Volume : 22, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Di Media Internet
1 Azhari AR, 2 Teuku Daudsyah
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara 1 azhari.ar@fh.uisu.ac.id , 2 daudsyah@fh.uisu.ac.id

## Abstract
The  legal  aspect  becomes  very  important because  the  law  is  expected  to  be  able  to overcome  various  problems  that  arise  related to  IPR.  The  law  must  be  able  to  provide protection  for  a  person's  intellectual  work,  so that it is able to develop the creative power of society  which  ultimately  leads  to  the  goal  of protecting  IPR.  In  addition,  the  technological aspect is also one of the factors that becomes very  dominant  in  the  development  and protection  of  IPR.  Protection  of  Copyright  as Movable  Objects  That  Have  no  Form,  that Copyright  is  an  intangible  movable  object  in accordance with what is stipulated in Article 16 Paragraph  (1)  UUHC.  Copyright  as  an intangible  movable  object  in  the  conception  of civil  law  is  a  material  property  right  over  an immovable object.
Keywords : Legal Protection, Copyright, Internet Media Abstrak Aspek  hukum  menjadi  sangat  penting  karena hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai  permasalahan  yang  timbul  berkaitan dengan  HKI.  Hukum  harus  dapat  memberikan perlindungan  terhadap  karya  cipta  intelektual seseorang, sehingga mampu mengembangkan  daya  kreasi  masyarakat yang  pada  akhirnya  bermuara  pada  tujuan perlindungan  HKI.  Selain  itu  aspek  teknologi juga  merupakan  salah  satu  faktor  faktor  yang menjadi sangat dominan dalam
perkembangan
dan perlindungan HKI.Perlindungan  Hak  Cipta  Sebagai  Benda Bergerak  Yang  Tidak  Memiliki  Wujudbahwa Hak  cipta  merupakan  benda  bergerak  tidak berwujud sesuai dengan yang ditentukan
dalam  Pasal  16  Ayat  (1)  UUHC.  Hak  cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam konsepsi  hukum  perdata merupakan  hak milik kebendaan atas benda tidak bergerak.
Kata Kuci
:  Perlindungan Hukum, Karya Cipta, Media Internet A.  Latar Belakang
Indonesia sebagai negara hukum mempunyai  beberapa  tujuan  yang  termaktub dalam  alinea  ke-4  Pembukaan  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) bahwa pemerintah Indonesia melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  pada  kemerdekaan,  perdamaian abadi,  dan  keadilan  sosial.  Berkaitan  dengan kesejahteraan  umum,  maka  salah  satu  aspek yang  dapat  digunakan  sebagai  indikator pencapaian  tersebut  adalah  keberhasilan  di bidang pembangunan ekonomi. 1
Dalam  rangka  mencapai  keberhasilan pembangunan  ekonomi,  Indonesia  sebagai bagian  dari  masyarakat  Internasional  telah mengesahakan Persetujuan Pembentukan Organisasi  Perdagangan  Dunia  ( Agreement on Establishing The World Trade Organization yang  selanjutnya  disingkat  WTO).  Salah  satu dari  agenda  WTO  tersebut  ialah  persetujuan tentang  aspek-aspek  dagang  yang  terkait dengan  hak  kakayaan  intelektual  termasuk
1 Rahmi  Jened.  2013. Interface  Hukum Kekayaan  Intelektual  dan  Hukum  Persaingan . Jakarta : Rajawali Pers. h. 1.
perdagangan  barang-barang  palsu  atau  tiruan ( Agreement  On  Trade  Related  Aspects  of Intellectual  Property  Rights  Including  Trade  in Counterfeit Goods selanjutnya disingkat TRIPs)
Keberadaan  Hak  Kekayaan  Intelektual (selanjutnya  disingkat  HKI)  dalam  hubungan antar  manusia  dan  antar  negara  merupakan sesuatu  yang  sangat  esensi.  Di  dalam perkembangannya,  HKI  menghadapi  berbagai permasalahan. Permasalahan ini telah menyentuh  berbagai  aspek  lainnya.  Akan tetapi,  aspek  terpenting  jika  dihubungkan dengan  upaya  perlindungan  bagi  karya intelektual adalah aspek hukum dan teknologi.
Aspek  hukum  menjadi  sangat  penting karena  hukum  diharapkan  mampu  mengatasi berbagai  permasalahan  yang  timbul  berkaitan dengan  HKI.  Hukum  harus  dapat  memberikan perlindungan  terhadap  karya  cipta  intelektual seseorang, sehingga mampu mengembangkan  daya  kreasi  masyarakat yang  pada  akhirnya  bermuara  pada  tujuan perlindungan  HKI.  Selain  itu  aspek  teknologi juga  merupakan  salah  satu  faktor  faktor  yang menjadi sangat dominan dalam perkembangan dan perlindungan HKI. Perkembangan teknologi informasi yang sangat  pesat  telah  menyebabkan  informasi dapat  dengan  mudah  dan  cepat  tersebar  ke seluruh  pelosok  dunia  dan  rentan  akan penyalahgunaan  ataupun  pelanggaran.  Oleh karena  itu,  pada  kondisi  seperti  ini,  maka  HKI menjadi  sangat  penting  untuk  mendapatkan perlindungan hukum.
Salah  satu  isu  yang  menarik  dan  saat ini  tengah  berkembang  dalam  lingkup  kajian HKI  adalah  pelanggaran  hak  cipta  melalui media  internet.  Hak  cipta  yang  sering dilanggar  tersebut  berupa  konten  digital  yang
berupa  lagu,  film/drama,  video,  tulisan  (e- book)  dan  lain-lain.  Tidak  dapat  dipungkiri bahwa saat ini kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari arus komunikasi dan informasi. Saat  ini  informasi  telah  menjelma  menjadi suatu  kekuatan  tersendiri  dalam  persaingan global  yang  semakin  kompetitif.  Kehadiran internet  sebagai  sebuah  fenomena  kemajuan teknologi  menyebabkan  terjadinya  percepatan globalisasi dan lompatan besar bagi penyebaran  informasi  dan  komunikasi  seluruh dunia.
