## Efektivitas Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang

## Diah Andani
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang Diah.andani30101992@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang (studi  kasus  pelayanan  pembuatan  kartu  pencari  kerja).  Penelitian  dan  penulisan  ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana Pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang (studi kasus pelayanan  pembuatan  kartu  pencari  kerja)  berdasarkan  indikator  kualitas  pelayanan menurut  Sinambela  (2006:6),  yakni  Transparansi,  Akuntabilitas,  Kondisional, Partisipatif, Kesamaan Hak, dan Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Dalam penelitian ini  menggunakan  penelitian  pendekatan  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif,  karena penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  yang  diteliti  digunakan  untuk mengungkapkan  permasalahan  dalam  kehidupan  kerja  organisasi  pemerintah  dan observasi,  wawancara,  studi  kepustakaan,  dan  dokumentasi.  Tidak  ada  pilihan  lain daripada menjadikan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian utama. Sumber data diperoleh  dari  informan  melalui  pengamatan  dan  wawancara  secara  langsung  dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan peraturan dan pengolahan data.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Pelayanan  publik  di  Dinas  Tenaga  Kerja Transmigrasi  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Kabupaten  Subang    berdasarkan indikator  kualitas  pelayanan  menurut  Sinambela  (2006:6)  mengenai  Efektivitas Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten  Subang  sudah  cukup  baik  berdasarkan  enam  unsur  yaitu  transparansi, akuntabilitas,  kondisional,  partisipatif,  kesamaan  hak,  serta  keseimbangan  hak  dan kewajiban.  Adapun  yang  masih  perlu  ditingkatkan  yaitu  melakukan  inovasi  dalam memberikan pelayanan pembuatan kartu pencari kerja.
Katakunci: Efektivitas, Kartu pencari kerja.

## Abstract
The purpose of the authors of this study was to find out public services at the Office of Manpower, Transmigration,  Energy  and  Mineral  Resources,  Subang  Regency  (a  case  study  of  service  for making job seekers' cards). This research and writing discusses matters relating to how public services  at  the  Manpower,  Transmigration,  Energy  and  Mineral  Resources  Office  of  Subang Regency (a case study of the service for making job seekers' cards) are based on service quality
indicators according to Sinambela (2006: 6), namely Transparency, Accountability, Conditional, Participative, Equal Rights, and Balance of Rights and Obligations. This study used a qualitative descriptive research approach, because this study aims to obtain an overview of the research used to  reveal  problems  in  the  work  life  of  government  organizations  and  observations,  interviews, literature studies, and documentation. There is no other choice but to make the researcher himself the  main  research  instrument.  Data  sources  were  obtained  from  informants  through  direct observation  and  interviews  and  documents  were  obtained  in  the  form  of  regulations  and  data processing.
The results showed that public services at the Subang Regency Energy and Mineral Resources Transmigration  Manpower  Office  based  on  service  quality  indicators  according  to  Sinambela (2006:6) regarding the Effectiveness of Job Seeker Card Making Services at the Subang Regency Manpower  and  Transmigration  Office  are  good  enough  based  on  six  elements  namely transparency, accountability, conditional, participative, equal rights, and balance of rights and obligations. As for what still needs to be improved, namely innovating in providing services for making job seeker cards.
Keywords: Effectiveness, job seeker card.

## Pendahuluan
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Subang merupakan  unsur  pelaksana  urusan  pemerintah  di  dalam  ketenagakerjaan.  Semakin banyaknya  orang  yang  mencari  pekerjaan  dalam  era  ini  maka  sangat  di  butuhkan pelayanan dari para aparatur Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral  Kab.  Subang  yang  bertindak  sebagai  pelayanan  publik.  Kualitas  pelayanan sangat  dibutuhkan  pada  proses  pelayanan  publik  di  tiap-tiap  daerah  di  Indonesia khususnya di kota-kota besar yang terdapat Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Subang.
