INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 6277-6288 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Yuridis Industri Peternakan Ayam Yang Kelola Oleh Perusahaan Secara Penguasaan Pasar
Rahmat Suhargon
Program Akuntansi, STIE Muhammadiyah Asahan Email: argonharahap@gmail.com
Abstrak
perusahaan industri sangat mempengaruhi perdagangan ayam hal ini perlu perhatian dalam bidang hukum,  sebab  ini  terkait  adanya  penguasaan  pasar  oleh  perusahaan  industri  dapat  membantu ketersediaan  ayam  di  pasar.  Praktek  penguasaan  pasar  oleh  perusahaan  industri  diharapkan  tidak membuat kesepakatan harga terhadap perdagangan ayam di pasaran. Terkait dengan penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam, belum diketahui bagaimana tinjauan yuridis industri peternakan ayam yang dikelola oleh perusahaan secara penguasaan pasar, bagaimana praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam,  dan bagaimana tanggung jawab bagi pelaku usaha penguasaan pasar oleh  perusahaan  industri   ayam.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan yuridis  normatif dengan menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu peraturan  perundang-  undangan,  buku-buku,  jurnal-jurnal  dan  dokumen-dokumen  lain  yang berkaitan  dengan  penelitian  ini  serta  media  elektronik.  Hasil  pembahasan  menunjukkan  bahwa Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, kajian hukum mengnai penguasaan pasar yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  tentang Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat,  praktek  penguasaan  pasar  oleh  perusahaan  industri  ayam  memungkinkan  adanya keuntungan yang terlalu besar (excess profit) yang dinikmati oleh para pelaku usaha atau perusahaan industri ayam dalam jangka panjang, dan diperlukan tanggung jawab bagi pelaku usaha penguasaan pasar oleh perusahaan industri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang Perlindungan Konsumen. Kajian hukum terhadap praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam masih belum jelas disebabkan lemahnya pengawasan Pemeritah.
Kata Kunci : Tinjauan, Yuridis, Industri, Ayam

## Abstract
Industrial companies greatly affect the chicken trade. This requires attention in the legal field, because this is related to market control by industrial companies which can help the availability of chickens in the market. The practice of controlling the market by industrial companies is expected not to make price agreements  on  the  chicken  trade  in  the  market.  With  regard to  market  control  by  chicken  industry companies, it is not yet known how the juridical review of the chicken farming industry is managed by companies in a market control manner, what are the practices of market control by chicken industry companies, and what are the responsibilities of business actors controlling the market by chicken industry companies. This study uses a normative juridical approach using data obtained through library research, namely laws and regulations, books, journals and other documents related to this research and electronic media. The results of the discussion show that based on the research results obtained, legal studies regarding market control regulated in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, the practice of market control by chicken industry companies allows  for  excessive  profits  (excess  profit).  )  that  are  enjoyed  by  business  actors  or  chicken  industry companies in the long term, and it is necessary for business actors to dominate the market by industrial companies as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Legal studies on market  control  practices  by  chicken  industry  companies  are  still  unclear  due  to  weak  government oversight.
Keywords : Review, Juridical, Industry, Chicken

## PENDAHULUAN
Salah  satu  komoditas  peternakan  yang  memiliki  potensi  yang  cukup  tinggi  diIndonesia adalah  peternakan  ayam  potong  (ras).  Hal  ini  karena  daging  ayam  cenderung  lebih  banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena harga daging ayam per kilogramnya lebih murah dari pada harga daging sapi, kerbau atau daging kambing.Selain itu, daging ayam sangat mudah didapatkan karena  saluran  distribusinya  hinggake  tingkat  pengecer  yang  langsung  menyalurkan  kepada konsumen.  Realitas  inimengindikasikan  bahwa  pengembangan  peternakan  mempunyai  harapan yang baik dimasa depan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi  pangan yang  bergizi tinggi maka permintaan akan bahan -bahan yang berasal dari ternak pun akan terus meningkat.
