## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 3 No. 1, Juni 2022 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## EFEKTIFITAS PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN OLEH LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) (STUDI DI LPKA KELAS II MATARAM)

## Abdul Hamid dan Laely Wulandari
Universitas Mataram Corresponding email : abdulhamid@unram.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas Pembinaan anak didik Pemasyarakatan oleh LPKA Kelas II Mataram yang saat ini berlokasi di Batukliang Lombok Tengah dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di alami oleh petugas LPKA dalam membina dan mendidik anak didik permasyarakatan. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian Hukum Empiris, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sosiologis sumber data yaitu, data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pembinaan anak didik Pemasyarakatan oleh LPKA Mataram yang kini berada di Batukliang Kabupaten Lombok Tengah cukup efektif, hal ini terlihat dari jumlah anak didik pemasyarakatan yang di bina di LPKA Batukliang dalam 3 (tiga) Tahun terakhir berjumlah 203 Orang dan yang Kembali mengulangi perbuatannya (recidivist hanya 10 Orang (17%). Sedangkan kendala atau hambatan yang di hadapi oleh Petugas LPKA Batu Kliang Kabupaten Lombok Tengah adalah belum adanya tenaga psikolog yang di tugaskan secara khusus di LPKA tersebut, kurangnya tenaga pendidik, keterbatasan dana, kurangnya sarana dan prasarana serta hilangnya komunikasi anak didik tersebut setelah selesai menjalani pidananya.
Kata Kunci : Pembinaan; Anak;  LPKA

## A. PENDAHULUAN
Pada perkembangan akhir-akhir ini, perhatian pemerintah terhadap anak terutama anak yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya berbagai peraturan yang menyangkut perlindungan anak. Anak yang berhadapan dengan hukum harus ditangani dengan tepat dalam rangka melindungi kepentingan dalam tumbuh berkembangnya anak. Sehingga kelak anak mampu menjadi sumber daya manusia yang handal dan berkualitas serta menjadi calon pemimpin bangsa di masa yang akan dating.
Atas dasar pemikiran tersebut, maka penelitian dengan kepedulian terhadap anak telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang sekarang diganti oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Digantikannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 itu karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat saat ini dan di nilai belum bisa memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 2~14
Sesuai dengan tujuan di bentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah agar dapat terwujud dan tercapainya suatu peradilan yang benar-benar dapat menjamin perlindungan kepentingan yang terbaik bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum, apakah ia sebagai pelaku maupun sebagai korban.
Termasuk sebagai salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa pemidanaan itu merupakan upaya terakhir yang harus ditempuh, sehingga pada pelaksanaan dalam undang-undang baru ini harus lebih mengedepankan restorative justice , yaitu pemulihan kondisi semula yakni di dahulukan cara-cara lain di luar pengadilan yang salah satunya adalah dengan cara diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi menjadi suatu jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak di bawa ke sidang pengadilan. Untuk diversi harus lah di upayakan dalam penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum baik mulai pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun  sampai pada tingkat pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan (M. Natsir Djamil, 2013, hal.6)
Apabila upaya diversi sudah tidak bisa tercapai dengan terpaksa anak tersebut dijatuhkan pidana. Dan pidana yang telah dijatuhkan tersebut sesuai dengan rambu- rambu yang telah di tetapkan oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak yang berlaku sekarang ini yaitu Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hukuman bagi anak yang telah dinyatakan terbukti bersalah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana, maka anak tersebut dijatuhi pidana. Terhadap anak yang telah dijatuhi pidana itu harus menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang disingkat LPKA.
Di Lembaga khusus anak inilah menjadi tempat untuk melakukan pembinaan khusus bagi anak didik pemasyarakatan agar menjadi manusia yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya, serta dapat diterima Kembali di masyarakat. Agar tujuan ini dapat tercapai, maka dituntut semaksimal mungkin peran dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam proses pembinaan anak didik pemasyarakatan.
