## Gorontalo
Law Review
Volume 7 -  No. 2 – Oktober 2024
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## TEMBAK MATI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS TEMBAK MATI PELAKU BEGAL DI KOTA MEDAN)
Umi Kalsum Siregar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia umikalsum0205202062@uinsu.ac.id
Sukiati Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
sukiatisugiono@uinsu.ac.id

## Abstract
This study is motivated by the case of shooting dead criminals (begal) in Medan City which has become a hot topic of public discussion. The type of research used is normative legal research with a conceptual approach. The results of this study indicate that the reason for  shooting  dead  criminals  is  as  a  form  of  police  defense  against  threats  made  by criminals. In Law No. 8 of 1981 concerning KUHAP and PERKAP No. 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions is a reference or police procedure in investigation and implementation in the field. If in the process of arresting criminals there is a threat that endangers the police, then the police can use their discretion without having to comply with  the  stages  based  on  the  law  but  the  action  is  the  last  step  taken  after  giving  a warning code, in Islamic Criminal Law, shooting dead criminals is not allowed only if it threatens  human  existence  and  brings  greater  harm.  Through  in-depth  analysis,  this study is expected to be able to provide better insight into the relevance of the death penalty in  law  enforcement  by  the  authorities  according  to  positive  law  and  Islamic  law perspectives.
Keywords: Begal, Shoot to Death, Islamic Criminal Law

## Absktrak
Studi  ini  dilatarbelakangi  oleh  kasus  tembak  mati  pelaku  kejahatan  (begal)  di  Kota Medan yang  menjadi perbincangan hangat di publik. Jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  konsep.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  alasan  dilakukannya  tembak  mati  terhadap  pelaku  kejahatan
adalah  sebagai  bentuk  pembelaan  kepolisian  atas  ancaman  yang  dilakukan  pelaku kejahatan. Dalam undang undang no 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian merupakan acuan atau prosedur kepolisian dalam penyelidikan dan pelaksanaan di lapangan. Jika dalam proses penangkapan pelaku kejahatan terdapat ancaman yang membahayakan polisi, maka polisi bisa menggunakan diskresinya tanpa harus sesuai dengan tahapan yang  berdasarkan  undang-undang  namun  tindakan  tersebut  merupakan  langkah terakhir  yang  dilakukan  setelah  memberikan  kode  peringatan,  dalam  Hukum  Pidana Islam, tembak mati terhadap pelaku kejahatan tidak diperbolehkan hanya diperbolehkan jika mengancam eksistensi manusia dan membawa mudarat yang lebih besar. Melalui analisis yang mendalam, studi ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih baik  tentang  relevansi  hukuman  tembak  mati  dalam  penegakan  hukum  oleh  aparat menurut hukum positif dan perspektif hukum Islam.
Kata Kunci: Begal, Tembak Mati, Hukum Pidana Islam

## 1. PENDAHULUAN
Kejahatan dapat didefenisikan sebagai pola tindakan apapun yang menyebabkan kerugian  fisik  atau  finansial  bagi  masyarakat,  terlepas  dari  apakah  itu  melanggar hukum. Begal misalnya, merupakan masalah sosial yang ada dimayarakat karena baik pelaku maupun korbannya adalah anggota masyarakat (Suryani et al., 2023). Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  arti  kata  begal  adalah  begal  (penyamun), membegal  (merampas  di  jalan)  dan  pembegalan  adalah  proses,  cara,  perbuatan membegal  (Milennio  et  al.,  2023).  Jadi  begal  merupakan  istilah  terhadap  pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta benda si korban dengan tindakan kekerasan (Ricardo, 2012). Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 365 mengatakan bahwa “diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  9  tahun  pencurian  yang  didahului,  disertai  atau diikuti  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  terhadap  orang  dengan  maksud untuk  mempersiapkan  atau  mempermudah  pencurian,  atau  dalam  hal  tertangkap tangan, untuk  memungkinkan  melarikan diri sendiri  atau peserta  lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.
Belakangan ini marak terjadinya tindakan pembegalan di lingkungan masyarakat terutama dikota medan. dalam memberantas kejahatan begal Sat Reskrim Polrestabes Medan  kerap  melakukan  patroli  dan  penangkapan  terhadap  pelaku  begal  tersebut seperti  pada  kasus  laporan  masyarakat  bahwasanya  pelaku  begal  kerap  melakukan aksinya  hingga  meresahkan  masyarakat,  mendapat  laporan  tersebut  anggota kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Namun  saat  hendak  ditangkap  pelaku  melakukan  perlawanan  yang  membahayakan nyawa petugas dengan menembakan senjata Air Softgun sebanyak enam kali ke arah petugas.  Petugas  yang  melihat  hal  tersebut  langsung  memberikan  tindakan  tegas terukur  yang  mengenai  dada  pelaku  dan  dinyatakan  meninggal  dunia  dan  empat pelaku lainnyya turut diberikan tindakan tegas dan terukur di bagian kakinya karena mencoba  melawan  petugas  kepolisian.  Dasar  hukum  tindakan  tembak  di  tempat terhadap pelaku kriminal tertuang dalam Undang-Undang Kepolisian Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2, serta Pasal 18 ayat 1. Dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a  angka 4; Pasal 7 ayat  1 huruf j; serta dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009.
Kasus  tersebut  menjadi  perbincangan  hangat  mengenai  penembakan  mati  di
tempat  terhadap  pelaku  kejahatan,  atau  dalam  bahasa  hukum  dikatakan  tindak pidana  perampasan  dengan  kekerasan.  Topik  ini  mulai  mencuat  dan  menjadi perbincangan  karena  salah  satu  pimpinan  daerah  menyatakan  dukungan  terhadap aparatur penegak hukum atau pihak kepolisian atas tindakan tembak mati terhadap pelaku  kejahatan  (begal)  yang  meresahkan  masyarakat  (Pramesti,  2023).  Juga mandapat  ragam  komentar  dari  berbagai  kalangan  karena  dalam  sistem  peradilan pidana  indonesia  yang  berlandaskan  undang-undang  nomor  8  tahun  1981  tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), memiliki sepuluh asas praduga tidak  bersalah  ( presumptionof  innocence ) (BUKU-BUKU,  n.d.).  Terdapat  penjelasan umum KUHAP butir ke 3 dan pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka siding pengadilan wajib diaggap tidak bersalah  sampai  adanya  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan memperoleh kekuatan hukum tetap” (Panjaitan & SH, 2022). Tetapi banyak juga dari kalangan masyarakat yang mendukung tindakan kepolisian tersebut agar memberi efek jera sehingga tidak melahirkan penjahat-penjahat baru.
