Madrasah  (Tidak)  ada  Urgensinya  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional (Sisdiknas)
Susilo Surahman UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
CorrespondingAuthor :       susilo.surahman@iain-surakarta.ac.id

## ARTICLE INFO
Article history:
Received February 06, 2022 Revised March 08, 2022 Accepted March 18, 2022

## ABSTRACT
The National Education System Bill launched by the government reaped problems in its discussion, due to the loss of the word "madrasah" in the bill. Madrasah in Indonesia itself has historically been an educational unit whose existence always appears in every changing era. This paper aims to find  out  the  existence  of  Madrasah  education  units  in  the  world  of education  in  Indonesia,  both  historically  and  regulatorily.  Research  is  a type of normative or literature research. Data collection through literature review is related to the focus of research, in the form of literature review, theory  and  documentations  Meanwhile,  data  analysis  is  carried  out descriptively  by  triangulation.  The  results  showed  that  Madrasah  was socially  recognized  for  its  existence  in  Indonesia,  until  in  the  end  it received  legal  guarantees  through  regulations  and  was  recognized  as  a formal education unit equivalent to other levels of education. One of these regulations is Law 20/2003 on the National Education System (Sisdiknas), where the word "school" is always united with "madrasah". The omission of the word "madrasa" in the view of Islamic education has the potential to remove certain characteristics and characteristics of the unit or level of education attached to it. Keywords : Madrasah  in  Sisdiknas,  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Urgency Sisdiknas How to cite Surahman,  S.,  (2022). Madrasah  (Tidak)  ada  Urgensinya  dalam  Sistem Pendidikan  Nasional  (Sisdiknas). Attractive:  Innovative  Education  Journal,  4(1) . 302-309. Journal Homepage https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Memperoleh  pendidikan  merupakan  hak  setiap  manusia,  dan  negara berkewajiban untuk memfasilitasinya. Melalui pendidikan, manusia diarahkan sebagai individu  yang  berkualitas,  mampu  mempertahankan  eksistensi  serta  mampu bermanfaat bagi orang lain, sebagaimana konsep pendidikan sebagai investasi sumber daya  manusia  berkualitas.  Dimasa  pandemi  Covid-19,  berbagai  segi  kehidupan manusia berubah sejalan dengan perubahan aktivitas manusia secara global. Salah satu yang  berubah  adalah  dunia  pendidikan  yang  memerlukan  proses  adaptasi  serta memerlukan  regulasi  yang  dapat  mengantisipasi  keadaan  serupa  dikemudian  hari (Koko  Adya  Winata,  Qiqi  Yuliati  Zaqiah,  Supiana,  2021).  Baik  masyarakat,  satuan pendidikan  dan  pemerintah  dengan  segala  upaya  mengoptimalkan  proses pembelajaran dengan pendekatan teknologi.

## Attractive : Innovative Education Journal
Islam  sebagai  sistem  akidah  dan  syariah  merupakan  agama  yang  mengatur berbagai  segi  kehidupan  manusia,  salah  satunya  adalah  pendidikan.  Dalam pendekatan  filsafat  Islam,  suatu  ilmu  tidak  hanya  berkaitan  dengan  proses  transfer, namun  juga  pengembangan  akal  serta  ilmu  itu  sendiri  (Turmudzi  &  Tsuroya,  2020). Pendidikan  Islam  mempunyai  korelasi  dengan  sistem  pendidikan  nasional,  dimana setiap  nilai  yang  diajarkan  dalan  tujuan  pendidikan  selaras  dengan  ajaran  agama Islam. Di sisi lain, setiap satuan pendidikan dengan berbagai ciri khusus yang melekat padanya  bertugas  untuk  mengoptimalkan  pembelajaran  menuju  tujuan  pendidikan bersama  sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam  sistem  pendidikan  nasional  (Achadi, 2018).
