p–ISSN: 2723 - 6609  e-ISSN : 2745-5254 Vol.4, No. 2 Februari 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/

## ANALISIS PERIODISASI HUKUM CAMBUK PROVINSI ACEH

## Hanif Saputra, Nurus Sa’dah, Casmini
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 3
Email: hanifbombayoffocial@gmail.com , nurus.saadah@uin-suka.ac.id , casmini@uin- suka.ac.id
*Correspondence : hanifbombayoffocial@gmail.com
INFO ARTIKEL ABSTRAK Diajukan :01-02-2023 Diterima :01-02-2023 Diterbitkan :28-02-2023 Hukum  cambuk  di  Provinsi  Aceh  sebenarnya  bukan  hal baru, dari masa kerajaan Aceh Darussalam sebenarnya sudah diterapkan walaupun tidak seketat pada era sekarang. Tidak seperti  pada  provinsi  lain,  provinsi  Aceh  yang  memiliki otonomi  khusus  tentu  mudah  untuk  menerapkan  peraturan hukum  cambuk  ini  namun  seiring  perkembangan  zaman tentu  ada  beberapa  perubahan  didalamnya.  Hukuman cambuk dianggap sebagai hukuman yang sebanding kepada pelaku  kriminal  yang  melanggar  Syari’at  Islam  di  Aceh ditambah  lagi  hukuman  ini  sudah  sah  menurut  hukum  dan tidak  melanggar  hak  asasi  manusia  (HAM),  namun walaupun  begitu  munculnya  pro-kontra  tetap  ada  dalam elemen masyarakat. Fokus pada penulisan ini adalah melihat bagaimana  perkembangan  hukum  cambuk  tersebut  secara umum selama beberapa dekade. Adapun dalam penulisan ini menggunkan  metode  library  research  dan  netnografi,  yaitu data yang dikumpulkan bersumber dari jurnal, buku, laporan penelitian, serta berita dari media sosial yang bersangkutan dengan tema penulisan. Hasil dari penulisan ini didapatkan bahwa  hukuman  cambuk  di  Provinsi  Aceh  mengalami beberapa  perubahan  mengikuti  perkembangan  zaman dengan beberapa alasan khususnya dalam hal kemanusiaan dan psikologi kepada semua orang

## ABSTRACT
The  caning  law  in  Aceh  Province  is  actually  not  new,  from  the time  of  the  Aceh  Darussalam  kingdom  has  actually  been implemented although not as strictly as in the current era. Unlike in other provinces, Aceh province, which has special autonomy, is
Kata kunci : Hukum Cambuk; Aceh; Periode Keywords: Law of Caning; Aceh; Period
certainly easy to implement this cuning law regulation, but with the  times,  there  are  certainly  some  changes  in  it.  Caning  is considered  a  comparable  punishment  to  criminals  who  violate Islamic Shari'a in Aceh plus this punishment is lawful and does not violate human rights, but even so, the emergence of pros and cons remains in the elements of society. The focus on this writing is to look at how the cuning law has evolved in general over the decades.  As  for  this  writing,  it  uses  library  research  and netnography methods, which is the data collected is sourced from journals,  books,  research  reports,  and  news  from  social  media related to the theme of writing. As a result of this writing, it was found  that  caning  in  Aceh  Province  underwent  several  changes following  the  times  for  several  reasons,  especially  in  terms  of humanity and psychology to everyone

## Attribution-ShareAlike 4.0 International

## Pendahuluan
Syari’at Islam yang menjadi dambaan masyarakat Aceh kini telah berjalan di bumi Serambi Mekkah, pemerintah secara yuridis telah memberikan wewenang penuh kepada Pemerintah  Aceh  untuk  menentukan  sendiri  jalannya  pemerintahan,  terutama  yang berkaitan dengan pelaksanaan syari’at Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, pola tingkah laku masyarakat Aceh bisa dikatakan mencerminkan hukum Islam, artinya sesuai dengan aturan hukum Islam. Dalam sejarah yang panjang, masyarakat Aceh telah menempatkan hukum  Islam  sebagai  pedoman  hidupnya  dalam  segala  bentuk  kekurangan  dan kelebihannya.
Salah satu peraturan unik yang terdapat di Aceh adalah adanya hukuman cambuk (Bahri,  2020)  .  Pada  dasarnya  pelaksanaan  hukuman  cambuk  memiliki  tujuan pemidanaan, secara umum, tujuan umum pemidanaan dalam Islam tercakup tujuan utama hukum Islam yaitu untuk menjaga lima hal pokok yaitu agama, jiwa, kehormatan, harta, dan keturunan
Perlu digaris bawahi adalah, Keberhasilan syariat bukan hanya diukur dari berapa banyak  jumlah  pelanggar  yang  dicambuk,  berapa  qanun  yang  sudah  dihasilkan,  atau masih ada atau tidak pelanggaran. Tetapi keberhasilan syariat yang paling penting adalah kesadaran  masyarakat  untuk  tidak  melakukan  hal-hal  yang  berbau  kriminalitas. Kesadaran masyarakat merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap aturan qanun yang mereka  aplikasikan kedalam pola kehidupan, pergaulan dan tingkah laku mareka sehari-hari. Jadi, syariat juga memerlukan pendekatan rasio yang memadai, bukan hanya mengedepankan dorongan emosional keagamaan.
Pada kasus seperti ini maka pemerintah yang memiliki kedudukan bertanggung jawab  untuk  mengsosialisasikan  penerapan  yang  lebih  baik  untuk  masyarakatnya.  Ini bertujuan agar masyarakat bisa lebih merasakan bagaimana emosi secara psikologi ketika
hukuman  cambuk  tersebut  berlansung  serta  dapat  menjadi  kontrol  perilaku  sosial  agar hal-hal yang mengarah ke negatif bisa terus diminimalisir.
Selanjutnya  kalau  dilihat  dari  perspektif  qanun  Aceh  dan  hukum  adat  maka pelaksanaan    hukuman  cambuk  yang  berada  di  Aceh  memiliki  perbedaan  diantara keduanya, artinya terlihat mereka mempunyai posisi masing-masing. Adapun perbedaan yang signifikan terdapat pada bentuk pelaksanaannya yaitu mengenai banyaknya jumlah cambukan yang dilakukan oleh qanun Aceh dan hukum adat Aceh. Selain itu ada juga perbedaan mengenai pandangan dalam memahami hukuman cambuk itu sendiri.
