J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH ANTARA PUNGGAWA PAPPALELE PEMILIK KAPAL DAN NELAYAN DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)
Busrah
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar busyrabucci@yahoo.co.id

## Abstrak
Pokok  masalah  penelitian  ini  adalah  bagaimana  implementasi  akad  musyarakah  antara ‘punggawa  pappalele,  pemilik  kapal  dan  nelayan  dalam  tinjauan  hukum  Islam?  Pokok masalah  tersebut  selanjutnya  di  breakdown  ke  dalam  beberapa  sub  masalah  atau pertanyaan  penelitian,  yaitu:  1)  Bagaimana  sistem  implementasi  akad  musyarakah  antara ‘punggawa pappalele, pemilik kapal dan nelayan di Desa Pambusuang kecamatan Balanipa Kabupaten  Polewali  Mandar?  Dan  2)  Bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap pelaksanaan  bagi  hasil  antara  ‘punggawa  pappalele,  pemilik  kapal  dan  nelayan  ? . Jenis penelitian  ini  tergolong  kualitatif.    Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah‘punggawa  pappalele,  pemilik  kapal,  nelayan  dan  tokoh  agama  pada  masyarakat Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya, metode pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  observasi,  wawancara,  dokumentasi,  dan penelusuran referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad musyarakah antara  punggawa  pappalele,  pemilik  kapal  dan  nelayan  yaitu  mereka  melakukan  akad sebelum  berlayar,  dimana  punggawa  pappalele  memberikan  modal  kepada  pemilik  kapal dan  nelayan  untuk  memenuhi  kebutuhan  alat-alat  kapal  serta  kebutuhan  pokok  lainnya. Akad  yang  dilakukan  punggawa  pappalele,  pemilik  kapal  dan  nelayan  tidak  ada ketransparansian  dalam  sistem  pembagian  hasil,  selanjutnya  dalam  transaksi  ekonomi punggawa  pappalele,  Pemilik  kapal  dan  nelayan  terdapat  unsur  riba  dimana  modal  yang dipinjam oleh pemilik kapal dan nelayan pengembaliannya dilebihkan.

## Kata kunci, Implementasi, Punggawa Pappalele, Pemilik Kapal Nelayan

## I. PENDAHULUAN
Secara  geografi,  Mandar  terletak  di  pesisir  barat  Pulau  Sulawesi  yang  berbatasan langsung dengan jalur lalu lintas laut regional dan internasional yaitu selat Makassar. Selain memiliki  wilayah  pantai  yang  cukup  panjang,  Mandar  juga  memiliki  wilayah  darat  yang kaya akan sumber daya alam yang menjadi komoditas perdagangan untuk wilayah darat yang berbatasan langsung dengan laut. Mandar mempunyai garis panjang pantai kurang lebih 590 km.  kondisi  tanah,  khususnya  yang  terletak di daerah  pantai  yang  tidak  subur dan  wilayah laut yang cukup luas di lingkungan mereka menjadikan orang mandar sejak dulu berorientasi ke  laut.  Orientasi  ke  laut  diwujudkan  dengan  aktifitas  mata  pencaharian  mereka  sebagai nelayan. 1
1 Muhammad  Ridwan  Alimuddin ,  Laut,  Ikan  Dan  Tradisi  Kebudayaan  Bahari Mandar (Cet. I; Armada Pustaka,2003),  h. 64.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Pemilik  kapal  dan  nelayan  di  desa  pambusuang  ini  pada  umumnya  minim pengetahuan dalam bermuamalah dan  financial, mereka tentunya membutuhkan modal  dari pihak lain. Pemilik kapal di Pambusuang memiliki tingkat ekonomi di atas rata-rata sehingga mereka  turut  bekerjasama  dengan  para  nelayannya  untuk  melakukan  penangkapan  ikan dengan ikut serta mencari ikan di lautan. Punggawa pappalele yang berkontribusi atas modal berupa  uang  atau  peralatan  yang  dibutuhkan  oleh  pemilik  kapal  dan  nelayan  dalam memenuhi  kebutuhannya  sehari-harinya  selama  melakukan  pelayaran.  Dalam  fiqih  klasik kerjasama ini disebut musyarakah .
Dalam praktek kerjasama penangkapan ikan di Pambusuang, akad atau perjanjian di antara punggawa Pappalele , pemilik kapal dan nelayan dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut  kurang  mempunyai  kekuatan  hukum  sehingga  tidak  ada  bukti  yang  kuat  bahwa peranjian kerjasama tersebut terjadi.
Nelayan di Pambusuang tidak menentu dalam pendapatan penangkapan ikan di laut karena tergantung  musimnya. Kalau musim ikan tiba maka pendapatan  yang diterima akan banyak, dan sebaliknya  kalau musim paceklik tiba  maka hasil  yang di dapat  sangat sedikit sekali  ataupun  tidak  sama  sekali.  Hal  ini  dapat  mempengaruhi  dalam  pembagian  hasil maupun kerugiannya.
Kontribusi  yang  tidak  sama  tersebut  menimbulkan  beberapa  permasalahan bagaimana  dalam  pembagian  hasil  dan  kerugian  di  antara  kedua  belah  pihak  tersebut  . melihat kontribusi modal yang berbeda dalam sebuah akad atau perjanjian kerjasama maka perlu  diteliti  segi  akadnya  apakah  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam  atau  tidak. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul “Implementasi  Akad Musyarakah Antara Punggawa  Pappalele ,  Pemilik  Kapal  Dan Nelayan  Ditinjau Dari Hukum Islam” (Studi Kasus Di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  permasalahan  yang  akan  dikaji lebih lanjut dalam penelitian  ini adalah: Bagaimana sistem implementasi akad  musyarakah antara punggawa  pappalele ,  pemilik  kapal  dan  nelayan  di  Desa  Pambusuang  kecamatan Balanipa  Kabupaten  Polewali  Mandar? Dan Bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap pelaksanaan bagi hasil antara punggawa pappalele , pemilik kapal dan nelayan?
Tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini oleh penulis adalah untuk mengetahui sistem  implementasi  akad  musyarakah  antara punggawa  pappalele ,  pemilik  kapal  dan nelayan  di  Desa  Pambusuang  Kecamatan  Balanipa  Kabupaten  Polewali  Mandar  dan  untuk mengetahui  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  pelaksanaan  bagi  hasil  diantara punggawa pappalele , pemilik kapal dan nelayan .
Adapun  kegunaan bagi penulis  yakni diharapkan  dengan  selesainya penulisan  karya ilmiah ini  dapat  berguna  bagi  penulis  maupun  kepada  para  pembaca  dan  bagi  para  peneliti  yang berminat  mengembangkan  hasil  penelitian  ini  serta  diharapkan  mampu  memberikan sumbangan  pikiran  khususnya  tentang  pengembangan  konsep  musyarakah  dalam  bisnis perikanan. Selain itu peneliti juga ingin dengan penelitian ini mendorong masyarakat untuk lebih  memperhatikan  sektor  perikanan  dengan  tidak  mengabaikan  norma-norma  syariat Islam.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Akad / Perjanjian ( Al-‘Aqd )
1.  Pengertian Akad
Secara etimologi, akad bermakna al-ribt (keterikatan, perikatan, pertalian) lawn al- hall (terlepas/  terurai).  Sedangkan  secara  terminologi,  akad  dibagi  dalam  dua  pengertian yaitu  pengertian  umum  ( ma’na  al-amm )  dan  khusus  ( ma’na  al-khas ). 2 Dalam  pengertian umum,  akad  adalah  segala  sesuatu  yang  diniatkan  oleh  seseorang  untuk  dikerjakan,  baik timbul  karena  satu  kehendak  maupun  dua  kehendak  dalam  menimbulkannya.  Sedangkan dalam  pengertian  khusus  akad  adalah  pertalian  antara ijab dan qabul menurut  ketentuan syara’ yang  menimbulkan  akibat  hukum pada objeknya atau redaksi  yang lain:  keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara’ pada segi yang tampak pengaruhnya  pada objek.
2. Rukun Dan Syarat Akad
Akad memiliki  tiga rukun yaitu orang yang berakad  (‘ aqid) , Objek akad/ sesuatu yang  diakadkan  ( Ma’qud  Alaih ).  Dan Shigat .  Syarat-syarat  Akad  terbagi  dua  yaitu  Syarat yang  bersifat  umum  dan  syarat  yang  bersifat  khusus.  Adapun  syarat  bersifat  umum  ini meliputi  syarat  dalam  shighat,  aqid,  objek  akad.  Syarat  yang  bersifat  khusus,  yaitu  syarat yang  dipenuhi  dalam  sebagian  akad,  bukan  dalam  akad  lainnya.  Contohnya  seperti  syarat saksi dalam akad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad-akad kebendaan (hibah, i’arah , gadai, dan lain-lain). 3
3. Macam-macam Akad
Ditinjau  dari  hukum  dan  sifatnya  akad,  menurut  jumhur  ulama  terbagi  dalam  dua bagian, yaitu :
a. Akad Shahih adalah akad yang sudah memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara ’.
b. Akad Ghair Shahih adalah akad yang tidak memenuhi  unsur dan syaratnya. 4
4. Faktor-Faktor Berakhirnya Akad
Para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal- hal sebagai berikut:
a. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila sifatnya itu tidak mengikat.
b. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
1) Jual  beli  itu fazad ,  seperti  terdapat  unsur-unsur  tipuan  salah  satu  rukun  atau syaratnya tidak terpenuhi.
2) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
3) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna
c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. 5
2 Hasbi  Hasan, Pemikiran  Dan  Perkembangan  Hukum  Ekonomi  Syariah    Di  Dunia Islam Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Gramata Publishing, 2011),  h.102 3 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat , (Cet I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 151
4 Rachmat Syafe’i , op. cit h.66 5 Hasbi Hasan, op.cit h.116
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## B. Al-Musyarakah

## 1. Pengertian Al-Musyarakah
Al-Musyarakah adalah  akad  kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu usaha  tertentu,di  mana  masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana  dengan kesepakatan  bahwa  keuntungan  dan  risiko  akan  ditanggung  bersama  sesuai  dengan kesepakatan.
2. Dasar Hukum Asy-Syirkah
Syirkah merupakan akad yang dibolehkan  berdasarkan al-Qur’an Sunnah dan Ijma, adapun dasarnya dalam al-Qur’an antara lain:
a. Al-Qur’an
1) Q.S  An-Nisa/ 4: 12 َأ ْا ٓوُناَك نِإَف َﺮَﺜ ۡك يِف ُءٓاَك َﺮُش  ۡمُهَف  َكِلَٰذ ن ِم ٱ ِۚﺚُﻠﱡﺜل ۡوَأ ٓاَهِب  ٰىَصوُي  ٖةﱠي ِص َو  ِدۡعَب  ۢنِم َن ِّم  ٗةﱠي ِص َو  ّٖۚرٓاَضُم  َﺮۡيَغ ٍنۡيَد ٱ ِۗﱠ َوٱ ُﱠ ٞميِﻠَح ٌميِﻠَع ١٢ Terjemahnya: ..Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang,maka mereka bersama- sama dalam yang sepertiga itu ,… 6
2). Q.S  Shad/ 38: 24 … َنِّم ا ٗﺮيِﺜَك  ﱠنِإ َو ٱ ِءٓاَﻄَﻠُﺨ ۡل ﱠﻻِإ  ٍضۡعَب  ٰىَﻠَع  ۡمُهُضۡعَب يِغۡبَيَل ٱ َنيِذﱠل ْاوُﻠِمَع َو ْاوُنَماَء ٱ ِﺖ َٰﺤِﻠ ٰﱠﺼل ۡمُه اﱠم  ٞليِﻠَق َو …
Terjemahnya:
“Dan  sesungguhnya  kebanyakan  dari  orang-orang  yang  berserikat  itu  sebagian mereka  berbua  zalim  kepada  sebagian  yang  lain,  kecuali  orang-orang  yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. 7
Dalam  Q.S  Shad/  38:  12,  pengertian syuraka adalah  bersekutu  dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surah Shad ayat 24, lafal al-Khulatha diartikan syuraka , yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka atau dikelola bersama. 8
b. Al-Hadits
6 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  Al-Karim  dan  terjemahnya (  Semarang:  karya Toha Putra, 2002),  h. 79.
