## Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang
Erina Nunung Rohaniati, Rahmat Hidayat, Dewi Noor Azijah
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Singaperbangsa Karawang
Jalan HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kab. Karawang erinanr9@gmail.com
Received: 26th September 2020; Revised: 09th March 2021; Accepted: 18th March 2021

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  determine  the  extent  of  implementation  the  Unworthy Housing  Program  in  Karawang  Regency  in  order  to  reduce  improper  housing  and  to alleviate  poverty.  The  method  of  this  research  is  descriptive.  Data  collection  techniques using observation, interviews and documentation. Technical data analysis begins with the preparation  of  data  obtained  from  interviews  and  field  documentation,  data  reduction  to summarize  or  select  things  to  focus  on,  which  are  important  to  look  for  patterns  and themes,  triangulation  to  check  the  validity  of  the  data  and  for  the  final  results,  draw conclusions. . With 7 research informants including 3 people from the Public Housing and Settlement Areas of Karawang Regency, 1 person from Sirnabaya Village and 3 informants who  received  direct  assistance  from  the  RUTILAHU  program  in  Krajan  Village  Sirnabaya Village, Telukjambe Timur District. Based on the results of the research, the Implementation of the Unworthy Housing Program in Karawang Regency has been going well, but there are still  some  internal  obstacles fulfillment  of  the  requirements  criteria  so  that  development cannot be realized evenly.
Keywords: housing program, unfit home

## ABSTRAK
Tujuan  adanya  penelitian  ini  untuk  mengetahui  sejauh  mana  Implementasi  Program RUTILAHU di Kabupaten Karawang dalam rangka mengurangi hunian yang tidak layak dan untuk mengentaskan kemiskinan. Metode dari penelitian ini ialah deskriptif. Teknik pengumpulan  data  dengan  menggunakan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Tekhnis analisis data di awali penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi  dilapangan,  reduksi  data  untuk  merangkum  atau  memilih  hal-hal  yang akan  di  fokuskan  yang  penting  dicari  pola  dan  tema  nya,  triangulasi  untuk  mengecek keabsahan  data  dan  untuk  hasil  selesksi  akhir  dilakukannya  penarikan  kesimpulan. Dengan informan penelitan sebanyak 7 orang diantaranya ialah pihak Dinas Perumahan Rakyat  dan  Kawasan  Pemukiman  Kabupaten  Karawang  sebanyak  3  orang,  pihak  Desa Sirnabaya  1  orang  dan  dengan  para  informan  yang  mendapat  bantuan  langsung  dari program RUTILAHU sebanyak 3 orang yang berada di Kampung Krajan Desa Sirnabaya Kecamatan  Telukjambe  Timur. Berdasarkan  hasil  penelitian  Implementasi  Program Rumah  Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang sudah  berjalan dengan baik namun

## Gorontalo

## Journal of Government and Political Studies
Volume  4 -  NO. 1 – April 2021 P-ISSN: 2614-2120   E-ISSN: 2614-2104
masih  terdapat  beberapa  hambatan  dalam  pemenuhan  kriteria  persyaratan  sehingga pembangunan tidak dapat direalisasikan secara merata.
Kata Kunci: program perumahan; rumah tidak layak huni

