VOLUME 4 NOMOR 2  2020   | E-ISSN : 2581-2424  |  P-ISSN : 2597-3657 |  Website : journal.undiknas.ac.id
Korespondensi: Universitas Diponegoro Jl. Prof. Sudarto No.13, Tembalang, Kecamatan. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah E-mail: ronaldperantau@gmail.com

## NEGARA DAN WARGA NEGARA PERSPEKTIF ARISTOTELES

## Raimundus Bulet Namang
Universitas Diponegoro ronaldperantau@gmail.com
Received: 6 June 2020  |  Reviewed: 9 June 2020 |  Accepted: 14 July 2020

## ABSTRAK
Dalam artikel ini, penulis mengkaji pemikiran Aristoteles tentang Negara dan Warga Negara. Penulis mengkaji pemikiran Aristoteles tersebut dalam bukunya La Politica. Masalah pokok yang hendak dikaji oleh  penulis  adalah  bagaimana  Negara  dan  Warga  Negara  yang  baik  menurut  Aristoteles  dan bagaimana  hubungan  Warga  Negara  dengan  Negara  dalam  Konstitusi.  Dalam  Negara  terdapat elemen- elemen penting yaitu elemen identitas, partisipasi, hak, kewajiban, dan penerimaan nilai-nilai sosial  bersama.  Menurut  Aristoteles  warga  negara  mengambil  bagian  dalam  kehidupan  Negara. Menjadi  warga  negara  yang  baik  adalah  bagaimana  keterlibatan  warga  negara  yang  baik  dalam negara. Bagi Aristoteles Negara yang terbaik adalah kombinasi Aristokrasi dan Demokrasi. Aristoteles mengambil jalan tengah dalam pandangannya tentang Negara yang baik. Tentunya negara yang baik membutuhkan warga negara yang baik pula. Hubungan antara manusia sebagai warga negara tidak terpisahkan  dari  Negara.  Negara  membuat  konstitusi  untuk  mengatur  warganya.  Konstitusi  sangat penting dalam suatu Negara selama konstitusi yang dimaksud membawa keadilan dan kebahagiaan yang merupakan tujuan tertinggi dari masyarakat
Kata Kunci: Negara, Warga Negara, Negara yang Baik, Konstitusi

## ABSTRACT
In  this  article,  the  author  examines  Aristotle's  thoughts  about  the  State  and  Citizens.  The  author examines Aristotle's thoughts in his book La Politica. The main problem to be examined by the author is how the State and Citizens are good according to Aristotle and how the relationship of Citizens with the State in the Constitution. In the State there are important elements, namely elements of identity, participation,  rights,  obligations,  and  acceptance  of  shared  social  values.  According  to  Aristotle, citizens took part in the life of the State. Being a good citizen is how good citizens are involved in the country. For Aristotle, the best country is a combination of Aristocracy and Democracy. Aristotle took the middle ground in his view of a good state. Of course a good country needs good citizens too. The relationship between humans as citizens is inseparable from the State. The state makes a constitution to regulate its citizens. The constitution is very important in a country as long as the constitution in question brings justice and happiness which is the highest goal of society
Keywords: Country, Citizens, Good Country, Constitutions.

