## Kepatuhan WPOP Usahawan Sebelum dan Sesudah Kebijakan
Tax Amnesty Di KPP Pratama Jakarta Pancoran
Dona Fitria 1 , Ismail Dwi Cahyo 2 Universitas Indraprasta PGRI 1,2

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  and  analyze  the  WPOP  Business compliance  before  and  after  the  tax  amnesty  was  implemented  at  KPP  Pratama Jakarta Pancoran. The data analysis technique in this study uses the 2016 - 2017 SPT  tax  compliance  ratio.  Statistical  tests  using  the  Paried  Sample  t-Test.  The results showed that the number of WPOP business compliance ratios on time after the enactment of the tax amnesty increased by 4.64%, in 2016 amounting to 9.12% and  in  2017  amounting  to  13.76%.  The  number  of  Business  WPOPs  that  report annual SPT not on time after the enactment of the tax amnesty has decreased from 577 to 164. The results of the WPOP Business Compliance ratio not on time after the enactment of the tax amnesty dropped from 2016 by 6.97% to only 1.91% in in 2017.  However,  the  number  of  Business  WPOPs  that  did  not  report  Annual  Tax Returns  after  the  enactment  of  the  tax  amnesty  increased  from  2016  to  6,922  to 7,238 in 2017. The ratio of taxpayer compliance that does not submit Annual Tax Returns increases 0.43%.The statistical results using a different paired test can be concluded that there is no difference in compliance of the WPOP Entrepreneurs before and after the enactment of the Tax Amnesty at the Pancoran Primary Tax Office.  It  means  that  the  Directorate  General  of  Taxes  has  not  succeeded  in increasing the compliance of the Business WPOP through the Tax Amnesty policy regulations.
Keywords: WPOP compliance, Tax Amnesty, Ratio Analysis, Paired Sample t- Test

## 1.Pendahuluan
Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  perorangan  untuk  menunaikan  kewajiban pembayaran  pajak  di  Indonesia  masih  cukup  rendah.      Hal  ini  dapat  dilihat  dari rendahnya rasio pajak terhadap PDB ( tax ratio ) yang berada pada kisaran 11% data tahun 2016. Rasio ini jelas masih relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata dunia  ataupun  Negara  OECD  (keduanya  sekitar  14%)  Indonesia  masih  dapat dianggap kondisi undertaxing . Dengan jumlah penduduk berada di peringkat ke-5 terbesar  di  dunia,  sudah  selayaknya  Indonesia  mempunyai  banyak  potensi  pajak
ISSN 2502-9525 (Online)
yang mampu digali (Aryobimo, 2012). Masih belum optimalnya pemungutan pajak menyebabkan tax ratio Indonesia menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Menurut Mardiasmo (2014), setoran pajak dari kelompok wajib pajak orang pribadi sejauh ini terlalu rendah. Terutama, wajib pajak dari kalangan non karyawan atau  memiliki  pekerjaan  sendiri  termasuk  usaha  profesi.  Hal  ini  menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi seperti pengusaha dan profesi belum memenuhi kewajiban  pajaknya  dengan  baik.  Rendahnya  tingkat  kepatuhan  pajak  menjadi indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah.
Sampai  saat  ini  pemerintah  sedang  berusaha  untuk  meningkatkan pembangunan infrastruktur, dengan pertimbangan pembangunan infrastruktur yang baik  akan  memberikan multiplier  effect yang  besar  dan  berkelanjutan  terhadap perekonomion nasional. Pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat menjadi pemicu percepatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat  dilihat  dari  keseriusan  pemerintah  yang  aktif  menggalakan  pembangunan infrastrukur di berbagai bidang, baik infrastruktur darat, laut maupun udara seperti pembangunan jalan tol, jalan trans, jembatan, pelabuhan, tol laut, bandara, dan lain- lain. Gencarnya pembangunan infrastruktur tersebut tentu membutuhkan dana yang sangat besar. Pada tahun 2016, anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 mencapai Rp 313,5 triliun. Angka ini naik signifikan  dibandingkan  APBN-Perubahan  (APBN-P)  Tahun  2015  yang  hanya sebesar Rp290,3 triliun. Hal ini menjadi masalahkarena sumber penerimaan negara sekitar  75  persen  berasal  dari  sektor  pajak  dan  saat  bersamaan  realisasinya  tidak pernah  tercapai,  kecuali  tahun  2011,  bahkan  kecenderungannya  mengalami penurunan.
