## KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF, IMPLEMENTASI YANG ABAI KONTEKS LINGKUNGAN SOSIAL
Ika Arinia Indriyany
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten Jl. Raya Jakarta Km. 4 Serang Banten 42122 ikaarinia@fisip-untirta.ac.id

## Abstract
This study is going to discuss the implementation of inclusive education’s policy in  Yogyakarta.  Yogyakarta  is  a  famous  for  being  one  of  the  friendliest  city  for people  with  disabilities  (some  people  often  refer  to  handicapped  person, although that term is considered to new discrimination by the activist). Inclusive education’s policy is  a breakthrough in  education policy that puts  people with disability  and  non-disability  to  sit  and  learn  together  in  one  classroom.  In  the national  area,  inclusive  education  policies  stated  in  Permendiknas  No  70  of 2009,  while  in  Yogyakarta  contained  in  Pergub  DIY  No  21  of  2013. Implementation  of  that  policies  did  not  reach  100%  yet.  Because,  the  policy makers forgot the social context, whether society ready to including people with disability in their life or not.
Keywords :  inclusive  education  policy,  implementation,  social  context,  social inclusion

## PENDAHULUAN
Akses  terhadap pendidikan merupakan hak  dasar  yang  berhak  diterima  oleh  setiap warga  negara,  termasuk  juga  penyandang disabilitas.  Argumen  ini  bukan  tanpa  landasan. Dalam  salah  satu  landasan  internasional  yaitu Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  tahun 1948  mengungkapkan  bahwa  “Setiap  orang mempunyai  hak  atas  pendidikan”,  yang  berarti tidak  terkecuali  penyandang  disabilitas  juga memiliki hak penuh atas pendidikan dan negara sebagai  penyelenggara  pelayanan  publik  wajib untuk menyediakan layanan tersebut.
Penyandang  disabilitas  adalah  hasil  dari interaksi  antara  orang  –  orang  yang  tidak sempurna  secara  fisik  dan  mental  dengan hambatan –  hambatan  lingkungan  yang
menghalangi partisipasi mereka dalam masyarakat  secara  penuh  dan  efektif  atas  dasar kesetaraan dengan orang lain (UU No 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang  Disabilitas  /  ICRPD).  Di  dalam masyarakat, penyandang disabilitas ini merupakan  kelas  yang  posisinya  paling  bawah apalagi  jika  ada  intersectional  kelas  sosial (Hankivsky,  2011).  Salah  satu  peningkatan kelas  sosial  itu  dapat  dilakukan  dengan pendidikan
Bagi  penyandang  disabilitas  sendiri, pendidikan  memegang  peranan  yang  sangat penting  karena  dengan  pendidikan  ini  maka posisi  tawar  mereka  dapat  meningkat  di  bursa kerja  (Drudy,  2011).  Selama  ini  partisipasi mereka  di  bursa  kerja  sangat  minim  karena
memang mereka tidak punya kapasitas memadai  untuk  bersaing dengan orang  – orang non disabilitas untuk bertarung memperebutkan kursi  pekerjaan  tertentu.  Pendidikan  menjadi kunci  utama  bagaimana  masyarakat  mampu mengorganisasikan  diri  mereka  menjadi good society (Baum,  2012) . Oleh  karena  itu  maka pendidikan  nasional  perlu  dijamin  kesetaraan dan  kesempatan  yang  sama  bagi  siapapun peserta didiknya.
Ironisnya,  kaum  marginal  seperti penyandang  disabilitas  masih  sangat  rentan diabaikan  haknya  dalam  bidang  pendidikan. Ada dua pendekatan yang bisa digunakan dalam melihat  masalah  ini  yaitu person  blame approach dan system blame approach (Soetomo,  2011).  Pendekatan person  blame approach melihat  bahwa  diabaikannya  hak pendidikan  ini  adalah  karena  penyandang disabilitas sendiri memang tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Adanya anggapan bahwa penyandang disabilitas memiliki IQ yang dibawah rata – rata membuat pemerintah  berfikir  tentang  model  pendidikan yang pas bagi penyandang disabilitas. Muncullah  ide  mengenai  Sekolah  Luar  Biasa  / Special  Education. Pendekatan  kedua  yaitu system blame approach melihat bahwa memang struktur  masyarakat  dan  sistem  sosialnya  yang tidak  memperbolehkan  penyandang  disabilitas untuk membaur dalam kehidupan mereka.
