JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI , Vol.3, No.2, Des 2019, pp. 118~127 ISSN: 2580-3298 (cetak) 2580-7277 (online) DOI: 10.32501/jhmb.v3i2.80  118

## PERKEMBANGAN PENGATURAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DI INDONESIA
1 Hari Sutra Disemadi, 2 Nyoman Serikat Putra Jaya
1,2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang e-mail korespondensi: haridisemadi@gmail.com

## Abstrak
Berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  membawa  perubahan  sosial  salah  satunya  di  bidang perekonomian  yang  mengharuskan  berkembangnya  pelaku  ekonomi  dari  orang-perorangan  menjadi korporasi.  Hal  ini  menimbulkan  adanya  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang-perorangan  ataupun korporasi. Orang-perorangan yang melakukan suatu kejahatan akan mendapatkan sanksi pidana untuknya, namun  sanksi  pidana  bagi  korporasi  apabila  melakukan  tindak  pidana  di  dalam  KUHP  belum  diatur. Konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana mengalami ketidakjelasan. Untuk itu artikel ini bertujuan untuk  mengetahui  landasan  korporasi  dijadikan  subjek  hukum  pidana  dan  untuk  mengetahui perkembangan pengaturan korporasi sebagai subjek hukum di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat doktrinal yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif ( normative legal  research )  dengan  menggunakan  data  sekunder.  Hasil  yang  ditemukan  adalah  korporasi  sebagai subjek  hukum  pidana  dapat  dipersamakan  dengan  manusia.  Karena  di  dalamnya  terdapat  hak  dan kewajiban  yang  diberikan  oleh  hukum,  dan  kecakapan  korporasi  dipersamakan  dengan  kecakapan manusia  yang terlihat didalamnya.  Korporasi telah ditentukan  sebagai subjek  hukum tindak pidana oleh Rancangan Undang-Undang KUHP, yang mana nantinya akan berlaku ke seluruh sistem hukum pidana. Diakibatkan  hal  itu  setiap  perundang-undangan  diluar  KUHP  tidak  perlu  lagi  mengatur  secara  khusus, kecuali perundang-undangan diluar KUHP itu ingin menentukan lain atau menyimpang.
Kata Kunci : Korporasi, Subjek Hukum Pidana

## A. PENDAHULUAN
Perubahan  sosial  diakibatkan  oleh pembangunan  dan  modernisasi  yang terjadi  di  suatu  negara.  Perubahan tersebut  merupakan  perubahan  yang dilakukan  dengan  sengaja  yang  akan membawa masyarakat
kepada perubahan  yang  telah  direncanakan  dan dikehendaki.  Pembangunan  merupakan proses  alami  yang  tidak  erlepas  dari hubungan antar manusia dalam masyarakat yang mengalami percepatan di  era  globalisasi  saat  ini,  dimana  batas fisisk  suatu  negara  tidak  lagi  menjadi suatu halangan. Kemajuan
pembangunan  sangat  dipengaruhi  oleh perkembangan teknologi informasi yang begitu  cepat  sampai  di  tengah-tengah masyarakat berbagai penjuru dunia. (1) Negara Republik Indonesia merupakan  negara  yang  sedang  gencar dalam  melakukan  pembangunan  dalam berbagai  sektor.  Beberapa  bentuk  dan perkembangan  di  berbagai  sektor  dapat dilihat di sektor perekonomian, teknologi maupun sosial dan sebagainya.  Wujud  perkembangan  dan pembangunan  perekonomian  di  Negara Indonesia secara luas akan menimbulkan  berbagai  dampak,  baik dampak positif ataupun dampak negatif. (3) Adanya perkembangan dan
pembangunan  yang  sangat  pesat  dalam sektor  perekonomian  khususnya  dapat dilihat  pada  dunia  usaha  yang  dimana masyarakat dalam menjalankan aktifitas usaha  sudah  tidak  lagi  sederhana. Misalnya,  dahulu  dalam  melakukan kegiatan  usaha  secara  sendiri-sendiri namun  saat  ini  telah  meluas.  Adanya bentuk  kerja  sama  dilakukan  oleh orang-perorangan akan melahirkan
119
suatu tatanan baru, yakni suatu perkumpulan  dengan  menggabungkan modalnya  masing-masing  menjadi  satu modal  yang  besar  untuk  melakukan kegiatan usaha dalam
rangka memperoleh  keuntungan  yang  sebesar- besarnya.  Perkumpulan  inilah  yang dinamakan  sebagai  Badan  Usaha  atau Perusahaan.