Internet  di  Indonesia  dimulai  pada  awal tahun 1990-an. 2 Internet menawarkan berbagai  macam  fasilitas  dan  kecanggihan  di dalamnya, sehingga masyarakat pun berlomba-lomba untuk memanfaatkannya.
Internet  menjelma  sebagai  kebutuhan  yang cukup penting pada saat ini. Berdasarkan hasil survei  yang  dilakukan  oleh  MarkPlus  Insight bahwa  pengguna  internet  di  Indonesia  pada tahun 2011 mencapai 55 juta orang. Dibanding
penduduk Indonesia yang diperkirakan  sekitar  240  juta  jiwa,  23%  sudah terpenetrasi koneksi internet yang kebanyakan berdomisili  di  kota-kota  besar. 3 Hal  ini  tidak terlepas  dari  berbagai  manfaat  dan  fasilitas yang diperoleh dari internet.
Pemanfaatan  internet  sebagai  media informasi multimedia membuat berbagai macam  karya  digital  dapat  secara  terus- menerus  digandakan  dan  disebarluaskan  ke
2 Blogdetik.  Pengertian  dan  manfaat Internet. http://pakmulkom.blogdetik.com
/2008/09/ 11/1-pengertian- manfaat- dan-fasilitas- i  nternet/.  Diakses  Pada  tanggal  20Otober2022. Pada pukul 20.00 WIB
3 Daily  Social.  Survei  Pengguna  Internet  di Indonesia.
http://dailysocial.net/post/surveimarkplus-insight- pengguna-internet-di-indonesia-55-juta. Diakses pada tanggal 20Otober2022. Pada pukul 20.00 WIB
ribuan  orang  dalam  waktu  singkat.  Hal  ini tentunya sangat
rentan
dengan penyalahgunaan.  Selain  itu,  kemampuan internet untuk menggandakan dan mendistribusikan  hak  cipta  secara  luas tersebut  tentu  membuat  kekhawatiran  bagi banyak  pihak,  khususnya  pencipta  maupun kalangan industri.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan negara  untuk  pemegang  hak  cipta  ialah dikeluarkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) yang memberikan hak kepada pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dalam melakukan  pengumuman  dan  perbanyak ciptaannya  sebagai  upaya  menjamin  hak ekonomi pencipta atas ciptaannya.
Berdasarkan,  Pasal  1  angka  1  UUHC mengatur  bahwa  hak  cipta  adalah  hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan  pada  prinsip  deklaratif  setelah suatu  karya  cipta  diwujudkan  dalam  bentuk nyata.
Esensi dalam UUHC
ialah mengelompokkan bentuk perlindungannya dalam  dua  kelompok.  Pertama,  perlindungan hak  cipta  ditujukan  terhadap  hak  moral pencipta  atas  karya  ciptaannya,  sehingga timbul  hak  moral  (moral  rights)  pencipta. Kedua,  perlindungan  ekonomi  atas  suatu karya  cipta  dari  pencipta  sehingga  dapat timbul  suatu  hak  ekonomis  (economic  rights) kepada  pencipta.  Perlindungan  hak  cipta  di internet  menjadi  krusial  ketika  ciptaan  yang memiliki hak cipta diumumkan dan diperbanyak  tanpa  memerhatikan  dua  macam hak tersebut. Hal ini dapat mendorong ke arah suatu  pelanggaran  atas  perlindungan  hak cipta. Hal ini sesuai dengan Pasal 113 UUHC , yang menegaskan bahwa :
(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan
pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  9  Ayat  (1)  huruf  i  untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  1  (satu)  tahun  dan/atau pidana  denda  paling  banyak  Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa hak  dan/atau  tanpa  izin  Pencipta
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9  Ayat  (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atauhuruf  h  untuk  Penggunaan Secara  Komersial  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga) tahun  dan/atau  pidana  denda  paling banyak  Rp  500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa hak  dan/atau  tanpa  izin  Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9  Ayat  (l) huruf  a,  huruf  b,  huruf  e,  dan/atau huruf  g  untuk  Penggunaan  Secara Komersial  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun dan/  atau  pidana  denda  paling banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah). (4) Setiap Orang  yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud  pada  Ayat  (3)  yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun dan/atau pidana denda paling banyak  Rp  4.000.000.000,00  (empat miliar rupiah)
Pelanggaran  HKI  khususnya  di  bidang hak  cipta  menjadi  perbincangan  oleh  banyak negara terutama Amerika Serikat atas pembajakan  yang  terjadi.  Pada  tahun  2004,
Pemerintah Amerika
Serikat kembali memasukkan  Indonesia  dalam  daftar  prioritas negara yang perlu diawasi (Priority Watch List) sebagaimana  juga  yang  diberlakukan  pada negara-negara  seperti  Cina,  Argentina  dan Rusia.  Hal  ini  berkaitan  dengan  masih maraknya  pembajakan  produk  dari  berbagai
sektor industri  di negara ini.  Keadaan  ini  tidak berubah sejak tahun 2001. 4 Akibat dimasukkannya  Indonesia  kedalam  kategori Priority  Watch  List  tersebut,  maka  Indonesia terancam sanksi ekonomi berupa pembatasan ekspor,  pengurangan  kuota  perdagangan bahkan sampai dengan embargo ekonomi. 5
Pada  kenyataannya  sering  kita  jumpai kasus-kasus  pelanggaran  hak  cipta  melalui media  internet.  Sebagai  contoh  kasus  yang terjadi di luar negeri, yakni :
1)  Pada  Bulan  Mei  1997,  grup  musik asal Inggris, Oasis, menuntut ratusan  situs  internet  tidak  resmi yang  telah  memuat  foto-foto,  lagu- lagu  beserta  liriknya  serta  video  klip dari pemusik tersebut;
2)  Kasus  yang  terjadi  di  Australia dimana  AMCOS  (The  Australian Mechanical Copyright
Owners Society) dan AMPAL (The Australian Music  Publishers  Association  ltd) telah  menghentikan  pelanggran  hak cipta  di  internet  yang  dilakukan mahasiswa Monash University. Pelanggaran  tersebut  terjadi  karena para mahasiswa tanpa izin membuat sebuah  situs  internet  yang  berisikan lagu-lagu Top 40 yang populer sejak tahun 198;.
