E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 3, Maret 2022

## ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN KEWAJIBAN PENYUSUNAN TRANSFER  PRICING  DOCUMENTATION  PADA  TRANSAKSI  DOMESTIK DI INDONESIA DENGAN KELAZIMAN INTERNASIONAL

## Daniel Belianto, Ning Rahayu
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia Email: danielbelianto@gmail.com, ning.rahayu@yahoo.com

## Abstrak
Pada  akhir  2016,  Indonesia  mengadopsi  Aksi Base  Erosion  and  Profit  Shifting (untuk  selanjutnya  disebut  BEPS)  Nomor  13  menjadi  peraturan  pajak  yang  terbit pada 30 Desember 2016. Peraturan pajak yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  213/PMK.03/2016  (untuk  selanjutnya  disebut  PMK-213/2016). Dengan  berlakunya  PMK-213/2016  ini,  maka  pengaturan  TP  Doc  termasuk threshold baru  akan  dipakai  sebagai  acuan  dalam  penentuan  kewajiban  TP  Doc. Pemberlakuan PMK-213/2016 justru membuat pelaksanaan kewajiban penyusunan TP  Doc  pada  transaksi  domestik  di  Indonesia  berbeda  dengan  PER-43/2010  stdtd PER-32/2011.  Wajib  Pajak  yang  melakukan  transaksi  afiliasi  domestik  dengan tidak  adanya  perbedaan  tarif  tetap  diwajibkan  untuk  membuat  TP  Doc  apabila memenuhi threshold yang  baru.  Kewajiban  pembuatan  TP  Doc  sesuai  PMK- 213/2016 untuk Wajib Pajak yang hanya memiliki transaksi afiliasi domestik di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kelaziman internasional. Pemberlakuan PMK-213/2016  justru  membuat  pelaksanaan  kewajiban  penyusunan TP  Doc  pada transaksi  afiliasi  domestik  di  Indonesia  berbeda  dengan  PER-43/2010  stdtd  PER- 32/2011.  Wajib  Pajak  yang  melakukan  transaksi  afiliasi  domestik  dengan  tidak adanya  perbedaan  tarif,  tetap  diwajibkan  untuk  membuat  TP  Doc  sesuai  PMK- 213/2016.  Negara-negara  yang  mewajibkan  penyusunan  TP  Doc  pada  transaksi afiliasi domestik, umumnya telah menerapkan threshold tertentu yang bertujuan untuk  memilah  Wajib  Pajak  yang  sesungguhnya  tidak  memiliki  risiko  dan/atau memiliki  risiko  terhadap  penghindaran  pajak  melalui  skema transfer  pricing . Pemberlakuan threshold kewajiban pembuatan TP Doc dalam PMK-213 dengan batasan  nominal  tertentu,  tidak  memilah  dengan  jelas  terhadap  Wajib  Pajak yang  melakukan  transaksi  afiliasi  domestik  yang  sesungguhnya  tidak  memiliki risiko dan/atau memiliki risiko.
Kata Kunci: transfer  pricing,  transfer  pricing  documentation,  transaksi  afiliasi domestik, kelaziman internasional

## Abstract
At  the  end  of  2016,  Indonesia  adopted  Base  Erosion  and  Profit  Shifting  Action (hereinafter called BEPS) Number 13 into a tax regulation issued on December 30, 2016. The tax regulation in question is Regulation of the Minister of Finance No. 213/PMK.03/2016 (hereinafter referred to as PMK-213/2016). With the enactment
of  PMK-213/2016,  the  Doc  TP  arrangement  including  the  new  threshold  will  be used  as  a  reference  in  determining  doc  TP  obligations.  The  implementation  of PMK-213/2016 actually makes the implementation of the obligation to prepare doc TP on domestic transactions in Indonesia different from PER-43/2010 stdtd PER- 32/2011.  Taxpayers  who  make  domestic  affiliate  transactions  in  the  absence  of fixed  rate  differences  are  required  to  create  a  Doc  TP  if  they  meet  the  new threshold.  The  obligation  to  make  TP  Doc  in  accordance  with  PMK-213/2016 for  Taxpayers  who  only  have  domestic  affiliate  transactions  in  Indonesia  has not  fully  fulfilled  international  prevalence.  The  implementation  of  PMK- 213/2016 actually makes the implementation of doc TP preparation obligations in domestic affiliate transactions in Indonesia different from PER-43/2010 stdtd PER- 32/2011.  Taxpayers  who  make  domestic  affiliate  transactions  in  the  absence  of tariff differences, are still required to make Doc TP according to PMK-213/2016. Countries  that  require  the  preparation  of  TP  Doc  on  domestic  affiliate transactions,  generally  have  implemented  certain  thresholds  aimed  at  sorting out taxpayers who actually do not have the risk and / or have risks to tax avoidance through  transfer  pricing  schemes.  The  implementation  of  the  threshold  of obligation to  make  Doc  TP in PMK-213 with certain nominal limits, does not clearly  sort  out  taxpayers  who  make  domestic  affiliate  transactions  that  actually have no risk and / or have risks.

## Keywords:  transfer  pricing,  transfer  pricing  documentation,  domestic  affiliate
transactions, international prevalence

## Pendahuluan
T ransfer pricing pada hakekatnya adalah pengaturan harga diantara pihak-pihak yang  memiliki  hubungan  istimewa.  Transfer  Pricing  merupakan  sebuah  istilah bermakna  netral,  namun  pada  praktiknya  menjadi  istilah  berkonotasi  negatif  dan  lekat dengan istilah penghindaran pajak. Makna peyoratif pada transfer pricing merujuk pada istilah transfer  mispricing ,  manipulasi transfer dan  sebagainya.  Manipulasi transfer pricing digunakan  untuk  menghindari  pengawasan  pemerintah  dengan  memanfaatkan perbedaan  peraturan  antar  negara  terkait  tarif  pajak,  dengan  cara  mengatur transfer pricing agar berada di bawah atau di atas opportunity cost (Eden, 2003). Beberapa motif yang  umumnya  digunakan  oleh  grup  usaha  dalam transfer  pricing ,  antara  lain  dengan melakukan  repatriasi  modal, window  dressing pada  laporan  keuangan,  melakukan minimalisasi pajak, risiko perbedaan mata uang serta alasan lainnya.
