Vol. 1, No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.3554864

## POLITIK IDENTITAS AGAMA LOKAL

## Studi tentang Aliran Kepercayaan Perjalanan Ciparay Bandung

## Asep Lukman Hamid
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Email: amangasep99@gmail.com

## Abstract:
Indonesia is one of the most pluralist countries. This plurality can be seen in terms of many religions,  beliefs,  ethnicities,  cultures  and  languages.  This  reality  on  the  one  hand  is  very open possibility of potential tension and social conflict. On the other hand, if being able to manage  it  proportionally  and  professionally  will  grow  into  a  force  capable  of  bringing  to  a more  meaningful  life.  This  paper  seeks  to  describe  the  good  relationship  between  Muslims and followers of Aliran Kepercayaan Perjalanan. In social interaction between the two occurs symbiosis mutualism without any prejudice danger. This reality is interesting to examine in order to discover the factors that become the social glue between Muslims and the followers of Aliran Kepercayaan Perjalanan and to find the political practice of their identity. Based on the field survey found that one of the factors that become social glue is  because upholding the values of delay as reflected in the expression of silih asih, silih asah, and silih asuh.
Keywords: Politik Identitas, Agama Lokal, Aliran Kepercayaan Perjalanan.
DOI 10.5281/zenodo.3554864
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 1, No.2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,  P-ISSN :2614-4883

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang sangat pluralis. Pluralitas ini dapat dilihat dari  segi  banyaknya  agama,  kepercayaan,  tradisi,  kesenian,  kultur,  etnis  dan bahasa.  Hildred  Geertz  —antropolog  Amerika—    menggambarkan  khazanah keragaman  dan  kemajemukan  masyarakat  Indonesia  sebagai  berikut:  “terdapat lebih  dari  300  kelompok  etnis  di  Indonesia,  masing-masing  mempunyai  identitas budayanya sendiri-sendiri, lebih dari 250 jenis bahasa daerah dipakai, dan hampir semua agama besar diwakili, selain agama asli yang banyak jumlahnya.” 1
Pluralitas  bangsa  Indonesia  tercermin  secara  nyata  dari  banyaknya  etnis
Vol. 1, No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.3554864
seperti  etnis  Jawa,  Sunda,  Betawi,  Sasak,  Maluku,  dan  Minang.  Masing-masing etnis  mempunyai  bahasa  daerah  ( dialek ),  adat  istiadat,  tradisi,  seni  dan  budaya sendiri-sendiri dengan identitas khas yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.  Jika  dilihat  dari  segi  agama  dan  kepercayaan,  bangsa  Indonesia menunjukkan  juga  masyarakat  yang  majemuk  atau  pluralis.  Agama-agama  besar dunia  seperti  Islam,  Kristen,  Hindu  dan  Budha  sudah  lama eksis  di  nusantara  ini dan  mempunyai  komunitas  moral  ( moral  community )  masing-masing.  Realitas historis-sosiologis  ini  menunjukkan  secara  nyata  bahwa  masyarakat  Indonesia adalah masyarakat yang religius. 2
Selain  agama-agama  besar  yang  sudah  membentuk  komunitasnya  sendiri- sendiri,  ada  pula  kepercayaan-kepercayaan  (baca:  agama)  lokal  yang  banyak jumlahnya  di  Indonesia.  Keberadaan  kepercayaan-kepercayaan  lokal  yang  banyak dipeluk  oleh  suku-suku  di  Indonesia  semakin  menambah  panorama  pluralitas, keberagamaan dan kemajemukan bangsa Indonesia. Agama dan kepercayaan bagi bangsa  Indonesia  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  dan  fundamental ( ultimate ) yang tidak bisa dipisah-pisahkan dari sisi kehidupan mereka.
Realitas  bangsa  Indonesia  yang  pluralis  ini  pada  satu  sisi  sangat  terbuka kemungkinan terjadinya ketegangan, konflik dan gejolak-gejolak sosial yang sangat potensial seperti yang terjadi dalam beberapa kasus di Jawa Barat. 3 Namun, Ketika masyarakat  (baca:  pemerintah)  mampu  mengelola  pluralitas  ini,  maka  akan tumbuh  menjadi  kekuatan  yang  mampu  membawa  kepada  kehidupan  yang  lebih bermakna. 4 Sejarah  membuktikan  bahwa  leluhur  bangsa  Indonesia  pernah mencapai masa kejayaan dan keemasan menjadi suatu negara maju di dunia pada masa  Sriwijaya  dan  Majapahit.  Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  leluhur  kita telah berhasil  mengatasi berbagai kendala perbedaan dan berhasil  membangun potensi keberagaman menjadi kekuatan sehingga mencapai kemajuan dan kebesaran.
Begitu pula pada masa pra kemerdekaan, sejarah mencatat bahwa semangat kebersamaan  dan  toleransi  telah  berhasil  mengatasi  segala  perbedaan  dan pertentangan  baik  etnis,  bahasa  dan  agama  sehingga  mampu  mengantarkan bangsa  kita  ke  pintu  gerbang  kemerdekaan.  Pasca  kemerdekaan  pemerintah menetapkan bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila didalamnya  mengandung  nilai-nilai  filosofis  universal  dengan  prinsip  “Bhineka Tunggal Ika”nya dan dalam sila pertama Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi bukti bahwa meskipun bangsa Indonesia berbeda dalam agama tetapi tetap bersatu dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan.
Tulisan ini akan mengkaji salah satu bentuk atau bagian pluralitas yang ada di Indonesia yakni kajian tentang agama atau kepercayaan lokal, lebih spesifiknya adalah kajian terhadap politik identitas yang diperankan oleh Aliran Kepercayaan Perjalanan  (selanjutnya  disebut  AKP)  yang  terdapat  di  Desa  Pakutandang Kecamatan  Ciparay  Kabupaten  Bandung.  Fenomena  Aliran  ini  menjadi  menarik untuk  dikaji  di  tengah-tengah  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  sedang
Vol. 1, No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.3554864
mengalami  perubahan  struktur  sosial.  Selain  itu,  kajian  ini  dianggap  menarik karena meskipun penganut Aliran ini mengalami diskriminasi baik secara politik, sosial,  ekonomi  dan  pendidikan,  namun  tetap  diminati  dan  pengikutnya  tetap eksis hingga sekarang.
Dari  alur  pikir  tersebut,  maka  yang  menjadi  pertanyaan  penelitiannya ( research  question )  adalah  mengapa  Aliran  Kepercayaan  Perjalanan  hingga sekarang  masih  tetap  diminati?    Faktor  apa  sajakah    yang  menjadikan  Aliran  ini tetap  eksis  dan  berkembang?  Bagaimana  politik  atau  kebijakan  yang dipraktekkannya dalam rangka memperoleh pengakuan identitas? Untuk jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