3)  Grup musik U2 menuntut si pembuat situs  internet  yang  memuat  lagu mereka yang belum dipasarkan. 6
Di Indonesia kasus-kasus seperti di atas sudah  sangat  sering  terjadi  baik  melalui proses pengunduhan, pengunggahan, maupun  copypaste  terhadap  berbagai  macam konten  digital,  misalnya  lagu  dan  film/drama. Oleh  karena  itu,  melihat  permasalahan tersebut,  maka  menjadi  suatu  alasan  utama perlunya kajian tersendiri menyangkut penegakan  hukum  terhadap  hak  cipta  melalui media internet.
4 Adrian  Sutedi. Hak  Atas  Kekayaan Intelektual. 2009.Jakarta : Sinar Grafika h. 15 5 ibid . h 17
6 OK.  Saidin.  2006. Aspek  Hukum  Hak Kekayaan Inteletual. Jakarta : Rajawali Pers.

## B.  Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  di  atas,  maka  permasalahan  dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana perlindungan hak cipta sebagai benda bergerak yang tidak memiliki wujud?
2. Bagaimana  perlindungan  hak  cipta  atas karya intelektual di media internet?

## C.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  “deskriptif,  yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan  yang  akan  diteliti”. 7 Deskriptif analistis  akan  dikaji  peraturan-peraturan  yang berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum dan  praktek  pelaksanaan  yang  menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.
Metode  pendekatan  yang  dilakukan adalah  dengan  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif.  Metode  pendekatan  yuridis normatif  dipergunakan  untuk  mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan  dengan  penggunaan  uang  palsu dalam  transaksi  jual  beli,  sehingga  dapat diketahui  apakah  landasan  legalitas  yang  ada telah  memadai  untuk  melengkapi  penelitian ini. 8
Jenis  data  penelitian  ini  adalah  primer dan  sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang diperoleh  langsung  dari  responden.  Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari : a.  Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan  hukum berupa  peraturan perundang-undangan mengenai  perlindungan  atas  karya  cipta
7 Bambang  Sunggono, Metode  Penelitian Hukum ,  PT.  Raja  Grafindo  Perkasa,  Jakarta,  2003,
h. 36
8 Ibid , h. 37
yakni  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
b.  Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang  erat  hubungannya  dengan  bahan hukum  primer  berupa  buku-buku  yang berhubungan dengan objek yang diteliti
c.  Bahan hukum tertier yakni yang memberikan  informasi  hukum  mengenai bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder  seperti  kamus  hukum  dan internet.
Alat  pengumpulan  data  merupakan landasan  utama  dalam  menyusun  skripsi  ini yang didasarkan atas :Penelitian Kepustakaan ( library  research) ,  dengan  metode  ini  penulis maksudkan  dapat  dikumpulkan  bahan-bahan kepustakaan,  berupa  buku-buku,  majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis  lainnya  sebagai  dasar  penyelesaian pokok masalah dalam penulisan ini.
Data  yang  terkumpul  akan  dianalisis dan disusun secara sistematis dengan menggunakan  analisis  kualitatif  kemudian substansinya  dianalisis  secara  yuridis  untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

## D.  Pembahasan
1.  Perlindungan  Hak  Cipta  Sebagai  Benda Bergerak Yang Tidak Memiliki Wujud
Hak cipta diakui memiliki hak kebendaan  juga  diatur  dalam  hukum  perdata Indonesia.  Hal  itu  muncul  karena  adanya suatu  gagasan  untuk  melindungi  hak  cipta yang  merupakan  hak  yang  tidak  berwujud (onlichamelijk). Hak kebendaan sendiri adalah salah  satu  hak  manusia  yang  diatur  dalam undang-undang  yang  mempunyai  pengertian sebagai suatu hak yang memberikan kekuasaan  langsung  atas  suatu  benda,
kekuasaan mana dapat dipertahankan terhadap  setiap  orang  sehingga  disebut  hak mutlak.  Hak  mutlak  mempunyai  pengertian bahwa suatu hak kebendaan dapat dipertahankan  terhadap  setiap  orang  yang mengganggu  hak  tersebut,  artinya  setiap orang  harus  mengindahakan  dan  mengakui hak kebendaan seseorang. 9
Hak  cipta  merupakan  benda  bergerak tidak berwujud sesuai dengan yang ditentukan dalam  Pasal  16  Ayat  (1)  UUHC.  Hak  cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam konsepsi  hukum  perdata merupakan  hak milik kebendaan  atas  benda  tidak  bergerak.  Di dalam  Burgerlijk  Wetboek  (BW)  atau  dalam beberapa  literatur  hukum  diartikan  dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),  kepemilikan  pada  Pasal  570 disebutkan, sebagai berikut:
Hak  milik  adalah  hak  untuk  menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa  dan  berbuat  bebas  terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya,  asal  tidak  bersalahan dengan  undang-undang  atau  peraturan umum  yang  ditetapkan  oleh  sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya  dan  tidak  mengganggu hak-hak  orang  lain.  Semuanya  itu dengan  tidak  mengurangi  kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan pembayaran ganti rugi.
