ISSN (Online): 2655-8408

## KEBIJAKAN PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

## POLICY FOR THE IMPLEMENTATION OF DIVERSIONS IN THE SETTLEMENT OF CRIMINAL ACTIONS CONDUCTED BY CHILDREN THROUGH A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH
Bruce Anzward,Suko Widodo Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur
Bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Penerapan diversi sebagai bentuk mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang  dilakukan  oleh  anak  yaitu:  yang  dimulai  dari  tingkatan  penyidikan,  penuntutan, persidangan,  sampai  pada  implementasi  penanganan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh anak  oleh  Balai  Pemasyarakatan.  Penetapan  yang  dimaksud,  harus  dikeluarkan  dalam waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari.  Penetapan  tersebut  kemudian  disampaikan  kepada Pembimbing  Kemasyarakatan,  Penyidik,  Penuntut  dan  Hakim.  Setelah  penerima  surat penetapan  tersebut  penyidik  Kepolisian  kemudian  mengeluarkan  surat  penetapan penghentian  penyidikan  dan  kriteria  penerapan  diversi  terhadap  penyelesaian  perkara tindak  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  yaitu:  a.  Pelaksanaan  diversi  ditujukan untuk  membuat  pelanggar  bertanggungjawab  untuk  memperbaiki  kerugian  yang ditimbulkan  oleh  kesalahannya.  b.  Memberikan  kesempatan  kepada  pelanggar  untuk membuktikan  kemampuan  dan  kualitasnya  dalam  bertanggungjawab  atas  kerugian  yang ditimbulkannya, di samping itu mengatasi rasa bersalah secara konstruktif. c. Penyelesaian kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  melibatkan  korban  atau  para  korban,  orang  tua  dan keluarga  pelaku  dan  orang  tua  dan  keluarga  korban,  sekolah  dan  teman  sebaya.  d. Penyelesaian  dengan  konsep  diversi  ditujukan  untuk  menciptakan  forum  untuk  bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

## Kata Kunci: Diversi, Penyidikan, Korban, Anak

## Abstract
The  application  of  diversion  as  a  form  of  penal  mediation  in  the  settlement  of  cases  of criminal  acts  committed  by  children,  namely:  starting  from  the  level  of  investigation, prosecution, trial, to the implementation of the handling of crimes committed by  children by the Correctional Center. The stipulation in question, must be issued within a maximum period of 3 (three) days. The determination is then conveyed to the Community Advisor, Investigator, Prosecutor and Judge. After the recipient of the letter of determination, the police investigator then issues a letter stipulating the termination of the investigation and the criteria for applying diversion to the settlement of cases of criminal acts committed by children,  namely:  The  implementation  of  diversion  is  intended  to  make  the  violator
ISSN (Online): 2655-8408
responsible for repairing the losses caused by his mistake. b. Providing the opportunity for offenders to prove their ability and quality to be responsible for the losses they cause, as well  as  to  overcome  guilt  constructively.  c.  The  settlement  of  criminal  cases  committed involves the  victim or victims, the parents and family of the perpetrator and the victim's parents  and  families,  schools  and  peers.  d.  Settlement  with  the  concept  of  diversion  is intended to create a forum to work together in solving problems that occur.
Keywords: Diversion, Investigation, Victims, Children

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia  dan  keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  negara.  Dalam  konstitusi Indonesia,  anak  memiliki  peran  strategis  yang  secara  tegas  dinyatakan  bahwa negara  menjamin  hak  setiap  anak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu,  kepentingan  terbaik  bagi  anak  patut  dihayati  sebagai  kepentingan  terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi. Penyimpangan  tingkah  laku  atau  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor diluar dari kenakalan anak. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat. Prinsip pelindungan hukum  terhadap  anak  harus  sesuai  dengan  Konvensi  Hak-Hak  Anak (Convention  on  the  Rights  of  the  Child) sebagaimana  telah  diratifikasi  oleh pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun 1990  tentang  Pengesahan Convention  on  the  Rights  of  the  Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
Berdasarkan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  disebutkan  bahwa  penangkapan,  penahanan  atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir”.  Pemenjaraan bukanlah pilihan  terbaik  untuk  mendidik anak  yang  berhadapan  atau  berkonflik  dengan hukum.  Peradilan  pidana  dalam  penanganan  anak  berkonflik  dengan  hukum hanya akan menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak  dan  merupakan  awal  dari  sebuah  kegagalan  dan  bahkan  bencana  masa mendatang. Oleh karena itu banyak pihak yang memikirkan berbagai pendekatan alternatif,  khususnya  dalam  menanggulangi  masalah  anak  berkonflik  dengan
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
hukum,  yaitu  dengan  menggunakan  konsep Restorative  Justice melalui penerapan diversi .1
Diversi  saat  ini  menjadi  salah  satu  sarana  hukum  yang  dinilai  sangat akomodatif  terhadap  kepentinganpara  pihak  dalam  melakukan  penyelesaian suatu perkara pidana di luar dan saat di pengadilan. Diversi dilakukan melalui musyawarah  dengan  melibatkan  anak  dan  orang  tua/walinya,  korban  dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan  korban,  kesejahteraan  dan  tanggung  jawab  anak,  penghindaran stigma  negatif,  penghindaran  pembalasan,  keharmonisan  masyarakat  dan kepatutan kesusilaan, dan ketertiban umum.