Dalam  berbagai  hasil  penelitian,  Supadmi    (2010)  mengatakan  bahwa kepatuhan  wajib  pajak  dapat  diketahui  dengan  criteria  antara  lain;  wajib  pajak paham  atau  berusaha  untuk  memahami  semua  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan,  mengisi  formulir  pajak  dengan  lengkap  dan  jelas, menghitung  jumlah  pajak  yang  terutang  dengan  benar,  membayar  pajak  yang terutang  tepat  pada  waktunya.  Sedangkan  Muliari  dan  Setiawan  (2010)
menjelaskan  bahwa  kriteria  wajib  pajak  patuh  menurut  Keputusan  Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut; tepat waktu  dalam  menyampaikan  SPT  untuk  semua  jenis  pajak  dalam  dua  tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi  hukuman  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dan dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan  dan  dalam  hal  terhadap  wajib  pajak  pernah  dilakukan  pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
Menanggapi permasalahan ketidakpatuhan wajib pajak, menurut Cahyonowati  (2011),  kepatuhan  wajib  pajak  pribadi  dapat  ditingkatkan  melalui mekanisme  denda  dan  pemeriksaan  pajak  (variabel economic  deterrence )  yang dipaksakan ( enforced tax compliance ). Tetapi berdasarkan penelitian Kogler et al .
(2013)  dan  Kircheler et  al .  (2008),  mekanisme  denda  dan  pemeriksaan  pajak menjadi  kurang  efektif  meningkatkan  kepatuhan  sukarela  bila  dilakukan  dalam jangka panjang.
Salah satu upaya nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan dilaksanakannya program pengampunan pajak ( tax amnesty ). Banyak kondisi yang melatar  belakangi  keputusan  pemerintah  untuk  menjalankan  program pengampunan  pajak.  Kondisi  tersebut  antara  lain  adalah  tidak  tercapainya  target pengumpulan  pajak  pada  tahun  2015,  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  yang  masih rendah,  perlunya  basis  data  wajib  pajak  baru  yang  lebih  kredibel  serta  adanya Automatic  Exchange  Information  antar  negara  di  dunia  yang  akan  diberlakukan pada tahun 2018.
Dalam  Undang-undang  No.  11  Tahun  2016,  pasal  1  (1)  yang  dimaksud dengan Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Pada pasal 1 (3), Harta yang dimaksud adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan  baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud,  baik  bergerak  maupun  tidak
bergerak,  baik  yang  digunakan  untuk  usaha  maupun  bukan  untuk  usaha,  yang berada  di  dalam  dan/atau  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Sedangkan pada pasal 1 (7), uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.
Pengampunan pajak atau amnesti pajak (bahasa Inggris: tax amnesty ) adalah sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak  dengan  jumlah  tertentu  sebagai  pengampunan  atas  kewajiban  membayar pajak  (termasuk  dihapuskannya  bunga  dan  denda)  yang  berkaitan  dengan  masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan
pidana (https://id.wikipedia.org/wiki/Pengampunan_pajak).
Pengampunan Pajak pada tahun 2016 dibagi menjadi beberapa periode, yaitu :  periode  pertama  dimulai  pada  1  Juli  2016  dan  akan  berakhir  pada  tanggal  30 September  2016  sedangkan  periode  Pengampunan  Pajak  periode  kedua  dimulai pada  1  Oktober  2016  dan  akan  berakhir  pada  tanggal  31  Desember  2016, Sedangkan periode ketiga dimulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Kebijakan perpajakan yang pernah dilakukan Indonesia sebelum tahun 2016 adalah antara lain program pengampunan pajak ( tax amnesty ) pada tahun 1964 dan 1984, serta program sunset policy  yang dianggap program tax amnesty  versi mini pada tahun 2008.
Pada hakekatnya implementasi tax amnesty maupun sunset policy sekalipun secara  psikologis  sangat  tidak  memihak  pada  wajib  pajak  yang  selama  ini  taat membayar  pajak.  Kalaupun  kebijakan  itu  diterapkan  di  suatu  negara,  harus  ada kajian  mendalam  mengenai  karakteristik  wajib  pajak  yang  ada  di  suatu  negara tersebut  karena  karakteristik  wajib  pajak  tentu  saja  berbeda-beda.  Bagi  banyak negara,  pengampunan  pajak  ( tax  amnesty )  seringkali  dijadikan  alat  untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak ( tax revenue ) secara cepat dalam jangka  waktu  yang  relatif  singkat.  Program  tax  amnesty  ini  dilaksanakan  karena semakin  parahnya  upaya  penghindaran  pajak.  Kebijakan  ini  dapat  memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, dan  kebijakan  ini  mempunyai  kelemahan  dalam  jangka  panjang  dapat  berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela ( v oluntary compliance) dari wajib
pajak patuh, bilamana tax amnesty dilaksanakan dengan program yang tidak tepat. Sebagian  ahli  perpajakan  berpendapat  bahwa tax  amnesty merupakan cara yang  mujarab  untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Walau  demikian,  ada  juga kekhawatiran  bahwa tax  amnesty dapat  melemahkan  kepatuhan  wajib  pajak, terutama jika orang berharap bahwa tax amnesty mungkin akan datang lagi di masa depan (Darussalam dkk, 2014).

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alamiah tanpa adanya manipulasi, dimana peneliti  sebagai  instrumen  kunci,  Sugiyono  (2010:14).  Penelitian  ini  lebih menitikberatkan pada penelitian lapangan, karena penelitian ini dilakukan dengan cara berhubungan langsung dengan objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di KPP  Pratama  Jakarta  Pancoran.  Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  yang  mempunyai  usaha.  Objek  penelitian  ini  adalah  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi setelah berlakunya kebijakan Tax Amnesty .
Data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  teknik  dokumentasi  dan wawancara.  Data  yang  dibutuhkan  meliputi  jumlah  data  WPOP  Usaha  yang menyampaikan SPT Tahunan dan jumlah WPOP terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pancoran tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Peneliti menggunakan wawancara tidak  terstruktur,  peneliti  tidak  menggunakan  pedoman  wawancara  atau  secara sistematis,  pedoman  peneliti  berupa  garis-garis  besar  permasalahan  Kepatuhan WPOP  Usaha,  permasalahan  kebijakan tax  amnesty ,  dan  Penyampaian  SPT Tahunan.
Teknik analisis data menggunakan analisis rasio kepatuhan dan analisis uji beda  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  Paired  Sample  t-test.  Untuk  analisis  rasio kepatuhan  antara  lain;  rasio  kepatuhan  wajib  tepat  waktu,  rasio  kepatuhan  wajib pajak tidak tepat waktu, dan rasio kepatuhan wajib pajak tidak menyampaikan SPT tahunan baik yang terjadi di tahun 2016 maupun tahun 2017 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
𝑆𝑃𝑇 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑊𝑃𝑂𝑃 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑊𝑃𝑂𝑃 𝑇𝑒𝑟𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏 𝑆𝑃𝑇 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑥 100%
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  No:74/PMK.03/2012 mengatur  bahwa  Wajib  Pajak  disebut  Wajib  Pajak  patuh  apabila  memenuhi beberapa  persyaratan,  salah  satunnya  adalah  tepat  waktu  dalam  menyampaikan SPT.  Wajib  Pajak  yang  patuh  adalah  Wajib  Pajak  yang  melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
𝑆𝑃𝑇 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑊𝑃𝑂𝑃 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑊𝑃𝑂𝑃 𝑇𝑒𝑟𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏 𝑆𝑃𝑇 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑥 100%
Jumlah SPT Tahunan WPOP yang digunakan dalam perhitungan ini adalah SPT Tahunan WPOP yang tidak tepat waktu yaitu disampaikan lebih dari tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak.

## 𝑆𝑃𝑇 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑊𝑃𝑂𝑃 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑆𝑃𝑇
𝑊𝑃𝑂𝑃 𝑇𝑒𝑟𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏 𝑆𝑃𝑇 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑥 100%
Jumlah WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan dalam perhitungan ini adalah selisih antara jumlah WPOP terdaftar yang wajib SPT Tahunan dengan jumlah seluruh penerimaan SPT Tahunan WPOP selama satu tahun.
Sedangkan  untuk  analisis  uji  beda  kepatuhan  wajib  pajak  sebelum  dan sesudah kebijakan tax amnesty, terlebih dahulu ditentukan uji normalitas. Sampel yang  digunakan  dalam  uji  beda  adalah  saling  berhubungan  dan  jika  hasil  uji normalitas menunjukan sampel berdistribusi normal maka uji beda yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji parametik ( Paired sample t-test ). Tetapi jika sampel tidak berdistribusi normal maka uji beda yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji non-parametik ( Wilcoxon Signed Rank Test ).

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  studi  dokumentasi  yang  telah  dilaksanakan  di  KPP Pratama Jakarta Pancoran dapat disajikan tabel ringkasan mengenai WPOP Usaha yang  menyampaikan  SPT  Tahunan  tepat  waktu,  tidak  tepat  waktu,  dan  tidak melaporkan sebagai berikut:
Tabel 1.  Jumlah WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2016 dan 2017
Bulan Tahun 2016 2017 Januari 2 7 Februari 39 51 Maret 712 678 April 74 446 Mei 10 19 Juni 11 9 Juli 6 13 Agustus 16 22 September 121 11 Oktober 33 11 November 17 8 Desember 66 7 Lebih dari 31 Des 223 64 Jumlah 1.330 1.346 Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jakarta Selatan 2018
Tabel 2. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu, Tidak Tepat Waktu dan Tdak Melaporkan
Tahun Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Tidak Melaporkan Jumlah WPOP Usaha Terdaftar 2016 753 577 6.922 8.252 2017 1.182 164 7.238 8.584
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jakarta Selatan 2018
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Berlaku Tax Amnesty Tahun 2016
Selanjutnya  hasil  perhitungan  tabel  berikut  ini  menunjukkan  bahwa  rasio kepatuhan  WP  yang  menyampaikan  SPT  tepat  waktu  mengalami  perubahan. Jumlah WPOP Usaha tepat waktu sebelum berlakunya tax amnesty 2016 sebanyak 753 dengan rasio kepatuhan WP sebesar 9,12%. Rasio Kepatuhan WP paling tinggi sebesar 12,70% pada bulan Maret.
Tabel 3.  Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu Tahun 2016
Bulan WPOP Tepat Waktu Rasio (%) Januari 2 0,02 Februari 39 0,47 Maret 712 8,63 Jumlah 753 9,12 Sumber: Olahan Data 2018
Sementara  hasil  perhitungan  pada  tabel  4  berikut  ini  menunjukkan  bahwa rasio  kepatuhan  WP  yang  tidak  tepat  waktu  menyampaikan  SPT  Tahunan  tahun 2016 selalu mengalami perubahan. Jumlah WPOP Usaha tidak tepat waktu sebelum berlaku tax amnesty sebanyak 164 dengan rasio ketidakpatuhan WP sebesar 6,97%.
Rasio Ketidakpatuhan WP paling tinggi sebesar 3,50% pada bulan Desember.
Tabel 4. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan Tidak Tepat Waktu Tahun 2016
Bulan WPOP Tidak Tepat Waktu Rasio (%) April 74 0,89 Mei 10 0,12 Juni 11 0,13 Juli 6 0,07 Agustus 16 0,19 September 121 1,47 Oktober 33 0,39 November 17 0,21 Desember 289 3,50 Jumlah 577 6,97
Sumber: Olahan Data 2018
Kemudian hasil perhitungan berdasatkan tabel 5 di bawah ini menunjukkan bahwa  jumlah  WPOP  Usaha  yang  tidak  menyampaikan  SPT  Tahunan  sebanyak 6.922 dengan rasio WP tidak melapor sebesar 83,88%.

## Tabel 5. Jumlah WPOP Usaha yang Tidak Menyampaikan SPT
Tahunan 2016 Tahun WPOP Terdaftar WPOP Tidak Menyampaikan Rasio (%) 2016 8.252 6.922 83,88 Jumlah 8.252 6.922 83,88 Sumber: Olahan Data 2018
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Sesudah Berlaku Tax Amnesty Tahun 2017
Tabel 6.  Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat
Waktu Tahun 2017 Bulan WPOP Tepat Waktu Rasio (%) Januari 7 0,08 Februari 51 0,59 Maret 678 7,89 April 446 5,20 Jumlah 1.182 13,76 Sumber: Olahan Data 2018
Hasil perhitungan tabel di atas menunjukkan bahwa rasio kepatuhan WP yang menyampaikan SPT tepat waktu mengalami perubahan. Jumlah WPOP Usaha tepat waktu  sesudah  berlakunya tax  amnesty 2017  sebanyak  1.182  dengan  rasio kepatuhan WP sebesar 13,76%. Rasio Kepatuhan WP paling tinggi sebesar 7,89% pada bulan Maret.
a) Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tidak Tepat Waktu
Tabel 7. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan Tidak Tepat Waktu Tahun 2017
Bulan WPOP Tidak Tepat Waktu Rasio (%) Mei 19 0,22 Juni 9 0,10 Juli 13 0,15 Agustus 22 0,26 September 11 0,13 Oktober 11 0,13
November 8 0,09 Desember 71 0,83 Jumlah 164 1,91 Sumber: Olahan Data 2018
Hasil perhitungan tabel menunjukkan bahwa rasio kepatuhan WP yang tidak tepat  waktu  menyampaikan  SPT  Tahunan  tahun  2017  mengalami  perubahan. Jumlah WPOP Usaha tidak tepat waktu sesudah berlaku tax amnesty sebanyak 164 dengan rasio ketidakpatuhan WP sebesar 1,91%. Rasio Kepatuhan WP paling tinggi sebesar 0,83% pada bulan Desember.
b) Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak Menyampaikan SPT Tahunan
Tabel 8. Jumlah WPOP Usaha yang Tidak Menyampaikan SPT
Tahunan 2017 Tahun WPOP Terdaftar WPOP Tidak Menyampaikan Rasio (%) 2017 8.584 7.238 84,31 Jumlah 8.584 7.238 84,31
Sumber: Olahan Data 2018
Hasil  perhitungan  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  jumlah  WPOP  Usaha yang  tidak  menyampaikan  SPT  Tahunan sebanyak  7.238  dengan  rasio  WP  tidak melapor sebesar 84,31%.
Analisis Uji Beda
Tabel 9. Analisis Statistik Deskriptif WPOP Usaha yang Patuh Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty
Paired Samples Statistics
Mean N
Std.
Deviation Std. Error Mean Pair 1  Sebelum 206.75 4 338.114 169.057 Sesudah 295.50 4 322.474 161.237
Berdasarkan  tabel  9  di  atas,  pada group  statistics diketahui  nilai  rata-rata (mean) sebelum tax amnesty 206,00 dengan standar deviasi 338,11 dan sesudah tax amnesty mempunyai nilai rata-rata 295,50 dengan standar deviasi 322,47.
Tabel 10. Korelasi WPOP Usaha yang Patuh Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty
Paired Samples Correlations
N Correlati on Sig. Pair 1 Before & After 4 .836  .164
Diketahui  bahwa nilai korelasi sebesar 0,836 dengan nilai probabilitas (sig.) 0,164. Hal ini menunjukan bahwa korelasi antara sebelum dan sesudah tax amnesty memiliki hubungan tidak berarti, karena nilai probabilitas > 0,05.
Tabel 11. Hasil Uji Kepatuhan WPOP Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty
Paired Differences
t df Sig. (2-
tailed) Mean Std. Deviation
Std.
Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Pair 1 Sebelum - Sesudah -88.75 189.92 94.96 -390.95 -213.45  -.935 3 .419
Berdasarkan  tabel  11.  mengenai  uji  beda (paired  samples  test) diketahui  t hitung -0,935 < t tabel 1,895.  Nilai probabilitas 0,419 > 0,05 maka H 0 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada  perbedaan kepatuhan WPOP Usahawan sebelum dan sesudah berlakunya tax amnesty.
