## TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH LAMONGAN NO. 12 TAHUN 2010 MENGENAI PAJAK DAERAH ATAS PAJAK RESTORAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN
Sholihan Zuli Kasmawanto

## Ahmad Munir
Universitas Islam Darul Ulum
Sholihan@unisda.ac.id
Abstrak: Pajak  restoran  memberikan  kontribusi  signifikan  dalam  penerimaan keuangan  daerah.  Sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  penerimaan  dari  sektor  pajak restoran, Pemerintah Kabupaten Lamongan menerapkan upaya “Makan di Lamongan Berhadiah  Mobil”.  Pemberian  hadi ah  mobil  dilansir  sebagai  suatu  bentuk  apresiasi kepada  masyarakat  yang  makan  di  rumah  makan  dan  sejenisnya  di  Lamongan  yang secara  tidak  langsung  berkontribusi  terhadap  penambahan Pendapatan  Atas  Daerah (PAD)  Lamongan  dari  pajak  restoran.  Hal  ini  karena  pajak  restoran  10  persen dibebankan  kepada  pembeli  sebagai  wajib  pajak. Upaya  dari  Bapenda  lamongan tersebut diklaim sebagai upaya yang efektif untuk meningkatkan pemasukan dari pajak restoran.    Peraturan  mengenai  pajak  restoran  sendiri  telah  diatur  dalam Peraturan Daerah Lamongan No. 12 Tahun 2010. Artikel ini bermaksud mengkaji tentang upaya yang  dilakukan  oleh  Bapenda  Lamongan  untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah melalui pajak restoran ditinjau dari  peraturan yang ada.

## Keyword: Pajak Restoran, PAD, Lamongan
Abstract: Restaurant  taxes  contribute  significantly  to  local  financial  revenues.  In  an effort  to  increase  revenue  from  the  restaurant  tax  sector,  Lamongan  District Government implemented the "Eat and  Win A Car". The car is claimed as a token of appreciation  to  the  people  who  eat  at  restaurants  in  Lamongan  who  indirectly contribute to the addition of local income (PAD) Lamongan from restaurant tax. This is because the 10 percent of restaurant tax is charged to the buyer as a taxpayer. The effort  of  the  Bapenda  lamongan  is  claimed  to  be  an  effective  effort  to  increase  the income  from  restaurant  taxes.  The  regulation  on  restaurant  tax  itself  has  been regulated in Lamongan Regional Regulation No. 12 Year 2010. This article intends to examine  the  efforts  undertaken  by  Bapenda  Lamongan  to  increase  local  revenue through restaurant tax in terms of existing regulations.

## Keyword: Restaurant Taxes, Lamongan
PENDAHULUAN Pemberlakuan otonomi daerah telah menggeser paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah dari kekuasaan  yang  bersifat sentralistik ke desentralistik  dengan memberikan  otonomi yang  seluas- luasnya (Adegustara, 2009),
sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah. Hal  ini  juga berarti  pemerintah  daerah  mempunyai kewenangan untuk membuat dan melakukan perubahan terhadap kebijakan yang  berlaku  di  daerah.
Termasuk di dalamnya adalah penetapan kebijakan  terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai salah  satu upaya  untuk  meningkatkan potensi pendapatan daerah masing-masing khususnya pendapatan asli daerah. Kewenangan daerah untuk
memungut  pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah. Pasal 95 ayat (1) UU  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mene ntukan:  “Paj ak  ditetapkan  dengan Peraturan Daera h”. Dengan  berlakuknya otonomi  daerah,  Pemerintah  Lamongan, menindaklanjuti ketentuan Pasal 95 ayat (1)  UU  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  tersebut  dengan  mengeluarkan peraturan  tambahan  mengenai  Pajak Daerah,  khususnya  Pajak  Restoran dalam Peraturan Daerah Lamongan Nomor 12 Tahun 2010. Otonomi daerah tidak hanya memberikan kewenangn bagi pemerintah daerah  untuk  memnetapkan  keputusan akan  daerahnya  tetapi  juga  menuntut pemerintah daerah untuk mampu membiayai  segala  kebutuhan  daerahnya dalam  menyelenggarakan  pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang  maksimal (Wahyuni, 2013). Salah  satu  upaya  yang  dapat dilakukan untuk meningkatkan pemasukan  daerah  guna  pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan  daerah  adalah  dengan untuk  meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan
pelaksanaan
pemerintah daerah  untuk pembangunan adalah melalui pajak daerah (Gede dkk., 2013). Upaya inilah yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Lamongan yaitu meningkatkan Pendapatan  Asli Daerah (PAD) melalui pajak  daerah. PAD sendiri terdiri dari jenis-jenis penerimaan pajak  daerah,  retribusi daerah,  hasil pengelolaan    kekayaan  daerah yang
disahkan. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan  daerah  yang paling potensial khususnya di Kota Lamongan, mengingat  pemasukan  pajak  merupakan pemasukan  tetap  yang  stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat  dalam membiayai  pelaksanaan  pemerintahan daerah. Jika pemerintah daerah memiliki sistem perpajakan daerah yang memadai, maka daerah dapat menikmati
pendapatan dari sistem pajak yang cukup besar (Mardiasmo, 2002: 153).
Salah  satu  sektor  pajak  yang diharapkan  memberikan  kontribusi  yang signifikan  dalam  penerimaan  keuangan daerah  adalah  pajak  restoran,  disamping pajak-pajak  lain  seperti  pajak  hiburan, pajak hotel, pajak reklame, dan lain-lain. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berkolerasi  positif  dengan  tumbuh  dan berkembangnya usaha di bidang
Restoran. Pajak restoran dinilai  sebagai sumber  pendapatan  pajak  yang  potensial karena Pajak restoran memerikan kontribusi  besar  terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah (Dotulong dkk., 2014). Pemerintah  Kabupaten  Lamongan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam upayanya meningkatkan  pendapatan  dari  pajak, khusunya  pajak  restoran  melakukan pemasangan iklan “Makan di Lamongan Berhadiah Mobil”. Iklan ini dimaksudkan  untuk  menarik  simpati,
animo,  dan  meningkatkan  kesadaran masyarakat khusunya masyarakat Lamongan untuk membayar pajak terutama  pajak  restoran.  Mengingat pajak  restoran  sebesar  sepuluh  persen dibebankan  kepada  pembeli.  Selain untuk
meningkatkan konsumsi masayarakat  di  restoran,  pemberian hadiah  undian  mobil  oleh  Bapenda sendiri  diklaim  sebagai  suatu  bentuk apresiasi  kepada  partisipasi  masyarakat dalam  meningkatkan  penghasilan  pajak restoran.
Hadiah  mobil  tidak  diberikan secara percuma, ada syarat dan ketentuan yang  diberlakukan  untuk  mendapatkan kesempatan  ikut  dalam  undian  yang diselenggarakan oleh Bapenda Lamongan.  Syaratnya,  pembeli  berhak untuk mengikuti undian jika ia
melakukan pembelian  minimal lima puluh  ribu  rupiah.  Teknisnya,  pembeli akan  menerima dua lembar  nota  yang disediakan kasir. Satu
lembar dimasukkan  kotak  undian  di  rumah makan  dan  sisanya jadi  barang  bukti dalam penarikan hadiah.
Sementara  rumah  makan  yang diwajibkan  untuk  memungut  pajak  dari pembelinya adalah rumah makan, restoran,  warung,  depot,  tata  boga, dana tau warung  kopi  yang berpenghasilan minimal Rp 500 ribu/hari. Nominal pajak disetor ke Bapenda secara langsung atau rekening  Kasda  melalui  Bank  Daerah Lamongan.  Setelah  membayar  pajak, pengusaha  rumah  makan  dan  sejenisnya tersebut juga  berkesempatan  untuk mengikuti  undian. Sebagai  pemikat lainnya,  Bapenda  akan  memberikan fasilitas Nomor  Pokok  Wajib  Pajak Daerah  (NPWPD),  nota  penjualan,  2 papan pigura pengumuman secara gratis. Sejauh  ini,  upaya  yang  dilakukan Bapenda Lamongan telah berhasil menarik 94  pengusaha  rumah  makan
untuk  berperan  aktif  dan  tidak  menutup kemungkinan  jumlah  tersebut  masih akan terus bertambah. Upaya peningkatan PAD Lamongan melalui pajak restoran dengan iming-iming  hadiah  mobil  merupakan usaha luar biasa oleh Bapenda Lamongan  yang  dinilai  efektif.  Oleh karena  itu,  dalam  penelitian  ini akan dikaji  kesesuaian  upaya  tersebut  dengan peraturan  yang  berlaku,  yaitu  Peraturan Daerah  Lamongan  No.  12  Tahun  2010 Tentang  Pajak  Daerah  atas  Pajak Restoran.  Penelitian  ini  juga  mencakup kajian faktor-faktor apa yang mendukung dan  menghambat  Pajak  Restoran  dalam meningkatkan  PAD  Lamongan  dengan upaya  “ Makan  di  Lamongan  Berhadiah Mobil” agar dapat menjadi evaluasi bagi Bapenda Lamongan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari  orang orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan
Taylor dalam Moleong, 2012:13). Penelitian  ini  menggunakan  2 pendekatan yaitu  pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan  untuk  mengkaji efektifitas peraturan  Daerah  Lamongan  No.  12 Tahun  2010  Tentang  Pajak  daerah  atas Pajak  Restoran,  sementara  pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji masalah  dilihat  dari  segi peraturannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Robert Anderson Seligman
mengemukakan  definisi  pajak  bahwa “a tax  is compulsory contribution from  the person to the Government to defray  the
expenses  incurred in the common interst of  ol without  refence to special benefits conferred ” (Seligman,  1925:432). Smeet sebagaimana yang  dikutip    oleh Chidir Ali yang menyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma  umum yang diterapakan dan yang dapat
dipaksakan tanpa adanya  kontra prestsi terhadapnya dan dapat ditujukan  dalam hal yang khusus pribadi dimaksud  untuk menutup pengeluaran-pengeluaran negara (Ali, 1993:39). Menurut Soemitro (1997:22),
p ajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari  sektor partikelir ke sector pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal  balik yang langsung  dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
Adapun definisi pajak menurut Pasal  1  ayat  1  UU  KUP adalah “ Pajak adalah  kontribusi wajib kepada negara yang  terutang oleh  orang  pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ” . Dari definisi di atas, pajak merupakan suatu nestapa bagi masyarakat  sehingga harus didasarkan pada Undang-Undang yang disusun serta dibahas bersama oleh pemerintah dengan dewan perwakilan rakyat (DPR) sehingga ketentuan pajak merupakan dasar  dari kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa semata. Pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung.
Menurut  UU  Pajak  daerah  dan Retribusi  Daerah  pasal  1  ayat  10 menyatakan  bahwa  “Pajak  Daerah  adalah
kontribusi  wajib  kepada  Daerah  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Putranti, 2008).
Jenis  Pajak  menurut  UU  Pajak daerah  dan  Retribusi  Daerah  dalam  pasal 2  ayat  1  menyatak an  bahwa  “Jenis  Pajak provinsi  terdiri  atas  Pajak  Kendaraan Bermotor,  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor,  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor,  Pajak  Air  Permukaan  dan Pajak Rokok”. Selanjutnya  dalam pasal 2 ayat (2) menyatakan “ Jenis Pajak kabupaten/kota  terdiri  atas  Pajak  Hotel, Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak Reklame,  Pajak  Penerangan  Jalan,  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir,  Pajak  Air  Tanah,  Pajak  Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan  dan  Perkotaan,  dan  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan”.  Dalam  hal  ini  jenis  pajak kabupaten/kota  mempunyai  jenis  pajak yang  lebih  banyak  dibandingkan  dengan jenis pajak provinsi.
Salah  satu  sektor  pajak  yang diharapkan  memberikan  kontribusi  yang signifikan  dalam  penerimaan  keuangan daerah  adalah  pajak  restoran. Pengertian pajak restoran dalam pasal 1 ayat 22 UU Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dan pasal  1  ayat  15  Perda  Lamongan  tentang Pajak  Daerah  menyatakan  bahwa  pajak atas  pelayanan  yang  disediakan  oleh restoran adalah pajak restoran.
Selanjutnya  dalam  Pasal  1  ayat  23  UU Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dan pasal  1  ayat  16  Perda  Lamongan  tentang Pajak Daerah menyatakan fasilitas penyedia  makanan  dan/atau  minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup  juga  rumah  makan,  kafetaria,
kantin,  warung,  bar,  dan  sejenisnya termasuk  jasa  boga/catering  merupakan ruang lingkup restoran.
Subjek  pajak  dan  wajib  pajak dalam pajak restoran memiliki pengertian yang  berbeda.  Menurut  pasal  38  UU Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah bahwa  “Subjek  Pa jak  Restoran  adalah orang  pribadi  atau  Badan  yang  membeli makanan dan/atau minuman dari
Restoran” sedangkan “Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang  mengusahakan  Restoran”.  Hal  ini berarti  subjek  pajak  restoran  yakni  pihak yang  melakukan pembayaran  pajak restoran atas pembelian makanan dan/atau  minuman.  Tidak  sama  dengan wajib  pajak  restoran  yakni  pengusaha restoran  yang  diberikan  kewenangan untuk  memungut  pajak  restoran  dari subjek  pajak.  Kalau  kita  kaji  secara  rinci yang  dimaksud  dengan Restoran  adalah suatu  usaha  yang  menggunakan  suatu bangunan  dimana  setiap  orang  dapat menyantap  makanan  dan  minuman  serta memperoleh
pelayanan serta menggunakan  fasilitas  lainnya  dengan pembayaran. Akan tetapi yang di maksud dengan  sejenisnya  ini  tidak  di jelaskan secara  rinci,  bagaimana  yang  termasuk dalam bentuk sejenisnya. Dari segi obyek dan  subyek  pajak  restoran  memiliki subyek  pajak,  wajib  pajak,  dan  objek pajak  yang  sama  dengan  yang  dijelaskan dalam  UU  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  maka  termasuk dalam  ruang lingkup  restoran (Munir  dan  Andini, 2017:89).
Pasal  37  UU  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  dan  Pasal  16  Perda
Lamongan tentang Pajak Daerah menyatakan  pelayanan  penjualan  atas makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi  di  tempat  pelayanan  maupun ditempat  lain  adalah  Objek  Pajak
Restoran. Perlu diketahui, yang termasuk objek  pajak  restoran  yakni  pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut Perda Lamongan tentang pajak daerah, di dalam pasal 16 Perda tersebut dinyatakan bahwa pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran merupakan  objek  pajak  restoran, akan tetapi pelayanan yang tidak melebihi dari Rp.  500.000,00  (lima  ratus  ribu  rupiah) per  hari  dari  nilai  penjualannya  secara bruto tidak  termasuk  dalam  objek  Pajak Restoran.  Maka  indikator  pengenaan objek  pajak  adalah  atas  pelayanan  yang disediakan  oleh  restoran  yakni  dari besaran nilai penjualannya sesuai ketentuan peraturan daerah.
Mengenai sistem pelaksanaan pajak restoran  di  Kabupaten  Lamongan  dalam penelitian  ini  dapat  dipaparkan  sesuai dengan  hasil  wawancara  peneliti  dengan pemilik restoran atau wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan, hal ini sebagaimana  ketentuan  Pasal 17  ayat  (2) Perda  Lamongan  tentang  pajak  daerah yakni  wajib  pajak  restoran  adalah  orang pribadi  atau  badan  yang  mengusahakan restoran.  Dan  wawancara  antara  peneliti dengan  pengunjung  atau  konsumen  yang sekaligus  sebagai  subjek  pajak  restoran, hal ini pun sesuai dengan ketentuan Pasal 17  ayat  (1)  Perda  Lamongan  tentang pajak  daerah  yang  menyebutkan  bahwa subjek  pajak  restoran  adalah  orang pribadi  atau  badan  yang  membeli makanan dan/atau minuman di restoran.
Pasal  38  ayat  1  UU  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah  dan    Pasal  17  ayat 1Perda  Lamongan  tentang  Pajak  Daerah menyatakan  bahwa  orang  pribadi  atau Badan  yang  membeli  makanan  dan/atau minuman dari Restoran merupakan Subjek Pajak Restoran. Secara sederhana yang  menjadi  subjek  pajak  adalah
konsumen yang membeli makanan dan/atau  minuman  dari  ruang  lingkup yang dimaksud dalam restoran.
Pasal  38  ayat  2  UU  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah dan  Pasal 17 ayat 2 Perda  Lamongan  tentang  Pajak  Daerah menyatakan  bahwa  orang  pribadi  atau Badan  yang  mengusahakan  restoran  baik dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya  yangg  melakukan  usaha dalam  ruang  lingkup  yang  dimaksud dalam  restoran  merupakan  wajib  pajak restoran.  Pasal  39  UU  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  dan  Pasal  18  Perda Lamongan  tentang  Pajak  Daerah  bahwa jumlah  pembayaran  yang  diterima  atau yang seharusnya diterima Restoran menjadi dasar pengenaan Pajak Restoran.
Berdasarkan  Slogan dibeberapa reklame  dan  spanduk  milik  Dinas Pendapatan Daerah yang berbunyi “Makan Di Lamongan Berhadiah Mobil”, maka kami merasa bahwa itu merupakan slogan  yang  sangat  menarik.  Hal  itulah yang  membuat  kami  tertarik  untuk meneliti  bagaimana evektivitas  Perda tersebut khususnya yang berkaitan dengan pajak restoran. Selain itu deskripsi  sistem  pelaksanaannya  serta bagaimana  sistem  timbal  balik  antara pengusaha pemilik restoran dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. Berkaitan  dengan  efektifitas  pajak restoran di Kabupaten Lamongan, memang diakui belum efektif sepenuhnya.  Hal  tersebut  tercermin  dari keterangan wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Sonhadji Zainuddin  dari  fraksi  Partai  Amanat
Nasional.  Keterangan  tersebut  seperti dirilis situs www.skhmemorandum.com deng an  judul  “Masih  banyak  pengusaha rumah  makan  yang  tidak  mau  patuh terhadap  pengenaan  pajak  restoran  10 persen, yang diatur dalam Perda
Lamongan  tentang  Pajak  Daerah”.  Pada 13 Oktober 2016 yang lalu.
Kecurangan  tersebut,  kata  Sonhadji Zainuddin, salah satunya menyangkut diadakannya  program  makan  di  Lamongan berhadiah mobil oleh dis penda. “Itu bagaimana  mekanismenya,  katanya  kupon sudah  disediakan  di  rumah  makan,  dan diberikan  kalau  belanja  di  atas  Rp  50  ribu. Tapi banyak yang tidak mendapatkan kupon, padahal  itu  sudah  kena  pajak  10  persen,” jelas  Sonhadji.  Rabu  (12/9). Hal  ini, sambung  Sonhadji,  bisa  berakibat  pada penyelewengan  pajak  makan  yang  dibayar oleh  pembeli,  karena  perhitungan  pajak menjadi  tidak  jelas.  “Dispenda  ngomong, penghitungan  pajak  dihitung  dari  nota  yang sudah  diberikan  kepada  pengusaha  rumah makan.  Dan  sekaligus  berfungsi  sebagai kupon undian mendapatkan mobil,” tambahnya.
Lain halnya dengan komentar wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, hasil wawancara  peneliti  dengan  salah  satu pengunjung  rumah  makan  cenderung merespon  positif  terhadap  pemberlakuan pajak  restoran di  Kabupaten  Lamongan. Santoso,  salah  satu  responden  yang berhasil diwawancarai peneliti mengungkapkan  jika  selama  beberapa tahun ini menilai bahwa pajak restoran di Kabupaten  Lamongan  sangat  efektif sekali. Menurut responden tersebut menilai  bahwa  pemberlakuan  pajak restoran  sangatlah  berpengaruh  terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. “Kendati tidak begitu signifikan, namun saya optimis jika pajak restoran  ini  akan  mampu  menyumbang PAD Lamongan”, ungkap responden.
Sistem  pelaksanaan  pajak  restoran di Kabupaten Lamongan berkaitan dengan tarif pajak. Berdasarkan
ketentuan  Pasal  19  Perda  Lamongan tentang  pajak  daerah,  tarif  pajak  restoran sebesar 10 persen. Adapun hasil wawancara yang  dilakukan  peneliti
dengan  wajib  pajak  restoran,  dalam  hal
ini  yaitu  pemilik  restoran  atau  rumah makan mengungkapkan jika tidak keberatan  jika  pemilik  restoran  dijadikan sebagai wajib pajak restoran. “Kita hanya memfasilitasi  kepada  subjek  pajak  yaitu pembeli  atau  konsumen”,  ujar  pemilik restoran kepada peneliti. Sekedar diketahui,  tidak  semua  pembeli  yang membeli  makanan  dan/atau  minuman  di restoran  yang  telah  menjadi  objek  pajak restoran  kemudian  bisa  dikenai  pajak restoran.  Menurut  pemilik  restoran  yang telah diwawancarai, mengungkapkan jika pembeli  yang  membeli  dengan  batasan lebih  dari  Rp.  50.000    yang  bisa dikenakan pajak restoran. Sehingga tidak semua  pembeli  bisa  dikenakan  pajak restoran  kendati  dia  telah  membeli  di tempat  atau  restoran  yang  menjadi  objek pajak restoran.
Teknis  pengenaan  pajak  restoran adalah  dengan  cara  wajib  pajak  restoran memberikan  nota  kepada  subjek  pajak restoran  atau  pembeli.  Nota  inilah  yang nantinya  dilaporkan  kepada  dinas  terkait atau  dalam  hal  ini  Dinas  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Lamongan.  “pembeli yang  berbelanja  lebih  dari  Rp. 50.000,- akan  kita  berikan  nota  sekaligus  kupon undian,  sebagaimana  program  Dispenda Lamongan; bagi yang Makan di
Lamongan  Berhadiah  Mobil”,  ungkap pemilik restoran.
Sementara itu
salah satu pengunjung  yang  juga  bersedia  untuk diwawancarai  mengutarakan  jika  tidak ada  masalah  dalam  pengenaan  pajak restoran  kepada  pembeli.  “Asalkan  ada peningkatan  fasilitas  dalam  pelayanan  di rumah  makan  ini,  saya  tidak  keberatan untuk  dikenai  pajak.  Ini  juga  untuk pembangunan  daerah,  jadi  sah-sah  saja tidak ada masalah; apalagi tarif pajaknya pun 10 persen itu saya rasa masih wajar- wajar saja; kalau 10 persen berarti 10 ribu
dengan  asumsi  kalau  makan  habis  100 ribu jadi bagi saya tidak masalah”.
Berkaitan dengan timbal-balik antara  pengusaha  atau  pemilik  restoran dan Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamongan  bisa  dilihat  dalam  Peraturan Bupati Lamongan Nomor 15 Tahun 2015 tentang  Tata  Cara  Pengalokasian  dan Penyaluran  Dana  Bagian  Hasil  Pajak
Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Adapun dalam ketentuan Perbup tersebut
disebutkan  jika  pembagian  dana  bagi hasil  pajak  daerah  dan  retribusi  adalah untuk  Desa  sebesar  10  persen  dari realisasi  yang  diterima  oleh  daerah.  Hal tersebut seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat  (1)  Perbup  No.  15  Tahun  2015. Selanjutnya  mengenai  dana  bagian  hasil pajak  daerah dan  retribusi  dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD)  Kabupaten  Lamongan setiap  tahun  anggaran,  hal  ini  seperti terkandung dalam Pasal 3 Perbup No. 15 Tahun 2015. Dari penjabaran ini kemudian  timbul  pertanyaan  bagaimana dengan  nasib  wajib  pajak  restoran (pengusaha/pemilik  restoran)  dan  subjek pajak restoran.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik  restoran  yang  menjadi objek  pajak  restoran  telah  diuntungkan dengan adanya program Dispenda
Kabupaten Lamongan.
Terkait  besaran  tarif pajak  restoran diatur  dalam  pasal  40  UU  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa besaran  tarif  pajak  restoran  ditetapkan batas  maksimal  sebesar  10%  (sepuluh persen)  yang  diatur  dalam  peraturan daerah. Selanjutnya dalam pasal 19 Perda Lamongan tentang Pajak Daerah, besaran tarif  pajak  ditetapkan  sebesar  10% (sepuluh persen). Besaran tarif pajak oleh pemerintah kabupaten Lamongan menetapkan  tarif  pajak  sebesar  10% (sepuluh  persen)  karena  disesuaikan
dengan  kondisi  masing-masing  daerah kabupaten Lamongan yang masih membutuhkan banyak penerimaan daerah untuk mengembangkan daerahnya. Setiap daerah kabupaten/kota
diberi kewenangan  untuk  menetapkan  besaran tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota  lainnya,  asalkan  tidak melebihi  dari  10%  (sepuluh  persen) sesuai  yang  diatur  dalam  undang-undang (Zuraida, 2012:56).
Pajak restoran di Kabupaten Lamongan  menjadi  salah  satu  sumber pemasukan  bagi  pendapatan  asli  daerah kabupaten  Lamongan.  Pajak  restoran menunjang  dalam  upaya  meningkatkan pendapatan  asli  daerah.  Dengan  adanya upaya  kabupaten  Lamongan  bahwa makan  di  Lamongan  berhadiah  mobil dapat  meningkatkan  sumber  pedapatan asli  daerah.  Dengan  sistem  pemungutan pajak  secara self  assesment bahwa  wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak, menyetorkan,  dan  membayarkan  sendiri atau  mentransfer  ke  rekening  Bependa Lamongan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel  target  dan  realisasi  pendapatan  asli daerah Lamongan sebagai berikut:
Tabel 1. PAD dari pajak Th. 2014 Pajak 2014 Restoran Target 1.699.375.250 Realisasi 2.318.698.031 Daerah Target 59.771.688.670 Realisasi 62.859.408.563 Tabel 2. PAD dari pajak Th. 2015 Pajak 2015 Restoran Target 2.450.000.000 Realisasi 2.853.592.962 Daerah Target 74.520.500.000 Realisasi 77.548.886.579
Tabel 3. PAD dari pajak Th. 2016 Pajak 2016 Restoran Target 4.158.500.000 Realisasi 4.015.273.272 Daerah Target 110.226.338.000 Realisasi 115.011.555.358,50

## Sumber: Badan Pendapatan Daerah Lamongan
Dapat dilihat dari tabel 1, 2, dan 3, bahwa  kontribusi  yang  diberikan  oleh pajak  restoran  dari  tahun  2014  sampai dengan  2016  terhadap  pendapatan  asli daerah  Lamongan  mengalami  kenaikan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli  daerah  Kabupaten  Lamongan.  Akan tetapi dari hasil wawancara masih terjadi kelemahan dalam  pemungutan  pajak restoran  di  kabupaten  Lamongan,  seperti masih  kurang  taatnya  para  wajib  pajak untuk membayarkan pajak restoran secara  rutin.  Hal  yang  mendukung lainnya  yakni adanya bank persepsi  yang ditunjuk  untuk  melakukan  pembayaran pajak  restoran  sehingga  mempermudah adanya  transaksi  pembayaran  pajak restoran. Dari kajian yang sudah dilakukan  bahwa  upaya  yang  dilakukan untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah Lamongan  tidak  bertentangan  dengan Undang-Undang  tentang  Pajak  daerah dan retribusi daerah dan peraturan daerah tentang pajak daerah.

## SIMPULAN
Upaya untuk meningkatkan pendapatan  asli  daerah  yang  dilakukan pemerintah daerah Lamongan “Makan di Lamongan  Berhadiah  Mobil”  tidak bertentangan  dengan  perda  kabupaten Lamongan  tentang pajak  daerah dan retribusi  daerah.  Selain  itu  minat  calon pembeli  menjadi  bertambah,  sehingga terdapat  peningkatan  jumlah  wajib  pajak restoran.
Sistem pemungutan pajak restoran dilakukan secara self assesment. Selain  itu  besaran  tarif  pajak  oleh pemerintah kabupaten Lamongan menetapkan  tarif  pajak  sebesar  10% (sepuluh  persen)  karena  disesuaikan dengan  kondisi  masing-masing  daerah kabupaten Lamongan yang masih membutuhkan banyak penerimaan daerah untuk mengembangkan daerahnya.