7 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 650.
8 Ahmad Wardi Muslich , op.cit h.341.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
ِّيِمْيﱠتلا ناﱠيَح يِبَأ  ْنَع ِناَق ِﺮْب ِّزلا ُنْب ُدﱠمَﺤُم اَنَثﱠدَح ﱡي ِﺼي ِّﺼِمْلا َناَمْيَﻠُس ُنْب ُدﱠمَﺤُم اَنَثﱠدَح ْنَع اَم ِنْيَكي ِﺮﱠشلا  ُﺚِلاَث اَنَأ ُلوُقَي َ ﱠ  ﱠنِإ َلاَق ُهَعَف َر َة َﺮْي َﺮُه يِبَأ  ْنَع ِهيِبَأ اَمُهُدَحَأ  ْنُﺨَي ْمَل مِهِنْيَب  ْنِم  ُﺖْج َﺮَخ ُهَناَخ اَذِإَف ُهَب ِحاَص (ههاور وبا دوادﺤلاو مك نع يبا ةﺮيﺮه)
Artinya:
“Telah  menceritakan  kepada  kami  Muhammad  bin  Sulaiman  Al  Mishshishi,  telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak  ada  salah  seorang  diantara  mereka  yang  berkhianat  kepada  sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya."
Hadits  Qudsi  tersebut  menunjukkan  kecintaan  Allah  SWT  kepada  hamba-hamba- Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.
c. Ijma
Ibnu  Qudamah  dalam  kitabnya  Al-Mughni,  telah  berkata,  kaum  muslimin  telah berksensus  terhadap  legistimasi  musyarakah  secara  global  walaupun  terdapat  perbedaan pendapat dalam beberapa elemen lainnya. 9
3. Macam-Macam Syirkah Syirkah terbagi  atas  dua  macam,  yaitu syirkah  amlak (kepemilikan)  dan syirkah uqud (kontrak). Syirkah  amlak adalah  perkongsian  yang  bersifat  memaksa  dalam  hukum positif,  sedangkan syirkah  uqud adalah  perkongsian  yang  bersifat ikhtiariyah (pilihan sendiri). 10

## C. Nelayan
1. Pengertian nelayan
Nelayan  di  dalam  Ensiklopedia  digolongkan  sebagai  pekerja,  yaitu  orang-orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencahariannya. 11 Nelayan menurut  Ditjen Perikanan adalah orang yang  secara  aktif  melakukan  pekerjaan  dalam  operasi  penangkapan  ikan/  binatang  air lainnya. 12 Jadi  nelayan  adalah  suatu  kelompok  masyarakat  yang  kehidupannya  tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya.
9 Muhammad Syafi’i Antonio, op.cit h.90 10 Rachmat Syafe’i, op.cit h. 186
11 Ichtiar Baru-Van Haeve dan Elsevier Publishing Project, Ensiklopedia Indonesia (Jakarta: 1983), h. 133.
12 Hasmah, Dinamika  Sosial  Masyarakat  Nelayan ,  (cet  I;    Makassar:  Pustaka Sawerigading, 2004), h. 29.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## 2. Gaya hidup nelayan
Dalam konteks ini ada 3 (tiga) kapital yang berpengaruh besar terhadap penentuan kualitas  status sosial seorang nelayan, yaitu:
a. Kapital politik
b. Kapital ekonomi
c. Kapital budaya
3 . Nelayan dalam konsep lokal budaya Mandar
Menurut  Ridwan  Alimuddin,  Nelayan  adalah  orang  yang  menangkap  ikan  dilaut. Sedangkan pelaut adalah orang yang bekerja dilaut. Namun dalam istilah Mandar, keduanya disebut ‘posasiq’ . posasiq atau  nelayan  merupakan  pekerjaan  dilaut  yang  paling  banyak dilakukan  oleh  masyarakat  Mandar  yang  berdiam  dipesisir  laut.  Dari  banyak  kasus  , khususnya  untuk  sekarang  ini  ‘ posasiq’ bukanlah  sebuah  pekerjaan yang  sepenuhnya didasarkan  pada  keturunan  atau  hanya  berasal  dari  komunitas  yang  hidup  dipesisir  pantai. Orang-orang  yang  berasal  dari  tempat  yang  tidak  mempunyai  budaya  bahari  juga  dapat melakukan  hal  tersebut.  Jadi  bisa  dikatakan  bahwa    ‘ posasiq adalah  sebuah  pekerjaan (profesi). 13
Adapun  di  dalam  masyarakat  Mandar,  nelayan  terbagi  dalam  beberapa  jenis. Sebagian diantaranya yaitu:
a. Panjala b. Pa’gae
c. Motangnga dan mattalloq
d. Mangoli
e. Mallaqdhu atau mallarung
f. Mambibiq
g. Mambagang
h. Mappukaq
i. Panjala biring
4. Ayat yang berkaitan dengan nelayan
a. Q.S An-Nahl/ 16: 14
َوُه َو ٱ يِذﱠل َﺮﱠﺨَس ٱ َﺮ ۡﺤَب ۡل ٗةَي ۡﻠ ِح ُهۡن ِم  ْاوُج ِﺮ ۡﺨَت ۡسَت َو  اّٗي ِﺮَط  ا ٗم ۡﺤَل ُهۡنِم  ْاوُﻠُكۡأَتِل ى َﺮَت َو  ۖاَهَنوُسَبۡﻠَت ٱ َك ۡﻠُﻔ ۡل ِهِﻠ ۡضَف نِم ْاوُغَت ۡبَتِل َو ِهيِف  َﺮ ِخا َوَم ۦ َنو ُﺮُك ۡشَت  ۡمُكﱠﻠَعَل َو ١٤
Terjemahnya:
“  Dan  Dialah  ,  Allah  yang  menundukkan  lautan  (untukmu),  agar  kamu dapat  memakan  daripadanya  daging  yang  segar  (ikan),  dan  kamu mengeluarkan  dari  lautan  itu  perhiasan  yang  kamu  pakai  dan  kamu
13 Muhammad Ridwan Alimuddin, op.cit h. 39.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
melihat bahtera berlayar padanya,dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur ” 14
b. Q.S. Al-Isra/ 17: 66 ُمُكﱡب ﱠر ٱ يِذﱠل ُمُكَل ي ِج ۡزُي ٱ َك ۡﻠُﻔ ۡل يِف ٱ ۡﺤَب ۡل ِﺮ ِهِﻠ ۡضَف نِم ْاوُغَت ۡبَتِل ۚٓۦ ُهﱠنِإ ۥ ا ٗمي ِح َر  ۡمُكِب َناَك ٦٦
Terjemahnya :
“Tuhan  kamu  yang  melayarkan  kapal-kapal  dilautan  untuk  kamu  agar  kamu mencari  sebagian    dari  karunia-Nya  .  sesungguhnya  dia  terhadap  kamu  adalah maha penyayang ”. 15

## A. Riba
1. Defenisi riba
Riba menurut  bahasa  berarti  tambahan,  sedangkan  menurut  istilah  yaitu tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta. 16 Secara literal, istilah bahasa Arab ini ( riba ) merujuk kepada kelebihan, tambahan dan surplus, dan kata kerja yang berkaitan dengan kata ini berarti, “meningkatkan, melipatgandakan, melebihkan,  mengambil  lebih  dari  yang  seharusnya,  atau  melakukan  praktik peminjaman  uang  dengan  bunga  yang  tinggi”.  Kamus  Lane  memberikan  makna komprehensif, yang mencakup sebagian besar defenisi autentik awal dari kata riba . Menurut  Lane  istilah riba bermakna:  meningkatkan,  memperbesar,  menambah, tambahan  “terlarang”,  menghasilkan  lebih  dari  asalnya,  mempraktikan  pinjaman dengan  bunga  atau  yang  sejenis  kelebihan  atau  tambahan,  atau  tambahan  di  atas jumlah pokok  yang dipinjamkan atau dikeluarkan”. 17 Meminjamkan dengan bunga dilarang  karena  tindakan  tersebut  merupakan  bentuk  ketidaksyukuran  nikmat  dan dianggap  sebagai  sesuatu  yang  tidak  layak,karena  uang  tidak  dicari  demi  uang  itu sendiri,  tetapi  untuk  mendapatkan  barang  yang  lain.  Berbagai  ayat  dalam  Qur’an menekankan  mencari  nafkah  lewat  perdagangan  dan  perniagaan  ketimbang mendapatkan penghasilan melalui riba (bunga).
2. Hukum Riba
Seluruh  ulama  sepakat  mengenai  keharaman riba ,  baik  yang  dipungut  sedikit maupun banyak. Riba diharamkan berdasarkan Al-Qur’an, Sunah, dan ijma’  : a. Al-Qur’an
14 Abdullah  bin  Muhammad  bin  Abdurrahman  bin  Ishaq  Alu  Syaikh, Tafsir  Ibnu Katsir  Jilid  5 ,  terj.  M.  Abdul  Ghoffar  E.M.  dan  Abu  Ihsan  Al-Atsari, Lababut  Tafsir  Min Ibni Katsir (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2008),  h. 268 15 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan,Kesan, dan Keserasian Al-Quran (Cet IV; Jakarta: Lantera Hati),  h. 145
16 Rachmat  Syafe’I, Fiqih  Muamalah (Cet.I;  Bandung:  CV  Pustaka  Setia,  2001),  h. 259 17 Zamir  iqbal  dan  Abbas  Mirakhor, Pengantar  Keuangan  Islam:  Teori  dan  Praktik (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.71
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Q.S al-Baqarah/ 2: 275
ٱ َنيِذﱠل َنوُﻠُكۡأَي ٱ ْا ٰوَب ِّﺮل ُموُقَي اَمَك  ﱠﻻِإ  َنوُموُقَي  َﻻ ٱ يِذﱠل ُهُﻄﱠبَﺨَتَي ٱ ُن َٰﻄ ۡيﱠشل َنِم ٱ ِّۚﺲَمۡل ۡمُهﱠنَأِب  َكِلَٰذ اَمﱠنِإ  ْا ٓوُلاَق ٱ ُعۡيَبۡل ُلۡﺜ ِم ٱ ْۗا ٰوَب ِّﺮل ﱠلَحَأ َو ٱ ُﱠ ٱ َعۡيَبۡل َم ﱠﺮَح َو ٱ ْۚا ٰوَب ِّﺮل ُهَءٓاَج  نَمَف ۥ ِهِّب ﱠر  نِّم  ٞةَظِع ۡوَم ۦ َفﭑ ٰىَهَتن ُهَﻠَف ۥ ُه ُﺮ ۡمَأ َو  َفَﻠَس اَم ٓۥ ىَلِإ ٱ ِۖﱠ ُب َٰﺤ ۡصَأ  َكِئ َٰٓل ْوُأَف َداَع  ۡنَمَو ٱ ِۖراﱠنل َنوُدِﻠ َٰخ اَهيِف  ۡمُه ٢٧٥
Terjemahnya:
“orang-orang  yang  memakan  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti berdirinya orang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata  bahwa  jual  beli  sama  dengan  riba.  Padahal  Allah  telah  menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya.  Dan  urusannya  (terserah)  kepada  Allah.  Barang  siapa  mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 18
b. As-Sunah
Di dalam sunah, Nabiyullah Muhammad SAW mengatakan:
1) “Satu dirham riba dimakan seseorang, dan dia mengetahui (bahwa itu adalah riba ), maka itu  lebih  berat  daripada  enam  puluh  kali  zina”.  (HR.  Ahmad  dari  Abdullah  bin
Hanzhalah) 2) “ Riba itu  mempunyai  73 pintu, sedang  yang palin ringan seperti  seorang laki-laki  yang menzinai  ibunya,  dan  sejahat-jahatnya riba adalah  mengganngu  kehormatan  seorang muslim”. (HR. Ibn Majah)
3) “Rasulullah  SAW  melaknat  orang  yang  memakan riba ,  penulisannya,  dan  dua  orang saksinya. Beliau bersabda; mereka semua sama”. (HR. Muslim) 19
c. Ijma’ Seluruh ulama sepakat bahwa riba diharamkan dalam Islam.
