ANALISA KESESUAIAN KARTU KREDIT SYARIAH TERHADAP FATWA NO.54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD PADA PRODUK IB

## HASANAH CARD BANK BNI SYARIAH

## Achmad Boys Awaluddin Rifa’i

## Universitas Trisakti

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian operasional iB Hasanah Card di  Bank  BNI  Syariah  terhadap  Fatwa    No.54/DSN-MUI/X/2006  objek  tempat  penelitian  ini adalah  BNI  Syari’ah.  Adanya  kartu  kredit  syariah  menjadi  sebuah  pilihan  yang  tepat  bagi umat muslim di indonesia khususnya dan di dunia umumnya dibanding dengan menggunakan kartu  kredit  konvensional  yang  jelas  terdapat  riba  di  dalamnya.  Peneliti  menemukan  ada beberapa  aspek  operasional  yang  tidak  sesuai  dengan  fatwa  tersebut.  Diantaranya  (1) Ketidaksesuain  pada  pengenaan  biaya ta’widh (2)  Keterbatasan  iB  Hasanah Card dalam membatasai transaksi non syariah (3) Ketidaksesuain pada pengenaan jumlah fee . Pihak Bank BNI Syariah didampingi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar dalam operasioanl iB Hasanah  sesuai  dengan  fatwa.  Operasional  iB  Hasanah Card sudah  sesuai  dengan  fatwa NO:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card .
Kata Kunci: Kartu Kredit Syariah, Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006, iB Hasanah Card.

