## HARMONISASI PRINSIP-PRINSIP TRIPS AGREEMENT DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL
Tri Setiady Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Email : trisetiady@yahoo.com

## Abstract
The  research  aims  to  find  a  legal  politics  of  harmonization  the  Intellectual Property  Rights  (IPR)  of  Indonesia  with  WTO/TRIPs  agreement.  Based  on the  juridical  approach  of  secondary  data,  it  was  concluded  that  there  is  a harmonization  between  legal  arrangements  of  IPR  with  the  WTO/TRIPs agreement.  The  reason  given  by  the  government  is  because  Indonesia  has ratified  the  WTO/TRIPs  agreement,  and  it  is  'full  complience'  and  'non- reservation', and due to the insistence of developed countries of IPR owners against  Indonesia  and  the  needs  of  national  IPRs.  There  is  no  courage  to create legal politics of our own IPR, which is derived from the philosophy of Pancasila,  1945  Constitution  and  national  interests.  Fear  of  the  threat  of developed countries must be resisted and overcome by intelligence.
Keywords: Trips Agreement, Intellectual Property Rights , National Interest

## abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk menemukan politik hukum harmonisasi Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  Indonesia  dengan WTO/TRIPs  Agreement. Berdasarkan pendekatan yuridis terhadap data sekunder disimpulkan bahwa terjadi  harmonisasi  antara  pengaturan  hukum  HKI  dengan WTO/TRIPs Agreement.  Alasan  yang  dikemukakan  oleh  pemerintah  adalah  karena Indonesia  telah  meratifikasi  konvensi WTO/TRIPs  Agreement dan  bersifat full  complience dan nonreservation, desakan  negara-negara  maju  pemilik HKI terhadap Indonesia dan kebutuhan HKI nasional. Belum ada keberanian untuk  menciptakan  politik  hukum  HKI  sendiri  yang  bersumber  dari filsafat Pancasila,  UUD  1945  dan  kepentingan  nasional.  Ketakutan  terhadap ancaman  negara-negara  maju  pemilik  HKI  harus  dilawan  dan  disiasati dengan cerdas.
Kata Kunci: Trips Agreement, Hak Kekayaan Intelektual, Kepentingan Nasional
A. Pendahuluan
Politik  hukum  nasional  pada  era  sebelum  reformasi  terdapat  dalam Ketetapan  Majelis  Permusyawarahan  Rakyat  (MPR  RI)  hukum  nasional. Selanjutnya tentang Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN),  yaitu ketetapan  MPR  RI  Nomor  IV/MPR/1973,  Ketetapan  MPR  RI  Nomor IV/MPR/1978, Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR1983, Ketetapan MPR/RI Nomor II/1988, Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1993, dan Ketepan MPR Nomor II/MPR/1998. Pada era reformasi terdapat dalam Ketetapan MPR RI Nomor  X/MPR/1998  tetang  Pokok-Pokok Reformasi  Pembangunan  Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara  dan  Ketetapan  MPR  RI  Nomor  IV/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar  Haluan  Negara  Tahun  1999-2004,  yang di  dalamnya  terdapat  acuan politik pembangunan nasional.
Selanjutnya  dijabarkan lagi  dalam  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional,  dan  Peraturan  Presiden  RI  Nomor  7  Tahun  2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004- 2009.  Politik  hukum  dalam  RPJMN  2004-2009  tercantum  dalam  Bab  9 tentang Pembenahan  Sistem  dan  Politik  Hukum  yaitu,  diarahkan  pada kebijakan  untuk  memperbaiki  substansi  (materi)  hukum,  struktur  hukum (Kelembagaan), dan Budaya hukum, melalui upaya:
1. menata  kembali  substansi  hukum  melalui  peninjauan  dan  penataan kembali  peraturan  perundang-undangan  untuk  mewujudkan  tertib perundang-undangan  dengan memperhatikan asas  umum  dan  hierarki perundang-undangan, dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan  yurisprudensi  sebagai  bagian  dari  upaya  pembaharuan materi hukum nasional;
2. melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan  meningkatkan  profesionalisme  hakim  dan  staf  peradilan  yang terbuka dan transparan, menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan  transparansi  agar  peradilan  dapat  diterapkan  dengan  adil dan memihak pada kebenaran, memperkuat kearifan lokal dan adat untuk memperkaya  sistem  hukum  dan  peraturan  melalui  pemberdayaan yurisprudensi  sebagai  bagian  dari  upaya  pembaharuan  materi  hukum nasional;
3. meningkatkan  budaya  hukum  antara  lain  melalui  pendidikan  dan sosialisasi  berbagai  peraturan perundang-undangan  serta  perilaku keteladanan  dari  kepala  negara  dan  jajarannya  dalam  mematuhi  dan menaati hukum serta penegakan supermasi hukum.
Selanjutnya pada peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana  Pemabanguan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2010-2014
kebijakan  pembangunan  bidang  hukum  dan  aparatur  diarahkan  pada perbaikan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  dalam  rangka  mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Strategi yang  dijalankan  adalah;  1)  peningkatan  efektivitas  peraturan  perundang- undangan;  2)  peningkatan  kinerja  lembaga  di  bidang  hukum;  serta  3) peningkatan penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM.
Politik  hukum  dimaknai  sebagi  keseluruhan  proses  pembuatan  dan pelaksanaan  hukum  yang  menunjukan  sifat  dan  arah  ke  mana  hukum  akan dibangun  dan  ditegakan. 1 Politik  hukum  sebagai legal  policy berintikan pembuatan  dan  pembaharuan  terhadap  materi-materi  hukum  agar  dapat sesuai  dengan  kebutuhan  dan  pelaksanaan  ketentuan hukum  yang  telah  ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. 2
Politik  hukum  nasional  semakin  menghadapi  tantangan  berat,  tatkala globalisasi  di  segala  aspek  kehidupan  tidak  dapat  dibendung  kehadirannya. Globalisasi  adalah  karakteristik  hubungan  antara  penduduk  di  dunia  yang melampaui  batas-batas  konvensional,  seperti  bangsa  dan  negara.  Proses globalisasi  tersebut  membuat  dunia  seolah  dipadukan  (compreseed) dan terjadi  intensifikasi  kesadaran  global  terhadap  dunia  sebagai  satu  kesatuan utuh. 3 Globalisasi semakin terformalisasi setelah ditandatangani
pembentukan (Word Trade Organization/WTO) oleh negara-negara di dunia. WTO  berdiri  pada tanggal  15  April  1994  di  Marakesh,  Moroko. Embrio lahirnya WTO adalah General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang telah berdiri  sejak  1947.  Setelah  konvensi  pendirian WTO ditandatangani GATT tetap  berdiri  sebagai  salah  satu  bagian  dari  hasil  perundingan WTO bersama General  Agreement  on  Trade  and  Service  (GATS) dan Agreement on  trade  Related  Aspects  of  Intellectual  Property Rights  (TRIPs). Proses pendirian WTO berlangsung  cukup  panjang  melalui  perundingan  panjang dalam Uruguay  Round yang  diselenggarakan  dalam  forum GATT, dari September  1986  sampai  April  1994.  Piagam WTO memuat  aturan-aturan kelembagaan  beserta  lampiran  penting.  Keseluruhan  perjanjian  akhir perundingan  Uruguay  memuat  28  perjanjian  dan  26.000  halaman  berisi daftar tarif dan jasa. 4
Realitas dari implementasi TRIPs Agreement dan tekanan-tekanan dari negara maju kepada negara berkembang itu sesungguhnya adalah wujud dari penyimpangan  tujuan  dari  norma-norma TRIPs  Agreement itu  sendiri.  Jika
1 Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), hlm. 9.
