## Penerapan  Akad Murabahah pada Produk MULIA di Pegadaian Jalancagak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah
R. Andriana Meirani 1 , Ahmad Damiri 2 , Jalaludin 3
1 STAI Riyadhul Jannah Subang
2 UIN Sunan Gunung DJati Bandung
3 STIE Syariah Indonesia Purwakarta
1 anagalih98@gmail.com
2 ahmad.damiri86@gmail.com
3 Jalaludinstiesip@gmail.com
Abstrak-Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Pegadaian  Jalancagak  Kabupaten  Subang. Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan yang menawarkan jasa investasi Logam Mulia yang salah satu produknya dinamakan   MULIA  (Murabahah  Logam Mulia Untuk investasi Abadi). Produk Mulia merupakan penawaran pembiayaan kepada nasabah untuk pembelian Emas batang yang di produksi oleh PT. Aneka Tambang (ANTAM).  Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  bagaimana  ketentuan  produk  MULIA,  penerapan  akad  Murabahah    pada produk MULIA serta dampak produk MULIA bagi pegadaian dan masyarakat. Jenis penelitian ini  adalah  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  analisis.    Sumber  data  yang digunakan meliputi data primer dan sekunder.  Dari  hasil pembahasan peneliti mendapatkan ada  beberapa  ketentuan  dalam  penerapan  akad  Murabahah    produk  MULIA  di  Pegadaian Jalancagak yang belum sesuai dengan ketentuan syariat, diantaranya;  pertama mengenai Objek akad  atau  Marhun  yang  tidak  dimunculkan  atau  tidak  ada  ketika  akad  berlangsung.  Kedua, mengenai sanksi yang dibolehkan menurut syariat adalah berlaku  untuk nasabah yang mampu tapi lalai atau menunda nunda pembayaran tapi tidak berlaku untuk nasabah yang benar-benar tidak mampu membayar, namun dalam penerapannya di pegadaian Jalancagak mengharuskan semua nasabah menerima sanksi atau membayar denda apabila tidak mampu membayar tanpa kecuali. Ketiga, dalam penerapan sanksi/denda mengenai dana  yang dihasilkan dari denda di masukan  sebagai  pendapatan  Perusahaan,  yang  secara  ketentuan  syariat  seharusnya diperuntukan untuk dana sosial Kata kunci : Murabahah , Produk MULIA
Abstract-This research was conducted at Pegadaian Jalancagak Subang Regency. Pegadaian is one of the financial institutions that offers Logam Mulia investment services, one of which is called MULIA  ( Murabahah Logam  Mulia  For  Abadi  Investment).  Product  Mulia  is  a  financing  offer  to customers for the purchase of gold bars produced by PT. Aneka Tambang (ANTAM). This study aims to determine how MULIA product provisions, the application of the murabaha contract on MULIA products and the impact of MULIA products for pawnshops and the community. This type of research is  qualitative  using  descriptive  analysis  method.  Data  sources  used  include  primary  and  secondary data. From the results of the discussion the researchers found that there were several provisions in the application of the MULIA product Murabahah in Pegadaian Jalancagak that were not in accordance with  the  provisions  of  the  Shari'a,  including;  first  concerning  the  object  of  the  contract  or  Marhun which  was  not  raised  or  did  not  exist  during  the  contract.  Second,  the  sanctions  that  are  permitted according to the Shari'a are applicable to customers who are capable but neglect or postpone delay of payment but do not apply to customers who are truly unable to pay, but in its application at Jalancagak pawnshop requires  all  customers to  receive sanctions or pay fines if unable pay without exception. Third, in the application of sanctions / fines regarding funds generated from fines input as corporate income, which according to Shari'a provisions should be intended for social funds Keywords : Murabaha, MULIA Product

## I. PENDAHULUAN
Pegadaian mempunyai sebuah produk investasi  emas  logam  mulia  yang  bernama MULIA  ( Murabahah Logam  Mulia  untuk Investasi  Abadi).  Produk  MULIA  merupakan penawaran  pembiayaan  kepada  nasabah  untuk pembelian Emas batang yang di produksi oleh PT Aneka Tambang (ANTAM) yang dapat dilakukan secara  tunai  maupun  angsuran  dengan  jangka waktu  bervariasi.  Produk  MULIA  di  pegadaian (Persero) telah diluncurkan sejak tahun 2008 dan pada  awalnya  diluncurkan  khusus  hanya  dapat dilayani oleh unit pelayanan Cabang Syariah, dan sejak    tahun  2010  telah  diluncurkan  untuk  dapat dilayani oleh Unit Pelayanan
Cabang
Konvensional (Tanuwidjaja, 2009).