Kualitas  pelayanan  publik  dimaksudkan  untuk  melihat  tingkat  baik  buruknya taraf atau derajat suatu pelayanan pada masyarakat. Untuk membenahi citra dari pada pelayanan publik di negara ini, pemerintah pusat berusaha untuk menyempurnakan dan mengatasi  segala  masalah  dalam  pelayanan  publik  dengan  mengeluarkan  undang- undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang- undang  tersebut  disahkan  guna  mengatasi  segala  permasalahan  yang  terjadi  pada pelayanan publik di Indonesia.
Dewasa ini tingkat pengangguran setiap tahunnya semakin meningkat dan hal ini merupakan permasalahan yang harus segera diatasi oleh pemerintah baik pemerintah pusat  maupun  pemerintah  daerah  secara  bersama–sama  untuk  mengurangi  tingkat pengangguran dengan cara membuka lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja seluas- luasnya bagi masyarakat. (Pedoman Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, 2016:2).
Pelayanan  Kartu  Pencari  Kerja  merupakan  suatu  kegiatan  yang  diperuntukkan bagi  para  pencari  kerja  maupun  pengguna  tenaga  kerja  untuk  memperoleh  atau mendapatkan informasi mengenai pekerjaan yang diinginkan serta untuk memperoleh
informasi  bagi  pengguna  tenaga  kerja  dalam  mendapatkan  tenaga  kerja  yang dibutuhkan  bagi  perusahaannya.  Kebutuhan  akan  tersediannya  tenaga  kerja  yang dibutuhkan bagi pengguna tenaga kerja sangat diperlukan guna mencari tenaga kerja yang diinginkan begitu juga dengan tenaga kerja yang mana para pencari kerja dapat mengetahui  tentang  tempat  atau  perusahaan–perusahaan  yang  diinginkannya  oleh karena itu sangat diperlukan yang namanya Kartu Pencari Kerja.
Adapun  fenomena  saat  ini  mengenai  pelayanan  informasi  pasar  kerja  yang dilaksanakan  di  Dinas  Tenaga  Kerja  Transmigrasi  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral Kabupaten  Subang  terdapat  beberapa  kendala  diantaranya  pelayanan  informasi  kerja yang lambat, ruang tunggu yang kurang nyaman, dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja membuat pelayanan Kartu Pencari Kerja yang dilaksanakan oleh dinas tersebut kurang cepat, tepat, dan efisien dari segi pelayanannya maupun proses kerjanya.
Berdasarkan Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik,  dimana  informasi  merupakan  kebutuhan  pokok  setiap  orang  bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Berdasarkan  hasil  penjajagan  pelayanan  pembuatan  kartu  pencari  kerja  pada Dinas  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Kabupaten  Subang  belum  efektif,  terlihat  dari indikator permasalahan, yakni :
1. Masih  adanya  keterlambatan  dalam  penyelesaian  kartu  pencari  kerja  karena pelayanan terkadang berbelit-belit.
2. penyelesaian pembuatan kartu pencari kerja tidak tepat waktu dari target ± 25 menit terealisasi melebihi waktu yang ditentukan oleh SOP. Untuk target dari pelayanan pembuatan kartu pencari kerja sudah tercapai malah melebihi target, adapun target perhari 90 orang, target perbulan 2000 orang dan target pertahun 24.000 orang.
3. Kurangnya  sosialisasi  sebagai  pengetahuan  masyarakat  akan  pentingnya  kartu pencari kerja dirasa kurang menyeluruh.
Berdasarkan indikasi tersebut di atas penulis menduga bahwa belum optimalnya Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang berkaitan  dengan  pelayanan.  Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  tersebut  di  atas penulis  Menyusun  penelitian  dengan  judul  “Pelayanan  publik  di  Dinas  Tenaga  Kerja Transmigrasi  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Kabupaten  Subang  (studi  kasus pelayanan pembuatan kartu pencari kerja)”.
Menurut  Kurniawan  (2008:81),  efektivitas  adalah  kemampuan  melaksanakan tugas,  fungsi  (operasi  kegiatan  program  atau  misi)  daripada  suatu  organisasi  atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.
