AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.2 2018
Penggunaan Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Pamekasan Ta 2013 S/D 2015
Fadali Rahman 1

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:  Untuk  menilai  kinerja  anggaran pemerintah  kabupaten  Pamekasan  melalui  keberhasilan  sebagai  akuntabilitas bidang  manajemen  keuangan  pada  tahun  fiskal  2013  s  /  d  2015.  Penelitian  ini menunjukkan  bahwa  rasio  kemandirian  keuangan  lokal  masih  relatif  sangat rendah  dengan  rata-rata  skor  14,62%  <25,  dengan  kategori  kinerja  tidak  baik. Rasio  efektivitas  pendapatan  daerah  sangat  efektif  karena  setiap  tahun  rasio persentase lebih dari 100%, dengan rata-rata 122,03% memiliki skor> 76 dengan kategori  kinerja  yang  sangat  baik.  Rasio  kegiatan:  rasio  pengeluaran  berulang rata-rata  78,48%  skor>  76  dengan  kinerja  yang  sangat  baik  dan  rata-rata  rasio pengeluaran  pembangunan  skor  18,12%  <25  kinerja  tidak  baik.  Rasio  Cakupan Layanan Hutang dengan skor rata-rata 32,29% <50 dengan kinerja yang memadai dan rasio pertumbuhan rata-rata skor 37,86% <50 dengan kinerja yang memadai Kata  Kunci: Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (RKKD),  Efektivitas  Rasio Pendapatan  (REPAD),  Rasio  Kegiatan:  Rasio  Exp  Rutin  (RBR)  dan  bangunan memiliki Rasio Pengeluaran (RPB), Rasio Cakupan Layanan Utang (RDSCR) dan Tingkat Pertumbuhan ( RP)

## Abstract
The Purpose of this research are: To assess budget performance district  of Pamekasan  government  through  success  as  accountability  of  financial management area in fiscal year 2013 s/d 2015 . This research shows that the ratio of  local  financial  independence  is  still  relatively  very  low  with  an  average  of 14.62  %  score  <  25,  with  performance  category  is  not  good  .  The  ratio  of  the effectiveness of local revenues are very effective because each year the percentage ratio  is  more  than  100  %,  with  an  average  of  122.03  %  had  scores  >  76  with excellent  performance  categories  .  Activities  ratio  :  the  ratio  of  recurrent expenditure on average 78.48 % the scoring > 76 with excellent performance and development expenditure ratio average of 18.12 % score < 25 the performance is not  good  .  Debt  Service  Coverage  Ratio  of  average  32.29  %  score  <  50  with sufficient performance and the ratio of growth average of 37.86 % score < 50 with sufficient performance
Keywords: Regional  Financial  Independence  Ratio  (  RKKD  )  ,Effectiveness  of revenue Ratio ( REPAD ) , Activity Ratios : Exp Routine Ratio ( RBR ) and the building have Expenditure Ratio ( RPB ) , Ratio of Debt Service Coverage Ratio ( RDSCR ) and Growth Rate ( RP )
Pendahuluan
1 Dosen iai al-khairat pamekasan Prodi perbankan syariah.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.2 2018
Dengandiberlakukannya  kewenangan  Otonomi  Daerah,  diharapkan  semua Daerah  di  Indonesia  mampumelaksanakan  semua  urusan  Pemerintahan  dan pembangunan  dengan  bertumpu  padaPendapatan  Asli  daerah  (PAD)  yang dimilikinya. Semua peraturan tentang Pemerintah Daerah yang atur dalam bentuk Undang-Undang  Republik  Indonesia,  selanjutnya  dituangkan  dalam  Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan atau disingkat dengan (PERDA), penulis dalam hal ini  mengacu  kepada  PERDA  nomer  18  tahun  2012,  PERDA  nomor  19  Tahun 2013 dan PERDA nomer 21 Tahun 2014, karena penulis akan menganalisis rasio keuangan dari tahun anggaran 2013-2015.
Laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  adalah  suatu  alat  pengendalian  dan evaluasi  kinerja  bagi  Pemerintah  Daerah  secara  keseluruhan  maupun  unit-  unit kerja  di  dalamnya  (Mahmudi,  2010).  Sistem  pengukuran  kinerja  sektor  publik adalah  suatu  sistem  yang  bertujuan  untukmembantu  manajer  public  menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial maupun nonfinansial (Ulum, 2012 :20).
Menurut Halim (2004:24) kinerja keuangan Daerah ataukemampuan daerah merupakan  salah  satu  ukuran  yang  dapat  digunakan  untuk  melihatkemampuan Daerah  dalam  menjalankan  Otonomi  Daerah.  Bentuk  dari  penilaian  kinerja tersebutberupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban  Kepala  Daerahberupa  perhitungan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah.  Di  dalam  organisasi  Pemerintah  untuk  mengukur  kinerja keuangan  adabeberapa  ukuran  kinerja,  yaitu  rasio  kemandirian,  rasio  efektifitas, rasio efisiensi, rasiopertumbuhan, dan rasio keserasian/aktivitas.

## Kajian Pustaka
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suyatin  (2015)  tentang,  “Analisis  kinerja keuangan  daerah  kota  samarinda  Tahun  2013-2014”.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah data skunder, dimana Rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun  2014  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2013.  Artinya  kemampuan  Kota Samarinda untuk membiayai pembangunan daerahnya dengan menggunakan PAD
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.2 2018
semakin  meningkat.  Ini  mendukung  analisa  sebelumnya  yang  menunjukkan bahwa  kemampuan  kemandirian  keuangan  daerah  semakin  meningkat.  Dilihat dari  rasio  efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  tahun  2014 mengalami  penurunan. Pada tahun 2013 kinerja pemerintah daerah untuk memobilisasi penerimaan PAD tergolong sangat efektif. Dimana rasio efektifitas diatas 100%. Target penerimaan PAD  terlampaui.  Namun  di  tahun  2014  kemampuan  merealisasikan  target penerimaan PAD tergolong kurang efektif, target penerimaan PAD tidak tercapai.
Hal  ini  perlu  untuk  dikaji  dan  menjadi  perhatian  pemerintah  Kota Samarinda.  Tidak  tercapainya  target  penerimaan  bisa  disebabkan  melemahnya kinerja pemerintah dalam merealisasikan target penerimaan, dan bisa juga terlalu tingginya dalam menetapkan target penerimaan. Bila dilihat dari tabel 1 dan tabel 2,  tidak  tercapainya  target  penerimaan  PAD  disebabkan  oleh  tidak  tercapainya target  retribusi  perizinan  tertentu,  serta  sumbangan  terbesar  berasal  dari  tidak tercapainya target pengelolaan kekayaan daerah yang  dipisahkan. Apabila dilihat dari  realisasi  penerimaan,  untuk  pos  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  realisasi  penerimaan  tahun  2014  lebih  besar  dari  pada  tahun  2013. Tetapi  karena  target  tahun  2014  naik    empat  kali  lipat  dari  target  2013,  maka menyebabkan rasio efektifitas PAD menjadi kurang efektif.
Dengan  demikian  kemungkinan  besar  tidak  tercapainya  target  penerimaan lebih disebabkan dari kurang tepatnya dalam penentuan target penerimaan. Rasio efektivitas pajak daerah baik tahun 2013 maupun tahun 2014 menunjukkan angka di  atas  1  atau  lebih  dari  100%.  Ini  artinya,  baik  tahun  2013  maupun tahun  2014 kemampuan  pemerintah  Kota  samarinda  dalam  mengumpulkan  pajak  daerah tergolong  baik,  mampu  memenuhi  jumlah  yang  ditargetkan.  Walaupun  tahun 2014  mengalami  penurunan,  tetapi  masih  tergolong  baik.  Berdasarkan  analisis rasio  keuangan  daerah  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kemampuan  pemerintah Kota Samarinda dalam penyelenggaraan desentralisasi semakin baik, hal ini dapat dilihat dari derajat desentralisasi yang meningkat.
Tingkat  ketergantungan  keuangan  pemerintah  Kota  Samarinda  semakin kecil,  serta  kemandirian  keuangan  daerah  semakin  tinggi.  Namun  demikian kemampuan  pemerintah  Kota  Samarinda  dalam  memobilisasi  penerimaan  PAD
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.2 2018
mengalami  penurunan,  dimana  di  tahun  2014  tergolong  kurang  efektif.  Berbeda dalam  hal  efektifitas  pajak  daerah.  Kemampuan  pemerintah  Kota  samarinda dalam menghimpun pajak  tergolong baik untuk tahun 2013 maupun tahun 2014. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  umum  kinerja  keuangan pemerintah Kota Samarinda mengalami peningkatan pada tahun 2014.

