## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
1 Pangestika Raras Harimurti
2 I Ketut Seregig
3 Suta Ramadan
Affiliation 1,2,3 Universitas Bandar Lampung
Email pangetikaararas@gmail.com

## Date Submission
1 January 2024
Date Accepted 15 January 2024
Date Published 31 January 2024
DOI 10.52249

## PENJATUHAN
PUTUSAN PIDANA TERHADAP PERKARA PENIPUAN PROYEK  PEMBANGUNAN  AMENITAS KAWASAN PARIWISATA DI KABUPATEN
PESISIR  BARAT  (Studi  Putusan  Nomor 17/Pid.B/2022/PN.Tjk).

## Abstract
Fraud cases are a crime that has recently been frequently reported in  newspapers,  magazines  and  other  mass  media  and  has experienced quite a serious increase. Article 378 of the Criminal Code  states  that  a  person  who  commits  a  crime  of  fraud  is threatened  with  a  maximum  prison  sentence  of  4  years.  The purpose of this research is to find out, understand and analyze the factors that cause perpetrators to commit criminal acts of fraud in the Tourism Area Amenity Development Project in Pesisir Barat Regency  based  on  Decision  Number  17/Pid.B/2022/PN.Tjk  as well as the Imposition of Criminal Decisions on Criminal Cases of Fraud. Tourism Area Amenity Development Project in Pesisir Barat Regency based on Decision Number 17/Pid.B/2022/PN.Tjk. The research method used is a normative juridical  and  empirical  approach,  using  secondary  and  primary data, obtained from literature studies and field studies, and data analysis  using  normative  juridical  analysis.  The  results  of  the research  are  factors  in  the  occurrence  of  criminal  acts  of  fraud using the financing method, namely due to several factors such as the  defendant's  lack  of  understanding  of  religion,  apart  from internal factors, there are factors that influence the defendant in committing  fraud,  such  as  environmental  conditions  and  the condition  of  the  defendant's  residence  which  supports  the occurrence of the crime. This, the defendant's low education and economic conditions were also very influential in the occurrence of this crime Keywords: Criminal act; Economy; Thievery.

## Abstrak
Kasus  penipuan  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang akhir-akhir  ini  sering  diberitakan  baik  melalui  koran, majalah,  maupun  media  massa  lainnya  yang  mengalami peningkatan  cukup  serius.  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  Pasal  378  menegaskan  bahwa  seseorang  yang melakukan  kejahatan  penipuan  diancam  dengan  sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Faktor  Penyebab  Pelaku  Melakukan  Tindak  Pidana Penipuan  Proyek  Pembangunan  Amenitas  Kawasan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Putusan Nomor  17/Pid.B/2022/PN.Tjk  serta  Penjatuhan  Putusan Pidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Proyek
Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN.Tjk. Metode penelitian yang digunakan yaitu  yuridis  normatif  dan  pendekatan  empiris, menggunakan  data  sekunder  dan  primer,  yang  diperoleh dari  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan,  dan  analisis data  dengan  analisis  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian Faktor-faktor  terjadinya  tindak  pidana  penipuan  dengan modus  pembiayaan  yaitu  dikarenakan  adanya  beberapa faktor  seperti  faktor  kurangnya  pemahaman  terdakwa terhadap agama, Selain faktor internal adapun faktor yang mempengaruhi  terdakwa  dalam  melakukan  penipuan, seperti keadaang lingkungan serta keadaan tempat tinggal terdakwa  yang  mendukung  terjadinya  tindak  pidana tersebut,  lalu  rendahnya  Pendidikan  terdakwa  serta keadaan  ekonomi  pun  sangat  berpengaruh  dalam terjadinya tindak pidana ini
Kata Kunci : Tindak Pidana; Ekonomi; Pencurian.

## PENDAHULUAN
Kasus  penipuan  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  akhir-akhir  ini  sering diberitakan  baik  melalui  koran,  majalah,  maupun  media  massa  lainnya  yang  mengalami peningkatan cukup serius.(Aulia Ulfah Al Islam Kalisalak & Terbuka, 2019) Dari waktu ke waktu  kasus  penipuan  dikalangan  masyarakat  tersebut  tidak  pernah  ada  ujungnya  atau tidak  ada  habisnya.  Makin  banyak  seseorang  yang  melakukan  penipuan  dengan  alasan faktor  ekonomi  yang  lemah  dan  ingin  mendapatkan  uang  dengan  mudah  sehingga membuat  pelaku  melakukan  tindak  pidana  tersebut.  Penipuan  bisa  terjadi  melalui  media sosial  ataupun  secara  langsung  seperti  penipuan  terhadap  proyek  Pembangunan.(Rosalia Dika Agustanti & Ahmad Nur Setiawan, 2021)
Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang  peruntukan  bagi  masyarakat  untuk  menunjang  pencapaian  kesejahteraan  sosial, tujuan ekonomi, dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan.(Fadhila, 2021) Untuk  meningkatkan  keindahan  suatu  wilayah  maka  pemerintah  membangun  sebuah Kawasan Pariwisata dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung agar tempat wisata tersebut mampu menarik pengunjung untuk datang ketempat tersebut. Dalam pembangunan tempat wisata, pemerintah menawarkan ataupun melelang proyek/pekerjaan kepada perusahaan- perusahaan  yang  mampu  menyelesaikan  proyek  pembangunan  itu.  Namun  ada perusahaan-perusahaan  yang memanfaatkan  hal  tersebut  untuk  melakukan tindak  pidana seperti penipuan agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak (Unas, 2019).
Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring dengan kemajuan jaman, padahal penipuan merupakan prilaku tercela  karena  dapat  menimbulkan  rasa  saling  tidak  percaya  dan  akibatnya  merusak kehidupan  seseorang  itu  sendiri.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pasal  378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun. Walaupun demikian hal tersebut masih kurang efektif dalam memberantas pelaku penipuan (Siregig et al., 2021).
Pelaku  tindak  pidana  penipuan  biasanya  menggunakan  modus  agar  korban  tertarik untuk  mengikuti  apa  yang  dikatakan  oleh  pelaku,  seperti  kasus  yang  terjadi  pada  bulan Desember  Tahun  2019  bertempat  dirumah  terdakwa yang  beralamatkan  di  jalan  Karimun Jawa Perum Indah Sejahtera, Blok A No. 1 Kelurahan Sukarame Bandar Lampung. Pada saat itu  terdakwa  mendatangi  rumah  saksi  yang  berinisial  HT  dengan  mengatakan  bahwa dirinya  mendapatkan  jatah  proyek  dari  Bupati  Kabupaten  Pesisir  Barat  yaitu  proyek pembangunan  amenitas  dikawasan  pariwisata  Krui  Tanjung  Setia  dengan  nilai  Rp. 2.000.142.232,- (dua milyar serratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah). Setelah disampaikan tentang penganggaran proyek tersebut, terdakwa meminta HT untuk menyerahkan  uang  sebesar  Rp.  250.000.000,-  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dirumah terdakwa pada senin tanggal 9 desember 2019. Pada saat serah terima terdakwa menelpon Bupati aktif Kabupaten Pesisir Barat untuk meyakinkan saksi HT jika benar proyek tersebut sudah positif didapatkan oleh terdakwa (Mecinius et al., 2023).
Bulan  maret  2020  terdakwa  menghubungi  HT  untuk  meminjam  uang  sebesar  Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan keluarga, pinjaman tersebut diberikan oleh  HT  di  Jalan Alam  Flora  Way Halim  dengan  disaksikan  oleh  anak kandung  HT  yang berinisial RNA dan sudah dikembalikan pada Tanggal 14 April 2020. Pada Tanggal 6 Mei 2020  HT  menyuruh  kedua  anaknya  serta  seorang  kerabatnya  untuk  datang  kerumah terdakwa  dengan  maksud  meminta  uang  agar  proyek  tersebut  dikembalikan  karena terdakwa berjanji untuk membayar uang tersebut setelah proyek tidak berhasil didapatkan. Namun terdakwa mengatakan belum bisa mengembalikannya sehingga HT membuat surat pernyataan bahwa uang itu akan dikembalikan pada Tanggal 22 Juni 2020. Namun setelah membuat  surat  pernyataan  tersebut  terdakwa  menghilang  dan  tidak  bisa  dihubungi  oleh HT  hingga  akhirnya  HT  melaporkan  terdakwa  ke  kepolisian,  karena  hal  itu  terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun. Karena hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti terhadap  Faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  penipuan  dengan  modus modal  pembiayaan  proyek  pembangunan  amenitas  kawasan  pariwisata  di  kabupaten pesisir barat dan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana penipuan dengan modus  modal  pembiayaan  proyek  pembangunan  amenitas  kawasan  pariwisata di kabupaten pesisir barat (Wirjono, 2003).
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  yang dituangkan  dalam  penulisan  skripsi  dengan  judul  Penjatuhan  Putusan  Pidana  Terhadap perkara  Penipuan  Proyek  Pembangunan  Amenitas  Kawasan  Pariwisata  Di  Kabupaten Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN.Tjk).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini digunakan dua pendekatan untuk menyelesaikan permasalah yang ada yaitu pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Empiris. Pendekatan Yuridis Normatif merupakan  Pendekatan  dengan  melihat  masalah  hukum  sebagai  kaidah  yang  dianggap sesuai  dengan  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normatif  ini  dilakukan  studi kepustakaan  (Library  Research)  terhadap  hal-hal  yang  bersifat  teoritis  yaitu  suatu pendekatan  yang  dilakukan  dengan  mempelajari  asas-asas  hukum  dalam  teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan Empiris meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian
terhadap objek penelitian dengan cara wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN
Faktor  Penyebab  Pelaku  Melakukan  Tindak  Pidana  Penipuan  Proyek  Pembangunan Amenitas  Kawasan  Pariwisata  Di  Kabupaten  Pesisir  Barat  berdasarkan  Putusan  Nomor 17/Pid.B/2022/PN.Tjk
Pengertian  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan hukum  larangan  yang  mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi barangsiapa  melanggar  larangan  tersebut  sesuai  dengan  aturannya.(Fadlian,  2020)  Tindak pidana  adalah  keselurahan  peraturan-peraturan  yang  menentukan  perbuatan  apa  yang merupakan tindak pidana serta hukuman apa yang dapat di jatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut.(Mulkan & Wulandari, 2022)
Dalam  arti  luas  penipuan  bisa  diartikan  sebagai  kebohongan  yang  dibuat  untuk keuntungan pribadi, menurut Pasal 378 KUHP penipuan ialah Barang siapa dengan maksud hendak  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum  dengan memakai  nama  palsu  atau  martabat  (hoednigheid)  palsu  dengan  tipu  muslihat,  ataupun rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun.  Kasus  penipuan  sendiri merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  mengalami  peningkatan  cukup  serius.(Sudin  et  al., 2022)  Dari  waktu  ke  waktu  kasus  penipuan  dikalangan  masyarakat  tersebut  tidak  pernah ada ujungnya atau tidak ada habisnya. Makin banyak seseorang yang melakukan penipuan dengan  alasan  faktor  ekonomi  yang  lemah  dan  ingin  mendapatkan  uang  dengan  mudah sehingga membuat pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Namun tidak hanya itu saja saja  yang  dapat  mempengaruhi  seseorang  untuk  dapat  melakukan  tindakan  penipuan tersebut (Agustanti, 2018).
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang,  Polda  Lampung, dan  Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung  menjelaskan  bahwa  terjadinya  tindak  pidana penipuan itu disebabkan oleh adanya beberapa faktor, yaitu (Jainah, 2017):

## 1. Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi
Bapak  I  Wayan  Suardi  selaku  Jaksa  di  Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung menjelaskan  bahwa  Faktor  ekonomi  sangatlah  berpengaruh  untuk  membuat  seseorang melakukan tindak pidana penipuan. apabila seseorang mengalami kesusahan dalam bidang perekonomian  maka  akan  dapat  mengganggu  akal  pikirannya  sehingga  berakibat  orang akan mengalami stres berat. Dampak stres berat yang di alami membuat pelaku tidak lagi dapat mengontrol dirinya serta akan melakukan apapun untuk dapat memenuhi kebutuhan pelaku tersebut tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.
Bapak  I  Wayan  Suardi  Kembali  menjelaskan,  rendahnya  tingkat  pendidikan  formal dalam  diri  seseorang  tentunya  dapat  menimbulkan  dampak  terhadap  masyarakat  dan membuat seseorang mudah terpengaruh untuk melakukan suatu tindakan kejahatan tanpa memikirkan akibat dari hasil perbuatannya itu sendiri. Seperti dalam kasus tindak pidana penipuan, karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah sehingga para pelaku tidak berpikir dampak dari perbuatan tersebut bsa membuat dirinya dipenjara dan sungguh
sangat  merugikan  orang  lain.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  Pendidikan  serta ekonomi  yang  rendah  ikut  mempengaruhi  keadaan  jiwa,  tingkah  laku,  sehingga  mereka dapat melakukan kejahatan seperti tindak penipuan.

## 2. Faktor lingkungan serta keadaan tempat tinggal
Tindak  pidana  penipuan  merupakan  Tindakan  manusia  terhadap  manusia  lainnya didalam  masyarakat.(Rahmanto,  2019)  Oleh  karena  itu  manusia  adalah  anggota  dari masyarakat maka tindak pidana penipuan tentunya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat.(Sumadi,  2015)  Lingkungan  sosial  tempat  hidup  seseorang  sangat  berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan (Moeljatno, 2002).
Dari hasil wawancara penulis kepada Bapak I Wayan Suardi selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri  Bandar  Lampung  yang  menangani  kasus  tersebut,  bahwa  bukan  hanya  pengaruh faktor  lingkungan  sosial  yang  ikut  berperan  akan  timbulnya  tindak  pidana  tetapi  faktor keadaan  tempat  tinggal  korban  pun  ikut  juga  mempengaruhi  kejahatan  seperti  tindak pidana  penipuan.  Melihat  Adanya  kesempatan  serta  penghasilan  yang  menggiurkan membuat  terdakwa  berpikir  memiliki  kesempatan  dan  berani  untuk  melakukan  tindak pidana  penipuan  tanpa  memikirkan  akibat  dari  tindakannya  tersebut,  padahal karena  hal tersebut  membuat  kerugian  yang  besar  bagi  korbannya.  Maka  dari  itu  keadaan  tempat tinggal korban juga ikut adil dalam menentukan faktor tindak pidana penipuan.

## 3. Faktor media dan teknologi
Media  merupakan  sarana  yang  sangat  efektif  dalam  menyebarluaskan  informasi kepada masyrakat  luas,  karena dengan biaya  yang  relatif  sesuai  dengan  kemampuan  dan dapat  dijangkau  dengan  masyarakat.  Faktor  yang  meliputi  media  dan  teknologi  disini seperti media cetak, dan media online seperti internet.(Atika et al., 2018). Bapak Sunaryadi selaku  penyidik  Subdit  II  Unit  Direskrimun  di  Polda  Lampung  menjelaskan  bahwa perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan, pengaruh tersebut meliputi  dua  sisi  yaitu  pengaruh  positif  dan  pengaruh  negatif.  Dengan  adanya  teknologi yang  canggih  seperti  saat  ini  tentunya  membuat  masyrakat  lebih  mudah  untuk mendapatkan  informasi.  Tapi  dibalik  hal  positif  tersebut  ada  juga  hal  negatif  yang  dapat ditimbulkan  seiringnya  bertambahnya  kemajuan  teknologi  seperti  adanya  aplikasi  chat seperti BBM, Line, serta Whatsapp. Karena adanya aplikasi tersebut membuat para pelaku lebih mudah untuk melakukan penipuan.
Bapak  Sunaryadi  Kembali  menjelaskan bahwa  rata-rata  penipuan  dilakukan  dengan menggunakan  media  online  seperti  whatsapp  dan  telpon.  Biasanya  pelaku  menggunakan modus  meminta  pertolongan  dengan  menjadi  saudara  atau  orang  yang  kita  kenal  agar pelaku mendapatkan simpati dari korbannya untuk diberikan bantuan.
4. Kurangnya pemahaman terhadap agama
Penyebab  terjadinya  suatu  kejahatan  ditentukan  pada  persoalan  keharmonisan, berdasarkan  penelitian  penulis  terhadap  Bapak  Safruddin  selaku  hakim  di  Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengatakan, semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhannya melalui  perantara  agama  yang  dianutnya  maka  semakin  dekat  pula  seseorang  untuk melakukan tindak kejahatan. Jika seseorang tidak memahami betul akan agamanya, dapat menyebabkan  imannya  menjadi  lemah  sehingga  dia  mudah  tergoda  untuk  melakukan kejahatan seperti tindak pidana penipuan. Kurangnya pemahaman mereka terhadap agama
mengakibatkan  terdakwa  tidak  mampu  membedakan  mana  yang  baik  dan  buruk,  serta mana yang halal dan  haram, jadi kurangnya pemahaman seseorang terhadap agama akan mengakibatkan kontrol sosialnya tidak kuat sehingga mudah melakukan kejahatan.
Bapak  Sunaryadi  selaku  Penyidik  Subdit  II  Unit  Direskrimun  di  Polda  Lampung menambahkan  bahwa  salah  satu  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  penipuan  karena pemahaman pelaku terhadap agama, oleh karena itu terdakwa berani melakukan Tindakan tersebut tanpa memikirkan dampak serta dosa yang akan diperolehnya karna Tindakan itu.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dapat  diartikan  bahwa  terjadinya  tindak  pidana penipuan yaitu dikarenakan adanya beberapa faktor seperti faktor kurangnya pemahaman terdakwa  terhadap  agama,  Selain  faktor  internal  adapun  faktor  yang  mempengaruhi terdakwa dalam melakukan penipuan, seperti keadaang lingkungan serta keadaan tempat tinggal  terdakwa  yang  mendukung  terjadinya  tindak  pidana  tersebut,  lalu  rendahnya Pendidikan  terdakwa  serta  keadaan  ekonomi  pun  sangat  berpengaruh  dalam  terjadinya tindak  pidana  ini  yang  mana  karena  rendahnya  ekonomi  maka  pelaku  memikirkan  cara untuk  dapat  memenuhi  kebutuhannya, serta  media  dan  kemajuan  teknologi  pun  menjadi salah  satu  bagian  dari  faktor  tersebut,  karena  dengan  adanya  perkembangan  teknologi tersebut dijadikan senjata pelaku untuk melancarkan aksinya (Zulaika & Hadi, 2021).
Penjatuhan  Putusan  Pidana  Terhadap  Perkara  Tindak  Pidana  Penipuan  Proyek Pembangunan  Amenitas  Kawasan  Pariwisata  di  Kabupaten  Pesisir  Barat  berdasarkan Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN.Tjk.
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  keadilan, kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  sosial  menjadi  kenyataan.(Miswardi  et  al.,  2021)  Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.(Hasaziduhu Moho, 2019)  Pengertian  penegakan  Hukum  pidana  dapat  diartikan  sebagai  penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai  dengan  kewenangannya  masing-masing  menurut  aturan  aturan  hukum  yang berlaku. (Sukadi, 2011)Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Dalam menegakan hukum tentunya harus terdapat  pihak  yang  dapat  melakukannya  seperti  kepolisian,  Jaksa,  serta  hakim  yang mengadili para pelaku tindak pidana (Amrani & Ali, 2015).
Hakim  dalam  pemeriksaan  suatu  perkara  juga  memerlukan  adanya  pembuktian, dimana  hasil  tersebut  akan  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  memutus perkara.(Tardjono,  2021)  Pembuktian  merupakan  tahapan  yang  paling  penting  dalam pemeriksaan  di  persidangan.  Pembuktian  bertujuan  untuk  memperoleh  kepastian  bahwa suatu  peristiwa  atau  fakta  yang  diajukan  ini  benar-benar  terjadi,  guna  mendapatkan putusan  hakim  yang  benar  dan  adil.  Hakim  tidak  dapat  menjatuhkan  suatu  putusan sebelum  nyata  baginya  bahwa  peristiwa  tersebut  benar-benar  terjadi,  yakni  dibuktikan kebenarannya, sehingga Nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.
Menurut Bapak Safruddin Selaku Jaksa Penuntut Umumdi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung,mengatakan bahwa terdakwa Andre Herliandi dituntut pidana yaitu:
1. Menyatakan terdakwa Andre Herlian Bin H Pujiono bersalah melakukan tindak pidana penipuan  sebagaimana  dakwaan  pertama  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  378 KUHP.
2. Pidana penjara selama 3 (tiga tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Menurut Bapak Safruddin Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, bahwa terdapat  unsur  unsur  yang  menjadi  pertimbangan  dalam  memberikan  dakwaan,  yaitu (Baharudin et al., 2023):
1. Unsur Barang Siapa
Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja atau siapapun juga. Unsur ini  dimaksudkan  untuk  menentukan  tentang  siapakah  yang  duduk  sebagai  Terdakwa dan  apakah  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  atau  tidak tergantung  kepada  terpenuhinya  atau  tidaknya  unsur  pasal  yang  disangkakan kepadanya,  hal  ini  untuk  menghindari  error  in  persona.  Didepan  persidangan  telah diajukan  terdakwa  yang  bernama  Andre  Herlian  bin  H.  Pujiono,  pada  saat  dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana di depan persidangan  ia  terdakwa  membenarkan  identitas  dirinya  sebagaimana  tertera  dalam surat dakwaan sehingga merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan  perbuatan  pidananya.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut Majelis Hakim menilai unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi.
2. Unsur  Dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan hukum,  dengan  memakai  nama  atau  martabat  palsu  dengan  tipu  muslihat,  ataupun rangkaian  kebohongan  menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu kepadanya  atau  supaya  memberi  hutang  maupun  menghapuskan  piutang Mempertimbangkan  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  dipersidangan  melalui keterangan  saksi-saksi  serta keterangan Terdakwa  dikaitkan dengan  barang  bukti  yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa benar pada awalnya pada sekitar bulan November tahun 2019 Terdakwa datang kerumah Saksi H.  Tarnok  dan  menyampaikan  kalau  dirinya  mendapatkan  jatah  proyek  dari  Bupati Kabupaten  Pesisir  Barat  berupa  proyek  pembangunan  Amenitas  Kawasan Pariwisata/Penahan  Gelombang/Talut  di  KPPN  Krui  Tanjung  Setia  DSKP  Kabupaten Pesisir Barat dengan nilai Rp.2.000.142.232,00 (dua miliar seratus empat puluh dua ribu dua  ratus  tiga  puluh  dua  Rupiah)  untuk  tahun  anggaran  2020  dan  proyek  akan didapatkan paling lambat dibulan April 2020, dan saat itu Terdakwa juga menyampaikan kalau dirinya tidak ada modal untuk mengerjakan proyek tersebut, sehingga Terdakwa menawarkan  proyek  tersebut  kepada  Saksi  H.  Tarnok  dan  nantinya  keuntungan  dari pengerjaan proyek tersebut akan dibagi dua diantara Terdakwa dan Saksi H. Tarnok, dan Terdakwa  meminta  kepada  Saksi  H.  Tarnok  untuk  menyiapkan  uang  sejumlah Rp.500.000.000,00  (lima  ratus  juta  Rupiah)  sebagai  uang  fee/uang  muka  untuk mendapatkan proyek tersebut (WITORO, 2014).
Sebelum Saksi H. Tarnok menyerahkan uang tersebut, pada sekitar bulan November 2019 Terdakwa mengajak Saksi H. Tarnok untuk menemui Bupati Kabupaten Pesisir Barat dirumah Bupati Kabupaten Pesisir yang beralamat di Jl. Mataram No.58 Kelurahan Enggal Kacamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, namun saat pertemuan tersebut tidak  ada  membicarakan  masalah  proyek  sebagaimana  yang  dijanjikan  oleh  Terdakwa kepada  Saksi,  dan  selanjutnya  pada  sekitar  bulan  Maret  tahun  2020  Terdakwa  mengajak Saksi H. Tarnok untuk menemui Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dengan
mengendarai  kendaraan  masing-masing  dimana  saat  itu  itu  Saksi  H.  Tarnok  berangkat dengan  mengajak  tetangganya  yang  bernama  Syafrudin,  sedangkan  Terdakwa  berangkat bersama  rekannya  yang  bernama  Yano,  dengan  tujuan  Terdakwa  mau  memperlihatkan lokasi proyek yang dijanjikannya kepada Saksi H. Tarnok, dan kemudian atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut akhirnya Saksi H. Tarnok merasa yakin dan percaya lalu Saksi H. Tarnok menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.500.000,00 (lima  ratus  juta  Rupiah),  dan  Saksi  H.  Tarnok  dijanjikan  akan  mendapatkan  proyek pembangunan  Amenitas  Kawasan  Pariwisata/Penahan  Gelombang/Talut  di  KPPN  Krui Tanjung  Setia  DSKP  Kabupaten  Pesisir  Barat  dengan  nilai  Rp.2.000.142.232,00  (dua  miliar seratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua Rupiah) untuk tahun anggaran 2020, dan  proyek  tersebut  dijanjikan  akan  didapatkan  paling  lambat  pada  bulan  April  2020 (Soerodibroto, 2003).
