Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print:    2654-9266
ISSN Online: 2656-0461

## Menyelami Asas Ultra Petita Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu

## “Understanding The Ultra Petita In The Decision of The General Election Honors Board”
Janwar Hippy 1 Sudarsono 2 Istislam 3
1 Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia. Email:
2 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia.
3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia.

## Info Artikel

## Abstrak
Kata Kunci: Ultra Petita; Putusan; Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Cara Mengutip (APA Citation Style) : Hippy, Janwar, Sudarsono, dan Istislam. (2020). “Menyelami Asas Ultra Petita Dalam Putusan Dewan Kehormatan
Penyelengara Pemilu
(DKPP)”. Jambura Law Review, JALREV 2 (1):
48-64
Putusan  DKPP  Nomor  88/DKPP-PKE-IV/2015  memutus  lebih  dari  yang diminta  oleh  pengadu  (menerapkan  asas  ultra  petita).  Padahal,  DKPP merupakan  salah  satu  organ  tata  usaha  negara  yang  berfungsi  sebagai lembaga  peradilan  etik,  bukan  lembaga  peradilan  hukum.  Melalui  UU Penyelenggara  Pemilu,  terbentuk  lembaga  Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dikhususkan untuk mengimbangi serta mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum  dan Badan Pengawas Pemilu. Selayaknya penggunaan asas-asas yang notabene hanya dipakai di dalam lingkungan lembaga peradilan yang di akui di Indonesia, tidak serta merta diterpakan  oleh  DKPP  dalam  putusannya.  Tulisan  ini  akan  menjelaskan kajian mengenai penggunaan asas ultra petita dalam putusan DKPP yang pada dasarnya hanya memiliki fungsi sebagai peradilan etik. Penelitian ini menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan  (statue  approach),  pendekatan  kasus  (case  approach)  dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian ini adalah; 1) Penggunaan asas ultra petita oleh DKPP dalam memutus pelanggaran kode  etik  oleh  penyelenggara  Pemilu  (KPU  dan  Bawaslu)  tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, karena telah ditentukan batasan  kewenangan  putusan  DKPP  dalam  UU  Pemilu..  2)  Terdapat  dua akibat hukum putusan DKPP yang menerapkan asas ultra petita antara lain KTUN penyelenggara Pemilu sah dan mengikat, dan cacat hukum (batal dan tidak sah).
© 2020 Hippy, Janwar Under the license CC BY-SA 4.0

## Article Info

## Abstract
Keywords : Ultra Petita ; Decision; General Election Honors Board.
How to cite (APA Citation Style) : Hippy, Janwar, Sudarsono, dan Istislam. (2020). “Understanding The Ultra Petita In The Decision Of The Board Of Honors Of The General Election”. Jambura Law Review,JALREV 2 (1):
48-64 The general election honors board’s Decision Number 88 / DKPP-PKE-IV /
2015  decides  more  than  requested  by  the  complainant  (applies  the  ultra petite  principle).    The  general  election  honors  board  is  one  of  the  state administrative organs that functions as an ethical justice institution, not a legal justice institution. Through the Election Organizing Law, an Election Organizing  Honorary  Board  was  formed  which  was  devoted  to compensating  and  overseeing  the  performance  of  the  General  Election Commission and the Election Supervisory Body. The use of principles that are only  used  within  a  judicial  institution  recognized  in  Indonesia  does  not necessarily apply to  the general election honors board in its decision. This paper will explain the study of the use of the principle of ultra petite in the general election honors board  decision which only has  the function as an ethical court. This study uses a normative juridical method with a statute approach, a case approach and a conceptual approach. The results of this study are; 1) The use of the principle of ultra petita by  the general election honors  board    in  deciding  violations  of  the  code  of  ethics  by  the  election organizers  does  not  conflict  with  the  positive  law  in  force,  because  the authority  of  the  general  election  honors  board’s  decision  has  been determined in the Election Law. 2) There are two legal consequences of the The general election honors board’s ruling, applying the principle of ultra petita,  among  others,  the  state  administrative  council  decisions,  which organizes the General Elections is valid and binding and is invalid (null and invalid).

