ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## PERAN PPNS DAERAH DALAM UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
Heriyanto 1 , Mustofa 2
1,2 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur
Email: 1 heriyanto.muhammad@gmail.com, 2 mustofalutfi6@gmail.com

## Abstraks
Dalam menjalankan urusan pemerintahan yang efektif dan berwibawa diperlukan sebuah  instrumen  hukum  bagi  PPNS  Daerah  dalam  menjalankan  peran  dan fungsinya.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  dapat  dirumuskan, bagaimana  instrumen  hukum  yang  menjadi  landasan  yuridis  bagi  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  dalam  melakukan  penegakan  Peraturan  Daerah? Penelitian  ini  menggunakan  metode  yang  berbasiskan  metode  penelitian  hukum Yuridis  Normatif.  Guna  menghindari  upaya/  perilaku  “main  hakim”  ditengah- tengah  masyarakat,  sebagai  peran  Pemerintah  adalah  menjaga  ketertiban  dalam masyarakat melalui Peraturan Daerah juga berkewajiban menegakkan peraturan daerah  yang  telah  dibuat  dan  diberlakukan,  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Sistem  hukum  yang  ada  dan  berlaku  didaerah  harus berjalan beriringan, khususnya agenda penegakan hukum atas peraturan daerah. Penting untuk  dipahami bersama bahwa,  wibawa pemerintah daerah ditentukan oleh sistem penegakan hukum yang berlaku.
Kata Kunci : Pemerintah Daerah, PPNS, Daerah.

## Abstract
In carrying out effective and authoritative government affairs, a legal instrument is needed  for  Regional  PPNS  in  carrying  out  their  roles  and  functions.  Based  on  this background,  it  can  be  formulated,  how  is  the  legal  instrument  that  becomes  the juridical  basis  for  Regional  Civil  Servant  Investigators  in  enforcing  Regional Regulations?  This  study  uses  a  method  based  on  normative  juridical  research methods. In order to avoid the effort / behavior of "playing the judge" in the midst of society,  as  the  role  of  the  Government  is  to  maintain  order  in  society  through Regional Regulations it is also obliged to enforce regional regulations that have been made  and  enforced,  based  on  applicable  laws  and  regulations.  The  existing  and applicable  legal  system  in  the  region  must  go  hand  in  hand,  especially  the  law enforcement agenda for regional regulations. It is important to understand that the local  government's  authority  is  determined  by  the  applicable  law  enforcement system.
Keywords : Local Government, PPNS, Region.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Negara  Indonesia,  dalam  UUD  pasal  1  ayat  (1)  menyatakan  secara  tegas sebagai  Negara  Kesatuan  yang  berbentuk  Republik.  Apabila  dilihat  dari  konsepsi dasar, Negara Kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi  antara  Pemerintah  Pusat  (central  government)  dengan  Pemerintah  Daerah (local  government),  karena  semua  urusan  pemerintahan  dalam  Negara  Kesatuan tetap  merupakan  suatu  kebulatan  (eenheid),  sehingga  pemegang  kekuasaan tertinggi  negara  adalah  Pemerintah  Pusat. 1 Akan  tetapi  dalam  UUD  mengatur sistem  Pemerintahan  yang  menganut  asas  Negara  Kesatuan  berdasarkan  prinsip desentralisasi,  berdasarkan  hal  tesebut  maka  menjadi  suatu  keharusan  untuk membuat  berbagai  peraturan  (rules)  sebagai  dasar  hukum  dalam  menjalankan urusan daerah, sehingga konsep desentralisasi berjalan sesuai amanah konstitusi.
Dalam  UUD  pasca  amandemen,  konstitusi  memberikan  porsi  yang  cukup besar  kepada  daerah  otonom2  terkait  dengan  urusan  pemerintahan  seperti  yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat(2)bahwa :
“Pemerintahan  Daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan. Serta ayat (6): Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah  dan  peraturan-peraturan  lain  untuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas pembantuan “
Setiap  Daerah  sesuai  karakter  Daerahnya  akan  mempunyai  prioritas  yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Ini merupakan pendekatan yang bersifat  asimetris  artinya  walaupun  Daerah  sama-sama  diberikan  otonomi  yang seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu  Daerah  dengan  Daerah  lainnya.  Konsekuensi  logis  dari  pendekatan  asimetris tersebut  maka  Daerah  akan  mempunyai  prioritas  Urusan  Pemerintahan  dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya.
1 Ni`matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, ctk. pertama, (Bandung: Nusa Media 2009), hal. 43.
2 Daerah  otonom  atau  daerah,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas-batas wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 23 Tahun 2014
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 1, No. 2, Oktober 2021 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan dan  keadilan  masyarakat,  terlebih  disaat  pemerintah  daerah  dituntut  untuk menyiapkan  diri  guna  menghadapi  arus  globalisasi  serta  menjawab  tantangan modernisasi  tanpa  harus  merubah  atau  bahkan  kehilangan  jati  diri  sebagai  kota santri, karena semakin modern sebuah daerah semakin besar atau semakin beragam bentuk perilaku pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku didaerah. Oleh  sebab  itu,  sebuah  keharusan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  melakukan berbagai  inovasi  guna  kepentingan  masyarakat  yang  tentu  harus  didukung  oleh regulasi (Perda / Perkada) yang baik.
