## ANAI,ISIS  IMPLEMENTASI  KEBIIAKAN  OTONOMI  PENDIDIKAI{
(Studi Terhadap Kebiiakan Manaiemen  Berbasis  Selcolah  Sebagai  Salah Satu Implementasi Kebijakan Otonomi Pendidikan  di lawa Barat)

## OIeh: Prayoga Bestarir

## ABSTRAK
Dalam menganalisis kebijakan paling  tiilak dikaji dari dimensi input, proses, ou@af  ilan outcome. Termasuk  dampak implementasi suatu kebijakan dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa konsep Otonomi Pendidikan  ini yang selanjutnya  disebut School  Based Management  (Manajemen Berbasis Sekolah) dipandang sebagai sistem manajemen pendidikan yang ideal diera otonomi daerah. Pengkajian ini dilatarbelakangi perubahan ilalam sistem pngelolaan manajerrcn  pendidikan
Kata Kunci : Manajemen, Implementasi  Kebijakan

## A" Latar Belakang  Penelitian
Dalam kerangka masa otonomi  daerah ini pembangunan  dalam bidang pendidikan bukan hanya merupakan  tanggung  jawab penuh pemerintah,  tetapi pihak swasta  diberi kesempatan untuk berpartisipasi  dalam membangun bidang pendidikan. Sudah barang tentu ini menggambarkan paradigma bidang politik dan pendidikan  pun mengalami perubahan  dan perkembangan  yang  menuju pada pemberdayaan  unsur-unsur potensi warga negara.
Desentralisasi  pengelolaan  pendidikan menunjukkan  adanya pelimpahan  wewenang dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah  otonom,  yang menempatkan kabupaten/kota sebagai senha desentralisasi. Dalampengelolaan pendidik-an  di sekolah, ini berarti adanya pelimpahan  wewenang kepada masyarakat  atau pihak-pihak yang berkepentingan  dengan  pendidikan (sfakeholder pendidikan) untuk ikut serta bertanggungjawab dalam memajukan  pendidikan.
Dibalik  semua itu penulis melihat  seolah- olah  dengan dikeluarkannya  kebiiakan otonomi
daerah (yang  didalamnya  ada otonomi  pada bidang pendidik-an),  dapat  dimaknai sebagai salah safutindakan pelepasan tanggung  jawab pemerintah pusat terhadap pembangunan  yang dilaksanakan di setiap daerah. Artinya pemerintah  menyerahkan hampir semua urusan baik dari hal keuangan, fasilitas  (sarana dan  prasarana),  termasuk manajerial di dalamnya  kepada  daerah.  Padahal menurut hemat  penulis urusan pendidikan  harus diutamakan,  dikarenakan  bentuk  dan sistem pemerintahan  macam apapun apabila  tidak didukung dengan kesadaran (tingkat pengetahuan  masyarakat)  yang memadai maka  hasilnya  tetap  akan ketinggalan.
MBS adalah suatu model pengembangan kebijakan  otonomi  pendidikan  dalam rangka Otonomi Daerah,  dan juga merupakan  salah satu model manajemen pendidikan berupa sistem manajemen yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif  dalam bidang penyelenggaraan pendidikan khususnya ditingkat persekolahan.
Realitas pelaksanaan kebijakan otonomi pendidikan  di fawa Barat hingga saat ini,
1 Prayoga  Bestari  Dosen Jurusan Peniliilikan  Kewarga Negaraan FPIPS llniversitas Pendid*an Indonesia
Analisis Implementasi  Kebijakan Otonomi  Pendidikan  (Prayoga Bestari) 57
menurut Prayoga Bestari dan Sukmana, ( HU.Pikiran Ralryat  15 April2003) mengatakan belum  mendapat  dukungan  yang  positif dari pihak  masyarakat, maupun  pihak sekolah. Dari pihak masyarakat; pertama  memandang kebijakan-kebijakan  otonomi pendidikan  dan otonomi daerah ini dikeluarkan secara sepihak, artinya  kurang menangkap  aspirasi  dari masyarakat  secara utuh. Kedua, kebijakan- kebijakan otonomi pendidikan  untuk masyarakat |awa Barat ini dirasakan  masih memberatkan masyarakat sebab berimplikasi pada naiknya  biaya untuk menyekolahkan anak-anaknya. Ketiga kebijakan-kebijakan otonomi  pendidikan ini dimaknai  seolah-olah pemerintah  sudah tidak bertanggung jawab Iagi terhadap  bidang  pendidikan yang pada akhirnya membebankan kepada  masyarakat untuk menyelenggarakan  pendidikan secara sendiri-sendiri  pada setiap Kota atau Kabupaten.
Hingga saat ini pihak  sekolah  memandang dengan dikeluarkannya  kebijakan MBS dipandang akan terjadinya  kurang efektif dalam pengelolaan  sekolah  disebabkan  terdapat beberapa kebijakan  yang harus mendapat persetujuan  dari masyarakat  terutama  dalam hal perencanaan  sekolah,  sedangkan  pada masa sebelum  diberlakukannya  MBS segala sesuatu tentang penencanaan dan pengelolaan sekolah diatur  dari pusat.
Berdasarkan latar belakang tadi maka terdapat  kaitan yang erat  antara konsep otonomi  daerah  dalam bidang politik dengan otonomi dalam  bidang  pen-didikan. Maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah tesis dengan tema ANALISIS  IMPLEMENTASI KEBUAKAN  OTONOMI PENDIDIKAN (Studi Terhadap Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah Sebagai Salah Satu Implementasi
Kebijakan Otonomi  Pendiilikan di Jawa Barat)
B. Identilikasi dan Perumusan  Masalah
Dari latar belakang penelitian  di atas maka dapat diidentifikasi dan dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