2 Ibid.
3 Rolan  Robertson, Globalisasi:  Social  Theory  and  Global  Culture, (London:  Sage,  1992), hlm. 8.
4 Huala  Adofl, Hukum  Ekonomi  Internasional  Suatu  Pengantar, (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 1998), hlm. 94.
semula dimaksudkan untuk menetapkan standar minimum dari perlindungan HKI (to establish minimum standard of intellectual property rights), namun faktanya  kemudian  berkembang  dianggap  sebagai  upaya  dominasi  negara- negara  maju  kepada  negara-negara  berkembang.  Menjadi  sangat  ambisius menjadi sebuah kesepakatan untuk menciptakan sistem HKI yang berlaku di seluruh  dunia  dengan  standar  yang  relatif  tinggi  dan  menciptakan mekanisme enfocement yang  rinci. TRIPs  Agreement telah  menjadi  sarana bagi negara maju untuk menciptakan sistem perdagangan dunia dengan cara merugikan negara-negara berkembang. 5
Standar perlindungan HKI yang diatur dalam TRIPs Agreement sangat sarat  dengan  kepentingan  negara  maju.  Negara  yang  dianggap  melakukan pelanggaran  HKI  dapat  dikenakan  tindakan  pembalasan (retaliation) dan pembalasan  silang (cross  retaliation) berupa  sanksi-sanksi  perdagangan. Tentu saja negara-negara maju sudah lebih siap dari negara berkembang atau negara terbelakang, sebab selama ini telah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi  muktahir. Oleh  karena  itu, ketentuan-ketentuan  secara  kritis sebelum  diharmonisasikan  dan  diterapkan  kedalam  sistem  hukum  nasional. Jangan sampai kepentingan nasional dirugikan, yang mengakibatkan negara Indonesia semakin bergantung pada ilmu pengetahuan dan teknologi negara- negara  maju.  Harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  HKI  hendaknya tidak  hanya  dilandasi  oleh  desakan  negara-negara  maju  melainkan  juga karena  alasan  untuk  lahirnya  ciptaan,  invensi,  dan  karya  intelektual  dari warga negara Indonesia yang selanjutnya mampu menciptakan kemandirian bangsa  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  tekonolgi  untuk  mendukung pembangunan nasional. 6
Berangkat dari realitas demikian Indonesia harusnya lebih berhati-hati mengadopsi TRIPs Agreement ke dalam Undang-Undang HKI. Jika diamati dari tujuh undang-undang HKI yang dimiliki Indonesia, politik hukum yang dominan  adalah  keinginan  untuk  selalu  menyesuaikan  pembentukan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan konvensi WTO khususnya TRIPs  Agreement, sedangkan  aspek  kepentingan  nasional  dimasukan  ke dalam  konsideran  justru  tidak  menjadi  jiwa  dari  undang-undang  tersebut. Hal  yang sangat  penting  bagi  kepentingan  HKI  nasional tidak  diatur secara lengkap dan tegas seperti pelengkap saja. Misalnya mengenai lisensi wajib, paralel impor, benefit sharing, disclosure or origin, prior informed consent, perjanjian lisensi yang dapat merugikan kepentingan perekonomian nasional,
5 Agus  Sardjono, Pembangunan  Hukum  Kekayaan  Intelektual  Indonesia,  Antara  Kebutuhan dan  Kenyataan, Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Dalam  Ilmu  Hukum  Keperdataan,  Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008, hlm. 8.
6 Candra  Irawan, Politik  Hukum  Hak  Kekayaan  Inteletual  Indonesia;  kritik  terhadap WTO/TRIPs  Agreement  dan  Upaya  membangun  Hukum  Kekayaan  Inteletula Demi Kepntingan Nasional, (Bandung: Mandar Maju, 2011), Hlm 20.
perlindungan  terhadap  pengetahuan  tradisonal, faktor  dan  hasil  kebudayaan rakyat.  Semua  hal  tersebut  diatur  dalam  pasal-pasal  yang  tidak  operasional karena  digantungkan  pada  Peraturan  Pemerintah  atau  Kepustusan  Presiden, yang sampai saat ini belum semuanya dibuat.
Politik  hukum  yang  berkembang  dalam  hukum  HKI  berupa  adanya tarik-menarik  antara  kepentingan  nasional  dan  kepentingan  asing  (negara- negara  maju). 7 Sudut  pandang  negara-negara  industri  (negara-negara  maju) dan negara berkembang terhadap HKI sangat bertolak belakang. Secara garis besar sudut pandang negara maju, adalah; 1) investasi dan alih teknologi dari negara  maju tidak  akan  masuk  ke  negara  berkembang  apabila tidak  adanya perlindungan  terhadap  HKI  yang  dimiliki  negara-negara  maju;  2)  jika negara-negara  berkembang  meningkatkan  perlindungan  HKI,  maka  negara- negara berkembang akan mencapai pembangunan berkelanjutan dari sumber daya  dalam  negerinya,  akan  hadir  inventor  dan  pencipta  lokal  untuk  terus berkarya  dan  membuat  negara-negara  berkembang  mampu  bersaing  dan menghasilkan  teknologi  dan  mengurangi  ketergantungan  dengan  negara- negara maju. Sudut pandang negara-negara berkembang, adalah: 1) manfaat dari  peningkatkan  perlindungan  HKI  hanya  dinikmati  negara-negara  maju, negara-negara  berkembang  hanya  sebagai  konsumen  saja  sehingga  tidak merasa  perlu  melindungi  HKI  secara  ketat.  HKI  dikuasai  oleh  perusahaan- perusahaan dari negara-negara maju dan menguasai pasar global, sementara potensi  HKI  dari  negara-negara  berkembang  seperti  kesenian,  pengetahuan tradisional  (obat-obatan)  sulit  memenuhi  kriteria-kriteria  sistem  HKI  yang berasal dari negara-negara maju; 2) HKI dipandang sebagai hambatan dalam proses alih teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang karena  harus  membayar  royalti  dan  biaya  lisensi  yang  semakin  tinggi sehingga akan menguras devisa Negara; dan 3) perlindungan HKI dianggap sebagai  upaya  dominasi  negara-negara  maju  kepada  negara-negara berkembang  menjadi  sia-sia  pembangunan  hukum  HKI  jika  yang dikedepankan  adalah  kepentingan  asing  yang  dominan. 8 Pembentukan hukum HKI diupayakan agar tetap memilki orientasi pada kepentingan HKI nasional,  walaupun  ketentuan TRIPs  Agreement tidak  dapat  diabaikan. Kecenderungan rezim kapitalistik dalam berbagai undang-undang HKI perlu diwaspadai. 9
Pada  konteks  pembangunan  hukum  HKI,  pembentukan  peraturan perundang-undangan  seyogyanya  mengacu  pada  falsafah  Pancasila  yang
7 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo (ed), Hak Kekayaan Inteletual suatu Pengantar, (Bandung: Asian Law Group Pty Ltd dan Alumni, 2006), hlm 57-60.
8 Budi  Agus  Riswandi, Politik  Hukum  Hak  Cipta:  Meletakan  Kepentingan  Nasional  Untuk Tujuan Global, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor 25 Vol
11 2004, hlm 11.