Ketentuan  Pasal  570  KUH  Perdata tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  hak milik mempunyai unsur : 10
a.  Kemampuan  untuk  menikmati  atas benda  atau  hak  yang  menjadi  objek hak milik ; dan
9 Bachsan  Mustafa  dkk.  1985. Asas-Asas Hukum  Perdata  dan  Hukum  Dagang .  Bandung  : Armico. h. 31.
10 Karjono. 2012. Perjanjian Lisensi,
Pengalihan  Hak  Cipta  Program  Komputer, Transaksi Elektronik. Bandung ; Alumni . h. 135
b.  Kemampuan  untuk  mengawasi,  atau menguasai  benda  yang  menjadi objek hak milik.
Hak  cipta  dianggap  sebagai  sebuah benda  bergerak  yang  tidak  berwujud.  Dalam peralihan  hak  cipta  tidak  dapat  dilakukan dengan  cara  lisan,  tetapi  harus  dengan  akta otentik.  Persetujuan  secara  lisan  tidak  diakui oleh  undang-undang  hak  cipta  untuk  menjaga timbulnya  penyimpangan  terhadap  hak  dan kewajiban di kemudian hari. Dengan demikian akte  perjanjian  harus  dibuat  sejelas  mungkin hak  yang  dapat  dipindahakan  atau  yang dialihakan  dan  juga  hak  dan  kewajiban  dari para pihak yang membuat perjanjian.
Menurut  Mariam  Darus  Badrulzaman 11 , sistem  hukum  benda  mengandung  sejumlah asas,  antara  lain  hak  kebendaan  memberikan wewenang  yang  kuat  kepada  pemiliknya.  Hak itu dapat dinikmati, dialihakan, dijaminkan, dan disewakan.  Berdasarkan  asas  tersebut,  hak cipta  dapat  dialihakan  oleh  pencipta  seperti halnya benda yang lain sehingga hak tersebut masuk  dalam  ruang  lingkup  hukum  jaminan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1131  KUH Perdata,  yaitu  bahwa  segala  kebendaan debitur  baik  yang  bergerak  maupun  tidak bergerak  baik  yang  sudah  ada  maupun  yang akam ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk seala perikatan perorangan. 12
2.  Perlindungan  Hak  Cipta  Atas  Karya

## Intelektual Di Media Internet
Jimly  Asshidiqie  berpendapat  bahwa
penegakan hukum adalah proses dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau berfungsinya  norma-norma  hukum  secara
11 Mariam Darus Badrulzaman. 1994. Aneka Hukum Bisnis. Jakarta : Alumni.  h. 79
12 Karjono. Op. Cit. h. 136.
nyata  sebagai  sebuah  pedoman  atas  perilaku dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara. Secara konseptual, inti dari sebuah penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan menselaraskan  hubungan  nilai-nilai  yang terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  yang  baik serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Artinya  hukum  akan  dapat  ditegakkan  jika komponen  dalam  hukum  tersebut  serasi, selaras  dan  seimbang.  Komponen  hukum tersebut  menurut  Lawrence  M.  Friedman adalah  substansi,  struktur  dan  kultur.  Jika ketiga  komponen  tersebut  berjalan  serasi, selaras  dan  seimbang  maka,  hukum  dapat ditegakkan.
Friedman  menegaskan  bahwa  ada  tiga elemen  dari  sistem  hukum  yaitu  substansi, struktur dan kultur. Substansi ialah materi atau bentuk  dari  peraturan  perundang-undangan. Struktur  adalah  menyangkut  lembagalembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang,  dan  aspek  ketiga  dari  sistem hukum,  yaitu  menyangkut  keyakinan  akan nilai, pikiran atau ide serta harapan mereka. 13
a.  Undang-undang Hak Cipta di Indonesia
Undang-undang  Hak  Cipta  merupakan salah  satu  undang-undang  yang  paling  sering direvisi. UUHC pertama ada pada tahun 1882, lalu direvisi tahun 1987, kemudian tahun 1997, tahun  2002  dan  juga  pada  tahun  2014. Undang-undang  No  28  Tahun  2014  disahkan dan  menggantikan  undang-undang  terdahulu dengan  pertimbangan  bahwa  Undang-undang
13 Prasetyo danTeguh. 2012. Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang  Berkeadilan  dan  Bermartabat. Jakarta  : Rajawali Pers. h. 312.
No  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta  sudah tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan hukum  dan  kebutuhan  masyarakat  sehingga perlu  diganti  dengan  undang-undang  yang baru. 14
Selain  itu,  langkah  DPR  RI  dan Pemerintah mengganti  Undang-undang No 19 Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta  dengan Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014  tentang Hak  Cipta  adalah  upaya  dari  negara  untuk melindungi  hak  ekonomi  dan  hak  moral  dari pencipta  serta  pemilik  hak  terkait  sebagai unsur  penting  dalam  upaya  pembangunan kreativitas nasional.
Perkembangan  di  bidang  teknologi informasi  dan  komunikasi  juga  menjadi  salah satu  alasan  digantinya  Undang-undang  No  19 Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta.  Salah  satu tantangan  undang-undang  yang  terdahulu ialah penegakan hukum dibidang IT (Teknologi  Informasi)  yang  sudah  tidak  dapat lagi  ter-cover  oleh  undang-undang  tersebut. Undang-undang  No  28  Tahun  2014  tentang Hak  Cipta  banyak  memuat  aspek-aspek  yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi,  khususnya  mengenai  konten digital  dibandingkan  dengan  undang-undang terdahulu.
Dengan  memerhatikan  hal  tersebut maka  perlu  mengganti  Undangundang  Hak Cipta  dengan  yang  baru,  yang  secara  garis besar mengatur tentang :
a)  Perlindungan  hak  cipta  dilakukan dengan  waktu  yang  lebih  panjang sejalan  dengan  penerapan  aturan  di berbagai  negara  sehingga  jangka waktu  perlindungan  hak  cipta  dalam bidang tertentu berlaku selama hidup pencipta  ditambah  70  (tujuh  puluh) tahun  setelah  pencipta  meninggal dunia.
