Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum

## Muflih Ramadhani
cakmufleh11@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Pemilihan  umum  merupakan  sarana  kedaulatan  rakyat.  Pemilihan umum  menjadi  sarana  konversi  suara  rakyat  untuk  diamanahkan kepada  orang  tertentu  yang  dianggap  mampu.  Tujuan  penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  ruang  lingkup  hak  disabilitas  dalam pelaksanaan pemilihan umum serta mengetahui regulasi dan bentuk pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pelaksanaan pemilihan umum.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum yuridis normatif serta menggunakan pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  sejarah.  Dalam  pelaksanaan pemilihan umum, Terdapat hak memilih bagi penyandang disabilitas yang harus dilindungi. Hal ini kurang diperhatikan dalam pelaksanaan pemilihan  umum  sehingga  menyebabkan  diskriminasi  bagi penyandang disabilitas. Tidak terpenuhinya fasilitas bagi penyandang disabilitas  dalam  melaksanakan  hak  pilihnya  dianggap  mengurangi hak  pilih  penyandang  disabilitas.  Selanjutnya,  peraturan  yang multitafsir hingga penyandang disabilitas tidak memiliki kesempatan untuk  memilih  dalam  pemilihan  umum  serta  diperbolehkannya pendamping  bagi  penyandang  disabilitas  menjadi  hambatan  utama pemenuhan hak mereka. Permasalahan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum. Selanjutnya,  diperlukan  peninjauan  ulang  terhadap  undang-undang yang  bertentangan  dengan  asas  dan  perundang-undangan  diatasnya, serta  sosialisasi  kepada  penyandang  disabiltas  harus  optimal  dan seluruh fasilitas harus terpenuhi agar asas langsung dan rahasia tidak lagi disimpangi dalam pelaksanaan pemilihan umum.
Kata Kunci: Pemilihan  Umum;  Penyandang  Disabilitas;  Hak Memilih; Perlindungan Hukum.

## Pendahuluan
Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh  aliran  reformasi  serta  perang  –  perang  agama  yang  menyusulnya.    Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (city state) Yunani Kuno abad ke – 6 sampai
Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020
243

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 1, Januari 2020
How to cite: Muflih Ramadhani, ‘Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum’ (2020) Vol. 3 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 6 Desember 2019; Diterima 12 Desember2019; Diterbitkan 1 Januari 2020.
DOI: 10.20473/jd.v3i1.17635

## 244 Muflih Ramadhani : Perlindungan Hukum Hak
abad ke – 3 SM merupakan demokrasi langsung (direct democracy), yaitu suatu bentuk pemerintahan  dimana  hak  untuk  membuat  keputusan–keputusan  politik  dijalankan secara  langsung  oleh  seluruh  warga  negara  yang  bertindak  berdasarkan  prosedur mayoritas. Ada  beberapa  macam  istilah  demokrasi  yakni  demokrasi  konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet dan demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “ government or rule by the people ”. 1
Partisipasi  politik  merupakan  salah  satu  indikator  penting  dalam  suatu lingkup negara yang menganut sistem demokrasi. Artinya suatu negara baru bisa dikatakan sebagai negara demokrasi apabila pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Partisipasi politik dalam sistem demokrasi merupakan hak warga negara tetapi dalam kenyataan persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda, tidak semua warga negara ikut serta dalam proses politik. Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, serta membagi beberapa bentuk dari partisipasi politik yang salah satu diantaranya adalah melakukan kegiatan pemilihan. Kegiatan pemilihan yang dimaksud mencakup kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang mempengaruhi hasil proses pemilihan. 2
Seseorang  dapat  didaftarkan  sebagai  pemilih  setelah  memenuhi  syarat berdasarkan  aturan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pasal  1  angka  34 Undang-Undang  No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pemilih adalah warga Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. 3
1 Nimatul Huda, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia (Kencana 2017).[1].
2 Miriam Budiarjo, Dasar – dasar Ilmu Politik (Gramedia Pustaka Utama 2008).[367].
3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Re- publik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109), Ps 1
Penyandang  disabilitas  merupakan  kelompok  masyarakat  yang  beragam, diantaranya  penyandang  disabilitas  yang  mengalami  disabilitas  fisik,  disabilitas mental  maupun  gabungan  dari  disabilitas  fisik  dan  mental.  Istilah  penyandang disabilitas pun sangat beragam. Secara yuridis pengertian penyandang Disabilitas diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  UU  Nomor  8  tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang  mengalami  keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental,  dan/atau  sensorik  dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 4
Pesta  demokrasi  atau  yang  disebut  dengan  pemilu  (pemilihan  umum) memang merupakan ruang publik yang memungkinkan individu berperan aktif bagi komunitasnya. Sejalan dengan hal tersebut bahwa pesta demokrasi yang dimaksud bukan hanya milik orang yang berkondisi fisik normal saja, melainkan penyandang disabilitas  juga  memiliki  hak  yang  sama.  Pemilu  adalah  arena  kompetisi  untuk mengisi jabatan-jabatan politik dipemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat. 5 Pemilih sebagai peserta pemilu berupa perseorangan. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Sesungguhnya hak pilih merupakan hak yang bersifat universal yang  tak  dapat  dikurangi  ( underogable of right ).  Hak  pilih  universal  tersebut mengandung arti bahwa setiap warga negara memiliki hak pilih, hak untuk memilih dalam pemilihan umum tanpa memandang kekurangan dari dalam diri setiap orang dan tanpa diskriminasi. 6
Salah satu aktualisasi hak penyandang disabilitas adalah hak memilih dalam pemilihan  umum.  Hanya  saja,  secara  umum  pelaksanaan  praktek  demokrasi  di
4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No- mor 5871), Ps. 1
5 Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu (Departemen Politik dan Pemerintahan UGM 2009).[3].
6 Agus Riswanto, [et.,al.], ‘Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas dalam Pelak- sanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Pengua- tan Demokrasi Lokal’ (2018) 4,  Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.[700].

