## POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN  PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KAWASAN
~SYARAKAT PESISIR, KABUPATE~ BANGKA
Soewartoyo*  dan  Toni  Soetopo**

## Abstract
The regional autonomy gives opportunities to the local government to make policy and program  regarding  human  resources  devel9pment  based  on  its  natural  resources  and  the needed of its  society. Human resources development has a strategic position if it is directed accordingly to the  natural resources potentials.  This is  because human resource with good quality  will  able  to  save the  environment preservation.  Using quantitative  and qualitative approach,  this  article aims to describe the potential  natural resources  and human resource development in Bangka District.  The discussed aspects would be related to the potential of the  natural  resources,  which  connected  to  the  regional's  development  program,  including human resource development. The results of this study show that the lack quality ofhuman resources  in  research  area  needs  the  improvement  of education  and  skill.  Moreover,  the empowerment of society in coastal area, through skill's improvement as an anticipation of post tin-mining production in Bangka District should be done.
Keywords: regional autonomy, human resources and natural resources
Era otonomi daerah, memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk menyusun  kebijakan dan program pembangunan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki dan kebutuhan  masyarakat setempat. Pembangunan Si:>M mempunyai posisi strategis apabila diarahkan sesuai dengan potensi SDA, karena SDM yang berkualitas akan mampu menjaga pelestarian lingkung~. Tulisan ini bertujuan memberikan gambaran potensi  SDA dan  pembangunan  SDM  di  Kabupaten  Bangka. Aspek-aspek  yang  dibahas berkaitan dengan potensi sumber daya yang terkait  dengan program  pembangunan daerah termasuk pembangunan SDM. Hasil kajian menunjukkan bahwa SDM masyarakat yang rendah memerlukan peningkatan pendidikan dan ketrampilan. Untuk itu diperlukan pemberdayaan masyarakat pesisir dengan meningkatan ketrampilan sebagai antisipasi kedepan paska produksi tambang  timah  di  Kabupaten  Bangka perlu dilakukan.  Pendekatan yang digunakan  dalam kajian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
Kata kunci : Otonomi daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam.
•Peneliti pada PUsat Penelitian Kependudukan- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI). •Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI).

## 1.  LA TAR BELAKANG
Kualitas sumber daya manusia (human resources) dari suatu negara merupakan salah  satu  faktor  penting  dan  menentukan  dalam  usaha percepatan  pembangunan. Sumber daya manusia (SDM) merupakan agen-agen pembangunan yat)g secara aktif dapat meritberdayakan potensi sumber daya alam (SDA) menuju kearah yang lebih produktif. Namun sebaliknya manusia juga dapat mengeksploitasi SDA tanpa melihat dampak  negatif yang  ditimbulkan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu  menyadari pentingnya usaha pembangunan SDM melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi warganya (SDM) dan memanfaatkan potensinya secara efektip bagi pembangunan sosial-ekonomi dalam negara yang bersangkutan. (M. Todaro, 2000). Sementara  itu modal fisik (SDA)  merupakan faktor produksi yang harus dimanfaatkan secara arif untuk kepentingan masyarakat yang merupakan kelompok yang perlu ditingkatkan kehidupannya.
Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa perlu mengatur dan menata arab dan strategi pembangunan yang·lebih baik, dengan melaksanakan pembangunan dan penyelenggaran pemerintahan yang demokratis, transparansi dan mampu memotivasi partisipasi masyarakat terlibat dalam pembangunan ke segenap wilayah, sehingga perlu penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bersifat desentralistik dan otonom. Artinya kabupaten/kota  mempunyai  kewenangan  dan  mengatur  serta  menentukan  arab pembangunan yang akan dikembangkan. Selanjutnya daerahjuga mempunyai hak dalam proses pengangkatan pemimpinnya maupun kebijakan di  daerahnya.  Otonomi juga memberikan  harapan  terhadap  percepatan  pembangunan.  Ryaas  Rasyid  (2000) menyatakan bahwa tugas pemerintah daerah harus mampu menciptakan "comparative advantage dan  "competitive  advantage"  dengan  cara petama,  pemerintah  harus dapat menjamin terciptanya suasana kondusif bagi penanaman modal dan kegiatan berusaha  di  kabupatenlkota.  Kedua,  pemerintah  daerah  dapat  memfasilitasi  dunia usaha dengan kemudahan kemudahan seperti peraturan dan perijinan.
Secara  teoritis  desentralisasi  merupakan"  the  transfer  of responsibility for planning,  management,  and the  raising and allocation  of resources from  central government and its  agencies  to field  units  of government  agencies,  subordinate units or levels of government,  semi autonomous public authorities or corporation, area  wide,  regional  or functional  authorities,  or non-governmental private  or voluntary  organizations  (Rondinelli  and Nellis,  1986: 4-23.  Dengan  demikian otonomi daerah akan memberi kewenangan yang lebih bes~ bagi kabupaten dan kota dalam  menyusun  berbagai  perencanan  kebijakan  pembangunan  sosial-ekonomi, termasuk  di  dalamnya pembangunan  SDM  terkait  dengan  upaya  meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun demikian hingga saat ini penduduk Indonesia sebagaian besar masih bermukim (tinggal) di pedesaan, dengan kondisi sosial ekonominya masih perlu ditingkatkan. Sehingga prioritas pembangunan pemerintah (kabupatenlkota) perlu meningkatkan pengembangan SDM  dan  mengurangi angka kemiskinan di wilayah pedesaan  dan  kawasan  rentan  kemiskinan  di  kabupatenlkota.  Di  sisi  lain,  dengan
62
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
semakin banyaknya tugas yang harus elilaksanakan pemerintah, termasuk kabupaten/  · kota telah membawa kabupaten dan kota akan memiliki be ban tugas bertambah banyak (Pramusinto, A., 2002). Untuk mengurangi beban tersebut pemerintah kabupaten dan kota harus mampu mengoptimalkan pelaksanan pembangunan secara efisien dan efektif dengan memanfaatkan  sumber daya keuangan seoara transparan. .
Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bangka Belitung yang  mayoritas  penduduknya  masih  tinggal  di  wi.Jayah  pedesaan.  Prioritas pembangunannya eliarahkan pada pengembangan sektor pertanian, termasuk subsektor perikanan tangkap dan budi daya ikan air tawar. Provinsi ini dikelilingi oleh taut yang mempunyai garis pantai sepanjang 800 km yang mempunyai potensi ikan demersial maupun  palagis.  Produksi  ikan  laut pada tahun 2001  di . .Pulau Bangka 27.265  ton, Belitung 56.892 ton dan Pangkal Pinang sebesar 18.895 ton yang secara keseluruhnan berjumlah 103.052 ton dengan nilai sebesar Rp688.611,490.000,- Hal ini mengingat potensi sumber daya perikanan eli Kabupaten Bangka sangat besar tetapi belum dikelola secara optimal. Belum dikelolanya secara optimal karena rendahnya tingkat penelidikan dan ketrampilan SDM (tenaga kerja). Untuk mengelola sumber daya pesisir dan kelautan perlu peningkatan  kualitas  tenaga  kerja  eli  bidang  tersebut yang  antara  lain  dapat dilakukan melalui penelidikan dan pelatihan (Becher 1975).
Berdasarkan data BPS Kabupaten Bangka Belitung, tahun 2000, kualitas SDM Kabupaten Bangka dapat dikategorikan relatif rendah, terutarna elilihat dari tingkat penelidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk. Persentase penduduk yang tidak/ belum tamat SD mencapai slebih dari 40%, yang tarnat SD sekitar 35%, SLTP hanya 11,2% bahkan yang tamat SL'i'Ahanya kllrang dari 10% dan perguruan tinggi  1,3%. Mengingat tingkat pendidikan penduduk yang rendah,  diperkirakan  sebagian besar angkatan kerja di provinsi ini, termasuk kabuapaten Bangka masih mempunyai kualitas tenaga kerja yang  rendah pula. ·
Permasalahan yang  dihadapi Kabupaten Bangka dan  Provinsi pada umumnya adalah  masalah  ketenagakerjaan.  Masalah  ketenagakerjaan  yang  dihadapi  saat  ini selain kualitas tenaga kerja berkaitan erat dengan masalah kemiskinan, terutama mereka yang tinggal di wilayah pedesaan dan pesisir/pantai (misalnya kawasan Teluk Klabat ). Rendahnya kualitas tenaga kerja (SDM}, maka perlu peningkatan pendidikan individu (ketrarnpilan, pengetahuan dan penguasaan teknologi}, termasuk teknologi perikanan yang merupakan salah satu potensi sektoral di Kabupaten Bangka. Hal ini merupakan kunci keberhasilan dalam melihat produktivitas ekonomi pada skala regional maupun nasional. Penguasaan Iptek dan kualitas man usia sangat penting bagi individu maupun kelompok dalam kerangka menghadapi percepatan pembangunan daerah. Peningkatan pendidikan  bagi  pekerja mempunyai arti penting  yang  mempunyai  peluang untuk meningkatkan  status  pekerjaan,  mendapat  pekerjaan  sesuai  dengan  latar  belakang (kompetisi), meningkatkan produktivitas kerja dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan untuk menuju kesejahteraan.
Berdasarkan permasalahan di atas, tulisan ini bertujuan mengkaji potensi sumber daya  ekonomi  termasuk SDA  serta permasalahan kerusakan  lingkungan dan SDA
Vol. IV, No. 2,  2009
yang  dibadapi.  Tulisan  ini juga mendiskripsikan jenis pelatiban  yang  dibutuhkan masyarakat  khususnya  masyarakat  pesisir untuk  meningkatkan  kualitas  SDM  di Kabupaten  Bangka.  Pembabasan  akan  diarahkan  pada persoalan  pendidikan  dan ketenagakerjaan serta perubahan sosial-ekonomi. Data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif menggunakan data basil survei di satu wilayah kajian tingkat kelurahan yang berlokasi di Teluk Kelabat. Sementara itu data kualitatif merupakan basil wawancara .mendalam.