Di Nusa Tenggara Barat ini sebagai salah satu Lembaga pembinaan khusus anak adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram yang berada di Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Anak yang di didik Lembaga pembinaan khusus anak ini harus di lakukan dengan penuh tanggung jawab oleh petugas-petugas yang ada di dalam lembaga tersebut karena oleh peraturan perundang-undangan telah memberikan beberapa hak kepada mereka seperti hak untuk memperoleh pelayanan, hak untuk memperoleh perawatan, Pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kesemuanya itu adalah untuk lebih melindungi kepentingan si anak dalam rangka perlindungan terhadap dirinya. Sehingga di kemudian hari setelah habis masa pidananya ia menjadi manusia yang sadar dan baik serta tidak lagi mengulangi
perbuatannya Kembali juga dapat diterima Kembali oleh masyarakat menjadi manusia yang seutuhnya.
Di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, mereka telah dilakukan pembinaan, pembimbingan dan pelatihan yang dilakukan dengan Juknis dan Juklak, tetapi pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang kembali mengulangi perbuatan melanggar hukum sehingga dengan terpaksa anak tersebut harus dikembalikan lagi dan dibina dalam Lembaga tersebut. Dari latar belakang tersebut diatas, maka peneliti dalam hal ini akan mengkaji bagaimanakah efektifitas pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram serta hambatan-hambatan apa saja yang di alami oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram dalam membina anak didik pemasyarakatan tersebut.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Efektifitas Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram
1.1.1  Riwayat Singkat Sejarah Lokasi Penelitian
Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jendral Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan Petugas Pemasyarakatan atau lebih dulu dikenal dengan istilah Sipir Penjara.
Konsep Pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Saharjo Pada Tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jabatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat (Re-Integrasi Sosial). 1
Penelitian ini dilakukan di Lembaga pembinaan khusus anak Mataram yang saat sekarang ini sudah berganti nama dengan Lembaga pembinaan khusus anak Lombok Tengah ini terdapat di desa Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Lembaga pembinaan khusus anak Lombok Tengah ini tidak begitu jauh dari Jalan Raya, sehingga
1 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah, https://Ipanakmataram.blogspot.com/p/tentang-lapas. html , diakses pada 9 Juni 2021.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 4~14
akses untuk ke jalan utama tidak terlalu jauh dari lokasi penelitian ini berjarak sekitar satu menit dari jalan raya Sikur-Mataram.
Adapun sejarah singkat dari Lembaga pembinaan khusus anak Kelas II Lombok Tengah, sejarah singkat ini Peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan staf tata usaha Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah dan penyusun lengkapi dari penelusuran website Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah.
a.  Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Mataram merupakan hasil alih fungsi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Mataram yang terletak di Jl. Tojong-Ojong Ds. Selubung Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah.
b. Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Mataram berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Sugih, Warung Kiara, Tanjung, Lembata, Lapas Wanita Kupang, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Samarinda serta Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Mataram.
c.  Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Mataram yang diresmikan pada tanggal 16 Juli 2012 oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat.
d.  Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Mataram mengalami perubahan nomenklatur menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga diatur Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang ORTA Lembaga Pembinaan Khusus Anak dari Lapas Anak Kelas III Mataram menjadi LPKA Kelas II Mataram.
e.  Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram kembali mengalami perubahan nomenklatur pada Tahun 2018 tentang perubahan nama dari LPKA Kelas II Mataram menjadi LPKA Kelas II Lombok Tengah.
f.  Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah memiliki kapasitas 72 (tujuh puluh dua) orang dengan luas tanah 10.361 m2 dan luas bangunan 1999 m2. 2
Berdasarkan sejarah singkat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lombok Tengah tersebut dapat diketahui bersama bahwa perubahan nama Lembaga telah terjadi sebanyak dua kali yang pada awal pembentukannya bernama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas III Mataram selanjutnya berganti kelas menjadi LPKA Kelas II Mataram kemudian berganti nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah. Dapat diketahui bahwa kapasitas hunian dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah adalah sebanyak 72 orang, pada saat Peneliti melakukan penelitian ini jumlah anak yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak saat ini adalah 57 orang secara keseluruhan.
2.1.2 Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lombok Tengah.
2 Ibid .
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lombok Tengah memiliki susunan organisasi dalam Lembaga tersebut, terdapat sebanyak empat susunan organisasi yang ada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lombok Tengah yaitu, Sub bagian, Seksi Registrasi & Klasifikasi, Seksi Pembinaan dan Seksi PPD. Empat susunan organisasi tersebut menjalankan proses pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak yang memiliki fungsi satu sama lain, penyusun akan jelaskan tugas dan kegiatan dari masing-masing empat bagian susunan organisasi tersebut. 3
a.  Sub Bagian Umum.
Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan, serta perlengkapan dan rumah tangga. Fungsi dari sub bagian umum ini adalah sebagai berikut:
1) Pengelolaan urusan Kepegawaian dan tata usaha.
2) Penyusunan rencana anggaran.
3) Pengelolaan urusan keuangan.
4) Pengelolaan perlengkapan rumah tangga. 4
Kegiatan dari sub bagian ini adalah diantaranya pembuatan surat pernyataan menjalankan tugas (SPMT) pegawai, selanjutnya mengurus cuti pegawai dan mengecek barang persediaan BMN (Direktorat Barang Milik Negara). Di bagian ini para peneliti yang akan hendak melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lombok Tengah diarahkan mengenai apa saja berkas yang kurang ketika melakukan penelitian serta diarahkan ke seksi pembinaan.
b.  Seksi Registrasi & Klasifikasi
Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lombok Tengah bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Seksi Registrasi dan Klasifikasi mempunyai tugas melakukan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian, serta perencanaan program pembinaan. Seksi Registrasi dan Klasifikasi adalah salah satu bagian dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah yang terdiri dari 2 (dua) sub seksi yaitu sub seksi bagian registrasi dan sub seksi penilaian dan klasifikasi. 5
Kegiatan dari bagian ini adalah pengurusan remisi anak didik, kegiatan assessment, Inpus data anak didik ke SDP (Sistem Databese Pemasyarakatan), Pelayanan Kunjungan dan Pelayanan Self Service Anak Didik. Di bagian ini para orang tua wali akan mendaftarkan diri untuk melakukan kunjungan terhadap anak didik yang ingin di kunjungi untuk selanjutnya akan diizinkan atau tidak dan dan diarahkan ke tempat
3 Hasil wawancara dengan Wiarta petugas staf tata usaha Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lombok Tengah,2021, 8 Juni 2021, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lombok Tengah.
4 Ibid .
5 Ibid.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 6~14
yang dinamakan berugak yang mana tempat ini adalah tempat khusus untuk para pengunjung mengunjungi anak didik.
c.  Seksi Pembinaan
Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lombok Tengah bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Seksi pembinaan mempunyai tugas melakukan pendidikan bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan serta pelayanan Kesehatan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh bagian ini adalah sebagai berikut:
1) Melakukan Barbershop anak didik
2) Kegiatan Pramuka
3) Olahraga Pagi
4) Ujian PKBM
5) Kegiatan Berkebun
6) Kegiatan Belajar PKBM
7) Bermain Musik
8) Upacara Bendera
9) Kegiatan Rohani
10)  Kegiatan Rekreasional
11)  Pemeriksaan Kesehatan
12) Kerajinan Tangan
13) Kegiatan Perpustakaan
14) Kegiatan Kebersihan
15) Kegiatan LKBB
16) Ujian Paket C Masyarakat Umum
d.  Seksi PPD
Seksi PPD bertugas melakukan Pengawasan dan Penegakan Disiplin terhadap pelaksanaan kegiatan pengamanan dan ketertiban di LPKA Kelas II Lombok Tengah meliputi:
1) Penjagaan
2) Apel serah terima
3) Kontrol Keliling (Troling)
4) Penggeledahan
5) Pengawalan
6) Penegakan disiplin
7) Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin (PPD)
8) Kebersihan
Kegiatan dari bagian ini adalah melakukan penggeledahan kepada anak didik atau tempat hunian anak didik yang dalam hal ini disebut pondok, melakukan mutase pondok
hunian, kegiatan pengawalan, mengawal semua kegiatan anak didik saat menjalankan aktivitas sehari-hari.
2.1.3 Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dan LPKA Mataram
Perhatian Pemerintah kita kepada anak patut berikan acungan jempol termasuk dunia internasional pun tidak luput perhatiannya terhadap anak betapa tidak karena dipundak anak akan menjadi penerus cita-cita bangsa dimasa yang akan datang. Oleh karena itu selayaknya kepada anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum perlu diberikan perlindungannya demi mencapai masa depan yang lebih baik sesuai dengan yang dicita-citakan.
Anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak yang menjadi pelaku kejahatan dan menjadi masa pidana anak harus pula diberikan perlindungan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sebagai anak yang melakukan tindak pidana harus diberikan pembinaan dan bimbingan agar kelak menjadi anak yang baik dan benar sehingga di sinilah peran dari Lembaga-lembaga yang berwenang menjadi tumpuan harapan dari kita semua agar anak tersebut kembali ke jalan yang kita harapkan bersama. Tentunya disini LPKA yang berada digaris depan dalam menangani persoalan ini.