## a. Bagaimanakah  proses  kebijaksanaan
otonomi  pendidikan  dijalankan di Propinsi fawa Barat ? h Bagaimanakah  dampak kebijaksanaan otonomi  pendidikan  dijalankan di Propinsi
]awa Barat ? 1. Dampak  terhadap  biaya pendidikan ? 2, Dampak terhadap  organisasi sekolah?
3. Dampak terhadap manajemen / administrasi sekolah?
4. Dampak terhadap birokrasi
pendidikan?
5. Dampak terhadap partisipasi
masyarakat  dalam bidang pendidikan?
6. Dampak  terhadap  pemerintah  daerah dalam pengelolaan  pembangunan
bidang  pendidikan?
c. BagaimanakahlangkahJangkahalternatif yang  bisa diambil  dalam menghadapi tantangan  terhadap kebijaksanaan otonomi pendidikan?

## B. Tuiuan Penelitian
Adapun tujuan  dari  penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui  gambaran umum proses kebijaksanaan  otonomi pendidikan yang dijalankan  di Propinsilawa Barat. b Untuk mengetahui  gambaran  umum dampak  kebijaksanaan otonomi pendidikan yang dijalankan  di Propinsifawa Barat. c. Untuk  mencari langkah-langkah altematif yang bisa  diambil  dalam menghadapi tantangan  terhadap kebijaksanaan otonomi  pendidikan.

## C. Manfaat Penelitian
Adapun  manfaat dari penelitian ini adalah:
a, Manfaat  Akademis;
Secara  akademis (keilmuan) Pertama, diharaphan dapat menjadi  tambahan  referensi ilmu pengetahuan untuk menghaji dan merumuskan  kebijakan otonomi pendidihan dan otonomi daerah bagi pemerintah  pusat maupun daerah. I(edua, secara lebih jauh, hasil penelitian ini pun diharapkan dapat
58 MANAIERIAT  Vol. 6, No.  11, fuli 2007 :57 - 67
berguna  dalam  memperkaya khasanah ilmu pengetahuan  mengenai  ilmu  administrasi  dan kebijakan  publik.
b, Manfaat Praktis ; 1) Bahan pertimbangan bagi pemerintah,
para penentu  kebijakan  pendidikan (Dinas Pendidikan Nasional  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) agar lebih mengetahui situasi dan kondisi  sekolah,  masyarakat dan pihak pemerintah  daerah dalam menghadapi kebijakan otonomi pendidikan.
2) Bekal atau bahan pertimbangan bagi para Kepala  Sekolah agar dapat mempertimbangkan akan kesiapan kemampuan  sekolahnya masing-masing untuk menerapkan  kebijakan-kebijakan otonomi  penilidikan.
3) Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat  agar mampu  berperan serta aktif atau bersama-sama  bertanggung jawab  dalam mendukung program pembangunan  khususnya di bidang pendidikan  dalam era otonomi daerah.

