## Journal of Scientech Research and Development Volume 5, Issue 1, June 2023
P-ISSN 2715-6974 E-ISSN 2715-5846 Open Access at: https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR

## ANALISIS  KRITIS  TERHADAP  PENGATURAN  ISTIBDÂL  (PENUKARAN) WAKAF DALAM PERATURAN PERUNDANGAN PERWAKAFAN INDONESIA

## CRITICAL  ANALYSIS  OF  WAQF  ISTIBDAL  (EXCHANGE)  ARRANGEMENTS  IN INDONESIAN WAQF LEGISLATION

## Achmad Siddiq
UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto E-mail: siedqachmad@uinsaizu.ac.id
Diterima tanggal 17 Desember 2022, disetujui tanggal 13 Mei 2023

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Koresponden:
Achmad Siddiq siedqachmad@uinsaizu. ac.id
Kata kunci Wakaf, Istibdâl, Fikih, Hukum Positif.
Website:
http://idm.or.id/JSCR
hal: 188 – 201
Tulisan  ini  mengkaji  istibdâl  wakaf  dari  sisi  hukum  Islam  atau  fikih dengan  peraturan  perundangan  perwakafan  (hukum  positif)  di Indonesia yakni Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang  Undang  Nomor  41  Tahun 2004 tentang Wakaf. Wacana istibdâl yang terdapat di dalam peraturan perundangan  perwakafan  Indonesia  dapat  dikata  minim  sehingga beberapa persoalan istibdâl yang penting di dalam fikih nampak belum ter-cover, diantaranya adalah pengklasifikasian jenis harta benda wakaf masih terbatas pada tanah dan belum meng-cover harta benda wakaf manqûl,  kompetensi  pelaksana  istibdâl  di  dominasi  oleh  Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri sedang wakif dan nazhir termakzulkan, dan  kurang  ditampilkannya  kode  etik  dalam  pelaksanaan  istibdâl sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi mafia perwakafan di Indonesia. Oleh karena itu persoalan istibdâl yang masih luas sudah semestinya ter-cover dalam peraturan yang khusus, setidaknya dalam bentuk peraturan pemerintah.
Copyright © 2023 JSR. All rights reserved .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Correspondent:
Achmad Siddiq siedqachmad@uinsaizu.ac.id
Keywords: Waqf, Istibdâl, Jurisprudence, Positive Law.
Website:
http://idm.or.id/JSCR
page: 188 - 201
This paper examines istibdâl waqf from the perspective of Islamic law or  fiqh  with  waqf  laws  and  regulations  (positive  law)  in  Indonesia, namely  Law  Number  41  of  2004  concerning  Waqf  and  its implementing regulations, namely Government Regulation Number 42  of  2006  concerning  Implementation  of  Law  Number  41  of  2004 concerning  Waqf.  Istibdâl  discourse  contained  in  Indonesian  waqf laws  and  regulations  can  be  said  to  be  minimal  so  that  several important istibdâl issues in fiqh appear not to be covered, including the classification of types of waqf assets which are still limited to land and do not yet cover manqûl waqf assets, competence the implementer of istibdâl is dominated by the Government in this case the Minister is being impeached by the wakif and nazhir, and the lack of a code of ethics in the implementation of istibdâl so that it is possible that there will be a waqf mafia in Indonesia. Therefore, the issue of istibdâl which is still broad should be covered in special regulations, at least in the form of government regulations.
Copyright © 2023 JSR. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Kehadiran  Undang  Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  telah  membawa paradigma baru perwakafan di Indonesia. Pasal 42 dan 43 Undang Undang Nomor 41 Tahun  2004  tentang  Wakaf  tersebut  mewajibkan  nazhir  untuk  mengelola  dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan  harus  dilakukan  secara  produktif  tanpa  melanggar  prinsip- prinsip  syari’ah. Pengelolaan dan dan pengembangan secara produktif tersebut antara lain dengan cara pengumpulan (fundraising) ,  investasi,  penanaman  modal,  produksi,  kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi dan pembangunan gedung, apartemen, rusun, pasar swalayan, pertokoan,  perkantoran, sarana  pendidikan  dan  usaha-usaha  ya ng  tidak  bertentangan  dengan  syari’ah (Abdullah,  2018;  Balad,  2019).  Pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf  semacam  ini diharapkan dapat dikelola oleh nazhir dengan pendekatan bisnis yakni usaha yang berorientasi  pada  keuntungan  dimana  keuntungan  tersebut  dapat  disedekahkan kepada para pihak yang berhak menerimanya (Mubarak, 2008; Dahlan, 2016).
Salah satu bentuk produktifitas dan pengembangan aset wakaf adalah dengan cara istibdâl ,  bahkan  Abû  Zayd  (2000)  mengklasikfikakan istibdâl ini  sebagai  metode produktifitas atau pengembangan aset wakaf yang esensial (istiśmâr al - żâtî) di samping ijârah . Metode pengembangan dalam bentuk istibdâl ini merupakan problem tersendiri dalam praktik perwakafan nasional. Secara kultur, metode istibdâl ini belum familiar bagi masyarakat khususnya para nazhir institusi wakaf mengingat pemikiran mereka yang  secara dominative masih  terpola  oleh  pemikiran  madzhab  syafi’iyyah  yang dikenal sangat protektif dalam memperlakukan harta benda wakaf.