Pembiayaan Murabahah adalah  transaksi jual  beli  dimana  Bank  atau  lembaga  keuangan bertindak  sebagai  penjual  dan  nasabah  sebagai pembeli,  yang  mana  dalam  hal  ini  Pegadaian sebagai  pihak  pertama  menjual  barang  kepada pihak  kedua  sebesar  harga  pokok  ditambah dengan margin/ keuntungan berdasarkan kesepakatan  bersama  antara  kedua  belah  pihak yang  berakad.  Pembiayaan Murabahah pada produk MULIA di pegadaian ada dua cara yaitu, pembayaran  tunai  dan  pembayaran  angsuran. Apabila  pembayaran  angsuran  maka  nasabah harus menyetujui dan memberikan emasnya untuk dijadikan  jaminan  pelunasan  hutang  oleh pegadaian.  Pada  sistem  pembayaran  angsuran (Afrida, 2016).
Persyaratan Murabahah diantaranya,  Bank dan nasabah harus mengadakan akad Murabahah yang  bebas  riba,  barang  yang  diperjual-belikan tidak  termasuk  kategori  yang  diharamkan  oleh syariat  islam.  Bank  harus  menyampaikan  semua hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian,  misalnya jika  pembelian  dilakukan  secara  hutang,  bank kemudian  menjual  barang  tersebut  kepada nasabah  (pemesan)  dengan  harga  jual  senilai harga perolehan ditambah keuntungannya. Nasabah membayar harga yang disepakati sesuai jangka  waktu  yang  disepakati.  Bank  dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan  akad  melalui  perjanjian  tambahan dengan nasabah. Jika hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga,
akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang  secara  prinsip  menjadi  milik  bank.  Jika bank  menerima  permintaan  nasabah  akan  suatu barang atau aset, ia harus membeli terlebih dahulu aset  yang  dipesan  tersebut  dan  bank  harus menyempurnakan  jual  beli  yang  sah  dengan pedagang tersebut (Maruta, 2016).
Penelitian ini bertujuan untuk: pertama u ntuk mengetahui  ketentuan  produk  MULIA  di Pegadaian  Jalancagak,  kedua u ntuk  mengetahui penerapan akad Murabahah pada produk MULIA di Pegadaian Jalancagak, ketiga u ntuk mengetahui dampak bagi masyarakat dan lembaga terhadap produk MULIA di Pegadaian Jalancagak.
Murabahah atau  disebut  juga ba’bitsmanil ajil .  Kata Murabahah berasal  dari  kata  ribhu (keuntungan).  Sehingga Murabahah berarti saling  menguntungkan.  Dalam Murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang di beli  dan  menentukan  suatu  tingkat  keuntungan sebagai tambahannya (Mardani, 2015).
Jual beli menurut bahasa berarti al-‘Bai’ , al- Tijarah dan al-Mubadalah .Yaitu suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara’ dan disepakati (Suhendi, 2010).
Beberapa  dalil  dalam  Al-Quran  dan  Al- Hadits  yang  menjelaskan  tentang  transaksi  jual- beli Murabahah : a. Firman Allah QS. An-Nisa ayat 29 ْمُكانْ يا ب ْمُكالااوْماأ اوُلُكْاتَ  الَ اوُنامآ انيِذَّلا ااهُّ ياأ ايَ ٍضاارا ت  ْناع  ًةارااِتِ  انوُكات  ْناأ  َّلَِإ  ِلِطاابْلِبِ
ْمُكْنِم ۚ الَاو اوُلُ تْقا ت ْمُكاسُفْ ناأ ۚ َّنِإ اَّللّا انااك ْمُكِب اًميِحار
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah kamu  saling  memakan  harta  sesamamu  dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang  berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu; sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu” (Enang, 2010) .
HR.  Al-Baihaqi  dan  Ibnu  Majah  dari  Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:
ٍضاارا ت ْناع ُعْيا بْلا ااَّنَِّإ “Sesungguhnya  jual  beli  itu  hanya  boleh dilakukan  atas  dasar  kerelaan  (antara  kedua belah pihak).”
Rukun dalam Murabahah terdiri dari  : Bai ’ (penjual), Musytari (pembeli) ,  Mabi’ (barang yang diperjual-belikan), Tsaman (harga barang) , Ijab-qabul (pernyataan serah terima). Sedangkan syarat Murabahah terdiri  dari  4  poin, pertama Pihak  yang  berakad  ( Bai’  &  Musytari )  cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa, kedua barang  yang  diperjual-belikan  ( Mabi ’)  tidak termasuk  barang  haram  dan  jenis  maupun jumlahnya  jelas, ketiga harga  barang  ( Tsaman ) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuangan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas, keempat pernyataan  serah  terima  ( Ijab-Qabul )  harus  jelas dengan  menyebutkan  secara  spesifik  ke  pihak- pihak  yang  berakad  serta  akadnya  dinyatakan secara tertulis (Ismail, 2015).