9 Candra Irawan, Op Cit, hlm 22.
mengedepankan keseimbangan antara hak-hak individu dan hak masyarakat (komunal),  prinsip-prinsip  hukum  yang  terkandung  dalam  UUD  1945  dan realitas  sosial  bangsa  Indonesia.  Kesatuan  lima  sila  dalam  Pancasila merupakan  suatu  sistem  filsafat.  Filosofi  sila  Ketuhanan Yang  Maha  Esa merefleksikan  bahwa  bangsa  Indonesia  meyakini  kebenaran  Tuhan  Yang Maha  Esa  dan  menyadari  keterbatasan  makhluk  Tuhan,  sila  kemanusiaan adil  dan  beradab  merefleksikan  bahwa  negara  Indonesia  berusaha mewujudkan  suatu  kemaslahatan  umat  manusia,  sila  ketiga  merefleksikan bahwa  dengan  persatuan  bangsa  Indonesia  akan  kuat  dan  secara  bersama- sama  berupaya  untuk  mewujudkan  tujuan  negara,  sila  kerakyatan  yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan merefleksikan pemerintahan Indonesia berbentuk  demokrasi  dalam  setiap  bidang  kehidupan  negara,  dan  sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merefleksikan keinginan untuk memberikan  keadilan  dan  kesejahteraan  secara  formal  dan  substansial kepada rakyat Indonesia.
Undang-undang  HKI  yang  berlaku  saat  ini,  dibuat  sebelum amandemen  UUD  1945,  sehingga  prinsip-prinsip  hukum  UUD  1945  pasca amandemen khususnya Pasal 28-33 belum terintegrasi kedalamnya. Prinsip- prinsip yang bersumber dari pasal-pasal tersebut antara lain: kebebasan bagi semua  orang  untuk  mengekspresikan  dirinya  dalam setiap  aspek kehidupannya  (Pasal  28C ayat(1)),  jaminan  perlindungan  hukum  dan keadilan  (Pasal  28D),  pengakuan terhadap  kedudayaan  (Pasal  28I  ayat (3),(4),(5), Pasal 32 ayat (1)), pembatasan pembatasan pelaksanaan hak asasi manusia  yang  ditetapkan  melalui  untuk  kesejahteraan  umat  manusia  (Pasal 31  ayat  (5)),  dan  perkonomian  nasional  berdasar  asas  kekeluargaan  dan demokrasi ekonomi.
Sementara itu realitas sosial bangsa Indonesa mengaut tata kehidupan sosial  yang  bersifat  komunalistik  bukan  individualistik,  hak  milik  tidak semata-mata  milik  pribadi  tetapi  juga  memiliki  fungsi  sosial,  dan  sangat membutuhkan  IPTEK  terbaru  untuk  mendukung  pembangunan  nasional (sedangkan  kemampuan  Indonesia relative rendah  berdasarkan  laporan UNESCO  bahwa  indeks  pembangunan manusia  (IPM)  berada  pada  posisi 117  dari  170  negara,  sumber  teknologi  92  %  dari  luar  negeri,  rasio  PDB terhadap  anggaran  penelitian  dan  pengembangan  0,5  %  dari  standar  2  % menurut UNESCO, Indeks Daya Saing Global tahun 2009-2010 versi World Economy Forum (Wef) pada posisi ke 54 dari 133 negara.
Hal  tersebut  semakin  meneguhkan pentingnya  suatu  politik  hukum HKI agar peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat mengakomodasikan nilai-nilai filosofis (Pancasila), yuridis (UUD 1945), dan sosiologis  bangsa  Indonesia,  sehingga  kepentingan  nasional  terlindungi dengan  baik.  Politik hukum  HKI  yang  ingin  dibangun  adalah  hukum  harus
berpijak  pada  prinsip  mengabdi  pada  kepentingan  bangsa,  demi  kemajuan Negara, dan memberikan kesejahteraan.
Masuknya TRIPs  Agreement ke  dalam  hukum  nasional  (Undang- Undang  HKI)  melalui  tiga  cara,  yaitu:  penerimaan  secara  total,  dan penerimaan  terhadap  hal-hal  tertentu  atau  dengan  cara  memodifikasinya (harmonisasi hukum). Jika berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, maka dapat dikatakan Indonesia menerima TRIPs Agreement secara totalitas. Hal  ini  yang  harus  dikaji  lagi.  Karena, tidak  semua  ketentuan TRIPs Agreement sesuai  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945  dan  kebutuhan Indonesia,  sebab  Indonesia  pun  tidak  dapat  menolak  secara  totalitas  karena merupakan  salah  satu  penanda  tangan WTO/TRIPs  Agreement dan meratifikasinya.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas  maka  penulis  mencoba mengidentifikasikan  permasalahan  yang  terjadi  dan  dijadikan  bahan  untuk diteliti dan dianalisis, yaitu bagaimana politik hukum  HKI  Indonesia dalam kerangka harmonisasi prinsip-prinsip TRIPS Agreement dengan kepentingan nasional?

## B. Pembahasan

## 1. Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
UUD  1945  menegaskan  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara hukum. Hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar  atas  hukum (rechtsstaat), tidak  berdasar  atas  kekuasaan (machtstaat).  Pemerintah  dilaksanakan  berdasarkan  konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Konsekuensi dari Pasl 1 ayat (3) Amandemen ketiga UUD 1945, adalah keharusan adanya tiga prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara Indonesia, yaitu supremasi  hukum,  kesetaraan  di  hadapan  hukum,  dan  penegakan  hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum dan seadil-adilnya.
Hukum  menjadi  pedoman  bagi  bangsa  Indonesia  dalam  mengelola negara,  dan  ditempatkan  pada  posisi  tinggi.  Hukumlah  yang  memberikan kekuasaan dan  kewenangan  kepada  pemerintah  untuk  mengurus  negara  ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat konstitusi. UUD 1945 sebagai konstitusi  bangsa  Indonesia  merupakan  dokumen  hukum  dan  dokumen politik yang muat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan  nasional.  Pasal  II  Aturan  Tambahan  UUD  1945  menyatakan bahwa  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 terdiri  atas pembukaan dan  pasal-pasal.  Pembukaan  dan  pasal-pasal  adalah satu  kesatuan  prinsip-prinsip  konstitusi  yang supreme dalam  tata  hukum nasional (national legal order). Artinya, peratuan perundang-undangan yang dibentuk  kemudian  oleh  lembaga  berwenang  harus  berlandaskan  prinsip-
prinsip  UUD  1945  dan  tidak  dibenarkan  suatu  undang-undang  memuat prinsip-prinsip yang bertentangan dengan prinsip-prinsip UUD 1945. 10
Penegakan  prinsip-prinsip  UUD  1945  dalam  pengaturan  HKI mengalami tantangan berat ketika Indonesia menjadi WTO/TRIPs Agreement sejak tahun 1994. Prinsip-prinsip yang diusung WTO/TRIPs Agreemnet tidak selalu selaras dengan prinsip-prinsip hukum UUD 1945, misalnya. 11
Pertama,  paham  individualisme  yang  mendasari  konsep  HKI.  Kedua, penerapan  prinsip full  compliance  (article  XVI  point  5  TRIPs  Agreemnet), standar  perlindungan  HKI  yang  sama  bagi  semua  negara  anggota  tanpa memperhatikan  kepentingan  nasional  masing-masing  negara (Article  XVI point TRIPs Agreement).
