## PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KINERJA  APARATUR  DESA

## Aminnullah
Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293
Abstract: The role of Head of the Apparatus Improve Performance village. This study aims to determine the role of Head of the Apparatus Improve the Performance of the village in the district of the Coastal Rangsang Meranti Islands regency and factors mempengaruhinya.Metode used in this research is qualitative descriptive method. Informants research is Head, Sekcam, vil- lage head, village secretary and village Apparatus. Pegumpulan techniques of data is through in- terviews, observation and documentation. Data analysis techniques in this study using qualitative research model consisting of data reduction, data presentation and withdrawal kesimpulan.Hasil these studies show that the role of Head in improving the performance of the apparatus coastal villages in the district Rangsang KabupatenKepulauan Meranti generally been implemented in accordance with the basic tasks, functions and camat authority to run the government.
Keywords: coaching apparatus, performance, policy implementation.
Abstrak: Peran Camat dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur  Desa. Penelitian ini bertu- juan untuk mengetahui Peran Camat dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif. Informan pene- litian adalah Camat, Sekcam, Kades, Sekdes dan Aparatur Desa. Teknik pegumpulan data adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini men- gunakan model penelitian kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Camat dalam meningkatkan kinerja aparatur desa di Kecamatan Rangsang Pesisir KabupatenKepulauan Meranti secara umum su- dah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang camat dalam menjalankan pemerintahan.
Kata kunci: pembinaan aparatur, kinerja,  implementasi kebijakan.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai penganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah bahwa Kecamatan di bentuk di wi- layah kabupaten/kota dengan berpedoman dengan Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk men- angani sebagian urusan otonomi daerah. Implementasi kebijakan otonomi dae- rah  telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pe-
merintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut ke- dudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wi- layah dalam kerangka asas dekonstralisasi, berubah setatusnya menjadi perangkat dea- rah dalam kerangka asas desentralisasi. Se- bagai perangkat daerah, camat dalam men- jalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota .
Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhsusan dibandingkan den- gan peranggkat daerah lainnya dalam pe- laksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk
mendukung pelaksanaan asas desentralisa- si. Kekhususan tersebut yaitu adanya sua- tu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosiokultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan mewujudan ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahtraan rakyat dan masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini fungsi camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wi- layah kecamatan.
Kewenangan dan fungsi yang dapat dilakukan oleh camat dalam menyeleng- garakan pemerintahan di kecamatan secara umum  tetap dikoordinasikan ke pemerinta- han kabupaten untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi keseluruh kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaran pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan pera - turan daerah dan peraturan bupati. Artinya tugas dan wewenang yang dilimpahkan ke- pada camat tetap yang menjadi pengawas- nya adalah dari tingkat yang di atas yaitu pemerintah kabupaten.
Amanat Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabu- paten Kepulauan Meranti dalam Wilayah Provinsi Riau, maka  Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai kabupaten yang defenitif mempunyai wewenang untuk mengatur dan menata daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimliki diantaranya mem- bentuk serta membina struktur organisasi wilayah kecamatan yang diatur dengan pe- raturan daerah. Kabupaten Kepulauan Me- ranti memiliki 9 (sembilan) kecamatan di antaranya Kecamatan Rangsang Pesisir. Camat Rangsang Pesisir dalam me- nyelenggarakan  tugas dan wewenang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Ta-
hun 2008 tentang Kecamatan dan  Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No- mor 06 Tahun 2011 tentang  Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok  Or- ganisasi Kecamatan dan Kelurahan serta Pe- raturan Bupati Kabupaten Kepulauan Me- ranti Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Ka- bupten Kepulauan Meranti.
Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06 Tahun 2011 sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (1) me- negaskan bahwa  Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan sebagian urusan otonomi daerah dan ayat (2) huruf (f dan g) camat  bertugas membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan; dan melak- sanakan pelayanan masyarakat yang men- jadi runglingkup tugasnya dan atau yang berlum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan. Kewenangan yang dilim- pahkan oleh bupati untuk menangani seba- gian baik tugas umum pemerintah maupun kewenangan menanggani sebagian urusan otonomi daerah serta membantu Bupati Ke- pulauan Meranti dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan dan membina penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan Pemerintahan desa merupakan sebuah mekanisme pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusy- awaratan Desa (BPD) dimana desa memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ma- syarakat.
Namun, setelah penulis melakukan observasi awal ternyata dalam penyeleng- garaan pemerintah desa-desa yang dilaku- kan aparatur pemerintah desa di Kecamatan
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 2, Januari 2015: 133-140
Rangsang Pesisir belum berjalan sesuai den- gan yang diharapkan dalam penyelenggara- an pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi di kantor desa karena kadang-kadang mer- eka mengurus suatu keperluan berulang kali juga tidak selesai. Dengan melihat fenom- ena tersebut ternyata penyelenggaraan pemerintah yang ada di desa-desa di Keca- matan Rangsang Pesisir belum berjalan se- cara maksimal karena belum sesuai dengan yang diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seharusnya Camat sebagai seorang pemimpin di kecamatan, sebagai Pembina, pengendali kelancaran serta ke- berhasilan dalam penyelenggaraan pemerin- tah desa dapat memainkan perannya dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur desa di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Menurut Hanif Nur- cholis (2011) pembinaan Pemerintah Ka- bupaten/Kota melalui Camat kepada kepala desa meliputi antara lain sebagai berikut: 1. Memberikan pedoman penyusunan per- aturan desa dan peraturan kepala desa;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kamasyarakatan;
3.  Menyelenggarakan pendidikan dan pela- tihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
4. Memfasilitasi administrasi tata pemerin- tahan desa;
5. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa.
Penelitian ini bertujuan untuk men- getahui peranan camat dalam meningkatkan kinerja aparatur desa di Kecamatan Rang- sang Pesisir

## METODE
Peneltian ini mengunakan jenis pene- litian kualitatif dengan metode diskriptif.
Informan penelitian adalah camat, sekris camat, kades, sekdes, kaur kesra, kaur umum dan kaur pembangunan desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara berlangsung dalam bentuk tan- ya jawab dalam hubungan tatap muka. Se- lanjutnya dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis dan literatur. Kemudian dilakukan observasi dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan model interak- tif mulai reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL Pembinaan Aparatur Desa
Menurut hasil wawancara yang di- lakukan di lapangan berkaitan dengan pem- binaan Camat terhadap aparatur desa di Ke- camatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepu- lauan Meranti diperoleh informasi dari hasil wawancara dengan Camat Rangsang Pesisir yaitu apabila dilihat di lapangan khususnya desa-desa yang dekat dengan ibu kota keca- matan seperti Desa Sonde, Desa Kayuara, Desa Tanah Merah, Desa Bungur, Sendaur dan Desa Sokop  dalam pelaksanaan peran Camat sebagai pembina yang mengkoordi- nator pelaksanaan pemerintahan diketahui bahwa Camat Rangsang Pesisir  selalu mem- berikan motivasi dan mengawasi pelaksa- naan kegiatan pemerintahan yang berlang- sung di Kantor Camat Rangsang Pesisir. Camat selalu memberikan arahan kepada aparatur pemerintah desa untuk lebih me- ningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa “. (Tanggal wawancara, 20 Mei 2014).

## Pembinaan Administrasi Desa
Administrasi desa adalah keseluruhan proses pencatatan kegiatan data dan infor-
masi mengenai penyelenggaraan pemerin- tahan desa pada buku administrasi umum. Administrasi desa sangat penting bagi ke- giatan penyelenggaraan desa, agar pemer- intahan desa berjalan lancar maka harus didukung oleh sistem tata usaha/adminis- trasi yang benar, rapi dan tertib. Sistem ad- ministrasi yang benar, rapi dan tertib dapat memberikan informasi yang mudah sangat berguna untuk mengambil keputusan, per- encanaan dan evaluasi.
Sehubungan dengan hal tersebut, ber- dasarkan Pasal 6 ayat 3 Permendagri No. 32 Tahun 2006, tentang Pedoman Administrasi Desa, pembinaan dan pengawasan yang di- lakukan oleh pemerintah kecamatan, khu- susnya Camat terhadap administrasi pemer- intah desa.
Kepala Desa Kedaburapat  (sutrisno) Hasil wawancara dengan Kepala Desa Ke- daburapat Bapak Sutrisno, sebagai berikut: “  Menurut saya Pembinaan yang dilakukan oleh Camat Rangsang Pesisir untuk menin- gkatkan kinerja aparatur desa di Desa Keda- burapat dalam hal pembinaan administrasi Desa  ada dilakuan pembinaan tetapi hanya sebatas gambaran umum saja itu pun hanya beberapa kali saja tetapi apabila kita pelajari dan pahami Peraturan Menteri Dalam Neg- eri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dan Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Nas- kah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota sulit untuk dipahammi ini disebabkan keterbatasan pengetahuan aparatur dan perangkat yang ada di Desa Kedaburapat oleh sebab itu perlu pembinaan secara rutin dan lebih optimal  “. (Tanggal wawancara,    8 Juni  2014).
Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau sebutan lain
diberi kewenagan untuk mengatur dan men- gurus kepentigan masyarakat setempat ber- dasarkan asal usul dan adat istiadat setem- pat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, badan permusy- awaratan desa bersama pemerintah desa menyusun peraturan desa dan kepala desa menyusun peraturan pelaksananya, yaitu peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa harus disusun secara benarsesuai denhan kaedah hokum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu ada pembinaan dan pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk peraturan desa, per- aturan kepala desa dan keputusan kepala desa.
Menurut hasil wawancara yang di- lakukan di lapangan berkaitan dengan pem- binaan Camat Dalam Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti di- peroleh informasi dari respondes sebagai berikut :
Kepala Desa Bungur  (Harun Al Ra- syid)  Hasil wawancara dengan Kepala Desa Beting Bapak Harun Al Rasyid, sebagai berikut: “  Menurut saya Pembinaan yang dilakukan oleh Camat Rangsang Pesisir tentang teknik penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa memangsudah pernah dilaksanakan di Kecamatan Rangsang Pesisir karena setiap tahun anggran kami kepala desa bersama badan permusyawaratan desa akan membuat peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa serta peraturan desa ten- tang penjabaran APBDes. Kamikepala desa juga diwajibkan membuat peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa tentang penyerahan dana hibah dari Alokasi Dana Desa setiap tahunnya dengan ini kami san- gat membutuhkan pengetahun bagaimana teknis penyusunan peraturan desa. “. (Tang-
gal wawancara, 26 Mei  2014).
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban daam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinlai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pemerintan desa. Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara stransparan, akuntabel, partisifatis serta di- lakukan dengan tertib dan disiplin serta di- perlukan tata kelola atau pembukuan keuan- gan desa dengan sebaik-baiknya, ini semua harus bagi aparatur pemerintah desa yang mengelola bidang keuangan desa harus me- miliki pengetahuan tentang keuangan desa. Kepala Desa Beting  (Sutarno)  Ha- sil wawancara dengan Kepala Desa Beting Bapak Sutarno, sebagai berikut : “  Menurut saya Pembinaan yang dilakukan oleh Camat Rangsang Pesisir tentang teknik penyusu- nan Keuangan desa memang sudah pernah dilaksanakan di Kecamatan Rangsang Pesi- sir karena setiap tahun anggran kami mem- buat surat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi dana desa (ADD) dan di waktu pemeriksaan bagian PMD di kantor camat serta pemdamping desa dan kecamatan selalu mengkoreksi SPJ kami bila terdapat kesalahan dan pada waktu itu juga kami berikan pengetahuan bagaimana membuat laporang keuangan yang benar “. (Tanggal wawancara,  22  Mei 2014).
Pemerintahan dan Pembangunan Desa Camat Rangsang Pesisir (Idris Sardi,S. Pdi, M.Si)  Hasil wawancara dengan Camat Rangsang Pesisir, sebagai berikut: “ Ket- erangan camat dalam hal Pelaksanaan Koor- dinasi Pemerintahan dan Pembangunan Desa dilakukan pembinaannya mulai dari musyawarah tingkat desa (Musrenbang- des) sampai ketingkat kecamatan (Musre-
bangcam) bahka pembinaan dan juga pen- gawasan kami lakukan mulai dari penger- jaan proyek sampai selesai pengerjaannya. Pemerintah kecamatan selalu memfasilitasi aparatur pemerintah desa untuk menyusun dan membuat usulan-usulan pembanggunan yang dituangkan kedalam Rencana Pemban- gunan Jangka Menenggah Desa (RPJMDes) dan juga kedalam Rencana Kerja Pertahun (RKP) semua itu tidak pernah terlepas dari pembinaan Camat di Kecamatan Rangsang Pesisir “. (Tanggal  wawancara,  20 Mei 2014).

## PEMBAHASAN
Peraturan Daerah Nomor: 06 Ta- hun 2011 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa  Camat mempunyai tu- gas melaksanakan kewenangan sebagian urusan otonomi daerah dan ayat (2) huruf (f dan g) Camat  bertugas membina penyeleng- garaan pemerintah desa dan atau kelurahan; dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan peme- rintah desa atau kelurahan.
Peran Camat dalam pelaksanaan pe- merintahan di Kecamatan dapat kita lihat dalam pelimpahan sebagian wewenang Bu- pati kepada Camat terkait dengan peran Ca- mat  dalam proses pemerintahan di wilayah kecamatan, dimana Camat memiliki tugas dan wewenang diantaranya melakukan pem- binaan terhadap aparatur desa, administrasi desa, pembuatan peraturan desa, pengelo- laan keuangan desa dan dalam pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antar desa. Peran Camat dalam pembinaan aparatur pemerintahan desa tidak terlepas dari komunikasi antara Camat dengan aparat pemerintahan desa.
Komunikasi merupakan alat kebijakan
menyampaiakan perintah-perintah dan arah- an-arahan (Informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka diberi- kan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Tipe ko- munikasi yang diajukan adalah komuni- kasi vartikal, dimana komunikasi vartikel mencangkup lima hal yaitu: 1) Petunjuk- pentunjuk  tugas  yang  spesifik,  seperti  per - intah kerja, 2) Informasi yang dimaksudkan menghasilkan pemahaman dengan tugas-tu- gas organisasi lainnya 3) Informasi pratek- pratek dan produser keorganisasiannya 4) Perintah-perintah dan 5) Arahan-arahan dan pelaksanaan yang dikirimkan kepada pelak- snaan program. Hal ini sejalan apa yang disampaikan oleh Edward (1980) bahwa komunikasi (communication) merupakan salah satu variable yang menentukan efek- tivitas implementasi kebijakan sebab komu- nikasi merupakan sarana untuk menyebar- luas informasi baik dari atas ke bawah mau- pun sebaliknya. Dalam hubungan ini untuk menghindari terjadinya distorsi informasi, maka perlu adanya ketepatan waktu dalam menyampaikan informasi, isi informasi har- us jelas serta memrlukan ketelitian dan kon- sistensi dalam penyampaiannya.
Komunikasi dalam pelaksanaan ke- bijakan sangatlah penting, karena komuni- kasi yang dilakukan dapat dijadikan sebagai media penyampaian informasi kepada para implementor kebijakan. Maka dari itu orang yang melakukan komunikasi akan mem- peroleh informasi, sebab informasi adalah segala sesuatu yang dikomunikasikan dalam hal pengetahuan tentang sesuatu. Selain itu juga informasi merupakan inti sistem ko- munikasi dan sebagai proses pemberian bahan dasar pengambilan keputusan dan si- kap yang mendukung dalam proses pelak- sanaan kebijakan sangatlah perlu. Dimana sikap adalah kecenderungan seseorang yang bersifat menetap terhadap suatu ob-
jek, orang, kejadian atau hal lainnya baik secara negatif maupun positif. Pendeka- tan belajar memandang sikap sebagaimana hal-hal yang dipelajari. Pendekatan kog- nitif cenderung memandang sikap sebagai prilaku. Oleh karena itu dalam dunia kerja yang diinginkan adalah permintaan sikap yang sesuai dengan keinginan organisasi di suatu pemerintahan desa. Hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan imfor- man dapat di simpulkan bahwa kenyataan yang terjadi di Kecamatan Rangsang Pesisir komunikasi antara pemerintahan kecamatan dengan aparatur desa  berjalan dengan op- timal baik secara langsung berkomunikasi maupun mengunakan sarana ternologi.
Pembinaan dibidang aparatur pemer- intahan desa dilakukan dengan memberikan pengarahan yang berhubungan dengan pen- ingkatan kinerja aparatur pemerintahan desa, karena secara kuantitas sudah memadai, na- mun kualitasnya masih dipertanyakan. Ke- banyakan aparatur pemerintah desa yang ada di Kecamatan Rangsang Pesisir keban- yakan tamat sekolah dasar dan sekolah lan- jutan tingkat pertama. Untuk meningkatkan sumberdaya manusia di tingkat desa perlu di lakukan sosialisasi tentang kinerja apara- tur pemerintah desa dan juga anggaran bagi masing-masing kecamatan dan desa pada setiap tahun anggaran supaya pemerintah kecamatan serta dapat melaksanakan ke- giatan pelatihan tentang pemerintan desa dengan  tujuan  meningkatkan  produktifitas perangkat desa. Dengan melakukan pela- tihan terdapatlah personil-personil yang berkualitas dan mampu memberikan pelay- anan kepada masyarakat dengan efektis dan efesien, karena kenyataan yang terjadi di lapangan sikap seorang camat dan aparatur desa belum dapat membuat suatu kebijakan bagaimana mengurangi kelemahan-kelema- han yang terjadi seperti mengada pelayanan administrasi masyarakat selalu mengalami
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 2, Januari 2015: 133-140
keterlambatan serta tidak mampu membuat peraturan-peraturn desa baik berkaitan den- gan distribusi, tata lingkungan, tata ruang desa, kamtibmas dan lingkungan hidup. Kelemahan-kelemahan dalam pelayanan administrasi berkaitan dengan struktur bi- rokrasi. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adan- ya prosedur operasi yang menjadi standar. Struktur birokrasi adalah struktur kelem- bagaan pelaksanaan program. Ada dua unsur atau bagian dalam hal ini, yaitu : 1) Prose- dur rutin atau standart prosedur operasi 2). Fragmentasi ( Pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan ).
Analisa penulis tentang struktur bi- rokrasi di Kantor Camat Ransang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti mengambar- kan suatu birokrasi yang kurang baik ini dil- ihat dari struktur organisasi yang ada belum dapat melaksana pembinaan yang merupak- an peran camat untuk meningkatkan kin- erja aparat desa, karena jabatan struktural di Kantor Camat Rangsang Pesisir hanya ada Camat dan Sekretaris Camat sedangkan Kasi. Pemerintahan, Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa ( PMD ), Kasi. Strantib dan Kasi. Kesejhtraan Rakyat serta kepala sub bagian lainnya belum lengkap. Ini salah satu faktor yang membuat pelaksanaan pemer- intahan yang struktur birokrasinya tidak berjalan dengan optimal. Walau pun Camat Rangsang Pesisir sudah menerapkan system struktur birokrasi sesuai dengan ketentuan. Dengan ini diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepuauan Meranti supaya dapat mengisi jabatan-jabatan struktural di Kantor Camat Rangsang Pesisir yang masih kosong karena ini menghambat tugas pokok, fungsi dan wewenang camat dalam melaksanakan pembinaan serta peran camat dalam menin- gkatkan kinerja aparatur desa di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

## SIMPULAN
Camat  telah melaksanakan  perannya dalam  memberikan dorongan atau motivasi kepada aparatur desa pada setiap kesempa- tan walau pun tidak terjadwal dan sistematis baik pada setiap kali pertemuan di Kantor Camat Rangsang Pesisir maupun sewaktu- waktu berkunjung di desa-desa dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, baik dalam hal pembinaan moral aparatur desa, pembinaan administrasi desa, pembi- naan dalam pedoman penyusunan  peraturan desa dan Peraturan Kepala desa, Pembinaan pengelolaan keuangan desa dan Pembangu- nan desa. Terhadap pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang dilakukan Camat Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan kinerja aparatur desa mangalami hambatan-hambatan yaitu seb- agai berikut: (1) Kualitas sumberdaya apara- tur yang dimiliki aparatur pemerintah desa pada umumnya masih rendah karena keban- yakan perangkat desa terakhir sebatas SMA, SLTP bahkan ada yang tamat SD (2) belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa. (3) Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada  kurangnya singkro- nisasi antara output (hasil/keluaran) imple- mentasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari ke- bijakan. (4) Sarana dan prasarana penunjang oprasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain menggangu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya meng- hambat pencapaian tujuan, tugas dan peker- jaan.

## DAFTAR RUJUKAN
Edward, George C. 1980. Implementing Pu- blic Policy. Washington, Congressio- nal Quarterly Inc.

## Aminnullah, Peran Camat dalam Meningkatkan Kinerja

## 140
Leo. Agustino., 2008, Dasar-Dasar Kebi- jakan Publik. CV. Alfabeta. Bandung.
Nurcholis,Hanif.,  2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Erlangga, Jakarta.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 2, Januari 2015: 133-140