Menurut  bahasa,  gadai (Al-rahn) berarti al- tsubut dan al-habs yaitu  penetapan  dan penahanan.  Ada  pula  yang  menjelaskan  bahwa rahn adalah  terkurung  atau  terjerat  (Suhendi, 2010). Sedangkan menurut istilah, al-rahnadalah menahan  salah  satu  harta  milik  si  peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang  yang  ditahan  tersebut  memiliki  nilai ekonomis.  Dengan  demikian,  pihak  yang menahan  memperoleh  jaminan  untuk  dapat mengambil  kembali  seluruh  atau  sebagian piutangnya (Antonio, 2001). Akad rahn bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang  berhutang.  Dengan  kata  sederhana,  gadai merupakan  jaminan  dari  peminjam  kepada pemberi utang (Sri, 2009).
Dasar  Hukum  Gadai (Ar-Rahn) yang pertama  dari  Al-Qur’an  surat  Al-Baqarah  ayat 283:
اًبِتااك  اوُدِاتِ  ْالَاو  ٍرافاس  ٰىالاع  ْمُتْ نُك  ْنِإاو ٌةاضوُبْقام ٌنااهِراف
ۚ ْنِإاف انِماأ ْمُكُضْعا ب
اًضْعا ب ُهَّبار اَّللّا  ِقَّتا يْلاو ُهاتا نااماأ  انُِتُْؤا  يِذَّلا  ِ داؤُ يْلا ف
ۚ الَاو اوُمُتْكات
اةادااهَّشلا ۚ ْناماو ااهْمُتْكاي ُهَّنِإاف ٌِثآ ُبْلا ق ُه ۚ َُّللّااو ااِبِ انوُلامْعا ت ٌميِلاع “Jika
kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah  tidak  secara  tunai)  sedang  kamu tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya  (hutangnya)  dan  hendaklah  ia bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya;  dan  Dan janganlah  kamu  (para  saksi)  menyembunyikan persaksian. Barang siapa yang menyembunyikan- nya,  maka  sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang berdosa  hatinya;  dan  Allah  Maha  Mengetahui apa yang kamu kerjakan....” (Enang, 2010) . Kedua Al- Hadits
ِهْيالاع َُّللّا ىَّلاص َِّللّا  ُلوُسار ىااتَْشا  ْتالااق اةاشِئااع ْناع ٍديِداح ْنِم اًعْرِد ُهاناهاراو اًمااعاط ٍ يِدوُها ي ْنِم امَّلاساو “Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang  Yahudi  dengan  cara  menangguhkan pembayarannya,  lalu  beliau  menyerahkan  baju besi  beliau  sebagai  jaminan”. (shahih  muslim)” (Enang, 2010) .
Ketiga  dari  Ijma’ Ulama, Jumhur ulama menyepakati  kebolehan  status  hukum  gadai.  Hal ini  dimaksud,  berdasarkan  pada  kisah  Nabi Muhammad  SAW  yang  menggadaikan  baju  besi kepada  seorang  Yahudi.  Para  ulama  juga menggambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW (Lubis, 2000).
MULIA adalah salah satu produk investasi di Pegadaian  yang  ditawarkan  kepada  masyarakat dengan sistem syariah dengan menggunakan akad Murabahah dan Rahn . Kata MULIA mempunyai arti  tersendiri yakni ( Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) (Harpen, 2015) . MULIA adalah layanan penjualan Emas batangan kepada masyarakat  secara  tunai  atau  angsuran  dengan proses  mudah  dan  jangka  waktu  yang  fleksibel. MULIA dapat menjadi  alternatif pilihan investasi yang  aman  untuk  mewujudkan  masa  depan, seperti menunaikan ibadah Haji, mempersiapkan biaya  pendidikan  anak,  memiliki  rumah  idaman serta kendaraan pribadi yang menjadi idaman para nasabah  yang  akan  melakukan  atau  menjadi
anggota  dari  pegadaian  melakukan  pembiayaan cicil emas (Taufik Diya et al., 2012).
Ketentuan Murabahah kepada  nasabah (menurut fatwa DSN No:04/DSN-MUI/V/2000):
1. Nasabah  melakukan  permohonan  dan  janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika  bank  menerima  permohonan  tersebut,  Ia harus  membeli  terlebih  dahulu  aset  yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank  kemudian  menawarkan  aset  tersebut kepada  nasabah  dan  nasabah  harus  menerima (membeli)-nya  sesuai  dengan  janji  yang  telah disepakatinya,  karena  secara  hukum  janji tersebut  mengikat,  kemudian  kedua  belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam  jual  beli  ini  bank  dibolehkan  meminta nasabah  untuk  membayar  uang  muka  saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika  nasabah  kemudian  menolak  membeli barang  tersebut,  biaya  riil  bank  harus  dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika  uang  muka  kurang  dari  kerugian  yang harus  ditanggung  oleh  Bank,  Bank  dapat meminta  kembali  sisa  kerugian  kepada nasabah.
Jaminan  dalam Murabahah (menurut  fatwa DSN No:04/DSN-MUI/V/2000):
1. Jaminan  dalam Murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanan nya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan  jaminan  yang  dapat  dipegang (RAHN EMAS, 2002; RAHN, 2002).

## II. METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode  kualitatif.  Dengan  menggunakan metode ini, peneliti dapat memaparkan (mendeskripsikan) maupun memberikan gambaran suatu  satuan analisis secara utuh  yang terintegritas.  Dalam  metode  ini  satuan  analisis yang  dimaksud  berupa  satuan  penellitian  yang dilakukan  secara  intensif,  terinci  dan  mendalam terhadap  suatu  organisasi,  lembaga  (Arikunto, 2016).
Berdasarkan  pada  materi  penulis  akan megumpulkan, mengelola, mengklarifikasi, menganalisis data dan melaporkan hasil penelitian objektif  sesuai  dengan  hasil  penelitian  lapangan
berupa  observasi  dan  wawancara  dengan responden  atau  pihak  pihak  yang  terlibat  dalam penelitian  ini  diantaranya  pihak  lembaga  dan nasabah,  juga  referensi  dari  berbagai  sumber bacaan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Ketentuan  Produk  MULIA  di  Pegadaian Jalancagak
1. Syarat Menjadi Konsumen/Nasabah Syarat menjadi nasabah di pegadaian diantaranya,  harus  mempunyai  kartu  identitas diri  seperti  KTP,  kemudian  KK  (Kartu Keluarga) kemudian menyerahkan agunan atau jaminan apabila ingin melakukan gadai ( Rahn ). 2. Syarat permohonan pembiayaan MULIA Pertama  yang  harus  di  lakukan  adalah menyiapkan kelengkapan administrasi meliputi  kartu  identitas  seperti  KTP,  Kartu Keluarga, kemampuan membayar uang muka, kemampuan  membayar  angsuran  mulia, kemudian mengisi formulir pengajuan. Kemudian pengelola unit/cabang akan melakukan  verifiksi  data  yang  diberikan  oleh nasabah.
3. Prosedur pemberian mulia
Prosedur  pemberian  Mulia  yang  dilakukan antara pihak pegadaian kepada nasabah terdiri dari beberapa aspek penilaian, yaitu menentukan jumlah pembiayaan Mulia, jangka waktu,  jumlah  unit  emas  logam  mulia  dan jumlah  angsurannya.  Proses  pemberian  mulia terbagi  dua,  yaitu  proses  produk  mulia  tunai dan proses produk mulia kredit.
4. Sanksi/Denda Sanksi diberlakukan apabila nasabah
menunggak atau terlambat membayar angsuran.  Besaran  denda  yang  di  tentukan pihak pegadaian adalah sebesar 0,13% per hari dari  jumlah  agsuran.  Denda  berlaku  untuk semua nasabah yang telat membayar angsuran tanpa kecuali.
5. Prosedur Pelunasan Mulia
Dalam  prosedur  pelunasan  pembiayaan  mulia dapat  dilakukan  melalui  pembiayaan  secara angsuran (cicilan) setiap bulan sampai tanggal jatuh  tempo  atau  dengan  pelunasan  sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo.

## B. Penerapan akad Murabahah  pada produk MULIA di Pegadaian Jalancagak
Berdasarkan  Hasil  wawancara  dengan  Ibu Ayu  selaku  Karyawan  Pegadaian  Syariah, Pertimbangan  Pegadaian  mengeluarkan  produk yang memakai akad Murabahah dan rahn adalah karena  jika  Pegadaian  tidak  menggunakan  dua akad dan hanya menggunakan satu akad saja yakni Murabahah (jual  beli)  yang  objeknya  emas  itu berarti  sama  saja  dengan  produk  pembiayaan Murabahah di Bank yang lain yang dikeluarkan Bank Syariah, oleh sebab itu Pegadaian mengikat objek emas dengan akad rahn untuk memberikan identitas kepada nasabah bahwa sedang menggunakan  produk  dari  Pegadaian  (Rahayu, 2019).
Selain  itu  berdasarkan  hasil  wawancara dengan beberapa nasabah produk Mulia pegadaian,  diantaranya  bernama  Sdr.  Shonny Shonjaya dalam pelaksanaan akad Murabahah di pegadaian, pihak pegadaian memberikan keleluasaan bagi para nasabah untuk bertanya hal- hal  yang  sekiranya  kurang  atau  belum  dipahami oleh calon nasabahnya
Tabel 1.1
Fatwa DSN-MUI Nomor 77 tentang Jual-Beli
Emas Secara Tidak Tunai No Jual beli Emas Secara tidak tunai Kesesuaian Syariah Ya Tidak 1 Jual  beli  Emas secara  tidak  tunai hukumnya  boleh,
selama  emas  tidak
jadi alat tukar resmi (uang) ✓ 2 Harga  jual  tidak boleh  bertambah selama jangka waktu  perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo ✓
3 Emas  yang  dbeli dengan pembayaran  tidak tunai boleh di jadikan jaminan (Rahn) ✓
No Jual beli Emas Secara tidak tunai Kesesuaian Syariah Ya Tidak 4 Emas yang dijadikan  jaminan tidak boleh dijualbelikan  atau dijadikan objek akad  lain  yang menyebabkan perpindahan kepemilikan ✓
Berdasarkan  dalam  point  pertama  mengenai emas  tidak  dijadikan  alat  tukar  sudah  sesuai ketentuan  karena  di  pegadaian  jalancagak  emas hanya  dijadikan  objek  jual  beli  tidak  dijadikan sebagai  alat  tukar  atau  uang.  Pada  point  kedua, harga jual tidak boleh bertambah  selama  jangka waktu  perjanjian  meskipun  ada  perpanjangan waktu  setelah  jatuh  tempo,  hal  ini  sudah  sesuai dengan penerapan akad Murabahah di pegadaian jalancagak, karena di pegadaian jalancagak harga jual  tetap  sesuai  akad  awal  tidak  berubah meskipun  ada  perpanjangan  waktu  setelah  jatuh tempo.
Point  selanjutnya  Emas  yang  dibeli  dengan pembayaran tidak tunai boeh di jadikan jaminan, hal ini belaku juga di pegadaian Jalancagak karena emas  belum  boleh  dimiliki  atau  dibawa  pulang nasabah sebelum lunas angsuran atau setelah akad berakhir.  Pada  point  ke  empat  Emas  yang dijadikan  jaminan  tidak  boleh  di  perjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan  kepemilikan  hal  ini  sudah  sesuai dalam  penerapannya  di  Pegadaian  jalancagak karena  objek  akad  disimpan  di  tempat  aman sampai akad berakhir. Dari ke empat poin diatas mengenai jual beli emas secara tidak tunai dalam penerapannya  di  pegadaian  pada  produk  mulia sudah sesuai dengan syariat.
Tabel 1.2
Fatwa DSN-MUI no 111 tentang akad
jual beli Murabahah No Ketentuan Objek Murabahah Kesesuaian Syariah Ya Tidak 1 Jual  beli Murabahah dilakukan atas barang yang  sudah  dimiliki ✓
No Ketentuan Objek
Murabahah Kesesuaian Syariah Ya Tidak penjual pada saat barang ditawarkan kepada calon pembeli 2 Akad jual beli Murabahah dilakukan  atas  dasar pesanan  dari  calon pembeli
✓ ✓ 3 Al-bai  bi  al-taqsith yaitu  jual  beli  yang pembayaran nya dilakukan secara
angsur/bertahap ✓ 4 Akad jual beli Murabahah harus dinyatakan secara tegas  dan  jelas  serta dipahami dan dimengerti oleh
penjual dan pembeli
✓ 5 Dalam perjanjian
Murabahah secara tertulis  dalam  akta perjanjian harus terdapat informasi mengenai harga perolehan, keuntungan dan harga jual ✓ 6 Mutsman/ mabi harus wujud/jelas/pasti  dan dapat di serah- terimakan  pada  saat akad jual beli Murabahah dilakukan ✓
7 Ra’s mal al- Murabahah harus diketahui oleh penjual dan pembeli ✓ 8 Harga  dalam  akad Murabahah harus dinyatakan secara pasti pada saat akad ✓
Poin pertama mengenai jual beli Murabahah dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual pada  saat  barang  ditawarkan  kepada  calon pembeli,  maksudnya  objek  barang  yang  akan  di
jual belikan dalam hal ini Emas, harus sudah ada atau  dimiliki  pihak  pegadaian.  Sedangkan  pada penerapannya pihak pegadaian tidak memunculkan  objek  yang  dijadikan  akad sehingga  menyebabkan  ketidak  sesuaian  dengan ketentuan  syariah.  Kedua,  akad  jual  beli Murabahah dilakukan  atas  dasar  pesanan  dari calon  pembeli.  Maksudnya  akad Murabahah di pegadaian  akan  terjadi  apabila  ada  pesanan  dari calon pembeli.