## PENDAHULUAN
Tidak terbantahkan kehidupan manusia dewasa ini mengalami kemajuanseiring dengan perkembangan  zaman.  Semboyan ‘sapere  aude’ (beranilah  berpikir  sendiri)  sejak  zaman modern, membuat manusia keluar dari penjara yang selama ini mendera kebebasan rasionya. “Aku” kini menjadi pusat pemikiran manusia (Sabari, 2008). Paradigma baru dibangun dalam kesadaran  bahwa  manusia  sebagai  sentralitas  pemikiran.  Keyakinan  akan  masa  depan  yang cerah  mendapat  dukungan  kuat  dengan  perkembangan  yang  pesat  dalam  bidang  ilmu pengetahuan saat itu, khususnya ilmu pengetahuan alam dan teknik (Tjahjadi & Intelektual, 2004).
Manusia  mendapat  posisi  baru  dalam  kancah  pemikiran  modern.  Manusia  menjadi sentral dalam petualangan filosofis era modern. Panggung pemikiran modern syarat dengan antroposentris. Misalnya Rene Descartes, bapak filsuf modern dalam pencarian filosofisnya menemukan  subyektivitas  manusia.  Inilah  dasar  peradaban  pencerahan  yang  menempatkan manusia  sebagai  pelaku  otonom  untuk  memaknai,  memberi  arti  lewat  kesadaran rasionalitas(Sukamto,  2010).    Penyair  Charles  Swimburne  menulis;  “Kemuliaan  kepada manusia  di  tempat  yang  tinggi!  Karena  manusia  adalah  tuan  segalanya”  (Smith  &  Raeper, 2000). Kalimat bijak ini merangkum di dalamnya nilai humanisme yang digendong dalam era modern.
Kemajuan  yang  dialami  terbentuk  dari  kesadaran  manusia  akan  dirinya  sendiri. Manusia kembali melahirkan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno yang kaya akan nilai-nilai humanisme.  Pemikiran  pemikiran  klasik  kembali  mendapat  perhatian  serius,  dikarenakan kajian dan bahasan para pemikir klasik berkisar antara alam dan manusia.Salah satu pemikiran filsuf klasik yang diangkat penulis dalam tulisan ini adalah Aristoteles. “Aristoteles (384 -322 SM) seorang pemikir, ilmuwan, ahli logika dan sekaligus filosof terkenal saat itu. Karyanya yang berjudul Politics telah memberikan inforrmasi penting mengenai Athena sebagai suatu negara kota (polis) di masa Yunani Kuno yang demokratis beserta keberadaan warganya di polis tersebut (polites/politai)”(Winarno, 2015).
Dalam  sejarah  filsafat  bahkan  ilmu  pengetahuan  umum  lainnya,  nama  Aristoteles sering  mendapat  tempat.  Ia  salah  satu  darisedikit  orang  yang  meninggalkan  pengaruh  yang besar bagi kemajuan dunia. Bersama Plato gurunya, ia menelurkan beragam gagasan tentang manusia, tentang dunia dan terlebih karnya besarnya yang terkenal yaitu Metafisika (Jegalus, 2013). Ajaran Aristoteles tentang metafisika kemudian di kembangkan lebih lanjut oleh St. Thomas Aquinas pada abad pertengahan. Aristoteles juga banyak menulis gagasannya dengan melihat  berbagai  persoalan  yang  berkembang  pada  masanya,  termasuk  masalah  etika  dan politik, yang tertuang dalam dua  karya monumentalnya yakni, Nicomachean Etics Dan La Politica (Koten, 2010). Secara spesifik, pemikiran Aristoteles tentang etika politik inilah yang menjadi  kajian  penulis.  Terlebihkonsep  Aristoteles  tentang  negara  dan  warga  negarayang tertuang dalam bukunya La Politica .
Pada zaman Yunani klasik Polis diartikan sebagai negara kota. Polis merupakan sarana kehidupan bagi orang Yunani. Polis adalah instansi alamiah yang ada secara organis dimana mahkluk hidup lainnya dipengaruhi oleh hukum alam (hukum pertumbuhan dan kematian). Karena  itu,  negara  memerlukan  ruang  hidup  ( lebensraum ),  yang  tumbuh  dan  berkembang secara  dinamik.  Raganya  adalah  negara,  jiwanya  adalah  masyarakat  sebagai    elemen pembentuk adanya  negara (Efriza, 2017).
Pemikiran Aristoteles tentang negara tertuang dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Pasaribu (2016). Istilah polis, polites dan politeia (bhs Greek) menjadi kata-kata kunci atau dikenal sebagai bagian dari Aristotle’s term , yang nantinya diterjemahkan sebagai state, citizen dan constitution. (bhs.Inggris). Ketiga istilah tersebut tidak bisa dipisahkan dan untuk
memahami satu hal, maka yang lain juga harus dipahami pula (Winarno, 2015). Aristoteles mendefinisikan Negara ( Polis ) sebagai kumpulan masyarakat dan setiap masyarakat dibentuk dengan  tujuan  demi  kebaikan,karena  manusia  senantiasa  bertindak  untuk  mencapai  sesuatu yang  mereka  anggap  baik.PemikiranAristoteles  tentang  negara  dipengaruhi  oleh  kedua pendahulunya  yakni  Sokrates  dan  Plato.  Aristoteles  setuju  dengan  pemikiran  mereka  yang menyatakan  bahwa  negara  adalah  kodrat  alamiah.  Pernyataan  ini  juga  sekaligus  mengeritik pemikiran  kaum  sofis  yang  beranggapan  bahwa  negara  terbentuk  karena  adat  kebiasaan (Pasaribu, 2016).
Sedangkan  warga  negara  menurut  Aristoteles  adalah  seluruh  manusia  yang  menjadi komponen  tubuh  politik  yang  terdiri  dari  bagian-bagian  untuk  membentuk  negara.Warga negara  dalam  konteks  pemikiran  Aristoteles  disini  tidak  termasuk  mereka  kaum  petani  dan mekanik  (Pasaribu,  2016).  Karena  bagi  Aristoteles  yang  berhak  menyadang  status  warga negara  hanyalah  mereka  yang  memiliki  kemampuan  untuk  berpartisipasi  dalam  kehidupan politik  dengan  memiliki  nalar  berpolitik  dan  kedudukan  dalam Polis. Aristoteles  juga menekankan tentang hubungan negara dan warga negara sebagai partner untuk mewujudkan tujuan  negara  yakni  kebaikan  bersama  ( bonum  commune) .  Negara  haruslah  menjadi  sarana perwujudan hidup baik setiap elemen masyarakat. Dalam perwujudan, warga negara tidaklah menjadi  elemen  masyarakat  yang  hanya  mengembangkan  sikap  individualistis  tapi  harus menjadi partner negara yang sungguh menciptakan kesehjahteraan bagi setiap masyrakat.
Menurut  Aristoteles,  Manusia  adalah Zoion  politikon (mahkluk  yang  hidup  dalam Polis) . Kata-kataAristoteles ini diterjemahkan dalam terminologi modern dengan mengatakan bahwa  “manusia  adalah  Mahkluk  Sosial”.  Terjemahan  ini  sebagian  benar  juga  tetapi  yang dimaksud Aristoteles di sini lebih daripada mahkluk sosial. Baginya Manusia secara kodrat hidup  dalam Polis (Siregar,  2018).  Mengapa  manusia  disebut  mahkluk  yang  hidup  dalam Polis? karena manusia tak dapat dilepaspisahkan dengan kehidupan  negara. Manusia hidup dalam  negaramelaksanakan  segala  aktifitasnya  dalam  tata  aturan,  sistem  kehidupan  dan mendapat  perlindungan  dari  negara . Negara  menjadi  sarana  perwujudan  hidup  baik.  Dalam perwujudan  ini  manusia  selalu  membutuhkan  sesamanya  untuk  saling  berhubungan  satu dengan yang lain. Oleh karena itu manusia menjadi aktorutama dalam mewujudkan kebaikan tertinggi dalam negara.
Untuk  sampai  pada  mewujudkankan  kebaikan  tertinggi  kemudian  muncullah pertanyaan, seperti apakah pemerintahan yang baik, secara bentuk maupunkonstitusi? Istilah aristokrasi, oligarki, monarki, tirani, dan demokrasi digunakan berulang kali oleh para filosof klasik sebelum Aristoteles dan terus menjadi istilah yang terus digunakan hingga saat ini. Dari beberapa  bentuk  pemerintahan,  Aristoteles  menganalisa  kualitas  bentuk  pemerintahan  yang dibahas  oleh  filosof-filosof  sebelumnya.  Para  filosof  tersebut  tidak  selalu  sejalan  mengenai mana yang terbaik (Fadil, 2012).
Persoalan  makna  negara  dan  warga  negara  dan  juga  tentang  Negara  yang  baik merupakan  persoalan  yang  amat  intens  dalam  perkembangan  politis  dari  zaman  ke  zaman. Makna  negara  yang  amat  luas  dan  memiliki  tujuan  yang  mulia  serta  berfungsi  untuk melindungi segenap warganya menjadi begitu sempit dimaknai oleh segelintir manusia yang aktif menjadi penguasa negara dan penggerak dalam kehidupan politik negara sehingga banyak menonjolkan sikap ketidakadilan bagi keseluruhan manusia yang hidup dalam negara. Untuk itu  penulis  mengangkat  topik  dari  pemikiran  aristitotes  tentang  konsep  negara  dan  warga negara dan menganalis secara kritis bagaimana relasi keduanya sebagai dasar perkembangan kehidupan  politik  dalam  memanusiakan  manusia  sebagai  manusia  yang  adil  dan  bijaksana. Penulis juga berharap, pemikiran Aristoteles ini dan tinjauan terhadapnya dapat berguna bagi perkembangan ilmu filsafat dan khususnya bagi perkembangan dibidang filsafat Politik. Selain itu dapat menjadi input yang amat bermanfaat bagi manusia dalam menghayati eksistensinya sebagai mahkluk politis.
Dengan  berdasarkan  dari  beberapa  uraian  singkat  diatas  kemudian  memunculkan sebuah  pertanyaan  besar  yang  menjadi  acuan  untuk  menulis  artikel  ini  yaitu;  bagaimna pemikiran  negara  dan  warga  negara  dalam  diskursus  pemikiran  Aristoteles?.  Dalam menganalisa  pemikiran  Aristoteles  ini  Penulis  menggunakan  metode  studi  pustaka,  dengan bersumber pada buku-buku dan manuskrip untuk dijadikan sebagai dasar penulisan artikel ini. Buku    yang  menjadi  acuan  utama  penulis  adalah  karya  monumentalnya  yaitu La  Politica , dalam Politics yang berisikan pemikirannya tentang negara, konstitusi dan warga.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  kualitatif.  Penelitian kualitatif adalah suatu aktifitas berlokasi yang menempatkan penelitiannya di dunia. Penelitian
kualitatif  terdiri  dari  serangkaian  praktik  penafsiran  material  yang  membuat  dunia  terlihat. Praktik-praktik  ini  mentransformasikan  dunia.  Mereka  mengubah  dunia  menjadi  sebuah representasi yang mencakup berbagai catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman dan  catatan  pribadi.  Penelitian  kualitataif  melibatkan  suatu  pendekatan  penafsiran  yang naturalistrik terhadap dunia (Creswell, 2015). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis,  karena  metode  ini  digunakan  untuk  meneliti  kejadian-kejadian  yang  berhubungan dengan  kondisi  dan  keadaan.  Penelitian  deskriptif  adalah  suatu  metode  penelitian  tentang kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kejadian pada masa sekarang (Gunawan, 2013). Adapun yang menjadi alasan menggunakan penelitian deskriptif karena sangat cocok dengan penelitian yang dilakukan yaitu dengan bentuk studi kepustakaan terhadap pemikiran Aristoteles tentang Negara dan Warga Negara.

