## Jayapangus Press
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Terakreditasi
Globalisasi Mengubah Konsep Negara, Teritori, Kedaulatan :

## Integrasi ALBA sebagai Sovereignty Counter-Balance
Wahyuni Andike 1 , Siti R Susanto 2
12 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga
1 wahyuni.andike2018@fisip.unair.ac.id, 2 siti.susanto@fisip.unair.ac.id

## Abstract
Globalization  as  a  dynamic  process  has  contributed  to  change  and  downgrade  the power of. Most state experience various development regarding cross-border interaction, such as in  economy, politics,  and culture. Although the  Westphalia Treaty of  1648 was  a  turning point where loyalty of people must be given to the stateyet it is shown that the power of state does no longer exist as the only political power. Venezuela’s Populist economic policies under Nicolas  Maduro  considered  as  failedstate  management  which  lead  the  country  reaching equitable welfare. Regarding Venezuela from the start in the ALBA (the Bolivarian Alliance for the  peoples  of  our  America),  it  has  been  able  to  help  a  little  compilation  of  this  country  to improve the crisis, asking that the ALBA here try to be seen as " Sovereignty Counter-Balance". Domestic problems that continue to make the Venezuelan exodus abroad. This national crisis and massive migration have had international implications. And the countries that have helped overcome this are Ecuador and Colombia. This paper examines the interrelationship between the  causes  of  the  Venezuelan  crisis  and  its  consequences,  as  well  as  the  reactions  of  other countries. In this paper the author analyzes and explains the link between the Venezuelan crisis and its effects, as well as the reactions, attitudes and role of neighboring countries in this case Ecuador  and  Colombia.  The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  how  ALBA  was  able  to maintain  the  harmony  and  position  of  domestic  interdependence  by  not  eliminating  the existence and authority of member states. This writing uses qualitative descriptive methods with data collection using literature studies. After reviewing, analyzing some literature concluded that ALBA can be a catalyst for Latin America to strengthen relations and unite views in the face of such dynamic global problems.

## Keywords :  ALBA Sovereignty; Migrant; Venezuela Crisis; Ecuador; Colombia

## Abstrak
Proses  globalisasi  telah  berkontribusi  terhadap  perubahan  dan  menurunnya  otoritas kekuatan  dankedaulatan  suatu  negara,  di  mana  itu  jelas  terlihat  dalam  pola  interaksi  Negara tersebut yang sifatnya lintas batas, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Perjanjian Westphalia  1648  yang  awalnya  menjadi  titik  balik  loyalitas  masyarakat  terhadap  negara, akhirnya  mengalami  perubahan  signifikan  sejak  proses  globalisasi  terjadi  awal  abad  21. Fenomena  itu  salah  satunya  bisa  dilihat  dari  Venezuela  di  era  Nicolas  Maduro.  Kebijakan finansial  populis  tanpa  adanya  pertimbangan  bagaimana  mengelola  negara  yang  baik  telah membuat  Venezuelasebagai  negeri  kaya  minyak  gagal  mencapai  pemerataan  kesejahteraan. Keterlibatan  Venezuela  sejak  awal  dalam  mendirikan  ALBA  (Bolivarian  Alliance  for  the peoples  of  our  America)  adalah  sangat  terbantu  ketika  negara  ini  mengalami  kondisi  krisis. keberadaan ALBA disini coba dilihat sebagai “ Sovereignty Counter-Balance”. permasalahan domestik yang terus berlangsung membuat warga negara Venezuela eksodus ke negara jiran. Krisis nasional yang dikuti dengan migrasi masif ini menimbulkan implikasi yang bagi dunia internasional.  Negara  yang  berupaya  membantu  permasalahan  ini  adalah  Ekuador  dan Kolombia.  Dalam  tulisan  ini  penulis  menganalisis  dan  menjelaskan  keterkaitan  antara  krisis Venezuela  dan  efeknya,  serta  reaksi,  sikap  dan  peran  negara  tetangga  yang dalam hal ini
Ekuador dan Kolombia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana ALBA mampu menjaga  harmoni  dan  kedudukan  interdependensi  domestic  dengan  tidak  menghilangkan eksistensi  dan  otoritas  negara  anggota.  Penulisan      ini      menggunakan  metode  deskriptif kualitatif  dengan  pengumpulan  data  menggunakan  studi  literatur.  Setelah      meninjau, menganalisa  beberapa      literatur      disimpulkan      bahwa  ALBA  mampu  menjadi  katalis  bagi Amerika  Latin  memperkuat  relasi  dan  menyatukan  pandangan  dalam  menghadapi permasalahan global yang begitu dinamis.

## Kata Kunci : Kedaulatan ALBA; Migran; Krisis Venezuela; Ekuador; Kolombia

## Pendahuluan
Proses  globalisasi  telah  berkontribusi  terhadap  perubahan  dan  menurunnya  otoritas kekuatan dan kedaulatan negara. Perubahan subyek dalam wilayah ilmu politik muncul pada pergantian abad XX dana bad XXI, di mana konsep kedaulatan nasional berhubungan dengan masalah globalisasi dan tata dunia baru (Grinin L. E., 2001). Menurut Thomas Friedman (dalam Ku dan Yoo 2013) globalisasi mengacu pada keterlibatan integrasi pasar yang tak terhindarkan, negara-bangsa  dan  teknologi  sampai  titik  yang  tidak  pernah  terjadi  sebelumnya,  yang menyebarkan  kapitalis  pasar  bebas  ke  seluruh  negara  di  dunia  secara  virtual.  Akan  tetapi lingkup    globalisasi  bukan  hanya  masalah  liberalisasi  ekonomi,  namun  juga  termasuk perkembangan  kerjasama  politik,  migrasi,  komunikasi,  efisiensi  biaya  transportasi percampuran masyarakat dan budaya secara global, serta menguatnya keberadaan masyarakat sipil global, yang mewakili kesempatan baru bagi individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya yang melampaui otoritas negara (McGrew & Smith, 2005). Secara singkat, globalisasi  mengacu  pada  berbagai  proses  integrasi  ekonomi,  politik,  sosial,  budaya  yang melintasi batas negara.
Perjanjian  Westphalia  1648  yang  awalnya  merupakan  titik  balik  di  mana  loyalitas masyarakat diberikan kepada negar sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan politik tertinggi dan mutlak akhirnya mengalami perubahan sejak globalisasi intensif terjadi pada awal abad ke 21.  Awalnya  dengan  konsep  negara-bangsa  semua  negara  memiliki  hak  dan  legalitas  yang sama, tidak ada pembeda antara negara besar dan kecil, karena semuanya dianalogikan sebagai unit yang samayang disebut  dengan model ‘bola billiard’ (Grinin L. E., 2007). Namun sejak adanya  globalisasi,  posisi  Negara-negara  tidak  sama  lagi.  Konsep sovereign  nation-sates tersebut  mulai  goyah.  Rosenau  (1990)  menyatakan  bahwa  sudah  tiba  era post  international politics, dimana berbagai dimensi dalam kehidupan global akan lebih penting daripada sekedar hubungan  politis  antarnegara.  Kedaulatan  paska-Westphalia  ini  ditandai  dengan  adanya denominasi mata uang; banyak orang yang memiliki kewarganegaraan ganda,;  perbatasan yang semakin  tidak  pasti  karena  arus  migran  dan  pengungsi.  Kejadian-kejadian  tersebut  dapat dipotret dan terjadi di berbagai negara di Amerika Latin melalui ALBA .