14 Lihat huruf d, konsideran Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
b)  Perlindungan  yang  lebih  baik  atas hak  ekonomi  dari  para  pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus.
c)  Penyelesaian sengketa secara efektif  dapat  dilakuka  melalui  proses mediasi,  arbitrase  atau  pengadilan, serta  penerapan  delik  aduan  untuk tuntutan pidana.
d)  Pengelola  tempat  perdadagangan bertanggung  jawab  atas  tempat penjualan  dan/atau  pelanggaran  hak cipta  dan/atau  hak  terkait  di  pusat perbelanjaan yang dikelolanya.
e)  Hak  Cipta  sebagai  benda  bergerak tidak berwujud dijadikan objek jaminan fidusia.
f)   Menteri  diberi  kewenangan  untuk menghapus ciptaan  yang dicatatkan, apabila  ciptaan  tersebut  melanggar norma  agama,  norma  kesusilaan, ketertiban  umum,  pertahanan  dan keamanan  negara  serta  ketentuan peraturan perundang-undangan.
g)  Pencipta, pemegang hak cipta,
pemilik  hak  cipta  terkait  dengan kemungkinan menjadi anggota Lembaga  Manajemen  Kolektif  agar dapat menarik imbalan atau royalti.
h)  Pencipta  dan/atau  pemilik  hak  cipta terkait dengan hal mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas  serta  dapat  digunakan  secara komersial.
i)   Lembaga  Manajemen  Kolektif  yang menghimpun  dan  mengelola  hak ekonomi  dari  Pencipta  dan  pemilik Hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada
Menteri. j)   Penggunaan  hak  cipta  dan  hak terkait  dalam  sarana  multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Undang-undang  dihadapkan  kepada kenyataan  yang  terjadi  dalam  masyarakat. Undang-undang  harus  mampu  bekerja  dalam mengatur  masyarakat.  Schuyt  mengatakan, undang- undang  itu  merupakan  “een  neerslag van  politieke  machtsverhoundingen”  (suatu endapan  dari  pertukaran  antara  kekuatan- kekuatan  politik  dalam  masyarakat).  Oleh karena  itulah  dikatakan  bahwa  undang-
undang  merupakan  pencerminan  dari  realitas masyarakat.  Konflik-konflik  tersebut  ingin diselesaikan  oleh  undang-undang  dengan memberi  struktur  yuridis  sehingga  menjadi jelas  tempat  masing-masing  pihak  dalam konflik dan apa yang serta boleh dilakukan. 15
Selain substansi (Undang-undang), struktur  juga  menjadi  tolak  ukur  dalam  suatu sistem  hukum  agar  hukum  dapat  ditegakkan. Struktur  seperti  yang  telah  dijelaskan  oleh Friedman  adalah  lembaga-lembaga  yang membuat  dan  melaksanakan  undang-undang. Di  dalam  UUHC,  terdapat  beberapa  lembaga yang  memiliki  peranan  dalam  mewujudkan perlindungan terhadap hak cipta, yaitu Kepolisian,  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  dan  Dorektorat  Jenderal  Hak Kekayaan Intelektual.
a)  Perubahan delik bisa ke delik aduan
Hak  Cipta  merupakan  satu  dari  sekian jenis  Hak  Milik  Intelektual  (Hak  Kekayaan Intelektual).  Berdasarkan  Undang-undang  No 19  Tahun  2002,  cara  penuntutan  haknya  (jika terjadi  pelanggaran),  hak  cipta  merupakan klasifikasi  delik  biasa  yang  mana  berbeda dengan  Hak  Kekayaan  Intelektual  lainnya, sehingga  konsekuensinya,  negara/pemerintah (dalam hal ini penyidik) secara otomatis, wajib andil dalam memberikan perlindungan terhadap penciptanya/pemegang Hak Ciptanya.  Akan  tetapi  UUHC  yang  baru  tidak lagi menggunakan delik biasa terkait pelanggaran hak cipta melainkan menggunakan delik aduan.
Sebelumnya  Undang-undang  Hak  Cipta Tahun  1982  menggunakan  delik  aduan  terkait pelanggaran.  Namun,  tahun  1987  delik  aduan
15 Satjipto Raharjo. 2012. Sosiologi Hukum : Perkembangan  Metode  dan  Pilihan  Masalah. Jakarta : Genta Pers. h. 140.
diubah  menjadi  delik  biasa  dengan  beberapa pertimbangan, diantaranya :
1)  Delik  biasa  dipandang  perlu  untuk diberlakukan/dianut karena perubahan dan perkembangan dalam
masyarakat sepanjang mengenai  perlindungan  hak  cipta ternyat tidak mampu diantisipasi oleh Undang-undang  Hak  Cipta  1982 yang  menganut  delik  aduan.  Jadi, perlu  diubah  khususnya  menenai status  klasifikasi/jenis  deliknya  yang dalam  Undang-undang  Hak  Cipta 1982  ditempatkan  sebagai  delik aduan;
2)  Dengan delik aduan, Undang- undang  Hak  Cipta  1982  ternyata belum  bisa  mengatasi  pelanggaran tindak pidana pembajakan, khususnya pembajakan buku. Pelanggaran  Hak  Cipta  yang  terjadi telah mencapai tingkat yang membahayakan  dan  dapat  merusak tatanan kehidupan
masyarakat/ketertiban  sosial  pada umumnya  serta  minat  untuk  dapat mencipta  pada  khususnya,  serta dapat  terancamnya  tatanan  hukum, sosial dan ekonomi;
3)  Delik biasa diharapkan bisa mengatasi  dampak  dari  kegiatan pelanggaran  tersebut  yang  telah sedemikian besarnya terhadap tatanan  kehidupan  bangsa  di  bidang ekonomi  dan  hukum.  Dalam  bidang sosial  budaya,  dampak  yang  akan dapat timbul dari semakin meluasnya pembajakan;
4)  Perubahan terhadap delik juga dalam  upaya  guna  meningkatkan efektivitas penindakan, sehingga berfungsi  untuk  lebih  mudah  dan cepat  proses  penegakan  hukumnya. Sehingga  polisi  tidak  lagi  menunggu adanya  aduan  pelanggaran,  tapi dapat langsung
menindak pelanggaran  hak  cipta  yang  terjadi. Dengan  demikian  penindakannya bisa  segera  dilakukan  tanpa  perlu menunggu  adanya  pengaduan  dari pemegang Hak Cipta  yang dilanggar
;
5)  Akibat  yang  timbul  dari  pelanggaran hak  cipta  bukan  saja  merugikan Pencipta  atau  pemegang  hak  cipta, tetapi juga perekonomian pada umumnya, Negara mengalami kerugian akibat berkurangnya
pemasukan  dari  pajak  dan  pungutan yang lainnya;
6)  Pelanggaran Hak Cipta, sebagai hak milik perorangan, lebih tepat diklasifikasi  sebagai  delik  biasa seperti  halnya  terhadap  pencurian, perampasan,  dan  penipuan.  Delik aduan,  sesungguhnya  lebih  tepat apabila dikaitkan dengan pelanggaran  terhadap  kehormatan atau martabat seperti misalnya penghinaan, perkosaan, dan menjadi kurang tepat apabila diterapkan pada pelanggaran  Hak  Cipta  yang  lebih berdampak  ekonomi,  sosial,  dan tatanan hukum pada umumnya.
Undang-undang  No  19  Tahun  2002 tetap menggunakan delik biasa untuk penuntutan  haknya  (jika  terjadi  pelanggaran). Namun,  dalam  UU  Hak  Cipta  tidak  lagi menggunakan delik biasa melainkankan kembali  kepada  Undang-undang  Hak  Cipta Tahun 1982 yakni delik aduan.
Agung  Damarsasongko 16 mengatakan bahwa  alasan  perubahan  delik  biasa  ke  delik aduan karena terkait dengan sifat kepemilikan itu  sendiri.  Kepemilikan  dalam  hak  Cipta  itu bersifat  personal  sehingga  rasionya  pribadi yang  dirugikan  tersebut  yang  mengadukan  ke aparat kepolisian agar kasusnya diusut. 17
Praktisi  HKI,  Gunawan  Suryomucitro pun  berpendapat  bahwa  delik  aduan  tidak menjawab  persoalan  pelanggaran  hak  cipta. Bahakan beberapa oknum polisi memanfaatkan  delik  ini  untuk  menambah pundi-pundi  kekayaan  mereka.  Gunawan  pun mencontohakan  program  komputer  bajakan. Saat Razia program perangkat lunak komputer dilakukan  para  ok num  akan  “memeras”
16 Kepala  Seksi  Pertimbangan  Hukum  dan Litigasi  Direktorat  Hak  Cipta,  Desain  Industri, DTLST, dan Rahasia Dagang. 84
17 http://www.hukumonline.com/berita/bac a/lt538f4cd49ab2b/hindari-polisi-nakal- ruuhakcipta-gunakan-delik-aduan.  Diakses  Pada tanggal 20Otober2022. Pada pukul 20.00 WIB
perusahaan  yang  tertangkap.  Oknum  polisi  ini akan menjadikan perusahaan yang menggunakan software bajakan sebagai sumber  penghasilan.  Selain  itu,  delik  biasa juga  menjadi  dalil  oknum  polisi  untuk  tidak menghentikan  kasus  meskipun  antara  pihak pencipta  atau  pihak  pemegang  hak  cipta dengan pelanggar hak cipta setuju melakukan perdamaian.  Oknum  polisi  akan  berargumen bahwa  kasus  tersebut  tidak  dapat  dicabut karena  delik  pelanggaran  hak  cipta  adalah delik biasa, bukan delik aduan.
Terjadi pro dan kontra terhadap perubahan delik biasa ke delik aduan tersebut, terutama  dalam  hal  penegakan  hukumnya. Selama  27  tahun  (1987-2014)  delik  biasa diberlakukan  akan  tetapi  kasus  pelanggaran Hak  Cipta  masih  marak  di  Indonesia.  Dharma Oratmangun86  mengatakan  bahwa,  secara kuantitas  pembajakan  industri  musik  di Indonesia  dengan  format  Cakram  Optik (CD/VCD/DVD)  diperkirakan  telah  menguasai pasar  sedikitnya  87%,  sisanya  13%  diisi  oleh produk  original  Sementara  untuk  pelanggaran hak  cipta  berkategori  teknologi  digital,  angka presentasenya  mencapai  lima  kali  lipat  lebih dari angka bajakan cakram optik.
Dengan  diberlakukannya  delik  aduan diperkirakan akan semakin menyulitkan pemberantasan terhadap pembajakan terutama  pembajakan  kaset  CD/VCD/DVD yang  banyak  dijual  di  mall-mall  atau  pinggiran toko  lainnya, karena peredaran  kaset tersebut tidak dapat dengan mudah ditemukan muaranya atau pelaku pertama yang mengedarkannya,  sehingga  si  pelapor  (orang yang  dilanggar  hak  ciptanya)  kesulitan  untuk menentukan terlapor
b)  Kementerian Komunikasi dan Informatika
Pemerintah dalam hal ini ialah Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan upaya dalam menanggulangi
maraknya illegal Upload dan Illegal downloading. Upaya tersebut berupa pemblokiran  situs  yang  disinyallir  merupakan situs palsu yang memuat internet content/digital content berupa karya intelektual yang  tidak  mendapat  izin  dari  pencipta maupun pemegang lisensi.
Pemblokiran  tersebut  kerjasama  pihak Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika dengan Perusahaan Nawala. Nawala merupakan sebuah
perusahaan yang bergerak  di  bidang  Internet  Protocol.  Nawala meluncurkan sebuah sistem penyaring (filtering  System)  terhadap  kandungan  negatif dari  situs  internet  yang  diberi  nama  DNS Nawala.  DNS  Nawala  merupakan  sebuah layanan DNS filter yang bebas digunakan oleh pengguna internet yang membutuhakan saringan situs negatif.
DNS  Nawala  membantu  bagi  para pengguna  internet  guna  menyaring  jenis konten  negatif  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan,  nilai  dan norma  sosial,  adat  istiadat  dan  kesusilaan bangsa  Indonesia,  seperti  situs  porno,  situs perjudian dan situs downloading digital content yang  tidak  mempunyai  izin  dari  pencipta maupun  pemegang  lisensi.  Sejak  berdirinya layanan  ini,  hampir  lebih  dari  puluhan  situs downlod gratis yang telah diblokir.
Pemblokiran dilakukan dengan dua cara yakni, dengan adanya pengaduan dan dengan temuan  dari  pihak  Kementerian  Komunikasi dan  Informatika  (Kemkominfo)  itu  sendiri. Pengaduan biasanya dilakukan oleh masyarakat  yang  menemukan  situs-situs terlarang  tersebut  dengan  cara  meng-e-mil
pihak Kemkominfo,
kemudian
Kemkominfomerespon dengan cara menghubungi admin dari pemilik situs tersebut dan memberikan peringatan tertulis.
Kebanyakan  admin  dari  situs  tersebut  tidak mengakui bahwa content yang terdapat dalam situsnya  merupakan  konten  illegal  sehingga admin  menolak  untuk  menghapus  content tersebut.  Jika  seperti  ini,  pihak  Kemkominfo menghubungi  pencipta  atau  pemegang  lisensi dari  content  tersebut  ,  jika  memang  benar tidak  ada  izin  maka  Kemkominfosecara sepihak  langsung  melakukan  pemblokiran terhadap situs tersebut.
Upaya  di  atas  sejalan  dengan  visi Kementerian Komunikasi dan informatika yaitu untuk  menciptakan  Internet  bersih  dan  aman. Namun,  upaya  pemblokiran  ini  dinilai  kurang efektif  dalam  upaya  untuk  mencegah  dan memberantas  illegal  downloading  dan  illegal Upload  di  Indonesia.  Pada  kenyataannya, puluhan  bahakan  ribuan  situs  penyedia  lagu maupun  film  bermunculan  di  media  internet setiap harinya, sehingga sulit bagi Kemenkominfo  untuk  melakukan  pemblokiran secara maksimal. Kecanggihan teknologi yang semakin berkembang setiap harinya menjadikan  upaya  ini  kurang  maksimal  untuk dijalankan.
Undang-undang  Hak  Cipta  memberikan landasan yang kuat kepada Menteri
Komunikasi  dan  Informatika  dalam  usahanya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan  terhadap  pelanggaran  hak cipta  melalui  media  internet.  Seperti  yang tertera pada Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Hak Cipta :
Pasal 55
(1) Setiap  orang  yang  mengetahui pelanggaran  Hak  Cipta  dan  atau Hak Terkait
melalui sistem
elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
(2) (Menteri memverifikasi laporan sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat (1)
(3) Dalam  hal  ditemukan  bukti  yang cukup  berdasarkan  hasil  verifikasi laporan sebagaimana dimaksud Ayat  (2),  atas  permintan  pelapor
Menteri  merekomendasikan  kepada Menteri  yang  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang telekomunikasi dan Informatika
untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta  dalam  sistem  elektronik  atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
(4) Dalam  hal  penutupan  situs  internet sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat (3)  dilakukan  secara  keseluruhhan, da;am waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah penutupan Menteri  wajib  meminta  penetapan pengadilan.
Pasal 56
(1) Menteri  yang  menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
telekomunikasi dan informatika berdasarkan
rekomendasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  55  Ayat  (3)  dapat  menutup konten, dan/atau hak akses pengguna  yang  melanggar  Hak Cipta  dan/atau  HakTerkait  dalam sistem  elektronik  dan  menjadikan layanan  sistem  elektronik  tidak dapat diakses.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna  yang melanggar  Hak  Cipta  dan/atau  Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan
layanan sistem elektronik  sebagaimana  dimaksud pada  Ayat  (1)  ditetapkan  oleh peraturan  bersama  Menteri  dan menteri  yang  tugas  dan  tanggung jawabnya  di  bidang  komunikasi  dan informatika.
Cepatnya  pertumbuhan  situs  penyedia layanan  lagu ataupun film  setiap  harinya tidak terlepas  dari  proses  pendaftaran  Domain92 yang  mudah  dan  cepat.  Bahakan,  terdapat
pendaftaran  Domain  tanpa  bayar  atau  gratis. Domain  tanpa  bayar  inilah  yang  banyak dimanfaatkan  oleh  sekelompok  orang  yang ingin  membuat  situs/web  penyedia  layanan lagu  atau  film.  Namun,  tidak  sedikit  pula situs/web  penyedia  layanan  lagu  atau  film menggunakan  Domain  berbayar.  Hal  ini dikarenakan Domain berbayar tidak mahal dan cenderung  murah,  yakni  berkisar  Rp  50.000,- hingga Rp. 100.000,- per tahunnya.