Pada sisi lain pembangunan peternakan ternyata dihadapkan pada berbagai tantangan dari lingkungan dalam negeri maupun lingkungan global. Dinamika  lingkungan dalam negeri berkaitan dengan  permintaan  produk  peternakan,  penyedia  bibit  ternak,  kualitas  bibit,  berbagai  wabah penyakit ternak, serta tuntutan perubahan manajemen sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan  partisipasi  masyarakat.  Sedangkan  lingkungan  global  berkaitan  dengan  liberalisasi perdagangan  global  dan  ketidakadilan  perdagangan  internasional,  perubahan  sistem  dan
manajemen  produksi,  konsumsi  global,  tuntutan  terhadap  perwujudan  ketahanan  pangan  dan pengentasan  kemiskinan  ( Millenium,  Development  Goal)  serta  adanya  kemajuan  pesat  dalam penemuan dan pemanfatan teknologi.
Dengan besarnya kebutuhan masyarakat akan  Unggas Ayam Ras bisa memicu terjadinya penguasaan  pasar yang  dilakukan  para pelaku usaha. Adanya kebutuhan yang besar terkadang membuat para pelaku usaha untuk mencari keuangtungan yang lebih besar. Banyak para pelaku usaha  yang  melakukan  segala  cara  agar  apa  yang  menjadi  tujuannya  dapat  tercapai,  seperti terjadinya persekongkolan dalam harga pasar. Tentunya ini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Penguasaan pasar oleh perusahaan sangat mempengaruhi perdagangan ayam, akan tetapi juga  dirasa  bermanfaat  bagi  para  peternak  adanya  perusahaan  industri  dapat  membantu ketersediaan ayam di pasar. Praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri diharapkan tidak membuat kesepakatan harga terhadap perdagangan ayam di pasaran.
Pabrik dengan sengaja menciptakan kemiskinan untuk mengawali perbudakan dari kualitas bibit, pakan dan obat-obatan serta harga jual yang di monopoli. Menguasai pasar secara monopoli, karena  peternak  pasti  miskin  dan  menjadi  budak  belian  pabrik  dengan  memelihara  tanpa memperhatikan lagi kualitas bibit, pakan, dan obat-obatan. Penguasaan pasar merupakan suatu organisasi  resmi  dari  para  penjual  yang  secara  bersama  menentukan  harga,  kuantitas,  dan diferensiasi  produk  secara  bersama-sama untuk memaksimumkan keuntungan industri tersebut. Sedangkan dalam Undang-undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli  dan  PersainganUsaha  Tidak  Sehat,  dijelaskan  perjanjian  yang  bersifat  kartel  sebagai berikut  :  Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian,  dengan  pelaku  usahasaingannya,  yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengaturproduksi dan atau  pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Dalam Undang-undang obyek perjanjian  yang  dilarang untuk dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain diatur dalam  (pasal 4 ayat 1)adalah sebagai berikut : Secara bersama- sama  melakukan  penguasaan  produksi  dan  ataupemasaran  barang  dan  jasa  yang  dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Adapun beberapa masalah  pokok  yang menjadi  fokus  dalam penelitian  ini, yaitu :
1. Bagaimana tinjauan yuridis industri peternakan ayam yang dikelola oleh perusahaan secara penguasaan pasar ?
2. Bagaimana praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam ?
3. Bagaimana tanggung jawab bagi pelaku usaha penguasaan pasar oleh perusahaan industri
ayam.
Tujuan Penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis industri peternakan ayam yang dikelola oleh perusahaan secara penguasaan pasar.
2. Untuk mengetahui praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab bagi pelaku usaha penguasaan pasar oleh perusahaan industri  ayam.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian normatif yaitu sebuah bentuk/jenis penelitian yang mengandalkan data dan informasi  tentang  hukum,  baik  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  maupun  bahan hukum tersier. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Sumber data bahan hukum primer yaitu bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat  dan  berkaitan  erat  dengan  masalah-masalah  yang  akan diteliti,  berupa  peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan    yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer,  yaitu  hasil  karya  di  kalangan  hukum  yang  ada  relevansinya  dengan  masalah- masalah yang akan diteliti berupa buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan jurnal ini. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet dan sebagainya.