Agar bisa mencapai sasaran pembinaan dari system pembinaan narapidana anak didik kemasyarakatan dari program rehabilitasi social oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dilaksanakan dengan berpegang pada beberapa asas (Pasal 5) yaitu;
a.  Asas Pengayoman
b.  Asas persamaan perlakuan dan pelayanan c.  Asas Pendidikan
d.  Asas Pembimbingan
e.  Asas penghormatan harkat dan martabat manusia
f.  Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
g. Terjaminnya hak untuk tidak berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. 6
Asas pengayoman artinya perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangi nya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
Asas persamaan perlakuan dan pelayanan artinya pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
Asas Pendidikan dan Pembimbingan maksudnya adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman
6 Indonesia, Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang kemasyarakatan Pasal 5
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 8~14
jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
Asas penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.
Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.
Berikut ini peneliti akan memaparkan table jumlah anak didik yang dibina oleh LPKA Mataram yang sekarang berada di Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dalam 3(tiga) Tahun terakhir yakni tahun 2019,2020 dan 2021.
Tahun Jumlah Orang Residivis 2019 92 Orang 4 Orang 2020 54 Orang 4 Orang 2021- Hingga Agustus 57 Orang 2 Orang Jumlah 203 Orang 10 Orang
Sumber: data LPKA Batukliang 2021
Dari Table tersebut dapat kita lihat bahwa jumlah anak yang dibina ileh LPKA dalam 3 Tahun terakhir cukup banyak sejak tahun 2019 sampai denga agustus 2021 berjumlah 203 Orang dan Jumlah residivis 10 Orang dengan rincian sebagai berikut; Tahun 2019 jumlah anak didik yang dibina sejumlah 92 Orang termasuk residivis 4 Orang. Tahun 2020 jumlah anak didik yang dibina sejumlah 54 Orang termasuk residivis 4 Orang. Tahun 2021 hingga Agustus jumlah anak didik yang dibina sejumlah 57 Orang termasuk residivis 2 Orang.
Dari Table tersebut diatas terlihat angka dengan jelas yaitu tahun 2019 dari 92 orang anak didik yang dibina hanya 4 orang yang kembali menjadi residivis (5%), kemudian tahun 2020 dari 54 orang anak didik yang dibina hanya 4 orang yang kembali menjadi residivis (8%), sedangkan tahun 2021 sampai Agustus anak didik yang dibina sebanyak 57 orang dan yang menjadi residivis sebanyak 2 orang (4%).
Melihat dari angka tersebut yang menjadi tolak ukur untuk menyatakan efektif tidaknya pembinaan anak didik yang dibina oleh LPKA Batukliang, oleh peneliti menilai sudah efektif karena anak yang telah dibina sangat sedikit yang kembali lagi melakukan kejahatan menjadi residivis.
Guna menjamin terselenggaranya pembinaan anak didik di LPKA dengan baik disamping berpegang pada beberapa asas yang telah disebut diatas juga terhadap anak didik tersebut telah dibekali dengan beberapa hak seperti tercermin dalam Undang- Undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 14, hak-hak tersebut adalah:
a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. menyampaikan keluhan;
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7
Dengan adanya hak-hak tersebut adanya hak-hak tersebut menjadi pertanda bahwa pemerintah memberikan perhatian yang serius agar anak didik yang dibina tersebut menjadi lebih baik dari pada sebelum dibina.
Perlindungan hak-hak anak ini sebagai upaya dalam perlindungan terhadap anak. Hal ini dilakukan untuk menjamin terlaksananya hak di kewajiban anak dengan baik dan benar sesuai harapan kita bersama. Hal ini senada denga napa yang di ungkapkan oleh Voismar Siregar seperti di kutip oleh Maidin Bultom yang mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk
7 Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 10~14
melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi pula pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi social dan budaya. 8
Perhatian terhadap anak ini oleh dunia internasional pun tidak luput hal ini terbukti dalam sidang umum PBB pada tanggal 20 November 1959 telah mensahkan hak-hak anak dalam mukadimah deklarasi ini telah tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Dari deklarasi tersebut memuat 10 hak-hak anak yang cukup prinsip sebagai berikut;
a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan social, kaya miskin kelahiran dan status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
b.  Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum kepentingan terbaik atas diiri anak harus merupakan pertimbangan utama.
