## PENGATURAN HUKUM CALON LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA
Oleh: Salim Fauzi Lubis 1) , Ismail 2) , dan Mina Mardiana 3)
Universitas Asahan 1,2,3)
E-mail:
lubis_dojo@gmail.com 1) ,
ismail_izu@yahoo.com 2) , minamardiana410@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Election  or  local  election  is  a  way  of  channeling  the  rights  of  every  principle  community,  which means that the right to vote and being voted is contained in his constitutional rights as citizens. In article 28 letter D of the Republic of Indonesia Republic of 1945 stating "every citizen has the right to  have  the  same  opportunity  in  government".  This  contains  the  understanding  that  the  State guarantees  each  of  its  citizens  to  obtain  the  rights  to  sit  in  government  either  as  People's Representatives, regents, Mayors, Governors, or even become a President. The method used in this study  is  normative  juridical  legal  research  using  a  statutory  approach.  The  issue  raised  by  the author is How the Human Rights Perspective of Legislative Candidates in Organizing Elections and How  Comparative  Legal  Arrangements  for  Former  Legislative  Candidates  Examined  From  Law Number  7  of  2017  Concerning  General  Elections  With  Regulation  of  the  Election  Commission Number  20 of 2018  Regarding  Nominating  Members  Regional  Representative  Council,  Provincial Regional  Representative  Council,  Regency  /  City  Representative  Council.  In  terms  of  the implementation of elections need to be held honestly, fairly and democratically based on the spirit of Democracy that has been carried out so far to create leaders and representatives of the people who side with their people. Speaking of Human Rights, everyone has the same rights before the State and applies to former corruption convicts who have or have the same political rights as other citizens guaranteed by the constitution.
Keywords: Legislative Candidates, General Election, Former Prisoners.

## ABSTRAK
Pemilu atau pemilihan lokal adalah cara menyalurkan hak-hak setiap komunitas prinsip, yang berarti bahwa  hak  untuk  memilih  dan  dipilih  terkandung  dalam  hak  konstitusionalnya  sebagai  warga negara.  Dalam  pasal  28  huruf  D  Republik  Indonesia  Republik  1945  menyatakan  "setiap  warga negara  memiliki  hak  untuk  memiliki  kesempatan  yang  sama  dalam  pemerintahan".  Ini  berisi pemahaman bahwa  Negara  menjamin setiap  warganya  untuk  memperoleh  hak  untuk  duduk  dalam pemerintahan  baik  sebagai  Perwakilan  Rakyat,  bupati,  Walikota,  Gubernur,  atau  bahkan  menjadi Presiden.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif dengan menggunakan pendekatan statutory. Masalah yang diangkat oleh penulis adalah Bagaimana Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  dari  Calon  Legislatif  dalam  Mengatur  Pemilihan  Umum  dan Bagaimana Pengaturan Hukum Komparatif untuk Calon Legislatif Mantan Diperiksa Dari Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum  Dengan  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  Nomor  20  Tahun  2018  Tentang  Memberi  Nominasi  Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Kabupaten / Kota. Dalam hal pelaksanaan pemilu perlu diadakan secara jujur, adil dan demokratis berdasarkan semangat Demokrasi yang telah dilakukan  selama  ini  untuk  menciptakan  pemimpin  dan  perwakilan  rakyat  yang  berpihak  pada rakyatnya. Berbicara tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan Negara dan berlaku untuk mantan narapidana korupsi yang memiliki atau memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lain yang dijamin oleh konstitusi.
Kata kunci: Calon Legislatif, Pemilihan Umum, Mantan Tahanan.
1. PENDAHULUAN
Sejak  awal  pemerintahan  SBY dikenal adanya Pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan salah satu yang
diberlakukan  di  indonesia  yang  merupakan suatu sarana atau wadah dalam membentuk pemerintahan yang lebih demokratis melalui  adanya  mekanisme  yang  jujur  dan adil  pelaksanaannya  (Ahmad  Zazili,  2012  : 136). Dalam pasalnya yang   ke 28 huruf  D Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang berbunyi mengenai  bahwa  “setiap  orang  berhak memperoleh  kesempatan  yang  sama  dalam pemerintahan”.  Maka  berdasarkan  dari bunyi  pasal  tersebut,  mengenai  adanya pemilu,  setiap  warga  negara  berhak  untuk memilih  dan  dipilih  yang  dalam  hal  ini telah dijamin dalam UUD 1945.
