## Wajah Hukum

## Ketentuan Hukum Mengenai Mangkir dalam Omnibus Law
Febri Jaya 1 , Alvin Lauw 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam
2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam Correspondence email : febri.jaya@uib.ac dan alvinlauw2889@gmail.com
Abstrak. Banyaknya  regulasi  yang  ada  di  Indonesia  sering  kali  memberikan  dampak  berkurangnya  keefektifan  pelaksanaan aturan  perundang-undangan  yang  dikarenakan  adanya  saling  tumpang  tindih  antar  aturan.  Dengan  diberlakukannya  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja,  maka  banyak  aturan  ketenagakerjaan  yang  diubah  salah  satunya  terkait dengan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  kajian  terhadap  perubahan ketentuan  dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  tentunya  mempengaruhi  hak  dan  kewajiban  antara  pekerja  dan  pengusaha, perubahan  ini  harus  dapat  dipahami  oleh  pekerja  maupun  pengusaha  sehingga  undang-undang  ini  dapat  berlaku  secara  efektif. Melalui  penelitian  hukum  normatif  maka  dapat  diketahui  bahwa  ada  beberapa  hal  yang  kemudian  perlu  dibahas  terkait  dengan berlakunya  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja.  Sebagai  hasil  pembahasan,  penelitian  ini menguraikan mengenai mangkir dan hak-hak pengusaha jika pekerja mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebelum waktu perjanjian berakhir.
Kata Kunci : Cipta Kerja, Mangkir, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Abstract. The number of existing regulations in Indonesia often has the effect of reducing the effectiveness of implementing laws and regulations due to  the overlap  between  regulations.  With the  enactment  of  Act  Number 11 of  2020 on Job  Creation, many labor  regulation  have  been  changed,  one  of  which  is  related  to  a  specific  time  work  agreement.  Therefore,  this  study  aims  to conduct a study on change to the provision in the employment agreement for a certain period of time, which certainly affects  the rights and obligation between worker and employment, this change must be understood by both worker and employment. Through normative legal research, it can be seen that there are a number of things that need to be discussed in relation to the enactment of Act Number 11 of 2020 on Job Creation. As a result of discussion, this study describes absenteeism and the rights of employment if the worker terminates the employment agreement for a certain period of time before the end of the agreement.

## Keywords: Job Creation, Absenteeism, Fixed Time Work Agreement

## PENDAHULUAN
Kehadiran  hukum  ketenagakerjaan  secara  keseluruhan  adalah  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi pekerja dan pengusaha. Satu dan lain hal, pembentukan hukum ketenagakerjaan bertujuan untuk menjaga harmonisasi antar pekerja dan pengusaha agar terjalin suatu hubungan yang baik untuk menciptakan suasana perekonomian yang baik pula.
Keseimbangan pemberian perlindungan hukum bagi pekerja dan pengusaha tentu akan berdampak pada proses realisasi  kegiatan  usaha  yang  memberikan  kesempatan  berimbang  bagi  pekerja  dan  pengusaha  untuk  melakukan segala  tindakan  dan/atau  perbuatan  hukum.  Bilamana  pengusaha  melakukan  perbuatan  dan/atau  tindakan-tindakan yang  berlawanan  dengan  hukum,  maka  pekerja  memiliki  hak  untuk  membantah  (atau  melawan)  melalui  mekanisme hukum yang ada.
Berlaku  juga  sebaliknya,  bila  pekerja  yang  melakukan  pelanggaran  atas  hukum  ketenagakerjaan,  maka pengusaha  secara  teoritis  memiliki  hak  pula  untuk  mempersoalkan  pelanggaran  tersebut  sesuai  dengan  mekanisme hukum  yang  berlaku.  Dalam  hubungan  industrial  akan  selalu  terjadi  perbedaan  pendapat  atau  serikat  pekerja/serikat buruh.  Padahal  hubungan  antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja  merupakan  hubungan  yang didasari oleh kesepakatan para pihak mengikatkan hubungan kerja. 1
Salah satu hal yang menurut hemat Penulis menarik untuk dibahas ikhwal perlindungan pekerja dan pengusaha adalah  dalam  hal  pembuatan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu.  Secara  sekilas  tentu  pembuatan  perjanjian  tersebut merupakan hal  yang mudah dan tidak memiliki persoalan  yang  rumit.  Sesuai dengan  hukum yang berlaku,  siapapun pihak  yang  melakukan  pengakhiran  perjanjian  sebelum  jangka  waktu  perjanjian  berakhir,  maka  pihak  tersebut memiliki kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada pihak satunya tersebut.