## 1. Pendahuluan
Bank  yang banyak dikenal sekarang ini adalah Bank Konvensional merupakan Bank yang menjalankan fungsinya menggunakan sistem bunga. "Praktek pembungaan uang saat ini telah  memenuhi  kriteria  riba  yang  terjadi  pada  zaman  Rasulullah  SAW,  yakni  riba nasi'ah . Dengan demikian praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya 1 ”.  Sesuai dengan Firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah: 275:
َّلَحَأَّ ۗ ْا َْٰتِّشلٱ ُلۡثِه ُعۡيَثۡلٱ اَوًَِّإ ْآُْلاَق  ۡنًََُِّأِت َكِلٳَر ۚ ِّسَوۡلٱ  َيِه  ُيٰـَطۡيَّشلٱ َُُطَّثَخَتَي ِٓزَّلٱ ُمُْقَي اَوَك  َّلَِإ  َىُْهُْقَي  َلَ ْا َْٰتِّشلٱ  َىُْلُڪۡأَي  َييِزَّلٱ ۡنُُ ۖ ِساٌَّلٱ  ُةٰـَح ۡصَأ َكِ ٮٰٓـَلُّْأَف َداَع  ۡيَهَّ ۖ َِّللَّٱ َٔلِإ ۤۥ ٍُُش ۡهَأَّ  َفَلَس اَه ۥ ََُلَف  ََِٰٔتًٲَف ۦَِِّتَّس يِّه ٌ۬ حَظِع َْۡه ۥ ٍَُءٓاَج يَوَف ۚ ْاَْٰتِّشلٱ َمَّشَحَّ َعۡيَثۡلٱ ُ َّللَّٱ َىُّذِلٰـَ  اَييِف
"Orang  yang  makan(mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaithan  lantaran(tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan mereka  yang  demikian  itu  adalah  disebabkan  mereka  berkata(berpendapat),  sesungguhnya jual  beli  itu  sama  dengan  riba,  padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan  riba.  Orang  yang  telah  sampai  kepadanya  larangan  dari  Tuhannya,  lalu terus  berhenti(dari  mengambil  riba),  maka  baginya  apa  yang  telah  diambilnya dahulu(sebelum  datang  larangan);  dan  urusannya(terserah)  kepada  Allah.  Orang  yang mengulangi(mengambil  riba),  maka  orang  itu  adalah  penghuni-penghuni  neraka;  mereka kekal didalamnya".
Riba  sangat-sangat  diharamkan  dalam  keadaan  apapun  dan  dalam  bentuk  apapun. Diharamkan  atas  pemberi  piutang  dan  juga  atas  orang  yang  berhutang  darinya  dengan
1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.1 tahun 2004 tentang BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)
memberikan  bunga,  baik  yang  berhutang  itu  adalah  orang  miskin  atau  orang  kaya.  Masing- masing dari keduanya dilaknati (dikutuk). Dan setiap orang  yang ikut membantu keduanya, dari penulisnya, saksinya juga dilaknati (Abbas, 2015).
Sistem  perbankan  syariah  adalah  alternatif  sistem  perbankan  yang  saling menguntungkan kedua belah pihak (nasabah dan bank), yang didukung oleh keanekaragaman produk  dan  skema  keuangan  yang  lebih  variatif,  dan  dilakukan  secara  transparan  agar  adil bagi  kedua  belah  pihak.  Perbankan  syariah  merupakan  alternatif  sistem  perbankan  yang kredibel dan menjadi pilihan masyarakat Indonesia.
Bank  Syariah  yang  dimaksud  disini  adalah  bank  Islam,  bank  yang  melaksanakan kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip  Islam,  yaitu  aturan  perjanjian  (akad)  antara  bank dengan  pihak  lain  (nasabah)  berdasarkan  hukum  Islam.  Sehingga  perbedaan  antara  Bank Islam (syariah) dengan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya  yang tidak menggunakan  bunga,  akan  tetapi  menggunakan  prinsip  bagi  hasil,  jual  beli  dan  prinsip  lain yang  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Karena  bunga  diyakini  mengandung  unsur  riba  yang diharamkan (dilarang) oleh agama Islam (Veithzal, 2013).
Jasa  produk  yang  ditawarkan  oleh  perbankan  syariah  Indonesia  cukup  banyak  dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi, baik urusan luar negeri maupun luar  negeri.  Jasa  produk  yang  ditawarkan  perbankan  syariah  Indonesia  pada  dasarnya  tidak berbeda  dengan  jasa  produk  yang  ditawarkan  perbankan  konvensional,  tetapi  dengan menggunakan  akad-akad  syariah  (Ascarya,  2012).  Salah  satu  jasa  produk  yang  ditawarkan adalah kartu kredit syariah Islam (Syariah Card ).
BNI  Syariah  dalam  pengembangan  produknya  berinovasi  menerbitkan  iB  Hasanah Card yang  merupakan  kartu  kredit  berbasis  prinsip-prinsip  syariah  pada  tanggal  7  Febuari 2009.  iB  Hasanah Card adalah  kartu  pembiayaan  yang  berfungsi  seperti  kartu  kredit  sesuai dengan  prinsip  syariah  dengan  menggunakan  akad kafalah,  qardh dan ijarah .  BNI  Syariah meluncurkan  tiga  tipe  iB  Hasanah  Card  yaitu  Hasanah Classic ,  Hasanah Gold ,  Hasanah Platinum .
Adapun fitur dan program iB Hasanah Card yang ditawarkan oleh BNI Syariah antara lain Smart Spending dan Danaplus . Smart Spending 0% adalah fitur/program yang disediakan oleh Pihak Pertama berupa layanan cicilan dengan jangka waktu tertentu atas suatu transaksi pembelanjaan dengan jumlah tertentu dengan menggunakan iB Hasanah Card pada program yang  oleh  Pihak  Pertama  ditetapkan  sebagai Smart  Spending .  Semisal  transaksi  kurang  dari dua  juta  rupiah  akan  dikenakan  biaya  administrasi  sebesar  empat  ratus  ribu  rupiah  dengan peroide cicilan dua belas bulan atau setahun. Selanjutnya transaksi lebih dari dua juta rupiah sampai  dengan  empat  juta  rupiah  dikenakan  biaya  administrasi  sebesar  delapan  ratus  ribu rupiah dengan periode cicilan setahun, dan seterusnya bisa dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1: Smart Spending iB Hasanah Card NO Nilai Transaksi [Rp] Biaya Adm [Rp] Keterangan 1 Sd. 2.000.000 400.000 Periode cicilan 12 bulan 2 >2.000.000 sd 4.000.000 800.000 Periode cicilan 12 bulan 3 >4.000.000 sd 6.000.000 1.200.000 Periode cicilan 12 bulan
NO Nilai Transaksi [Rp] Biaya Adm [Rp] Keterangan 4 >6.000.000 sd 8.000.000 1.600.000 Periode cicilan 12 bulan 5 >8.000.000 sd 10.000.000 2.000.000 Periode cicilan 12 bulan 6 >10.000.000 sd 90.000.000 2.400.000 Periode cicilan 12 bulan Sumber : Bank BNI Syariah
Danaplus adalah  fasilitas  untuk  melakukan  transfer  dana  dari  iB  Hasanah Card ke rekening  tabungan  pemegang  kartu  di  bank  manapun.  Maksimal  dana  yang  bisa  ditransfer adalah  sebesar  20%  dari  batas  kredit  iB  Hasanah Card .  Semisal  nilai  transaksi  kurang  dari sama dengan dua juta rupiah akan dikenakan biaya administrasi sebesar dua puluh lima ribu rupiah.  Dan  untuk  seterusnya  biaya  administrasi  akan  bertambah  sesuai  dengan  nilai transaksi, bisa dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 2: Danaplus iB Hasanah Card No Nilai Transaksi [Rp] Biaya[Rp] 1 s/d 1.200.000 25.000 2 >1.200.000 s/d 2.400.000 50.000 3 >2.400.000 s/d 3.600.000 75.000 4 >3.600.000 s/d 4..800.000 100.000 5 >4.800.000 s/d 6.000.000 125.000 6 >6.000.000 s/d 7.200.000 150.000 7 >7.200.000 s/d 8.400.000 175.000 8 >8.400.000 s/d 9.600.000 200.000 9 >9.600.000 s/d 10.800.000 225.000 10 >10.800.000 s/d 12.000.000 250.000 12 >12.000.000 s/d 13.200.000 275.000 13 >13.200.000 s/d 14.400.000 300.000 14 >14.400.000 s/d 15.600.000 325.000 15 >15.600.000 s/d 16.800.000 350.000 16 >16.800.000 375.000 Sumber : Bank BNI Syariah
Dari  uraian  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  biaya  adminstrasi Smart  Spending dan Danaplus diukur  dengan  besarnya  nilai  transaksi.  Akan  tetapi  ketentuan fee tersebut  belum diatur ketentuannya dalam fatwa DSN-MUI Nomor 54 tahun 2006 tentang Syariah Card . BNI  Syariah  menggandeng Provider MasterCard  International  memastikan penggunaan  iB  Hasanah Card hanya  dapat  digunakan  di  mal  atau  pusat  perbelanjaan  dan tempat hiburan yang halal karena sudah dilengkapi dengan kode tertentu.
Namun, penulis melihat fakta minuman keras yang sudah beredar dipasar (minimarket dan  supermarket)  merupakan  sebuah  dilema  sejauh  mana  kode  merchant  dapat  memblokir transaksi non Halal. Hal ini juga tertuang didalam Ketentuan tentang Batasan ( Dhawabith wa Hudud )  fatwa  DSN-MUI  no.  54  tahun  2006  poin  e,  yaitu  Tidak  memberikan  fasilitas  yang bertentangan dengan syariah.
BNI  Syariah  perlakukan  pengenaan ta'widh bagi  nasabah  yang  mengalami keterlambatan  dalam  pembayaran  kartu  yang  jatuh  tempo  dan  denda  bagi  pemakaian  kartu yang melampaui batas limit. Mengingat Firman Allah SWT :
لاًلَ ُْْ ْ َه  َىاَك َذَِْ ْلا  َّىِإ ِذَِْ ْلاِت اُْْفَّْأَّ
"…Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya" . QS. Al-Isra’ [17]: 34
Dalam  fatwa  DSN-MUI  Nomor  54  tahun  2006, Ta'widh adalah  ganti  rugi  terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar  kewajibannya  yang  telah  jatuh  tempo.  Selanjutnya,  denda  keterlambatan  ( late charge )  adalah  denda  akibat  keterlambatan  pembayaran  kewajiban  yang  akan  diakui seluruhnya sebagai dana sosial.
Besar  ganti  rugi  ( ta'widh )  adalah  sesuai  dengan  nilai  kerugian  riil  ( real  lost )  yang pasti dialami ( fixed cost ) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi ( potential loss ) karena adanya peluang yang hilang ( oppor-tunity loss atau al-furshah al-dho-i'ah ) (Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004)
Akan  tetapi  terdapat  perbedaan  antara  praktek  yang  terjadi  pada  Bank  BNI  syariah dengan  fatwa  DSN-MUI tentang  ta'widh .  Pada  prakteknya,  biaya ta'widh ditentukan berdasarkan  jangka  waktu.  Biaya  ta'widh  tidak  ditentukan  berdasarkan  biaya  riil  kebutuhan bank  dalam  rangka  pengihan  hak  yang  seharusnya  dibayarkan,  akan  tetapi  ditentukan berdasarkan jangka waktu yang dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3: Biaya Penagihan ( ta'widh ) iB Hasanah Card No Parameter Classic Gold Platinum 1 0 Days – 29 Days 15.000 35.000 110. .000 2 30 Days – 59 Days 20.000 50.000 160.000 3 60 Days – 89 Days 25.000 65.000 220.000 4 90 Days – 119 Days 40.000 100.000 340.000 5 120 Days – 149 Days 50.000 120.000 410.000 6 150 Days – 179 Days 60.000 150.000 480.000 7 >180 Days 320.000 800.000 2.800.000 Sumber : Bank BNI Syariah
Berdasarkan data-data diatas penulis tertarik untuk meneliti dan membahas kesesuaian operasional iB Hasanah Card di Bank BNI Syariah terhadap Fatwa  No.54/DSN- MUI/X/2006.
2. Literatur Review