Untuk  menjawab pertanyaan  penelitian apakah  integrasi  yang  ada  pada  negara  di Amerika Latin / ALBA sudah bisa dikatakan mampu menjadi tolak ukur yang empiris bahwa sekarang  ini,  loyalitas  harus  diserahkan  pada  organisasi  regional ?  Thesis  statement penulis percaya  bahwa  globalisasi  telah  mengubah  konsep  negara,  teritori,  dan  kedaulatan  di  mana globalisasi  telah  mengurangi  kekuasaan  dan  kedaulatan  negara  yang  digantikan  oleh meningkatnya peran berbagai aktor baru dalam hubungan internasional seperti halnya adanya kerjasama  regional    supranasional  dan  sejenisnya.  Menurut  penulis  integrasi  Amerika  Latin (ALBA)  bisa  dijadikan  simbol  bahwa  di  era  kontemporer  yang  mencakup  internasionalisme dan globalisasi yang kuat ini, adanya identitas kolektif dan deteritorialisasi kedaulatan semakin mendorong  eksistensi  dari  paham  regionalisme,  dimana  pemerintahan  negara  menyerahkan kedaulatannya  dalam  jumlah  yang  signifikan  dengan  harapan  mampu  menjaga  harmoni  dan kedudukan  serta  tingkat  interdependensi  di  tingkat  yang  lebih  tinggi  dari  sekedar  domestik,
tetapi juga tetap tidak menghilangkan eksistensi dari pemerintahan negara masin-masing, yang dalam hal ini artinya integrasi ekonomi menguatkan otoritas Negara.
Guna  menjawab  pertanyaan  penelitian,  pada preposisi  pertama penulis  mencoba menilik  pada  letak  kedaulatan  di  era  globalisasi.  Apabila  di  era  Westphalia,  kedaulatan berbentuk  negara  dan  benar-benar  dijaga,  maka  di  era  kontemporer  ini,  kedaulatan  justru dengan  sengaja  dinegosiasikan  oleh  negara  itu  sendiri  demi  mendapatkan  keuntungan  dan mengeruk  potensial  tertentu.  Hal  tersebut  dikenal  dengan  istilah sovereignty  bargains atau tawar-menawar kedaulatan (Mattli, 2000). Contoh dari sovereignty bargains adalah integrasi yang  terjadi  di  Amerika  Latin  (ALBA),  di  mana  mengedepankan  prinsip-prinsip  saling menggenapi (bukan berkompetisi), solidaritas (bukan dominan), kerjasama (bukan eksploitasi), dan  penghormatan  kedaulatan  rakyat  (pengganti  kekuatan  organisasi),  dan  sebagai penyeimbang  kerjasama  kawasan  yang  telah  ada  (Ishmael,  2007)  .bargain  sendiri  dianggap sebagai  alternatif  kebangkitan  kembali  Negara  yang  lemah  akibat  globalisasi,  karena regionalisasi  masih  menempatkan  negara  sebagai  aktor  utama.  Penulis  menganggap  bahwa tawar-menawar kedaulatan di Amerika Latin (ALBA) masih menjadi hal yang faktual.
Sejalan dengan preposisi  di atas maka akan sangat  erat  kaitannya jika mengacu pada teori Regionalisme ,  pada  saat  ini  saling  ketergantungan  sangat  terlihat  jelas  dalam  tatanan hubungan  internasional  yang  mana  telah  terjadi  pergeseran  paradigma.  Dalam  transisi  ini, setelah Perang Dingin, Khun menyampaikannya lewat buku dengan judul “Struktur Revolusi Ilmiah” di mana penitikberatan pada waktu itu berada pada integrasi kawasan yang merupakan pondasi dari paradigma yang mana kepentingan kawasan adalah hal yang diprioritaskan dan hal yang menjanjikan terhadap kepentingan setiap negara di kawasan tersebut. Paradigma tersebut telah diejawantahkan sebagai bentuk kerja sama di kawasan regional di beberapa belahan bumi (Sitepu, 2011). Karya Winarno (2011) yang berjudul “Isu-isu Global Kontemporer” disebutkan bahwa  adanya  pengelompokan  regional  sebagai  bentuk  regionalisme  yang  didasarkan  pada hubungan dagang dan finansial, budaya, letak geografi, komunikasi, saling ketergantungan, dan keanggotaan organisasi internasional (Winarno., 2014).
Sejalan  dengan  pendapat  sebelumnya, Joseph  S.  Jr.  Nye  (1968) , mengatakan  bahwa region internasional merupakan perkumpulan negara-negara yang terhubung secara geografis dan  adanya saling  ketergantungan.  Dengan  adanya  asumsi  itu,  (Keohane  &  Joseph  S.Nye, 1975)berpendapat  bahwa  regionalisme  mempunyai  arti  kawasan  dalam  formasi  region. Pendapat  Nye  selanjutnya  adalah  regionalisme  bisa  dimengerti  melalui  pendekatan  fisik, misalnya posisi geografis semua negara anggotanya, dan kesamaan sosiokultural.
Negara  dimaknai  sebagai  aktor  internasional,  yang  berfungsi  sebagai  media  untuk berkomunikasi  secara  internasional  dalam  berbagai  hal  dan  kepentingan  yang  berbeda-beda, sehingga  dengan  demikian  adanya  peranan  negara  mampu  memberikan  pedoman    bertindak yang tepat pada satu situasi tertentu di lingkungan internasional. Negara Venezuela di bawah kepemimpinan  Hugo  Chavez,  dimaknai  juga  sebagai  aktor  internasional.  Venezuela  sendiri menjalin  dan  turut  serta  dalam  kerjasama  regionalisme,  salah  satu  organisasi  internasional keanggotaan  yang  saat  ini  gencar  dilakukan  yakni  ALBA ( Aliansi  Bolivaria  untuk  Bangsa- Bangsa Amerika Kami ) yang merupakan bentuk reaksi dari situasi internasional yang muncul. Sebagai organisasi regional di Amerika Latin, ALBA adalah organisasi sebagai bentuk kerja  sama  yang  pemrakasanya  adalah  Hugo  Chavez.  Awal  mulanya  ALBA  adalah  bentuk respons  beberapa negara  di  kawasan Amerika Latin  atas Free Trade Area of  Americas , atau FTAA. Sebagai sebuah organisasi kerjasama regional , ALBA dicanangkan dapat memberikan kemakmuran dan pemerataan pembangunan juga sebagai upaya membangun solidaritas,integrasi ekonomi politik kawasan Amerika Latin. Dalam hal ini, kerja sama antar negara di satu kawasan demi tercapainya tujuan kawasan bersama merupakan maksud utama memajukan  regional.  Dengan  bergabung  atau  terbentuknya  organisasi  kawasan  tersebut, beberapa negara mengembangkan bentuk  kerja  sama intra kawasan.  Ini  berarti bahwa setiap negara  di  suatu  regional  telah  berbagi  kekuasaan  satu  sama  lain  untuk  mencapai  maksud
bersama tanpa melepaskan sepenuhnya kedaulatan masing-masing negara. Hal ini merupakan langkah yang sangat strategis dalam beradaptasi dengan efek globalisasi di satu sisi mereduksi signifikan posisi negara secara individual.
Preposisi  kedua dalam  tulisan  ini  adalah  transformasi  eksistensi  nasional  menuju regionalism  yang  nantinya  berujung  pada  pembentukan  identitas  supranasional.  Didahului dengan  bahasan  nasionalisme  yang  menjadi  paham  demi  terciptanya  dan  dipertahankannya negara  berdaulat  untuk  mendapatkan  kesatuan  konsepsi  persamaan  identitas;  supranasional lebih daripada itu. Supranasional dimaknai sebagai karakterisitik organisasi atau aktivitas lintas batas geografi dan politik suatu negara (KBBI 2018). Dalam hal ini, adanya penyerahan kuasa dari setiap negara anggotanya kepada pemerintahan yang berada diatasnya.
