INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 11297-11306 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Akibat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Kewenangannya Maka Dapat Dilakukan Upaya Hukum Lainnya Di Pengadilan Umum
Indra Afrita 1 ✉ , Lina 2 , Ahmad Khomeni Nasution 3 , M. Adri 4 , Juni 5
Universitas Lancang Kuning Email: linamubaraq565@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam  proses  peradilan    perdata  khusus  banyak  di  temukan  gugatan  yang telah  di  putuskan  pada Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen (LPSK) di lakukan upaya keberatan oleh pihak yang tidak merasa    puas  dengan  putusan    LPSK  tersebut  ke  pengadilan  perdata  khusus.  Pada  hal  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  mempunyai  kewenangan  untuk  menyelesaikan  sengketa konsumen di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen  beserta  peraturan  pelaksananya.  Pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  BPSK dalam  penyelesaian  sengketa  konsumen  telah  diatur  secara  limitatif  di  dalam  Keputusan  Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Tujuan membentuk BPSK adalah untuk melindungi  konsumen  maupun  pelaku  usaha  dengan  menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen yang  mengandung  unsur  kepastian  hukum  dan  keterbukaan  informasi.  Yang  menjadi  tujuan  dalam penelitian ini adalah menganalisis kewenangan dan proses penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK sehingga putusan dari BPSK dapat di batalkan oleh  Pengadialan Umum.. Hal ini harus di kaji lebih dalam mengapa  pengadilan  negeri  membatalkan  putusan  BPSK  sehingga  putusan  ini  dinilai  cacat  formil. Bukankah didalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 khususnya pasal 54 ayat (3 ) yang berbunyi “ Putusan majelis bersifat final dan  mengikat”. Namun dalam kenyataannya putusan BPSK banyak yang dibatalkan ke pengadilan karena dianggap menyalahi kewenangannya dalam pengambilan keputusan. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Konsumen, Upaya Hukum, Pengadilan Umum

## Abstract
In the special civil court process, it is found that many lawsuits that have been decided at the Consumer Dispute Resolution Institute (LPSK) are being  challenged by parties who are not satisfied with the LPSK's decision to the special civil court. In this case, the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) has the authority to resolve consumer disputes outside of court as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning  Consumer  Protection and  its  implementing  regulations.  The  implementation of  BPSK's duties and authority in resolving consumer disputes has been regulated in a limited manner in the Decree of the Minister of Industry and Trade Number 350/MPP/Kep/12/2001. The aim of establishing BPSK is to protect consumers and business actors by creating a consumer protection system that contains  elements  of  legal  certainty  and  information  transparency.  The  aim  of  this  research  is  to analyze the authority and process of resolving consumer disputes at BPSK so that decisions from BPSK can be annulled by the General Court. Isn't it in Law Number: 8 of 1999, specifically article 54 paragraph (3)  which  states  "The  decision  of  the  panel  is  final  and  binding".  However,  in  reality  many  BPSK decisions have been annulled in court because they were deemed to have violated their decision- making authority.
Keywords: Consumer Dispute Resolution, Legal Remedies, General Court

## PENDAHULUAN
Aristoteles menyatakan bahwa tujuan bermasyarakat adalah untuk mencapai keadilan, dan  untuk  mencapai  keadilan  tersebut  maka  dibutuhkan  hukum  sebagai  instrumen (Bernard L. Tanya, 2010). Aristoteles juga berpendapat bahwa hakikat hukum itu ada karena kausalitas, yakni dari sebab yang berupa bahan (causa materialis), dari sebab yang berupa bentuk (causa formalis), dari sebab yang berupa pembuat (causa efisien), dan dari sebab yang berupa tujuan (causa finalis) . Mencari nilai keadilan yang akiki sangatlah sulit dan harus menjalani proses yang panjang. Dalam aturan yang yang ada di negara kita harus melalui tahapan  demi tercapainya kepastian hukum.   Dalam penerapan hukum yang  di lakukukan dalam suatu lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang telah di putuskan namun dapat di lakukan upaya hukum di pengadilan negeri setempat. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya disebut UUD 1945. Dimana kalimat tersebut mempunyai arti secara luas bahwa Indonesia adalah negara yang menganut  paham negara hukum (rechtsstaat) dan  bukan negara kekuasaan (machstaat) (C.S.T Kansil, 1989).
