## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3000/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM DALAM KONTEKS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA
(Studi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018)

## Yudi Takarada
Article Info Abstract Article history: Received : 11 Febuari 2022 Publish: 03 Maret 2022 Whereas the regulation  on Intellectual Property  Rights law has been universally applied and accepted by the members of the World Trade Organization (WTO) by making  separate  rules  into  the  positive  law  of  each  WTO  member  country.  The existence  of  West  Java  Provincial  Regulation  Number  10  of  2018  concerning Intellectual Property Management including Traditional Cultural Expressions in it, can mean that the said Regulation acts as a "private legal entity" which can lead to confusion over higher laws and regulations or known as lex superiori derogat legi inferiori  (higher  regulations  override  lower  regulations),  in  that  context  in Indonesia  there  have  been  various  laws  governing  Intellectual  Property  law, namely: Law on Plant Variety Protection, Law on Industrial Design, Law on Layout of Integrated Circuits, Law on Trade Secrets, Law on Copyright, Law on Patents and  Law  on  Marks  and  Geographical  Indications.  The  Regional  Regulation Number 10 of 2018 has the potential to abuse authority and can be categorized as a problematic regional regulation that can lead to confusion in the community.

## Keywords:
Provincial  Regulations,  Abuse Of Authority, Traditional Cultural Expressions Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 11 Febuari 2022 Terbit: 03 Maret 2022 Bahwa pengaturan terhadap hukum Hak Kekayaan Intelektual telah berlaku secara universal  dan  diterima  oleh  para  anggota  yang  tergabung  dalam  World  Trade Organization (WTO) dengan membuat aturan tersendiri kedalam hukum positif dari tiap-tiap  negara  anggota  WTO.  Adanya  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat Nomor  10  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Kekayaan  Intelektual  termasuk Ekspresi Budaya Tradisional didalamnya, bisa diartikan bahwa pemerintah daerah tersebut  bertindak  selaku  “badan  hukum  private”  yang  bisa  menimbulkan kerancuan terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi  atau dikenal dengan istilah  lex  superiori  derogat  legi  inferiori  (peraturan  yang  lebih  tinggi mengesampingkan  peraturan  yang  lebih  rendah),  dalam  konteks  tersebut  di Indonesia telah ada berbagai undang-undang yang mengatur mengenai hukum Hak Kekayaan  Intelektual,  yaitu  :  Undang-Undang  tentang  Perlindungan  Varietas Tanaman,  Undang-Undang  Desai  Industri,  Undang-Undang  tentang  Tata  Letak Sirkuit  Terpadu,  Undang-Undang  tentang  Rahasia  Dagang,  Undang-Undang tentang  Hak  Cipta,  Undang-Undang  tentang  Paten  dan  Undang-Undang  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Peraturan  Daerah  Nomor  10  tahun  2018  tersebut berpotensi  penyalahgunaan  wewenang  dan  bisa  dikategorikan  sebagai  peraturan daerah  bermasalah  yang  bisa  menimbulkan  konsekwensi  kerancuan  didalam masyarakat.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Yudi Takarada Email : yudi_takarada@yahoo.com

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat yang berada dalam era modern dan global saat ini, dimana komunikasi dan informasi memudahkan segala urusan antar umat manusia sehingga tidak  lagi  dapat  menghindar  dari  keharusan  untuk  aktif  dan  bahkan  proaktif  dalam  dinamika hubungan  antarbangsa  termasuk  didalamnya  adalah  keikutsertaan  sebagai  anggota  WTO  (World
Trade Organization), sejalan dengan hal tersebut Indonesia meratifikikasinya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
Konsekwensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO adalah dengan membuat aturan hukum positif atas hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam konteks ini, pengetahuan dan  ekspresi  budaya  tradisional  (EBT)  masuk  kedalam  sistem  perlindungan  hukum  HKI.  EBT adalah  istilah  yang  digunakan  oleh  World  Intellectual  Property  Organization  (WIPO)  dalam berbagai lingkup internasional  .