Problem ini juga tak lepas dari problem sosio-geografis dimana mayoritas aset wakaf masyarakat berbentuk tanah yang diorientasikan tujuan wakafnya untuk keabadian
(Hasanah,  2017;  Havita  &  Hakim,  2017).  Problem-problem  semacam  ini  pada gilirannya  berdampak  pada  persoalan  subtansi  yuridis  yang  begitu  kering  dalam memuat  aturan istibdâl ini,  padahal  aspek  yuridis  dengan  fungsinya  sebagai social control dan a  tool  of  social  engineering menjadi  garda  terdepan  dalam  mereformasi paradigma masyarakat perwakafan nasional, dari konsumtif menjadi produktif dan dari  wakaf  yang  berdimensi ubudiyyah  diniyyah an  sich menjadi  dimensi  yang  juga sosial ekonomis humanistic (El Falahy, 2016; Habibaty, 2017).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekan  yuridis. Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  dan  tersier  yang  diperoleh  dari  studi literatur.  Tulisan  ini  mengkaji  aspek  hukum  yang  telah  ada  dalam  peraturan perundangan perwakafan nasional tentang istibdâl ini, Kajian ini tentu tak lepas dan seyogyanya pula didahului oleh kajian hukum Islam (fikih) khususnya tentang istibdâl yang  menjadi  basis  dan  bahan  utama  legislasi  peraturan  perundangan  perwakafan nasional.  Hasil  kajian  dua  hukum  (Islam  dan  nasional)  ini  akan  dianalisis  guna memberikan  rekomendasi  terhadap  perbaikan  peraturan  perwakafan  nasional  di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Wacana Normatif tentang Istibdâl dalam Fikih
Istibdâl merupakan  salah  satu  bentuk  perlakuan  terhadap  aset  wakaf.  Az-Zuhailî (1997)  membahas  tentang  persoalan  ini  dalam  satu  pasal,  begitu  juga  al-Kabisi mengupas normatifitas istibdâl secara detail dalam karya monumentalnya “A hkâm al- Waqf fî as- Syarî’ah al - Islâmiyyah”. Secara terminologis, Ibdâl atau penukaran adalah menjual  barang  wakaf  secara  kontan  atau  dengan  membeli  barang  lain  sebagai gantinya (al-Kabisi, 2004 dan Syalabi, 1957). Sedangkan istibdâl (penggantian) adalah menjadikan  barang  lain  sebagai  pengganti  barang  wakaf  asli  yang  telah  dijual  (al- Kabisi,  2004;  Hermawan,  2014).  Sebagian  ulama  mendefinisikan  sebagai  berikut: istibdâl adalah menjual harta benda wakaf secara kontan, ibdâl adalah membeli benda secara  kontan  untuk  dijadikan  wakaf,  sedangkan badl atau tabâdul berarti  tukar menukar  harta  benda  wakaf  atau  menjual  benda  wakaf  dengan benda  lain  sebagai penggantinya (Syalabi, 1957; Kader, 2016).
Dalam  persoalan istibdâl ini,  Mazhab  Hanafiyah  pada  dasarnya  memperluas  pintu persoalan ini asalkan bukan masjid (Khoerudin, 2018). Dari literatur-literatur mereka, persoalan ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori (al-Kabisi, 2004):
1. Wakif  telah  melegalkan  ruang istibdâl ini  ketika  mewakafkannya  sehingga kompetensi  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  ini  berada  pada  kekuasaan  si wakif atau orang yang ditunjuk wakif.
2. Wakif  tidak  menyaratkan  namun  kondisi  benda  wakaf  kurang  berfungsi  atau kurang  bermanfaat  bahkan  dapat  terjadi  kemungkinan  bahwa  hasil  yang diperoleh  dari  benda  wakaf  tersebut  tidak  sebanding  dengan  biaya pengelolaannya.  Mayoritas  ulama  Hanafiyyah  memperbolehkan  praktik perbuatan hukum ini dengan beragam syarat seperti harus ada legalitas dari hakim dan terkandung maşla hah di dalamnya sebagaimana hal ini dikemukakan oleh Ibn ‘Ābidîn.
3. Tidak ada syarat yang disebutkan wakif, sementara kondisi barang wakaf masih mungkin  dimanfaatkan  namun  di  sisi  lain  terdapat  benda  lain  yang  dapat dijadikan  pengganti  benda  wakaf  yang  ada  dengan  kondisi  yang  diperkirakan akan lebih baik dan mendatangkan hasil yang lebih menjanjikan. Dalam kondisi demikian terjadi silang pendapat diantara ulama Hanafiyyah.
Abi Yusuf tidak mempersoalka n kondisi ini, ia mendasarkan pada statemen ‘Ali bin Abî  Ţâlib  yang  pernah  memerintahkan  kepada  Hasan  dan  Husein  untuk  menjual rumah  yang  telah  diwakafkannya  jika  dipandang  perlu  dan  tidak  mendatangkan tujuan  wakaf  yang  dimaksud.  Sedangkan  Ibn  Hammâm  dan  Hilâl  tidak memperkenankan  praktik  ini,  Hilâl  berargumentasi  bahwa  wakaf  adalah  untuk kebaikan di jalan Allah dan ia memerlukan keabadian, selama tidak ada syarat istibdâl dari  wakif  maka  istibdâl  tidak  boleh  dilakukan,  kalaulah  istibdâl  dilakukan  dalam rangka  untuk  menaikkan  kualitas  aset  wakaf  ke  arah  yang  lebih  berarti  dan berdayaguna, maka hal yang harus diperhatikan adalah prinsip bahwa wakaf tidak ditujukan untuk bisnis yang berorientasi pada keuntungan dan karakteristik wakaf itu sendiri yang stagnan sehingga ia di sebut sebagai wakaf (Lubis, 2020; Lubis & Akhyar, 2022).
