Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 213-217| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4686.213-217

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN GLORIFIKASI DARI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
Tjok Istri Agung Mellynia Putri Saraswati, I Made Minggu Widyantara, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia coknia@gmail.com, Mademinggu21@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

## Abstrak
Dewasa  ini,  anak  kerap  kali  menjadi  korban  dari  tindak  pidana  pencabulan.  Pencabulan  terhadap  anak, merupakan perlakuan yang sangat tidak terpuji yang merusak masa depan anak baik dari segi fisik maupu psikis. Salah  satu  contoh  kasus  pencabulan  terhadap  anak  adalah  kasus  yang  dilakukan  oleh  SJ.  Setelah  dinyatakan bebas dari penjara, SJ banyak menerima sambutan meriah di publik. Glorifikasi dari kasus SJ ini dapat dianggap menormalisasikan  pelaku  pencabulan  di  publik.  Adapun  tujuan  dalam  penelitian,  yaitu  mengkaji  pengaturan hukum terhadap glorifikasi pelaku tindak pidana pencabulan dan mengungkapkan perlindungan terhadap korban yang  mengalami  tindak  pidana  pencabulan.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum  normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Untuk mendapatkan  data  yang  vali,  peneliti  menggunakan  teknik  studi  kepustakaan  yaitu  mencatat,  meringkas,  dan memberi ulasan. Hasil penelitia  mengungkapkan  bahwa  pengaturan terhadap pelaku tindak pidana  pencabulan diatur  dalam  Pasal  289  KUHP  dan  untuk  glorifikasi  pelaku  tindak  pidana  pencabulan  belum  diatur  secara khusus.  Perlindungan  terhadap  korban  yang  mengalami  tindak  pidana  pencabulan  diatur  dalam  Pasal  6,  7  dan 7A  UU  No.  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Kata Kunci: Glorifikasi, Pencabulan, Perlindungan Hukum

## Abstract
Today,  children  are  often  victims  of  sexual  abuse.  Child  molestation  is  a  very  disgraceful  treatment  that damages  the  future  of  the  child,  both  physically  and  psychologically.  One  of  the  examples  of  cases  of  child abuse is the case that was committed by SJ. After being released from prison, SJ received a lot of applause in the  public.  The  glorification  of  the  SJ  case  can  be  seen  as  normalizing  perpetrators  of  sexual  abuse  in  the public. The purpose of this research is to examine the legal arrangements for the glorification of perpetrators of criminal  acts  of  obscenity  and  to  reveal  protection  for  victims  who  have  experienced  crimes  of  sexual  abuse. The type of research used is normative legal research with a statutory approach. Sources of legal materials are primary  and  secondary  legal  materials.  To  get  valid  data,  the  researcher  used  library  research  techniques, namely taking notes, summarizing, and giving reviews. The results of  the study revealed that the regulation  of perpetrators  of  criminal  acts  of  obscenity  is  regulated  in  Article  289  of  the  Criminal  Code  and  for  the glorification  of  perpetrators  of  criminal  acts  of  obscenity  has  not  been  specifically  regulated.  Protection  of victims  who have experienced criminal acts of obscenity is regulated in  Articles 6, 7 and 7A of Law no. 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Keywords: Glorification, Obscenity, Legal Protection

## I. PENDAHULUAN
Sebagai negara hukum, Indonesia berlandaskan atas pedoman Pancasila. Pada dasarnya negara hukum yang berlandaskan pada pancasila, memiliki  peraturan yang sifatnya memaksa dan mengikat yang di dalamnya  tersisip  sanksi  tegas  bagi  pelanggarnya  yang  berdasarkan  atas  nilai-nilai  yang  tercantum dalam  pancasila (Asshidiqie,  2012) .  Pelecehan  seksual  dan  kejahatan  seksual  adalah  dua  macam bentuk  pelanggaran  yang  tidak  hanya  menjadi  suatu  persoalan  hukum  di  dalam  suatu  negara,  akan tetapi  sudah  menjadi  suatu  persoalan  hukum  juga  di  negara-negara  di  dunia,  tindakan  tersebut  telah mencederai  hak-hak  dari  seorang  perempuan  dan  anak-anak (Atmasasmita,  1996) .  Dewasa  ini  tidak hanya  terjadi  bentuk  kejahatan  seksual  verbal  dan  non-verbal  saja,  namun  timbul  juga  kejahatan seksual yang menyimpang seperti pencabulan, sadism dan lain sebagainya (Ananda & Mertha, 2020) . Akhir-akhir ini Indonesia mengalami masalah serius yang berkenaan dengan kejahatan seksual yang  menyangkut  anak-anak  yang  salah  satunya  adalah  tindak  pidana  pencabulan  yang  dijelaskan
pada Pasal 289 KUHP. Publik dikejutkan atas kasus kejahatan seksual menyimpang yang melibatkan anak yaitu kasus pencabulan yang dilakukan oleh Saipul Jamil. Setelah dinyatakan bebas dari penjara usai menjalani vonis 5 tahun penjara pada Kamis, 2 September 2021, Saipul Jamil disambut meriah, dijemput dengan mobil mewah dan diberikan kalung bunga layaknya seorang pahlawan. Tidak hanya itu,  Saipul  Jamil  juga  diundang  menjadi  bintang  tamu  dalam  beberapa  program  TV  swasta.  Atas peristiwa ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia.
Dengan  banyaknya  bentuk  glorifikasi  atau  melebih-lebihkan  dan  euphoria  atau  perasaan gembira  dari  kebebasan  Saipul  Jamil  hingga  menjadi  bintang  tamu  dalam  berbagai  program  TV swasta  inilah  yang  menyebabkan  masyarakat  Indonesia  yang  mengecam  dan  menyayangkan  hal  ini dikarenakan hal tersebut dianggap tak berempati kepada korban pencabulan. Glorifikasi dan euphoria ketika  Saipul  jamil  dinyatakan  bebas  ini  dapat  dianggap  sebagai  bentuk  untuk  menormalisasikan pelaku  pelecehan  seksual.  Maka  dari  itu,  diperlukan  peraturan  hukum  yang  dapat  mengatur  tentang penjeraan pelaku dan perlindungan terhadap korban dan dalam hal  kasus Saipul Jamil ini diperlukan pemantauan dan peraturan terkait “glorifikasi”.
Ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  kajiannya  relevan  dengan  penelitian  ini,  yaitu (Manggala  et  al.,  2021) mengungkapkan  bahwa  setiap  anak  merupakan  subjek  hukum  yang  harus dijaga  dan  dilindungi  haknya  oleh  negara,  maka  bagi  pelaku  seksual  terhadap  anak  dibawah  umur harus  diberi  jera  sesuai  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang.  Penelitian  lain (Ummah,  2017) & (Wiharsa,  2017) dalam  proses  penanganan  kasus  pelecehan  seksual  terhadap  anak,  penyidik  wajim melindungi  korban  suapaya  tidak  takut  dalam  memberika  keterangan  karena  trauma.  Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan tujuan mengkaji pengaturan hukum terhadap glorifikasi pelaku tindak pidana pencabulan dan mengungkapkan perlindungan terhadap korban yang mengalami tindak pidana pencabulan.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  suatu  teknik  untuk  mencari  suatu  kebenaran  ilmiah  hukum  dengan menggunakan metode ilmiah untuk menemukan  suatu  kebenaran atas suatu  peristiwa hukum . Sesuai dengan  permasalahan  diajukan  di  atas,  maka  peneliti  menerapkan  tipe  penelitian  hukum  normatif. Tipe  penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang  berupa  studi  dokumen  menggunakan  objek yaitu  berupa  perundang-undangan,  keputusan  pengadilan  dan  pendapat  dari  para  ahli (Muhaimin, 2000) .  Bahan  hukum  primer  yakni  undang-undang  yang  memiliki  pengaruh  yang  sifatnya  harus. Bahan  hukum  sekunder  adalah  sumber  yang  dapat  menyampaikan  suatu  paparan  terkait  dengan undang-undang yang biasanya dapat berwujud buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah dan karya ilmiah yang berhubungan dengan persoalan yang akan diteliti. Bahan hukum tersier ialah bahan yang digunakan sebagai penunjang dan nantinya dapat memaparkan dari bahan hukum primer dan sekunder yang mencakup kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan laman internet. Sistem pengumpulan yang akan memadukan bahan hukum primer, sekunder dan tersier memakai studi kepustakaan dengan mempergunakan teknik pencatatan yaitu mengutip, meringkas, memberi ulasan dan sistem file. Data dianalisis  secara  interpretasi  hukum  yaitu  penafsiran  terhadap  bahan-bahan  hukum  yang  telah dikumpulkan (Ahmad, 2008) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Terhadap Glorifikasi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan
Kata  glorifikasi  merupakan  kata  serapan  dari  kata  berbahasa  Inggris  yaitu Glorification .  Dalam bahasa  Inggris, kata glorification memiliki arti sebagai tindakan yang melebih-lebihkan sesuatu agar terlihat baik, dan luar biasa. Sedangkan pada KBBI kata glorifikasi memiliki arti sebagai proses, cara, perilaku,  meluhurkan,  memuliakan  dan  sebagainya.  Dalam  kasus  tindak  pidana  pencabulan,  kata glorifikasi  dikaitkan  dengan  melebih-lebihkan  dan  menyambut  dengan  bangga  pelaku  tindak  pidana pencabulan.  Dalam  halnya  persoalan  hukum  pencabulan,  kata  glorifikasi  dikaitkan  dengan  melebih- lebihkan dan menyambut dengan bangga pencabulan.
Jika  dilihat  dari  KUHP,  tindak  pidana  dapat  dikhususkan  ke  dalam  2  macam  golongan  yaitu kejahatan yang tertera dalam buku II dan pelanggaran yang termuat dalam buku III KUHP. Dasar dari dibedakannya antara pelanggaran dan juga kejahatan dalam KUHP ialah pelanggaran dapat dikatakan lebih  ringan  jika  dilihat  dari  sanksi  pidananya  yang  hanya  berupa  sanksi  kurungan  dan  denda. Sebaliknya kejahatan sanksi pidananya lebih dominan sanksi pidana penjara (Chazawi, 2002) .
Di  era  globalisasi  yang  semakin  melaju  pesat  di  bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologinya maka  semakin  marak  pula  terjadinya  permasalahan  hukum  di  masyarakatnya.  Meningkatnya kemajuan  dari  masyarakat  tentunya  juga  meningkatkan  terjadinya  persoalan-persoalan  hukum  di masyarakat sebagai akibat dari perkembangan di masyarakat. Kejahatan merupakan sebuah gambaran nyata dari permasalahan hukum yang kian marak terjadi di masyarakat.
Salah  satu  wujud  tindak  pidana  yang  masuk  ke  dalam  kategori  kejahatan  adalah  kejahatan kesusilaan  yang  dijabarkan  dalam  bab  XIV KUHP.  Kejahatan  kesusilaan  ialah  suatu  wujud  perilaku yang  melanggar  etika-etika  dan  kebiasaan  yang  berkenaan  dengan  kesusilaan.  Di  dalam  sudut pandang  masyarakat,  kata  kesusilaan  serupa  dengan  perkara  seksual  seperti  pencabulan,  perkosaan, pornografi  dan  lain  sebagainya.  Pencabulan  adalah  salah  satu  wujud  perilaku  yang  masuk  ke  dalam kategori kejahatan yang tidak diperkenankan oleh KUHP. Kejahatan kesusilaan adalah kejahatan yang berkenaan dengan kesusilaan atau kesantunan. Saat ini kejahatan kesusilaan telah banyak berlangsung dan  merisaukan  masyarakat.  Salah  satu  kejahatan  kesusilaan  yang  kerap  kali  terjadi  pada  masa  kini ialah  kasus  pencabulan.  Pencabulan  ialah  suatu  perbuatan  yang  dijalani  oleh  seseorang  yang melanggar norma kesopanan yang diprovokasi oleh keinginan seksualnya.
Kasus pencabulan yang ramai terjadi saat ini ialah peristiwa pencabulan yang melibatkan anak di  bawah  umur,  yang  dimana  ini  menggambarkan  bentuk  kejahatan  kesusilaan  yang  nantinya  dapat menimbulkan  trauma  mendalam  kepada  si  anak.  Dalam  kasus  pencabulan  terhadap  anak,  pelaku pencabulan  tidak  lagi  memperhitungkan  jenis  kelamin,  status,  dan  usia  korbannya.  Dengan  marak terjadinya  peristiwa  pencabulan  yang  menyangkut  anak  di  bawah  umur  maka  anak  disini  sebagai pihak yang dirugikan mestinya diberi perlindungan untuk menjamin hak-haknya agar dapat terwujud. Bentuk  perlindungan  hak-hak  atas  anak  yang  masih  di  bawah  umur  yang  menjadi  target  dari pencabulan  sudah  diatur  dalam  pasal-pasal  yang  secara  khusus  untuk  memberi  efek  jera  kepada pelaku.
Dalam  KUHP,  pencabulan  diatur  dalam  pasal  289.  Pencabulan  dijabarkan  pula  secara mengkhusus  mengenai  pencabulan  yang  menyangkut  anak  di  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Anak.  Ini  tertuang  dalam  Pasal  76E  UU  No.  17  Tahun  2016.  Kasus  glorifikasi  pelaku  pencabulan yang  dijalani  oleh  SJ  dapat  dikenakan  sanksi  tambahan  yang  telah  disusun  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2020.  Proses  hukum  terkait  persoalan  hukum  SJ,  setelah  selesai melakukan  sanksi  pokoknya  maka  diberi  sanksi  tambahan  berupa  pemasangan  alat  pendeteksi elektronik di lengan atau di kaki guna membatasi pergerakan bagi pelaku pencabulan di ruang publik. Ini  dikarenakan  pengaturan  glorifikasi  pelaku  tindak  pidana  pencabulan  secara  mengkhusus  belum dirancang  dalam  perundang-undangan  di  Indonesia.  Belum  dirancangnya  peraturan  perundangan- undangan terkait dengan  glorifikasi pelaku tindak pidana pencabulan secara mengkhusus  disebabkan bahwa  mustahil  jika  suatu  perundang-undangan  dapat  mengendalikan  segenap  aktivitas  manusia secara  sempurna  sehingga  memungkinkan  terjadinya  keadaan  dimana  peraturan  yang  ada  di  dalam suatu Negara dipandang tidak lengkap dan tidak bisa menjamin kepastian hukum bagi masyarakatnya yang mengakibatkan adanya suatu kekosongan norma di masyarakat.

## 2. Perlindungan Terhadap Korban yang Mengalami Tindak Pidana Pencabulan
Pengkajian yang berkenaan atas korban tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan  korban  yaitu  viktimologi.  Pengertian  korban  ialah  seorang  individu  ataupun  kelompok  yang menghadapi  kesengsaraan  baik  lahiriah  atau  batiniah  yang  dipicu  oleh  pengingkaran  hak  asasi manusia  yang  dilaksanakan  oleh  individu  ataupun  kelompok  lain.  Perlindungan  hukum  merupakan suatu hak bagi setiap warga Negara dan disisi lain juga merupakan kewajiban dari Negara itu sendiri untuk  memberi  perlindungan  kepada  setiap  warga  negaranya.  Perlindungan  hukum  itu  diberikan kepada setiap warga Negara guna untuk memberikan perasaan tenang dan tentram baik dari segi jiwa dan raga dari usikan dan resiko dari berbagai pihak.
Pada  dasarnya  perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  terhadap  derajat  dan  nilai  serta penghormatan  atas  hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subjek  hukum  yang  bersumber  dari ketentuan  hukum (Hadjon,  1987) .  Perlindungan  hukum  ialah  wujud  pelayanan  yang  patut dipersembahkan  oleh  suatu  Negara  kepada  warga  Negaranya  sebagai  bentuk  kepastian  dan memberikan  rasa  aman.  Mengenai  perlindungan  hukum  ini  telah  diterangkan  dalam  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 28 D ayat (1) .
Kemajuan  dan  transformasi  sosial  yang  berlangsung  di  masyarakat  tidak  hanya  membawa dampak  positif  dengan  meningkatnya  pembangunan  di  berbagai  bidang  kehidupan  namun  juga membawa  dampak  negatif  seperti  timbulnya  berbagai  tindak  kejahatan  seperti  pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan pencabulan. Pencabulan ialah suatu kejahatan yang memiliki dampak sangat  berat  baik  fisik,  psikis  dan  sosial  bagi  korban  yang  mengalaminya.  Korban  dalam  tindak pidana  pencabulan  mengalami  traumatik  yang  mendalam  sehingga  perlu  adanya  jaminan  dan perlindungan dari Pemerintah dan Aparatur  Negara bagi  korban. Dalam beberapa  waktu terakhir ini, peristiwa  hukum  pencabulan  bertambah  dan  tidak  sedikit  anak  yang  masih  di  bawah  umur  sebagai sasarannya.
Akibat  dari  banyaknya  peristiwa  tindak  pidana  pencabulan  maka  tentunya  banyak  muncul korban  yang  mengalami  kerugian  fisik,  psikis,  dan  kerugian  kerugian  sosial.  Korban  kejahatan ditafsirkan  bagai  seorang  yang  sudah  menerima  kemalangan  sebagai  dampak  dari  timbulnya  suatu kejahatan  dan/atau  rasa  keadilannya  telah  terganggu  secara  langsung  akibat  dari  pengalamannya sebagai maksud dari suatu kejahatan tersebut (Muladi & Arief, 2007) . Korban yang sebenarnya adalah pihak  yang  sangat  dirugikan  dalam  suatu  persoalan  hukum,  justru  tidak  menerima  perlindungan selayaknya  perlindungan  yang  dibagikan  kepada  pelaku  tindak  pidana.  Alhasil  bilamana  pelaku  dari tindak pidana telah dikenai hukuman pidana, maka keadaan dari korban tindak pidana itu sering kali tidak  dipikirkan  sama  sekali.  Kenyataannya  urusan  penghormatan  dan  keadilan  hak  asasi  manusia tidak  semata-mata  hanya  diberlakukan  kepada  pelaku  tindak  pidana  namun  pula  seharusnya diberlakukan kepada korban tindak pidana.
Pentingnya  proteksi  bagi  korban  dari  tindak  pidana  inilah  yang  menjadi  salah  satu  dasar  dari diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014.  Dalam  Undang-undang  ini  mengatur  juga terkait  sebuah  badan  yang  berkewajiban  untuk  mengatasi  masalah  pemberian  perlindungan  bagi korban dan saksi yang disebut sebagai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK yang memegang  peranan  dan  kewenangan  untuk  memberi  perlindungan  dan  dukungan  terhadap  saksi  dan korban dalam suatu persoalan hukum. Cakupan perlindungan yang dibagikan oleh LPSK adalah pada segala tahapan proses peradilan pidana, supaya dapat memberi rasa tenang dan tentram bagi saksi dan korban saat menyampaikan kesaksian di persidangan.
Dalam  hal  perlindungan  saksi  dan  korban,  saksi  dan  korban  memiliki  hak  yang  dijelaskan dalam  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  13 Tahun 2006. Hak tersebut ialah hak untuk menerima bantuan medis maupun bantuan untuk mendapat rehabilitasi psikososial serta psikologis yang dijelaskan dalam Pasal 6. Bantuan medis yang dibagikan bertujuan  untuk  mengembalikan  kesehatan  fisik  korban  termasuk  juga  mengurus  korban  yang meninggal dunia. Rehabilitasi psikologis ialah bantuan yang dibagikan akan korban yang mempunyai traumatik  atau  tekanan  kejiwaan  lainnya  oleh  seorang  psikolog  untuk  mengobati  mental  korban. Rehabilitasi psikososial ialah semua wujud bantuan serta pertolongan psikologis maupun sosial yang memiliki  tujuan  untuk  mengurangi,  mengawasi  dan  menyembuhkan  keadaan  jasmani,  psikologis, sosial dan rohani dari korban sehingga nantinya sanggup untuk melaksanakan fungsi sosialnya seperti semula.
Hak  lain  yang  tercantum  dalam  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2014  adalah  fasilitas pemberian  kompensasi  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  7.  Kompensasi  merupakan  pemulihan  kerugian yang diserahkan oleh Negara dikarenakan si pelaku dari tindak pidana tersebut tidak memadai untuk menyerahkan  pemulihan  kerugian  seutuhnya  yang  menjadi  kewajibannya  kepada  si  korban  dan/atau keluarga dari si korban.