Di  Indonesia  ada  yang  namanya Sistem  Politik  Demokrasi  yang  mana artinya  dipilih  karena    hasil  demokrasi yang  memberikan  posisi  atau  kedudukan yang  penting  bagi  rakyat.  Sebagai  rakyat yang  memiliki  kekuasaan  tertinggi  dalam menentukan  kebijakan  Negara  melalui wakil-wakil  rakyat  yang  dipilih  melalui pemilihan umum perlu adanya kehati-hatian dalam menentukan wakil dan pemimpinnya. Secara teorinya, teori demokrasi konstitusional di Indonesia tidak akan  dapat  lepas  dari  adanya  konsep demokrasi  dan  nomokrasi,  sebab  kedua  hal tersebut  merupakan  sesuatu  yang  saling berkonvergensi  (menyamakan  persepsi) maka  telah  memunculkan  adanya  konsep
Negara
hukum yang demokratis ( democratische  rechtsstaat) dan  Negara demokrasi berdasarkan hukum (consstituonal democrate stat) yang memang keduanya saling berkaitan ataupun berhubungan (Bisarida  dkk, 2012: 538)
Pemilihan  umum    (pemilu)  adalah sebuah  sarana  kedaulatan  rakyat  dalam memilih anggota-anggota dewan perwakilan  rakyat  atau  DPR,  anggota
perwakilan  daerah  atau  DPD,  presiden  dan wakil  presiden  dan  untuk  memilih  anggota dewan  perwakilan  rakyat  daerah  atau DPRD,  yang  proses  pelaksanaan  secara langsung  pemilihannya,  umum,  bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  kedaulatan NKRI  berdasarkan  yang  tertuang  dalam pasal  1  ayat  (satu)  Undang-Undang  Nomor 7 tahun 2007 tentang Pemilihan Umum. Di dalam  Pemilihan  kepala  daerah  atau pemilukada itu merupakan suatu aktualisasi demokrasi  daerah  saat  ini  yang  sejalan demgan  Pemilu.  Dalam  pandangan  secara filosofis,  munculnya  suatu  ide  mengenai pilkada secara langsung yang pada dasarnya merupakan  suatu  proses  kelanjutan  dari keinginan  kuat  dalam  menciptakan  dan memperbaiki  kualitas  demokrasi  didaerah saat  ini.  Yang  diharapkan  dari  pemilihan kepala  daerah  secara  langsung  adalah supaya  dapat  melahirkan  pemimpin  yang mampu  dan  didukung  oleh  rakyat  dan memang  peduli  dengan  rakyat.  Pilkada yang  dilakukan  secara  langsung  juga diharapkan  mampu  menjadi  suatu  alat pergantian  politik  saat  ini,  dimana  orang terbaik  di  daerah  bisa  menjadi  pemimpin yang  layak  dan  memang  pantas  menjadi pemimpin di daerahnya (Suharizal,
2010:95)
Sehingga  dalam  pelaksanaannya sendiri,  pemilu  haruslah  mengacu  pada beberapa  standar  untuk  bisa  dikatakan sebagai  pemilu  yang  demokratis  yaitu  :  a. sebuah  standar  acuan  dalam  mewujudkan suatu  pemilu  yang  memang  benar-benar demokratis  yang  artinya  dalam  segi pelaksanaan pemilu adalah harus memberikan  suatu  kesempatan  kepada semua  partai-partai  politik  untuk  saling bersaing secara bebas, jujur, dan adil untuk menciptakan  demokrasi  itu  sendiri.  b. Untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas, berintegritas moral dan
mencerminkan kehendak rakyat harus benar adanya keinginan dari hati nurani rakyat. c.
dalam  pemilu  haruslah  melibatkan  semua warga  Negara  tanpa  terkecuali,  supaya rakyat  memang  benar-benar  mempunyai kepercayaan  bahwa  dirinya  merupakan perwujudan  dari  kedaulatan  rakyat  dan jangan  terjadi  diskriminasi  terhadap  hak yang  diperolehnya  tersebut.  d.  pemilu dilaksakan  berdasarkan  peraturan  yang mendukung adanya kebebasan dan kejujuran  baik  dalam  segi  pelaksanaannya maupun  hasil  yang  diperoleh  dari  pemilu tersebut. e. pemilu haruslah mempertimbangkan instrument penyelenggranya, sebab sangat memungkinkan adanya kepentingan- kepentingan penyelenggara akan mengganggu  kemurnian  pemilu  maka haruslah  penyelenggaranya  itu  bersifat netral.  f.  pemilu  berdasarkan  pandangan filosofis,  hendaknya  lebih  ditekankan  pada
manifestasi hak masyarakat untuk
menciptakan  partisipasi  masyarakat  dalam perintahan  sehingga  memang  disini  yang dibutuhkan  partisipasi  masyarakat  banyak dan  kesadaran  mengenai  pemilu  itu  sendiri (Bisarida all , 2012:538).