## 2.1 Kartu Kredit Syariah Menurut Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006
Dalam  memutuskan  fatwa  tentang  Syariah  Card  DSN-MUI  telah  menimbang  bahwa dalam  rangka  memberikan  kemudahan,  keamanan,  dan  kenyamanan  bagi  nasabah  dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis
Kartu Kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan  pembayaran  atas  kewajiban  yang  timbul  dari  suat  kegiatan  ekonomi,  termasuk transaksi  pembelanjaan  dan  atau  untuk  melakukan  penarikan  tunai,  di  mana  kewajiban pembayaran  pemegang  kartu  dipenuhi  terlebih  dahulu  oleh acquirer atau  penerbit,  dan pemegang  kartu  berkewajiban  melakukan  pelunasan  kewajiban  pembayaran  tersebut  pada waktu yang disepakati secara angsuran.
Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Adapun para  pihak  sebagaimana  dimaksud  adalah  pihak  penerbit  kartu  ( mushdir  al-bithaqah ), pemegang  kartu  ( hamil  al-bithaqah )  dan  penerima  kartu  ( merchant,  tajir atau qabil  al- bithaqah )
Akad-akad  yang  digunakan  dalam  syariah  card  adalah Kafalah,Qardh, dan Ijarah . Kafalah ; Dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin ( kafil ) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant  atas  semua  kewajiban  bayar  ( dayn )  yang  timbul  dari  transaksi  antara  Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai  dari  selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu.  Atas  pemberian  Kafalah,  penerbit  kartu  dapat  menerima  fee  ( ujrah  kafalah ). Qardh ; Dalam  hal  ini  Penerbit  Kartu  adalah  pemberi  pinjaman  ( muqridh )  kepada  Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Ijarah ; Dalam  hal  ini  Penerbit  Kartu  adalah  penyedia  jasa  sistem  pembayaran  dan  pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.
Adapun ketentuan tentang batasan ( Dhawabith wa Hudud ) dalam syariah card, yaitu: Tidak menimbulkan riba; Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah; Tidak  mendorong  pengeluaran  yang  berlebihan (israf) ;  dengan  cara  antara  lain  menetapkan pagu  maksimal  pembelanjaan;  Pemegang  kartu  utama  harus  memiliki  kemampuan  finansial untuk  melunasi  pada  waktunya;  Tidak  memberikan  fasilitas  yang  bertentangan  dengan syariah.
Ketentuan Fee dan Ta'widh :
1. Iuran keanggotaan ( membership fee )
adalah  iuran  keanggotaan,  termasuk  perpanjangan  masa  keanggotaan  dari  pemegang kartu,  sebagai  imbalan  izin  menggunakan  kartu  yang  pembayarannya  berdasarkan kesepakatan.  Penerbit  Kartu  berhak  menerima  iuran  keanggotaan  ( rusum  al- ’udhwiyah )  termasuk  perpanjangan  masa  keanggotaan  dari  pemegang  Kartu  sebagai imbalan ( ujrah ) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
2. Merchant fee
adalah fee yang  diberikan  oleh merchant kepada  penerbit  kartu  sehubungan  dengan transaksi  yang  menggunakan  kartu  sebagai  upah/imbalan  ( ujrah) atas  jasa  perantara ( samsarah ), pemasaran ( taswiq ) dan penagihan ( tahsil al-dayn ). Penerbit Kartu boleh menerima fee yang  diambil  dari  harga  objek  transaksi  atau  pelayanan  sebagai upah/imbalan  ( ujrah) atas  perantara  ( samsarah ),  pemasaran  ( taswiq )  dan  penagihan ( tahsil al-dayn ).
3. Fee penarikan uang tunai
adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai ( rusum sahb al-nuqud ). Penerbit  kartu  boleh  menerima fee penarikan  uang  tunai  ( rusum  sahb  al-nuqud ) sebagai fee atas  pelayanan  dan  penggunaan  fasilitas  yang  besarnya  tidak  dikaitkan dengan jumlah penarikan.
4. Fee Kafalah
Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian Kafalah .
5. Semua  bentuk fee tersebut  di  atas  harus  ditetapkan  pada  saat  akad  aplikasi  kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee .
6. Ta’widh
Ta’widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat  keterlambatan  pemegang  kartu  dalam  membayar  kewajibannya  yang  telah jatuh  tempo.  Penerbit  Kartu  dapat  mengenakan ta’widh ,  yaitu  ganti  rugi  terhadap biaya-biaya  yang  dikeluarkan  oleh  Penerbit  Kartu  akibat  keterlambatan  pemegang kartu  dalam  membayar  kewajibannya  yang  telah  jatuh  tempo.  Besar  ganti  rugi ( ta'widh ) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil ( real lost ) yang pasti dialami ( fixed cost )  dalam  transaksi  tersebut  dan  bukan  kerugian  yang  diperkirakan  akan  terjadi ( potential loss ) karena adanya peluang yang hilang ( oppor-tunity loss atau al-furshah al-dho-i'ah )
7. Denda  keterlambatan  ( late  charge )  adalah  denda  akibat  keterlambatan  pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