Dalam  menjalankan  urusan  pemerintahan  yang  efektif  dan  berwibawa diperlukan  sebuah  Peraturan  Daerah  (Perda)  selain  memuat  ketentuan-  ketentuan yang  berlaku  pada  umumnya  juga  memuat  ketentuan  mengenai  sanksi.  Selain  hal tersebut,  merupakan  sebuah  kewajiban  hukum  bagi  pemerintah  untuk  melakukan penegakan  atas  Perda  yang  berlaku.  Khusus  mengenai  hal  penegakan  peraturan daerah  tentu  membutuhkan  perangkat  daerah  /  pejabat  daerah  yang  mempunyai dan menuntut tingkat profesionalisme tinggi.
Guna kepentingan penegakan Perda dan Perkada, berdasarkan Pasal 255 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  pemerintahan  Daerah,  Satuan  polisi  pamong  prajadibentuk  khusus  untuk menegakkan  Perda  dan  Perkada,  menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat, bahwa :
Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
b. menindak 3 warga  masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  yang  mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. melakukan  tindakan  penyelidikan  terhadap  warga  masyarakat,  aparatur,  atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
d. melakukan  tindakan  administratif  terhadap  warga  masyarakat,  aparatur,  atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
3 Yang dimaksud dengan ”menindak” adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk  diproses  melalui  peradilan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Penegakan Perda secara umum menjadi tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja daerah, tetapi lain halnya dengan tindakan penyidikan atas pelanggaran Perda sebagai  bagian  dari  proses  penegakan  hukum  atas  pelanggaran  Perda.  Maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai negeri sipil daerah (PPNSD) dalam penegakan peraturan daerah, bahwa :
PPNS  Daerah,  adalah  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  di  Lingkungan Pemerintah  Daerah  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  Undang-undang  untuk melakukan penyidikan  terhadap  pelanggaran Peraturan Daerah. Adapun tugas dari PPNSD  adalah  melakukan  penyidikan4  terhadap  orang,  aparatur  dan/atau  badan hukum yang diduga melakukan  pelanggaran Perda, dalam hal Pelaksanaan  Operasi penegakan  Peraturan  Daerah  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  operasi  non-  yustisi5 dan atau yustisi6 dengan mekanisme sidang ditempat.
Dalam  sistem  peradilan  pidana,  keberadaan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS)  secara  umum  dapat  dilihat  dari  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  KUHAP,  yang menyatakan  bahwa  penyidik  adalah  pejabat  polisi  negara  Republik  Indonesia  atau pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang- undang  untuk  melakukan  penyidikan.  Selain  itu  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  1 angka 11 UU No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian merupakan pejabat pegawai negeri sipil  tertentu  yang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  ditunjuk  selaku penyidik  dan  mempunyai  wewenang  untuk  melakukan  penyidikan  tindak  pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
4 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu, membuat terang tentang tidak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka, dalam Pasal 1 ayat (3) KEPMENDAGRI No. 7 Tahun 2003 tentang Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Tentang  Pedoman  Operasional  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah
5 Tindakan  penertiban  nonyustisial  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Polisi  Pamong  Praja  dalam rangka  menjaga  dan/atau  memulihkan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  masyarakat  terhadap pelanggaran  Perda  dan/atau  peraturan  kepala  daerah  dengan  cara  yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundangundangan
Dan  tidak  sampai  proses  peradilan.  Pasal  6  huruf  (a)  Peraturan  pemerintah  Nomor  6  Tahun  2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
6 Operasi  Yustisi  adalah  operasi  penegakan  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Perundangan-undangan yang  dilakukan  oleh  PPNS  secara  terpadu  dengan  sistim  peradilan  ditempat.  Pasal  1  Ayat  (8) KEPMENDAGRI  No.  7  Tahun  2003  tentang  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Tentang  Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 1, No. 2, Oktober 2021 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Kemudian lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas sebagai penyidik, PPNS diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi  dan  wewenang  sebagai  penyidik.  Pada  dasarnya,  wewenang  yang  dimiliki bersumber pada undang-undang tertentu, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang  penyidikan  pada  salah  satu  pasal.  Adapun  wewenang  penyidikan  yang dimiliki  oleh  pejabat  pegawai  negeri  sipil  hanya  terbatas  sepanjang  yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:
“ Penyidik  pegawai  negeri  sipil  sebagaimana  dimaksud  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b mempunyai  wewenang  sesuai  dengan  undang-undang  yang  menjadi  landasan hukumnya  masing-masing  dan  dalam  pelaksanaan  tugasnya  berada  dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”
Berdasarkan  ketentuan  tentang  PPNS  sebagaimana  dalam  KUHAP  (lex generalis) tersebut, maka Penyidik Pejabat Negeri Sipil (PPNS) pada umumnya dan khususnya  PPNS 7 ialah  bagian  dari  Aparatur  Sipil  Negara  yang  diberi  wewenang khusus  berdasarkan  UU  No.23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  untuk melakukan  penyidikan  dan  penyelidikan  terhadap  orang  dan/atau  badan  hukum yang diduga melakukan pelanggaran Perda dan Perkada (lex specialis).
Sebagai  salah  satu  dari  fungsi  pemerintah  daerah  adalah  sebagai  regulator dalam  hierarki  perundang-undangan,  maka  Peraturan  Daerah  tentang  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  dapat  dundangkan  sebagai  dasar  kebutuhan  dan mengisi  kekosongan  hukum  dalam  sistem  hukum  penegakan  Perda.  Dengan mempertimbangkan  berbagai  aspek  tersebut  perlu  diterbitkan  Peraturan  Daerah tentang  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  secara  spesifik  berdasarkan  ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku.
