ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Pendekatan Sosio-Spasial Lefebvre dalam Kebijakan Pemanfaatan Ruang (Perda RTRW Kota Parepare)
Moh. Fichriyadi Hastira 1 * ; Muhammad Alhamin 2 ; Ariana Yunus 3
1,2,3 Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; muhammadfichriyadihastira25@gmail.com
* Correspondence : muhammadfichriyadihastira25@gmail.com

## Kata kunci
Penataan Ruang,
Kebijakan, Aktor
Keywords
Spatial Planning, Policy,
Actors

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  kebijakan  tata ruang yang dilakukan oleh pemerintah kota Parepare dalam  meningkatkan nilai tambah  pemanfaatan  ruang  pada  suatu  kawasan.  Dengan  menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah  kota  Parepare.  Dan  melihat  bagaimana  perumusan  kebijakan pemanfaatan  ruang  di  Kota  Parepare.  Kajian  ini  menjelaskan  bahwa pembangunan wilayah di Kota Parepare yang dilakukan selama ini tidak tertata menurut  tata  ruang  yang  baik  dan  lebih  bersifat  sektoral.  Oleh  karena  itu, pendekatan  yang  holistik  dan  terintegrasi  harus  dilakukan  secara berkesinambungan  agar  lebih  optimal.  Salah  satu  pendekatan  holistik  dan terintegrasi dalam mengatasi permasalahan spasial yang terjadi di Kota Parepare adalah  pendekatan  sosio-spasial  Lefebvre.  Kerangka  kerja  yang  dikembangkan oleh Lefebvre menjelaskan bahwa pemerintah sebagai regulator akan sangat sulit mengabaikan  nilai  guna  suatu  ruang.  Namun, pendekatan  ini  juga  menjelaskan bagaimana munculnya interaksi antar aktor dalam kebijakan pemanfaatan ruang. Kebijakan  penataan  ruang  tentunya  melibatkan  banyak  pihak,  baik  dari pemerintah,  masyarakat  maupun  korporasi  atau  investor.  Keterlibatan banyak aktor diyakini mampu menciptakan pembangunan yang berkualitas.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  how  the  spatial  policy  made  by  the Parepare city government in increasing the added value of space utilization in one area. By using a qualitative approach to explain the use of space carried out by the city  government  of  Parepare.  And  see  how  the  policy  formulation  on  space utilization in the city of Parepare. This study explains that regional development in Parepare City which has been carried out so far is not organized according to good spatial planning and is more sectoral. Therefore, a holistic and integrated approach should be carried out on an ongoing basis to be more optimal. One of the holistic and integrated approaches in overcoming the spatial problems that occur  in  the  city  of  Parepare  is  the  socio-spatial  approach  of  Lefebvre.  The framework developed by Lefebvre explains that the government as a regulator will find it very difficult to ignore the use value of a space. However, this approach also  explains  how  the  emergence  of  interactions  between  actors  in  spatial utilization policies. Spatial planning policy certainly involves many parties, both from the government, society and corporations or investors. The involvement of many actors is believed to be able to create quality development.

## Pendahuluan
Pembangunan  merupakan  suatu  proses  transformasi  yang  dalam  perjalanan waktu  ditandai  dengan  perubahan  struktural,  yaitu  perubahan  basis  kegiatan ekonomi  serta  dalam  rangka  struktur  ekonomi  masyarakat  yang  bersangkutan. Pembangunan  merupakan  tuntutan  bagi  masyarakat  untuk  mencapai  kemajuan, karena  penduduk  makin  bertambah  besar  jumlahnya,  maka  kebutuhan  pun bertambah  jumlahnya,  jenisnya,  dan  kualitasnya  seiring  dengan  perkembangan kemajuan  peradaban  manusia,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (IPTEK)  (Pertiwi, 2018).  Dalam  politik,  proses  pembangunan  diwujudkan  melalui  kebijakan. Pemerintah  daerah  dapat  melakukan  kewenangan  dalam  pembuatan  kebijakan tersebut. (Harbani Pasolong, 2019) secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk  memecahkan  masalah  publik  atau  pemerintah  (Fitriama,  2014).    Kebijakan pembangunan  merupakan  pedoman  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan  kegiatan  di bidang  pembangunan,  dengan  sasaran  tertentu  untuk  terwujudnya  perubahan  ke arah yang lebih baik. Perubahan dimaksud tentunya menunjukkan kehidupan yang lebih  baik  dengan  tercapainya  kesejahteraan  melalui  peningkatan  kualitas/standar hidup masyarakat. Namun, pembangunan tetap harus mempertimbangkan seluruh aspek pelaksanaan, termasuk penataan ruang, yang merupakan bagian integral dari proses pembangunan.
Fenomena penataan ruang menjadi pembahasan yang tidak dapat dipisahkan dari  proses  pembangunan.  Penataan  ruang  melibatkan  semua  pihak/unsur  karena berkaitan dengan pemanfaatan ruang sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Hal ini tentunya  melibatkan  eksekutif,  legislatif  dan  masyarakat  untuk  melaksanakan pembangunan dalam suatu kebijakan. Oleh karena itu, dampak buruknya penataan ruang  akan  menimbulkan  banyak  masalah,  antara  lain  pemanfaatan  dan ketersediaan lahan yang ada yang lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu yang melakukan  pembangunan  karena  tidak  memperhatikan  penggunaan  dan pemanfaatan  lahan.  Tata  guna  lahan  merupakan  salah  satu  bentuk  tutupan permukaan  bumi,  baik  alami  maupun  buatan.  Penggunaan  lahan  adalah  kegiatan untuk  mendapatkan  nilai  ditambahkan  tanpa  mengubah  bentuk  fisik  penggunaan lahan. Pengelolaan penggunaan lahan pada dasarnya didasarkan pada keterpaduan, efisiensi  dan  efektivitas,  keserasian,  keserasian,  keseimbangan,  keberlanjutan, keterbukaan, pemerataan, keadilan, dan perlindungan hukum.