Perkembangan  dan  pembangunan di atas tidak akan lepas dari perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  yang  dimana  akan  membawa dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak  positifnya  apabila  kita  dapat memamfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan rakyat sedangkan dampak negatifnya adalah pemamfaatan perkembangan  ilmu  dan  pengetahuan tersebut  disalahgunakan  yang  malah menyengsarakan  masyarakat.  Dalam pembangunan di bidang ekonomi khususnya,  Badan  Usaha  memiliki peranan  yang  sangat  besar  dalam mencapai cita-cita bangsa yaitu mewujudkan  kemakmuran  bagi  seluruh rakyat Indonesia. (4)
Dewasa  ini,  Badan  Usaha  atau Perusahaan  di  kalangan  masyarakat dibagi  dalam  beberapa  bentuk,  yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha  tidak  berbadan  hukum.  Bentuk pengaturan  dari  badan-badan  usaha tersebut  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Dagang  (KUHD). Keseluruhan  badan  usaha,  baik  badan usaha  yang  berbadan  hukum  ataupun tidak  berbadan  hukum  disebut  sebagai korporasi.
Korporasi  dalam  bahasa  latin, secara  subtansi  ( substantivum )  berasal dari  kata  “ corporare ”  yang  terdiri  dari kata  “ corpus ”  yang  dalam  bahasa Indonesia  yang  diartikan  badan  atau memberikan  badan  atau  membadankan. Korporasi  merupakan  suatu  badan  hasil cipta  hukum,  hal  ini  disebutkan  oleh
Satjipto  Rahardjo.  Menurutnya  badan yang  diciptakan  itu  sendiri  terdiri  dari corpus, yaitu  struktur  fisiknya  dan kedalam  hukum  memasukan  unsur animus yang menghendaki badan tersebut  mempunyai  kepribadian,  oleh karena itu badan hukum tersebut adalah ciptaan hukum, maka kecuali penciptaanya,  kematiannya  pun  juga ditentukan oleh hukum. (6)
Era globalisasi yang sedang dialami oleh  seluruh  komponen  dunia  termasuk Indonesia,  memperkuat  peran  korporasi itu  sendiri.  Sebagai  subyek  ekonomi global yang kuat dibandingkan perseorangan,  korporasi  memiliki  daya tekan lebih kuat dibandingkan perseorangan,  karena  potensi  kerugian yang ditimbulkan lebih besar. (1)
Di  berbagai  bidang  usaha  sektor ekonomi keberadaan korporasi menimbulkan  dampak  negatif  seperti halnya  kegiatan  usaha  yang  dilakukan oleh orang-perorangan. Korporasi sebagai  aktor  sosial  memiliki  peran yang  sangat  besar  dan  penting  seiring dengan semakin kompleks dan majunya kehidupan masyarakat. Fenomena globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian luar biasa, khususnya teknologi  “ cyber ”  seperti internet telah menjadi  faktor  berkembangnya  jenis- jenis  transaksi  bisnis  bisnis  yang  baru dan  meninggalkan  cara-cara  primitif. Kemajuan di bidang teknologi informasi dan  komunikasi  juga  memberikan dampak dengan berkembangnya kejahatan  khususnya  dibidang  ekonomi atau  bisnis  baik  yang  dilakukan perorangan maupun korporasi. (3)
Berkembangnya  kejahatan  yang dilakukan oleh orang-perorangan ataupun  korporasi  dapat  ditinjau  dari Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP),  dimana  tentu  telah  diatur bahwa orang-perorangan
yang
melakukan  suatu  kejahatan  pastinya
120
akan mendapatkan sanksi pidana untuknya.  Namun  sanksi  pidana  bagi korporasi  yang  apabila  melakukan tindak  pidana  di  dalam  KUHP  belum mengaturnya.      Ditinjau  dari  aspek hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer),  korporasi  telah  disebutkan sebagai  subjek  hukum  layaknya  orang- perorangan. Hal ini dikarenakan korporasi  juga  memiliki  hak  dan kewajiban  dalam  melakukan  perbuatan hukum layaknya orang-perorangan.
Dewasa  ini,  konsep  korporasi
sebagai
subjek hukum pidana mengalami  ketidakjelasan.  Pengaturan mengenai  pertanggungjawaban  pidana bagi  korporasi  masih  sangat  minim, terutama mengenai pemisahan pertanggungjawaban  pidana  korporasi dan  pengurus  (subjek  manusia)  ketika terjajadi  suatu  tindak  pidana  di  dalam korporasi.Ketidakjelasan
pengaturan
pertanggungjawaban pidana bagi korporasi  mengakibatkan  sedikitnya kasus hukum yang menjadikan korporasi dapat dituntut atas perilakunya  yang  bertentangan  dengan ketentuan hukum. (5)
Berdasarkan rumusan masalah diatas,  tujuan  yang  ingin  dicapai  dari penulisan  artikel  ini  adalah  yang pertama, untuk  mengetahui  bagaimana landasan  korporasi  dijadikan  subjek hukum  pidana  dan  yang kedua, yaitu untuk mengetahui perkembangan
pengaturan  korporasi  sebagai  subjek hukum.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  artikel ini,  dapat  dirumuskan  permasalahnnya yaitu adalah yang pertama, apa landasan  korporasi  dijadikan  sebagai subjek hukum pidana? dan  yang kedua, bagaimana  perkembangan  pengaturan
korporasi sebagai subjek hukum pidana?

## C. METODE
Metode  penelitian  yang  dipakai dalam  penelitian  ini  bersifat  doktrinal yaitu  menggunakan  metode  Penelitian hukum normatif ( normative legal research ) dengan pendekatan perundang-undangan ( statute approaach ).  Pendekatan  perundang- undangan  adalah  pendekatan  yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani sekaligus pelaksanaannya dalam  masyarakat.  Pada  pendekatan masalah  ini  juga  akan  disertai  dengan wawancara sebagai data pendukung.
Data  yang  dipergunakan  dalam penulisan  penelitian  ini  adalah  data yang diperoleh dari data sekunder, yaitu data  yang  diperoleh  secara  tidak langsung sumbernya atau objek penelitiannya, (2) berupa  bahan  hukum primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang mempunyai  kekuatan  mengikat  secara yuridis,  bahan  hukum  sekunder  yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer seperti buku-buku, artikel majalah  dan  koran,  artikel  internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini dan  bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan hukum  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder  karena  bahan hukum  imi  dapat  memperjelas  suatu persoalan  atau  suatu  istilah  yang ditemukan  pada  bahan  hukum  primer dan  sekunder  seperti  kamus-kamus hukum dan kamus-kamus bahasa lainnya. (2)
Untuk mengumpulkan data didalam memecahkan  permasalahan  penelitian
121
ini  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan ( library research ) atau studi
dokumenter,  yang  merpakan  studi  yang mengkaji  tentang  berbagai  dokumen- dokumen,  baik  yang  berkaitan  dengan peraturan  perundang-undangan  maupun dokumen-dokumen  yang  sudah  ada. Terakhir,  menyusun  bahan-bahan  yang telah  dikumpulkan,  menjadi  sebuah tulisan  hukum  yang  dapat  menjawab permasalahan  yang  telah  dirumuskan sebelumnya.
