## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), Juli 2023, 2224-2233 DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.4121

## Analisis Penerapan Akuntabilitas PSAK 109, Tata Kelola dan Efektivitas Teknologi pada Laz Ummul Quro Bogor

## Riya Dwi Andari, Hurriyaturrohman, Azolla Degita Azis
Universitas Ibn Khaldun, Indonesia
Correspondence: riyadwi19@gmail.com; hurriyaturrohman@uika-bogor.ac.id; azolladegita@gmail.com
Abstrak. Zakat  merupakan  salah  satu  syarat  dalam  rukum  Islam  yang  wajib  ditunaikan  oleh  setiap  muslim berdasar  pada  firman  Allah  surah  At-Taubah  103,  yang  pada  permaknaannya  zakat  adalah  ibadah  yang  dapat menyambungkan  manusia  dengan  pencipta  atau  manusia  dengan  manusia  Habluminallah  dan  Habluminannas, maka  dalam  pengelolaannya  diperlukan  profesionalitas  para  amil  dalam  penghimpunan  dan  penyaluran  ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 109, tata kelola, efektifitas  penggunaan  tekonologi  pada  entitas  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ).  Hal  ini  menjadi  sangat  penting karena  kepatuhan  LAZ  terhadap  regulasi  dapat  mempengaruhi  kinerja  LAZ  sebagai  lembaga penghimpun dan penyalur  ZIS.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  memakai  data  kualitatif.  Dengan  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  LAZ  Ummul  Quro  Bogor  telah  menerapkan  PSAK  109  dalam  pencatatan keuangannya  namun  masih  terkendala  dalam  penentuan  nilai  wajar.  Dalam  tata  kelola,  indikator  transparansi dan responsibilitas masih mengalami kendala dan persentase efektivitas penggunaan teknologi pada LAZ masih rendah dengan persentase 60% kategori kurang efektif.
Kata kunci : PSAK 109; tata kelola; efektivitas teknologi.
Abstract.  Zakat is one of the  requirements in Islamic law  that must be fulfilled by every  Muslim based on the word  of  Allah  surah  At-Taubah  103,  which  in  its  meaning  zakat  is  worship  that  can  connect  humans  with creators  or  humans  with  humans  Habluminallah  and  Habluminannas,  so  in  its  management,  it  requires  the professionalism  of  the  amil  in  collecting  and  distributing  ZIS  (Zakat,  Infaq,  Sedekah).  The  existence  of  the Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  is  intended  so  that  ZIS  can  be  managed  and  distributed  optimally  and  on  target. This  study  aims  to  find  out  how  the  application  of  PSAK  109,  governance,  and  effectiveness  of  the  use  of technology  in  entities  is  very  important  because  LAZ's  compliance  with  regulations  can  affect  LAZ's performance as a ZIS collecting and distributing institution. The research results show that LAZ Ummul Quro Bogor has implemented PSAK 109 in its financial records but is still constrained in determining fair value. In governance, indicators of transparency and responsibility are still experiencing problems and the percentage of effectiveness in using technology at LAZ is still low with a percentage of 60% in the less effective category.
Keywords: PSAK 109; Good governance; effectiveness of technology.

## PENDAHULUAN
Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga  keuangan  non  bank  dibawah  naungan BAZNAS  (Badan  Amil  Zakat  Nasional)  yang bergerak  pada  bidang  sosial  kemanusiaan  yang pada  prinsipnya  menerapkan  sistem  syariah dalam  melakukan  penghimpunan  dana  dan penyaluran dana (Rahayu, 2015). Tujuan adanya lembaga  tersebut  adalah  dapat  terkelola  dan tersalurkannya  Zakat,  Infaq,  Shadaqah  (ZIS) secara maksimal dan tepat sasaran, yang artinya lembaga  sejenis  ini  ialah  lembaga  non  profit yang bergerak pada sosial kemanusiaan (Hurriyaturrohman, 2017). Hadirnya LAZ merupakan  suatu  strategi  dalam  penghimpunan dana  ZIS  ( funding )  dan  penyaluran  ZIS (landing)  yang  dinaungi  oleh  BAZNAS  agar lebih  terakomodir  serta  dikelola  dengan  baik.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan  himbauan  kepada  seluruh  umat Muslim di negara Indonesia untuk menyalurkan harta  yang  wajib  dikeluarkannya  melalui lembaga  resmi  seperti  LAZ  maupun  BAZNAS. Langkah  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan ketepatan  dan  kesesuaian  penerima  manfaat ZIS.Zakat  merupakan  salah  satu  rukun  wajib dalam  rukum  Islam,  yang  pada  permaknaannya zakat adalah ibadah yang dapat menyambungkan manusia  dengan  pencipta  ( habluminallah ),  serta berkenaan  dengan  hubungan  manusia  antar manusia  ( habluminannas )  yang  menggunakan fungsi  akal  dan  hati  manusia  untuk  bergerak melaksanakan  ibadah,  selain  itu  adapun  ibadah yang  sama  bentuk  namun  berbeda  hukumnya, yaitu  infak  dan  sedekah.  Dengan  terlaksananya ibadah-ibadah  ini  maka  akan  terbentuk  sebuah
sirkulasi  yang  memberikan  pengaruh  agar seluruh  umat  dapat  merasakan  keseimbangan ekonomi,  yang  mana  hal  ini  dapat  membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, terlebih ditengah kondisi Indonesia yang sedang menghadapi PEN (Pemulihan Ekonomi
Nasional) setelah terjadinya pandemi di Indonesia.  Penerapan  ZIS  juga  mendorong sistem ekonomi syariah berkembang memperbaiki tatanan masyarakat dan menggantikan  sistem  ekonomi  kapitalis  yang hanya  berpangku  pada  keuntungan  duniawi (Hadijah, 2019a).