Terdapat beberapa jenis domain berbayar,  misalnya  “.com.”  (komersial),  “.net” (internet/jaringan),  “.org”  (organisasi),  “.biz”, “.info,”.ws”, “.co.id” (komersial untuk perusahaan  yang  memiliki  NPWP/SIUPP), “.net.id”  (internet/jaringan  untuk  perusahaan yang m emiliki NPWP/SIUPP), “.web.id” (personal),  “go.id”  (pemerintah  dalam  negara Indonesia),  “.ac.id”  (Pendidikan  dalam  negara
Indonesia), dan lain sebagainya. 18
Selain murah, proses pendaftaran domain  berbayar  pun  terbilang  mudah,  cukup mengisi  formulir  pendaftaran  yang  ada  pada situs/web Kementerian Komunikasi dan Informatika  (khusus  go.id) 19 dan  mengikuti setiap  tahap  pengisian  formulir  ,  setelah melakukan transaksi pembayaran tidak berapa lama situs/web tersebut dapat dioperasikan. 20
18 La Ode Amir Jaya . Cara Membeli Domain dan Weebhosting. http://www.naskah.net/2012/04/pada-artikel-
sebelumnya-penulis-telah.html
19 Sebelumnya  pendaftaran  dilakukan  di PANDI (Nama Domain Internet Indonesia). Namun, per  tanggal  18  Januari  2014  pendaftaran  Nama Domain khusus “.go.id” dilakukan oleh Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika.  Akan tetapi, selain mendaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat banyak pula penyedia layanan Domain dan Hosting di Indonesia contohnya,  PT  Master  Web  Network,  IIX  Media, Hoating tangguh, ID Webhost dan lain-lain. . 96
20 Lihat di www.kominfo.go.id.
Pasal  23  Undang-undang  No  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur bahwa:
(1)  Setiap penyelenggara negara, Orang,  Badan  Usaha,  dan/atau masyarakat  berhak  memiliki  Nama
Domain berdasarkan
prinsip pendaftar pertama.
(2)  Pemilikan  dan  penggunaan  Nama Domain sebagaimana dimaksud pada  Ayat  (1)  harus  didasarkan pada  iktikad  baik,  tidak  melanggar Pasal di atas secara tegas
mengatur bahwa, penggunaan nama  domain  harus  didasarkan pada itikad baik dan tidak melanggar  hak  orang  lain.  Namun, situs  penyedia  lagu  atau  film  telah melanggar hak ekonomi dari pencipta  maupun  pemegang  lisensi dari hak cipta.

## E.  Penutup
Perlindungan Hak Cipta Sebagai Benda Bergerak  Yang  Tidak  Memiliki  Wujudbahwa Hak  cipta  merupakan  benda  bergerak  tidak berwujud  sesuai  dengan  yang  ditentukan dalam  Pasal  16  Ayat  (1)  UUHC.  Hak  cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam konsepsi  hukum  perdata merupakan  hak milik kebendaan  atas  benda  tidak  bergerak.  Di dalam  Burgerlijk  Wetboek  (BW)  atau  dalam beberapa  literatur  hukum  diartikan  dengan KUHPerdata
Perlindungan  Hak  Cipta  Atas  Karya Intelektual  Di  Media  InternetKementerian Komunikasi  dan  Informatika  telah  melakukan upaya  dalam  menanggulangi  maraknya  illegal Upload  dan  Illegal  downloading.  Upaya tersebut  berupa  pemblokiran  situs  yang disinyallir merupakan situs palsu yang memuat internet  content/digital  content  berupa  karya intelektual  yang  tidak  mendapat  izin  dari pencipta maupun pemegang lisensi.Pemblokiran  tersebut  kerjasama  pihak Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika
dengan Perusahaan
Nawala. Nawala meluncurkan sebuah sistem penyaring ( filtering  System )  terhadap  kandungan  negatif dari  situs  internet  yang  diberi  nama  DNS Nawala.  DNS  Nawala  membantu  bagi  para pengguna  internet  guna  menyaring  jenis konten  negatif  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan,  nilai  dan norma  sosial,  adat  istiadat  dan  kesusilaan bangsa  Indonesia,  seperti  situs  porno,  situs perjudian dan situs downloading digital content yang  tidak  mempunyai  izin  dari  pencipta maupun pemegang lisensi.

## F.  Daftar Pustaka
Adrian Sutedi. Hak Atas Kekayaan Intelektual . 2009.Jakarta : Sinar Grafika
Bachsan  Mustafa  dkk.  1985.  Asas-Asas Hukum  Perdata  dan  Hukum  Dagang.
Bandung : Armico.
Bambang  Sunggono, Metode  Penelitian Hukum ,  PT.  Raja  Grafindo  Perkasa,
Jakarta, 2003
Blogdetik.  Pengertian  dan  manfaat  Internet. http://pakmulkom.blogdetik.com
/2008/09/ 11/1-pengertian- manfaat- dan-fasilitas-  i  nternet/.  Diakses  Pada tanggal  20  Otober  2022.  Pada  pukul 20.00 WIB
Daily  Social.  Survei  Pengguna  Internet  di Indonesia. http://dailysocial.net/post/surveimarkplus -insight-pengguna-internet-di-indonesia- 55-juta.  Diakses  pada  tanggal  20 Otober 2022. Pada pukul 20.00 WIB
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt538f 4cd49ab2b/hindari-polisi-nakal- ruuhakcipta-gunakan-delik-aduan. Diakses  Pada  tanggal  20  Otober  2022. Pada pukul 20.00 WIB
Karjono.  2012.  Perjanjian  Lisensi,  Pengalihan
Hak Cipta Program Komputer, Transaksi Elektronik. Bandung ; Alumni
La Ode Amir Jaya . Cara Membeli Domain dan Weebhosting.
http://www.naskah.net/2012/04/pada- artikel-sebelumnya-penulis-telah.htm
Mariam  Darus  Badrulzaman.  1994.  Aneka Hukum Bisnis. Jakarta : Alumni.
OK.  Saidin.  2006.  Aspek  Hukum  Hak Kekayaan  Inteletual.  Jakarta  :  Rajawali Pers.
Prasetyo  danTeguh.  2012.  Filsafat,  Teori,  dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan
Bermartabat. Jakarta : Rajawali Pers.
Rahmi
Jened. 2013. Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum
Persaingan. Jakarta : Rajawali Pers.
Satjipto  Raharjo.  2012.  Sosiologi  Hukum  : Perkembangan  Metode  dan  Pilihan Masalah. Jakarta : Genta Pers.
Undang-undang  No  28  Tahun  2014  tentang Hak Cipta.
www.kominfo.go.id