Implementasi Good Governance Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ko`Mara Kecamatan Polombangkeng Utara
Implementation of Good Governance for Community Welfare in Ko`Mara Village, North Polombangkeng District
Sulfianna * , Sobirin
* Email: revianastmi @gmail.com Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sawerigading Makassar
Diterima: 25 Agustus 2022 / Disetujui: 30 Desember 2022

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan dalam  mewujudkan good governance di Desa  Ko`mara  Kecamatan  Polombangkeng  Utara  Kabupaten  Takalar  dan  untuk  mengetahui  dan mendapatkan  informasi  lebih  lanjut  tentang  penerapan/pelaksanaan  tata  Kelola  good  governance dalam  pembangunan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Ko`mara  Kecamatan Polombangkeng  Utara  Kabupaten  Takalar.  Metode  penelitian  kualitatif  terdiri  dari  menganalisis perkembangan  dan  mendeskripsikan  serta  memberikan  gambaran  terhadap  fokus  penelitian  antara partisipasi  masyarakat  dan  peran  good  governance  terhadap  pembangunan.  Penelitian  ini menggunakan  teknik  pengumpulan  data  secara  wawancara,  dan  pengamatan  dengan  mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden di Lapangan. Hasil penilaian dari evaluasi bahwa partisipasi atau  keterlibatan  masyarakat  dan  peran  good  governance  terhadap  pembangunan  belum  berhasil secara optimal dengan penilaian menggunakan indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian tidak sesuai yang diharapkan yang menjadi tujuan organisasi.
Kata Kunci: Partisipasi, Peran Good Governance

## ABSTRACT
The  purposes  of  this  study  were  (1)  to  find  out  and  get  more  information  about  community participation  in  development  planning  in  realizing  good  governance  in  Ko`mara  Village,  North Polombangkeng  District,  Takalar  Regency  and  (2)  to  find  out  and  get  more  information  about  the implementation/implementation of governance of good governance in the development of community welfare in Ko`mara Village, North Polombangkeng District, Takalar Regency. Qualitative research methods consist of analyzing developments and describing and providing an overview of the research focus between community participation and the role of good governance in development. This study uses  data  collection  techniques  by  interview,  and  observation  by  asking  a  number  of  questions  to respondents in the field. The results of the evaluation of the evaluation that community participation or involvement and the role of good governance in development have not been optimally successful with an assessment using the indicators used in the research not as expected which is the goal of the organization.
Keywords : Participation, the Role of Good Governance
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN
Kesejahteraan masyarakat
mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai
tingkat  kehidupan  masyarakat  yang  lebih baik  atau  kesejahteraan  sosial.  Indonesia pada  saat  ini  dirasakan  masih  sangat memprihatinkan  banyaknya  masyarakat
yang  belum  mendapatkan  kesejahteraan yang layak untuk keberlangsungan hidupnya  (Kuncoro,  2015).  Daerah  diberi wewenang  melaksanakan  urusan  rumah tangganya  berdasarkan  Undang-undang sesuai  penerapan  otoda  telah  membuka peluang  bagi  daerah  Provinsi,  Daerah Kabupaten/Kota  untuk  mengembangkan kreativitas dan inovasi guna mengimplementasikan  makna  otonomi yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab (Maleke, 2019).
Good governance tidak dapat terwujud  disebabkan  berbagai  hal  seperti sistem  kekuasaan  yang  tersentralisir, autokratik  dengan  birokrasi  yang  tidak efisien,  institusi  hukum,  birokrasi  dan lembaga pelayanan publik oleh kepentingan  elit  dan  penguasa  tertentu yang  mendorong  munculnya  praktik korupsi dan lemahnya akuntabilitas publik.  Kompetensi  pengetahuan  dan keterampilan  para  pejabat  di  berbagai jabatan  publik  dan  politik  amat  rendah serta tidak adanya partisipasi dan organisasi  masyarakat  cukup  kuat  dalam proses pembangunan (Nasution, 2020).
Good  governance  menurut  UNDP bahwa  economic  governance  meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi  aktivitas  ekonomi  di  dalam negeri  antara  penyelenggara  ekonomi
(Duaji,  2012;  Umar,  2011).  Political governance  adalah  proses  pembuatan keputusan  untuk  formulasi  kebijakan  dan administrative  governance  adalah  sistem implementasi proses kebijakan. Mewujudkan  pemerintahan  yang  baik (good  governance)  dapat  diwujudkan dengan  salah  satu  turunan  operasional dari  good  governance  yaitu  multi- stakeholder  processes  atau  forum  lintas pelaku  yang  menjadi  inti  dari  multi- stakeholder  adalah  adanya  pemerataan, keadilan, prinsip demokrasi dan partisipasi  dari  seluruh  pihak  (Apriana  & Patubasai, 2021).
Dimana  dalam  menciptakan  good governance  melalui  multi-stakeholder, pihak pemerintah, swasta serta masyarakat  harus  saling  menopang  dan menjalankan  fungsinya  dengan  baik.  UU No.25  Tahun  2004  menunjukkan  bahwa perencanaan pembangunan bersifat bottom  up  yang  menekankan  partisipasi dari banyak pihak, sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh banyak  pihak  seperti  masyarakat,  sektor swasta  dan  pemerintah  (Hendrawati  & Pramudianti,  2020).  Keterlibatan  dari banyak pihak dalam perencanaan pembangunan  didaerah  dapat  diwujudkan melalui suatu. Perencanaan Pembangunan adalah  forum  antarpelaku  dalam  rangka
menyusun rencana
pembangunan Nasional  dan  rencana  pembangunan Daerah.
Kecamatan  Polombangkeng  Utara adalah  salah  satu  Kecamatan  yang  telah melaksanakan  UU  No.  25  Tahun  2004 Tentang sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional, good governance yang  merupakan  wacana  mengiringi gerakan  reformasi  seringkali  dikaitkan dengan tuntutan akan pengelolaan pemerintah  yang  profesional,  akuntabel dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme  (KKN).  Pemerintahan  yang bersih  dari  KKN  adalah  bagian  penting dari  pembangunan  demokrasi,  hak  asasi manusia  (HAM)  di  Indonesia.  Idealnya dalam  suatu  pemerintahan  yang  baik adalah pemerintahan tersebut menjalankan  tugas  dan  fungsinya  secara optimal  yaitu  melaksanakan  prinsip- prinsip kepemerintahan yang baik.
Implementasi good governance dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah diterapkan melalui efektivitas penyelenggaraan pelayanan yakni penyelenggaraan  pelayanan  terpadu  satu pintu yang diukur melalui Indeks Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  sebagai salah satu  bentuk  partisipasi  publik untuk mengukur  kualitas  pelayanan  publik. Dalam  literatur  ilmu  politik,  partisipasi
publik  merupakan  salah  satu  indikator penting  ciri-ciri  eksistensi  pemerintahan yang demokratis (Zakiyah, 2018;  Suryadi &  Sufi,  2019).  Pelayanan  sebagai  salah satu  fungsi  pemerintah,  pada  tingkat operasionalnya  harus  dapat  melindungi dan  memenuhi  tuntutan  dan  kebutuhan masyarakat.  Memenuhi  dan  melindungi tuntutan  kebutuhan  masyarakat  sebagai bagian dari wujud pelayanan dimaksudkan  agar  masyarakat  dapat terpuaskan.
Pentingnya  partisipasi  publik  dalam meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik juga  memperoleh  momentum  yang  tepat seiring dengan munculnya era otoda yang memberikan  keleluasaan  lebih  besar kepada  daerah  untuk  merancang  dan menentukan  sendiri  jenis  pelayanan  yang dibutuhkan  masyarakat.  Penyelenggaraan pemerintahan  yang  didasarkan  pada prinsip-prinsip good governance
merupakan landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis.  Tata  kepemerintahan  yang baik  merupakan  suatu  konsepsi  tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,  demokratis  dan  efektif  sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat.
Pelayanan  masyarakat  di  Desa Ko`mara Kecamatan Polombangkeng
Utara  Kabupaten  Takalar  bisa  dikatakan baik  (profesionalisme)  masyarakat  dapat dengan  mudah  mendapatkan  pelayanan dan  dengan  prosedur  yang  tidak  panjang, biaya  murah,  waktu  cepat  dan  hampir tidak ada keluhan yang diberikan kepadanya. Kondisi tersebut dapat terwujud  bilamana  organisasi  publik didukung  oleh  SDM  yang  mampu  baik dari kualitas maupun kuantitas, disamping juga  adanya  sumber  daya  peralatan  dan sumber daya keuangan yang memadai.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  dan  mendapatkan informasi  lebih  lanjut  tentang  partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan  dalam  mewujudkan  good governance  di  Desa  Ko`mara  Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar dan  untuk  mengetahui  dan  mendapatkan informasi lebih lanjut tentang penerapan/pelaksanaan  tata  Kelola  good governance dalam pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Ko`mara Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar.

## B. METODE PENELITIAN
Lokasi  penilitian  di  Desa  Ko`mara
Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten  Takalar  dipilih  sebagai  lokasi penelitian  karena  sangat  mendukung program  pelayanan,  terutama  kita  dapat
melihat  dan  merasakan  bentuk  pelayanan yang secara langsung bersentuhan dengan lapisan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan atau menganalisis
terhadap objek penelitian melalui pelayanan  terkait  dengan  implementasi good  governance  terhadap  kesejahtraan masyarakat  di  Desa  Ko`mara  Kecamatan
Polombangkeng
Utara Kabupaten Takalar.
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh dari  hasil  wawancara  langsung  untuk mendapatkan data yang dilakuakan dengan berpedoman pada daftar pertayaan yang  disusun  secara  terbuka  dan  angket dan kemudian dibagikan kepada responden dengan berbagai pilihan jawaban, sedangkan data sekunder adalah data  yang  tersedia  dan  dapat  diperoleh dari  dokumentasi,  publikasi  resmi  dan buku-buku  lainnya  yang  berhubungan dengan penelitian. Informan dalam penelitian  ini  adalah  pegawai  Kecamatan sebanyak  8  orang  dan  masyarakat setempat  sebanyak  40  orang.  Jadi  jumlah instrumen yang digunakan dalam penelitian  adalah  sebanyak  48  orang. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan  dapat  diperoleh  dengan  cara yaitu  (1)  observasi  yaitu  teknik  yang
dipergunakan  untuk  mendapatkan  data yang  dibutuhkan  melalui  pengamatan langsung  terhadap  objek  yang  diteliti  dan (2)  wawancara yaitu  teknik  untuk memperoleh  informasi  secara  mendalam guna  melengkapi  data  observasi  dan dokumentasi  yaitu  untuk  mendapatkan data  sekunder  dari  berbagai  instansi terhadap apa yang dibutuhkan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Partisipasi  Masyarakat  Terhadap Perencanaan Pembangunan
Masyarakat  menilai  pelaksanaan pembangunan  belum  secara  langsung dapat  dikatakan  optimal  karena  tidak sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan. Masyarakat  mengetahui  segala  bentuk permasalahan  yang  ada,  maka  diperlukan adanya kesadaran masyarakat agar kiranya  bersedia  turut  serta  perpartisipasi terhadap  pembangunan  di  Desa  Ko`mara Kecamatan
Polombangkeng
Utara Kabupaten  Takalar.  Kesadaran  yang dimiliki sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, adanya permasalahan yang menimbulkan kerusakan. Apabila
dikaitkan  dengan  jawaban  pada  variabel partisipasi masyarakat dengan keberhasilan  pembangunan,  jelas  terlihat bahwa  didalamnya  terdapat  korelasi antara  variabel  bebas  dengan  variabel keberhasilan.
Bentuk partisipasi masyarakat terhadap  pembangunan  di  Desa  Ko`mara Kecamatan Polombangkeng
Utara Kabupaten  Takalar  yaitu  untuk  mencapai keberhasilan pembangunan dilakukan untuk  membuat  atau  membangun  sesuatu bentuk yang bermaanfaat bagi kesejahteraan  masyarakat,  yang  berupa prasarana  perhubungan,  prasarana  sosial, prasarana ekonomi dan prasarana pemasaran.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan masyarakat yang menjadi responden  dalam  penelitian  di  Desa
Ko`mara Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar yang
menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan merupakan  hal  yang  penting  untuk diperhatikan  maka  dari  itu  diperlukan adanya  kesadaran  masyarakat  terhadap pembangunan  yang  diberikan  dalam bentuk partisipasi dengan langkah mencapai  tujuan  yaitu  adanya  hubungan kerja  sama  antara  seseorang  dengan beberapa  orang  dalam  suatu  wilayah sehingga  dengan  adanya  suatu  perubahan maka masyarakat merasa senang terhadap apa yang menjadi keinginannya. Partisipasi  masyarakat  yang  dilakukan secara  tidak  langsung  adalah  (1)  tingkat kontribusi pemikiran, (2) tingkat kontribusi  tenaga,  (3)  peran  Masyarakat dalam  bermusyawarah,  (4)  memelihara
dan mengembangkang
hasil-hasil
pembangunan dan (5) memberikan sumbangan materi (dana).
2. Penerapan Good Governance Dalam Pembangunan
Partisipasi masyarakat terhadap
pembangunan  jelas  terlihat  bahwa  dalam pelaksanaannya  terdapat  korelasi  antara variabel bebas dengan variabel keberhasilan pembangunan untuk mencapai good  governance. Aktivitas pembangunan  yang  dijalankan  selama  ini adalah adanya dukungan fasilitas pelaksanaan  fungsi  dan  tugas  aparat. Dengan  demikian,  fasilitas  yang  dimiliki aparat pemerintah setempat dalam pembangunan  berdasarkan  jenis  dan volume.  Jenis  aktivitas  yang  dilakukan meliputi aktivitas kesekertariatan, opservasi  atau  penelitian  dan  aktivitas yang  berhubungan  dengan  media  massa, berdasarkan  aktivitas  tersebut  maka  jenis fasilitas yang dimiliki meliputi perkantoran,  perangkat  mobil,  alat-alat publisitas,  perangkat  pengarsipan  serta perangkat untuk kenyamanan kerja.
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian yang menyatakan  bahwa  adanya  faktor  yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pemabangunan dapat
mempengaruhi    keberhasilan  didalam menentukan tujuan. Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dalam mewujudkan good governance, sifat  yang berdasar  pada  faktor  kiranya  dapat mendukung  suatu  keberhasilan  program kegiatan pelaksanaan pembangunan
namun  ada  juga  yang  sifatnya  dapat menghambat kerhasilan program.
Indikator yang digunakan dalam penerapan good governance dalam pemabangunan  adalah  (1)  memiliki  suara dalam  pembuatan  keputusan,  (2)  adanya kepastian hukum, (3) dibangun atas dasar kebebasan informasi, (4) penyelenggaraan pemerintahan  yang  melayani  dan  (5) kepentingan untuk memperoleh pemilihan yang baik.
Mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan  suatu  pola  manajerial  dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial  tersebut  dimaksudkan  agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati  manfaatnya  oleh  masyarakat. Berdasarkan  hal  di  atas  berbagai  hal diusahakan  oleh  pemerintah  Kecamatan yaitu:  penyediaan  bantuan  menunjang kegiatan masyarakat, perumusan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  untuk
turut  serta  dalam  program  pelaksanaan pembangunan,  pemberian  kreatifitas  dan motivasi  bagi  tumbuhnya  partisipasi masyarakat  dalam  pelaksanaan  program pembangunan. berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian  maka  partisipasi  masyarakat terhadap  pembangunan  Daerah  belum berjalan  dengan  efektif,  hal  tersebut dikarenakan  adanya  berbagai  pihak  yang tidak  ikut  dalam  program  kebijakan pemerintah.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  partisipasi  masyarakat  terhadap perencanaan pembangunan dalam mewujudkan good  governance di  Desa Ko`mara Kecamatan Polombangkeng
Utara  Kabupaten  Takalar  yaitu  dengan memberikan  sumbangan  pemikiran,  ikut merumuskan  kebijakan,  bermusyawarah, keterlibatan masyarakat untuk memelihara  dan  mengembangkang  hasil- hasil  pembangunan.  penerapan good governance dalam pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Ko`mara Kecamatan Polombangkeng
Utara  Kabupaten  Takalar  yaitu  pada dasarnya  dapat  berpengaruh  terhadap partisipasi masyarakat dalam
pembangunan agar kiranya dapat mendukung  suatu  keberhasilan  program
kegiatan pelaksanaan pembangunan namun  ada  juga  yang  sifatnya  dapat menghambat program pembangunan yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat  agar  tujuan  yang  dikehendaki dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriana, H., & Putubasai, E. (2021). Analisis Good Governance Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi di Kecamatan  Telukbetung  Barat  Kota Bandar  Lampung.  Jurnal  Sosial  dan Humanis Sains (JSHS), 6(1), 61-80.
Duadji,  N.  (2012).  Good  Governance  dalam
Pemerintah  Daerah.  MIMBAR:  Jurnal Sosial  dan  Pembangunan,  28(2),  201- 209. Hendrawati,  E.,  &  Pramudianti,  M.  (2020). Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran  Dana  Desa.  Jurnal  Riset Akuntansi  Kontemporer,  12(2),  100- 108. Kuncoro, A. (2015). Pemberdayaan Perempuan  Pesisir  Pengaruhnya  Bagi Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat (Studi  Pada  Desa  Nelayan  Sambiroto Kecamatan  Tayu  Kabupaten  Pati.
Buletin Ekonomi, 13(1), 87-96. Maleke, I. T. (2019). Kewenangan Pelayanan Dibidang  Pertanahan  dalam  Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Otonomi Daerah. LEX ADMINISTRATUM, 6(3). Nasution,  I.  B.  (2020).  Good  Governance Dalam  Mewujudkan  Negara  Hukum. Citra  Justicia:  Majalah  Hukum  dan
Dinamika Masyarakat, 21(1), 1-8.
Suryadi,  A.  M.,  &  Sufi,  S.  (2019).  Strategi
Pemberdayaan  Masyarakat  Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (Studi di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara). Negotium:  Jurnal  Ilmu  Administrasi Bisnis, 2(2), 118-140.
Umar,  H.  (2011).  Peran  akuntan  dalam
pemberantasan
korupsi.
Sosiohumaniora, 13(1), 108. Zakiyah, U. (2018). Partisipasi Setengah Hati
Dalam  Pelaksanaan Good  Governance
Pada  Pemerintah  Desa.  Journal  of
Government (Kajian
Manajemen Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah), 4(1), 58-70.