Menurut  Ferio  Cerutti  (1992,  152)  setidaknya  ada  empat  elemen  yang  bisa menggambarkan eksistensi dari identitas supranasional. Pertama, interdependence yaitu adanya network of interrelations dan mekanisme yang saling mengikat dunia secara bersama-sama ke tahapan yang tidak pernah dilalui, bukan hanya dunia ekonomi dan keuangan, pasokan energi dan makanan, tetapi juga teknologi dan komunikasi multimedia. Kedua, normative universalism of human rights yaitu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai prasyarat untuk dilakukannya demokrasi yang serius; adanya individualisme moral; dan juga adanya relevansi kewarganegaraan “yang bertumbuh” sebagai budaya politik dalam demokrasi. Ketiga, global challenges yaitu  munculnya  keadaan  yang  sangat  menantang  dengan  efek  yang  mendunia, seperti adanya self-annihilation of  human kind melalui  perang nuklir. Keempat, world  order yaitu berhubungan dengan institusionalisasi dengan adanya identitas bersama untuk menjaga stabilitas  dan  juga  mengkodifikasi  satu  peraturan  bersama  agar  mampu  menyesuaikan tantangan  global.  Penulis  beranggapan  bahwa  4  elemen  tersebut  sudah  ada  dalam  ALBA, meskipun  untuk  bisa  dikatagorikan  dan  beralih  menjadi  supranasional  masih  “sangat  sulit”. penulis akan memberikan fakta empiris atau studi kasus di bawah ini.

## Metode
Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metodologi  penelitian  kualitatif.  Peneliti mendefinisikan  metodologi  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Sedangkan penulis akan menggunakan sumber data sebagai acuan  dalam  penelitian  ini.  Sumber  data  adalah  bahan  tambahan  yang  berasal  dari  sumber tertulis dan dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen resmi dan dokumen pribadi. Penulis juga menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik dalam membuat penelitian  mengenai  Globalisasi  Mengubah  Konsep  Negara,  Teritori,  Kedaulatan:  Integrasi Alba  Sebagai  “ Sovereignty  Counter-Balance” .  Penelitian  ini  berupaya  untuk  menjelaskan sebab terjadinya sebuah fenomena melalui keterkaitan hubungan antara satu variabel dengan variable  lain.  Sehingga  dapat  ditemukan  adanya  hubungan  integrasi  ekonomi  yang  sangat ambisius  dari  negara-negara  Amerika  Latin  dan  Karibia  dalam  sovereignty  ALBA  juga keterkaitan  lebih  jauh  dengan  berbagai  permasalahan  isu  kontemporer  mengenai  migran sebagai akibat dari krisis Venezuela.

## Hasil Dan Pembahasan
1. Integrasi Ekonomi Politik sebagai Katalis Identitas Regional
Pada  mulanya  Cuba  dan  Venezuela  memprakasai  kerja  sama  regional alternativa Bolivariana  Para  Las  Americas  atau  Agreement  for  the  Application  of  the  Bolivarian Alternative  of  the  Americas  and  the  People's  Trade  Agreements ,    yang  disingkat  ALBA. Pendeklarasian ALBA pada tangaal 28 April 2004 di Havana, Cuba (Baumann, 2008). Dalam mewujudkan  kepentingan  nasional,  sebagai  dasar  dalam  berasumsi  adalah  adanya  tendensi setiap  negara  untuk  mempergunakan  sistem  atau  organisasi  internasional.  Oleh  karena  itu, selama  negara-negara  tersebut  masih  dapat  melayani  kepentingannya,  mereka  dapat membentuk  kekuatan  politik.  Morales  dan  Chavez  yang  tertarik  untuk  menyuarakan
pertentangan terhadap Amerika Serikat, dan pasti akan melihat bahwa negara-negara lain akan lebih mendukung kepentingan ini. Sejak berdirinya, penyebab bertambahnya jumlah anggota ALBA  akibat  dari  hasil  pemilihan  pemimpin  di  Amerika  Latin  yang  berpaham  prespektif sosialis. Negara yang menjadi anggot ALBA berjumlah sebelas, yaitu sesuai abjad, Antigua dan Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominika, Ekuador, Grenada, Nicaragua, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines dan Venezuela yang tersaji dalam berikut:
Gambar 1. Negara Anggota ALBA (Sumber : albainfo.org)
Gambar 2. Peta Negara Anggota ALBA (Sumber : www.polgeonow.com)
Negara-negara  Amerika  Latin  menganggap  ALBA  sebagai  pilihan  lain  untuk pengintegrasian finansial yang mantap dalam rangka merespon hadirnya FTAA sebagai salah satu  bentuk  neoliberal  yang  dihadirkan  oleh  Amerika  Serikat.  Sebagai  pelopor  ALBA, Venezuela telah menentukan opsi-opsi kerja sama dan juga menjalin pakta politik dan ekonomi yang kuat untuk bersaing dengan FTAA dan beberapa organisasi kapitalis bentukan Amerika Serikat.  Pada  keadaan  tersebut,  kehadiran  Venezuela  dan  strateginya  mempunyai  pengaruh yang kuat dalam memainkan persekutuan politik dan ekonomi di kawasan Amerika Latin.
ALBA  bertujuan  membuat  perubahan  kawasan  Amerika  Latin  secara  mendasar  agar mendapat  keadilan  dalam  hak,  memperoleh  ilmu  dan  pengetahuan,  lebih  berperan  dan mendukung. Maka dari itu, bisa dimengerti jika ALBA berperan sebagai  keseluruhan proses yang  bertujuan  untuk  menghilangkan  kesenjangan  sosial,  meningkatkan  kualitas  hidup,  dan berperan serta secara efektif dalam masyarakat untuk menciptakan perbaikan di sektor ekonomi dan  sosial.  Dari  hal  ini,  penulis  setuju  dan  pandangan  ini  bisa  dijadikan  dasar  argumentasi bahwa ada “katalis identitas”, dimana akhirnya integrasi menjadi semakin tinggi tingkatannya dan  identitas  bersama  juga  semakin  kuat,  lebih  dari  identitas  nasional  tetapi  juga  identitas regional yang tidak mengesampingkan teritori dan kedaulatan negara anggota secara semena- mena.
Secara  stasis  dan  konsisten  penulis  menyusun  beberapa  fakta  berikut  yang  mampu membuktikan bahwa ALBA bisa dikatakan integrasi ekonomi politik sekaligus katalis identitas regional yang berhasil diantaranya :
a. Telekomunikasi : Dibuat pada tahun 2005 sebagai "penyeimbang" untuk CNN, TeleSUR adalah outlet berita yang berbahasa spanyol dan berkantor pusat di Venezuela, penyandang dana utama didapat dengan kontribusi dari anggota lain. Siarannya mencapai luar Amerika Latin dan Karibia ke bagian Eropa dan Afrika.
b. Perbankan dan Keuangan: Venezuela mendirikan Bank ALBA pada tahun 2008 dengan $ 1 miliar  modal.  Mencari  untuk  melayani  sebagai  alternatif  untuk  IMF  atau  Bank  Dunia, lembaga  tidak  memaksakan  kondisi  pinjaman.  Bank  mendukung  produksi  pertanian, kerjasama energi, dan telah menginvestasikan $ 170 juta program sosial yang terkait dengan pendidikan, budaya, dan kesehatan. Selama KTT kesebelas ALBA pada tahun 2012, terjadi kesepakatan antar anggota dalam rangka berkontribusi cadangan devisa sebesar satu persen ke bank untuk mendanai proyek-proyek pembangunan. Pada KTT ke 7 bulan oktober tahun 2009  di  Cochabamba  Bolivia,  melalui  ALBA  Hugo  Chavez  memperkenalkan sucre (sistema unico de compensacion regional / unified system for regionalism compensation) sebagai  alat  pertukaran  enonomi  virtual  yang  akan  digunakan  untuk  perdagangan  antar anggota  yang  juga  akan  menghindari  penggunaan  dolar  Amerika  Serikat  dan  dari  KTT tersebut maka di semua anggota ALBA menyetujui penggunaan sucre. Pada hari yang sama pemimpin  Venezuela  itu  mendeklarasikan  “ The  Sucre ” sebagai suatu kebijakan finansial yang  mandiri  dan  berdaulat  yang  pada  saat  ini  akan  disetujui  supaya  mampu  diterapkan pada tahun 2010. Transaksi dilakukan antara bank sentral. Tahun ini, negara-negara anggota membuat  1.500  transaksi  senilai  550  juta  XSU(  kode  untuk sucre ),  atau  $  670.000.000. Meskipun  itu  bukan  anggota  ALBA,  Uruguay  diminta  masuk  ke  dalam  sistem  untuk menggunakan mata uang regional di bulan Maret 2013.