Terkait  dengan  diversi,  diversi  lahir  dengan  tujuan  untuk  memberikan perlindungan  bagi  hakanak.  Diversi  muncul  dengan  tujuan  untuk  berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversi para penegak hukum baik di kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhan pidana dianggap  bukanlah  solusi  terbaik  dalam  menyelesaikan  tindak  pidana  yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri  yakni  agar  terwujud  peradilan  pidana  yang  benar-benar  menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak. Sehingga diversi penting untuk diperhatikan dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak, karena dengan diversi.
Polsek  Samarinda  Seberang  menemukan  bahwa,  penerapan  diversi  di tingkat  ini  mencapai  keberhasilan  lebih  dari  50%. 2 Keberhasilan  penerapan diversi  ini  tidak  terlepas  dari  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Polsek Samarinda  Seberang.  Dalam  upaya  penerapan  diversi  di  tingkat  penyidikan, Polsek  Samarinda  Seberang  menyediakan  6  (enam)  penyidik  yang  sudah memenuhi  kriteria  yang  terdapat  dalam  Pasal  26  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Diversi  dalam tingkat penyidikan  yang ada di Polsek  Samarinda Seberang dilakukan dengan melalui  musyawarah  dengan  melibatkan  anak  dan  orang  tua/walinya,  korban dan/atau  orang  tua/walinya,  pembimbing  kemasyarakatan  dan  pekerja  sosial. Meskipun  belum  terdapat  Peraturan  Pemerintah  yang  mengatur  tentang pedoman  pelaksanaan  proses  diversi  akan  tetapi  di  tingkat  penyidikan,  sesuai dengan amanah dari Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Nomor 1124/XI/2006 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Bagi  Kepolisian,  maka  dalam  tingkat penyidikan  penyidik  sedapat  mungkin  bisa  mengembangkan  konsep  diversi
2 Hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Aipda Ramli, SH
ISSN (Online): 2655-8408
yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
Namun  demikian  dengan  pertimbangan  penyidik  dalam  melakukan diversi, Polsek Samarinda Seberang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah  mempertimbangkan  katagori  tindak  pidana,  umur  anak,  hasil  penelitian kemasyarakatan  dari  Bapas  dan  dukungan  dari  masyarakat  sekitar.  Sementara dalam  prosesnya  penyidik  juga  memperhatikan  kepentingan  korban, kesejahteraan  dan  tanggungjawab  anak,  penghindaran  stigma  negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan  ketertiban  umum  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  8  (3)  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Berkaitan  dengan  penahanan  kasus-kasus  yang  melibatkan  anak  telah dilakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan anak yang berkonflik dengan hukum  di  antaranya  dengan  adanya  kesepakatan  bersama  dalam  penanganan- penanganan  kasus  anak  bermasalah  dengan  hukum  melalui  Surat Keputusan Bersama (SKB) tanggal 22 Desember 2009, antara Menteri Hukum dan HAM, Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  Menteri  Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian RI serta Mahkamah Agung Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
Penjatuhan pidana khususnya pidana penjara oleh hakim mengakibatkan jatuhnya  sanksi  atau  hukuman  terhadap  anak  yang  melakukan  perbuatan melawan  hukum  maka  pertimbangan  dari  petugas  kemasyarakatan  baik  dari pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, petugas kemasyarakatan  dari  Departemen  Sosial  dan  petugas  sukarela  dari  organisasi sosial kemasyarakatan. Fungsi dan peran petugas kemasyarakatan sebagai orang yang  memberikan  pertimbangan  dan  laporan  dari  petugas  kemasyarakatan melihat  latar  belakang  baik  sosial,  keluarga  dan  ekonomi  dari  keluarga  dan lingkungan dari anak nakal yang kasusnya sedang diproses peradilan pidananya. Dalam  penjatuhan  pidana,  majelis  hakim  berupaya  melihat  hal-hal  yang  bila diperlukan  untuk  mempertimbangkan  analisa  putusannya  di  antaranya  adalah hasil  penelitian  kemasyarakatan  yang  dilakukan  baik  oleh  pembimbing kemasyarakatan dari Departemen kehakiman (sekarang Depkumham), pekerja sosial  dari  Depsos  dan  Pekerja  Sosial  Sukarela  dari  ORSOSMAS  (organisasi sosial  kemasyarakatan).  Penelitian  kemasyarakatan  ditujukan  agar  hakim berpikir lebih lanjut untuk tumbuh kembang anak namun kenyataannya banyak putusan  hakim  keluar  dari  asas  perlindungan  untuk  anak  dalam  penjatuhan putusannya.  Sistem  pemasyarakatan  memuat  2  (dua)  lembaga,  di  samping Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS),  juga  terdapat  Balai  Pemasyarakatan (BAPAS).  Kedua  lembaga  ini  tidak  sama  fungsinya,  pada  lembaga
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
pemasyarakatan tugasnya adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan,  sedangkan  BAPAS  bertugas  melaksanakan  bimbingan terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan.  Hal  ini  menjadi  tugas  tersendiri  bagi para  penegak  hukum  dalam  mendorong  penurunan  angka  kriminalitas  yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan bagaimana sistem peradilan anak bisa diterapkan secara maksimal.