Sementara itu, Mazhab Malikiyyah pada dasarnya melarang keras praktik hukum ini, namun pada kasus tertentu mereka terlihat memperbolehkannya. Dalam praktik ini, dibedakan  antara  benda  bergerak  dengan  benda  tidak  bergerak.  Untuk  benda bergerak,  mayoritas  ulama  malikiyyah  memperbolehkan  praktik  ini  demi kemaslahatan  dengan  syarat  benda tersebut  telah  rusak  atau  tidak  dapat  berfungsi sebagaimana mestinya sedangkan untuk benda tidak bergerak, para ulama dengan tegas  melarangnya  kecuali  dalam  keadaan  darurat  dan  ini  sangat  jarang  terjadi. Khusus masjid, ulama Malikiyyah melarang secara multak adanya penjualan masjid. Sedangkan selain masjid diperbolehkan manakala ia tidak dapat dimanfaatkan lagi (Salamah, 2021; Sulistyani et al., 2020).
Dengan demikian, Madzhab Malikiyyah melarang praktik ini pada asset wakaf yang berupa  masjid secara  mutlak  dan berupa tanah yang  bernilai  dengan  pengecualian diperbolehkan manakala dalam keadaan darurat demi perluasan masjid atau kuburan atau jalan umum, bahkan dalam kitab al-Tâj wa al-Iklîl dinyatakan bahwa penguasa bisa  memaksa  untuk  menjualnya  jika  memang  kepentingan  masyarakat  lebih membutuhkannya  dan  tentunya  dengan  ganti  rugi  yang  sesuai.  Sementara  itu  Ibn Rusyd menyatakan bahwa bagian tanah wakaf bisa ditukargulingkan dengan tempat
lain manakala tanah wakaf  tersebut sudah tidak produktif lagi dan hal  ini  menjadi kompetensi kebijakan pemerintah (Zahrah, 1959).
Lebih  dekat  dengan  pandangan  yang  berkembang  di  dalam  Mazhab  Malikiyyah adalah  pemikiran  dalam  mazhab  Syafi’iyyah.  Madzhab  ini  sangat  protektif  dan terkesan mutlak melarangnya karena praktik ini diindikasikan akan membuka praktik penipuan atau penyalahgunaan benda wakaf tersebut. Dalam persoalan praktik ini, kalangan  ulama  Syafi’iyyah  dapat  dikategorikan  dua  kelompok  yaitu  kelompok pertama yang secara mutlak melarang karena benda wakaf harus diambil manfaatnya hingga betul-betul tidak berfungsi lagi. Kelompok kedua tidak melarang asal benda wakaf tersebut tidak mungkin dimanfaatkan sesuai kehendak wakif (al-Kabisi, 2004). Dalam soal ijin penjualan barang wakaf ini, as-Syîrazî menyaratkan bahwa nilai harga penjualan benda wakaf tersebut harus disesuaikan dengan kondisi barang yang ada, dan  uang  hasil  penjualannya  harus  digunakan  untuk  membeli  barang  wakaf  baru sebagai ganti (al-Fairuzâbâdî, tt: 445).
Mazhab  Hanabilah  tidak  membedakan  antara  benda  bergerak  dan  tidak  bergerak dalam  persoalan  penggantian  barang  wakaf,  bahkan  mereka  menggunakan  dalil hukum  untuk  penggantian  benda  tak  bergerak  sebagai  dasar  untuk  menentukan hukum  penggantian  benda  bergerak.  Sebagian  besar  ulama  Hanabilah  bahkan memperbolehkan menjual masjid manakala kondisinya mengharuskan untuk diganti dengan masjid yang baru, pendapat ini dianalogikan dengan penggantian kuda wakaf yang tua dengan kuda yang lebih muda dan lebih layak untuk digunakan berperang. Pendapat  ini  tentunya  bersebrangan  dengan  ulama  Malikiyyah  dan  ulama Hanafiyyah. Pertimbangan yang harus dijadikan dasar melakukan praktik ini adalah kondisi darurat yang tetap mengindahkan kemaslahatan karena hukum asal praktik hukum penggantian atau menjual benda wakaf adalah haram kecuali kondisi darurat dan demi menjaga tujuan wakaf itu sendiri (al-Kabisi, 2004 dan Zahrah, 1959). Dari uraian  keempat  mazhab  tentang  pengantian  aset  wakaf  tersebut,  al-Kabisi  (2004) berpendapat  bahwa  Mazhab  Syafi’iyyah  dan  Malikiyyah  terkesan  ketat,  sebaliknya Mazhab Hanbaliyyah dan Hanafiyyah cenderung mempermudah izin praktik ini.