## 2. POTENSI SUMBER DAYA EKONOMI DAERAH
OtQnomi  daerah  yang  telab  di  atur  dalam  UU  No.  22  Tahun  1999  tentang "Pemerintahan Di Daerah" yang diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004 merupakan salah satu aturan yang  harus  dilaksanakan di  daerab.  Di  mana kabupaten dan kota mempunyai  kewenangan untuk  mengatur dan mengurus rumah  tangganya  sendiri, memberdayaan pemerintah lokal dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan daerah (Ratnawati, T., 2003).
-
Dalam  pelaksanaan otonomi  daerah  (kabuapaten dan kota)  salah  satu tujuan utama yang akan dicapai  adalah mempercepat pembangunan  daerah,  menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk wilayah yang bersangkutan. Kebijakan pembangunan daerah untuk pembanguan ekonomi dalam rangka otonomi daerah barus mampu  mengoptimalkan  potensi  sumber  daya  daerah  dengan  menggali  dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Pembangunan daerah yang dilaksanakan barus melakukan perubahan yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya dan diharapkan mampu membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya  dapat  meningkatkan  pemerataan  kesejahteraan  masyarakat.  Oleb karena itu, pemerintah daerah perlu membangun dan mengembangkan sektor-sektor yang dapat membuka kesempatan kerja secara luas bagi penduduk setempat maupun penduduk daerah lain sebagai wujud pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.
Pembangunan  adalah sebagai suatu proses,  sebingga kegiatannya tidak banya melihat aspek ekonomi, tetapi terkait pula dengan aspek lain seperti aspek sosial, politik, bukum dan budaya. Penduduk (SDM) bendaknya tidak banya dilibat sebagru obyek (penikmat) basil pembangunan (industrialisasi) tetapi sekaligus sebagai subyek (pelaku) pembangunan. Kebijakan pembangunan perlu berorientasi pada pertumbuhan ekon~mi, pemerataan  dan  dapat  meniciptakan  kesinambungan  pembangunan  dengan memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi daerah . Potensi sumber daya Kabupaten Bangka merupakan  aset  daerah  yang harus  dikelola dan dimanfaatkan secara arif, bijaksana dan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat/penduduk.
Adapun potensi sumber daya  ekonomi yang dapat dikelola dan dlmanfaatkan untuk kepentingan masyarakat adalah potensi sumber daya alam meliputi sumber daya
64
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
pesisir dan  laut tennasuk perikanan,  serta potensi  perkebunan  sebagaimana uraian berikut.