Ketiga, jual beli dilakukan secara angsur/bertahap  maksudnya  jual  beli  secara cicilan atau tidak tunai dalam hal ini sudah sesuai penerapannya di pegadaian jalancagak. Keempat, akad harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami  kedua  belah  pihak.  Maksudnya  ketika akad  berlangsung  kedua  belah  pihak  harus  sama sama  mengerti  dan  paham  dengan    akad Murabahah yang  berlangsung.  Dalam  hal  ini pegadaian  jalancagak  membacakan  secara  jelas dan lugas ketentuan atau kontrak akad Murabahah ketika  akad  berlangsung  dan memberikan kesempatan nasabah untuk bertanya apabila ada yang kurang dipahami oleh nasabah.
Kelima, dalam perjanjian Murabahah secara tertulis  dalam  akta  perjanjian  harus  terdapat informasi mengenai harga perolehan, keuntungan dan  harga  jual.  Maksudnya  harga  harus  sudah disepakati  jumlahnya  oleh  kedua  belah  pihak. Dalam  hal  ini  sudah  sesuai  penerapannya  di pegadaian  Jalancagak.  Keenam,  Barang  harus wujud,  jelas,  pasti  dan  dapat  di  serah-terimakan pada  pada  saat  akad Murabahah berlangsung, maksudnya barang harus ada dimunculkan ketika akad Murabahah berlangsung  sedangkan  dalam penerapannya di Pegadaian Jalancagak objek akad (Emas) tidak dimunculkan hal itu tentu saja tidak sesuai  dengan  ketentuan  syariat.  Ketujuh, Ra’s mal  al-Murabahah harus  diketahui  leh  penjual dan  pembeli  yaitu  harga  pokok  dari  objek  akad harus diketahui  keduabelah pihak. Dalam hal  ini pihak  pegadaian  memberitahukan  harga  pokok Emas yang akan dijadikan objek akad Murabahah dan  tentu  saja  hal  itu  sudah  sesuai  dengan ketentuan  atau  syariat.  Dari  tabel  diatas  terdapat beberapa poin dalam ketentuan yang belum sesuai dengan syariat, diantaranya poin objek Murabahah nya yang seharusnya ada ketika akad Murabahah berlangsung  sedangkan  pada prakteknya di pegadaian barang pesanan tidak di sertakan dalam akad.
Tabel 1.3 Fatwa DSN-MUI No 17 tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda nunda pembayaran No Ketentuan Sanksi/Denda Kesesuaian Syariah Ya Tidak 1 Sanksi  dikenakan untuk nasabah yang mampu  membayar namun menunda pembayaran dengan sengaja ✓
2 Nasabah yang tidak mampu  membayar di  sebabkan force majeur tidak  boleh dikenakan sanksi
✓ 3 Sanksi bertujuan agar  nasabah  lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya ✓ 4 Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya di tentukan  atas  dasar kesepakatan bersama dan dibuat saat akad di tandatangani
✓ ✓
5 Dana  yang  berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial ✓ ✓
Berdasarkan  penjelasan  diatas  pegadaian diperbolehkan memberikan denda apabila terjadi kelalaian pembayaran Murabahah dari nasabahnya. Namun, nasabah yang diperbolehkan untuk  dikenakan  denda  adalah  nasabah  yang mampu  tapi  menunda  pembayaran  cicilan  atau angsuran.  Adapun  dana  yang  didapatkan  dari denda  tersebut  tidak  boleh  digunakan  untuk operasional bank tetapi diperuntukan sebagai dana sosial.  Acuan  atas  penerapan  kebijakan  ini diambil  dari  hadis  Rasulullah  SAW,  “ Menunda- nunda  pembayaran  utang  yang  dilakukan  oleh orang  mampu  adalah  suatu  kezhaliman.  Maka jika  seseorang   di  antara  kamu  dialihkan  hak
penagihan  utangnya  (dihiwalahkan)  kepada pihak  yang  mampu,  terimalah.” (HR.  Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, dan Darami).
Terdapat  pada  poin    kedua  seharusnya  ada pengecualian  bagi  nasabah  yang  memang  benar benar  tidak  mampu  membayar,  namun  pihak pegadaian  memberlakukan  denda  untuk  semua nasabah  yang  telat  atau  tidak  mampu  membayar angsuran  tanpa  kecuali,  sehingga  hal  litu  tidak menyebabkan ketidak sesuaian dengan syariat.
Poin  lima  juga  ada  ketidak  sesuaian,  yang harusnya menurut syariat  dana  yang berasal dari denda  di  peruntukan  bagi  dana  sosial,  dalam  hal ini Pegadaian menjadikannya sebagai pendapatan perusahaan.
