## POLITIK HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

## LOCAL POLITICAL LOCAL GOVERNMENT IN MANAGING ENVIRONMENT

## Agus Kasiyanto, Hamsuri
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur
Email: agus.kasiyanto@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Advokasi  pelestarian  Teluk  Balikpapan  kembali  di  dengungkan  oleh  Forum  Peduli  Teluk  Balikpapan (FPTB), yang berbasis mahasiswa pecinta alam dan aktivis lingkungan hidup di wilayah Balikpapan dan Samarinda.  Forum  ini  memposisikan  diri  cukup  keras  dalam  melakukan  kritik-kritik  terhadap  kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Teluk Balikpapan. Proyek pembangunan Jembatan Pulau Balang dan jalan penghubungnya di kritik cukup keras karena rute yang dilalui adalah melalui wilayah hutan dengan nilai konservasi tinggi,  di antaranya adalah  kawasan  mangrove Teluk Balikpapan  dan  Hutan Lindung Sungai Wain.  Pembuatan  jalan  penghubung  sepanjang  kurang  lebih  24  km  saat  itu  di  khawatirkan  membuka banyak  kawasan  mangrove  dan  juga  berpotensi  terjadi  erosi  tanah,  pencemaran  sungai  dan  sedimentasi pada sungai-sungai di sekitarnya. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan tentang kondisi yang  terjadi  di  kawasan  Teluk  Balikapapan  pada  saat  ini,  yang  merupakan  rangkaian  peristiwa  dari dampak  pengembangan  Kawasan  Industri  Kariangau  (KIK).  Metode  ini  akan  memberikan  data  yang akurat  tentang  apa  terjadi,  keadaan  atau  gejala-gejala  lainnya.  Maksudnya  adalah  terutama  untuk mempertegas  hipotesa-hipotesa  agar  dapat  membantu  di  dalam  memperkuat  teori-teori  lama,  atau  di dalam  kerangka  menyusun teori-teori baru. Kajian ini  melihat  dengan  jelas terjadi konflik  norma terkait kewenangan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  pengelolaan  Teluk  Balikpapan  yang diterjemahkan  dalam  Perda  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  RTRW  Provinsi  Kalimantan  Timur  Tahun 2016-2036 sebagai Kawasan Strategis Provinsi yang secara langsung “melumpuhkan” beberapa ketentuan pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  “kawasan  perlindungan  setempat”  dalam  pengaturan  Perda  Kota Balikapapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012- 2032.
Kata Kunci : Politik Hukum; Pemerintah Daerah; Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Abstract
The advocacy for the preservation of the Balikpapan Bay was again echoed by the Balikpapan Bay  Care  Forum  (FPTB),  which  is  based  on  nature  lovers  and  environmental  activists  in  the Balikpapan  and  Samarinda  regions.  This  forum  positioned  itself  quite  hard  in  conducting criticisms  of  government  policies  in  the  management  of  Balikpapan  Bay.  The  Balang  Island Bridge construction project and its connecting road have been criticized quite harshly because the route is through a forest area with high  conservation value, including the Balikpapan Bay mangrove  area  and  Sungai  Wain  Protection  Forest.  Construction  of  a  connecting  road  for approximately 24 km at that time was worried about opening up many mangrove areas and also potentially  causing  soil  erosion,  river  pollution  and  sedimentation  in  the  surrounding  rivers. This research is descriptive, which describes the conditions that occur in the Balikapapan Bay
area  at  this  time,  which  is  a  series  of  events  from  the  impact  of  the  development  of  the Kariangau  Industrial  Zone  (KIK).  This  method  will  provide  accurate  data  about  what happened,  the  situation  or  other  symptoms.  The  purpose  is  mainly  to  reinforce  hypotheses  in order  to  help  in  strengthening  old  theories,  or  within  the  framework  of  constructing  new theories. This study clearly sees a conflict of norms related to the authority of the Government of  the  Province  of  East  Kalimantan  in  the  management  of  the  Balikpapan  Bay,  which  is translated  in  Regional  Regulation  No.  1  of  2016  on  the  RTRW  of  the  Province  of  East Kalimantan  in  2016-2036  as  the  Provincial  Strategic  Area  which  directly  "paralyzes"  several provisions  of  the  articles  which  regulates  the  "local  protected  area"  in  the  regulation  of Balikapapan City Regulation Number 12 of 2012 concerning Balikpapan City Spatial Planning 2012-2032.
Keywords: Political Law; Regional government; Management of the environment.

## I. PENDAHULUAN

## 1. LatarBelakang
Lingkungan  hidup  terkait  erat  dengan  kesejahteraan  rakyat  suatu  Negara.  Sehingga penting  bagi  Negara  untuk  membuat  pengaturan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  di  mana sumber  daya  alam  ada  didalamnya;  hutan,  sungai,  gunung,  laut,  isi  perut  bumi  berupa  aneka bahan  tambang  dan  mineral,  dan  keanekaragaman  hayati  di  berbagai  ekosistem;  yang kesemuanya  ingin  dioptimal  kan  pengaturan  dan  pengelolaannya  demi  kesejahteraan  rakyat. Bagi  negara  yang  mengklaim  sebagai  negara  kesejahteraan (welfare  state) , menjadikan kesejahteraan  rakyat  sebagai  tujuan  negara  adalah  merupakan  keniscayaan.  Tentu  dengan begitu,  segala  aktivitas  penyelenggaraan  negara  diorientasikan  pada  upaya  pencapaian pemenuhan  makna  kesejahteraan  rakyat  tersebut.  Dalam  pembukaan  UUD  1945  secara eksplisit dinyatakan bahwa salah satu tujuan pendirian negara dan pembentukan pemerintahan negara  adalah  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa. Untuk  mencapai  kesejahteraan  umum  tersebut,  UUD  1945  memberikan  kepada  negara  hak ekslusif untuk menguasai lingkungan hidup dan sumber daya alam, yang dalam literatur hukum dikenal dengan hak menguasai negara. Integrasi lingkungan hidup dan sumber daya alam, hak menguasai negara dan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945  yang  menyatakan  bahwa “Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kesejahteraan  rakyat”. Muhammad Hatta menterjemahkan hak menguasai  negara sebagai hak negara untuk membuat aturan guna melancarkan kehidupan ekonomi. 1
Dalam  hubungannya dengan permasalahan  lingkungan  hidup di Indonesia,  maka  ikhwal lingkungan  hidup  ini  tercatat  mulai  dilaksanakan  sejak  tahun  1960-an.  Awal  mula  langkah konkret  dari  pengelolaan  lingkungan  hidup  ini  adalah  ketika  dilaksanakan  seminar  tentang
1 RoeslanAbdulgani,  AktualisasiPemikiran  Bung  Hatta  tentangDemokrasiEkonomidalam  Sri  Edi  Swasono (ed), Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat, Yayasan Hatta, Jakarta, 2000, hlm. 262-263, sebagaimanadikutip oleh Mujibussalim, PerlindunganHukumTerhadapSumberDayaAlamBerkaitanDenganPeraturanPerlindunganHutanDala mPelaksanaanOtonomi Daerah, Disertasi, UniversitasPadjadjaran, Bandung, 2008, hlm. 89-90.
Pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  Pembangunan  Nasional  yang  di  selenggarakan  di Universitas  Padjajaran  pada  15-18  Mei  1972.  Di  dalam  forum  ini,  dielaborasi  permasalahan yang  berhubungan  dengan  lingkungan  hidup  dengan  segala  dimensinya.  Secara  normatif, seminar itumelahirkan UU No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. 2
Kini kebijakan pengelolaan lingkungan telah tertuang melalui Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 yang menginstruksikan salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup  adalah  bahwa  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  harus  memperhatikan aspek  lingkungan  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  pembangunan  berkelanjutan (sustainable  development)  yang  rumusan  pengertiannya  di  cantumkan  secara  yuridis  dalam Pasal  1  angka  3  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  yang  menyebutkan  bahwa, ”Pembangunan  berkelanjutan  adalah  upaya  sadar  dan  terencana,  yang  memadukan  aspek lingkungan  hidup,  social  dan  ekonomi  ke  dalam  strategi  pembangunan  untuk  menjamin keutuhan  lingkungan  hidup  serta  keselamatan,  kemampuan,  kesejahteraan  dan  mutu  hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.
Di  Kalimantan  Timur,  untuk  menyambungkan  Kabupaten  PPU  dan  Balikpapan, pemerintah telah membangun proyek Jembatan Pulau Balang yang menyedot anggaran APBN sebesar Rp 1,3 triliun, yang di prediksi bakal diselesaikan tahun 2019 mendatang. Jembatan ini, juga  telah  dibuat  jalur  penghubung  sepanjang  24  kilometer  dan  langsung  terkoneksi  dengan jalur tol kilometer 13.
Proyek  pembangunan  Jembatan  Pulau  Balang  dan  jalan  penghubungnya  dikritik  cukup keras oleh aktivis lingkungan karena rute yang dilalui adalah membelah wilayah hutan dengan nilai  konservasi  tinggi,  di  antaranya  adalah  kawasan  mangrove  Teluk  Balikpapan  dan  Hutan Lindung  Sungai  Wain.  Pembuatan  jalan  penghubung  sepanjang  kurang  lebih  24  km  itu  di khawatirkan  membuka  banyak  kawasan  mangrove  dan  juga  berpotensi  terjadi  erosi  tanah, pencemaran sungai dan sedimentasi pada sungai-sungai di sekitarnya.
Perairan  Teluk  Balikpapan  merupakan  sebuah  sistem  perairan  yang  relatif  tertutup. Karena tidak ada sungai besar yang mengalir ke hulu Teluk Balikpapan, kebanyakan pola arus air Teluk tidak akan keluar ke perairan Selat Makassar dan  hanya  bergerak dari  hulu ke  hilir dan kembali dengan pasang dan surut. Berarti, hampir semua sedimentasi dan limbah industri yang  akan  turun  ke  Teluk  Balikpapan  akan  menetap  di  Teluk  Balikapapan.  Bayangkan  apa yang terjadi dengan sedimentasi dan limbah industri yang berputar disitu-situ saja. Sementara itu,  sebagian  besar  warga  mengkonsumsi  hasil  laut  dari  teluk  yang  cantik  ini,  berupa  ikan, udang, kepiting danlain-lain.
Kekayaan  hayati  dan  keunikan  ekosistem  Teluk  Balikpapan  ini  mulai  terancam  dan menjadi berita kontroversial sejak adanya rencana pengembangan Kawasan Industri Kariangau (KIK)  oleh  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Pada  awalnya,  master  plan  KIK  yang diusulkan  oleh  Kapet  Sasamba,  selaku  konsultan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur,  itu seluas  2.189  hektare,  dengan  jangkauan  dari  Teluk  Kariangau  sampai  Teluk  Waru.  Dalam perkembangan  prosesnya,  rencana  ini  berubah.  Usulan  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kaltim, KIKmenjadi5.130  hektare  dari  arah  Hulu  sampai  Pulau  Balang.  Usulan  ini,  ternyata diakomodir dalam usulan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan 2011-
2 Prof. Dr. H. Samsul Wahidin, SH.,MH., Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2014, Hal. 10
2031.
Penetapan  Kawasan Industri  Kariangau  ini  dari awal telah telah  menimbulkan sejumlah reaksi  protes  dari  berbagai  kalangan,  khususnya  para  pegiatLSM  lingkungan  hidup  di  Kota Balikpapan.  Reaksi  ini  didasarkan  pada  kegelisahan  para  aktivis  lingkungan  terhadap  potensi dampak  yang  akan  ditimbulkan.  Untuk  mendukung  pengembangan  kawasan  industri  ini, sebelumnya telah di canangkan pembangunan jembatan penghubung Kota Balikpapan dengan Penajam Paser Utara, yaitu jembatan Pulau Balang. Rencana kegiatan pembangunan jembatan Pulau Balang telah memiliki  AMDAL yang telah dinyatakan layak lingkungan oleh Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.237/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Rencana Pembangunan Jembatan Teluk Balikpapan dan Jalan Penghubung, Kota Balikpapan dan Kabupaten Panajam Paser Utara,Provinsi Kalimantan Timur.
Lokasi  industri  KIK direncanakan dibagi  menjadi kawasan utara antara  lain untuk  jenis industri  substitusi  impor,  manufaktur,  lokal  base  dan  industri  campuran.  Sementara  lokasi industri  di  sebelah  selatan  berupa  manufaktur  logam  dan  kimia  (input  dari  industri  ini  sudah berupa bahan setengah jadi yang dapat meminimumkan pengolahan bahan), industri teknologi modern  dan  industri  berorientasi  ekspor.  Sedangkan  industri  lainnya  tetap  berada  di  daerah pinggir,  yaitu  sepanjang  pesisir  sebelah  barat  kawasan,  terutama  bagian  selatan.  Jenis-jenis industri  terpilih  di  kawasan  ini  antaralain  batu  bara  dan  briket  batu  bara,  minyak  dan  gas, methanol,  olefin  dan  arimatik,  karet,  industri  pengalengan  nenas,  ikan  dan  udang,  kakao (bubuk  dan  pasta),  mentega  kakao,  coklat  dan  produk  coklat  lainnya,  industri  makan  dan minuman, kerajinan dan  industri rekayasa. Rencana pengembangan  KIK  juga  akan  mendapat dukungan  Pelabuhan  Laut  Balikpapan  yang  dalam  Tatanan  Kepelabuhanan  Nasional  telah ditetapkan  sebagai  Pelabuhan  Utama  (Internasional)  dengan  peran  sebagai  pintu  gerbang ekonomi kota Balikpapan dan kota-kota disekitarnya. Selain dukungan pelabuhan, kawasan ini juga  menyiapkan  pendukung  lain,  yakni  Terminal  Peti  Kemas  Kariangau  yang  menetapkan kesepakatan  bersama  antara  Pemprov  Kaltim  dan  PT  Pelabuhan  Indonesia  IV  (Persero) Makassar dengan skema pembiayaan APBN, APBD dan PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar. Skema  pembiayaan  investasi  sesuai  hasil  redesign  diperkirakan  Rp703  miliar  dengan pembagian pembiayaan reklamasi dan revetment (APBN) Rp160  miliar dengan realisasi  fisik 2010  mencapai  35,71  persen,  trestle  dan  dermaga  oleh  PT  Pelindo  IV  Rp270  miliar  dengan realisasi  fisik  2010  mencapai  40  persen.  Aksebilitas,  gedung  dan  utilities  (APBD  Kaltim) Rp126  miliar  dengan  realisasi  fisik  pada  2010  mencapai  35,55  persen.  Sementara  untuk peralatan  bongkar  muat  senilai  Rp147  miliar  akan  dikerjakan  tahun  ini  dan  menjadi tanggungjawab PT Pelindo IV Makassar.
