## PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMBUATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) OLEH DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN (DPMPTSPKP) KABUPATEN PANGANDARAN
Oleh: Dani Erlangga Erlangga.dani@yahoo.co.id FakultasIlmuSosialdanIlmuPolitikUniversitasGaluh Jln. R.E. Martadinata No. 150 Ciamis

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  menggunakan  teori  tipe  sosialisasi menurut  Maryati  dengan  indikator  yang  digunakan  yaitu:  sosialisasi  formal  dan  sosialisasi informal.  Untuk  pengumpulan  data,  penulis  melakukan  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan yang  meliputi  observasi  dan  wawancara.  Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  8 orang  informan  yaitu  4  orang  pegawai  DPMPTSPKP  dan  4  orang  masyarakat  Pangandaran. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan.Berdasarkan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  dapat  diketahui  bahwa:  1) Pelaksanaan  sosialisasi  pembuatan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  oleh  Dinas  Penanaman Modal,  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  Koperasi,  UMKM  dan  Perdagangan  (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan optimal. 2) Hambatan yang pegawai alami dalam pelaksanaan  sosialisasi  formal  dan  informal,  diantaranya:  masyarakat  yang  mengikuti  kegiatan sosialisasi  hanya  sedikit,  sulitnya  menentukan  waktu  yang  pas, terlalu  banyak  materi  yang  harus dipaparkan  sedangkan  pegawai  sendiri  kurang  begitu  mengerti  tentang  pemahaman  mengenai pembuatan  IMB  khususnya  tentang  persyaratan  dan  perhitungan  indeks,  serta  metode  yang digunakan  hanya  sebatas  pemaparan  materi  dan  tanya  jawab  sehingga  informasi  hanya  sebatas kepada  masyarakat  yang  mengikuti  kegiatan  sosialisasi  saja  dan  sulitnya  mengumpulkan masyarakat  karena  memiliki  pola  pikir  yang  berbeda-beda.  3)  Upaya-upaya  yang  dilakukan pegawai DPMPTSPKP dalam pelaksanaan sosialisasi pembuatan IMB secara formal dan informal, yaitu:  melaksanakan  sosialisasi  ke  Kecamatan  dan  tokoh  masyarakat  terkait  dengan  melakukan sosialisasi secara berkesinambungan serta mengundang stakeholders yang mempunyai keterkaitan langsung dengan masyarakat dan berkoordinasi dengan yang memiliki wilayah seperti RT maupun RW.
Kata Kunci: Sosialisasi, Izin Mendirikan Bangunan

## A. PENDAHULUAN
Hakekat  pembangunan  nasional  adalah pembangunan
manusia seutuhnya dan
pembangunan  seluruh  masyarakat  Indonesia dengan  tujuan  utama  yang  ingin  dicapai  adalah meningkatkan  derajat  kehidupan  masyarakat Indonesia,  baik  lahir  maupun  batin.  Salah  satu usaha  pembangunan  tersebut  adalah  untuk meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
Adapun  segi  penerimaan  daerah  yang saat  ini  menjadi  tumpuan  utama  terletak  pada penerimaan pajak dan retribusi. Sektor pajak dan retribusi  merupakan  pilihan  yang  paling  tepat karena  dapat  menstabilkan  terhadap  perubahan kondisi  perekonomian,  juga  merupakan  wujud nyata  partisipasi  masyarakat  dalam  pembiayaan pembangunan daerah.
Dengan  adanya  potensi  itulah  maka pemerintah  daerah  perlu  membuat  suatu  aturan perundang-undangan  yang  dijadikan  landasan hukum  untuk  dapat  memungut  pajak  dan retribusinya. Untuk  memungut  pajak  dan retribusi maka Pemerintah Kabupaten
Pangandaran  membuat  Peraturan  Daerah  yang mengatur  tata  cara  pemungutan  pajak  dan retribusinya,  diantaranya  yaitu  Peraturan  Daerah Kabupaten  Pangandaran  Nomor  6  Tahun  2016 tentang  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan (IMB).
Sesuai dengan Peraturan Bupati
Pangandaran  Nomor  15  Tahun  2016  pasal  4,
Dinas  Penanaman  Modal,  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu,  Koperasi  UMKM  dan  Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran merupakan Dinas yang melayani semua
perizinan,  yang  salah  satunya  yaitu  Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Berikut ini penulis sajikan data mengenai pembuatan  IMB  di  Kabupaten  Pangandaran  dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016:
Tabel 1.1 Jumlah Pembuatan IMB di Kabupaten Pangandaran Tahun 2014 – 2016 No Tahun Potensi (Orang) Realisasi Pembuat IMB (Orang) 1 2014 1.612 160 2 2015 5.283 543 3 2016 5.306 551 Jumlah 12.201 1.254 Rata-rata 4.067 418 Sumber: Register Retribusi IMB (DPMPTSPKP Kabupaten Pangandaran)
Berdasarkan  pengamatan  penulis,  salah satu penyebab kurang sadarnya masyarakat untuk mengurus  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB) diantaranya adalah kurangnya pelaksanaan sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh DPMPTSPKP Kabupaten
Pangandaran  yang belum berjalan dengan lancar, hal  ini  dapat  terlihat  dari  beberapa  masalah- masalah  penyebab  pelaksanaan  sosialisasi  yang kurang optimal:
1. Dalam  pembuatan  IMB,  masyarakat  sering kali  masih  malas  mengurus  IMB  karena munculnya  mitos  banyak  biaya  gelap. Padahal,  IMB  bertujuan  menciptakan  tata letak  bangunan  yang  teratur,  nyaman,  dan sesuai  peruntukan  lahan.  Mengurusnya  juga mudah dan tidak lama.
2. Masyarakat  menganggap  bahwa  membuat IMB  tidaklah  penting,  hal  ini  terlihat  dari kebanyakan  masyarakat  yang  datang  ke DPMPTSPKP Kabupaten Pangandaran hanya  untuk  membuat  Surat  Izin  Usaha Perdagangan (SIUP).
3. Masyarakat  merasakan  pelayanan  yang diberikan  oleh  DPMPTSPKP  Kabupaten Pangandaran  kurang  optimal  khususnya dalam  pembuatan  IMB,  dimana  sosialisasi yang  dilakukan  oleh  pegawai  DPMPTSPKP Kabupaten  Pangandaran  kurang  dimengerti oleh masyarakat.
Masih  banyak  bangunan  di  Kabupaten Pangandaran  yang  tidak  memiliki  IMB.  Kepala DPMPTSPKP Kabupaten Pangandaran mengungkapkan jumlah bangunan yang memiliki IMB di Pangandaran baru 10%.
Maka  dari  itu,  DPMPTSPKP  Kabupaten Pangandaran  melakukan  kegiatan  sosialisasi kepada  masyarakat  mengenai  pembuatan  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB).  Hal  ini  ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuat  IMB,  karena  IMB  merupakan  salah satu  retribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di Kabupaten Pangandaran.
Dari  uraian  di  atas,  penulis  memandang perlu untuk membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh DPMPTSPKP Kabupaten  Pangandaran  yang  dituangkan  dalam bentuk jurnal ilmiah dengan judul “ Pelaksanaan Sosialisasi Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan  (IMB)  oleh  Dinas  Penanaman Modal,  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran”.

## B. LANDASAN TEORITIS
Menurut  Peraturan  Bupati  Kabupaten Pangandaran Nomor 37 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 7  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan Daerah  Nomor  6  Tahun  2016  Tentang  Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, bahwa yang dimaksud dengan IMB adalah: Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya  disingkat  IMB  adalah  suatu keputusan  yang  memberikan  keabsahan untuk  melakukan  kegiatan  mendirikan bangunan dan/atau mengubah luas bentuk maupun fungsi bangunan.
Pengertian  sosialisasi  menurut  Raho (2016:114)  yaitu  sebagai  berikut:  “Sosialisasi adalah  proses  mempelajari  dan  menghayati norma,  nilai,  peran,  dan  semua  persyaratan lainnya  yang  diperlukan  supaya seorang  individu bisa  berpartisipasi  secara  efektif  di  dalam kehidupan masyarakat”.
Menrut  David  A.  Goslin  (dalam  Ihrom, 2004:30)  berpendapat  bahwa:  ‘Sosialisasi  adalah proses  belajar  yang  di  alami  seseorang  untuk memperoleh pengetahuan  ketrampilan,  nilai-nilai dan  norma-norma  agar  ia  dapat  berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya’. Sedangkan  menurut  Mardikanto  dan Soebianto (2015:125) memaparkan  bahwa: “Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat”. Pengertian sosialisasi menurut Sedarmayanti  (2014:119)  adalah:  “Sosialisasi adalah  proses  yang  berjalan  dimana  dengan
sosialisasi, karyawan baru akan dapat memahami dan  menerima  nilai,  norma  dan  menumbuhkan kepercayaan dalam organisasi”. Menurut Abdulsyani (2007:74) menyatakan bahwa: Sosialisasi  adalah  proses  belajar  yang dilakukan  oleh  seseorang  (individu) untuk  berbuat  atau  bertingkah  laku berdasarkan  patokan  yang  terdapat  dan diakui  dalam  masyarakat. Jika sosialisasi yang dimaksud sebagai usaha memasukkan nilainilai kebudayaan terhadap  individu  sehingga  individu tersebut menjadi bagian dari masyarakat. Sedangkan Damsar (2011:151) menyatakan  bahwa:  “Sosialisasi  sebagai  suatu proses  dengan  mana  seseorang  menghayati (mendarahdagingkan, internaliza )  norma-norma kelompok  di  mana  ia  hidup  sehingga  timbullah ‘diri’ yang unik”.
Begitupun dengan Parwatiningsih (2011:35) yang mengemukakan bahwa:
“Sosialisasi  merupakan  suatu  proses  di  mana seseorang  menghayati  atau  menginternalisasi norma-norma  kelompok  di  mana  ia  hidup sehingga  timbullah  diri  yang  unik,  karena  pada awal  kehidupan  tidak  akan  ditemukan  yang disebut dengan ‘diri”.
Menurut Maryati (2006:109) ada dua tipe sosialisasi,  kedua  tipe  sosialisasi  tersebut  adalah sebagai berikut:
(1) Formal Sosialisasi  yang  dilakukan  melalui lembaga-lembaga berwenang menurut  ketentuan  negara  atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk  menurut  undang-undang dan  peraturan  pemerintah  yang berlaku. (2) Informal
Sosialisasi  tipe  ini  terdapat  di masyarakat  atau  dalam  pergaulan yang  bersifat  kekeluargaan,  seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok- kelompok  sosial  yang  ada  di  dalam masyarakat.
Menurut Peter L. Berger (dalam Sunarto, 2000:23)  bahwa:  ‘Sosialisasi  adalah  proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang dapat berpartisipasi dalam masyarakat’.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh penulis  adalah  metode  penelitian  kualitatif.
Lamanya penelitian  yang penulis lakukan kurang lebih  selama9  bulan,  terhitung  mulai  dari  bulan November  2016  hingga  Agustus  2017.  Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai
DPMPTSPKP dan masyarakat Kabupaten
Pangandaran yang ada kaitannya dengan pelaksanaan  sosialisasi  pembuatan  IMB.  Data dalam  penelitian  ini  terdiri  atas  data  primer  dan data sekunder.
Fokus  kajian  dalam  proposal  penelitian ini  yaitu  pelaksanaan  sosialisasi  pembuatan  Izin Mendirikan  Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman  Modal,  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu, Koperasi UMKMdan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran. Untuk  mempermudah  pemahaman  dan pembahasan  dalam  penelitian  ini,  maka  penulis akan mengemukakan sub variabel atau indikatoryang  berkaitan  erat  dengan  pelaksanaan sosialisasi pembuatan IMB, yaitu:
(1) Formal
Sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga- lembaga  berwenang  menurut  ketentuan negara  atau  melalui  lembaga-lembaga  yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan  pemerintah  yang  berlaku.  Adapun indikatornya yaitu sebagai berikut:
a. Pelaksanaan  sosialisasi  pembuatan  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  oleh Dinas  Penanaman  Modal,  Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKMdan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran. b. Waktu  yang  digunakan  dalam  rangka melaksanakan sosialisasipembuatan
Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  oleh Dinas  Penanaman  Modal,  Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKMdan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran. c. Materi yang dipaparkan dalam pelaksanaan  sosialisasi  pembuatan  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  oleh Dinas  Penanaman  Modal,  Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKMdan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran. d. Metode yang digunakan Dinas Penanaman  Modal,  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKMdan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten  Pangandaran  dalam  rangka melaksanakan  sosialisasi  pembuatan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
(2) Informal
Sosialisasi  tipe  ini  terdapat  di  masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan,  seperti  antara  teman,  sahabat, sesama  anggota  klub,  dan  kelompok- kelompok  sosial  yang  ada  di  dalam masyarakat.  Adapun  indikatornya  yaitu sebagai berikut:
a. Sosialisasi  yang  dilakukan  melalui pergaulan  yang  bersifat  kekeluargaan, misalnya  anjang  sono  dengan  kerabat, silaturahmi, dan lain sebagainya.
D. HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan  sosialisasi  pembuatan  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  yang  Dilakukan olehPegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  Koperasi, UMKMdan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran sudah terlaksana dengan baik,  hal  ini  ditunjukan  dengan  cara  pegawai DPMPTSPKP Kabupaten Pangandaran melaksanakan  kegiatan  sosialisasi  yaitu  dengan mengundang  dan  mengumpulkan  semua  dinas terkait,  yaitu  mulai  dari  pemerintah  desa, kecamatan,  dan  pelaku  usaha  untuk  mengadakan kegiatan sosialisasi pembuatan IMB. Adapunmateri  yang  dipaparkan  oleh  pegawai DPMPTSPKP  Kabupaten  Pangandaran  dalam rangka mensosialiasikan pembuatan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB)  kepada  masyarakat di  Kabupaten  Pangandaran  yaitu  mengenai persyaratan  pembuatan  IMB  dan  tarif  retribusi IMB  berdasarkan  Perda  Kabupaten  Pangandaran No  06  Tahun  2016  tentang  Retribusi  IMB,  serta manfaat memiliki IMB.