c.  Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
d.  Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk itu baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan Kesehatan.
e.  Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh Pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
f.  Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih saying dan pengertian sedapat mungkin, ia harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih saying, sehat jasmani rohani. Anak dibawah usia 5 Tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan Pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
g. Anak berhak mendapat Pendidikan wajib secara cuma-Cuma sekurang-kurangnya di tingkat dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya dan yang memungkinkan atas dasar kesempatan yang sama
8 Maidin Bultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia , cet ke-4 PT Retika Aditawa Bandung. Hal 12.
untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap Pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan. Pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang di arahkan untuk tujuan Pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksana hak ini.
h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
i.  Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan, anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan Kesehatan dan pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
j.  Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi social, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan dengan semangat penuh perhatian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia. 9
Pelaksanaan pembinaan Pendidikan terhadap anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Batukliang berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasubsi Pendidikan di Bimbingan kemasyarakatan tanggal 1 September 2021dengn saudara Dedy Hardi Putra mengatakan ada 2 jenis Pembinaan Pendidikan yaitu;
1.  Pembinaan Kepribadian
Pembinaan Kepribadian ini meliputi;
a.  Pembinaan Kerohanian
Pembinaan ini diberikan agar anak tidak dapat menjadi teguh imannya serta menumpuk kesadaran tentang akibat-akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Pembinaan ini dilakukan dengan tetap menjalankan kewajibannya misalnya shalat lima waktu. Kegiatan kerohanian ini bekerjasama dengan Kantor Agama Lombok Tengah yang mengirim tenaga untuk mengisi tausiah dan kegiatan agama lainnya dengan terjadwal dalam seminggu yaitu hari senin sampai hari Kamis mulai pukul 04.30-06.30 Jam I, Kemudian Jam ke II Pukul 11.00-12.15 dan setiap hari jumat pukul 12.15 -13.30.
b.  Pembinaan Intelektual
Pembinaan ini mengacu kepada Pendidikan formal dan non-formal. Pembinaan ini berfungsi untuk mengganti dan menyumbangkan Pendidikan bagi anak didik yang tertinggal untuk menjalani Pendidikan formalnya karena telah ditetapkan sebagai terpidana dan harus dihukum di LPKA.
Pembinaan mental Intelektual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di LPKA Kelas
9 Ibid . Hlm 54.

## 12~14
II Lombok Tengah ini seperti baca, tulis, hitung, komputer, Bahasa inggris, kewar- ganegaraan sedangkan Pendidikan nonformal seperti kesenian, music dan rekreasi.

## 2.  Pembinaan Kemandirian
Pembinaan ini dimaksudkan untuk melatih keterampilan anak didik agar memiliki bakat, agar setelah keluar dari LPKA dengan kembali ke masyarakat. Bentuk-bentuk pembinaan ini seperti pelatihan cukur rambut, kegiatan perkebunan dan pertanian, pembuatan kerajinan tangan seperti papan nama dan sebagainya. 10

## 2. Hambatan-hambatan yang di alami oleh Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram dalam membina anak didik Pemasyarakatan
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasubsi Pendidikan dengan Pembinaan anak didik LPKA Kelas II Batukliang Lombok Tengah tanggal 1 September 2021 mengatakan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi oleh petugas Pembinaan Anak yaitu antara lain;
1.  Belum adanya tenaga psikolog yang ditempatkan secara tetap di LPKA sehingga masih harus bekerjasama dengan pihak luar, sehingga terpengaruh untuk penjadwalan konseling bagi narapidana anak yang hanya 1 kali dalam sebulan yang seharusnya konseling ini dapat dilakukan setiap saat dibutuhkan. Bimbingan konseling bagi anak sangat dibutuhkan hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi psikologis bagi narapidana anak dan anak lebih leluasa untuk mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesahnya.
2.  Kurangnya tenaga pendidik
Untuk melengkapi kekurangan ini agar bisa berjalan kegiatan Pendidikan dengan baik maka pihak LPKA Batukliang harus bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah serta mengisi jadwal Pendidikan yang telah ditetapkan.