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  secara umum ialah  proses  perubahan  yang  terus menerus dilakukan untuk mengarah pada perbaikan, pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di suatu negara demi terciptanya kehidupan yang layak  dan  sejahtera.  Maka  dari  itu  pembangunan  harus  dilakukan  secara merata,  hal  yang  mendasar  dari  pembangunan  berarti  setiap  warna  negara berhak  memiliki  tempat  tinggal  yang  layak.  Sesuai  dengan  kebijakan  yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD R-I) Tahun 1945 Pasal 28H hasil Amandemen ke IV, menyebutkan bahwa “Rumah adalah salah satu  hak  dasar  setiap  rakyat  Indonesia,  maka  setiap  warga  negara  berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat”.
Namun  tidak  semua  masyarakat  Indonesia  dapat  memenuhi  kebutuhan hidupnya  dikarenakan  keterbatasan  ekonomi  sehingga  tidak  bisa  membangun rumahnya sendiri.
Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar pokok yang dijadikan sebagai tempat berlindung yang secara mental memenuhi rasa kenyamanan, keamanan dan  secara  sosial  dapat  menjaga  privasi  setiap  anggota  keluarga  yang memenuhi  standar  kesehatan  yang  baik  tidak  membahayakan  pemiliknya  dan sudah seharusnya setiap warga negara bisa mendapati penghidupan yang layak sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  Tentang  Ha k  Asasi  Manusia  pada  Pasal  40  dinyatakan  bahwa  “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Pemenuhan atas hak perumahan  sebagai  hak  dasar  kehidupan  manusia.  Dalam  hal  ini  pemerintah telah  berupaya  dalam  pemenuhan  hak  masyarakat  dan  mengaturnya  dalam peraturan  Undang-Undangan  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Perumahan  dan Kawasan Permukiman (UU-PKP) bahwa “Negara bertanggung jawab melindungi segenap  bangsa  Indonesia  melalui  penyelenggaraan  perumahan  dan  kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang  layak  dan  terjangkau  di  dalam  perumahan  yang  sehat,  aman,  harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia”.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  14  Tahun 2016  tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah  dan  Peraturan  Bupati  Nomor  11 Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Peraturan  Bupati  Karawang  Nomor  45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi  dan Tata  Kerja  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Pemukiman  Kabupaten Karawang,    Dalam  bagian  ke  1  Tugas Pokok  pada  Pasal  4  bahwa  “Dinas mempunyai  tugas  pokok  membantu  Bupati  melaksanakan  urusan  pemerintah yang  menjadi  kewenangan    Daerah  di  bidang  PRKP  serta  tugas  pembantuan yang  ditugaskan  kepada  Daerah”. Dalam  membuat  program  kerja  ini  Dinas PRKP tidak  terlepas  dari keinginan  maaupun janji Bupati dan  Wakil  Bupati terpilih periode Tahun 2016-2021 yaitu “Rehabilitasi RUTILAHU selesai 100% pada masa periode terpilih melalui pembiayaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi,  APBN  dan  CSR  serta  skema  pembiayaan  yang  inovatif  (Karawang Bebas RUTILAHU )” yang ada dalam Peraturan Gubernur No. 41 Tahun 2017 Tentang  Penyelarasan  Penyelenggaraan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 yang tertuang dalam
misi  keempat  ialah  mewujudkan  Kabupaten  Karawang  yang  Asri  dan  Lestari pada  tujuan  peningkatan  kualitas  infrastruktur  dasar  dengan  sasaran meningkatnya  pengelolaan  Kawasan  Pemukiman  Layak  Huni,  Strategi  nya Penanganan RUTILAHU, dan kebijakan nya berupa Rehabilitasi RUTILAHU. Dan Peraturan Gubernur N0. 38 Tahun 2011 Tentang Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni.
Karawang  merupakan  Kabupaten  yang  sedang  berkembang  dalam  sektor industrinya namun kemiskinan masih tinggi berdasarkan data BPS  Kabupaten Karawang.  Secara  umum  untuk  mengetahui  persentase  peduduk  miskin  di Kabupaten  Karawang  dari  tahun  2016-2019  dapat  dijelaskan  dalam  tabel berikut:
Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karawang
Tahun Persentase 2016 10,07% 2017 10,25% 2018 8,06% 2019 7,39% Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Karawang 2019 (Diolah penulis pada 3 Maret 2020)
Dari  tabel  di  atas  penduduk  Miskin  Kabupaten  Karawang  dari  Tahun 2016-  2019  cenderung  menurun  Pada  tahun  2016  terdapat  10,07%  ialah 230.600 jiwa penduduk miskin, ditahun 2017 meningkat dari 10,25% menjadi 236.840  jiwa,  dan  pada  Tahun  2018  mengalami  penurunan  menjadi  8,06% berjumlah  187.960  jiwa,  kemudian  pada  Tahun  2019  menjadi  7,39%  yaitu 173.660 jiwa.
Adanya  program  RUTILAHU  memiliki  hambatan  misalnya  dari  setiap pembangunan  desa  yang  tidak  merata.  Dalam  menerima  bantuan  program  ini karena  yang  mengajukan  lebih  dari  3  unit/Desa  dan  Dinas  menuntut  pihak desa  harus  lebih  selektif  memilih  siapa  yang  berhak  menerima  bantuan  ini, karena  yang  menerima  bantuan  hanya  di  beri  kuota  3  unit/Desa.  Akibatnya timbulah diskriminasi yang tidak dapat dihindari. Mengenai pengajuan proposal untuk  pembangunan  RUTILAHU  melonjak  dari  Tahun  2018-2019  sebagai berikut:
Tabel 2. Data Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang Tahun Unit 2018 612 2019 2.669 Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,
Kabupaten Karawang 2018-2019 (Diolah penulis pada 4 Maret 2020) Begitu  pesat  perkembangan  data  RUTILAHU  di  kabupaten  Karawang  ini, terhitung  dari  Tahun  2018  ada  sebanyak  612  unit  dan  pada  tahun  2019 bertambah menjadi 2.669 unit. Total Periode 2018-2019 adalah 3.281 unit dan proposal yang masuk ke Dinas ada 3.281 unit sedangkan kuota per/Tahun nya hanya diberi jatah membangun 1.200 rumah sisanya akan mendapat penolakan dari Dinas PRKP sebanyak 881 unit yang tidak bisa dibangun.
Hambatan  lain  mengenai  lamanya  proses  verifikasi  yang  dikerjakan  oleh pihak  Dinas  hampir  1  sampai  2  bulan  menunggu  untuk  di  tindaklanjuti  dan mengenai kelompok sasaran yang tidak puas dengan hasil pembangunan karena rumah dibangun sesuai prosedur pembangunan yaitu dengan ukuran 5x6 meter bukan  seseuai  dengan  luas  wilayah  tanah  yang  dimiliki  sebelumnya  oleh  si pemohon,  dan  standar  kelayakan  yang  masih  minimalis,  kemudian  belum adanya kejelasan mengenai siapa saja instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program ini, siapa saja yang ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini  kemudian  sumberdaya  nya  apa  saja  yang  di  butuhkan  dalam  realisasi pembangunan  ini.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  permasalahan  tersebut  maka penelitian  dimaksudkan  akan  berupaya  mengkaji  serta  menjelaskan  apa  saja kendala  yang  ada  di  dalam  pelaksanaan  program  RUTILAHU  dan  bagaimana cara mengatasi kendala tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif.  Peneliti berusaha  mendeskripsikan  suatu  peristiwa.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  berasal  dari  dua  jenis  sumber  yaitu  sumber  data  primer  dan sumber data sekunder. Untuk memperoleh data yang valid dan dapat di percaya maka  dalam  mengumpulkan  data-data  yang  diperlukan  penulis  menggunakan teknik  pengumpulan  obervasi,  wawancara,  dokumentasi.  Teknik  analisis  data dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif  yaitu  dengan memberikan  ulasan  atau  interpretasi  mengenai  data  hasil  wawancara  yang diperoleh  sehingga  data  menjadi  lebih  jelas.  Langkah-  langkahnya  adalah reduksi data, triangulasi, kemudian penarikan kesimpulan.
Informan  dalam  penelitian  ini  ialah  mereka  yang  mempunyai  kaitan  erat dengan pelaksanaan Implementasi Program RUTILAHU di Kabupaten Karawang, yaitu  pihak  Dinas  PRKP  yang  berperan  sebagai  lembaga  pemerintah  yang mengurusi  program  ini  seperti  pada  bagian  KasuBag  Program  dan  Pelaporan PRKP,  Kepala  Seksi  Bagian  Perumahan  PRKP,  Staff  bidang  perencana perumahan Dinas PRKP serta pihak Desa yaitu Sekretatsi Desa  Sirnabaya, dan dengan masyarakat di Kampung Krajan Rt 02 Rw 01 penerima bantuan Program RUTILAHU  dengan  dua  orang  ibu-ibu  yang  sudah  lanjut  usia  dan  menjanda kemudian sengan satu orang bapak-bapak yang sudah tua renta yang memang layak yang sudah memenuhi kriteria pembangunan.
Penelitian  dilaksanakan  di  Kantor  Dinas  PRKP  Gedung  Pemda  2  Lt.  2  Jl. Siliwangi.  Di  Kelurahan  Karawang  Wetan,  Kecamatan  Karawang  Timur, Kabupaten  Karawang,  Jawa  Barat  41314.  Waktu  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  dimulai  dari  pengumpulan  data  terlebih  dahulu,  mengenai informan siapa saja yang akan di teliti kemudian pengelolaan data, reduksi data, serta analisis data selama 4 (empat) Bulan Mulai dari awal Bulan Januari 2020 sampai April 2020.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian mengenai Implementasi  Program Rumah Tidak Layak Huni oleh  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Pemukiman  di  Kabupaten Karawang. Sejauh ini sudah berjalan baik meskipun terdapat beberapa kendala yang  harus  dihadapi  oleh  pihak  Dinas  PRKP  namun  itu  tidak  menghalangi kinerja  mereka.  Peneliti  telah  memutuskan  untuk  menggunakan  teori  dari
“Keberhasilan Implementasi Merilee. S.Grindle (dalam Subarsono, 2013:93)” yang mencangkup  6  variabel  diantaranya:  kepentingan  kelompok  sasaran  yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, jenis manfaat yang menunjukkan dampak  positif  dari  implementasi,  perubahan  yang  diinginkan,  apakah  letak pengambilan  keputusan  program  sudah  tepat,  apakah  sebuah  kebijakan  telah menyebutkan  implementornya  dan  sumber  daya  yang  memadai,  yang  dapat peneliti kaitkan dengan data observasi serta wawancara dilapangan, antara lain adalah sebagai berikut:

## 3.1. Kepentingan  Kelompok  Sasaran  yang  Mempengaruhi    Suatu Implementasi Kebijakan
Para  pembuat  kebijakan  akan  berusaha  keras  mempengaruhi  perilaku birokrasi atau pejabat-pejabat lapangan ( street level birokrasi bureaucratic ) dalam rangka memberi pelayanan atau jasa tertentu atau mengatur perilaku satu atau lebih  kelompok  sasaran  masyarakat.  Dalam  sebuah  kebijakan  tentu  saja  ada yang  mempengaruhi  berjalannya  suatu  implementasi,  seperti  hal  nya  dalam pelaksanaan  program  RUTILAHU  ini  ada  pihak  BPBD  (Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah)  yang  biasanya  mengajukan  terlebih  dahulu  rumah  yang memang  terkena  bencana,  meskipun  demikian  tetap  harus  melalui  prosedur yang  ada,  Dinas  menyarankan  kepada  BPBD  untuk  merekomendasikan  nya kepada  tiap-tiap  Desa  terkait  untuk  ikut  dalam  program  pembangunan  ini. Dinas  mendahulukan  laporan  yang  datang  dari  BPBD  (Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah)  yang  memang  sangat  membutuhkan  bantuan  rumah  layak huni ini, dampak dari bencana alam banjir ataupun gempa bumi. Yang dibantu oleh  kontraktor  bangunan  yang  akan  ikut  melancarkan  proses  pelaksanaan program pembangunan ini.
Namun  adapun  pihak  dinas  yang  secara  terbuka  memberitahukan  bahwa sengaja adanya BPBD memang untuk membantu Dinas PRKP dilapangan dalam merealisasikan  pembangunan  rumah  layak  huni  Selaian  dari  pihak  BPBD  ada pula dari pihak anggota Dewan yang ikut menunggangi program pembangunan rumah  layak  huni  ini  tentu  mempengaruhi  sasaran  kebijakan  dari  penerima program ini, jelasnya keterangan dari Dinas PRKP Yang membuat pembangunan di satu Desa tidak merata itu karena memang ada anggota dewan yang diberikan anggaran  aspirasi  dananya  itu  termasuk  dengan  dana  PoKir  (Pokok  Pikiran Dewan),  untuk  anggaran  program  Rumah  Layak  Huni  yang  leading  sektor  nya adalah  PRKP  di  dalamnya  ada  dana  aspirasi,  jadi  bukan  murni  program  Dinas PRKP saja. Menanggapi masalah diatas mengenai kepentingan kelompok sasaran yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan yang seharusnya diperankan murni program Dinas PRKP kenyatanya masih belum  sesuai dengan ketentuan PerBup  Karawang  No.  45    Tahun  2016  Tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi,  Tugas,  fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas  PRKP  Kabupaten  Karawang adalah  unsur  wajib  dalam  pemerintah  di  bidang  infrastruktur  yang  dijadikan solusi  untuk  terhindar  dari  kesenjangan  sosial.  Dalam  hal  ini  berarti  dari  sisi sasaran kebijakan masih belum merata, karna masih ada campur tangan Dinas dengan beberapa stakeholder . Meskipun demikian Implementasi Program Rumah Layak  Huni  ini  tetap  dapat  berjalan  tanpa  adanya  komplain  dari  masyarakat atau instansi lain terkait sasaran kebijakan karena memang tujuan yang dicapai tidak  berubah  yaitu  untuk  mengurangi  jumlah  hunian  yang  tidak  layak  di Kabupaten Karawang.

## 3.2. Jenis Manfaat atau Dampak Positif dari Implementasi
Manfaat  dari  program  RUTILAHU  ini  di  harapkan  dapat  memberikan hunian  yang  layak  untuk  masyarakat  yang  kurang  mampu  yang  bertempat tinggal  dirumah  yang  sudah  tidak  layak  untuk  di  tempati,  dan  meringankan beban mereka yang tidak dapat membangun rumahnya sendiri. Dengan adanya program  bantuan  ini  manfaat  yang  di  rasakan  selama  empat  Tahun  terakhir sebanyak  6.478  unit,  adanya  rekapitulasi  pembangunan  RUTILAHU  oleh  Dinas PRKP  sesuai  Target  RPJMD  Kabupaten  Karawang  2016-2021  adalah  sebagai berikut.

## Tabel 3. Rekapitulasi Pengalokasian Pembangunan RUTILAHU Dinas
PRKP Kabupaten Karawang Tahun 2016-2019

## Sumber: Dinas PRKP Kabupaten Karawang, Maret 2020
Rekapitulasi  Pembangunan  yang  sudah  di  realisasikan  dari  Tahun  2016 sebanyak 516 unit, di Tahun 2017 sebanyak 1314 unit, di Tahun 2018 sebanyak 1040  unit,  kemudian  Tahun  2019  sebanyak  1243  unit.  Total  pembangunan selama  4  Tahun  terakhir  sebanyak  4113  unit,  Dari  tabel  rekapitulasi  di  atas Dinas  PRKP  optimis  akan  tercapai  sesuai  target  mengingat  dengan pembangunan  per/tahun  yang  seharusnya  bisa  mencapai  1.200  unit,  jadi  sisa rumah yang harus di bangun sampai Tahun 2021 sebanyak 2.365 unit lagi dari keseluruhan  target  6.478  unit.  Dilihat  dari  bagan  di  atas  hal  yang  mencolok terjadi pada Tahun 2016, yang seharusnya pembangunan bisa mencapai 1.200 unit/Tahun hanya merealisasikan 516 unit . Bila di telaah lagi pembangunan di Tahun  2017  ada  1.314  unit  tentu  saja  melebihi  batas  pembangunan  yang seharusnya  1.200  unit.  penyebabnya  ada  di  anggota  Dewan  yang  ikut meramaikan  pembangunan  Program  RUTILAHU,  ya  bisa  dikatakan  aspirasi dewan ini terkadang mengalokasikan dana pribadi, dan hasilnya dapat merubah rencana  awal.  Yang  hanya  boleh  membangun  3  unit  untuk  satu  Desa,  malah bisa  menjadi  10  sampai  15  rumah  yang  dibangun.  Berikut  gambaran rekapitulasi anggaran pembangunan periode 2016-2019:
Tabel 4. Rekapitulasi Anggaran Unit/Cost RUTILAHU Kabupaten Karawang 2016-2019 NO Tahun Unit/Cost 1 2016 37.093.730 2 2017 63.363.775 3 2018 41.612.089 4 2019 40.762.799 Sumber: Dinas PKRP Kabupaten karawang, Maret 2020 No Tahun Banyaknya/Unit 1 2016 516 2 2017 1314 3 2018 1040 4 2019 1243 Jumlah 4113
Dari tabel rekapitulasi anggaran per/unit pada Tahun  2016 biaya yang di keluarkan  untuk  satu  rumah  sebanyak  37  Juta,  di  Tahun  2017  melonjak menjadi  63  Juta  di  karenakan  adanya  dana  aspirasi  Dewan,  di  Tahun  2018- 2019 hampir mencapai 40-41 Juta an, berbanding terbalik dengan kejelasan dari pihak  Desa  Adanya  RAB  (Rencana  Anggaran  Biaya)  yang  Desa  ketahui  pihak Dinas itu keluarkan biaya untuk satu unit sebesar 39 Juta-an saja, namun pada kenyataan  nya  dari  banyak  nya  anggaran  tersebut,  penerima  program  ini mengeluh  karena  rumah  baru  mereka  lantai  nya  masih  plesturan  (alas  nya semen) tidak diberi keramik, dan atap tidak ada plafon nya.
Dari  Target  RPJMD  6.478  unit  yang  sudah  dibangun  oleh  Dinas  PRKP sebanyak 4.113 unit selama 4 Tahun terakhir dengan rincian jumlah anggaran keseluruhan  196.345.097.750.  Rincian  alokasi  anggaran  pembangunan RUTILAHU  dihitung  per/Tahun  (pagu)  mulai  dari  Tahun  2016  menghabiskan 19.140.364.950 sebayak 516 unit/rumah, lanjut ke Tahun 2017 menghabiskan 83.260.000.000 untuk 1.314 unit/rumah. Kemudian Tahun 2018 menghabiskan 43.276.572.800  untuk  pembangunan  1040  unit/rumah  dan  di  Tahun  2019 menghabiskan  50.668.160.000  untuk  1.243  pembangunan,  total  keseluruhan 196.345.097.750.
Belum termasuk rencana di Tahun 2020 dengan Anggaran 52.172.400.000 untuk realisasi 1.298 unit dengan cost/unit 40.194.453. Yang berarti sisa target di  Tahun  2021  adalah  1.067  unit  dengan  anggaran  41.552.100.000  dengan cost/unit 38.942.924. Dan akan dituntaskan sesuai Target RPJMD yaitu 6,478 unit. Jadi untuk keseluruhan total anggaran di Tahun 2016-2021 dalam rangka pembangunan RUTILAHU ialah sebanyak 290.069.597.750.
Tabel 6. Rekapitulasi Alokasi Anggaran RUTILAHU Tahun 2020 NO Anggaran/Tahun Unit/Cost Banyaknya (Unit) 1 52.172.400.000 40.194.453 1298 Sumber: Dinas PKRP Kabupaten karawang, Maret 2020
Berdasarkan  tabel  diatas,  Rencana  anggaran  yang  akan  dikeluarkan  di Tahun  2020  sebanyak  52.172.400.000  untuk  realisasi  1.298  unit  dengan cost/unit 40.194.453

## Tabel 7. Rekapitulasi Alokasi Anggaran RUTILAHU
Tahun 2021 SISA TARGET ANGGARAN TAHUN 2021 NO Anggaran/Tahun Unit/Cost Banyaknya (Unit) 1 41.552.100.000 38.942.924 1067 Sumber: Dinas PKRP Kabupaten karawang, Maret 2020
Keterangan  tabel  di  atas  mengenai  anggaran  di  Tahun  2021  harus membangun  1.067  unit  dengan  anggaran  sebanyak  41.552.100.000  dengan cost/unit 38.942.924. Dan akan dituntaskan sesuai Target RPJMD yaitu 6,478 unit.  Jadi  untuk  keseluruhan  total  anggaran  tahun  2016-2021  untuk pembangunan  RUTILAHU  sebanyak  290.069.597.750.  Dari  berbagai  tabel  di atas  hasil  dari  Rekapitulasi  pembangunan  menunjukkan  dari  Tahun  2016 sampai  dengan  2019  sejumlah  4.113  unit,  jadi  sisa  target  yang  harus  di realisasikan  sampai  2021  sebanyak  2.365  unit.  Dari  Target  RPJMD  6.478  unit yang  sudah  dibangun  oleh  Dinas  PRKP  sebanyak  4.113  unit  selama  4  Tahun terakhir dengan jumlah anggaran 196.345.097.750 Belum termasuk rencana di Tahun  2020  dengan  Anggaran  52.172.400.000  untuk  realisasi  1.298  unit dengan  cost/unit  40.194.453.  Yang  berarti  sisa  target  di  Tahun  2021  adalah 1.067 unit dengan anggaran 41.552.100.000 dengan cost/unit 38.942.924. Dan akan  dituntaskan  sesuai  Target  RPJMD  yaitu  6,478  unit.  Jadi  untuk keseluruhan total anggaran tahun 2016-2021 untuk anggaran dana RUTILAHU sebanyak 290.069.597.750.

