## Jurnal Restorative Justice
Vol. 8 No. 1, Mei 2024 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200
EFEKTIVITAS PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MERAUKE
THE EFFECTIVENESS OF THE ROLE OF COMMUNITY MENTORING IN

## HANDLING CHILDREN
IN

## CONFLUENCE WITH THE LAW IN MERAUKE CLASS II COMMUNITY CENTER
Lilis Pramukti 1 , Marlyn J. Alputila 2 , Emiliana B. Rahail 3 , Yuldiana Z. Azis 4 1 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: pramuktililis@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: marlyn@unmus.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: rahail@unmus.ac.id 4 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: azis@unmus.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektivitas  peran  pembimbing  kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II  Merauke,  maupun  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  menghambat.  Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  empiris  yang  dilakukan  pada  Balai  Pemasyarakatan Kelas II Merauke dengan populasi pembimbing kemasyarakatan. data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data berupa  penelitian  kepustakaan,  penelitian  lapangan  dan  dokumentasi  yang  kemudian  di analisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  yang  diperoleh  penulis  dalam  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  peran  pembimbing  kemasyarakatan  dalam  penanganan  anak  yang berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke masih kurang dapat berjalan  secara  efektif,  disebabkan  masih  terdapat  kendala  internal  maupun  eksternal sehingga  perlu  dilakukan  peningkatan  kualitas  dalam  penanganan  anak  yang  berhadapan dengan  hukum.  adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  peran  pembimbing kemasyarakatan  dalam  penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  pada  Balai Pemasyarakatan  Kelas  II  Merauke  adalah  kurangnya  sumber  daya  manusia  pembimbing kemasyarakatan,  jangkuan  wilayah  kerja  Bapas,  kurangnya  sarana  prasarana,  kurangnya partisipasi orang tua dan pelaku, dan lambatnya koordinasi antar lembaga yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum.
Kata kunci: Efektivitas, Pembimbing Kemasyarakatan, Penanganan.

## Abstract
This study aims to determine the effectiveness of the role of community supervisors in handling children in conflict with the law at the Class II Merauke Correctional Center, as well as to find out about factors
that hinder them. This research uses  empirical juridical research conducted at the Class II Merauke Correctional  Center  with  a  population  of  community  supervisors.  The  data  used  is  primary  and secondary data using three data collection techniques in the form of library research, field research, and documentation, which are then analyzed descriptively and qualitatively. The results obtained by the author in this study indicate that the role of community supervisors in handling children in conflict with the law at the Class II Merauke Correctional Center is still unable to run effectively because there are still internal and external obstacles so that is necessary to improve the quality in handling children in  conflict  with  the  law.  as  for  the  factors  that  influence  the  effectiveness  of  the role  of community supervisors in handling children in conflict with the law at the Class II Merauke Correctional Center are the lack of human resources of community supervisors, the coverage of the Bapas working area, the lack  of  infrastructure,  the  lack  of  participation  of  victims,  parents,  and  perpetrators,  and  the  slow coordination between institutions that handle children in conflict with the law.
Keywords: Effectiveness, Community Advisor, Handling.