Ruang  merupakan  bagian  penting  dari  lingkungan,  sehingga  keberhasilan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  juga  ditentukan  oleh  pelaksanaan penataan  ruang.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  upaya  sistematis  untuk  menata ruang dengan baik agar tercipta sinergi dalam mencapai tujuan pemanfaatan ruang, yaitu  kesejahteraan  yang  berkelanjutan.  Teori  ruang  Henri  Lefebre  menjelaskan bahwa  ruang  berkorelasi  dengan  konteks  politik,  dan  bahwa  konteks  politik
mencakup bagian dari arena spasial . Tesis penting Henri lafebvre dijelaskan dalam magnum opusnya yang berjudul "The Production of Space". Tesis penting Lefebvre dalam  karya  monumental  ini  adalah  pandangannya  yang  menempatkan  ruang sebagai  produk  sosial.  Menurut  Lafebvre,  produksi  ruang  selalu  terikat  dengan realitas  sosial  yang  melingkupinya.  Ruang  tidak  akan  pernah  bisa  mengandalkan "dirinya"  atau  eksis  secara  alami  (Lefebvre,  Nicholson-Smith,  &  Harvey,  1991). Pengertian ruang ini bukannya tanpa konsekuensi, dengan kata lain ruang bersifat “ politis ”.
Berangkat dari pandangan Henri Lafebvre, ia menjelaskan pentingnya penataan ruang  yang  diwujudkan  dalam  sebuah  kebijakan.  Kebijakan  penataan  ruang merupakan salah satu kebijakan strategis dalam konsep pembangunan, khususnya kawasan perkotaan yang memiliki perbedaan dengan kawasan perdesaan. Penataan ruang  merupakan  instrumen  sosial,  ekonomi,  dan  politik  bagi  pembangunan wilayah,  demi  peningkatan  dan  pemerataan  kesejahteraan  masyarakat.  Kebijakan penataan  ruang  kota  merupakan  instrumen  intervensi  pemerintah  terhadap ruang/lahan sebagai sumber daya sumber daya publik yang sangat terbatas. Secara normatif,  dalam  perencanaan,  pemanfaatan,  dan  pengawasan  penataan  ruang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan kabupaten/kota serta.(Republik Indonesia,  2004).  Pemerintah  daerah  kota  berwenang  dalam  penyelenggaraan penataan  ruang  kawasan  perkotaan  yang  meliputi  penataan  ruang  kawasan perkotaan, pemanfaatan ruang kawasan perkotaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan.(UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2007) Berdasarkan  aturan  tersebut,  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  penyusunan rencana tata ruang wilayah menjadi tugas pemerintah daerah.
Kota  Parepare  merupakan  kota  pelabuhan  yang  memiliki  pantai-pantai  di sepanjang  pinggiran  kotanya.  Kota  pelabuhan  berfungsi  sebagai  pemasok  dan pemenuhan  kebutuhan  pangan  pokok  seperti  beras  serta  sebagai  tempat  untuk memproduksi  komoditas  seperti  kopi  dan  rempah-rempah.  Parepare  merupakan kota  pesisir  dengan  luas  wilayah  99,33  km2  dan  kegiatan  perekonomiannya didominasi oleh kegiatan perdagangan yang menjadikannya sebagai salah satu kota tua di Indonesia. Parepare dikenal sebagai kota niaga bahkan sudah dikenal sebelum zaman  VOC  Belanda.  Parepare  yang  memiliki  pelabuhan  megah  yang  selama  ini dikenal sebagai kota pelabuhan atau kota niaga, pernah menjadi pusat distribusi dan penimbunan barang dari dan ke Sulawesi Selatan. Posisinya yang strategis berada di Selat  Makassar  dan  memiliki  konektivitas  darat  dan  laut  yang  sangat  luas. Sambungan darat yang erat untuk sebagian besar wilayah di Sulawesi Selatan dan wilayah laut yang didukung oleh pelabuhan nusantara dan pelabuhan lokal/rakyat. Infrastruktur  transportasi  mendorong  berkembangnya  kegiatan  perdagangan melalui Kota Parepare (BPS, 2022).
Letak  Kota  Parepare  yang  strategis  dapat  menjadi  potensi  keunggulan  dan harus  dioptimalkan  agar  dapat  menjadi  leading  sector  dalam  kebijakan
pembangunan.  Namun,  di  sisi  lain,  masalah  ekologi,  sosial  ekonomi,  dan kelembagaan  menjadi  ancaman  konsekuensi  serius  dari  konflik  kepentingan, tumpang  tindih  kewenangan  dan  persaingan  dalam  pengelolaannya.  Untuk menghindari ancaman tersebut, perlu adanya kebijakan yang mengatur tata ruang guna  memaksimalkan  potensi  suatu  wilayah.  Penataan  ruang  juga  dimaksudkan untuk  memberikan  gambaran  kepada  pengguna  tentang  spesifikasi  pemanfaatan ruang,  serta  menjadi  pedoman  dalam  merencanakan  kegiatan  yang  relevan  dan efisien . Penataan ruang dalam rangka sistem peruntukan ruang dimaksudkan untuk mengalokasikan lokasi, luas, dan atribut lain seperti jenis dan intensitas kegiatan agar dapat  dimanfaatkan  sebesar-besarnya  tanpa  mengorbankan  kelestarian  dan kerusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Peraturan  Kota Parepare Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang Kota Parepare Tahun 2021 -2041.
