16 tahun  2019  dan  untuk  perkawinan diizinkan apabila sudah mencapai umur 19 tahun, dan jika perkawinan dilaksanakan  apabila  belum  mencapai umur 19 tahun,maka harus ada dispensasi  dari  Pengadilan  setempat, dan  yang  mengajukan  permohonan dispensasi adalah orang tua dari si anak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat syarat
mengenai perkawinan  di  bawah  umur  mengenai dispensasi  yang  diizinkan  antara  lain jika anak tersebut sudah dalam keadaan mengandung,    yang  kedua  di  dalam masyarakat  jika  sudah  terlalu  lama pacaran  agar  tidak  leteh  dalam  istilah Bali  maka  dikawinkan  oleh  orang tuanya,  tapi  yang  lebih  sering  terjadi yaitu anak sudah dalam keadaan hamil.
Untuk  akibat  hukum  nya  tidak ada  maksudnya  harus  mengajukan permohonan, mungkin kalo di
masyarakat beda lagi ada sanksi sosial,
harus melapor di adat dan setiap adat itu beda beda , dan untuk akibat hukum nya tidak  ada,  yang  penting  mengajukan permohonan  dispensasi  perkawinan maka  sudah  bisa  melakukan  suatu perkawinan  jika  di  bawah  umur.  Jika terjadi  perkawinan  usia  dini,  anak  anak belum mateng dengan usia di bawah 19 tahun  harus  mengalami  kehamilan, belum  bekerja  maka  akan  banyak akibatnya  karena  masalah  di  rumah tangga  seperti  masalah  perekonomian pasti akan terjadi dengan jiwa nya masih muda  belum  siap  berpikir    berumah tangga,mengasuh anak, dan bisa terjadi akibatnya  saling  membicarakan  yang tidak  benar  antara  satu  sama  lain  dan kemungkinan  terburuk  akan  terjadi perceraian.
Perkawinan usia dini merupakan perkawinan yang sah apabila mendapatkan dispensasi dari Pengadilan, dan ketika sudah mendapatkan  dispensasi  maka  mereka akan  kawin  secara  sah  dan  dicatatkan juga. Dispensasi bisa digunakan sebelum  melakukan  perkawinan,  dan intinya apabila anak mengalami kondisi hamil    harus  mengajukan  dispensasi terlebih  dahulu,  dan  setelah  ada dispensasi  dari  Pengadilan  maka  bisa melakukan suatu perkawinan. Perkawinan usia dini dapat
menimbulkan  masalah  karena,faktor usia  yaitu  ketidak  siapan  di  usia  19 tahun  ketika  masih  menduduki  bangku perkuliahan dan harus berumah tangga.
Faktor  Penyebab  Perkawinan usia  dini  berdasarkan  Studi  Kasus Pengadilan Negeri Singaraja
Perkawinan  adalah  peristiwa ketika sepasang mempelai dipertemukan secara formal dihadapkan penghulu  atau  kepala  agama  tertentu, para  saksi,  dan  sejumlah  hadirin  untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai  suami-istri  melalui  upacara menurut Yanti (dalam Thontowy : 2016).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  pengertian  pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Batas usia yang diizinkan dalam suatu perkawinan menurut UU
Perkawnan ini diatur dalam pasal 7 ayat (1)  yaitu,  jika  pihak  pria  dan  wanita sudah  mencapai  umur  19  (sembilan belas) tahun. Ada sebagian masyarakat mensiasati  perkawinan  di  bawah  umur dengan  meminta  dispensasi  kepada Pengadilan  Agama  setempat  sesuai dengan  Undang-Undang  Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Dan yang kedua dengan  melakukan  pemalsuan  umur yang  dilakukan  oleh  kedua  orang  tua mereka sendiri. Tetapi yang melakukan dispensasi  lebih  kecil  ketimbang  yang melakukan  pemalsuan  umur.  Jika  ada penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini,  dapat  meminta  dispensasi  kepada Pengadilan  atau  pejabat  lain  yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2).
Mulia Kusuma (dalam Thontowy : 2016) mengklasifikasikan usia perkawinan ke dalam 4 golongan yaitu sebagai berikut:
1. Umur  rata –  rata  perkawinan  <17 tahun disebut perkawinan anak-anak ( chall marrigae ). 2. Umur 18-19 tahun disebut perkawinan  berusia  muda  ( early marrigae ).