Sahroni (2018) mengatakan bahwasanya ZIS  menjadi  suatu  instrumen  penting  dalam beribadah,  karena makna  zakat  dalam  Al-Quran yang  dijelaskan  pada  Qur’an  Surah  At-Taubah ayat  103  yaitu  ketentuan  Allah  dalam  zakat  ini adalah wajib untuk membersihkan dan mensucikan harta orang-orang muslim. Disebutkan  juga  pada  al-Qur’an  [9:103]  ini bahwasanya  urgensi  zakat  adalah  sebagai  salah satu  tertib  seorang  muslim  terhadap  ketentuan Allah,  salah  satu  ciri  dari  orang  yang mendapatkan kebahagiaan, jalan untuk mendapatkan  pertolongan  dan  keridhoan  dari Allah  SWT,  memperhatikan  hak-hak  saudara seagama yang membutuhkan (mustahik), membersihkan  diri  dan  harta  muzaki  serta menyucikan  jiwanya  dan  mencegah  para mustahik  dari  perasaan  hasad  (iri,  dengki, kebencian),  serta  menciptakan  daya  pada  para dhuafa untuk mencukupi kebutuhannya.
Pada dasarnya, penyaluran ZIS hakikatnya  adalah  amanah  masyarakat  atau amanah  dari  para  muzakki  yang  membayar dengan  persentase  yang  sesuai,  lalu  harus didistribusikan  dan  diberdayagunakan  dengan tepat,  disalurkan  kepada  para  mustahik  yang sesuai  dengan  kriteria  penerima,  agar  manfaat zakat  yang  dirasakan  memang  benar-benar dirasakan. Dari hal tersebutlah keberkahan dapat menghampiri  kepada  para  mustahik,  muzakki, maupun  amil  yang  berperan  dalam  sirkulasi pembayaran, penerimaan, pendistribusian hingga penerimaan  ZIS.  Kemajuan  teknologi  dengan berbagai  kemunculan  media  sosial  mendorong pesatnya pertumbuhan segala lembaga keuangan non bank di Indonesia juga mendorong efek dari bertumbuhnya kegiatan ekonomi syariah. Peningkatan  ini  diimbangi  dengan  kepercayaan masyarakat yang kian meningkat untuk menitipkan  sebagian  harta  untuk  dibagikannya dan  kemajuan  teknologi  yang  memudahkan dakwah serta edukasi melalui media sosial yang
secara  langsung  memberikan  impact  terhadap sadarnya kewajiban zakat fitrah setelah menunaikan  kewajiban  di  bulan  ramadhan  dan zakat  maal  (pada  saat  harta  dari  para  muzakki yang telah mencapai kriteria untuk menzakatkan hartanya).
Namun seiring berkembangnya lembaga keuangan non bank syariah ini belum diimbangi oleh  pemahaman  dan  pengetahuan  masyarakat tentang  sistem  operasional  syariah.  Oleh  karena itu,  diperlukannya  penyesuaian  serta  adaptasi terhadap  pengelolaan  keuangan  secara  syariah ini dengan bimbingan dari lembaga penghimpunan nasional yang dapat memberikan tutor  dan  arahan  langsung  terkait  penerapan pedoman syariah yang berlaku. Seperti penerapan  aturan  PSAK  109  dalam  pencatatan laporan  keuangannya.  Dalam  akuntansi  syariah, pelaporan  keuangan  merupakan  hal  yang  dapat mengukur  keberhasilan  suatu  entitas  dan pendukung pengambilan keputusan dalam periode tertentu. Pelaporan keuangan dan sistem akuntansi  dalam  Islam  disusun  sesuai  dengan sistem  ekonomi  bisnis  Islam  yang  bersumber pada Al-Qur’an dan Assunnah (Hadist). Begitupula  yang  diterapkan  pada  PSAK  109 yang mengatur secara khusus mengenai akuntansi  syariah  terkait  ZIS  ini  secara menyeluruh.
Perbedaan  yang  sangat  jelas  antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional lainnya adalah
keharusan  adanya  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasionalisasi  segala  unit  usaha  dan  program yang  dijalankan  oleh  lembaga  tersebut.  Dengan adanya  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS), pengelolaan  LAZ  yang  berkaitan  dengan  Good governance  atau  tata  kelola  lembaga  dan pemanfaatan teknologi untuk operasional keseharian  lembaga  juga  termasuk  dalam pengawasan  (Cahyati  and  Faradila,  2013). Penelitian terdahulu, diantaranya Rahayu (2015) menemukan  bahwa  prinsip  dan  pilar  tata  kelola pada  LAZ  akan  terwujud  dengan  baik  bila mendapat  dukungan  secara  penuh  dari  para pemangku  kepentingan.  Menurut  Gofar  (2021) adanya good governance merupakan acuan agar mudah  mengarahkan  entitas  kepada  konsep lembaga  yang  ideal.  Namun  hasil  penelitian menunjukkan bahwasanya prinsip good governance syariah  masih  belum  berjalan dengan  maksimal  dibeberapa  entitas.  Semakin tinggi  kepercayaan  umat  Islam  terhadap  LAZ resmi  maka  akan  semakin  tinggi  juga  tingkat
Riya  Dwi  Andari  et  al.,  Analisis  Penerapan  Akuntabilitas  PSAK  109,  Tata  Kelola  dan  Efektivitas  Teknologi pada Laz Ummul Quro Bogor
pengumpulan  ZIS  pada  LAZ  dan  akuntabilitas merupakan instrumen penting dalam mendukung kepercayaan tersebut Rahman (2015).
Kualitas  pelaporan  keuangan  yang sesuai  standar  akuntansi  keuangan  dapat merepresentasikan  kinerja  manajemen  serta dapat  meningkatkan  persentase  kepercayaan masyarakat  (Astuti,  2018).  Menurut  Fadilah (2012)  mengatakan  bahwa  fenomena  yang terjadi  pada saat ini  adalah  sistem  birokrasi  dan tata  kelola  ZIS  di  Indonesia  masih  lemah sehingga berdampak pada rendahnya akuntabilitas  serta  transparansi  LAZ.  Penelitian Hidayat  (2019)  mengatakan  salah  satu  OPZ menyebutkan  bahwasanya  merasa  dimudahkan dengan  adanya  ketentuan  PSAK  No.  109  dan sudah  sesuai  dalam  penerapannya.  Selain  itu, menurut  Ningsih  et  al.  (2022)  mengatakan bahwa entitas OPZ yang ada pada saat ini masih belum optimal dalam penerapan PSAK 109.
Banyaknya  penelitian  mengenai  PSAK 109  dan  tata  kelola  ini  mendukung  persepsi bahwasanya  manajemen  organisasi  lembaga merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi  image  yang  diberikan  umat kepada  lembaga  yang  akan  mengelola  aset ZISnya,  terutama  ditentukan  oleh  kinerja  serta performance LAZ. Termasuk tingkat kepercayaan muzzaki yang juga dibangun lewat pengelolaan terbaik dalam menjalankan amanah tersebut dan dibangun dengan adanya transparansi  dari  lembaga.  Terlebih  pada  masa kini,  loyalitas  muzakki  untuk  berzakat  melalui LAZ  sangat  ditentukan  oleh service  excelent yang dilakukan oleh entitas yang dipercaya.
Dua  hal  ini  terkait  transparansi  dan akuntabilitas seharusnya didukung oleh teknologi  untuk  mencapai  service  excelent tersebut,  yang  mana  transparansi  setelah dilakukannya  pencatatan  akan  mempengaruhi kepercayaan  publik  terhadap  OPZ,  transparansi dapat  dilakukan  dengan  memberitakan  laporan keuangan  pada  web  atau  sosial  media  untuk mendukung  informasi  terkait  penyaluran  dan penerima manfaatnya, maka teknologi sebenarnya salah satu faktor pendukung berkembangnya  sebuah  organisasi.  Menurut Sakka (2019) membuktikan bahwa penghimpunan  ZIS  secara  online  merupakan cara  yang  efektif  bagi  entitas  karena  dapat meningkatkan  penghimpunan  zakat  sebesar  2% dari  target  yang  diharapkan,  hal  tersebut menandakan bahwa dengan dukungan teknologi terlebih  dengan  peningkatan  transparansi  secara berkala  melalui  sosial  media  akan  menambah
kepercayaan para donatur. Maka dapat diasumsikan dengan penggunaan teknologi yang mumpuni  seperti  dengan  menggunakan  online funding  melalui  web,  chat  bot,  ads  melalui berbagai kanal sosial media akan mempengaruhi penghimpunan  dan  mempermudah  organisasi dalam mencapai keberhasilan yang diharapkan.
LAZ  Ummul  Quro  Bogor  merupakan sebuah  OPZ  yang  sudah  berdiri  sejak  1  Juli 2018,  yang  dalam  perjalanannya  pengelolaan entitas  syariah  ini  mengalami  banyak  dinamika yang menyebabkan sebuah fenomena penurunan kinerja  berupa  vakumnya  kepengurusan  LAZ pada  pertengahan  tahun  2022  dan  baru terbentuknya  lagi  kepengurusan  pada  Agustus 2022  yang  berakibat  pada  tingkat  kematangan organisasi  LAZ  pada  tahun  2022  yang  hampir mencapai  kematangan  karena  telah  berdiri selama  2  tahun,  menjadi  kembali  ke  titik  awal kembali dan secara otomatis operasional dimulai seperti  awal  pendirian  kembali  serta  manajerial harus  menata  dari  nol  mengenai  Standar Operasional  Prosedur-nya,  tracking  transaksi, sampai  dengan  strategi  penghimpunan  dan penyaluran ZISnya.
Fenomena  tersebut  menyebabkan  LAZ Ummul Quro secara bertahap dalam kepengurusan  ke-3  nya  setelah  mengalami kevakuman,  mencoba  untuk  menerapkan  PSAK untuk  setiap  pencatatan  keuangannya  agar pencatatan  yang  dilakukan  sesuai  dengan regulasi  yang  berlaku,  tata  kelola  manajemen juga pada tahap pembuatan serta perkembangan dan keterbatasan teknologi dalam memilih tools yang tepat dalam membantu kinerja operasional pada  LAZ  Ummul  Quro  merupakan  sebuah masalah yang perlu kaji secara lebih lanjut untuk keberlangsungan  LAZ  yang  lebih  baik.  Dengan adanya fenomena dan latar belakang yang terjadi pada LAZ tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  penerapan  PSAK  109 mengenai ZIS pada LAZ, tata kelola manajemennya dan mengetahui efektifitas penggunaan teknologi pada penghimpunan LAZ Ummul Quro Bogor.

## Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis Akuntabilitas  PSAK  109  tetang  Zakat  Infak Sedekah
Akuntabilitas  yang  diatur  dalam  PSAK ini  merupakan  sebuah  regulasi  yang  harus dipatuhi  oleh  setiap  akuntan  dalam  pembuatan laporan  keuangan.  Menurut  Fadilah  (2012) menyatakan  permasalahan  mengenai  kepatuhan entitas  amil  zakat  terhadap  PSAK  109  di
Indonesia  masih  rendah.  Zanatun,  et  al.,  (2019) hasil penelitian yang dilakukan bahwa, Yayasan Rumah Yatim Arrohman sangat merasa dimudahkan dengan adanya PSAK No. 109 dan dalam  pelaksanaannya  sudah  sesuai  seperti aturan  PSAK  yang  berlaku.  Selain  itu,  Rokib (2021)  mengatakan  meskipun  penerapan  PSAK 109  telah  diterapkan  oleh  BAZNAS  Kab. Tasikmalaya, namun masih ditemukan beberapa kekurangan  seperti  mengenai  pengakuan  dana non halal. Pada penelitian Hadijah (2019b) juga menemukan bahwa penerapan PSAK 109 belum maksimal.  Terbukti  pada  penyajian  laporan keuangan  yang  dibuat  entitas  tersebut  yang belum  disajikan  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.
Menurut  NCG  ( National  Committee  on Governance ) akuntabilitas  merupakan  prinsip yang  menyatakan  bahwa  para  pengelola  atau pelaksana berkomitmen untuk mendorong sistem akuntansi yang efisien untuk menghasilkan  laporan  keuangan  yang  dapat dipercaya dan sesuai dengan ketentuan yang ada (Yuliafitri dan Khoiriyah, 2016). PSAK merupakan  suatu  aturan  yang  dipakai  oleh  para akuntan untuk membuat laporan keuangan (LK) yang  sesuai  dengan  standarisasi  yang  berlaku. Pedoman  pencatatan  keuangan  ini  disusun  oleh Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI).  PSAK  pada hakikatnya  adalah sebuah pedoman  yang  dibuat oleh  para  Dewan  Standar  Ikatan  Akuntan Indonesia  (DSAK  IAI)  dan  Dewan  Standar Syariah  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (DSAS  IAI) yang  pada  penggunaannya  ditujukan  untuk memudahkan  dan  menyelaraskan  perlakuan pengaturan  keuangan,  bentuk  keuangan  serta memudahkan saat pengauditan keuangan karena instrumen-instrumen  keuangan  yang  dipakai adalah sama.
Adanya  PSAK  Syariah  ini  tujuannya adalah untuk menyajikan konsep yang mendasari  penyusunan  dan  penyajian  LK  yang seragam bagi para stakeholder dari LK tersebut, diantaranya untuk pengguna internal (manajerial dan  karyawan)  dan  eksternal  (investor,  pemberi dana  (kreditur),  para  muzzaki  dan  munfiq  yang menitipkan  hartanya  untuk  dizakatkan  dan disedekahkan,  pelanggan  yang  memakai  jasa keuangan tersebut, pemerintah dan masyarakat). Bentuk  pelaporan  keuangan  LAZ  sendiri  secara khusus  diatur  dalam  PSAK  101  yang  pada  inti dari  pembahasannya  adalah  tentang  Penyajian LK  Syariah  yang  diperuntukkan  untuk  Entitas Syariah. Dan peraturan secara khusus ZIS diatur mengenai  pengakuan,  pengukuran,  penyajian
serta  pelaporannya  yang  ada  pada  PSAK  109 mengenai  Akuntansi  ZIS.  Pada  PSAK  109 menyebutkan  daftar  mustahik  atau  jenis  orang yang  berhak  menerima  zakat,  ada  8  asnaf  yang disebutkan,  diantaranya  fakir,  miskin, riqab (budak), gharim (orang  yang  terlilit  hutang), mualaf,  fisabilillah,  ibnu  sabil (orang  dalam perjalanan)  dan  amil.  Selain  itu  ada  pun indikator-indikator  yang  terdapat  pada  PSAK 109, diantaranya, satu pengakuan dan pengukuran , dua penyajian, dan tiga pengungkapan.

## Tata Kelola Entitas Syariah
Jesica et al. (2017) mengatakan bahwasanya  tata  kelola  atau good  corporate governance (GCG)  dapat  menciptakan  budaya unggul  yang  membantu  tercapainya  tujuan organisasi.  GCG  terbukti  berpengaruh  positif terhadap  Islamisasi  finansial  (Aidina,  2019). Tata  kelola Business  sharia memiliki  batasan- batasan  yang  perlu  dipenuhi  dalam  setiap pelaksanaannya.  Pengelolaan  entitas  syariah, azas operasional GCG business sharia mewajibkan  menerapkan  lima  (5)  prinsip berikut:  pertama,  Tauhid.  Manusia  merupakan makhluk berakal yang dapat memilih kebenaran mana  yang  ingin  diikuti.  Tauhid  sendiri merupakan sifat yang dipegang teguh oleh umat Islam  terhadap  kebenaran  yang  mereka  anggap benar  (keyakinan  terhadap  Allah  SWT).  Dalam KBBI  (2016)  dituliskan  bahwasanya  tauhid adalah  keyakinan  manusia  dalam  mengesakan Allah  SWT.  Dalam  hal  ini  hal-hal  yang berkenaan adalah mengenai ibadah dan muamalah  yang  dilakukan  manusia,  termasuk pada  ibadah  yang  wajib  maupun  yang  sunnah sesuai dengan syariat Islam.
Kedua,  Taqwa  dan  ridha.  Taqwa merupakan  turunan  dari  ketauhidan  sebagai  ciri manusia taat pada Allah SWT yang mana dalam pelaksanaannya  mencakup  mengenai  ketaatan manusia  terhadap  seluruh  perintah  maupun larangan  dari  Allah  SWT. Ketiga,  Transparansi. Transparansi yang dimaksud merupakan keterbukaan  atas  laporan  penghimpunan  dan penyaluran  yang  dilakukan  oleh  lembaga  agar kepercayaan  ( trust )  seluruh  stakeholder  kepada lembaga terjaga. Keempat, Akuntabilitas. Akuntabilitas  menjadi  komponen  pokok  guna mewujudkan  tata  kelola  yang  baik  dalam  suatu entitas.  Pada  pelayanan  kepada  publik,  hal-hal yang mencakup hal tersebut diantaranya seluruh transaksi  yang  dicatat  dan  dikelola  dengan  baik sesuai  dengan  aturan  PSAK  dan  standar
BAZNAS yang berlaku. Kelima, Responsibilitas. Responsibilitas yang
dimaksudkan  adalah  hal-hal  yang  berhuungan dengan  keumatan,  mencakup  bagaimana  entitas dapat  memberikan impact atau  pengaruh  baik dalam  sisi  dakwah  maupun  meringankan penderitaan  sesama  saudara  seagama.  Hal  ini ditujukan  agar  dalam  pelaksanaan  operasional entitas  syariah  selain  dapat  bertanggungjawab kepada  umat  ( Habluminannas ),  namun  juga dapat mempertanggungjawabkan kekuatan pedoman entitas syariahnya dengan tanggungjawabnya kepada Allah
SWT ( Hablumminallah ).

## Efektifitas Teknologi
Penggunaan teknologi juga dapat mendukung tingkat pencapaian kinerja dan dapat mendukung terwujudnya Good governance serta akuntabilitas  entitas.  Penelitian  Nasir  (2021) juga  mengungkapkan  bahwasanya  Penggunaan teknologi informasi sangat memberikan manfaat dan memberikan pengaruh besar bagi keberlangsungan  organisasi,  serta  berpengaruh sangat  positif  dalam  pelaksanaan  administrasi. Masruroh  (2019)  mengatakan  adanya  sistem aplikasi  yang  dapat  mengakomodir  ZIS  yang dapat  mengkoordinasi  secara  sistematis  yang dapat  mentracking  penghimpunan  zakat  secara berkala. Sakka (2019) juga membuktikan bahwa penghimpunan  ZIS  secara  online  merupakan cara  yang  efektif  bagi  entitas  karena  dapat meningkatkan  penghimpunan  zakat  sebesar  2% dari  target  yang  diharapkan.  Kepmendagri Nomor  690.900.327  Tahun  1994  menyatakan bahwa  tingkat  keberhasilan  entitas  diukur  dari pencapaian target atau penganggaran yang telah dicanangkan sebelumnya, bilamana suatu entitas tersebut telah berhasil mencapai targetnya maka dapat dikatakan telah efektif. Efektifitas teknologi ini dapat diukur dengan menggunakan rasio  efektifitas  yang  dapat  tergambar  sebagai berikut:
Efektifitas = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑍𝐼𝑆 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑍𝐼𝑆 x 100%

## Tabel 1
Kriteria Persentase Efektifitas Persentase Kriteria >100% Sangat efektif 91-100% Efektif 81-90% Cukup Efektif
61-80% Kurang efektif <60% Tidak Efektif Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327
Tahun 1994

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dan  kuantitatif  dengan  menggunakan metode  yang  dipakai  adalah  jenis  penelitian eksploratif deskriptif serta rasio efektifitas, yang mana  penelitian  eksploratif  digunakan  untuk menggali  secara  luas  sebab-sebab  atau  hal-hal yang  mempengaruhi  terjadinya  suatu  hal  dan bertujuan  untuk  menggali  suatu  hal  yang  baru, menyangkut  fenomena  yang  terjadi  pada  kurun waktu  tertentu.  Penelitian  deskriptif  dipakai bertujuan  untuk  memberikan  suatu  gambaran lengkap  mengenai  suatu  keadaan  dan  ditujukan untuk  menjelaskan  fenomena  yang  sedang diteliti secara spesifik dan memberikan informasi  yang  detail.  Persentase  efektifitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan teknologi  yang  dipakai  oleh  LAZ  Ummul  Quro setelah  dan  sebelum  menerapkan  PSAK  109. Objek  pada  penelitian  ini  adalah  LAZ  Ummul Quro  Bogor.  Pada  penelitian  ini  melibatkan sejumlah  orang  seperti  DPS,  Manajer,  Akuntan dan  objek  diteliti  yaitu  laporan  keuangan  yang dibuat  oleh  LAZ  Ummul  Quro  Bogor  dan manajerial tata kelolanya. Penelitian ini ini akan dilaksanakan  dalam  kurun  waktu  tiga  bulan yaitu bulan Maret hingga bulan Mei 2023, pada objek penelitian berupa Laporan Keuangan LAZ Ummul  Quro  Bogor.  Setelah  data  didapatkan, akan diolah dan dianalisis dengan mendeskripsikan  penerapan  akuntabilitas  PSAK 109,  tata  kelolanya  dan  efektifitas  penggunaan teknologi  pada  penghimpunan  LAZ  Ummul Quro Bogor.

## HASIL
Hasil penelitian pada Tabel 2 menunjukkan  bahwasanya  entitas  mengalami pergantian  kepengurusan  sebanyak  3  kali, dengan  2  kali  periode  pergantian  kepengurusan bentuk  laporan  keuangan  belum  mengacu  pada pedoman PSAK 101 dan 109 pada 2018 – 2021 serta  periode  yang  ditentukan  sebagai  acuan mulainya  periode  baru  dan  akhir  periode  tidak sesuai  dengan  tahun  akuntansi,  melainkan mengikuti  tahun  ajaran  pendidikan  yang  ada  di SIT Ummul Quro Bogor.
Riya  Dwi  Andari  et  al.,  Analisis  Penerapan  Akuntabilitas  PSAK  109,  Tata  Kelola  dan  Efektivitas  Teknologi pada Laz Ummul Quro Bogor
Tabel 2 Hasil Penelitian Akuntabilitas PSAK 109 No Indikator PSAK 109 Laporan Keuangan LAZ UQB 1 Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan ZIS diakui saat aset kas atau non kas diterima. Sudah menerapkan, namun masih belum maksimal dalam penerimaan ZIS non kas. Amil dapat menerima ZIS dalam bentuk non kas dan penenentuan nilai wajar aset non kas menggunakan harga pasar. Belum mampu dalam menentukan nilai wajar, dikarenakan SDM pada bagian program dan penghimpunan kurang & natura yang diberikan donatur harus segera diimplementasikan. Apabila muzzaki mennentukan mustahik nya, amil tidak menerima bagian atas zakat yang diterima. Tidak, karena untuk mendanai operasional penyaluran saldo amil sebelumnya belum sanggup memenuhi. Apabila ada penurunan aset ZIS yang disebabkan oleh kelalaian amil akan langsung mengurangi dana amil dan bila bukan akan mengurangi saldo ZIS. Sudah menerapkan, belum pernah terjadi kelalaian. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan penambahan dana infak/sedekah. Sudah menerapkan, dengan adanya pemanfaatan dana untuk bidang sosial ekonomi yaitu UMKM. Penyaluran ZIS yang disalurkan kepada penerima manfaat (termasuk amil) akan mengurangi dana ZIS sebesar yang dikeluarkan. Jika kepada amil akan menambah dana amil. Sudah menerapkan, saat terjadi penerimaan akan langsung otomatis terhitung oleh sistem pencatatan, 12,5% untuk zakat dan 20% untuk infak/sedekah. Penentuan persentase bagian untuk para penerima manfaat ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran dan etika yang ada pada kebijakan amil. Sudah menerapkan, amil mengeluarkan atau menyalurkan dana ZIS sesuai dengan skala prioritas dan urgensi kebutuhan para penerima manfaat dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan ZIS tergantung pada profesionalisme amil. Sudah menerapkan, penyaluran Zakat sudah sesuai dengan 8 asnaf zakat dan penyaluran dana infak/sedekah dilakukan dengan screening penerima manfaat terlebih dahulu. Beban penghimpunan dan penyaluran ZIS harus diambil dari porsi amil/persentase ZIS untuk amil. Sudah menerapkan, namun saldo amil yang terkumpul belum mampu dalam membiayai operasional keseluruhan LAZ. 2 Penyajian Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Telah sesuai, serta dari penyajian laporan keuangan juga telah mengacu pada PSAK 101 3 Pengungkapan Dalam pengungkapan ZIS, amil dapat menjabarkan : Kebijakan penyaluran ZIS dengan menentukan skala prioritas mustahik termasuk persentasenya. Sudah menerapkan, LAZ sebelum menyalurkan ZIS memperhatikan skala prioritas penerima manfaat dan persentase alokasi dananya telebih dahulu. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan dalam penentuan aset non kas yang diterima. Belum mampu dalam menentukan nilai wajar. Aset kelolaan yang dikendalikan oleh amil diungkapkan dalam jumlah dan persentase yang sesuai dengan penyaluran dana ZIS beserta alasannya. Sudah menerapkan, aset kelolaan masuk dalam program dan tercantum pada laporan keuangan apabila digunakan ( Ambulance ).
Hubungan pihak-pihak yang berelasi antara amil dan mustahik meliputi (sifat hubungan, jumlah yang disalurkan dan persentase penyaluran dari total penyaluran ZIS). Sudah menerapkan, diungkapkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan opini syariah. Kebijakan penyaluran dan infak/sedekah dengan menentukan skala prioritas mustahik termasuk persentasenya. Sudah menerapkan, sebelum amil menyalurkan kepada penerima manfaat akan selalu melihat kondisi keuangan dan sesuai dengan kebutuhan serta urgensinya.
Riya  Dwi  Andari  et  al.,  Analisis  Penerapan  Akuntabilitas  PSAK  109,  Tata  Kelola  dan  Efektivitas  Teknologi pada Laz Ummul Quro Bogor
Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada harus diungkapkan berapa besar persentasenya dan diungkapkan secara terpisah dari laporan keuangan. Sudah menerapkan, dalam hal ini LAZ memiliki program pembiayaan UMKM dan akan mendapatkan hasil pembagian untuk menambah dana infak sedekah. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya (terikat dan tidak terikat). Sudah menerapkan, LAZ telah membuat laporan perubahan saldo dana untuk menjabarkan rincian dana terikat dan tidak terikat serta peruntukannya.
Sumber : data olahan
Berdasarkan  Tabel  2  didapatkan  dapat disimpulkan  bahwa  LAZ  Ummul  Quro  Bogor baru  menerapkan  PSAK  109  dari  pergantian kepengurusan yang ke-3 atau pada awal Agustus 2023.  Serta  dapat  diketahui  bahwasanya meskipun  telah  diterapkan,  masih  terdapat kekurangan  seperti  pada  ketentuan  penerimaan aset  non  kas,  dalam  hal  ini  amil  belum  mampu dalam  menilai  natura  atau  aset  non  kas  yang diterima. Hal ini dapat ditelusuri dari kurangnya SDM, kemampuan yang minim dalam penilaian aset  natura  dan  alat-alat  pendukung  pun  untuk menilai  besaran  dalam  bentuk  kilogram,  liter, maupun  natura  yang  dihitung  satuan  (baju, makanan, alat kesehatan, alat-alat untuk membangun infrastruktur maupun natura lainnya)  belum  mampu  dinilai  atau  dirupiahkan untuk  dicatatkan  pada  laporan  keuangan. Rekomendasi  yang  dapat  diberikan  untuk fenomena  yang  terjadi  adalah  dengan  :  (1) mengadakan  pelatihan  dan  sertifikasi  terhadap SDM  yang  ada  di  LAZ  Ummul  Quro  Bogor, baik  pada  tim  finance  &  accounting,  tim program  maupun  relawan  yang  menerima penghimpunan  ZIS;  (2)  menambah  SDM  yang memang berkompeten dalam mengukur aset non kas  tersebut  agar  natura  tersebut  dapat dicatatkan atau dihitung nilai rupiahnya; dan (3) pengadaan  tools  yang  dapat  memudahkan perhitungan  baik  aset  kas  maupun  non  kas  atau natura, seperti mesin hitung uang dan timbangan/liter beras.
Kemudian,  dalam  penerapan  tata  kelola di  LAZ  Ummul  Quro  Bogor  dapat  dilihat  pada Gambar  1,  yang  menjelaskan  bahwa  indikator tauhid  seluruh  komponen  LAZ  Ummul  Quro telah  berupaya  untuk  menjaga  ketauhidannya baik  pribadi  maupun  dengan  kajian  yang dilakukan  oleh  lembaga  yang  didukung  oleh pengawasan  DPS.  Serta  dalam  indikator  takwa, LAZ  telah  berupaya  untuk  sesuai  dengan pedoman  Al-qur’an  dan  hadist  termasuk  dalam melakukan  asessment  kepada  calon  donaturnya agar  dana  yang  didapat  adalah  dana  yang  halal, apabila  mendapatkan  dana  non  halal  setelah
dilakukannya transaksi maka dana tersebut akan dipergunakan  untuk  infrastruktur  agar  tidak tertelan oleh tubuh manusia.
Sumber: data olahan

## Gambar 1 Persentase Indikator Tata kelola
Namun  hal-hal  yang  masih  menjadi kekurangan  dari  kedua  indikator  tersebut  yaitu dalam  hal  penyeleksian  pegawai,  karena  sistem yang  dibangun  masih  dalam  proses  maka penyeleksian  pegawai  baru  sebatas  interview belum  ada  tes  secara  khusus.  Dalam  hal transparansi, stakeholder internal telah dimudahkan  dengan  pelaporan  keuangan  yang dilakukan  LAZ,  namun  stakeholder  eksternal belum bisa mengakses laporan keuangan karena keterbatasan media dan perlunya penyempurnaan  terhadap  aksesbilitas  untuk stakeholder  eksternal.  Dan  akuntabilitas  yang dibangun  oleh  LAZ  telah  cukup  baik,  dengan penerapan  PSAK  101  dan  109  yang  terus disempurnakan.
Responsibilitas mengenai eksternal manajemen  LAZ  telah  cukup  baik  dalam penyaluran  ZIS  yang  sudah  memaksimalkan porsi  baik  pada  masyarakat  sekitar,  internal yayasan  dan  mustahik  lainnya  dalam  arti  telah mengutamakan  prioritas  serta  urgensi  dari penerima  manfaat  sesuai  dengan  kebutuhannya, hanya  perlu  memperluas  penyebaran  manfaat terhadap kecamatan-kecamatan yang ada di Kab.
Riya  Dwi  Andari  et  al.,  Analisis  Penerapan  Akuntabilitas  PSAK  109,  Tata  Kelola  dan  Efektivitas  Teknologi pada Laz Ummul Quro Bogor
Bogor.  Mengenai  responsibilitas  internal  masih terdapat  kendala-kendala  diantaranya,  pertama, kurangnya  SDM  untuk  membagi  pekerjaan secara  jelas  dan  kurangnya  pelatihan  terhadap SDM  mengenai  pengelolaan  LAZ.  Kedua,  tim manajemen  yang  telah  mengalami  3  kali perubahan  kepengurusan  dan  SOP  yang  masih belum tersedia karena  dalam tahap  penyusunan. Ketiga,  belum  diadakannya  key  performance individual  untuk  mengevaluasi  kinerja  dari  tiap masing-masing amil terkait performa individualnya.  Berdasarkan  hasil  penelitian dapat  diperoleh  informasi  bahwasanya  masih ada  beberapa  kekurangan  terkait  5  indikator idealnya  tata  kelola  entitas  syariah,  terutama
pada  tramsparansi  dan  responsibilitas  LAZ terhadap  internal  karyawan,  hal-hal  tersebut dapat  disempurnakan  melalui  :  (1)  segeranya dibuat SOP mengenai alur pekerjaan, pembagian pekerjaan,  kepegawaian  dan  keuangan  agar mempermudah operasional LAZ; (2) diperlukannya web khusus untuk mempermudah stakeholder eksternal dalam mengetahui kondisi keuangan LAZ; (3) perlunya penambahan SDM untuk  mengoptimalkan  pembagian  kerja  dan diperlukannya pelatihan untuk seluruh amil; dan (4)  evaluasi  kinerja  individual  dan  program dipisahkan  bagiannya  dan  dilakukan  secara bertahap.

## Tabel 3
Target dan Realisasi Penghimpunan No Periode Target Penghimpunan (Rp) Realisasi Penghimpunan (Rp_ 1 2021/2022 113.400.000 378.798.300 2 Agust-Des 2022 452.500.000 294.414.951 3 Jan-Apr 2023 (periode berjalan) 1.000.000.000 608.259.138
Sumber: Laporan Keuangan LAZ Ummul Quro Bogor
Tabel 3 menunjukkan target
penghimpunan dari periode 2021/2022 ke masa peralihan kepemimpinan ke-3 yang fluktuatif. Bila dilihat dari penghimpunan angka diatas menunjukkan adanya penurunan yang signifikan pada awal peralihan kepemimpinan tersebut, namun pada empat bulan setelahnya telah terjadi kenaikan namun target penghimpunan dinaikkan menjadi 3 miliyar dalam satu periode/satu tahun dengan pertimbangan SK BAZNAS mengenai target penghimpunan LAZDA dalam arti 1 miliyar dalam 4 bulan,  dengan  kondisi penghimpunan  yang  signifikan  tersebut,  dapat dibuktikan dengan persentase perhitungan sebagai berikut:
Efektifitas = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑍𝐼𝑆 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑍𝐼𝑆 x 100%
Periode 2021/2022 = Rp 378.798.300 Rp 113.400.000 x 100% = 334%
Periode Agust – Des 2022 = Rp 294.414.951 Rp 452.500.000 x 100% = 65%
Periode Jan – April 2023 = Rp 608.259.138 Rp 1.000.000.000 x 100% = 60%
Pada  periode  2021/2022  yang  diakhiri pada  bulan  Juni  2022,  penghimpunan  yang dilakukan  telah  meningkat  dan  sangat  efektif dari  target  yang  dicanangkan,  terlihat  pada persentase  yang  mencapai  334%  sesuai  dengan kesanggupan  kepengurusan  LAZ  pada  saat  itu. Pada periode kepengurusan ke-2 ini media sosial sudah  mulai  digunakan  walaupun  baru  pada kanal  facebook  dan  whatsapp  business.  Pada
periode  Agustus  –  Desember  2022  yang  pada periode  ini  peralihan  kepengurusan  ke-3  LAZ Ummul  Quro  Bogor  terdapat  penurunan persentase sampai 65% yang mana dikategorikan  sebagai  persentase  kurang  efektif yang mana  pada  hal ini  disebabkan  LAZ  belum menjalin  kemitraan  dan  belum  secara  maksimal dalam  melakukan  online  funding  pada  awal operasionalnya.
Apabila  dilihat  pada  periode  berjalan yaitu  Januari  –  April  2023  penghimpunan  LAZ Ummul  Quro  Bogor  terdapat  kenaikan  yang sangat  signifikan  yaitu  berada  dipenghimpunan ±600 juta yang dapat dikatakan melebihi tahun- tahun  sebelumnya  dan  akan  terus  bertambah pada  bulan-bulan  berikutnya,  hal  ini  dapat terjadi  karena  dalam  pemanfaatan  teknologinya LAZ  telah  cukup  konsisten  dan  merambah  ke seluruh sosial media dalam promosinya, terbukti telah  adanya  media  instagram,  facebook,  tiktok dan  whatsapp  business  yang  telah  berhasil dikelola.  Hanya  hal  ini  perlu  ditingkatkan apabila LAZ ingin mencapai target penghimpunannya  sebagai  LAZDA,  terbukti pada  persentase  yang  diperoleh  baru  60%  yang dapat  dikatakan  belum  efektif  dan  dalam pelaksanaannya LAZ masih menemukan beberapa  kendala  dalam  pengelolaan  media sosial  seperti  belum  menggunakannya  ads  atau fitur iklan berbayar pada sosial media facebook, instagram  dan  tiktok  serta  belum  adanya
Riya  Dwi  Andari  et  al.,  Analisis  Penerapan  Akuntabilitas  PSAK  109,  Tata  Kelola  dan  Efektivitas  Teknologi pada Laz Ummul Quro Bogor
teknologi  chat  bot  dalam  pelayanan  broadcast massagenya  karena  masih  terbatas  dalam  porsi pendayagunaan dana ZIS pada operasional amil. Kendala-kendala  yang  ada,  perlu  adanya disempurnakan  dalam  pengelolaan  teknologi  ini karena  LAZ  belum  mencapai  penghimpunan yang  diharapkan  seperti  di  RKAT,  seperti:  (1) penambahan  website  profile  LAZ  pada  internet untuk  memudahkan  penyampaian  informasi penyaluran manfaat, akses stakeholder eksternal untuk mengetahui report keuangan dan memudahkan  donasi  otomatis  dengan  link  yang tersedia di web; (2) penambahan chat boot untuk mempermudah menjangkau para muzzaki melalui  data  base  nomor  yang  kini  sudah mencapai  ±  9000  kontak.;  dan  (3)  perlunya disisihkan  dana  operasional  untuk  penggunaan ads  pada  kanal  kanal  penghimpunan  yang berbasis  online  funding,  seperti  facebook, instagram dan tiktok.