## PEMBAHASAN

## 1.  Aliran Kepercayaan Perjalanan (AKP)
Secara historis AKP didirikan oleh Mei Kartawinata. Ia lahir pada 1 Mei 1897 di Kebonjati Bandung. Ada juga yang mencatat bahwa tahun kelahirannnya 1 Mei 1898 di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Abdul Rozak, dalam buku Teologi Kebatinan Sunda , menyebutkan bahwa Mei Kartawinata adalah tokoh yang dikenal sebagai spiritualis. Konon beliau masih keturunan kerabat kerajaan Majapahit (dari garis  ayah)  dan  keluarga  Prabu  Siliwangi  dari  Pajajaran  (garis  ibu).  Pendidikan formalnya diperoleh dari Sekolah Rakyat (SR) atau HIS Zendingschool pada zaman Belanda.  Selain  sekolah  di  SR  ia  juga  pernah  mengenyam  pendidikan  pesantren dan  berguru  ilmu  kebatinan  kepada  Mochammad  Ishak  yang  dikenal  penganut tarekat  Nahdlatul  ‘Arifin. 5 Ajaran  tarekat  ini  cenderung  menekankan  cara seseorang  dapat  mengetahui  Allah  dengan  sebenar-benarnya  yaitu  dengan memahami  rahasia alif  lam  mim yang  berarti  Allah-Muhammad-Adam.  Dalam tarekat,  seseorang  dapat  meraih  kesempurnaan  jika  mampu  menyelami  hakikat dari  Al-Qurán  dan  al-Hadits.  Kemungkinan  besar  ajaran  tarekat  ini  berpengaruh terhadap pemikiran dan sikap Mei Kartawinata di kemudian hari. 6
Selain  Mei  Kartawinata,  terdapat  dua  sahabatnya  yang  terlibat  dalam pembentukan AKP yakni M. Rasyid dan Sumitra. Pada mulanya mereka bekerja di sebuah  percetakan  di  Subang  dan  menjadi  kawan  karib,  sehingga  mereka  suka berkumpul untuk membicarakan suka-duka masing-masing, baik masalah keluarga maupun  keilmuan.  Di  antara  mereka  terdapat  persamaan  sikap  yaitu  mereka menyukai hal-hal yang berkaitan dengan ajaran kebatinan atau spiritual. 7
Pada  masa  remajanya  Mei  Kartawinata  ikut  dan  tinggal  bersama  kakak iparnya  di  kediaman  sultan  Kanoman  Cirebon.  Mei  Kartawinata  termasuk  orang yang banyak bergaul dengan kehidupan priyai keraton, apalagi ia termasuk orang yang terpelajar, pantas ia banyak memahami ilmu kebatinan atau ilmu kepribadian Ketuhanan Yang Maha Esa di komplek Kraton Cirebon. Di keraton Cirebon banyak berkembang aliran kebatinan antara lain Ngelmu Sejati . Aliran ini dikenal sebagai Agama  Kuring ,  atau Ngelmu  Garingan ,  maksudnya  ilmu  kering,  karena

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.1304075
Vol. 1, No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.3554864
pengikutnya  kurang  rajin  menjalankan  syareat  Islam,  seperti  shalat  yang  selalu identik dengan air untuk berwudhu. Dapat kita duga ia sangat terpengaruh dengan kebatinan yang berkembang di lingkungan kraton Cirebon.
Asal mula berdirinya AKP tidak lepas dari sosok Mei Kartawinata yang pada suatu  saat  ia  berada  di  tepi  sungai,  lalu  mendengar  suara  tanpa  jasad.  Atas  dasar peristiwa  tersebut,  para  pengikutnya  menyebut  dengan  istilah  wangsit. Berdasarkan  wangsit  tersebut,  Mei  Kartawinata  beserta  sahabatnya  membentuk organisasi  AKP  pada  hari  Sukra  atau  Jumat  Kliwon  jam  12.00  tanggal  19  Hasyi (Maulud)  tahun  1858  Saka  atau  pada  tanggal  17  September  1927.  Pendiriannya bertempat  di  Kampung  Cimerta,  Kelurahan  Pasir  Kareumbi,  Kecamatan  Subang, Kabupaten Subang. 8
Beliau  mengagas  AKP  sebagai  hasil  dari  kontemplasinya  yang  mendalam terhadap  situasi  alam,  khususnya  air.  Nama  ‘Perjalanan’  yang  digunakan  oleh Kartawinata  memang  mengandung  makna  filosofis.  Hal  ini  berdasarkan  pada pengamatan  beliau  terhadap  ‘perjalanan’  air  sungai  Cileuleuy  yang  mengalir menuju  hilir  (lautan).  Dalam  perjalanan  tersebut,  aliran  air  itu  telah  banyak mendatangkan  manfaat    bagi  kehidupan  para  penghuni  alam  seperti  hewan, tumbuhan  dan  manusia.  Esensi  inilah  yang  ingin  diadopsi  oleh  Mei  Kartawinata dalam  mengembangkan  ajarannya,  bahwa  sebagai  manusia  haruslah  memberikan manfaat  bagi  alam  sekitar  kita  selama  ‘perjalanan’  manusia  ‘mengaliri’  dinamika kehidupan.
Aliran  ini  disebut  “Perjalanan”  dimaksudkan  sebagai  ketegasan  bahwa  baik- buruknya  sesuatu tekad (maksud)  baru  akan  tercapai  jika  dijalankan  secara konsekwen. Ibarat air sungai yang mengalir dari hulu menuju hilir (laut), air sungai adalah  realitas  bersatunya  secara  mutlak  sekian  banyak  tetesan  air,  lalu  secara bersama,  tidak  dapat  dipisahkan  menuju  tujuan  akhir,  yaitu  laut.  Dalam  ajaran Islam,  kata  "Perjalanan"  identik suluk yang  berarti  rangkaian  kegiatan  dalam rangka meraih ma’rifat, orangnya disebut salik . Aliran ini berintikan pada tiga hal, yakni  spiritualitas  individu  berdasarkan  ketuhanan,  kemanusiaan  berbasiskan persamaan, serta kebangsaan berlandaskan karakter dan nation building . 9
Munculnya  AKP  ini  tidak  hanya  berkaitan  dengan  kajian  keagamaan,  tetapi juga  memiliki  kaitan  dengan  aspek  politik.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari  tahun didirikannya yaitu tahun 1920 sampai dengan tahun 1930, saat itu bangsa Indonesia berada dalam masa kebangkitan nasional yang ditandai dengan lahirnya organisasi -organisasi pergerakan, seperti PNI lahir 1927, NU lahir 1926, PKI lahir 1924. Pada 1927 itu menandakan bahwa bangsa Indonesia berada pada tahap awal kebangkitan nasional,  memiliki  cita-cita  ingin  segera  terbebas  dari  cengkeraman  kaum imperialis dan kolonialis menuju Indonesia merdeka.
Keterlibatan Mei Kartawinata dalam politik adalah bahwa ia pernah menjadi aktifis  perjuangan  melawan  Belanda.  Menurut  para  pengikutnya,  dimasa pergerakan  nasional  beliau  sangat  dekat  dengan  kalangan  pergerakan  yang

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.1304075
Vol. 1, No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.3554864
berideologi Marhaenis, termasuk Bung Karno. Bahkan menurut salah satu sumber, sang  spiritualis  adalah  kawan  diskusi  Bung  karno  mengenai  berbagai  hal menyangkut  politik  dan  ideologi,  termasuk  mengenai  ideologi  negara  Indonesia bila  merdeka  kelak.  Selain  itu,  ia  tercatat  pernah  dipenjara  oleh  Belanda  di Bandung  pada  tahun  1937,  di  Cirebon  pada  1947,  di  Glodok  pada  1945  dan  oleh Jepang  pada  1943. 10 Menjelang  tahun  1955  ia  beserta  J.B.  Assa  mendirikan  Partai Permai  (Persatuan  Rakyat  Marhaenis).  Partai  ini  memperoleh  dua  kursi  di Konstituante.  Oleh  karena  dapat  diduga  bahwa  lahirnya  AKP  adalah  sebagai  alat perjuangan untuk melawan Belanda. 11
Dengan demikian terdapat dua aspek kelahiran AKP. Di satu sisi, pengalaman keberagamaan  ( religious  experience )  yang  dialami  Mei  menjadi  latar  belakang lahirnya aliran ini. Pengalaman spiritual itu terekspresikan dalam bentuk wangsit yang  diterima  oleh  Mei  Kartawinata  yang  berdampak  pada  perumusan  nilai-nilai ajaran,  ritual  dan  organisasi  keagamaan  sampai  hari  ini.  Pada  sisi  lainnya,  situasi politik pada masa kebangkitan nasional dimana ia terlibat secara langsung  dalam kegiatan  politik  praktis  bahkan  sempat  mendirikan  partai  politik  dan  ikut  serta dalam pemilu.
Menurut Suhanah salah seorang peneliti dari Puslitbang kementerian Agama sebagaimana dikutip oleh Abdul Rozak bahwa AKP ini merupakan varian baru dari Agama  Sunda    Wiwitan  (Sunda  Buhun)  dengan  beberapa  nama  di  antaranya Agama  Traju  Trisna,  Agama  Pancasila,  Agama  Yakin  Pancasila,  Agama  Petrap, Agama Sunda, Ilmu Sejati Permai, atau Jawa Jawi Mulya. 12 Ia merupakan salah satu varian dari agama Sunda Wiwitan   --Lebak Banten--  di masa sekarang. Pengikut AKP  ini  sampai  sekarang  masih  ada  terutama  di  Desa  Pakutandang  Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. 13