3. Umur 20-21 tahun disebut perkawinan pada usia dewasa
( immaturity marigae ).
4. Umur  >22 tahun  disebut  perkawinan pada usia lanjut ( late marrigae )
a. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan  terjadinya  perkawinan usia dini, yaitu sebagai berikut :
Faktor  Budaya , Tradisi,  Adat- istiadat,  Faktor  Rendahnya  Tingkat Pendidikan, Faktor Rendahnya Tingkat Ekonomi, Kurangnya Efektivitas Undang-Undang Perkawinan Dan Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Faktor Kemauan Sendiri AKIBAT HUKUM

## DARI PERKAWINAN USIA DINI
Perkawinan  bukan  saja  merupakan unsur  lahir  atau  jasmani,  tetapi  unsur batin  atau  rohani  juga  sangat  berperan penting  dalam  membentuk  keluarga yang  bahagia  serta  hubungan  dengan keturunan  yang  merupakan  tujuan  dari perkawinan, pemeliharaan
dan pendidikan  menjadi  hak  dan  kewajiban bagi  orang  tua.  Dari  rendahnya  tingkat pendidikan  ini  mengakibatkan  kurang matangnya  mengetahui  tentang  arti makna  perkawinan  itu.  Pasal  2  ayat  1
Undang-Undang
Perkawinan menentukan  perkawinan  sah,  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing dan kepercayaanya. Sedangkan menurut  Undang-  Undang  Perkawinan Pasal 7 ayat (1) di Kecamatan Pegasing 74  Kabupaten  Aceh  Tengan  kota Takengon  belum  terlaksana  apa  yang diharapkan oleh Undang-Undang
tersebut.
Akad  nikah  dilangsungkan  di Balai Nikah atau Mesjid atau tempat lain dengan  izin  PPN,  dihadiri  oleh  calon suami  istri,  wali  mempelai  perempuan, saksi-saksi dan PPN yang bersngkutan. Perkawinan di bawah umur di Kecamatan  Pegasing  Kabupaten  Aceh Tengah kota Takengon dilakukan dengan melalui prosedur yang
sebenarnya,  berdasarkan  ketentuan
Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang  Perkawinan  melalui  Pembantu Pencatatan Nikah (PPN) dan tercatat di KUA. Adapun cara Pemenuhan Prosedur dilakukan yaitu dengan maminta dispensasi kawin yang diberikan  oleh  Pengadilan  Agama
setempat. Berdasarkan ketentuan Pasal 7  ayat  2  Undang-Undang  Perkawinan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para  pihak  yang  masih  di  bawah  umur baik salah satu calon maupun keduanya dapat dilakukan dengan syarat meminta dispensasi  ke  Pengadilan  atau  Pejabat lain  yang  ditujuk  oleh  kedua  orang  tua pihak  pria  maupun  wanita.  Dispensasi nikah  ini  diajukan  oleh  orang  tua  para calon  pengantin  baik  pihak  laki-laki mapun pihak perempuan, setelah permohonan yang dimohonkan terdaftar dan hari sidang ditentukan barulah pihak Pengadilan Agama melakukan
persidangan  dan  memutuskan  apakah permohonan  diterima  atau  ditolak,  jika permohonan  diterima  maka  keluarlah surat dispensasi nikah yang mana baru berkekuatan  hukum  setelah  14  (empat belas) hari stelah diputuskan.
Pada  dasarnya  perkawinan  di bawah umur bisa dilakukan jika mendapat  dispensasi  dari  Pengadilan atau  Pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh kedua  orang  tua  pihak  pria  maupun wanita,  namun  dalam  kenyataanya  di masyarakat masih terdapat pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa disertai dispensasi nikah.