## Pendahuluan
Undang-undang perlindungan anak di Indonesia, termasuk Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  dan  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, melindungi anak- anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  memastikan  perlakuan  khusus dalam  proses  peradilan  pidana  anak  dengan  memisahkannya  dari  proses peradilan pidana orang dewasa.
Proses  ini  dimulai  saat  penahanan,  di  mana  anak  ditahan  secara terpisah  dari  orang  dewasa.  Selain  itu,  penyidik,  penuntut  umum,  hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat, dan petugas lain yang terlibat dalam memeriksa  perkara  anak  tidak  memakai  toga  atau  atribut  kedinasan. Penanganan perkara anak juga  harus dilakukan dengan pendekatan efektif, afektif, dan simpatik. 1
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  telah  mengakomodasi  paradigma  reintegrasi  sosial  dan kepentingan  terbaik  anak.  Hal  ini  menegaskan  bahwa  penanganan  perkara anak  memasuki  babak  baru  yang  mementingkan  penyelesaian  yang  adil melalui  keterlibatan  pelaku,  korban,  keluarga  korban/pelaku,  dan  pihak terkait. Pendekatan ini lebih fokus pada mengembalikan keadaan semula dan
1 Nur  Rahmayani  Syam,  Efektifitas  Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam Pendampingan Klien  Anak  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Makassar,  jurnal  of  lex generalis, vol 3 No.10 oktober 2022, hlm 1542
bukan  pembalasan.  Babak  baru  kedua  adalah  adanya  kewajiban  untuk mencari penyelesaian perkara anak di luar proses pengadilan. 2
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak memberikan penguatan terhadap peran pemasyarakatan dalam penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Balai  Pemasyarakatan, melalui  Pembimbing  Kemasyarakatan,  memiliki  tugas  penelitian kemasyarakatan,  pendampingan,  pembimbingan,  dan  pengawasan.  Dalam penyidikan  perkara  anak,  penyidik  wajib  meminta  pertimbangan  dari pembimbing  kemasyarakatan  dalam  bentuk  penelitian  kemasyarakatan (Litmas).  Litmas  ini  harus  diserahkan  oleh  Balai  Pemasyarakatan  kepada penyidik dalam waktu 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima. 3
Pembimbing  Kemasyarakatan  memiliki  peran  penting  dalam penanganan  anak  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Mereka  memberikan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan dengan memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan kebutuhan khusus anak.
Pendekatan pembimbingan mereka tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada perbaikan perilaku anak. Melalui pemantauan yang berkala,  mereka  memastikan  reintegrasi  anak  ke  dalam  masyarakat  sesuai dengan rencana rehabilitasi. Meskipun menghadapi hambatan dan tantangan, peran  pembimbing  kemasyarakatan  sangat  penting  dalam  keberhasilan penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Hal  ini  membuktikan Pembimbing  kemasyarakatan  memiliki  peran  strategis  dalam  penanganan perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  meskipun  mereka menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya. 4
Dari data awal yang mana permintaan litmas sejumlah 54 klien anak dan data pendampingan di kepolisian sejumlah 49 klien anak. dilihat dari data awal diatas   jumlah pendampingan  dikepolisian tidak sama dengan jumlah permintaan  litmas.  yang  mana  seharusnya  sebelum  di  mintakan  penelitian
2 Samuel  Panjaitan,  Peran  Bapas  sebagai  Pembimbing  Kemasyarakatan  Dalam Penanganan Anak Yang  Berkonflik Dengan Hukum (Studi Bapas Kelas I Medan) Jurnal Retentum Vol.3 No.1 Maret 2021, hlm 84
3 Nur Rahmayani Syam, Op.Cit.
4 Andri  Winjaya  Laksana,  Keadilan  Restoratif  Dalam  Penyelesaian Perkara  Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. Iv No. 1 Januari-April 2017, hlm 57
kemasyarakatan  terlebih  dahulu  melakukan  pendampingan  terhadap  anak dikepolisian pada saat pemeriksaan awal. 5
Faktor  eksternal  dan  internal  mempengaruhi  peran  pembimbing kemasyarakatan  dalam  penanganan  anak  dalam  sistem  peradilan  pidana. Hambatan  ini  dapat  memengaruhi  kualitas  dan  kuantitas  layanan  yang diberikan serta membatasi kemampuan lembaga dalam menyediakan fasilitas dan program rehabilitasi yang memadai. Keberhasilan penanganan anak yang berhadapan  dengan  hukum  tidak  hanya  bergantung  pada  sarana  dan prasarana,  tetapi  juga  pada  kualitas  dan  kompetensi  pembimbing kemasyarakatan.
Penelitian  ini  akan  menggambarkan  peran  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi efektivitas pembimbing  kemasyarakatan  dalam  penanganan anak  dalam  sistem  peradilan  pidana. 6 Dengan  demikian,  berdasarkan penjelasan  tersebut,  penulis  merasa  terdorong  untuk  mengeksplorasi  dan memperdalam  pemahaman  tentang  “Efektivitas  Peran  Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke”

## Permasalahan
Berdasarkan  pendahuluan  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya, permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini ialah mengenai peran  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak dalam sistem peradilan pidana.