Pada  perkembangannya  kemudian,  advokasi  pelestarian  Teluk  Balikpapan  kembali  di dengungkan  oleh  Forum  Peduli  Teluk  Balikpapan  (FPTB),  yang  berbasis  mahasiswa  pecinta alam  dan  aktivis  lingkungan  hidup  di  wilayah  Balikpapan  dan  Samarinda.  Forum  ini memposisikan  diri  cukup  keras  dalam  melakukan  kritik-kritik  terhadap  kebijakan  pemerintah dalam pengelolaan Teluk Balikpapan. Proyek pembangunan Jembatan Pulau Balang dan jalan penghubungnya  di  kritik  cukup  keras  karena  rute  yang  dilalui  adalah  melalui  wilayah  hutan dengan  nilai konservasi tinggi, di antaranya adalah kawasan  mangrove Teluk Balikpapan dan Hutan Lindung Sungai Wain. Pembuatan jalan penghubung sepanjang kurang lebih 24 km saat itu  di  khawatirkan  membuka  banyak  kawasan  mangrove  dan  juga  berpotensi  terjadi  erosi tanah, pencemaran sungai dan sedimentasi pada sungai-sungai di sekitarnya.
Jembatan  Pulau  Balang,  bukan  hanya  sebagai  akses  utama  trans  nasional  lintas  selatan yang dibangga-banggakan, tetapi juga penting menjadi media kontrol bagi semua pihak untuk terus menegakkan aturan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
Pencemaran air, adalah kasus pidana  lingkungan  hidup  yang  memiliki  implikasi  hukum yang  serius.  Perbuatan  ini  merupakan  delik  formil  (formeel  Delict)  dalam  perspektif  Undang Undang  No.32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  yang merumuskan bahwa; “delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang, tanpa memandang akibat dari perbuatan”. Ancaman hukuman pada kasus seperti ini adalah penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal 3 milyar (Pasal 100 ayat 1).
Perusakan  kawasan  hutan  mangrove  di  Teluk  Balikpapan,  terjadi  secara  massif  dengan dalih telah  ditetapkan  menjadi  kawasan  industry  dalam  pengaturan pola ruang  oleh Peraturan Daerah  Nomor  1  Tahun  2016  TentangRencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Padahal Undang-Undang Nomer 27 Tahun2007 tentang Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  dengan  tegas  memberikan  perlindungan  terhadap kawasan hutan mangrove, seperti yang tertulis dalam Pasal 35 : “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:
a. menggunakancara  dan  metode  yang  merusak  Ekosistem  mangrove  yang  tidak  sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
b. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budi daya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
c. menebang  mangrove  di  Kawasan  konservasi  untuk  kegiatan  industri,  pemukiman, dan/atau kegiatan lain;

## 2. RumusanMasalah
a. Bagaimana  politikhukumPemerintah  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Teluk Balikpapan?
b. Bagaimana  pengaruhmaterihukumbidanglingkunganhidupdalam  proses  penegakan hukum  bagipelaku  perusakan  dan  pencemaranlingkungan  hidup  yang  terjadi  Di TelukBalikpapan?

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif 3 , yaitu menggambarkan tentang kondisi  yang terjadi di kawasan Teluk Balikapapan pada saat ini, yang merupakan rangkaian peristiwa dari dampak pengembangan Kawasan Industri Kariangau (KIK). Metode ini akan memberikan data yang akurat tentang apa terjadi, keadaan atau gejala-gejala  lainnya.  Maksudnya adalah terutama untuk  mempertegas  hipotesa-hipotesa  agar  dapat  membantu  di  dalam  memperkuat  teori- teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.
4. Tinjauan Pustaka
a. PengertianKewenanganPemerintah Daerah
Reformasi  di  bidang  politik  dan  administrasi  pemerintahan  kembali  digelar dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, 2014. Hal. 9-10.
Daerah   untuk  mengganti  Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004  yang tidak  sesuai lagi  dengan  perkembangan   keadaan,  ketatanegaraan,  dan  tuntutan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Muatan  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  tersebut membawa  banyak  perubahan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Salah  satunya adalah  pembagian  urusan  pemerintahan  antara  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah. Undang-undang  Nomor  23  tahun  2014 sendiri  disahkan  dengan  pertimbangan untuk menciptakan keefektifan penyelenggaraan pemerintahan.
Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014 tentang  Pemerintahan Daerah,  klasifikasi  urusan  pemerintahan  terdiri  dari  3  (tiga)  urusanya  pemerintahan absolut,  urusan  pemerintahan  konkuren,  dan  urusan  pemerintahan  umum.  Urusan pemerintahan  absolute  adalah  Urusan  Pemerintahan  yang  sepenuhnya  menjadi kewenangan  Pemerintah  Pusat.  Urusan  pemerintahan  konkurena  dalah  Urusan Pemerintahan  yang dibagiantara   Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi  dan Daerah kabupaten/kota.  Urusan  pemerintahan  umum  adalah  Urusan  Pemerintahan  yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Untuk  urusan  konkuren  atau  urusan  pemerintahan  yang  dibagi  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  provinsi  dan  Daerah  kabupaten/kota  dibagi  menjadi urusan  pemerintahan  wajib  dan  urusan  pemerintahan  pilihan. Urusan  Pemerintahan Wajib adalahUrusan  Pemerintahan  yang  wajib  diselenggarakan  oleh  semua  Daerah. Sedangkan Urusan  Pemerintahan  Pilihan adalah  Urusan  Pemerintahan  yang  wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
Urusan pemerintah wajib yang diselenggaraan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi  Urusan  Pemerintahan  yang  berkaitan  dengan  Pelayanan  Dasar  dan  Urusan Pemerintahan  yang  tidak  berkaitan  dengan  Pelayanan  Dasar.  Pembagian  urusan pemerintahan  konkuren  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  provinsiserta  Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi,  dan  eksternalitas,  serta  kepentingan  strategis  nasional.  Berikut  kriteria- kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
Kriteria  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Pusat adalah:
1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
2. Urusan  Pemerintahan  yang  penggunanya  lintas  Daerah  provinsi  atau  lintas negara;
3. Urusan  Pemerintahan  yang  manfaat  atau  dampak  negatifnya  lintas  Daerah provinsi atau lintas negara;
4. Urusan  Pemerintahan  yang  penggunaan  sumber  dayanya  lebih  efisien  apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
Kriteria  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Pemerintah  Daerah Provinsi adalah:
1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan  Pemerintahan  yang  manfaat  atau  dampak  negatifnya  lintas  Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan  Pemerintahan  yang  penggunaan  sumber  dayanya  lebih  efisien  apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
KriteriaUrusanPemerintahan yang menjadikewenanganPemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:
1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan  Pemerintahan  yang  penggunaan  sumber  dayanya  lebih  efisien  apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.
5. Urusan Pemerintahan Pilihan Dalam konteks pengelolaan  lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan Pasal
63  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (PPLH),  Tugas  dan  Wewenang  Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah :
1. Menetapkan  kebijakan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  tingkat kabupaten/kota;
2. menetapkan  dan  melaksanakan  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS) tingkat kabupaten/kota;
3. menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan  mengenai  Rencana  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota;
4. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Dampak Lingkungan (amdal) dan UKL-UPL;
5. menyelenggarakan  inventarisasi  sumber  daya  alam  dan  emisi  gas  rumah  kaca pada
Selain tugas dan wewenang sebagai mana tersebut diatas, lembaga lingkungan hidup daerah harus efektif dan mampu bertindak efisien serta memiliki kredibilitas di mata  publik.  Terkait  hal  ini  maka  dalam  rangka  pembinaan,  personel  lembaga lingkungan  hidup  dituntut  untuk  memiliki  kapasitas  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  serta  memiliki  integritas  tinggi.  Oleh  karena  itu,  elemen-elemen  tata pemerintahan  yang  baik  seperti  transparansi,  partisipasi  dan  akuntabilitas  perlu menjadi dasar bagi pengembangan kelembagaan lingkungan hidup daerah.
b. PengertianPenegakanHukum
Penegakan  hukum  merupakan  bagian  dari  suatu  sub-sistemsosial,  dimana penegakan  hukum  dapat  dipengaruhi  oleh  lingkungan  yang  sangat  kompleks, sepertisituasi  dan  perkembangan  politik,  perekonomian,  sosial,  budaya,  pertahanan kemanan.  Untuk  dapat  terhindar  dari  efek  praktik-praktik  negative  dari  pengaruh lingkungan  yang  sangat  kompleks  tersebut,  penegakan  hukum  harus  belandaskan kepada  prinsip-prinsip  negara  hukum  sebagai  mana  terkandung  di  dalam  Undang- Undang  Dasar  RI  Tahun  1945  dan  asas-asas  hukum  yang  berlaku  di  lingkungan bangsa-bangsa  beradab,  seperti the  Basic  Principles  of  Independence  of  Judiciary . 4 Soerjono Soekanto melalui teori efetivitas hukum-nya, menyatakan bahwa efektivitas
4 Muladi, Op. Cit .  Hal. 70
suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu: 5
1. Faktor hukum (peraturan perundang-undangan);
2. Faktor  penegak  hukum  (pihak-pihak  yang  membentuk  dan  menerapkan  hukum tersebut);
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan);
5. Faktor kebudayaan (hasil kaya, cipta dan rasa manusia dalam pergaulan kehidupan) Dalam penegakan hukum, tindakan yang tidak diskriminatif dari aparat penegak hukum  merupakan  hal  yang  sangatlah  penting  dan  harus  mendapatkan  perhatian  yang serius. Oleh karena, hukum seringkali hanya efektif terhadap pelaku-pelaku pelanggaran hukum  masyarakat  kelas  menengah. 6 Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa  penegakan hukum  merupakan  yang  dilakukan  untuk  menjadi  kanhukum,  baik  dalam  arti  formil yang  sempit  maupun  dalam  arti  materiel  yang  luas,  sebagai  pedoman  perilaku  dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan  maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberitugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk  menjamin  berfungsinya  norma-norma  hukum  yang  berlaku  dalam  kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 7
c. Paradigma PembangunanLingkunganHidup di Indonesia
Konsep pembangunan berkelanjutan tersebut dikemukakan lebih terperinci dalam dokumen  maupun  deklarasi  pada  KTT  Bumi  atau  Konferensi  PBB  tentang  Lingkungan dan  Pembangunan  di  Rio  de  Janeiro  tahun  1992.  Konferensi  ini  menghasilkan  lima dokumen yaitu:
1. Deklarasi  Rio  tentang  Pembangunan  dan  Lingkungan dengan  27  asas  yang menetapkanhak  dan  tanggungjawab  bangsa-bangsa  dalam  memperjuangkan perkembangan dan kesejahteraan manusia.
2. Agenda  21:  Program  Kerja  Aksi  PBB  dari  Rio,  sebuah  rancangan  tentang  cara mengupayakan  pembangunan  yang  berkelanjutan  dari  segisosial,  ekonomi  dan lingkungan hidup.
3. Konvensi tentang Perubahan Iklim. Tujuan kerangka Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim  ialah  menstabilkan  gas-gas  rumah  kaca  dalam  atmosfer  pada  tingkatan  yang tidak  akan  mengacaukan  iklim  global.  Ini  mensyaratkan  pengurangan  emisi  gas-gas seperti  karbon  dioksida,  yaitu  hasil  sampingan  dari  pemakaian  bahan  bakar  untuk mendapatkan energi.
4. Konvensi  tentang  Keanekaragaman  Hayati,  menghendaki  agar  negara-negara mengerahkan  segala  daya  dan  dana  untuk  melestarikan  keragaman  spesies-spesies hidup, dan  mengupayakan agar  manfaat  penggunaan keragaman  hayati  itu  dirasakan secara merata.
5. Pernyataan  tentang  Prinsip  Kehutanan.  Pernyataan  tentang  prinsip-prinsip  yang menjadi pedoman bagi pengelolaan, pelestarian dan pembangunan semua jenis hutan secara  berkelanjutan,  yang  merupakan  unsure  mutlak  bagi  pembangunan  ekonomi
5 SoerjonoSoekanto,  Faktor-Faktor  Yang  MempengaruhiPenegakanHukum.    PT.  Raja  GrafindoPersada, Jakarta, 2008. Hal. 8.
6 Satjipto Rahardjo, Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum.  Bayumedia, Malang, 2008. Hal. 111.
7 Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum . Hal. 1-2.
dan pelestarian segala bentukk ehidupan. 8

## d. PengertianPerusakan dan Pencemaran LingkunganHidup
Banyak kerusakan  lingkungan akibat ulah  manusia  yang terjadi karena tuntutan hidup  dan  rendahnya  pengetahuan  tentang  lingkungan  hidup  itu  sendiri.  Negara terbelakang  dan  berkembang  mempunyai  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  yang rendah bila dibandingkan dengan negara-negara maju. Dengan pendidikan yang terbatas dan  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari  yang  mendesak  membuat  masyarakat  miskin berusaha untuk mempertahankan hidupnya tanpa ada terlintas dalam pikirannya tentang kelestarian lingkungan.
Pengertian dari Kerusakan lingkungan adalah dampak dari tindakan manusia yang menimbulkan  perubahan  langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  sifat  fisik,  kimia, dan/atau  hayati  lingkungan  hidup  sehingga  melampaui  kriteria  baku  mutu lingkungan.Macam-macam  kerusakan  lingkungan  dapat  terjadi  pada  lingkungan  sekitar kita.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  menurunnya  kualitas  lingkungan  akibat  pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran tanah dan pencemaran air.
Setiap  perusakan  lingkungan  hidup,  pasti  ada  pelakunya.  Untuk  itu  upaya penegakan hukum perlu terus ditingkatkan, baik melalui fungsi pengendalian lingkungan hidup  berdasarkan  tupoksi  pemerintah  pusat  dan  daerah,  maupun  menggalakkan partisipasi  masyarakat  dalam  melakukan  monitoring  secara  swadaya,  baik  itu  secara sendiri-sendiri maupun secara terorganisir.

## II. PEMBAHASAN POLITIK HUKUM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KAWASAN TELUK BALIKPAPAN

## A. Analisis Politik Hukum Pemeritah Daerah Dalam Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Teluk Balikpapan
Analisis  penulis  terkait  politik  hukum  pemerintah  daerah  dalam  bidang  pengelolaan lingkungan khsusunya terhadap pengelolaan kawasan di teluk Balikpapan belum dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan  bagi  ekologis. Terlihat dengan  jelas, kebijakan  pengelolaan tata ruang pada Perda Provinsi Kaltim No.1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi  Kaltim 2016-2036, telah mengalokasikan  penggunaan  pola  ruang  untuk  kawasan  teluk  Balikpapan  sebagian  besar  untuk tujuan industri (Kawasan Industri Kariangau dan Kawasan Industri Buluminung).
Mengacu pada hasil investigasi Lapangan Tim FPTB, penulis berpendapat bahwa adahal yang  dilanggar  oleh  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dan  juga  Pemerintah  Kota Balikpapan  dalam  merubah  luasan  KIK  dari  2.189  Ha  (Masterplan  KIK  2007)  menjadi  total
8 Lihatdalam Michael  Keating, Bumi  Lestari.  Menuju  Abad  21, Konphalindo,  1994,  hlm.  XV. Conf. Ibid, Mohammad Soerjani, 1997, hlm. 55-56.
5.130 Ha (Masterplan KIK 2013), seperti yang tertuang dalam Perda No.12 Tahun 2012 Tentang RTRW  Kota  Balikpapan  Tahun  2012-2032  dan  diperkuat  dalam  Perda  Provinsi  Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016. Hal tersebut adalah soal daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup di  Kawasan Teluk Balikpapan atas dampak  pengembangan  KIK  ini. Kebijakan Perizinan Kegiatan  Industri  di  Kawasan  Teluk  Balikpapan  oleh  Pemerintah  Kota  Balikpapan  telah berdampak  serius  bagi  kelangsungan  berbagai  flora  dan  fauna  di  Kawasan  Teluk  Balikpapan yang kaya akan keanekaragaman hayati.
Berdasar  beberapa  riset  terdahulu  dan  juga  terlihat  dengan  kasat  mata  bahwa pengembangan  KIK  telah  berdampak  pada  menurunnya  kualitas  lingkungan  hidup  di  Kawasan Teluk Balikpapan. Ini bisa dibuktikan dengan beberapa kondisi, antara lain:
1. Terbukanya  hutan  mangrove  di  beberapa  titik;  di  sekitar  Sungai  Puda,  Sungai  Berenga Tengah dan Sungai Tempadung oleh aktivitas industri
2. Beberapa  anak  sungai  telah  ditutup  dengan  sengaja  oleh  aktivitas  industri  (pembuatan jalan  utama  PT.  Semen  Indonesia,  dan  pembangunan  di  areal  PT.Kaltim  Kariangau Terminal)
3. Terbukanya  sebagian  hutan  mangrove  di  sepanjang  jalan  penghubung  Jembatan  Pulau Balang dari KM.13 hingga keujung Jembatan Pulau Balang II
4. Hutan  pada  beberapa  bukit  di  DAS  Berenga  dan  Tengah  sudah  ditebang  habis  dan dibakar. Pemilik lahan sengaja membakar hutan dengan nilai konservasi tinggi sepanjang kurang  lebih  2,73  kilometer,  memotong  koridor  satwa  yang  sangat  penting.  (Stanis  lav Lhota, 2016).
5. Sekitar  60  hektar  dari  Hutan  Kariangau  sudah  dirusak,  termasuk  44,3  hektar  hutan didalam  buffer  zone  HLSW.  Pada  titik  tertentu,  pembukaan  hutan  dengan  pembakaran berjarak hanya140 meter dari perbatasan HLSW (Stanislav Lhota, 2016).
6. Dari  tahun  2001  ke  2008  terjadi  perubahan  distribusi  pesut  dari  bagian  hilir  Teluk Balikpapan  pindah  lebih  kebagian  hulu  Teluk.  Penyebabnya  adalah  peningkatan transportasi dan aktivitas industri di bagian hilir (Yayasan RASI, 2010)
Kajian  ini  melihat  dengan  jelas  terjadi  konflik  normat  Terkait  kewenangan  Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  pengelolaan  Teluk  Balikpapan  yang  diterjemahkan  dalam Perda  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  RTRW  Provinsi  Kalimantan  Timur  Tahun  2016-2036 sebagai  Kawasan  StrategisProvinsi  yang  secara  langsung  “melumpuhkan”  beberapa  ketentuan pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  “kawasan  perlindungan  setempat”  dalam  pengaturan  Perda Kota Balikapapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032.
Teluk  Balikpapan  tidak  lepas  dari  banyak  kepentingan,  termasuk  kepentingan- kepentingan  pengusaha  yang  bisa  diterjemahkan  melalui  ruang  politik  di  DPRD  Provinsi Kalimantan Timur maupun DPRD Kota Balikpapan.
Komitmen  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  terhadap  pengelolaan  lingkungan hidup  khususnya  yang  terkait  dengan  pengelolaan  kawasan  Teluk  Balikpapan  saat  ini  sedang diuji  dalam  proses  penyusunan  Dokumen  Rencana  Zonasi  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil (RZ-WP3K) Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini sedang berproses..
Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  juga  dinilai  tidak  responsif  terhadap  inisiatif masyarakat  yang  tergabung  dalam  Koalisi  Pengusul  Kawasan  Konservasi  Perairan  (KKP)  atau
Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang telah menyerahkan usulan penetapan sebagian kawasan  di  Teluk  Balikpapan  menjadi  Kawasan  Konservasi  Perairan.  Subtansi  usulan  ini meminta kepada Gubernur Kalimantan Timur agar untuk Kawasan Teluk Balikpapan, pada area- area  yang  potensial  dijadikan  sebagai  kawasan  konservasi  dengan  memperhatikan  ekosistem mangrove  yang  sebarannya  masih  bagus,  sebaran  padang  lamun,  sebaran  terumbu  karang, sebaran  migrasi  pesut  sebagai  satwa  langka,  jalur  tangkapan  nelayan  tradisional  bisa  segera diusulkan  menjadi  Kawasan  Konservasi  Perairan  (KKP)  dengan  model  pengelolaan  yang diusulkan  mengarah  pada  model  “mendorong  sebagian  kawasan  Teluk  Balikpapan  sebagai Kawasan  KonservasiLaut  Daerah”.  Pilihan  model  adalah:  “suaka  alam  perairan”  berdasar ketentuan  pasal  7  ayat  (2)  Permen  KKP  No.  2  Tahun  2009  Tentang  Tata  Cara  Penetapan Konservasi Perairan, “Suaka alam perairana dalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu  untuk  tujuan  perlindungan  keanekaragaman  jenis  ikan  dan  ekosistemnya”.  Inisiatifini, juga  memperhatikan  hasil  penelitian  Yayasan  Konservasi  RASI  bekerjasama  dengan  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Kaltim  pada  Tahun  2011  dengan  judul  “Identifikasi  dan Inventarisasi  Calon  Kawasan  Konservasi  Perairan  di  Teluk  Balikpapan  Kalimantan  Timur”, Untuk tujuan tersebut diatas, agar kepada Gubernur Kalimantan Timur, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, pada ketentuan pasal 20 ayat (1) dan (2) Permen KKP No. 2 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penetapan Konservasi Perairan, agar bisa segera memulai proses pencadangan  areal  sebagaimana  dimaksud  dalam  proposal  Koalisi  Masyarakat  Pengusul Kawasan Konservasi Perairan untuk Teluk Balikpapan.
Menurut  David  Kairsy,  politik  hukum  merupakan  kebijaksanaan  negara  untuk menerapkan  hukum. 9 Teuku  Muhammad  Radhie  mengkonsepsi  politik  hukum  sebagai pernyataan kehendak penguasa  negara  mengenai  hukum  yang  berlaku di  wilayah suatu Negara dan  mengenai  arah  kemana  hukum  hendak  dikembangkan. 10 Moh.  Mahfud  MD  menyatakan bahwa politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah  Indonesia. Legal  policy ini  terdiri  dari, pertama,  pembangunan  hukum  yang berintikan  pembuatan  dan  pembaruan  terhadap  materi-materi  hukum  agar  dapat  sesuai  dengan kebutuhan. Kedua,  pelaksanaan  ketentuan  hukum  yang  telah  ada  termasuk  penegasan  fungsi lembaga  dan  pembinaan  para  penegak  hukum. 11 Berdasarkanpengertian  tersebut  menurut  Moh. Mahfud terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum dibangun dan ditegakkan.
Merujuk pada teori politik hukum diatas, bisa dinilai arah pengelolaan lingkungan hidup pemerintah  daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  khususnya  terkait  dengan  pengelolaan  kawasan Teluk Balikpapan masih lebih berorientasi terhadap pengembangan ekonomi. Hal ini cukup jelas dengan nomenklatur pada Perda tata ruangnya yang menyebutkan kawasan itu sebagai kawasan industri.

## III. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bahwa  politik  hukum  merupakan  kebijaksanaan  negara  untuk  menerapkan  hukum.
9 David Kairsy (ed). The Politics of Law, A Progressive Critique, (New York: Pantheon Books, 1990), hlm. xi.
10 Teuku Muhammad Radhiedalammajalah PRISMA, no. 6 tahunkeI-II, Desember 1973,
11 Mahfud MD, PolitikHukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 9
Dalam  konteks  pengelolaan  lingkungan  hidup,  Negara  telah  menetapkan  kebijaksanaan dasar  tentang  hak  menguasai  negara  atas  sumber  daya  alam  untuk  kesejahteraan  rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat
2. Bahwa turunan dari UUD 1945 berupa produk perundang-undangan merupakan hasil dan jalannya  sebuah  mekanisme  politik  hukum  baik  itu  di  level  pemerintah  maupun  pada level pemerintah daerah, yang mana produk hukum ini tidak bisa terlepas dari pengaruh proses-proses politik. Sehingga produk  hukum  yang dilahirkan  menggambarkan kondisi politik saat itu, tentu juga dipengaruhi oleh berbagai variable lainnya termasuk juga peran dan  partisipasi  masyarakat  sipil  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  mekanisme pengambilan keputusan dalam proses politik dimaksud.
3. Hasil  yang  di  peroleh  dalam  penelitian  ini  adalah  bahwa  mekanisme  politik  hokum pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Teluk  Balikpapan  sangat  dipengaruhi  oleh  berbagai produk  hokum  sebagai  panduan  dasar  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  kawasan  ini, mulaidasari  Undang-UndangNomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  bahkan  juga  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  turut  mempengaruhi  pengelolaan lingkungan  hidup  di  kawasan  ini,  termasuk  juga  kebijakan  pemerintah  dalam  penataan ruang  melalui  produk  hokum  berupa  Perda  RTRW  baik  itu  Perda  RTRW  Provinsi Kalimantan Timur, Perda RTRW kabupaten/kota yang secara administrative wilayahnya masuk  dalam  kawasan  Teluk  Balikpapan  yaitu  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara,  Kota Balikpapan  dan  Kabupaten  Kutai  Kertanegara.  Kajian  ini  melihat  dengan  jelas  terjadi konflik  norma  terkait  kewenangan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam pengelolaan  Teluk  Balikpapan  yang  diterjemahkan  dalam  Perda  Nomor  1  Tahun  2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 sebagai Kawasan Strategis Provinsi  yang  secara  langsung  “melumpuhkan”  beberapa  ketentuan  pasal-pasal  yang mengatur  tentang  “kawasan  perlindungan  setempat”  dalam  pengaturan  Perda  Kota Balikapapan  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Balikpapan Tahun 2012-2032.
4. Hasil  yang  lainnya  yang  di  peroleh  dalam  penelitian  ini  adalah  bahwa  pengaruh  materi hokum  bidang  lingkungan  hidup  yang  menempatkan  beberapa  instrument  hukum  yang berfungsi  dalam  upaya  pencegahan  terjadinya  pencemaran  dan  atau  kerusakan lingkungan hidup, terbukti cukup efektif dalam menekan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup secara massif di berbagai daerah, termasuk juga di Kawasan Teluk  Balikpapan.  Instrument  dimaksudantara  lain:  a).  Kajian  Lingkungan  Hidup Strategis (KLHS),  b).  Tata Ruang,  c).  Baku Mutu Lingkungan Hidup,  d).  Kriteria  Baku Kerusakan  Lingkungan  Hidup,  e).  AMDAL,  f).  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup dan  Upaya  Pemantauan  Lingkungan  Hidup  (UKL-UPL),   g).  Perizinan,  h).  Instrumen Ekonomis  Lingkungan,  i).  Peraturan  Perundang-undangan  Berbasiskan  Lingkungan Hidup,  j).  Anggaran  Berbasiskan  Lingkungan  Hidup,  k).  Analisis  Risiko  Lingkungan Hidup,  l).  Audit  Lingkungan  Hidup,  m).  dan  instrument  lain  sesuai  kebutuhan  dan perkembangan ilmu pengetahuan.
5. Partisipasi  masyarakat  di  Kota  Balikpapan  cukup  akfit  berperan  serta  dalam  melakukan
fungsi  control  social  untuk  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  lebih  baik,  tetapi  tidak cukup  dibarengi  dengan  ketersediaan  infrastruktur  system  mekanisme  penanganan  dan pengelolaan pengaduan masyarakat, dan ketersediaan petugas di pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan secara regular dan komprehensif bidang lingkungan hidup
6. Kawasan  Industri  Kariangau  dan  Kawasan  Industri  Buluminung  sebagai  Kawasan Strategis Provinsi (KSP), berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan industri yang ramah  bagi  keanekaragaman  hayati  di  Kawasan  Teluk  Balikpapan.  Gagasan  untuk menyandingkan  Kawasan  Industri  dengan  Kawasan  Konservasi  di  Teluk  Balikpapan penting  untuk  terus  digaungkan  dan  dicarisolusi  terbaik  yang  adil  bagi  pengembangan ekonomi  kawasan  untuk  tujuan  pembangunan  dengan  tetap    memperhatikan  pelestarian lingkungan hidup di kawasanTeluk Balikpapan.

## B. Saran
1. Kepada  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur,    dalam  penyusunan  Dokumen Rencana  Zonasi  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  (RZ-WP3K) Provinsi  Kalimantan  Timur  yang  saat  ini  sedang  berproses  agar  melibatkan  partisipasi yang  luas  bagi  masyarakat  khususnya  aktivis  lingkungan  hidup  yang  bekerja  pada isupesisir  dan  advokasi  tata  ruang,  sehingga  diharapkan  dokumen  RZ-WP3K  yang nantinya  akan  menjadi  dasar  bagi  pemberian  izin  semuakegiatan  di  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau kecil  mendapatkan  masukan  yang komprehensif dan  mampu  mengakomidir berbagai  kepentingan  masyarakat  khususnya  terhadap  pengaturan  polaruang  di  wilayah pesisir  dan  pulau-pulaukecil.  Dokumen  RZ-WP3K  yang  nantinya  akan  bermuara  pada produk  hokum  berupa  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur,  adalah  bagian penting  dari  gambaran  politik  hokum  pemerintah  daerah  Kalimantan  Timur  dalam komitmen pengelolaan bidang lingkungan hidup yang lebih baik.
2. Agar untuk Kawasan Teluk  Balikpapan, pada  area-area  yang potensial  dijadikan sebagai  kawasan  konservasi  dengan  memperhatikan  ekosistem  mangrove  yang sebarannya  masih  bagus,  sebaran  padang  lamun,  sebaran  terumbu  karang,  sebaran migrasi  pesut  sebagai  satwa  langka,  jalur    tangkapan  nelayan    tradisional  bias  segera diusul  kan  menjadi  Kawasan  Konservasi  Perairan  seperti  yang  pernahdiusulkan  oleh Koalisi  Masyarakat.  Konsep  pengelolaan  yang  diusulkan  mengarah  pada  model “mendorong  sebagian  kawasan  Teluk  Balikpapan  sebagai  Kawasan  Konservasi  Laut Daerah”. Pilihan model adalah: “suaka alam perairan” berdasar ketentuan pasal 7 ayat (2) Permen  KKP  No.  2  Tahun  2009  Tentang  Tata  Cara  Penetapan  Konservasi  Perairan, “Suaka alam perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan  perlindungan  keanekaragaman  jenis  ikan  dan  ekosistemnya”.  Inisiatifini,  juga memperhatikan  hasil  penelitian  Yayasan  Konservasi  RASI  bekerjasama  dengan  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim pada Tahun 2011 dengan judul “Identifikasi dan InventarisasiCalon  Kawasan  Konservasi  Perairan  di  Teluk  Balikpapan  Kalimantan Timur”,  Untuk  tujuan  tersebut  diatas,  agar  kepada  Gubernur  Kalimantan  Timur, berdasarkan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang-undang,  pada  ketentuan  pasal  20 ayat  (1)  dan  (2)  Permen  KKP  No.  2  Tahun  2009  Tentang  Tata  Cara  Penetapan Konservasi  Perairan,  agar  bias  segera  memulai  proses  pencadangan  areal  sebagaimana dimaksud  dalam  proposal  Koalisi  Masyarakat  Pengusul  Kawasan  Konservasi Perairanuntuk  Teluk  Balikpapan.  Komitmen  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur
untuk  kesediaan  mencadangkan  area  lautnya    sebagai  Kawasan  Konservasi  Perairan (KKP)  merupakan  gambaran  politik  hokum  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan lingkungan  hidup  yang  selaras  dengan  kebijakan  nasional  dimana Indonesia sebagai negara anggota Konvensi Keanekaragaman Hayati diwajibkan menyisihkan 10% wilayah perairan  lautnya  sebagai  konservasi.  Sampai  dengan  Tahun  2015  Indonesia  baru mempunyai kawasan konservasi laut seluas 17,2 juta hektar. Dengan luas laut Indonesia yang mencapai 310 juta ha, Indonesia seharusnya menyisihkan sekitar 31 juta ha lautnya sebagai kawasan konservasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
AlmanakLingkunganHidup Indonesia 1995/1996, Kantor MenegLingkunganHidup.
Annual Review of United Nation Affairs 1971-1972
Anthony Giddens, 1999. Jalan Ketiga. PembaruanDemokrasiSosial, PenerjemahKetut Arya Mahardika, Gramedia, Jakarta
Badan  LingkunganHidup,  2013, Status  LingkunganHidup  Daerah  Kota  Balikpapan 2013, Balikpapan: Badan LingkunganHidup.
C.F.G.  Sunaryati  Hartono,  1991. PolitikHukumMenuju  Satu  system  Hukum  Nasional , Bandung: Penerbit Alumni
David  Kairsy  (ed).  1990. The  Politics  of  Law,  A  Progressive  Critique, New  York: Pantheon Books.
Donald  N.  Dewees, 1987. Report  of  The  Environmental  Sector  Review  (Phase  II), Volume II, Persuitos Sustainable Development, (Paper), Jakarta
F.  SugengIstantodalam  Abdul  Latif  dan  Hasbiali,  2010. PolitikHukum ,  Jakarta:
SinarGrafika Hardjasoemantri, Koesnadi. 1995. HukumPerlindunganLingkungan:
KoservasiSumberDayaAlamHayati  dan  Ekosistemnya. Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press
Henry Campbell, 1999. Black’s Law Dictionary 6th Edition , West Publishing, St. Paul, Minesota
Jacques Rousseau, 2007. Du Contract Social (PerjanjianSosial), Jakarta: Visimedia
JimlyAsshiddiqie,  Ali  Safa’at,  2006. Teori  Hans  KelsententangHukum ,  Jakarta, Konstitusi Press.
LaicaMarzuki, 2005.
Berjalan-jalan di RanahHukum:
Pikiran-Pikiran
Lepas Prof.Dr.H.M. LaicaMarzuki, S.H., Jakarta: Konstitusi Press, 2005
Mahfud MD, 1998. PolitikHukum di Indonesia , LP3ES, Jakarta
Moh. Mahfud MD, 2010. Politikhukum di Indonesia , Jakarta: Rajawali.
Michael Keating, 1994. Bumi Lestari. Menuju Abad 21, Konphalindo
Muladi,  2002. HakAsasiManusia,  Politik  dan  SistemPeradilanPidana .  Badan PenerbitUniversitasDiponegoro, Semarang.
Otto Soemarwoto, 1992. Indonesia DalamKancahIsuLingkungan Global, PT Gramedia, Jakarta
Prof. Dr. H.M. HadinMuhjad, SH. M.Hum. 2015. HukumLingkungan, SebuahPengantaruntukKonteks Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
Prof.  Dr.  H.  Samsul  Wahidin,  SH.,MH.,  2014. Dimensi  Hukum  Perlindungan  & Pengelolaan Lingkungan Hidup, PustakaPelajar, Yogyakarta. RoeslanAbdulgani, 2008. AktualisasiPemikiran Bung Hatta tentangDemokrasiEkonomi dalam  Sri  Edi  Swasono  (ed), Bung  Hatta  Bapak Kedaulatan Rakyat, Yayasan Hatta, Jakarta, 2000, hlm. 262-263, sebagaimanadikutip oleh Mujibussalim, PerlindunganHukumTerhadapSumberDayaAlamBerkaitanDenga nPeraturanPerlindunganHutanDalamPelaksanaanOtonomi Daerah, Disertasi,
UniversitasPadjadjaran, Bandung.
RomliAtmasasmita,  2001. ReformasiHukum,  HakAsasiManusia&PenegakanHukum . Mandar Maju, Bandung.
SatjiptoRahardjo,  2006. Sisi-Sisi  Lain  dariHukum  di  Indonesia .    PenerbitKompas, Jakarta, 2006.
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif ,  Penerbit Buku Kompas,Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 2008. Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum .  Bayumedia, Malang
Satya  Arinanto  dan  Ninuk  Triyanti,  (ed), 2009. Memahami  Hukum  Dari  Konstruksi Sampai Implementasi , Jakarta: Rajawali Press
Soedarto, dalamMoh. Mahfud MD, 2011.
MembangunPolitikHukum, MenegakkanKonstitusi , Jakarta:Rajawali Pers
Soehartono, Tony, Ani Mardiastuti. 2003. PelaksanaanKonvensi CITES di Indonesia . Jakarta: Japan International Cooperation Agency
SoerjonoSoekanto. 2006. Pokok-PokokSosiologiHukum . Jakarta: Rajawali Pers.
SoerjonoSoekanto,  2008. Faktor-Faktor  Yang  MempengaruhiPenegakanHukum .    PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta
ValinaSingkaSubekti, 2008. MenyusunKonstitusiTransisi:  PergulatanKepentingan  dan PemikiranDalam Proses Perubahan UUD 1945, Jakarta: RajaGrafindoPersada.
WALHI. 1995. StrategiKeanekaragamanHayati Global.
Jakarta: PT GramediaPustaka Utama.

## Majalah, Jurnal, Makalah dan Dokumen lain:
ANDAL,  No.  660.1/K.237/2007  tanggal  4  Mei  2007  tentangRencana  Pembangunan JembatanTeluk  Balikpapan  dan  Jalan  Penghubung,  Kota  Balikpapan  dan KabupatenPanajamPaser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Forum PeduliTeluk Balikpapan , LaporanKegiatan Field Investigation, Kerjasamadengan Forest Wacth Indonesia, Balikpapan, Oktober 2017
Hamsuri, JembatanPulauBalangdariPerspektifAktivisLingkungan, Opini, TribunKaltim, 28 Pebruari 2017
Mas  AchmadSantoso,  1996. “AktualisasiPrinsip-Prinsip  Pembangunan  Berkelanjutan yang BerwawasanLingkungandalamSistem dan PraktekHukumNasional“ , dimuatdalam, JurnalHukumLingkunganTahun III. Saleh, Chairul; Imelda Hilaluddin dan FatniAnif. 2007.
LokakaryamengenaiPenegakanHukumPerdaganganIlegalSpesieslangka. World Bank. 2009. Environment Matters at the World Bank: Environment on Biodiversity: 2009 Annual Review.
Stanislav  Lhota, Jenis-Jenis  Mangrove  di  Teluk  Balikpapan ,  Makalah,  Forum PeduliTeluk Balikpapan, Balikpapan, 2011.
Stanislav Lhota, 2013. InventarisasiKeanekaragamanhayati di Teluk
Balikpapan. Makalah, Forum PeduliTeluk Balikpapan (FPTB), Balikpapan
Teuku Muhammad Radhiedalammajalah PRISMA, no. 6 tahunkeI-II, Desember 1973

## PeraturanPerundangan:
1. CITES, Washington DC, 3 Maret 1973 2. Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentangKonservasiSumberDayaAlamHayati dan Ekosistemnya 3. Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulaukecil 4. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan PengelolaanLingkunganHidup 5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah 6. PerdaProvinsi Kalimantan Timur No.1 Tahun 2016 Tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 7. Perda Kota Balikpapan No.12 Tahun 2012 Tentang RTRW
Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

## Web Sites:
1. http://www.kompasiana.com/www.kompasiana.lutfipratomo.c om/kawasan-industri-kariangau-menghancurkan-ekosistim-
teluk-balikpapan_5518ef63a333118312b65969 di akses pada 02 Juni 2015.
2. http://www.kaltimprov.go.id/potensi-9-kawasan-industri- kariangau-kik-.html diakses pada 02 Juni 2015
3. http://www.kaltimprov.go.id/potensi-9-kawasan-industri- kariangau-kik-.html 4. Berkaitandengankesadaranhukumdikutipdari http://bal ianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/sosiologi- hukum-2/sosiologi-hukum/ yang diakses pada tanggal 13 Desember 2014
5. CITES, diakses pada tanggal 06 Desember 2014 dari World
Wide Web: http://en.wikipedia.org/cites
6. CITES,  KONVENSI  INTERNASIONAL  PERDAGANGAN TSL diakses pada tanggal 07 Desember 2014 dari world wide web: http://www.ksda-bali.go.id/?p=314 7. Dikutipdari http://ilhamidrus.blogspot.com/2009/06/artikel-
efektivitas-hukum.html diakses pada tanggal 13 Desember
2014
8. http://www.kompasiana.com/www.kompasiana.lutfipratomo.co
m/kawasan-industri-kariangau-menghancurkan-ekosistim- teluk-balikpapan_5518ef63a333118312b65969 9. https://geograph88.blogspot.com/2014/11/teori-perilaku- manusia-dalam-lingkungan.html. Diakses pada 7 September 2018, Pukul 17.10 wita. 10. Lihatdalam BumiWahana, StrategiMenujuKehidupan yang Berkesinambungan, Alihbahasa Katarina Panji, Disponsori oleh IUCN, UNEP dan WWF, Jakarta, 1992 ;hlm. 4. DalamTulisan Dr. Saifullah, DoktorIlmuHukumPascasarjanaUniversitasDiponegoro Semarang dan Staff Pengajar di FakultasSyari’ah dan Program Pascasarjana UIN Maliki Malang, denganjudul “Paradigma Pembangunan LingkunganHidup di Indonesia”. Di akses di blognya: http://saifullah.lecturer.uin- malang.ac.id/2013/11/20/paradigma-pembangunan-lingkungan- hidup-di-indonesia/ , pada 7 September 2018 pukul 17.40 wita.