Sejarah  mencatat  bahwa  Madrasah  mulai  menunjukkan  eksistensinya  di Indonesia  pada  awal  abad  20,  dimana  saat  itu  terdapat  peran  Departemen Agama/Depag  sebagai  jalan  perjuangan  politik  pendidikan  Islam  setelah kemerdekaan  Indonesia  (Drajat,  2018).  Secara  politis,  posisi  Depag  benar-benar dimanfaatkan  dalam  mengangkat  status  dan  posisi  madrasah  sebagai  lembaga pendidikan yang dapat sejajar dengan jenjang pendidikan lain.
Madrasah  merupakan  institusi  pendidikan  di  bawah  naungan  pendidikan Islam  yang  memperkenalkan  sistem  pengajaran  baru  berbasis  agama  sebagai penyeimbang  sistem  pendidikan  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  Belanda  di Indonesia,  yang  mengajarkan  ilmu  umum.  Madrasah  dimulai  dari  pondok  atau pesantren  yang  menggunakan  surau  atau  masjid  sebagai  pusat  pembelajaran  (Nasir, 2017).  Saat  ini,  melalui  Kurikulum  2013,  madrasah  mempunyai  3  konten  dalam kurikulumnya,  dimana  terdapat  materi  pelajaran  umum  yang  ditentukan  oleh pemerintah pusat, dan materi pelajaran tertentu yang ditentukan pula oleh pemerintah pusat, namun dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah.
Kurikulum  merupakan  salah  satu  bagian  dari  sistem  pendidikan,  dimana didalamnya terdapat proses manajemen yang harus dilalui, diantaranya: perencanaan melalui  penentuan  tujuan,  sasaran  dan strategi; pengorganisasian  melalui penyatuan kurikulum  yang  mampu  diterapkan  secara  praktis  didalam  proses  pembelajaran; pelaksanaan  kurikulum  yang  melibatkan  proses  inovasi  serta  kebijakan  didalamnya; dan  evaluasi  melalui  penentuan  indikator  atau  kriteria  tertentu  sebagai  penentuan keberhasilan  (Mahrus,  2021).  Kompleksitas  kurikulum  melibatkan  peran  berbagai pihak dalam penyusunan, pelaksanaan, serta proses evaluasi dalam mencapai tujuan pendidikan secara nasional.
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional/Sisdiknas merupakan atap yang sama  digunakan  oleh  pendidikan  umum  yang  dinaungi  oleh  Kemendikbud  dan pendidikan  berbasis  agama  yang  dinaungi  oleh  Kemenag.  Walaupun  keduanya mempunyai dasar yang sama dalam melaksanakan proses pendidikan, namun secara implementatif keduanya mempunyai kendala masing-masing (Abdul Rahman, Wahyu Naldi,  Adiyatna  Arifin,  2021).  Adanya  disparitas  dalam  pengelolaan  satuan pendidikan,  dalam  perspektif  Madrasah,  masih  menjadi  pekerjaan  rumah  bersama, diantaranya:  mutu  pendidikan,  pembiayaan  negeri  dan  swasta,  akreditasi, kesejahteraan guru, ormasi PNS, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tataran  empiris,  hal-hal  substansial,  mendasar,  dan  teknis  antara  Kemenag  dan Kemendikbud  masih  terdapat  sekat  yang  memerlukan  peran  negara  dalam  mencari solusi.