Berkaitan  dengan  perkara  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak, penyelesaian  perkaranya  dapat  dilakukan  diluar  proses  pengadilan,  yaitu dinamakan diversi. Pengaturan diversi secara tegas telah diatur dalam Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagai  landasan  hukum  untuk  bisa diterapkannya  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak melalui  proses  diluar  pengadilan.  Sebagaimana  diketahui,  anak  merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam rangka mewujutkan sumber daya  manusia  yang  berkualitas.  Anak  memerlukan  pembinaan  secara  terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik maupun mental  dan  sosial  serta  perlindungan  dari  segala  kemungkinan  yang  akan membahayakan masa depan mereka.
Salah  satu  solusinya  adalah  dengan  menerapkan  diversi.  Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak. atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak  dari  sistem  peradilan  pidana.  Artinya  tidak  semua masalah  perkara  anak nakal  mesti  diselesaikan  melalui  jalur  peradilan  formal,  dan  memberikan alternatif  bagi  penyelesaian  dengan  pendekatan  keadilan  demi  kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. 3
Diversi  dilakukan  dengan  alasan  untuk  memberikan  suatu  kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang  yang baik kembali melalui jalur non  formal  dengan  melibatkan  sumber  daya  masyarakat,  diversi  berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.
2. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah  penerapan  diversi  sebagai  bentuk  mediasi  penal  dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
2. Apakah  yang  menjadi  kriteria  penerapan  diversi  terhadap  penyelesaian perkara tindak tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
3. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
3 Marlina, Peradilan Pidana Anak di di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 158.
ISSN (Online): 2655-8408
Pendekatan  penelitian  dalam  penelitian  hukum  ini adalah  penelitian hukum  normatif  atau  doktrinal.  Menurut  Terry  Hutchinson  sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut: Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan  penjelasan  sistematis  antara  peraturan  menjelaskan  daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. 4 Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut  juga  sebagai  penelitian  perpustakaan  atau  studi  dokumen  karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. 5
Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh hasil  penelitian  yang  konfrehensif.  Beberapa  pendekatan  tersebut  adalah sebagai berikut:
(1) Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menganalisis  dan  mengkaji  Pengaturan  perlindungan  hukum  yang berkeadilan bagi anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam rumah tangga.
(2) Pendekatan  konsep (conceptual  approach) ,  pendekatan  konsep  hukum diketengahkan untuk memahami perlindungan hukum yang berkeadilan bagi  anak  sebagai  korban  tindak  pidana  pemerkosaan  dalam  rumah tangga.
(3) Pendekatan sejarah (historical approach) , pendekatan sejarah digunakan untuk  menganalisis  dan  mengkaji  dinamika  perkembangan  pengaturan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam rumah tangga.
(4) Pendekatan kasus (case approach) , pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis  dan  mengkaji  kasus-kasus  yang  terkait  pengaturan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam rumah tangga.

## II. PEMBAHASAN
4 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm. 32 5 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Cetakan ke-8 PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14

## A. Penerapan  Diversi  Sebagai  Salah  Satu  Bentuk  Mediasi  Penal  Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak
Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  yang  Berhadapan  Dengan  Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang  dewasa,  karena  setiap  orang  memiliki  kedudukan  yang  sama  di  depan hukum (equality  before  the  law). Menurut  Arif  Gosita,  perlindungan  anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban anak  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  seorang  anak  yang  memperoleh  dan mempertahankan  hak  untuk  tumbuh  dan  berkembang  dalam  hidup  secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman  yang  merugikan.  Usaha-usaha  perlindungan  anak  dapat  merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang. 6
Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) . Peradilan pidana anak seringkali  merupakan  proses  yang  hanya  berorientasi  pada  penegakan  hukum secara  formal  dan  tidak  berorientasi  pada  kepentingan  anak.  berubah  menjadi rehabilitation ,  lalu  yang  terakhir  menjadi restorative  justice. Pengalihan penyelesaian  perkara  anak  ke luar jalur  formal  peradilan melalui  diversi  yang diatur  dalam  instrumen  internasional  anak  membawa  implikasi  yuridis  bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversi dalam peraturan perundang- undangan  anak  di  Indonesia.  Dalam  mewujudkan  konsep  Diversi  sebagai instrumen  dalam Restorative  Justice pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak berdasarkan  Undang-Undangan  Nomor  11  Tahun  2012  yaitu  penyelesaian perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan semula dan bukan pembalasan. 7
Penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum yang mengutamakan kepentingan  terbaik  bagi  anak  masih  jauh  dari  yang  diharapkan.  Pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak-hak anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  seperti  UndangUndang  No.3  tahun  1997
6  Syamsu  Haling,  Paisal  Halim,  Syamsiah  Badruddin,  &  Hardianto  Djanggih, “Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional”. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.48, No.2, AprilJuni 2018, hlm.362- 363.
7 Pancar Chandra Purnama & Johny Krisnan, “Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak”, Jurnal Varia Justicia, Vol.12, No.1, Oktober 2016, hlm.229.