Padahal dengan diterapkan hukum cambuk ini diharapakan bisa membentuk proses sosial yang baik didalam elemen masyarakat. Dimana menurut (Soekanto, 2007) bentuk umum proses sosial adalah adanya interaksi sosial (yang juga dinamakan proses sosial) karena interaksi sosial menjadi syarat utama terjadinya berbagai macam aktivitas sosial. Kemudian interaksi sosial adalah hubungan-hubungan yang bersifat sosial serta dinamis yaitu  maksudnya  disini  adalah  menyangkut  hubungan  antara  berbagai  orang  dengan perorangan,  antara  kelompok  manusia,  maupun  antara  perorangan  dengan  kelompok manusia.
Untuk  sekarang  hukuman  cambuk  di  Provinsi  Aceh  tentu  sudah  banyak mengalami perubahan, ini terjadi karena ilmu pengetahuan terus berkembang ditambah lagi  dengan  perkembangan  teknologi  dan  mudahnya  akses  terhadap  banyak  informasi menjadikan masyarakat dan juga penegak hukum untuk terus melakukan pembaharuan yang  lebih  baik  untuk  kepentingan  bersama.  Cukup  menarik  untuk  dikaji  bagaimana perkembangan  hukum  cambuk  di  Provinsi  Aceh  yang  dari  awal  pelaksanaan  sampai sekarang masih bertahan.

## Fakta Literatur
Sudah  banyak  wacana  penulisan  studi  mengenai  hukum  cambuk  di  Aceh, Pertama, seperti  wacana  studi  yang dikaji  hukuman cambuk  melalui  perspektif hukum (HAM,  n.d.)  .  Sebagaimana  yang  dikatakan  (Ablisar,  2014)    bahwa  hukuman  cambuk merupakan salah satu jenis hukuman yang ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah dan juga pasal 2 RKUHP mengandung asas legalitas materil yang secara implisit mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum pidana adat.
Kedua,  studi  tentang  cambuk  sebagai  hukuman  serta  bagaimana  efektivitasnya hukuman  tersebut  bagi  masyarakat  (HUSAINI,  2012)  ,(Rahman,  2022)  .  Dalam penerapan hukum tersebut (Rahman, 2022) menyimpulkan bahwa penjatuhan hukuman cambuk  belum  efektif.  Hal  ini  dikarenakan  keefektifan  penjatuhan  hukuman  cambuk dalam  memberikan  efek  jera  tidak  hanya  berlaku  pada  pelaku  pidana  tetapi  juga  bagi masyarakat  umum.  Adapun  faktor  yang  menghambat  hukum  cambuk  (jinayat)  dalam mengurangi angka pelanggaran adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak syariat dalam menghadapi kasus pelanggaran.
Ketiga,  studi  tentang  perkembangan  mengenai  hukuman  cambuk  pernah  ditulis oleh (Iqbal & Kabir, 2020) . Dalam tulisannya menyimpulkan bahwapelaksanaan ‘uqubat cambuk  dilakukan di  tempat  terbuka yang bisa  di  lihat  oleh masyarakat  dengan tujuan
untuk memperoleh efek jera bagi pelaku dan sebagai bentuk pencegahan bagi masyarakat agar bisa mengambil pembelajaran dari pelaksanaan ‘uqubat cambuk tersebut. Kendati demikian, peraturan terbaru ini melakukan sebuah terobosan dengan mengubah tempat pelaksanaan  ke  Lembaga  Pemasyarakatan  dengan  pertimbangan  salah  satu  alasannya bahwa pelaksanaan ‘uqubat cambuk selama ini yang dilakukan di tempat terbuka banyak dihadiri oleh anak-anak.
Dari banyaknya tulisan mengenai tentang hukuman cambuk, penulis merasa cuma sedikit yang membahas hukuman tersebut dari kacamata pembaharuan di era sekarang, oleh karenanya pembedaan disini adalah melihat dan menganalisa periodisasi hukuman cambuk dari masa ke masa.

## Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi studi-studi sebelumnya yang kurang  melihat  dari  ilmu  sisi  periodisasi  dan  alur  hukum  cambuk  yang  ada  di  Aceh, penulis  merasa  ini  juga  menjadi  sebuah  hal  yang  penting  dalam  perkembangan  ilmu pengetahuan  khususnya  mengenai  keunikan  dalam  setiap  daerah  dalam  hal  ini  adalah Provinsi Aceh.
Adapun  tujuan  lain  dari  punulisan  ini  selain  memberikan  informasi  juga  ingin menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan hukuman dalam Islam itu sendiri adalah sah dan tidak bertentangan, walaupun dalam hukum cambuk ini terdapat banyak pro dan kontra namun apabila kita analisa lebih dalam maka sebenranya ini juga bagian dari hukum yang sudah disepakati.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulisan akan menggunakan metode Library Research, yang dalam  artiannya  pengumpulan  data  nantinya  akan  bersumber  dari  buku,  jurnal,  hasil penelitian dan lain sebagainya. Selain itu penulis juga menggunakan metode Netnografi, adalah sebuah metode yang melakukan penelitian antropologi melalui internet, dimana menggunakan  informasi  yang  tersedia  secara  publik  serta  semua  orang  bebas  berbagi melalui media sosial  . Kebutuhan untuk menggunakan metode ini dalam penelitian dirasa terus  berkembang,  karena  sejauh  ini  metode  netnografi  telah  digunakan  dalam  ilmu kesehatan, pendidikan, marketing, sosiologi, geografi manusia, komunikasi dan politik. Metode netnografi ini mencakup berbagai disiplin ilmu secara online; seperti analisis isi, “penggalian teks” dari pengetahuan anonym yang belum dieksplorasi, menciptakan cerita dengan cara “dari mulut ke mulut” dan juga penelitian observasional .
Secara  umum  pada  penelitian  ini  adalah  termasuk  kepada  penelitian  Kualitatif. Seperti yang dijelaskan  oleh  (Suyanto,  2007), dengan latar belakang teoritis penelitian kualitatif yang berakar dari paradigma interpretative tersebut maka penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dari penelitian kuantitatif, salah satunya adalah cara memandang sifat realitas sosial. Penelitian kualitatif menganggap realitas sosial itu bersifat ganda. Realitas sosial merupakan hasil kontruksi pemikiran dan bersifat holistis.
Di pihak lain, penelitian kuantitatif memandang realitas sosial bersifat tunggal, konkret, dan teramati  .
Selanjutnya akan ada beberapa tahap yang penulis lakukan untuk memproses data yang telah didapatkan, yaitu heuristic, ferivikasi,  dan interpretasi. Tahap pertama yaitu heuristik adalah pengumpulan sumber, sumber tersebut nantinya ialah yang sesuai dengan tema penelitian yang akan diteliti . Tahap kedua adalah verifikasi yaitu suatu metode yang dibutuhkan dalam penulisan sejarah untuk menganalisis, menyeleksi, dan menguji suatu sumber  yang  valid  dan  bisa  dipertanggung  jawabkan.  Dan  tahap  ketiga  adalah interpretasi, yaitu merupakan tahapan penafsiran terhadap sumber yang sudah diperoleh dalam penelitian sejarah, tujuan dari tehnik ini adalah untuk proses menganalisis dan juga menafsirkan sumber yang sudah diverifikasi, ini diperlukan karena untuk mencari makna yang terkandung dan saling adanya keterkaitan antara beberapa fakta yang telah penulis kumpulkan.

## Hasil dan Pembahasan Seluk beluk ‘Uqubat (Hukuman Cambuk)
Hukuman cambuk atau pada bahasa Fiqihnya adalah ‘Uqubat, merupakan salah satu bentuk hukuman dalam hukum Islam yang terdiri dari dua suku kata yaitu ‘uqubat dan cambuk. Hukum cambuk ini sudah sesuai dengan peraturan daerah Aceh yaitu qanun, ini terdapat pada Qanun no.6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat ‘uqubat, dimana sebuah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku jarimah.
Kata  cambuk  ini  apabila  dilihat  dari  etimologinya  yaitu,  “dera”  atau  “jild” sebagaimana dikatakan bahwa “dera” merujuk kepada cambuk dan “mendera” merujuk kepada pukulan dengan cambuk, memukulnya dengan cemeti, dan melecut. Cambuk itu pula berarti sebuah alat untuk melecut atau memukul yang terbuat dari jalinan tali dari serabut  atau  serat  kulit  kayu,  atau  juga  bisa  diartikan  sesuatu  yang  dapat  memberikan dorongan ke arah yang lebih baik. Mencambuk itu sendiri berarti memukul dengan cemeti hingga berkali-kali. Secara bahasa maka cambuk dalam bahasa Arab disebut jald dimana kata  ini  berasal  dari  kata  jalada  yang  berarti  memukul  dikulit  atau  memukul  dengan cambuk yang terbuat dari kulit.
Dalam studi hukum pidana Islam berbicara mengenai hukum cambuk bukanlah suatu hal yang baru. Bisa di definisikan bahwa hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk  hukuman  had  pada  beberapa  jenis  kejahatan  yang  telah  ditetapkan  oleh  syara’ yaitu  zina  ghairu  muhsan,  qazaf  dan  minuman  khamar.  Selanjutnya  hukuman  cambuk menjadi salah satu pilihan utama dalam penetapan sanksi jarimah ta’zir. Hal disebabkan karena setelah dilihat prosesnya secara keseluruhan ditemukan bahwa hukuman cambuk ini dianggap memberi efek yang lebih baik daripada beberapa sanksi ta’zir lainnya seperti penjara, pengasingan dan denda.
Dalam perspektif Al-Quran sebenarnya hukum cambuk ini sudah dijelaskan dan merupakan salah satu jenis hukuman yang sudah ditetapkan, ini terdapat pada Surah An- Nuur  ayat  2  untuk  tindak  pidana  zina,  dan  Surah  An-Nuur  ayat  4  untuk  tindak  pidana menuduh  orang  lain  berbuat  zina  atau  disebut  juga  Qadzaf.  Pada  ayat  tersebut
menjelaskan  bahwa  jumlah  cambukakn  untuk  penzina  100  kali,  sedangkan  untuk perbuatan menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti itu sebanyak 80 kali. Kemudian ada juga sanksi kepada pemabuk yang meminum minuman keras yang dalam beberapa hadist dijelaskan bahwa meraka akan dikenakan sebanyak 40 kali cambukan.
Seperti  yang  sudah  penulis  singgung  diatas  bahwa  dalam  menjelaskan  hukum cambuk  dalam  perspektif  Islam  kurang  lengkap  rasanya  apabila  kita  tidak  merujuk lansung keapada sumbernya yaitu Al-Quran, berikut begini arti dan makna dari Surah An- Nur ayat 2:
“Perempuan  yang  berzina  dan  laki-laki  yang  berzina,  maka  dera  lah  tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dari hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman (QS. An-Nur:2)”
Dan juga terdapat dalam surah yang sama namun pada ayat ke 4:
“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat (berbuat zina), kemudian itu tidak mengemukakan empat saksi, maka hendaklah mereka di dera deapan puluh kali deraan, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang- orang fasik (QS. An-Nur:4)”
Sejalan dengan itu ada beberapa hadist yang juga menjelaskan persoalan hukuman cambuk:
“Dari  Ubadah  ibn  Ash-Shamit  ia  berkata:  Rasulullah  SAW  telah  bersabda “Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar bagi mereka  (pezina).  Jejaka  dengan  gadis  hukumannya  dera  seratus  kali  dan  pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.” (HR. Jama’ah kecuali Al Bukhari dan An-Nasa’i)
Kemudian, hukum cambuk ini bukan hanya persoalan pada zina saja tetapi juga berpengaruh  bagi  mereka  yang  meminum  minuman  keras  atau  khamar,  dalam  hal  ini Rasulullah SAW juga bersabad yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang hukuman bagi pemabuk:
“Dari Anas bin Mâlik, bahwa ada seorang lelaki yang telah minum khamar dihadapakan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu beliau menderanya dengan dua  pelepah  kurma  sebanyak  40  kali.  Anas  mengatakan,  “Abu  Bakar  juga  telah melakukannya. Ketika Umar (menjadi khalifah) dia meminta saran kepada para sahabat, Abdurrahman bin ‘Auf berkata, “(jadikanlah hadnya) Had yang paling ringan yaitu 80 deraan”. Maka Umar memerintahkannya (dera 80 kali bagi pemabuk). [HR. Al-Bukhâri dan Muslim]
Berbicara mengenai khamar, ada perbedaan mengenai pengertian khamar diantara para ahli fiqh. Imam  Hanafi berpendapat  bahwa  khamar adalah minuman yang terbuat dari anggur, kurma, gandum, madu dan beberapa yang lain. Menurutnya walaupun masih ada  zat  lain  yang  memabukkan  bukan  berarti  khamar,  beliau  menempatkan  khamar khusus pada minuman yang memabukkan yang sesuai disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan pendapat tiga imam yang lain, yakni Imam Malik, Syafi’I, dan Imam Hambali
berpendapat bahwa, setiap minuman yang bersifat memabukkan maka hukumnya haram tanpa  terkecuali.  Mayoritas  dunia  Islam  dan  jumhur  ulama  mengikuti  pendapat  yang kedua ini.
Setelah  ada  beberapa  rujukan  yang  kuat  melalui  ayat  dan  hadist  diatas,  maka patutnya kita harus mengetahui ketentuan dalam pelaksanaan hukuman cambuk tersebut, yaitu diantaranya seperti; pukulan yang diberikan diharapkan bukan pukulan yang terlalu keras dan berlebihan serta bukan pula yang terlalu pelan, kemudian cambuk yang dipakai juga harus cambuk yang tidak terlalu besar dan buka ukuran cambuk yang terlalu kecil, dan beberapa ketentuan lainnya.
Hukum  cambuk  yang  dilihat  dari  perspektif  Islam  sebenarnya  memiliki  tujuan dalam  penerapannya,  baik  itu  hukum  cambuk  ataupun  jenis  hukuman  lainnya  pada dasarnya memiliki beberapa tujuan, yaitu seperti pencegahan orang tersebut melakukan jarimah  agar  tidak  mengulangi  perbuatannya.  Kemudian  disamping  mencegah  pelaku jarimah,  hukuman  dalam  pandangan  Islam  diharapkan  juga  untuk  membuat  orang  lain tidak  melakukan  hal  yang  sama  dalam  artiannya  adalah  mempunyai  efektifitas  kepada khalayak  ramai,  selain  itu  tujuan  lain  dalam  penerapan  sebuah  hukuman  adalah  untuk mendidik serta memperbaiki pelaku agar sadar dan bertaubat atas perbuatannya.

## History of The Caning Punishment in Aceh
Dalam  perjalanan  sejarah  hukuman  cambuk  secara  umum,  ternyata  hukum cambuk  ini telah lebih dulu  dipraktekkan sejak dahulu  pada zaman Romawi Kuno. Ini menjadikan  hukuman  cambuk  merupakan  salah  satu  hukuman  paling  tua  di  dunia. Digunakan sejak tahun 195 sebelum Masehi oleh imperium bangsa Romawi kuno dengan tujuan  untuk  menghukum  para  pidana  yang  status  mereka  bukanlah  warga  negara. Hukuman cambuk ini juga digunakan pada masa perbudakan dimana hukuman tersebut akan diberikan kepada budak yang membangkang atau melarikan diri.
Bila kita bandingkan dengan hukum cambuk yang ada di Al-Quran, maka hukum cambuk  yang dilakukan  oleh bangsa Romawi  cukuplah sadis  dan mengerikan. Hukum cambuk  versi  mereka  menjadikan  hukuman  cambuk  yang  paling  menyakitkan  yang pernah dikenal manusia. Cambuk bangsa Romawi ini berupa cambuk pendek bercabang yang terbuat dari kulit binatang atau pilihan rali, kemudian pada bagian ujung diikatkan sejumlah paku atau pecahan kaca atau juga logam kecil yang tajam. Akibat dari model cambuk seperti ini para korban cambuk mengalami luka yang sangat parah, karena pada setiap  cambukan  akan  meninggalkan  luka  yang  sangat  dalam  sehingga  tulang  iga  pun dapat terlihat.
Perlu diketahui  bahwa, pelaksanaa hukuman cambuk pertama kali dilakukan di Indonesia terjadi setelah masa kerajaan Islam Nusantara, yaitu tepatnya pada tanggal 24 Juni 2005 di halaman Masjid Agung Bireun Provinsi Aceh. Sejak tahun 2005 saat itu dan sampai  dengan  2008,  jumlah  pelaku  yang  melanggar  qanun  dan  dijatuhkan  sanksi hukuman  cambuk  ini  mencapai  275  orang.  Bila  dirincikan  maka  pada  tahun  2005 sebanyak 101 orang, tahun 2006 sebanyak 61 orang, tahun 2007 sebanyak 58 orang dan pada tahun 2008 sebanyak 55 orang.
Namun jauh sebelum itu ketika Aceh masih dalam bentuk pemerintahan kerajaan ternyata sudah ada hukuman cambuk yang telah terjadi. Kejadian ini terjadi ketika pada masa  Kerajaan  Sultan  Iskandar  Muda  (1607-1636  M),  dimana  pada  waktu  itu  Sultan Iskandar  Muda  menghukum  putera  semata  wayangnya  yang  bernama  Meurah  Pupok dengan cara menghukum cambuk karena telah melanggar hukum dan adat Aceh yaitu ia telah  melakukan  zina  dengan  salah  seorang  istri  pengawal  istana  Sultan.  Pada  saat  itu untuk menghormati sebuah hukum dan sebagai contoh kepada rakyat maka Sultan sendiri lah yang mencambuk puteranya tersebut.
Hukuman cambuk  di  Aceh diawasi  oleh pemerintah, dalam hal  ini ada instansi khusus  yang  menanggani  perihal  tersebut,  ini  merujuk  kepada  Keputusan  Gubernur Provinsi Aceh nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan tata cara kerja Wilayatul Hisbah  pada  pasal  1  angka  7  menyebutkan  bahwa:  Wilayatul  Hisbah  (WH)  adalah lembaga  yang  bertugas  mengawasi,  membina,  dan  melakukan  advokasi  terhadap pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  bidang  syariat  Islam  dalam  rangka  amar ma’ruf nahi mungkar.
Oleh karenanya hukum cambuk ini juga cukup berpengaruh kedalam nilai sosial, khususnya masyarakat Aceh yang menerapkan hukuman cambuk ini. Pada dasarnya nilai sosial adalah sekelompok ukuran, patokan-patokan, keyakinan atau juga anggapan yang hidup  dan  terus  berkembang  di  dalam  kehidupan  masyarakat  tertentu.  Kemudian sekelompok  keyakinan-keyakinan  tersebut  juga  dianut  oleh  kebanyakan  orang  yang berada  didalam  komunitasnya,  sehingga  membuat  wacana  apa  yang  benar,  apa  yang salah,  serta  apa  yang  pantas  dilakukan  dan  apa  yang  pantas  untuk  ditinggalkan  dalam kehidupan sehari-hari.
Walaupun  cukup  ada  pihak  yang  mengatakan  cukup  berpengaruh  namun  tetap saja ada di beberapa daerah yang bahkan hukum cambuk ini terbilang belum efektif dalam penerapannya di lapangan. Seperti temuan (Rahman, 2022) bahwa di Kabupaten Nagan Raya  mengenai  hukuman  cambuk  ini  belumlah  efektif,  ini  dikarenakan  efek  jera  yang dihasilkan oleh hukum  cambuk  hanya dirasakan  oleh pelaku jarimah saja, namun  efek kepada  masyarakat  banyak  sulit  untuk  dilihat,  ini  terbukti  dari  menngkatnya  angka pelanggaran pada setiap tahunnya. Lebih dari itu dikarenakan juga keterbatasan sarana dan prasarana dari pihak pemerintah dan kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak  qanun  syari’at  oleh  karenanya  perlu  ditingkatkan  dari  segala  aspek  termasuk sosialisasi kepada masyarakat.
Ketika kita lihat dalam efeknya dalam sosial maka kita berharap hukuman cambuk ini  juga  bisa  berpengaruh  terhadap  moral  dan  juga  norma  dalam  elemen  masyarakat. Berbicara  mengenai  dua  variabel  tersebut,  maka  bisa  di  definisikan  moral  adalah keharusan perilaku yang dibawa oleh nilai. Sedangkan norma merupakan sebuah sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, moral dan juga perilaku yang akan  dilakukan.    Ini  tak  lepas  dari  perjuangan  rakyat  Aceh  yang  dari  dulu  ingin mendirikan  syariat  Islam  yang  dimana  sifat  fanatisme  terhadapa  syariat  Islam  sudah cukup  kuat  mengakar  dalam  diri  masyarakat  Aceh  dan  akhirnya  banyak  dari  aturan tersebut mudah untuk dilaksanakan.

## Instansi dan Pro-Kontra
Hukum  cambuk  Aceh  pada  masa  kerajaan  Aceh  dulu  barangkali  masyarakat terlihat  sedikit  shock,  karena  hukuman  cambuk  sering  dijatuhkan  pengadilan  dan dilaksanakan di tengah masyarakat. Kemudian seiring berjalannya waktu ketika Udang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 disahkan, pada saat itu masyarakat Aceh membuat suatu instansi  yang  diberi  nama  Pengadilan  Rakyat,  yaitu  fungsi  dan  tugasnya  adalah menjatuhkan hukuman badan kepada para penjudi, peminum minuman keras, dan juga kepada pelaku perzinahan.
Awalnya  ini  berjalan  sukses  dimana  pengadilan  dan  penjatuhan  hukuman  ini digelar  si  semua  kabupaten,  bahkan  hanya  dalam  waktu  empat  bulan  saja  sudah  ada sekitar 40 kasus yang ditanggani. Namun pada akhirnya instansi yang akhirnya mendapat stereotype  “Pengadilan  Liar”  ini  baru  berhenti  ketika  para  ulama  turun  tangan  yang memberikan penjelasan bahwa di dalam Syari’at Islam mengenai penjatuhan hukuman haruslah ditanggani oleh pengadilan yang sah dan juga berwenang, serta hanya boleh di laksanakan oleh petugas resmi yang diberi amanah dan wewenang oleh pemerintah.
Setelah  “pengadilan  liar”  tadi  bubar,  maka  yang  terjadi  selanjutnya  adalah  ada beberapa  kesempatan  yang  digunakan  oleh  rakyat  untuk  terus  memojok  para  ulama dengan melontarkan pertanyaan umum mengenai kapan instasi yang berwenang tersebut yaitu  Mahkamah  Syari’ah  mejatuhkan  hukuman  kepada  para  pelaku  kejahatan.  Dan kebanyakan dari masyrakat meminta hukuman yang dimaksud adalah berupa hukuman cambuk,  karena  mereka  merasa  itu  sudah  sesuai  dengan  kondisi  Aceh  yang  mana menganut syari’at Islam.
Dan  pun  dalam  metode  melaksanakan  hukuman  cambuk  ini  harus  dilakukan didepan umum agar para pelaku bisa mendapatkan rasa malu terhadap perbuatan yang dilakukannya, kemudian pelaku diharuskan memakai pakaian khusus yaitu pakaian yang tipis  agar  terasa  di  kulit,  menutup  aurat  agar  tidak  terjadinya  luka  pada  bagian-bagian tertentu, dan tidak boleh mencambuk  muka, kemaluan, dan dada. Serta para eksekutor ditunjuk oleh pihak kejaksaan, mereka ini menggunakan cambuk yang terbuat dari kulit atau rotan dan berukuran panjang 1 meter da n 1 cm garis pusat dengan posisi pukulan 90 derajat.