## PEMBAHASAN
Perkembangan  pemikiran  Aristoteles  tak  pernah  terlepas  dari  wilayah  tempat  ia berdomisili dan wilayah dimana dia menanam pengaruh pemikirannya melalui pengajaran di akademinya. Selain itu juga pemikiran Aristoteles dipengaruhi dengan adanya situasi politik yang terjadi di wilayah tempat ia berdomisili. Luas negara Yunani pada masa Aristoteles tidak bisa  di  bandingkan  dengan  Yunani  pada  zaman  modern  ini.  Negeri  Yunani  pada  zaman Aristoteles memiliki wilayah cakupan yang amat luas.Permukaan wilayah Yunani melingkupi pesisir  Asia  Kecil  (kini  wilayah  Turki)  sampai  dengan  wilayah  Sesilia  serta  Italia  Selatan, bahkan daerah Kyrene di daratan Afrika (Tule, Doeka, & Atang, 2015).
Daratan Yunani sebagian besar terdiri dari pegunungan yang gundul dan kurang sekali tanah  yang  dapat  diolah.  Itulah  sebabnya  karena  situasi  geografis  negerinya  orang  Yunani selalu berjuang mengatasi kehidupan mereka yang banyak mendapat kesulitan. Selain karena situasi  ini  banyak  menghasilkan  para  pedagang  dan  pelaut  yang  pandai,  tetapi  Yunani  juga banyak melahirkan pemikir hebat yang begitu terkenal hingga saat ini.
Praktek  kehidupan  masyarakat  Yunani  kuno  dalam  negara  kota  (city  state)  telah menunjukkan struktur sebuah negara dengan berbagai bentuknya sebelum muncul tokoh- tokoh pemikir kenegaraan. Sistem pemerintahan di Athena telah memungkinkan masalah kenegaraan menjadi diskusi publik dalam keseharian masyarakatnya. Meskipun tidak dapat dibandingkan
dengan negara-negara modern saat ini, namun negara kota Yunani kuno telah menunjukkan struktur pemerintahan negara berdasarkan kondisi masyarakat pada saat itu (Bevir & Meyer, 2013).
Situasi  Geografis  Yunani  ini  pula  membuat  Aristoteles  menulis  karya-karyanya dengan  melihat  situasi  wilayah  tempat  hidupnya.  Aristoteles  adalah  seorang  Realis  dan Humanis. Dia menciptakan berbagai karyanya dengan berlatar belakang kehidupan manusia tanpa terlepas dari tempat keberadaan manusia itu sendiri. Untuk itu Aristoteles mengatakan bahwa negara adalah kumpulan manusia yang dibentuk dengan tujuan demi kebaikan, karena manusia senantiasa bertindak menuju yang baik. Schmandt, (2002), menulis bahwa sebagai seorang filsuf, Aristoteles juga mengkritisi situasi zamannya terutama krisis politik di Athena dan  Yunani  pada  umumnya.  Populasi  Warga  pada  masa  Aristoteles  yang  hidup  di  Athena diperkirakan  300.000  hingga  400.000  orang.  Kira-kira  separuhnya  tinggal  di  kota  Athena. Warga terbagi menjadi tiga kelas sosial besar, masing-masing memiliki status legal dan politik: warga negara, warga asing ( metic ) dan budak.
Pada  zaman  Aristoteles  terjadi  perbedaan  status  sosial,  Masyarakat  pada  masa  itu dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu budak (slaves),orang asing (foreign or metic), dan warga negara  (citizens).  Budak  dan  orang  asing  tidak  dapat  ikut  ambil  bagian  dalam  kehidupan politik. Status kewarganegaraan diperoleh karena ikatan darah dari masing-masing suku atau kelompok (parishes). Pada masa ini juga sudah terdapat institusi politik yaitu Assembly atau Ecclesia sebagai majelis tempat seluruh warga negara dapat mendiskusikan dan mengambil keputusan masalah bersama, Magistrate sebagai pelaksana pemerintahan, dan Council of Five Hundred dan  Pengadilan  dengan  popular  juries  yang  mengontrol  pemerintahan  di  Athena.
Sistem yang digunakan pada saat itu adalah gabungan antara pemilihan dan undian. Konstitusi di  Athena  lebih  merupakan  “ mode  of  life ”  dari  pada  sebagai  sebuah  struktur  hukum.
Pemerintahan yang diterapkan adalah demokrasi dalam arti di tangan banyak orang dan bukan sedikit orang (Bevir & Meyer, 2013).
Berkaitan dengan pembagian status sosial ini, Aristoteles mengakui dan menerimanya oleh karena itu menurut Aristoteles, warga negara tidak mencakup semua anggota dari setiap kelas  sosial.  Hanya  mereka  yang  memiliki  kualitas  penalaran  yang  diperlukan  untuk membimbing kehidupannya ke arah kebajikan politik. Sedangkan para budak dan kaum metic
tidak  di  masukan  dalam  kategori  warga  negara.  Menurut  Aristoteles:    “Warga  negara  tidak meliputi kehidupan mekanik atau pedagang karena kehidupan seperti mereka adalah rendah dan  berlawanan  dengan  kebajikan.  Warga  negara  juga  tidak  termasuk  petani  karena  waktu luang yang diperlukan dalam tugas-tugas politik (Pasaribu, 2016).