## 246 Muflih Ramadhani : Perlindungan Hukum Hak
seluruh  dunia,  termasuk  di  Indonesia  yang  memberikan  ruang  partisipasi  bagi pemilih dari kalangan penyandang disabilitas masih rendah. Padahal keberadaan kalangan ini tak bisa diabaikan, mengingat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasikan  jumlah  kalangan  disabilitas  adalah  10%  dari  keseluruhan populasi dunia. 7 Di Indonesia, data terakhir Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa dalam Pemilihan Umum tahun 2019 sejumlah 1.247.730 orang penyandang disabilitas dengan pembagian 83.182 orang tuna daksa, 166.364 orang penyandang tuna  netra,  332.728  orang  penyandang  tuna  grahita,  249.546  orang  penyandang tuna  rungu,  dan  415.910  orang  penyandang  disabilitas  lainnya. 8 Estimasi  data sebesar  12,5  persen  penduduk  Indonesia  sebagai  penyandang  disabilitas  dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. sehingga untuk konteks Indonesia jumlah ini  cukup  signifikan  untuk  menentukan  perolehan  suara  seorang  calon  anggota legislatif maupun pimpinan nasional/daerah dalam pemilu. Kualitas sebuah pemilu sekurang-kurangnya ditentukan oleh apakah penyelenggaraan pemilu berlangsung secara  jujur,  adil,  bebas,  rahasia,  damai,  dan  demokratis.  Juga  ditentukan  oleh adanya persamaan jaminan atas hak-hak setiap warga negara pada seluruh proses penyelenggaraan pemilu. 9 Yang juga sama pentingnya ialah apakah hak-hak politik pemilih itu diwadahi, dijaga atau dipelihara dalam penyelenggaraan pemilu. Tidak semua pemilih disabilitas yang telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan hak pilihnya sebagai pemilih dalam pemilu terpenuhi jaminan atas hak-haknya, Untuk turut  serta  dalam  pesta  demokrasi,  penyandang  disabilitas  masih  menghadapi kesulitan aksesibilitas dalam penggunaan hak pilih.
Salah  satu  hak  yang  dijamin  oleh  konstitusi  adalah  persamaan  dan kesetaraan  kedudukan  dalam  hukum  dan  pemerintahan  tanpa  adanya  perbedaan atau diskriminasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal ini
7 Mujaddid, Kesehatan anak dengan Disabilitas (Kementerian Kesehatan Republik Indone- sia 2014).[26].
8 Akbar Bhayu Tamtomo, ‘Infografik: Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019’, (Kompas Nasional 2019) < www.nasional.kompas.com > accessed 25 Juni 2019.
9 Haris Syamsudin , Executive Summary Pemilu Legislatif 2014 (Lembaga Ilmu Pengeta- huan Indonesia 2015).[10].
memberikan jaminan kehidupan berpolitik yang setara kepada setiap warga negara termasuk didalamnya kaum disabilitas. Selain telah adanya jaminan dari konstitusi, Hak politik bagi disabilitas dalam mendapatkan perlindungan hukum lebih diatur secara tegas dalam BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal-pasal berikut:
a) Pasal 28D ayat 1, b) Pasal 28D ayat 3, c) Pasal 28E ayat 3, d) Pasal 28H ayat 2,
e) Pasal 28I ayat 2, f) Pasal 28I ayat 4, g) Pasal28I ayat 5.
Konstitusi  mengamanatkan  kepada  negara  terutama  pemerintah  untuk bertanggungjawab  memenuhi  hak  politik  tanpa  adanya  diskriminasi  dan  berhak untuk  mendapatkan  kemudahan  serta  perlakuan  khusus  bagi  disabilitas  dalam memperoleh  kesempatan  yang  sama  menggunakan  hak  pilih  dalam  pemilu. Pedoman  pelaksanaan  dari  amanat  konstitusi  akan  dibahas  lebih  lanjut  dalam berbagai peraturan di bawahnya, yaitu Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang ditentukan dalam Pasal 43 ayat 1 dan 2 sedangkan dasar hukum yang menjiwai tentang adanya perlakuan khusus yang diperoleh bagi disabilitas dalam pemenuhan Hak Politik dalam pemilu terdapat dalam pasal 5 ayat 3.10 Meskipun dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah banyak yang mengatur tentang regulasi aksesibilitas namun dalam pelaksanaannya, aturan tersebut tidak dilaksanakan secara optimal.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  menggunakan tiga pendekatan, yaitu, pendekatan konseptual (conceptual approach ), pendekatan perundang-undangan  ( statute approach ),  dan  pendekatan  sejarah  ( historical approach ), 11 yang akan sedikit diuraikan sebagai berikut:
1. Pendekatan konseptual akan mengkaji beberapa doktrin-doktrin tentang konsep penyandang disabilitas yang akan dikaitkan dengan pelaksanaan pemilihan umum;
10 Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No- mor 3886), Ps. 43
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Prenadamedia Group  2016).
[133-136].