Awal  April  2022  setidaknya  terdapat  2  (dua)  peristiwa  penting  bagi  Islam  di Indonesia, yaitu: penentuan awal puasa Ramadhan serta dunia pendidikan Indonesia yang  ramai  dengan  pembahasan  amandemen  UU,  melalui  RUU  Sisdiknas,  dimana
RUU ini mempunyai konsep yang mirip dengan UU sebelumnya ( omnibus law ). RUU ini  akan  menggantikan  UU  Sisdiknas,  UU  Guru  dan  Dosen,  serta  UU  Pendidikan Tinggi. Munculnya pro dan kontra dalam RUU ini dimulai keika sejumlah pihak tidak menemukan kata “Madrasah” dalam RUU tersebut. RUU Sisdiknas tidak hanya terkait dengan hilangnya kata “Madrasah”, namun juga tak kalah penting dari itu, terdapat potensi  permasalahan  lain  yang  mengikuti  RUU  tersebut,  yaitu  kekhawatiran masyarakat terhadap cepatnya proses pengesahan RUU ini menjadi UU sebagaimana terjadi  pada  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dan  Undang-Undang  Ibu  Kota  Negara (https://kabar24.bisnis.com/read/20220212/79/1499502/uji-publik-ruu-sisdiknas- khawatir-segera-disahkan-seperti-uu-ikn).  Selain  itu  dalam  hal  esensi  atau  isi  dari RUU  ini  sendiri  setidaknya  mempunyai  3  (tiga)  masalah  fundamendal  pendidikan, yaitu:  pertama,  potensi  besarnya  biaya  pendidikan  yang  dibebankan  kepada masyarakat  dan  tidak  lagi  merupakan  kewajiban  negara.  Kedua,  potensi menghidupkan  kembali  Ujian  Nasional  (UN)  yang  sarat  akan  pengkotak-kotakan kemampuan  peserta  didik,  mengingat  terdapat  klausul  pasal  yang  menyebutkan adanya  evaluasi  oleh  pemerintah  dan  lembaga  mandiri.  Ketiga,  Standar  Nasional Pendidikan sejumlah 8 (delapan) standar yang selama ini dipergunakan dalam sistem penilaian mutu melalui akreditasi, akan berubah menjadi 3 (tiga) standar.
Perubahan  berbagai  regulasi  di  level  undang-undang  pada  akhirnya  dapat merubah  kurikulum  yang  berlaku.  Dan  perubahan  regulasi  ini  merupakan kewenangan  pemerintah  (Sibuea,  2017).  Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka penulis bermaksud untuk menjelaskan  eksistensi satuan pendidikan Madrasah dalam dunia  pendidikan  di  Indonesia,  hingga  pada  akhirnya  diakui  sebagai  salah  satu pendidikan formal di Indonesia, baik dalam landasan hukum maupun landasan sosial.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  jenis  penelitian  normatif  atau  kepustakaan. Pengumpulan  data  melalui  kajian  pustaka  terkait  dengan  fokus  penelitian,  berupa kajian  pustaka,  teori  dan  dokumentasi.  Sumber  bahan  primer  dalam  penelitian  ini adalah  berbagai  literatur  serta  regulasi  yang  secara  langsung  membahas  madrasah. Analisis data triangulasi digunakan dalam mengumpulkan data; proses reduksi data; penyajian; serta penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendidikan  Islam  memegang  peran  penting  dalam  membangun  karakter peserta  didik  (Darlan,  2021).  Konsep  karakter  yang  ditanamkan  dalam  pendidikan Islam meluas, tidak hanya dalam lingkup kelas, namun juga di luar kelas. Salah satu ciri  khusus sebagai  nilai  tambah  pendidikan  Islam  adalah  integrasi  antara  nilai  yang berlaku  dalam  masyarakat  dengan    nilai  yang  diajarkan  dalam  agama  (Anas  et  al., 2021).  Multibudaya  dalam  pendidikan  Islam  mempunyai  peran  penting  dalam menciptakan situasi pembelajaran di dalam dan di luar kelas.
Madrasah  sendiri  berasal  dari  kata darasa yang  mempunyai  beberapa  arti, yaitu:  tempat  belajar  para  pencari  ilmu;  tempat  duduk  untuk  belajar;  proses  belajar; dan sekolah (Chairiyah, 2021). Lebih lanjut dikatakan bahwa pengertian madrasah saat ini tidak lagi terbatas ciri khas pendidikan agama didalamnya, namun juga pengakuan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang sejajar dan diakui oleh negara. Selain itu, dari aspek sub sistem pendidikan nasional, keberadaan madrasah sebagai pendidikan Islam  mempunyai  tujuan  yang  sama  dengan  tujuan  pendidikan  nasional,  yaitu menciptakan individu yang berperilaku berdasarkan tuntunan ajaran agama (Kasman,
2018). Hal ini selaras pula dengan output pendidikan nasional yang saat ini diterapkan oleh  Kemendikbud  melalui  konsep  Pelajar  Pancasila,  dimana  poin  pertama  output peserta didik adalah ketakwaan serta perilaku sesuai dengan ajaran Agama.