Hasil penelitian berbeda dengan penelitian Jacques (2010) yang menunjukan
bahwa tax  amnesty secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05. Junpath (2013) meneliti mengenai multi tax amnesty dan kepatuhan pajak di Afrika Selatan. Penelitian kuantitatif menggunakan metode kuesioner ini menyimpulkan bahwa tax  amnesty meningkatkan  penerimaan  pajak  dan  kepatuhan  di  Afrika Selatan,  sejalan  dengan  penelitian  Ngadiman  dan  Huslin  (2015)  yang  meneliti tentang  pengaruh sunset  policy dan tax  amnesty terhadap  kepatuhan  wajib  pajak mendapatkan  hasil  bahwa tax  amnesty berpengaruh  positif  terhadap  tingkat kepatuhan wajib pajak.

## 4. Kesimpulan
Jumlah  WPOP  Usaha  yang  melaporkan  SPT  Tahunan  tepat  waktu  setelah berlakunya tax amnesty sebanyak 1.182 WP,. Rasio kepatuhan WPOP Usahawan tepat waktu setelah berlakunya tax amnesty meningkat sebesar 4,64%, pada tahun 2016 sebesar 9,12% dan tahun 2017 sebesar 13,76%. Selanjutnya, jumlah WPOP Usaha  yang  melaporkan  SPT  Tahunan  tidak  tepat  waktu  setelah  berlakunya tax amnesty berkurang dari 577 menjadi 164. Hasil rasio kepatuhan WPOP Usaha tidak tepat waktu setelah berlakunya tax amnesty turun dari tahun 2016 sebesar 6,97% menjadi  hanya  1,91%  di  tahun  2017.  Namun,  jumlah  WPOP  Usaha  yang  tidak melaporkan  SPT  Tahunan  setelah  berlakunya tax  amnesty bertambah  dari  tahun 2016  sebanyak  6.922  menjadi  7.238  di  tahun  2017  .  Oleh  karena  itu,  rasio kepatuhan  wajib  pajak  yang  tidak  menyampaikan  SPT  Tahunan  naik  sebesar 0,43%, yaitu tahun 2016 sebesar 83,88% menjadi 84,31% di 2017.  Artinya bahwa tax amnesty belum berhasil meningkatkan WPOP Usahawan untuk aktif kembali sebagai  wajib  pajak,  dimana  wajib  pajak  harus  melaporkan,  membayarkan kemudian melaporkan SPT Tahunan.
Hasil statistik menggunakan uji beda berpasangan dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan WPOP Usahawan sebelum dan sesudah berlakunya Tax Amnesty di KPP Pratama Pancoran. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian hipotesis  menggunakan Paired  Sample  t-Test yang  diperoleh  nilai  dari  t  hitung sebesar  -0,935  sedangkan  t  tabel  sebesar  1,895  sehingga  H 0 diterima.  Berarti Direktorat Jenderal Pajak belum berhasil meningkatkan kepatuhan WPOP Usaha
melalui peraturan kebijakan Tax Amnesty .
Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis menyarankan Kepada Direktorat Jendral  Pajak  harus  lebih intens memberikan  sosialisasi  kepada masyarakat  akan pentingnya melaporkan pajak. Sosialisasi paling efektif dilakukan dengan eksekusi atau mendatangi warga Jakarta Selatan yang telah mempunyai usaha sendiri, tanpa memperhatikan  besar  kecilnya  usaha.  Selanjutnya,  program tax  amnesty sangat efektif  untuk  terus  diimplementasikan,  karena  terbukti  memberikan  hasil  yang berarti bagi pemasukan Negara; Kepada Wajib Pajak baru yang telah mendaftarkan diri  langsung  diberikan  penjelasan  mengenai  hak  dan  kewajiban  sebagai  Wajib Pajak,  tidak  hanya  dalam  bentuk  CD  atau hard-copy tetapi  harus  diberikan penjelasan  secara lisan.  Agar  Wajib  Pajak  memahami  betul  peran  sebagai  Wajib Pajak yang patuh sesuai dengan UU perpajakan; Kepada Aparatur perpajakan harus mengawasi wajib pajak ketika wajib pajak mulai lalai dalam membayarkan maupun melaporkan  pajakanya,  dengan  cara  selalu  memberikan  peringatan  kepada  wajib pajak  yang  telat  dalam  membayar  ataupun  menyampaikan  SPT  Tahunan.  Surat teguran,  sebaiknya  segera  sesudah  WP  lalai  tanpa  harus  menunggu  tahun-tahun berikutnya.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian dan penulisan artikel ini dibiayai oleh Kemenristek Dikti DIPA: Direktorat penelitian dan pengabdian masyarakat No. Kontrak: 032/KM/PNT/2018, Tanggal  6  Maret  2018 . dengan  skema  Penelitian  Dosen  Pemula.  Oleh  karena  ini tim  peneliti  mengucapkan  terimakasih  yang  sebesar-besarnya  karena  telah diberikan  kesempatan  untuk  melakukan  pengembangan  kapasitas.  Penulis  juga mengucapkan terima kasih kepada  semua pihak terkait antara lain; kepada Kepala Direktorat  Jenderal  Pajak,  khususnya  Direktorat  Jenderal  Pajak  wilayah  Jakarta Selatan. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada staff atau pegawai pajak yang begitu kooperatif memberikan kami informasi yang memadai. Terakhir penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada rektorat, dekanat, dan kepala LPPM serta seluruh pegawai di LPPM Universitas Indraprasta PGRI.

## DAFTAR PUSTAKA
Aryobimo,  Putut  dan  Nur  Cahyonowati.  2012. Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi  Keuangan  Wajib  Pajak  dan  Preferensi  Risiko  sebagai  Variabel Moderating  (Studi  Empiris  terhadap  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kota Semarang). Dipenegoro  Journal  of  Accounting,  Volume  1, No.  1,  Tahun 2012, hal 2.
Cahyonowati, Nur . 2011. Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi dan  Auditing Indonesia , 15 (2). pp. 161- 177.
Darussalam, B. Bawono, dkk. 2014. Memahami Ketidakpatuhan Pajak : Inside Tax
Edisi 26 Desember 2014. Direktorat Jendral Pajak. 2015. Penerimaan Pajak. https://
http://www.pajak.go.id/penerimaan-pajak. Diunduh 14 Maret 2017.
Gunadi. 2005. Akuntansi Perpajakan. Jakarta: PT Grasindo http://www.pajak.go.id Tax Ratio Indonesia . Diakses pada 09 juni 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Pengampunan_pajak. Diakses pada 10 Juni 2017. Jacques Malherbe. (2010) “Tax Amnesties in the 2009 Landscape”. Dalam Inside Tax Edisi 15 (Mei, XII). Darussalam: PT Dimensi Internasional Tax.
Junpath,  Sachin.  2013. Multiple  Tax  Manesties  and  Compliance in  South  Africa.
Durban University of Technology.
Keputusan  Menteri  Keuangan  No.  192/KMK.03/2007  Tentang  Kriteria  Wajib Pajak Patuh.
Kirchler,  E.,  Hoelzl,  E.,  &  Wahl,  I.  2008. Enforced  versus  voluntary  tax compliance:  The  “slippery  slope”  framework.  Journal  of  Economic Psychology, 29(2), 210-225. doi:10.1016/j.joep.2007.05.004 .
Kogler, Christoph, Matthias Kasper and Erich Kirchler. 2013. Tax Policy and the News: An Empirical Analysis of Taxpayers’ Perceptions of Taxrelated Media Coverage and its Impact on Tax Compliance . University of  Vienna, Austria WU – Vienna University of Economics and Business: International Taxation Research Paper Series No. 2013 – 07.
Mardiasmo. 2014, Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
Muliari,  N.K.  dan  P.E.  Setiawan.  2010. Pengaruh  Persepsi  tentang  Sanksi Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  pada  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur . JurnalAkuntansi dan Bisnis :Fakultas EkonomiUniversitas Udayana.
Sugiono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Supadmi.  2010. Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Melalui  Kualitas .  Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan
Pajak