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas maka  rumusan  maslah  yang  diangkat  oleh penulis adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Perspektif Hak Asasi Manusia Calon Legislatif Dalam Penyelenggaraan Pemilu. 2. Bagaimana Komparasi Pengaturan Hukum Calon Legislatif Mantan Narapidana  Ditinjau  Dari  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan  Umum  Dengan  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah, Dewan  Perwakilan  Daerah  Provinsi, Dewan Perwakilan Kabupaten/Kota.

## 2. METODE PENELITIAN
2.1. Metode Metode  yang  digunakan  dalam penulisan ini adalah metode penelitian  secara  yuridis-normatif dengan  kedekatan  terhadap  asas- asas  hukum  serta  mengacu  pada norma  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan  perundang  –  undangan, yang  artinya  bahwa  menganalisis permasalahan  hukum  yang  sedang diteliti  dengan  cara  menelaah berbagai peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan  permasalahan  hukum  yang sedang  diteliti  (  Soerjono  Soekanto dan Sri Mamudji, 1995 : 13 ).

## 2.2. Sumber Bahan Hukum
Sumber  bahan  hukum  yang  akan digunakan  dalam  penelitian  ini adalah sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier.
a. Bahan  Hukum  Primer ,  bahan hukum primer merupakan bahan yang  menjadi  patokan  utama dan  mengikat  yaitu  sebagai berikut :
1. Undang  –  Undang  Dasar
1945 2. Undang  –  Undang  Nomor  7 Tahuan 2017 Tentang Pemilihan Umum. 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan  Anggota  Dewan Perwakilan  Daerah,  Dewan Perwakilan  Daerah  Provinsi, Dewan Perwakilan Kabupaten/ Kota. b. Bahan Hukum Sekunder , bahan  hukum  sekunder  yaitu bahan hukum yang dipergunakan berupa buku–buku yang berkaitan dengan pengaturan hukum calon legislatif mantan narapidana
yang  mendukung  dari  bahan hukum primer.
c. Bahan  Hukum  Tesier ,  bahan
hukum  tersier  yaitu  suatu  bahan hukum yang memberikan petunjuk  maupun  penjelesan mengenai  bahan  hukum  primer dan bahan hukum sekunder  atau dalam  arti  lain  adalah  sebagai bahan  penunjang  kedua  bahan sebelumnya  contohnya  adalah kamus ensklopedia.
2.3 . Prosedur  Pengumpulan  Bahan Hukum Prosedur pengumpulan bahan hukum  dalam  penelitian  penulis  ini adalah  yang  diperoleh  dengan  cara membaca bahan–bahan
dari kepustakaan  atau  buku–buku  yang berkaitan  dengan  topik  masalah yang  tengah  diteliti  oleh  penulis saat  ini.  Dalam  hal  ini  juga  bahan– bahan  yang  berkaitan  tersebut adalah  yang  berkaitan    dengan calon  legislatif  mantan  narapidana dan  peraturan  pelaksanaan  lainnya yang  berlaku  saat  ini  dan  tidak merupakan  peraturan  yang  tidak dipergunakan  lagi  namun  memang masih berlaku.
2.4 . Analisis Badan Hukum
Dalam  menganalisis  bahan  hukum, penulis melakukam penelitian normatif  secara  kualitatif  yaitu yang memang menganalisis permasalahan-permasalahan  hukum yang  terjadi.  Pada  tahap  awal  yang perlu  dilakukan  penulis  adalah dengan mengumpulkan bahan primer dan sekunder, lalu kemudian bahan-bahan tersebut dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang diketengahkan  penulis  sebelumnya. Setelah  itu,  bahan–bahan  hukum tersebut nanti akan dianalisis dengan melakukan interprestasi. 3. HASIL dan PEMBAHASAN 3.1 Perspektif Hak Asasi Manusia Calon Legislatif Dalam Penyelenggara Pemilu kegiatan pemilihan  umum  ataupun pilkada  merupakan  suatu  cara  penyaluran hak  asasi  manusia  yang  sangat  prinsipil yaitu  hak  untuk  memilih  dan  dipilih  dan sama  kedudukannya  di  depan  hukum sebagai warga negara dan memang merupakan hak
konstitusionalnya.
Sebagaimana  telah  dicantumkan  dalam pasal 28 D UUD NKRI 1945 yang berbunyi bahwa,  “setiap  warga  Negara  berhak memperoleh  kesempatan  yang  sama  dalam pemerintahan”  yang  artinya  negara  telah memberikan  kepastian  hukum  terhadap setiap warga negaranya untuk mendapatkan kesempatan  yang  sama  baik  itu  sebagai calon  wakil  rakyat  ataupun  sebagai  calon pemimpin negeri ini.
Tujuan dari pemilihan umum aadalah supaya menerapkan adanya prinsip- prinsip  demokrasi  yang  dengan  cara memilih  wakil  rakyat  di  badan  legislatif atau  memilih  kepala  daerah  di  bidang eksekutif secara bebas dan jujur.
Pelaksanaan  demokrasi  melalui  pemilu  dan pemilukada  diharapkan  berlangsung  secara sehat  jujur,  adil  dan  demokratis  sesuai dengan  perundang-  undangan  yang  telah ditetapkan  sehingga  memang  pemilihan umum  secara  demokrasi  tersebut  memang menciptakan  pemimpin-pemimpin  yamg memang  diharapkan  oleh  rakyat  (Ahmad Zazili, 137).
1. larangan  bagi  mantan  narapidana korupsi  mendaftarkan  diri  sebagai calon legislatif
a. Sebuah Tinjauan Hak Asasi Manusia
Jaminan  Atas  Hak  Asasi  Manusia
(HAM)  wajib  dimuat  Dalam  Undang- Undang    Dasar    (UUD  1945)  Atau
Konstitusi  tertulis  suatu  Negara,  dan dianggap  sebagai  suatu  hal  yang    sangat penting  yang  harus  ada  dalam  sebuah konstitusi  agar  ada  kepastian  hukum  bagi setiap  warga  negara  (Jimly  Asshidiqie, 2011 : 243). Hak asasi manusia merupakan hak-hak  dasar  atau  hak  yang  sangat mendasar yang dimiliki manusia sejak lahir bahkan  sejak  ia  didalam  kandungan  dia telah  memiliki  hak  tersebut  (Mexsasai Indra, 2011 : 167). Dalam ketentuan pasal 1 angka  1  undang-undang  no  39  tahun  1999 tentang hak asasi manusia dijelaskan bahwa hak  asasi  manusia  adalah  hak  yang  sudah melekat  pada  hakekat    dan  keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan suatu anugerahnya yang wajib  dihormati  oleh  manusia  lainnya, dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh Negara,  hukum,  pemerintah,  dan  setiap orang demi kemormatan serta perlindungan harkat  dan  pemerintah  dan  martabat manusia.
Adapun  pengelompokkan  hak  asasi manusia adalah sebagai berikut :
a. Kelompok  pertama,  yaitu  kelompok yang menyangkut hak–hak  sipil  antara lain: 1. Hak  untuk  hidup.  Artinya  bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya; 2. Hak  untuk  bebas  dari  penyiksaan. Artinya perlakuan dan penghukuman  lain  yang  kejam, tidak  manusiawi  dan  merendahkan martabat  kemanusian  yang  artinya bahwa  tidak  boleh  sembarangan dilakukannya penyiksaan tanpa
kesalahan  dan  sekalipun  bersalah hukumannya memang sesua dengan yang dilakukannya; 3. Hak  untuk  bebas  dari  segala perbudakan.  Artinya  bahwa  setiap warga negara tidak boleh diperbudak  oleh  negaranya  sendiri
ataupun  negara  lain  karena  telah dijamin dalam hal ini.
b.   Kelompok  kedua  adalah  hak–hak politik,  ekonomi  sosial,  dan  budaya antara lain adalah sebagai berikut:
1. Hak  untuk  berserikat,  berkumpul,
menyatakan  pendapat  secara  damai dengan  lisan  maupun  tulisan  yang artinya  bahwa  setiap  orang  atau kelompok bebas menyatakan aspirasinya tanpa didiskriminnasikan. 2. Hak  untuk  memilih  dan  dipilih dalam  perwakilan  rakyat  yang artinya  bahwa  setiap  orang  dapt mencalonkan  diri  sebagai  wakil rakyat  atau  pemimpin  negeri  ini ataupun memlih wakil dan pemimpin negeri ini. 3. Hak untuk diangkat untuk menduduki  jabatan–jabatan  publik yang artinya bahwa ketika dia telah dipilih  dan  menaang  maka  dia berhak menduduki jabatan publik.
4. Hak  untuk  memiliki  hak  milik pribadi  yang  artinya  bahwa  setiap orang  berhak  memiliki  segala  hal yang  memang  tidak  bertentangan dimata hukum.
c. Kelompok  ketiga,  adalah  kelompok hak  –  hak  khusus  dan  hak  atas pembangunan antara lain adalah sebagai berikut:
1. Hak  perempuan  dijamin  dan  di lindungi untuk mendapat keseteraan gender  dalam  kehidupan  nasional yang artinya perempun mendapatkan perlakukan yang sama seperti laki-laki dalam
kehidupan nasional;
2. Hak khusus  yang melekat pada diri perempuan karena fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi  hukum  yang  artinya bahwa  perempuan  diberikan  hak-
hak khusus yang memang diperlukan perempuan;
3. Hak  atas  lingkungan  hidup  yang bersih  dan  sehat  yang  artinya bahwa  setiap  warga  negara  berhak mendapatkan lingkungan yang bersih  dan  sehat  (Jimly  Assidiqie, 2012 :364) d. Kelompok keempat, adalah kelompok  yang  mengatur  mengenai tanggung jawab negara serta
kewajiban  negara  dalam  menjamin hak asasi manusia seperti dibawah ini sebagai berikut:
1. Setiap  orang  wajib  menghormati hak  asasi  manusia  dalam  hal ketertiban  umum,    yang  artinya bahwa  setiap  orang  berkewajiban menghormati hak orang lain;
2. Setiap  orang  wajib  tunduk  pada pembatasan  yang  ditetapkan  oleh undang-undang  dengan  maksud
semata–mata untuk menjamin pengakuan  dan  penghormatan  atas hak  dan  kebebasan  orang  lain  serta untuk  memenuhi  tuntutan  keadilan sesuai  dengan  nilai–nilai  agama,
moralitas, dan
kesusilaan, keamanan  dan  ketertiban  umum yang  artinya  bahwa  warga  negara pun harus tunduk kepada peraturan- peraturan yang ada dan tidak boleh melanggarnya; 3. Negara berkewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakan,  dan  memenuhi  hak– hak manusia sebagaimana tercantum  dalam  pembukaan  UUD 1945  yang  artinya  bahwa  negara wajib dalam hal tersebut; 4. Dalam menjamin hak asasi manusia dibentuk  Komisi  Nasional  Hak Asasi Manusia yang bersifat independensi  yang  artinya  bahwa
adalah lembaga khusus yang menangani HAM;
e. Dari  keempat  kelompok  hak  asasi manusia  tersebut  terdapat  hak  asasi manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi dalam keadaan apapun atau nonderorable rights , yaitu : 1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak disiksa;
3. Hak  kemerdekaan  pikiran  dan  hati nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk diperbudak;
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan
7. Hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar hukum  yang  berlaku  surut    karna memang  itu  merupakan  hak-hak dasar  yang  dimiliki  oleh  setiap warga  negara  yang  tidak  boleh dikecualikan  oleh  negara  (  Jimly Assidiqie, 2012 : 362).
3.2.  Komparasi Pengaturan Hukum Calon Legislatif Mantan Narapidana  Ditinjau  Dari  Undang–
Undang  Nomor  7  Tahun  2017
Tentang  Pemilihan  Umum  Dengan Peraturan Komisi  Pemilihan Umum Nomor  20  Tahun  2018  Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Kabupaten/Kota.
Komisi  pemilihan  umum  (KPU) telah  menerbitkan  peraturan  KPU  (PKPU) Nomor  20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota  DPR,  DPRD Provinsi,  dan  DPRD Kabupaten  /  Kota  dalam  Pemilu  2019. PKPU ini akan menjadi pedoman bagi KPU dalam  melaksanakan  pencalonan  anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten  /  Kota  pemilu  .  Salah  satu  poin
PKPU    itu  mengatur  mengenai  larangan mantan  narapidana  korupsi  maju  sebagai calon  legislatif.  Aturan  mengenai  tersebut terdapat pada Pasal yang 7 ayat (1) huruf h, yang mana berbunyi bahwa “Bukan mantan narapidana  bandar  narkoba,  kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”.
KPU  sebagai  penyelenggara  dan pelaksanan  pemilu  menjadikan  Undang– Undang  Nomor  28  Tahun  1999  sebagai bahan  acuan  untuk  menyusun  larangan- larangan  bagi  mantan  narapidana  korupsi mendaftar  sebagai  calon  anggota  legislatif. Undang–Undang tersebut mengatur mengenai  tentang  penyelenggaraan  Negara yang  bersih  dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi dan  nepotisme  yang  merupakan  unsur- unsur  yang  merugikan  negara.  Undang– Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang penyelenggaraan  Negara    yang  bersih  dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam    pasal  5  disebutkan  bahwa  setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk :
1) Mengucapkan  sumpah  atau  janji  sesuai dengan  agamanya  sebelum  memangku jabatannya. artinya bahwa seorang yang sudah  sah  dan  dipih  sebagai  wakil rakyat  ataupun  pemimpin  negeri  harus mengucapkan  sumpah  jabatan  yang sesuai dengan agama yang dianutnya;
2) Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum,  selama,  dan  setelah  menjabat yang  artinya  bahwa  kekayaannya  yang sebelumnya diaudit oleh pihak berwenang  seperti  KPK  atau  pihak yang  berwajib  untuk  mengaudit  harta kekayaannya; 3) Melaporkan dan mengumumkan
kekayaan sebelum dan setelah menjabat yang  artinya  bahwa  semua  harta kekayaan  selama  ini  atau  sebelumnya harus  di  laporkan  kepada  pihak  yang berwenang;
4) Tidak  melakukan  perbuatan  korupsi, kolusi,  dan  nepotisme  yang  artinya bahwa  segala  hal  yang  merugikan
negara  tidak  boleh  dilakukan  olehnya karena  itu  melanggar  peraturan  yang telah ada;
5) Melaksanakan  tugas  tanpa  membeda– bedakan suku, agama, ras dan golongan yang  artinya bahwa  tidak boleh  adanya diskriminasi;
6) Melaksanakan  semua  tugas  dengan penuh  rasa  tanggungjawab  dan  tidak melakukan  perbuatan  tercela,  tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak  mengharapkan  imbalan  dalam bentuk  apapun  yang  bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang– undangan  yang  berlaku  yang  artinya bahwa  semua  mereka  yang  telah  dipih melalui  pemilu  dan  pilkada  harus melaksanakan tugas dengan penuh  rasa tanggungjawab  karena  memang  itu merupakan kewajibannya ; dan
7) Bersedia  menjadi  saksi  dalam  perkara korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  serta dalam  perkara  lainnya  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang– undangan  yang  berlaku  yang  artinya bahwa  siap  meluangkan  waktu  dan energinya  untuk  menjadi  saksi  dalam kasus  yang  merugikan  negara  dan sukarela.
Di  dalam  undang–undang  tersebut mengatur  sejumlah  kewajiban  bagi  para penyelenggara Negara, yaitu dalam pasalnya  yang  ke  5  angka  ke  4  yang berbunyi  bahwa , “setiap  penyelenggara
Negara berkewajiban untuk tidak
melakukan  perbuatan  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme” yang artinya bahwa harus bebas dari  ketiga  unsur  tersebut.  Pemilihan anggota  DPR,  DPRD  provinsi  dan  DPRD kabupaten/kota  adalah  orang-orang  yang bersih.  Aturan  larangan  calon  anggota legislatif  dari  mantan  narapidana  korupsi merupakan  bentuk  perluawsasn  penafsiran dari  UU  pemilu  yaitu  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017.  Memperluas  yang
dimaksud yaitu khususnya adalah memperluas  tafsiran  pasal  240  ayat  (1)
huruf  g  UU  Pemilu  Nomor  7  Tahun  2017, yang  berbunyi;  (1)  Bakal  calon  anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota  adalah  warga  Negara Indonesia  dan harus memenuhi persyaratan tidak  pernah  dipidana  penjara  berdasarkan putusan pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan tidak  pidana  penjara  5  (lima)  tahun  atau lebih,  kecuali  secara  terbuka  dan  jujur mengemukakan  kepada  public  bahwa  yang bersangkutan mantan pidana.
Pemerintah,  Bawaslu,  dan  DPR melarang  aturan  yang  dikeluarkan  oleh KPU  mengenai  mantan  narapidana  korupsi untuk  menjadi  calon  legislatif.  Penilakan tersebut terjadi karena adanya dugaan KPU melarang  Undang-Undang  Nomor  7  tahun 2017  tentang  Pemilu.  Dalam  Undang- Undang  tersebut,  mantan  narapidana  yang sudah  manjalani  masa  hukuman  5  tahun atau  lebih  boleh  mencalonkan  diri  sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan mengumumkan diri ke public mengenai  kasusu  hukum  yang  pernah menjeratnya. Mereka tak
boleh mencalonkan  diri  sebagia  calon  anggota legislatif  sebab  korupsi  masuk  dalam kejahatan luar biasa.
Hukum  positif  hingga  kini  tidak melarang  mantan  narapidana  mencalonkan diri  dalam  pemilihan  legislatif  dan  hanya pengadilanlah yang mempunyai kewenangan  untuk  mencabut  hak  politik seseorang. Namun memperluas tafsir undang-undang  diperlukan  karena  korupsi adalah  termasuk  ke  dalam  kejahatan yangluar biasa. KPU mempunyai wewenang  penuh  menyusun  auran  ini. Sebab,  merujuk  pada  putusan  MK  Nomor 92/PPU-XIV/2016, KPU merupakan lembaga independen. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
penyelenggaraan  pemilu  memang  pada dasarnya tidak melarang mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilu.
Mantan  narapidana  kasus  korupsi mempunyai hak politik, sama dengan warga Negara  yang  lain,  suatu  hak  yang  dijamin oleh konsitusi. Namun hal tersebut berlawanan dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018  tentang  Pencalonan  anggota  DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau kota yang melarang para mantan narapidana korupsi  memdaftar  di  pemilihan  legislatif 2019.  Anggota  legislatif  yang  pernah terjerat  kasus    pidana  tidak  layak  menjadi wakil rakyat.  Siapa pun  yang sudah pernah terjerat  kasus  pidana  tidak  layak  menjadi wakil  rakyat.  Siapapun  yang  sudah  pernah melakukan  pidana  sebaiknya  tidak  menjadi mewakili  masyarakat.  Dibutuhkan  standart dalam persyaratan pencalonan legislative di Negara  Indonesia,  bahkan  kita  ketahui dalamhal  persyaratan  pencalonan  legislatif di  Negara  Indonesia,  bahkan  kita  ketahui dalam  hal  masyarakat  yang  ingi  melamar pekerjaan pun menyertakan Surat Keterangan  Catatan  Kepolisian  (SKCK). Hal  tersebut  bertujuan  untuk  mengetahui apakah  orang  tersebut  pernah  melakukan pidana.  Apabila  orang  tersebut  pernah melakukan  tindak  pidana,  konsekuensinya adalah orang tersebut tidak akan terpilih.
PKPU  dapat  memperlihatkan  salah satu  kegunaan  surat  catatan  kepolisisan dalam  menyaring  calon  legislatif  agar masyarakat  hanya  mendapatkan  caleg  yang terbaik. Sehingga PU akhirnya memberlakukan  PKPU  larangan  mantan terpidana  korupsi  untuk  maju  dalam pemilihan legislatif 2019.

## 4. KESIMPULAN dan SARAN

## 4.1. Kesimpulan
a. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia  (HAM)  Calon  Legislatif atau wakil rakyat dalam Penyelenggaraan  Pemilu secara
umum  dan  langsung  Hak  politik warga  negara  mencakup  hak  untuk memilih  dan  dipilih  yang  artinya bahwa  ada  kepastian  hukum  bagi setiap warga negara ketika memilih wakil  rakyat  atau  pemimpin  negeri dan  punya  hak  untuk  dipih  sebagai wakil  rakyat  ataupun  pemimpin negeri  ini.  Penjaminan  hak-hak tersebut  telah  tertuang  dalam  UUD 1945  mulai  dari  Pasalnya  yang  ke 27  ayat  (1)  dan  (2);  Pasalnya  yang ke  28,  Pasalnya  yang  ke  28D  ayat (3); Pasalnya yang ke 28E ayat (3). Sementara  itu  hak-hak  dqalam memilih juga diatur dalam Pasalnya yang  ke  1  ayat  (2);  Pasalnya  yang ke 2 ayat (1); Pasalnya yang ke 6A ayat  (1);  Pasalnya  yang  ke  19  ayat
(1)  dan  Pasalnya  yang  ke  22C  ayat
(1) UUD 1945.
b. Komparasi Pengaturan Hukum Calon Legislatif Mantan Narapidana  Ditinjau  Dari  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang  Pemilihan  Umum  Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  20  Tahun  2018  Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Kabupaten/Kota. Menurut ketentuan  Pasal  tersebut  di  atas, maka  PKPU  dikategorikan  sebagai suatu  peraturan  yang  ditetapkan oleh  komisi  yang  setingkat  dengan lembaga  negara  lain  yang  dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah  atas  perintah  suatu Undang-Undang. Selanjutnya, PKPU  diakui  keberadaannya  dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan oleh peraturan  perundang-  undangan yang  lebih  tinggi  dan  dibentuk
berdasarkan kewenangan yang diberikan  Undang-Undang  kepada KPU. PKPU merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan  sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat
(1)  dan  ayat  (2)  UndangUndang Nomor  7  Tahun  2017  tentang
Pemilihan  Umum  yang  mengatur bahwa  untuk  menyelenggarakan Pemilu  sebagaimana  diatur  dalam UndangUndang ini, KPU membentuk  Peraturan  KPU  dan Keputusan KPU. 4.2. Saran
1. Seharusnya semua ketentuan- ketentuan  yang  mengatur  pemilu harus  konsisten  satu  sama  lain, sehingga  tidak  terjadi  kontradiksi antar ketentuan atau antar perahiran yang  ini  juga  berarti  merupakan yang  harus  diperhatikan  oleh  si pembuat  peraturan.  Sehingga  tidak adanya timpang tindi anra peraturan yang  satu  dengan  peraturan  yang lain supaya kepastian hukum tersebut jelas.
2. Dengan  Konsistennya  pengaturan hukum dalam pemilihan umum hak untuk  dipilih  maupun  memilih maka  dapat  diberikan  kebebasan serta kepastian  hukum  namun tidak melanggar  suahr  nortna  yang  lebih tinggi  diatasnya.  Hirarki  perahrran penmdang-undangan  sudah  jelas dan tegas mengatur batasan masing-masing  setiap  kondrati  dari setiap susunan perundang-
undangan  yang  harus  ditaati  dan  di patuhi  serta  tidak  bertentangan dengan  ketentuan  negara  hukum serta Pancasila.
5. DAFTAR PUSTAKA
a. buku
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  1995,
Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajawali Press. Jimly  Asshidiqie,  2011, Pengantar  Umu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Press, Mexsasai Indra, 2011, Dinamika Hukum  Tata  Negara  Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
b. undang-undang
Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  20  Tahun  2018  Tentang Pencalonan Anggota Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Kabupaten/Kota. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 4/PUU-VI1/2009 c. jurnal
Ahmad  Zazili,  2012, Pengakuan  Negara
Terhadap  Hak-Hak  Politik (Rigth  to Vote), Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”, Jurnal Konstitusi, Vol .9 No. 1,
Bisarida  dkk,  2012, “Komparasi  Mekansime Penyelasaian  Sengketa  Pemilu  di Beberapa  Negara  Penganut  Paham Demokrasi ”, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, Nomor 3. Ahmad  Zazili,  2012, “Pengakuan  Negara Terhadap  Hak-hak  Politik(Rigth  to Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan  Pemilihan  Umum ”,
Jurnal Konstitusi, Vol .9 No. 1. Suharizal, 2010, “Penguatan Demokrasi Lokal Melalui  Penghapusan  Jabatan  Wakil Kepala  Daerah ”,  Jurnal  Konstitusi, Vol. 7, No. 5. Suharizal, 2010, “Penguatan Demokrasi Lokal Melalui  Penghapusan  Jabatan  Wakil Kepala  Daerah ”, Jurnal  Konstitusi, Vol. 7, No. 5.