## 248 Muflih Ramadhani : Perlindungan Hukum Hak
2. Pendekatan  perundang-undangan  meliputi  penelusuran  terhadap  naskah komprehensif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas;
3. Pendekatan sejarah akan merujuk pada perkembangan pelaksanaan pemilu bagi penyandang disabilitas dari masa ke masa secara sistematis.

## Ruang  Lingkup  Hak  Memilih  Penyandang  Disabilitas  dalam  Pelaksanaan Pemilihan Umum
1. Pengertian Penyandang Disabilitas
Dalam  KBBI,  Penyandang  didefinisikan  dengan  orang  yang  menyandang sesuatu, sedangkan disabilitas berarti sebuah kemampuan yang berbeda. 12 Istilah lain merujuk pada pengertian difabel atau Different Ability bahwa setiap manusia diciptakan dengan memiliki kemampuan yang berbeda. 13 Menurut John C. Maxwell Disabilitas berarti seseorang yang memiliki perbedaan fisik dan atau mental yang menjadi  sebuah  hambatan  baginya  untuk  melakukan  kegiatan  sehari-hari  secara layak  dan  normal. 14 Mansour  Fakih  mengawali  istilah  Difabel  yang  kemudian disempurnakan menjadi Disabilitas di Indonesia sebagai alat kritik terhadap istilah cacat dan Disabled. 15 Pada penulisan skripsi ini digunakan istilah Disabilitas yang merujuk pada perundang-undangan di Indonesia.
Beberapa perspektif terkait definisi penyandang disabilitas yang berkembang di  Indonesia,  ialah  perspektif  medis,  perspektif  sosial  dan  perspektif  ekonomi. Perspektif  medis  menyatakan  bahwa  disabilitas  terkait  dengan  fungsi  fisiologis atau biologis dalam diri seseorang. 16 Perspektif ini disebut juga dengan perspektif konservatif. Perspektif ini menyatakan bahwa penyebab disabilitas berada pada diri
12 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke empat , (Gramedia PU 2008).[210].
13 Sugi Rahayu,[ et.,al. ], ‘Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Is- timewa Yogyakarta’ (2013) 10 Socia.[110].
14 Putri  Robiatul  Adawiyah,  ‘Persepsi  penyandang  Difabel  A  (Tuna  Netra)  Terhadap Pentingnya Pelatihan Pemilib Pemula Di Kabupaten Banyuwangi’, (2017)  17 Jurnal Politico . [5].
15 Mansour Fakih, Jalan Lain : Manifesto Intelektual Organik (Pustaka Pelajar 2011).[306-307].
16 Ishak Salim, ‘Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Disabili- tas Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia’ (2015) 1 The POLITICS .[9].
individu sebagai manusia, tidak ada hubungan sama sekali dengan aspek sosial. Maka,  perspektif  ini  tidak  sesuai  dengan  definisi  disabilitas  yang  melindungi penyandang disabilitas dalam berkehidupan. Penanganan dari perspektif ini adalah dengan  memberikan  obat  untuk  menyembuhkan,  bukan  menganggap  mereka sebagai manusia utuh yang perlu dipahami lebih jauh. 17
Dalam sudut pandang sosial, ‘kecacatan’ atau ‘disabilitas’ merupakan produk dari  penataan  masyarakat  sebagai  pembatas  kegiatan  penyandang  disabilitas dengan  memposisikan  sejumlah  hambatan  sosial  dalam  cara  mereka  melakukan aktifitasnya  atau  berpartisipasi.  Perspektif  ini  memberikan  definisi  disabilitas sebagai hasil dari bekerjanya karakteristik fisik atau mental individu mempengaruhi bergunanya  mereka  dalam  suatu  lingkungan  dan  pengembangan  kapasitas  yang mereka  miliki.  Perspektif  ini  bertentangan  dengan  perspektif  medis.  Perspektif sosial menganggap penyandang disabilitas ialah manusia yang perlul dilindungi hak dan keberadaannya dalam masyarakat dengan kemampuan yang berbeda. 18 Ketiga ialah perspektif ekonomi yang memandang bahwa penyandang disabilitas bukan hasil dari kondisi sosial, melainkan dikarenakan pada sebab-sebab ekonomi, misal, kepentingan  pemilik  modal,  disebabkan  karena  berkembangnya  teknologi,  dan keuntungan ekonomi. Akibatnya, penyandang disabilitas dianggap bukan manusia yang  produktif  dan  cenderung  menghambat  kerja-kerja  ekonomi.  Perspektif  ini disebut juga dengan perspektif materialis. 19
Penyandang  disabilitas  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1997 tentang penyandang cacat yang kemudian disempurnakan dengan Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2018  tentang  penyandang  disabilitas.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat tidak melindungi hak penyandang disabilitas, terlebih tidak menyelesaikan masalah terkait perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas karena pendekatan yang digunakan ialah pendekatan medis.
17 ibid. [146].
18 Fajri Nursyamsi et al, Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ra- mah Disabilitas (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia 2015).[20].
19 ibid. [90].