HKI  atas  EBT  itu  sendiri  masuk  kedalam  rezim  hukum  hak cipta,  dimana  dalam  hukum positif Indonesia  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam UUHC, khususnya dalam Pasal 38 ayat 1, menyebutkan :
“Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara”, sedang penjelasan dari Pasal 38 ayat 1 UUHC, menyebutkan :
Yang dimaksud dengan ”ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut :
a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
c. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
e. Seni  rupa,  baik  dalam  bentuk  dua  dimensi  maupun  tiga  dimensi  yang  terbuat  dari  berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
f. Upacara adat.
Hal  ini  menyiratkan  bahwa  Negara  berperan  untuk  mengelola  segala  produk  (-produk) budaya yang telah tumbuh, mengakar dan bertahan hingga kini.
Perlindungan akan Ekspresi Budaya Nasional (EBT) dalam kaitannya dengan persatuan dan kesatuan  nasional  dibutuhkan  tidak  hanya  untuk  menjaga  kelestarian  produk  budaya  (-budaya) tersebut  agar  tetap  eksis  dan  lestari  juga  menjauhkan  dari  adanya  unsur  pengakuan  pihak  asing mengenai  klaim  dari  produk  budaya  (-budaya)  yang  merupakan  warisan  bangsa  dari  generasi  ke generasi.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  dalam  rangka  memajukan  kebudayaan  yang  berwawasan kebangsaan,  telah  dikeluarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2017  tentang  Pemajuan Kebudayaan  (UU  Pemajuan  Kebudayaan),  dalam  pasal  5  dari  UU  Pemajuan  Kebudayaan, disebutkan bahwa objek Pemajuan Kebudayaan meliputi :
a. Tradisi lisan;
b. Manuskrip;
c. Adat istiadat;
d. Ritus;
e. Pengetahuan tradisional;
f. Teknologi tradisional;
g. Seni;
h. Bahasa;
i. Permainan rakyat; dan
j. Olahraga tradisional.
Terhadap hal tersebut diatas dalam ranah hukum HKI termasuk EBT didalamnya, terdapat berbagai  aturan  dalam  bentuk  peraturan  daerah  (Perda)  propinsi  yang  isinya  beragam  mengatur tentang kekayaan intelektual, sebagai contoh adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Kekayaan  Intelektual  (Perda  No.10 Tahun  2018)  yang  akan menjadi pokok bahasan tulisan ini.
Dimana dalam Perda No.10 Tahun 2018 tersebut terdapat peran Propinsi Jawa Barat untuk mengatur,  mengurus  dan  menerima  hak  ekonomi  selaku  pemegang  dari  berbagai  Hak  Kekayaan Intelektual-nya.    Dalam  kaitan  ini  seberapa  jauh  peran  Pemerintah  Daerah  terlibat  sebagai  suatu badan hukum publik atau private dalam mengelola HKI.
Bahwa  EBT  itu  tumbuh  dan  berkembang  dari  kehidupan  budaya  masyarakat,  manakala dikaitkan  dengan  perlindungan  dalam  mekanisme  hukum  hak  cipta  maka  perlindungan  dari  segi komersialisasi  yang  lebih  diutamakan.  Hal  ini  dari  satu  segi  akan  menimbulkan  persepsi  yang berlawanan  dari  kelompok  tradisional  yang  bersangkutan  sehingga  dapat  mengubah  esensi  dari kebudayaan itu sendiri.

## 1.1.Rumusan Masalah
Adapun masalah yang diangkat dalam permasalahan ini adalah:
Bagaimanakah  seharusnya  peran  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  dalam mengelola  hak  kekayaan  intelektual-nya  dihubungkan  dengan  Perda  Nomor  10  Tahun  2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual ?