## Metode
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  metode penelitian  yuridis  empiris,  dan  lokasi  penelitian  yaitu  pada  Bapas  Kels  II Merauke.  Data  Primer  merupakan  data  yang  diperoleh  langsung  dari sumbernya  baik  melalui  pengumpulan  data  di  BAPAS  Kelas  II  Merauke, wawancara, observasi dan laporan resmi maupun tidak resmi yang kemudian dibuat oleh peneliti, sehingga menjadi sebuah laporan. data sekunder, yaitu data  yang  diperoleh  dari Peraturan  Perundang-undangan:  UUD  Negara
5 Data dari Bapas Kelas II Merauke tanggal 24 November 2023 6 Trisapto  Wahyudi  Agung  Nugroho,  “Analisis  Kebutuhan  Pembimbing Kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan  (Bapas)  Bandung,  Transformasi  Organisasi Litbang  Kementrian  Hukum  Dan HAM”.  Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum  Vol,7  No.1 (2013), hlm 73
Republik  Indonesia  Tahun  1945,  UU  Tahun  2022  No  22  tentang Pemasyarakatan,  UU  Tahun  2012  No  11  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,  UU  Tahun  2014  No  35  tentang  negara  menjamin  kesejahteraan  tiap warga negaranya, UU Tahun 2002 No 23 tentang Perlindungan Anak.

## Pembahasan
Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  Pada  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II Merauke
Dalam UU Tahun 2012 No.11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).  Bapas  harus  ada  di  setiap  kabupaten/kota  setiap  provinsi  di Indonesia,  namun  hal  tersebut  belum  bisa  dilaksanakan.  Namun kenyataannya yang terjadi dilapangan bahwa amanat UU Tahun 2012 No.11 tentang SPPA belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena belum didukung oleh  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  serta  jumlah  SDM  yang  belum memadai.  Dapat  dipaparkan  data  klien  anak  yang  ada  pada  Balai Pemasyrakatan Kelas II Merauke dalam kurun waktu 2021 sampai 2023. Dapat dilihat pada tabel dibawah:
Tabel 3 .1 Data Klien Anak dalam pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan pada
Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke Tahun Klien Anak 2021 19 2022 53 2023 66 Total 138
Dari  data  diatas  dilihat  total  klien  anak  yang  berada  dalam pendampingan  pembimbing  kemasyarakatan  pada  Balai  Pemasyarakatan Kelas II Meraulke tahun 2021-2023 sebanyak 138 klien anak. 7
Pelaksanaan  pendampingan  oleh  pembimbing  kemasyarakatan terhadap  klien  anak  pada  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Merauke  sebagai berikut:
7 Data  diperoleh  dari  Bagian  Bimbingan  Klien  Anak  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II Merauke pada tanggal 19 Februari 2024
1. Pendampingan di tahap Pra Adjudikasi
a. Pendampingan anak yang belum berusia 12 tahun
Pendampingan untuk anak usia 12 tahun pada saat pengambilan keputusan sesuai pasal 21 ayat (1) UU SPPA. Pada ajenis pendampingan ini  pembimbing  kemasayrakatan  melakukan  koordinasi  dan  negosiasi dengan  penyidik  dan  pekerja  sosial  secara  bersama-sama  untuk bersepakat menetapkan keputusan yang akan diberikan kepada anak yang berdasarkan  pertimbangan  dari  masing-  masing  pihak  juga  melakukan motivasi  terhadap  anak  dan  keluarga  terkait  dengan  proses  dan kesepakatan yang diambil.
Pendampingan  yang  diberikan  berupa  rekomendasi  berdasarkan pertimbangan  penelitian  kemasyarakatan  yang  dilakukan  dan  bersama- sama  dengan  penyidik  serta  pekerja  sosial  profesional  melakukan musyawarah untuk bersepakat memutuskan yang terbaik bagi anak dan juga memberikan support serta motivasi kepada anak dan keluarganya. Pelaksanaan  pendampingan  anak  yang  belum  berusia  12  tahun  oleh pembimbing kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.2 Data Klien Anak Data klien anak yang belum berusia 12 tahun yang berada dalam pendampingan pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke tahun 2021-2023.
No Inisial Nama Klien Anak PK Perkara Rekomendasi Litmas Keputusan 1 F.P Dandy  S.B. Wiradinata Pasal 82 (1) Atau pasal 80(2) UU perlindungan anak Anak kembali orang tua Penghentian Perkara 2 E.K Dandy S.B. Wiradinata Pasal 362 KUHP Anak kembali orang tua Anak Kembali orang tua 3 R.N.Y.T Riza A. Septiawan Pasal 80 (1) Jo 76c UU Perlindungan Anak AnakKembali orang tua Anak Kembali orang tua dan ganti rugi Rp1.500.000 4 Y.K Af Danny Firmansyah Pasal 80 (1) Jo Pasal 76c UU Perlindungan Anak Anak Kembali orang tua Anak Kembali orang tua
Dari data diatas pendampingan berupa rekomendasi berdasarkan pertimbangan penelitian kemasyarakatan  yang dilakukan dan Bersama- sama  telah  efektif  dari  enak  klien  anak  yang  direkomendasikan  anak dikembalikan  ke  orang  tua  hanya  dua  yang  tidak,  dikarenakan  adanya penghentian perkara. 8
Tabel 3.3 Data pendampingan Diversi pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke
Tahun 2021-2023 No Tahun Permintaan Litmas Diversi Diversi berhasil Kepolisian Kejaksaan Pengadilan 1 2021 13 - - - 2 2022 23 16 - - 3 2023 7 - 2 2
Dari data diatas dapat dilihat pendampingan diversi yang berhasil ditingkat kepolisian sebanyak 16 klien anak, ditingkat kejaksaan sebanyak 2 klien anak dan ditingkat pengadilan sebanyak 2 klien anak.