c. Minyak:  Pada  tahun  2005,  Chavez  mendirikan  Petrocaribe,  sebuah  blok  perdagangan minyak di mana Venezuela memasok anggota Caribbean minyak dengan harga yang lebih rendah.  Petrocaribe  dan  ALBA  adalah  entitas  yang  terpisah  yang  memiliki  beberapa tumpang tindih dari negara anggota, tapi berencana untuk menjadi lebih dekat. Pada bulan Januari,  pemerintah  Venezuela  mengumumkan  rencana  untuk  sebuah "zona  ekonomi" antara ALBA-TCP dan Petrocaribe. Tujuan zona yang diusulkan akan memajukan investasi, perdagangan, pariwisata, dan proyek-proyek pembangunan  antara  negara-negara anggota dari kedua kelompok.
d. Program  Sosial:  Menurut  sebuah  pernyataan  pers  Venezuela  resmi,  Bank  ALBA    telah menginvestasikan $ 170 juta program sosial. Inisiatif ini berkisar dari program pendidikan sekolah dasar  di  Bolivia, Dominika, dan Nikaragua untuk  beasiswa untuk penelitian dan seni budaya (Barra, 2012).
Terlepas  dari  keberhasilan  ALBA  dari  penjelasan  diatas  tidak  menjadikan  penanda bahwa  selamanya  negara  yang  tergabung  dalam  organisasi  regional  bahkan  supranasional sekalipun menjadikan setiap negara akan merasa “aman” melalui studi kasus berikut penulis mencoba menganalisis hubungan antara ALBA dan kedaulatan domestik negara.

## 2. Krisis Domestik Menyebabkan Laju Migran di Venezuela
Pada bulan Mei 2017, ketika banyaknya korban selama protes terhadap rezim Nicolás Maduro di Venezuela, dan dengan lebih dari 130 terluka dan lebih dari 1.300 penangkapan, hal ini mendapatkan kecaman dari dunia internasional di antaranya Amerika Serikat dan beberapa negara wilayah itu. Selain krisis di Venezuela, jatuhnya ekonomi dan meningkatnya kekerasan kriminal  dan  politik  juga  terjadi  Aliran  migran  yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya  ini menjadi permasalahan yang sulit dan sensitif untuk semua negara di kawasan ini. Cara alami untuk  memperbaiki  krisis  migrasi  ini  adalah  dengan  mengatasi  krisis  kemanusiaan  di Venezuela. Namun, meskipun upaya berulang kali oleh banyak pemerintah di wilayah tersebut
bahkan dari luar, rezim Venezuela selalu mengabaikan tawaran bantuan kemanusiaan bahkan lebih parahnya ditolak (Sullivan M. P., 2013).
Maduro  dan  rezimnya  telah  berulang  kali  membantahnya  adanya  krisis,  Presiden Venezuela ini mengambil sikap tegas dengan menyalahkan media asing juga oposisi pemerintah untuk  menyebarkan  kebohongan  tentang  negara  tersebut  (Vyas  &  Dube,  2018).  Tak  beda dengan  gaya  kepemimpin  Chavez,  pemerintahan  Maduro  juga  menuduh  oposan  dan imperalisme khususnya Amerika Serikat dan Kolombia sebagai penyebab kekacauan tersebut. Mereka  mempertanyakan  penyebab  adanya  kirisis  tersebut  apakah  dari  paham  sosialisme. Petinggi dan ahli sosialis menentang dengan pemikiran subjektif tersebut. Di saat yang sama, penjelasan yang objektif akan menguak kelemahan dalam kebijakan dan paham sosialis yang diadopsi Chavez dan terus diikuti oleh Maduro. Kesalahan ini merupakan penyebab runtuhnya sosialisme saat ini, sama seperti runtuhnya di masa sebelumnya, saat bencana kelaparan yang terjadi di Tiongkok tahun 1960-an di saat Mao Zedong berkuasa (Sullivan, 2013).
Permasalahan  yang  muncul  semakin  kompleks.  Pemerintahan  Venezuela  yang menerapkan  paham  sosialisme  saat  itu  dinilai  salah  karena  telah  menghabiskan  cadangan devisa,  terutama  disebabkan  salah  kelola  perekonomian  yang  abai  terhadap  manajemen ekonomi yang baik, diterbitkannya dan dicetak ulang mata uang baru, diikuti dengan kebijakan denominasi dengan pemangkasan nilai mata uang lima digit dari belakang. Kebanyakan barang diperoleh dengan mengimpor dari negara lain, yang mengakibatkan tidak seimbangnya pasokan barang  dan  berdampak  tingginya  inflasi.  Di  sisi  lain,  defisit  juga  diperbesar  dengan  adanya penganggaran  untuk  pembangunan  infrastruktur.  Situasi  tersebut  berlanjut  sampai meninggalnya  Chavez  dan  terpilihnya  Maduro  melalui  pemilihan  yang  penuh  kontroversi, hanya  untuk  meneruskan  gaya  kepemimpinan  yang  sosialis  populis  tersebut.  Kemudian  ada pergerakan protes  mahasiswa bersama masyarakat  yang menyebabkan Venezuela terdampak krisis  multi  dimensi.  Aparat  pemerintah  yang  represis,  mismanajemen  dan  korupsi menyebabkan kekacauan dan berdampak gelombang pengungsi yang meninggalkan Venezuela. Gelombang pengungsi yang besar-besaran itu disebabkan oleh adanya konflik berkepanjangan di dalam negeri. Dengan ketidakberdayaan pemerintahan Moduro yang tak mampu mengurai krisis  dan  represis  dalam  negeri,  mendorong  penduduknya  mengungsi  ke  negara  lain  demi mendapat  penghidupan  yang  lebih  baik.  Hal  ini  tentu  saja  menyita  perhatian  dunia internasional, dan mendorong untuk mengetahui penyebab eksodus besar-sesaran warganya ke negara  lain,  di  mana  diketahui  Venezuela  merupakan  negara  Amerika  Latin  yang  dulunya makmur.  Kemudian,  apa  dampak  eskodus  tersebut  terhadap  negara-negara  tetangga? Permasalahan ini akan penulis jelaskan melalui studi kasus di bawah ini.

## 3. Burden Sharing dalam Hal Migrasi pada krisis Venezuela era Maduro
IMF (2020) mempublikasikan World Economic Outlook yang menyatakan bahwa laju inflasi  di  Venezuela  di  tahun  2018  adalah  lebih  dari  enam  puluh  lima  ribu  persen,  dan diperkirakan di tahun 2020-2021 sebesar setengah juta persen. Tentu saja Venezuela sulit untuk mengurai  hiperinflasi  tersebut.  Dampaknya  dari  hiperinflasi  tersebut  adalah  pengungsian  ke luar  negeri.  Reuters  (2019)  melansir  bahwa  Uni  Eropa  dan  PBB  telah  melaporkan  warga Venezuela  sejak  2015  yang  mengungsi  mencapai  lima  juta  penduduk  (Cerra,  2016). Hiperinflasi,  meningkatnya  harga  barang  dan  jasa,  kenaikan  tindak  criminal  dan  kekerasan sebagai  dampak  melemahnya  sektor  finansial  Venezuela  menyebabkan  penduduknya demontrasi  secara  massif.  Salah  satu  dampaknya  yaitu  situasi  yang  tidak  terkontol  dengan berbagai  kericuhan  terjadi  di  Venezuela.  Hal  ini  di  perburuk  dari  berbagai  tekanan  yang berpihak  pada  rezim  oposisi  yang  tidak  sejalan  dengan  kinerja  Maduro,  Presiden  Venezuela saat ini.