Di Indonesia, perselisihan dalam ranah hukum privat ini sering terjadi bila seseorang merasa  hak-hak  keperdataannya    telah  dilanggar  dan  akan  berupaya  untuk mempertahankan  haknya  tersebut.  Untuk    mempertahankan  haknya,  orang  tentu
menggunakan hukum yang berlaku  seperti seorang  pemilik tanah akan menuntut ganti rugi  kepada  pihak    yang    menggusur  atau    menguasai  tanahnya  (R.  Soeroso,  2008). Terkadang bila perselisihan ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan,  maka upaya yang  dilakukan  untuk  menyelesaikan  sengketa  keperdataan    itu  ditempuh  dengan  cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Masing-masing pihak  harus membuktikan  kebenaran pendiriannya dan kesalahan-pelanggaran hukum yang dilakukan lawannya dan disisi lain berusaha  melumpuhkan  bukti  yang  diajukan  pihak  lawan  (Priyatna  Abdurrasyid,  2011). Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan  hukum,  menemukan    hukum  “inconcrito”  dalam  mempertahankan  dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan prosedural yang ditetapkan oleh  hukum  formal  (Zaeni  Asyhadie,  2009).  Tempat  dan  kedudukan    peradilan  dalam negara hukum  dan masyarakat demokrasi masih tetap diandalkan sebagai katup penekan (pressure value) atas segala pelanggaran hukum,  ketertiban masyarakat, dan pelanggaran ke tertiban umum, juga peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai “the last re sort” yakni sebagai tempat terakhir mencari  kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih  diandalkan sebagai  badan yang   berfungsi menegakkan keadilan  dan kebenaran (Yahya Harahap, 1997).
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdiri berdasarkan Undang-undang dimana  setiap  Kabupaten/  Kota  wajib  dibentuk  sesuai  perintah  undang-undang  dan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyelesaikan permasalahan konsumen diluar pengadilan  (non  litigasi)  secara  murah,  cepat,  dan  sederhana  (Shofie,  2002).  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen    yang  di  buat  oleh  bertujuan  untuk  melindungi konsumen  serta  pelaku  usaha  demi  tercapainya  kepastian  hukum  dan  keterbukaan informasi. Badan Sengketa Perlindungan Konsumen adalah salah satu badan penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  yang  berfungsi  untuk  menyelesaikan  sengketa  konsumen dengan cara beberapa cara yaitu:
1. Dengan cara memediasi para pihak yang bersengketa, BPSK sebagai pihak ketiga yang netral atau sebagai mediator bagi para pihak yang bersengketa namun BPSK tidak memiliki  kewenagan  dalam  pengambilan  keputusan  penyelesaian  sengketa.  BPSK dalam  memediasi  hanya  sebagai  pihak  yang  membantu  menyelesaiakan  sengketa para pihak sehingga tercapainya kesepakatan anta para pihak yang bersengketa;
2. Dengan cara Abitarse yaitu para pihak sepakat menyerahkan penyelesaian sengketa ini kepada BPSK selaku pihak yang netral sehingga tercapainya win-win solution dan kesepakatanya di tuangkan dalam perjanjian abitrase. Abitrase ini adalah salah satu
cara penyelesaian sengketa alternatif yang dilakukan diluar pengadilan;
3. Dengan cara konsolidasi yaitu BPSK adalah sebagai pihak ketiga yang menengahi serta mengawal jalannya kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dalam konsolidasi ini BPSK sebagai pihak ketiga memiliki hak istimewa untuk memberikan pendapat dan menasehati para pihak.
Dalam hubungan hukum sering kali menimbulkan pelanggaran norma perlindungan konsumen  dan  mengakibatkan  kerugian  pada  konsumen.  Pelanggaran  terhadap  norma perlindungan konsumen selalu saja berakibat kerugian materi terhadap konsumen. Pelaku usaha  terkadang  selalu  mengunakan  cara-cara  yang  tidak  benar  dalam  penyelesaian sengketa,  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen.  Namun  pelaku  usaha  juga merasa  di  rugikan  karena  konsumen  telah  melakukan  ingkar  janji  seperti  yang  telah  di sepakati  dalam  sebuah  perjanjian.  Dua  hal  ini  yang  melatar  belakangi  penulis  untuk mengkaji kewenangan BPSK dalam memutuskan sengketa konsumen yang mengakibatkan pelaku  usaha  melakukan  upaya  hukum  lainnya  di  pengadilan  umum.  Penulis  juga menemukan upaya keberatan yang dilakukan pelaku usaha di kabulkan oleh pengadilan umum.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif  didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode  pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akibat  Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Diluar  kewenangannya  Dapat Dilakukan Upaya Hukum Lainnya Di Pengadilan Umum
Diera negara berkembang seperti di Indonesia selalu melakukan pembangunan dan peningkatan  ekonomi  secara  merata.  Semua  sektor  mulai  mengalami  peningkatan  dan kemajuan. Perkembangan yang cukup pesat ini banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus di penuhi oleh masyarakat untuk meningkatkan kegiatan usahanya demi berjalannya roda ekonomi secara nasional. Pelaku usaha selalu punya cara untuk melakukan pengembangan usahanya di segala aspek kehidupan sosial. Banyak cara-cara yang dilakukan untuk menarik minat konsumen untuk mengikuti kegiatan usahanya serta menerima bentuk usaha yang ditawarkan. Konsumen sebagai sasaran oleh pelaku usaha selalu terlena dengan promo- promo yang diberikan pelaku usaha untuk menjual produknya dengan penawaran kredit atau pinjaman lainnya. Hal inilah yang menjadi sumber permasalahan konsumen. Banyak konsumen  tidak  sanggup  memenuhi  kewajibannya  dikarenakan  ketidak  mampuan konsumen untuk melakukan pemenuhan prestasi yang telah disepakatinya.