## Teori Politik Aristoteles
Pendekatan Aristoteles tentang politik terdapat dalam bukunya La Politica, dan sedikit meluas dalam beberapa bagian yang relevan dalam karyanya Nicomachean Ethics, Rhetoric dan Methaphysi c. Menurut Aristoteles, politik adalah ilmu praktis, tujuan politik “bukanlah pengetahuan melainkan tindakan ”. Teori politik menaruh perhatian pada watak manusia atau dengan kata lain tindakan bebas atau sukarela manusia (Pasaribu, 2016). Karena teori politik memerlukan tindakan bebas dan sukarela manusia maka teori politik memerlukan lebih dari sekedar penyempurnaan akal (pengetahuan): teori politik memerlukan kehendak jujur.
Aristoteles  menekankan  bahwa  pelacakan  yang  sungguh-sungguh  kepada  watak manusia  merupakan  hal  pokok  bagi  teori  politik.  Teori  politik  haruslah  didasari  atas  watak manusia.  Karena  fungsi  negara  adalah  untuk  membantu  individu  mencapai  tujuannya. Bertalian  dengan  ini  dalam  buku Ethics, Aristoteles  menekankan  bahwa    tujuan  alamiah manusia  adalah  kebahagian.  Jadi  negara  haruslah  membuat  seluruh  warganya  memperoleh kebahagian (Crisp, 2014).

## Negara ( Polis ) Menurut Aristoteles
Menurut  Aristotles  negara  adalah  sebuah  komunitas  yang  dibentuk  untuk  sebuah kebaikan. Sistem keilmuan politik (political science) mulai terbentuk dalam kajian Aristoteles seperti ketika Aristoteles membedakan model komunitas (negara) (Fadil, 2012). Sebagai orang yunani, Aristoteles juga berpandangan negara sebagai Polis atau negara kota karena hidup yang baik  bagi  Aristoteles  hanya  bisa  diwujudkan  dalam Polis .  Dalam  bukunya La  Politika, Aristoteles menuliskan :
Negara  adalah  kumpulan  masyarakat  dan  setiap  masyarakat  dibentuk  dengan tujuan  demi  kebaikan,  karena  manusia  senantiasa  bertindak  untuk  mencapai sesuatu yang mereka anggap baik. Namun, jika seluruh masyarakat bertujuan pada kebaikan, negara atau masyarakat politik memiliki kedudukan tertinggi dari
pada yang lain dan meliputi elemen-elemen penunjang lainnya,serta bertujuan pada kebaikan tertinggi (Pasaribu, 2016).
Aristoteles mengatakan bahwa “hal pertama yang  menjadi penentu pertama adanya negara  adalah  individu  laki-laki  dan  perempuan  yang  karena  penyatuan  dibentuk  bukan dengan  sengaja  untuk  melanjutkan  keturunan  tetapi  karena  keinginan  manusia  untuk meninggalkan  citra  mereka  sendiri.  Penyatuan  dari  kedua  individu  manusia  untuk melanjutkan keturunan ini membentuk keluarga yang adalah kumpulan yang ditetapkan oleh alam guna memenuhi keinginan kedua individu. Keluarga yang ada karena individu dan demi terpenuhinya  kebutuhan  dan  keinginan  ini  semakin  bertambah.  Ketika  beberapa  keluarga bergabung dan menetapkan suatu tujuan yang lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan sehari- hari membentuk desa. Dan setelah itu,beberapa desa bergabung membentuk sebuah komunitas komplek tunggal dan cukup besar untuk memenuhi kebutuhan kelompok itu sendiri, negara mulai    timbul  yang  berasal  dari  tidak  adanya  kebutuhan  hingga  adanya  harapan  untuk pemenuhan kebutuhan demi kehidupan yang lebih baik” (Pasaribu, 2016).
Aristoteles  Mengatakan,  Negara  itu  adalah  gabungan  keluarga  sehingga  menjadi kelompok  yangbesar.Kebahagian  dalam  negara  akan  tercapai  bila  terciptanya  kebahagian individu  (perseorangan),  sebaliknya  bila  manusia  ingin  bahagia  ia  harus  bernegara,  karena manusia  saling  membutuhkan  satu  sama  dengan  yang  lainnya  dalam  kepentingan  hidupnya (Mahmuda, 2017). Dengan demikian, Negara ( Polis ) merupakan persekutuan berbagai elemen masyarakat dari berbagai jenis yang terjadi karena kreasi alam. Aktor dari kreasi alam adalah manusia.  Manusia  adalah  mahkluk  politik,  Manusia  berkumpul  dan  membentuk  komunitas masyarakat dari tahap keluarga, desa dan yang terakhir adalah negara . Karena itu jika bentuk awal  masyarakat  adalah  alamiah,  negara  pun  alamiah.  Atau  dengan  kata  lain  Negara merupakan suatu kekuasaan masyarakat (persekutuan dari pada keluarga dan desa/kampong) yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia (Usman, 2015).