Secara  teoritis,  tujuan  pelayanan  publik  pada  dasarnya  adalah  memuaskan masyarakat, menurut Sinambela (2006:6) untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari :
1. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua  pihak  yang  membutuhkan  dan  disediakan  secara  memadai  serta  mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas,  yaitu  pelayanan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan  penerima  pelayanan  dengan  tetap  berpegang  pada  prinsip  efisiensi  dan efektivitas.
4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, golongan, agama, status sosial, dan lain-lain.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

## Metodelogi  Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian tipe deskriptif adalah mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Guna mendapatkan fenomena yang lebih mendalam, maka digunakan kualitatif.
Jenis  dan  sumber  datanya  yakni  berupa  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer adalah data yang yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti yang dapat berupa tanggapan, saran, kritik, pernyataan, dan penilaian dari informan. Adapun informan  tersebut  yakni  Kepala  Bidang  Penempatan  dan  Perluasan  Kerja,  alasan pemilihan  informan  ini  dipilih  dengan  tujuan  dapat  memberikan  informasi  mengenai masalah-masalah  yang  terjadi  juga  sosialisasi  mengenai  pelayanan  Pembuatan  Kartu Pencari  Kerja.  JF.  Pengantar  Kerja  Ahli  Muda,  alasan  pemilihan  informan  ini  dipilih karena  dapat  memberikan  informasi  mengenai  sejauhmana  gambaran  realisasi pelayanan  Pembuatan  Kartu  Pencari  Kerja.  Dan  Masyarakat  pemohon  pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja, alasan pemilihan informan ini dipilih karena dengan tujuan apakah pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja sudah efektif atau sebaliknya. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau
instansi  dalam  bentuk  publikasi,  laporan,  dokumen,  dan  buku-buku  lainnya  yang berkaitan dengan penelitian ini.
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang  bertindak  sebagai  perencana,  pelaksana,  pengumpulan  data,  melakukan  analisis menafsirkan data dan menulis laporan.
Berdasarkan  kriteria  keabsahan  data  diataspenulis  menggunakan  kriteria kepercayaan  (credibility).  Adapun  teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  yang  dipakai untuk  memeriksa  validitas  data  ini  adalah  pemeriksaan  triangulasi.  Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar  data  itu  untuk  keperluan  pengecekan  atau  sebagai  perbandingan.  Data  yang diperoleh  dari  lapangan,  baik  data  primer  maupun  data  skunder  akan  disusun  dan disajikan  serta  dianalisismelalui  reduksi  data,  penyajian  data,  Penarikan  kesimpulan atau vertifikasi.

## Hasil dan Pembahasan
Pelayanan pembuatan kartu pencari kerja merupakan salah satu upaya strategis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk dapat menurunkan tingkat pengggaruan di Kabupaten Subang.
Penyelengaraan  pelayanan  pembuatan  kartu  pencari  kerja  sangat  ditentukan keberhasilannya dari tujuan yang ingin dicapai. Data hasil wawancara yang berkaitan dengan Pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang (studi kasus pelayanan pembuatan kartu pencari kerja) yang telah  dikumpulkan  melalui  wawancara,  observasi  dan  pengambilan  data  sekunder kemudian data tersebut disajikan serta diverifikasi melalui proses cross check data untuk selanjutnya data tersebut ditarik kesimpulannya.
Tujuan yang ingin dicapai dari pelayanan pembuatan kartu pencari kerja adalah untuk  memberikan  pelayanan  yang  mudah,  cepat,  tepat,  terjangkau  dan  memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Dengan mengetahui Pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang (studi kasus pelayanan pembuatan kartu pencari  kerja)  diharapkan  akan  dapat  digunakan  sebagai  acuan  bagi  pelaksanaan maupun peningkatan efektivitas Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya  Mineral  Kabupaten  Subang  dalam  pelayanan  pembuatan  kartu  pencari  kerja selanjutnya.
1. Transparansi
Pelaksanaan  pelayanan  pembuatan  kartu  pencari  kerja  yang  diberikan  Dinas  tenaga kerja  transmigrasi  energi  dan  sumber  daya  mineral  Kabupaten  Subang  untuk masyarakat  sudah  cukup  baik.  Calon  pencari  kerja  yang  mendapatkan  pelayanan  di Dinas  tenaga  kerja  transmigrasi  energi  dan  sumber  daya  mineral  Kabupaten  Subang yang  mendaftar  kartu  pencari  kerja  memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang
berbedabeda. Mereka hanya mengetahui pelayanan kartu pencari kerja saja yang ada di Dinas  tenaga  kerja  transmigrasi  energi  dan  sumber  daya  mineral  Kabupaten  Subang melalui dari teman. Pendapat mereka mengenai Dinas tenaga kerja transmigrasi energi dan sumber daya mineral Kabupaten Subang ini rata-rata sama yaitu bagus, cepat, dan ramah serta tanpa pungli.
Dengan  demikian  diketahui  bahwa  secara  umum  pelaksanaan  dimensi  transparansi dalam pelayanan pembuatan kartu pencari kerja pada Dinas tenaga kerja transmigrasi energi  dan  sumber  daya  mineral  Kabupaten  Subang  sudah  cukup  efektif.  Ditandai dengan adanya keterbukaan dari setiap pegawai dalam memberikan informasi mengenai pelayanan  administratif  kepada  masyarakat,  sementara  itu  adanya  pelayanan  yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti oleh penerima pelayanan.

## 2. Akuntabilitas
Akuntabilitas  dalam  Penulisan  mengenai  Pelayanan  publik  di  Dinas  Tenaga  Kerja Transmigrasi  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Kabupaten  Subang  (studi  kasus pelayanan  pembuatan  kartu  pencari  kerja)  yaitu  pelayanan  yang  dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pelaksanaan  dimensi  akuntabilitas  dalam  pelaksanaan  kualitas  pelayanan  pembuatan kartu  pencari  kerja  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  Transmigrasi  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral Kabupaten Subang telah dilaksanakan dengan efektif. Dimana apa yang menjadi tugas  dari  setiap  pegawai  selalu  dilakukan  dengan  rasa  penuh  tanggung  jawab. Sementara  itu  petugas  pemberi  pelayanan  memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada setiap  masyarakat  dari  awal  proses  pelayanan  sampai  selesai  dalam  hal  ini  memberi bantuan dan kemudahan kepada masyarakat.

## 3. Kondisional
Dimensi  kondisional  yaitu  pelayanan  yang  sesuai  dengan  kondisi  dan  kemampuan pemberi  dan  penerima  pelayanan  dengan  tetap  berpegang  pada  prinsip  efisiensi  dan efektivitas.  Efisiensi  dan  efektivitas  dalam  pelayanan  pembuatan  kartu  pencari  kerja pada  Dinas  Tenaga  Kerja  Transmigrasi  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Kabupaten Subang menggunakan standar waktu yang telah diatur dalam SOP yang telah ditetapkan mulai dari proses pengajuan berkas sampai dengan selesai dan diterima pencari kerja, waktu yang ditetapkan adalah ± 25 menit.
Pelaksanaan dimensi kondisional dalam pelayanan pembuatan kartu pencari kerja pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang diketahui  bahwa  dilaksanakan  dengan  efektif.  Namun  meskipun  demikian  masih diperlukan adanya bimbingan dan pengarahan kepada setiap pegawai dalam melakukan tugasnya sehingga tugas yang sedang dilakukan menjadi lebih cepat dan tepat.