## 3.3. Sejauh Mana Perubahan Yang di Inginkan
Pelaksana kebijakan memiliki kekuasaan yang besar untuk merealisasikan kebijakan  sesuai  dengan  metodenya  sendiri  untuk  menuju  perubahan  yang  di inginkan, sejak Tahun 2016 sebelum adanya program ini persebaran RUTILAHU di Kabupaten Karawang masih beredar dan belum ada solusi yang tepat untuk menangani nya, dampaknya penyebaran kemiskinan dimana-mana, namun kini setelah  adanya  program  pembangunan  RUTILAHU  ini  di  harapkan  dapat meminimalisir  kesenjangan  sosial  masyarakat    di  Kabupaten  Karawang  dan diharapkan  dapat  memberikan  hunian  yang  layak  kepada  masyarakat  yang kurang  mampu.  Meskipun  demikian  bisa  di  artikan  bahwa  pembangunan RUTILAHU belum sepenuhnya merata, sesuai dengan rekapitulasi per/Kelurahan  atau  Desa  yang  tersebar  di  Kabupaten  Karawang  dari  Tahun 2016 hingga tahun 2019.
Hasil  dari  rekapitulasi  pembangunan  RUTILAHU  pada  tahun  2016  masih sedikit yaitu hanya ada 516 unit rumah yang dibangun oleh pihak Dinas PRKP, yang  dimana  itu  kurang  dari  capaian  target  pertahun  yang  seharusnya  1.200 unit rumah. Hasil dari rekapitulasi pembangunan RUTILAHU pada tahun 2017 sebanyak  1314  unit  rumah  yang  di  bangun  oleh  pihak  Dinas  PRKP, pembangunan tersebut melebihi dari capaian target perTahun yang seharusnya 1.200  unit.  Akumulasi  dari  Tahun  2016  ke  Tahun  2017  ada  peningkatan pembangunan  sebanyak  798  unit.  Hasil  dari  rekapitulasi  pembangunan RUTILAHU  pada  tahun  2018  sebanyak  1040  unit  rumah  yang  mendapat bantuan dari pihak Dinas PRKP kurang dari capaian target. Kemudian di Tahun 2018  ada  penurunan  yang  seharusnya  di  bangun  1.200  unit  hanya  di  bangun 1040 rumah saja. Hasil dari rekapitulasi pembangunan RUTILAHU pada tahun 2019  sebanyak  1243  unit  rumah  yang  mendapat  bantuan  pembangunan  dari pihak Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman, melebihi dari capaian target  perTahun  yang  seharusnya  1.200  unit  rumah.  Dapat  disimpulkan mengenai    rekapitulasi  pembangunan  yang  sudah  direalisasikan  oleh  Dinas PRKP sebanyak 3.668 unit rumah.

## 3.4. Letak Pengambilan Keputusan Program
Selain  memenuhi  persyaratan  dan  ketentuan  yang  berlaku,  agar  bisa menjadi  Calon  Penerima  Bantuan  program  ini  sasaran  kegiatan  pemberian bantuan haruslah masyarakat miskin yang menempati hunian yang tidak layak huni  dan  hasil  pendataan  oleh  pemerintah  Desa  setempat  kemudian  di  survey bahwa  bangunan  tersebut  memang  layak  untuk  dibantu  dengan  catatan persyaratan  nya  memenuhi  barulah  dimasukkan  kedalam  daftar  nominasi penerima  bantuan  dari  pihak  Dinas  PRKP  selaku  panitia  pelaksana  Program RULAHU, setelah di survey kemudian di masukkan kedalam daftar usulan, pada saat tahun anggaran turun barulah pihak Dinas memverifikasi kemasing-masing calon penerima bantuan.
Adapun  Karakteristik  rumah  yang  akan  di  renovasi yaitu  mekanisme pengajuan RUTILAHU pertama adalah pihak pemilik mengajukan kepihak desa, dari  desa  mengajukan  lagi  ke  dinas  dengan  persyaratan  dengan  melampirkan fotokopi KTP, fotokopi KK, legalitas hak atas tanah, Surat Tanah, SKTM (Surat Keterangan  Tidak  Mampu),  Surat  permohonan  dari  Kepala  Desa,  Foto  fisik kondisi bangunan rumah pada saat diusulkan. Untuk pengajuan, Desa lah yang mengajukan ke dinas, nantinya jika sudah di ajukan, dinas akan mensurvey ke rumah-rumah  yang  telah  di  ajukan  oleh  Desa  untuk  mengecek  apakah  benar kriterianya sudah sesuai dengan persyaratan. Biasanya yang diajukan oleh desa itu  hanya  sebidang  tanah  yang  sebelumnya  tidak  ada  bangunannya.  Adapula yang memang di ajukan itu ialah tanah yang bukan milik hak pribadi yang tidak ada  bukti  sertifikat  kepemilikan  tanah  tersebut.  Karena  jika  tidak  sesuai ketentuan  sudah  dipastikan  proposal  permohonan  tersebut  akan  ditolak  oleh pihak Dinas PRKP. Kemudian mengenai proses pengajuan untuk calon penerima bantuan  yaitu pemohon  mengajukan ke Kepala Desa setempat, dilanjut  Kepala Desa mengajukan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tepat nya  ke  bagian  Bidang  Perumahan,  lalu  pengajuan  ditindak  lanjuti  Kemudian apabila  persyaratan  sudah  memenuhi  kriteria,  selanjutnya  pihak  Dinas  terjun langsung  untuk  survey  ke  lapangan  agar  mengetahui  keadaan  kondisi  rumah yang sebenarnya.