Berdasar  pemilu  Venezuela  tahun  2018,  pihak-pihak  menyatakan  bahwa  perubahan yang dialami oleh Venezuela adalah upaya dalam pembenaran terhadap berkuasanya Maduro. Sementara itu kubu oposan, Guaido yang terpilih sebagai Ketua DPR Venezuela pada 5 Januari 2020 dinilai membuat perubahan yang progresif. Guaido berinisiatif mengambil alih kekuasaan sebagai  presiden  sementara.  Berdasarkan  UU  konstitusi  Venezuela,  dalam  Pasal  223  yang mengatur  bahwa  jika  presiden  berhalangan  menjalankan  tugasnya  atau  melakukan  tindakan inkonstitusional, dia bisa mengganti kepemimpinan presiden. Sampai  pada saat ini  Venezuela masih  berada dititik terburuk sebagai sebuah negara yang dulunya sangat kaya dan Makmur, inilah  krisis  ekonomi  memicu  krisis  kekuasaan  yang  hingga  kini  masih  berlanjut  (Guaidó, 2019).
Dampak  buruk  dari  kebijakan  yang  diberlakukan  rezim  otoriter  Presiden  Nicolás Maduro  sejak  2013  mendorong  warga  Venezuela  untuk  melarikan  diri.  Meskipun  dulunya negara ini merupakan  negara terkaya di Amerika Latin, pada kenyataanya sekarang Venezuela telah mengalami keruntuhan ekonomi dan kelembagaan yang masif. Hiperinflasi 1 juta persen, nilai  mata  uang  yang  semakin  tidak  berharga,  Penurunan  layanan  sosial,  juga  kekurangan barang  kebutuhan,  termasuk  makanan,  obat-obatan,  dan  vaksin,  sementara  di  satu  sisi penindasan politik, korupsi,  dan kekerasan semakin  meluas sehingga menciptakan ketakutan dan keputusasaan bagi warga negaranya (John, 2018).
a. Ekuador
Mulanya  arus  migran  dari  Venezuela  sudah  terjadi  sejak  2015,  yang  secara  tidak langsung hal ini menandai krisis perpindahan terburuk di Amerika Latin dalam sejarah (Welsh, 2018). Dari 3,7 juta warga Venezuela yang diperkirakan tinggal di luar negeri, sekitar 3 juta— lebih dari 80 persen—berada di Amerika Latin dan Karibia (UNHCR, 2017).
Pada Bulan September 2018, pemerintah wilayah Amerika Latin melakukan pertemuan pemerintah yang dihadiri sebelah negara dan bertemu pada 3–4 September 2018, bertemu di Quito,  Ekuador  dengan  tujuan  saling  bertukar  informasi  dan  mencari  solusi  sebagai  upaya terbaik untuk menanggulangi jumlah migran Venezuela yang terus bertambah juga membahas situasi di Venezuela dan membuat tanggapan atas wilayah tersebut (Cancilleria, 2018). Dikenal sebagai  "Proses  Quito,"  pertemuan  ini  dirancang  untuk  mengatasi  konsekuensi  kemanusiaan kekacauan  internal  Venezuela,  bukan  hal-hal  politik  di  masa  depan.  Pertemuan  tersebut mengarah  pada  adopsi  Deklarasi  Quito  tentang  Mobilitas  Manusia  Warga  Venezuela  di Wilayah  tersebut  ("Quito  I"),  yang  meletakkan  dasar-dasar  untuk  tanggapan  yang  lebih terkoordinasi  (Human,  2018).  Pertemuan  berikutnya  di  November  2018  ("Quito  II") menghasilkan  Rencana  Aksi  di  mana  beberapa  negara  tuan  rumah  yang  berpartisipasi berkomitmen untuk memfasilitasi integrasi sosial dan ekonomi warga Venezuela.
Sejak 2015, sekitar 1,15 juta warga Venezuela telah tiba di Ekuador, dengan lebih dari setengahnya  masuk  pada  tahun  2018  (UNHCR,  “Global  Focus.”  ,  2018).  Laporan  UNHCR Februari 2019 menyatakan bahwa negara itu rata-rata melihat sekitar 2.000 kedatangan harian, dengan puncaknya mencapai 5.000, meskipun sebagian besar individu transit ke negara lain,
sekitar  221.000  Venezuela  pengungsi  dan  migran  tinggal  di  Ekuador  per  Maret  2018. Kedatangan  begitu  banyak  dalam  waktu  singkat  telah  menegangkan  kapasitas  kelembagaan Ekuador. Bahkan, secara historis negara ini telah menjadi negara penerima pengungsi negara ini menjadi tuan rumah bagi sejumlah terbesar pengungsi di Amerika Latin, meskipun sebagian besar dari mereka menuju Kolombia. masuknya sejumlah warga Venezuela dengan demikian menciptakan  tantangan  yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya  (UNHCR,  Refugees International  meeting  at  the  Embassy  of  Ecuador  to  the  United  States  in  Washington,  D.C., 2019).
Selain  itu,  Ekuador  kini  bergeser  dari  transit  menjadi  negara  tujuan.  Sebelumnya, mayoritas warga Venezuela yang memasuki Ekuador sedang dalam perjalanan ke Peru, di mana mereka  percaya  bahwa  mereka  berpeluang  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  lebih  baik. Namun,  karena  kehidupan  bagi  warga  Venezuela  telah  terbukti  semakin  sulit  di  Peru,  lebih banyak  yang  memilih  untuk  tinggal  atau  Kembali  ke  Ekuador.  Persentase  yang  tersisa  di Ekuador telah naik menjadi sekitar 26 % dalam beberapa bulan terakhir, naik dari 17 % pada akhir tahun 2018 (UNHCR, the Human Mobility chapter of the 2008 Ecuadorian Constitution, 2008).
Ekuador  memiliki  undang-undang  hak  asasi  manusia,  migrasi,  dan  suaka  yang  kuat. Konstitusi  2008-nya  mengakui  hak-hak  individu  untuk  mencari  suaka,  serta  prinsip kewarganegaraan universal, di mana orang asing di Ekuador diberikan hak dan tugas yang sama dengan warga negara (Cancilleria, 2018). Dengan demikian, pengungsi dan pendatang dengan status  reguler  memiliki  hak  untuk  membebaskan  layanan  kesehatan  dasar  dan  pendidikan. Konvensi  PBB  tahun  1951  telah  diratifikasi  oleh  Ekuador  yang  berhubungan  dengan pengungsian (Konvensi 1951) pada tahun 1958 dan 1967 Protokol pada tahun 1969 (UNHCR, The 1951 UN Refugee Convention defines a refugee as a person, 2016). Ini juga merupakan penandatangan  Deklarasi  Cartagena  regional  1984  tentang  Pengungsi  (Deklarasi  Cartagena), yang  secara  lebih  luas  mendefinisikan  pengungsi  sebagai  "warga  yang  telah  mengungsi  dari negaranya  karena  ada  ancaman  terhadap  kehidupan,  kebebasan  dan  keselamatan  yang  baik berasal dari tekanan asing, kekerasan, pertikaian domestik, pelanggaran hak maupun kondisi lain  yang  dengan  serius  meresahkan  ketertiban  umum.  Definisi  itu  dimasukkan  ke  dalam kerangka hukum  nasional  Ekuador dan tetap hadir dalam Undang-Undang tentang Mobilitas Manusia (Hukum Mobilitas Manusia), disahkan di bawah Presiden Lenín Moreno pada tahun 2017 (OAS, 1984).