## Saran
Saran  terkait  penelitian  ini  adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah lamongan  dengan  memberikan  hadiah mobil  bagi  wajib  pajak  atau  restoran yang  menjadi  objek pajak hendaknya dilakukan dengan transparansi. Selain itu dengan  memberikan  hadiah  langsung kepada  pelanggan  dengan  menggunakan konsep  gosok pada kupon pajak  restoran menjadikan upaya yang langsung menimbulkan kepercayaan kepada pemerintah daerah dalam memberlakukan peraturan daerah Lamongan tentang pajak restoran.
Dengan  adanya  upaya  yang  dilakukan maka  harus  imbangi  juga  dengan bertambahnya objek pajak restoran.
Terima  kasih  kami  sampaikan kepada Direktorat  Jenderal  Penguatan Riset  dan  Pengembangan Kementerian Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi sehingga  penelitian  ini  dapat  terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adegustara,  Frenadin, Syofiarti, dan
Titin Fatimah, 2009, Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di Tiga  Daerah Di Propinsi Sumatera  Barat), Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No. 2. Anonim, 2007, Pedoman Nasional Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Dirjen Perimbangan Keuangan, Jakarta. Arikunto, Suharsini, 2004, prosedur penelitian suatu pendekatan praktek, Rineka Cipta, Jakarta. Atmaja, Marhaendra Wija, 2006, “ Pembuatan Kebijakan Penanggulangan HAIV/AIDS dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006 ”, Makalah, Lokakarya Legal Drafting Perda Penanggulangan HIV/AIDS bagi Anggota DPRD 10 Provinsi Di Indonesia, diselenggarakan oleh Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN), pada Minggu- Rabu 11-14 Juni di Bandung. Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2012, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung.
Bohari, 2008, Pengantar Hukum Pajak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Darussalam dan Danny Septriadi, 2006, Membatasi Kekuasaan Untuk Mengenakan Pajak: Tinjauan Akademis terhadap Kebijakan, Hukum, dan Administrasi Pajak di
Indonesia, Grasindo, Jakarta.
Dila, Luzi Okta, 2014, Analisis Pengaruh Penerimaan  Pajak  Daerah,  Alumni, Universitas Bengkulu.
Dotulong,  Garry  A.G.,  David  P.E. Saerang  dan  Agus  T.  Poputra,
2014, Analisis  Potensi  Penerimaan Dan  Efektivitas  Pajak  Restoran  Di Kabupaten Minahasa Utara, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Universitas Sam Ratulangi Manado. Gede,  I  Dewa,  Herman  Yudiawan,  I
Wayan  Parsa  Kadek  Sarna,  2013, Kontribusi  Pajak  Restoran  Dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  Kabupaten  Bangli, Jurnal Karta  Negara, Fakultas  Hukum
Universitas Udayana. Ismail,  Tjip, 2007, Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia, Yellow, Printing, Jakarta. Kaho, Josef Riwu, 2005, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya), PT. Raja Grafindo Persada, Cet. VI, Jakarta. Kumorotomo, Wahyudi, 2006, Desentralisasi Fiskal Politik Perubahan Kebijakan 1974-2004. Jakarta, Penerbit Kencana. MD,  Moh. Mahfud, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta.
Metro, http://www.beritametro.co.id/lamon gan/makan-nikmat-rp-50-ribu- berhadiah-mobil-di-lamongan
Munir, Ahmad, 2011, Pembebasan Pajak pertambahan  nilai  atas  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah,  Jurnal Humanis,  UNISDA  Press,  Vol. 3,
No. 1 R., Santoso Brotodihardjo, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung. Siahaan,  Marihot P., 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT. Raja Grafindo, Jakarta. Skripsi, 2010, www.downloadskripsigratis.com, pungutan, Pajak Restoran Soemitro, Rochmat, 2010, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Bandung, Eresco Suandy, Erly, 2014, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta. Suryabrata,  Surmadi, 2010, Metodologi
Penelitian, Raja Grafindo  Persada,
Jakarta.
Wahyuni, Dewi, Purwanto, 2013, Pengelolaan  Pemungutan  Pajak Restoran Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah Kota Samarinda, Nomer  4  Tahun  2011 tentang Pajak Daerah, Jurnal Baraja Niti, Universitas Mulawarman, Vol.
2 Nomer 10.