Pembuatan kebijakan tentang penataan ruang di Kota Parepare dapat dianggap sebagai  hasil  dari  proses  politik  dalam  memahami  penataan  ruang.  Dimana merupakan  tahapan  proses  kebijakan  yang  telah  diadopsi  oleh  elit  dan  aktor pemerintah terkait dengan tanah atau ruang melalui mobilisasi aturan kebijakan dan sumber daya yang ada. Ruang tidak dapat dipisahkan dari politik dan politik tidak dapat  dipisahkan  dari  kekuasaan  sehingga  politik  spasial  merupakan  manifestasi dari  kekuasaan  penguasa  untuk  menguasai  ruang-ruang  terencana  dan  abstrak. Secara  politis,  ruang  yang  berguna  dapat  memfasilitasi  kontrol  sistem  kebijakan untuk  memfasilitasi  mobilitas  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  perencana  kota, pengembang  atau  arsitek.  Praktik  politik  spasial  di  Kota  Parepare  dapat  dilihat melalui teori produksi spasial (the Production of Space Theory) dari Henri Lefebvre bahwa  perlu  mengalihkan  fokus  perhatian  dari  hal-hal  di  luar  angkasa  (misalnya, alat-alat produksi seperti pabrik dan mesin) ke produksi aktual di ruang itu sendiri (Lefebvre  et  al.,  1991).  Artinya,  politik  spasial  perlu  memperluas  studinya  dari produksi ke reproduksi.
Ruang bukan hanya sesuatu yang mati, tetap, statis dan tidak dialektis, tetapi jika ruang diperlakukan bersama dengan waktu, ruang dapat menjadi hidup, subur, kaya  dan  dialektis.  Dalam  berbagai  cara,  ruang  dapat  membantu  mereproduksi sistem kapitalis dan pembentukan struktur kelas dalam sistem tata ruang ekonomi baru. Lefebvre membagi teorinya menjadi tiga hal yang disebutnya "Tripartit" atau tiga  pihak.  Pertama,  praktik  ruang  yang  meliputi  produksi  dan  reproduksi  ruang. Kedua, representasi ruang (representation of space) atau ruang yang diwakili oleh elit politik seperti perencana, pengembang sebuah ruang . Ruang dalam representasi ruang  menjadi  ruang  yang  dianggap  tepat  untuk  mencapai  dan  mempertahankan dominasi dengan melaksanakan program perencanaan atau pembangunan di suatu kawasan  perkotaan,  baik  yang  terkait  dengan  proyek  modernisme  perkotaan maupun  dengan  “pembersihan  perkotaan”.  Ketiga,  ruang  representasional
mencakup pengalaman hidup manusia dalam ruang representasi yang direproduksi oleh kelompok dominan.
Di  Indonesia,  politik  penataan  ruang  bukanlah  hal  baru.  Merujuk  pada beberapa penelitian terkait tema tersebut, seperti penelitian Andi Luhur Prianto yang melihat dinamika tata kelola dalam perumusan kebijakan tata ruang (Luhur, 2017). Penelitiannya dipusatkan di kota Makassar. Dalam tulisannya, ia menjelaskan bahwa dinamika  interaksi  pemangku  kepentingan  dalam  proses  perumusan  kebijakan RTRW Kota Makassar 2015- 2034 berlangsung dengan “ketegangan” yang tinggi dan berujung pada hubungan konflik yang tidak berkesudahan (deadlock). Kompleksitas perumusan kebijakan RTRW yang mengandaikan adanya pemangku kepentingan di luar negeri, memungkinkan konsolidasi kekuatan kelompok masyarakat sipil, yang terorganisir sehingga penyatuan isu-isu terkait penataan ruang dapat  memberikan pengaruh  yang  lebih  berarti  dalam  upaya  mempercepat  pengesahan  Ranperda RTRW  Kota  Makassar.  Sujadmi  membahas  tentang  penataan  ruang  laut:  konflik, negosiasi,  dan  kontestasi  kepentingan  ekonomi  politik  lokal  di  Bangka  Belitung (Sujadmi  &  Murtasidin,  2020).  Kajian  ini  menjelaskan  bahwa  pemerintah  perlu menjadi  regulator  sekaligus  fasilitator  dalam  menjembatani  kepentingan  berbagai aktor  dalam  akses  dan  pemanfaatan  ruang  laut.  Dengan  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif,  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  penyusunan Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil (RZWP3K) berjalan dinamis bahkan menjadi ajang kontestasi konflik kepentingan. Di satu sisi, kesejahteraan nelayan dan potensi kekayaan alam di laut (timah) perlu dioptimalkan  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Namun,  di  sisi lain,  aspek  ekologis  dari  dampak  kegiatan  penambangan  timah  di  laut  juga  harus diperhatikan.  Perda  RZWP3K  merupakan  sarana  untuk  mengakomodir  konflik kepentingan  yang  terjadi.  Penelitian  ini  akan  membahas  pemanfaatan  ruang  yang dilakukan oleh pemerintah kota Parepare.