Selain dua hak yaitu untuk mendapatkan bantuan dan fasilitas pemberian kompensasi, saksi dan korban  juga  berhak  atas  restitusi.  Hal  ini  dinyatakan  dalam  Pasal  7A  Undang-undang  Nomor  31 Tahun  2014.  Restitusi  adalah  pemulihan  kerugian  yang  disampaikan  oleh  pelaku  tindak  pidana  atau pihak  ketiga  pada  korban  atau  keluarganya.  Restitusi  dapat  berbentuk  pengembalian  harta  benda, pemenuhan pemulihan kerugian untuk kematian atau kemalangan, atau pengalihan biaya untuk suatu perbuatan  tertentu.  Proteksi  akan  saksi  dan  korban  adalah  hal  yang  urgen  diselenggarakan  agar  para saksi  dan  korban  di  persidangan  dapat  menganggap  dirinya  aman  saat  hendak  menyampaikan keterangan. Dengan  adanya proteksi  hukum  dari LPSK dan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, maka pertanggungan atas rasa tenang dan tentram bagi saksi dan korban dapat menjadi kian kuat.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan  hukum  terhadap  glorifikasi pelaku  pencabulan  dalam  pengaturan  hukum  positif  di  Indonesia  untuk  saat  ini  belum  diatur  secara mengkhusus. Namun di dalam KUHP, tindak pidana pencabulan diatur dalam pasal 289. Dalam kasus SJ  yang  sudah  menjalani  sanksi  pokoknya  dapat  dikenai  sanksi  tambahan  yang  disusun  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2020.  Sanksi  tambahan  yang  dapat  diberikan  kepada  SJ adalah  berupa  sanksi  pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik  di  kaki  atau  di  tangannya  guna  untuk membatasi  ruang  gerak  pelaku  pencabulan  di  ruang  publik.  Perlindungan  terhadap  korban  yang mengalami  tindak  pidana  pencabulan  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014. Disebutkan  dalam  Undang-undang  ini  bahwa  ada  sebuah  badan  yang  berperan  dan  memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban yang disebut dengan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  atau  yang  lebih  dikenal  LPSK.  Dalam  upayanya melindungi saksi dan korban pencabulan, korban berhak untuk menerima bantuan medis dan bantuan untuk  mendapat  rehabilitasi  psikososial  serta  psikologis  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  6,  mendapat kompensasi  sebagai  ganti  kerugian  yang  dijelaskan  Pasal  7  dan  menerima  restitusi  yang  sebagai halnya diatur dalam Pasal 7A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014.

## 2. Saran
Bersumber dari simpulan di atas, maka dapat disampaikan saran-saran kepada pemerintah agar dapat merancang pengaturan hukum secara khusus yang mengatur tentang  glorifikasi pelaku pencabulan di ruang publik mengingat kasus SJ yang telah bebas dari penjara namun disambut meriah setelah bebas dari penjara. Pengaturan terkait glorifikasi pelaku pencabulan ini diharap bisa lebih membuat efek jera bagi  pelaku  dan  tidak  lagi  menormalisasikan  pelaku  pencabulan  di  ruang  publik.  Bagi  masyarakat agar  dapat  lebih  meningkatkan  kesadaran  diri  dan  bersikap  kritis  dalam  menyikapi  berita  terkait pencabulan  agar masyarakat tidak ikut dalam menyambut dan mengelu-elukan pelaku pencabulan di ruang  publik  yang  nantinya  bisa  membuat  trauma  mendalam  bagi  korban  dari  pelaku  pencabulan. Bagi pelaku agar nantinya dengan adanya rancangan peraturan terkait dengan glorifikasi bagi pelaku pencabulan  di  ruang  publik  dapat  memberi  efek  jera  dan  meminimalisir  terjadinya  glorifikasi  bagi pelaku pencabulan di Indonesia serta dapat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B. (2008). Metode Penelitian Hukum . Pustakasetia.
Ananda,  N.  N.  P.  T.,  &  Mertha,  I.  K.  (2020).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Perempuan  sebagai Korban pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn). Jurnal Kertha Wicara , 9 (4), 56–64. Asshidiqie, J. (2012). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Raja Grafindo Persada: Jakarta. Atmasasmita, R. (1996). Sistem Peradilan Pidana . Binacipta. Bandung. Chazawi,  A.  (2002). Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-teori  Pemidanaan&  Batas  Berlakunya Hukum Pidana Bagian I . Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . PT. Bina llmu. Surabaya. Manggala, I. G. F., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kebiri dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (1), 46–51. Muhaimin. (2000). Metode Penelitian Hukum . Mataram University Pres: Mataram. Muladi, & Arief, B. N. (2007). Bunga Rampai Hukum Pidana . PT. Alumni: Bandung.
Ummah,  S.  R.  (2017).  Pornografi  Ditinjau  dari  Hukum  Positif  dan  Hukum  Pidana  Islam. Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam , 2 (2), 26–35.
Wiharsa, I. M. (2017). Diversi Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Magister Hukum Udayana , 6 (1), 37–51.