Polisi melakukan tembak mati tersebut ialah untuk melindunngi diri dan tentunya masyarakat  dari  tindakan  kejahatan  yang  dilakukan  pelaku  kejahatan.  Jika  pelaku melakukan perlawanan yang berlebihan, aparat juga berhak dan berwenang menembak mati pelaku di tempat. Pemberlakuan penembakan terhadap pelaku tersebut bersifat situasional,  yaitu  berdasarkan  pada  prinsip  proporsionalitas  dan  dalam penanggulangan  kekerasan  dan  senjata  api  harus  di  terapkan  pada  saat  keadaan tertentu  (Tabah,  1995).  Penembakan  juga  dilakukan  sesuai  dengan  Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
Adapun  kebolehan  polisi  melakukan  tindakan  tembak  mati  yaitu  upaya  paling terakhir,  sebab polisi mempunyai berbagai wewenang salah satunya adalah menembak tersangka atau pelaku kejahatan bersenjata atau yang lebih umum dikenal dengan hak menembak (Nova et al., 2017). Saat menerapkan tindakan tersebut polisi mempunyai wewenang  untuk  bertindak  sesuai  kebijaksanaanya  sendiri.  Mengenai  kewenangan tersebut tertulis dalam pasal 18 ayat (1) uu kepolisian negara republik indonesia nomor 2  tahun  2002  yaitu:  “untuk  kepentingan  umum  pejabat  kepolisian  negara  republik indonesia  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak  menurut penilaiannya  sendiri”,  yang  menurut  asas  proposionalita s  dan  di  terapkan  dalam kondisi tertentu.
Pelanggar mempunyai hak untuk terlebih dahulu menerima pemberitahuan dari pihak berwenang yaitu instruksi ringan jika tidak dipatuhi polisi mencoba melepaskan tembakan peringatan, jika tembakan peringatan tidak terima dengan baik, maka upaya terakhir  adalah  menembak  di  tempat.  Hal  ini  dilakukan  jika  penjahat  melakukan perlawanan  yang  kuat  berupa  serangan  balik  bahkan  menggunakan  sandera  untuk mempertahankan  posisinya.  Penembakan  ditempat  juga  dilakukan  sesuai  dengan Standar Operasional yang berlaku. Penembakan dilakukan karena perangkat tersebut sudah memiliki prosedur untuk mengadili pelakunya. Namun jika pelaku melakukan perlawanan berlebihan, aparat juga berhak dan berwenang menembak mati pelaku di tempat. Selain itu, polisi juga memiliki keterbatasan dan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat  menembak. Pembatasan penembakan sasaran didasarkan pada asas legalitas, keharusan, proporsionalitas, kewajiban umum, pencegahan dan rasionalitas. Sesuai  ketentuan  Pasal  8  ayat  (1)  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2009  tentang  penggunaan  kekerasan  dalam  penguasaan senjata  api  atau  lainnya.  Alat-alat  menurut  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  d  apabila  :  a) Perbuatan  pelaku  atau  tersangka  besar  kemungkinannya  mengakibatkan  luka  berat
atau kematian seketika bagi anggota Kepolisian Negara atau masyarakat. b) Petugas kepolisian tidak mempunyai pilihan lain yang masuk akal dan dapat diterima untuk menghentikan  kegiatan/perbuatan  penjahat  atau  tersangka  7  c)  Petugas  polisi mencegah  kaburnya  penjahat  atau  tersangka  yang  dapat  menimbulkan  bahaya langsung bagi polisi atau masyarakat.
Dalam  hukum  Pidana  Islam,  begal  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana hirabah karena begal merupakan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan terang- terangan.  Hal  ini  sesuai  dengan  definisi  kata  “ hirabah ”  itu  sendiri.  Dalam ensiklopedi  hukum  Islam,  hirabah  diartikan  sebagai  aksi  sekelompok  orang  dalam Negara  Islam  untuk  melakukan  kekacauan,  pembunuhan,  perampasan  harta, pemerkosaan,  yang  secara  terang-terangan  mengganggu  dan  menentang  peraturan yang berlaku, prikemanusiaan, dan agama (Marsaid, 2020).
Dalam  arti  lain, hirabah adalah  sekelompok  orang  yang  pergi  dengan  tujuan mengambil  harta,  membunuh,  atau  menakut-nakuti  orang  lain  dengan  tindak kekerasan  dan  paksaan,  dan  pelaku  menggunakan  senjata  untuk  mempermudah pelaksanaan tindak kejahatan, serta tidak mungkin bagi orang lain untuk membantu korban (Zainal, 2017).
Para  fuqoha  berbeda  pendapat  dalam  mendefinisikan  jarimah Hirabah , diantaranya :
1. Pendapat Hanafiyah : perbuatan mengambil harta secara terang-terangan dari orang-orang yang melintasi jalan dengan syarat memiliki kekuatan.
2. Pendapat Malikiyah : mengambil harta dengan cara penipuan baik menggunakan kekuatan maupun tidak.
3. Pendapat Syafi’iyyah : mengambil harta membunuh menkut -nakuti yang dilakukan dengan senjata di tempat yang jauh dari pertolongan.
4. Pendapat Hanabilah :mengambil harta orang lain secara terang-terangan di padang pasir menggunakan senjata.
5. Pendapat Zhahiriyah : orang yang melakukan kekerasan, menakut-nakuti pengguna jalan, dan membuat onar kerusakan di bumi.