## 3.5. Sebuah Kebijakan Menyebutkan Implementornya
Didalam  suatu  kebijakan  tentu  harus  ada  penanggung  jawab  atas pelaksanaan  program  yang  akan  di  realisasikan,  dalam  program  pembanguan RUTILAHU  disini  pun  ada  pihak  Dinas  PRKP  yang  telah  membagi  tugas untuk team survey, di dalam pelaksanaan pembangunan di tiap Kecamatan ada 1 team yang  terdiri  dari  3  orang  yang  akan  mensurvey  langsung  ke  lapangan,  dan mengawasi  pembangunan  mulai  dari  pengukuran  lahan,  pengecekan  bahan material  bangunan  sampai  dengan  pembangunan  rumah  dari  hari  pertama hingga penyerahan kunci kepada pemilik rumah.

## 3.6. Sumber Daya Yang Memadai
Sumber  daya  seperti  kemampuan  manusia,  kesiapan  dana,  teknologi  dan fasilitas  yang  menunjang  tentu  saja  akan  sangat  membantu  pelaksanaan program pembangunan RUTILAHU di Kabupaten Karawang, dalam hal ini Dinas PRKP Kabupaten Karawang membutuhkan segala fasilitas yang akan menunjang kelancaran  pelaksanaan  program  ini  sepeti  kendaraan  Dinas untuk  mensurvey lokasi yang akan di cek kebernarannya, Meteran pengukur , dan aplikasi camera
Geo  Camp  untuk  pegukuran  secara  detail.  Dan  disini  Dinas  PRKP  telah menyiapkan  segala  sesuatu  nya  demi  kelancaran  pembangunan  program RUTILAHU.  Pihak  Dinas  melakukan  survey  dan  pengecekan,  mulai  dari  awal pengajuan  sampai  selesai  saat  penyerahan  kunci,  sehingga  pihak  Desa  ikut serta melancarkan pelaksanaan ini dan kadang ikut mengawasi kontraktor saat melakukan pembangunan.
Hambatan yang  di alami oleh Dinas PRKP ialah di sayangkan pihak Dinas tidak bisa setiap hari mengawasi pembangunan yang dilakukan oleh kontraktor, karna team survey harus membagi waktunya untuk memantau tempat lain, dan hambatan  pada  saat  pelaksanaan  rumah  yang  akan  di  bangun berada  di gang kecil  yang  membuat para  pekerja  kontraktor  susah  mengangkut-angkut  bahan bangunan  yang  harus  memerlukan  bantuan  tenaga  dari  pihak  masyarakat setempat,  Perlu  digaris  bawahi  disini  Dinas  harus  meningkatkan  kinerja  nya termasuk  saat  pelaksanaan  pembangunan  yang  sedang  berlangsung,  supaya tidak  ada  kecurangan  yang  di  manfaatkan  oleh  oknum  kontraktor  seperti pengurangan  bahan  bangunan  material.  Hambatan  lain  pun  muncul  ketika pihak  Desa  mengusulkan  calon  penerima  bantuan  yang  secara  fisik  memang harus di bantu namun kenyataan nya secara persyaratan tidak memenuhi mulai dari  Tanah  yang  tidak  bersertifikat/  tanah  bukan  hak  milik,  sehingga  pihak Dinas tidak bisa merealisasikan pembangunan tersebut.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  maka  ditarik  simpulan  bahwa  Dinas PRKP  Kabupaten  Karawang  telah  melaksanakan  program  RUTILAHU  ini  sejak Tahun  2016  hingga  sekarang.  Dalam  pelaksanaan  nya  sudah  berjalan  cukup baik  terbukti  dalam  hal  ini  pihak  Dinas  PRKP    sudah  merealisasikan  hampir 90% unit/rumah. Adanya Kerjasama Dinas PRKP dengan beberapa stakeholder yaitu  dengan  pihak  BPBD  (Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah)  yang biasanya  mengajukan  terlebih  dahulu  rumah  yang  memang  terkena  bencana dan  tetap  harus  melalui  prosedur  yang  ada,  kemudian  pihak  Desa  yang bersangkutan  dan  kontraktor  bangunan.  Ada  pula  dari  pihak  anggota  Dewan yang  ikut  menunggangi  program  pembangunan  rumah  tidak  layak  huni  yang tentu mempengaruhi sasaran kebijakan dari penerima program ini. Pihak Dinas PRKP  telah  membagi  tugas  tim  survei  di  Kabupaten  Karawang,  di  tiap Kecamatan  ada  1  tim  yang  terdiri  dari  3  orang  dan  adanya  fasilitas  yang menunjang  demi  kelancaran  pelaksanaan program  ini    sepeti  kendaraan  Dinas untuk  mensurvey  lokasi,  Meteran  pengukur,  dan  aplikasi  camera  Geo  Camp untuk pegukuran secara detail.
Pelaksanaan  program  pembangunan  RUTILAHU  ini  cukup  membantu masyarakat  yang  kurang  mampu  yang  ada  di  Kabupaten  Karawang  khusunya untuk  mereka  yang  tidak  memiliki  rumah  yang  layak  untuk  ditempati.  Namun peneliti  tetap  memiliki  rekomendasi  untuk  pihak  dinas  dan  pemerintah  dalam implementasi  program RUTILAHU di Kabupaten Karawang demi kelancaran nya kebijakan ialah sebagai berikut:
1. Dalam rangka memberikan pelayanan atau jasa tertentu kepada masyarakat sudah  seharusnya  pemerintah  dapat  berlaku  adil  juga  bijaksana  tanpa terpengaruhi  atau  paksaan  dari  pihak  manapun.  Agar  tidak  ada Diskrimanasi sosial di dalam menjalankan kebijakan nya.
2. Dalam penerapan dari ” Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni oleh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Karawang ” kinerja  pihak  Dinas  harus  ditingkatkan  lagi  agar  bisa  merealisasikan program  ini  sesuai  target “ RPJMD  Kabupaten  Karawang  yaitu  membangun 6,478 unit sampai tahun 2021. ”
3. dari keterangan rekapitulasi anggaran per/unit pada Tahun 2016 biaya yang di keluarkan untuk satu rumah sebanyak 37 Juta, di Tahun 2017 melonjak menjadi 63 Juta karena dana aspirasi Dewan, kemudian di Tahun 2018-2019 mencapai angka 40- 41 Juta’an. Sudah seharusnya uang anggaran ini dapat diberikan  secara  merata  tanpa  di  beda-bedakan,  agar  masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dari pembangunan RUTILAHU ini.
4. Di  harapkan  dengan  adanya  program  RUTILAHU  ini  Pemerintah  bisa meminimalisir  kesenjangan  sosial  yang  ada  dan  bisa  memberikan  hunian layak  kepada  masyarakat  yang  kurang  mampu  di  Kabupaten  Karawang. Pemerintah hendaknya memberikan edukasi atau arahan melalui sosialisasi kepada  masyarakat,  desa-desa  dan  instansi  pemerintah  dengan  lebih  jelas mengenai program pembangunanRUTILAHU.
5. Diharapkan masyarakat bisa memberikan masukan atau ide-ide baru kepada pemerintah  terkait  program  pembanguan  RUTILAHU  agar  pelaksanaan  nya dapat maksimal.
6. Dinas PRKP Kabupaten Karawang harus bisa memfasilitasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program RUTILAHU.

## DAFTAR PUSTAKA
Moleong,  Lexy  J.  2017. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya. Cet ke-36 Hal: 11 dan 330
Purwanto E.A and Sulistyastuti D.R 2015. Implementasi kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia . Yogyakarta:Penerbit GAVA MEDIA Cet ke-2 Hal 20 & 21
Purwanto E.A and Sulistyastuti D.R 2015. Implementasi kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia . Yogyakarta:Penerbit GAVA MEDIA Cet ke-2 Hal 125
Subarsono, AG, 2013 Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.Hal.
8 Subarsono, AG, 2013 Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.Hal. 90, 93,94, 99
Sugiyono,  2018. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta. Cet ke-26 Hal: 137, 244, 245, 247
Winarno,  Budi,  2012. Kebijakan  Publik,  teori,  proses  dan  studi  kasus,  CAPS , Yogyakarta. Hal 146, 148 & 149
Peraturan  Bupati  (PerGub)  Karawang  No.41  Tahun  2017  tentang  Penyelarasan Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Kabupaten  Karawang Tahun 2016-2021
Peraturan  Bupati  (PerGub)  Karawang  Nomor  45  Tahun  2016  tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karawang Peraturan  Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam (UU-PKP)
Rencana  dari  Strategis  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Pemukiman Kabupaten Karawang 2016-2021. Hal. 28
Rencana  dari  Strategis  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Pemukiman Kabupaten Karawang 2016-2021. Hal. 37
Rencana  dari  Strategis  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Pemukiman Kabupaten Karawang 2016-2021. Hal. 48-49
Undang-Undang  Dasar  RI  Tahun  1945,  di  pasal  28H  hasil  amandemen  ke  IV,
Dasar hukum dan kriteria rutilahu
Undang-Undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 40  dinyatakan  bahwa  “setiap  orang  berhak  untuk  bertempat  tinggal  serta berkehidupan yang layak.
http://www.kabaredemak.com/2017/03/apa-itu-rs-rtlh-program-kemensos- untuk.html ( di akes pada Kamis, 10 Februari 2020) https://akurat.co/ekonomi/id-1027448-read-rumah-layak-huni-yang-ideal- masih-jadi-permasalahan-keluarga-muda (di  akses  Jumat  14  Februari 2020)
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/17/inilah-persebaran- rumah- “ tangga-kumuh-di-indonesia (di akses Jumat 14 Februari 2020)