7 Dalam peraturan perundang-undangan istilah PPNSD ditemukan dalam PP No.58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAp dan KEPMENDAGRI No. 7 Tahun 2003 tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang  Pedoman  Operasional  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  Dalam  Penegakan  Peraturan Daerah

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada Latar Belakang maka dapat dirumuskan, bagaimana instrumen hukum yang menjadi landasan yuridis bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah?

## C. Motode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yang  berbasiskan  metode  penelitian hukum Yuridis Normatif. Adapun metode sebagai berikut: menggunakan pendekatan Peraturan  Perundang-undangan  adalah  pendekatan  dengan  menggunakan  legeslasi dan  regulasi.  Pendekatan  Peraturan  Perundang-undangan  dilakukan  dengan menelaah  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Jenis data yang digunakandalampenyusunan naskah akademik iniberasaldari data  primer  dan  data  sekunder,  sebagaiberikut:  Data  primer,  ialah  data  yang diperoleh  secara  langsung  dari  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah. Data sekunder, ialah data pendukung yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan,  misalnya  dari  buku-buku,  media  cetak maupun  media  elektronik  yang  berkaitan  dengan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Daerah.
TeknikPengumpulan  Data,  memperhatikan  jenis  data  yang  ada,  maka  teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Dokumen yaitu pengumpulan data dengan  menggunakan  dokumen-dokumen  seperti  media  cetakdan  internet  yang memuat berita tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diteliti diluar data pustaka  guna  melengkapi  data-data  yang  diperlukan.  Analisis  Data  menggunakan metode Preskriptif yaitu suatuan analisa dengan menggunakan cara mengumpulkan data yang diperoleh dan menjelaskan secara terang dan jelas, kemudian menganalisa dan  memberikan  solusi  atas  permasalahan  yang  diangkat,  sehingga  nantinya  akan dapat ditarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada.

## PEMBAHASAN
Kata  kunci  dari  otonomi  daerah  adalah  “kewenangan”.  Seberapa  besarkah “kewenangan”  yang  dimiliki  oleh  daerah  didalam  menginisiatifkan  kebijaksanaan, implementasikannya,  dan  memobilisasi  dukungan  sumber  daya  untuk  kepentingan implementasi.  Dengan  kewenangan  maka  Daerah  akan  menjadi  kreatif  untuk
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 1, No. 2, Oktober 2021 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
menciptakan  kelebihan  dan  insentif  kegiatan  ekonomi  dan  pembangunan  daerah. Dengan  kewenangan  dan  kreatifitas  maka  akan  dapat  meningkatkan  pendapatan keuangan daerah. 8 Konsekuensi dari otonomi ini adalah, memungkinkan daerah bebas untuk  berimprovisasi,  mengekspresikan  dan  mengapresiasikan  kemampuan  dan potensi  yang  dimiliki,  mempunyai  kebebasan  berpikir  dan  bertindak,  sehingga  bisa berkarya sesuai dengan kebebasan daerah masing-masing. 9 Menurut S.H. Sarundajang, hakikat  otonomi  daerah  ini  adalah: 10 Otonomi  adalah  hak  mengurus  rumah  tangga sendiri bagi suatu daerah otonom; Otonomi merupakan suatu kebebasan menjalankan hak  mengurus  dan  mengatur  rumah  tangga  sendiri,  akan  tetapi  daerah  tidak  dapat menjalankan  hak  dan  wewenang  otonominya  itu  diluar  batas  wilayah  daerahnya; Otonomi tidak boleh mencampuri hak  mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain  sesuai  dengan  wewenang  pangkal  dan  urusan  yang  diserahkan  kepadanya.  dan, Otonomi tidak membawahi otonomi lain, hak mengatur  dan mengurus rumah tangga sendiri  tidak  merupakan  subordinasi  hak  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga daerah lain.
Menurut  Rasyid  dalam  tataran  konsep,  pengertian  desentralisasi  dan  otonomi daerah mempunyai tempatnya masing-masing. Istilah otonomi daerah lebih cenderung pada political aspect (aspek politik-kekuasaan negara), sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada administrative aspect (aspek administrasi negara). Namun dilihat dari konteks  sharing  of  power  (berbagi  kekuasaan),  dalam  prakteknya,  kedua  istilah tersebut  mempunyai  keterkaitan  yang  erat,  dan  tidak  dapat  dipisahkan.  Artinya  jika berbicara  mengenai  otonomi  daerah,  tentu  akan  menyangkut  pertanyaan  seberapa besar  untuk  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang  telah  diberikan  sebagai wewenang rumah tangga daerah. 11
8 Ibad, S. Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Malang Dalam Perencanaan, Kordinasi, Dan Pengendalian Tata Ruang Kota. DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 1(2), 23–48 2018. https://doi.org/10.36636/dialektika.v1i2.68
9 Heriyanto, otonomi daerah bidang Pertanahan. Karya tulis ilmiah. (Yogyakarta FH UII. 2010), hal. 23
10 S.H. Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2000), hal. 34.
11 Ryaas  Rasyid,  Makna  Pemerintahan  :  tinjauan  dari  segi  etika  dan  kepemimpinan,  (Jakarta,  Yarsif Watampone, 2000), hal. 78.