Tabel 1.4 Fatwa DSN-MUI no25 dan 26 tentang Rahn dan Rahn Emas No Ketentuan Rahn Kesesuaian Syariah Ya Tidak 1 Murtahin mempunyai hak  untuk  menahan marhun sampai semua  hutang  rahin dilunasi ✓ 2 Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin ✓ 3 Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan  jumlah pinjaman ✓ 4 Apabila  jatuh  tempo murtahin harus memperingatkan rahin  untuk  segera melunasi “f\ hutangnya ✓ 5 Apabila  rahin  tetap tidak  bisa  melunasi hutangnya maka marhun dijual paksa/dieksekusi ✓
No Ketentuan Rahn Kesesuaian Syariah Ya Tidak melalui  lelang  sesuai syariah 6 Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemelihaaan dan penyimpanan yang belum  dibayar  serta biaya pejualan ✓
7 Kelebihan hasil penjualan menjadi
milik Rahin ✓
Point  pertama,  murtahin  Mempunyai  hak untuk  menahan  marhun  sampai  semua  hutang Rahin  dilunasi,  maksudnya  sebelum  cicilan  atau angsuran  nasabah  lunas  Emas  ditahan  atau disimpan  pegadaian  sampai  nasabah  selesai melunai  kewajibannya.  Kedua,  Marhun  dan manfaatnya  tetap  menjadi  milik  Rahin.  Artinya pihak pegadaian hanya menyimpan Emas nasabah sampai nasabah selesai dengan kewajibannya dan manfaat emas tetap menjadi milik nasabah.
Ketiga, besarnya biaya penyimpanan marhun tidak  boleh  ditentukan  berdasarkan  jumlah pinjaman.  Maksudnya  biaya  pemeliharaan  boleh ditetapkan  oleh  pegadaian  berdasar  objek bendanya  bukan  berdasar  jumlah  pinjaman. Keempat,  apabila  jatuh  tempo  Murtahin  harus memperingatkan  rahin  untuk  segera  melunasi hutangnya. Maksudnya adalah apabila telah jatuh tempo  sementara  nasabah  belum  melunasi hutangnya  maka  pihak  Pegadaian  berkewajiban untuk  memperingatkan  nasabah  untuk  segera melunasi  hutangnya.  Dalam  hal  ini  pihak pegadaian  sudah  sesuai  dalam  penerapannya dengan cara selalu mengingatkan nasabahnya via telepon maupun surat untuk segera melunasinya.
Kelima,  apabila  Rahin  tetap  tidak  bisa melunasi  hutangnya  maka  maka  marhun  dijual paksa/di  eksekusi  melalui  lelang  sesuai  syariat, maksudnya  lelang  atas  Emas  terpaksa  dilakukan apabila nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya. Dalam penerapannya di Pegadaian
Jalancagak  sudah  sesuai  syariat.  Keenam,  hasil penjualan  Marhun  digunakan  untuk  melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum  dibayar  serta  biaya  penjualan.  Artinya semua  kewajiban  Nasabah  yang  belum  dipenuhi dibayarkan  oleh  hasil  penjualan  Emas  nasabah yang di lelang.
Ketujuh,  kelebihan  hasil  penjualan  menjadi milik  Rahin.  Maksudnya  apabila  ada  kelebihan dari  hasil  lelang  setelah  dikurangi  kewajiban membayar  pada  pegadaian,  maka  sisa  nya diberikan  kepada  nasabah.  Dari  beberapa  poin fatwa  DSN-MUI  diatas  mengenai  ketentuan Gadai  dan  Gadai  emas  di  pegadaian  jalancagak dalam penerapannya sudah sesuai syariat.

## C. Dampak  Produk  MULIA  Di  Pegadaian Jalancagak  Bagi  Nasabah/  Konsumen Maupun Lembaga
1. Sangat  memudahkan  bagi  nasabah  yang ingin  memiliki  produk  tersebut.  yang tadinya nasabah harus datang ke pusat kota yang  berjarak  17km  dari  desa  jalancagak sekarang  di  pegadaian  konvensional  pun sudah  melayani  produk  mulia  yang berlandaskan syariah.
2. Pembelian  emas/investasi  emas  melalui produk  MULIA  di  pegadaian  lebih  mudah dibanding  bank  pembiayaan  lain  yang menyediakan pembiayaan cicil emas sejenis.
3. Pengajuan  pembiayaan  produk  MULIA  di pegadaian relatif yang mudah dan cepat.
Lembaga,  dengan  banyaknya  permintaan pembelian  produk  MULIA  secara  tunai  maupun cicilan  maka  pemasukan  untuk  perusahaan  dari selisih  margin  semakin  besar  dan  otomatis menguntungkan pihak lembaga Pegadaian.