Aspek-Aspek Penting dari Perdebatan seputar Istibdâl dalam Fikih
Pemaparan  tentang  aspek  normatif  seputar istibdâl di  atas  dalam  tulisan  ini  tentu sangat  jauh  dari  pembahasan  yang  berkembang  sangat  detil  di  dalam  literatur- literatur fikih, namun setidaknya pemaparan tersebut diupayakan dapat memberikan diskripsi  yang  sederhana  dan  represntatif.  Hemat  penulis,  hal  penting  yang  dapat dijadikan sebagai pemikiran yang mendasar dari perdebatan ulama tentang istibdâl di atas adalah:
1. Adanya pengklasifikasian Obyek Wakaf yang akan di- istibdâl -kan, yang mana hal ini  akan  berkaitan  dengan  konsekuensi  hukum istibdâl terhadapnya. Pengklasifikasian  ini  terlihat  dalam  wacana  pemikiran  di  dalam  madzhab
Hanbaliyyah  dan  Malikiyyah.  Setidaknya  bentuk  obyek  wakaf  tersebut diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yakni: a) Masjid, semua ulama selain Imam Ahmad  bin  Hanbal  mutlak  melarangnya; b)  Benda  tidak  bergerak  ( ‘iqâr ).  Tidak diperkenankan kecuali dalam keadaan darurat atau demi kepentingan umum; dan c)  Benda  bergerak (manqûl) ,  boleh  tidaknya  dilakukan istibdâl terhadap  obyek wakaf  ini  bergantung  pada  sejauh  mana  ia  memberikan  manfaat,  selama  bisa dimanfaatkan,  maka  tidak  diperkenankan  melakukan  istibdâl  terhadap  obyek wakaf benda bergerak ini.
2. Asas  “Abadi (al- Ta’bîd) ”  dan  “Manfaat (al- Intifâ’ ) ”  yang  melekat  pada  Obyek Wakaf.  Pada  dasarnya,  dua  asas  ini  harus  melekat  dan  dipertahankan  dalam pengelolaan aset wakaf, namun seiring dengan perjalanan waktu, terkadang aset wakaf mengalami penurunan nilai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kondisi  demikian  akan  menimbulkan  dilema  dalam  mempertahankan  asas, apakah aset wakaf itu dibiarkan demi menjaga asas “abadi” meskipun aset wakaf harus punah, ataukah asset wakaf lebih memilih asas manfaat sehingga diperlukan penyegaran asset dengan melakukan istibdâl misalnya meskipun keabadian aset tersebut harus tercabik.  Dalam persoalan ini, hemat penulis Mazhab Hanafiyyah dan  Mazhab  Hanbaliyyah  lebih  menekankan  pada  asas  manfaat,  itu  sebabnya kedua  madzhab  ini  dikata  cenderung  liberal  dalam  membuka  pintu  praktik istibdâl , bahkan Madzhab Hanbaliyyah melegalkan adanya istibdâl untuk masjid yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Menarik pula pemikiran salah seorang Ulama Hanabilah bernama Ibn Aqil yang menyatakan bahwa wakaf memang merupakan benda yang harus diabadikan (muabbad), jika benda tersebut tidak mungkin lagi dijaga  keabadiannya  maka  tujuan  dari  wakaf  itu  sendiri-lah  yang  harus diabadikan  meskipun  dalam  wujud  benda  yang  lain,  kekakuan  sikap  dan perlakuan  terhadap  suatu  benda  padahal  benda  tersebut  sudah  tidak  layak dimanfaatkan  berarti  penelantaran  terhadap  tujuan  wakaf  itu  sendiri  (Zahrah, 1959). Begitupula pada madzhab Hanafiyyah telah berkembang pemikiran bahwa tujuan  wakaf  adalah al- intifâ’ aw  al-istighlâl yang  mana  sifat  manfaat  itu  sendiri adalah  relative  sehingga  memungkinkan  adanya  perubahan-perubahan  asset wakaf  yang  disesuaikan  pada  kemanfaatan  yang  diinginkan,  oleh  karena  itu muncul adagium yang berkembang dalam madzhab Hanafiyyah “ lâ yajûzu bai’ (al - waqf) illâ istihsânan ” (Zahrah, 1959). Adap un Mazhab Syafi’iyyah dan Malikiyyah cenderung kepada asas keabadian dan perlindungan atas tujuan dan kepentingan si  wakif  atas  harta  benda  wakaf  yang  diwakafkannya.  Oleh  karena  itu,  kedua madzhab  ini  khususnya  madzhab  Syafi’iyyah  terkenal  sangat  protektif bahkan sebagian  ulamanya  menutup  mutlak  pintu istibdâl ini  meskipun  aset  wakaf  itu harus berangsur-angsur musnah (Zahrah, 1959).

## 3. Kompetensi melakukan Istibdâl
Wacana ini terlihat dalam pemikiran madzhab Hanafiyyah yang mana kompetensi ini berada pada salah satu dari dua pihak berikut: a) Wakif sendiri atau pihak yang ditunjuk wakif ketika melakukan ikrar wakaf; dan b) Qadi atau Hakim atau dalam
hal ini pemerintah dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, manakala wakif tidak menyebutkan dalam ikrar wakaf.
4. Kondisi obyek wakaf yang akan di- istibdâl
Wacana ini juga terlihat berkembang dalam madzhab Hanafiyyah dimana kondisi obyek wakaf yang akan di- istibdâl dibedakan menjadi dua macam: a) Kondisi yang mutlak  tidak  dapat  digunakan,  maka  konsekuensi  hukumnya  boleh  dilakukan istibdâl terhadapnya; dan b) Kondisi yang masih bisa dimanfaatkan, namun ada peluang  untuk  pengkondisian  aset  wakaf  yang  lebih  baik.  Terhadap  kondisi demikian, terjadi polemik di antara ulama madzhab Hanafiyyah.
Kode Etik dalam Pelaksanaan Istibdâl : Belajar dari Pengalaman Sejarah
Prinsip wakaf harus  abadi  dan  dijaga  adalah suatu hal  yang  mutlak namun  dalam kondisi  tertentu  demi  kemaslahatan  dan  kemanfaatan,  penggantian  benda  wakaf adalah diperbolehkan selama tidak ada indikasi-indikasi negatif yang muncul akibat praktik  demikian.  Pada  praktiknya  seringkali  ditemukan  aspek-aspek  yang dikhawatirkan  dapat  menghilangkan  benda  wakaf  atau  mengakibatkan  tidak tersalurkannya keuntungan kepada yang berhak sehingga penggantian benda wakaf harus dilakukan ekstra hati-hati dan melalui pertimbangan yang matang.