## Sumber  Daya  Pesisir  dan  Laut
Dampak refonnasi dan diberlakukan kebijakan otonomi daerah telah menimbulkan fenomena  baru  berupa  pemekaran  wilayah  dan  munculnya  daerah  otonomi  serta pemerintahan  baru.  Pemekaran  wilayah  baru  tersebut  bertujuan  untuk  percepatan pembangunan  daerah,  menyerap  aspirasi  masyarakat  yang  berkembang  dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2003 Provinsi Bangka-Belitung  dibagi menjadi 5 wilayah kabupaten dan kota yang meliputi Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Timur, Kabupaten Bangka Tengah,  Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Belitung Barat dan Kota Pangkal Pinang.
Kabupaten Bangka mempunyai wilayah pesisir yang luas dan memiliki potensi sumber daya taut sangat besar.  Wilayah pesisir dan  laut merupakan daerah dimana terjadi interaksi tiga unsur alam yaitu daratan, laut dan atmosfir (Dahuri, 1996). Kawasan pesisir tennasuk pesisir Pulau Bangka dapat digambarkan dengan fen omena terjadinya pasang surut, arus, salinitas dan angin, ini merupakan karakteristik ( ciri khas) kawasan pesisir dan laut.  Secara fisiografis pulau yang terdapat di Indonesia, tennasuk Pulau Bangka, Belitung, Sumatra dan Jawa dicirikan adanya kawasan pesisir yang beraneka ragam. Sebagian besar pulau tersebut memiliki wilayah pesisir yang ditumbuhi hutan basah dan  hutan  mangrove yang terletak pada  daerah  pasang ·surut (Dahuri,  1996: 25).
Kabupaten Bangka mempunyai SDA yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam (SDA) yang tidak dapat diperbarui antara lain timah dan kaolin, dan sumber tambang lainnya. Sedangkan SDA yang dapat diperbaharui meliputi hutan, pertanian (persawahan), perkebunan, perikanan dan petemakan. Potensi terse but, terutama potensi sumber daya pesisir dan laut (perikanan) cenderung belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan data BPS  (2004) potensi ikan demersial dan palagis mencapai 213.625 ton/tahun, tetapi yang dihasilkan baru sekitar 116.680 ton atau 54,62%. Melihat ini, potensi sumber daya laut (ikan) di Kabupaten Bangka masih dapat dikembangkan dengan mengembangkan alat tangkap yang lebih modem. Selain  perikanan  laut potensi  budi  daya  ikan  air  tawar juga sangat  besar  dengan memanfaatkan  laban untuk pertambakan yang mencapai luas 114.655 Ha, sementara yang dimanfaatkan baru sekitar 1.300 hektar (Widodo, 2004).
Kebijakan  pemerintah  Kabupaten  Bangka  dalam  pembangunan  berdasarkan Renstra (Rencana Strategi) Tahun 2002-2004 ke depan adalah dengan pengembangan sektor unggulan yang meliputi industri perikanan (terpadu ), agro industri, industri maritim (perkapalan), industri pertambangan, agro bisnis dan industri pariwisata. Kebijakan pembangunan menurut visi dari Kabupaten Bangka dalam lima tahun ke depan adalah
menjadikan  wilayah  kecamatan  sebagai  "basis  pembangunan  wilayah"  dengan memanfaatkan SDA, SDM, sumber daya lingkungan dan swnber daya buatan (infra struktur). Kebijakan tersebut diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional dan berkemb~g sesuai dengan karakteristik wilayah. Kebijakan pembangunan yang berbasis wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabell. Wilayah Pembangunan Berbasis Kecamatan.
Kecamatan Pengembangan Pembangunan Wlayah Kota Sungailiat Pariwisata dan Pendidikan Belinyu lndustri Pen"kanan dan Pariwisata Puding Besar. Bakam dan Riau Slip Perkebunan Kelap Sawit- Mendo Barat Agro lndustri Merawang Kota hinterland Sungalllat dan Pangkal Pi nang Pariwisata yang berbasls agro-industri Pemall Pariwisata dan Pendidlkan
Sumber: Renstra Kabupaten Bangka, Tahun 2004.
Kabupaten Bangka yang mengembangkan sektor perikanan laut sebagai sektor unggulan terdapat di Kecamatan Belinyu dan Kota Pangkal Pinang. Potensi ikan dapat direpresentasikan dengan jumlah produksi, nilai  produksi dan. sumbangan  sektoral perikanan terhadap PDRB  Kabupaten Bangka. Jumlah produksi ikan laut dan nilai produksi dapat dilihat dalam Tabel2.
Tabel 2. Jumlah Produksi dan Nilai (Rupiah) Ikan Menurut Kecamatan Kabupaten Bangka Tahun2003 · Kecamatan Produksi (too) Nilai (000 Rp) Sunganiat 3.258.00 19.548.000 Bakam - - Pemali - - Mer a wang 179.37 1.076.220 Puding Besar 38,63 231.780 MendoBamt 819 4.914.000 Belinyu 2.610.00 15.660.000 Riau Silio 393.10 2.358.600 2003 7.298.10 43.788.600 2002 9.444.17 56.665.020
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka 2003.
Berdasarkan  data  di  atas  memperlihatkan  terdap'at dua  kecamatan  yang mempunyai  potensi  perikanan  yang  sangat  besar.  Kecamatan  Sungailiat  dan Kecamatan Belinyu yang masing-masing memiliki produksi 3.258 ton dan 2.610 ton ikan. Potensi perikanan ·di Kecamatan Belinyu (khususnya di Teluk Klabat) mencapai 30% dari total produksi ikan _di Kabupaten Bangka (DKP Kabupaten Bangka, Tahun 2003).
Besamya jumlah produksi ikan didukung dengan banyaknya kepemilikan alat tangkap dan besamya jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Jumlah Perahulkapal nelayan terdiri dari: Kapal motor (5-30 GT) di Kabupaten Bangka adalah 443  buah, Kapal  Motor Tempel  571  buah,  Perahu tanpa Motor  181 buah (Kabupaten Bangka Dalam Angka 2003).  Sementara itu jumlah nelayan pada tahun  2003  mencapai  7.147  orang.  Jumlah nelayan  tersebut sekitar 40%  berada di Kecamatan Belinyu {Teluk Klabat).
Sesuai kebijakan dalam Renstra Kabupaten Bangka, Tahun  2002-2004 perikanan laut  akan  dikembangkan  menjadi  berorientasi  ekspor.  Untuk  mendukung  rencana tersebut akan dibangun kawasan industri perikanan terpadu yang berlokasi di Teluk Klabat. Pembangunan kawasan industri terpadu di Teluk Klabat, Kecamatan Beliyu diharapkan dapat menampung basil tangkapan ikan dari nelayan untuk diolah menjadi makanan kaleng (sarden) dan meningkatkan devisa bagi daerah. Saat ini basil tangkapan ikan nelayan di  Kecamatan  Belinyu, dan Desa Air Jukung (lokasi penelitian) lebih banyak dibawa ke Kota Mentok (Bangka Barat) dalam bentuk ikan segar, selanjutnya dikirim ke berbagai daerah di Sumatra dan Jakarta. Selain untuk memenuhi kebutuhan regional, hasil tangkapan sebagian dikonsumsi masyarakat setempat dan untuk bahan baku industri kecil seperti pembuatan kerupuk kemp lang ikan, abon ikan, ikan asin dan cumi kering. Banyaknya industri kecil yang mengolah hasillaut menjadi makananjadi dapat  menyerap  tenaga  kerja  lokal/setempat  cukup  banyak  sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