Namun penerapan hukum tidaklah mudah bilamana salah satu pihak sejak awal telah memiliki itikad yang tidak baik dalam melaksanakan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Sebagai salah satu contoh, pekerja yang secara sengaja maupun tidak melakukan tindakan berupa alpa (tidak hadir bekerja) selama 5 hari berturut-turut
1 Velis  Alicia  Pui,  “Analisis  Yuridis  Penyelesaian  Sengketa  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Terhadap  Tenaga  Kerja  Asing Melalui Mediasi (Studi Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam)”, Jurnal Wajah Hukum, Volume 4 No 2, 2020, hlm. 445.

## Febri Jaya dan Alvin Lauw, Ketentuan Hukum Mengenai Mangkir dalam Omnibus Law
tanpa  alasan  yang  jelas.  Sesuai  dengan  ketentuan  hukum  ketenagakerjaan  yang  berlaku,  tentu  tindakan  pekerja tersebut merupakan kualifikasi tindakan mangkir sehingga pekerja yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
Pertanyaan  lanjutan  atas  tindakan  mangkir  tersebut  adalah  apakah  segala  kewajiban  pekerja  telah  terpenuhi dengan baik? Tentu dalam keadaan ini, sesuai dengan kebiasaan dalam hukum perusahaan yang ada, seorang pekerja yang mengundurkan diri lazimnya melakukan berbagai tindakan sebagai konsekunsi logis atas berakhirnya hubungan kerjanya  dengan  pengusaha,  seperti  seraha  terima  pekerjaan  sampai  dengan  serah  terima  segala  dokumen  terkait dengan pekerjaan.
Dalam  hal  pekerja  mangkir  terdapat  hak-hak  pengusaha  yang  tentu  harus  dilindungi  secara  hukum.  Agar pengusaha  tidak  mengalami  tindakan-tindakan  hukum  yang  merugikan,  menurut  hemat  penulis,  perlu  ada  kajian secara  komprehensif  terhadap  perlindungan  hak-hak  pengusaha  saat  pekerja  mangkir  terutama  terhadap  pekerja- pekerja  yang  masih  terikat  PKWT.  Isu  ini  merupakan  salah  satu  yang  layak  untuk  dibahas  selain  isu-isu  lain  yang pernah menjadi pembahasan saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. 2 Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin meneliti hal-hal sebagai berikut:
1. Bagaimana  keadaan  pekerja  dapat  dikualifikasi  mangkir  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja serta aturan turunannya?
2. Bagaimana  hak  pengusaha  saat  pekerja  dengan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  mengakhiri  perjanjian  sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir?

## METODE
Metode penelitian merupakan bagian dalam suatu penelitian yang menjelaskan jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan pendekatan dalam penelitian ilmiah. Selanjutnya, penelitian merupakan: “suatu sarana pokok dalam pengembangan  ilmu  pengetahuan  maupun  teknologi  yang  disimpulkan  dengan  tujuan  mengungkapkan  kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sehingga melalui proses penelitian serta analisa terhadap data ada”. 3 Fungsi penelitian adalah untuk “mendapatkan kebenaran dari  segi  epistemologis dengan  pengertian  kebenaran harus dilihat dari epistemologi”. 4 Adapun penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum secara normatif. Sesuai  dengan  literasi  hukum  secara  kepustakaan 5 merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan-bahan pustaka lainnya yang lazimnya dinamakan data sekunder, untuk diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. 6
Ilmu hukum merupakan satu disiplin keilmuan yang memiliki karakter yang khas yang dengan sifat normatif. 7 Fokus  perhatian  ilmu  hukum  normatif  ialah  mengubah  keadaan  serta  menawarkan  penyelesaian  terhadap permasalahan kemasyarakatan yang konkret maupun potensial. 8 Dalam pembentukan hukum, proses konkretisasi dan individualisasi  peraturan  hukum  yang  bersifat  umum  dihubungkan  dengan  peristiwa  konkret. 9 Usia  suatu  peraturan perundang-undangan seringkali menyebabkan kekosongan dalam pengaturan subtansi hukum. Oleh karena itu, dalam aspek  penegakan  hukum  terhadap  peraturan  perundang-undangan  tersebut  tentu  tetap  harus  memperhatikan  kaedah- kaedah hukum yang telah ada. 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kualifikasi karyawan Mangkir Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja
Sebelum membahas lebih lanjut aturan perundang-undangan yang mengatur tentang kualifikasi karyawan yang mangkir di perusahaan maka perlu terlebih dahulu dibahas apa yang dimaksud dengan mangkir. Berdasarkan Kamus Besar  Bahasa  Indonesia,  mangkir  adalah  tidak  datang  (ke  sekolah,  ke  tempat  kerja,  dan  sebagainya);  absen.  Dari pengertian tersebut diketahui bahwa mangkir adalah keadaan dimana seseorang tidak datang ke tempat kerja atau yang biasanya disebut dengan absen.
Di Undang-Undang Cipta Kerja  sendiri  aturan mengenai pekerja yang mangkir diatur dalam Pasal 154A yang berbunyi:
2 Febri Jaya, “Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Pasca Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Omnibus Law”, Jurnal Kertha Semaya, Volume 8, No. 12, 2020, hlm. 1887-1888.
3 Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta,  RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 1.
4 Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum , (Jakarta, Kencana, 2014), hlm. 20.
5 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Op. Cit., hlm. 23-24.
6 Ibid. hlm. 14.
7 Ibrahim, Johnny. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang, Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 12.
8 Ibid. hlm. 293.
9 Ibid.
10 Ibid . hlm. 158-159.

## Febri Jaya dan Alvin Lauw, Ketentuan Hukum Mengenai Mangkir dalam Omnibus Law
“(1) hubungan kerja dapat terjadi karena: j. pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut- turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;”
Dalam aturan tersebut diketahui bahwa untuk dikategorikan mangkir adalah:
1. Tidak masuk bekerja selama 5 hari kerja atau lebih
Setiap  pekerja  diwajibkan  untuk  menjalankan  pekerjaannya  di  lokasi  kerja  yang  telah  ditentukan  oleh pengusaha.  Tidak  hadirnya  pekerja  tentu  mengganggu  proses  operasional  perusahaan  yang  mengakibatkan kerugian  perusahaan  terutama  jika  tidak  ada  informasi  terkait  alasan  pekerja.  Dengan  diberikannya  jangka  waktu maka  diberikan  perlindungan  kepada  pengusaha  untuk  mengambil  tindakan  lainnya  yang  tidak  merugikan perusahaan seperti mencari pekerja baru untuk menggantikan posisi pekerja yang tidak masuk.
2. Tidak ada keterangan yang tertulis dengan bukti yang sah
Dalam Undang-undang sendiri diatur bahwa tidak semua jenis mangkir dapat dikategorikan sebagai tindakan menuju  putusnya  hubungan  kerja  sebab  di  dalam  Undang-Undang  sendiri  diatur  alasan-alasan  mangkir  yang dilindungi dalam undang-undang seperti yang ada di dalam Pasal 153 (1) Undang-Undang Cipta Kerja:
“Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh dengan alasan:
a. berhalangan  masuk  kerja  karena  sakit  menurut  keterangan  dokter  selama  waktu  tidak  melampaui  12  (dua belas) bulan secara terus-menerus;
b. berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
c. menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
d. menikah;
e. hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
f. mempunyai  pertalian  darah  dan/atau  ikatan  perkawinan  dengan  pekerja/buruh  lainnya  di  dalam  satu perusahaan;
g. mendirikan,  menjadi  anggota  dan/atau  pengururs  serikat  pekerjalserikat  buruh,  pekerja/buruh  melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
h. mengadukan  pengusaha  kepada pihak  yang berwajib  mengenai  perbuatan  pengusaha  yang  melakukan  tindak pidana kejahatan;
i. berbeda  paham,  agama,  aliran  politik,  suku,  warna  kulit,  golongan,  jenis  kelamin,  kondisi  fisik,  atau  status perkawinan; dan
j. dalam  keadaan  cacat  tetap,  sakit  akibat  kecelakaan  kerja,  atau  sakit  karena  hubungan  kerja  yang  menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.”
Alasan  tersebut  tidak  dapat  dijadikan  dasar  putusnya  hubungan  kerja  sekalipun  karyawan  bisa  saja  tidak bekerja sampai 5 (lima) hari atau bahkan lebih. Oleh sebab itu maka selain alasan-alasan diatas maka jika pekerja tidak  masuk  bekerja  dapat  dianggap  sebagai  sebuah  tindakan  mangkir  yang  dapat  berakibat  putusnya  hubungan kerja.
3. Telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis
Menurut  Yahya  Harahap,  “Pemanggilan  adalah  perintah  menghadiri  sidang  pada  hari  yang  ditentukan. Sedangkan panggilan dalam arti luas meliputi tindakan hukum pemberitahuan atau aanzegging ( notification ), yang antara lain; pemberitahuan putusan PTA dan MA, permintaan Banding, memori, kontra memori banding dan lain- lain”. 11 Hal hal lain ini termasuk segala pemanggilan dalam konteks perdata seperti surat pemanggilan karyawan. Tujuan dari pemanggilan ini  adalah untuk mengetahui tindakan apa  yang  hendak dilakukan oleh pekerja maupun pengusaha dan mencari kesepakatan jika terdapat sebuah permasalahan yang mengakibatkan pekerja mangkir.
Sedangkan  Yang  dimaksud  dengan  pemanggilan  secara  patut  adalah  panggilan  untuk  buruh  dimana pemanggilan tersebut dilakukan secara tertulis ke alamat tempat tinggal pekerja tercatat berdasarkan data diri yang diberikan  pekerja  kepada  pengusaha.  Tenggang  waktu  pemanggilan  sendiri  tidak  diatur  dalam  Undang-undang nomor  Cipta  Kerja,  namun  di  dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  diatur  jangka  waktu  antara  pemanggilan pertama maupun kedua yaitu paling sedikit 3 hari kerja.
Namun  Undang-undang  ketenagakerjaan  sendiri  tidak  memberikan  kejelasan  kapan  hubungan  kerja  benar- benar terjadi, apakah setelah surat kedua ditujukan dan pekerja tidak hadir atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan
11 Harahap, Yahya. (2004). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika 2004, h.  213.

## Febri Jaya dan Alvin Lauw, Ketentuan Hukum Mengenai Mangkir dalam Omnibus Law
tersebut  Juanda  Pangaribuan,  seorang  praktisi  hukum,  memiliki  pendapat  bahwa  mangkir  benar-benar  dapat terpenuhi  setelah  pekerja  tidak  memenuhi  pemaanggilan  yang  dilakukan  pengusaha  tanpa  harus  menunggu beberapa  hari  kemudian.  Hal  ini  disebabkan  bahwa  pada  dasarnya  penafsiran  terhadap  pasal  tersebut  harus berdarkan  adanya  itikad  baik  yang  ditunjukkan  maisng-masing  pihak.  Pekerja  sendiri  memiliki  kewajiban  untuk bekerja  dan  apabila  pekerja  tidak  dapat  masuk  bekerja  tentunya  ia  harus  menunjukkan  itikad  baiknya  dengan memberikan informasi kenapa ia tidak dapat bekerja. 12
Jika Pekerja telah memenuhi 3 (tiga) unsur diatas maka pekerja dapat dikualifikasikan mangkir dimana oleh sebab  hal  tersebut  pemutusan  hubungan  kerja  dapat  dilaksanakan.  Meskipun  sebenarnya  pemutusan  kerja merupkan hal yang sangat dihindari sebab di dalam Undang-undang Nomor Cipta Kerja dikatakan bahwa:
“(1)  Pengusaha,  pekerja/buruh,  serikat  pekerja  serikat  buruh,  dan  Pemerintah  harus  mengupayakan  agar  tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.”
Namun  ada  kalanya  hubungan  kerja  tetap  terjadi,  oleh  sebab  itu  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja memberikan aturan alasan putusnya hubungan kerja salah satunya dikarenakan pekerja yang mangkir.
Dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  sendiri  terdapat  beberapa  perbedaan  terkait  karyawan  yang  dianggap  mangkir dibandingkan  dengan  yang  tetulis  dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  dimana  karyawan  mangkir  tanpa keterangan  tertulis  yang  tidak  disertai  dengan  bukti  yang  sah  dianggap  mengundurkan  diri.  Klausal  tersebut  ada  di Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi:
“(1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara ter tulis  yang  dilengkapi  dengan  bukti  yang  sah  dan  telah  dipanggil  oleh  pengusaha  2  (dua)  kali  secara  patut  dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.
(2)  Keterangan  tertulis  dengan  bukti  yang  sah  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  harus  diserahkan  paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja.
(3)  Pemutusan  hubungan  kerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  pekerja/buruh  yang  bersangkutan  berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”
Dimana  keadaan mangkir dianggap merupakan tindakan pengunduran diri. Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta  Kerja  diberikan  pilihan  bahwa  pengusaha  bisa  saja  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  tidak  serta  merta dianggap  mengundurkan  diri.  Perbedaan  tersebut  tentunya  berimplikasi  terhadap  hak  dan  kewajiban  pengusaha maupun karyawan setelah hubungan kerja berakhir. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di pembahasan selanjutnya.

## Hak Pengusaha Saat Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Mengakhiri Perjanjian
Sebelum  kita  mendalami  lebih  jauh  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  hak  Pengusaha  saat  pekerja  dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu mengakhiri perjanjian maka untuk lebih jelaskan penulis akan menjabarkan apa yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/ Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan  Kerja  dalam  waktu  tertentu  atau  untuk  pekerjaan  tertentu.  Dalam  Pasal  59  Undang-Undang  Cipta  Kerja diatur lebih lanjut mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yaitu:
“(1) Perjanjian kerja untuk  waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat  atau  kegiatan  pekerjaannya  akan  selesai  dalam  waktu  tertentu,  yaitu  sebagai  berikut:  a.  pekerjaan  yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak  terlalu  lama;  c.  pekerjaan  yang  bersifat  musiman;  d.  pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  produk  baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
(3)  Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dan ayat (21 demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.”
12 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a038aec4a970/kapan-phk-karena-mangkir-dapat-dilaksanakan , diunduh pada tanggal 18 Maret 2021.

## Febri Jaya dan Alvin Lauw, Ketentuan Hukum Mengenai Mangkir dalam Omnibus Law
Hal  ini  kemudian  dijelaskan  secara  lebih  terperinci  di  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja khususnya di Pasal 5 yang berbunyi :
“PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:
a. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
b. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
c. pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  produk  baru,  kegiatan  baru,  atau  produk  tambahan  yang  masih  dalam percobaan atau penjajakan.”
Salah  satu  kriterianya menyatakan bahwa pekerjaan tersebut dapat diperkirakan penyelesaiannya dalam  waktu yang  tidak  lama.  Dalam  hal  ini  maka  ada  jangka  waktu  dari  dimulainya  sampai  diakhirnya  perjanjian  Kerja  Waktu Tidak  Tertentu.  Dengan  terpenuhinya  jangka  waktu  yang  ditetapkan  maka  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  ikut berakhir.  Namun  dalam  kenyataannya,  seringkali  ditemui  karyawan  yang  terikat  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu memutuskan  hubungan  kerja  sebelum  masa  perjanjian  berakhir.  Oleh  sebab  itu  dibutuhkan  aturan  yang  dapat melindungi  pengusaha  dikarenakan  dengan  tidak  terpenuhinya  jangka  waktu  kontrak  perusahaan  tentu  mengalami kerugian dimana perusahaan harus kembali mencari kandidat, melaksanakan pelatihan kepada karyawan baru dan hal- hal  lainnya  yang  dapat  mengganggu  operasional  perusahaan.  Untuk  mengurangi  kemungkinan  tersebut  maka Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2021  Tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja mengatur syarat pekerja dapat mengakhiri perjanjian  kerja  dengan  dasar  pengunduran  diri  yang  diatur  dalam  pasal  36  bagian  I  yang  berbunyi  Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:
“1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan 3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;”
Hal-hal  tersebut  merupakan  syarat  pekerja  dapat  mengundurkan  diri  dari  perusahaan  meskipun  berada  dalam Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  dengan  mengurangi  resiko  kerugian  bagi  perusahaan.  Namun  pada  kenyataannya, pengusaha tidak berada di posisi yang  diuntungkan sebab meskipun yang mengakhiri perjanjian kerja waktu tertentu adalah  pihak  karyawan,  namun  yang  diberatkan  dalam  pemenuhan  kewajiban  adalah  pihak  perusahaan  dikarenakan pihak  perusahaan  harus  membayar  uang  kompensasi  atas  putusnya  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  tersebut.  Hal  ini dicerminkan dalam pasal Pasal 17:
“Dalam  hal  salah  satu  pihak  mengakhiri  Hubungan  Kerja  sebelum  berakhirnya  jangka  waktu  yang  ditetapkan dalam  PKWT,  Pengusaha  wajib  memberikan  uang  kompensasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (1) yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh.”
Dalam  pasal  tersebut  disebutkan  “dalam  hal  salah  satu  pihak”  dimana  ini  dapat  merupakan  pihak  pekerja maupun pengusaha sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun perjanjian kerja waktu tertentu diakhiri oleh pekerja,  namun  pengusaha  harus  tetap  dibebankan  dengan  uang  kompensasi  sedangkan  sanksi  kepada  pekerja  yang mengakhiri hubungan kerja tanpa memenuhi aturan tidak dijelaskan di dalam undang-undang.
Namun meskipun begitu, pengusaha masih bisa memiliki perlindungan  dengan membuat  aturan yang tertuang dalam perjanjian yang dapat mengatur sanksi kepada pekerja yang mengakhiri hubungan kerja tanpa memenuhi syarat yang  tertuang  dalam  Pasal  36.  Aturan  tersebut  dapat  dituangkan  ke  dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  dan  ke dalam peraturan perusahaan.
Peraturan  Perusahaan  sendiri  adalah  peraturan  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  pengusaha  yang  memuat ketentuan tentang syarat kerja serta tata tertib perusahaan. Peraturan Perusahaan dibuat untuk menjadi pegangan bagi Perusahaan  maupun  karyawan  yang  berisikan  tentang  hak-hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  dengan  tujuan memelihara  hubungan  kerja  yang  baik  dan  harmonis  antara  pengusaha  dan  karyawan,  dalam  usaha  bersama meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kelangsungan usaha perusahaan. 13
Setiap  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang  apapun  pasti  membutuhkan  sebuah  aturan  yang  dipatuhi  oleh seluruh  karyawan  agar  perusahaan  dapat  berjalan  dengan  baik  karena  pengusaha  dan  pekerja  melaksanakan
13 Asyhadie Zaeni, Hukum Kerja. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 19.

## Febri Jaya dan Alvin Lauw, Ketentuan Hukum Mengenai Mangkir dalam Omnibus Law
kewajibannya  masing-masing  oleh  sebab  itu  Peraturan  Perusahaan  diwajibkan  di  sebuah  perusahaan.  Peraturan perusahaan diwajibkan bagi pengusaha yang memiliki pekerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang. Peraturan Perusahaan dianggap  berlaku  jika  sudah  mendapat  pengesahan  dari  Menteri  TenagaKerja  dan  Transmigrasi  atau  Pejabat  yang ditunjuk seperti Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun Kota. Peraturan Perusahaan sendiri berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun serta wajib diperpanjang atau diperbaharui setiap kali masa berlaku telah selesai.
Selain melalui peraturan perusahaan, ada cara lainnya untuk melindungi pekerja  yaitu melalui perjanjian  kerja yang dapat memuat ketentuan yang dapat diatur untuk melindungi pengusaha. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana  pihak  yang  satu  sebagai  buruh  atau  pekerja  mengikatkan  dirinya  untuk  dibawah  perintahnya  bekerja  pada pihak lainnya sebagai majikan dengan mendapatkan upah selama waktu tertentu. 14
Perjanjian Kerja juga memiliki arti lainnya, Imam Soepomo, menyatakan bahwa: “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan,  yang  mengikatkan  diri  untuk  mengerjakan  buruh  itu  dengan  membayar  upah.  Perjanjian  antara  seorang “buruh” dengan seorang “majikan” perjanjian mana yang ditandai oleh cirri-ciri, adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya hubungan diperatas ( dierstverhanding ) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain (buruh).” 15 Sedangkan R. Subekti memberikan arti dari perjanjian kerja. Beliau mengatakan bahwa: 16
“Perjanjian kerja itu adalah suatu perjanjian antara orang perorang pada satu pihak dengan pihak lain sebagai majikan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan upah”.
Perjanjian memiliki  sifat yang mengikat kedua belah pihak seperti di dalam  Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa:
“semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai Undang-undang”.
Maka  pengusaha  dapat  membuat  perjanjian  yang  mengikat  tanpa  menyampingkan  aturan  dalam  peraturan perundang-undangan.  Contoh  yang  sering  ditemui  adalah  dengan  menjadikan  ijazah  sebagai  benda  jaminan. Ketentuannya  sendiri  yaitu  bahwa  pekerja  harus  menyerahkan  ijazahnya  kepada  pihak  perusahaan  sebagai  jaminan bahwa  pekerja  akan  benar-benar  menyelesaikan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  sesuai  dengan  masa  berlakunya. Dengan adnaya penahan ijazah maka pengusaha akan lebih mudah untuk menerapkan syarat pengunduran diri seperti yang diatur dalam  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  Dan  Waktu  Istirahat,  Dan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  mengatur  syarat  pekerja dapat mengakhiri perjanjian kerja dengan dasar pengunduran diri yang diatur dalam pasal 36 bagian I  Karena pekerja masih memiliki hal penting yang harus dikembalikan oleh perusahaan.
Dengan  adanya  Undang-undang  Cipta  Kerja  dapat  disimpulkan  bahwa  hak  pengusaha  untuk  pekerja  yang terikat  dalam  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  sangat  terbatas.  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  yang  ada  di  dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 yang lebih menjamin hak pengusaha sebab di dalam pasal 62 disebutkan
“ Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  61  ayat  (1), pihak  yang mengakhiri  hubungan  kerja  diwajibkan  membayar  ganti  rugi  sebesar  upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya waktu perjanjian kerja.”
Jadi  jika  perjanjian  kerja  berakhir  maka  pekerja  memiliki  kewajiban  untuk  mengganti  sisa  waktu  berakhirnya perjanjian kerja sehingga hal ini tentu akan berdampak dengan komitmen pekerja yang kuat untuk tetap melaksanakan kewajibannya  sebagai  pekerja  sampai  masa  waktu  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  berakhir.  Apalagi  mangkir  dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.dianggap sebagai pengunduran diri bukan Pemutusan Hubungan Kerja maka karyawan tidak berhak memperoleh uang penggantian hak, uang pesangin maupun uang pisah.  Satu-satunya cara agar pengusaha bisa mendapatkan haknya dan juga perlindungannya yaitu melalui penambahan aturan-aturan yang tertulis dalam Peraturan Perusahaan maupun di dalam Perjanjian Kerja.
14 Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
15 Soepomo, Imam. (1968). Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja. Jakarta: PPAKRI Bhayangkara, 1968, h. 57.
16 Subekti, R. (1997). Aneka Perjanjian. Bandung: Alumni, 1977, h. 63.

## SIMPULAN
Dari Pembahasan diatas maka dapat diketahui bahwa  untuk dikategorikan mangkir maka ada beberapa hal yang harus di perhatikan  yaitu  karyawan tidak masuk bekerja selama 5 hari kerja  atau lebih,  karyawan tidak memberikan keterangan yang tertulis dengan bukti yang sah, karyawan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis  Namun  Undang-undang  ketenagakerjaan  sendiri  tidak  memberikan  kejelasan  kapan  hubungan  kerja  benar- benar  terjadi,  apakah  setelah  surat  kedua  ditujukan  dan  pekerja  tidak  hadir  atau  tidak.  Untuk  menjawab  pertanyaan tersebut Juanda Pangaribuan, seorang praktisi hukum, memiliki pendapat bahwa mangkir benar-benar dapat terpenuhi setelah  pekerja  tidak  memenuhi  pemanggilan  yang  dilakukan  pengusaha  tanpa  harus  menunggu  beberapa  hari kemudian. Hal ini disebabkan bahwa pada dasarnya penafsiran terhadap pasal tersebut harus berdarkan adanya itikad baik  yang  ditunjukkan  maisng-masing  pihak.  Pekerja  sendiri  memiliki  kewajiban  untuk  bekerja  dan  apabila  pekerja tidak  dapat  masuk  bekerja  tentunya  ia  harus  menunjukkan  itikad  baiknya  dengan  memberikan  informasi  kenapa  ia tidak  dapat  bekerja.  Jika  Pekerja  telah  memenuhi  3  (tiga)  unsur  diatas  maka  pekerja  dapat  dikualifikasikan  mangkir dimana oleh sebab hal tersebut pemutusan hubungan kerja dapat dilaksanakan.
Karyawan yang terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu seringkali memutuskan hubungan kerja sebelum masa perjanjian  berakhir.  Oleh  sebab  itu  dibutuhkan  aturan  yang  dapat  melindungi  pengusaha  dikarenakan  dengan  tidak terpenuhinya jangka waktu kontrak perusahaan tentu mengalami kerugian dimana perusahaan harus kembali mencari kandidat,  melaksanakan  pelatihan  kepada  karyawan  baru  dan  hal-hal  lainnya  yang  dapat  mengganggu  operasional perusahaan.  Untuk  mengurangi  kemungkinan  tersebut  maka  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan  Kerja  mengatur  syarat  pekerja  dapat  mengakhiri  perjanjian  kerja  dengan  dasar  pengunduran  diri  yang diatur  dalam  pasal  36  bagian  I  yang  berbunyi  Pekerja/Buruh  mengundurkan  diri  atas  kemauan  sendiri  dan  harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asyhadie Zaeni, Hukum Kerja. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2008. Febri  Jaya,  “Perlindungan  Hak-Hak  Pekerja  Perempuan  Pasca  Revisi  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Dalam Omnibus Law”, Jurnal Kertha Semaya, Volume 8, No. 12, 2020
Harahap, Yahya. (2004). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika 2004 Soepomo, Imam. (1968). Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja. Jakarta: PPAKRI Bhayangkara, 1968. Subekti, R. (1997). Aneka Perjanjian. Bandung: Alumni, 1977.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta,  RajaGrafindo Persada, 2003). Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum , (Jakarta, Kencana, 2014). Ibrahim, Johnny. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang, Bayumedia Publishing, 2003). Mertokusumo, Sudikono. Mengenal Hukum (Suatu Pengatar) , (Yogyakarta, Liberty, 1991).
Velis Alicia Pui, “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Asing Melalui Mediasi (Studi Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam)”, Jurnal Wajah Hukum, Volume 4 No 2, 2020.
Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## Internet
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a038aec4a970/kapan-phk-karena-mangkir-dapat-dilaksanakan, diunduh pada tanggal 18 Maret 2021.