Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i5.2632

## PERAN PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENCAPAI GRADUASI SEJAHTERA MANDIRI (STUDI PADA PENDAMPING SOSIAL DENGAN LATAR BELAKANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN NONKESEJAHTERAAN SOSIAL)
Dewi Komalasari
Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia dewie.komalasari@gmail.com
Fentiny Nugroho
Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia fentiny2015@gmail.com

## Abstrak
Kemiskinan  merupakan  suatu  permasalahan  mutidimensi  yang  diatasi  dengan  berbagai  strategi penanganan.  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dengan  pendekatan  pembangunan  sosial  sebagai  salah satu instrumen untuk mereduksi kesenjangan dan kemiskinan yang didalamnya terdapat pendamping sosial sebagai  tenaga  profesional.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  peran  pendamping  sosial dalam  mencapai  graduasi  sejahtera  mandiri  dengan  keterkaitan  latar  belakang  pendidikannya  serta keterlibatan  Pemerintah  Daerah  dalam  mendukung  peran  pendamping  sosial.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  berupa  studi  dokumen, wawancara  mendalam  dan  observasi.  Pada  hasil  penelitian  ditemukan  peran  pendamping  sosial  PKH dalam memberikan materi, informasi, motivasi, pelatihan sederhana, melakukan pemantauan terhadap data transaksi bantuan sosial, kondisi ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan anggaran usaha KPM. Keterkaitannya  dengan  latar  belakang  pendidikan  yakni  terdapatnya  perbedaan  dalam  melakukan engagement untuk membangun trust, asesmen didalam kelompok, networking sebagai upaya pemberdayaan ekonomi,  inisiatif  kolaborasi  dalam  pembentukan  kelompok  usaha.  Perbedaan  tersebut  nampak  pada Pendamping  Sosial  PKH  dengan  latar  belakang  pendidikan  kesejahteraan  sosial  dan  nonkesejahteraan sosial,  serta  Pendamping  Sosial  PKH  nonkesejahteraan  sosial  dengan  memiliki  pengalaman  sebagai relawan sosial. Kemudian terdapat keterlibatan Pemerintah Daerah yaitu terdapatnya program Jakpreneur, pengawasan serta dukungan sarana dan prasarana bagi pendamping sosial PKH.
Kata  Kunci:  Graduasi  Sejahtera  Mandiri,  Keterlibatan  Pemerintah  Daerah,  Latar  Belakang  Pendidikan, Pendamping Sosial PKH

## Abstract
Poverty  is  a  multidimensional  problem  that  can  be  overcome  by  various  coping  strategies.  Hope  Family Program (Program Keluarga Harapan/PKH) with a social development approach as one of the instruments to  reduce inequality and poverty in  which there  are social assistants as professionals. This study  aims to describe the role of social assistants in achieving independent prosperous graduation with regard to their educational  background  and  the  involvement  of  the  local  government  in  supporting  the  role  of  social assistants. This research is a descriptive research with a  qualitative approach. Data gathering techniques include  document  search,  in-depth-interview  and  observation.  The  results  of  the  study  found  the  role  of PKH  social  assistants  in  providing  material,  information,  motivation,  simple  training,  monitoring  social assistance  transaction  data,  the  economic  conditons  of  family  beneficiaries  (Keluarga  Penerima Manfaat/KPM) and the KPM's business budget. The connection is that there are differences in engagement
Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi  Sejahtera  Mandiri  (Studi  pada  Pendamping  Sosial  dengan  Latar  Belakang  Kesejahteraan  Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)
to  build trust, assessments  within  groups, networking  as an effort  to empower the economy, collaborative initiatives  in  forming  business  groups.  This  difference  can  be  seen  in  PKH  Social  Assistants  with  an educational  background  in  social  welfare  and  non-social  welfare,  and  PKH  Social  Assistants  with  non- social welfare experience as social volunteers. Then the involvement of the Regional Government, namely the existence of the Jakpreneur program, supervision and support for facilities and infrastructure for PKH social assistants.
Keywords: Educational background, Independent Prosperous Graduation, Local Government Involvement, PKH Social Facilitator

## PENDAHULUAN
Kemiskinan di Indonesia merupakan isu strategis yang membutuhkan penanganan secara komprehensif  dari  berbagai  sektor  pembangunan. 1,2 Adanya  kemiskinan  merupakan  penyebab terjadinya  kesenjangan  sosial  pada  lapisan  masyarakat  yang  mengakibatkan  masalah-masalah sosial lainnya bermunculan. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial salah satunya dengan kebijakan perlindungan sosial yaitu melalui Program Keluarga Harapan (PKH). PKH diharapkan dapat  mereduksi  kemiskinan  dan  kesenjangan  melalui  serangkaian  kegiatan  sehingga  terjadinya perubahan  perilaku  yang  lebih  baik  pada  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  dan  menciptakan kemandirian pada KPM dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya serta berkelanjutan. 3,4
Tenaga Pelaksana Sumber Daya Manusia PKH mencapai 39.438 orang  yang tersebar di seluruh  Indonesia  dengan  komposisi  Koordinator  sejumlah  782  orang, Administrator  Pangkalan Data  sejumlah  1.950  orang  dan  Pendamping  Sosial  PKH  sejumlah  36.706  orang.  Penerima bantuan berjumlah 10.000.0000 orang, maka setiap satu Pendamping Sosial mendampingi kurang lebih 272 orang penerima bantuan.
Pada tahun 2020 graduasi KPM PKH mencapai 132% dari target yang telah ditentukan. Namun demikian, dari jumlah 1.321.372 penerima bantuan yang telah digraduasi, sebanyak 73% atau  1.810.098  penerima  bantuan  adalah  graduasi  alami  dan  sisanya  hanya  27%  yang  termasuk kedalam graduasi sejahtera mandiri. Artinya graduasi yang dikatakan sebagai angka kinerja tidak menunjukan 100% graduasi sejahtera mandiri melainkan terdapat graduasi alami.
Peran pendamping dengan kerangka Value, Knowledge dan Skill sangat diperlukan dalam upaya  meningkatkan  kesejahteraan  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH.  Pendamping  Sosial  dari latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial sejumlah 1.892 orang atau 5% dari seluruh jumlah Pendamping Sosial PKH, dan pendamping dari latar belakang pendidikan nonkesejahteraan sosial sejumlah  34.096 orang  atau  95%  dari    seluruh  jumlah  Pendamping  Sosial  PKH. Artinya  bahwa
1 Afrilliana,  Nadia.  "Pengaruh  Motivasi,  Kompensasi,  dan  Kompetensi  terhadap  Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan di Sumatera Selatan." Motivasi 1.1 (2016): 79-94.
2 David, Prima Darwin. Praktik Sosial  Keluarga  Penerima Manfaat  Program  Keluarga Harapan untuk Graduasi Mandiri dari Status Kepesertaan . Diss. Universitas Andalas, 2020.
3 Firmansyah,  Dinata,  dan  Fentiny  Nugroho.  "Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  di  Kota Tangerang Selatan." Pekerjaan Sosial 20.2 (2021).
4 Habibullah,  Habibullah.  "Peran  Pendamping  Pada  Program  Keluarga  Harapandi  Kabupaten Karawang." Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial 16.2 (2011).
Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi  Sejahtera  Mandiri  (Studi  pada  Pendamping  Sosial  dengan  Latar  Belakang  Kesejahteraan  Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)
terdapat  berbagai  tenaga  profesional  tidak  hanya  dari  kesejahteraan  sosial  melainkan  juga  dari berbagai profesi lainnya seperti guru, bidan, manajemen, dan lain sebagainya.
Meskipun  telah  dikeluarkan  UU  no.  14/2019  tentang  Pekerja  Sosial,  masih  terdapat pemahaman yang berbeda di antara berbagai stakeholder tentang Pekerja Sosial sebagai profesi .
Beberapa  miskonsepsi  antara  lain  tentang  pengertian  pekerjaan  sosial,  luas  lingkup,  kompetensi dan  kualifikasi  yang  tidak  sejalan  dengan  UU  tersebut. 5,6 Hal  ini  juga  terlihat  antara  lain  dalam proses rekrutmen Pendamping Sosial PKH.
Kota Jakarta Timur pada tahun 2020 memiliki angka tertinggi dalam melakukan graduasi di  DKI  Jakarta.  Graduasi  yang  telah  dilakukan  di  Jakarta  Timur  merupakan  angka  terbesar  di Provinsi DKI Jakarta sejumlah 4.241 Penerima bantuan, namun pada kenyataannya juga banyak jumlah penerima bantuan yang masa kepesertaannya lebih dari 5 tahun belum digraduasi sejumlah 10.905  Penerima  bantuan  atau  50%  dari  seluruh  jumlah  penerima  bantuan  dari  tahun  2008  s.d 2016.  Diketahui  pada  tahun  2020  Jumlah  pendamping  di  Jakarta  Timur  sebanyak  55  orang. Sebaran  serta  latar  belakang  pendidikan  pendamping  sosial  PKH  yang  menunjukkan  bahwa terdapat 55 pendamping sosial dan 10 di antaranya memiliki latar belakang kesejahteraan sosial, 45 di antaranya memiliki pendidikan nonkesejahteraan sosial. Pendamping dengan latar belakang kesejahteraan sosial ditempatkan pada 7 kecamatan, sementara 3 kecamatan lainnya tidak terdapat pendamping berlatar pendidikan kesejahteraan sosial.
Pendamping  sosial  dengan  pendidikan  kesejahteraan  sosial  dan  nonkesejahteraan  sosial di  Jakarta  Timur  telah  memperoleh  Bimbingan  pemantapan  pada  tahap  awal  setelah  dinyatakan lulus  seleksi  untuk  pengenalan  PKH  dan  tugas-tugas  mereka  terhadap  penerima  bantuan. Setelahnya mereka diberikan bimbingan teknis P2K2 untuk memberikan edukasi, informasi, dan melaksanakan  peran  lainnya  sesuai  kebutuhan  penerima  bantuan. 7,8 Pada  prosesnya,  juga dilakukan coaching oleh  Koordinator  Kota  untuk  menampung  keluhan,  aspirasi  dan  mencari
5 Kiswati,  Ayu.  "Peran  Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  Membantu Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Miskin  melalui  Kegiatan  Rutin  Pertemuan  Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2k2) Kelurahan Blotongan, Sidorejo, Salatiga. Tahun 2020." (2020).
6 Krefting,  Laura.  "Rigor  in  Qualitative  Research:  The  Assessment  of  Trustworthiness." The American journal of occupational therapy 45.3 (1991): 214-222.
7 Priyantiningtyas,  Lailia.  "Evaluasi  Kinerja  Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  dalam Mewujudkan  Keberhasilan  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Kecamatan  Banyuputih  Kabupaten Situbondo Tahun 2013." Majalah Ilmiah Dian Ilmu 14.1 (2018).