Ketika pelaku usaha melakukan hal-hal yang tidak wajar kepada konsumen sehingga melanggar  norma  perlindungan  konsumen  dengan  cara  mengambil  paksa  barang  milik konsumen di tengah jalan bahkan ada yang memaksa untuk menandatangani surat tanpa tau  apa  isi  dari  surat  tersebut.  Pelaku  usaha  telah  memaksakan  kehendaknya  dalam penyelesaian sengketa tersebut. Konsumen yang merasa dirugikan mengajukan pengaduan ke  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dengan  harapan  konsumen  mendapatkan keadilan yang seadil adilnya di lembaga perlindungan konsumen. Pelaku usaha kerap sekali mencantumkan  klausal  baku  kepada  konsumen  seperti  pada  pasal  18  Undang-Undang Nomor:  8  tahun  1999  tentang  ketentuan  pencantuman  klausal  baku.  Hal  ini  tentu  saja sangat  merugikan  konsumen  karena  banyak  sekali  pasal-pasal  yang  merugikan  pihak konsumen. Dari perjanjian baku yang telah di sepakati pihak konsumen terkadang tidak dapat mengartikan apa yang tercantum didalam perjanjian baku tersebut sehingga ketika ada  kelalaian  yang  dilakukan  konsumen  langsung  menjadikan  perjanjian  baku  tersebut sebagai bukti autentik di pengadilan umum.
Adapun kewenangan  kewenangan dari BPSK menurut undang  - undang nomor: 8 tahun 1999 adalah  pasal 52 yang berbunyi sebagai beikut “ Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:a.melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa  konsumen,  dengan  cara  melalui  mediasi  atau  arbitrase  atau  konsiliasi;  b. memberikan  konsultasi  perlindungan  konsumen;  c.  melakukan  pengawasan  terhadap
pencantuman  klausula  baku;  d.  melaporkan  kepada  penyidik  umum  apabila  terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; e. menerima pengaduan baik tertulis maupun  tidak  tertulis,  dari  konsumen  tentang  terjadinya  pelanggaran  terhadap perlindungan konsumen; f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;  g.  memanggil  pelaku  usaha  yang  diduga  telah  melakukan  pelanggaran terhadap  perlindungan  konsumen;  h.  memanggil  dan  menghadirkan  saksi,  saksi  ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini; i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap  orang  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  g  dan  huruf  h,  yang  tidak  bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen; j. mendapatkan, meneliti dan/atau  menilai  surat,  dokumen,  atau  alat  bukti  lain  guna  penyelidikan  dan/atau pemeriksaan; k. memutuskan dan menetapkan ada  atau tidak adanya kerugian di  pihak konsumen; l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap  perlindungan  konsumen;  m.  menjatuhkan  sanksi  administratif  kepada  pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
Pada pasal 54 Undang- Undang Nomor: 8 tahun 1999 ayat (3) yang berbunyi ”putusan majelis bersifat final dan mengikat”. Namun bertolak belakang dengan  pasal 56 ayat (2) yang berbunyi “Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lam bat  14  (empat  belas)  hari  kerja  setelah  menerima  pemberitahuan  putusan  tersebut”. Inkonsisten yang di tunjukkan oleh Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1999 ini ketika putusan bersifat final dan mengikat di ataur dalam pasal 54 ayat (3) di mentahkan lagi dengan pasal 56 ayat (2). BPSK tidak punya hak eksekusi sehingga untuk mengeksekusi putusan harus melalui pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 57 UU Nomor:8 tahun 1999 yang berbunyi “Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetap an eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan”. Hal ini lah celah  untuk  mengajukan  keberatan  di  pengadilan  negeri  di  tempat  domisili  para  pihak, sehingga keputusan BPSK yang dinyatakan final dan mengikat dapat dilakukan pembatan di  pengadilan  umum.  BPSK  juga  hanya  bisa  memberikan  sanksi  administrasi  terhadap pelaku usaha berupa denda paling banyak dua ratus juta rupiah, sehingga pelaku usaha selalu melakukan kesalahan yang sama.
