-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH BERDASARKAN AKTA CACAT HUKUM

## Estiani, Adya Paramita Prabandari
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email:estiani240796@gmail.com

## Abstract
The  notarial  deed  is  made  not  only  to  recall  events  that  have  occurred,  but  is  more  aimed  at  the strength  of  the  evidence,  so  that  it  is  expected  to  provide  legal  certainty  in  determining  their respective rights and obligations in the future. With so many legal events that occur that encourage and sue the public for the importance of the strength of proof of a deed causes the role of a notary public officer must always follow the development of the law to the people who need and maintain the deeds he  made to  always be able to  provide  legal certainty. In practice,  it is not  uncommon to find  the  notary  public  negligent  or  make  mistakes  in  making  the  deed,  such  as  mistakes  in  the inclusion  of  the  identities  of  the  parties,  the  inclusion  of  the  contents of  the  contents  in  the  deed. This is what makes the writer interested to study further about the Juridical Review of the Issuance of Land Rights Certificates based on Legal Defects.

## Keywords: certificate; land rights; legal defects

## Abstrak
Akta  notaris  dibuat  tidak  hanya  sekedar  untuk   mengingat  kembali  peristiwa-peristiwa  yang telah   terjadi,   tetapi   lebih   ditujukan   untuk kepentingan  kekuatan     pembuktiannya,  sehingga diharapkan  akan  memberikan   kepastian   hukum   dalam    menentukan   hak   dan   kewajiban masing-masing  di  kemudian  hari.  Dengan  banyaknya  peristiwa-peristiwa hukum  yang  terjadi sehingga  mendorong   dan    menuntut   masyarakat    akan  pentingnya    kekuatan   pembuktian    suatu akta  menyebabkan  peranan  notaris sebagai pejabat umum  harus selalu  mengikuti perkembangan hukum kepada  masyarakat  yang   membutuhkan   dan   menjaga  akta-akta  yang  dibuatnya untuk selalu  dapat    memberikan    kepastian    hukum.  Di  dalam  praktek,  tidak  jarang  menjumpai  notaris lalai  atau  melakukan  kesalahan  di  dalam  pembuatan  akta,  seperti  halnya  salah  di  dalam pencantuman  identitas  para  pihak,  kesalahan  pencantuman    isi  di  dalam  akta.  Hal  inilah  yang membuat    penulis  tertarik    untuk  mengkaji  lebih  lanjut  mengenai  Tinjauan  Yuridis  Terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Cacat Hukum.
Kata kunci: sertifikat; hak atas tanah; akta cacat hukum

## A. Pendahuluan
Tanah  merupakan  kebutuhan  primer  dimana  menyangkut  kehidupan  orang  banyak  dan merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam  yang  sangat  mendasar  di  dalam  bidang  pembangunan. Pertambahan jumlah penduduk yang semakin lama meningkat, maka kebutuhan tanah di negara ini semakin  sangat  dibutuhkan.  Banyak  penduduk  yang  menggunakan  tanah  sebagai  lahan  tempat
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
tinggal  mereka, atau bahkan untuk berinvestasi. Semakin kompleksnya  manfaat penggunaan tanah itu sendiri, maka rentan untuk timbul suatu problematika atau konflik didalamnya.
Kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam hukum pertanahan harus tersedia  perangkat  hukum  pertanahan  yang  tertulis,  lengkap  dan  jelas  yang  mengatur  tentang pendaftaran  tanah.  Berdasar  ketentuan  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c  UUPA  (Susanto,  1997).  yaitu sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang “kuat”, yang berarti: harus dianggap yang benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan alat bukti  yang  lain.  Selain  itu, surat-surat tanda bukti  hak  juga  berlaku  sebagai alat pembuktian  yang kuat.  Hal  ini  berarti  bahwa keterangan-keterangan  yang  tercantum  di  dalamnya  sebagai  keterangan  yang  benar,  selama  dan sepanjang  tidak  ada  alat  pembuktian  yang  lain  yang  membuktikan  sebaliknya  dalam  suatu persidangan. Pengadilan dalam  hal  ini  yang akan memutuskan alat pembuktian  yang  benar.  Masih adanya  peluang  para  pihak  mengadakan  tuntutan  hukum  terhadap  pemegang  sertipikat  hak  atas tanah, dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah tidaklah mutlak (Susanto, 2014).
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengatur  dengan  tegas, bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Prinsip  dari  negara  hukum  adalah  menjamin  kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan  perlindungan  hukum  menuntut  adanya  alat  bukti  yang  menentukan  dengan  jelas  hak  dan kewajiban  orang  atau  badan  hukum  sebagai  subjek  hukum  di  dalam  masyarakat.(Asshiddiqie  & Safaat, 2006)
Keamanan  serta  perlindungan  hukum  di  dalam  kepemilikan  hak  atas  tanah  didapat  melalui pembuatan  akta  notaris  terlebih  dahulu  untuk  selanjutnya  melakukan  beberapa  tahapan  proses dalam  meperoleh  akta.  Akta    notaris    dibuat    tidak    hanya    sekedar    untuk    mengingat    kembali peristiwa-peristiwa    yang   telah   terjadi,   tetapi   lebih   ditujukan   untuk kepentingan     kekuatan pembuktiannya,          sehingga          diharapkan          akan  memberikan      kepastian      hukum      dalam menentukan   hak   dan   kewajiban masing-masing  di  kemudian  hari. Hal  ini  juga  dikarenakan masyarakat    semakin      menyadari     pentingnya      perjanjian-perjanjia  atau  hubungan  hukum  yang dibuat oleh para pihak dituangkan dalam  akta otentik dengan  tujuan  untuk  menjamin  kepastian hukum  dan  dapat  digunakan sebagai alat bukti yang sempurna (Irmawati, 2019)
Atas hal tersebut, akta autentik tersebut dijadikan dasar hukum dalam bertindak oleh sebagian masyarakat  yang  sudah  mengerti  maupun  yang  belum  mengerti  menyangkut  kebenaran sesungguhnya,  masyarakat  menggunakan  fungsi  akta  notaris  tersebut  sebagai  dalil  hukum  untuk bertindak curang, telah menjerat profesi notaris ke arah pembenaran terhadap beberapa kebohongan tersebut.  Terdapat  kesalahan  dan  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  notaris  lebih  disebabkan  faktor
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
kurangnya kemahiran dari notaris itu sendiri seperti adanya pencantuman identitas para pihak yang tidak  benar,  baik  yang  terkait  dengan  KTP  atau  pencantuman  nama-nama  ahli  waris  yang  salah yang  berakibat  pada  cacatnya  akta  autentik  yang  dibuatnya.  Sehingga  kecacatan  hukum  yang terdapat  di  dalam  akta  tersebut  akan  mempengaruhi  terhadap  penerbitan  sertifikat  hak  atas  tanah pada nantinya.
Penulisan  ini  akan  membahas  mengenai tinjauan  yuridis  terhadap  penerbitan  sertifikat atas  akta  cacat  hukum dengan  menggunakan  beberapa  teori,  seperti  teori  kepastian  hukum. Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  kepastian  hukum  merupakan  sebuah  jaminan  bahwa  hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik dan benar. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa,  sehingga  aturan-aturan  itu  memiliki  aspek  yuridis  yang  dapat  menjamin  adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai  suatu peraturan yang harus ditaati. Sehingga masyarakat mempunyai pegang dan acuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
Selain teori kepastian hukum, penulis juga menggunakan teori Perlindungan Hukum. Dimana menurut  Satjipto  Raharjo  perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut  diberikan  kepada  masyarakat  agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Soekanto, 2006). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diteliti yaitu:
1) Apa akibat hukum dari akta yang cacat hukum di dalam pembuatannya?
2) Bagaimana akibat hukum sertifikat hak atas tanah  dan penyelesaiannya   terhadap akta autentik notaris yang cacat hukum tersebut?
Berdasarkan penelusuran, terdapat penelitian yang memiliki relevansi dengan jurnal ini yaitu pertama ,  penelitian  Diah  Irmawati  (Tinjauan  Yuridis  Akta  Notaris  Yang  Isinya  Diingkari  Oleh Para Pihak) (Irmawati, 2019) : yang pada intinya berisi Akibat hukum bagi para pihak yang ingkar terhadap isi dari akta notaris yang telah dikeluarkan salinannya adalah para pihak dapat dikenakan pasal  264  dan  266  KUHP  dengan  ancaman  hukuman  7  (tujuh)  tahun  penjara,  karena  memberikan dan  memasukkan  keterangan  palsu  di  dalam  akta  otentik  dan  kedudukan  hukum  menjadi  batal  di hukum. Perbedaan dengan penelitian daripada penulis adalah penulis  lebih  menitikberatkan akibat hukum  dan  penyelesaian  terhadap  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  terbit  setelah  adanya  akta  cacat hukum. Kedua, Penelitian Ida Ayu, Made Subawa, dan Gde Made (Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadp  yang  Mengalami  Cacat  Fisik),  (Susanto,  2014) Jurnal  Ilmiah  Prodi  Magister Kenotariatan, Vol. 1, (No.1),2016 : yang isinya adalah penghadap yang memiliki kondisi cacat dapat melakukan  otentifikasi  terhadap  notaris  dengan  syarat  akta  yang  dibuat  memenuhi  syarat  sahnya perjanjian  yang tercantum di dalam Pasal 1320  KUHPerdata dan Pasal 1868  KUHPerdata tentang
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702 akta autentik (Susanto, 2014). Perbedaannya adalah penulis mengedepankan akibat hukum terhadap akta  yang  cacat  hukum  dan  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  terbit  setelah  adanya  pengesahan  akta Ketiga, Penelitian  Bronto  Susanto,  (Kepastian  Hukum  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997), DIH  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.  10,  No.  20,  2014: yang  isinya  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  terbit  berdasarkan  PP  No.  24  Tahun  1997  merupakan surat  tanda  bukti  hak  yang  kuat  tetapi  tidak  mutlak.  Bahwa  pemegang  sertifikat  hak  atas  tanah dijamin  kepastian  hukum  bagi  pemiliknya  atau  “kuat”  sepanjang:  1)  diterbitkan  atas  nama  yang berhak, 2) hak atas tanahnya diperoleh dengan itikad baik, 3) dikuasai secara fisik, dan 4) tidak ada yang membuktikan sebaliknya (Susanto, 2014). Perbedaannya adalah penulis dalam hal ini melihat akibat  hukumnyadari  sertifikat  yang  terbit  berdasarkan  akta  cacat  hukum  dan  penyelesaiannya (Susanto, 2014).

## B. Pembahasan
1. Akibat Hukum Terhadap Akta Cacat Hukum

## 1.1 Tinjauan Hak Atas Tanah
Secara yuridis pengertian tanah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA),  yang berbunyi sebagai berikut : “Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi  di  bawahnya  serta  berada  di  bawah  air” .  (Undang-Undang  Republik  Indonesian  Nomor  5 Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  1960)  Sedangkan  dalam  penjelasan Pasal  1  ayat  (4)  UUPA  tersebut  diatas,  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  tanah  adalah permukaan  bumi.  Sedangkan  pengertian hak  atas  tanah  adalah  hak  yang  memberi  wewenang kepada  pemegang  haknya  untuk  mempergunakan  dan  atau  mengambil  manfaat  dari  tanah  yang menjadi haknya.
Berdasarkan  International Journal  On  Human  Rights yang  ditulis  oleh  Jeremie  Gilbert, menerangkan bahwa (Gilbert, 2013):
“ In  turn,  this  has  created  several  land  rights  movements  claiming  the  recognition  and affirmation  of  the fundamental  right to  lands.  The  claim  that  land  rights  are  human  rights has been a common denominator to movements based in India, South Africa, Brazil, Mexico, Malaysia, Indonesia,  the  Philippines,  and  many  other  countries  throughout  the  world.  For these land rights movements, the articulation of a right to land is perceived as a way to push for the protection and the promotion of a key social issue: the recognition that local people do  have  a  right  to  use,  own  and  control  the  developments  undertaken  on  their  own  lands. Land  rights  are  not  only  directly  impacting  individual  property  rights,  but  are  also  at  the heart of social justice.”
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Sejalan  dengan  Pasal  4  ayat  (1)  UUPA  tersebut,  Jeremie  Gilbert  berpendapat  masyarakat lokal  memiliki  hak  untuk  menggunakan,  memiliki  hak  untuk  menggunakan,  memiliki  di  tanah mereka sendiri. Pasal 4 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa hak atas tanah dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan- badan  hukum.  Pihak-pihak  yang  dapat  menjadi  pemegang  hak  atas  tanah  adalah  sebagai  berikut (Santoso, 2017)
a. Perseorangan yang berasal dari warga  negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
b. Beberapa  orang  secara  bersama-sama,  yaitu:  (i)  Beberapa  orang  secara  bersama-sama  yang mempunyai  hubungan  darah  yaitu  hak  atas  tanah  yang  dipunyai  oleh  ahli  waris  yang  jumlah orangnya lebih dari satu orang; (ii) Beberapa orang secara bersama-sama yang tidak mempunyai hubungan darah yaitu hak atas tanah yang dipunyai oleh seluruh pemilik satuan rumah susun;
c. Badan-badan  hukum,  yaitu:  Badan  hukum  publik;  Badan  hukum  privat;  Badan  hukum  yang didirikan  menurut  hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di  Indonesia;  dan  Badan  hukum  asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
Kewenangan pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA,  yaitu  pemegang  hak  atas  tanah  mempunyai  wewenang  menggunakan  tanah  yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk  kepentingan  yang  langsung  berhubungan  dengan  penggunaan  tanah  itu  dalam  batas-batas menurut  UUPA  dan  peraturan-peraturan  hukum  yang  lebih  tinggi.  Menurut  Soedikno Mertokusumo,  wewenang  yang  dipunyai  oleh  pemegang  hak  atas  tanah  terhadap  tanahnya  dibagi menjadi  dua  yaitu  (Santoso,  2017).  a)Wewenang  umum:  Menggunakan  tanah  yang  bersangkutan, demikian  pula  tubuh  bumi  dan  air  serta  ruang  yang  ada  di  atasnya  sekadar  diperlukan  untuk kepentingan  yang  langsung  berhubungan dengan  penggunaan  tanah  itu dalam  batas-batas  menurut UUPA  dan  peraturan-peraturan  hukum  lain  yang  lebih  tinggi.  Pemegang  hak  atas  tanah  berhak menggunakan  dengan  memperhatikan  ketentuan  yang  sudah  diatur.  b)  Wewenang  khusus: Pemegang  hak  atas  tanah  mempunyai  wewenang  untuk  menggunakan  tanahnya  sesuai  dengan macam  hak  atas  tanahnya,  misalnya  wewenang  pada  hak  milik  adalah  dapat  untuk  kepentingan pertanian dan/atau mendirikan bangunan.
Dalam rangka  memberi kepastian hukum  bagi setiap warga Negara yang memiliki hak atas tanah,  sudah  seharusnya  pemegang  hak    atas  tanah  mendaftarkan  terlebih  dahulu  kepada  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN).  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah,  bahwa  pengertian  pendaftaran  tanah  menurut  Pasal  1  angka  (1)  adalah rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  secara  terus  menerus,  berkesinambungan  dan
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
teratur,  meliputi  pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan,  dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data fisik  dan  data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan- satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak nya bagi bidang-bidang tanah yang sudah  ada  haknya  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  serta  hak-hak  tertentu  yang membebaninya.(Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 1997)

## 1.2 Tinjauan Akta Autentik
Menurut  pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  pengertian  akta  adalah,  suatu akta  yang  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan pegawai/pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat.(Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata,  n.d.)  Akta  autentik  juga  diatur  di  dalam  Pasal  165  HIR  yang  bersamaan bunyinya dengan Pasal 285 Rbg:
“Akta  autentik  adalah  suatu  akta  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat  yang  diberi wewenang  untuk  itu,  merupakan  bukti  yang  lengkap  antara  para  pihak  dari  para  ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu  berhubungan  langsung  dengan  perihal  pada  akta  itu”(Herzien  Inlandsch  Reglement (HIR), n.d.)
Bahwa  berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  kita  ketahui  bahwa  suatu  akta  baru  dapat dikatakan  autentik  bila  mengandung  3  unsur  utama,  yaitu:  (1)  Jika  akta  itu  dibuat  dalam  bentuk yang  ditentukan  oleh  undang-undang;  (2)  Jika  akta  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pegawai/pejabat umum;  dan  (3)  Jika  pegawai/pejabat  umum  itu  berkuasa/berwenang  untuk  membuatnya  di  tempat dimana akta itu dibuat (Soerodjo, 2003). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No 30 Tahun 2004 memberikan ketentuan mengenai tugas notaris, yaitu sebagai berikut:
“Notaris adalah pejabat umum  yang satu-satunya berwenang  untuk  membuat  akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum  atau  oleh  yang  berkepentingan  dikehendaki  untuk  dinyatakan  dalam  suatu  akta autentik,  menjamin  kepastian  tanggalnya,  menyimpan  aktanya  dan  memberikan  grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.
Bunyi  Pasal  1  UUJN  dapatlah  disimpulkan  bahwa  notaris  berkewajiban  mengkonstantir maksud  dari  para  pihak  dan  membacakan  kepada  para  pihak  tentang  isi  dari  akta  tersebut. Pernyataan  atau  keterangan  para  pihak  tersebut  kemudian  dituangkan  dalam  akta  notaris  (Adjie, 2008).
Peran  notaris  disini  adalah  menjamin  mengenai  maksud  dan    tujuan  dari  para  pihak  yang akan  dituangkan  kehendaknya  di  dalam  akta  tersebut.  Notaris  dalam  profesinya,  sesungguhnya merupakan  institusi  yang  dengan  akta-aktanya  menimbulkan  alat-alat  pembuktian  tertulis  dan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
mempunyai  fakta autentik. Alat pembuktian itu tidak semata-mata tergantung pada hukum  materiil yang kita pakai untuk diterapkan kepada kita, karena yang penting ialah bahwa alat pembuktian itu dapat  membuktikan  dengan  sah  dan  kuat  tentang  suatu  peristiwa  hukum,  sehingga  menimbulkan lebih  banyak  kepastian  hukum.  Disinilah  letak  arti  pentingnya  dari  profesi  notaris,  bahwa  notaris berdasarkan  undang-undang  diberi  wewenang  menciptakan  alat  pembuktian  yang  mutlak,  dalam pengertian bahwa apa yang tersebut di dalam akta autentik itu dianggap benar.
Bentuk dan Jenis Akta Notaris sendiri terbagi menjadi 2 bentuk yaitu (Tri Jata Ayu, 2017): 1) Akta yang dibuat oleh (door) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (ambtelijakten) : Yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang  dilihat atau disaksikan oleh  notaris. Misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu  perseroan  terbatas,  akta  pencatat  budel,  dan  lain-lain,  dan  2)  Akta  yang  dibuat  di  hadapan (ten overstaan) notaris atau yang dinamakan akta partij ( partij akten): Yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris memuat  uraian  dari  apa  yang  diterangkan  atau  diceritakan  oleh  para  pihak  yang  menghadap  ke  notaris, misalnya  perjanjian  kredit,  dan  sebagainya.  Notaris  hanya  menuangkan  maksud  dan  tujuan  para  pihak  ke dalam akta.
Kekuatan Pembuktian Akta Notaris berfungsi sebagai alat bukti oleh karenanya Akta Notaris sebagai alat bukti mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yaitu (Arkiang & T, Y, 2011): a)  Kekuatan  pembuktian  lahiriah  atau  diri  ( Uitwendige  Bewijskracht )  Akta  Notaris  sebagai  akta autentik  dengan  sendirinya  mempunyai  kemampuan  untuk  membuktikan  dirinya  sendiri  sebagai akta autentik. b) Kekuatan pembuktian formil ( formele bewijskracht ). Kekuatan pembuktian formil artinya Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa apa yang dinyatakan dan tercantum dalam akta tersebut merupakan kebenaran yang merupakan uraian kehendak para pihak yang membuatnya. c)  Kekuatan  pembuktian  material  ( materiele  bewijskracht ).  Kekuatan  pembuktian  material  berarti bahwa  isi  dari  akta  itu  dapat  membuktikan  keberadaannya  sebagai  hal  yang  benar  dan  mengikat terhadap  pihak-pihak  yang  terlibat  baik  yang  membuat  atau  menyuruh  membuat  akta  tersebut sebagai bukti terhadap dirinya .
Terdegradasinya kekuatan pembuktian dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan yang tercantum  dalam pasal 1869  KUHPerdata  apabila  salah  satu  faktor  atau  beberapa  faktor  diatas terjadi dan untuk  memiliki kekuatan pembuktian  sebagai akta bawah tangan, akta tersebut harus di tandatangani oleh para pihak, Selain  itu penyebab terdegradasinya kekuatan pembuktian akta  juga bisa  disebabkan  oleh  kesalahan  yang  diperbuat  oleh  notaris  sendiri.  Profesi  notaris  pada  dasarnya dibekali  dengan  pengetahuan  akan  hukum,  akan  tetapi  tidak  terlepas  juga  dari  segala  kekurangan manusia  yang  terkadang  lalai  dalam  menjalankan  tugasnya  sehingga  dalam  membuat  akta,  dapat
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702
menyebabkan  cacat  hukum  baik  secara  formil  maupun  materil  terhadap  akta  yang  dibuat. (Pamantow & Vivien, 2018)
Adapun  syarat– syarat formil  dan  materil  dalam  pembuatan  akta  autentik  adalah  sebagai berikut (Purwaningsih & Endang, 2015):
NO. SYARAT FORMIL SYARAT MATERIL 1 Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang Berisi  keterangan  kesepakatan  para pihak 2 Dihadiri oleh para pihak Isi  keterangan  mengenai  perbuatan hokum 3 Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pejabat Pembuatan  akta  sengaja  dibuat  untuk pembuktian 4 Dihadiri oleh dua orang saksi
5 Menyebut  identitas  notaris,  penghadap, dan para saksi
6 Menyebut tempat, dan waktu pembuatan akta
7 Notaris  membacakan  akta  di  hadapan penghadap dan saksi-saksi
8 Ditandatangani semua pihak
9 Penegasan  pembacaan,  penerjemahan, dan penandatanganan pada bagan penutup akta
10 Kedudukan  notaris  di  daerah  kabupaten atau kota
A kibat hukum dari suatu akta yang memiliki kesalahan materil pada prinsipnya akta tersebut dapat  didegradasikan  kekuatan  pembuktiannya  sebagai  akta  dibawah  tangan,  dapat  batal  demi hukum, dapat dibatalkan, atau non existent, yaitu mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak  berlaku  atau  perbuatan  hukum  tersebut  tidak  mempunyai  akibat  hukum  dan  tidak  mengikat sama sekali. Titik perbedaannya pada waktu berlakunya kebatalan tersebut  yaitu (Budiono, 2007): (1) Batal demi hukum, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak  terjadinya  perbuatan  hukum  tersebut  atau  berdaya  surut ( ex  tunc ),  dalam  praktek  batal  demi hukumdidasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, (2) Dapat dibatalkan,  akibatnya  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  tidak  mempunyai  akibat  hukum  sejak terjadinya  pembatalan  dan  dimana  pembatalan  atau  pengesahan  perbuatan  hukum  tersebut tergantung pada pihak tertentu yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan, tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  yang  membatalkan  akta  tersebut,  (3)  Non  existent, akibatnya  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  tidak  ada  atau  non  existent  yang  disebabkan  tidak dipenuhinya  essensialia  dari  suatu  perjanjian  atau  tidak  memenuhi  salah  satu  unsur,  atau  semua
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi non existent secara dogmatis tidak diperlukan putusan  pengadilan  namun  dalam  praktek  tetap  diperlukan  putusan  pengadilan  yang  mempunyai kekuatan hukum tetap dan implikasinya sama dengan batal demi hukum.
2. Akibat  Hukum  dan  Penyelesaian  Terhadap  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah berdasar Akta Cacat Hukum

## 2.1 Tinjauan umum tentang sertifikat
Pengertian  Sertifikat  menurut  pasal  32  Peraturan  Pemerintah  No  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  adalah  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  termuat  di  dalamnya,  sepanjang  data  fisik  dan  data yuridis  tersebut  sesuai  dengan  data  yang  ada  dalam  surat  ukur  dan  buku  tanah  hak  yang bersangkutan.  Dari  pengertian  tersebut,  kita  juga  dapat  melihat  jenis  kepemilikan  terhadap  tanah yang diharuskan bersertifikat diantaranya: 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) ; 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan  (SHGB)  ;  3)  Sertifikat  Hak  Guna  Usaha  (SHGU)  ;  4)  Sertifikat  Hak  Pakai  (SHP)  ;  5) Sertifikat Hak Pengelolaan (SHPL) ; 6) Sertifikat Satuan Hak Rumah Susun (SSHRS) ; 6) Sertifikat Hak Sewa (SEWA). (M Syah, 2019).
Sebelum  sertifikat tanah  diterbitkan  oleh  Badan Pertanahan Nasional (BPN),  maka pemilik hak  atas  tanah  wajib  melakukan  pendaftaran  tanah  terlebih  dahulu  dengan  tujuan  menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, agar dengan mudah dapat membuktian bahwa dialah yang  berhak  atas  suatu  bidang  tanah  tertentu,  melalui  pemberian  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah. Kepastian  hukum  nyang  dimaksud  dalam  kegiatan  pendaftaran  tanah  antara  lain  (Tehupeiory, 2012): (1) Kepastian hukum mengenai orang atau badan yang menjadi pemegang hak (subjek hak), (2)  Kepastian  hukum  mengenai  lokasi,  batas, serta  luas  suatu bidang tanah  hak    (subjek hak); dan (3) Kepastian hukum mengenai haknya
Berdasarkan jurnal internasional yang ditulis oleh Hongping Lian, Youbin Yu, disampaikan juga bahwa (Lian, Youbin, & Yu, 2016):
“ Land  registration  system  refers  to  the  systems  that  national  statutory  registration  organ record the property right and the variations of land holders in special booklets according to the  provisions  of  relevant  laws  and  certain  procedures  to  protect  the  rights  of  the  land holders and the facilitate the land management. ”
Hongping  Lian,  dan  Youbin  Yu  dalam  hal  ini  setuju  bahwa  sistem  registrasi  pertanahan mengacu  pada  sistem  yang  dicatat oleh  badan  registrasi  nasional  hak  milik  dan  variasi  pemegang tanah  dalam  buklet  khusus  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  yang  relevan  dan  prosedur tertentu  untuk  melindungi  dan  menjamin  hak-hak  pemegang  lahan  dan  memfasilitasi  pengelolaan lahan.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Untuk  mempermudah  setiap  warga  Negara  Indonesia  untuk  melakukan  pendaftaran  atas tanah,  pemerintah  menetapkan  asas-asas  yang  mudah  dipahami  dan  sebagai  acuan  masyarakat  di dalam  melakukan  proses  pendaftaran  tanah  di  Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  2 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  yang mengatur bahwa:
“Pendaftaran  tanah  dilaksanakan  berdasarkan:  (1) asas  sederhana ,  dimaksudkan  agar ketentuan-ketentuan  pokok  maupun prosedurnya mudah dapat dipahami oleh  pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah; (2) aman, dimaksudkan dapat memberikan  jaminan  kepastian  hukum  terhadap  pendaftaran  tanah  itu  sendiri;  (3) terjangkau ,  dimaksudkkan  untuk  mempermudah  menjangkau  pihak-pihak  yang memerlukan  informasi;  (4) mutakhir ,  dimaksudkan  data  yang  tersimpan  di  kantor pertanahan sesuai dengan keadaan nyata di  lapangan;  dan  (5) terbuka , dimaksudkan untuk memberi  info  kepada  masyarakat  agar  memperolehketerangan  yang  benar” (J.  Sembiring, 2010) .
Pendaftaran tanah yang dilakukan berdasarkan ketentuan UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 telah  menggunakan  asas  publisitas  dan  asas  spesialitas.  Asas  publisitas  dimaksudkan  bahwa  data- data  tanah  yang  terdapat  pada  kantor  pertanahan  terbuka  untuk  umum  dan  penyelenggaraan pendaftaran  tanah  harus  diketahui  oleh  umum,  artinya  data-data  yang  diperoleh  atau  dikumpulkan untuk kepentingan pendaftaran tanah  harus diumumkan terlebih dahulu sebelum dibukukan dalam daftar-daftar  yang  disediakan  untuk  di  kantor  pertanahan.  Asas  spesialitas  dimaksudkan  bahwa untuk dapat menjamin kepastian  hukum terhadap  tanah  yang akan di daftar,  maka data-data tanah baik data fisik maupun data yuridis harus diuraikan secara jelas. (Ismail, 2011).
Tujuan  pemerintah  mengadakan  pendaftaran  tanah  dan  penerbitan  sertifikat  merupakan salah satu perwujudan dari tujuan pendaftaran tanah yang dimaksud. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), melalui Pasal 19 mengandung amanat bahwa  sertifikat  ha  katas  tanah  yang  keluar  nantinya  merupakan  bukti  yang  kuat  mengenai  suatu penguasaan  atau  pemilikan  tanah.  (Sumarja,  2012).  Untuk  menjamin  kepastian  hukum, mendaftarkan hak atas tanah  merupakan  hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini dilakukan guna untuk  menjamin  kepastian  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah  serta  pihak  lain  yang berkepentingan  dengan  tanah  tersebut.  Prinsip  jaminan  pendaftaran  adalah  status  memberikan jaminan dari ketelitian suatu daftar, bahkan seharusnya memberikan ganti kerugian kepada siapapun yang menderita kerugian. (Putri & Agnisya, & Gunarto, 2018)
Berdasarkan penjelasan penulis pada point 1 di atas, dimana akibat hukum dari akta autentik Notaris  yang  cacat hukum dalam pembuatannya  ialah aktatersebut kehilangan keotentikannya, dan hal ini dimungkinkan dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan yang memeriksa,  dan  para  pihak  harus  tunduk  pada  putusan  tersebut.  Penyelesaian  terhadap  hal  yang demikian dengan cara melihat dan menghukum pihak yang menyebabkan akta tersebut cacat hukum
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702 dan  kehilangan  keotentisitasannya,  apabila  dikarenakan  tindakan  notaris,  maka  terhadap  kerugian yang  dialami  para  pihak  dapat  menuntut  ganti  rugi  terhadap  notaris  yang  bersangkutan,  namun apabila  disebabkan  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  maka  kepada  pihak-pihak  itulah dibebankan tanggung jawab atas kerugian yang dialami.
Perihal  akta  cacat  hukum  tersebut  batal  demi  hukum,  maka  sertifikat  hak  atas  tanah  yang telah  diterbitkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  kepada  pemegang  hak,  maka  sertifikat  tersebut batal demi hukum juga. Penyelesaian yang dapat dilakukan adalah melakukan pembatalan sertifikat hak atas tanah diatur dalam Pasal 107 PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999:(Peraturan Menteri Negara Agraria  KBPN  No.  9  Tahun  1999,  1999)  1)  Pembatalan  sertifikat  hak  atas  tanah  karena  cacat hukum  administratif,  disebabkan  oleh:  (i)  kesalahan  prosedur,  (ii)  kesalahan  penerapan  peraturan perundang-undangan, (iii) kesalahan subyek hak, (iv) kesalahan objek hak, (v) kesalahan jenis hak, (vi) kesalahan perhitungan luas, (vii) terdapat tumpang tindih hak atas tanah, (viii) data yuridis atau data fisik tidak benar, atau (ix) kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.2) Pembatalan sertipikat hak atas tanah karena putusan pengadilan yang sudah memperoleh ketetapan hukum tetap, artinya:  “pembatalan  hak  atas  tanah  karena  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  diterbitkan  atas  permohonan  yang  berkepentingan,  dimana permohonan tersebut diajukan  langsung kepada  Menteri atau Kepala Kantor Wilayah atau melalui Kantor  Pertanahan”.  Sertipikat  hak  atas  tanah  dapat  dibatalkan,  karena  sangat  dipengaruhi  oleh sistem  publikasi  pendaftaran  tanah  yang  dianut  PP  No.  24  Tahun  1997  adalah  sistem  publikasi negatif  bertendensi  positif,  artinya:  “surat-surat  tanda  bukti  hak  (sertifikat)  yang  berlaku  sebagai alat pembuktian yang kuat” (Susanto, 2014).

## C. Simpulan
A kibat  hukum  dari  suatu  akta  yang  memiliki  kesalahan  materil  maupun  formil  sehingga menyebabkan  cacat  hukum,  pada  prinsipnya  akta  tersebut  dapat  didegradasikan  kekuatan pembuktiannya  sebagai  akta  dibawah  tangan,  dapat  batal  demi  hukum,  dapat  dibatalkan  atau  non existent,  yaitu  mengakibatkan  perbuatan  hukum  tersebut  menjadi  tidak  berlaku  atau  perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum.
Perihal  akta  cacat  hukum  tersebut  batal  demi  hukum,  maka  sertifikat  hak  atas  tanah  yang telah  diterbitkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  kepada  pemegang  hak,  maka  sertifikat  tersebut batal demi hukum juga. Penyelesaian yang dapat dilakukan adalah melakukan pembatalan sertifikat hak  atas  tanah  diatur  dalam  Pasal  107  PMNA/KBPN  No.  9 Tahun  1999:  1)  Pembatalan  sertifikat hak  atas  tanah  karena  cacat  hukum  administratif,  2)  Pembatalan  sertifikat  hak  atas  tanah  karena putusan pengadilan yang sudah memperoleh ketetapan hukum tetap, artinya: “pembatalan hak atas
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702 tanah  karena  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap diterbitkan atas permohonan yang berkepentingan, dimana permohonan tersebut diajukan langsung kepada Menteri atau Kepala Kantor Wilayah atau melalui Kantor Pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Adjie,  Habib.  (2008). Hukum  Notariat  di  Indonesia  -  Tafsiran  Tematik  Terhadap  UU  Nomor  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Bandung: Refika Aditama.
Asshiddiqie,  J.,  &  Safaat,  A.  (2006). Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum .  Jakarta:  Setjen  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Sumarja,  FX.  (2012). Problematika  Kepemilikan  Tanah  Bagi  Orang  Asing .  Bandar  Lampung: Indepth Publishing.
Budionom, Herlien. (2007). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ismail, Ilyas. (2011). Konsepsi Hak Garap Atas Tanah . Bandung: Citapustaka Media Perintis. Sembiring, Jimmy. (2010). Panduan Mengurus Sertifikat Tanah . Jakarta: Transmedia Pustaka. iskandarsyah, Mudakkir. (2019). Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian  Sengketa Tanah . Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer.
Santoso,  Urip.  (2017a). Hak  Atas  Tanah  ,  Hak  Pengelolaan,  &  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah Susun . Depok: Kencana.
Santoso, Urip. (2017b). Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan,& Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun . Depok: Kencana.
Soekanto, Soerjano. (2006). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI-Pers.
Soerodjo, Irawan. (2003). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia . Surabaya: Arkola. Tehupeiory. (2012). Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia . Bogor: Raih Asa Sukses.

## JURNAL
Arkiang,  &  T,  Y,  S.  (2011).  Kedudukan  Akta  Notaris  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. Keadilan Progresif , 2 , 196–208.
Susanto,  Bromo.  (2014).  Kepastian  Hukum  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997. Jurnal Ilmu Hukum , 10 , 176–182.
Gilbert, J. (2013). The case  for a Spesific Right to Land. International  Journal  on Human Rights , 10 , 115–127.
Irmawati, Diah. (2019). Tinjauan Yuridis Akta  Notaris Yang Isinya Diingkari Oleh Para Pihak , 3 ,
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
193–206.
Lian,  H.,  Youbin,  &  Yu.  (2016).  Reference  of  Land  Registration  System  from  Countries  in  Asia Pasicif  Region :  Comparison  of  the  United  States,  Canada,  Rusia,  South  Korea,  Japan,  dan Australia. Journal of Business and Management , 18 , 31–40.
Pamantow,  &  Vivien.  (2018).  Akibat  Hukum  Terhadap  Akta  Otentik  yang  Cacat  Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPERDATA. Lex Privatum , 6 , 1–9.
Purwaningsih, & Endang. (2015). Bentuk PelanggaranHukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya. Mimbar Hukum , 27 , 1–15.
Putri,  Agnisya,  C.,  &  Gunarto.  (2018).  Efektivitas  Pengecekan  Sertifikat  Terhadap  Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah. Jurnal Akta , 5 , 1–8.
Susanto. (1997).  Kepastian  Hukum  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Jurnal Ilmu Hukum , 10 , 76–82.
Susanto. (2014).  Kepastian  Hukum  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Jurnal Ilmu Hukum , 10 , 76–82.

## PERATURAN
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
Herzien Inlandsch Reglement (HIR) .
Peraturan Menteri Negara Agraria KBPN No. 9 Tahun 1999 . , (1999).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah . , (1997).
Undang-Undang  Republik  Indonesian  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria . , (1960).

## SUMBER ONLINE
Tri  Jata  Ayu.  (2017).  Perbedaan  Akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  dengan  Akta  yang  Dibuat Dihadapan Notaris. Retrieved from www.hukumonline.com