Madrasah  sebagai  bagian  dari  pendidikan  Islam  mempunyai  problematika sebagai  kekurangan  yang  memerlukan  solusi  segera.  Kekurangan  tersebut diantaranya: pertama ,  dikotomi  ilmu,  dimana  terdapat  sekat  yang  membatasi perkembangan  ilmu  agama  sejalan  dengan  ilmu  umum,  dan  atau sebaliknya.  Dalam hal ini, ilmu dan teologi menjadi bagian yang terpisah dalam pendidikan. Kedua, sifat ilmu agama yang general knowledge , yang tidak dapat sepenuhnya mampu menjawab problematika  kehidupan  manusia. Ketiga,  lack  o  spirit  o  inquiry ,  dimana  pendidikan Islam  terbatas  dalam  hal  penelitian,  tidak  segencar  ilmu  lain. Keempat ,  kondisi memorizing dimana  peserta  didik  dituntut  untuk  menghafal  banyak  materi  tanpa mengetahui  secara  utuh  pemahaman  didalamnya. Kelima,  certificate  oriented ,  dimana pendidikan Islam lebih pada status ijazah dan pengakuan, dan  masih terbatas dalam semangat pengembangan dan kualitas (Robiatul Awwaliyah, 2018).
Madrasah dalam catatan sejarah setidaknya mempunyai 4 (empat) masa yang telah  dilalui, pertama ,  masa  sebelum  Indonesia  merdeka,  madrasah  telah  lahir  di berbagai  wilayah  dengan nama  dan  variasi  yang  berbeda, serta  belum  mendapatkan suatu  keseragaman  kurikulum  dan  rencana  pembelajaran. Kedua ,  masa  awal kemerdekaan dan Orde Lama (1945-1964), lahir UU No 4 Tahun 1950 Tentang Dasar- dasar Pendidikan dan Pengajaran, dimana memuat didalamnya pengakuan Madrasah sebagai  satuan  pendidikan.  Pada  masa  ini  lahir  pula  lembaga  profesional  pendidik madrasah  yang  tergabung  ke  dalam  Pendidikan  Guru  Agama  (PGA). Ketiga ,  masa Orde  Baru  (1965-1997),  dimana  terdapat  inovasi  Madrasah  yang  diselaraskan  sesuai dengan  satuan  dan  jenjang  pendidikan.  MI  selaras  dengan  jenjang  SD,  MTs  dengan SMP,  dan  MA  dengan  SMA/SMK.  Pada  masa  ini  lahir  UU  Sistem  Pendidkan Nasional/Sispenas  yang  menjadi  dasar  hukum  kurikulum  sebagai  pembeda  antara Madrasah  dengan  Sekolah  Umum. Keempat ,  masa  reformasi  (1997)  hingga  sekarang, dimana madrasah  mendapat pengakuan  dalam undang-undang,  disebut secara  jelas, serta  menjadi  bagian  penting  dalam  sistem  pendidikan  nasional.  Madrasah  dengan segala ciri keislaman didalamnya berkembang menjadi satuan pendidikan yang selaras dengan  jenjang  pendidikan  lain  dengan  satu  tujuan  bersama  melalui  tujuan pendidikan nasional (Masykur, 2018).
Secara  singkat,  proses  madrasah  dalam  mendapatkan  legitimasi  hukum  akan eksistensinya dipengaruhi oleh 3 (tiga) kebijakan, yaitu: pertama, SKB 3 Menteri Tahun 1975,  yang  memungkinkan  madrasah  masuk  kedalam  sistem  pendidikan  nasional. Kedua,  UU  No  2/1989  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  sebagai  pengakuan madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  bercirikan  agama  dan  sejajar  dengan sekolah umum. Ketiga, UU No 20/2003 Tentang Sisdiknas yang semakin menegaskan madrasah  sebagai  sistem  pendidikan  yang  bertujuan  menghasilkan  manusia  serta bangsa berkualitas (Suryana, 2018).