ISSN (Online): 2655-8408
tentang Pengadilan Anak kemudian diubah menjadi UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ataupun Undang-Undang No. 23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  bahkan  pemerintah  telah meratifikasiKonvensiHakAnak (KHA) dengan mengeluarkan Kepres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, dan menandatangani kesepakatan Beijing Rules, tapi ternyata  ketentuan  dalam  peraturan  tersebut  bukan  menjadi  solusi  terbaik penyelesaian  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan restorative justice, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan  khusus,  terutama  pelindungan  hukum  dalam  sistem  peradilan pidana. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan  pada  pemikiran  bahwa  penjatuhan  sanksi  dimaksudkan  sebagai sarana  mewujudkan  kesejahteraan  anak  pelaku  tindak  pidana  tersebut.  Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikehendaki oleh dunia internasional. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat  yang  di  dalamnya  terkandung  prinsip-prinsip restorative  justice . Pasal  1  angka  (6)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan,  keadilan  restoratif  adalah  penyelesaian perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan bukan pembalasan.
Menurut  Barda  Nawawi  Arif  menjelaskan  perkembangan  dan  latar belakang  munculnya  ide  mediasi  penal  sebagai  pilihan  penyelesaian  perkara pidana yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Perkembangan tersebut dapat dilihat dalam:
(1) Konggres PBB ke-9 tahun 1995 dalam dokumen penunjang yang berkaitan dengan  manajemen  peradilan  pidana  mengungkapkan  perlunya  semua negara mempertimbangkan “privatizing some law enforcement and justice functions”  dan  “alternative  resolution” (berupa  mediasi,  konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana.
(2) Laporan Konggres PBB ke-9 tahun 1995 tentang The Prevention of Crime and  the  Treatment  of  Offenders mengemukakan  bahwa  untuk  mengatasi problem  kelebihan  muatan  perkara  di  pengadilan,  para  peserta  konggres menekankan  pada  upaya  pelepasan  bersyarat,  mediasi,  restitusi,  dan kompensasi khususnya untuk pelaku pemula dan pelaku muda.
ISSN (Online): 2655-8408
(3)  Menteri  Kehakiman  Perancis  mengemukakan  mediasi  penal  sebagai  suatu alternatif  penuntutan  yang  memberikan  kemungkinan  penyelesaian negosiasi  antara  pelaku  tindak  pidana  dengan  korban.  (Deklarasi  Wina.
Konggres PBB ke-10 tahun 2000 antara lain mengemukakan, bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan peradilan restoratif. 8
Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arif, mediasi penal bisa digunakan untuk  menangani  perkara  yang  dilakukan  orang  dewasa  maupun  anak-anak. Metode  ini  melibatkan  berbagai  pihak  yang  bertemu  dengan  dihadiri  oleh mediator  yang  ditunjuk.  Mediator  dapat  berasal  dari  pejabat  formal,  mediator independen,  atau  kombinasi.  Mediasi  ini  dapat  diadakan  pada  setiap  tahapan proses, baik pada tahap kebijakan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan di pengadilan,  atau  setelah  pemidanaan.  Model  ini  ada  yang  diterapkan  untuk semua tipe pelaku tindak pidana, atau khusus untuk anak. Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif peradilan anak dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terbilang baru, yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebut dengan “diversi”.
Membahas masalah anak yang berkonflik dengan hukum sungguh suatu hal  atau  cara  yang  sangat  bertentangan  jika  diterapkan  kepada  anak  melihat bahwa  tindakan  anak  memiliki  motivasi  dan  karakteristik  tertentu  yang  jelas berbeda dari pelaku orang dewasa. Seperti  yang diungkapkan dalam konvensi hak-hak  anak  secara  tegas  menyatakan  bahwa :“In  all  actions  corcerning children,  whether  undertaken  by  public  or  private  social  welfare  institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of child shall be a primary consideran (dalam semua tindakan yang menyangkut anak  yang  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  kesejahteraan  sosial  pemerintah atau  swasta,  lembaga  peradilan,  lembaga  pemerintah  atau  badan  legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama)”.Berdasarkan pandangan-pandangan  di  atas  diharapkan  suatu  cara  baru  khusus  menangani perkara  anak  pelaku  tindak  pidana  yang  lebih  memberikan  manfaat  bagi pertumbuhan jasmani dan rohani dengan memperhatikan faktor psikologis anak sehingga tercapainya kesejahteraan anak. Diversi merupakan satu-satunya cara untuk menjawab segala tantangan-tangan diragukan di atas pada saat ini. 9
Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  adalah  kategori  kenakalan  perbuatan yang  telah  dilakukan  oleh  sianak.  Kategori  tersebut  tujuannya  untuk mengelompokkan kejahatan menjadi tiga (tiga) yaitu sebagai berikut:
8 Dewi D.S, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia, Indie Publishing, Depok, 2011, hlm. 75-76.
9  Nandang  Sambas,  Pembaruan  Sistem  Pemidanaan  Anak  di  Indonesia,  Graha  Ilmu, Jogjakarta, 2010, hlm. 25.

## (1) Kejahatan tingkat ringan
Perbuatan  yang  tergolong  pada  tingkat  kejahatan  ringan  adalah  sebagai berikut pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda.
(2) Kejahatan tingkat sedang
Perbuatan  yang  tergolong  pada  tingkat  kejahatan  sedang  adalah  tipe kejahatan yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi yang menjadi pertimbangan ketepatan untuk menyelesaiakannya apakah melalui diversi atau tidak.
(3) Kejahatan tingkat berat
Untuk  kejahatan  berat  berat  serperti  kasus  penyerangan  seksual  dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.