Secara implisit hal ini juga mengindikasikan bahwa tujuan utama yang hendak dicapai  dalam  desentralisasi  meliputi,  terwujudnya  demokratisasi  tingkat  lokal, terciptanya  efisiensi  dan  efektifitas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan peningkatan  kesejahteraan  di  daerah.  Keberadaan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS) melekat pada suatu institusi di pusat dan daerah yang berkoordinasi langsung dibawah pengawasan Kepolisian Republik Indonesia, PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam  KUHAP,  baik  yang  berada  di  pusat  maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang undang, 12 selanjutnya pada Pasal 2, Pejabat  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan Penyidik  adalah:  pertama  penyidik  adalah  Pejabat  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia; dan kedua penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil.
Selanjutnya juga di jelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah,  adalah  Pegawai  Negeri  pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  di  lingkungan Pemerintah  Daerah  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  Undang-Undang  untuk melakukan  penyidikan  terhadap  pelanggaran  Peraturan  Daerah, 13 tentunya  sebagai PenyidikPegawai  Negeri  Sipil  Daerah  (PPNSD)  dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawabnya  mengacu  pada  pedoman  PPNSD, 14 untuk  itulah  lahir  Peraturan Meneteri  Dalam  Negeri  Nomor  11  Tahun  2009  Tentang  Kode  Etik  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  Daerah  dengan  memiliki  karakteristik  pada  Kode  Etik  Profesi  Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati  oleh  PPNSD  dalam  melaksanakan  tugas,  sesuai  dengan  prosedur  penyidikan, ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  dan  Perda  PPNS  Daerah  yang  berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta prinsip-prinsip yangmendasarinya yaitu:  Integritas,  yaitu  memiliki  kepribadian  yang  dilandasi  oleh  unsur  jujur,  berani, bijaksana  dan  bertanggungjawab,  Kompetensi,  yaitu  memiliki  pengetahuan,  keahlian, pengalaman,  dan  keterampilan  yang  diperlukan  dalam  melaksanakan  tugasnya, Obyektifitas  yaitu  menjunjung  tinggi  ketidakperpihakan  dalam  melaksanakan
12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
14 Keputusan Menteri dalam Negeri no. 7 tahun 2003 Tentang Pedoman Operasi PPNSD
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
tugasnya, dan Independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun. 15
Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugasmelakukan Penyidikan dan Penyelidikan kejahatan  dan  pelanggaran  atas  Peraturan  Daerah  dan  Perkada  yang  melibatkan aparatur atau masyarakat atau badan hukum. PPNS mempunyai peranan penting dan merupakan  ujung  tombak  dalam  proses  penegakan  hukum  pidana  dalam  konteks pelanggaran  Perda/perkada.  Kinerja  penyidik  berpengaruh  besar  dalam  proses penanganan  perkara  pidana,  selanjutnya  fungsi  PPNS  antara  lain  menerima  laporan atau  pengaduan  dari  seseorang  mengenai  adanya  kejahatan  dan  pelanggaran  atas Peraturan  Daerah,  melakukan  peningkatan  kualitas  PPNS,  membuat  Berita  Acara Pemeriksanaan (BAP) setiap tindakan pelangaran. 16
Kemudian  peran  dan  tugas  pokok  PPNS  Satpol  PP  merupakan  tugas  tindak lanjutan  yang  diserahkan  oleh  Satpol  PP  dalam  melaksanakan  penertiban  umum, ketenteraman  masyarakat  dan  melindungi  masyarakat  yang  menimbulkan  perkara hukum,  sebagaimana  telah  dipertegas  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun 2010  Tentang  Kesatuan  Polisi  Pamong  Praja  pada  pasal  8  ayat  e,  dalam  setiap menjalankan  dan  melaksanakan  peran  dan  tugasnya,  Polisi  Pamong  Praja  wajib, menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya  yang  hidup  dan  berkembang  di  masyarakat,  menaati  disiplin  pegawai  negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melaporkan  kepada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  atas  ditemukannya  atau patut diduga adanya tindak pidana, menyerahkan kepada Penyidik PegawaiNegeri Sipil daerah  atas  ditemukannya  atau  patut  diduga  adanya  pelanggaran  terhadap  Perda dan/atau peraturan kepala daerah. 17
Sistem  peradilan  pidana  adalah  suatu  proses  penegakan  hukum  dengan pendekatan sistem yang di dalamnya terdapat subsistem/ komponen yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan Dalam
15 Jurnal Bina Praja. Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2013, hal. 221 - 232
16 Ibid
17 Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomo 6 Tahun 2010 Tentang Kesatuan Polisi Pamong Praja
perkembangannya,  komponen  atau  subsistem  tersebut  berkembang  dengan dimasukannya  komponen  Advokat  dalam  subsistem  peradilan  pidana  sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 18
Sehingga jika dilihat lebih lanjut dari segi kelembagaan, PPNS bukan merupakan subordinasi  dari  lembaga  kepolisian  yang  merupakan  bagian  dari  Sistem  Peradilan Pidana  (Criminal  Justice  System).  Sebagaimana  diketahui  bahwa  sistem  peradilan pidana  di  Indonesia  mengenal  5  (lima)  institusi  sub  sistem  peradilan  pidana  sebagai Panca  Wangsa  penegak  hukum,  yaitu  Lembaga  Kepolisian  (UU  No.  2  Tahun  2002), Kejaksaan  (UU  No.  16  Tahun  2004),  Peradilan  (UU  No.  49  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  atas  UU  No.  2  Tahun  1986),  Lembaga  Pemasyarakatan  (UU  No.  12 Tahun 1995) dan Advokat (UU No. 18 Tahun 2003). 19
Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  PPNS  merupakan  penyidik,  disamping penyidik  POLRI  yang  memiliki  kedudukan  serta  berperan  penting  dalam  melakukan penyidikan, dalam kaitannya menegakkan hukum pidana. Adapun PPNS mendapatkan kewenangan  untuk  menyidik  berdasarkan  Undang-Undang  yang  menjadi  dasar hukumnya  dalam  melaksanakan  fungsi  kepenyidikannya  tetap  berada  dibawah koordinasi  dan  pengawasan  Penyidik  Polri  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku, sehingga  penyidikan  yang  dilaksanakan  oleh  PPNS  terbatas  dan  menyangkut pelanggaran/tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut.
Berdasarkan  Pasal  15  Ayat  (2)  Undang-undang  Nomo  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan daerah, bahwa Perda dapat memuat Ketentuan pidana berupa ancaman pidana  kurungan  paling  lama  6  (enam)  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Maka berdasarkan ketentuan tersebut, sebagai konsekwensi dalam penegakan hukum dalam hal dilakukan melalui penindakan secara yustisi,  maka  yang  harus  menjadi  perhatian  adalah  hukum  acara  yang  hendak digunakan sebagai alternatif dalam model penindakan atas pelanggaran Perda.
18 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
19 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik, (Bandung Alumni,2008), Hal.7
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 1, No. 2, Oktober 2021 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Berdasarkan  Hukum  Acara  pidana,  pemeriksaan  perkara  dipersidangan  dapat dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Biasa, 20 Singkat, 21 dan Cepat. 22 Sehingga Penting untuk dipahami bagi PPNS dalam melakukan Penyidikan atas pelanggaran Perda, guna menentukan jenis penindakan yang berimplikasi pada acara pemeriksaan.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2011  tentang SOP Sat.Pol.PP ;
1. Penindakan  preventif  non  yustisial;  Tindakan  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Polisi Pamong Praja:
a Penindakan  terhadap  para  pelanggar  Peraturan  daerah,  terlebih  dahulu menanda  tangani  surat  pernyataaan  bersedia  dan  sanggup  mentaati  dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
b Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syaratpernyataannya, maka akan diberikan: 1). Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7(tujuh) hari; 2).  Surat  teguran  kedua  dengan  tegang  waktu  3  (tiga)  hari;  3).  Surat  teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari
c Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan  kepada  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  untuk  dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Penindakan  yustisi;  PPNS  dalam  rangka  penyelidikan  pelanggaran  Peraturan daerah  (Trantibum)  dapat  menggunakan  kewenangan  pengawasan  dan ataupengamatan  untuk  menemukan  pelanggaran  pidana  dalam  lingkupundang- undang yang menjadi dasar hukumnya (peraturan daerah).
20 Yang diperiksa menurut Acara Biasa merupakan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan Pasal 152- 202  KUHAP,  yaitu  tindak  pidana  yang  pembuktiannya  mudah,  serta  penerapan  hukumnya  tidak mudah serta sifat melawan hukumnya tidak sederhana.
21 Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan  singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Pasal 203 KUHAP
22 Yang  diperiksa  menurut  Acara  Cepat  ialah  perkara  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  atau kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan  dan  atau  denda  sebanyak-banyaknya  tujuh  ribu  lima  ratus rupiah dan penghinaan ringan. Pasal 205 KUHAP
Berikut yang menjadi landasan Yuridis PPNS Daerah, diantaranya ialah :

## 1. Undang-undang Dasar Negara Republik 1945 (Konstitusi RI)
BAB VI tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam Pasal 18 secara keseluruhan sebagai  dasar  hukum  tentang  pemerintahan  daerah  berikut  juga  dengan  pelaksanaan prinsip-prinsip otonomi daerah, dekonsentrasi dan desentralisasi. Dalam pasal ini juga sebagai  dasar  hukum  atas  kewenangan  Pemerintah  daerah  membuat  produk  hukum daerah (PERDA). UUD 1945 sebagai puncak teratas hierarkhi pembentukan perundang- undangan RI.
2. Undang undang Nomor 8 TAHUN 1981 tentangHukum Acara Pidana (KUHAP)
Disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  (1),  bahwa  Sebagai  dasar  pembentukan  dan diakuinya Pejabat / Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari penyidik pada penegakan hukum pidana (lex generalis). Kemudian pasal 6 ayat (1), bahwaKeberadaan Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  melaksanakan  tugas  penyidikan  yang  diberi  wewenang khusus berdasarkan undang-undang tertentu (lex specialis). Selanjutnya dalam Pasal 7, bahwaPPNS  dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  berada  dibawah  koordinasi Kepolisian.
3. PP  No.  58  Tahun  2010  Perubahan  PP  No.  27  Tahun  1983  Tentang  Pelaksanaan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana
Dalam  Pasal  1  ayat  (6),  memberikan  definisi  yang  jelas,  bahwa  PPNS  adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat  maupun  daerah  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang-undang.  Kemudian dalam  Pasal  3A,  ketentuan  tentang  syarat-syarat  untuk  dapat  diangkat  sebagai  PPNS. Untuk  dapat  diangkat  sebagai  pejabat  PPNS,  calon  harus  memenuhi  persyaratan sebagai  berikut:  a).  masa  kerja  sebagai  pegawai  negeri  sipil  paling  singkat  2  (dua) tahun;  b).  berpangkat  paling  rendah  Penata  Muda/golongan  III/a;  c).  berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara; d). bertugas di bidang teknis operasional  penegakan  hukum;  e).  sehat  jasmani  dan  rohani  yang  dibuktikan  dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah.
4. Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Ditentukan  dalam  Pasal  3,  bahwa  Keberadaan  PPNS  ialah  untuk  membantu Kepolisian  dalam  mengemban  fungsi  penyidikan  sesuai  dengan  peraturan  perundang undangan  yang  menjadi  dasar  hukum  masing-masing  PPNS.  Kemudian  dalam
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 1, No. 2, Oktober 2021 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
pelaksanaannya.  Disebutkan  dalam  Pasal  14  bahwa  Polri  melaksanakan  fungsi koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis PPNS. Selain itu dalam Pasal 16, bahwa Polri memberi bantuan dan petunjuk penyidikan terhadap PPNS, serta menerima hasil penyidikan untuk kemudian diserahkan pada penuntut Umum.
5. Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Sebagai  dasar  Pembentukan  perda  disebutkan  dalam  Pasal  235,  bahwa Pemerintah  Daerah  Kabupaten  /  Kota  diberi  wewenang  untuk  melakasanakan  dan mengurus  urusan  pemerintah  daerah  (desentralisasi)  sebagai  daerah  otonom. Kemudian Pemerintah daerah melalui PPNS memiliki kewenangan menegakkan Perda, sebagimana  Pasal  257,  bahwa  Penyidik  terhadap  pelanggaran  Perda  dilakukan  oleh PPNS.  Hal  ini  Sebagai  dasar  bagi  pemerintah  daerah  untuk  memiliki  PPNS  dalam melakukan  penyidikan  terhadap  pelanggar  peraturan  daerah  yang  berlaku  pada masing-masing daerah otonom.
6. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun  2005  tentang pengelolaan keuangan daerah
Bahwa untuk kepentingan menjalankan fungsi dan segala  kewenangan PPNS di kabupaten  Situbondo,  maka  dibutuhkan  sebuah  paket  anggaran  dalam  menjalankan tugas  penyidikan  dalam  menegakkan  perda,  kewenangan  untuk  mengelola  anggaran sebagaimanadisebutkan  dalam  Pasal  5,  kepala  daerah  memegang  kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
7. Undang  undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
Ditentukan  dalam  Pasal  5,  tentang  asas  asas  pembentukan  Peraturan perundang-undangan.  Bahwa  dalam  setiap  penyusunan  produk  hukum  harus berdasarkan / taat terhadap asas yang dimaksud dalam undang-undang ini. Kemudian dalam Pasal 7, mengatur tentang hierarkii peraturan perundang undangan. Kemudian Pasal 63, tentang tatacara / mekanisme perumusan Perda kabupaten/kota.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Bahwa  sebagai  syarat  untuk  diangkat  sebagai  PPNS  harus  berstatus  sebagai Pegawai  Negeri  Sipil,  maka  dalam  PPNS  secara  personal  terikat  dan  melekat  dengan segala  peraturan  tentang  kepegawaian  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang ini. Disebutkan dalam Pasal 21, mengatur tentang hak Aparatur Sipil Negera. Kemudian Pasal 23, mengatur tentang kewajiban Aparatur Sipil Negara.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah
Bahwa  untuk  kepentingan  menjalankan  fungsi  dan  segala  kewenangan pemerintahan di kabupaten Situbondo. Disebutkan dalam Pasal 20 ayat (4) inspektorat kabupaten/kota  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  urusan  pemerintahan di daerahkabupaten/kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal  2  menyebutkan,  bahwa  Pembentukan  Organisasi  Perangkat  Daerah ditetapkan  dengan  peraturan  daerah  mengatur  mengenai  susunan,  kedudukan,  tugas pokok organisasi perangkat daerah.
11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  TAHUN  2012  Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Koordinasi,  Pengawasan,  Dan  Pembinaan  Teknis  Terhadap  Kepolisian  Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa
Dalam peraturan ini disebutkan bahwa segala aktifitas penyidikan harus berada dibawah pengawasan dan koordinasi penyidik Polri, sebagaimana dalam Pasal 2, Polri melakukan  koordinasi,  Pengawasan,  dan  pembinaan  PPNS,  dalam  bidang  operasional pengamanan, pencegahan dan penangkalan, serta penindakan non-yustisiil.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Polisi  Pamong  Praja  sebagai  perangkat  daerah  yang  diberi  wewenang  khusus dalam  menegakkan  perda,  disebutkan  dalam  Pasal  3,  Pol  PP  adalah  bagian  dari perangkat  daerah  dalam  penegakan  perda  dan  penyelenggaraan  ketertiban  umum. Kemudian dalam Pasal 6, Pol PP berwenang melakukan penyelidikan terhadap warga, aparatur,  dan  badan  hukum  yang  melanggar  perda.  Selanjutnya  Pasal  9,  Pol  PP  yang memenuhi  syarat  sebagai  PPNS  dapat  langsung  mengadakan  penyidikan  pelanggaran perda.
13. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2015 TentangPembentukan Produk Hukum Daerah
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 1, No. 2, Oktober 2021 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode  yang  pasti,  baku  dan  standar  sehingga  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Pasal 4  ayat  (2),  Perda  memuat  materi  muatan:  a).  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan tugas  pembantuan;  dan  b).  penjabaran  lebih  lanjut  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi.
14. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2011  tentang  Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
Sebagai  perangkat daerah yang secara khusus melaksanakan penegakan perda, dan PPNS menjadi salah satu organ satu-satunya yang memiliki tugas penyidikan, maka guna menghindari tumpang tindih tugas maka dibuat  SOP khusus Pol.PP sebagaimana dalam Pasal 3, SOP Sat Pol PP bertujuan untuk keseragaman pelaksanaan tugas Pol PP dalam penegakan perda.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah
Bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  penegakan  atas  pelanggaran  Peraturan Daerah  secara  optimal,  maka  pelaksanaan  operasional  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Daerah perlu dilakukan secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan.Disebutkan  dalam  Pasal  2,  Ruang  lingkup  oprasional  PPNS  daerah terdiri : a). Rencana  dan  Kegiatan  penyidikan;  b).  administrasi  penyidikan;  c). pembinaan dan pengawasan dan pengendalian.
16. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  31  Tahun  2009  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
Bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  profesionalisme  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  Daerah  dalam  melakukan  penyidikan  atas  pelanggaran  Peraturan  Daerah  dan peraturan  perundang-undangan  lainnya,  perlu  diselenggarakan  pendidikan  dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah secara terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Disebutkan dalam Pasal 2, Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah guna meningkatkan  profesionalisme PPNS Daerah dalam melaksanakan  penyidikan  atas  pelanggaran  Peraturan  Daerah  dan  peraturan perundang-undangan lainnya.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
Disebutkan  dalam  Pasal  2,  PPNS  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya berdasarkan  prinsip:  1.  Integritas;  2.  Kompetensi;  3.  Obyektifitas;  4.  Indepedensi. Kemudian dalam Pasal 3, mengatur tentang kode etik PPNS. dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah secara profesional dan akuntabel diperlukan  tenaga  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  yang  memiliki  integritas, kompetensi, obyektifitas, dan independensi dalam menjalankan tugasnya;
18. Peraturan  menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  M.HH.01.AH.09.01  Tahun  2011 Tentang  Tata  Cara  Pengangkatan,  Pemberhentian,  Mutasi,  Dan  Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
Bahwa  Menteri  Hukum  dan  Ham  adalah  lembaga  yang  memiliki  kewenangan untuk  mengangkat  dan  melantik  PPNS,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  2,  PPNS diangkat  dan  disumpah  oleh  KEMENKUMHAM,  berdasarkan  syarat-syarat  yang ditentukan  KEMENKUMHAM.  Namun  khusus  PPNS  berdasarkan  Pasal  7,  bahwa  PPNS Daerah dilantik dan disumpah oleh Kanwil KEMENKUMHAM.
19. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2010 Tentang  Manajemen  Penyidikan  Oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  menurut  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2010  Tentang  Manajemen  Penyidikan  Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipilyang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang  untuk  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  sesuai  undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di  bawah  koordinasi  dan  pengawasan  Penyidik  Polri  dengan  demikian  jelas  bahwa PPNS dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Republik Indonesia.
Demi  terwujudnya  ketertiban  dan  ketentraman  masyarakat  merupakan  suatu hal  yang  absolut  bagi  pemerintah  daerah  dalam  menegakkan  hukum  dalam  bentuk mekanisme  penindakan  yang  berkeadilan  guna  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat yang  merupakan  esensi  dari  otonomi  daerah.  Dalam  hal  penindakan  atau  penerapan
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
sanksi atas pelanggaran hukum terdapat dua fungsi dari asas pemidanaan, yakni fungsi fundamental dan fungsi teori. 23
Pertama,  fungsi  fundamental  yaitu  sebagai  landasan  dan  asas  normatif  atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip  maupun  kaidah  itulah  yang  diakui  sebagai  kebenaran  atau  norma  yang  wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. 24 Kedua, fungsi teori dalam hal ini sebagai meta teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatar  belakangi  setiap  pemidanaan.  Bedasarkan  kedua  fungsi  di  atas  dalam  proses implementasinya, penetapan sanksi pidana dan tindakan merupakan aktivitas program legislasi dan/atau yudikasi untuk menormatifkan jenis dan bentuk sanksi (pemidanaan) sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan sanksi. 25
Dalam  penegakan  hukum,  model  keadilan  didasarkan  pada  tujuan  pencegahan dan  retribusi,  bahwa  pencegahan  bertujuan  mencegah  pengulangan  pelanggaran dikemudian  hari.  Sedangkan  retribusi  memusatkan  pada  kerugian  yang  ditimbulkan oleh perbuatan pelanggar dan dimaksudkan untuk memastikan untuk membayar sanksi yang  dilakukannya.  Ganjaran  yang  setimpal  menjelaskan  konsepsi  retribusi  yang mendasari  bukan  balas  dendam,  lebih  tepatnya  adalah  beratnya  sanski  seharusnya didasarkan atas beratnya perbuatan. 26 Dalam setiap agenda penegakan hukum (pidana) yang  berkeadilan,  proses  Penyidikan  merupakan  tahap  awal  mekanisme  Sistem Peradilan  Pidana  (SPP).  Penyidikan  mempunyai  kedudukan  dan  peranan  yang  sangat penting  dan  strategis  untuk  menentukan  berhasil  tidaknya  proses  penegakan  hukum pidana  selanjutnya.  Pelaksanaan  penyidikan  yang  baik  dan  menentukan  keberasilan Jaksa  penuntut  umum  dalam  melakukan  penuntutan  dan  selanjutnya  memberikan
23 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, (Bandung: Nusa Media, 2010) hal. 109
24 Ibid
25 Ibid
26 Ibid, hal. 105-106
kemudahanbagi  hakim  untuk  menggali/menemukan  kebenaran  materiil  dalam memeriksa dan mengadili di persidangan. 27
Guna menghindari upaya / perilaku “main hakim” ditengah-tengah masyarakat, sebagai  peran  Pemerintah  adalah  menjaga  ketertiban  dalam  masyarakat  melalui Peraturan Daerah juga berkewajiban menegakkan peraturan daerah yang telah dibuat dan  diberlakukan,  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sistem hukum  yang  ada  dan  berlaku  didaerah  harus  berjalan  beriringan,  khususnya  agenda penegakan  hukum  atas  peraturan  daerah.  Penting  untuk  dipahami  bersama  bahwa, wibawa pemerintah daerah ditentukan oleh sistem penegakan hukum yang berlaku.

## KESIMPULAN
Bahwa  berdasarkan  konstitusi,  Pemerintah  daerah  mempunyai  kewenangan menjalankan  prinsip  otonomi  daerah  sebagaimana  amanah  dari  undang-undang tentang pemerinthan daerah. Selain dari pada itu pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan  dalam  membuat  produk  hukum  daerah  serta  melaksnakan  penegakan atas pelanggaran Perda.
Bahwa  kemudian  berlakunya  Perda  tentang  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Daerah,  adalah  merupakan  sebuah  jawaban  dari  segala  kebuntuan  yang  selama  ini dihadapi  oleh  pemerintah  kabupaten  situbondo  dalam  melakukan  penegakan  hukum atas pelanggaran Perda. Maraknya pelanggar Perda dengan berbagai jenis pelanggaran perda  menjadikan  sebuah  tuntutan  bagi  pemerintah  daerah  ntuk  melakukan penegakan  hukum  secara  profesional  dengan  menerbitkan  Peraturan  Daerah  tentang PPNS  Daerah,  sebagai  legitimasi  bagi  PPNS  kabupaten  dalam  melaksanakan kewenangan  penyidikan  sebagai  bagian  dari  mekanisme  penindakan  bagi  para pelanggar  Perda.  Bahwa  dengan  adanya  Peraturan  Daerah  yang  mengatur  khusus tentang  PPNS  dapat  memberikan  kerangka  penegakan  Peraturan  daerah  dan mempersiapkan  PPNS  yang  profesional  sebagai  upaya  pemerintah  daerah  dalam menekan angka pelanggaran perda dan terciptanya kondisi masyarakat yang tentram dan tertib, sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
27 Zulkarenaen Koto, Terobosan Hukum Dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana, (Jakarta : Jurnal Studi Kepolisian, STIKI, 2011) hal.150

## DAFTAR PUSTAKA
Darwin Print, Hukum Acara Pidana dan Praktek, Jakarta, Djembatan, 1998
Hartono,  Penyidikan  dan  Penegakan  Hukum  Pidana  melalui  Pendekatan  Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika, 2010,
Heriyanto,  otonomi  daerah  bidang  Pertanahan.  Karya  tulis  ilmiah.  Yogyakarta,  FH  UII. 2010
http://pusda.situbondokab.go.id/cp-adm/progis/output/report.php?id=422 (kebenaran atas informasi ini dibenarkan oleh Ka.Sat.Pol.PP dalam konsultasi Publik Raperda PPNS Kabupaten Situbondo, tanggal 22 April 2016)
I. Nyoman Sumaryadi, Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta, Citra Utama, 2005
Ibad, S. Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Malang Dalam Perencanaan,  Kordinasi,  Dan  Pengendalian  Tata  Ruang  Kota.  DIALEKTIKA  :
Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 1(2), 23–48 2018.
https://doi.org/10.36636/dialektika.v1i2.68
Jur Adi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2012 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik, Bandung, Alumni,2008
M.  Laica  Marzuki  dalam  Berjalan-jalan  di  ranah  hukum.  Edisi  revisi  cetakan  kedua. Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan MK RI, Jakarta: 2006
M.Yahya  Harahap,  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan  dan

## Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
Ni`matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung: Nusa Media 2009
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009
Romli  Atmasasmita,  ,  Sistem  Pedadilan  Pidana,  prespektif  Eksistensialisme  dan

## Abilisionisme, Bandung : Bina Cipta, 1996
Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan : tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan, Yarsif Watampone, Jakarta, 2000
S.H. Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Jakarta,Pustaka Sinar Harapan, 2000
Sastra Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1995 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan

## Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
Sulityowati  Irianto  dan  Shidarta,  Metode  Penelitia  Hukum:  Konstelasi  dan  Refleksi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009
Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Bandung: Nusa Media, 2010
W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
Zulkarenaen  Koto,  Terobosan  Hukum  Dalam  Penyederhanaan  Proses  Peradilan  Pidana,

## Jakarta : Jurnal Studi Kepolisian, STIKI, 2011
Undang-undang Dasar Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah
Undang undang Nomor 8 TAHUN 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
PP  No.  58  Tahun  2010  Perubahan  PP  No.  27  Tahun  1983  Tentang  Pelaksanaan  Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana
Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  79  Tahun  2005  tentang  Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  pengelolaan keuangan daerah
Laporan berkala Sat. Pol. PP Kabupaten Situbondo, Triwulan I hasil konsultasi Publik I Raperda PPNS, tanggal 22 April 2016 Hasil pengumpulan data empirik Raperda PPNS Kabupaten Situbondo Hasil Validasai data data empirik Raperda PPNS Kabupaten Situbondo
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat Akta Tanah.