Setidaknya  terdapat  3  (tiga)  tuntutan  yang  harus  dipenuhi  oleh  madrasah dalam mengingkatkan kualitas pendidikan, yaitu: optimalisasi madrasah sebagai pusat pembinaan  akhlak; mempertahankan kesejajaran  madrasah  dengan  sekolah  lain;  dan merespon  tuntutan  saat  ini  dan  masa  depan  (Nursikin,  2018).  Ketiga  hal  ini  apabila dapat  dilaksanakan  dan  dioptimalkan,  maka  madrasah  diharapkan  mampu mempertahankan eksistensinya.
Pemerintah  Indonesia  dalam mengintegrasikan madrasah  dan  sekolah  umum kedalam  siste  pendidikan  nasional  setidaknya  telah  melakukan  3  (tiga)  kebijakan
utama,yaitu:  integrasi  madrasah  dengan  wajib  belajar;  penyatuan  kurikulum  agama dan  umum;  serta  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  madrasah  (Pratama,  2019). Sistem  pendidikan  nasional  yang  tertuang  melalui  UU  Sisdiknas  dalam  berbagai catatan  sejarah  diakui  memegang  fungsi  dan  peran  penting  dalam  eksistensi  serta pengembangan pendidikan Islam, khususnya madrasah.
Setiap  negara  mempunyai  sistem  pendidikan  yang  berlaku  di  wilayahnya masing-masing, yang disusun berdasarkan historis serta latar belakang masing-masing pula.  Di  Indonesia,  sejarah  dunia  hukum  mencatat  setidaknya  terdapat  4  (empat) putusan uji materi terhadap No 20/2003 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2005; 2007;2009; dan 2010, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 1. Putusan MK RI No  011/PUU-III/2005 PERMOHONAN PUTUSAN Penjelasan  Pasal  49  Ayat  (1)  : pemenuhan pendanaan pendidikan dilakukan secara bertahap Penjelasan  Pasal  49  Ayat  (1)  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat Tabel 2. Putusan MK RI No 24/PUU-V/2007 PERMOHONAN PUTUSAN Pasal  49  Ayat  (1)  :  kata  “gaji pendidik dan” Kata  “gaji  pendidik  dan”  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  serta  bertentangan dengan UUD 1945 Tabel 3. Putusan MK RI No 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 PERMOHONAN PUTUSAN Pasal 6 Ayat (2) : kata “bertanggungjawab”  Kata “bertanggungjawab” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai “ikut bertanggungjawab”.  Perubahan  redaksi  :  “setiap  warga  negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”. Pasal  12  Ayat  (1)  Huruf  c  :  kata “yang  orang  tuanya  tidak mampu membiayai pendidikan”  Kata  “yang  orang  tuanya  tidak  mampu membiayai  pendidikan”  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat.  Perubahan redaksi : “mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi” Pasal  53  Ayat  (1)  :  kata  “badan hukum pendidikan”  Kata  “badan  hukum  pendidikan”  dimaknai sebagai sebutan terhadap fungsi penyelenggara  pendidikan,  dan  bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu.  Penjelasan  Pasal  53  Ayat  (1)  bertentangan dengan UUD 1945
Tabel 4. Putusan MK RI No 58/PUU-VIII/2010 PERMOHONAN PUTUSAN Pasal  55  Ayat  (4)  :  kata  “dapat” memperoleh bantuan Kata “dapat” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat  apabila  dimaknai  sebagai  jenjang pendidikan dasar berbasis masyarakat
Berdasarkan  tabel  tersebut  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  dari  77  Pasal  dalam  UU Sisdiknas,  telah  terjadi  perubahan  pada  5  pasal.  Hal  inilah  yang  menurut  penulis menjadi  salah  satu  latar  belakang  perlunya  pemerintah  melakukan  amandemen terhadap  UU  Sisdiknas,  selain  tuntutan  mutu  atau  kualitas  pendidikan  Indonesia, sejalan dengan perubahan dan perkembangan jaman melalui Industry 4.0 dan Society 5.0.  Konsep  Merdeka  Belajar  yang  telah  dicanangkan  sebelumnya  memerlukan  pula dasar hukum yang lebih kuat, dalam hal ini regulasi setingkat Undang-undang.
