Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1267
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI DESA OLELE KABUPATEN BONE BOLANGO
Nikadek Putri W. Tirta 1 , Ismet Sulila 2 , Rusli Isa 3
Universitas Negeri Gorontalo kadektirta290@gmail.com 1 , ismet.sulila@gmail.com 2 , rusli_isa@ung.ac.id 3

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  tentang  Implementasi kebijakan  pengambangan  kepariwisataan  di  Desa  Olele  Kabupaten Bone  Bolango  serta Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan.  Metode  yang  digunakan yakni  kualitatif  deskriptif,  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  melalui wawancara,  observasi  dan  studi dokumentasi. Teknik  analisa  data  menggunakan  model Miles  Huberman  dengan  tahapan  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  implementasi  kebijakan pengembangan  kepariwisataan  di  Desa  Olele  Kabupaten  Bone  Bolango  sudah  berjalan dengan  baik  dilihat  dari  segi  perencanaanya  yang  telah  menggunakan  studi  ekologi. Pelaksanaan yang sudah berjalan cukup baik sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Selain  itu,  adanya  monitoring  dan  evaluasi  rutin  yang  dilaksanakan.  Namun,  kendala terdapat pada faktor komunikasi dimana masih kurangnya koordinasi dan promosi wisata yang  dilakukan.  Pengelolaan  sumberdaya  yang  belum  maksimal.  Serta  Disposisi/Sikap Pelaksana  dimana  permasalahan  muncul  dari  segi  masyarakat  yang  belum  memiliki kepatuhan  dalam  upaya  penerapan  kebijakan  pengembangan  kepariwisataan  di  Desa Olele.  Adapun  pembagian  wewenang  serta  SOP  dan CSR pariwisata  sudah  dilakukan dengan baik.
Kata Kunci : Implementasi; Kebijakan; Pengembangan Kepariwisataan

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  and  describe  Implementation  of  Tourism Development  Policies  in  Olele  Village,  Bone  Bolango  Regency  and  the  Factors  that influence  the  Implementation  of  Tourism  Development  Policies.  The  research  method used  is  descriptive  qualitative,  using  data  collection  techniques  through  interviews, observation  and  documentation  studies.  The  data  analysis  technique  uses  the  Miles Huberman  model  with  the  stages  of  data  collection,  data  reduction,  data  presentation, and  drawing  conclusions.  The  results  of  this  study  found  that  the  Implementation  of Tourism Development Policies in Olele Village, Bone Bolango Regency, has been going well in terms of planning which has used ecological studies. The implementation has been running  quite  well  in  accordance  with  the  planning.  The  Regular  monitoring  and evaluation is carried out. However, in its implementation there are still several obstacles. The obstacle lies in the communication factor where there is still a lack of coordination and tourism promotion. Insufficient resource management. As well as the Disposition  or the  implementor  behavior  where  problems  arise  from  community  who  do  not  yet  have compliance  in  the  effort  to  implement  tourism  development  policies  in  Olele  Village. However, the distribution  of authority and  tourism CSR  also the SOP  has been carried out properly.
Keywords : Implementation; Policy; Tourism Development
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1268
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara dengan letak geografis yang sangat  strategis. Hal ini  menjadikan  negara  Indonesia  memiliki  potensi  pariwisata  dari  melimpahnya kekayaan  alam,  keunikan  budaya,  dan  keanekaragaman  geologi  yang  luar  biasa dari  Sabang  sampai  Merauke. Terletak  di  ring  of  fire,  Indonesia  dikelilingi  oleh gunung  merapi  yang  menjadi  ciri  dari negri  seribu  pulau ini.  Keberagaman  serta keunikan  alam  Indonesia  menjadi  daya  tarik  wisatawan  yang  cukup  populer  di dunia.  Undang-undang  No  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  pasal  1  (4), menyebutkan  bahwa  kepariwisataan  merupakan  kegiatan-kegiatan  pariwisata yang  bersifat  multidimensi  serta  multidisiplin  serta  muncul  sebagai  wujud kebutuhan setiap orang dan negara juga interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat,  sesama  wisatawan,  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  pengusaha. Maka  dari  itu,  pelaksanaan  pembangunan  atau  pengembangan  kepariwisataan tidak hanya pada pariwisatanya saja, tetapi juga aspek-aspek yang mempengaruhi pariwisasta tersebut.
Adapun  diagram  yang  menunjukkan  jumlah  kunjungan  wisatawan nusantara ataupun mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata di Indonesia pada Gambar 1.1 di bawah ini:
Gambar 1.1 Jumlah Kunjungan Pariwisata di Indonesia 2019-2021

## Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022
Berdasarkan  diagram  tersebut  diketahui  bahwa  pelaksanaan  aktivitas kepariwisataan  mulai kembali dibangun  setelah adanya kemerosotan yang  cukup besar  pada  tahun  2020.  Terjadinya  musibah  Covid-19  pada  tahun  2020 menyebabkan pembatasan sosial yang terjadi secara besar sehingga menyebabkan terbatasnya kegiatan mobilitas masyarakat. Hal ini berimbas pada kelesuan sektor pariwisata  karena  tidak  adanya  pemasukan  ekonomi  dari  usaha-usaha  penopang pariwisata  seperti  transportasi,  akomodasi,  dan  restoran  yang  mengandalkan kedatangan  wisatawan  domestik  maupun  mancanegara.  Maka  dari  itu, pengembangan  kepariwisataan  penting  untuk  dilakukan  dalam  mengatasi permasalahan  diatas  mengingat  hal  ini  berkaitan  dengan  pembangunan  wilayah
0 500,000,000 1,000,000,000 2019 2020 2021
722,158,733 524,571,392 603,020,000
16,106,954 4,052,923 1,557,530

## JUMLAH KUNJUNGAN PARIWISATA INDONESIA
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1269
dan  tidak  bisa  lepas  dari  kebijakan  yang  menjadi  acuan  dalam  pengembangan kepariwisataan di masa mendatang.