## 2.2 Operasional iB Hasanah Card Bank Bni Syariah
iB Hasanah Card adalah kartu pembiayaan  yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan  prinsip  syariah  dengan  menggunakan  akad kafalah,  qardh ,  dan ijarah yang insya Allah  membawa  berkah.  iB  Hasanah  Card  tidak  dapat  digunakan  ditempat  maksiat.  iB Hasanah  Card  adalah  kartu  yang  berfungsi  seperti  kartu  kredit  sehingga  diterima  diseluruh tempat  usaha  bertanda  Master  Card  dan  semua  ATM  yang  bertanda  CIRRUS  di  seluruh dunia.
Tabel 4: Syarat Umum Pemohon iB Hasanah Card iB Hasanah Card Penghasilan Minimum Pemegang Kartu Utama Pemegang Kartu Tambahan Hasanah Classic Rp 36 Juta / Tahun Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun Usia min. 17 Tahun, maks. 65 Tahun Hasanah Gold Rp 60 Juta / Tahun Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun Usia min. 17 Tahun, maks. 65 Tahun Hasanah Platinum Rp 500 Juta / Tahun Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun Usia min. 17 Tahun, maks. 65 Tahun
Ketentuan penghasilan minimum dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang
berlaku
Sumber: Bank BNI Syariah
Tabel 5: Syarat Umum Pemohon iB Hasanah Card
Dokumen yang diperlukan Karyawan / TNI / Polisi Dokter / Profesional lainnya Pengusaha Fotokopi KTP / Paspor V V V Bukti Penghasilan Asli* V V V Fotokopi Akte Pendirian / SIUP / TDP V Surat Izin Profesi V
*Untuk  Dokter/Profesional  lainnya  dapat  berupa  fotokopi  Tabungan/SPT  dan  untuk pengusaha fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir/SPT
Bila anda mendapati limit kartu Rp 50 juta atau lebih akan diperlukan NPWP
Sumber : Bank BNI Syariah
Gambar 1: Skema Pengajuan iB Hasanah Card
Sumber: Bank BNI Syariah (data diolah)
Penjelasan:
1. Calon  Nasabah  melakukan  akad  di  awal  dengan  mengisi  formulir  aplikasi,  tanda tangan,  melengkapi  data  atau  dokumen  yang  diperlukan  sebagai  syarat  umum pemohon iB Hasanah Card dan menyerahkannya kepada Pihak Marketing . Kemudian pihak marketing melakukan pengecekan ringan, dan wawancara.
2. Pihak Marketing menyerahkan  seluruh  kelengkapan  data  kepada  Pihak Processing . Kemudian  Pihak Processing melakukan  pengecekan  kembali,  dari  aspek  5c, BI checking , menganalisa kemampuan nasabah dan menentukan plafon/limit kartu. Pihak Processing berhak  menentukan  layak  atau  tidaknya  nasabah  mendapatkan pembiayaan iB Hasanah Card.
3. Jika dinilai layak, maka Pihak Processing menyerahkan kepada Pemutus dalam hal ini adalah pimpinan.
4. Jika pimpinan menyetujui, kembali lagi ke Pihak Processing untuk ditindak lanjuti ke akad.
5. Setelah mendapat persetujuan dari pimpinan, Unit Operasional akan mencetak kartu
6. Unit Operasional melakukan pengiriman kartu kepada nasabah
7. Unit Collection akan  melakukan  penagihan  kepada  nasabah  yang  sudah  jatuh  tempo billing statement -nya.
Dalam Card Business Division ada 5 unit, yaitu Unit Product and Development, Unit Marketing Officer, Unit Processing, Unit Operational, Unit Collection
Tabel 6: Akad iB Hasanah Card Akad Kafalah Penerbit  kartu  adalah  penjamin  ( kafil )  bagi  pemegang  kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar ( dayn ) yang timbul dari  transaksi antara  Pemegang  Kartu  dengan Merchant, dan atau penarikantunai  selain  bank  atau  ATM  bank  Penerbit  Kartu.  Atas akad ini pemegang kartu Monthly Membership Fee Akad Qardh Penerbit  Kartu  adalah  pemberi  pinjaman  ( muqridh )  kepada Pemegang  Kartu  ( muqtaridh )  melalui  penarikan  tunai  dari  bank atau  ATM  bank  Penerbit  Kartu.  Atas  akad  ini  pemegang  kartu dikenakan Cash Advance Fee Akad Ijarah Penerbit  Kartu  adalah  penyedia  jasa  sistem  pembayaran  dan pelayanan  terhadap  Pemegang  Kartu,  Atas  Ijarah  ini,  Pemegang Kartu dikenakan Annual Membership Fee Sumber: Bank BNI Syariah
Gambar 2: Skema Akad Kafalah iB Hasanah Card
Sumber: Bank BNI Syariah (data diolah)
Gambar 3: Skema Akad Qardh iB Hasanah Card
Sumber: Bank BNI Syariah (data diolah)
Gambar 4: Skema Akad Ijarah iB Hasanah Card Sumber: Bank BNI Syariah (data diolah)
Dalam  iB  Hasanah  Card,  khususnya  iB  Hasanah  Card Classic nasabah  wajib  untuk menyetorkan  cash  collateral/goodwill  Investment  minimal  sepuluh  persen  dari  limit  kartu. Hal  ini  sesuai  konfirmasi  surat  BI  No.10/337/DPbs  tanggal  11  Maret  2008.  Yang  bertujuan untuk  mengurangi  timbulnya  NPF  pada  iB  Hasanah Card  Classic, dan  sarana  untuk penghimpunan  DPK.  Dengan  nisbah  15%  :  85%.  Adapun  ketentuan  lainnya  yaitu,  dana diblokir,  tidak  dikenakan  biaya  kelolaan  rekening,  dapat  ditambah  dananya,  aplikasi  disi bersamaan dengan aplikasi permohonan iB Hasanah Card, dan buku tabungan dapat diambil di cabang terdekat.
Adapun fitur dan program iB Hasanah Card yang ditawarkan oleh BNI Syariah antara lain Smart Spending dan Danaplus . Smart Spending 0% adalah fitur/program yang disediakan oleh Pihak Pertama berupa layanan cicilan dengan jangka waktu tertentu atas suatu transaksi pembelanjaan dengan jumlah tertentu dengan menggunakan iB Hasanah Card pada program yang oleh Pihak Pertama ditetapkan sebagai  Smart Spending. Semisal  transaksi kurang dari dua  juta  rupiah  akan  dikenakan  biaya  administrasi  sebesar  empat  ratus  ribu  rupiah  dengan peroide cicilan dua belas bulan atau setahun. Selanjutnya transaksi lebih dari dua juta rupiah sampai  dengan  empat  juta  rupiah  dikenakan  biaya  administrasi  sebesar  delapan  ratus  ribu rupiah dengan periode cicilan setahun, dan seterusnya bisa dilihat pada tabel 1.
Danaplus adalah  fasilitas  untuk  melakukan  transfer  dana  dari  iB  Hasanah  Card  ke rekening  tabungan  pemegang  kartu  di  bank  manapun.  Maksimal  dana  yang  bisa  ditransfer adalah  sebesar  20%  dari  batas  kredit  iB  Hasanah  Card.  Semisal  nilai  transaksi  kurang  dari sama dengan dua juta rupiah akan dikenakan biaya administrasi sebesar dua puluh lima ribu rupiah.  Dan  untuk  seterusnya  biaya  administrasi  akan  bertambah  sesuai  dengan  nilai transaksi, bisa dilihat dalam tabel 2
BNI  Syariah  menggandeng Provider MasterCard  International  memastikan penggunaan  iB  Hasanah  Card  hanya  dapat  digunakan  di  mal  atau  pusat  perbelanjaan  dan tempat hiburan yang halal karena sudah dilengkapi dengan kode tertentu.
Tabel 7: MasterCard Code iB Hasanah Card
MCC TCC MCC Description MCC Category 5813 F Bars, Cocktail Loungers, Dischotheques, and Tavern-Drinking Places (Alcoholic Beverages) Miscellaneous Stores 5921 R Package Stores, Beer, Wine, and Liquor Miscellaneous Stores 7273 R Dating and Escort Services Personal Service Providers 7995 U Gambling Transaction Amusement & Entertainment
Sumber: Bank BNI Syariah Tabel 8: Perbedaan Kartu Kredit Regular dengan iB Hasanah Card Kartu Kredit Regular iB Hasanah Card Dasar Hukum UU Perbankan UU Perbankan, UUPS, Fatwa DSN Penerbit Bank Konvensional BNI Syariah bekerjasama dengan Div. BSK Provider Master Card & Visa Master Card Perjanjian Berdasar Bunga Berdasar akad Kafalah, Qardh & Ijarah Ketentuan Penggunaan Tidak dibatasi Hanya dapat digunakan untuk transaksi yang sesuai syariah Fitur Cash  Advance,  Danaplus, Extra Dana, Smartspending, transfer balance, Executive Lounge, dsb. Fitur  sama  dengan  kartu kredit reguler, yang membedakan  cara  penetapan fee-nya Pendapatan Bank Annual  Fee,  Bunga  atas transaksi,  Merchant  Fee, Denda, Keterlambatan Annual  Fee,  Monthly  Fee, Merchant Fee, Biaya Penagihan Cash Collateral Tidak diperlukan Diperlukan untuk kartu classic 10% dari limit kartu Sumber: Bank BNI Syariah Tabel 9: Biaya-biaya Pada iB Hasanah Card No Parameter Kategori Classic Gold Platinum 1 Limit Kartu 1 4 juta 10 juta 40 juta 2 6 juta 15 juta 50 juta 3 8 juta 20 juta 75 juta 4 25 Juta 100 juta 5 30 juta ≥125 juta 2 Annual Membership Fee Basic 120.000 240.000 600.000 Supplementary 60.000 120.000 300.000 3 Monthly Membership 1 118.000 295.000 1.180.000
No Parameter Kategori Classic Gold Platinum 2 177.000 442.500 1.475.000 3 236.000 590.000 2.212.500 4 - 737.500 2950.000 5 - 885.000 3.687.500 4 Ta'widh 0  DAYS  –  29 DAYS 15.000 35.000 110. .000 30  DAYS  –  59 DAYS 20.000 50.000 160.000 60  DAYS  –  89 DAYS 25.000 65.000 220.000 90  DAYS  –  119 DAYS 40.000 100.000 340.000 120 DAYS – 149 DAYS 50.000 120.000 410.000 150 DAYS – 179 DAYS 60.000 150.000 480.000 >180 DAYS 320.000 800.000 2.800.000 5 Minimum Payment 10%  dari  tagihan  baru  atau  min.  Rp  50.000  (mana  yang lebih besar) 6 Cash Deposit 10%  dari  100%  dari  limit  kartu  diberlakukannya  hanya untuk kartu classic 7 Cash advance Fee Rp 25.000 setiap melakukan penarikan di ATM 8 Penggantian kartu hilang Rp 45.000
9 Permintaan Salinan Draft Rp 30.000 / transaksi
Sumber: Bank BNI Syariah
Tabel 10: Net Monthly Fee iB Hasanah Card Contoh perhitungan Net Monthly Fee:
Keterangan Nilai (Rp) A Limit Kartu (Gold) 10.000.000 B Monthly Membership Fee 295.000 C Penggunaan Kartu 1.000.000 D Payment 100.000 E Outstanding Rafter payment 900.000 F Cash Rebate [F=(E-A)*2,65%)] (241.150) G Net Monthly Membership Fee (F=B+E) 53.850