Perkawinan  di  bawah  umur  tanpa dipensasi  nikah  ini,  dikarenakan  para pihak memandang ada cara pintas yang dapat  ditempuh  untuk  melangsungkan perkawinan  di  bawah  umur  tanpa dispensasi nikah yaitu dengan melakukan  pemalsuan  umur,  sehingga para pihak beranggapan bahwa dispensasi  nikah  yang  pada  dasarnya sangat  penting  menjadi  tidak  penting. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Kepala  KUA  Kecamatan  Pegasing tentang akibat pelaksanaan perkawinan di  bawah  umur  yang  tidak  dilakukan dihadapan  KUA  ia  menjelaskan  “ akibatnya  sangat  jelas  sekali,  Undang- Undang Perkawinan tidak akan melegalkan  perkawinan  tersebut.  Itu berarti perkawinan yang dilakukan tidak ada  jaminan  hukumnya  apabila  kedua
belah pihak nantinya bercerai dan sudah pasti  lembaga  peradilan  akan  menolak mereka”. Adapun akibat hukum terhadap  Pernikahan  Di  bawah  umur menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019  tentang  perkawinan  yakni  : Terhadap status perkawinannya,
Terhadap  status  anak,  Terhadap harta  kekayaan  dalam  perkawinan, Terhadap anak yang mendapat dispensasi kawin.

## KONSEKUENSI PERKAWINAN  USIA DINI
Pernikahan dini terjadi pada fase remaja.  Masa  remaja  adalah  masa peralihan  atau  masa  transisi  dari  anak menuju  masa  dewasa  dan  mempunyai rasa  ketertarikan  dengan  lawan  jenis. Remaja  mengalami  pertumbuhan  dan perkembangan  pesat  pada  aspek  fisik, psikologis dan juga intelektual.
Beberapa  karakteristik  remaja  yaitu memiliki  keingintahuan  yang  besar, menyukai  petualangan  dan  tantangan serta  berani  menanggung  risiko  atas perbuatannya  tanpa  didahului  oleh pertimbangan  yang  matang.  Hal  ini menyebabkan remajamudah melakukan seks bebas yang berakhir pada pernikahan dini.
Alasan  melakukan  pernikahan dini  selain  untuk  menghindari  seks bebas,  juga  khawatir  tidak  segera mendapatkan  pasangan  hingga  usia tua.  Selain  itu  alasan  untuk  melakukan pernikahan dini adalah untuk lepas dari kemiskinan.  Faktor  lingkungan  dan budaya  juga  mempengaruhi  terjadinya pernikahan  dini.  Padahal  pernikahan dini  memiliki  resiko  tinggi  terhadap angka  kematian  ibu.  Menurut  BPS  dan Unicef  (dalam  Puspasari  dkk,  2020) umur ibu saat melahirkan memiliki resiko dengan  kematian  bayi.  Anak  dari  ibu yang  sangat  muda  saat  melahirkan menggambarkan  resiko  kematian  yang tinggi. Pada ibu dengan usia melahirkan
kurang  dari  20  tahun,  terjadi  kematian bayi 54 dari 1.000 kelahiran dan diatas 40 tahun terjadi 46 dari 1.000 kelahiran.
Menurut  hasil  penelitian  Kumaidi dan    Amperaningsih  (dalam  Puspasari, dkk  2020)  ada  beberapa  Dampak negatif dari pernikahan dini di Indonesia. Dampak  tersebut  adalah  56%  remaja perempuan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meskipun  tidak  terlalu  sering.  Remaja tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih  tinggi  karena  hanya  5,6%  remaja dengan  pernikahan  dini  yang  masih melanjutkan  sekolah  setelah  kawin, serta  risiko  kematian  ibu  dan  bayi sebesar  30%.  Penelitian  lain  juga menyebutkan  bahwa  pernikahan  usia dini  berkaitan  dengan  kemiskinan  dan mengakibatkan  berkurangnya  akses pendidikan  pada  perempuan.  Kondisi yang  fatal  dan  mengancam  jiwa  akan dialami oleh 14,2 juta anak perempuan di seluruh dunia yang menjadi pengantin anak  setiap  tahunnya  selama  periode 2011-2015.  Perkawinan  usia  anak menyebabkan kehamilan
dan persalinan  dini,  yang  berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan  tidak  normal  bagi  ibu  karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya  matang  untuk  melahirkan. Anak  perempuan  usia  10-14  tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal  dalam kasus kehamilan  dan persalinan  daripada  perempuan  usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian  anak  perempuan  usia  15-  19 tahun . Zakiyah Daradjat (dalam Yulianti,  2010)  mendefinisikan  remaja sebagai  anak  yang  ada  pada  masa peralihan  dari masa  anak  anak  menuju usia  dewasa  pada  masa  peralihan  ini biasanya terjadi percepatan
pertumbuhan  dalam  segi  fisik  maupun psikis.  Baik  ditinjau  dari  bentuk  badan, sikap,  cara  berpikir  dan  bertindak
mereka  bukan  lagi  anak-anak.  Mereka juga  belum  dikatakan  manusia  dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Sifat- sifat keremajaan ini (seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi,  serta  belum  mempunyai pemikiran  yang  matang  tentang  masa depan yang baik), akan sangat memengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflikpun, usia itu berpengaruh.  Perkawinan  usia  muda juga  membawa  pengaruh  yang  tidak baik  bagi  anak-anak  mereka.  Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Ancok yaitu:  Anak-anak  yang  dilahirkan  oleh ibu-ibu  remaja  mempunyai  tingkat kecerdasan  yang  lebih  rendah  bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan  oleh  ibu-ibu  yang  lebih dewasa.