## 1.2.Tujuan
Kajian atas tulisan ini adalah untuk menentukan seberapa efektifnya Peraturan Daerah (dalam hal ini Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan  Intelektual)  khususnya  dalam  hal  mengatur  Ekspresi  Budaya  Tradional  yang  juga telah diatur dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi, yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif,  yang  berupaya  menitikberatkan  pada penelitian  terhadap  asas-asas  hukum.  Pada  penelitian  ini  akan  dilakukan  Analisa  mengenai Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual melalui berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan dalam  hukum  hak  kekayaan  intelektual.  Oleh  karena  itu  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan dalam penelitian ini selain menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan  perundang-undangan  secara  hirearki,  juga  akan  menggunakan  bahan  hukum  sekunder dilakukan melalui penelitian  kepustakaan. Dalam penelitian ini terdapat dua metode pendekatan digunakan  untuk  mencari  dan  menemukan  jawaban  permasalahan.  Pertama,  pendekatan  undang- undang atau statute approach yang dilakukan dengan cara menelaah  peraturan perundang-undangan dalam  hukum  hak  kekayaan  intelektual  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  penelitian.  Kedua, pendekatan konseptual  atau  conceptual  approach. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang bertolak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin   yang   berkembang   dalam   ilmu hukum.      Pemahaman    terhadap    pandangan-pandangan    dan    doktrin-doktrin    tersebut    dapat menjadi  sandaran  dalam membangun dan memecahkan permasalahan penelitian.  Analisis   data dalam   penelitian   ini   dilakukan secara kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)
Dalam  hal  ini,  ekpresi  budaya  tradisional  mengandung  beberapa  nilai  seperti  ekonomi, spiritualitas, dan komunialitas, sehingga disegani dan dihormati oleh masyarakat tradisional. Istilah EBT  merangkum  ekspresi  baik  secara  lisan,  musik,  dan  produk  budaya  karya  artis.  Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dapat dikategorikan demikian apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a. Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi ke generasi;
b. Merupakan pengetahuan tentang lingkungannya dan hubungannya dengan segala sesuatu;
c. Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat yang membangunnya;
d. Merupakan  jalan  hidup  (way  of  life)  yang  digunakan  secara  bersama-sama  oleh  komunitas masyarakat dan karenanya disana terdapat nilai-nilai masyarakat”.
Dari hal tersebut maka sudah selayaknya hal tersebut menjadi tidak hanya menjadi  concern pemerintah pusat tetapi juga perhatian bagi pemerintah daerah.
Dalam UU Pemajuan Kebudayaan, selain pemerintah pusat juga melibatkan peran pemerintah daerah (baik propinsi maupun kabupaten/kota), seperti diatur dalam :
Pasal 7 yang berbunyi :
Pemerintah  Pusat  dan  atau  Pemerintah  Daerah  melakukan  pengarusutamaan  Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan. Pasal 8 yang berbunyi :
Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:
a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
c. Strategi Kebudayaan; dan
d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 : melakukan :
Inventarisasi (pencatatan/pendokumentasian, penetapan dan pemutakhiran data), pengamanan,  pemeliharaan,  penyelamatan,  publikasi,  pengembangan  serta  pemanfaatan  Objek Pemajuan Kebudayaan Pasal 44 yang berbunyi :
Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas:
i. Menjamin kebebasan berekspresi;
ii. Menjamin pelindungan atas ekspresi budaya ;
iii. Melaksanakan pemajuan kebudayaan;
iv. Memelihara kebinekaan;
v. Mengelola informasi di bidang kebudayaan;
vi. Menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan ;
vii. Menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan;
viii. Membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;
ix. Mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan
x. Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.
Dalam kaitannya dengan peran pemerintah daerah, desentralisasi dan otonomi daerah pasca reformasi membawa perubahan yang signifikan dalam organisasi negara, dimana dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah baik itu Provinsi maupun Kota/Kabupaten antara lain kewenangannya adalah dapat membuat peraturan daerah (Perda). Dengan adanya kewenangan tersebut  maka  pemerintah  daerah  diharapkan  membawa  perubahan  yang  signifikan  agar  dapat berkembang  dan  menata  wilayahnya  dengan  melibatkan  segenap  unsur  organisasi  pemerintahan daerah yang ujungnya dapat membawa manfaat bagi rakyat di daerah masing-masing.