## b. Pendampingan di Kepolisian pada saat pemeriksaan awal
Pendampingan  ini  adalah  pendampingan  pada  saat  anak dilaporkan  dan  akan  dilaksanakan  pemeriksaan  awal  oleh  penyidik. Pendampingan  yang  diberikan  berupa  motivasi  untuk  anak  agar memberikan  keterangan  yang  sebenar-benarnya  serta  membantu  anak dan  keluarga  dalam  memahami  proses  penyidikan.  Penyidik  akan menghubungi Pembimbing kemasyarakatan untuk mendapingi anak dan mencermati  kronologis kejadian kejadian  perkara  dan ikut memberikan saran pada penyidik bila kasus tersebut dapat diupayakan diversi.
Adapun mekanismenya sebagai berikut:
1) Pembimbing kemasyarakatan memperkenalkan diri kepada anak dan keluarga serta penyidik yang menangani perkara.
8 Data  diperoleh  dari  Bagian  Sistem  Database  Pemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan Kelas II Merauke pada tanggal 19 Februari 2024
2) Memastikan usia anak dan ancaman tindak pidanan yang diduga dilakukan  oleh anak  melalui dokumen-dokumen  yang ada pada penyidik seperti:
a) Akte  atau  surat  kenal  lahir  atau  ijazah  atau  repot  atau  kartu keluarga atau surat keterangan lain yang menyatakan usia anak.
b) Berita  acara  pemeriksaan  kepolisian  terkait  kronologi  yang disampaikan anak.
c) Surat  perintah  penahanan  atau  surat  perintah  penyidikan terhadap anak.
3) Memastikan bahwa penahanan hanya dilakukan bagi yang berusia 14  tahun  keatas  dan  diduga  melakukan  tindak  pidana  dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.
4) Mengenali  anak  dan  keluarganya  serta  menjelaskan  hak  dan kewajiban  anak  selama  berproses  dengan  hukum  sesuai  dengan UU SPPA seperti:
a) Memperoleh  pendampingan  oleh  orangtua/wali  atau  orang yang dipercaya oleh anak.
b) Memperoleh  bantuan  hukum  dan  bantuan  lainnya  secara efektif.
c) Proses hukum terpisah dan berbeda degan orang dewasa.
d) Diupayakan diversi untuk memenuhi syarat diversi
e) Dapat dilakukan mediasi  dalam upaya meringankan tuntutan jaksa atau putusan pengadilan.
f) Hak-hak lainnya yang sesuai denga peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.
5) Meminta  kepada  anak  dan  keluarga  agar  dalam  pelaksanaan pemeriksaan  menyampaikan  kebenaran  yang  sejujur-jujurnya sehingga  hal  tersebut  bisa  menjadi  salah  satu  point  yang meringankan dalam proses hukum bagi anak.
Namun pelaksanaannya dilapangan, dalam melakukan pendampingan  dikepolisian  pada  saat  pemeriksaan  awal.  Permintaan pendampingan biasanya datang bersamaan dengan permintaan penelitian kemasyarakatan  (Litmas),  ataupun  hanya  ada  permintaan  Litmas  tanpa ada  permintaan  pendampingan  pemeriksaan  awal  dulu  kemudia  jika memenuhi  syarat  diversi  baru  kemudian  penyidik  megirim  permintaan litmas ke Bapas untuk dilakukan Litmas tanpa dilakukan pendampingan pemeriksaan awal. Sesuai tabel dibawah ini:
Tabel 3.4 Data perbandingan permintaan litmas dengan permintaan pendampingan dikepolisian pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke Tahun 2021-2023
Tahun Permintaan Litmas Pendampingan Kepolisian Selisih 2021 19 12 7 2022 53 40 13 2023 66 51 15
Dari  data  diatas  terlihat  selisih  jumlah  permintaan  Litmas  pada tahun 2021 sebanyak 7 klien dan pada tahun 2022 sebanyak 13 klien. Serta pada tahun 2023 sebanyak 15 klien. Seharusnya jumlah permintaan litmas sama jumlahnya dengan pendampingan di Kepolisian.9
Menurut keterangan dari Bapak Dandy “sering terjadi pemeriksaan BAP  sudah  dilakukan  oleh  penyidik,  baru  kemudian  dimintakan permintaan pendampingannya, padahal seharusnya dihadirkan Bapas.”10 Seringnya terjadinya hal tersebut dikarenakan penydik belum memahami bahwa dalam pemeriksaan awal perlu kehadiran PK sebagaimana  yang disampaikan Bapak Renddy bahwa:
“penyidik belum memahami bahwa pada tahap pemeriksaan awal perlu didampingi PK, karena penyidiknya  bukan penydik anak. pernah juga  bahwa  PK  bapas  di  hubungi  hanya  untuk  dimintai  tanda  tangan saja.”11  Selain  diatas  penyidik  tidak  memanggil  PK  dalm  pemeriksaan
9 Data  diperoleh  dari  Bagian  Bimbingan  Klien  Anak  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II Merauke pada tanggal 19 Februari 2024
10 Dandy  S.B  Wiradinata,  wawancara  dengan  penulis,  Balai  Pemasyarakatan  kelas  II Merauke, 12 Februari 2024
11 Renddy  F.  Taegernan,  wawancara  dengan  penulis,  Balai  pemasyarakatan  Kelas  II Merauke, Merauke, 7 Februari 2024
awal dikarenakan pelaksanaan pemeriksaan awal biasanya dilaksankaan diluar jam kerja PK Bapas.
Sementara itu dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak selama proses penyidikan berlangsung dimana  dalam pemeriksaan anak  masih ada  pelanggaran  pemenuhan  hak-hak  anak.  seperti  klien  anak  masih digabung  dengan  tersangka  dewasa.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang disampaikan  oleh  Bapak  Dandy  bahwa:  “ada  pelanggaran  pemenuhan hak anak karena masih digabung anak dan dewasa dikarenakan dipolres belum  ada  ruang  pelayanan  khusus  anak  dan  juga  ada  beberapa  kasus yang mana masa penahanan sudah selesai tapi klien anak masih dikantor polisi, dengan dalih anak dititip.”