## 3. Pembahasan
Sub bab berikut ini akan menjelaskan hasil temuan dari penelitian ini.
Tabel 11: Perbandingan antara Mekanisme Kartu Kredit Syariah Menurut Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 dengan Operasional iB Hasanah Card
No Mekanisme Fatwa No.54/DSN- MUI/2006 Operasional iB Hasanah Card Keterangan 1 Iuran keanggotaan ( membership fee )
Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan ( rusum al-’udhwiyah ) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu
sebagai imbalan ( ujrah ) atas izin penggunaan fasilitas kartu. Annual Membership Fee Sesuai 2 Fee Kafalah Penerbit  kartu  boleh  menerima  fee  dari Pemegang Kartu atas pemberian Kafalah . Monthly Membership Fee
Sesuai 3 Fee penarikan uang tunai
Penerbit kartu boleh menerima fee
penarikan uang tunai (rusum sahb al- nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. Biaya pengambilan tunai Rp. 25.000 per transaksi Sesuai 4

## Ta’widh
Penerbit Kartu dapat mengenakan
ta’widh , yaitu ganti rugi terhadap biaya- biaya riil ( real lost) yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu( fixed cost ) dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi ( potential loss ) karena adanya peluang yang hilang ( oppor-tunity loss atau al-furshah al-dho-i'ah ) akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah
jatuh tempo.
Perhitungan biaya
Ta'widh berdasarkan jangka waktu keterlambatan pembayaran si pemegang kartu Belum sesuai 5 Denda keterlambatan (late charge) Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Dulu ada dan diakui sebagai dana sosial. Tetapi sejak tahun 2016 sudah ditiadakan denda keterlambatan Sesuai 6 Hanya digunakan untuk transaksi yang sesuai dengan syariah. Keterbatasan MasterCard Code dalam membatasi transaksi non syariah Belum Sesuai 7 Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), Menentukan limit kartu sesuai kemampuan nasabah Sesuai
No Mekanisme Fatwa No.54/DSN- MUI/2006 Operasional iB Hasanah Card Keterangan 8 Fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang jumlahnya tidak dikaitkan dengan jumlah yang digunakan  Biaya administrasi fitur Smart Spending yang didasari dari besarnya transaksi  Biaya administrasi fitur Danaplus yang didasari dari besarnya nilai transfer Belum sesuai
Dari  tabel  diatas  terdapat  beberapa  aspek  operasional  iB  Hasanah  Card  yang  belum sesuai  dengan  mekanisme  kartu  kredit  syariah  menurut  fatwa  No.54/DSN-MUI/X/2006, diantaranya:

## 1. Ketidaksesuaian pada pengenaan biaya ta’widh
Ta’widh menurut  fatwa  Penerbit  Kartu  dapat  mengenakan ta’widh ,  yaitu  ganti  rugi terhadap  biaya-biaya  riil  ( real  lost) yang  dikeluarkan  oleh  Penerbit  Kartu  ( fixed  cost )  dan bukan  kerugian  yang  diperkirakan  akan  terjadi  ( potential  loss )  karena  adanya  peluang  yang hilang  ( oppor-tunity  loss atau al-furshah  al-dho-i'ah )  akibat  keterlambatan  pemegang  kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
Namun  yang  terjadi  dalam  operasional  iB  Hasanah  Card  dalam  perlakuan  ta'widh perhitungan  biayanya berdasarkan  jangka  waktu  keterlambatan  pembayaran  si  pemegang kartu. (lihat tabel 3 biaya iB Hasanah Card). Dan berdasarkan penelitian, hal tersebut sudah menjadi kebijakan Bank BNI Syariah dalam memutuskan perlakuan biaya ta'widh . Dan juga sudah menjadi kesepakatan antara nasabah dengan Bank di awal akad.
BNI Syariah dalam melakukan pendekatan biaya ta’widh berdasarkan penggolongan kartu didasari oleh besarnya jumlah plafon atau limit kartu (lihat tabel 9 biaya-biaya pada iB Hasanah Card) dan jumlah hari keterlambatan pembayarannya, berbeda dengan kartu kredit konvensional  yang  besar  biaya  keterlambatannya  didasari  oleh  persentase  bunga  dari  total tagihan.
Sebagai  bahan  perbandingan,  peneliti  memberi  informasi  bahwa  perlakuan keterlambatan pada kartu kredit konvensional Bank CIMB Niaga yaitu 3 persen dari tagihan atau  minimal  Rp  100.000  (nilai  mana  yang  lebih  besar).  Tentunya  ini  tidak  sesuai  dengan syariah karena perhitungan biaya tersebut berdasarkan persentase bunga.
iB Hasanah Card di sini sudah membuat perbedaan dengan kartu kredit konvensional. Pertama,  biaya  ta'widh  pada  iB  Hasanah  Card  yang  lebih  murah  daripada  denda keterlambatan pada kartu kredit konvensional.
Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:
ِّفَ اا ِسَشَّللاِت ُااَيي دُّذلالَا سشللا
"kemudharatan yang lebih besar /berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan."
اَوِِِّفَ َأ ِباَكِتْسإِت اَوُُِوَظْعأ َيِعُّْس ِىَاتَذِ ْفَه  َضَساَ َت اَرإ
“bila harus memilih antara dua mudharat maka pilih yang paling ringan”
Kemudharatan yang lebih besar adalah adanya denda keterlambatan pada kartu kredit konvensional,  sedangkan  adanya  kesepakatan  dalam  menentukan ta'widh agar  tidak merugikan salah satu pihak merupakan kemudharatan yang lebih ringan.
Kedua,  dalam iB Hasanah Card, khususnya iB Hasanah Card Classic nasabah wajib untuk  menyetorkan  cash  collateral/goodwill  Investment  minimal  sepuluh  persen  dari  limit kartu yang bertujuan untuk mengurangi timbulnya non performing financing (NPF) pada iB Hasanah Card Classic.
Adapun status kolektibilitas pembayaran iB Hasanah Card yaitu:
Tabel 12 : Status Kolektibilitas iB Hasanah Card Kondisi Keterangan Lancar Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan iB Hasanah Card tepat waktu  dan  tidak  ada  tunggakan  yang  melebihi  batas  waktu  jatuh tempo. Unit Collection mencetak billing statement pada tanggal 18 dan  mengirimnya  pada  tanggal  19  atau  20  kepada  nasabah  dan diharapkan  nasabah  sudah  menerimanya  sebelum  tanggal  jatuh tempo atau tanggal tujuh bulan berikutnya. Dalam perhatian khusus Adalah  kondisi  dimana  pembayaran  tagihan  iB  Hasanah Card belum  dilakukan  pada  0  –  89  hari  kalender  setelah  jatuh  tempo. Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan ta’widh atau biaya ganti rugi  atas  keterlambatan  pembayaran,  melaksanakan  upaya penagihan  melalui SMS  blast (Short  Messge  Services  atau  layanan pesan  singkat) dan  panggilan  telepon  kepada  nasabah  untuk mengingatkan  bahwa  sudah  melewati  tanggal  jatuh  tempo  serta membuat  janji  bertemu  dengan  nasabah  atau  mendatangi  langsung kerumah  maupun  kantor  nasabah,  dan  melakukan  pembatalan sementara terhadap  fasilitas iB Hasanah Card dimana pemblokiran ini  sifatnya  sementara  yang  dapat  digunakan  kembali  jika  nasabah melunasi kewajibannya. Kurang lancar Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu kredit iB Hasanah Card  masih  belum  dilakukan  pada  90-119  hari  kalender  setelah jatuh  tempo.  Pada  kondisi  ini  BNI  Syariah  mengenakan  ta’widh yang  lebih  tinggi,  melaksanakan  upaya  penagihan,  dan  melakukan
pembatalan permanent terhadap fasilitas iB Hasanah Card

## Kondisi Keterangan
Diragukan  Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu kredit iB Hasanah
Card  masih  belum  dilakukan  pada  120-179  hari  kalender  setelah jatuh  tempo.  Pada  kondisi  ini  BNI  Syariah  mengenakan  ta’widh yang  lebih  tinggi,  melaksanakan  upaya  penagihan  secara  lebih intensif. Macet Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu kredit iB Hasanah Card  masih  belum  dilakukan  setelah  lewatnya  180  hari  kalender setelah  jatuh  tempo.  Pada  kondisi  ini  BNI  Syariah  mengenakan ta’widh  yang  lebih  tinggi,  melaksanakan  upaya  penagihan  secara
lebih intensif melalui petugas lapangan atau pihak ketiga atau aparat hukum atau lembaga peradilan.
Write  off  atau  penghapusbukuan  utang  iB  Hasanah  Card  secara  sistem  otomatis melakukan write off saat tagihan macet melewati 180 hari kalender sejak jatuh tempo