Gambar 4. Jumlah Kedatangan Migran Ke Ekuador Dari  Gambar  di  atas  terjadi  peningkatan  secara  efisien  dalam  jumlah  kedatangan pengungsi dan migran dari Venezuela di Ekuador sehingga hal ini merupakan tantangan besar bagi  pemerintah  Ekuador  menanggapi  situasi  yang  sedang  berlangsung.  Sekitar  806.000 kedatangan  pengungsi  dan  migran  dari  Venezuela  dari  Januari  hingga  Oktober  2018, dibandingkan dengan 288.000 pada 2017. Ekuador adalah negara transit dan tujuan bagi para
pengungsi dan migran dari Venezuela dan terbesar kedua setelah Kolombia. Para migran yang memasuki negara itu secara teratur pada 2018, diperkirakan 83 persen (671.000) sedang transit di Peru dan tujuan lain, sedangkan 17 persen (135.000) tetap di Ekuador. Ini membawa jumlah total pengungsi dan migran dari Venezuela ke sekitar 221.000 di dalam negeri pada September 2018 (UNHCR, Refugees International meeting at the Embassy of Ecuador to the United States in Washington, D.C., 2019).
Satu hal terpenting yang menjadi tantangan bagi rakyat Venezuela adalah memilih untuk tetap  tinggal  Ekuador  adalah  akses  ke  status  reguler.  Meskipun  mereka  memasuki  negara melalui  reguler  berarti  mendapatkan  visa  sementara  (turis)  hingga  180  hari,  ini  tidak memberikan  mereka  hak  untuk  bekerja.  Setelah  di  negara  itu,  mereka  dapat  mengakses sementara dan kemudian menjadi permanen untuk fasilitas tempat tinggal. Namun, dokumen yang  diperlukan  untuk  mengajukan  permohonan  Izin  tinggal  seringkali  sulit  diperoleh  bagi rakyat Venezuela, dan biayanya tinggi.
Mereka  yang  tidak  dapat  menghasilkan  dokumen-dokumen  ini  atau  menutupi  biaya akan  menemukan  diri  mereka  sendiri  dalam  situasi  tidak  teratur  ketika  visa  mereka kedaluwarsa.  Dengan  demikian,  mereka  menghadapi  hal  tertentu  tantangan,  termasuk  akses yang terbatas ke layanan dasar dan kurangnya peluang yang membangkitkan semangat  serta paparan yang lebih besar terhadap risiko perlindungan, seperti sebagai perdagangan manusia, eksploitasi dan pelecehan.
Akses ke suaka adalah hal lain tantangan yang dihadapi pada awalnya, meskipun ini meningkat secara progresif menjelang akhir 2018. Namun, sistem suaka, awalnya dimaksudkan untuk mengatasi sekitar 5.000 hingga 6.000 klaim setahun, tetap tidak cukup untuk mengatasi sejumlah  besar  kedatangan  (UNHCR,  “Global  Focus.”  ,  2018).  Sekalipun  Ekuador  telah memberikan  fasilitas  untuk  Migran  Venezuela  dengan  Funding  di  beberapa  bidang  menurut penulis  belum  menjadi  tolak  ukur  yang  dapat  menjadikan  negara  ini  dapat  sepenuhnya membantu negara koleganya tersebut namun jika dilihat dari sisi keaangotaan ALBA Ekuador berhasil menerapkan apa upaya burden sharing itu sendiri.
b. Kolombia
Perbatasan antara Kolombia dan Venezuela merupakan perbatasan negara yang paling dinamis di Kawasan Amerika Latin dan Karibia. Aliran migrasi besar telah melewati perbatasan ini karena komplikasi muncul di Kolombia dan Venezuela selama beberapa tahun terakhir. Hal ini dipandang sebagai perbatasan kritis, dipengaruhi oleh banyak krisis ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang dihadapi oleh kedua negara. Migrasi mengalir melalui ini perbatasan bersama telah  berubah  dari  waktu  ke  waktu,  tergantung  pada  kondisi  kehidupan  di  satu  negara  telah berfungsi  sebagai  insentif  untuk  pindah  ke  negara  lain.  Dengan  demikian,  perbatasan didefinisikan oleh dua aliran migrasi di kedua arah. Pertama, antara 1970 dan 2014 (La Opinión, 2016), konflik bersenjata di dalam negeri negara Kolombia dan booming minyak di Venezuela menyebabkan aliran migrasi besar dari Kolombia ke Venezuela. Namun, bahkan ketika media milik  pemerintah  di  Venezuela  mengklaim  angka  yang  lebih  tinggi  (Ramírez  S.  R.,  2015), statistik yang lebih realistis menunjukkan bahwa setidaknya satu setengah juta orang Kolombia mencari  perlindungan  dan  alternatif  ekonomi  di  Venezuela  (Centro  Nacional  de  Memoria Historica).  Di  sisi  lain,  dari  2015  hingga  2017,  arah  aliran  migrasi  mengalami  perubahan (Migración, Dinámica Migratoria Colombia-Venezuela, 2018).
Secara tradisional, dinamika migrasi di Amerika ditandai dengan pola intra dan ekstra- regional.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  Venezuela  telah  melihat  perubahan  dalam  proses migrasi dan alirannya ke tujuan tradisional telah meningkat, serta tujuan baru di kawasan dan dunia. Untuk tahun 2015, 695.551 warga Venezuela dilaporkan tinggal di luar negara mereka. Pada tahun 2017, jumlahnya naik menjadi 2.328.949 (IOM, 2018) dan pada 2019 (pembaruan terakhir adalah pada 6 Juni) jumlah ini naik menjadi sekitar empat juta (Migración, Dinámica Migratoria Colombia-Venezuela, 2018).
Saat  ini,  ada  arus  dominan  migran  dari  Venezuela  ke  Kolombia,  termasuk  Kolombia yang  kembali  ke  negara  mereka  dan  warga  Venezuela  yang  melintasi  perbatasan,  untuk memantapkan diri sementara, permanen, atau sebagai pemberhentian pertama sebagai bagian dari  perjalanan  yang  lebih  lama  ke  negara-negara  Amerika  Selatan  lainnya  seperti  Ekuador, Peru, Chili, atau Argentina. Perbatasan antara Kolombia dan Venezuela memiliki panjang 2.219 kilometer,  yang  menjadikannya  yang  terpanjang  dan  paling  penting  bagi  kedua  negara.  Ini merupakan  tantangan  geopolitik  penting  untuk  migrasi  formal  dan  informal  di  kedua  sisi perbatasan.  Saat  ini,  Negara  Kolombia  sebagai  republik  kesatuan  dan  terdesentralisasi  yang terdiri  dari  32  wilayah  (disebut  departamentos)  di  mana  7  berbagi  perbatasan  dengan Venezuela, yakni di Arauca, Boyacá, César, Guainía, Guajira, Norte de Santander, dan Vichada. Negara  Venezuela  merupakan  pemerintahan  federal  dengan  nama  aslinya  adalah  República Bolivariana  de  Venezuela  yang  mempunyai  negara  bagian  sebanyak  23.  Empat  dari  negara bagian  tersebut  berbagi  perbatasan  dengan  Kolombia,  yakni  Zulia,  Táchira,  Apure,  dan Amazonas (Colombia J.-C. S., 2016).