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  zaman  serta  runtuhnya  orde  baru  ke  orde  reformasi  membawa perubahan  dalam  pelaksanaan  Pemilu  di  Indonesia.  Dinamika  Pemilu  di  Indonesia dapat dilihat dalam undang-undang Pemilu dari masa ke masa. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU  Penyelenggara  Pemilu)  menjadi  dasar  hukum  penyelenggaraan  Pemilu  yang berkualitas  dan  menjamin  pelaksanaan  hak  politik  masyarakat. 1 Melalui  UU Penyelenggara Pemilu, dibentuk lembaga baru yang dikhususkan untuk mengimbangi serta  mengawasi  kinerja  Komisi  Pemilihan  Umum  (untuk  selanjutnya  disebut  KPU) dan  Badan  Pengawas  Pemilu  (untuk  selanjutnya  disebut  Bawaslu)  yaitu  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Pada periode Pemilu 2009 dan sebelumnya, penyelenggara Pemilu hanya terdiri dari KPU  sebagai  lembaga  pelaksana  ( body  of  execution )  dan  Bawaslu  sebagai  lembaga pengawasan ( body of control ), dengan lahirnya UU Penyelenggara Pemilu hadir pula DKPP  sebagai  lembaga  mahkamah  internal  ( quasi  judicial  body ),  dengan  kata  lain pelaksana pemilu adalah suatu lembaga yang  merupakan rumpun dari ketiga organ lembaga  internal  tersebut  yang  melaksanakan  fungsi  saling  mengimbangi  dan mengendalikan  secara  internal  ( check  and  balances )  untuk  menghasilkan penyelenggaraan Pemilu yang baik. 2
DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu). 3 Setelah pada tahun 2017, diundangkan Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  (untuk  selanjutnya  disebut  UU  Pemilu),  UU Pemilu menjadi dasar hukum penyelenggara Pemilu salah satunya ialah DKPP.
DKPP adalah organ tata usaha negara (TUN), bukan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  24  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  memiliki  kekuasaan  yang
1 Konsideran Menimbang huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2 Keterangan DPR RI, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013. Hal. 50.
3 Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Agustus 2017 telah disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu).
merdeka  untuk  menegakan  hukum  dan  keadilan. 4 DKPP  tidak  termasuk  dalam pengadilan khusus yang masuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah MA sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  tentang Kekuasaan Kehakiman serta tidak  termasuk  pula  sebagai  salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman  sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. 5
Dengan demikian, seyogyanya penggunaan asas-asas yang notabene hanya dipakai di dalam  lingkungan  lembaga  peradilan  yang  di  akui  di  Indonesia,  tidak  serta  merta diterpakan oleh DKPP dalam putusannya. DKPP merupakan salah satu lembaga yang diinstitusionalisasikan  dalam  UU  Pemilu.  Lembaga  ini  mempunyai  tugas  dan kewenangan yang berkaitan dengan orang per orang pejabat penyelenggara pemilihan umum, baik KPU dan Bawaslu. 6
Sebagaimana  ditegaskan  di  atas,  DKPP  merupakan  lembaga  etik  bukan  lembaga peradilan  maka  seharusnya  penggunaan  asas-asas  yang  dipakai  dalam  lingkungan lembaga  peradilan  tidak  serta  merta  dipakai  dalam  lingkungan  lembaga  etik  DKPP. Seperti  halnya  yang  terjadi  dalam  Putusan  DKPP  Nomor  88/DKPP-PKE-IV/2015 terhadap Pelanggaran Kode Etik Bawaslu Provinsi Gorontalo. Dalam Pelanggaran Kode Etik ini, DKPP menggunakan Asas ultra petita dalam memberikan putusan terhadap pelanggaran etik yang diadukan ke DKPP.
Asas ultra  petita merupakan  asas  yang  hanya  dapat  digunakan  secara  limitatif  di lembaga  peradilan.  Sebaliknya,  DKPP  yang  bukan  merupakan  lembaga  peradilan menggunakan asas ultra petita dalam memutus pelanggaran etik. Hal ini dapat dilihat dalam  putusan  DKPP  yang  amar  putusannya  memerintahkan  Sekretaris  Jenderal Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  untuk  mengembalikan Burhanuddin  Alpiah  selaku  Kepala  Sekretariat  Bawaslu  Provinsi  Gorontalo  ke
4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XII/2013, tanggal 1 Oktober 2013.
5 Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013. Hal. 70
6 Jimly Asshiddiqie. Makalah: “Pengenalan Tentang DKPP Untuk Penegak Hukum”. Disampaikan dalam forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta pada Februari 2013
Pemerintahan  Daerah    Provinsi  Gorontalo,  dan  melakukan  evaluasi  menyeluruh terhadap jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo. 7
Ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau melebihi dari pada yang diminta 8 .  Ketentuan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat  (2) dan  (3) Het  Herziene  Indonesisch  Reglement  (HIR ) serta  padanannya  dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang  dituntut  ( petitum )  Ketentuan  HIR  merupakan  hukum  acara  yang  berlaku  di pengadilan perdata di Indonesia.
Ultra  petita dalam  hukum  formil  mengandung  pengertian  penjatuhan  putusan  atas perkara  yang  tidak  dituntut  atau  meluluskan  lebih  dari  pada  yang  diminta.  Dalam Putusan  DKPP  Nomor  88/DKPP-PKE-IV/2015, Petitum yang  telah  dimohonkan  oleh Pengadu  dalam  hal  ini  Ramdhan  Kasim  tidak  terdapat  permohonan  untuk mengembalikan  sebagaimana  diatas.  Dalam Petitum -nya,  Ramdhan  kasim  hanya memohonkan beberapa hal berikut 9 :
1)  Menyatakan Teradu (Hasyim Wantu selaku Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo) telah melakukan pelanggaran Kode Etik
2)  Memberikan sanksi pemberhentian tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Teradu, dan
3)  Jika  Majelis  Dewan  Kehormatan  Penyelenggaraan  Pemilu  berpendapat  lain mohon  putusan  yang  seadil-adilnya  sesuai  dengan  Pertauran  Perundang- Undangan yang berlaku.
Sebaliknya,  DKPP  dalam  putusannya  Nomor  88/DKPP-PKE-IV/2015  memutus  lebih dari  yang  diminta  oleh  pengadu.  Putusan  DKPP  memerintahkan  Sekretaris  Jenderal Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  untuk  mengembalikan Burhanuddin  Alpiah  selaku  Kepala  Sekretariat  Bawaslu  Provinsi  Gorontalo  ke Pemerintahan  Daerah    Provinsi  Gorontalo,  dan  melakukan  evaluasi  menyeluruh terhadap  jajaran  Sekretariat  Bawaslu  Provinsi  Gorontalo. 10 Padahal,  kewenangan
7 Putusan poin 4 dalam Putusan DKPP Nomor 88/DKPP-PKE-IV/2015 terhadap Pelanggaran Kode Etik Bawaslu Provinsi Gorontalo.
8 Ibnu Sina Chandranegara. (2012). “ Ultra petita Dalam Pengujian Undang-undang dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional”. Jurnal Konstitusi. Vol 9 No 1 Maret 2012: 28.
9 Petitum Pengaduan Nomor 186/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 27 Oktober 2015
10 Putusan poin 4 dalam Putusan DKPP Nomor 88/DKPP-PKE-IV/2015 terhadap Pelanggaran Kode Etik Bawaslu Provinsi Gorontalo.
DKPP ialah memutus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan memberikan sanksi  kepada  Penyelenggara  Pemilu  yang  terbukti  melanggar  kode  etik. 11 Adapun sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  oleh  DKPP  terhadap  teradu  ialah  teguran  tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. 12