Berdasarkan  kategori  diatas  maka  kejahatan/kenakalan  tingkat  ringan dan  sedang  dapat  diselesaikan  melalui  diversi  sedangkan  dalam  kasus kejahatan/kenakalan  pada  tingkat  berat  penyelesaiannya  tidak  bisa  melalui diversi atau dengan kata lain diversi bukanlah suatu jalan penyelesaian. Selain beberapa  pertimbangan  di  atas  terdapat  pula  syarat-syarat  untuk  melakukan diversi terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana yakni: (1) Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan ti.ndak pidana
(2) Umur anak relatif masih muda.
(3)  Implementasi  bentuk  program-program  diversi  yang  dikenakan  pada  anak mendapat persetujuan orangtua/ wali, maupun anak yang bersangkutan
(4)  Kejahatan  yang  dilakukan  dapat  tindak  pidana  yang  ringan  ataupun  yang berat (dalam kasus tertentu)
(5) Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan.
(6)  Masyarakat  mendukung  dan tidak  keberatan,  atas  pengalihan  pemeriksaan ini.
(7)  Jika  pelaksanaan  program  diversi  gagal,  maka  pelaku  anak  tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.
Berdasarkan Pasal 11 SMRJJ (The Beijing Rules) dimuat tentang prinsip- prinsip diversi sebagai berikut ;
(1) Ide  diversi  dilakukan  setelah  melihat  pertimbangan  yang  layak,  yaitu penegak  hukum  (Polisi,  Jaksa,  hakim,  dan  lembaga  lainnya)  diberi kewenangan  untuk  menangani  pelanggar-pelanggar  hukum  berusia  muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
(2) Kewenangan  untuk  menentukan  diversi  diberikan  kepada  aparat  penegak hukum  seperti  polisi,  jaksa  hakim  serta lembaga  lainnya  yang  menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
sesuai dengan prinsip-pripsip yang terkandung di dalam The Beijing Rules ini.
(3) Pelaksanaan ide diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan ide tersebut.
(4) Pelaksanaan  ide  diversi  memerlukan  kerja  sama  dan  peran  masyarakat, sehubungan  dengan  adanya  program  diversi:  pengawasan,  bimbingan sejahtera sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.
B. Kriteria  Penerapan  Diversi  Terhadap  Penyelesaian  Perkara  Tindak Pidana Anak
1. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana  Anak  memberikan  batasan  usia  terhadap  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  yakni:  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang selanjutnya  disebut  anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas) tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya dalam ketentuan
Menurut  Pasal  3  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak mencantumkan  dengan  tegas  apa  saja  yang  menjadi  hakhak  anak  dalam peradilan pidana yakni:
a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
b. Dipisahkan dari orang dewasa;
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. Melakukan kegiatan rekreasional;
e.  Bebas  dari  penyiksaan,  penghukuman  atau  perlakuan  lain  yang  kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h.  Memperoleh  keadilan  di  muka  pengadilan  Anak  yang  objektif,  tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
k. Memperoleh advokasi sosial;
l. Memperoleh kehidupan pribadi;
m.Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. Memperoleh pendidikan;
o. Memperoleh pelayananan kesehatan; dan
p.  Memperoleh  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Dalam  proses  peradilan  pidana  anak  hak-hak  anak  harus mendapatkan  perlindungan  dari  setiap  tingkatan  proses  peradilan  pidana anak perlindungan diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi  anak.  Dalam  perkembangannya  proses  perlindungan  terhadap  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  ini  mengalami  perubahan  yang  mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversi”. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses  peradilan,  sehingga  dapat  menghindari  stigmatisasi  terhadap  anak yang berkonflik dengan hukum.
Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak meantumkan dengan tegas bahwa:
(1)  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib  mengutamakan  pendekatan Keadilan Restoratif.
(2)  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi:
a.  Penyidikan  dan  penuntutan  pidana  Anak  yang  dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
b.  Persidangan  Anak  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  di  lingkungan peradilan umum; dan
c.  Pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,  dan/atau  pendampingan selama  proses  pelaksanaan  pidana  atau  tindakan  dan  setelah menjalani pidana atau tindakan.
(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.
Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diversi bertujuan:
a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya  melibatkan  semua  pihak  yang  meliputi  peran  orang  tua, keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  lembaga  negara  lainnya  yang berkewajiban  dan  bertanggungjawab  dalam  peningkatan  kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan. Keadilan
ISSN (Online): 2655-8408
restoratif  merupakan  suatu  proses  diversi  yaitu  semua  pihak  yang  terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan  suatu  kewajiban  untuk  membuat  segala  sesuatunya  menjadi lebih  baik  dengan  melibatkan  korban,  anak,  masyarakat  dan  pihak  terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan. Penyelesaian  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dengan menggunakan  pendekatan  keadilan  restorative  justice  penyelesaian  yang melibatkan  semua  pihak  dan  secara  bersamasama  mengatasi  perkara  dan mencari  solusi  yang  terbaik  terhadap  perkara  yang  dihadapi  anak  dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana  Anak  menyebutkan  bahwa:  Anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  anak  korban  adalah  anak  yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
Dari  ketentuan  Pasal  1  angka  4  tersebut  dapat  kita  ketahui  bahwa yang dimaksud dengan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan  belas)  tahun  yang  mengalami  suatu  tindak  pidana.  Kasus  yang dialami oleh anak akhir-akhir ini cendrung mengalami peningkatan hal ini dapat  kita  lihat  dari  pemberitaan  yang  ada  baik  melalui  media  cetak maupun elektronik, melihat kondisi yang ada dibutuhkan suatu upaya yang serius dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan terhadap anak sangat diperlukan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat. Dalam  Undang-Undang  disebutkan  bentuk  perlindungan  yang  diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak:
a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. Pemisahan dari orang dewasa;
c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
e.  Pembebasan  dari  penyiksaan,  penghukuman  atau  perlakuan  lain  yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
f.  Penghindaran  dari  penjatuhan  pidana  mati  dan/atau  pidana  seumur hidup;
g.  Penghindaran  dari  penangkapan,  penahanan  dan/atau  penjara,  kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
ISSN (Online): 2655-8408
h.  Pemberian  keadilan  di  muka  pengadilan  anak  yang  objektif,  tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. Penghindaran publikasi atas identitasnya;
j.  Pemberian  pendampingan  orang  tua/wali  dan  orang  yang  ddipercaya oleh anak;
k. Pemberian advokasi sosial;
l. Pemberian kehidupan pribadi; m.Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
n. Pemberian pendidikan;
o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Selanjutnya  dalam  Pasal  90  ayat  (1)  Undang-Undang  Sistem
Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga  maupun  di  luar  lembaga.  Yang  dimaksud  dengan  rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan  kondisi  fisik  anak,  anak  korban  dan  atau  anak  saksi.
Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan  secara  terpadu,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial,  agar  anak korban,  dan  atau  anak  saksi  dapat  kembali  melaksanakan  fungsi  sosial dalam kehidupan di masyarakat.
Selain  hak-hak  anak  sebagai  korban  yang  didapat  berupa  ganti kerugian, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan  medis  dan  bantuan  rehabilitasi  psikososial.  Bantuan  rehabilitasi psikososial  adalah  bantuan  yang  diberikan  oleh  psikolog  kepada  korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali  kondisi  kejiwaan  korban.  Perlindungan  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  dalam  hal  ini  anak  korban  tindak  pidana mengalami perubahan yang mendasar dalam penyelesaiannya pembalasan bukan lagi dianggap cara yang efektifi dalam menyelesaikan perakara anak akan  tetapi  lebih  difokuskan  pada  pemulihan  keadaan  dalam  mengatasi permasalahan anak korban tindak pidana. Penyelesaian perkara anak tidak hanya  dapat  diselesaikan  melalui  proses  peradilan  akan  tetapi  dapat diselesaikan  di  luar  proses  peradilan  (diversi)  proses  diversi  dilakukan melalui  musyawarah  dengan  melibatkan  pelaku  orang  tua/wali,  korban orang  tua/wali  dan  juga  pembimbing  kemasyarakatan  dan  pekerja profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
3. Anak Yang Menjadi Saksi Tindak Pidana
ISSN (Online): 2655-8408
Saksi  adalah  orang  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  dan  peradilan,  saksi  yang  dimaskud dalam  tulisan  ini  yakni  anak  sebagai  saksi  Fokus  permasalahan  dan pembahasan disini yakni anak sebagai saksi dalam peradilan pidana, dalam hal kejadian dan/atau peristiwa yang terjadi hanya oleh anak menimbulkan permaslahan tersendiri.
Anak  sebagai  saksi  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  1 angka  5  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak:  Anak  yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang  belum  berumur  18  tahun  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang  suatu  perkara  pidana  yang  didengar,  dilihat,  dan/atau  dialaminya sendiri.
Keberadaan anak saksi dalam sistem peradilan pidana anak yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Bab VII pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 91 dalam ketentuan Pasal 89 disebutkan bahwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
Selanjutnya  dalam  Pasal  90  ayat  (1)  Undang-Undang  Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan hak Anak Korban dan/atau Anak Saksi yakni:
a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam b. Lembaga maupun  di  luar  lembaga;  c.  Jaminan  keselamatan,  baik  fisik,  mental, maupun sosial; dan
d. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai
e.  perkembangan  perkara.  Perlindungan  terhadap  saksi  anak  dalam menyelesaikan  perkara  anak  sangat  diperlukan  sebagai  jaminan  akan perlindungan hak asasi anak dan pemenuhan akan hak-haknya,
Keterangan  dan/atau  informasi  yang  diberikan  oleh  anak  guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu perkara yang terjadi. Anak yang menjadi korban dan/atau saksi suatu tindak pidana bisa saja mengalami trauma yang begitu mendalam sehingga untuk memberi suatu  kesaksian  mengenai  tindak  pidana  yang  terjadi  sering  mengalami kendala, dengan demikian dibutuhkan cara khusus agar anak lancar dalam memberikan keterangannya akan tetapi tidak jarang juga anak mengalami trauma yang mendalam akibat dari suatu tindak, peranan saksi anak yang mengalami,  melihat  dan/atau  mendengar  dapat  membantu  mengungkap kebenaran.