Penelitian  ini  bertujuan  menjelaskan  bagaimana  pemanfaatan  ruang  yang dilakukan oleh pemerintah kota Parepare dalam memproduksi ruang sebagai bagian dari  pendekatan  sosio-spatial  Henri Lefebvre  yang  diwujudkan  dalam  pembuatan Perda kota Parepare nomor 1 tahun 2021 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021 -2041. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana konsep Henri Lefebvre tentang ruang di analisis dalam bentuk Perda kota Parepare Nomor 1 tahun 2021  tentang  Rencana  tata  Ruang  Wilayah  Kota  Parepare  Tahun  2021  -2041.  Yang diharapkan  dalam  tulisan  ini  bisa  memberikan  pemahaman  dasar  menyangkut bentuk  dari  konsep  penataan  ruang  Henri  Lefebvre.  Selain  itu  penelitian  ini diharapkan mampu menjadi refrensi tambahan bagi akademisi dalam menganalisis sebuah masalah terkhusus dengan tema politik ketataruangan.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  menjelaskan pemanfaatan  ruang  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kota  Parepare.  Dan  melihat bagaimana perumusan kebijakan pemanfaatan ruang di Kota Parepare. Pengamatan langsung  dilakukan  terhadap  ruang-ruang  yang  telah  berubah  fungsi  dan  juga mempelajari Peraturan Daerah Kota Parepare nomor 1 tahun 2021 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021 -2041. Penelitian ini juga melakukan wawancara  dengan  para  aktor  yang  mewakili  pemerintah  kota  Parepare  untuk mendapatkan  gambaran  tentang  praktik  politik  penataan  ruang  di  Kota  Parepare. Adapun informan tersebut ialah Dr. H. M Taufan Pawe, SH, MH sebagai Walikota Parepare,  Ir.  Ibrahim  Suanda  sebagai  ketua  komisi  III  DPRD  kota  Parepare,  dan Samsuddin Taha sebagai Plt. Kepala Dinas PUPR kota Parepare. Data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi data jumlah penduduk, luas lahan pertanian, luas lahan yang disiapkan untuk industri serta peta lahan industri. Analisis data kualitatif yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  proses  verifikasi dari  sumber  data  (informan).  Data  wawancara  yang  diperoleh  dari  informan kemudian  diinterpretasikan  sesuai  kebutuhan  penelitian  dengan  menggunakan metode interpretatif.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Pendekatan dalam Penataan Ruang
Lefebvre melihat bagaimana politik penataan ruang terjadi. Ada tiga pihak yang menjadi  tempat  terjadinya  praktik  politik  penataan  ruang.  Pertama,  praktik keruangan  yang  dapat  dilihat  dari  perkembangan  tata  ruang  yang  terkait  dengan masyarakat,  pemerintah  dan  swasta  tidak  dapat  dikesampingkan.  Mereka  harus saling  berhubungan  untuk  menciptakan  tata  ruang  yang  adil  sehingga  tidak menguntungkan  satu  pihak  saja.  Karena  jika  hal  seperti  ini  terjadi  maka  akan menimbulkan  konflik  di  masyarakat  sehingga  akan  mengganggu  proses  penataan ruang. Sehingga hubungan antara masyarakat, pemerintah dan swasta perlu dijaga dengan baik. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dapat dilakukan  melalui  penataan  ruang.  Penataan  ini  harus  dimulai  dengan  penataan ruang  sebagai  tahap  awal  yang  sangat  penting.  Hal  ini  dikarenakan  perencanaan dalam  penataan  ruang  merupakan  elemen  dasar  yang  sangat  vital  untuk pengendalian dan pemanfaatan ruang pada saat yang bersamaan.
Penataan ruang kota merupakan kegiatan yang bersifat teknis, namun sekaligus merupakan fungsi negara yang dirumuskan dalam kebijakan publik, sehingga untuk menentukan  pendekatan  yang  akan  diterapkan  dapat  dilihat  dari  dua  perspektif, yaitu:  perubahan  kebijakan  publik  dan  perubahan  kebijakan  publik.  pendekatan berdasarkan teori perencanaan. Kebijakan penyusunan RTRW Kota Parepare 2021- 2041 diawali dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Tahun  2005-2025,
sehingga  Untuk  memahami  perubahan  kebijakan  yang  terjadi,  perlu  diketahui agenda setting dan arena konflik dari proses kebijakan RTRW ini. Keadaan agenda penetapan  kebijakan  Dalam  menganalisis  agenda  penetapan  kebijakan,  ada  dua aspek yang menjadi perhatian utama, yaitu persepsi dan fokus perhatian kebijakan (Howlett & Ramesh, 1998).Persepsi Jika melihat alat analisis yang dikemukakan oleh Grindle  dan  Thomas  mengenai  aspek  ekonomi  politik  dari  pembuatan  kebijakan, terlihat  bahwa  dalam  situasi  ini  situasi  agenda  setting  berada  pada  garis  situasi “politics as usual”. biasanya” dapat dilihat dari lima variabel, yaitu adanya isu -isu yang  dipilih,  taruhan  rendah,  pengambilan  keputusan  tingkat  rendah,  perubahan tambahan  dan  waktu  yang  fleksibel.  Kelima  variabel  tersebut  ditemukan  dalam proses pembuatan peraturan daerah tentang RTRW ini.