OECD  telah  memberikan  sebuah  pedoman  dalam  bentuk  OECD Transfer Pricing Guidelines (untuk selanjutnya disebut OECD TP Guidelines) bagi pihak-pihak yang melakukan transfer pricing seperti multinational company dan otoritas perpajakan suatu  negara.  Melalui  pedoman  tersebut  diharapkan  seluruh  pihak  menaruh  perhatian yang  lebih  dalam  terhadap  isu transfer  pricing termasuk  pengaturan transfer  pricing documentation (untuk selanjutnya disebut TP Doc).
Praktik transfer  pricing dalam  rangka  penghindaran  pajak  tidak  hanya  terjadi pada multinational  company yang  melakukan  transaksi  afiliasi  lintas  negara.  Pada praktiknya, menurut Direktorat Jenderal Pajak (untuk selanjutnya disebut Ditjen Pajak),
transfer  pricing juga  dapat  terjadi  di  antara  perusahaan  dalam  negeri.  Direktur Perpajakan  Internasional  Ditjen  Pajak  mengatakan  bahwa  beberapa  perusahaan  di Indonesia yang ada dalam satu grup sering melakukan praktik ini. Tujuan dari transfer pricing pada  perusahaan  dalam  negeri  umumnya  digunakan  untuk memindahkan keuntungan  dari  suatu  perusahaan  kepada  perusahaan  lainnya  yang  mempunyai kewajiban pajak yang lebih kecil dibandingkan perusahaan lainnya (Kontan, 2017).
Pada akhir 2016, Indonesia kemudian mengadopsi Aksi Base Erosion and Profit Shifting (untuk selanjutnya disebut BEPS)  Nomor 13 tersebut menjadi peraturan pajak yang  terbit  pada  30  Desember  2016.  Adopsi  tersebut  merujuk  pada  PMK-213/2016. Peraturan ini mengatur tentang jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan  oleh  Wajib  Pajak  yang  melakukan  transaksi  dengan  para  pihak  yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya.
Dengan  berlakunya  PMK-213/2016  ini,  maka  pengaturan  TP  Doc  termasuk threshold baru  yang  akan  dipakai  sebagai  acuan  dalam  penentuan  kewajiban  TP  Doc. Sedangkan  pengaturan  mengenai  analisis  kewajaran  dan  kelaziman  usaha  masih menggunakan  PER-43/2010  stdtd  PER-  32/PJ/2011.  Berbeda  dari  PER-43/2010  stdtd PER-32/2011,  PMK-213/2016  tidak  menyebutkan  secara  eksplisit  ruang  lingkup transaksi  afiliasi  yang  wajib  membuat  TP  Doc.  Oleh  sebab  itu,  terhadap  Wajib  Pajak yang  hanya  memiliki  transaksi  afiliasi  domestik  dan  telah  memenuhi threshold kewajiban  TP  Doc,  maka  Wajib  Pajak  tersebut  wajib  menyelenggarakan  TP  Doc walaupun tidak terdapat perbedaan tarif pajak dengan pihak afiliasinya.
Implementasi  BEPS  Nomor  13  pada  peraturan  domestik  di  beberapa  negara lainnya  memiliki  pengaturan  yang  berbeda-beda  baik  di  sisi  penetapan  ketentuan ambang  batas ( threshold )  dan  klausa  tertentu  terkait  pengecualian  dari  kewajiban penyelenggaraan  TP  Doc.  Negara  Jepang,  Australia,  dan  Amerika  Serikat  merupakan contoh  negara  yang  tidak  mewajibkan  TP  Doc  kepada  Wajib  Pajak  yang  hanya memiliki transaksi afiliasi domestik. Sementara itu, Negara India, Singapura, dan Rusia merupakan contoh negara yang mewajibkan TP Doc kepada Wajib Pajak yang memiliki transaksi afiliasi domestik dengan persyaratan tertentu.
Berdasarkan hal-hal sebelumnya, perlu dikaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan TP  Doc  atas transfer  pricing domestik  di  Indonesia.  Berdasarkan  pokok  permasalahan di  atas,  peneliti  bermaksud  untuk  menganalisis  kesesuaian  penerapan  kewajiban penyusunan  TP  Doc  pada  transaksi  domestik  di  Indonesia  dengan  kelaziman internasional.

## Metode Penelitian
Pendekatan kualitatif digunakan dalam  penelitian ini dikarenakan pertimbangan kesesuaian data-data yang tersedia untuk dilakukan penelitian. Kemudian dari data-data yang ada dan juga tersedia sebagai bahan untuk melakukan penelitian, maka pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam termasuk pengumpulan data yang dibutuhkan pada penelitian ini.  Untuk memperoleh  gambaran  utuh  dan  valid  dalam  implementasi  kebijakan  pelaksanaan
kewajiban  penyusunan  TP  Doc  pada  transaksi  domestik  di  Indonesia,  maka pengumpulan data dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan.

## Hasil dan Pembahasan
Persyaratan negara tentang persiapan dan pemeliharaan TP Doc harus ditujukan pada  beberapa  tujuan.  Pertama,  agar  cukup  jelas  untuk  memberikan  kepastian  kepada Wajib Pajak tentang cara menunjukkan kepada otoritas pajak bahwa penetapan transfer pricing nya konsisten dengan aturan penetapan transfer pricing negara tersebut. Kedua, untuk  memberikan  informasi  yang  dibutuhkan  otoritas  perpajakan  dalam  melakukan penilaian risiko, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, serta pengujian keabsahan dan keandalan transfer pricing yang ditetapkan oleh Wajib Pajak. Ketiga, kesimbangan, sehingga kewajiban pelaporan memenuhi kebutuhan informasi bagi  otoritas perpajakan untuk  dapat  menegakkan  aturan transfer  pricing dan  sekaligus  menghindari pembebanan  persyaratan  dokumentasi  yang  berlebihan  kepada  Wajib  Pajak.  Adalah penting bahwa biaya yang dibebankan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi persyaratan ini  tidak  terlalu  tinggi  dibandingkan  dengan  ukuran  dan  kompleksitas  transaksi  yang dikendalikan,  dan  pajak  yang  berisiko.  Untuk  alasan  ini,  negara  sering  memberikan pengecualian  atau  persyaratan  dokumentasi  yang  disederhanakan  untuk  Wajib  Pajak atau transaksi yang lebih kecil dan berisiko rendah (PCT, 2021).