Bila  kita  simak  bagaimana  hukum  cambuk  ini  dominan  diterapkan  atau  pelaku yang  sering  dijatuhi  hukuman  cambuk  adalah  mereka  yang  melakukan  perbuatan  zina atau mesum. Di Aceh sendiri, zina disebut dengan istilah “meumukah” dimana pada masa dahulu dipandandang sebagai kejahatan besar (fashiyah) dan sangat tidak terpuji dalam masyarakat. Ini mengharuskan pelaku dihukum siksa (had) dan si pelaku juga dibedakan antara  orang  yang  muhsin  yaitu  merdeka,  dewasa,  beristri  dengan  nikah  yang  sah  dan telah  menggauli  istrinya,  dan  yang  tidak  mushin.  Hukuman  bagi  orang  yang  mushin adalah masing-masing mendapat 100 kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan bagi yang tidak muhsin maka ia akan dicambuk 50 kali dan juga diasingkan tetapi hanya setengah tahun saja.
Berbicara  mengenai  instansi  yang  berwenang,  seperti  yang  sudah  penulis sebelumnya dimana ada  instansi  khsusus yang menangganinya yaitu Wilayatul Hisbah (WH), karena Aceh menerapkan syari’at Islam secara keseluruhan maka instansi ini juga harus  diperkuat  dengan  masuk  ke  aspek  pemerintahan  tingkat  desa,  jadi  penerapan syari’at islam sejatinya bukan hanya terjadi di kota-kota besar seperti ibukota kabupaten maupun provinsi.
Perlu  diketahui  susunan  WH  Tingkat  Provinsi,  Kabupaten/Kota  dan  Kecamatan, terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan juga para muhtasib, yaitu orang-orang yang juga ikut menegakkan syari’at islam secara lansung di lapangan atau bahasa mudahnya adalah  mereka  pengawas  syari’at  islam  di  kampung  tempat  mereka  tinggal  agar  tidak terjadi hal-hal yan tidak diinginkan, dan mereka ini juga pengangkatannya dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota.
Selanjutnya  susunan  WH  tingkat  kemukiman  atau  RT/RW  adalah  terdiri  dari seorang coordinator dan beberapa muhtasib  didalamnya, dan wilayah tugas mereka ini adalah  di  gampong-gampong  serta  mereka  hanya  diangkat  oleh  Bupati/Walikota  dan pengangkatan  muhtasib  ini  terlebih  dahulu  melalui  konsultasi  dengan  Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) daerah setempat. Ini semua juga sudah tercantum jelas pada Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan tata cara Kerja Wilayatul Hisbah pada pasal 3 ayat 1,2, dan 3.
Pembentukan  Wilayatul  Hisbah  ini  bukan  tanpa  alasan  bahkan  punya  pondasi dalil yang kuat. Dimana dalam Islam, dalil pondasi tentang keberadaan lembaga WH ini dimulai  dengan  beberapa  praktek  yang  terjadi  pada  zaman  Rasulullah  SAW.  Sebagian ulama merujuk pada peristiwa penghacuran berhala-berhala yang ada di sekitar Masjidil Haram dan juga di Kota Mekkah yang dilakukan oleh beberapa orang sahabat di bawah komando Ali bin Abi Thalib, yang dimana kejadian ini setelah futuh (penaklukan) kota Mekkah, serta penunjukan Said bin Ash sebagai pengawas pasar di Kota Madinah. Beliau bertugas menjaga dan memeriksa tingkat keakuratan alat timbangan dan takaran keaslian uang yang digunakan dan juga mengawasi perilaku dalam bertransaksi tersebut. Kejadian pada  masa  Rasulullah  SAW  inilah  yang  akhirnya  digunakan  sebagai  salah  satu  dalil tentang adanya tugas pengawasan seperti yang dilakukan oleh lembaga Wilayatul Hisbah di Provinsi Aceh.
Dalam analisa penulis menilai bahwa sebenarnya Provinsi Aceh yang menerapkan Syari’at  Islam  patut  kita  apresiasi  khususnya  oleh  kaum  muslim  di  Indonesia,  namun semenjak  Aceh  di  proklamirkan  sebagai  daerah  Syari’at  Islam  dan  muncul  beberapa aturan  misalnya  seperti  diterapkannya  hukum  cambuk,  justru  berbagai  rintangan  dan tantangan terus berdatangan terhadap kebijakan syari’at Islam di Aceh, dan penolakan ini datang dari pihak non muslim maupun dari pihak muslim yang sekuler.
Memang pokok persolan utama dan paling kontriversial dalam penerapan Qanun Jinayat  pada  Provinsi  Aceh  adalah  mengenai  hukuman  cambuk  tersebut.  Dimana  ada beberapa reaksi public tentang ‘uqubat cambuk ini, yaitu seperti menolak Qanun Jinayah yang  masih  mencantumkan  hukuman  yang  mereka  anggap  itu  melanggar  Hak  Asasi Manusia (HAM) dan juga merendahkan martabat  manusia, biasanya para  anggota dari
kelompok penolakan ini berasal dari aktivis HAM. Mereka berpendapat bahwa, ketentuan hukuman badan seperti hukum cambuk ini bertentangan dengan HAM Internasional dan peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia  khususnya  mengenai  Undang- Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM.
Ada juga yang mengutarakan pendapat dari pandangan dunia Barat yaitu menurut mereka hukuman dalam hukum pidana Islam itu jelas melanggar HAM, itu dikarenakan perbedaan  yang  mendasar  dari  cara  pandang  HAM  itu  sendiri.  Namun  itu  semua  bisa dibantahkan  oleh  pakar  Hukum  Internasional  dan  HAM  Universitas  Syiah  Kuala Saifuddin  Bantasyam.  Menurutnya  penerapan  hukuman  cambuk  yang  terdapat  dalam Qanun  Jinayah  Provinsi  Aceh  kalau  ditinjau  dari  sisi  HAM  maka  tidak  ada  yang melanggar sama sekali, ini hanya karena perbedaan pada cara pandang saja. Kemudian mengenai  rasa  sakit  dan  juga  penderitaan  ketika  eksekusi  berlansung  itu  merupakan muncul dari atau karena sanksi hukum yang dilaksanakan secara benar, adil, berdasarkan bukti-bukti yang cukup, dan disertai dengan penghormatan terhadap hak terdakwa.