RUU Sisdiknas merupakan suatu draft amandemen beberapa UU yang selama ini berlaku di Indonesia. RUU ini terdiri dari XIX Bab, dengan 155 pasal didalamnya (https://nasional.sindonews.com/read/699801/18/madrasah-dalam-uu-sisdiknas- 1646111028?showpage=all). Dalam perencanaannya, RUU ini akan menggantikan UU No 20/2003 Tentang Sisdiknas; UU No 14/2005 Tentang Guru dan Dosen; dan UU No 12/2012  Tentang  Pendidikan  Tinggi.  Permasalahan  yang  muncul  akibat  RUU  ini adalah  tidak  munculnya  kata  “Madrasah”.  Sebagaimana  diketahui  bersama,  bahwa dalam dunia pendidikan Indonesia, satuan pendidikan dengan nama madrasah selama ini  mendapat  pengakuan  secara  resmi  dan  diakui  sebagai  lembaga  pendidikan  yang setara  dengan  jenjang  pendidikan  lain  yang  sederajat.  Dikatakan  bahwa  RUU  ini seakan  mengantarkan  madrasah  menjadi  “sekolah  biasa”,  mengingat  dalam  RUU tersebut  hanya  disebutkan  “sekolah”  dan  “luar  sekolah”.  Status  baru  madrasah  ini berpotensi  menimbulkan  permasalahan  baru  di  masyarakat,  diantaranya: pertama , adanya  dikotomi sistem pendidikan  di Indonesia  yang tidak sejalan  dengan  amanah UUD  1945  tentang  integrasi  sistem  pendidikan. Kedua ,  potensi  kesenjangan  mutu pendidikan, mengingat tidak adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Ketiga ; rentetan potensi tersebut yang dapat mengarah pada disintegrasi bangsa.
UU  Sisdiknas  di  sisi  lain  memuat  perintah,  arahan,  serta  larangan  (Matlani, 2019).  Dalam  hal  ini  secara  teoritis  UU  ini  akan  selalu  berpotensi  menimbulkan perdebatan,  salah  satunya  pihak  yang  melihatnya  dari  perspektif  tuntutan  global. Dalam  membangun  paradigma  pendidikan  nasional  diperlukan  kajian  empiris  yang secara  nyata  mengidentifikasi  problematika  pendidikan  di  Indonesia  (Thoif,  2018). Adanya  UU  Sisdiknas  secara  langsung  telah  mendukung  nasionalisme  serta  tujuan mulia  pendidikan  di  Indonesia.  Diperlukan  perubahan  sisdiknas  sejalan  dengan tuntutan masyarakat dengan tetap memperhatikan solusi teknis dan solusi sistemik.

## KESIMPULAN
UU  No  20/2003  Tentang  Sisdiknas  menyebut  kata  “Madrasah”  sebanyak  15 kali, dan selalu disejajarkan dengan kata “sekolah”. Hal ini menunjukkan pengakuan secara hukum keberadaan madrasah sebagai satuan pendidikan yang mempunyai ciri serta  karakteristik  tertentu  yang  melekat  padanya.  Rencana  perubahan  amandemen UU Sisdiknas melalui RUU yang bergulir, disatu sisi diperlukan sebagai jawaban atas perkembangan  dan  perubahan  zaman,  namun  disisi  lain  amandemen  tersebut memerlukan  kajian  yang  lebih  dalam.  Sekuat  apapun  pemerintah  menyangkal  dan membuat  alasan  tentang  hilangnya  kata  “madrasah”  dalam  RUU  Sisdiknas, masyarakat  terlanjur  melihat  secara  sinis  RUU  tersebut,  walau  diakui  bahwa  RUU
tersebut  masih  berupa  draft.  Berbagai  potensi  atau  dampak  negatif  dapat  muncul sejalan dengan hilangnya kata “madrasah” di RUU tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rahman,  Wahyu  Naldi,  Adiyatna  Arifin,  F.  M.  (2021).  Analisis  uu  sistem pendidikan  nasional  nomor  20  tahun  2003  dan  implikasinya  terhadap pelaksanaan pendidikan di indonesia. joeaI , 4 (20), 98–107. Achadi, W. (2018). Pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional. al ghazalI , 1 (2),
152–167.