## D Kerangka Pemikiran
Kondisi perkembangan otonomi daerah hingga  saat ini belum  bisa  dirasakan secara utuh oleh  masyarakat terutama di tingkat daerah.  Peranan  daearah makin  penting, selain karena  keterbatasan  sumber dana yang  dapat dialihkan  ke daerah  berupa subsidi dan bantuan,  juga karena makin kompleksnya persoalan yang dihadapi  daerah dan pemecahannya.  Keadaan seperti  itu membutuhkan  partisipasi aktif masyarakat daerah, bahwa  keuangan  daerah  yang  makin meningkat akan mendorong  terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung  jawab. Menurut  Ateng  Syafrudin (1996 :470):
"....T\rntutan pembangunan yang menderas
dikebanyakan  negara sedang berkembang telah membawa  perubahan yang drastis terhadap fungsi  pernerintahan ke arah bentuk yang lebih luas,  lebih dalam  dan lebih kompleks. Perubahan itu dengan  nyata
ditandai oleh penyediaan  sumber daya dan dana yang makin banyak,  guna membiayai kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan di pihak lain, dimasyarakat luas muncul tuntutan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih  baik. Pemerintah daerah merupahan  aparat terdepan yang mengetahui  dinamika masyarahat  yang dituntut  mempunyai sense of public services dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dengan  demilrian  akan dihasilkan mutu pelayanan masyarakat yang  baik. Dengan mutu pelayanan yang baih ini, diharapkan  akan menumbuhl<an kegairahan  masyarakat untuh membayar pajak sebagai suatu kesadaran  (awarenes) bukan  suatu beban (burden)."
Gambaran di atas mengandung makna bahwa suatu pembangunan tanpa disertai adanya suatu  partisipasi  masyarakat seperti kesadaran dalam membayar pajak daerah secara tepat waktu, pembangunan tersebut tidak dapat dianggap  gagal,  maka pembangunan dapat merupakan partisipasi masyarakat. Hal ini dimaksudkan  hasil pembangunan  tersebut alcan benar-benar dirasakan manfaatnya  oleh masyarakat itu sendiri.  Pembangunan itu dilal<sanakan  sebagai usaha memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan  suatu  yang merupakan sebatas diingin- kan oleh masyarakat.
Manajemen  berbasis  selcolah merupakan manajemen  yang  menempafl<an hewenangan pengelolaan seholah dalam  suatu  keutuhan entitas  sistem. Didalamnya  terkandung  adanya desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada sekolah untuk membuat keputusan (ERIC Digest, 1995). Sebagai suatu institusi sosial, maka makna  kewenangan  pengambilan keputusan  hendaknya  dilihat  dalam perspektif peran sekolah yang sesungguhnya. Oleh karenanya,  gagasan MBS sering dipertimbangkan sebagai upaya memposisikan kembali peran  sekolah  yang  sesungguhnya - " back to basic" . Dalam  konteks ini, maka aspirasi pihak-pihak  berkepentingan  yang ditujukan pada peningkatan kinerja sekolah,
Analisis Implementasi  Kebijakan  Otonomi  Pendidikan  (prayoga Bestari) 59
antara lain direfleksikan  pada rumusan visi, misi, tujuan dan  program-program  prioritas sekolah.
Pola manajemen  di atas merupakan suatu sistem yang  tidak bisa dipisahkan,  artinya bersifat komplementer  atau saling melengkapi. Kondisi ini membantu manajer  untuk melakukan tugasnya  dan para  stakeholders dalam menentukan  keseluruhan  sikapnya.
Belum terlahsananya otonomi secara penuh disebabkan masih adanya campur  tangan pemerintah pusat  terhadap  daerah  atau daerah kabupaten/kota  dan masih dibebaninya  tugas- tugas berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas perbantaan (medebnznr) serta pengaruh subsidi  oleh instansi  yang lebih  tinggi.  Hal ini berakibat  daerah  kabupaten/kota  disibukkan dengan  tugas yang berasal dari pusat.
Berdasarkan  pendapat  Iglesias  tersebut, maka secara umum  persyaratan-persyaratan yang  diperlukan  bagi pelaksanaan  otonomi daerah  adalah ; (1)Manusia  harus  cukup  dan baik ; (2) keuangan  harus  cukup  dan baik ; (3) peralatan harus  cukup dan baik ; (4) organisasi serta manajemen  harus  cukup  dan baik.
Dari keempat faktor tersebut, faktor pendidikan masyarakat  bagi pelaksanaan pemerintahan  dan pembangunan,  merupakan salah  satu faktor penting disamping  pelaksanan otonomi daerah.  Oleh karena itu kebijakan MBS harus memiliki dasar manajemen yang kuat agar dalam operasionalisasinya mendapatkan kekuatan yuridis,  teoritis dan juga praktis.
Tugas pendidikan nasional tidak ringan  dan merupakan upaya dari seluruh masyarakat Indonesia.  Dalam pasal 4 7 UUSPN disebutkan tentang  kemitraan  masyarakat dalam  ikut serta menyelenggarakan  pendidikan  nasional. Didalam  keikutsertaan  masyarakat  dalam SISDIKNAS  (sistem pendidikan nasional) ada beberapa unsur yan g perlu  mendapat perhatian menurut H.A.R.Tilaar (2001 : 82) yang mengutarakan:
1). Status kemihaan  dari suatu  pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berkedudukan sama dalam
SISDIKNAS, 2). Satuan  pendidikan  yang diselenggarakan oleh masyarahat  dapat mempunyai ciri yang khas. Inilah yang disebut sebagai jati diri dari satuan pendidikan yang  diselenggarakan oleh masyarakat itu.
Sangat jelas  dari ungkapan  di atas bahwa semakin  berkembangnya  pembangunan yang dilaksanakan  maka  akan meningkatkan  tingkat partisipasi  masyarakat yang lebih  luas dan lebih besar lagi.

## E Hipotesis Kerja
Berdasarkan  kepada kerangka  pemikiran tersebut di atas, dapat dirumuskan  suatu pedoman  kerja dalam bentuk  hipotesis,  yang dirumuskan sementara  data dikumpulkan  atau akan lebih disempurnakan  pada saat pengumpulan  data berlangsung.
Hipotesis kerja sebagai  sebagai  pedoman kerja dalam penelitian,  penulis merumuskan sebagai berikut : a. Jika kebijakan-kebijakan  otonomi
pendidikan yang  dikeluarkan di Propinsi |awa Barat telah sesuai dengan harapan masyarakat, maka pelaksanaan pembangunan dalam bidang pendidikan nasional akan berjalan  lancar.
b Dengan mengetahui proses kebijaksanaan otonomi  pendidikan  Propinsi Jawa  Barat, dapat  menjadi bahan evaluasi untuk menentukan  langkahJangkah strategis kebijakan  pendidikan di masa yang ahan datang.
c. Dengan mengetahui dampak kebijahsanaan otonomi  pendidikan  Propinsi Jawa  Barat, maka  dapat ditemukan langkahJanghah shategis kebijakan pendidikan di masa yang akan datang, <[ Apabilaterdapatlangkah-langkah  alteinatif yang bisa diambil dalam  menghadapi tantangan terhadap kebijaksanaan otonomi  pendidikan, mempermudah  kerja
Dinas Pendidikan Nasional  Propinsi  |awa Barat  dalam mengambil keputusan.
60
MANAIERIAT  Vol. 6, No. 11,Iuli 2OO7 : 5Z - 6Z