8 Purwanto,  Slamet  Agus,  Sumartono  Sumartono,  dan  Muhammad  Makmur.  "Implementasi Kebijakan Program  Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai  Kemiskinan (Kajian di  Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)." Wacana Journal of Social and Humanity Studies 16.2 (2013): 79-96.
Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi  Sejahtera  Mandiri  (Studi  pada  Pendamping  Sosial  dengan  Latar  Belakang  Kesejahteraan  Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)
solusi  atas  permasalahan  yang  tidak  dapat  diatasi  ataupun  sebaliknya  saling  bertukar  informasi tentang kondisi penerima bantuan di masing-masing kecamatan. 9,10
Ironisnya,  masih  banyak  penerima  bantuan  yang  belum  tergraduasi  sejahtera  mandiri. Dengan  keberagaman  pendidikan  yang  dimiliki  pendamping  sosial,  seharusnya  mereka  dapat saling melengkapi satu sama lainnya untuk memberikan perhatian intensif kepada para penerima bantuan  tentang  apa  yang  dibutuhkan  dan  cara  mengatasinya  agar  mereka  dapat  memperbaiki taraf hidupnya dan keluar dari kepesertaan PKH dengan status graduasi sejahtera mandiri. 11,12
Berdasarkan  uraian  di  atas,  mengindikasikan  bahwa  pendamping  sosial  PKH  belum menjalankan tugas dengan maksimal dan kurang melihat peluang terhadap kapasitas internal yang dapat dipergunakan dalam mempercepat terjadinya graduasi sejahtera mandiri. Penelitian ini akan dilaksanakan  untuk  melihat  bagaimana  peran  pendamping  sosial  PKH  secara  umum  dalam mencapai  graduasi  sejahtera  mandiri  dan  mengenai  bagaimana  keterkaitan  latar  belakang pendidikan  pendamping  sosial  PKH  dalam  melaksanakan  perannya  untuk  mencapai  graduasi sejahtera  mandiri  serta  bagaimana  Keterlibatan  Pemerintah  Daerah  dalam  mendukung  peran pendamping sosial PKH dalam mencapai graduasi sejahtera mandiri.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif membentuk kenyataan  sosial,  makna  budaya  dan  berfokus  pada  proses  dan  peristiwa  interaktif  sehingga peneliti  dapat  melihat,  memperoleh  informasi  dan  data  serta  memahami  lebih  jelas  aspek-aspek penting  mengenai  peran  pendamping  yang  memiliki  beragam  latar  belakang  pendidikan  yang melaksanakan  tugas-tugasnya  pada  setiap  tahapan  Program  Keluarga  Harapan  untuk  mencapai graduasi  sejahtera  mandiri  di  Kota  Jakarta  Timur. 13 Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  yakni ingin  menyajikan  gambaran  sistematis  dengan  detail  spesifik  dari  suatu  situasi, aktivitas, latar sosial, atau hubungan dan untuk menggambarkan berbagai situasi dan kondisi yang menjadi  objek  dalam  penelitian  ini  dengan  pertanyaan  mengapa  dan  bagaimana  dalam menggambarkan lebih dalam mengenai situasi sosial tertentu.
9 Maulidah, Nisrina. Implementasi  Teknis Graduasi  KPM PKH Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan  Grogol  Utara  Jakarta .  BS  thesis.  Fakultas  Dakwah  dan  Ilmu  Komunikasi  Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
10 Nafatilona, Lidya. Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Administrasi Jakarta Utara . Universitas Indonesia, (2011).
11 Narayan-Parker,  Deepa, ed. Empowerment  and Poverty Reduction: A Sourcebook . World Bank Publications, 2002.
12 Neuman, W. Lawrence. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th ed.) . Edinburgh Gate, Harlow: Pearson Education Limited, (2014).
13 Neuman,  W.  Lawrence.  Metodologi  Penelitian  Sosial  Pendekatan  Kualitatif  dan  Kuantitatif. Edisi 7. Jakarta: Indeks, (2013).
Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi  Sejahtera  Mandiri  (Studi  pada  Pendamping  Sosial  dengan  Latar  Belakang  Kesejahteraan  Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)
Dalam  penelitian  ini  pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  teknik purposive  sampling dalam  rangka  memperdalam  informasi,  proses  dan  situasi  sosial  tertentu  yaitu  menitikberatkan pada  peran  yang  dilakukan  pendamping  dengan  pendidikan  kesejahteraan  sosial  dan nonkesejahteraan sosial dengan lokus penelitian yang telah ditentukan dengan memilih informan kunci yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.
Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yaitu obervasi untuk melihat dan mendalami situasi  sosial  tertentu  secara  langsung  untuk  mendukung  pengetahuan  baru  tentang  objek  atau fenomena yang diteliti sebagai sumber data yang akan dianalisis selanjutnya, sehingga observasi dibutuhkan  untuk  melihat  kenyataan  sosial  dalam  situasi  tertentu  terhadap  objek  yang  sedang diteliti.  Kemudian,  dokumentasi  yakni  dilakukan  dengan  meminta  sejumlah  data  dukung  riset seperti  petunjuk  teknis,  pedoman,  Standar  Operasional  Prosedur,  laporan  pendamping,  jadwal P2K2  yang  dilakukan  oleh  pendamping  serta  data  dukung  terkait  KPM  yang  sudah  graduasi sejahtera  mandiri.  Selanjutnya,  adalah  wawancara  mendalam  yakni  menurut  Neuman  (2014) wawancara  mendalam  dilakukan  antara  lain  dengan  menanyakan  pertanyaan-pertanyaan  sesuai dengan  pedoman  pertanyaan  yang  telah  dibuat  sebelum  pengumpulan  data  lapangan.  Peneliti sebelum ke lapangan membuat instrumen penelitian terlebih dahulu yang berisi poin-poin penting pertanyaan untuk menjawab tujuan penelitian.
Teknik  Analisis  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  (1) Open  Coding (Pengkodean Terbuka)  yaitu tahap ini  untuk  mengurangi data berserakan  atau data mentah hasil pengumpulan  data  sehingga  lebih  mudah  untuk  diolah  dan  mengambil  data  yang  relevan.  (2) Axial  Coding (Pengkodaan  Axial)  yaitu  fokus  utama  adalah  pada  kumpulan  kode  yang  sudah dilakukan  pada  tahap open  coding untuk  disusun  menjadi  struktur  yang  disesuaikan  dengan konsep  dan  tema  awal.  Kemudian  (3) Selctive  Coding (Pengkodean  Selektif)  yaitu  tahapan  ini mengambil  kode  yang  telah  terorganisisr  pada  tahapan  axial  coding  kemudian  meninjaunya kembali kedalam tema dan konsep sentral,dengan menambahkan dan menguraikan hasil empiris. Setelah  tahap selective  coding dilaksanakan,  maka  peneliti  menyusun  hasil  penelitian  kedalam bentuk laporan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Peran Pendamping Sosial PKH dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri
Pendamping  Sosial  telah  melakukan  penyampaian  materi  sesuai  modul  yang  dilakukan sendiri  atau  dibantu  oleh  ketua  kelompok  KPM,  pemberian  informasi  dan  motivasi  usaha  dan upaya  penyadaran  bahwa  bantuan  sosial  sifatnya  sementara,  kemudian  Sebagian  Pendamping Sosial juga telah memberikan pelatihan sederhana terkait pembukuan, laporan dagang melalui HP, serta dalam hal Kesehatan dan penggunaan komputer.
Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi  Sejahtera  Mandiri  (Studi  pada  Pendamping  Sosial  dengan  Latar  Belakang  Kesejahteraan  Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)
Menurut  Ife  peran  edukatif  dalam  rangka  memberikan  dukungan  sepanjang  proses pengembangan  masyarakat,  seorang community  worker memiliki  kemampuan  mentransfer pengetahuan  kepada  anggota,  dan  pembelajaran  yang  berkelanjutan.  Upaya  pemberian  materi, informasi  dan  pelatihan  sederhana  yang  telah  dilakukan  pendamping  menunjukan  bahwa Pendamping Sosial PKH telah melakukan peran edukatif. 14
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Pendamping  sosial  PKH  sudah  pada  taraf  memberikan informasi  terkait  bisnis  proses  PKH,  dan  kewirausahaan  berdasarkan  pengembangan  modul ekonomi  kepada  KPM  PKH.  Informasi  juga  diberikan  keada  pihak-pihak  lainnya  yang  terkait pada  lingkup  RT/RW  dan  kelurahan  sebagai  wilayah  kerja  pendamping  sosial  PKH.  Dengan keterampilan  tersebut,  maka  KPM  lebih  mengerti  dan  dapat  memahami  posisinya  didalam bantuan  PKH  dan  bantuan  sosial  lainnya,  serta  hak  dan  kewajibannya  didalam  PKH.  Hal  ini disampaikan  beberapa  Pendamping,  dengan  memberikan  informasi  tersebut,  maka  hal  itu  yang membedakan KPM PKH dengan penerima program lainnya.
Keterampilan membangun kesadaran menurut Ife yaitu kemampuan menjadikan anggota menjadi  aktif  dengan  memiliki  kesadaran  untuk  berpartisipasi  dalam  struktur  dan  perubahan sosial.  Hal  ini  sudah  dilakukan  oleh  Pendamping  Sosial  PKH  meskipun  dirasa  belum  maksimal karena  masih  ada  KPM  yang  ketergantungan  dengan  bantuan  sosial  PKH.  Namun  demikian, didalam  setiap  pertemuan  baik  P2K2  ataupun home  visit selalu  disisipkan  upaya  untuk membangun  kesadaran  KPM  PKH  agar  memiliki  pengetahuan,  keterampilan  sebagai life  skill mereka  dalam  menjalankan  fungsi  sosial  lebih  baik  dan  membantu  perekonomian  keluarga. 15,16 Pada dasarnya,  tidak semua Pendamping Sosial PKH memahami dalam menumbuhkan kesadaran disini melainkan beberapa memahaminya dalam sudut pandang memberikan pemahaman kepada KPM  dengan  tujuan  agar  KPM  tidak  mengeluh  jika  bantuan  sosialnya  tidak  cair  pada  tahap selanjutnya  karena  bantuan  social  bukan  gaji  dan  memberikan  pemahaman  untuk  keluar  dari program  PKH  tanpa  paksaan.  Sehingga  pada  beberapa  pendamping  memberikan  pemahaman lanjutan  yaitu  memberikan  saran  kepada  KPM  untuk  berjaga-jaga  dari  kemungkinan  tersebut, maka KPM disarankan untuk memiliki usaha. Artinya, bahwa hanya beberapa Pendamping Sosial PKH  yang  melaksanakan  keterampilan  menumbuhkan  kesadaran  secara  optimal  kepada  KPM hingga terbentuknya pandangan dan sikap wirausaha.