Ketika upaya keberatan dilakukan oleh pelaku usaha kepangadilan umum dan pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh konsumen melalui keputusan BPSK memberikan bukti kepada pengadilan umum bahwa BPSK tidak berwenang memeriksa atau mengadili karena para pihak telah melakukan kesapakatan yang di ikat dalam suatu perjanjian sebagaimana
yang di atur dalam pasal 1833 KUHPertdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi yang membuatnya” selain itu terdapat pula yurisprudensi hukum yaitu Putusan MKRI No. Register tanggal 27 K/Pdt.Sus 2013 yang menegaskan  bahwa  BPSK  tidak  berwenang  mengadili  sengketa  yang  ditimbulkan  oleh suatu perjanjian, melainkan kewenangan dari pengadilan negeri.
Kewenagan  terhadap    BPSK  cacat  formil  dikarenaka  para  pihak  telah  melakukan kesepakatan  dan  menjadi  undang  undang  bagi  yang  melakukan  perjanjian  tersebut sehingga keputusan yang di buat oleh BPSK tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat di batalkan oleh pengadilan umum.
Contoh Kasus Terhadap Putusan BPSK Di Luar Kewenangannya
Contoh  perkara  sengketa  konsumen  yang  telah  di  putus  oleh  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri, BPSK telah diterima dan mengabulkan pengaduan Termohon Keberatan/Konsumen serta sudah diputus dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Reg. No. 16/SKT-ABR/2023/BPSK.Kdr tertanggal 12 Juni  2023.  Putusan  dari  BPSK  Kota  Kediri  membuat  Pemohon  Keberatan/Pelaku  Usaha mengajukan  keberatan  setelah  menerima  pemberitahuan  putusan  badan  penyelesaian sengketa  konsumen  kepengadilan  negeri  setempat.  Dasar  keberatan  yang  diajukan Termohon Keberatan adalah Lessee dari Pemohon Keberatan, sebagaimana hal ini dimuat dalam Perjanjian Pembiayaan Berupa Pembiayaan Modal Kerja Dengan Cara Jual dan Sewa Balik (Sale and Lease Back) No. 04812122001281 tertanggal 08 Juni 2022 (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”). Yang menjadi Objek Pembiayaan yang disepakati dalam  Perjanjian adalah 1 unit Kendaraan roda empat dengan spesifikasi  Jenis : MPV NISSAN, Grand Livina tahun 2008, No. Rangka  MHBG1CG1F8JO19222, No. Mesin HR15926727A, Warna abu-abu metalik,  atas  nama  Sudiarti  Pardede,  No.  BPKB  K06187266  (untuk  selanjutnya  disebut sebagai  “Objek  Pembiayaan”)  yang  akan  dibiayai  dalam  waktu  (tenor)  36  bulan  dan Termohon Keberatan/Konsumen harus  membayar uang sewa sebesar Rp1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per bulan.
Bahwa  setelah  berjalannya  waktu  Perjanjian,  Termohon  Keberatan/Konsumen  tidak melaksanakan kewajibannya sejak pembayaran uang sewa ketiga yang telah jatuh tempo. Meskipun  telah  diberikan  Surat  Peringatan  1  tertanggal  15  September  2022,  Surat Peringatan 2 tanggal 22 September 2022 dan Surat Pelunasan Hutang pada  tanggal 29 Desember 2022 Termohon Keberatan/Konsumen tetap tidak  membayar uang sewa dan seluruh hutang-hutangnya.  Bahwa karena tidak dibayarnya uang sewa dan segala hutang hutangnya, maka Termohon Keberatan/Konsumen dinyatakan Cidera Janji  sebagaimana
Pasal 11 ayat 11.1 yaitu :  Lessee lalai membayar setiap uang sewa atau biaya lainnya yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan ini dan dokumen dokumen terkait lainnya bila jatuh tempo Sebagaimana hal ini pun dikuatkan oleh Pasal 1238 KUHPerdata  yaitu :  Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan  sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya  sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa siberutang harus dianggap  lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.  Berdasarkan fakta dan dasar hukum diatas telah terbukti Termohon Keberatan/Konsumen telah cidera janji/wanprestasi.  Bahwa  karena  Termohon  Keberatan  tidak  memiliki  itikat  baik  untuk melaksanakan  kewajibannya,  maka  Pemohon  Keberatan  melakukan    eksekusi  terhadap Objek Pembiayaan miliknya. Adapun Perjanjian  antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah  Perjanjian Sale and Lease Back.  Sale and Lease back berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas  Jasa KeuanganNo. 35 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha    Perusahaan  Pembiayaan  yang  berbunyi  :    Sale  and  Leaseback  yang  selanjutnya disebut Jual dan Sewa-Balik  adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang  oleh  debitur  kepada  Perusahaan  Pembiayaan  yang  disertai  dengan menyewapembiayaankan kembali barang tersebut kepada debitur  yang sama.
Berdasarkan bunyi Pasal tersebut menjelaskan bahwa Objek Pembiayaan adalah milik Pemohon  Keberatan/Pelaku  Usaha.  Sebagai  Pemilik  Objek  Pembiayaan,  Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha memiliki hak kebendaan sebagaimana dijelaskan dalam asas droit de suiteatauzaaksgevolghal  ini merupakan salah satu ciri hak kebendaan, yakni suatu hak yang    terus  mengikuti  pemilik  benda,  atau  hak  yang  mengikuti  bendanya  di    tangan siapapun (het recht volgt de eigendom van de zaak). Hak  kebendaan adalah hak absolut, artinya hak yang melekat pada suatu  benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut  dan  dapat  dipertahankan  terhadap  tuntutan  oleh  setiap  orang.  Selain  itu, dijelaskan  pula  di  dalam  Pasal  11.2  Perjanjian  Pembiayaan  yaitu  Jika  salah  satu  kejadian cidera    janji/kelalaian  yang  disebutkan  pada  ayat  1  Pasal  ini,  maka  Lessor  berhak melaksanakan salah satu, sebagian dan atau keseluruhan ketentuan-ketentuan di bawah ini : 11.2.4 Menarik/menguasai kembali objek sewa pembiayaan dari lokasi atau tempat-tempat lain dimana objek sewa pembiayaantersebut berada dari penguasaan lessee atau siapapun juga  dengan  dan/atau  tanpa  bantuan  aparat  hukum  serta  dengan  cara    apapun  yang dianggap  layak  dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  11.25 Melakukan sewa pembiayaan (Sale and leaseback) kepada pihak lainnya atau menjual Objek Sewa Pembiayaan kepada pihak ketiga lainnya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan
bahwa  tindakan  Pemohon  Keberatan  dalam  menarik  dan  mengeksekusi  serta  menjual Objek Pembiayaan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SIMPULAN
Dalam  penyelesaian  sengketa  konsumen,  keputusan  yang  diberikan  oleh  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  memiliki  kemungkinan  untuk  diajukan keberatan di pengadilan negeri sesuai dengan domisili para pihak yang terlibat dalam sengketa. Sebagai contoh, dalam suatu kasus, keputusan BPSK yang ditetapkan dengan nomor  Registrasi  No.  16/SKT-ABR/2023/BPSK.Kdr  pada  tanggal  12  Juni  2023  telah dibatalkan  oleh  pengadilan  negeri  Tulungagung  dalam  kasus  dengan  Nomor: 55/Pdt.Sus-BPSK/2023/PNTlg.
Dalam konteks ini, ada beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan proses penyelesaian sengketa:
• Pertama,  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  sebaiknya  lebih  teliti  dalam mengevaluasi laporan atau pengaduan yang diterima dari konsumen. Penting untuk mengidentifikasi  apakah  kewenangan  BPSK  sesuai  dengan  kasus  yang  bersifat keperdataan, bukan hanya terbatas pada penyelesaian sengketa konsumen.
• Kedua, para pelaku usaha sebaiknya mengutamakan prinsip etika dan komitmen untuk  menyelesaikan  masalah  secara  damai.  Pendekatan  kekeluargaan  dapat menjadi jalan keluar yang lebih baik untuk menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari permasalahan yang berujung pada proses hukum di pengadilan. Di samping itu, konsumen juga diminta untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya masalah yang kemungkinan dapat berujung pada proses hukum yang lebih panjang dan kompleks di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bernard L. Tanya. (2010). Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi.
Genta Publishing.
C.S.T Kansil. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka.
Jonaedi  Effendi,  &  Johnny  Ibrahim.  (2018). Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Priyatna  Abdurrasyid.  (2011). Arbitrase  dan   Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS): Suatu  Pengantar. Fikahati Aneska.
R. Soeroso. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika.
Yahya Harahap. (1997). Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Citra Aditya Bakti.
Zaeni Asyhadie. (2009). Peradilan Hubungan Industrial. Rajawali Pers.