Pada penelitian hukum normatif ini, teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah analisis kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian sehingga
membantu  penulis  membuat  suatu kesimpulan yang benar. (2)

## D. PEMBAHASAN
1. Landasan Korporasi Sebagai

## Subjek Hukum Pidana
Permasalahan  pertanggungjawaban korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana adalah  suatu  hal  yang  tidak  sederhana mengingat  korporasi  adalah  badan hukum.  Permasalahan  ini  berpangkal pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Mens  rea atau  kesalahan  adalah  sikap kalbu,  yang  secara  alamiah  hanya  ada pada orang alamiah saja dan oleh sebab itu,  maka  dipandang  hanya  manusia alamiah yang bisa dimintakan pertanggung-jawaban pidana. (11)
Khazanah hukum Romawi kesatuan korporasi  disebut universitas, yang  di dalamnya  termasuk  negara,  kotamadya dan  asosiasi  atau  perkumpulan  swasta. Asas societas  delinquere  non  potest dikenal saat itu dimana universitas tidak sama  dengan  manusia  yang  memiliki kemauan dan jiwa, universitas merupakan  fiksi  yang  tidak  memiliki
badan  dan  jiwa  dan  karenanya  tidak dapat dipidana. (5)
Asas societas delinquere non potest inilah  yang  menjawab  mengapa  dalam KUHP  tidak  ditemukan  tempat  bagi korporasi sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai  hak  dan  kewajiban.  Hak adalah  kekuasaan,  kewenangan  yang diberikan  oleh  hukum  kepada  subjek hukum  sedangkan  kewajiban  adalah beban  yang  diberiakan  oleh  hukum kepada  subjek  hukum. (7) Pada  awalnya, yang  dapat  dipandang  sebagai  subjek hukum  pidana  oleh  pembuat  Undang- Undang  adalah  bahwa  hanya  manusia (orang-perorangan atau individu). Subjek  hukum  pidana  yang  dikenal dalam  Kitap  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) yaitu orang- perseorangan. Pemikiran korporasi belum dipandang sebagai subjek hukum pidana, namun dalam perkembangannya, korporasi sudah dianggap sebagai subjek hukum pidana. (8) Dimana  pada  kenyataannya bahwa  manusia  terkadang  melakukan tindak pidana melalui organisasi sehigga pembuat Undang-Undang dalam merumuskan delik turut memperhitungkan kenyataan ini. (9)
Dewasa  ini,  korporasi  memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian  negara  sejalan  dengan perkembangan dan pertumbuhan
ekonomi dalam menghadapi era industrialisasi yang tengah dikembangkan  oleh  pemerintah.  Dalam hubungannya dengan pembaharuan hukum  pidana  di  Indonesia,  seiring dengan  perkembangan  hukum  sebagai sarana pembaharuan masyarakat, hukum sendiri memerlukan pembaharuan dan pembinaan. Pembaharuan  hukum  pidana  itu  sendiri pada  hakikaktnya  berhubungan  erat dengan  latar  belakang  dan  urgensi dilakukan pembaharuan tersebut. (10)
122 Kaitannya dengan Rancangan
Konsep  KUHP  Nasional,  maka  nilai- nilai  Pancasila  harus  meresap  kedalam pasal-pasal  konsep  KUHP  Nasional. (4)
Oleh  karena  itu,  korporasi  di  dalam RUU  KUHP  diterima  sebagai  subjek hukum  pidana, (8) mengingat  kemajuan dibidang keuangan, ekonomi dan perdagangan serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik bersifat domestik maupun internasional. Saat ini subjek  hukum  pidana  tidak  dibatasi tehadap orang-perorangan ( natural person )  saja  melainkan  mencakup  pula korporasi.
Istilah  korporasi  dalam  hukum Indonesia  atau  biasa  disebut  Perseroan Perdata  hanya  dikenal  dalam  Hukum Perdata,  dan  telah  didudukan  sebagai subjek hukum. Dalam Pasal 1654 Kitap
Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan  bahwa  korporasi  dapat didefinisikan sebagai “ perseroan perdata  adalah  suatu  persetujuan antara  dua  orang  atau  lebih,  yang berjanji  untuk  memasukan  sesuatu  ke dalam  perseroan  itu  dengan  maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka ”. Menurut  E.  Utrecht,  korporasi ditempatkan  sebagai  subjek  hukum pidana  yang  diakui  di  dalam  Undang- Undang pidana khusus (di luar KUHP), sedangkan dalam KUHP korporasi tidak diakaui sebagai subjek hukum.
Menurutnya kandungan ancaman
hukuman  terhadap  korporasi  suatu badan  hukum  ( rechtperson )  karena disangka  (diduga)  telah  melakukan suatu  delik  (tindak  pidana),  pada  Pasal 59  KUHP  hanya  diberlakukan  dalam hal perlanggaran.
Lebih lanjut diterangkankan E. Utrecht yang dihukum  menurut  pasal  ini  ialah anggota  pengurus  atau  komisaris  suatu korporasi, bukan
tanggungjawab kolektif  ( collektieve  aansprakelikheid )
anggota  dan  komisaris  suatu  korporasi berbadan hukum.