14 Ife, Jim. Community Development in an Uncertain World . Cambridge University Press, 2013. 15 Rahmawati,  Evi,  dan  Bagus  Kisworo.  "Peran  Pendamping  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat Miskin  melalui  Program  Keluarga  Harapan." Journal  of  Nonformal  Education  and  Community Empowerment (2017): 161-169.
16 Ramadhani,  Putri  Erika,  dan  Nandang  Mulyana.  "Peran  Pendamping  Dalam  Pengembangan Usaha  Kelompok  Binaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)(di  Desa  Lebakagung  Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut)." Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 2.1 (2020): 64-73.
Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi  Sejahtera  Mandiri  (Studi  pada  Pendamping  Sosial  dengan  Latar  Belakang  Kesejahteraan  Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)
Selanjutnya,  keterampilan  yang  dimiliki  yaitu  memberikan  pelatihan  sesuai  Ife Training yaitu kemampuan community worker untuk menjadi pelatih terhadap kebutuhan yang diinginkan oleh anggota kelompok. Meskipun hanya bersifat pelatihan sederhana, namun hal tersebut dapat membangun  kesiapan  para  KPM  dalam  melakukan  hidup  sehat,  melakukan  pencatatan  dalam usaha  yan  dilakukan,  serta  memberikan  makna  pembelajaran  bagi  anak  dari  KPM  PKH  untuk turut membantu orang tuanya dalam penggunaan komputer. Pendamping Sosial PKH melakukan pelatihan untuk KPM sebagai pengembangan dari materi didalam modul P2K2. 17 Hal ini berupa praktek  yang  dilakukan  misalnya  pada  modul  ekonomi  makan  adanya  pembuatan  pembukuan sederhana, terkait sanitasi lingkungan, pemberian ASI dan pengasuhan bayi. Selain itu juga sudah ada  pelatihan  komputer  sederhana  dan  penggunaan  h andphone yang  diberikan  untuk  KPM anggota  KUBE  Jasa,  untuk  membuat  daftar  harga  dan  laporan  sederhana.    Untuk  pelatihan sebagai  pengembangan  modul  dilakukan  semua  pendamping,  namun  dalam  hal  kewirausahaan hanya beberapa pendamping melaksanakannya.
Kemampuan motivasi Pendamping Sosial PKH dalam memberikan gambaran kepada para KPM,  memberikan  cerita-cerita success  story serta  dengan  pendekatan  agama  yang  sudah dilakukan,  menunjukan  bahwa  Pendamping  Sosial  juga  Sudah  melaksanakan  keterampilan animasi  sosial.  Menurt  Ife  peran  fasilitatif  merupakan  salah  satu  peran  yang  ditampilkan  oleh community  worker dalam  pengembangan  masyarakat,    yakni  peran  tersebut  dilakukan  dalam rangka  memberikan  dukungan  dan  stimulasi  kepada  masyarakat  atau  kelompok  sasaran  sebagai salah satu cara utnuk mempercepat terjadinya aksi dan membantu sepanjang proses pertolongan. Pendamping  Sosial  PKH  dengan  latar  belakang  Pendidikan  kesejahteraan  social  dan  non kesejahteraan social telah melaksanakan peran tersebut sesuai dengan hasil penelitian. Pemberian motivasi,  afirmasi  kepada  KPM  PKH  dilakukan  oleh  pendamping  sosial  PKH  pada  level intervensi Mikro sesuai pemikiran Adi yaitu level Mikro dengan sasaran unit intervensinya adalah individu,  kelompok  dan  keluarga,  pada  level  ini  model  intervensi  yang  dilakukan  adalah individual/ family  casework dan groupwork .  Secara  individu  biasanya  dilakukan home  visit sebagai  rutinitas  dari  pekerjaan  mereka,  juga  melalui  kelompok  yaitu  Pertemuan  Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2). Mereka memberikan motivasi kepada KPM agar mereka termotivasi dan  turut  serta  dalam  kegiatan-kegatan  yang  telah  direncanakan  selama  menjadi  peserta  PKH. Pemberian  motivasi  ditujukan  agar  KPM  memiliki  keinginan  keluar  dari  kemiskinan,  tidak bergantung  dengan  bantuan  sosial  PKH  serta  memiliki  usaha  mandiri.  Didalam  proses  motivasi yang  diberikan  oleh  pendamping  tentunya  menjadi  penguat  para  KPM  PKH  untuk  meyakini
17 Sompie,  Maulida  Eka  Putri.  "Analisis  Peran  Pendamping  Sosial  Program  Keluarga  Harapan (PKH) di Kecamatan Sungai Serut." Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) 1.3 (2022): 93-102.
Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi  Sejahtera  Mandiri  (Studi  pada  Pendamping  Sosial  dengan  Latar  Belakang  Kesejahteraan  Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)
keinginannya  untuk  usaha, untuk memperoleh tambahan pendapatan didalam keluarga dan tidak bergantung dengan bantuan sosial PKH.
Pemantauan  yang  dilakukan  oleh  para  Pendamping  Sosial  PKH  terkait  dengan pemantauan data transaksi, pemantauan kondisi ekonomi KPM dan pemantauan anggaran usaha. Pemantauan data  transaksi termasuk didalam tugas Pendamping  Sosial PKH, yang dilaksanakan setiap satu sampai dengan tiga bulan sekali.  Dalam kegiatan ini, mereka melakukan  rekonsiliasi kepada  pihak  perbankan  dan  menelusuri  data-data  yang  dianggap  tidak  sesuai record nya. Melakukan research merupakan keterampilan yang perlu dimiliki oleh Community Worker, namun dalam  hal  ini  pemantauan  merupakan  bagian  dari  evaluasi  proses  yang  dilakukan  Pendamping Sosial  PKH,  tanpa  menggunakan  kaidah  atau  metode  penelitian.  Mereka  melakukan  proses pemantauan  terhadap  data  transaksi,  sebagai  bagian  dari  tugas  yang  dimandatkan  dari Kementerian  Sosial.  Ada  keterampilan  dasar  yang  semestinya  dikuasi  oleh Community  Worker diantaranya  adalah  keterampilan  melakukan  riset  atau  investigasi.  Investigasi  dilakukan  sebagai bagian  dalam  mengecek  kembali  kebenaran  dan  kebutuhan  dari  para  KPM  penerima  bantuan sosial PKH. 18,19 Hal ini sangat tergantung dari pengetahuan dan perspektif yang dimiliki oleh para Pendamping Sosial PKH.
Dalam  melaksanakan  proses  pemantauan  data  transaksi,  keterampilan  teknis  sangat dibutuhkan  yaitu  dalam  penggunaan  komputer  sesuai  Ife  bahwa  keterampilan  komputer merupakan  salah satu dari peran teknis yaitu kemampuan dalam  teknologi  komputer yang dapat digunakan  untuk  membantu  mengembangkan  kemampuan  literasi  teknologi  kepada  angota kelompok  atau  komunitas.  Pada  dasarnya  penggunaan  computer  bagi  Pendamping  Sosial  PKH merupakan  hal  yang  mutlak  dan  merupakan  keseharian  dalam  menjalankan  tugas-tugasnya. Permasalahan  memang  sering  terjadi  dengan  bantuan  sosia  ini  terkait  masalah  data  dan  KPM PKH,  terlebih  lagi  jika  berkaitan  dengan  pemangku  kepentingan  pada  level  daerah.  Menelusuri masalah  sama  dnegan  melakukan  investigasi  sehingga  pada  akhirnya  ditemukan  benang  merah dari permasalahan yang muncul. Hal ini berkaitan pula dengan pelaporan yang harus dibuat oleh para  Pendamping  Sosial  sebagai  bentuk  akuntabilitas  atas  kinerja  mereka. 20 Didalam  proses investigasi  yang  dilakukan  maka  terdapat  pula  keterampilan  dalam  melakukan  komunikasi personal.  Komunikasi  dibangun  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat  dlaam  hal  ini  perbankan,
18 Adi,  Isbandi  Rukminto.  "Intervensi  Komunitas  &  Pengembangan  Masyarakat  sebagai  Upaya Pemberdayaan Masyarakat." (2015).
19 Suleman,  Syahputra  Adisanjaya,  dan  Risna  Resnawaty.  "Program  Keluarga  Harapan  (PKH): Antara  perlindungan  sosial  dan  pengentasan  kemiskinan." Prosiding  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat 4.1 (2017): 88-92.
20 Suradi,  Suradi,  dan  Benedictus  Mujiyadi.  "Kinerja  Pendamping  Sosial  pada  Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial  di  Kota  Tarakan." Sosio  Konsepsia:  Jurnal  Penelitian  dan  Pengembangan Kesejahteraan Sosial 7.3 (2018): 130-145.
Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi  Sejahtera  Mandiri  (Studi  pada  Pendamping  Sosial  dengan  Latar  Belakang  Kesejahteraan  Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)
kelurahan,  Ketua  RT/RW,  Kader  lingkungan  dan  lainnya.  Sehingga  peran  fasilitatif  juga  telah dilakukan  oleh  para  Pendamping  Sosial  PKH. Personal  Communication yaitu  kemampuan berbicara  dan  berkomunikasi  dengan  individu,  group  lainnya  merupakan  sesuatu  yang  sangat penting dimiliki oleh community worker . Sehingga didalam melakukan pemantauan terhadap data transaksi ini beberapa keterampilan menurut Ife memang digunakan didalam prosesnya.