## IV. PENUTUP
Berdasarkan  analisis  mengenai  penerapan akad Murabahah pada produk mulia di Pegadaian Jalancagak  baik  dari  segi  ketentuan  produk  dan perspektif  ekonomi  syariah,    dapat  ditarik kesimpulan bahwa, produk Mulia pada Pegadaian salah satu akadnya menggunakan akad Murabahah ,  yaitu  kesepakatan  yang  dibuat bersama  antara  pegadaian  dan  nasabah  atas
sejumlah  pembelian  Logam  Mulia  disertai euntungan  dan  biaya-biaya  yang  disepakati. Aplikasi  akadnya  dilakukan  pada  saat  pertama nasabah  mengajukan  permohonan  investasi Logam Mulia di Pegadaian. Kemudian, oleh pihak pertama  (pegadaian)  dan  pihak  kedua  (nasabah) melakukan  kesepakatan  dan  persetujuan  untuk mengadakan  Akad Murabahah Logam  Mulia, dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  harus  di sepakati  kedua  belah  pihak  sesuai  pasal-pasal perjanjian  (terdiri  dari  12  pasal)  yang  tercantum pada dokumen mulia secara jelas.
Dari  hasil  pembahasan  peneliti  terdapat beberapa  ketentuan  dalam  penerapan  akad Murabahah produk  MULIA  di  Pegadaian Jalancagak  yang  belum  sesuai  dengan  ketentuan syariat,  diantaranya; pertama mengenai  Objek akad  atau  Marhun  yang  tidak  dimunculkan  atau tidak  ada  ketika  akad  berlangsung .  Kedua, mengenai sanksi yang dibolehkan menurut syariat adalah berlaku  untuk nasabah  yang mampu tapi lalai atau menunda nunda pembayaran tapi tidak berlaku  untuk  nasabah  yang  benar-benar  tidak mampu  membayar,  namun  dalam  penerapannya di  pegadaian  Jalancagak  mengharuskan  semua nasabah  menerima  sanksi  atau  membayar  denda apabila  tidak  mampu  membayar  tanpa  kecuali . Ketiga , dalam penerapan sanksi/denda mengenai dana  yang  dihasilkan  dari  denda  di  masukan sebagai  pendapatan  Perusahaan,  yang  secara ketentuan syariat seharusnya diperuntukan untuk dana sosial.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah  Di  Perbankan  Syariah. JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) , 1 (2), 155–166.  https://doi.org/10.15548/JEBI.- V1I2.32
Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik . Gema Insani Press.
Arikunto,  S.  (2016). Manajemen  Penelitian . Rineka Cipta.
RAHN EMAS, Pub. L. No. 26/DSN- MUI/III/2002 (2002).
RAHN,  Pub.  L.  No.  25/DSN-MUI/III/2002 (2002).
Enang,  S.  (2010). Al-Qur’an  dan  Terjemah .  PT
Madina Raihan Makmur.
Harpen,  I.  (2015).  Kajian  Akad  Pembiayaan Logam  Mulia  Untuk  Masyarakat    Pada Pegadaian  Syariah. MENARA , 13 (1),  39– 60.  http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.- php/Menara/article/view/841
Ismail, M. (2015). Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif  Islam. Syaikhuna:  Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam , 6 (2), 150–
164. http://ejournal.kopertais4-
.or.id/madura/index.php/syaikhuna/article /view/1033
Lubis, S. K. (2000). Hukum Ekonomi Islam . Sinar Grafika.
Mardani.  (2015). Fiqh  Ekonomi  Syariah;  Fiqh Muamalah (1st ed.). Kencana.
Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah,
Musyarakah,  Dan  Murabahah  Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat | IQTISHADUNA:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi
Kita . http://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/i ndex.php/iqtishaduna/article/view/81 Rahayu,  Y.  S.  (2019). Akad  Murabahah  pada Produk MULIA di Pegadaian Jalancagak . Pegadaian Jalancagak Subang.
Sri,  N.  (2009). Akuntansi  Syariah  di  Indonesia . Salemba Empat.
Suhendi,  H.  (2010). Fiqh  Muamalah .  Raja Grafindo Persada.
Tanuwidjaja, W. (2009). Cerdas Investasi Emas . Medpress.
Taufik Diya,  dan, Program Magister Manajemen,
D.,  Program  Magister  Manajemen,  A.,  & Manajemen  Pemasaran,  K.  (2012).  Peran Faktor  Psikologis  Terhadap  Keputusan Investasi Produk Mulia Pada Pt. Pegadaian (Persero)  Di  Kota  Jambi  (The  Role  of Psychological  Factors  on  Investment Decision  of  MULIA  Product  at  PT. Pegadaian  (Persero)  in  Jambi  City). DIGEST  MARKETING , 1 (3),  210–221. https://online-journal.unja.ac.id/digest/- article/view/1560