A. Treshold Kewajiban Transfer Pricing Documentation di Indonesia
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  telah  mengadopsi  rekomendasi OECD  Guidelines  dalam  merumuskan  ketentuan  perpajakan  di  Indonesia  yang berkaitan  dengan transfer  pricing (Ernst  and  Young,  2016).  Salah  satu  bentuk adopsi OECD Guidelines dalam peraturan perpajakan dapat dilihat sejak berlakunya Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-  43/PJ/2010  (untuk  selanjutnya disebut PER-43/2010). PER-43/2010 mengatur tentang penerapan prinsip kewajaran dan  kelaziman  usaha  dalam  transaksi  antara  Wajib  Pajak  dengan  pihak  yang mempunyai hubungan istimewa. Peraturan ini telah diamandemen dengan Peraturan Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-  32/PJ/2011  (untuk  selanjutnya  disebut  PER- 32/2011). PER-43/2010 stdtd PER- 32/PJ/2011 mengatur bahwa pembuatan TP Doc tidak hanya terkait transaksi lintas batas melainkan juga transaksi domestik dengan konteks  perbedaan  tarif.  Perbedaan  ketentuan threshold kewajiban  TP  Doc  dalam PER-43/2010 dan PER-32/2011, adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Perbandingan PER-43/PJ/2010 dengan PER - 32/PJ/2011 Pengaturan Pasal PER-43/PJ/2010 PER - 32/PJ/2011 Tanggal 6 September 2010 11 November 2011 Pasal 2 Ruang Lingkup Transaksi afiliasi Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini adalah transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk Penentuan Harga Transfer ( Transfer Pricing ) atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dengan Wajib Pajak Luar Negeri diluar Indonesia. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat mengakibatkan pelaporan jumlah penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha meliputi antara lain : … Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak- pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain: a. perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu; b. perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau c. transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas. Pasal 3 Ambang batas kewajiban pembuatan TP Doc Transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai nilai penghasilan atau pengeluaran tidak melampaui Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak diwajibkan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun Wajib Pajak tetap diwajibkan memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang- Undang KUP. Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan nilai seluruh transaksi tidak melebihi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dalam 1 (satu)
tahun pajak untuk setiap lawan transaksi, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 18 TP Doc dan kewajiban Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang harus Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen yang disesuaikan
Pengaturan Pasal PER-43/PJ/2010 PER - 32/PJ/2011 tahunan diselenggarakan disesuaikan dengan bidang usahanya sepanjang dokumen tersebut mendukung penggunaan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih. dengan bidang usahanya sepanjang dokumen tersebut mendukung penggunaan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih, termasuk laporan keuangan yang tersegmentasi. - Wajib Pajak wajib menyampaikan dokumentasi dalam melaporkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terdiri dari satu set dokumen induk dan satu set lampiran dari dokumen induk.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  terlihat  jelas  bahwa  PER-43/2010  stdtd  PER- 32/2011,  PMK-213/2016  menyebutkan  secara  implisit  ruang  lingkup  transaksi afiliasi yang wajib membuat TP Doc. Fokus PER-32/2011 ditujukan kepada Wajib Pajak  yang  memiliki  transaksi  afiliasi cross  border dan/atau  Wajib  Pajak  yang hanya memiliki transaksi afiliasi domestik tetapi yang memiki indikasi pemanfaatan tarif pajak. Diketahui Wajin Pajak tersebut adalah Wajib Pajak yang sesungguhnya memiliki risiko terhadap penghindaran pajak melalui skema transfer pricing . Pada  akhir  2016,  Indonesia  kemudian  mengadopsi  Aksi  BEPS  Nomor  13 tersebut dalam PMK-213/2016 yang terbit pada 30 Desember 2016. PMK-213/2016 memberikan  pengaturan  jenis  TP  Doc.  TP  Doc  sesuai  PMK-213/2016  menganut pendekatan  tiga  tingkat  ( three-tiered ).  Pendekatan three-tiered yang  dimaksud meliputi Dokumen Induk ( Master File ), Dokumen Lokal ( Master File ), dan Laporan per Negara atau Country- by-Country Reporting ( CbCR ). Selain itu, PMK-213/2016 juga memberikan petunjuk yang lebih jelas terkait dokumen atau informasi apa yang harus disampaikan dalam TP Doc Master File , Master File , dan CbCR.  Selain itu, dengan  berlakunya  PMK-213/2016,  maka threshold baru  dalam  PMK-213/2016 yang akan dipakai sebagai acuan dalam penentuan kewajiban TP Doc.
Berdasarkan PMK-213, Wajib Pajak di Indonesia perlu membuat Master File dan Master File apabila Wajib Pajak melakukan Transaksi Afiliasi dengan:
• Nilai  peredaran  bruto  Tahun  Pajak  sebelumnya  dalam  satu  Tahun  Pajak  lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), atau
• Nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak:
1. lebih  dari  Rp20.000.000.000,00  (dua  puluh  miliar  rupiah)  untuk  transaksi barang berwujud, atau
2. lebih  dari  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  untuk  masing-masing penyediaan  jasa,  pembayaran  bunga,  pemanfaatan  barang  tidak  berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya, atau
• Pihak  Afiliasi  yang  berada  di  negara  atau  yurisdiksi  dengan  tarif  Pajak Penghasilan  lebih  rendah  dari  pada  tarif  Pajak  Penghasilan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Batasan  nilai  peredaran  bruto  dan  nilai  transaksi  afiliasi  sebagaimana dimaksud  di  atas  dihitung  dengan  cara  disetahunkan  dalam  hal  Tahun  Pajak diperolehnya  peredaran  bruto  dan/atau  dilakukannya  Transaksi  Afiliasi  meliputi jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Selajutnya, CbCR perlu untuk dibuat dan disampaikan di Indonesia oleh:
• Wajib Pajak Indonesia yang merupakan entitas induk dari suatu grup usaha yang memiliki  peredaran  bruto  konsolidasi  pada  Tahun  Pajak  bersangkutan  paling sedikit Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah), atau
• Wajib  Pajak  Indonesia  berkedudukan  sebagai  anggota  Grup  Usaha  dan  entitas induk  dari  Grup  Usaha  merupakan  subjek  pajak  luar  negeri,  sepanjang  negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk berdomisili :
a. Tidak mewajibkan penyampaian CbCR,
b. Tidak  memiliki  perjanjian  dengan  Pemerintah  Indonesia  mengenai pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan, atau
c. Memiliki  perjanjian  dengan  Pemerintah  Indonesia  mengenai  pertukaran informasi  perpajakan,  namun  laporan  per-negara  tidak  dapat  diperoleh Pemerintah Indonesia dari negara/yurisdiksi pajak tersebut.