Rendahnya  angka  kecerdasan anak-anak tersebut karena si ibu belum memberi  stimulasi  mental  pada  anak- anak mereka. Hal ini disebabkan karena ibu-ibu  yang  masih  remaja  belum mempunyai kesiapan untuk menjadi ibu. Perkembangan  bahasa  si  anak  sangat tergantung  pada  cara  si  ibu  berbicara pada anaknya.  Aspek kecerdasan  non bahasa  berkembang  bila  si  ibu  dapat memberikan  permainan  atau  stimulan mental  yang  baik.  Ibu  remaja  biasanya kurang  mampu  memberikan  stimulan mental itu. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan  bahwa  kedewasaan  ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh  terhadap  perkembangan anak kelak dikemudian hari.
Dampak  perkawinan  usia  muda akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara  kedua  belah  pihak,  baik  dalam hubungannya  dengan  mereka  sendiri, terhadap  anak-anak,  maupun  terhadap keluarga mereka masing masing.
Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini antara lain:
1. Dampak  terhadap  suami  istri,  tidak bisa  dipungkiri  bahwa  pada  pasangan suami  istrti  yang  telah  melangsungkan perkawinan  di  usia  muda  tidak  bisa memenuhi  atau  tidak  mengetahui  hak dan kewajibannya sebagai suami istri.
2. Selain  berdampak  pada  pasangan yang  melangsungkan  perkawinan  pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil  akan  mengalami  gangguan- gangguan  pada  kandungannya  dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak.
3. Dampak  terhadap  masing-masing keluarga, selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya perkawinan  di  usia  muda  juga  akan membawa dampak pada masing- masing keluarganya. Selain  dampak-dampak  diatas, dilihat banyak juga anak yang melakukan  pernikahan  dini  dan  tidak dapat  melanjutkan  Pendidikan,  tidak bisa  menimkmati  kehidupan  layaknya anak-anak  lain  yang  senang  bermain, dan  menggapai  potensi  mereka.  Serta, dampak  pada  perempuan  yang  akan dilihat  dari  berbagai  bidang  seperti Ekonomi, Sosial, Kesehatan, dan Psikologi.

## KESIMPULAN
1. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian  mengenai  pernikahan  dini  di kecamatan Buleleng, kabupaten Buleleng , diperoleh kesimpulan bahwa perkawinan dini yang terjadi di kecamatan  Buleleng  dilatar  belakangi oleh  berbagai  faktor  yaitu  pergaulan bebas,  ekonomi,  kurangnya  pendidikan dan pengetahuan,
terjadinya perjodohan,  dan  faktor  sosial.  Adapun faktor  utama  terjadinya  pernikahan  dini di kecamatan
Buleleng adalah pergaulan  bebas  di  kalangan  para
remaja  dan  faktor  Ekonomi.  Pergaulan bebas dan faktor ekonomi juga mempengaruhi  pandangan  masyarakat terhadap  pernikahan  dini.  Masyarakat cenderung menganggap pernikahan dini merupakan  hal  yang  negatif  dan merupakan  aib  bagi  keluarga  dan masyarakat dikarenakan terjadinya pernikahan  dini  disebabkan  bebasnya pergaulan yang mengakibatkan hamil di luar nikah yang mengharuskan terjadinya pernikahan dini. Selain akibat pergaulan  bebas,  pandangan  buruk masyarakat  terhadap  pernikahan  dini juga  disebabkan  karena  banyaknya dampak  negatif  daripernikahan  dini seperti  terhambatnya  pendidikan  dan berbahaya  bagi  kesehatan  pelaku pernikahan  dini.  Sebagian  masyarakat menganggap pernikahan
dini merupakan  hal  yang  wajar  karena memiliki  manfaat  seperti  halnya  dapat membantu ekonomi keluarga.