Sekalipun  bukan  manusia  ( person ), badan  hukum  ( rechtperson )  merupakan subjek  hukum  yang  memiliki  hak-hak dan  kewajiban  sendiri,  dalam  hal  ini berbentuk  sebagai  badan  hukum  atau organisasi  yang  terdiri  dari  sekumpulan orang  yang  bergabung  untuk  suatu tujuan  tertentu  serta  memiliki  kekayaan tertentu. Maka dari itu dalam lalu lintas hukum  maka  badan  hukum  tersebut diwakili  oleh  pengurus  yang  bertindak untuk  dan  atas  nama  serta  demi kepentingan  badan  hukum  tersebut (mewakilinya).
Terkait  dengan  korporasi  sebagai subjek hukum, korporasi yang memiliki hak-hak dan kewajiban mampu melakukan  tindak  pidana  yang  dapat dimintai  pertanggungjawabanya.  Atas dasar itu Muladi mengemukakan bahwa ada beberapa alasan yang membenarkan mengapa  korporasi  diakui  sebagai pelaku  tindak  pidana,  yakni: (8) 1). Berdasar  dari  falsafah  integralistik, dimana segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan  individu  dan  kepentingan social; 2). Berdasar dari asas kekeluargaan  dalam  pasal  33  UUD 1945; 3). Untuk memberantas anomie of success  ( suskses  tanpa  aturan);  4). Untuk  perlindungan  konsumen;  dan  5).
Untuk kemajuan teknologi. Telaah ilmiah mengenai pertanggungjawaban  korporasi  selaku badan  hukum  dalam  melakukan  tindak pidana tidak hanya menjadi isu nasional,  melainkan  telah  menjadi  isu global, (11) sehingga  pengaturan  serta penempatan  korporasi  sebagai  subjek hukum  pidana  tidak  dapat  dipungkiri lagi.  Selian  merupakan  isu  global, korporasi dijadikan sebagai sujek hukum  pidana  dilatarbelakangi  oleh sejarah  dan  pengalaman  yang  berbeda
di  tiap  negara,  termasuk  yang  terjadi  di Indonesia. Perkembangan industrialisasi dan  kemajuan  yang  terjadi  dalam bidang  ekonomi  dan  perdagangan  telah mendorong  pemikiran  global  bahwa subjek  hukum  pidana  tidak  lagi  hanya dibatasi  pada  manusia  alamiah,  tetapi meliputi  pula  korporasi,  karena  untuk tindak  pidana  tertentu  dapat  pula dilakukan oleh korporasi.
Dengan  berpangkal  pada  teori identifikasi maka kesulitan yang mungkin timbul dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana  korporasi  akan  bisa  lebih disederhanakan. Dengan adanya identification  theory maka  kesalahan yang  dilakukan  oleh  anggota  direksi atau  pejabat  korporasi  lainnya,  hanya dapat dibebankan pada korporasi.
Dalam  meminta  pertanggungjawaban dari  korporasi,  dari  apa  yang  telah dilakukan  pengurus  atau  pegawainya,
maka harus dipenuhi beberapa ketentuan, yaitu : (5) a. Tindakan  tersebut  dilakukan  oleh orang-orang yang mempunyai kewengan  untuk  itu  atau  harus  di dalam lingkup kekuasaanya ;
b. Tindakan  yang  dilakukan    oleh orang  tersebut  tidak  melampaui kewengannya ;
c. Tindakannya  itu  dilakukan  dalam rangka  memenuhi  maksud  dan tujuan  korporasinya,  dan  tidak melampaui  kewenangan  bertindak dari korporasinya tersebut ; dan
d. Tindakannya  itu  untuk  kepentingan atau keuntungan korporasinya. Dengan  ini,  bisa  dikatakan  bahwa suatu  korporasi  telah  melakukan  tindak pidana  adalah  apabila  tindak  pidana  itu dilakukan  oleh  pengurus  atau  pegawai korporasi  yang  masih  dalam  ruang lingkup  kewenangannya  dan intra  vires dalam  artian  masih  dalam  bagian maksud  dan  tujuan  korporasi  itu  serta perbuatan itu dilakukannya untuk
kepentingan  korporasinya.  Jika  tidak, maka itu bukan tindak pidana korporasi.
2. Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia Perkembangan  di  dalam  ilmu hukum  pidana  telah  diterima  dengan baik  di  kalangan  akademisi  ataupun kalangan praktisi mengenai suatu kejahatan khusus yang melibatkan suatu perusahaan  yang  disebut corporate crime (kejahatan  korporat).  Terkadang untuk  kejahatan  korporasi  ini  juga disebut kejahatan korporasi atau kejahatan  organisasi  ( organizational crime ). Di dalam sistem hukum perdata belanda  yang  sampai  saat  ini  masih dianut  oleh  sistem  hukum  di  Indonesia, dikenal  adanya  subjek  hukum  yang terbagi atas dua yakni manusia ( person ) dan badan hukum ( rechtperson ). Terhadap  pembagian  subjek  hukum tersebut,  apabila  korporasi  merupakan suatu  subjek  hukum yang  dapat melakukan  hubungan  hukum,  maka korporasi  merupakan  kualifikasi  dari badan hukum ( rechtperson ). (10)
Dewasa  ini  penyebutan  korporasi terus  berkembang  dan  banyak  ditemui diberbagai  buku  karangan.  Bahkan  di Indonesia,  dalam  berbagai  ketentuan aturan  hukum  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  juga  mencantumkan  kata- kata korporasi misalnya, dalam Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001  (UU  Tipikor),  Undang-Undang
No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UU  Lingkungan Hidup),  Undang-Undang  No.  31  Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) dan peraturan perundang-undangan lainya.
124
Diberbagai perundang-undangan yang mengatur korporasi tersebut
memiliki  berbagai  perbedaan  dalam  hal memberikan  definisi,  ruang  lingkup, hukum  acara,  jenis  sanksi  dan  bentuk pertanggungjawaban  pidana.  Sebagai contoh dalam UU Tipikor, merumuskan korporasi adalah sekumpulan orang dan atau  kekayaan  yang  terorganisasi  baik merupakan  yang  berbadan  hukum maupun bukan berbadan hukum. Secara umum  korporasi  merupakan  perikatan sekumpulan  orang  yang  terorganisasi dan/atau kekayaan dengan tujuan mencari keuntungan baik yang berbadan hukum  ( legal  person )  maupun  yang tidak berbadan hukum.
Dengan demikian korporasi sebagai subjek  tindak  pidana  yang  berbadan hukum  ataupun  non-badan  hukum dianggap  mampu  melakukan  tindak pidana  ( corporate  crime )  yang  mampu memberikan  dampak  kerugian  dan dapat dimintakan pertanggung-
jawabannya  dalam  hukum  pidana. Dibidang  ekonomi  korporasi  dalam melakukan  kegiatannya  sudah  tentu berorientasi untuk mendapatkan keuntungan  sebanyak  mungkin.  Oleh karena  itu  kemungkinan  korporasi melakukan  juga  perbuatan  yang  dapat merugikan  orang  lain  dalam  mencapai tujuannya. (9) Indonesia memiliki aturan mengenai  delik  ekonomi  yang  meniru Pasal  15  ayat  (1)  W.E.D  ( Wet  ob  te Economische  Delicten )  1950  Belanda, dimana  dilakukan  tuntutan  pidana  dan putusan  pidana  terhadap  korporasi. Dapat  dipidananya  pengurus  tetap berlaku  disamping  atau  lepas  dari tuntutan terhadap korporasi. Di
Belanda,  sejak  tahun  1976  melalui Undang-Undang  tanggal  23  Juni  1976 (Sbt.  377,  mulai  berlaku  1  September 1976)  yang  menganggap  badan  hukum atau  korporasi  dapat  melakukan  tindak pidana  dan  dapat  mempertanggung-
jawabkannya  terhadapap  semua  sistem hukum serta menempatkan dalam Bagian  Umum  (Buku  I)  KUHP, sekaligus  juga  menyatakan  bahwa ketetuan  di  luar  KUHP  yang  memuat pertanggungjawaban  pidana  terhadap korporasi dihapuskan. (4)
KUHP  Indonesia  yang  merupakan warisan  pemerintahan  belanda,  sampai sekarang  ini  masih  digunakan,  namun RUU KUHP yang baru telah meletakan pengertian  tentang  korporasi  dalam Pasal  45  sampai  dengan  Pasal  50  yang mana  korporasi  dapat  dijadikan  sebagai pelaku  kejahatan  dan  dapat  dibebani pertanggungjawaban.