## Watak Negara
Pada  dasarnya  negara  memiliki  watak  khusus  yang  merupakan  manifestasi  dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya dimiliki pada negara saja atau dengan kata lain
tidak  terdapat  pada  asosiasi  lainnya.  Menurut  Miriam  Budiarjo  negara  pada  zaman  modern memiliki watak memaksa, monopoli, dan mencakup semua(Efriza, 2017).
Bagi Aristoteles watak suatu negara terletak pada manusia.Seperti hal adanya negara yang alamiah, berawal dari individu manusia yang membentuk keluarga, kemudian keluarga membentuk desa dan beberapa desa membentuk negara. Manusia adalah aktor negara yang berwatak.  Watak  manusia  selalu  berorientasi  pada  sesuatu  yang  mereka  anggap  baik. Aristoteles  mengatakan  tentang  “perbedaan  perkumpulan  manusia  dan  binatang.”  Hanya manusia yang dapat berbicara dan hanya manusia yang memiliki makna yang baik dan buruk, adil  dan  tidak  adil.  Karena  asosiasi  inilah  yang  membentuk  keluarga,  desa  dan  negara” (Pasaribu, 2016).
Manusia inti dari tubuh politik, hanya manusia yang dapat menjalankan tugas negara dan bertanggung jawab akan tugas negara. Watak manusia yang baik dan terarah pada kebaikan bersama menentukan watak negara secara keseluruhan dan sebaliknya. Watak manusia yang tak  dapat  hidup  sendiri  tanpa  yang  lain,menjadikan  negara  sebagai  kehidupanbersama kumpulan  manusia    yang  berwatak  dan  bertujuan  pada  kebaikan.  Bagi  Aristoteles,  Negara sebagai syarat bagi perkembangan keutuhan manusia. Negara bukan hanya syarat fisik namun sesuatu yang diperjuangkan oleh karakter dan watak manusia, meski tidak sempurna, secara khusus  dan  melawan  dengan  berbagai  keadaan.  Negara  adalah  fakta  empirik  dari  perilaku manusia. Dengan demikian baik tidaknya negara tergantung pada manusia.

## Tujuan Negara
Menurut  Aristoteles,  segala  sesuatu  mempunyai  maksud  atau  tujuan.  Sebilah  pisau, misalnya,  mempunyai  tujuan  untuk  memotong.  Sebilah  pisau  yang  baik  itu  baik  untuk memotong  berbagai  benda,  dan  oleh  karena  itu  pisau  harus  tajam.  Demikian  pula,  orang mempunyai tujuan. Orang harus melakukan segala sesuatu untuk menolong mereka mencapai maksud atau tujuan tersebut: hal-hal yang ada untuk kebaikan mereka (Crisp, 2014).
Demikian pula Negara bermula “dalam kebutuhan hidup yang nyata dan berlanjut pada kehidupan yang baik”. Dalam buku La Politica , Aristoteles mengatakan bahwa “negara adalah kumpulan masyarakat yang dibentuk dengan tujuan pada kebaikan,  dimana manusia selalu memiliki  tujuan  pada  kebaikan  tertinggi”  (Pasaribu,  2016).  Tujuan  negara  adalah  tujuan manusia  sebagai  aktor  utama  dalam  kehidupan  negara.  Manusialah  yang  menentukan  baik tidaknya kehidupan dan perkembangan negara. Jika tujuan manusia adalah kebaikan tertinggi, maka negara juga bertujuan pada hal yang sama.
Tujuan negara bukan hanya bermaksud bagi terpenuhinya apa yang baik bagi  individu semata, tetapi untuk kebaikan bersama dalam setiap komunitas. Dari komunitas yang terkecil hingga pada negara sebagai komunitas yang lebih luas. Untuk itu negara haruslah menjamin kehidupan  masyarakat  agar  terarah  pada  kebaikan  dan  juga  harus  memberikan  kesempatan pada  mereka  agar  meraih  perlakuan  moral,  memperoleh  hak  intelektual  yang  dibutuhkan sebagai penunjang terwujud kehidupan yang baik.
Negara harus secara serius menegakkan keadilan, karena penegakkan keadilan adalah fungsi  utama  negara.  Dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara,  walaupun pererkonomian masyakat belum maju, kalau negara mampu menegakkan keadilan, rakyat akan setia kepada negara dan tahan hidup menderita dalam berjuang mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan maju (Usman, 2015).

## Warga negara
Aristoteles  menegaskan  bahwa  “negara  merupakan  kumpulan  dari  berbagai  elemen, seperti yang lainnya terdiri dari berbagai bagian, warga negara merupakan elemen dari negara”. karena  itu  jelaslah  kita  perlu  bertanya,”  siapakah  warga  negara  itu?’’.  Dalam  bukunya La Politica , Aristoteles menuliskan:
Warga negara yang perlu kita definisikan adalah warga negara dalam pengertian yang  diatur  oleh  hukum,  tidak  ada  pengecualian  dan  karakteristik  khususnya adalah  dia  bagian  dari  sistem  administrasi  hukum,  termasuk  dalam  jabatan (Pasaribu, 2016).
Aristoteles  mengkaji  lebih  lanjut  tentang  kualifikasi  kewarganegaraan,menurutnya setiap negara tidak memiliki kesamaan dalam hal mendifinisikan warga negara. Tergantung
pada jenis pemerintahan yang dianut negara,” Negara demokrasi tidaklah sama dengan negara oligarki” (Pasaribu, 2016).
Aristoteles juga menekankan bahwa warga negara tidak termasuk semua anggota dalam sebuah negara. Tidak setiap orang dapat menjadi warga negara,hanya mereka yang memiliki andil dan memiliki kriteria sebagai penguasa yang menjadi warga negara. Status warga negara diperoleh berdasarkan keturunan. Apabila orang tuanya  dilahirkan dan tinggal dalam suatu negara,  serta  berstatus  warga  negara  maka    anaknya  pula  adalah  warga  negara.Sedangkan mereka yang bukanlah warga negara adalah mereka yang disebut dengan warga asing dan para budak. Warga asing adalah mereka para pedagang, petani atau pekerja yang tidak memiliki tempat  tinggal  dalam  sebuah  negara.  Para  budak  merupakan  warga  yang  menjadi  tawanan perang tak layak menjadi warga negara.
Bagi Aristoteles, warga negara adalah mereka yang memiliki penalaran dan karakter diperlukan untuk membimbing kehidupannya ke arah kebijakan dan diberi kepercayaan dalam sebuah  negara.  “  warga  negara  tidaklah  termasuk  kaum  mekanik  dan  pedagang  karena kehidupan seperti itu berlawanan dengan kebajikan”. Warga negara juga tidak termasuk para petani karena waktu luang yang diperlukan dalam melakukan tugas-tugas politik.
Kewarganegaraan menurut Aristoteles pun dikaji apakah warga negara terjadi secara alami atau memang ada kesepakatan awal yang dibuat. Aristoteles memberikan sebuah contoh bagaimana  perubahan  terjadi  pada  warga  Athena.  Ketika  kekuasaan  tirani  berhasil ditumbangkan, penguasa baru menjamin kewarganegaraan bagi sejumlah orang asing dan para budak yang terdapat di dalamnya. Namun, hal tersebut lebih disebabkan karena ketidakadilan atau  keadilan  dari  penguasa.  Dari  adanya  kesatuan  manusia  (human  being)  ini  terciptalah sebuah kota atau negara. Negara tak lain terbentuk sebagai sebuah komposisi antara rakyat dan pengaturnya (Fadil, 2012).