2.  Perkawinan  dini  yang  terjadi  di masyarakat menimbulkan dampak- dampak,  baik  itu  dampak  positif  dan negatif.  Dampak  yang  ditimbulkan  dari pernikahan  dini  cenderung  negatif sehingga  banyak  pandangan  negatif dari  masyarakat  terhadap  pernikahan dini.  Dampak  negatif  dari  pernikahan dini  yaitu  gangguan  terhadap  psikologi karena  adanya  beban  dan  tanggung yang  seharusnya  belum  ditanggung. Kemudian  Dampak  sosial  yang  juga berpengaruh  terhadap  psikologi  pelaku pernikahan  dini  karena  menjadi  buah bibir di lingkungan masyarakat. dampak lainnya  yaitu  terhadap  ekonomi  dan kesehatan  bagi  pelaku pernikahan  dini. Pelaku  pernikahan  dini  cenderung belum mampu untuk memikirkan ekonomi  keluarga  dan  dampak  bagi kesehatan  yaitu  dapat  membahayakan organ-organ  pelaku  pernikahan  dini serta  mengakibatkan  susahnya  proses persalinan.  Selain  dampak  negatif, terdapat  pula  dampak  positif  dari pernikahan  dini  yakni  secara  psikologi membuat  pelaku  pernikahan  dini  lebih
dewasa.  Kemudian  secara  ekonomi dapat membantu ekonomi keluarga.
3.  .  Perkawinan  dini  terjadi  pada  fase remaja.  Masa  remaja  adalah  masa peralihan  atau  masa  transisi  dari  anak menuju  masa  dewasa  dan  mempunyai rasa  ketertarikan  dengan  lawan  jenis. Remaja  mengalami  pertumbuhan  dan perkembangan  pesat  pada  aspek  fisik, psikologis dan juga intelektual.
Beberapa  karakteristik  remaja  yaitu memiliki  keingintahuan  yang  besar, menyukai  petualangan  dan  tantangan serta  berani  menanggung  risiko  atas perbuatannya  tanpa  didahului  oleh pertimbangan  yang  matang.  Hal  ini menyebabkan remajamudah melakukan seks bebas yang berakhir pada pernikahan dini.
Alasan  melakukan  pernikahan dini  selain  untuk  menghindari  seks bebas,  juga  khawatir  tidak  segera mendapatkan  pasangan  hingga  usia tua.  Selain  itu  alasan  untuk  melakukan pernikahan dini adalah untuk lepas dari kemiskinan.  Faktor  lingkungan  dan budaya  juga  mempengaruhi  terjadinya pernikahan dini.
Menurut  hasil  penelitian  Kumaidi  dan Amperaningsih  (dalam  Puspasari,  dkk 2020)  ada  beberapa  Dampak  negatif dari  pernikahan  dini  di  Indonesia. Dampak  tersebut  adalah  56%  remaja perempuan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meskipun  tidak  terlalu  sering.  Remaja tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih  tinggi  karena  hanya  5,6%  remaja dengan  pernikahan  dini  yang  masih melanjutkan  sekolah  setelah  kawin, serta  risiko  kematian  ibu  dan  bayi sebesar  30%.  Penelitian  lain  juga menyebutkan  bahwa  pernikahan  usia dini  berkaitan  dengan  kemiskinan  dan mengakibatkan  berkurangnya  akses pendidikan  pada  perempuan.  Kondisi yang  fatal  dan  mengancam  jiwa  akan dialami  oleh  14,2  juta  anak  perempuan di seluruh dunia yang menjadi pengantin
anak  setiap  tahunnya  selama  periode
2011-2015.  Perkawinan  usia  anak menyebabkan kehamilan dan persalinan  dini,  yang  berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan  tidak  normal  bagi  ibu  karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya  matang  untuk  melahirkan. Anak  perempuan  usia  10-14  tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal  dalam  kasus  kehamilan  dan persalinan daripada perempuan usia 20- 24  tahun,  dan  secara  global  kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan  penyebab  utama  kematian anak perempuan usia 15- 19  tahun .