Keberadaan
korporasi  dapat  dijadikan  pelaku tindak pidana dapat disimpulkan dari beberapa pasal di dalam RUU KUHP, yakni:
a. Secara  prinsip  dalam  RUU  KUHP, konsep  korporasi  telah  diterima sebagai  badan  hukum  yang  dapat dijadikan subjek hukum pidana.
b. Dengan  demikian  korporasi  sebagai badan  hukum  dapat  dituntut  dan dijatuhi hukuman pidana.
c. Tindak pidana yang bisa dipertanggungjawabkan kepada korporasi  adalah  semua  perbuatan yang  termasuk  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  orang-orang  yang mempunyai  kedudukan  fungsional ( functioneel daders ) dalam korporasi yang melakukan
perbuatan  itu  dalam  lingkungan usaha  dari  korporasi  sesuai  dengan anggaran dasarnya.
d. Hanya sebagaian peraturan perundang-undangan dapat
diterapkan  atas  korporasi,  misalnya tidak  mungkin  menerapkan  sanksi pidana penjara atau pidana mati atas korporasi.
Perluasan  subjek  hukum  pidana sehingga  meliputi  korporasi,  mulai diperkenalkan    dalam  Undang-Undanh Penimbunan  Barang  Tahun  1951  yang kemudian  secara  umum  diperkenalkan
dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana Ekonomi Tahun 1955. Sekarang banyak sekali  undang-undang  yang  termasuk bidang  ekonomi  yang  menentukan korporasi.
Perkembangan  produk  perundang- undangan  dewasa  ini  menggambarkan fenomena  persoalan  mengenai  yang melakukan  tindak  pidana  dan  yang dapat  dipertanggungjawabkan  dalam hukum  pidana.  Terdapat  tiga  model pengaturan  terhadap  hal  diatas  yaitu, pertama model  yang  melakukan  orang dan  yang  mepertanggungjawabkannya dalam  hukum  pidana  juga  orang  (Pasal 59 KUHP), kedua model yang melakukan adalah orang dan/atau korporasi dan yang mempertanggungjawabkan dalam hukum  pidana  juga  hanya  orang  (UU
No. 10 tahun 1998 Tentang  Perbankan) dan  model ketiga, yang  melakukan orang  dan/atau  korporasi  dan  yang dapat  mempertanggungjawabkan  juga orang dan/atau korporasi (UU No. 7 drt
tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan  Dan  Peradilan  Tindak Pidana Ekonomi). Di Indonesia,
perkembangan
peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh orang dan/atau korporasi  dan yang mepertanggujawabkan  hanya  orang  di antaranya: (3)
a. UU  No.  1  Tahun  1951  tentang Tenaga Kerja
b. UU  No.  2  Tahun  1951  tentang Kecelakaan
c. UU  No.  3  Tahun  1951  tentang Pengawasan Perburuhan
d. UU  No.  12  Tahun  1951  tentang Senjata Api
e. UU  No.  3  Tahun  1953  tentang Pembukaan Apotek
f. UU  No.  22  Tahun  1957  tentang Penyelesaian Perburuhan
g. UU  No.  3  Tahun  1958  tentang Penempatan Tenaga Asing
h. UU  No.83  Tahun  1958  tentang Penerbangan
i. UU  No.  5  Tahun  1989  tentang Telekomunikasi
j. UU  No.  7  Tahun  1981  tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan
k. UU  No.  2  Tahun  1981  tentang Metrologi Legal
l. UU  No.  3  Tahun  1982  tentang Wajib Daftar Perusahaan
m. UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Kemudian perkembangan pengaturan peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  mengenai yang  melakukan  tindak  pidana  orang dan/atau korporasi dan yang mempertanggungjawabkannya dalam hukum  pidana  juga  orang  dan/atau korporasi di antaranya: (3)
a. UU No. 7 Drt. 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
b. UU  No.  5  Tahun  1984  tentang Perindustrian
c. UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos
d. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
e. UU  No.  5  Tahun  1997  tentang Psikotropika
f. UU  No.  22  Tahun  1997  tentang Narkotika
g. UU  No.  23  Tahun  1997  tentang Lingkungan Hidup
h. UU  No.  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  Dan Persaingan Tidak Sehat
i. UU  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen
j. UU  No.  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
126
k. UU  No.  25  Tahun  2003  tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Kaitannya dengan
banyaknya pengaturan  khusus  mengenai  korporasi yang  melakukan  tindak  pidana  maka pengaturan  tersebut  memuat  sanksi pidana bagi korporasi. Karena korporasi itu  tidak  mempunyai  wujud  badan secara  lahiriah,  maka  sanksi  pidana yang bisa diberikan kepadanya bukanlah  sanksi  pidana  klasik,  kecuali sanksi  yang  berkaitan  dengan  denda atau pinalti.