## Relasi NegaraDan Warga Negara

## Konstitusi
Menurut  Aristoteles,  Konstitusi  merupakan  hal  yang  menunjukan  identitas  suatu negara.Aristoteles  mengatakan  “karena  negara  merupakan  kumpulan  berbagai  elemen masyarakat  dalam  sebuah  konstitusi  maka  ketika  konstitusi  berubah  dan  digantikan  dengan konstitusi lainnya maka negara juga ikut berubah”. Semua negara memiliki konstitusi yang berbeda-beda  dalam  mengatur  hidup  dan  kekuasaan  dalam  sebuah  negara.Lebih  lanjut Aristoteles menganalisis konstitusi yang merupakan diskusi lanjutan dari warga negara, karena konstitusi menentukan bagaimana warga negara mengatur hidup mereka sendiri (Koten, 2010).
Ada 3 bentuk konstitusi yang berlaku dalam suatu negara,yakni monarki , Oligarki, dan Demokrasi (Koten,  2010).  Aristoteles  memberikan  pengertian  dari  masing-masing  bentuk konstitusi  ini. Monarki, dimana kekuasaan dipegang oleh individu, yakni oleh kekuasaan Raja. Oligarki adalah bentuk konstitusi dimana kekuasaan dipegang oleh orang-orang terpilih dan Demokrasi ,  kekuasaan  dipegang  oleh  semua  warga  negara  atau  dengan  kata  lain  warga negaralah  yang  memerintah.  Seperti  yang  tertulis  dalam  buku La  Politica ,  Aristoteles menuliskan secara jelas tentang perbedaan bentuk konstitusi dan pemegang kekuasaannya dari 3 bentuk kekuasaan.
Tirani,  seperti  yang  dikatakan,  adalah  monarki  yang  menetapkan  aturan majikan  terhadap  masyarakat  politik.  Oligarki  adalah  ketika  orang  kaya memegang tampuk kekuasaan, dan Demokrasi adalah ketika orang miskin, bukan  yang  tidak  mempunyai  harta  benda,  yang  memegang  tampuk pemerintahan(Pasaribu, 2016).
Disini  menjadi  jelas,  bahwa  masing-masing  negara  memilik  konstitusi  yang  berbeda, sesuai dengan kebijakan negara tersebut. Namun konstitusi dari setiap negara tidak semuanya membawa kebaikan bersama dalam negara. Kepentingan dari setiap kebijakan konstitusi akan berakibat  bagi  kehidupan  negara.  Jenis monarki ,  tentu  akan  menguntungkan  bagi  kaum monarki , oligarki melihat  kepentingan  warga  yang  kaya,  dan demokrasi pun  akan  melihat kepentingan mereka yang membutuhkan. Untuk dalam mewujudkan kehidupan negara yang adil haruslah dibangun dari dalam diri manusia sebagai mahkluk rasional dan bertujuan pada kebaikan, bukan pada konstitusi yang semata hanya menjadi alat dalam menjalankan
pemerintahan  negara.  Manusialah  yang  menjadi  subyek  membuat  keputusan  dan  menjadi tujuan keputusan untuk hidup baik dalam negara.
Aristoteles menyatakan bahwa penentuan tentang siapakah warga Negara itu lebih tepat didasarkan pada rezim konstitusi atau bentuk pemerintahannya. Jadi warga Negara ditentukan oleh bentuk pemerintahan. Konstitusi menentukan siapa yang menjadi warga negara. Warga Negara  dalam  oligarki  belum  tentu  warga  Negara  dalam  demokrasi.  Warga  Negara  tidak ditentukan berdasar tempat atau ketaatan pada hokum (Winarno, 2015).
Sebuah konstitusi bukan hanya sebuah pandangan hidup warga negara, tetapi jugasebuah organisasi jabatan untuk menjalankan urusan publik. Namun sebuah konstitusi politik adalah hal  yang  berbeda  dengan  pelaksanaan  konstitusi.  Sebuah  pemerintahan  demokratis  dalam bentuknya  mungkin  memerintah  secara  oligarkis,  sementara  sebuah  oligarki  mungkin memerintah secara demokratis (Bevir & Meyer, 2013).

## Aturan Hukum
Manusia  adalah  mahkluk  yang  rasional.  Namun  tak  dapat  dipungkiri  pula  bahwa manusia  adalah  mahkluk  yang  sarat  dengan  godaan  dan  nafsu.  Aristoteles  mencatat  bahwa manusia memiliki “watak akan kejahatan”. Oleh karena itu baginya, pemberian kuasa yang tak terbatas  kepada  penguasa  akan  sangat  berbahaya.  penguasa  haruslah  berpatokan  pada pemerintahan yang memerlukan hukum yang adil. Bentuk pemerintahan seperti inilah yang sempurna sedangkan bentuk pemerintahan yang tidak sempurna adalah bentuk pemerintahan yang tidak dilandasi oleh hukum (Pasaribu, 2016).
Aturan  hukum  merupakan  alat  yang  digunakan  untuk  menjamin  bahwa  tindakan politik didasarkan atas keinginan dan tujuan yang benar. Aturan hukum juga menjadi tempat pembentuk  hubungan  antara  manusia  agar  menimbulkan  keserasian  yang  harmonis  sebagai anggota dalam negara.Aturan hukum senantiasa menjadi pengatur keadilan demi terwujudnya kebaikan bersama para penguasa, masyarakat politik, dan bagi negara secara keseluruhan. lebih lanjut,  Aristoteles  menegaskan  bahwaAturan  Hukum  seharusnya  diatas  segalanya,  majelis hakim hanyalah memutuskan kasus dan ini hanya dianggap sebagai konstitusi.
Konsep  Aturan  hukum  Aristoteles  selalu  dihubungkan  dengan  konsepnya  tentang negara.  Baginya  negara  yang  baik  adalah  negara  yang  diperintah  oleh  konstitusi  dan berkedaulatan  hukum.  Aturan  hukum  menjadi  sarana  ideal  dalam  menciptakan  kebaikan tertinggi dalam negara. Sebagaimana kebanyakan pemikir Yunani kuno, Aristoteles melihat konstitusi  negara  sebagai  “pandangan  hidup”,  penyatuan  unsur-unsur  yang  tersebar  untuk memperbaiki  negara  seperti  prinsip  pelaksanaannya,  lembaga-lembaganya,  tradisi  dan kebiasaannya.  Agar  aturan  hukum  tidak  bisa  diabaikan  oleh  para  penguasa  sehingga  tidak mengabaikan dan mencomohkan hak asasi manusia, dan juga agar keserasian hubungan negara dan warga negara menjadi lebih harmonis sehingga dapat terciptanya kebaikan bersama.