## 2. Keterbatasan iB Hasanah Card dalam membatasi transaksi non syariah
Ketentuan  dan  batasan  dalam  fatwa  Syariah Card salah  satunya  yaitu,  Tidak digunakan  untuk  transaksi  yang  tidak  sesuai  dengan  syariah.  Namun,  penulis  melihat  fakta minuman keras yang sudah beredar dipasar (minimarket dan supermarket) merupakan sebuah dilema sejauh mana kode merchant dapat memblokir transaksi non Halal.
BNI  Syariah  menggandeng Provider MasterCard  International memastikan penggunaan  iB  Hasanah  Card  hanya  dapat  digunakan  di  mal  atau  pusat  perbelanjaan  dan tempat hiburan yang halal karena sudah dilengkapi dengan kode tertentu.
Di dalam penggolongan mesin EDC yang dilakukan oleh MasterCard, penggolongan mesin  EDC  ini  didasari  pada  jenis  usaha,  disebut master  card  code (MCC).  Dalam  mesin EDC ditanamkan kode-kode sesuai jenis usaha.  BNI bekerjasama dengan Mastercard sudah memastikan  akan  memblokir  mesin  EDC  yang  jenis  usahanya  tidak  sesuai  dengan  syariah seperti  tempat  perjudian, club malam,  diskotik,  dan  tempat  khusus  menjual  minuman  keras (lihat tabel 7).
Permasahan yang akan peneliti bahas adalah jika nasabah membeli minuman keras di Mini  Market atau Super  Market .  Mastercard  tidak  bisa  memblokir  transaksi  tersebut  karena jenis  MCC  tempat  tersebut  adalah Groceries .  Lain  hal  jika  Carrefour  yang  memisahkan produk minuman keras dalam ruangan khusus, sudah dipastikan transaksi di ruangan khusus minuman keras tersebut di blokir
Usaha  sudah  dilakukan,  ketika  bisa  ditolak  secara  sistem  itu  memang  sudah ketentuan.  Namun  ketika  sistem  tidak  bisa  lagi  menjadi  ukuran  pembatasan,  maka  kembali lagi  kepada  akad,  di  sana  terdapat  syarat  dan  ketentuan.  Pengawasan  Bank  hanya  terbatas pada sistem, selanjutnya kembali kepada pihak si pengguna kartu.
Dalam  penggunaan  kartu  kredit,  biasanya  ada  dua  tipe  nasabah.  Pertama,  pengguna kartu  kredit  untuk style atau  gaya  hidup  mewah.  Kedua,  pengguna  kartu  kredit  untuk
kebutuhan yang sifatnya produktif. Ketika adanya keterbatasan bahwa iB Hasanah Card tidak bisa  memblokir  transaksi  minuman  keras  yang  terdapat  dalam  minimarket  maupun supermarket, keterbatasan itu tidak bisa atau belum bisa dijadikan alasan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa.
Dalam kaidah fiqhiyah :
ِّكَّشلاِت ُاُّْيَي  َلَ  ُيْيِقَيلا
"Keyakinan tidaklah bisa dihilangkan dengan keraguan"
Suatu  hukum  yang telah ditetapkan berdasarkan  sesuatu  yang  yakin,  tidak bisa atau belum bisa dijadikan alasan untuk mengubah status hukum.
Peneliti  berpendapat  bahwa  pihak  Bank  BNI  Syariah  sudah  memberikan  batasan penggunaan  iB  Hasanah Card yang  hanya  digunakan  pada  transaksi  yang  sesuai  syariah kemudian nasabah menyetujuinya, secara akad sudah sah. Namun ketika nasabah melanggar syarat  batasan  yang  diberikan  pihak  penerbit  kartu  dengan  membeli  minuman  keras  pada minimarket maupun supermarket, hal ini tidak mengubah  atau membatalkan keabsahan akad yang terjadi diawal.
Syarat batasan penggunaan iB Hasanah Card ini merupakan bentuk sikap wara' yang dilakukan pihak Bank BNI Syariah.
Menurut  Syaikhul  Islam  ibnu  Taimiyah  menggambarkan  sikap wara ’  ini  dengan ungkapan: “sikap hati-hati dari terjerumus dalam perkara  yang berakibat bahaya  yaitu  yang jelas  haramnya  atau  yang  masih  diragukan  keharamannya.  Dalam  meninggalkan  perkara tersebut  tidak  ada mafsadat yang  lebih  besar  dari  mengerjakannya”  ( Majmu’  Fatawa, 10/511). Hal  ini disimpulkan secara ringkas oleh murid beliau imam  Ibnu al-Qayim dengan ungkapan:  “Wara’  adalah  meninggalkan  semua  yang  dikhawatirkan  merugikan  akhiratnya” ( Al-Fawaaid hlm 118) 2 .