Metode Pengumpulan Data Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan suatu penelitian Kepustakaan ( library research). Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, buku-buku, berbagai literatur dan juga peraturan perundang-undangan. Metode library research adalah mempelajari sumber-sumber atau bahan- bahan  tertulis yang dijadikan  bahan dalam penelitian ini. Data yang telah diperoleh selanjutnya dicatat, diedit,  dipelajari,  kemudian  diambil  inti  sarinya  baik  berupa  teori,  ide,  konsep  maupun ketentuan-ketentuan  hukum  yang  terkait.  Selanjutnya  data  tersebut  dikumpulkan  dan  disusun, serta dikelompokan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data didahului dengan mengadakan seleksi terhadap data yang sudah terkumpul, baik bahan data primer, skunder, dan tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan  Yuridis  Industri  Peternakan  Ayam  Yang  Dikelola  Oleh  Perusahaan  Secara  Penguasaan

## Pasar
Penguasaan pasar merupakan suatu organisasi resmi dari para penjual yang secara bersama menentukan  harga,  kuantitas,  dan  diferensiasi  produk  secara  bersama-sama  untuk memaksimumkan keuntungan industri tersebut. Sedangkan dalam Undang-undangNomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau kita menyebutnya Anti Monopoli, dijelaskan perjanjian yang bersifat kartel sebagai b erikut : “Pelaku usaha dilarang membuat  perjanjian,  dengan  pelaku  usaha  saingannya,  yang  bermaksud  mempengaruhi  harga dengan  mengatur  produksi  dan  atau  pemasaran  suatu  barang  dan  atau  jasa,  yang  dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau pers aingan usaha tidak sehat”.
Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  menyatakan  bahwa  :“Monopoli  adalah  penguasaan  atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.”
Jadi dalam pasal tersebut mendefinisikan monopoli sebagai suatu penguasaan atas sebuah usaha atau bisnis tertentu. Hal tersebut tentu dapat memperkuat posisinya dan melemahkan posisi pesaingnya,  sehingga  semakin  lama  ia  akan  semakin  menguasai  pasaran.  Monopoli  ini  dapat dilakukan baik perseorangan maupun kelompok. Kata “ monopoli “ berasal dari kata Yunani yang berarti “  penjual tunggal  “. Disamping  itu  istilah  monopoli  sering  disebut  juga “Antitrust” untuk pengertian  yang  sepandan  dengan  istilah “antimonopoli  “ atau  istilah “dominasi” yang  dipakai olehmasyarakat  Eropa  yang  artinya  sepadan  dengan  arti  istilah “monopoli  “ dikekuatan  pasar. Dalam  praktek  keempat  istilahtersebut  yaitu  istilah  monopoli,  antitrust,  kekuatan  pasar  dan istilahdominasi  saling  ditukarkan  pemakaiannya.  Keempat  istilah  tersebutdipergunakan  untuk menunjukan  suatu  keadaan  dimana  seseorangmenguasai  pasar,  dimana  pasar  tersebut  tidak tersedia  lagi  produksubtitusi  atau  produk  subtitusi  yang  potensial  dan  terdapatnyakemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produktersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasaratau hukum tentang permintaan pasar.
Jadi ketika seseorang telah mampu menguasai pasar  atau  berhasil melakukan monopoli, maka orang tersebut dapat menaikkan harga sesuai keinginannya tanpa melihat permintaan pasar, hal ini dapat dilakukan karena tidak adanya pesaing yang berarti baginya.  Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 1 ayat (6) UU menyatakan bahwa : “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau  jasa  yang  dilakukan  dengan  cara  tidak  jujur  atau  melawan  hukum  atau  menghambat p ersaingan  usaha.” Jadi  persaingan  usaha  tidak  sehat  adalah  suatu  persaingan  usaha  dalam berbisnis  yang  dilakukan  dengan  cara  tidak  jujur  atau  curang  atau  melawan  hukum  yang
tindakannya tersebut telah menghambat pesaingnya dalam melakukan usaha yang serupa.
Salah satu yang diatur oleh Undang-undang Anti Monopoli diantaranya adalah dilarangnya perjanjian-perjanjian tertentu yang dianggap dapat menimbulkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh sebab di Kabupaten Asahan khususnya Pemerintah Daerah melalui Dinas Peternakan  Kabupaten  Asahan  selalu  menjaga  harga  pasar  dan  menghindarai  permainan- permainan pasar yang nantinya merugikan konsumen ayam. Mengenai apa yang dimaksud dengan kata “perjanjian“, tidak berbeda dengan pengertian perjanjian pada um umnya, yakni sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata pasal 1313 adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih”.  Dengan demikian  sangat  sulit  untuk  dibuktikan,  perjanjian  lisanpun  secara  hukum  sudah  dapat  dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan sempurna hal tersebut dipertegas lagi dalam pasal 1 ayat 7 dari Undang- undang Anti Monopoli yang menyebutkan bahwa : “Maksud dari perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.