## Partisipasi Politik
Manusia  adalah  mahkluk  politik,  kehidupan  manusia  tak  dapat  dipisahkan  dengan kehidupan  politik.  Karena  itulah  Aristoteles  mengatakan  bahwa  manusia  adalah zoion Politikon (Mahkluk  Politik)  (Siregar,  2018).  Baginya,  setiap  warga  negara  haruslah berpartisipasi  dalam  kehidupan  negara.  Warga  negara  adalah  partner  negara,  untuk  itu keterlibatan  warga  negara  dalam  proses  pembentukan  identitas  kolektif  haruslah  menjadi kewajiban warga negara. Hal ini sesuai dengan sistem pemerintahan Athena pada saat itu yang menganut konstitusi demokrasi, dimana rakyat menjadi pemerintah dalam negara.
Bagi  Aristoteles,  partisipasi  politik  adalah  suatu  keniscayaan  karena  setiap  warga negara  dalam  suatu  cara  atau  lainnya  terlibat  aktif  dalam  kehidupan  negara  ( Polis )  (Koten, 2010).  Oleh  karena  itu  partisipasi  politik  membutuhkan  keterlibatan  aktif  dari  setiap  warga negara.  Warga  negara  memiliki  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  politik  lewat mengambil  bagian  dalam  memerintah  dan  diperintah,  karena  semua  manusia  bebas  dan sederajat.  Misalnya  melalui  pemilihan  pemimpin  negara,  warga  negara  berhak  memberikan suaranya. Warga negara senantiasa menjalin kerja sama dengan negara sebagai partner untuk tujuan  kebaikan  bersama.  Karena  Aristoteles  berpendapat  bahwa  hanya  dalam  negaralah manusia dapat mewujudkan hidup baik.
Kehidupan  Negara  tak  bisa  dilepaspisahkan  dengan  kehiduapan  warganya,  karena warga negara adalah elemen pembentuk suatu negara (Lilijawa, 2010). Negara haruslah
senantiasa  menjamin  kehidupan  warganya  bukanlah  memberikan  hak  tanpa  batas  bagi  para penguasa yang cenderung salah dalam menjalankan tugasnya dalam negara. Oleh karena itu partisipasi politik haruslah menjadi hak dan kewajiban yang diperjuangkan oleh waga negara yang tidak mendapat tempat dalam kehidupan politik suatu negara.

## Negara Yang Harus Dipraktikan
Dalam menentukan negara seperti apa yang terbaik dipraktikan belum bisa dipastikan karena  negara  terbentuk  secara  alamiah.  Semuanya  masih  terjadi  secara  alamiah  dan diharapakan  pada  kehidupan  yang  paling  baik,  yang  di  perintah  secara  lebih  baik  dengan kondisi yang memungkinkan.
Situasi  sosial  politik  di  Athena  begitu  mempengaruhi  pemikiran  politik  Aristoteles. Terutama dalam hal pembagian kelas, dalam negara kota pembagian kelas berdasarkan status sosial, politik dan ekonomi. Ada 3 tingkatan kelas di masa Aristoteles, kelas yang sangat kaya, kelas  menengah  dan  kelas  orang  miskin.  Hal  ini  dapat  memungkinkan  terjadinya  politik diferensiasi  yang  mendiskriminasi  kaum  tertentu  dalam  kehidupan  negara  sehingga  dapat berakibat  pada  kestabilan  negara.  Namun  menurut  Aristoteles  kelas  menengah  merupakan kelas yang memegang perimbangan kekuatan  dan menjadi moderat dari kelas sangat kaya dan kelas miskin.Untuk itu kelas menengah memiliki populasi yang lebih besar dan kuat dari kedua kelas  lainnya  sehingga  dapat  mempengaruhi  dua  kelas  lain  dalam  mengatur  kebijakan (Pasaribu, 2016).
Bagi  Aristoteles,  kelas  menengah  “paling  aman  dalam  memegang  kendali  negara karena mereka tidak iri, sebagaimana orang kaya yang iri terhadap harta tetangganyadan orang miskin yang iri terhadap harta orang kaya” (Pasaribu, 2016). Disini dengan jelas, negara yang harus  dipraktikan  menurutnya  adalah  negara  yang  selalu  menjaga  kestabilan.  Kestabilan bukanlah  milik  orang  kaya  semata  tapi  keseluruhan  masyarakat  entah  kelas  yang  kaya, menengah  maupun  yang  miskin.  Kelas  menengah  menjadi  moderasi  bukanlah  menjadi penguasa  bagi  yang  lainnya.  Kebijakan  dalam  menjaga  kestabilan  suatu  negara  bukanlah tergantung  pada  kepentingan  kelas  tapi  kebersamaan  baik  itu  kebijakan  politik,  ekonomi maupun sosial.
Selain  itu  pula  Aristoteles  menekankan  tentang  bentukpemerintahan,  baginya pemerintahan demokrasi adalah bentuk yang mesti dipraktikan, meski belum ideal tapi lebih baik dari bentuk pemerintahan lainnya. Karena bentuk demokrasi,menjadikan seluruh warga menjadi penentu kebijakan politik dalam negara. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang selalu mendapat keyakinan penuh dari masyarakatnya. Aristoteles menuliskan tentang Demokrasi:
Basis dasar sebuah negara demokrasi adalah kebebasan yang menurut pendapat umum hanya dapat dinikmati oleh negara tersebut. Ini yang mereka sebut dengan tujuan agung dari setiap demokrasi. Satu prinsip kebebasan adalah semua orang memerintah dan diperintah pada saatnya dan sesungguhnya keadilan demokrasi adalah aplikasi numerik bukan kesetaraan yang proposional (Pasaribu, 2016).
Disini jelas menunjukan bahwa Mayoritas menjadi penguasa bukanlah minoritas. Setiap warga  negara  memiliki  kesetaraan  hak  dan  berhak  terlibat  dalam  kehidupan  politik  karena pemerintahan ada ditangan warga negara.Aristoteles lebih lanjut berpendapat bahwa adanya suatu  pemerintahan  yangberlandaskan  konstitusi  akan  terlihat  dari  tiga  unsur,  yaitu  adanya pemerintahan  yang  dilaksanakan  untuk  kepentingan  umum,  adanya  pemerintahan  yang dilaksanakan  menurut  hukum  yang  berdasarkan  atas  ketentuan-ketentuan  umum  dan  bukan dibuat secara semena-mena, dan adanya pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat dan bukan atas paksaan-tekanan (Satriya, 2016).
Yang paling utama dari negara yang harus dipraktikan adalah mewujudkan tujuan dari negara  yaitu  kebaikan  bersama.  Kebaikan  bersama  dapat  terwujud  jika  negara  dan  warga negara  menjadi  partner  dalam  usaha  mensejahterakan  kehidupan  setiap  individu  manusia dalam negara. Kesejahteraan tentu tidak saja dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi setiap manusia sebagai komponen tubuh politik, tetapi seluruh kebutuhan hidup manusia. Meskipun ini amatlah abstrak dan begitu sulit untuk mewujudkannya. Yang utama adalah setiap manusia memperoleh keadilan dari kebijakan negara, sehingga dapat hidup sejahtera.

## KESIMPULAN
Aristoteles mengatakan bahwa “hal pertama yang  menjadi penentu pertama adanya negara adalah individu laki-laki dan perempuan yang karena penyatuan dibentuk bukan dengan
sengaja  untuk  melanjutkan  keturunan  tetapi  karena  keinginan  manusia  untuk  meninggalkan citra mereka sendiri. Proses terbentuknya negara menurut Aristoteles adalah melalui beberapa tahap  yakni  mulai  dari  rumah  tangga  karena  tidak  sanggup  memenuhi  kebutuhan  sendiri sehingga membutuhkan desa demikian seterusnya sampai pada terbentuknya negara (polis). Negara  merupakan  unsur  paling  tinggi  yang  mampu  mencukupi  segala  kebutuhan  dan keinginan  manusia . Negara  harus  memiliki  tujuan  yakni  kebaikan.  Kebaikan  tersebut  harus berlaku bagi warga negara secara keseluruhan karena keseluruhan lebih utama dari bagian- bagiannya. Negara harus menjamin kesejahteraan bersama karena hanya dengan kesejahteraan bersama,  kesejahteraan  individu  dapat  terpenuhi.  Dengan  demikian  manusia  akan  menjadi lebih manusiawi apabila manusia berada di dalam negara.
Yang paling utama dari negara yang harus dipraktikan adalah mewujudkan tujuan dari negara  yaitu  kebaikan  bersama.  Kebaikan  bersama  dapat  terwujud  jika  negara  dan  warga negara  menjadi  partner  dalam  usaha  mensejahterakan  kehidupan  setiap  individu  manusia dalam negara. Kesejahteraan tentu tidak saja dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi setiap manusia sebagai komponen tubuh politik, tetapi seluruh kebutuhan hidup manusia. Meskipun ini amatlah abstrak dan begitu sulit untuk mewujudkannya. Yang utama adalah setiap manusia memperoleh keadilan dari kebijakan negara, sehingga dapat hidup sejahtera. Dengan demikian bahwa  pemikiran  Aristoteles  ini  menggarap  tentang  negara  sebagai  institusi  yang  terbentuk secara  alamiah  oleh  Manusia  sebagai  komponen  tubuh  politik  dan  Warga  negara  sebagai partner negara dalam mewujudkan kebaikan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Aristoteles, & Apostle, H. G. (1984). Aristotle’s Nicomachean Ethics . Peripatetic Press.
ARISTÓTELES, P. (1995). Tomo II. Gredos, Madrid .
Bevir, M., & Meyer, C. (2013). City-State. Encyclopedia of Political Theory , 1–13. https://doi.org/10.4135/9781412958660.n65
Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
Crisp, R. (2014). Aristotle: Nicomachean Ethics . Cambridge University Press.
Efriza, E. (2017). PROBLEMATIKA DAN PROSPEK MPR: DULU, KINI, DAN NANTI.
Jurnal Sosial Dan Humaniora , 2 (4).
Fadil,  M.  (2012).  Bentuk  Pemerintahan  dalam  Pandangan  Aristoteles  (Sebuah  pengantar filsafat politik klasik). Jurnal Kybernan , 3 (1), 1–9.
Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara , 143 .
Jegalus, N. (2013). Skeptisisme Teologis dan Jawaban Filsafat. Arete , 1 (2).
Koten, Y. K. (2010). Partisipasi Politik, sebuah Analisis atas Etika Politik Aritoteles. Ledalero, Maumere .
Lilijawa, I. (2010). Perempuan, Media dan Politik. Maumere: Ledalero .
Mahmuda. (2017). KONSEP NEGARA IDEAL/ UTAMA (AL-MAḌĪNAH AL-FĀḌILAH) MENURUT AL-FARABI. Al-Lubb , 2 (2), 286-300.
Pasaribu, S. (2016). Politik Aristoteles. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promothea.
Sabari, H. S. (2008). Dostoevsky: Menggugat Manusia Modern. Yogyakarta: Kanisius.
Satriya, B. (2016). Membangun Negara Hukum Di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Jurnal Panorama Hukum , 1 (2), 43. https://doi.org/10.21067/jph.v1i2.1415
Schmandt,  H.  J.  (2002).  Filsafat  Politik;  Kajian  Historis  dari  Zaman  Yunani  Kuno  Sampai Zaman  Modern,  terj. Ahmad  Baidlowi  Dan  Imam  Baihaqi,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar .
Siregar, F. (2018). Pengantar Filsafat: by K. Bertens, Johanis Ohoitimur, dan Mikhael Dua.
Indonesian Journal of Theology , 6 (1), 110–113.
Smith, L., & Raeper, W. (2000). Ide ide filsafat dan agama dulu dan sekarang . Kanisius.
Sukamto,  S.  (2010).  POLITIK  IDENTITAS  (Suatu  Kajian  Awal  Dalam  Kerangka  dan Interaksi “Lokalitas” dan “Globalisasi”). Jurnal Sejarah Dan Budaya , 3 (2).
Tjahjadi, S. P. L., & Intelektual, P. (2004). Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern. Yogyakarta, Kanisius .
Tule, P., Doeka, F. Y. A., & Atang, A. (2015). Wacana identitas Muslim pribumi NTT . Penerbit Ledalero.
Usman. (2015). Negara Dan Fungsinya. Al-Daulah , 4 (1), 130–139.
Winarno,  W.  (2015).  Pemikiran  Aristoteles  Tentang  Kewarganegaraan  Dan  Konstitusi.
Humanika , 21 (1), 56. https://doi.org/10.14710/humanika.21.1.56-62