Rendahnya  angka  kecerdasan anak-anak tersebut karena si ibu belum memberi  stimulasi  mental  pada  anak- anak mereka. Hal ini disebabkan karena ibu-ibu  yang  masih  remaja  belum mempunyai kesiapan untuk menjadi ibu. Perkembangan  bahasa  si  anak  sangat tergantung  pada  cara  si  ibu  berbicara pada anaknya.  Aspek kecerdasan  non bahasa  berkembang  bila  si  ibu  dapat memberikan  permainan  atau  stimulan mental  yang  baik.  Ibu  remaja  biasanya kurang  mampu  memberikan  stimulan mental itu. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan  bahwa  kedewasaan  ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh  terhadap  perkembangan anak kelak dikemudian hari .

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka  penulis  sampaikan  saran-saran sebagai berikut:
1.  Penulis mengharapkan agar dilakukannya  sosialisasi  terhadap masyarakat tentang pernikahan dini serta dampak-dampak dari pernikahan  dini  serta  melakukan sosialisasi  tentang  UU  Perkawinan No. 16 Tahun 2019. 2.  Penulis mengharapkan pihak-pihak yang terkait dapat mensosialisasikan  tentang  bahaya pergaulan  bebas  di  kalangan  para remaja  yangn  merupakan  faktor utama dari pernikahan dini.
3.  Penulis  juga  mengharapkan  agar hasil  karya  tulis  berupa  Skripsi  ini bisa  menjadi  patokan  atau  acuan untuk kedepannya agar meminimalisir terjadinya kasus
perkawinan  usia  dini,  terciptanya generasi  berkualitas  yang  dimana bisa  mengutamakan  Pendidikan, Moral, Akhlak dan anak anak yang ingin  melakukan  suatu  perkawinan agar  bisa  lebih  mengerti  tentang usia  yang  layak  untuk  melakukan suatu  perkawinan  sesuai  dengan bunyi  Pasal  7  Ayat  1  Undang- Undang No.16 Tahun 2019 Tentang
Perkawinan dan memikirkan dampak kedepannya setelah melakukan suatu perkawinan,  agar terciptanya  kehidupan  berbangsa dan  bernegara  yang    lebih  baik untuk kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  H.  Boedi  dan  Beni  Ahmad Saebani. 2013. Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim .  Bandung  :  Pustaka Setia. Anwar, dkk, 2016. Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan  Dini  Pada  Remaja. Fakultas  Psikologi.  Vol  1  No  1. Tersedia pada : http://ojs.umsida. ac.id/index.php /psikologia /article/view/749/652. Diakses pada : Juni 2016. Hentari,  Ayu  Ade.  2018.  Keapsahan Perjanjian  Perkawinan  Dalam Perkawinan  Campuran  Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Singaraja : universitas Pendidikan Ganesha. Ibadurrahman, Muhamad. 2015. Perkawinan  Usia  Dini  Dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di  KUA  Kecamatan  Kaliwungu Kabupaten  Kendal.  Semarang  : Universitas Negeri Islam Walisongo. Mahfudin dan Waqi’ah, 2016. Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di  Kabupaten  Sumenep  Jawa
Timur. Fakultas  Agama  Islam. Vol.  1  No.  1.  Tersedia  pada  : http://www.journal.  unipdu.ac.id /index.php/jhki/article/view/608. Diakses pada : April 2016. Sembiring,  Rosnidar.  2017.  Hukum keluarga  : Harta  -  Harta  Benda dalam Syahrul Mustofa, S.H. M.H. 2019. Hukum Pencegahan Pernikahan Dini. Mataram : Guepedia (142)
Yulia,  N.  P.  R.  Kajian  Kriminologis
Kenakalan Anak dalam Fenomena  Balapan  Liar  di Wilayah Hukum Polres Buleleng. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 3 (3).