## E Landasan  Teori

## l. Perumusan  Kebijakan
Berkaitan  dengan  perumusan  kebijakan, Pal(1992  :20-21) mengemuka-kan : 1. The determinants of policy: these may range from broad environhnental 2. The content of the policy it self : may include goals and intentions,  detinition of the problem, and governing  instruments. 3. The impacts  of policy: maybe  divided into intendeed  and  unintendeed consequences for  the direct target.
Tiga elemen yang dikemukakan  pal di atas berkaitan  dengan perumusan  kebijakan, yaitu faktor lingkungan  yang mempengaruhi,  isi kebijakan itu sendiri  termasuk di dalamnya maksud dan tujuan  kebijakan, perumusan masalah dan alat yang digunakan untuk melaksanakan  kebijakan tersebut,  serta akibat yang  terjadi baik yang sesuai dengan yang telah ditetapkan  maupun  yang tidak terhadap lingkungan  disekitarnya.
Proses kebijakan  tersebut secara sederhana digambarkan sebagai berikut :
Nakamura  dan Smallwood  (Santoso, 1989 : 10) mengemukakan  pendapahrya bahwa tidak terdapat perbedaan  yang jelas antara 2 jenis aktivitas  yang digambarkan  melalui  perkataan "pembuatan kebijakan"  dan "penerapan kebijakan"  karena mereka yang terlibat di kedua arena tersebut dapat saling berinvestasi ke salah satu arena.
Khusus dalam hal pembuatan atau perumusan  kebijakan,  sesuai  dengan  fungsi negara atau pemerintah  sebagai stabilisatoc stimulator,  koordinator  dan alohator. Dye (7987 : 23) mengemukakan bahwa setiap kebijakan pemerintah  seharusnya mempertim- bangkan berbagai  hal sebagaimana  mestinya yang ada dalam lingkungan  dan sistem politiknya.  Dalam setiap kebijakan, bailr itu perumusan  kebijakan,  implementasi  kebijakan maupun evaluasi kebijakan,  maka aspek-aspek lingkungan  harus  memperoleh  pertimbangan yang  matang, sehingga tidak bertentangan dengan fungsi  negara atau pemerintah  itu sendiri.
Dengan demikian 5 langkah yang perlu dilakukan dalam  studi  kebijakan (Dye,
1987 :24) adalah:

## POLICY
DETERMINANT POLICY CONIENT
Unintended concequences for:
t Direct Policy target
O Political system
I Economy O Social system
Gambar  2.2,The  Policy process Sumber : Public Policy Analysis (pal, 1992 z 2)
Analisis  Implementasi  Kebijakan otonomi pendidikan  (prayoga  Bestari)
61
(7) Identtfying Problems : Demands are expressed for  goverenment  action.
(2) Formulating  Policy Proposals : Agenda is set for public discussion.  Development of program  proposals to resolve  problems.
( 3 ) Legitimating Policies:  Selecting a proposal.
Building political suport for it. Enacting it as a laut
(4) Implementing  Policies: Organizing bureucracies.  Providing  payments or services, Levying taxes.
(5) Evaluating Policies: Stuilying programs.
Reporting  "outputs" of goverenment programs. Evaluating  "impact"  of program  on target  and non-target  groups in society  suggesting changes  and adjustments.
Dye mengatakan bahwa tahap  pertama, adalah mengidentilikasi  permasalahan, dengan mempertimbangkan  kebutuhan negara dalam melakukan kegiatannya.  Kedua,  pengajuan usulan  formulasi  kebijakan, keOga  pengesahan kebijakan, dan keempat bagaimana pelaksanaan kebijakan itu sendiri, kelima, evaluasi  kebijakan.

## 2. Implementasi Kebiiakan
Implementasi  kebijakan  merupakan aspek penting  rlari keseluruhan proses  kebijakan, sebagaimana dikemukakan  Grindle  dalam Wahab (7999 : 59), bahwa "implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran  keputusan-keputusan politik ke dalam  prosedur-prosedur rutin lewat saluran- saluran birokrasi, melainkan  lebih dari itu, ia menyangkut  masalah  konflik,  keputusan  dan siapa yang memperoleh  apa dari suatu kebijakan".
Selanjutnya  Maarse dalam Sunggono (1994: 138), mengemukakan bahwa kegagalan dari banyak program yang dilancarkan  dengan  hebat  adalah akibat langsung dari  masalah-masalah  yang timbul di masa  implementasi  program-program tersebut.  Bahkan  Udoji  dalam  Wahab (1997 : 59) dengan tegas mengatakan :
"The execution  of policies is as important if not  more important than policy making.
Policies  will remain dreams or blue prints file jackets unless they are  implemented
(pelaksanaan  kebijaksanaan  adalah  sesuatu yang  penting,  bahkan  mungkin  jauh  lebih penting  daripada pembuatan  kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian  atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan)".
Repley dalam  Wibawa (1994 :95) mengemukakan  bahwa  tahap  implemen-tasi atau pelaksanaan  kebijakan sepenuhnya dikelola oleh pengambil  kebijakan (policy maker).  Demikian  halnya  Sunggono (1994:
138) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik pada umumnya diserahkan
kepada lembagalembaga  pemerintahan  dalam berbagai jenjangnya  hingga jenjang pemerintah  terrendah.  Hal ini diperkuat  oleh Islamy (L997 : lO7) yang mengemukakan bahwa  tugas  dan  kewajiban pejabat serta badan-badan  pemerintah buhan  hanya dalam perumusan  kebijakan negara, tetapi juga dalam pelaksanaan kebijakan  negara tersebut. Dengan demikian  suatu  kebijakan bisa jadi tidak dapat  diimplementasikan secara epektif, sehingga para pembuat  kebijahan  menilai sebagai pelaksanan yang tidak baik, atau antara  pembuat kebijakan  dan  mereka  yang mendapat  tugas untuk melaksanahannya menyepakati  bahwa  kondisi  eksternal benar- benar tidak  menguntungkan  bagi efektifitas implementasi  sehingga  masing-masing  tidak pernah  dipermasalahkan. Ini berarti bahwa kebijakan itu telah gagal karena nasibnya memang  tidak  baik. Faktor penyebab lainnya yang  kerap kali tidak diungkapkan pada masyarakat  adalah bahwa  kebijakan itu gagal karena sebenamya  sudah  sejak awal hebijakan itu sudah tidak baik, dalam  arti  pemmusannya dilakukan secara kurang hati-hati atau ceroboh, tidak didukung dengan informasi yang memadai,  alasan yang keliru atau asumsi- asumsi serta harapan-harapan  yang tidak realistis.
62
MANAIERIAT  Vol. 6, No. 11, fuli 2OO7 :57 - 67

## F. Metodologi  Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut R.C.Bogdan dan S.K.Biklan 1982 disebubrya  sebagai " kualitatif research".  Data  yang dikumpulkan dalam penelitian  kualitatif biasanya berbentuk uraian yang penuh  dengan  deskripsi yang berkaitan dengan kegiatan  subjek yang diteliti, seperti pendapat,  sikap,  ide/gagasan, perilaku atau aspek-aspek Iainnya  yang diperoleh  melalui obsenrasi, wawancara dan studi dokumentasi.
Bogdan dan Tailor (7975) yang dikutif Lexy !.Moleong (1996: 3) mengemukakan  bahwa : "Metodologi kualitatif sebagai  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari  orang- orang  dan perilaku  yang dapat  diamati". Selanjutrya Kirk dan Miller ( 1 9 8 6) dalam Lexy ].Moleong (1996 : 3) menyatakan bahwa : Penelitian kualitatif adalah  tradisi tertentu  dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang  tersebut dalam bahasannya  dan dalam peristilahannya.
Proses penelitian yang diharapkan berlangsung dalam latar  alamiah, di mana peneliti  merupakan  instrumdn utamanya, dan analisis data dilakukan secara induktif kualitatifi, yaitu pemikiran  yang bertolak dari kaidah  (hal- hal atau peristiwa)  khusus  untuk  menentukan kaidah yang  bersipat umum.
Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian eksploratif yaitu melihat sebab akibat darikebijakan yang dilakukan  pemerintah,  dan atau penelitian  deskriptif, yaitu bahwa penelitian ini bertujuan mencari  hubungan-hubungan baru, dengan  maksud mengumpulkan data sebanyak mungkin untuk dianalisis, yang selanjubrya  diharapkan akan menjadi hipotesa bagi penelitian  berikutnya.

## G. Analisis
Realitas pelaksanaan kebijakan otonomi pendidikan di fawa Barat hingga saat ini belum
mendapat dukungan yang positif dari pihak masyarakat, maupun  pihak sekolah. Adapun dampak yang muncul  kepermukaan  adalah : a, Dampak terhadap biaya pendidikan
Setelah melakukan  penelitian di lapangan, ditemukan  adanya  berbagai  keluhan  dari masyarakat tentang naiknya biaya pendidikan anak-anaknya.  Hal  seperti ini menurut responden diantaranya menurut
Drs. Mastur (Ms) dan Drs. Andi Sukmana
(AS) temyata iliakibatkan karena beberapa paktor ; 1) Dikarenakan  sekolah sebagai pelaksana atau penyelenggara pendidikan diberi hak atau otoritas untuk  menentukan segala sesuatunya dengan  atau tanpa seizin dewan  sekolah  ; 2) Dewan sekolah sebagai legislatifdi tingkat sekolah dalam melakukan  aktivitasnya  memerlukan  biaya dan  berdasarkan  ketentuan  pengurus dewan  sekolah berhak menerima gaji, adapun sumbernya dari masyarakat/ orangtua  siswa.  Mak hal inipun menjadi penyebab naiknya alohasi  biasa pendidikan
; 3) Harga-harga kebutuhan  pokok,  harga barang dan termasuk jasa  yang  semahin naik turut pula  menjadi penyebab naiknya kebutuhan-kebutuhan  untuk  pembiayaan operasional  pendidikan khususnya di persekolahan b, Dampah terhadap organisasi sekolah
Keberadaan sekolah khususnya negeri dimasa  sebelum diberlakukannya otonomi pendidikan  menurut  Drs. Iip Hidayat  (IH) merupakan kepanjangan tangan dari pihak pemerintah, saat sekarang ini pemerintah
(Depdiknas) hanya merupakan  pengayom saja,  sedangkan segala sesuatu tentang operasionalisasi sekolah  direncanakan bersama melalui dewan  sekolah sebagai legislatif ditingkat sekolah.  Dengan demikian sekolah menjadi lembaga yang oto4om dan memeiliki  kewenangan  tersendiri  baik dalam  perencanaan  kegiatan  maupun pelaksanaannya,  sedangkan pemerintah hanya memberi rambu-rambu krutama kurikulum  walaupun  hingga saat ini masih banyak  subsidi  dari pemerintah untuk setiap
Analisis Implementasi  Kebijakan  Otonomi  Pendidikan (Pnyoga Bestari)
63
sekolah  negeri dan juga swasta tetap berjalan.
Pada manajemen berbasis pusat, sekolah merupakan sub-ordinasi  dari pusat, sehingga ketergantungannya sangat tinggi. Sekolah tidak berdaya dan tidak memiliki  kemandirian, sehingga kreativitas dan prakarsanya terpasung  dan  beku. pada manajemen berbasis sekolah, seholah memiliki otonomi  (kemandirian)  untuk berbuat yang terbaik  bagi sekolahnya.
' Ketergantungan pada pusat  semakin  kecil, sehingga  sekolah harus  dewasa dan bahwa perubahan pendidikan tidak akan terjadi jika sekolahnya sendiri  tidak berubah. Konsep  MBS ini menuntut kemampuan sekolah untuk mengatur dan mengums . menurut  prakarsanya  sendiri berdasarkan aspirasi  warga sekolah sesuai  dengan peraturan  perundang'undangan yang berlaku.  Kebijakan MBS ini dilihat  dari sisi implementasinya dimulai dengan dikeluarkannya SK Dirjen Pendidikan  Dasar dan Menengah,  Depdiknas RI. No.44 Tahun 1999 tentang Pembentukan  Dewan Sekolah, dan SK Dirjen Pen-didikan  Dasar dan Menengah,  Depdiknas N. No.44 Tahun 2002  tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Tingkat Kota/ Kabupaten. Dampak  terhadap manajemen / administrasi sekolah Makna "berbasis  sekolah" dalam  konsep MBS menurut  responden Drs. Iip Hidayat (IH) sama sekali tidak meninggalkan kebijakan-kebijakan  strategis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah  otonom.  Misalnya standar kompetensi  siswa,  standar  materi pelajaran pokok, standar penguasaan minimum, standar pelayanan minimum, penetapan  kalender pendidikan dan jumlah jam belajar  efektif setiap tahun,  dan lain- Iain  (lihat PP nomor 25 tahun 2000 tentang  keweaangan  Pemerintah  Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai  Daerah Otonom).
Berdasarkan kajian dari sisi administrasi,  pada saat ini diperkirakan
minimal  terdapat tiga tipe sekolah ditinjau dari  tingkat pelaksanaan MBS dan berdasarkan kriteria"/syarat-syarat  tertentu yang harus  dipenuhi.  Ketiga  tipe tersebut adalah : (1) sekolah yang dapat melaksanakan  MBS  secara "penuh", (2) sekolah yang dapat  melaksanakan MBS dengan tingkat  "menengah"  atau sedang, dau (3) sekolah yang  dapat melaksanakan MBS dengan tingkat "minimal". Konsepsi
MBS ini adalah  salah  satu  upaya kebijakan pemerintah dalam  bidang pendidikan menyambut  otonorni  daerah. Dampak terhadap birokrasi pendidikan Alur birokrasi  perseholahan tidak  berubah secara total menurut salah satu responden  Drs. Mahdar  (Mr)  namun  dalam bidang perencanaan sekolah  jelas nampak lebih  demokratis dikarenahan semua unsur (masyarakat,  pemerintah  dan juga seholah yang tergabung  dalam dewan sekolah) dilibatkan. Sementara sebelumnya sekolah khususnya negeri hanya  menerima intruksi dari Depdiknas untuk melakukan berbagai  rencana berikut pelaksanaan  pengelolaan dan pengembangan  sekolah.
Dampak  terhadap partisipasi masyarakat  dalam bidang pendidikan
Partisipasi masyarakat pada masa  Ialu sangat terbatas  dalam  bidang  dana BP3 saja, sedangkan dalam bidang perencanaan  sekolah dan pengawasan sekolah masyarakat  tidak diikutsertakan. Pada saat ini melalui  kebijakan MBS, menurut responden Drs. Solih  Kosaman (SK) dan Drs. Usman  (Un) partisipasi masyarakat lebih dituntut dikarenakan masyarakat melalui  dewan sekolah turut serta dalam bidang :
1) Perencanaan sekolah, diantaranya perencanaan  sarana/fasilitas  seperti; pembangunan gedung/kelas, laboratorium,  perpustakaan, lapangan olah raga dan Iain  sebagainya.
d.
64 MANAIERIAL  Vol, 6, No.  11, ]uti 2OOZ : SZ - 67
2) Perencanana prasarana sekolah, seperti perencanaan anggran RAPBS (Rencana  Anggaran Pendapatan  dan Belanja  Sekolah).
3) Perencanaan  atau Pemilihan Kuri-
kulum terutama  Kurikulum  Lokal
4) Pengawasan jalannya penyeleng- garaan  pendidikan di sekolah; (mengawasi kinerja kepala  sekolah, kinerja guru,  staf tata usaha, mengawasi  perkembangan  belajar dan sikap  siswa dll.) 5) Turut serta  dalam penyeleksian pimpinan  sekolah  atau memutuskan kepala  sekolah terpilih. f Dampak  terhadap pemangunan sarana dan prasarana pendidikan Sebenarnya pola MBS ini menurut Responden Drs. Andi Sukmana (AS) sudah dilaksanakan sejak  masa Orde Lama, dimana partisipasi  masyarakat sangat besar untuk bersama  sama  melakukan pembangunan pendidikan terutama pembangunan secara fisik yaitu masyarakat bahu-membahuibergotong royong  mendirikan  bangunan sekolah. Artinya sekolah dibangun melalui swadaya dan swadana masyarakat. Namun setelah Orde Baru  dengan dikeluarkannya Inpres, maka partisipasi masyarakat  menjadi semakin berkurang,  yang  pada  akhirnya sekolah (terutama SD) menunggu  bantuan atau subsidi dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan.
g, Dampak terhadap pemerintah daerah  dalam pengelolaan pemhangunan bidang pendidikan
Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi pendidikan  menurut responden  Drs. Edi  R. Husen (EH) justeru beban pemerintah menjadi  berkurang,  bahkan dapat dikatakan sangat ringan sekali. Hal ini dikarenakan  sekolah sudah  otonom, diharapkan  mampu  membiayai sendiri tentang berbagai kebutuhannya.
Setelah melihat  berbagai daripak di atas, maka dapat kita ketahui bahwa  sampai  saat
ini masih banyak sekolah yang  belum bersedia melaksanakan MBS  secara utuh dikarenakan berbagai  kendala, terutama pandangan masyarakat yang  masih kuat bahwa pendidikan itu merupakan tugas dari pemerintah. Maka mengharapkan  biaya pendidikan tidak dibebankan lagi bagi masyarakat.
Pandangan ini jelas kontradiktif dengan cita kebijakan MBS, yang justeru sangat mengharapkan  partisipasi aktif masyarakat secara besar-besaran. Di bawah ini penulis akan menggambarkan  bagaimana  pandangan dari  Pemerintah dalam hal ini Depdiknas, Pihak Sekolah, dan Masyarakat  sebagai customer Pendidihan:

## H. Kesimpulan
Dari pembahasan di atas maka dalam bagian ini akan  disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Dilihat dari segi sistematika, isi, dan tujuan dari UU otonomi  daerah dalam bidang pendidikan, sudah mencirikan suatu  sistem hukum yang demokratis. Hal ini terlihat dari prosedur  pembuatannya, isi peraturannya (hak dan hewenangan sekolah) dan gambaran proses pelaksanaan, serta  harapan  yuridis hebijakan otonomi  pendidikan ini yang menuntut  keterlibatan  partisipasi  aktif
masyarakat.
2. Berdasarkan  penemuan di lapangan, proses  kebijakan  otonomi pendidikan yang didalamnya  berbentuk MBS (Manajemen Berbasis sekolah) dipandang sangat memberafl<an masyarakat lcarena alasan sebagai berikut : a) Berimplikasi pada naiknya biaya pendidikan bagi anak- anaknya; b) Tingkat pendapatan masyarakat yang tidak merata mengakibatkan masyarakat berada dalam tingkat ekonomi kuat merasa terbebani dengan  permohonan biaya dan fasilitas yang harus dipenuhi  untuk  pembangunan sarana dan  prasarana  pendidikan; c) Tingkat  pengetahuan yang  tidak  merata
Analisis Implementasi  Kebijakan  Otonomi  Pendidikan  (Prayoga
Bestari)
pada setiap  daerah  berimplihasi pada tingkat  kesadaran  partisipasi  masyarakat yang  berbeda pula (yang sadar akan semakin berkembang  sedangkan  yang kurang sadaar  akan  semakin  terbelakang).
Dampak dari kebijakan otonomi pendidikan di ]awa Barat ini adalah : a). Naiknya  biaya  pendidikan, b) perubahan manajerial atau administrasi  sekolah, c) Terbentuknya  Dewan Sekolah  sebagai fungsi  legislatif  sekolah,  d) Menurunnya respons atau semangat masyarakat terhadap  partisipasi dalam bidang pendidikan, e) Memungkinkan  terjadinya peningkatan  jurnlah angka putus sekolah,
f) Menurunnya  tingkat hepercayaan masyarakat  terhadap pemerintah  tentang penanganan dunia pendidikan.
Dilihat dari dimensi  sekolah,  sekolah hingga saat ini memandang positif akan keterlibatan aktif para orangtua siswa, unsur nrasyarakat  dan pemerintah. Namun dibalik semua itu sekolah merasa lebih diawasi  masyarakat dan kewenangannya selama ini dibatasi dengan peraturan- peraturan atau batasan yang dibuat bersama (dewan  sekolah  atau dewan pendidikan), dan  cenderung kurang bisa sesuai dengan  situasi dan  kondisi sekolah saat ini. Sebagai contoh dimana masyarakat berkehendak melalui hukumnya agar biaya pendidikan  serendah mungkin, namun kenyataan  bahwa  sekolah merasa tersudutkan dengan  rendahnya biaya  pendidikan  karena secara langsung berimplikasi pada  kualitas pelayanan sekolah terhadap  siswa, sehingga dikhawatirkan kualitas  pendidikan menjadi rrndah.
Terdapat dua  dimensi kepentingan yang senantiasa  berseberangan antara kepentingan  masyarakat yang mengharapkan  biaya pendidikan  murah bahkan kalau bisa tanpa biaya dengan pihak  sekolah dan pemerintah sangat mengharapkan partisipasi warga masyarakat  (orang fua siswa) yang  cukup