3.  Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung Kendala nomor 3 ini sangat dibutuhkan oleh narapidana anak selama berada di LPKA terutama obat-obat khusus yang dibutuhkan oleh anak, seperti obat untuk menghilangkan rasa cemas sebagai akibat gangguan mental yang dihadapi selama berada di LPKA dan obat-obat semacam ini tidak tersedia di klinik, sehingga anak tersebut terpaksa di bawa ke Rumah Sakit.
4.  Kurangnya dukungan dana (anggaran)
Dengan terbatas dana ini maka setiap program kegiatan dengan maksimal sesuai denga napa yang diharapkan, karena semua program pembinaan di pelayanan mengumpulkan hak dari narapidana anak selama berada di LPKA? Masih berpatokan pada pemerintah pusat, sehingga jika anggaran tidak cukup untuk melakukan kegiatan terutama program konseling dari psikolog terpaksa hanya dapat dilakukan 1 kali setiap bulan.
5. Hilang komunikasi setelah anak didik tersebut selesai menjalani masa pidananya sehingga pihak LPKA mengalami kesulitan untuk memantau kembali perkembangan kepribadian dari anak didik tersebut termasuk pihak keluarganya.
Pembinaan narapidana dengan system Pemasyarakatan ini diharapkan agar narapidana maupun anak didik pemasyarakatan dapat menjadi baik dan benar dan dapat diterima oleh masyarakat terutama ditempat tinggalnya. Disamping itu pula diharapkan hubungan antara narapidana dan masyarakat menjadi baik termasuk dengan korbannya. Oleh karena itu berhasil tidaknya pembinaan itu sempat bergantung dari pelaksanaan system pemasyarakatan yang berkaitan dengan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Lebih tegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 65 huruf d dan e menyatakan bahwa:
Pembimbing kemasyarakatan bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan penga- wasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjel- ang bebas, dan cuti bersyarat. 11

## C. KESIMPULAN
Pembinaan anak didik Pemasyarakatan oleh LPKA Kelas II Mataram yang kini berada di Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dapat dikatakan cukup efektif hal ini dapat kita buktikan dari data jumlah anak didik Pemasyarakatan yang di bina oleh LPKA Kelas II Batukliang Lombok Tengah dalam 3 (tiga) Tahun terakhir berjumlah 203 Orang dan hanya 10 Orang di antaranya yang berstatus recidivist alam (hanya 17% recidivist). Dengan rincian sebagai berikut:
Tahun 2019 : 92 Orang dan 4 Orang di antaranya recidivist (5%) Tahun 2020 : 52 Orang dan 4 Orang di antaranya recidivist (8%) Tahun 2021
: 57 Orang dan 2 Orang di antaranya recidivist (4%)
Hambatan-hambatan yang di alami oleh petugas LPKA Kelas II Mataram yang kini berada di Batukliang Lombok Tengah Yaitu;
a.  Belum adanya tenaga psikolog yang secara khusus ditempatkan di LPKA Batukliang. b.  Keterbatasan Sarana dan Prasarana pendukung
c.  Kurangnya tenaga pendidik
d.  Kurangnya dukungan dana (anggaran)
e.  Hilangnya komunikasi setelah anak didik tersebut menjalani masa pidananya, sehingga pihak LPKA mengalami kesulitan untuk memantau kembali perkembangan kepribadian dari anak didik tersebut termasuk pihak keluarganya acuh terhadap anaknya sendiri.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 14~14
Apa yang dilakukan oleh LPKA Batukliang saat ini tidak cukup bagus dan perlu ditingkatkan terutama dalam hak Pembinaan mental yang seharusnya tetap didampingi oleh Psikolog. Dari beberapa hambatan yang dialami oleh petugas LPKA Batukliang guna mendukung Pembinaan dan Pendidikan anak didik Pemasyarakatan Pihak pemerintah (Instansi terkait) harus segera merespon hambatan-hambatan ini agar bisa tercapai tujuan Pembinaan dan Pendidikan anak didik Pemasyarakatan dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
A. Widjodo Gunakaya SA.,SH, 1988, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, Armico, Bandung.
Amiruddin, 2015, Hukum Pidana Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
Erdianto Efendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung.
Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Marlina, 2012, Peradilan Pidana Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, PT. Refika Aditama, Bandung.
Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
Pramukti Angger dan Fuady Primansyah, 2015, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia, Jakarta Selatan.
Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Standar Pendidikan Keterampilan Bagi Anak, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

## B. Undang-Undang
Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946  tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana