Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 1 Juni 2020 E-ISSN: 2580-5134 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PERAWAT DALAM PEMBERIAN OBAT-OBATAN LABEL MERAH PADA PRAKTIK
KEPERAWATAN MANDIRI
(Juridic Analysis Of Authority In Nurse The Provision Of Red Label Drugs In The Independent Nursing Practice)
Aris PrioAgus Santoso, dan Tatina Siska Wardani Universitas Duta Bangsa Surakarta Email: arisprio_santoso@udb.ac.id

## Abstract
Article 30 paragraph (1) of Law No. 38/2014 letter j explains that nurses are  authorized  to  administer  drug  administration  to  clients,  but  the  facts  on  the field  nurses  are  actually  arrested  by  Police    for  providing  pharmaceutical preparations  for  clients. This  shows  that  there  has  been  an  imbalance  between regulations and facts on the ground.
The  problem  in  this  study  is  how  the  nurse's  authority  in  the  service  of giving  red  label  medicines  in  the  practice  of  independent  nursing  and  how  the legal protection of nurses in the practice of independent nursing This  research  method  uses  a  normative  juridical  approach,  with  secondary  data collection, to  prove whether it is  true that nurses are prohibited from giving  red label drugs. The data obtained were analyzed qualitatively.
Based on the results of the study found that nurses have the authority to  administer  all  drugs  including  red  labeled  drugs  except  drugs  that  contain narcotics  and  psychotronics.  Nurses  can  provide  these  drugs  both  in  terms  of limitations  and  not.  In  that  case,  nurses  obtain  preventive  legal  protection  by carrying  out  their  obligations  as  nurses  and  fulfilling  the  rights  of  patients  and not committing unlawful acts.

## Kata kunci: Perawat, Obat Label Merah, Praktik Perawat Independen

## A. Pendahuluan
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan negara  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pancasila  dan  Pembukaan  UUD  (1945). Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  non diskriminatif,  partisipatif,  perlindungan,
dan  berkelanjutan  yang  sangat  penting artinya  bagi  peningkatan  ketahanan  dan daya  saing  bangsa,  pembentukan  sumber daya manusia Indonesia, dan pembangunan nasional.
Dari tinjauan terhadap RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2015-2019 tampak tidak ditemukan secara spesifik dasar pembangunan  kesehatan.  Dalam  RPJMN tersebut  upaya  promotif  dan  preventif masih  kurang  mendapat  penekanan  yang saksama. 1 Hal  ini  membuktikan  bahwa masih lemahnya penguatan upaya kesehatan  masyarakat  sehingga  hak  sehat masyarakat belum mampu diberikan secara maksimal.
Perawat  sebagai  salah  satu  tenaga paramedis  yang  bertugas  memberikan pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat umum.  Tugas  utama  perawat  adalah memberikan  pelayanan  kesehatan  atau memberikan  asuhan  keperawatan  sesuai dengan  keterampilan  dan  keahlian  yang dimilikinya.  Perawat  dalam  memberikan pelayanan  kesehatan  terdapat  beberapa peran.  Pertama,  perawat  memiliki  peran dalam  mengatasi  masalah  yang  dihadapi pasien. Kedua, perawat memiliki tanggung jawab  dalam  memberikan  penyuluhan kepada  pasien/klien.  Ketiga,  perawat
1 Hapsara  HR,  2016, Penguatan  Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat  Bidang  Kesehatan  di  Indonesia , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal.2.
memiliki  peran  dalam  menjamin  dan memantau  kualitas  asuhan  keperawatan. Keempat,  perawat  memiliki  tugas  sebagai peneliti dalam upaya untuk mengembangkan body of knowledge keperawatan. 2
Praktik keperawatan mandiri merupakan  praktik  perawat  perseorangan atau  berkelompok  di  tempat  praktik mandiri  di  luar  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan.  Praktik  Keperawatan  Mandiri diberikan dalam bentuk asuhan keperawatan yang bertujuan untuk memandirikan  klien  yang  membutuhkan bantuan karena ketidaktahuan, ketidakmampuan, dan ketidakmauan memenuhi  kebutuhan  dasar  dan  merawat dirinya. 3 Hadirnya  praktik  keperawatan mandiri  ini,  diharapkan  mampu  mengatasi berbagai  masalah  kesehatan  yang  ada  di masyarakat.  Meskipun  UU  No.38/2014 tentang  Keperawatan  melegalkan  perawat dalam  melakukan  pelayanan  kesehatan perorangan  namun  perawat  harus  tetap berhati-hati  dalam  melakukan  pelayanan kesehatan  karena  pidana  dalam  praktik keperawatan  bisa  terjadi  di  mana  saja  dan kapan  saja  apabila  perawat  telah  lalai, tidak  mengantongi  izin/  lisensi  yang  jelas,
2 Hudi  Purnawan,  2017, Tesis:  Diskresi Tindakan  Peimpahan  Wewenang  Tindakan  Medik dari  Dokter  kepada  Perawat  di  Kotawaringin Timur , Surakarta: UMS, hal. 2.
3 DPP PPNI, 2017, Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri, Jakarta: DPP PPNI, hal.6.
tidak memiliki kompetensi, dan melanggar batas kewenanganya.
Data dari Persatuan Perawat Nasional  Indonesia  mengenai  malpraktik keperawatan  di  Indonesia  pada  tahun 2010-2015 ada sekitar 485 kasus. Dari 485 kasus  malpraktik  tersebut,  357  kasus malpraktik administratif, 82 kasus perawat yang tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang disepakati dan termasuk dalam  malpraktik  sispil,  dan  46  kasus terjadi  akibat  tindakan  medik  tanpa persetujuan  dari  dokter  yang  dilakukan dengan  tidak  hati-hati  dan  menyebabkan luka  serta  kecacatan  kepada  pasien  atau tergolong  dalam  malpraktik  kriminal dengan unsur kelalaian. 4
Pasal  30  ayat  (1)  UU  No.  38/2014 huruf  j mejelaskan  bahwa  perawat berwenang  melakukan  penatalaksanaan pemberian obat kepada klien, namun fakta di  lapangan  perawat  justru  ditangkap  oleh aparat penegak hukum karena memberikan sediaan  farmasi  bagi  klien.  Berkaca  dari maraknya pelanggaran hukum yang dilakukan  oleh  perawat  dalam  praktik mandiri,  sebagai  salah  satu  contoh  yang dilakukan  oleh  Perawat  Harsono  Eko Saputro  di  Banyuwangi  di  penghujung akhir  tahun  2017  yang  tertangkap  basah
4 Mike  Asmaria,  2016, Tesis:  Persepsi  Perawat Tentang  Tanggung  Jawab  dalam  Pelimpahan Kewenangan  Dokter  Kepada  Perawat  di  Ruang Rawat  Inap  Non  Bedah  Penyakit  Dalam  RSUP. DR.  M.  Djamil  Padang ,  Padang:  Universitas Andalas, hal. 6.
apparat  penegak  hukum  karena  tidak mengantongi SIPP dan mengedarkan obat- obatan  label  merah  tanpa  izin.  Dalam putusannya, majelis hakim Purnomo Amin Tjahjo,  menyatakan  terdakwa  Harsono Eko  Saputro  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  tanpa  izin,  mengedarkan  sediaan farmasi, dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki  izin  edar  sebagaimana  dalam Pasal 196-198 jo UU No.36/2009. Harsono divonis  penjara  selama  tiga  bulan  dan denda  sejumlah  satu  juta  rupiah  dengan ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak dibayar  diganti  kurungan  selama  dua bulan. 5
Berdasarkan   uraian di atas bahwa sangat  dibutuhkan  standar  kewenangan perawat      dalam      pemberian  obat-obatan label  merah,  terutama  terhadap  praktik keperawatan  mandiri  sehingga  diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam  pelayanan      kesehatan      yang  di lakukan perawat. Oleh   karena itu, peneliti tertarik    untuk  meniliti  dan  mengambil judul “Analisis  Yuridis  Kewenangan Perawat dalam Pemberian Obat- Obatan  Label  Merah  pada  Praktik Keperawatan Mandiri” .
5 Destur,  2019, Perawat  Praktik  Tanpa  SIPP Dipenjara 3 Bulan, diakses dari: https://senyumperawat.com/2019/02/perawat- praktik-tanpa-sipp-dipenjara-3-bulan-tahun- lalu.html (Tanggal 7 Februari 2019).

## B. Metode Penelitian
Metode
pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  suatu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan dengan  penelitian  ini.  Pendekatan  ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan,  yakni  dengan  mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan  dokumen  lain  yang  berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis, agar  supaya  data  yang  terkumpul  dapat digambarkan  dan  analisis  sesuai  dengan pokok permasalahan penelitian.
Bentuk Penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan agar mendapatkan gambaran kewenangan perawat  dalam  obat-obatan  label  merah pada praktik keperawatan mandiri.
Data yang digunakan dalam penelitian  ini  bersumber  pada  data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen  terkait  berupa  literatur baik  dari  buku,  naskah  ilmiah,  laporan penelitian,  artikel,  website  dan  lain-lain
yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kulitatif, yaitu metode yang lebih menekankan  pada  aspek  pemahaman secara  mendalam  terhadap  suatu  masalah dari  pada  melihat  permasalahan  untuk penelitian  generalisasi.  Adapun  analisis kualitatif  dalam  penelitian  ini  digunakan untuk  menjawab  permasalahan  bagaimana kewenangan  perawat  dalam  obat-obatan label  merah  pada  praktik  keperawatan mandiri  dan  bagaimana  perlindungan hukum bagi perawat pada praktik keperawatan mandiri.
C. Kewenangan Perawat
dalam
Pemberian Obat-Obatan Label
Merah  pada  Praktik  Keperawatan Mandiri
1. Analisis  UU  No.  36  tahun  2009 tentang Kesehatan
Pasal 196 berbunyi bahwa:
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan  farmasi dan/atau alat kesehatan yang  tidak  memenuhi  standar  dan/atau persyaratan  keamanan,  khasiat  atau kemanfaatan,  dan  mutu  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  98  ayat  (2)  dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00
(satu miliar
rupiah)”.
Jika  dikaitkan  dengan  Pasal  98    ayat (2) yang berbunyi:
“Setiap  orang  yang  tidak  memiliki keahlian  dan  kewenangan  dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,  mempromosikan,  dan mengedarkan  obat  dan  bahan  yang berkhasiat obat”.
Maka  bisa  diperoleh  kesimpulan bahwa  dalam  Pendidikan  baik  S1  maupun D3  keperawatan,  perawat  diajarkan  ilmu farmakologi dan  farmakoterapi yang menjadi  salah  satu  mata  kuliah,  sehingga sudah jelas dalam hal ini perawat memiliki keahlian dalam bidang obat-obatan meskipun  tidak  sespesifik  ahli  farmasi, jadi  secara  langsung  dapat  dimaknai bahwa perawat juga berwenang melakukan hal  tersebut  di  atas,  karena  perawat  sudah dibekali  dengan  pendidikan  ini  dan  tidak ada  yang  melarang  perawat  menggunakan ilmu  ini  dalam  melaksanakan  pelayanan kesehatan.
Kemudian  jika  dikaitkan  dengan Pasal 98  ayat (3) yang berbunyi:
“Ketentuan  mengenai  pengadaan, penyimpanan,  pengolahan,  promosi, pengedaran  sediaan  farmasi  dan  alat kesehatan  harus  memenuhi  standar mutu pelayanan farmasi yang
ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah ”.
Pada  Peraturan  Pemerintah  No.  51
tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian:
1) Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:
“Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan  termasuk  pengendalian mutu  Sediaan  Farmasi,  pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi  atau  penyaluranan  obat, pengelolaan  obat,  pelayanan  obat  atas resep  dokter,  pelayanan  informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional”.
2) Pasal 2 Ayat (2) berbunyi bahwa:
“Pekerjaan  Kefarmasian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan  oleh tenaga  kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu”.
Tenaga  Kesehatan  menurut  Pasal 11  UU  No.  36  tahun  2014  adalah  tenaga medis,  tenaga  psikologi  klinis, tenaga keperawatan ,  tenaga  kebidanan,  tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga  kesehatan  lingkungan,  tenaga  gizi, tenaga keterapian fisik,  tenaga keteknisian medis,  tenaga  teknik  biomedika,  tenaga kesehatan tradisional, dan, tenaga kesehatan lain.
Dari  uraian  tersebut  di  atas,  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  perawat  yang
termasuk  bagian  dari  tenaga  kesehatan, memiliki  keahlian  dan  kewenangan  dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan,  dan  mengedarkan  obat dan bahan yang berkhasiat obat. Pasal 197 berbunyi bahwa:
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan  yang  tidak  memiliki  izin edar  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  106  ayat  (1)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  15  (lima belas)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp1.500.000.000,00  (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. Jika dikaitkan dengan Pasal 106 ayat (1) berbunyi bahwa:
“Sediaan  farmasi  dan  alat  kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.
Dalam  hal  ini  golongan  obat  label merah  (label  K)  pastinya  sudah  memiliki izin  edar.  Terbukti    sudah  banyak  di pasarkan  di  apotek-apotek  untuk  diperjual belikan.  Diperkuat  dengan    Pasal  2 Permenkes    No.  919/Menkes/Per/IX/1993 tentang Kriteria Obat yang dapat Diserahkan Tanpa Resep, di antaranya:
1) Tidak dikontraindikasikan untuk
penggunaan  pada  wanita  hamil,  anak
di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun;
2) Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud  tidak  memberikan  risiko pada kelanjutan penyakit;
3) Penggunaanya  tidak  memerlukan  cara dan/atau  alat  khusus  yang  dilakukan oleh tenaga kesehatan;
4) Penggunaanya diperlukan untuk penyakit  yang  prevalensinya  tinggi  di Indonesia;
5) Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatanya sendiri.
Sedangkan  obat  yang  hanya  boleh diberikan dokter adalah obat yang mengandung  narkotika  dan  psikotropika. Sebagaimana  Pasal  102  Ayat  (1)  UU No.36  tahun  2009  tentang  Kesehatan berbunyi bahwa:
“Penggunaan  sediaan  farmasi  yang berupa  narkotika  dan  psikotropika hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan resep  dokter  atau  dokter  gigi  dan dilarang  untuk  disalahgunakan”. Sehingga  dapat  dimaknai  bahwa selain  narkotika  dan  psikotropika, golongan  obat  label  merah  dapat diberikan  oleh  tenaga  kesehatan selain dokter dan dokter gigi.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  golongan  obat  label merah  (label  K)  yang  diperjual  belikan  di apotek  adalah  obat-obatan  yang  telah
memiliki  izin  edar.  Analoginya  bahwa, kalau  obat-obatan  tersebut  tidak  memiliki izin edar, pasti petugas apotik tidak berani memperjualbelikannya, sehingga pada dasarnya  golongan obat  label  merah dapat diberikan  oleh  siapa  saja  yang  memiliki keahlian  dan  kewenangan  dalam  hal  itu. namun  hal  itu  dipersempit  dengan  pasal 102  ayat  (1)  UU  No.36/2009,  bahwa khusus  obat  yang  mengandung  narkotika dan  psikotropika  hanya  dapat  diberikan dengan resep dokter.
Citicoline, Captropil, dan Licodipine  misalnya,  memang  merupakan golongan obat label merah (label K), akan tetapi dalam kandungan obat tersebut tidak mengandung  narkotika  dan  psikotropika, sehingga  tidak  hanya  perawat,  petugas farmasipun  memiliki  kewenangan  dalam megedarkanya karena obat-obatan tersebut dimaksudkan untuk penyakit yg prevalinsinya  tinggi  di  Indonesia  (Pasal  2
Permenkes
No.
919/Menkes/Per/IX/1993).  Penyakit  yang prevalensinya  tinggi  yang  banyak  muncul di  masyarakat  antara  lain,  hipertensi, stroke, dan diabetes . Hal ini membuktikan bahwa perawat boleh memberikan golongan  obat  label  merah  (label  K) kepada  pasien,  asalkan  obat  tersebut  tidak mengandung narkotika dan psikotropika.
Pasal 198 berbunyi bahwa:
“Setiap  orang  yang  tidak  memiliki keahlian  dan  kewenangan  untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 108  dipidana  dengan  pidana  denda paling  banyak  Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
Jika  dikatikan  dengan  Pasal  108 Ayat (1) berbunyi bahwa:
“Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan  termasuk  pengendalian mutu  sediaan  farmasi,  pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian  obat,  pelayanan  obat atas resep dokter, pelayanan informasi  obat  serta  pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian  dan  kewenangan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Artinya  perawat  dalam  hal  ini  boleh melakukan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,  pengadaan,  penyimpanan dan  pendistribusian  obat,  pelayanan  obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta  pengembangan  obat,  bahan  obat  dan obat  tradisional,  karena  perawat  termasuk tenaga kesehatan (Pasal 11 UU
No.36/2014).  Diperkuat  kembali  pada pasal  2  Ayat  (2)  PP  No.51/2009,  bahwa,
Pekerjaan Kefarmasian (pengadaan,

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 1 Juni 2020
produksi,  distribusi  atau  penyaluran,  dan
pelayanan sediaan farmasi) harus dilakukan  oleh tenaga  kesehatan yang mempunyai  keahlian  dan  kewenangan untuk itu.
Dari  seluruh  uraian  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  perawat  memiliki kewenangan  dalam  melakukan  pekerjaan kefarmasian,  di  antaranya;  melakukan pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi,  sehingga  perawat  tidak  bisa  di jerat dengan pasal berikut apabila memberikan obat golongan merah.
2. Analisis UU No. 38 tahun 2014 tentang
Keperawatan
Pasal 30 Ayat (1)  berbunyi bahwa:
Dalam  menjalankan  tugas  sebagai pemberi  Asuhan  Keperawatan  di  bidang upaya  kesehatan  perorangan,  Perawat berwenang:
1) melakukan  pengkajian  Keperawatan secara holistik;
2) menetapkan diagnosis Keperawatan;
3) merencanakan tindakan Keperawatan;
4) melaksanakan tindakan Keperawatan;
5) mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan;
6) melakukan rujukan;
7) memberikan  tindakan  pada  keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi;
8) memberikan  konsultasi  Keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter;
9) melakukan  penyuluhan  kesehatan  dan konseling; dan
10) melakukan penatalaksanaan pemberian  obat  kepada  Klien  sesuai dengan  resep  tenaga  medis  atau  obat bebas dan obat bebas terbatas”.
Dalam  penjelasan  Pasal  30  Ayat  (1), yang  dimaksud  dengan  “obat  bebas terbatas” adalah obat yang berlogo bulatan berwarna  biru  yang  dapat  diperoleh  tanpa resep dokter.
Pasal  30  Ayat  (1)  huruf  j  secara singkat dapat dideskripsikan bahwa, perawat dapat  melakukan pemberian obat baik  sesui  dengan  resep  dokter  maupun tanpa  resep  dokter.  Dalam  pasal  di  atas juga tidak membunyikan bahwa obat label merah/obat terbatas tidak dapat diberikan  oleh  perawat,  sehingga  asas Nullum  Delictum  Nulla  Poena  Sine Praevia  Lege  Poenali dapat  dimanfaatkan sebagai  celah  hukum  dalam  kasus  di  atas. Sedangkan  obat  yang  harus  menggunakan resep  dokter  adalah  obat  yang  memiliki kandungan  narkotika  dan  psikotropika (Pasal 102 UU No.36/2009).
Pasal 33 ayat (4) berbunyi bahwa: Dalam  melaksanakan  tugas  pada keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), Perawat berwenang:
1) Melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak ada tenaga medis;
2) Merujuk  pasien  sesuai  sistem rujukan  dengan  ketentuan  pada sistem rujukan; dan
3) Melakukan  pelayanan  kefarmasian secara  terbatas  dalam  hal  tidak terdapat tenaga kefarmasian.
Maksud  dari  pasal  tersebut  adalah bahwa  perawat  berwenang  melakukan pelayanan  kefarmasian  dalam  hal  tidak adanya  apotek  ataupun  tenaga  medis  di suatu wilayah.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, perawat boleh memberikan  obat  label  merah  (label  K) kecuali  obat-obatan  yang  mengandung narkotika  dan  psikotropika  (obat  yang harus menggunakan resep dokter).

## 1. Perlindungan Hukum Perawat pada Praktik Keperawatan Mandiri
Satjipto Raharjo menyatakan bahwa,  perlindungan  hukum  adalah memberi  pengayoman  terhadap  Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang  lain  dan  perlindungan  itu diberikan  kepada  masyarakat  agar dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang diberikan oleh hukum. 6
6 Satjipto  Rahardjo,  2000 ,  Ilmu  Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 53.
Menurut  Soedikno  Mertokusumo, perlindungan  hukum  adalah  jaminan hak  dan  kewajiban  manusia  dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan manusia. 7
Menurut  Sukendar  dan  Aris  Prio, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 8
a. Perlindungan  hukum  preventif  adalah langkah  atau  cara  yang  dilakukan untuk  mencegah  suatu  kejadian  yang berakibat hukum.
b. Perlindungan  hukum  represif  adalah langkah  atau  cara  yang  dilakukan apabila  suatu  kejadian  yang  berakibat hukum itu telah terjadi.
Langkah perlindungan hukum perawat dalam praktik keperawatan mandiri: 9
a. Upaya Preventif
1) Memenuhi kewajiban perawat (misalnya:  bekerja  sesuai  dengan SPO,  standar  etik,  standar  profesi dan standar pelayanan);
2) Melengkapi  administrasi  dalam praktik keperawatan
mandiri(misalnya:  STR,SIPP,  dan sertifikat keahlian/kompetensi);
7 Soedikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum  (Suatu  Pengantar), Yogyakarta:  Liberty, hal. 9.
8 Sukendar,  dan  Aris  Prio,  2019, Tindak Pidana  dalam  Praktik  Keperawatan  Mandiri (Perlindungan  Hukum  bagi  Perawat  dan  Pasien), Yogyakarta: Nuha Medika, hal. 82-83.
9 Aris  Prio  Agus  Santoso,  2019, Etika Profesi  Keperawatan  dan  Hukum  Kesehatan, Jakarta: Trans Info Media, hal. 112.
3) Memenuhi hak pasien;
4) Melakukan kolaborasi seprofesional mungkin dengan tenaga  kesehatan  lain  dan  tenaga medis;
5) Menghindari pelanggaran etik.

## b. Upaya Represif
1) Melakukan  mediasi  dengan  pasien (yang  dalam  hal  ini  bisa  diwakili oleh mediator);
2) Memberikan  ganti rugi  atau jaminan kepada pasien apabila pasien merasa dirugikan setelah diberikan
pelayanan.
Sebagaimana  Pasal  36  huruf  a  UU No.  38/2014  tentang  Keperawatan  yang berbunyi:
“Perawat dalam melaksanakan Praktik
Keperawatan berhak
memperoleh pelindungan hukum sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai dengan  standar  pelayanan,  standar profesi,  standar  prosedur  operasional, dan  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan”.
Kemudian  pada  Pasal  29  UU  No. 36/2009 tentang Kesehatan yang berbunyi:
“Dalam hal tenaga kesehatan melakukan kelalaian, dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan secara mediasi”.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan  bahwa,  perawat  memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan
Peraturan  Perundang-undangan,  sehingga jika perawat tersebut tidak melaksanakanya  sesuai  yang  ditentukan maka dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Terkait masalah pemberian obat-obatan label merah, perawat  juga  memperoleh  perlindungan hukum  karena  tidak  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan, justru malah diberikan kewenangan secara atribusi.

## D. Kesimpulan
Setelah meneliti mengenai kewenangan  perawat  dalam  pemberian obat-obatan  label  merah  pada  praktik keperawatan mandiri, dapat ditarik beberapa  kesimpulan,  antara  lain  sebagai berikut:
1. Perawat  memiliki  kewenangan  dalam pemberian semua obat-obatan termasuk obat  label  merah  kecuali  obat-obatan yang mengandung narkotika dan psikotronika. Perawat dapat memberikan  obat-obatan  tersebut  baik dalam hal keterbatasan maupun tidak.
2. Perlindungan hukum bagi perawat yaitu dengan  melaksanakan  kewajibannya sebagai perawat dan memenuhi hak-hak pasien serta tidak melakukan perbuatan melawan  hukum.  Hal  ini  merupakan upaya  perlindungan  secara  preventif yang bisa dilakukan oleh perawat.

## Reference
Aris  Prio  Agus  Santoso, Etika  Profesi Keperawatan dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Trans Info Media. 2019 DPP PPNI, Pedoman Praktik Keperawatan  Mandiri, Jakarta:  DPP PPNI, 2017
Hapsara HR, Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat  Bidang  Kesehatan  di
Indonesia , Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2016
Hudi  Purnawan, Tesis:  Diskresi  Tindakan Peimpahan  Wewenang  Tindakan Medik  dari  Dokter  kepada  Perawat di  Kotawaringin  Timur ,  Surakarta:
UMS. 2017
Mike  Asmaria, Tesis:  Persepsi  Perawat Tentang  Tanggung  Jawab  dalam Pelimpahan  Kewenangan  Dokter Kepada  Perawat  di  Ruang  Rawat Inap  Non  Bedah  Penyakit  Dalam RSUP.  DR.  M.  Djamil  Padang , Padang: Universitas Andalas.2016
Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000
Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum
(Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty. 1991
Sukendar,  dan  Aris  Prio, Tindak  Pidana dalam Praktik Keperawatan Mandiri (Perlindungan  Hukum  bagi  Perawat dan  Pasien), Yogyakarta:  Nuha Medika. 2019
Destur, Perawat  Praktik  Tanpa  SIPP Dipenjara  3  Bulan, diakses  dari: https://senyumperawat.com/2019/02/ perawat-praktik-tanpa-sipp- dipenjara-3-bulan-tahun-lalu.html (Tanggal 7 Februari 2019).
Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 .
Republik Indonesia, 1945.
Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009
Tentang Kesehatan. Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang  No.  36  Tahun  2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Republik Indonesia, 2014.
Undang-Undang  No.  38  Tahun  2014
Tentang Keperawatan. Republik
Indonesia, 2014.
Peraturan  Pemerintah  No.  51  tahun  2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
Republik Indonesia, 2009
Peraturan  Menteri  Kesehatan    No.
919/Menkes/Per/IX/1993 Tentang
Kriteria Obat yang dapat Diserahkan  Tanpa  Resep. Republik
Indonesia, 1993.