## 3. Ketidaksesuaian Pada Pengenaan Jumlah Fee
Ketentuan  biaya  administrasi  tidak  diatur  dalam  fatwa,  sedangkan  pada  iB  Hasanah Card ada biaya administrasi dari fitur Smart Spending (layanan cicilan dengan jangka waktu) yang di mana besarnya biaya administrasi terkait dengan besarnya transaksi yang dilakukan oleh nasabah (lihat tabel 2 smart spending iB Hasanah Card)
Ada  dua  mekanisme smart  spending ,  yaitu  cicilan  nol  persen  dan smart  spending reguler . Cicilan nol persen merupakan bentuk promo yang diberikan langsung oleh penerbit kartu  tanpa  adanya  biaya  administrasi.  Sedangkan Smart  Spending Reguler  terjadi  jika  ada transaksi,  kemudian  si  nasabah  menelepon  BNI  call  center  dan  merubah  transaksi  tersebut menjadi cicilan tetap selama 12 bulan, sehingga didapat perhitungan biaya administrasi smart spending sesuai dengan besarnya nilai transaksi yang terjadi Juga  ada  fitur danaplus (merupakan  fasilitas  untuk  melakukan  transfer  dana  dari  iB Hasanah  Card  ke  rekening  tabungan  pemegang  kartu  dimanapun)  di  mana  biaya administrasinya  tidak  diatur  dalam  fatwa.  Besarnya  biaya  administrasi  fitur danaplus ini
2 Khalid Syamhudi, Hakikat Wara': https://muslim.or.id/9864-hakikat-wara.html, diakses pada tanggal 15 Mei 2016
terkait dengan besarnya nilai transfer yang dilakukan oleh nasabah (lihat tabel 3 danaplus iB Hasanah Card)
Cash advance fee ada dua jenis. Pertama, Penarikan Tunai dengan biaya pengambilan tunai  Rp  25.000,-  per  penarikan.  Kedua, Danaplus ,  cara  melakukan nya adalah  dengan menelepon  BNI call  center ,  nanti  pihak  BNI  yang  akan  mentransfer  limit  kartu  kredit  ke rekening  yang  dituju.  Perhitungan  biaya  danaplus  didasarkan  pada  perhitungan  penarikan tunai  senilai  Rp  25.000  per  penarikan,  dengan  asumsi  maksimum  penarikan  Rp  1.200.000. Jadi perhitungan danaplus sebesar kelipatan Rp 25.000 per Rp 1.200.000
Berdasarkan  PBI  tersebut  diatas,  Bank  BNI  Syariah  sebagai  penerbit  kartu  dalam menentukan biaya administrasi sebuah produk harus berlandaskan prinsip dasar transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi biaya administrasi secara rinci.
Sebagai  contoh,  ketika  nasabah  melakukan  transaksi  senilai  Rp  2.400.000.  lalu  si nasabah  melakukan Smart  Spending dan  mendapat  biaya  administrasi  Rp  800.000,  yang seharusnya  akan  lebih  cukup  adil  jika  transaksi  mendekati  empat  juta  dengan  biaya administrasi tersebut diatas.
Peneliti  berpendapat  bahwa  seharusnya  akan  lebih  baik  jika  Bank  dan  Nasabah sepakat  dalam  menentukan  biaya  administrasi.  Karena  jika  ditentukan  sepihak  oleh  Bank, bisa menimbulkan ketidakridhoan antara nasabah dengan Bank. Disini Nasabah tidak punya pilihan.  Dan  peneliti  menganggap  ketidakadanya  pilihan  disini  sebagai  unsur  keterpaksaan yang  membuat  keridhoan  nasabah  itu  menjadi  berkurang  dan  ini  bisa  membahayakan keberlangsungan akad tersebut.
Q.S. An-Nisa ayat 29 :
ْنُكِت  َىاَك َ َّاللَّ  َّىِإ ۚ ْنُكَ ُفًَْأ اُْلُتْقَت  َلََّ ۚ ْنُكٌِْه ٍضاَشَت  ْيَع لاًجَساَجِت  َىُْكَت  ْىَأ  َّلَِإ ِلِطاَثْلاِت ْنُكٌَْيَت ْنُكَلاَْْهَأ اُْلُكْأَت  َلَ اٌَُْهآ  َييِزَّلا اَِدُّيَأ اَي الاًويِحَس
"Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu;  sesungguhnya  Allah  adalah Maha Penyayang kepadamu".

## 4. Kesimpulan
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  membolehkan Syariah Card ,  dan  mekanisme  Syariah Card yang  benar  adalah  harus  sesuai  dengan  isi ketentuan-ketentuan fatwa NO:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card . Hanya saja dari setiap  fatwa  yang  digulirkan  DSN-MUI  bersifat  umum  atau  menyeluruh.  Perlu  adanya pernyataan  atau  tinjauan  khusus  dari  DSN-MUI  yang  menjabarkan  setiap  detil  ketentuan- ketentuan dalam fatwa yang akan dijadikan pedoman operasional perbankan syariah.
Bank BNI Syariah pada umumnya sudah menjalankan operasional iB Hasanah Card sesuai  dengan  fatwa  NO:54/DSN-MUI/X/2006  tentang  Syariah Card ,  hanya  saja  ada beberapa aspek operasional yang tidak sesuai dengan fatwa tersebut. Diantaranya adalah:
1. Ketidaksesuain pada pengenaan biaya ta’widh
2. Keterbatasan iB Hasanah Card dalam membatasai transaksi non syariah
3. Ketidaksesuain pada pengenaan jumlah fee
Namun pihak Bank BNI Syariah didampingi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah mengupayakan bahwa segala ketentuan-ketentuan dalam operasional iB Hasanah Card tidak menyimpang atau bertentangan dengan fatwa yang ada dan masih dalam koridor syariah.
Operasional  iB  Hasanah Card sudah  sesuai  dengan  fatwa  NO:54/DSN-MUI/X/2006 tentang  Syariah Card .  Adanya  kartu  kredit  syariah  menjadi  sebuah  pilihan  yang  tepat  bagi umat muslim di indonesia khususnya dan di dunia umumnya dibanding dengan menggunakan kartu kredit konvensional yang jelas terdapat riba di dalamnya.

## Referensi
Abbas, R. R. (2015). Riba. Dalam Noerdjamal, Islamic Digest (hal. 84). Jakarta: Multi Idea Production. Amin, M. (2008). Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: Elsas. Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press. Ascarya. (2012). Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Brodjonegoro, B. (2015). Membumikan Ekonomi Islam. Dalam Noerdjamal, Islamic Digest (hal. 8). Jakarta: Multi Idea Production.
Direktorat, B. I. (2009). Buku Saku Perbankan. Jakarta: Press.
DSN-MUI. (2000). Indonesia Paten No. 04/DSN-MUI/IV/2000. DSN-MUI. (2004). Indonesia Paten No. 43/DSN-MUI/VIII/2004. DSN-MUI. (2006). Indonesia Paten No. 54/DSN-MUI/X/2006. Laksamana, Y. (2009). Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah: Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah. Jakarta: Elex Media Komputindo. Lestari, N. M. (2015). Sistem Pembiayaan Bank Syariah: Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008. Jakarta: Grafindo Book Media. Machmud, A., & Rukmana. (2010). Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia. Jakarta: Erlangga. Minka, A. (2011, April 7). Bahaya Riba Bagi Perekonomian Masyarakat . Diambil kembali dari Agustianto Centre Web Site: http://www.agustiantocentre.com/?p=376
Muhammad. (2011). Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mustafa, U. A. (2012). Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah. Jurnal Ekonomi Islam , 3.
Mustafa, U. A. (2012). Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah. Jurnal Ekonomi Islam , 11.
Pradja, J. S. (2012). Ekonomi Syariah. Bandung: Pustaka Setia. Rahardjo, M. D. (2015). Arsitektur Ekonomi Islam. Bandung: Mizan. Rivai, V., Basir, S., Sudarto, S., & Veithzal, A. P. (2013). Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik. Depok: Raja Grafindo Persada. Rivai, V., Modding, B., Veithzal, A. P., & Mariyanti, T. (2013). Financial Instrument Management. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sutedi, A. (2009). Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
Syamhudi, K. (2012, Agustus 6). Hakikat Wara' . Diambil kembali dari Muslim.or.id Web Site: https://muslim.or.id/9864-hakikat-wara/html
Umar, I. A. (1984). Terjemahan Fat-hul Qarib Jilid 1. Kudus: Menara Kudus. Wangsawidjaja, A. (2012). Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.