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pendampingan dikepolisian  pada  saat  pemeriksaan  awal  masih  kurang  efektif, dikarenakan banyak hal yang tidak berjalan dengan semestinya. Dimulai dari seringnya permintaan litmas tanpa permintaan pendampingan tidak adanya  runag  khusus  pelayanan  anak  di  Polres  maupun  tidak terpenuhinya pemenuhan hak-hak anak seperti masih digabungnya klien anak dengan dewasa serta klien anak masih ditempatkan dikantor polisi padahal masa penahanan anak sudah habis.
c. Pendampingan pada saat pemeriksaan di Kejaksaan
Bentuk  pendampingan  yang  dilakukan  berupa  dukungan  dan menyaksikan serah terima berkas dan klien dari pihak kepolisian kepada pihak kejaksaan dengan tetap memperhatikan pemenuhan hak anak pada saat  terjadi  pemeriksaan  dan  serah  terima.  Pendampingan  ini dilaksanakan oleh PK dengan atau tanpa permintaan penyidik pada saat kasus anak akan dilimpahkan pada penuntut umum (P21). Pada saat itu PK hanya mendapingi dan menyaksikan serah terima berkas perkara dan anak dari penyidik kepada penuntut umum, ddengan tetap mencermati perkembangan kondisi anak.
Pendampingan pada saat pemeriksaan dikejaksaan berjalan dengan baik dapat terlihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.5 Data Data pendampingan pada saat pemeriksaan di Kejaksaan pada Balai
Pemasyarakatan Kelas II Merauke Tahun 2021-2023 Tahun Pendampingan Kejaksaan 2021 6 2022 20 2023 51
Dari data ditas dapat dilihat jumlah pendampingan di Kejaksaan pada tahun 2021 sebanyak 6 klien, pada tahun 2022 sebanyak 20 Klien, dan pada tahun 2023 sebanyak 51 klien. Sehingga pelaksanaan pendampingan pada pemeriksaan di kejaksaan sudah efektif. 12
d. Pendampingan pada saat pelaksanaan kesepakatan Diversi
1) Memberikan dukungan kepada anak dan keluarga dalam hal anak menjalani kesepakatan diversi baik dipinti/Balai ataupun lembaga lainnya.
2) Pembimbing  kemasyarakatan  melakukan  koordinasi  dengan penyidik/jaksa penuntut umum terkait pelaksanaak kesepakatan diversi  yang  sudah  ada  penetapan  dan  selalu  mendapingi  anak pada saat pelaksanaan eksekusi.
3) Memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak ditempat anak akan menjalani  kesepakatan  diversi  seperti:  pendidikan,  Kesehatan, kebutuhan  bertemu dengan  keluarga, konseling, makan dan  hal- hal lainnya.
4) Jika hak-hak dasar anak tidak dapat terpenuhi oleh karena satu dan lain  hal  maka  PK  dapat  menyampaikan  atau  melaporkan  hal tersebut kepada eksekutor agar segera dicarikan alternatif lain.
e. Pedampingan pada tahap Adjudikasi
Pendampingan  pada  tahap  ini  adalah  pendampingan  yang dilakukan  oleh pembimbing  kemasyarakatan pada saat anak mengikuti sidang  dipengadilan,  pendampingan  yang  diberikan  oleh  PK  Bapas
12 Data  diperoleh  dari  Bagian  Bimbingan  Klien  Anak  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II Merauke pada tanggal 19 Februari 2024
membantu anak dalam memahami proses persidangan yang berlangsung dan  menyampaikan  rekomendasi  Litmas  untuk  dijadikan  bahan pertimbangan  bagi  hakim  dalam  memutuskan  pidanan  yang  tepat  bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
Rekomendasi  dari  laporan  Litmas  selalu  dipertimbangkan  oleh hakim  dalam  pengambilan  keputusan.  Meskipun  rekomendasi  dari  PK tidak selalu sesuai dengan putusan hakim. Adapun data pendampingan persidangan  dipengadilan  yang  dilakukan  oleh  pembimbing kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.6 Data pendampingan di pengadilan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke
tahun 2021-2023 Tahun Litmas Pengadilan Pendampingan Pengadilan 2021 6 6 2022 20 20 2023 51 51
Dari  data  diatas  jumlah  penelitian  kemasyarakatan  pengadilan  pada tahun 2021 sebanyak 6 klien, di tahun 2022 sebanyak 20 klien, dan tahun 2023 sebanyak  51  klien.  Sementara  itu  jumlah  pendampingan  di  pengadilan  di tahun 2021 sebanyak 6 Klien, di tahun 2022 sebanyak 20 klien, dan tahun 2023 sebanyak 20 Klien. 13
f. Pendampingan di tahap post Adjudikasi
a) Pendampingan pelaksanaan putusan
1) Memberikan dukungan dan penguatan mental kepada anak dan keluarga terkait putusan pidana yang dijatuhkan kepada anak dengan  memberikan  gambaran  terkait  hak  integrasi,  remisi, pendidikan  dan  keterampilan  kerja  bisa  didapat  selama menjalani pidana serta hal lainnya.
2) Melakukan  koordinasi  dengan  eksekutor  dan  hadir mendampingi anak pada saat pelaksanaan putusan (eksekusi). 14
13 Data  diperoleh  dari  Bagian  Bimbingan  Klien  Anak  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II Merauke pada tanggal 19 Februari 2024
14 DS.  Dewi  dan  Fatahila  A  Syakur,  Mediasi  Penal  :  Penerapan  Restorative  Justice  Di Pengadilan Anak Indonesia, (Depok: Indie Pre Publishing, 2011, hlm.13)