Selanjutnya  adalah  melakukan  pemantaun  terhadap  kondisi  ekonomi  KPM  PKH  yang dianggap  potensial.  Potensial  diartikan  bahwa  KPM  sudah  mulai  memiliki  motivasi,  semangat untuk berwirausaha dan berpotensi memiliki penghasilan tambahan didalam memenuhi kebutuhan keluarganya.  Pemantauan  dilakukan  sebelum  dilakukannya  graduasi.  Terminasi  menurut  Kirst Ashman  yakni  berakhirnya  hubungan  antara  pekerja  sosial  dan  klien  dikarenakan  tujuan  dari intervensi  sudah  tercapai. 21 Berakhirnya  hubungan  pekerja  sosial  dan  klien  mengindikasikan proyek  yang  telah  usai,  keterbatasan  anggaran,  dan  telah  tercapainya  tujuan  yang  diharapkan terjadi pada klien sehingga sudah tidak ada lagi  kontak antara Pekerja Sosial dan klien.  Tujuan intervensi  dalam  pendampingan  kepada  KPM  PKH  yakni  sudah  terbangunnya mindset dan perubahan  perilaku  sesuai  tujuan  P2K2,  dan  terbangunnya  kemandirian  serta  meningkatnya kondisi  sosial  ekonomi  KPM  PKH.  Dengan  dilakukannya  monitoring  terhadap  KPM  potensial, meminimalisir kesalahan Pendamping Sosial  PKH dalam melakukan terminasi  serta menjadikan Pendamping lebih mengetahui Langkah follow up yang dibutuhkan KPM PKH. Menurut Suharto monitoring  sebagai  aktivitas  berkelanjutan  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  informasi terhadap  perencana  dalam  mengidentifikasi  perubahan-perubahan  yang  terjadi  dalam  tahap implementasi. 22 Proses  evaluasi  menjadi  bagian  dalam  tahapan  dalam  melakukan  intervensi pekerjaan  sosial  menurut  Ashman  yaitu  merupakan  penilaian  terhadap  keefektifan  rencana  dan implementasinya. Tugas yang perlu dilakukan sebelum dilakukannya terminasi. 23
Pemantauan terhadap anggaran usaha yang telah dijalankan oleh KPM PKH, merupakan bagian  dari  keterampilan  manajemen  dan  kontroling  terhadap  budget  yang  dimiliki.  Sesuai dengan  Ife  keterampilan management yaitu  bermanfaat  untuk  anggota  komunitas  dalam mengelola  proyek  yang  akan  dilaksanakan  sehingga  lebih  terarah  dan  akuntabel.  Kemudian keterampilan  dalam financial  control yakni  kemampuan  yang  penting  dalam  proses pemberdayaan untuk pencatatan dalam pengeluaran dan mengontrol budget .
21 Kirst-Ashman,  Karen  Kay.  "Human  behavior,  communities,  organizations,  dan  groups  in  the macro social environment." (No Title) (2008).
22 Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial) . Bandung: PT.Refika Aditama, (2005).
23 Utami, Isti Putri, dkk. "Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung." JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan 5.1 (2021): 19-25.
Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi  Sejahtera  Mandiri  (Studi  pada  Pendamping  Sosial  dengan  Latar  Belakang  Kesejahteraan  Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)
Pendamping  Sosial  PKH  melakukan  pemantauan  terhadap  data  transaksi,  kondisi  KPM dan  anggaran  usaha  termasuk  dalam  melakukan  peran  teknis,  peran  fasilitatif  menurut  Ife, sehingga dalam satu kegiatan yang dilaksanakan pendamping sebenarnya sudah terdapat beberapa peran menurut Ife.
Pendamping  Sosial  PKH  melakukan  mediasi  terkait  persoalan  yang  dialami  oleh  KPM PKH  dan  Anggota  keluarga  dari  KPM  PKH.  Baik  terkait  urusan  bantuan  sosial  PKH, komplementaritas  program  juga  berkaitan  dengan  permasalahan  seperti  pelecehan  seksual  yang dialami  oleh  anak  dari  KPM  PKH  dan  jika  tidak  teratasi  maka  akan  mengganggu  proses  bisnis PKH  dikarenakan  salah  satu  kewajiban  dari  anggota  keluarga  KPM  PKH  adalah  mengakses layanan Pendidikan atau bersekolah.
Melakukan  mediasi  menurut  Ife  yaitu  kemampuan  mendengar  kedua  belah  pihak  untuk melihat  pandangan  dari  masing-masing  kemudian  mencari  kesamaan  atau  titik  temu  untuk mencapai  kesepakatan.  Sementara  menurut  Suharto  Pekerja  Sosial  sebagai  mediator  sangat  erat kaitannya  dalam  paradigma  generalis. 24 Kegiatan  yang  dapat  dilakukan  antara  lain  melakukan negosiasi, mendamaikan dan berbagai macam resolusi konflik dilakukan untuk mencapai win-win solution .  Pendamping  Sosial  PKH  melaksanakan  mediasi  dalam  urusan  bantuan  sosial  terkait saldo  nol,  KPM  pindah  alamat,  komplementaritas  program,  perbedaan  komponen  didalam bantuan, serta kasus-kasus yang dialami oleh anak-anak dari KPM PKH dan aksesibilitasnya pada fasilitas Pendidikan. Pendamping Sosial PKH berdasarkan penelitian menekankan kepada bisnis proses PKH dimana para KPM dan anggota keluarga KPM harus memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas Pendidikan, misalnya anak-anak KPM harus bersekolah, sekalipun ada kasus atau hal-hal yang  menyebabkan  putus  sekolah  maka  Pendamping  Sosial  PKH  sangat  perhatian  terhadap  hal tersebut. Hal ini dikarenakan PKH sebagai program CCT dengan pendekatan pembangunan sosial menekankan  kepada  investasi  manusia  selain  hanya  memberikan  bantuan  sosial  secara  cuma- cuma.
Sebagai pekerja sosial generalis sangat erat kaitannya dengan empowerment yakni proses peningkatan  kekuatan  pribadi,  interpersonal,  atau  politik  sehingga  individu  dapat  mengambil Tindakan  untuk  memperbaiki  kehidupan  mereka,  karenanya  peran  yang  ditampilkan  oleh Pendamping Sosial PKH dalam hal ini adalah peran fasilitatif dan representatif. 25,26
24 Suharto, Edi. Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik . Bandung: Penerbit Alfabeta, (2020).
25 Khoiriyah,  Nur.  "Graduasi  Mandiri:  Bentuk  Keberdayaan  Penerima  Manfaat  (KPM)  Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pati." Komunitas 10.2 (2019): 143-156.
26 Sahib,  Munawwarah.  "Pengaruh  Kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa." Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics 1.2 (2021): 1-13.
Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi  Sejahtera  Mandiri  (Studi  pada  Pendamping  Sosial  dengan  Latar  Belakang  Kesejahteraan  Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)
Kolaborasi  yang  dilakukan  merupakan  bentuk  bekerja  bersama  dengan  sesama Pendamping Sosial PKH juga dengan mitra lainnya dalam bentuk sharing masalah, pengalaman, penyelesaian masalah, hingga urusan dalam meningkatkan kapasitas KPM PKH baik pengetahuan untuk  menjalankan  usaha,  keterampilan  usaha,  permodalan  dan  pemasaran.    Hal  ini  diawali dengan  kepercayaan  diri  yang  tanamkan  oleh  Pendamping  Sosial  PKH  kepada  KPM  dengan memberikan pengetahuan, memberikan semangat dan motivasi sehingga mereka akhirnya berani untuk  usaha,  demikian  juga  Pendamping  Sosial  PKH  pada  akhirnya  berani  untuk  mencari permodalan  bagi  KPM  merintis  usahanya. 27 Peran  fasilitatif  muncul  dalam  hal  ini,  dimana kesepakatan  usaha  dilalui  berdasarkan  keterampilan  Pendamping  Sosial  dalam  memfasilitasi kelompok  KPM  PKH  didalam  setiap  pertemuan.  Menurut  Ife Group  Facilitation yaitu kemampuan  dalam  memfasilitasi  anggota  dalam  menentukan  permasalahan,  potensi  dan membangun  partisipasi  anggota  didalam  kelompok  agar  tujuan  tercapai  secara  efektif.  Dalam penelitian  ini,  Pendamping  sosial  PKH  melaksanakan  keterampilannya  memfasilitasi  kelompok didalam P2K2, dengan membuat materi lebih menarik dengan caranya masing-masing, ada yang hanya  manyampaikan  sesuai  isi  modul,  ada  yang  menyampaikannya  dengan  mengembangkan tema didalam modul dan dengan memanfaatkan potensi kelompok sebagai bahan diskusi sehingga tersamakannya persepsi dan partisipasi KPM dapat ditumbuhkan. 28,29
Dengan  pendekatan  kelompok  Pendamping  Sosial  PKH  berusaha  membuat  KPM  PKH saling  mengungkapkan,  berdiskusi  dan  menyepakati  hal-hal  yang  memang  harus  diperbaiki, ataupun  hal-hal  yang  disepakati  harus  dijalankan  setiap  pertemuan.  Serta  membuat  KPM mengungkapkan  keinginan-keinginan  serta  didiskusikan  kembali  cara  untuk  mencapainya. Setelah  tahapan  tersebut  maka  selanjutnya  adalah  bagaimana  Pendamping  Sosial  PKH  dapat menggali potensi yang dimiliki oleh KPM PKH seperti Ife katakan bahwa Utilization of skills and resources adalah keterampilan dalam mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki anggota dalam kelompok serta berbagai sarana atau prasarana yang mungkin dimiliki oleh suatu kelompok atau komunitas untuk digunakan dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok. Dalam  hal  ini  Sebagian  Pendamping  Sosial  PKH  memanfaatkan  keterampilan  dan  potensi  yang dimiliki  KPM  dengan  memberinya  ruang  untuk  berkembang  melalui  tindak  lanjut  pendanaan,
27 Utari,  Utari.  "Kinerja  Pelaksana  Program  Keluarga  Harapan  Kecamatan  Di  Kecamatan Ujungberung  Kota  Bandung  Dari  Tahun  2014-2016." Jurnal  Wacana  Kinerja:  Kajian  Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik 21.1 (2018).
28 Wigati, Sri, dan Achmad Room Fitrianto. "Pendekatan Sustainable Livelihood Framework dalam rangka  membongkar  dominasi  tengkulak  melalui  kegiatan  keagamaan:  study  kasus  pada  pendampingan kuliah  kerja  nyata  PAR  2012  di  Desa  Luworo  Kecamatan  Pilang  Kenceng  Kabupaten  Madiun." Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah 14.2 (2013): 283-310.
29 Yanti,  Dini  Fajar,  dan  Isbandi  Rukminto  Adi.  "Analisis  Process  terhadap  Strategi  Graduasi Keluarga  Penerima  Manfaat  Program  Keluarga  Harapan  di  Kabupaten  Cianjur  dalam  Kerangka  Result- Based Management." Empati Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 9.2 (2020): 147-163.
Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi  Sejahtera  Mandiri  (Studi  pada  Pendamping  Sosial  dengan  Latar  Belakang  Kesejahteraan  Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)
pemilihan  usaha,  dan  pelatihan  usaha  sesuai  minat  dan  kemampuan  yang  dimiliki  KPM.  Sudah ada kearah pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Pendamping Sosial PKH.
Dalam  kolaborasi  tersebut,  maka  Pendamping  Sosial  sudah  menunjukan  peran representatif yang menurut Ife adalah kemampuan community worker untuk berintekraksi dengan orang-rang  diluar  komunitas  atau  kelompok  untuk  mewakili  kepentingan  kelompok/komunitas. Terdapatnya  upaya  dalam  mencarikan  sumber  permodalan,  pelatihan,  yang  berkaitan  dengan materi didalam modul sebagai pengembangannya serta upaya peningkatan kapasitas usaha KPM PKH.  Keterampilan  yang  dimiliki  tersebut  sesuai  dengan  keterampilan  yang  harus  dimiliki meliputi Obtaining  Resources yakni  keterampilan  untuk  mengetahui  alternatif  bantuan  atau pelayanan atau apapun yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah atau kebutuhan kelompok. Artinya  sudah ada  upaya dari Pendamping  Sosial PKH dalam menjangkau dan menghubungkan KPM  PKH  dengan  berbagai  sumber  seperti  pelatihan,  permodalan,  ataupun  pemberian  materi didalam P2K2 sesuai dengan kebutuhan KPM PKH. Selanjutnya adalah keterampilan networking yang perlu dilakukan menurut Ife dalam mendukung peran representatif yakni kemampuan untuk membangun  hubungan  dengan  berbagai  orang  dengan  tujuan  tertentu  misalnya  kemajuan kelompok atau komunitas untuk memperoleh dukungan dan dalam penelitian ini hanya Sebagian pendamping  yang telah melakukan upaya berjejaring dengan pihak eksternal dan internal dalam rangka  meningkatkan  kapasitas  KPM  PKH  untuk  berfungsi  sosial  dan  meningkatkan pendapatannya  melalui  usaha  yang  dijalankan  secara  mandiri  atau  kelompok.  Artinya  hanya sebagian  kecil  Pendamping  Sosial  PKH  yang  memiliki  kemampuan  ini  dan  telah melaksanakannya didalam proses pendampingan. 30,31
Keterkaitan  Latar  Belakang  Pendidikan  Pendamping  Sosial  PKH  dengan  Proses Pendampingan  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  dalam  Mencapai  Graduasi  Sejahtera Mandiri
Berdasarkan  hasil  penelitian,  terdapat  keterkaitan  dari  latar  belakang  Pendidikan Pendamping  Sosial  PKH  baik  dari  kesejahteraan  sosial  maupun  nonkesejahteraan  sosial. Keterkaitan  didalam  melaksanakan  perannya  dalam  pendampingan  sosial  dan  upaya pemberdayaan  kepada  KPM  PKH.  Sesuai  dengan  tahapan  intervensi  dalam  Pekerjaan  Sosial menurut  Ashman  yakni  adanya  proses engagement , suatu  proses  membangun  hubungan profesional  antara  Pekerja  Sosial  dan  penerima  layanan  yakni  pekerja  sosial  memperkenalkan dirinya, pekerjaan dan instansi  yang berkaitan dengan kliennya, mendeskripsikan jenis pelayanan
30 Zastrow, Charles. Eight Edision, The Practice of Social Work, a Comprehensive Worktext. USA : Thomson Higher Education, (2007).
31 Resnawaty, Risna,  dkk. "Public Knowledge of Law Number 14 of 2019 on Social Worker and the Implementation of Social Work in Indonesia." Asean Social Work Journal (2022): 72-82.
Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi  Sejahtera  Mandiri  (Studi  pada  Pendamping  Sosial  dengan  Latar  Belakang  Kesejahteraan  Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)
yang  sudah  ditetapkan  oleh  instansi  yang  memperkerjakannya  serta  melihat  harapan  klien  atas hasil dari pelayanan yang akan diberikan. Proses engagement dilakukan oleh semua Pendamping Sosial  PKH  dengan  latar  belakang  kesejahteraan  sosial  dan  sebagian  kecil  oleh  Pendamping Sosial  PKH  dengan  latar  belakang  pendidikan  nonkesejahteraan  sosial  yang  sudah  memiliki pengalaman  sebagai  relawan  sosial  atau  TKSK. Engagement dilakukan  tidak  hanya  sebagai bentuk  perkenalan  satu  sama  lain,    melainkan  terdapat  proses  dimana  Pendamping  Sosial  PKH berusaha  membangun trust dari  KPM  PKH  terhadap  mereka  untuk  memudahkan  mereka  dalam memberikan  pelayanan  sosial  selanjutnya  terkait  dengan  program.    Pendamping  Sosial  PKH dengan  latar  belakang  Pendidikan  nonkesejahteraan  sosial  yang  belum  memiliki  pengalaman sebagai relawan sosial, hanya melakukan kontak kepada para ketua kelompok diawal penugasan mereka,  dan  ketua  kelompok  tersebut  sudah  terbentuk  sebelumnya. Trust menjadi  hal  yang penting dalam proses pendampingan yang akan dilakukan terhadap klien. Trust termasuk kedalam modal  sosial,  dan  studi  Putnam  menggambarkan  bahwa  pada  suatu  masyarakat  dimana  modal sosialnya  itu  besar,  proses  pembangunan  di  wilayah  tersebut  akan  cenderung  lebih  baik  (Adi, 2008)  sehingga  peran  fasilitatif  didalam  kelompok  maupun  pendekatan  secara  individu  dengan melakukan home visit sangatlah penting dilakukan mengingat bahwa tujuan jangka panjang dari PKH adalah mereduksi kesenjangan dan kemiskinan.
Pekerjaan  sosial  merupakan  pekerjaan  professional  yang  didalamnya  terdapat  kerangka value,  knowledge  dan  skill. Pekerja  sosial  bertanggung  jawab  terhadap  Lembaga  profesi  yang menaunginya  tidak  hanya  kepada  instansi  yang  mempekerjakannya. 32,33 Perbedaan  cara  yang dilakukan  oleh  para  pendamping  sangat  erat  kaitannya  dengan  perspektif  pengetahuan  yang dimilikinya.  Pendamping  dengan  latar  belakang  Pendidikan  nonkesejahteraan  sosial  tidak menjadikan hal tersebut penting dalam proses pertolongan kepada KPM PKH, mereka melihat hal tersbut  hanya  sebagai  tugas  dari  atribut  sebagai  pendaming  tanpa  mengetahui  dampak  jangka Panjang  yang  ditimbulkan. 34,35 Kebanyakan  dari  mereka  hanya  mengandalkan  ketua  kelompok dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan saat ini mereka melakukan home visit kepada KPM pun dikarenakan  ada  kewajiban  harus  memberikan report harian  kepada  Kementerian  Sosial  dengan melampirkan geo  tagging .  Ironis  memang,  namun  demikian  adanya. 36 Masih  ada  harapan disandarkan pada Pendamping Sosial PKH dengan latar belakang Pendidikan kesejahteraan sosial
32 Ife, Jim, dan Frank Tesoriero. "Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi." Yogyakarta: Pustaka Pelajar 265 (2008).
33 Holosko,  Michael  J.  "The  History  of  the  Working  Definition  of  Practice." Research  on  social work practice 13.3 (2003): 271-283.
34 Fahrudin, Adi. Pengantar Kesejahteraan Sosial . Bandung: Refika Aditama, (2012).
35 Gulo, Nonivili Julianti. Analisis Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan . Diss. Universitas Sumatera Utara, 2018.
36 Huraerah,  Abu. Kebijakan  Perlindungan  Sosial:  Teori  dan  Aplikasi  Dynamic  Governance . Nuansa Cendekia, 2022.
Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi  Sejahtera  Mandiri  (Studi  pada  Pendamping  Sosial  dengan  Latar  Belakang  Kesejahteraan  Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)
dan  mereka  yang  nonkesejahteraan  sosial  namun  memiliki  pengalaman  sebagai  relawan  sosial. Meskipun  dengan  hasil  yang  belum  maksimal  namun  sudah  ada  upaya  dari  mereka  dalam memajukan kondisi sosial ekonomi KPM PKH.
Pendamping  Sosial  PKH  dengan  latar  belakang  Pendidikan  Kesejahteraan  Sosial  sudah memiliki  wawasan  didalam  memberdayakan  KPM  secara  ekonomi  dan  sudah  ada  yang melakukan  upaya  tersebut.  Sementara  itu,  Pendamping  Sosial  dengan  latar  belakang  pendidikan nonkesejahteraan sosial sebagian besar, belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait KPM PKH  untuk  memiliki  usaha  dan  belum  melakukan  upaya  tersebut.  Namun  Pendamping  Sosial yang memiliki pengalaman sebagai TKSK atau relawan sosial telah memiliki wawasan usaha dan melakukan upaya peningkatan ekonomi kepada KPM PKH.
U paya  Pendamping  Sosial  PKH  menjadikan  KPM  graduasi  sejahtera  mandiri  melalui P2K2, dalam penyampaian materi dan pemberian motivasi dengan cara mereka dan pemahaman mereka  berdasarkan  keilmuan  mereka  sendiri.  Misalnya  dalam  hal  ini  sarjana  komunikasi menjadikan  situasi  didalam  kelompok  lebih  hidup  pada  saat  pemberian  motivasi  dan melaksanakan  diskusi  terkait  materi  yang  diberikan  dengan  mengkaitkannya  dengan  kehidupan sehari-hari.  Hal  ini  penting  dilakukan  sebagai  bentuk  upaya  penyadaran  KPM  PKH  agar berkeinginan  untuk  menjadi  lebih  berdaya  sesuai  dengan  Midgley  yakni diperlukan  upaya penyadaran serta partsipasi aktif dari masyarakat atau kelompok sasaran yang turut serta terlibat dalam proses pemberdayaan peran fasilitatif, edukatif dilakukan pada proses P2K2. 37
Pendamping  Sosial  dengan  latar  belakang  pendidikan  kesejahteraan  sosial  memiliki wawasan terhadap prinsip pekerjaan sosial generalis. Menurut Ashman terdapat tiga prinsip dalam melakukan  praktek  genralis  yaitu empowerment,  strengths,  resiliency .  Ketiga  prinsip  tersebut ditunjukkan dengan peran yang mereka lakukan dalam setting kelompok maupun individu. Pada proses  pemberdayaan  Pendamping  Sosial  PKH  dengan  latar  belakang  kesejahteraan  sosial  telah melakukan  inisiasi  dalam  pembentukan  kewirausahaan  KPM  dan  bekerja  bersama  dengan pendamping lainnya. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan diri, dan keberanian  mereka  untuk  memulai  usaha,  seperti  yang  diutarakan  oleh Schwartz  dalam  Suharto Pekerja Sosial, individu, kelompok dan masyarakat perlu memiliki kemampuan dalam manajemen yakni  merencanakan,  mengorganisir,  mengarahkan  dan  mengontrol.  Kemampuan  tersebut dilaksanakan agar proses dan tujuan pemberdayaan mencapai hasil yang optimal dan berdampak positif bagi individu, kelompok dan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan Pendamping Sosial PKH dari latar belakang Pendidikan  apapun harus  memiliki kemampuan dalam manajemen. Sehingga
37 Midgley,  James  O.  "Social  development:  The  developmental  perspective  in  social welfare." Social Development (1995): 1-208.
Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi  Sejahtera  Mandiri  (Studi  pada  Pendamping  Sosial  dengan  Latar  Belakang  Kesejahteraan  Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)
Pendamping  Sosial  dengan  kata  lain  dapat  dikatakan  sebagai  manajer  perubahan  dalam  proses peningkatan daya KPM PKH baik sosial maupun ekonomi. 38
Dalam  memperoleh  sumber  untuk  meningkatkan  kemampuan  KPM  untuk  melakukan kewirausahaan.  Keterlibatan  ini  dilakukan  oleh  Pendamping  Sosial  PKH  dengan  latar  belakang Pendidikan  kesejahteraan  social  dengan  melibatkan  pendamping  sosial  PKH  dengan  latar belakang  Pendidikan  nonkesejahteraan  sosial  di  wilayah  kerja  pada  kecamatann  yang  sama. Pendamping mencari narasumber terkait pelatihan kewirausahaan untuk KPM PKH seta mencari tutor  kewirausahaan  untuk  mendampingi  para  KPM  yang  akan  merintia  ushanya. 39 Selain  itu mereka juga bersama-sama dalam hal penyelesaian kasus anak dari anggota PKH. Sudah terlihat bahwa  Pendamping  Sosial  dengan  latar  belakang  pendidikan  kesejahteraan  sosial  menekankan pada pola kerjasama dengan pedamping lainnya untuk menghubungkan KPM dnegan hal-hal yang mereka  butuhkan.  Tugas  ini  termasuk  dalam  peran  broker  dalam  pekerjaan  sosial  yakni  salah satunya  mampu  menghubungkan  konsumen  atau  klien  dengan  sumber  secara  konsisten  dan mampu mengidentifikasi sumbser-sumber yang tepat.
Kerangka  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  melaksanakan  perannya  sebagai  broker tentunya  haruslah  dimiliki  sebagai  professional  dalam  pekerjaan  sosial.  Sebelum  Pendamping Sosial  menghubungkan  KPM  dengan  sumber  yang  dibutuhkan  mereka  sudah  memfasilitasinya dalam  kelompok  untuk  mengasesmen  KPM  dengan  cara  mereka  masing-masing.    Kemudian mencarikan  sumber  yang  potensial  untuk  memenuhi  kebutuhan  KPM  dan  menghubungkannya. Hal ini masuk kedalam pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki seorang broker dalam melakukan asesmen sangat diperluan untuk Pendamping Sosial PKH agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pelayanan kepada para KPM PKH. Proses asesmen dilakukan pada saat P2K2 menjadikan  perannya  sebagai  fasilitator  juga  enabler  dimana  Pendamping  harus  memberikan kemungkinan-kemungkinan terhadap setaip kebutuhan KPM yang menjadi pilihannya.
Menurut Adi  tujuan pemberdayaan bidang ekonomi adalah agar kelompok sasaran  yang berada  dibawah  garis  kemiskinan  dapat  mengelola  usahanya,  kemudian  memasarkan  dan membentuk  siklus  pemasaran  yang  relatif  stabil. 40 Untuk  mewujudkan  hal  tersebut  maka  perlu pengetahuan  yang  memadai  sebagai  input  untuk  Pendamping  Sosial  maupun  KPM  PKH. Tidak hanya  KPM  PKH  yang  membutuhkan  pengetahuan  dan  keterampilan  usaha,  Pendamping  Sosial PKH juga membutuhkannya sebagai professional yang langsung mendampingi KPM.
38 Ife, Jim. Social Work Theorist in Action. London dan Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers,
(2005).
39 Payne, Malcolm. Social Work and Community Care. London: Macmillan Press, (1995).
40 Adi,  Isbandi  Rukminto.  "Kesejahteraan  Sosial:  Pekerjaan  Sosial,  Pembangunan  Sosial,  dan Kajian Pembangunan. Edisi Kedua." (2018).
Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi  Sejahtera  Mandiri  (Studi  pada  Pendamping  Sosial  dengan  Latar  Belakang  Kesejahteraan  Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)
Selanjutnya  sebagai  keterlibatan  dari  latar  belakang  Pendidikan,  didapati  Pendamping Sosial  PKH  dengan  latar  belakang  pendidikan  kesejahteraan  sosial  dan  nonkesejahteraan  sosial yang memiliki pengalaman sebagai relawan social juga telah melakukan networking dalam upaya meningkatkan  pengetahuan  KPM  PKH,  memperloeh  modal  serta  dalam  hal  pemasaran  produk KPM. Pemasaran dilakukan di sekitar tempat tinggal, melalui bazar, melalui Jakpreneur, melalui Sentra  Kemensos.  Dengan  demikian  sudah  adanya  upaya  yang  dilakukan  sendiri  maupun bersama-sama  dengan  pendamping  lainnya  didalam  kecamatan  yang  sama  dalam  hal pemberdayaan ekonomi KPM, agar KPM PH mandiri dan sejahtera. Meningkat kualitas hidupnya didalam  keluarga  maupun  masyarakat.  Meskipun  berdasarkan  hasil  penelitian,  tidak  ada pembentukan  koperasi  simpan  pinjam  seperti  yang  dikatakan  Majee  dan  Hoyt  dalam  Midgley bahwa  sebagai  tambahan  terhadap  dukungan  bagi  pembangunan  ekonomi  lokal,  koperasi  sangat berketerlibatan  terhadap  pembangunan  sosial. 41 Koperasi  juga  membentuk  tanggungjawab  dan rasa kebersamaan terhadap kebutuhan kelompoknya, sehingga munculnya kesadaran untuk saling membantu  dan  saling  mendukung  agar  dapat  berkelanjutan. 42 Hal  itu  dikarenakan  Pendamping Sosial  merasa  khawatir  dengan  pengumpulan  uang  didalam  kelompok.  Mereka  khawatir  hal tersebut  menyalahi  aturan  didalam  PKH.  Namun  sudah  ada  diantara  mereka  pada  akhirnya menyadari  kebutuhan  akan  wadah  untuk  para  KPM  memperoleh  dana  yakni  keinginan  untuk membentuk Yayasan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  sudah  adanya  keterlibatan  dari  latar  belakang  pendidikan Pendamping  Sosial  PKH  dari  latar  belakang  pendidikan  kesejahteraan  sosial  dan nonkesejahteraan sosial, meskipun masih sebagian kecil didalam upaya pemberdayaan. Selain itu, sudah  terdapat  kolaborasi  antara  pendamping  dengan  latar  belakang  kesejahteraan  sosial  dengan nonkesejahteraan  sosial  dalam  upaya  pemberdayaan,  hal  ini  sejalan  dengan  Ashman  bahwa pekerja  sosial  dapat  menjalin  proses  kolaborasi  dengan  individu,  klien  dan  profesional  lainnya dalam tindakan intervensi yang akan dilakukan terhadap klien.
Kerangka  nilai,  pengetahuan  dan  keterampilan  didalam  proses  pertolongan  dengan melihat  dimana setting mereka  bekerja  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari  pekerjaan  sosial bahkan  kerap  kali  harus  dapat  menyelesaikan  berbagai  persoalan  kliennya.  Dengan  kerangka tersebut,  pekerja  sosial  harus  mampu  berpikir  kritis  dengan  kerangka  yang  mereka  miliki  untuk mewujudkan tujuan dari Program Keluarga Harapan.
41 Midgley, James. Pembangunan Sosial: Teori & Praktik . Gadjah Mada University Press, 2020.
42 Siporin, Max. Introduction to Social Work Practice . New York: Macmillan Publishing, (1975).
Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi  Sejahtera  Mandiri  (Studi  pada  Pendamping  Sosial  dengan  Latar  Belakang  Kesejahteraan  Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)

## Keterlibatan Pemerintah Daerah terhadap Peran Pendamping Sosial PKH dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri
Keterlibatan  dari  Pemerintah  Daerah  yakni  berupa  program  yang  dibuat  untuk mempermudah  Pendamping  Sosial  PKH  dalam  menjalankan  perannya  terutama  pada  saat melaksnakan  pemberdayaan  ekonomi  kepada  KPM  PKH.  Kebijakan  tersebut  berupa  program Jakpreneur sebagai pengganti dari program KUBE APBD sebelumnya pada bidang pemberdayaan di  Suku  Dinas  Sosial  Jakarta  Timur.  Sehingga  saat  ini,  bantuan  modal  berupa  hibah  sudah ditiadakan  sebagai  upaya  Pemerintah  Daerah  untuk  menghilangkan  rasa  ketergantungan  KPM PKH  terhadap  anggaran  pemerintah  sekaligus  mengurangi  beban  negara.  Sejalan  dengan Intervensi  negara  atas  pembangunan  sosial  menumbuhkan  rasa  puas  diri  dan  ketergantungan sehingga  mengurangi  rasa  tanggung  jawab  individu  dalam  mewujudkan  kesejahteraannya. 43 Hal ini  sejalan  dengan  kesulitan  yang  dialami  Pendamping  Sosial  PKH  dalam  menumbuhkan kesadaran KPM PKH yang sudah lama menjadi penerima bantuan sosial dan para KPM tersebut merasa bahwa bantuan sosial adalah sesuatu yang berhak mereka terima dari negara.
Saat ini Kota Jakarta Timur tidak memiliki dana hibah APBD untuk memberikan modal kepada  KPM  PKH  atau  masyarakat  lainnya  melainkan  memberikan  aksesibiltas  permodalan melalui  Jakpreneur  dan  kemitraannya  pada  Lembaga  permodalan  atau  perbankan,  karenanya diharapkan  warga  atau  KPM  PKH  lebih  bertanggungjawab  terhadap  dana  yang  dipinjamnya. Dengan demikian, Pendamping Sosial PKH adalah kunci membangun rasa tanggung jawab KPM dan  membangun  keberanian  mereka  untuk  memulai  usaha  dengan  mengupayakan  dana-dana partisipatif atau swadaya. Sehingga memiliki keinginan dan kesadaran untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan menjadi pelaku usaha.
Dalam Jakpreneur yang menjadi target adalah KPM PKH pontensial yang sudah memiliki rintisan  usaha  kurang  lebih  6  bulan,  dan  KPM  PKH  yang  telah  graduasi  dan  memiliki  usaha dengan asumsi agar usahanya dapat terus berlanjut melalui akses permodalan dan pendampingan usaha. Modal yang dipinjamkan tergantung hasil survey pendamping Jakpreneur ke rumah calon peminjam. Besarannya mencapai 10 juta, dan jika berkembang terus maka modal pinjaman dapat disesuaikan lagi. Bunga yang diberikan sangat rendah yaitu 6% per tahun. Sebelum memberikan pinjaman  dengan  terlebih  dahulu  diikutkan  dalam  pelatihan  usaha  baik  dalam soft  skill atau keterampilan.