Dalam sejarah kaum muslimin, sering ditemukan dalam literatur yang menyebutkan bahwa  sebagian  penguasa  muslim  terkadang  menyalahgunakan  izin  penggantian wakaf untuk kepentingan pribadi, mereka mengorupsi dan menghambur-hamburkan benda wakaf (al-Kabisi (2004: 381). Satu contoh yang masyhur tentang fenomena ini adalah kisah  penguasa Dinasti Mamluk Mesir, Jamal al-Din Yûsuf, jika ia menemukan wakaf  yang  produktif  dan  strategis,  ia  mengangkat  dua  saksi  agar  menyatakan  di depan hakim dari madzhab Hanafi bernama Kamâl ad- Dîn ‘Amr bin ‘A dîm bahwa asset wakaf tersebut membahayakan bagi masyarakat pengguna sehingga perlu di jual (istibdâl) dengan aset lainnya sehingga hakim memutuskan untuk dilakukan istibdâl terhadap  asset  wakaf  tersebut  (Zahrah,  1959:  14-15,198).  Fenomena  ini  kemudian menjadi tradisi pada saat itu yakni abad 7 H dan 8 H serta berikutnya sehingga setiap orang  yang  hendak  menjual  atau  mewakafkan  atau  membeli  aset  wakaf, menempuhnya dengan cara tersebut, sesuai dengan adagium yang berbunyi “ an-nâsu ‘alâ dîni mulûkihim ”.
Belajar  dari  fenomena  ini, jurist Islam  kemudian  lebih  terlihat  hati-hati  dalam menerapkan  legalitas  istibdâl  ini,  terlebih jurist di  kalangan  madzhab  Hanafiyyah yang sebelumnya dikenal terdepan dalam membela legalitas praktik istibdâl ini. Di kalangan ulama kemudian muncul pemikiran tentang kode etik yang harus dipenuhi dalam  pelaksanaan istibdâl .  at-Turtûsi,  misalnya  sebagaimana  disaksikan  Zahrah adalah orang yang ketat dalam melagalkan praktik istibdâl, ia mengajukan beberapa syarat  criteria  yang  harus  diperhatikan  oleh  pelaksana  istibdâl  (Zahrah,  1999):  1) Hakim telah mengadakan penelitian dan kajian yang cermat tentang wakaf dan badl atau istibdâl ini;  2)  Membebankan  dua  orang  yang  ekspert,  adil,  amanah  untuk
mengkaji  dan  menganalisis  sisi  kejelasan  atas  nilai  positif  dari  wakaf  tersebut manakala dilakukan istibdâl; 3) Meregistrasi proses istibdâl dalam bentuk tertulis; dan 4)  Hakim  yang  berkompeten  dalam  masalah  ini  haruslah  hakim  yang  memiliki kompetensi  ilmu  dan  pengalaman,  adil  dan  amanah  atau  dalam  istilah  yang berkembang dalam wacana istibdâl ini disebut “Qâ di al- Jannah”
Ibn  Nujaim  menambahkan  satu  syarat  yakni  istibdâl  harus  dilakukan  dengan pengganti aset yang berupa tanah bukan uang tunai, sebab jika dengan uang tunai maka dikahawatirkan adanya tindakan korupsi oleh pelaksana (nazhir) sebagaimana yang ia risaukan ketika itu (Zahrah, 1959).
Abû Zahrah (1959) sendiri menyusun beberapa poin syarat yang menurutnya menjadi titik kesamaan pemikiran diantara jurist fikih dalam melaksanakan praktik istibdâl ini, yaitu: 1) Tidak ada kecurangan yang menyebabkan adanya praktik manipulasi dan kezaliman dalam transaksi istibdâl ; 2) Hakim atau pemerintah tidak boleh menjual aset wakaf  kepada  orang  yang  tidak  diterima  kesaksiannya (fâsiq) maupun  orang  yang memiliki  hutang  kepada  hakim  atau  pemerintah    karena  dikhawatirkan  terjadi kebohongan  maupun  penelantaran  terhadap  aset  wakaf;  dan  3)  Telah  jelas  bahwa benda pengganti aset wakaf yang dijual mempunyai nilai yang lebih bermanfaat dan jauh dari kemudarratan.
az-Zuhaily  (2007)  mengembangkan  ketiga  syarat  tersebut  dengan  menambahkan syarat-syarat  antara  lain:  1)  Aset  wakaf  benar-benar  tidak  bermanfaat  secara keseluruhan; 2) Wakaf sudah tidak lagi memberikan hasil yang dapat memakmurkan wakaf  itu  sendiri;  3)  Pihak  pelaksana  yang  berwenang  melakukan istibdâl ini (Mustabdil) adalah orang yang memiliki kriteria berpendidikan dan kaya pengalaman atau dalam istilah yang lazim berkembang dalam wacana istibdâl disebut “Qâ dy al- Jannah”; dan 4) Istibdâl wakaf harus berwujud ganti berupa benda tidak bergerak atau tanah,  bukan  berupa  uang,  atau  boleh  saja  dengan  uang  tunai  selama  pelaksana istibdâl adalah “Qâ dy al- Jannah”
Dari  uraian  ini,  dapat  dikatakan  bahwa istibdâl merupakan  praktik  hukum  yang berada diantara hitam karena penyalagunaan dan putih karena pengembangan, titik penentunya  adalah  bergantung  pada  pihak  pelaksana istibdâl yakni  Hakim. Istibdâl akan  menghasilkan  nilai  lebih  bagi  aset  wakaf  manakala  ditangani  oleh  pihak pelaksana yang jujur, adil dan berpengalaman baik dari sisi keilmuan maupun praktik, begitu pula sebaliknya.

