## SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH REFORMASI

## Purwoko

## Abstract
Since  it  Independence,  Indonesia’s  political  and  governmental  system  had  been  changing several  times.  It  was  in  terms  of  searching  political  forms  that  accordingly  to  Indonesian  conditions and to realized stable, democratic government, and created prosperous society. In “Old Order” (1945- 1959),there  was  democratic  political  and  governmental  system  but  in  the  same  time  economic development and prosperity of society were ignored. After the coup d’etat attempt in October 1 st 1965, in  which  military  took  power,  they  directed  political  and  governmental  system  to  realized  economic development and prosperity. In that time shaped stable political and government sytem but it was not democratic  and  arised  an  abuse  of power.  The  past  experiences  that  extremely  both,  messy  in  one side and quite in other side tried to be reconstruct by mixed presidential and parliamentary system. In fact  that  experiment  created  devided  government  and  cohabitation.  It  was  conscious  that  the reconstruction of political infrastructure such as society and political party was the key of political and governmental development.
Keywords  :  Political  and  governmental  system,  democracy,  economic  development,  mixed presidential and parliamentary system

## A. PENDAHULUAN
Berbicara  mengenai  Sistem  Politik  dan  Pemerintahan  Indonesia  dewasa  ini, setelah  Reformasi  pada  tahun  1998,  sesungguhnya  merupakan  kelanjutan pencarian format atau model sistem politik ideal Indonesia. Model atau format sistem politik ideal seperti apa yang sesungguhnya diharapkan?
Pertama  adalah  format  atau  model  tersebut  dapat  menjamin  adanya  sistem politik yang demokratis, seperti dikatakan para ilmuwan politik di mana setiap orang atau  kelompok  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  ikut  serta  dalam  proses politik,  mengambil bagian dalam merumuskan kebijakan publik,  dan berperan serta dalam memilih pejabat-pejabat publik (baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif).
Kedua  adalah  model  atau  format  politik  yang  demokratis  tersebut  memiliki stabilitas  jangka  panjang.  Stabilitas  yang  dibutuhkan  di  sini  berdurasi  lama  untuk menjaga  agar  pencapaian-pencapaian  di  segala  aspek  dapat  dipertahankan  serta tidak setiap saat mengalami pasang surut jika terjadi perubahan-perubahan politik.
Ketiga, sistem yang demokratis dan stabil dalam jangka panjang itu idealnya membuat  kehidupan  ekonomi  mengalami  kemajuan  atau  perkembangan  positif. Suatu  hal  yang  rasanya  justru  kontradiktif.  Pengalaman  di  berbagai  negara menunjukkan bahwa demokrasi tidak selalu compatible dengan kemajuan ekonomi.
Sejarah politik kita menunjukkan bahwa perubahan-perubahan politik besar di masa  lalu  seakan  menegaskan  bahwa  ketiga  hal  tersebut  tidak  dapat  dicapai sekaligus atau berjalan seiring.

## B. PEMBAHASAN

## B.1. Pelajaran Dari Politik Yang Hiruk Pikuk
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, segera saja negara yang masih baru ini mengalami berbagai hal : pergolakan politik, kerusuhan-kerusuhan, kesulitan ekonomi,  lemahnya  pemerintahan,  dan  agresi  dari  Belanda.  Tekanan  internal  dan eksternal  selama  kurang  lebih  4  (empat)  tahun  membuat  pemerintah  Republik Indonesia dapat dikatakan tidak berdaya untuk membenahi semua aspek kehidupan masyarakat.  Sampai  kemudian  tercapai  perundingan  KMB  di  Den  Haag,  Belanda pada 24 Agustus 1949. Draf akhir konferensi itu menyatakan bahwa Indonesia harus menanggung  beban  utang  Hindia  Belanda  sebesar  5,6  milyar  gulden,  serta menambahkan  kata  serikat  pada  namanya  menjadi  Republik  Indonesia  Serikat
(RIS). Negara hasil KMB ini yang memiliki banyak keterbatasan dan ketergantungan pada Kerajaan Belanda, tanggal satu per satu dan akhirnya pada 16 Agustus 1950 Presiden  Soekarno  menyatakan  perubahan  RIS  seraya  menyatakan  Indonesia kembali  menjadi  negara  kesatuan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Sementara (UUDS  1950)  yang  menetapkan  bentuk  pemerintahan  berdasarkan  Demokrasi Parlementer.