## b) Pendampingan pemenuhan Hak Klien Anak
1) PK melakukan koordinasi dengan petugas LPAS/Rutan/LPKA/Lapas  terkait  pemunuhan  hak-hak  anak selama anak menjalani pembinaan. 2) PK melakukan koordinasi dengan petugass
LPAS/Rutan/LPKA/Lapas  terkait  jadwal  untuk  melakukan penelitian kemasyarakatan bagi anak.
3) PK  berdasarkan  Litmas  kemasyarakatan  memberikan rekomendasi program pelayanan dan pembinaan serta program integrasi  serta  PK  menyampaikan  dalam  sidang  TPP  di LPAS/Rutan /LPKA/Lapas.
4) Membuat  laporan  hasil  pendampingan  pelaksanaan  program pelayanan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh anak.
Pada  pelaksanaannya  terkait  pemenuhan  hak-hak  anak  selama  anak menjalani  pembinaan  setelah  putusan  ditetapkan.  Belum  sepenuhnya terpenuhi.  Dikarenakan  tidak  adanya  LPKA/LPKS  ataupun  LPAS  di kabupaten  Merauke  hal  ini  membuat  penempatan  klien  anak  sementara berada  pada  Lapas  Kelas  II  B  Merauke.  sehingga  klien  anak  berada  satu gedung dengan tahanan maupun narapidana dewasa. meskipun tidak berada satu  ruangan  namun  ketika  sholat  dan  jam  makan,  klien  anak  dan  dewasa dapat berbaur Bersama. Hal ini sebagaimana sesuai dengan penuturan Bapak Renddy bahwa jika dilihat pelanggaran pemenuhan hak klien anak, di Lapas Kelas  II  B  Merauke  itu  pemenuhan  hak  klien  anak  tidak  terpenuhi  karena masih  digabung  disatu  gedung  dengan  dewasa,  meskipun  tidak  satu  sel dengan dewasa tapi satu pekarangan dengan dewasa pasti akan berbaur 15
Dari  penjelasan  diatas  pendampingan  di  tahap  post  ajudikasi  belum efektif,  dikarenakan  pendampingan  pelaksanaan  putusan  belum  maksimal juga pada pendampingan pemenuhan  hak anak  belum efektif karena masih adanya hak-hak klien anak yang tidak terpenuhi.
15 Renddy  F.  Taegernan,  wawancara  dengan  penulis,  Balai  pemasyarakatan  Kelas  II Merauke, Merauke, 7 Februari 2024
Dari penjelasan diatas pendampingan di tahap post adjudikasi masih belum  berjalan  secara  efektif,  dikarenakan  pendampingan  pelaksanaan putusan  belum  maksimal  juga  pada  pendampingan  pemenuhan  hak  anak masih belum berjalan secara efektif karena masih adanya hak-hak klien anak yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dari berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan  efektivitas  peran  pembimbing  kemasyarakatan  dalam penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  pada  Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke masih belum berjalan secara efektif, dilihat masih  adanya  adanya  pelanggaran  pemenuhan  hak-hak  anak  dalam  proses pendampingan.  Namun  hal  tersebut  tidak  serta  merta  menjadikan pembimbing  kemasyarakatan  sebagai  pihak  yang  tidak  menjalankan  peran dalam  pendampingan  akan  tetapi  sangat  dipengaruhi  oleh  peran  aparat penegak hukum terkait.
Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Peran Pembimbing
Kemasyarakatan  Dalam  Penanganan  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan Hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke
1. Faktor Internal
a. Sumber Daya Manusia Kemasyarakatan
Berdasarkan  pada  standar  pendampingan  SPPA  tahun  2016  telah menetapkan  kebutuhan  SDM  untuk  proses  pendampingan  sebagaimana dibutuhkan minimal 9 PK dalam kebutuhan penanganan ABH di setiap Bapas. Jika dikaitkan dengan jumlah pegawai PK pada Bapas Kelas II Merauke yang hanya berjumlah 7 orang dengan merangkap tugas menangani klien anak dan klien dewasa. PK belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendampingan klien anak. Keberadaan PK yang masih tidak tersebar di Kab/Kota menjadi kendala  dalam  melakukan  pendampingan  sehingga  penanganan  ABH menjadi  tidak  maksimal.  kendala  ini  terjadi  karena  tidak  adanya keseimbangan jumlah PK dengan beban kerja/jumlah pekerjaan yang harus dilakukan.