4. Partisipatif
Partisipatif  adalah  pelayanan  yang  dapat  mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  dengan  memperhatikan  aspirasi,  kebutuhan,  dan
harapan masyarakat. Partisipatif dapat dilihat dari mengidentifikasi peran masyarakat, mengidentifikasi metode atau instrument yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi,  mencocokan  instrument  partisipasi  yang  sesuai  dengan  peran  masyarakat dalam proses penyelenggaraan layanan publik, memilih instrumen partisipasi yang akan digunakan dan mengimplementasikan strategi yang dipilih.
pelaksanaan dimensi partisipatif dalam pelayanan pembuatan kartu pencari kerja pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang diketahui  bahwa  pelaksanaannya  belum  optimal  karena  belum  sepenuhnya  dapat melibatkan  masyarakat  dalam  usaha  meningkatkan  kualitas  pelayanan.  Meskipun demikian  bahwa  telah  adanya  upaya  untuk  dapat  mendorong  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, dengan bersikap tanggap, ramah dan bertutur  kata  yang  sopan  dan  mudah  dipahami  oleh  masyarakat.  Sehingga  dalam memberikan  pelayanan  perizinan  dapat  efektif  dan  tepat  sesuai  dengan  harapan masyarakat.

## 5. Kesamaan Hak
Dimensi Kesamaan hak yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek  apa  pun  khususnya  suku,  ras,  agama,  golongan,  status  sosial,  dan  lain–lain. Pelayanan yang diberikan suatu instansi pemerintah maupun suatu organisasi kepada masyarakat tidak membeda–bedakan status sosial dan lainnya.
pelaksanaan  dimensi  kesamaan  hak  dalam  pelayanan  pembuatan  kartu  pencari  kerja pada  Dinas  tenaga  kerja  transmigrasi  energi  dan  sumber  daya  mineral  Kabupaten Subang  diketahui  bahwa  sudah  berjalan  dengan  efektif.  Petugas  dalam  melayani masyarakat  telah  menunjukan  sikapnya  yang  sopan  dan  santun.  Hal  ini  ditunjukan ketika  sedang  berhadapan  dengan  masyarakat  yang  dilayani,  pegawai  selalu  terlebih dahulu  menyapa,  memberikan  senyuman  kepada  setiap  masyarakat.  Sementara  itu petugas  menunjukan  sikap  yang  tidak  diskriminatif  atau  tidak  membeda-bedakan, pegawai melayani seluruh masyarakat sesuai dengan antrian pendaftaran
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Keseimbangan  hak  dan  kewajiban  yaitu  pelayanan  yang  mempertimbangkan  aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. Pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah dengan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban petugas dan penerima pelayanan. Keseimbangan hak dan kewajiban meliputi keadilan dan keterbukaan.
Pelaksanaan  dimensi  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  di  Dinas  tenaga  kerja transmigrasi energi dan sumber daya mineral Kabupaten Subang bahwa petugas mampu melayani setiap saat, secara tepat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah dan menolong serta profesional terhadap masyarakat sebagai penerima pelayanan.
Dinas tenaga kerja transmigrasi energi dan sumber daya mineral Kabupaten Subang juga melakukan kerja sama dengan pihak BKK (Bursa Kerja Khusus) di Sekolah menengah dan perguruan tinggi, BKK adalah sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah
Kejuruan Negeri dan Swasta, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi  lowongan  kerja,  pelaksana  pemasaran,  penyaluran  dan  penempatan  tenaga kerja, merupakan mitra Dinas Tenaga Kerja. Dengan adanya BKK di sekolah menengah atau perguruan tinggi memudahkan para siswa dan mahasiswa memperoleh pekerjaan sesuai  minat  yang  diminati,  sekolah  dan  perguruan  tinggi  juga  mengetahui  dan  bisa merekomendasikan  siswa  dan  mahasiswa  mereka  agar  ditempatkan  di  perusahaan sesuai kriteria yang dicari oleh pemberi kerja yang sudah bekerja sama dengan pihak BKK disetiap sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Subang.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas maka, Pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Kabupaten  Subang  (studi  kasus pelayanan  pembuatan  kartu  pencari  kerja),  hal  ini  dapat  dilihat  dari  5  indikator efektivitas dibawah ini :
1. Transparansi  Dinas  Tenaga  Kerja  Transmigrasi  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral Kabupaten Subang dalam Indikator orientasi organisasi dalam pelayanan pembuatan kartu  pencari  kerja  dikatakan  sudah  cukup  efektif.  Ditandai  dengan  adanya keterbukaan dari setiap pegawai dalam memberikan informasi mengenai pelayanan administratif  kepada  masyarakat,  sementara  itu  adanya  pelayanan  yang  bersifat terbuka,  mudah  dan  dapat  diakses  oleh  semua  pihak  yang  membutuhkan  dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti oleh penerima pelayanan.