## Istibdâl dalam Hukum Positif Indonesia
Pada dasarnya ‘ Azîmah peraturan perundangan tentang perwakafan di Indonesia telah melarang perbuatan hukum yang menyangkut perubahan status harta benda wakaf seperti  menjadikannya  sebagai  jaminan,  menyita,  menghibahkan,  mewariskan, menjual  dan  menukar  serta  pengalihan  ke  dalam  bentuk  hak  yang  lainnya
sebagaimana  dinyatakan  dalam  pasal  40  Undang  Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf.
Khusus  penukaran  benda  wakaf (istibdâl) ,  peraturan  perundangan  perwakafan  di Indonesia  memberikan  eksepsi (rukhşah) .  Pasal  41  menegaskan  bahwa  penukaran harta benda wakaf dapat dilakukan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan  untuk  kepentingan  umum  sesuai  dengan  rencana  umum  tata  ruang (RUTR)  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundangan  yang  berlaku  dan  tidak bertentangan  dengan  syari’ah.  Pelaksanaan ketentuan  tersebut  dapat  dilaksanakan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI)  dan  tak  kalah  pentingnya  adalah  harta  benda  penggantinya  wajib  memiliki manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Ketentuan ini selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membahas penukaran harta benda wakaf ini secara spesifik di dalam satu bab yakni bab VI dengan 3 pasal yakni pasal 49, 50 dan 51. Dari ketiga pasal tersebut, dapat disederhanakan di sini tentang syarat yang harus dipenuhi agar penukaran harta benda wakaf tersebut dapat dilakukan, syarat tersebut antara lain: a) Harus dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI; b) Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan  Rencana  Umum  Tata  Ruang  (RUTR)  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundangan  dan  tidak  bertentangan  dengan  syariah;  c)  Harta  benda  wakaf  tidak dapat  dipergunakan  sesuai  dengan  ikrar  wakaf;  d)  Pertukaran  dilakukan  untuk keperluan  keagamaan  secara  langsung  dan  mendesak;  e)  Harta  benda  penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan;  f)  Nilai  dan  manfaat  harta  benda  penukar  sekurang-kurangnya  sama dengan  harta  benda  wakaf  semula.  Nilai  ini  ditetapkan  oleh  Bupati  atau  Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang beranggotakan Pemda, Kantor Pertanahan, MUI, Kantor Depag (Kabupaten/Kota) dan Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan;
g) Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Obyek Pajak sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan h) Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah dikembangkan
Sedangkan  prosedur  teknis  penukaran  harta  benda  wakaf  yang  akan  di  ubah statusnya  dijelaskan  dalam  pasal  51  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Di awali dengan pengajuan Nazhir kepada Menteri melalui KUA kecamatan, KUA meneruskan ke  Kandepag  Kabupaten/Kota,  Kandepag  membentuk  tim  dan  selanjutnya bupati/walikota membuat surat keputusan, Kandepag Kabupaten/Kota meneruskan permohonan  kepada  KaKanwil  Depag  provinsi  untuk  diteruskan  kepada  Menteri, hasil keputusan Menteri harus dilaporkan kepada nazhir ke kantor pertanahan atau lembaga terkait untuk diregistrasi lebih lanjut.

## Analisis
Apabila uraian tentang wacana hukum istibdâl di dalam fikih dan hukum positif di Indonesia di atas dicermati, maka akan dapat disimpulkan bahwa wacana istibdâl yang disuguhkan  hukum  positif  tidak  sedetil  dan  luas  seperti  wacana istibdâl yang berkembang  dalam  fikih.  Secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  pada  intinya hukum positif melegalkan penukaran harta benda wakaf manakala: 1) Terdapat alasan kepentingan  umum, untuk keperluan keagamaan secara  langsung dan mendesak; 2) Kompetensi istibdâl berada pada Pemerintah dalam hal ini Menteri dengan prosedur teknis  yang  telah  dijelaskan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; dan 3) Harta benda wakaf sudah tidak dapat digunakan sesuai akta ikrar wakaf dan harta benda wakaf penukar setidaknya sama dengan harta benda wakaf semula baik dari sisi nilai, letak maupun kualitas.
Nampak juga bahwa peraturan perundangan perwakafan Indonesia menganut asas manfaat, terbuka dilakukan istibdâl selama ada klausul darurat dan harta benda wakaf sudah mengalami disfungsi dari tujuan wakaf semula.