B. Treshold Kewajiban Transfer Pricing Documentation di Luar Indonesia
Beberapa  negara  telah  memperkenalkan  pengecualian  atau  penyederhanaan khusus  untuk  Wajib  Pajak  yang  lebih  kecil  atau  transaksi  yang  kurang  material Praktik  pengecualian  dari  persyaratan  dokumentasi  bervariasi  antar  negara  yang terlihat pada penetapan treshold nya (PCT, 2021). Praktek di beberapa negara untuk membatasi  kewajiban  untuk  menyiapkan  dan  melaporkan transfer  pricing berdasarkan treshold tertentu  seperti  nilai  transaksi  pihak  berelasi  tidak  melebihi jumlah tertentu atau berdasarkan ukuran Wajib Pajak. Pengecualian mungkin tidak berlaku  ketika  Wajib  Pajak  telah  melakukan  transaksi  dengan  pihak  terkait  di yurisdiksi  yang  dianggap  sebagai  surga  pajak  ( tax  heaven  country )  atau  yurisdiksi pajak  atau  non-pajak  rendah  lainnya,  atau  ketika  pihak  terkait  tersebut  mendapat manfaat dari rezim preferensial.
Tabel 2
Perbandingan Threshold/Pengecualian Pembuatan TP Doc Antara Negara (PCT, 2021) No Negara Threshold/Pengecualian 1 Austria Setiap  Entitas  Konstituen  dari  Grup  perusahaan,  yang  pendapatannya dalam  dua  tahun  fiskal  sebelumnya  melebihi  EUR  50  juta  harus melengkapi persyaratan TP Doc reguler. Entitas yang tidak memenuhi treshold ini dikecualikan. 2 Colombia Wajib  Pajak  tidak  perlu  memenuhi  persyaratan  TP  Doc  kecuali:  (a) ekuitas bruto pada hari terakhir tahun fiskal atau periode sama dengan sedikitnya  100.000  Unit  Kena  Pajak  (setara  dengan  EUR  824.000); atau  (b)  pendapatan  kotor  masing-masing  tahun  sama  dengan setidaknya  61.000 TU  (setara  dengan  EUR 502 640).Selain  itu, untuk treshold tersebut,  Wajib  Pajak  perlu  menyiapkan  dan  menyerahkan
Master  File dan Master  File untuk  transaksi  yang  dilakukan  dengan pihak terkait, ketika jumlah kumulatif tahunan mereka melebihi setara dengan  45.000  Unit  Pajak  (setara  dengan  EUR  436.000)  untuk pelaporan fiskal tahun. Jika transaksi dilakukan dengan perusahaan yang berlokasi, bertempat tinggal  atau  berdomisili  di  yurisdiksi  non-kerja  sama  dengan  pajak rendah  atau  tanpa  pajak  atau  pajak  preferensial, Master  File dan
Master  File harus  disiapkan  dan  diserahkan  ketika  jumlah  kumulatif tahunannya  melebihi  setara  dengan  10.000  Pajak  Unit  (setara  dengan EUR  97.000)  untuk  tahun  fiskal  pelaporan.  Jika  tidak,  tidak  ada pengecualian yang berlaku. 3 Denmark Perusahaan  kecil  (kurang  dari  250  karyawan  dan  dengan  total  neraca tahunan  kurang  dari  DKK  125  juta  (setara  dengan  EUR  17  juta)  atau pendapatan tahunan kurang dari DKK 250 juta (setara dengan EUR 34 juta) hanya diwajibkan untuk memberikan sebagian dokumentasi. 4 Finlandia UKM menurut rekomendasi Komisi Eropa (6 Mei 2003, 2003/361/EC) tidak  diwajibkan  untuk  menyiapkan  TP  Doc.  Selain  itu,  jika  jumlah total  transaksi  wajar  Wajib  Pajak  dalam  kaitannya  dengan  masing- masing  pihak  terkait  tidak  melebihi  EUR  500.000,  tidak  ada persyaratan untuk menyerahkan Master File .  Selain itu, ada ketentuan yang  mengatur  bahwa Master  File dengan  konten  yang  lebih  terbatas ketika  Wajib  Pajak  hanya  melakukan  transaksi  kecil  dengan  pihak afiliasi. 5 India Laporan Studi Transfer Pricing yang mencerminkan Master File hanya disimpan  oleh  Wajib  Pajak  yang  telah  melakukan  transaksi internasional melebihi INR 10 juta (setara dengan EUR 113 240) 6 Jepang Master File : Ini hanya diperlukan untuk Grup perusahaan dengan total pendapatan konsolidasi pada tahun fiskal sebelumnya sebesar JPY 100 miliar (setara dengan EUR 803 juta) atau lebih. Master File: transaksi afiliasi dibebaskan dari kewajiban TP Doc jika: (1)  jumlah  transaksi  afiliasi  (total  penerimaan  dan  pembayaran)  pada tahun  kerja  sebelumnya  (atau  tahun  kerja  berjalan  jika  tidak  ada transaksi  dalam  tahun  sebelumnya)  kurang  dari  JPY  5  miliar  (setara dengan EUR 40,1 juta); dan (2)  jumlah  transaksi  afiliasi  yang  melibatkan  barang  tidak  berwujud (total  penerimaan  dan  pembayaran)  pada  tahun  bisnis  sebelumnya (atau  tahun  bisnis  berjalan  jika  tidak  ada  transaksi  pada  tahun
No Negara Threshold/Pengecualian sebelumnya) kurang dari JPY 300 juta (setara dengan EUR 2,4 juta ). 7 Lithuania Master  File hanya  boleh  disiapkan  oleh  entitas  Lituania  dan  bentuk usaha tetap dari entitas asing yang bertindak di Lituania yang memiliki omset pada tahun pajak sebelumnya melebihi EUR 15 juta. Master  File harus  disiapkan  oleh  entitas  Lituania  dan  pendirian  tetap entitas  asing  yang  bertindak  di  Lituania,  yang  memiliki  omset  pada tahun  pajak  sebelumnya  melebihi  EUR  3  juta.  Pengecualian  ini  tidak berlaku  untuk  perusahaan  keuangan,  lembaga  kredit  dan  perusahaan asuransi  yang  wajib  menyiapkan  TP  Doc  meskipun  jumlah  omsetnya besar. 8 Mexico Wajib  pajak  yang  terlibat  dalam  kegiatan  bisnis  yang  pendapatannya pada tahun fiskal sebelumnya tidak melebihi MXN 13.000.000 (setara dengan  EUR  539  100)  dan  Wajib  Pajak  yang  penghasilannya  dari penyediaan layanan profesional tidak melebihi MXN 3 000 000 (setara dengan EUR 124 400) harus tidak terikat untuk menyiapkan TP Doc, kecuali Wajib Pajak tersebut: • Yang melakukan transaksi dengan entitas di yurisdiksi pajak rendah; •  Wajib  Pajak  yang  merupakan  pemegang  kontrak  atau  penugasan menurut UU Hidrokarbon.