Dengan  demikian hirabah memiliki  kesamaan  dengan  perbuatan  begal  yaitu menakut-nakuti atau mengganggu orang lain secara terang-terangan, merampas harta benda  dengan  paksaan.  Perbedaan  mencuri  dengan Hirabah adalah  mencuri  berarti mengambil  barang  orang  lain  secara  diam-diam,  sedangakan hirabah adalah mengambil  barang  orang  lain  dengan  cara  terang-terangan.  Karena,  esensi  dari perbuatan hirabah adalah  mengambil  harta  orang  lain  secara  paksa  dan  terang- terangan dan harus adanya kekuatan untuk dapat mengalahkan suatu kelompok atau orang  lain  baik  yang  dilakukan  sendirian  maupun  berkelompok  (Marsaid,  2020). Hirabah termasuk dalam kategori jarimah hudud yang diharamkan syara’ dan diancam dengan  hukuman  yang  berat.  Dalam  Al- Qur’an  sanksi  pelaku hirabah dapat  disalib, hukuman mati, potong tangan dan kaki secara bersilang bahkan diasingkan. Dalam QS. Al-Maidah: 33
اَمَّنِا اُؤ ٰۤ زَج ََنْيِذَّلا ََن ْوُب ِراَحُي ََٰاللّ َ هَل ْوُس َر َو ََن ْوَعْسَي َو ىِف َ ِض ْرَ ْلْا اًداَسَف َْنَا ا ْْٓوُلَّتَقُّي َْوَا َا ْْٓوُبَّلَصُي َْوَا ََعَّطَقُت َْمِهْيِدْيَا َْمُهُلُج ْرَا َو َْنِِّم َ ف َلَ ِخ َْوَا ا ْوَفْنُي ََنِم
َ ِض ْرَ ْلْا ََكِل ذ َْمُهَل َ ي ْز ِخ ىِف اَيْنُّدلا َْمُهَل َو
ىِف َِة َر ِخ  ْلْا َ باَذَع
َ مْيِظَع
Artinya: “Hukuman bagi orang -orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan dibumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat
mereka mendapat azab yang besar.
Dengan  demikian  ulama  mazhab  Syafi’i,  Hanafi,  dan  Hambali  berpendapat sebagaimana  yang  telah  dikutip  oleh  Fitri  Wahyuni  dalam  bukunya  jika  seorang perampok hanya mengambil harta tanpa membunuh maka sanksinya adalah potong tangan  dan  kaki  secara  menyilang.  Jika  perampok  hanya  menakut-nakuti  tanpa mengambil  harta  atau  membunuh  maka  sanksinya  diasingkan  atau  dipenjara.  Jika perampok    membunuh  tanpa  mengambil  harta  maka  sanksinya  hukuman  mati  dan jika perampok tersebut mengambil harta dan kemudian membunuh maka sanksinya dibunuh disalib (Wahyuni, 2018).
Imam Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa sanksi-sanksi untuk perbuatan tersebut  tidak  perlu  mengikuti  ketentuan  di  atas  tetapi sanksinya  dapat diserahkan kepada  hakim  sehingga  hakim  dapat  memilih  salah  satu  hukuman  yang  dijelaskan dalam ayat tersebut sesuai dengan kemaslahatan (Marsaid, 2020). Jika barang yang dicuri masih ada, maka pelaku harus mengembalikannya. Dan jika sudah tidak ada lagi maka pelaku wajib menggantinya baik dengan uang maupun dengan barang yang sejenis. Namun jika perbuatan hirabah ini berkaitan dengan perbuatan pembunuhan ataupun penganiaayaan maka pelaku tetap di qishas atau dikenakan diyat.
Namun kenyataannya, terdapat kasus di kota Medan pelaku begal atau mungkin juga  dikatakan hirabah di  hukum  dengan  tembak  mati  di  tempat  sedangkan  dalam hukum  positif  dan  Hukum  Pidana  Islam  hukuman  tembak  mati  di  tempat  tidak  di benarkan kecuali dalam keadaan terpaksa. Dari paparan di atas maka penelitian ini ingin  membahas  bagaimanakah  faktor-faktor  yang  menyebabkan  tindakan  tembak mati aparat kepolisian terhadap pelaku begal di kota Medan?, bagaimanakah kebolehan melakukan tindakan tembak mati dalam hukum  positif (KUHAP dan UU no 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian)?, bagaimana tinjauan hukum  pidana  islam  terhadap  tembak  mati  bagi  pelaku  kejahatan?.  Tujuan  dari penulisan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindakan tembak mati aparat kepolisian terhadap pelaku begal di kota medan, untuk mengetahui kebolehan melakukan tindakan tembak mati dalam hukum positif (KUHAP dan UU no 1 tahun 2009  tentang  penggunaan  kekuatan  dalam  tindakan  kepolisian),  untuk  mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap tembak mati bagi pelaku kejahatan.
Penelitian  tembak  mati  terhadap  pelaku  kejahatan  sudah  banyak  dilakukan antara lain: Nazwa Yolanda, dkk. “Analisis Isu Kebijakan Tembak Mati Terhadap Begal di Kota Medan: Perspektif Pro dan Kontra” beliau menyimpulkan dalam penelitiannya Para  pelaku  begal  saat  ini  pada  umumnya  adalah  anak-anak  di  bawah  umur,  yang melakukan  tindakan  ini  karena  berbagai  faktor  seperti  kemiskinan  dan  kesenangan belaka. Tindakan mereka yang melampaui batas norma merupakan bukti dari tingginya kesenjangan  sosial  di  Kota  Medan.  Pihak  kepolisian  berusaha  maksimal  untuk menangani  lonjakan  kasus  begal  yang  semakin  meningkat.  Langkah  tegas  diambil untuk memberikan contoh dan efek jera bagi pelaku lain. Meskipun kebijakan hukum tembak  mati  terhadap  begal  mendapat  dukungan  masyarakat,  kebijakan  ini  masih menjadi  isu  yang  belum  dijalankan.  Begitu  juga  dengan  perlindungan  anak  yang menjadi sorotan penting dalam penanganan pelaku begal di bawah umur. Penulis tetap netral dalam isu ini, mengingat belum ada hukuman yang sesuai dan manusiawi untuk menangani masalah ini di Kota Medan (Yolanda et al., 2023).
Kemudian  jurnal  karya  Juli  Wiarti  “Tindakan  Tembak  Mati  Terhadap  Terduga Teroris  Berdasarkan  Perspektif  Proses  Hukum  Yang  Adil”  beliaum  menyimpulkan bahwasanya pelaksanaan tindakan tembak mati terhadap terduga teroris oleh densus 88 menggunakan senjata api pada langkah terakhir dan hanya boleh digunakan untuk mencegah    tindakan  pelaku  kejahatan  atau  tersangka  dapat  secara  segera
menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat, anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut, anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat (Wiarti, 2019).
Permasalahan penting yang dapat dibahas dari penelitian ini adalah bagaimana hukum pidana  Islam memandang tindakan tembak mati terhadap pelaku begal oleh aparat penegak hukum, apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan dalam kerangka hukum  Islam,  dan  bagaimana  prinsip-prinsip  keadilan,  proporsionalitas,  dan perlindungan  hak  asasi  manusia  diterapkan  dalam  kasus  tembak  mati  pelaku kejahatan  seperti  begal  di  Kota  Medan.  Permasalahan  ini  juga  mencakup  analisis mengenai batasan kewenangan aparat dalam menegakkan hukum serta implikasi etis dan hukum dari penerapan hukuman mati tanpa melalui proses peradilan.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  peneliti  adalah  penelitian  hukum  normatif dengan  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum  maupun  doktrin hukum  untuk  menjawab  permasalahan  hukum  yang  dihadapi  (Muhaimin,  2020). Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ). Pendekatan konseptual beranjak pada isu-isu hukum yang sedang dibahas. Jenis data yang digunakan peneliti ialah data sekunder dan data primer, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen, data primer di peroleh dari data lapangan atau wawancara.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Faktor-Faktor  yang  Menyebabkan  Tindakan  Tembak  Mati  Aparat  Kepolisian Terhadap Pelaku Begal di Kota Medan
Di Kota Medan terdapat kasus pembegalan yang menyebabkan kepolisian harus mengambil tindakan tembak mati ditempat kronologi pristiwanya sebagai berikut Pada senin  3  Juli  2023,  telah  terjadi  suatu  kejadian  tindak  kriminal  pencurian  dengan kekerasan (begal) sadis yang dilakukan pada sebuah usaha salon di Jalan Flamboyan Raya,  Simpang  Pemda,  Kota  Medan.pelaku  diantaranya  adalah  Bima  Bastian  alias Jarot, Ari Wirana  alias Ari, Fajar Ari Wibowo alias Cimin, Muhammad Nurman alias Wak Slow alias Wak Amat, Imam Setiawan alias Imam. Peristiwa itu terjadi pada hari senin  sekitar  pukul  05.00  WIB  komplotan  tersebut  beraksi  pada  salon  dear  beauty mengambil satu unit handphone dan sepeda motor, korban langsung melapor kepihak yang berwajib.
Setelah mendapat laporan dan diselidiki para pelaku tersebut ternyata memiliki delapan  laporan  kejahatan  yang  diterima  Sat  Reskrim  Polrestabes  Medan.  Selain beraksi  di  Jalan  Flamboyan  Raya,  para  pelaku  ini  juga  beraksi  di  sejumlah  lokasi lainnya, seperti di sebuah minimarket di Jalan Lintas Binjai-Stabat pada minggu 2 juli 2023,  seorang  pegawai  minimarket  bernama  Dedi  menjadi  korban.  Dedi  harus kehilangan  sepeda  motor  dan  ponsel  miliknya  karena  diambil  oleh  para  pelaku, kemudian para pelaku juga beraksi di Desa Tandem Hulu II, Kabupaten Deli Serdang, di Perumahan Jalan Sri Gunting, Kecamatan Sunggal, Jalan Setia Budi dan Jalan Dr Mansyur.  Maka  Satreskrim  Polrestabes  Medan  langsung  bergerak  cepat  melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku dikawasan Sunggal dini hari. Namun saat hendak ditangkap  pelaku  bima  melakukan  perlawanan  yang  membahayakan  nyawa  petugas dengan  menembakkan  senjata air  softgun sebanyak  enam  kali  ke  arah  petugas  ada yang  mengenai  petugas  namun  tidak  berdampak  fatal  .  Petugas  yang  melihat  hal tersebut langsung memberikan tindakan tegas terukur yang mengenai dada pelaku dan
dinyatakan meninggal dunia dan empat pelaku lainnya turut diberikan tindakan tegas dan terukur di bagian kakinya karena mencoba melawan petugas kepolisian. Diketahui Bima alias Jarot ini merupakan residivis kasus Curanmor dan Narkotika pada tahun 2019.
Melihat kasus yang dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa pelaku pembegalan melakukan  perlawanan  yang  membahayakan  nyawa  aparat  kepolisian,  selain  itu diketahui  juga  pelaku  tidak  hanya  sekali  melakukan  tindak  pidana  pemebegalan. Dalam  hukum  yang  diatur,  polisi  memiliki  kewenangan  untuk  membela  diri  dan masyarakat  dalam  keadaan  terdesak  agar  tidak  menambah  korban  atau  bahkan sampai jatuh korban jiwa. Polisi dengan inisiatifnya sendiri dapat langsung bertindak, tindakan dengan inisiatifnya sendiri inilah disebut kewenangan diskresi, penggunaan wewenang diskresi oleh kepolisian tentu saja tidak asal-asalan ada urutan dan melalui berbagai  prosedur  sesuai  hukum  yang  berlaku  dan  harus  dipertimbangkan  dalam mengambil tindakan.
Pada  saat  kepolisian  memutuskan  untuk  melakukan  penembakan  terhadap pelaku  kejahatan  atau  tersangka,  jalan  ini  dipilih  oleh  aparat  kepolisian  dalam memberhentikan  tindakan  dari  pelaku  dikarenakan  pihak  kepolisian  sudah  tidak memiliki  pilihan  lain  dalam  memberhentikan  tindakan  tersebut,  hal  ini  merupakan pilihan terakhir yang dipilih karena keterpaksaan jika tidak diambil tindakan tersebut akan membawa dampak lebih bahaya untuk Polri maupun masyarakat. Langkah lain yang bisa ditempuh sebelum digunakannya penembakan  adalah dengan melakukan pendekatan terhadap pelaku kejahatan dengan pendeketan persuasif yang bertujuan untuk menghindari dilakukannya kekerasan terhadap pelaku kejahatan. Namun, jika memang  tidak  dapat  dihindarkan  dan  pelaku  melakukan  perlawanan  berlebihan, aparat  juga  berhak  dan  berwenang  menembak  mati  pelaku  di  tempat.  Diambilnya keputusan  untuk  menggunakan  wewenang  tersebut  tentu  saja  dengan mempertimbangkan  beberapa  faktor,  dari  hasil  wawancara  dengan  Briptu  Andy  S Kudadiri  selaku  penyidik  Satuan  Reserse  Kriminal  (Sat  Reskrim)  Polrestabes  Medan menyebutkan  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  tindakan  tembak  mati  terhadap pelaku begal itu meliputi:
1. Faktor kondisi lapangan
Kondisi  di  lapangan  mempengaruhi  polisi  malakukan  tembak  mati  terhadap pelaku kejahatan, dalam keadaan yang memaksa atau terdesak sangat perlu bagi polisi menggunakan  kewenangannya  yang  mengharuskan  pihak  kepolisian  mengambil tindakan tegas sebab ada alasan yang memang harus dipertimbangkan  agar mencegah terjadinya  bahaya  yang  mengancam  jiwa  dan  raga  dari  tindakan  pelaku  kejahatan. Respon  dari  pelaku  juga  mempengaruhi  kondisi  di  lapangan,  pada  dasarnya  respon dari  pelaku  merupakan  hal  yang  sangat  wajar  ditemui  saat  aparat  melakukan penindakan namun ketika pelaku tidak mengindahkan peringatan yang di berikan oleh pihak  kepolisian  dan  melakukan  perlawanan  yang  membahayakan  hingga  pelaku melirikan diri maka menjadi faktor polisi melakukan penembakan
2. Faktor pelaku kejahatan tindak pidana
Pelaku  menjadi  salah  satu  faktor  mengapa  pihak  kepolisian  melakukan penembakan  dimana  pelaku  merupakan  residivis  (orang  yang  melakukan  tindak pidana  berulang)  status  pelaku  menjadi  pertimbangan  pihak  kepolisian  untuk mengambil tindakan sebab kepolisian memiliki catatan khusus bagaimana track record pelaku. Jumlah pelaku juga mempengaruhi sebab tak jarang pelaku hanya seorang diri melainkan kelompok (komplotan) oleh karenanya jika dirasa pelaku jumlahnya tidak sebanding dengan aparat kepolisan dan akan menimbulkan bahaya maka polisi bisa
mempertimbangkan  kewenangan  yang  dimilikinya  dalam  rangka  mencegah  segala sesuatu yang tidak diharapkan.
3. Faktor klasifikasi kasus
Klasifikasi kasus kejahatan dibedakan berdasarkan berat dan ringannya kasus. Dari berat ringannya kasus tersebut, biasanya lebih banyak terjadi perlawanan pada kasus dengan klasifikasi yang berat oleh karena itu aparat kepolisian lebih sigap dalam menangani  kasus  dengan  kasifikasi  kasus  yang  berat  tingkat  perlawanan  yang dilakukan  pelaku  juga  cenderung  lebih  berat  dan  berbahaya  sehingga  dalam  kasus seperti  ini  pihak  kepolisian  memungkinkan  untuk  melepaskan  tembakan  terhadap pelaku kejahatan
4. Faktor Jumlah Korban Dalam Kasus Kejahatan tersebut
Munculnya  korban  dari  kasus  kejahatan  yang  terjadipun  menjadi  salah  satu faktor yang dipertimbangkan. Hal ini mengingat bahwa semakin banyak jumlah jatuh korban  maka  dapat  disimpulkan  semakin  besar  pula  ancaman  bahaya  dari  kasus kejahatan tersebut. Untuk melindungi aparat kepolisian dan masyarakat umum maka polisi  mempertimbangkan  kewenangan  penembakan  untuk  menghindari  semakin bertambahnya korban baru.

## B. Kebolehan  Melakukan  Tindakan  Tembak  Mati  Dalam  Hukum  Positif  (KUHAP Dan  UU  No  1  Tahun  2009  Tentang  Penggunaan  Kekuatan  Dalam  Tindakan Kepolisian)
Aturan Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang termuat pada  Peraturan  Kapolri  Nomor  1  Tahun  2009  adalah  acuan  anggota  Polri  untuk melaksanakan tugasnya di lapangan mengenai pemakaian kekuatan yang di dalamnya diatur  cara-cara  dan  standar-standar  yang  bisa  dipertanggungjawabkan  dalam penerapannya  ditengah  masyarakat,  serta  diatur  juga  dalam  undang  undang  no  8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) mengenai proses penegakan hukum, termasuk  prosedur  penangkapan  dan  mengadili.  Polri  dalam  bertugas  di  lapangan kerapkali  dihadapkan  dengan  masalah,  kondisi,  atau  situasi  yang  mendesak,  oleh karena  itu dalam tindakan kepolisian tersebut  perlu untuk menggunakan kekuatan. Penggunaan  kekuatan  pada  tindakan  kepolisian  dalam  pelaksanaannya  wajib dijalankan sesuai peraturan hukum.
Pertimbangan  dikeluarkannya  Peraturan  Kapolri Nomor  1  Tahun  2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian:
1. Bahwasanya kepolisian yakni alat negara yang memiliki peranan krusial dalam menjaga  ketertiban  dan  keamanan  masyarakat,  memberi  pelayanan, pengayoman,  dan  perlindungan  pada  masyarakat,  serta  menegakkan  hukum agar terpelihara keamanan.
2. Bahwasanya kepolisian dalam bertugas di lapangan kerap dihadapkan dengan masalah, kondisi, atau situasi yang mendesak, oleh karena itu kekuatan dalam tindakan kepolisian sangat diperlukan.
3. Bahwasanya  penggunaan  kekuatan  pada  tindakan  kepolisian  dalam pelaksanaannya  wajib  dilaksanakan  dengan  tetap  menjunjung  tinggi  atau menghormati HAM, selaras akan kewajiban hukum, dan tidak berlawanan dari aturan hukum.
4. Bahwasanya  untuk  digunakan  menjadi  pedoman  untuk  anggota  kepolisian dalam  bertugas  di  lapangan  terkait  penggunaan  kekuatan  perlu  untuk ditetapkan cara-cara dan standar yang bisa dipertanggungjawabkan.