Selain  itu,  diketahui  bahwa  masyarakat menerima  sosialisasi  pembuatan  IMB  yang dilaksanakan oleh
DPMPTSPKPKabupaten Pangandaran  dengan  baik,  hal  ini  terlihat  dari masyarakat  yang  sudah  memahami  materi  dan metode  yang  dipaparkan  oleh  pegawai  Dinas Penanaman  Modal,  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu, Koperasi UMKMdan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran mengenai  pembuatan  Izin  Mendirikan  Bangunan (IMB).  Pelaksanaan  sosialisasi  pembuatan  Izin
Mendirikan  Bangunan  (IMB)  yang  masyarakat terima  dari  pegawai  Badan  Pelayanan  Perizinan Terpadu  dan  Penanaman  Modal  (BPPTPM) Pangandaran  sudah  terlaksana  dengan  baik, namun dalam  kenyataannya  peserta yang mengikuti  kegiatan  sosialisasi  sangat  sedikit karena  masyarakat  menganggap bahwa  membuat IMB  tidaklah  penting,  hal  ini  terlihat  dari kebanyakan masyarakat yang datang ke
DPMPTSPKP  Kabupaten  Pangandaran  hanya untuk  membuat  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan (SIUP).  Meskipun  masyarakat  dapat  menghadiri kegiatan  sosialisasi  pembuatan  Izin  Mendirikan Bangunan  (IMB) yang  dilaksanakan  oleh pegawai DPMPTSPKP Kabupaten
Pangandarandi  hari  libur  yaitu  Sabtu  ataupun Minggu.  Namun  kebanyakan  masyarakat  sering kali  masih  malas  mengurus  IMB  karena munculnya  mitos  banyak  biaya  gelap.  Padahal, IMB  bertujuan  menciptakan  tata  letak  bangunan yang  teratur,  nyaman,  dan  sesuai  peruntukan lahan.  Mengurusnya juga  mudah  dan tidak lama. Selain  itu,  ada  sebagian  masyarakat  yang  belum memahami materi  yang dipaparkan oleh pegawai Dinas  Penanaman  Modal,  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu,  Koperasi  UMKMdan  Perdagangan (DPMPTSPKP)
Kabupaten Pangandaran mengenai  pembuatan  Izin  Mendirikan  Bangunan (IMB).  Apalagi  dalam  penyampaian  materi mengenai  persyaratan  pembuatan  IMB,  banyak masyarakat  yang  masih  kebingungan  tentang berkas-berkas  apa  saja  yang  harus  disiapkan untuk  membuat  IMB.  Ada  pula  sebagian masyarakat  yang  belum  pernah  ikut  serta  dalam kegiatan  sosialisasi  pembuatan  IMB  yang dilakukan  oleh  pegawai  DPMPTSPKP  dalam rangka anjang sono maupun silaturahmi.
Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan  Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman  Modal,  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu,  Koperasi,  UMKM  dan  Perdagangan (DPMPTSPKP)  Kabupaten  Pangandaran,  yaitu sebagai berikut:
1. Masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi  hanya  sedikit  sehingga  kurang mengena kepada seluruh lapisan masyarakat.
2. Sulitnya  menentukan  waktu  yang  pas  dan sulitnya  mengumpulkan  masyarakat  karena masyarakat  memiliki  kepentingan  masing- masing.
3. Terlalu banyak materi yang harus dipaparkan sedangkan  pegawai  sendiri  kurang  begitu mengerti  tentang  pemahaman  mengenai pembuatan IMB khususnya tentang persyaratan  dan  perhitungan  indeks.  Serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sosialisasi pembuatan IMB.
4. Metode  yang  digunakan  hanya  sebatas pemaparan  materi  dan  tanya  jawab  sehingga informasi  hanya  sebatas  kepada  masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi saja.
5. Kurangnya pemahaman
masyarakat mengenai kegunaan dan pentingnya membuat IMB serta sulitnya mengumpulkan
masyarakat  karena  memiliki  pola  pikir  yang berbeda-beda.
Adapun  upaya-upaya  yang  pegawai
DPMPTSPKP  lakukan  agar  dapat  mengatasi hambatan-hambatan untuk melaksanakan sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada masyarakat di Kabupaten Pangandaran, yaitu sebagai berikut:
1. Melaksanakan  sosialisasi  ke  Kecamatan  dan tokoh  masyarakat  terkait  dengan  datang langsung ke masyarakat atau dengan arti kata jemput bola.
2. Mengundang stakeholders yang  mempunyai keterkaitan  langsung  dengan  masyarakat  dan berkoordinasi dengan  yang memiliki  wilayah seperti RT maupun RW.
3. Memberikan pemahaman  kepada  masyarakat mengenai  pembuatan  IMB  dengan  sabar  dan tekun agar masyarakat mengerti.
4. Terjun  langsung  atau  mendatangi  secara langsung  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat sampai ke tingkat RT atau RW.
5. Memberitahukan  kepada  pemerintah  desa atau orang-orang sekitar  bahwa akan dilaksanakan  kegiatan  sosialisasi  dengan rangka silaturahmi maupun anjang sono.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, didapatkan beberapa simpulan, diantaranya sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  sosialisasi  pembuatan  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  oleh  Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu,  Koperasi,  UMKM  dan  Perdagangan (DPMPTSPKP)  Kabupaten  Pangandaran belum  berjalan  dengan  optimal.  Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan  sosialisasi  pembuatan  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  oleh  Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  Koperasi,  UMKM  dan  Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaranhanya  dilakukan  sebanyak  4 (empat)  kali  selama  satu  tahun  yaitu  tiap triwulan dan pesertanya masih sedikit karena kurangnya  himbauan  atau  undangan  dari pegawai DPMPTSPKP Kabupaten Pangandaran. Ada pula sebagian masyarakat yang belum pernah ikut serta dalam kegiatan sosialisasi  pembuatan  IMB  yang  dilakukan oleh  pegawai  DPMPTSPKP  dalam  rangka anjang sono maupun silaturahmi.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  terdapat  hambatan-hambatan pegawai  dalam  pelaksanaan  sosialisasi pembuatan  Izin  Mendirikan  Bangunan
(IMB)  oleh  Dinas  Penanaman  Modal, Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  Koperasi, UMKM  dan  Perdagangan  (DPMPTSPKP) Kabupaten  Pangandaran  dan  hambatan- hambatan  yang  masyarakat  alami  dalam menerimasosialisasi pembuatan
Izin
Mendirikan  Bangunan  (IMB)  oleh  Dinas Penanaman Modal,  Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  Koperasi,  UMKM  dan  Perdagangan (DPMPTSPKP)  Kabupaten  Pangandaran, yaitu: a. Hambatan  yang  pegawai  alami  dalam pelaksanaan sosialisasi formal, diantaranya:  masyarakat  yang  mengikuti kegiatan sosialisasi hanya sedikit sehingga kurang mengena kepada seluruh lapisan masyarakat dan ada juga sosialisasi pembuatan IMB banyak
diikuti oleh masyarakat, namun pematerinya sedikit, sulitnya menentukan waktu yang pas dan sulitnya mengumpulkan masyarakat karena masyarakat memiliki kepentingan masing-masing,  terlalu  banyak  materi yang harus dipaparkan sedangkan pegawai  sendiri  kurang  begitu  mengerti tentang pemahaman mengenai
pembuatan  IMB  khususnya  tentang persyaratan  dan  perhitungan  indeks. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai  sosialisasi  pembuatan  IMB masih kurang,  serta metode yang digunakan  hanya  sebatas  pemaparan materi dan tanya jawab sehingga informasi hanya sebatas kepada masyarakat  yang  mengikuti  kegiatan sosialisasi saja.
b. Hambatan  yang  pegawai  alami  dalam pelaksanaan  sosialisasi  informal  yaitu:
kurangnya pemahaman masyarakat mengenai  kegunaan  dan  pentingnya membuat IMB sertasulitnya mengumpulkan masyarakat karena memiliki pola pikir yang berbeda-beda.
3. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  terdapat  upaya-upaya  yang pegawai  DPMPTSPKP  lakukan  agar  dapat mengatasi hambatan-hambatan
untuk melaksanakan  sosialisasi  pembuatan  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada masyarakat  di  Kabupaten  Pangandaran  dan upaya-upaya  yang  masyarakat  lakukan  agar dapat  mengatasi  hambatan-hambatan  dalam menerima sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  dari  pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu,  Koperasi  UMKMdan
Perdagangan  (DPMPTSPKP)  Kabupaten Pangandaran, yaitu:
a. Upaya-upaya  yang  dilakukan  pegawai DPMPTSPKP dalam pelaksanaan sosialisasi pembuatan IMB secara formal, yaitu: melaksanakan sosialisasi ke Kecamatan  dan  tokoh  masyarakat  terkait dengan  melakukan  sosialisasi  secara berkesinambungan, melaksanakan sosialisasi  ke  Kecamatan  dan  tokoh masyarakat terkait dengan datang langsung  ke  masyarakat  atau  dengan  arti kata  jemput  bola,  menambah  jumlah SDM dan mengadakan kegiatan sosialisasi secara berkesinambungan, mengundang stakeholders yang mempunyai  keterkaitan  langsung  dengan masyarakat  dan  berkoordinasi  dengan yang  memiliki  wilayah  seperti  RT maupun RW, penyederhanaan persyaratan, melaksanakan kegiatan sosialisasi  di  pagi  hari,  dan  memberikan contoh  kasus  mengenai  perhitungan  tarif retribusi, memberikan pemahaman kepada  masyarakat  mengenai  pembuatan
IMB  dengan  sabar  dan  tekun  agar masyarakat  mengerti, memberikan waktu yang  cukup  untuk  mensosialisasikan pembuatan  IMB  agar  masyarakat  lebih mengerti,  serta  terjun  langsung  atau mendatangi  secara  langsung  kepada seluruh  lapisan  masyarakat  sampai  ke tingkat RT atau RW.
b. Upaya-upaya  yang  dilakukan  pegawai DPMPTSPKP dalam pelaksanaan sosialisasi pembuatan IMB secara informal,  yaitu  dengan  memberitahukan kepada pemerintah desa atau orang-orang sekitar bahwa akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi dengan rangka silaturahmi maupun anjang sono.
Dari  simpulan  di  atas  dapat  dirumuskan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:
1. Agar pelaksanaan sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  oleh  Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu,  Koperasi  UMKMdan  Perdagangan (DPMPTSPKP)  Kabupaten  Pangandaran dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  optimal, sebaiknya pegawai DPMPTSPKP
melaksanakan  sosialisasi  secara  formal maupun  informal  dengan  rutin  agar  jumlah masyarakat  yang  membuat  IMB  dapat meningkat.
Selain itu, masyarakat Kabupaten Pangandaran sebaiknya ikut serta atau aktif dalam kegiatan sosialisasi pembuatan IMB baik secara  formal  maupun informal. 2. Agar  hambatan  dapat  diminimalisir  maka sebaiknya pegawai DPMPTSPKP
Kabupaten  Pangandaran  menambah  jumlah pemateri  dan  memaparkan  materi  mengenai pembuatan  IMB  dengan  jelas  dan  secara terperinci.
3. Agar  upaya-upaya  yang  sudah  dilakukan dapat  meningkat,  maka  sebaiknya  pegawai DPMPTSPKP melaksanakan kegiatan sosialisasi  ke  seluruh  pelosok  wilayah  di Kabupaten  Pangandaran  dan  menggunakan media  seperti  pamflet  atau  brosur  sehingga dapat  meningkatkan  partisipasi  masyarakat untuk membuat IMB.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulsyani.  2007. Sosiologi  Skema  Teori  dan Terapan . Jakarta: PT. Bumi Aksara. Ihrom. 2004. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Mardikanto,  Totok  dan  Poerwoko  Soebiato.
2004. Pemberdayaan  Masyarakat  dalam Perspektif  Kebijakan  Publik .  Bandung: Alfabeta. Maryati,  Kun.2006. Sosiologi. Jilid  3.  Jakarta: Penerbit ESIS. Raho,  Bernard.  2016. Sosiologi. Maumere:
Ledalero. Sedarmayanti.    2014. Reformasi  Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan  Masa  Depan  (Mewujudkan Pelayanan  Prima  dan  Kepemerintahan yang  Baik). Bandung:  PT.  Refika  Aditama Bandung. Sunarto,  Kamanto.  2000. Pengantar  Sosiologi: Suatu  Bunga  Rampai. Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia.
Peraturan  Daerah  KabupatenPangandaranNomor
6 Tahun 2016 pasal 1 ayat 8
tentangRetribusiIzinMendirikanBangunan.