## b. Jangkuan wilayah kerja Bapas
Berdasarkan  keputusan  menteri  Hukum  dan  HAM  tahun  2020  yang semula Bapas Merauke hanya meliputi 5 kabupaten telah berubah menjadi 10 kabupaten: Kab. Merauke, Kab.Nabire, Kab. Paniai, Kab.Asmat, Kab. Mappi,
Kab. Boven Digoel, Kab.Deiyai, Kab. Dogiyai, dan Kab. Intan Jaya. Jangkuan wilayah yang sangat luas menjadi hambatan yang sangat besar yang dialami oleh PK yang ada pada Bapas Merauke. Dari hal tersebut sehingga tidak semua rangkaian pendampingan dapat dilakukan oleh PK terkhususnya kasus yang berada  diluar  Kab.  Merauke  kondisi  seperti  ini  menyebabkan  pelaksanaan penanganan ABH menjadi tidak maksimal.
c. Sarana dan Prasarana
Transportasi  salah  satu  yang  menjadi  kendala  bagi  pembimbing kemasyarakatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang mana harus mengadakan kunjungan rumah ( Home Visit ) ke tempat tinggal klien anak dan ke  sekolah  sehingga  diperlukan  kendaraan  dinas  ataupun  sarana  dan prasarana memadai. Belum lagi untuk penanganan ABH di luar Kab. Merauke yang  mana  terkadang  membutuhkan  transportasi  udara  untuk  menjangkau daerah  tersebut.  Padahal  PK  dituntut  untuk  bertindak  cepat  karena dipaksakan  dengan  masa  penahanan  ABH  yang  relatif  singkat  waktu penahanannya.
2. Faktor Eksternal
a. Partisipasi Orang Tua dan Anak Pelaku
Seringkali orang tua yang anaknya terlibat dalam tindak pidana sudah tidak mau bertanggung jawab lagi terhadap anaknya. Yang mana terkadang dalam  pelaksanaan  pendampingan  pemeriksaan  awal  kepolisian  dan pengambilan  litmas.  pihak  keluarga  anak  pelaku  tidak  kooperatif,  tidak peduli, serta sikap acuh dari orang tua dan anak pelaku dalam memberikan informasi  yang  berkaitan  dengan  anaknya  dan  juga  terkadang  keberadaan orang tua yang berbeda daerah dengan keberadaan anak pelaku serta ada juga orang  tua  yang  tidak  menerima  kedatangan  dari  Bapas  karena  belum mengenal Bapas. Kondisi ini terkadang menyulitkan PK dalam melaksanakan tugasnya.  Oleh  karena  itu  sikap  orang  tua  dan  anak  pelaku  sangat mempengaruhi penanganan ABH.