Tantangan  bagi  daerah  saat  ini  adalah  memberikan  rangsangan/stimulasi  secara  tepat  guna agar  tidak  terjadi  urbanisasi  karena  berkurangnya  ketersediaan  sumber  lapangan  kerja  di  sektor formal untuk itu pemerintah daerah perlu menciptakan inovasi dan kreatifitas agar bisa keluar dari permasalahan tersebut. Kewirausahaan (termasuk membuat karya seni berupa produk-produk untuk menunjang EBT itu sendiri adalah salah satu jawaban untuk mengatasi hal tersebut.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) mencapai 64 juta, dimana berdasarkan hasil Sensus Ekonomi BPS 2016 yang mencakup bidang non pertanian, untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebesar 26.263.649 unit sementara jumlah Usaha Menengah Besar (UMB) sebesar 447.352 unit , dengan bidang usaha berupa Industri Pengolahan terdapat sekitar 3,4 juta pelaku UMKM yang mayoritas bergerak di 5 bidang industri yaitu makanan dan minuman, kerajinan kayu dan anyaman, tekstil dan pakaian jadi, barang galian bukan logam seperti industri tepung, mika dan lain-lain serta furniture.
Pertanyaan selanjutnya adalah yang berkaitan dengan pelaku perajin seni, apakah hasil kreasi mereka  akan  mendapat  perlindungan  lebih  lanjut  atas  hasil  kreatifitasnya.  Menarik  ucapan  dari Menteri Koperasi UKM, Teten Masduki, untuk meningkatkan daya saing dan menghadapi kekuatan bisnis  lain,  diperlukan  perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  terhadap  inovasi  dan kreativitas UMKM, katanya “Masih sedikit yang mengajukan permintaan untuk dapatkan HKI, baik hak cipta, hak merek, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain. Padahal ini penting untuk daya saing UMKM. Kekuatan UMKM bukan hanya pada kekuatan modalnya, tapi juga pada inovasi dan kreativitasnya.  Kalau  ini  dilindungi,  akan  jadi  kekuatan  daya  saing  UMKM  dalam  menghadapi kekuatan pebisnis lain”.
Sejalan dengan hal tersebut adalah seni, utamanya yang menggunakan media seperti topeng, angklung,  pakaian  serta  alat-alat  peraga  lainnya  membutuhkan  keterampilan  tersendiri  untuk membuatnya. Pelaku kerajinan tersebut bisa menciptakan hasil karyanya biasanya diperoleh karena adanya  pembelajaran  yang  diwariskan  secara  turun  temurun,  sebagai  contoh  adalah  apa  yang dialami oleh Rasuki yang memperoleh pembelajaran  cara membuat topeng Cirebon dari pamannya, Sadriya
Pelaku perajin seni sebagai salah satu unsur penting dalam melestarikan EBT adalah subyek yang mesti mendapat peran tersendiri agar objek dalam EBT (berupa kebudayaan itu sendiri) dapat tetap  eksis    yang  berujung  pada  pemajuan  kebudayaan  dengan  berbasis  pada  perlindungan  para pelaku perajin seninya.

## Pemerintah Daerah Sebagai Badan Hukum Private
Dalam Perda No.10 Tahun 2018 pada Pasal 9 dan Pasal 10 menyebutkan : Pasal 9 ayat 1 :
Pemerintah Provinsi mengelola ekspresi budaya tradisional. Pasal 9 ayat 2 :
Ekspresi  budaya  tradisional  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1,  mencakup  salah  satu  atau kombinasi bentuk skspresi sebagai berikut :
a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
c. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
e. Seni  rupa,  baik  dalam  bentuk  dua  dimensi  maupun  tiga  dimensi  yang  terbuat  dari  berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
f. upacara adat; dan atau
g. bentuk ekspresi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9 ayat 3 :
Penggunaan  ekspresi  budaya  tradisional  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  2,  harus memperhatikan nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Pasal 9 ayat 4 :
Hak  Cipta  atas  ekspresi  budaya  tradisional  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  dan  ayat  2, dipegang oleh negara.
Pasal 9 ayat 5 :
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pengelolaan  dan  penggunaan  ekspresi  budaya  tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Sedang Pasal 10 :
Pemerintah  Daerah  Provinsi  memegang  Hak  Cipta  atas  ekspresi  budaya  tradisional  yang Penciptaannya sebagian atau seluruh pendanaannya berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi.
Dari kedua pasal (9 dan 10) Perda No.10 Tahun 2018 tersebut pengaturan terhadap EBT agak kurang tepat, bahwa EBT seharusnya cukup dilindungi dengan menggunakan UU Hak Cipta saja dikarenakan adalah negara sebagai institusi yang  berperan penting dalam melindungi suatu karya
ciptaan.  Negara  disini  dapat  dikatakan  sebagai  pemegang  hak  karena  EBT  tidak  diketahui  siapa penciptanya. Ditambah dengan adanya UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, bahwa bukan hanya perlindungan yang diberikan bagi EBT juga melakukan pemajuan pada aspek budaya. Dan peran tersebut tidak hanya ada pada Pemerintah Pusat dan Daerah tetapi juga masyarakat bisa ambil andil dalam berpartisipasi melakukan perlindungan.
Walaupun tidak masuk dalam kategori urusan pemerintahan absolut (lihat Pasal 10 ayat 1 UU No.23/2014  tentang  Pemerintahan  Daerah),  adanya  Perda  No.10  Tahun  2018  tersebut  isinya berpotensi “melampaui wewenang” akan peran pemerintah daerah dalam menata kebijakan publik. Dimana  dalam  Perda  Nomor  10  Tahun  2018  terdapat  peran  Pemerintah  Daerah  yang  bertindak sebagai “badan hukum private” yaitu sebagai pemegang hak terkait (atas berbagai hak cipta, paten, merek,  perlindungan varietas tanaman, EBT).
Bahwa karena Perda tersebut dalam beberapa ketentuan yang ada didalamnya (klaim sebagai pemegang  hak  terkait  atas  hak  cipta,  paten,  merek,  EBT)  bertindak  selaku  badan  hukum  private tentunya  bisa  dikategorikan  bertentangan  dengan  asas  hukum  yang  telah  ada,  dalam  hal  ini  lex superiori derogat legi inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah).
Dalam teori Organ, teori  ini  dikemukakan  oleh  seorang  sarjana  Jerman  bernama Otto  von Gierke    (1841-1921).    Beliau    menyatakan    bahwa    “badan  hukum    itu    adalah    suatu    realitas sesungguhnya  sama  seperti  sifat kepribadian alam manusia ada didalam pergaulan hukum.”
Menurut teori ini badan hukum itu sama layaknya seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu ‘eine  leiblichgeistige  Lebensein  heit’ yaitu suatu badan yang  membentuk  kehendaknya  dengan  perantaraan  alat-alat  atau  organ-organ  badan  tersebut misalnya anggotanya atau pengurusnya  seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas.”
Dengan mencampuradukan hukum HKI kedalam satu aturan yaitu Perda No.10 Tahun 2018 tersebut,  jelas  menunjukan  bahwa  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  melampaui  kewenangannya sebagai badan hukum publik. Adapun subyek hukum yang disebut dengan orang dalam perundang- undangan kekayaan intelektual adalah orang perseorangan dan badan hukum. Melihat aturan yang ada,  tidak  dijelaskan  definisi  lebih  lanjut  mengenai  badan  hukum.  Akan  tetapi  dengan  melihat maksud dan tujuan dari berbagai aturan dalam kekayaan intelektual jelas menyiratkan bahwa badan hukum  yang  dimaksud  disini  adalah  badan  hukum  yang  melakukan  kegiatan  usaha  untuk menghasilkan profit semata atau yang dikenal sebagai badan hukum private kebalikan dari badan hukum publik. Bentuk badan hukum private seperti yang ada di Indonesia dikenal sebagai Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi. Sedang badan hukum publik adalah institusi yang disebut negara dan bagian-bagian negara termasuk pemerintah daerah (Peter Mahmud Marzuki, 2008).
Kembali  kepada  EBT  itu  sendiri,  peran  pemerintah  daerah  sebaiknya  hanya  berkonsentrasi pada  upaya  pemajuan  EBT  agar  sejalan  dengan  UU  No.5  Tahun  2017  tentang  Pemajuan Kebudayaan.  Peran  dimaksud  disini  adalah  melindungi  para  perajin  atau  seniman  seninya,  yaitu menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan (Pasal 44 hurf g).
Langkah  seiring  sejalan  dengan  konsep  hukum  HKI  terutama  hak  cipta  adalah  memberi rangsangan  agar  para  pelaku  seni  dapat  menikmati  hasil  ekonomi  atas  pertunjukan  EBT ( performance  right ).  Disini  peran  pemerintah  daerah  sebagai  badan  hukum  publik  dalam pengejawantahannya  seharusnya  adalah  turut  serta  mendorong  sekaligus  sebagai  fasilitator  agar EBT  dapat  tetap  eksis  seperti  menyediakan  tempat/gedung  pertunjukan  dimana  EBT  akan ditampilkan. Adalah sesuatu yang sangat miris mendengarnya, dimana sebagai salah satu EBT, seni Saung  Angklung  Udjo  yang  notabene  sudah  membawa  harum  negara  dan  bangsa  Indonesia dikabarkan hampir gulung tikar karena “kurangnya perhatian” pemerintah daerah.
Terlepas  adanya  maksud  lain  dari  negara-negara  barat  akan  halnya  eksploitasi  terhadap pengetahuan  tradisional  yang  telah  ada  di  negara-negara  berkembang,  namun  dalam  berbagai konvensi  yang  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia,  seperti  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  78  tahun  2007  tentang  Pengesahan  Convention  for  the  Safeguarding  of  the  Intangible
Cultural  Heritage  (Konvensi  Untuk  Perlindungan  Warisan  Budaya  Tak  Benda)  dan  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  78  tahun  2011  tentang  Pengesahan  Convention  on  the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi  Keanekaragaman  Ekspresi  Budaya),  tercermin  mengenai  pentingnya  perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Konvensi tersebut memberikan jalan bagi negara-negara berkembang untuk dapat melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisionalnya.
Maka itu, agar tidak terkesan sebagai bagian dari badan hukum private, sebaiknya pemerintah daerah  menerbitkan  aturan  dalam  bentuk  perda  khusus  mengenai  EBT  sebagai  bagian  dari implementasi terhadap UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sedangkan terhadap kandungan  hukum  hak  cipta  yang  melekat  pada  EBT,  pemerintah  daerah  sebagai  fasilitator kekayaan  intelektual  bisa  saja  melakukan  sosialisasi  kepada  para  perajin  seni  untuk,  misalnya melakukan  pendampingan  terhadap  karya  seni  yang  dikerjakan  melakukan  pendaftaran  hak kekayaan  intelektualnya  dibidang  desain  industri  (misalnya  :  bentuk  topeng  dalam  tari  topeng cirebon  yang  sudah  dimodifikasi  oleh  perajin  seni)  sehingga  karya  para  perajin  tersebut  dapat mempunyai nilai ekonomis dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para perajin/pelaku seni itu sendiri.

## Peran Pemerintah Pusat
Dari  sini  sebaiknya  yang  berkaitan  dengan  hukum  HKI  termasuk  EBT  didalamnya, pemerintah pusat sebaiknya berlaku sebagai regulator tunggal dengan segala kewenangan yang ada sehingga konsep dan aturan main mengenai hukum HKI tidak tidak diartikan lain oleh pemerintah- pemerintah  daerah  dalam membuat aturan  (perda) mengenai  hukum  HKI  sehingga  akan menjadi rancu dan ujung-ujungnya membuat masyarakat mempunyai tafsiran yang lain akan konsep hukum HKI yang sejatinya mempunyai aturan yang baku dan berlaku secara umum di dunia sebagai aturan hukum yang khusus.
Dalam  hal  ini,  peran  pemerintah  pusat  terutama  yang  menyangkut  EBT  dalam  melakukan inventarisasi  pengetahuan  dan  ekspresi  budaya  tradisional  didalam  masyarakat,  pembahasan berawal  dari  Sistem  Pendataan  Kebudayaan  Terpadu  (SPKT)  yang  diatur  dalam  undang-undang pemajuan  kebudayaan,  hal  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  wadah  yang  dapat  berfungsi sebagai Defensive Protection.
Istilah defensive protection dapat dikatakan sebagai kebalikan dari positive protection, dimana positive protection ini lebih menekankan pada tindakan yang aktif untuk memperoleh hak sehingga defensive protection tersebut lebih menekankan pada upaya pencegahan agar pihak asing tidak dapat mengajukan klaim perlindungan HKI terhadap sebuah kebudayaan. Dengan defensive protection, pencatatan dan pendokumentasian melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu oleh pemerintah Indonesia,  maka  sudah tepat  dikatakan  bahwa  hal tersebut  bisa menjadi  sebagai  media  guna  alat bukti dan langkah preventif ketika apabila budaya milik Indonesia diklaim pihak asing.
Menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah sistem hukum HKI termasuk EBT didalamnya mengesampingkan  tatanan  hukum  yang  telah  tumbuh,  berkembang  dan  hidup  di  masyarakat Indonesia,  terutama  jika  dikaitkan  dengan  hukum  adat,  yang  menurut  Bapak  Agus  Brotosusilo, dimana ciri hukum adat adalah komunalism dan spiritualism berhadapan dengan individualism dan materialism  yang dianut dalam sistem hukum hak atas kekayaan intelektual termasuk pengenaan aturan tindak pidananya.
Hukum adat sendiri seperti dikatakan oleh Prof. Koesnoe, bahwa salah satu ciri Hukum Adat umumnya  menggunakan  aturan  tidak  tertulis,  sehingga  mau  tidak  mau  dengan  adanya  konsep hukum HKI ini, masyarakat mesti bertransformasi untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang  ada  kedalam  suatu  sistem  hukum modern  dengan  meninggalkan  sistem  hukum  transitional, dimana dalam sistem hukum modern tersebut (termasuk UU Hak Cipta) terbentuk suatu mekanisme aturan  tertulis  yang  tertata  dan  terorganisir  mengatur  mengenai  kepentingan  hak-hak  privat  dan publik didalamnya.
Namun demikian bukan berarti bahwa Hukum Adat itu akan terpinggirkan, hukum adat seperti dikatakan oleh Prof. Soepomo akan tetap hidup hidup karena beralih perasaan hukum  yang  nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan; tumbuh dan berkembang  seperti  hidup  itu  sendiri.  Sehingga  dengan  demikian  hukum  adat  bisa  disebut  juga sebagai  hukum  progresif    seperti  yang  dikatakan  oleh  Prof.  Mahfud  MD,  bahwa  masyarakat Indonesia  mempunyai  semangat  berhukum  yang  walaupun  bersahaja  tetapi  spirit  berhukumnya baik,  dengan  konteks  bahwa  hukum  tersebut  dibangun  dari  nilai  nilai  yang  baik  dan  benar,  dan ditegakkan  oleh  manusia  yang  memiliki nilai morality  pada  kepribadiannya  yang  tinggi.  Artinya dengan  demikian  adanya  EBT  yang  masuk  dalam  ranah  hukum  HKI  sebagai  suatu  tatanan  yang baru, masyarakat bisa menyesuaikan diri didalamnya.
Untuk  itu,  pemerintah  daerah  berkaitan  dengan  hukum  HKI  termasuk  EBT  didalamnya hanyalah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat saja dalam arti tidak mengatur secara khusus hukum  HKI  didalamnya  dengan  kata  lain  pemerintah  daerah  hanya  sebagai  fasilitator  terhadap warganya berkaitan dengan aturan main dan tata cara dalam menerapkan konsep hukum HKI yang telah berlaku secara universal.