## Perkembangan dan Pembaharuan
Seperti  yang  sudah  penulis  singgung  sebelumnya,  menurut  (Din,  2009) pelaksanaa  hukuman  cambuk  pertama  kali  dilakukan  di  Indonesia  terjadi  setelah  masa kerajaan Islam Nusantara, yaitu tepatnya pada tanggal 24 Juni 2005 di halaman Masjid Agung Bireun Provinsi Aceh. Namun menurut (Ferizal, 2019)  hukum jinayat ini mulai diberlakukan  pada  tanggal  23  Oktober  2015,  yang  dimana  tujuannya  adalah  sebagai upaya pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh secara kaffah.
Pada tahun 2012 dimana juga ada pelaksanaan hukuman cambuk di Kota Langsa, dimana  ada  11  pelaku  maisir  (perjudian)  dan  juga  khalwat  (mesum)  di  cambuk  oleh Mahkamah Syari’ah yang bertempat di Tribun Lapangan Merdeka Kota Langsa, karena eksekusi bertempat di lapangan maka otomatis bisa disaksikan oleh khalayak ramai dan juga  dihadiri  oleh  beberapa  pegawai  pemerintah  setempat  dan  juga  aparat  untuk pengamanan prosesi  pelaksanaan hukuman tersebut.  Sempat jadi bahan tertawaan oleh penonton sekitar karena para pelaku ada yang merintih kesakitan dan ada juga yang pura- pura pingsan demi bisa mempercepat proses hukuman.
Dua tahun selanjutnya juga ada dilakukan hukuman cambuk, kali ini bertepatan di  Ibukota  Provinsi  Aceh  yaitu  di  Kota  Banda  Aceh  yang  dimana  mengenai  peraturan Syari’at  Islam  jauh  lebih  ketat.  Kejadian  hukum  cambuk  ini  terjadi  pada  tahun  2014, empat  orang  ini  dihukum  karena  terbukti  melakukan  maisir  (perjudian)  dan  hukuman mereka dilaksanakan di halaman Masjid Agung Al-Makmur, desan Lampriet, Kota Banda Aceh.  Pada  momen  ini  juga  turut  dihadiri  oleh  khalayak  ramai  bahkan  ada  juga  yang mencoba mengabadikannya.

## Pro-Kontra Persoalan Tempat Eksekusi
Bisa  kita  lihat  bahwa  hukum  cambuk  pada  saat  itu  masih  dilakukan  didepan khalayak  ramai  dan  dapat  disaksikan  oleh  siapa  saja,  bahkan  hal  unik  lainnya  adalah aparat juga turut mengundang masyarakat melalui pengunguman di masjid agar ikut hadir
menyaksikan serta diumumkan siapa nama pelaku dan jenis kejahatan yang dilakukan . Di  satu  sisi  bila  dilihat  dari  kacamata  ilmu  psikologi  ini  memang  cukup  berpengaruh dimana rasa malu yang ditimbulkan oleh pelaku tentu sangat besar.
Seperti  yang  dikatakan  (Anshari,  2017),  dimana  dampak  pelaksanaan  hukum cambuk  didepan  umum  ini  diharapkan  menjadi  salah  satu  upaya  pendidikan  dan pembinaan secara psikologi bagi para pelaku yang melanggar syari’at Islam, harapannya tentu para pelaku ini menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukannya sehingga bisa  mengantarkannya  untuk  menjadi  pribadi  yang  lebih  baik  kedepannya  terutama manusia sebagai mahluk sosial dan seorang hamba yang memiliki Tuhan.
Senada  dengan  itu,  (Zainuddin,  2011)  juga  menjelaskan  bahwa  metode  hukum cambuk yang dilaksanakan didepan umum secara psikologis akan berdampak jauh lebih besar  daripada  hukuman  kurungan  penjara  yang  pelaksanaannya  dilakukan  di  tempat tertutup, hukuman cambuk didepan umum juga  akan menjadi  sebuah preventif prower dalam mencegah untuk terjadinya sebuah pelanggaran pidana kedepannya, ini sebenarnya juga menjadi pelajaran yang berharga pagi para pelaku agar tidak mengulanginya apapun jenis kejahatannya.
Namun seiring berjalannya waktu pada hukum cambuk ini memang tak bisa kita pungkiri  bahwa  masih  ada  kekurangan  dalam  hal  pelaksanaannya,  misalnya  saja pembiaran  secara  bebas  yang  dilakukan  oleh  penonton  untuk  merekam  kejadian  di lapangan dan dikhawatirkan rekaman tersebut akan diunggah ke media sosial sehingga akan  mengakibatkan  efek  yang  jauh  lebih  berbahaya  apalagi  kita  kihat  bagaimana bebasnya orang-orang yang berpendapat di dunia maya.
Belum  lagi  ada  anak-anak  yang  juga  ikut  menonton  ketika  proses  hukuman berlansung,  disatu  sisi  itu  sebagai  bahan  pendidikan  kepada  mereka  tetatpi  kita  juga melihat  ada  banyak  orang  dewasa  memaki  kepada  pelaku  sehingga  persepsi  yang seharusnya  menjadi  pendidikan  kepada  anak  justru  membuat  dampak  negative  yang diterima,  padahal  tujuan  diberlakukan  didepan  umum  adalah  untuk  bisa  mengambil pelajaran secara emosional dimana para penonton membayangkan bahwa ada keluarga mereka ataupun diri sendiri yang menjadi pelaku.
Berangkat dari hal diatas tersebut yang pada akhirnya memutuskan untuk membuat aturan baru mengenai hukum cambuk ini. Kemudian dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 262 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai tempat terbuka dan bisa dilihat oleh banyak orang yang pada akhirnya telah mengalami perubahan, dan semua ini terdapat pada Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2018 pasal 30 ayat (1) hingga (3).
Sebelumnya peraturan mengenai kegiatan apa saja yang bisa dikenakan hukuman cambuk sudah ada seperti dalam Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, kemudian ada juga Qanun No. 11-14 Tahun  2003.  Namun  pada  akhirnya  pemerintah  mengumpulkan  itu  semua  dalam  satu wadah yang akhirnya pada tahun 2013 lahirnya Qanun No. 7 dan pada 2014 lahir Qanun No.6, yang semuanya berbicara mengenai tentang Hukum dan tata acara Jinayat.