Kota Parepare memiliki luas 99,33 km2 yang memiliki wilayah dataran rendah dan dataran tinggi sebagai bentuk geografis kota ini. Selain itu, posisi Kota Parepare yang  strategis  di  tengah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  memberikan  keunggulan  bagi daerah ini untuk dapat dengan mudah mengakses daerah lain di Sulawesi Selatan. Dengan  keunggulan  wilayah  yang  dimilikinya,  Kota  Parepare  dihadapkan  pada permasalahan  pemanfaatan  ruang  untuk  menjadikan  tanah  mati  sebagai  sumber pendapatan  daerah.  Tumpang  tindih  peraturan  dan  pemanfaatan  ruang  yang menimbulkan  konflik  kepentingan  mengakibatkan  tidak  optimalnya  pemanfaatan ruang  di  Kota  Parepare.  Padahal,  tanah/ruang  memiliki  nilai  guna  yang  setara dengan  waktu(Lefebvre  et  al.,  1991),  yang  idealnya  menjadi leading  sector pembangunan  sekaligus  posisi  tawar  bagi  Kota  Parepare.  Kota  Parepare  tidak memiliki  sumber  daya  yang  melimpah  untuk  dikelola  dan  luasnya  yang  kecil membuat pemerintah Kota Parepare harus mengelola kawasan tersebut semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat. Oleh  karena  itu  pembagian  areal  yang  akan  digunakan  untuk  mendapatkan  nilai tambah merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan.
Rencana tata ruang merupakan instrumen penting bagi pemerintah, sehingga penetapan  rencana  harus  mendapat  kesepakatan  dan  pengesahan  oleh  lembaga legislatif sebagai wakil rakyat dan dukungan masyarakat (Suciati, 2006). Dalam kasus Kota  Parepare,  terdapat  beberapa  faktor  yang  saling  mempengaruhi  dari  belum optimalnya  pemanfaatan  kawasan  tersebut.  Faktor  utamanya  adalah  perencanaan dan  pelaksanaan  pembangunan  wilayah  di  Kota  Parepare  yang  selama  ini dilaksanakan tidak tertata menurut tata ruang yang baik dan lebih bersifat sektoral. Oleh  karena  itu,  pendekatan  holistik  dan  terpadu  harus  dilakukan  secara berkelanjutan  agar  lebih  optimal  (Sunyowati,  Hastuti,  &  Butar,  2017).  Salah  satu pendekatan  holistik  dan  terintegrasi  dalam  mengatasi  permasalahan  spasial  yang terjadi di  Kota Parepare  adalah pendekatan sosio-spasial Lefebvre. Kerangka kerja yang dikembangkan oleh Lefebvre menjelaskan bahwa pemerintah sebagai regulator akan sangat sulit mengabaikan nilai guna suatu ruang. Oleh karena itu, pemerintah harus menjadi regulator sekaligus fasilitator dalam menjembatani kepentingan antar
aktor  dalam  memanfaatkan  ruang  yang  ada.  Lebih  lanjut  Lefebvre  mengatakan bahwa  pemerintah  tidak  bisa  netral  terhadap  kepentingan  aktor  (publik  dan swasta/investor) dalam pemanfaatan ruang yang ada (Lefebvre et al., 1991)
Dalam  pendekatan  sosio-spasial  menjelaskan  bagaimana  praktik  penataan ruang dilakukan, mulai dari perencanaan hingga pembangunan ruang fisik dan non fisik. Pada aspek teknis, produksi rencana tata ruang berkaitan dengan pembuatan Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah  (RTRW)  di  daerah.  Ruang  merupakan  bagian penting  dari  lingkungan,  sehingga  keberhasilan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan juga ditentukan oleh pelaksanaan penataan ruang. Oleh karena itu, perlu dilakukan  upaya  sistematis  untuk  menata  ruang  dengan  baik  agar  tercipta  sinergi dalam mencapai tujuan pemanfaatan ruang, yaitu kesejahteraan yang berkelanjutan (Ummu, 2018). Melalui analisis terhadap RTRW dapat diketahui bagaimana penataan ruang dikonstruksi dan siapa aktor dominan di dalamnya, apakah pelaku ekonomi (nasional  dan  internasional),  politik,  lingkungan,  dan  sebagainya.  Kepentingan tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk  dan  fungsi  fisiknya,  seperti  pembangunan gedung, jaringan transportasi, taman, ruang terbuka hijau, penataan pertanian, dan sebagainya.  Proses  konstruksi  ruang  ini  erat  kaitannya  dengan  tarik  menarik kepentingan  dan  kekuasaan  antar  aktor  relasional  yang  biasanya  bermanifestasi dalam konflik, kontestasi, dan negosiasi. Pendekatan spasial juga membantu melihat keterlibatan  pemerintah  dalam  membangun  ruang,  menciptakan  perubahan,  dan memacu pertumbuhan di daerah.
Menyelenggarakan pemerintahan untuk menghasilkan nilai tambah bagi suatu daerah  khususnya  di  Kota  Parepare  dapat  dilihat  dari  penetapan  Visi  dan  Misi pemerintah. Visi Pemerintah tahun 2018- 2023 adalah “Terwujudnya Kota Parepare Sebagai Kota Industri Tanpa Cerobong Asap Berwawasan Hak Dasar dan Pelayanan Dasar Menuju Kota Maju, Mandiri dan Berkarakter”. Salah satu misi pembangunan Kota Parepare terkait pengembangan kawasan industri perdagangan Parepare dan sekitarnya  adalah  “Meningkatkan  kemandirian  dan  daya saing  daerah  melalui pengembangan  ekonomi  dan  kemampuan  daerah  menghadirkan  sumber-sumber ekonomi  baru  berdasarkan  potensinya”.  Misi  ini  sangat  didukung  oleh  nilai -nilai yang  melekat  pada  visi  pemerintah  2018-2023  sebagai  berikut:  1)  meningkatkan produktivitas  dan  daya  saing  rakyat  di  pasar  internasional  sehingga  bangsa Indonesia  dapat  maju  dan  bangkit  bersama  bangsa-bangsa  Asia  lainnya,  dan  2) mewujudkan  kemandirian  ekonomi  dengan  menggerakkan  sektor-sektor  strategis perekonomian domestik. Pengembangan kawasan industri perdagangan merupakan program  pembangunan  dalam  mewujudkan  Visi  (RPJP)  dengan  mempercepat pencapaiannya.(Walikota Parepare, 2009)
Penetapan  Visi  dan  Misi  di  atas  sejalan  dengan  penetapan  Kota  Parepare sebagai Kawasan Ekonomi Terpadu (Kapet) oleh pemerintah pusat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Yang kemudian diatur dalam Peraturan Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota  Parepare  Tahun  2021-2041.  Menindaklanjuti  implementasi  Kota  Parepare sebagai  Kawasan  Ekonomi  Terpadu  (Kapet)  .  Dalam  Perda  ini  dijelaskan  rencana pola  tata  ruang  dua  kawasan,  yaitu  (1)  Kawasan  Lindung  dan  (2)  Kawasan Peruntukan  Budidaya.  Dimana  Kawasan  Lindung  yang  ditunjuk  meliputi:  a. Kawasan  yang  memberikan  perlindungan  terhadap  kawasan  bawahannya  yang merupakan  kawasan  hutan  lindung  dan  daerah  resapan  air.  b.  Kawasan  Lindung Lokal, termasuk batas sungai dan pesisir. c. Kawasan Konservasi meliputi, Kawasan Cagar Budaya, Ekosistem Mangrove dan ruang terbuka hijau kota. Kemudian areal peruntukan  budidaya  meliputi  a.  kawasan  hutan  produksi;  b.  areal  perkebunan rakyat;  c.  daerah  pertanian;  d.  wilayah  pertambangan  dan  energi;  e.  daerah perikanan;  f.  kawasan  peruntukan  industri;  g.  kawasan  pariwisata;  h.  daerah perumahan;  dan  i.  daerah  pertahanan  dan  keamanan.(Walikota  Parepare,  2021) Kedua pemekaran tersebut di atas diatur dalam Perda RTRW Kota Parepare Tahun 2021-2041  yang  secara  garis  besar  Perda  ini  menjelaskan  tentang  perencanaan, pengelolaan,  pengawasan,  dan  pengendalian.  Peraturan  Daerah  tentang  Penataan Ruang  Wilayah  yang  selanjutnya  disebut  RTRW  merupakan  salah  satu  alternatif pilihan Pemerintah Daerah yang dinilai dapat menjadi solusi pengelolaan kawasan perkotaan  (Kusumaedi  &  Bagiastra,  2016).  Aspek  ini  menjadi  pedoman  interaksi dalam  memanfaatkan  sumber  daya  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## 2. Kontestasi Kepentingan Penataan Ruang
Penataan  ruang  adalah  suatu  sistem  proses  penataan  ruang,  pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Rantih, 2017). Ruang pada dasarnya merupakan kawasan sekaligus alat yang dapat berfungsi untuk melestarikan tatanan politik-ekonomi.  Karakteristik  ruang  adalah  sifat  interaktif  kelompok  pemerintah, masyarakat dan swasta (pengusaha).  Oleh karena itu, konflik dan kontestasi antar aktor dalam praktik spasial tidak dapat dihindari(Aminah, 2015). Hal ini juga berlaku untuk  penataan  ruang  di  Kota  Parepare.  Sulit  dikatakan  bahwa  praktik  penataan ruang  melalui  pembuatan  Perda  RTRW  tidak  lepas  dari  konflik  dan  kontestasi berbagai  aktor  yang  berkepentingan.  Pertanyaan  yang  kemudian  muncul  adalah mengapa  hal ini  bisa terjadi? Setidaknya  ada  5  (lima)  alasan  yang  dapat  dijadikan bahan  analisis.  Pertama,  ruang  pada  dasarnya  merupakan  produk  politik  dan instrumen perubahan sosial ekonomi yang tidak netral (Lefebvre et al., 1991). Oleh karena  itu,  ruang  memiliki  karakteristik  yang  sangat  interaktif  antara  pengusaha (investor/kapitalis),  pemerintah  (negara),  dan  masyarakat.  Kedua,  ruang  dapat memainkan  perannya  sebagai  fungsi  sosial  ekonomi.  Ketiga,  sifat/karakter  ruang sebagai  benda  hidup  bergerak  dan  bertumbukan  dengan  ruang  lain.  Keempat, kontestasi  penataan  ruang  pada  dasarnya  adalah  perjuangan  kelas-kelas  untuk memperoleh  dan  menguasai  kegiatan  produksi  dan  reproduksi  dalam  ruang tersebut(Lefebvre  et  al.,  1991).  Kelima,  ruang  merupakan  instrumen  politik  yang
memiliki  nilai  guna.  Oleh  karena  itu,  sulit  untuk  menghindari  keberpihakan  aktor yang membuat peraturan tata ruang.