5. Bahwasanya  mengacu  pada  empat  penjelasan  sebelumnya,  maka  perlu menentukan Peraturan Kepala Kepolisian tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
Pada  aturan  Tentang  Penggunaan  Kekuatan  Dalam  Tindakan  Kepolisian sebagaimana  termuat  dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor  1  Tahun  2009,  dipaparkan bahwasanya terdapat beberapa tindakan kepolisian yaitu tindakan agresif, aktif, dan pasif. Tindakan pasif yaitu suatu tindakan dari sekelompok orang atau seseorang yang tidak  berusaha  untuk  melakukan  penyerangan,  namun  tindakannya  tersebut  bisa mengganggu keselamatan dan ketertiban masyarakat, serta tidak memenuhi apa yang aparat kepolisian perintahkan untuk menghentikan perilaku tersebut. Tindakan aktif secara  ringkas  bisa  dikatakan  sebagai  tindakan  sekelompok  orang  atau  seseorang dalam  rangka  melarikan  diri  atau  melepaskan  diri  dari  anggota  kepolisian  tanpa adanya  usaha  penyerangan.  Sementara  tindakan  agresif  yaitu  tindakan  oleh sekelompok  orang  atau  seseorang  dalam  rangka  melakukan  penyerangan  terhadap anggota kepolisian, kehormatan kesusilaan, masyarakat atau harta benda Peraturan  Kapolri  Nomor  1  Tahun  2009,  dalam  pasal  5  ayat  (1),  memuat pengaturan  terkait  penggunaan  kekuatan  dalam  tindakan  kepolisian  yang  juga menjelaskan  bahwa  penggunaan  kekuatan  tersebut  mencakup  enam  tahap,  yaitu: (Sampow, 2019) 1) kekuatan yang berdampak pencegahan, 2) perintah lisan, 3) kendali tangan kosong lunak ⁠ , 4) kendali tangan kosong keras, 5) kendali menggunakan senjata tumpul,  bahan  kimia  (semprotan  cabe,  gas  air  mata,  maupun  alat  lainnya  sesuai standart  Polri),  6)kendali  dengan  senjata  api  maupun  alat  lainnya  yang  mampu menghentikan  perilaku  maupun  tindakan  tersangka  atau  kejahatan  yang menimbulkan kematian atau luka parah pada masyarakat atau anggota Polri.
Pada tahapan ke-6 ini merupakan tindakan atau pilihan paling akhir yang diambil oleh  pihak  kepolisian  dengan  cara  memperhitungkan  bahwa  apa  yang  tersangka lakukan ini membawa dampak yang sangat membahayakan masyarakat, korban, serta juga petugas kepolisian.
Apabila  ke-6  tahap  ini  sudah  diupayakan,  barulah  aparat  kepolisian menggunakan senjata api. Arti dari “tahap” yang diuraikan di atas tidak memiliki arti harus  dilakukan  sesuai  dengan  urutan.  Sebab  di  dalam  pasal  5  ayat  (2)  Peraturan Kepolisian  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  penggunaan  kekuatan  dalam  Tindakan Kepolisian,  berbunyi: “Anggota  Polri  harus  memilih  tahapan  penggunaan  kekuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) , sesuai dengan tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka...”
Dikatakan tidak harus sesuai urutan disini dapat  disimpulkan dari penggunan kalimat “memilih”. Kata memilih di sini yaitu menyangkut manakah tahap yang perlu untuk  dipergunakan  ketika  menghadapi  kondisi  yang  membutuhkan  penggunaan kekuatan. Apabila ternyata kondisi di lapangan yang ditemukan pada saat itu sangat membahayakan  keselamatan  nyawa  masyarakat  dan  pihak  kepolisian,  misalnya tersangka membawa senjata api berupa senapan atau senjata tajam berupa pisau belati maka, tahapan ke-6 bisa langsung dipilih untuk digunakan. Perumpamaan lain sebagai contoh penggunaan kekuatan tahap ke-6 ini adalah ketika terdapat geng motor yang membawa  parang  dan  polisi  juga  mempertimbangkan  kecepatan  motor  tersangka, sehingga  parang ditambah dengan kecepatan motor kemungkinan bisa menewaskan petugas  kepolisian  ataupun  warga  masyarakat,  dalam  contoh  kasus  tersebut  polisi diperbolehkan untuk langsung menggunakan tahapan ke-6 (Caecilia, 2015).
Hal  ini  berkaitan  dengan  adanya  pembelaan  terpaksa,  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Pasal  49  ayat  (1)  dijelaskan  mengenai  Pembelaan
terpaksa  berkaitan  dengan  prinsip  pembelaan  diri.  Dalam  pembelaan  terpaksa  ada perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain, namun perbuatan tersebut dibenarkan  oleh  hukum  karena  memenuhi  syarat-syarat  yang  di  tentukan  undang- undang  yakni:  perbuatan  tersebut  dilakukan  karena  ada  serangan  atau  ancaman serangan  yang  bersifat  seketika,  serangan  atau  ancaman  serangan  tersebut  bersifat melawan hukum, serangan tersebut ditujukan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta  benda  baik milik diri sendiri maupun orang lain, pembelaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan asas subsidiaritas (hanya boleh  bertindak  terpaksa  jika  tidak  ada  cara  lain  yang  lebih  ringan  untuk menghentikannya)  dan asas  proporsionalitas (tindakan  pembelaan  harus  seimbang dengan serangan atau ancaman yang dihadapi). Pertimbangan karena melaksanakan ketentuan undang-undang, melaksanakan ketentuan yang dimaksud adalah undang- undang  dalam  arti  materil,  yaitu  setiap  peraturan  yang  dibentuk  oleh  pembentuk undang-undang yang berlaku dan mengikat umum. Orang yang melakukan perbuatan yang  jika  memang  tindakan  dikresi  (penilaian  sendiri)  tersebut  dianggap  melanggar hukum dalam rangka melaksanakan undang-undang, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan dan tidak melanggar HAM (Wicaksana, n.d.). Juga terdapat dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan karena adanya daya paksa ( overmacht ) tidak dapat  dipidana. Dalam hal melakukan tembakmati di tempat  pada proses penangkapan oleh kepolisian terdapat daya paksa yang bersifat darurat karena polisi melakukan tembak mati di tempat untuk menghindarkan jatuhnya korban baik dari pihak polisi maupun masyarakat (Salem, n.d.).
Kaitannya pada Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekutan  Dalam  Tindakan  Kepolisian  ini  dengan  tegas  menerangkan  tahapan  untuk tindakan yang harus diambil kepolisian ketika menghadapi kondisi dan situasi yang dapat menimbulkan bahaya untuk masyarakat, korban, maupun anggota polri, dimana senjata  api  tidak  bisa  langsung  digunakan  sebab  ini  adalah  alternatif  paling  akhir dalam menghadapi adanya ancaman atas gangguan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat.  Polisi  merupakan  anggota  masyarakat  dengan  wewenang  untuk mempergunakan  kekuatan  dalam  rangka  memberi  perlindungan  pada  masyarakat dalam berbagai kondisi yang sah dan sesuai hukum (Sampow, 2019).