Ketiga,  komersialisasi  HKI  untuk  mengejar  keuntungan  maksimal, dan  hak  negara  yang  merasa  dirugikan  kepentingan  HKI-nya  untuk melakukan tindakan pembalasan atau tekanan secara ekonomi kepada negara tertentu  (Article  22  WTO  Agreement).  Sistem  penyelesaian  sengketa penyelesaian  sengketa terpadu  (integrated dispute  settlement system) dalam kerangka  WTO.  Penyelesaian  HKI  di  antara  negara-negara  anggota  dan sebagai upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap TRIPs Agreement, sistem penyelesaian  terpadu  membenarkan  adanya  retaliasi  silang  (cross retaliation)  yang  sifatnya  lintas  sektoral.  Suatu  negara  dapat  menunda konsensi yang diberikannya atau kewajiban lainnya pada sektor lain apabila terjadi  penghapusan  dan/atau  penghilangan  keuntungan  yang  dapat  dari persetujuan akibat kebijakan dari negara yang digugat.
Hal-hal  yang  diatur  dalam TRIPs  Agreement,  terdiri  dari  :  Pertama, Genearal  Provision  and  Basic  Principles. Berisi  ketentuan  umum  dan prinsip-prisip  dasar,  antara  lain  mengenai  kewajiban  bagi  setiap  negara anggota  untuk  menerapkan  ketentuan TRIPs  Agreemnet dan  melakukan pengaturan dalam hukum nasional masing-masing lebih luas dari yang diatur TRIPs Agrement jika dibutuhkan, keterikatan negara anggota pada Konvensi Paris, Konvensi Berne, Konvensi Roma, dan perjanjian HKI atas Rangkaian Elektronik terpadu (Konvensi Washington), prinsip national treatment, most favoured nation treatment, sasaran dari TRIPs Agreement yaitu memberikan perlindungan  hukum  dan  penegakan  hukum  untuk  mengacu  penemuan teknologi  dan  memperlancar  alih  teknologi  dan  penyebarannya  dengan memperhatikan  hak  pemilik  teknologi  dan  pengguna  dalam  mendukung kesejahteraan  ekonomi  dan  sosial  serta  adanya  keseimbangan  hak  dan kewajiban.
10 Jimly  Asshidiqie, Membangun  Budaya  Sadar  Berkonstitusi  Untuk  Mewujudkan  Negara Hukum Yang Demokratis, Pidato Ilmiah Dies Natalis Ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum Lamongan, 29 Desember 2007, hlm 4.
11 Candra Irawan, Op Cit.
Kedua,  standar Concerning  the  Avialibility,  Scope  and  Use  of Intellectual Property Rights. Berisi ketentuan standar pengaturan jenis-jenis HKI,  yaitu  hak  cipta  dan  hak-hak  terkait  dengan  hak cipta, Merek Dagang, Indikasi  Geografis,  Desain  Industri,  Paten,  Desain Layout (Topografis) Rangkain  Elektronik  Terpadu, dan  Perlindungan  terhadap  Informasi  yang dirahasiakan serta pengendalian terhadap praktek-praktek persaingan curang dalam  perjanjian  lisensi.  Ketentuan  HKI  berstandar pada  pembatasan perlindungan terbatas dengan kewajiban memenuhi kriteria-kriteria tertentu, meliputi  jenis  HKI, subjek dan  objek  HKI,  persyaratan  substantif, dan prosedur formalnya.
Ketiga, Enforcement of Intellectual Property Rights. Berisi kewajiban bagi  negara-negara  anggota  untuk  menjamin  dilaksanakan  prosedur penegakan  hukum  yang  diatur TRIPs  Agreement di  negara  masing-masing meliputi  prosedur  yang  cepat  dan  tidak  mahal  (berbelit-belit),  putusan  sela oleh pengadilan, ganti rugi dan pengambilan tindakan oleh pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar pada pemilik HKI dan tindakan khusus yang dapat  diambil  oleh  negara  pada  perbatasan  antar  negara  (kepabeanan),  dan pencantuman sanksi pidana dalam pemalsuan merek dagang dan hak cipta.
Keempat, Acquisition and Maintenance of Intellectual Property Rights and Related Inter Parties Procedurs. Berisi ketentuan dan persyaratan dalam memperoleh  dan  mempertahankan  HKI,  prosedur  dan  formalitas  yang diperbolehkan. Kelima, Dispute Prevention and Settlement. Berisi ketentuan tentang pencegahan  terjadinya  sengketa  dan  mekanisme  penyelesaian sengketa.
Keenam, Transitional  Arrangements. Berisi  ketentuan  saat  berlaku efektifitas TRIPs Agreement. Bagi negara maju berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya  konvensi  WTO.  Bagi  negara  berkembang  diberikan penundaan  selama  4  (empat)  tahun  dan  bagi  negara  tertinggal  diberikan penundaan selama 10 (sepuluh) tahun. Selain itu juga diatur kewajiban bagi negara  maju  untuk  menyediakan  kemudahan  alih  teknologi, kerja  sama teknik dan finansial kepada negara berkembang dan negara tertinggal.
Ketujuh, Institusional  Arrangements,  Final  Provisions.  Berisi kewenangan  TRIPs  mengawasi  pelaksanaan agreement, membantu penyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  dan  menyelenggarakan  kegiatan kerja sama antara  internasional  dan  dengan  badan-badan  di  bawah  WIPO. Ketentuan  penutup  ini  juga  mengatur  mengenai  peninjauan  dan  perubahan TRIPs  Agreement,  reservasi  yang  dapat  dilakukan  oleh  negara  anggota  dan pengecualian karena alasan keamanan.
Konsekuensi sebagai negara yang meratifikasi WTO/TRIPs
Agreement,  Indonesia  harus  mengikuti  norma-norma  atau  prinsip-prinsip yang  disepakati  dalam agreement dan  melaksanakannya.  Disinilah  muncul persoalan,  di  satu  sisi  adanya  keharusan  melaksanakan WTO/TRIPs
Agreement, disisi lain keharusan menjaga kedaulatan negara dan melindungi kepentingan  nasional  sesuai  amanat  konstitusi.  Dua  hal  tersebut  dapat diselesaikan apabila dikembalikan ke UUD 1945, sebab norma-norma dalam UUD  1945  tidak  hanya  mengatur  kehidupan  politik  tetapi  juga  kehidupan ekonomi  dan  sosial.  Para  pendiri  bangsa  menghendaki  rakyat  Indonesia berdaulat  secara  penuh,  bukan  hanya  kedaulatan  politik.  Maka, UUD  1945 merupakan konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial yang harus  menjadi  acuan  dan landasan  secara  politik,  ekonomi,  dan  sosial,  baik oleh  negara (state), masyarakat (civil  society), ataupun  pasar  (market). Artinya WTO/TRIPs  Agreement dapat  saja  dilaksanakan  sepanjang kedaulatan negara dan kepentingan nasional tetap terlindungi. 12
Bagi  Indonesia  menegaskan  atau  menolak  eksistensi WTO/TRIPs Agreement tersebut  tidak  dapat  sepenuhnya  dilakukan,  apalagi  Indonesia telah  melakukan  ratifikasi  dan  ditengah  arus  globalisasi  kehidupan  dunia tidak  mungkin  suatu  negara  dapat  hidup tanpa  bergaul  dengan  negara  lain. Globalisasi  menyisakan  fenomena  kehidupan  antar  negara  yang  hampir tanpa  batas.  Sangat  naif  kalau  penolakan  tersebut  semata-mata  karena  tak bercirikan ke Indonesiaan, sebab  dapat  menimbulkan  konflik  serius  dengan masyarakat  internasional  yang  tergabung  dalam WTO atau  Perserikatan Bagsa-Bangsa  (PBB).  Hal  yang  patut  dilakukan  adalah  memberi  ruh (memberi  arah  dan  watak  keindonesiaan  kepada WTO/TRIPs  Agreement) sehingga benar-benar menjadi hukum yang Indonesia yang mengabdi kepada kepentingan  nasional. Oleh  karena  itu, strategi  pembangunan  hukum  HKI diarahkan  pada  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  mampu mengharmonisasikan  prinsip-prinsip  yang  bertentangan  tersebut.  Langkah awal  adalah  menetapkan  politik  hukum  HKI  yang  mempersentasikan prinsip-prinsip  Pancasila  dan  UUD  1945  sebagai  landasan  dalam membanguan hukum HKI Indonesia. 13
L.J.  Van  Appeldorn  menyebut  politik  hukum  dengan  istilah  politik perundang-undangan. 14 Menurut  Padmo  Wahjono,  politik  hukum  diartikan sebagai  kebijakan  dasar  yang  menentukan  arah,  bentuk, maupun  isi  dari hukum  yang  akan  dibentuk.  Hikmahanto  Juwamana  mengartikan  politik hukum  adalah  berbagai  tujuan  dan  alasan  yang  menjadi  dasar  dibentuknya peraturan  perundang-undangan. 15 Pengertian  yang  lebih  luas diberikan  oleh
12 Jimly  Asshiddiqie, Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1998), hlm. 4.
13 I Gede A.B Wiranata, Joni emerzon dan Firman Muntago (ed), Membedah Hukum Progesif, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 254.
14 L.J Van Appeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan Bahasa Indonesia Oleh Supomo), (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981), hlm. 390.
15 Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 160.
Moh  M.D  yang  memaknai  politik  hukum  sebagai  keseluruhan  proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang menunjukan sifat dan ke arah mana hukum  akan  dibangun  dan  ditegakan.  Politik  hukum  sebagai legal policy berintikan  pembuatan  dan  pembaruan  terhadap  materi-materi  hukum  agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada  termasuk  penegasaan  fungsi  lembaga  dan  pembinaan  para  penegak hukum. 16
Politik hukum HKI yang ingin dibangun tentu saja tidak terlepas dari realitas sosial di Indonesia dan politik hukum internasional. Oleh karena itu, dalam  merumuskan  suatu  politik  hukum  nasional  tidak  semata-mata ditentukan  oleh  apa  yang  dicita-citakan  atau  tergantung  pada  kehendak pembentuk  hukum,  praktisi  atau  para  teorisi  belaka tetapi  ikut  ditentukan oleh  perkembangan  hukum  di  negara  lain  serta  perkembangan  hukum internasional. 17 Meskipun  perkembangan  hukum  internasional  tidak mungkin  dibendung  dan  mempengaruhi  hukum  nasional,  namun  demikian prinsip  hukum  modern  yang  terkait  dengan  kedaulatan,  imunitas  negara, kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, dan menjaga keutuhan wilayah, dan seluruh insfrastruktur pembangunan hukum nasional, sehingga hukum  yang  dibangun  akan  menjadi  instrumen  yang  bermanfaat  dan maslahat  sesuai  pilar  utama  yaitu  hukum  yang  mengabdi  pada  kepentingan bangsa  dan  negara  secara  utuh.  Artinya  dalam  merespon TRIPs  Agreement dan konvensi HKI lainnya, Indonesia harus meletakan kepentingan nasional di  atas  kepentingan  apapun  dan  berani  menghadapi  tekanan-tekanan  asing yang dapat merugikan bangsa dan negara. 18
Berangkat  dari  uraian  di  atas,  maka  politik  hukum  HKI  yang dimaksud  adalah  kebijakan  hukum (legal  Policy) yang  dilakukan  oleh pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR RI) dalam menetapkan arah, tujuan  dan  materi  Undang-Undang  HKI,  dan  penegakannya  dalam  rangka mewujudkan  tujuan  nasional  dalam  bidang  HKI.  Politik  hukum  HKI selanjutnya  menjadi  pedoman  bagi  pembentuk  undang-undang  dalam pembangunan hukum HKI.
Pembanguan  hukum  HKI  mengandung  makna  ganda. Pertama, dapat dimaknai sebagai suatu usaha untuk memperbarui hukum positif agar sesuai dengan  kebutuhan  hukum  masyarakat  dan  kepentingan  nasional.  Misalnya melakukan  kajian tentang kesesuaiannya  Undang-Undang  HKI  saat  ini dengan  kebutuhan  mayarakat  Indonesia (kepentingan  nasional),  menguji norma-norma  atau  prinsip-prinsip  terkandung  dalam  Pancasila  dan  UUD
16 Moh Mahfud MD, Loc Cit, hlm 9.
17 Sunaryati  Hartono, Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional, (Bandung: Alumni, 1991), hlm 1.
18 Ahmad  Ramli,  Ahmad  M  Ramli, Cyber  Law  dan  HKI  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia, (Bandung: Fefika Media, 2006), hlm 17.
1945,  dan  melakukan  amandemen  atau  menciptakan  peraturan  perundang- undangan  HKI  yang  baru  yang  lebih  sesuai  dengan  kepentingan  nasional serta tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, dimaknai sebagai  suatu  usaha  untuk  menfungsinalisasikan  hukum  HKI  dalam mendukung  proses  pembangunan  melalui  keikutsertaan  hukum  dalam mendorong  terjadinya  perubahan  sosial  ke  arah  yang  dikehendaki  Undang- Undang HKI,  misalnya  terjadinya  kemajuan  IPTEK  yang  menciptakan kemandirian bangsa dan terlepas dari ketergantungan dari pihak asing. 19
Makna  yang  kedua  sangat  relevan  dengan  fungsi  hukum  sebagai sarana  pembangunan  masyarakat  yang  diperkenalkan  pertama  kali  di Indonesia  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  setelah  menelaah sociological jurisprudence  theory dari  Roscoe  Pound  di  Amerika  Serikat.  Menurut Roscoe  Pound,  hukum merupakan  institusi  sosial  yang  diciptakan  untuk membahagiakan  manusia, memajukan masyarakat. 20 Fungsionalisasi hukum dalam  kehidupan  masyarakat  sangat  ditentukan  oleh  lembaga  peradilan dalam  memutus  suatu  perkara. Oleh  karena  itu, hakim  menerapkan  tiga tahapan,  yaitu  menemukan  hukum menetapkan  secara  selektif  aturan  atau kaidah mana yang tepat dari sekian banyak aturan atau kaidah yang ada, dan jika  tidak  ditemukan  maka  hakim  dapat  menemukannya  melalui  putusan pengadilan  sebelumnya  yang  dapat  digunakan  sesuai  ketentuan  yang berlaku, menafsirkan atau memaknai aturan/kaidah yang ditetapkan terhadap perkara  yang  akan  diputuskan,  dan  kemudian  menerapkan  aturan  kaidah tersebut pada perkara yang akan diputuskan. 21
Lembaga  peradilan  (hakim)  yang  secara  konkret  mengarahkan terjadinya  perubahan  sosial (sosial  engeinereing) melalaui  putusan- putusannya.  Terjadinya  perbedaan  pandangan  antara  Roscoe  Pound  dan Mochtar  Kusumaatmadja  yang  disebabkan  oleh  masalah  dan  kondisi  sosial di Indonesia tidak sama dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Jika Pound sangat  menonjolkan  peranan  peradilan  maka  Moctar  Kusumaatmadja memberikan peranan yang sangat penting pada perundang-undangan. Hal ini cukup  beralasan  karena  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  Indonesia  yang sedang  membangun,  sehingga  semua  potensi  bangsa  diarahkan  untuk mendukung kegiatan pembangunan di segala aspek kehidupan. Tidak seperti Pound  yang  sangat  percaya  dengan  fungsi  mekanis  hukum,  Mochtar Kusumaatmadja tidak menjadikan unsur manusia (aspek kemanusian) dalam memerankan  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat  untuk
19 Wukir Prayitno, Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia, (Semarang: CV Agung, 1990), hlm 61.
20 Roscoe  Pound, An  Introdiction to  the  Philosophy  of  Law, (New  Heaven:  Yale  University Press, 1954), hlm 47.
21 Otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, (Bandung: Alumni, 1993), hlm 36.
mewujudkan  tujuan  hukum  menciptakan  suatu  kondisi  masyarkat  yang tertib, teratur, dan demokratis. 22
Mochtar Kusumaatmadja membagi bidang hukum  menjadi dua, yaitu hukum  sensitif  dan  hukum  netral.  Hukum  sensitif  adalah  bidang-bidang hukum  yang  erat  hubungannya  dengan  kehidupan  budaya  dan  spiritual masyarakat.  Misalnya  hukum  keluarga,  hukum  perkawinan,  dan  hukum waris. Hukum yang netral adalah bidang-bidang hukum yang tidak termasuk kedalam  hukum  sensitif,  seperti  hukum  perjanjian,  Perseroan, dan Hukum Perniagaan.  HKI  termasuk  dalam  bidang  hukum  yang  netral.  Selalu mengalami  perubahan  lebih  cepat  dari  hukum  yang  bersifat  sensitif,  sebab menyangkut aspek perdagangan antar negara, hak kepemilikan, perlindungan hukum,  dan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  sangat cepat. 23
Tidak  terhindarkan  masuknya  unsur  hukum  asing  ke  dalam  hukum nasional, terutama melalui TRIPs Agreement dan konvensi internasional HKI lainnya.  Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja  penggunaan  model-model hukum  asing  menimbulkan  kesulitan  dalam  pengembangan  hukum.  Secara teknis  memang  demikian,  namun  persoalan  cukup  serius  muncul  tatkala berkaitan  dengan  substansi  (prinsip-prinsip,  kepentingan),  aspek  filosofis (nilai-nilai filsafat) dan budaya hukum yang terkandung dalam hukum asing tersebut  tidak  semuanya  sesuai  dengan  nilai-nilai  filosofis,  yuridis (konstitusi) dan sosiologis masyarakat Indonesia, bahkan tidak jarang saling berbenturan.  Apabila  tidak  hati-hati  dalam  mengharmonisasikannya,  bisa membahayakan kepentingan nasional karena mengadopsi hukum asing tanpa terfilterisasi terlebih dahulu dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini terjadi di  Indonesia,  di  mana  dasar  filsafat  asing  masih  lebih  kuat  mempengaruhi pembentukan  hukum  HKI  daripada  filsafat  bangsa  Indonesia  sendiri (Pancasila)  dan  dipengaruhi  juga  oleh  ketentuan-ketentuan  yang  bekerja melalui pembentuk undang-undang (legislatif). 24
Berdasarkan pendapat  Soekarno, Soediman  Karthohadiprojdo
Notonagoro, Kaelan,  Ibrahim  Lubis, dan  Slamet  Sutrisno,  filsafat  Pancasila dalam  kaitannya  dengan  pembangunan  hukum  adalah  : pertama,  hukum yang  ingin  dibangun  harus  memiliki  dimensi  ketuhanan  tidak  semata-mata untuk  kepentingan  duniawi.  Artinya  hukum  Indonesia  harus  memiliki  sifat religius  sekaligus  menyentuh  aspek-aspek  manusiawi  manusia  sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; kedua, hukum  yang ingin dibangun harus berdasar  pada  prinsip-prinsip  kemanusiaan,  kemaslahatan  bagi  umat
22 Lili  Rasijdi  B  arief  Sidhata  (ed), Filsafat  Hukum  Mazhab  dan  Refleksinya, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1994), hlm 10-11.
23 Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan,  (Bandung: Alumni, 2006), hlm 24.
24 Agus Sardjono, Op Cit, hlm 50.
manusia,  khususnya  bagi  masyarakat  Indonesia  yang  bersandar  pada keadilan dan  keberadaban  sebagai  manusia;ketiga,  hukum  yang  ingin dibangun harus berdasarkan pada prinsip nasionalisme sebagai bangsa yang memiliki  harkat  dan  martabat  yang  sejajar  dengan  bangsa  lain  di  dunia. Indonesia  adalah  negara  kesatuan  yang  terdiri  dari  suku-suku  bangsa,  adat istiadat, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda (Bhineka Tunggal Ika); keempat, hukum yang ingin dibangun harus berdasar pada prinsip demokrasi yang  mengedepankan  musyawarah  untuk  mufakat  berlandaskan  prinsip negara hukum;dan kelima, hukum yang ingin dibangun harus berdasar pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selajutnya dari filsafat tersebut lahir beberapa prinsip terkait dengan pengaturan HKI, antara lain : prinsip kemaslahatan manusia atau prinsip kemanusian; prinsip
keseimbangan  kepentingan  individu  dan  masayarakat,  prinsip  kebudayaan, prinsip  nasionalisme (perlindungan  kepentingan  nasional);  prinsip  keadilan sosial; dan prinsip pengembangan IPTEK tidak bebas nilai. 25
Konsepsi dan sistem hukum HKI tidak berakar dalam budaya hukum dan sistem hukum Indonesia yang lebih menekankan pada konsep komunal. Secara  filosofis  perlindungan  HKI  berlandaskan  pada  hukum  alam  yang bermula dari gagasan tentang pendudukan (occupation) dan gagasan tentang karya  penciptaan (creation). Menurut  Jhon  Locke  dengan  teori  hak  alami (natural  rights  theory), manusia  merupakan  substansi  mental  dan  hak-hak seseorang  bahkan  tubuh  orang  tersebut  merupakan  kekayaan (property) baginya. 26 Penemuan atau penciptaan yang merupakan hasil intelektual dari seseorang secara alami menjadi hak kekayaan baginya. HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan  kepada  khalayak  umum  dalam  berbagai  bentuk,  yang bermanfaat  dalam  menunjang  kehidupan  manusia  yang  memiliki  nilai ekonomis.  Bentuk  nyata  dari  kemampuan  tersebut  misalnya  dalam  bidang teknologi,  ilmu  pengetahuan,  seni, dan  sastra. 27 Manusia  mempunyai  HKI alamiah  yang  merupakan  produk  olah  pikir  manusia.  Ini  berarti  bahwa manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk materiil maupun immateril  yang  berasal  dari kerja  intelektualnya  dan  harus  diakui kepemilikannya. Secara hukum, negara yang memberikan perlindungan dan pengakuan  kepada  orang  yang  bersangkutan  menerbitkan  hak  ekonomi (economic  right) disamping  hak  moral (moral  right)untuk  menggunakan ciptaan  atau  invensinya,  memperbanyak  dan  memasarkannya,  atau
25 Candra Irawan, Op Cit, hlm 39.
26 Oentung  Soerapati, Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Alih  Teknologi, (Salatiga: Fakultas Hukum Kristen Setya Wancana, 1999), hlm 9.
27 Mohammad  Djumhana  da  R  Djubaedillah, Hak  Milik  Intelektual  Sejarah,  Teori  dan
Prateknya Di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 20.
memberikan lisensi kepada pihak lain. Konsep ini melahirkan hak individual terhadap HKI. 28
Kepemilikan  yang  berlandaskan  konsep  hak  individual  lebih menekankan  pada  pentingnya  diberikan  perlindungan  hukum  kepada  siapa yang  menghasilkan  suatu  karya  intelektual  yang  mempunyai  nilai  ekonomi dan  dihasilkan  karena  proses  yang  panjang  dengan  pengorbanan  tenaga, waktu,  pikiran,  dan  biaya.  Hak  milik  mempunyai  konsep  komunal  artinya bila hak individual itu diperlukan oleh masyarakat luas, maka negara dengan kewenangan  yang  diberikan  oleh  konstitusi  dapat  memanfaatkan  hak tersebut  atau  memberi  hak  kepada  pihak  lain  untuk  melaksanakannya  demi kepentingan umum dengan kompensasi tertentu kepada pemiliknya. Konsep komunal  beranggapan  bahwa  karya  intelektual  adalah  merupakan  karya milik bersama. Walau tidak benar seluruhnya hal ini menyebabkan lemahnya penegakan  hukum  HKI  di  Indonesia.  Pemahaman  HKI  sebagai  hak  milik alami  ini  tidak  sepenuhnya  dapat  di  terima  di  Indonesia,  karena  hak  milik mempunyai  fungsi  sosial.  Fenomena-fenomena  itu  tidak  mudah  dipahami dan  tidak  berakar  pada  adat  istiadat  Indonesia  sehingga  Undang-Undang HKI  mengalami  kendala  dalam  implementasinya  dan  sering  terjadi pelanggaran  HKI  seperti  pembajakan,  pemalsuan, dan  penjualan  produk hasil pelanggaran HKI.
Harmonisasi  hukum  merupakan  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk mengatasi  perbedaan  atau  ketegangan  antara  prinsip-prinsip  HKI  yang termuat dalam TRIPs Agreement dengan prinsip-prinsip HKI Indonesia yang berdasarkan  Pancasila,  UUD  1945, dan  realitas  sosial  bangsa  Indonesia. Kegiatan  harmonisasi  tidak  berarti  semua  ketentuan  dalam  dua  atau  lebih sistem  hukum  yang  berbeda  diadopsi  secara  keseluruhan  sehingga menghasilkan  ketentuan  hukum sama.  M.  Hesselink  berpendapat: Harmonisation is usually not comprehensive but is relatively partial. That is, harmonisation  of  law  dosent  seek  to  crete  a  sole  authority  of  law  on particular  subject.  This  is  because  meansures  to  harmonise  law  cannot  go futher then which is necessary. 29
Model harmonisasi hukum demikian yang selama ini dipraktekan pada Uni Eropa,  di  mana  tidak  seluruh  yang  diharmonisasikan  merupakan keseluruhan  peraturan  tetapi  hanya  terbatas  pada  peraturan  yang  dianggap penting  dan  dibutuhkan  dalam  situasi  atau  keadaan tertentu,  misalnya
28 Eddy  Damian, Hukum  Hak  Cipta, Edisi  Kedua-Cetakan  Ke-3,  (Bandung:  Alumni,  2005), hlm. 28.
29 Hasselink M, The Ideal of Condification and the Dynamic of Europeanisation : The Dutch Experience in the book by Vogenauer, dalam S and Weatherill, S (ed), The Harmonisation of  Eurean  Contract  Law  Implecations  for  European  Privete  Laws, Business  and  Legal Practice. Oxford and Portland, (Oregon: Hart Publishing, 2006), hlm. 49.
mengenai  hukum  kontrak. 30 Oleh  karena  itu, upaya  harmonisasi  hukum dalam kenyataannya  tidak  selalu  menghasilkan  suatu  keselarasan  yang seutuhnya  (secara  keseluruhan),  tetapi  setidaknya  beberapa  prinsip  penting dapat dipertautkan sehingga mengurangi pertentangan yang terjadi.
Pada  konteks  Indonesia,  harmonisasi  hukum  berisi tindakan-tindakan yang berupaya menyelaraskan, menyesuaikan, mencocokan, dan
menyeimbangkan  ketentuan TRIPs  Agreement dan  kepentingan  HKI Indonesia  dalam  kerangka  mewujudkan  tujuan  nasional  negara  Indonesia sebagaimana  termuat  dalam  Pembukaan  UUD  1945  alinea  IV.  Kegiatan harmonisasi  hukum  pada  prinsipnya  merupakan  pengkajian  peraturan perundang-undangan  untuk  mengetahui  apakah  peraturan  perundang- undangan  tersebut  telah mencerminkan  adanya  keselarasan  dan  kesesuaian dengan  filosofi  bangsa  yaitu,  Pancasila,  secara  yuridis  dengan  konstitusi negara yaitu UUD 1945, dan sosiologis dengan tata kehidupan sosial bangsa Indonesia.  Kerangka  harmonisasi  hukum  berawal  dari  terindentifikasikan masalah  atau  prinsip-prinsip  HKI  yang  saling  bertentangan,  latar  belakang terjadinya  pertentangan  tersebut,  kemudian  mempertemukan  titik  taut  dari pertentangan  tersebut  untuk  selanjutnya  menemukan  metode  harmoniasasi hukum HKI yang tepat.
Proses harmonisasi  hukum TRIPs  Agreement ke  dalam  Undang- Undang HKI dapat mengacu pada rumusan Hasil Konvensi Hukum Nasional tentang UUD  1945  sebagai  Landasan  Konstitusional Grand  Design Sistem dan  Poltik  Hukum  Nasional  (GDSPHN)  tanggal 16  Maret  2008  di  Jakarta yang  menyatakan  bahwa  pentingnya  adanya  suatu  GDSPHN  dalam  rangka pembangunan  hukum  nasional  yang  berfalsafah  Pancasila  dan  UUD  1945 yang  dilandasi  komitmen  dan  konsistensi  penerapan  asas-asas  umum (general  principles  of  law) yang  merupakan  refleksi  jati  diri  bangsa  dan kepentingan  nasional  dengan  tetap  merespon  secara  proposional  fenomena globalisasi  dan  perkembangan  hubungan  internasional.  GDSPHN  menjadi acuan  dari  tujuan  bersama  dari  seluruh stakeholders pembangunan  hukum, mulai dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, serta masyarakat pada umumnya,  sehingga  produk  hukum  yang  dihasilkan  mencerminkan  nilai- nilai filosofis, sosiologis, dan historis bangsa Indonesia. 31
Grand  Design tersebut  harus  diawali  dengan  pemikiran  mendasar bahwa:  1)  pembangunan  hukum  harus  mencangkup  asas,  norma,  institusi, proses-proses, dan  penegakannya  dengan  tanpa  mengabaikan  budaya hukum;  2)  dalam  rangka  harmonisasi  hukum,  diperlukan  suatu  mekanisme legilasi  regulasi  yang  lebih  sistemik,  komprehensip dan  holistik;  3) konsistensi  pada  hierarki  regulasi  yang  berpuncak  pada  konstitusi;  4)
30 Ibid.
31 BPHN, Grand  Design  Pembangunan  Sitem  dan  Politik  Hukum  Nasional,  melalui www.bphn.go.id, diakses pada tanggal 10 Desember 2014.
pengabdian  pada  kepentingan  nasional  sebagai  pilar  untuk  tercapainya tujuan hukum, yaitu terciptanya keadilan dan ketertiban dalam rangka negara kesejahteraan; dan 5) grand design dilakukan per sektor hukum. 32

## C. Penutup
Berdasarkan  uraian  tersebut  disimpulkan  bahwa  politik  hukum  HKI Indonesia  sejauh  ini  masih  mengekor  dengan  politik  hukum WTO/TRIPs Agreement. Alasan  yang  dikemukakan  oleh  pemerintah  adalah  karena Indonesia  telah  meratifikasi konvensi WTO/TRIPs  Agreement dan  bersifat full  complience dan nonreservation, desakan  negara-negara  maju  pemilik HKI terhadap Indonesia dan kebutuhan HKI nasional. Belum ada keberanian untuk  menciptakan  politik  hukum  HKI  sendiri  yang  bersumber  dari filsafat Pancasila,  UUD  1945, dan  kepentingan  nasional.  Ketakutan  terhadap ancaman  negara-negara  maju  pemilik  HKI  harus  dilawan  dan  disiasati dengan cerdas.
Guna  mencapai  tujuan  politik  hukum  tersebut,  disarankan pemberlakuan  ketentuan TRIPs  Agreement seharusnya  dilakukan  secara bertahap  dan  simultan  sesuai  dengan  kesiapan  nasional  baik  dari  aspek sumber  daya  manusia,  penguatan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, inventarisasi dan dokumentasi HKI Indonesia (keanekaragaman hayati, seni, dan budaya). Negara maju harus diberikan alasan argumentatif, realitas, dan berani.  Bersamaan  dengan  itu,  pemerintah  melakukan  pendekatan  dan penggalangan  kekuatan  dengan  negara-negara  berkembang dan  kurang berkembang  untuk  amandemen TRIPs  Agreement kearah  yang  lebih menguntungkan  bagi kepentingan  bersama. Article  71  TRIPs  Agreement membuka kemungkinan itu melakukan hal tersebut.
32 Ahmad M Ramli, Membangun Hukum Nasional yang Demokratis Serta Masyarakat yang berbudaya  Cerdas  Hukum, Buliten  Hukum  Perbankan  dan  Kebanksentralan,  Volume  6, Nomor 2, Agustus 2008, hlm 16.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Adofl,  Huala,  1998. Hukum  Ekonomi  Internasional  Suatu  Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Appeldoorn,  L.J  Van,  1981. Pengantar  Ilmu  Hukum (terjemahan  Bahasa
Indonesia Oleh Supomo), Jakarta: Pradnya Paramitha.
Asshiddiqie,  Jimly,  1998. Agenda  Pembangunan  Hukum  Nasional  di  Abad
Globalisasi, Jakarta: Balai Pustaka.
B, Lili  Rasijdi  dan  Sidhata,  Arief  (ed),  1994. Filsafat  Hukum  Mazhab  dan Refleksinya, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
Damian,  Eddy,  2005. Hukum  Hak  Cipta, Edisi  Kedua-Cetakan  Ke-3,
Bandung: Alumni.
Djumhana,  Mohammad  dan  Djubaedillah,  R,  1997. Hak  Milik  Intelektual Sejarah,  Teori  dan  Prateknya  Di  Indonesia, Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Hartono,  Sunaryati,  1991. Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum
Nasional, Bandung: Alumni.
Irawan,  Candra,  2011. Politik  Hukum  Hak  Kekayaan  Inteletual  Indonesia; kritik  terhadap  WTO/TRIPs  Agreement  dan  Upaya  membangun Hukum  Kekayaan  Inteletula  Demi  Kepntingan  Nasional, Bandung:
Mandar Maju. Kusumaatmadja, Mochtar, 2006. Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung: Alumni. Lindsey, Tim, Damian, Eddy, Butt, Simon, Utomo, Tomi Suryo, (ed), 2006. Hak  Kekayaan  Inteletual  suatu  Pengantar, Bandung:  Asian  Law
Group Pty Ltd dan Alumni.
M,  Hasselink,  2006. The  Ideal  of  Condification  and  the  Dynamic  of Europeanisation  :  The  Dutch  Experience  in  the  book  by  Vogenauer, dalam  S  and  Weatherill,  S  (ed),  The  Harmonisation  of  Eurean Contract Law Implecations for European Privete Laws, Business and Legal Practice, Oxford and Portland, Oregon : Hart Publishing.
MD,  Moh  Mahfud,  1998. Politik  Hukum  di  Indonesia, Jakarta:  Pustaka LP3ES Indonesia.
Pound,  Roscoe,  1954. An  Introdiction  to  the  Philosophy  of  Law, New Heaven: Yale University Press.
Prayitno,  Wukir,  1990. Modernitas  Hukum  Berwawasan  Indonesia,
Semarang: CV Agung.
Ramli,  Ahmad  M,  2006, Cyber  Law  dan  HKI  Dalam  Sistem  Hukum Indonesia, Bandung: Fefika Media.
Robertson,  Rolan,  1992, Globalisasi:  Social  Theory  and  Global  Culture,
London: Sage.
Salman, Otje, 1993, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung: Alumni. Sardjono,  Agus,  2008, Pembangunan  Hukum  Kekayaan  Intelektual Indonesia,  Antara  Kebutuhan  dan  Kenyataan, Pidato  Pengukuhan Guru  Besar  Dalam  Ilmu  Hukum  Keperdataan,  Pada  Depok:  Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Soerapati,  Oentung,  1999, Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Alih Teknologi, Salatiga:Fakultas Hukum Kristen Setya Wancana.
Wahjono,  Padmo,  1983, Indonesia  Negara  Berdasarkan  Atas  Hukum,
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Wiranata,  I  Gede  A,B, Emerzon,  Joni  dan  Muntago,  Firman  (ed),  2007, Membedah Hukum Progesif, Jakarta: Kompas.

## B. Jurnal
Asshidiqie,  Jimly, Membangun  Budaya  Sadar  Berkonstitusi  Untuk Mewujudkan  Negara  Hukum  Yang  Demokratis, Pidato  Ilmiah  Dies Natalis Ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum Lamongan, 29 Desember 2007.
Ramli,  Ahmad  M,  2008, Membangun  Hukum  Nasional  yang  Demokratis
Serta  Masyarakat  yang  berbudaya  Cerdas  Hukum, Buletin  Hukum
Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 6, Nomor 2, Agustus 200. Riswandi,  Budi  Agus, Politik  Hukum  Hak  Cipta:  Meletakan  Kepentingan
Nasional  Untuk  Tujuan  Global,Jurnal  Hukum  Fakultas  Hukum
Universitas Islam Indonesia Nomor 25 Vol 11 2004.

## C. Sumber Internet
BPHN, Grand  Design  Pembangunan  Sitem  dan  Politik  Hukum  Nasional, melalui www.bphn.go.id.