3. Macam-macam riba
a. Riba fadl
b. Riba nasi’ah
c. Riba jahiliyah
4. Alasan pelarangan Riba
a. Sebagian  ulama  berpendapat  bahwa  suatu  barang  dikategorikan  sebagai barang ribawi karena barang tersebut dapat ditakar dan atau ditimbang
b. Sebagian  lain  berpendapat  bahwa  barang  tersebut  dikategorikan  sebagai barang  ribawi  jika  berfungsi  sebagai  pematok  harga  ( tsumuniyah )  atau  alat tukar  dan  bahan  makanan  pokok  (cirinya  mengenyangkan,  tahan  lama,  dan dapat disimpan. 20
5. Hikmah dilarangnya riba
18 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 58.
19 Sri Indah Nikensari , Perbankan Syariah (Cet I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012),  h. 37.
20 Loc.cit Sri Indah Nikensari h. 38
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Riba hukumnya dilarang oleh semua agama samawi. Adapun sebab dilarangnya riba ialah  dikarenakan riba menimbulkan  kemudaratan  yang  besar  bagi  umat  manusia. Kemudaratan tersebut antara lain.
a. Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan individu yang lain, dan  menghilangkan  jiwa  tolong  menolong  diantara  mereka.  Padahal  semua  agama terutama  Islam  sangat  mendorong  sikap  tolong  menolong  ( ta’awun )  dan mementingkan orang lain, serta melawan sikap ego (mementingkan diri sendiri) dan mengeksploitasi orang lain.
b. Riba mendorong  terbentuknya  kelas  elite,  yang  tanpa  kerja  keras  mereka  mendapat harta,  seperti  benalu  yang  setiap  saat  mengisap  orang  lain.  Padahal  Islam  sangat mengagungkan  kerja  dan  menghormati  orang-orang  yang  bekerja,  serta  menjadikan kerja sebagai salah satu bentuk usaha yang utama.
c. Riba merupakan  wasilah  atau  perantara  terjadinya  penjajahan  dibidang  ekonomi, dimana orang-orang kaya mengisap dan menindas orang-orang miskin
d. Dalam  hal  ini  Islam  mendorong  umatnya  agar  mau  memberikan  pinjaman  kepada orang  lain  yang  membutuhkan  dengan  model  “ qardhul  hasan ”  atau  pinjaman  tanpa bunga. 21

## III. METODE PENELITIAN
Penulis  melaksanakan  penelitian  di  Desa  Pambusuang  Kecamatan  Balanipa Kabupaten Polewali Mandar dan penelitian ini dilakukan 2 bulan sejak surat izin penelitian dikeluarkan.  Adapun  jenis  penelitian  yang  di  gunakan    jenis  penelitian  kualitatif  .  Metode yang di gunakan  yaitu metode deskriktif yaitu suatu model dalam peneliti suatu kelompok manusia,  suatu  objek,  suatu  kondisi,  suatu  pemikiran  ataupun  suatu  peristiwa  dimasa sekarang. Adapun sumber data atau informasi utama dalam penelitian ini adalah: punggawa pappalele , pemilik kapal, nelayan dan tokoh agama.
Dalam melaksanakan pengumpulan data dilakukan dua tahap yaitu:
a. Metode kepustakaan ( library research ).
Dalam mengumpulkan data dengan metode kepustakaan diperoleh data yang bersumber dari buku-buku, internet, dan karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan materi yang dibahas.
Penulis memaknai teknis antara lain:
1) Kutipan  langsung,  yaitu  suatu  pendapat  dari  buku  atau  sumber  lain  tanpa merubah konsep aslinya.
2) Kutipan  tidak  langsung,  yaitu  suatu  pendapat  yang  penulis  peroleh  dari  buku atau sumber lain hanya berupa ikhtisar atau ulasan saja yang dimasukkan dalam teks penelitian dan menguatkan analisis penulis.
b. Metode penelitian lapangan ( field research ).
Penulis  berupaya  mengumpulkan  data  dan  informasi  yang  diperlukan  dengan jalan meneliti langsung kelapangan sebagai objek penelitian penulis, dalam  hal ini penulis menempuh dalam beberapa cara yaitu:
1) Observasi ( participant observation )
2) Wawancara ( interview )
3) Dokumentasi
21 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Cet I; Jakarta: Amzah, 2010),  h. 263
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Adapun  Analisis  data  yang  di  gunakan  bersifat  induktif  yaitu  suatu analisis  berdasarkan  data  yang  diperoleh,selanjutnya  dikembangkan  pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. 22

## IV. HASIL PENELITIAN
A. Sistem  Implementasi  Akad  Musyarakah  Antara ‘Punggawa  Pappalele ,  Pemilik Kapal  Dan  Nelayan  di  Desa  Pambusuang  kecamatan  Balanipa  Kabupaten Polewali Mandar.
Dalam hubungan kerjasama antara ‘punggawa pappalele , pemilik kapal dan nelayan masing-masing  memiliki  tanggung  jawab  tersendiri.  Punggawa  pappalele  dalam  hal  ini merupakan  pihak  pemberi  modal  kepada  pemilik  kapal  yang  biasa  juga  disebut  dengan punggawa darat. Karena kondisi ekonomi, berbeda dengan pemilik kapal di daerah lain yang tidak  ikut  serta  melakukan  penangkapan  ikan  namun  di  Desa  Pambusuang  ini  kebanyakan pemilik kapal ikut serta dalam melakukan penangkapan ikan bersama nelayannya.
Di  Desa  Pambusuang  kondisi  ekonomi  tergolong  rendah  sehingga  pemilik  kapal dan  nelayan  tentunya  membutuhkan  modal  untuk  berlayar,  modal  yang  dimaksud  berupa uang  dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya  selama  melakukan  pelayaran.  Jadi  modal dari ‘punggawa  pappalele ini  digunakan  dalam  melengkapi  perlengkapan  kapal  maupun kebutuhan pokok nelayan lainnya. Disini peran istri nelayan terlihat jelas, mereka ikut serta dalam  memenuhi  perlengkapan  suaminya  dengan  berbelanja  kebutuhan  pokok  yang  akan dibawa para nelayan kelautan.
Dalam  sistem  kerjanya  pemilik  kapal  dan  nelayan  pambusuang  ada  yang  berlayar dekat  menyusuri  pantai  dan  adapula  yang  sampai  keluar  daerah  seperti  Kendari,  Lombok, Pasangkayu, Kabaina, Gorontalo dan lain-lain disebabkan karena di daerah Polewali Mandar ini  pendapatan  ikan  tidak  seberapa  jika  berlayar  keluar  daerah.  Selain  itu  mencari  ikan didaerah lain, dilakukan  dengan  batas  waktu  yang tidak  terikat. Pemilik  kapal dan  nelayan yang keluar dari daerah biasanya melakukan pelayaran selama tiga, lima sampai enam bulan.
Pemilik  kapal  dan  nelayan  sebelum  melakukan  kerjasama  dengan  ‘ punggawa pappalele mereka  melakukan  akad  terlebih  dahulu  misalkan,    jika  uang  yang  di  pinjam sebelumnya  sekian  maka  pada  pengembaliannya  juga  sekian  sesuai  dengan  apa  yang  telah disepakati.  Akad  atau  perjanjian  diantara punggawa  pappalele ,  pemilik  kapal  dan  nelayan dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian kerjasama tersebut terjadi.
Salah  satu  yang  menonjol  dalam  sistem  kerjasama  antara punggawa  pappalele , pemilik  kapal  dan  nelayan    yaitu  adalah  sikap  saling  percaya. Punggawa  pappalele atau pemberi  modal  disini  sudah  sangat  percaya  kepada  pemilik  kapal  dan  nelayannya.  Selain karena diantara mereka tinggal dalam satu desa sebagian  dari mereka juga termasuk dalam anggota keluarga sehingga memungkinkan untuk punggawa pappalele tidak merasa khawatir dengan modal yang telah diberikannya.
Setelah  pemilik  kapal  dan  nelayan  melakukan  penangkapan  ikan  selanjutnya  hasil yang didapatkan di berikan kepada punggawa pappalele . Dalam hal ini ikan yang dimaksud berupa  ikan  yang  berukuran  besar  seperti  ikan  tuna  dan  cakalan.  Sedangkan  ikan  yang berukuran  kecil  biasanya  dijual  oleh  istri  nelayan  di  perkampungan.  Hasil  tangkapan  yang diberikan  oleh  pemilik  kapal  dan  nelayan  kepada  punggawa  pappalele  ini  oleh  punggawa
22 Sugiyono, op.cit 335
pappalele biasanya dijual keperusahaan ikan yang terletak di Makassar. Namun tidak semua punggawa  melakukan  penjualan  ke  perusahaan-perusaahan  ikan,  akan  tetapi  juga  di  jual kepada penjual-penjual ikan di pasar.
Dalam  hal  harga  ikan  di  yang  diberikan  oleh punggawa  pappalele kepada  sebuah perusahaan ikan atau penjual ikan dipasar, pemilik kapal dan nelayan tidak mengetahui lebih dulu  tentang  patokan  harga  yang  diberikan.  Namun  setelah  melakukan  penjualan  tersebut kepada  pemilik  kapal  dan  nelayan  diberikan  sebuah  catatan  dalam  berbentuk  nota  dengan keterangan bahwa sekian harga ikan yang telah dijualnya keperusahaan ikan ataupun penjual ikan dipasaran.
Dari hasil wawancara dengan bapak Subuki (umur 54 tahun) sebagai pemilik kapal mengatakan:
“Jika  ikan  sudah  sampai  didarat  maka  segera  saya  membawanya  kepada punggawa  pappalele’  yang  kemudian  akan  dijual  keperusahaan  ikan  atau  para penjual  ikan  dipasar.  Dan  saya  hanya  menunggu  hasil  perolehan  setelah penjualan  tersebut,  selanjutnya  hasil  bersih  dari  penjualan  ikan  tersebut  saya bagi  kepada  para  nelayan  yang  ikut  melakukan  penangkapan  ikan  bersama dengan saya”. 23
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  dalam  proses penjualan ikan dari para nelayan tidaklah langsung di bawa ke para penjual ikan melainkan diberikan kepada punggawa pappalele’ (pemberi modal) lalu dari pemberi modal itulah yang kemudian  menjualnya  kepada  para  penjual  ikan  di  pasar.  Setelah  itu  hasil  perolehan penjualan ikan tersebut diberikan kepada para nelayan yang melakukan penangkapan ikan.
B. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pelaksanaan  Bagi  Hasil  Antara ‘Punggawa Pappalele , Pemilik Kapal Dan Nelayan.
Dalam  hal pembagian hasilnya antara pemilik  kapal dan  nelayan juga  mempunyai sistem  tersendiri.  Seperti  jika  hasil  tangkapan  telah  dijual  oleh punggawa  pappalele ,  hasil bersih dari tangkapan tersebut oleh pemilik kapal dibagikan kepada nelayan. Dalam hal ini pemilik kapal juga biasanya mengambil lebih karena kapal, mesin kapal punya pemilik kapal juga mendapat bagian dari hasil tangkapan tersebut. Jadi bisa dikatakan misalkan yang ikut melakukan penangkapan ikan lima orang terhitung pemilik kapal jadi pembagiannya dibagi dalam  tujuh  bagian  yang  secara  langsung  pemilik  kapal  mendapat  tiga  kali  lipat  dalam pembagian tersebut.
Pada sistem ekonomi yang dipakai oleh masyarakat nelayan berbeda dengan sistem masyarakat lain (petani, industri dan Pegawai Negeri Sipil/ PNS) yang biasanya para pekerja mendapat  gaji  atau  upah  secara  tetap.  Akan  tetapi  pada  masyarakat  nelayan  khususnya nelayan di Pambusuang gaji ataupun upah memakai sistem bagi hasil. Cara perhitungannya adalah  sebagai  berikut:  Dari  hasil  kotor  disisihkan  untuk punggawa  pappalele/ pihak pemberi modal 5 – 10 % dan sisanya untuk pemilik kapal, nelayan, kapal, mesin dan biaya perongkosan.
Misalkan  jika  jumlah  hasil  tangkapan  penjualan  sebanyak  20  juta,  maka  hasil tersebut dibagi kedalam:
23 Subuki,  selaku pemilik kapal. Wawancara di pambusuang pada tanggal 26 Maret 2017
_____________________________________________________________________________________________
a. Punggawa pappalele : 2 juta b. Biaya perongkosan : 6 juta c. Pemilik kapal : 3 juta d. Mesin : 3 juta e. Kapal : 3 juta f. Nelayan : 3 juta
Biaya  perongkosan  yang  dimaksud  merupakan  biaya  perlengkapan  kebutuhan sehari-hari  termasuk  perbaikan  mesin  jika  mengalami  kerusakan,  bensin    dan  kebutuhan pokok  yang  lainnya  selama  melakukan  pelayaran  kemudian  biaya  perongkosan  tersebut diberikan kepada punggawa pappalele yang dihitung sebagai pembayaran utang.
Setelah melakukan wawancara terkait dengan pelaksanaan  sistem bagi hasil antara ‘punggawa  pappalele ,  pemilik  kapal  dan  nelayan  dalam  tinjauan  hukum  Islam,  maka berangkat dari  wawancara dengan Syekh Fadlu Jafar Al-Mahdaly (umur 43 tahun) sebagai salah satu tokoh agama beliau menuturkan bahwa:
“Sistem  pelaksanaan  bagi  hasil  antara  punggawa  pappalele,  pemilik  kapal  dan nelayan  terdapat  aura-aura  memperbudak  didalamnya.  Karena  antara  punggawa pappalele, pemilik kapal dan nelayan tidak ada transparansi didalamnya. Misalnya nelayan datang membawa ikan seperti ikan tuna, pemilik kapal Cuma menyerahkan hasil tangkapannya kepada punggawa pappalele dan transaksinya tentang nilai jual dipasaran yang tahu seluk beluknya adalah punggawa pappalele dan pemilik kapal dan  nelayan  tinggal  menerima  hasil  penjualan  dengan  yang  di  berikan  oleh punggawa  pappalele  dalam  bentuk  sebuah  nota  penjualan  tanpa  dia  tahu  betul apakah  isi  nota  tersebut  benar  atau  tidak.  saya  tidak  menanamkan  prinsip kecurigaan  dalam  pernyataan  saya  tetapi  kurangnya  informasi  tentang  proses transparansi nilai jual barang itu salah dalam Islam”. 24
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  sistem  bagi hasil yang dilakukan antara punggawa pappalele , pemilik kapal dan nelayan terdapat unsur ketidaktransparansian dalam proses transaksinya dan dalam Islam proses seperti demikian itu dilarang.  Dalam  hal  ini  peneliti  tidak  hanya  menemui  syekh  Fadlu  saja  tapi  peneliti  juga menemui  Ustadz  Bisri  (umur  53  tahun)  sebagai  Pimpinan  Pondok  Pesantren  Nuhiyah Pambusuang sekaligus Imam mesjid taqwa Pambusuang, beliau menuturkan bahwa:
“Menurut  saya,  Punggawa  pappalele/  pemberi  modal  dalam  sistem  peminjaman uang  dan  pengembaliannya  ditambahkan  itu  tidak  benar,  karena  terdapat  unsur memerasnya didalamnya. Pemberi modal seharusnya tidak terlalu menekan orang yang  dimodali,  maksudnya  tidak  seharusnya  dalam  hal  ini  pengembalianya  tidak meminta untuk dilebihkan. Karena itu termasuk dalam sistem riba”. 25
Berdasarkan  wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam sistem pembagian hasil antara punggawa pappalele , pemilik kapal dan nelayan terdapat unsur riba
24 Syekh Fadlu Jafar Al-Mahdaly,  selaku tokoh agama. Wawancara di Pambusuang tanggal 8 April 2017
25 Ustadz Bisri, selaku Pimpinan Pondok Pesantren Nuhiyah Pambusuang sekaligus Imam  mesjid  taqwa  Pambusuang.  Wawancara  di  Desa  Pambusuang  pada  tanggal  9  April 2017.
didalamnya,  karena  modal  yang  dipinjam  oleh  pemilik  kapal  dan  nelayan  pada  proses pengembaliannya  itu  dilebihkan  dan  hal  tersebut  dilarang  oleh  allah  SWT.  Sebagimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/ 2: 276.
ُقَﺤ ۡمَي ٱ ُﱠ ٱ ْا ٰوَب ِّﺮل يِب ۡﺮُي َو ٱ ِۗﺖَٰقَدﱠﺼل َو ٱ ُﱠ
ٍميِثَأ  ٍراﱠﻔَك ﱠلُك  ﱡب ِﺤُي  َﻻ ٢٧٦
Terjemahnya:
“Allah  memusnahkan  riba  dan  menyuburkan  sedeqah  dan  Allah  tidak  menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa” 26
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka  peneliti  menyimpulkan  bahwa  praktek  riba merupakan  sesuatu  yang  dilarang  oleh  Allah  SWT  sebab  riba  dapat  menghilangkan keberkahan Dalam harta ketika ia melakukan transaksi tersebut.
Dari uraian di atas, peneliti tidak hanya menemui Syekh fadlu Jafar Al-Mahdaly dan Ustadz  Bisri  tetapi  peneliti  juga  menemui  Ustadz  Abdul  Syahid  Rasyid  (umur  47  tahun) beliau menuturkan bahwa:
“Yang  namanya  bagi  hasil  pasti  ada  angka-angka  yang  dibatasi,  Karena  selalu hasil  itu  dihitung  dari  pinjaman.  Sementara  bagi  hasil  persen  itu  atau  hasil  itu dihitung dari hasil, itu adalah suatu kesalahan. Tetap itu rancu bagi bagi hasilnya. Sistem bagi hasil yang digunakan tapi tidak berdasarkan dari hasil. Jadi tidak juga dikatakan  bagi  hasil  murni  karena  ada  unsur  riba  didalamnya.  Sistem  yang diterapkan  punggawa  pappalele  itu  tidak  islami  tapi  ada  juga  islaminya  karena karena  ada  tolong  menolong  didalamnya.  Kelebihan  punggawa  pappalele  itu  dia tidak pernah menagih  biar berapapun utangnya itulah yang disuka pemilik kapal dan  nelayan  karena  tidak  ada  jatuh  temponya.  Namun  seharusnya  punggawa pappalele  tidak  mengambil  persenan  jika  pemilik  kapal  dan  nelayan  tidak mendapatkan hasil tangkapan”. 27
Berdasarkan  pernyataan  Ustadz  Abdul  Syahid  Rasyid  atau  yang  lebih  dikenal dengan sapaan ustadz Sahid, maka dapat diberikan kesimpulan bahwa punggawa pappalele tidak  boleh  mengambil  keuntungan  dari  persentase  pinjaman.  Namun  hanya  dibolehkan mengambil  bagi  hasil  dari  persentase  yang  sudah  disepakati  dari  awal.  Hal  tersebut berdasarkan kajian hukum Islam tentang larangan mengambil keuntungan dalam pinjaman. Selain itu disarankan untuk tidak mengambil keuntungan pada sistem bagi hasil yang tidak mempunyai keuntungan/ profit.