## 2. Tata Keimanan Aliran Kepercayaan Perjalanan
Menurut  Joachim  Wach  terdapat  tiga  aspek  dalam  agama  yaitu  ajaran  atau doktrin,  ritual  dan  kelompok  masyarakat  beragama. 14 AKP  jika  dilihat  dari perspektif religious  studies dapat  dikategorikan  sebagai  agama.  Bagi  para antropolog,  tidak  terlalu  signifikan  membedakan  antara  agama  formal  dan  aliran kepercayaan.  Mereka  tidak  membedakan  antara  agama  resmi  dan  agama  tidak resmi  atau  antara  agama  mainstream  dan  agama  minoritas,  termasuk  juga  tidak membedakan  antara  agama  samawi  dan  agama  bumi.  Yang  penting  agama memiliki  nilai-nilai  kepercayaan  ( religious  believes )  yang  memberikan  pengaruh signifikan di dalam diri seseorang (fungsional).
Untuk  memahami  agama  dapat  dilihat  dari  definisi  agama  sebagaimana dikemukakan  oleh  Emile  Durkheim.  Agama  menurutnya  adalah  suatu  sistem kepercayaan  dan  praktek  yang  telah  dipersatukan  yang  berkaitan  dengan  hal-hal yang  sakral,  kepercayaan-kepercayaan  dan  praktek-praktek  yang  bersatu  menjadi suatu komunitas moral yang tunggal. 15

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.1304075
Vol. 1, No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.3554864
Dari  perspektif  tersebut,  AKP  memiliki  unsur-unsur  sebagai  sebuah  agama yakni  doktrin,  ritus  dan  komunitas  pengikutnya.  Dalam  tataran  teologis  (baca: doktrin),  AKP  meyakini  adanya  sesuatu  yang  sakral  yang  disebut  sebagai  Tuhan Yang Maha Esa, mereka percaya dan yakin terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai kekuatan yang sakral dan mereka merumuskannya dalam istilah Dasa Wasita yang berarti sepuluh wangsit yang diterima oleh Mei Kartawinata. Wangsit ini diperoleh Mei  Kartawinata  sebagai  pendiri  aliran  kebatinan  perjalanan  melalui pengalaman keagamaannya. Kesepuluh Wangsit tersebut adalah:
Pertama ,  Janganlah  dirimu  dihina  dan  direndahkan  oleh  siapapun,  sebab dirimu  tidak  lahir  dan  tidak  besar  oleh  sendirinya,  akan  tetapi  dirimu  dilahirkan dan  dibesarkan  penuh  dengan  cinta  kasih  ibu  dan  bapakmu.  Bahkan  dirimu  itu sendirilah  yang  melaksanakan  segala  kehendak  dan  cita-citamu  yang  seyogyanya kamu berterimakasih kepadanya; Kedua , Barang siapa menghina dan merendahkan dirimu,  sama  juga  artinya  dengan  menghina  dan  merendahkan  ibu  bapakmu bahkan  leluhur  bangsamu; Ketiga ,  Tiada  lagi  kekuatan  dan  kekuasaan  yang melebihi  kekuatan  dan  kekuasaan  Tuhan  YME,  belas  dan  kasih.  Sifat  belas  dan kasih  itupun  dapat  mengatasi  dan  menyelesaikan  segala  pertentangan  atau pertengkaran, bahkan dapat memadukan paham dan usaha untuk mencapai tujuan yang  lebih  maju  serta  menyempurnakan  akhlak  dan  meluhurkan  budi  pekerti manusia; Keempat , Dengan kagum dan takjub kamu menghitung tetesan air yang mengalir yang menuju kesatuan mutlak yaitu lautan, sambil memberikan manfaat kepada  kehidupan  manusia,  binatang,  dan  pepohonan  atau  tetumbuhan.  Akan tetapi  kamu  belum  pernah  mengagumi  dan  takjub  kepada  dirimu  sendiri  yang telah  mempertemukan  kamu  dengan  dunia  beserta  segala  isinya.  Bahkan  kamu belum  pernah  menghitung  kedip  matamu.  Sungguh  betapa  nikmatnya  apa  yang kamu  rasakan,  padahal  semua  itu  sebagai  hikmah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa; Kelima ,  kemanapun  kamu  pergi  dan  dimanapun  kamu  berada,  Tuhan  YME  akan selalu  bersama  denganmu; keenam ,  perubahan  besar  dalam  kehidupan  dan penghidupan manusia akan menjadi pembalasan terhadap segala penindasan serta mencetuskan  atau  melahirkan  kemerdekaan  hidup  bangsa; kedelapan ,  cintailah sesama  hidupmu  tanpa  memandang  jenis  dan  rupa.  Sebab  apabila  hidup  telah meninggalkan  jasad,  siapapun  akan  berada  dalam  keadaan  yang  sama.  Ia  tidak mempunyai  daya  dan  upaya.  Justru  selama  itu,  selama  kamu  masih  hidup, berusahalah agar kamu dapat memelihara kelangsungan hidup sesamamu.  Sesuai dengan kodratnya menurut kehendak Tuhan Yang Maha Esa; kesembilan , Batu di tengah  sungai,  jikalau  olehmu  digarap  menurut  kebutuhan,  kamu  manjadi  kaya raya  karenanya.  Dalam  hal  itu,  yang  membuat  seseorang  kaya  raya  bukanlah pemberian  batu  itu,  akan  tetapi  yang  membuat  kaya  raya  adalah  hasil  kerjamu sendiri; kesepuluh ,  geraklah  untuk  kepentingan  sesamamu,  bantulah  yang  sakit untuk  mengurangi  penderitaannya.  Jaga  (bahasa  Sunda,  artinya  kelak  kemudian hari)  kan  tercapailah  masyarakat  kemanusiaan  yang  menegakkan  kemerdekaan

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.1304075
Vol. 1, No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal .. DOI 10.5281/zenodo.3554864