## Potensi Perkebunan  dan  Pertambangan
Pulau Bangka sejak abad ke 19 merupakan daerah penghasillada putih di dunia yang dikenal dengan sebutan "Muntok White Paper". Lada putih merupakan komoditi ekspor unggulan dan andalan Kabupaten Bangka, karena lada putih banyak diminati berbagai negara sebagai bahan baku minuman keras, obat-obatan dan bahan pengawet daging.  Produksi  lada  pada tahun 2003  berkisar 6.30 I, 10  ton  (Kabupaten Bangka Dalam Angka 2003) yang dapat memberikan sumbangan sekitar 60% kebutuhan lada putih dunia. Luas perkebunan lada lokasinya merata di setiap kecamatan dengan total luas mencapai  13.725  Ha.  Tanaman  lada dalam  10 tahun terakhir menjadi  andalan pendapatan petani  dan ·secara umum  perperan  dalam  peningkatan  ekonomi  rakyat. Saat ini harga lada di pasaran intemasional mencapai Rp80.000,-- RplOO.OOO,- per kg, sehingga lada sangat berperan dalam meningkatkan ekonomi rakyat.
Selain perkebunan lada, potensi perkebunan kelapa sawit di  masa mendatang mempunyai  prospek yang  cukup  baik  bagi  perekonomian  Kabupaten  Bangka. Diharapkan sektor perkebunan dan perikanan menjadi penyumbang PDRB Kabupaten Bangka setelah pertambangan. Keberadaan unit pengolahan kelapa sawit di Bangka dan  di  Kecamatan  Simpang  Teritip  dan  Tempilang  (Kabupaten  Bangka  Barat) diharapkan dapat mengembangkan industri lainnya.  Pabrik kelapa sawit mentah ini memperoleh pasokan dari perkebunan besar dan perkebunan rakyat baik yang berada di Kabupaten Bangka maupun Bangka Barat. Perkebunan kelapa sawit dikelola oleh 5 perusahaan swasta dengan luas sekitar 57.115 Ha. Selain swasta perkebunan kelapa sa wit juga diusahakan oleh rakyat yang luasnya baru sekitar 11.320 Ha. Selain lada, potensi perkebunan yang lain yang cukup potensial adalah karet (19.660 Ha), kelapa (5.597 Ha) dan kebun cengkeh seluas 71 Ha (Kabupaten Bangka DalamAngka 2003). Sektor Kehutananjuga memberikan peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian  Kabupaten  Bangka.  Selain  berfungsi  secara  ekonomi,  dengan memanfaatkan basil hutan untuk industri perkayuan, pertanian dan perkebunan. FUllgsi lain  adalah  fungsi  ekologis,  sebagai  daerah  resapan  air  dan  dapat  mengatur keseimbangan lingkungan. Luas kawasan hutan berdasarkan fungsinya seluas 96.925 Ha yang terdiri dari hutan produksi tetap seluas 71.4 70 Ha dan hutan lindung seluas 25.455 Ha.  Produksi basil hutan  masih mempunyai prospek yang cukup baik, terutama untuk industri pengolahan kayu. Produksi basil hutan berupakayu hagan (59,468 kubik), kayu bulat (2.232,64 kubik) dan kayu BBS Acada mangium sebesar 89.959,60 kubik. Kayu-kayu tersebut merupakan bahan baku untuk industri mebel, pulp dan industri kayu olahan (BKPMD Kabupaten Bangka, 2003).

## Baban Tambang
Selain potensi perikanan laut terdapat SDA lain, berupa pertambangan. Beragam jenis bahan baku industri yang berasal dari pertambangan telah dilakukan penggaliannya di Bangka antara lain terdiri dari timah, kaolin, pasir kwarsa dan batu granit (200 1: 55). Potensi sumber daya tambang tersebut lokasinya tersebar merata hampir di seluruh kecamatan  di  Kabupaten  Bangka  sebagimana dapat  dilihat dalam  Tabel  3 sebagai berikut
Tabel3. Jenis Bahan Tambang dan Luas Penambangan (Konsesi) Kabupaten Bangka Tahun 2003~
Jenis Bahan Tambang Luas Penambangan Timah: Darat 237.123,74 Laut 111.503,00 Pasir Kuarsa 2.033,17 PasirBangunan 602,48 Kaolin 1.150,60 Batu Granit 81,40 Batu Diabas 24,00
Sumber: Kabupaten Bangka Dalam Angka 2004