## Landasan Teori
Menurut  Halim  (2004  :150)  rasio  keuangan  untuk  menilai  kinerja  APBD terdiri dari:
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) adalah kemandirian keuangan daerah (otonomi  daerah)menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiyai  sendiri  kegiatan  pemerintah,pembangunan  dan  pelayanan  kepada masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retibusi  sebagai  sumber pendapatan yang diperlukan daerah.rasio tersebut dapat dirumuskan:
Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi    masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  yang merupakan  komponen  utama  Pendapatan  Asli  Daerah.  Semakin  tinggi masyarakat  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  menggambarkan  bahwa tingkat  kesejahteraan  masyarakat  semakin  tinggi,  sebagai  pedoman  dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut :
Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat kemampuan Daerah
Kemampuan Keuangan Kemandirian Pola hubungan Rendah Sekali Rendah Sedang Tinggi 0% -25% 25% -50% 50% -75% 75% -100% Instruktif Konsultatif Partisipatif Delegatif
Sumber : Hermi oppier dalam Pramita (2015:33)
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.2 2018
1) Pola  hubungan  instruktif,  di  mana  peranan  pemerintah  pusat  lebih dominan  dari  pada  kemandirian  pemerintah  daerah  (daerah  yang  tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai  berkurang  karena  daerah  dianggap  sedikit  lebih  mampu melaksanakan otonomi daerah.
3) Pola  hubungan  partisipatif,  peranan  pemerintah  pusat  sudah  mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4) Pola  hubungan  delegatif,  yaitu  campur  tangan  pemerintah  pusat  sudah tidak  ada  karena  daerah  telah  benar-benar  mampu  dan  mandiri  dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
2. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (RPAD)
Rasio  efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah  menggambarkan  kemampuan Pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang direncanakan  dibanding  dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi riil daerah.
Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mahsun dalam Pramita (2015:30) adalah :
1) Jika  diperoleh  nilai  kurang  dari  100%  (  REPAD<  100%)  berarti  tidak efektif.
2) Jika  diperoleh  nilai  sama  dengan  100%  (REPAD  =  100%)  berarti efektivitas berimbang.
3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (REPAD> 100%) berarti efektif
3. Rasio Aktifitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektif tidaknya pemerintah  didalam  menggunakan  dan  mengendalikan  sumber  daya  yang dimilikinya.
Rasio  keserasian  ini  menggambarkan  bagaimana  pemerintah  daerah memprioritaskan  alokasi  dananya  pada  belanja  rutin  dan  belanja pembangunan  secara  optimal.  Semakin  tinggi  persentase  dana  yang
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.2 2018
dialokasikan  untuk  belanja  aparatur  daerah  berarti  persentase  belanja pelayanan publik (belanja modal) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim,2007:236).
Keserasian dirumuskan sebagai berikut
: Dan
Adapun  Kriteria  Aktifitas,  perbandingannya  diukur  dengan  kriteria pengukuran kinerja ekonomis dapat dilihat di tabel 2.3 berikut ini:
Tabel 2.2 Kriteria Kinerja Keuangan Aktifitas
Presentase Kemampuan Keuangan 0%-25% 25%-50% 50%-75%
75%-100% Rendah sekalai Rendah Sedang Tinggi
Sumber : Mahmudi dalam Umar(2014)
4. Rasio DSCR (Debt  Service Coverage Rasio)
RDSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan pendapatan asli daerah  (PAD),  bagian  daerah  (BD)  dari  pajak  bumi  dan  bangunan,  bea perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  (BPHTB),  penerimaan  sumber  daya alam  dan  bagian  daerah  lainnya  serta  dana  alokasi  umum  setelah  dikurangi belanja  wajib  (BW),  dengan  penjumlahan  angsuran  pokok,  bunga  dan  biaya pinjaman  lainnya  yang  jatuh  tempo  (Halim,2007:238).  Rasio  tersebut  dapat dirumuskan sebagai berikut:
Dimana:
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 2 No.2 2018
RDSCR = Rasio Debt  Service Coverage Rasio PAD = Pendapatan Asli Daerah BD = Bagian Daerah DAU = Dana Alokasi Daerah BW = Belanja Wajib
Adapun  kriteria  RDSCR,  perbandingannya  diukur  dengan  kriteria pengukuran kinerja ekonomis dapat dilihat di tabel 2.4 berikut ini:
Tabel 2.3 Kriteria Kinerja Keuangan RDSCR Presentase Kemampuan keuangan Diatas 2,5 2,5-1 Kurang dari 1 Sangat layak
Layak Belum layak Sumber :Mahmudi dalam Umar (2014)
5. Rasio Pertumbuhan ( Growth Ratio )
Rasio  pertumbuhan  mengukur  seberapa  besar  kemampuan  Pemerintah Daerah  dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan  keberhasilan  yang  telah dicapai  dari  periode  satu  ke  periode  berikutnya,  baik  dilihat  dari  sumber pendapatan  maupun  pengeluaran.  Rumus  untuk  menghitung  Rasio Pertumbuhan (Mahmudi dalam Pramita 2015:32) adalah sebagai berikut :
Keterangan :
RP  = Rasio Pertumbuhan
Pn = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi
yang dihitung pada tahun ke-n
P0 = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja
Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelumnya).
6. Analisis Karakteristik
Berdasarkan  hasil  scoring  tersebut  dapat  di  diskripsikan  score  kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.2 2018
pada masing-masing tahun dan perbandingan setiap tahunnya, dengan kriteria scorenya sebagai berikut ini:
1) Score  1-25  menunjukkan  kinerja  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah tidak baik (TB).
2) Score  26-50  menunjukkan  kinerja  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah cukup (C).
3) Score  51-75  menunjukkan  kinerja  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah baik (B).
4) Score  >76  (lebih  besar  dari  tujuh  puluh  enam)  menunjukkan  kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat baik (SB).

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder (internal) yaitu data yang tidak  diperoleh  dari  tangan  pertama  atau  data  dari  sumbernya  langsung,  tetapi diperoleh dari pihak lain, yaitu data dari pemerintah  Kabupaten Pamekasan. Data tersebut berupa data geografis Kabupaten Pamekasan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Pamekasan  tahun anggaran    2013-2015,  adapun  cara  yang  dilakukan  dalam  pengumpulan  data  ini adalah  melalui  dokumentasi  dimana  pengumpulan  data  dari  berbagai  sumber tertulis semacam laporan arsip-arsip, catatan dan media tertulis lainnya.

## Pembahasan
Data tentang target dan realisasi pendapatan daerah kabupaten pamekasan tahun  anggaran  2013  s/d  2015.  Data  ini  bersumber  dari  Dinas  Pendapatan  dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan.
Tabel 4.1: Target pencapaian PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain PAD yang sah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2013 s/d 2015
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.2 2018 No Tahun Anggaran Uraian Target Realisasi Prosentase 1. 2013 APBD 1.199.763.35 1.402,53 1.219.849.02 4.308,55 101,67 PAD 81.876.726.4 85,53 89.462.536.5 35,55 109,26 Dana perimbangan : 846.874.194. 380,00 864.973.186. 637,00 102,14 - Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak 47.192.197.3 80,00 65.291.189.6 37,00 138,35 - Dana  alokasi umum 702.610.217. 000,00 702.610.217. 000,00 100,00 - Dana  alokasi khusus 97.071.780.0 00,00 97.071.780.0 00,00 100,00 Lain-lain PAD yang sah 271.012.430. 537,00 265.413.301. 136,00 97,93