Permasalahan  tata  ruang  yang  tumpang  tindih  di  Kota  Parepare  telah mengakibatkan konflik pemanfaatan kawasan. Hal ini menyangkut alih fungsi lahan mati sebagai pusat kegiatan ekonomi. Dalam hal ini munculnya Kawasan Industri dan  Pergudangan  Parepare  dan  sekitarnya  atau  KIPAS.  Pembebasan  lahan  yang memakan  waktu  lama  menjadi  permasalahan  dalam  penataan  suatu  kawasan. Penting  untuk  melihat  bagaimana  kebijakan  ini  dapat diterapkan  untuk mengatur tata ruang di Kota Parepare. Kebijakan penataan ruang tentunya melibatkan banyak pihak, baik dari pemerintah, masyarakat maupun korporasi atau investor (Royandi &  Keiya,  2019).  Keterlibatan  banyak  aktor  diyakini  mampu  menciptakan pembangunan  yang  berkualitas.  yang  berkualitas.  Dalam  konteks  kebijakan penataan ruang, multi-aktor diartikan sebagai keterlibatan lebih dari satu aktor yang tidak  hanya  terbatas  pada  pemerintah  yang  terlibat  langsung  dalam  merumuskan dan  merancang  pembangunan  tata  ruang  yang  akan  berlangsung,  baik  itu  di kabupaten/kota  (Asani,  2018).  Di  satu  sisi,  harus  diakui  bahwa  keterlibatan  multi- aktor  telah  mempersempit  peluang  kelompok  masyarakat  yang  terisolasi  untuk terlibat  dalam  proses  pembangunan.  Namun,  di  sinilah  proses  aktor-inklusif terjadi(Gottdiener & Lagopoulos, 1986)
Proses inklusif berlangsung ketika dalam skema perencanaan hingga realisasi pembangunan  melibatkan  banyak  aktor.  Proses  inklusif  berlangsung  dalam  pola aktor lain, yaitu mereka yang lebih dominan akan menggeser aktor lain yang secara politik lebih lemah. Skema ini akan khususnya dalam hal perumusan kebijakan tata ruang.  Implikasinya,  eksekusi  kebijakan  akan  menghilangkan  aktor  yang  lebih lemah.  Mereka  yang  tersingkir  dari  arena  kebijakan  sementara  yang  kuat  akan bertahan. Selain itu, proses pelibatan aktor dalam kebijakan penataan ruang dapat terjadi  pada  proses  eliminasi  aktor  pada  awal  perumusan  kebijakan  tata  ruang. Proses  eliminasi  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara.  Diantaranya,  proses menghilangkan inklusifitas aktor dilakukan dengan membatasi partisipasi para aktor yang  terlibat.  Mereka  yang  terlibat  hanyalah  aktor  yang  memiliki  kesamaan pemahaman, sedangkan yang tidak akan terlibat lebih jauh. Pola ini, dalam praktik di kota , dapat tercermin sejak proses musrembang di tingkat kelurahan .
Dalam setiap musrembang untuk merumuskan kebijakan penataan ruang, yang diundang  hanyalah  mereka  yang  memiliki  nilai  kesepahaman  dengan  aktor dominan. Sedangkan bagi yang tidak setuju tidak akan diundang dalam rapat. Proses inklusifitas aktor juga sekaligus untuk menghindari konflik yang terjadi antar sesama aktor.  Proses  perumusan  kebijakan  tata  ruang  seolah-olah  tidak  menimbulkan konflik. Pada kenyataannya, konflik dihilangkan sejak awal dengan tidak melibatkan aktor yang bertentangan dengan pandangan umum. Keterlibatan aktor terjadi sejak awal perencanaan kebijakan tata ruang hingga proses eksekusi. Inilah yang penulis sebut sebagai proses inklusif aktor. Ruang menjadi bagian, sekaligus mencerminkan
proses  sosial,  politik,  ekonomi,  dan  sejarah  yang  berkelanjutan,  sebagai  elemen penting dan fundamental dalam kehidupan manusia. Di ruang itulah aktivitas dan interaksi sosial beroperasi dan dikontekstualisasikan. Ruang adalah hasil interaksi, tetapi sekaligus membangun interaksi di dalamnya. Karena itu, ruang bukan sekadar wadah  kosong.  Tapi  itu  adalah  produk  dan  pembentuk  hubungan  sosial  dan tindakan.
Ruang  memiliki  karakteristik  interaktif  dari  investor/kapitalis  (pengusaha), negara (pemerintah), dan masyarakat (termasuk lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian di bidang ekologi, kemiskinan dan sebagainya)(Aminah, 2015). Dalam konteks penataan ruang, terdapat relasi dan tindakan berbagai aktor dengan berbagai kepentingan, yang meliputi praktik penataan ruang dan implementasinya di pemerintah daerah. Di sinilah produksi ruang terjadi. Ruang mengalami dominasi, penguasaan,  pendudukan  dan  terdapat  aspek  otoritatif  dan  representatif  di dalamnya.  Karena  ada  aspek  otoritatif  dalam  ruang,  maka  dalam  konteks  inilah peran  negara  (termasuk  pemerintah  daerah)  menjadi  penting.  Pemerintah  daerah melakukan  praktik  politisasi  dan  birokratisasi,  serta  intervensi  kekuatan  ekonomi dalam menjalankan kekuasaan atas ruang.

## Kesimpulan
Penataan  ruang  di  Kota  Parepare  secara  khusus  diatur  dalam  pembuatan kebijakan  Peraturan  Daerah  Kota  Parepare  tentang  Penataan  Ruang  dan  Wilayah Tahun  2021-2041.  Kebijakan  ini  merupakan  turunan  dari  kebijakan  nasional  yang menetapkan Kota Parepare sebagai Kawasan Ekonomi Terpadu sebagaimana diatur dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015-2019. Kebijakan Penataan Ruang merupakan solusi dalam mengoptimalkan pemanfaatan ruang  pada  suatu  kawasan.  Ada  beberapa  faktor  yang  saling  mempengaruhi  dari belum optimalnya pemanfaatan kawasan. Faktor utamanya adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah di Kota Parepare yang selama ini dilaksanakan tidak tertata menurut tata ruang yang baik dan lebih bersifat sektoral. Oleh karena itu,  pendekatan  yang  holistik  dan  terintegrasi  harus  dilakukan  secara berkesinambungan  agar  lebih  optimal.  Salah  satu  pendekatan  holistik  dan terintegrasi  dalam  mengatasi  permasalahan  spasial  yang  terjadi  di  Kota  Parepare adalah pendekatan sosio-spasial Lefebvre. Kerangka kerja yang dikembangkan oleh Lefebvre  menjelaskan  bahwa  pemerintah  sebagai  regulator  akan  sangat  sulit mengabaikan  nilai  guna  suatu  ruang.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus  menjadi regulator  sekaligus  fasilitator dalam menjembatani  kepentingan  antar  aktor  dalam memanfaatkan ruang yang ada.
Namun, pendekatan ini juga menjelaskan bagaimana munculnya interaksi antar aktor  dalam  kebijakan  pemanfaatan  ruang.  Kebijakan  penataan  ruang  tentunya melibatkan banyak pihak, baik dari pemerintah, masyarakat maupun korporasi atau investor.  Keterlibatan  banyak  aktor  diyakini  mampu  menciptakan  pembangunan
yang  berkualitas.  Dalam  konteks  kebijakan  penataan  ruang,  multi-aktor  diartikan sebagai keterlibatan lebih dari satu aktor yang tidak hanya terbatas pada pemerintah yang terlibat langsung dalam merumuskan dan merancang pembangunan tata ruang yang  akan  berlangsung  di  kabupaten/kota.  Di  satu  sisi,  harus  diakui  bahwa keterlibatan  multi-aktor  telah  mempersempit  peluang  kelompok  masyarakat  yang terisolasi untuk terlibat dalam proses pembangunan. Namun, di sinilah proses aktor- inklusif terjadi.

## Referensi
Aminah,  S.  (2015).  Konflik  Dan  Kontestasi  Penataan  Ruang  Kota  Surabaya.
Masyarakat : Jurnal Sosiologi , 20, 59 – 79.
Asani,  Y.  (2018). Politik  Tata  Ruang :  Mesin  Pertumbuhan  Kota  Dalam  Pengembangan Kawasan Kota Baru Di Kabupaten Sidoarjo . Retrieved From Https://News.Detik.Com/Jawatimur/1055896/Korban-Lapindo-Duduki- Gerbang-Kahuripan-Nirwana-Village.
Bps. (2022). Parepare Dalam Angka .
Fitriama,  E.  Dyah.  B. Supriyono.  F. N.  (2014).  Implementasi  Kebijakan  Tata  Ruang Wilayah  Dalam  Mewujudkan  Pembangunan  Kota  Berkelanjutan  (Studi  Di Kabupaten Magetan). Jurnal Administrasi Publik (Jap) , 2, 217 – 223.
Gottdiener, Mark., & Lagopoulos, A. Ph. (1986). The City And The Sign : An Introduction To Urban Semiotics . Columbia University Press.
Harbani Pasolong. (2019). Teori Administrasi Publik . Bandung: Penerbit Alfabeta.
Howlett,  M.,  &  Ramesh,  M.  (1998).  Policy  Subsystem  Configurations  And  Policy Change:  Operationalizing  The  Postpositivist  Analysis  Of  The  Politics  Of  The Policy Process. Policy Studies Journal , 26(3), 466 – 481.
Kusumaedi, P. R. T. E., & Bagiastra, N. (2016). Urgensi Keberadaan Peraturan Daerah Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Terhadap  Lingkungan  Hidup  Di  Daerah Perkotaan. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum , 4.
Lefebvre, H., Nicholson-Smith, D., & Harvey, D. (1991). The Production Of Space .
Luhur, A. P. (2017). Dinamika Tata Pemerintahan Daerah Dalam Formulasi Kebijakan Tata Ruang Kota .
Pertiwi, R. P. (2018). Politik Tata Ruang Kota Dumai 2012-2016. Jom Fisip , 5. Rantih,  H.  (2017). Politik  Tata  Ruang  Kota  Medan  (Analisis  Implementasi  Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Medan 2015) . Republik  Indonesia.  Uu  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintah Daerah (2004).
Republik Indonesia. Uu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (2007).
Royandi, E., & Keiya, R. (2019). Kontestasi Aktor Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir  Di  Wilayah  Pembangunan  Reklamasi  Teluk  Jakarta. Temali:  Jurnal Pembangunan Sosial , 2, 77 – 97.
Suciati.  (2006). Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Penyusunan  Rencana  Umum  Tata  Ruang Kota Pati Tesis .
Sujadmi,  S.,  &  Murtasidin,  B.  (2020).  Perencanaan  Tata  Ruang  Laut:  Konflik, Negosiasi,  Dan  Kontestasi  Kepentingan  Ekonomi  Politik  Lokal  Di  Bangka Belitung. Jiip:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan ,  5(2),  163 – 173.  Retrieved  From Https://Doi.Org/10.14710/Jiip.V5i2.8514
Sunyowati,  D.,  Hastuti,  L.,  &  Butar,  F.  B.  (2017).  The  Regulation  Of  Sustainable Mangroves  And  Coastal  Zones  Management  In  Indonesia. Journal  Of  Civil  & Legal Sciences , 06(01). Retrieved From Https://Doi.Org/10.4172/2169-0170.1000220 Ummu, A. K. (2018). Politik Tata Ruang (Relasi Kekuasaan Antara Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penerbitan Izin Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Di Kabupaten Gowa) . Walikota Parepare. (2009). Perda No. 4 Tahun 2009 Tantang Rpjmd 2005-2025 .
Walikota Parepare. Perda No. 1 Tahun 2021 Tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (2021).