## Pendahuluan
Rujukan  adalah  jumlah  pasien  yang datang  ke  unit  melalui  rujukan  dari  dinas kesehatan,  petugas  kesehatan,  polisi  dan hukum.  Penderita  rujukan  adalah  pasien yang  diterima  dari  unit  yang  kurang  bisa mendapatkan  layanan  yang  lebih  baik  di unit  dan setelah  perawatan selesai pengobatan dikirim kembali  ke unit pengirim.  Dirujuk  adalah  jumlah  pasien yang  setelah  diperiksa  perlu  dirujuk  ke rumah  sakit  yang  lebih  mampu  di  tahun yang  bersangkutan  (1).  Sistem  rujukan berarti bertujuan menjadi efektif dan efisien pada  saat  yang  sama,  yang  berarti mengurangi  waktu  tunggu  dalam  proses rujukan dan mengurangi rujukan yang tidak perlu  karena  sebenarnya  dapat  ditangani di Perawatan Kesehatan Utama (2).
Seiring berkembangnya  teknologi dan informasi,  sistem  rujukan  kesehatan  juga telah  dimodifikasi  untuk  menjadi  rujukan elektronik.  Referensi  elektronik  dapat ditemukan  di  berbagai  negara  seperti
India, Arab Saudi, Inggris Tenggara, Italia, San  Francisco  dan  United  Kindom  (3,  6).
Rujukan elektronik
memungkinkan komunikasi  dua  arah  antara  fasilitas kesehatan  rujukan  dan  penerima  rujukan.
Penyedia  rujukan  melengkapi  templat elektronik,  di  mana  informasi  catatan kesehatan elektronik yang relevan ditambahkan  secara  otomatis.  Penyedia rujukan  dan  peninjau  dapat  berkomunikasi berulang sampai penerima rujukan memutuskan  untuk  menjadwalkan  janji temu  atau  mereka  berdua  sepakat  bahwa pasien tidak membutuhkannya (4)
Dengan  rujukan  elektronik,  fasilitas kesehatan  diharapkan  dapat  memberikan layanan  yang  efektif  dan  efisien.  Tetapi temuan  implementasi  referensi  elektronik di  Arab  Saudi,  masih  tidak  efisien,  lambat dan  tidak  efektif  (3).  Implementasi  suatu sistem tidak akan berjalan dengan baik jika implementasinya  tidak  sesuai  dengan ketentuan  kebijakan  atau  pedoman.  Salah satu  masalah  dalam  menerapkan  sistem

## Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Biaya Penerapan Rujukan Elektronik
Aplikasi P-Care di Kota Makassar
Factors Related to the Cost of Implementing Electronic Referrals P-Care Application in Makassar City
Hadrianti H. D. Lasari 1 , Era Pratiwi 2 , Rini Aryani Yamin 3
1 Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat
2 Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, Fatersi, Unimerz
3 Prodi DIII Kardiovaskular, Fatersi, Unimerz Email : hadrianti.lasari@ulm.ac.id

## Abstract
Health workers in Indonesia's primary health services use electronic references in the P-care application. Referral is the number of sufferers who come to the unit through referrals from the government, health officials, police and law. This study used electronic reference P-Care at  35  Puskesmas  in  Makassar  City.  This  study  is  a  cross-sectional  analytic  study  using  an online  questionnaire  instrument  distributed  to  46  health  centers,  and  filling  out  35 questionnaires. 7%. Meanwhile, based on age, the characteristics of the most respondents in the age range 26-35 years are 57.1% and the lowest is at the age> 45 years is 2.9%. For the level of education, the highest respondent characteristics were at the level of undergraduate education,  namely  68.6%  and  the  lowest  was  high  school  education  level  was  2.9%. Meanwhile,  most  of  the  working  tenure  characteristics  were  in  the  workplace  6-10  years 42.9% and the lowest working period was 2.9% during the work period of less than 1 year. Respondents  said  they need  a  high  fee  31.4%,  the  rest  said  45.7%  neutral  and  22.9%  not high.  Respondents  who  said  there  was  a  change  after  using  P-Care  electronic  referral, changed 62.9%, 31.4% doubt, and there was no change as much as 5.7%.
Keywords : Electronic Referrals, Primary Health Care, Cost, P-Care
rujukan  adalah  kurangnya  sumber  daya dan  infrastruktur  penting  di  lembaga kesehatan  untuk  menyediakan  layanan kesehatan  minimal  (2).    Penggunaan sistem  informasi  di  fasilitas  kesehatan meminimalisasi biaya dan terbukti mengurangi  biaya  langsung  dan  efektif biaya (7)
Efektivitas  yang  diharapkan  mampu mengurangi  biaya  pelayanan  kesehatan  di fasilitas  kesehatan.  Misalnya  salah  satu peneltian  yang  mengevaluasi  efektivitas biaya  konsultasi  elektronik  menunjukkan potensi penghematan biaya. (8)
Pemerintah telah mengupayakan berbagai  strategi  dan  kebijakan  guna mewujudkan  Sistem  Kesehatan  Nasional (SKN). Salah satunya dengan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) (9). SIKNAS dikembangkan untuk mendukung desentralisasi  dalam  mencapai  Indonesia sehat.  Mengacu  pada  negara-negara  lain yang  telah  mengadopsi  Teknologi  Informasi Kesehatan  (TIK),  praktik  dokter  pada perawatan  primer  di  Australia,  Belanda, Selandia  Baru,  dan  Inggris  cenderung menggunakan  teknologi  informasi  dengan meluas dan multifungsi (10).
Dalam  beberapa  penelitian  Sistem
Informasi Manajemen (SIM) menghubungkan  status  perkawinan,  tingkat pendidikan,
ukuran rumah tangga, pengalaman  kerja,  praktik  sanitasi  pribadi, jumlah  pengawasan,  dan  interaksi  antara pengetahuan pengawas dan jumlah pengawasan dengan kinerja petugas kesehatan (11).
Mengamati  adanya  beberapa  faktor yag  mempengaruhi  SIM  seperti  efektivitas biaya,  karakteristik  sosial  pengguna  dan berbagai  aspek  lainnya  yang  terkait dengan  implementasi  P-Care  SIM  BPJS kesehatan yang ditujukan untuk memudahkan alur pelayanan menyebabkan  perlunya  penelitian  yang mengkaji  faktor-faktor  yang  berhubungan dengan  aspek  ekonomi  rujukan  elektronik aplikasi  P-Care  di  Puskesmas  Kota Makassar.

## Metode Penelitian
Penelitian
ini menggunakan pendekatan  cross  sectional  jenis  penelitian kuantitatif dengan riset survei. Subjek dalam
penelitian  ini  adalah  Puskesmas  dan  rumah sakit  yang  menggunakan  sistem  rujukan elektronik  di  Kota  Makassar  Tahun  2019. Populasi  penelitian  adalah  pengguna  yang terlibat langsung dalam penggunaan menggunakan  sistem  rujukan  elektronik BPJS  Kesehatan  pada  bagian  pendaftaran maupun  tenaga    medis.    Sampel    yang menjadi    sasaran    dalam    penelitian    ini adalah    semua    populasi  penelitian  yaitu tenaga kesehatan yang menggunakan sistem rujukan e l e k t r o n i k BPJS Kesehatan. Setelah memenuhi jumlah sampel  yang diinginkan  dan  kuesioner  telah disebar,  selanjutnya  melakukan  pengolahan dan analisis data.
Analisis  deskriptif  univariat  dilakukan untuk menggambarkan karakteristik responden  dan  melihat  nilai  setiap  variabel. Kemudian  setelah  mengetahui  nilai  setiap variabel,  selanjutnya  melakukan  analisis dengan  menggunakan  SPSS .  Setelah  uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian,  maka  hubungan  antar  variabel  d alam kuesioner dapat dianalisis (12) . Hasil
1.  Analisis Univariat
Tabel Analisis Univariat Tabel 1.  Distribusi Responden berdasarkan Jenis  Kelamin,  Tingkat  Pendidikan, Masa Kerja, dan Usia Karakteristik N % Jenis Kelamin Perempuan 33 94,3 Laki-laki 2 5,7 Total 35 100 Tingkat Pendidikan SMA 1 2,9 Diploma 9 25,7 S1 25 71,4 Total 35 100 Masa Kerja <1 Tahun 1 2,9 1-5 Tahun 11 31,4 6-10 Tahun 16 45,7 > 10 Tahun 7 20,0 Total 35 100 Usia (Tahun) 15-25 4 11,4 26-35 20 57,1 36-45 10 28,6 >45 1 2,9 Total 35 100 Sumber: Data Primer, 2019
Tabel 2 . Distribusi Responden berdasarkan aspek ekonomi Karakteristik Ekonomi N % Biaya penerapan Tidak Tinggi 8 22,9 Netral 16 45,7 Tinggi 11 31,4 Total 35 100,0 Perubahan Tidak Setuju 5 14,3 Netral 5 14,3 Setuju 25 71,4 Total 35 100,0 Sumber: Data Primer, 2019 Pada tabel 1 menunjukkan bahwa dari 46 Puskesmas yang memperoleh kuesioner  online  tentang  penggunaan rujukan elektronik, terdapat 35 Puskesmas yang  mengisi  kuesioner,  sehingga  jumlah subjek  dalam  penelitian  ini  sebanyak  35 responden.  Karakteristik  responden  dalam penelitian  ini  berdasarkan  jenis  kelamin didominasi oleh responden berjenis
kelamin
perempuan, yaitu
94,3%
sedangkan  jenis  kelamin  laki-laki  5,7%.
Sedangkan  berdasarkan  usia, karakteristik responden  terbanyak  pada  rentang  usia 26-35  tahun  adalah  57,1%  dan  terendah pada  usia>  45  tahun  adalah  2,9%.  Untuk tingkat pendidikan, karakteristik responden tertinggi pada tingkat pendidikan  Strata-1  yaitu  68,6%  dan  yang terendah  tingkat  pendidikan  SMA  adalah 2,9%.  Sedangkan  karakteristik  masa  kerja terbanyak  di  tempat  kerja  6-10  tahun 42,9%  dan  masa  kerja  terendah  adalah 2,9%  pada  periode  kerja  kurang  dari  1 tahun.
Pada  tabel  2 menunjukkan karakteristik responden  berdasarkan  aspek  ekonomi, biaya  menerapkan  rujukan  elektronik  P- Care.  Responden  mengatakan  mereka membutuhkan  biaya  yang  tinggi  31,4%, sisanya  mengatakan  netral  45,7%  dan  tidak tinggi  22,9%.  Responden  yang  mengatakan ada perubahan setelah menggunakan rujukan  elektronik  P-Care  ,  berubah  62,9%, ragu  31,4%  dan  tidak  ada  perubahan sebanyak 5,7%.
Tabel  3.  Karakteristik  Jenis  Kelamin,  Pendidikan,    Masa  Kerja  dan  Usia  terhadap  Biaya  Penerapan Rujukan Elektronik Aplikasi P-care di Puskesmas
Variabel Biaya Penerapan Rujukan Elektronik Aplikasi Pcare Total Tidak Tinggi Netral Tinggi Jenis Kelamin n  % n % n % N % Perempuan 7  20 16  45,7  10  28,5 35 100 Laki-laki 1  2,9 0 0 1 2,9 Total 8  22,9  16  45,7  11  31,4 Pendidikan SMA 0  0 1 2,9 1 2,9 35 100 Diploma 2  5,7 5 14,3  3 8,5 S1 6  17,1  10  28,6  7 20 Total 8  2,8 16  45,8  11  31,4 Masa Kerja <1 Tahun 0  0 1 2,86  0 0 35 100 1-5 Tahun 2  5,7 6 17,1  3 8,6 6-10 Tahun 4  11,4  5 14,3  7 20
> 10 Tahun 2  5,7 4 11,4  1 2,8 Total 8  22,8  16  45,8  11  31,4 Usia (dalam tahun) 15-25 1 2,9 3 8,6 1 2,9
35 100 26-35 5  14,3 8  22,9 8 22,9 36-45 2 5,7 5  14,3 1 2,9 >45 0 0 0 0 1 2,9 Total 8  22,9  16  45,8  11 31,3 Sumber: Data Primer, 2019
Tabel  4.  Karakteristik  Jenis  Kelamin,  Pendidikan,    Masa  Kerja  dan  Usia  terhadap Perubahan/perkembangan menggunakan Rujukan Elektronik Aplikasi P-care di Puskesmas
Variabel Perubahan Signifikan Penggunaan Rujukan Elektronik Aplikasi Pcare Total Tidak Tinggi Netral Tinggi Jenis Kelamin n  % n % n % n % Perempuan 1 2,9 10 28,6 22 62,9
35 100 Laki-laki 1 2,9 1 2,9 0 0,0 Total 2 5,7 11 31,4 22 62,9 Pendidikan SMA 0 0 0 0 2 5,7 35 100 Diploma
1 2,9 5 14,3 4 11,4 S1 1 2,9 6 17,1 1 6 45,7 Total 2 5,7 11 31,4 2 2 62,9 Masa Kerja <1 Tahun 0  0 1  2,9 0 0 35 100 1-5 Tahun
1  2,9 4  11,4 6 17,1 6-10 Tahun 1  2,9 3  8,6 1 2 34,3 >10 Tahun 0  0 3  8,6 4 11,4 Total 2  5,7 11  31,4 2 2 62,9 Usia (dalam tahun) 15-25 0 0 2 5,7 3 8,6 35 100 26-35 2 5,7 7 20 1 2 34,3 36-45 0 0 2 14 6 17,1 >45 0 0 0 0 1 2,9 Total 2 5,7 11 31,4 2 2 62,9 Sumber: Data Primer, 2019

## Pembahasan
1. Implementasi BPJS Kesehatan Berdasarkan  UU  No.  24  tahun  2011, Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  akan diselenggarakan  oleh  Badan  penyelenggara Jaminan  Sosial  (BPJS)  yang  mencakup BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS kesehatan menyelenggarakan JKN yang juga merupakan  bagian  dari  Sistem  Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
BPJS merupakan badan hukum publik milik  negara  yang  bersifat  non  profit  dan bertanggung  jawab  kepada  presiden.  BPJS
sendiri  terdiri  atas  Dewan  Pengawas  dan direksi.
SJSN adalah tata cara
penyelenggaraan  jaminan  sosial  oleh  BPJS kesehatan  dan  BPJS  ketenagakerjaan. Sistem  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan perlindungan  sosial  untuk menjamin  seluruh rakyat  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
BPJS kesehatan dalam upaya pelaksanaan  JKN  akan  membayar  kepada fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  seperti puskesmas  dengan  kapitasi.  Sedangkan untuk fasilitas rujukan tingkat lanjutan, BPJS kesehatan  membayar  fasilitas  kesehatan dengan sistem paket Ina Cbgs. Pembayaran BPJS  kesehatan  kepada  fasilitas  kesehatan atas  semua  pelayanan  yang  telah  diberikan kepada peserta paling lambat setelah 15 hari sejak dokumen klaim lengkap diterima.
Pelayanan  yang  diusung  oleh  BPJS kesehatan  dalam  melaksanakan  JKN  terdiri dari dua jenis pelayanan; pelayanan kesehatan  (manfaat  medis)  dan  akomodasi serta ambulan (manfaat non medis).
Prosedur  pelayanan  yang  disiapkan  oleh BPJS  kesehatan  adalah  peserta  yang memerlukan  pelayanan  kesehatan  pertama- tama harus memperoleh pelayanan kesehatan  pada  fasilitas  kesehatan  tingkat pertama  misalnya  puskesmas.  Bila  peserta membutuhkan  pelayanan  tingkat  lanjutan, maka  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama harus  melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan  lanjutan.  Kecuali  dalam  kondisi kegawatdaruratan medis.
Alur  pelayanan  kesehatan dalam pelaksanaan  JKN  digambarkan  seperti bagan di bawah ini.

## Gambar 1. Alur Pelayanan Kesehatan dalam

## JKN
Besaran  pembayaran  kepada  fasilitas kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan  antara  BPJS  kesehatan  dan asosiasi  fasilitas  kesehatan  di  wilayah
tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.
2. Pelayanan BPJS Kesehatan di

## Puskesmas
Puskesmas  adalah  unit  pelaksana teknis  Dinas  kesehatan  kabupaten/kota (UPTD)  yang  bertugas  menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional dinas kesehatan  kabupaten/kota  dan  merupakan unit  pelaksana  tingkat  pertama  serta  ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia.  Pembangunan  kesehatan  yang dimaksud adalah menyangkut penyelenggaraan  upaya  kesehatan  oleh bangsa Indonesia untuk  meningkatkan kesadaran,  kemauan,  kemampuan  hidup sehat  bagi  setiap  orang  agar  terwujud derajat  kesehatan  masyarakat  yang  optimal (13).
Visi  dan  misi  Puskesmas  pun  diatur dengan baik dan sangat jelas. Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan  oleh  puskesmas  adalah tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat. Dengan indikator  lingkungan  sehat,  perilaku  sehat, cakupan  pelayanan  yang  bermutu,  dan derajat kesehatan penduduk kecamatan. Sedangkan misi
pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah menggerakkan pembangunan  berwawasan  kesehatan  di wilayah  kerjanya,  mendorong  kemandirian hidup sehatbagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya, memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan  pelayanan  kesehatan  yang diselenggarakan, memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya. Sasaran dan tanggung jawab Puskesmas mencakup pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan perorangan  adalah  pelayanan  yang  bersifat pribadi ( private goods ) dengan tujuan utama menyembuhkan  penyakit  dan  pemulihan kesehatan  perorangan,  tanpa  mengabaikan pemeliharaan  kesehatan  dan  pencegahan penyakit.  Pelayanan  kesehatan  masyarakat lebih  mengarah  pada  promosi  kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan,  perbaikan  gizi,  peningkatan
kesehatan  keluarga,  keluarga  berencana, kesehatan  jiwa  masyarakat,  serta  berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.
Pelayanan fasilitas kesehatan, khususnya  Puskesmas  terkait  pelaksanaan JKN  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan  RI  No  71  Tahun  2013  Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam aturan tersebut, Definisi  Puskesmas  dalam  program  JKN yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan adalah unit pelaksana teknis Dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan  kesehatan  di  suatu  wilayah. Sedangkan  Puskesmas  perawatan  adalah puskesmas  yang  diberi  tambahan  ruangan dan  fasilitas  untuk  menolong  penderita gawat  darurat  baik  berupa  tindakan  operatif terbatas maupun rawat inap sementara (14).
Tersedianya
berbagai
fasilitas kesehatan di masyarakat mendorong pemerintah  menunjuk  pemberi  pelayanan kesehatan  yang  terbagi  menjadi  pelayanan kesehatan  tingkat  pertama  yang  meliputi rawat  jalan  tingkat  pertama  dan  rawat  inap tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan  tingkat  lanjutan,  dan  pelayanan kesehatan darurat medis.
Lebih  lanjut,  dalam  aturan  tersebut menyebutkan  bahwa  pelayanan  kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan  yang  bersifat  non  spesialistik (primer)  meliputi  pelayanan  rawat  jalan  dan rawat  inap.  Fasilitas  kesehatan  tersebut meliputi  puskesmas  atau  yang  setara, praktik  dokter,  praktik  dokter  gigi,  klinik pratama  atau  yang  setara,  dan  rumah  sakit kelas D pratama atau yang setara.
Rawat  Inap  Tingkat  Pertama  adalah pelayanan  kesehatan  perorangan  yang bersifat  non  spesialistik  dan  dilaksanakan pada  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama untuk  keperluan  observasi,  perawatan, diagnosis,  pengobatan,  dan/atau  pelayanan medis  lainnya,  dimana  peserta  dan/atau anggota  keluarganya  dirawat  inap  paling singkat 1 (satu) hari.
Puskesmas sebagai salah satu
pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama  yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan diwajibkan melaksanakan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Komprehensif yang dimaksud dalam pasal 3 peraturan menteri tersebut berupa
pelayanan  kesehatan  promotif,  preventif, kuratif,  rehabilitative,  pelayanan  kebidanan, dan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan medis,  termasuk  pelayanan  pemeriksaan laboratorium  sederhana  dan  pelayanan kefarmasian.
Pelayanan yang disediakan oleh
Puskesmas  kepada  masyarakat  adalah pelayanan  kesehatan  non  spesialistik  yang meliputi  administrasi  pelayanan,  pelayanan promotif dan preventif, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis, tindakan medis non spesialistik, baik  operatif maupun non operatif, pelayanan obat dan bahan
medis  habis  pakai,  transfusi  darah  sesuai dengan  kebutuhan  medis,  pemeriksaan penunjang  diagnostik  laboratorium  tingkat pratama,  dan  rawat  Inap  Tingkat  Pertama sesuai dengan indikasi medis.
Sedangkan  pelayanan  Rawat  Inap Tingkat  Pertama  dijabarkan  sesuai  dengan indikasi medis  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  16  huruf  h  mencakup;  rawat inap  pada  pengobatan/perawatan  kasus yang  dapat  diselesaikan  secara  tuntas  di Pelayanan  Kesehatan  Tingkat  Pertama; Pertolongan  persalinan  pervaginam  bukan risiko  tinggi;  Pertolongan  persalinan  dengan komplikasi  dan/atau  penyulit  pervaginam bagi Puskesmas PONED; Pertolongan neonatal  dengan  komplikasi;  dan  pelayanan transfusi  darah  sesuai  kompetensi  fasilitas kesehatan dan/atau kebutuhan medis.
Dalam  pelayanan  kesehatan  di  tingkat puskesmas  juga  mencakup  mengenai  obat dan  Alat  Kesehatan  yaitu  alat  kontrasepsi dasar,  vaksin  untuk  imunisasi  dasar,  obat program pemerintah (15).

## 3.  Layanan Primary care (Pcare)
Dalam  melaksanakan  JKN,  BPJS kesehatan  didukung  oleh  Sistem  Informasi dan  Manajemen  yang  dikenal  dengan  SIM BPJS  kesehatan.  SIM  tersebut  memuat empat  komponen  yaitu  sistem  aplikasi,
infrastruktur  dan  jaringan,  komunikasi  data, manajemen  database,  dan  operasional. Untuk  pelayanan  kesehatan  di  Faskes tingkat pertama,
BPJS kesehatan memfasilitas  kesehatan  semisal  puskesmas dengan Aplikasi Pcare. Pcare adalah
sistem informasi pelayanan  pasien  yang  ditujukan  untuk pasien yang berstatus sebagai peserta BPJS kesehatan berbasis komputer dan online via internet .  Pcare  merupakan  aplikasi  yang ditujukan  untuk  melayani  pasien  di  Faskes tingkat  pertama  atau  pelayanan  primer (Puskesmas).
Aplikasi tersebut memungkinkan  pengolahan  data  mulai  dari pendaftaran, penegakan diagnosa,
pemberian terapi hingga pemeriksaan laboratorium  (16).  Juga  merupakan  Aplikasi berbasis  web  ( web  base )  untuk  mendukung bisnis  proses  pelayanan  bagi  peserta  BPJS Kesehatan (17).
Gambar 2. Alur pelayanan Faskes Tingkat I (18)
Pcare merupakan aplikasi yang ditujukan  untuk  melakukan entry data  oleh bagian pendaftaran, dan bagian pengobatan di  puskesmas  atau  fasilitas  kesehatan tingkat  pertama.  SIM  BPJS  kesehatan terkhusus  pada  aplikasi  Pcare  terdiri  dari unsur-unsur  pokok  penunjang  yaitu input, proses dan output . Input aplikasi  Pcare menyangkut data maupun informasi mengenai  data  pasien,  diagnose  penyakit oleh  ahli  medis,  data  mengenai  terapi  yang telah diberikan, hingga pemeriksaan laboratorium. Output nya  adalah  informasi berupa  laporan  pelayanan  pasien  peserta jaminan  kesehatan  nasional  sebagai  salah satu syarat klaim kepada BPJS kesehatan.

## 4.  Sistem Rujukan Aplikasi P-Care
Sistem  Rujukan  pelayanan  kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan  tanggung  jawab  pelayanan  kesehatan secara  timbal  balik  baik  vertikal  maupun horizontal  yang  wajib  dilaksanakan  oleh peserta  jaminan  kesehatan  atau  asuransi kesehatan  sosial,  dan  seluruh  fasilitas kesehatan. Rujukan medis adalah pelimpahan  wewenang  dan  tanggung  jawab untuk  masalah  kedokteran  sebagai  respon terhadap ketidakmampuan fasilitas kesehatan  untuk memenuhi  kebutuhan  para pasien dengan tujuan untuk menyembuhkan
dan  atau  memulihkan  status  kesehatan pasien. Rujukan pelayanan kesehatan dimulai dari pelayanan kesehatan primer dan diteruskan  ke  jenjang  pelayanan  sekunder dan  tersier  yang  hanya  dapat  diberikan  jika ada  rujukan  dari  pelayanan  primer  atau sekunder (19)
Sistem  rujukan  pelayanan  kesehatan dilaksanakan  secara  berjenjang  sesuai kebutuhan medis, yaitu:
a.  Dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat  pertama  oleh  fasilitas  kesehatan tingkat pertama
b.  Jika  diperlukan  pelayanan  lanjutan  oleh spesialis,  maka  pasien  dapat  dirujuk  ke fasilitas kesehatan tingkat kedua
c.  Pelayanan  kesehatan  tingkat  kedua  di faskes  sekunder  hanya  dapat  diberikan atas rujukan dari faskes primer.
d.  Pelayanan  kesehatan  tingkat  ketiga  di faskes  tersier  hanya  dapat  diberikan atas  rujukan  dari  faskes  sekunder  dan faskes  primer.  Pelayanan  kesehatan  di faskes  primer  yang  dapat  dirujuk langsung  ke  faskes  tersier  hanya  untuk kasus yang sudah ditegakkan diagnosis dan  rencana  terapinya,  merupakan pelayanan  berulang  dan  hanya  tersedia di faskes tersier.
Ketentuan pelayanan rujukan berjenjang dapat dikecualikan dalam kondisi: terjadi  keadaan  gawat  darurat;  Kondisi kegawatdaruratan mengikuti ketentuan yang berlaku. Bencana;
Kriteria bencana ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  atau Pemerintah Daerah. Kekhususan permasalahan  kesehatan  pasien;  untuk kasus  yang  sudah  ditegakkan  rencana terapinya  dan  terapi  tersebut  hanya  dapat dilakukan  di  fasilitas  kesehatan  lanjutan. Pertimbangan  geografs;  dan  pertimbangan ketersediaan fasilitas (19)

## 5.  Analisis  Aspek  Ekonomi  Rujukan Elektronik P-Care
Pemanfaatan
rujukan elektronik aplikasi  P-Care  berdasarkan  aspek  sosial dan  aspek  biaya  memiliki  nilai  yang  baik. Responden menjawab bahwa rujukan elektronik  dari  aplikasi  P-Care  memerlukan biaya  aplikasi  yang  tinggi  sebesar  31,4%, sisanya  mengatakan  mereka  ragu-ragu 45,7%  dan  tidak  tinggi  sebanyak  22,9%. Biaya yang digunakan untuk mengimplementasikan  rujukan  elektronik
dari  aplikasi  P-Care  di  Primary  Health  Care termasuk  biaya  pengadaan  laptop,  jaringan internet  dan  gaji  tambahan  untuk  petugas yang  memiliki  dua  tugas  sekaligus  yaitu memberikan  layanan  kesehatan  kepada masyarakat  dan  memasukkan  data  pada Rujukan elektronik P-care.
Beberapa biaya yang diperlukan untuk penerapan rujukan P-care elektronik termasuk  biaya  satu  kali,  seperti  biaya pelatihan,  biaya  rutin  seperti  biaya  sumber daya  manusia,  perangkat  keras  seperti laptop,  perangkat  lunak,  dan  pembiayaan langsung.  Namun  berdasarkan  penelitian penghematan  biaya  karena  menggunakan teknologi  informasi  kesehatan,  diperkirakan 36,5%  hingga  78,5%.  Secara  keseluruhan ditemukan  bahwa  penerapan  sistem  Fast Cost  Fast  dapat  diimplementasikan  dengan cara yang hemat biaya
untuk mengembangkan sistem informasi kesehatan,  dan  sistem  komputer  secara umum, yang akan memiliki insiden kesalahan  yang  disebabkan  oleh  teknologi yang lebih rendah (20).
Meskipun  membutuhkan  biaya  tinggi dalam  implementasinya,  rujukan  elektronik ini  memberikan  dampak  perubahan  yang lebih  baik  pada  sistem  rujukan  di  Primary Health Care di mana responden mengatakan ada  perubahan  62,9%,  sisanya  menjawab ragu  sebanyak  31,4%  dan  tidak  ada perubahan sebanyak 5,7%.
Umumnya Sistem
perawatan kesehatan  memiliki  ciri    waktu  tunggu  yang sudah  lama,  kekurangan  jumlah  staf  dan sumber  daya  keuangan  yang  terbatas. Walau  demikian meskipun  investasi  TI  akan membutuhkan biaya dimuka yang signifikan, ini akan lebih dari seimbang dengan efisiensi proses  dan  penghematan  biaya  dalam jangka panjang (21).

## Kesimpulan
Penggunaan  rujukan  elektronik  dalam aplikasi  P-Care  membutuhkan  biaya  tinggi pada aplikasi mereka. Biaya tinggi berbanding  lurus  dengan  perubahan  yang dirasakan oleh pengguna setelah penerapan rujukan  elektronik  P-Care  di  Primary  Health Care. Namun, penting untuk memperhatikan biaya  tinggi  penerapan  rujukan  perawatan elektronik  karena  biaya  perangkat  keras, perangkat lunak, implementasi,
pemeliharaan,  biaya  dukungan  seperti  gaji petugas kesehatan.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  Kementerian  Riset  dan  Pendidikan Tinggi  yang  telah  memberikan  kesempatan dan dukungan berupa pembiayaan penelitian  melalui  hibah  penelitian  dosen pemula pelaksanaan tahun 2019.

## Daftar Pustaka
1. Kementerian  Kesehatan  RI.  Menteri Kesehatan RI No: 129/Menkes/SK/II/2008 Standar Pelayanan  Minimal  Rumah  Sakit. 2008; 2. Ratnasari  D.  Analisis  Pelaksanaan Sistem  Rujukan  Berjenjang  Bagi Peserta  JKN  di  Puskesmas  X  Kota Surabaya Analysis of The Implementation  of  Tiered  Referral System  for  Participant  of  National Health  Security  at  Primary  Health Center  X  of  Surabaya.  2017;5:145–
54.
3. Alshami  M,  Almutairi  S,  Househ  M. The  Implementation  Experience  of  an Electronic  Referral  System  in  Saudi Arabia : A Case Study. 2014;138–42.
4. Kim  Y,  Chen  AH,  Keith  E,  Jr  HFY, Kushel  MB.  Not  Perfect  ,  but  Better : Primary Care  Providers ’ Experiences with  Electronic  Referrals  in  a  Safety Net Health System. 2009;614–9.
5. Buja A, Toffanin R, Rigon S, Sandonà P,  Carrara  T,  Damiani  G,  et  al.
Determinants  of  out-of-hours  service users ’ potentially inappropriate referral or non-referral to an emergency department : a retrospective  cohort  study  in  a  local health authority , Veneto. 2016; 6. Goldthorpe  J,  Sanders  C,  Macey  R,
Gough  L,  Rogers  J,  Tickle  M. Exploring implementation of an electronic referral management system  and  enhanced  primary  care service  for  oral  surgery :  perspectives of patients , providers and practitioners. 2018;1–14. 7. Harno K, Araja E. Clinical effectiveness  and  cost  analysis  of patient  referral  by  videoconferencing in orthopaedics. 2015;219–25.
8. Anderson  D,  Villagra  V,  Coman  EN,
Zlateva  I,  Hutchinson  A,  Villagra  J,  et al.  A  Cost-Effectiveness  Analysis  of Cardiology  eConsults  for  Medicaid Patients. Am J Manag Care. 2018;24(1):e9–16.
9. Presiden  RI.  Peraturan  Presiden  RI Nomor  72  Tahun  2012  Tentang Sistem Kesehatan Nasional. 2012;
10. Audet  A-M,  Squires  D,  Doty  MM. Where  Are  We  on  the  Diffusion Curve? Trends and Drivers of Primary
Care  Physicians’  Use  of  Health Information  Technology.  Health  Serv Res  [Internet].  2014  Feb  [cited  2014 Apr 4];49(1pt2):347–60. Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.11 11/1475-6773.12139/abstract 11. Kawakatsu  Y,  Sugishita  T,  Tsutsui  J, Oruenjo  K,  Wakhule  S,  Kibosia  K,  et al.  Individual  and  contextual  factors associated  with  community  health workers  ’  performance  in  Nyanza Province  ,  Kenya :  a  multilevel analysis. 2015;1–10.
12. Yamin S, Kurniawan H. Generasi baru mengolah  data  penelitian  dengan
Partial  Least  Square  Path  Modeling. Jakarta: Salemba Infotek; 2011.
13. Kementerian Kesehatan RI. Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  No. 128/Menkes/SK/II/2004 Kebijakan Dasar  Pusat  Kesehatan  Masyarakat. 2004.
14. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri  Kesehatan  RI  No  71  Tahun
2013  Tentang  Pelayanan  Kesehatan Pada  Jaminan  Kesehatan  Nasional.
2013;
15. HDLasari  H.  Analisis  Penerimaan Sistem  Informasi  Manajemen  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  Layanan  Primary  Care  Di Puskesmas  Kota  Makassar  Tahun 2014. J Kesehat Servqual. 2016;1. 16. Wibowo  H.  Pcare,  Sistem  Informasi Pelayanan BPJS Kesehatan [Internet]. 2013. Available from: http://masheri2013.wordpress.com/20
14/01/02/pcare-lagi-setelah-1-hari- pemakaian/ 17. Devisi  Teknologi  Informasi.  User Manual  Aplikasi  FASKES  (  PCU  ).
2013.
18. Siswadi.  Peran  BPJS  Kesehatan dalam  Penjaminan  Kesehatan  Dasar. In:  Seminar  peran  teknologi  untuk meningkatkan mutu, efektifitas,
pelayanan  dan  keselamatan  pasien pada  layanan  primer.  Yogyakarta;
2014.
19. Primasari KL. Analisis Sistem Rujukan Jaminan  Kesehatan  Nasional  RSUD. Dr.  Adjidarmo  Kabupaten  Lebak.  J ARSI. 2015;
20. Baylis  TB,  Kushniruk  AW,  M.Borycki E.  Low-Cost  Rapid  Usability  Testing for  Health  Information  Systems :  Is  it
Worth the Effort ?  Stud Health
Technol Inform. 2012;363–8.
21. Gyedu  A,  Baah  EG,  Boakye  G, Ohene-Yeboah  M,  Otupiri  E,  Stewart BT.  Quality  of  referrals  for  elective surgery at a tertiary care hospital in a developing country: An opportunity for improving  timely  access  to  and  cost- effectiveness  of  surgical  care.  Int  J
Surg [Internet]. 2015;15:74–8. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsu.2015.01 .033