## b. Koordinasi Antar Lembaga
Perbedaan  dan  kurangnya  pemahaman  mengenai  peraturan perundang-  undangan  yang  mengatur  mengenai  peradilan  terhadap  anak antar penegak hukum yang satu dengan lainnya. Mengakibatkan tidak adanya
koordinasi  yang  jelas.  Keterlambatan  pendampingan  anak  serta  terkadang ketidakadaan pendampingan anak yang melakukan tindak pidana oleh pihak PK karena tidak adanya penyampaian surat pendampingan dari kepolisian.

## Kesimpulan
Efektivitas  peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  penanganan anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  pada  Balai  Pemasyarakatan  kelas  II Merauke  masih  belum  berjalan  secara  efektif  dibeberapa  tahap pendampingan, dilihat dari masih adanya pelanggaran pemenuhan hak-hak anak  dalam  proses  pendampingan.  Namun  hal  tersebut  tidak  serta  merta menjadikan  pembimbing  kemasyarakatan  sebagai  pihak  yang  tidak menjalankan peran dalam pendampingan akan tetapi sangat dipengaruhi oleh peran aparat penegak hukum lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
Kendala yang dialami oleh PK Bapas Merauke yaitu kurangnya SDM dengan persebaran tidak  merata ditambah  dengan jumlah beban pekerjaan, wilayah kerja yang luas, kurangnya sarana dan prasarana, keluarga klien anak yang tidak kooperatif, lambatnya koordinasi antar lembaga terkait.

## Daftar Pustaka

## Buku
DS. Dewi dan Fatahila A Syakur. (2011). Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia, (Depok: Indie Pre Publishing).
Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas. (1999). Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

## Skripsi / Jurnal
Andri  Winjaya  Laksana  (2017),  “Keadilan  Restoratif  Dalam  Penyelesaian Perkara  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume Iv No. 1 Januari - April 2017.
Nur Rahmayani Syam (2022), “Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam  Pendampingan  Klien  Anak  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I Makassar”, jurnal of lex generalis, Vol. 3 No.10 Oktober 2022.
Samuel Panjaitan (2021), “Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Bapas Kelas I  Medan)”, Jurnal Retentum, Volume 2  Nomor 1,  Tahun 2021.
Trisapto Wahyudi Agung Nugroho (2013), “Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung, Transformasi Organisasi  Litbang  Kementerian  Hukum  Dan  Ham,”  Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.7 No. 1 (2013).

## Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012.