## 2.  Rumusan Masalah
Penulis merumuskan beberapa permasalahan, yakni tentang apakah asas ultra petita dalam  memutus  pelanggaran  kode  etik oleh  KPU  dan  Bawaslu  yang  digunakan  oleh DKPP  tidak  bertentangan  dengan  asas  hukum  positif  yang  berlaku.  Selanjutnya  apa yang menjadi akibat hukum putusan DKPP yang menerapkan asas ultra petita .

## 3. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan beberapa pendekatan  hukum  menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  antara  lain:  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach )  dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ). 13 Penelitian  hukum  normatif  bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum  sekunder.    Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dalam  sebuah  penelitian normatif  dilakukan  dengan  cara  telaah  arsip,  dokumen  perundang-undangan  atau studi pustaka seperti buku-buku, jurnal, tesis, disertasi atau publikasi hasil penelitian lainnya.  Teknik  analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah preskriptif-analitis.
11 Pasal 159 ayat (2) huruf c dan d  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
12 Pasal 458 ayat (12) UU Pemilu dan Pasal 37 ayat (4) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017.
13 Peter Mahmud Marzuki. (2005). “Penelitian Hukum edisi Revisi”. Surabaya: Prenadamedia. Hal. 136- 176

## 4.  Asas Ultra Petita Dalam Putusan DKPP Berdasarkan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Dalam  pengertian  konseptual  kelembagaan  DKPP  mempunyai  kedudukan  sebagai lembaga  peradilan  etika,  hal  ini  pernah  dikemukakan  oleh  Jimly  Asshiddique. Meskipun berdiri dengan nama DKPP, tanpa menggunakan istilah pengadilan, tetapi pada  hakikatnya  kedudukan,  tugas,  dan  kewenangannya,  lembaga  ini  benar-benar merupakan  lembaga  peradilan  etik.  Lanjutnya,  Bahkan  pada  awal  pembentukannya, DKPP dapat dikatakan sebagai lembaga Pengadilan Etik pertama di dunia dan tentunya sebagai lembaga Pengadilan Etik pertama di Indonesia. 14
DKPP berdasarkan Pasal 159 ayat (1) UU Pemilu mempunyai tugas sebagai berikut: a.  Menerima  aduan  dan/atau  laporan  dugaan  adan  ya  pelanggaran  kode  etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu; dan
b.  Melakukan  penyelidikan  dan  verifikasi,  serta  pemeriksaan  atas  aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
Dalam Pasal 159 ayat (2) DKPP berwenang:
a.  Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
b.  Memanggil  pelapor,  saksi,  dan/atau  pihak  lain  yang  terkait  unhrk  dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
c.  Memberikan  sanksi  kepada  penyelenggara  pemilu  yang  terbukti  melanggar kode etik; dan
d.  Memutus pelanggaran kode etik.
DKPP  berkewajiban  menerapkan  prinsip  menjaga  keadilan,  kemandirian, imparsialitas,  dan  transparansi; menegakkan  kaidah  atau  norma  etika  yang  berlaku bagi Penyelenggara Pemilu; bersikap netral, pasif dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk  ditindaklanjuti. 15 DKPP  merupakan  lembaga  yang  bertugas  menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan
14 Jimly Asshiddique. (2014). “Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (Perspektif Baru tentang “ Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics). Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 269
15 Pasal 159 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
tugas sebagai penyelenggara Pemilu. 16 Adapun mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di DKPP antara lain sebagai berikut 17 :
1. Pengaduan  tentang  dugaan  adanya  pelanggaran  kode  etik  Penyelenggara Pemilu  diajukan  secara  tertulis  oleh  Penyelenggara  Pemilu,  Peserta  Pemilu, tim  kampanye,  masyarakat,  dan/atau  pemilih  dilengkapi  dengan  identitas pengadu kepada DKPP;
2. DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan;
3. DKPP  menyampaikan  panggilan  pertama  kepada  Penyelenggara  Pemilu  5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP;