## 250 Muflih Ramadhani : Perlindungan Hukum Hak
Hal  ini  didasarkan  pada  belas  kasihan  atau charity based. Definisi  penyandang cacat  dituangkan  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang    nomor  4  tahun  1997 tentang penyandang cacat menjelaskan bahwa penyandang cacat ialah setiap orang yang  mempunyai  kelainan  fisik  dan/atau  mental,  yang  dapat  mengganggu  atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari :
a.  Penyandang cacat fisik;
b.  Penyandang cacat mental;
c.  Penyandang cacat fisik dan mental.
Sedangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang Disabilitas, diatur dalam Pasal 1 angka 1 bahwa setiap orang yang mengalami  keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental,  dan/atau  sensorik  dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 20 Dalam Undang-Undang ini, paradigma  yang  digunakan  ialah  paradigma  sosial  yang  menganggap  bahwa penyandang  disabilitas  membutuhkan  perlindungan  hukum  agar  terciptanya lingkungan  yang  adil  dan  setara  bagi  mereka.  Sehingga  keberadaan  mereka yang memiliki kemampuan berbeda ini tidak terdiskriminasi oleh hal apapun. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 mengacu pada Convention On the Rights Person With Disabilities (CRPD)  yang  telah  diratifikasi  melalu  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak– hak penyandang disabilitas.
Penyandang  Disabilitas  harus  dilindungi  hak  politiknya,  terkhusus  hak memilih. Secara filosofis, hak politik bagi penyandang disabilitas adalah hak yang melekat dan telah ada sejak terlahir menjadi manusia. Maka, hak tersebut setara dengan  manusia  lainnya  dan  tidak  dapat  dikurangi  dan  dibatasi  pemenuhannya
20 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No- mor 5871), Ps. 1.
oleh  Negara. Terlebih konsep disabilitas yang mensyaratkan agar hak-hak mereka sebagai suatu hal yang wajib untuk dipenuhi. Berbeda dengan konsep cacat yang merupakan sebuah hasil atas rasa belas kasihan. 21
Dalam  pasal  5  Undang-Undang    Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilu dinyatakan  bahwa  Penyandang  disabilitas  yang  memenuhi  syarat  mempunyai kesempatan  yang  sama  sebagai  pemilih,  sebagai  calon  anggota  DPR,  sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu. Dalam penjelasanya, kesempatan yang sama merupakan keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada  penyandang  disabilitas  untuk  menyalurkan  potensi  dalam  segala  aspek penyelenggaraan  negara  dan  masyarakat.  Hal  ini  menjadi  dasar  yuridis  sebagai urgensi perlindungan hak memilih bagi penyandang disabilitas.
Hak  untuk  memilih  adalah  hak  konstitusional  warga  Negara,  sedangkan semua  warga  Negara  tidak  dapat  didiskriminasi  atas  dasar  apapun  juga.  Hal ini  sejalan  dengan  yang  tertuang  di  dalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor 19  tahun  2011  tentang  Pengesahan  Convention  On  The  Rights  Of  Persons With  Disabilities  (Konvensi  Mengenai  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas)  pada pokok-pokok  isi  konvensi  tentang  kewajiban  Negara  dan  hak-hak  penyandang disabilitas. Kewajiban Negara dalam pokok-pokok isi konvensi dalam Undang- Undang  Nomor  19 Tahun  2011  tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai  Hak- Hak Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa merealisasikan hak merupakan kewajiban Negara yang didasari atas penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum  dan  administrasi  dari  setiap  Negara,  termasuk  mengubah  peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. 22
21 Zulkarnain  Ridlwan,  ‘Perlindungan  Hak-Hak  Konstitusional  Penyandang  Disabilitas’, (2013) 7 Fiat Justisia.[235].
22 Penjelasan Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Menge- nai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Ps. 3.

## 252 Muflih Ramadhani : Perlindungan Hukum Hak

## Regulasi  dan  Bentuk  Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas  dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum
Pemilihan  Umum  dilaksanakan  pertama  kali  di  tahun  1955  di  masa kepemimpinan presiden Soekarno. Hingga masa sekarang, pemilihan umum tetap digunakan  sebagai  sarana  Negara  dan  rakyatnya  dalam  menjalankan  demokrasi. Terdapat  3  masa  pelaksanaan  pemilihan  umum  di  Indonesia  hingga  saat  ini, diantaranya:

## 1. Masa Parlementer
Pada masa parlementer, pengaturan terkait hak penyandang disabilitas dalam pemilu  diatur  dalam  pasal  69  ayat  (3)  Undang-Undang    nomor  7  tahun  1953 yang  menyatakan  bahwa  seorang  pemilih,  yang  berhubung  dengan  cacat  badan tidak dapat mengisi surat suara, dapat meminta pertolongan kepada Ketua rapat pemungutan suara.  Ketua tersebut mengisi surat suara dan memasukkannya dalam kotak suara dengan disaksikan oleh anggota-anggota Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir.
Seperti  yang  dinyatakan  pada  Undang-Undang    tersebut,  maka  disabilitas diberi hak pilihnya, namun terkait dengan cacat fisiknya, ia dapat diwakilkan oleh petugas penyelenggara pemilu. Hal ini bertentangan dengan pemikiran dasar pemilu yakni pemilu harus berlangsung secara rahasia. Maka, hak disabilitas pada masa ini, biarpun suaranya difasilitasi, namun hak itu tidak sepenuhnya diberikan. Belum ada pengaturan lebih lanjut terkait kerahasiaan hak memilih penyandang disabilitas pada masa ini. Selebihnya, netralitas petugas yang mewakilkan akan dipertanyakan kebenarannya,  juga  hak  pilih  yang  diwakilinya  dalam  hal  ini  disabilitas  dapat terkurangi karena keterwakilan tersebut. 23

## 2. Masa Orde Baru
Rezim Soeharto memimpin Indonesia pada masa orde baru ini. Penyandang disabilitas pada masa ini belum menempati posisi sentral dalam penanganan sebuah permasalahan  yang  harus  diselesaikan  pemenuhannya.  Masa  itu  juga,  sebutan
23 Eko Handoyo, [ et.,al .], Pemilu untuk Pemula, (Komisi Pemilihan Umum dan Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang 2013).[5].
penyandang disabilitas masih pada pilihan kata penyandang cacat. Maka, pada saat itu, solusi atas permasalahan penyandang cacat belum sesuai dalam kondisi saat ini yang telah berkembang. 24
Tidak seperti masa parlementer, pada masa orde baru tidak ada aturan khusus mengenai hak disabilitas dalam perundang-undangan pemilihan umum. Seluruhnya tersentral  pada  Undang-Undang    nomor  4  tahun  1997  tentang  penyandang disabilitas.  Dalam  Pasal  5  Undang-Undang    nomor  4  tahun  1997  menjelaskan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Selanjutnya, dalam pasal 8 menjelaskan bahwa Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat. Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 10 ayat (1) Undang- Undang    ini  bahwa  kesamaan  kesempatan  bagi  penyandang  cacat  dalam  segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.
Berbeda  dengan  pengaturan  hak-hak  disabilitas  dalam  pemilu  pada  masa parlementer, dalam hal ini pengaturan bagi penyandang disabilitas pada masa orde baru lebih ditegaskan pada upaya pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan hak-hak  penyandang  cacat.  Pemerintah  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  meliputi pejabat  pemerintahan,  instansi/lembaga  kenegaraan,  baik  eksekutif,  legislatif ataupun yudisiil. Masyarakat dalam hal ini berarti seluruh Warga Negara Indonesia yang secara sah memenuhi syarat sebagai Warga Negara.
Selain  itu,  hak  penyandang  disabilitas  pada  masa  ini  telah  diakui  sebagai kesamaan pemenuhannya. Kesamaan kesempatan dalam hal ini berarti penyandang disabilitas dianggap sebagai manusia utuh yang tidak berbeda dengan yang lain. Hanya saja, akses yang secara khusus harus diberikan oleh pemerintah dikarenakan kekhususan dalam penanganannya sangat diperlukan.

## 3. Masa Reformasi
Sekitar tahun 1998 merupakan awal terbentuknya masa Reformasi. Dimana pergantian presiden Indonesia terjadi pada tahun tersebut. Yaitu tumbangnya rezim

## 254 Muflih Ramadhani : Perlindungan Hukum Hak
Soeharto dan diserahkan kepada wakilnya yakni B.J. Habibie. Tak berselang lama, pergantian presiden terjadi kembali yakni kepada Abdurrahman Wahid alias Gus Dur  yang  memimpin  selama  2  tahun.  Hingga  presiden  Megawati  dan  Soesilo Bambang Yudhoyono saling menggantikan tampuk kepemimpinan pasca itu. 25
Pada masa kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, Indonesia menjadi salah satu Negara yang meratifikasi CRPD tepat pada tanggal 13 Desember tahun  2006.  Hal  ini  diperkuat  dengan  disahkannya  Undang-Undang    Nomor  19 tahun 2011 tentang ratifikasi atas CRPD tersebut. Selain ditandai dengan hal itu, hak penyandang disabilitas dalam pemilu pada masa ini ditandai dengan beberapa pengaturan yang senantiasa berkembang pada setiap jenjang pengaturannya.
Pasal  54  ayat  (2)  Undang-Undang    Nomor  12  tahun  2003  menjelaskan bahwa  jenis cacat yang di data pada pendataan daftar pemilih untuk kebutuhan pemilu.  Hal  ini  menandakan  bahwa  hak  penyandang  disabilitas  dalam  pemilu mulai lebih diperhatikan dengan pendataan secara pasti penyandang disabilitas untuk dipenuhi kebutuhannya.
Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang  ini melindungi lebih lanjut terkait hak penyandang disabilitas. Pasal ini menjelaskan bahwa penempatan lokasi TPS harus berada di lokasi yang  mudah  dijangkau  termasuk  oleh  penyandang  disabilitas.  Hal  ini  sama  dengan pengaturan yang terdapat pada Undang-Undang  nomor 42 tahun 2008 pada pasal 113 ayat (2) dan Undang-Undang  nomor 23 tahun 2003 pada pasal 51 ayat (2).
Undang-Undang  nomor 7 tahun 2017 mengatur hak penyandang disabilitas lebih lengkap lagi. Terkait hal ini terdapat 3 pasal yang menyebutkannya. Pasal 350 ayat (2) menjelaskan bahwa TPS harus bertempat di lokasi yang mudah dijangkau dengan penyandang disabilitas sehingga pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung,  bebas  dan  rahasia.  Pada  pasal  356  ayat  (1)  Pemilih  disabilitas  netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih. Pasal 364 ayat (1) juga mengatur demikian khusus untuk TPS di luar negeri.
25 Iswara N Raditya, ‘Pilpres 2019 dan sejarah pemilu serentak pertama di Indonesia’ (Tirto 2019)  <www.tirto.id> accessed 3 Juli 2019.
Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tersebut, hak penyandang disabilitas dalam  pemilu  diatur  lebih  rinci  dan  spesifik,  disabilitas  sudah  diklasifikasikan menjadi beberapa jenis dan disertai dengan penegasan hak atau kesempatan yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu.
Sehingga,  hak  disabilitas  telah  diatur  dalam  perundang-undangan  di Indonesia.  Dalam  sejarah  perkembangannya,  Undang-Undang    yang  mengatur tersebut selalu diperbarui agar terpenuhinya hak-hak disabilitas mereka. Namun, beberapa hal masih menjadi perdebatan di kalangan pemerhati disabilitas. Terutama terkait dengan pelaksanaan pemilu. Sehingga hal ini akan menjadi acuan seluruh pihak  yang  terlibat  untuk  menyempurnakan  pengaturan  terkait  hak  penyandang disabilitas dalam pemilu.
Hak mulai menjadi perbincangan seiring timbulnya negara-negara nasional yang  mempersoalkan  hubungan  negara  dan  warga  Negara. 26 Lord  Lloyd  of Hamstead dan M.D.A. Freeman mengatakan bahwa terdapat dua teori hakikat dari hak, yaitu teori kehendak dan teori kepentingan atau teori kemanfaatan. kedua teori tersebut  berbicara  mengenai  tujuan  hukum. 27 Menurut  Paton  bahwa  esensi  hak bukanlah kekuasaan yang dijamin oleh hukum, melainkan kekuasaan yang dijamin oleh  hukum  untuk  merealisasikan  suatu  kepentingan,  karena  kehendak  manusia tidak bekerja tanpa maksud apa-apa (in vacuo) tetapi menginginkan tujuan-tujuan tertentu yaitu kepentingan. 28
Penyandang  Disabilitas  termasuk  salah  satu  kelompok  minoritas  terbesar di dunia. Berjumlah sekitar 600 juta orang dengan presentasi terbanyak berada di Negara berkembang, yakni sekitar dua pertiga. Pembentukan International Bill of Human Rights pada awalnya tidak memasukkan penyandang Disabilitas sebagai kelompok  yang  tergolong  rentan  terhadap  pelanggaran  HAM.  Dalam  DUHAM serta International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economics Social and Culture Rights (ICESCR) menyebutkan bahwa
26 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Kencana Prenada Media Grup 2008).[172].
27 ibid .[173-175].
28 ibid .[177-178].

## 256 Muflih Ramadhani : Perlindungan Hukum Hak
disabilitas sebagai kategori yang dilindungi. 29
Biarpun  tidak  mengatur  secara  eksplisit  terkait  penyandang  disabilitas, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menunjukkan beberapa hal yang berfungsi sebagai perlindungan atas hak-hak yang berada di dalamnya. Kovenan Hak Sipil dan Politik, juga ikut mengatur hal ini. Terutama untuk mendorong partisipasi dan kebebasan yang lebih besar bagi semua Individu dan golongan yang ada.
Dalam mukaddimah ICESCR, pengakuan terhadap martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama bagi dan tidak dapat dipisahkan dari semua umat manusia merupakan  landasan  dari  kebebasan,  keadilan  dan  perdamaian  di  dunia.  Dalam kovenan ini mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari martabat yang melekat pada manusia. 30 Pasal 1 angka 1 ICESCR menyatakan bahwa Semua bangsa mempunyai hak menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas berupaya mencapai pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya. Pasal 2 angka 2 ICESCR menyatakan bahwa Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun seperti terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal- usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya. ICESCR ini diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.
Dalam  ICCPR  juga  mengatur  demikian  dalam  mukaddimah  yang dinyatakan  didalamnya.  Inti  dari  prmikiran  yang  melandasi  terbentuknya kovenan ini juga sama, hanya saja spesifik kepada hak sipil dan politik Negara dan warga Negara peserta kovenan ini. Hal ini juga sejalan dengan Kovenan Hak Atas Perlakuan Non Diskriminatif, kovenan ini berisi tentang penghapusan atas segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi atas pelayanan hak memilih para penyandang disabilitas. 31
29 Fajri Nursyamsi, Op.,Cit .[14].
30 Majelis Umum PBB , Kovenan Internasionoal tentang hak ekonomi, sosial dan budaya (2200 [XXI] A) 1966), [1]. 31 ibid, [15] .
Selanjutnya, lahirlah Convention on The Rights of Persons with Disabilites (CRPD) yang menjadi induk atas segala instrument HAM internasional. Konvensi ini  mengatur  tentang  Penyandang  Disabilitas  secara  lebih  komprehensif.  Inti pemikirannya ialah:
1.  Penghapusan praktek diskriminasi;
2.  Penghapusan praktek diskriminasi yang didasarkan pada kecacatan.
Delapan prinsip CRPD ialah:
1) Penghormatan atas martabat;
2) Non Diskriminasi;
3) Keterlibatan masyarakat secara penuh dan aktif;
4) Penghormatan atas perbedaan serta penerimaan bahwa disabilitas termasuk dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
5) Kesetaraan kesempatan;
6) Aksesibilitas;
7) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
8) Penghormatan atas perkembangan kapasitas penyandang disabilitas.
Melalui  prinsip  tersebut,  disebutkan  dalam  konvensi  ini  bahwa  setiap penyandang disabilitas harus terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak  manusiawi,  merendahkan  martabat,  eksploitatif,  kekerasan,  dan  berhak mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya.
Dalam  Instrumen  Hukum  Nasional,  terdapat  beberapa  Undang-Undang yang mengatur terkait penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. diantaranya Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas,  dan  beberapa peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  atau  selanjutnya  disebut  KPU  diantaranya Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, Peraturan KPU 11 tahun 2018 tentang Penyusunan daftar pemilih di  dalam  negeri  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  umum,  dan  Peraturan  KPU Nomor  12  tahun  2018  tentang  penyusunan  daftar  pemilih  di  luar  negeri  dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
PKPU telah mengatur secara rinci terkait regulasi bagi penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih dalam pemilu.  Namun, beberapa aturan agaknya masih berbenturan dengan beberapa asas pemilu yang dituangkan dalam Undang-Undang
Nomor  7  tahun  2017  tentang  pemilihan  umum.  Asas  Rahasia  menjadi  sorotan utama ketika dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu, terutama disabilitas netra yang didampingi oleh  seorang  pendamping  ketika  memilih.  Tidak  terpenuhinya  secara  lengkap template untuk pemilih netra bagi penyandang disabilitas netra untuk mencoblos pilihannya, menjadi alasan mengapa asas rahasia yang digunakan dalam pemilu dilanggar begitu saja.
Kedua, diperbolehkannya pendamping bagi penyandang disabilitas netra untuk mendampingi  mereka  dalam  mencoblos  pilihannya  menjadi  persoalan  benturan antara asas rahasia dan aturan atau norma yang berlaku. Maka, asas rahasia tidak menjadi asas yang utuh karena diperbolehkannya melalui aturan dalam perundang- undangan terkait untuk memperbolehkan pendamping bagi disabilitass netra. KPU memberikan peluang bagi para pendamping tunanetra dapat berbuat kecurangan atau mempengaruhi penyandang tunanetra dalam menggunakan hak suaranya, karena pendamping menganggap bahwa tunanetra adalah kaum yang lemah dan mudah dipengaruhi. Seharusnya Pemerintah yang menaungi seluruh golongan masyarakat dalam memberikan fasilitas penuh terhadap kalangan tunanetra dengan menjunjung tinggi hak kesamaan setiap warga negara. Selanjutnya, permasalahan di lapangan terkait  petugas  di  TPS  yang  harus  memahami  perlakuan  kepada  penyandang disabilitas. Kemudian juga terkait dengan fasilitas yang harus memadai di dalam TPS ketika penyandang disabilitas memilih.
Asas  Langsung  dilanggar  dimana  terdapat  aturan  yang  membolehkan penyandang disabilitas untuk didampingi oleh pengampunya. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian khusus terhadap segenap penyelenggara pemilihan umum agar tetap memegang teguh asas Langsung. Kedua, yakni asas rahasia dimana hanya pemilih yang mengetahui pilihannya ketika mencoblos. Namun, hal ini disimpangi karena kurangnya alat bantu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Kedua asas ini yang tercederai keberlakuannya dalam pelaksanaan pemilihan umum bagi penyandang disabilitas.
Kedudukan  asas  dalam  setiap  aturan  perundang-undangan  menjadi  dasar pemikiran yang mendasari terbentuknya peraturan tersebut. Maka, sudah pasti hal

## 258 Muflih Ramadhani : Perlindungan Hukum Hak

## Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020
ini tidak boleh disimpangi karena telah menyalahi dasar pemikiran pembentukannya itu sendiri. Kedudukan asas jelas lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan itu  sendiri.  Sebagaimana  asas  pemilu  yang  tercantum  dalam  pasal  22E  ayat  (1) UUD  NRI  1945,  maka  aturan  terkait  pemilu  haruslah  bersandar  atas  ketentuan asas  tersebut.  Hirarki  peraturan  perundang-undangan  telah  mengatur  bagaimana kedudukan  setiap  aturannya.  Kedudukan  PKPU  dinilai  paling  rendah  diantara keseluruhan  peraturan  perundang-undangan  terkait  pemilu.  Diatasnya  terdapat Undang-undang  Pemilihan  Umum,  dan  diatasnya lagi terdapat UUD  NRI  1945. Hal ini berurutan dan tidak boleh disimpangi ketentuannya. 32
Dalam hal Peraturan KPU bertentangan dengan asas pemilu, maka dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dinyatakan pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pemohon dalam hal ini ialah Badan Pengawas Pemilihan Umum dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya peraturan KPU tersebut seperti yang  dinyatakan  dalam  pasal  76  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum. Terkait PKPU yang melanggar Hak Asasi Manusia, dimana terdapat hak bagi penyandang disabilitas yang dilanggar dengan berkurangnya hak politik mereka terutama dalam hak memilihnya, dialakukan mekanisme pengujian Undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan diskriminasi  terhadap  penyandang  disabilitas  dalam  pemilihan  umum  telah  diatur dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.  Maka,  terkait konstitusi  yang  dilanggar,  maka  pengujia  harus  dilakukan  dan  dilaporkan  kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang berwenang untuk menguji konstitusi. 33

## Kesimpulan
Berdasarkan  beberapa  peraturan  terkait  ruang  lingkup  hak  penyandang disabilitas  dalam  pemilihan  umum,  diantaranya  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor
32 Moh.  Syaiful  Rahman  dan  Rosita  Indrayati,  'Hak  Pilih  Penyandang  Disabilitas  dalam Pemilihan Umum di Indonesia' (2019) 6 Lentera Hukum.[154].
33 ibid. [155].
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  yang  menyebutkan  terkait  Pemilihan Umum sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan, definisi Penyandang Disabilitas  dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat  mengalami hambatan  dan  kesulitan  untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kesamaan hak memilih dalam pelaksanaan pemilu telah diatur dalam Undang-undang termasuk bagi pemilih penyandang disabilitas. Hak memilih penyandang disabilitas dalam pemilu  tersebut  salah  satunya  ialah  memperoleh  aksesibilitas  pada  sarana  dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum.
Berdasarkan uraian terkait regulasi dan bentuk pemenuhan hak penyandang disabilitas  pada  pelaksanaan  pemilihan  umum,  diantaranya  ialah  diatur  dalam instrument hukum internasional dan nasional. Instrumen hukum internasional yang terkait hal ini terdapat dalam Convention on The Right Persons with Disabilities (CRPD), mengatur tentang hak penyandang disabilitas secara lebih komperehensif yang  berisikan  antara  lain  penghormatan  atas  martabat,  non  diskriminasi, keterlibatan masyarakat secara penuh dan aktif, penghormatan atas perbedaan serta penerimaan bahwa disabilitas termasuk dari keragaman manusia dan kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta  penghormatan  atas  perkembangan  kapasitas  penyandang  disabilitas. Seluruh instrumen hukum internasional tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia. Sedangkan, dalam Instrumen Hukum Nasional, regulasi dan bentuk pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pelaksanaan pemilihan umum diatur lebih rinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan

## 260 Muflih Ramadhani : Perlindungan Hukum Hak

## Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020
perhitungan  suara  dalam  pemilihan  umum,  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di luar negeri. Dimana peraturan- peraturan tersebut berisikan penjelasan secara rinci terkait teknis pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu.

## Daftar Bacaan

## Buku
Eko  Handoyo,  [ et.,al .], Pemilu untuk Pemula (Komisi  Pemilihan  Umum  dan Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang 2013).
Fajri Nursyamsi et al, Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia 2015).
Haris  Syamsudin , Executive Summary Pemilu Legislatif 2014 (Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia 2015.
Mansour Fakih, Jalan Lain:Manifesto Intelektual Organik (Pustaka Pelajar 2011).
Miriam Budiarjo, Dasar – dasar Ilmu Politik (Gramedia Pustaka Utama 2008).
Mujaddid, Kesehatan anak dengan Disabilitas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2014).
Nimatul Huda, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia (Kencana 2017).
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Kencana Prenada Media Grup 2008).
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Prenada  media  Group 2016).
Sigit  Pamungkas, Perihal Pemilu (Departemen  Politik  dan  Pemerintahan  UGM 2009).

## Jurnal
Agus Riswanto, [et.,al.], ‘Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas dalam Pelaksanaan  Pemilu  Daerah  Melalui  Peningkatan  Peran  Komisi  Pemilihan
Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal’ (2018) 4  Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
Ishak Salim, ‘Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Disabilitas  Indonesia  bagi  Terbangunnya  Pemilu  Inklusif  di  Indonesia’,
(2015) 1 The POLITICS .
Moh.  Syaiful  Rahman  dan  Rosita  Indrayati,  'Hak  Pilih  Penyandang  Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia' (2019) 6 Lentera Hukum.
Putri Robiatul Adawiyah, ‘Persepsi penyandang Difabel A (Tuna Netra) Terhadap Pentingnya Pelatihan Pemilih Pemula Di Kabupaten Banyuwangi’ (2017) 17 Jurnal Politico .
Sugi  Rahayu,    [ et.,al. ],  ‘Pelayanan  Publik  Bidang Transportasi  Bagi  Difabel  Di Daerah Istimewa Yogyakarta’ (2013) 10 Socia.
Zulkarnain  Ridlwan,  ‘Perlindungan  Hak-Hak  Konstitusional  Penyandang Disabilitas’ (2013) 7 Fiat Justisia.

## Laman
Akbar Bhayu Tamtomo, ‘Infografik: Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019’, (Kompas Nasional, 2019) < www.nasional.kompas.com > accessed 25 Juni 2019.
Iswara N Raditya, ‘Pilpres 2019 dan sejarah pemilu serentak pertama di Indonesia’, (Tirto, 2019)  <www.tirto.id> accessed 3 Juli 2019.

## Perundang-undangan
U ndang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 29).
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997  tentang  Penyandang  Cacat  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1997  Nomor  9,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670).
Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  16,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

## 262 Muflih Ramadhani : Perlindungan Hukum Hak

## Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020
Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Pewakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277).
Undang-Undang  Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).
Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).
Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  69,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109).
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar  Pemilih  di  Luar  Negeri  dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 430).
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tahun  2019  tentang  Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83).
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--