Wajib  Pajak  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  berikut  tidak  terikat untuk menyiapkan Master File dan Local file: •  Wajib  Pajak  yang  pada  tahun  fiskal  sebelumnya  melaporkan pendapatan tahunan mereka sama dengan atau melebihi MXN 708 898 92066 (setara dengan EUR 29 400); •  Perusahaan  yang  termasuk  dalam  rezim  pajak  opsional  untuk kelompok; • Perusahaan milik negara; atau •  Badan  hukum  penduduk  asing  dengan  bentuk  usaha  tetap  di Meksiko. 9 Belanda Master  File dan Master  File harus  disiapkan  oleh  grup  perusahaan yang memiliki total pendapatan grup konsolidasi minimal EUR 50 juta pada tahun fiskal yang segera sebelum tahun pelaporan pajak diajukan. 10 Peru Local File: Wajib Pajak yang pendapatannya tidak melebihi 2.300 Unit Pajak  (setara  denganEUR  2,6  juta)  dan  transaksi  yang  tunduk  pada aturan  penetapan transfer  pricing di  bawah  100  Unit  Pajak  (setara denganEUR 111.000)  dibebaskan.  Wajib  pajak  dengan  transaksi  yang tunduk pada aturan penetapan transfer pricing antara 100 dan 400 Unit Pajak  (setara  denganEUR  111.000  dan  EUR  444.000),  hanya  perlu menyiapkan Master File yang disederhanakan. Master  File :  Wajib  Pajak  yang  pendapatan  kelompoknya  tidak melebihi  20.000  Unit  Pajak  (setara  denganEUR  22,2  juta),  dan transaksi yang tunduk pada aturan penetapan transfer pricing di bawah 400  Unit  Pajak  (setara  denganEUR  444.000)  akan  dibebaskan  dari pembuatan Master File . 11 Spanyol Pengecualian  untuk  mendokumentasikan  transaksi  afiliasi  berlaku untuk: (i) transaksi di bawah EUR 250 000; (ii) transaksi dalam entitas yang merupakan bagian dari rezim konsolidasi pajak, (iii) transaksi di bawah  rezim  pajak  dari  serikat  bisnis  sementara  dan  asosiasi kepentingan  ekonomi;  dan  (iv)  penjualan  dan  perolehan  efek  melalui penawaran umum.

## C. Penentuan Tingkat Risiko Wajib Pajak Domestik dalam Pembuatan TP Doc
Untuk  mengurangi  biaya  kepatuhan  dan  administrasi  serta  memfokuskan sumber  daya  administrasi  pajak  dengan  lebih  baik,  pertimbangan  dapat  diberikan untuk menyederhanakan atau membebaskan pembuatan TP Doc berdasarkan tingkat risiko  Wajib  Pajak  terhadap  penghindaran  pajak  melalui  skema transfer  pricing . Langkah-langkah penyederhanaan atau pembebasan ini memerlukan definisi 'Wajib Pajak kecil' atau 'Wajib Pajak risiko rendah'. Terdapat beberapa indikator yang dapat dimungkinkan dalam penentuan definisi tersebut (PCT, 2021):
1. Definisi usaha kecil atau menengah (UKM) . Jika definisi tersebut digunakan, pengecualian  tersebut  tidak  berlaku  untuk  Wajib  Pajak  yang  melakukan transaksi berisiko lebih tinggi, misalnya Wajib Pajak yang melakukan satu atau lebih transaksi dengan entitas di yurisdiksi pajak rendah.
Negara-negara  perlu  menyesuaikan  definisi  'Wajib  Pajak  yang  lebih  kecil'  atau 'Wajib  Pajak  berisiko  rendah'  dengan  konteks  pasar  khusus  mereka.  Jika memungkinkan,  penyelarasan  regional  dari  penyederhanaan  dan  pengecualian dapat  dipertimbangkan.  Konsistensi  seperti  itu  akan  membantu  mencegah persaingan pajak yang merugikan antar negara.
Pertimbangan  penyederhanaan  juga  dapat  diberikan  secara  spesifik  pada aturan yang  membebaskan  UKM  dari  persyaratan  TP  Doc  atau  yang  membatasi cakupan  dokumentasi  yang  harus  disediakan  oleh  entitas  tersebut.  Definisi Komisi Eropa tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah diadopsi oleh  beberapa  anggota  UE  untuk  menetapkan threshold pembuatan  TP  Doc. Kategori  UMKM  terdiri  dari  perusahaan yang  mempekerjakan  kurang  dari  250 orang  dan  yang  memiliki  omset  tahunan  tidak  melebihi  EUR  50  juta,  dan/atau total  neraca  tahunan  tidak  melebihi  EUR  43  juta.  Dalam  kategori  usaha  kecil dalam  UMKM,  perusahaan  kecil  didefinisikan  sebagai  perusahaan  yang mempekerjakan  kurang  dari  50  orang  dan  yang  omset  tahunan  dan/atau  total neraca  tahunannya  tidak  melebihi  EUR  10  juta.  Dalam  kategori  usaha  mikro dalam  UMKM,  usaha  mikro  didefinisikan  sebagai  perusahaan  yang mempekerjakan  kurang  dari  10  orang  dan  yang  omset  tahunan  dan/atau  total neraca tahunannya tidak melebihi EUR 2 juta.
2. Dengan mengacu pada nilai transaksi pihak afiliasi.
No Negara Threshold/Pengecualian Studi transfer  pricing yang  disederhanakan  ( Master  File )  untuk menengah  (dengan  pendapatan  tidak  melebihi  EUR  45  juta  setahun) dan Wajib Pajak kecil (dengan pendapatan tidak melebihi EUR 10 juta setahun) juga berlaku. Grup dengan pendapatan tidak melebihi EUR 45 juta setahun dibebaskan dari pembuatan Master File . 12 Uruguay Wajib  Pajak  dibebaskan  dari  penyerahan  TP  Doc  ketika  transaksi agregat  yang  tunduk  pada  aturan transfer  pricing ,  yang  dilakukan selama  tahun  fiskal,  tidak  melebihi  50  juta  Unit  Terindeks  (setara dengan EUR 4,5 juta).
Ketentuan  penyederhanaan  dapat  didasarkan  pada  transaksi  tertentu  yang berisiko  kecil  atau  rendah.  Ukuran  materialitas  dapat  dipertimbangkan  dalam istilah  relatif  (misalnya  transaksi  tidak  melebihi  persentase  pendapatan  atau persentase  ukuran  biaya)  atau  dalam  jumlah  absolut  (transaksi  tidak  melebihi jumlah  tetap  tertentu).  Masing-masing  negara  harus  menetapkan  standar materialitas objektif sendiri untuk tujuan Master File berdasarkan kondisi negara tersebut.
3. Dengan  mengacu  pada  proporsi  nilai  transaksi  pihak  afiliasi  terhadap transaksi pihak ketiga yang non-afiliasi (transakasi independen) . Ketentuan penyederhanaan  dapat  didasarkan  pada  batasan  dalam  menggunakan  indikator tersebut.  Misalnya,  perusahaan  dapat  mengalihdayakan  layanan  tertentu  dan menggunakan  aset  sewaan,  sambil  menghasilkan  sejumlah  besar  pendapatan. Oleh  karena  itu,  negara-negara  harus  mempertimbangkan  batasan-batasan  ini dan  mempertimbangkan  untuk  memperkenalkan  faktor-faktor  tambahan  seperti jumlah  yang  dibayarkan,  dan  sifat  dari,  kontraktor  independen  dan  penyedia layanan  lainnya,  dan  sifat  dan  jumlah  yang  dibayarkan  untuk  aset  tetap  yang disewa.
4. Dengan  pengecualian  untuk  transaksi  afiliasi  domestik  murni .  Jika  aturan penetapan transfer  pricing berlaku  untuk  semua  transaksi  pihak  afiliasi, termasuk  transaksi  yang  murni  domestik  (misalnya  antara  dua  pihak  berelasi, keduanya bertempat tinggal di yurisdiksi yang sama), transaksi domestik murni tersebut  dapat  dianggap  berisiko  rendah,  terutama  jika  keduanya  pihak  terkait tunduk pada rezim perpajakan dan tarif pajak yang sama.
D. Penyederhanaan atau Pengecualian Peraturan Pembuatan TP Doc
Biaya  kepatuhan  terhadap  aturan transfer  pricing bisa  sangat  signifikan  bagi Wajib  Pajak.  Adalah  penting  bahwa  langkah-langkah  diambil  untuk  menghindari biaya  kepatuhan  yang  tidak  perlu  atau  tinggi  secara  tidak  proporsional  ketika merancang sistem Transfer Pricing Documentation (TP Doc). Hal ini diakui dalam UN Transfer Pricing Manual, khususnya untuk usaha kecil dan menengah (UMKM) yang melakukan transaksi cross border (UN, 2017).
Banyak  negara  mengatasi  masalah  ini  dengan  menyederhanakan  aturan  TP Doc untuk Wajib Pajak yang berisiko lebih kecil atau lebih rendah (misalnya entitas dengan  hanya  transaksi  pihak  afiliasi  terbatas).  Atau,  negara  dapat  membebaskan Wajib Pajak tersebut  dari aturan dokumentasi (tetapi tidak aturan transfer pricing ). Pendekatan  penyederhanaan  atau  pengecualian  pembuatan  TP  Doc  ini  diringkas dalam tabel di bawah ini.

## Tabel 3

## Kemungkinan Penyederhanaan atau Pengecualian Pembuatan TP Doc
Tipe Dokumentasi Kemungkinan tindakan penyederhanaan atau pengecualian Jadwal penyelenggaran TP Doc 1.  Pembebasan  untuk  Wajib  Pajak  yang  lebih  kecil  atau  Wajib  Pajak berisiko rendah 2. Jadwal pengembalian yang disederhanakan untuk Wajib Pajak yang
Tipe Dokumentasi Kemungkinan tindakan penyederhanaan atau pengecualian lebih kecil 3. Pengecualian dari pengungkapan transaksi di bawah nilai tertentu Master File 1.  Pembebasan  untuk  Wajib  Pajak  yang  lebih  kecil  atau  berisiko rendah 2.  Pengecualian  bagi  Wajib  Pajak  yang  termasuk  dalam  grup  yang omset konsolidasinya kurang dari jumlah tertentu 3.  Pengecualian  untuk  Wajib  Pajak  dengan  penerapan safe  harbour atau untuk transaksi yang dicakup dalam APA 4.  Persyaratan isi dokumentasi dalam Master File yang disederhanakan untuk Wajib Pajak yang lebih kecil Master File Pembebasan  atau  penyederhanaan  bagi  Wajib  Pajak  yang  termasuk dalam grup yang omset konsolidasinya kurang dari jumlah tertentu CbCR Pengecualian untuk grup perusahaan Multinasional dengan pendapatan konsolidasi  global kurang  dari  EUR 750  juta. Kriteria  ini telah  ditentukan  dalam  BEPS  Action  13,  dan  merupakan  bagian  dari standar minimum pada Tindakan BEPS Action 13. Kuesioner Pihak  otoritas  pajak  dapat  memilih  untuk  menerbitkannya  hanya kepada Wajib Pajak yang berisiko lebih besar atau lebih tinggi Informasi  lebih  lanjut, data dan dokumen Informasi  tersebut  diminta  oleh  pihak  otoritas  pajak  selama pemeriksaan pajak.

## E. Simplifikasi Format dan Konten yang tertuang dalam TP Doc
Format dan konten TP Doc bervariasi antar negara. Untuk kesederhanaan, ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama (PCT, 2021):
1. Pengungkapan  melalui  formulir  standar  khusus  yang  bukan  merupakan  bagian dari  SPT  Tahunan.  Contoh  negara  yang  mengikuti  pendekatan  ini  meliputi: Argentina, Kanada, Kolombia, Republik Dominika, Finlandia, Liberia, Meksiko, Nigeria, dan Amerika Serikat.
2. Pengungkapan yang merupakan bagian dari SPT Tahunan. Dalam kasus seperti itu,  pertanyaan  spesifik transfer  pricing disertakan  di  SPT  Tahunan.  Misalnya, Australia,  Lituania,  Republik  Ceko,  Belanda,  Republik  Slovakia,  dan  Spanyol mewajibkan  pengungkapan  transaksi  penetapan transfer  pricing dalam  SPT Tahunan.
Selanjutnya  bagian  ini  membahas  beberapa  masalah  ini  dan  mengevaluasi pendekatan  berbeda  yang  diadopsi  oleh  berbagai  negara  mengernai  konten  atau informasi minimum yang tertuang dalam TP Doc (PCT, 2021):
1. Master  File menurut  lini  bisnis.  Berdasarkan  rekomendasi  Laporan  Aksi BEPS13,  perusahaan  harus  menyiapkan  satu  dokumen  yang  berisi  informasi tentang operasi grup perusahaan secara keseluruhan. Master File dapat disajikan berdasarkan  lini  bisnis  yang  signifikan  beroperasi  secara  independen  atau  baru saja  diakuisisi.  Meskipun  demikian,  Wajib  Pajak  dengan  transaki  afiliasi domestik  harus  menyediakan  seluruh Master  File yang  terdiri  dari  semua  lini bisnis  untuk  memastikan  bahwa  gambaran  lengkap  tentang  bisnis  global  grup perusahaan  disediakan.  (OECD,  2017)  Sebagai  contoh,  di  Finlandia, dimungkinkan untuk mengajukan Master File untuk lini bisnis yang merupakan
bagian  dari  perusahaan  yang  ada  di  Finlandia.  Lini  bisnis  tersebut  harus  cukup independen dari lini bisnis lain dan deskripsi fungsi terpusat dan transaksi Grup juga harus disertakan.
2. Untuk  menyederhanakan  beban  administrasi  ke  entitas  domestik,  Meksiko menawarkan kemungkinan hanya memasukkan satu Master File ketika beberapa entitas dari perusahaan yang sama beroperasi di negara tersebut. Pendekatan ini masuk akal terutama di mana semua perusahaan dari grup yang sama ditangani oleh kantor yang sama dalam satu otoritas pajak.
3. Beberapa negara (misalnya Austria, Cina) mewajibkan Wajib Pajak lokal untuk mengajukan Master  File ,  bahkan  jika  perusahaan  domestik  termasuk  dalam treshold yang  seharusnya  berlaku,  (OECD,  2017)  dalam  kasus  di  mana  ada entitas  lain  dari  grup  perusahan  yang  harus  menyiapkan Master  File dalam yurisdiksi  asing.  Untuk  China,  entitas  perusahaan  lokal  diharuskan  untuk mengajukan Master  File jika:  a)  entitas  China  adalah  bagian  dari  grup multinasional  yang  mendokumentasikan Master  File ;  atau  b)  transaksi  pihak afiliasi melebihi CNY 1 miliar (setara dengan EUR 125 juta).
F. Pengaturan Kembali TP Doc dalam PMK-213/2016
Pemberlakuan  PMK-213/2016  justru  membuat  pelaksanaan  kewajiban penyusunan  TP  Doc  pada  transaksi  domestik  di  Indonesia  berbeda  dengan  PER- 43/2010  stdtd  PER-32/2011.  Wajib  Pajak  yang  melakukan  transaksi  afiliasi domestik  dengan  tidak  adanya  perbedaan  tarif  semestinya  masuk  kedalam  kategori Wajib Pajak risiko rendah. Yang dimaksud dengan tidak ada perbedaan tarif adalah ketika  Wajib  Pajak  yang  dimaksud  bertransaksi  dengan  Wajib  Pajak  domestik lainnya  dengan  kondisi  yang  sama,  dimana  laporan  keuangan  mengalami keuntungan dan menggunakan tarif pajak yang sama.
Selanjutnya,  apabila  Wajib  Pajak  dilakukan  pemeriksaan  pajak,  kemudian otoritas pajak melakukan koreksi atas transaksi afiliasi atas salah satu  pihak Wajib Pajak,  maka  seharusnya  akan  muncul  koreksi  juga  pada  Wajib  Pajak  lawan transaksinya.  Artinya  otoritas  pajak  akan  mendapatkan  penerimaan  pajak  atas koreksi  positif  dari  Wajib  Pajak,  tetapi  disisi  lain  otoritas  pajak  juga  akan mengembalikan  kelebihan  pajak  kepada  Wajib  Pajak  lainnya  atas  koreksi  negatif. Dengan  demikian,  secara  agregat  koreksi  tersebut  tidak  menambah  penerimaan negara. Atas hal tersebut justru mengurangi penerimaan pajak karena terdapat biaya dalam  rangka  menagih  pajak  lebih  besar  dari  pada  penerimaan  pajak  yang didapatkan.  Dengan  demikian,  pelaksanaan  tujuan  dari  Pasal  18  ayat  (3),  Undang- Undang  Pajak  Penghasilan  menjadi  tidak  tercapai.  Pemerintah  semestinya  fokus kepada  Wajib  Pajak  dengan  transaksi  afiliasi cross  border atau  transaksi  afiliasi domestik  namun  memenuhi  syarat  adanya  perbedaan  tarif.  Wajib  Pajak  tersebut masuk  dalam  kategori  risiko  tinggi  dalam  penghindaran  pajak  melalui  skema transfer pricing .
Threshold yang diatur dalam PMK-213 dapat memberatkan bagi Wajib Pajak yang  tidak  memiliki  risiko  dan/atau  memiliki  risiko  rendah  terhadap  penghindaran
pajak  melalui  skema transfer  pricing .  Dengan  demikian,  diperlukan  pengaturan kembali  terhadap  kriteria-kriteria  yang  harus  membuat  TP  Doc.  Perumuskan kriteria-kriteria  harus  lebih  jelas  dan  memang  menyasar  kepada  Wajib  Pajak yang  beresiko  yaitu  Wajib  Pajak  dengan  transaksi  afiliasi cross  border dan Wajib Pajak dengan transaksi afiliasi domestik dengan kondisi tertentu.
Diperlukan  kajian  mendalam  untuk  menilai  antara  korelasi  penerimaan negara  dengan  sengketa transfer  pricing yang  terjadi  pada  Wajib  Pajak  yang hanya  memiliki  transaksi  afiliasi  domestik.  Kajian  tersebut  dapat  berasal  dari putusan  Banding  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  dan/atau  Putusan Peninjauan  Kembali  atas  sengketa transfer  pricing pada  Wajib  Pajak  yang hanya  memiliki  transaksi  afiliasi  domestik.  Selain  itu,  kajian  dapat  dilakukan dengan  cara benchmarking dengan  negara-negara  yang  mewajibkan  TP  Doc untuk Wajib Pajak yang hanya memiliki transaksi afiliasi domestik.
Mengenai  format  dan  konten  dalam  TP  Doc,  bahwa  Wajib  Pajak  yang memiliki  risiko  tinggi  tetap  diwajibkan  membuat  TP  Doc  yang  komprehensif sebagaimana  diatur  dalam PMK 213  dan mengacu pada  OECD Guidelines  dan BEPS Action 13. Sedangkan, Wajib Pajak yang memiliki berisiko rendah dapat diwajibkan  membuat  TP  Doc  dengan  penyajian  yang  lebih  sederhana dibandingkan  dengan  Wajib  Pajak  yang  berisiko  tinggi.  Penyederhanaan tersebut  bertujuan  agar  Wajib  Pajak  lebih  patuh  dengan  tidak  memberatkan Wajib Pajak. Dalam implementasi  penyederhanaan TP Doc ke dalam peraturan domestik,  Indonesia  dapat  mengikuti Practical  Toolkit  on  TP  Documentation yang  telah  dikeluarkan  oleh  kolaborasi  antara  IMF,  OECD,  UN  dan  World Bank. (PCT, 2021)

## Kesimpulan
Kewajiban  pembuatan  TP  Doc  sesuai  PMK-213/2016  untuk  Wajib  Pajak yang hanya memiliki transaksi domestik di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kelaziman  internasional.  Pemberlakuan  PMK-213/2016  justru  membuat  pelaksanaan kewajiban  penyusunan  TP  Doc  pada  transaksi  afiliasi  domestik  di  Indonesia  berbeda dengan  PER-43/2010  stdtd  PER-32/2011.  Wajib  Pajak  yang  melakukan  transaksi afiliasi domestik dengan tidak adanya perbedaan tarif, tetap diwajibkan untuk membuat TP Doc. Negara-negara yang mewajibkan penyusunan TP Doc pada transaksi afiliasi domestik,  umumnya  telah  menerapkan threshold tertentu  yang  bertujuan  untuk memilah  Wajib  Pajak  yang  sesungguhnya  tidak  memiliki  risiko  dan/atau  memiliki risiko  terhadap  penghindaran  pajak  melalui  skema transfer  pricing .  Pemberlakuan threshold kewajiban  pembuatan  TP  Doc  dalam  PMK-213  dengan  batasan  nominal tertentu, tidak memilah dengan jelas terhadap Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi domestik yang sesungguhnya tidak memiliki risiko dan/atau memiliki risiko.

## BIBLIOGRAFI
CA  Hariom,  Jindal.  (2011).  Law  Relating  to  Transfer  Pricing.  New  Delhi:  Taxmann Publications
Ernst  and  Young.  (2016).  Worldwide  Transfer  pricing  Reference  Guide  2016-17. EYGM Limited
Hejazi,  Jamal.  (2009).  Transfer  pricing:  The  Basics  from  a  Canadian  Perspective. Canada: LexisNexis.
Kontan.  (2017,  January  17).  Jurus  Ditjen  Pajak  menangkal transfer  pricing .  Diakses pada 2021, June 1 from trusted online news: https://nasional.kontan.co.id/
Kusumaatmadja, Mochtar (1982). Pengantar hukum internasional. Bandung: Bina Cipta OECD.  (2017).  OECD  Transfer  pricing  Guidelines  for  Multinational  Enterprises  and Tax Administrations 2017 Edition. Paris: OECD Publication
OECD.  (2017).  OECD  Model  Tax  Convention  on  Income  and  on  Capital:  Condensed Version 2017 Paris: OECD Publication
Platform for Collaboration on Tax. (2021). Practical Toolkit to Support the Successful Implementation  by  Developing  Countries  of  Effective  Transfer  Pricing Documentation Requirements.
Rotondaro,  Carmine.  (2000).  The  Application  of  art  3  (2)  in  Case  of  Differences between  Domestic  Definitions  of  Associated  Enterprise.  International  Transfer Pricing Journal.
Rugman,  A.  M.,  &  Eden,  L.  (2017).  Multinationals  and transfer  pricing .  London: Routledge.
United  Nations  (UN).  (2017).  Practical  Manual  on  Transfer  Pricing  for  Developing Countries 2017, UN Publishing, New York.
World Legal Information Institute. (2021). Customary international law . Diakses pada 2021, June 1 from trusted independent and non-profit worldwide law platform : http://www.worldlii.org/
Zain,  Mohammad.  (2008).  Manajemen  Perpajakan,  Edisi  3.  Jakarta:  Penerbit  Salemba Empat.
Copyright holder:
Daniel Belianto, Ning Rahayu (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: