## Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat

## Nurbeti dan Helmi Chandra SY
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat-Indonesia nurbeti.purwa@gmail.com dan helmichandrasy30@gmail.com

## Abstrak
Penyandang  disabilitas  memiliki  hak,  kedudukan  dan  kewajiban  yang  sama  dengan  warga  negara  lainnya. Berdasarkan  data  potensial  pemilih  pemilu  (DP4)  bulan  desember  tahun  2018  bahwa  penyandang  disabilitas  di Sumatera  Barat  sebanyak  9.172  jiwa.  Besarnya  jumlah  disailitas  dapat  memberikan  peluang  akan  kecurangan dalam pemilihan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan hak pilih bagi disabilitas khususnya di provinsi  Sumatera  Barat.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  sosiologis    yaitu  suatu  studi  yang meninjau hukum sebagai fakta sosial. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas  dalam  pemilu  serentak  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  di  Sumatera  Barat  dilakukan  dengan melakukan  pendataan,  sosialisasi  dan  memberikan  akses.  Kendala  dalam  pemenuhan  hak  pilih  yaitu  paradigma keluarga, paradigma petugas dan minimnya data disabilitas.
Kata Kunci: Pemenuhan; Hak Pilih; Disabilitas; Pemilu

## Abstract
Persons  with  disabilities  have  the  same  rights,  positions  and  obligations  as  other  citizens.  Based  on  data  on potential electoral voters (DP4) in December 2018, there are 9,172 people with disabilities in West Sumatra. The large number of disailments can provide an opportunity for fraud in general elections. The purpose of this study is to determine the fulfillment of suffrage rights for disabilities, especially in West Sumatra province. The approach in this research is sociological juridical, namely a study that reviews law as a social fact. The results showed that the  fulfillment  of  voting  rights  for  persons  with  disabilities  in  simultaneous  elections  by  the  General  Election Commission  (KPU)  in  West  Sumatra  was  carried  out  by  collecting  data,  socializing  and  providing  access. Obstacles in fulfilling the right to vote are the family paradigm, the paradigm of officers and the lack of data on disabilities.
Keywords : Fulfillment; Voting Rights; Disabilities; Election
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Published: 25/07/2021
How To Cite:
Nurbeti., & SY, H. C. (2021). Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat . KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan  Mahasiswa . 15 (2).  Pp  130-137. https:// doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.130-137

## I.  PENDAHULUAN
Disabilitas  mempunyai  hak,  kedudukan  dan kewajiban  yang  setara  dengan  semua  warga negara.  Hal  tersebut  tercantum  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  Pasal  28  huruf  D  ayat  (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan  jaminan  perlindungan  dan  kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama dihadapan  hukum.  Salah  satunya  termasuk jaminan  untuk  menggunakan  hak  politik  sebagai pemilih  dalam  penyelenggaraan  pemilu.  Dalam Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016
tentang  Penyandang  Disabilitas  menjelaskan bahwa  hak-hak  politik  bagi  disabilitas  meliputi hak  dipilih  dan  memilih  dalam  kegiatan  politik, serta  diperbolehkan  menyalurkan  aspirasi  politik tersebut baik tertulis atau lisan ( Anam, 2011 ).
Hak  pilih  sesungguhnya  menjadi  bagian  hak asasi  manusia  yang  melekat  pada  manusia  yang perlindungannya  juga  dijamin  oleh  negara. Disebabkan  oleh karakteristik yang hampir sama dengan  hak  lainnya  maka  hak  pilih  sebagai  hak dasar harus dipenuhi tanpa melihat perbedaan atas suku,  bangsa,  ataupun  jenis  kelamin  ( Rahmanto,
2019 ).
Senada  dengan  itu,  dalam  Pasal  5  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  pemilu yang  menjelaskan  bahwa  disabilitas  yang memenuhi  syarat  memiliki  kesempatan  yang sama  sebagai  pemilih,  sebagai  calon  anggota DPR,  DPD,  DPRD,  Calon  Presiden  dan  Wakil Presiden serta sebagai penyelenggara Pemilu. Hal itu  juga  dipertegas  oleh  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  135/PUU-XIII/2015,  MK berpendapat bahwa disabilitas gangguan jiwa atau gangguan  ingatan  yang  memiliki  sisi  kecepatan pemulihan  maupun  tetap  berhak  mendapatkan hak pilih dalam pemilu.
Selanjutnya,  berdasarkan  Surat  Edaran  KPU Nomor  1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018,  KPU dalam  pemilu  2019  melakukan  pendaftaran terhadap pemilih disabilitas agar dapat memperoleh  hak  pilihnya  dalam  pemilu. Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  pasti menjunjung  tinggi  hak-hak  masyarakat  termasuk dalam  Pemilu.  Hal  itu  harus  dilaksanakan  dalam suasana  terjaminnya  kebebasan  politik  termasuk bagi penyandang disabilitas ( Huda, 2011 ).
KPU  sebagai  lembaga  peyelenggara  pemilu harus  melakukan  tugas  dan  fungsinya  sebagai penyelenggara  teknis  dan  administratif  pemilu. KPU  juga  wajib  melakukan  pemenuhan  hak politik  dalam  Pemilu  yang  dilaksanakan  di Sumatera  Barat.  Berdasarkan  Data  Potensial Pemilih  Pemilu  (DP4)  bulan  Desember  tahun 2018 bahwa  Penyandang  Disabilitas  di  Sumatera Barat  sebanyak  9.172  jiwa.  Artinya  jika dikonversikan dalam bentuk prosentase, penyandang disabilitas di Kota Padang mencapai 0,037% dari total DP4.
Banyaknya  pemilih  disabilitas  di  Sumatera Barat sehingga pemenuhan hak pilih bagi pemilih disabilitas  harus  dilakukan  dengan  baik  dan serius.  Jangan  sampai  dengan  adanya  pemberian hak  pilih  memberikan  peluang  akan  kecurangan dalam  pemilu.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  proses  pemenuhan  hak  pilih  bagi disabilitas sehingga menjamin terciptanya pemilu yang inklusif di Sumatera Barat.

## II.  METODE
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  pendekatan yuridis  sosiologis ,  yaitu pemaparan  dan  pengkajian  hubungan  aspek hukum  dengan  aspek  non  hukum  dalam bekerjanya hukum di dalam kenyataan. Pendekatan yuridis  sosiologis adalah  untuk
menjawab pertanyaan mengenai tinjauan pemenuhan  hak  pilih  bagi  disabilitas  dalam pemilu serentak oleh KPU di Sumatera Barat.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu Serentak oleh KPU di Sumatera Barat
Pemilu sejatinya bertujuan untuk melaksanakan  hak  asasi  politik  masyarakat. Pelaksanaan  hak  ini  diwujudkan  dengan memberikan  kesempatan  yang  sebesar-besarnya kepada  masyarakat  untuk  ikut  dan  berperan  di dalam  pemerintahan.  Hal  ini  juga  berlaku  bagi penyandang  disabilitas.  Keikutsertaan  disabilitas dalam  pemilu  menjadi  bukti  bahwa  pemilu merupakan  gambaran  kemanusiaan,  karena banyak  pandangan  serta  anggapan  kepada disabilitas  sebagai  orang  cacat,  lemah  dan  tidak penting  sehingga  menafikan  kemampuan  serta integritas  disabilitas  untuk  terlibat  dalam  pemilu ( SY, 2019 ).
Menurut  Pusat  Pemilihan  Umum  Akses (PPUA)  pada  pemilu  2019  setidaknya  ada  55 orang caleg disabilitas di seluruh Indonesia mulai dari  caleg  DPRD  kabupaten/kota  hingga  caleg DPR  RI  namun  yang  terdata  lengkap  baru  35 orang  caleg.  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa kurangnya  perhatian  terhadap  caleg  disabilitas padahal UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah  mengatur  kesamaan  hak  dan  kesempatan bagi  setiap  warga  negara  untuk  berpartisipasi dalam pemilu termasuk disabilitas ( SY, 2019 ).
Besarnya  antusiasme  warga  negara  tanpa adanya  diskriminasi  untuk  menggunakan  hak pilihnya  di  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS) menjadi  salah  satu  cirri  pemilu  demokratis. Semakin  tingginya  partisipasi  masyarakat  maka akan memiliki konsekuensi tinggi terkait  kualitas demokrasi. Untuk menjamin  hal itu, maka dalam hal  pemenuhan  hak  pilih  bagi  penyandang disabilitas  KPU  provinsi  Sumatera  Barat melakukan kegiatan sebagai berikut :

## Melakukan Pendataan
Agar  hak  pilih  bagi  penyandang  disabilitas dapat  terpenuhi,  maka  diperlukan  pendataan khusus karena penyandang disabilitas membutuhkan  perhatian  dan  kebutuhan  khusus. Hal  ini  mengingat  bahwa  setiap  jenis kedisabilitasan  membutuhkan  pelayanan  dan fasilitas  yang  berbeda.  Pada  tahap  pendaftaran pemilih  penyandang  disabilitas  ini,  Petugas Pemutakhiran  Data  Pemilih  (PPDP)  melakukan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat
pendataan untuk pendaftaran pemilih penyandang disabilitas.  Pada  tahap  ini  PPDP  melakukan pendaftaran penyandang disabilitas sesuai dengan disabilitas yang diderita oleh peserta pemilih yang terdaftar.
Pendataan  pemilih  penyandang  disabilitas merupakan    upaya  untuk  memastikan  setiap penyandang  disabilitas  yang  telah  memenuhi syarat  sebagai  pemilih  dalam  Pemilu  terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sehingga masyarakat penyandang disabilitas selanjutnya dapat menggunakan  hak  pilihnya.  Sedangkan  adanya identifikasi  pemilih  penyandang  disabilitas merupakan  upaya  lanjutan  yang  mana  dari identifikasi  tersebut  nantinya  dapat  melahirkan konsep  pelayanan  atau  pemfasilitasan  di  setiap TPS  bagi  penyandang  disabilitas  dalam  rangka mewujudkan  Pemilu  yang  ramah  disabilitas ( Halalia, 2017 ).
Klasifikasi  Disabilitas  berdasarkan  UU  No.8 Tahun  2016  keragamannya  ada  4  (empat)  yaitu sensorik  (indrawian),  gerak  dan  fisik  (cacat tubuh),  intelektual  (keterbelakangan  mental)  dan mental  (ingatan  dan  psikososial).  Sedangkan dilapangan  keragaman  diklasifikasikan  ke  dalam ciri  fisik  (hambatan  penglihatan,  tunanetra, gangguan  pendengaran  dan  bicara,  tunarungu, tuli,  cacat  tubuh/fisik,  keterbelakangan  mental, gangguan  konsentrasi,  autis.  Namun  tetap kembali merujuk pada UU, defenisi di kementrian sosial, kementrian kesehatan daan PKPU.
Pada  pelaksanaan  Pemilu,  salah  satu masyarakat  yang  kurang  mendapatkan  perhatian dan  rentan  mengalami  diskriminasi  adalah  kaum disabilitas  ( diffable). KPU  provinsi  Sumatera Barat  melakukan  pendataan  pada  penderita disabilitas di Sumatera Barat pada setiap kategori penyandang disabilitas. Dalam pendataan disabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

## Tabel 1
Data Pemilih Penyandang Disabilitas di Sumatera Barat 2019
Sumber: KPU Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2019
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa penyandang  disabilitas  di  provinsi  Sumatera Barat  masih  banyak  dengan  jumlah  total  9378 orang.  Kategori  penyandang  disabilitas  tertinggi adalah  tuna  daksa  (2207)  dan  kategori penyandang disabilitas terendah adalah tuna netra (1180). Namun meskipun demikian secara jumlah penyandang  disabilitas  di  provinsi  Sumatera Barat memenuhi 3 (tiga) klasifikasi yaitu sensorik (Indrawian),  gerak  dan  fisik  (Cacat  tubuh), intelektual (Keterbelakangan mental ).
Kondisi ini diatasi oleh penyelenggara melalui proses  pencocokan  dan  penelitian.  KPU melakukan  pendataan  pemilih  dalam  pemenuhan hak  pilih  bagi  disabilitas  dalam  pemilu. Tujuannya  untuk  mendapatkan  data  pemilih disabilitas  yang  memenuhi  syarat  untuk melakukan  pemilihan  dengan  mendatanya kedalam daftar pemilih. Pada kegiatan ini petugas pemutakhiran  pemilih  mencantumkan  kode  jenis disabilitas dalam kolom keterangan daftar pemilih (angka  1  untuk  tuna  daksa,  angka  2  untuk  tuna netra,  angka  3  untuk  tuna  rungu/wicara,  angka  4 untuk  tuna  grahita,  angka  5  untuk  tuna  lainnya). Hal  ini  agar  pemilih  penyandang  disabilitas  ini dapat  terkelompok  sehingga  memudahkan  dalam pemenuhan  hak  pilih  disabilitas  pada  hari pencoblosan.
Sementara  itu  khusus  untuk  penyandang disabilitas  di  ibu  kota  provinsi  Sumatera  Barat yakni  kota  Padang  memiliki  jumlah  penyandang disabilitas paling besar dan menyumbang kategori disabilitas  terbanyak.  Jumlah  pemilih  disabilitas di kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2 Jumlah Pemilih Disabilitas di Kota Padang 2019
Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat
No Klasifikasi Jumlah 1 Tuna Daksa 2.207 2 Tuna Netra 1.180 3 Tuna Rungu/Wicara 1.889 4 Tuna Grahita 2.024 5 Disabilitas Lainnya 2.078 Total 9.378 No Kecamatan Jumlah Pemilih Tuna Daksa Tuna Netra Tuna Rungu Tuna Grahita 1 Padang Selatan 38.300 17 5 17 10 2 Padang Timur 51.701 33 14 30 25 3 Padang Barat 29.250 11 9 15 9 4 Padang Utara 44.353 12 9 29 21 5 Bungus 17.832 7 3 13 6
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 132
Sumber: KPU Kota Padang, Tahun 2019 Dari  tabel  diatas  dapat  terlihat  bahwa  jumlah disabilitas  terbanyak  ada  di  kecamatan  Padang Utara  (212)  dan  kecamatan  dengan  penyandang disabilitas  paling  sedikit  berada  di  kecamatan Bungus  (34).  Padahal  kecamatan  dengan  jumlah pemilih terbanyak ada di kecamatan Koto Tangah dengan 126.100 orang pemilih.

## Sosialisasi
KPU  dalam  melaksanakan  pemenuhan  hak pilih  bagi  penyandang  disabilitas  melakukan sosialisasi baik kepada petugas pelaksana pemilu, pengawas,  rewalan  dan  sampai  pada  penyandang disabilitas  itu  sendiri.  Selain  itu,  KPU  juga melakukan sosialisasi kepada organisasi penyandang  disabilitas  (OPD)  untuk  membuka akses  informasi  kepada  penyandang  disabilitas yang  aktif  dalam  komunitas.  Namun  di  sisi  lain, populasi penyandang disabilitas diluar komunitas masih jauh lebih banyak dan tidak tersentuh akses informasi  kepemiluan.  Penyebabnya,  karena proses  pendidikan  terhadap  pemilih  kepada penyandang  disabilitas  masih  dianggap  kurang sehingga  tidak  mencapai  golongan  masyarakat yang berada diluar komunitas.
Salah  satu  OPD  yang  diundang  KPU  adalah Persatuan  Penyandang  Disabilitas  Indonesia (PPDI)  yang  kini  sudah  berganti  nama menjadi  Perkumpulan  Penyandang  Disabilitas Indonesia yang merupakan organisasi payung dan beranggotakan  beragam  organisasi  disabilitas  di Indonesia  yang  didirikan  pada  tahun  1987.  PPDI memiliki  visi  untuk  menciptakan  partisipasi penuh  dan  persamaan  peluang  penyandang disabilitas  dalam  semua  aspek  kehidupan. Lembaga  ini  berfungsi  sebagai  lembaga
koordinasi  dan  advokasi  bagi  para  anggotanya, sedangkan  bagi  pemerintah  PPDI  merupakan mitra  dalam  pembuatan  berbagai  kebijakan  dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.
Sebagai  lembaga  perkumpulan  disabilitas, PPDI  mempunyai  jaringan  kerja  hampir  disemua provinsi  di  Indonesia  dan  menjadi  bagian  dari anggota  Disabled  People  Internasional.  Mulai tahun  2005,  PPDI  bersama  dengan  organisasi jaringannya  selalu  terlibat  dalam  pemberian konsep  naskah  akademis  bagi  proses  ratifikasi CRPD  sehingga  menjadi  UU  No.  8  Tahun  2016 Tentang  Penyandang  Disabilitas.  Dalam  kerja- kerjanya PPDI memiliki misi yaitu:
Melakukan  koordinasi  dan  konsultasi  tentang semua hal yang berkaitan dengan disabilitas.
Melakukan  advokasi  terhadap  hak  dan peningkatan kesejahteraan disabilitas.
Menyeimbangkan kewajiban dan hak penyandang  disabilitas  sebagai  warga  negara Indonesia.
Mengupayakan  keterpaduan  langkah,  potensi disabilitas  dalam  peningkatan  bagi  kualitas, efektifitas,  efesiensi  dan  relevansi  atas kemitraan yang saling menguntungkan dan bermartabat.
Memberdayakan  penyandang  disabilitas  agar turut berperan serta sebagai pelaku pembangunan yang mandiri, produktif dan berintegrasi.
Mengadakan  kampanye  kepedulian  dan kesadaran bagi masyarakat sebagai
media sosialisasi dan informasi tentang disabilitas kepada berbagai kalangan.
Misi  PPDI  tersebut  memiliki  tujuan  untuk dapat  memperjuangkan  pemberian  hak  bagi penyandang  disabilitas  agar  bisa  memperoleh persamaan peluang dalam semua bidang kegiatan dalam kehidupan serta dapat berpartisipasi penuh sebagai  warga  negara  dalam  pemerintahan  dan pembagunan.
Namun selama ini pihak penyelenggara masih dalam tataran memberikan sosialisasi kepada para penyandang  disabilitas  dalam  hal  untuk  memilih dan  tata  cara  pemilihan.  Hambatan  yang  muncul dari  pihak  Komisi  Pemilihan  Umum  adalah kesulitan  menyampaikan  materi  sosialisasi kepada  penyandang  disabilitas  ( Maulana  et  al., 2020 ).  Demikianlah  bentuk  sosialisasi  yang dilakukan  KPU  provinsi  Sumatera  Barat  di  Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Halaman 133 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat 6 Lubuk Begalung 75.542 31 21 34 24 7 Lubuk Kilangan 36.095 18 17 12 12 8 Pauh 41.371 9 10 11 13 9 Kuranji 94.626 34 15 26 21 10 Nanggalo 37.109 28 15 24 21 11  Koto Tangah  126.100 60 24 33 41 TOTAL 592.279 260 142 244 203
Tabel 3
Bentuk Sosialisasi Pemilu Kepada Disabilitas
disabilitas yang bermukim di luar negeri.
Saat pemilu presiden dan wapres, bagi pemilih penyandang  disabilitas  yang  berdomisili  di  luar negeri  dan  tidak  bisa  menyalurkan  suaranya  di TPSLN, dapat menyalurkan suaranya kepada pos yang  diberikan  kepada  PPLN  di  perwakilan negara Indonesia setempat.
Pemberian  sanksi  dapat  dijatuhkan  kepada orang  yang  membantu  pemilih  penyandang disabilitas apabila dengan sengaja
memberitahukan  pilihan  disabilitas  kepada  orang lain,  dengan  ancaman  sanksi  pidana  penjara minimal  tiga  bulan  dan  maksimal  satu  tahun  dan denda minimal tiga juta rupiah dan maksimal dua belas juta rupiah.
KPU  provinsi  Sumatera  Barat  memberikan akses  dan  fasilitas  dalam  pelayanan  untuk memudahkan  penyandang  disabilitas  mental dalam  memberikan  hak  pilihnya  pada  Pemilu Serentak  tahun  2019.  Berikut  adalah  tabel pemberian  akses  yang  diberikan  okeh  KPU provinsi Sumatera Barat.
Tabel 4 Pemberian Aksesbilitas Bagi Disabilitas
Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat
Sumber: KPU Provinsi Sumatera Barat  Tahun 2019 Berdasarkan  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  KPU provinsi  Sumatera  Barat  melakukan  3  (tiga) program  sosialisasi  dalam  bentuk  workshop, pembekalan  dan  simulasi.  Program  sosialisasi pemilu  ini  tidak  hanya  dilakukan  oleh  KPU  saja sebagai  penyelenggara  pemilu  namun  juga bekerja  sama  dengan  relawan,  dokter  psikiater dan guru-guru disabilitas.

## Memberikan Akses
Penyandang  disabilitas  mendapatkan  berbagai hambatan  yang  membatasi  akses  mereka  dalam keikutsertaannya  dalam  pemilihan  umum,  antara lain:  keterbatasan  akses  informasi,  keterbatasan pengetahuan,
ketidaktersediaan sejumlah instrument  teknis,  dan  persepsi  masyarakat  yang memandang rendah martabat kelompok penyandang disabilitas sebagai pemilih ( Waisnawa & Dewi, 2019 ).
Untuk  tersedianya  sarana  dan  prasarana  yang mudah  diakses  oleh  pemilih  penyandang disabilitas dan terciptanya prinsip luber dan jurdil dalam  penyelenggaraan  pemilu,  maka  KPU merumuskan beberapa regulasi terkait. Peraturan- peraturan  yang  diatur  dalam  undang-undang meliputi:
Selain  Perlengkapan  pemungutan  suara,  KPU juga  mendistribusikan  alat  bantu  tuna  netra  demi menjaga  keamanan,  kerahasiaan,  dan  kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
Dalam memberikan suaranya, pemilih penyandang  disabilitas  bisa  dipandu  oleh  orang lain  yang  telah  ditunjuk  oleh  pemilih  disabilitas dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya.
Dalam  pemilu  legislatif,  asas  kerahasiaan tersebut  juga  berlaku  bagi  pemilih  penyandang
No Bentuk Aksesbilitas Waktu Keterangan 1 Sosialisasi Sebelum Pemilu Semua Disabilitas 2  Kertas Suara Khusus Saat Pemilu Tuna Netra 3 Alat Bantu Saat Pemilu Semua Disabilitas 4  Tempat Di Permudah Saat Pemilu Semua Disabilitas 5 Penerjemah Saat Pemilu Tuna Rungu 6 Pendampingan Saat Pemilu Tuna Grahita
Sumber: KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  pemberian akses  dan  fasilitas  paling  banyak  dilakukan  saat hari H pemilihan. Pada saat pemilu KPU provinsi Sumatera  Barat  memberikan  akses  dan  fasilitas kepada  penyandang  disabilitas  dalam  bentuk kertas  suara  khusus,  alat  bantu,  tempat, penerjemah  dan  pendampingan.  Sementara pemberian  akses  dan  fasilitas  sebelum  pemilu dilakukan dalam bentuk sosialisasi. Namun yang belum  terlihat  adalah  pemberian  akses  dan fasilitas terhadap disabilitas mental .
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Kendala  dalam  Pemenuhan  Hak  Pilih  Bagi Disabilitas  dalam  Pemilu  Serentak  oleh  KPU  di Sumatera Barat
Pemberian  hak  politik  terhadap  masyarakat, terkhusus bagi penyandang disabilitas tentu tidak hanya  menjadi  tugas  dari  pemerintah  sebagai pembentuk  kebijakan.  Dibutuhkan  berbagai upaya  dan  mengajak  berbagai  lembaga  baik  dari pemerintah  ataupun  masyarakat  untuk  ikut  serta dan  terlibat  dalam  rangka  penghormatan, perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  politik penyandang  disabilitas.  Sebagai  penyelenggara pemilu  KPU  mempunyai  kewajiban  dalam memenuhi  hak  politik  semua  masyarakat  pada penyelenggaraan  pemilu  terkhususnya  terhadap masyarakat penyandang disabilitas.
Upaya-upaya  pemenuhan  hak  politik  baik dalam  bentuk  pelibatan  penyandang  disabilitas untuk turut serta aktif dalam setiap proses Pemilu, memberikan  pemahaman  terhadap  masyarakat penyandang  disabilitas  akan  kesamaan  hak  yang dimiliki oleh seluruh masyarakat. Persamaan dan kesetaraan  hak  tersebut  juga  menjadi  bagian  dari hak  politik.  Meskipun  demikian  KPU  sebagai penyelenggara  pemilu  tetap  mengalami  kendala dalam  pemenuhan  hak  pilih  bagi  penyandang disabilitas  dalam  pemilu  serentak  di  Sumatera Barat yaitu:
Paradigma Keluarga Pandangan  atau  paradigma  keluarga  menjadi kendala  internal  terbesar  bagi  penyandang disabilitas  dalam  pemenuhan  hak  pilih.  Masih terdapat keluarga yang tidak memahami hak pilih dan  atau  masih  malu  memberikan  informasi terhadap petugas sehingga data pemilih disabilitas tidak  akurat.  Bagi  sebagian  masyarakat,  cacat yang  dialami  keluarganya  diaggap  sebagai  aib sehingga tidak perlu disebutkan dalam pendataan oleh  petugas.  Kurangnya  pemahaman  mengenai hak politik dalam pemilu juga menjadi salah satu hambatan  yang  ditemukan  oleh  KPU  dalam melakukan  upaya-upaya  pemenuhan  hak  politik, juga  bagi  penyandang  disabilitas  dalam menyalurkan hak politiknya. Pemahaman mengenai  hak  politik  ini  memang  tidak  dapat serta  merta  diterima  oleh  masyarakat  secara  luas dan menyeluruh.
Berdasarkan  hasil  Wawancara  dengan  Icun Sulhadi sebagai Ketua PPDI Kota Padang tanggal 23  Oktober  2020,  hal  ini  muncul  karena  kendala dari  internal  yang  ditemukan  oleh  pemilih penyandang disabilitas sehingga tidak
menggunakan hak pilihnya:
Merasa tidak nyaman. Merasa tidak dihargai.
Merasa tidak dibutuhkan hak suaranya.
Kurangnya sosialisasi kepada pemilih penyandang disabilitas.
Kemudian  ditambah  Kendala  dari  eksternal yang  ditemukan  oleh  pemilih  penyandang disabilitas  sehingga  tidak  menggunakan  hak pilihnya:
Pernah  terjadi  di  suatu  panti  asuhan,  ketika hari  pemilihan  mereka  penyandang  dissabilitas digiring dan diintervensi dalam menggunakan hak suaranya.
Petugas  yang  menjadi  saksi  di  TPS  harusnya memastikan apakah pemilih penyandang disabilitas  ada  pendamping  atau  tidak.  Ada intervensi  dari  pendampingan  petugas  yang bekerja atau tidak.
Untuk  itu,  agar  semua  kendala-kendala  yang dihadapi oleh pemilih penyandang disabilitas bisa diatasi dengan beberapa cara yaitu:
Untuk penyelenggara pemilihan agar membangun  komunikasi  dengan  penyandang disabilitas tentang bagaimana teknis pelayanan di lapangan.
Penyelenggara  pemilihan  hendaknya  terbuka dengan ketidakpahaman terhadap pemilih penyandang disabilitas.
Penyelenggara  pemilihan  harus  lebih  banyak belajar  dari  regulasi  yang  mengatur  dan bagaimana dilapangannya.
Untuk  saran-saran  dari  PPDI  sebagai  OPD belum  pernah  disampaikan  melalui  surat  ke penyelenggara  pemilihan  (KPU).  Namun  pernah disampaikan secara langsung kepada Penyelenggara  pemilihan.  Kemudian  media  juga pernah  menyuarakan  atas  kendala-kendala tersebut  tapi  belum  pernah  sampai  ke  tahap  jalur litigasi.
Pengawasan  dari  bawaslu  atas  pelaksanaan pemenuhan  hak  pemilih  penyandang  disabilitas oleh  Penyelenggara  pemilihan  belum  maksimal. Evaluasi  atas  atas  pelaksanaan  pemenuhan  hak pemilih penyandang disabilitas oleh Penyelenggara pemilihan juga masih minim. Penyandang  disabilitas  memerlukan  tenaga Halaman 135 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat
pendamping  (caregiver)  untuk  memberikan pelayanan  secara  terus  menerus.  Dalam  upaya untuk  memenuhi  kebutuhan  pelayanan  kepada penyandang disabilitas, sudah seharusnya sebagai pendamping,  orang  tua  mengambil  peranan penting  dalam  memberikan  pelayanan  dengan tepat,  penuh  tanggung  jawab,  dan  penuh  kasih sayang ( Rahman & Indrayati, 2019 ).
Paradigma Petugas Pandangan  atau  paradigma  petugas  menjadi kendala  eksternal  bagi  penyandang  disabilitas untuk  memenuhi  hak  pilihnya.  Masih  terdapat petugas  yang  kurang  memahami  serta  memiliki ketertabatasan pengetahuan mengenai pentingnya pendataan  pemilih  penyandang  disabilitas. Seringkali petugas pemutakhiran data menganggap keterangan yang diberikan penyandang  disabilitas  tidak  terlalu  penting sehingga  petugas  tidak  mendatanya  dengan  baik. Seringkali  petugas  pemutakhiran  data  hanya mengira-ngira  mengenai  keberadaan  penyandang disabilitas  tanpa  melakukan  pencocokan  dan penelitian langsung kerumah-rumah masyarakat.
Disamping  itu,  masih  adanya  petugas Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan  Kecamatan  (PPK)  yang  tidak menyeluruh  dalam  mengerti  atau  memiliki pandangan  terhadap disabilitas. Sehingga  kondisi petugas-petugas yang seperti itu, mempunyai rasa kepedulian  yang  kurang,  implementasi  kerja  di lapangan  tidak  sesuai  dengan  aturan  mengenai teknis  pelayanan  bagi  penyandang  disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu.
Berdasarkan  hasil  Wawancara  dengan  Icun Sulhadi sebagai Ketua PPDI Kota Padang tanggal 23  Oktober  2020,  perlakuan  khusus  yang disiapkan  KPU  untuk  hari  H  pemilihan  itu  tidak ditemukan  disetiap  TPS.  Yang  disiapkan  secara khusus hanyalah TPS tertentu yang memiliki data pemilih  penyandang  disabilitas  dengan  jumlah yang besar dan ditempat-tempat tertentu seperti di Lapas. Sedangkan untuk TP yang hanya memiliki data  pemilih  penyandang  disabilitas  hanya beberapa  orang,  itu  tidak  ada  disiapkan  secara khusus.  Sehingga  seharusnya  KPU  melakukan beberapa solusi diantaranya:
Setiap TPS disiapkan secara khusus walaupun tidak  ada  pemilih  penyandang  disabilitas,  namun setidaknya  ada  pelayanan  khusus  seperti  untuk wanita hamil, pemilih usia lanjut, dll.
Setiap petugas TPS  hendaknya diberikan juga
pembekaalan  khusus,  sehingga  ketika  di  hari pemilihan  para  pemilih  disabilitas  mendapatkan keterangan  yang  baik  dari  petugas  sehingga  bisa menggunakan hak suaranya sebagaimana mestinya  tanpa  adanya  intervensi  dari  petugas TPS.  Karena  tidak  semua  pemilih  penyandang disabilitas  yang  paham  cara  penggunaan  alat bantu yang disediakan.
Untuk  mengatasi  kendala  paradigma  petugas pemilu  ini  harus  dilakukan  evaluasi  pasca  hari pemilihan  terkait  pemilih  penyandang  disabilitas oleh KPU itu hanya dilakukan internal KPU. Pada pemilu  2019 ditemukan  evaluasi  oleh  KPU  lebih kurang  hanya  67%  pemilih  penyandaang disabilitas  yang  menggunakan  hak  suaranya. Evaluasi  yang  dilakukan  KPU  hanya  sebatas evaluasi  penghitungan  tersebut,  namun  tidak  ada kelanjutan  evaluasi  sebab  penyandang  disabilitas tersebut tidak menggunakan hak pilihnya.
Minimnya Data Disabilitas
Melihat dari skala jumlah data untuk Sumatera Barat 1.540 untuk Kota Padang (Data dari KPU). Namun  apakah  data  tersebut  valid  atau  tidak? Kendala  di  lapangan  ketika  data  KPU  ini  ingin dikonfirmasi  valid  atau  tidaknya,  pihak  KPU selalu  tidak  siap.  Sedangkan  data  anggota  yang terdaftar di PPDI ada 300 orang campur Laki-laki dan  Perempuan.  Namun  untuk  ketersebaran  data untuk penyandang disabilitas itu sendiri lebih dari 3.000 orang dan ini juga belum data penghitungan data  yang  valid.  Sehingga  menjadi  kendala  dari data yang tidak valid. Harapannya data dari KPU tersebut  valid  karena  KPU  menggunakan pengisian formulir untuk pemilih disabilitas.
Data awal Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu  (DP4)  yang  digunakan  penyelenggara pemilu  tidak  menyebutkan  data  penyandang disabilitas. Informasi berkaitan dengan hal ini pun tidak  terdapat  di  data  pemilu  terakhir.  Informasi mengenai  Penyandang  Disabilitas  sangat  minim sehingga petugas mendapatkan keterbatasan pada pemilih masing-masing kategori disabilitas.
Pada pemilu 2019
terkonfirmasi keterlaksanaan  oleh  KPU  pemenuhan  hak-hak disabilitas  sesuai  dengan  amanat  UU,  pada teorinya  sudah  tapi  belum  mencapai  pada bagaimana  dengan  pendekatannya,  teknisnya, strategi  pengajarannya,  bagaimana  isunya, keterbukaan  keluarga  bersangkutan.  Berdasarkan data  yang  didapatkan  KPU  tersebut  harusnya valid  karena  KPU  memiliki  cost  anggaran  yang besar untuk itu, namun apakah setelah melakukan
Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 136
pendataan  tersebut  KPU  melakukan  pengecekan ulang  atau  tidak.  Keadaan  ini  menimbulkan dualisme data disabilitas antara KPU dan lembaga lain seperti Kementerian Sosial atau OPD di pusat maupun di daerah. Untuk data pemilih di ibu kota provinsi Sumatera Barat sebgai berikut:
Tabel 5
Data Pemilih Seluruh Disabilitas di Kota Padang

## DAFTAR PUSTAKA
Anam, K (2011). Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa . Yogyakarta: Int Media. Halalia,  M.  R.  (2017).  Pemenuhan  Hak  Politik
Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang -Undang  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum  (  KPU  )  Kota  Yogyakarta. Jurnal Supremasi  Hukum , 6 (2),  1–24.  Retrieved  from http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/ Supremasi/article/view/2016
Huda, N. (2011). Ilmu Negara . Jakarta: Rajawali Pers Waisnawa,  I.,  &  Dewi,  A.  (2019).  PEMENUHAN HAK  PILIH  PENYANDANG  DISABILITAS SEBAGAI  PERWUJUDAN  KESETARAAN HAM POLITIK. Kertha Negara :  Journal Ilmu Hukum,  7(11),  1-12.  Retrieved  from  https:// ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/ view/54800 Maulana,  R.,  Amarini,  I.,  &  Kartini,  I.  A.  (2020). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental  dalam  Pemilihan  Umum. Kosmik Hukum , 19 (2), 141–151. https:// doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.8219 Rahman,  M.  S.,  &  Indrayati,  R.  (2019).  Hak  Pilih Penyandang  Disabilitas  dalam  Pemilihan Umum di Indonesia. Lentera Hukum , 6 (1), 151. https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i1.8182
Rahmanto,  T.  Y.  (2019).  Hak  Pilih  Bagi  Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM , 10 (1), 19. https:// doi.org/10.30641/ham.2019.10.19-37
SY,  H.  C.  (2019). Kesetaraan  dalam  Pemilu .  Harian Padang Ekspres.
Halaman 137
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat
Sumber: KPU Kota Padang Tahun 2019 Berdasarkan  tabel  di  atas  bahwa  jumlah seluruh  pemilih  disabilitas  yang  terdaftar  oleh KPU  sebanyak  1173  orang  dengan  rincian  587 laki-laki  dan  586  perempuan.  Namun  yang penyandang  disabilitas  yang  menggunakan  hak pilihnya hanya 761 orang dangan rincian 364 laki -laki  dan  397  perempuan.  Kondisi  ini memperlihatkan
bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi hak pilihnya  bahkan  jumlahnya  bisa  bertambah  lebih banyak dengan perbedaan data disabilitas saat ini.

## IV.  KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan-penjelasan atau uraian -uraian  yang  telah  dikemukakan  pada  bab terdahulu,  maka  dapat  diambil  beberapa kesimpulan sebagai berikut: pemenuhan hak pilih bagi  penyandang  disabilitas  dalam  pemilu serentak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Sumatera  Barat  dilakukan  dengan  melakukan pendataan,  sosialisasi  dan  memberikan  akses. Kendala  dalam  pemenuhan  hak  pilih  yaitu paradigma  keluarga,  paradigma  petugas  dan minimnya data disabilitas.