## SIMPULAN
Penerapan  akuntabilitas  PSAK  109 mengenai  Zakat,  Infak,  Sedekah  telah  berhasil diterapkan  pada  LAZ  Ummul  Quro  Bogor, namun  masih  mengalami  kendala  dalam  hal pencatatan  aset  natura  atau  non  kas  karena keterbatasan  alat  dan  kemampuan  SDM  yang belum  memenuhi  untuk  melakukan  perhitungan nilai  aset  natura,  hal  ini  dapat  dievaluasi  dan perbaiki dengan cara melengkapi tools atau alat- alat  yang  dapat  membantu  penghimpunan  dan melakukan  pelatihan  atau  sertifikasi  SDM  yang ada  di  LAZ.  Pada  bidang  tata  kelola  secara syariah  LAZ  telah  menerapkan  operasionalnya secara syariah atau sesuai dengan ketentuan dan rambu-rambu  keislaman,  namun  hal-hal  yang masih  mengalami  keterbatasan  pada  LAZ  yaitu mengenai  transparansi  terhadap  stakeholder eksternal  yang  belum  transparan,  belum  adanya laporan kepada pihak- pihak eksternal mengenai pengelolaan SDM termasuk pada SOP. Penambahan  SDM  untuk  mengoptimalkan pembagian  kerja  dan  diperlukannya  pelatihan untuk  seluruh  amil,  serta  pada  bidang  teknologi diperlukannya penyempurnaan dengan dukungan  efektifitas  penggunaan  teknologi teknologi untuk mencapai target yang diharapkan.  Keterbatasan  yang  ada  pada penelitian  ini  adalah  data  keuangan  yang tahunnya tidak konsisten karena adanya perbedaan  penentuan  periode  keuangan.  Saran yang  dapat  diberikan  adalah  pada  penelitian berikutnya  semoga  peneliti  mendapatkan  data yang  konsisten  dan  semoga  penelitian  ini
dilakukan kembali ditahun berikutnya agar dapat mengetahui  perkembangan  dari  LAZ  Ummul Quro Bogor maupun mengetahui perkembangan LAZ  lainnya  yang  ada  di  Kota/Kabupaten Bogor.  Hal-hal  yang  perlu  dikembangkan  dari penelitian  ini  adalah  terkait  penerapan  PSAK 101  mengenai  bentuk  laporan  keuangan  syariah dan  PSAK  112  mengenai  wakaf,  serta pengukuran  mengenai  pengaruh  teknologi  pada indikator-indikator tata kelola manajemen syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  M.  2018,  Peran  Psak  109  Dalam
Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Zakat Di Indonesia, Jurnal  Akuntansi  Bisnis , 10(1), 31–54. doi: 10.30813/jab.v10i1.986. Aidina,  U.  2019.  Analisis  Penerapan Good
Governance Business Syariah.
Cahyati,  A.  D.,  Faradila,  A.  2013,  Analisis
Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah, Jrak , 4(1), 57–74.
Fadilah,  S.  2012, Good  governance  pada Lembaga  Amil  Zakat .  Unpad  Press. Bandung, Indonesia.
Gofar,  D.  2021.  Implementasi  Prinsip Good governance Bisnis  Syariah  pada  Tata.

## Journal  of  Islamic  Economics  and Banking
Hadijah,  S.,  2019a,  Analisis  Penerapan  PSAK 109  Tentang  Akuntansi  Zakat,  Infaq, dan  Sedekah  pada  Badan  Amil  Zakat Nasional Kabupaten Majene., Journal of Economic,  Public,  and  Accounting (JEPA) , 1(2), 58–67.
doi: 10.31605/jepa.v1i2.297.
Hadijah,  S.,  2019b.  Analisis  Penerapan  PSAK 109  Tentang  Akuntansi. Journal  of Economic,  Public,  and  Accounting (JEPA) .
Hidayat,  S.,  Zanatun,  A.  and  Rohaeni,  N.  2019, Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman, Akuisisi:  Jurnal  Akuntansi ,
14(2), 78–88.
Hurriyaturrohman,  2017.  Peranan  Zis  Dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Ummat di  Kota  Bogor. Neraca  Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan . Jesica,  Suryanto,  Silvia.,  2017,  Penerapan  good corporate  governance  (GCG)  pada perbankan syariah. Jurnal Eprints. Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1994
Riya  Dwi  Andari  et  al.,  Analisis  Penerapan  Akuntabilitas  PSAK  109,  Tata  Kelola  dan  Efektivitas  Teknologi pada Laz Ummul Quro Bogor
KBBI  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia),  2016,
Badan  Pengembangan  Bahasa  dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Indonesia
Masruroh, S. 2019. Efektifitas Penyaluran Zakat,
Infak Sedekah Melaui . Jurnal
Pendidikan . Ningsih,  N.  W. et  al. 2022,  Optimalisasi Penerapan  PSAK  109  Akuntansi  Zakat Dan  Infak/Sedekah  Pada  Pengelola Zakat. Nasir, R. 2021. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Administrasi  Perkantoran  pada  Kantor Kelurahan Tabaringan Kecamatan
Ujung  Tanah  Kota  Makassar. Jurnal Mirai Manajemen .
Oni  Sahroni,  M.  S.  (2018).  Fikih  Zakat Kontemporer . Fikih Zakat Kontemporer Rahayu,  N.  W.  I.  2015,  Lembaga  Amil  Zakat,
Politik  Lokal,  dan Good  governance di Jember, KARSA:  Jurnal  Sosial  dan Budaya  Keislaman ,  22(2),  207.  doi:
10.19105/karsa.v22i2.574. Rahman,  T.,  2015,  Akuntansi  Zakat,  Infak  dan
Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola
Zakat (OPZ), Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan  Perbankan  Syariah ,  6(1),  141.  doi: 10.18326/muqtasid.v6i1.141-164. Rokib,  W.  M.  2021.  Analisis  Penerapan  PSAK
109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan di Baznas Kabupaten
Tasikmalaya. Taraadin .
Sakka,  l.  Q.  2019.  Efektivitas  Penerapan  Zakat Online  terhadap  Peningkatan  . Al-Azhar Journal of Islamic Economics . Yuliafitri, I. and Khoiriyah, A. N. 2016, Pengaruh kepuasan muzakki, Jurnal Ekonomi Islam , 7(2), 205–218.