Pada  umumnya  pengenaan  denda kepada  korporasi  ini  akan  optimal mengingat  pengeksekusiannya  cukup mudah,  apalagi  bila  sebelumnya  telah diadakan  penyitaan  terhadap  harta korporasi  yang  dianggap  cukup  ereat bersinggungan  dengan  tindak  pidana yang terbukti telah dilakukannya.
Selain  pengenaan  hukuman  pokok berupa  denda,  maka  bisa  sja  kepada korporasi itu diberikan hukuman tambahan  dalam  berbagai  bentuknya, seperti  pencabutan  izin  sementara waktu,  atau  pelarangan  melakukan usaha  tertentu  dalam  waktu  tertentu,
ataupun pembubaran korporasi bersangkutan. (5)

## E. PENUTUP
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, dapat  disimpulakan  bahwa  korporasi adalah  perikatan  oleh  beberapa  orang yang  bersepakat  dengan  tujuan  mencari keuntungan  dan  diakui  keberadaannya secara hukum (berbadan hukum).
Korporasi  sebagai  subjek  hukum pidana  dapat  dipersamakan  dengan manusia.  Karena  di  dalamnya  terdapat hak  dan  kewajiban  yang  diberikan  oleh hukum, dan  karenanya  kecakapan korporasi  juga  dipersamakan  dengan kecakapan manusia yang terlihat didalamnya.
Korporasi  telah  ditentukan  sebagai subjek  hukum  tindak  pidana  oleh  RUU KUHP,  yang  mana  nantinya  akan berlaku keseluruh sistem hukum pidana. Diakibatkan  hal  itu  setiap  perundang- undangan  diluar  KUHP  tidak  perlu lagi mengatur secara khusus, kecuali perundang-undangan  diluar  KUHP  itu ingin menentukan lain atau menyimpang.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Anjari,  Warih.  Pertanggungjawaban
Korporasi  Sebagai  Pelaku  Tindak
Pidana, Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia , 2016, Vol. 1 No. 2. 2. Suteki  & Taufani, Galang. Metodologi Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  dan
Praktik),  PT.  Raja  Gravindo  Persada, Depok, 2018. 3. Jaya,  Nyoman  Serikat  Putra,  2018,
Hukum Dan Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi ,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang, 2018. 4. Jaya, Nyoman Serikat Putra. Pembaharuan  Hukum  Pidana, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2017. 5. Sjawie, Hasbullah F. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Kencana, Jakarta, 2017. 6. Krismen,  Yudi.  Pertanggungjawaban Pidana  Korporasi  Dalam  Kejahatan Ekonomi, Jurnal  Ilmu  Hukum ,  2014, Vol. 4 No. 1.
7. Amirullah. Korporasi Dalam Perspektif Subyek  Hukum Pidana, Jurnal  Hukum Dan Perundangan Islam, 2012, Vol. 2 No. 2. 8. Ratomi,  Achmad.  Korporasi  Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan  Hukum  Pidana  Dalam Menghadapi  Arus  Globalisasi  Dan
127 Industri), Jurnal Al’Adl , 2018, Vol. 10 No. 1. 9. Suhariyanto, Budi. Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi Berdasarkan  Corporate  Culture  Dan Implikasinya Bagi kesejahteraan Masyarakat, Jurnal  Rechts  Vinding: Media  Pembinaan  Hukum  Nasional , 2017, Vol. 6 No. 3. 10. Arofa, Endi. Korporasi Sebagai Subjek
Hukum  Dan  Bentuk  Pemidanaannya Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi, Jurnal Suraya Kencana Dua: Dinamika Masalah  Hukum  Dan  Keadilan ,  2018, Vol. 5 No.1. 11. Wangga, Maria Silvya E. Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik  Sebagai  Badan  Hukum  Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Integritas , 2018, Vol.4 No.2 .