## dan kebenaran. 16
Dalam wangsit tersebut terkandung nilai-nilai yang harus dilaksanakan oleh pengikut  AKP  baik  yang  berupa  larangan,  peringatan  dan  perintah.  Bila  ditelaah lebih lanjut, isi dari Dasa Wasita tersebut cenderung sosialistis, sehingga pengikut AKP ini harus bisa berinteraksi dengan sesama manusia. Manusia sebagai individu dalam  pergaulannya  dengan  orang  lain  apalagi  masyarakat  umum  hendaknya mengedepankan  kepentingan  bersama,  ia  harus  terhidar  dari  sikap  egois  dan individualis.
Dalam  tatanan  ritual,  AKP  memiliki    tradisi  atau  upacara  tradisional  dalam masyarakat.  Terdapat  dua  jenis  tradisi  yaitu  tradisi  yang  berkaitan  dengan kehidupan dan tradisi yang berkaitan dengan penghidupan. Tradisi yang berkaitan dengan  kehidupan  dilakukan  para  penganut  aliran  kebatinan  melalui  upacara selamatan  7  bulan  kandungan,  khitanan,  perkawinan  dan  kematian.  Upacara kematian  dilaksanakan  pada  saat  setelah  3  hari,  7  hari,  40  hari,  100  hari,  1  tahun (mendak)  dan  1000  hari.  Sedangkan  tradisi  yang  berkaitan  dengan  penghidupan dilakukan  para  penganut  AKP  melalui  upacara  menanam  padi,  memotong  padi dan membangun rumah.
Dalam  setiap  upacara  tersebut  terdapat  pelaku,  kegiatan,  benda,  waktu  dan tempat  tertentu.  Semua  unsur  ritual  itu  memiliki  makna  dan  maksud  tertentu. Contoh  unsur  benda-benda  yang  digunakan  dalam  ritual  diantaranya  perhiasan, pakaian baru, kain, kembang-kembangan, daun-daunan dan sebagainya. Salah satu ritual  yang  menarik  dari  aliran  kebatian  perjalanan  ini  adalah  ketika  mereka membangun  sebuah  rumah.  Terdapat  benda  dan  makna  tertentu  dalam mendirikan  rumah. Pertama ,  kain  berwarna  merah  dan  putih  diikatkan  di  atap rumah yang baru beridiri. Warna merah melambangkan darah dari ibu, dan putih melambangkan darah dari Bapak. Warna merah putih artinya badan-badan sekujur yang berasal dari Ibu dan Bapak. Pemasangan kain berwarna merah putih di atap rumah tersebut maksudnya dalam rumah itu hendaknya sifat dan perbuatan manu -siawilah  yang  tertinggi  kedudukannya. Kedua ,  padi  segendeng  atau  dua  ikatan padi.  Maksudnya  adalah  keseimbangan  antara  satu  dengan  yang  lainnya  yaitu antara  lahir  dan  batin,  antara  suami  dan  istri,  antara  orang  tua  dan  anak,  antara keluarga  dan  masyarakat. Ketiga ,  tebu.  Dalam  tebu  itu  terdapat  rasa  manis  yang artinya bahwa suasana hidup penuh “memanis” yaitu adanya saling meng-hormati, menghargai  dengan  menjauhkan  segala  perbuatan  yang  menimbulkan  kepahitan terhadap  orang  lain. Keempat ,  pisang  setandan.  Dalam  setandan  pisang  terdapat pisang teratas dan besar yang disebut seuhang dan butiti yaitu pisang terkecil pada tandan.  Keduanya  berasal  dari  jantung  pisang  yang  sama,  walaupun  hasilnya berbeda.  Maksud  dari  pisang  setandan  itu  adalah  bahwa  manusia  dengan  darma dan karmanya menduduki keadaan yang berbeda. 17
Aspek  komunitas  dalam  aliran  kepercayaan  perjalanan  terbentuk  ketika orang-orang  percaya  dan  meyakini  apa  yang  disampaikan  Mei  Kartawinata  yang

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.1304075
Vol. 1, No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.3554864
bersumber pada wangsit. Hal ini sesuai dengan kategori Durkheim bahwa apabila terdapat  sistem  keyakinan  yang  dianggap  sakral  dan  dipraktkekan  dalam  bentuk ritual,  maka  para  pelakunya  akan  membentuk  komunitas  bermoral  ( moral community ).  Sehingga  agama  menurut  Durkheim  didefinisikan  sebagai  suatu sistem  kepercayaan  dan  kelakuan  yang  mempersatukan  (pengikutnya)  ke  dalam suatu  komunitas  moral. 18 Definisi  ini  menunjukkan  peran  agama  yang  paling penting adalah untuk kepentingan kelanjutan hidup masyarakat itu sendiri.
Aliran  kebatinan  perjalanan  dapat  dikelompokkan  sebagai  kelompok bermoral,  karena  kelompok  ini  mengajarkan  tentang  nilai-nilai  moral  bagi  para penganutnya  sebagaimana  dalam  sistem  kepercayaan  yang  bersumber  pada sepuluh wangsit. Ketika orang-orang mengakui dan percaya terhadap wangsit yang dialami oleh Mei Kartawinata, maka sejak itu terbentuk komunitas bermoral atau komunitas  religious.  Komunitas  religious  aliran  kebatainan  perjalanan  ini mengalami  perkembangan  melewati  zaman  pra  kemerdekaan,  zaman kemerdekaan,  zaman  orde  lama,  orde  baru  sampai  sekarang  dengan  membentuk organisasi sosial, organisasi politik
Mei Kartawinata dalam mengembangkan ajarannya mengadopsi ajaran yang terdapat  pada  Sunda  Wiwitan  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  AKP  merupakan varian  dari  Sunda  Wiwitan  atau  Sunda  Buhun.  Diantara  gagasan  pemikiran  atau ajarannya  ia  tuangkan  dalam  bentuk  buku  dengan  judul  Budi  Daya.  Dalam  buku ini,  disebutkan  makna  dari  masing-masing  sila  dalam  Pancasila.  Sila  KeTuhanan Yang Maha Esa diartikan sebagai “ daya kaula ”, sila Kemanusiaan bermakna “ badan kaula ”,  sila  Kebangsaan  maknanya  “ bakat  kaula ”,  sila  Kedaulatan  Rakyat  berarti “ darah  kaula ”,  serta  sila  Keadilan  Sosial  memiliki  makna  “ kacukupan  kaula ”.  Jadi dalam  arti  lain,  peran  Pancasila  dalam  kehidupan  berbangsa  adalah  sebagai pemberi kekuatan dan energi bagi rakyat dalam mencapai kesejahteraan bersama seluruh  rakyat    “ kacukupan  kaula ”. 19 Barangkali  atas  dasar  itu,  sebagian  orang menganggap bahwa AKP adalah identik dengan sebutan Agama Pancasila.

## 3. Faktor-faktor yang Menjadi Perekat Sosial
Bila dicermati dari ajaran AKP sebagaimana yang tertuang dalam Dasa Wasita menunjukkan  sikap  penghayat  kepercayaan  yang  toleran,  terbuka  dan berkepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Jati  diri  dan  kepribadiannya tersebut  merupakan  suatu  ajaran  yang  berbasiskan  pada  agama  warisan  leluhur (karuhun) masyarakat Sunda (dalam hal ini Sunda Wiwitan yang terdapat di Lebak Banten), sehingga tiadalah salah jika dikatakan bahwa AKP merupakan kelompok/ aliran penghayat kepercayaan dan varian dari Sunda wiwitan.
Di Indonesia, kelompok yang merujuk pada sebutan penghayat kepercayaan, setidaknya mengandung empat elemen:
a.  Kelompok  penghayat  kepercayaan  yang  tergolong  kepercayaan/agama-agama lokal  (suku),  seperti  kepercayaan  Suku  Dayak  (Kaharingan,  Manyaan),  suku

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.1304075
Vol. 1, No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.3554864
Batak  (Parmalim,  si  Raja  Batak,  Namulajadinabolon),  Suku  Badui,  Sunda Wiwitan, Buhun (Jawa Barat), Suku Anak Dalam/Kubu, Suku Wana (Sulawesi Tengah),  Tonaas  Walian  (Minahasa,  Sulawesi  Utara),  Tolottang  (Sulawesi Selatan),  Wetu  Telu  (Lombok),  Naurus  (Pulau  Seram,  Maluku)  dan  berbagai kepercayaan di Papua.
b.  Kelompok  penghayat  kepercayaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Masuk dalam  kategori  ini  adalah  penganut  kebatinan  Kejawen pada  umumnya  yang berpusat di Jawa antara lain Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu), Sumarah, Susila  Budi  Dharma  (Subud),  Perjalanan,  Sapta  Dharma,  Tri  Tunggal  dan Manunggal,  Persatuan  Eklasing  Budi  Murko,  Sumarah  Purbo,  Paguyuban Hardo  Pusoro,  Ngesti  Tunggal,  Mardi  Santosaning  Budi  (MSB),  Budi  Luhur dan lain sebagainya.
c.  Kelompok  penghayat  kepercayaan  yang  berindikasikan  keagamaan  meliputi sekte  keagamaan,  aliran  keagamaan,  pengelompokan  jemaah  keagamaan seperti  Ahmadiyah,  Buda  Jawi  Wisnu,  Children  of  God,  Yehova,  Hari  Krisna dan lainnya.
d.  Kelompok  penghayat  kepercayaan  mistik  atau  klenik  seperti  pedukunan, paranormal, peramalan, pengobatan, santet, tenung, sihir dan metafisika. 20
Pada  sisi  lain,  bahwa  masyarakat  Sunda  menerima  Islam  dengan  suka  cita dan  melaksanakannya  dalam  kehidupan  sehari-hari  telah  memberikan  inspirasi kepada Endang Saefudin Anshari untuk menyatakan secara retoris bahwa Islam teh Sunda dan Sunda teh Islam ; artinya bahwa Islam itu sama dengan Sunda, Sunda itu ya  Islam. 21 Bukti-bukti  keharmonisan  antara  Sunda  dan  Islam  tampak  dari berbagai sikap religiositas orang Sunda salah satunya terungkap dalam peribahasa “ diri  sasampiran  awak  sasampaian ”.  Artinya,  semuanya  merupakan  kepunyaan Allah  SWT.  Oleh  karena  itu  manusia  Sunda  dalam  kehidupannya  selalu menggunakan rasa “ boga rasa rumasa, ngaji diri ”.
Manusia  Sunda  memiliki  filosofi  ketuhanan  yaitu  “ mulih  ka  jati  mulang  ka asal ”  sepadan  dengan  ajaran  Islam Innalillâhi  wainna  ilaihi  râjiûn .  Dalam bermasyarakat  manusia  Sunda  memiliki  norma  dan  etika  seperti ülah  pagiri-giri calik  pagirang-girang  tampian ”  (janganlah  berebut  kekuasaan  dan  jabatan).  Etika bermasyarakat  ini  sepadan  dengan  hadits  Nabi  yang  berbunyi,  “jangan  berikan jabatan  kepada  orang  yang  memintanya”.  Hal  ini  menurut  Didi  Turmudzi  – Mantan  Rektor  Unpas  dan  Ketua  Paguyuban  Pasundan—berbeda  dengan fenomena demokrasi sekarang dimana orang yang ingin jabatan harus pamer dan menyombongkan  diri  lewat  kampanye,  istilah  Sundanya, ägul  ku  payung  butut ” artinya, bangga dengan prestasi jelek. 22
Berdasarkan sekian banyak titik temu antara budaya Sunda dan Islam maka sangat wajar jika kemudian Sunda identik dengan Islam dan Islam identik dengan Sunda. Kekuatan aqidah akan adanya satu-satunya ilah, yang berhak disembah dan

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.1304075
Vol. 1, No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.3554864
pengamalan  keislaman  yang  dipandu  oleh  kesadaran  keimanan  yang  mendalam telah  menjadikan  komunitas  Sunda  identik  Islam,  sehingga  akan  terasa  aneh apabila ada orang Sunda yang bukan Islam.
Dalam  kontek  keindonesiaan,  umat  Islam  sebagai  umat  mayoritas  di Indonesia, umat Islam secara tidak langsung memiliki tanggungjawab moral untuk mengembangkan sebuah pola hubungan dengan minoritas secara ramah, produktif dan humanis. Pola  hubungan damai yang dikembangkan oleh Islam di Indonesia pada  gilirannya akan  berkontribusi  bagi  kelangsungan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI) sekaligus dapat disumbangkan bagi penciptaan peradaban dunia yang lebih damai. Di saat sebagian negara-negara Barat menaruh curiga dan pada tingkat  tertentu  phobia  terhadap  Islam  atau  negara-negara  Timur  Tengah, sebetulnya  Barat  menaruh  harapan  akan  hadirnya  wajah  Islam  yang  damai  dari Indonesia. Wajah Islam Indonesia diakui sebagai Islam moderat yang lebih toleran terhadap  perbedaan. 23 Tidaklah  berlebihan  jika  Hillary  Clinton  memuji  proses demokratisasi di Indonesia. Hillary misalnya menyatakan, “If you want to know of Islam,  democracy,  modernity  and  women’s  rights  can  co-exist,  go  to  Indonesia.”. 24 pernyataan  mantan  menteri  luar  negeri  Amerika  Serikat  ini  mengisyaratkan adanya harmoni dan kerukunan di Indonesia.
Sebagai  negara  yang  demokratis,  Indonesia  memiliki  kewajiban  untuk menjaga  keharmonisan  dan  kerukunan  antar  sesama  penduduknya  tanpa membedakan  agama,  bahasa  dan  etnisnya.  Hal  itu  diwujudkan  dengan disahkannya  ICESCR  (International  Covenant  on  Economic,  Social,  and  Culture Right)  menjadi  UU  Nomor  11  Tahun  2005    pada  Tanggal  28  Oktober  2005,  dan ICCPR (International Covenant on Civil and Political Right) menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005.
Ratifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan hak asasi manusia,  karena  Indonesia  telah  mengikatkan  diri  secara  hukum.  Artinya Pemerintah  Indonesia  memiliki  kewajiban  untuk  mengadopsi  kovenan  kedalam bentuk  undang-undang,  selain  itu  juga  memiliki  kewajiban  untuk  menghormati, melindungi  dan  memenuhi  HAM  serta  membuat  laporan  yang  bertalian  dengan penyesuaian  hukum,  langkah,  kebijakan  dan  tindakan  yang  dilakukan.  Negara dalam  hal  ini  pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk  mewujudkan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam 3 (tiga) bentuk: a. Penghormatan (to respect) ; b. Perlindungan (to protect) ; dan c. Pemenuhan (to fullfil) .
Ada tiga prinsip utama dalam pandangan normatif HAM, yaitu berlaku secara universal,  bersifat  non-diskriminasi  dan  imparsial.  Prinsip  keuniversalan  ini dimaksudkan  agar  gagasan  dan  norma-norma  HAM  telah  diakui  dan  diharapkan dapat  diberlakukan  secara  universal  atau  internasional.  Prinsip  adalah  sifatnya yang  non-diskriminasi.  Prinsip  ini  bersumber  dari  pandangan  bahwa  semua

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.1304075
Vol. 1, No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.3554864
manusia setara (all human being are equal). Setiap orang harus diperlakukan setara. Seseorang  tidak  boleh  dibeda-bedakan  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Prinsip ketiga  ialah imparsialitas .  Maksud  dari  prinsip  ini  penyelesaian  sengketa  tidak memihak  pada  suatu  pihak  atau  golongan  tertentu  dalam  masyarakat.  Umat manusia mempunyai beragam latar belakang sosial maupun latar belakang kultur yang berbeda antara satu dengan yang lain hal ini merupakan sebuah keniscayaan. Prinsip  imparsial  ini  dimaksudkan  agar  hukum  tidak  memihak  pada  suatu golongan.
Berdasarkan  alur  pikir  diatas  maka  yang  menjadi  daya  perekat  sehingga terjadi  kehidupan  yang  harmoni  dalam  perbedaan  antara  Islam  dan  AKP  adalah bahwa  AKP  dalam  berinteraksi  sosial  dengan  masyarakat  sekitarnya  senantiasa mengedepankan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam budaya Sunda; budaya Sunda pada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam , dus, relasi damai antara keduanya  dapat  mewujud  nyata  dalam  kehidupan  mereka  sehari-hari  seperti adanya  gotong  royong  dalam  upacara  keagamaan,    membangun  sarana  umum, bahkan  salah  seorang  penghayat  yang  bernama  Ama  pernah  menjabat  Ketua  RT selama dua periode (sepuluh tahun).
Dalam  kontek  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  Indonesia  menjamin kebebasan  penduduknya  untuk  memeluk  dan  melaksanakan  ajaran  agama  dan kepercayaannya masing-masing. Sebagaimana termaktub di dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ayat selanjutnya menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu”.  Konsekuensi  adanya  jaminan  di dalam konstitusi, menjadikan hak setiap warga Negara untuk menjalankan ajaran agama, keyakinan maupun ritual peribadatan telah menjadi hak konstitusional.

## 4. Politik Identitas Aliran Kepercayaan Perjalanan
Sebagaimana diketahui bahwa sejak kemerdekaan hingga sekarang bangsa ini terus  mengalami  perubahan  di  berbagai  aspek  termasuk  ekonomi,  politik teknologi,  pendidikan  dan  sebagainya.  Masa  orde  lama  cenderung  melakukan perubahan  ke  arah  politik.  Orde  Baru  melakukan  perubahan  ke  arah  ekonomi. Pada pasca orde baru atau refomasi perubahan cenderung dilakukan mengarah ke birokrasi.  Sebagai  bangsa  yang  multikultural,  Indonesia  sangat  rentan  muculnya permasalah  sosial  antara  unsur  yang  satu  dengan  unsur  lainnya.  Termasuk  relasi antara  agama  dan  politik  bisa  muncul  sebagai  masalah  pada  kondisi  yang  tidak stabil. 25
Meskipun  sejak  kemunculannya,  aliran  kebatinan  dianggap  sebagai  aliran sempalan  yang  menyimpang,  akan  tetapi  perjuangan  politik  identitas  yang dilakukan oleh aliran kebatinan ini sampailah pada titik legalitasnya meskipun tak cukup memuaskan. Secara organisasi, perjuangan aliran kebatinan di mulai ketika

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.1304075
Vol. 1, No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.3554864
BKKI  melakukan  kongres  pertama  di  Semarang  pada  19-21  Agustus  1955  yang dihadiri  oleh  70  anggota  aliran  kebatinan.  Dalam  kongres  ini  dihasilkan kesepakatan akan definisi kebatinan yaitu; kebatinan adalah sepi ing pamrih, rame ing gawe, mamayu hayuning bawono. Selanjutnya pada kongres BKKI yang kedua di  Solo  tanggal  7-9  Agustus  1956  dilakukan  perubahan  definisi  aliran  kebatinan menjadi; ” kebatinan adalah sumber asas dan sila ketuhanan yang maha esa, untuk mencapai  budi  luhur,  guna  kesempurnaan  hidup”. Alasan  digantinya  definisi kebatinan adalah karena pada definisi pertama masih ada kemungkinan bagi suatu aliran yang mengingkari dan memungkiri adanya Tuhan Yang Maha Esa. 26
Perjuangan selanjutnya adalah pada kongres BKKI yang ketiga di Jakarta 17-20 Juli  1958.  Dalam  kongres  ini  disepakati  bahwa  aliran  kebatinan  bukanlah  klenik sebagaimana  yang  dituduhkan  orang.  Dan  perjuangan  aliran  kebatinan  untuk mendapatkan legalitasnya mulai berbuah ketika kongres ke empat di Malang pada bulan Juli 1960. Dalam kongres ini dibahas tentang nisbah antara aliran kebatinan dan  agama  pada  dasarnya  sama,  hanya  titik  berat  yang  berbeda.  Agama minitikberatkan  penyembahan  kepada  Tuhan,  sedangkan  kebatinan  menekankan pengalaman batin dan penyempurnaan manusia. 27
Perjuangan  kelompok  aliran  kebatinan  berbuah  manis  yakni  ketika dikeluarkannya Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1973-22 Maret 1973 yang mengakui eksistensi aliran kebatinan di Indonesia meskipun dengan nama lain yakni ”Aliran Kepercayaan”.  Meskipun  eksistensi  secara  legalitas  diakui  keberadaannya  di Indonesia,  akan  tetapi  dalam  praktek  kebijakan-kebijakannya  kerapkali berperilaku  tidak  adil  dan  diskriminatif.  Lihat  saja,  sampai  saat  ini  pemerintah masih  sering  menuding  agama  atau  kepercayaan  masyarakat  adat  sebagai  agama sempalan yang harus kembali ke agama induknya. Akan tetapi sampai saat ini para penganut agama lokal, justru agama dan kepercayaan merekalah yang seharusnya disebut  sebagai  agama  asli  atau  agama  induk  yang  sebenarnya.  Menurut  mereka, agama-agama  besar  (Islam,  Katolik,  Protestan,  Hindu,  Budha)  yang  kini  diakui secara  resmi  oleh  pemerintah  adalah  justru  merupakan  agama  impor  (kiriman). Jauh sebelum kelima agama tersebut datang ke Indonesia, agama dan kepercayaan yang mereka anut sudah hidup ribuan tahun. Lalu mengapa mereka sampai saat ini masih  mendapatkan  diskriminasi  pengakuan  identitas?  Aliran-aliran  kebatinan, kepercayaan  sampai  saat  ini  masih  di  anggap  sebagai  bukan  agama,  ia  adalah produk  manusia.  Karena  itu,  kebatinan  lebih  tepat  disebut  dengan  “kebudayaan spiritual” atau “kebudayaan batin”. Oleh sebab itu wajar dan tepat bila pemerintah kemudian  memindahkan  urusan  kebatinan  dari  Departemen  Agama  ke Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Menurut  PAMA  PUJA  (Panguyuban Masyarakat  Adat  Pulau  Jawa,  yaitu  gerakan  yang  mewakili  masyarakat  adat  di Jawa), salah satu masalah paling berat yang dihadapi masyarakat adat Jawa adalah hak untuk menjalankan agama atau kerpercayaannya, dalam kegiatan pengajaran, pengamalan, ibadah dan pentaatan.

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.1304075
Vol. 1, No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.3554864
Salah  satu  bentuk  diskriminasi  lainnya  adalah  belum  adanya  pengakuan aliran-aliran kebatinan sebagai agama. Hal ini terlihat dari rumusan definisi agama versi  pemerintah.  Menurut  pemerintah  Indonesia,  “agama  adalah  sistem kepercayaan  yang  disusun  berdasarkan  kitab  suci  memuat  ajaran  yang  jelas, mempunyai  nabi  dan  kitab  suci”.  Dari  definisi  ini,  maka  aliran  kebatinan  tetap tidak diakui sebagai agama.
Kementerian  Agama  dalam  hal  ini  hanya  mengakui  dan  menetapkan  enam agama secara resmi, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan Konghucu. Penetapan  itu  antara  lain  menyebutkan  larangan  melakukan  penafsiran  atau kegiatan yang “menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama.” Ini dijelaskan lebih lanjut dalam bagian penjelasan: “Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar  tidak  terjadi  penyelewengan-penyelewengan  dari  ajaran-ajaran  agama  yang dianggap  sebagai  ajaran-ajaran  pokok  oleh  para  ulama  dari  agama  yang bersangkutan”.
Salah  satu  korban  dari  kebijakan  negara  dalam  soal  ini  adalah  kelompok- kelompok  penganut  agama  adat  atau  aliran  kepercayaan.  Mereka  semuanya diarahkan  kembali  ke  agama  induk,  misalnya  para  penganut  Sunda  Wiwitan (Baduy)  diarahkan  kembali  ke  agama  Hindu.  Bahkan  aliran  kepercayaan  tidak dianggap  sebagai  suatu  entitas  yang  berdiri  sendiri  di  luar  agama,  melainkan dipandang sebagai budaya saja.
Diskriminasi  ini  menurut  hemat  saya  adalah  hal  yang  aneh.  Bukankah  jika kita  mengacu  pada  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  28E,  dijelaskan  bahwa:  (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; (2)  Setiap orang  berhak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan,  menyatakan  pikiran  dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Bahkan dalam Pasal 28I, juga dijelaskan pula: (1)  hak  beragama  ...  adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam keadaan  apa  pun;  (2)  Setiap  orang  berhak  bebas  dari  perlakuan  yang  bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  itu.  Jaminan  tersebut  juga  terdapat  dalam UUD 1945 pasal 29 yaitu: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa; (2) Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bahkan  dalam  Undang-Undang  No.  39/1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  Pasal  22 dijelaskan: (1) Setiap orang bebas memeluk UU No.1/PNPS/1965, jo. UU No.5/1969 tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama.  agamanya masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu; (2)  Negara  menjamin  kemerdekaan  setiap  orang  memeluk  agamanya  masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Problema  saat  ini,  nampaknya  agama-agama  besar  telah  melakukan perselingkuhan  dengan  kekuasaan.  Undang-undang  yang  dirancang  nampaknya tidak  hanya  murni  kepentingan  hukum  saja,  akan  tetapi  juga  di  dalamnya kental

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.1304075
Vol. 1, No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.3554864
kepentingan  politik,  sehingga  undang-undang  yang  dirancang  sangat  bias kepentingan  mayoritas  dan  menganaktirikan  kelompok  minoritas  dalam  hal  ini agama atau kepercayaan lokal.
Pada  masa  pasca  reformasi  telah  terjadi  problem  kebangsaan  yang memprihatinkan,  yaitu  maraknya  aksi  anarkisme  massal  yang  berbasis  pada  isu kesukuan,  keagamaan-keyakinan,  maupun  rasisme.  Dalam  kasus  pelanggaran kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan,  masyarakat  sedang  mengalami  gejala intoleransi  dalam  kehidupan  keagamaan,  misalkan  dalam  bentuk  diskriminasi pelayanan terhadap para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan (YME).
Serangkaian  tindakan  intoleran  dan  diskriminasi  menunjukkan,  bahwa gambaran  tentang  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  telah  mengalami  degradasi. Menurut  Mahfud  MD,  pergeseran  rezim  otoritarian  menuju  demokrasi  jelas menjadi  kabar  sedap  bagi  kebebasan  beragama,  berkeyakinan,  berekspresi  dan berasosiasi. Namun, sejauh ini selalu saja terjadi masalah dalam implementasinya. Bahkan,  ketika  pemerintahan  sudah  terbentuk  melalui  mekanisme  demokratis, ternyata  belum  berdaya  mengurangi  intensitas  masalah  kebebasan  beragama. Indonesia divonis sebagai pelaku diskriminasi dalam beragama dan berkeyakinan, khususnya  terhadap  agama  minoritas  maupun  kelompok  penghayat  serta masyarakat adat yang notabene termarginalkan. 28
Perjuangan  politik  identitas  selanjutnya  pada  Pasca  Reformasi,  para penghayat Aliran Kepercayaan, pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 mereka bersukacita  karena  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  mengabulkan  permohonan  uji materi  terkait  aturan  pengosongan  kolom  agama  pada  Kartu  Keluarga  (KK)  dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mereka mengajukan uji materi Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi  Kependudukan  juncto  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan  (UU  Adminduk).  Penghayat  Kepercayaan  merasa senang  sebab  akhirnya  pemerintah  mengakui  kepercayaan  yang  dianutnya  dan membuat  kesempatan  bagi  anak-anaknya  untuk  mengikuti  pendidikan, melaksanakan ritual dan mendapatkan pekerjaan terbuka lebar.
Selama  ini,  para  penghayat  kepercayaan  seperti  Sunda  Wiwitan,  Aliran Kepercayaan Perjalanan, Batak Parmalim, Ugamo Bangsa Batak dan Sapto Darmo mengalami diskriminasi dalam mengakses layanan publik. Pasalnya, kolom agama dalam  KK  dan  KTP  mereka  dikosongkan.  Hal  itu  berdampak  pada  sulitnya mengurus  hak-hak  sipil  politik,  seperti  melamar  pekerjaan,  menikah  dan mengakses layanan publik lainnya. Dengan adanya putusan MK tersebut, penganut aliran  kepercayaan  memiliki  kedudukan  hukum  sama  dengan  pemeluk  enam agama  yang  telah  diakui  oleh  pemerintah  dalam  memperoleh  hak  terkait administrasi kependudukan.

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.1304075
Vol. 1, No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.3554864

## PENUTUP
Aliran  Kepercayaan  Perjalanan  sampai  saat  ini  masih  dipeluk  oleh  sebagian masyarakat  Indonesia  diantaranya  terdapat  di  Kabupaten  Bandung,  Kabupaten Bandung  Barat,  Kota  Bandung,  Kota  Bekasi,  DKI  Jakarta,  Kabupaten  Tulung Agung,  Kabupaten  Ponorogo,  Kabupaten  Blitar,  Kota  Cimahi,  dan  Kabupaten Sumedang. Yang diluar wilayah Kabupaten Bandung biasanya berkumpul pada saat ulang tahun AKP yaitu tiap tanggal 1 Mulud.
Kajian aliran kepercayaan perjalanan dalam konteks Indonesia yang berdasar Pancasila  dianggap  penting  sebagai  kerangka  pemikiran  dan  kerja  dalam memelihara  integrasi  bangsa.  Aliran  Kepercayaan  Perjalanan  tidak  hanya  dilihat sebagai  budaya  tetapi  juga  bisa  dipahami  sebagai  agama,  karena  unsur-unsur agama  terdapat  dalam  aliran  kebatinan  perjalanan  itu.  Dalam  aliran  kepercayaan perjalanan  terdapat  nilai  yang  dianut  dan  merupakan  falsafah  hidupnya  yaitu cageur, bageur, bener,  pinter dan selamat .  Nilai-nilai  religius  yang  bersumber  dari wangsit dijadikan cara dalam memahami Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, dalam  melakukan  aktifitas  sehari-hari  penganut  AKP  dapat  berbaur  dengan masyarakat sekitarnya.
Banyaknya  aliran-aliran  kebatinan  atau  kepercayaan  yang  ada  di  Indonesia, hendaknya  mulai  saat  ini  dipandang  sebagai  kekayaan  kultural  bangsa  Indonesia dan  bukan  malah  dicurigai  dan  diperangi  sebagaimana  pengalaman  sejarah.  Dari sana  dapat  terbangun  suasana  masyarakat  yang  damai  dan  kehidupan  yang harmonis. Karena itu, tugas selanjutnya adalah memelihara dan merawat kearifan lokal  itu  agar  senantiasa  hidup  dan  menyala  di  dalam  hati  nurani  manusia Indonesia.  Kalau  nilai  itu  terus  dipupuk,  dirawat  dan  selalu  menjadi  ikhtiar  dan tindakan seluruh manusia Indonesia, mungkin tak akan ada lagi anak yang harus kehilangan  bapak  atau  ibunya  hanya  karena  beda  agama,  pemahaman  agama, aliran politik, etnisitas dan aroma rasis lainnya. Juga tak akan ada lagi rumah dan harta  benda  yang  dijarah  dan  dibakar  hanya  karena  perbedaan  identitas.  Setiap konflik  terdapat  resolusinya,  para  leluhur  telah  memberikan  peninggalan  atau warisan  nilai  untuk  itu.  Kini  tinggal  tekad  bangsa  ini  mau  menggunakan  atau membuangnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rozak, Teologi  Kebatinan  Sunda  Kajian  Antropologi  Agama  tentang  Aliran Kebatinan Perjalanan , Bandung: Kiblat, 2005.
Ahmad Syafii Mufid (ed.) Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal Di Indonesia. Jakarta: Kementerian  Agama  RI  Badan  Litbang  dan  Diklat  Puslitbang  Kehidupan Keagamaan, 2012.

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.1304075
Vol. 1, No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal .. DOI 10.5281/zenodo.3554864
Ajip Rosjidi, Mencari Sosok Manusia Sunda , Pustaka Jaya: Jakarta, 2010. Akhsan Na’im dan Hendry Syaputra, Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari  Penduduk  Indonesia  Hasil  Sensus  Penduduk  2010 ,  Jakarta:  Badan  Pusat Statistik, 2011.
Didi  Turmudzi, Keserasian  Islam  dan  Sunda  dalam ,  http://pajajaran.  blogspot.com// keserasian-Islam-Sunda.html.
Efendi,  Bachtiar, Masyarakat  Agama  dan  Pluralisme  Keagamaan:  Perbincangan  Mengenai Islam, Masyarakat Madani dan Etos Kewirausahaan , Jogjakarta: Galang Press, 2001. Elza Peldi Taher (ed.), Merayakan Kebebasan Beragama: Bungai Rampai 70 Tahun Djohan Effendi , Jakarta: ICRP dan Kompas, 2009. Emile  Durkheim, The  Elementary  Formd  of  the  Religious  Life ,  terj.  Inyiak  Ridwan  Muzir, Yogyakarta: IRCiSoD, 2011.
Herbert Feith dan Lance Castles,ed., Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965 , Jakarta: LP3ES, 1988.
Hildred  Geertz  (peny.) “Indonesian  Cultures  and  Communities,”  New  Haven ,  Yale University Press, 1963.
IGM Nurdjana, Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia , Pustaka Pelajar: Jogjakarta, 2009.
Ilim  Abdul  Halim, “Nilai-Nilai  Aliran  Kebatinan  Perjalanan  Dan  Dasar  Negara” dalam Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya. Vol. 1 No. 1 September 2016.
Joachim  Wach, Ilmu  Perbandingan  Agama .  Terj.  Zam’annuri,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 1996.
Lembaga  Administrasi  Negara, Wawasan  Kebangsaan  Dalam  Kerangka  Negara  Kesatuan Republik Indonesia , Jakarta: LAN, 2014. Mahfud  MD, Kebebasan  Beragama  Dalam  Perspektif  Konstitusi,  Makalah  yang disampaikan  dalam  Konferensi  Tokoh  Agama  ICRP :  Meneguhkan  Kebebasan Beragama  di  Indonesia,  yang  diselenggarakan  oleh  Indonesian  Conference  on Religion  and  Peace  (ICRP)  pada  Senin,  5  Oktober  2009  di  Ruang  Vanda  II  Wisma Serbaguna, Jakarta.
Máruf,  Jamhari, Pendekatan  Antropologi  Dalam  Kajian  Islam ,  Artikel  Pilihan  dalam Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, www.ditpertais.net.
Oki Wahju Budijanto, “Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung ”, dalam Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1, Juli 2016.
R.R.  Alford, Agama  dan  Politik”, Agama  dalam  Analisa  dan  Interpretasi  Sosiologis.  diedit oleh Roland Robertson, terj. Achmad Fedyani Saepudin Jakarta: CV. Rajawali, 1988.
Sholehuddin, Pluralisme Agama dan Toleransi, Depok: Binamuda Cipta, 2010. Suwarno,  Imam  S., Konsep  Tuhan,  Manusia,  Mistik  dalam  Berbagai  Kebatinan  Jawa , Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
The  Wahid  Institute,  Laporan  Akhir  Tahun  Kebebasan  Beragama/Berkeyakinan  Dan Intoleransi 2014.

## Catatan Kaki
1. Hildred  Geertz  (ed.) “Indonesian  Cultures  and  Communities,” (New  Haven:  Yale  University

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.1304075
Vol. 1, No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal .. DOI 10.5281/zenodo.3554864
Press, 1963), 24.
2. Ahmad  Syafii  Mufid  (ed.) Dinamika  Perkembangan  Sistem  Kepercayaan  Lokal  Di  Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), xi-xii.
3. Misalnya,  “Laporan  Akhir  Tahun  Kebebasan  Beragama/Berkeyakinan  Dan  Intoleransi  2014” yang dikeluarkan oleh The Wahid Institut menyatakan bahwa di provinsi Jawa Barat terdapat 55  peristiwa  konflik  agama.  Lihat,  Ismail  Hasani  dan  Bonar  Tigor  Naispospos  (ed.), Negara Menyangkal  Kondisi  Kebebasan  Beragama/Berkeyakinan  di  Indonesia  Tahun  2010 ,  (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011).
4. Sholehuddin, Pluralisme Agama dan Toleransi, (Depok: Binamuda Cipta, 2010), 17.
5. Abdul  Rozak, Teologi  Kebatinan  Sunda  Kajian  Antropologi  Agama  tentang  Aliran  Kebatinan Perjalanan (Bandung: Kiblat, 2005), 129.
6. Wawancara dengan Bapak Ujun, salah seorang pengikut AKP pada tanggal 20 Februari 2018.
7. Ilim  Abdul  Halim,  “ Nilai-Nilai  Aliran  Kebatinan  Perjalanan  Dan  Dasar  Negara ”  dalam Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya. Vol. 1 No. 1 (September 2016), 78.
8. Abdul Rozak, Teologi Kebatinan Sunda …, 119.
9. Oki  Wahju  Budijanto,  “ Penghormatan  Hak  Asasi  Manusia  Bagi  Penghayat  Kepercayaan  Di Kota Bandung ”, dalam Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1, Juli 2016, 42.
10.  Abdul Rozak, Teologi Kebatinan Sunda , 124.
11. Ilim Abdul Halim, “ Nilai-Nilai Aliran Kebatinan Perjalanan …, 80.
12.  Abdul Rozak, Teologi Kebatinan Sunda , 119.
13.  Pengikut AKP yang berdomisili di Desa Pakutandang berjumlah sekitar 83 orang. Wawancara dengan bapak Ujun pada tanggal 20 Februari 2018
14.  Joachim  Wach, Ilmu  Perbandingan  Agama ,  Terj.  Zam’annuri  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 1996), 55.
15.  Emile  Durkheim, The  Elementary  Forms  of  the  Religious  Life ,  terj.  Inyiak  Ridwan  Muzir (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011), 67.
16.  Ilim Abdul Halim, “ Nilai-Nilai Aliran Kebatinan Perjalanan Dan Dasar Negara ”, 82-83. 17.  Ilim Abdul Halim, “ Nilai-Nilai Aliran Kebatinan Perjalanan Dan Dasar Negara ” , 85.
18.  Emil Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life , terj. Isyiak Ridwan Muzir (Yogyakarta: Penerbir IRCiSoD, 2003), 66.
19.  Oki Wahju Budijanto, “Penghormatan Hak Asasi Manusia …,  42.
20.  IGM  Nurdjana, Hukum  dan  Aliran  Kepercayaan  Menyimpang  di  Indonesia (Pustaka  Pelajar: Jogjakarta, 2009), 53.
21.  Ajip Rosjidi, Mencari Sosok Manusia Sunda (Pustaka Jaya: Jakarta, 2010), 50.
22.  Didi Turmudzi, Keserasian Islam dan Sunda dalam, http://pajajaran.blogspot.com//keserasian- Islam-Sunda.html.
23.  Dunia internasional sering menggambarkan bahwa Indonesia sebagai “the smilling Islam” atau “the  seed  of  moderat  muslim”,  demikian  tulis  Newsweek  sebagaimana  diceritakan  Syafi’i Anwar.  Lihat  M.  Syafi’i  Anwar,  “ Ketika  Pluralisme  diharamkan  dan  Kebebasan  Berkeyakinan Dicederai” dalam  Elza  Peldi  Taher  (ed.),  Merayakan  Kebebasan  Beragama: Bungai  Rampai  70 Tahun Djohan Effendi (Jakarta: ICRP dan Kompas, 2009), 426.
24.  http://www.thejakartapost.com/news/2009/05/04/indonesia-a-democracy-model.html. 25.  R.R. Alford, “ Agama dan Politik ”, Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis, diedit oleh Roland Robertson, terj. Achmad Fedyani Saepudin (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), 39.
26.  Imam  S.  Suwarno, Konsep  Tuhan,  Manusia,  Mistik  dalam  Berbagai  Kebatinan  Jawa ,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 93.
27.  Ibid., 94
28.  Mahfud  MD, Kebebasan  Beragama  Dalam  Perspektif  Konstitusi ,  Makalah  yang  disampaikan

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.1304075
Vol. 1, No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.3554864
dalam  Konferensi  Tokoh  Agama  ICRP:  Meneguhkan  Kebebasan  Beragama  di  Indonesia, Menuntut  Komitmen  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Terpilih,  yang  diselenggarakan  oleh Indonesian  Conference  on  Religion  and  Peace  (ICRP)  pada  Senin,  5  Oktober  2009  di  Ruang Vanda II Wisma Serbaguna, Jakarta, 1.

## Asep Lukman Hamid
Politik Identitas Agama Lokal ..
DOI 10.5281/zenodo.1304075