Beberapa wacana istibdâl dalam fikih yang belum terakomodasi ke dalam peraturan perundangan perwakafan antara lain sebagai berikut:
1. Tidak ada pengklasifikasian obyek wakaf
Wacana istibdâl dalam  fikih  mengenal  pengklasifikasian  obyek  wakaf.  Hukum Istibdâl terhadap  obyek  wakaf  berupa  masjid  memiliki  perlakuan  hukum  yang lebih ketat daripada obyek wakaf yang berupa non masjid terlebih obyek wakaf yang bergerak (manqûl) . Secara implisit, nampak bahwa obyek wakaf yang di atur oleh  peraturan  perundangan  perwakafan  hanya  berupa  tanah,  itu  pun  tidak dijelaskan apakah berupa masjid atau non masjid, sedangkan harta benda wakaf yang manqûl belum  tercover  di  dalamnya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kalimat- kalimat  seperti:  “kepentingan  umum  yang  sesuai  dengan  rencana  umum  tata ruang  (RUTR)”  pada  pasal  41  ayat  1  Undang  Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf dan pasal 49 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kalimat “nazhir tanah wakaf”  pada  pasal  49 ayat 4 huruf e, dan kalimat “harta benda  penukar  memiliki  NJOP  dan  berada  pada  wilayah  yang  strategis” sebagaimana  pasal  50  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Kompetensi pelaksana istibdâl
Wacana istibdâl dalam  fikih  mengenal  kompetensi  pelaksana istibdâl dapat dilakukan  oleh  wakif  (manakala  disebutkan  dalam  ikrar  wakaf),  atau  Nazhir (manakala ditunjuk oleh wakif atau berkaitan dengan istibdâl obyek wakaf yang dalam kapasitas kecil atau sepele) terakhir adalah Qâdi, sedangkan dalam hukum positif  kompetensi istibdâl berada  pada  Pemerintah  yang  dalam  hal  ini  adalah Menteri  saja.  Dengan  demikian  kompetensi  wakif  maupun  nazhir  dalam
melakukan istibdâl secara  implisit  termakzulkan,  hal  ini  menjadi  persoalan manakala  ke  depan  terjadi  ikrar  wakaf  yang  mana  si  wakif  melegalkan  harta wakafnya untuk dilakukan istibdâl , baik oleh dirinya maupun nazhir atau pihak yang ditunjuk.
3. Kode etik pelaksanaan istibdâl
Belajar  dari  fenomena  sosiologis  yang  terjadi  dalam  sejarah  Islam  seperti  yang terjadi  pada  era  dinasti  mamluk  misalnya,  yakni  perampasan  harta  wakaf  oleh penguasa dengan dalih “demi kepentingan umum” yang kemudian diikuti oleh kaum elitis hingga kondisi aset wakaf ketika itu tercabik oleh mafia perwakafan, maka para jurist Islam giat mewacanakan fikih wakaf dengan rambu-rambu syarat (atau  penulis  sebut  sebagai  kode  etik)  yang  harus  dipenuhi  dalam  pelaksanaan istibdâl . Apa yang ada dalam wacana fikih tentang kode etik ini nampaknya belum menyentuh hukum positif perwakafan di Indonesia, padahal aspek ini semestinya menjadi bagian terpenting dalam rangka penyelamatan aset wakaf di tanah air di samping  antisipasi  terhadap  kemungkinan-kemungkinan  terjadinya  mafia perwakafan di masa depan.
Kasus-kasus perwakafan terkait dengan istibdâl ini sebetulnya sangat banyak terjadi di Indonesia,  Sebut  saja  kasus ruislag aset  wakaf  masjid  kauman  semarang  yang memakan  waktu  dan  prosedur  rumit  karena  pembeli  tidak  segera  melunasi  harga yang  telah  disepakati  meskipun  kemudian  kasus  berhasil  diselesaikan  setelah melibatkan  demonstrasi  masyarakat,  padahal  fikih  melalui  salah  satu  kode  etiknya menganjurkan perlunya transaksi istibdâl scara tunai.
Kasus lain adalah persateruan antara Wali Kota HM Buchori dengan nadzir Masjid An Nur Jl Suyoso Kota Probolinggo. Obyek permasalahannya adalah sebidang tanah wakaf seluas 715 meter persegi, yang saat ini ditempati kantor Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan. Nadzir mengaku tanah tersebut adalah asset wakaf masjid itu berdasarkan putusan Pengadilan Agama (PA) Kota Probolinggo nomor 20 Tahun 1987 tertanggal 19 Agustus 1987 yang ditandatangani Ketua PA K Farasdaq SH. Sedangkan pemkot menganggap tanah itu adalah tanah negara. Karenanya dimanfaatkan untuk kepentingan  pemkot.  Nazhir  meminta  ruislag  namun  pemkot  bersikukuh  menolak sehingga  kasus  ini  mengalami  jalan  buntu  (Harian  SURYA  online – Senin,  29  Juni 2009),  kasus  demikian  membuka  peluang  pemerintah  untuk  menggunakan kekuasaannya dengan dalih “atas nama kepentingan umum” untuk menguasai tanah wakaf tersebut, mengingat dalil “hak menguasai Negara demi kepentingan umum” sebagaimana  dalam  pasal  2  Undang  Undang  Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun  1960 (UUPA) telah dikenal secara sosiologis khususnya pada era orde baru sebagai pasal keranjang sampah dan menjadi media eksekutif yakni presiden untuk menguasai hak tanah  ulayat  sehingga  muncul  peraturan-peraturan  yang  menghamba  pada kepentingan  pemerintah  (presiden)  atas  nama  kepentingan  umum  seperti  Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dengan benda yang ada di atasnya, Inpres Nomor 9 Tahun 1973 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut  dan  Kepres  55  tahun  1993  tentang  pengadaan  tanah  bagi  pelaksanaan
pembangunan.  Kasus-kasus  semacam  ini  semestinya  menjadi  bahan  pertimbangan dalam  melegislasi  perwakafan  di  Indonesia  sebagaimana  di  contohkan  oleh  fikih melalui kode etik karya jurist Islam.