Provinsi  Gorontalo  mempunyai  keragaman  alam  yang  melimpah  dan otentik.  Indahnya  pariwisata  yang  ada  di  Provinsi  Gorontalo  dapat  dilihat  dari wilayah  pesisir  dengan  sejuta  potensi  alam  yang  bisa  dikembangkan  menjadi wisata  idaman.  Destinasi  wisata  pesisir  kini  banyak  diminati  karena  semakin meningkatnya  peminat  olahraga diving&snorkling .  Di  Provinsi  Gorontalo,  salah satu  daerah  yang  memiliki  objek  wisata  bahari  ini  sebagian  besar  berada  di Kabupaten  Bone  Bolango.  Pengelolaan  objek  wisata  yang  ada  di  Bone  Bolango menjadi  salah  satu  perhatian  pemerintah.  Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  Bone  Bolango  bahwa  jumlah  kunjungan  wisata  Bone  Bolango tahun  2020  yakni  303.247  jiwa,  tahun  2021  yakni  275.816  jiwa,  sementara  itu pada  tahun  2022  jumlah  kunjungan  wisatawan  kembali  meningkat  yakni  pada angka 459.449 jiwa. Hal ini tidak  menurunkan  semangat pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Bone Bolango. Maka dari itu,  pembangunan  pariwisata  Bone  Bolango  menjadi  salah  satu  indikator  yang menjadi  fokus  pemerintah,  karena  pariwisata  juga  termasuk  salah  satu  dari delapan fokus kebijakan Bone Bolango dalam RPJMD 2021-2026.
Arah  pengembangan  pariwisata  khususnya  pada  kepariwisataan  di  Bone Bolango  tercantum  dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  no  2 tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kab.  Bone  Bolango  2011-2031 .  RIPPDA  ditujukan  sebagai  arah  atau  pedoman dalam  aspek  kegiatan  pariwisata  Bone  Bolango  untuk  dikembangkan  sehingga bisa  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  yang  berlandaskan  ekologi,  rasa nasionalisme,  pengembangan  ekonomi  masyarakat,  pemaksimalan  kinerja pengembangan pariwisata daerah juga  pada  pendapatan asli  daerah (PAD). Salah satu destinasi  wisata yang  menjadi  sasaran penyelenggaraan kebijakan ini  adalah destinasi wisata Taman Laut Olele, Desa Olele, Kabupaten Bone Bolango. Kebijakan  pengembangan  pariwisata  pada  umumnya  senantiasa dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya dalam mendukung implementasi kebijakan. Hal  ini  sebagaimana  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Abdussamad  dan  Hurudji (2022)  dengan  objek  yang  diteliti  mengenai  Implementasi  Kebijakan Penyelenggaraan  Kepariwisataan  di  Desa  Botutonuo  Kabupaten  Bone  Bolango yang  dipublikasikan  pada Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Adminsitrasi  dan  Pelayanan  Publik  Universitas  Bina  Taruna  Gorontalo.  Volume IX  Nomor  2,  2022. Dari  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  berhasilnya implementasi  kebijakan  penyelenggaraan  kepariwisataan  di  Desa  Botutonuo dipengaruhi  oleh  komunikasi  yang  baik,  sumberdaya  yang  memadai,  sikap  dan komitmen pelaksana yang ideal dan struktur birokrasi yang fleksibel.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1270
Berdasarkan penelitian yang telah dikaji sebelumnya maka dapat diketahui bahwa  dalam  melaksanakan  kebijakan  pengembangan  kepariwisataan  di  Bone Bolango  harus  didukung  oleh  hal-hal  yang  mempengaruhi  pelaksanaannya  di destinasi  wisata  yang  ada.  Taman  Laut  Olele  menjadi  salah  satu  primadona pariwisata yang ada di Bone Bolango yang layak mendapatkan pengakuan secara internasional. Objek wisata ini terletak di Desa Olele. Potensi dari Desa Olele ini merupakan destinasi  wisata  yang  menjadi  objek  wisata  favorit  khususnya  dalam melakukan  olahraga diving  &  snorkling .  Sebagai  suatu  kawasan  yang  terkenal dengan  wisata  bahari  atau  kawasan  konservasi  laut,  Taman  laut  Olele  tentunya harus  menetapkan  regulasi  yang  ketat  untuk  masyarakat  ataupun  pengunjung. Kelestarian  lingkungan  terutama  terumbu  karang  yang  ada  di  dasar  laut  olele harus  tetap  terjaga  sehingga  diperlukan  pemahaman  oleh  pengunjung  ataupun masyarakat mengenai upaya konservasi untuk menjaga ekosistem laut secara lebih luas.
Kenyataan  yang  terlihat  secara  langsung  di  destinasi  wisata  Desa  Olele menunjukkan  bahwa  masih  banyaknya  kekurangan  serta  kendala  yang  terjadi. Dimulai  dari  belum  adanya  peraturan  desa  mengenai  pengelolaan  atau pengembangan  objek  wisata  Olele,  belum  berjalannya  retribusi  dari  tiket  masuk ataupun  parkir,  kondisi  lingkungan  kawasan  pariwisata  yang  kurang  bersih  dan terawat, infrastruktur akses jalan masuk yang masih kurang memadai, akomodasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan pariwisata yang belum maksimal, usaha pariwisata  yang  masih  kurang,  minimnya  pengembangan  dan  promosi  produk UMKM  khas  Desa  Olele  serta  tidak  adanya  korelasi  antara  instansi  pemerintah daerah  ataupun  desa  dan  masyarakat  setempat  terkait  dengan  program pengembangan objek wisata.
Olele  merupakan  destinasi  wisata  berbasis  masyarakat.  Namun,  sebagian masyarakat  yang  berada  di  lingkup  objek  wisata  yang  akan  mengelola  langsung kawasan  pariwisata  belum  memiliki  cukup  kompetensi  dalam  upaya pengembangan pariwisata serta pelestarian lingkungan. Eksistensi dan popularitas dari  wisata  Olele  yang  sering  menjadi  ikon  pariwisata  Provinsi  Gorontalo  ini belum  bisa  dikelola  dan  dikembangkan  secara  optimal  oleh  pemerintah  untuk mendapatkan  hasil  yang  maksimal  terhadap  pengembangan  pariwisata  di  Desa Olele.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  yang  akan dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui,  menganalisis  dan mendeskripsikan  1)  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Kepariwisataan  di Desa Olele, yang dikaji  dari: a) Perencanaan, b) Pelaksanaan,  dan  c)  Monitoring dan  Evaluasi,  serta  2)  faktor  penentu  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan Kepariwisataan  di  Desa  Olele  Kabupaten  Bone  Bolango,  yang  dikaji  dari:  a) Komunikasi, b) Sumber Daya, c) Disposisi, dan d) Struktur Birokrasi
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1271
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  kualitatif  yang  bermaksud  untuk mendapatka  gambaran  yang  mendalam  tentang  penelitian  yang  ditliti.  Meleong (dalam Hanapi 2017:45) mengartikan penelitian kualitatif adalah penelitian  yang digunakan  untuk  meneliti  masalah  manusia  dan  sosial.  Dimana  peneliti  akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisa data  yang  didapatkan  di  lapangan,  kemudian  di  deskripsikan  dalam  laporan penelitian secara rinci. Sumber data berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung  maupun  hasil  wawancara  yang  memberikan  informasi,  fakta  dan gambaran  peristiwa  yang  diinginkan  dalam  penelitian.  Responden  yang  akan diwawancarai  yaitu Sekretaris Dinas  Pariwisata  Kabupaten Bone Bolago,  Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolago, Aparat Desa Olele, Kelompok  Sadar  Wisata  (POKDARWIS),  Pelaku  Usaha  Pariwisata,  dan Masyarakat.  Sedangkan  data  sekunder  yaitu  data  yang  mendukung  data  primer yang  diperoleh  dari  literatur,  dokumen,  serta  laporan  yang  berhubungan  dengan permasalahan penelitian
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  Teknik  pengumpulan data Triangulasi (Abdussamad, 2021:142). Seperti pada Gambar 2.1 berikut:
Gambar 2.1 Teknik Triangulasi Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis dengan  menggunakan  model  interaktif  yang  dikembangkan  oleh  Miles  & Huberman  dikutip  oleh  (Sugiyono,  2018)  yakni  pengumpulan  data,  kondensasi data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Lokasi  penelitian dilakukan  di  Desa  Olele,  Kabupaten  Bone  Bolango,  Provinsi  Gorontalo. Penelitian dilakukan pada bulan Februari-April 2023.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bone Bolango  merupakan  satu  dari 5 (lima)  Kabupaten/Kota  yang ada  di Provinsi  Gorontalo  yang  dibentuk  berdasarkan UU  No  6  Tahun  2003  tentang Pembentukan Kabupate Bone Bolango dan Kabupatn Pohuwato . Kabupaten Bone Bolango  memiliki  yakni  sekitar  1.915,44  km2  dimana  pada  tahun  ini  telah
Teknik Pengumpulan Data
Observasi partisipatif Wawancara mendalam Dokumentasi
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1272
memiliki 18 Kecamatan yang tersebar dipenjuru Bone Bolango. Desa Olele ialah sebuah  desa  yang  berada  di  Kecamatn  Kabila  Bone  Kabupate  Bone  Bolago. Dilihat  dari  segi  sejarah,  awalnya  Desa  Olele  merupakan  bagian  dari  Desa Oluhuta, namun akhirnya ditetapkan menjadi sebuah desa pada tahun 2004. Desa Olele  memiliki  wisata  yang  menjadi  ikon  pariwisata  khas  Desa  Olele  yang terkenal  dengan  nama Taman  Laut . Olele. Taman  Laut Olele  bertempat  di  dalam pantai  di  Desa . Olele  yang  memiliki  keunikan  dan  keragaman  alam  yang  tidak sering dijumpai pada destinasi wisata lainnya. Terumbu karang, biota laut, rumput laut  yang  indah  dan  masih  asli  tanpa  sentuhan  modernisasi  dari  masyarakat. Sehingga  hal  tersebut  menjadi  pesona  tersendiri  kepada  turis  nusantara  maupun domestik untuk mencoba sensasi berwisata yang baru yakni Snorkling dan Diving. Untuk mengoptimalkan serta meningkatkan upaya pengembangan kepariwisataan di Desa Olele maka harus dilandasi atas regulasi  tentang kepariwisataan.  Berikut uraian  hasil  penelitian  serta  pembahasan  tentang  implementasi  kebijakan pengembangan kepariwisataan di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango

## Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Kepariwisataan  di  Desa  Olele Kabupaten Bone Bolango
Kebijakan  pengembaangan kepariwisataan  yang tertuang  dalam Perda No 2  Tahun  2013  tentang  Rencana  Induk  Pengembangan  Pariwisata  daerah Kabupaten  Bone  Bolango  dibentuk  untuk  menjadi  landasan  dalam  upaya pengembanagan kepariwisataan. Dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan  kepariwisataan  yang  optimal,  berikut  strategi  implementasi kebijakan publik yang ditetapkan oleh Kadji (2008):
Tahap  perencanaan merupakan  salah  satu  hal  yang  sangat  penting  dalam Kebijakan  Pengembangan  Kepariwisataan  di  Kabupaten  Bone  Bolango.  Gee (dalam  Suardana  2013:  11)  menyatakan  yakni  perencanaan  dalam  regulasi kepariwisataan  menjadi  suatu  keharusan  yang  bersifat  esensial  serta  harus dilaksanakan  oleh  pemerintah  yang  memiliki  misi  untuk  mengembangkan  dan melestarikan pariwisata sebagai bagian penting dalam meningkatkan perekonomian.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa  dalam  hal  perencanaan  kebijakan  pengembangan  kepariwisataan  di  Desa Olele  dilakukan  dengan  menganalisis  lingkungan  yakni  dengan  melaksanakan studi  mengenai  dampak  lingkungan  yang  disebut  dengan  Studi  AMDAL.  Maka dari itu, pemerintah daerah juga melakukan sistem zonasi yang ada di bawah laut sehingganya  keragaman  terumbu-terumbu  karang  serta  mahluk  atau  ekosistem lainnya  yang  ada  di  perairan  Olele  dapat  terjaga.  Aspek  lingkungan  yang dilakukan dalam perencanaan berdasarkan konsep berkelanjutan yang terkandung dalam  SDGs/TPB.  Tui  dan  Ilato  (2022:333)  mengemukakan  bahwa  dengan menerapkan  konsep  SDGs  di  desa  maka  akan  mendukung  pengembangan  dan
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1273
pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  yang  berkelanjutan  sehingga  membentuk kesempatan  kerja  yang  layak bagi masyarakat desa.  Pengembangan kepariwisataan  penting  untuk  mengutamakan  keselamatan  ekosistem  sehingga pengelolaan  wisata  tersebut  dapat  memberikan  dampak  positif  secara berkelanjutan.
Maka  dari  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  perencanaan  kebijakan pengembanagan kepariwisataan di Desa Olele pada dasarnya sudah  berjalan baik. Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Obot  dan Setyawan  (2017),  bahwa  dalam  perencanaan  suatu  pembangunan  pariwisata diperlukan  studi  terkait  izin  pembangunan  objek  wisata  yang  berlandaskan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan akibat  pembangunan  pariwisata yang  berlebihan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat setempat.
Tahap  pelaksanaan dapat  diartikan  sebagai  suatu  mekanisme  yang  ditunjukkan dengan  melakukan  serangkaian  kegiatan,  kegiatan  tersebut  dilakukan  dengan maksud  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  tertera  dalam  kebijakan.  Pelaksanaan pengembangan  kepariwisataan  telah  tercantum  dalam  Peraturan  Daerah  No  2 Tahun  2013  tentang  Rencana a Induk k Pengembangan  Pariwisata  Daerah  Bine Bolango o 2011-2031. Kebijakan ini memuat terkait bagaimana suatu pengembangan kepariwisataan dilaksanakan, dimana hal ini tertulis dalam pasal 7 (2) dalam RIPPDA yakni kebijakan pengembangan kepariwisataan dilandasi atas prinsip  pariwisata  yang  berkesinambungan  serta  secara  ekologis  memperhatikan berbagai aspek antara lain perekonomian, etika dan sosial masyarakat. Kemudian pengembangan  kepariwisaataan  didasarkan  pada  kepentingan  ilmu  pengetahuan dan sosial budaya, aspek keamanan dan kebersihan lingkungan serta keterpaduan program pengembangan lintas sektoral.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan yang dilakukan dalam kebijakan pengembangan kepariwisataan  di  Desa  Olele  bahwa  dari  segi  ekonomi  penerapan  kebijakan pengembangan  kepariwisataan  ini  hanya  berdampak  pada  sebagian  masyarakat saja  yang  memiliki  usaha  atau  layanan  terkait  kegiatan  wisata.  Pemerintah  telah berupaya  dalam  mendukung  ekonomi  masyarakat  melalui  pemberian  fasilitas usaha pariwisata, namun  berdasarkan  hasil temuan dilapangan  ditemukan  bahwa masyarakat  belum  cukup  mampu dalam memanfaatkan  fasilitas  yang ada.  Selain itu,  dari  segi  pendidikan dan  sosial  budaya  masyarakat bahwa upaya  pemerintah dalam  meningkatkan  ilmu  pengetahuan  masyarakat  adalah  dengan  memberikan pelatihan  dan  sosialisasi  terkait  pengelolaan  wisata  serta  masyarakat  tetap menjaga  budaya  asli  desa  yang  telah  ada  sejak  dulu  kala.  Dari  segi  keamanan lingkungan  dalam  melaksanakan  kegiatan snorkling dan diving telah  memiliki memiliki  aturan  khusus  sehingga  keamanan  dalam  melakukan  aktifitas  tersebut
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1274
masih terjaga. Selain itu, telah banyak kerjasama lintas sektoral yang dilaksanakan dari  aspek  pemerintah  daerah,  pemerintah  provinsi  ataupun  swasta  dimana kerjasama  ini  dilakukan  untuk  saling  mendukung  dalam  keberhasilan  kebijakan pengembangan kepariwisataan ini. Upaya dalam bentuk kerjasama yang dilakukan adalah  kerjasama  dengan  pihak  Bank  Indonesia  serta  Dinas  Kelautan  dan Perikanan.
Maka  dari  itu,  upaya  pemerintah  daerah  dalam  mendukung  implementasi kebijakan  pengembangan  kepariwisataan  ini  telah  dilakukan  dengan  baik  yakni dengan  meningkatkan  kompetensi  masyarakat  melalui  pelatihan  dan  sosialisasi serta  masyarakat  yang  masih  memegang  erat  kearifan  lokal  yang  ada  di  Desa Olele. Serta sudah adanya peraturan khusus terkait pelaksanaan kegiatan snorkling &  diving. Pelaksanaan  ini  didukung  dengan  upaya  kerjasama  lintas  sektoral  dari berbagai pihak. Namun dari segi ekonomi masih perlu untuk distabilkan k embali sehingga esensi  dari tujuan pariwisata yang berkelanjutan  bisa tercapai. Jadi  dari uraian  diatas  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan pengembangan  kepariwisataan  di  Desa  Olele  telah  berjalan  dengan  cukup  baik. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  pernah  dilakukan  oleh Pujiningrum  (2018),  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  pengembangan  pariwisata  di Desa  Tablanusu  harus  didukung  oleh  upaya  pemerintah  dalam  hal  dengan memberikan  program  dan  peningkatan  keterampilan  masyarakat  dan  pemandu wisata  lokal  (POKDARWIS).  Untuk  mendukung  hal  tersebut,  partisipasi masyarakat  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pengembangan  wisata  adalah  dengan mengelola  dan  memanfaatkan  fasilitas  yang  sudah  disediakan  pemerintah sehingganya  bisa  berkontribusi  maksimal  terhadap  peningkatan  aspek  ekonomi kemasyarakatan.
Tahap  Monitoring  dan  Evaluasi dilakukan  untuk  mengukur  sejauh  mana pelaksanaan suatu kebijakan telah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang tersusun dalam  perencanaan.  Pujiningrum  (2018),  bahwa  pengawasan  dilakukan  dalam bentuk moniroting sarana prasarana pariwisata dimana hal ini merupakan bantuan dari  pihak  pemerintah,  monitoring  atas  program  serta  pengawasan  tingkat keberhasilan  program  yang  telah  dilaksanaan.  Dalam  hal  upaya  keberlanjutan program maka dibutuhkan evaluasi (Sulila, Wolok, & Pakaya, 2019).
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa  monitoring  (pengawasan)  dan  evaluasi  dilaksanakan  berdasarkan  dengan ketentuan yang berlaku yakni pada RIPPDA Kabupaten Bone Bolango 2011-2031 pada  pasal  35.  Pengawasan  dilaksanakan  oleh  Dinas  Pariwisata,  Pemuda,  dan Olahgara  Kabupaten  Bone  Bolango  bersama  kelompok  sadar  wisata (POKDARWIS) Desa Olele. Upaya dalam melakukan monitoring dan evaluasi ini dilakukan  dengan  adanya  laporan  rutin  terkait  aktivitas  pariwisata,  inspeksi langsung  di  lapangan  serta  melakukan  rapat  koordinasi  terkait  evaluasi
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1275
pengembangan kepariwisataan di Desa Olele yang dilakukan oleh para pemegang kepentingan  dalam  hal  ini  pemerintah,  perangkat  desa,  masyarakat  serta stakeholder .  Namun,  pemerintah  daerah  harus  dapat  meningkatkan  upaya  dalam melakukan evaluasi dan pengawasan pada fasilitas-fasilitas yang ada.
Jadi  dari  uraian  diatas  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  monitoring (pengawasan)  dan  evaluasi  terkait  kebijakan  pengembangan  kepariwisataan  di Desa  Olele  Kabupaten  Bone  Bolango  sudah  berjalan  dengan  cukup  baik.  Hasil penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sutiarso  (2018), bahwa  monitoring  dan  evaluasi  mempengaruhi  pelaksanaan  ekowisata.  Upaya dalam  melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  adalah  melalui  dua  cara  yakni secara  internal  serta  eksternal.    Secara  internal,  monitoring  dilaksanakan  oleh pengelola  wisata  itu  sendiri,  selain  itu  secara  eksternal  dilaksanakan  oleh  pihak luar contohnya  penduduk  setempay,  pemerintah, LSM  serta  lembaga independen lainnya.

## Faktor Penentu Implementasi Kebijakan  Pengembangan Kepariwisataan di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango
Kebijakan  pengembangan  kepariwisataan  tidak  hanya  menjadi  tanggung jawab  pemerintah,  melainkan  sesuai  dengan  regulasi  terkait  kepariwisataan menyatakan  bahwa  masyarakat  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Rencana Induk  Pengembangan  Pariwisata. Keberhasilan implementasi  kebijakan pengembangan  kepariwisataan  di  Desa  Olele  Kabupaten  Bone  Bolango  perlu dioptimalkan  dengan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kebijakan  yang dikemukakan oleh George Edward III yakni:
Komunikasi yang  dilakukan  dalam  implementasi  kebijakan  pengembangan kepariwisataan di Desa Olele terdiri atas koordinasi antara pemerintah, perangkat daerah,  serta  masyarakat  dalam  hal  ini  termasuk  kelompok  sadar  wisata.  Selain itu,  komunikasi  dalam  bentuk  promosi  pariwisata  juga  sangat  perlu  untuk dilakukan  terhadap  upaya  penyebarluasan  informasi  dan  marketing  untuk pemasaran  objek  wisata.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang dilakukan  menunjukkan  bahwa  adanya  permasalahan  yang  terjadi  yakni miskomunikasi  mengenai  wilayah  kewenangan  pemerintah  dengan  wilayah kewenangan  kabupaten  sehingganya  hal  tersebut  menjadi  salah  satu  kendala pemerintah  daerah  dalam  melakukan  koordinasi  terkait  pengembangan kepariwisataan  di  Desa  Olele.  Selain  itu,  dalam  hal  promosi  pariwisata  masih dilakukan  secara  mandiri  oleh  promosi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah masih kurang melibatkan POKDARWIS.
Pengelola  wisata  dalam  hal  ini  masyarakat  yang  tergabung  dalam POKDARWIS  seharusnya  dapat  menjalin  kerjasama  dengan  pengelola  wisata  di destinasi  wisata  lain  dengan  tujuan  agar  informasi  terkait  destinasi  wisata  Olele
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1276
dapat dilakukan secara meluas. Secara tidak langsung, kerjasama yang dilakukan dapat  meningkatkan promosi  wisata.  Adapun data jumlah kunjungan  di destinasi wisata Olele dari tahun 2020-2022, antara lain:
Tabel 3.1 Jumlah Wisatawa Mancanegara dan Domestik Destinasi Wisata Olele (2020-2022) Wisatawan Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik 2020 2021 2022 Mancanegara 50 0 225 Domestik 20.327 18.621 6.711 Jumlah 20.377 18.621 6.936 Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Bone Bolango
Berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  angka  kunjungan wisatawan pada tahun 2022 secara keseluruhan mengalami penurunan yang cukup signifikan.  Maka  dari  itu,  promosi  wisata  harus  dioptimalkan  untuk  menjangkau ketertarikan wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata khususnya Taman Laut Olele.  Sulila  (2023:376)  mengemukakan  bahwa  komunikasi  yakni  dalam  hal informasi  program  dan  anggaran  desa  yang  efektif  dapat  mempengaruhi partisipasi masyarakat yang efektif pula. Munculnya perspektif negatif masyarakat terhadap kebijakan  pengembangan kepariwisataan adalah karena komunikasi  dan informasi  yang belum jelas untuk diterima  oleh  masyarakat  setempat. Selain  itu, terjadinya penurunan jumlah kunjungan wisata di Olele adalah karena kurangnya promosi  wisata  yang  dilakukan.  Pengelola  wisata  dalam  hal ini  masyarakat yang tergabung  dalam  POKDARWIS  seharusnya  dapat  menjalin  kerjasama  dengan pengelola  wisata  di  destinasi  wisata  lain  dengan  tujuan  agar  informasi  terkait destinasi  wisata  Olele  dapat  dilakukan  secara  meluas.  Secara  tidak  langsung, kerjasama yang dilakukan dapat meningkatkan promosi wisata. Berdasarkan hasil analisis  tersebut,  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  faktor  komunikasi  dalam implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan  di Desa Olele  Kabupaten Bone Bolango belum berjalan dengan maksimal.
Sumberdaya dalam  kebijakan  pengembangan  kepariwisataan  di  Desa  Olele terdiri atas sumberdaya manusia, sumberdaya sarana prasarana, serta su mberdaya anggaran.  Edward  III  (dalam  Tahir,  2014:66-67)  mengemukakan  bahwa  faktor sumber daya turun andil dalam proses implementasi kebijakan, karena betapapun jelas  serta  koherennya  aturan  kebijakan  atau  regulasi  yang  diatur,  ketika  tidak dimmbangi  oleh  sumber  daya,  maka  implementasi  kebijakan  tidak  bisa  berjalan dengan optimal.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa  fasilitas  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  belum  mampu  dikelola oleh  sumberdaya  manusia  yang  ada.  Selain  itu  minimnya  anggaran  untuk
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1277
pariwisata  menjadi  salah  satu  hambatan  dalam  upaya  pengembangan  sektor kepariwisataan di Desa Olele. Pemanfaatan sumber daya fasilitas yang baik harus diiringi  oleh  sumber  daya  manusia  yang  dalam  hal  ini  pengelola  wisata  yang berkompeten.  Kompotensi  pengelola  wisata  dalam  mengoptimalkan  fasilitas penunjang usaha pariwisata di Desa Olele sangat mempengaruhi keberlangsungan dari  pemanfaatan  fasilitas  yang  ada,  sehingga  fasilitas  yang  diberikan  dapat berdaya guna dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Olele. Jadi dari uraian diatas peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  faktor  sumber  daya  dalam implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan  di Desa Olele  Kabupaten Bone Bolango  masih  belum  memadai.  Sumber  daya  manusia, anggaran, ataupun fasilitas  sarana  prasarana  yang  ada  di  Desa  Olele  belum  bisa  menekan perkembangan pariwisata Olele untuk lebih maksimal.
Disposisi (Sikap Pelaksana) dalam implementasi kebijakan mencakup antara lain karakter  yang  dimiliki  oleh  implementor  dari  segi  kejujuran,  komitmen  serta demokratis. Menurut Handoyo (2012) Komitmen (Disposition) berkenaan dengan kesediaan  dan  komitmen  dari  para  implementator  untuk  mengimplementasikan kebijakan  secara  efektif.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang dilakukan  menunjukkan  bahwa  sikap  pelaksana  dalam  hal  ini  masyarakat  dan pengelola  wisata  cenderung  menolak  tujuan-tujuan  yang  terkandung  dalam kebijakan  yang  akan  diterapkan.  Selain  itu,  tidak  adanya  regulasi  desa  yang khusus mengatur tentang pariwisata menjadi salah satu faktor dibalik masyarakat yang  belum  bisa  kooperatif  dengan  pelaksanaan  kebijakan  ini.  Kemudian, pengelola wisata cenderung hanya berfokus pada pengembangan obyek wisatanya yang  dalam  hal  ini  adalah snorkling  dan  diving ,  sedangkan  sesuai  dengan  yang tertera  dalam  kebijakan  pariwisata  bahwasanya  pengembangan  kepariwisataan juga  mencakup  usaha-usaha  pariwisata  di  dalamnya.  Isa  (2022:261) mengemukakan  bahwa  sifat  wisausaha  memberikan  pengaruh  yang  cukup signifikan  pada  pengelola  usaha  dalam  menangani  resiko  terhadap  perubahan yang  akan  terjadi.  Hal  tersebut  didukung  oleh  upaya  jejaring  sosial  sebagai strategi  bisnis  yang  dilakukan  antara  dua  kelompok  atau  lebih.  Untuk meningkatkan  pendapatan  desa  maupun  PAD  tentu  harus  didukung  oleh pemasukan yang bersumber dari usaha masyarakat di desa itu sendiri. Masyarakat sebagai  pengelola  wisata  memiliki  tanggungjawab  dalam  menjalankan  usaha pariwisata  yang  telah  difasilitasi  oleh  pemerintah  daerah.  Jadi  dari  uraian  diatas peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  faktor  disposisi/sikap  pelaksana  dalam implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan  di Desa Olele  Kabupaten Bone Bolango belum berjalan dengan baik..
Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan, terdiri atas pembagian kewenangan (tupoksi kerja), SOP (Standar Operasional  Prosedur)  dan  CSR  ( Corporate  Social  Responsibility ).  Berdasarkan
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1278
hasil  wawancara  dan  observasi  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  struktur birokrasi  dalam  hal  ini  tupoksi  kerja,  SOP  dan CSR telah  berjalan  dengan  baik. Tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga adalah memberikan intervensi pada bagian wilayah kewenangan daerah. Selain itu, POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) dibentuk dengan tugas untuk menjadi  pengelola  wisata  yang  berasal  dari  masyarakat.  SOP  (Standar Operasional  Prosedur)  sudah  terdapat  pada  pelaksanaan  aktivitas snorkling dan diving.
Upaya  pengembangan  kepariwisataan  harus  didukung  dengan  CSR ( Corporate  Social  Responsibility) wisata.  Kerjasama  yang  dilakukan  dengan pihak  eksternal  bisa  menjadi  akses  yang  memberikan  solusi  dalam  upaya implementasi kebijakan. Hal ini  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Sulila, Isa dan  Latare  (2014)  bahwa  dalam  upaya  pembangunan  dan  pelayanan  publik  di daerah  yang  optimal,  pemerintah  harus  mampu  meningkatkan  harmonisasi jejaring  sosial.  Maka  dari  itu,  kerjasama  dalam  melakukan  pembangunan  daerah akan meningkatkan efektifitas pelaksanaan suatu pembangunan.
Jadi  dari  uraian  diatas  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  faktor  struktur birokrasi  dalam  implementasi  kebijakan  pengembangan  kepariwisataan  di  Desa Olele Kabupaten Bone Bolango sudah berjalan dengan baik.
Secara  keseluruhan  hasil  penelitian  terkait  faktor  yang  menentukan implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan ini sejalan dengan temuan Silvia (2019) bahwa implementasi kebijakan pengembangan wisata adalah upaya dan  proses  dengan  tujuan  untuk  mengembangkan  suatu  hal  yang  sebelumnya belum  ada  menjadi  sesuatu  yang  sudah  lebih  baik  dan  berdaya  fungsi  tinggi. Upaya tersebut mencakup, Pertama, memperkuat komunikasi dengan memaksimalkan sosialisasi secara terpadu dan berkelanjutan. Kedua,  peningkatan kompetensi  sumberdaya  manusia  guna  mengoptimalkan  fasilitas  serta  anggaran.
Ketiga,  menciptakan  harmonisasi  dengan  menciptakan  lingkungan  kerja  yang baik.  Terakhir,  pemetaan  tugas  dan  fungsi  yang  jelas  serta  pemanfaatan  CSR wisata  dan  SOP  yang  sesuai  dengan  program  kebijakan  yang  diterapkan. Kebijakan yang berhasil adalah ketika kebijakan tersebut diikuti oleh komunikasi yang  harmonis,  pemanfaatan  sumberdaya  yang  optimal,  sikap  dan  komitmen pelaksana serta struktur birokrasi yang ideal dan fleksibel.

## SIMPULAN
Implementasi  kebijakan  pengembangan  kepariwisataan  di  Desa  Olele Kabupaten  Bone  Bolango  sudah  berjalan  dengan  baik.  Dimana  perencanaan, pelaksanaan  serta  monitoring  dan  evaluasi  dilakukan  berlandasakan  pada Peraturan  Daerah  No  2  Tahun  2013  Tentang  Rencana  Induk  Pengembangan Pariwisata  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  2011-2031.  Namun,  dampak perekonomian  masyarakat  masih  belum  merata  dalam  pemanfaatan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1279
pengembangan  kepariwisataan  ini  sehinggaa  hal  ini  masih  menjadi  perhatian pemerintah  dalam  menggali  solusinya.  Pada  fokus  terkait  faktor-faktor  yang menentukan implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan di Desa Olele belum berjalan dengan optimal. Komunikasi yang terjalin dalam hal ini koordinasi dan  promosi  wisata  belum  bisa  dikelola  dengan  baik.  Belum  maksimalnya pengelolaan  sumberdaya  yang  ada  di  Desa  Olele  meliputi  sumberdaya  manusia, fasilitas  dan  anggaran.  Dari  segi  Disposisi/Sikap  Pelaksana,  masyarakat  sebagai pengelola wisata belum memiliki komitmen yang cukup serta sifat kewirausahaan untuk  mengelola  objek  wisata  Olele  sehingga  berdaya  jual.  Namun,  dilihat  dari faktor  struktur  birokrasi  bahwa  implementasi  kebijakan  pengembangan kepariwistaan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari tupoksi kewenangan yang sudah jelas, adanya SOP serta CSR pariwisata yang telah dilakukan.
Untuk  itu  diperlukan  peningkatan  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat serta pengelola wisata Olele tentang kebijakan pengembangan kepariwisataan hal ini  dengan  melakukan  sosialisasi  yang  lebih  maksimal  oleh  Pemerintah  daerah Bone Bolango kepada masyarakat.  Selain itu,  diperlukan  sebuah regulasi  khusus yang  mengatur  terkait  kepariwisataan  di  Desa  Olele  serta  perlunya  niat  dan peningkatan kompetensi masyarakat serta POKDARWIS Desa Olele dalam upaya pengembangan  kepariwisataan  di  Desa  Olele.  Koordinasi  antara  pemerintah daerah  Bone  Bolango,  pemerintah  desa  Olele,  dan  masyarakat  seharusnya  bisa lebih dioptimalkan. Perlu adanya konsep atau rencana strategis dalam melakukan promosi  wisata  Olele  untuk  meningkatkan  kunjungan  wisatawan.  Hal  ini  perlu didukung  oleh  sumberdaya  yang  memadai,  sehingganya  diperlukan  komitmen pemerintah  daerah,  pemerintas  desa  dan  masyarakat  dalam  meningkatkan kompetensi  serta  mengelola  sumberdaya  yang  ada.  Untuk  penelitian  selanjutnya diharapkan  untuk  bisa  melakukan  penelitian  terkait  kebijakan  pengembangan kepariwisataan dengan variabel dan indikator lainnya sehingga optimalisasi tugas dan  fungus  pemerintah  daerah,  pemerintah  desa  maupun  masyarakat  dalam mengelola pariwisata bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad, H. Z., & SIK, M. S. (2021). Metode penelitian kualitatif . CV. Syakir Media Press.
Abdussamad,  J.,  &  Hurudji,  W.  P.  A.  (2022).  Implementasi  Kebijakan Penyelenggaraan  Kepariwisataan  di  Desa  Botutonuo  Kabupaten  Bone Bolango. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik , 9 (2), 157-178.
Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. Semarang: Widya Karya .
ISA,  R.  (2022).  Pengaruh  Kompetensi,  Budaya  Organisasi  Dan  Perilaku Wirausaha Terhadap  Kinerja Bumdes Di  Kabupaten  Gorontalo. Disertasi, 1(7602141010).
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1280
Pujiningrum  Palimbunga,  I.  (2018).  Keterlibatan  Masyarakat  Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Wisata Tabalansu,  Papua. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA) , 05 , 193. https://doi.org/10.24843/jumpa.2018.v05.i01.p10
Silvia, D., & Barat, C. J. (2019). Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan
Destinasi  Wisata  Situs  Astana  Gede  Kawali  Oleh  Dinas  Pariwisata Kabupaten Ciamis. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 6 , 2-4.
Suardana, I. W. (2013). Analisis kebijakan pengembangan pariwisata. In Seminar Nasional: Unud .
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
Sulila,  I.,  Isa,  R.,  &  Latare,  S.  Harmonisasi  Jaringan  Sosial  Sebagai  Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelayanan Publik Di Kabupaten Boalemo.
Sulila,  I.,  Wolok,  T.,  &  Pakaya,  A.  R.  (2019).  Implementasi  Iptek  untuk Standardisasi,  Pemasaran,  dan  Distribusi  Produk  Kerajinan  Sulaman  Kain Karawo  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  di  Kabupaten Gorontalo. Jurnal  Pengabdian  Pada  Masyarakat , 4 (1),  61–70. https://doi.org/10.30653/002.201941.119
Sutiarso,  M. A.  (2018).  Sustainable Tourism  Development Through  Ecotourism.
OSFPreprint , September , 1–11.
Tahir,  A.  (2011). Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . 978–979. Tui,  F.  P.,  &  Ilato,  R.  (n.d.). Jurnal  Sibermas  (  Sinergi  Pemberdayaan Masyarakat)  Penguatan  Potensi  Kelembagaan  Desa  Menuju  Percepatan Pencapaian Pembangunan Desa Berkelanjutan Abstrak Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( TPB ) atau Sustainable Development Goals ( SDGs ) menurut Bappena . 331–347.
Obot, F., & Setyawan, D. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam  Mewujudkan  Kota  Pariwisata  Berkelanjutan  Yang  Berwawasan Lingkungan. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik , 6 (3),  113–120. https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1469
Y. Kadji, Implementasi Kebijakan Dalam Perspektif Realitas. Tulung Agung Jawa Timur: Cahaya Abadi, 2008.