Namun dengan tereksklusinya pendidikan  penyandang  disabilitas  ke  SLB muncul  masalah  lain  seperti  terekslusi  nya
penyandang  disabilitas  dari  kehidupan  sosial. Hal  ini  dikarenakan  kegiatan  penyandang disabilitas hanya terpusat pada SLB itu sendiri. Penyandang  disabilitas  tidak  akan  mampu berinteraksi  dan  bersosialisasi  dengan  teman  – teman  sebaya  ataupun  dengan  masyarakat. Terekslusinya kehidupan penyandang disabilitas  ini  membawa  dampak  berantai lainnya.  Yang  pertama  sudah  tentu  membuat masyarakat  tidak  mengenal  seperti  apa  yang dimaksud  dengan  penyandang  disabilitas. Dengan  masyarakat  yang  tidak  mengenal penyandang disabilitas dengan baik inilah maka sudah  tidak  perlu  diragukan  masyarakat  pun akan  mengambil  kesimpulan  tersendiri  tentang apa yang disebut dengan penyandang disabilitas yang  selanjutnya  masyarakat  pun  memberikan stereotyping.
Stereotyping inilah yang memunculkan adanya  kelas  –  kelas  sosial  di  masyarakat. Penyandang disabilitas dengan jumlahnya  yang memang  minoritas  menjadi  kelas  yang  selalu berada  di  paling  bawah.  Menurut  data  PBB,  1 dari  10  orang  penduduk  adalah  penyandang disabilitas  dan  jumlah  di  Indonesia  sendiri mencapai  10  juta  jiwa.  Dari  jumlah  tersebut 80% penyandang disabilitas merupakan pengangguran. Hal  ini disebabkan oleh dua hal yang  pertama  penyandang  disabilitas  memang tidak  bisa  memenuhi  kompetensi  pendidikan yang  dibutuhkan  atau  yang  kedua,  mereka sudah  kalah  di  seleksi  tahap  awal  karena kondisi  tubuh  mereka.  Penyebab  pertama menjadi  sangat  ironis  karena  bagaimana
mungkin  penyandang  disabilitas  memiliki kompetensi  pendidikan  tertentu  jika  mereka saja  kesulitan  untuk  mengakses  pendidikan bahkan di level sekolah yang paling dasar.
Atas  kegelisahan  –  kegelisahan  itulah maka  penyandang  disabilitas  melakukan  lobi  – lobi  untuk  mengadvokasi  apa  yang  mereka butuhkan. Pada tahun 1994, di dunia Internasional muncul adanya Pernyataan Salamanca  yang  berisikan  tentang  prinsip  – prinsip  dan  praktek  Pendidikan  Inklusif,  yang hingga  saat  ini  masih  digunakan  sebagai rujukan resmi implementasi pendidikan inklusif. Di Indonesia, pemerintah juga mengeluarkan  kebijakan  pendidikan  terkait dengan  kebutuhan  penyandang  disabilitas  ini. Kebijakan pendidikan merupakan sebuah kebijakan  publik  di  dalam  bidang  pendidikan dengan  tujuan  pembangunan  negara  bangsa terutama  di  pendidikan  (Nugroho,  2008). Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No  70 Tahun  2009  mengenai  Pendidikan  Inklusif menunjukkan  itikad  baik  pemerintah  terkait pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  di bidang  pendidikan.  Di  Yogyakarta,  4  tahun kemudian  disahkan  Peraturan  Gubernur  DIY No  21  Tahun  2013  tentang  Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
Dua  kebijakan  pendidikan  inklusif tersebut memberikan angin segar bagi penyandang disabilitas. Setidaknya pintu kesetaraan  mulai  dibuka  bagi  mereka.  Namun muncul permasalahan baru yang mungkin luput dari  pemerintah  selaku  perumus  kebijakan.
Ketika  kebijakan  tersebut  diimplementasikan, mereka  abai  bahwa  ternyata  masyarakat  belum siap  untuk  hidup  secara  berdampingan  dengan penyandang  disabilitas.  Hal  ini  dikarenakan pola  pikir  masyarakat  sendiri  terkait  dengan penyandang disabilitas yang masih kolot akibat terpisahnya kehidupan mereka selama berpuluh –  puluh  tahun.  Akibatnya  kebijakan  ini  hanya sekedar  menjadi  wacana.  Implementasinya menjadi  nol  karena  baik  masyarakat  maupun sekolah  belum  siap  dengan  adanya  Kebijakan Pendidikan Inklusif

## Implementasi Kebijakan Ideal
Salah satu tokoh penting yang mengemukakan mengenai  bentuk  implementasi kebijakan  yang  ideal  adalah  Merilee  Grindlee (1980). Grindle mengemukakan bahwa implementasi  merupakan  fase  yang  sangat penting  dalam  proses  kebijakan  karena  dari implementasi ini akan terlihat apakah kebijakan yang didesain mampu menyelesaikan permasalahan  yang  ada  di  lapangan  atau  tidak. Karena  terkadang  ada  gap  mengenai  apa  yang diinginkan  oleh  perumus  kebijakan  dengan hasil  yang  didapat  saat  kebijakan  sudah diimplementasikan  di  lapangan.  Pentingnya fase  implementasi  dalam  sebuah  proses kebijakan  juga  dikemukakan  oleh  Rohman (2011)  yang  menjelaskan  bahwa  implementasi merupakan  aspek  penting  karena  fase  ini merupakan  wujud  nyata  dari  suatu  kebijakan. Karena  pada  tahap  ini  suatu  kebijakan  tidak hanya  terbatas  pada  perwujudan  riil  dari
kebijakan  tapi  juga  mempunyai  kaitan  dengan konsekuensi  atau  dampak  yang  akan  mengarah pada  pelaksanaan  kebijakan  tersebut.  Melalui fase  ini  juga  lah  perumus  kebijakan  dapat melihat  seberapa  jauh  kebijakan  yang  telah dirancangnya mampu memberikan konsekuensi mulai  dari  hal  yang  positif  hingga  tidak menutup  kemungkinan  ada  hal  negatif  juga yang ada di masyarakat.
Grindlee  mengungkapkan  pola  khas yang  ada  dalam  fase  implementasi  ideal  yaitu terbagi  ke  dalam  dua  garis  besar  yaitu  konten kebijakan  dan  konteks  kebijakan.  Konten kebijakan  berisikan  tentang  hal-  hal  yang  akan di- deliver yang  telah  dirumuskan  sebelumnya selama  policy  making  (Santoso,  2010).  Konten inilah  yang  akan  mempengaruhi  jalannya implementasi. Point – point kunci dalam konten kebijakan ini adalah kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan,  derajat  perubahan  yang  diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa implementor  program,  sumber  daya  apa  yang dikerahkan
Sedangkan  konteks  kebijakan  lebih berbicara  mengenai  sisi  politis  dari  setiap kebijakan. Konten kebijakan merepresentasikan lingkungan  dimana  proses  kebijakan  termasuk implementasi  berlangsung  (Santoso,  2010). Konteks  kebijakan  ini  merupakan  hal  yang sering  diabaikan  oleh  orang  –  orang  yang cenderung menggunakan pendekatan teknokratis administratif karena mereka berasumsi  bahwa  setiap  orang  yang  terkena
imbas dari kebijakan tersebut merupakan orang yang  akan  patuh  dan  tidak  ada  hal  –  hal kontroversial  terkait  dengan  isi  kebijakan. Walaupun memang dalam kenyataannya seringkali masyarakat resisten sehingga membuyarkan  seluruh  keputusan  kebijakan (Santoso, 2010). Dalam konteks ini maka point yang  harus  diperhatikan  adalah  kekuasaan, kepentingan  dan  strategi  aktor  yang  terlibat, karakteristik  lembaga  dan  penguasa  serta kepatuhan  dan  daya  tanggap.  Konteks  ini berbicara  mengenai  setting  sosial,  politik  dan ekonomi. Kemampuan untuk membaca konteks ini akan terlihat pada kemampuan implementor dalam  bidang  politik.  Karena  implementasi yang  maksimal  adalah  ketika  implementor memiliki kemampuan dalam bidang politik dan di  satu  sisi  paham  betul  lingkungan  kebijakan publik dan program
Idealnya  juga  sebuah  kebijakan  dalam proses  implementasinya  tidak  hanya  dilakukan oleh  pemerintah  saja  sebagai  satu  –  satunya implementor.  Karena  kebijakan  publik  di definisikan  sebagai  hasil  dari  berbagai  aktor yang  memiliki  kepentingan  dan  strategi  yang kompleks (Mardiyanta, 2011). Jadi tidak hanya negara  saja  tetapi  masyarakat  dan  sektor  privat juga  bisa  ikut  untuk  bergabung  sebagai implementing  agency .  Karena  syarat  kebijakan yang  baik  adalah  kebijakan  yang  melibatkan publik  dalam  setiap  fase  kebijakan  (Nugroho, 2008).  Bagian  yang  terpenting  dalam  proses implementasi  bukanlah  siapa  aktor  yang berperan  tetapi  bagaimana  aktor  tersebut
menyuarakan  apa  yang  menjadi publicness (Mardiyanta,  2011). Publicness ini  akan terlihat selama fase kebijakan mulai dari agenda setting hingga evaluasi kebijakan

## Kebijakan Pendidikan Inklusif
Di  Indonesia,  ada  beberapa  kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan  Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif yaitu  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional No  70  Tahun  2009  mengenai  Pendidikan Inklusif  dan  di  Yogyakarta  ada  Peraturan Gubernur  DIY  No  21  Tahun  2013  tentang Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif.  Dua kebijakan tersebut mampu memberikan gambaran  nyata  mengenai  penyelenggaraan pendidikan  inklusif  di  Indonesia,  khususnya  di Yogyakarta.
Pendidikan Inklusif merupakan sebuah sistem pendidikan dimana memberikan kesempatan  kepada  semua  peserta  didik  yang memiliki  kelainan  dan  memiliki  potensi kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa  untuk mengikuti  pendidikan atau pembelajaran dalam satu  lingkungan  pendidikan  secara  bersama  – sama  dengan  peserta  didik  pada  umumnya. Dengan  kata  lain  penyandang  disabilitas diperbolehkan untuk mengakses sekolah umum dan  belajar  bersama  dengan  anak  –  anak  pada umumnya.  Prinsip  dasar  dari  pendidikan inklusif  ini  adalah  semua  peserta  didik  belajar bersama  –  sama  tanpa  memandang  perbedaan yang  mungkin  ada  pada  diri  peserta  didik tersebut.  Mereka  akan  diberikan  pelajaran  oleh
guru  yang  sama,  belajar  di  ruang  kelas  yang sama,  dan  menerima  materi  yang  sama  seperti dengan yang diterimakan pada anak – anak lain.
Namun  ada  beberapa  point  kunci  dari pendidikan  inklusif  ini  yang  tidak  bisa diabaikan  begitu  saja.  Yang pertama adalah setiap  anak  memiliki  keberagaman  yang  luas dalam  karakteristiknya  dan  kebutuhannya.  Hal ini  menegaskan  bahwa  merupakan  sebuah  hal yang  sangat  wajar  terjadi  dalam  satu  kelas  ada keberagaman peserta didik penyandang disabilitas  dan  non  disabilitas.  Kebutuhan mereka  pun  berbeda.  Point kedua adalah perbedaan itu normal adanya.
Point ketiga , sekolah perlu mengakomodasi semua anak. Akomodasi di sini berkaitan  dengan  kebutuhan  peserta  didik ketika  bersekolah  di  situ  misalnya  saja  akses ramp, toilet  yang  aksesibel,  ruang  kelas  yang aksesibel, dll. Pada point inilah yang terkadang tidak  di  pahami  betul  –  betul  oleh  sekolah. Mereka menganggap bahwa ketika ada penyandang  disabilitas  yang  bersekolah  di sekolah  reguler,  maka  dia  harus  menyesuaikan diri  sedemikian  rupa.  Padahal  tuntutannya sekolah lah yang justru harus menyesuaikan diri pada keberadaan penyandang disabilitas.
Point keempat ,  anak  penyandang disabilitas seyogyanya bersekolah di lingkungan  sekitar  tempat  tinggalnya.  Sebelum adanya  kebijakan  pendidikan  inklusif  ini, penyandang disabilitas harus bersekolah di SLB yang letaknya jauh dari rumah karena di sekitar rumahnya  tidak  ada  SLB.  Karena  rumah  yang
jauh  maka  sudah  tentu  biaya  operasional  pun menjadi  semakin  tinggi.  Padahal  tidak  jarang penyandang  disabilitas  ada  dalam  posisi keluarga  menengah  kebawah.  Dengan  adanya kebijakan  pendidikan  inklusif  inilah  maka mereka sangat diuntungkan karena mereka bisa bersekolah  di  sekolah  –  sekolah  reguler  yang ada di sekitar rumahnya
Point kelima , kurikulum yang diterapkan  di  sekolah  haruslah  fleksibel  agar bisa  disesuaikan  dengan  kebutuhan  peserta didik. Bukan sebaliknya. Fleksibilitas kurikulum  ini  misalnya  saja  nilai  ketuntasan minimal.  Selain  itu  diperlukan  juga  adanya penyesuaian  metode  mengajar.  Jika  guru awalnya  hanya  menggunakan  metode  ceramah, ketika  di  dalam  kelasnya  ada  penyandang disabilitas yang tidak bisa mendengar, maka dia bisa  mengkombinasikan  dengan  model  slide atau yang lainnya.
Point keenam adalah  pengajaran  yang dilakukan  pada  guru  merupakan  pengajaran yang  terpusat  pada  diri  anak.  Jadi,  guru  harus mengakomodasi setiap yang menjadi kebutuhan dari penyandang disabilitas.
Point ketujuh adalah pendidikan inklusif  memerlukan  sumber  –  sumber  dan dukungan yang tepat. Point kedelapan , partisipasi  masyarakat  sangat  penting  bagi inklusif. Point ini menunjukan bawa keberhasilan  pendidikan  inklusif  tidak  hanya terletak pada sekolah yang mampu menyelenggarakan  pendidikan  inklusif  tapi aktor lain juga sangat berperan seperti misalnya
pemerintah  yang  memberikan  bantuan  alat  – alat  yang  dibutuhkan  sekolah  dan  masyarakat yang  mendukung  sepenuhnya  pelaksanaan pendidikan  inklusif  ini  sehingga  tercipta lingkungan  sosial  yang  inklusif.  Tapi  point inilah  yang  belum  bisa  ditemui  dalam  realita implementasi pendidikan inklusif.
Point kesembilan adalah sekolah inklusif memberikan manfaat untuk semua anak karena  membantu  menciptakan  masyarakat yang  inklusif.  Dan  point kesepuluh adalah inklusif  penting  bagi  harga  diri  manusia  dan pelaksanaan hak asasi manusia secara penuh.

## Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif
Dalam  implementasinya,  kebijakan pendidikan  inklusif  ini  tidak  berjalan  mulus sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh  perumus kebijakan.  Ada  penolakan  –  penolakan  dari lingkungan  sosial  terkait  dengan  kebijakan tersebut. Berdasarkan model Grindlee, implementasi  ini  dibagi  dalam  dua  garis  besar yaitu  konten  dan  konteks  kebijakan.  Di  dalam konten  kebijakan  ada  beberapa  point  yang menjadi  titik  utama  analisa. Pertama adalah kepentingan  pihak  –  pihak  yang  terpengaruh. Kepentingan  yang  terpengaruh  yang  paling mendasar  adalah  kepentingan  penyandang disabilitas.  Dengan  adanya  pendidikan  inklusif ini  maka  kedepannya  posisi  penyandang disabilitas  tidak  lagi  dianggap  sebagai  pihak nomor  dua  yang  selalu  didiskriminasi  di manapun  dia  berada.  Penyandang  disabilitas sudah  selayaknya  terbebas  dari  perlakuan
diskriminatif.  Karena  semua  orang  berhak hidup  atas  perlakuan  yang  sama  apapun  itu kondisi mereka (Firdaus  dan Iswahyudi, 2010). Kepentingan  kedua  yang  terkena  imbas  adalah pihak  sekolah.  Karena  adanya  perubahan  besar –  besaran  yang  harus  dilakukan  oleh  sekolah maka  sekolah  bisa  melakukan  resistensi  pada kebijakan  pendidikan  inklusif  ini.  Mereka  bisa saja  menolak  kehadiran  penyandang  disabilitas karena  kehadiran  mereka  dianggap  merepotkan bagi  sekolak.  Resistensi  berikutnya  juga  bisa terjadi pada lingkungan sekitar baik masyarakat umum  maupun  masyarakat  selaku  orang  tua siswa. Pihak – pihak yang melakukan resistensi biasanya  memiliki  stereotype  negatif  pada penyandang  disabilitas.  Mereka  dianggap  tidak normal  sehingga  perlakuan  bagi  mereka  pun tidak  bisa  disamakan  dengan  perlakuan  bagi orang normal
Point kedua yang  penting  dalam konten  kebijakan  adalah  tipe  keuntungan terjadi.  Hal  ini  berkaitan  juga  dengan  point ketiga yaitu  derajat  perubahan  yang  mungkin terjadi.  Derajat  perubahan  yang  terjadi  dengan diberlakukannya  kebijakan  inklusif  adalah perubahan  mendasar  pandangan  masyarakat mengenai  penyandang  disabilitas.  Penyandang disabilitas tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang  menakutkan.  Selain  itu  penyandang disabilitas juga dimungkinkan dapat berinteraksi  dengan  teman  sebayanya.  Tipe keuntungan  yang  mungkin  terjadi  dengan  hal ini secara tidak langsung meluaskan pandangan penyandang  disabilitas.  Orang  –  orang  yang
berinteraksi  dengan  penyandang  disabilitas tidak  lagi  mereka  yang  sama  –  sama  dengan penyandang disabilitas.
Point keempat adalah lokasi kebijakan. Kebijakan ini tentunya akan diimplementasikan di wilayah Yogyakarta dimana Pergub dikeluarkan. kelima yaitu implementor program.  Dalam  implementor  kebijakan  yang berperan  penting  adalah  Dinas  Pendidikan tingkat  Provinsi  dan  Sekolah  –  sekolah  yang menjadi  target  penyandang  disabilitas  untuk mendaftar.  Namun  masyarakat  juga  memegang peranan  penting  karena  pelibatan  masyarakat secara  inklusif  ini  memperlihatkan  masyarakat juga aktif sebagai pengguna kebijakan (Wahyuningsih,  2011).  Keterlibatan  semua elemen  masyarakat  ini  disebut  dengan  segitiga keberhasilan  yaitu  saat  sekolah,  keluarga  dan lingkungan  sosial  bekerja  bersama  untuk mendukung  pembangunan  masyarakat  sipil (Cohen, 2013).
Point keenam adalah  sumber  daya  apa yang  akan  digunakan.  Sumber  daya  ini  terkait dengan  materiil  maupun  non  materiil.  Sumber daya materiil berhubungan dengan pembangunan  sarana  prasarana  sekolah  yang ramah terhadap penyandang disabilitas termasuk  juga  ruangan  tempat  penyandang disabilitas  itu  belajar.  Sedangkan  sumber  daya non materiil terkait peningkatan kualitas guru – guru yang akan mengajar penyandang disabilitas.  Guru  internal  ini  memiliki  peranan yang  cukup  besar  (Christy,  2009).  Oleh  karena itu  hendaknya  dipersiapkan  secara  matang
kompetensi  guru  –  guru  tersbeut  agar  pada perjalanannya  tidak  ditemui  kendala  yang berarti.
Selain konten kebijakan, Grindlee juga mengemukakan  konteks  kebijakan.  Konteks kebijakan inilah  yang seringkali diabaikan oleh perumus  kebijakan,  salah  satunya  kebijakan pendidikan  inklusif  ini.  Konteks  kebijakan  ini terbagi  dalam  tiga  hal, pertama adalah berkaitan  dengan  kekuatan,  kepentingan  dan strategi  aktor.  Dinas  Pendidikan  sebagai  pihak yang memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan  kebijakan  mengenai  pendidikan sudah tentu dapat menerapkan strategi – strategi tertentu agar sekolah –  sekolah  mau menerapkan  kebijakan  pendidikan  inklusif. Namun  Dinas  pendidikan  juga  tidak  boleh melupakan  apa  yang  menjadi  aspirasi  sekolah tersebut.
Hal  ini  berhubungan  dengan  point kedua yaitu karakteristik rezim. Sekolah berhak mengeluarkan  apa  yang  menjadi  permasalahan mereka  terkait  dengan  penyandang  disabilitas sehingga  proses  implementasinya  pun  dapat berjalan  dua  arah  yaitu  adanya  feedback  dari pihak  –  pihak  yang  menjadi  sasaran  kebijakan. Point ketiga adalah kepatuhan. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana sekolah mau melaksanakan apa  yang menjadi  ketentuan  –  ketentuan dalam pendidikan inklusif walaupun tentu saja banyak kendala yang harus diselesaikan sebelumnya.

## KESIMPULAN
Ada  point  khusus  yang  perlu  menjadi perhatian  pemerintah  dalam  implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini, yaitu kesiapan masyarakat untuk hidup berdampingan dengan  penyandang  disabilitas.  Selama  ini kehidupan masyarakat dan penyandang disabilitas  selalu  terpisah  ke  dalam  dua  garis kehidupan.  Di  level  pendidikan,  penyandang disabilitas akan bersekolah di sekolah luar biasa baik  di  tataran  TK,  SD,  SMP  hingga  SMA. Sedangkan  non  disabilitas  akan  menempuh pendidikan  di  jalur  sekolah  reguler.  Di  bidang lapangan  pekerjaan  pun  mereka  berbeda. Penyandang  disabilitas  akan  disendirikan  ke pekerjaan  –  pekerjaan  yang  memang  melekat pada  dirinya  seperti  tukang  pijat  tunanetra  dan sektor  informal  lainnya.  Bursa  kerja  pun mereka  akan  dipisahkan  ke  bursa  kerja  khusus penyandang  disabilitas.  Segregasi  tegas  yang terjadi  selama  bertahun  –  tahun  tersebut  luluh seketika  dengan  dikeluarkannya  kebijakan pendidikan  inklusif  ini.  Walaupun  secara eksplisit  kebijakan  ini  berbicara  mengenai pendidikan  tapi  secara  implisit  kebijakan  ini ingin  menghancurkan  pemisah  kehidupan antara penyandang disabilitas dan non disabilitas.  Inilah  yang  disebut  kebijakan strategis  untuk  menyelesaikan  permasalahan strategis (Halfon, 2012).
Namun  yang  menjadi  pertanyaan apakah  masyarakat  sudah  siap  dengan  kondisi seperti  itu?  Jawabannya  bisa  ditebak  bahwa masyarakat belum siap. Hal ini terbukti dengan
masih  ditemuinya  berbagai  macam  penolakan di  sekolah  penyelenggara  pendidikan  inklusif. Ada  sekolah  yang  menolak  dengan  alasan sekolah  belum  siap  menangani  jenis  disabilitas tertentu  karena  sarana  dan  prasarana  yang belum siap, namun  ada juga pemindahan siswa penyandang  disabilitas  dari  sekolah  reguler  ke sekolah  luar  biasa  karena  orang  tua  siswa  lain tidak  mau  jika  anaknya  bergaul  dengan penyandang  disabilitas.  Karena  pemahaman yang  ada  di  masyarakat  tidak  berubah  dan bergeser  seperti  yang  ada  di  tingkat  negara bahwa  penyandang  disabilitas  dipahami  tidak lagi  sebagai  penyandang  cacat  yang  hanya menerima  bantuan  saja  tapi  dipahami  sebagai pihak  yang  juga  bisa  diberdayakan.  Tapi pemahaman  yang  ada  di  masyarakat  adalah mereka  tetap  sebagai  orang  cacat  yang  tidak bisa  apa  –  apa.  Penyebab  seperti  inilah  yang membuat kebijakan pendidikan inklusif keberadaannya menjadi sia – sia. Karena sekuat apapun kebijakan yang didesain oleh pemerintah  tidak  akan  berarti  apa  –  apa  jika struktur  masyarakat  tidak  mendukung  (Smith, 2010)
Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman  yang  benar  –  benar  nyata  bahwa pendidikan inklusif ini bukan sekedar kebijakan pendidikan  semata  tapi  ada  nilai  besar  di belakangnya  yang  mengemukakan  bahwa  pada dasarnya  penyandang  disabilitas  adalah  bagian dari  kehidupan  sosial  bermasyarakat  (Linn, 2011).

## SARAN
Keberadaan Kebijakan Pendidikan Inklusif  memang  membawa  angin  segar  bagi penyandang  disabilitas  karena  posisi  mereka sebagai  warga  negara  mulai  di  jamin  hak  – haknya.  Kebijakan  ini  juga  dianggap  sebagai salah  satu  terobosan  besar  dalam  pengakuan hak  penyandang  disabilitas  karena  kebijakan pendidikan  inklusif  berarti  mereka  dipandang sama  dengan  masyarakat  lainnya  dan  mereka pun  berhak  mendapatkan  bagian  yang  sama dengan  orang  lain  dalam  bidang  pendidikan. Tetapi ternyata kebijakan ini masih menyisakan persoalan.  Keberhasilan  pengakuan  posisi penyandang  disabilitas  di  tingkat  negara  tidak dibarengi dengan  keberhasilan  di  ranah masyarakat.  Masyarakat  tetap  memandang penyandang  disabilitas  sebagai  bagian  yang terpisah  dari  masyarakat  sehingga  mereka menjadi  resisten  terhadap  kebijakan  tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan perombakan besar – besaran  yan  terkait  dengan  nilai  dan  struktur sosial  masyarakat  agar  kebijakan  pendidikan inklusif ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Semua dimulai  dengan  hal  sederhana  yaitu  mulai melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap lini  kehidupan.  Semoga  kedepannya  inklusif sosial  bukan  hanya  sekedar  wacana  yang tertulis  dalam  dokumen  –  dokumen  kebijakan pemerintah  saja  tetapi  dapat  diterapkan  dengan nyata dalam setiap kehidupan bermasyarakat.

## Daftar Pustaka

## Jurnal
Alam,  Syamsu  A.  2012. Analisis  Kebijakan Publik  Kebijakan  Sosial  di  Perkotaan Sebagai  Sebuah  Kajian  Implementatif.
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 1 Nomor 3 Juni 2012
Baum,  Bruce.  2012. Governing  “Democratic” Equality  :  Mill,  Tawney  and  Liberal Democratic  Governmentality. Volume 65  Nomor  4  December  2012.  Published by  :  Sage  Publications,  University  of Utah
Christie,  Kathy.  2009. Getting  Better  at Implementation. Volume  90  Nomor  6
Februari 2009. Published by :  Phi  Delta Kappa International.
Cohen,  Alison  K;  Dawley-Carr,  J.  Ruth;
Pappas,  Liza  dan  Staudinger,  Alison. 2013. Civic  Studies  :  Fundamental Questions,  Interdisciplinary  Methods. Volume 22 Nomor 2 2013. Published by
: Penn State University Press
Drudy, Sheelagh. 2011. Reforming Education :
Quality  and  Equality  at  a  Time  of Austerity. Volume  100  Nomor  398 Summer  2011.  Published  by  :  Irish Province of the Society of Jesus Firdaus,  Ferry  dan  Iswahyudi,  Fajar.  2010.
Aksesbilitas  dalam  Pelayanan  Publik untuk  Masyarakat  dengan  Kebutuhan Khusus .  Borneo  Administrator  Volume
6  Nomor  3  Tahun  2010.  Jakarta  :  Pusat
Kajian  Manajemen  Pelayanan  Lembaga Administrasi
Halfon, Neal; Houtrow, Amy; Larson, Kandyce dan  Newacheck,  Paul.W.  2012. The Changing  Landscape  of  Disability  in Childhood. Volume 22 Nomor 1 Spring 2012. Published by : Princeton University
Hankivsky,  Olena  dan  Cormier,  Renne.  2011.
Intersectionality  and  Public  Policy  : Some  Lessons  from  Existing  Models. Volume  64  Nomor  1  March  2011. Published  by  :  Sage  Publications, University of Utah
Linn,  Margaret  Inman.  2011. Inclusion  in  Two Languages  :  Special  Education  in Portugal and the United States. Volume 92  Nomor  8  May  2011.  Published  by  : Phi Delta Kappa International
Mardiyanta,  Antun.  2011. Kebijakan  Publik Deliberatif  :  Relevansi  dan  Tantangan Implementasinya. Volume  24  Nomor  3. Departemen  Ilmu  Administrasi  FISIP Universitas Airlangga
Nugroho  SBM.  2008. Kebijakan  Publik  yang Pro  Publik. Riptek  Volume  1  Nomor  2 Tahun  2008.  Universitas  Diponegoro, Semarang
Rohman,  Didik  Fatkhur;  Hanafi,  Imam;  Hadi, Minto.  2011. Implementasi  Kebijakan Pelayanan  Administrasi  Kependudukan Terpadu. Volume  1  Nomor  5.  Jurnal Administrasi  Publik,  Fakultas  Ilmu
Administrasi,  Universitas  Brawijaya,
Malang
Smit, Marius H; Russo, Charles J; Engelbrecht,
Petra.  2010. Law  Educator  Rights  and Duties  in  Special  Education  –  a Comparative  Study  Between  United States  and  South  Africa. Volume  43 Nomor  1  Maret  2010.  Published  by  : Institute  of  Foreign  and  Comparative
Law
Soetomo.  2011. Efektivitas  Kebijakan  Sosial dalam  Pemecahan  Masalah  Sosial.
Volume  15  Nomor  1  Juli  2011  ISSN 1410-4946. Jurnal  Ilmu Sosial dan  Ilmu
Politik UGM Wahyuningsih, Dwi Rutiana. 2011. Membangun Kepercayaan Publik
Melalui Kebijakan  Sosial  Inklusif.
Volume  15  Nomor  1  Juli  2011  ISSN 1410-4946. Jurnal  Ilmu Sosial  dan  Ilmu
Politik UGM

## Buku
Grindle,  Merilee.  1980. Politics  and  Policy Implementation  in  the  Third  World.
Princeton University Press
Nugroho,  Riant.  2008. Kebijakan  Pendidikan yang  Unggul,  Kasus  Pembangunan Pendidikan  Jembrana  2000  -  2006 .
Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Santoso,  Purwo.  2010. Modul  Pembelajaran
Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta :
Research Centre for Politics