Karena hukuman cambuk ini dianggap penting dan berpengaruh bagi masayrakat, maka dari pihak Gubernur pun mengeluarkan peraturan sehingga payung hukum cambuk
untuk  dilaksanakan  akan  semakin  kuat.  Sebelum  2013  ada  Peraturan  Gubernur  N.  10 Tahun  2005  mengenai  hukum  cambuk,  pada  pasal  4  ayat  (1),  ‘Uqubat  cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri  oleh  jaksa  dan  dokter.  Artinya  dari  tahun  2003-2014  hukuman  cambuk  masih dilaksanakan ditempat terbuka dan bisa dihadiri oleh siapa saja.
Akhirnya pada tahun 2018, pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2018 tentang hukuman cambuk ini, dimana terdapat pada pasal 30 dengan ayat  (1)-(3)  yang  menjelaskan  adanya  tempat  ekseskusi  yang  baru  dari  peraturan sebelumnya, adapun bunyi dari ayat tersebut adalah;
1)Uqubat cambuk dilaksanakan disuatu tempat terbuka dan dapat diihat oleh orang yang hadir;
2)Pelaksanaan Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah usia 18 tahun.
3)Tempat  terbuka  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertempat  di  Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan.
Dikeluarkan peraturan baru ini bisa diartikan sebagai penegasan ada pembaharuan dalam peraturan hukum cambuk pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu dumulai dari tahun 2003  sampai  2014,  yang  mana  pada  saat  itu  hukum  cambuk  masih  dilaksanakan  di perkarangan masjid ataupun di lapangan. Lahirnya peraturan ini tentu pemerintah tidak sembarangan  mengambil  sikap  namun  walaupun  demikian  pro  dan  kotra  dalam masyarakat tentu ada.
Salah  satu  perdebatan  yang  muncul  adalah  pihak  dari  Majelis  Permusyawaratan Ulama  (MPU)  Aceh  tidak  diminta  untuk  mempertimbangkan  persolan  peraturan  ini, namun  dilain  pihak,  khususnya  Gubernur  dan  Dinas  Syari’at  Islam  Aceh  mengklaim sudah meminta pendapat dari banyak pihak, yaitu dari ahli hukum, akademisi dan juga ulama. Lebih lanjut, persoalan ketidak setujuan ini juga datang silih berganti. Penolakan terhadap peraturan baru ini juga datang dari kalangan ormas Front Pembela Islam (FPI) cabang  Aceh, dimana saat  itu banyak dari anggota ormas tersebut  bersama mahasiswa berdemo  didepan  kantor  gubernur.  Adapun  penolakan  juga  terjadi  dalam  internal pemerintah yaitu dari DPRA, dimana menurut mereka pemindahan hukuman cambuk ke lapas  akan  membatasi  masyarakat  yang  ingin  melihat  serta  tidak  ada  efek  jera  yang berarti.

## Kesimpulan
Dari  penjabaran  yang  sudah  ada  bisa  kita  lihat  benang  merahnya  yaitu perkembangan  dan  pembaharuan  mengenai  hukuman  uqubat  cambuk  di  Aceh  telah mengalami perubahan dalam beberapa periode. Dimana yang pada awalnya dilaksanaka pada  perkarangan  masjid  atau  lapangan  namun  sejak  2018  mulai  dilaksanakan  dalam Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas).  Memang  banyak  terjadi  pro  dan  kontra  setelah dikeluarkan  peraturan  baru  ini  namun  walaupun  begitu  pemerintah  tetap  saja  pada pendiriannya, disatu sisi pihak yang menolak mengatakan ini tidak sesuai dengan Syari’at Islam  dimana  seharusnya  hukum  cambuk  dilaksanakan  di  tempat  terbuka,  namun
menurut pemerintah ini semua untuk menjaga psikologi bagi yang menonton khususnya anak-anak. Dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa hukum cambuk di Aceh akan terus  dikaji  oleh  pihak-pihak  terkait,  menurut  penulis  ada  kemungkinan  di  masa  yang akan  datang  bisa  jadi  aka  nada  peraturan  baru,  ini  bisa  kita  lihat  bagaimana  dalam periodisasi hukuman ini berjalan.

## Bibliografi
Ablisar,  Madiasa.  (2014).  Relevansi  hukuman  cambuk  sebagai  salah  satu  bentuk pemidanaan  dalam  pembaharuan  hukum  pidana. Jurnal  Dinamika  Hukum , 14 (2), 278–289.
Anshari,  M.  Nur  An.  (2017).  Dukungan  Sosial  Keluarga  Sebagai  Upaya  Pendidikan Psikologis Pada Pelanggar Qanun Syariâ€ TM at Islam Pasca Hukuman Cambuk Di Kota Langsa Provinsi Aceh. Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA , 9 (1), 21– 26. https://doi.org/10.31289/analitika.v9i1.736
Bahri, Syamsul. (2020). Cemeti Berduri: Hukuman Cambuk Terhadap Non-Muslim Di Aceh. Minoritas Dalam Pandangan Syariah Dan Ham Narasi Kaum Muda Muslim, 151.
Din, Muhammad. (2009). Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia.
Ferizal,  Indis.  (2019).  Hukuman  Cambuk  Terhadap  Kontrol  Sosial. Legalite:  Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam , 4 (II), 166–180.
https://doi.org/10.32505/legalite.v4iII.1315
Ham, Hukum Islam D. A. N. (N.D.). Hukum Cambuk Aceh Dalam Perspektif. Husaini, N. I. M. (2012). Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh Dan Hukum Adat Aceh). Perpustakaan Uin Sunan Kalijaga.
Iqbal,  Muhammad,  &  Kabir,  Attarikhul.  (2020).  The  Implementation  of  The  Cunning Punishment  in  Aceh  [Perkembangan  Pelaksanaan  Hukuman  Cambuk  di  Aceh]. Legitimasi:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Politik  Hukum , 9 (1),  153–175. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7331
Rahman, Cut Amatun. (2022). Efektivitas Hukum Cambuk (Jinayat) Dalam Menciptakan Efek Jera Di Kabupaten Nagan Raya. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Soekanto, Soerjono. (2007). Sosiologi Suatu Pengantar . Suyanto,  Bagong  dan  Sutinah.  (2007). Metode  Penelitian  Sosial  Berbagai  Alternatif Pendekatan .
Zainuddin. (2011). Problematika Hukuman Cambuk di Aceh.