Salah  satu  bentuk  strategi  pembangunan  sosial  oleh  Lembaga/institusi  yakni memaksimalkan  kesempatan kerja mandiri dantara  kaum miskin perkotaan. Pakar pembangunan sosial menerapkan  strategi pembangunan ekonomi yang menghasilkan lapangan kerja produktif,
43 Midgley, James. Social Welfare in Global Context . Sage, 1997.
Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi  Sejahtera  Mandiri  (Studi  pada  Pendamping  Sosial  dengan  Latar  Belakang  Kesejahteraan  Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)
dan  wirausaha.  Hal  tersebut  dirasakan  pada  program  Jakpreneur,  yakni  Pemerintah  Daerah berupaya menjalin Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan termasuk perhotelan untuk menjadi mitra  kerja,  Sehingga  bagi  masyarakat/  KPM  PKH  yang  telah  mengikuti  pelatihan,  misal memasak, maka akan bermitra dengan pihak hotel dalam penyediaan makan dan minum. Selain menyediakan mitra, Pemerintah Daerah juga telah berupaya menyediakan tempat pemasaran lokal bagi  para  KPM  PKH  yang  ingin  memasarkan  produknya  dengan  terlebih  dahulu  dibantu  dalam proses pembuatan label dan setifikasi halal. 44
Keberadaan  Jakpreneur  membantu  peran  Pendamping  Sosial  PKH  sebagai  broker  yakni menghubungkan system klien kepada sumber yang dibutuhkan namun pada kenyataannya karena koordinasi  yang  minim,  menjadikan  peran  tersebut  tidak  maksimal  dalam  upaya  memperoleh modal atau pelatihan dari Jakpreneur.
Proses  koordinasi  antara  Pemerintah  Daerah  dengan  Pendamping  Sosial  PKH  perlu ditingkatkan  mengingat  bahwa  Pendamping  Sosial  PKH  bekerja  pada  ranah  sosial  dan melaksanakan  pekerjaan  sosial  sesuai  dengan  tujuannya  pekerja  sosial  untuk  menghubungkan orang  dengan  sistem  yang  memberi  mereka  sumber  daya,  layanan  dan  peluang  dari  tujuan tersebut  sebagai  pekerja  sosial  generalis  Pendamping  Sosial  PKH  harus  memiliki  ketrampilan dalam relasi sosial untuk membangun jejaring sebagai bagian dari peran representatif.
Bentuk  pengawasan  lainnya  yang  dilakukan  yaitu  Suku  Dinas  Sosial  turut  mengawasi kinerja Pendamping Sosial PKH. Sejauh ini, ada rasa kecewa dari pihak pemeritah daerah terkait kinerja  pendamping  PKH  yang  disinyalir  memiliki  pekerjaan  lainnya.  Hal  ini  membuat Pendamping  Sosial  PKH  kesulitan  melakukan  pertemuan  P2K2  dengan  KPM  pada  hari  kerja, selain  itu  –  pada  waktu  tertentu  masih  ada  Pendamping  Sosial  yang  sulit  diajak  rapat  kordinasi karena  hal  tersebut.  Menurut  pengamatan  dari  pihak  Pemerintah  Daerah  Pendamping  Sosial kurang  optimal  dalam  melakukan  pelayanan  kepada  KPM  yang  membutuhkan  jawaban  terkait bantuan  sosial  dikarenakan  jam  kerja  yang  tidak  menentu  karena  seringkali  datang  siang. Kekecewaan ini sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara moral kepada Pendamping Sosial PKH.
Selanjutnya  dukungan  sarana  dan  prasarana  diberikan  kepada  Pendamping  Sosial  PKH yaitu ruang sekretariat yang diberikan di Suku Dinas Sosial Jakarta Timur. Ruangan ini digunakan sebagai kantor dari Koordinator Kota serta digunakan untuk tempat berkoordinasi antar pendaping sosial,  dengan  pihak  Pemerintah  Daerah  serta  sebagai  tempat  melakukan  pelayanan  dan penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
44 Zufri,  Oktiano  Regian.  "Peran  Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kabupaten Jombang." (2014).
Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi  Sejahtera  Mandiri  (Studi  pada  Pendamping  Sosial  dengan  Latar  Belakang  Kesejahteraan  Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)
Dengan  adanya  program  Jakpreneur  sebagai  pengganti  KUBE  APBD,  pengawasan kepada  Pendamping  Sosial  PKH  dan  ketersediaan  sarana  prarana  merupakan  bentuk  dukungan Pemerintah Daerah kepada  peran Pendamping Sosial pada proses pemberdayaan KPM PKH.
Berdasarkan  Undang-Undnag  nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, kewenangan  Pemerintah  Daerah  salah  satunya  adalah  pemerintah  melaksanakan  urusan pemerintahan  konkuren  yang  diserahkan  oleh  Pemerintah  Pusat  menjadi  dasar  pelaksanaan otonomi daerah berdasar atas asas tugas pembantuan. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka kewajiban  Pemerintah  Daerah  dalam  PKH  bukan  bersifat  wajib.  Namun  jika  dilihat  dari  sisi kebijakan  sosial  maka  sudah  seharusnya  Pemerintah  Daerah  mempertimbangkan  terkait  bantuan permodalan bagi KPM PKH, sebagai sharing budget antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Mengingat pada fungsi pengaturan salah satunya adalah menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa yang artinya kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada  masyarakat  miskin  melalui  program-program  khusus.  Selain  itu  juga  terdapat  fungsi pemberdayaan  dimana  pemerintah  dalam  pemberdayaan  ekonomi  membantu  peningkatan pendapatan  masyarakat  melalui  dorongan  akses  dan  bantuan  permodalan. 45 Jakpreneur  sudah mendorong  kepada  akses  permodalan  namun  belum  pada  bantuan  modal.  Meskipun  pada prinsipnya  meminimalisir  ketergantungan,  namun  tetap  saja  hal  ini  nampak  masih  menyulitkan pada upaya pencarian modal untuk KPM yang kondisinya masih dibawah garis kemiskinan.
Dengan kebijakan yang ada saat ini di tingkat lokal maka Peran Pendamping Sosial PKH menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan KPM PKH, dengan perannya didalam primary setting dimana  pekerja  sosial  menjadi  tokoh  utama  dalam  melakukan  pelayanan  sosial  dalam meningkatkan social functioning serta melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap KPM PKH .
Disisi  lain,  keberadaan  tenaga  professional  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, karena partisipasi masyarakat masih berkaitan erat dengan upaya  pemberdayaan  masyarakat  benar  adanya  upaya  penggalangan  dana  secara  swadaya  atau partisipatif  dengan  membentuk  tabungan  kelompok  atau  koperasi  informal  antar  anggota  PKH, sebagai  bentuk  partisipatif,  dan  dapat digunakan  untuk  menjadi  modal  usaha.  Konsep  ini  sesuai dengan  prinsip  pekerjaan  sosial  dimana  pekerja  sosial  menolong  klien  agar  klien  tersebut  dapat menolong dirinya sendiri.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  tujuan  penelitian  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  (1)  Peran Pendamping  Sosial  PKH  secara  umum  yang  pertama  yaitu  memberikan  materi,  informasi,
45 Maryani,  Dedeh,  dan  Ruth  Roselin  E.  Nainggolan. Pemberdayaan  masyarakat .  Deepublish, 2019.
Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi  Sejahtera  Mandiri  (Studi  pada  Pendamping  Sosial  dengan  Latar  Belakang  Kesejahteraan  Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)
motivasi dan pelatihan sederhana kepada KPM PKH yang dilakukan dengan pertemuan kelompok dan atau individu. Kedua, melakukan pemantauan terhadap data  transaksi, pemantauan  terhadap kondisi  ekonomi  KPM,  dan  pemantauan  terhadap  anggaran  usaha  yang  dijalankan  oleh  KPM PKH. Ketiga, melakukan mediasi terhadap persoalan yang dialami KPM PKH dan keluarga dari KPM  PKH  tantang  persolan  bantuan  sosial  PKH,  komplementaritas  program  dan  pelecehan seksual.  Keempat,  melakukan  kolaborasi  dengan  sesama  Pendamping  Sosial  PKH,  dan  mitra lainnya yaitu Kemensos dan di luar Kemensos RI. dalam pelatihan, permodalan, pemasaran dan penyelesaiakan  kasus  (2)  Keterkaitan  latar  belakang  pendidikan  Pendamping  Sosial  PKH  dalam melaksanakan  perannya  untuk  mencapai  graduasi  sejahtera  mandiri  yang  pertama  yaitu  terdapat keterkaitan  pada  upaya  Pendamping  Sosial  PKH  didalam  melakukan  pendekatan  kepada  KPM PKH. Kedua, terdapat keterkaitan pada wawasan dan upaya pada proses pemberdayaan ekonomi KPM  PKH.  Keterkaitannya  yakni  terdapatnya  perbedaan  dalam  melakukan engagement untuk membangun trust ,  asesmen  didalam  kelompok, networking sebagai  upaya  pemberdayaan ekonomi,  inisiatif  kolaborasi  dalam  pembentukan  kelompok  usaha.  Perbedaan  tersebut  nampak pada  Pendamping  Sosial  PKH  dengan  latar  belakang  pendidikan  kesejahetraan  sosial  dan nonkesejahteraan sosial, juga Pendamping Sosial  PKH nonkesejahteraan sosial dengan memiliki pengalaman  sebagai  relawan  sosial.  (3)  Keterlibatan  Pemerintah  Daerah  terhadap  peran Pendamping  Sosial  PKH  dalam  mencapai  graduasi  sejahtera  mandiri  antara  lain terdapatnya Program Pemerintah Daerah berupa program Jakpreneur sebagai pengganti Bantuan Sosial KUBE APBD, terdapatnya pengawasan terhadap program dan Pendamping Sosial PKH, dan terdapatnya sarana prasarana pendukung.
Rekomendasi disampaikan kepada pihak-pihak terkait : (1) Kementerian Sosial, yaitu: (a) Proses  rekrutmen  calon  Pendamping  Sosial  PKH  dalam  hal  syarat  utama  bahwa  tidak  hanya Pendidikan dengan merangking nilai IPK melainkan berdasarkan pengalaman yang sudah pernah dikerjakan  di  bidang  social;  (b)  Rekomendasi  selanjutnya  adalah  proses realtime kepada komposisi  Pendamping  dan  penerima  bantuan  di  Daerah,  karena  jika  rasio  pendampingan diabaikan  sudah  pasti  Pendamping  Sosial  PKH  tidak  maksimal  didalam  menjalankan  perannya dalam  upaya  pemberdayaan;  (c)  Akses  informasi  Pendamping  Sosial  PKH,  terkait  informasi- informasi  yang  diberikan  dari  Kementerian  Sosial  Pusat  kepada  tenaga  pendamping  lapangan, dharapkan  informasi  tersebut  tidak  bersifat  berjenjang  melainkan  ada platform  online untuk Pendamping  seluruhnya  se  Indonesia,  sehingga  lebih  efektif  dan  tidak  ada  miskomunikasi  lagi antara  Koordinator  Kota  dan  Pendamping  Sosial  PKH;  (d)  Sebagai  peningkatan  kualitas Pendamping Sosial PKH, maka Kementerian Sosial perlu memberikan pelatihan kembali kepada mereka  terkait  peran  sebagai  agen  perubahan  dan  terutama  terkait  dengan  kewirausahaan  KPM PKH.  Hal  ini  dikarenakan  wawasan  Pendamping  terhadap  hal  tersebut  masih  minim;  (e)
Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi  Sejahtera  Mandiri  (Studi  pada  Pendamping  Sosial  dengan  Latar  Belakang  Kesejahteraan  Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)
Diperlukannya  Standar  Operasional  Prosedur  untuk  memudahkan  Pendamping  Sosial  PKH melakukan  upaya  pemberdayaan  ekonomi,  terutama  dalam  hal  rekomendasi  untuk  memperoleh dana dari mitra lainnya seperti pogram Corporate Social Responsibility (CSR); (f) Perlu diperjelas kembali  tugas  dan  fungsi  dari  Koordinator  Kota  yang  lebih  relevan  serta  efektif  dalam  upaya mencapai tujuan PKH.
(2) Suku  Dinas  Sosial  Kota  Jakarta  Timur,  yaitu  :  (a)  Perlu  adanya  Standar  Operasional Prosedur dalam proses rekrutmen KPM PKH untuk menjadi anggota Jakpreneur yang melibatkan SDM PKH di Daerah. (b) Pemerintah Daerah perlu mendukung dalam hal biaya operasional bagi Pendamping  Sosial  PKH  dalam  perencanaan sharing  budget. Hal  ini  dikarenakan  tidak  semua biaya operasional di anggarkan oleh Pemerintah Pusat.
dan,  (3)  Rekomendasi  untuk  penelitian  selanjutnya,  diharapkan  ada  penelitian  terkait  dengan implementasi  kebijakan  integratif  PKH  dan  Program  Pahlawan  Ekonomi  Nusantara  (PENA) dalam upaya meningkatnya sosial ekonomi KPM PKH.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Isbandi  Rukminto.  "Intervensi  Komunitas  &  Pengembangan  Masyarakat  sebagai  Upaya Pemberdayaan Masyarakat." (2015).
Adi, Isbandi Rukminto. "Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan. Edisi Kedua." (2018).
Afrilliana,  Nadia.  "Pengaruh  Motivasi,  Kompensasi,  dan  Kompetensi  terhadap  Kinerja Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  di  Sumatera  Selatan." Motivasi 1.1  (2016):  79- 94.
David,  Prima  Darwin. Praktik  Sosial  Keluarga  Penerima  Manfaat  Program  Keluarga  Harapan untuk Graduasi Mandiri dari Status Kepesertaan . Diss. Universitas Andalas, 2020.
Fahrudin, Adi. Pengantar Kesejahteraan Sosial . Bandung: Refika Aditama, (2012).
Firmansyah,  Dinata,  dan  Fentiny  Nugroho.  "Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  di  Kota Tangerang Selatan." Pekerjaan Sosial 20.2 (2021).
Gulo, Nonivili Julianti. Analisis Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan  dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan . Diss. Universitas Sumatera Utara, 2018.
Habibullah,  Habibullah.  "Peran  Pendamping  Pada  Program  Keluarga  Harapandi  Kabupaten Karawang." Sosio  Informa:  Kajian  Permasalahan  Sosial  dan  Usaha  Kesejahteraan Sosial 16.2 (2011).
Holosko, Michael J. "The History of the Working Definition of Practice." Research on social work practice 13.3 (2003): 271-283.
Huraerah, Abu. Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori dan Aplikasi Dynamic Governance . Nuansa Cendekia, 2022.
Ife, Jim, dan Frank Tesoriero. "Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi." Yogyakarta: Pustaka Pelajar 265 (2008).
Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi  Sejahtera  Mandiri  (Studi  pada  Pendamping  Sosial  dengan  Latar  Belakang  Kesejahteraan  Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)
Ife,  Jim. Social  Work  Theorist  in Action. London  dan  Philadelphia:  Jessica  Kingsley  Publishers, (2005).
Ife, Jim. Community development in an uncertain world . Cambridge University Press, 2013.
Khoiriyah,  Nur.  "Graduasi  Mandiri:  Bentuk  Keberdayaan  Penerima  Manfaat  (Kpm)  Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pati." Komunitas 10.2 (2019): 143-156.
Kirst-Ashman,  Karen  Kay.  "Human  behavior,  communities,  organizations,  dan  groups  in  the macro social environment." (No Title) (2008).
Kiswati,  Ayu.  "Peran  Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  Membantu Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Miskin  melalui  Kegiatan  Rutin  Pertemuan Peningkatan  Kemampuan  Keluarga  (P2k2)  Kelurahan  Blotongan,  Sidorejo,  Salatiga. Tahun 2020." (2020).
Krefting, Laura. "Rigor in qualitative research: The assessment of trustworthiness." The American journal of occupational therapy 45.3 (1991): 214-222.
Maryani, Dedeh, dan Ruth Roselin E. Nainggolan. Pemberdayaan masyarakat . Deepublish, 2019.
Maulidah,  Nisrina. Implementasi  Teknis  Graduasi  KPM  PKH  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  di Kelurahan  Grogol  Utara  Jakarta .  BS  thesis.  Fakultas  Dakwah  dan  Ilmu  Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Midgley, James O. "Social development: The developmental perspective in social welfare." Social Development (1995): 1-208.
Midgley, James. Pembangunan Sosial: Teori & Praktik . Gadjah Mada University Press, 2020.
Midgley, James. Social welfare in global context . Sage, 1997.
Nafatilona,  Lidya. Analisis  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Kota Administrasi Jakarta Utara . Universitas Indonesia, (2011).
Narayan-Parker,  Deepa,  ed. Empowerment  and  Poverty  Reduction:  A  Sourcebook .  World  Bank Publications, 2002.
Neuman, W. Lawrence. Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Edisi 7. Jakarta: Indeks, (2013).
Neuman, W. Lawrence. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th ed.) . Edinburgh Gate, Harlow: Pearson Education Limited, (2014).
Payne, Malcolm. Social Work and Community Care. London: Macmillan Press, (1995).
Priyantiningtyas,  Lailia.  "Evaluasi  Kinerja  Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  dalam Mewujudkan  Keberhasilan  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Tahun 2013." Majalah Ilmiah Dian Ilmu 14.1 (2018).
Purwanto,  Slamet  Agus,  Sumartono  Sumartono,  dan  Muhammad  Makmur.  "Implementasi Kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Memutus  Rantai  Kemiskinan (Kajian  di  Kecamatan  Mojosari  Kabupaten  Mojokerto)." Wacana  Journal  of  Social  and Humanity Studies 16.2 (2013): 79-96.
Rahmawati,  Evi,  dan  Bagus  Kisworo.  "Peran  Pendamping  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat Miskin  melalui  Program  Keluarga  Harapan." Journal  of  Nonformal  Education  and Community Empowerment (2017): 161-169.
Ramadhani,  Putri  Erika,  dan  Nandang  Mulyana.  "Peran  Pendamping  Dalam  Pengembangan Usaha  Kelompok  Binaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)(di  Desa  Lebakagung
Dewi Komalasari, Fentiny Nugroho: Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi  Sejahtera  Mandiri  (Studi  pada  Pendamping  Sosial  dengan  Latar  Belakang  Kesejahteraan  Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)
Kecamatan  Karangpawitan  Kabupaten  Garut)." Jurnal  Kolaborasi  Resolusi  Konflik 2.1 (2020): 64-73.
Resnawaty, Risna, dkk. "Public Knowledge of Law Number 14 of 2019 on Social Worker and the Implementation of Social Work in Indonesia." Asean Social Work Journal (2022): 72-82.
Sahib, Munawwarah. "Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Penanggulangan Kemiskinan  di  Kecamatan  Bajeng  Kabupaten  Gowa." Maqrizi:  Journal  Of  Economics And Islamic Economics 1.2 (2021): 1-13.
Siporin, Max. Introduction to Social Work Practice . New York: Macmillan Publishing, (1975).
Sompie,  Maulida  Eka  Putri.  "Analisis  Peran  Pendamping  Sosial  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  Di  Kecamatan  Sungai  Serut." Jurnal  Multidisiplin  Dehasen  (MUDE) 1.3  (2022): 93-102.
Suharto, Edi. Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik . Bandung: Penerbit Alfabeta, (2020).
Suharto,  Edi. Membangun  Masyarakat  Memberdayakan Rakyat  (Kajian  Strategis  Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial) . Bandung: PT.Refika Aditama, (2005).
Suleman,  Syahputra  Adisanjaya,  dan  Risna  Resnawaty.  "Program  Keluarga  Harapan  (PKH): Antara  perlindungan  sosial  dan  pengentasan  kemiskinan." Prosiding  Penelitian  Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 4.1 (2017): 88-92.
Suradi,  Suradi,  dan  Benedictus  Mujiyadi.  "Kinerja  Pendamping  Sosial  pada  Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial  di  Kota  Tarakan." Sosio  Konsepsia:  Jurnal  Penelitian  dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 7.3 (2018): 130-145.
Utami,  Isti  Putri,  dkk.  "Kinerja  Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kota  Bandar Lampung." JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan 5.1 (2021): 19-25.
Utari,  Utari.  "Kinerja  Pelaksana  Program  Keluarga  Harapan  Kecamatan  Di  Kecamatan Ujungberung  Kota  Bandung  Dari  Tahun  2014-2016." Jurnal  Wacana  Kinerja:  Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik 21.1 (2018).
Wigati, Sri, dan Achmad Room Fitrianto. "Pendekatan Sustainable Livelihood Framework dalam rangka  membongkar  dominasi  tengkulak  melalui  kegiatan  keagamaan:  study  kasus  pada pendampingan kuliah kerja nyata PAR 2012 di Desa Luworo Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun." Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah 14.2 (2013): 283- 310.
Yanti,  Dini  Fajar,  dan  Isbandi  Rukminto  Adi.  "Analisis  Process  terhadap  Strategi  Graduasi Keluarga  Penerima  Manfaat  Program  Keluarga  Harapan  di  Kabupaten  Cianjur  dalam Kerangka  Result-Based  Management." Empati  Jurnal  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial 9.2 (2020): 147-163.
Zastrow, Charles. Eight Edision, The Practice of Social Work, a Comprehensive Worktext. USA : Thomson Higher Education, (2007).
Zufri,  Oktiano  Regian.  "Peran  Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kabupaten Jombang." (2014).