http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/anterior

## KAJIAN KEBIJAKAN TATA RUANG PASCA BENCANA: STUDI DI DESA TOMPE, DONGGALA, SULAWESI TENGAH

## POST DISASTER SPATIAL PLANNING POLICY STUDY: A STUDY IN TOMPE VILLAGE, DONGGALA, CENTRAL SULAWESI

## Yulizar Pramudika
Tawil 1 Muzakir Tawil 2
Dedi Febrianto 3
Indra Pratama Putra
Salmon 4 *
123 Universitas Tadulako, Palu,
Sulawesi Tengah, Indonesia
*4 Universitas Terbuka,
Tangerang Selatan, Banten,
Indonesia
*email:
indrapratama@ecampus.ut.ac.id

## Abstrak
Latar belakang penelitian ini adalah keberadaan masalah terkait konflik pemanfaatan ruang  di  kawasan  pedesaan  seperti  di  Desa  Tompe  yang  merupakan  desa  rawan bencana.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  bagaimana  kebijakan  yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Donggala  mampu  mengakomodir permasalahan  tersebut.  Dalam  menjawab  rumusan  permasalahan,  penelitian  ini berupaya  mengeksplorasi  fenomena  melalui  metode  kualitatif  dan  pendekatan deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  terhadap  Kepala  Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Donggala, Studi dokumen berupa data-data  dari  Dinas  Perumahan  Permukiman  dan  Pertanian  Kabupaten  Donggala, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Desa Tompe yang  merupakan  desa  rawan  bencana  membutuhkan  penanganan  dalam  bentuk kebijakan  penataan  ruang  melalui  intervensi  pemerintah  daerah;  kedua, penatakelolaan keruangan harus mampu mengakomodir kepentingan kehidupan/penghidupan masyarakat khususnya dari aspek sosial ekonomi dan aspek lain,  dan;  ketiga,  strategi  penatakelolaan  ruang  di  Desa  Tompe  harus  dilaksanakan secara  sistematis  dan  humanis  dalam  mengakomodir  kepentingan  warga  penyintas bencana di Desa Tompe yang telah mampu bertahan. Penelitian ini berimplikasi pada argumen  bahwa  pola  kebijakan  yang  dilaksanakan  khususnya  pada  konteks kebencanaan,  selain  mempertimbangkan  sisi  yang  sistematis,  juga  harus mempertimbangkan  sisi  humanis  mengingat  tingkat  kerentanan  dari  masyarakat terdampak bencana tersebut. Kata Kunci: Kebijakan Pasca Bencana Kebijakan Tata Ruang
Sulawesi Tengah
Keywords : Post-Disaster Policy Spatial Planning Policy Central Sulawesi

## Abstract
The background to this research is the existence of problems related to spatial use conflicts in  rural  areas  such  as  Tompe  Village,  which  is  a  disaster-prone  village.  The  aim  of  this research is to describe how the policies implemented by the Donggala Regency Government are  able  to  accommodate  these  problems.  In  answering  the  problem  formulation,  this research  seeks  to  explore  the  phenomenon  through  qualitative  methods  and  descriptive approaches.  Data  collection  was  carried  out  through  interviews  with  the  Head  of  the Donggala Regency Housing, Settlement and Agriculture Service, document studies in the form of data from the Donggala Regency Housing, Settlement and Agriculture Service, and field observations. The research results show that: first, Tompe Village, which is a disaster- prone  village,  requires  treatment  in  the  form  of  spatial  planning  policies  through  local government intervention; second, spatial management must be able to accommodate the interests of people's lives/livelihoods, especially from socio-economic and other aspects, and; third,  the  spatial  management  strategy  in  Tompe  Village  must  be  implemented systematically and humanistically in accommodating the interests of disaster survivors in Tompe  Village  who  have  been  able  to  survive.  This  research  has  implications  for  the argument  that  policy  patterns  implemented,  especially  in  the  context of  disasters,  apart from considering the systematic side, must also consider the humanist side considering the level of vulnerability of the communities affected by the disaster.
©2024 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN
Kondisi subduksi (zona penujaman lempeng tekntonik) yang  notabene  jalur  gempa  bumi  aktif  karena  daerah patahan berdampak pada tingkat kerawanan bencana di Indonesia, yang mana Indonesia sendiri berada pada 3 lempeng aktif yakni Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia (Maulana  &  Prasetyo,  2019;  Puspitasari  et  al.,  2018). Bencana-bencana yang diakibatkan atas adanya kondisi tersebut  antara  lain  tsunami,  gempa  bumi,  tanah longsor,  hingga  erupsi  gunung  berapi.  Di  wilayah Indonesia bagian timur tatanan tektoniknya melibatkan lempeng utama, mikro kontinen, dan busur kepulauan salah  satunya  yaitu  daerah  Sulawesi  (Supartoyo  et  al., 2014). Secara regional daerah Sulawesi Tengah memiliki tatanan tektonik yang rumit khususnya wilayah Palu dan sekitarnya dimana wilayah ini dilalui struktur sesar aktif Palu  Koro  sehingga  memiliki  kompleksitas  yang  tinggi sebagai  akibat  interkasi  dinamis  dari  ketiga  lempeng Indo-Australia,  lempeng  Eurasia,  dan  lempeng  Pasifik (Jamidun et al., 2019; Marjiyono et al., 2013). Berdasarkan  data  dari  pusat  pengendalian  operasi penanggulangan  bencana  (Pusdalops-PB)  Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 telah mengalami kejadian bencana sebanyak 99 kasus hingga pertengahan  Bulan  Juni  tahun  2023  (Pusdalops-PB Provinsi  Sulawesi  Tengah,  2023).  Kejadian  bencana tersebut  diantaranya  banjir  sebanyak  61  kasus,  puting beliung  sebanyak  19  kasus,  tanah  longsor  sebanyak  9 kasus, abrasi pantai sebanyak 8 kasus, serta kebakaran hutan/lahan  sebanyak  2  kasus.  Di  tahun  2021,  kajian seputar indeks resiko bencana di Indonesia menetapkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi dengan indeks resiko bencana dan resiko multi bahaya  dengan  sebagian  besar  berwarna  merah  yang diklasifikasikan pada kategori tinggi (BNPB, 2022). Dari  keseluruhan  desa  tersebut,  salah  satu  daerah  di Sulawesi  Tengah  dengan  tingkat  kerawanan  bencana yang tinggi adalah Desa Tompe, di Kabupaten Donggala yang merupakan desa terdampak bencana. Desa Tompe sendiri  merupakan  desa  yang  diambil  berdasarkan kearifan  lokal  setempat,  yang  mana  desa  tersebut merupakan  kawasan  rawan  bencana,  kawasan berlumpur,  pesisir  serta  berkaitan  dengan  toponomi yang  merupakan  hasil  persilangan  kultur  historis  dan simbolis, baik secara kultur lokal maupun kultur sosial (Afidah  et  al.,  2022;  Segara,  2017).  Dengan  kata  lain bahwa  sejatinya  Desa  Tompe  merupakan  desa  yang rawan  akan  bencana  serta  membutuhkan  perlakuan tertentu  khususnya  dari  pemerintah  setempat  melalui kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada penanganan terdampak  bencana,  dengan  tujuan  untuk  mewaspadai munculnya bencana serta melakukan penanganan ketika terjadi bencana yang tidak diduga. Bagi masyarakat, hal ini  tentu  saja  membawa  dampak  berupa  ancaman kerugian baik materiil maupun imateriil. Sedangkan bagi pemerintah,  konsekuensinya  berupa  tanggung  jawab intervensi dalam memperkecil peluang kerugian hingga berperan  sebagai provider kebijakan  pasca  bencana
untuk proses pemulihan korban bencana yang mana hal ini tidak mudah.
Kebijakan dalam menangani bencana yang diterapkan di Kabupaten  Donggala  salah  satunya  melalui  upaya pemerintah untuk menyusun kerangka desain tata ruang dengan  menyesuaikan  situasi  dan  kondisi  lokal masyarakat  di  Desa  Tompe.  Rencana  tata  ruang  dan wilayah dapat dijadikan sebagai pedoman serta kebijakan dalam  pembangunan  yang  dipandang  sangat  perlu diprioritaskan  dan  memiliki  nilai  strategis  dalam percepatan  pembangunan.  Rencana  tata  ruang  wilayah memuat  rancangan  yang  bersifat  umum  dan  masih diperlukan  rencana  tata  ruang  yang  merinci  dan mengoperasionalkan rencana tata ruang wilayah seperti rencana  dasar  tata  ruang  kawasan  perkotaan  dan rencana  tata  ruang  kawasan  pedesaan  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  tahun  2020  tentang Penyelenggaraan Tata Ruang.
Pembangunan di daerah pada masa reformasi mengalami pergeseran dalam kewenanganya. Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah pasal 14 ayat 2, terdapat 16 urusan wajib yang mejadi  kewenangan  pemerintahan  daerah.  Dari  16 urusan wajib tersebut, pemerintah daerah salah satunya memiliki  kewenangan  dalam  urusan  otonomi  daerah khususnya yaitu dalam perencanaan, pemanfaatan,  dan pengawasan tata ruang. Pemerintah pusat menyelenggarakan  Perencanaan  Tata  Ruang  wilayah Nasional,  untuk  Provinsi  Perencanaan  Tata  Ruang Wilayah  Provinsi  dan  kewenangan  kabupaten  yaitu Perencanaan  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  atau RTRW  kabupaten.  Peyelenggaraan  tata  ruang  yang meliputi ruang darat, ruang udara, ruang laut, termasuk ruang didalam bumi yang harus dikelola secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna.
Mengacu pada UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa setiap daerah kabupaten harus menyusun rencana  tata  ruang  wilayah  kabupaten  sebagai  arahan pelaksanaan  pembangunan,  sejalan  dengan  penerapan desentralisasi dan otonomi daerah yang menitiberatkan kepada  kewenangan  pelaksanaan  pembangunan pemerintah  kabupaten,  Secara  normatif  kebijakan  tata ruang wilayah tercantum dalam Undang-undang Nomor 26  tahun 2007  tentang  penataan  ruang,  dimana  dalam penelitian  ini,  kebijakan  trsebut  ditindaklanjuti  dengan peraturan  daerah  kabupaten  Donggala  1  tahun  2011 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten Donggala  Tahun  2011-2031.  Dalam  menindaklanjuti kebijakan nasional, faktor eksternal dan faktor internal Daerah membutuhkan integrasi penataan ruang wilayah. khususnya di titik kerusakan akibat bencana alam yang terjadi  di  beberapa  titik  di  Kabupaten  Donggala, sebagaimana yang disebutkan dalam UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana seperti kasus di Desa  Tompe  Kecamatan  Sirenja  yang  menjadi  pusat gempa  dan  pasca  bencana  mengakibatkan  banyak kerusakan yang sangat parah dari segi tatanan ruangnya. Sebagai kawasan penyangga untuk kabupaten harusnya penataan  ruang  lebih  diperhatikan  dalam  menyusun
strategi rencana tata ruang wilayah Kecamatan Sirenja sebagai arahan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Desa tompe, Kecamatan Sirenja.
Kebijakan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  di  kabupaten Donggala  memiliki  tujuan  untuk  menatakelola  wilayah kecamatan  Sirenja,  namun  pada  kenyataanya permasalahan  kebijakan  tersebut  sering  terjadi  apalagi setelah pasca bencana. Di Kecamatan Sirenja, seringkali ditemui  beberapa  permasalahan  dalam  kebijakan rencana tata ruang seperti konflik pemanfaatan ruang di kawasan  pedesaan  seperti  di  Desa  Tompe,  alih  fungsi lahan  dalam  bentuk  petak-petak  kebun  di  perumahan penduduk,  hingga  areal  hutan  yang  secara  keruangan cenderung  lebih  berfungsi  “lindung”  juga  terdapat pemanfaatan  lain  yang  bersifat  budidaya  seperti perkebunan maupun pertanian rakyat. Di saming itu juga terdapat  banyak  perumahan  penduduk  dan  bangunan- bangunan  usaha  di  areal  persawahan  yang  tergolong lahan  produktif  serta  di  kawasan  bibir  pantai  yang menjadi  permasalahan  baru  mengingat  perbukitan  dan pesisir merupakan kawasan yang diperuntukkan dengan fungsi  tertentu  sehingga  berdampak  terhadap  fungsi teknis tata ruang.
Permasalahan-permasalahan  tersebut  dapat  diketahui melalui  observasi,  dimana  dalam  penelitian  ini  proses implementasi  kebijakan  tata  ruang  wilayah  yang dikeluarkan  pemerintah  kabupaten  Donggala  terhadap lokasi bencana di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja hal ini sesuai dengan teori dikemukakan oleh Grindle dalam Subarsono  (2011)  yang  terdiri  dari  isi  kebijakan  dan lingkungan implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi.  Keseluruhan  implementasi  kebijakan dievaluasi  dengan  cara  mengukur  iuran  program berdasarkan  tujuan  kebijakan.  Luaran  program  dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi  kebijakan  adalah  perubahan  dan diterimanya  perumahan  oleh  kelompok  sasaran. Berdasarkan  uraian  yang  dikemukakan  di  atas,  maka peneliti  berkeinginan  untuk  mengetahui  masalah  yang terjadi  melalui  penelitian  yang  berupaya  menganalisis implementasi  kebijakan  rencana  tata  ruang  wilayah  di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif (Creswell & Poth, 2016). Metode dan  pendekatan  ini  dipilih  atas  dasar  kontekstualitas antara target  data dan sumber informasi  yang diyakini sesuai  dan  memperoleh  kedalaman  data  yang  cukup sehingga  mendukung  analisis  dan  narasi  pembahasan nantinya.  Lokasi  dan  obyek  penelitian  dilaksanakan  di Desa  Tompe  untuk  menggali  informasi  seputar implementasi  kebijakan  berdasarkan  realita  lapangan dan  Kantor  Kabupaten  Donggala  untuk  memperoleh data pendukung khususnya dari dokumen rencana tata ruang  dan  wilayah  (RTRW)  di  Kabupaten  Donggala. Pemilihan  lokasi  didasarkan  atas  adanya  urgensi
permasalahan  dan  kemampuan  peneliti  dalam berkontribusi  melalui  upaya  akademis.  Data  yang dikumpulkan berupa hasil wawancara, data dokumentasi kebijakan,  serta  melakukan  observasi.  Analisis  data dilakukan  secara  naratif  dan  validasi  data  dilakukan melalui teknik triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penataan ruang merupakan salah satu aktivitas penting dalam upaya mitigasi di kawasan yang rentan terhadap bencana.  Sebagaimana  dinyatakan  Greiving  dan Angignard  (2013)  bahwa  penataan  khususnya  dalam tahap  perencanaan  berperan  untuk  meminimalisir dampak dari suatu bencana alam. Keberadaan bencana harus menjadi sebuah pelajaran bagi semua komponen agar sadar untuk menanggulangi adanya bencana. Untuk itu maka penataan ruang memiliki urgensi signifikan bagi Desa Tompe di Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala yang  merupakan  kawasan  rentan  bencana,  yang  mana desa  tersebut  merupakan  desa  yang  rawan  terhadap bencana mulai dari banjir luapan air sungai hingga gempa bumi. Bencana yang paling sering terjadi berupa bencana banjir  baik  itu  luapan  Sungai  pasca  terjadi  hujan  lebat maupun banjir rob. Di awal tahun 2023, tercatat 80 unit rumah  di  Desa  Tompe  serta  lahan  sawah  sebanyak  8 hektar yang telah terendam banjir (Salam, 2023). Proses pemulihan  kembali  dari  kawasan-kawasan  terdampak bencana dilaksanakan dalam dalam bentuk perencanaan, rencana  aksi  implementasi,  hingga  evaluasi  dengan mengikuti  prosedur  tepat  sehingga  menghindarkan masyarakat  di  Desa Tompe  dari  adanya kerugian atau setidaknya  mengurangi  skala  kerugian  atas  fenomena pasca bencana. Namun di sisi lain juga upaya pemulihan juga  sangat  dianjurkan  untuk  dapat  melibatkan masyarakat  mengingat  masyarakat  sendiri  merupakan ojek  sekaligus  subyek  dalam  kebijakan,  yang  mana partisipasi  masyarakat  memiliki  porsi  yang  penting dalam  keberhasilan  implementasi  kebijakan  tata  ruang itu  sendiri.  Selain  penting  untuk  menciptakan keberhasilan  penerapan  kebijakan,  partisipasi  ini  juga penting untuk menciptakan jalinan kepercayaan  antara masyarakat  dengan  pemangku  kepentingan  sehingga pembangunan  berjalan  dengan  baik  dan  mendapatkan legitimasi masyarakat (Halachmi & Holzer, 2010; He & Ma,  2021).    Berbagai  bencana  di  Desa  Tompe  yang kemudian berdampak pada kerusakan dan kerugian pada tata  ruang  publik,  menjadikan  hal  ini  sebagai  urgensi untuk dilakukan konsep penatakelolaan yang lebih baik dan  mampu  mengantisipasi  kebencanaan  di  kemudian hari.

## a. Isu Kebijakan Tata Ruang oleh Pemerintah Daerah
Pemeritah  Kabupaten  Donggala  telah  mengeluarkan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Donggala  Nomor  1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk penetapan  wilayah  Sirenja  sebagai  kawasan  rawan bencana. Sejak Pasca Bencana 2018 silam, memberikan
dampak  yang  begitu  besar  terhadap  desa  tompe, berubahnya  penurunan  kondisi  permukaan  tanah  yang mengakibatkan  desa  tompe  sering  tergenang  air  laut pada  waktu-waktu  tertentu  sering  terjadi  2  sampai  3 kali dalam  sebulan  dan  kini  intensitas  rob  semakin bertambah,  yang  namanya banjir rob  sampai  saat  ini telah  menggenangi    hampir    400  rumah  warga terutama  di wilayah  pesisir  yang tersebar  di  dusun  3 dan sebagian wilayah di dusun 1 dan 2, 8 ha persawahan tergenang, 12 ha perkebunan kelapa dan kakao juga ikut tergenang. Hal ini sangat meresahkan bagi warga akibat naiknya air pasang dengan kurun waktu terjadi tahunan secara  perlahan.  Dikarenakan  besarnya  dampak  yang akan ditimbulkan akibat  kenaikan  muka  air laut  maka diperlukannya langkah strategi dalam penanganannya.
Wilayah yang paling terancam akibat dari bahaya banjir rob  adalah  wilayah  pesisir yang  dihuni  permukiman padat  karena  akan  meningkatkan  tingkat  kerentanan terhadap  bencana  itu  sendiri.  Desa  Tompe  menjadi salah  satu  Desa  yang  berada  di  tepian  pantai  teluk Palu.  Bencana  Banjir  rob  yang  mulai  mengancam  tiap bulanya  pada  lokasi  tersebut  dinilai  dapat  merugikan bagi masyarakat setempat.  Karena melandanya bencana banjir  rob  dapat  merusak  rumah,  Hal  ini  jika  tidak ditangani  serius  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  akan menjadi bencana yang sulit ditangani pada kemudian hari akibat  dari  tingkat  kerentanan  yang  cukup  tinggi  di wilayah  pesisir  Kecamatan  Sirenja  tersebut.  bedasar pada  hal  tersebut,  maka  Pemerintah  Kabupaten Donggala  telah  mengeluarkan  kebijakan  melalui  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten Donggala dalam Perda Kabupaten Donggala no 1 Tahun 2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  tentang Pelarangan  Mendirikan  bangunan  pada  zona  merah bencana tepatnya  pada  garis  sepadan  pantai  dan  jalan. Kebijakan  serupa  juga  di  kuatkan  oleh  Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
Wilayah Desa Tompe berada di tepi pantai Teluk Palu dengan  topografi  dataran  rendah,  persawahan, perkebunan dan  perbukitan.  Wilayah  kampung /permukiman warga  sebelum  gempa  berada  di  sekitar pantai yang dilewati jalan Trans Nasional Tolitoli-Palu. Wilayah permukiman berada  pada ketinggian ±1 mdpl (longitut119.812511 o E dan etitut -0.248344 o E). Saat air laut  naik/terjadi  rob,  rumah  warga  tergenang.  Bahkan pada  waktu  bencana,  tinggi  rendaman  rob  di  Desa Tompe mencapai 2,6 meter hingga jarak 36 meter dari garis  pantai  dan  jarak  landaan  maksimum  kedarat mencapai 88 m. Curah hujan rata-rata ±200 mm dengan suhu udara rata-rata 28 o -32 o celcius.
Sejak dikeluarkanya kebijakan dari pihak Pemda tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  mengenai  pelarangan mendirikan  bangunan  di  area  zona  merah  maka Pemerintah Kabupaten Donggala berupaya memberikan berbagai  solusi bagi  masyarakat  penyintas  bencana  di Desa    Tompe    melalui    berbagai    jenis  bantuan,  baik secara  materi  maupun  materil.  Salah  satunya  segi
materil berupa hunian tetap bagi masyarkat agar tetap menjadi hunian yang nyaman dan aman bagi masyarakat, akan tetapi sampai saat ini pembangunan huntap secara fisik  belum  juga  terlaksana  dan  sebagian  besar  masih tinggal  di  huntara  dan  sebagian  besar  masi  memilih membangun  rumah  lama  mereka  walaupun  sudah  di sampaikan  oleh  pemerintah  bahwa  lokasi  itu  telah dilarang  untuk  dilakukanya  proses  mendirikan bangunan.
Pemerintah  Kabupaten  Donggala  pada  14  Oktober 2020 telah menetapkan lokasi hunian     tetap     satelit berdasarkan          SK          Bupati  Donggala No.188.45/0560/DPKP2/2020 tentang penetapan lokasi rencana  pembangunan  hunian  tetap  bagi  masyarakat terdampak  bencana  gempa  bumi  dan  tsunami  di  desa tompe  kecamatan  Sirenja  kabupaten  Donggala.  Lahan calon huntap Desa Tompe  seluas kurang lebih 55.959 m2 dalam lampiran surat keputusan tersebut yang akan dibebaskan  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten Donggala  dengan  menggunakan  anggaran  tahun  2020 sebesar. Lahan tersebut berada dalam 3 hamparan yang berjarak  relatif  dekat.  Jumlah  luasan  lahan  belum mencukupi  untuk  kebutuhan  unit  bangunan  hunian tetap  di  Desa  Tompe  yang  akan  dialokasikan  pada warga  terdampak  bencana  sesuai  dengan  SK  Bupati penetapan warga terdampak bencana No. 188.45/0559/PPKP2/2020. Pembelian/pembebasan lahan  tambahan  untuk  Huntap  Tompe  akan  dilakukan pada  tahun  2021.    Luasan  lahan  yang  tersedia  akan digunakan  untuk  hunian  tetap  warga  terdampak bencana,  sarana  prasarana  utilitas  umum  dan infrastruktur  lingkungan  dan  sosial  yang  mendukung keberadaan hunian tetap warga yang akan direlokasi.

## Gambar 1. Lokasi Lahan Hunian Tetap Tompe
Sumber. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala, 2020-2021
Lahan  calon  hunian  tetap  di  Desa  Tompe  yang  telah dibebaskan terdiri dari 10 persil/ bidang, 8 persil/bidang lahan  dalam  proses  pembayaran,  2  persil/bidang  lahan dalam  proses  negosiasi,  dan  1  persil/bidang  menolak lahanya untuk dibangunkan huntap, lokasi calon huntap ini  tersebar  dalam  4  hamparan.    Kondisi 4 hamparan lahan  sekitar  95%  luasan,memiliki  kontur  tanah  datar dan  landai,  sehingga  cocok  untuk  permukiman  dan pengembangan kawasan, sisanya berbukit. Lokasi lahan
berada di dekat jalan permukiman. Adapun luas lahan ini dibebaskan  menggunakan  anggaran  tahun  2020  dan 2021  serta  3  hamparan  lahan  telah  dibebaskan sebelumnya.  Sebagian  besar  wilayah  Desa  Tompe mempunyai  kondisi  tanah  95%  datar  dan  landai  di bagian  wilayah  utara,  barat  dan  selatan,  sedangkan di bagian  timur  sedikit  berbukit  dan  tanahnya bergelombang  (5%  dari  total  luasan  lahan).  Surat Sekretariat  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Donggala yang  diterbitkan  tanggal  2  Desember  2020  No. 650/0525/DPUPR/2020 menegaskan mengenai rekomendasi lahan  seluas  72.891  m².  Pengadaan lahan yang dilakukan oleh tim  pengadaan  tanah skala  kecil berdasarkan  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Donggala.  Berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Donggala  No.  1  Tahun  2011  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Donggala, dijelaskan bahwa Desa Tompe menjadi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Sirenja. Pentingnya memetakan kawasan pembangunan  adalah  selain  untuk  mencegah  dampak buruk  di  masa  yang  akan  datang,  juga  nantinya  akan memberikan  manfaat  positif  bagi  masyarakat  pada konteks benefit sosial, ekonomi, dan lingkungan (Tait et al, 2020). Bagi pemerintah sendiri, adanya keseimbangan penataan  lingkungan  yang  diperoleh  melalui  kebijakan, maka  sekaligus  akan  membantu  pemerintah  dalam mencapai  tujuan  mensejahterakan  masyarakat  secara komprehensif.

## b. Tata  Kelola  Keruangan  di  Kabupaten Donggala dan Implikasinya di Desa Tompe
Wilayah  Desa  Tompe  dilalui  Jalan  Trans  Sulawesi Tolitoli - Palu. Jarak ke pusat pemerintahan Kabupaten Donggala dari wilayah Pantai Barat, Kecamatan Sirenja ±118  km.  Waktu  tempuh  dengan  kendaraan  darat sekitar 3 jam 30 menit. Melalui jalan Trans Tolitoli-Palu dilanjutkan  dengan  jalan  Trans  Palu-Donggala.  Akses jarak  ke  kantor  pemerintahan  kecamatan  ±1,7  km dengan waktu tempuh ±3 menit menggunakan angkutan darat. Kantor Desa Tompe berjarak ±0.5 km dari lokasi huntap  dengan  waktu  tempuh  berkendara  sekitar  ±2 menit.  Akses  jalan  menuju  lokasi  huntap  dari  jalan nasional  Tolitoli-Palu  masih  berupa  jalan  tanah  yang belum  diaspal  dengan  lebar  5.5  meter.  Jalan  menuju lokasi  huntap  dapat  dilalui  menggunakan  kendaraan roda dua dan roda empat. Jalur Tolitoli-Palu di wilayah Tompe  mengalami  rob  hampir  setiap  bulan,  sehingga jalan menuju arah Tolitoli antara jam 16.00-22.00 WITA dan  05.00-10.00  WITA  tidak  bisa dilewati.  Lokasi  rob terjadi  antara  perbatasan  Tompe  dengan  Lompio. Kendaraan yang akan menuju ke Tolitoli akan menunggu di wilayah Tompe, sementara yang akan menuju ke Palu akan menunggu di wilayah Lompio. Lokasi lahan hunian tetap berada dalam 3 hamparan yang berdekatan yang merupakat  jalan milik  desa.  Terdapat  akses  jalan  desa yang menghubungkan antara lahan yang  akan digunakan untuk hunian.  Kondisi  jalan  tanah  dengan  peningkatan timbunan dan Lebar jalan lorong permukiman sekitar 4
meter  dengan  saluran  drainase  di  kanan-kiri  jalan. Dalam  perencanaan  pembangunan  hunian  tetap, menggunakan  jalan  eksisting  yang  akan  dilakukan pelebaran  maksimal 5,5m  yang menghubungkan antara lokasi huntap di wilayah Desa Tompe.
Untuk akses pendidikan, akses warga terdampak bencana ke  sarana  pendidikan  cukup  mudah.  Desa  Tompe sebagai kota kecamatan tersedia sarana pendidikan dari jenjang  pendidikan  usia  dini  hingga  sekolah  menengah atas  jarak  tempuh  ke  sarana  pendidikan  dari  lokasi huntap cukup dekat.
Tabel 1. Sarana Pendidikan Sekitar Hunian Tetap Lokasi Dari pusat kota ke … Jarak (km) Waktu tempuh (menit) Akses kendaraan Huntap Desa Tompe TK Al- Khairat Tompe 0.5 1 menit Roda 2 dan Roda 4 SDN 1 Sirenja 1.9 3 menit MTS Al- Khairat Tompe 2 3 menit SMAN 1 Sirenja 2 3 menit Sumber. Observasi Lapangan (2023)

## Gambar 2. Peta Akses Sarana Pendidikan Sekitar Huntap Desa Tompe
Sumber: Google Earth dan Dinas PUPR Donggala, 2021
Untuk  akses  kesehatan,  Puskesmas  Tompe  berjarak kurang  lebih  1,8  km  dari  lokasi  huntap  dengan  waktu tempuh kurang lebih 3 menit menggunakan transportasi darat.
Gambar 3. Peta Akses Sarana Kesehatan Sekitar Huntap Desa Tompe Sumber: Google Earth dan Dinas PUPR Donggala,
2021 Tabel 2. Sarana Kesehatan Hunian Tetap Lokasi Dari pusat kota ke … Jarak (km) Waktu tempuh (menit) Akses kendaraan Huntap Desa Tompe Puskesmas Desa Tompe 1.8 3 menit Roda 2 dan Roda 4 Sumber. Observasi Lapangan (2023)
Di sekitar lokasi Huntap Tompe terdapat dua sumber air  yang  biasanya  dimanfaatkan  warga.  Sumber  air pertama  adalah  sumur  suntik  untuk  huntara Tompe yang dibangun pasca bencana. Sumur tersebut mampu mengalirkan  air  rata-rata  2  liter/detik.  Pada  waktu dibangun,  sumur  bor  tersebut  diperuntukkan  bagi warga  di  huntara.  Lokasi  hunian  tetap  hanya  berjarak ±76 m dari sumur bor tersebut sehingga memungkinkan air  dari  sumur  bor  dialirkan  ke  huntap.  Selain  sumur bor,  terdapat Bendungan  Sibado  yang  berjarak  ±2,8 km  dengan  waktu  tempuh  ±4  menit  dari  lokasi huntap,  dari  sungai  tersebut  mampu  mengaliri  air rata-rata  3950  liter/detik.  Dengan  debit  air  3950 liter/detik  itu  cukup  untuk  mencukupi  kebutuhan  air dari  300 lebih  rencana rumah  hunian tetap  yang  akan dibangun  di  Desa  Tompe.  Sumber  air  dari  bendungan Desa  Sibado  tersebut,  juga  dimanfaatkan  oleh  PDAM untuk  mengaliri  air  bersih  ke  3  desa  di  Kecamatan Sirenja,  yakni  Desa  Sibado,  Tanjung  Padang,  Dan Tompe.  Perencanaan  sumber air  bersih  hunian  tetap untuk  Huntap  Desa  Tompe  akan menggunakan  sumur dalam  (sumur  bor)  yang  terdiri  dari  4  (empat)  titik dengan  debit  setiap  titik  sebesar  0,8507  liter/detik sehingga ketersediaan air bersih cukup untuk memenuhi kebutuhan  warga  terdampak  bencana  dan  warga kawasan sekitarnya. Dalam menatakelola ruang, artinya penting  untuk  menjadikan  keterpaduan  antara  aspek sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan  dalam  satu  rangkaian kebijakan  penataan  permukiman  mengingat  ketiganya adalah  aspek  dasar  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup manusia (Goncalves & Ferreira, 2015; Vigar, 2009).
Berdasarkan  observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan terhadap  warga  masyarakat  Desa  Tompe,  belum  ada layanan persampahan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Donggala ataupun yang dikelola oleh warga. Kebiasaan  warga  selama  ini,  sampah  dibakar  di lingkungan  rumah  masing-masing.  Ada  tumpukan sampah rumah tangga yang dibuang di sekitar jembatan dekat sungai, berjarak 2,3 km dari Huntap Desa Tompe. Setelah  sampah  menumpuk  dan  kering,  warga membakar  sampah  tersebut.  Hal  ini  dilakukan  karena belum tersedianya fasilitas sarana prasarana pengolahan
sampah  di  Desa  Tompe.  Luasan  ±55.959  m². Pemerintah  Desa  Tompe  bertanggungjawab  meneliti semua dokumen terkait status legalitas kepemilikan/penguasaan  lahan  dan  memastikan  bahwa keabsahan  dari  status  kepemilikan/penguasaan  lahan tersebut melalui
penelusuran sejarah kepemilikan/penguasaan lahan terhadap dokumen  yang ada.  Lahan  tersebut  sebelumnya  dikuasai  oleh  11 (sebelas) pemilik tanah dengan diperkuat bukti legalitas tanah.  Bukti legalitas pembelian lahan oleh pemerintah diperkuat dengan bukti surat pelepasan hak atas tanah atau surat penyerahan tanah dari masing-masing pemilik lahan  kepada  pemerintah  daerah.  Setelah  penyerahan lahan  kepada  pemerintah,  selanjutnya  sertipikat kepemilikan lahan diproses Badan Pertanahan Nasional Kabupaten  Donggala  untuk  diterbitkan  sertipikat  hak atas tanah untuk warga terdampak bencana. Sedangkan lahan  untuk  fasilitas  umum  dan  fasilitas  sosial  akan diserahkan  kepada  Desa  atau  dikelola  pemerintah daerah  untuk  dimanfaatkan  sesuai  keperuntukannya. Dari  jumlah  luasan  lahan  yang  ditetapkan  di  penlok, baru  ada  10  persil  lahan  (3  sertifikat  dan  7  SKPT) yang  sudah  dibebaskan  oleh  Pemda  Donggala menggunakan  APBD  tahun  anggaran  2020  seluas ±54.600 m². Pemilik persil lahan seluas ±1.359 m², telah menyelesaikan  proses  pemecahan  sertipikat  yang dilakukan  secara  mandiri  di  kantor  ATR/BPN Kabupaten  Donggala  dan  pembayaran  lahan  tersebut akan  dilaksanakan  bersamaan  dengan  proses pembayaran lahan tambahan. Proses pembayaran untuk pembebasan  lahan  tambahan  oleh  Pemda  Kabupaten Donggala  dianggarkan  di  tahun  berjalan  dan  akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.
c. Strategi Penatakelolaan Tata Ruang Berbasis Mitigasi Bencana
Upaya penatakelolaan yang dilaksanakan dilaksanakan di Desa Tompe adalah melalui skema kebijakan di bidang tata  ruang  berbasis  mitigasi  bencana.  Penatakelolaan tersebut mulai dari kebijakan relokasi untuk masyarakat desa,  pembiayaan  pengadaan  tanah  untuk  masyarakat, rencana  aksi  pengadaan  tanah,  sampai  perencanaan teknis. Tahap awal dari proses pengadaan tanah untuk huntap Satelit Tompe mengacu kepada keputusan Bupati Donggala  Nomor  188.45/0290/DPKP2  Tentang Pembentukan  Tim  Pengadaan  Tanah  Skala  Kecil  Bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum.  Keputusan tersebut  memperhatikan  beberapa  regulasi  antara  lain Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  5 Tahun  2012  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanan Pengadaan Tanah, Keputusan Gubernur Sulawesi Tangah Nomor 591/39/RO.ADMPUM-G.ST/2014 tentang Pendelegasian    Kewenangan  Gubernur  tentang Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum  kepada Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Tengah, dan Surat Edaran  Gubernur  Sulawesi        No.590/39.24/Dis Perkimtam tanggal 28 April 2017 tentang Pendelegasian
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Dalam  proses  pengadaan  lahan  telah  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan.  Disampaikan  oleh Menteri ATR-BPN pada tanggal 20 April 2019 pada saat peninjauan  ke  Tanah  Negara  Bekas  Tanah  Terlantar untuk  Relokasi  Korban  Bencana  Palu,  Sigi,  Donggala, bahwa  pengadaan  tanah  untuk  Huntap  tetap  mengacu pada UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Selanjutnya berkenan dengan skema pembiayaan tanah Kebijakan  pembangunan  Huntap  Satelit  Tompe merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  kebijakan pembangunan huntap untuk warga yang  rumahnya perlu direlokasi  akibat  bencana  gempa  bumi,  tsunami  dan likuifaksi  di  Provinsi  Sulawesi  Tengah  2018.  Lahan Huntap  Satelit  yang posisinya  berada  di Desa  Tompe, telah  dan  akan  dibeli/dibebaskan  oleh  Pemerintah Kabupaten Donggala yang merupakan lahan dimilik/dikuasai warga.
Alokasi  anggaran  pembebasan lahan tahun 2020 untuk hunian  di  Kabupaten  Donggala  menggunakan  belanja barang  dan  jasa  yang  masuk  dalam  item belanja  hibah yang  akan  diserahkan  kepada masyarakat. Hal  ini sesuai dengan Permendagri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman  pemberian  Hibah  dan  Bantuan Sosial  yang Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah,  serta  Permendagri  Nomor  123  tahun 2018 tentang  perubahan  keempat  atas  Peraturan  Mentri dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun  2011  Tentang Pedoman  pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  yang Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah.  Skema pembiyaan lahan  di  Tompe  dilakukan menggunakan  APBD dalam  dua tahun anggaran,  tahun anggaran 2020 sudah
dilakukan pembayaran/pembebasan  lahan  kepada  10  (Sepuluh) pemilik/penguasa lahan atas 10 (Sepuluh) bidang tanah, satu  bidang  tanah  sesuai  dengan  SK  Penlok  masih menunggu  proses  penerbitan  pemecahan  sertipikat. Rencananya akan dibayarkan dalam pengadaan lahan di tahap kedua.
Alokasi  anggaran  pembebasan  lahan  tambahan  tahun 2021  untuk  hunian  di  Kabupaten  Donggala menggunakan belanja modal APBD Kabupaten Donggala tahun 2021. Pembelian lahan  yang sudah direncanakan selanjutnya untuk mencukupi kebutuhan jumlah hunian, prasarana  dan  saran  utilitas  umum  serta  infrastruktur bagi  warga  terdampak  bencana  di  Desa  Tompe. Lahan  tambahan  sudah  dilakukan  kajian  penilaian properti  dari  Kantor  Jasa  Penilai  Publik  (KJPP)  yang tercantum  dalam  draf  kajian  properti  lahan  Desa Tompe.

## Tabel 3. Hasil Penilaian Untuk Pembebasan
Lahan Tahun 2020
No Pemilik Tanah (KJPP) Luas Tanah (m 2 ) Hasil Penilaian Tanah (Rp) 1 Arham 18.990 Rp. 949.500.000,00
No Pemilik Tanah (KJPP) Luas Tanah (m 2 ) Hasil Penilaian Tanah (Rp) 2 Hasran/Sulastri 2.970 Rp. 148.500.000,00 3 Amirudin 11.850 Rp. 533.250.000,00 4 Asri Laborima 4.259 Rp. 127.770.000,00 5 Mustafa 3.727 Rp. 149.080.000,00 6 Nurdi 1.617 Rp. 64.680.000,00 7 Saiful 1.693 Rp. 50.790.000,00 8 Samsu M 3.338 Rp. 100.140.000,00 9 Sofyan 1.244 Rp. 37.320.000,00 10 Untung Purnama 4.912 Rp. 147.360.000,00 Total 54.600 Rp. 2.308.390.000,00 Sumber. Dinas Perkimtan Kabupaten Donggala (2020) Tabel 4. Hasil Penilaian Untuk Pembebasan Lahan Tambahan Tahun 2021 No Pemilik Tanah (KJPP) Luas Tanah (m 2 ) Hasil Penilaian Tanah (Rp) 1 Sabdar Al-Hasni 2.607 Rp. 130.350.000,00 2 Mirwan 1.359 Rp. 67.950.000,00 3 Arham 622 Rp. 18.660.000,00 4 Karman 621 Rp. 18.630.000,00 5 Alamsyah 1.760 Rp. 52.800.000,00 6 Ilham 2.560 Rp. 115.200.000,00 7 Sulastri 3.539 Rp. 106.170.000,00 8 Asmariyam 9.067 Rp. 317.345.000,00 9 Sangkala G 2.938 Rp. 88.140.000,00 10 Sugiarso/Manuru 4.349 Rp. 217.450.000,00 11 Arianto 2.968 Rp. 89.040.000,00 Total 32.390 Rp. 1.221.735.000,00
Sumber. Dinas Perkimtan Kabupaten Donggala (2021)
Rencana pengadaan lahan tambahan untuk lokasi hunian tetap  Desa  Tompe  terdiri  dari  11  (sebelas)  bidang tanah  yang  dimiliki  oleh  11  (sebelas)  pemilik  yang berbeda. Rencana lahan tambahan Desa Tompe seluas ±32.390  m2,  8  (delapan)  bidang  lahan  dalam  proses pembayaran dan 3 bidang dalam proses negosiasi dalam bentuk:
• Perencanaan di tahun 2020 melalui peran tim  pengadaan  tanah  skala  kecil,  dengan sumber  dana  berupa  APBD  tahun anggaran 2020 dan berstastus selesai.
• Persiapan  di  tahun  2020  dalam  bentuk sosialisasi rencana pembangunan, pendataan,  serta  proses  konsultasi rencana  pembangunan  melalui  peran  tim pengadaan  tanah  skala  kecil,  dengan sumber  dana  berupa  APBD  tahun anggaran 2020 dan berstastus selesai.
• Pelaksanaan  di  tahun  2020-2021  dalam bentuk  inventarisasi  dan  identifikasi penguasaan  tanah,  penilaian  ganti  rugi, musyawarah  penetapan  ganti  rugi, pemberian ganti rugi, serta pelepasan hak atas  tanah  dengan  pelaksana  antara  lain dengan mensinergikan antara tim
pengadaan  tanah  skala  kecil,  KJPP, Perkimtan Kabupaten Donggala.
Dalam perencanaan pembangunan Huntap Tompe, dari luasan  lahan yang tersedia ±54.600 m² dapat dibangun sejumlah 229 unit hunian tetap  (WTB berdasarkan SK Bupati  berjumlah  314  WTB).  Setiap  persil  lahan memiliki luas lahan  per  unit  135  m²  dengan  bangunan utama seluas 36 m². Selain unit hunian tetap, lahan juga disediakan  untuk  pembangunan  prasarana  dan  sarana utilitas umum dan infrastruktur. Pada proses penataan lahan untuk hunian secara teknis juga mempertimbangkan  pemanfaatan  lahan  untuk  fasilitas umum dan ruang terbuka hijau. Kebutuhan lahan untuk warga  terdampak  bencana  di  Desa  Tompe  sesuai dengan  SK  WTB  Tahap  II  per  2  November  2020 sejumlah 314 WTB. Jumlah warga terdampak  bencana yang  sudah  difinalisasi  sesuai  dengan  SK  Keberhakan Gubernur,  dari  data  final  per  10  agustus  2021  telah didapatkan  data 301 WTB.
Data  final  yang  akan  menghuni  hunian  tetap  akan disampaikan dalam dokumen Rencana Aksi Pemindahan (RAP).  Berdasarkan  data  final  per  tanggal  10  agustus 2021, lahan yang  sudah  tersedia  hanya cukup  untuk 229  unit  huntap sehingga ada kekurangan lahan untuk pembangunan  72  unit.  Kekurangan  72  unit  akan dialokasikan  ke  lahan  tambahan  Desa  Tompe  seluas ±32.390 m2 yang masih dalam proses pembayaran dan negosiasi. Pembelian lahan tambahan direncanakan akan menggunakan APBD TA 2021.
Selain  rencana  aksi,  strategi  penatakelolaan  juga membuka proses pengaduan dalam rangka meningkatkan  akurasi  sasaran  dari  proses  kebijakan yang dilaksanakan. Pengaduan/pelaporan pada dasarnya adalah merupakan bentuk aspirasi ataupun ketidakpuasan terhadap  implementasi program pengadaan  lahan  dan  relokasi  permukiman  berbasis komunitas  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah Daerah.  Terlepas  dari  siapa  dan  dari  mana  yang menyampaikan pengaduan, dapat dipahami bahwa pada hakekatnya timbulnya pengaduan disebabkan oleh:
• Pemahaman  substansi  informasi  yang  kurang utuh;
• Proses  kegiatan  di  lapangan  yang  kurang sempurna;
• Pendekatan yang keliru;
• Tumbuhnya kepedulian dan kontrol sosial dari warga masyarakat .;
Pengaduan  berfungsi  sebagai  mekanisme  untuk mengidentifikasi  dan  menyelesaikan  masalah  yang berkaitan dengan rencana pengadaan lahan, memastikan mekanisme  dapat  diakses  dan  handal,  sehingga permasalahan  dapat  diselesaikan  secara  sistemik, terkoordinasi, dan tepat waktu. Dengan meningkatkan transparansi  dan akuntabilitas,  mekanisme  penanganan pengaduan  dapat  mengurangi  risiko  ketika  proyek
secara tidak sengaja berdampak kepada warga/penerima manfaat dan berfungsi sebagai umpan balik yang penting dan  mekanisme  pembelajaran  yang  dapat  membantu meningkatkan  dampak  positif rencana  aksi  pengadaan lahan.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Presiden Nomor  76  Tahun  2013  tentang  Pengelolaan Pengaduan  Pelayanan  Publik  pada  Pasal  2  Ayat  1: Pengadu  mempunyai  hak  untuk  menyampaikan pengaduan  atas  pelayanan  pelaksana  yang  tidak  sesuai dengan  standar  pelayanan  atau  pengabaian  kewajiban dan  atau  pelanggaran  larangan  oleh  penyelenggara. Selain  itu,  harus  dicatat  bahwa  dalam  mekanisme penyelesaian  ganti  rugi,  pemerintah  juga  harus mempertimbangkan  aspek-aspek  membangun  dengan mengedepankan nilai inklusivitas (Conn & Davis, 2023; Reiter  &  Lezama,  2013),  serta  nilai-nilai  partisipatif dengan masyarakat guna menjadikan legitimasi kebijakan terbentuk dengan baik (Bobbio, 2018; Traber, 2013).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  dirumuskan kesimpulan sebagaimana   pertanyaan   penelitian   yang telah   diajukan.     Adapun   hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan  kebijakan  rencana  tata  ruang  wilayah tentang pelarangan mendirikan bangunan  di  area zona merah Desa Tompe Kecamatan sirenja. telah dijalankan akan  tetapi  belum  maksimal  sesuai  yang  diharapkan, walaupun  pemerintah  telah  memberikan  sosialisasi kepada  masyarakat  mengenai  kebijakan  perencanaan wilayah dan penyebaran peta dan dokumen yang terkait dengan  perencanaan  ruang  wilayah.  Namun  dalam pelaksanaannya  Masih  banyak  ditemukan  beberapa pelanggaran  dan  kendala,  baik  pelanggaran  mengenai pembangunan masyarakt di lahan zona terlarang hingga batasan-  batasan  dalam  pengelolaan  kawasan  ruang maupun  kendala  pendanaan  dari  pihak  Pemda  yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan huntap dan keberlanjutan  implementasi  kebijakan.  Hal  ini  bisa dilihat  dari  kebiasaan  masyarakat  di  Desa  Tompe khususnya  mayoritas  bekerja  sebagai  nelayan  sehingga masih  banyak  warga yang  enggan  pindah  dari  lahan zona  merah  tersebut  dan  beberapa  Masyarakat  yang masih  memanfaatkan  wilayah  atau  lahan  yang  ia  miliki semaksimal  mungkin  tanpa  memperdulikan  penataan ruang  yang baik  dengan  melihat  fungsinya  serta  akibat yang akan ditimbulkan. Untuk pesisir pantai juga masih dijadikan tempat  pembangunan  baik  itu  tempat tinggal ataupun  tempat  berwirausaha  yang sudah  jelas  bahwa lokasi tersebut.
Pemerintah  telah  melarang  masyarakat  agar  tidak melakukan  aktivitas  ataupun  mendirikan  bangunan  di area  zona  merah  tersebut  karena  semata-mata  demi keselamatan.  Namun  masyarakat  pun  bingung  jikalau pindah ke huntara, lahan huntara sudah digusur dan di ambil alih pihak lahan, alternatif terakhir huntap sebagai solusi  belum  juga  ada  titik  terang  karena  proses pembangunan saja belum dilakukan. Hal ini disebabkan karena   rendahnya   pemahaman masyarakat  mengenai
kesadaran  dan  keselamatan  serta  kurangnya  informasi tentang pengarahan pengelolaan tata ruang wilayah yang diberikan  oleh  pihak  pemerintah  kepada  masyarakat juga  merupakan  salah  satu  faktor  terhambatnya implementasi  kebijakan  ini.  Sehingga  strategi  yang digunakan  oleh  dinas  Perumahan  Rakyat  dan  tata ruang  Kabupaten  Donggala  melalui  penyebaran peta dan  data  pembagian  kawasan  wilayah  masih  belum dipahami  dan  belum  maksimal  oleh  masyarakat  di beberapa Kecamatan secara umum dan di Desa Tompe Kecamatan sirenja secara khusus.

## REFERENSI
Afidah, N. N., Kosasih, A., Damayanti, W., Hamidah, S., Nugraha, R. H., Rizkyanfi, M. W., & Fuadin, A. (2022,  November).  The  Kadu  Lexicon  local wisdom  of  geographic’s  toponymic  at Pandeglang Regency, Banten Province. In IOP Conference  Series:  Earth  and  Environmental Science (Vol.  1089,  No.  1,  p.  012065).  IOP Publishing.
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/175 5-1315/1089/1/012065
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana.  (2022,
Januari).  Indeks  Resiko  Bencana  Indonesia Tahun  2021. Pusat  Data,  Informasi  dan Komunikasi Kebencanaan BNPB . https://inarisk.bnpb.go.id/irbi
Bobbio,  L.  (2019).  Designing  effective  public participation. Policy  and  Society , 38 (1),  41-57. https://doi.org/10.1080/14494035.2018.1511 193
Conn,  C.,  &  Davis,  S.  (2023).  Policy  implications  of collective agency for inclusion: evidence from the Welsh context. Journal of Education Policy , 1-22. https://doi.org/10.1080/02680939.2023.2222 372
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and  research  design:  Choosing  among  five approaches . Sage publications.
Gonçalves, J., & Ferreira, J. A. (2015). The planning of strategy: a contribution to the improvement of spatial planning. Land Use Policy , 45 , 86-94. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.01. 020
Greiving, S., & Angignard, M. (2013). Disaster mitigation by  spatial  planning.  In Mountain  Risks:  From Prediction to Management and Governance (pp.
287-302).  Dordrecht:  Springer  Netherlands. https://link.springer.com/chapter/10.1007/97 8-94-007-6769-0_10
Halachmi, A., & Holzer, M. (2010). Citizen participation and performance measurement: Operationalizing  democracy  through  better accountability. Public  Administration  Quarterly , 378-399. https://www.jstor.org/stable/41288353
He,  A.  J.,  &  Ma,  L.  (2021).  Citizen  participation, perceived  public  service  performance,  and trust  in  government:  Evidence  from  health policy  reforms  in  Hong  Kong. Public performance  &  management  review , 44 (3), 471-493. https://doi.org/10.1080/15309576.2020.1780 138
Jamidun,  J.,  Rusydi,  M.,  Kirbani,  S.  B.,  Subagio,  P.,  & Suryanto,  W.  (2019).  Analisis  dan  Model Inversi  Gaya  Berat  2D  untuk  Penampakan Sesar  Palu  Koro  Di  Sulawesi  Tengah Indonesia. Natural  Science:  Journal  of  Science and Technology , 8 (1), 77-86. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/ejur nalfmipa/article/view/12644 Marjiyono,  M.  (2016).  Konfigurasi  Cekungan  Kuarter Wilayah  Kota  Mataram,  Nusatenggara  Barat Berdasarkan Data Mikrotremor. Jurnal
Geologi dan Sumberdaya Mineral , 17 (1), 51-60. https://jgsm.geologi.esdm.go.id/index.php/JGS M/article/view/29
Maulana,  A.  D.,  &  Prasetyo,  D.  A.  (2019).  Analisa Matematis pada Koreksi Bouguer dan Koreksi Medan  Data  Gravitasi  Satelit  Topex  dan Penerapan  dalam  Geohazard  Studi  Kasus Sesar  Palu  Koro,  Sulawesi  Tengah. Jurnal
Geosaintek , 5 (3), 91-100. http://dx.doi.org/10.12962/j25023659.v5i3.62 30
Pusdalops  PB  Provinsi  Sulawesi  Tengah.  (2023,  Juni). Peta  Kejadian  Bencana  di  Kabupaten/Kota Tahun  2023:  Kejadian  Bencana  Provinsi Sulawesi  Tengah  Tahun  2023. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah . https://pusdalops-bpbdsulteng.com/
Puspitasari, A. E., Bima, D. P. S., & Dewi, T. P. (2018). Mitigasi  bencana  berbasis  kearifan  lokal  di Desa Tieng, Kabupaten Wonosobo. Journal of Geography  of  Tropical  Environments , 2 (2). https://scholarhub.ui.ac.id/jglitrop/vol2/iss2/4/
Reiter,  B.,  &  Lezama,  P.  (2013).  The  importance  of inclusion  policies  for  the  promotion  of development in Brazil and Colombia. Journal of  Developing  Societies , 29 (2),  189-212. https://doi.org/10.1177/0169796X13479707
Traber, D. (2013). Does participation in policymaking enhance satisfaction with the policy outcome? Evidence  from  Switzerland. Swiss  Political
Science
Review , 19 (1),
60-83. https://doi.org/10.1111/spsr.12021
Salam,  M.  (2023).  Desa  Tompe  Donggala  Diterjang Banjir,  80  Rumah  Terendam. Tribun  Palu . https://palu.tribunnews.com/2023/01/26/desa -tompe-donggala-diterjang-banjir-80-rumah- terendam
Segara,  N.  B.  (2017).  Kajian  Nilai  Pada  Toponimi  di Wilayah  Kota  Cirebon  Sebagai  Potensi Sumber  Belajar  Geografi. Jurnal  Geografi:
Media  Informasi  Pengembangan  dan  Profesi Kegeografian , 14 (1), 54-67. https://doi.org/10.15294/jg.v14i1.9777
Subarsono, A. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Supartoyo, S., Sulaiman, C., & Junaedi, D. (2014). Kelas Tektonik  Sesar  Palu  Koro,  Sulawesi Tengah. Jurnal  Lingkungan  dan  Bencana
Geologi , 5 (2),
111-128. http://jlbg.geologi.esdm.go.id/index.php/jlbg/a rticle/view/68
Tait,  M.,  Inch,  A.,  Slade,  J.,  Vigar,  G.,  Gunn,  Z., Schoneboom,  A.,  &  Clifford,  B.  (2020). Working  in  the  Public  Interest?  What  must planners do differently? Critical thoughts on the state of planning.
Vigar,  G.  (2009).  Towards  an  integrated  spatial planning?. European  Planning  Studies , 17 (11),
1571-1590. https://doi.org/10.1080/09654310903226499