4. Dalam  hal  Penyelenggara  Pemilu  yang  diadukan  tidak  memenuhi  panggilan pertama,  DKPP  menyampaikan  panggrlan  kedua  5  (lima)  hari  sebelum melaksanakan sidang DKPP;
5. Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melalrukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu  tidak  memenuhi  panggilan  tanpa  alasan  yang  dapat  diterima,  DKPP dapat  segera  membahas  dan  menetapkan  putusan  tanpa  kehadiran Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan;
6. Penyelenggara  Pemilu  yang  diadukan  harus  datang  sendiri  dan  tidak  dapat menguasakan kepada orang lain;
7. Pengadu  dan  Penyelenggara  Pemilu  yang  diadukan  dapat  menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP;
8. Pengadu  dan  Penyelenggara  Pemilu  yang  diadukan  mengemukakan  alasan pengaduan atau pembelaan di hadapan sidang DKPP;
9. Saksi dan/ atau pihak lain yang terkait memberikan keterangan di hadapan sidang DKPP, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya;
10.  DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap  pengaduan  tersebut,  mendengarkan  pembelaan  dan  keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya;
11.  Putusan  DKPP  berupa  sanksi  atau  rehabilitasi  diambil  dalam  rapat  pleno DKPP;
12.  Sanksi  dapat  berupa  teguran  tertulis,  pemberhentian  sementara,  atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu;
13.  Putusan DKPP bersifat final dan mengikat;
14.  Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.
Kewenangan  DKPP  merupakan  kewenangan  atribusi  yang  diberikan  oleh  undang- undang  dalam  hal  ini  ialah  Pasal  159  UU  Pemilu.  Kewenangan  sering  disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “ bevoegheid ” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan  istilah  “ bevoegheid ”.  Perbedaan  tersebut  terletak  pada  karakter  hukumnya.
16 Pasal 456 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
17 Pasal 458 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
Istilah  “ bevoegheid ”  digunakan  dalam  konsep  hukum  publik  maupun  dalam  hukum privat.  Dalam  konsep  hukum  kita  istilah  kewenangan  atau  wewenang  seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. 18
Kewenangan  atribusi  DKPP  dalam  menyelesaikan  pelanggaran  etik  Penyelenggara Pemilu diberikan batasan oleh UU Pemilu. Batasan kewenangan DKPP ialah dalam hal pemberian  putusan  yang  di  dalamnya  berisi  sanksi  jika  terbukti  teradu  melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang ditentukan dalam UU Pemilu ialah 19 :
a. Teguran tertulis;
b. Pemberhentian sementara; atau
c. Pemberhentian tetap.
Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden,  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  maupun  Bawaslu  dalam melaksanakan  putusan  DKPP.  Adapun  keputusan  Presiden,  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU Kabupaten/Kota,  maupun  Bawaslu  adalah  merupakan  keputusan  pejabat  TUN  yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu,  hal  tersebut  adalah  merupakan  kewenangan  peradilan  TUN.  Dengan demikian  putusan  final  dan  mengikat  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  a  quo haruslah  dimaknai  final  dan  mengikat  bagi  Presiden,  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP.
DKPP  merupakan  lembaga  peradilan  etik  Penyelenggara  Pemilu,  sehingga  putusan yang  dijatuhkan  terhadap  dugaan  pelanggaran  kode  etik  Penyelenggara  Pemilu haruslah sesuai dengan kewenangan atribusi yang diberikan oleh UU Pemilu. Dengan demikian  DKPP  sebagai  organ  tata  usaha  negara  yang  bukan  lembaga  peradilan, namun  sebagai  lembaga  peradilan  etik  dalam  menyelesaikan  pelanggaran  kode  etik
18 Philipus M. Hadjon. (Tanpa Tahun). Makalah: “Tentang Wewenang”. Surabaya: Universitas Airlangga. Hal. 20
19 Pasal 458 ayat (12) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
penyelenggara Pemilu harus sesuai dengan kewenangan atribusi yang telah digariskan oleh UU Pemilu.