## dikarenakan  bantuan/subsidi  dari
pemerintah  sangat  terbatas.
Timbul sikap apatisme dari sebagian anggota masyarakat unhrk menyekolahl<an anak-anaknya  diharenakan  selain  biaya pendidikan yang cukup tinggi juga dikarenakan ternyata mereka yang  sudah mengenyam pendidikan banyak  yang tidak memiliki  pekerjaan,  maka  mereka berlikir prahtis  seolah-olah tidak  perlu anaknya sekolah hingga pendidikan  tinggi dan lebih baik mereka bekerja atau  berdagang sejak dini karena yang  penting  ujung-ujungrrya dapat penghasilan  atau  uang yang banyak.
Masyarakat |awa Barat ini memerlukan : a) faminan  perlindungan hukum  untuh pendidikan  anak-anahnya,  b) faminan perlindungan  ekonomis bagi  pendidikan anak-anaknya (artinya  bagi mereka yang kurang mampu  dapat bantuan atau sokongan dana  pendidikan seperti beasiswa), c) Jaminan Pembinaan kualitas bagi pendidikan  anak-anaknya, d) Perlu jamianan pemerataan kesempatan pendidikan bagi setiap daerah untuk mendapatkan  sarana dan prasarana pendidikan, e) Perlu jaminan kesempatan kerja setelah mendapatkan pendidihan
sesuai dengan tingkat  penditlikan  dan  bidang keahlian  yang  diperoleh  anak-anak  mereka. Dilihat  dari  kacamata  pemerintah  justeru dengan otonomi  bidang pendidikan ini sangat membantu  pemerintah untuk membangun di sektor  pendidihan formal di persekolahan, ha'l ini mengingat pemerintah  menyadari  akan lemahnya kemampuan pemerintah  dalam memberi subsidi kepada masyarakat dalam  bidang pendidikan,  dengan demikian  partisipasi aktif masyarakat  sangat  dibutuhkan. Dari dimensi guru dan operasional pendidikan di sekolah, merasa  banyak aturan  yang membebani kewenangan mereka dalam melakukan tugasnya dikarenakan terkadang peraturan yang dibuat oleh dewan  sekolah atau pun dewan pendidikan  dirumuskan  oleh orang-orang
6. 3. 7. 4. 8. 9. 66 MANAIERIAL  VoL 6, No. 11, ]uli 2OO7 : 5Z - 67
yang tidak begitu  paham tentang pendidikan.
10. Penulis memandang  bahwa kebijakan otonomi  pendidikan dan  otonomi  daerah pada  umumnya  merupakan  tindakan pelepasan tanggungjawab  dari pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara mandiri. Dibalik semua itu justeru sangat rawan  ancaman terhadap  bentuk dan sifat negara kita kesatuan, karena tindakan tersebut hingga saat ini menimbulkan  masalah baru diantaranya : a) Tindakan apatisme masyarakat  terhadap  pembangunan, b) Tindakan absolutisme masyarakat dan pemerintahan di tingkat  daerah, c) Melahirkan/mewariskan neokorupsi, kolusi dan nepotisme ditingkat  daerah.
11. Di ]awa Barat, kondisi  yang  perlu ada dan disiapkan untuk menjalankan furigsi dalam perencanaan pendidikan  adalah : a)
Administrator Pemerintahan Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota)  yang  memiliki wawasan dan pengertian  tentang peranan pendidikan  dalam  pembangunan  daerah,
b) Administrator Pendidikan Daerah
(Propinsi, KabupatenlKota)  yang  memiliki wawasan dan pengertian perencanan pendidikan  dalam perspektif perencanaan pembangunan wilayah, c) Sumber  Daya Manusia Perencana  Pendidikan  (brain- ware)  yang memiliki penguasaan  nrcngenai konsep perencanaan,  metodologi dan teknik perencanaan,  manajemen  sistem informasi pendidikan, dan keterampilan mengoperasikan komputer, d) Dukungan teknologi, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, yang  memungkinkan terurujudnya tata kerja yang efektif dan efisien, e) Terpeliharanya sistem impormasi pendidikan yang akurat dan up- to-date  yang dikelola dengan  baik,  0 Dikembangkannya budaya " quality asswancd' dan"  akuntabilital', g) Menata unit/sub-unit yang  menangani  fungsi perencanaan  pada unitlDinas Pendidikan di
Lingkungan  Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

## I. Daftar Pustaka
Dinas  Pendidikan Nasional Propinsi |awa Barat, 2007, Pedoman Implementasi  Manajemen
Berbasis  Sekolah, Bandung.
Dye, Thomas  R, 1997, Understanding  Public Policy, Eight Edition : Englewood Cliffs,  NJ : Frecentice-Hall.Inc.
Fattah,  Nanang, 2000,  (a) Manajemen Berbasis Sekolai,  Bandung,  Andira. texy I. Moleong, ( 1 9 94), Metodologi  Penelitian
I(ufi fa fif Rosdakarya, Bandung.
Maskum, Sumitro,  1997, Pertumbuhan
Otonomi  Daerah  Tingkat II di Indonesia,
Dalam Jiyono, dkk. 1999.
Robbins,  Stephen P.,1994, Teori  Organisasi : Stuktur Desain, Dan Aplikasi,Edisi 3, Alih Bahasa : Jusuf Udaya, fakarta, Arcan.
Slamet PH, 2000,  Menuju Pengelolaan Pendidikan Berbasis Sekolah, (Makalah disampaikan pada Seminar  Regional 'Otonomi  Pendidikan dan Implementasinya untuk  EBTANAS')  Tanggal  8 Mei 2000 di Universitas Probolinggo, Yogyakarta.
Syafrudin, Ateng, 1996,  (a) Butir gagasan
Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan
Pemerintahan  yang  Layak, Bandung,  Citra
Adtiya  Bakti.
Syafrudin, Ateng,  1991, (b) TitikkratOtonomi Daerah  Pada Daerah Tingkat II ilan Perkemb anganny a, Bandung, Mandar Maju.
Tilaar, H.A.R.  Prof.  Dr. 2001, Manajemen Pendidikan Nasional (Kajian Pendidikan Masa Depan,  Bandung, PT. Remaja Rosda
Karya Olfset. Wahab, Solichin Abdul., 1997, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebij  aksanaan Alegara, Edisi
Kedua, fakarta  Bumi Ahsara. Harian  Umum Pikiran Rakyat,  "Kaji Ulang Kebijakan MBS," Selasa 15 April 2003 Undang-Undang No.2 Tahun  1989 Tentang
truSPN.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Tentang  Pemerintahan  Daerah
Analisis Implementasi  Kebijakan  Otonomi  Pendidikan  @rayoga Bestari) 67