## Praktek Penguasaan Pasar Oleh Perusahaan Industri Ayam
Adapun model-model yang umum kita kenal antara lain :
Oligopoly adalah struktur pasar diamana secara relatif terdapat beberapa perusahaaan yang cukup mempunyai kekuatan pasar sehingga mereka tidak dapat dianggap sebagai penerima harga, akan tetapi mempunyai cukup saingan sehingga mereka tidak dapat mengangap kurva permintaan pasar  sebagai  kurva  permintaan  atas  produk  mereka  saja.  Biasanya  masuk  atau  keluar  dari perusahaan tersebut tidaklah begitu mudah.
Duopoly adalah keadaan khusus di mana dalam pasar oligopoly hanya ada dua perusahaan.dan ini dikembangkan untuk melihat lebih tajam interaksi antar perusahaan dalam pasar oligopoly.
Model  Cournot  menganggap,  bahwa  setiap  perusahaan  bertindak  seakan-akan  output perusahaan  saingannya  adalah  tetap.  Perusahaan  tersebut  kemudian  berusaha  untuk memaksimumkan keuntungan pada sisa pasar.
Model Edgeworth ini didasarkan  pada 2 asumsi yaitu:  Perusahanaan menganggap harga perusahaan  saingannya  tetap.  Masing  masing  perusahaan  menghadapi  kendala  output maksimumnya.  Sesuai  dengan  asumsi-asumsi  tersebut,  perusahaan  saingan  akan  menjual produknya dengan harga yang lebih murah dalam usahanya untuk meguasai bagian pasar yang lebih besar.
Kurva Permintaan Patah merupakan  permintaan yang menunjukkan  ketegaran harga jika suatu  perusahaan  menurunkan  harga,  perusahaan  lain  dalam  industri  tersebut  juga  ikut
menurunkan harga. Tetapi jika perusahaan menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengubah harganya. Jika sebuah perusahaan menaikkan harganya dan tidak ada orang yang mengikutinya, perusahaan tersebut kehilangan porsi pasarnya dan penjualannya akan menurun dengan tajam.
Penentuan Harga perusahaan yang dominan tersebut, menentukan harga tertentu untuk memaksimumkan  keuntungannya.  Perusahaan-perusahaan  yang  kecil  diperbolehkan  untuk menjual kuantitas, yang mereka inginkan pada tingkat harga yang ditetapkan oleh perusahaan yang dominan.
Harga monopoli : menurut pendapat umum harga monopoli lebih tinggi dari harga kompetisi, dan hasil yang dibuat oleh seorang yang melakukan monopoli lebih rendah dari pada yang dibuat di bawah  kondisi  yang  bersaing,  yaitu  persaingan  tidak  sempurna.  Kurva  yang  diperlukan  dalam menghadapi  tiap-tiap  penjual  sangat  elastis  dan  dia  terus  memproduksi  dan  menjual  hasil tambahan  sampai  pendapatan  marjinal  sama  dengan  harga.  Tetapi  seorang  yang  melakukan monopoli harus menghadapi kurva keperluan yang dapat dibandingkan dengan yang tidak elastis, karena  dia  terproduksi  dan  menjual  hasil  produksi  tambhaan,  maka  harga  dipasaran  turun. Pendapatan  marjinalpun  akan  kurang  dari  harga  dan  seoranag  yang  melakukan  monopoli  dan memproduksi sampai biaya marjinalnya sama dengan pendapatan marjinal. Oleh karena itu pada umumnya, produksi monopoli lebih rendah dari pada produksi kompetitif, dana harga monopoli lebih tinggi dari pada harga kompetitif. Sedangkan keputusan harga dan output suatu perusahaan kartel tergantung pada kesepakatan yang telah disepakati bersama.
Adapun  hal – hal  yang  dikecualikan  dari  Undang-Undang  anti  monopoli,  antara  lain perjanjian-perjanjia  yang  dikecualikan,  perbuatan  yang  dikecualikan,  dan  perjanjian  yang dikecualikan.  Perjanjian  yang  dikecualikan  Perjanjian  yang  berkaitan  dengan  hak  atas  kekayaan intelektual,  termasuk  lisensi,  paten,  merek  dagang,  hak  cipta,  desain  produk  industri,  rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang.