Kondisi  sosial,  ekonomi,  dan  politik  di  Venezuela  telah  menyebabkan  krisis kemanusiaan, yang terlihat tidak hanya pada eksodus besar-besaran yang dimulai pada tahun 2015  tetapi  juga  dalam  peningkatan  protes  sosial.  Observatorium  Venezuela  untuk  Konflik Sosial (2018) melaporkan 2.163 protes pada Juli 2018, rata-rata 72 protes per hari. Protes ini disebabkan oleh pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Ada juga keluhan tentang hak kerja di sektor kesehatan, pendidikan, listrik, dan telekomunikasi, serta penolakan kekurangan layanan publik dasar seperti air minum, listrik, gas alam, dan akses ke makanan dan obat-obatan, Secara sosial, krisis ekonomi yang parah ini telah menyebabkan kelangkaan pangan yang menyebabkan hampir 300.000 anak-anak di tepi kematian karena kekurangan gizi. Rata-rata  warga  Venezuela  telah  kehilangan  10  kilogram  pasokan  makanan  dalam  setahun terakhir karena kekurangan makanan (Rendon, 2018).
Sebagai  akibat  dari  krisis  Venezuela,  kriminalitas  telah  meningkat.  Menurut  laporan Violence  Venezuelan  Observatory  (2018)  2017,  64%  kejahatan  tidak  dilaporkan  karena kurangnya  kepercayaan  pada  sistem  peradilan.  Pada  tahun  yang  sama,  ada  tingkat  89 pembunuhan per 100.000 orang, dengan total 26.616 korban. Tingkat tinggi ini disebabkan oleh penurunan  atau  berkurangnya  kualitas  hidup  di  antara  rakyat  Venezuela  dan  kesulitan  untuk mengakses yang berkaitan dengan hak azasi manusia karena berbenturan dengan aturan hukum, konflik sosial, dan keadaan yang sangat yang sangat tidak menguntungkan.
Gambar 5. Kedatangan Migran ke Columbia Dampak  arus  keluar  pengungsi  dan  migran  dari Venezuela  dirasakan  paling  tajam  di Kolombia. Melintasi perbatasan umum 2.200 kilometer dengan tujuh jalur formal dan Ratusan titik  persimpangan  informal,  Kolombia  telah  menerima  lebih  dari  50  persen  pengungsi  dan migran  dari  Venezuela,  termasuk  mereka  yang  tetap  di  negara  itu  serta  mereka  yang  transit melalui negara untuk pergerakan selanjutnya. Kolombia juga menerima sejumlah besar warga
negaranya  yang  kembali  dari  Venezuela,  beberapa  di  antaranya  mereka  telah  tinggal  di Venezuela selama beberapa dekade.
Situasi  di  Kolombia  memang  kompleks,  dengan  berbagai  jenis  perpindahan  populasi yang  terjadi  secara  bersamaan,  termasuk  gerakan  pendular  di  area  perbatasan  (Migración, Dinámica  Migratoria  Colombia-Venezuela,  2018).  Kedatangan  pengungsi  dan  migran  dari Venezuela  ke  Kolombia  telah  terjadi  peningkatan  secara  masif  pada  akhir-akhir  ini.  Jumlah mereka yang tinggal di negara itu meningkat dari kurang dari 39.000 pada akhir 2015, menjadi 1.032.000 pada akhir September 2018, meningkat hampir 2.550 persen. Demikian pula, jumlah orang Venezuela yang transit melalui Kolombia menuju Ekuador dan selanjutnya meningkat dari 14.000 pada 2015, menjadi 511.000 dalam sembilan bulan pertama tahun 2018, meningkat 3.550  persen.  Tambahan,  ada  lebih  dari  300.000  pengungsi  Kolombia,  dengan  banyak  dari mereka membutuhkan dukungan untuk inklusi sosial-ekonomi dan reintegrasi yang aman.
Untuk permasalahan ini Pemerintah Kolombia telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk merespons untuk situasi dan telah meminta mitra kemanusiaan dan internasional masyarakat untuk mendukung upayanya. Pada 2017, Kolombia membuat Izin Tinggal Khusus (PEP,  dengan  akronimnya  dalam  bahasa  Spanyol),  yang  diuntungkan  oleh  Venezuela  yang masuk titik perbatasan formal, dengan total 181.000 dikeluarkan pada Februari 2018. Antara April dan Juni di tahun yang sama, otoritas nasional mendaftarkan lebih dari 442.000 migran Venezuela yang tidak memilik dokumen resmi di negara itu melalui yang terbesar dan tercepat proses registrasi dalam sejarahnya (proses dikenal dengan singkatan Spanyol, RAMV). Mereka yang  terdaftar  melalui  RAMV  diberi  kesempatan  untuk  mengatur  statusnya  dengan memperoleh PEP. Dalam kebijakannya PEP memungkinkan orang-orang ini untuk tetap tinggal di Kolombia hingga dua tahun dengan akses ke hak-hak dasar, termasuk pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Selain telah memberikan PEP kepada lebih dari 415.000 Venezuela pada akhir tahun September 2018, angka yang bisa mencapai sekitar 620.000 pada akhir tahun.
Kolombia juga telah membuka dua periode untuk permemintaan Border Mobility Cards (TMF -oleh  akronimnya dalam bahasa Spanyol), sebuah izin yang dipegang oleh sekitar 1,5 juta rakyat Venezuela pada November 2018, yang memungkinkan mereka memasuki Kolombia hingga tujuh hari. Sebagai bentuk perluasan progresif hak-hak dasar dan penyediaan layanan dasar  ke  Venezuela,  seperti  layanan  kesehatan  darurat  dan  sekolah  dasar,  juga  mengalami percepatan pada tahun 2018. Anggota platform koordinasi nasional (the Inter-Agency Mixed Migration  Flows  Group  -  GIFMM,  dalam  bahasa  Spanyol),  yang  dipimpin  oleh  the  United Nations  High  Commissioner  for  Refugees  (UNHCR)  dan  Organisasi  Internasional  untuk Migrasi (IOM) serta terdiri dari 38 badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Non-Pemerintah Organisasi (LSM) dan Gerakan Palang Merah, telah meningkatkan operasinya ke menanggapi meningkatnya  kebutuhan  pengungsi  dan  migran  dari  Venezuela,  termasuk  orang  Kolombia yang ingin kembali. Upaya ini berangkat sebagai bentuk dari tindakan tanggap darurat hingga pemenuhan  kebutuhan  kemanusiaan,  dasar  dan  perlindungan,  serta  tindakan  untuk mempromosikan integrasi, kohesi sosial, dan memperkuat kapasitas pemerintah.
Ada  fenomena  menarik  yang  penulis  temukan  disini  jika  kita  melihat  walaupun  ada “kecenderungan ”  untuk  menutup  perbatasan  dan  penolakan  dari  arus  masuk  pengungsi  di negara-negara anggota, terlebih di Kolombia yang notabennya bukan anggota. Bagaimananpun juga  ALBA  mencoba  adil  untuk  membagi  bebannya,  Terlihat  dari  cara  mengklasifikasikan mekanisme  distribusi  berdasarkan  dua  kriteria:  (1) Justice-based  system, membagi  berdasar pada indikator statis seperti GDP negara penerima, populasi, hingga ukuran wilayah; sebaliknya (2) Outcome-based  system, membagi  berdasar  konsekuensi  dari  menampung  pengungsi  atau pencari  suaka,    misalnya,  dampak  penerimaan  dan  bantuan  pada  hubungan  antaretnik  atau keamanan, serta pada standar perlindungan dan bantuan yang diterima oleh pengungsi dan para pencari pencari suaka (Migración, Dinámica Migratoria Colombia-Venezuela, 2018).

## Kesimpulan
Pada  akhirnya  krisis  yang  terjadi  di  Venezuela  menghasilkan  sebuah  skenario  yang memaksa negara ini untuk bergantung pada dukungan dari luar baik itu negara kawasan maupun negara asing. Dengan demikian, sangat tidak mungkin krisis ekonomi tidak akan mempengaruhi negara-negara  lain  di  dalam  kawasan.  Begitupun  dampak  yang  kemudian  diterima  oleh Ekudador  dan  Kolombia  sebagai  jiran  yang  ikut  terdampak  dengan  segala  permasalahan. Namun, pemulihan internal Venezuela khususnya pada sektor ekonomi akan bergantung pada modifikasi  Pemerintah  atas  blokadenya,  kebijakan  sanksi,  serta  kebijakan  ekonominya  juga dukungan negara-negara kawasan. Membahas movement of people dan hal sosial, tak menutup adanya  celah-celah  dalam  integrasi.  Tetapi  bagi  penulis,  ALBA  bisa  dijadikan  contoh bagaimana organisasi internasional / regional mampu menyelesaikan berbagai permasalahan, bahkan menjaga harmoni di antara negara-negara anggota dengan menggaungkan pembuatan kebijakan  kolektif.  Dimulai  dengan  adanya sovereignty  bargains hingga  akhirnya  adanya identitas  regional  dan  bahkan  tidak  menutup  kemungkinan  bergerak  menuju  supranasional, menunjukkan  bahwa  globalisasi  masih  tetap  mempertahankan  adanya  teritori,  tetapi  penulis melihat  adanya  urgensi  untuk  meningkatkannya  pada  level advanced yakni  memperoleh internasionalisme  melalui  organisasi.  Sehingga,  loyalitas  harus  diberikan  pada  organisasi supranasional. Karena berdasarkan fakta empiris yang telah penulis jabarkan, ALBA mampu mencapai  integrasi  yang tinggi  dan secara mau tidak mau akan memberikan katalis  identitas yakni  identitas  Masyarakat  Amerika  Latin  dan  Karibia,  di  mana  akan  semakin  memperkuat relasi  dan  menyatukan  pandangan  dalam  menghadapi  tatanan  global  yang  begitu  dinamis. Sekalipun  respon  Ekuador  dan  terutama  Kolombia  dinilai  cenderung  melakukan  penolakan terhadap pemasalahan Venezuela.

## Daftar Pustaka
Barra, X. D. (2012). From ALBA to CELAC Toward “Another Integration”? NACLA Report on the Americas. Vol. 45, No. 2.
Baumann,  R.  (2008). Integration  in  Latin  America  –  Trends  and  Challenges.  ECLAC  .  . Retrieved maret 25, 2021, from cepal.org: Retrieved from http://www.cepal.org Cancilleria. (2018, September 3 and 4). Declaration of Quito on Human Mobility of Venezuelan Citizen in The Region. Retrieved from https://www.cancilleria.gob.ec: https://www..gob.ec/wp-content/uploads/2018/09/declaracion_de_quito_en.pdf Cerra,  V.  (2016).  Inflation  and  the  Black  Market  Exchange  Rate  in  a  Repressed  Market:  A Model of Venezuela. . IMF Working Paper , 1 – 49.
Colombia,  J.-C.  S.  (2016).  Situación  Frontera  Colombo  Venezolana.  Bogotá,  DC:  JRS- Colombia. JRS-COL . Colombia, M. (2018). Retrieved 10 15, 2019, from http://www.migracioncolombia.gov.co.
De La Barra, X. a. (2012). From ALBA to CELAC Toward “Another Integration”? NACLA Report on the Americas. Vol. 45, No. 2.
Ecuador, O. L. (2017). Section III—Refugee Status, Art. 98. Organic Law on Human Mobility of Ecuador, Supplement Official Registry 938 dated. Retrieved from https://www.refworld.org/docid/5bc70a384.html.
Ecuador, T. G. (2018). Quito: http://servicios.turismo.gob.ec.
Grinin, L. E. (2001). State Sovereignty in the Age of Globalization: Will it Survive? Globalistics and Globalization Studies. Moskow: ISCE Publishing. . Grinin, L. E. (2001). State Sovereignty in the Age of Globalization: Will it Survive? Globalistics and Globalization Studies. Moskow: ISCE Publishing. Grinin, L. E. (2007). State and Historical Process. The Evolution of the Statehood: From an Early to a Mature State. Moscow: KomKniga/URSS. In Russian. Guaidó,  J.  (2019,  march  30). Venezuela’s  Interim  President. Retrieved  from https://www.csis.org
Human,  M.  M.  (2018,  September  4). “Noticias:  Declaración  de  Quito  sobre  Movilidad Humana  de  ciudadanos  venezolanos  en  la  Región,”. Retrieved from https://www.cancilleria.gob.
IOM. (2018). Tendencias migratorias en Las Américas: República Bolivariana de Venezuela.
International Organization for Migration (IOM) . Ishmael, O. (2007). “South American Resistance to IMF and World Bank.”. Guyana Journal . John, M. (2018). Venezuelan economic crisis: crossing Latin American and Caribbean borders.
Journal Migration and Development, 8 (3) , 1 - 11. Keohane, R., & Joseph S.Nye, J. (1975). "International Interdependence and Integration", Fred I.'Greenstein  (ed),International  Politics  Handbook  of  Political  Science,  Vol.  8. California: Addisofi-Wesley Publishing Company.
Mattli, W. (2000). Sovereignty Bargains in Regional Integration. International Studies Review , 149-180.
McGrew,  A.  (2005).  “Globalization  and  Global  Politics”. J.  Baylis  and  S.  Smith  The Globalization of World Politics,3rd Edition.
McGrew, A. J., & Smith, S. (2005). “Globalization and Global Politics. The Globalization of World Politics, 3rd Edition. (Oxford UP).
Nye, J. S. (1968 ). International Regionalism . Boston: Little Brown and Company.
OAS. (1984, 11 22). “Cartagena Declaration on Refugees, Colloquium on the International Protection  of  Refugees  in  Central  America,  Mexico  and  Panama. Retrieved  from https://www.oas.org/dil/1984_cartagena_declaration_on_refugees.pdf
Ramírez,  S.  R.  (2015).  Flujo  migratorio  de  colombianos  a  Venezuela:  las  cifras  cuentan.
http://www.urosario.edu.co .
Ramírez,  S.  R.  (2015). Flujo  migratorio  de  colombianos  a  Venezuela:  las  cifras  cuentan.  . Retrieved April 7, 2021, from http://www.urosario.edu.co.
Rendon, M. &. (2018). Venezuela’s Crisis is now a regional humanitarian disaster. Center for Strategic and International Studies, CSIS. CSIS . Sitepu, A. (2011). Konsep integrasi regionalism dalam studi hubungan internasional. Medan: Graha Ilmu.
Sullivan, M. P. (2013). Hugo Chávez’s Death: Implications for Venezuela and U.S. Relations. Congressional research service.
Sullivan, M. P. (2013). Hugo Chávez’s Death: Implications for Venezuela and U.S. Relations. Congressional research service .
UNHCR. (2008). the Human Mobility chapter of the 2008 Ecuadorian Constitution. Article 41 . UNHCR. (2016). The 1951 UN Refugee Convention defines a refugee as a person. Retrieved from “well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.": https://www.unhcr.org/protection/basic/3b66c2aa10/convention-protocol-relating- status-refugees.html.
UNHCR. (2017). UNHCR, “Latin America and the Caribbean.” .
UNHCR. (2018). “Global Focus.” . 1-5.
UNHCR.  (2019). Refugees  International  meeting  at  the  Embassy  of  Ecuador  to  the  United States in Washington, D.C. Washington, D.C.: UNHCR. Vyas,  K.,  &  Dube,  R.  (2018).  “Venezuelans  Die  as  Maduro  Government  Refuses  Medical Aid". ” The Wall Street Journal" . Welsh,  T.  (2018).  “Venezuela  Crisis  Is  ‘On  the  Scale  of  Syria,’  UNHCR  says,”. https://www.devex.com , 1. Winarno, P. B. (2011). Isu-isu Global Kontemporer. Jakarta : CAPS. Winarno., B. (2014). Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer. Yogyakarta: CAPS