Anas,  A.,  Askar,  A.,  &  Hamlan,  H.  (2021).  The  Roles  of  Islamic  Education  Teachers Strategy in Embedding Multicultural Values. International Journal of Contemporary Islamic Education , 3 (2).
Chairiyah,  Y.  (2021).  Sejarah  perkembangan  sistem  pendidikan  madrasah  sebagai lembaga pendidikan islam Yayah. MA’ALIM , 2 (1), 48–60.
Darlan,  D.  (2021).  The  Roles  of  Islamic  Education  in  Building  Students  ’  Character within  Indonesia  Public  Schools. International  Journal  of  Contemporary  Islamic Education , 3 (2). https://doi.org/10.1007/s10639-021-10779-7 Drajat,  M.  (2018).  Sejarah  madrasah  di  indonesia. Al-Afkar , 1 (1),  196–206. https://doi.org/10.5281/zenodo.1161729
Kasman,  A.  (2018).  PENDIDIKAN  MADRASAH  SEBAGAI  SUB-SISTEM. At-Ta’dib , 10 (1), 47–60.
Koko Adya Winata, Qiqi Yuliati Zaqiah, Supiana, H. (2021). KEBIJAKAN Pendidikan di masa pandemi. Ad–Man–Pend , 4 (1), 1–6.
Mahrus.  (2021).  Manajemen  kurikulum  dan  pembelajaran  dalam  sistem  pendidikan nasional. JIEMAN , 3 (1), 41–80. https://doi.org/10.35719/jieman.v3i1.59 Masykur, M. R. (2018). Sejarah perkembangan madrasah di indonesia. Al-Makrifat , 3 (2), 31–45.
Matlani, A. Y.  K.  (2019).  Analisis  Kritis  Undang-Undang  Sisdiknas  Nomor  20  Tahun 2003. Iqra’ , 13 , 81–102.
Nasir,  M.  (2017).  Sejarah  lembaga  pendidikan  islam  (madrasah)  di  indonesiA. Al QALAM , 11 (24), 1–18.
Nursikin,  M.  (2018).  Eksistensi  Madrasah  dan  Sekolah  Islam  sebagai  Lembaga Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  (Studi  Kasus  di  MAN Yogyakarta III dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta). ISTAWA , 3 (1).
Pratama,  Y.  A.  (2019).  Integrasi  pendidikan  madrasah  dalam  sistem  pendidikan nasional  (Studi  kebijakan  Pendidikan  Madrasah  di  Indonesia). Al-Tadzkiyyah , 10 (I), 95–112.
Robiatul Awwaliyah, H. B. (2018). Pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional (telaah  epistemologi  terhadap  problematika  pendidikan  islam). DIDAKTIKA , 19 (1), 34–49.
Sibuea,  H.  Y.  (2017).  Education system  reform  in  indonesia: Progress  and  challenges.
Kajian , 22 (2), 151–162.
Suryana.  (2018).  Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Madrasah  di  Indonesia. Almufida , III (01), 34–53.
Thoif, M. (2018). Analisis kebijakan UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS.
Jurnal Kependidikan Dan Keagamaan , 2 (1), 170–186.
Turmudzi, M., & Tsuroya, F. I. (2020). Pendidikan Islam Ramah Budaya: Pendekatan Filosofis. Journal of Islamic Education Research , 1 (02).
Copyright Holder :
© Surahman, S., (2022).
First Publication Right : © Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: