e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Kebijakan  Penanganan  Pengungsi  dari  Luar  Negeri  di  Kota Makassar
Andi Tenri Sapada 1 , Yuli Adha Hamzah 2 , Andi Darmawansya TL 3 .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Penegakan Hukum, Pencari Suaka, Pengungsi, Peraturan Presiden, Keimigrasian.
How to cite: Sapada, Andi Tenri., Hamzah, Yuli Adha., dan Darmawansya TL, Andi. (2023). Kebijakan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar. Amsir Law
Journal, 4(2), 263-275. DOI: 10.36746/alj.v4i2.203
Refugees and asylum seekers often hold demonstrations, making demands, to be  immediately  sent  to  the  resettlement  country.  Several  demonstrations  by refugees and asylum seekers indicate that there are problems in handling them.
How is the handling of refugees and asylum seekers from abroad in Makassar City, and are there any things that affect the handling of refugees and asylum seekers from abroad in Makassar City? The research method used is juridical- empirical, namely research that focuses on field research. The number of refugees in the Makassar City area was recorded in 2022 as many as 1,369 people and all of them have been assigned the status of refugees by UNHCR. Placed in  22  community  houses  facilitated  by  the  International  Organization  for Migration (IOM). Implementation of Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Abroad in Makassar City, including aspects of finding, placing, securing, and monitoring immigration and the factors that influence its implementation. Throughout 2022 there were no findings of refugees in an emergency situation in the Makassar City area, while the existence of refugees and asylum seekers who entered Makassar City was transferred from shelters in other areas in Indonesia. The shelter for refugees and asylum seekers is the responsibility of the City Government of Makassar. In its implementation, the City Government of Makassar in cooperation with IOM has fulfilled the specified requirements. Influential factors are social and cultural factors that are prone to causing problems between refugees and local communities. In terms of security, it is still not implemented optimally. The implementation of immigration control, especially for refugees outside shelters, has not been carried out optimally.
Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tempat transit bagi para imigran yang ingin  mencari  suaka  di  negara  lain.  Penyebab  Indonesia  menjadi  tempat  transit  bagi  para pencari suaka disebabkan posisi geografis Indonesia yang strategis. Memiliki letak geografis yang  strategis,  menjadikan  Indonesia  harus  menerima  konsekuensi  sebagai  wilayah  yang
1 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia. E-mail: anditenrisapadaumi@gmail.com .
2 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia.
3 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia.
terbuka  dengan  dunia  luar  khususnya  yang  berbatasan  dengan  negara  terdekat.  Dampak tersebut berupa masuknya ribuan pencari suaka atau yang biasa disebut asylum seeker yang ingin mendapatkan status pengungsi.
Untuk  menangani  masalah  pengungsi  secara  internasional  terdapat  aturan  hukum mengenai  pengungsi  internasional  dan  konvensi-konvensi  tersebut  merupakan  salah  satu bentuk upaya perlindungan bagi pengungsi, yaitu: 4
1) The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees.
2) The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees.
3) The Convention Relating to the Status of Stateless Person (1954).
4) Convention  Governing  the  Specific  Aspects  of  Refugees  Problems  in  Africa (1969).
Di Indonesia terdapat dua organisasi Internasional sekaligus yang menangani masalah pengungsi,  yaitu  United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees  (UNHCR)  dan International Organization of Migration (IOM). Orang asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi atau  pencari  suaka,  tidak  dapat  dikenakan  sanksi  seperti imigran illegal .  Namun, mereka  akan  diserahkan  kepada  pihak  UNHCR  dan  IOM  dalam  penanganannya  hingga penempatan ke negara ketiga atau biasa disebut resettlement . 5
Indonesia sebagai wilayah antara, persinggahan atau transit, yang mau tidak mau harus disinggahi.  Ketatnya  pengaturan  di  negara  ketiga,  khususnya  Australia,  menimbulkan ketidakpastian yang menyebabkan para pengungsi dan pencari suaka menunggu terlalu lama dan  membuat  pengungsi  atau  pencari  suaka  terdampar  di  Indonesia.  Sikap  masyarakat Indonesia yang pada umumnya sangat terbuka dan bersahabat, terutama terhadap mereka yang berasal dari Timur-Tengah, 6 berlatar belakang Islam, telah mendorong mereka untuk menentukan pilihan apakah menetap di Indonesia sebagai warga negara ataukah ke negara resettlement .
Salah satu tempat transit bagi para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia ada di Kota Makassar. Berdasarkan data yang tercatat dan di- publish pada media Tribun Timur yang disampaiakan oleh bapak Harun Suloanto selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sukawesi Selatan, tercatat ada 1.624 orang pengungsi yang terdiri dari 1.245 orang laki-laki dan 379 orang perempuan yang tersebar di 20 Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) se-Kota Makassar. Hal ini disampaikan pada hari kamis tanggal 28 oktober 2021 pada acara rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar.
Pengungsi  dan  pencari  suaka  di  Kota  Makassar  yang  keberadaannya  telah  terbilang cukup lama telah berdampak pada timbulnya sejumlah permasalahan. Para pengungsi dan pencari  suaka  seringkali  melakukan  aksi  unjuk  rasa,  dengan  tuntutan  untuk  segera diberangkatkan ke negara resettlement . Berikut sejumlah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar:
1) Tanggal  28  Agustus  2019,  para  pengungsi  dan  pencari  suaka  dari enam  negara (Afghanistan, Pakistan, Sudan, Somalia, Myanmar dan Iran) melakukan aksi unjuk rasa  di  depan  Kantor  UNHCR  Perwakilan  Sulawesi  Selatan,  Menara  Bosowa,
4 Khairiah, N., Rahmi, A., dan Martinelli, I. (2021). Management of Overseas Refugees in North Sumatra in the Perspective of Human Security. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) , 4 (4), 12077-12089.
5 Syahrin, M. A., dan Utomo, Y. S. (2019). Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah  Diberlakukannya  Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi  dari  Luar Negeri. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian , 2 (2), 83-96.
6 Darussalam, A., Bachtiar, F. R., dan Zulfikar, A. (2021). Tinjauan Sikap dan Kebijakan Negara-Negara Terkait Pengungsi Timur Tengah: Peran Strategis Negara-Negara Mayoritas Muslim dalam Perspektif Islam. Gorontalo Journal of Government and Political Studies , 4 (1), 146-166.
Jalan  Jenderal  Sudirman,  Kota  Makassar.  Mereka  menuntut  agar  segera diberangkatkan  ke  negara  tujuan  karena  mereka  telah  lama  transit  di  Kota Makassar, sejak tahun 2012. Mereka meminta dipindahkan antara lain ke Australia, Selandia  Baru,  Amerika,  dan  Kanada.  Pasca  aksi  unjuk  rasa  tersebut,  pada  30 Agustus 2019, tercatat 26 orang pengunjuk rasa diamankan oleh pihak Polisi Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar. Selanjutnya diserahkan ke Rudenim Makassar.
2) Tanggal 4 September 2019, di depan Rudenim Makassar. Mereka menuntut agar segera diberangkatkan ke Australia, karena mereka merasa telah kehilangan hak- hak dasarnya selama berada di Indonesia, seperti pekerjaan dan pendidikan. Selain itu, mereka juga menuntut agar 26 rekan mereka segera dilepaskan.
3) Tanggal 11 September 2019, mereka kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Rudenim Makassar.
4) Tanggal 24 Februari 2020, pengungsi dan pencari suaka asal Rohingya melakukan aksi  unjuk  rasa  di  Kantor  Gubernur  Sulsel,  dengan  tuntutan  yang  sama,  yaitu untuk segera diberangkatkan ke negara resettlement .
Munculnya sejumlah aksi unjuk rasa oleh para pengungsi dan pencari suaka tersebut mengindikasikan  adanya  permasalahan  dalam  penanganannya.  Kondisi  tersebut  memicu mengenai  apa  sebenarnya  permasalahan  yang  terjadi  dalam  penanganan  pengungsi  dan pencari  suaka  yang  bertempat  di  Kota  Makassar  dan  faktor  apa  yang  memengaruhi penanganan pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri di Kota Makassar belum berjalan dengan optimal.

## 2.  Metode
Penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah metode pendekatan yuridis-empiris, yang menggunakan asas-asas suatu peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat dan menganalisis permasalahan. Metode empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk  memastikan  suatu  kebenaran  yang  menitikberatkan  pada  penelitian  lapangan  guna memeroleh  data.  Penelitian  dilaksanakan  di  wilayah  Kota  Makassar  tepatnya  di  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) dan Kantor Rudenim Makassar, Jalan Lembaga Bolangi, Gowa 92171, serta beberapa Rudenim yang ada di Kota Makassar. Pengumpulan dan penyusunan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  studi  pustaka  dan  wawancara.  Pengumpulan  data dilakukan dengan cara pengumpulan dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan, artikel,  maupun  dokumen  lain  yang  dibutuhkan  untuk  kemudian  dikategorikan  menurut pengumpulan  secara  tepat,  serta  hasil  wawancara  langsung  di  lapangan.  Selanjutnya melakukan analisis data ialah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh  dari  wawancara,  observasi,  dan  catatan  kecil  di  lapangan.  Data  yang  berhasil dihimpun akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan metode analisis kualitatif.

## 3.  Kebijakan Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka dari Luar Negeri di Kota Makassar
Meskipun  terdapat  fakta  bahwa  Indonesia  belum  meratifikasi  Konvensi  1951  tentang Pengungsi, 7 menariknya Indonesia tetap memberikan perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang ada di Indonesia termasuk di Kota Makassar. Hal ini disebabkan adanya sila kedua Pancasila sebagai konstitusi negara yang menyatakan bahwa “ kemanusiaan yang adil dan beradab” . Oleh karena itu, Indonesia wajib melaksanakan  perlindungan terhadap hak-hak manusia yang juga menjadi bagian terpenting dalam konteks negara hukum. Selain
7 Sultoni, Y. (2014). Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia . Malang: Brawijaya University.
dalam Pancasila, juga terdapat instrumen hukum yang dapat dijadikan dasar hukum persoalan pengungsi di Indonesia, yakni: Pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 5 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979  tentang  Ekstradisi,  Pasal  27  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  1999  tentang Hubungan Luar Negeri, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Dasar hukum inilah yang menjadi acuan mengapa negara Indonesia menerima pengungsi  dan  memberikan  perlindungan  kepada  mereka.  Untuk  penanganan  pengungsi, salah  satu  upaya  pemerintah  adalah  melakukan  penampungan  pada  Rudenim  yang merupakan tempat penampungan sementara orang asing. Di Kota Makassar sendiri, terdapat 22 Rudenim yang tersebar di berbagai tempat di Kota Makassar.
Rudenim di Kota Makassar cukup banyak sebab dipengaruhi oleh jumlah pengungsi yang selalu mengalami jumlah kenaikan. Dalam data yang diperoleh dari kantor  Rudenim Bolangi, pengungi dan pencari suaka di Kota Makassar pada tahun 2022 berjumlah 1.369 orang dari 13 negara asal yang ditempatkan di 22 Rudenim di Kota Makassar.
Tabel 1. Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka di Kota Makassar.
No Asal Negara Jumlah 1 Afganistan 912 orang 2 Ethiopia 21 orang 3 Iran 40 orang 4 Iraq 23 orang 5 Myanmar 131 orang 6 Somalia 116 orang 7 Srilanka 39 orang 8 Sudan 55 orang 9 dll. 32 orang Jumlah 1.369 orang Source: Rudenim Bolangi, 2022. Tabel 2. Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka Laki-laki dan Perempuan di Kota Makassar.
Laki-laki Perempuan Jumlah 1.054 orang 315 orang 1.369 orang

## Source: Rudenim Bolangi, 2022.
Selama berada di Kota Makassar, para pengungsi menghadapi beberapa permasalahan, baik di bidang sosial, kesehatan, maupun ekonomi. Dalam bidang sosial, terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi para pengungsi yang berada di Kota Makassar. Pada umumnya, berbagai masalah yang dihadapi pengungsi berkaitan dengan kedisiplinan dan perilaku para pengungsi, di antaranya mereka yang berada di luar Rudenim yang melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu pukul 20.00 setempat.
Permasalahan  lainnya  adalah  terjadinya  perselisihan  antara  pengungsi  dan  warga setempat akibat perilaku pengungsi yang tidak menghormati situasi dan kondisi kehidupan masyarakat  lokal.  Beberapa  kasus  lainnya  adalah  tindak  asusila  yang  dilakukan  oleh  para pengungsi.  Para  pengungsi  seringkali  menjalin  hubungan  asmara  dengan  masyarakat setempat dengan mengaku sebagai turis atau mahasiswa. Faktor latar belakang “keturunan” seringkali  menjadi  daya  tarik  masyarakat  lokal  terhadap  para  imigran,  sehingga  kerap  kali berujung  pada  tindak  asusila/hubungan  di  luar  nikah.  Selain  itu,  dalam  beberapa  tahun terakhir juga muncul masalah terkait kasus tindak pidana yang melibatkan pengungsi di Kota
Makassar.  Beberapa  kasus  masuk  dalam  penyidikan  polisi,  di  antaranya  kasus  pemalsuan identitas kependudukan, dan meninggalkan Kota Makassar tanpa izin.
Dalam  bidang  kesehatan,  fisik  dan  psikis,  pengungsi  yang  rentan  terkena  masalah kesehatan  adalah  pengungsi  anak,  di  antaranya  penyakit  diare  akibat  alergi  makanan, pengaruh  cuaca,  dan  lain-lain.  Selain  masalah  kesehatan  fisik,  juga  ada  pengungsi  yang mengalami  gangguan  psikis  khususnya  pengungsi  perempuan  dan  anak-anak.  Pengungsi perempuan cenderung lebih mudah mengalami stres dibanding dengan pengungsi laki-laki. Hal tersebut dipengaruhi oleh rasa putus asa menunggu status untuk dikirim ke negara ketiga yang mengakibatkan mereka tinggal dalam waktu yang cukup lama di Kota Makassar.
Beberapa  permasalahan  lain  yang  terjadi  pada  pengungsi  anak  adalah  masalah pendidikan,  di  mana  mereka  sulit  untuk  mendapatkan  akses  pendidikan.  Mereka  tidak memiliki  dokumen  yang  lengkap  seperti  halnya  akte  kelahiran,  rekap  riwayat  pendidikan sebelumnya  dan  lain  sebagainya.  Permasalahan  ekonomi  juga  merupakan  permasalahan utama  yang  dihadapi  oleh  para  pengungsi  di  Kota  Makassar,  mengingat  sangat  berkaitan dengan  kebutuhan  dasar untuk  mendapatkan  penghidupan  yang  layak,  khususnya  mereka para pengungsi yang memiliki keluarga. Besaran bantuan yang diberikan IOM sebesar Rp. 1.250.000/orang  setiap  bulannya.  Besaran  tersebut  masih  dinilai  kurang,  sehingga  tidak sedikit  para  pengungsi  yang  bekerja  secara  diam-diam,  meskipun  hal  tersebut  melanggar aturan.  Sesuai  aturan  dan  hukum  internasional  tentang  pengungsi,  bahwa  mereka  tidak diperbolehkan untuk bekerja di negara transit.
Pada umumnya mereka bekerja pada sektor non-formal seperti buruh kuli bangunan. Beberapa di antara mereka sudah ketahuan dan mendapat sanksi dari pihak imigrasi namun masih  banyak  juga  yang  tetap  bekerja.  Pemahaman  mereka  dalam  menggunakan  bahasa Indonesia menjadikan mereka mudah mendapatkan pekerjaan. Hal ini umumnya terjadi pada pengungsi asal Asia Selatan dan Asia Tenggara seperti pengungsi Myanmar dan Bangladesh. Para  pengungsi  tersebut  seringkali  merahasiakan  dan  menutupi  identitasnya  sebagai pengungsi, karena sudah sekitar lima tahun tinggal di Makassar sehingga penampilan dan bahasa Indonesia sudah sangat fasih. Jenis pekerjaan lain yang dilakukan oleh para pengungsi adalah sebagai tenaga hairdresser (pangkas rambut) di salon.
Di sisi lain, mengingat fasilitas penampungan ( community house ) yang diberikan kepada pengungsi  dapat  dikatakan  eksklusif  yang  lokasinya  berada  di  tengah-tengah  pemukiman warga  setempat,  ditambah  dengan  adanya  uang  bantuan  bulanan  bagi  pengungsi  dinilai berpotensi  timbulnya  kecemburuan  sosial  terhadap  masyarakat  setempat.  Meskipun demikian, sejauh ini belum ada masyarakat setempat yang didapati mengaku merasa cemburu dengan adanya fasilitas dan uang bantuan bulanan yang diberikan imigran di Kota Makassar. Permasalahan lainnya yang timbul adalah akibat lamanya mereka berada di Kota Makassar dan  ketidakjelasan  proses  mereka  untuk  diberangkatkan  ke  negara  ketiga,  para  pengungsi tersebut seringkali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor perwakilan UNHCR Makassar, guna menyuarakan aspirasinya dan mendesak untuk segera diberangkatkan ke negara ketiga.
Pada  umumnya,  ada  beberapa  modus  yang  digunakan  oleh  pencari  suaka  dan pengungsi yang masuk ke Indonesia agar dianggap sebagai pencari suaka dan pengungsi, 8 di antaranya:
1) Modus pertama, orang asing masuk secara legal dan memiliki dokumen perjalanan yang  sah  dan  berlaku,  setelah  berada  di  wilayah  Indonesia  dokumen  tersebut
8 Syahrin, M. A., dan Saputra, S. (2019). Tindakan Hukum terhadap Orang Asing Mantan Narapidana yang Memiliki Kartu Pengungsi UNHCR dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13 (2), 139-164.
dibuang  dan  melaporkan  diri  kepada  Kantor  Imigrasi  atau  Kantor  UNHCR sebagai pencari suaka dan pengungsi.
2) Modus kedua, orang asing masuk secara legal dan memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku, setelah berada di wilayah Indonesia melaporkan diri kepada Kantor Imigrasi atau kantor UNHCR sebagai pencari suaka dan pengungsi tanpa menghilangkan dokumen perjalanannya.
3) Modus ketiga, orang asing masuk secara ilegal ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Biasanya orang asing tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan sah dan berlaku. Tetapi terdapat juga orang asing yang masuk ilegal tetapi memiliki dokumen perjalanan.
4) Modus keempat, orang asing yang diduga sebagai pencari suaka yang ditemukan dalam  keadaan  darurat  di  perairan  Indonesia  yang  dievakuasi  menuju  daratan terdekat oleh nelayan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut.
Perihal penemuan pengungsi diatur pada Pasal 5 sampai Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor  125  Tahun  2016.  Secara  umum  dapat  dijelaskan  bahwa  dalam  hal  penemuan pengungsi dikoordinasikan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pencarian dan  pertolongan  (Basarnas)  dan  dapat  melibatkan  TNI,  Polri,  Kemenhub,  Bakamla,  dan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian terkait lainnya yang melaksanakan tugas di  perairan  wilayah  Indonesia,  kemudian  selanjutnya  diserahkan  oleh  Polisi  Republik Indonesia  (Polri)  kepada  Rudenim  untuk  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  dokumen perjalanan, status keimigrasian dan identitas. Penemuan yang diatur dalam peraturan presiden tersebut  lebih  fokus  kepada  penemuan  pengungsi  dalam  keadaan  darurat  khususnya  di wilayah perairan Indonesia.
Khusus di Kota Makassar, sejak tahun 2019, tidak ada temuan pengungsi dan pencari suaka dalam keadaan darurat melalui jalur perairan. Sejauh ini para pengungsi yang berada di Kota Makassar merupakan pindahan dari penampungan lainnya di Indonesia. Pemindahan tersebut pada umumnya dilakukan dalam rangka menyatukan para pengungsi tersebut yang memiliki hubungan keluarga. Selain itu, sebanyak 1.369 orang pengungsi yang berada di Kota Makassar,  telah  melalui  tahapan  ( Refugee  Status  Determination /RSD)  yaitu  penentuan  status pengungsi  di  tempat  penampungan  sebelumnya,  dan  mereka  seluruhnya  telah  berstatus sebagai “ pengungsi ”. Mereka yang berstatus sebagai pengungsi akan menerima perlindungan sambil UNHCR dan keberadaannya di Kota Makassar difasilitasi oleh IOM sebagai mitra UNHCR. 9
Dalam hal penampungan, diatur dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016,  ayat  1  menetapkan  bahwa  Rudenim  berkoordinasi  dengan  pemerintah  daerah kabupaten/kota  setempat  untuk  membawa  dan  menempatkan  pengungsi  dari  tempat ditemukan  ke  tempat  penampungan,  dan  ayat  2,  dalam  hal  tempat  penampungan  belum tersedia, pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi sementara.
Pelaksanaan  di  Kota  Makassar,  Rudenim  berkoordinasi  dengan  Pemerintah  Kota (Pemkot) Makassar untuk menentukan tempat penampungan bagi pengungsi dan selanjutnya penampungan para pengungsi dan pencari suaka difasilitasi oleh IOM dengan menempatkan mereka di Rudenim, yang berupa penginapan/rumah sewa. Penempatan para pengungsi di Rudenim  juga  mengacu  pada  Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI- 0352.GR.02.07  Tahun  2016  tentang  Penanganan  Imigran  Ilegal  yang  Menyatakan  Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.
9 Primawardani, Y., dan Kurniawan, A. R. (2018). Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 12 (2), 179-197.
Pemerintah  Kota  Makassar  telah  menjalin  kerja  sama  (MoU)  dengan  IOM  dan UNHCR sebagai perwujudan amanah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, di mana pada  Pasal  20  yang  berkaitan  dengan  tempat  penampungan  imigran,  Pemerintah  Kota Makassar bertugas untuk menunjuk dan menyediakan tempat penampungan bagi pengungsi dan  pencari  suaka  di  Kota  Makassar  dengan  IOM  sebagai  pihak  yang  membiayai  segala fasilitas yang dibutuhkan oleh pengungsi dan pencari suaka. Dalam rangka memaksimalkan peran tersebut, maka pada tahun 2015 Pemerintah Kota Makassar menandatangani MoU dengan IOM demi terwujudnya kerja sama yang lebih bersinergi. Berbagai hal telah dilakukan oleh  Pemerintah  Kota  Makassar,  seperti  halnya  melakukan  kerja  sama  dengan  lembaga internasional yang menangani urusan pengungsi internasional seperti IOM dan UNHCR.
Kerangka  kerja  umum  penanganan  pengungsi  dan  pencari  suaka  di  Kota  Makassar menjabarkan kebijakan yang berbentuk program yang disebut sebagai out-REACH. Dalam blueprint uraian dari MoU antara Walikota Makassar dan IOM dalam Penanganan Pengungsi dan  Pencari  Suaka  No.  180.474.32/26/BKS/IX/2015  oleh  Walikota  Makassar  dan IDN/LOCO/ME0252/2015 oleh IOM pada tanggal 21 September 2015 terkait Kerangka Kerja Umum Penanganan Pengungsi, tahun 2016.
Merujuk  Pasal  31  dan  32  Perpres  Nomor  125  Tahun  2016,  pengamanan  terhadap pengungsi pada saat ditemukan dan pada saat berada di penampungan, dilaksanakan oleh Polri.  Unit  satuan  yang  bertanggung  jawab  melakukan  pengamanan  terkait  masalah pengungsi dan pencari suaka adalah Unit Pengawasan Orang Asing (Unit POA) 10 yang berada dalam Satuan Intelkam Polrestabes Makassar.
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa selama tahun 2019 tidak ada penemuan pengungsi dan pencari suaka dalam keadaan darurat di perairan Kota Makassar, sehingga pengamanan yang  dilakukan  lebih  terfokus  pada  pengamanan  pengungsi  dan  pencari  suaka  di  tempat penampungan. Selanjutnya pada Pasal 32 dijelaskan bahwa pengamanan terhadap pengungsi pada tempat penampungan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk berkoordinasi dengan Polri  setempat,  yakni:  menjaga  agar  pengungsi  tetap  berada  di  tempat  penampungan, menciptakan  rasa  aman  bagi  lingkungan  sekitar  tempat  penampungan,  membuat  dan mensosialisasikan tata tertib yang memuat kewajiban dan larangan bagi pengungsi.
Secara teknis pengamanan di penampungan dilakukan oleh security yang disediakan oleh pengelola Rudenim, yang mana para security telah mendapatkan pelatihan dari pihak Polri. Terkait  pengamanan  di  Rudenim,  pihak  Polri  tidak  melakukan  pengamanan  melekat  di sejumlah Rudenim, namun dengan memaksimalkan fungsi security yang telah disediakan oleh Rudenim. Selanjutnya petugas Polri akan melakukan pengawasan terhadap pengamanan yang dilakukan oleh security dan selalu stand by jika sewaktu-waktu diperlukan personil Polri di lokasi Rudenim. 11
Pelanggaran yang seringkali terjadi adalah pelanggaran tata tertib terkait batas waktu jam  malam  yaitu  pukul  20.00  setempat.  Pelanggaran  lainnya  yang  sering  terjadi  adalah perselisihan antar sesama pengungsi dan pencari suaka, maupun dengan masyarakat sekitar. Hal  tersebut  terjadi  akibat  kesalahpahaman  yang  berujung  perselisihan.  Selain  itu,  apabila ditemukan adanya pelanggaran tata tertib yang ditetapkan oleh Rudenim, maka hal tersebut akan  dilakukan  tindakan  oleh  pihak  Rudenim  sendiri.  Apabila  ditemukan  pengungsi  dan pencari suaka yang melakukan pelanggaran pidana, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku.  Pelanggaran  lainnya  yang  sering  ditemukan  adalah,  masih  ditemukan  adanya
10 Rompas, K., Liando, D. M., dan Waworundeng, W. (2021). Implementasi Kebijakan Pengawasan Orang Asing di Provinsi Sulawesi Utara. Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan , 1 (1), 1-9.
11 Utomo, H., Yusnaldi, Y., dan Puspita, A. S. (2018). Upaya Pemerintah Menangani Irregular Migrant Dalam Perspektif Keamanan Maritim di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keamanan Maritim , 4 (2), 87-109.
pengungsi  yang  menggunakan  kendaraan  bermotor,  padahal  hal  tersebut  sudah  dilarang dalam tata tertib yang telah ditetapkan oleh Rudenim. Hal tersebut seringkali ditemukan oleh pihak Polri di jalanan Kota Makassar di sekitar daerah Rudenim.
Pada pasal 33 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, diatur ketentuan mengenai kewenangan pengawasan keimigrasian oleh Rudenim. Pada pasal 33  dinyatakan  bahwa  petugas  Rudenim  melakukan  pengawasan  keimigrasian  terhadap pengungsi.  Pengawasan  keimigrasian  terhadap  pengungsi  yang  ditemukan  di  tempat penampungan  dan  di  luar  tempat  penampungan  akan  diberangkatkan  ke  negara  tujuan, pemulangan  sukarela,  dan  pendeportasian.  Pengawasan  keimigrasian  yang  dilakukan  saat penemuan berupa pengecekan identitas, dokumen perjalanan, pengambilan foto dan sidik jari. 12 Saat mereka telah ditempatkan di penampungan, pengawasan keimigrasian melakukan pemeriksaan ulang dan selanjutnya mereka diberikan kartu oleh Rudenim. Para pengungsi dan pencari suaka tersebut diberlakukan wajib lapor setiap bulannya di Rudenim.
Wajib  lapor  bagi  pengungsi  di  Rudenim,  menemukan  hambatan  dikarenakan  jarak penampungan pengungsi dengan Rudenim yang cukup jauh, sehingga para pengungsi merasa kesulitan,  terlebih  lagi  jika  harus  membawa  serta  keluarganya  untuk  melaksanakan  wajib lapor. Selain itu, pernah ada kejadian pengungsi yang tidak berada di penampungan dan tidak melaksanakan  wajib  lapor.  Setelah  dilakukan  pemeriksaan,  pernyataan  pengungsi  tersebut telah berada di Jakarta. Atas kejadian tersebut, pihak Rudenim berkoordinasi dengan IOM agar  pengungsi  tersebut  dipindahkan  ke  Jakarta  dan  tidak  diperbolehkan  kembali  ke  kota Makassar.
Dalam  melakukan  pengawasan  pengiriman  ke  negara  tujuan  bagi  pengungsi  dan perpindahan pengungsi ke propinsi lain juga tidak mendapatkan permasalahan berarti. Hal ini  dikarenakan  untuk  proses  pengiriman  ke  negara  tujuan,  pengawasannya  memang dilakukan oleh pihak Rudenim, terutama berkaitan dengan pengawalan keberangkatan dan penyelesaian dokumen yang dibutuhkan seperti paspor, visa dan sebagainya. 13 Pengawasan keimigrasian  terhadap  pengungsi  yang  akan  diberangkatkan  ke  negara  tujuan  dilakukan dengan  berkoordinasi  dengan  UNHCR,  IOM  dan  negara  penerima,  beserta  persyaratan administrasi  yang  diperlukan. 14 Selanjutnya  pengungsi  tersebut  akan  dikawal  dari  tempat penampungan ke tempat pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Untuk para pengungsi yang akan dipulangkan secara sukarela dilakukan atas dasar permohonan  pengungsi  yang  bersangkutan.  Selanjutnya  akan  dikoordinasikan  dengan UNHCR,  IOM  dan  negara  asal  pengungsi,  untuk  kemudian  diberangkatkan  ke  negara asalnya. Sementara itu, untuk pencari suaka yang ditolak status pengungsinya oleh UNHCR, akan  ditempatkan  di  Rudenim  untuk  dipersiapkan  proses  deportasi  terhadap  yang bersangkutan.

## 4.  Hambatan Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka dari Luar Negeri di Kota Makassar
Sebelum  terbitnya  Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016  tentang  Penanganan Pengungsi Luar Negeri, penanganan pengungsi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31  Tahun  2013  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
12 Mardizan, L. P., dan Syamsir, S. (2019). Pengawasan Penerbitan Paspor dalam Rangka Pencegahan TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas I Padang. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) , 1 (1), 97-115.
13 Primawardani, Y., dan Kurniawan, A. R. (2018). Op.Cit.
Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 memiliki kedudukan yang lebih rendah dari pada Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian.  Sehingga  seharusnya Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tidak boleh bertentangan dengan aturan yang secara hierarkis berada di atasnya.
Permasalahan  utama  yang  menonjol  sejauh  ini  ialah  terkait  keabsahan  masuknya pengungsi dan pencari suaka ke wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang  Keimigrasian  hanya  mengenal  imigran  legal  dan  imigran  ilegal. 15 Undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai pencari suaka dan pengungsi. Bahkan di dalam  undang-undang  tersebut  tidak  terdapat  pengaturan  tentang  pencari  suaka  dan pengungsi.  Dalam  aturan  tersebut,  imigran  ilegal  dikaitkan  erat  dengan  penyelundupan manusia. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 juga tidak membedakan istilah pengungsi dan pencari suaka.
Dalam  Pasal  41  Peraturan  Presiden  Nomor  125  tahun  2016  dinyatakan  bahwa penanganan  pengungsi  pada  semua  tahapan  dilakukan  dengan  memisahkan  pengungsi dengan kelompok penyelundupan manusia. Pasal tersebut dinilai sebagai lex specialist terkait objek  orang  asing  yang  sebelumnya  diatur  dalam  undang-undang. 16 Hal  tersebut  justru membuka  kelonggaran  bagi  masuknya  pengungsi  dan  pencari  suaka  ke  wilayah  Kota Makassar, dikarenakan pengungsi dan pencari suaka yang statusnya adalah warga asing.
Berdasarkan  undang-undang  pengungsi  tidak  dapat  merta  merta  masuk  ke  wilayah Indonesia. Namun, justru menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, Pemerintah Indonesia seolah-olah memiliki kewajiban dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi seperti  negara-negara  yang  meratifikasi  Konvensi  1951  dan  Protokol  1967  tentang  Status Pengungsi.  Pada  kenyataanya  Pemerintah  Indonesia  bukanlah  termasuk  negara  yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.  Selanjutnya, bagi pihak Imigrasi yang secara khusus menangani permasalahan orang asing, terdapat beberapa aturan  yang  selama  juga  menjadi  dasar  pelaksanaannya,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  dan  hukum  turunannya  yaitu  Peraturan  Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016  tentang  Penanganan  Imigran  legal  yang  menyatakan  diri  sebagai  pencari  suaka  atau pengungsi.
Selain persoalan mengenai pengaturan, juga terkait dengan persoalan penegak hukum. Penanganan  pengungsi  dari  luar  negeri  tidak  hanya  dibebankan  kepada  pihak  imigrasi, melainkan sejumlah lembaga secara terpadu sesuai dengan bagiannya masing masing, yaitu TNI, Polri, Kementerian dan non-Kementerian di bidang kelautan, Imigrasi (Rudenim), dan Pemerintahan Daerah (Pemda). Dalam hal penemuan dikoordinasikan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pencarian dan pertolongan yang dapat melibatkan TNI, Polri, Kemenhub, Bakamla, dan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian terkait lainnya  yang  melaksanakan  tugas  di  perairan  wilayah  Indonesia,  kemudian  Selanjutnya diserahkan oleh Polri kepada Rudenim. Rudenim berkoordinasi dengan Pemda kemudian
15 Johan,  E.  (2013).  Kebijakan  Indonesia  terhadap  Imigran  Ilegal  dan  Hubungannya  dengan  Kedaulatan Negara. Yuridika , 28 (1), 1-12.
16 Fajriana, N. (2018). Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan. Badamai Law Journal , 3 (1), 60-79.
Pemda menentukan tempat penampungan bagi pengungsi dan dapat difasilitasi oleh IOM. Pengamanan  dilaksanakan  oleh  Polri  sementara  pengawasan  keimigrasian  dilakukan  oleh pihak Rudenim.
Di Kota Makassar, secara umum pelaksanaan penanganan pengungsi telah terlaksana dengan relatif baik. Unsur penegak hukum yaitu lembaga-lembaga yang terkait dalam Perpres tersebut  telah  tergabung dan  bersinergi  dalam Tim  Pengawasan  Orang Asing  (Tim  Pora) dengan leading  sector- nya  adalah  pihak  Imigrasi.  Tim  Pora  dibentuk  berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2011  tentang  Kemigrasian  dan  selanjutnya  diatur  lebih  detail  dalam  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Dalam Pasal 13 dinyatakan bahwa Anggota Tim Pora tingkat kabupaten/kota paling sedikit terdiri dari unsur:
1) Kantor Imigrasi;
2) Kepolisian Resor Kota/Kepolisian Resor;
3) Kejaksaan Negeri;
4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
6) Badan Intelijen Negara Daerah;
7) Komando Distrik Militer;
8) Pangkalan Angkatan Laut/Pos Angkatan Laut; dan
9) Pangkalan Udara Angkatan Udara.
Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016  telah  terakomodir  dalam  Tim  Pora, sehingga dalam pelaksanaanya semakin memperkuat koordinasi lintas lembaga, di antaranya dengan  melakukan  join  monitoring  dan  operasi  gabungan.  Selain  itu,  lembaga-lembaga tersebut juga terakomodir dalam Komite Intelijen Daerah (Kominda) di bawah koordinator Badan Intelijen Negara (BIN). Kominda dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara yang merupakan turunan dari Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Secara umum, lembaga-lembaga yang terkait telah terkoordinir dalam sejumlah wadah yang saling beririsan, antara lain dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016, Tim Pora dan Kominda, sehingga koordinasi lintas lembaga dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut juga telah memahami substansi aturan yang ada di dalam dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016, sehingga tidak ada kendala berarti dari aspek penegak  hukum  dalam  pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Nomor  125  tahun  2016  tentang Penanganan Pengungsi di Luar Negeri.
Salah satu hal yang berpengaruh dalam pelaksanaan undang-undang kaitannya dengan pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi Dari Luar Negeri di Kota Makassar, pada hal penemuan, tidak adanya penemuan pengungsi dalam keadaan darurat sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan presiden tersebut, maka tidak ada permasalahan yang ditemui di lapangan. Namun demikian, secara kesiapan fasilitas sudah memadai apabila sewaktu-waktu ditemukan adanya pengungsi dalam keadaan darurat di wilayah Kota Makassar.
Dalam hal penempatan pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar, fasilitas yang disediakan oleh Pemkot Makassar dengan dukungan IOM telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan presiden tersebut. 17 Hal tersebut terlihat dari fasilitas Rudenim yang
17 Alimuddin, A. F. F. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian oleh Pencari Suaka di Kota Makassar . Makassar: Universitas Bosowa.
ditempati  para  pengungsi  dan  pencari  suaka  yang  dalam  keadaan  layak  huni  dan  juga didukung dengan fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan IOM, yaitu Rumah Sakit Awal Bros yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo dan Rumah Sakit Bhayangkara yang berlokasi di Jalan A. Mappaoddang, Makassar.
Dalam  hal  pengamanan  dalam  pengawasan,  fasilitas  yang  disediakan  untuk  petugas security di bawah koordinasi Polri hanya diperuntukkan bagi penjaga keamanan di Rudenim Makassar  saja,  baik yang berupa  borgol,  pentungan,  alat  kejut  listrik  dan sebagainya  yang penggunaannya harus berdasarkan SOP yang ada di Rudenim. Sementara itu, fasilitas dalam hal pengawasan keimigrasian, dinilai masih relatif kurang, di antaranya perangkat mobilisasi yang digunakan Rudenim Makassar masih minim. Selain mobil dinas, petugas menggunakan kendaraan  pribadi  berupa  sepeda  motor  bila  terdapat  panggilan  dari  berbagai  tempat penampungan. Selain itu, faktor jarak juga menjadi kendala mengingat letak Rudenim yang secara  administratif  berada  di  Kabupaten  Gowa,  sehingga  jarak  tempuh  yang  ada membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai tempat penampungan yang berada di wilayah Kota Makassar.
Sehubungan dengan yang terjadi di lingkungan masyarakat, dapat ditinjau dari dua hal, yaitu  entitas  pengungsi  dan  pencari  suaka  yang  berada  di  Kota  Makassar  dan  kelompok masyarakat  Kota  Makassar  itu  sendiri.  Sebagai  entitas  kelompok  masyarakat  sendiri,  para pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar yang berasal dari negara yang berbeda-beda, belum  sepenuhnya  membentuk  kesatuan  masyarakat  yang  terstruktur,  sehingga  masing- masing kelompok pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari negara tertentu, cenderung bertindak secara otonom dan minim kesadaran kolektif di antara mereka sebagai pengungsi dan pencari suaka secara umum. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 mengalami permasalahan, karena para pengungsi dan pencari suaka tersebut belum dapat diatur secara terstruktur. Di sisi lain, minimnya kesadaran masyarakat Kota Makassar dan sikapnya cenderung permisif terhadap keberadaan para pengungsi dan pencari  suaka,  justru  menyebabkan  minimnya  pengawasan  terhadap  mereka,  sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran baik dalam hal pelanggaran disiplin tata tertib Rudenim hingga tindakan kriminalitas. Sebagai contoh adalah minimnya inisiatif masyarakat untuk  secara  aktif  melakukan  pengawasan  dan  pelaporan  apabila  ditemukannya  para pengungsi dan Pencari suaka yang melakukan pelanggaran di lapangan.
Menyoroti kondisi pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari sejumlah negara luar, khususnya  negara  Timur  Tengah,  yang  tentunya  memiliki  budaya  yang  berbeda  dengan budaya Indonesia terlebih lagi di Makassar. 18 Adanya ego superioritas etnis arab dibandingkan budaya lain di dunia, mengakibatkan kecenderungan munculnya ketaatan hukum yang minim. Akibatnya  seringkali  terjadi  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  para  pengungsi  dan pencari suaka di Makassar. Hal tersebut tercermin dari kejadian pelanggaran tata tertib yang diberlakukan  oleh  Rudenim  yang  seringkali  tidak  ditaati  oleh  para  pengungsi  dan  pencari suaka yang ada di Makassar. Sikap ego sentris di antara sub-etnis arab yang berbeda-beda dari masing-masing  kelompok  pengungsi  dan  pencari  suaka  dari  negara  yang  berbeda  juga menyebabkan  timbulnya  perselisihan  di  antaranya  sesama  pengungsi  dan  pencari  suaka. Tidak jarang muncul perkelahian di antara mereka yang hal tersebut juga melanggar tata tertib yang telah ditetapkan pihak Rudenim.
Pada pasal 30 Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dinyatakan bahwa  setiap pengungsi wajib mematuhi tata tertib di tempat penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf  h,  adat  istiadat  yang  berlaku  dalam  masyarakat  setempat,  dan  ketentuan  Peraturan
18 Vita Indah, P. (2021). Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Pengungsi Asing dan Pencari Suaka Pada Era Reformasi Perspektif Siyāsah Dauliyah . Purwekerto: IAIN Purwokerto.
perundang-undangan. Pasal tersebut juga mengatur keterkaitan aspek budaya setempat yang juga harus ditaati oleh para pengungsi dan pencari suaka yang berada di Makassar. Namun demikian,  hal  tersebut  terkesan  sering  diabaikan,  sehingga  sering  terjadi  permasalahan sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  yaitu  munculnya  perselisihan  antara  para pegungsi dengan masyarakat sekitar.

## 5.  Kesimpulan
Jumlah pengungsi di wilayah Kota Makassar terdata pada tahun 2022 sebanyak 1.369 orang dan  seluruhnya  telah  ditetapkan  statusnya  UNHCR  sebagai  pengungsi.  Para  pengungsi tersebut ditempatkan di 22 Rudenim yang difasilitasi oleh IOM. Para pengungsi tersebut telah berada  di  Makassar  pada  umumnya  telah  lebih  dari  empat  tahun.  Terdapat  sejumlah permasalahan yang terjadi sehubungan dengan keberadaan para pengungsi di Kota Makassar, di antaranya perkelahian antar sesama pengungsi, permasalahan dengan masyarakat setempat, tindakan asusila, aksi unjuk rasa, dan lain-lain.
Faktor  yang  berpengaruh  juga  adalah  faktor  masyarakat  dan  budaya  yang  rawan menimbulkan permasalahan antara para pengungsi dan masyarakat setempat. Masih adanya sejumlah  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  para  imigran  dan  pencari suaka, baik  di  dalam maupun  di  luar  penampungan,  di  antaranya  adalah  pelanggaran  batas  waktu  keluar penampungan, perkelahian di kalangan pengungsi dan pencari suaka, bekerja secara ilegal, dan adanya sejumlah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pengungsi dan pencari suaka. Faktor yang berpengaruh dalam pengamanan hukum yaitu pihak Polri tidak dapat melakukan pengamanan melekat secara terus menerus dan hanya dilakukan oleh petugas security . Namun demikian, dalam hal pengamanan dapat dimaksimalkan dengan mengoptimalkan peran Tim Pora dan Kominda. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian, khususnya terhadap pengungsi di luar  tempat  penampungan,  juga  masih  belum  terlaksana  dengan  maksimal.  Hal  tersebut terindikasi dari masih banyaknya pengungsi yang masih berada di luar penampungan melebihi batas waktu. Pengaruh lain yakni fasilitas bagi petugas pengawas yang masih relatif minim dalam  pelaksanaan  tugasnya,  serta  kurangnya  peran  serta  masyarakat  untuk  turut  serta melakukan pengawasan terhadap pengungsi di luar penampungan.

## Referensi
Buku dengan penulis: Alimuddin,  A.  F.  F.  (2020). Efektivitas  Penegakan  Hukum  terhadap  Penyalahgunaan  Izin Keimigrasian oleh Pencari Suaka di Kota Makassar . Makassar: Universitas Bosowa.
Sultoni, Y. (2014). Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia . Malang: Brawijaya University.
Vita  Indah,  P.  (2021). Kebijakan  Politik Luar  Negeri Indonesia  terhadap  Pengungsi  Asing  dan Pencari  Suaka  Pada  Era  Reformasi  Perspektif  Siyāsah  Dauliyah .  Purwekerto:  IAIN Purwokerto.
Artikel jurnal:
Darussalam, A., Bachtiar, F. R., dan Zulfikar, A. (2021). Tinjauan Sikap dan Kebijakan Negara-Negara  Terkait  Pengungsi  Timur  Tengah:  Peran  Strategis  Negara-Negara Mayoritas Muslim dalam Perspektif Islam. Gorontalo Journal of Government and Political Studies , 4 (1), 146-166.
Fajriana,  N.  (2018).  Teleconference  Dalam  Pemeriksaan  Perkara  Pidana  di Pengadilan. Badamai Law Journal , 3 (1), 60-79.
Johan, E. (2013). Kebijakan Indonesia terhadap Imigran Ilegal dan Hubungannya dengan Kedaulatan Negara. Yuridika , 28 (1), 1-12.
Khairiah, N., Rahmi, A., dan Martinelli, I. (2021). Management of Overseas Refugees in North Sumatra in the Perspective of Human Security. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) , 4 (4), 12077-12089.
Mardizan, L. P., dan Syamsir, S. (2019).  Pengawasan Penerbitan Paspor dalam Rangka Pencegahan TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas I Padang. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) , 1 (1), 97-115.
Primawardani, Y., dan Kurniawan, A. R. (2018). Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh  Petugas  Rumah  Detensi  Imigrasi  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum , 12 (2), 179-197.
Rompas,  K.,  Liando,  D.  M.,  dan  Waworundeng,  W.  (2021).  Implementasi  Kebijakan Pengawasan  Orang  Asing  di  Provinsi  Sulawesi  Utara. Pengelolaan  Sumberdaya Pembangunan , 1 (1), 1-9.
Syahrin, M. A., dan Utomo, Y. S. (2019). Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi  dari  Luar  Negeri. Jurnal  Ilmiah  Kajian Keimigrasian , 2 (2), 83-96.
Syahrin, M. A., dan Saputra, S. (2019). Tindakan Hukum terhadap Orang Asing Mantan Narapidana  yang  Memiliki  Kartu  Pengungsi  UNHCR  dalam  Perspektif Keimigrasian. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13 (2), 139-164.
Utomo,  H.,  Yusnaldi,  Y.,  dan  Puspita,  A.  S.  (2018).  Upaya  Pemerintah  Menangani Irregular Migrant Dalam Perspektif Keamanan Maritim di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keamanan Maritim , 4 (2), 87-109.

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2023 ALJ. All rightsreserved.