Perjanjian  yang  berkaitan  dengan  waralaba.  Perjanjian  penetapan  standar  teknis  produk barang dan atau jasa yang tidak  mengekang dan atau menghalangi persaingan.
Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari  harga yang lebih rendah dari harga yang telah diperjanjikan.
Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas.
Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Perbuatan yang dikecualikan perbuatan pelaku usaha yang tergolong dal pelaku usaha. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus  bertujuan  untuk  melayani  anggota.  Perbuatan  dan  atau  perjanjian  yang  diperkecualikan Perbuatan atau  perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang- undangan
yang berlaku. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk eksport dan tidak mengganggu kebutuhan atau pasokan dalam negeri.
Tanggung Jawab Bagi Pelaku Usaha Penguasaan Pasar Oleh Perusahaan Industri  Ayam Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama  melalui  perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang  ekonomi. Pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup luas. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda yaitu dikualifikasikan disebut dengan produsen.
Pelaku usaha dalam penguasaan pasar perusahaan industri ayam harus mengikuti peraturan – peraturan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan Perlindungan dalam suatu usaha, sehingga para konsumen yaitu masyarakat Indonesia tidak dirugikan. Sebab kebutuhan akan Ayam sangat besar terhadap masyarakat, baik untuk konsumsi keluarga atau kebutuhan dagang. Dengan kebutuhan yang sangat besar inilah yang bisa memicu permainan harga pasar. Diperlukan suatu pengawasan pasar sehingga permainan harga pasar sering terjadi, akan tetapi tidak berlangsung lama.  sebab  masyarakat  Kabupaten  Asahan  apabila  terjadi  lonjakan  harga  ayam  di  pasar, masyarakat atau konsumen beralih kepada konsumsi ikan laut.
Pelaku usaha pasar perusahaan industri ayam di Kabupaten Asahan harus mempunyai itikad yang baik dan untuk kemanfaatan masyarakat sehingga terciptanya pembangunan nasional yang seimbang  dan  relevan.  Sebab  perlindungan  konsumen    pada  dasarnya  untuk  kemanfaatan, kesimbangan,  keamanan,  keselamatan  dan  kepastian  hukum.  Konsumen  mempunyai  hak  yang dapat dituntut dari produsen atau pelaku usaha industri ayam, produsen ayam dan pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang tertuang dalam pasal 6 Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu :
Hak-hak  Pelaku Usaha
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  yang  beritikad  tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa
konsumen.
Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
Batasan  hak  dan  kewajiban  pelaku  usaha  jelaslah  mencerminkan  bahwa  Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya berusaha memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga  memberikan  perlindungan  kepada  pelaku  usaha  yang  jujur  dan  beritikad  baik  sehingga mampu  bersaing  dengan  sehat.  Namun  demikian  usaha  perlindungan  melalui  Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentu saja lebih ditujukan kepada konsumen, karena kedudukan konsumen sendiri secara ekonomis memang lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.
Hak-hak pelaku usaha diatas juga disertai dengan berbagai kewajiban yang diemban oleh Undang- Undang Perlindungan Konsumen Sebagai berikut :
Kewajiban Pelaku Usaha
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  di  produksi  dan/atau  diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji  dan/atau  mencoba  barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan  perjanjian.  Kecendrungan  masyarakat konsumen hanya bersandar kepada sejumlah lembaga advokasi konsumen, sesuai dengan pasal  44  UUPK,  yaitu  dengan  adanya  pengakuan  pemerintah  terhadap  lembaga perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  yang  mempunyai  kegiatan  yang  meliputi, penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian  konsumen  dalam  mengkonsumsi  barang  dan  jasa,  memberikan  nasehat kepada konsumen yang memerlukannya, bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan  perlindunga  konsumen,  membantu  konsumen  dalam  memperjuangkan haknya, dan termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha perlu pula untuk diketahui dimana telah tertuang dalam Bab IV Undang-Undang No. 8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  dari pasal 8 sampai  dengan  pasal  17.  Dalam  pasal  8  berbunyi  sebagai  berikut  Pelaku  usaha  dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
1. tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  standar  yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
2. tidak  sesuai  dengan  berat  bersih,  isi  bersih,  atau  netto,  dan  jumlah  dalam  hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. tidak  sesuai  dengan  kondisi,  jaminan,  keistimewaan  atau  kemanjuran  sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang, dan/atau jasa tersebut;
5. tidak  sesuai  dengan  mutu,  tingkatan,  komposisi,  proses  pengolahan,  gaya,  mode,  atau penggunaan  tertentu  sebagaimana  dinyatakan  dalam  label  atau  keterangan  barang dan/atau jasa tersebut;
6. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam, label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan /atau jasa tersebut;
7. tidak  mencantumkan  tanggal  kadaluwarsa  atau  jangka  waktu  penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
9. tidak  memasang  label  atau  membuat  penjelasan  barang  yang  memuat  nama  barang, ukuran,  berat/isi  bersih  atau  netto,  komposisi,  aturan  pakai,  tanggal  pembuatan,  akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
10. tidak  mencantumkan  informasi  dan/atau  petunjuk  penggunaan  barang  dalam  bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undagan yang berlaku.
11. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
12. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
13. Pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut secara wajib menariknya dari peredaran.
Bila menyoroti ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8 tersebut jelas tertuang  mengenai  ketentuan-ketentuan  khususnya  tentang  perdagangan  ayam  yangs  esuai dengan prosedur yang berlaku, ayam tersebut yang diperdagangkan harus ayam segar bukan ayam yang mati lalu diperjual belikan,  hal ini berkenaan dengan kelayakakan produk. Hanya produk yang memenuhi syarat dan ketentuan lah termasuk yang Halal yang boleh di pasarkan. Barang yang yang tidak layak atau ayam dengan istilah Tiren (Mati Kemaren)  sangat berbahaya bila dikonsumsi oleh konsumen  maka  diperlukan  informasi  yang  jelas  mengenai  suatu  proses  perdangan  di  dalam industri  ayam  khsusnya  di  Kabupaten  Asahan.  Pelaku  usaha  harus  benar-benar  memberikan penjelasan yang jelas dan  tidak sembarangan menjual suatu produk tetapi juga konsumen harus cerdas dalam memberli ayam di pasar.

## SIMPULAN
Penguasaan  pasar  oleh  perusahaan  industri  ayam  selalu  mengikat  pada  aturan  hukum dan/atau  harus  taat  pada  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa : “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan  cara  tidak  juju r  atau  melawan  hukum  atau  menghambat  persaingan  usaha.” Praktek penguasaan pasar perusaan industri ayam terorganisir dengan ketat dan dapat menentukan harga dan output sebagaimana halnya sebuah monopoli. Kartel sendiri dapat bertindak sebagai penjual tunggal yang dapat mempertahankan harga yang tinggi. Adapun model-model yang umum kita kenal  antara  lain  : Oligopoly  adalah  struktur  pasar  diamana  secara  relatif  terdapat  beberapa perusahaaan yang cukup mempunyai kekuatan pasar. Duopoly adalah keadaan khusus di mana dalam pasar oligopoly hanya ada dua perusahaan.dan ini dikembangkan untuk melihat lebih tajam interaksi antar perusahaan dalam pasar oligopoly. Pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalan penguasaan pasar perusahaan industri ayam. Adapun hak-hak pelaku usaha antara lain : hak untuk menerima  pembayaran,   hak untuk mendapat  perlindungan hukum, hak untuk melakukan pembelaan diri dan hak untuk rehabilitasi nama baik. Sedangkan kewajibannya antara lain : beritikad baik, memberikan informasi yang benar, memperlakukan atau melayani secara jujur, menjamin  mutu  barang,  memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan  memberi kompensasi atau ganti rugi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Yani dan Gunawan. Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli.  Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
Celina Tri Siswi Kristiyanti. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : Sinar Grafika.
Erman Rajagukguk. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung : Mandar Maju.
Munir Fuady. 2013. Konsep Hukum Perdata. Jakarta : Rajawali Pers.
Amiruddin & Zainal Asikin. 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rajawali
Pers.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2013. Metode  Penelitian  Hukum,  Jakarta  :  Sinar Grafika.
Elsi  Kartika  Sari  &  Advendi  Simangunsong.2005. Hukum  Dalam    Ekonomi,  Jakarta  : Gramedia Widiasarana.
Salim  H.S  dkk, Perancangan  Kontrak  dan  Memorandum  of  Understanding
(MoU).2007.Jakarta : Sinar Grafika.
Widijantoro.1999. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen berdasarkan UUPK.
Jakarta : Rajawali Pers.