Hemat penulis, beberapa aspek hukum tentang istibdâl yang penting dan belum ter- cover dalam hukum positif perwakafan Indonesia sangat dimaklumkan, karena tradisi legislasi hukum di Indonesia cenderung represif dan tergesa-gesa sehingga kualitas dan  efektifitas  terkesampingkan,  padahal  legislasi  hukum  yang  baik  seharusnya responsive-preventive-futuristic dan mempertimbangkan aspek sosio historis  sehingga hukum dapat dirasakan kegunaannya oleh masyarakat.

## KESIMPULAN
Uraian di atas menunjukkan betapa minimnya peraturan perundangan perwakafan nasional  dalam  meng- cover aspek  hukum istibdâl .  Obyek istibdâl wakaf  yang  diatur masih terbatas pada tanah , kompetensi mustabdil hanya terbatas untuk pemerintah saja dan kode etik belum ditampilkan secara detil, padahal hukum Islam begitu luas dalam mewacanakan aspek hukum istibdâl ini. Kiranya aspek hukum istibdâl dalam hukum positif  perwakafan  nasional  perlu  ditinjau  dan  dilengkapi  lagi,  tentunya  dengan pertimbangan  normative  syari’ah  yang  ada  dan  permasalahan  sosiologis  yang berkembang  di  dalam  masyarakat  sehingga  peraturan  perundangan  perwakafan nasional  setidaknya  dapat  mewadahi  dan  menyelesaikan  persoalan  wakaf  yang dihadapi masyarakat baik di masa sekarang dan masa mendatang. Paling tidak harus ada  peraturan  hukum  tersendiri  yang  mengatur  persoalan istibdâl ini  mengingat persoalan istibdâl menjadi  sebuah  keniscayaan  dalam  menjalankan  paradigma produktif yang diinginkan oleh peraturan perwakafan nasional Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, B. (2018). Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf. Asy- Syari ‘ah , 20 , 1-14. Ahmad, A. Z. (2000). Niżâm al -Waqf al- islâmî. Taţwîr Asâlîb al - ‘Amal wa Ta hmîl Natâij Ba’ d ad-Dirâsât al- Hadiśah . Kuwait: al-Amânah al- ‘Ammah li al -Awqâf.
Ahmad,  I.  B.  (2009). Mausû’ah  A hkâm  al- Waqf  ‘alâ  al - Mażahib  al - Arba’ah. Cairo:  al- Maktabah al-Azhariyyah li al- Turâś.
Al-Fairuzâbadî, A. I. I. (2000). al- Muhażżab . Mesir: Isâ al-Bâbî al-Halabî.
Al-Kabisi, M. A. A. (2004. Hukum Wakaf . Depok: IIman dan Dompet Dhuafa Republika.
Az-Zuhailî, W. (1997). al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , Juz 10, Damsyiq: Dâr al-Fikr.
Balad, N. A. (2019). Prinsip Ta'awun dalam Konsep Wakaf dengan Perjanjian Sewa Menyewa  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf. Jurnal Hukum Magnum Opus , 2 (1), 276600.
Dahlan,  R.  (2016).  Analisis  Kelembagaan  Badan  Wakaf  Indonesia. ESENSI:  Jurnal Bisnis dan Manajemen , 6 (1), 113-124.
Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam DEPAG RI, 2006. Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf . Jakarta
Dirjen Bimas Islam DEPAG RI. (2007). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang Pelaksanaannya. Jakarta.
El  Falahy,  L.  (2016).  Alih  Fungsi  Tanah  Wakaf  Ditinjau  dari  Hukum  Islam  dan Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf. Al  Istinbath:  Jurnal Hukum Islam , 1 (2), 121-140.
Habibaty,  D.  M.  (2017).  Kompetensi  Nazhir  Pada  Wakaf  Produktif  Ditinjau  dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam , 10 (2), 154-161.
Hasanah,  U.  (2017).  Peranan  Badan  Wakaf  Indonesia  dalam  Pengembangan  Wakaf Uang di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jurnal Hukum & Pembangunan , 42 (2), 159-182.
Havita,  G.,  &  Hakim,  G.  (2017).  Wakaf  Saham  Ditinjau  dari  Hukum  Islam  dan Peraturanperundang-Undangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam , 3 (1), 358- 371.
Hermawan, W.  (2014). Politik  Hukum  Wakaf  di  Indonesia. Jurnal  Pendidikan  Agama Islam- Ta’lim , 12 (2), 147-161.
Kader, S. Z. S. A. (2016). Kerangka Undang-Undang Pengurusan Wakaf di Malaysia: Ke  Arah  Keseragaman  Undang-Undang. Kanun:  Jurnal  Undang-Undang Malaysia , 28 (1), 102-127.
Khoerudin, A. N. (2018). Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang- Undang di Indonesia. Tazkiya , 19 (02), 1-10.
Lubis, H. (2020). Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. Islamic Business and Finance , 1 (1).
Lubis, M. I. K., & Akhyar, A. (2022). Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU)  dalam Perspektif  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf. Jurnal Ilmiah Metadata , 4 (1), 139-165.
Mubarak. J. (2008). Wakaf Produktif. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Muhammad, A. Z. (1959). Muhadarât fi al-Waqf . Cairo.
Nadjib. T. A., & Ridwan al-Makassary. (2006). Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan. Jakarta: CSRC UIN Sahid.
Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 6 (1), 116- 126.
Sulistyani,  D.,  Asikin,  N.,  Soegianto,  S.,  &  Sadono,  B.  (2020).  Pelaksanaan  Dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. Jurnal USM Law Review , 3 (2), 328- 343.
Syalabî, M. M. (1957). Muhadarât al-Waqf wa al- Waşiyyah al- Iskandariyyah: Matba’ah Dâr al- Ta’lif.