Sejak itu pemerintah silih berganti, Perdana Menteri/kabinet datang dan pergi. Tidak  kurang  dari  7  (tujuh)  kali  kabinet  mengalami  perubahan  selama  kurun  waktu 1950-1959.  Gonta-ganti  kabinet  dalam  jangka  waktu  pendek  ini  akibat  dari  kondisi perpolitikan  yang  hiruk  pikuk.  Parlemen  setelah  pemilu  pertama  tahun  1955,  diisi oleh  partai-partai  politik  yang  memiliki  perbedaan  ideologi  tajam  sehingga perubahan-perubahan  konstelasi  koalisi  di  parlemen  dengan  segera  mengakhiri legitimasi kabinet, demikian seterusnya.
Tingkah  polah  partai  yang  membuat  kabinet  tidak  berdaya  tersebut  sama- sama  tidak  disenangi  oleh  tiga  pihak,  yaitu  Soekarno,  Hatta,  dan  militer.  Dalam pidato perpisahannya,  sebagai wapres Hatta mengecam perilaku partai-partai yang didasarkan  atas  kepentingan  pribadi  dan  kelompok  yang  sempit.  Soekarno  malah punya  gagasan  untuk  membubarkan  saja  partai-partai  politik  itu  dan  menggantinya dengan  golongan  fungsional.  Mengenai  militer,  Ulf  Sundhausen  berteori  bahwa kegagalan  para  politikus  sipil  dalam  mengelola  negaralah  yang  membuat  militer keluar  dari  barak  dan  masuk  arena  politik.  Sarjana  lain  yang  berpendapat  serupa adalah Harold Crouch yang menyatakan bahwa salah satu faktor penting penyebab militer terjun ke politik adalah ketidakmampuan otoritas sipil untuk memrintah secara efektif ( Harold Crouch, 1985, hal 294)
Sistem Demokrasi Parlementer yang riuh tersebut sampai-sampai tidak dapat menghasilkan  suatu  UUD  baru  untuk  menggantikan  UUD  Sementara  atau  UUD 1945  yang  oleh  Bung  Karno  sendiri  disebut  UUD  kilat  atau  “ revolutie  grondwet ”.
Dewan  Konstituante  yang  dibentuk  sejak  10  November  1956  belum  juga  berhasil membakukan  UUD  baru.  Pangkal  perselisihan  dan  perdebatan  dalam  Konstituante yang membuat  pembahasan UUD baru berlarut-larut adalah Piagam Jakarta.  Kubu partai-partai  Islam  ingin  memasukkan  Piagam  tersebut  dalam  mukadimah  UUD baru.  Sedang  kubu  partai-partai  Nasionalis  menolak  untuk  memasukkan  Piagam Jakarta.  Vonis  kematian  Konstituante  dan  perubahan  sistem  politik  Demokrasi Parlementer terjadi pada 5 Juni 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan menyatakan kembali ke UUD 1945.
Apakah  dengan  demikian  Demokrasi  Parlementer  menjadi  sebuah pencapaian  positif  atau  justru  kebalikannya  merupakan  stigma  negatif  dalam perpolitikan Indonesia? Presiden Soekarno yang masih tetap merupakan figur yang menonjol  dan  militer  terutama  Angkatan  Darat  serta  banyak  yang  lain  memandang bahwa era tersebut justru merupakan stigma negatif. Pendapat serupa berlangsung terus sampai pada era Demokrasi Pancasila (1966-1998).
Demokrasi  berikut  turunannya,  yakni  sistem  pemerintahan  Parlementer dipandang  tidak  cocok  untuk  diterapkan  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  pada  masa Demokrasi  Terpimpin  (1959-1966),  demokrasi  yang  dilansir  adalah  demokrasi dengan arahan atau pimpinan presiden. Sebuah konsep yang diracik oleh Soekarno (juga militer) untuk memodifikasi demokrasi masa lalu yang membuat pemerintahan sama  sekali  tidak  efektif.  Jadi  sesungguhnya  demokrasi  pada  masa  Demokrasi Terpimpin  dan  Demokrasi  Pancasila  esensinya  sama  hanya  pemberi  arahan  atau komando berbeda, yakni sipil dan militer.

## B.2. Pelajaran Dari Politik Yang Bungkam
Stigma negatif demokrasi parlementer menjadikan penguasa rezim Orde Baru berusaha  mengendalikan  atau  dalam  bahasa  politik  melakukan  kooptasi  terhadap kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik. Setelah Masyumi, PSI dan Murba dibubarkan  pada  masa  tahun  1959-1964,  giliran  PKI  dibubarkan  pada  tahun  1965, praktis  kericuhan  politik  yang  diwarnai  oleh  perbedaan  tajam  ideologi  mengalami penurunan.  ABRI  sebagai  kekuatan  utama saat  itu disokong  oleh  birokrasi menjadi pilar  rezim  baru  tersebut.  Melalui  Golongan  Karya  (Golkar),  sebuah  wadah  politik untuk  menghimpun  kelompok-kelompok  fungsional,  maka  ABRI  dan  Birokrasi “mengendalikan” kehidupan politik. Tahun 1971 pada saat diadakan Pemilu kedua,
Golkar  meraup  63%  suara  dari  total  100%  suara  sah.  Program-program  Perbaikan dan  Pembangunan  Ekonomi  diluncurkan,  Pemerintah  juga  mengundang  investasi dan  bantuan  asing,  suatu  hal  yang  tidak  terjadi  di  masa  lalu,  sehingga  muncul slogan saat itu “ekonomi adalah panglima” menggantikan slogan lama “politik adalah panglima”.  Kebijakan  politik  domestik  adalah  tercapainya  stabilitas  dan  efektivitas pemerintahan,  sedangkan  kebijakan  ekonominya  adalah  pertumbuhan  ekonomi kemudian pemerataan hasil-hasil pembangunan.
Keikutsertaan  militer  dalam  Hankam  dan  kemudian  juga  dalam  bidang  lain seperti  sosial  politik  dilandasi  oleh  pemikiran  bahwa  ABRI  adalah  juga  bagian integral  bangsa  Indonesia,  oleh  karena  itu  ABRI  mempunyai  hak  untuk  ikut  serta dalam  proses  politik  apabila  eksistensi  negara  dan  bangsa  terancam.  Konsep  ini yang  menjadi  pedoman  dari  pimpinan  ABRI  baik  Jenderal  A.H.  Nasution  maupun Jenderal Soeharto sebagai hasil dari Seminar Angkatan Darat II tahun 1966.
Namun  terdapat  perbedaan  mendasar  antara  keduanya.  Nasution berpendapat ABRI turun tangan hanya bila eksistensi negara dan bangsa terancam, apabila kondisi eksistensi tidak mengalami ancaman maka ABRI atau militer secara bertahap  harus  kembali  ke  barak.  Soeharto  melalui  para  perwira  think  tanknya seperti  Ali  Moertopo  dan  Soedjono  Hoemardani  berpendapat  bahwa  ABRI  harus tetap  di  luar  barak,  karena  ABRI  dibutuhkan  untuk  menjadi  pelopor  dalam pembangunan  guna  mengejar  ketertinggalan  Indonesia  dari  negara-negara  maju (R.Eep  Saefulloh  Fatah,  1993  hal  131).  Kendali  kekuasaan  yang  besar  ini  menjadi semakin  besar  dan  hampir-hampir  absolute  ketika  tidak  ada  lagi  partai  politik  atau kekuatan-kekuatan  politik  lain  yang  dapat  melakukan checks  and  balances .  Fusi partai-partai  politik  pada  akhir  dekade  1970-an  diikuti  oleh  pemilu  yang  penuh rekayasa  dan  intimidasi,  sesungguhnya  telah  mematikan  kehidupan  demokrasi. Tetapi  di  lain  sisi  kekuasaan  presiden  (yang  terus  menerus  terpilih)  menjadi demikian besar  dan  sangat  efektif.  Pola  hubungan  kekuasaan  antara  Presiden  dan DPR (parlemen) tidak seimbang, sangat berat ke arah presiden ( executive heavy ).
Saat  itu  tidak  ada  realisasi  hak  angket  atau  interpelasi  yang  dilakukan  oleh DPR.  Alih-alih  menjalankan  fungsi  pengawasan  terhadap  Presiden,  DPR  malah menjadi  tukang  stempel  bagi  segala  kebijakan  politik  top  executive.  Sebagaimana premis  yang  dikemukakan  oleh  Lord  Acton  bahwa  kekuasaan  yang  absolute  pasti disalahgunakan.  Penyalahgunaan  kekuasaan  ( abuse  of  power )  ini  selain menggerogoti sendi-sendi good governance juga mengikis sendi-sendi perekonomian,  dimana  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  merajalela.  Begitu  pula ekonomi  yang  berdasarkan  pada rent  seeking ,  ikut  mendorong  percepatan kemunduran  ekonomi  nasional.  Sinyalemen  banyak  ahli  ekonomi  politik  yang menyatakan  bahwa  booming  ekonomi  Indonesia  pada  dekade  1980-an  tidak
menumbuhkan  pelaku-pelaku  ekonomi  pendorong  kapitalisme  seperti  di  negara asalnya,  tetapi  hanya  menghasilkan  kapitalisme  semu/ersatz  capitalism  terbukti kemudian  dengan  ambruknya  konglomerasi  secara  cepat  pada  saat  Indonesia mengalami krisis moneter dan kemudian krisis ekonomi pada tahun 1997-1998.

## B.3. Renungan 10 Tahun Reformasi
Perubahan  politik  besar  yang  terjadi  pada  tahun  1998  yang  ditandai  oleh lengsernya  Presiden  Soeharto  mempunyai  implikasi  yang  luas,  salah  satu diantaranya adalah kembalinya demokrasi dalam kehidupan politik nasional. Pemilu yang  betul-betul  LUBER  berlangsung  pada  tahun  1999  dan  diikuti  oleh  48  parpol.
Demokratisasi  ini  membawa  konsekuensi  pola  relasi  antara  Presiden  dan  DPR mengalami  perubahan  cukup  mendasar.  Jika  pada  masa  lalu  DPR  hanya  menjadi tukang  stempel,  masa  kini  mereka  bertindak  mengawasi  presiden.  Disini  dicoba dilansir suatu model atau format politik yang tidak lagi executive heavy ( atau bahkan dominan  )  seperti  pada  masa  Orde  Baru,  tetapi  juga  tidak  terlalu legislative  heavy seperti  pada  masa  orde  lama  atau  masa  Demokrasi  Parlementer  yang  sudah menjadi stigma negatif.
Jika  demikian  pokok  pikirannya  maka  sistem  presidensial  tersebut  harus diimbangi  dengan  sistem  multi  partai  untuk  membentuk  parlemen  yang  betul-betul berfungsi  mengawasi  presiden.  Jadi  sebetulnya  sistem  presidensialisme  yang dikombinasikan  dengan  sistem  multi  partai  merupakan  jawaban  atas  pelajaran- pelajaran masa lalu. Jawaban tersebut bukannya tanpa problematik baru. Para ahli perbandingan politik seperti Scott Mainwaring atau Juan Linz dan Arturo Valensuela (Juan  Linz  and  Arturo  Valensuela,  1994,  hal  6-8)  mengatakan  bahwa  paling  tidak
ada  3  (tiga)  kelemahan  pokok  sistem  ini.  Pertama,  kemungkinan  munculnya kelumpuhan  pemerintahan  atau  jalan  buntu  ( deadlock )  akibat  konflik  eksekutif- legislatif.  Di  mana  masing-masing  merasa  memperoleh  legitimasi  dari  rakyat  ( dual legitimacy ), presiden dipilih langsung oleh rakyat demikian pula DPR atau parlemen.
Kebuntuan  politik  ini  di  dalam  sistem  yang  menganut trias-politica dapat  menjurus pada pemerintahan yang terbelah ( devided government ), di mana presiden dan DPR dikuasai  oleh  parpol  yang  berbeda.  Bahkan AS  negara dengan  sistem  presidensial paling stabil pun pernah mengalami hal tersebut. Kasus paling akhir adalah semasa jabatan Presiden Bill Clinton yang berasal dari partai Demokrat berhadapan dengan Congress  yang  dikuasai  oleh  partai  Republik,  sehingga  sempat  terjadi deadlock dalam  penentuan  budget  (APBN).  Tetapi  pengalaman  selama  ratusan  tahun  dan mekanisme  internal  institusi  membuat deadlock atau devided  government tersebut tidak mengancam stabilitas politik dan eksistensi demokrasi.
Kedua, kekakuan sistemik yang melekat pada sistem presidensialisme akibat masa  jabatan  eksekutif  yang  bersifat  tetap,  sehingga  tidak  ada  peluang  untuk mengganti  presiden  di  tengah  jalan  apabila  kinerjanya  tidak  memuaskan  publik. Ketiga,  prinsip “the  winner  takes  all” yang  inheren  dalam  sistem  presidensial, sehingga memberi peluang bagi presiden untuk mengklaim pilihan-pilihan kebijakan politiknya  atas  nama  rakyat,  dibandingkan  lembaga  parlemen  (DPR)  yang didominasi  kepentingan  partisan  dari  partai-partai  politik.  Lebih  lanjut  Juan  Linz mengemukakan  bahwa  problematik  sistem  presidensial  pada  umumnya  terjadi ketika dikombinasikan dengan sistem multipartai, apalagi dengan tingkat fragmentasi dan  polarisasi  yang  relatif  tinggi.  Presidensialisme  dan  sistem  multipartai  bukan hanya  merupakan  kombinasi  yang  sulit  tetapi  bahkan membuka  peluang  terjadinya kelumpuhan  pemerintahan.  Dan  masalah  tersebut  bertambah  rumit  lagi  jika  tidak
ada satu partai pun yang menguasai mayoritas di parlemen (DPR). Masalah menjadi semakin  kompleks  jika  lembaga  presiden  yang  semestinya  merupakan  eksekutif tunggal  (presiden  dan  wakil  presiden)  berasal  dari  dua  partai  yang  berbeda ( cohabitation ).  Presiden  berasal  dari  parpol  lebih  kecil,  sedangkan  wakil  presiden berasal dari parpol yang lebih besar.
Eksperimentasi untuk menemukan sistem politik yang ideal tersebut  rasanya semakin jauh bila kita melihat  kabinet sebagai suatu lembaga politik yang bertugas menterjemahkan  kebijakan-kebijakan  politik  presiden  ke  dalam  program-program dan proyek-proyek yang harus diimplementasikan.
Sementara  itu,  kabinet  pelangi  SBY  yang  merupakan  institusi  pembantu presiden  banyak  diisi  oleh  orang-orang  dari  parpol  (kader  partai).  Hal  ini  memang suatu keniscayaan apabila presiden mengharapkan dukungan yang cukup besar di DPR.  Namun  kemudian  misi  utama  kabinet  menjadi  bergeser,  lebih  banyak menjalankan  misi  mengadakan  kompromi  dan  akomodasi  dengan  partai-partai politik.  Suatu  hal  yang  oleh  banyak  pengamat  disepakati  merupakan  kemampuan untuk  membangun  sebuah  jembatan  yang  cukup  efektif  dalam  memelihara  pola hubungan  konsultatif  dengan  legislatif.  Menurut  beberapa  pengamat  politik kompromi  dan  akomodasi  itu  sendiri  di  lain  sisi  mengandung  beberapa  hal  yang kurang  menguntungkan.  Pertama,  dengan  banyaknya  pihak  yang  terlibat  dalam politik  kompromi  keputusan  yang  dibuat  kerap  kali  berjalan  lambat  dan  tidak responsif.  Hal  ini  terutama  tidak  saja  demikian  banyaknya  pihak  yang  harus dilibatkan, tetapi juga mempertimbangkan efek-efek politik yang akan terjadi. Sering dalam  situasi  tersebut,  obyektivitas  menjadi  tersingkir  dan  jalan  tengah  yang  tidak tuntas  menjadi  pilihan  pemerintah.  Kasus  lumpur  Lapindo  dan  fenomena pemberantasan korupsi yang tebang pilih merupakan contoh-contoh hal tersebut.
Kedua,  keterlibatan  banyak  partai  menyebabkan  keputusan  yang  ditujukan untuk  kepentingan  umum  dan  masa  depan  bangsa,  terhambat  oleh  kepentingan sesaat  partai-partai  politik  (baca  elite  politik).  Nuansa  oligarki  ini  menyebabkan persoalan-persoalan seperti kemiskinan, jumlah pengangguran, dan melambungnya harga-harga  sembako  seolah  menjadi  angin  lalu  saja.  Ketiga,  nuansa  politik  yang lebih  diutamakan  dalam  beragam  masalah  sebagai  konsekuensi  politik  kompromi dan akomodasi, akhirnya memperlambat penguatan dan pendewasaan sistem politik
Sistem demokrasi dan kebijakan politik demikian ini ke depan memang sudah seharusnya mengalami perubahan. Perubahan itu niscaya diperlukan karena adopsi atas sistem tersebut membutuhkan perbaikan-perbaikan sistemik meliputi tiga aras, yakni  pemantapan civil  society ,  perbaikan  sistem  pemilu  presiden,  dan penyederhanaan partai politik.
Pemantapan  dan  penguatan civil  society akan  memunculkan  suatu masyarakat  yang  mempunyai  karakter  mengedepankan  kemandirian,  memiliki kesadaran  yang  tinggi  dalam  kehidupan  politik  dan  hukum,  berwawasan  plural, rasional, dan obyektif. Pengalaman di berbagai negara memperlihatkan bagaimana komunitas  ini  mampu  menjadi  penggerak  utama  tumbangnya  rezim-rezim  otoriter mulai dari Eropa Timur, Amerika Latin, dan Asia. Suatu upaya yang menurut  banyak kalangan  dan  prediksi  beberapa  ahli  tidak  mudah  untuk  diwujudkan  di  Indonesia mengingat  pemulihan  ekonomi  yang  belum  sesuai  harapan  (tingkat  pertumbuhan ekonomi akan menurun dari prediksi 6,32% menjadi 6,0%).
Pada  aras  pemilihan  presiden  batas  minimal  dukungan  partai  dalam  DPR merupakan  hal  positif.  Proporsi  terlalu  besar  akan  meredupkan  atau  memperkecil peluang  munculnya  kandidat  alternatif  yang  mungkin  saja  tidak  dimiliki  oleh  partai
atau  kelompok  partai  besar  sekaligus  mematikan  makna  pluralisme  politik. Sedangkan  persentase  terlalu  kecil  akan  memunculkan  terlalu  banyak  calon  dan tidak akan menjamin dukungan cukup kuat di DPR. Jalan tengah terbaik tampaknya adalah memberi peluang munculnya kandidat alternatif di samping dua kandidat dari pengelompokan  partai  besar.  Untuk  itu  angka  dukungan  20-30%  adalah  jumlah dukungan cukup rasional.
Selain  syarat  batas  minimal  dukungan,  hal  lain  yang  berperan  menentukan keberhasilan  dan  kualitas  sistem  presidensial  adalah  model  sistem  pemilihan.
Sebagaimana  diketahui  proses  pemilihan  presiden  langsung  mengenal  tiga  model, yakni  model electoral college (seperti  dipraktekkan di  Amerika  Serikat),  model  satu putaran  (pluralis),  dan  model  dua  putaran  (mayoritas  mutlak).  Untuk  Indonesia, model  ketiga  seperti  yang  telah  dipraktekkan  di  masa  lalu  merupakan  pilihan  yang relevan.  Meskipun  untuk  itu,  biaya  menjadi  semakin  mahal  dan  waktu  semakin panjang.
Penyederhanaan parpol merupakan suatu keniscayaan karena secara teoritis dengan  sederhananya  jumlah  parpol,  kemungkinan  pasangan  kandidat  presiden yang akan maju dalam pemilihan presiden bukan dari sebuah parpol atau kelompok parpol  yang  terlalu  kecil  jumlahnya  (minoritas).  Yang  menghasilkan  seorang presiden  yang  oleh  Juan  Linz  disebut unexperienced  outsider .  Dengan  sedikitnya partai  maka  gap  jumlah  suara  cenderung  tidak  terlalu  besar.  Begitu  juga  dengan pengelompokan-pengelompokan  politik  potensial.  Situasi  demikian  membuat presiden terpilih bukan saja merupakan tokoh terbaik kaliber nasional yang didukung partai menengah dan besar, tetapi juga relatif memiliki jaminan sokongan yang lebih solid dan luas di DPR.
Selain  jumlah  yang  harus  disederhanakan,  pembenahan  ke  depan menyangkut  parpol  adalah  upaya  membuat  parpol  lebih  maju,  lebih  modern,  dan lebih  sehat. Selama  ini  parpol mengidap  beberapa  kecenderungan (negatif)  seperti dikatakan  oleh  Syamsuddin  Haris  (Syamsudin  Haris,  artikel  di Kompas 11
September 2003 hal 3). Ada 4 (empat) kecenderungan negatif parpol, yaitu :
Pertama : Berkembangnya  kepemimpinan  yang  personal  dan oligarkis.  Partai-partai besar  masih  saja  mengusung  pemimpin-pemimpin  lama  yang  sebetulnya sudah  tidak  sesuai  jaman  lagi.  Begitu  pula  elite  partai  masih  saja menyelamatkan  kepentingan  dan  pilihan  sang  pemimpin,  ketimbang mempertahankan integritas dan citra publik partai.
Kedua :  Partai  yang  semestinya  merupakan  organisasi  modern  dan  rasional, berkembang  menjadi  semacam  paguyuban  arisan  bagi  mobilitas  vertikal para  elite  politik  yang  bersaing  dalam  mempersembahkan  loyalitas terhadap sang pemimpin atau ketua umum.
Ketiga :  Merosotnya  etika  dan  moralitas  politik  kader-kader  partai  ke  titik  paling rendah.  Ketiadaan  etika  dan  moral  ini  yang  bisa  menjelaskan  fenomena korupsi suap dan money politics di kalangan partai dan legislatif.
Keempat : Partai  umumnya  miskin  visi  tentang  perubahan  dan  perbaikan,
sehingga yang muncul akhirnya retorika dan slogan-slogan yang dangkal dan  mengambang.  Semua  partai  bicara  keadilan,  pembangunan, kesejahteraan, tetapi tidak jelas perbedaan konsep dan solusinya.

## C. PENUTUP
Usaha  mengkombinasikan  dua  sistem  tersebut  seringkali  melahirkan kompromi-kompromi  politik  dimana  kedudukan  presiden  relatif  cukup  aman  tetapi tidak  begitu  bermanfaat  bagi  berbagai  kebijakan  pemerintah  pada  khususnya  dan bagi  perkembangan  demokrasi  pada  umumnya.  Karena  kompromi  politik  pada dasarnya  adalah    bersifat  kasuistik  dan  sementara  yang  tidak  dapat  secara  terus menerus  dipertahankan.  Menurut  Firman  Noor  (  Firman  Noor,  2009,  hal  51-85) spektrum  skenario  kebuntuan  politik itu  terbentang  mulai  adanya  sosok  presiden yang  populer  namun tidak  mendapat  dukungan  yang  cukup  dalam  parlemen, munculnya  sosok  presiden  yang  dikendalikan  atau  disandera  secara  oligarkis  oleh kekuatan-kekuatan  pendukung-pendukungnya,  hingga  kemungkinan  munculnya seorang presiden yang mengabaikan sama sekali esistensi parlemen dengan alasan untuk kepentingan rakyat.
Adanya  kemungkinan-kemungkinan  negatif  tersebut  menurut  Noor  dalam kasus  Indonesia  ke  depan  dapat  diredam  dengan  melakukan  beberapa pembenahan  sistemik  yang  meliputi  tiga  aras  utama  yakni  pengaturan  mekanisme pemilu presiden, pembenahan partai-partai poltik dan pemantapan civil society.

## DAFTAR RUJUKAN
Crouch, Harold “Military and Politics in South East Asia “ dalam Zakaria, Haji Ahmad dan  Harold  Crouch  (ed) “Military-Civilian Relations in South East Asia” Oxford University press, Singapore, 1985.
Fatah,  Eep  Saefulloh, Masalah  dan  Prospek  Demokrasi  di  Indonesia, Ghalia Indonesia: 1993.
Linz, Juan and Valensuela, Arturo “ Presidential or Parliamentary Democracy : Does It  Make  a  Difference  ?  “ dalam  “ The  Failure  of  Presidential  Democracy,  The Case of Latin America , Volume 2, The John Hopkins University Press, 1994.
Haris,  Syamsuddin “  Potret  Partai  dan  Masa  Depan  Demokrasi, Kompas  11 September 2003.
Noor,  Firman “  Menimbang  Masa  Depan  Sistem  Presidensial  di  Indonesia dalam Nurhasim, Moch. dan Nusa Bhakti, Ikrar (ed) “ Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal “ Pustaka Pelajar dan AIPI, Yogyakarta, 2009.