## 4. KESIMPULAN
Walaupun tidak masuk dalam kategori urusan pemerintahan absolut (lihat Pasal 10 ayat 1 UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah), adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Kekayaan  Intelektual  isinya  berpotensi  “melampaui wewenang” akan peran pemerintah daerah dalam menata kebijakan publik. Dimana dalam Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual terdapat peran Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai “badan hukum private” yaitu sebagai pemegang hak terkait (atas berbagai hak cipta, paten, merek, perlindungan varietas tanaman dan EBT).
Bahwa karena Perda tersebut dalam beberapa ketentuan yang ada didalamnya (klaim sebagai pemegang hak terkait atas atas berbagai hak cipta, paten, merek, perlindungan varietas tanaman dan EBT) bertindak selaku badan hukum private tentunya bisa dikategorikan bertentangan dengan asas hukum yang telah ada, dalam hal ini lex superiori derogat legi inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah).

## SARAN
Sosialisasi dari tingkat pemerintah (termasuk pemerintah daerah) akan aturan-aturan yang ada dalam  hukum  HKI  dapat  terserap  dan  tercerna  dalam  masyarakat.  Mengingat  bahwa  masyarakat Indonesia pada umumnya dapat menerima segala sesuatu aturan baik itu dari dalam maupun luar negeri.
Sebaiknya  aturan  dalam  Perda  Provinsi  Jawa  Barat10  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang menyebutkan Pemerintah Daerah adalah sebagai pemegang HKI segera direvisi sehingga tidak menimbulkan multi tafsir terdapat aturan dalam berbagai aturan UU tentang Kekayaan Intelektual yang telah ada.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan  Daerah  Propinsi  Jawa  Barat  Nomor  10  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Kekayaan Intelektual;
Herzani, Andika Putra, “Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 50 No.4 (2020)
Marzuki, Peter Mahmud Marzuki, 2009, "Penelitian Hukum", Cetakan Kelima, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Aulia, M. Zulfa, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional”, Penerbit FH UI: Jakarta, 2006
Syahrani, Riduan, "Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata",Bandung: Alumni.1985 Haryani,  Anik,  “Perlindungan  Ekspresi  Budaya  Tradisional  Dalam  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual Di Indonesia”, Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum Volume 2 No. 2, 2016 Sardjono, Agus, “Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional”, penerbit PT Alumni : Bandung, 2010
Warjiyati,  Sri,  “Ilmu  Hukum  Adat”,  Supported  by  YLBHI./  Indonesia  Australia,  Legal Development Facility
Vago, Steven, “Law & Society”, Ninth Edition, Pearson Prentice Hall
Qomar,  Nurul;  Syarif,  Muhammad:  Busthami,  Dachran  S.;  Reza,  Farah  Syah;  Sosiologi  Hukum (Sociology of Law), Mitra Wacana Media
www.liputan6.com,  Berapa  Jumlah  UMKM  di  Indonesia,  Tira  Santia,  Diakses  pada  tanggal  10 September 2021
www.ukmindonesia.id,  Potret  UMKM  Indonesia  :  Si  Kecil  yang  Berperan  Besar,  Dewi  Meisari Haryanti dan Isniati Hidayah, diakses pada tanggal 10 Desember 2021.
http://www.depkop.go.id/read/kemenkop-ukm-berikan-pendampingan-dan-kemudahan-umkm- untuk-daftarkan-hki, diakses pada tanggal 10 Desember 2021
Harian Kompas, edisi cetak tanggal 13 September 2021, Hal.16.
https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-011306912/saung-angklung-udjo-bandung- hampir-bangkrut-hibah-rp214-m-mengucur-ke-tempat-lain,  diakses  pada  tanggal  10 Desember 2021
Brotosusilo,  Agus.  Kuliah  Teori  Hukum  S2  Peminatan  HKI  Fakultas  Hukum  UI,  tanggal  16 Nopember 2020