## 3. PERMASALAHAN  KERUSAKAN SDA DAN LINGKUNGAN
Timah  merupakan bahan tambang utama yang terdapat di  Bangka yang telah dieksploitasi sejak ratusan tahun oleh bangsa Be Ianda. Di samping itu, sejak Undang- Undang Nc;>mor 22 Tahun  1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 146/MPP/Kep/4/1999 mengenai pencabutan timah sebagai  komoditas  strategis,  Bupati  Bangka  saat itu,  Eko  Mau1ana Ali,  sekarang Gubemur ke-3  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung,  memberikan  izin  aktivitas penambangan skala kecil atau tambang inkonvensional (TI). Dengan demikian, hanya dalam kurun waktu beberapa tahun,jumlah TI darat meningkat tajam  di Pulau Bangka sampai  Pulau  Belitung.  Selain  itu beroperasi pula beberapa perusahaan  peleburan (smelter) timah skala menengah di Pulau Bangka membuat persaingan pertambangan timah di darat semakin tinggi. (Ambali Syari, 2009). Menurut Ketua Komisi VII DPR, terdapat  6.507  usaha  pengelolaan  timah  di  Bangka  dan  Belitung.  Tercatat  199 pertambangan  dilengkapi izin,  sedangkan 6.308  usaha lainnya ilegal.  Merebaknya penambangan dan  pemasaran timah  ilegal karena  pimpinan daerah,  seperti  bupati memiliki otoritas memberi izin usaha pertambangan.
Hal  ini  menyebabkan kerusakan laban dan hutan.  Penambangan ilegal terjadi pada 30% luas hutan di Provinsi Bangka Belitung. Hal ini mengakibatkan pencemaran air, laban tandus, abrasi pantai, dan kerusakan eagar alam.
Aktivitas penambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung kian tidak terkendali. Setelah  di  wilayah  darat  menimbulkan  kerusakan  lingkungan  yang  sangat parah, aktivitas penambangan juga dilakukan di laut. Akibat pengerukan timah di lepas pantai terjadi perubahan topografi pantai dari yang sebelumnya landai menjadi curam. Hal ini akan menyebabkan daya abrasi pantai semakin kuat dan terjadi perubahan garis pantai yang semakin mengarah ke daratan. Aktivitas pengerukan dan pembuangan sedimen
akan menyebabkan perairan di sekitar penambangan mengalami kekeruhan yang luar biasa tinggi. Radius kekeruhan tersebut akan semakin jauh ke kawasan lainnyajika arus laut semakin kuat. Karenanya, meskipun pengerukan tidak dilakukan di sekjtar daerah terumbu karang, namun sedimen yang terbawa oleh arus bisa mencapai daerah terumbu  karang  yang bersifat fotosintetik  sangat rentan terhadap  kekeruhan.  Oleh karena itu, ekosistem laut di wilayah Bangka kini rusak parah. Sudah 40% terumbu karang di perairan Bangka hancur gara-gara penambangan timah.  Di Teluk Klabat, sebelah barat laut Bangka, kehancuran terumbu karang mencapai 80%, sebab di lokasi itu  penambangan  timah  dilakukan  sudah  puluhan  tahun  oleh  PT Timah.  Sebagai akibatnya, ikan semakin sulit didapat karena habitatnya sudah hancur.  (Kompas,  17 Mei2010).
Kerusakan lingkungan karena aktivitas pen~bangan, juga terjadi di .wilayah hutan konservasi.  Hal  itu,  membuat  area  hutan  di  pulau  Bangka  semakin  terancain keberadaannya. Beberapa penambang inkonvensional bahkan telah menggunduli area hutan, diantaranya hutan fungsi khusus, hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi atau reklamasi eks tam bang timah hingga hutan magrove. Langkah terse but dilakukan dengan tujuan membuka laban pertambangan timah. Para penambang inkonvensional membuka  lahan  pertambangan  dengan  cara  membabat,  membakar,  kemudian menggunduli area hutan,  guna kepentingan· eksploitasi.  Hilangnya ekosistem hutan yang berganti menjadi area pertambangan telah menghilangkan fungsi ekosistem hutan sebagai pertukaran energi (energy circuits), siklus hidrologi, rantai makanan mahkluk hidup (food chains),  mempertahankan keanekaragaman hayati (diversity patterns). Kerusakan ekosistem hutan telah berdampak pada ketidakseimbangan sistem alam. Akibatnya,  Bangka  Belitung mengalami  kekeringan  ketika  musim  kemarau,  basil pertanian mereka pun menurun. Apalagi banyak petani yang beralih profesi menjadi penambang sehingga laban pertanian pun terbengkalai.  Hilangnya ekosistem hutan mengakibatkan beberapa kawasan tererosi dan sungai-sungai pun mengalami abrasi. Karena terjadi sedimentasi yang tinggi, terkadang sungai meluap ketika musim hujan. Terlebih lagi, tailing yang dibuang ke sungai mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai dan kematian  beberapa biota  perairan.  (http://www.eramuslim.com/beritallaporan· khusus/menyelamatkan-kehancuran-pertambangan-timah-bangka-belitung-l.htm).
Menghadapai kondisi dan permasalahan tersebut di atas, pemerintah berada dalam posisi dilematis. Jika aktivitas pertambangan ilegal ditertibkan, pemerintah akan didemo masyarakat  yang  telanjur  menggantungkan  hidupnya  pada  penambangan  timah inkonvensional. Namun,jika terus dibiarkan, lingkungan akan bertambah rusak.
70
Jurnal Kependudukan Indonesia

## 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
Ketenagakerjaan  merupakan  salah  satu  aspek penting  dalam  percepatan pembangunan daerah dan nasional.  Dalam Renstra Tenaga Kerja Nasional  (2004-- 2009)  disebutkan  salah  satu  sasaran  pembangunan  ketenagakerjaan  yang  hendak dicapai  adalah  terciptanya  lapangan  kerja  yang  memadai,  baik jumlah maupun kualitasnya, sehingga dapat menyerap pertambahan tenaga keJja dan mengurangi angka pengangguran terbuka yang bertambah setiap tahunnya. Jumlah angkatan kerja yang besar di satu sisi merupakan potensi yang dapat digunakan dalam pembangunan, akan tetapi menjadi masalah jika kualitasnya tidak sesuai dengan tuntutan pasar kerja dan keberadaan potensi SDA yang harus dikelola.
Sejak tahun 1999 sampai saat ini, arab pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten Bangka  ada  dua  yaitu  1)  sosialisasi  peraturan  ketenagakerjaan  dan  2)  pelatihan ketrampilan kewirausahaan (Properda Kabupaten Bangka 2003). Selanjutnya program yang dikembangkan Dinas Ketenagakerjaan untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan kualitas tenaga kerja (SDM) dikembangkan program antara lain 1) peningkatan usaha kesejahteraan tenaga kerja; 2) pembinaan hubungan industrial; 3) pelatihan dan ketrampilan  tenaga  kerja;  4)  penyebaran  dan  pendayagunaan  tenaga  kerja;  5) pengembangan produktivitas;  6) pengembangan dunia usaha dan pembinaan dunia usaha.  Dari  enam program tersebut program pelatihan dan ketrampilan merupakan program utama dan perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Dalam semangat otonomi daerah, sejak diberlakukannya pada tahun 2000 tiap kabupatenlkota mempunyai  kewenangan  dalam  membuat kebijakan  daerah  untuk melaksanakan  pemerintahan  sesuai  dengan  peraturan  perundangan,  termasuk merumuskan  dan  membuat  kebijakan  bidang  ketenagakerjaan.  Pembangunan Kabupaten Bangka, khususnya pembangunan ketenagakerjaan perlu mengacu pada landasan  pembangunan  secara  umum  (lihat,  Soewartoyo,  2004).  Pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten Bangka mengacu pada araban yang telah tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan Daerah  (Properda).
Untuk melaksanakan  program  pembangunan daerah,  Dinas-dinas  diwajibkan menyusun Rencana Strategi Daerah (Renstrada) sebagai petunjuk pembangunan yang akan dilakukan,  termasuk arab pembangunan ketenagakerjaan.  Sektor-sektor yang menjadi  unggulan  di  Kabupaten  Bangka pada  tahun  2004-2008  adalah  lndustri Perikanan Terpadu, Agroindustri, lndustri Marl tim, Industri Pariwisata, Pertambangan dan Agribisnis.
Dalam Renstrada tersebut masalah ketenagakerjaan yang penting dalam jangka panjang adalah peningkatan kualitas  dan  merupakan tugas  semua sektor,  terutama tenaga kerja sektor unggulan yang sedang dan akan dikembangkan. Sektor unggulan harus  mampu  menyerap  tenaga  kerj a  yang  sekaligus  dapat  mangatasi  tingkat pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

## Kondisi  Tenaga  Kerja
Berdasarkan data, jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Bangka (BPS, 2003) pacb tahun 1995 diperkirakan sebanyak 144.668 orang dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 168.820 orang atau sekitar 77% dari total penduduk seluruhnya (YB Widodo, 2004). Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  selama 8 tahun  telah  terjadi  pertambahan penduduk usia ketja sebesar 1,9%/ tahun.  Pertambahan yang cukup tinggi tersebut kemungkinan  disebabkan migrasi  masuk dan juga pertumbuhan alami, yang masih cukup tinggi.
· Sementara itu, jumlah angkatan ketja pada tahun 2005 sebesar 92.879 orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Ketja (TPAK) sekitar 64,2% dari total penduduk usia ketja (Soewartoyo, 2005). Angka tersebut sedikit meningkat menjadi 109,269 atau TPAK 64,7 persen dari total penduduk pada tahun 2003. TingiGlt pertambahan angkatan kerja selama periode 1995-2003 juga menunjukkan angka yang tinggi sekitar 2% per tahun. Jumlah pengangguran terbuka antara 1995-2003 terus meningkat dai 3,1% pada tahun 1995 menjadi 5,9% pada tahun 2003. Ini memperlihatkan bahwa perkembangan  perekonomian  di  Kabupaten  Bangka  belum  cukup  berarti  untuk menyerap tenaga ketja.

## Kualltas  Tenaga  kerja
Kualitas tenaga ketja dilihat dari tingkat pendidikan para pen carl ketja pada tahun 2003 maupun 2004 mayoritas berpendidikan tingkat SLTA sebanyak 70%, dan sekitar 30% mempunyai pendidikan diploma dan sarjana (S 1 ). Hal ini bukan berarti tingkat pendidikan para pencari ketja sudah cukup  tinggi, akan tetapi karena para pencari ketja yang mempunyai tingkat pendidikan SLTP k~ bawah tidak perlu mendaftar ke kantor  Dinas Tenaga  Ketja,  mereka  cukup  melamar  langsung  ke  perusahaan atau tempat ketja. Dengan kondisi tersebut agak sulit mengemukakan kualitas tenaga ketja yang tersedia di Kabupaten Bangka dan ini akan berdampak pada pembuatan program- program untuk pelatihan ketrampilan dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja.
Lapangan, Jenis dan Status  Pekerjaan
Lapangan peketjaan sangat berkaitan erat dengan kualitas SDM (angkatan ketja). Angkatan ketj a di  Kabupaten Bangka persentase tertinggi masih terserap di  sektor pertanian tennasuk (perikanan, perkebunan dan kehutanan) sebesar 48, 7%, kemudian di sektor pertambangan sebesar 16, I%, sektor perdagangan, perhotelan dan restoran sebesar 15,3% dan selanjutnya sektor jasa dan kemasyarakatan sebesar 7 ,9%. Melihat persentase  dan  besarnya  tenaga  kerja  yang  teserap  di  masing-masing  sektor
72
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
menunjukkan  telah  terjadi  transfonnasi  ketenagakerjaan  antar  sektor,  yaitu  sektor tradisional ke sektor modem atau juga dapat dikatakan terjadi transfonnasi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.  Meskipun sektor pertanian dan  perkebunan belum menduduki  sebagai penyumbang ekonomi utama di  Bangka, tetapi menurut catatan sektor ini menyerap tenaga kerja terbanyak, persentasenya menunjukkan lebih dari 45% tenaga kerja di Kabupaten Bangka terserap pada sektor primer.
Pemberdayaan Sumber Daya  Manusia  (Tenaga  Kerja)  Di Kawasan  Pesisir.
Pemberdayaan tenaga kerja pada intinya dimaksudkan untuk memberikan power kepada  yang  powerless.  Usaha  pemberdayaan  merupakan  satu  sistem  yang berinteraksi dan berkolaborasi dengan  lingkungan  sosial dan fisik serta melibatkan agen pembangunan (pemerintah dan masyarakat). Pemberdayaan tenaga kerja tesebut salah  satunya  adalah  memberikan  pendidikan  dan  pelatihan  ketrampilan  untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sehingga dengan dimilikinya ketrampilan, tenaga kerja (pekerja) dapat meningkatkan produktivitas yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan dan dalam jangka panjang akan meningkatkan kesejahteraan.
Kabupaten Bangka yang mempunyai kawasan pesisir dan laut yang sangat luas, maka  tenaga kerja di sub sektor perikanan (kelautan) dan tenaga kerja  di pertambangan (timah) perlu mendapat perhatian, terutama untuk meningkatkan ketrampilan sesuai potensi sumber daya lokal dan menghadapi paska berakhimya tambang timah tennasuk tambang inkonvensional.
Keberadaan  somber  daya  laut  dan  pesisir  merupakan  salah  satu  somber pendapatan utama penduduk dan pekerja (nelayan) yang merupakan satu komunitas masyarakat bertempat tinggal di sekitar kawasan pantai. Mata pencaharian penduduk, selain sebagai nelayan, biasanya mereka mempunyai pekerjaan tambahan yang masih berhubungan dengan kegiatan kenelayanan antara lain menjadi ABK maupun buruh angkut  di  pelabuhan.  Selain  pentingnya  memperhatikan  ketersediaan  sarana dan prasarana nelayan  perlu juga melihat  dan  memperhatikan  tingkat  pendidikan  dan kemampuan ketrampilan  SDM  agar mampu bersaing dalam  memasuki  pasar kerja terutama di bidang kenelayanan. Ketrampilan nelayan di desa penelitian perlu kiranya ditingkatkan  dan  adanya  diversiftkasi  pekerjaan,  terutama menghadapi  perubahan pekerjaan, agar mereka dapat mempertahankan kehidupannya.

## Prospek  dan  Kesempatan  Kerja  di  Pertanian  (Kenelayanan,  dan  Perkebunan)
Kesempatan  kerja  di  sektor kenelayanan  di  Kabupaten  Bangka  masih  cukup menjanjikan untuk masa mendatang.  Potensi sumber daya laut masih  cukup besar, mereka dapat melakukan penangkapan  ikan  laut,  (terutama di  Kecamatan Belinyu
dan Sungailiat). Dengan akan dibangunnya kawasan industri perikanan terpadu dan industri  maritim  dapat  memberikan  peluang  kerja,  terutama  tenaga  kerja  yang mempunyai ketrampilan menengah, karena tenaga kerja tersebut akan mengoperasikan berbagai peralatan pabrik antara lain pabrik pengalengan ikan. Selain itu  industri maritim ak~n membangun  galangan  perbaikan  kapal-kapal  yang akan diperbaiki  maupun pembuatan kapal baru. Selain perikanan laut, kesempatan kerja untuk mengembangkan budi daya ikan air tawar masih punya prospek yang cerah, terutama untuk memenuhi kebutuhan penduduk kota (Pangkal Pinang) dan kota-kota lain (seperti Palembang, Batam).  Peluang dan prospek tenaga kerja yang  menggantungkan  pada kehidupan laut (perikanan) masih tetap menjanjikan apabila areal pertambangan timah dilak:ukan penataan  areal  pertambangan  dengan peraturan yang jelas dan  tegas.  Peluang  dan prospek di sub sektor perikanan sesuai dengan progam Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain sebagai berikut:
• Peningkatkan produksi hasil kelautan dan perikanan.
• Peningkatkan kualitas nelayan dan kualitas aparatur yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan.
• Peningkatkan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.
• Peningkatkan pendapatan nelayan.
Selain sektor di  atas  potensi  SDA yang mempunyai prospek ke depan  adalah sektor perkebunan. Perkebunan kelapa sa wit merupakan sektor yang akan berkembang seiring dengan kebutuhan terhadap bahan baku minyak nabati yang permintaannya terus bertambah baik di  pasar intemasional maupun intemasional. Perkebunan lada juga masih sangat menjanjikan karena kebutuhan lada dunia sekitar 60% dipasok dari Kabupaten  Bangka.

## Tambang  Timah  Rakyat
Peluang dan  kesempatan kerja selain di  sektor perikanan dan kelautan adalah sektor pertambangan (tam bang timah rakyat). Luas tambang timah, termasuk tambang timah  rakyat yang  dikenal  dengan sebutan tambang inkonvensional (TI)  mencapai 9.501.114 Ha yang tersebar secara merata di seluruh kecamatan. Mereka yang bekerja di  TI  pada umumnya tenaga kerja usia muda (produktit), bahkan sebagaian tenaga kerja tersebut berasal dari propinsi lain seperti dari Jawa, lampung, Sumatra Selatan dan Sumatra Utara. Mereka tidak hanya menggali TI di darat tetapi sudah merambah ke TI apung (sekitar Teluk Klabat).  Pekerjaan tambang rakyat ini sering melibatkan pekerja  wanita  dan  anak-anak,  karena proses penambangan  dapat  dikerjakan  oleh siapa  saja,  biasanya  mereka  pada  pekerjaan  yang  ringan  tidak mempunyai  resiko kecelakaan  (mengasak  hasil  sisa  timah),  hal  ini  berbeda  dengan  kegiatan  para
penambang yang memiliki resiko tinggi terhadap kecelakaan. Tambang inkonvensional sekarang telah dilarang oleh pemerintah daerah, karena telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa dan membahayakan kehidupan masyarakat sekitar lokasi TI.

## Industri  Kecil,  Transportasi  dan  Pariwisata
Peluang  dan  kesempatan  kerja  lain  yang  masih  sangat  terbuka  adalah  usaha industri kecil dan menengah, terutama perdagangan dan jasa. Berkembangnya usaha industri kecil, khususnyajenis makanan ringan (kerupuk) dan makanan kecillainnya dengan bahan baku yang tersedia di Bangka. Penduduk yang mengusahakan industri kecil  dan menengah pada umumnya penduduk keturunan  (Cina) yang sejak nenek moyangnya  mengusahakan  makanan  ringan,  sehingga  sampai  saat ini  menguasai perdagangan.  Selain  itu  usaha  yang  menyerap  tenaga  kerja  adalah  angkutan (transportasi). Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri pada tahun 2002 sekitar 11.213 orang meningkat menjadi 12.442 orang pada tahun 2004, yang sebagian besar (70%) terserap di sektor industri kecil dan rumah tangga. Selain industri kecil dan menengah peluang bekerja di sektor pariwisata sangat terbuka, karena beberapa kawasan di Kabupaten Bangka telah dikembangkan menjadi tujuan wisata, terutama untuk wisatawan lokal maupun regional. Kawasan obyek wisata di Kabupaten Bangka . .
yang dikembartgkan oleh pemerintah antara lain Pantai Matras, Parai Indah, Pantai Teluk Uber,  Pantai Tanjung Ratu (alam/pantai},  Bukit Betung (pegunungan),  THR Batin Tikal  di  Sungailiat,  di  Kecamatan  Pemali  terdapat pemandian  air panas,  di Kecamatan Belinyu terdapat pantai Romodong,  Pantai Tanjung Gudang dan hutan wisata Pha kak Liang dan beberapa tempat lain.

## s. PROGRAM PELATIHAN DAN KETRAMPILAN KERJA
Pembangunan  SDM  perlu  dikaitkan  dengan  penguasaan pengetahuan  dan teknologi  dalam  menyongsong masa depan.  SDM yang handal  dapat diasumsikan adalah SDM yang memiliki ketrampilan, menguasai teknologi, memiliki produktifitas tinggi  dan  memiliki  wawasan  kedepan  yang  lebih  baik.  Untuk melaksanakan pembangunan daerah dan kualitas tenaga kerja salah satu upaya yang dilakukan  adalah memberikan pelatihan dan ketrampilan yang diperlukn masyarakat. Dinas Tenaga kerja Kabupaten B~gka sesuai  dengan kebijakan  ketenagakerjaan yang tertuang dalam Properda menyelenggaran beberapa pelatihan untuk masyarakat antara lain bidang elektronika,  perbengkelan dan menjahit.  Berdasarkan  temuan  lapangan,  hal  yang menarik adalah adanya keinginan remaja putri dan kaum ibu untuk mengikuti pelatihan ketrampilan menjahit. Hal ini karena peluang kerja bidang menjahit dan bordir masih
Vol. IV, No. 2,  2009
sangat terbuka pasarnya.  Selain menjahit, jasa perbengkelan banyak diminati oleh para pemuda karenakesempatan kelja bidang ini masih sangat terbuka dengan semakin berkembangnya jasa transportasi,  perbaikan  mesin  kapal  dan  mesin  TI  serta mengantisipasi dibukanya industri Maritim di  kawasan ini (Belinyu!feluk Klabat). Sementara pelatihan ketrampilan  di  bidang  elektronika juga banyak  diminati  para pemuda, karena akan dibukanya industri listrik ( elektronik) di Kecamatan Mantung sehingga kesempatan kerja masih sangat terbuka sekali.

## Tabel 4. Pelatihan yang diinginkan penduduk umur 15 tahun keatas kasus eli Kelurahan Air
Jungkung(2005)(n=272)
Jenis ketrampUan Frekwensi Persentase Bengkel motor dan mobil 45 16 Perbaikan mesin dan perahu 20 7 Budidaya,  tangkap,  perikanan  dan 37 14 kelautan Menjahit dan kewanitaan 66 24 Tukang bangunan 13 5 Bercocok tanam 8 3 Komputer dan elektronoik 9 3 Kerajinan 16 6 Baca Alqur 'an 11 4 Tak bemiat lagi 35 '13 Lain-lain 12 4 Total 272 100 Sumber: Data primer basil survey 2005
Berdasarkan basil penelitian jenis pelatihan ketrampilan yang diinginkan oleh tenaga kelja antara lain 1) bengkel motor dan mobil, 2) pelatihan mesin perahu, 3) perikanan budi daya dan laut, 4) elektronika, 5) bangunan dan menjahit {Tabel4). Dari data ini  menunjukkan bahwa pelatihan ketrampilan yang berkaitan dengan potensi SDA di Kabupaten Bangka yaitu perikanan, proporsinya relatifkecil yaitu pelatihan perbaikan mesin perahu (7%) dan budi daya  perikanan dan kelautan (14%). Bahkan tidak  ada  responden  yang  menginginkan  pelatihan  yang  terkait  dengan  potensi pertambangan. Adapun pelatihan ketrampilan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu  pelatihan  manajemen  industri  kecil  dan  seminar hubungan  industrial  yang membahas hubungan kelja antara industri dengan pekerja. Program lain yang dilakukan Dinas  Tenaga  Kerja  dengan  dana  APBN  adalah  program  pembuatan percontohan tambak  ikan  air  payau  dan  peternakan  ayam.  Program  ini  diharapkan  dapat dikembangkan peserta program  kepada masyarakat di sekitar lokasi tempat tinggal
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
mereka. Meskipun demikian, program pelatihan serta kegiatan yang dilakukan terse but relatifkurang berorientasi pada otensi SDA yang dimiliki oleh K.abupaten Bangka.

## 6. PENUTUP
Pembangunan masyarakat dan ketenagakerjaan di era otonomi daerah tidak dapat dilepaskan  dari  usaha  pemerintah  dalarn  mengembangkan  lapangan  kerja  dan kesempatan (peluang) kerja. Peluang kerja akan menjawab setiap pennintaan pencari kerja  yang terus meningkat  setiap  tahun.  Sehingga penciptaan lapangan kerja  dan peluang kerja menjadi program pemerintah pusat, kabupaten dan kota. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan dengan melalui pendidikan dati pelatihan ketrampilan yang  sesuai  dengan  potensi  SDA  setempat.  Dengan  diberlakukannya  otonomi kabupatenlkota, termasuk Kabupaten Bangka mempunyai wewenang untuk menyusun program pendidikan dan pelatihan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka mengelola dan memanfaatkan SDA setempat.
Berdasarkan basil kajian di sekitar Belinyu, Kabupaten Bangka m~ masyarakat perlu meningkatkan budidaya tangkap dan juga keterampilan paska pan en hasillaut. Disamping itu untuk menyongsong peralihan· dari tam bang ke industrialisasi lain,maka ketrampilan perbengkelan, dan kursus mesin  perlu diperhatikan. Hal ini juga perlu didukung usaha pelatihan pada kaum wanitanya terutama industri rumah tangga. Di samping  itu,.berkaitan  dengan potensi  SDA  pertambangan  yang  telah  mengalami kerusakan, maka pembangunan SDM harus diarahkan pada sektor-sek.tor pertanian dan  perkebunan  yang  merupakan  potensi  di  Kabupaten  Bangka.  Sebagaimana dikemukakan oleh Emil Salim bahwa : " ada kekhawatiran terjadinya konflik horizontal yang pemicunya adalah laban pekerjaan yang tidak disiapkan pasca tambang timah, karena saat ini belum ada persiapan menghadapi dunia baru, dunia pasca timah. Dengan demikian  sambil  tetap  mengeksplorasi  timah  dengan  bijaksana  tanpa  merusak lingkungan, persiapkan diversifikasi, pariwisata, perkebunan, pertanian perlu dilakukan bahkan perlu mengembangkan pendidikan dengan mempersiapkan universitas terbaik sekaliber UI,  UGM, dan ITB"  (Pos  Belitung,  12  Maret 2010).  Artinya  diperlukan kesiapan dalam pembangunan SDM untuk membangun Kabupaten Bangka.

## DAFTAR PUSTAKA
Addinul  Yakin.  1997.  Ekonomi  Sumber  Daya dan  Lingkungan:  Teori  dan Kebijaksanaan Pembngunan Berkelanjutan. Jakarta: Penerbit Akademika Presindo.
Arief,  Rivai,  Syamsul.  2005.  Kebutuhan  Teknologi  untuk  Pengembangan lndustri  Kecil Menengah. Lokakarya PerspektifPenguatan Teknologi Bagi Usaha Kecil Menengah, Wydia Graha -tiPI, Jakarta, 8 Maret 2005.
Becker, Garry. S.  1975. Human Capital, A Theoritical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. Chicago : The University of Chicago Press.
Daliyo, Soewartoyo, dkk 2002. Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Konteks Otonomi Daerah, Kepulauan Bangka-Belitung: Arab, Strategi dan Proses. Jakarta: PPK-LIPI.
Dahuri, Rokhmin. 1996. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Kelautan Secara Terpadu. Jakarta: Pradnya Paramita.
Soewartoyo,  dkk.2004.  Isu  Ketenagakerjaan  dalam  Konteks  Otonomi  Daerah,  Kasus  di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka-Belitung. Jakarta: PPK- LIPI.
Widodo, YB. Daliyo dkk. 2004. Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Konteks Otonomi Daerah. Jakarta: PPK-LIPI.
Reksohadiprodjo, S dan Pradono. 1988. Ekonomi Sumber DayaAlam dan Energi. Yogyakarta: BPFE.
Ratnawati, Tri, 2003. Evaluasi dan Implementasi OTODA. Makalah dalam Pengayaan llmiah dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 26-28 Mei 2003. LIPI, Jakarta.
Sondakh, Lucky. 1998. Reformasi Politik Ekonomi Pembangunan Regional dari Unitarisme ke Desentralisasi.  Makalah  disampaikan  pada Seminar,  Reorentasi Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perekonomian Wrlayah, Fak. Ekonomi Unhas, 24 Oktober 1998.
Rl. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Todaro, Michael P. 2000.  Pembangunan Ekonomi, Edisi Lima. Kerja Sarna  Bumi Aksara dan Longman, Jakarta.

## SuratKabar
Kompas, Kerusakan Laut Tak Terkendali, 17 Mei 2010.
Kompas, "Penertiban Tambang Timah Ilegal Dilematis karena Jadi Natkah Rakyat", Senin, 17 Mei2010.
Kompas, "Para Cukong Tam bang llegal Harus Ditangkap", Rabu, 19 Mei 2010.
Pos Belitung, "Babel Mesti Berlari Kencang", 12 Maret 2010.

## Website
http:/lwww.eramuslim.com/berita/laporan-khususlmenyelamatkan-kehancuran- pertambangan-timah-bangka-belitung-l.htm,
http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php, Pemanfaatan laban pasca tambang timah.
Jurnal  Kependudukan  Indonesia