2. Akuntabilitas  dalam  Penulisan  mengenai  Pelayanan  publik  di  Dinas  Tenaga  Kerja Transmigrasi  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Kabupaten  Subang  (studi  kasus pelayanan pembuatan kartu pencari kerja) telah dilaksanakan dengan efektif. Dimana apa  yang  menjadi  tugas  dari  setiap  pegawai  selalu  dilakukan  dengan  rasa  penuh tanggung jawab. Sementara itu petugas pemberi pelayanan memberikan pelayanan yang baik kepada setiap masyarakat dari awal proses pelayanan sampai selesai dalam hal ini memberi bantuan dan kemudahan kepada masyarakat.
3. Kondisonal  dalam  pelayanan  pembuatan  kartu  pencari  kerja  pada  Dinas  Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang diketahui bahwa dilaksanakan dengan efektif. Namun meskipun demikian masih diperlukan adanya  bimbingan  dan  pengarahan  kepada  setiap  pegawai  dalam  melakukan tugasnya sehingga tugas yang sedang dilakukan menjadi lebih cepat dan tepat
4. Partisipatif dalam pelayanan pembuatan kartu pencari kerja pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang diketahui bahwa pelaksanaannya  belum  optimal  karena  belum  sepenuhnya  dapat  melibatkan masyarakat  dalam  usaha  meningkatkan  kualitas  pelayanan.  Meskipun  demikian bahwa telah adanya upaya untuk dapat mendorong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, dengan bersikap tanggap, ramah dan bertutur
kata  yang  sopan  dan  mudah  dipahami  oleh  masyarakat.  Sehingga  dalam memberikan  pelayanan  perizinan  dapat  efektif  dan  tepat  sesuai  dengan  harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak dalam pelayanan pembuatan kartu pencari kerja pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang diketahui bahwa  sudah  berjalan  dengan  efektif.  Petugas  dalam  melayani  masyartakat  telah menunjukan  sikapnya  yang  sopan  dan  santun.  Hal  ini  ditunjukan  ketika  sedang berhadapan  dengan  masyarakat  yang  dilayani,  pegawai  selalu  terlebih  dahulu menyapa, memberikan senyuman kepada setiap masyarakat. Sementara itu petugas menunjukan sikap yang tidak diskriminatif atau tidak membedabedakan, pegawai melayani seluruh masyarakat sesuai dengan antrian pendaftaran.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban dalam pelayanan pembuatan kartu pencari kerja pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang diketahui bahwa sudah berjalan dengan efektif. Petugas mampu melayani setiap saat, secara tepat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah dan menolong serta profesional  terhadap  pencari  kerja  sebagai  penerima  pelayanan.  Selain  itu  Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Subang tidak hanya memberikan pelayanan pembuatan  kartu  pencari  kerja  tapi  mengadakan  kegiatan  job  fair  untuk mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja.

## References
Amal,  Ichlasul  dan  Armaidy  Armawi.  1999.  Keterbukaan  Informasi  dan.  Ketahanan Nasional. Yogyakarta
Harbani, Pasolong. 2008. Kepemimpinan Birokrasi, Bandung : CV.Alfabeta.
Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gava Media.
Hari  Sabarno,  2007.  Memandu  Otonomi  Daerah  Menjaga  Kesatuan  Bangsa,  Sinar. Grafika, Jakarta.
Ibrahim,  Amin.  2008.  Teori  dan  Konsep  Pelayanan  Publik  Serta.  Implementasinya. Jakarta: Mandar Maju.
Keban, Yeremias T. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep,. Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.

## Dokumen-Dokumen
Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI, Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.