Kewenangan  DKPP  dikaitakan  dengan  teori  kepastian  hukum,  menurut  Suseno kepastian  hukum  diartikan  sebagai  kejelasan  norma,  sehingga  dapat  dijadikan pedoman bagi masyarakat yang diikenakan peraturan itu. Pengertian kepastian hukum itu dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di masyarakat.  Hal  ini  tidak  menimbulkan  banyak  salah  tafsir.  Kepastian  dapat  pula mengandung  arti  yakni  pertama,  adanya  kejelasan,  kedua  tidak  menimbulkan  multi tafsir  atau  keraguan,  ketiga  tidak  menimbulkan  kontradiktif,  keempat  dapat dilaksanakan.
Sehingga, kewenangan atribusi DKPP yang diberikan oleh UU Pemilu telah menjamin kepastian  hukum  terhadap  penyelesaian  dugaan  pelanggaran  kode  etik.  Kepastian hukum  kewenangan  DKPP  meliputi  penyelesaian  pelanggaran  kode  etik  yang berbentuk putusan yang memuat  sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara atau  pemberhentian  tetap  kepada  Penyelenggara  Pemilu.  Batasan  demikian  telah memberikan  kepastian  hukum,  namun  apabila  DKPP  memutus  dugaan  pelanggaran Pemilu  lebih  dari  kewenangan  atribusi  yang  diberikan  oleh  UU  Pemilu,  maka  DKPP telah melampaui kewenangannya ( detournement de pouvoir ).
Melampaui kewenangannya sebagai lembaga peradilan etika di sini berarti DKPP telah memutus dan menjatuhkan amar putusan di luar batasan yang telah ditentukan oleh UU Pemilu. Atau dengan kata lain, DKPP telah menerapkan asas ultra petita.  Asas Ultra petita menurut I.P.M. Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta. 20 Yaitu penjatuhan putusan  atas  perkara  yang  tidak  dituntut  atau  mengabulkan  lebih  daripada  yang diminta  .  Sejalan  dengan  pernyataan  tersebut  asas Ultra  petita menurut  Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap  telah  melampaui  wewenang  atau ultra  vires ,  yakni  bertindak  melampaui wewenangnya.  Apabila  putusan  mengandung  ultra  petita,  maka  putusan  tersebut
20 IPM Ranuhandoko. (2000). “Terminologi Hukum”. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 522
harus  dinyatakan  cacat  meskipun  hal  itu  dilakukan  hakim  dengan  itikad  baik ( good faith ) maupun sesuai dengan kepentingan umum ( public interest ). 21
Dari  uraian  di  atas,  jelaslah  bahwa  DKPP  mempunyai  kewenangan  atribusi  yang diberikan oleh UU Pemilu. Namun, apabila DKPP memutus dan menjatuhkan sanksi di luar  yang  menjadi  kewenangannya  dalam  UU  Pemilu.  DKPP  telah  melampaui kewenangannya  ( detournement  de  pouvoir )  dan  apabila  melampaui  kewenangan tersebut di luar apa yang dimintakan oleh pengadu maka DKPP telah menerapkan asas ultra  petita .  Padahal,  DKPP  bukan  lembaga  peradilan  melainkan  lembaga  peradilan etik penyelenggara pemilu yang merupakan organ tata usaha negara.
5.  Asas Ultra Petita dalam Putusan DKPP Berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu Berdasarkan  teori  kewenangan  dikaitkan  dengan  kewenangan  DKPP  dalam menyelesaikan  dugaan  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  Pemilu  yang  diatur dalam Peraturan DKPP No 3 Tahun 2017. Peraturan tersebut merupakan turunan dari UU  Pemilu  yang  telah  memberikan  kewenangan  atribusi  kepada  DKPP  untuk menyelesaikan  dugaan  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  Pemilu.  Tentu, konsekuensi logis dari peraturan yang menjalankan/pelaksana induknya (UU Pemilu), Peraturan DKPP No 3 Tahun 2017 merupakan bentuk pengejawantahan/penjabaran kewenangan  atribusi  DKPP  dalam  menyelesaikan  dugaan  pelanggaran  kode  etik penyelenggara Pemilu.
Analisis pertentangan kewenangan DKPP dalam menerapkan asas ultra petita dalam menyelesaikan  dugaan  pelanggaran  kode  etik  perlu  dilihat  lebih  mendalam  dalam Peraturan DKPP No 3 Tahun 2017. Peraturan ini menjadi hukum formil/hukum acara kewenangan atribusi DKPP. Dalam Pasal 37 ayat (3)  Peraturan DKPP No 3 Tahun 2017, DKPP diberikan batasan sesuai dengan UU Pemilu. Bahwa DKPP dapat menjatuhkan amar putusan yang meliputi:
a. Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima;
b. Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar; atau
21 Yahya  Harahap.  (2008).  “Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 801

## c. Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar.
Dalam hal amar putusan menyatakan Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, DKPP menjatuhkan sanksi berupa 22 :
a. teguran tertulis;
b. pemberhentian sementara; atau
c. pemberhentian tetap.
Dalam  hal  amar  putusan  DKPP  menyatakan  Pengaduan  dan/atau  Laporan  tidak terbukti, DKPP merehabilitasi Teradu dan/atau Terlapor. Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor atau Pihak Terkait yang merupakan Penyelenggara Pemilu terbukti melanggar kode etik dalam pemeriksaan persidangan, DKPP dapat memerintahkan jajaran KPU dan/atau  Bawaslu  untuk  melakukan  pemeriksaan. 23 Sehingga,  dalam  konteks  ini penulis berpendapat bahwa penerapan asas ultra petita tidak melampaui kewenangan (detournement de pouvoir) DKPP sepanjang sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh UU Pemilu dan hukum acaranya dalam Peraturan DKPP No 3 Tahun 2017.
Asas ultra petita berarti melampaui apa yang dimintakan oleh pemohon dalam hal ini pengadu  dalam  dugaan  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  Pemilu.  Dengan demikian,  apabila  yang  tidak  diminta  oleh  pemohon  kemudian  diputus  oleh  DKPP (menerapkan asas ultra petita), sepanjang sesuai dengan batasan putusan yang dapat dijatuhkan oleh DKPP dalam UU Pemilu dan Peraturan DKPP No 3 Tahun 2017. Maka DKPP tidak melampaui kewenangannya ( detournement de pouvoir ).
Namun,  apabila  putusan  DKPP  menjatuhkan  yang  tidak  diminta  oleh  pemohon kemudian diputus oleh DKPP melebihi batasan yang ditentukan oleh UU Pemilu dan Peraturan  DKPP  No  3  Tahun  2017  maka  DKPP  telah  melampaui  kewenangannya (detournement  de  pouvoir)  sebagai  organ  tata  usaha  negara.  Berikut  digambarkan oleh  penulis  mengenai  analisis  kewenangan  DKPP  dalam  memutus  dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu:
22 Pasal 37 ayat (4) Peraturan DKPP No 3 Tahun 2017
23 Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan DKPP No 3 Tahun 2017