2. 2014
APBD 1.457.260.75 5.011,85 1.527.493.49 4.940,97 104,82 PAD 123.545.229. 169,85 171.518.204. 166,97 138,83 Dana perimbangan : 973.272.285. 945,00 985.006.999. 351,00 101,21 - Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak 83.135.518.9 45,00 94.870.232.3 51,00 114,12 - Dana  alokasi umum 788.617.777. 000,00 788.617.777. 000,00 100,00
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 2 No.2 2018 - Dana  alokasi khusus 101.518.990. 000,00 101.518.990. 000,00 100,00 Lain-lain PAD yang sah 360.105.151. 771,00 370.968.291. 423,00 102,02
3. 2015 APBD 1.668.382.24 5.156,29 1.681.794.66 9.633,19 100,80 PAD 144.288.155. 336,62 170.258.939. 684,19 118,00 Dana perimbangan : 1.068.662.78 5.000,00 1.053.832.74 0.582,00 98,61 - Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak 107.390.062. 000,00 92.560.017.5 82,00 86,19 - Dana  alokasi umum 817.903.633. 000,00 817.903.633. 000,00 100,00 - Dana  alokasi khusus 143.369.090. 000,00 143.369.090. 000,00 100,00 Lain-lain PAD yang sah 455.431.304. 819,67 457.702.992. 367,00 100,50
Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan
Tabel 4.2: Target pencapaian PAD dan kontribusinya terhadap APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2013 s/d 2015
No Th Anggaran APBD Target PAD Realisasi PAD Prosentase PAD Prosentase kontribusi PAD 1. 2013 1.219.849. 81.876.7 89.462.536. 109,26  7,33
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.2 2018 024.308,5 5 26.485,5 3
535,555
2. 2014 1.527.493. 494.940,9 7 123.545. 229.169, 85 171.518.204 .166,97 138,83  11,22 3. 2015 1.681.794. 669.633,1 9 144.288. 155.336, 62 170.258.939 .684,19 118,00  10,12

## Sumber : Dinas Pendapatan kabupaten pamekasan
Tabel 4.3: Daftar Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan  Tahun Anggaran 2013 s/d 2015
No TA Jenis Belanja Total Belanja Rutin Pembangunan   Tak terduga Transfer 1. 2013 1.018.371. 942.922,0 3 146.091.858.5 18,00 1.327.875.6 00,00 1.780.000.0 00,00 1.167.571. 677.040,0 3 2. 2014 1.139.105. 122.297,0 0 240.818.085.1 79,00 3.103.255.0 00,00 2.081.065.3 00,00 1.385.107. 527.776,0 0 3. 2015 1.298.332. 886.532,0 0 447.685.501.9 09,00 3.187.436.4 95,00 1.949.485.6 55,52 1.751.155. 310.591,5 2

## Sumber : Dinas Pendapatan dan BPKA Kabupaten Pamekasan
Tabel 4.4 Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun Anggaran 2013 s/d 2015 Tahun anggaran Realisasi PAD Transfer RKKD Pola hubungan 2013 89.462.536.535,555 864.973.186.637,00 10,34 Instruktif 2014 171.518.204.166,97 985.006.999.351,00 17,41 Instruktif
2015 170.258.939.684,19  1.053.832.740.582,00 16,16 Instruktif
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 2 No.2 2018 Rata-rata 14,62 Instruktif

## Data diolah (2016)
Berdasarkan  hasil  penghitungan  pada  tabel  4.4  di  atas  kemampuan keuangan  daerah  kabupaten  pamekasan  tergolong  masih  sangat  rendah  dan  pola hubungannya  termasuk  pola  hubungan  instruktif  dimana  peranan  Pemerintah Pusat  lebih  dominan  dari  pada  kemandirian  Pemerintah  Daerah.  Semakin  tinggi rasio  kemandirian  semakin  tinggi  partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah.
Tabel 4.5 Penghitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2013 s/d 2015
Tahun Anggaran Realisasi Pendapatan Asli Daerah Target Pendapatan Asli Daerah REPAD Kriteria 2013 89.462.536.535,55 81.876.726.485,53 109,26 Efektif 2014 171.518.204.166,97 123.545.229.169,85 138,83 Efektif 2015 170.258.939.684,19 144.288.155.336,62 118,00 Efektif Rata-rata 122,03 Efektif

## Data diolah (2016)
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2013 s/d  2015  adalah  sangat  efektif.  Karena  setiap  tahunnya  Rasio  Efektifitas Pendapatan  Asli  Daerah  melebihi  dari  100%,  dimana  ditahun  dasar  yaitu  pada tahun  2013  Rasio  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerahnya  sebesar  109,26%, ditahun berikutnya pada tahun 2014 Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerahnya sebesar 138,83% dan ditahun 2015 Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerahnya sebesar 118,00%.
Tabel 4.6 Penghitungan Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2013 s/d 2015
Tahun Anggar an Total Belanja Rutin Total APBD Prosenta se Kemampu an Keuangan
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 2 No.2 2018 2013 1.018.371.942.922 ,03 1.219.849.024.308 ,55 83,48 Tinggi 2014 1.139.105.122.297 ,00 1.527.493.494.940 ,97 74,57 Sedang 2015 1.298.332.886.532 ,00 1.681.794.669.633 ,19 77,20 Tinggi Rata-rata 78,42 Tinggi Data diolah (2016)
Berdasarkan  tabel  4.6  di  atas  menunjukkan  Rasio  Belanja  Rutin Terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Pemerintah  Kabupaten Pamekasan  dari  tahun  anggaran  2013  s/d  2015  mengalami  penurunan.  Namun kategori  kemampuan    keuangan  daerah  ditahun  2013  tinggi,  ditahun  2014 mengalami penurunan menjadi sedang dan ditahun 2015 mengalami peningkatan menjadi  tinggi  kembali.  Ketika  diprosentasekan  Rasio  Belanja  Rutin  Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan dari tahun anggaran 2013 s/d 2015 adalah ditahun 2013 sebesar 83,48%, ditahun 2014 mengalami  penurunan  menajadi  sebesar  74,57%  dan  ditahun  2015  mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 77,20%.
Tabel 4.7 Penghitungan Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2013 s/d 2015
Tahun Anggara n Total Belanja Pembangunan Total APBD RBP Kemampua n Keuangan 2013 146.091.858.518,0 0 1.219.849.024.308,5 5 11,9 8 Rendah sekali 2014 240.818.085.179,0 0 1.527.493.494.940,9 7 15,7 7 Rendah sekali 2015 447.685.501.909,0 0 1.681.794.669.633,1 9 26,6 2 Rendah
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 2 No.2 2018 Rata-rata 18,1 2 Rendah sekali
Data diolah (2016)
Berdasarkan  tabel  4.7  di  atas  menunjukkan  bahwa  Rasio  Belanja Pembangunan  Terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Pemerintah Kabupaten  Pamekasan  Tahun  Anggaran  2013  s/d  2015  mengalami  kenaikan dimana  ditahun  dasar  yaitu  tahun  2013  total  belanja  pembangunan  terhadap Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Pamekasan sebesar  11,98%,  total  belanja  pembangunan  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Pamekasan  mengalami  kenaikan  sebesar 3,79%  menjadi  sebesar  15,77%  di  tahun  2014,  dan  total  belanja  pembangunan terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Pemerintah  Kabupaten Pamekasan  ditahun  2015  mengalami  kenaikan  juga  sebesar  10,85%  menjadi sebesar 26,62%.
Tabel4.8HasilPenghitungan Rasio Debt Service Coverrage Rasio (RDSCR) Terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Pamekasan
Tahun Anggaran 2013 s/d 2015 Tahun RDSCR Kriteria KemampuanKeuangan 2013 19,14 Diatas 2,5 SangatLayak 2014 52,21 Diatas 2,5 SangatLayak 2015 26,41 Diatas 2,5 SangatLayak Rata-rata 32,59 Diatas 2,5 SangatLayak
Data  diolah (2016) RDSCR Tahun Anggaran 2013:
RDSCR Tahun Anggaran 2014:
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.2 2018
RDSCR Tahun Anggaran 2015:
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Pamekasan  sangat melebihi  target  dari  apa  yang  sudah  ditetapkan  sebagai  criteria  dan  Pemerintah Kabupaten  Pamekasan  diliahat  dari  kemampuan  keuangannya  sangatlah  layak karena  dari  tahun  anggaran  2013  s/d  2015  Pemerintah  Pamekasan  melebihi kriteria 2,5 dalam Rasio Debt Service Coverrage Rasio (RDSCR).
Tabel  4.9  Penghitungan  Rasio  Pertumbuhan  Terhadap  APBD  Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2013 s/d 2015
Keteranga n 2013 2014 2015 Rata- rata PAD 89.462.536.535, 55 171.518.204.16 6,97 170.258.939.68 4,19 Pertumbu han PAD - 91,72% -0,73% 45,49 % Total pendapata n 1.219.849.024.3 08,55 1.527.493.494.9 40,97 1.681.794.669.6 33,19 Pertumbu han - 25,22% 10,10% 17,66 %
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.2 2018 pendapata n Belanja rutin 1.018.371.942.9 22,03 1.139.105.122.2 97,00 1.298.332.886.5 32,00 Pertumbu han belanja rutin - 11,86% 13,98% 12,92 % Belanja pembangu nan 146.091.858.51 8,00 240.818.085.17 9,00 447.685.501.90 9,00 Pertumbu han belanja pembangu nan - 64,84% 85,90% 75,37 % Rata-rata 48,41% 27,31% 37,86 %
Data diolah (2016)
Berdasarkan  rasio  pertumbuhan  kinerja  APBD  pemerintah  kabupaten pamekasan  dari  tahun  anggaran  2013  s/d  2015  menunjukkan  pertumbuhan  yang positif dimana pada tahun 2014 rata-ratanya sebesar 48,41% dan tahun 2015 rata- ratanya sebesar 27,31%.
Berdasarkan  scoring  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (RKKD) menunjukkan  score  >25  dengan  kategori  kinerja  tidak  baik,  score  Rasio Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah  (REPAD)  menunjukkan  score  >76  dengan kinerja  sangat  baik,  score  Rasio  Aktivitas  yang  terdiri  dari  Rasio  Belanja  Rutin (RBR)  menunjukkan  score  >76  dengan  kategori  kinerja  sangat  baik  dan  Rasio Belanja  Pembangunan  (RBP)  menunjukkan  score  <25  dengan  kateori  kinerja tidak baik, score Rasio Debt Service Coverage Ratio (RDSCR) menunjukkan score
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.2 2018
<50  dengan  kriteria  kinerja  cukup  dan  sore  Rasio  Pertumbuhan  (RP) menunjukkan score <50 dengan kriteria kinerja cukup.

## Kesimpulan
Kemandirian  keuangan  daerah  tergolong  masih  sangat  rendah,  dan  pola hubungannya  termasuk  pola  hubungan  instruktif  di  mana  peranan  Pemerintah Pusat  lebih  dominan  dari  pada  kemandirian  Pemerintah  Daerah.  Efektifitas pendapatan asli daerah sangat efektif karena setiap tahunnya prosentase rasionya diatas  seratus  persen. Dan Pemerintah  Kabupaten  Pamekasan  lebih memprioritaskan  pada  kepentingan  belanja  rutin  dibandingkan  dengan  belanja pembangunan  sehingga  pembangunan  kurang  dinikmati  oleh  masyarakat. Debt Service  Coverrage  Rasio kinerja  APBD  pemerintah  kabupaten  pamekasan  sangat efektif  .  Pertumbuhan  kinerja  APBD  pemerintah  kabupaten  pamekasan menunjukkan pertumbuhan yang positif.
Berdasarkan  scoring  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (RKKD) menunjukkan  score  >25  dengan  kategori  kinerja  tidak  baik,  score  Rasio Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah  (REPAD)  menunjukkan  score  >76  dengan kinerja  sangat  baik,  score  Rasio  Aktivitas  yang  terdiri  dari  Rasio  Belanja  Rutin (RBR)  menunjukkan  score  >76  dengan  kategori  kinerja  sangat  baik  dan  Rasio Belanja  Pembangunan  (RBP)  menunjukkan  score  <25  dengan  kateori  kinerja tidak baik, score Rasio Debt Service Coverage Ratio (RDSCR) menunjukkan score <50  dengan  kriteria  kinerja  cukup  dan  sore  Rasio  Pertumbuhan  (RP) menunjukkan score <50 dengan kriteria kinerja cukup.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No.2 2018

## Daftar Pustaka
Badan Pengelolaann Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekas
Halim,  A  2007, Akuntansi  Sektor  Public  Akuntansi  Keuangan  Daerah. Jakarta, Edisi 3 Penerbit Salemba Empat
Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
Suyatin.  S.  (2015).”  Analisis  Rasio  Keuangan  Daerah  Kota  Samarindah  Tahun 2013-2014”.Jurnal dedikasi 2015
Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Ulum,  Ihyaul.  (2012).  Audit  Sektor  Publik;  Sebuah  Pengantar,  Bumi  Aksara,
Jakarta.
www.pemdakab.co.id