Pada bulan April 2020 Saksi H. Tarnok menanyakan kepada Terdakwa terkait proyek pembangunan  Amenitas  Kawasan  Pariwisata/Penahan  Gelombang/Talut  di  KPPN  Krui Tanjung  Setia  DSKP  Kabupaten  Pesisir  Barat  dengan  nilai  Rp.2.000.142.232,00  (dua  miliar seratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua Rupiah) untuk tahun anggaran 2020 tersebut,  namun  saat  itu  Terdakwa  menyampaikan  kalau  proyek  tersebut  ditunda  karena ada wabah corona sehingga dilakukan refocusing dari kementerian Keuangan sebagaimana termuat  dalam  Surat  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  No:  S-247/MK.07/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan barang/jasa dana alokasi khusus  (DAK)  Fisik  Tahun  anggaran  2020  (Refocusing),  dan  kemudian  Saksi  H.  Tarnok meminta agar uangnya dikembalikan namun saat itu Terdakwa belum bisa mengembalikan dengan  alasan  uangnya  sudah  terpakai  untuk  memberi  kepada  “orang  dalam”  agar mendapatkan  proyek,  dan  kemudian  Terdakwa  berjanji  akan  mengembalikan  uang  milik Saksi H. Tarnok sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tersebut pada tanggal 22  Juni 2020  sebagaimana  surat  pernyataan yang dibuat  oleh  Terdakwa  tertanggal 06  Mei 2020, namun setelah Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut Terdakwa menghilang dan  tidak  bisa  dihubungi  oleh  Saksi  H.  Tarnok,  hingga  akhirnya  Saksi  H.  Tarnok melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian, selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan  oleh  pihak  Kepolisian  Polda  Lampung  sekitar  kurang  lebih  2  (dua)  tahun kemudian  setelah  Saksi  H.  Tarnok  melaporkan  kepada  pihak  Kepolisian.  Proyek pembangunan  Amenitas  Kawasan  Pariwisata/Penahan  Gelombang/Talut  di  KPPN  Krui Tanjung  Setia  DSKP  Kabupaten  Pesisir  Barat  sebagaimana  yang  telah  dijanjikan  oleh Terdakwa akan diberikan kepada Saksi H. Tarnok pada kenyataannya pada bulan Juni 2020 proyek pengerjaan pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata/Penahan Gelombang/Talut  di  KPPN  Krui  Tanjung  Setia  DSKP  Kabupaten  Pesisir  Barat  telah dikerjakan  oleh  CV.  Agung  Perdana  dan  bukan  Saksi  H.  Tarnok  yang  mendapatkannya sebagaimana  yang  telah dijanjikan  oleh Terdakwa, dan  terkait  uang  yang  telah Terdakwa terima  dari  Saksi  H.  Tarnok  sejumlah  Rp.500.000.000,00  (lima  ratus  juta  Rupiah)  telah Terdakwa  pergunakan  untuk  memenuhi  kebutuhannya  sendiri  sehingga  akibat  dari perbuatan  Terdakwa  tersebut,  Saksi  H.  Tarnok  mengalami  kerugian  sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) (Jainah, 2018).
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama atau
martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya“  telah  terpenuhi  oleh  perbuatan terdakwa karena semua unsur  dari Pasal 378 KHP telah terpenuhi (Soekanto, 2004), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama. Adapun barang bukti yang ajukan oleh Penuntut Umum berupa:
1. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari HT kepada AH sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan pada tanggal 09 Desember 2019  yang  ditandatangani  oleh  AH  diatas  materai  6000  dan  dibubuhkan  cap/stempel PT.Sumber Sarana Mulia.
2. 1  (satu)  lembar  Surat  Pernyataan  yang  dibuat  dan  ditandatangani  di  atas  materai  6000 oleh AH pada tanggal 06 Mei 2020 yang isinya AH mengaku telah menerima uang dari HT sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan sudah dikembalikan sebesar  Rp.  50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  sisanya  sebesar  Rp.  500.000.000,- (lima  ratus  juta  rupiah)  akan  dikembalikan  pada  tanggal  22  Juni  2020.  1  (satu)  lembar Tulisan  Tangan  AH  yang  isinya  Kegiatan  Proyek  Pembangunan  Amenitas  Kawasan Pariwisata / Penahan Gelombang / Talut di KPPN Krui Tanjung Setia DSKP Kab. Pesisir Barat  tahun  anggaran  2020  dengan  nilai  Rp.  2.000.142.232,-  (dua  miliar  seratus  empat pulah dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) volume 1.465 meter kubik;dan
3. 1  (satu)  lembar  Surat  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  :  S-247  / MK.07/2020, tanggal 27 Maret 2020 Perihal Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020 (Refocusing)
Selanjutnya  Bapak  Safruddin  selaku  Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang menjelaskan, Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap terdakwa  yaitu  adanya  alasan  yang  memberatkan  serta  yang  meringangkan.  Adapun  hal yang memberatkan terdakwa yaitu (Andi, 2008) :
1. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
2. Tidak ada perdamaian dengan korban.
Selain  alasan  yang  memberatkan  terdapat  alasan  peringan  dalam  memutuskan perkara terdakwa yaitu  (Ilyas & Mustamin, 2022):

## 1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Serta Terdakwa mengaku bersalah Berdasarkah hal tersebut maka hakim memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa Andre Herlian bin H. Pujiono tersebut diatas terbukti secara sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Penipuan”  sebagaimana  dalam dakwaan alternative pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun
3. Menyatakan  masa  penangkapan  dan  penahahan  yang  telah  dijalani  terdakwa dikurangkan seleuruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  hal  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  yaitu karena adanya unsur unsur berdasarkan Pasal 378 KUHP yang telah terpenuhi, keterangan saksi yang telah disumpah didalam persidangan, adanya barang bukti, serta adanya alasan yang memberatkan serta meringankan terdakwa dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai untuk terdakwa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  permasalahan  yang  sudah  dijelaskan,  maka  dapat  di  artikan  bahwa terjadinya tindak pidana penipuan yaitu dikarenakan adanya beberapa faktor seperti faktor kurangnya  pemahaman  terdakwa  terhadap  agama,  Selain  faktor  internal  adapun  faktor yang  mempengaruhi  terdakwa  dalam  melakukan  penipuan,  seperti  keadaang  lingkungan serta keadaan tempat tinggal terdakwa yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, lalu  rendahnya  Pendidikan  terdakwa  serta  keadaan  ekonomi  pun  sangat  berpengaruh dalam  terjadinya  tindak  pidana  ini  yang  mana  karena  rendahnya  ekonomi  maka  pelaku memikirkan  cara  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhannya,  serta  media  dan  kemajuan teknologi  pun  menjadi  salah  satu  bagian  dari  faktor  tersebut,  karena  dengan  adanya perkembangan teknologi tersebut dijadikan senjata pelaku untuk melancarkan aksinya.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  yang  menjadi  pertimbangan  dalam  penjatuhan putusan  pidana  terhadap  perkara  Penipuan  adalah  adanya  barang  bukti  untuk membuktikan  bahwa  teerdakwa  benar  melakukan  hal  tersebut,  lalu  adanya  saksi  yang dihadirkan  di  persidangan  untuk  menjelaskan  kronologi  kejadian  tersebut,  serta  adanya alasan  pemberat  serta  meringankan.  Adapun  unsur-unsur  yang  menjadi  pertimbangan hakim di pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yaitu Unsur Barang Siapa dan Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan  memakai  nama  atau  martabat  palsu  dengan  tipu  muslihat  ataupun  rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya  memberi  hutang  maupun  menghapuskan  piutang.  Dua  unsur  tersebut  menjadi pertimbangan  hakim  dalam  menentukan  apakah  pelaku  benar  benar  bersalah  atau  tidak, dan Terdakwa di putus bersalah oleh Hakim dengan pidana penjara selama dua tahun
Untuk mencegah adanya penipuan, diharapkan aparat penegak hukum agar melakukan  sosialisai  terkait  tindak  pidana  penipuan  agar  Masyarakat  yang  masih awam  dapat  memahami  dan  mengetahui  jika  ada  penipuan  dan  langsung menghubungi pihak kepolisian. Sebagai Masyarakat kita harus  lebih waspada dan berhati-hati terhadap penipuan dengan cara tidak menerima jika ada tawaran dari oknum yang ingin memberikan suatu proyek atau yang lainnya dengan syarat harus membayar berupa uang dengan nilai tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustanti,  R.  D.  (2018).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas. Rechtidee , 13 (1), 82–103.
Amrani,  H.,  &  Ali,  M.  (2015).  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Perkembangan  Dan Penerapan, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada .
Andi, H. (2008). Asas–Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008 . Jakarta: Rineka Cipta.
Atika,  J.,  Minawati,  R.,  Ekobudi  Waspada,  A.,  Studi  Pascasarjana  Institut  Seni  Indonesia Padang Panjang, P., Studi Desain Komunikasi Visual, P., Seni Rupa Dan Desain, F., & Teknologi  Bandung,  I.  (2018).  Iklan  Layanan  Masyarakat  Peduli  Sampah.  In Jurnal Proporsi (Vol. 3, Issue 2).
Aulia Ulfah Al Islam Kalisalak, R. M., & Terbuka, U. (2019). Urgensi Karakteristik Warganegara Demokratis Pada Abad Ke Dua Puluh Satu . Http://E-
Journal.Unipms.Ac.Id/Index.Php/Citizenship
Baharudin, B., Ramadhan, S., & Rizki, M. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mempunyai Dalam Milik Sesuatu Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Menangkap  Ikan  (Studi  Putusan  No:  484/Pid.  Sus/2022/Pn.  Tjk). Jurnal  Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana , 5 (1), 737–749.
Fadhila,  A.  P.  (2021). Tinjauan  Kriminologi  Dalam  Tindakan  Penipuan E-Commerce  Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan Pada Masa Pandemi Covid-19 .
Https://Katadata.Co.Id/0/Analisisdata/5f7c5da0cc927/Kenali-Maraknya-Penipuan- Online-Saat-Pandemi
Fadlian,  A.  (2020).  Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam  Suatu  Kerangka  Teoritis. Jurnal Hukum Positum , 5 (2), 10–19.
Hasaziduhu  Moho.  (2019).  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia  Menurut  Aspek  Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. Jurnal Warta Dharmawangsa , 13 (1). Ilyas, A., & Mustamin, M. (2022). Asas-Asas Hukum Pidana . Kerja Sama Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia.
Jainah,  Z.  O.  (2017).  Pertimbangan  Hakim  Untuk  Dilakukan  Rehabilitasi  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Golongan  I  (Studi  Putusan  No.  290/Pid. Sus/2016/Pn. Gns). Keadilan Progresif , 8 (1). Jainah, Z. O. (2018). Kapita Selekta Hukum Pidana. Tangerang: Tira Smart .
Mecinius, M., Ramasari, R. D., & Seftiniara, I. N. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana  Pemalsuan  Merek  Dagang. Jleb:  Journal  Of  Law,  Education  And  Business , 1 (2), 214–226.
Miswardi,  Nasfi,  &  Antoni.  (2021).  Etika,  Moralitas  Dan  Penegak  Hukum  Ethics,  Morality And Law Enforcement. Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah , 15 (2).
Moeljatno, S. H. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta .
Mulkan,  H.,  &  Wulandari,  M.  (2022).  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Kepemilikan Senjata  Api  Ilegal  Yang  Disalahgunakan  Yang  Mengakibatkan  Matinya  Seseorang. Doktrina: Journal Of Law , 5 (2), 275–287. Https://Doi.Org/10.31289/Doktrina.V5i2.7513 Rahmanto,  T.  Y.  (2019).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Berbasis
Transaksi Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 19 (1), 31.
Https://Doi.Org/10.30641/Dejure.2019.V19.31-52
Rosalia  Dika  Agustanti,  &  Ahmad  Nur  Setiawan.  (2021).  Tindak  Pidana  Penipuan  Pada Transaksi  E-Commerce  Di  Masa  Pandemi  Covid-19  . Era  Hukum :  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Hukum , 19 (1), 183–202.
Siregig,  K.,  Ramadhan,  S.,  &  Nasawijaya,  M.  Y.  (2021).  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap Pelaku  Tanpa  Hak  Mentransmisikan  Informasi  Dan  Dokumen  Elektronik  Yang Mengandung Kesusilaan. Jurnal Gagasan Hukum , 3 (02), 123–136. Soekanto, S. (2004). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .
Soerodibroto, S. (2003). Kuhp Dan Kuhap Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada .
Sudin,  P.  P.,  Magdalena,  R.,  Priowirjanto,  E.  S.,  &  Soeikromo,  D.  (2022).  Penyalahgunaan Akun  Instagram  Perihal  Penipuan  Jual  Beli  Secara  Online  Ditinjau  Dari  Uu  Ite  Dan Pasal 378 Kuhp Tentang Penipuan. Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss) , 5 (1), 20–26. Https://Doi.Org/10.34007/Jehss.V5i1.842
Sukadi,  I.  (2011).  Matinya  Hukum  Dalam  Proses  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia  (The Powerless Of Law In The Process Of Law Enforcement In Indonesia). In Risalah Hukum (Vol. 7, Issue 1).
Sumadi,  H.  (2015).  Kendala  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Penipuan  Transaksi Elektronik Di Indonesia. In Jurnal Wawasan Hukum (Vol. 33, Issue 2).
Tardjono,  H.  (2021).  .  .  (2021).  Urgensi  Etika  Profesi  Hukum  Sebagai  Upaya  Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan , 2 (2), 51– 64.
Unas,  S.  (2019).  Kajian  Yuridis  Terhadap  Bentuk  Putusan  Hakim  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi. Lex Et Societatis , 7 (4).
Wirjono, P. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama , 17. Witoro,  A.  (2014).  Upaya  Kepolisian  Dalam  Penanggulangan  Balapan  Liar  Di  Kabupaten Bantul. Jurnal Ilmu Hukum , 1–16.
Zulaika, A., & Hadi, A. (2021). Tindak Pidana Penipuan Pada Pembangunan Dan Pengadaan Fasilitas Umum (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana , 5 (3), 380–389.