## Gambar 5.1.

## Kewenangan DKPP Dalam Memutus Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

## Sumber Bahan Hukum primer (diolah: 2019)

## 6.  Akibat Hukum Putusan DKPP yang Menerapkan Asas Ultra Petita
Sebagai  organ  tata  usaha  negara,  DKPP  harus  mentaati  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Khususnya  mengenai  kewenangan  atribusi  DKPP  yang ditentukan  dalam  UU  Pemilu.  Walaupun  DKPP  merupakan  organ  tata  usaha  negara, putusan  DKPP  terhadap  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  Pemilu  bukan merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara.    DKPP  merupakan  lembaga  pengadilan etika, untuk itu DKPP tidak pro aktif melainkan bersifat pasif. Kendati demikian DKPP juga  menjalankan  fungsi  edukasi  kepada  khalayak  untuk  menjelaskan  peran  DKPP melalui sosialisasi kode etik.
Putusan DKPP final dan mengikat, tidak ada lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung  yang  bisa  mengkoreksi  Putusan  DKPP.  Yang  tidak  final  dan  mengikat  adalah Keputusan KPU dan Bawaslu, karena bisa dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), bukan putusan DKPP.
Sesuai batasan yang ditentukan oleh UU Pemilu dan Peraturan
DKPP No 3 Tahun 2017 Diluar batasan yang ditentukan oleh UU Pemilu dan Peraturan DKPP No 3 Tahun 2017 Pengaduan dan/atau Laporan Diminta Pengadu Tidak Diminta Pengadu/Asas
Ultra Petita

## Dikabulkan DKPP
Dikabulkan DKPP
Putusan DKPP merupakan final dan mengikat bagi bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu.  Putusan DKPP bukan merupakan objek sengketa PTUN,  karena  bukan  keputusan  tata  usaha  negara.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  7 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  (untuk selanjutnya  disebut  UU  Administrasi  Pemerintahan),  “Keputusan  Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi  Negara  yang  selanjutnya  disebut  Keputusan  adalah  ketetapan  tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.”
Dengan berlakunya UU No 30 Tahun 2014, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud  dalam  UU  No  5  Tahun  1986  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No  9 Tahun 2004 dan UU No 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
a) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
b) keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
c) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
d) bersifat final dalam arti lebih luas;
e) keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
f) keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
Putusan DKPP merupakan putusan final dan mengikat yang menjadi landasan untuk Penyelenggara  Pemilu  (KPU  dan  Bawaslu)  menindaklanjuti  pemberhentian  anggota Penyelenggara  Pemilu.    Tindak  lanjut  pemberhentian  Penyelenggara  Pemilu merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dikeluarkan  oleh  Penyelenggara Pemilu  (KPU  dan  Bawaslu),  yang  merupakan  objek  sengketa  tata  usaha  negara (Pengadilan Tata Usaha Negara). Terkait dengan hal itu, maka putusan DKPP sebagai runtutan/salah  satu  proses  yang  mendasari  dibentuknya  Keputusan  Tata  Usaha Negara  (pemberhentian  anggota  KPU  atau  Bawaslu  yang  terbukti  melakukan pelanggaran  kode  etik)  maka  putusan  DKPP  tidak  boleh  melampaui  kewenangan atribusinya yang diberikan oleh UU Pemilu.
Karena  apabila  putusan  DKPP  melampaui  kewenangan  atribusinya,  maka  akan melanggar  asas detournement  de  pouvoir .  Sehingga,  putusan  DKPP  haruslah  sesuai dengan kewenangannya tidak boleh malampaui kewenangan yang diberikan oleh UU
Pemilu.  Akibat  hukum  putusan  DKPP  yang  melampaui  kewenangannya  ialah Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dikeluarkan  oleh  Penyelenggara  Pemilu  berupa mengandung cacat hukum, dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut batal atau tidak sah.  Berikut  ini  penulis  menggambarkan  akibat  hukum  putusan  DKPP  yang menerapkan asas ultra petita :
Gambar 6.1. Akibat Hukum Putusan DKPP yang Menerapkan Asas Ultra Petita
Sumber Bahan Hukum Primer (diolah: 2019)

## 7. Kesimpulan
Penggunaan asas ultra petita oleh DKPP dalam memutus pelanggaran kode etik oleh penyelenggara  Pemilu  (KPU  dan  Bawaslu)  tidak  bertentangan  dengan  asas  hukum positif  yang  berlaku,  karena  telah  ditentukan  batasan  kewenangan  putusan  DKPP dalam UU Pemilu. Namun, apabila penggunaan asas ultra petita oleh DKPP melebihi batasan  kewenangan  putusan  DKPP  dalam  UU  Pemilu,  maka  putusan  DKPP

## Putusan DKPP
Menerapkan Asas Ultra Petita Tidak Menerapkan Asas Ultra Petita Sesuai dengan batasan kewenangan DKPP yang ditentukan UU Pemilu Melampaui batasan kewenangan yang ditentukan UU Pemilu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) Sah dan mengikat Cacat Hukum (batal dan tidak sah) Diajukan ke PTUN
bertentangan  dengan  asas  hukum  positif  yang  berlaku  yaitu  asas  tidak  tidak menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir).
Putusan  DKPP  merupakan  putusan  yang  bersifat  final  dan  mengikat.  Terdapat  dua akibat hukum putusan DKPP yang menerapkan asas ultra petita. Pertama, putusan DKPP mengakibatkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) sah dan mengikat ialah putusan DKPP yang menerapkan  asas ultra  petita,  dan  sesuai  dengan  batasan  kewenangan  DKPP  yang  ditentukan  UU Pemilu.  Batasan  kewenangan  yang  ditentukan  UU  Pemilu  ialah  penjatuhan  sanksi teguran  tertulis,  pemberhentian  sementara,  atau  pemberhentian  tetap.  Kedua, putusan DKPP mengakibatkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) cacat hukum (batal dan tidak sah) ialah putusan DKPP yang  menerapkan  asas  ultra  petita,  dan  putusan  DKPP  melampaui  kewenangan DKPP yang ditentukan UU Pemilu. Meliputi penjatuhan sanksi diluar sanksi sanksi teguran  tertulis,  pemberhentian  sementara,  atau  pemberhentian  tetap,  yang tercantum dalam UU Pemilu.

## Referensi
Asshiddiqie,  Jimly.  (2014).  “Peradilan  Etik  dan  Etika  Konstitusi  (Perspektif  Baru tentang ‘ Rule of Law and Rule of Ethics’ & Constitutional Law dan Constitutional Ethics’ )”. Jakarta: Sinar Grafika.
Chandranegara,  Ibnu  Sina.  “ Ultra  petita Dalam  Pengujian  Undang-undang  dan  Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional”. Jurnal Konstitusi , Vol 9 No 1, Maret 2012 .
DKPP RI. Ida Budiati: DKPP Dikonstruksi Sebagai Lembaga Pengadilan Etika, ( Online ) http://dkpp.go.id/ida-budiati-dkpp-dikonstruksi-sebagai-lembaga-pengadilan- etika/ . Diakses pada tanggal 26 Juni 2019
Harahap,  Yahya.  (2008).  “Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”. Jakarta: Sinar Grafika
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2005).  “Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi”.  Surabaya: Prenadamedia Group.
M.  Hadjon,  Philipus.  (Tanpa  tahun).  Makalah:  “Tentang  Wewenang”,  Surabaya:
Universitas Airlangga.
Ranuhandoko, IPM. (2000). “Terminologi Hukum”. Jakarta: Sinar Grafika.
Soekanto, Soerdjono, dan Mamudji, Sri. (2006). “Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat”. Jakarta: Rajawali Pers

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1986  Nomor  77)  sebagaimana telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  292,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2017  tentang  Penyelenggara  Pemilihan  Umum (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  182,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
Peraturan DKPP Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404).Titin anidyajati, dkk. (2015). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember.