## ALACRITY : Journal Of Education
Volume 2, Issue 1, Februari 2022 http://lpppipublishing.com/index.php/alacrity

## Pengambilan Keputusan Dan Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Di SMP
Negeri 15 Islam Terpadu Binjai
Muslim Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Corresponding Author : Muslimbinjai22@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article history: Received
10 Januari 2022
Revised
15 Januari 2022 Accepted 20 Januari 2022

## ABSTRACT
Quality  education  basically  produces  quality  human  resources  as  well. The  quality  of  education  is  determined  by  various  elements,  namely school, community, and family involvement. In making a quality school, it  is  necessary  to  have  a  quality  policy  in  schools.  Quality  policy  in schools  is  an  official  and  written  policy  of  a  school  where  school members are committed to realizing the policy. In making decisions and policies  on  the  quality  of  education  at  SMP  Negeri  15  Islam  Terpadu Binjai, the principal together with the teachers develop and improve the quality of the school by conducting deliberation to formulate the vision, mission  and  goals  of the  school to  be  achieved.  Then  a  better  policy  is made that serves as a guide for the direction of long-term school policies in  terms  of  continuous  quality  improvement.  Thus,  in  decision making and policies at SMP Negeri 15 Islam Terpadu Binjai, there is a process in improving the quality of education in order to achieve school education goals as expected. Kata Kunci Decision Making, Education, Quality

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  pendidikan  adalah  upaya  untuk  mengembangkan  kemampuan  dan potensi manusia sehingga bisa hidup layak, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.  Pendidikan  dianggap  sebagai  suatu  investasi  yang  paling  berharga  dalam bentuk  peningkatan  kualitas  pendidikan  sumber daya  insani untuk  pembangunan  suatu bangsa.  Sering  kali  kebesaran  suatu  bangsa  diukur  dari  sejauh  mana  masyarakatnya mengenyam pendidikan. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh suatu masyarakat, maka  semakin  majulah  bangsa  tersebut.  Kualitas  pendidikan  tidak  saja  dilihat  dari kemegahan fasilitas pendidikan yang dimiliki, tetapi sejauh mana output (lulusan) suatu pendidikan  dapat  membangun  sebagai  manusia  yang  paripurna  sebagaimana  tahapan pendidikan tersebut.
Pendidikan yang bermutu pada dasarnya menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu pula. Sumber daya manusia yang dipupuk sesuai dengan perkembangan potensi peserta  didik  semenjak  pendidikan  dasar,  menengah  maupun  tinggi.  Mutu  pendidikan yang  rendah  menjadi  kendala  dalam  menjadikan  sumber  daya  manusia  yang  bermutu dan nampaknya belum sepenuhnya disadari oleh berbagai pihak. Dengan demikian perlu adanya indikator sekolah bermutu sehingga masyarakat mengetahui standar yang harus dicapai dalam praktek pendidikan, dan menyadarkan lembaga-lembaga pendidikan yang
ALACRITY : Journal Of Education Volume 2 No 1 (2022) Page : 41-47
belum  memenuhi  standar  untuk  lebih  berupaya  dalam  peningkatan  mutu  pendidikan. Mutu  pendidikan  ditentukan  oleh  berbagai  unsur,  yaitu  sekolah,  masyarakat,  dan keterlibatan  keluarga.  Semua  unsur  tersebut  berjalan  seirama  dan  saling  mendukung antara unsur satu dengan yang lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Pada  tingkat  sekolah,  dalam  menjadikan  sekolah  yang  bermutu diperlukan  adanya kebijakan  mutu  di  sekolah.  Kebijakan  mutu  di  sekolah  merupakan  kebijakan  resmi  dan tertulis  dari  suatu  sekolah  dimana  warga  sekolah  berkomitmen  untuk  mewujudkan kebijakan tersebut. Kebijakan mutu bukan hal yang mudah untuk disepakati oleh warga sekolah  serta  diimplementasikan,  karena  kebijakan  mutu  merupakan  visi-misi  yang berfungsi  sebagai  pedoman  arah  kebijakan  sekolah  jangka  panjang  dalam  hal  perbaikan mutu secara terus menerus.
Pemberian  kemandirian  kepada  sekolah  memperlihatkan  suatu  perubahan  cara berpikir  dari  yang  bersifat  rasional,  normatif  dan  pendekatan  preskriptif  di  dalam pengambilan  keputusan  pendidikan  kepada  suatu  kesadaran  akan  kompleksnya pengambilan keputusan di dalam sistem pendidikan dan organisasi yang mungkin tidak dapat  diapresiasikan  secara  utuh.  Pengambilan  keputusan  merupakan  salah  satu  faktor yang  mempengaruhi  pencapaian  tujuan  pendidikan  sekolah,  sehingga  apabila pengambilan  keputusan  sekolah  didukung  oleh  berbagai  unsur,  yaitu  sekolah, masyarakat,  dan  keterlibatan  keluarga  maka  pencapaian  tujuan  pendidikan  di  sekolah akan mudah tercapai.
Dalam  observasi  di  SMP  Negeri  15  Islam  Terpadu  Binjai  ditemukan  bahwa  dalam pengambilan  keputusan  dan  kebijakan  dilakukan  oleh  kepala  sekolah.  Dimana  untuk mengembangkan  dan  meningkatkan  mutu  disekolah  ini  dilakukan  adanya  musyawarah oleh  semua  guru  terhadap  visi,  misi  dan  tujuan  sekolah  yang  tercapai.  Kemudian dilakukan  kebijakan  yang  lebih  baik  yang  berfungsi  sebagai  pedoman  arah  kebijakan sekolah  jangka  panjang  dalam  hal  perbaikan  mutu  secara  terus  menerus. Dengan  begitu dalam  pengambilan  keputusan  dan  kebijakan  di  SMP  Negeri  15  Islam  Terpadu  Binjai memiliki  proses  dalam  peningkatan  mutu  pendidikan  agar  mencapai  tujuan  pendidikan sekolah  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Dari  hal  diatas  peneliti  akan  mendiskripsikan tentang  “Pengambilan  Keputusan  dan  Kebijak an  Peningkatan  Mutu  Pendidkan  di  SMP Negeri 15 Islam Terpadu Binjai ”.

## METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi  penelitian  ini  berada  di  SMP  Negeri  15  Islam  Terpadu  Binjai  yang beralamatkan  di  Jalan  Labu  Kelurahan  Paya  Roba  Kecamatan  Binjai  Barat  Kota  Binjai, Sumatera Utara. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2021.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  khusus  objek yang  tidak  dapat  diteliti  secara  statistik  atau  cara  kuantifikasi.  Jenis  penelitianini adalah penelitian kualitatif deskriptif

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Proses  pelaksanaan  pengambilan  keputusan  dan  kebijakan  peningkatan  mutu pendidikan Islam di SMP Negeri 15 Islam Terpadu Binjai.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepala  sekolah SMP  Negeri  15  Islam  Terpadu  Binjai, Bapak Gunawan S.Pd. Beliau mengatakan bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan di  sekolah  untuk  mengambil  keputusan  dan  kebijakan,  kepala  sekolah  menggunakan kepemimpinan  demokrasi  dimana  melibatkan  semua  staf  sekolah  untuk  saling bekerjasama  dalam  mencapai  suatu  tujuan  sekolah  secara  efektif  dan  efisien.  Melalui komunikasi yaitu rapat-rapat yang dilakukan oleh sekolah untuk menanamkan kebiasaan atau  membiasakan  dalam  setiap  mengambil  keputusan  dilakukan  dengan  rapat  atau musyawarah.  Komunikasi  tersebut  tidak  hanya dilakukan  dalam  suasana  formal  namun juga dalam suasana informal. dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, sarana dan prasaran, SDM, pendidik dan tenaga kependidikan.
Dalam  membuat  sebuah  pengambilan  keputusan  dan  kebijakan  kepala  sekolah biasanya mengadakan rapat guna bertukar pendapat. Rapat yang sering dilakukan secara rutin  di  sekolah  ini  yakni  rapat  pimpinan  bersama  wakil  kepala  sekolah,  kepala  tata usaha,  rapat  wali  kelas  dan  guru  mata  pelajaran, dan rapat  pihak  sekolah  dengan  orang tua siswa serta rapat yang sifatnya formal maupun informal.
Kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah menggunakan langkah-langkah yang tepat  seperti  dengan  perencanaan,  perumusan  program, mengorganisasikan  program, kemudian  pelaksanaan  impelementasi  program  kebijakan  dan  disertai  dengan pengawasan yaitu dengan evaluasi terhadap kebijakan yang di  buat oleh kepala sekolah yaitu adanya visi dan misi, adanya program Tahfizul Al Qur’an, dan program sistem full day school agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dibuat.
Dari  hasil  wawancara,  kebijakan  kepala  sekolah  dalam  meningkatkan  mutu penidikan di SMP Negeri 15 Islam Terpadu Binjai antara lain dengan adanya sumber daya manusia  (SDM)  yaitu  adanya  siswa,  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  sumber  daya keuangan  dan  sumber  daya  sarana  dan  prasarana  agar  dapat  mencapai  suatu  tujuan sekolah secara efektif dan efisien.
Pelaksanaan  pengambilan  keputusan  dan  kebijakan  peningkatan  mutu  di  SMP Negeri  15  Islam  Terpadu  Binjai  didukung  alokasi  dana  yang  berasal  dari  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat, dan bantuan lain yang tidak mengikat baik  dari  pemerintah  Kota  Binjai  maupun  masyarakat  di  sekitar  sekolah  tersebut.. Berdasarkan  data  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  pembiayaan  pelaksanaan  kebijakan peningkatan  mutu  sekolah  di  SMP  Negeri  15  Islam  Terpadu  Binjai  telah  didukung  oleh anggaran dari berbagai sumber.
Penyediaan  sarana  prasarana  sekolah  menjadi  faktor  penting  dalam  pelaksanaan program  sekolah  dalam  upaya  peningkatan  mutu  sekolah.  Sarana  prasarana  digunakan untuk media pembelajaran dan mempermudah pelaksanaan kegiatan atau proses belajar mengajar.  Keadaan  sarana  prasarana  yang  ada  di  SMP  Negeri  15  Islam  Terpadu  Binjai
sudah  cukup  memadai,  walaupun  masih  ada  beberapa  sarana  prasarana  yang  masih terbatas namun tidak menghambat kegiatan siswa.

## Masalah  yang  dihadapi  dalam  pengambilan  keputusan  dan  kebijakan  mutu pendidikan islam di SMP Negeri 15 Islam Terpadu Binjai
Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah diketahui bahwa masalah yang dihadapi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan peningkatan mutu di sekolah SMP Negeri 15 Islam Terpadu Binjai untuk terlaksananya efektivitas kegiatan pendidikan ini antara lain:
a. Masalah SDM
- Masih kurangnya guru PNS
- Banyaknya  guru  honor  yang  tidak  sesuai  dengan  kualifikasi  pendidikan dengan mata pelajaran yang dibutuhkan.
b. Masalah pendanaan.
- Gaji guru honor yang masih rendah (Rp. 30.000,-/jam)
- Besarnya alokasi dana untuk penggajian guru honor.
c. Masalah sarana prasarana yang belum lengkap
d.  Masalah akreditasi sekolah yang masih C Akreditasi sekolah yang masih C menyebabkan sulitnya lulusan masuk ke sekolah lanjutan tingkat atas negeri.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Dalam peningkatan mutu pendidikan terdapat dua hal penting yakni mengacu pada proses  pendidikan  dan  hasil  pendidikan.  Proses  pendidikan  yang  bermutu  apabila seluruh  komponen  pendidikan  terlibat  dalam  proses  pendidikan  itu  sendiri.  Adapun faktor-faktor pendukung dalam proses peningkatan mutu pendidikan sebagai input yaitu meliputi sumber daya manusia (kepala sekolah, guru, dan peserta didik) dan sumber daya lainnya (peralatan, perlengkapan, pendanaan dan lain lain).
Kepala  sekolah  mempunyai  peranan  penting  dalam  meningkatkan  kualitas pendidikan  dan  bertanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  pendidikan, administrasi  sekolah,  membina  tenaga  kependidikan,  dan  mendayagunakan  sekaligus memelihara  sarana  dan  prasarana.  Melihat  peranan  kepala  sekolah  tersebut,  kepala sekolah  mempunyai  tantangan  untuk  dapat  menjalankan  pendidikan  di  sekolah  agar terarah,  berencana  dan  berkesinambungan  dengan  menetapakan  kebijakan  dan memberikan  ide  yang  dapat  meningkatkan  mutu  pendidikan  dalam  mewujudkan  visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah sehingga sekolah dapat bekerja maksimal sesuai dengan program  yang  telah  ditentukan.  Dan  harus  menciptakan  lingkungan  yang  nyaman  bagi semua warga sekolah. Apalagi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang mana sekolah  merupakan  ciri  sekolah  terpadu  yang  proses  kegiatan  pembelajaranya mengharuskan sekolah merancang perencanaan pembelajaran dari pagi hingga sore yang
berarti  hampir  seluruh  aktifitas  anak  berada  di  sekolah  yang  dikemas  dalam  sistem pendidikan.
Dari  hasil  temuan  penelitian  di  atas,  proses  pengambilan  keputusan  dan  kebijakan kepala  sekolah  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  SMP  Negeri  15  Islam Terpadu Binjai dengan membuat suatu perencanaan/perumusan program kemudian berkerjasama dengan  seluruh  stakeholder  yang  ada  di  sekolah  tersebut  menjalankan  (implementasi program)  dan  yang  terakhir  adalah  melakukan evaluasi  terhadap  program  yang  di  buat sesuai dengan tujuan melalui hasil musyawarah (rapat) yaitu dengan membuat program Tahfizul Al- Qur’an, program sistem full day school, dan lain-lain.
Sesuai dengan pernyataan Rusdiana, dalam buku Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke  Implementasi  menyatakan  bahwa  Dalam  suatu  kebijakan  pendidikan  terdapat  tiga tahap  kebijakan  yaitu:  formulasi,  implementasi  dan  evaluasi.  kepala  sekolah  sebagai petugas  yang  profesional  di  tuntut  untuk  memformulasikan,  mengimplementasikan  dan mengevaluasi dari kebijakan pendidikan yang telah dibuat tersebut.
Pengambilan keputusan dan kebijakan di SMP Negeri 15 Islam Terpadu Binjai dalam meningkatkan  mutu  pendidikan,  dilakukan  dengan  adanya  koordinasi  dan  komunikasi yang  selalu  terjalin  di  sekolah  ini  dengan  adanya rapat  pimpinan  bersama  wakil  kepala sekolah, rapat wali kelas dan guru mata pelajaran, dan rapat pihak sekolah dengan orang tua siswa serta rapat yang sifatnya informal maupun formal.
Sesuai  dengan  pernyataan,  Sabatier  dan  Mazmanian  dalam  Sudiyono, mengemukakan  bahwa  putusan  kebijakan  dapat  dilaksanakan  dengan  optimal  jika memenuhi  berbagai  persyaratan  implementasi  salah  satunya  adalah  perlu  adanya koordinasi  yang  kuat  antar  berbagai  agen  atau  lembaga  implementor.  Koordinasi  atau komunikasi  dalam  pelaksanaan  kebijakan  peningkatan  mutu  pendidikan  di  sekolah berjalan rutin yaitu dengan adanya komunikasi terbuka antara sesama.
Keberhasilan  suatu  pelaksanaan  pengambilan  keputusan  dan  kebijakan  sangat dipengaruhi oleh seberapa besar dukungan yang ada untuk mendukung seluruh program dan  kegiatan.  Dalam  pelaksanaan  kebijakan  sekolah,  sekolah  membutuhkan  agen pelaksana  dalam  hal  ini  tenaga  pendidik  dan  pendidik  untuk  melaksanakan  kebijakan yang ada dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing agen pelaksana. Dengan tingkat pendidikan yang mayoritas sudah bergelar sarjana dapat memberikan dukungan terhadap  pelaksanaan  kebijakan  yang  ada  di  sekolah.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang disampaikan  oleh  Arif  Rohman  bahwa  faktor  yang  yang  dapat  menentukan  kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan salah satunya adalah faktor yang terletak pada  personil  pelaksana,  yakni  yang  menyangkut  tingkat  pendidikan,  pengalaman, motivasi,  komitmen,  kesetiaan,  kinerja,  kepercayaan  diri,  kebiasaan-kebiasaan,  serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan.
Dalam  mengimplementasikan  program-program  sekolah,  SMP  Negeri  15  Islam Terpadu  Binjai  selain  mendapat  dukungan  dari  warga  sekolah  juga  mendapatkan dukungan  dari  masyarakat  sekitarnya.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang  disampaikan Sabatier dan Mazmanian dalam Sudiyono, bahwa perlu dukungan dari seluruh pihak baik
internal  maupun  eksternal.  Dukungan  dari  internal  sekolah  dan  eksternal  sekolah memberikan  dampak  postif  terhadap  implementasi  kebijakan  peningkatan  mutu pendidikan  di  SMP  Negeri  15  Islam  Terpadu  Binjai.  Sedangkan  untuk  mendapat dukungan dari orang tua peserta didik, kepala sekolah berusaha melakukan komunikasi yang baik, misalnya pada  saat terdapat program yang akan dilaksanakan, pihak sekolah menghubungi  orang  tua  terlebih  dahulu  kemudian  mengadakan  rapat  untuk mendapatkan kesepakatan terkait program tersebut. Menurut kepala sekolah hal ini perlu terus dilakukan demi perbaikan dan pembenahan sekolah di segala bidang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil temuan khusus dan pembahasan tentang Pengambilan Keputusan dan  Kebijakan  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  di  SMP  Negeri  15  Islam  Terpadu  Binjai maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Proses  pengambilan  keputusan  dan  kebijakan  kepala  sekolah  dalam  rangka meningkatkan  mutu  pendidikan  dapat  dikatakan  sudah  benar  dengan  melakukan perencanaan  atau  perumusan  kebijakan  yang  di  buat  kemudian  melakukan pengorganisasian yaitu bekerja sama agar kebijakan yang telah di buat dapat berjalan dan di imlementasikan yaitu menjalankan kebijakan yang di buat serta yang terakhir adalah melakukan eveluasi yang mana program tersebut adalah visi dan misi sekolah serta  program  pendidikan  lainnya  yang  dibuat  agar  dapat  meningkatkan  mutu pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sudah benar bahwa sebelum kepala sekolah membuat kebijakan atau program kepala sekolah melakukan komunikasi  terbuka  dalam  pengambilan  keputusan  baik  secara  formal  maupun informal  melalui  rapat  pimpinan,  rapat  wali  kelas  dan  guru  mata  pelajaran,  rapat kerja, serta adanya rapat pihak sekolah dengan orang tua siswa yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melihat sumber daya manusia (SDM) siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya keuangan dan sumber daya sarana dan parasana agar dapat mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Arcaro,S  Joremo,  2005. Pendidikan  Berbasis  Mutu,  Prinsip-Prinsip  Perumusan  dan  Tata Langkah Penerapan, Jakarta: Riene Cipta. Asrof Syafi’i, 2005. “ Metodologi Penelitian Pendidikan” , Surabaya: Elkaf.
Engkoswara dan Aan Komariah, 2015. Administrasi pendidikan. Bandung, Alfabeta. Hari  Suderadjat,  2005. Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah ; Peningkatan  Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK , Bandung: Cipta Lekas Garafika. HB, Sutopo, 2006. Metode Penelitian Kualitatif, Surakrtu: UNS Press. Ibnu Syamsi, 2002. Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi , Jakarta: Bumi Aksara.
ALACRITY : Journal Of Education Volume 2 No 1 (2022) Page : 41-47
Nurhimah  Zulaikhah,  2014. Hubungan  antara  orang  tua  dari  orientasi  karir  dengan pengambilan  keputusan  studi  lanjut ,  Tesis  (Surakarta:  Universitas  Muhammadiyah Surakarta)
Poewadarminta. W.J.S., 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Rodiyah,  2008. Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengambilan  Keputusan  dan  Perencanaan  di Sekolah , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rusdiana, 2015. Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi . Bandung, Pustaka Setia. Rusman, 2009. Manajemen Kurikulum, Jakarta: Raja Wali Pers. Sudarwan Danim, 2007. Visi Baru Manajemen Sekolah, Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono.  2007. Metode  Penelitian  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Afabeta. Supranto, 2005. Teknik Pengambilan Keputusan , Jakarta: PT Rineka Cipta.
Syafaruddin  &  Asrul,  2015. Kepemimpinan  Pendidikan  Kontemporer. Bandung:  Citapustaka Media.
Syafaruddin  Anzizhan,  2009. Sistem  Pengambilan  Keputusan  Pendidikan ,  Jakarta:  PT Grasindo.
Syafaruddin,  2008. Efektifitas  Kebijakan  Pendidikan,  Konsep,  Strategi,  Dan  Aplikasi  Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Yang Efektif, Jakarta: Rineka Cipta. Veithzal  Rivai,  dan  Sylviana  Murni, 2010.  “ Education  Management:  Analisis  Teori  dan Praktik ”, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Zaini,  M.  F.,  Hidayat,  R.,  Fadhli,  M.,  &  Pasaribu,  M.  H.  (2020).  Manajemen  Mutu Pendidikan : Perspektif Al-Qur ’ an dan Tafsir. Education Achievement: Journal of Science and Research , 1 (1).
Zulfahmi,  Ritonga,  A.  A.,  Azmar,  Nasution,  S.  R.,  &  Zaini,  M.  F.  (2022).  Tafsir  Tematik Manajemen  Pendidikan  Islam:  Leadership  dan  Administrasi  Pendidikan  dalam Perfektif Al- Qur’an.
Edumaspul: Jurnal Pendidikan , 6 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.2780
Copyright Holder :
© Name.  (2022).
First Publication Right :
© ALACRITY : Journal Of Education
This article is under:
Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional