## TANGGUNGJAWAB  PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (PUTUSAN PERKARA NOMOR 590/Pid.B/2019/PN Sim)
R.Rivaldi Aldanta 1 , Frans Simangunsong 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: rivaldialdanta@gmail.com, frans@untag-sby.ac.id

## Abstract
A perpetrator is one who deliberately performs acts prohibited by the  law, and can be  performed alone  or  in  groups  with  a  supposed  violation  of  the  norm  and  is  expressly  referred  to  as  a  crime. Especially crimes common to social life are theft, resulting in large Numbers of victims. Stealing is one of  the  crimes  of  crime  that  can  harm  many  because  of  losing  their  property  or  possessions.  The responsibility for theft is based on the book of criminal law that the perpetrator must be responsible if the act meets the key elements that can be met according to article 362 of the criminal code and several  others  will  be  used  asa  consideration  in  using  the  chapters  relating  to  theft  by  law enforcement. Interestingly, in the case of the  theft, it  was very rare for any criminal to have been convicted for his crimes on an estate that could enmeshed the theft by taking measures of plantation goods that were associated with the crime taken in the form of gum ram of a low grade item. But with the object of its object of very small value, the perpetrator can still be convicted. The study employed a normative-normative  juridical method of legislation, conceptual, and case  studies that doubtless dealt  with  responsibility  to  perpetrators  of  theft  crimes.  This  study  shows  that  law  enforcement provides knowledge to all societies that the punishment for criminal crimes of theft still applies to anyone who commits a felony even with stolen goods or objects is of very little value, This can be taught that it still applies to idlers who are accused of theft, such as by legislation - the plantation law against  the  repurchaser  of  gum  rambody  who  deliberately  takes  the  plantation  that  belongs  to  a Japanese company standing in Indonesia and is therefore breaking the law.
Keyword: responsibility, perpetrator, verdict judge

## Abstrak
Pelaku kejahatan adalah orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum, serta dapat dilakukan oleh seorang diri atau berkelompok dengan perbuatannya yang dianggap dapat melanggar  norma  maka  secara  tegas  disebut  sebagai  kejahatan.  Khususnya  kejahatan  yang  umum terjadi dalam kehidupan sosial adalah pencurian, sehingga sejumlah besar banyak orang yang menjadi korbannya. Pencurian adalah salah satu kejahatan tindak pidana yang dapat merugikan banyak orang karena kehilangan harta benda atau harta miliknya. Tanggung jawab atas pencurian didasarkan pada Kitab  Undang-Undang  hukum  pidana  bahwa  pelaku  harus  bertanggung  jawab  jika  tindakannya  itu memenuhi unsur-unsur utama yang dapat terpenuhi berdasarkan yang diatur pada pasal 362 KUHP dan  ada  beberapa  lainnya yang  akan  digunakan  sebagai  pertimbangan  dalam menggunakan  pasal- pasal  yang  berkaitan  dengan  pencurian  oleh  penegak  hukum.  Yang  menarik  adalah  dalam  kasus pencurian ini sangat jarang terjadi ada pelaku kejahatan yang pernah dihukum karena tindakannya di perkebunan yang dapat menjerat pelaku pencurian dengan melakukan tindakan mengambil berupa barang  hasil  perkebunan  yang  berkaitan  dengan  kejahatannya  yaitu  yang  diambil  berupa  getah rambung dengan nilai barang yang rendah. Namun dengan objek barangnya yang bernilai sangat kecil, pelaku  masih  tetap  dapat  dipidana.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  yang pendekatannya  dari  Perundang-Undangan,  konseptual,  dan  studi  kasus  yang  tentunya  membahas mengenai  tentang  tanggungjawab  kepada  pelaku  tindak  pidana  pencurian.  hasil  penelitian  ini memperlihatkan bahwa penegak hukum memberikan pengetahuan kepada semua masyarakat bahwa hukuman pidana atas tindak pidana pencurian tetap berlaku kepada siapa saja yang melakukan pidana pencurian sekalipun dengan barang atau benda yang dicuri itu bernilai sangat kecil, dan apapun itu
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
hasil pencurian yang dilakukan dengan barang curian yang nilai barangnya sangat kecil, Hal ini dapat dijadikan  pembelajaran  bahwa  tetap  berlaku  dengan  dilakukan  pemidanaan  terhadap  pelaku pencurian,  contohnya  dengan  menggunakan  Undang – Undang  Perkebunan  terhadap  pelaku pencurian getah rambung yang dengan sengaja mengambil hasil perkebunan milik perusahaan Jepang yang berdiri di Indonesia sehingga dapat dikatakan perbuatannya melanggar hukum.
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku, Putusan Hakim

## PENDAHULUAN
Sampai saat ini, berbagai masalah terkait dengan kasus tindak pidana pencurian yang semakin hari terus meningkat, khu susnya bagi masyarakat awam yang masih banyak sekali tidak memahami aturan-aturan hukum yang berlaku saat ini sehingga masyarakat tidak dapat mengontrol tingkah lakunya. dengan banyaknya aturan hukum yang berisi tentang perintah dan larangan dengan bertujuan untuk membatasi semua tingkah laku masyarakat sehingga masyarakat  tidak  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  dan  masyarakat  juga  mampu mendapatkan gambaran jika seseorang melakukan perbuatan tindak pidana di kemudian hari maka akan mendapatkan sanksi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Sebagai tanggung jawab kepada pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan, sesuai apa yang telah diperbuatnya  sebagai  bentuk  pelimpahan  perkara  yang  ia  peroleh  dari  pemberian  yang diberikan oleh seseorang atau dari kelompok yang berwenang, dan terhadap seseorang yang diberikan tersebut sebagai tanggungjawab yang terdiri atas hukuman yang dikenal sebagai pemidanaan.(Simangunsong 2014)
Dalam setiap harinya manusia selalu mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak sehingga terkadang keinginan itu muncul dan ingin memiliki sesuatu seperti ketika melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. dengan adanya suatu keinginan untuk memiliki sesuatu hal yang  berupa  barang  yang  ingin  dimilikinya  namun  pada  kenyataannya  keinginan  tersebut belum mampu diwujudkan. Maka terjadilah peristiwa yang secara terpaksa dilakukan dengan sengaja melakukan tindak pidana seperti pencurian, penodongan, dan kejahatan-kejahatan lain yang dapat memiliki atau mengambil suatu barang yang bukan miliknya sesuai dengan keinginannya itu. Namun dalam peristiwa tersebut ada banyak sekali diluar sana yang menjadi korban  kejahatan  yang  sangat  dirugikan  karena  kehilangan  barangnya  tersebut.  (M.A Ferdiansyah and Simangunsong 2022)
Salah satu kejahatan yaitu tindak pidana pencurian memang makin marak terjadi, akan tetapi dengan banyaknya terjadi peristiwa kehilangan barang berharga dan itu karena adanya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
seseorang  dengan  sengaja  dan  dengan  niat  untuk  mengambil  barang  yang  bukan  miliknya sehingga  masyarakat  harus  memperhatikan  baik-baik  dalam  menjaga  barang  berharga miliknya. Biasanya yang menjadi pelaku tindak pidana ini kebanyakan mereka yang kesulitan mencari  kerja  atau  tidak  memiliki  penghasilan  tetap  sehingga  aksinya  itu  dilakukan  secara terpaksa seperti  halnya melakukan tindak pidana pencurian dengan pemikirannya ini, ia tidak mampu  lagi  memikirkan  suatu  akibatnya  setelah  melakukan  perbuatannya,  sebab dikarenakan memiliki kebutuhan yang sangat tinggi serta muncul keinginan untuk memiliki sesuatu yang menjadi penyebab alasan manusia melakukan tindak pidana pencurian sehingga bagaimanapun juga pelaku harus mempertanggungjawabkan  atas perbuatannya.
Pertanggungjawaban pidana secara umum memberikan hukuman atau konsekuensi yang  harus  diberikan  terhadap  pembuatnya  atau  pelakunya,  Karena  apa  yang  dia  lakukan adalah melanggar larangan yang menyebabkan keadaan tersebut dilarang. Sebagai tanggung jawab  terhadap  pelaku  tindak  pidana  sehubungan  dengan  proses  penegakan  hukum  yang diberikan terhadap orang yang bersalah terletak pada tindak pidana apa yang dilakukannya.
Jadi untuk pertanggungjawaban atas tindakan seseorang dapat ditentukan berdasar pada  kesalahan  dari  pelakunya  dan  bukan  hanya  dipenuhi  oleh  unsur – unsur  pidana. Kesalahan  yang  dibuat  dapat  ditempatkan  sebagai  faktor-faktor  untuk  menentukan pertanggungjawabkan  sesuai  dengan  tindakannya  dan  tidak  terbatas  pada  kemampuan mentalnya saja dalam melakukan kesalahan yang dilakukannya, tetapi seseorang dinyatakan mempunyai  kesalahan  jika  ia  memiliki  perasaan  bersalah  sehubungan  dengan  tanggung jawab permasalahan tindak pidana yang dilakukan.
Agar dapat mengenakan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana maka aturan hukum yang sehubungan dengan pertanggungjawaban tindak pidana adalah sebagai fungsi untuk menentukan syarat-syarat yang seharusnya ada dalam diri seseorang dan karena dinyatakan bersalah secara sah maka dapat berlaku untuk mendapatkan hukuman pidana. Tanggungjawab  pidana  yang  menyangkut  masalah  pada  pembuatnya  dari  tindak  pidana aturan  mengenai  tanggungjawab  pidana  merupakan  regulasi  tentang  bagaimana  untuk memperlakukan seseorang yang melanggar kewajibannya sehingga adanya perbuatan yang dilarang itu harus dipertanggungjawabkan pada pembuat atau pelaku maka artinya hukuman yang objektif diberlakukan secara umum tanpa pandang bulu  dan akan terus dilaksanakan terhadap siapa saja tanpa memandang antar golongan tertentu. Pertanggungjawaban pidana
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
dimana  jika  tidak  ada  kesalahan  maka  tujuannya  untuk  bertanggungjawab  terhadap  pihak yang diduga bersalah tidak dapat dianggap sebagai dilakukannya untuk ia bertanggung jawab dari kesalahannya, sehingga orang yang dianggap bersalah harus bertanggung jawab dan itu tidak  selalu  ia  menerima  hukuman  pidana,  meskipun  seseorang  tersebut  tidak  selalu melakukan kesalahan.
Pada awal terjadinya kasus pencurian tersebut ketika pelaku saat itu berada di areal perkebunan  milik  perusahaan  Jepang  yang  berada  di  Simalungun  bernama  PT  Bridgestone SRE (Saputra Andi 2020), yang sedang mengembala lembu dengan menggiringnya ke areal perkebunan  tersebut.  Setelah  kondisi  hampir  larut  malam,  pelaku  memutuskan  untuk menggiring  lembu  tersebut  untuk  kembali  pulang  ke  kampungnya  untuk  dikandangkan kembali.  Pada  saat  itulah  pelaku  melihat  adanya  getah  rambung  di  perkebunan  sehingga muncul niat untuk mengambil getah rambung tersebut. Setelah itu pelaku memutuskan untuk mencari  wadah  sebagai  penampung  getah  rambung  yang  akan  diambilnya  dan  saat  itulah pelaku menemukan sebuah wadah plastik berwarna merah di tempat tong yang biasa para karyawan  perusahaan  menaruh  barang  ketempat  itu  yang  berada  di  areal  perkebunan tersebut. Selanjutnya pelaku mulai mengutip getah rambung atau getah karet tersebut dari mangkok  dan  dengan  mangkok  yang  melekat  pada  batang  pohon  rambung,  lalu  getah rambung  tersebut  dimasukkan  kedalam  wadah  plastik  sambil  pelaku  menggiring  lembu. Kemudian pelaku bertemu dan melihat dua petugas keamanan yang ternyata dari perusahaan atau pemilik perkebunan tersebut,  petugas keamanan yang datang menghampiri pelaku dan karena pelaku merasa panik dan langsung menjatuhkan 1 buah wadah plastik yang berisikan getah rambung ke tanah. Petugas keamanan melihat wadah plastik yang sengaja dijatuhkan ke  tanah,  lalu  petugas  tersebut  mengamankan  pelaku  beserta  dengan  barang  bukti  yang berupa  wadah  plastik  yang  berisikan  getah  rambung.  Setelah  diamankan  petugas menanyakan kepada pelaku dengan pengakuannya bahwa getah rambung tersebut diambil di  areal  kebun  milik  PT  Bridgestone  SRE  untuk  dijual  kepada  penadah  getah  rambung. Selanjutnya  petugas  keamanan  membawa  terdakwa  dan  barang  bukti  ke  pos  keamanan perkebunan  dan  setelah  tiba  dilokasi  barang  bukti  tersebut  ditimbang  dengan  hasil penimbangannya  dengan  berat  keseluruhan  1,9  kilogram  dan  dengan  nilai  jual  mencapai Rp.17.480  (tujuh  belas  ribu  empat  ratus  delapan  puluh  rupiah).  Selanjutnya  petugas keamanan  perkebunan  melaporkan  terdakwa  ke  kantor  polisi  serbalawan  untuk  diproses
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
lebih lanjut, sebab pelaku diketahui tidak memiliki izin dari pihak perusahaan PT Bridgestone SRE  untuk  mengambil  atau  memungut  getah  rambung  tersebut.  Pada  akhirnya  pelakunya mendapatkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan 4 (empat) hari. Dengan demikian jika dilihat dari pelanggaran pidananya dengan memperhatikan jumlah nilai barang atau hasil barang kejahatan yang menjadi objek perkara tersebut terbilang sangat kecil sekali, sehingga hukuman pidana penjara yang diberikan harus tetap dijalankan sesuai dengan perbuatannya. hal yang meringankan bagi pelaku adalah telah berperilaku sopan selama proses persidangan dan  mengakui  segala  perbuatannya  dengan  memungut  getah  karet  yang  berada  di perkebunanan milik Bridgestone dan atas kejahatannya ini belum sampai pelaku menikmati hasilnya dari mengambil getah karet tersebut. (Puji Setyo 2020)
Sebagaimana  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor  2  Tahun  2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sesuai dengan  ketentuan  pasal  2  dinyatakan  dalam  menerima  pelimpahan  perkara  pencurian, penipuan,  penggelapan,  dan  penadahan  ketua  pengadilan  wajib  memperhatikan  terlebih dahulu nilai barang atau uang yang akan menjadi objek perkara. Apabila objek perkara tidak lebih  dari  nilai  yang  ditentukan  sebagaimana  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana maka segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana yang diatur dalam pasal 205 sampai 210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Madari 2013) Namun bagaimanapun hakim sangat  tepat  memberikan  putusan  terhadap  pelaku  pencurian  yang  mengambil  getah rambung  di  perkebunan  milik  PT.  Briedgestone  SRE  yang  diketahui  tanpa  izin  dari  pihak perusahaan  tersebut  sehingga  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  ini  telah  memutuskan untuk menggunakan pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dengan Undang-Undang tersebut yang menjerat hukuman pidana bagi  pelaku  pencurian  yang  diketahui  dilakukan  oleh  orang  yang  telah  lanjut  usia  maupun yang  belum  lansia,  maka  tujuannya  agar  masyarakat  dapat  memahami  jika  melakukan pencurian  meskipun nilai  perkaranya  besar  maupun  kecil  maka  tetap  saja  dapat  dilakukan proses hukum supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Dengan ini digunakan sebagai bahan  penelitian  mengenai  tanggungjawab  pidana  pelaku  tindak  pidana  pencurian berdasarkan studi kasus putusan perkara nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim yang terkait dengan latar  belakang  diatas  pada  kasus  pencurian  memungut  getah  rambung  dengan  nilai  objek
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
perkaranya  kurang  dari  nilai  yang  telah  ditentukan  oleh  berdasarkan  pada  Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sebagai pertanggungjawaban pelaku pencurian dalam putusan hakim tetap dapat menjerat dengan pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Berbeda  halnya  dengan  pembahasan  yaitu  mengenai  pertanggung  jawaban  tindak pidana atas pencurian yang dilakukan oleh orang dengan mengidap kleptomania, selanjutnya tanggung  jawab  tindak  pidana  atas  pencurian  dengan  disertai  kejahatan  kekerasan  yang dilakukan terhadap anak,  dan pertanggungjawaban pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku  tindak  pidana  percobaan  pencurian  dengan  pemberatan.  Yang  pertama  dalam pertanggungjawaban  pelaku  pencurian  kleptomania  sendiri  dimana  seseorang  memiliki gangguan  jiwa  pada  emosi  dan  perilaku,  sehingga  pelaku  tersebut  tidak  dapat  menahan dirinya yang berkeinginan untuk mencuri. Pelaku pencurian dengan mengidap kleptomania berbeda dengan pelaku pencurian pada umumnya.  jika pelaku pencurian  biasa yang pada umumnya bahwa mereka mencuri biasanya dilakukan seorang diri atau berkelompok dengan sengaja atau mereka memiliki keinginan secara langsung untuk mengambil barang milik orang lain  sehingga  hasil  barang  curian  tersebut  dapat  digunakan  sesuai  dengan  tujuannya  yaitu mengambil  barang  untuk  dimiliki.  Sedangkan  pelaku  pencurian  dengan  mengidap kleptomania  bahwa  ia  melakukan  pencurian  seorang  diri  secara  spontan  dan  tidak menggunakan hasil barang curian tersebut secara pribadi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya  bagi  pelaku  pencurian  dengan  mengidap  kleptomania  dalam  peraturannya tidak  ada  penjelasan  mengenai  pertanggungjawabannya.    Tindak  pidana  bagi  pelaku pencurian yang mengidap kleptomania termasuk adanya kekosongan norma secara sah dan jika  dilihat  dari  kondisi  kejiwaan  pelakunya  berdasarkan  pada  pasal  44  KUHP  pada  intinya pelaku tersebut tidak dapat dipidana karena pembuatnya termasuk jiwanya terganggu karena adanya  suatu  penyakit  yang  berdasarkan  pada  alasan  pemaaf.  Pada  Penegak  hukum  akan memerintahkan supaya pelaku tersebut di rawat di rumah sakit kejiwaan paling lama yaitu satu  tahun.  Pelaku  yang  mengidap  kleptomania  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  atas perbuatannya,  sebab  sesuai  dengan  alasan  pemaaf  yang  memang  kondisinya  dianggap kurang sempurna akalnya. (Sutriani and others 2022)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Selanjutnya,  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  anak  terhadap  tindak  pidana pelaku pencurian disertai dengan kekerasan, dalam hal ini seorang anak tentunya dianggap masih  belum  cakap  dan  belum  mampu  bertanggungjawab  atas  semua  tindakan  yang dilakukannya sehingga dalam proses peradilan sangat berbeda dengan proses peradilan yang dilakukan oleh orang dewasa atau cakap hukum. Namun dalam kasusnya pelaku pencurian tersebut diketahui masih berumur 15 tahun dan belum merasakan hasil curiannya sehingga menurut  amar  putusan  tersebut  bahwa  secara  sah  terbukti  bersalah  karena  melakukan pencurian  dengan  disertai  melakukan  kekerasan.  Berdasarkan  pada  pasal  365  KUHP  telah memenuhi unsur yang ada yang melakukan pencurian dengan menggunakan cara didahului, disertai, atau diikuti secara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain. Dengan ini jika melakukan pencurian secara bersama-sama yaitu lebih dari dua orang maka pelaku dapat di jerat pasal 365 ayat (2) ke (2) KUHP. namun karena pelaku pencurian tersebut masih dibawah  umur  yaitu  masih  berumur  15  tahun  tentu  akan  dilakukan  rehabilitasi  dan mendapatkan  pembinaan  khusus  terhadap  pelaku  pencurian  yang  masih  dibawah  umur sehingga  pelaku  tersebut  dapat  dihindari  dari  lingkungan  penjara  dan  menghindari  dari dampak buruk yakni mentalnya terganggu dan tertekan saat berada dipenjara. Dalam pelaku pencurian  yang  dilakukan  anak  dengan  disertai  kekerasan  dapat  mengupayakan  bentuk pemidanaan bagi anak berdasarkan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Kamtono 2021)
Sedangkan, mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan. Dalam hal ini perbuatan melakukan percobaan  pencurian  dengan  memberatkan  pelaku  dapat  dijerat  pasal  363  KUHP  yang mengatur tentang pencurian dengan memberatkan. Kasus ini dilakukan oleh pelaku berumur 19 tahun dilakukan bersama-sama dengan temannya yang diketahui akan mengambil barang yang berada didalam rumah kosong. Namun dalam percobaan kejahatan bentuk percobaan yang dimaksud dalam kasus ini yaitu perbuatan kualifikasi atau Gequalifceerde poging bahwa perbuatannya telah terlaksanakan dengan cara mencuri isi rumah kosong dengan memanjat tembok kamar mandi kurang lebih tingginya 180 cm, sehingga pelaku dapat masuk ke rumah tersebut untuk diambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut, percobaan tindak pidana  diatur  dalam  pasal  53  ayat  (1)  KUHP.  Berdasarkan  pada  putusannya    pelaku  telah terbukti secara sah melakukan percobaan pencurian dengan dijerat dalam pasal 363 ayat (1)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
ke (5) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa  keterangan  saksi,  petunjuk  serta  keterangan  terdakwa  dengan  ini  dapat  dijatuhi pidana penjara satu tahun dan enam bulan sesuai putusan hakim. (Fauzi and Jainah 2022)
Maka dari itu jika digabungkan penjelasan diatas bahwa persamaannya adalah sama- sama  melakukan  tindak  pidana  pencurian  dengan  adanya  niat  ingin  mengambil  sesuatu barang milik orang lain. Namun terdapat perbedaan pada masing-masing subjek hukum yang terlibat  pada  proses  hukum  yaitu  yang  pertama  pelaku  tindak  pidana  pencurian  diketahui mengidap  kleptomania,  yang  kedua  melibatkan  anak  yang  menjadi  pelaku  pencurian  yang disertai pada kekerasan, dan terakhir pelaku pencurian yang melibatkan anak remaja  yang melakukan  percobaan  pencurian  dan  terdapat  perbedaan  mengenai  sanksi  pidana  yang disesuaikan dengan terjadinya melakukan suatu tindak pidana. Uraian singkatnya mengenai Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana  Pencurian  Yang  Dilakukan  Oleh  Seorang  Kleptomania, bahwa  subjeknya  yaitu  pelakunya  mengidap  gangguan  kejiwaan  (Kleptomania)  dan  untuk pertanggungjawabannya pelaku tersebut tidak dapat ditahan karena pelaku dianggap dalam keadaan gangguan jiwa dengan menerapkan pasal 44 KUHP berdasar  pada alasan pemaaf.
Pada Pertanggungjawaban Pidana Anak dibawah umur Terhadap Tindak Pidana Pelaku Pencurian  Dengan  Disertai  Kekerasan,  bahwa  subjeknya  merupakan    anak  yang  masih dibawah umur  yaitu  15 tahun namun tetap dapat  dijerat  dengan pasal 365  ayat  (2)  ke  (2) KUHP karena dilakukan secara bersama-sama lebih dari dua orang. akan tetapi sebagaimana pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak  tersebut  akan  dilakukan  rehabilitasi  dan  mendapatkan  pembinaan  khusus  terhadap pelaku pencurian yang masih dibawah umur sehingga pelaku tersebut dapat menghindari dari dampak negatif.
Sedangkan dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan  mencuri  dengan  pemberatan,  bahwa  subjeknya  dilakukan  oleh  remaja  yang berumur  19  tahun dengan  melakukan tindak  pidana  secara bersama-sama  atau dua  orang lebih, yang sengaja melakukan pencurian dengan memanjat rumah kosong untuk mengambil barang  di  dalam  rumah  tersebut  namun  kejadian  tersebut  pembuatnya  tidak  berhasil mengambil  barang  tersebut  karena  aksi  pelaku  diketahui  oleh  saksi.  pelaku  telah  terbukti secara sah melakukan percobaan pencurian dijerat dalam pasal 363 ayat (1) ke (5) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan alat bukti diajukan penuntut umum berupa keterangan saksi,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
petunjuk dan keterangan terdakwa dengan ini dijatuhi pidana penjara satu tahun dan enam bulan.
Berdasarkan pada uraian diatas yang menjadi rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai pokok pembahasan adalah bagaimana tanggungjawab pelaku pidana tindak pidana pencurian?

## METODE
Dalam  mengenai penelitian  ini, penulis  menggunakan  metode  penelitian yang  akan digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dengan sumber-sumber yang diperoleh dari kepustakaan yaitu Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada bahan hukum primer  dan  sebagai  bahan  hukum  sekunder  yaitu  dari  literatur-literatur  seperti  buku-buku hukum,  artikel  populer,  jurnal  hukum  dan  informasi  -  informai  lain  tentang  hukum  pidana untuk sebagai pendukung pembahasan.
Penulis  dalam  melakukan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Peraturan Perundang-Undangan  adalah  menelusuri  setiap  dasar  hukum  yang  berkaitan  dengan mengatur  tentang  sanksi  pidana  perkebunan  dan  tindak  pidana  pencurian,  kemudian pendekatan konseptual adalah menganalisis dan mempelajari pandangan hukum yang dapat menentukan  secara  tepat  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian-pengertian hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan  asas-asas  hukum  yang  relevan  mengenai pertanggungjawaban pidana pencurian dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi. Sedangkan  pendekatan  kasus  adalah  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  pemecahan  kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan  KUHP
Dalam  KUHP  tidak  ada  penjelasan  mengenai  sistem  pertanggungjawaban  pidana, namun  hanya  beberapa  pasal  saja  yang  menyebut  tentang  kesalahan  yaitu  secara kesengajaan dan kealpaan. Akan tetapi dalam istilahnya tersebut tidak dijelaskan secara rinci oleh Undang-Undang mengenai apa maknanya. Tanggung jawab merupakan keadaan yang wajib  atau  situasi  yang  harus  menanggung  semua  segala  sesuatu  perbuatan  yang  telah diperbuatnya  jika  ada  suatu  hal  yang  boleh  dipersalahkan.  Sebagai  orang  yang  telah
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
melakukan  pencurian  jika  berdasarkan  pada  pasal  362  KUHP  bahwa  orang  yang melakukannya secara melawan hukum dapat mempertanggung jawabkan dengan dijatuhkan hukuman pidana berupa sanksi pidana apabila pelaku benar-benar terbukti atas kesalahan karena perbuatannya dengan mengambil sesuatu barang tanpa izin dari pemiliknya sehingga barangnya tersebut telah diambil oleh orang lain. Kesalahan memang dapat dikatakan sebagai inti  dari tanggung jawab  tindak pidana  bagi  pelaku  atau pembuatnya.  Seperti  dalam  kasus pencurian getah karet atau getah rambung bahwa pelaku pencurian tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:
“Barangsiapa yang mengambil barang baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum,  diancan  karena  pencurian,  dengan pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  sembilan  ratus rupiah”
Menurut  pasal  362  KUHP  merupakan  pencurian  biasa  yang  sesuai  dengan  kriteria unsur-unsur  pokok  yaitu  barang  siapa,  mengambil  barang,  barang  tersebut  seluruh  atau sebagian  dimiliki  oleh  orang  lain,  dan  ada  maksud  memiliki  barang  tersebut  dengan  cara melawan hukum, maka ancaman hukumannya selama 5 tahun atau denda sebesar sembilan ratus rupiah. Unsur -unsur dalam pasal 362 diuraikan sebagai berikut:

## 1) Barang Siapa:
Unsur ini merujuk pada subjek hukum yaitu pelaku tindak pidana. Jadi kata “barang siapa”  berarti  pelakunya  tersebut dapat  siapa  saja  seseorang  yang  melakukan  tindakan atau perbuatan secara melawan hukum serta siapa pun dapat menjadi pelaku. unsur ini tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Mengingat bahwa dari sistem KUHP yang menjadi pelaku untuk melakukan tindak pidana hanya dilakukan oleh manusia. Mahrus Ali mengatakan  bahwa  subjek  perbuatan  pidana  menurut  KUHP  hanya  yang  diakui  adalah manusia atau disebut natuurlijk person . Sehingga badan hukum maupun yang bukan badan hukum belum diakui sebagai subjek pidana oleh KUHP. Kecuali pada beberapa Undang- Undang diluar KUHP yang mengakui sebagai subjek tindak pidana  adalah korporasi seperti pada  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  yang  telah  diubah  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001).  (Walandouw and others 2020)
Mengenai pelaku menurut pasal 55 KUHP itu disebut sebagai pembuat ( dader) yaitu yang  melakukan  ( plegen) ,  serta  menyuruh  melakukan  ( doen  plegen) ,  serta  turut  serta melakukan ( medeplegen) , serta menganjurkan melakukan ( uitlocken) , dan menurut pasal 56  KUHP  disebut  membantu  melakukan  ( medeplichtiger) .  Namun  adanya  suatu  alasan yang  menyebabkan  pelakunya  melakukan  tindak  pidana  pencurian  ialah  disebabkan adanya  faktor  kemiskinan  atau  faktor  ekonomi  dan  faktor  lingkungan.  mengenai  faktor kemiskinan  ataupun  faktor  ekonomi,  memang  hampir  setiap  hari  manusia  memerlukan kebutuhan  pribadi  dan  setiap  tahunnya  kebutuhan  tersebut  akan  semakin  tinggi.  Akan tetapi penghasilannya belum mampu menentukan keberhasilan untuk memenuhi semua kebutuhan yang terus meningkat ini. Sedangkan mengenai faktor lingkungan yang dapat menjadi pengaruh besar akan terjadinya pencurian yaitu disebabkan karena mendapatkan lingkungan  yang  tepat  untuk  dijadikan  sasaran  melakukan  tindak  pidana  pencurian misalnya  pelaku  yang  telah  mengetahui  situasi  lingkungan  tersebut  seperti  suasana komplek rumah yang begitu sepi,  dan biasanya terjadi pada siang hari, jelasnya ketika di siang hari banyak orang-orang tersebut sedang beraktivitas bekerja, maupun pada waktu malam hari bahwa setiap orang sedang beristirahat.(Irianty and others 2021)
2) Mengambil Barang:
Unsur ini jelas merujuk pada barang yang tidak berhak untuk diserahkan kepada orang lain.  Tidak  menyebutkan  dalam  pasal  362  KUHP  mengenai  kata  sengaja,  artinya  bahwa perbuatan tindak pidana pencurian pelakunya harus dikatakan dilakukan dengan secara sengaja  mengambil  barang  orang  lain.  Dengan  demikian,  unsur  yang  disengaja  ini  pada pasal 362 KUHP telah menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut termasuk delik sengaja.  Arti  dari  kesengajaan  memiliki  tiga  bentuk  yaitu  dengan  kesengajaan  yang dimaksud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, serta kesengajaan itu sebagai kemungkinan.
Kesengajaan sebagai maksud, bahwa kesengajaan itu telah dikehendaki oleh pembuat untuk  mewujudkan  perbuatannya,  menghendaki  untuk  tidak  berbuat  dalam  suatu kewajiban hukum, serta menghendaki timbulnya akibat dari perbuatannya. Sehingga saat pembuat  melakukan  tindakannya  yang  akan  menimbulkan  suatu  akibat  yang  dapat dikehendaki  dan  pelaku  telah  menyadari  bahwa  akibatnya  itu  pasti  akan  timbul  karena
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
perbuatannya  yang  telah  dilakukan  sehingga  orang  tersebut  melakukan  kesengajaan dengan  maksud  dan  kesimpulannya  ketika  pembuat  tahu  bahwa  ada  akibat  dari perbuatannya, maka akibatnya tersebut tidak akan terjadi jika dia tidak akan melakukan perbuatannya.  Berarti  bahwa  ketika  pembuat  telah  menghendaki  pada  suatu  akibatnya yang menjadi alasan untuk mendapatkan ancaman pidana. (Irianty and others 2021)
Kesengajaan sebagai suatu keharusan atau kepastian, kesengajaan berupa kesadaran seseorang  yang  disengaja  pada  suatu  akibat  yang  timbul  dari  akal  manusia,  yang  pada umumnya pasti akan terjadi disebabkan karena dilakukannya pada suatu tindakan tertentu yang  dilakukan,  serta  terjadinya  pada  suatu  akibat  tersebut  tidak  dapat  dihindarkan. Akibatnya  yang  timbul  tersebut  yaitu  akibat  lain  dari  perbuatan  yang  dilakukan  bukan sebagai konsekuensi yang dikehendakinya. Jadi perbuatannya  bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, sebaliknya pembuat telah memahami akibatnya itu pasti  akan  di  ikuti  dengan  perbuatannya.  (Wenno  and  others  2021)  Misalkan  saat merampok  atau  mencuri  di  sebuah  rumah, pelaku  menggorok  pemiliknya  dengan pisau tajam, akibatnya orang tersebut mati. Meskipun kematian terhadap orang tersebut tidak diinginkan namun semua orang tahu bahwa menggorok leher orang dengan pisau  tajam dapat menyebabkan kematian.
Sedangkan  yang  terakhir  kesengajaan  sebagai  kemungkinan,  maksudnya  adalah adanya suatu kesadaran ketika melakukan tindakan yang telah diketahuinya itu   melawan hukum, sehingga akibat lain yang mungkin akan timbul dari tindakannya itu, tetapi ia tidak menginginkan  dari  tindakannya.  Pelaku  tidak  membatalkan  niatnya  untuk  melakukan sesuatu,  bahwa  teori  ini  disebut  sebagai  kata  “apa  boleh  buat”. Sesungguhnya  bahwa akibat  dari  keadaan  yang  diketahui  kemungkinan  akan  terjadi  tetapi  tidak  diinginkan, namun jika untuk mencapai yang dimaksud resiko dengan timbulnya akibat atau disamping itu pun diterimanya. (Erlandi 2018) Kesengajaan ini dilakukan secara langsung namun tidak disertai dengan cara membayangkan akan kepastian yang akan terjadi melainkan hanya membayangkan  suatu  kemungkinan  akan  konsekuensinya  itu.  Misalkan  pelaku  tidak bermaksud mengakibatkan matinya orang, namun seharusnya pelaku dapat menghindari jika  pisau  ditusukkan  pada  bagian  perut  manusia  yang  menyebabkan  adanya  luka  yang serius  maka  mengakibatkan  kematian.  Kemudian  mengenai  kealpaan  yang  karena
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.
3) Barang Yang Diambil Sebagian atau Seluruhnya :
Unsur  ini  merujuk  pada  pasal  362  KUHP,  Dimaksudkan  untuk  mengambil  barang dengan sepenuhnya atau sebagian dengan bertujuan untuk dimiliki dengan cara hal-hal melawan hukum.
Kata  “mengambil” dengan  arti  yang  sempit  itu  hanya  menggerakkan  kedua  tangan serta  jari-jari  dengan  mengambil  benda-benda  dengan  dialihkan  ke  suatu  tempat  yang berbeda.  Oleh  karena  itu,  sifat  dasar  tindak  pidana  pencurian  adalah  sengaja  untuk merugikan kekayaan milik korban maupun barang yang diambilnya berupa barang-barang yang pasti bernilai dan berharga.
Barang  berharga  yang  dimaksud  adalah  berupa  barang  yang  memang  menurut pemiliknya  sangat  berharga,  biasanya  nilai  ekonominya  diketahui  sangat  tinggi.  Namun ada juga barang yang tidak berharga sama sekali atau tidak ada nilai ekonominya sama sekali,  tetapi  barang  tersebut  memiliki  nilai  historik  atau  kegunaannya  yang  dapat dianggap berharga bagi pemiliknya. Berbeda halnya jika barang tersebut tidak diketahui pemiliknya  dan  barang  tersebut  telah  sengaja  dibuang  oleh  pemiliknya,  dan  kemudian barang  tersebut  diambil  oleh  orang  lain,  maka  hal  itu  bukan  merupakan  sebagai  suatu tindak pidana pencurian.
4) Maksud Memiliki Barang Dengan Melawan Hukum:
Unsur  ini  merujuk  dalam  pasal  362  KUHP  bahwa  tindakan  yang  melanggar  hukum adalah  unsur  yang  tertulis  secara eksplisit dalam  rumusan  undang-undang.  Hal  itu bertentangan  dengan  hukum  apabila  unsur  yang  ditulis  dalam  suatu  pasal  bahwa seseorang  melakukan  sesuatu  tindakan  yang  melawan  hukum  yang  pada  dasarnya  itu bertentangan  dengan  Undang-Undang.  perbuatan  dengan  mengambil  barang  jika dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan maksud tersebut ditujukan  sebagai  menguasai  suatu  barang  untuk  diambil  serta  pelakunya  seharusnya mengetahui bahwa status kepemilikan barang tersebut bersifat melawan hukum. Menurut oleh  S.R  Sianturi  terhadap  kata  “memiliki”  ialah  melakukan  perbuatan  apa  pun  dengan barang  tersebut  seperti  halnya  sebagai  pemiliknya.  Jadi  orang  yang  mengambil  barang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
tersebut  dengan  maksud  memperlakukan  barang  seperti  pemilik  aslinya  yang  nantinya barang yang diambil tersebut dapat dijual.
Selain  itu  berbeda  halnya  dengan  pasal  363  KUHP  yang  harus  memenuhi  kriteria unsur-unsur  tambahan  dengan  pemberian  sanksi  lebih  berat  jika  dibandingan  dengan pencurian  biasa  yang  diatur  dalam  pasal  362  KUHP.  Mengenai  pasal  363  KUHP  memiliki  2 (dua)  unsur-unsur  yang  harus  dipenuhi  yaitu  Pertama  hukuman  maksimal  tujuh  tahun  jika perbuatan yang dilakukan itu :
1. pencurian ternak.
2. pencurian  saat  terjadinya  musibah  misalnya  waktu  ada  kebakaran,  letusan,  banjir, gempa  bumi,  atau  gempa  laut,  gunung  meletus,  kapal  karam,  kapal  terdampar, kecelakaan kereta apai, hura-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian pada waktu malam di sebuah rumah atau perkarangan tertutup.yang ada rumahnya.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan secara bekerja sama.
5. Pencurian  dengan  melakukan  merusak,  memotong,  atau  memanjat,  atau  memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu.
Kedua  melakukan  pencurian  dilakukan  saat  malam  hari  disebuah  rumah  disertai dengan dilakukan lebih dari 2 orang, dan melakukan pengrusakan, pembongkaran, memanjat dan  sebagainya  sesuai  dengan  nomor  3,  4,  dan  5  yang  tercantum  diatas,  maka  hukuman penjara  bagi pelaku pencurian  maksimal  9  tahun,  jika  pencurian  tersebut telah  memenuhi pokok  dari  unsur  sebagaimana  dalam  pasal  363  KUHP,  dilakukan  dengan  cara  keadaan tertentu  maka  hukumannya  lebih  berat  karena  pasal  ini  disebut  sebagai  pemberatan hukuman pencurian. (Wicaksono and others 2021)
Bagaimanapun  juga  pelaku  tindak  pidana  pencurian  harus  mampu  untuk mempertanggungjawabkan  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  dengan  mengambil  barang milik orang lain tanpa izin. Mengenai tanggung jawab pelaku pencurian bahwa kondisi pelaku tersebut yang telah terbukti mengambil getah karet atau getah rambung milik perusahaan Jepang tepatnya yang berada di Kabupaten Simalungun, bahwa pelaku harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga perkaranya dapat diproses sesuai dengan Undang-undang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
yang  berlaku  saat  ini.  sesuai  dengan  barang  bukti  bahwa  pelaku  pencurian  tersebut  telah terbukti  secara  tidak  sah  telah  mengambil  sesuatu  barang  dibawah  kekuasaannya  dengan bertujuan untuk dimiliki oleh dirinya sendiri. jadi mengenai pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan pada studi kasus tentang Putusan Perkara Nomor 590/Pid.B/2019/PN.sim bahwa pelakunya telah memenuhi kriteria dalam unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP mengenai pencurian biasa yaitu:
1. barang  siapa  adalah  orang  atau  pelakunya  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  telah terpenuhi,
2. yang  diambil  tentunya  berupa  barang  maksudnya  adalah  pelaku  mengambil  barang berupa getah rambung atau getah karet tanpa izin oleh pemiliknya dengan barang seberat 1,9 Kilogram telah terpenuhi.
3. seluruhnya atau sebagian yaitu getah rambung atau karet tersebut milik dari perusahaan Jepang yang berdiri di kabupaten simalungun yaitu PT Briedgestone RSE telah terpenuhi, dan
4. dengan  bermaksud  memiliki  barang  dengan  melanggar  hukum  adalah  berupa  barang getah rambung untuk dijual ke penadah getah illegal telah terpenuhi.
Dari jumlah besaran barang yang diambil oleh pelaku, bahwa barang yang telah dicuri oleh pelaku adalah getah rambung dengan ditaksir seharga Rp. 17.480 (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah). maka jumlah tersebut sangat kecil dari batas minimum tindak pidana  pencurian  ringan  yang  sebagaimana  yang  diatur  dengan  pasal  364  KUHP  tentang pencurian  ringan  yang  berbunyi  “apabila  tidak  dilakukan  dalam  sebuah  rumah  atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”. dalam hal ini kejadian pelaku  melakukan  pencurian  getah  rambung  atau  getah  karet  adalah  berada  di  areal perkebunan,  artinya  dengan  kata  lain terjadinya tindak  pidana  pencurian  dilakukan  di  luar rumah atau pekarangan tertutup.
Dan selanjutnya sebagaimana yang diatur pada pasal 2 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2012, bahwa pelaku secara tidak sah terbukti mencuri barang dengan nilainya yang kurang dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). maka seharusnya pelaku tidak dapat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
dilakukan  penahanan  maka  dilakukan  dengan  acara  pemeriksaan  cepat  dengan  dilakukan oleh hakim tunggal sesuai yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP. seharusnya dalam kasus ini  pelaku  pencurian  tersebut  bukan  diproses  sebagai  kasus  pencurian  biasa  melainkan termasuk  dalam  kategori  tindak  pidana  pencurian  ringan  sebagaimana  berdasarkan  dalam pasal 364 KUHP. Dan sebagai tanggungjawab pelaku pencurian bahwa perbuatan pelaku tidak dilakukan  didalam  sebuah  rumah  atau  pekarangan  tertutup  yang  ada  rumahnya  namun pencurian tersebut dilakukan di areal perkebunan dengan mengambil getah rambung atau getah  karet,  sehingga  secara  jelasnya  bahwa  kejadian  tersebut  telah  dilakukan  di  areal perkebunan milik Perusahaan Jepang dan nilai kerugiannya pun juga sangat kecil, akan tetapi pelaku tersebut seharusnya paling tepat untuk dijerat dengan pasal 364 KUHP dimana dapat diancam dengan pidana paling lama 3 bulan atau denda dua ratus lima puluh rupiah. (Utami and Hamsir 2021)

## Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
Sebagaimana  dalam  pasal  55  Undang-Undang  RI  Nomor  39  tahun  2014  tentang Perkebunan juga mengatur tentang pencurian sama halnya dengan pasal 362 KUHP, namun ancamannya  berbeda  yaitu  dalam  pasal  ini  pelaku  dapat  dipidana  penjara  selama  empat tahun atau denda sebanyak empat miliar rupiah. Jika dalam kasus pencurian hasil panen di perkebunan  tersebut  sebagaimana  mengenai  putusan  pengadilan  simalungun  nomor 590/Pid.B/2019/PN.  Sim,  bahwa  pelaku  dapat  bertanggungjawab  dengan  didakwa  dengan pasal  yaitu dengan  dakwaan  pertama  yaitu pasal  111  Undang-Undang RI  Nomor 39  Tahun 2014  tentang  Perkebunan  dan  dakwaan  kedua  yaitu  pasal  107  huruf  d  Undang-Undang  RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Mengenai dakwaan pertama, tentang pasal 111 Undang - Undang RI Nomor 39 Tahun 2014  tentang  Perkebunan  bahwa  “setiap  orang  menadah  hasil  u saha  perkebunan  yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana pasal 78 dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda paling banyak tujuh miliar rupiah”. Unsur dari pasal ini adalah yang pertama adalah dalam kata setiap orang maka telah jelas yaitu orang atau korporasi baik itu berbadan  hukum  maupun  tidak  berbadan  hukum.  Yang  kedua  adalah  menadah,  ini  dapat berupa  perbuatan  dengan  harapan  memperoleh  keuntungan,  dengan  melakukan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
mengangkut  dan  dapat  melakukan  dengan  menyimpan  atau  menyembunyikan  yang  telah diketahui secara patut bahwa benda yang diperoleh tersebut merupakan dari hasil kejahatan. (Laoritan and others 2021)
Mengenai dakwaan yang kedua tentang Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa “memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana  pasal  55  dipidana  dengan  pidana  penjara  selama  empat  tahun  atau  denda paling  banyak empat  miliar  rupiah”. Akan  tetapi  dalam  proses  persidangan  dalam  kasus pencurian yang telah diuraikan, bahwa terdakwa tersebut didakwakan dengan pasal 193 ayat 1 KUHAP jo. Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Dalam  Putusan  Pengadilan  Simalungun  bahwa  hal  ini  terdakwa  tersebut  dikenakan pada pasal 193 ayat 1 KUHAP jo Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu dilakukan secara tidak sah memungut getah rambung atau getah karet  milik  perusahaan  besar  milik  Jepang  yang  berada  di  Kabupaten  Simalungun  dengan menjatuhkan  sanksi  pidana  penjara  selama  dua  bulan  empat  hari.  Akan  tetapi  didalam Undang-Undang  RI  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan  tidak  dijelaskan  mengenai jumlah  kerugian  yang  dapat  dikenakan  sanksi  terhadap  terdakwa  dengan  pasal  ini. bagaimanapun sewaktu pengadilan menyatakan bahwa terdakwa bersalah karena melakukan pencurian,  maka  dalam  kasus  memungut  hasil  perkebunan  ini  dapat  dikenakan  hukuman terhadapnya  dan  hakim  dapat  menjatuhkan  vonis  hukuman  atas  dirinya  sebagaimana disertakan dalam pasal 193 dari ayat (1) KUHAP yang berbunyi:
“  Jika  pengadilan  berpendapat  bahwa  terdakwa  bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang didakwa kan  kepadanya, maka  pengadilan menjatuhkan pidana” (Martua and  Tawang  Dian Adriawan Daeng 2020)
Ketentuan yang diatur berdasarkan pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, berbagai dari kalangan masyarakat yang awam terhadap hukum  negara  kita,  masih  menimbulkan  perdebatan  karena  masih  dianggap  adanya kekaburan serta pengertiannya masih belum jelas mengenai perbuatan memanen dan atau memungut  sehingga  membutuhkan  penafsiran  yang  jelas  dalam  penerapannya  yang memerlukan multitafsir sesuai dengan asas legalitas dalam prinsip hukum pidana. (Ismanto 2022) berdasarkan pada pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan  ditelaah  mengenai  kata-kata  memungut  dan  memanen  secara  tidak  sah  jika
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
disanding dengan KUHP yaitu dengan pasal 362 KUHP, pasal 363 KUHP dan pasal 364 KUHP yang  dimaksudkan  adalah  perbuatannya  sama-sama  untuk  mengambil  sesuatu  barang. (Susan 2019) didalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mengenai tindak pidana ringan dipertegas bahwa nilai kerugian yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka diancam dengan pidana penjara selama tiga bulan dan jika kurang dari nominal tersebut tidak dapat ditahan.
Pemidanaan  tersebut  dapat  dilihat  dari  dasar  pembenar  penjatuhan  pidana  yaitu memiliki tiga teori yang harus diketahui yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan adalah sebagai berikut;
1. Yang  pertama,  mengenai  teori  absolut  adalah  memiliki  tujuan  untuk  memidanakan terletak  pada  dalam  hukum  pidana  itu  sendiri,  "barang  siapa  yang  dilakukan  suatu perbuatan  pidana  maka  harus  dijatuhkan  hukum  pidana."  Teori  ini  disebut  teori pembalasan dari kesalahan orang, oleh karena itu adalah pembalasan yang diteruskan sebagai bentuk penebusan dosa. (Hikmawati Puteri 2016)
2. Yang kedua teori yang relatif adalah memiliki tujuan memidanakan untuk mencegah, menghalangi  orang  lain  agar  tidak  melakukan  kejahatan  yaitu  dengan  cara  ditakut- takuti,  untuk  memperbaiki  mereka  yang  melakukan  tindak  pidana  atau  melawan hukum,  dan  untuk  melindungi  masyarakat  dari  kejahatan  yang  terjadi.  Jadi  teori  ini menitikberatkan  pada  tujuan  hukuman  sehingga  jika  adanya  ancaman  hukuman pidana maka semua manusia tidak ada yang melanggar. (Anugrah Roby 2019)
3. Dan yang terakhir mengenai teori gabungan adalah kombinasi antara teori absolut dan relative yang penjatuhannya bertujuan untuk orang yang melakukan kejahatan tidak akan  melakukan  kejahatan  lagi  sehingga  ada  paksaan  yang  berupa  ancaman  pidana memungkinkan orang akan patuh dan taat pada hukum. (Rivaldy Muhammad Fauzar and Rahmawati Mety 2018)
Namun  mengenai  unsur-unsurnya  pasal  55  huruf  d  dan  pasal  107  huruf  d  Undang- Undang  RI  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan  sama-sama  membahas  istilah “memungut dan memanen secara tidak sah” yaitu “mengambil” maksudnya yang diambil itu adalah  barang  atau  benda. “status  pemilik  barang”  terseb ut  adalah  milik  orang  lain  dan memiliki tujuan dengan niat memiliki barang dengan melawan hukum. Sehingga istilah kata-
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
kata  memungut  dan  memanen  secara  tidak  sah  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana pencurian akan tetapi hanya saja diatur tersendiri didalam Undang-Undang perkebunan dan kelemahan pasal ini hanya saja tidak memiliki penjelasan untuk mengatur mengenai jumlah nilai kerugian.
Yang terpenting adalah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Tentang Perkebunan yang paling tepat untuk diterapkan kepada pelaku mengingat sebagaimana dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi bahwa suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum dan juga diatur dalam aturan yang khusus maka yang diterapkan hanya yang khusus. perbuatan  pelaku  pencurian  yang  mengambil  getah  karet  atau  getah  rambung  bahwa  di perkebunan  memang  telah  memenuhi  unsur  yang  diatur  pada  pasal  107  huruf  d  Undang- Undang  RI  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan  yaitu  mengenai  setiap  orang  telah terpenuhi  yang  memang  mengacu  pada  pelakunya  yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana dengan  mengambil  getah  karet/  atau  getah  rambung  milik  perusahaan  Jepang  yaitu  PT. Bridgestone  SRE.  Jadi  ketentuan  dalam  KUHP  mengenai  pidana  umum  tidak  berlaku  pada kasus  pencurian  di  perkebunan,  dan  yang  seharusnya  pada  kasus  tersebut  dikategorikan sebagai  pencurian  ringan  dalam  pasal  364  KUHP  dan  PERMA  Nomor  2  Tahun  2012  tidak berlaku  bagi  pencurian  terhadap  hasil  perkebunan  karena  diatur  oleh  aturan  pidana  yang khusus  di  luar  KUHP  yakni  pasal  107  Undang-Undang  RI  Nomor  39  Tahun  2014  tentang Perkebunan. (Simamora and Svinarky 2020)
Mengenai  kondisi  kesehatan  pelaku  secara  fisik  kondisinya  dalam  keadaan  yang sangat  baik  sehingga  dapat  dikatakan  pelaku  mampu  bertanggungjawab.  Dan  selanjutnya dikatakan “ secara  tidak  sah  telah  memanen  dan  atau  memungut ” bahwa  ketika  pelaku memiliki niat dan mengambil barang tersebut yang berupa getah rambung atau getah karet dengan dimasukkan kedalam kantong plastik karena mengambil barang tersebut dilakukan tanpa izin, maka tindakan tersebut dinamakan melawan hukum. Bagaimanapun juga pelaku dapat  menjalankan  hukuman  pidana  karena  tidak  mengalami  gangguan  jiwa  atau  cacat sehingga  tidak  memenuhi  berdasarkan  pasal  44  ayat  (1)  KUHP  yang  berbunyi:  bahwa barangsiapa  melakukan  perbuatan  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit maka tidak dapat dipidana. Dalam hal ini mengenai putusan hakim yang telah menjerat pelaku pencurian yang dilakukan oleh lanjut usia dengan menggunakan Undang-Undang tentang Perkebunan agar
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya,  dan  dengan  putusan  tersebut  dapat memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak mengulangi perbuatannya meskipun nilai  kerugian  sangat  kecil  ataupun besar  namun  perbuatannya  tetap  dikatakan  melanggar hukum.
Seperti  yang  diuraikan  mengenai  tanggung  jawab  pelaku  tindak  pidana  pencurian, bahwa secara yuridisnya tidak ada yang menentukan pelaku kejahatan terkait dengan kriteria umur. Siapapun pelaku atau terdakwanya, apakah itu anak-anak, remaja, maupun orang telah lanjut usia atau sudah renta, akan tetapi kasus tersebut hanya diserahkan saja pada proses persidangan. Misalkan seperti pada pada kasus yang dibahas ini bahwa ketika seorang yang telah  renta  diproses  ke  ranah  hukum  karena  melakukan  pencurian  maka  hanya  tinggal melihat  pada  keadilan  dan  kemanfaatannya  saja.  Yang terpenting  adalah  orang  yang telah dipidana dengan berdasarkan KUHP maupun Undang-Undang tentang Perkebunan harus bisa memberikan manfaat terhadap terdakwa. sehingga terdakwa dapat nantinya memperbaiki perbuatannya dikemudian  hari  ketika  ia menjalani  sebagai  terpidana.  (Sutriadi Deawit  and Simangunsong Frans 2022)

## KESIMPULAN
Mengenai tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian, bahwa secara yuridisnya tidak ada yang menentukan pelaku kejahatan terkait dengan kriteria umur. Siapapun pelaku atau terdakwanya, apakah itu  anak-anak, remaja, maupun lanjut usia, proses hukum tetap dilakukan.
Bahwa  berdasarkan  tanggung  jawab  bagi  pelaku  pencurian  yang  telah  terbukti bersalah dengan mengambil barang berupa getah karet senilai Rp. 17.480  atau tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah dengan berat keseluruhan barang yang di ambil adalah 1,9-kilogram  yang  dilakukan  oleh  seorang  diri  di  perkebunan  milik  perusahaan  jepang sehingga dalam KUHP merupakan pencurian biasa yang dapat dijerat dengan pasal 362 KUHP. Oleh  sebab  itu  perbuatannya  tersebut  sesuai  dengan  kriteria  unsur-unsur  pada  pasal  362 KUHP yaitu “barang siapa” yaitu pelaku tindak pidana telah terpenuhi, “mengambil yaitu yang diambil adalah getah karet, “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” yaitu barang tersebut seluruhnya milik perusahaan Jepang yaitu PT Bridgestone SRE, dan “dengan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
maksud memiliki barang secara melawan hukum” yaitu pelaku memiliki niat mengambil getah karet untuk dijual kepenadah illegal.
Namun meskipun diketahui bahwa pelaku pencurian yang telah terbukti mengambil getah  karet tersebut  dengan nilainya  kurang dari  Rp.  2.500.000,00  atau  sejumlah  dua  juta lima ratus ribu rupiah, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam  KUHP bahwa  yang  seharusnya  pelaku  tidak  dapat  ditahan,  namun  justru  pelaku  tindak  pidana pencurian  tersebut  tetap  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  sesuai  dengan dakwaan berdasarkan putusan pengadilan simalungun nomor 590/Pid.B/2019/PN Sim bahwa pelaku  didakwa  dengan  pasal  193  ayat  1  KUHAP  jo.  Pasal  107  huruf  d  Undang-Undang  RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu dengan secara tidak sah memungut getah karet milik perusahaan besar milik Jepang yaitu PT Briedgestone SRE tanpa izin dengan pidana penjara selama dua bulan dan empat hari. ketentuan pidana dalam Undang-Undang Tentang Perkebunan yang paling tepat diterapkan kepada pelaku mengingat sebagaimana dalam pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum dan juga diatur dalam aturan yang khusus maka yang diterapkan hanya yang khusus. Maka dengan hal  ini  hakim  tetap  memberikan  hukuman  kepada  pelaku  pencurian  biasa  dengan menggunakan  teori  pembalasan  kepada  pelaku  dan  memberikan  pandangan  kepada masyarakat  agar  kedepannya  tidak  ada  lagi  kejadian  pencurian  di  kawasan  perkebunan walaupun kasus tersebut sangat sepele.

## DAFTAR PUSTAKA
Anugrah  Roby.  2019.  ‘PEMAAFAN  KORBAN  DITINJAU  DARI  TUJUAN  PEMIDANAAN  DALAM PEMBAHARUAN  HUKUM  PIDANA  DI  INDONESIA’, Ilmu  Hukum :  Fakultas  Hukum Universitas Riau , 8.1: 20 – 35 https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v8i1.5939

## Erlandi, Gede Agastia. 2018. ‘PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA TERKAIT PENGHINAAN
AGAMA’, Jurist - Diction , 1.2: 537 – 56 https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.11007
Fauzi, M.Yusuf, and Zainab Ompu Jainah. 2022. ‘ANALISIS PERTANGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP  PELAKU  YANG  MELAKUKAN  TINDAK  PIDANA  PERCOBAAN  PENCURIAN DENGAN  PEMBERATAN(Studi  Putusan  Nomor:122  /Pid.B/2021/PN.Kbu)’, Suara Keadilan , 23.1: 95 – 118 https://doi.org/https://doi.org/10.24176/sk.v23i1.8558
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## Hikmawati Puteri. 2016. ‘PIDANA PENGAWASAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA BERSYARAT
MENUJU K EADILAN RESTORATIF’, Negara Hukum , 7.1: 71 – 88 https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.923
Irianty, Devy Inovany, Olga A Pangkerego, and Evie Sompie. 2021. ‘KAJIAN YURIDIS TE NTANG TANGGUNG  JAWAB  PELAKU  TINDAK  PIDANA  PENCURIAN  BERDASARKAN  KITAB UNDANG- UNDANG
HUKUM PIDANA’, Lex Crimen , 10.7: 177 – 86 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/35010 [accessed  5 December 2022]
Ismanto, Jaya Ade, Albisar Madiasa, Mulyadi, Mahmud, Siregar Mahmud. 2022. ‘PENERAPAN PASAL  107  HURUF  (D)  UNDANG-UNDANG    NOMOR  39  TAHUN  2014  TENTANG PERKEBUNAN UNTUK MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWITDI PT.  PERKEBUNAN  NUSANTARA  IV(StudiPutusan  Nomor158/Pid.B/2020/PN.Sim, 303/Pid.B/2020/PN.Sim, 324/Pid.B/2020/PN.Sim)’, Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum , 2.1:  58 – 64 https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/23 [accessed  5 December 2022]

## Kamtono, Hery. 2021. ‘PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN
(Studi Putusan Perkara Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Sgn)’, Dinamika Hukum , 12.2: 49 – 62 https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/7330 [accessed 6 December 2022]
Laoritan,  Evan,  Frankiano  B  Randang,  and  Hironimus  Taroreh.  2021.  ‘TINDAK  PIDANA MENADAH  HASIL  USAHA  PERKEBUNAN  YANG  DIPEROLEH  DARI  PENJARAHAN  ATAU PENCURIAN’,
LEX PRIVATUM , IX.5: 188 – 96 http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33511 [accessed  5 December 2022]

## M.A Ferdiansyah, and Frans Simangunsong. 2022. ‘PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU BINARY
OPTION TERHADAP HUKUM’, 2.2: 628– 48 https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.93
Madari,  Muhammad  Soma  Karya.  2013.  ‘Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  Dan Jumlah  Denda  KUHP  Terhadap  Perkara  Tindak  Pidana  Pencurian’, Cita  Hukum ,  1.2: 335 – 50 https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.3000
Martua, Abastian, and Tawang Dian Adriawan Daeng. 2020. ‘PENERAPAN SANKSI TERHADAP KASUS  TINDAK  PIDANA  PENCURIAN  DALAM  KUHP  DENGAN  UNDANG-UNDANG PERKEBUNAN  DALAM  PUTUSAN  PENGADILAN  SIMALUNGUN  NOMOR  590/ PID.B/2019/PN
SIM’, Hukum Adigama , 3.1: 866 – 84 https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/8930 [accessed 21
December 2022]
Rivaldy Muhammad Fauzar, and Rahmawati Mety. 2018. ‘KON SEP SANKSI PIDANA PENJARA CICILAN  SEBAGAI  ALTERNATIF  PEMENJARAAN  BARU  DALAM  UPAYA  MENGATASI
OVER  CAPACITY/KELEBIHAN  KAPASITAS  DI  DALAM  LEMBAGA  PERMASYARAKATAN’,
Hukum Adigama , 1.1: 1 – 25 https://doi.org/https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2159
Simamora,  Lisa,  and  Irene  Svinarky.  2020.  ‘ANALISIS  YURIDIS  TENTANG  TINDAK  PIDANA PENCURIAN  DILIHAT  DARI  PERMA  NOMOR  02  TAHUN  2012  DAN  KUHP’, SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa , 2.2
https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/2179 [accessed 6 December 2022]
Simangunsong,  Frans.  2014.  ‘PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP  PELAKU  TINDAK  PIDANA NARKOTIKA  (  Studi  Kasus  Di  Kepolisian  Resor  Surakarta  )’, Journal  RECHSTAAT  Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA , 8.1: 1 – 10 https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/rechstaat/article/view/7 [accessed 21

## December 2022]
Susan. 2019. ‘TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENJARAHAN DAN PENCURIAN
DI BIDANG PERKEBUNAN DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM’, Wasaka Hukum , 7.2: 282 – 98 https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/20 [accessed 5 December 2022]
Sutriadi  Deawit,  and  Simangunsong  Frans.  2022.  ‘DINAMIKA  PERSINGGUNGAN  HUKUM ADMINISTRASI  DAN  HUKUM  PIDANA  DI  INDONESIA’, Jurnal  Inovasi  Penelitian ,  3.2: 5013 – 28 https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v3i2.1768
Sutriani,  Komang,  Ida  Ayu  Putu  Widiati,  and  Ni  Made  Sukaryati  Karma.  2022. ‘Pertanggungjawaban  Tindak  Pid ana  Pencurian  Yang  Dilakukan  Oleh  Seorang Kleptomania’, Jurnal  Preferensi  Hukum ,  3.1  (Universitas  Warmadewa):  68 – 72 https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4626.68-72
U tami, Feby Reski, and Hamsir Hamsir. 2021. ‘Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda’, Alauddin Law Development Journal , 3.1: 171 – 77 https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.15093
Walandouw, Rony A, Diana Pangemanan R, and Pondaag Hendrik. 2020. ‘UNSUR MELAWAN HUKUM YANG SUBJEKTIF DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN PASAL 362 KUHP’, Lex Crimen , 9.3: 249 – 57
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/30832 [accessed  21 December 2022]
Wenno,  Valentino,  Johb  Dirk  Pasalbessy,  and  Hattu  Jacob.  2021.  ‘Pertanggung  Jawaban Hukum  Pelaku  Tindak  Pidana  Penyuapan’, Jurnal  Ilmu  Hukum ,  1.9:  943 – 60 https://doi.org/https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i9.814
Wicaksono,  Haryo,  Budiyono,  and  Haryanto  Dwiatmodjo.  2021.  ‘PENERAPAN  PASAL  363 KUHP  TINDAK  PIDANA  PENCURIAN  DALAMKEADAAN  MEMBERATKAN  (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor
235/Pid.B/2015/PN.Clp)APPLICATION  OF  ARTICLE  363  OF  THE  CRIMINAL  CODE  OF THEFT IN AGGRAVATING CIRCUMSTANCES (Juridical Review of Cilacap District Court Decision  No.  235/Pid.B/2015/PN.Clp)’, Soedirman  Law  Review ,  3.1:  150 – 60 http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/127 [accessed 6 December 2022]