Selanjutnya  dalam  KUHAP  hanya  sedikit  sekali  menyinggung tentang  Anak,  yaitu  Pasal  153  ayat  (3),  153  (5),  171  sub  a.  Pasal  153  (3)
ISSN (Online): 2655-8408
KUHAP menetapkan: Pasal 153 (3) Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa adalah anak-anak. Pasal 153 ayat (5) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. Pasal  171  sub  a  KUHAP  menetapkan  bahwa  anak  yang  umurnya  belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
Di  dalam  ketentuan  KUHAP  juga  mengatur  ketentuan  yang  tidak dapat menjadi saksi adalah: Ada batasan-batasan seseorang menjadi saksi. Pasal 168  KUHAP menetapkan: Pasal 168  Kecuali ditentukan lain dalam uindang-undang  ini,  maka  tidak  dapat  didengar  keterangannya  dan  dapat mengundurkan diri sebagai saksi:
1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai  derajat  ketiga  dari  terdakwa  atau  yang  bersama-sama  sebagai terdakwa. Atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama- sama sebagai terdakwa.
Melihat dari batasan-batasan yang telah diatur, nyata bahwa secara materiil  anak  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  saksi  jika  umur  anak  belum sampai lima belas tahun. Akan tetapi dalam praktek sehari-hari anak dapat dijadikan saksi selama dalam proses pemeriksaan baik sebagai saksi korban maupun  sebagai  saksi  biasa.  Pasal  171  KUHAP  menyatakan  bahwa  yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:
1.  Anak  yang  umurnya  belum  cukup  lima  belas  tahun  dan  belum  pernah kawin;
2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Pasal 185 ayat (7) KUHAP, Keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai  dengan  keterangan  saksi  yang  disumpah  dapat  dipergunakan sebagai alat bukti sah yang lain.
Pasal  12  ayat  (1)  Konvensi  Hak  Anak  menyatakan  bahwa negaranegara  pihak  harus  menjamin  bagi  anak  yang  mampu  membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan  bebas  dalam  semua  masalah  yang  mempengaruhi  anak  itu, pendapat-pendapat  anak  itu  diberi  bobot  yang  semestinya  sesuai  dengan umur dan kematangan si anak. Dan di ayat (2) dinyatakan: untuk tujuan ini, maka  anak  harus  diberi  kesempatan  untuk  didengar  pendapatnya  dalam
ISSN (Online): 2655-8408
persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak  itu,  baik  secara  langsung  atau  melalui  suatu  perwakilan  atau  badan yang  tepat  dalam  suatu  cara  yang  sesuai  dengan  peraturan-peraturan prosedur  hukum  nasional.  Dengan  hak  menyatakan  kebebasan mengeluarkan  pendapat  tersebut,  maka  anak  yang  menjadi  saksi  suatu tindak  pidana  dapat  mengeluarkan  apa  yang  dilihat  dan  didengar  tanpa adanya pemaksaan ataupun tekanan dari pihak manapun.
Undang-Undang  Perlindungan  Anak  yang  menjadi  acuan perlindungan terhadap anak tidak mengatur saksi anak secara khusus, yang diatur adalah saksi korban akibat dari suatu tindak pidana akan tetapi dalam kenyataannya,  seorang  saksi  seringkali  disamakan  dengan  korban  karena korban  dapat  memberikan  kesaksiannya  untuk  pembuktian  dalam mengungkap kebenaran untuk proses peradilan.
Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Di  dalam  Undang-Undang  perlindungan saksi  dan  korban  tersebut  hanya  memberikan  perlindungan  kepada  saksi berupa  hak-hak  seorang  saksi  walaupun  tidak  dicantumkan  secara  tegas mengenai  saksi  anak  secara  khusus.  Perlindungan  hukum  terhadap  anak sebagai saksi diberikan pada setiap proses peradilan mulai dari pemeriksaan di  tingkat  kepolisian  sampai  tingkat  pengadilan.  Keterangan  anak  saksi biasa  ataupun  saksi  korban  sangat  penting  guna  mengungkap  sebuah peristiwa yang terjadi dan dialami oleh anak akibat dari suatu tindak pidana dalam mengungkap kebenaran di sidang pengadilan.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Penerapan diversi sebagai bentuk mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak yaitu:  yang  dimulai  dari  tingkatan penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pada implementasi penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak oleh Balai Pemasyarakatan. Dalam penerapan  Diversi,  kesepakatan  Diversi  antara  kedua  belah  pihak  (anak sebagai  pelaku  dan  korban)  selain  didampingi  oleh  orang  tua/wali  anak,
ISSN (Online): 2655-8408
pembimbing  Kemasyarakatan,  Pekerja  sosial,  Profesional,  pada  tingkat penyidikan  dapat  juga  didampingi  oleh  tokoh  masyarakat  selanjutnya  hasil kesepakatan kedua belah pihak dituangkan di dalam kesepakatan Diversi dan ditanda  tangani  olah  para  pihak  yang  bersangkutan.  Kemudian  hasil kesepakatan Diversi tersebut disampaikan kepada atasan langsung di tingkat pemeriksaan  kepolisian  dalam  waktu  3  (tiga)  hari  sejak  tercapainya kesepakatan  Diversi,  untuk  kemudian  dikeluarkan  Penetapan  oleh  Ketua Pengadilan  Negeri.  Penetapan  yang  dimaksud,  harus  dikeluarkan  dalam waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari.  Penetapan  tersebut  kemudian  disampaikan kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan,  Penyidik,  Penuntut  dan  Hakim. Setelah  penerima  surat  penetapan  tersebut  penyidik  Kepolisian  kemudian mengeluarkan  surat  penetapan  penghentian  penyidikan.  Mekanisme penyelesaian penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak  menggunakan  kesepakatan  atau  musyawarah  dengan  menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan terealisasikan apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik.
Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana  Anak  dan  pihak  yang  berwenang  pertama  kali  menentukan  posisi seorang anak yang melakukan tindak pidana.
2. Kriteria penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara tindak tindak pidana yang  dilakukan  oleh  anak,  yaitu:  a.  Pelaksanaan  diversi  ditujukan  untuk membuat  pelanggar  bertanggungjawab  untuk  memperbaiki  kerugian  yang ditimbulkan  oleh  kesalahannya.  b.  Memberikan  kesempatan  kepada pelanggar  untuk  membuktikan  kemampuan  dan  kualitasnya  dalam bertanggungjawab  atas  kerugian  yang  ditimbulkannya,  di  samping  itu mengatasi  rasa  bersalah  secara  konstruktif.  c.  Penyelesaian  kasus  tindak pidana  yang  dilakukan  melibatkan  korban  atau  para  korban,  orang  tua  dan keluarga  pelaku  dan  orang  tua  dan  keluarga  korban,  sekolah  dan  teman sebaya. d. Penyelesaian dengan konsep diversi ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

## B. Saran
1. Diharapkan  Pemerintah  dalam  hal  ini  dapat  melengkapi  seluruh  Ketentuan penunjang  yang  telah  diamanatkan  oleh Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak,  sebagai  ketentuan  pelaksana  atas penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Dalam penerapan diversi untuk menyelesaikan masalah anak yang melakukan tindak  pidana  harus  mendapat  perhatian  khusus  dari  penegak  hukum. Penyidik yaitu pihak kepolisian dalam hal ini harus membentuk 1 (satu) tim khusus  yang  diberikan  wewenang  untuk  melihat  layak  atau  tidaknya  suatu
ISSN (Online): 2655-8408
perkara untuk diteruskan ke pengadilan. Dengan adanya penyelesaian tindak pidana  yang  dilakukan  anak  melalui  proses  diversi  dengan  pendekatan restorative  justice ini  selain  menjauhkan  anak  dari  stigma  negatif  atas perbuatannya juga dapat mengurangi perkara yang masuk ke pengadilan serta menghemat pengeluaran negara dan mengurangi jumlah tahanan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA A. BUKU
Achmad Ali .2010. Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan.Jakarta.Kencana Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Jakarta: Grafindo, 2002
Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Perlindungan  Terhadap  Korban Kekerasan  Seksual  Advokasi  Atas  Hak  Perempuan, (Bandung, Refika Aditama), 2001
Anthon F. Susanto, 2004, Wajah Peradilan Kita , Reflika Aditama, Bandung
Arif  Gosita, Masalah  Korban  Kejahatan,  Bhuana  Ilmu  Populer ,  Jakarta, 2002
Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan  Antara  Norma  dan  Realita ,  Raja  Grafindo  Perkasa,
Jakarta, 2007
Hans  Kelsen.2006,  Teori  Umum  Tentang  Hukum  dan  Negara.Bandung.

## Penerbit Nusa Media
H.  M.  Kuffal, Penerapan  KUHAP  Dalam  Praktek  Hukum ,  Malang, Universitas Muhammadiyah Malang Press.2004
Hans  Kelsen.2006,  Teori  Umum  Tentang  Hukum  dan  Negara.Bandung. Penerbit Nusa Media
Loqman  Loebby, Praperadilan  Di  Indonesia ,  Jakarta,  Ghalia  Indonesia, 2002
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
Lawrence  Friedman,  “ American  Law ”,  (London:  W.W.  Norton  & Company, 1984)
M. Ghufran H. Kordi K, 2015, Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
Marlina, Peradilan Pidana Anak di di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,
2009
M. Solly Lubis, “ Serba-serbi Politik dan Hukum ”, (Bandung: Mandar Maju,
1989) Paulus Hadisuprapto, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya , (Malang: Selaras,2010) Rena  Yulia,  Viktimologi: Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban
Kejahatan , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
Soerjono  Soekamto.  2008.  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum.Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada
Satjipto Rahardjo , Ilmu Hukum , Cet. Ke-8, Citra Aditya, Bandung, 2014
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum , Ed.1, Cet. Ke-10, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum  Di  Tengah  Arus  Perubahan ,  Surya  Pena Gemilang, Malang, 2016
Soetandyo  Wignjosoebroto,  Pergeseran  Paradigma  Dalam  Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum, Setara Press, Malang, 2013
Soetandyo  Wignjosoebroto,  “ Hukum,  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika Masalahnya ”,  Cetakan  Pertama,  (Jakarta:  ELSAM  dan  HUMA,
2002)
Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988)
R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus , Bogor: Politae
Soedjono.D, Ilmu Kejiwaan Kejahatan , Bandung: Karya Nusantar1977
Sudikno Mertokusumo, “ Bab-bab Tentang Penemuan Hukum ”, (Yoyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993)
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408

## Koentjaraningrat.  1987.  Sejarah  Teori  Antropologi.Jakarta.  Penerbit  UI
Press
Wirjono  Projodikoro ,  Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia ,  Jakarta: Eresco, 1986
W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta,  PN Balai Pustaka, 1984

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP);
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000  Tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban
Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pemberian Kompensasi,  Restitusi,  dan  Pemberian  Bantuan  Kepada  Saksi  dan Korban.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408