Sehingga  disini jelas diuraikan bahwa  PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 mengatur mengenai  penggunaan  kekuatan  dalam  tindakan  kepolisian.  Terdapat  7 bab  dan  17 pasal  dalam  peraturan  ini,  di  mana  tujuan  utamanya  yaitu  dalam  rangka  memberi anggota  kepolisian  suatu  pedoman  untuk  menjalankan  tindakan  kepolisian  yang membutuhkan  penggunaan  kekuatan,  dengan  demikian  bisa  terhindarkan  dari tindakan  yang  tidak  bisa  dipertanggungjawabkan  atau  tindakan  yang  berlebihan. Karena  penggunaan  senjata  api  seharusnya  digunakan  untuk  melumpuhkan  bukan mematikan.

## C. Tinjauan  Hukum  Pidana  Islam  Terhadap  Tindakan  Tembak  Mati  Bagi  Pelaku Kejahatan
Pandangan Hukum Pidana  Islam, tindakan tembak mati bagi pelaku kejahatan oleh  aparat  merupakan  hal  yang  tidak  diperbolehkan  karena  akan  menimbulkan keburukan  atau  kerusakan  ( mafsadah ),  yakni  menghilangkan  nyawa  orang  lain sebelum penjatuhan hukuman di pengadilan. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan nilai- nilai  hukum  Islam  yaitu  dengan  tegaknya  prinsip  keadilan,  kebenaran  dan tanggungjawab.  Namun  bisa  jadi    pertimbangan  dalam  keadaan  tertentu,  terutama untuk  melindungi  masyarakat  dari  bahaya  yang  serius  yang  dilakukan  pelaku kejahatan.  Kedudukan  lembaga  kepolisian  di  Indonesia  dalam  pandangan  Hukum

## Islam sebagai alat negara relevan dengan QS al-Anfaal/8 : 60
ا ْوُّدِعَا َو َْمُهَل اَّم َْمُتْعَطَتْسا َْنِِّم َ ة َّوُق َْنِم َّو َِطاَب ِِّر َِلْيَخْلا ََن ْوُبِه ْرُت َ هِب ََّوُدَع َِٰاللّ َْمُك َّوُدَع َو ََنْي ِرَخ ا َو َْنِم َ ْمِهِن ْوُد ََلْ َ ْمُهَن ْوُمَلْعَت َُٰ َ اللّ َ ْمُهُمَلْعَي اَم َو ا ْوُقِفْنُت َْنِم َ ءْيَش َْيِف َِلْيِبَس َِٰاللّ ََّف َوُي َْمُكْيَلِا َْمُتْنَا َو ََلْ ََن ْوُمَلْظُت Artinya: “Dan  persiapkanlah  dengan  segala  kemampuan  untuk  menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan  musuh  Allah,  musuhmu  dan  orang-orang  selain  mereka  yang kamu  tidak  mengetahuinya;  tetapi  Allah  mengetahuinya.  Apa  saja  yang  kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).”
Dari aspek Hukum Pidana Islam Usul Fiqh menawarkan sebagai titik tolak atau titik pandang terhadap tembak mati bagi pelaku kejahatan dengan Saddudz Dzari’ah , yaitu menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan  maupun  dilarang  untuk  mencegah  terjadinya  perbuatan  lain  yang dilarang (Yahya,  1986).  Dalam  konteks  tembak  mati  oleh  polisi  terhadap  pelaku kejahatan hubungan dengan Saddudz Dzari’ah dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah kerugian lebih lanjut atau resiko yang bisa ditimbukan oleh pelaku misalnya jika  pelaku  kejahatan  memiliki  potensi  untuk  membahayakan  masyarakat  atau melarikan diri dan menyebabkan lebih banyak kerusakan, tindakan tembak mati bisa dianggap sebagai langkah untuk menutup kemungkinan kerusakan lebih lanjut.
Tindakan  tembak  mati  merupakan  suatu  tindakan  yang  berlebihan  yang dilakukan  pihak  kepolisian  yakni  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  seseorang. Faktanya, pada saat proses penangkapan pelaku kejahatan (begal) yang dilakukan oleh kepolisian  berada  dalam  kondisi  tertentu,  yakni  dihadapkan  pada  dua  pilihan  yang mana keduanya mengandung mudarat (sesuatu yang buruk atau berbahaya). Sehingga harus mengambil tindakan dengan inisiatifnya sendiri, yakni tembak di tempat. Inilah yang  dimaksudkan  dua  pilihan  yang  keduanya  mengandung  mudarat.  Membiarkan begal  melakukan  tindak  kejahatan  yang  akan  menimbulkan  banyak  korban  di masyarakat  atau  menembak  mati  terduga  begal  tersebut  sekaligus  mencegah terjadinya korban yang lebih banyak.
Berkaitan dengan kasus di atas, ada satu kaidah yang bisa dijadikan acuan untuk kita menyikapinya, yakni berbunyi :
اذإ ضراعت ناتدسفم يعور ظعأ امهم رض ار ًً باكتراب َامهفخأ
“Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”.
Maksud dari kaidah di atas adalah ketika seseorang dihadapkan pada dua pilihan di mana keduanya sama-sama memiliki sisi mudaratnya, maka harus memilih salah satu yang nilai mudaratnya lebih kecil dan lebih ringan. Muslim bin Muhammad bin Majid  Ad-Dusri  di  dalam  kitabnya Al- Mumti’  fi  al - Qawâ’id  al -Fiqhiyyah ,  menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan salah satu pilihan yang nilai mudaratnya  lebih besar adalah yang belum terjadi. Artinya jika ada kemudaratan yang akan terjadi, tapi masih memungkinkan untuk dicegah terjadinya dengan kemudaratan lain yang nilainya lebih kecil, maka pencegahan itu harus dilakukan agar tidak terjadi kemudaratan yang lebih besar.
Dengan demikian, kajian Saddudz Dzari’ah menilai tindakan  tembak di tempat terduga begal oleh kepolisian adalah sebagai berikut:
1. Wajib, jika aksi begal tersebut:
a) Akan  terbawa  pada  yang  terlarang,  yakni  melukai,  menimbulkan  korban  dan atau menghilangkan nyawa orang lain;
b) Menimbulkan  kerusakan  ( mafsadah )  yang  lebih  besar  dan  atau  korban  yang lebih banyak;
c) Mengancam keberadaan polisi dalam menjalankan tugas sehingga dihadapkan pada kondisi darurat;
d) kepolisian dihadapkan pada dua pilihan dimana keduanya sama-sama memiliki sisi mudlarat;
2. Haram, jika aksi begal tersebut:
a) Tidak terbawa kepada yang dilarang, yakni tidak melukai, menimbulkan korban dan atau menghilangkan nyawa orang lain;
b) Tidak menimbulkan kerusakan ( mafsadah ) dan atau korban;
c) Tidak mengancam keberadaan kepolisian dalam menjalankan tugas;
3. Mubah, jika aksi begal tersebut:
a) Menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.
b) Tembak di tempat terduga begal adalah pilihan yang nilai mudaratnya lebih kecil dan lebih ringan dan meminimalisir kemudaratan yang lebih besar.
Urgensi maslahah dan mafsadah menjadi yang utama dalam menentukan suatu hukum, termasuk mengetahui pertimbangan batasan kemudharatan yang merupakan suatu  hal  yang  mengancam  eksistensi  manusia,  yang  terkait  dengan maqâsid  al- syari’ah ,  yaitu  memelihara  agama,  memelihara  jiwa,  memelihara  akal,  memelihara keturunan dan memelihara kehormatan atau harta benda.
Jika dilihat dari kasus yang terjadi di Kota Medan yang dimana saat pelaku hendak ditangkap pelaku melakukan perlawanan yang membahayakan nyawa petugas dengan menembakan senjata air softgun sebanyak enam kali ke arah petugas. Petugas yang melihat hal tersebut langsung memberikan tindakan tegas terukur yang mengenai dada pelaku  dan  dinyatakan  meninggal  dunia  dan  empat  pelaku  lainnya  turut  diberikan tindakan  tegas  dan  terukur  di  bagian  kakinya  karena  mencoba  melawan  petugas kepolisian.  Dalam  kajian Saddudz  Dz ari’ah diperbolehkan  karena  mengancam keberadaan  polisi  dalam  menjalankan  tugas  sehingga  dihadapkan  pada  kondisi darurat.

## 4. KESIMPULAN
Tindakan  tembak  mati  di  tempat  oleh  kepolisian  biasanya  dilakukan  karena beberapa  faktor,  seperti  kondisi  lapangan  yang  mendesak,  perlawanan  dari  pelaku kejahatan, pelaku yang merupakan residivis dengan catatan kejahatan yang panjang, jumlah pelaku yang sering kali berkelompok, beratnya kasus, dan jumlah korban yang terlibat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mengatur prosedur penggunaan kekuatan oleh polisi, termasuk penggunaan  senjata  api  sebagai  opsi  terakhir  jika  tahapan  lain  tidak  berhasil  atau dalam situasi darurat. Dalam hukum pidana  Islam, tindakan tembak mati dianggap tidak diperbolehkan karena menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, yang dianggap sebagai  mafsadah  (kerusakan).  Namun,  jika  polisi  dihadapkan  pada  situasi  yang mengandung  mudarat,  seperti  mencegah  korban  lebih  banyak,  tindakan  ini  dapat dianggap  darurat  dan  diperbolehkan.  Tindakan  ini  dipertimbangkan  dalam  konteks maqâsid  al- syari’ah,  yang  bertujuan  memelihara  agama,  jiwa,  akal,  ket urunan,  dan harta benda.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
BUKU-BUKU, I. (n.d.). Amiruddin dan H. Zainal Asikin., Pengantar Metode Penelitian Hukum . tt. Caecilia, D. F. R. (2015). Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Lex Administratum , 3 (6).
Marsaid, A.-F. al-J. (2020). Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam. Palembang: Rafah Perss . Milennio, H., Haryanti, D., & Efritadewi, A. (2023). STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PEMBEGALAN YANG TERJADI DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG . Universitas Maritim Raja Ali Haji. Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram .
Nova, R. A., Achmad, R., & Suzanalisa, S. (2017). Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri. Legalitas: Jurnal Hukum , 7 (1), 145 – 209. Panjaitan, B. S., & SH, M. (2022). Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat . Deepublish. Pramesti, T. A. (2023). TINJAUAN YURIDIS PENEMBAKAN DITEMPAT OLEH
KEPOLISIAN BERDASAR PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN . Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Ricardo, P. (2012). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi). Jurnal Kriminologi Indonesia , 6 (3).
Salem, A. (n.d.). Penggunaan Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Terorisme Oleh Densus 88 Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah . Sampow, R. B. (2019). Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan Dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/X/2010. LEX ET SOCIETATIS , 7 (7).
Suryani, D. E., Zuliah, A., Silaban, A. P., Simanullang, J. A., & Sinaga, R. S. D.
(2023). Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Motor yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi Kasus di Polsek Sunggal). Jurnal Interpretasi Hukum , 4 (2), 285 – 291. Tabah, A. (1995). Polri danPenegakan Hukum di Indonesia dalam Kunarto (editor), Merenungi Kritik Terhadap Polri . Jakarta: Cipta Manunggal. Wahyuni, F. (2018). Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia). Edited by M Rizal Azmi. 1st Ed. Tanggerang Selatan: PT NUSANTARA PERSADA UTAMA . Wiarti, J. (2019). Tindakan Tembak Mati Terhadap Terduga Teroris Berdasarkan Perspektif Proses Hukum Yang Adil. Lex Renaissance , 4 (1), 1 – 24. Wicaksana, A. R. (n.d.). Kewenangan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan Shoot authority in place by police apars to criminal applicants . Yahya, M. (1986). Fatchurrahman, Dasardasar Pembinaaan Hukum Fikih Islam . Bandung: Al-Maarif.
Yolanda, N., Gunawan, P., & Tambunan, B. U. (2023). Analisis Isu Kebijakan Tembak Mati Terhadap Begal di Kota Medan: Perspektif Pro dan Kontra. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora , 3 (1), 308 – 313. Zainal, E. H. (2017). Hukum Pidana Islam. Bandung: Citapustaka .