Dalam hal pinjaman yang diberikan kepada pemilik kapal dan nelayan , punggawa pappalele tidak memberikan batas waktu pinjaman. Hal itu dinilai sangat baik oleh pemilik kapal  dan  nelayan  di  Desa  Pambusuang.  Punggawa  pappalele  tidak  menutut  pemilik  kapal dan  nelayan  untuk  membayar  pinjaman  pada  waktu  yang  telah  ditentukan  melainkan punggawa  pappalele  memberikan  keleluasaan/  kebebasan  kepada  para  nelayan  untuk membayar pinjaman berdasarkan keuntungan yang didapatkan.
26 Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an  Dan  Terjemahnya (Jakarta:  PT  Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 69 27 Ustadz Syahid Rasyid, selaku t;okoh agama. Wawancara di pambusuang tanggal 18 April 2017
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Bagi  pemilik  kapal  dan  nelayan  persentase  bunga  yang  tinggipun,  tidak  terlalu dianggap  masalah  besar.  Hal  itu  didukung  oleh  posisi  nelayan  yang  membutuhkan  waktu beberapa bulan untuk mengumpulkan hasil tangkapan. Dari hasil tersebut menyerupai akad tabarru’ yang sifatnya tolong menolong, namun yang dimaksud disini ialah bukan dalam hal pinjaman yang dibungakan.
Hal yang lain paling disukai  oleh pemilik kapal dan nelayan yakni pinjaman yang tidak  memakai  agunan.  Maksudnya  pemilik  kapal  dan  nelayan  memilih  pinjaman  yang dibungakan tanpa agunan/ barang yang digadaikan.

## V. PENUTUP A. Kesimpulan
Berdasarkan  deskripsi  dan  analisa  yang  penulis  paparkan  pada  bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Pungawa  pappalele dan  pemilik  kapal  melakukan  akad  sebelum  berlayar.  Dimana pungawa  pappalele memberikan  modal  kepada  pemilik  kapal  dan  nelayan  untuk memenuhi kebutuhan alat-alat kapal serta kebutuhan pokok selama berlayar.
2. Akad  yang  dilakukan pungawa  pappalele ,  pemilik  kapal  dan  nelayannya  tidak  ada ketransparansian  dalam  sistem  pembagian  hasil,  selanjutnya  dalam  transaksi  ekonomi punggawa pappalele pemilik kapal dan nelayan terdapat unsur riba dimana modal yang dipinjam oleh pemilik kapal dan nelayan pengembaliannya dilebihkan.

## B. Saran
Adapun  saran-saran  yang  dapat  penulis  sampaikan  sebagai  bahan  renungan  adalah sebagai berikut:
1. Perlu  adanya  penyuluhan  hukum  tentang  pelaksanaan  bagi  hasil  yang  benar  menurut hukum  Islam  sehingga  masyarakat  bisa  mengetahui  sistem  ekonomi  yang  dibolehkan oleh Syariah (hukum Islam) dan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari;
2. Perlu adanya rasa keadilan dan penyadaran dari semua pihak terkait dengan hak-haknya perbaikan struktur pembagian hasil tangkap secara adil dan merata.
3. Perlu  adanya  organisasi  yang  menunjang  terhadap  perkembangan  dan  perbaikan  sosial masyarakat  pantai  khususnya  pada  masyarakat  Desa  Pambusuang  Kecamatan  Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5 , terj.  M.  Abdul  Ghoffar  E.M.  dan  Abu  Ihsan  Al-Atsari, Lababut  Tafsir  Min  Ibni Katsir (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2008),  h. 268
Ahmad Wardi, Muslich, Fiqh Muamalat , (Cet I; Jakarta: Amzah, 2010)
Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Cet I; Jakarta: Amzah, 2010)
Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  Al-Karim  dan  terjemahnya (  Semarang:  karya  Toha Putra, 2002),
Hasan.  Hasbi, Pemikiran  Dan  Perkembangan  Hukum  Ekonomi  Syariah    Di  Dunia  Islam Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Gramata Publishing, 2011)
Hasmah, Dinamika  Sosial  Masyarakat  Nelayan ,  (cet  I;    Makassar:  Pustaka  Sawerigading, 2004),
Ichtiar  Baru-Van  Haeve  dan  Elsevier  Publishing  Project, Ensiklopedia  Indonesia (Jakarta: 1983)
Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an  Dan  Terjemahnya (Jakarta:  PT  Sinergi  Pustaka Indonesia, 2012)
Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an  Dan  Terjemahnya (Jakarta:  PT  Sinergi  Pustaka Indonesia, 2012)
Alimuddin. Muhammad Ridwan , Laut, Ikan Dan Tradisi Kebudayaan Bahari Mandar (Cet. I; Armada Pustaka,2003),
Shihab.  M.  Quraish, Tafsir  Al-Misbah:  Pesan,Kesan,  dan  Keserasian  Al-Quran (Cet  IV; Jakarta: Lantera Hati)
Syafe’I. Rachmat, Fiqih Muamalah (Cet.I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
Nikensari. Sri Indah , Perbankan Syariah (Cet I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012),
Zamir Iqbal dan  Abbas  Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam: Teori  dan Praktik (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)